## ANALISIS PERANAN STAKEHOLDER DALAM PENATAAN KELEMBAGAAN PERIKANAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN PERIKANAN KOTA DUMAI PROVINSI RIAU
Hazmi Arief* 1 , Ulfa Rizki Pradini 2 1,2 Universitas Riau; Jl. HR Subrantas KM 12,5 Pekanbaru, Riau Email : *1 hazmi_arief@yahoo.com

## ABSTRAK
Penelitian  ini  dilaksanakan  pada  bulan  April  2018  yang  berlokasi  di  Kota  Dumai. Penelitian  ini  bertujuan untuk  mengetahui  bentuk  peranan stakeholder dalam  penataan kelembagaan  perikanan  yang  ada  di  Dumai  dan  merumuskan  strategi  pengembangan sektor perikanan kota Dumai secara terpadu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey dengan responden kelembagaan yaitu pelaku utama perikanan dan stakeholder yang  terkait  langsung  dengan  sektor  perikanan,  penentuan  responden dengan  cara purposive  sampling .  Hasil  penelitian  diketahui  bahwa  komponen kelembagaan  yang  berfungsi  sebagai  penyokong  utama  kegiatan  yaitu  kelompok nelayan,  sementara  lembaga  pemasaran  dan  lembaga  keuangan  belum    memberikan kontribusi  yang  jelas  dalam  mendukung  pembangunan  perikanan  kota  Dumai.  Hasil analisis stakeholder menetapkan  peran stakeholder masih  sangat  dibutuhkan  untuk penataan  kelembagaan  perikanan,  dengan  berfungsinya  lembaga  pemasaran  sebagai penyokong  dengan  rentabilitas  yang  saling  menguntungkan,  dan  masuknya  lembaga keuangan  ke  sektor  perikanan  untuk  meminimalisir  peran  tengkulak.  Hasil  analisis SWOT  strategi  pengembangan  perikanan  tangkap  Kota  Dumai  dilakukan  dengan menggunakan  kekuatan  yang  dimiliki  untuk  mencapai  peluang  yang  ada  yaitu Pemberdayaan  kelompok  nelayan  melalui  penguatan  kelembagaan  untuk  optimalisasi pemanfaatan potensi sumberdaya perikanan yang ada, optimalisasi pemanfaatan fasilitas penunjang  perikanan  sebagai  media  peningkatan  pendapatan  nelayan,  penguatan permodalan usaha nelayan dengan memanfaatkan program pemerintah maupun lembaga permodalan swasta yang ada, memenuhi peluang pasar yang telah ada.
Kata kunci : Stakeholder , Kelembagaan, Perikanan tangkap

## ABSTRACT
This  research  was  conducted  in  April  2018  located  in  Dumai  City.  This  study aims to determine the role of stakeholders in structuring fisheries institutions in Dumai and  formulating  Dumai  city  fisheries  sector  development  strategies  in  an  integrated manner. The method used in this study is survey method with institutional respondents, namely  the  main  actors  of  fisheries  and  stakeholders  directly  related  to  the  fisheries sector,  determining  respondents  by  purposive  sampling.  The  results  of  the  study revealed that the institutional component that serves as the main supporter of activities is the fishermen group, while marketing institutions and financial institutions have not made  a  clear  contribution  in  supporting  the  fisheries  development  in  Dumai  city.  The results  of  stakeholder  analysis  determine  the  role  of  stakeholders  is  still  very  much needed  for  structuring  fisheries  institutions,  with  the  functioning  of  marketing institutions  as  a  supporter  with  mutual  benefits,  and  the  entry  of  financial  institutions into  the  fisheries  sector  to  minimize  the  role  of  middlemen.  The  results  of  the  SWOT
analysis  of  Dumai  City's  fishing  development  strategy  were  carried  out  by  using  the power they had to achieve the existing opportunities namely Empowerment of fishermen groups  through  institutional  strengthening  to  optimize  the  utilization  existing  fishery resource  potentials,  optimization  of  utilization  of  fisheries  supporting  facilities  as  a medium  to  increase  fishermen's  income,  strengthen  business  capital  fishermen  by utilizing  existing  government  programs  and  private  capital  institutions,  fulfilling existing market opportunities.
Keywords: Stakeholders, Institutions, Fishing

## I. PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang
Indonesia  merupakan  negara kepulauan terbesar di dunia dengan luas wilayah laut yang dapat dikelola sebesar 5,8 juta km 2 yang memiliki keanekaragaman  sumberdaya  kelautan dan  perikanan  yang  sangat  besar. Potensi  lestari  sumber  daya  ikan  atau maximum  sustainable  yield (MSY)  di perairan  laut  Indonesia  sebesar  6,5  juta ton per tahun, dengan jumlah tangkapan yang  diperbolehkan  sebesar  5,2  juta ton/tahun  (80%  dari  MSY).  Kemudian, untuk besarnya potensi perikanan tangkap  di  perairan  umum  yang memiliki  total  luas  sekitar  54  juta  Ha, yang  meliputi  danau,  waduk,  sungai, rawa,  dan  genangan  air  lainnya, diperkirakan  mencapai  0,9  juta  ton ikan/tahun.  Sementara,  untuk  perikanan budidaya,  potensi  yang  dimilikinya adalah  perikanan  budidaya  air  laut seluas  8,3  juta  Ha,  perikanan  budidaya air  payau  atau  tambak  seluas  1,3  juta Ha,  dan  perikanan  budidaya  air  tawar seluas  2,2  juta  Ha,  perairan  umum (danau, waduk, sungai dan rawa) seluas 158,2  ribu  Ha,  dan  sawah  untuk  mina padi  seluas  1,55  juta  Ha).  Berdasarkan data  FAO  (2014)  pada  tahun  2012 Indonesia  menempati  peringkat  ke-2 untuk  produksi  perikanan  tangkap  dan peringkat ke-4 untuk produksi perikanan  budidaya  di  dunia.  Fakta  ini dapat  memberikan  gambaran  bahwa potensi  perikanan  Indonesia  sangat
besar,  sehingga  bila  dikelola  dengan baik dan bertanggungjawab agar kegiatannya  dapat  berkelanjutan,  maka dapat  menjadi  sebagai  salah  satu sumber  modal  utama  pembangunan  di masa kini dan masa yang akan datang.
Indonesia  memiliki  perangkat legalitas  formal  perundangan  dalam pengelolaan perikanan. Pengelolaan perikanan merupakan sebuah kewajiban seperti  yang  telah  diamanatkan  oleh Undang-Undang  No.  31  tahun  2004 yang ditegaskan kembali pada
perbaikan undang-undang tersebut yaitu pada  Undang-Undang  No.  45  tahun 2009.  Secara  alamiah,  pengelolaan sistem perikanan tidak dapat dilepaskan dari tiga dimensi yang tidak terpisahkan satu sama lain yaitu: (1) dimensi sumber daya  perikanan  dan  ekosistemnya;  (2) dimensi  pemanfaatan  sumber  daya perikanan  untuk  kepentingan  sosial ekonomi  masyarakat;  dan  (3)  dimensi kebijakan perikanan itu sendiri
(Charles, 2001). Dengan merujuk Undang- Undang  tersebut,  peranan  pemerintah daerah  dalam    pengelolaan  sumberdaya perikanan diharapkan dapat memberikan  manfaat  dan    pemerataan terhadap peningkatan ekonomi
masyarakat  di    kawasan    pesisir.
Kondisi ini bila ditelaah bahwa pemanfaatan sumberdaya perikanan dengan  sistem  pengelolaan  yang  ada, perlu  penanganan  secara  terpadu  di seluruh sektor kegiatan ekonomi
perikanan. Disamping itu paket manajemen  pengelolaan  sumberdaya perikanan    dengan    luas    wilayah tangkapan  ikan  belum  dikelola  secara maksimal  dengan    melibatkan    potensi masyarakat  nelayan  sebagai  pelaku ekonomi di sektor perikanan.
Kota  Dumai  merupakan  salah satu  kota  yang  ada  di  Provinsi  Riau, dengan luas Wilayah 1.727,38 Km²  dan luas  lautan  1.302.40  Km²  yang  terdiri dari tujuh kecamatan yaitu Dumai Kota, Dumai  Barat,  Dumai  Timur,  Dumai Selatan,  Bukit  Kapur,  Sungai  Sembilan dan  Medang  Kampai.  Mengacu  kepada undang-undang  No.  22  tahun  2005 tentang  otonomi  daerah  dimana  batas kewenangan pengelolaan Kabupaten/Kota  sejauh  4  mil  karena nelayan  di  perairan  Kota  Dumai biasanya melakukan penangkapan
terbatas  pada  kawasan  perairan  dengan jarak  2  mil  dari  pantai  sementara kewenangan  Kabupaten/Kota  sejauh  4 mil dari pantai, agar kegiatan penangkapan  tidak  hanya  terkosentrasi dekat  dengan  pantai  supaya  kondisi sumberdayanya dapat berangsur pulih.
Kondisi  Perikanan  Kota  Dumai hampir keseluruhan produksinya berasal dari  usaha  perikanan  laut  dengan persentase sekitar 93% dan sisanya pada perikanan budidaya dan lainnya. Dimana produksi perikanan yang diperoleh  dari  hasil  tangkapan  tahun 2010–2018 mengalami penurunan hampir  40%  (Statistik  Perikanan  Kota Dumai, 2017). Secara umum kondisi ini tergambar  dari  tingkat  pendapatan  dan kesejahteraan  nelayan  yang  menurun secara  drastis  hal  ini  terlihat  jelas  dari kondisi  kelembagaan  dalam  kelompok yang mengakomodir
tingkat
kepentingan nelayan sulit untuk berkembang  dan  maju.  Fenomena  ini semakin  parah  lagi  dengan  adanya program-program  yang  bersifat top-
down atau  yang  hanya  mengakomodir kepentingan  kelompok  tertentu  atau pemangku kebijakan yang tanpa berpihak  kepada  masyarakat  nelayan,
pembudidaya dan pengolah hasil perikanan. Pengelolaan sumber daya perikanan,  selama  ini  bersifat  terpusat (centralized government management /CGM),  yang  mempunyai andil besar dalam kegagalan pengelolaan. Beberapa hal yang mencirikan terjadinya pola CGM dalam pengelolaan sumberdaya perikanan diantaranya,  yaitu  kebebasan  akses  dan pemanfaatan  sumberdaya  alam  yang berstatus  publik  akan  menyebabkan degradasi pada sumberdaya ( overfishing )  sehingga  menyebabkan masalah besar yang ditanggung bersama.
Dengan  bergulirnya  otonomi daerah  maka  seluruh  kabupaten  dan kota  di  Provinsi  Riau  saat  ini  berbenah untuk  mengembangkan  dan  menggali potensi  masing-masing  wilayah.  Salah satu  potensi  yang  dapat  meningkatkan pendapatan asli daerah dan meningkatkan  taraf  hidup  nelayan  dan pembudidaya ikan adalah pengembangan  sektor  perikanan  dan kelautan. Pengembangan
sektor perikanan  dan  kelautan  merupakan jawaban  yang  tepat  dalam  menghadapi tantangan dimasa yang akan datang.
Pembinaan  dan  pengembangan masyarakat  pesisir  akan  berhasil  hanya jika stakeholder utamanya ikut dilibatkan  dalam  setiap  pengambilan keputusan atau kebijakan. Secara parsial pembangunan  sektor  kelautan  dan perikanan belum berhasil dalam memeratakan peningkatan kesejahteraan dan  taraf  hidup  serta  kesempatan berusaha  diantara  pelaku  ekonomi perikanan.
Hal  ini  berarti  kondisi  sosial ekonomi  masyarakat  di  pesisir  sebagai salah  satu  pelaku  ekonomi  perikanan belum  banyak  mengalami  perubahan. Berdasarkan  kondisi  masyarakat  yang masih  termarjinalkan  tersebut,  maka pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat  merupakan  paradigma  yang penting  dalam  pembangunan  sektor kelautan  dan  perikanan  saat ini. Masyarakat  dengan  potensi  sosialnya ( social capital) serta pemerintah dengan kebijakannya, secara bersama-sama akan  memberikan  kekuatan  terhadap sumberdaya dan pengelolaannya.
Berdasarkan  pada  beberapa  isu tersebut,  Pemerintah  Kota  Dumai  telah memfasilitasi berbagai program peningkatan  perekonomian  masyarakat khususnya  di  wilayah  pesisir.  Program ini diharapkan membuka akses masyarakat  pesisir  pada  pemanfaatan sumberdaya  pesisir  dan  perikanan dengan menitikberatkan pada keterlibatan masyarakat dalam pembangunan pesisir dan perikanan.
Prioritas  pengembangan  usaha perikanan  Kota  Dumai  yang  dilakukan secara  terpadu,  harus  mengacu  pada suatu  pola  yang  tepat,  jelas  dan komprehensif  yang  dapat  merancang suatu pola pengembangan usaha
perikanan yang optimal. Upaya
pengendalian  dan  penataan  kembali aktivitas  usaha  perikanan  tangkap  di Perairan  Kota  Dumai  terutamanya setelah  terjadinya  penurunan  produksi dalam  pemanfaatan  sumber  daya  ikan perlu dilakukan dengan menyusun suatu pola  pengembangan  usaha  perikanan tangkap  unggulan  begitu  juga  dengan usaha  perikanan  lainnya  yang  ada  di Kota  Dumai.  Sehubungan  dengan  itu masih  banyak  permasalahan  mendasar yang masih menyelimuti sektor perikanan dewasa ini, antara lain :
1. Rendahnya pendapatan nelayan,
rendahnya  tingkat  pendidikan  dan kemampuan berusaha serta terbatasnya  sarana  dan  prasarana penunjang, 2. Belum  seimbangnya  pemanfaatan sumberdaya  alam,  misalnya:  usaha penangkapan intensif baru dilakukan    terbatas    pada    perairan yang  sempit seperti    perairan umum,  perairan  pantai,  sedangkan perairan  lepas  pantai dan laut lepas belum dijamah secara intensif.
3. Usaha  perikanan  masih  bersifat subsisten/artisanal dan berskala
kecil yaitu  lebih dari 90%.

## 1.2.  Tujuan Penelitian
1. Untuk menganalisis peran stakeholder dalam penataan kelembagaan  untuk  pembangunan sektor perikanan Kota Dumai. 2. Untuk merumuskan strategi pengembangan  sektor  perikanan Kota Dumai secara terpadu.

## II. METODOLOGI PENELITIAN
2.1. Metode Pengumpulan Data
Pengumpulan data penelitian dilakukan  melalui  penelusuran  data sekunder dengan studi dokumentasi dan data  primer  dilakukan  dengan  metode survei dengan alat bantu kuesioner yang dipersiapkan. Pengambilan sampel (sampling) pada penelitian ini menggunakan metode purposive sampling  atau  pemilihan  responden dengan sengaja. Sampel untuk kelembagaan  terdiri  dari  Kelompok Nelayan, Lembaga Pemasaran,
Lembaga  Keuangan  dan  sampel  untuk stakeholder  masing-masing  mewakili Dinas  Perikanan  dan  Kelautan  Provinsi
Riau,  Dinas  Perikanan  dan  Kelautan Kota  Dumai,  Pemerintah  Daerah  Kota
Dumai, Bappeda Kota Dumai, Pengusaha perikanan di Dumai,
Investor/pengusaha  luar,  Akademisi, Pemilik  usaha  lokal,  masyarakat  lokal dan nelayan.

## 2.2. Pemilihan  Lokasi  dan  Teknik Sampling
Pemilihan lokasi penelitian secara  survei  yakni  memilih  Kota Dumai  sebagai  obyek.  Pemilihan  Kota Dumai menjadi objek penelitian didasari karena Kota Dumai merupakan daerah yang memiliki potensi perikanan dan  salah  satu  daerah  pengembangan usaha perikanan di Provinsi Riau. Objek penelitian adalah stakeholder dan kelembagan  sebagai  pelaku  utama dalam usaha perikanan di Kota Dumai.

## 2.3. Metode Analisis Data
Merumuskan analisis
stakeholder  kelembagaan  dan  dalam pengembangan  perikanan  Kota  Dumai dalam  penelitian  ini  yakni  untuk menganalisis  stakeholder  dalam  menata kelembagaan  perikanan  yang  berperan dalam menunjang keberlangsungan usaha  dan  pendapatan  pada  pelaku utama.  Stakeholder  yang  berperan dalam  pembangunan  perikanan  Kota Dumai  (tujuan  pertama)  dianalisis dengan menggunakan analisis stakeholder,  sejumlah  stakeholder  yang terlibat  dalam  kegiatan  pengembangan perikanan  masing-masing  dipetakan berdasarkan  penilaian  atas  tingkat kepentingan (importance) dengan pengambil  keputusan  dari  substansi kebijakan  yang  akan  diputuskan  dan tingkat  pengaruhnya  (influence)  pada proses penyusunan kebijakan sedangkan pada tujuan kedua mengetahui rumusan strategi  pengembangan  perikanan  Kota Dumai  dianalisis  menggunakan  analisis SWOT.
III. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Analisis Kelembagaan 3.1.1. Kelembagaan Perikanan Prioritas  (Perikanan  Tangkap) Kota Dumai Kelembagaan  atau  pranata  sosial merupakan  suatu  sistem  tata  kelakuan dan  hubungan  yang  berpusat  pada aktivitas  untuk  memenuhi  kebutuhan khusus  dalam  kehidupan  masyarakat (Sanim, 2002). Komponen kelembagaan dalam  penelitian  ini  terdiri  atas, kelompok nelayan, lembaga pemasaran, lembaga  permodalan,  dan  aturan  tidak tertulis  dalam  pemanfaatan  sumberdaya perikanan di Kota Dumai.
Pelaku  utama  yang  dominan  dari perikanan  yang  ada  di  Kota  Dumai adalah  nelayan  sebagai  makhluk  sosial yang  memiliki  tanggung  jawab  dalam menjaga keutuhan sistem interaksi yang harmoni dalam masyarakat dan memberikan  pegangan  dalam  kontrol sosial. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa  baik  nelayan  pendatang  maupun lokal, mekanisme interaksi sosial berlangsung secara bersama-sama, dimana  selain  berupaya  meningkatkan kesejahteraan melalui pengelolaan usaha perikanan, beberapa nelayan juga memiliki  peran  dalam  masyarakat sebagai pengatur desanya.
Kondisi masyarakat nelayan Kota Dumai  tidak  jauh  berbeda  dengan nelayan-nelayan  di  Indonesia  pada umumnya  yaitu  nelayan  kecil  dengan modal tenaga dan alat tangkap sederhana, berpendidikan rendah,
kurang  informasi  pasar  dan  terjebak dalam  hubungan  informal  yang  kuat antara
nelayan dengan tauke (pengumpul).
Pemasaran hasil perikanan di PPI
Dumai  lebih  banyak  dikuasai  oleh penduduk lokal, kecuali untuk jenis ikan besar. Pemasaran hasil perikanan disamping kebutuhan di pasar lokal juga untuk  ekspor.  Ekspor  hasil  perikanan terutama  ke  Malaysia.  Pemasaran  ikan di  pasar  lokal  umumnya  berasal  dari
hasil  tangkapan  nelayan  Kota  Dumai, serta  produksi  ikan  dari  budidaya  air tawar. Sementara ekspor hasil perikanan yang  dilakukan  melalui  pelabuhan Dumai  sebagian  besar  adalah  produksi perikanan  tangkap  yang  berasal  dari Sumatera  Barat  dan  Sumatera  Utara. Pengusaha  dalam  bidang  pengolahan yang  bergerak  pada  usaha  ini  berasal dari  penduduk  lokal  yang  terdiri  dari  7 kelompok pada tahun 2017 dengan total jumlah produksi olahan dari 7
kelompok  ini  sebesar  13.168  Kg. Kondisi  tersebut  disebabkan  karena jenis  ikan  yang  didaratkan  umumnya beragam,  serta  terbatasnya  pengetahuan masyarakat tentang
penguasaan teknologi pada hasil perikanan tersebut.
Secara  umum  pemodalan  usaha perikanan  di  Kota  Dumai  berasal  dari pengusaha  lokal  dan  juga  pendatang yang  berinvestasi  pada  usaha  tersebut. Investasi berupa penyediaan armada dan alat  tangkap  serta  biaya  operasional penangkapan.  Sistem  bagi  hasil  terkait usaha ini antara nelayan dan pengusaha bisa  berupa  rantai  penjualan/pemasaran atau  bagi  hasil  secara  langsung  di lapangan.  Selain  itu  juga  kurangnya peran koperasi perikanan dalam menjalankan  fungsinya  sebagai  bagian dari  kelembagaan  yang  ada  dimana Koperasi Perikanan tidak mampu bersaing  dengan  tauke  atau  agen  dalam hal  pemasaran  maupun  pelayanan. Sehingga membuat
kepercayaan anggota  terhadap  tauke  dan  agen  lebih tinggi dari pada koperasi. Koperasi yang tidak  mampu  melakukan  pemasaran akan kalah saing tentunya dengan tauke. Sehingga  anggota  yang  sudah  terjerat dengan tauke tidak mampu
berpartisipasi terhadap koperasi.
Permasalahan  yang  terjadi  yaitu sulitnya  memutuskan  hubungan  patron klien  di  daerah  Dumai  tersebut.  Fungsi dan  peran  agen  atau  biasa  di  kenal tengkulak sudah sangat berperan
penting dalam kegiatan perikanan tersebut.  Nelayan  lebih  suka  meminjam kepada agen daripada koperasi
meskipun mereka harus membayar agen 10%  dari  setiap  hasil  tangkapan  yang diperoleh  di  luar  membayar  hutang mereka.  Alasan  nelayan  lebih  memilih agen karena mereka membutuhkan dana yang  cepat.  Hubungan  informal  antara nelayan dengan tauke cenderung merugikan  nelayan.  Peran  tauke  yang cukup  besar  terhadap  kehidupan  sosial ekonomi nelayan Kota Dumai membuat nelayan  terus  bergantung  dan  terikat dalam lingkaran hutang.
Selain  itu,  agen  memberikan kemudahan  dengan  menjualkan  hasil tangkapan  nelayan  meskipun  akhirnya nelayan  akan  mengalami  kerugian karena  tidak  semua  agen  jujur  dan menjual  hasil  tangkapan  secara  tinggi. Sistem  yang  dilakukan  agen  tidak  jauh berbedadengan  tengkulak.  Memberikan kemudahan yang ujung-ujungnya merugikan nelayan. Dari konsep beberapa perhimpunan atau organisasi kemasyarakatan yang berhubungan dengan pengembangan sumberdaya perikanan juga terdapat  di Kota  Dumai. Organisasi  tersebut  di  antaranya  HNSI
Kota Dumai (Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia), PPNSI (Perhimpunan  Petani  Nelayan  Seluruh Indonesia)  serta  kelompok-kelompok nelayan  yang  terdapat  di  beberapa kecamatan di Kota Dumai. Nelayan dan pelaku usaha perikanan juga membentuk  kelompok  pelaku  usaha perikanan (POKMASWAS) dengan nama Pecinta Alam Bahari, Rindu Alam Bahari dimana pembinaan dan pengembangan  kelompok  diarahkan pada  aspek  manajemen,  pengembangan usaha, pengembangan keterampilan dan kerjasama antar anggota dalam pengelolaan usaha.
Kelembagaan masyarakat nelayan Kota Dumai dalam mendukung program pembangunan perikanan meliputi;  kelompok  nelayan,  kelompok masyarakat pengawas, kelompok pedagang  dan  pengolah  ikan  serta lembaga  ekonomi  untuk  pemberdayaan masyarakat. Dalam rangka meningkatkan  peran  dalam  pengelolaan sumberdaya perikanan, masyarakat nelayan  di  kawasan  ini  perlu  diberikan tambahan pengetahuan tentang
kelestarian sumberdaya, jenis alat
tangkap  dan  ukuran  ikan  yang  layak ditangkap. Penguatan pengaturan (governance) dan managemen perikanan berkelanjutan diperlukan melalui penguatan kelembagaan sebagai berikut:
(a) Sistem  Managemen  Perikanan ,
khususnya penguatan kelembagaan Kementrian  Kelautan  dan  Perikanan, Dewan  Kelautan  dan  Perikanan,  LSM Perikanan  dan  Kelautan,  Organisasi Tingkat Propinsi dan Masyarakat Lokal. (b) Sistem Monitoring, Control dan
Surveilance (MCS) termasuk kelengkapankapal  patroli  dan  peran FMS (Fisheries Monitoring System).
(c) Sistem Peradilan Perikanan baik secara otonom maupun bagian dari Sistem Peradilan Nasional.
(d)   Penerapan Co-Managemen yang melibatkan  masyarakat  nelayan  secara aktif.
(e)   Pengaturan Hak  Pemanfaatan Cadangan  Ikan secara  bijak,  efisien dan efektif.
3.1.2.  Analisis Stakeholder dalam Pengembangan Perikanan Dalam  rangka  membuat  suatu strategi terkait pengembangan
perikanan  yang  di  Kota  Dumai,  maka diperlukan suatu kerjasama dari berbagai  pihak  untuk  merumuskannya. Berbagai stakeholder dianggap berperan penting dalam merumuskan suatu bentuk  regulasi  kebijakan.  Adapun stakeholder tersebut  adalah  Pemerintah Pusat,  Pemerintah  Daerah,  Instansi terkait,  akademisi  serta  LSM.  Tentunya masing-masing  pihak  memiliki  tingkat kepentingan dan pengaruh yang berbeda dalam merumuskan suatu kebijakan.
Analisis stakeholder sangat perlu  dilaksanakan  untuk  menentukan pihak-pihak  yang  berkompeten  dalam merumuskan  arah  regulasi  kebijakan tersebut.  Menurut  Schmeer  (2000) analisis ini merupakan proses sistematis untuk  mengumpulkan  dan  menganalisis informasi secara kualitatif dalam menentukan  kepentingan  siapa  yang harus diperhitungkan ketika mengembangkan atau menerapkan suatu  kebijakan. Stakeholder dapat diartikan  sebagai  individu,  kelompok atau  lembaga  yang  kepentingannya dipengaruhi  oleh  kebijakan  atau  pihak yang tindakannya secara kuat mempengaruhi kebijakan. Setiap stakeholder memiliki  pengaruh  dan kepentingan dalam kebijakan pengembangan perikanan yang berkelanjutan. Stakeholder yang memiliki kepentingan tinggi merupakan stakeholder primer dimana kepentingannya dipengaruhi secara langsung  oleh  kebijakan.  Sedangkan stakeholder sekunder,  kepentingannya dipengaruhi  secara  tidak  langsung. Daftar stakeholder serta  pengaruh  dan kekuatannya dapat  dilihat  pada  Gambar 1.

## Gambar 1.  Matriks Kepentingan dan Pengaruh Stakeholder dalam Pengembangan Perikanan tangkap di Kota Dumai
Keterangan Stakeholder : KKP RI (Ditjen Perikanan Tangkap),  Disnakkanla  Kota  Dumai, Bappeda (Badan Perencana Pembangunan  Daerah  Kota  Dumai), Pemda (Pemerintah Daerah Kota Dumai),  Dinas  PU  Kota  Dumai,  Dinas Perhubungan Kota Dumai, Dinas Perindustrian  Perdagangan  dan  Industri Kota  Dumai,  LSM  (Lembaga  Swadaya Masyarakat),  Akademisi,  Pemilik  Unit Usaha Lokal, Masyarakat Lokal, Nelayan, Investor/Pengusaha Luar.
Kepentingan stakeholder dalam
kebijakan  pengembangan  sumberdaya perikanan yang berkelanjutan
dipengaruhi  oleh  faktor  ekologi,  sosial dan  ekonomi.  Pengaruh stakeholder yang  berbeda-beda  dalam  kebijakan  ini disebabkan oleh faktor politik, birokrasi dan  struktural.  Hasil  dari  kajian  pada Tabel  1  digunakan  sebagai  dasar  dalam penyusunan  matriks  kepentingan  dan pengaruh stakeholder dalam  kebijakan
pengembangan  perikanan  seperti  yang ditunjukkan pada Gambar 1.
Stakeholder yang dianalisis dalam  penelitian  ini  adalah  segenap pemangku  kepentingan  yang  berkaitan dengan program-program pengembangan  perikanan,  baik  berupa minapolitan,  industri  perikanan  ataupun kebijakan lainnya dalam hal pengembangan perikanan. Hasil analisis stakeholder menetapkan beberapa stakeholder primer yang akan
diikutsertakan dalam merumuskan strategi  pengembangan  perikanan  di Kota  Dumai. Stakeholder primer  dalam pengembangan perikanan di Kota Dumai  adalah  Kementerian  Kelautan dan Perikanan (KKP), Dinas Peternakan,  Kelautan  dan  Perikanan Kota  Dumai  (DPKP)  dan  Pemerintah Daerah Kota Dumai (Pemda). Stakeholder primer yang diperoleh pada tahapan  analisis  ini  memiliki  peran  dan tanggung  jawab  yang  besar  dalam rangka menjawab tantangan
pengembangan  ekonomi  perikanan  di Kota Dumai.
.
. Tabel 1. Analisis Stakeholder Pengembangan Sumberdaya Perikanan di Kota Dumai
N o. Stakeholder Kriteria Evaluasi
Keputusan
Kepentingan Si ka p Kekuata n Penga ruh Tot al S F P Keterlib atan Tingkat Keterliba tan 1 KKP RI (Ditjen Perikanan Tangkap) Perencanaan dan Pengembangan Minapolitan dan Program Perikanan lainnya 3 3 4 4 11 33 Terlibat Pengambi l Kebijakan 2 Disnakkanla Dumai Membina masyarakat nelayan, Koordinasi dengan instansi terkait. 3 3 4 4 11 33 Terlibat Pengambi l Kebijakan 3 Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Membuat masterplan dan rencana strategis pengembangan perikanan, Melakukan koordinasi dengan instansi lain dalam mengembangkan perikanan 3 3 3 3 9 27 Terlibat Pemberi Pertimban gan 5 Pemerintah Daerah Melakukan inisiasi dan mengkoordinasikan program minapolitan dengan instansi terkait 3 3 4 4 11 33 Terlibat Pengambi l Kebijakan 6 Dinas Pekerjaan Umum (PU) Membangun prasarana dan sarana terkait pengembangan perikanan, Meningkatkan fasilitas perikanan 2 3 4 3 10 20 Terlibat Penerima Informasi 7 Dinas Perhubungan Meningkatkan sarana dermaga/pelabuhan dan jalan raya di kawasan minapolitan 2 3 3 3 9 18 Diabaika n Penerima Informasi 8 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Meningkatkan sarana industri perikanan, Meningkatkan sarana perdagangan domestik dan internasional, Penyediaan sarana bahan bakar armada penangkapan 2 3 3 3 9 18 Terlibat Penerima Informasi 9 LSM Memberikan pengetahuan dan pendampingan terkait pengelolaan sumberdaya perikanan, Melakukan kontak langsung dengan masyarakat nelayan 2 3 3 2 8 16 Diabaika n Penerima Informasi
N o. Stakeholder Kriteria Evaluasi
Keputusan
Kepentingan Si ka p Kekuata n Penga ruh Tot al S F P Keterlib atan Tingkat Keterliba tan 10  Akademisi Meningkatkan dan menguatkan peranan SDM di bidang perikanan, Riset dan pengabdian masyarakat di bidang perikanan 3 3 2 2 7 21 Diabaika n Pemberi Pertimban gan 11  Pemilik Unit Usaha Lokal Meningkatkan kesejahteraan, Meningkatkan aktivitas ekonomi 3 2 3 2 7 21 Diabaika n Pemberi Pertimban gan 12  Masyarakat Lokal Memperoleh pekerjaan, Meningkatkan kesejahteraan 2 2 2 1 5 10 Diabaika n Penerima Informasi 13  Nelayan Meningkatkan kesejahteraan 3 4 1 1 6 18 Diabaika n Penerima Informasi 14  Investor/Peng usaha Luar Membuka lapangan pekerjaan, Meningkatkan keuntungan 2 2 5 2 9 18 Diabaika n Penerima Informasi 3.2. Strategi Pengembangan Perikanan Kota Dumai Berdasarkan isu strategis, analisis gap antara pelaksanaan program dengan  output  yang  diharapkan  dapat disusun strategi pengembangan perikanan Kota Dumai.
3.2.1. Analisis Faktor Internal (IFAS)
Faktor-faktor internal yang menjadi kekuatan dalam pengembangan perikanan Kota Dumai antara lain:
a. Potensi sumberdaya ikan Kota Dumai memiliki potensi perikanan    tangkap  serta  memiliki wilayah  khusus  yang  ditetapkan sebagai  kawasan  pengembangan ekonomi  yang  berbasis  perikanan tangkap dan budidaya (Minapolitan) sesuai  dengan  Keputusan  Menteri Kelautan  dan  Perikanan  Nomor  32 Tahun  2010  yang  telah  mulai dikembangkan  di  Desa  Penempul Kecamatan Sungai Sembilan.
b. Adanya  kelompok  nelayan  yang aktif Nelayan  di  Kota  Dumai  memiliki kelompok nelayan di tiap-tiap daerahnya  dengan  total  kelompok aktif sebanyak 36 kelompok dengan jumlah anggota 624 yang tersebar di 5  kecamatan.  Kelompok-kelompok nelayan ini merupakan binaan Dinas Perikanan dan Kelautan setempat.
c. Tersedianya Fasilitas penunjang Kota  Dumai  telah  memiliki  PPI yang terbilang cukup lengkap dimana  PPI  tersebut  dilengkapi dengan  tempat  lelang,  pabrik  es, tangki  bahan  bakar, cold  storage , bahkan laboratorium pembinaan dan pengujian mutu hasil perikanan.
d. Dukungan  Dinas  Perikanan  dan Kelautan dan pemerintah Daerah
 Dukungan  Dinas  Perikanan  dan
Kelautan  sebagai  institusi  yang bersentuhan langsung dengan
nelayan  dengan  berbagai  program pemberdayaan baik dengan pendanaan  dari  APBD  maupun
APBN.
 Adanya  perlindungan  terhadap  alat tangkap statis yang selanjutnya akan ditetapkan dalam PERDA.
Adapun  faktor-faktor  internal  yang menjadi kelemahan dalam pengembangan  perikanan  Kota  Dumai antara lain:
a. Keterbatasan permodalan dan peralatan tangkap. Keterbatasan  modal  dan  peralatan tangkap  merupakan  masalah  klasik dan utama bagi nelayan.
b. Rendahnya  sumberdaya  manusia nelayan
 Tingkat  pendidikan  nelayan  yang umumnya rendah menyebabkan pengetahuan dan kemampuan adaptasi  teknologi  juga  rendah sehingga  berakibat  pada  rendahnya pendapatan nelayan.
 Dengan  pendidikan  yang  rendah, nelayan mengelola kegiatan usahanya  dengan  manajemen  yang sederhana  sehingga  hasil  usahanya tidak efisien.
c. Penggunaan  teknologi  yang  masih rendah  dalam  pengolahan  hasil perikanan.
d. Program pengembangan yang dilakukan  oleh  pemerintah  kurang bersinergi  dan  sering  tidak  tepat sasaran. Tabel.3. Matriks Faktor Strategi Internal (IFAS) No Faktor Internal Bobot Nilai Skor Kekuatan 1 Potensi sumberdaya perikanan laut 0.18 4 0.72 2 Adanya kelompok nelayan yang aktif 0.16 3 0.48 3 Tersedianya Fasilitas penunjang 0.15 3 0.45 4 Dukungan Dinas Perikanan dan Kelautan dan pemerintah Daerah 0.11 3 0.33 Sub Jumlah 1.98 Kelemahan 1 Keterbatasan  permodalan  dan  peralatan tangkap 0.15 3 0.45 2 Rendahnya sumberdaya manusia nelayan 0.14 2 0.28 3 Program pengembangan yang dilakukan oleh  pemerintah  kurang  bersinergi  dan sering tidak tepat sasaran 0.11 2 0.22 Sub Jumlah 1.00 0.85 Jumlah Total 3.83 3.2.2. Analisis Faktor Eksternal (EFAS ) Faktor-faktor eksternal yang
menjadi  peluang  dalam  pengembangan perikanan Kota Dumai antara lain:
a. Peluang pasar yang besar
Di  tingkat  lokal,  konsumsi  ikan oleh masyarakat terus meningkat
sehingga  hasil  produksi  perikanan  Kota
Dumai  lebih  banyak  untuk  konsumsi lokal. b. Lokasi geografis Kota  Dumai  yang  berdekatan dengan  Selat  Malaka  memberikan keuntungan dalam kegiatan perdagangan  dengan  Negara  tetangga. Selama  ini,  produk  perikanan  yang diekspor  melalui  pelabuhan  Dumai berasal dari perikanan tangkap
Sumatera  Barat  dan  Sumatera  Utara. Hal  ini  merupakan  peluang  besar  jika mampu  dilakukan  oleh  nelayan  dari Dumai.
c. Peluang  untuk  bekerjasama  dengan Pengusaha Luar Daerah Kota Dumai telah memiliki
keunggulan  dalam  menarik  investor dibanding  daerah  lain    di  Provinsi  Riau karena  memiliki  infrastruktur  yang cukup  memadai  seperti  pelabuhan dengan  taraf  internasional  serta  PPI dengan fasilitas yang cukup lengkap.
Adapun  faktor-faktor  eksternal yang menjadi ancaman dalam
pengembangan  perikanan  Kota  Dumai antara lain:
a. Penurunan kualitas perairan Bagi  nelayan  tangkap,  penurunan kualitas  perairan  berdampak  pada penurunan  jumlah  ikan  sehingga hasil tangkapan menurun.
b. Kenaikan harga bahan kapal penangkap ikan menyebabkan tingginya biaya penyusutan
c. Selektivitas  alat  tangkap  belum diterapkan
Penggunaan alat tangkap yang tidak selektif  dapat  merusak  ekosistem peraiaran  yang  pada  akhirnya  akan menurunkan jumlah ikan. Tabel 4.  Matriks Faktor Strategi Eksternal (EFAS) No Faktor Eksternal Bobot Nilai Skor Peluang 1 Peluang pasar yang besar 0.18 4 0.72 2 Peluang  untuk  bekerjasama  dengan  Pengusaha Perikanan Luar Daerah 0.16 3 0.48 3 Pemanfaatan Kondisi Geografis untuk ekspor 0.16 4 0.64 Sub Jumlah 1.48 Ancaman 1 Penurunan kualitas perairan (pencemaran) 0.18 3 0.54 2 Peningkatan Harga Bahan Kapal penangkap ikan 0.17 3 0.51 3 Selektivitas alat tangkap belum diterapkan 0.15 2 0.30 Sub Jumlah 1.00 17 1.35 Jumlah Total 2.83 3.2.3. Matrik Analisis SWOT Dari  nilai  total  masing-masing faktor,  selain  dapat  digambarkan  dalam diagram  SWOT  juga  disajikan  dalam
rumusan  matrik  SWOT,  yang  akan menggambarkan nilai skor dari masing- masing  kombinasi  strategi  seperti  yang disajikan pada Tabel 5.
Tabel 5. Skor Matriks SWOT dan Rencana dan Strategi Pengembangan Perikanan Laut
IFAS EFAS KEKUATAN STRENGTH (S) KELEMAHAN WEAKNESS (W) PELUANG OPPORTUNITY (O) STRATEGI SO 1.48 +1.98 = 3.36 STRATEGI WO 1.48+0.85 = 2.33 ANCAMAN THREAT (T) STRATEGI ST 1.35 +1.98 =3.33 STRATEGI WT 1,35 +1,09 =2,44 Dari matriks SWOT diatas diketahui bahwa Strategi Pengembangan Perikanan  Tangkap  Dumai adalah strategi SO, yaitu strategi
memanfaatkan  semua  peluang  dan memaksimalkan semua kekuatan.
Dengan  memperhatikan  faktor- faktor  internal  dan  eksternal  serta program  yang  dicanangkan  pemerintah maka dapat disusun strategi pengembangan  perikanan  Kota  Dumai sebagai berikut:
1. Strategi S-O
a. Pembinaan  kelompok  nelayan  (S2, O1)
a. Pembinaan  kelompok  nelayan  aktif yang  berjumlah  46  kelompok  perlu diintensifkan agar kelompok tersebut memiliki peningkatan posisi tawar dan kemampuan manajemen.
b. Optimalisasi  pemanfaatan  fasilitas penunjang perikanan seperti TPI/pelabuhan (S3, O2) oleh nelayan sebagai penunjang pemasaran  hasil  tangkapan  dan penjamin mutu hasil tangkapan. Fasiltas  penunjang  usaha  perikanan seperti  TPI/pelabuhan  yang  dimiliki Kota Dumai relative lengkap namun pemanfaatannya belum optimal.
2. Strategi S-T
Penegakan hukum  bagi  pelanggaran lingkungan  dan  IUU  fishing  (S5, T2,  T4,  T5).  Pelanggaran  hukum seperti illegal fishing dan pencemaran lingkungan perlu penindakan tegas oleh Pemerintah . 3. Strategi W-O
Perberdayaan  kelompok  nelayan melalui penguatan kelembagaan (W1,  W2,  O1,  O3).  Salah  satu  hal penting  tidak  berdayanya  nelayan adalah  tidak  berfungsi  kelembagaan yang ada pada masayarakat nelayan. Diperlukan  penguatan  kelembagaan nelayan  yang mampu meningkatkan kemampuan nelayan sehingga mereka “berdaya” dari sisi ekonomi,
pendidikan, maupun kesehatan.
d)  Strategi W-T
Orientasi Revitalisasi kelompok dalam  mengakses  permodalan  (W1, T3). Ketidakmampuan nelayan dalam  mengakses  permodalan  salah satunya dikarenakan ketidakpercayaan lembaga keuangan untuk memberikan modal. Dibutuhkan daya untuk meningkatkan  posisi  tawar  mereka yaitu minimal oleh organisasi kelompok melalui pemanfaatan dana desa (ADD) dalam pemberdayaan masyarakat.
Tabel 6. Matriks SWOT dan Strategi Pengembangan Perikanan Laut
Internal Eksternal
Kekuatan (S)
a. Potensi sumberdaya ikan b. Adanya kelompok nelayan yang aktif c. Tersedianya Fasilitas penunjang d. Dukungan Dinas Perikanan  dan  Kelautan dan pemerintah Daerah Kelemahan (W) a. Keterbatasan  permodalan dan peralatan tangkap b. Rendahnya sumberdaya manusia nelayan c. Program  pengembangan yang dilakukan oleh pemerintah kurang bersinergi dan sering tidak tepat sasaran Peluang (O) a. Peluang  pasar  yang besar baik pasar lokal  maupun  luar negeri. b. Adanya peluang
untuk  bekerjasama dengan pengusaha luar daerah c. Memanfaatkan potensi geografis yang strategis Strategi SO Optimalisasi produksi untuk memenuhi permintaan pasar (S1, S3, O1, O3) Pembinaan kelompok nelayan (S2, O1) Optimalisasi  pemanfaatan fasilitas penunjang perikanan seperti TPI/pelabuhan (S4, O2) Strategi WO Perberdayaan kelompok nelayan melalui penguatan kelembagaan dan permodalan (W1, W3, O1, O3). Pendampingan dan bimbingan  usaha  nelayan oleh stakeholder (W2, W3, O1)

## Ancaman (T)
a. Penurunan  kualitas perairan
b. Peningkatan  harga bahan kapal penangkap ikan c. Selektivitas alat tangkap belum diterapkan Strategi ST Pencegahan  penggunaan bahan dan cara berbahaya dalam  menangkap  ikan untuk mengimbangi kerusakan    lingkungan akibat  pencemaran  (S5, T1) Strategi WT Revitalisasi kelompok untuk meningkatkan mengakses permodalan (W1, T3) Dari  hasil  analisis  SWOT  terdapat sejumlah alternative strategi pengembangan  perikanan  Kota  Dumai. Pemilihan  prioritas  strategi  berdasarkan
rangking  dengan  nilai  tertinggi,  seperti ditunjukkan pada Tabel 7.

## Tabel 7. Alternatif Pemilihan Strategi Pengembangan Perikanan Kota Dumai
Unsur SWOT Keterkaitan Jumlah Skor Rangking SO1 SO2 SO3 SO4 S1, S3, O1, O3 S2, O1 S2, O1, O3 S4, O2 2.53 0.96 1.17 0.81 1 6 4 8 WO1 WO2 W1, W3, O1, O3 W2, W3, O1 2.03 1.14 2 5 ST1 ST2 S3, T1 S4, T1, T2, T3 0.87 1.68 7 3 WT1 W1, T3 0.75 9 Berdasarkan  hasil  perhitungan  prioritas strategi melalui rangking, tiga alternative strategi dengan nilai tertinggi adalah:
a. Keberdayaan  dan  Pemberdayaan kelompok nelayan melalui penguatan kelembagaan untuk optimalisasi  pemanfaatan  potensi sumberdaya perikanan yang ada
b. Optimalisasi  pemanfaatan  fasilitas penunjang  perikanan  sebagai  media untuk peningkatan pendapatan nelayan
c. Penguatan permodalan usaha nelayan dengan memanfaatkan peluang  dari  program  pemerintah maupun lembaga permodalan swasta yang ada d. Memenuhi peluang pasar yang telah ada dan perkembangannya bekerjasama  dengan  pengusaha  dari luar  daerah  untuk  mengantisipasi kenaikan produksi
e. Pemanfaatan kondisi geografis yang strategis  untuk  kegiatan  ekspor  ke luar negeri untuk ikan yang berkualitas ekspor.
IV. PENUTUP
4.1. Kesimpulan
1. Untuk  melakukan  pengembangan sumberdaya perikanan sebagai tulang punggung perekonomian daerah, maka perlu adanya perhatian dan kebijakan dari stakeholder yang memiliki  kepentingan  dan  pengaruh yang  tinggi  terhadap  kelembagaan yang  mengelola  sumberdaya  ini.
Hasil analisis stakeholder menetapkan  penataan  kelembagaan perikanan  di  kota  Dumai  yang utama  adalah  penguatan  kelompok nelayan  sebagai  wadah  peningkatan kontribusi  lembaga  pemasaran  dan masuknya  lembaga  permodalan  ke dalam  usaha  perikanan  Kota  Dumai untuk meminimalisir peran tengkulak,  serta  memberikan  ruang untuk kelembagaan pengawasan perikanan  untuk  kelestarian  sektor perikanan.  Beberapa  stakeholder primer dalam merumuskan kebijakan  pengembangan  perikanan di  Kota  Dumai.  Stakeholder  primer tersebut adalah Kementerian Kelautan  dan  Perikanan  (KKP),
Dinas  Peternakan,  Kelautan  dan Perikanan  Kota  Dumai  (DPKP)  dan
Pemerintah  Daerah  Kota  Dumai
(Pemda).  Perlu  pengawasan  yang lebih  baik  oleh  stakeholder  yang terlibat dalam pengembangan
perikanan  di  Kota  Dumai  dengan melakukan  pembatasan  penerbitan izin  penangkapan  bagi  armada  baru sehingga  sumberdaya  dapat  pulih serta  perlu  adanya  pengendalian, pemantauan  dan  pengawasan  serta penegakan  hukum  dengan  sanksi yang  kuat  dengan  efek  jera  dalam pemanfaatan  sumberdaya  perikanan tangkap di Kota Dumai.
2. Dari  analisa  SWOT,  strategi  untuk pengembangan perikanan tangkap di Kota Dumai dapat dilakukan dengan memanfaatkan kekuatan yang dimiliki  untuk  mencapai  peluang yang ada yaitu pemberdayaan kelompok nelayan melalui penguatan kelembagaan untuk optimalisasi  pemanfaatan  potensi sumberdaya  perikanan  yang  ada, pemanfaatan fasilitas penunjang perikanan  sebagai  media  untuk peningkatan  pendapatan  nelayan, penguatan permodalan usaha nelayan dengan memanfaatkan peluang  dari  program  pemerintah maupun lembaga permodalan swasta yang ada, memenuhi peluang pasar yang telah ada dan perkembangannya  dan  bekerjasama dengan  pengusaha  dari  luar  daerah untuk mengantisipasi kenaikan produksi  serta  pemanfaatan  kondisi geografis yang strategis untuk kegiatan  ekspor  perikanan  ke  luar negeri  untuk  ikan  yang  berkualitas ekspor.
4.2. Saran
Sebagai  saran bagi stakeholder dan kelembagaan perikanan tangkap di  kota Dumai adalah : 1. Dalam penataan kelembagaan perikanan  tangkap  pihak  stakeholder selalu beredoman kepada kepentingan pelaku utama.
2. Perlu evaluasi dan pengawalan setiap program  yang  dijalankan  secara terperinci dan terpadu .
3. Pihak pelaku utama dan kelembagaan  perikanan  di  kota Dumai perlu kesadaran untuk menjalankan  program  pemerintah yang tujuan adalah untuk kepentingan  bersama  bukan  mencari untuk kepentingan pribadi 4. Menetapkan konsekwensi yang harus diterima  oleh  pihak  pelaku  utama dan kelembagaan yang menyelewengkan program atau strategi pembangunan perikanan kota
Dumai yang ditetapkan.
5. Pihak  pelaku  utama  tetap  selalu menjaga  kwalitas  hasil  tangkapan sampai ke konsumen.

## DAFTAR PUSTAKA
Charles Lamb, W.et.al. 2001. Pemasaran. Edisi : Pertama, Salemba Empat : Jakarta.
Danim,  Sudarwan.  2002.  Menjadi Peneliti  Kualitatif.  Pustaka  Setia. Bandung.
Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan  Kota  Dumai  Provinsi Riau. 2011-2017. Statistik Perikanan  Kota  Dumai  Provinsi Riau  Tahun  2011-2017.  Dumai.  74 hal. Hazmi, A. 2014. Kebijakan Pengembangan  Usaha  Perikanan Tangkap Kota Dumai Propinsi Riau. Program  Pasca  Sarjana  Universitas
Riau  Tesis.  Tidak  Diterbitkan  186 hal.
Nazir,  M.  1988.  Metode  Penelitian. Ghalia Indonesia, Jakarta.
Ostrom  E  et  al.  1994.    Rules,  Games and Common-pool Resources. USA:  The  University  of  Michigan Press.
Rangkuti,  F.  2004.  Analisis  SWOT
Teknik  Membedah  Kasus  Bisnis, PT. Gramedia, Jakarta.
Sanim  B.  2002.  Ekonomi  Sumberdaya Alam  dan  Lingkungan  (Kumpulan Materi Kuliah). Tidak dipublikasikan.  Program  Studi  Ilmu Ekonomi Pertanian. Program Pascasarjana. Institut Pertanian Bogor. Bogor. Schmeer K. 2000. Stakeholder Analysis Guidelines.  In:  Schribner  ES  and Brinherhoff D (editor). Policy Toolkit  for  Strengthening  Health Sektor  Reform  2:  1-43.  Bethesda
MD. Abt Associates Inc.
Umar, Husein. 2003. Strategic Management  In  Action  :  Konsep, Teori,  dan  Teknik  Menganalisis Manajemen Strategis Strategic Business  Unit  Berdasarkan  Konsep Michael  R.  Porter,  Fred  R.  David, Dan Wheelen-Hunger.
Jakarta:
Gramedia.