## Sosialisasi Penerangan Hukum dan Dampak Negatif Penggunaan Narkotika Dalam Kejaksaan Negeri Denpasar
Nur Khairani Fauzia * 1 , I Made Wirya Darma 2
Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pendidikan Nasional, Denpasar, Indonesia ipapauzia@gmail.com, wiryadarma@undiknas.ac.id
Submission   2024-05-15 Review 2024-06-13 Publication 2024-06-24

## ABSTRAK
Kasus narkotika merupakan  kasus yang sangat menarik untuk dibahas.Penyalahgunaan narkotika  dapat  terjadi  pada  semua  usia,  mulai  dari    remaja  hingga  lansia.narkotika dianggap sebagai kegiatan negatif di masyarakat yang melanggar hukum dan Undang- undang  narkotika  yang  berlaku  di  Indonesia  adalah  UU  narkotika  No.35  Tahun  2009. Metode  pelaksanaan  yang  digunakan  adalah  secara  langsung  di  Perumda  Pasar Sewakadarma.guna dari kegiatan ini sebagai media dalam menolong para pihak terhadap dampak  penggunaan  narkotika  serta  hukuman  yang  dihadapi  jika  ketahuan menggunakan  atau  mengedarkan  narkotika.  Kami  berharap  sosialisasi  ini  dapat memberikan  informasi  tentang  pentingnya  bahaya  narkotika.Berdasarkan  hasil penelitian penulis. Maka pergerakan guna mencegah pemakaian narkotika di lingkungan masyarakat  adalah  salah  satunya  melakukan  pemahaman  kepada  masyarakat  yang belum  paham  dengan  hukum.  Dan  salah  satu  upaya  pemerintah  dalam  pencegahan penggunaan  narkotika  adalah  dengan  ditetapkannya  undang-undang  yang  mengatur tentang narkotika.
Kata Kunci: Narkotika, Lansia, Pencegahan

## PENDAHULUAN
Negara Indonesia wajib memberikan fasilitas perlindungan hukum terhadap warganya. Dimana hal itu   tertuang  dalam norma sistem politik negara yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Memberikan serta menegakkan perlindungan hukum berarti perlindungan dari berbagai tindakan pemerintah berdasarkan dua dasar, yaitu  asas  hak  asasi  manusia  dan  asas  supremasi  hukum  serta  Penyelenggaraan  dan penegakan perlindungan hukum mengandung makna bahwa hukum tidak  bersifat statis, melainkan dinamis dan harus  senantiasa menempatkan diri terhadap perubahan zaman dan pergerakan  sosial masyarakat.
Memberantas insiden narkotika di Indonesia merupakan tantangan nasional pasalnya, kasus  narkotika  bukanlah  kasus    biasa,  karena  semakin  marak  dan  dampaknya mempunyai implikasi hukum bagi perkembangan nasib  negara. Salah satu  topik yang hangat diperbincangkan adalah mengenai penegakan sanksi dan  pengendalian narkotika bagi  peminat narkotika, dan korban penyalahgunaan (Sasangka, 2003). Badan Narkotika Nasional (BNN) diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan dan penyidikan, namun dalam hal ini kewenangan tersebut secara detail tidak dijelaskan dalam undang- undang  yang  lama.  Memprediksi  kejahatan  narkotika  diperkirakan  memerlukan  dua otoritas  dengan  prosedur  sangat  erat  serta  ditopangi    oleh  jaringan  organisasi.  Selain adanya  tambahan  wewenang,  status  organisasi  Badan  Narkotika  Nasional  juga ditingkatkan(Pananjung & Akbar, 2014).
Undang-Undang  Narkotika  Nomor  35  Tahun  2009  mengharuskan  pemerintah  dalam memberikan  layanan  rehabilitasi  kepada  pecandu,  pecandu  narkotika,  dan  korban penyalahgunaan  narkotika  selain  itu,  orang  tua  wajib  melaporkan  anak  yang  menjadi pecandu, pecandu, atau korban penyalahgunaan narkotika kepada instansi terkait yang melapor:  Puskesmas  Kota,  Rumah  Sakit  Pemerintah,  dan  Rumah  Sakit  Umum  BNN. Berbagai  otoritas  bekerja  sama  untuk  memastikan  dan  menegakkan  pengendalian narkotika di Indonesia.Penegakan peraturan penegakan penyalahgunaan narkotika tidak berhenti di BNN saja.
Proses penegakan hukum dan pemantauan yang  dilakukan termasuk memastikan sanksi dan tindakan penanggulangan yang tepat.Upaya pengendalian narkotika yang dilakukan untuk menurunkan angka penyalahgunaan narkotika dalam beberapa hal belum cukup, namun  perlu  dilaksanakan  melalui  serangkaian  kegiatan  yang  berkelanjutan  oleh berbagai  elemen,  baik    pemerintah  maupun  non-pemerintah.  Prosedur  dari  sikap  itu meliputi tindakan preventif, supresif, dan rehabilitatif.Keputusan untuk merehabilitasi pecandu narkotika ialah sanksi alternatif dijatuhkan oleh hakim, dihitung berdasarkan lamanya  hukuman,  dan  juga  diatur    dalam  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009 tentang narkotika (Adi, 2009).
Ketentuan hukum  mengenai rehabilitasi  pecandu narkotika diatur dalam Pasal 54,  56, dan 103 terkait dengan Pasal 127 UU Narkotika oleh karena itu, hal  yang menarik dari Pasal  103  adalah  memberikan  kewenangan  kepada  hakim  untuk  memberikan hukuman/sanksi  kepada  orang  yang  terbukti  menjadi  pecandu  narkotika  agar  dapat menjalani  rehabilitasi.  Badan  ini  secara  implisit  mengakui  bahwa  korban penyalahgunaan narkotika bukan hanya pelaku tindak pidana, namun juga korban dari
kejahatan itu sendiri, yang dalam  viktimologi sering disebut sebagai self-victimization atau Victimless Crime Doing (Sujono & Daniel, 2011).
Namun,  regulasi  narkotika  tidak  bisa  dilaksanakan  sendirian  dan  prosesnya membutuhkan berbagai pihak, termasuk kejaksaan merupakan lembaga pemberantasan di  bidang    narkotika  bertugas  mengadili  perkara  pidana  dan  mengusut  tindak  pidana tertentu,  serta  melaksanakan  tugas  lain  yang  ditetapkan  undang-undang.  Jelas  bahwa kekuasaan adalah peran utama jaksa, dan wajar jika masyarakat mengharapkan keadilan dari jaksa. Sejak diundangkannya Undang-Undang Kejaksaan Nomor 16 Tahun 2004, hal ini  mempengaruhi  kedudukan  dan  keterlibatan  Kejaksaan  dalam  bidang  penuntutan pidana (Suparni et al., 2017). Sejak saat itu, Kejaksaan dapat dikatakan sebagai lembaga eksekutif  yang  menjalankan  tugas  dan  wewenang  kejaksaan.  Keadilan  akan  menjadi landasan  keberhasilan  upaya  pemberantasan  narkotika  dan  mewujudkan  Indonesia bebas narkotika.

## METODE
Kegiatan  sosialisasi  ini  dilaksanakan  secara  langsung  pada  tanggal  20  Maret  2024  di Permuda  Pasar  Sewaka  Dharma,  meliputi  pertukaran  singkat  dengan    tema  informasi hukum  terkait  narkotika,  serta  penjelasan  dan  sanksi  hukum  terkait  narkotika,  serta memberikan    informasi    dampak  buruknya  yang  timbul  akibat  penggunaan  narkotika tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Analisis Hambatan Dalam Penanganan Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia
Perkembangan kebijakan hukum narkotikat di Indonesia diatur dalam Undang-Undang  Nomor 35  Tahun  2009.  Selanjutnya  perlu  kita  pahami  bahwa  penyalahgunaan  narkotika  bukanlah perilaku yang hanya terjadi satu dua kali di Indonesia. Tergantung pada perkembangan dan dampak  penyalahgunaan narkotika, jenis dan tipe, cara, serta tujuan  penggunaan narkotika berbeda-beda.  Bentuk  dan  cara  penyalahgunaan  narkotika  pada  dasarnya  bersumber  dari undang-undang narkotika yang merupakan bagian dari peraturan pidana yang mengatur jenis kejahatan dan sanksi pidana. Di sisi lain, dalam konteks perkembangan kebijakan narkotika di dunia saat ini, United Nations Office for Drug Control (UNODC) merupakan organisasi resmi dunia yang fokus pada kejahatan narkotika.

## Gambar  1. Kegiatan Sosialisasi
Dalam memberikan pemahaman  pencegahan yang efektif, UNODC telah menerbitkan acuan dalam  mencegah  penyalahgunaan  narkotika  di  tingkat  internasional.  Hal  tersebut  akan memandu para pengambil kewenangan di dunia dalam  mengembangkan kebijakan dan strategi
yang efektif di bidang pencegahan  di masa depan. Standar ini menjelaskan beberapa program intervensi  yang  telah  terbukti  efektif  di  beberapa  negara  dan  disesuaikan  dengan  target usia.Selain itu, panduan ini memberikan gambaran lengkap mengenai isu-isu terkait kegiatan pencegahan  narkotika  yang  memerlukan  penelitian  lebih  lanjut.  Berbagai  organisasi  global terlibat  dalam  pengembangan  dokumen  standar  ini,  termasuk  Pusat  Pemantauan Penyalahgunaan  narkotika  Eropa  dan  Komite  Pemantauan  Penyalahgunaan  narkotika  inter- Amerika,dll. Banyak insiden penyalahgunaan narkotika terjadi di seluruh Indonesia, namun hanya sedikit perhatian yang diberikan pada wilayah mana saja yang menjadi pusat epidemi.
Terlebih, sasaran dan sasaran sindikat narkotika berkisar dari anak-anak hingga orang dewasa, baik  kelas ekonomi bawah, menengah, maupun atas.Aparat penegak hukum dan badan tata usaha negara lainnya menganggap  pemberantasan kasus narkotika merupakan  tindak pidana dan  pelaksanaannya  harus  dikenakan  sanksi  pidana.Namun  demikian,  masih  terdapat ketidakpastian dan keputusan yang tertunda mengenai penetapan sanksi pidana bagi pengguna, pengedar, dan pengedar narkotika.Keputusan buruk yang diambil aparat penegak hukum selalu menjadi  topik  hangat  ketika  menangani  kasus  narkotika.Sebab,  masyarakat  yang  tergolong pengguna  narkotika  golongan  rendah  dan    golongan  rendah  lebih  sering  mendapat  sanksi pidana dibandingkan  sanksi konseling atau rehabilitasi. Namun pengobatan sebagai bagian dari rehabilitasi juga menimbulkan masalah.
Pada  penelitian sebelumnya mengenai rehabilitasi  ketergantungan narkotika  di bawah umur yang dilakukan khusus di Yayasan Kelompok Peduli Penyalahgunaan narkotika dan Zat Ilegal di  Makassar,  terlihat  jelas  bahwa  Yayasan  Kelompok  Peduli  Penyalahgunaan  narkotika menghadapi kendala.Hal tersebut antara lain tidak mendapatkan perhatian dari kedua orang tuanya, tidak menerima diri nya, serta kurangnya sumber daya manusia yang tersedia.Tidak hanya    Makassar,  penelitian-penelitian  lain  sebelumnya  mengenai  pelaksanaan  proses rehabilitasi  pecandu  narkotika  di  Balai  Rehabilitasi  Yayasan  Anargya  Bali  menunjukkan bahwa  kendala  dalam  proses  rehabilitasi  pecandu  narkotika  di  Balai  Rehabilitasi  Yayasan Anargya Bali adalah permasalahan internal dan faktor eksternal.
Berdasarkan kedua penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa permasalahan penanganan penyalahgunaan  narkotika  masih  menghadapi  berbagai  kendala.  Hal  ini  menjadi  fokus pemerintah dalam hal meningkatkan kebijakan untuk mendorong penyerapan rehabilitasi oleh masyarakat,  serta  meningkatkan  dan  menyediakan  talenta  lokal.Permasalahan  lain  muncul bukan dari kendala yang dihadapi, melainkan dari sifat acuan pelaksanaannya. Sementara itu, salah  satu  kajian  pelaksanaan  hukuman  terhadap  rehabilitasi    penyalahguna  dan  korban narkotika  menyatakan  bahwa  pelaksanaan  rehabilitasi  terhadap  korban  penyalahgunaan narkotika di Balai Rehabilitasi narkotika Badka Kota Makassar dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35.tahun 2009 tentang narkotika, masalah ini terjadi pada pecandu atau pengguna narkotika.Pengetahuan masyarakat yang masih kurang, khususnya di kalangan keluarga  pecandu  narkotika (Pananjung  &  Akbar,  2014) .  Kajian  efektivitas  rehabilitasi narkotika bagi pecandu narkotika melalui terapi Islami di Badan Narkotika Nasional (BNN) Banda Aceh juga menemukan bahwa efektivitas rehabilitasi narkotika di BNNP Aceh yang harus  dijalani  oleh  korban  pecandu  narkotika  tergantung  pada  skrining  dan  asupan  yang ditunjukkan  termasuk.Detoksifikasi,  EntryUnit,  Primary  Program,  Re-Entrydam  Pasca Rehabilitasi  Proses  implementasi  untuk  mengatasi  hal  ini  merupakan    hal    baru  dan  belum dipahami dengan baik oleh masyarakat, dalam hal ini klien atau orang tua yang bertanggung jawab (Bakri & Barmawi, 2017) .
Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  permasalahan penanggulangan  yang  dihadapi  dan  dialami  oleh  aparat  penegak  hukum  tidak  hanya bertanggung jawab atas pembunuhan terhadap orang-orang yang memiliki sindikat dan jaringan narkotika saja, namun juga menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum di Indonesia.  Maka  kesempatan  kali  ini  adalah  melakukan  pengobatan  guna  mencapai penyembuhan  yang  efektif  dan  menghilangkan  kecanduan  narkotika  itu  sendiri.Pada kesempatan kali ini pembahasan efektivitas akan secara khusus fokus pada efektivitas penanganan penyalahgunaan narkotika di wilayah Denpasar.

## Analisis  Upaya  Kejaksaan  Negeri  Denpasar  dalam  Pencegahan  Tindak  Pidana Narkotika
Strategi  pasokan  sangat  populer  dan  tetap  menjadi  pendekatan  yang  menonjol  di  banyak negara.Meskipun masyarakat masih sangat yakin bahwa penegakan hukum yang tepat adalah kunci untuk mengurangi penyalahgunaan dan peredaran narkotika, namun  kenyataannya tidak demikian.  Strategi  penyediaan  di  sini  mengacu  pada  penindakan  atau  sanksi  pidana  yang digunakan untuk mencegah terjadinya kejahatan narkotika, sebagaimana  dijelaskan  dalam Pasal 111 hingga  147 UU Narkotika.

## Gambar  2 Kegiatan Sosialisasi Oleh Kejaksaan Negeri Denpasar
Di  sisi  lain,  strategi  tuntutan  dilaksanakan  melalui  berbagai  upaya  preventif  dan  terapi rehabilitasi  yang tertuang dalam ketentuan Pasal 54 hingga  59 yang menjelaskan keberadaan Peraturan  Rehabilitasi.  Masyarakat  yang  mempunyai  keterampilan  pencegahan penyalahgunaan  narkotika  atau  mendapat  pengobatan  rehabilitasi  lebih  mampu  mengelola perilaku kecanduannya, sehingga jumlah pecandu narkotika berkurang dan UU narkotika pada Pasal  104  dan  Peran  Serta  Masyarakat  menurun.Kedua  strategi  tersebut  pasti  memiliki kekurangannya  masing-masing.  Strategi  pasokan  menyadari  bahwa  tidak    mungkin mengurangi jumlah penyalahguna narkotika dalam jangka pendek Oleh karena itu, diperlukan strategi  permintaan  untuk  mengurangi  permintaan  narkotika  dan  mengurangi  pecandu narkotika  melalui  penerapan  program  yang  membantu  mengurangi  jumlah  penyalahgunaan dan  perdagangan  gelap  narkotika.Misalnya,  sosialisasi  aktif  tentang  bahaya  narkotika  dan pelaksanaan  rehabilitasi  sebagai  upaya  pemulihan  bagi  pecandu  yang    terjerumus  dalam penyalahgunaan atau peredaran gelap narkotika(Humas BNN, 2020).
Kejaksaan Negeri Denpasar memiliki beberapa upaya dalam pencegahan tindak pidana narkotika. Berikut adalah beberapa strategi dan langkah yang mereka lakukan:
a. Penyuluhan dan Sosialisasi Kejaksaan Negeri Denpasar rutin mengadakan pembekalan bahaya narkotika di seluruh lingkungan kehidupan, baik di tempat menempuh pendidikan, hingga masyarakat sekitar. Dan juga program ini akan berasosiasi dengan lembaga yang
terhubung  seperti  Badan  Narkotika  Nasional  (BNN)  dan  kepolisian  untuk  memberikan informasi akurat mengenai dampak buruk narkotika.
b. Program Rehabilitasi Bekerja  sama  dengan  pusat  rehabilitasi,  Kejaksaan  Negeri Denpasar  mendukung  program  rehabilitasi  bagi  pengguna  narkotika.  Guna memberikan untuk pulih dan kembali ke masyarakat dengan kondisi yang lebih baik.
c. Penegakan Hukum yang Tegas Kejaksaan Negeri Denpasar memberikan penerapan penegakan  hukum  yang  tegas  terhadap  pelaku  tindak  pidana narkotika .  Proses hukum  dilakukan  dengan  cepat  dan  transparan  untuk  memberikan  efek  jera  bagi pelaku dan mencegah tindakan serupa di masa depan.
d. Kerjasama dengan Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM): Kejaksaan bekerja sama dengan masyarakat dan LSM yang bergerak dalam bidang pencegahan narkotika. Melalui kerja sama ini, mereka dapat memperluas jangkauan sosialisasi dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan narkotika.
e. Pengawasan  dan  Monitoring:  Kejaksaan  Negeri  Denpasar  melakukan  pengawasan dan monitoring secara berkala terhadap tempat-tempat yang rawan penyalahgunaan narkotika. Mereka juga bekerja sama dengan pihak keamanan lokal untuk memantau pergerakan dan aktivitas yang mencurigakan terkait narkotika.
f. Pengembangan  Program  Edukasi:  Selain  sosialisasi  langsung,  Kejaksaan  Negeri Denpasar  mengembangkan  berbagai  program  edukasi  yang  bisa  diakses  oleh masyarakat,  seperti  seminar,  workshop,  dan  kampanye  melalui  media  sosial. Tujuannya  adalah untuk meningkatkan  kesadaran  dan  pemahaman  masyarakat mengenai bahaya narkotika.
Upaya-upaya ini menunjukkan komitmen Kejaksaan Negeri Denpasar dalam memerangi dan mencegah tindak pidana narkotika di wilayah mereka, dengan fokus pada penegakan hukum,  rehabilitasi,  dan  pendidikan  masyarakat. Itu  merupakan  kewajiban  bersama  dan menjadi perhatian bersama ketika menangani kasus narkotika.Namun dalam hal ini, BNN dan kepolisian yang merupakan garda terdepan dalam pemberantasan narkotika di Indonesia harus melakukan upaya besar.
Menurut  dr  Komjen  Pol  (purnawirawan),  mantan  Direktur  Badan  Narkotika  Nasional  dan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri. Bapak Anangu Iskandar, SH, MH yang menjadi juru bicara pada acara “Chanel Stop Narcova Liptan 6” yang disiarkan langsung melalui video.com dan  Zoom  meeting  menyampaikan  bahwa  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  35 Tahun 2009 tentang Narkotika : Beliau berkata: Penjahat mempunyai ciri-ciri khusus.Artinya, itu memaafkan.Artinya, jika pecandu narkotika diampuni, maka ia harus melapor ke Otoritas Wajib Pelapor dan Penerimaan (IPWL) agar bisa mendapatkan rehabilitasi dan pengobatan di pusat  rehabilitasi  yang  berlokasi  di  Denpasar  dan  beberapa  wilayah  lain  di  Indonesia (Pananjung & Akbar, 2014) .
Berdasarkan  hal  tersebut  di  atas,  sebagai  langkah  awal  penanganan  kasus  penyalahgunaan narkotika dengan tujuan rehabilitasi, perlu ditetapkan peraturan perundang-undangan  terkait narkotika seperti Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2006 sebagai kebijakan nasional. Begitu pula dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Raharni et al., 2020).  Langkah-langkah  dan  langkah-langkah  awal  yang  diambil  oleh  negara  untuk menetapkan  aturan  dan  peraturan  untuk  menangani  penyalahgunaan  narkotika  sudah  tepat, karena  lembaga  penegak  hukum  memerlukan  dasar  dan  landasan  hukum  untuk  melakukan pemberantasan  insiden  narkotika.  Hal  ini  mungkin  terkait  dengan    efektivitas  penerapan penyalahgunaan narkotika di Denpasar, dan kebijakan serta undang-undang yang berlaku di
Denpasar  juga berlaku dalam  penanganan kasus di Denpasar. Program reintegrasi yang diatur negara sejalan dengan pelaksanaan konsep Undang-Undang Pemasyarakatan Nomor 12 Tahun 1995, yaitu pemberian konseling dan pelayanan kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas  hidup  narapidana,  termasuk  narapidana  di  lembaga  pemasyarakatan  dari  proses tersebut.  Dianggap  sebagai  pecandu,  pecandu  narkotika,  atau  korban  penyalahgunaan narkotika(Kanwil Sulawesi Barat, 2020).
Kemudian, setelah membentuk adanya Undang-Undang yang terkait mengenai narkotika, negara dalam hal ini harus membentuk metode atau pelaskanaan rehabilitasi pengguna narkotika,  dalam  hal  ini  adalah  narapidana  pengguna  narkotika,  seperti  rehabilitasi medis.  Metode  ini  dapat  digunakan  dan  juga  dapat  dilaksanakan  oleh  aparat  penegak hukum  yang  berada  di  Denpasar  dalam  menangani  dan  melakukan  penanganan rehabilitasi  terhadap  penyalahgunaan  narkotika  di  Denpasar  (Mastiyanto,  2020).  Di lansir  di  dalam  website  resumi  Rumah  Sakit  Ketergantungan  Obat  Denpasar,  bahwa dalam pemberian rehabilitasi memiliki tata urutan sebagai berikut:
a. Tahap Detoksifikasi, dibagi menjadi 3 macam yaitu:
1) Terapi Simptomatik
2) Terapi Subtitusi
3) Terapi Cold Turkey
b. Tahap Rehabilitasi Psikososial Primary
c. Tahap Rehabilitasi Psikososial Re-Entry Sosialisasi narkotika adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat  tentang  bahaya  penyalahgunaan  narkotika  serta  cara  pencegahannya. Sosialisasi ini melibatkan berbagai kegiatan yang ditujukan untuk berbagai lapisan masyarakat.
Berikut adalah beberapa metode dan langkah yang umum digunakan dalam sosialisasi narkotika:
a. Penyuluhan dan Edukasi: Sekolah dan Universitas: Mengadakan penyuluhan di sekolah dan universitas untuk memberikan  edukasi  kepada  siswa  dan  mahasiswa  tentang  bahaya  narkotika  dan dampak buruknya.
Komunitas dan Lingkungan Kerja: Penyuluhan juga dilakukan di tingkat komunitas dan lingkungan kerja untuk menjangkau berbagai kalangan masyarakat.
b. Kampanye Publik: Media  Massa:  Menggunakan  televisi,  radio,  dan  surat  kabar  untuk  menyebarkan informasi tentang bahaya narkotika dan langkah pencegahannya.
Media  Sosial:  Memanfaatkan  platform  media  sosial  untuk  menjalankan  kampanye digital yang menjangkau audiens yang lebih luas, terutama generasi muda.
c. Seminar dan Lokakarya:
Acara  Edukasi:  Mengadakan  seminar,  lokakarya,  dan  diskusi  panel  yang menghadirkan para ahli, pejabat pemerintah, dan tokoh masyarakat untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman mengenai pencegahan narkotika.
Pelatihan:  Menyelenggarakan  pelatihan  bagi  guru,  orang  tua,  dan  relawan  untuk menjadi agen perubahan dalam memerangi penyalahgunaan narkotika di lingkungan mereka.
d. Kegiatan Sosial dan Budaya:
Pertunjukan  Seni  dan  Budaya:  Mengadakan  pertunjukan  seni,  teater,  dan  acara
budaya  yang  bertema  anti-narkotika  untuk  menarik  perhatian  masyarakat  dan menyampaikan pesan pencegahan secara kreatif.
Olahraga  dan  Rekreasi:  Mengadakan  turnamen  olahraga  dan  kegiatan  rekreasi lainnya yang dapat menjauhkan generasi muda dari penyalahgunaan narkotika.
e. Distribusi Materi Edukasi:
Brosur  dan  Poster:  Membagikan  brosur,  pamflet,  dan  poster  yang  berisi  informasi tentang  bahaya  narkotika  dan  cara  mencegahnya  di  tempat-tempat  umum  seperti sekolah, pusat kesehatan, dan kantor pemerintahan.
Video  Edukasi:  Membuat  dan  menyebarluaskan  video  edukasi  yang  menjelaskan dampak narkotika dan pentingnya menjauhinya.
Langkah-langkah dalam Sosialisasi Narkotika a. Identifikasi Target Audiens:
Menentukan  kelompok  sasaran  yang  paling  rentan  terhadap  penyalahgunaan narkotika, seperti remaja, pelajar, pekerja, dan komunitas tertentu.
b. Kerjasama dengan Stakeholder:
Bekerjasama  dengan  berbagai  pihak  seperti  pemerintah,  BNN,  kepolisian,  lembaga pendidikan,  LSM,  dan  tokoh  masyarakat  untuk  mengimplementasikan  program sosialisasi yang efektif.
c. Pelatihan dan Pengembangan Kapasitas:
Melatih petugas penyuluh dan relawan agar mempunyai pemahaman dan skill  untuk melakukan sosialisasi narkotika secara efektif.
d. Evaluasi dan Monitoring:
Melakukan  evaluasi  secara  berkala  terhadap  program  sosialisasi  yang  dijalankan untuk menilai efektivitasnya dan melakukan perbaikan yang diperlukan.
e. Penggunaan Teknologi dan Inovasi: Memanfaatkan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  untuk  menyebarkan  pesan sosialisasi secara luas dan interaktif.
Adapun contoh Program Sosialisasi Narkotika oleh Kejaksaan Negeri Denpasar:
a. Program Edukasi di Sekolah: Kejaksaan Negeri Denpasar menyelenggarakan program penyuluhan  di  sekolah-sekolah  dengan  memberikan  materi  tentang  bahaya narkotika, tanda-tanda penyalahgunaan, dan cara pencegahannya.
b. Kerjasama dengan Media: Menjalin kerjasama dengan media lokal untuk menyiarkan program-program edukatif mengenai narkotika, termasuk wawancara dengan pakar dan diskusi interaktif.
c. Kampanye  di  Media  Sosial:  Melakukan  kampanye  anti-narkotika  melalui  platform media sosial dengan konten yang menarik dan mudah dipahami oleh generasi muda.
d. Kegiatan  Komunitas:  Mengadakan  kegiatan  komunitas  seperti  jalan  sehat,  lomba olahraga,  dan  kegiatan  seni  yang  disertai  dengan  penyuluhan  tentang  bahaya narkotika.
Sosialisasi  narkotika  yang  efektif  memerlukan  pendekatan  yang  komprehensif  dan melibatkan berbagai elemen masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang sadar dan waspada terhadap bahaya narkotika.

## KESIMPULAN
Berdasarkan penjelasan latar belakang dan pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa ada atau masih ada kendala dalam mengatasi penyalahgunaan narkotika di Indonesia.Hal ini
tidak hanya terjadi pada kasus sindikat dan represi terhadap pengguna dan pengguna narkotika saja,  namun  kendala  dan  permasalahan  tersebut  juga  muncul  dalam  proses  rehabilitasi pengguna narkotika dan pemulihan keadaan normal di Indonesia.
Denpasar  memiliki  rumah  sakit  khusus  untuk  menangani  pecandu  narkotika,  sehingga rehabilitasi di Denpasar memiliki kondisi yang lebih baik dibandingkan daerah lain dalam hal efektivitas. Selain itu, Pemerintah Kota Denpasar dapat berbuat banyak untuk mengefektifkan rehabilitasi  dengan  meningkatkan  fasilitas,  sumber  daya  manusia,  dan  bahkan  penegakan hukum  terhadap  kejahatan  narkotika.  Namun  pernyataan  di  atas  menunjukkan  bahwa pemerintah di seluruh Indonesia juga harus memberikan perhatian khusus terhadap rehabilitasi narkotika. Pemerintah daerah juga dapat meningkatkan penanganan rehabilitasi narkotika di Denpasar  agar  lebih  efektif  dalam  pelaksanaan  rehabilitasi.    Kolaborasi  dengan  pemangku kepentingan  terkait  juga  menjadi  salah  satu  saran  untuk  meningkatkan  efektivitas  dan pelaksanaan rehabilitasi narkotika di Denpasar.

## REFERENSI
Adi, K. (2009). Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak (Cet. 1). UMM Press.
Bakri, N., & Barmawi. (2017). Efektifitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika Melalui Terapi Islami  Di  Badan  Narkotika  Nasional  (Bnn)  Banda  Aceh. Jurnal  Psikoislamedia , 2 (1). Humas  BNN.  (2020). Rehabilitasi  Penting  Bagi  Korban  Penyalahgunaan  Narkotika . Bnn.Go.Id.
Kanwil Sulawesi Barat. (2020). Sosialisasi Penelitian Hukum Mengenai Potret Efektivitas Rehabilitasi  Penyalahgunaan  Narkotika  Di  Lembaga  Pemasyarakatan . Portal.Ham.Go.Id.
Mastiyanto, A. (2020, May 14). Tahapan Rehabilitasi Narkoba Rsko Jakarta . Rsko Jakarta. Pananjung, K. L., & Akbar, N. N. (2014). Peranan Badan Narkotika Nasional (Bnn) Dalam Penegakan  Hukum  Terhadap  Pelaku  Penyalahgunaan  Narkotika  Untuk  Dirinya Sendiri  (Pecandu)  Di  Indonesia (Vol.  3,  Issue  3).  Peranan  Badan  Narkotika Nasional….
Raharni,  R.,  Idaiani,  S.,  &  Yuniar,  Y.  (2020).  Kekambuhan  Pada  Pasien  Penyalahguna Narkotika,  Psikotropika,  Zat  Adiktif  (Napza)  Pasca  Rehabilitasi:  Kebijakan  Dan Program Penanggulangan. Media Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan , 30 (2), 183–198. Https://Doi.Org/10.22435/Mpk.V30i2.2699
Sasangka, H. (2003). Narkotika Dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana . Mandar Maju. Sujono, A., & Daniel, B. (2011). Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika . Suparni, N., Gukguk, M. A. R., Condrowati, H. H., & Rozi, R. M. (2017). Pengukuran Tingkat Kepuasaan Masyarakat Terhadap Kinerja Kejaksaan Dalam Penanganan Perkara .