## PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP BIAYA PENALTY DEPOSITO MUDHARABAH
(Studi Pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Bengkalis)
Heru Maruta dan Imron
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Syariah Bengkalis herumrt5@gmail.com, imron21@yahoo.com

## ABSTRACT
This  research  aims  to  determine  the  practice  of  penalties  for  taking  time mudharabah  deposits  before  maturity  in  the  perspective  of  Islamic  law  at  Bank Syariah Mandiri Bengkalis Sub-Branch Office. This research is based on primary and  secondary  data.  Based  on  the  results  of  the  study  note  that  there  are customers  of  Bank  Syariah  Mandiri  Bengkalis  Sub-Branch  Office  who  take deposits  mudharabah  before  maturity,  then  the  customer  will  be  subject  to  a penalty  against  funds  deposited.  By  looking  at  the  practice  of  penalties  carried out by Bank Syariah Mandiri Bengkalis Sub-Branch Office is not appropriate and deviates  from  the  theories  that  apply  in  Islamic  economics.  This  is  because  the penalty agreement is not written clearly in the agreement document.
Keywords: Islamic Law, Mudharabah, BSM Deposits, Penalty.

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  praktek penalty pada  pengambilan simpanan mudharabah berjangka (deposito) sebelum jatuh tempo dalam perspektif hukum  Islam  di  Bank  Syariah  Mandiri  Kantor  Cabang  Pembantu  Bengkalis. Penelitian  ini  bersumberkan  pada  data  primer  dan  data  sekunder.  Berdasarkan hasil  penelitian  diketahui  bahwa  terdapat  nasabah  Bank  Syariah  Mandiri  Kantor Cabang  Pembantu  Bengkalis  yang  mengambil  simpanan  Mudharabah  berjangka (deposito)  sebelum  jatuh  tempo,  maka  nasabah  akan  dikenai penalty terhadap dana  yang  didepositokan.  Dengan  melihat  praktek penalty yang  dilakukan  oleh Bank  Syariah  Mandiri  Kantor  Cabang  Pembantu  Bengkalis  tidak  sesuai  dan menyimpang  dari  teori  yang  berlaku  dalam  ekonomi  Islam.  Hal  ini  dikarenakan perjanjian penalty tidak dituliskan dengan jelas didokumen perjanjian.
Kata Kunci: Hukum Islam, Mudharabah, Deposito BSM, Penalty .

## PENDAHULUAN
Peran strategis lembaga keuangan Bank dan lembaga  keuangan non Bank adalah  sebagai  wahana  yang  mampu  menghimpun  dan  menyalurkan  dana masyarakat  secara  efektif  dan  efisien  ke  arah  peningkatan  taraf  hidup  rakyat. Lembaga keuangan bank dan bukan bank merupakan lembaga perantara keuangan sebagai  prasana  pendukung  yang  amat  vital  untuk  menunjang  kelancaran perekonomian (Salahuddin 2006, 3).
Selain  Giro  dan  Tabungan,  produk  Perbankan  Syariah  lainnya  yang termasuk  produk  penghimpunan  dana  adalah  Deposito.  Berdasarkan  Undang- undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang dimaksud dengan Deposito adalah Investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak  bertentangan  dengan  prinsip  Syariah  yang  penarikannya  hanya  dapat dilakukan  pada  waktu  tertentu  berdasarkan  akad  antara  nasabah  penyimpan  dan Bank Syariah (Hasan 2009, 262).
Dari  hasil  pengelolaan  dan mudharabah Bank  akan  membagi  hasilkan kepada  pemilik  dana  sesuai  dengan  nisbah  yang  telah  disepakati  dan  dituangkan dalam  akad  pembukaan  rekening.  Dalam  mengelola  dana  tersebut,  Bank  tidak bertanggung  jawab  terhadap  kerugian  yang  bukan  disebabkan  oleh  kelalaiannya.
Namun,  apabila  yang  terjadi  adalah mis  management (salah  urus),  Bank bertanggung jawab penuh terhadap kerugian tersebut (Karim 2004).
Sebagaimana pemberitaan melalui media cetak maupun elektronik, bahwa kabar  likuidasi  16  Bank  Nasional  pada  Tahun  1997  bukan  semata-mata disebabkan  oleh  sumber  daya  manusia  yang  tidak  amanah.  Tutupnya  Bank Global,  perserikatan  dan  BPR  telah  mempertebal  sejarah  hitam  Perbankan Nasional,  tetapi  dilain  pihak,  Perbankan  yang  dikembangkan  dengan  sistem Syariah justru eksis dan terus berjaya.
Bank  Syariah  sebagai  lembaga  keuangan  yang  kegiatan  utamanya menghimpun  dana  masyarakat  dalam  bentuk  tabungan  (simpanan)  maupun deposipo dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan berdasarkan  prinsip  Syariah  melalui  mekanisme  yang  lazim  dalam  dunia Perbankan (Karim 2004, 67).
Bank  Syariah  Mandiri  Kantor  Cabang  Pembantu  Bengkalis  salah  satu lembaga  keuangan  Islam  yang  menawarkan  simpanan mudharabah berjangka (deposito).  Penarikan  simpanan mudharabah hanya  dapat  dilakukan  pada  waktu tertentu  berdasarkan  perjanjian  nasabah  dan  pihak  Bank.  Jangka  waktu  yang ditawarkan  oleh  Bank  adalah  3  bulan,  6  bulan,  dan  12  bulan.  Terkadang  ada nasabah  Bank  yang  membutuhkan  simpanan  tersebut  untuk  kepentingan mendadak, akhirnya dengan terpaksa nasabah menarik simpanan tersebut sebelum jatuh  tempo.  Karena  nasabah  tersebut  mengambil  simpanannya  sebelum  jatuh tempo  maka  pihak  Bank  akan  memotong  atau  mengenakan penalty simpanan tersebut.  Besar penalty atau  potongan  yang  dikenakan  kepada  nasabah  tersebut tergantung  kesepakatan  dari  pihak  nasabah  dan  Bank.  Dalam  kegiatan mudharabah berjangka  di  Bank  ini  peristiwa  tersebut  pernah  terjadi  namun kuantitasnya rendah.
Tujuan  penelitian  adalah  untuk  mengetahui  praktek penalty pada pengambilan simpanan mudharabah berjangka (deposito) sebelum jatuh tempo di Bank  Syariah  Mandiri  Kantor  Cabang  Pembantu  Bengkalis.  Kemudian  untuk mengetahui  pandangan  hukum  Islam  terhadap penalty pada  pengambilan simpanan mudharabah berjangka (deposito) sebelum jatuh tempo di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Bengkalis.

## TELAAH LITERATUR

## Mudharabah
Mudharabah berasal  dari  kata dharba, berarti  memukul  atau  berjalan. Sedangkan  yang  dimaksud  dengan  memukul  atau  berjalan,  yaitu  seseorang  yang
memukulkan tangannya unutk berjalan dimuka bumi dalam mencari karunia Allah SWT. (Ridwan 2007, 41).
Secara  teknis al  Mudharabah adalah  akad  kerjasama  usaha  antara  dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi  menurut  kesepakatan  yang  dituangkan  dalam  kontrak,  sedangkan  apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal. Apabila kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut (Antonio 2001, 95).
Dalam literatur fiqh Mudharabah adalah kontrak antara dua pihak dimana satu pihak yang disebut rob al-mal (Investor) mempercayakan uang kepada pihak kedua,  yang  disebut mudharib, untuk  tujuan  menjalankan  usaha  dagang.
Mudharib menyumbangkan tenaga dan waktunya mengelola kongsi mereka sesuai dengan syarat-syarat kontrak. Salah satu ciri utama dari kontrak ini adalah bahwa keuntungan,  jika  ada,  akan  dibagi  antara  investor  dan mudharib berdasarkan proporsi  yang  telah  disepakati  sebelumnya.  Kerugian,  jika  ada,  akan  ditanggung sendiri oleh investor (Saeed 2004, 77).
Menurut  istilah  syara’ mudharabah dikenal  sebagai  suatu  akad  atau perjanjian  atas  sekian  uang  untuk  dipertindakan  oleh  amil  (pengusaha)  dalam perdagangan,  kemudian  keuntungan  dibagikan  antara  keduanya  menurut  syarat- syarat  yang  ditetapkan  terlebih  dahulu,  baik  dengan  sama  rata  maupun  dengan kelebihan yang satu atas yang lain (Wiroso 2005).
Dalam konteks deposito, giro, atau tabungan Syariah, yang disebut sebagai pemilik modal atau penanam modal adalah nasabah /deposan, dan Bank bertindak selaku pengelola modal (shahibul maal). Berbeda dengan prinsip wadi’ah , prinsip mudharabah mengharuskan  adanya  syarat-syarat  tertentu  yang  harus  ditaati  oleh deposan Bank. Periode dalam deposito  Syariah sama dengan deposito pada bank konvensional,  yaitu  berjangka  waktu  3  bulan,  6  bulan,  dan  12  bulan.  Rasio pembagian  keuntungan  (nisbah)  antara  deposan  ditentukan  diawal  pembukaan deposito (Purnamasari 2011, 31).
Berdasarkan  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  No:  03/DSN-MUI/IV/2000 tentang  Deposito.  Menimbang,  Mengingat,  Memperhatikan,  Memutuskan, Menetapkan: Fatwa tentang Deposito ada dua jenis yaitu: (a) Deposito yang tidak dibenarkan secara  Syariah,  yaitu Deposito  yang  berdasarkan perhitungan bunga. (b)  Deposito  yang  dibenarkan,  yaitu  Deposito  yang  berdasarkan  prinsip mudharabah (Alshodiq 2005, 44) .
Secara  umum  landasan  dasar  Syariah  tentang al-  mudharabah lebih mencerminkan  ajaran  untuk  melakukan  usaha.  Hal  ini  terdapat  dalam  ayat  dan hadits berikut ini:
...
ِ َللّٱ ِل رض َف وِن َنوُغَتربَي  ِضرَۡ رلۡٱ  ِفِ َنوُبِ رضَۡي َنوُرَخاَءَو
...
Artinya: “... dan dari orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT...” (QS. Al-Muzammil: 20) (Depag RI 2006).
Yang  menjadi wajhud-dilalah atau  argumen  dari  surah  Al-Muzammil:  20  adalah adanya  kata yadhribun yang  sama  dengan  akar  kata mudharabah yang  berarti melakukan suatu perjalanan usaha.
Diantara  hadits  yang  berkaitan  dengan mudharabah adalah  hadits  yang diriwayatkan Ibnu Majah dari Shuhaib bahwa Nabi SAW bersabda:
Artinya: “Bahwasanya nabi SAW telah bersabda: ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradah  (mudharabah), dan  mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual. HR. Ibnu Majah” (Mubarok 1998) .
Mudharabah diqiyaskan kepada al-Musyaqah (menyuruh seseorang untuk mengelola  kebun).  Selain  diantara  manusia  ada  yang  miskin  dan  ada  pula  yang kaya.  Disatu  sisi,  banyak  orang  kaya  yang  tidak  dapat  mengusahakan  hartanya. Disisi  lain,  tidak  sedikit  orang  miskin  yang  mau  bekerja,  tetapi  tidak  memiliki modal.  Dengan  demikian  adanya mudharabah ditujukan  antara  lain  untuk memenuhi kebutuhan kedua golongan diatas,  yakni untuk kemaslahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka (Syafei 2001, 226).
Dalam transaksi dengan prinsip mudharabah harus dipenuhi dengan rukun mudharabah yang  meliputi: Shahibul  maal  atau  rabul  maal (pemilik  dana  atau nasabah), Mudharib (pengelola dana atau pengusaha atau bank), Amal (usaha atau pekerjaan), Ijab  Qabul. Sedangkan  syarat-syarat  sah mudharabah adalah:  (1) Modal,  modal  harus  dinyatakan  dengan  jumlahnya  seandainya  modal  berbentuk barang maka barang tersebut harus dihargakan dengan harga semasa dalam uang yang  beredar  (atau  sejenisnya),  modal  harus  dalam  bentuk  tunai  dan  bukan piutang,  modal  harus  diserahkan  kepada mudharib, untuk  memungkinkanya melakukan  usaha.  (2)  Keuntungan,  pembagian  keuntungan  harus  dinyatakan dalam  presentase  dari  keuntungan  yang  mungkin  dihasilkan  nanti,  kesepakatan ratio  presentase  harus  dicapai  melalui  negoisasi  dan  dituangkan  dalam  kontrak, pembagian  keuntungan  baru  dapat  dilakukan  setelah mudharib mengembalikan seluruh (atau sebagian) modal kepada Rabal’mal (nasabah) (Muhammad 2000). Hak  dan  kewajiban shahibul  maal adalah:  (1)  Menerima  bagian  laba tertentu  sesuai  yang  disepakati  dalam mudharabah. (2)  Menerima  jaminan  dari mudharib atau  pihak  ketiga  yang  dapat  digunakan  apabila mudharib melakukan pelanggaran  atas  akad mudharabah. Jaminan  tersebut  dapat  berupa  jaminan kebendaan  dan  atau  jaminan  umum,  seperti  jaminan  perusahaan.  (3)  Mengawasi pelaksanaan  kegiatan  usaha  yang  dilakukan  oleh mudharib. (4)  Menyediakan seluruh modal yang telah disepakati. (5) Menaggung seluruh kerugian usaha yang tidak diakibatkan oleh kelalaian, kesengajaan, dan atau pelanggaran mudharib atas mudharabah. Hak  dan  kewajiban mudharib adalah:  (1)  Menerima  bagian  laba tertentu sesuai yang disepakati dalam mudharabah. (2) Mengelola kerugian usaha untuk  tercapainya  tujuan mudharabah tanpa  campur  tangan shahibul  maal. (3) Mengelola  modal  yang  telah  diterima  dari shahibul  maal sesuai  dengan kesepakatan, dan memperhatikan Syariah Islam serta kebiasaan yang berlaku. (4) Menaggung seluruh kerugian usaha yang diakibatkan oleh kelalaian, kesengajaan dan atau pelanggaran mudharib atas mudharabah (Barlinty 2010) . Mudharabah menjadi  batal  apabila  ada  perkara-perkara  sebagai  berikut:
(1) Tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa syarat mudharabah . (2) Pengelola
dengan  sengaja  meninggalkan  tugasnya  sebagai  pengelola  modal  atau  pengelola berbuat sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad. (3) Apabila pelaksana atau pemilik modal meninggal dunia atau salah satu seorang pemilik modal meninggal dunia, mudharabah menjadi batal (Suhendi 2010, 143).
Dalam  pasal  5  peraturan  Bank  Indonesia,  syarat  minimum  yang  harus tercantum  dalam  akad mudharabah untuk  deposito  adalah:    (1)  Adanya  pihak- pihak  yang  melakukan  akad,  yakni  bank  dan  deposan/nasabah.  Bank  bertindak selaku  pengelola  dan (mudharib). Sementara  nasabah  bertindak  selaku  pemilik dana (shahibul  maal). (2)  Dananya  harus  disetor  penuh.  Jadi,  tidak  dibolehkan pemberian  dana  dalam  bentuk  cicilan  atau  bertahap.  (3)  Pembagian  keuntungan dalam  nisbah.  Pembagian  keuntungan  dibuatkan  presentase  pembagiannya,  yang besarnya ditentukan di awal. (4) Pada deposito,  nasabah wajib menginvestasikan dana minimum tertentu. Misalnya, minimum uang yang disimpan di Bank adalah Rp. 2.000.000,00. (5) Nasabah tidak boleh menarik dana diluar kesepakatan. Jadi, nasabah  tidak  boleh  mengambil  dana  tersebut  sewaktu-waktu.  Harus  ditetapkan akan  disimpan  oleh  nasabah  yang  bersangkutan  dalam  jangka  waktu  yang  telah disepakati  diawal  akad  (misalnya  3  bulan,  6  bulan,  atau  12  bulan).  (6)  Biaya operasional  dari  nisbah  bank.  Jadi,  dalam  pembagian  nisbah  antara  bank  dan nasabah,  sudah  ditentukan  bahwa  pembagian  keuntungan  (nisbah)  yang  diterima oleh  bank,  sudah  termasuk  biaya  operasional  bank  dalam  memelihara  rekening deposito. (7) Bank tidak boleh mengurangi hak nasabah. (8) Bank tidak menjamin dana nasabah, kecuali diatur berbeda dalam perundang-undangan yang berlaku.

## Deposito
Pengertian  deposito  menurut  Simorangkir  berpendapat  bahwa: Deposito adalah setiap jumlah uang yang dapat disetor oleh seseorang debitur atau penyewa sebagai  uang  panjar  atau  uang  muka,  baik  telah  dikredit  maupun  akan  dikredit kepadanya  atas  nama  deposito  atau  uang  muka,  baik  jumlah  tersebut  akan  telah dibayar  kepada  kreditur  atau  pemilik  atau  seseorang  lainnya,  atau  akan  telah dilunaskan  melalui  pembayaran  uang  atau  transfer  atau  melalui  penyerahan barang-barang atau dengan cara lain (Simorangkir 1986) .
Menurut  Undang-Undang  No.  10/1998,  Pasal  1  ayat  7  yang  memberikan pengertian  deposito  adalah  sebagai  berikut: Deposito  adalah  simpanan  yang penarikannya  hanya  dapat  dilakukan  pada  waktu  tertentu  berdasarkan  perjanjian nasabah  penyimpan  dengan  bank  (RI  1998) . Sedangkan  menurut  Thomas Suyatno,  pengertian  deposito  adalah  : Simpanan  pihak  ketiga  pada  bank  yang penarikannya  hanya  dapat  dilakukan  dalam  waktu  tertentu  menurut  perjanjian pihak ketiga dengan bank yang bersangkutan (Suyatmo dkk 1989) .
Deposito mudharabah merupakan  dana  investasi  yang  ditempatkan  oleh nasabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan penarikannya hanya dapat  dilakukan  pada  waktu  tertentu,  sesuai  denngan  akad  perjanjian  yang dilakukan  antara  bank  dan  nasabah  investor.  Sifat  deposito  yaitu  penarikannya hanya  dapat  dilakukan  sesuai  janngka  waktunya,  sehingga  pada  umumnya  balas jasa yanng berupa nisbah bagi hasil yang diberikan oleh bank untuk deposito lebih tinggi  dibanding  tabungan  mudharabah.  Penarikan  deposito  hanya  dapat dilakukan pada waktu tertentu, misalnya deposito diperjanjikan janngka waktunya satu bulan, maka deposito dapat dicairkan setelah satu bulan (Ismail 2011).
Jangka  waktu  deposito  berjangka  ini  bervariasi  antara  lain:  deposito jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan,12 bulan, dan 24 bulan. Perbedaan jangka waktu  deposito  berjangka  di  samping  merupakan  perbedaan  masa  penyimpanan, juga  akan  menimbulkan  perbedaan  balas  jasa  berupa  besarnya  persentase  nisbah bagi hasil. Pada umumnya, semakin lama jangka waktu deposito berjangka akan semakin tinggi persentase nisbah bagi hasil yanng diberikan oleh bank syariah.

## Penalty
Penalty merupakan dana yang dibebankan kepada dana nasabah pemegang rekening deposito mudharabah apabila nasabah mencairkan depositonya sebelum jatuh  tempo. Penalty ini  dibebankan  karena  bank  telah  mengemistimsikan penggunaan  dana  tersebut,  sehingga  pencairan  dana  deposito  berjangka  sebelum tempo  dapat  menganggu  likuiditas  bank.  Bank  perlu  membebankan penalty (denda)  kepada  setiap  nasabah  deposito  berjangka  yang  menarik  depositonya sebelum jatuh tempo. Penalty tidak boleh diakui sebagai pendapatan operasional bank  syariah,  akan  tetapi,  digunakan  untu  ana  kebajikan,  yang  dimanfaatkan untuk membantu pihak-pihak yang membutuhkan.
Penalty tidak  dibebankan  kepada  setiap  nasabah  yang  menarik depositonya  sebelum  jatuh  tempo.  Ada  nasabah  tertentu  yang  tidak  dibebani penalty ketika menarik dananya yang berasal dari deposito berjangka yang belum jatuh  tempo,  misalnya  nasabah  prima  (prime  customer),  tidak  dibebani penalty . Hal  ini  dimaksudkan  untuk  menarik  nasabah  dengan  memberikan  pelayanan prima kepada nasabah tertentu yang loyal kepada bank, yaitu bebas biaya penalty . Dasar  hukum penalty terdapat  dalam firman  Allah  SWT  pada  QS.  Al- Maidah Ayat 1:
ِِۚدوُقُع ر لٱِب ْ اوُفرو َ أ ْ آوُيَناَء  َويِ َ لَّٱ اَهُّي َ أَٰٓ َي ...
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu…” (Depag RI 2006) Kaidah Fiqih
لازي ررضل ا
Artinya: “Bahaya (beban berat) harus dihilangkan”
Berdasarkan  kaedah  fiqh  di  atas,  pengenaan penalty pada  pengambilan simpanan mudharabah berjangka  (deposito)  sebelum  jatuh  tempo  merupakan pendekatan  yang  sesuai  bagi  meringankan kemudharatan yang  dialami  oleh nasabah  dan  pada masa  yang  sama  mendisiplinkan mudharib untuk  menjelaskan pengambilan simpanan mengikut jadwal yang telah ditetapkan. Syarat-syarat penalty  yaitu klausul  dalam  kontrak  dan  perjanjian  kredit. Kewajiban lain-lain yang memperbolehkan lembaga keuangan untuk membebani denda  karena  melakukan  penarikan  pada  akun  simpanan  sebelum  waktunya, kelambatan  pembayaran  pada  peminjaman  dengan  angsuran  atau  putus  kontrak ( penalty requirements ).
Adapun  yang  dimaksud  dengan  deposito  Syariah  adalah  Deposito  yang dijalankan  berdasarkan  prinsip  syariah.  Dalam  hal  ini  Dewan  syariah  Nasional MUI  telah  mengeluarkan  Fatwa  tentang Deposito  Mudharabah  Nomor.  03/DSN- MUI/IV/2000  yang  menyatakan  bahwa  Deposito  yang  dibenarkan  adalah Deposito yang berdasarkan prinsip mudharabah. Deposito ada dua jenis yaitu: (1) Deposito  yang  tidak  dibenarkan  secara  Syariah,  yaitu  deposito  yang  berdasarkan
perhitungan  bunga.  (2)  Deposito  yang  dibenarkan  yaitu,  deposito  yang bersangkutan prinsip mudharabah (DSN MUI 2000) .
Ketentuan  umum  deposito  berdasarkan mudharabah :  (1)  Dalam  transaksi ini  nasabah  bertindak  sebagai shahibul  maal atau  pemilik  dana,  dan  bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana. (2) Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan  prinsip  syariah  dan  mengembangkannya.  Termasuk  di  dalamnya mudharabah dengan  pihak  lain.  (3)  Modal  harus  dinyatakan  dengan  jumlahnya, dalam  bentuk  tunai  dan  bukan  piutang.  (4)  Pembagian  keuntungan  harus dinyatakan  dalam  bentuk  usaha  nisbah  dan  dituangkan  dalam  akad  pembukuan rekening. (5) Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan  nisbah  keuntungan  yang  menjadi  haknya.  (6)  Bank  tidak diperkenankan  mengurangi  nisbah  keuntungan  nasabah  tanpa  persetujuan  yang bersangkutan (DSN MUI 2000).
Dari  uraian  literatur  yang  adad  maka  dapat  dibuat  hipotesis  yaitu  biaya penalty pada  pengambilan  simpanan  deposito mudharabah sebelum  jatuh  tempo di  Bank  Syariah  Mandiri  Kantor  Cabang  Pembantu  Bengkalis  belum  sesuai dengan hukum Islam.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  dilakukan  pada  PT.  Bank  Syariah  Mandiri  Kantor  Cabang Pembantu.  Bengkalis,  Jalan  Hang  Tuah.  No  35.  Bengkalis  Riau. Jenis  data  yang digunakan  adalah  data  kualitatif.  Subjek  penelitian  adalah  PT.  Bank  Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu. Bengkalis. Objek penelitian adalah perspektif hukum Islam terhadap biaya penalty deposito mudharabah pada PT. Bank Syariah Mandiri  Kantor  Cabang  Pembantu  Bengkalis.  Teknik  pengumpulan  data  yang digunakan  adalah  wawancara,  dokumentasi  dan  studi  pustaka. Analisis  data  yang digunakan yaitu  menggunakan metode deskriptif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN
Praktek Penalty Pada  Pengambilan  Deposito Mudharabah Sebelum  Jatuh Tempo Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Bengkalis
Bank  Syariah  Mandiri  Kantor  Cabang  Pembantu  Bengkalis  memiliki sumber pendanaan yang sama dengan sumber pendanaan yang dilaksanakan oleh bank-bank lain. Untuk dana yang berasal dari pihak ketiga, Bank Syariah Mandiri Kantor  Cabang  Pembantu  Bengkalis  menawarkan  produk  simpanan  yang berbentuk giro, tabungan dan Deposito.
Produk  tabungan  pada  Bank  Syariah  Mandiri  Kantor  Cabang  Pembantu Bengkalis  menggunakan  dua  prinsip  yaitu wadi’ah dan mudharabah. Bank Syariah  Mandiri  Kantor  Cabang  Pembantu  Bengkalis  pada  tahun  2010  telah membuka  produk-produk  tabungan  Bank  dengan  akad mudharabah diantaranya, Tabungan  BSM  Investa  Cendekia,  Tabungan  Berencana  BSM,  Deposito  BSM, Tabungan  BSM  dan  lain  sebagainya.  Sedangkan  produk  tabungan  Bank  dengan akad wadi’ah yaitu, Tabungan Simpatik, Tabungan Giro BSM dan TabunganKu. Berdasarkan  sumber  yang  penulis  dapatkan  bahwa  Deposito  BSM  adalah Investasi  berjangka  waktu  tertentu  dalam  mata  uang  rupiah  yang  dikelola
April 2020, Vol.1, No.1: 15-28
berdasarkan prinsip mudharabah muthlaqah . Karakteristik dari produk ini,  yakni berdasarkan  prinsip  syariah  dengan  akad mudharabah  muthlaqah ,  jangka  waktu yang fleksibel: 1, 3, 6 dan 12 bulan, dicairkan pada saat jatuh tempo, dan setoran awal  minimum  Rp.  2.000.000.  Berikut  ini  kondisi  nisbah  deposito mudharabah yang diperoleh pihak nasabah adalah sebagai berikut:
Tabel 1 Nisbah Nasabah Deposito BSM PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Bengkalis Jangka Waktu Nisbah USD 1 Bulan 50 % 13 3 Bulan 51 % 14 6 Bulan 52 % 15 12 Bulan 53 % 16 Sumber: PT. Bank Syariah Mandiri KCP Bengkalis Tabel 2 Perkembangan Jumlah Nasabah Deposito BSM
PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Bengkalis Tahun
2010-2015 Tahun Jumlah Nasabah Persentase 2010 28 6,25 2011 89 19,87 2012 83 18,53 2013 86 19,20 2014 84 18,75 2015 78 17,41 Jumlah 448 100 Sumber: PT. Bank Syariah Mandiri KCP Bengkalis
Berdasarkan perkembangan jumlah nasabah Deposito BSM pada tabel 2 di atas  dapat dianalisis dan dijelaskan bahwa, perkembangan jumlah nasabah BSM Deposito  ada  yang  mengalami  penurunan  dan  ada  yang  mengalami  peningkatan pada  tahun  2010  jumlah  nasabah  BSM  deposito  berjumlah  28  nasabah.  Untuk tahun  2011  nasabah  BSM  deposito  berjumlah  89  nasabah,  tahun  2012  jumlah nasabah  BSM  deposito  berjumlah  83  nasabah,  tahun  2013  jumlah  nasabah  BSM deposito  berjumlah  86  nasabah,  tahun  2014  jumlah  nasabah  BSM  deposito berjumlah  84,  tahun  2015  jumlah  nasabah  BSM  deposito  berjumlah  78  nasabah nasabah.  Jadi  keseluruhan  nasabah  BSM  deposito  adalah  448  nasabah.  Berarti strategi dan manajemen yang dilakukan PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Bengkalis cukup berhasil dalam memasarkan produk tabungannya.
Praktek penalty pada  deposito mudharabah di  Bank  Syariah  Mandiri Kantor Cabang Pembantu Bengkalis adalah berdasarkan pada kesepakatan antara nasabah  dengan  Bank.  Kesepakatan  tersebut  adalah  kesepakatan  dalam menentukan  besarnya penalty yang  akan  dikenakan  kepada  nasabah  yang mengambil  simpanan mudharabah berjangka  (deposito)  sebelum  jatuh  tempo. Yang mana besar penalty tidak  bergantung terhadap besar kecilnya simpanan dan
lamanya jangka waktu yang dipilih nasabah tetapi memang sudah ditentukan dari awal kesepakatan.
Bagi  nasabah  yang  ingin  menarik  uangnya  sebelum  jatuh  tempo  maka harus  mendapatkan  persetujuan  Manager  Bank  Syariah  Mandiri  Kantor  Cabang Pembantu Bengkalis dan akan dikenakan penalty atau denda. Aturan ini telah ada pada  ketentuan  sebelumnya  yang  mana  dalam  ketentuan  sebelumnya  dinyatakan nasabah akan dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).  Maka  secara  otomatis  nasabah  akan  mendapatkan  perubahan  besarnya porsi  bagi  hasil  yang  terkurangi  dari  perjanjian  yang  sebelumnya.  Hal  ini dikarenakan bagi hasil yang akan diberikan adalah berdasarkan jangka waktu atau lamanya  uang  tersebut  didepositokan.  Dari  data  rekapitulasi  deposito  selama tahun  2015  sudah  tercatat  3  orang  yang  menjadi  nasabah  deposito  yang  dikenai penalty .
Berikut  ini  merupakan  pendapat  3  nasabah  simpanan mudharabah berjangka yang dikenai penalty : (1) Nama: Cahyono, Penalty : Rp. 30.000,-, beliau mengungkapkan  bahwa penalty yang  dikenakan  kepadanya  terasa  merugikan karena  ketika  beliau  ingin  mengambil  simpanannya  untuk  kebutuhan  yang mendadak  uangnya  harus  terkurangi  dengan  adanya penalty tersebut.  (2)  Nama: Tarminah, Penalty :  Rp.  30.000,-,  beliau  mengungkapkan  Bank  tidak  seharusnya memberlakukan penalty kepada beliau, karena simpanan itu adalah hak beliau jadi kapanpun beliau butuh, beliau bisa mengambilnya kapanpun. (3) Nama: Suprapto, Penalty :  Rp.  30.000,-,  beliau  mengungkapkan  bahwa penalty yang  dikenakan kepadanya  karena mengambil  simpanannya  sebelum jatuh  tempo  menurut  beliau tidak merugikan, beliau merasa terbantu dengan adanya Bank karena ketika beliau sedang  membutuhkan  uang  secara  mendadak  beliau  bisa  langsung  mengambil uang simpanannya walaupun belum mencapai waktu yang telah disepakati. Beliau tidak  peduli  berapa  besar penalty yang  harus  dibayar,  yang  penting  beliau  bisa mengambil simpananya untuk memenuhi kebutuhanya yang mendadak.
Berikut  ini  adalah  contoh  kasus  nasabah  yang  mengambil  simpanan berjangka (deposito) sebelum jatuh tempo dan dikenakan penalty . Suprapto adalah salah  satu  nasabah  Deposito  BSM  yang  mendepositokan  uangnya  sebesar  Rp. 2.000.000,-  (dua  juta  rupiah)  pada  tanggal  16  Mei  2015,  untuk  jangka  waktu  3 bulan.  Akan  tetapi  yang  harusnya  uang  diambil  pada  waktu jatuh  tempo  tanggal 16  Agustus  2015,  Bapak  Suprapto  mengambilnya  sebelum  jatuh  tempo  pada tanggal  10  Juli  2015.  Maka  Bapak  Suprapto  akan  dikenakan penalty atau  denda sesuai  kesepakatan  awal  dan  harus  membayar  biaya  administrasi  Rp.  6.000,- (enam  ribu  rupiah).  Untuk  besarnya penalty sesuai  dengan  kesepakatan  nasabah dengan pihak Bank yaitu Rp. 30.000,-. Dan secara tidak langsung pembagian bagi hasil  pun  akan  terkurangi.  Syarat  pencairan  deposito  yaitu  bilyet  deposito  asli, bukti identitas KTP/SIM/Pasport dan surat kuasa jika dikuasakan.
Perspektif  Hukum  Islam  Terhadap  Biaya Penalty Deposito Mudharabah Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Bengkalis Seperti  yang  telah  disinggung  pada  bab  sebelumnya  bahwa  perjanjian
penalty terhadap  simpanan  nasabah  dilakukan  apabila  nasabah  mengambil simpanan mudharabah berjangka  yang  menjadi  haknya  sebelum  jatuh  tempo, dalam  hal  ini  nasabah  sebagai shahibul  maal sedangkan  pihak  yang  diwakilkan dalam  hal  ini  adalah  pihak  Bank  Syariah  Mandiri  Kantor  Cabang  Pembantu
Bengkalis  selaku  pengelola  dari  modal  atau  simpanan shahibul  maal. Pada  saat perjanjian  nasabah  ditawarkan  jenjang  waktu  pengambilan  simpanan  yang didepositkan nasabah yaitu, 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Dan nasabah berhak memilih salah satu antara jenjang waktu tersebut, ketika  nasabah memilih salah satu antara jenjang waktu tersebut, maka terjadilah satu kesepakatan antara kedua  belah  pihak  yang  selanjutnya  dokumen  perjanjian  ditandatangani  oleh nasabah.  Dalam  akad  muamalah  ketika  terjadi  kesepakatan  antara  kedua  belah pihak  maka  eksistensi  kerelaan  antara  kedua  belah  pihak  yang  berakad  tercipta, karena  Islam  sangat  menjunjung  tinggi  atas  kerelaan  dan  keridhoan  antara  dua orang yang berakad atau dalam melakukan transaksi, sesuai dengan firman Allah SWT. dalam QS. An-Nisa’ Ayat 29:
َرَت  وَع  ًةَرَٰ َجِت  َنوُكَت  ن َ أ  ٓ َ لَِإ  ِلِطَٰ َب ر لٱِب مُكَيريَب مُك َلََٰورنَأ ْآوُلُكرأَت  َلَ ْاوُيَناَء  َويِ َلَّٱ اَهُّيَأَٰٓ َي ٖضا
اٗهيِحَر رمُكِب َن َكَ َ َللّٱ َنِإ ۡۚرمُكَسُفىَأ ْآوُلُترقَت  َلََو ۡۚرمُكيِّن Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu  dengan  jalan  yang  batil,  kecuali  dengan  jalan  perniagaan  yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu;  sesungguhnya  Allah  adalah  Maha  Penyayang  kepadamu” (Depag  RI 2006) .
Perjanjian  yang  dilakukan  oleh  kedua  belah  pihak  terjadi  dalam  satu tempat  yaitu  kantor  Bank  Syariah  Mandiri  Kantor  Cabang  Pembantu  Bengkalis dan  pihak  nasabah  hadir  secara  langsung  berhadapan  dengan  karyawan  yang diwakili  oleh  pihak  bank,  hal  ini  sesuai  dengan  syarat  dan  rukun  perjanjian  jual beli  termasuk  dalam  perjanjian mudharabah yaitu  akad  dilakukan  dalam  satu majelis.  Nota  perjanjian  yang  diberikan  oleh  pihak  bank  yang  mencangkup perjanjian kerja, tawaran jenjang waktu mudharabah berjangka, nisbah bagi hasil dan  konsekuensi  yang  berupa  dokumen  pemberitahuan  resiko  yang  menyangkut hak  dan  kewajiban  nasabah  dan  pihak  bank  tertuang  dalam  bentuk  tulisan  yang jelas  dan  dapat  dipahami  oleh  pihak  nasabah.  Sedangkan  untuk  resiko  nasabah yang  mengambil  simpanan  selain  dari  jangka  waktu  yang  telah  ditentukan  oleh pihak  bank  yang  dikenakannya penalty dari  simpanan  nasabah  tidak  tertuang dalam bentuk tulisan yang jelas, akan tetapi menurut kesepakatan antara  nasabah dengan  bank.  Seharusnya  akad  semacam  ini  dicatat  dalam  nota  perjanjian  yang jelas.
Sebagaimana firman Allah SWT. dalam QS. Al-Baqarah Ayat 282: ُۡۚهوُبُتركٱَف  ّٗمّ َسُّن ٖلَج َ أ َٰٓ َ لَِإ  ٍوريَدِب مُتنَياَدَت ا َذِإ ْآوُيَناَء َويِ َلَّٱ اَهُّيَأَٰٓ َي ...
Artinya: “Wahai  orang-orang  yang  beriman!  Apabila  kamu  melakukan  utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya....” (Depag RI 2006) .
Ayat  diatas  menjelaskan  bahwa  untuk  kebaikan  kedua  belah  pihak  maka ketika  bermuamalah  seharusnya  perjanjian  dituliskan,  karena  tulisan  itu  dapat menjadi  bukti (bayyinah) yang  mengingatkan  salah  satu  pihak  yang  terkadang lupa  atau  khilaf.  Ketika  perjanjian  itu  dituliskan  maka  sudah  seharusnya  kedua belah pihak mematuhi akad yang sudah ada di dalam perjanjian.
Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Maidah Ayat 1:
ِِۚدوُقُع ر لٱِب ْ اوُفرو َ أ ْ آوُيَناَء  َويِ َ لَّٱ اَهُّي َ أَٰٓ َي ...
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu…” (Depag RI 2006).
Dengan  melihat  praktek penalty yang  dilakukan  oleh  Bank  Syariah Mandiri  Kantor  Cabang  Pembantu  Bengkalis  seperti   apa  yang  penulis  paparkan di  atas  dan  selanjutnya  dilakukan  analisis  dengan  konsep  syariah,  maka  dapat dikatakan  bahwa  praktek penalty yang  dilakukan  oleh  Bank  Syariah  Mandiri Kantor  Cabang  Pembantu  Bengkalis  kepada  nasabah  yang  mengambil  simpanan mudharabah berjangka  (deposito)  sebelum  jatuh  tempo  adalah  tidak  sesuai  dan menyimpang  dari  teori  yang  berlaku  dalam  ekonomi  Islam.  Hal  ini  dikarenakan perjanjian penalty tidak dituliskan dengan jelas didokumen perjanjian.

## Analisis
Bank  Syariah  Mandiri  Kantor  Cabang  Pembantu  Bengkalis  sebagai lembaga  keuangan  Syariah non  Bank juga  menawarkan  produk  deposito berjangka  sebagaimana  produk  deposito  berjangka  pada  umumnya.  Adapun jangka waktu yang diberikan sangat variatif, yaitu: 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Sedangkan akad yang digunakan adalah akad mudharabah.
Bagi hasil untuk nasabah dan pihak bank adalah sebagai berikut:

## Ilustrasi:
Diketahui nominal Deposito BSM jangka waktu 1 bulan sebesar Rp 10.000.000. Diketahui  saldo  rata-rata  seluruh  Deposito  BSM  jangka  waktu  1  bulan  Rp 4.700.513.986.348,25.  Diketahui  saldo  pendapatan  distribusi  bagi  hasil  seluruh Deposito  BSM  jangka  waktu  1  bulan  sebesar  Rp  45.844.138.439,62.  Diketahui nisbah  bagi  hasil  Deposito  BSM  jangka  waktu  1  bulan  51,00%.  Bagi  hasil  yang diterima adalah:
Perhitungan  di  atas  adalah  contoh  perhitungan  bagi  hasil  deposito mudharabah yang mana nisbah bagi hasilnya telah ditentukan dan ditetapkan pada saat  akad  bermula.  Bagi  hasilnya  tergantung  besarnya  jumlah  saldo  nasabah. Secara  keseluruhan  dan  kenyataannya  bagi  hasil  yang  didapatkan  kedua  pihak telah sesuai dengan hukum Islam atau Fatwa DSN No. 03/DSN-MUI/IV/2000.
Perjanjian  pada  akad mudharabah berjangka  (deposito)  yang  merupakan salah  satu  produk  Bank  Syariah  Mandiri  Kantor  Cabang  Pembantu  Bengkalis yang apabila nasabah mengambil simpanan yang didepositokan selain dari waktu yang  telah  ditentukan  waktunya  oleh  pihak  Bank,  nasabah  akan  dikenai penalty dari jumlah nominal simpanan yang didepositokan atau dengan kata lain  nasabah akan  dikenai  beban  pembiayaan  karena  tidak  mematuhi  kesepakatan  dalam perjanjian awal pada akad mudharabah berjangka.
Dalam  perjanjian mudharabah pemilik  modal  atau shahibul  maal mempunyai hak dalam mengambil harta yang ia titipkan termasuk simpanan yang
𝑁𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 𝐷𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑜 𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜 𝑅𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝐷𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑜 𝐵𝑆𝑀   𝐵𝑢𝑙𝑎𝑛
𝑥𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛𝐷𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑠𝑖𝐵𝑎𝑔𝑖𝐻𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑥 𝑁𝑖𝑠𝑏𝑎ℎ
didepositokan  pada  Bank,  namun  modal  yang  ia  serahkan  kepada  pihak  Bank digunakan  oleh  pihak  lain  untuk  mengembangkan  usaha  melalui  pembiayaan pihak ketiga kepada pihak Bank, pihak ketiga yang memakai sebagian modal pada bank  ini  juga  dinamakan  nasabah,  nasabah  pihak  ketiga  juga  melakukan pembayaran  pembiayaan  kepada  pihak  Bank  sesuai  dengan  waktu  yang  telah disepakati karena akad yang digunakan juga akad mudharabah berjangka.
Pada  hakikatnya  pihak  bank  merupakan  perantara  dalam  menyalurkan modal  dari  nasabah  yang  menginvestasikan  modalnya  dari  nasabah  yang menggunakan pembiayaan dari pihak yang kemudian dilakukan bagi hasil sesuai dengan  nisbah  yang  sudah  disepakati. Penalty yang  dilakukan  oleh  pihak  bank kepada  nasabah  yang  mengambil  simpanan  selain  dari  waktu  yang  telah ditentukan  merupakan  usaha  preventif  supaya  modal  yang  pihak  bank  tanamkan pada  nasabah  yang  meminjam  untuk  keperluan  usaha  mempunyai  waktu  untuk mengembalikannya  kepada  pihak  bank  dari  pihak  bank  bisa  mengembalikan simpanan  nasabah  hal  ini  karena  keduanya  memiliki  akad mudharabah yang berbunyi  muamalah  dilakukan  atas  dasar  pertimbangan  mendatangkan  manfaat dan menghindari mudharat dalam hidup masyarakat.
Penalty dari  pihak  bank  kepada  nasabah  yang  menarik  dana  depositonya sebelum jatuh tempo yang telah ditentukan sebelumnya adalah untuk penyaluran pembiayaan kepada  nasabah yang melakukan peminjaman dana untuk usaha, hal ini  mencegah  kemacetan  dalam  kegiatan mudharabah sehingga  meski  ada  kesan merugikan nasabah akan tetapi hal ini sebenarnya pencerminannya atas salah satu prinsip mudharabah yang berlandaskan manfaat dan menghindari mudharat yang lebih besar bagi kegiatan bermudharabah.
Perjanjian  yang  dilakukan  oleh  kedua  belah  pihak  terjadi  dalam  satu tempat  yaitu  kantor  Bank  Syariah  Mandiri  Kantor  Cabang  Pembantu  Bengkalis dan  pihak  nasabah  hadir  secara  langsung  berhadapan  dengan  karyawan  yang diwakili  oleh  pihak  bank,  hal  ini  sesuai  dengan  syarat  dan  rukun  perjanjian  jual beli  termasuk  dalam  perjanjian mudharabah yaitu  akad  dilakukan  dalam  satu majelis.  Seharusnya  akad  semacam  ini  dicatat  dalam  nota  perjanjian  yang  jelas. Sebagaimana  firman  Allah  SWT.  dalam  QS.  Al-Baqarah  ayat  282  yang  artinya: Hai  orang-orang  yang  beriman,  apabila  kamu  bermuamalah  tidak  secara  tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.
Ayat tersebut menjelaskan bahwa untuk kebaikan kedua belah pihak maka ketika  bermuamalah  seharusnya  perjanjian  dituliskan,  karena  tulisan  itu  dapat menjadi  bukti (bayyinah) yang  mengingatkan  salah  satu  pihak  yang  terkadang lupa  atau  khilaf.  Ketika  perjanjian  itu  dituliskan  maka  sudah  seharusnya  kedua belah  pihak  mematuhi  akad  yang  sudah  ada  di  dalam  perjanjian.  Sebagaimana firman  Allah  SWT.  dalam  QS.  Al-Maidah  Ayat  1  yang  artinya: Hai  orang beriman! penuhilah akad-akad itu.
Dengan  melihat  praktek penalty yang  dilakukan  oleh  Bank  Syariah Mandiri  Kantor  Cabang  Pembantu  Bengkalis  seperti   apa  yang  penulis  paparkan di  atas  dan  selanjutnya  dilakukan  analisis  dengan  konsep  Syariah,  maka  dapat dikatakan  bahwa  praktek penalty yang  dilakukan  oleh  Bank  Syariah  Mandiri Kantor  Cabang  Pembantu  Bengkalis  kepada  nasabah  yang  mengambil  simpanan mudharabah berjangka  (deposito)  sebelum  jatuh  tempo  adalah  tidak  sesuai  dan menyimpang  dari  teori  yang  berlaku  dalam  ekonomi  Islam.  Hal  ini  dikarenakan perjanjian penalty tidak dituliskan dengan jelas didokumen perjanjian.

## KESIMPULAN
Nasabah Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Bengkalis yang mengambil  simpanan mudharabah berjangka  (deposito)  sebelum  jatuh  tempo, maka  nasabah  akan  dikenai penalty terhadap  dana  yang  didepositokan.  Besar penalty adalah  Rp.30.000,-  sesuai  dengan  kesepakatan  antara  nasabah  dengan pihak  bank. Penalty yang  dikenakan  kepada  nasabah  Bank  Syariah  Mandiri Kantor  Cabang  Pembantu  Bengkalis  yang  mengambil  simpanan mudharabah berjangka  (deposito)  sebelum  jatuh  tempo  belum  sesuai  dengan  konsep  Islam karena perjanjian penalty tidak dituliskan dalam akad.

## DAFTAR PUSTAKA
Alasnuwoyo.  2012.  Akuntansi  Syariah:  Akad  Mudharabah.  Diakses  dari: https://witchnclown.wordpress.com/2012/12/26/akuntansi-syariah-akad- mudharabah/, 15 Februari 2016.
Alshodiq, Mukhtar. 2005. Fatwa-Fatwa Ekonomi Syari’ah Kontemporer. Jakarta: Renaisan.
Antonio,  Muhammad  Syafi’i.  2001. Bank  Syari’ah  Dari  Teori  Ke  Praktek. Jakarta: Gema Insani.
Barlinty, Yeni Salma. 2010. Kedudukan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional. Jakarta: Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI.
Departemen Agama RI. 2006. Al-Qur’an Dan Terjemahannya .
Hasan,  Zubair.  2009. Undang-undang  Perbankan  Syari’ah. Jakarta:  Rajawali Press.
Hakim, Abdul Hamid. 2000. As-Sullam juz 2. Jakarta: Sa’adiyah Putra. Ilmi,  Makhalul  SM.  2002. Teori  Dan  Praktek  Mikro  Keuangan  Syari’ah. Yogyakarta: UII Press.
Ismail. 2011. Perbankan Syariah. Jakarta: Prenada Media Group. Dewan  Syariah  Nasional  Majelis  Ulama Indonesia.  2000. Fatwa  Dewan  Syariah Nasional MUI No: 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito . Junery,  Muhammad  Fadhil.  2015.  “Asuransi  Dalam  Perspektif  Hukum  Islam”. IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita 4 (2), 123-136.
Karim  Adiwarman A. 2004. Bank Islam  Analisis Fiqih Dan Keuangan. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004).
Maruta,  Heru.  2016.  “Akad  Mudharabah,  Musyarakah,  Dan  Murabahah  Serta Aplikasinya Dalam Masyarakat”. IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita 5 (2), 80-106.
Mubarok,  Imam  Majduddin  Abi  Sa’adati  Bin  Muhammad  As-Syibani.  1998 Jaami’ul Ushul , cetakan 1 . Beirut-Lebanon: Daarul Qutub. Muhammad.  2000. Sistem  Dan  Prosedur  Operasional  Bank  Syari’ah. Yogyakarta: UII Press.
Nawawi, Hadari. 1993. Metode Penelitian Bidang Sosial , cet. Ke- 6 . Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
Purnamasari, Irma Devita. 2011. Akad Syari’ah . Bandung: Kaifa.
April 2020, Vol.1, No.1: 15-28
Ridwan,  Muhammad.  2007. Konstruksi  Bank  Syari’ah  Indonesia. Yogyakarta:
Pustaka SM.
Republik  Indonesia.  1998. Undang-Undang  RI  No.  10  tahun  1998  Tentang Perbankan . Jakarta: Sekretariat Kabinet RI. Saeed,  Abdullah.  2004. Menyoal  Bank  Syari’ah  Kritik  Atas  Interpretasi  Bunga Bank Kaum Neo-Revivales. Jakarta: Paramadina. Salahuddin,  M.  2006. Lembaga  Ekonomi  Dan  Keuangan  Islam. Surakarta: University Press.
Sarjanaku.  2011.  Pengertian  Hukum  Islam  dan  Syari’at  Islam.  Diakses  dari: http://www.sarjanaku.com/2011/08/pengertian-hukum-Islam-syari’at-
Islam.html, tanggal 10 Februari 2016. Setiaman, Agus. 2008. Perspektif Sosiologi. Diakses dari: https://agussetiaman.wordpress.com/2008/11/25/perspektif-sosiologi/, tanggal 11 Februari 2016.
Simorangkir,  O.  P.  1986. Dasar-dasar  dan  Mekanisme  Perbankan. Jakarta: Aksara Persada Indonesia.
Subagyo,  Joko.  1991. Metode  Penelitian  Dalam  Teori  Dan  Praktek ,  cetakan  1 . Jakarta: PT Rineka Cipta.
Sudarsono,  Heri.  2004. Bank  Dan  Lembaga  Keuangan  Syari’ah. Yogyakarta: Ekonisia.
Suharsimi,  Arikunto.  2002. Prosedur  Penelitian  Suatu  Pendekatan  Praktek. Jakarta: PT Rineka Cipta.
Suhendi, Hendi. 2010. Fiqh Muamalah. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Suyatmo, Thomas., dkk. 1989. Kelembagaan Perbankan . Jakarta: Gramedia.
Syafei, Rahmat. 2001. Fiqh Muamalah. Bandung: Pustaka Ceria. Teguh,  Muhammad.  2005. Metodologi  Penelitian  Ekonomi .  Jakarta:  PT  Raja Grafindo Persada.
Tomisa, Muhammad Elsa. 2013. “Mengenal Sistem Bagi Hasil Dan Bunga Dalam Bermuamalah”. IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita 2 (1), 343- 367. Wikipedia. 2016. Mudharabah. Diakses dari:
https://id.m.wikipedia.org/wiki/Mudharabah, tanggal 12 Februari 2016.
Wiroso.  2005. Penghimpunan Dana Dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syari’ah. Jakarta: PT. Grasindo.