ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM PADA TINDAK PIDANA PEMBAKARAN LAHAN PERTANIAN DALAM PUTUSAN NOMOR 196/PID.B/LH/2021/PN,MPW Nafsiatun 1) , Sharach Septiarni Dewi 2) , David Dino Sipahutar 3) , Alber Manurung 4) , Muhammad Bayu Segara 5) , Susana Herpena 6)

## ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM PADA TINDAK PIDANA PEMBAKARAN LAHAN PERTANIAN DALAM PUTUSAN NOMOR 196/PID.B/LH/2021/PN,MPW
Oleh

## Nafsiatun 1)
Sharach Septiarni Dewi 2) David Dino Sipahutar 3) Alber Manurung 4) Muhammad Bayu Segara 5) Susana Herpena 6) Universitas Tanjungpura 1,2,3,4,5,6)
E-mail:
Sharachrahman@gmail.com 2) davidsipahutar56@gmail.com 3) al.manurung@yahoo.com 4)
Ngabang3@gmail.com 5)

## ABSTRACT
Burning land or fields is not justified by law, in addition to damaging the environment it can also cause pollution which is detrimental to health. for those who violate it will be subject to criminal  action in  accordance with applicable laws. For that society is  obliged to  maintain and protect the environment. In the case decision number 196/Pid.B/LH/2021/PN.Mpw. The perpetrators who carried out the burning of land for the panel of judges after examining and adjudicating stated that they were legally proven to have committed a crime. This study aims to  analyze  the  considerations  of  the  panel  of  judges  in  sentencing  the  defendant  who committed  the  burning  of  agricultural  land.  The  method  used  is  the  normative  approach method. That from the study conducted by the researcher, it can be seen that in deciding the case,  justice  and  legal  certainty  have  been  fulfilled.  This  is  due  to  the  fact  that  during  the trial, the elements of a crime have been fulfilled based on the statements of fact witnesses and expert witnesses as well as the confessions of the defendant. Thus the panel of judges believes that  the  defendant  has  been  legally  proven  to  have  committed  a  crime  because  he  violated regulations  governing  the  protection  and  management  of  the  environment  in  Indonesia, namely  Law  Number  32  of  2009.  Article  108  together  with  Article  69  paragraph  1  letter  h and Article 56 paragraph 1 Law Number 39 of 2014 and Law Number 39 of 2014 related to plantations. As well as not paying attention to the regulation of the minister of environment number 10 of 2010. So that stipulates a penalty for the defendant with a prison sentence of 8 (eight)  months  and  stipulates  a  fine  of  Rp.  10,000,000.00  (ten  million  rupiah)  with  the provision  that  if  the  fine  is  not  paid  it  must  be  reimbursed  with  imprisonment  for  3  (three) months.  Thus,  the  researcher  believes  that  the  panel  of  judges  has  provided  fair  legal considerations and provided legal certainty.
Keywords: Judgment, law, burning, land, decision, punishmen

## ABSTRAK
Pembakaran  lahan  atau  ladang  tidak  dibenarkan  secara  hukum,  selain  dapat  merusak lingkungan  juga  dapat  menyebabkan  pencemaran  yang  menggu  kesehatan.  bagi  yang melanggarnya akan dikenakan tindak pidana sesuai  dengan undang-undangan  yang berlaku. Untuk  itu  masyarakat  berkewajiban  untuk  menjaga  dan  melindungi  lingkungan.  Dalam putusan  perkara  nomor  196/Pid.B/LH/2021/PN.Mpw.  Pelaku  yang  melakukan  pembakaran lahan  majelis  hakim  setelah  memeriksa  dan  mengadili  menyatakan  terbukti  dengan  sah melakukan pidana.  Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan  majelis  hakim
dalam  menjatuhkan  hukuman  terhadap  terdakwa  yang  melakukan  pembakaran  lahan pertanian. Metode yang digunakan yaitu  metode pendekatan normatif. Bahwa dari studi yang dilakukan oleh peneliti, dapat dilihat bahwa dalam memutuskan kasus tersebut, keadilan dan kepastian hukum telah terpenuhi. Hal ini dikarenakan oleh fakta bahwa selama persidangan, unsur-unsur tindak pidana telah terpenuhi fakta-fakta berdasarkan keterangan saksi fakta dan saksi  ahli  serta  pengakuan  dari  terdakwa.  Dengan  demikian  majelis  hakim  berkeyakinan terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana karena telah melanggar peraturan yang mengatur perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia yakni Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009. Pasal 108 bersama dengan Pasal 69 ayat 1 huruf h dan Pasal 56  ayat  1  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  2014  dan  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun 2014  terkait  perkebunan.  Serta  tidak  memperhatikan  peraturan  menteri  lingkungan  hidup nomor  10  Tahun  2010.  Sehingga  menetapkan  hukuman  kepada  terdakwa  dengan  hukuman penajra  selama  8  (delapan)  bulan  dan  menetapkan  pidana  denda  sejumlah  Rp10.000.000,00 (sepuluh  juta  rupiah)  dengan  ketentuan  apabila  denda  tersebut  tidak  dibayar  harus  diganti dengan  pidana  kurungan  selama  3  (tiga)  bulan.  Dengan  demikian,  Peneliti  berpendapat bahwa  majelis  hakim  telah  memberikan  pertimbangan  hukum  yang  adil  dan  memeberikan kepastian hukum.
Kata Kunci: Pertimbangan, Hukum, Pembakaran, Lahan, Putusan, Pidana

## 1. PENDAHULUAN
Penyebab  kebakaran  lahan  atau ladang  bermacam  ragam  tidak  hanya karena  keadaan  alam  yang  menyebabkan namun tidak hanya kurangnya pengawasan melainkan juga ulah manusia baik individu,  kelompok.  Alasan  yang  paling sering adalah ingin mendapatkan keuntungan  yang  besar  melalui  praktik pembukaan lahan dengan cara yang murah dan mudah salah satunya ialah dengan cara membakar anatara lahan untuk membersihkan  dan  membuka  ladang pertanian  .  Sehingga  dapat  menyebabkan kerusakan,  kerugian  dan  pencemaran lingkungan  (Undang-Undang  Nomor  32 Tahun 2009).
Lingkungan  adalah  suatu  yang tidak  bisa  dipisahkan  dari  berbagai kepentingan, baik dari kepentingan perorangan, kepentingan, sosial atau masyarakat, kepentingan keluarga, maupun  kepentingan  antar  lingkungan merupakan  segala  sesuatu  yang  bisa mengakibatkan  timbulnya  kerusakan  pada lingkungan  (Undang-Undang  Nomor  32 Tahun 2009:pasal 1). Lingkungan
merupakan  segala  sesuatu  yang  berkenaan dengan  kelangsungan  hidup  baik  sesama manusia  maupun  sesama  mahluk  lainnya. Untuk  itu,  sangat  perlu  untuk  menjaga kelestarian lingkungan agar tidak tercemarkan  (Hidayat,  A.  2015:hlm,  373) Lingkungan hidup merupakan satu- kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan,  dan  mahluk  hidup,  termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta mahluk lembaga  bahkan  kepentingan  lingkungan hidup  itu  sendiri  agar  tidak  terjadi pencemaran  (Aullia  Vivi  Yulianingrum 2022:hlm, 3)
Kerusakan lingkungan dapat diartikan  sebagai  suatu  perubahan  secara langsung  maupun  tidak  langsung  pada situasi  lingkungan  yaitu  perubahan  secara langsung  maupun  tidak  secara  langsung dengan  keadaan  ekosistem  yang  melebihi suatu  mutu.  Untuk  itu,  perlu  kiranya dilakukan  pengelolaan  dan  perlindungan terhadap lingkungan yang dapat memelihara  kelestarian  pada  lingkungan
ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM PADA TINDAK PIDANA PEMBAKARAN LAHAN PERTANIAN DALAM PUTUSAN NOMOR 196/PID.B/LH/2021/PN,MPW Nafsiatun 1) , Sharach Septiarni Dewi 2) , David Dino Sipahutar 3) , Alber Manurung 4) , Muhammad Bayu Segara 5) , Susana Herpena 6)
sekitar melalui kebijakan yang mempunyai manfaat  bagi  masyarakat  ramai,  hal  ini ditujukan sebagai pengamanan dan pengelolaan lingkungan yang dapat dilakukan  oleh  pemerintah  pusat  dan pemerintah daerah serta masyarakat. Upaya  pengelolaan  lingkungan  dilakukan agar  dapat  memberikan  perlindungan hukum dan kemanfaatan terhadap lingkungan  yang  baik  dan  sehat  kepada masyarakat  ramai  (Budiartha  2012:hlm, 135).
Sebagai  warga  negara  kewajiban untuk  ikut  serta  dalam  memelihara lingkungan,  sebagaimana  yang  dinyatakan dalam  undang-undang  perlindungan  dan pengelolaan  lingkungan  hidup  pasal  67 masyarakat harus ikut serta pada pemeliharaan kelestarian ekokosistem sebagai  fungsi  lingkungan  hidup  dan memelihara, mencegah terjadinya perusakan  lingkungan  seperti  membakar lahan untuk berladang  ataupun membakar lahan  untuk  berkebun  dan  bertani.  Bahwa ikut serta dalam pengelolaan dan pemeliharaan linkungan hidup dapat dijadikan acuan dalam melakukan pengelolaan lahan pertanian atau perkebunan  maupun  pemeliharaan  dalam pemulihan  yang  harus    dilakukan  oleh warga  masyarakat  melalui  kelompok maupun  perseorangan  agar  tidak  terjadi kerusakan  dan  pencemaran  lingkungan akibat  pembakaran  lahan  pertanian  atau perladangan  (Undang-Undang  Nomor  32 Tahun 2009 pasal 67).
Meskipun  demikian,  masih  sering terjadi  dikalangan  masyarakat  terkait pembakaran lahan untuk digunakan berladang,  bertani  atau  bercocok  tanam sehingga  menybabkan  kebakaran  dan kerugian  kepada  orang  lain.  Hal  ini sebagaimana  yang  terjadi  seperti  dalam putusan hakim perkara nomor
196/Pid.B/LH/2021/PN.Mpw. seorang warga  RT.020  RW.  010,  dusun  danau, didesa peneriman sungai pinyuh kabuoaten mempawah  melakukan  pembakaran  lahan ladang pertanian untuk menanam semangka  dan  blewah  dilahan  milik keluarganya,  yang  semula    terdakwa menebas  telebih  dahulu  lahan  tersebut dengan menggunakan cangkul dan menumpuk  rumput  hasil  tebasan  menjadi satu  tumpukan  dan  membiarkanya  kering selama beberapa hari.
Setelah  setelah  kering  terdakwah langsung  membakar  tumpukan  rumput yang telah kering tersebut dengan menggunakan  sebuah  korek  api.  Akibat perbuatan terdakwa api menjadi merambat kelahan  milik  orang  lain,    sampai mengalami luas kebakaran sekitar 5 (lima) haktar,  dimana  kebakaran  ini  tidak  hanya mengenai  lahan  terdakwa,  namun  telah merambat  kelahan  milik  orang  lain, sehingga  akibat  dari  perbuatan  terdakwa timbulah kerugian materil yang tanamanya mati  akibat  terbakar  dan  menimbulkan akibat  buruk  pada  kesehatan  masyarakat. Atas  perbuatan  perbuatan  itu,  terdakwa dikenankan  ancaman  pidana  sebagaimana terdapat  Pasal  108  jo.  Pasal  69  ayat  1 huruf  h  Undang-Undang  nomor  32  tahun 2009 Tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup .
Berdasarkan  persoalan  tersebut,
menarik  perhatian  bagi  peneliti  untuk meneliti    lebih  mendalam  terkait  putusan hakim dalam perkara Nomor 196/Pid.B/LH/2021/PN/Mpw. terkait pembakaran lahan atau ladang pertanian,apa  saja  yang  menjadi  pelaku menjadi  ditindak  pidana  menurut  putusan hakim tersebut.
.
2. METODE PENELITIAN
Penelitian
ini menggunakan pendekatan kasus dengan metode penelitian hukum normatif yang difokuskan  pada  putusan  hakim.  Sumber informasi  yang  diperoleh  adalah  hasil putusan  hakim  di  pengadilan  negeri mempawah dalam perkara nomor 196/Pid.B/LH/2021/PN/Mpw.  Penerapan teknik  analisis  pada  isi  keputusan  tersebut dilakukan  melalui  teknik  analisis  data, yakni analisis konten keputusan pada suatu perkara. (Burhan Bungin.  2007:hlm, 31).

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Tindak pidana pembakaran lahan pada putusan  no. 196/Pid.B/LH/2021/PN/Mpw.
Tindak pidana di Indonesi bermacam-macam  baik  itu  pidana  umum maupun pidana khusus salah satu perbuatan  tindak  pidana  adalah  merusak lingkungan seperti membuka lahan pertanian dengan cara membakar.
Seseorang  yang  melakukan  tindak  pidana dapat  dikenakan  sanksi  sesuai  dengan perbuatanya. Pidana yang diberikan kepada orang yang telah melakukan tindak pidana  mengacu  pada  undang-undang  dan dikenakan  dengan    kesengajaan  dari perorangan maupun instansi yang memiliki  kewenangan  ataupun  kekuasaan (Mahrus  Ali  2011:hlm,  185).  Begitupun yang  dinyatakan  dalam  undang-undang setiap  orang  dilarang  untuk  membuka lahan  dengan  cara  membakar  (Undang- Undang  Nomor  32  Tahun  2009  Pasal  69 ayat  1).  Artinya  pelaku  pembakaran  lahan dapat  dikenakan  tindak  pidana  dengan ancaman  sesuai  dengan  kentuan  hukum yang berlaku.
Meskipun demikian, perbuatan pidana  mesti  memenuhi  unsur-unsur  yang timbul  karena  suatu  perbuatan  yang mengandung  perbuatan  pidana  dan  akibat
yang  mempunyai  suatu  peristiwa  yang jelas.    terlepas  dari  itu  perbuatan  dan akibat.  Untuk  adanya  perbuatan  pidana tentu diperlukan pula adanya suatu perihal ataupun  keadaan  tertentu  yang  mengiringi suatu perbuatan. Perihal ini dibagi menjadi dua  jenis,  yakni  terkait  individu  yang melakukan  perbuatan  dan  yang  terkait diluar perbuatan pelaku (Moeljatno 2008:hlm, 85).
Pembukaan  lahan  dengan  cara membakar  mempunyai  dampak  negatif baik  kerugian  secara  ekonomi,  ekologis, ganguan kesehatan, dampak politis, bahkan  dapat  mengakibatkab  musnahnya flora  dan  fauna  serta  berdampak  sosial. Setiap  pelaku  usaha  perkebunan  wajib memelihara  kelestarian  fungsi  lingkungan hidup dan setiap pemilik usaha perkebunan dilarang  membuka  lahan  atau  mengolah lahan  dengan  cara  membakar  yang berakibatkan  pencemaran  dan  kerusakan fungsi lingkungan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004 2004:pasal 25-26 ayat 1)
Saat  ini    kerusakan    alam  dan lingkungan  dapat  terjadi  tidak  hanya ditempat tertentu saja (lokal, dan nasional. Namun,  dapat  juga  terjadi    dimana-mana (Mella Ismellina Farma Rahayu 2014:hlm,
7).  Seperti  pada  pelaku  pembakaran  lahan pada putusan nomor
196/Pid./B/LH/2021/PN/Mpw, diawali pelaku  akan    berladang  untuk  menanam buah  semangka  dan  blewah  dilahan  milik keluarganya,  setelah  itu  pelaku  menebas sebagian  lahan  dengan  menggunakan  satu cangkul  dan  menumpuk  rumput  hasil tebasan  menjadi  satu  tumpukan  dan membiarkan  kering  selama  beberapa  hari. setelah Setelah kering terdakwah membakar  tumpukan  rumput  dengan menggunakan korek api.
ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM PADA TINDAK PIDANA PEMBAKARAN LAHAN PERTANIAN DALAM PUTUSAN NOMOR 196/PID.B/LH/2021/PN,MPW Nafsiatun 1) , Sharach Septiarni Dewi 2) , David Dino Sipahutar 3) , Alber Manurung 4) , Muhammad Bayu Segara 5) , Susana Herpena 6)
Namun, terdakwah sempat menjaga lahan  yang  dibakar,    kemudian  terdakwah Tamin pulang keumahnya. setelah kembali kelokasi  sekitar  pukul  15.00  api  sudah semakin membesar dan merembet kelahan milik  orang  lain.  Terdakwah  berupaya untuk  menghentikan  api  dengan  cara menepuk-nepuk    api  dengan  pohon  yang berdaun  namun  tidak  berhasil.setelah  itu warga datang membantu untu memadamkan  api  dengan  menggunakan robin namun sampai esok harinya api tidak dapat dipadamkan.
Pembakaran lahan tersebut mengakibatkan luas lahan yang mengalami kebakaran  sampai  sekitar  5  haktar  yang mana tidak hanya lahan terdakwa melaikan lahan  milik  orang  lain  juga  ikut  terbakar. Akibat  dari  perbuatan  terdakwa  tersebut, timbullah kerugian materil yang tanamannya  mati  akibat  terbakar  dan menimbulkan akibat buruk bagi kesehatan. Dengan demikian hendaknya pelaku mempunyai kewajiban mencegah terjadinya Polusi dan kerusakan lingkungan  yang  berkenaan  kebakaran hutan  dan  lahan  dilokasi  usahanya  atau perkebunannya dan kewajiban mempunyai  sarana  atau  prasarana  yang memamadai  untuk  mencegah  terjadinya kebakaran  dan  atau  lahan  (Peraturan Menteri  Lingkungan  Hidup  Nomor  10 Tahun 2010 n.d.:pasal 12).
Penguatan  sistem  hukum  dalam upaya  menjaga  keberlangsungan  fungsi lingkungan  merupakan  suatu  keharusan, mengingat  semakin  meningkatnya  tingkat degradasi  lingkungan  yang  disebabkan oleh aktivitas manusia yang telah mengancam  kelangsungan  hidup  manusia dan  makhluk  hidup  lainnya  (Mella Ismelina Farma Rahayu 2017:hlm, 55).
Pertimbangan hakim dalam putusan pidana pembakaran lahan
Hakim mempertimbangan  putusan dapat diketahui dengan dua dasar pengertian  yakni,  melalui  pertimbangan yuridis  yang  mana  pertimbangan  majelis hakim  berlandaskan    fakta    yang tersampaikan  dipersidangan  dan  karena peraturan  yang  sudah    ada  sebagai  dasar yang  wajib  dimasukan  kedalam    putusan. Dan yang kedua melalu pertimbangan non yuridis dimana pertimbang hakim dilasndaskan  pada  suatu  keadaan  yang tidak  ada  aturanya  didalam  perundang- undangn, akan tetapi kaeadaan itu melekat pada  pelaku  tindak  pidana  dan  berkenaan dengan  masalah  sosial  dan  kultural masyarakat  (Nurhafifah  dan  Rahmiati 2015:hlm, 341)
Majelis  hakim  yang  memeriksa perkara  akan  melihat  alat  bukti  dan keterangan saksi-saksi ditambah keyakinan  hakim  sebelum  memutuskan dan menetapkan hukuman terhadap terdakwa  atau  penggugat.  Untuk  itu pertimbangan  hakim  dalam  memutus perkara  tindak  pidana  sering  ditemukan perbedaan dalam putusanya. Pertimbangan hukum  diartikan  sebagai  sebuah  proses dan  tahapan  pemeriksaan,  oleh  karena  itu hakim yang memeriksa perkara memberikan  pertimbangan  berlandaskan yang terbongakar sepanjang dalam prosesi sidang  dilakukan  mulai  dari  pemeriksaan duduk perkara dakwaan, eksepsi, pemeriksaaan  saksi,  tuntutan,  pleidoi, replik duplik bagian dari syarat materil dan syarat  formil,  yang  disampaikan  dalam agenda    pembuktian,  dalam  pertimbangan hukum  dicantumkan    pasal-  pasal  dari aturan hukum  yang dijadikan acuan dalam memutuskan
Sebagaimana menurut undang- undang  nomor  48  tahun  2009  tentang
kekauasana
kehakiman pasal 53
menyebutkan  majelis
hakim yang mengadili  harus  memeberikan  landasan hukum  atau  menyampaikan  pertimbangan Peraturan  tertulis  mengenai  kasus  yang diperiksa  sebagai  satu  kesatuan  yang  tak terpisahkan dengan penetapan.
Sebagaimana  yang  berbunyi  “ Dalam memeriksa  dan  memeberikan  penetapan hakim  bertanggung  jawab  atas  penetapan dan putusan yang dibuatnya. (2)
Penetapan  dan  putusan  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  harus  memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan  dan dasar  hukum yang  tepat  dan  benar” (Undang-undang No 48 Tahun2009: pasal 53) . Jelaslah  bahwa    landasan  hukum yang  menjadi  acuan  bagi  seorang  hakim ketika  melaksanakan  tugasnya.  dalam perimbangan-pertimbangan  yang  dapat diterima semua pihak dan tidak menyimpang  atau  melenceng  dari  kaidah- kaidah hukum yang berlaku, yang diistilahgkan  dengan  legal  reasioning  atau pertimbangan hukum.
Untuk  itu,  hakim  yang  memeriksa perkara harus menangani dan memutuskan suatu  kasus,  maka  perlu  disampaikan kejadian-kejadian  sepertiPertama  syarat yang  menjadi  dasar    terhadap  perkara  itu seperti    peristiwanya  jelas  dan  harus dibuktikan  terlebih  dahulu,  kemudian membenarkan  telah terjadi peristiwa yang telah  diajukan  oleh  para  pihak,  atau penuntut  umum  di  meja  persidangan. Kedua  menganalisis  urutan  waktu  yang dianggap  relevan  dalam  konteks  hukum atau menetapkan aspek hukumnya terhadap  suatu  peristiwa  yang  telah disahkan  dengan  menerapkan  regulasi hukum terhadap peristiwa tersebut. Selanjutnya,  menyusun  atau  menetapkan hukumnya  atau  memberikan  kesimpulan
dari  regulasi  hukum  dan  peristiwa  yang terjadi.(Wantu, Fence M. 2011:hlm, 41).
Majelis  hakim  yang  menjatuhkan putusan  pada  perkara  yang  diperiksa  dan diadili  tidak  serta  merta  memutuskan begitu  saja  sesuai  hati  dan    kemauannya. Namun,  seorang  hakim  yang  memeriksa perkara wajib menimbang dan menjadikan hukum  sebagai  dasar  untuk  memutus  dan menetapkan  perkara  (Abdul  Rahman 2023:hlm,8).
Oleh  karena  itu,  Putusan  hakim sebagai mahkota bagi seorang hakim yang wajib  di  pertanggung  jawabkan  terhadap Tuhan yang maha kuasa, kepada masyarakat,  pencari  kepastian  dan  hakim bertanggung  jawab  mengayimi  perubahan pada suatu fenomena kurangnya kepercayaan  masyarakat  menjadi  percaya terhadap intansi peradilan(Mappiasse
2015:hlm, 8). Begitupun  dalam  pertimbangan hakim  dalam  perkara  nomor  196  /Pid.
/B/LH./2021./PN/Mpw terkait
pembakaran lahan pertanian yang mengakibatkan  kebakaran,  dan  wajib berdasarkan  pada  pertimbangan  hukum atau pertimbangan yang berlandaskan pada keterangan-keterangan  yang  terungkap  di dalam  persidangan.  Dengan  demikian, terdakwa  sudah  didakwah  dan  diperiksa namun  terdakwa  tidak  melakukan  eksepsi dan  terdakwa  terbukti  melakukan  tindak pidana  pembakaran  lahan  tanpa  izin kepada  kepala  desa  atau  instansi  terkait sebelum  melakukan  pembakaran  lahan. yang didakwakan telah diperiksa berdasarkan dakwaan penuntut umum.
Meskipun demikian, terhadap dakwaan  yang  diajukan  penuntut  umum terhadap  pelaku  pembakaran  lahan  harus dibuktikan dengan dalil-dalil pokok perakra  yang  menyatakan  terdakwa  telah melakukan tindak pidana dengan
ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM PADA TINDAK PIDANA PEMBAKARAN LAHAN PERTANIAN DALAM PUTUSAN NOMOR 196/PID.B/LH/2021/PN,MPW Nafsiatun 1) , Sharach Septiarni Dewi 2) , David Dino Sipahutar 3) , Alber Manurung 4) , Muhammad Bayu Segara 5) , Susana Herpena 6)
membakar  lahan  dengan  cara  membakar, menurut  peniliti    keterangan-keterangan yang  diungkap  serta  saksi    itu  diperiksa kepersdingan    berikut  dalil-dalil  tuntutan yang  tepat  sehingga  menjadi  dasar pertimbangan dalam memutus dan menjatuhkan hukuman.
Adapun penyampaian dari keterangan  saksi    Muhammad  renda menerangkan  setelah  disumpah  bahwa terdakwah diamankan karena telah membuka  lahan  dengan  cara  dibakar,  dan saksi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu)  buah  korek  api  gas  merk  tokai bewarna  hijau,  1  (satu)  butik  cangkul,  1 (satu)  batang  pohon  yang  bekas  terbakar. Terdakwah  melakukan  pembakaran  lahan yaitu  dengan    cara  menumpukkan  rumput yang  sudah  kering  setelah  itu  langsung dibakar  dengan  menggunakan  korek  api tersebut sehingga menyebabkan kebakaran lahan kurang lebih sekitar 5 (lima) hektar. Hal  ini  terdakwah  tidak  meminta  izin kepada  kepala  desa  ataupun  kepada  RT untuk  membuka  lahan  dengan  cara membakar.
Selanjutnya,    menurut  keterangan saksi haderi bin  dulsiam  setelah disumpah memberikan  keterangan  bahwa  saksi awalnya  menanyakan  kepada  terdakwa siapa  yang  melakukan  pembakaran  lahan tersebut  sehingga  api  tersebut  menjalar kelahan  milik  saksi    kemudian  terdakwa mencekik leher saksi tersebut karena saksi ingin  melaporkan  ke  pihak  kepolisian  di situ  terdakwa  mencekik  leher  saksi sembari  berkata  saya  yang  membakar lahan  itu  cong”    dan  setelah  itu  terdakwa mengambil  parang  sambil  mengibaskan kepada  saksi  jarak  dua  meter  kemudian terdakwa di tarik oleh istrinya dan di ambil parang  tersebut  oleh  istrinya  di  sinilah saksi mengetahui yang melakukan pembakaran lahan tersebut adalah
terdakwa Tamim. Lahan milik saksi yangb ikut  terbakar  kurang  lebih  200  (dua  ratus) depak  (34M2).  Akibat  dari  pembakaran laahan  tersebut  saksi  mengalami  kerugian pohon  sawit  dan  tanaman  nanas  ikut terbakar  dengan  nilai  kurang  lebih  sekitar Rp  20.000.000  (dua  puluh  juta)  rupiah. Atas  keterangan  saksi  tersebut  terdakwah tidak menyatakan keberatan.
Begitupun  dengan  saksi  Mahmudi menerangkan  bahwa  kejadian  pembakaran tersebut  terjadi  pada  hari  senin  tanggal  15 februari  2021  sekira  pukul  15.00  Wib dilahan  milik  sarimun  yang  dikelola terdakwa  yang terletak didusun danau RT. 020.  RW.010  desa  peniraman  kec.sungai pinyuh  kab.  Mempawah,  saksi  memiliki lahah  yang  ikut  terbakar  dan  merugikan sepuluh  juta  Rp.  10.000.000  sekitar  100 (seratus)  meter  dan.  Terdakwa  tidak  tidak perna  meminta  izin  kepada  saksi  untuk melakukan    pembakaran  lahan  milik  saksi dan api tersebut baru padam setelah kurang lebi 1  (satu) bulan.
Selain  dari  pada  keterangan  saksi- saksi fakta penuntut umum juga mengajukan saksi-saksi ahli, pertama saksi ahli atas nama Fanni Aditiya, dimana saksi ahli  menerangkan  bahwa  saksi  bekerja dikantor BMKG stasiun klimatologi mempawah dan memilik keahlian dibidang cuaca atau iklim, dari keterangan saksi ahli sejak  januari  hingga  pertengahan  februari cuaca  atau  iklim  masuk  pada  katagori curah hujan dibawah normal mulai tanggal 17-31  januari  2021  mangalami  hari  tidak hujan selama 10 (sepuluh) hari.
Lebih lanjut saksi Ahli menerangkan bahwa BMKG telah mengimformasikan  melalui  media  sosial (Fb,Istgram  bahkan  Whatsap)  kepada masyarakat  wilayah  Kalbar  khususnya kabupaten mempawah, dimana berdasarkan  pengamatan  dan  data  BMKG
kondisi tanpa hujan berturut-turut sepanjang  10  (sepuluh)  hari  atau  lebih diwilayah  kalimantan  barat  dan  dapat berpotensi  rawan  kebakaran  lahan  atau hutan.
Kedua, saksi ahli atas nama Osmar Mubin,  Skm,  M.H  yang  bekerja  dikantor BMKG  stasiun  klimatologi  Mempawah dan mempunyai keahlian iklim atau cuaca, ahli  menerangkan  bahwa  sebagaimana Undang-undang  nomor  32  tahun  2009 tentang  perlindungan  dan  pengelolaan lingkungan  hidup  pasal  69  ayat  1  huruf  h yang  berbunyi  setiap  orang  dilarang melakukan  pembukaan  lahan  dengan  cara membakar.
Hal  ini  juga  senada  dengan  bunyi Pasal 108 undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan  lingkungan  hidup  bahwa setiap  orang  yang  melakukan  pembakaran lahan  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal 69  aya  1  huruf  h  maka  dipidana  penjara paling  rendah  3  (tiga)  tahun  dan  paling tinggi 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit 3.000.000.000 (tiga miliyar rupiah) dan paling banyak 10.000.000.000
(sepuluh miliyar).
Dengan  demikian,  dari  keterangan
saksi  ahli  tersebut  pembukaan  lahan dengan cara membakar bisa mengakibatkan  dampak  buruk  terhadap kesehatan,  seperti  iritasi  mata,  gejala alergi,  hidung/flu,  penyakit  asma  kronis, tenggorokan, peradangan, infeksi, penyakit paru  kronis  lainnya;  kemampuan  kinerja paru-paru,  dalam  menyuplai  oksigen berkurang,  mudah  lelah,  sulit  bernapas bagi  usia  berlanjut,  anak-anak,  ibu  hamil akan  lebih  rentan  mengalami  ganguan kesehatan.
Sesuai  dengan  permen  lingkungan hidup    nomor  10  tahun  2010  terkait pencegahan pencemaran dan atau
perusakan lingkungan hidup yang berkenaan  dengan  kebakaran  hutan  dan atau  lahan/ladang  sebagaimana  pasal  4 ayat  1  bahwa  “masyarakat  hukum  adat yang melakukan pembakaran lahan maksimum  2  hektar  per  kepala  keluarga untuk ditanami varitas lokal wajib memberitahukan kepada kepala desa” ayat 2 “kepala desa menyampaikan pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat 1 kepada instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang  perlindungan  dan  pengelolaan lingkungan  hidup  kabupaten  atau  kota”.
Ayat  3  penggunaan  api  untuk  membakar lahan, seperti yang dijelaskan pada ayat 1, tidak  berlaku  pada  saat  curah  hujan  di bawah  normal,  musim  kemarau  yang panjang, dan/atau cuaca yang kering. Ayat 4  juga  menjelaskan  bahwa  kondisi  curah hujan  di  bawah  normal,  musim  kemarau yang  panjang,  atau  cuaca  kering  seperti yang  disebutkan  pada  ayat  3  harus  sesuai dengan  publikasi  dari  lembaga  non- kementerian  yang  bertanggung  jawab  atas urusan pemerintahan. dibidang metiorologi klimatologi,dan geofisika (Peraturan
Menteri  Lingkungan  Hidup  Nomor  10 Tahun 2010, Pasal 4)
Untuk  itu,  ahli  berpendapat  jika atruran  tersebut  diatas  tidak  dijalankan atau  ditaati  maka  pelaku  dapat  diproses sebagaimana  aturan  perundang-undangan yang ada. Sebagaimana undang-undang RI nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan  pemgelolaan  lingkungan  hidup  yakni pasal 108 Jo. Pasal 69 ayat 1 huru h.
Berkenaan  dengan    pertimbangan hakim  dalam  memutus  perkara  tersebut hakim tidak hanya melihat dari keterangan saks-saksi dan hukum yang ada melainkan juga hakim menimbang hal yang meringankan pelaku dan yang memperberat  pelaku  dimana  terdakwa
ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM PADA TINDAK PIDANA PEMBAKARAN LAHAN PERTANIAN DALAM PUTUSAN NOMOR 196/PID.B/LH/2021/PN,MPW Nafsiatun 1) , Sharach Septiarni Dewi 2) , David Dino Sipahutar 3) , Alber Manurung 4) , Muhammad Bayu Segara 5) , Susana Herpena 6)
telah berusaha  mematikan  api  tersebut dengan cara menepuk dengan menggunakan  kayu  atau  dengan  daun pohon  yang  masih  hidup  karena  sudah tidak  bisa  dipadamkan  dengan  cara dipukul  dengan    pohon yang masih  hidup, dan dibantu dengan 2 robin terdakwan  dan juga    warga  datang  sekitar  datang  untuk membantu memdamkan api dengan membawa  2  (mesin)  robin  serta  hakim memberikan  pertimbangan  hukum  bahwa terdakwah  telah  menyesali  perbuatanya dan  berjanji  tidak  akan  mengulangi perbuatanya.
Namun  demikian,  majelis  hakim dalam pertimbangannya tidak melihat  hal- hal  yang  dapat  menghapus  tindak  pidana terdawa  untuk  mempertanggung  jawaban untuk  dijadikan  alasan  pembenaran  atau alasan pemaafan, maka menurut pertimbangan hakim terdakwa tetap dinyatakan bersalah. Untuk itu patut untuk mempertangungjawabakan perbuatannya dan  menjatuhkan  pidana  yang  sesuai. Dalam pertimbangan hukum majelis hakim juga  melihat  dari  unsur  pasal  108  Jo.pasal 56  ayat  1  undang-undang  nomor  39  tahun 2014 tentang perkebunan sudah memenuhi maka  terdakwa  dinyatakan  telah  terbukti secara  sah  dan  meyakinkan  melakukan tindak pidana yaitu melakukan pembakaran lahan dengan cara membakar. Oleh  sebab  itu,  pada  penetapan putusan perkara No. 196
/Pid./B/LH/2021/PN/Mpw  majelis  hakim mengadili dan memutus terhadap terdakwa menyatakan  dalam  amar  putusanya  bahwa Terdakwa  Tamin  Bin  Dulsalim,  menjadi terbukti  bersalah    membuat  tindak  pidana dengan  membuka  lahan  dengan  cara dibakar,  tanpa  meminta  izin  kepala  desa dan  dianggap  melawan    pasal  108      Jo pasal  69  ayat  1  huruf  Undang-Undang nomor  32  tahun  2009,  sehingga  hakim
menetapkan  pidana  kepada  Terdakwa dengan  pidana  penjara  sepanjang  8 (delapan)  bulan  serta  pidana  denda sejumlah  Rp10.000.000,00  (sepuluh  juta rupiah)  dengan  ketentuan  apabila  denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan  dan menyatakan    masa  penangkapan  dan penahanan  yang  telah  dijalani  terdakwa dikurangi  seluruhnya  dari  pidana  yang dijatuhkan  serta  membebankan  kepada Terdakwa  untuk  membayar  biaya  perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

## 4. SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  analisis  yang peneliti  lakukan  di  atas,  dapat  peneliti menarik  kesimpulan  pada  putusan  hakim nomor  196  /Pid  /B/LH/2021/PN/Mpw bahwa perbuatan pembakar lahan berdasarkan  pertimbangan  dan  fakta-fakta didalam  persidangan  setelah  diperiksa saksi-saksi  dan  dari  keterangan  terdakwah telah  terbukti  melakukan  tindak  pidana pembakaran lahan dengan cara membakar, karena  pelaku  tidak  meminta  izin  kepada kepala desa untuk membakar lahan/ladang pertanian  tersebut  dan  ketika  terdakwa melakukan  pembakaran  terdapat  musim kemarau  kering  atau  hari  tanpa  curah hujan,  sehingga  pelaku  diangap  tidak mengindahkan peratarunn mentri lingkungan  hidup  nomor  10  Tahun  2010 pasal  4    yang  didasarkan  pada  keterangan saksi-saksi  ahli  cuaca  dan  iklim  dari BMKG .
Untuk itu,  hakim    yang  memeriksa perkara dan setelah memberikan pertimbangn hukum dilandaskan ungkapan bukti dan keterangan saksi-saksi serta aturan hukum yang berlaku kemudian hakim berkeyakinan terdakwa telah terbukti    secara  sah  melawan  Undang- Undang-undang  N0.  32  Tahun  2009
PPLH.      Oleh  karena      pelaku  terbukti melakukan    tindak  pidana  membakar ladang    dengan  cara  membakar    majelis hakim  memutuskan  terdakwa  dengan penjara  selama  8  (delapan)  bulan  serta pidana  denda  sejumlah  Rp10.000.000,00 (sepuluh  juta  rupiah)  dengan  ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti  dengan  pidana  kurungan  selama  3 (tiga)  bulan.  Dengan  demikian,  Peneliti berpendapat  bahwa  majelis  hakim  telah memberikan  pertimbangan  hukum  yang adil  dan  kepastian  hukum,  karena  yang seharusnya  ancaman  terdakwa  penjara hukuman    tiga  tahun      dan    tertinggi sepuluh tahun.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
AbdulRahman.  2023.  “Analisis  Putusan Hakim Perkara Nomor 178/Pdt.G/2022/PN.Ptk.  Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Kerjasama  Penerbitan  Sertifikat Tanah.” doi: http://dx.doi.org/10.46930/jurnalre ctum.v5i2.3099.
Aullia  Vivi  Yulianingrum,  Yohana  Widya Oktaviani.  2022.  “Analisis  Yuridis
Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Tambahan Bagi Pemulihan Lingkungan  Oleh  Korporasi.”  doi: https://doi.org/10.38043/jah.v5i2.3
739.
Budiartha, I. Nyoman Putu. 2012. “Penegakan hukum Terhadap Pencemaran dan Lingkungan
Hidup.”
Burhan  Bungin.  2007. Metode  Penelitian
Hukum Kualitatif . kencana.
Hidayat,  A.  2015.  “Pendidikan  Islam  Dan Lingkungan Hidup.” doi:
:10.14421/jpi.2015.42.373-389.
Mahrus  Ali.  2011. Dasar-Dasar  Hukum . Sinar Grafika: Jakararta.
Mappiasse,  M.  Syarif.  2015. Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim . Cetakan ke-1.
Rawamangun, Jakarta: Kencana.
Mella  Ismelina  Farma  Rahayu.  2017. “Gerakan  Sosial  Pemberdayaan Hukum  Dalam  Pelestarian  Fungsi Lingkungan Hidup Melalui Metode Patanjala*.” doi: 10.24970/jbhl.v2n1.5.
Mella  Ismellina  Farma  Rahayu.  2014.
“Model  Pemberdayaan  Hukum Lingkungan Religius Kosmik Sebagai  Upaya  Pelestarian  Fungsi Lingkungan Hidup.” doi: 10.24970/jbhl.v2n1.5. Moeljatno. 2008. Asas-Asas Hukum Pidana . Rineka Cipta: Jakarta. Nurhafifah dan Rahmiati. 2015. “Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan  Pidana  Terkait  Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan.” Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup Nomor  10  Tahun  2010.  n.d.
Mekanisme Pencegahan Pencemaran  Dan/Atau  Kerusakan Lingkungan  Hidup  Yang  Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Dan/Atau  Lingkungan  Dan  Atau Lahan . Undang-undang No 48 Tahun 2009. 2009.
Tentang Kekuasan  Kehakiman . Jakararta.
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009.
n.d. Tentang  Perlindungan  Dan Pengelolaan  Lingkungan  Hidup .
Jakarta: 2009.
ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM PADA TINDAK PIDANA PEMBAKARAN LAHAN PERTANIAN DALAM PUTUSAN NOMOR 196/PID.B/LH/2021/PN,MPW Nafsiatun 1) , Sharach Septiarni Dewi 2) , David Dino Sipahutar 3) , Alber Manurung 4) , Muhammad Bayu Segara 5) , Susana Herpena 6)
Undang-Undang Republik
Indonesia
Nomor  18  Tahun  2004.  2004.
Tentang Perkebunan .
Wantu,  Fence  M.  2011.  “Peranan  Hakim
Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Keadilan Dan Kemanfaatan Di Peradilan Perdata.”