## HAKIKATTANGGUNG JAWAB SOSIAL BUMN TERHADAP STAKEHOLDER
Abdul Rauf
Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK)Dipanegara Makassar Dosen Hukum Perusahaan Email : a_rauf2002@yahoo.com

## ABSTRAK
Tanggungjawab  sosial  dan  lingkungan  bagi  perusahaan  penting  untuk  menjaga  kelangsungan produksi  sampai  pada  tujuan  membangun  legitimasi  sosial.Namun  masih  terdapat  pertentangan pendapat, terutama yang berkaitan dengan hakikat serta perlunya tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur  secara  formal  dalam  perundang-undangan.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  hakikat tanggung  jawab  sosial  dan  lingkungan  pada  perusahaan  BUMN  di  Sulawesi  Selatan.  Penelitian  ini dilakukan  mengkaji  teori-teori  hukum  dihubungkan  dengan  tanggung  jawab  sosial  dan  lingkungan. Sedangkan untuk kajian normatifnya dilakukan dengan menganalisis ketentuan perundang–undangan ( in abstracto )  yang  relevan  dan  melihat  penerapannya  ( In  concreto ).  Populasi  penelitian  meliputi  seluruh BUMN  yang  berbentuk  perseroan  terbatas  di  Sulawesi  Selatan.  Kemudian  ditetapkan  secara  sengaja  5 (lima) BUMN sebagai sampel ( purposive sampling). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab sosial  dan  lingkungan  pada  hakikatnya  ada  karena  adanya  kepentingan-kepentingan  yang  melekat  di dalamnya.  Motivasi  utama  yang  mendorong  dilaksanakannya  tanggung  jawab  sosial  dan  lingkungan bukan  karena  faktor  kedermawanan  sosial  semata,  melainkan  karena  adanya  faktor  kepentingan didalamnya.Sehingga  pelaksanaannya  merupakan  wujud  upaya  pemenuhan  terhadap  kepentingan tersebut secara seimbang dan adil, baik bagi perusahaan maupun terhadap stakeholder pada umumnya. Pertentangan  seringkali timbul karena  aspek keadilan dan  keseimbangan kentingan ini tidak  terpenuhi dengan  baik.  Keseimbangan  kepentingan  hanya  dapat  dicapai  melalui  suatu  mekanisme  pengaturan berdasarkan  ketentuan  hukum  yang  berlaku  dan  pelaksanaannya  bersifat  mandatory.Alasan  utama sehingga  pelaksanaan  tanggung  jawab  sosial  dan  lingkungan  perlu  diwajibkan  yaitu  pandangan  bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah bentuk kedermawanan sosial yang sifatnya sukarela, tidak sejalan  dengan  akibat  yang  ditimbulkannya.  Selain  itu  membiarkan  pihak  lain  menderita  gangguan ataupun kerugian tanpa dasar yang cukup untuk dapat melakukan tuntutan menurut hukum merupakan suatu bentuk ketidakadilan. Disimpulkan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan pada perusahaan bukanlah kedermawanan sosial semata, melainkan karena ada kepentingan didalamnya. Kepentingan ini harus  dipenuhi  secara  seimbang  dan  adil  bagi  semua  pihak,  untuk  itu  diperlukan  pengaturan  menurut ketentuan hukum yang berlaku.
Kata Kunci : Tanggung sosial dan lingkungan, BUMN, PKBL

## ABSTRACT
Social and environmental responsibility for companies is important to maintain continuity of production to the goal of establishing social legitimacy. But there is still a disagreement, particularly with regard to the nature and necessity of social and environmental responsibility is set formally in the law. This study aims  to  determine  the  nature  of  social  and  environmental  responsibility  in  state-owned  enterprises  in South Sulawesi. This research was done reviewing the legal theories linked to social and environmental responsibility.  As  for  the  normative  study  conducted  by  analyzing  the  provisions  of  the  legislation  (in abstracto) relevant and see its application (In concreto). The study population includes all state-owned limited  liability  company  in  South  Sulawesi.  Then  set  intentionally  5  (five)  SOE  as  samples  (purposive sampling)  The  results  of  the  study  showed  that  social  and  environmental  responsibility  is  essentially there for their interests inherent in it. The primary motivation that drives the implementation of social and  environmental  responsibility  not  because  of  the  charitable  giving  alone,  but  for  their  in  deed execution. Therefore interest factor is a form of compliance efforts against the interests of a balanced and fair, both the company and the stakeholders in general. Contradictions often arise because of the aspect of
fairness and balance is have not met political well. Balance of interests can only be achieved through an adjustment  mechanism  based  on  the  applicable  law  and  its  implementation  is  a  major mandatory.  The reason    is  so  that  the  implementation of social  and  environmental  responsibility must  be  obligated  the view that social and environmental responsibility is a form of charitable voluntary, not in line with the result thereof. Additionally let others suffer disruption or loss without sufficient basis to be able to claim under the law is a form of injustice. It was concluded that social and environmental responsibility in the company's charitable giving is not alone, but because there is interest in it. These interests must be met in a balanced and fair to all parties, it is necessary arrangement in accordance with applicable law.
Keywords: social and environmental responsibility, state, PKBL

## A. PENDAHULUAN
Perusahaan  sesungguhnya  tidak hanya  memiliki  sisi  tanggung  jawab ekonomis  kepada  para shareholders seperti memperoleh profit dan menaikkan harga saham, atau tanggung jawab  legal  kepada  pemerintah,  seperti membayar pajak, memenuhi persyaratan  AMDAL  dan  ketentuan lainnya.  Namun,  jika  perusahaan  ingin tetap  eksis  dan  akseptabel,  maka  harus pula  menjalankan  tanggungjawabnya yang  bersifat  sosial(Yusuf  Wibisono, (2007).
Walaupun  berbagai  pihak  telah mengkampanyekan pentingnya tanggungjawab  sosial  bagi  perusahaan, baik  untuk  menjaga  kelangsungan produksi sampai pada tujuan membangun  legitimasi  sosial,  namun masih  terdapat  pertentangan  pendapat mengenai hakikat tanggungjawab sosial perusahaan  (Reza  Rahman,2009).  Jika ditelusuri  secara  lebih  mendalam,  hal tersebut  berkaitan  erat  dengan  konsep mengenai  fungsi  dasar  kegiatan  bisnis
dan  hubungannya  dengan  institusi  lain dalam masyarakat, termasuk pemerintah.  Pertentangan  itu  antara lain mengenai : Apakah tanggung jawab sosial perusahaan itu berada pada ranah etika  yaitu  etika  bisnis  (Priyanto Susiloadi,2008) atau harus berada pada ranah  hukum.  Apakah  tanggung  jawab sosial  perusahaan  perlu  diatur  atau tidak  perlu  diatur  secara  formal  dalam perundang-undangan  yang  disertai dengan  sanksi-sanksi  tegas.  Apakah perangkat  peraturan  yang  ada  relatif cukup mengatur tercapainya perimbangan kepentingan antara perusahaan  dengan  masyarakat  secara baik  dan  adil.  Bila  dilihat  lebih  dalam lagi  pertentangan  muncul  sangat  erat kaitannya  dengan  landasan  filosofis serta  pandangan  etika atau moral mengenai  bisnis.  Bahkan  timbul  juga pertanyaan  bahwa  apakah  lembaga bisnis  dapat  dituntut  memiliki  suara hati  ( conscience )  sebagaimana  halnya individu.
Badan  Usaha  Milik  Negara (BUMN)  merupakan  salah  satu  elemen
utama  kebijakan  ekonomi  negara. Keberadaan  BUMN  mempunyai  peran utama  dalam  pembangunan.  BUMN diperlukan dalam pengaturan infrastruktur  dan public  utilitie. Oleh karena itu, BUMN menempatkan dirinya pada  hampir  seluruh  aktivitas  ekonomi (Fernandes Praxy,1985). Namun demikian  posisi  BUMN  dipandang “ambigu”  karena  berada  pada  dua  sisi yakni  sebagai  institusi  bisnis  dan  alat negara.  Sebagai  istitusi  bisnis,  terdapat ekspektasi  yang  kuat  agar  BUMN seharusnya  beroperasi  sebagaimana layaknya  sebuah  perusahaan  untuk menghasilkan laba,  namun  disisi  lain BUMN  juga  dituntut  untuk  berfungsi sebagai instrument pembangunan nasional  dan  kebijakan  sosial(Fajar Nursahid, 2006).
Pelaksanaan  tanggung  jawab sosial  dan  lingkungan  oleh  BUMN diwujudkan  dalam  bentuk  Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Hal  ini  menarik  untuk  dikaji  karena adanya  faktor  pembeda  antara  BUMN dengan  perusahaan  swasta  lainnya, yang  secara  normatif  mendukung kegiatan  kedermawanan  sosial  pada perusahaan  BUMN.  Pertama,  karena sifat  dan  statusnya  sebagai  perusahaan milik  negara,  BUMN  tidak  terkendala
oleh  motif  pengurangan  pajak (tax deduction) sebagaimana menjadi pengharapan  perusahaan-perusahaan swasta. Walaupun pajak tetap merupakan  kewajiban  bagi  BUMN, kewajiban  ini  tidak  serta  merta mempengaruhi  kelancaran  kegiatan atau  operasi  BUMN.  Kedua,  terdapat instrumen  pemaksa  berupa  kebijakan pemerintah  melalui  Pasal  2  ayat  (1) Permen  BUMN  Nomor  :  05/MBU/2007, perusahaan BUMN diwajibkan menjalankan  Program  Kemitraan  dan Bina  Lingkungan  (PKBL).  Sehingga praktik  derma  yang imperatif tersebut memungkinkan bahwa potensi
sumbangan sosial perusahaan-
perusahaan  BUMN  seharusnya  lebih besar. Lebih lanjut, praktik kedermawanan  sosial  BUMN  yang bersifat imperatif juga bertolak belakang dengan filosofi kedermawanan itu  sendiri  yang  bersifat  sukarela,  oleh karena  itu  sangat  mungkin  terdapat kompleksitas  permasalahan,  khususnya yang  berkaitan  dengan  hakikat  dan motivasi  berderma  serta  keberlanjutan praktik kedermawanan sosial tersebut.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  di Provinsi  Sulawesi  Selatan  dengan pertimbangan  bahwa  taraf  hidup
masyarakat Sulawesi Selatan yang pada umumnya  masih  tergolong  belum  maju dibanding  dengan  kota-kota  besar  lain di  Indonesia,  maka  tentulah  berbagai macam bentuk program pengembangan sosial  masih  sangat  dibutuhkan.  Selain itu,  pengaturan  mengenai  tanggung jawab  sosial  dan  lingkungan  pada perusahaan  BUMN  berlaku  secara nasional, sehingga setiap BUMN memiliki  pedoman  yang  sama  dalam pelaksanaan  tanggung  jawab  sosial  dan lingkungan.Penelitian ini mengkaji hakikat  tanggung  jawab  sosial  pada perusahaan  BUMN  yang  didasarkan pada  teori-teori  yang  dijadikan  sebagai dasar dalam penulisan. Kemudian untuk kajian  normatifnya  dilakukan  dengan cara menganalisis ketentuan perundang–undangan  yang  relevan  dan melihat  penerapannya  di  lapangan. Hasil  penelitiannya  akan  dipaparkan secara jelas dan sistematis.
Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penelitian ini termasuk penelitian di bidang hukum perusahaan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif dan  empiris,  yaitu  penelitian  hukum yang  kajiannya  meliputi  ketentuan– ketentuan  perundang–undangan  ( in abstracto )  serta  penerapannya  di lapangan  ( In  concreto ).  Tipe  penelitian
hukumnya  adalah  deskriptif,  yaitu memaparkan  secara  lengkap,  rinci,  dan sistematis.Populasi  dalam  penelitian  ini adalah BUMN yang berbentuk perseroan  terbatas  dengan  jumlah keseluruhan sebanyak 26 perusahaan(BPS Sulsel, 2009). Perusahaan  BUMN  yang  dijadikan sampel ditentukan dengan pertimbangan  bahwa  memiliki  kantor yang  berdomisili  di  Sulawesi  Selatan, kegiatan  usahanya  di  bidang  sumber daya  alam  dan/atau  berkaitan  dengan sumber  daya  alam,  atau  memiliki aktifitas cukup menonjol dalam pelaksanaan  tanggung  jawab  sosial  dan lingkungan.
Jumlah  sampel  yang  diambil dalam  penelitian  ini  sebanyak  5 perusahaan.  Penentuan  sampel  ini dilakukan dengan cara sengaja ( purposive  sampling) .  Responden  dalam penelitian  ini  total  sebanyak  105  orang yang terdiri atas : Pimpinan perusahaan sebanyak  1  orang,  kepala  bagian sebanyak 5 orang, ketua serikat pekerja, dan  karyawan  sebanyak  10  orang  pada masing-masing BUMN sampel.Ditambah dengan  5  pengusaha  kecil  menengah yang  diikutsertakan  pada  program PKBLdi masing–masing BUMN sampel.
Pengumpulan  data  dilakukan dengan  cara  pembagian  kuesioner  dan wawancara. Kuesioner diberikan kepada  setiap  responden  di  masing– masing  perusahaan.  Kuesioner  ini diarahkan kepada pimpinan/top manajemen,  pimpinan  serikat  pekerja dan  karyawan  pada  masing–masing perusahaan sampel. Sedangkan wawancara  dilakukan  dengan  bantuan daftar  pertanyaan  pemandu  ( guided questionaire ).  Wawancara  diarahkan kepada para pengusaha kecil menengah yang ikut serta pada program sosial dari perusahaan BUMN.
Data  yang  diperoleh  di  lapangan akan dianalisis sesuai dengan karkteristik  data  yang  bersangkutan. Untuk  data  yang  berupa  angka-angka akan  dibuat  dalam  bentuk  tabel kemudian  dijelaskan  secara  deskriptif. Analisa data dilakukan secarakualitatif.

## C. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS
1. Hakikat  Tanggung  Jawab  Sosial dan Lingkungan
Pemahaman  yang  menunjukkan bahwa  tanggung  jawab  sosial  dan lingkungan dilaksanakan untuk kepentingan  perusahaan,  dibuktikan dengan  banyaknya  pemikiran  yang berusaha  memberikan  argumen,  untuk
menunjukkan  bahwa  tanggung  jawab sosial  dan  lingkungan  dimaksudkan untuk  kepentingan  perusahaan  itu sendiri.  Argumen-argumen  tersebut antara lain menyatakan bahwa tanggung  jawab  sosial  dan  lingkungan dilaksanakan  untuk  memperbaiki  citra perusahaan (Dwi Kartini,2009), merupakan  investasi  sosial  untuk keberlanjutan perusahaan itu sendiri di masa  yang  akan  datang  (Edi  Suharto, 2010).  Keseluruhan  hasil  pemikiran tersebut menggambarkan bahwa tanggung  jawab  sosial  dan  lingkungan dilaksanakan untuk kepentingan perusahaan itu sendiri.
Tanggung  jawab  sosial  dan lingkungan  bukanlah  masalah  moral atau  kebaikan  hati  perusahaan  semata, namun  yang  lebih  menonjol  adalah faktor  kepentingan  perusahaan,  baik kepentingan yang bersifat internal yaitu kepentingan ekonomi, maupun kepentingan  yang  bersifat  eksternal berupa  perbaikan  citra  dan  upaya- upaya untuk mengamankan operasional perusahaan  dari  berbagai  macam tekanan  atau  tuntutan,  baik  dari penguasa  maupun  dari  masyarakat sendiri (Jimmy Tanaya,2004).
Dari segi pelaksanaannya, tanggung  jawab  sosial  dan  lingkungan
oleh  perusahaan  BUMN  diwujudkan dalam  bentuk  Program  Kemitraan  dan Bina  Lingkungan  (PKBL).  Berdasarkan hasil  wawancara  dan  informasi  yang diperoleh dari kuesioner, yang diedarkan pada 5 BUMN yang dijadikan sampel,  dua  diantaranya  yaitu  PT. Kawasan  Industri  Makassar  (PT.KIMA) dan  PT.  Perkebunan  Nusantara  (PTPN XIV)  mengartikan  bahwa  PKBL  adalah wujud  tanggung  jawab  sosial  dan lingkungan  pada  perusahaan  BUMN. Sedangkan tiga BUMN sampel yang lain, menganggap  bahwa  tanggung  jawab sosial  dan  lingkungan  pada  perusahaan BUMN selain diwujudkan dalam bentuk program  PKBL  juga  disertai  dengan program-program  lain  yang  dananya bukan  diambil  dari  laba  perusahaan, akan  tetapi  diambil  dari  biaya perseroan. Ketiga BUMN yang dimaksud adalah  PT.  Pelabuhan  Indonesia  IV (Pelindo),  PT.  Semen  Tonasa,  dan  PT. Telekomunikasi Indonesia (Telkom).
Dalam  praktiknya,  program- program  sosial  di  luar  PKBL  yang ditujukan untuk kepentingan
masyarakat dan lingkungan diwujudkan dalam  bentuk  dan  jenis  kegiatan  yang berbeda-beda oleh masing-masing
BUMN  sampel.  PT.  Semen  Tonasa misalnya  menetapkan  bahwa  bantuan
untuk  pembinaan  olah  raga  dan kesenian  merupakan  suatu  program tersendiri  di  luar  dari  program  PKBL. Sedangkan  PT.  Pelindo  IV  dan  PT. Telkom  tidak  menetapkan  secara khusus  mengenai  jenis  kegiatan  sosial tertentu  di  luar  dari  PKBL.  Program- program  seperti  ini  sangat  ditentukan oleh kebijakan masing-masing perusahaan BUMN yang bersangkutan.
Berdasarkan hasil penelitian dari 5  BUMN  yang  dijadikan  sampel,  tiga diantaranya  menetapkan  dua  macam jenis  anggaran.  Ketiga  BUMN  yang dimaksud adalah PT. Pelabuhan Indonesia  IV  (Pelindo),  PT.  Semen Tonasa, dan PT. Telekomunikasi
Indonesia  (Telkom).  Ketiga  BUMN  ini menafsirkan  bahwa  tanggung  jawab sosial  dan  lingkungan  pada  BUMN adalah program PKBL ditambah dengan kegiatan  lain  di  luar  dari  yang  diatur dalam  Permen  PER-05/MBU/2007. Sedangkan dua BUMN lain yang menjadi sampel  yaitu  PT.  Kawasan  Industri Makassar  (KIMA)  dan  PT.  Perkebunan Nusantara  melaksanakan  tanggung jawab  sosial  dan  lingkungan  dalam bentuk PKBL.
Hakikat diartikan sebagai realitas atau kenyataan yang sebenarnya. Bukan
kenyataan  sementara  atau  keadaan yang  menipu,  juga  bukan  kenyataan yang  berubah  (Amsal  Bakhtiar,  2004). Berangkat  dari  pemahaman  akan realitas atau kenyataan yang sebenarnya,  maka  tanggung  jawab sosial  dan  lingkungan  pada  hakikatnya ada  karena  adanya  kepentingan- kepentingan yang melekat di dalamnya. Keberadaan  atau  lahirnya  tanggung jawab  sosial  dan  lingkungan  dimotivasi oleh  adanya  muatan  kepentingan- kepentingan  tersebut.  Oleh  karena  itu, pelaksanaannya merupakan suatu bentuk  upaya  pemenuhan  terhadap kepentingan-kepentingan  yang  menjadi muatannya itu.
Pemenuhan kepentingan-kepentingan tersebut harus  dilaksanakan  secara  seimbang, agar  tidak  menimbulkan  benturan- benturan.  Dalam  hal  inilah  dibutuhkan pengaturan-pengaturan atau hukum.Walaupun  ada  nuansa  etis  dan moral dalam pelaksanaannya, namun itu hanyalah  realitas  semu.  Keberadaan tanggung  jawab  sosial  dan  lingkungan tidak  sempurna  menunjukkan  dirinya sebagai  suatu  bentuk  kedermawanan sosial.  Tanggung  jawab  sosial  dan lingkungan  lebih  menampakkan  wajah- wajah  kepentingan  yang  melekat padanya.Nuansa  moral  dan  etis  inilah
yang  seringkali  memberikan  gambaran bahwa  tanggung  jawab  sosial  dan lingkungan merupakan bentuk kedermawanan sosial. Pertanyaan mendasar  dari  sudut  pandang  ontology yang  menyatakan  bahwa  “apa  itu tanggung jawab sosial dan lingkungan?”. Maka jawabnya,
“itu adalah kepentingan-kepentingan,
yang
mewujud dalam suatu bentuk kedermawanan sosial”.
Praktik  kedermawanan  sosial yang seringkali nampak dalam pelaksanaan  tanggung  jawab  sosial  dan lingkungan  bukanlah  kenyataan  yang sesungguhnya.  Tanggung  sosial  dan lingkungan dilaksanakan bukanlah semata-mata  karena  bermaksud  untuk berbuat  baik  atau  berderma  secara ikhlas  tanpa  pamrih.  Tanggung  jawab sosial dan lingkungan dilaksanakan juga bukan  atas  dasar  sukarela  semata. Selain  karena  adanya  tuntutan  hukum, tanggung  jawab  sosial  dan  lingkungan dilaksanakan  juga  karena  adanya tuntutan  kepentingan,  baik  untuk kepentingan perusahaan maupun karena  adanya  tuntutan  situasi  atau kondisi sosial masyarakat pada umumnya.  Tuntutan-tuntutan  seperti inilah  yang  seringkali  memaksa  pihak perusahaan untuk melaksanakan
tanggung  jawab  sosial  dan  lingkungan. Oleh  karena  itu,  sifat  sukarela  dari praktik  tanggung  jawab  sosial  dan lingkungan  juga  bukan  merupakan kenyataan  yang  sesungguhnya.  Sifat tanggung  jawab  sosial  dan  lingkungan pada  hakikatnya  merupakan  suatu keharusan  yang  mesti  dijalankan  oleh perusahaan,  agar  dapat  terus  berjalan dengan baik dan berkelanjutan ( sustainable ).
Dari segi pelaksanannya, tanggung  jawab  sosial  dan  lingkungan pada  hakikatnya  adalah  upaya  untuk mewujudkan keseimbangan kepentingan  dari  berbagai  pihak  yang terkait.  Dengan  demikian,  pertanyaan dari  sudut  pandang  epistemology  yaitu “bagaimana  cara  atau  metode  yang benar  dalam  melaksanakan  tanggung jawab sosial dan lingkungan”. Jawabnya adalah “harus dilakukan secara seimbang,  adil  dan  merata”.  Sehingga dapat  dipahami  bahwa  pelaksanaan tanggung  jawab  sosial  dan  lingkungan merupakan  suatu  cara  atau  metode yang  dilakukan  oleh  pihak  perusahaan untuk  pemenuhan  kepentingan  para pihak yang terkait secara seimbang, adil dan merata.
Pertentangan-pertentangan  yang timbul  terkait  dengan  pelaksanaan
tanggung  jawab  sosial  dan  lingkungan, seringkali  disebabkan  oleh  adanya ketidakseimbangan
diantara
kepentingan-kepentingan  yang  terkait, sehingga kurang mencerminkan keadilan  dan  pemerataan.  Hal  ini menunjukkan bahwa dari aspek epistemologi, pada hakikatnya tanggung jawab  sosial  dan  lingkungan  harus dilaksanakan untuk kepentingan semua pihak.  Oleh  karena  itu,  peraturan  yang dibuat  juga  harus  mampu  mewadahi kepentingan  semua  pihak  yang  terkait, mulai  dari  kepentingan  perusahaan, kepentingan  sosial  dan  lingkungan, bahkan kepentingan pemerintah. Dalam hal ini tidak ada kepentingan yang boleh diabaikan,  karena  hal  itu  akan menimbulkan  ketidakseimbangan  dari setiap komponen kepentingan yang ada.
Bilamana keseimbangan kepentingan  dari  semua  pihak  tidak terpenuhi,  maka  hal  itu  akan  selalu menimbulkan pertentangan atau perdebatan-perdebatan mulai dari tataran teoritis sampai pada praktisnya. Karena  setiap  pihak  tentu  akan berusaha untuk mempertahankan kepentingannya masing-masing.
Akibatnya  adalah  akan  sulit  untuk melahirkan  suatu  acuan  atau  format baku  yang  bersifat  tetap  mengenai
tanggung  jawab  sosial  dan  lingkungan, baik  pada  tingkat  pengaturan  sampai pada pelaksanaannya.
Selanjutnya  dari  sudut  pandang aksiologi,  pertanyaan  mendasar  yang perlu  dijawab  adalah  untuk  apa tanggung  jawab  sosial  dan  lingkungan dilaksanakan,  apa  kegunaan  atau manfaat yang dapat diperoleh.
Pertanyaan-pertanyaan ini dapat dijawab  dengan  melihat  berbagai macam  kepentingan  yang  terkait.Dari segi kepentingan perusahaan, kegunaan atau nilai manfaat yang dapat diperoleh adalah  dapat  meningkatkan  citra perusahaan  sekaligus  sebagai  suatu upaya  untuk  tetap  mempertahankan eksistensi  perusahaan  agar  dapat beroperasi secara berkelanjutan ( sustainable ).  Sedangkan  dari  sudut pandang  para  pemangku  kepentingan ( stakeholder ), tanggung jawab sosial dan lingkungan  berfungsi  sebagai  landasan atau dasar dalam upaya pendistribusian nilai-nilai  manfaat  yang  telah  diperoleh perusahaan  dari  aktivitasnya  kepada para pemangku kepentingan. Dalam hal ini,  tanggung  jawab  sosial  dan lingkungan  yang  dilaksanakan  oleh perusahaan  BUMN  berguna  untuk meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan  lingkungan  yang  bermanfaat,  baik
bagi  perseroan  sendiri,  komunitas setempat,  maupun  bagi  masyarakat secara menyeluruh.Pelaksanaan tanggung  jawab  sosial  dan  lingkungan diharapkan  dapat  memberi  manfaat yang sebesar-besarnya bagi terwujudnya kemakmuran rakyat secara adil dan merata.
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  33 UUD  RI  1945  ayat  (3),  pengelolaan perekonomian nasional Indonesia diorientasikan pada upaya mewujudkan kemakmuran  rakyat  yang  sebesar- besarnya.  Hal  ini  sejalan  dengan  teori negara  kesejahteraan.  Dalam  teori  ini, negara  memiliki  peran  yang  besar dalam mengalokasikan dan mendistribusikan  setiap  sumber  daya untuk  pemenuhan  kebutuhan  dasar warganya.  Dalam  upaya  mewujudkan kesejahteraan  bagi  seluruh  rakyatnya, negara  Indonesia  kemudian  menguasai setiap  potensi-potensi  kekayaan  alam yang  bernilai  strategis,  termasuk cabang-cabang  produksi  yang  penting dan  menguasai  hajat  hidup  orang banyak  untuk  dapat  dikelola  dengan baik  dan  selanjutnya  dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.  Hal  inilah  yang  mendasari lahirnya  perusahaan-perusahaan  milik negara yang disebut Badan Usaha Milik
Negara (BUMN). Berdasarkan ketentuan undang-undangsesuai  dengan  fungsi dan  peranannya,  BUMN  diwajibkan untuk  melaksanakan  tanggung  jawab sosial  dan  lingkungan  sebagai  suatu upaya untuk mewujudkan kesejahteraan  bersama  bagi  seluruh rakyatnya.  Dengan  demikian  dapat dipahami  bahwa  tanggung  jawab  sosial dan  lingkungan  yang  melekat  pada BUMN  merupakan  tugas  konstitusional yang harus dilaksanakan dalam kerangka  memajukan  kesejahteraan bagi  seluruh  rakyat.  Sehingga  sasaran pelaksanaan  tanggung  jawab  sosial  dan lingkungan  bukan  hanya  ditujukan kepada stakeholder semata,  akan  tetapi bagi  seluruh  rakyat  Indonesia.  Hal  ini tentu berbeda dengan  konsep tanggung jawab sosial yang dipahami sebelumnya, yang lebih menitik beratkan pada upaya pemenuhan kepentingan para stakeholder yaitu  pihak-pihak  yang terpengaruh atau berpengaruh terhadap perusahaan.
Agar kesejahteraan bersama bagi seluruh  rakyat  dapat  tercapai  dengan baik, maka pelaksanaan tanggung jawab sosial  dan  lingkungan  oleh  perusahaan BUMN  semestinya  diarahkan  pada upaya  pencapaian  kesejahteraan  bagi seluruh rakyat  Indonesia. Hal ini sesuai
dengan amanat UUD 1945, yang sejalan dengan  konteks  negara  kesejahteraan yaitu mewujudkan kesejahteraan setinggi-tingginya bagi sebanyak- banyaknya orang ( the greatest happiness for  the  greatest  number ).  Pihak perusahaan  dapat  diarahkan  untuk menyasar  bidang-bidang  tertentu  atau kelompok-kelompok  masyarakat  yang belum  sepenuhnya  tersentuh  oleh program-program pemerintah.
Walaupun demikian kepentingan perusahaan harus tetap diperhatikan.
2. Pentingnya Tanggung Jawab
Sosial  dan  Lingkungan  Diatur Berdasarkan Hukum
Teori  keadilan  menurut  John Rawls  (1995:72) dengan prinsip ketidaksamaannya  ( the  principle  of difference ) menekankan bahwa ketidaksamaan  yang  ada  diantara manusia,  dalam  bidang  ekonomi  dan sosial,  harus  diatur  sedemikian  rupa, sehingga ketidaksamaan tersebut, dapat menguntungkan  setiap  orang,  terutama bagi  orang-orang  yang  secara  kodrati kurang beruntung. Hal ini menunjukkan bahwa perlu ada pengaturan. Walaupun dalam  teorinya,  John  Rawls  lebih menekankan pada kesepakatan- kesepakatan  sebagai  dasar  dalam melakukan pengaturan, namun
e-ISSN 2621-6159
kesepakatan atau kontrak sesungguhnya juga dijalankan berdasarkan hukum.
Terlebih lagi teori negara kesejahteraan,  yang  memberikan  peran besar  kepada  negara  atau  pemerintah untuk menjamin kesejahteraan warganya.  BUMN  sebagai  badan  usaha milik  negara  memiliki  tanggung  jawab konstitusional untuk ikut serta berpartisipasi mewujudkan kesejahteraan  masyarakat  secara  adil dan merata. Begitu pula dengan Wealth Maximization  Theory  of  Justice yang sudah dari awal menggunakan pendekatan  hukum  dalam  menganalisis masalah-masalah ekonomi dan menekankan  bahwa  hukum  seharusnya mempromosikan  efisiensi  (Richard  A. Posner, 1992). Teori-teori yang diungkapkan  ini  menunjukkan  bahwa permasalahan ekonomi pada umumnya, terutama  dalam  hal  pendistribusian sumber  daya  atau  potensi-potensi ekonomi  secara  adil  dan  merata  harus didasarkan  pada  suatu  pengaturan tertentu. Dengan demikian, pelaksanaan tanggung  jawab  sosial  dan  lingkungan pada  perusahaan  BUMN  sebagai  bagian dari  upaya  pendisitribusian  sumber daya atau potensi ekonomi harus diatur berdasarkan  ketentuan  hukum  yang
berlaku. Pengaturan ini dilakukan dalam kerangka pemeratan hasil-hasil pembangunan untuk memberikan manfaat  yang  sebesar-besarnya  bagi kemakmuran  rakyat,  terutama  bagi golongan  masyarakat  yang  kurang beruntung.
Hal  ini  merupakan  jawaban  dari ungkapan-ungkapan yang mempertanyakan bahwa apakah tanggung  jawab  sosial  dan  lingkungan perlu  diatur  atau  tidak.  Dengan  kata lain,  jika  tanggung  jawab  sosial  dan lingkungan  dipahami  sebagai  suatu bentuk  kedermawanan  sosial  yang bersifat sukarela, maka pelaksanaannya tentu  akan  diserahkan  pada  pihak perusahaan,  dan  negara  tidak  perlu turut  campur  dengan  menetapkan peraturan-peraturan tertentu berdasarkan  ketentuan  hukum  yang berlaku.  Akan  tetapi,  titik  berat pemahaman  mengenai  tanggung  jawab sosial  dan  lingkungan  terletak  pada aspek  kepentingan  semua  pihak  yang terkait. Hal inilah yang harus diperhatikan dan dipenuhi dengan baik. Pemenuhan  kepentingan  ini  perlu diseimbangkan  atau  dilakukan  secara proporsional, melalui mekanisme pengaturan.  Pada  tataran  ini,  tanggung jawab  sosial  dan  lingkungan  pada
perusahaan,  yang  awalnya  hanya dipahami sebagai suatu tanggung jawab moral,  kemudian  bergeser  menjadi tanggung  jawab  hukum  yang  bersifat mandatory . Sehingga sifat pelaksanaannya  pun  bergeser  dari sesuatu yang bersifat sukarela ( voluntary ) menjadi bersifat mandatory .
Tanggungjawab sosial dan lingkungan  yang  ada  pada  perusahaan, pada dasarnya bukanlah tanggungjawab yang  semata-mata  timbul  karena kesalahan ( fault ), akan tetapi merupakan tanggung jawab yang sudah melekat  pada  perusahaan  sebelum timbulnya  suatu  kejadian  ( ex-ante liability ).  Tanggung  jawab  sebelum timbulnya  kejadian dimaksudkan untuk memberikan sesuatu yang layak kepada publik  berdasarkan  peraturan  atau ketentuan hukum yang berlaku.
Sedangkan  tanggung  jawab  setelah kejadian  ( ex-post  liability )  adalah tanggung  jawab  untuk  memulihkan keadaan  bagi  pihak  yang  dirugikan kepada keadaan semula yang direpresentasikan  dengan  pembayaran sejumlah ganti rugi yang sesuai  dengan kerugian  yang  diderita  sebagai  bentuk kompensasi.
Aktivitas  yang  dilakukan  oleh pihak  perusahaan  dapat  menimbulkan
dampak  bagi  pihak-pihak  terkait  atau para pemangku kepentingan ( stakeholder ).  Aktivitas  perusahaan seringkali menimbulkan gangguan bahkan kerugian baik terhadap lingkungan sosial atau masyarakat pada umumnya maupun pencemaran
terhadap  lingkungan  alam.  Merugikan pihak lain atau menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan adalah  suatu  bentuk  perbuatan  yang melanggar  hukum.  Oleh  karena  itu seharusnya  dapat  dituntut  menurut ketentuan  hukum  yang  berlaku.  Pihak perusahaan  seharusnya  dapat  dituntut untuk  memberikan  kompensasi,  baik berupa  perbaikan  fasilitas  lingkungan sosial  maupun  lingkungan  hidup, termasuk  upaya-upaya  peningkatan taraf  hidup  masyarakat  sehingga menjadi  lebih  mandiri  dan  dapat memfasilitasi dirinya dengan membangun  perumahan  layak  huni sehingga dampak dari aktivitas perusahaan, misalnya debu dan kebisingan dapat ditekan atau dikurangi.
Pemahaman  yang  menganggap bahwa  tanggung  jawab  sosial  dan lingkungan merupakan wujud kedermawanan  sosial  dengan  sifatnya yang  sukarela  tidak  selaras  dengan
akibat  yang  ditimbulkannya,  karena dasar pelaksanaannya hanya merupakan  tanggung  jawab  moral, sementara  akibatnya  adalah  akibat hukum.  Hal  ini  akan  menimbulkan kesulitan  dalam  pengenaan  sanksi hukum,  karena  sanksi  yang  mungkin diterapkan  dalam  konteks  ini  adalah sanksi  moral  pula.  Oleh  karena  itu seharusnya  tanggung  jawab  sosial  dan lingkungan  diartikan  sebagai  tanggung jawab hukum yang sifatnya wajib.
Selain  itu,  aktivitas  perusahaan dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain atau masyarakat walaupun sifatnya tanpa  kesalahan,  misalnya  debu  yang beterbangan  karena  lalu  lalangnya kendaraan  berat,  atau  kebisingan  yang timbul  dari  aktivitas  pabrik.  Hal  ini merupakan sesuatu yang sifatnya wajar dan  tidak  dapat  dihindari,  karena begitulah  aktivitas  pabrik.  Akan  tetapi, apakah  karena  ini  sifatnya  wajar  dan tanpa  kesalahan,  sehingga  masyarakat harus  dibiarkan  mengisap  debu  dan terganggu  oleh  kebisingan  setiap  hari. Tentu  hal  ini  akan  melahirkan ketidakadilan ditengah-tengah masyarakat.  Oleh  karena  itulah,  atas dasar  keadilan  maka  masyarakat  atau pihak-pihak  yang  dirugikan  wajib diberikan kompensasi, sebagai
konsekuensi  hubungan  kausalitas  dari tindakan  atau  aktivitas  yang  dilakukan oleh pihak perusahaan. Atas dasar inilah pelaksanaan  tanggung  jawab  sosial  dan lingkungan  harus  diwajibkan.  Sehingga masyarakat yang merasa dirugikan akan memiliki dasar yang cukup untuk dapat melakukan tuntutan.
Bila  tuntutan  masyarakat  terkait dengan  aktivitas  perusahaan  tidak diakomodir  atau  tidak  diatur  dengan jelas dalam ketentuan hukum, termasuk dasar  pijakannya  untuk  melakukan tuntutan  bilamana  ada  yang  merasa dirugikan,  maka  masyarakat  pada akhirnya  akan  mengambil  jalan  sendiri. Jalan  yang  paling  sering  ditempuh adalah  demonstrasi  yang  seringkali berujung pada tindakan-tindakan tertentu,  yang  sifatnya  merugikan kepentingan  perusahaan  atau  bahkan bertentangan  dengan  ketentuan  hukum yang  berlaku.  Terdapat  dua  alasan utama  yang  dapat  dijadikan  dasar, sehingga  pelaksanaan  tanggung  jawab sosial  dan  lingkungan  perlu  diwajibkan yaitu  :  1)  Dilihat  dari  sudut  pandang akibat  yang  ditimbulkannya,pandangan bahwa  tanggung  jawab  sosial  dan lingkungan adalah bentuk kedermawanan  sosial  yang  sifatnya sukarela,  tidak  sejalan  dengan  akibat
yang  ditimbulkannya.  2)  Dilihat  dari sudut pandang keadilan, bahwa membiarkan  pihak  lain  menderita gangguan ataupun kerugian tanpa dasar yang  cukup  untuk  dapat  melakukan tuntutan  menurut  ketentuan  hukum yang  berlaku  merupakan  suatu  bentuk ketidakadilan. Oleh karena itu, tanggung jawab  sosial  dan  lingkungan  perlu diwajibkan.
Menetapkan  tanggung  jawab sosial  dan  lingkungan  sebagai  suatu tanggung  jawab  hukum  dan  bukan semata-mata  tanggung  jawab  moral akan memberikan posisi yang sederajat bagi  semua  pihak,  selain  itu  juga  akan memberikan  dasar  bagi  pihak-pihak yang  dirugikan  untuk  melakukan tuntutan. Jika tanggung jawab sosial dan lingkungan  hanya  dipahami  sebagai tanggung jawab moral yang diwujudkan dalam  bentuk  kedermawanan  sosial, maka posisi dari para pihak yang terkait didalamnya  menjadi  tidak  sederajat. Pihak yang melakukan derma atau pihak pemberi akan memiliki posisi yang lebih tinggi dibanding dengan pihak penerima dan  jika  ada  kerugian  sulit  untuk melakukan  tuntutan  karena  dasarnya adalah  sukarela.  Namun  jika  tanggung jawab  sosial  dan  lingkungan  dipahami sebagai  tanggung  jawab  hukum,  maka
akan  menimbulkan  hak  dan  kewajiban. Pihak  pemberi  yaitu  perusahaan melaksanakan  tanggung  jawab  sosial dan  lingkungan  bukan  karena  sedang berderma namun melaksanakan kewajibannya,  dan  pihak  penerima bukan  menerima  kebaikan  hati,  akan tetapi  sedang  memperoleh  haknya menurut  hukum.  Sehingga  hubungan yang timbul diantara  para  pihak adalah hubungan  hukum  karena  adanya  hak dan kewajiban.
Perbandingan  antara  tanggung jawab  sosial  dan  lingkungan  sebagai tangung  jawab  moral  dengan  tanggung jawab  hukum  digambarkan  dalam bentuk bagan sebagai berikut :
Bagan  :  Perbandingan  Tanggung  Jawab  Sosial dan  Lingkungan  Sebagai  Tangung  Jawab  Moral Dengan Tanggung Jawab Hukum 3. Sinkronisasi  Peraturan  Tentang Pelaksanaan TJSL pada BUMN
Dasar hukum pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)  oleh  BUMN  adalah  UU  No.19 Tahun  2003,yang  diwujudkan  lebih lanjut  dalam  Permen  No.05-MBU-2007 tentang PKBL, yang kemudian
TanggungJawab SosialdanLingku ngan Wajib ( mandatory )
Sukarela ( voluntary )
Kedermawanans osial (TanggungJawab Moral) Sanksi moral TanggungJawab Hukum SanksiHukum
ditindaklanjuti  dengan  Surat  Edaran Menteri  Negara  BUMN  No  :  SE- 07/MBU/2008  tentang  Pelaksanaan PKBL dan Penerapan Pasal 74 UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dengan  demikian,  dapat  dipahami bahwa  pelaksanaan  PKBL  oleh  BUMN selain  didasarkan  pada  UU  BUMN  juga didasarkan pada UU Perseroan Terbatas yang  kemudian  dijabarkan  lebih  lanjut dalam  PP  No.  47  tahun  2012  tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.
Peraturan-peraturan  tersebut  di atas  menggunakan  istilah  yang  tidak seragam.  Berdasarkan  UUPT  dan  PP No.47  Tahun  2012,    istilah  yang digunakan  adalah  “tanggung  jawab sosial  dan  lingkungan”.  Sedangkan menurut  UU  BUMN  menggunakan istilah  “fungsi  pelayanan  kemanfaatan umum”  yang  diwujudkan  dalam  bentuk PKBL.  Begitu  pula  dalam  hal  dengan sumber  pendanaannya,  UU  BUMN menyatakan  bahwa  dana  pelaksanaan PKBL  bersumber  dari  penyisihan sebagian  laba  bersih  perusahaan, sedangkan dalam UUPT dana pelaksanaan TJSL bersumber dari biaya perseroan.  Perbedaan  sumber  biaya dalam  hal  pelaksanaan  tanggung  jawab sosial  dan  lingkungan  pada  perusahaan
BUMN  antara  ketentuan  yang  terdapat dalam UU BUMN dengan UU PT menjadi masalah tersendiri bagi pihak perusahaan, terutama dalam hal penentuan dan pengalokasian anggaran.
Sebagian perusahaan BUMN menetapkan  dua  jenis  pos  anggaran yaitu  anggaran  untuk  dana  PKBL  yang bersumber dari penyisihan laba perusahaan dan anggaran untuk program-program  lain  di  luar  program PKBL  yang  oleh  pihak  perusahaan disebut  dengan  istilah  dana  CSR. Sumber  dananya  diambil  dari  biaya operasional perusahaan.Berdasarkan uraian  ini,  dapat  dipahami  bahwa terdapat  perbedaan  mengenai  sumber pembiayaan dalam pelaksanaan tanggung  jawab  sosial  dan  lingkungan pada  BUMN.  Selain  itu  berdasarkan ketentuan  dalam  UU  BUMN  dan penjabarannya,  sifat  pelaksanaan  PKBL adalah  wajib.  Sedangkan  dalam  UU  PT, pelaksanaan  TJSL  hanya  wajib  bagi perseroan  yang  kegiatan  usahanya bergerak  dibidang  dan  atau  berkaitan dengan sumber daya alam.
Adanya  ketidaksesuaian  antara UU  BUMN  dengan  UUPT,  mulai  dari istilah yang digunakan, sumber pembiayaan,  sampai  pada  penetapan wajib serta sanksinya, akan
menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaan  tanggung  jawab  sosial  dan lingkungan  pada  perusahaan  BUMN. Oleh  karena  itu,  idealnya  perlu  ada pengaturan  yang  lebih  jelas  dan terperinci  tentang  tanggung  jawab sosial  dan  lingkungan  pada  perseroan, mulai dari sumber pembiayaan, termasuk indikator-indikator yang diperlukan  untuk  melakukan  penilaian, sampai  pada  sanksi  yang  dapat dijatuhkan  bilamana  pihak  perusahaan tidak  menjalankan  tanggung  jawab sosial  dan  lingkungannya  dengan  baik. Peraturan  ini  juga  harus  sejalan  dan tidak  tumpang  tindih  dengan  berbagai peraturan perundang-undangan lainnya.

## D. PENUTUP
Berdasarkan uraian pada bagian  pembahasan,  maka  dapat disimpulkan bahwa keberadaan
tanggung  jawab  sosial  dan  lingkungan dimotivasi oleh adanya muatan kepentingan  didalamnya.  Pemenuhan kepentingan-kepentingan tersebut harus  dilaksanakan  secara  seimbang agar  tidak  menimbulkan  pertentangan, sehingga  dibutuhkan  pengaturan  atau hukum. Oleh karena itu, tanggung jawab sosial  dan  lingkungan  pada  hakikatnya adalah  suatu  bentuk  upaya  yang  harus
dijalankan  oleh  perusahaan  secara seimbang dalam memenuhi kepentingan semua  pihak,  sehingga  dapat  terwujud kesejahteraan  secara  adil  dan  merata. Ketentuan  yang  mengatur  mengenai tanggung  jawab  sosial  dan  lingkungan pada
BUMN masih perlu disinkronisasikan mulai dari penggunaan  istilah,  ketentuan  tentang sumber  pembiayaan,  sampai  pada penetapan  wajib  serta  sanksinya,  agar tidak  menimbulkan  kesulitan  dalam pelaksanaannya.

## DAFTAR PUSTAKA
Amsal Bakhtiar. 2004.  Filsafat Ilmu. PT.
Rajagrafindo  Persada. Jakarta.
BPS Sulsel, 2009. Direktori Perusahaan, Katalog 2009.
Dwi  Kartini,  2009.  Corporate  Social Responsibility: Transformasi
Konsep  Sustainability  Management dan  Implementasi  di  Indonesia.  PT.
Refika Aditama. Bandung.
Edi Suharto. 2007. Memperkuat tanggung  jawab  sosial  perusahaan (corporate  social  responsibility).
Refika Aditama. Bandung.
Fajar Nursahid, 2006. Praktik kedermawanan sosial BUMN:Analisis  Terhadap  Model
Kedermawanan PT. Karakatau Steel,
PT.Pertamina,  dan  PT.  Telkom. Galang,  Jurnal  Filantropi  dan Masyarakat  Madani  Vol.  1,  No.2 Januari 2006.
Fernandes,  Praxy.1985.  Nodal  Centres for  Public  Enterprises.  Essays  on Relations  Between  Governments and  Public  Enterprises.Ljubljana, Yugoslavia. International Center  for Public  Enterprises  in  Developing Country (ICPE).
Jimmy  Tanaya.  2004.  Tanggung  Jawab
Sosial  Korporasi,  The  Business
Watch  Indonesia-Widya  Sari  Press,
Jakarta.
John  Rawls.  1995.  A  Theory  of  Justice,
Teori  Keadilan.  Diterjemahkan  oleh
Uzair  Fauzan  dan  Heru  Prasetyo.
Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
Priyanto  Susiloadi.  2008.  Implementasi
Corporate  Social  Responsibility
Untuk  Mendukung  Pembangunan
Berkelanjutan.  Jurnal  Spirit  Publik
Vol.4No.2  Hal  123-140  ISSN.1907-
0489 Oktober 2008.
Reza  Rahman.  2009.  Corporate  Social
Responsibility  :  Antara  Teori  dan
Kenyataan.  Media  Pressindo  Cet.I.
Yogyakarta.
Richard  A.  Posner.  1992.  Economic Analysis  of  Law,  Fourth  Edition,
Little, Brown And Company, Boston, Toronto, London.
Yusuf Wibisono. 2007. Membedah Konsep dan Aplikasi CSR, CV.Ashkaf Media Grafika, Surabaya.