Peranan Kedutaan Besar Republik Indonesia dalam Menanggulangi Persoalan Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia
Abdul Hariss 1

## Abstrak
Pemerintah  Republik  Indonesia  yang  berkewajiban  melindungi  para  warga negarannya  dimanapun  berada,  dengan  menugaskan  Kedutaan  Besar  untuk mengatasi  permasalahan  yang  dihadapi.  Salah  satu  yang  yang  perlu  dilakukan adalah perlindungan hukum bagi Tenaga kerja Indonesia khususnya  yang berada di  Malaysia,  Peran  Kedutaan  Besar  Indonesia  di  Malaysia  menugaskan diantaranya  Konsuler  Atase  Imigrasi  untuk  menangani  urusan  surat  menyurat (administrasi)  tenaga  kerja  Indonesia  di  Malaysia  baik  sebagai  pelancong  (turis) maupun  sebagai  tenaga  kerja  Indonesia.  Disaat  penghidupan  pekerjaan  di  dalam negeri  semakin  sempit  maka menjadi  salah  satu  pilihan  yang  menjanjikan  dalam menompang nafkah hidup keluar untuk mencari penghidupan ke luar negeri salah satunya  Malaysia  yang  menjadi  salah  satu  tujuan  utama  bagi  masyarakat Indonesia  dalam  mencari  penghidupan  yang  layak.  Penghidupan  yang menjanjikan  untuk  bekerja  diluar  negeri  menimbulkan  banyak  manfaat  kebaikan maupun  permasalahan  yang  timbul  baik penyaluran  secara  Legal  maupun  secara Ilegal, bagi para Tenaga kerja Selain dalam menafkahi keluarga bagi tenaga kerja Indonesia  yang  bekerja  diluar  negeri  akan  menambah  kesejahteraan  bagi keluarganya didaerah selain itu juga dapat menambah defisa bagi negara sehingga para  pekerja  yang  bekerja  diluar  negeri  menjadi  pahlawan  defisa  bagi  negara, maka selayaknya para tenaga kerja diberi perlindungan hukum yang baik. Karena negara harus hadir melindungi segenap warga negeranya dimanapun berada.
Kata Kunci : Perlindungan hukum, Tenaga kerja Indonesia

## Abstract
The Government of the Republic of Indonesia that is obliged to protect its citizens wherever  they  are  located,  with  negarannya  commissioned  the  Embassy  to address problems encountered. The one that needs to be done is legal protection for the workforce of Indonesia in particular who are in Malaysia, the role of the Embassy of Indonesia in Malaysia of which commissioned the Consular Affairs to handle Immigration Attaches correspondence ( Indonesia's labor Administration) in  Malaysia  as  both  travelers  (tourists)  as  well  as  Indonesia's  labor.  When livelihoods  work  in  the  country's  increasingly  narrow  then  becomes  one  of  a promising option in menompang a living life out to seek livelihoods abroad, one of  which  was  Malaysia  which  became  one  of  the  main  goals  for  the  community Indonesia  in  search  of  a  decent  livelihood.  Livelihood  that  promises  to  work outside  the  country  raises  many  of  the  benefits  of  kindness  as  well  as  problems that arise either channelling legally or illegally, for the workforce in addition in the menafkahi family for labor Indonesia working outside the country will add to his  family's  prosperity  for  the  regions  in  addition  can  also  add  defisa  to  the country so that workers who work outside of the country became the hero of the defisa for the State, then the labor should be given good legal protection. Because
1 Dosen Fakultas Hukum Universitas Batanghari
the  State  must  be  present  to  protect  all  the  citizens  of  the  respective  countries anywhere.
Keywords: legal protection of labour, Indonesia

## PENDAHULUAN
Semakin  tingginya  usia  produktif  bangsa  Indonesia  tetapi  tidak  diimbangi dengan luasnya lapangan kerja yang tersedia dan/atau tidak  sesuainya pendapatan dengan  kebutuhan  hidup  di  negara  ini,  maka  banyak  warga  negara  Indonesia mengadu  nasibnya  mencari  pekerjaan  di  negara  tetangga,  salah  satunya  adalah negara Malaysia.
Negara  Malaysia  dijadikan  sasaran  untuk  mencari  pekerjaan  adalah  karena lapangan  pekerjaan  yang  tersedia  sangat  luas,  penghasilan  yang  didapat  cukup tinggi  dibandingkan  di  negara  sendiri  dan  hasil  yang  didapat  memungkinkan hidup layak di negara Indonesia.
Setiap  orang  diseluruh  dunia  mempunyai  hak  bergerak  kemanapun  dia inginkan,  tetapi  pergerakan  yang  dilakukan  tidak  selamanya  dapat  ditolerir  oleh setiap  negara,  sehingga  ada  istilah  pencegahan  dan  penangkalan  terhadap  orang yang akan masuk ke suatu negara.
Kebebasan  bergerak  itu  dibatasi  dengan  keamanan  nasional,  ketertiban umum,  kesehatan  dan  moral  masyarakat  dan  kepentingan  masyarakat.Setiap pembatasan  yang  dapat  dilakukan  oleh  setiap  Negara  harus  berdasarkan  alasan yang jelas secara hukum dan rasional.
Pembatasan  hak  atas  kebebasan  bergerak  ini  dapat  dilakukan  oleh  setiap Negara  dengan  cara  pencegahan  dan  penangkalan,  pencegahan  dan  penangkalan adalah  untuk  menghentikan  seseorang  untuk  masuk  atau  keluar  wilayah  Negara yang bersangkutan atas dasar alasan-alasan yang secara rasional untuk keamanan nasional,  ketertiban  umum,  kesehatan  dan  moral  masyarakat  dan  kepentingan masyarakat. Definisi Pencegahan menurut Undang-Undang  Nomor 9 tahun 1992 tentang  keimigrasian  adalah  Larangan  yang  bersifat  sementara  terhadap  orang- orang  tertentu  untuk  keluar  dari  wilayah  Indonesia  berdasarkan  alasan  tertentu. Sedangkan penangkalan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap orang- orang  tertentu  untuk  masuk  kewilayah  Indonesia  berdasarkan  alasan tertentu.Penggunaan  pencegahan  dan  penangkalan  ini  tidak  boleh  digunakan sewenang-wenang  oleh  suatu  Negara,  Negara  harus  tetap  menjamin  hak  atas kebebasan  bergerak  setiap  individu  namun  juga  harus  menjalankan  kepentingan nasionalnya.  Penggunaan  pencegahan  dan  penangkalan  ini  harus  benar-benar dengan  alasan  yang  kuat  dan  rasionil  dan  berlandaskan  hukum  untuk  alasan keamanan  nasional,  ketertiban  umum,  kesehatan  dan  moral  masyarakat  dan kepentingan  masyarakat  yang  sesuai  dengan  kovenan  internasional  dalam  hak sipil dan politik. 2
Negara Malaysia sangat senang menerima tenaga kerja asing dari luar negeri dengan perhitungan upah yang diberikan lebih rendah dari pada upah bagi tenaga kerjanya sendiri, namun tidaklah mampu menerima semua tenaga kerja asing yang masuk,  sehingga  ditentukan  kuota  dalam  penerimaan  tenaga  kerja  asing  yang masuk, tak terkecuali tenaga kerja Indonesia.
2 Rega  Felix, woordpress.com/2011/01/15/penerapan-dan-penggunaan-pencegahan-dan- penangkalan-keimigrasian-dalam-perspektif-hak-atas-kebebasan-bergerak.
Bagi  para  tenaga  kerja  Indonesia  yang  benar-benar  sangat  membutuhkan pekerjaan,  tetap  banyak  mengalir  ke  negara  Malaysia,  baik  secara  legal  diurus oleh  pemerintah  maupun  yang  ilegal  melalui  biro-biro  perjalanan  yang  tak bertanggung  jawab.Untuk  tahun  2017  saja  terdata  bahwa  tenaga  kerja  resmi Indonesia  yang  berada  di  Malaysia  sebanyak  4  juta  orang  dan  yang  ilegal sebanyak 1,5 juta orang.
Banyaknya  tenaga  kerja  Indonesia  yang  masuk  ke  negara  Malaysia, terutama  tenaga  kerja  Indonesia  illegal  menimbulkan  banyaknya  permasalahan bagi  pemerintah  Malaysia  maupun  pemerintah  Indonesia.Bagi  pemerintah Malaysia  dalam  menghadapi  permasalahan  itu  adalah  mengembalikan  tenaga kerja  Indonesia  ke  negaranya  dengan  kegiatan  deportasi  dan  tak  jarang  terjadi kekerasan terhadap tenaga kerja Indonesia yang tetap membangkang masuk secara ilegal.
Permasalahan  yang  terjadi  bukan  itu  saja,  saking  banyaknya  tenaga  kerja Indonesia di Malaysia, semakin banyak tindak pidana yang terjadi, baik terhadap tenaga kerja Indonesia maupun bagi warga negara Malaysia. Dan tak segan-segan pemerintah  Malaysia  menjatuhkan  pidana  bagi  tenaga  kerja  Indonesia,  tak terkecuali pidana mati, yang  hingga sekarang telah dituntut pidana mati sebanyak 93  (sembilan  puluh  tiga)  orang  sedangkan  sebelumnya  telah  dijatuhi  hukuman mati kepada 66 (enam puluh enam) orang warga negara Indonesia.
Dengan  keadaan  tersebut  di  atas,  pemerintah  Republik  Indonesia  yang berkewajiban melindungi para warga negarannya dimanapun berada, menugaskan Kedutaan  Besar  untuk  mengatasi  permasalahan  yang  dihadapi.  Kedutaan  Besar Indonesia  di  Malaysia  menugaskan  diantaranya  Konsuler  Atase  Imigrasi  untuk menangani  urusan  surat  menyurat  (administrasi)  tenaga  kerja  Indonesia  di Malaysia baik sebagai pelancong (turis) maupun sebagai tenaga kerja Indonesia. Permasalahan  administrasi  atau  surat  masuk  tenaga  kerja  Indonesia  ke
Malaysia  berupa  Paspor,  Visa  maupun  permit  sangatlah  komplit,  baik  dari  terus terjadinya  penyelundupan  tenaga  kerja  Indonesia  maupun  belum  lengkapnya sarana prasarana keadministrasian Kedutaan Besar Indonesia umumnya dan atase imigrasi khususnya di Malaysia.
Permasalahan  tersebut  di  atas  umumnya  diketahui  pada  saat  tenaga  kerja Indonesia  akan  meminta  perpanjangan  masa  berlakunya  paspor,  visa  ataupun permit kepada Kedutaan Besar Indonesia di Malaysia.

## Rumusan Permasalahan
1. Apasaja bentuk permasalahan administrasi tenaga kerja Indonesia di Malaysia?
2. Bagaimana  peran  kedutaan  besar  Indonesia  di  Malaysia  dalam menyelesaikan permasalahan administrasi tenaga kerja Indonesia di negara Malaysia ?
3. Apasaja  kendala-kendala  yang  dihadapi  dalam  menyelesaikan  permasalahan administrasi  tenaga  kerja  Indonesia  dan  bagaimana  upaya  penanggulangan yang ditempuh ?

## PEMBAHASAN

## Bentuk Permasalahan Administrasi Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia
Sebagaimana  diketahui  bahwa  tenaga  kerja  Indonesia  banyak  yang  masuk dan  bekerja  di  wilayah  negara  Malaysia,  namun  banyak  diantara  mereka menimbulkan  permasalahan,  baik  yang  dilakukan  oleh  tenaga  kerja  Indonesia resmi maupun oleh tenaga kerja Indonesia tidak resmi (ilegal).
Umumnya  permasalahan  yang  dilakukan  oleh  tenaga  kerja  Indonesia  yang masuk  ke  wilayah  Malaysia  adalah  permasalahan  administrasi  yang  berkaitan dengan  surat  masuk  ke  negara  lain,  baik  pasport  maupun  visa.  Adapun  bentuk permasalahan  administrasi  tenaga  kerja  Indonesia  masuk  ke  Negara  Malaysia dikatakan oleh Mulkan Lekat selaku Atase Imigrasi Kedutaan Besar Indonesia di Malaysia adalah berupa :

## Peran administrasi swasta yang tidak benar
Pengurusan  pengiriman  tenaga  kerja  Indonesia  ke  Malaysia  tidaklah seluruhnya  dikelola  oleh  Pemerintah,  melainkan  ada  pula  dikelola  oleh  pihak swasta  yang  diketahui  dan  disetujui  oleh  pemerintah  Indonesia.  Pihak  swasta berkewajiban  menyiapkan  semua  persyaratan  yang  harus  dipenuhi  oleh  tenaga kerja  Indonesia  yang  akan  masuk  ke  wilayah  Malaysia  terutama  pasport  tenaga kerja  Indonesia  dan  selanjutnya  mengajukan  ke  kantor  Imigrasi  Malaysia,  guna mendapatkan  visa  atau  permit  tenaga  kerja  Indonesia  masuk  ke  wilayah  negara Malaysia.
Setelah  adanya  visa  ataupun  permit  dari  pemerintahan  Malaysia,  barulah tenaga  kerja  diberangkatkan  ke  negara  Malaysia.  Tenaga  Kerja  Indonesia  yang dberangkatkan  ke  Malaysia  adalah  orang  yang  berhak  atas  visa  tersebut sebagaimana yang dimohonkan sebelumnya.
Tenaga  kerja  Indonesia  yang  bekerja  di  Malaysia  ada  yang  lebih  dari  5 (lima) tahun, sehingga masa berlaku paspor berakhir. Sebelum berakhirnya masa berlaku  paspor,  diharapkan  tenaga  kerja  Indonesia  di  Malaysia  memperpanjang masa berlaku paspornya.
Pada  saat  paspor  diperpanjang,  ditemui   permasalahan  oleh  Atase  Imigrasi Indonesia di Malaysia, yaitu paspor yang diajukan ternyata palsu akibat ulah dari perbuatan penyalur sawasta tenaga kerja Indonesia ke Malaysia.
Dikarenakan  tidak  telitinya  kantor  Imigrasi  Malaysia  atas  paspor  tenaga kerja  Indonesia  yang  diajukan  kepadanya,  maka  mereka  mengeluarkan  saja  visa yang  diinginkan  oleh  tenaga  kerja  Indonesia  tersebut  hingga  berakhirnya  masa berlaku paspor. Akibatnya paspor palsu tetapi visa resmi, yang jika diketahui oleh Imigrasi  Malaysia,  tenaga  kerja  Indonesia  dapat  ditangkap  untuk  melaksanakan ketentuan  hukum  yang  berlaku  di  Malaysia  atau  dikembalikan  ke  negara Indonesia.

## Paspor Lewat Waktu
Ternyata permasalahan paspor yang digunakan oleh tenaga kerja Indonesia di  negara  Malaysia  tidak  hanya  paspor  palsu,  melainkan  juga  ada  paspor  yang telah  berakhir  masa  waktunya.Tenaga  Kerja  Indonesia  yang  telah  bekerja  di negara  Malaysia  tidak  mengurus  perpanjangan  paspornya  padahal  masa berlakunya  telah  berakhir.Agar  mereka  tidak  dapat  melanjutkan  pekerjaan  atau takut  dikembalikan  ke  negara  Indonesia,  maka  mereka  melakukan  perpanjangan paspor.  Namun  yang  menjadi  permasalahan,  sebelum  perpanjangan  paspor  dan mendapatkan  kembali  visa  dari  negara  Malaysia,  tenaga  kerja  Indonesia  wajib meninggalkan negara Malaysia, apakah kembali ke negara Indonesia atau negara lain, yang penting dirinya tidak berada di negara Malaysia yang dianggap sebagai pendatang haram.

## TKI bawa Keluarga
Sebagaimana  diketahui  bahwa  satu  visa  untuk  satu  orang  tenaga  kerja Indonesia,  ternyata  pada  saat  akan  memperpanjang  visa,  ada  tenaga  kerja Indonesia  yang  masuk  ke  Malaysia  membawa  anggota  keluarganya.  Perbuatan tersebut  sangat  dilarang  di  negara  Malaysia,  sehingga  Atase  Imigrasi  meminta agar anggota keluarga tenaga kerja Indonesia meninggalkan negara Malaysia jika ingin visa bekerja di negara Malaysia diperpanjang.

## TKI Tidak Punya Visa Masuk
Selain  permasalahan  keadministrasian  tersebut  di  atas  ada  lagi  kasus  yang sangat  banyak  jumlahnya,  yaitu  masuknya  tenaga  kerja  Indonesia  ke  Malaysia tanpa  mendapat  visa  terlebih  dahulu  dari  pemerintahan  Malaysia,  sehingga mereka  dikatakan  pendatang  haram  oleh  bangsa  Malaysia.  Merekapun  masuk umumnya  tidak  juga  melalui  atase  imigrasi  Indonesia  di  Malaysia,  melainkan sembunyi-sembunyi melalui perantara mereka yang tak bertanggung jawab.

## Peran  Kedutaan  Besar  Indonesia  di  Malaysia  dalam  Menyelesaikan Permasalahan Administrasi Tenaga Kerja Indonesia di Negara Malaysia
Permasalahan  tenaga  kerja  Indonesia  di  Malaysia  bukan  hanya permasalahan  administrasi  keimigrasian,  melainkan  juga  permasalahan  tindak pidana yang lebih banyak merugikan tenaga kerja Indonesia, yang mana menurut Fajar  Sulaeman  T  selaku  Kepala  Atase  Hukum  Kedutaan  Besar  Indonesia  di Malaysia,  hingga  bulan  Agustus  2017  warga  negara  Indonesia  yang  dipenjara  di Malaysia  sebanyak  4.973  (empat  ribu  sembilan  ratus  tujuh  puluh  tiga)  orang, dengan  rincian  4.061  (empat  ribu  enam  puluh  satu)  orang  laki-laki  dan  912 (sembilan ratus dua belas) orang perempuan. Di samping 66 (enam puluh enam) orang telah dihukum mati, 93 (sembilan puluh tiga) orang warga negara Indonesia menunggu untuk dihukum mati pula di Malaysia.
Dengan  banyaknya  permasalahan  yang  timbul  berkenaan  dengan  tenaga kerja  Indonesia,  sudah  barang  tentu  tugas  berat  dipikul  oleh  Kedutaan  Besar Indonesia  di  Malaysia,  di  samping  harus  tetap  menjaga  hubungan  baik  dengan negara Malaysia, juga harus melindungi warga negara Indonesia terutama tenaga kerja  Indonesia  di  Malaysia.  Agar  dua  tujuan  tersebut  tercapai,  maka  Kedutaan Besar  Indonesia  di  Malaysia  dituntut  berperan  penting  dalam    melakukan penanggulangan yang efektif dan efisien.
Peran  Kedutaan  Besar  Indonesia  di  Malaysia  dalam  menyelesaikan permasalahan  administrasi  tenaga  kerja  Indonesia  masuk  ke  negara  Malaysia, diwujudkan dengan kegiatan-kegiatan :

## Menghimpun seluruh tenaga kerja Indonesia di Malaysia
Sebagaimana  diketahui  bahwa  tenaga  kerja  Indonesia  yang  masuk  dan bekerja  di  Malaysia  ada  yang  masuk  secara  legal  dan  adapula  yang  ilegal,  maka melalui atase keimigrasian dan perangkat-perangkatnya, kedutaan besar Indonesia mengumpulkan  data-data  seluruh  tenaga  kerja  Indonesia  di  Malaysia  dan  terus mencari para tenaga kerja  yang tak terdaftar di atase keimigrasian karena masuk secara ilegal. Dalam hal penghimpunan seluruh tenaga kerja Indonesia ini, pihak Keduta  Besaran  Indonesia  juga  meminta  bantuan  dari  kedutaan  Besar  Malaysia untuk  menemukan  dan  menginformasikan  tenaga  kerja  Indonesia  yang  ada  di negara Malaysia.
Mengembalikan  tenaga  kerja  Indonesia  yang  tidak  mempunyai  kelengkapan administrasi
Setelah  terhimpun  dan  diketahui  adanya  tenaga  kerja  Indonesia  yang bermasalah  dengan  administrasi  keimigrasian,  Kedutaan  Besar  Indonesia mengembalikannya  ke  Indonesia  untuk  segera  melengkapi  administrasi keimigrasian jika masih ingin bekerja di negara Malaysia.
Pengembalian  tenaga  kerja  Indonesia  di  Malaysia  ke  Indonesia  dilakukan dalam  waktu  yang  secepatnya  walaupun  ada  yang  memakan  waktu  beberapa minggu karena ada permasalahan teknis atau permasalahan tenaga kerja Indonesia dengan majikan dimana dia bekerja.
Kepulangan  tenaga  kerja  Indonesia  ke  negara  Indonesia  diberikan  SPLP agar  tidak  tertangkap  oleh  Kepolisian  Imigrasi  Malaysia.  Pemberian  SPLP  ini khusus kepada tenaga kerja Indonesia yang tidak memiliki paspor atau permit dari pemerintah Malaysia.

## Melarang  Tenaga  Kerja  Indonesia  masuk  ke  Malaysia  tanpa  administrasi keimigrasian
Melalui  Pemerintahan  di  Indonesia,  Kedutaan  Besar  Indonesia  di  Malaysia meminta  kepada  Pemerintah  Indonesia  untuk  melarang  para  calon  tenaga  kerja Indonesia  bekerja  di  Malaysia  jika  tidak  cukup  administrasi  keimigrasian  dan meminta  Keimigrasian  Indonesia  lebih  hati-hati  dan  teliti  dalam  pengiriman tenaga kerja Indonesia ke Malaysia.

## Menindak  Tegas  Penyalur  Tenaga  Kerja  Indonesia  yang  Tidak  Bertanggung Jawab
Melalui  Pemerintahan  di  Indonesia,  Kedutaan  Besar  Indonesia  meminta Pemerintah Indonesia untuk menindak tegas para penyalur tenaga kerja Indonesia yang  tidak  bertanggung  jawab  atau  melakukan  pelanggaran  dalam  penyaluran tenaga  kerja  Indonesia  ke  Malaysia,  baik  dilakukan  terhadap  penyalur  resmi maupun  penyalur  tidak  resmi.  Tindakan  tegas  yang  dimaksud  adalah  berupa sanksi pidana dan/atau pencabutan izin usaha penyaluran tenaga kerja Indonesia.

## Kendala-kendala  yang  Dihadapi  dalam  Menyelesaikan  Permasalahan Administrasi  Tenaga  Kerja  Indonesia  dan  Upaya  Penanggulangan  yang Ditempuh
Terus  terjadinya  permasalahan  keadministrasian  tenaga  kerja  Indonesia yang  masuk  ke  negara  Malaysia,  tidak  terlepas  dari  kendala-kendala  yang dihadapi Atase Imigrasi Indonesia di Malaysia, yang mana kendala yang dihadapi sebagaimana penjelasan Mulkan Lekan selaku Atase Imigrasi adalah :

## Dana Operasional Kurang
Mayoritas  setiap  hari  administrasi  yang  harus  dikerjakan  sebanyak  1000 (seribu)  orang  tenaga  kerja  Indonesia  yang  dikelola  oleh  47  (empat  puluh  tujuh) orang  pegawai,  3  (tiga)  orang  diantaranya  adalah  warga  negara  Malaysia.  Untuk biaya  operasional  keadministrasian  tenaga  kerja  Indonesia  adalah  sebesar Rp.7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) per tahun, sedangkan yang ada sekarang untuk  tahun 2017 hanya sebesar Rp.30.050.000,- (tiga puluh juta lima puluh ribu rupiah).

## Kurangnya peralatan
Daya  dukung  peralatan  yang  ada  di  Atase  Imigrasi  masih  sangat  kurang untuk  memberikan  pelayanan  kepada  tenaga  kerja  Indonesia,  yaitu  seperti peralatan  SIMKIM,  seharusnya  21  (dua  puluh  satu)  set,  tetapi  yang  ada  baru  15 (lima belas) set.

## Kurangnya pegawai
Pegawai  keadministrasian  di  Atase  Imigrasi  masih  kurang  dari  yang seharusnya, seperti :
1. Staf kurang 11 (sebelas) orang;
2. Pegawai  loket  baru  15  (lima  belas)  orang,  seharusnya  21  (dua  puluh  satu) orang;
3. Pegawai loket Visa baru 6 (enam) orang seharusnya 9 (Sembilan) orang;
4. Staf Ajudicator baru 2 (dua) orang seharusnya 4 (empat) orang; dan
5. Pegawai pengambilan paspor baru 3 (tiga) orang seharusnya 5 (lima) orang. Guna  mengatasi  kendala  yang  dihadapi  tersebut,  upaya  penanggulangan yang ditempuh adalah :
1. Penambahan bantuan dana operasional Terus  dilakukan  peningkatan  dana  operasional  baik  dari  Kementerian
Luar Negeri maupun Dipa Imigrasi.
2. Penambahan Peralatan
Terus dilakukan penambahan peralatan operasional yang dianggap masih kurang walaupun dilakukan secara bertahap.
3. Penambahan Karyawan
Meskipun  penambahan  karyawan  bersangkut  paut  dengan  dana,  namun terus  diusahakan  penambahan  karyawan  walaupun  secara  bertahap  sesuai dengan kesediaan dana yang ada.

## SIMPULAN
1. Bentuk  permasalahan  administrasi  tenaga  kerja  Indonesia  masuk  di  negara Malaysia adalah berupa :
a. Peran administrasi swasta yang tidak benar
b. Paspor lewat waktu;
c. TKI bawa Keluarga; dan
d. TKI Tidak Punya Visa Masuk.
2. Peran  Kedutaan  Besar  Indonesia  di  Malaysia  dalam  menyelesaikan permasalahan  administrasi  tenaga  kerja  Indonesia  masuk  ke  negara  Malaysia adalah dengan cara :
a. Menghimpun seluruh tenaga kerja Indonesia di Malaysia;
b. Mengembalikan tenaga kerja Indonesia yang tidak mempunyai kelengkapan administrasi;
c. Melarang  Tenaga  Kerja  Indonesia  masuk  ke  Malaysia  tanpa  administrasi keimigrasian; dan
d. Menindak Tegas Penyalur Tenaga Kerja Indonesia yang Tidak Bertanggung Jawab.
3. Kendala yang dihadapi dalam penyelesaian permassalahan administrasi tenaga kerja Indonesia di Malaysia adalah berupa :
a. Dana Operasional Kurang;
b. Kurangnya peralatan; dan
c. Kurangnya pegawai.
Adapun upaya penanggulangan yang ditempuh oleh Kedutaan Besar Indonesia di Malaysia adalah dengan cara :
a. Penambahan bantuan dana operasional
b. Penambahan peralatan; dan
c. Penambahan karyawan.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku: Lubis,  M.  Solly. Politik  Hukum  dan  Kebijakan  Publik, CV.  Mandar  Maju,
Bandung, 2014.
Marzuki,  Peter  Mahmud. Penelitian  Hukum, Kencana  Prenada  Media  Grup, Jakarta, 2005.
ND.  Mukti  Fajar  dan  Achmad,Yulianto. Dualisme  Penelitian  Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, 2007.
Nasution, S Dan Thomas, M. Buku Penuntun Membuat Tesis, Skripsi, Disertasi, Makalah, Bumi Aksara, Jakarta, 2006. Ndraha, Taliziduhu. Sumber Daya Manusia, PT. Rajawali, Jakarta, 2002.
Salusu,  J. Pengambilan  Keputusan  Strategik  Untuk  Organisasi  Publik, Grasindo, Jakarta, 1996.
Sastracarito, HS. Kamus Pembina Bahasa Indonesia, Teladan, Surabaya, 2002. Sunggono, Bambang. Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 1998.

## Wawancara:
Sulaeman  T,  Fajar  selaku Atase  Hukum  Kedutaan  Besar  Indonesia  di Malaysia Lekat, Mulkan selaku Atase Imigrasi Kedutaan Besar Indonesia di Malaysia
Internet:
Felix,
Rega. woordpress.com/2011/01/15/penerapan-dan-penggunaan- pencegahan-dan-penangkalan-keimigrasian-dalam-perspektif-hak-atas- kebebasan-bergerak.