http://jayapanguspress.penerbit.org/index.php/ganaya Jayapangus Press ISSN 2615-0913 (E)
Vol. 4 No. 1 (2021)

## Evaluasi Kebijakan Penanganan Covid-19 Di Kota Surabaya: Studi Kasus Kebijakan PSBB

## Zamzam Isnan Nasution
Program Magister Ilmu Politik Universitas Airlangga Surabaya zamzamisnann@gmail.com
Keywords: Abstract The Covid-19 pandemic, Surabaya City, PSBB, policy evaluation. This research enriches the existing debate by taking a study to evaluate the policy for handling the Covid-19 pandemic in the City  of  Surabaya  based  on  the  Health  Quarantine  Law.  The research question to be raised is how the Regional Government of Surabaya City implements the policy options available in the Quarantine Law in order to reduce the rate of spread of Covid-
19 in its jurisdiction. Surabaya City Government can be said to have adequate financial resources and work programs to carry out tracking, tracing and testing of the population in the city of Surabaya. However, although formally a number of institutional aspects  have  been  designed,  there  are  still  several  obstacles, namely  the  ineffective  use  of  the  budget  and  the  behavior  of individuals who are less aware of the threat of Covid-19. This study suggests the need for massive institutional penetration to break  the  chain  of  disease  spread  by  involving  community participation. Kata Kunci: Abstrak Pandemi Covid- 19, Kota Surabaya, PSBB, evaluasi kebijakan. Penelitian  ini  memperkaya  perdebatan  yang  ada  dengan mengambil studi evaluasi kebijakan penanganan pandemi Covid- 19 di Kota Surabaya berdasarkan UU Kekarantinaan Kesehatan. Pertanyaan  penelitian  yang  hendak  diangkat  ialah  bagaimana Pemerintah  Daerah  Kota  Surabaya  mengimplementasikan pilihan-pilihan kebijakan yang tersedia dalam UU Kekarantinaan dalam  rangka  menekan  laju  penyebaran  covid-19  di  wilayah yuridiksnya.Pemerintah Daerah Kota Surabaya dapat dikatakan memiliki  sumber  daya  keuangan  dan  program  kerja  yang memadai  untuk  melakukan  pelacakan,  penelusuran  dan pengujian  terhadap  populasi  masyarakat  di  Kota  Surabaya. Namun,  meskipun  secara  formal  sejumlah  aspek  kelembagaan telah dirancang masih terdapat beberapa kendala yaitu realisasi penggunaan anggaran yang kurang efektif dan perilaku individu yang kurang waspada terhadap ancaman Covid-19. Penelitian ini menyarankan perlunya penetrasi kelembagaan yang massif untuk memutus  rantai  penyebaran  penyakit  dengan  melibatkan partisipasi masyarakat.

## Pendahuluan
Gelombang  pandemi  Covid-19  yang  telah  menjangkit  secara  luas  di  wilayah Indonesia  setidaknya  sejak  maret  2020  lalu  pasca  pengumuman  kasus  pertama  oleh Presiden Jokowi,saat ini telah pada tahap yang cukup mengkhawatir. Berawal dari dua kasus di Depok, prevalensi paparan dengan cepat melonjak menjadi ribuan dan semakin meluas  ke  seluruh  provinsi  sejalan  dengan  mobilitas  manusia.  Dengan  skala  transmisi penyebaran yang begitu tinggi dan cepat, pada tanggal 13 April 2020 lau, melalui Keppres Nomor 12 Tahun 2020, Presiden secara resmi mengumumkan bahwa virus Covid-19 telah menjadi suatu bencana nasional. data terakhir per awal september menunjukkan bahwa jumlah  penyebaran  Covid-19  sebesar  194.109  orang  (Kompas.com,  2020).  Bahkan jumlah  penambahan  pasien  positif  pada  minggu  terakhir  per  bulan  Agustus  mencapai 3000 orang dalam dua hari berturut-turut dimana jumlah tersebut menjadi tingkat infeksi tertinggi sejak pertama kali penyebaran Covid-19 di Indonesia (bbc.com, 2020).
Penyebaran yang begitu massif dari virus Covid-19 tentu memiliki dampak yang bersifat  multidimensional.  Beberapa  diantaranya,  misalnya  pada  sektor  perekonomian pandemi telah menghambat pertumbuhan ekonomi negara. Catatan Badan Pusat Statistik (BPS)  menyebutkan  bahwa  pertumbuhan  ekonomi  Indonesia  pada  Kuartal  II  2020 mengalami  minus  5,32%,  sedangkan  sebelumnya  pada  Kuartal  I  2020  perekonomian Indonesia  hanya  tumbuh  2,97%  (kompas.com,  2020).  Kondisi  semacam  ini  secara langsung berimbas terutama pada sektor ketenagakerjaan, dimana tingkat  pengangguran yang semakin tinggi. Kementerian Ketenagakerjaan melaporkan per 8 April lalu, jumlah pekerja dan buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) dan dirumahkan sudah  sebanyak  1,2  juta  orang  dari  sekitar  74.430  perusahaan  (kompas.id,  2020).  Tak pelak  lagi,  angka  pengangguran  yang  meningkat  ini  juga  berimplikasi  pada  semakin meningkatnya  angka  kemiskinan.  Selain  itu,  Kementerian  Keuangan  juga  menyatakan bahwa dengan skenario terburuk penambahan jumlah penduduk miskin imbas corona bisa mencapai 3,78 juta orang (cnn.com, 2020).
Menghadapi  kondisi  tersebut,  Pemerintah  Indonesia  telah  mengupayakan sejumlah  hal  untuk  memutus  mata  rantai  penyebaran  virus  ini  sekaligus  mengurangi resiko  sosial,  ekonomi  dan  politik  yang  ditimbulkannya.  Selain  diperlukan  suatu keputusan  politik  yang  kuat,  instrumen  kebijakan  yang  efektif  juga  menjadi  prasyarat utama yang tidak bisa diabaikan.Oleh karenanya, pemerintah Indonesia, melalui Presiden mengeluarkn setidaknya 9 (sembilan) produk hukum yang mejadi acuan dari kebijakan penanganan  covid-19.  Kesembilan  instrumen  itu  berupa  1(satu)  Peraturan  Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  (Perppu),  1  (satu)  Peraturan  Pemerintah  (PP),  1(satu)
Instruksi Presiden (Inpres), 2 (dua) Peraturan Presiden (Perpres) dan 4 (empat) Keputusan Presiden  (Keppres).  Semua  instrumen  kebijakan  tersebut  ditujukan  untuk  merespon eskalasi masalah yang disebakan oleh pandemi pada aspek yang berbeda-beda, baik pada aspek  kesehatan  masyarakat  secara  umum,  administrasi  pemerintahan,  keuangan, maupun  politik  dan  penguatan  kewenangan  birokrasi  pemerintahan.  Produk-produk hukum  semacam  ini  mengacu  pada  UU  No  6  Tahun  2018  tentang  Kekarantinaan Kesehatan (UU Kekarantinaan Kesehatan) yang memuat beberapa pilihan kebijakan yang dapat diambil oleh pemerintah pusat dan daerah dalam menghadapi pandemi Covid-19. Dari kesembilan kebijakan tersebut, fokus dari pembahasan artikel ini adalah mengenai kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang terdapat pada PP No21 Tahun 2020  tentang  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  dalam  rangka  Percepatan  Penanganan Corona Virus Diseas 2019 (Covid-19).
Meskipun  beberapa  upaya  telah  dilakukan  oleh  pemerintah  Indonesia  untuk menekan angka kenaikan infeksi virus dan mengurangi resiko dari penyebarran Covid-19 baik  melalui  tindakan  kuratif  dan  preventif,  hingga  saat  ini  belum  terlihat  hasil  yang cukup memuaskan. Sebaliknya, dalam sejumlah laporan, Indonesia justru masuk sebagai salah satu negara dengan kategorisasi morbiditas dan mortalitas Covid-19paling tinggi di dunia. Laporan majalah Forbes yang berjudul ‘Deep Analysis of Global Pandemic Data Reveals  Important  Insight’ yang  menganalisis  dalam  bentuk  peringkat  penangangan Covid-19 di seluruh dunia telah menempakan Indonesia pada kategoriresiko tinggi dan berada  pada  peringkat  ke  17  dari  20  negara  yang  berada  pada  ketegori  yang  sama (forbes.com,  2020).  Laporan  tersebut  setidaknya  menggambarkan  bahwa  penanganan yang  dilakukan  oleh  pemerintah  pusatdan  pemerintah  daerah  khususnya  dalam  hal penanganan dalam fasilitas kesehatan maupun manejemen pemerintahan secara umum, masih cukup rendah dan jauh dari standar penanganan global.
Salah satu yang menjadi persoalan kurang efektifnya penangananan pandemi ini adalah  perbedaan  langkah  kebijakan  antara  pemerintah  pusat  dengan  daerah.  Terdapat permasalahan  koordinasi  terutama  di  level  daerah  dimana  belum  terdapat  kewenangan yang  cukup  jelas  dalam  penanganan  Covid-19  meskipun  pemerintah  pusat  telah memberikan  sejumlah  pilihan  kebijakan  sebelumnya  (Ginanjar,  2020).  Hal  ini  yang kemudian  menyebabkan  banyak  kepala  daerah  cenderung  mengambil  kebijakan  yang bervariasi dan berbeda satu sama lainya. Kondisi ini kemudian membuat dampak yang dihasilkan  juga  berbeda  dan  bahkan  jauh  dari  yang  diharapkan.  Hal  inilah  yang  juga berlangsung  di  kota  Surabaya  dimana  tingkat  transmisi  penularan  sulit  dikendalikan. Sejak 28 April 2020, Walikota Surabaya telah memutuskan untuk menerapkan tindakan
kekarantinaan kesehatan berupa PSBB di Kota Surabaya untuk menekan laju penyebaran Covid-19.  Keputusan  ini  dianggap  kontroversial  karena  dapat  memukul  basis perekonomian  masyarakat,  tetapi  banyak  pemerintah  daerah  dalam  perkembangannya mengadopsi langkah yang sama dan menjadikan penanganan Covid-19 di Kota Surabaya sebagai role model kebijakan PSBB di masing-masing daerah.
Sementara  kebijakan  penanganan  dan  sosialisasi  terus  dimobilisasikan  oleh seluruh  lapisan  pemerintahan,  penelitian  terhadap  penanganan  pandemi  Covid-19  juga mulai  gencar  dilakukan  dikalangan  civitas  akademika  untuk  membantu  pemerintah menekan  laju  penyebaran  di  level  nasional  dan  daerah.  Beberapa  topik  yang  menarik minat  perdebatan diantaranya adalah topik seputarrelasi antara kebijakan  pusat  dengan daerah. Dzakwan (2020) misalnya, mencoba untuk mengevaluasi kebijakan sentralisasi pemerintah  dalam  penanganan  Covid-19.  Menurutnya,  upaya  pemerintah  dalam penangan  yang  tepusat  menjadi  biang  persoalan  penanganan  yang  kurang  efektif. Penelitian  juga  mencoba  untuk  mengukur  kesiapan  sejumlah  daerah,  terutama  secara kapasitas  pelayanan  kesehatan.  Penelitian  Imas  Novita  Juaningsih  dkk  (2020) menegaskan bahwa jaminan terhadap kesejateraan maupun keamanan untuk masyarakat telah  dilakukan  oleh  pemerintah  yakni  melalui  kebijakan  PSBB  yang  diamanatkanUU Kekarantinaan Kesehatan. Penelitian tersebut menemukan bahwa penanganan Covid-19 tidak begituefektif karena masyarakat belum sepenuhnya memahami urgensi dari kondisi darurat kesehatan. Upaya kelembagaan dalam bentuk sosialisasi, demikian rekomendasi penelitian  itu,  harus  gencar  dilakukan  untuk  meningkatkan  kesadaran  terhadap  bahaya Covid-19.
Disamping itu, penelitian lain dilakukan oleh Arya Budi dan Irham Nur Anshari (2020)  yang  melihat  persoalan  utama  dalam  penanganan  pandemi  Covid-19  sedikit banyak  dipengaruhi  oleh  apa  yang  disebut  sebagai  “administration  distancing”. Terminologi itu menggambarkan situasi dimana respon beragam dari para kepala daerah yang  cenderung  proteksionis  telah  membuat  pemerintah  saling  menarik  diri  untuk membuat border yang jelas atas wilayah adminsitrasinya. Secara spesifik penelitian itu menggambarkanbahwa  faktor  kepemimpinan  dalam  penanganan  pandemi  atau manajemen krisis kepala daerah, tidak selalu menjadi penentu dari keberhasilan menekan tingkat penyebaran di daerah tersebut. Melalui penelitian tersebut, terdapat rekomendasi taktis  yang  diberikan,  yakni  keragama  model  penaganan  dari  jejaringantar  daerah sebaiknya  dilembagakan  dengan  pembentukan  forum  formal  seperti  Forkompimda dengan pemerintah pada level provinsi sebagai mediator utama.
Berdasarkan latar belakang ini, penelitian ini memperkaya perdebatan yang ada dengan  mengambil  studi  evaluasi  kebijakan  penanganan  pandemi  Covid-19  di  Kota Surabaya berdasarkan UU Kekarantinaan Kesehatan. Studi terhadap penanganan Covid- 19  di  Kota  Surabaya  sangat  relevan  mengingat  fakta  bahwa  Kota  Surabaya  menjadi daerah  dengan  tingkat  penyebaran  tertinggi,  tidak  hanya  dalam  provinsi  Jawa  Timur, namun  juga  dalam  skala  nasional.   Pada  bulan  Juni  bahkan  Kota  Surabaya  dinyatakan sebagai zona hitam dengan persentase jumlah terjangkir tertinggi di Indonesia. Pada bulan September,  akumulasi  kasus  Covid-19  tertinggi  di  Jawa  Timur  masih  dipegang  oleh Surabaya  dengan  jumlah  12.122,  begitupun  dengan  angka  kumulatif  tingkat  kematian (fatality  rate)  yang  berjumlah  9.817  orang  (covid.go.id,  2020).  Kondisi  ini  tentu  saja menimbulkan  pertanyaan,  tentang  bagaimana  Pemerintah  Daerah  Kota  Surabaya mengimplementasikan pilihan-pilihan kebijakan yang tersedia dalam UU Kekarantinaan dalam rangka menekan laju penyebaran covid-19 di wilayah yuridiksnya.

## Metode
Metode  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah  metode  kualitatif  dengan pendekatan interpretif. Adapun data-data yang digunakan  adalah data sekunder berupa dokumen-dokumen  pemerintahan  seperti  peraturan  daerah,  peraturan  walikota,  surat keputusan, surat edaran maupun pemberitaan atau publikasi penelitian dari media online maupun cetak.

## Hasil Dan Pembahasan

## 1. Pilihan Kebijakan dalam UU Kekarantinaan Kesehatan
Pada 2018, Indonesia menerbitkan UU No 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan  yang  menjadi  dasar  utama  bagi  penanangan  bukan  hanya  pandemi  global melainkan juga bioterorisme, bencana ledakan nuklir dan kontaminasi kimia berbahaya d yang berdampak pada kesehatan manusia. UU ini bertujuan untuk melindungi hak setiap orang  dalam  mendapatkan  pelayanan  kesehatan  dasar  sesuai  kebutuhan  dan  kondisi medis, pangan dan kebutuhan kehidupan sehari-hari selama masa karantina. Mengikuti International  Health  Regulation  (IHR)  yang  diadopsi  pada  2005,    UU  mendefinisikan kekarantinaan  kesehatan  sebagai  suatu  ‘upaya  mencegah  atau  menangkal  keluar  atau masuknya  penyakit  dan  faktor  resiko  kesehatan  masyarakat  yang  berpotensi menimbulkan  kedaruratan  kesehatan  masyarakat.’  UU  memberikan  kewenangan  yang kuat kepada pemerintah pusat untuk menetapkan dan mencabut status darurat kesehatan publik,  memenuhi  kebutuhan  logistik  warga  selama  karantina  diberlakukan  dan
membatasi dan menutup akses keluar dan masuk dari luar negeri maupun antar daerah regional guna mengurangi resiko transmisi penyakit(Mahendradhata, 2017: 135). Dasar hukum inilah yang menginisiasi penetapan kondisi luar biasa oleh Presiden Joko Widodo melalui  Keppres  No  11  Tahun  2020  tentang  Penetapan  Kedaruratan  Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
Salah satu fitur penting yang perlu dicermati dalam UU Kekarantinaan Kesehatan adalah  tindakan  karantina  kesehatan  yang  dapat  di  ambil  oleh  pemerintah  pusat  dan daerah  untuk  memutus  rantai  penyebaran  virus.    Pasal  15  ayat  (2)  mengkategorisasi tindakan karantina kesehatan secara fakultatif yang dapat berupa: (a) karantina, isolasi, pemberian vaksin atau profilaksis, rujukan, disinfeksi, dan/atau dekontaminasi terhadap orang  sesuai  indikasi;  (b)  pembatasan  sosial  berskala  besar  (PSBB);  (c)  disinfeksi, dekontaminasi, disinseksi dan/atau deratisasi terhadap alat angkut dan barang; dan/atau; (d)  penyehatan,  pengamanan  dan  pengendalian  terhadap  media  lingkungan.  Secara umum, karantina wilayah (lockdown) saat ini tengah dipraktikkan banyak negara guna mengendalikan  penularan  Covid-19  dengan  memutus  kontak  langsung  dunia  luar  dari episentrum penyebaran penyakit.
Karantina  wilayah  menjadi  salah  satu  pilihan  kebijakan  strategis  yang  sangat penting  untuk  mengamankan  populasi  diluar  wilayah  episentrum  sehingga memungkinkan pengendalian dan penanganan efektif pasien lewat tindakan medis yang direkomendasikan oleh komunitas profesi medis dan WHO. Pasal 55 ayat (1) UU tersebut membebankan  kewjiban  pemenuhan  kebutuhan  hidup  bagi  setiap  orang  dan  hewan- hewan  ternak  diwilayah  karantina  kepada  pemerintah  pusat  yang  dapat  melibatkan pemerintah  daerah  dan  pihak-pihak  terkait.  Ketentuan  semacam  ini  menimbulkan kewajiban  hukum  kepada  pemerintah  pusat  untuk  mere-alokasikan  sumber  daya keuangan  negara  ketika  pandemi  tengah  terjadi  karena  status  darurat  kesehatan  publik yang  diberlakukan  mengharuskan  masyarakat  membatasi  aktivitas  di  luar  rumah  guna mengurangi  resiko  transmisi  virus(Bogdandy  and  Villarreal,  2020:  3).  Selain  itu, karantina wilayah juga berarti pembatasan kebebasan dan pengurangan hak warga untuk bergerak  bebas  yang  pelaksanaannya  harus  di  dasarkan  pada  prinsip  siracusa  dalam hukum  hak  asasi  manusia  internasional.  Prinsip  ini  menekankan  bahwa  pembatasan kebebasan harus bersifat legal, proporsional dan dilakukan dengan cara yang paling wajar guna mencegah pelanggaran dan tindakan sewenang-wenang(Gostin, 2012: 172).
Meskipun demikian, tindakan karantina wilayah sebagaimana yang dipraktikkan banyak  negara  tidak  dipilih  dengan  mempertimbangkan  besarnya  alokasi  sumber  daya yang harus dikeluarkan untuk memastikan kebutuhan-kebutuhan dasar terpenuhi. Banyak
daerah  secara  sporadis  mengambil  kebijakan  PSBB  dengan  tingkatan  tindakan  yang beragam  yang dipandang lebih sesuai  dengan kondisi  keuangan dan masyarakat(Wadi, 2020: 621). Pasal 59 ayat (3) UU Kekarantinaan Kesehatan menyebutkan bahwa PSBB meliputi paling sedikit penghentian sementara kegiatan sekolah dan pertemuan di tempat kerja untuk menghindari kerumunan, pembatasan kegiatan keagaamaan dan pembatasan kegiatan di tempat umum. Pada 31 Maret 2020, Pemerintah menerbitkan PP No 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona  Virus  Disease  2019  (Covid-19)  dimana  Pemerintah  Daerah,  termasuk  Kota Surabaya,  dapat  melakukan  PSBB  yang  harus  didasarkan  pada  pertimbangan epidemologis, besarnya ancaman, efektivitas, dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan.
Seperti yang akan kita lihat pada bagian selanjutnya, beberapa pilihan kebijakan yang  diadopsi  dalam  UU  Kekarantinaan  Kesehatan  mengharuskan  Pemerintah  Kota Surabaya mengambil tindakan karantina yang efektif mengingat kawasan Kota Surabaya dan  Jawa  Timur  pada  umumnya  merupakan  wilayah  dengan  tingkat  penularan  paling tinggi.  Ada  tiga  tantangan  dan  hambatan  yang  paling  menonjol  dalam  penanganan pandemi  virus  Covid-19  di  Kota  Surabaya  yang  juga  merupakan  masalah  umum  yang dihadapi pemerintah daerah pada umumnya, yaitu masalah keuangan, penegakan hukum dan kesadaran masyarakat.

## 2. Dinamika Anggaran Kota Surabaya
Anggaran  dalam  penanganan  covid  menjadi  instrumen  yang  sangat  penting terhadap  hasil  yang  akan  didapatkan.  Terkait  hal  ini,  salah  satu  kebijakan  yang  umum diambil oleh pemerintah, baik  pusat maupun daerah adalah melakukan refocusing atau realokasi  anggaran  belanja  yang  diarahkan  dalam  upaya  penangan  bencana.  Instrumen anggaran  merupakan  bagian  dari  ukuran  responsivitas  suatu  pemerintahan  yang diharapkan  mampu  dalam    melakukan  mengelola  maupun  memobilisasi  sumber  daya untuk  menangani  situasi  krisis  (Mas’udi,  W.  &  Winanti  P.S,  2020;  10).    Dengan instrumen  pendanaan  yang  kuat,  memungkinkan  pemerintah  daerah  mendapat  ruang dalam menentukan arah kebijakan penangana krisis yang tepat
Dasar peraturan Instruksi Presiden (Inpres) No. 4 Tahun 2020 tentang refocusing kegiatan dan alokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa yang dikeluarknan pada 20  Maret.  Adapun  tujuan  Inpres  ini  dilatarbelakangi  oleh  kebutuhan  langkah-langkah penanganan yang cepat,  tepat, fokus, terpadu dan sinergi antara Kementerian/Lembaga dan  Pemerintah  Daerah  dalam  situasi  krisis  untuk  melakukan re-focusing kegiatan,
realokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa.  Pemerintah daerah atau dalam hal ini pemerintah  Kabupaten/Kota memiliki langkah yang lebih  konrit dan otonom untuk mendistribusikan  sumber  daya  yang  dimiliknya  baik  dalam  bentuk  anggaran  maupun tindakan yang bersifat komplementer.
Secara  umum  anggaran  untuk  jaring  pengamanan  sosial  dan  sektor  kesehatan yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah  kota  Surabaya    ini  dalam  rangka  percepatan penanganan covid adalah sebesar  Rp. 819 miliar.  Adapun sumber pendanaan tersebut didapatkan dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kota Surabaya  maupun bantuan yang diperoleh  dari  pihak  swasta  atau  CSR.    Adapun  Anggar  yang  dialokasian  sebagai penanganan covid hingga bulan juli tersebut, terbagai atas proporsi sebagaimana berikut; APBN Sebesar 552.862.025.000, APBD Provinsi Jawa Timur sebesar 49.657.000.000. APBD  Surabaya  berjumlah  136.246.514.992.    sedangkan  bantuan  dari  unsur  swasta sebesar 60.160.162.048  berikut dengan pelayanan mobil BIN dan BPNPB berupa rapid tes yang berjumlah setara 20.595.560.000 (Liputan6.com, 2020).
Pelibatan donor dari CSR atau kelompok swasta, maupun adanya perwal tentang iuran para pegawai ASN di lingkungan pemerintah Kota Surabaya, menunjukkan upaya kolektif  warga  dalam  keberhasilan  penanganan.  Ini  hal  yang  baik,  namun  perlu diwaspadai bahwa hal itu dapat mengganggu idependensi penangann terganggu. dimana, misalnya  tindakan  penanganan  akan  cenderung  lebih    ekslusif  pada  wilayah  atau kelompok masyarakat tertentu.  disisi lain, anggaran menjadi elemen penting yang dapat menjaga  stabilitas  publik  dimana  seiring  kondisi  vaksin  belum  ditemukan.  Hal  ini terutama  terkait  dengan  penjaminan  dapat  berjalannya  agenda  penangana  seperti, misalnya    pemberian  insentif  tenaga  medis,  melakukan  pengadaan  pada  infrstruktur kesehatan seperti alat kesehatan , atau bahkan membangun sarana prasaran darurat yang dibutuhkan (Dzakwan, 2020: 6). Berdasarkan hal itu, penting kiranya melihat distribusi- distribusi  anggaran  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  Kota  Surabaya  dalam  rangka penaganan  covid,  yang  dengan  itu,  mereflesikan  seberapa  efektif  anggaran  yang digunakan.
Secara  programatik,  pemerintah  kota  surabaya  memfokuskan  penggunaan anggaran pada dua sektor, yakni jaring pengamanan sosial dan kesehatan. Total anggaran yang  telah  disebut  sebelumnya,  secara  dominan  diserap  pada  sejumlah  program  yang termasuk  pada  dua  sektor  prioritas  tersebut,  hal  itu  dapat  tercermin  dari  penggunaan anggaran pada buln Juni-Juli sebagaimana berikut;
Anggaran Sektor Jaringan Pengamana Sosial No.  Sumber Dana & Program Realisasi Juni Rencana Realiasi Juli 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Program  Keluarga  Harapan (PKH) Rp. 61.194.950.000  Triwulan  tiga  (bulan Juli-September) Rp. 30.783525.000 Bantuan  Pangan  Non  Tunai (BPNT) Kemensos Rp. 94.760.000.000  Rp. 22.392.200.000 Bantuan Sosial Tunai (BST)  Rp. 203.406.600.000 Rp. 22.392.200.000 Bantuan Presiden Setara Rp. 1.595.000.000 2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Top  Up  Program  sembako (BPNT) Rp. 18. 734.600.000 Rp. 9.367.300.000 Bantuan  Langsung  Tunai (BLT) Rp. 7.639.600.000 Rp. 9.000.000.000 3 Swasta (CSR) Setara Rp. 11.960.187.405 Total Rp. 577. 090.962.405 Anggaran Sektor Kesehatan No.  Sumber Dana dan Program Realisasi Juni
Rencana
Realisasi Juli 1 APBN Rp. 32.472.750.000 2 APBD Provinsi Rp. 4.915.500.000 3 CSR ( Berupa alat kesehatan, pelayanan,  sarana  sterialisasi publik,  bahan  medis  habis pakai) Setara Rp. 48.199.974.643 4 APBD Surabaya Rp. 52.992.170.639 83.254.344.353 5 Pelayanan  mobil  BIN  dan BPNPB pusat Setara Rp. 20. 595. 560. 000 Total Rp. 242.430.299.635
Sumber: Diolah penulis, 2020 dari humas pemkot surabatya/ Idntimes.com
Berdasarkan anggaran yang telah direalisasikan dan rencana realisasi, pemerintah kota surabaya mengalokasikan anggaran tersebut dengan berbagai sasaran. Pada sektor jaring  pengamanan  sosial  misalnya,  berdasarkan  realisasi  dan  rencana  realisasi pemerintah kota surabaya telah/akan, dari dana APBNpemkot memberikan pada 43.499 warga  tidak  mampu  yang  di  dalam  keluarga  tersebut  terdapat  ibu  hamil,  lansia,  anak sekolah, da/atau disabilitas dengan periode waktu mulai Januari hingga bulan desember yang  direalisasikan  per  triwulan.    Begitupula  anggaran  dari  sumber  pendanaan  lainya, seperti  program  sembako  dari  Kemensos  (Bantuan  Pangan  Non-Tunai/BPNT)  yang menyasar 111.961 keluarga dengan kategori tidak mampu dengan nominal sebesar Rp.
150.000 pada bulan Januari dan Februari, dan bulan Maret dan seterus bertambah menjadi Rp.200.000.
APBD pemerintah kota suarabaya sendiri terlihat difokuskan terutama pada sektor kesehatan.  Pada  bulan  Juli  anggaran  pemda  yang  dikeluarkan  pada  sektor  ini  tercatat sebesar    Rp.  52.992.170.639  dan  pada  rencana  bulan  berikutnya  dianggarkan  sebesar 83.254.344.353 Adapun program luaran yang dalam penggunanaan anggaran pada sektor tersebut cukup beragam, seperti misalnya biaya kesehatan bagi pasien covid, penyediaan obat-obatan,  fasilitasi  disenfektan,  penyediaan  rumah  isolasi  dan  sarana  prasarananya, peralatan protokol kesehatan maupun infratsrutur sterilisasi publik seperti bilik sterilisasi maupun wastafel (liputan6.com, 2020). Selain itu, program utama dalam sektor kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah kota Surabaya adalah pembentukan kegiatan tes massal.
Tes  massal  dengan  metode  rapid  maupun  swab  dilakukan  secara  massif  oleh pemerintah  kota  surabaya  yang  bekerjasaam  degan  Badan  Intelejen  Negara  (BIN)  dan Badan  Nasional  Penanggulangan  Bencana  (BNPB).  Tes  massal  dilakukan  dengan menggunakan  cara  laboratorium  bergerak,  dimana  hal  tersebut  memungkinkan  tes dilakukan pada setiap kecamatan yang berada pada lingkungan pemerintah kota surabaya dan dapat dilakukan setiap hari. Data per bulan 12 Juni lalu, setidaknya pemerintah kota surabaya telah melakukan kepada 59.473 warga kota surabaya dengan metode rapid yang menunjukkan 52.775 hasil non-reaktif dan 6.438 dinyatakan reaktif. Sedangkan untuk tes model swab, pemkot surabaya telah melakukan pada 7.525 warga kota surabaya dengan hasil  3.914  dinyatakan  negatif,  dan  1.233  positif  (lawancovid19.surabaya.go.id,  2020). Sebagaimana  diterangkan  oleh  sejumlah  pihak,  tindakna  tes  massal  merupakan  kunci penting  dalam  rangka  penanganan  covid  pada  suatu  wilayah..  Selain  dapat  membantu dalam  pengambilan  tindakan  yang  cepat  dalam  penanganan,  tes  massal  juga  dapat membantu pemerintah dapat bekerja secara efektif dimana deteksi cepat bisa mengurangi jumlah  pasien  yang  tidak  perlu  untuk  ditindaklanjuti  dalam  konteks  pandemi  dimana ribuan pasien  dites setiap harinya (guardian.com, 2020).
Pemerintah kota surabaya terlihat telah memaksimalkan anggaran yang ada untuk penanganan covid. Kendati demikian terdapat kritik dalam konteks penggunaan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah kota surabaya. Melalui DPRD, pemerintah kota surabaya dianggap  kurang  maksimal  dengan  ukuran  serapan  anggaran  yang  masih  rendah  dari APBD murni yang dinaggarkan oleh pemerintah Kota Surabaya.  Perbulan juli, dimana anggaran penanganan telah ditetapkan sebesar 151,02 miliar, pemerintah Kota Surabaya dalam  pelaksanaan  penanganannya  hanya  mampu  menyerap  37,65  persen  total  dari anggaran yang ada. kurangnya serapan itu terjadi pada hampir semua elemen prioritas,
misalnya pada penanganan dampak kesehatan yang telah dianggarkan sebesar 82,7 miliar hanya  mampu  terserap  sebesar  17,8  miliar  atau  21,6  persen,  lalu  pada  anggaran  jaring pengamanna sosial  dengan jumlah 66,1 miliar yang sudah terserap sebesar 38,9 miliar atau 58,9 persen, sedangkan pada prioritas dampak ekonomi anggaran sebesar 2,1 miliar namun  jumlah  terserap  belum  terserap  (harianbhiraw.co,  2020).Hal  ini  menandakan bahwa  sebenarnya  masih  terdapat  gap  antara  perencanaan  yang  terlihat  bagus  dengan realisasi di lapangan.

## 3. Efektivitas Penegakan Hukum
Salah  satu  tantangan  mendasar  yang  dihadapi  seluruh  Pemerintah  di  berbagai level adalah mengkoordinasikan penegakan hukum sedemikian rupa guna menekan laju penyebaran Covid-19. Penegakan hukum yang lemah dan terfragmentasi pada berbagai sektor  akan  menimbulkan  kondisi  penanganan  yang  lambat  yang  membuat  kondisi perekonomian  semakin  jatuh  pada  stagnasi.  Memang,  sejak  bertahun-tahun  Indonesia masih dihadapkan pada kondisi pelayanan kesehatan yang kurang memadai yang—untuk sebagian—disebabkan  oleh  kendala  kecepatan  kerangka  regulasi  dalam  menghadapi suatu  krisis.  Penanganan  yang  semakin  cepat  mungkin  akan  memukul  basis perekonomian seperti transportasi, logistik, pariwisata dan sektor-sektor non esensial lain sementara waktu, tetapi hal ini dapat dikatakan efektif dalam jangka panjang. Pendekatan penegakan hukum yang moderat atau tidak terlalu agresif dipandang tidak terlalu berhasil dalam mengurangi dampak Covid-19. Dalam hal ini, UU Kekarantinaan Kesehatan telah menyediakan  kerangka  kerja  hukum  untuk  mendukung  tanggapan  Pemerintah  Daerah yang tepat waktu terhadap penularan Covid-19. Kunci utama dalam penegakan hukum untuk  penanganan  Covid-19  terletak  pada  keputusan  politik  yang  bertindak  secara optimal  yang  memprioritaskan  penyelamatan  nyawa(Johnsonand  Bailey,  forthcoming 2020: 3).
Segera  setelah  penetapan  status  darurat  kesehatan  masyarakat  nasional, Pemerintah  Kota  Surabaya  menerbitkan  Perwali  No  16  Tahun  2020  tentang  Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid- 19) di Kota Surabaya yang menetapkan status darurat kesehatan dalam wilayah yurisdiksi Kota  Surabaya.  Perwali  ini  ini  mencakup  pengaturan  mengenai  pelaksanaan  PSBB, pemenuhan hak dan kewajiban kebutuhan dasar penduduk selama periode PSBB, sumber daya  penanganan  Covid-19,  pemantauan  dan  evaluasi,  aspek  pendanaan  dan  sanksi. Kekuatan penegakan hukum Kota Surabaya dalam konteks penanganan kesehatan publik terletak pada pelacakan ( tracing ), penelusuran ( tracing ) dan pengujian
( testing )(Hasibuandan  Anisa  2020).  Keputusan  ini  sejalan  dengan  IHR  2005  yang mengharuskan  Pemerintah  nasional  dan  daerah  untuk  mengambil  langkah  domestik menyusun  kebijakan  yang  mengikat  di  dalam  negeri  yang  perkembangannya  dipantau secara berkala oleh WHO. Pemantauan WHO akan memastikan kepatuhan negara dalam menginformasikan  kepada  komunitas  internasional  mengenai  resiko  kesehatan  di  luar yurisdiksi  mereka—atas  dasar  pendapat  ilmiah  yang  dapat  dipertanggung  jawabkan— tentang  potensi  penularan  yang  meluas  di  level  regional  dan  internasional(Bennetand Carney,tanpa tahun).
Berdasarkan  Pasal  5  ayat  (3)  setiap  orang  diwajibkan  melakukan  cuci  tangan menggunakan  sabun  dan  air  mengalir  atau  menggunakan  pembersih  tangan  (hand sanitizer) dan mendorong perilaku hidup sehat; menggunakan masker dan menjaga jarak paling sedikit dalam rentang jarak 1 meter pada saat diluar rumah; dan melakukan isolasi pada orang tanpa gejala, orang dalam pemantauan, pasien dalam pengawasan dan orang yang  terkonfirmasi  positif  dengan  gejala  ringan  atau  tanpa  gejala.  Kebijakan  ini  juga mencakup  pembatasan  pelaksanaan  pembelajaran  di  sekolah  dan  perguruan  tinggi, pembatasan kegiatan di tempat kerja, rumah ibadah, fasilitas umum, pembatasan kegiatan sosial dan budaya, dan pembatasan moda transportasi untuk pergerakan orang dan barang.
Pendekatan  yang  diambil  Pemerintah  Daerah  Kota  Surabaya  dapat  dikatakan dimaksudkan untuk memenuhi hak atas kesehatan yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  (UUD  NRI  1945),  khususnya  dalam beberapa bab katalog hak asasi manusia pada Pasal 28. Pemenuhan hak atas kesehatan secara  retrospektif,  juga  berkaitan  dengan  upaya  untuk  memberi  kepastian  terhadap pemenuhan fasilitas kesehatan Kota Surabaya yang murah dan aksesibel sesuai dengan UU  Kekarantinaan  Kesehatan.  Pasal  28H  ayat  (1)  menyatakan  bahwa  ‘setiap  orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.’ Ayat (3) pasal yang  sama  menjamin  bahwa  ‘setiap  orang  berhak  atas  jaminan  sosial  yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.’ Dengan  berdasar  pada  ketentuan  konstitusional  ini,  Pemerintah  Daerah  Kota  Surabaya secara bertahap menerbitkan beberapa peraturan di tingkat daerah yang diarahkan untuk melaksanakan pilihan-pilihan kebijakan dalam UU Kekarantinaan Kesehatan.
Terlepas  dari  adanya  bukti  efektivitas  dalam  mengatasi  konsekuensi  sosial, ekonomi dan politik yang ditimbulkan oleh Covid-19, Pemerintah Daerah Kota Surabaya pada  kenyataannya  juga  menghadapi  beberapa  kendala  dalam  penegakan  hukum. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap ancaman Covid-19 di lapangan menyebabkan
para  penegak  hukum  terus  menghadapi  kendala  untuk  mengurangi  mobilitas  manusia. Disamping  itu,  upaya  pelacakan,  penelusuran  dan  pengujian  terhadap  populasi masyarakat  yang  diduga  terjangkat  virus  Covid-19  juga  menghadapi  penolakan  yang berujung pada kondisi ketidakpatuhan masyarakat. Penolakan di masyarakat karenanya memerlukan pendekatan yang lebih inklusif dengan melibatkan pemangku kepentingan dan tokoh-tokoh masyarakat untuk meningkatkan kesadaran di masyarakat.

## 4. Kampung Tangguh Sebagai Upaya Membangun Soliditas Masyarakat
Hal  yang  tidak  kalah  penting  dalam  upaya  penanganan  pandemi  covid  adalah aspek  kesadaran  masyarakat,    atau  dengan  kata  lain  dukungan  dari  masyarakat. Pandangan ini menekankan bahwa salah satu kunci keberhasilan penangan covid apabila masyarakat  secara umum , bukan saja dapat memahi segala informasi tentang resiko, tapi juga mentaati anjuran penanganan termasuk di dalamnya program-program pemerintah. sebagaamana Prem K. Liu Y, Russel TW dkk (2020)  menjelaskan,bahwa warga dengan kesadaran  rendah  terhadap  pandemi  ini  akan  sangat  rentan  tertular  Covid-19.  Ketika masyarakat  kurang  memahami  tentang  informasi  seputar  pandemi  ini,  maka kemungkinan  penyebaran  informasi  yang  salah  akan  besar.  Dengan  hal  itu,  seseorang akan  sangat  mungkin  mengambil  keputusan  yang  kontra-produktif  terhadap  program- progam penagangan pemerintah dan lebih lanjut sebagai akibatnya akan membahayakan kesehatannya sekaligus masyarakat secara umum.
Pada mulanya, kesadaran masyarakat Surabaya terhadap virus ini dapat dikatakan masih  cukup  rendah.  Hal  itu  tercermin,  salah  satunya  dari  hasil  survei  persepsi  publik yang dilakukan  beberapa lembaga. Secara umum  sebanyak 59 persen warga surabaya dapat  dikatakan  cenderung  menganggap  remeh  terhadap  penyebaran  virus  corona  ini. Jumlah tersebut bersumber dari dua persepsi yakni warga yang menganggap sangat kecil tertular  sebesar  36  persen,  sedangkan  warga  yang  menganggap  kecil  untuk  tertular sebesar  23  persen.  kendati  secara  perbandingan  persentase  persepsi  resiko  lebih  kecil dengan  DKI  Jakarta  yang  berjumlah  77  persen,  tidaklah  menjadikan  kondisi  surabaya jauh  lebih  baik.  Setidaknya  hal  itu  terbukti  sejalan  dengan  tingkat  kumulasi  kasus terkonfirmas  di  Surabaya,  antara  awal  bulan  Juni  hingga  awal  juli,  yang  sebelumnya berjumlah 2, 633 kasus meningkat secara  drastis menjadi 5,957.
Menyiasati  hal  tersebut,  pemerintah  surabaya  menggalakkan  sejumlah  program yang  ditujukan,  terutama  untuk  semakin  mempekuat  kesadaran  dan  pengawasan  dari masyarakat terhadap virus covid-19 di surabaya.  Salah satu program kebijakan andalan Pemkot surabaya dalam mengatasi hal ini adalah menginisiasi terbentuknya ‘Kampung
Tangguh  Wani  Jogo  Suroboyo’.  Secara  konseptual,  program  ini  merupakan  upaya pelibatan  masyarakat  secara  langsung,  atau  dalam    hal  ini,  unit  terkecil  struktur  sosial dalam rangka penaganan penyebaran covid-19 di daerah sekitar. Dalam skemanya, upaya desiminasi informasi, pencegahan hingga penaganan virus coronan ini dipusatkan pada level  kampung  atau  RW  yang  menjadi  ujung  tombak  aktivitas  masyarakat.  hal  ini merupakan  perwujudan  dari  konsep pentahelix yang  mengkolaborasikan  unsur  seperti forpimda, pengusaha, akademisi, media dan masyarakat.  adapun kegiatan yang dilakukan terbagi menjadi empat struktur utama:
No  Nama Satgas Tugas Pokok 1 Satgas Wani Sehat - Melakukan  pemantauan  terhadap  warga  yang menjadi  pasien  ODP,  PDP,  OTG  dan  Konfirmasi rawat jalan.
- Melakukan pendataan terhadap warga yang memiliki riwayat kontak dengan pasien - Sigap melaporkan kepasa puskesmas, kelurahan, dan kecamatan  apabila  terdapat  warga  yang  terindikasi gejala covid-19 2 Satgas Wani Sejahterah - Memberikan  kebutuhan  permakanan  warga  yang menjadi  pasien  ODP,  PDP,  OTG  dan  Konfirmasi rawat jalan sesuai yang sudah ditentukan. - Satgas mendata warga terdampak yang tidak mampu memberikan  bantuan  terhadap  warga  terdampak secara gotong royong - Memastikan  bantuan  sosial  pemerintah  sampai  ke penerima 3 Satgas Wani Jogo
- Melakukan  pembatasan  dan  pencatatan  orang  dan kendaraan yang keluar masuk (one stage system )
- Membuat jadwal jaga kampung untuk setiap warga - Memantau  dan  memastikan  warga  yang  melakukan isolasi mandiri untuk tidak keluar lingkungan rumah kecuali untuk keperluan fasilitas kesehatan.
- Memastikan warga menerapkan protokol kesehatan
- Bersama warga melaksanakan penyemprotan disinfektan secara rutin 4 Satgas Wani Ngandani - Memberikan  informasi  dan  edukasi  kepada  warga terkait pencegahan dan penaganan covid-19 - Berkoordinasi  dengan  petugas  berwajib  yang menangani covid-19 - Melaporkan perkembangan penanganan pasien ODP, PDP,  OTG  dan  Konfirmasi  rawat  jalan  melalui aplikasi lawancovid19.surabaya.go.id
Sumber: Diolah penulis, 2020 melalui lawancovid19.surabaya.go.id dan Surabayaliputan6.com
Dari    gambaran  struktur    tugas  satgas  di  atas,  terihat  bahwa  upaya  Pemerintah menginisiasi  pembentukan  kampung  tangguh  berfokus  pada  dua  hal,  yani  selain menjamin ketangguhan ekonomi masyarakat terdampak covid namun juga  menekankan pada kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga diri dari virus ini. sebagaimana yang diungkapkan Irvan Widyanto (2020) bahwa goal dari adanya program  ini adalah tumbuhnya  kesadaran  warga  tentang  bahaya  covid,  sehingga  ketika  sudah  sama-sama sadar,  mereka  tidak    lagi  keluar  rumah  jika  memang  tidak  penting,  sadar  dengan sendirinya  memakai  masker  dan  cuci  tangan.Sebaran    kampung  tangguh  wani  jogo suroboyo hingga bulan Juni lalu  sebanyak 451 kampung dan terus berkembang.

## Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa secara umum  penanganan  covid-19  oleh  Pemerintah  Daerah  Kota  Surabaya  sebenarnya  telah sesuai  dengan  sejumlah  instrumen  peraturan  perundang-undangan  yang  ditetapkan baikpemerintah  pusat  maupun  daerah.  Hal  itu  tereflesksikan  dari  sejumlah  aspek,  baik dari struktur anggaran yang digunakan maupun beberapa program kerja unggulan yang telah  terpenuhi  dan  dilaksanakan.  Hal  ini  tentu  merupakan  langkah  progresif  dalam penangangan  pengendalian  wabah  covid-19  yang  dilakukan  pemerintah  di  level kota/kabupaten. Namun demikian,  meskipun secara formal sejumlah aspek kelembagaan telah dilakukan, masih terdapat sejumlah catatan yang membuat pelaksanaan penanganan terganggu dan berpotensi berjalan kurang efektif, setidaknya dua hal yang menjadi catata utama mengenai itu:
1. Realisasi  penggunaan  anggaran  yang  masih  kurang  efektif.  Kendati  pemkot suarabaya  telah menetapkan rencanaa struktur anggaran dan distribusinya secara sangat baik, namum dalam realisasi hal itu belum dilaksanakan secara maksimal. Hal  itu  membuat  sejumlah  tindakan  yang  seharusnya  dapat  dijalankan  secara maksimal mendapati hambatan.
2. Sejauh  analisis  yang  dilakukan  terhadap  beberapa  unsur  penting  terkait penanaganan, dapat disimpulkan masih tingginya angka penyebaran covid di Kota Surabaya sebenarnya lebih dikarenakan dari pola perilaku indivud, atau dalam arti lain kesadaran masyarakat yang masih cukup rendah dalam upaya memutus mata rantai  penyebaran  kendati  pemerintah  telah  melakukan  penetrasi  kelembagaan yang masif. Hal ini dapat diatasi dengan penguatan dan perluasan program terkait yang telah ada untuk mendapatkan hasil yang maksimal.

## Daftar Pustaka
Bbc.com.2020. Covid-19: dua hari berturut-turut tembus 3000 kasus pakar dan IDI sebut  penularan  virus  corona  sangat  tinggi  dan  telah  menyasar  kluster  rumah  tangga.
Diakses  pada  2  oktober  2020  dari https://www.bbc.com/indonesia/indonesia- 53966571
Bennet, B and Carney, T. (tanpa tahun). Trade, Travel and Disease: the Role of Law in Pandemic Preparedness. Asian Journal of WTO and International Health Law and Policy 5(2)
Bogdandy, A and Villarreal, P.A. (2020). International Law on Pandemic Response: a First Stocktaking in Light of the Coronavirus Crsis. Max Planck Institute Research Paper Series 07
Budi A. dan Anshari I.N. 2020. “Administrasi Distancing?” Pemerintah Daerah dalam Pandemi  Covid  19 .  dalam Ed s  Mas’udi  W.    &  Winanti  P.S.  2020. Tata  Kelola Penanganan  Covid-19  di  Indonesia  Kajian  Awal (Hal64).  Yogyakarta.  Gadjah Mada University Press.
Dzakwan,  M.H.A.  2020.  Memetakan  Kesiapan  Pemerintah  Daerah  dalam  Menangani Covid-
19 . Naskah CSIS Comentaries DMRU -027-1D
Forbes.com. 2020. Deep Analysis of Global Pandemic Data Reveals  Importan Insights.
Diakses pada 3 oktober 2020 dari
https://www.forbes.com/sites/cognitiveworld/2020/04/13/covid-19-complexity- demands-sophisticated-analytics-deep-analysis-of-global-pandemic-data- reveals-important-insights/?sh=7b625852f6e2
Fossati, D (2016). Beyond “Good Governance”: the Multilevel Politics of Health Insurance for the Poor in Inodnesia. World Development XX. 1–16
Ginajar, D. (2020). Peran Pemerintah Daerah pada Penanganan Covid-19. Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja 13(1)
Gostin, L.O. (2012). Global Health Justice: A Perspective from the Global South on a Framework Convention on Global Health 15(1)
Guardian.com. 2020. Corona Texting Explained : How Does ir  work and how quickly can you
get a response in Australia?. Diakses pada 10 Oktober 2020 dari https://www.theguardian.com/world/2020/mar/19/coronavirus-testing-explained- how-does-it-work-and-how-quickly-can-you-get-a-response-in-australia
Harianbhirawa.co. 2020. Anggaran Covid-19 Pemkot Surabaya Minim terserap. Diakses
pada 9 Oktober 2020 dari https://www.harianbhirawa.co.id/anggaran-covid-19-pemkot- surabaya-minim-terserap/
Hasibuan, R dan Anisa. (2020). Optimasi Peran Negara Menghadapi Pandemi Corona Virus  Disease  2019  dalam  Perspektif  Hukum  Tata  Negara  Darurat.  SALAM:  Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i 7(7)
Idntimes.jatim.com. 2020. Ini rincian Anggaran Rp819 Miliar untuk tangani covid-19
Surabaya. Diakses pada 3 Oktober 2020 dari
https://jatim.idntimes.com/news/jatim/humas-pemkot-surabaya/rincian- anggaran-untu-tangani-covid-19-di-surabaya/2
Johnson, E and Bailey, T.C. (forthcoming 2020). Urgent Legal Lesson from a Very Fast Problem: Covid-19, Standford Law Review Online, 73
Kompas.com. 2020. Pandemi covid-19, apa saja dampak pada sektor ketenegakerjaan
Indonesia. diakses pada 2 Oktober 2020 dari https://www.kompas.com/tren/read/2020/08/11/102500165/pandemi-covid-19- apa-saja-dampak-pada-sektor-ketenagakerjaan-indonesia-?page=all Kompas.com. 2020. Update: bertambah 3.444 kini ada 194.109 kasus covid-19 di Indonesia diakses pada 2 Oktober 2020 dari
https://nasional.kompas.com/read/2020/09/06/15514501/update-bertambah- 3444-kini-ada-194109-kasus-covid-19-di-indonesia?page=all
Kompas.id. 2020. Korban  PHK terus bertambah percepat kartu prakerja. Diakses pada 3 oktober 2020 dari https://kompas.id/baca/ekonomi/2020/04/09/korban-phk-terus- bertambah-percepat-kartu-prakerja/
Lawancovid19.surabaya.com. 2020. Kampung Wani Jogo Suroboyo Mulai dibentuk di seluruh  RW  se  kota  Surabaya .  Diakses  pada  20  oktober  2020  dari https://lawancovid- 19.surabaya.go.id/berita-pemkot/baca/-kampung-wani-jogo-suroboyo-mulai- dibentuk-di-seluruh-rw-se-kota-surabaya
Liputan6.com.  2020.  Intip  Tugas  Satgas  Kampung  Tangguh  Covid-19  di  Surabaya.
Diakses
pada  11  oktober  2020  dari https://surabaya.liputan6.com/read/4266829/intip-tugas- satgas-kampung-tangguh-covid-19-di-surabaya
Mahendradhata, Y, et. al . (2017). The Republic of Indonesia Health System Review.
Health System in Transition 7(1)
Margrath, P. (2019). Right to Health: a Buzzword in Health Policy in Indonesia. Medical Anthropology Cross-Cultural Studies in Health and Illness 38(6), 1–15.
Mas’udi W.  & Winanti P.S. 2020. Covid-19: dari krisis kesehatan ke krisis  tata kelola.
Eds  Mas’udi  W.    &  Winanti  P.S.  2020.  Tata  Kelola  Penanganan  Covid-19  di Indonesia Kajian
Awal (Hal64). Yogyakarta. Gadjah Mada University Press.
Prem K. Liu Y, Russel TW dkk. 2020. The Effect of Control  strategies to reduce  social mixing on outcomes of the covid-19 epidemic in Wuhan, China: a modeling study. Sari, A.G. et. al . (2020). Kebijakan Pemberlakuan Karantina Wilayah sebagai Antisipasi Penyebaran  Corona  Virus  ditinjau  dari  UU  No  6  Tahun  2018  tentang  Kekarantinaan Kesehatan. Jurnal Transparansi Hukum 3(2)
Susila, M.E. (2015). Medical Law in Indonesia: Its History and Development. JurnalPrioris 5(1). 63–76
Toebes, B. (2015). International Health Law: an Emerging Field of Public International Law.
Indian Journal of International Law 55(3). 299–328.
Wadi, R. (2020). Konstitusionalitas Pemerintah Daerah dalam Menetapkan Kebijakan Lockdown pada Penangan Covid-19 . SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i 7(7)