## SUSUNAN PENGURUS MAQASIDI: JURNAL SYARIAH DAN HUKUM

## Penanggung Jawab Adi Kasman
Editor In Chief
Syaibatul Hamdi

## Editor
M. Ikhwan Sumardi Efendi Benni Erick

## Layout

## Ranto Mulya

## ALAMAT REDAKSI
Jl. Lingkar Kampus Alue Penyareng Gampong Gunong Kleng Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat – Indonesia Telp. 0655 - 7551591 Fax. 0655 - 7551591 email : maqasidi@staindirundeng.ac.id www.ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/maqasidi

## DAFTAR ISI
Family  Dispute  Resolution  in  The  Sakinah  Family  Consultation  and Counseling Bureau Surabaya-Indonesia
Nur Lailatul Musyafa’ah, Tania Ayu Komala Sari, Athifatul Wafirah, dan
Sagita Destia Ramadhan ........................................................................................ 1 -14 Proses Penyusunan Qanun Provinsi Aceh Tentang Khalwat (Mesum) Antarini Utami, Kikye Martiwi Sukiakhy dan Cut Vita Rajiatul Jummi ....... 15 -30 Penjatuhan Uqubat pada Jarimah Maisir Menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Achmad Fikri Oslami ............................................................................................. 31-39 Regulasi  HAM  dan  Pencegahan  Perdagangan  Orang  Perspektif  Ilmu Hukum dan Hukum Islam Bukhari dan Anwar ................................................................................................ 40 -51 Teknologi Bayi Tabung dalam Tinjauan Hukum Islam Nasikhin, Baiti Al-Ami, Ismutik, dan Ulul Albab ............................................. 52 -66 Pertimbangan Hakim Tinggi Dalam Kasus PMH Objek Sengketa Pelelangan SPBU (Studi Putusan Banding Nomor : 59/Pdt/2020/PT.Tjk) Erlina B, Yulia Hesti dan Darmawan .................................................................. 67 -80

## Proses Penyusunan Qanun Provinsi Aceh Tentang Khalwat (Mesum)
Antarini Utami 1 , Kikye Martiwi Sukiakhy 2 , Cut Vita Rajiatul Jummi 3 1,2,3 Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, Indonesia Email Konfirmasi: antariniutami@unsyiah.ac.id

## ABSTRAK
Pembahasan ini dibahas dengan judul “Proses Penyusunan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat (Mesum)” yang di dalamnya membahas tentang proses rancangan Qanun No. 14 Tahun 2003 mengenai peraturan hukum  khalwat/mesum.  Adapun  tujuan  penulis  mengadakan  penelitian  adalah untuk mengetahui dasar dijadikan landasan dalam penyusunan Qanun No. 14 Tahun 2003 tersebut. Namun untuk mencapai tujuan tersebut, maka penulis menggunakan metode  deskriptif  analisis  yaitu  dengan  membahas  masalah-masalah  yang  timbul sekarang  untuk  dianalisis  pemecahannya  berdasarkan  buku-buku  dan  sumber- sumber  yang  berkaitan  untuk  kemudian  dicari  jalan  keluarnya,  yang  dipadukan dengan  teknik  pengumpulan  data,  pertama  dilakukan  dengan  studi  kepustakaan (library research) yaitu menelaah dan membaca buku-buku yang berkaitan dengan topik masalah. Setelah dilakukan penelitian, maka penulis menemukan fakta bahwa Proses penyusunan qanun dimulai dari draft yang dibuat oleh PEMDA melalui proses seminar dan lokakarya, dan selanjutnya draft yang telah dibuat diajukan ke DPRA untuk mendapat persetujuan yang selanjutnya dibawa ke Gubernur untuk disahkan. Yang menjadi dasar dalam penyusunan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 terlihat dengan jelas  dalam  konsiderans  yaitu  bahwa  keistimewaan  dan  Otonomi  Khusus  yang diberikan untuk Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam didasarkan  pada  Undang-Undang  No.  99  Tahun  2001,  antara  lain  dibidang pelaksanaan  Syariat  Islam  dalam  kehidupan  masyarakat  guna  terwujudnya  tata kehidupan  masyarakat  yang  tertib,  aman,  tenteram,  sejahtera  dan  adil  untuk mencapai ridha Allah SWT; bahwa khalwat/mesum termasuk salah satu perbuatan mungkar yang dilarang dalam Syariat Islam dan bertentangan dengan adat istiadat yang  berlaku  dalam  masyarakat  Aceh  karena  perbuatan  tersebut  dapat menjerumuskan seseorang kepada perbuatan zina; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana  dimaksud  huruf  a  dan  b  perlu  membentuk  qanun  tentang  Larangan Khalwat/Mesum.
Kata kunci: Penyusunan Qanun, Khalwat, Mesum
Proses Penyusunan Qanun… Antarini Utami, dkk.

## Pendahuluan
Penerapan  Syari'at  Islam  merupakan  dambaan  seluruh  umat  Islam  yang beriman  dan  taat  kepada  agamanya.  Keimanan  seorang  hamba  dibuktikan  dengan ketaatan  terhadap  hukum  Islam.  Aceh  dalam  perjalanan  ketatanegaraan  Republik Indonesia, merupakan satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau istimewa terkait  dengan  salah  satu  karakter  khas  sejarah  perjuangan  masyarakat  Aceh  yang mempunyai budaya Islam yang kuat (Efendi, S & Hadana, E.S.: 2021).
Salah satu aspek hukum Islam yang saat ini gencar diterapkan adalah hukuman cambuk, khususnya terhadap pelanggaran hukum yang berkenaan dengan khalwat. Cambuk adalah sepotong rotan yang memiliki ukuran tertentu digunakan sebagai alat pemukul, dan cambuk umumnya digunakan dalam mengeksekusi seorang terhukum yang melanggar suatu peraturan hukum. Namun demikian hukuman cambuk adalah bentuk  hukuman  yang  diberikan  kepada  terhukum  oleh  eksekutor  dengan menggunakan rotan, pada bagian tubuh yang tidak membahayakan.
Dalam  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2003  dijelaskan  bahwa  bentuk ancaman  cambuk  bagi  si  pelaku  khalwat,  dimaksudkan  sebagai  upaya  memberi kesadaran  bagi  si  pelaku  sekaligus  menjadi  peringatan  bagi  anggota  masyarakat lainnya untuk tidak melakukan perbuatan tersebut. Di samping itu hukuman cambuk akan  lebih  efektif  dengan  memberi  rasa  malu  dan  tidak  menimbulkan  resiko  bagi keluarga. Jenis hukuman cambuk juga berdampak pada biaya yang harus ditanggung pemerintah menjadi lebih murah dibandingkan dengan jenis hukuman lainnya seperti yang dikenal dalam KUHP sekarang ini.
Namun kenyatannya, selama ini pelaksanaan hukuman cambuk menimbulkan pro dan kontra. Satu pihak menyatakan senang dengan dilaksanakan hukum cambuk, karena dapat menyadarkan pelanggar Syari'at Islam hingga mau bertaubat. Tetapi di sisi  lain  ada  yang  berpendapat,  bahwa  pelaksanaan  hukuman  tersebut  dapat dikatakan melanggar Hak Azasi Manusia (HAM), bahkan dapat dikenakan tuntutan.
Sebenarnya, Syari’at Islam menetapkan hukuman dera (cambuk) bagi umatnya yang  melakukan  pelanggarannya.  Pelanggaran  syari'at  Islam  yang  dikenakan hukuman  cambuk adalah meliputi perbuatan zina. Namun demikian, pembebanan hukuman cambuk bagi yang melakukan zina pernah kawin dikenakan 100 cambukan (Anonim, 2005: 15).
Sementara itu, menurut fuqaha mengatakan bahwa pelanggaran syari'at Islam seperti  perzinaan  diwajibkan  melaksanakan  hukum  syari'at  agar  pelakunya  dapat menebus dosa-dosa yang telah dilakukannya (Ibnu Rusyd, t.t: 112). Akan tetapi untuk melaksanakan  hukum  syari'at Islam,  tentunya  memerlukan  berbagai  pertimbangan terhadap kondisi terhukum, karena hukum ini dilaksanakan bukan untuk menyiksa, tetapi sebagai pedoman bagi yang lainnya. Namun demikian, kenyataan sekarang ini, pelaksanaan hukum cambuk belum dapat memberikan dampak yang positif terhadap penyadaran pelaksanaan Syari'at Islam di Kota Banda Aceh. Hal ini dapat dilihat dari
Proses Penyusunan Qanun… Antarini Utami, dkk.
masih  banyaknya  pelanggaran-pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  yang tinggal di kawasan Kota Banda Aceh dan sekitarnya. Pernyataan ini dapat dibuktikan pula dari masih banyaknya kaum muda mudi yang mondar mandir di jalanan yang belum pasti muhrimnya.
Di sisi lain, nampak dengan jelas pelaksanaan hukum cambuk bagi masyarakat Kota Banda Aceh terkesan sebagai sesuatu yang tidak perlu dihiraukan, apalagi dalam beberapa  hari  terakhir  ini  ditemukan  banyaknya  kasus-kasus  mesum  yang  terjadi pada  hampir  semua  Kapupaten  Kota  di  Aceh  yang  berujung  pada  pengadilan Mahkamah Syar’iyah.
Kenyataan  semacam  ini  menimbulkan  kesan,  bahwa  penggunaan  hukuman cambuk  sebagai  proses  mengingatkan  warga  untuk  menjauhi  diri  dari  perbuatan maksiat belum efektif. Hal ini dapat dilihat dari masih banyak warga yang melakukan pelanggaran hukum, sehingga dikenakan hukum ‘uqubat cambuk. Seharusnya, setiap warga mesti menyadari, bahwa dengan adanya pelaksanaan hukum tersebut dapat meninggalkan semua kebiasaan melakukan perbuatan maksiat. Apalagi dalam Islam hukuman  cambuk  6  kali  sampai  12  kali  merupakan  hukum  yang  berlaku  sebagai peringatan saja. Sedangkan hukum sebenarnya dapat dikatagorikan sebagai hukum berat sebanyak 100 kali cambuk.
Berdasarkan uraian di atas, maka pernyataan yang dapat dikemukakan bahwa pelaksanaan  hukum  cambuk  belum  dapat  menyadarkan  masyarakat  Aceh  untuk melaksanakan  Syari'at  Islam  secara  kaffah.  Oleh  karena  itu,  untuk  menggugah masyarakat Aceh supaya dapat melaksanakan Syari'at Islam secara kaffah diperlukan sosialisasi  dan  penyuluhan  secara  tepat  dan  benar.  Bahkan  di  sisi  lain  diperlukan pembenahan terhadap fasilitas dan aparat penegak Syari'at Islam itu sendiri, sehingga proses pelaksanaan Syari'at Islam menjadi berwibawa di depan masyarakat, hingga dapat menyadarkan masyarakat untuk melaksanakan Syari'at Islam secara kaffah.

## Metode Penelitian
Metode  Penelitian  yang  digunakan  metode  deskriptif  analisis  yaitu  dengan membahas masalah-masalah yang timbul  sekarang untuk dianalisis pemecahannya berdasarkan buku-buku dan sumber-sumber yang berkaitan untuk kemudian dicari jalan  keluarnya,  yang  dipadukan  dengan  teknik  pengumpulan  data,  pertama dilakukan dengan studi kepustakaan ( library research ) yaitu menelaah dan membaca buku-buku yang berkaitan dengan topik masalah.

## Pembahasan/hasil

## A. Sistematika Qanun No. 14 Tahun 2003

## 1.  Konsideren
Konsiderans merupakan salah satu unsur yang dijadikan pertimbangan dalam membuat atau menetapkan hukum dalam sebuah kasus. Dalam pelaksanaan hukum
Proses Penyusunan Qanun… Antarini Utami, dkk.
khalwat/mesum  digunakan  beberapa  pertimbangan  hukum  yang  dikenal  dengan sebutan Konsiderans. Biasanya dalam konsiderns ini diawali dengan kata menimbang dengan memuat beberapa persyaratan sebagai berikut:
a. Konsiderans diawali dengan kata menimbang.
b. Konsiderans memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan peraturan perundang-undangan.
c. Pokok-pokok  pikiran  pada  konsiderans  Undang-Undang  atau  Peraturan Pemerintah daerah menurut unsur filosofis, yuridis dan sosiologis yang menjadi latar belakang pembuatannya.
d. Pokok-pokok  pikiran  yang  hanya  menyatakan  bahwa  peraturan  perundang- undangan  dianggap  perlu  untuk  dibuat  adalah  kurang  tepat  karena  tidak mencerminkan tentang latar belakang dan alasan dibuatnya peraturan perundang- undangan tersebut.
e. Jika  konsiderans  memuat  lebih  dari  satu  pokok  pikiran,  tia-tiap  pokok  pikiran dirumuskan dalam rangkaian kalimat yang merupakan kesatuan pengertian.
f. Tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf abjad, dan dirumuskan dalam satu kalimat yang diawali adalah kata “bahwa”  dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (Putu Astra Wijaya, 2004:51).
Berdasarkan  gambaran  di  atas,  maka  pembuatan  Qanun  No.  14  Tahun  2003 sebagai salah satu tujuan untuk mempermudah pelaksanaan Syari'at Islam terhadap pelanggaran khalwat, maka dirumuskan Konsiderans sebagai berikut:
a. Bahwa keistimewaan dan Otonomi Khusus yang diberikan untuk Daerah Istimewa Aceh  sebagai  Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam  didasarkan  pada  Undang- Undang No. 44 Tahun 1999, antara lain dibidang pelaksanaan Syari’at Islam dalam kehidupan masyarakat guna terwujudnya tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, tenteram, sejahtera dan adil untuk mencapai ridha Allah SWT;
b. Bahwa  khalwat/mesum  termasuk  salah  satu  perbuatan  mungkar  yang  dilarang dalam Syari’at Islam dan bertentangan dengan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat  Aceh  karena  perbuatan  tersebut  dapat  menjerumuskan  seseorang kepada perbuatan zina;
c. Bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana  dimaksud  huruf  a  dan  b  perlu membentuk qanun tentang Larangan Khalwat/Mesum.
Dalam penjelasan resmi ditemukan uraian untuk menjelaskan Konsiderans di atas adalah sebagai berikut:
Secara  umum  Syari'at  Islam  di  bidang  hukum  memuat  norma  hukum  yang mengatur  kehidupan  bermasyarakat/bernegara  dan  norma  hukum  yang  mengatur moral  atau  kepentingan  individu  yang  harus  ditaati  oleh  setiap  orang.  Ketaatan terhadap norma hukum yang mengatur moral sangat tergantung pada kualitas iman, taqwa dan hati nurani seseorang, juga disertai adanya sanksi duniawi dan ukhrawi terhadap orang yang melanggarnya.
Proses Penyusunan Qanun… Antarini Utami, dkk.
Dalam sistem hukum Islam terdapat dua jenis sanksi; yaitu sanksi yang bersifat definitif  dari  Allah  dan  Rasul-Nya  dan  sanksi  yang  ditetapkan  manusia  melalui kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Kedua jenis sanksi tersebut mendorong masyarakat  untuk  patuh  pada  ketentuan  hukum.  Dalam  banyak  hal  penegakan hukum menuntut peranan Negara. Hukum tidak berjalan bila tidak ditegakkan oleh Negara. Di sisi lain Negara tidak akan tertib bila hukum tidak ditegakkan.
Khalwat/mesum  adalah  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  dua  orang  yang berlawanan jenis atau lebih, tanpa ikatan nikah atau mahram pada tempat tertentu yang sepi yang memungkinkan terjadinya perbuatan maksiat atau yang berpeluang akan terjadinya perbuatan perzinaan (Ikhwan, M., & Daudy, M. H, 2019: 199). Islam dengan  tegas  melarang  perzinaan.  Sementara  khalwat/mesum  merupakan  wasilah atau peluang untuk terjadinya zina, maka khalwat/mesum termasuk juga salah satu jarimah (perbuatan pidana) dan diancam dengan ‘uqubat ta’zir, sesuai dengan qaidah syar’i yang berbunyi: hukum sarana sama seperti hukum tujuan (Ali Yafie, 1993: 89)
Dalam  perkembangannya  khalwat/mesum  tidak  hanya  terjadi  di  tempat- tempat  yang  sepi  dari  penglihatan  orang  lain,  tetapi  dapat  juga  terjadi  di  tengah keramaian atau dijalanan atau di tempat-tempat lain, seumpama dalam mobil atau kenderaan  lain,  di  mana  antara  laki-laki  dan  perempuan  berasyik  maksyuk  tanpa ikatan  nikah  atau  hubungan  mahram.  Prilaku  tersebut  juga  dapat  menjurus  pada terjadinya perbuatan zina.
Qanun  tentang  larangan  khalwat/mesum  ini  dimaksudkan  sebagai  upaya preventif pada tingkat optimum remedium sebagai usaha represif melalui penjatuhan ‘uqubat  ta’zir  yang  dapat  berupa  ‘uqubat  cambuk  dan  ‘uqubat  denda  (gharamah). Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dipahami bahwa yang dikatakan khalwat dilakukan  oleh  dua  orang  mukallaf  yang  berlainan  jenis  kelamin  (laki-laki  dan perempuan),  bukan  suami  isteri  dan  halal  menikah  (orang  yang  tidak  mempunyai hubungan  mahram).  Dua  orang  tersebut  melakukan  khalwat  kalau  mereka  berada pada suatu tempat tertentu yang memungkinkan terjadinya perbuatan maksiat atau yang berpeluang akan terjadinya perbuatan perzinaan.

## 2.   Yuridis
Setiap  pemeluk  agama  Islam  wajib  mentaati,  mengamalkan/menjalankan Syari'at Islam secara kaffah dalam kehidupan sehari-hari dengan tertib dan sempurna, baik  melaui  diri  pribadi,  keluarga,  masyarakat  dalam  kehidupan  berbangsa  dan bernegara.  Demi  terwujudnya  pelaksanaan  Syari'at  Islam  dalam  masyarakat,  maka banyak hal yang mendasar yang harus dibenahi dan ditata ulang terlebih dahulu dan untuk  itu  diperlukan  suatu  aturan  atau  Undang-Undang  yang  menjadi  pembatas terhadap  berhasilnya  pelaksanaan  Syari'at  Islam  tersebut.  Salah  satu  dari  hal  yang harus  dibenahi  tersebut  adalah  dibidang  pergaulan  antara  lawan  jenis  agar  sesuai dengan  batas-batas  yang  ditentukan  oleh  Islam.  Bila  pergaulan  antara  lawan  jenis
Proses Penyusunan Qanun… Antarini Utami, dkk.
tidak mengikuti peraturan yang berlaku dalam Islam, maka pergaulan tersebut akan menjurus kepad perbuatan khalwat/mesum
Khlawat/mesum  adalah  termasuk  salah  satu  perbuatan  mungkar  yang dilarang oleh Islam dan bertentangan pula dengan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat Aceh karena perbuatan tersebut dapat menjerumuskan seseorang kepada perbuatan  zina.  Oleh  karena  itu,  berdasarkan  pertimbangan  hal-hal  yang  telah disebutkan  di  atas,  maka  perlu  dibentuk  Qanun  tentang  larangan  khalwat/mesum dengan berlandaskan kepada aturan hukum adalah:
a. Al-Qur'an;
b. Al-Hadits;
c. Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945;
d. Undang-Undang  No.  24  Tahun  1956  tentang  Pembentukan  Daerah  Otonom Provinsi  Aceh  dan  Perubahan  Peraturan  Pembentukan  Provinsi  Sumatera  Utara (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1956  Nomor  64,  Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);
e. Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum Acara  Pidana  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1981  Nomor  76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209;
f. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
g. Undang-Undang  Nomor  44  Tahun  1999  tentang  Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
h. Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2001  tentang  Otonomi  Khusus  bagi  Provinsi Daerah  Istimewa  Aceh  sebagai  Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
i. Peraturan  Pemerintah  Nomor  27  Tahun  1983  tentang  Pelaksanaan  KUHAP (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1983  Nomor  36,  Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
j. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
k. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan  Provinsi  sebagai  Daerah  otonom  (Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
l. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan  dan  Bentuk  Rancangan  Undang-Undang,  Rancangan
Proses Penyusunan Qanun… Antarini Utami, dkk.
Peraturan  Pemerintah,  dan  Rancangan  Keputusan  Presiden  (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
m. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah  Daerah;
n. Peraturan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan  Syari’at  Islam  (Lembaran  Daerah  Provinsi  Daerah  Istimewa  Aceh Tahun 2000 Nomor 30);
o. Qanun  Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam  Nomor  10  Tahun  2002  tentang Peradilan Syari’at Islam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun  2003  Nomor  2  Seri  E  Nomor  2,  Tambahan  Lembaran  Daerah  Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4);
p. Qanun  Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam  Nomor  11  Tahun  2002  tentang Pelaksanaan  Syari’at  Islam  Bidang  Aqidah,  Ibadah,  dan  Syiar  Islam  (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5);

## 3.  Filosofis
Setiap  penyusunan  draf  peraturan  atau  perundang-undangan,  memerlukan kajian  filosofis  agar  tidak  menyimpang  dan  bertentangan  dengan  pola  kehidupan masyarakat,  khususnya  masyarakat  Aceh.  Karena  itu  para  penyusun  draf  tersebut perlu  membatasi  ruang  lingkup  larangan  yaitu:  “Ruang  lingkup  larangan khalwat/mesum  adalah  segala  kegiatan,  perbuatan  dan  keadaan  yang  mengarah kepada perbuatan zina”. Penentuan ruang lingkup tersebut dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:
a. Menegakkan Syari’at Islam dan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat    di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
b. Melindungi masyarakat dari berbagai bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang merusak kehormatan;
c. Mencegah anggota masyarakat sedini mungkin dari melakukan perbuatan  yang mengarah kepada zina;
d. Meningkatkan  peran  serta  masyarakat  dalam  mencegah  dan  memberantas terjadinya perbuatan khalwat/mesum;
e. Menutup peluang terjadinya kerusakan moral.

## 4.  Materi Qanun No. 14 Tahun 2003
Secara  umum  Syari'at  Islam  di  bidang  hukum  memuat  norma  hukum  yang mengatur  kehidupan  bermasyarakat/bernegara  dan  norma  hukum  yang  mengatur moral  atau  kepentingan  individu  yang  harus  ditaati  oleh  setiap  orang.  Ketaatan terhadap norma hukum yang mengatur moral sangat tergantung pada kualitas iman,
Proses Penyusunan Qanun… Antarini Utami, dkk.
taqwa dan hati nurani seseorang, juga disertai sanksi duniawi dan ukhrawi terhadap orang yang melanggarnya.
Dalam sistem hukum Islam terdapat dua jenis sanksi; yaitu sanksi yang bersifat definitif dari Allah dan Rasul dan sanksi yang ditetapkan manusia melalui kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Kedua jenis sanksi tersebut mendorong masyarakat untuk patuh pada ketentuan hukum. Dalam banyak hal penegakan hukum menuntut peranan Negara. Hukum tidak berjalan bila tidak ditegakkan oleh Negara. Di sisi lain suatu Negara akan tidak tertib bila hukum tidak ditegakkan.
Khalwat/mesum  adalah  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  dua  orang  yang berlainan jenis atau lebih, tanpa ikatan nikah atau bukan muhrim pada tempat tertentu yang sepi yang memungkinkan terjadinya perbuatan maksiat di bidang seksual atau yang berpeluang pada terjadinya perbuatan perzinaan.
Dalam  perkembangannya  khalwat/mesum  tidak  hanya  terjadi  di  tempat- tempat  tertentu  yang  sepi  dari  penglihatan  orang  lain,  tetapi  dapat  juga  terjadi  di tengah-tengah  keramaian  atau  di  jalanan  atau  di  tempat-tempat  lain,  seumpama dalam  mobil  atau  dalam  kendaraan  lainnya,  di  mana  laki-laki  dan  perempuan berasyik maksyuk tanpa ikatan nikah atau  hubungan mahram. Prilaku tersebut juga dapat menjurus pada terjadinya perbuatan zina.
Qanun tentang larangan khalwat/mesum ini dimaksudkan sebagai upaya pre- emtif, preventif dan pada tingkat optimum remedium sebagai usaha represif melalui penjatuhan ‘uqubat dalam bentuk ‘uqubat ta’zir yang satu berupa ‘uqubat cambuk dan ‘uqubat denda (gharamah).
Bentuk  ancaman  ‘uqubat  cambuk  bagi  si  pelaku  jarimah  khalwat/mesum, dimaksudkan  sebagai  upaya  memberi  kesadaran  bagi  si  pelaku  sekaligus  menjadi peringatan  bagi  anggota  masyarakat  lainnya  untuk  tidak  melakukan  jarimah.  Di samping  ‘uqubat  cambuk  akan  lebih  efektif  dengan  memberi  rasa  malu  dan  tidak menimbulkan resiko bagi keluarga. Jenis ‘uqubat cambuk juga berdampak pada biaya yang harus dutanggung pemerintah menjadi lebih murah dibandingkan dengan jenis ‘uqubat lainnya seperti yang dikenal dalam KUHP sekarang ini.
Dalam hukum positif yang ada terdapat pemisahan antara hukum materil dan hukum  formil,  sedangkan  dalam  qanun  terdapat  hukum  moril  dan  formil.  Oleh karena  itu, ditetapkan Qanun Provinsi Nangroe Aceh Darussalam tentang khalwat (mesum) sebagai berikut:
Pada tahap pertama pembuatan qanun dimulai dengan ketentuan Ketentuan Umum yang berisikan Pasal 1 yang memuat maksud penyusunan qanun Nomor 14 Tahun  2003  yang  meliputi  Daerah  adalah  Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam; Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah Gubernur berserta perangkat lainnya  Pemerintah  Daerah  Istimewa  Aceh  sebagai  Badan  eksekutif  Provinsi Nanggroe  Aceh  Darussalam;  Pemerintah  Kabupaten/Kota  adalah  Bupati/Walikota berserta  perangkat  lainnya  sebagai  Badan  eksekutif  Kabupaten/Kota  Provinsi
Proses Penyusunan Qanun… Antarini Utami, dkk.
Nanggroe  Aceh  Darussalam;  Gubernur  adalah  Gubernur  Provinsi  Nanggroe  Aceh Darussalam;  Bupati/Walikota  adalah  Bupati/Walikota  Provinsi  Nanggroe  Aceh Darussalam;  Camat  adalah  kepala  pemerintahan  di  kecamatan;  Imeum Mukim/Kepala Mukim adalah pimpinan dalam suatu kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa Gampong; Keuchik adalah kepala pemerintahan terendah  dalam  suatu  kesatuan  masyarakat  hukum  di  Provinsi  Nanggroe  Aceh Darussalam yang berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri; Masyarakat adalah  himpunan  orang-orang  yang  berdomisili  di  Provinsi  Nanggroe  Aceh Darussalam;  Mahkamah  adalah  Mahkamah  Syar’iyah  Kabupaten/Kota  dan Mahkamah Syar’iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam; Wilayatul Hisbah adalah lembaga yang bertugas membina, melakukan advokasi dan mengawasi pelaksanaan amar ma’ruf nahi mungkar dan dapat berfungsi sebagai penyilidik; Polisi adalah Polisi Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam  yang  diberi  tugas  dan  wewenang  khusus menangani  pelaksanaan  dan  penegakan  hukum  Syari’at  Islam;  Penyidik  adalah Penyidik Umum dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil; Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Gubernur yang diberi tugas dan wewenang untuk melakukan penyidikan pelanggaran Syari’at Islam; Jaksa adalah Jaksa Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang diberi tugas dan wewenang menjalankan  tugas  khusus  dibidang  Syari’at  Islam;  Penuntut  Umum  adalah  Jaksa yang  diberi  tugas  dan  wewenang  khusus  untuk  melakukan  penuntutan  dibidang syari’at  dan  melaksanakan  penetapan  putusan  hakim  mahkamah;  Pejabat  yang berwenang  adalah  Kepala  Polisi  Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam  dan/atau pejabat  lain  dilingkungannya  yang  ditunjuk  berdasarkan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku; Jarimah adalah perbuatan terlarang yang diancam dengan qishash-diat,  hudud,  dan  ta’zir;  ‘Uqubat  adalah  ancaman  hukuman  terhadap pelanggaran Jarimah; Khalwat/Mesum adalah perbuatan bersunyi-sunyi antara dua orang mukallaf atau lebih yang berlainan jenis yang bukan muhrim atau tanpa ikatan perkawinan.
Dalam  Pasal  4  dirumuskan  tentang  hukum  khalwat  yaitu  Khalwat/mesum hukumnya  haram.  Dengan  dasar  penetapan  hukum  tersebut,  maka  apabila  qanun selesaikan disusun, maka dapat dijadikan sebagai landasan dalam menentukan sanksi hukum  terhadap  pelanggar  syari'at.  Di  sini  dibutuhkan  lain  yang  bertujuan  untuk memberikan peringatan kepada masyarakat seperti termuat Pasal 5 yang menjelaskan Setiap  orang  dilarang  melakukan  khalwat/mesum.  Sedangkan  dalam  Pasal  6 merupakan  pasal  yang  memberikan  anjuran  kepada  setiap  orang  atau  kelompok masyarakat,  atau  aparatur  pemerintahan  dan  badan  usaha  dilarang  memberikan fasilitas kemudahan dan/atau melindungi orang melakukan khalwat/mesum.
Sebagaimana halnya pasal 6, Pasal 7 juga bertujuan untuk melarang anggota masyarakat  untuk  berkewajiban  mencegah  khalwat  sebagaimana  termaktub  dalam
Proses Penyusunan Qanun… Antarini Utami, dkk.
pasal  tersebut  yaitu:  setiap  orang  baik  sendiri  maupun  kelompok  berkewajiban mencegah terjadinya perbuatan khalwat/mesum.
Mengenai hukuman diatur sebagai berikut. Pasal 22 berbunyi, (1) setiap orang yang  melanggar  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  Islam  pasal  4  diancam  dengan ‘uqubat ta’zir berupa dicambuk paling tinggi 9 (sembilan) kali, paling rendah 3(tiga) kali dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah), dan
Dalam  Pasal  4  dirumuskan  tentang  hukum  khalwat  yaitu  Khalwat/mesum hukumnya  haram.  Dengan  dasar  penetapan  hukum  tersebut,  maka  apabila  qanun selesaikan disusun, maka dapat dijadikan sebagai landasan dalam menentukan sanksi hukum  terhadap  pelanggar  syari'at.  Di  sini  dibutuhkan  lain  yang  bertujuan  untuk memberikan peringatan kepada masyarakat seperti termuat Pasal 5 yang menjelaskan Setiap  orang  dilarang  melakukan  khalwat/mesum.  Sedangkan  dalam  Pasal  6 merupakan  pasal  yang  memberikan  anjuran  kepada  setiap  orang  atau  kelompok masyarakat,  atau  aparatur  pemerintahan  dan  badan  usaha  dilarang  memberikan fasilitas kemudahan dan/atau melindungi orang melakukan khalwat/mesum.
Sebagaimana halnya pasal 6, Pasal 7 juga bertujuan untuk melarang anggota masyarakat  untuk  berkewajiban  mencegah  khalwat  sebagaimana  termaktub  dalam pasal  tersebut  yaitu:  setiap  orang  baik  sendiri  maupun  kelompok  berkewajiban mencegah terjadinya perbuatan khalwat/mesum.
Mengenai hukuman diatur sebagai berikut. Pasal 22 berbunyi, (1) setiap orang yang  melanggar  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  Islam  pasal  4  diancam  dengan ‘uqubat ta’zir berupa dicambuk paling tinggi 9 (sembilan) kali, paling rendah 3(tiga) kali dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah), dan paling sedikit  Rp.  2.500.000,-  (Dua  Juta  Lima  Ratus  Ribu  Rupiah);  (2)  setiap  orang  yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 5 diancam dengan ‘uqubat ta’zir berupa kurungan paling lama 6 (enam) bulan, paling singkat 2 (dua) bulan dan/atau denda  paling  banyak  Rp.  15.000.000,-  (Lima  Belas  Juta  Rupiah)  pali  sedikit  Rp. 5.000.000,-  (Lima  Juta  Rupiah);  (3)  pelanggaran  terhadap  larangan  sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 adalah jarimah ta’zir.
Pasal 23 berbunyi, denda sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) dan (2)merupakan penerimaan daerah dan disetor langsung ke kas baitul Mal. Pasal 24 berbunyi,  pengulangan  pelanggaran  terhadap  ketentuan  sebagaimana  dimaksud dalam pasal 22, ‘uqubatnya dapat ditambah 1/3 (sepertiga) dari u’qubat maksimal. Pasal  25  berbunyi,  pelanggran  terhadap  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam pasal  5  dan  6:  (a)  apabila  dilakukan  oleh  badan  hukum/badan  usaha,  maka ‘uqubatnya dijatuhkan kepada penanggung jawa, (b) apabila ada hubungan dengan kegiatan usahanya, maka selain sanksi ‘uqubat sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) dan (2) dapat juga dikenakan ‘uqubat administratif dengan mencabut atau membatalkan izin usaha yang telah diberikan.
Proses Penyusunan Qanun… Antarini Utami, dkk.
Dari ketentuan hukuman ini, terlihat bahwa orang yang melakukan khalwat, mesum sekiranya terbukti, dapat dijatuhi hukuman cambuk paling banyak sembilan kali dan paling ringan 3 kali. Hukuman ini ditambah atau ditukar dengan hukuman lain yaitu berupa denda paling banyak sepuluh juta rupiah, dan paling sedikit dua juta lima ratus ribu rupiah. Sedangkan orang yang memberikan fasilitas, membantu atau melindungi orang lain yang melakukan perbuatan mesum apabila terbukti dapat dijatuhi  hukuman  paling  lama  enam  bulan  kurungan,  paling  sedikit  dua  bulan kurungan. Dikenakan denda paling banyak lima belas juta rupiah dan paling sedikit lima juta rupiah.
Jadi, berbeda dengan ‘uqubat dalam qanun tentang minuman keras dan judi, ‘uqubat  di  sini  di  samping  bersifat  alternatif,  dapat  juga  bersifat  komulatif. Maksudnya  di  samping  dijatuhi  hukuman  cambuk  atau  denda  dapat  juga  dijatuhi kedua-duanya  sekaligus  untuk  perbuatan  khalwat  atau  penjara  atau  denda  atau kedua-  duanya  sekaligus  untuk  orang  yang  memberikan  fasilitas  bagi  perbuatan khalwat. Sedangkan orang yang mengulangi kembali perbuatan pidana yang diatur dalam pasal 4 dan pasal 5 dapat dijatuhi hukuman tambahan yaitu 1/3 dari hukuman maksimal yang ditentukan dalam pasal 22.
Perlu ditambahkan, sekiranya pelanggaran dilakukan oleh badan usaha, maka hukuman akan dikenakan kepada penanggung jawabnya dan apabila ada hubungan dengan izin usaha yang diperolehnya, maka izin usaha tersebut dapat dicabut sebagai hukuman  administratif  atas  badan  usaha  tersebut.  Selanjutnya,  qanun  menetapkan bahwa perbuatan pidana khalwat (perbuatan mesum) ini adalah perbuatan ta’zir.
Perlu ditambahkan, sekiranya pelanggaran dilakukan oleh badan usaha, maka hukuman akan dikenakan kepada penanggung jawabnya dan apabila ada hubungan dengan izin usaha yang diperolehnya, maka izin usaha tersebut dapat dicabut sebagai hukuman  administratif  atas  badan  usaha  tersebut.  Selanjutnya,  qanun  menetapkan bahwa perbuatan pidana khalwat (perbuatan mesum) ini adalah perbuatan ta’zir.
Setelah semua landasan tersebut disusun, maka penyusunan qanun dirancang dengan  ketentuan  pelaksanaan  ‘uqubat.  Pelaksanaan  ‘uqubat  ini  termaktub  dalam Pasal 26 yang berisikan tentang ‘Uqubat cambuk dilakukan oleh seorang petugas yang ditunjuk oleh Jaksa Penuntut Umum  dan Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Jaksa Penuntut Umum harus berpedoman pada ketentuan yang  diatur  dalam  Qanun  ini  dan/atau  ketentuan  yang  akan  diatur  dalam  Qanun tentang hukum formil.
Sementara itu Pasal 27 menguraikan tentang Pelaksanaan ‘Uqubat dilakukan segera  setelah  putusan  hakim  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap  dan  Penundaan pelaksanaan  ‘uqubat  hanya  dapat  dilakukan  berdasarkan  penetapan  dari  Kepala Kejaksaan apabila terdapat hal-hal yang membahayakan terhukum setelah mendapat keterangan dokter yang berwenang.
Proses Penyusunan Qanun… Antarini Utami, dkk.
Demikian  juga  halnya,  dalam  Pasal  28  yang  menguraikan  masalah  ‘Uqubat cambuk  dilakukan  di  suatu  tempat  yang  dapat  disaksikan  orang  banyak  dengan dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan dokter yang ditunjuk, Pencambukan dilakukan dengan rotan yang berdiameter antara 0,7 cm sampai 1.00 cm, panjang 1 (satu) meter dan  tidak  mempunyai  ujung  ganda/tidak  dibelah,  Pencambukan  dilakukan  pada bagian tubuh kecuali kepala, muka, leher, dada dan kemaluan, Kadar pukulan atau cambukan tidak sampai melukai, Terhukum laki-laki dicambuk dalam posisi berdiri tanpa  penyangga,  tanpa  diikat  dan  memakai  baju  tipis  yang  menutup  aurat. Sedangkan  perempuan  dalam  posisi  duduk  dan  ditutup  kain  diatasnya,  dan Pecambukan terhadap perempuan hamil dilakukan setelah 60 (enam puluh) hari yang bersangkutan melahirkan.
Sedangkan Pasal 29 menjelaskan tentang Apabila selama pencambukan timbul hal-hal yang membahayakan terhukum berdasarkan pendapat dokter yang ditunjuk, maka sisa cambukan ditunda sampai dengan waktu yang memungkinkan.
Sementara  itu,  Pasal  30  merupakan  pasal  yang  menjelaskan  Pelaksanaan ‘uqubat kurungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (2) dilakukan sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Sedangkan  Pasal  32 menguraikan  tentang  Hal-hal  yang  menyangkut  dengan  teknis  pelaksanaan  diatur lebih lanjut dengan keputusan Gubernur.
Pasal 33 merupakan pasal penutup dari materi qanun No. 14 Tahun 2003 yang memuat Qanun ini berlaku pada tanggal diundangkan, dan Agar semua orang dapat mengetahuinya,  memerintahkan  pengundangan  qanun  ini  dengan  penempatannya dalam Lembaran daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

## B. Proses Pengesahan Qanun
Otonomi  khusus  yang  diterapkan  di  Provinsi  Aceh,  pada  dasarnya  adalah sebuah  upaya  untuk  mempercepat  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat. Percepatan peningkatan kesejahteraan ini, antara lain dilakukan dengan memberikan kewenangan  yang  lebih  luas  kepada  pemerintah  Provinsi  Aceh  dalam  mengatur urusan rumah tangga sendiri, memberi bagian penerimaan sumber daya alam yang dihasilkan  dari  Provinsi  Aceh  secara  lebih  adil  dan  proporsional, serta  mendorong pemerintah  setempat  untuk  lebih  membuka  ruang  partisipasi  masyarakat  dalam proses pengambilan keputusan.
Otonomi  pada  dasarnya  merupakan  sebuah  daya  memberikan  kewenangan kepada daerah untuk mengelola pemerintahannya sendiri sesuai dengan kebutuhan dan  aspirasi  masyarakatnya.  Penerapan  otonomi  khusus  di  Provinsi  Aceh,  pada gilirannya merupakan perluasan kewenangan bidang pemerintahan diluar ketentuan yang  telah  diatur  dalam  Undang-Undang  No.  22  Tahun  1999  maupun  ketentuan perundang-undangan  lainnya.  Diberikannya  kewenangan  yang  lebih  luas,  sudah
Proses Penyusunan Qanun… Antarini Utami, dkk.
selayaknya disyukuri, namun perluasan kewenangan menuntut tanggung jawab yang lebih besar pula.
Dalam  proses  pengesahan  qanun,  maka  harus  disusun  terlebih  dahulu Rancangan  Qanun  Perda.  Hal  tersebut  diawali  dengan  Inisiator  dari  Dinas  Syariat Islam  adalah  berkoordinasi  dengan  MPU,  majelis  adat  aceh  (MAA),  majelis pendidikan daerah (MPD), tokoh agama, masyarakat. Setelah diproses beberapa kali lalu  mengadakan  rapat  intern  untuk  menyiapkan  rancangan  qanun.  Setelah  jadi diseminarkan  di  kalangan  dinas.  Setelah  diseminarkan  lalu  dirumuskan  kembali menjadi rancangan qanun untuk diajukan ke Gubernur.
Dalam  hal  ini  ke  bagian  c/q  biro  hukum.  Lalu  diproses  kembali  dan disesuaikan  dengan  aturan  yang  ada  seperti  tata  cara  peraturan  perundangan- undangan. Setelah diproses di biro hukum lalu dikirim kembali ke Universitas Syiah Kuala  dalam  hal  ke  Fakultas  Hukum.  Untuk  dikaji  secara  akademik  dan  untuk diseminarkan. Dari hasil seminar dikirim kembali untuk disesuaikan dengan teknik penyusunan  peraturan  perundang-undangan/qanun.  Berdasarkan  peraturan perundang-undangan setelah diproses oleh biro hukum, kemudian dikirim ke DPRA melalui  gubernur  dengan  surat  pengantar,  setelah  ke  gubernur,  baru  diproses  di DPRA.
Landasan pembuatan qanun Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan  peraturan  perundang-undangan.  Lama  waktu  pembuatan  kira-kira tergantung  dengan  gubernur,  tapi  biasanya  sekitar  6  (enam)  bulan  dari  eksekutif. Landasan  tata  Negara  pembahasan  yaitu:  Undang-Undang  No.  32  Tahun  2004, Undang-Undang No.22 Tahun 2003, Peraturan tata tertib DPRA.
Rancangan  Qanun  dari  gubernur  diajukan  ke  DPRA  kemudian  DPRA membawa dalam rapat panitia musyawarah dan dalam rapat musyawarah ini disusun jadwal untuk pembahasan rancangan Qanun tersebut. Apabila rancangan Qanun ini disempurnakan oleh DPRA sesuai kesepakatan paripurna oleh gubernur dan dalam hal ini membuktikan limit waktu 71 hari harus ditandatangani oleh gubernur. Setelah ditandatangani Qanun sudah sah dan sudah bisa diundangkan.
Setelah  itu  Qanun  disampaikan  kepada  presiden  melalui  mandagri  untuk dilakukan  klarifikasi,  apakah  Qanun  tersebut  sesuai  atau  tidak  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Bila Qanun tersebut bertentangan atau  tidak  sesuai  maka  presiden  bisa  meminta  untuk  dibatalkan  atau  di  rubah beberapa pasal yang bertentangan tersebut.
Apabila rancangan Qanun tidak setuju oleh DPRA juga akan dikembalikan ke pemerintah daerah dan yang membuat rancangan Qanun yaitu perangkat-perangkat daerah provinsi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, sedangkan badan perancang dan kajian di DPRA. Dan dalam hal pembuatan rancangan Qanun tidak ada kendala. Rancangan Qanun pembuatannya penuh nuansa politik karena situasi dan kondisi Aceh  saat  itu  dalam  keadaan  instabilitas  karena  gangguan  kelompok-kelompok
Proses Penyusunan Qanun… Antarini Utami, dkk.
sparatis  dan  dalam  hal  ini  muncullah  aspirasi  rakyat  tentang  syariat  Islam.  Dalam peraturan perundang-undangan tidak ada istilah penyusunan draft akademik tetapi mereka  dengan  sukarela  mencoba  untuk  menyusun  sebuah  draft  qanun  untuk disampaikan ke DPRA atau Gubernur dan dewan hanya menerima draft Qanun.
Keterlibatan  akademisi  hanya  sebagai  pengaju  atau  pengusul  juga  sebagai penerima  aspirasi  masyarakat  dan  aspirasi  kampus  yang  diambil  melalui  seminar tetapi  tidak  bisa  lebih  lanjut  masuk  dalam  rapat  paripurna  atau  rapat  Gubernur. Waktu pembuatan tergantung kegiatan anggota Dewan biasanya dalam jangka waktu satu bulan 14 hari.
Dengan  demikian  dapat  dipahami  dalam  proses  pengesahan  qanun,  setelah melalui  seluruh  proses  didaerah,  maka  akhirnya  disahkan  dengan  ditandatangani oleh  gubernur.  Setelah  itu  melalui  proses  pengesahan,  qanun  tersebut  bisa  untuk diundangkan atau dilaksanakan oleh masyarakat.
Berikut  ini  akan  diuraikan  proses  pengesahan  qanun  berupa  Prosedur  dan mekanisme usul prakarsa Rancangan Qanun menjadi prakarsa DPRA Provinsi Aceh. Tahap  pengesahan  qanun  dimulai  dengan  dibentuknya  tim  sekurang-kurangnya  6 orang yang berasal dari anggota DPRA dan terdiri dari lebih dari 1 (satu) fraksi. Tim tersebut  mengusulkan  rancangan  qanun  yang  akan  disahkan  kepada  pimpinan DPRA. Pengusuhan tersebut dilakukan secara tertulis disertai nama pengusul, tanda tangan pengusul dan rancangan qanun.
Kemudian  rancangan  qanun  yang  diusulkan  oleh  tim  pengusul  di  atas, diajukan lagi oleh pimpinan DPRA kepada panitia musyawarah. Dalam mesyawarah proses pengesahan qanun tersebut diawali dengan pengantar dari pimpinan DPRA atas  usul  prakarsa.  Setelah  itu  pengusul  menyampaikan  penjelasannya  dan dilanjutkan dengan pendapat serta saran dari anggota DPRA. Kemudian pengajuan pendapat dan saran dari gubernur. Tahap selanjutnya, pengusul memberikan jawaban atas pertanyaan anggota DPRA dan gubernur, setelah itu diadakan rapat mengenai hal tersebut. Sebelum ada keputusan dari DPRA Provinsi NAD, para pengusul berhak untuk mengajukan perubahan atau mencabut kembali.
Tahap  selanjutnya  DPRA  membuat  keputusan  tentang  hasil  rapat  tersebut. Keputusan  itu  berupa  menolak  usul  prakarsa  menjadi  DPRA  Provinsi  Aceh  atau menerima  usul  prakarsa  menjadi  prakarsa  DPRA  Provinsi  Aceh.  Tata  cara pembahasan  selanjutnya  mengikuti  ketentuan  yang  berlaku  dalam  pembahasan Ranqanun.
Hal yang telah diuraikan diatas adalah prosedur dan mekanisme usul prakarsa Ranqanun menjadi prakarsa DPRA Provinsi Aceh. Berikut ini adalah prosedur dan mekanisme  usul  prakarsa  Rancangan  Qanun  eksekutif  (Gubernur)  Provinsi  Aceh. Tahap-tahap proses pengesahan qanun di awali dengan ajuan rancangan dari pihak gubernur yang kemudian diajukan ke DPRA Provinsi Aceh untuk musyawarah dalam rapat paripurna.
Proses Penyusunan Qanun… Antarini Utami, dkk.
Dalam rapat paripurna tersebut akan dibahas rancangan qanun dari gubernur, kemudian  tanggapan  anggota,  tanggapan  gubernur,  tanggapan  komisi,  tanggapan gubernur,  tanggapan  fraksi  dan  diakhiri  dengan  rapat  panitia  musyawarah (Rapanmus).  Rapat  paripurna  akan  menghasilkan  suatu  keputusan  tentang rancangan- rancangan yang telah diusulkan, baik dari pihak legeslatif maupun pihak eksekutif. Hasil keputusan rapat paripurna akan berisi putusan berupa menerima atau menolak rancangan qanun tersebut. Demikianlah proses pengajuan rancangan qanun hingga tahap pengesahan.

## Kesimpulan
Proses penyusunan qanun dimulai dari draft yang dibuat oleh PEMDA melalui proses seminar dan lokakarya, dan selanjutnya draft yang telah dibuat diajukan ke DPRA  untuk  mendapat  persetujuan  yang  selanjutnya  dibawa  ke  Gubernur  untuk disahkan.
Adapun yang menjadi dasar dalam penyusunan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 terlihat  dengan  jelas  dalam  konsiderans  yaitu  bahwa  keistimewaan  dan  Otonomi Khusus  yang  diberikan  untuk  Daerah  Istimewa  Aceh  sebagai  Provinsi  Aceh didasarkan  pada  Undang-Undang  No.  44  Tahun  1999,  antara  lain  dibidang pelaksanaan  Syariat  Islam  dalam  kehidupan  masyarakat  guna  terwujudnya  tata kehidupan  masyarakat  yang  tertib,  aman,  tenteram,  sejahtera  dan  adil  untuk mencapai ridha Allah SWT; bahwa khalwat/mesum termasuk salah satu perbuatan mungkar yang dilarang dalam Syariat Islam dan bertentangan dengan adat istiadat yang  berlaku  dalam  masyarakat  Aceh  karena  perbuatan  tersebut  dapat menjerumuskan seseorang kepada perbuatan zina; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana  dimaksud  huruf  a  dan  b  perlu  membentuk  qanun  tentang  Larangan Khalwat/Mesum.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali Yafie (1993), Ilmu Ushul Fiqh, Semarang: Risalah Gusti.
Al-Yasa Abu Bakar (2005), Syari’at Islam di provinsi NAD, Pradigma, kebijakan dan Kegiatan, (Banda Aceh: Dinas Syari’at Islam Provinsi NAD
Anonim  (2005),  Himpunan  Undang-Undang,  Keputusan  Presiden,  Peraturan Daerah/Qanun,  Intruksi  Gubernur  dan  Edaran  Gubernur  Berkaitan  dengan Pelaksanaan  Syari’at  Islam,  Dinas  Syari’at  Islam  Provinsi  Nanggroe  Aceh Darussalam, Edisi Ketiga.
Danial  (2011). “Efektifitas ‘Uqūbat Dalam Qanun No. 14/ 2003 dan DQHRTentang Khalwat dan  Ikhtilath,” dalam Jurnal AsySyir’ah, Vol. 45, No. I.
Efendi, S., & Hadana, E. S. (2021). Hukum Pidana Dan Perkembangan Sosial Di Aceh.
DICIS, 339-352.
Proses Penyusunan Qanun… Antarini Utami, dkk.
Hasan, Ridwan (2009). “Hukum Adat Vs Teologi Dan Syari’at Islam Dalam Wilayatul Hisbah  Di  Nanggroe  Aceh  Darussalam  (NAD)”,  dalam  The  9th  Annual Conference On Islamic Studies (ACIS), Surakarta.
Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, Terj. K. H. Ali Yafie, Bandung: al-Ma’arif, t.t. Ikhwan, M., & Daudy, M. H. (2019). Pelembagaan Hukum Jinayat di Aceh Sebagai Bagian Sistem Hukum Pidana Indonesia. Islam Universalia, 1(2), 180-212.
Melayu, Husnul Arifin (2011). “Hukum Cambuk dan Pengaruhnya Terhadap Kasus Khalwat di Aceh,” Jurnal Jurnal Ar-Raniry, Media Kajian Keislaman Edisi I, No. 87.
Muchsin,  Misri  A.  et.  Al  (2008),  Buku  Panduan  Pelaksanaan  Syari’at  Islam  Bagi Birokrat,  (Banda  Aceh:  Dinas  Syari’at  Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam, Cet. 2.
Nasrullah (2006), Konsep Ancaman Pidana Ta’zir Dalam Fiqih Syafi’iyyah (Analisis Terhadap Qanun NAD Nomor 14 Tahun 2003, Banda Aceh: Pustaka Buku.
Putu Astra Wijaya (2004), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Jakarta: Citra Utama.
Rifyak  Ka’bah  (2004),  Penegakan  Syariat  Islam  di  Indonesia,  Yogyakarta:  Khairul Bayan.
Yani, Muhammad (2011) “Pelaksanaan Hukum Jinayat di Aceh Perspektif Fikih dan HAM: Studi Qanun Nomor 12, 13 dan 14 Tahun 2003,” Tesis, Jakarta: UIN Syarif Hidayatulah.