## STUDI FENOMENOLOGI PROSES  PELIMPAHAN  WEWENANG  DOKTER KEPADA  PERAWAT  DI RUANG RAWAT INAP NON BEDAH PENYAKIT DALAM RS X KOTA PADANG
Mike Asmaria 1, Debby Silvia Dewi 2, Hilma Yessi 3, Reska Handayani 4, Suharizal 5 1,2, 3, 4 Program Studi D III Keperawatan, Fakultas Ilmu  Psikologi dan Kesehatan, Universitas Negeri Padang,
5 Fakultas Hukum, Universitas Andalas mikeasmaria99@gmail.com
Abstract: Different perspectives in treating patients create obstacles in collaborating between doctors and nurses. Nurses have the authority to carry out nursing actions and medical actions delegated by doctors. The ethical and legal insight that doctors and nurses have often influences the way doctors and nurses view collaborative efforts and even nurses do not feel comfortable "challenging" doctors. From the initial interview survey with 4 nurses found that the process of delegation of authority carried out by doctors was still not structured. The aim of this research is how to process and implement the delegation of authority from doctors to nurses in the Non-Surgical Inpatient  Room  for  Internal  Medicine  at  Hospital  X  Padang  Padang.  Qualitative  research  method  with  a phenomenological approach with Purposive sumpling technique 7 participants Analysis process analysis method according to Creswell. The research results found 2 themes with 4 sub-themes. Theme, Process of Delegating Authority from Doctors to Nurses with 2 sub-themes: doctors giving orders in writing, doctors giving orders via telephone,  theme  2  Implementation  of  actions  to  delegate  authority  with  2  sub-themes:  nurses  carrying  out delegation actions independently without being accompanied, the nurse is accompanied by a doctor if there are difficulties.  It  is  hoped  that  a  written  SOP  will  be  issued  regarding  the  process  and  implementation  of  the delegation  of  authority  from  doctors  to  nurses  and  the  need  for  determining  actions  to  be  carried  out independently and with assistance.
Keywords: Doctor's Authority, Delegation, Nurse, Process
Abstrack: Perspektif  yang  berbeda  dalam  menangani  pasien,  memunculkan  hambatan  dalam  melakukan kolaborasi  dokter  dan  perawat.  Perawat  memiliki  kewenangan  untuk  melakukan  tindakan  keperawatan  dan tindakan  medis  yang  dilimpahkan  oleh  dokter.Wawasan  etik  dan  hukum  yang  dimiliki  dokter  dan  perawat seringkali mempengaruhi cara pandang dokter dan perawat dalam upaya kolaboratif dan bahkan perawat tidak merasa  nyaman  ”  menantang”  dokter.Dari  survey  awal  wawancara  dengan  4  perawat  didapatkan  hasil  bahwa proses  pelimpahan  wewenang  yang  dilakukan  oleh  dokter  masih  belum  terstruktur.  Tujuan  dari  penelitian  ini Bagaimana  Proses  dan  Pelaksanaan  pelimpahan  wewenang  dokter  kepada  perawat  di  Ruang  Rawat  Inap  Non Bedah  Penyakit  Dalam  RS  X  Padang  Padang.  Metode  penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan  fenomenologi dengan teknik Purposcive sumpling 7 partisipan Proses analisis metode analisis menurut creswell. Hasil penelitian ditemukan 2 tema dengan 4 sub tema Tema,  Proses Pelimpahan Wewenang Dokter kepada Perawat dengan 2 sub tema : dokter memberikan order secara tertulis, dokter memberikan order via telpon, tema 2 Pelaksan tindakan pelimpahan wewenang dengan 2 sub tema : perawat melaksanakan tindakan pelimpahan secara mandiri tanpa di dampingi, perawat didampingi oleh dokter apabila ada kesulitan. Diharapkan dikeluarkan SPO tertulis proses dan pelaksanaan pelimpahan  kewenangan dokter kepada perawat dan perlunya penetapan tindakan  yang dilakukan secara mandiri dan secara pendampingan.
Kata Kunci : Kewenangan Dokter, Pelimpahan,  Perawat, Proses

## Pendahuluan
Dokter memiliki peran utama dalam mendiagnosis mengobati dan mencegah penyakit. Perawat  memiliki  kewenangan  untuk  melakukan  praktik  asuhan  keperawatan  sesuai  dengan standar etik dan standar profesi yang berlaku (Taukhit, 2015).
Perspektif  yang  berbeda  dalam  menangani  pasien,  memunculkan  hambatan  dalam melakukan  kolaborasi  dokter  dan  perawat.  Secara  historis  gambaran  kolaborasi  dokter  dan perawat  di  Israel  bahwa  perawat  adalah  bawahan  yang  melaksanakan  praktek  medis  yang dikendalikan  oleh  dokter  (Churcaman  &  Doherty,  2010).  Dalam  melaksanakan  pelayanan kesehatan perawat lebih banyak mendapatkan tugas pelimpahan wewenang dari dokter.
Di  Bangladesh,  banyak  undang-undang  memasukkan  banyak  kewajiban  hukum  bagi profesional kesehatan tetapi tidak ditetapkan secara memadai. Akibatnya, kelalaian medis dan malpraktik  menyebabkan  konsekuensi  sosial  yang  substansial  yang  tidak  diharapkan  atau dimaafkan  oleh  pemerintah  maupun  masyarakat  (Faruk,  M.H.,  2022).  Laporan  Institute  of
Medicine,USA (IOM, 2000) dalam Satria(2013) rata-rata pasien mati akibat medical error di USA  44.000-98.000/tahun.  Medical  error  merupakan  urutan  ke  delapan  penyebab  kematian terbanyak di USA dibandingkan AIDS, kanker payudara, dan kecelakaan.
Medication Error adalah setiap kejadian yang dapat dihindari yang menyebabkan atau berakibat  pada  pelayanan  obat  yang  tidak  tepat  atau  membahayakan  pasien  sementara  obat berada dalam pengawasan tenaga kesehatan atau pasien (NCC MERP, 2012).
Kesehariannya  seorang  dokter  menjalankan  praktik  di  dunia  kedokteran  seringkali berkolaborasi  dengan  tenaga  kesehatan  lainnya  ( Mohamad ,  2019).  Tenaga  kesehatan  yang memiliki  dua  kewenangan  adalah  perawat  kewenangan  perawat  yaitu  kewenangan  untuk melakukan tindakan keperawatan dan tindakan medis. Perawat yang mendapatkan pelimpahan wewenang  dari  seorang  dokter  selaku  tenaga  medis  dapat  melakukan  tindakan  medis,  hal tersebut tertuang dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan jika  memenuhi  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  maka  perawat  diberi  kesempatan untuk melakukan tindakan medik ( Presiden , 2014).
Dalam  melakukan  tugas  dan  wewenangnya,  perawat  memiliki  fungsi  dependen  dan interdependen  dengan  profesi  lain.  Diantaranya  adalah  dengan  profesi  medis  (dokter)  dan farmasi, yang tertuang dalam pasal 29 ayat (1) yang menyatakan “Dalam menyelenggarakan Praktik  Keperawatan,  Perawat  bertugas  sebagai  pelaksana  tugas  berdasarkan  pelimpahan wewenang ” .  Ketentuan  pelimpahan  wewenang  diatur  dalam  pasal  32  Undang-Undang Keperawatan  Nomor  38  Tahun  2014,  menyatakan  bahwa  pelaksanaan  tugas  berdasarkan pelimpahan  hanya  dapat  diberikan  secara  tertulis  oleh  tenaga  medis  kepada  perawat  untuk melakukan sesuatu tindakan medis dan melakukan evaluasi pelaksanaannya (UU, 2014)
Wawasan  etik  dan  hukum  yang  dimiliki  dokter  dan  perawat  mempengaruhi  cara pandang dokter dan perawat dalam upaya kolaboratif. Kemungkinan lain adalah perawat tidak merasa nyaman ” menantang” dokter (Rifiani, N & Hartanti, 2013).
Untuk  memahami  fenomena  ini,  peneliti  melakukan  survey  awal  di  RSUP  DR. M.Djamil Padang yang merupakan rumah sakit pendidikan dan rumah sakit rujukan yang di tuntut melaksanakan upaya antisipasi perlindungan hukum pada pasien dan tenaga kesehatan termasuk  perawat.  Studi  dokumentasi    pada  Komite  Etik  dan  Hukum  ada  salah  satu  kasus konflik  etik  yang  terjadi  di  ruangan  rawat  inap  satu  tahun  terakhir.  Ruang  Rawat  Inap  Non Bedah Penyakit dalam adalah salah satu ruangan yang memiliki proses pelimpahan tugas dari dokter  yang  paling  banyak  dari  ruangan  lainnya,  namun  prosedur  pelimpahan  kewenangan masih  belum  sesuai  dengan  mekanisme,  dan    jarang  di  awasi  oleh  dokter  sebagai  pemberi wewenang.
Dari  survey  awal  wawancara  dengan  4  perawat,  didapatkan  hasil  bahwa  proses pelimpahan  wewenang  yang  dilakukan  oleh  dokter  masih  belum  terstruktur.      Menurut  Dr. Sunendar,  proses  dapat  didefinisikan  sebagai  serangkaian  aktivitas  yang  dilakukan  untuk menghasilkan suatu produk atau jasa yang diinginkan. Proses ini melibatkan berbagai macam unsur seperti manusia, mesin, bahan baku, dan waktu. Jika proses pelimpahan wewenang di lakukan tidak sesuai dengan ketentuannya bisa berdampak negatif bagi pasien dan perawat.
Berdasarkan  fenomena  diatas  fokus  penelitian  ini  adalah  mencari  tahu  tentang “Bagaimana Proses dan Pelaksanaan pelimpahan wewenang dokter kepada perawat di Ruang Rawat Inap Non Bedah Penyakit Dalam RS X Padang”
Metode Penelitian (12pt, Times New Roman)
Penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan  fenomenologi  dengan  teknik Purposcive sumpling. pelaksanaanya 7 orang Proses analisis metode analisis menurut creswell, (2013)  dilakukan  secara  bersamaan  ( simultantly) dengan  proses  pengumpulan  data,  yitu  (1) peneliti mempersiapkan data yang telah dikumpulkan, (2) mengorganisasikan data (teks data dalam bentuk transkrip dan catatan lapangan),  (3) mereduksi data kedalam bentuk tema-tema
(proses tematik ) yang saling berhubungan melalui proses koding (4) membuat ringkasan kode- kode  yang  telah  dihasilkan  (5)  mempersentasikan  data  tersebut  dalam  bentuk  gambar,  tabel atau materi diskusi.

## Hasil dan Pembahasan Hasil Penelitian
Dari hasil penelitian terhadap 7 orang partisipan di peroleh tema dan sub tema sebagai berikut :
Tema 1 Proses Pelimpahan Wewenang Dokter kepada Perawat
Tema 1 ini terdiri dari 2 Sub Tema, sub tema 1 yaitu dokter memberikan order secara tertulis, sub tema 2 yaitu dokter memberikan order via telpon.

## Sub Tema 1 : Dokter memberikan order secara tertulis
Sub  tema  diatas  di  dapatkan  berdasarkan  ungkapan  perawat  bahwa  hampir  semua  dokter memberikan  order  secara  tertulis  lebih  dahulu  sebelum  melaksanakan  tindakan  pelimpahan wewenang, berikut ungkapan  partisipan  :
“Dokter bikin ordernya ,kemudian dokter tu bilang seperti ini uni rencana pasang NGT, NGT alir,  uni  tolong  di  pasang  NGT  alirnya,  diberikan  secara  order  tertulis  kemudian  dibilang kepada TIM dinas, jika dokter tidak ada via telpon” (P7)
“Dokter  order  pasang  tindakan,,  kadang  dokter  lupa  menulis  kita  mengingatkan  setelah diingatkan baru ditulis” (P8)
“Cara nya dokter, kalau yang seharusnya kan ditulis dokter diberitahu  lalu dilaksanakan,, kalau yang terjadi ditulis dokter diberi tahu lalu dilaksanakan, tapi ada ditulisnya kita periksa dulu kita tanya baru dikasi tahu,” (P1, P2 ,P5)
Validasi ungkapan partisipan tentang order tertulis, sama dengan ungkapan kepala ruangan dan dokter yaitu :
“ Bagi dokter di tuangkannya ke DPO (Daftar Peresepan Obat) (PQ1) “Order tertulis ada diberikan” (PQ2)
“Yaa kalau pelaksanaanya memang dokter menulis di rekam medic ordenya ya” (PQ3) “Biasanya dijelaskan, order yang kita bikinkan, harus bisa dibaca”(Q1) “Tertulis,,sistem SBAR, TBAK, kan kita konfirmasi 24 jam (Q2) “Ordernya ya tertulis” (Q3)
Dari ungkapan partisipan diatas hampir semua partisipan mengungkapkan dokter memberikan order secara tertulis. Hal ini juga di validasi oleh kepala ruangan dan dokter.

## Sub Tema 2 Dokter memberikan order dengan via telpon
Sub  tema  diatas  di  dapatkan  berdasarkan  ungkapan  perawat  bahwa  dokter  melimpahkan wewenangnya via telpon, ini jelas pada ungkapan partisipan sebagai berikut : “dokter tu kita telpon, langsung saja kita tulis, pakai sistem (TBAK)” (P6,P5 )
Validasi ungkapan partisipan tentang order tertulis, sama dengan ungkapan kepala ruangan dan dokter yaitu : “Tertulis,,sistem SBAR, TBAK, kan kita konfirmasi 24 jam (Q2)
Dari ungkapan partisipan diatas beberapa partisipan mengungkapkan dokter memberikan order dengan via telpon. Hal  ini  juga di  validasi  oleh  kepala  ruangan terkait konfirmasi via  telpon dokter dengan sistem TBAK.

## Tema 2 Pelaksanaan tindakan pelimpahan wewenang
Di temukan dari 2 sub tema yaitu perawat melaksanakan tindakan pelimpahan secara mandiri tanpa di dampingi, sub tema 2 perawat didampingi oleh dokter apabila ada kesulitan.
Sub  Tema  1  Perawat  melaksanakan  tindakan  pelimpahan  secara  mandiri  tanpa  di dampingi
Sub  tema  ini  berasal  dari  ungkapan  partisipan  yang  menyatakan  bahwa  Pelaksanaan pelimpahan kewenangan dilakukan secara mandiri seperti ungkapan               4 partisipan berikut  :
“Kalau kita mengerjakan itu memang kalau kondisi pasienyaa tidak perlu di dampingi yaa sendiri ajaa” ( P1,P2,P6)
“Kalau kita diberikan pelimpahan wewenang, kita harus melihat order, kalau kita sanggup kita kejakan sendiri”( P3)
Identifikasi validasi dengan dokter dan kepala ruangan dengan ungkapan perlu mandiri seperti berikut.
“Respon time nya baguss langsung mengerjakan, cuma balik lagi dari segi  jumlah  kurang memadai dengan jumlah perawat, tetap aja lambat prosesnya” (Q2)

## “Ya kita lakukan tapi cuma di saat kondisi normal”(PQ2)
Dari ungkapan partisipan diatas lebih dari setengah jumlah partisipan mengungkapkan bahwa pelaksanaan  pelimpahan  wewenang  dokter  kepada  perawat  di  lakukan  secara  mandiri  tanpa pendampingan    Hal  ini  juga  di  validasi  oleh  kepala  ruangan  dan  dokter  bahwa  pelaksanaan tindakan  pelimpahan  wewenang  di  lakukan  secara  mandiri  terutama  pada  kondisi  pasien normal.

## Sub Tema 2  Perawat didampingi oleh dokter apabila ada kesulitan
Pelaksanaan tindakan  yang dilimpahkan dokter sering terjadi kesulitan maka perawat didampingi  oleh  dokter  yang  memberikan  pelimpahan  wewenang,  seperti  ungkapan  4 partisipan berikut :
“Kalau cito obat emergenci, seperti pasien perdarahan kan? didampingi” ( P3,P6) “Kalau  perlu  dampingan  dokter  kita  minta  dampingan,  kalau  pasang  NGT,  harus  tunggu dokter, baru pemasangan dilakukan (P2,P7)
Identifikasi validasi dengan dokter dan kepala ruangan di temukan, ungkapan perlu dampingan berikut.
“ Mungkin ada konfirmasi pelaksanaanya berjalan dengan baik”(Q1)
“Cuma  dalam  penerapanya,  karena  nanti  kalau  terjadi  kesalahan  memang  kita  yang  akan bertanggungjawab, kita  tetap juga minta pendampingan atau apa atau supervisi  dari yang mendelegasikan tu kan dokter, terutama pada pasien-pasien yang berisiko,seperti, pasien syok, pasien dengan  penyakit kronis”(PQ3)
“Kadang ada juga, kenapa ga dokternya yang masang katanyaa,(Q1)
Identifikasi validasi dengan dokter dan kepala ruangan di temukan, ungkapan perlu dampingan berikut.
“ Mungkin ada konfirmasi pelaksanaanyaberjalan dengan baik”(Q1)
“Cuma  dalam  penerapanya,  karena  nanti  kalau  terjadi  kesalahan  memang  kita  yang  akan bertanggungjawab, kita  tetap juga minta pendampingan atau apa atau supervisi  dari yang mndelegasikan tu kan dokter, terutama pada pasien-pasien yang berisiko,seperti, pasien syok, pasien dengan  penyakit kronis”(PQ3)
“Kadang ada juga, kenapa ga dokternya yang masang katanyaa,(Q1)
Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan tugas pelimpahan kewenangan dari dokter dilakukan  secara  mandiri  dan  di  dampingi.  Tindakan  pendampingan  hanya  seperti  tindakan emergenci, gangguan, membahayakan termasuk pemasangan NGT.

## Pembahasan

## Proses Pelimpahan Wewenang Dokter kepada Perawat dengan Order Tertulis
Cara  Dokter  Melimpahakan  Kewenangan  Dokter  Kepada  Perawat,  menurut  Undang- Undang Keperawatan Nomor 38 Tahun 2014 pelimpahan kewenangan dokter kepada perawat harus diberikan secara tertulis oleh tenaga medis kepada perawat yang dapat dilakukan secara delegatif atau mandat (UU, 2014).
Pelimpahan  wewenang  tersebut  hanya  bisa  diberikan  oleh  tenaga  medis  kepada  perawat secara tertulis. Jadi, jika pelimpahan wewenang tidak diberikan secara tertulis artinya perawat memiliki  hak  untuk  tidak  melakukan  tindakan  medis  tersebut  meskipun  tenaga  medis memberikan wewenang secara lisan, baik secara langsung atau melalui sarana komunikasi.
Pedoman Pendokumentasian menurut  Hastuti  (2011),  yaitu (1) Dokumentasikan tiap kali  menghubungi  dokter  bahkan  jika  dokter  tersebut  tidak  dapat  dihubungi,  (2)  cantumkan waktu tepatnya panggilan dilakukan jika dokter dapat dihubungi dokumentasikan rincian pesan dan respon dokter, (3) bacakan kembali program lisan kepada dokter dan klarifikasi nama klien di  catatan  klien  untuk  memastikan  identitas  klien,  (4)  catat  program  lisan  hanya  jika  anda pernah  mendengarnya,  bukan  yang  di  beritahu  kepada  anda  oleh  perawat  lain  atau  oleh personal unit (Cindy, A. 2012)
Pendelegasian harus tertulis dengan instruksi yang jelas pelaksanaannya serta petunjuk bila timbul komplikasi disini berlaku bagaimana adanya kewajiban seorang pemberi delegasi (dalam hal ini dokter) untuk memberikan keterangan yang jelas dan perawat mempunyai hak untuk bertanya, harus ada bimbingan dan pengawasan dalam pelaksanaannya dimana perawat dan  dokter  menjadi  suatu  partner  bukan  bawahan,  dokter  membimbing  dan  mengawasi tindakan  yang  didelegasikan  tersebut,  perawat  berhak  menolak  bila  ia  merasa  tidak  mampu (Budhiartie, 2009).
Hasil penelitian ini sesuai dengan  penelitian Suryanti, (2011) yang menyatakan cara pelimpahan wewenang tugas dokter kepada perawat dalam tindakan medis diruang rawat inap adalah secara tertulis. Begitu juga dengan penelitian Aineka, G (2015), ada tiga permasalahan pokok yang dapat diambil kesimpulan, pertama tanggung jawab perawat terhadap pasien dalam pelimpahan wewenang dokter kepada perawat ada pada pemberi perintah “Pasal 1365 KUH Perdata”.  Kedua,  mekanisme  pelimpahan  wewenang  dokter  kepada  perawat  secara  tertulis, ketiga, batasan wewenang tindakan medik  yang dilimpahkan dokter  kepada perawat terletak pada etika profesi, standar profesi serta peran dan fungsi masing-masing profesi.
Kesamaan tersebut kemungkinan karena adanya aspek legal yang harus sudah di penuhi sebagai Standar Operasional Prosedur dalam pelimpahan wewenang dokter kepada perawat. Dokter  sudah  sangat  memahami  aspek  legal  yang  harus  di  lakukan  saat  melimpahkan wewenang dokter kepada perawat.

## Proses Pelimpahan Wewenang Dokter kepada Perawat dengan Via Telpon
Dari  hasil  penelitian  terlihat  beberapa  partisipan  mengungkapkan  bahwa  proses pelimpahan  wewenang  dokter  kepada  perawat  di  lakukan  dengan  via  telpon. Order  dokter dengan via telpon ini di konfirmasi oleh perawat dengan TBAK.
Pendekatan TBAK (Tulis Kembali, Baca Kembali, dan pasien Konfirmasi Kembali). TBAK merupakan t eknik komunikasi lisan per telepon dengan menulis, membaca ulang dan melakukan  konfirmasi  pesan  yang  di  terima  oleh  pemberi  pesan. Model  teknik  komunikasi TBAK memiliki manfaat yaitu untuk mengurangi insiden keselamatan pasien.(KARS, 2011) Hasil  penelitian  Nazri,  F  (2015)  ditemukan  komponen  A  (Assessment)  merupakan komponen  komunikasi  SBAR  dengan  frekuensi  terendah  (21%).  Audit  teknik  komunikasi TBAK menemukan perawat tidak melakukan konfirmasi kembali (0%) ketika berkomunikasi dengan dokter melalui telepon.
Terlihat adanya perbedaan perbedaan  hasil penelitian ini dengan Nazri, F (2015). hal ini  kemungkinan  disebabKan  oleh  sudah  tingginya  pengetahuan  para  perawat  ruangan, sehingga mampu melakukan proses TBAK dengan baik. Pengetahuan tentang proses TBAK ini dapat memberikan perlindungan hukum bagi perawat dan pasien.
Pelaksanaan tindakan pelimpahan wewenang secara mandiri tanpa di dampingi
Dari  hasil  penelitian  ditemukan  bahwa  perawat  melaksanakan  beberapa  tindakan dengan mandiri tanpa proses pendampingan dari dokter. Diketahui bahwa pelaksanaan dari pelimpahan  wewenang  dokter  kepada  perawat  memiliki  beberapa  ketentuan,  seperti  yang tertuang dalam Undang- undang. Undang-Undang  Keperawatan  Nomor  38  Tahun  2014 pasal  29  menyatakan  perawat  bertugas  sebagai  pemberi  asuhan  keperawatan,  penyuluh  dan konselor bagi klien, pengelola pelayanan keperawatan, peneliti keperawatan, pelaksana tugas berdasarkan  pelimpahan  wewenang,  pelaksana  tugas  dalam  keadaan  keterbatasan  tertentu, tugas dapat dilaksanakan secara bersama ataupun sendiri-sendiri, pelaksanaan tugas perawat harus dilaksanakan secara bertanggungjawab dan akuntabel.
Undang-Undang  Keperawatan  Nomor  38  Tahun  2014  pasal  32    menjelaskan pelimpahan wewenang dapat dilakukan secara delegatif atau mandat. Pelaksanaan tugas secara mandiri merupakan pelaksanaan tugas seara delegatif, dimana perawat yang bertanggungjawab atas  tugas  yang  dilimpahkan  dokter  kepada  perawat  tanpa  adanya  pengawasan  dari  dokter kepada perawat seperti tindakan injeksi, pemasangan infus (Fadillah, H. 2015)
Hasil penelitian ini juga menggambarkan yang telah diteliti oleh Sriwanto, P (2020), yang  menyatakan  bahwa  pelaksanaan  undang-undang  nomor  38  tahun  2014  tentang Keperawatan  ini  masih  secara  umum  dan  belum  terperinci  mengatur  tentang  pelimpahan tindakan medis sehingga dalam implementasinya dilapangan masih menimbulkan kendala dan masalah  yang  terkait  dengan  proses  pelimpahan,  terutama  masalah  tanggung  jawab  hukum yang timbul akibat dari pelimpahan kewenangan tersebut.
Hasil  penelitian  ini  juga  terkait  dengan  pernyataan  berikut  yaitu  perawat  yang menerima pelimpahan kewenangan juga akan bertanggung jawab apabila perawat melakukan tindakan  yang  tidak  sesuai  dengan  instruksi.  Namun  tanggung  jawab  utama  tetap  ada  pada tangan dokter (Rifiani, N & Hartanti, 2013).
Perawat yang mengerjakan tindakan pelimpahan wewenang secara mandiri, tanggung jawab utama tetap tanggungjawab dokter. Kemungkinan perawat tidak di dampingi oleh dokter karena  perawat  sudah  memiliki  kompetensi  yang  dibutuhkan,  perawat  sudah  terampil  dan terlatih, dan yang paling sering karena perawat sudah merasa tindakan yang dilakukan sudah menjadi tugas rutin perawat, atau karena dokter sudah menganggap itu pekerjaan perawat.

## Pelaksanaan  tindakan  pelimpahan  wewenang  didampingi  oleh  dokter  apabila  ada kesulitan.
Pada penelitian ini pendampingan dan pengawasan dari dokter yaitu terhadap tindakan pemasangan  NGT  dan  kateter,  tindakan  yang  sifatnya  emergenci,  berbahaya  dan  berisiko. Menurut kepala ruangan yang mendapatkan sosialisi dari komite keperawatan tindakan medis yang di delegasikan yaitu injeksi, pemasangan infus, pemasangan NGT, pemasangan kateter.
Hasil penelitian ini sesuai dengan pernyataan berikut bahwa Dokter hanya melakukan kolaborasi  ketika  tindakan  yang  dilakakukan  mengalami  kesulitan.  Kurangnya  partisipasi dokter menurut penelitian Churchman & Doherty, (2010) dalam Merav Ben Natan (2015)
Hal  ini  menunjukkan  bahwa  dokter  belum  menganggap  pelaksanaan  pelimpahan kewenangan  masih  dianggap  tugas  perawat.  Untuk  itu  perlu  menetapkan  tugas  yang  boleh dilakukan  secara  mandiri  dan  pendampingan  oleh  perawat.  Diharapkan  pihak  rumah  sakit melakukan  evaluasi  tugas  dokter  dan  perawat  terkait  pelimpahan  kewenangan  dengan melakukan pemilahan tugas-tugas  yang boleh dikerjakan dokter dan perawat secara mandiri dan pendampingan.

## Kesimpulan
Hasil penelitian memperlihatkan 2 tema yaitu Proses Pelimpahan Wewenang Dokter kepada Perawat,  Pelaksanaan  tindakan  pelimpahan  wewenang.  1  Proses  Pelimpahan  Wewenang Dokter kepada Perawat dengan 2 Sub Tema, sub tema 1 yaitu dokter memberikan order secara tertulis,  sub  tema  2  yaitu  dokter  memberikan  order  via  telpon,  tema  2  Pelaksan  tindakan
pelimpahan wewenang dengan 2 sub tema yaitu perawat melaksanakan tindakan pelimpahan secara  mandiri  tanpa  di  dampingi,  sub  tema  2  perawat  didampingi  oleh  dokter  apabila  ada kesulitan. Disarankan kepada pihak rumah sakit   mengeluarkan SPO tertulis  tentang proses dan pelaksanaan pelimpahan kewenangan dokter kepada perawat dan perlu adanya penetapan kebijakan tentang pelimpahan kewenangan dokter yang dilakukan secara mandiri dan secara pendampingan

## Rekomendasi
Berdasarkan  hasil  penelitian  ini,  diharapkan  peneliti  selanjutnya  dapat  mengembangkan penelitian  yang  ada  agar  dapat  meningkatkan  kualitas  penelitian.  Pada  tahap  pengumpulan data, hambatan yang penulis rasakan dalam melakukan penelitian adalah peneliti mengalami kesukaran  untuk  mengumpulkan  partisipan  karena  partisipan  tersebut  sibuk  dengan pekerjaannya sehingga penulis harus menunggu waktu yang senggang informan.

## Ucapan Terima Kasih (jika ada)
Kami  ingin  mengucapkan  terima  kasih  yang  sebesar-besarnya  kepada  seluruh  partisipan penelitian  ini  atas  kerjasama  dan  dedikasinya  dalam  menjawab  semua  pertanyaan  dan mengikuti  prosedur  penelitian  dengan  sungguh-sungguh.  Tanpa  dukungan  dan  partisipasi mereka,  penelitian  ini  tidak  akan  memungkinkan  untuk  dilaksanakan.  Terima  kasih  juga kepada semua pihak yang telah membantu dalam merekrut partisipan yang diperlukan untuk penelitian ini.

## Referensi (12pt, Times New Roman)
Aineka, G (2015). Tanggungjawab Perawat Terhadap Pasien Dalam Pelimpahan Kewenangan Dokter Kepada Perawat. Jom Fakultas Hukum Volume II Nomor 1 Februari 2015 Page 1 Ann S;  Rebecca; Draper, ; Amelia;  Manasi A, (2012). Overcoming Challenges to Teamwork in Patient- Centered Medical Homes: A Qualitative Study. Journal of General Internal Medicine30.2
Brodsky  &  Van  Dijk.  (2008).  Advaced  and  Specialist  Nursing  Practice  :  Attitudes  of  Nurses  and Physicians in Israel. Journal of Nursing Schoolarship.Proquest Health Manangement. Pg 187 Budhiartie, (2009).Pertanggungjawaban Hukum Perawat dalam Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di  Rumah  Sakit.Jurnal  Penelitian.Volume  11,  Nomor  2,  Hal.45-51.  Diakses  dari  unja.ac.id [PDF].Tanggal 16 Januari 2016.
Cindy, A. (2012). Indikasi Hukum Dalam Dokumentasi Keperawatan Di Indonesia. Malang : Program Magister Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Tesis Tidak dipublikasikan. Cornock, M. (2011).Legal definitions of responsibility accountability and liability.Nursing children and young people.Vol 23 by Proquest.Tanggal 4 Januari 2016.
Fadhillah, H. (2014). Implementasi Undang-Undang No. 38 Tahun 2014 Tentang
Keperawatan Konsekuensinya Bagi Profesi
Dan Rumah Sakit. http://www.pdpersi.co.id/kegiatan/materiuu382014/implementasi
Faruk, M.H., (2022). Effectiveness of  Laws Related to Medical Negligence in Bangladesh. Lex Publica Vol. 9, No. 2, 2022, 29-48
Hain, D & Fleck, L. (2014). Barriers to Nurse Practitioner Practice that Impact Healthcare Redesign. OJIN: The Online Journal of Issues in Nursing Vol. 19, No. 2, Manuscript 2.by Proquest Iglehart,  2013.Expanding  the  Role  of  Advanced  Nurse  Practitioners  —  Risks  and  Rewards. file:///D:/CLEAR%20TS/jurnal/england.htm
Jon E, Porter. (2012). Nursing Professional Ethics.Journal of Nursing Law 15.2.by Proquest Komisi Akreditasi Rumah Sakit. Standar Akreditasi Rumah Sakit. Jakarta: KARS;2011. Matthews,  J.,  (2012).  Role  of  Professional  Organizations  in  Advocating  for  the  Nursing Profession.OJIN:  The  Online  Journal  of  Issues  in  Nursing.Vol.  17,  No.  1,  Manuscript  3.by Proquest
Merav, Ben Natan. (2015). Medical Staff Attitudes Towards Expansion of Nurse Authority to Perform Peripheral Intra Venous Cannulation.International journal of caring sciences.vol 8 issue 1. by Proquest
Merdekawati,  Y.  (2009)  Tanggung  jawab  pidana  perawat  dalam  melakukan  tindakan  keperawatan berdasarkan undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan.Jurnal NESTOR Magister Hukum.untan.ac.id [PDF].Diakses dari Tanggal 12 Februari 2016
Merav, Ben Natan. (2015). Medical Staff Attitudes Towards Expansion of Nurse Authority to Perform Peripheral Intra Venous Cannulation. International journal of caring sciences. vol 8 issue 1. by Proquest
Modupe. O. (2013) .Nurses’ knowledge of legal aspects of nursing practice in Ibadan, Nigeria.Journal of Nursing Education and Practice, Vol. 3, No. 9
Mohamad,  Irwansyah  Reza.  (2019).  Perlindungan  Hukum  Atas  Hak  Mendapatkan  Pelayanan Kesehatan Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia. Akademika, 8(2), 78–94.
Muhidin,  Sahar,  J  &Wiarsih,  W.  (2010).  Persepsi  Pasien  Terhadap  Pelayanan  Keperawatan  Studi Fenomenologi. Jurnal Keperawatan Indonesia Vol 13 No 2.Diakses dari http://pustaka.unpad.ac.id. Tanggal 4 Februari 2016
Musakkar.  (2013).  evektivitas  pelaksanaan  pelimpahan  kewenangan  dokter  kepada  perawat  di  kota palopo. http://pasca.unhas.ac.id/jurnal/files/pdf
Pramesti,  I.  (2013).  Tanggung  Jawab  Hukum  dalam  Hubungan  Dokter  Perawat.e-Jurnal  Medika Udayana. Diakses dari unud.ac.id [PDF]. Tanggal 21 Januari 2016.
National Coordinating Council for Medication Error Reporting and Prevention, http://www.nccmerp.org/ [30 Nov 2012]
Nazril,  F,  Juhariah,  S.  Arif,  M.  (2015).Implementasi  Komunikasi  Efektif  Perawat-Dokter  dengan Telepon  di  Ruang  ICU  Rumah  Sakit  Wava  Husada.Jurnal  Kedokteran  Brawijaya,  Vol.  28, Suplemen  No.  2,  2015;  Korespondensi:  Fajar  Nazri.  Program  Studi  Magister  Manajemen Rumah Sakit Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang, Jl. Veteran Malang
Presiden,  R.  I.  (2014).  Undang-Undang  RI  No.  38  Tahun  2014  Tentang  Keperawatan.Departemen Kesehatan RI.
Rashid, C. (2010). Benefits and Limitation of Nurses Taking on Aspects of The Clinical Role of Doctors in Primary Care. Journal of Advanced Nursing. 66;8. by Proquest
Rifiani, Nisya dan Hartanti Sulihandari. 2013. Prinsip-Prinsip Dasar Keperawatan. Jakarta : Penerbit Dunia Cerdas
Satria,  WA.,  Indahwaty.A.  S,  Bahry,  N.  N.(2013).Hubungan  Beban  Kerja  Dengan  Kinerja  Perawat Dalam Mengimplementasikan Patient Safety Di Rumah Sakit Universitas Hasanuddin Tahun 2013. Makassar :Unhas. repository. unhas. ac. id/bitstream
Sriwanto, P (2020), Hubungan Hukum Antara Dokter Dan Perawat Dalam Pelimpahan Kewenangan Tindakan Medis. Badamai Law Journal, Vol. 5, Issues 2, September 2020 Suyanti,  (2014).Perspektif  Pasien  dengan  Perlindungan  Sosial  Kesehatan  tentang  Peran  Advokasi Perawat di Ruang Rawat Inap Kelas III Rumah Sakit Paru Jember.e-Jurnal Pustaka Kesehatan, vol.2 (no.1)
Taukhit, (2015). Pengalaman Perawat Dalam Membuka Praktik Mandiri Keperawatan Di Kabupaten Badung Provinsi Bali. Program Studi Magister Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semarang 2015
Tsitsis,  N.  2014.  Ethical  and  Legal  Aspects  of  Nursing  Care:  a  Focus  on  the  Greek Legislation.International Journal of Caring Vol 7 Issue 1 by Proquest
Undang-undang Nomor 38 Tahun 2014
Tentang Keperawatan Weydt, A., (2010). Developing Delegation Skills.OJIN: The Online Journal of Issues in Nursing Vol. 15, No. 2, Manuscript 1.by Proquest.