## Jurnal Iqtishaduna (Ekonomi Kita)
SISTEM EKONOMI ISLAM SEBAGAI PONDASI EKONOMI MASYARAKAT MELAYU DALAM MENGHADAPI ASEAN Economic Community (AEC)

## Muhammad Fadhil Junery
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Syariah Bengkalis Jalan Poros Sungai Alam - Selat Baru, Bengkalis 28751 Telp. (0766) 21550 Fax. (0766) 700 7134 Email: longfadhil@gmail.com

## Abstract
Islam  besides  having  fikrah  (draft)  also  has  thariqoh  (method)  how  to  apply  the concepts  that  already  exist.  The  basic  principle  of  Islamic  economic  system, namely:  the  principle  of individual  freedom,  the  principle  of  property  rights,  the principle  of economic  inequality  within  reasonable  limits,  the  principle  of  social security, Social security principle, the principle of the widespread distribution of wealth,  the  prohibition  to  accumulate  wealth  principle,  the  principle  of  the prohibition  against  anti-social  organizations  and  the  principle  of  the  welfare  of individuals  and  society.  A  major  culture  shift  is  needed  in  developing  the  local economy.  Although  the  central  and  local  governments  have  run  a  populist economic  program,  but  the  high  jump  should  be  made  to  cross  the  chasm  that separates culture bedagang farmers and small-scale to sophisticated commercial culture.  Initial  concrete  steps  to  develop  the  economy  with  the  concept  of community  empowerment  in  facing  the  ASEAN  Economic  Community  (AEC), namely:  First,  apply  the  Islamic  economy.  Second,  the  community  mental preparation.  Third,  strengthen  the  potential  resources  owned  or  public (empowering).
Keywords: Islamic  economic  system,  fikrah  (draft),  thariqoh  (method),  ASEAN Economic Community

## A. Pendahuluan
Globalisasi merupakan sebuah keharusan dan realita abad ini, yang membuat masyarakat  dunia  seperti  berada  dalam  ruangan  tanpa  batas.  Tidak  ada  satu negara  pun  yang  bisa  bebas  dari  realita  ini,  dan  yang  harus  dilakukan masyarakat  Melayu  adalah  memperkuat  diri  agar  masyarakat  Melayu  tidak menjadi pihak yang dirugikan diera ini.
Sejarah  telah  membuktikan  bahwa  masyarakat  Melayu  pernah  mengalami masa  gemilang.  Perdagangan  yang  dijalankan  masyarakat  Melayu  mampu merambah  berbagai  belahan  dunia  pada  masanya.  Bahkan  pada  era  Sultan Iskandar  Muda  berkuasa  di  Aceh,  kerajaan  Aceh  termasuk  dalam  lima kerajaan terbesar di dunia. Kerajaan Sriwijaya, Majapahit, Aceh, Malaka, dan Demak  tak  dapat  dipungkiri  menjadi  tonggak  kebesaran  rumpun  Melayu. Tidak dinafikan bahwa Melayu saat itu memiliki jati diri yang kuat, mampu
menyesuaikan  diri  terhadap  perubahan,  berdaya  tahan  tinggi  dan  berperan aktif dalam kesinambungan kehidupan bangsa.
Namun,  saat  ini  perekonomian  masyarakat  Melayu  jauh  tertinggal dibandingkan  dengan  masyarakat  Barat  dan  masyarakat  China.  Salah  satu penyebabnya adalah kesadaran masyarakat Melayu sebagai saudara serumpun makin  berkurang,  puak-puak  Melayu  tercerai  berai  akibat  dari  politik  pecah belah (adudomba) pemerintah kolonial, dan masyarakat Melayu termarjinalisasi akibat perkembangan kapitalisasi dan globalisasi.
Keunggulan ekonomi masyarakat Melayu pernah gemilang pada masa silam dibangun  dengan  semangat  ke-Melayu-an  dan  berteraskan  Islam itulah  yang menjadi faktor penggerak dan pendorongnya, yang  memberi warna baru dan mempercepat  terwujudnya  sistem  dan  keunggulan  Melayu,  sehingga  jejak Melayu  nampak  dimana-mana.  Bisakah  sejarah  itu  berulang  kembali? Jawabannya ada pada setiap individu masyarakat Melayu itu sendiri.
Menurut Selo Sumarjan, masyarakat Melayu terbiasa dengan pekerjaan yang lebih berorientasi pada kehidupan bermasyarakat ( socially oriented ) daripada yang  bersifat  material  ( material  oriented ) 1 .  Ini  menunjukkan  masyarakat Melayu  lebih  menjunjung  tinggi  prinsip  kebersamaan  dan  gotong  royong daripada  sikap  individualisme,  yang  dalam  satu  dekade  belakangan  ini semakin besar seiring dengan perkembangan kapitalisme yang mendunia.
Setelah  sekian  lama  masyarakat  Melayu  mengalami  keterpurukan  dan ketertinggalan  dibidang  ekonomi,  kini  saatnya  masyarakat  Melayu  harus bangkit, bahu-membahu merapatkan barisan, membangun jati diri yang kuat, mampu  menyesuaikan  diri  terhadap  perubahan,  berdaya  saing  tinggi  dan berperan  aktif  dari  semua  sektor  untuk  memberi  warna  baru  dan mempercepat  terwujudnya  sistem  dan  keunggulan  Melayu  dengan  semangat ke-Melayu-an dan berteraskan Islam.
Krisis moneter dan ekonomi yang melanda dunia beberapa waktu lalu hingga sekarang  ini  membawa  akibat  yang  cukup  parah,  tidak  terkecuali  bagi perekonomian  Indonesia.  Tragedi  keterpurukan  perekonomian  Indonesia dapat  menjadi  pelajaran  bagi  perumusan  kebijakan  publik  dan  perundang- undangan,  untuk  meninjau  kembali  kebijakan  yang  selama  ini  tertuju  pada perusahaan-perusahaan  besar  untuk  dialihkan  pada  sektor  usaha  kecil menengah.
Sektor  usaha  kecil  menengah  ternyata  memiliki  daya  tahan  yang  tinggi sehingga  mampu  bertahan  terhadap  badai  krisis  ekonomi  dan  moneter. Pembinaan  dan  perlindungan  usaha  kecil  menengah,  terutama  pada  masa krisis  ini  sangat  strategis  karena  diperkirakan  akan  dapat  menghasilkan  nilai tambah  ( value  added )  yang  memadai  karena  unit  usahanya  yang  cukup
1 M.  Isa  Selamat, Riau  Menuju  Jalan  Puncak, Pusat  Kajian  Warisan  Melayu  Riau, Bengkalis, 2001, hal. 82.

## Jurnal Iqtishaduna (Ekonomi Kita)
banyak.  Dengan  usaha  kecil  menengah,  akan  terserap  banyak  tenaga  kerja melalui  usaha  padat  karya  ( labour  intensive ),  dan  dapat  memperluas kesempatan berusaha dan memperoleh pemerataan pendapatan.
Kegagalan sistem ekonomi, baik sistem ekonomi sosialis yang berporos pada begitu besarnya peran pemerintah terhadap kehidupan rakyat, yang kemudian runtuh  dengan  tumbangnya  rezim  komunis  Uni  sovyet,  juga  ekonomi kapitalis,  yang  menyebabkan  kekayaan  terpusat  pada  segelintir  orang  atau negara,  dan  menyebabkan  semakin  besarnya  gap/ketimpangan  antara  kaya dan  miskin,  membuat  banyak  orang  kemudian  berfikir  untuk  terus  mencari alternatif sistem ekonomi yang dapat memecahkan masalah akibat kegagalan dua sistem tersebut.
Salah  satu  alasan  mengapa  ekonomi  kerakyatan  perlu  dijadikan  paradigma baru  dan  strategi  baru  dalam  membangun  ekonomi  adalah  karena  kegagalan pelaksanaan  sistem  ekonomi.  Indonesia,  negara  yang  menganut  sistem ekonomi  kapitalis,  pun  mengalami  hal  serupa,  dengan  krisis  yang berkepanjangan  yang  sampai  saat  ini  bahkan  belum  seorang  ahlipun  yang memastikan  bahwa  indonesia  telah  keluar  dari  krisis.  Saat  ini,  berjuta-juta orang  menganggur,  puluhan  juta  orang  berada  dibawah  garis  kemiskinan, sektor  moneter  yang  semakin  jauh  dari  sektor  rill  sehingga  berpotensi meledakkan bubble  economic yang  sudah  terbentuk,  dan  berbagai  macam masalah  melingkupi  kehidupan  perekonomian  kita.  Ini  pula  yang menyebabkan  bangsa  ini  kembali  berfikir  untuk  mencari  alternatif  sistem ekonomi  yang  lebih  dapat  mensejahterakan  rakyat.  Ekonomi  Islam  yang sebenarnya  sudah  ada  ribuan  tahun  yang  lalu  (sejak  jaman  Rasulullah) perlahan  kembali  bangkit  dan  menggeliat.  Ekonomi  kerakyatan,  sebagai khazanah asli pemikiran ekonom indonesia pun mulai diperbincangkan orang.

## B. Sistem Ekonomi Kerakyatan
Ekonomi  kerakyatan  adalah  sistem  ekonomi  yang  berbasis  pada  kekuatan ekonomi  rakyat.  Dimana  ekonomi  rakyat  sendiri  adalah  sebagai  kegiatan ekonomi  atau  usaha  yang  dilakukan  oleh  rakyat  kebanyakan  (popular)  yang dengan secara swadaya mengelola sumberdaya ekonomi apa saja yang dapat diusahakan  dan  dikuasainya,  yang  selanjutnya  disebut  sebagai  Usaha  Kecil dan  Menegah  (UKM)  terutama  meliputi  sektor  pertanian,  peternakan, kerajinan,  makanan,  dan  sebagainya,  yang  ditujukan  terutama  untuk memenuhi  kebutuhan  dasarnya  dan  keluarganya  tanpa  harus  mengorbankan kepentingan masyarakat lainnya.
Secara  ringkas  Konvensi  ILO169  tahun  1989  memberi  definisi  ekonomi kerakyatan  adalah  ekonomi  tradisional  yang  menjadi  basis  kehidupan masyarakat  local  dalam  mempertahan  kehidupannnya.  Ekonomi  kerakyatan ini  dikembangkan  berdasarkan  pengetahuan  dan  keterampilan  masyarakat lokal  dalam  mengelola  lingkungan  dan  tanah  mereka  secara  turun  temurun. Aktivitas  ekonomi  kerakyatan  ini  terkait  dengan  ekonomi  subsisten  antara lain  pertanian  tradisional  seperti  perburuan,  perkebunan,  mencari  ikan,  dan
lainnnya  kegiatan  disekitar  lingkungan  alamnya  serta  kerajinan  tangan  dan industri  rumahan.  Kesemua  kegiatan  ekonomi  tersebut  dilakukan  dengan pasar  tradisional  dan  berbasis  masyarakat,  artinya  hanya  ditujukan  untuk menghidupi dan memenuhi kebutuhan hidup masyarakatnya sendiri. Kegiatan ekonomi dikembangkan untuk membantu dirinya sendiri dan masyarakatnya, sehingga tidak mengekploitasi sumber daya alam yang ada.
Menurut  Guru  Besar,  FE  UGM  (alm)  Prof.  Dr.  Mubyarto ,  sistem  Ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang berasas kekeluargaan, berkedaulatan  rakyat,  dan  menunjukkan  pemihakan  sungguh-sungguh  pada ekonomi  rakyat.  Dalam  prakteknya,  ekonomi  kerakyatan  dapat  dijelaskan juga sebagai ekonomi jejaring (network) yang menghubungkan sentra-sentra inovasi,  produksi  dan  kemandirian  usaha  masyarakat  ke  dalam  suatu jaringan  berbasis  teknologi  informasi,  untuk  terbentuknya  jejaring  pasar domestik diantara sentra dan pelaku usaha masyarakat. 2
Ekonomi kerakyatan memang bukanlah sebuah mazhab ekonomi baru, namun Ia hanya sebagai melainkan suatu konstruksi pemahaman dari realita ekonomi yang  umum  terdapat  di  negara  berkembang.  Ekonomi  rakyat  tumbuh  secara natural  karena  adanya  sejumlah  potensi  ekonomi  disekelilingnya.  Perlu dipahami bahwa dalam ruang ekonomi nasional pun terdapat sejumlah aktor ekonomi  (konglomerat)  dengan  bentuk  usaha  yang  kontras  dengan  apa  yang diragakan oleh sebagian besar pelaku ekonomi rakyat. Memiliki modal yang besar,  mempunyai  akses  pasar  yang  luas,  menguasai  usaha  disetiap  penjuru pasar,  menguasai  teknologi  produksi  dan  menejemen  usaha  modern.  Namun mereka  tidak  digolongkan  dalam  ekonomi  kerakyatan,   karena  jumlahnya hanya  sedikit  sehingga  tidak  merupakan  representasi  dari  kondisi  ekonomi rakyat yang sebenarnya.
Lahirnya  sejumlah  pengusaha  besar  (konglomerat)  yang  bukan  merupakan hasil  derivasi  dari  kemampuan  menejemen  bisnis  yang  baik   menyebabkan fondasi  ekonomi  nasional  yang  dibangun  berstruktur  rapuh  terhadap persaingan  pasar.   Mereka  tidak  bisa  diandalkan  untuk  menopang perekonomian nasional dalam sistem ekonomi pasar.  Padahal ekonomi pasar diperlukan  untuk  menentukan  harga  yang  tepat  ( price  right )  untuk menentukan posisi tawar-menawar yang imbang. Perlu digaris bawahi bahwa yang  patut  mendapat  kesalahan  terhadap  kegagalan  pembangunan  ekonomi nasional  selama  rezim  orde  baru  adalah  implementasi  kebijakan pembangunan  ekonomi  nasional  yang  tidak  tepat  dalam  sistem  ekonomi pasar, bukan ekonomi pasar itu sendiri.  Dalam pemahaman seperti ini, saya merasa  kurang  memiliki  justifikasi  empirik  untuk  mempertanyakan  kembali sistem ekonomi pasar, lalu mencari suatu sistem dan paradigma baru di luar sistem ekonomi pasar untuk dirujuk dalam pembangunan ekonomi nasional. 3
2 http://succesary.wordpress.com/2008/12/10/sistem-ekonomi-kerakyatan/
3 Fredrik  Benu, Ekonomi  Kerakyatan  Dan  Pemberdayaan  Ekonomi  Rakyat:Suatu  Kajian Konseptual , Makalah Seminar Pemberdayaan Ekonomi Rakyat di Provinsi NTT, Kupang, tanggal 26 Nopember 2002.

## Jurnal Iqtishaduna (Ekonomi Kita)
Sebagai  daerah  agraris,  sektor  pertanian  memiliki  peranan  yang  sangat strategis  dalam  pembangunan  daerah.  Pentingnya  sektor  pertanian diantaranya  sebagai  andalan  mata  pencarian  sebagian  besar  masyarakat, sumbangannya terhadap PDB ( Produk Domistik Bruto), bahan baku industri, serta  dalam  penyediaan  bahan  pangan  dan  gizi.  Beberapa  sektor  pertanian juga terbukti mampu menjadi penyangga perekonomian saat terjadinya krisis ekonomi.
Ekonomi yang digerakkan oleh usaha-usaha rakyat, terutama usaha kecil dan menengah  yang  dilakukan  oleh  rakyat  banyak,  untuk  kemudian  hasilnyapun akan kembali kepada rakyat.  Karena sifatnya yang merata, persebaran modal yang  baik,  sistem  ekonomi  yang  benar-benar  bergerak  dalam  sektor  riil, ekonomi  rakyat  mempunyai  dampak  pemerataan  terhadap  pendapatan  yang baik, dan mampu menggerakkan sektor riil secara efektif.
Berdasarkan  hal  tersebut,  nampaknya  titik  fokus  ekonomi  rakyat  adalah bagaimana  memberdayakan  rakyat  dalam  perekonomian  dan  keberpihakan ekonomi  kepada  rakyat,  memastikan  tidak  terjadinya  ketidakadilan  ekonomi karena adanya perlakuan yang tidak sama antara pemilik modal besar dengan rakyat sehingga timbul ketimpangan ekonomi.
Perlu  diingat  bahwa  ekonomi  kerakyatan  tidak  akan  mewujudkan pembangunan  ekonomi  yang  maju,  jika  ekonomi  kerakyatan  hanya  sekedar komitmen  politik  untuk  merubah  kecenderungan  dalam  sistem  ekonomi kapitalis  yang  amat  membela  kaum  pengusaha  besar  khususnya  para konglomerat.  Akan  tetapi  pelaksanaan  perubahan  itu  harus  diiringi  dengan implementasi  dengan  benar-benar  memberi  perhatian  utama  kepada  rakyat kecil  lewat  program-program  operasional  yang  riil  dan  mampu  merangsang kegiatan  ekonomi  produktif  ditingkat  rakyat  sekaligus  memupuk  jiwa kewirausahaan.
Tidak dapat dipungkiri bahwa membangun ekonomi kerakyatan membutuhkan  adanya  komitmen  politik  ( political  will ),  tetapi  menyamakan ekonomi kerakyatan dengan praktek membagi-bagi uang kepada rakyat kecil, adalah  sesuatu  kekeliruan  besar  dalam  perspektif  ekonomi  kerakyatan  yang benar.  Praktek  membagi-bagi  uang  kepada  rakyat  kecil  sangat  tidak menguntungkan  pihak  manapun,  termasuk  rakyat  kecil  sendiri  (Bandingkan dengan  pendapat  Ignas  Kleden,  2000). Pendekatan  seperti  ini  jelas  sangat berbeda  dengan  apa  yang  dimaksud  dengan affirmative  action . Aksi membagi-bagi  uang secara  tidak  sadar  menyebabkan  usaha  kecil-menengah dan  koperasi  yang  selama  ini  tidak  berdaya  untuk  bersaing  dalam  suatu mekanisme pasar, menjadi sangat tergantung pada aksi dimaksud.
Sebenarnya  yang  harus  ada  pada  tangan  obyek affirmative  action adalah kesempatan  untuk  berkembang  dalam  suatu  mekanisme  pasar  yang  sehat, bukan cash  money/cash  material . Jika  pemahaman  ini  tidak  dibangun  sejak awal,  maka  saya  khawatir  cerita  keberpihakan  yang  salah  selama  masa  orde baru  kembali  akan  terulang. Tidak  terjadi  proses  pendewasaan  ( maturity )

## Jurnal Iqtishaduna (Ekonomi Kita)
dalam ragaan bisnis usaha kecil-menengah dan koperasi yang menjadi target affirmative  action policy. Bahkan  sangat  mungkin  terjadi  suatu  proses  yang bersifat counter-productive ,  karena  asumsi  awal  yang  dianut  adalah  usaha kecil-menengah  dan  koperasi  yang  merupakan  ciri  ekonomi  kerakyatan Indonesia  tumbuh  secara  natural  karena  adanya  sejumlah  potensi  ekonomi disekelilingnya. Mulanya  mereka  tumbuh  tanpa  adanya  insentif  artifisial apapun,  atau  dengan  kata  lain  hanya  mengandalkan  naluri  usaha  dan kelimpahan  sumberdaya  alam,  sumberdaya  manusia,  serta  peluang  pasar. Modal  dasar  yang  dimiliki  inilah  yang  seharusnya  ditumbuhkembangkan dalam  suatu  mekanisme  pasar  yang  sehat.  Bukan  sebaliknya  menghilangkan sesuatu  yang  tadinya  menjadi  modal  dasar  dengan  menciptakan ketergantungan sistem baru yang kebijakannya cenderung keberpihakan yang pada finisnya menambah kesengsaraan bagi rakyat.
Selanjutnya,  pemerintah  harus  sudah mempunyai planing yang  pasti  tentang kapan  seharusnya  pemerintah  mengurangi  bentuk  campur  tangan  dalam affirmative  action  policy nya,  untuk  mendorong  ekonomi  kerakyatan berkembang secara sehat. Oleh karena itu, diperlukan adanya kajian ekonomi yang akurat tentang timing dan process dimana pemerintah harus mengurangi bentuk  keberpihakannya  pada  usaha  kecil-menengah  dan  koperasi  dalam pembangunan ekonomi rakyat.

## C. Sistem Ekonomi Islam
Sebenarnya  antara  ekonomi  kerakyatan  dan  ekonomi  Islam  tak  ada pertentangan.  Jika  yang  dimaksud  kerakyaktan  adalah  pemberdayaan  dan keberpihakan  terhadap  rakyat  hal  tersebut  senada  dengan  ruh  Islam  yang memerangi  monopoli.  Juga  sebaliknya  Islam  yang  ingin  ada  pemerataan kesejahteraan  sangat  berkepentingan  untuk  memberdayakan  rakyat.  Islam adalah ruh dan nilai dari kegiatan dan sistem ekonomi bangsa. Sistemnya bisa ekonomi  kerakyatan  atau  yang  lainnya.  Aplikasinya  bisa  disesuaikan keadaan.  Karena  pada  dasarnya  harta  kekayaan  merupakan  sarana  untuk meningkatkan  hubungan  baik  dengan  Allah  dan  meningkatkan  kebaikan kepada sesama makhluk, 4 meskipun untuk meraihnya diperlukan usaha yang sungguh-sungguh  dengan  memerangi  kebodohan  dan  kemalasan.  Keduanya memiliki kesamaan berupa pemerataan kesejahteraan.
Rakyat  bisa  mendapatkan  tempat  tinggal  yang  baik,  fasilitas  kesehatan  dan pendidikan yang terjangkau, kebutuhan pangan yang tidak menyulitkan serta kebutuhan-kebutuhan  primer  masyarakat  terpenuhi 5 .  Itulah  setidaknya  letak keberpihakan  pemerintah  yang  paling  minimal,  kemudian  potensi  kekayaan masyarakat tersebut dioptimalkan. Jika porsi optimalisasi ini maksimal maka
4 DR.  Yusuf  Qardhawi, Peran  Nilai  Dan  Moral  Dalam  Perekonomian  Islam ,  Cet.  I, Jakarta: Rabbani Perss, 1997, hal.90.
5 Abdullah Nasih Ulwan, at-Takaful al-Ijtima’iy fi al-Islam , Cairo: Maktabah Usrah, 2001, hal.19.

## Jurnal Iqtishaduna (Ekonomi Kita)
akan  menjadi  sebuah  ekonomi  nasional  yang  kuat  dan  mapan . Prinsip  dasar sistem ekonomi Islam, yakni: 6
a) Kebebasan  individu.  Individu  mempunya  hak  kebebasan  sepenuhnya untuk  berpendapat  atau  membuat  seuatu  keputusan  yang  dianggap  perlu dalam sebuah negara Islam.
b) Hak  terhadap  harta.  Islam  mengakui  hak  individu  untuk  memiliki  harta. Walaupun  begitu  ia  memberikan  batasan  tertentu  supaya  kebebasan  itu tidak merugikan kepentingan masyarakat umum.
c) Ketidaksamaan  ekonomi  dalam  batas  yang  wajar.  Islam  memberikan batas-batas wajar, adil dan tidak berlebihan.
d) Keamanan  sosial.  Islam  tidak  menganjurkan  kesamaan  ekonomi  tetapi  ia mendukung dan menggalakkan kesamaan sosial.
e) Jaminan sosial. Setiap individu mempunyai hak untuk hidup dalam sebuah negara Islam dan dijamin oleh negara.
f) Distribusi  kekayaan  secara  meluas.  Islam  mencegah  penumpukan kekayaan pada kelompok kecil tertentu orang dan menganjurkan distribusi kekayaan pada semua lapisan masyarakat.
g) Larangan menumpuk kekayaan. Sistem ekonomi Islam melarang individu mengumpulkan harta kekayaan secara berlebihan dan mengambil langkah- langkah yang perlu untuk mencegah perbuatan yang tidak baik tersebut.
h) Larangan terhadap organisasi anti sosial. Sistem ekonomi Islam melarang semua  praktek  yang  merusak  dan  antisosial  yang  terdapat  dalam masyarakat,  misalnya  berjudi,  minum  arak,  riba,  menumpuk  harta,  pasar gelap dan sebagainya.
i) Kesejahteraan  individu  dan  masyarakat.  Islam  mengakui  kesejahteraan individu dan kesejahteraan sosial masyarakat yang saling melengkapi satu dengan  yang  lain,  bukannya  saling  bersaing  dan  bertentangan  antar mereka.
D. Strategi  Ekonomi  Kerakyatan  (SEK)  Menghadapi  ASEAN Economic Community (AEC) 2015
Prinsip-prinsip  dasar  dari  sistem  ekonomi  kerakyatan,  secara  teori  terdapat keselarasan antara sistem ekonomi kerakyatan dengan ekonomi  Islam. Sebab prinsip-prinsip  dari  ekonomi  Islam  itu  sendiri  adalah  harus  mampu memberikan  kesejahteraan  bagi  seluruh  masyarakat,  memberikan  rasa  adil, kebersamaan  dan  kekeluargaan,  keterbukaan  serta  mampu  memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya demi kemaslahatan ummat, juga menganut prinsip universalitas yaitu prinsip yang tidak membeda-bedakan suku, agama, ras dan golongan  agama  dalam  masyarakat  dengan  prinsip  Islam  sebagai rahmatan lil’alamiin .  Lalu  kenapa  Indonesia  masih  tertinggal  jauh  bahkan  terpuruk secara  ekonomi  di  banding  dengan  negara-negara  yang  lain?  padahal Indonesia  telah  memiliki  suatu  sistem  ekonomi  yang  baik  yang  selaras
6 Afzalur  Rahman, Doktrin  Ekonomi  Islam ,  alih  bahasa  Soeroyo,  Jilid  I,  Yogyakarta:  PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995, hal.8.

## Jurnal Iqtishaduna (Ekonomi Kita)
dengan  sistem  ekonomi  Islam  yang  telah  terbukti  menjadi  solusi  ampuh ketika  mayoritas  negara  didera  oleh  krisis  moneter  yang  berkepanjangan  di masa  lalu?  Jawabannya  adalah  karena  kita  masih  belum  mau  melaksanakan sistem  ekonomi  Islam  tersebut  secara  utuh,  konsisten  sesuai  dengan  prinsip- prinsip dan tujuan dari sistem ekonomi tersebut.
Deklarasi  Bangkok  tahun  1967  merupakan  awal  dimulainya  kerja  sama ekonomi  negara-negara  ASEAN  yang  bertujuan  untuk  mempercepat pertumbuhan  ekonomi,  kemajuan  sosial  dan  pengembangan  budaya dikalangan negara-negara ASEAN . Pada bulan Januari 2007, disepakati untuk mempercepat pencapaian ASEAN Economic Community (AEC) yang semula tahun  2020  menjadi  tahun  2015.  Diberlakukannya  ASEAN Economic Communit (AEC) 2015 dan pasar bebas Asia Pasifik, membuat setiap negara menyiapkan  diri  untuk  menyongsongnya,  tidak  terkecuali  Indonesia.  Sudah siapkah  Indonesia?  Siap  tidak  siap,  harus  siap.  Mau  tidak  mau  kita  harus mempersiapkan diri dalam waktu singkat ini.
Salah satu cara untuk menjawab tantangan tersebut anatara lain memperkuat sistem  ekonomi  kerakyatan  dengan  berlandaskan  ekonomi  Islam.  Dengan rencana  strategis  serta  dengan  konsepsi  pemberdayaan  masyarakat  dalam pembangunan  ekonomi  ini  akan  menghasilkan  pertumbuhan  ekonomi  yang cukup tinggi, serta stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Pengembangan ekonomi  kerakyatan  perlu  diarahkan  kepada  perubahan  struktural  yakni dengan  memperkuat  kedudukan  dan  peran  ekonomi  kerakyatan  dalam perekonomian  nasional.  Dan  mengikuti  perkembangan  terkini  dan  wawasan jauh ke depan, sehingga diharapkan terjadi proses perubahan dari tradisional ke  ekonomi  modern,  dari  ekonomi  subsistem  ke  ekonomi  pasar,  dari ketergantungan ( defedency ) kepada kemandirian ( indefedency ).
Langkah  kongkrit  awal  dalam  membangun  ekonomi  dengan  konsepsi pemberdayaan  masyarakat,  yaitu  : Pertama, menerapkan  ekonomi  Islam. Sebagian  pihak  antipati  dengan  ekonomi  Islam,  karena  selalu  dikaitkan dengan  perkembangan  politik  yang  menyamakannya  dengan  bahaya  teroris. Padahal  misi  yang  dibawa  ekonomi  Islam  senada/tidak  jauh  beda  dengan ekonomi kerakyatan. Kedua , persiapan mental masyarakat. Penulis mengutip moto  dari  Bapak  Ir.  H.  Joko  Widodo  (Presiden  Republik  Indonesia)  yakni “ revolusi  mental ”,  karena  tanggungjawab  membangun  dan  memajukan ekonomi  bukan  terletak  pada  bahu  pemerintah  saja,  tetapi  perlu  kerjasama yang  jitu  dari  masyarakat.  Karena  betapapun  peluang  disediakan  jika semangat masyarakat masih dalam lingkaran “tak ade urusan” (masa bodoh), maka  kejayaan  pembangunan  ekonomi  sukar  diwujudkan. Ketiga , memperkuat potensi atau sumberdaya yang dimiliki masyarakat ( empowering ).  Usaha  memperkuat  modal  dasar  yakni  memperkuat  potensi sumberdaya  manusia  (dengan  pendidikan/pelatihan)  serta  akses  ke  dalam sumber-sumber  kemajuan  ekonomi  seperti  modal,  teknologi,  informasi, lapangan kerja dan pasar. Poin ini juga menyangkut pembangunan prasarana dan  sarana  dasar  fisik,  seperti  irigasi,  jalan,  listrik,  maupun  sosial  seperti sekolah  dan  fasilitas  pelayanan  kesehatan,  yang  dapat  dijangkau  oleh

## Jurnal Iqtishaduna (Ekonomi Kita)
masyarakat  pada  lapisan  paling  bawah,  serta  ketersediaan  lembaga-lembaga pendanaan,  pelatihan  dan  pemasaran  di  perdesaan,  dimana  terkonsentrasi penduduk  yang  keberdayaannya  amat  kurang.  Untuk  itu,  perlu  ada  program khusus  bagi  masyarakat  yang  kurang  berdaya,  karena  program-program umum yang berlaku tidak selalu dapat menyentuh lapisan masyarakat ini

## E. Kesimpulan dan Penutup
Islam  selain  memiliki fikrah (konsep)  juga  memiliki thariqoh (metode) bagaimana menerapkan konsep yang telah ada tersebut. Lebih dari itu, konsep Islam  antara  satu  dengan  yang  lainnya  saling  terkait  erat.  Oleh  karena  itu, segala  konsep  yang  diajarkan  dalam  Islam  tidaklah  dapat  diterapkan  secara parsial.  Konsep  Islam  perlu  dan  harus  diterapkan  secara kaffah (totalitas). Rancang  bangun  ekonomi  Islam  berdiri  atas  dasar  (tauhid,  adil, nubuwwah, khilafah , dan ma’ad ), bersandar pada tiang ( multitype ownership, freedom to act ,  dan social  justice ),  dan  terakhir  adalah  beratapkan  akhlak.  Sumber hukum Islam yang dipergunakan yaitu Al-qur’an, hadits & sunnah, ijma serta ijtihad  dan  qiyas.  Prinsip  dasar  sistem  ekonomi  Islam,  yakni:  prinsip kebebasan  individu,  prinsip  hak  terhadap  harta,  prinsip  ketidaksamaan ekonomi  dalam  batas  yang  wajar,  prinsip  keamanan  sosial,  prinsip  jaminan sosial, prinsip distribusi kekayaan secara meluas, prinsip larangan menumpuk kekayaan,  prinsip  larangan  terhadap  organisasi  anti  sosial  dan  prinsip kesejahteraan individu dan masyarakat.
Perubahan  budaya  yang  besar  diperlukan  dalam  membangun  ekonomi masyarakat.  Walaupun  pemerintah  pusat  maupun  daerah  telah  menjalankan program ekonomi kerakyatan, namun satu  loncatan tinggi perlu dibuat untuk menyeberangi  jurang  yang  memisahkan  budaya  petani  dan  bedagang  kecil- kecilan  kepada  budaya  masyarakat  komersial  yang  canggih.  Program ekonomi  kerakyatan  yang  dibuat  dengan  memberikan  modal  kepada masyarakat  hendaknya  diiringi  dengan  perencanaan,  pembinaan  dan pengawasan  agar  usaha  yang  dijalankan  oleh  masyarakat  tidak  menjadi “ pedagang  buluh  kasab,  ujung  hilang  pangkal  lesap ”.  Sehingga  dengan perencanaan,  pembinaan  dan  pengawasan  yang  dilakukan  akan  tercipta pembangunan  ekonomi  yang  maju  serta  dapat  mengangkat  taraf  hidup masyarakat, terlepas dari belenggu kemiskinan dan kesengsaraan.
Langkah  kongkrit  awal  untuk  membangun  ekonomi  dengan  konsepsi pemberdayaan masyarakat dalam mengahadapi ASEAN Economic Community (AEC)  ,  yaitu  : Pertama, menerapkan  ekonomi  Islam. Kedua ,  persiapan mental  masyarakat. Ketiga ,  memperkuat  potensi  atau  sumberdaya  yang dimiliki masyarakat ( empowering ).

## DAFTAR PUSTAKA
Abimanyu, Anggito, Ekonomi Indonesia Baru, kajian dan alternatif solusi menuju pemulihan , (Elex Media Komputindo, Jakarta, 2000).
Abdul  Qadim  Zallum. Sistem  Keuangan  di  Negara  Khilafah ,  cet.  I  (Bogor:
Pustaka Thariqul Izzah, 2002)
Aulia Pohan. Potret Kebijakan Moneter Indonesia , cet. I (Jakarta; Rajawali Pers, 2008)
Murray  N.  Rothbard. What  has  Government  Done  to  Our  Money?  (Apa  yang Dilakukan Pemerintah Terhadap Uang Kita?) , cet I (Jakarta; Granit, 2007)
Nurul  Huda,  dll, Ekonomi  Makro  Islam,  Ekonomi  Makro  Islam;  Pendekatan Teoritis , (Jakarta: Predana Media Group, 2008)
Prathama  Rahardja  dan  Mandala  Manurung, Teori  Ekonomi  Makro  Suatu Pengantar , (Jakarta: LPFEUI, 2005), Edisi Ketiga
Qardhawi, DR. Yusuf, Peran Nilai Dan Moral Dalam Perekonomian Islam , Cet. I, (Jakarta: Rabbani Perss, 1997)
Rahman  Afzalur, Doktrin  Ekonomi  Islam ,  alih  bahasa  Soeroyo,  Jilid  I,
(Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995)
Soediyono  Reksoprayitno, Ekonomi  Makro  Analisis  IS-LM  dan  Permintaan Penawaran Agregatif, (Yogyakarta: BPFE, 2000)