## Majalah Hukum Nasional
Volume 52 Nomor 2 Tahun 2022 P-ISSN: 0126-0227; E-ISSN: 2772-0664 DOI : 10.33331/mhn.v52i2.170 https://mhn.bphn.go.id

## RISIKO DAN POSIBILITAS PENYALAHGUNAAN ASET KRIPTO DALAM KEJAHATAN PENCUCIAN UANG
(Risks and Possibilities of Misuse of Crypto assets in Money Laundering Crimes)
Muh Afdal Yanuar Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Jl. Ir. H. Djuanda Nomor 35, Kb. Kelapa, Gambir, Jakarta Pusat, 10120
e-mail: yanuarafdal10@gmail.com

## Abstrak
Tulisan ini dimaksudkan untuk dapat menjawab permasalahan risiko penyalahgunaan aset kripto dalam kejahatan pencucian uang, dan posibilitas terjadinya tindak pidana pencucian uang dengan menyalahgunakan aset  kripto.  Permasalahan  tersebut  didasarkan  pada  adanya  karakteristik anonymous atau pseudo anonymous dari aset kripto yang memberi hambatan atau kesulitan dalam menelusuri harta kekayaan yang dimasukkan ke dalam aset kripto. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan undang- undang dan pendekatan konseptual. Adapun hasil penelitian yang diperoleh melalui tulisan ini adalah: (a) Risiko penyalahgunaan aset kripto dalam kejahatan pencucian uang dapat diidentifikasi melalui pemetaan tiga variabel, yaitu ancaman, kerentanan, dan dampak, yang kesemuanya telah menggambarkan adanya risiko pencucian uang pada setiap variabel tersebut; dan (b) Posibilitas terjadinya pencucian uang dengan menyalahgunakan aset kripto, diantaranya dapat melalui pengeksploitasian karakteristik koin aset kripto yang anonymous atau pseudo anonymous , atau menggunakan nominee atau strawmen dalam bertransaksi melalui aset kripto. Selain itu, terdapat kemungkinan juga adanya perbuatan pencucian uang bagi pihak yang menerima akun kripto yang berisikan hasil kejahatan yang telah disembunyikan atau disamarkan, selama ia mengetahui atau patut menduga bahwa akun kripto yang diterimanya dari seseorang (pelaku kejahatan) tersebut adalah hasil kejahatan.
Kata Kunci: Aset Kripto, Anonymous , Pencucian Uang.

## Abstract
This paper is intended to address the problems of the risk of misuse of crypto assets in money laundering crimes, and the possibility of money laundering crimes by misusing crypto assets. This problem is based on the anonymous or pseudo anonymous characteristics of crypto assets that create obstacles or difficulties in tracing the assets that are put into crypto assets. This research is a normative research with a statutory approach and a conceptual approach. The results obtained through this paper are: (a) The risk of misuse of crypto assets in money laundering crimes can be identified through the mapping of three variables, that is threats, vulnerabilities, and impacts. All of these variables have shown the risk of money laundering; and (b) The possibility of money laundering by misusing crypto assets, including exploiting the anonymous or pseudo anonymous characteristics of crypto asset coins, or using nominees or strawmen in transactions through crypto assets. In addition, there is also the possibility of money laundering for someone who receives a crypto account containing the proceeds of a crime that has been hidden or disguised, as long as he knows or reasonably suspects that the crypto account he received from the person (criminal) is the proceeds of a crime.
Keywords : Crypto assets, Anonymous, Money Laundering.

## A.  Pendahuluan
Aset  kripto ( crypto  asset )  merupakan buah  dari  perkembangan  teknologi  modern yang  sedang  menjadi  sorotan  publik  akhir- akhir  ini.  Hal  ini  mulai  menjadi  gejolak dalam  perbincangan  publik,  di antaranya, sejak  munculnya influencer terkenal yang  menjadikan  pengaruhnya  itu  untuk melakukan flexing yang  berujung  pada mengajak  masyarakat  untuk  menghimpun dananya  pada  kegiatan  investasi  ilegal (perjudian  berkedok trading ),  yang  mana ia  sebagai affiliatornya . 1 Yang  mana,  harta kekayaan  yang  diperolehnya  melalui kejahatan  tersebut,  selanjutnya  dialihkan  ke dalam bentuk aset kripto ( crypto asset ).
Aset  kripto  di  Indonesia  saat  ini tidak diposisikan  sebagai  mata  uang ( currency ). 2
Hal  tersebut  dikarenakan  aset  kripto,  inter alia, tidak diterbitkan  oleh  otoritas  yang berwenang 3 ( in casu , Bank Indonesia). Akan tetapi,  di  banyak  negara, seperti ,  Belanda,
Britania  Raya,  Jerman,  Jepang,  Amerika Serikat, dan Swiss telah diakui dan dilegitimasi aset  kripto  sebagai currency (mata  uang),
1 Herdi Alif Al Hikam, “Ada ‘Udang’ di Balik Influencer Pamer Harta, Jangan Percaya!,” Detikfinance, 16 Maret 2022, https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5986318/ada-udang-di-balik-influencer-pamer-harta-jangan- percaya (diakses 20 Mei 2022)
2 M.  Najibur  Rohman,  “Tinjauan  Yuridis  Normatif  Terhadap  Regulasi  Mata  Uang  Kripto  ( Cryptocurrency ) di Indonesia,” Jurnal Supremasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum 11, no. 2, (2021), 3, DOI: https://doi.org/10.35457/supremasi.v11i2.1284
3 Ibid. , 8.
4 Ibid. , 3.
5  Shabrina Puspasari, “Perlindungan Hukum bagi Investor pada Transaksi Aset Kripto dalam Bursa Berjangka Komoditi,” Jurist-Diction 3, no. 1, (2020), 305, DOI: https://doi.org/10.20473/jd.v3i1.17638
6  Dirk Bullmann, Jonas Klemm, Andrea Pinna, “ In search of stability in crypto-assets: Are stablecoins the solution? ” ECB Occasional Paper , no. 230, Frankfurt, European Central Bank (ECB), 2019, 5.
7 Ibid.
8 Dewanti Arya Maha Rani, et al, “Uang Virtual ( Cryptocurrency ) Sebagai Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perdagangan Saham,” Jurnal Konstruksi Hukum 2 , no. 1, (2021), 22, DOI: https://doi.org/10.22225/jkh.2.1.2961.19-23
sembari membuat kebijakan-kebijakan dalam mencegah  penyalahgunaannya,  terutama dalam pencucian uang. 4
Aset  kripto  sendiri  merupakan  aset digital  yang  menggunakan blockchain (buku besar terdistribusi) dan teknologi kriptografi . 5 Aset kripto dicirikan dengan volatilitas harga yang tinggi , yang membuatnya tidak mampu memanifestasikan tiga fungsi  uang,  yaitu bertindak sebagai store of value (penyimpan nilai), alat pembayaran, dan unit of account (satuan hitung). 6 Dalam aset kripto, dikenal juga stablecoin . Stablecoin telah dimunculkan sebagai upaya untuk melindungi pendapatan pada  investasi  aset  kripto  dari volatilitas tersebut. 7 Adapun secara yuridis, aset kripto dimaknai sebagai aset digital yang merupakan komoditi tidak berwujud  yang  proses verifikasi dan pengamanan transaksinya tidak melibatkan  pihak  lain ( vide Pasal  1  angka  1 Peraturan BAPPEBTI No. 5 Tahun 2019).
Pada  saat  ini  di  Indonesia,  terdapat risiko  yang signifikan dalam  penggunaan aset  kripto  sebagai  instrumen  untuk dilakukannya kejahatan pencucian uang. 8 Hal
ini  dikuatkan  dengan  kasus-kasus  investasi ilegal  yang  sedang  mencuat  di  publik,  yang pelakunya  turut  dipersangkakan  dengan tindak pidana  pencucian  uang,  yang  mana mereka  diduga  menggunakan  aset  kripto dalam menyembunyikan hasil kejahatannya. 9
Kendatipun demikian,  instrumen  tersebut belum  sepenuhnya  berada  dalam perhatian ( concern )  aparat  penegak  hukum,  dalam penegakan hukum di bidang pencucian uang. 10
Oleh  sebab  itu,  diperlukan  penyadaran kepada publik terkait dengan risiko kejahatan pencucian  uang  yang  instrumennya  mem- pergunakan crypto asset .
Selanjutnya, pada saat ini, industri per- dagangan  berjangka  aset  kripto  termasuk ke  dalam  lembaga  keuangan  baru  di Indonesia.  Kedudukannya  tersebut  juga mempunyai  peluang  untuk  disalahgunakan oleh  pelaku  kejahatan  sebagai  instrumen dalam  melakukan  kejahatan  pencucian uang. Berdasarkan Sectoral Risk Assessment terhadap  perdagangan crypto  asset di Indonesia, yang disusun oleh PPATK bersama BAPPEBTI  dan  Kemendag,  disampaikan bahwa, inter  alia ,  Pengusaha  dan  PEP’s ( politically exposed  person )  sebagai profil
9  Martha Warta Silaban, “Kepala PPATK: Ada Aliran Dana Investasi Ilegal DIsimpan dalam Bentuk Kripto,” Tempo.co, 14 April 2022,
https://bisnis.tempo.co/read/1582193/kepala-ppatk-ada-aliran-dana-investasi-ilegal-disimpan-dalam-bentuk- kripto/full&view=ok (diakses 20 Mei 2022).
10  Dewanri Arya Maha Rani, et. al., Op.Cit ., 22.
11  Tim SRA pada Sektor Perdagangan Aset Kripto, Penilaian Risiko Sektoral Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme Perdagangan Aset Kripto di Indonesia (Jakarta: Bappebti, 2019), iv.
12 Fajria Anindia Utami, “Biografi dan Profil Lengkap Indra Kenz, Crazy Rich Medan yang Tersandung Kasus Binomo,” warta ekonomi.co.id, 22 Februari 2022,
https://wartaekonomi.co.id/read394823/biografi-dan-profil-lengkap-indra-kenz-crazy-rich-medan-yang- tersandung-kasus-binomo (diakses 20 Mei 2022).
13 Teti Purwanti, “Terbongkar! Indra Kenz & Adiknya Punya Kripto Senilai Rp 35 M,” CNBC Indonesia, 21 April 2022, https://www.cnbcindonesia.com/investment/20220421095145-21-333470/terbongkar-indra-kenz-adiknya- punya-kripto-senilai-rp-35-m (diakses 20 Mei 2022).
nasabah yang memiliki risiko yang sangat tinggi untuk  menjadi  pelaku  kejahatan  pencucian uang.  Selanjutnya,  Bitcoin  berkedudukan sebagai  layanan  dan  produk  yang  memiliki risiko  yang  sangat tinggi untuk  dijadikan sebagai  instrumen  kejahatan  pencucian uang pada sektor perdagangan crypto asset . 11 Kedua hal tersebut sejalan dengan informasi yang terkait dengan salah seorang influencer yang menjadi tersangka kasus investasi ilegal binary option dan pencucian uang pada saat ini.  Yang  mana, profilnya adalah  sebagai pengusaha, 12 dan  menggunakan  produk bitcoin dalam kejahatan pencucian uang yang saat ini disangka dilakukannya. 13
Dengan  adanya peristiwa - peristiwa ter- sebut  di  atas,  maka  dapat  dipahami  bahwa pada saat ini, terkait dengan penggunaan aset kripto dalam melakukan kejahatan pencucian uang tidak lagi hanya sebatas risiko, melainkan sudah menjadi sebuah peristiwa , yang dalam konteks hukum pidana dikenal dengan istilah peristiwa pidana ( strafbaar feit ). Oleh sebab itu,  perlu  dilakukan  peninjauan  atau  kajian terhadap  bagaimana  saja  kemungkinan- kemungkinan  bentuk  kejahatan  pencucian uang  yang  dilakukan  dengan  menggunakan
aset kripto ( crypto asset ).
Merujuk pada uraian-uraian yang diutarakan sebelumnya, penulis mem- formulasikan judul melalui tulisan ini, yaitu “Risiko dan Posibilitas Penyalahgunaan Aset Kripto Dalam Kejahatan Pencucian Uang”. Formula judul tersebut merupakan bentuk manifestasi dari per masalahan yang  diidentifikasi  melalui  tulisan  ini,  yaitu bagaimanakah risiko penyalahgunaan aset kripto dalam kejahatan pencucian uang?, dan bagaimanakah  posibilitas  terjadinya  tindak pidana pencucian uang pada penyalahgunaan aset kripto?

## B.  Metode Penelitian
Tulisan ini menggunakan metode penelitian  normatif.  Pada  prinsipnya  semua legal research haruslah berbentuk normatif. Hal yang menjadi letak perbedaannya adalah pada persoalan bahan-bahan hukum dan pendekatan yang digunakan. 14 Pendekatan yang digunakan di dalam tulisan ini adalah berupa pendekatan: (a) konseptual ( conceptual approach ), yaitu pendekatan yang  bertitik  tolak  dari  doktrin-doktrin  dan pandangan-pandangan  teoritis  pada  ilmu hukum. 15 Adapun pada tulisan ini, konsep/teori seputar aset kripto dan delik pencucian uang dijadikan sebagai pijakan konseptual dalam menganalisis dan menjawab permasalahan
14 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), 55 – 56.
15 Ibid. , 135.
16 Ibid. , 133.
17  Herman Darmawi, Manajemen Risiko, Edisi 2 (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), 3.
18  Eko Sudarmanto, “Manajemen Risiko: Deteksi Dini Upaya Pencegahan Fraud,” Jurnal Ilmu Manajemen 9, no. 2, (2020), 109,
DOI: https://doi.org/10.32502/jimn.v9i2.2506. 19  Herman Darmawi, Op.Cit., 4.
yang dikemukakan di dalam tulisan ini; dan (b) pendekatan perundang-undangan ( statutory approach ), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan melakukan telaah terhadap seluruh Peraturan Perundang-undangan yang relevan dan terkait dengan legal issue / problem yang dianalisis. 16 Di dalam tulisan ini sendiri, Peraturan Perundang-undangan yang menjadi objek analisis adalah UU TPPU, Permendag No 99 Tahun 2018, dan Peraturan BAPPEBTI No 5 Tahun 2019.

## C. Pembahasan

## 1.  Risiko Penyalahgunaan Aset Kripto dalam Kejahatan Pencucian Uang
Risiko merupakan sebuah konsepsi yang  merefleksikan  suatu  ketidakpastian atau suatu kemungkinan-kemungkinan akan terjadinya suatu akibat buruk atau akibat yang merugikan. 17 Oleh sebab itu, terhadap setiap  risiko,  perlu  dilakukan  sebuah upaya yang benar dan tepat sasaran untuk mencegah terjadinya akibat buruk tersebut, sehingga  segala  bentuk  dan  upaya  praktik yang dapat menimbulkan kerugian tersebut dapat  diantisipasi  sejak  dini  agar  terhindar dari risiko kerugian. 18 Akan tetapi sebelum itu, tentu yang perlu dilakukan terlebih dahulu adalah  menilai  sebuah  risiko,  agar  nantinya dapat dilakukan pengendalian. 19

## R I S I K O   D A N   P O S I B I L I T A S   P E N Y A L A H G U N A A N   A S E T   K R I P T O D A L A M   K E J A H A T A N   P E N C U C I A N   U A N G
Hampir seluruh kejahatan selalu dipicu oleh  adanya  suatu  keadaan  atau  tindakan yang menjadi penyebab terjadinya. 20 Dalam konteks pencucian uang, umumnya penyebab dari pelaku kejahatan melakukan kejahatan tersebut,  dikarenakan  ia  hendak  menikmati harta  kekayaan  hasil  tindak  pidana  yang diperolehnya dengan tenang dan sulit untuk dideteksi/ditemukan harta kekayaannya tersebut, karena perolehan harta kekayaan tersebut tampak seolah-olah berasal dari perolehan yang sah. Hal ini, diamini oleh Neil Jensen yang mengemukakan bahwa pencucian uang merupakan upaya mengubah keuntungan yang berasal dari illegal activity menjadi harta kekayaan yang seakan-akan diperoleh dari asal-usul yang legal atau sah. 21
Pencucian uang sendiri dimaknai sebagai suatu rangkaian aktivitas yang diperbuat oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap uang hasil kejahatan, dengan maksud agar asal-usul hasil kejahatan tersebut, menjadi sulit ditelusuri atau menjadi tampak seakan- akan sebagai aset yang sah, dengan berbagai macam cara. 22 Oleh karena itu, sebagai sebuah sistem keuangan yang baru dan modern, yang dioperasikan dalam  bentuk digital, tidak menutup kemungkinan terdapatnya risiko aset kripto dijadikan sebagai tools dalam melancarkan kejahatan pencucian uang.
20  Eko Sudarmanto, Op.Cit., 111.
21 Yusup Saprudin, Money Laundering (Kasus L/C Fiktif BNI 1946) (Jakarta: Pensil-324, 2006), 15.
22  Sutan Remy Sjahdeni, Seluk-Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Kejahatan Pembiayaan Terorisme (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2002), 5.
23  Tim SRA pada Sektor Jasa Keuangan, Penilaian Risiko Tindak Pidana Pencucian Uang pada Sektor Jasa Keuangan (Jakarta: OJK, 2017), 5.
24 Ibid.
25 Ibid.
26 Ibid. , 38.
Dalam panduan internasional, terkait dengan perhitungan risiko TPPU dan TPPT yang diterbitkan oleh International Monetary Fund (IMF) dijelaskan bahwa “risiko dapat dijelaskan dengan persamaan : R=f[(T),(V)] x C, yang mana T dimaknai sebagai threat (ancaman) , V dimaknai sebagai vulnerability (kerentanan) , dan C dimaknai sebagai consequence (dampak)”. 23 Ancaman dimaknai sebagai entitas, objek atau tindak pidana yang berpotensi menyebabkan kerugian, yang dalam konteks kejahatan pencucian uang dapat meliputi pelaku kejahatan, dan asal-usul dana. 24 Adapun Kerentanan dimaknai sebagai persoalan-persoalan yang dapat dieksploitasi oleh pelaku kejahatan dalam melancarkan kejahatannya, yang dalam konteks pencucian uang  dapat  diidentifikasi  pada  kelemahan pada sistem, baik pada regulasi, layanan dan produk yang dapat dieksploitasi oleh pelaku kejahatan dalam melancarkan kejahatan pencucian uang. 25 Sedangkan Dampak dimaknai sebagai akibat yang dimunculkan oleh pelaku kejahatan dan kejahatan yang dilakukannya, baik terhadap financial system and industry ataupun juga terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat secara luas. 26
Untuk itu, berikut akan disampaikan analisis terhadap aspek-aspek tersebut.

## a.  Ancaman
Sebelumnya dijelaskan bahwa ancaman adalah  entitas,  objek  atau  tindak  pidana yang berpotensi menyebabkan kerugian. Sehingga, indikator pokok yang harus diuraikan berkaitan dengan risiko ancaman adalah perihal siapa subjek yang berisiko melakukan  dan  aktivitas  yang  menjadi sumber dana dalam penyalahgunaan crypto asset untuk tujuan pencucian uang. Sejalan dengan itu, Financial  Action  Task  Force menyatakan bahwa salah satu faktor  atau karakteristik  yang  dipertimbangkan  dalam risiko penyalahgunaan aset kripto untuk tujuan pencucian uang adalah perihal siapa yang menjadi pengguna jasa dan bisnis yang menjadi kegiatan sumber perolehan aset dari pengguna jasa tersebut. 27 Terkait dengan siapa yang menjadi pengguna jasa pada perdagangan crypto asset yang berisiko, di dalam sectoral risk assessment terhadap perdagangan asset crypto di Indonesia, disampaikan bahwa, nasabah yang berisiko tinggi  menjadi  pelaku  kejahatan  pencucian uang adalah yang memiliki profil Pengusaha dan PEP’s (politically  exposed  person) . 28
Adapun terkait dengan sumber perolehan aset dari pengguna jasa, disampaikan bahwa predicate crime (kejahatan asal) yang berisiko tinggi dalam penyalahgunaan crypto asset untuk tujuan pencucian uang adalah Narkotika, Psikotropika, dan Korupsi. 29
27 Financial Action Task Force, FATF Report: Virtual Assets Red Flag Indicators of Money Laundering and Terrorist Financing (Paris: FATF, 2020), 8.
28  Tim SRA pada Sektor Perdagangan Aset Kripto, Op.Cit., iv.
29 Ibid. , v. 30 Ibid. , 2. 31 Financial Action Task Force, Op.Cit., 8

## b. Kerentanan
Aset Kripto sendiri merupakan bentuk komoditas baru yang mengalami kemajuan dan perkembangan yang pesat terutama sejak kelahiran Bitcoin pada tahun 2009, dan hingga kini terus mengalami perkembangan. Dalam dinamikanya, crypto asset baru diperdagangkan di Indonesia pada tahun 2014. 30 Pada tahun 2018 Kemendag telah mengeluarkan Permendag No. 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Crypto asset , dan pada tahun 2019 BAPPEBTI telah menerbitkan Peraturan BAPPEBTI No 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Crypto asset di Bursa Berjangka.
Satu hal yang membuat crypto asset menjadi salah satu bentuk produk yang rentan disalahgunakan adalah dikarenakan transaksi melalui aset kripto dapat meningkatkan anonimitas dan meningkatkan rintangan/ hambatan pada pendeteksian oleh penegak hukum  terkait  dengan  aktivitas  kejahatan. 31
Faktor-faktor tersebut menjadi sebuah daya Tarik tersendiri bagi pelaku kejahatan yang ingin menyamarkan atau menyembunyikan uang haram yang mereka peroleh. 32
Selain itu, pelaku kejahatan juga dapat memindahkan aset kripto yang beroperasi pada blockchain publik yang transparan, seperti Bitcoin , ke bursa atau platform perdagangan kripto online dan kemudian

## segera memperdagangkannya dengan AEC
(anonymity-enhanced cryptocurrency) atau koin privasi. 33
Pada umumnya crypto asset seperti bitcoin adalah uang anonim dari internet. Akan tetapi, Bitcoin dan sebagian besar aset  virtual  lainnya,  kendatipun  tidak fully anonymous , ada juga yang berbentuk pseudonimity ( anonymous semu/nama samaran). 34 Kendatipun pseudonimity didefinisikan sebagai ‘anonimitas yang dapat dilacak’, yakni masih memungkinkan untuk dilakukan pelacakan dengan menggunakan prosedur teknis asosiasi terhadap individu (pengguna jasa). Akan tetapi, apabila dilakukan pelacakan transaksi pada umumnya, identitas  penggunanya  tersebut  tidak  dapat ditemukan. 35 Dengan adanya kesulitan atau hambatan terkait dengan penelusuran siapa sebenarnya yang menjadi pemilik dana sesungguhnya dari suatu akun aset kripto, menjadi sebuah proyeksi bahwa keberadaan crypto asset memberi peluang bagi pelaku kejahatan untuk mengamankan asetnya disana. Yang mana, hal tersebut merupakan bentuk kerentanan dalam penyalahgunaan crypto asset untuk tujuan menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana yang diperolehnya.
33 Ibid. , 9. 34 Alicia  Schmidt,  “Virtual  assets:  compelling  a  new  anti-money  laundering  and  counter-terrorism  financing regulatory model,” International Journal of Law and Information Technology 29 (2021), 339-340, DOI: https://doi.org/10.1093/ijlit/eaac001
35 Ibid. , 340.
36  Dewi Asri Puannandini, “Pidana Pencucian Uang Hasil Kejahatan Siber (Cyber Crime) Melalui Mata Uang Digital (Crypto Currency),” Jurnal Pemuliaan Hukum 4, no. 2, (2021), 59,
DOI: https://doi.org/10.30999/jph.v4i2.1480
37  Ali Geno Berutu, “Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering) dalam Pandangan KUHP dan Hukum Pidana Islam,” Tawazun: Journal of Sharia Economic Law 2, no. 1, (2019), 14,
DOI: http://dx.doi.org/10.21043/tawazun.v2i1.5223
Terkait dengan sifat crypto asset yang anonymous atau pseudo anonymity , perlu disampaikan bahwa dalam melakukan transaksi crypto asset seperti bitcoin , perlindungan privasi sedemikian rupa telah dirancang dengan kuat. Yang mana, pada saat transaksi  dilakukan,  sistemnya  tidak  akan menampilkan  identitas  pihak-pihak  yang turut bertransaksi. Selanjutnya, pengguna bitcoin hanya dapat ditelusuri dengan menggunakan kode numerik yang juga tidak jarang dipindahkan dengan menggunakan beberapa nama samaran. 36
Penjelasan-penjelasan tersebut di atas, menunjukkan adanya kerentanan dari penyalahgunaan crypto asset dikarenakan crypto asset bersifat anonymous atau pseudo anonymity yang riskan untuk dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk membuat hasil kejahatannya sulit untuk dilakukan penelusuran. Dengan sulitnya dilakukan penelusuran terhadap aset hasil kejahatan tersebut, menunjukkan adanya ‘tujuan menyembunyikan hasil kejahatan’ yang merupakan esensi dari pencucian uang. 37
Dalam sebuah riset, disampaikan, bahwa salah satu bentuk kerentanan terkait dengan sistem hukum dalam penyalahgunaan crypto asset untuk tujuan pencucian uang
adalah terkait dengan belum adanya ketentuan perihal penerapan prinsip know your customer (mengenali pengguna jasa). 38
Adapun di Indonesia, setidaknya pada saat ini, telah dilakukan upaya untuk memitigasi risiko tersebut. Yang mana, diantara upaya mitigasi risiko  tersebut  terkongkritisasi  di  dalam Peraturan BAPPEBTI No. 5 Tahun 2019, yang telah memuat terkait dengan persyaratan kewajiban  bagi  calon  pedagang  fisik crypto asset untuk mengaplikasikan program APU- PPT yang telah ditentukan BAPPEBTI, dalam hal:
1)  Untuk mendapatkan persetujuan dalam memfasilitasi transaksi Pelanggan pada Pasar Fisik crypto asset ( vide Pasal 8 ayat (1) huruf e)
2)  Dalam hal melakukan perdagangan aset kripto ( vide Pasal 12 ayat (4))
3)  Sebagai persyaratan penggunaan Akun Pelanggan Aset Kripto ( vide Pasal 12 ayat (5)); dan
4)  Untuk  dapat  mengoperasikan  aktivitas perdagangannya selama masa registrasi ( vide Pasal dan 24 ayat (8) huruf b).
Salah satu bentuk program APU-PPT sendiri adalah kewajiban bagi lembaga jasa keuangan untuk menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa (know your
38  Dewi Asri Puannandini, Op.Cit., 59.
39 Kishore Singha, dan Peter Best, “Anti-Money Laundering: Using data visualization to identify suspicious activity,” Elsevier: International Journal of Accounting Information Systems 34 (2019), 1,
DOI: https://doi.org/10.1016/j.accinf.2019.06.001.
40 Ibid. , 2.
41 Ayodeji Aluko, dan Mahmood Bagheri, “The impact of money laundering on economic and financial stability and on political development in developing countries (The case of Nigeria),” Journal of Money Laundering Control 15, no. 4, (2012), 443,
DOI: 10.1108/13685201211266024
42 Ibid. , 444.
customer principle). Sehingga, terkait dengan isu risiko kerentanan yang berasal dari belum adanya regulasi terkait dengan pengaturan penerapan prinsip mengenali pengguna jasa di Indonesia , setidaknya telah terjawab melalui pengundangan Peraturan BAPPEBTI Nomor 5 Tahun 2019 tersebut.

## c. Dampak
Pencucian uang telah mengancam kemakmuran ekonomi global, merusak inte- gritas sistem keuangan dan mendanai kegiatan kriminal yang lebih lanjut berdampak pada keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. 39
Ada banyak cara yang dapat dilakukan penjahat untuk melakukan pencucian uang, 40 termasuk dengan menggunakan produk keuangan dengan teknologi modern.
Sejak kriminalisasi terhadap pencucian uang dalam 2 (dua) dekade terakhir, telah terjadi  peningkatan  terhadap  praktik  pen- cucian uang secara global. 41 Dalam rangka melakukan kejahatan pencucian uang, calon nasabah tradisional cenderung tidak  menggunakan  layanan  bank  biasa. Sebaliknya, pelanggan tersebut beralih ke sistem keuangan terdesentralisasi sebagai solusi alternatif. 42 Adapun salah satu bentuk dari sistem keuangan terdesentralisasi adalah aset dalam bentuk crypto asset. Yang mana, crypto asset sendiri  merupakan
rangkaian  dari  beberapa  kode  kriptografi yang bersifat terdesentralisasi, dan dapat ditaruh secara digital. Selain itu, crypto asset juga memungkinkan untuk dialihtangankan sebagaimana surat elektronik. Tambah pula, crypto asset dapat juga digunakan sebagai alat pembayaran, karena merupakan bagian dari mata uang digital, 43 kendatipun  sayangnya di Indonesia belum diakui keberadaannya sebagai mata uang.
Ketenaran aset kripto telah mengalami pertumbuhan sejak status Bitcoin sebagai metode pembayaran yang diperlukan di pasar dark web Silk  Road dan asosiasi aset virtual dengan dark web sedang berlangsung. Dark web biasa dipergunakan untuk memberikan anonimitas bagi orang-orang yang menghendaki penyembunyian informasi privasi, sementara seringkali mereka yang mencari anonimitas menggunakannya untuk  menyembunyikan  hasil  aktivitas illegal. 44 Namun, meskipun dark web dirancang  tidak  terorganisir,  tidak  dapat disangkal bahwa anonimitas menjadi suatu ketertarikan tertentu bagi pelaku kejahatan untuk menempatkan hasil kejahatannya. Dampaknya, dark web telah memungkinkan dikendalikannya suatu kejahatan di sana dan  telah  terbukti  menjadi  tantangan  bagi penegakan hukum. 45
43 Aditya  Rafi  Fauzan  dan  Rianda  Dirkareshza,  “Lex  Crypto:  Perbandingan  Landasan  Hukum  terhadap  Dampak Keberadaan Bitcoin antara Indonesia dengan El Salvador,” Pandecta 16, no. 2, (2021), 323,
DOI: https://doi.org/10.15294/pandecta.v16i2.31838
44 Kaveh Waddell, “The Dark Web Isn’t All Dark,” The Atlantic, 2 November 2016, https://www.theatlantic.com/technology/archive/2016/11/the-dark-web-isnt-all-dark/506261/  (diakses  22  Mei 2022).
45  Alicia Schmidt, Op.Cit.,341-342.
46  Tim SRA pada Sektor Perdagangan Aset Kripto, Op.Cit., 60. 47  Alicia Schmidt, Op.Cit., 342.
48 Ibid.
Dampak (consequences), dalam penilaian risiko, dimaknai sebagai konsekuensi yang dimunculkan oleh kemungkinan terjadinya kejahatan pencucian uang pada perdagangan Aset Kripto. Dampak dari Aset Kripto diperoleh dari diantaranya melalui data nilai transaksi. 46 Adapun hingga tahun 2020 saja, nilai aset kripto yang telah diterima oleh pasar dark web telah menunjukkan hasil yang sangat  signifikan,  yakni  hingga  sebesar  USD
1,7 Miliar. 47
Dalam banyak hal, dark web adalah toko serba ada untuk kejahatan modern. Dengan banyak contoh kejahatan yang menyediakan bayaran atas kejahatan yang dilakukan dengan imbalan aset kripto, dan keuntungan dari kejahatan tersebut menggunakan layanan pencampuran anonim yang tersedia di dark web , untuk mengaburkan arus transaksi, atau sekadar meminta pembayaran dalam aset kripto untuk tujuan meningkatkan anonimitas transaksi. Untuk menyelesaikan transaksi, dark web dapat memberikan kemudahan bagi penggunanya untuk mengelabui beberapa peraturan di bidang anti pencucian uang, misalnya menyediakan pasar terhadap identitas  yang  telah  dicuri,  untuk  dapat mengelabui persyaratan penerapan prinsip mengenali pengguna jasa (KYC principle ). 48
Dengan terjadinya kejahatan pencucian
uang dengan menyalahgunakan berbagai macam sistem keuangan, inter alia aset kripto, dalam rangka menyembunyikan atau menyamarkan asal usul hasil kejahatan yang diperoleh oleh pelaku kejahatan, lebih jauh dapat  menimbulkan  efek  negatif  terhadap kehidupan masyarakat, terutama di sektor perekonomian. 49
Berdasarkan penjelasan di atas, merefleksikan  bahwa  salah  satu  kelemahan utama dalam memerangi dampak penyalah- gunaan teknologi modern dan terbarukan (seperti crypto asset ) dalam kejahatan pencucian uang adalah lemahnya sistem teknologi dalam mendeteksi arus aliran uang ilegal . Oleh sebab itu, solusi teknologi yang efektif  merupakan  elemen  penting  dalam menghindari risiko dampak dari pencucian uang. 50

## 2.  Posibilitas Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Menyalah­ gunakan Aset Kripto
Secara yuridis, di Indonesia, pencucian uang  merupakan  seluruh  tindakan  yang memenuhi  unsur-unsur  tindak  pidana sebagaimana ditentukan di dalam UU TPPU ( vide Pasal 1 angka 1 UU TPPU). Adapun pasal- pasal yang mengkriminalisasi pencucian uang dalam UU TPPU dimuat dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 (kepada naturlijk person ),
49  Iwan Kurniawan, “Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) dan Dampaknya Terhadap Sektor Ekonomi dan Bisnis,” Jurnal Ilmu Hukum 4, no. 1, (2013), 71,
DOI: http://dx.doi.org/10.30652/jih.v3i1.1037
50  Kishore Singha, dan Peter Best, Op.Cit., 3.
51  Fabian Maximilian Johannes Teichmann, “Twelve methods of money laundering,” Journal of Money Laundering Control 20, no. 2, (2017), 131,
DOI: 10.1108/JMLC-05-2016-0018
52 Muhammad Saleem Korejo, et al., “The Concept Of Money Laundering: A Quest For Legal Definition,” Journal of Money Laundering Control 24, no. 4, (2021), 725-726,
DOI: 10.1108/JMLC-05-2020-0045
dan Pasal 6 ayat (2) (kepada rechtspersoon ). Serta pasal-pasal lain yang mengatur tentang kejahatan yang terkait dengan kejahatan pencucian uang lainnya ( vide Pasal 11 – 16 UU TPPU).
Dalam pandangan Teichmann, pencucian uang  merupakan  setiap  tindakan  yang  yang dilakukan dengan tujuan menggagalkan identifikasi  terhadap  asal-usul,  penelusuran, atau perampasan terhadap aset yang diketahui atau diduga berasal dari suatu tindak  pidana. 51 Adapun dalam pandangan Korejo, et.al., Pencucian uang merupakan upaya mengonversi aset haram yang berasal dari kejahatan yang kemudian dicampurkan dengan uang halal agar tampak sah, dan menjadi sangat sulit untuk membedakan uang  yang  sah  dari  yang  tidak  sah. 52
Berdasarkan pemikiran-pemikiran doktriner tersebut,  setidaknya  dapat  dipahami  bahwa pencucian uang dapat dimaknai sebuah tindakan  yang  dilakukan  dalam  rangka:  (a) menggagalkan  atau  mempersulit  identifikasi asal-usul, penelusuran, atau perampasan harta kekayaan (menyembunyikan) ; atau (b) membuat proceed of crime menjadi seakan-akan sebagai harta kekayaan yang sah (menyamarkan) . Sehingga, esensi dari pencucian uang adalah upaya untuk membuat tersembunyikan atau tersamarkannya asal-

## R I S I K O   D A N   P O S I B I L I T A S   P E N Y A L A H G U N A A N   A S E T   K R I P T O D A L A M   K E J A H A T A N   P E N C U C I A N   U A N G

## usul hasil kejahatan.
Dalam analisis terkait dengan pencucian uang, dikenal sebuah analisis tipologi, sebagai instrumen analisis terhadap modus operandi pelaku kejahatan melakukan pencucian uang. Salah satu modus operandi atau  tipologi yang umumnya diperbuat oleh pelaku kejahatan pencucian uang, inter alia , ialah use of anonymous asset types. 53 Salah satu bentuk konkrit dari jenis anonymous asset types adalah penggunaan uang tunai (tarik- setor  tunai).  Tetapi  bentuk  tidak  menutup kemungkinan juga mencakupi electronic payment system and financial system (seperti personal  account dengan nomor  yang anonymous ). 54
Uraian-uraian tersebut sebelumnya menerangkan  bahwa  salah  satu  tipologi/ modus operandi yang dapat dilakukan oleh pelaku pencucian uang untuk membuat hasil  tindak  pidana  yang  diperolehnya tersembunyikan/tersamarkan adalah di antaranya dengan menggunakan beberapa produk keuangan dengan karakter anonymous. Penjelasan tersebut tentu beririsan dengan karakter dari aset kripto yang juga memiliki karakter anonymous .
53 Umumnya, terdapat beberapa modus operandi atau tipologi dalam melakukan tindak pidana pencucian uang berdasarkan best practices internasional, di antaranya:
a.  Concealment within Business structures
b.  Misuse of Legitimate Businesses
c.  Use of False Identities, Documents, or Straw Men d.  Exploitation of International Jurisdictional Issues
e.  Use of Anonymous Asset Types Egmont Group, FIU’s in Action: 100 Cases From The Egmont Group (Toronto: Egmont Group, 2000), 8.
54 Ibid. , 126
55 Financial Action Task Force, FATF Report to the G20 Finance Ministers and Central Bank Governors on So-called Stablecoins (Paris: FATF, 2020), 7.
56 Ibid. 57 Ibid.
Sebagaimana dalam laporan FATF kepada G-20 yang mengemukakan bahwa potensi risiko pencucian uang yang utama yang ditimbulkan oleh aset kripto adalah perihal Anonimitas. 55
Banyak aset kripto memiliki public ledgers , tanpa izin, dan ledger yang terdesentralisasi. Meskipun ledger transaksi dapat diakses oleh publik, ledger tersebut memungkinkan tidak menyertakan informasi perihal identitas pengguna. Selain itu, dimungkinkan juga tidak adanya administrator pusat yang memantau transaksi. 56 Aset kripto juga bersifat pribadi, dengan hanya memungkinkan sekelompok entitas  terbatas  yang  dapat  memulai transaksi  atau  melihat  dan  memverifikasi ledger . 57 Selanjutnya, beberapa aset kripto yang juga dikenal juga sebagai privacy coin atau anonymity-enhanced cryptocurrency , memiliki  perangkat  lunak  kriptografi tambahan yang dapat mengaburkan transaksi lebih lanjut. Ada juga sebagai sarana yang dapat digunakan untuk lebih meningkatkan anonimitas transaksi. 58 Karakter anonimitas yang melekat pada crypto asset tersebut, dapat membuat transaksi aset kripto menjadi sulit untuk dilakukan pemantauan yang memadai. Selain itu, juga memungkinkan
transaksi gelap terjadi di luar batas peraturan, dan juga memungkinkan bagi pelaku kejahatan terorganisir menggunakan aset kripto untuk mendapatkan kemudahan akses ke “uang bersih” (baik uang masuk/keluar). 59
Setidaknya, terdapat 2 (dua) karakteristik koin dalam Crypto asset, yaitu anonymous dan pseudo anonymous , yang lebih detail dijabarkan melalui tabel berikut: 60
Tabel 1 Jenis dan Karakteristik Koin Aset Kripto JENIS ASET KRIPTO KARAKTERISTIK KOIN Bitcoin (BTC) Pseudo Anonymous Ethereum (ETH) Pseudo Anonymous Ripple (XRP) Pseudo Anonymous Bitcoin Cash (BCH) Pseudo Anonymous Litecoin (LTC) Pseudo Anonymous Stellar (XLM) Pseudo Anonymous Cardano (ADA) Pseudo Anonymous IOTA (MIOTA) Pseudo Anonymous NEO (NEO) Pseudo Anonymous Monero (XMR) Anonymous Dash (DASH) Anonymous
Anonymous merupakan aset yang tidak dapat (sulit) dilakukan pelacakan. Sedangkan pseudonimity merupakan ‘anonimitas yang dapat dilacak’, di mana dengan prosedur teknis asosiasi terhadap individu (pengguna jasa) dapat dilakukan, tetapi apabila dilakukan penelusuran transaksi pada umumnya, identitas  penggunanya  tersebut  tidak  dapat ditemukan. 61 Hal-hal tersebut menimbulkan adanya hambatan atau kesulitan terkait dengan penelusuran siapa sebenarnya yang menjadi pemilik dana sesungguhnya dari
59 Ibid. , 53. 60 Ibid. , 31 – 49.
61  Jack M. Balkin et.al, Cybercrime: Digital Cops in a Networked Environment (New York: New York University Press, 2006), 169.
62  Muh. Afdal Yanuar, Tindak Pidana Pencucian Uang dan Perampasan Aset (Malang: Setara Press, 2021), 140.
suatu akun aset kripto.
Penjelasan tersebut diatas semakin menunjukkan bahwa dengan karakternya yang bersifat anonymous atau  setidaknya pseudo anonymous . Yang mana hal tersebut menjadi ruang yang memiliki posibilitas untuk disalahgunakan oleh pelaku kejahatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan hasil kejahatan yang diperolehnya melalui crypto asset. Akan tetapi, untuk menyatakan suatu  tipologi  merepresentasikan  terjadi- nya  pencucian  uang,  tidak  boleh  jika hanya dilihat sebagai faktor tunggal. Melainkan harus dilakukan analisis dengan mengkombinasikannya dengan fakta hukum seputar transaksi, yang resultante (hasil akhir)nya adalah keadaan aset tersebut tersembunyikan atau tersamarkan. 62 Hal tersebut merupakan bentuk konkrit dari analisis  untuk  merefleksikan  unsur ‘dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul hasil tindak pidana’ .
Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa sesungguhnya bukan karena terdapat kecocokan antara tipologi dengan perbuatan pelaku kejahatan yang menyebabkan seseorang dinyatakan telah melakukan pencucian uang. Melainkan disebabkan oleh karena pada kenyataanya kecocokan perbuatan  pelaku  dengan  tipologi  tersebut ternyata menyebabkan hasil kejahatannya tersembunyikan ataupun tersamarkan. Lebih lanjut, bila dikontekstualisasikan dengan
penyalahgunaan crypto asset untuk tujuan menyembunyikan atau menyamarkan hasil  tindak  pidana  dapat  disampaikan bahwa bukan karena terdapat kecocokan antara  tipologi use of anonymous asset types dengan perbuatan pelaku kejahatan yang memasukkan hasil kejahatan ke dalam crypto asset yang menyebabkan bahwa ia telah melakukan pencucian uang. Melainkan disebabkan oleh karena pada kenyataannya kecocokan perbuatan pelaku kejahatan dengan tipologi use of anonymous asset types tersebut menyebabkan hasil kejahatannya tersebut menjadi sulit atau terdapat hambatan-hambatan untuk dapat ditelusuri  dan  diidentifikasi.  Yang  mana hal tersebut merupakan bentuk kongkrit dari tersamarkannya hasil kejahatan yang dimasukkan ke dalam crypto asset tersebut.
Berdasarkan  analisis  tersebut,  tidak menutup kemungkinan muncul pertanyaan, mengapa  keadaan  hasil  tindak  pidana harus dinyatakan tersembunyikan atau tersamarkan, untuk menyatakan terjadinya pencucian uang, padahal unsur deliknya berbunyi ‘dengan tujuan menyembunyikan atau  menyamarkan  asal-usul  hasil  tindak pidana’. Adapun analisis yang penulis dapat paparkan terkait pertanyaan tersebut adalah bahwa pada unsur tersebut terdapat frasa ‘dengan tujuan’, yang mana frasa tersebut memiliki makna bahwa suatu perbuatan dan akibat  dari  perbuatan merupakan sesuatu yang diketahui dan dikehendaki oleh pelaku. 63

## Artinya, yang dipotret bukan hanya perbuatan
63 E. Y. Kanter dan S. R. Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya (Jakarta: Storia Grafika, 2002), 183.
64  Egmont Group, Op.Cit., 71.
menyembunyikan atau menyamarkan, melainkan juga akibat dari perbuatan tersebut. Yang mana, akibat dari perbuatan menyembunyikan atau menyamarkan hasil kejahatan, yang diketahui dan dikehendaki oleh pelakunya, adalah hasil kejahatannya tersebut tersembunyikan atau tersamarkan.
Selain dengan modus operandi atau tipologi use of anonymous asset types yang memiliki posibilitas untuk dilakukan oleh pelaku pencucian uang dengan menyalahgunakan crypto asset , terdapat juga kemungkinan pelaku kejahatan tersebut melakukan kejahatan pencucian uangnya  dengan  tipologi use of nominee or strawman. Use of nominee atau strawman adalah tindakan yang dilakukan dengan cara menggunakan identitas atau memerintahkan pihak lain untuk melakukan transaksi (misalnya, penyetoran atau penarikan) dengan harapan bahwa bahkan jika transaksi tersebut  ditelusuri  penegak  hukum,  tidak atau sulit ditemukan adanya hubungan dengan antara pelaku kejahatan dengan pihak lain tersebut. 64 Yang mana, dengan tipologi/ modus operandi ini, pelaku kejahatan dapat  saja  menggunakan  identitas  atau meminta pihak lain untuk membuka akun aset kripto, yang selanjutnya hasil kejahatan yang diperolehnya dimasukkan ke dalam akun  kripto  dengan  identitas  atas  nama pihak  lain  tersebut.  Sehingga,  kendatipun nantinya dilakukan pelacakan secara intensif untuk menemukan siapa pemilik akun kripto tersebut, identitas pihak yang tampak
bertransaksi adalah ‘pihak lain’ tersebut saja. Padahal yang menjadi beneficiary ownership dari transaksi tersebut adalah pelaku kejahatan, sekaligus yang menggunakan identitas  atau  memerintahkan  pihak  lain tersebut membuka akun kripto. Akibatnya, akan muncul hambatan dan kerumitan untuk menelusuri hasil kejahatan yang diperoleh oleh pelaku kejahatan tersebut. Hal tersebut merupakan representasi dari terpenuhinya unsur ‘dengan tujuan menyembunyikan hasil tindak pidana’
Selain itu, terdapat kemungkinan lain juga, dimana pelaku kejahatan yang telah menyembunyikan atau menyamarkan hasil kejahatannya ke dalam akun kripto, selanjutnya memberikan akun kripto tersebut kepada pihak lain . Selama terhadap pihak lain yang menerima akun kripto tersebut dapat dibuktikan bahwa ia mengetahui atau patut menduga bahwa akun kripto yang diberikan kepadanya tersebut berisikan hasil kejahatan, maka terhadap pihak lain tersebut juga turut dapat dijerat dengan tindak pidana pencucian uang, selaku ‘pelaku tindak pidana pencucian uang pasif’. Tindak pidana pencucian uang pasif sendiri merupakan kejahatan pencucian uang yang diancam pidana berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU TPPU. 65

## D. Penutup
Risiko penyalahgunaan aset kripto dalam kejahatan pencucian uang dapat diidentifikasi melalui  pemetaan  tiga  variabel,  yakni:  (a) ancaman, yang didasarkan pada pihak-
65  Muh. Afdal Yanuar, “Posibilitas Eksistensi Jenis Tindak Pidana Pencucian Uang Stand Alone Money Laundering di Indonesia,” Nagari Law Review 5, no. 1, (2021), 27, DOI: https://doi.org/10.25077/nalrev.v.5.i.1.p.23-40.2021
pihak  dan  tindak  pidana  asal  yang  paling potensial dieksploitasi pada pencucian uang dengan menyalahgunakan aset kripto; (b) Kerentanan, yang didasarkan pada persoalan dari sisi regulasi dan kelemahan produk aset kripto yang dapat dieksploitasi oleh pelaku kejahatan dalam melancarkan pencucian uang; dan (c) Dampak, yang didasarkan pada akibat  yang  ditimbulkan  terhadap  sistem keuangan oleh kejahatan pencucian uang yang dilakukan dengan menyalahgunakan aset kripto.
Penyalahgunaan aset kripto dalam kejahatan pencucian uang sangat dimungkin- kan dalam bentuk peng eksploitasian karak- teristik koin yang anonymous atau setidaknya pseudo anonymous yang  korelatif  dengan tipologi  pencucian  uang use anonymous asset types. Selain itu, dapat juga terjadi penyalahgunaan akun kripto milik nominee atau strawman, dengan menempatkan hasil kejahatan ke dalam akun tersebut. Terakhir, terdapat kemungkinan lainnya pula, yakni pihak lain (bukan pelaku kejahatan asal) menerima hasil kejahatan yang disembunyikan/disamarkan oleh pelaku kejahatan ke dalam akun kripto, yang diketahui atau patut diduga oleh pihak lain tersebut bahwa terdapat hasil kejahatan di dalam akun kripto tersebut.
Oleh sebab itu, penulis merekomen- dasikan agar otoritas yang berwenang bekerjasama dengan pedagang aset kripto untuk membangun sebuah sistem yang dapat digunakan dalam menelusuri jejak-

## jejak transaksi yang menggunakan aset
kripto,  terutama  dengan  karakteristik fully anonymous. sehingga  setiap  transaksi  yang menggunakan aset kripto dapat lebih mudah ditelusuri,  terutama  untuk  kepentingan mendukung penegakan hukum terhadap TPPU dan tindak pidana terkait perekonomian lainnya.  Selain itu, aparat penegak hukum dan
seluruh stakeholder terkait, harus memulai dan/atau meningkatkan pengetahuan dan awareness terkait  dengan  karakteristik  dan pola transaksi pada aset kripto, dengan mengukur kemungkinan-kemungkinan ter- jadi nya penyalahgunaan aset kripto untuk tujuan pencucian uang.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Balkin, Jack M. et.al. Cybercrime: Digital Cops in a Networked Environment, New York: New York University Press, 2006.
Darmawi, Herman. Manajemen Risiko, Edisi 2, Jakarta: Bumi Aksara, 2016.
Egmont Group. FIU’s in Action: 100 Cases From The Egmont Group, Toronto: Egmont Group, 2000.
Financial  Action  Task  Force. FATF  Report  to  the  G20  Finance  Ministers  and  Central  Bank Governors on So-called Stablecoins, Paris: FATF, 2020.
Financial Action Task Force. FATF Report: Virtual Assets Red Flag Indicators of Money Laundering and Terrorist Financing, Paris: FATF, 2020
Kanter, E. Y., dan S. R. Sianturi. Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Jakarta: Storia Grafika, 2002.
Saprudin, Yusup. Money Laundering (Kasus L/C Fiktif BNI 1946), Jakarta: Pensil-324, 2006.
Sjahdeini, Sutan Remy. Seluk-Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Kejahatan Pembiayaan Terorisme, Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2002.
Tim SRA pada Sektor Jasa Keuangan. Penilaian Risiko Tindak Pidana Pencucian Uang pada Sektor Jasa Keuangan, Jakarta: OJK, 2017.
Tim SRA pada Sektor Perdagangan Aset Kripto . Penilaian Risiko Sektoral Pencucian Uang Dan Pendanaan Terorisme Perdagangan Aset Kripto di Indonesia, Jakarta: Bappebti, 2019.
Yanuar, Muh Afdal. Tindak Pidana Pencucian Uang dan Perampasan Aset , Malang: Setara Press, 2021.

## B.  Makalah/Artikel/Prosiding/Hasil Penelitian
Aluko, Ayodeji, dan Mahmood Bagheri. “The impact of money laundering on economic and financial  stability  and  on  political  development  in  developing  countries  (The  case  of Nigeria),” Journal of Money Laundering Control 15, no. 4, (2012): 442-457,
DOI: 10.1108/13685201211266024
Berutu, Ali Geno. “Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering) dalam Pandangan KUHP dan Hukum Pidana Islam.” Tawazun: Journal of Sharia Economic Law 2, no. 1, (Maret 2019): 1-18,
DOI: http://dx.doi.org/10.21043/tawazun.v2i1.5223
Bullmann, Dirk, Jonas Klemm, Andrea Pinna. “In search of stability in crypto-assets: Are stablecoin s the solution?”, ECB Occasional Paper, no. 230, Frankfurt, European Central Bank (ECB), 2019.
Fauzan,  Aditya  Rafi,  dan  Rianda  Dirkareshza.  “Lex  Crypto:  Perbandingan  Landasan  Hukum terhadap Dampak Keberadaan Bitcoin antara Indonesia dengan El Salvador.” Pandecta 16, no. 2, (December 2021): 319-334,

## DOI: https://doi.org/10.15294/pandecta.v16i2.31838
Korejo, Muhammad Saleem, et.al. “The Concept Of Money Laundering: A Quest For Legal Definition.” Journal of Money Laundering Control 24, no. 4, (2021): 725-736,
DOI: 10.1108/JMLC-05-2020-0045
Kurniawan, Iwan. “Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) dan Dampaknya Terhadap Sektor Ekonomi dan Bisnis.” Jurnal Ilmu Hukum 4, no. 1, (2013): 69-82,

## DOI: http://dx.doi.org/10.30652/jih.v3i1.1037
Puan Nandini, Dewi Asri. “Pidana Pencucian Uang Hasil Kejahatan Siber (Cyber Crime) Melalui Mata Uang Digital (Cryptocurrency).” Jurnal Pemuliaan Hukum 4, no. 2, (Oktober 2021): 57-70,

## DOI: https://doi.org/10.30999/jph.v4i2.1480
Puspasari, Shabrina. “Perlindungan Hukum bagi Investor pada Transaksi Aset Kripto dalam Bursa Berjangka Komoditi.” Jurisdiction 3, no. 1, (Januari 2020): 303-329,
DOI: https://doi.org/10.20473/jd.v3i1.17638
Rani, Dewanti Arya Maha, et.al. “Uang Virtual (Cryptocurrency) Sebagai Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perdagangan Saham.” Jurnal Konstruksi Hukum 2, no. 1, (Januari 2021): 19-23,
DOI: https://doi.org/10.22225/jkh.2.1.2961.19-23
Rohman,  M.  Najibur.  “Tinjauan  Yuridis  Normatif  Terhadap  Regulasi  Mata  Uang  Kripto (Cryptocurrency) Di Indonesia.” Jurnal Supremasi: Jurnal  Ilmiah  Ilmu  Hukum 11, no. 2, (2021): 1-10,
DOI: https://doi.org/10.35457/supremasi.v11i2.1284
Schmidt, Alicia. “Virtual assets: compelling a new anti-money laundering and counter-terrorism financing regulatory model.” International Journal of Law and Information Technology 29, no. 4, (Januari 2021): 332-363,

## DOI: https://doi.org/10.1093/ijlit/eaac001
Singha, Kishore, and Peter Best. “Anti-Money Laundering: Using data visualization to identify suspicious activity.” Elsevier: International Journal of Accounting Information Systems 34
(September 2019): 100-118,
DOI: https://doi.org/10.1016/j.accinf.2019.06.001.
Sudarmanto, Eko. “Manajemen Risiko: Deteksi Dini Upaya Pencegahan Fraud.” Jurnal Ilmu Manajemen 9, no. 2, (Juni 2020): 107-121,
DOI: https://doi.org/10.32502/jimn.v9i2.2506.
Teichmann, Fabian Maximilian Johannes. “Twelve methods of money laundering.” Journal of Money Laundering Control 20, no. 2, (Mei 2017): 130-137,
DOI: 10.1108/JMLC-05-2016-0018
Yanuar, Muh Afdal. “Posibilitas Eksistensi Jenis Tindak Pidana Pencucian Uang Stand Alone Money Laundering di Indonesia.” Nagari Law Review 5, no. 1, (Oktober 2021): 23-40,
DOI: https://doi.org/10.25077/nalrev.v.5.i.1.p.23-40.2021

## C. Internet
Hikam,  Herdi  Alif  Al.  “Ada  ‘Udang’  di  Balik  Influencer  Pamer  Harta,  Jangan  Percaya!” Detikfinance , 16 Maret 2022.
https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5986318/ada-udang-di-balik-influencer- pamer-harta-jangan-percaya
Purwanti,  Teti.  “Terbongkar!  Indra  Kenz  &  Adiknya  Punya  Kripto  Senilai  Rp  35  M.” CNBC Indonesia , 21 April 2022.
https://www.cnbcindonesia.com/investment/20220421095145-21-333470/terbongkar- indra-kenz-adiknya-punya-kripto-senilai-rp-35-m
Silaban, Martha Warta. “Kepala PPATK: Ada Aliran Dana Investasi Ilegal DIsimpan dalam Bentuk Kripto,” Tempo.co , 14 April 2022.
https://bisnis.tempo.co/read/1582193/kepala-ppatk-ada-aliran-dana-investasi-ilegal- disimpan-dalam-bentuk-kripto/full&view=ok
Utami,  Fajria  Anindia.  “Biografi  dan  Profil  Lengkap  Indra  Kenz,  Crazy  Rich  Medan  yang Tersandung Kasus Binomo.” wartaekonomi.co.id , 22 Februari 2022.
https://wartaekonomi.co.id/read394823/biografi-dan-profil-lengkap-indra-kenz-crazy-rich- medan-yang-tersandung-kasus-binomo
Waddell, Kaveh. “The Dark Web Isn’t All Dark,” The Atlantic, 2 November 2016.
https://www.theatlantic.com/technology/archive/2016/11/the-dark-web-isnt-all- dark/506261/

## D.  Peraturan Perundang­undangan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto ( Crypto asset )
Peraturan  Badan  Pengawas  Perdagangan  Berjangka  Komoditi  (BAPPEBTI)  Nomor  5  Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto ( Crypto asset ) di Bursa Berjangka

## BIODATA PENULIS
Muh. Afdal Yanuar, S.H. , adalah legal analyst pada Pusat Pelaporan & Analisis Transaksi Keuangan, yang merupakan alumni pada Program Studi S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dan saat ini sedang menempuh pendidikan Magister Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum  Universitas  Indonesia.  Sejak  tahun  2019,  ia  aktif  mempublikasikan  artikel  ilmiah  yang ditulisnya pada beberapa jurnal terakreditasi di Indonesia, dengan konsentrasi utama di bidang hukum pidana dan hukum ekonomi. Saat ini, ia telah memiliki sebuah buku yang terpublikasi dengan judul “Tindak Pidana Pencucian Uang dan Perampasan Aset”. Ia juga aktif mengajar pada beberapa pendidikan dan pelatihan pada beberapa institusi penegak hukum terkait tindak pidana pencucian uang dan perampasan aset. Ia juga pernah dianugerahi sebagai Pegawai Berprestasi pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tahun 2021.