## PENINDAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGAN DAN PEKERJA SEKS KOMERSIAL
Oleh : Selvidiyanti Harefa 1) , Suriani 2) , Ismail 3)
Universitas Asahan 1,2,3)
E-mail: selvihareva@gmail.com 1 ) , surianisiagian02@gmail.com 2 ) , ismail_izu@yahoo.com 3 )

## ABSTRACT
Prostitution  is  a  fundamental  structural  problem  that  occurs  in  society  because  it  is  still understood as a moral problem. Provisions related to prostitution are regulated in the Criminal Code  (KUHP),  namely  Article  296  and  Article  506.  It  can  be  seen  that  criminal  law  only categorizes prostitution as a criminal act against its intermediaries (Pimp or Pimp). Whereas in cracking  down  on  Customers  and  Commercial  Sex  Workers  not  in  the  Criminal  Code specifically regulates it, a legal vacuum occurs. In this paper, a normative research method was used with the problem approach is the statutory approach. The problem raised in this paper is how the categories of perpetrators in commercial sex activities and how legal action in dealing with  customers  and  commercial  sex  workers.  Based  on  this,  it  can  be  concluded  that  the regulations  governing  law  enforcement  against  customers  and  commercial  sex  workers  are regulated based on the respective regional regulations in each region.
Keywords : Legal Arrangement, Prostitution, Commercial Sex Workers

## ABSTRAK
Prostitusi adalah masalah struktural mendasar yang terjadi di masyarakat karena masih dipahami sebagai masalah moral. Ketentuan terkait pelacuran diatur dalam KUHP, yaitu Pasal  296  dan  Pasal  506.  Dapat  dilihat  bahwa  hukum  pidana  hanya  mengkategorikan pelacuran sebagai tindak pidana terhadap perantara (Pimp atau Pimp). Sedangkan dalam menindak  Pelanggan  dan  Pekerja  Seks  Komersial  tidak  dalam  KUHP  secara  khusus mengaturnya, kekosongan hukum terjadi. Dalam tulisan ini, metode penelitian normatif yang  digunakan  dengan  pendekatan  masalah  adalah  pendekatan  hukum.  Masalah  yang diangkat  dalam  makalah  ini  adalah  bagaimana  kategori  pelaku  dalam  kegiatan  seks komersial  dan  bagaimana  tindakan  hukum  dalam  berurusan  dengan  pelanggan  dan pekerja  seks  komersial.  Berdasarkan  hal  ini,  dapat  disimpulkan  bahwa  peraturan  yang mengatur  penegakan  hukum  terhadap  pelanggan  dan  pekerja  seks  komersial  diatur berdasarkan peraturan daerah masing-masing di masing-masing daerah.
Kata kunci: Pengaturan Hukum, Prostitusi, Pekerja Seks Komersial

## 1. PENDAHULUAN
Prostitusi/pelacuran  adalah  salah satu  permasalahan  hukum  yang  sering terjadi  dalam  kehidupan  sosial  masyarakat saat ini, sebab hal ini merupakan salah satu permasalahan  moral  seseorang  (Elizabert Pisani,  2008:69).  Prostitusi  atau  pelacuran merupakan  masalah  sosial  dan  masalah hukum saat ini apabila kita melihatnya dari hubungan  sebab  akibat  yang  ditimbulkan dan asal mula dari prostitusi/pelacuran tidak dapat  di  deteksi  dengan  pasti  adanya, namun  sampai  saat  ini  prostitusi/pelacuran masih  banyak  terjadididalam  kehidupan sehari-hari  baik  itu  secara  individu  atau perkelompok  dan  bisa  dikatakan  bahwa hampir di setiap wilayah di  Indonesia, baik yang  dilakukan  secara  terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi dalam melakukannya (Hull., all , 1997:42).
Ketentuan  hukum  terkait  mengenai prostitusi  diatur  dalam  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  yakni dalam  pasal  296  dan  pasal  506.  Dalam pasal  296  diatur  tentang  setiap  orang  yang sengaja  mempermudah  perbuatan  cabul oleh  orang  lain  sebagai  pekerjaannya diancam  dengan  hukuman  pidana  paling lama  1(satu)  tahun  4  (empat)  bulan  atau denda  paling  banyak  15.000.00  (lima  belas ribu  rupiah).  Selanjutnya  dalam  pasal  506 mengatur  bagi  setiap  orang  yang  menarik bayaran  dari  wanita  yang  dipekerjakan sebagai  pelacur  diancam  dengan  hukuman pidana  penjara  paling  lama  1(satu)  tahun. Dapat  diketahui  bahwa  hukuman  pidana saat ini hanya mencakupkan /
mengkategorikan prostitusi / pelacur sebagai  suatu  tindak  pidana  terhadap Germo  dan  Mucikari  atau  perantara  dari  si pekerja  seks  komersial.  Melihat  delik-delik kesusilaan  yang  telah  diatur  dalam  KUHP, sungguh  sangat  sulit  diberlakukan  bagi
Pekerja Seks Komersial (PSK) dan
pengguna  jasa  Prostitusi  (pelanggan  seks komersial)  yang  datang  mengunjunginya (Cesar Beccaria, 2011:21).
KUHP  jika  dikaji  secara  khusus maka  tidak  ada  ketentuan  pasal  mengenai pengguna  jasa  prostitusi  (pelanggan  seks komersial)  (E.  Fernando.,  M.  Manulang, 2016:33).Berdasarkan  kajian  kriminologi prostitusi seringkali disebut sebagai
victimless  crime atau  kejahatan  tanpa korban. Hampir tidak pernah  ada  pengguna jasa  prostitusi  yang  tertangkap,  setiap  kali ada  razia  untuk  penertiban  prostitusi  oleh penegak  hukum.  Itulah  mengapa  praktik prostitusi  akan  terus  ada  selama  masih banyak  pelanggan  atau  pengguna  jasa prostitusi  di  indonesia  (Cesare  Beccaria). Seperti  halnya  teori  ekonomi  yaitu  teori supply dan demand ,  bahwa  tanpa  adanya penawaran otomatis tidak akan ada permintaan  begitupun  sebaliknya  yang terjadi. apabila mengikuti hukum dari supply  and  demand (penawaran  dan permintaan),maka selama permintaan kebutuhan seks kaum pria/wanita
(pelanggan  PSK)  masih  tinggi,  maka penawaran  akan  selalu  mengimbangi  hal tersebut. Suplai pekerja seks komerisal atau praktik  prostitusi/pelacur  mustahil  berhenti apabila hanya dibendung dari dihilir dengan menertibkan para perempuan/laki-laki pekerja  seks  dan  menutup  lokalisasi pelacuran  tanpa  digarap  atau  dirazia dihulunya  dahulu,  yaitu  kemiskinan  atau ekonomi  yang  buruk  di  perkotaan  maupun di  pedesaan  yang  menjadi  pemasok  atau penyedia  para  perempuan/laki-laki  pekerja seks  (Endang  R.  Setyaningsih-Mamahit, 2010:xii).  Jadi,  untuk  memberantas  praktik prostitusi  di  Indonesia  baik  mucikari, pengguna  dan  pekerja  seks  komersial haruslah sama-sama ditindak tegas berdasarkan asas keadilan.
Ketentuan  hukum  secara  khusus yang  mengatur  tentang  penggunaan  jasa PSK    (pelanggan)  tidak  diatur  secara khusus  dalam  KUHP  saat  ini,  namun apabila  pelanggan  atu  pengguna  jasa  PSK tersebut telah mempunyai/memiliki pasangan  resmi  atau  suami-istri  yang  sah (atas  dasar  pernikahan)  dan  kemudian pasangan  dari  suami  atau  istri    tersebut mengadukan  perbuatan  pasangannya  yang menggunakan  jasa  dari  pekerja  seks komersial,  maka  suami  atau  istri  yang memakai  jasa  dari  PSK  tersebut  dapat dijeratdengan menggunakan Pasal Perzinahan  yang  telah  diatur  dalam  Pasal 284 KUHP (Simangungsong : 39). Meskipun pengguna jasa prostitusi
(pelanggan  PSK)  yang  telah  memiliki
ikatan  perkawinan  yang  sah  dapat  dijerat dalam  pasal  tentang  perzinahan,  namun pengertian  perzinahan  dalam  pasal  284 KUHP  itu  berbeda  dengan  pengertian pengguna  jasa  prostitusi,  bahwa  pengguna jassa  prostitusi  bisa  saja  tidak  memiliki ikatan perkawinan sama sekali dan hubungan  persetubuhan  yang  dilakukan tidak  didasari  oleh  rasa  suka  sama  suka namun  orientasinya  kepada  komersial  atau untuk memenuhi kebutuhan ekonomi.
Kenyataan mengenai belum adanya undang-undang  yang  mengatur  secara khusus  mengenai  PSK  di  Indonesia memang  benar  adanya.  Beberapa  contoh kasus  mengenai  prostitusi  (seks  komersial) seperti di DKI Jakarta  yang telah mengatur dalam  menindak  Pelanggan  dan  Pekerja Seks Komersial serta Mucikari berdasarkan pasal 42 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 8
Tahun  2007  tentang  Kertiban  Umum  dan Peraturan  Daerah  Nomor  2  tahun  2015 tentang Penegakan Hukum Pidana Penanggulangan  Pekerja  Seks  Komersial (PSK) di Kabupaten Demak. Berdasarkan  dari  latar  belakang yang  telah  diuraikan  oleh  penulis  maka rumusan  masalah  yang  akan  diangkat penulis adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana  kategori  pelaku  dalam kegiatan seks komersial.
2. Bagaimanakah Penindakan Hukum Terhadap  Pelanggan  Dan  Pekerja  Seks Komersial.
2. METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam penelitian  hukum  ini  adalah  metode penelitian hukum Normatif dengan pendekatan  Perundang-undangan,  artinya menganalisis  permasalahan  hukum  dengan melakukan  pendekatan  yang  dapat  dilihat dari peraturan-peraturan atau menelaah/menelitiperaturan perundang- undang dan regulasi hukum yang berhubungan terhadap permasalahan hukum yang  akan  diangkat.  (Dyah  Ochtorina Susanti,  A’an  Efendi,  2014:110).Dalam penelitian  hukum  normatif  ini,  data  dan sumber  data  yang  diperlukan  adalah  bahan hukum  primer  yang  berupa  Perundang- undangan  sebagai  sumber  data  utama disamping  bahan  hukum  sekunder  yang berupa bahan-bahan hukum pendukung dan
juga  bahan  hukum  tersier  sebagai  bahan penunjang  terhadap  bahan  hukum  primer dan sekunder.
a. Bahan  hukum  Primer  yang  berupa peraturan perundang-undangan yang  berkaitan  dengan  Peraturan Hukum dalam menindak Pelanggan dan  Pekerja  Seks  Komersial  yang antara lain adalah sebagai berikut: 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946  tentang  Kitab  Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP); 2.  Undang-Undang Nomor 8 Tahun  1981  tentang  Kitab Undang-Undang  Hukum  Acara Pidana (KUHAP); 3.  Undang-Undang  RI  Nomor  21 tahun 2007 tentang Pemberatasan  Tindak  Pidana Perdagangan Orang; 4.  Undang-Undang    Nomor  19 Tahun  2016  tentang  Perubahan Atas  Undang-Undang  Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE); dan 5.  Undang-Undang  Nomor  44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan  hukum primer  dan  dapat  menganalisis bahan  hukum  primer,  antara  lain berupa  buku-buku  yang  berkaitan dengan  judul  penulis,  hasil-hasil penelitian, karya tulis ilmiah, Koran  dan  lain  sebagainya  yang bisa dijadikan bahan untuk mengaanalisis  dari  bahan  hukum primer. c. Bahan  hukum  tersier  merupakan sebagai  bahan  penunjang  yang dapat memberikan informasi
perihaldari  bahan  hukum  primer dan  sekunder  yang  digunakan. Bahan  hukum  tersier  lebih  dikenal juga  sebagai  bahan  acuan  atau bahan  rujukan  dibidang  hukum yang berhubungan dengan penelitian yang sedang diteliti. Dalam  penulisan    yang  dibuat penulis  membutuhkan  bahan  hukum  yang
PENINDAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGAN DAN PEKERJA SEKS KOMERSIAL Selvidiyanti Harefa 1) , Suriani 2) , Ismail 3)
memadai,  sehingga  masalah  yang  telah diketengahkan  oleh  penulis  dapat  terjawab dan  selesai  seperti  yang  diharapkan.
Metode analisis dalam melakukan penelitian  hukum  yuridis  normatif  ini adalah dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil perolehan data dari analisis kualitatif ini adalah
didapatkan/diperoleh  dari  berbagai  sumber yang  ada  dengan  cara  menggunakan  teknik pengumpulan  data.  Pengertiaan  dari  data kualitatif  merupakan  data  yang  tidak menggunakan  angka-angka,  akan  tetapi berupa kata-kata,
kalimat-kalimat, pernyataan-pertnyataan dan dokumen- dokumen  yang  penulis  dapatkan  dari beberapa  sumber  terpercaya  yang  dapat menunjang dalam penulisan skirpsi penulis.

## 3. HASIL dan PEMBAHASAN
3.1.  Kategori  pelaku  dalam  kegiatan seks komersial
Di  dalam  kegiatan  seks  komersial (prostitusi)  ada  beberapa  kategori  pelaku yang  terlibat  dalam  kegiatan  ini  adalah sebagai berikut: (Caswanto, 2016:36) 1. Mucikari DalamKamus Besar Bahasa Indonesia  (KBBI)  kata  mucikari  diartikan sebagai induk semang bagi perempuan yang melacurkan  diri  atau  juga  bisa  disebut sebagai  germo.  Namun,  dalam  pemahaman masyarakat  secara  luas  saat  ini  mucikari adalah  orang  yang  berperan  sebagai pengasuh,  perantara  dan  “pemilik”  PSK. Dalam kegiatan prostitusi biasanya pelanggan/pengguna  jasa  maupun  PSK tidak berhubungan langsung namun melalui perantara  pihak  kegia  yang  disebut  sebagai mucikari  atau  germo.  Mucikari  dalam  hal ini  sebagai penghubung antara  kedua pihak ini  dan  akan  mendapat  komisi  dari penerimaan PSK yang persentasenya dibagi berdasarkan perjanjian yang telah disepakati  sebelumnya.  Mucikari  biasanya sangat  dominan  dalam  mengatur  hubungan ini,  karena  banyak  PSK  yang  berhutang budi  kepadanya.  Banyak  PSK  yang diangkat  dari  kemiskinan  oleh  mucikari, walaupun  dapat  terjadi  eksploitasi  oleh mucikari  kepada  “anak  asuhnya”.  Seperti ini  pula  mucikari  dalam  dunia  prostitusi, mereka  hanya  penghubung  antara  pekerja
seks  komersial  dengan  mereka  laki-laki hidung belang.
2. Pekerja Seks Komersial (PSK)
Pekerja  Seks  Komersial  (PSK) adalah  seseorang  yang  menjual  jasanya untuk  melakukan  hubungan  seksual  demi mendapatkan  uang  atau  disebut  pelacur. PSK  sebutan  yang  diperhalus  dari  sebutan pelacur,  selain  itu  ada  pula  sebutan  wanita tuna  susila  yang  jug  mengacu  kepada layanan  seks  komersial.  Praktek  prostitusi dimanapun  PSK  inilah  yang  menjadi  objek eksploitasi  utama  dari  rantai  praktek prostitusi.
3. Pengguna Jasa PSK (Pelanggan) Pengguna  Jasa  PSK  (pelanggan) adalah  pihak  yang  merupakan  sebagai pemeran  dalam  seks  komersial  dimana pengguna inilah yang menjadi titik bagaimana  bisa  transaksi  prostitusi  ini  bisa terjadi. Jenis prostitusi dapat dibagi menurut  aktivitasnya,  yaitu  yang  terdaftar dan  terogranisir  dan  yang  tidak  terdaftar dalam penjabarannya adalah sebagai berikut: (Kartini Kartono, 2005:251) 1. Prostitusi terdaftar dan terorganisasi Pelakunya atau pekerja seks komersial  diawasi  oleh Vice  Control dari kepolisian,  yang  dibantu  dan  bekerja  sama dengan jawatan sosial dan jawatan kesehatan. Pada umumnya mereka dilokalisasi  dalam  suatu  daerah  tertentu. Penghuninya secara periodik harus memeriksakan diri pada dokter atau petugas kesehatan  dan  mendapatkan  suntikan  serta pengobatan sebagai tindakan kesehatan dan keamanan umum.
Kegiatan ini biasanya sudah dilegalkan  oleh  Negaranya.  Beberapa negara-negara  di  dunia  yang  melegalkan adanya  aktivitas  prostitusi  adalah  sebagai berikut: Selandia Baru, Austria, Bangladesh, Kolombia, Denmark, Ekuador, Jerman  dan  Yunani.  Biasanya  negara- negara tersebut menyediakan sebuah wilayah  khusus  yang  dijadikan  sebagai tempat prostitusi bagi Pekerja Seks Komersial(Http://Liputan6.Com Diakses Pada  Hari  Senin  Tanggal  22  Juni  2019 Pukul 13:20 WIB) .
2. Prostitusi tidak terdaftar
Dalam  kelompok  ini  ialah  mereka yang  melakukan  prostitusi  secara  gelap- gelapan  dan  liar,  baik  secara  perorangan maupun  dalam  kelompok.  Perbuatannya tidak  terogranisir,  tempatnya  juga  tidak tertentu.  Bisa  disembarang  tempat,  baik mencari  mangsa  sendiri,  maupun  melalui dari  pihak  ketiga  dan  melalui  panggilan. Mereka tidak mencatatkan diri kepada yang berwajib.  Sehingga  kesehatannya  sangat diragukan,  karena  belum  tentu  mereka  itu mau  memeriksakan  kesehatannya  kepada dokter.  Biasanya  kegiatan  prostitusi  ini dilarang atau tidak dilegalkan di Negaranya.  Negara-negara  yang  melarang adanya  kegiatan  prostitusi  adalah  seperti Iran,  Arab  Saudi,  malaysia  dan  termasuk Negara  Indonesia.  Meskipun  demikian bukan berarti negara-negara  yang melarang adanya  kegiatan  prostitusi  bebas  dari kegiatan  tersebut  karena  kegiatan  ini merupakan penyakit masyarakat yang susah di  hilangkan  karena  sifatnya  sembunyi- sembunyi.
PSK  di  Indonesia  beraneka  ragam, PSK mempunyai
tingkatan-tingkatan opersional  diataranya  adalah:  (Kartono
Kartini, 2005:251)
1. Segmen  kelas  rendah,  dimana  PSK tidak  terorganisir.  Tarif  pelayanan  seks terendah  yang  ditawarkan  dan  biaya beroperasi  dikawasan  kumuh  seperti halnya  pasar,  kuburan,  taman-taman kota  dan  tempat  lainnya  yang  sulit dijangkau, bahkan kadang-kadang berbahaya  untuk  dapat  berhubungan dengan para PSK tersebut.
2. Segmen kelas menengah, dimana dalam hal  tarif  sudah  lebih  tinggi  dan beberapa wisma menetapkan tarif harga pelayanan  yang  berlipat  ganda  jika dibawa  keluar  untuk  di booking semalam.
3. Segmen  kelas  atas,  pelanggan  ini biasanya dari masyarakat dengan penghasilan  yang  relatif  tinggi  yang menggunakan night  club sebagai  ajang pertama  untuk  mengencani  wanita panggilan  atau  menggunakan  kontak khusus hanya untuk menerima pelanggan tersebut.
4. Segmen  kelas  tinggi,  kebanyakan mereka  dari  kalangan  artis  televisi  dan
film  serta  wanita  model.  Super  germo yang  mengorganisasikan  perdagangan wanita kelas atas ini.
Kegiatan  prostitusi  melalui  modus
operandi  ditentukan  oleh  Pekerja  Seks Komersial (PSK) yang apabila dia perempuan  disebut  Wanita  Tuna  Susila
(WTS)  dan  apabila  dia  laki-laki  disebut sebagai  Gigolo.  Ada  yang  berdiri  di pinggiran  jalan,  ada  yang  duduk  ditaman, ada  yang  mendapatkan  tamu  di  bar,  ada yang  menunggu  panggilan  melalui  telepon dan  ada  yang  menempati  lokasi  tempat tertentu  sebagai  tempat  praktik  prostitusi. Dari  berbagai  cara  WTS  menawarkan pelayanan seksual, maka dapat diklasifikasikan  cara  melakukan  kegiatan prostitusi. Cara melakukan kegiatan prostitusi yang dimaksud ialah dengan  cara prostitusi  jalanan,  prostitusi  panggilan, prostitusi  rumah  bordil  dan  prostitusi terselubung.
Pengklasifikasikan  cara  melakukan kegiatan  prostitusi  dipandang  perlu  untuk memudahkan  pembinaan  prostitusi  baik pembinaan  mental  maupun  spritual  seperti pelayanan  kesehatan.  disamping  itu  juga memudahkan  penulis  untuk  mengetahui bentuk-bentuk prostitusi yang adalah sebagai berikut: (Irma Pebrianti, 2015:21) 1. Prostitusi  jalanan,  pada  umumnya pelayanan  yang  diberikan  oleh  jenis prostitusi semacam ini diberikan kepada  laki-laki  atau  pelanggan  yang penghasilannya rendah, misalnya
buruh, abang becak, sopir dan pedagang kecil lainnya.
2. Prostitusi  panggilan,  prostitusi  ini sering  disebut call  girl .  Di  Indonesia prostitusi semacam ini biasanya dilakukan  melakui  perantara  seperti mucikari,  manajer,  mamas  atau  mami (panggilan untuk para mucikari)
sekaligus operasi kegiatan seks tersebut di  bawah  pengawasan  perantara  tadi dan  semakin  berkembangnya  teknologi biasanya  cara  memesan  para  PSK menggunakan media online .
3. Prostitusi  rumah,  prostitusi  ini  sering disebut  juga  dengan  bordil/prostitusi atau rumah berdil yaitu praktik pelacuran,  dimana  pelacur  dapat  di jumpai  di  tempat-tempat  tertentu,
berupa  rumah-rumah  yang  dinamakan dengan  bordil  yang  disetiap  bordil tersebut  dimiliki  oleh  mucikari  atau germo. 4. Prostitusi terselubung, sebagian kalangan menyebutnya dengan prostitusi  terselubung  karena  mereka adanya di jalanan. Tentu saja ilegal dan bukan  tidak  pernah  mereka  ditertibkan oleh  pihak  berwajib.  Prostitusi  yang bukan  hanya  secara  langsung  antara penjual  dan  pembeli,  tetapi  bisa  juga melalui  perantara  pihak  ketiga  seperti mucikari  atau  germo,  prostitusi  ini biasanya  berkedok  salon,  spa  dan  bisa saja  melalui  internet.  Sudah  rahasia umum  bahwa  mereka  tidak  bekerja sendirian akan tetapi ada tangan-tangan kuat  yang  mengatur  kerja  mereka sehingga  dapat  memperlancar  aktivitas yang  akan  mereka  lakukan  untuk mendapatkan pelanggan.

## 3.2.  Penindakan  Hukum Pelanggan Dan Pekerja Seks Komersial
Salah  satu  Pakar  kriminolog  dan hukum  Kristoforus  Kleden  menyatakan bahwa  belum  ada  pasal  di  dalam  KUHP yang mengatur mengenai penegakan hukum pidana  pengguna  jasa  PSK(pelanggan)  dan pekerja  seks  komersial  (PSK).  Beliau merupakan pakar kriminolog dan hukum di Universitas  17  Agustus  1945  Surabaya (M.detik.com). Pemerintah di setiap daerah memiliki  peraturan  daerahnya  masing- masing yang mengatur mengenai penegakan  hukum  pidana  dan  PSK  akan tetapi tidak semua daerah memiliki peraturan  tersebut  misalnya  Kabupaten Asahan. a. pertanggungjawaban
pelanggan seks komersial
Pengguna  jasa  PSK  (pelanggan) tidak dapat dijerat dengan pasal yang ada di dalam  KUHP  di  karenakan  tidak  ada  pasal yang  secara  khusus  mengatur  ketentuan tersebut. Akan  tetapi apabila pengguna jasa PSK  tersebut  telah  mempunyai  pasangan resmi  atau  merupakan  suami  istri  yang pernikahannya  sah,  dan  kemudian  apabila salah satu pasangannya tersebut mengadukan  perbuatan  pasangannya  yang memakai jasa PSK kepada penegak hukum, maka  orang  yang  memakai  jasa  dari  PSK
tersebut  dapat  dijerat  atau  dikenakan dengan  pasal  Perzinahan  yang  diatur dalam Pasal  284.  Dalam  buku    R.  soesilo menyatakan bahwa agar masuk dalam pasal tersebut    maka  persetubuhan  antara pengguna  jasa  PSK  dan  pekerja  seks komersial harus atas dasar suka sama suka, tidak ada yang  namanya paksaan dari salah satu  pihak.  Apabila  tidak  demikian  maka pasal  tersebut  tidak  dapat  digunakan.  (R. Soesilo, 209).
Walaupun  di  dalam  KUHP  tidak ada  mengatur  secara  khusus  mengenai pengguna jasa PSK (pelanggan) akan tetapi di  beberapa  daerah  telah  mengatur  hal tersebut.  Salah  satu  daerah  yang  mengatur mengenai prostitusi/pelacuran adalahPeraturan  Daerah  Provinsi  DKI Jakarta  Nomor  8  Tahun  2007  tentang Ketertiban  Umum   dalam  Pasal  42  ayat (2) huruf  c  yang  berbunyi:  “Setiap  orang dilarang:c.  memakai  jasa  penjaja  seks komersial.Setiap  orang  yang  melanggar ketentuan  hal  ini  akan  dikenakan  ancaman hukuman  pidana  kurungan  paling  singkat 20  (dua  puluh)  hari  dan  paling  lama  90 (sembilan  puluh)  hari  atau  denda  paling sedikit  Rp.  500.000,00(lima  ratus  ribu rupiah) dan paling banyak Rp.
30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Selain  daerah  jakarta  yang  telah mengatur  mengenai  pengguna  jasa  PSK
(pelanggan), ada juga Peraturan daerah lain yang telah mengatur
mengenai prostitusi/pelacuran  yang  secara  khususnya mengatur  mengenai  pengguna  jasa  dari pekerja  seks  komersial  adalah  Peraturan Daerah  Kabupaten  Pasuruan  Nomor  3 Tahun  2017  Tentang  Penanggulangan Pelacuran  dalam  pasal  14  huruf  b  yang berbunyi:  “setiap  orang  dilarang:  b. menggunakan jasa  pelacur”.  Apabila ketentuan ini dilanggar maka akan dikenakan  dengan  pasal  19  ayat  (1)  yang berbunyi:  “pelanggaran  terhadap  ketentuan dalam  pasal  14  diancam  dengan  pidana kurungan  setinggi-tingginya  3  (tiga)  bulan atau denda setinggi-setingginya Rp.
50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).Jadi, dalam  menjeratpengguna  jasa  dari  PSK tersebut  harus  menggunakan  peraturan daerah masing-masing.
Sehingga hal ini sebenarnya menjadi  suatu  kekosongan  hukum  bagi peraturan  yang  berlaku  secara  nasional yang  dapat  menjerat  pelanggan  pengguna jasa  seks  komersial  secara  langsung. Karena  dalam  peraturan  nasional  tidak ditemukan  secara  langsung  dan  pasti  pasal yang  dapat  menjerat  perbuatan  pelanggan yang  menggunakan  jasa  pekerja  seks komersial.  Maka  dari  itu  sangat  penting sekali  suatu  peraturan  baru  untuk  menjerat secara  pasti  kepada  pelanggan  pengguna jasa pekerja seks komersial.
b. pertanggungjawaban  pekerja  seks komersial Berdasarkan ketentuan hukum pidana  atau  KUHP  tidak  ditemukan  pasal yang dapat diterapkan dalam
menjeratpekerja  seks  komersial  (PSK).
Meskipun  demikian,  di  beberapa  Undang- undang  terdapat  pasal  maupun  ketentuan yang berkaitan yang dapat menjerat pekerja seks komersial sebagai pelaku dari peristiwa  hukum  yang  di  timbulkannya. Peristiwa  hukum  yang  diciptakan  oleh pekerja  seks  komersial  sebagaimana  yang telah diatur dalam: a. Undang-Undang Nomor 19 Tahun  2016  Tentang  Perubahan Atas  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun  2008  Tentang  Informasi
Dan  Transaksi  Elektronik  (UU No. 11/2008)
Berdasarkan  Pasal  27  ayat  (1) Undang-UndangNomor  19  Tahun 2016  tentang  perubahan  atas  UU
No.  11/2008  tentang  Informasi Transaksi  Elektronik  Setiap  Orang dengan  sengaja  dan  tanpa  hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki  muatan  yang  melanggar kesusilaan.  Hukuman  bagi  orang yang  melanggar  ketentuan  dalam Pasal 27 ayat (1) Undang- UndangNomor  19  Tahun  2016 tentangInformasi Transaksi Elektronik adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-UndangNomor 19
Tahun 2016 tentangInformasi Transaksi  Elektronik  19  Tahun 2016,  yaitu  Setiap  Orang  yang dengan  sengaja  dan  tanpa  hak mendistribusikandan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki  muatan  yang melanggar kesusilaan sebagaimana  dimaksud dalam Pasal  27  ayat  (1)dipidana dengan  pidana  penjara paling  lama 6  (enam)  tahun dan/atau  denda paling banyak Rp. 1 miliar. b. Peraturan Daerah Peraturan Daerah Provinsi DKI  Jakarta  Nomor  8  Tahun  2007 Tentang  Ketertiban  Umum  dalam pasal  42  ayat  (2)  huruf  b  yang berbunyi: “setiap orang dilarang: b. menjadi penjaja seks komersial”.Orang  yang  melanggar ketentuan  ini  dikenakan  ancaman pidana  kurungan  paling  singkat  20 hari  dan  paling  lama  90  hari  atau denda paling sedikit Rp. 500.000,00  (lima  ratus  ribu  rupiah) dan paling banyak Rp. 30.000.000,00  (tiga  puluh  juta rupiah)  berdasarkan  Pasal  61  ayat (2) Peraturan Daerah  DKI 8/2007. Peraturan daerah lain yang mengatur  tentang  prostitusi  yang khususnya mengatur mengenai pekerja  seks  komersial  adalah Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan  Nomor  3  Tahun  2017 Tentang Penanggulangan Pelacuran dalam  pasal  14  huruf  a  yang berbunyi: “setiap orang dilarang: a. menjalankan  pekerjaan  dan/atau profesi  sebagai  pelacur.Ketentuan ini  bila  dilanggar  akan  dikenakan pasal  19  ayat  (1)  Peraturan  Daerah
Kabupaten  Pasuruan  Nomor  3 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan  Pelacuran  yang berbunyi:  “pelanggaran  terhadap ketentuan  dalam  pasal  14  diancam dengan  pidana  kurungan  setinggi- tingginya  3  (tiga)  bulan  atau  denda setinggi-setingginya
Rp.
PENINDAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGAN DAN PEKERJA SEKS KOMERSIAL Selvidiyanti Harefa 1) , Suriani 2) , Ismail 3)
50.000.000,00  (lima  puluh  juta rupiah). Beberapa daerah lain juga mengatur tentang prostitusi melalui Peraturan  Daerahnya  yang  antara lain  adalah  Surabaya,  Kabupaten Kaloka  Utara,  Indramayu,  Aceh dan  lain  sebagainya.  Daerah  yang telah  memiliki  peraturan  mengenai prostitusi dapat menggunakan peraturan  tersebut  dalam  menjerat para  pelaku  prostitusi.  Namun, tidak semua daerah memiliki peraturan tentang pelacuran, contohnya daerah Kabupaten Asahan.  Sehingga  daerah  yang tidak  memiliki  peraturan  mengenai pelacuran  tidak  dapat  menindak Pelanggan dan Pekerja Seks komersial (PSK). c.  pertanggungjawaban mucikari Beberapa  ketentuan  hukum  yang dapat menjerat / pertanggungjawaban mucikari adalah sebagai berikut: 1.  Kitab  Undang-undang  Hukum Pidana (KUHP) Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku  bagi  mucikari  yang  turut serta  mengambil  bagian  dengan terlibat dalam melancarkan kegiatan  prostitusi  yang  dilakukan oleh  pelanggan  dan  pekerja  seks komersial. Sehingga beberapa pasal yang  dapat  menjerat  secara  tegas dan  berat  bagi  mucikari  yaitu dengan pasal 296 dan 506.
Pasal  506  KUHP  diatur  mengenai tindak pidana sebagai mucikari/germo  yang  mengambil keuntungan dari perbuatan melanggar kesusilaan atau perbuatan  cabul  yang  dilakukan oleh  seorang  perempuan  atau  laki- laki terhadap seorang wanita (PSK),  yang  berbunyi:  “Barang siapa  menarik  keuntungan  dari perbuatan  cabul  seseorang  wanita dan menjadikannya sebagai pelacur,  diancam  dengan  pidana kurungan paling lama satu tahun”. 2.  Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindunngan Anak Undang-Undang  Nomor  35  Tahun 2014  Tentang  Perlindungan  Anak mengatur  mengenai  bentuk  tindak pidana eksploitasi seksual komersial  pada  anak  dalam  Pasal 15  dan  Pasal  59  ayat  (1)  dan  (2), pasal  15  berbunyi  :  “Setiap  Anak berhak untuk memperoleh perlindungan  dari:  f.  kejahatan seksual”.  Pasal  59  ayat  (1)  dan  (2) berbunyi:  ayat  (1)  Pemerintah,
Pemerintah  Daerah,  dan  lembaga negara  lainnya  berkewajiban  dan bertanggung jawab untuk memberikan  Perlindungan  Khusus kepada Anak, dan ayat (2) Perlindungan  Khusus  kepada  Anak sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1) diberikan kepada: d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau  seksual;  f.  Anak  yang menjadi korban pornografi; h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau  perdagangan;  j.  Anak korban  kejahatan  seksual;  n.  Anak dengan perilaku sosial menyimpang. 3.  Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana Perdagangan Orang Undang-undang  21  Tahun  2007 Tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), merupakan upaya memberikan  perlindungan  hukum baik  langsung,  kepada  korban dan/atau  calon  korban  agar  tidak menjadi  korban  dikemudian  hari (Henny  Nuraeny,  2013:237).Dalam
Undang-undang  Nomor  21  Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang telah  mengatur  Larangan  mengenai eksploitasi seksual berdasarkan
Pasal 1 ayat (8) dan Pasal 2 ayat (1) dan  (2).  Pada  Pasal  1  ayat  (8) berbunyi:  “Eksploitasi  Seksual adalah  segala  bentuk  pemanfaatan organ  tubuh  seksual  atau  organ
tubuh  lain  dari  korban  untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi  tidak  terbatas  pada  semua kegiatan pelacuran dan percabulan”. Kemudian,  pada  Pasal  2  Undang-
undang  Nomor  21  tahun  2007 menjelaskan  ruang  lingkup  TPPO,
yaitu:
(1)  setiap  orang  yang  melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan,  atau  penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan  atau  posisi  rentan, penjeratan  utang  atau  memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh  persetujuan  dari orang  yang  memegang  kendali atas  orang  lain,  untuk  tujuan mengeksploitasi  orang  tersebut di  wilayah  Negara  Republik Indonesia, dipidana dengan pidana  paling  lama  15  (lima belas)  tahun  pidana  dan  denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00  (seratus  dua puluh  juta  rupiah)  dan  paling banyak  Rp.  600.000,00  (enam ratus juta rupiah); dan (2)  jika  perbuatan  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksploitasi, maka pelaku dipidana  dengan  pidana  yang sama  sebagaimana  dimaksud pada atat (1). 4.  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun 2016  Tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun  2008  Tentang  Informasi Dan  Transaksi  Elektronik  (UU No. 11/2008) Dalam  Undang-Undang  Nomor  11
Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi  Elektronik  (UU  No. 11/2008)  ada  beberapa  pasal  yang mengatur  mengenai  tindak  pidana
dan eksploitasi seks komersial yaitu terdapat  dalam  pasal  27  ayat  (1), pasal  45  ayat  (1)  dan  pasal  52  ayat (1) jo 27 ayat (1). Pasal 27 ayat (1) yang  berbunyi: “Setiap  orang dengan  sengaja  dan  tanpa  hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi dan  Transaksi Elektronik dan/atau  Dokumen  elektronik  yang memiliki  muatan  yang  melanggar kesusilaan”.
Dalam  Pasal  45  ayat  (1)  berbunyi: “Setiap  orang  memenuhi  unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 27  ayat  (1),  ayat  (2),  ayat  (3)dan ayat  (4)  dipidana  dengan  pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau  denda  paling  banyak  Rp.
1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”. Pasal 52 ayat (1) jo. Pasal 27  ayat  (1)  berbunyi:  “Dalam  hal tindak pidana sebagaimana dimaksud  dalam  pasal  27  ayat  (1) menyangkut kesusilaan atau
eksploitasi  seksual  terhadap  anak dikenakan  pemberatan  sepertiga dari pidana pokok”.
5.  Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008  Tentang  Pornografi  (UU
No. 44/2008) UU No. 11/2008 Tentang Pornografi  diatur  dalam  Pasal  30 jo. Pasal 4 ayat (2), pasal 4 ayat (2) huruf  c  undang-Undang  44  Tahun 2008  tentang  Pornografi  yang berbunyi:  “Setiap  orang  dilarang menyediakan  jasa  Pornografi  yang: mengeksploitasi  atau  memamerkan aktivitas seksual”. Pasal 30 Undang-Undang  Nomor  44  Tahun 2008  yang  berbunyi:  “Setiap  orang yang  menyediakan  jasa  pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4  ayat  (2)  dipidana  dengan  pidana penjara  paling  singkat  6  (enam) bulan  dan  paling  lama  6  (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit  Rp  250.000.000,00  (dua ratus  lima  puluh  juta  rupiah)  dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.
PENINDAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGAN DAN PEKERJA SEKS KOMERSIAL Selvidiyanti Harefa 1) , Suriani 2) , Ismail 3)

## 6.  Peraturan Daerah
Peraturan  Daerah  Provinsi  DKI
Jakarta  Nomor  8  Tahun  2007 Tentang Ketertiban Umum pasal 42 ayat  (2)  huruf  a  juga  mengatur penindakan mucikari, yang berbunyi: “setiap orang dilarang: a. menyuruh, memfasilitasi, membujuk,  memaksa  orang  lain untuk menjadi penjaja seks komersial”.Orang  yang  melanggar ketentuan  ini  dikenakan  ancaman pidana  kurungan  paling  singkat  20 hari  dan  paling  lama  90  hari  atau denda paling sedikit Rp. 500.000,00  (lima  ratus  ribu  rupiah) dan paling banyak Rp. 30.000.000,00  (tiga  puluh  juta rupiah)  berdasarkan  Pasal  61  ayat (2) Peraturan Daerah  DKI 8/2007. Peraturan  Daerah  Provinsi  DKI Jakarta  Nomor  8  Tahun  2007 tentang Ketertiban Umum merupakan  salah  satu  peraturan daerah  yang  dapat  menjerat  para pelaku  prostitusi.  Bahkan  di  dalam Peraturan  Daerah  tersebut  juga melarang  setiap  orang  atau  badan menyediakan dan/atau menggunakan  bangunan  sebagai tempat  berbuat  asusila  berdasarkan pasal  43  dan  tindak  pidananya diatur dalam pasal 61 ayat (3).Sedangkan,  di  dalam  Peraturan Daerah  Indramayu Nomor 4 Tahun 2001  tentang  perubahan  pertama peraturan  kabupaten  daerah  tingkat II Indramayu Nomor 7 Tahun 1999 tentang  prostitusi  dalam  Pasal  2 mengatur tantang larangan mendirikan  tempat  prostitusi  dan ketentuan  pidananya  diatur  dala oasal 9 ayat (1).
Dalam  kasus  germo  Robby  Abbas pada  tahun  2015,  yang  menjajakan PSK  di  Jakarta,  para  korban,  yang sebagian  artis  hiburan  tanah  air, juga  hanya  dimintai  keterangan oleh polisi.Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memjatuhkan hukuman  pidana  kepada  Robby setahun  empat  bulan.  Ganjaran tersebut  polisi  menerapkan  sesuai
ancaman  maksimum  Pasal  296 KUHP. Berdasarkan dari pembahasan  yang telah  diuraikan  oleh  penulis  diatas mengenai  pengaturan  hukum  seks komersial  dan  pengaturan  hukum dalam  menindak  pelanggan  dan pekerja  seks  komersial,  dengan  hal tersebut  maka  pihak  pemerintah atau pihak yang berwenang membuat  Undang-Undang  perlu melakukan  tindakan  dengan  cara menambahkan  Pasal-Pasal  secara khusus dalam KUHP atau peraturan Khusus untuk mengatur Seks Komersial (Prostitusi). Perlu adanya  kesepakatan  Pakar  Ahli Pidana  Dan  Sosiologi  memberikan masukan  untuk  dilakukan  kajian- kajian terhadap pasal-pasal mengenai  seks  komersial  dalam KUHP  karna  ini  juga  menyangkut soal moralitas sehingga ada perubahan yang memang di
inginkan  oleh  seluruh  elemen dalam pemberantasan tindak pidana seks komersial.

## 4. KESIMPULAN DAN SARAN
4.1.  Kesimpulan
a.  Kategori  pelaku  dalam  kegiatan seks  komersial  adalah  terdiri  yang pertama  dari  mucikari  sebagai pihak  ketiga  atau  perantara  antara pelanggan  dan  PSK,  yang  kedua adalah  pelanggan  atau  pengguna jasa  PSK  dan  yang  ketiga  adalah Pekerja  Seks  Komersial yang memberikan pelayanan jasa  kepada pelanggannya. b.  Terhadap  pelanggan  dan  pekerja seks  komersial  dapat  diterapkan atau dapat dijerat dengan menggunakan  Undang-Undang 21 tahun  2007  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Jika  korban  masih  di  bawah  umur, Undang-Undang Republik
Indonesia  Nomor  35  Tahun  2014
Tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2002 Tentang  Perlindungan  Anak  dapat diterapkan. Hal ini sering
digunakan  oleh  pihak  penegak hukum  dalam  menjerat  mucikari yang  turut  terlibat  dalam  kegiatan prostitusi.Peraturan Daerah Provinsi  DKI  Jakarta  Nomor  8 Tahun  2007  tentang  Ketertiban Umum. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan  Pelacuran.  Serta Peraturan  dimana  hukum  adat ataupun daerah tertentu yang dikasih hak istimewa untuk menyelenggarakan pengaturan hukum  didaerah  tersebut  seperti pasal 25 ayat (2) Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014Tentang Hukum Jinayat. 4.2. Saran a.  Perlunya  pengaturan  hukum  yang berlaku  secara  nasional  tanpa terkecuali  dan  berlaku  kepada pelanggan, pekerja, mucikari ataupun  siapa  saja  yang  terlibat didalam kegiatan tersebut. Berkaitan dengan prostitusi sepanjang  belum  ada  pengaturan hukum  yang  secara  tegas  mengatur prostitusi  terkhusus  bagi  pekerja seks  komersial  serta  pelanggan maka  setiap  daerah  kabupaten/kota diharapkan  memiliki  pengaturan hukum  tentang  prostitusi  demi melindungi  manusia  dari  kesehatan serta moral.
b.  Perlunya  penindakan  yang  secara jelas dan tegas demi terwujud suatu keadilan  dimana  siapa  saja  yang terlibat  didalam  kegiatan  prostitusi dapat ditindak secara tegas. Penindakan yang dilakukan seharusnya harus memberikan pembelajaran  tentang  bahayanya dapampak dari kegiatan seks komersial.  Sehingga  setiap  yang terlibat  dalam  kegiatan  prostitusi haruslah ditindak secara tegas, jelas dan tegas.

## 5.  DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Pisani  Elizabart,  2008, Kearifan  Pelacur
Kisah  Gelap  di  Balik  Bisnis  Seks dan Narkoba, Serambi Imu Semesta, Jakarta. Hull  T.,  Sulistyaningsih,  E.,  dan  jones G.W., 1997, pelacuran di Indonesia Sejarah dan perkembangannya, Pustaka  Sinar Harapan dan Foundation, Jakarta.
Tampi  Butje,  2010, Kejahatan  Kesusilaan dan  Pelecehan  Seksual  dalam Hukum  Pidana  Indonesia, Karya Ilmiah  Universitas  Sam  Ratulangi
Fakultas Hukum Manado, Manado.
Kartini  Kartono,  2005, Patologi  Sosial, Raja Grafindo Press, Jakarta. Godwin  Joh,  2012, Pekerjaan  Seks  dan Hukum di Asia Pasifik Hukum HIV dan  Hak  Asasi  Manusia  dalam Konteks Pekerjaan Seks . Beccaria  Cesar,  2011, Perihal-Kejahatan dan  Hukuman, Genta  Publishing, Yogyakarta. E.  Fernando.,  M.  Manulang,  2016 legisme
Legalitas  dan  Kepastian  Hukum, Pramada Media Group, Jakarta.
Setyaningsih  Ending  R  -Mamahit,  2010
Perempuan-Perempuan kramat Tunggak , Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta. Simangungsong.,  et.all, Analisis  Yuridis Mengenai Pertanggungjawaban Pidana  Pengguna  Jasa  Prostitusi dalam Perspektif KUHP . Moeljatno, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana , Rineka Cipta, Jakarta.
Hamzah  Andi,  2008, KUHP  Dan  KUHAP Edisi  Revisi  2008 ,  Rineka  Cipta,
Jakarta.
Soesilo  R.,  1995, Kitab  Undang-Undang Hukum  Pidana  (KUHP)  Serta
Komentar-Komentarnya Lengkap
Pasal Demi Pasal , Politeia, Bogor. Rizki  Gerry  Muhamad,  2017, KUHP  Dan
KUHAP , Permata Perss, Jakarta.

## Skripsi
Caswanto,  2016, Tindak  Pidana  Prostitusi Yang  Diusahakan  Dan  Disediakan
PENINDAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGAN DAN PEKERJA SEKS KOMERSIAL Selvidiyanti Harefa 1) , Suriani 2) , Ismail 3) Oleh  Hotel  Di  Indramayu  Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Pasundan. Irma Pebrianti, 2015, Tinjauan Kriminologis  Terhadap  Praktik Prostitusi  Di  Kota  Makassar , Skripsi  (Universitas  Hasanuddin Makasar, Fakultas Hukum.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 Tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang-UndangNomor  19  Tahun  2016 Tentang Perubahan Atas Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE). Undang-Undang  Nomor  44  Tahun  2008 tentang Pornografi.
Peraturan  Daerah  Provinsi  DKI  Jakarta Nomor  8  Tahun  2007  tentang
Ketertiban Umum
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Pasuruan
Nomor  3  Tahun  2017  Tentang Penanggulangan Pelacuran. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2191/Pid.B/2014/PN.Sby .

## Internet
Http://Liputan6.Com  Diakses  Pada  Hari Senin  Tanggal  22  Juni  2019  Pukul  13:20 WIB M.detik.com,  diakses  pada  hari  selasa tanggal 23 juli 2019 pukul 16.05