OPTIMALISASI BANK SYARI’AH MENUJU

## GOOD CORPORATE GOVERNANCE
Fahrur Ulum
(Penulis adalah dosen pada Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Ampel Surabaya sekaligus mahasiswa S3 IAIN Sunan Ampel Surabaya)

## Abstract:
Syarî’ah  banking  must  be  optimized  earnestly  to  fulfill  the stakeholders interest. The effective implementation of cooporate governance  would  realize  the  goal  of  fairness,  accountability, and  transparancy.   There are  several prior focus of  this  system manager:  basic  concept  and  problems  of  cooperate  governance in  syarî’ah  banking,  the  pillars  of  implementation,  and  the mechanism.    As  a  result,  to  create  an  effective    cooperate governance  of  syariah  banking,  the  following  aspects  must  be urgently  required:  a  contract  clarity,  market  discipline,  moral dimension,  socio-political  atmosphere,    law  enforcement,  and institution. Board of directors, senior management,
stockholders,  and  depositors  have  important  roles  to  establish the  harmony of syariah banking development. The stakeholders are  directly  connected  to  the  mechanism  of  cooperate governance of syariah banking.
Key Words: corporate governance, bank syari’ah, stakeholders, dan mu dl ârabah

## Pendahuluan
Secara fakta, meskipun bank syari’ah masih memiliki cakupan yang  relatif  kecil,  namun  selama  ini  menunjukkan  perkembangan yang  menggembirakan.  Tulisan  ini  muncul  sebagai  refleksi  dari kebanggaan atas berkembangnya bank syari’ah sekaligus keprihatinan  operasionalnya  yang  masih  menekankan  pada  produk dengan  sistem  jual  beli  seperti  murâbahah,  istisna’  dan  salâm.  Masih sedikit sekali yang menggunakan akad penyertaan, seperti mu dl ârabah

## Fahrur Ulum
dan  musyârakah.  Padahal  akad  penyertaan  tersebut  yang  seharusnya merupakan core product dari sistem keuangan Islam. 1
Selanjutnya,  untuk  mencapai  pengembangan  dan  ekspansi bank syari’ah di masa yang akan datang dibutuhkan kemampuan dan kapabilitas  para  pelaku  sistem.  Jika  bank  syari’ah  mampu membangkitkan  kepercayaan  nasabah,  maka  ia  akan  mampu memobilisasi  dana,  meningkatkan  investasi,  menciptakan  lapangan kerja,  membantu  keuangan  pemerintah  dalam  mengatasi  defisit anggaran  dan  mempercepat  pertumbuhan  ekonomi. 2 Untuk memastikan  tercapainya  tujuan-tujuan  tersebut  serta  menciptakan kesehatan  dan  stabilitas  keuangan,  maka  peningkatan  corporate governance merupakan  syarat  mutlak  yang  harus  dipenuhi  oleh perbankan syari’ah.
Wilayah  operasi  bank  syari’ah  pada  saat  ini  pada  komunitas yang  relatif  besar.  Pertanyaan  yang  penting  adalah  bagaimana membentuk rasa saling percaya di antara para stakeholder (pemegang saham, deposan, direktur, managemen dan pengguna dana). Jika hal itu  tidak  tejadi,  bukan  tidak  mungkin  perbankan  syari’ah  akan mampu  melanjutkan  perkembangannya  untuk  memeperoleh  posisi yang  penting  di  negara-negara  muslim.  Seandainya  bisa  terealisasi, operasionalnya akan menggantungkan pada prinsip jual beli, dan hal ini  belum  mencerminkan  karakteristik  sistem  keuangan  Islam.  Oleh karena  itu,  penting  untuk  menciptakan  lingkungan  yang  sesuai dengan  zaman  modern  dalam  rangka  membantu  meminimalkan resiko 3 dan menciptakan iklim saling percaya di antara stakeholder. Salah  satu  pilar  penting  yang  harus  diciptakan  untuk mengganti sosio-ekonomi yang lama adalah corporate governance yang efektif  pada  bank  dan  nasabah  pengguna  dana.  Namun  corporate governance justru sering  menjadi  unsur kelemahan  pada perusahaan-
1 Umer  Chapra  dan  Habib  Ahmed,  Corporate  Governance  Lembaga  Keuangan  Syari’ah (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 2.
2 Ibid ., hlm. 3. 3 Resiko selalu ada dalam semua sistem keuangan, meliputi fiduciary money, fluktuasi suku  bunga, piutang yang gagal dibayar, kesalahan operasional,  bencana alam,  dan kesalahan  karena  faktor  manusia.  Pada  perbankan  syari’ah,  resiko  tersebut  harus ditambah  lagi  dengan  resiko  karena  penerapan  sistem  profit  and  loss  sharing.  Dan inilah keunaikan dari sistem keuangan Islam. Lebih lengkap bisa lihat Umer Chapra, Corporate Governance, hlm. 9.

## Optimalisasi Bank Syari’ah
43
perusahaan  di  sejumlah  negara  berkembang. 4 Hal  ini  karena  semua institusi  yang  seharusnya  berperan  penting  dalam  mengawasi  dan menjamin efisiensi dan integritas pasar justru tidak berfungsi dengan baik.  Masih  terdapat  kesenjangan  informasi  yang  sangat  mencolok, para  pelaku  pasar  kurang  berpengalaman,  undang-undang  belum mampu mengatur  dengan efektif  karena mental korup  dan sejumlah kelemahan  sistem  peradilan.  Konsep  transparansi  belum  diterapkan dengan  baik,  begitu  juga  dengan  praktek  akuntansi  yang  belum berkembang secara optimal. 5
Karena  urgensitas  corporate  governance  tersebut,  perbankan Islam  harus  bisa  meningkatkan  kinerjanya  secara  sungguh-sungguh dan  memenuhi  kepentingan  para  stakeholder  dengan  menerapkan corporate  governance secara  efektif.  Dasar  pemikiran  yang  kuat  akan keadilan  sistem  ekonomi  Islam  patut  dijadikan  sebagai  landasan untuk mengadopsi semua ukuran yang memungkinkan berfungsinya sistem keuangan dalam menjaga kepentingan seluruh stakeholder.
Tanpa  penerapan  corporate  governance  yang  efektif,  bank syari’ah  akan  sulit  untuk  bisa  memperkuat  posisi,  memperluas jaringan,  dan  menunjukkan  kinerjanya  dengan  lebih  efektif,  apalagi seiring  dengan  makin  kompleksnya  masalah  yang  dihadapi  oleh perbankan  syari’ah.  Oleh  karena  itu,  perlu  upaya  pengembangan corporate  governance pada  perbankan  syari’ah  untuk  meningkatkan pertumbuhan  dan  pengakuan  dunia  internasional,  selain  untuk melindungi semua kepentingan stakeholder.
Konsep Dasar Good Corporate Governance
Corporate  governance adalah  serangkaian  hubungan  antara manajemen  perusahaan,  pengurus,  pemegang  saham,  dan  semua pihak  yang  berkepentingan  terhadap  perusahaan  (stakeholder). 6 Pada perbankan  syari’ah,  stakeholder  lebih  banyak  daripada  perbankan konvensional,  ini  menjadi  permasalahan  tersendiri  yang  harus
4 Schleifer dan Viahny, “A Survey of Corporate Governance”, Journal of Finance, (Juni- 1997), hlm. 737-783.
5 Stephen  Prowse,  “Corporate  Governance:  Emerging  Issues  and  Lesson  for  East Asia”: www.worldbank.org (diakses pada 18 November 2010).
6 William  R.  White,  “Fixing  Finance”:  www.oecd.org    (diakses  pada  21  November 2010).

## Fahrur Ulum
diantisipasi. Demikian juga adanya pola interaksi yang berbeda. Oleh karena  itu,  perlu  menentukan  format  yang  lebih  jelas  dalam pembahasan corporate governance dalam perbankan syari’ah.
Hingga  saat  ini,  model  corporate  governance  terbagi  menjadi dua  aliran.  Pertama  model  Anglo-American  dan  kedua  model  Franco-
German . Model corporate governance Anglo-American lebih
memfokuskan  pada  cara  memaksimalkan  kepentingan  pemegang saham.  Menurut  model  ini,  jika  terjadi  konflik  kepentingan  antara pemegang saham dengan pihak lain, maka yang harus dimenangkan adalah  kepentingan  pemegang  saham. 7 Sementara  itu  model  Franco- German menempatkan  seluruh  stakeholder  pada  posisi  yang  sama sehingga secara teori, kepentingan semua stakeholder harus dilindungi.
Dikotomi  teori  yang  berimplikasi  pada  jaminan  kepentingan stakeholder  tersebut  menimbulkan  pertanyaan  pada  lembaga kauangan  syari’ah,  apakah  sistem  Islam  dengan  segala  nilainya mampu  melindungi  hak  seluruh  stakeholder,  terlepas  apakah  mereka mempunyai  penyertaan  modal  atau  tidak.  Mestinya,  secara  teoritis nilai  Islam  yang  menjunjung  tinggi  nilai-nilai  keadilan  pasti  bisa memberikan  perlindungan  kepentingan  pada  semua  stakeholder, namun  kenyataan  di  lapangan  masih  menunjukkan  adanya ketidaksempurnaan penerapannya. Oleh karena itu, upaya penerapan pekerjaan  yang  mengarah  pada  kesempurnaan  perlindungan  secara adil bagi semua stakeholder harus terus diupayakan.
Bagi  dunia  perbankan  syari’ah,  jika  mereka  tidak  mampu menunjukkan  kinerja  yang  baik,  maka  orang  akan  beranggapan bahwa  sistem  Islam  tidak  selaras  dengan  dunia  modern  dan  Islam akan  disalahkan  atas  hal  hal  yang  terjadi  tersebut.  Dalam  sistem perbankan  Islam,  kepentingan  pemegang  saham  harus  diperhatikan. Namun lebih jauh dari itu, para deposan juga harus dianggap sebagai bagian  dari  stakeholder  dan  mendapat  perhatian  utama.  Inilah  yang membedakan  dengan  sistem  perbankan  konvensional  yang menganggap  bahwa  deposan  bukan  bagian  dari  stakeholder.  Hal  ini dikarenakan  dalam  perbankan  konvensional,  semua  jenis  simpanan telah dijamin asuransi dan suku bunganya telah diketahui di awal.
7 Macey  dan  O’hara,  “The  Corporate  Governance  of  Bank”:  irm29@cornell.edu (diakses 22 November 2010).

## Optimalisasi Bank Syari’ah
Ketika  investasi deposan dalam sistem perbankan Islam telah menggunakan  prinsip  profit  and  loss  sharing,  maka  kepentingan mereka  telah  dilindungi.  Demikian  juga  para  pegawai  termasuk stakeholder,  karena  kontribusi  terhadap  efektifnya  kinerja  bank  dan gaji mereka ditentutkan oleh struktur insentif bank. Sistem keuangan juga  bagian  dari  stakeholder  karena  kegagalan  dari  mayoritas  bank akan  menyebabkan  krisis  dan  mengancam  perekonomian  secara umum.  Kepentingan  pemerintah  juga  bagian  dari  stakeholder  karena kinerja  bank  juga  dapat  memberikan  keuntungan  bagi  pemerintah. Hal  ini  yang  mendorong  pemerintah  untuk  memaksa  otoritas pengawas  dan  regulator  agar  melaksanakan  tugasnya  secara konsisten.
Dalam sistem  perbankan syari’ah, tantangan untuk
menciptakan  keadilan  pada  semua  stakeholder  sangat  urgen.  Hal  ini karena  dalam  sistem  perbankan  konvensional  masih  sering  terdapat konflik  kepentingan  antara  pemegang  saham  dengan  pihak managemen.  Pada  perbankan  syari’ah,  salah  satu  pihak  yang  perlu mendapat  perhatian  adalah  nasabah,  karena  sebagaimana  para pemegang  saham,  para  nasabah  juga  telah  berkontribusi  dalam menghimpun dana.
Kompetisi  dalam  kerangka  kerja  teori  ekonomi  akan berlangsung  untuk  jangka  waktu  yang  panjang  sehingga  dapat membentuk  keseimbangan  yang  akan  memuaskan  kepentingan semua  stakeholder  secara  optimal. 8 Pengalaman  menunjukkan  bahwa ketergantungan  terhadap  mekanisme  pasar  untuk  menjamin efektifitas  corporate  governance  merupakan  hal  yang  tidak  realistis. 9 Hal  ini  cukup  beralasan,  karena  investasi  yang  dilakukan  tidak  bisa secara simultan bertukar dengan barang tangible. Yang ada hanya janji dari  ketidakjelasan  return  di  masa  yang  akan  datang  dan  investasi harus  meyakini  akan  terpenuhinya  janji  tersebut.  Alasan  lainnya adalah tidak ada seorangpun yang bisa sabar untuk menunggu dalam jangka waktu yang panjang. 10
8 Armen Alchian, “Uncertainty, Evolution and Economic Theory”, Journal  of  Political Economy, edisi 58 (1950), hlm. 211-121.
9 Schleifer, A Survey of Corporate Governance,   hlm. 738.
10 Dalam  hal  ini  Keynes  seperti  yang  dikutip  dalam  Collected  Writing  berpendapat bahwa  “dalam  jangka  panjang,  kita  semua  akan  mati”.  Lihat  John  Maynard  Keynes,

## Fahrur Ulum
46
Dapat  dipahami  bahwa  permasalahan  dasar  dalam  corporate governance yaitu  berkaitan  dengan  pemenuhan  janji  kepada  para investor  dan  nasabah. 11 Sebenarnya  permasalahan  ini  bisa  terjadi pada  semua  perusahaan,  namun  akan  lebih  kompleks  jika  terjadi pada  bank,  karena  bank  lebih  banyak  menggunakan  leverage  dan menghadapi  resiko  sistemik. 12 Permaslahan  seperti  ini  juga  bisa terjadi  pada  perbankan  syari’ah,  misalnya  pada  akad  mudlârabah,  di mana mud l ârîb (bank) menggunakan dana dari shâhib al-mâl (nasabah). Antara  keduanya  saling  membutuhkan,  di  mana  pengusaha membutuhkan  modal  dan  pemilik  modal  membutuhkan  pengusaha yang mempunyai keahlian dan tenaga. Bagaimanapun, dalam kondisi saling  ketergantungan  seperti  ini  konflik  kepentingan  akan  muncul. Bagi  pengusaha  ada  banyak  cara  illegal  yang  dapat  mengurangi bagian  laba  dari  pemilik  modal.  Sedangkan  pemilik  modal menghendaki  bagian  profit  sebanyak  mungkin.  Jika  hubungan  di antara keduanya  dapat  dibangun atas  dasar  kejujuran  dan  keadilan, maka  keseimbangan  dapat  diwujudkan  dan  akhirnya  akan memberikan  keuntungan  bagi  keduanya  dan  bagi  perekonomian secara  luas.  Penerapan  corporate  governance  yang  efektif  sangat dibutuhkan  untuk  mengembangkan  sistem  keuangan  Islam, tujuannya  adalah  untuk  memenuhi  kepentingan  semua  stakeholder secara adil.

## Aspek Utama Penerapan Corporate Governance
Aspek  utama  penerapan  corporate governance  pada  perbankan syari’ah,  antara  lain,  adalah  kejelasan  dalam  kontrak,  disiplin  pasar, dimensi moral, lingkungan sosio-politik, serta penegakan hukum dan kelembagaan.
Salah  satu  kontrak  yang  komprehensif  dalam  perbankan syari’ah  adalah  kontrak  mudlârabah.  Hanya  saja  kontrak  ini  tidak feasible ,  bahkan  tidak  diinginkan.  Dikatakan  tidak  feasible  karena
Collected Writings of John Maynard Keynes (London: MacMillan for the Royal Economic Society, 1972),  hlm. 85. 11 Alexander  Dyck,  “Ownership  Structure,  Legal  Protections  and  Corporate Governance”:  sdyck@hbs.edu (diakses 22 November 2010).
12 Chapra, Corporate Governanc,  hlm. 27.

## Optimalisasi Bank Syari’ah
membutuhkan  pengetahuan  yang  sempurna  terhadap  kondisi  pasar dan  kemungkinan-kemungkinan  yang  akan  terjadi  terhadap  kedua belah  pihak  (shâhib  al-mâl  dan  mudlârib).  Oleh  karena  itu  penting untuk  memperhatikan  agency  cost  agar  memenuhi  dan  menjaga kepentingan kedua belah pihak.
Jansen dan Meckling, telah merinci agency cost ini menjadi tiga unsur,  yakni: 13 (1)  Biaya  pengawasan  oleh  pemilik  modal  (principal) untuk  mengawasi  bisnis  yang  dijalankan  oleh  mudlârib  (agent);  (2) biaya  pengikatan  untuk  memastikan  pemilik  modal  bahwa  mudlârib tidak  akan  melakukan  sesuatu  yang  dapat  merusak  kepentingan pemilik  modal  dan  akan  mengganti  kerugiannya  jika  hal  itu  benar- benar  terjadi;  dan  (3)  residual  loss  atau  sisa  kerugian  yang  harus ditanggung  oleh  pemilik  modal  akibat  keputusan  mudlârib  yang menyimpang  dari  keputusan  yang  dibuat oleh  pemilik modal  ketika ia  mempunyai  informasi  dan  kemampuan  yang  sama  dengan mudlârib .  Poin  satu  dan  dua  adalah  pengeluaran  di  luar  anggaran, sedangkan  poin  tiga  adalah  pengeluaran yang  riil,  meskipun  hal  itu sulit untuk diukur.
Pada  aspek  kedua,  yaitu  disiplin  pasar,  maka  hal  itu merupakan faktor yang sangat penting dalam meningkatkan reputasi lembaga. Hal itu sudah terbukti sejak masa lalu hingga saat ini untuk memepertahankan  dan  meningkatkan  share  value  dari  pemegang saham  dan  deposan  serta  memungkinkan  bank  untuk  melakukan ekspansi.  Ekspansi  akan  menciptakan  skala  ekonomi,  dan  pada gilirannya  akan  dapat  mengurangi  biaya  dan  meningkatkan  laba. Selain  itu,  dewan  direksi  dan  manajemen  juga  akan  mendapatkan tingkat remunerasi yang lebih baik. 14
Disiplin  pasar  akan  menjadi  tidak  efektif  jika  pihak  bank membuat laporan keuangan seperti neraca dan laporan rugi laba yang tidak  merefleksikan  kondisi  yang  sebenarnya.  Demikian  juga  para pengguna  dana  juga  berada  pada  posisi  yang  sama,  jika  ia  tidak melaporkan laba yang diterimanya dengan jujur dan terbuka kepada pihak bank.
13 Jenson  dan  Meckling,  “Theory  of  Firm:  Managerial  Behavior,  Agency  Cost    and Ownership Structure”, Journal of Financial Economics, edisi 3, (1976),  hlm. 305-360.
14 Chapra, Corporate Governance, hlm. 30.

## Fahrur Ulum
Disiplin pasar akan bisa berjalan lebih efektif dengan sejumlah dukungan.  Salah  satunya  adalah  dukungan  moral  dari  para  pelaku pasar.  Roepke  menyatakan  bahwa  disiplin  pribadi,  keadilan, kejujuran,  kebaikan,  semangat  kebersamaan,  peduli  pada  masalah kemanusiaan  dan  etika  usaha  merupakan  hal-hal  yang  harus dipenuhi  oleh  seseorang  sebelum  terjun  ke  pasar  dan  berkompetisi antara  satu  sama  lain.  Inilah  dukungan  yang  sangat  dibutuhkan untuk mencegah menurunnya semangat kompetisi dan kejujuran. 15
Oleh  karena  itu,  tidak  cukup  hanya  mengharap  kepada hukum  pasar,  tetapi  membutuhkan  dukungan  dari  nilai-nilai  moral yang tinggi. Nilai-nilai ini dapat mendorong terciptanya kesepakatan dan  komitmen  dalam  kontrak.  Bank  harus  menunjukkan  itikad  baik dalam  operasionalnya  untuk  memenuhi  kepentingan  semua stakeholder .  Segala  bentuk  pelanggaran  dari  prinsip  kejujuran  dan ketidakadilan, baik yang dilakukan oleh pihak bank maupun nasabah adalah termasuk pelanggaran terhadap prinsip-prinsip Islam.
Agar  nilai-nilai  moral  bisa  efektif  dijalankan,  setidaknya  ada dua  syarat  sehingga  bisa  berperan  penting  dalam  mempengaruhi pasar,  yaitu:  Pertama,  adanya  motivasi  yang  kuat    dan  kesadaran pribadi  dari  semua  pihak  untuk  menerapkan  nilai-nilai  ini  dalam sistem.  Kedua,  adanya  dukungan  sistem  yang  memberikan  insentif dan  pencegahan.  Dalam  sistem  sekular,  tidak  dikenal  balasan  dan hukuman  di  akhirat  yang  mampu  menjamin  mereka  untuk  berbuat baik  dan  menjunjung  nilai-nilai  yang  tinggi  dalam  berbisnis. Sedangkan bagi umat Islam mengenal adanya balasan akhirat, namun tetap saja tidak menjamin bagi mereka untuk menjunjung tinggi nilai- nilai  luhur.  Oleh  karena  itu  agar  mereka  selalu  mengerjakan  yang baik  dan  meninggalkan  yang  buruk,  diperlukan  sistem  reward  dan punishment.
Aspek penerapan corporate governance yang berikutnya adalah pembentukan  lingkungan  yang  kondusif,  baik  secara sosio-ekonomi, politik,  hukum  maupun  kelembagaaan.  Namun  sayang  sekali, ketaatan  pada  norma-norma  Islam  dalam  perilaku  masyarakat  tidak selalu  sesuai  dengan  yang  diharapkan.  Survey  yang  dilakukan  oleh Umar  Chapra  yang  berkaitan  dengan  pengaruh  praktik  korupsi
15 Wilhelm  Roepke,  “Ordred  Anarchy”,  dalam  Lawrence  Stepplevich,  The  Capitalist
Reader (New York: New Rochelle Arlington, 1977), hlm. 60.

## Optimalisasi Bank Syari’ah
49
dalam  transaksi  bisnis,  menunjukkan  adanya  perbedaan  opini,  di mana separuh  dari responden mengatakan bahwa  lingkungan moral (ethical  overlay)  baik  sekali,  sepertiganya  mengatakan  kurang,  dan sisanya  mengatakan  cukup.  Perbedaan  opini  tentang  lingkungan moral ini bisa dipertemukan ketika dalam kenyataannya mereka yang mengatakan baik sekali berada pada negara-negara di mana regulasi dan pengawasan sudah berjalan efektif. 16
Kemerosotan  sosial  ekonomi,  politik  dan  moral  yang  terjadi pada  negara-negara  muslim  membawa konsekwensi  pada  lemahnya pendidikan  dan  kontrol  sosial.  Inilah  yang  menjadi  faktor  utama terjadinya  pelanggaran  norma-norma  Islam.  Oleh  karena  itu,  perlu upaya  yang  serius  bagi  terbentuknya  sebuah  lingkungan  moral. 17 Ketika  para  pelanggar  norma-norma  Islam  ini  masih  berkeliaran  di masyarakat dan mereka masih bisa hidup bermewah-mewahan, maka sarana  pendidikan  dan  solidaritas  umat  harus  digunakan  untuk meningkatkan  kesadaran  moral  individu  maupun  masyarakat  agar tidak  melanggar  nilai-nilai  moral  Islam.  Tanpa  solidaritas  sosial, penegakan  nilai-nilai  moral  dan  hukum  tidak  akan  pernah  berjalan efektif.
Selanjutnya,  salah  satu  institusi  yang  paling  penting  dalam corporate  governance adalah  adanya  perlindungan  hukum  bagi  para stakeholder . Negara yang memberikan perlindungan terhadap investor pada  umumnya  memiliki  perkembangan  pasar  keuangan  yang  baik dengan  tingkat  pertumbuhan  yang  tinggi,  hingga  pada  gilirannya bisa  mengurangi  potensi  terjadinya  krisis. 18 Jika  perlindungan berjalan  efektif  maka  akan  menarik  minat  para  investor  untuk menginvestasikan dananya, baik di sektor perbankan maupun dalam badan usaha.
Ada  hubungan  linier  antara  perilaku  masyarakat  dengan lembaga  hukum.  Konsistensi  antara  norma  moral  dan  sosial  dengan perilaku  yang  berkembang  di  masyarakat  merupakan  keniscayaan dan akan menjadi modal sosial. Tanpa adanya modal ini, biaya untuk melakukan reformasi hukum akan terasa mahal.
16 Chapra, Corporate Governance, hlm 35.
17 Pembahasan  yang  lebih  lengkap  berkaitan  dengan  hal  ini  silahkan  baca  Umar Chapra, The Causes of Muslim Decline, (Jeddah: The Islamic Foundation, 2008), 173-252. 18 La Porta, Lopez de Salinas, A Shleifer and R.W. Vinshy, Investor Protection; Origins, Consequences, Reform, ( Harvard University, Manuscript: 2000),  hlm 54.

## Fahrur Ulum
50
Reformasi  moral  di  negara-negara  muslim  membutuhkan waktu  yang  cukup  lama.  Namun  demikian,  kekosongan  kontrol kelembagaan tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. 19 Berkaitan dengan hal ini, maka pemerintah harus mempunyai perhatian khusus dalam  rangka  meningkatkan  moral  masyarakat  dan  aparat pemerintah  itu sendiri. Ibn  Khaldun berpendapat bahwa etika moral yang  berasal  dari  syari’ah,  tidak  akan  bisa  direfleksikan  dalam undang-undang,  dan  sebaliknya  undang-undang  tidak  akan  bisa diimplementasikan  secara  efektif  jika  pemerintah  tidak  memiliki perhatian terhadap tugas ini secara serius. 20
Hal  lain  yang  perlu  diperhatikan  adalah  pemenuhan perjanjian  dalam  kontrak  dan  hak-hak  kepemilikan,  karena menanamkan  aspek  tersebut  dalam  masyarakat  merupakan keharusan  bagi  pembangunan  kehidupan  sosial  yang  berkeadilan. Douglas  North  menyebutkan  bahwa  pembangunan  ekonomi  hanya bisa  dicapai  dengan  melakukan  pengecekan  atas  prilaku  yang menyimpang. 21
Mekanisme Good Corporate Governance Bank Syarî’ah
Untuk  menciptakan good corporate governance , maka
mekanisme  yang  ada  pada  stakeholder  harus  berjalan  dengan  baik. Pihak-pihak  yang  terkait  langsung  dengan  mekanisme  corporate governance bank  syari’ah  adalah:  Pertama,  dewan  direksi.    Dewan direksi harus mampu merumuskan strategi agar bisnis dapat berjalan secara efektif  dan  efisien  sejalan  dengan  turbulensi  kondisi  inrternal dan eksternal. Oleh karena itu dewan direksi harus memiliki reputasi moral yang baik dan kompetensi teknis yang mendukung.
Untuk  memilih  anggota  dewan  direksi  diperlukan  standar profesionalisme  tertentu,  yaitu  sebuah  standar  yang  akan menentukan layak tidaknya seseorang untuk menjadi anggota dewan
19 Survey yang dilakukan oleh Umar Chapra dan Habib Ahmad menunjukkan bahwa hanya 36%  dari  responden  yang  menilai  prosedur  hukum  sudah  baik,  43%  menilai cukup, 21% menilai kurang. Lihat Chapra, Corporate Governance,  hlm 39.
20 Ibn Khaldun, Muqaddimah (Kairo: al-Maktabah al-Tijâriyyah al-Kubra, tt.),  hlm. 190- 191.
21 Douglas  North  dan  Barry  Wiengsat,  “Chapter  Ideology  and  The  Free  Rider,  The Evolution  of  Institution  Geverning  Public  Choice  in  the  17 th Century  England”, Journal of Economic History , Vol. 49 (1989),  hlm. 832.

## Optimalisasi Bank Syari’ah
51
direksi.  Dalam  konteks  perbankan  syari’ah,  anggota  dewan  direksi dipersyaratkan memiliki kualifikasi tambahan, yaitu pemahaman atas al -maqâsid  al-syarî’ah  sebagai  sebuah  tuntunan  Islam  yang  relevan dengan kegiatan bisnis dan keuangan. 22
Dalam  menjalankan  tugasnya,  dewan  direksi  harus  intens melakuakn  diskusi  regular  dengan  para  senior  manajemen  dan internal  audit,  menyusun  dan  menetapkan  kebijakan,  serta melakukan  monitoring  atas  progresifitas  pencapaian  tujuan  dan target  perusahaan.  Dewan direksi juga mempunyai kewajiban untuk menjaga  transparansi  dalam  menjalankan  operasional  perusahaan yang  mengacu  pada  standar  operasional  perbankan  yang  telah ditentukan  oleh  Basel  Committee  on  Banking  Supervision  (BCBS), Accounting  and  Auditing  Organization  for  Islamic  Financial  Institutions (AAOIFI),  Islamic  Financial  Service  Board  (IFSB),  ataupun  otoritas pengawas. 23 Kenyataannya, banyak direksi yang tidak mampu
menjalankan  aturan  dan  tugasnya  secara  efektif. 24 Ada  beberapa alasan yang menyebabkannya. Antara lain, pertama, dewan pengurus tidak  selamanya  memiliki  profesionalitas  dan  kompetensi  terhadap tugasnya.  Kedua,  dewan  pengurus  tidak  memiliki  integritas  moral yang sangat diperlukan untuk menegelola sebuah bank. Ketiga, tidak selamanya  dewan  pengurus  dipilih  secara  langsung  dan  murni  oleh para  pemegang  saham  dengan  berbagai  pertimbangan.  Pemilihan juga tidak dilakukan secara regular, hal ini menunjukkan bahwa para pemegang saham tidak memiliki pengaruh aktif dan siknifikan dalam pemilihan ataupun pergantian dewan direksi. 25
Dalam  rangka  meningkatkan  efisiensi,  dewan  direksi hendaknya  memiliki  beberapa  direktur  eksekutif  dan  direktur  non- eksekutif.  Direktur  eksekutif  memiliki  tanggung  jawab  terhadap manajemen  dan  berusaha  mencapai  efisiensi  sesuai  dengan pengetahuan  mereka  terhadap  potensi  pasar  dan  bagian-bagian perusahaan.  Sementara  itu,  direktur  non-eksekutif  setidaknya
22 Chapra, Corporate Governance,  hlm. 42.
23 Ibid., hlm. 43.
24 Myles  Mace,  Directors:  Myth  and  Reality  (Boston:  Harvard  Business  School  Press, 1986),  hlm. 57.
25 David  Prentice,  “Some  Aspect  of  Corporate  Governance  Debate”,  dalam Contemporary Issues in Corporate Governance (Oxford: Clarendon Press, 2001),  hlm. 31.

## Fahrur Ulum
52
memiliki  vested-interest  untuk  menjaga  dan  mengembangkan  kinerja manajemen,  walaupun  sebenarnya  mereka  tidak  memiliki  tanggung jawab tersebut. Selanjutnya, untuk meningkatkan optimalisasi dewan direksi  perlu  pula  dilakukan  penerapan  sistem  remunerasi  anggota dewan  direksi. 26 Dewan  direksi  juga  harus  diantisipasi  agar  mereka tidak  menerima  secret  profit  untuk  kepentingan  pribadi.  Karena  itu moral para anggota dewan direksi menjadi prioritas utama.
Kedua,  senior  management.  Senior  management adalah CEO  dan anggota senior  lainnya  yang  menjalankan  fungsi  manajemen,  dan  ia tidak  harus  pemegang  saham. 27 Perusahaan  modern  biasanya  tidak dikelola  secara  langsung  oleh  pemiliknya,  namun  di-hire  oleh  orang lain  yang  professional.  Mereka  itulah  yang  sering  disebut  sebagai fiduciaries . 28
Senior  management harus  memastikan  bahwa  audit  intrernal berjalan sesuai dengan prosedur. Selain itu dalam kompleksitas bank, harus  diyakinkan  bahwa  tidak  ada  ambigu  antara  tugas  dan wewenang CEO serta dewan direksi.  Manajemen harus meyakinkan pula bahwa adanya independensi serta keseimbangan wewenang dan kekuasaan.
Segala  aturan  yang  telah  ditetapkan  oleh  manajemen  akan berjalan  secara  efektif  jika  manajemen  mampu  menciptakan  kualitas manajemen yang baik. Umar Chapra mengutip The Economist tentang tiga  prinsip  untuk  menciptakan  kualitas  manajemen,  antara  lain kejujuran  (honesty),  cermat  dan  efisien  (frugalitas),  dan  siap  siaga (preparedness). 29
26 Dalam  system  perbankan  syari’ah,  penerapan  metode  ini  terutama  pada  akad mudlârabah, anggota  dewan  direksi  dalam  kapasitas  mereka  sebagai  mudlârib  hanya akan  diberi  kompensasi  terhadap  pengeluaran  yang  riil  atau  actual  expense. Remunerasi  yang  mereka  dapatkan  tidak  secara  periodik  seperti  pada  perbankan modern, namun  remun yang  mereka dapatkan  dalam bentuk  persentase  nisbah  atas keuntungan yang didapatkan oleh pihak bank.
27 Chapra, Corporate Governance,  hlm. 52. 28 Fiduciaries adalah  orang  yang  dipercaya  untuk  mewakili  orang  lain  untuk  suatu tujuan  tertentu  atau  untuk  melayani  seseorang.  Penjelasan  selengkapnya  lihat Katsuhito Iwai, “The Corporate Personality Controversy and Comparative Corporate Governance”, dalam F. Cafaggi, A. Nicita dan V. Pagano, Legal Orderings and Economic Institutions (London: Routledge, 2001), hlm. 104-105. 29 Chapra, Corporate Governance,  hlm. 55.

## Optimalisasi Bank Syari’ah
Beberapa ketentuan lain agar tercipta fungsi manajemen yang optimal  dalam  perusahaan,  antara  lain  adalah  perilaku  hemat  para pejabat  dan  pegawainya. 30 Para  fungsionaris  bank  tidak  dibiasakan untuk hidup boros hingga membiasakan diri berhutang hanya untuk memenuhi keinginan yang sebenarnya tidak mereka butuhkan.
Ketiga , pemegang saham dan deposan. Para pemegang saham dan deposan perlu dibahas menyatu dengan pembahasan direksi dan manajemen  dalam  koridor  perbankan  syari’ah.  Karakter  perbankan syari’ah  jelas  berbeda  dengan  perbankan  konvensional.  Dalam perbankan  konvensional,  return  sudah  ditetapkan  secara  pasti  (fixed and  predetermined  return ).  Namun  dalam  perbankan  syari’ah mekanismenya  berbeda.  Deposan yang  melakukan  investasi  di  bank syari’ah  akan  memiliki  partisipasi  dalam  hal  keuntungan  atau kerugian  layaknya  para  pemegang  saham.  Namun  mereka  tidak memiliki hak suara dalam RUPS, walau mungkin nilai deposito yang diinvestasikan  melebihi  modal  yang  disetor  oleh  pemegang  saham. Jika  mereka  diberikan  jaminan  return  maka  tentu  bertentangan dengan spirit bank syari’ah.
Di  sisi  yang  lain,  bagi  deposan  giro,  tentunya  tidak  secara langsung  terkait  dengan  resiko  bank.  Hal  ini  karena  sistem  asuransi simpanan tidak memberi asuransi atas rekening giro yang jumlahnya melebihi  limit  yang  ditentukan.  Selanjutnya  kerugian  bank  yang diakibatkan  oleh  bank  dengan  mekanisme  PLS  secara  substansial sangat  besar  dan  bahkan  modal  cadangan  dana  dan  jenis  simpanan lainnya  tidak  bisa  meng-cover  kerugian  tersebut.  Inilah  mengapa rekening giro tidak secara langsung terkait dengan resiko usaha bank.
Yang  menjadi  masalah  sekarang  adalah  bagaimana  bank mampu  menjaga  kepentingan  kedua  deposan  tersebut,  baik  bagi deposan giro  maupun  deposan  investasi agar mereka tetap memiliki kepercayaan  terhadap  bank.  Ini  pula  alasan  yang  mendasari manajemen  bank  untuk  mengasuransikan  dana  deposa,  termasuk rekening  giro. 31 Para  deposan,  terutama  deposan  investasi  harus
30 Baberapa  ayat  al  Qur’an  yang  memerintahkan  agar  kita  hidup  hemat  dan  tidak berlebih, yaitu hidup secara moderat, adalah QS. al-An’âm (6): 141, QS. al-A’râf  (7): 31, dan QS. al-Furqân (25): 67. 31 Chapra  dan  Khan,  Regulation  and  Supervision  of  Islamic  Banks,  (Jeddah:  Islamic Research and Training Institute, Occasional Paper Series no. 3, 2001), hlm. 101.

## Fahrur Ulum
54
dijaga  dari  adanya  resiko  pasar,  kecurangan  dan  kesalahan manajemen dalam kontrak mudlârabah.
Perlu  diperhatikan  pula  tentang  komposisi  kepemilikan saham, di mana hal itu harus dilakukan dengan mempertimbangkan keadilan  dan  persaudaraan,  pemerataan  distribusi  pendapatan  dan kekayaan  serta  unsur-unsur  yang  terdapat  dalam  maqâsid  al-syarî’ah. Singkatnya,  kepemilikan  saham  harus  di-split.  Jika  tidak  demikian, maka akan menimbulkan vested interest untuk memiliki saham secara dominan sehingga ia dapat mengendalikan kebijakan perbankan. Hal ini  akan  mendorong  terciptanya  perlindungan  hukum  atas kepentingan  para  pemegang  saham    minoritas  dan  deviden  yang akan  mereka  dapatkan.  Jika  hal  ini  dapat  terlaksana,  maka  nilai saham di pasaran bisa relatif lebih tinggi. 32
Secara singkat  dapat disimpulkan bahwa bank  syari’ah harus memiliki  sikap  disiplin  yang  kuat  dalam  melakukan  investasi  dan pengelolaan keuangan lainnya. Dengan sikap disiplin ini diharapkan mampu mereduksi persoalan-persoalan keuangan sebagaimana yang dihadapi  oleh  lembaga  perbankan  internasional.  Namun  karena kecilnya  skala  usaha  dan  dominasi  pembiayaan  berbasis  jual  beli, maka bank syari’ah sampai saat ini masih belum mampu menerapkan sikap disiplin ini.

## Pilar-pilar Pendukung Good Corporate Governance
Beberapa sarana pendukung  corporate  governance,  antara  lain, adalah: Pertama, sistem kontrol internal yang efektif. Kontrol internal diperlukan  untuk  memastikan  pengawasan  manajemen  dan meningkatkan  budaya  yang  sehat  dalam  lembaga  perbankan.  Hal tersebut  sangat  dibutuhkan  untuk  mengakui  dan  menilai  resiko, mendeteksi  permasalahan  dalam  lembaga  dan  untuk  mengoreksi kelemahan  internal.  Karena  itulah  Basel  Committee 33 dan  pengawas perbankan  di  seluruh  dunia  menfokuskan  perhatiannya  pada pentingnya  sistem  kontrol  internal  ini.  Untuk  mendukung  hal tersebut,  dewan  direksi  dan  manajemen  secara  bersama-sama  harus
32 Alexander  Dyck,  “Ownership  Structure,  Legal  Protections  and  Corporate Governance”: sdyck@hbs.edu (diakses 22 November 2010)
33 Basel  Committee  on  Banking  Supervision,  Framework  of  Internal  Control  System  in Banking Organization :  www.bis.org (diakses 22 November 2010).
Optimalisasi Bank Syari’ah
55
menunjukkan integritas untuk menciptakan budaya yang
memungkinkan  semua  pihak  bisa  memahami  dan  melaksanakan tanggung jawab masing-masing secara jujur dan efisien.
Sistem  kontrol  internal  tersebut  tidak  mungkin  bisa  berjalan dengan  baik  tanpa  adanya  jalur  komunikasi  yang  efektif  dan ketersediaan  informasi  secara  berkala.  Karena  itulah  sisten  kontrol internal  harus  dimonitor  dengan  basis  ukuran  tertentu  untuk memastikan  kepatuhan  pada  aturan  dan  prosedur,  persetujuan  dan otorisasi, limit pembiayaan, verifikasi dan rekonsiliasi.
Demikianlah,  dengan  sistem  kontrol  internal  diharapkan beberapa  resiko  segera  dikenali.  Selanjutnya  harus  ada  pemisahan pihak  yang  mengidentifikasi  resiko  dengan  pihak  yang  mengelola dan mengontrol resiko.
Kedua ,  manajemen  resiko.  Sudah  lazim  bahwa  bisnis perbankan  –termasuk  perbankan  syari’ah-  memiliki  leverage  yang tinggi. 34 Hal  ini  menuntut  bank  untuk  mengembangkan  sebuah sistem  yang  bisa  membantu  proses  identifikasi,  pengukuran, monitoring,  dan  kontrol  secara  tepat  serta  mampu  meningkatkan efektifitas kerja manajemen.
Penerapan  manajemen  resiko  yang  tepat  perlu  difasilitasi dengan adanya pemisahan antara banking book activity dengan trading book  activity . 35 Trading  book  activity  berhubungan  dengan  upaya diversifikasi  portofolio  dengan  memperhatikan  unsur  resiko  yang melekat  pada  banking  book  activity,  serta  berusaha  mendapatkan
34 Ketika  tingkat  return  on  equity  (ROE)  tergantung  dari  nilai  aset,  maka  menjadi tendensi alamiah di sebagian bank untuk memiliki tingkat leverage setinggi  mungkin, yaitu dengan meningkatkan volume simpanan secara terus menerus dan mengurangi porsi modal internal. Kalau sudah dalam posisi seperti  ini,  kerugian yang kecil  saja atas  asset    cukup  untuk  menguras  modal  dan  membuat  bank  menjadi  kolaps.  Efek domino  dari  peristiwa  ini  adalah  ketika  satu  bank  kolaps,  maka  mengakibatkan ketidakstabilan  sistematis  dalam  sistem  pembayaran,  apalagi  jika  bank  mengalami kerugian  yang  besar.  Pembahasan  yang  lebih  jelas  silahkan  baca  Thariqullah  Khan dan Habib Ahmed, Risk Management: An Analysis of Issues in Islamic Financial Industry, (Jeddah: Islamic Research and Training Institute, Occasional Paper Series No 5,  2001), hlm. 45-51. 35 Chapra, Corporate Governance,  hlm. 74.

## Fahrur Ulum
56
tambahan  pendapatan  melalai  perdagangan  surat-surat  berharga, melakukan pengelolaaan dana investasi dan reksadana. 36
Karena  saat  ini  semakin  tidak  stabil  harga  komoditas,  saham dan  valuta  asing,  mengharuskan  bank  untuk  memiliki  kecukupan modal  dan  tingkat  kesehatan  bank  yang  baik.  Sementara  itu  bagi bank,  khususnya  bank  syari’ah,  karakteristik  resiko  yang  harus dikelola  setidaknya  antara  lain  resiko  kredit,  resiko  likuiditas,  dan resiko operasional.
Bank syari’ah menghadapi resiko kredit seperti layaknya bank konvensional,  namun  masih  memiliki  resiko  tambahan,  yaitu  resiko yang  berkaitan  dengan  profit  and  loss  sharing.  Karena  itu  dewan direksi  bank  syari’ah  harus  mampu  menciptakan  budaya  resiko kredit  yang  wajar  dalam  operasional  bank  dengan  membuat kesepakatan  bersama  dan  me-review  strategi  yang  digunakan  bank secara periodik. Selain itu mereka harus mampu menentukan kriteria kualitas  kredit  yang  bisa  membantu  menjelaskan  kualitas  nasabah, tujuan  dan  struktur  kredit,  sumber  pengembalian  kredit,  historisitas pembayaran  nasabah,  kemampuan  bayar  kredit  berjalan  dan menentukan term and condition kredit nasabah. Demikian juga mereka harus  mampu  membuat  prosedur  yang  tepat  dalam  melakukan amandemen  dan  perluasan  kredit  serta  menciptakan  informasi  yang tepat  untuk  operasional  manajemen,  memepertimbangkan  potensi perubahan  kondisi  perekonomian  makro  serta  membangun  sistem akses resiko kredit bank yang independen. 37
Selain  resiko  kredit,  bank  juga  menghadapi  resiko  likuiditas. Resiko  likuiditas  muncul  ketika  terjadi  penurunan  yang  tidak diharapkan  atas  cash  flow  bersih  yang  dimiliki  oleh  bank,  sementara itu  pihak  bank  tidak  mampu  mendapatkan  sumber  dana  dengan biaya yang wajar dan sesuai dengan ketentuan syarî’ah.
36 Pada perbankan konvensional  trading book berkaitan dengan  perdagangan berbasis suku  bunga,  valuta  asing  dan  perdagangan  komoditas.  Semua  itu  merupakan transaksii  derivatif.  Dalam  perbankan  syari’ah  semua  transaksi  tersebut  tidak diperkenankan.  Oleh  karena  itu  manajemen  resiko  dalam  perbankan  syari’ah mempunyai karakteristik yang berbeda dengan perbankan konvensional.
37 Lebih  jelas  lihat  Basel  Committee  on  Banking  Supervision,  Principles  for  the Managemen of Credit Risk : www.bis.org (diakses 22 November 2010).

## Optimalisasi Bank Syari’ah
Oleh karena itu, bank harus mempunyai manajemen likuiditas yang  efektif,  antara  lain;  pihak  bank  tidak  hanya  bergantung  pada sejumlah  deposan  besar.  Selanjutnya  jangka  waktu  pembiayaan  dan investasi  harus  ditentukan  dengan  time  frame  yang  berbeda  ketika membutuhkan  cash  flow  untuk  operasional  harian  telah  tercukupi. Sistem  asuransi  simpanan  dperlukan  karena  diharapkan  bisa membantu  bank  ketika  terjadi  shock  dalam  kegiatan  ekonomi  serta meminimalisir terjadinya penarikan dana secara tiba-tiba. Pihak bank juga harus menyiapkan contingency plan untuk menopang usaha. Dan yang  terakhir  pihak  manajemen  likuiditas  bank  harus  mampu meyakinkan  senior  management  untuk  melakukan  monitoring  dan kontrol terhadap kebutuhan likuiditas.
Penting  pula  untuk  diperhatikan  adalah  resiko  operasional. Resiko  ini  muncul  karena  lemahnya  sistem  kontrol  internal  dan corporate governance .  Kelemahan tersebut akan menciptakan  kerugian finansial  yang  disebabkan  adanya  error,  self-dealing,  penyelewengan, atau gagalnya pemenuhan kebutuhan secara tepat waktu dan efisien.
Resiko  operasional  juga  bisa  ditimbulkan  oleh  adanya kepentingan pihak bank yang melakukan kompromi dengan berbagai cara, misalnya oleh pihak dealer, para officer pembiayaan, atau staf lain yang  mempunyai  otoritas  untuk  mengambil  bisnis  dalam  kaitannya dengan  perbankan.  Resiko  operasional  juga  bisa  disebabkan  oleh kegagalan teknologi, menurunnya reputasi bank atau ketidakpatuhan terhadap standar regulasi.
Untuk  memastikan  bahwa  bank  telah  melakukan  usaha pengelolaan  resiko  operasional,  maka  pihak  pengawas  bank  harus melakukan  evaluasi  terhadap  strategi  bank  secara  independen. Selanjutnya harus dipastikan pula bahwa bank telah memiliki sistem yang  efektif  untuk  melakukan  identifikasi,  pengukuran,  monitoring, dan control atas resiko operasional.
Ketiga ,  transparansi.  Transparansi  merupakan  faktor  penting bagi  semua  pelaku  pasar.  Transparansi  merupakan  kegiatan menyampaikan  segala  informasi  yang  dapat  dipercaya  dan  tepat waktu  kepada  publik.  Basel  Committee  menekankan  keakuratan informasi perbankan meliputi enam subyek, yaitu; kinerja keuangan, posisi  keuangan,  strategi  manajemen  dan  kontrol  resiko,  eksposur resiko,  kebijakan  akuntansi  serta  dasar  manajemen  bisnis  dan

## Fahrur Ulum
58
informasi  corporate  governance. 38 Untuk  semakin  memastikan efektifitas  dan  manajemen  resiko  yang  aman,  maka  perlu  sekali dukungan  dari  audit  eksternal,  termasuk  pemurnian  dan  audit syari’ahnya.
Keempat ,  sistem akuntansi  dan  audit.  Standar  akuntansi  yang tepat 39 sangat  dibutuhkan  untuk  mewujudkan  transparansi  bank sehingga  mampu  meningkatkan  disiplin  pasar  dan  meminimalkan kegagalan  bank.  Pihak  pengawas  bank  harus  memastikan  bahwa laporan  keuangan  yang  dipublikasikan  oleh  pihak  bank  secara  fair telah  merefleksikan  kehati-hatian  dan  ukuran  yang  realistis  tentang asset,  liabilitas ,  moral  transaksi  derivatif,  komitmen  of  balance  sheet, serta  keuntungan  atau  kerugian  yang  diderita  oleh  bank  sehingga para user dapat mengetahui kondisi bank secara tepat. 40
Dari sisi audit,  bank bisa menggunakan eksternal audit selain internal  audit.  Audit  sangat  diperlukan  untuk  memastikan  bahwa laporan  keuangan  bank  telah  disajikan secara  profesional  dan  sesuai dengan  standar  laporan  keuangan.  Selain  itu,  harus  pula  dipastikan bahwa keuntungan atau  kerugian yang  diungkapkan  dalam  laporan keuangan benar-benar  merefleksikan  kondisi  bank  sebenarnya,  serta memastikan bahwa profit yang dihasilkan bukan dari usaha haram.

## Penutup
Meskipun  perbankan  syari’ah  telah  berkembang  pesat  dalam tiga  dekade  terakhir  ini,  namun  dari  sisi  aset,  modal  dan pengaruhnya  masih  relatif  kecil.  Oleh  karena  itu,  dibutuhkan beberapa ukuran yang bisa mendukung perkembangannya, misalnya disiplin pasar, integritas moral bagi pengguna dan bagi lembaga jasa
38 Basel Committee on Banking Supervision, Framework of Internal Control System, hlm. 17-25.
39 Standar akuntansi yang  tepat  biasanya  meliputi aspek  jumlah,  format dan  ukuran. Oleh  karena  itu  Basel  Committee  mensyaratkan  informasi  yang  jelas  yang  tertuang dalam  laporan keuangan  tahunan  dan  mencakup  empat hal  pokok,  yaitu kebijakan dan  praktek  akuntansi,  managemen  resiko  kredit,  eksposur  kredit,  dan  kualitas kredit. Lebih lengkapnya baca Basel Committee on Banking Supervision, Best Practice of Credit Risk Disclosure : www.bis.org (diakses 22 November 2010).
40 Lihat  Basel  Committee  on  Banking  Supervision,  Core  Principles:  www.bis.org (diakses 22 November 2010).

## Optimalisasi Bank Syari’ah
keuangan,  dukungan  lingkungan  sosio  politik  melalui  penegakan hukum dan pengawasan lembaga yang adil.
Karena karakter bank syari’ah yang menekankan pada konsep berbagi resiko (risk sharing), maka corporate governance menjadi sangat urgen bagi  perbankan  syari’ah.  Oleh  karena  itu,  sangat  penting  bagi direksi  dan  senior  manajemen  untuk  lebih  efektif  lagi  dalam  kinerja dan  tanggung  jawabnya.  Demikian  juga  sarana  pendukung  corporate governance harus  lebih  disempurnakan,  misalnya  adanya  kontrol internal,  manajemen  resiko,  transparansi,  akuntansi  dan  disklosur pembiayaan,  pemurnian  dan  audit  syari’ah,  regulasi  serta pengawasan yang prudent. Efektifitas pelaksanaan corporate governance menjadi  tantangan  tersendiri  bagi  terciptanya  perbankan  syari’ah yang  unggul  dan  sekaligus  menjadi  tantangan  profesionalitas stakeholder- nya. Wallâh a’lam bi al-Shawâb.

## Daftar Pustaka
Alchian,  Armen.  “Uncertainty,  Evolution  and  Economic  Theory”, Journal of Political Economy, edisi 58 (1950)
Basel  Committee  on  Banking  Supervision,  Core  Principles  of  Banking
Supervision : www.bis.org  (diakses 22 November 2010).
_______Framework  of  Internal  Control  System  in  Banking  Organization, www.bis.org (diakses 22 November 2010).
_______Best  Practice  of  Credit  Risk  Disclosure ,  September  2000: www.bis.org, diakses 22 November 2010.
_______Principles  for  the  Managemen  of  Credit  Risk: www.bis.org (diakses 22 November 2010).
Chapra,  M.  Umer  dan  Ahmed,  Habib,  Corporate  Governance  Lembaga Keuangan Syari’ah. Bumi Aksara: Jakarta, 2008.
Dyck,  Alexander,  Ownership  Structure,  Legal  Protections  and  Corporate Governance: sdyck@hbs.edu (diakses 22 November 2010).
Iqbal,  Munawar,  Thariqullah  Khan  dan  Ahmed,  Aushuf,.  Challenges Facing Islamic Banking. Jeddah: IRTI. 1998
Iwai,  Katsuhito,  “The  Corporate  Personality  Controversy  and Comparative  Corporate  Governance”  dalam  F.  Cafaggi,  A.

## Fahrur Ulum
60
Nicita and V. Pagano, Legal Orderings and Economic Institutions. London: Routledge, 2001.
Jenson,  M  dan  Meckling,  “Theory  of  Firm:  Managerial  Behavior,
Agency  Cost    and  Ownership  Structure”,  Journal  of  Financial
Economics , Nomor III (1976).
Keynes,  John  Maynard.  Collected  Writings  of  John  Maynard  Keynes. London: MacMillan for the Royal Economic Society, 1972.
Khaldun,  Abd  al-Rahmân  Ibn,  Muqaddimah.  Kairo:  Al-Maktabah  al- Tijâriyyah al-Kubra, tt.
Khan, Thariqullah  dan Ahmed, Habib. Risk  Management:  An  Analysis of Issues in Islamic Financial Industry. Jeddah: IRTI. 2001.
Mace,  Myles.  Directors:  Myth  and  Reality.  Boston:  Harvard  Business School Press, 1986.
North, Douglas and Wiengsat, Barry. “Chapter Ideology and The Free Rider, The Evolution of Institution Geverning Public Choice in the 17 th Century  England”.  Journal of  Economic History,  Vol 49
(1989)
Porta,  La,  Lopez  de  Salinas,  A  Shleifer  dan  R.W.  Vinshy.  Investor Protection;  Origins,  Consequences,  Reform. Harvard:  Harvard University Press, 2000.
Prentice,  David.  “Some  Aspect  of  Corporate  Governance  Debate”. Dalam  Contemporary  Issues  in  Corporate  Governance.  Oxford:
Clarendon Press, 2001.
Prowse,  Stephen,  Corporate  Governance;  Emerging  Issues  and Lesson  for East Asia: www.worldbank.org/html/extdr/pos981.
Roepke,  Wilhelm,  “Ordred  Anarchy”,  in  Lawrence  Stepplevich,    The Capitalist Reader. New York: New Rochelle Arlington, 1977.
Schleifer dan Vishny, “A Survey of Corporate Governance”, Journal of Finance (June, 1977).