## A. Pendahuluan
Sumber penyakit birokrasi pada dasarnya dapat diidenti fi kasi dari dua lokus, yaitu internal dan eksternal. Sumber internal berasal dari kelemahan dan kegagalan sistem yang ada di birokrasi itu sendiri. Secara internal, timbulnya perilaku korup dalam birokrasi juga disebabkan lemahnya sistem pengawasan internal. Oleh karenanya diperlukan tools untuk merubah spiritualitas aparatur birokrasi sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Di sinilah nanti su fi governance akan menjadi tools to overcome corruption .
Reformasi birokrasi yang digulirkan oleh pemerintah tersebut ternyata belum mampu memperbaiki budaya birokrasi, terutama menekan perilaku birokrasi yang cenderung korup. Dengan kata lain reformasi dari internal birokrasi saja belum efektif dalam memberantas korupsi. Sumber penyakit birokrasi pada dasarnya dapat diidenti fi kasi dari dua lokus,
yaitu internal dan eksternal 1 . Sumber internal berasal dari kelemahan dan kegagalan sistem yang ada di birokrasi itu sendiri. Secara internal, timbulnya perilaku korup dalam birokrasi juga disebabkan lemahnya sistem pengawasan internal. Sistem pengawasan atasan-bawahan praktis tak mungkin terjadi dalam sistem yang korup secara bersama-sama. Penyakit inilah yang menjadi fokus dari reformasi birokrasi yang dilaksanakan pemerintahan sejak satu de- kade yang lalu, meskipun belum mencapai hasil yang diharapkan.
Secara eksternal, penyakit korupsi dalam birokrasi bisa disebabkan oleh relasi antar ber- bagai sistem yang terkait, misalnya kooptasi dan intervensi politik. Dalam banyak kasus korupsi birokrasi di daerah, tekanan politik menjadi salah satu sumber penyebab. Hal ini ber mula dari proses pengisian jabatan yang sangat tertutup dan berbasis hubungan a fi liasi.
1 Irawan, B., Diskresi sebagai Tindak Pidana Korupsi: Kajian Kriminologi dan Hukum terhadap Fenomena Pejabat Otoritas . (Jakarta, MIMBAR, Vol. XXVII, No. 2, Desember 2011: 2012), hlm. 143-149

## SUFI GOVERNANCE : APLIKASI ILMU TASAWUF DALAM PEMERINTAHAN
Akhmad Hasan Saleh*

## Abstract
Indonesian bureaucracy issues were patched through program reform of the bureaucracy which is a post- crisis demand economic reforms in 1997. Bappenas asserts that other reforms will not be runs well without fi rst reforming government bureaucracy. Bureaucratic reform aims to make the bureaucracy is able to carry out its duties more ef fi ciently and effectively so that it can be realized clean government and good governance. Bureaucratic reforms initiated by the government it is still not able to fi x the bureaucratic culture, especially presses bureaucratic behavior that tends to corrupt. In other words, the reform of the internal bureaucracy alone is not effective in combating corruption. A source of disease bureaucracy basically can be identi fi ed from two loci, namely internal and External. Internal sources derived from the weaknesses and failures the existing system in the bureaucracy itself. Internally, the incidence of corrupt behavior the bureaucracy is also due to weak internal control systems. By hence the necessary tools to change the bureaucratic apparatus as spirituality the prevention and eradication of corruption. This is where the later Su fi governance will be a tool to overcome corruption. Su fi governance solution offered is to lean back on the right monotheism. Because the true monotheism then the bureaucrats in charge of serving the community will carry out their duties in a comprehensive manner; as which ones have been listed in the code of ethics bureaucracy, and he will always see the task as a mandate instead of a means to accumulate wealth and depriving people whom it serves. In addition, many research fi ndings show that spiritual approaches such as those in the Su fi concept of governance can be a solution for the government to eliminate corruption through a spiritual approach.
Keywords; su fi governance, tasawuf, corruption, and government
Faktor eksternal lain adalah budaya masyarakat yang sangat permisif dan menjadikan suap/ grati fi kasi dalam proses pemerintahan dan pelayanan publik sebagai hal yang biasa. Artinya, terjadi penawaran dan permintaan antara birokrasi dan masyarakat untuk sebuah pelayanan. Kesadaran masyarakat untuk meng- awasi perilaku birokrasi juga cenderung apatis, meskipun secara kasat mata mereka menyadari akan perilaku korupsi birokrat.
Di samping kedua lokus tersebut, sebab lain dari masih maraknya praktik korupsi dan manipulasi di berbagai lembaga pemerintah adalah karena kualitas birokrasi dan kultur yang terbangun di dalam organisasi pemerintahan kita masih belum jauh beranjak dari nilai- nilai lama yang secara kumulatif diwariskan dari masa lalu. Perubahan yang terjadi selama era reformasi ini hanya bersifat kosmetik dan pinggiran, tidak menyentuh substansi atau akar masalah yang selama ini telah menjebak birokrasi kita ke dalam perilaku yang tidak produktif, ine fi sien dan koruptif.
Dengan penerapan reformasi birokrasi seperti itu akan mengantarkan kepada praktik pemerintahan yang bersih (clean government) dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) . Untuk itu struktur birokasi daerah hendaknya tetap bisa menjamin tidak terjadinya distorsi aspirasi yang datang dari masyarakat serta menghindari terjadinya penyalah-gunaan kekuasaan (abuse of power). Dengan kata lain, masyarakat luas tetap mendambakan tiga hal. Pertama , pelayanan publik secara berkelanjutan demi kelancaran administrasi pemerintahan dan harus terbebas dari pengaruh politik (ada nya pergantian pemerintahan hasil pil- kada langsung), PNS harus netral dan hanya loyal kepada kepentingan negara. Kedua , perlindungan, melalui perwujudan dan sup- re masi hukum (kepastian dan penegakan hukum), sehingga masyarakat merasa aman dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari dalam berbangsa dan bernegara. Ketiga , mem- berdayakan masyarakat. Pemerintah se- cara langsung mendorong (memfasilitasi) masya rakat dalam berbagai kegiatan demi
kepentingan mereka dengan pemberian pelayanan dan perlindungan yang konsisten dan tegas.
Reformasi birokrasi dan peluang ke arah terwujudnya governance masih terbuka lebar apabila aparatur pemerintah tidak lagi melakukan partikularisme dalam pelayanan pub lik atau dalam menjalankan fungsinya sebagai “public servant”. Kontrak-kontrak kerja yang dibuat apapun jenisnya harus di- lak sanakan secara transparan, objektif dan akuntabel. Proses tender secara terbuka dan fair mesti dilakukan agar setiap orang atau perusahaan yang berminat memiliki kesa- maan peluang untuk dinilai kelayakannya me lak sanakan proyek itu. Dengan begitu kesempatan munculnya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme dan mark up yang selama ini terjadi dalam pelaksanaan proyek-proyek pembangunan akan bisa diminimalkan.
Akhirnya, reformasi birokrasi tetap meng- hendaki pemerintah bisa lebih adaptif terhadap perubahan dan dinamika masyarakat. Dengan begitu birokrasi akan lebih berkeadilan dan berpihak pada kedaulatan rakyat sehingga lebih mengutamakan kepentingan masyarakat secara profesional, proporsional dan e fi sien. Reformasi yang selama ini dilakukan dalam rangka mencegah bahkan menyelesaikan kasus korupsi di birokrasi sangat beragam mulai dari penegakan hukum hingga penanaman moral dan etika birokrasi. Secara komprehensif langkah pemberantasan korupsi dalam birok- rasi yaitu dengan cara: (1) Penyesuaian kom- petensi dengan jabatan; (2) Rasionalisasi jumlah PNS; (3) Perbaikan gaji dan tunjangan jabatan; (4) Sanksi yang tegas bagi pelanggar aturan; (5) Penonaktifan pejabat yang diduga sedang terlibat KKN; dan (6) Penggantian pejabat yang mementingkan kepentingan kelompok atau pribadi.
Berdasarkan latar belakang di atas maka tulisan ini akan membahas tentang bagai- manakah konsep su fi governance dalam meng hilangkan perilaku korupsi di peme- rintahan. Penulis akan menguraikan konsep su fi governance aplikasinya dalam bidang
pemerintahan dan kebijakan terutama terkait dengan praktek pencegahan perilaku korupsi.

## B.  Birokrasi dan Penyakit Mental
Tindak pidana korupsi telah terjadi secara meluas ini telah menjadi suatu penyakit yang sangat parah yang tidak hanya merugikan tapi juga menghancurkan martabat bangsa kita dimata dunia yang konon terkenal dengan etika ketimurannya. Dalam hal ini penulis ingin mengemukakan penyebab dari bobroknya birokrasi serta penanggulangannya. Dalam diri aparatur birokrasi dan pada warga negara kita pada umumnya telah mengidap “penyakit jiwa” yang penulis bagi dalam tiga misal. Pertama , penyakit spiritual. Kedua , penyakit mental. Ketiga penyakit intelektual. Produk dari ketiga penyakit tersebut adalah penyakit yang keempat, yakni penyakit moral.
Maka dari itu sudah merupakan suatu ke- niscayaan bahwa penyakit akut yang se dang kita derita ini harus diobati dengan “pen- cerahan jiwa”; yang nantinya akan meng- hasilkan produk “ketercerahan moral”. Dalam hal ini hubungan antara tiga faktor yang ter sebut di atas sangatlah signi fi kan.  Kita coba langsung saja ke empirisme sosial. Ada manusia atau pemimpin yang memperoleh pen cerahan intelektual, pengetahuan dan ilmu nya mumpuni, gelarnya sampai berderet- deret, aksesnya besar dan luas sebagai pelaku birokrasi sejarah kehidupan modern, maupun sekurang-kurangnya sebagai narasumber pengamatan. Akan tetapi effektivitas fungsinya bisa “mandul”, ternyata karena kecerahan intelektualnya tidak didukung oleh kecerahan spiritual dan mental.
Pintar, tapi mentalnya bobrok dan spiri- tualitasnya tak mampu menuntunnya. Se- hingga ilmunya berdiri sendiri. Perilakunya, ha bitatnya, keputusan-keputusan yang dibuat- nya, tidak mencerminkan ketinggian dan ke- cang gihan ilmunya. Khalayak ramai akhirnya berkesimpulan bahwa semakin banyaknya orang pintar bukan hanya tidak kondusif untuk perbaikan negara dan bangsa, tetapi ada gejala malah akan memperburuknya. Dengan kata
lain: produknya bukan moralitas kehidupan berbangsa yang baik.
Ada juga manusia atau pemimpin yang mentalnya bagus, teguh pendirian dan memiliki keberanian berjuang. Kalau bicara tidak bo- hong, kalau janji ditepati, kalau dipercaya tidak berkhianat. Tetapi tetap saja tidak banyak mampu berbuat apa-apa untuk menyembuhkan keadaan, ternyata sebab pengetahuannya terlalu elementer (dangkal) untuk meladeni kompleksitas keadaan. Langkahnya keliru, sering naif, dan pada tingkat ketegasan tertentu ia malah tampak sebagai orang brutal, radikal, fundamentalis ekstremis - justru karena ter- biasa berpikir linier dan hitam-putih dalam memahami sesuatu. Keadaan ini tidak ditolong pula oleh potensi keterbimbingan spiritual di dalam dirinya. Maka ia juga tidak banyak bisa menolong perbaikan moral bangsa.
Potensi yang ketiga adalah manusia atau pemimpin yang bisa dijamin kejujuran pri- badinya, bisa diandalkan kesalihannya, ke- khusyukan hidupnya, intensitas ibadahnya. Tetapi ia tidak bisa banyak berbuat untuk per- tarungan-pertarungan sejarah yang luas. Ia seperti seorang eskapis yang duduk bersila dan berdzikir di gua persembunyiannya. Sebab ia tidak memiliki ketercerahan intelektual untuk memahami dunia yang dihadapinya, sehingga tidak pula bisa menerapkan kehebatan men- talitasnya, karena tidak ada agenda untuk me nyalurkannya. Hasil akhirnya, ia mandul terhadap perjuangan moral sosial.
Dari contoh yang diuraikan diatas, untuk mem perbaiki sistem birokrasi kita diperlukan tiga hal secara bersamaan. Tidak boleh hanya cerah intelektual saja atau cerah mental tan- pa dibarengi dengan pencerahan spiritual. Bang sa kita memerlukan aparatur negara yang tidak sepertiga, tetapi utuh satu, yang dalam dirinya tergabung ketiga-tiganya. Yang pasti, dari birokrat yang sepertiga, kita tidak bisa mengharapkan watak kearifan kemanusiaan, kematangan sosial, kecerdasan futurologis, serta kepekaan terhadap komprehensi pela- yanan masyarakat dalam multi-dimensi kehi- dupan berbangsa.
Dalam kasus kebobrokan birokrasi di Indonesia, secara umum kita tidak meragukan lagi tingkat kecerahan intelektualitas birokrat kita, banyak sekali ide-ide cemerlang, rumusan- rumusan brilian yang mereka lontarkan untuk perubahan dan perbaikan sistem birokrasi, namun kita belum bisa melihat perubahan signi fi kan dalam pelaksanaannya, ini berkenaan dengan belum munculnya pencerahan dalam sisi mental-spiritual para birokrat kita. Maka sangat diperlukan sekali sisi pencerahan mental spiritualitas dalam merekontruksi birokrasi di Indonesia. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah, bagaimanakah mencerahkan moral spiritual dalam diri masyarakat kita? Meskipun Indonesia adalah negara yang multikultural dan multireligius, tidak bisa dipungkiri bahwa Islam adalah agama mayoritas penduduknya, secara otomatis para pelaku pemerintahan adalah muslim secara mayoritas. Maka menurut hemat penulis merupakan suatu kewajaran dalam topik ini penulis mengajukan solusi Islam yang rahmatan lil’alamin dan selalu merujuk pada Alqur’an untuk melakukan perubahan- perubahan untuk menuju perbaikan. Dalam Islam, syarat utama untuk mencapai perbaikan adalah adanya tekad dan keyakinan bersama untuk berubah.
Secara qauliyah Allah menegaskan, bahawa Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum (masyarakat) sampai mereka mengubah (terlebih dahulu) apa yang ada pada diri mereka yang dimaksud adalah sikap mental mereka dalam menjalankan atau mengelola kehidupan sebagaimana yang tercantum dalam QS. Ar Ra’d (13): 11. Demikian halnya, Allah telah mengajarkan melalui ayat-ayat kauniahNya tentang keyakinan dan tekad perubahan.
Mari kita ambil contoh proses metamor- phose ulat menjadi satu dari sekian banyak ayat-ayat kauniah Allah yang bisa dijadikan contoh. Ulat dengan anatomi fi siknya  yang cenderung dijauhi orang (biasanya karena jijik melihat dan menyentuhnya) melakukan ’uzlah untuk mereformasi dirinya menjadi kupu- kupu yang cantik yang disukai banyak orang. Proses perubahannya dilalui tidak dengan cara
instan. Ulat melakukan metamorphose karena secara biologis telah mematuhi “aturan main” bermetamorfose. Ulat mampu melakukan ‘uzlah untuk mereformasi dirinya ke bentuk yang lebih baik dan menarik. Ulat berhasil mereformasi dirinya karena telah memenuhi dua syarat pokok, pertama, tekad untuk mau berubah yang ditunjukkan dengan ‘uzlah dan kedua, menaati “aturan main” metamorphose yang ditunjukkan dengan dilaluinya tahapan berubah bentuk dari menjadi kepompong sampai akhirnya dapat terbang karena berubah lagi menjadi kupu-kupu yang cantik.
Merujuk analogi tersebut, proses perubahan dapat dimulai dari dua arah. Pertama , secara individual tentu harus dimulai dari diri sendiri. Formula 3 M (Mulai dari diri sendiri, Mulai dari yang terkecil, Mulai sekarang juga) yang ditawarkan AA Gym sangat relevan untuk perubahan individual ini. Kedua , secara sosial (kemasyarakatan) harus diawali dari para pe- mimpinnya sebagai uswah hasanah. Mengapa harus dimulai dari pemimipin? Gambaran yang paling sederhana adalah menganalogikan keteladanan layaknya benda dengan bayang- bayangnya ketika disinari cahaya. Ketika benda miring, tentu bayang-bayang akan ikut pula miring. Demikian halnya ketika benda tegak, maka tegak pula bayangbayangnya.
Demikianlah penjelasan sederhana tentang keteladanan. Rakyat akan bisa bertindak lu- rus, jujur, adil, manakalah pemimpinnya juga memiliki sifat-sifat terpuji, seperti jujur, adil, ramah, dll. Kembali kepada al-qur’an bukan berarti sekedar membaca secara rutin (meskipun baik). Menjadi jauh lebih baik, ketika penghayatan terhadap Alquran dan meng aktualisasikannya dalam kehidupan se hari-hari mampu mengantarkan menuju masya rakat Islami, masyarakat anti korupsi yang tidak menuhankan uang, sebagaimana yang telah terjadi di Negara kita.
Allah menurunkan ajaranNya yang ter- maktub dalam al-quran adalah untuk meng- Esakan Allah, menuhankan Allah, bukan uang, jabatan, pangkat, istri, anak, atau hal lain selain Allah. Diutusnya Rasululah Muhammad
Saw dengan membawa ajaran al-quran adalah untuk rahmat bagi seluruh alam.
Oleh karenanya perlu dan wajib diyakini bahwa konsepsi solutifnya adalah konsepsi yang mengantarkan para birokrat pada khu- susnya dan masyarakat luas pada umumnya untuk kembali kepada ajaran Alquran. Ajaran fundamental yang menyandarkan seluruh aspek kehidupannya dengan sandaran tauhid yang kuat, “berasal dari Allah dan akan kembali pada Allah”. Disaat sudah bersandar pada tauhid yang benar, maka para birokrat yang bertugas melayani masyarakat akan menjalankan tugas- nya secara komprehensif; sebagai mana yang sudah tertera dalam kode etik birokrasi, dan dia akan selalu melihat tugas sebagai amanat bukannya sarana untuk menumpuk harta dan merampas hak masyarakat yang harus di layaninya.

## C. Konsep Tasawuf
Tasawuf adalah salah satu cabang ilmu dalam studi agama. Dalam perkembangannya banyak pandangan menyatakan bahwa tasa- wuf memiliki pengaruh dari luar, sudah diklari fi kasi oleh Abu al-Wafa’ al-Ghaynami al-Taftazani, yang menyebutkan bahwa be- be rapa istilah dalam tasawuf memang me- miliki keterpengaruhan terhadap sumber asing seperti kalimat Lahut dan Nasut yang merupakan istilah dari Kristen. Akan tetapi hal ini tidak serta merta dikatakan bahwa ide tasawuf terpengaruh oleh sumber luar, karena tasawuf adalah pengalaman kemanusiaan yang semua manusia dapat merasakannya. Dan tidak dapat dipungkiri bahwa sumber utama tasawuf adalah al-Quran dan al-Hadits, serta ide yang dikandungnya adalah hasil dari interpretasi atas keduanya.
Sehingga dapat dikatakan bahwa gerakan su fi sme merupakan pengalaman kemanusiaan yang transcendent yang bersumber dari teks ke-Islaman. Maka pada dasarnya pandangan yang mempertemukan kebenaran antar agama melalui tasawuf tidak dapat dibenarkan. Tapi dapat dimungkinkan jika hanya berupa kajian dari sudut pandang ilmu jiwa, yang membahas
tentang praktek manusia ketika ia berdialog dengan Tuhannya.
Tasawuf yang sebenar merupakan praktik dari syariah itu pada tingkat yang sempurna ( ihsan ), dzahir dan batin. Antara syariah dan tasawuf memiliki kaiatan erat yang tiada dapat dipisah. Jika dipisah, maka Islam menjadi tidak sempurna. Karena itu, Prof. Syed Naquib al-Attas memberi pengertian bahwa tasawuf merupakan pengamalan syariah dalam bentuk yang sempurna dan berasaskan ilmu; ilmu tentang syariah yang hendak diamalkan dan ilmu tentang kepada siapa dan karena siapa amal ibadah diamalkan 2 . Di dalamnya terdapat aspek ilmu dan amal yang berkualitas ihsan.
Dengan demikian, syariah sejatinya pintu masuk menujua hakikat tasawuf. Tanpa pengamalan syariah, apalagi anti-syariah, jelas tidak akan bisa masuk pada ruang tasawuf. Tasawuf dapat dikaitkan dengan ibadah yang berasaskan akidah benar. Maka, di kalangan ulama su fi , pengamalan syariah diutamakan. Tasawuf di sini bukan seperti faham spi ritualisme kaum Bathiniyah dari sekte Syiah Ismailiyah, yang dikenal spritualisme menggugurkan syariah. Imam al-Ghazali pernah mengingatkan tipu daya tasawuf palsu kaum Bathiniyah ini. Suatu kali Imam al-Ghazali pernah bercerita kepada muridnya, “Seandainya ada orang mengaku telah men- dapat derajat tinggi dari Allah Swt, ahli tasawuf kemudian menggugurkan kewajiban shalat, maka tidak ada keraguan untuk memerangi orang tersebut”. Cerita Imam al-Ghazali ter- sebut dicatat oleh ulama’ su fi Zakaria al-Anshari dalam kitabnya al-Mathalib Syarh Raudh al-Thalib , I/338. Sekte Bathiniyah ini mengajarkan bahwa melaksanakan aturan-aturan syariat adalah tugas orang-orang awam, sedangkan orang- orang khusus ( khowash ) kewajiban syariatnya gugur karena ibadah mereka bersifat batin.
2 Wan Suhami Wan Abdullah, Beberapa Wajah dan Faham Dasar Tasawuf Menurut al-Attas Berdasarkan Karyanya ‘The Positive Aspects of Tasawuf’, dalam Wan Suhami Wan Abdullah dan Mohd Zaidi Ismail, Adab Dan Peradaban: Karya Pengi'tirafan untuk Syed Muhammad Naquib al-Attas , (Malaysia: MPH Publishing , 2012), hlm. 204.
Syekh al-Junaid al-Baghdadi, guru besar para su fi , memperingatkan kemunculan orang-orang jahil yang memakai ‘baju ta- sawuf’ yang palsu dengan menggugurkan kewajiban syariat ini. Menurutnya, orang yang merasa telah wushul (sampai) kepada tingkat tertentu kemudian meninggalkan aktivitas ibadah yang diwajibkan oleh Allah Swt itu lebih buruk dari orang yang mencuri dan berzina 3 . Syaikh al-Junaid menasihati sahabat- sahabatnya agar tidak mudah tertipu dengan kemampuan manusia di luar batas kenormalan. Ia mengatakan: ‘Jika kamu melihat seseorang yang bisa berjalan di atas air, maka jangan kamu ikuti dia sampai kamu dapat memastikan perilakunya menjalankan perintah syariat dan menjauhi larangannya. Jika kamu men- jumpainya dia mentaati seluruh perintah Allah Swt meninggalkan seluruh larangannya maka ikutilah dia. Jika tidak, maka jauhilah’ 4 .
Kaidah utama kaum su fi justru taat kepada al-Qur’an dan al-Sunnah. Seperti dijelaskan oleh imam al-Junaid: ‘Tariqah kami, yakni tariqah ahli tasawuf itu selalu terikat dengan aturan al-Qur’an dan al-Sunnah. Barangsiapa yang tidak mengamalkan al-Qur’an dan tidak menjaga al-Sunnah dengan memahami isinya maka tariqahnya tidak sah untuk diikuti’ 5 . Syaikh Ali al-Khawwas, pembesar su fi dan guru imam al-Sya’rani, mengatakan: ‘Sesungguhnya tariqah kaum su fi merupakan tariqah yang berhias al-Qur’an dan al-Hadis. sebagaimana hiasan emas dan mutiara. Karena, dalam setiap gerak, diam dan nafas mereka, mengandung niat yang benar demi mengikuti syariat. Tida diketahui di antara mereka kecuali mereka sangat mendalam dalam ilmu-ilmu syariat’.
Bahkan terdapat kaidah umum di kalangan ulama tasawuf, bahwa perkara makruh itu bagaikan sesuatu yang haram. Sedangkan amal- an sunnah seperti menjadi kewajiban ( fardhu ).
3 Abu Nu’aim, Hilyatu al-‘Awliya’ (Sejarah Biogra fi dan Ulama’ Salaf) , terjemah. Misbah (Jakarta: Pustaka Azzam, 2001) hlm. 386
4 Abdul Wahhab al-Sya’rani, Tanbih al-Mughtarin, terjemahan Dr. Moch. Syarif Hidayatullah, Terapi Bagi Mereka Yang Tertipu , (Jakarta: Hikmah-Mizan), hlm. 19 5 Al Sya’rani, Tanbih al-Mughtarin, hlm.19
Yakni ulama tasawuf jangankan meninggalkan perkara haram, amalan yang dihukumi makruh ditinggalkan jauh oleh para su fi . Mereka sa- ngat membenci sesuatu yang dimakruhkan. Lebih-lebih perkara yang haram. Inilah bentuk kecintaan ulama tasawuf terhadap syariah Allah Swt.
Syekh Hasyim ‘Asy’ari mengatakan bahwa siapapun di taklif (dibebani menjalankan) sya- ri’at. Tidak ada perbedaan antara santri, kiai, awam dan wali. Ia mengatakan, “Tidak ada namanya wali yang meninggalkan kewajiban syari’at. Apabila ada yang mengingkari syari’at maka ia sesungguhnya mengikuti hawa nafsunya saja dan tertipu oleh setan”. Orang seperti itu menurutnya tidak perlu dipercaya. Orang yang mengenal Allah Swt wajib menjalankan seluruh amal dzahir dan batin 6 . Ketaatan sempurna kaum su fi melaksanakan kewajiban syariah tersebut dimaksudkan ketaatan secara dzahir dan batin. Aspek lahiriyah meliputi seperti shalat, puasa, haji, zakat, jihad di jalan Allah Swt dan lain-lain. Dua aspek ini dipadu menjadi ibadah yang berkualitas ihsan. Aspek batiniyah meliputi keyakinan akan pertemuan dengan Allah, muraqabah (merasa selalu diawasi), ikhlas, tawadhu, dan lain-lain. Ibnu Athoillah mengatakan: “Jika kamu beribadah seperti mendirikan shalat dan membaca al-Qur’an, tetapi kamu tidak bisa merasakan kehadiran Allah dan tidak bisa bertadabbur, berarti dirimu telah dijangkiti penyakit batin, baik itu kesombongan, ujub atau sejenisnya.
Islam memang mengandung dua unsur dzahir dan batin. Jika dzahir saja yang diamalkan, akan menjadi fasik. Dan jika hanya mengamalkan batin saja tanpa dzahir akan menjadi zindiq. Islam menjadi tidak sempurna jika salah satu diabaikan atau dibuang. Sedang kan kita diperintah untuk memasuki Islam secara sempurna ( Udkhulu fi al-silmi kaafah ). Dan tasawuf yang oleh imam Ghazali disebut palsu adalah yang menghilangkan sisi dzahir itu. Sehingga melahirkan unsur-unsur kebatilan. Sayid Muhammad bin Alwi al-
6 Hasyim ‘Asy’ari, al-Duror al-Muntastiro fi Masa’il al-Tis’u al- ‘Asyara , (Kediri: Ma’had Lirboyo Kediri) hlm. 6
Maliki mengklari fi kasi bahwa tasawwuf yang sebenar bukanlah yang mengandung tahayyul, kebatilan, kebohongan dan tipuan. Beliau men jelaskan bahwa ulama tidak mengenal tasawuf dengan teori spekulasi atau akidah- akidah musyrik seperti politeisme 7 . Para ulama berlepas tangan dari keyakinan-keyakinan tersebut.
D. Konsep Su fi Government
Secara konseptual, konsep su fi government adalah bentuk dari pendekatan yang men- dasarkan pada peningkatan spiritualitas se- orang individu. Dalam hal ini spiritualitas diartikan sebagai upaya mendekatkan diri pada Tuhan. Kedekatan dengan tuhan menjadikan manusia lebih baik. Spiritualitas merupakan keyakinan dalam hubungannya dengan Yang Maha Kuasa dan Maha Pencipta, sebagai contoh seseorang yang percaya kepada Allah sebagai Pencipta atau sebagai Maha Kuasa. Spiritualitas mengandung pengertian hubungan manusia dengan Tuhannya dengan menggunakan ins- trumen (medium) sholat, puasa, zakat, haji, doa dan sebagainya 8 . Su fi governance adalah salah satu tools untuk mendekatkan diri manusia yang dalam hal ini adalah aparatur pemerintahan, dengan Tuhan Nya sehingga akan muncul nilai- nilai kebaikan dalam diri aparatur sehingga perilaku yang akan muncul juga adalah baik.
Salah satu wujud dari su fi governance ada lah melalui meningkatan kecerdasan spi ri tualitas dari seorang individu. Dalam pandangan tradisional, kecerdasan ditetapkan secara operasional sebagai kemampuan untuk men jawab berbagai jenis kecerdasan. Lebih lanjut terdapat sejumlah kecerdasan yang dikenal dengan multiple intelligence . Kecerdasan ini meliputi: (1) kecerdasan linguistik; (2) kecerdasan logika matematika; (3) kecerdasan persepsi ruang; (4) kecerdasan gerak tubuh; (5) kecerdasan musik; (6) kecerdasan inter-
7 Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki, Meluruskan Kesalahpahaman , (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2002) hlm.
67
8 Hawari, D. Dimensi Religi dalam Praktek Psikiatri dan Psikologi . (Jakarta: FK UI, 2002). hlm 56
personal; (7) natural intelligence; dan (8) spiritual intelligence 9 .
Kemudian dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia kecerdasan diartikan sebagai: kepan- daian, kepintaran, dan ketajaman berpikir. SQ merupakan temuan terkini secara ilmiah yang pertama kali digagaskan oleh Danah Zohar dan Ian Marshall. Selanjutnya Danah dan Marshall mende fi nisikan SQ sebagai kecerdasan untuk menghadapi persoalan makna dan nilai, yaitu kecerdasan untuk menempatkan perilaku dan hidup kita dalam konteks makna yang le- bih luas dan kaya, kecerdasan untuk menilai bahwa tindakan atau jalan hidup seseorang lebih bermakna dibanding dengan yang lain 10 . Menurut Khavari dalam bukunya Spiritual Intelligence Practical Guide to Personal Happiness yang mengatakan bahwa:
“Kecerdasan spiritual adalah fakultas dimensi non material kita-jiwa manusia. Inilah ntan yang belum terasah yang dimiliki oleh kita semua. Kita harus mengenalinya seperti apa adanya, menggosoknya sehingga berkilap dengan tekad yang besar dan enggunakannya untuk memperoleh kebahagiaan abadi, seperti dua bentuk kecerdasan lainnya. cerdasan spiritual dapat ditingkatkan dan diturunkan. Kemampuan untuk ditingkatkan tampaknya tidak terbatas 11 ”.
Seseorang yang memiliki kecerdasan spi- ritual yang tinggi cenderung memiliki tingkat kepatuhan perpajakan yang lebih tinggi. Ka- rena ia menyadari bahwa hasil dari pajak yang mereka bayar akan dimanfaatkan oleh dirinya sendiri dan juga orang lain meskipun dalam bentuk yang tidak langsung 12 . Zohar dan Marshal 13 memperkenalkan istilah kecerdasan spiritual (SI) pertama kalinya. Kecerdasan spi- ritual adalah landasan yang diperlukan untuk memfungsikan kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional secara efektif.
9 Darmoyuwono, Winarno. “ Rahasia Kecerdasan Spritual ”. (Yogyakarta: PT. Sangran Paran Media, 2008), hlm 78
10 Zohar, Danah dan marshall. ” SQ: Kecerdasan Spritual ”. (Bandung: Mizan, 2007), hlm 98
11 Sukidi. ” Kecerdasan Spritual: Mengapa SQ Lebih Penting Dari Pada IQ dan EQ ”. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004). hlm 76
12 Marshall. ” SQ: Kecerdasan Spritual. hlm 45 13 Sukidi. ” Kecerdasan Spritual. hlm 87
Selanjutnya, dikatakan secara terpisah mau- pun bersama tidak cukup untuk menjelaskan keseluruhan kompleksitas kecerdasan manusia, kekayaan jiwa, dan imajinasinya. Menurut Zohar dan Marshal, kecerdasan spiritual se- bagai puncak kecerdasan. Kecerdasan spi- ritual tidak identik dengan agama formal, karena itu kecerdasan ini tidak milik satu agama. Clausen 14 menggambarkan kecerdasan spiritual sebagai wawasan pemikiran yang luas biasa mengagumkan, dan sekaligus argumen pemikiran tentang betapa pentingnya hidup sebagai manusia yang cerdas secara spiritual.
Sinetar 15 menafsirkan kecerdasan spiritual sebagai pemikiran yang terilhami. Selanjutnya dikatakan kecerdasan spiritual adalah cahaya, ciuman kehidupan yang membangunkan keindahan tidur kita, membangunkan orang- orang dari segala usia dan segala situasi. Kecerdasan spiritual adalah kecerdasan jiwa, yakni tingkat baru kesadaran yang bertumpu pada bagian dalam diri yang berhubungan dengan kearifan di luar ego atau jiwa sadar, yang membantu menyembuhkan dan membangun diri manusia secara utuh, yang dengannya manusia tidak hanya mengakui nilai-nilai yang ada, tetapi lebih kreatif menemukan nilai-nilai baru, juga dapat menyeimbangkan makna dan nilai serta menempatkan kehidupan dalam konteks yang lebih luas.
Khavari 16 menyatakan kecerdasan spiritual adalah pikiran, dorongan, dan efektivitas yang mendapat inspirasi penghayatan ketuhanan yang didalamnya kita semua menjadi bagi- an. Prama tahun 2004 mengajukan Heart Intelligence sebagai puncak kecerdasan yang dapat dilampaui kecerdasan kosmis kualitatif dan kuantitatif. Bowell 17 mengemukakan kecerdasan spiritual sebagai kualitas terdalam, kehadiran, pelepasan, yang mistis, yang lebih tinggi, asal mula, ranah maya, yang ada sebelum proses melingkupinya dengan pikiran dan zat.
14 Marshall. ” SQ: Kecerdasan Spritual . hlm 70 15 Marshall. ” SQ: Kecerdasan Spritual . hlm 75 16 Sukidi. ” Kecerdasan Spritual. hlm 89
17 Arep, Ishak dan Tanjung, Hendri. Manajemen Motivasi . (Jakarta: PT Grasindo, 2003). hlm 76
Itulah tingkat yang hanya dapat dicita-citakan, tetapi tak dapat kita miliki atau langgar.
Kecerdasan spiritual diartikan sebagai kecerdasan yang mendapat inspirasi, doro- ngan, dan efektivitas yang terinspirasi, their-ness atau penghayatan ketuhanan yang di dalamnya kita semua menjadi bagian 18 . Harvard Business School merumuskan lima ciri paham spiritualisme yang dapat membawa keberhasilan seorang CEO, yaitu: (1) integritas atau kejujuran, (2) energi atau semangat, (3) inspirasi atau ide dan inisiatif, (4) wisdom atau bijaksana, dan (5) keberanian dalam mengambil keputusan.
Zohar dan Marshall mengemukakan delapan aspek kecerdasan spiritual yang ada kaitannya dengan kepribadian yang meliputi: (1) kapasitas diri untuk bersikap fl eksibel, seperti aktif dan adaptif secara spontan, (2) level kesadaran diri (self-awareness) yang tinggi, (3) kapasitas diri untuk menghadapi dan memanfaatkan penderitaan (suffering), (4) kualitas hidup yang terinspirasi dengan visi dan nilai-nilai, (5) keengganan untuk menyebabkan kerugian yang tidak perlu (unnecessary harm), (6) memiliki cara pandang yang holistic, de- ngan memiliki kecendrungan untuk melihat keterkaitan di antara segala sesuatu yang ber beda, (7) memiliki kecendrungan nyata untuk bertanya dan mencari jawaban yang fundamental, dan (8) memiliki kemudahan untuk bekerja melawan tradisi (konvensi).
Ciri-ciri kecerdasan spiritual menurut Khavari 19 terdiri dari tiga aspek yaitu: (1) kecerdasan spiritual dipandang dari sudut spiritual keagamaan (relasi vertikal manusia dengan Tuhan) yang mencakup, yaitu: fre- kuensi doa, makhluk spiritual, kecintaan pada Tuhan YME yang bersemayam dalam hati, dan rasa syukur ke hadirat-Nya; (2) kecerdasan spiritual dipandang dari segi relasi sosial-ke- agamaan sebagai konsekuensi logis relasi spiritualkeagamaan. Artinya, kecerdasan
18 Sinetar, Marsha, Spiritual Intellegence (Kecerdasan Spiritual), Alih Bahasa Susanto Boddhi Dharmo, (Jakarta: Alex Media Komputindo, 2001). hlm 65
19 Hendri. Manajemen Motivasi . hlm 45
spiritual harus mere fl eksikan pada sikap-sikap sosial yang menekankan segi kebersamaan dan kesejahteraan sosial (sosial welfare) yaitu: ikatan kekeluargaan antar sesama, peka terhadap kesejahteraan orang lain, peka terhadap binatang-binatang, dan sikap dermawan; (3) kecerdasan spiritual dipandang dari sudut etika sosial yang dapat menggambarkan tingkat etika sosial seseorang sebagai cermin kadar kualitas kecerdasan spiritual yaitu:ketaatan kita pada etika dan moral, kejujuran, amanah dan dapat dipercaya, sikap sopan, toleran dan anti kekerasan.
Hendricks 20 mengemukakan karakteristik aparatur yang memiliki kecerdasan spiritual adalah: (1) memiliki integritas, (2) terbuka, (3) mampu menerima kritik, (4) rendah hati, (5) mampu menghormati orang lain dengan baik, (6) terinspirasi oleh visi, (7) mengenal diri sendiri dengan baik, (8) memiliki spiritualitas yang non dogmatis, dan (9) selalu mengupayakan yang terbaik bagi diri sendiri dan orang lain.
Dengan demikian indikator dari penerapan su fi governance dalam pemerintahan adalah jika aparatur yang ada dalam pemerintahan itu telah memiliki kecerdasan spiritual dengan cirri/indicator: (1) memiliki integritas, (2) ter buka, (3) mampu menerima kritik, (4) ren- dah hati, (5) mampu menghormati orang lain dengan baik, (6) terinspirasi oleh visi, (7) mengenal diri sendiri dengan baik, (8) memiliki spiritualitas yang non dogmatis, dan (9) selalu mengupayakan yang terbaik bagi diri sendiri dan orang lain.
E.  Praktik dan Aplikasi Su fi Governance
Seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa su fi governance adalah salah satu pendekatan dalam dunia birokrasi dan pemerintahan guna menciptakan spiritualitas individu, khususnya terkait dengan upaya pen- cegahan perilaku korupsi. Dari banyak hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan spiritual dapat meningkatkan produktivitas kerja serta dapat menjauhkan individu dari
20 Marsha, Spiritual Intellegence. hlm 87.
perilaku negatif termasuk korupsi. Seperti hal nya temuan penelitian Wibisono 21 juga membuktikan bahwa ada pengaruh motivasi spiritual terhadap kinerja religius, meskipun dalam penelitian ini variabel motivasi ibadah memiliki pengaruh positif, sedangkan pada penelitian Wibisono motivasi ibadah memiliki pengaruh negatif. Jika seseorang memiliki akidah yang kuat, maka akan melahirkan ke- utamaan-keutamaan yang tinggi seperti selalu dermawan, berani, tentram, bahagia yang kesemuanya akan berpengaruh pada kualitas hidup/kinerja religius. Sedangkan, Ancok 22 mengatakan bahwa dalam melakukan aktivitas ekonomi, sosial, politik atau aktivitas apapun termasuk dalam bekerja seorang muslim diperintahkan untuk melakukankannya dalam rangka beribadah kepada Allah. Tingkat peng- amalan doa, sholat dan puasa merupakan karak teristik khas yang seharusnya dimiliki oleh setiap pribadi muslim yang memberikan dorongan pada diri karyawan untuk berkinerja secara religius. Potensi doa, dzikir dan pikir adalah aset Illahiyah yang seharusnya dikelola dengan baik dalam mewujudkan prestasi kerja atau amal shaleh (Tasmara, 1995).
Lebih lanjut Gymastiar (2002) menegaskan bahwa untuk menjadi muslim yang prestatif (berkinerja tinggi) seorang karyawan harus mensinergikan keunggulan harmoni: dzikir, fi kir dan ihtiar/berusaha/bekerja. Selanjutnya, temuan penelitian ini juga mendukung hasil pe nelitian  Wibisono 23 yang menemukan bah- wa ternyata motivasi muamalat memiliki pengaruh dominan terhadap kinerja religius. Setiap pribadi muslim dituntut untuk be- kerja dengan sungguh-sungguh agar dapat memenuhi kebutuhannya yang diridhoi oleh Allah. Membudayakan kebiasaan bekerja akan menjadi salah satu ciri utama setiap pribadi muslim yang menjadikannya sebagai the thought and spirit of time yakni memberikan citra dan
21 Chablullah Wibisono, Desertasi: Pengaruh Motivasi Spiritual Terhadap Kinerja Karyawan Industri Manufaktur di Batamindo , (Surabaya: Universitas Airlangga, 2002). hlm 187
22 Jamaludin Ancok, Psikologi Islam , (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994), hlm 79
23 Jamaludin, Psikologi Islam, hlm 79
semangat yang terus memberikan ilham dalam perjalanan hidup, di mana akan terukir sejarah dan tapak-tapak pribadi muslim yang prestatif. Demikian juga dalam berproduksi, seorang muslim harus memandang kehidupan ini se- bagai arena yang memberikan tiga cakupan pen ting: tantangan, kekuatan, peluang dan perjuangan 24 .
Temuan yang juga penting dalam pe ne- litian ini adalah ternyata tidak ada perbedaan kinerja karyawan operasional dan non operasional di kawasan industri Rungkut Sura- baya. Dugaan bahwa ada perbedaan kinerja karyawan operasional dan non operasional ternyata ditolak. Hal ini memberikan bukti bahwa karyawan non operasionalpun ternyata merasakan pentingnya memiliki motivasi spiritual dalam meningkatkan kinerja reli- giusnya, sehingga pendekatan keperilakuan di perlukan juga bagi mereka. Bagaimanapun, karyawan non operasional adalah seorang individu (hamba Allah) yang juga ingin diakui keberadaan dan eksistensinya. Ternyata kebu- tuhan spiritual memang bersifat asasi dan tidak pernah memandang individu dari segi pangkat, jabatan atau status sosial lainnya. Demikian juga religiusitas selalu diwujudkan dalam sisi kehidupan manusia.
Implikasi Manajerial Sebagai suatu pene- litian empiris, penelitian ini dapat menghasilkan temuan-temuan yang bermanfaat bagi para pimpinan perusahaan dan karyawan. Dalam paradigma spiritualisme potensi manusia untuk berkinerja harus menjadikan hidup yang lebih positif dan produktif untuk mencapai prestasi kerja yang religius. Pimpinan perusahaan harus memperhatikan motivasi spiritual karyawan. Pentingnya memberikan pengetahuan, pema- haman dan melaksanakan motivasi akidah, ibadah dan muamalat kepada setiap individu agar tercapai kinerja yang tinggi. Hal ini dika renakan selama ini masih banyak sekali pimpinan dan karyawan yang mengabaikan motivasi spiritual tersebut.
24 Tasmara, Toto, Etos Kerja Pribadi Muslim , (Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm 65
Perlu disadari bahwa di negara Baratpun sudah semakin banyak yang menyadari pen- tingnya ketaatan beragama dalam mening- katkan kinerja perusahaan. Bahkan Fritjof Chapra dalam The Way of Life dan The Tao of Physic bertutur bahwa keterpurukan manusia dalam berbagai aspek saat ini ditengarai karena manusia masih terjebak dalam paradigma yang serba mekanistik, paradigma yang menjebak manusia dalam kepongahan yang bodoh.
Akar permasalahannya terletak pada ke eng ganan manusia mengakui campur ta- ngan Tuhan, dalam setiap kesuksesan bah- kan kegagalan yang terjadi pada dirinya 25 . Kelayakan kinerja religius akan tercermin pada hasil produksi yang Islami, kualitas produk dan pelayanan Islami yang bisa bersaing dengan negara maju, e fi sien dan efektif, serta realisasi kepuasan karyawan yang diridhoi oleh Allah. Oleh karenanya ada beberapa unsur yang harus dilaksanakan pada pencapaian kinerja religius seperti yang dijelaskan oleh Zadjuli 26 , yakni: niat bekerjanya adalah karena Allah, dalam bekerja menerapkan kaidah/norma/syariah secara kaffah, motivasinya adalah spiritual dengan mencari ‘keberuntungan’ di dunia dan akherat, menerapkan asas e fi siensi dan manfaat dengan tetap menjaga kelestarian hidup, menjaga ke- seimbangan antara mencari harta dengan ber ibadah, bersyukur kepada Allah dengan cara tidak konsumtif, mengeluarkan ZIS, dan menyantuni anak yatim dan fakir miskin. Disamping itu sebaiknya pimpinan perusahaan mengarahkan karyawan pada perkembangan kepribadian Islami yang produktif, dengan ciri: (a) menyesuaikan kemampuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman khusus pada tuntutan kesuksesan kerja, (b) menerapkan kepribadian muslim dalam menjalankan suatu profesi, dan (c) menjaga kesehatan mental dan ruhani.
25 Arijo Isnoer Narjono, Etika Islam dan Motivasi Kerja (Islam Ethics and Employee motivation), (Malang : STIE ASIA-Jurnal JIBEKA, Vol.7.Nomor 2, Agustus 2013), hlm 11
26 Zadjuli, Membentuk Manusia menjadi Khalifah di Bumi yang Makdaniyah , (Surabaya: Pusat Studi Kebijakan Alternatif, 1999), hlm 72

## F. Penutup
Semua temuan penelitian di atas menunjukkan bahwa pendekatan spiritual seperti yang ada dalam konsep su fi governance dapat menjadi solusi bagi pemerintah guna menghilangkan perilaku korupsi melalui pendekatan spiritual.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, Wan Suhami Wan dan Mohd Zaidi Ismail, Adab Dan Peradaban: Karya Pengi’tirafan untuk Syed Muhammad Naquib al-Attas, Malaysia: MPH Publishing, 2012.
Ancok, Jamaludin, Psikologi Islam , Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994.
Arep, Ishak dan Hendri Tanjung, Manajemen Motivasi , Jakarta: PT Grasindo, 2003.
‘Asy’ari, Hasyim, al-Duror al-Muntastiro fi Masa’il al-Tis’u al-‘Asyara , Kediri: Ma’had Lirboyo Kediri.
Darmoyuwono, Winarno. Rahasia Kecerdasan Spritual , Yogyakarta: PT. Sangran Paran Media, 2008.
Hawari, D. Dimensi Religi dalam Praktek Psikiatri dan Psikologi , Jakarta: FK UI, 2002.
Irawan, B., Diskresi sebagai Tindak Pidana Korupsi: Kajian Kriminologi dan Hukum terhadap Fenomena Pejabat Otoritas , Jakarta, MIMBAR, Vol. XXVII, No. 2, Desember 2011:2012.
al-Maliki, Sayyid Muhammad bin Alwi, Meluruskan Kesalahpahaman , Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2002.
Narjono, Arijo Isnoer, Etika Islam dan Motivasi Kerja (Islam Ethics and Employee Motivation), Malang: STIE ASIA-Jurnal JIBEKA, Vol.7.Nomor 2, Agustus 2013.
Nu’aim, Abu, Hilyatu al-‘Awliya’ (Sejarah Biogra fi dan Ulama’ Salaf) , terjemah. Misbah, Jakarta: Pustaka Azzam, 2001.
Sinetar, Marsha, Spiritual Intellegence (Kecerdasan Spiritual), Alih Bahasa Susanto Boddhi Dharmo, Jakarta: Alex Media Komputindo, 2001.
Sukidi. ” Kecerdasan Spritual: Mengapa SQ Lebih Penting Dari Pada IQ dan EQ ”, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004.
al-Sya’rani, Abdul Wahhab, Tanbih al- Mughtarin, terjemahan Dr. Moch. Syarif Hidayatullah, Terapi Bagi Mereka Yang Tertipu , Jakarta: Hikmah-Mizan, 2000.
Tasmara, Toto, Etos Kerja Pribadi Muslim , Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
Wibisono, Chablullah, Desertasi: Pengaruh Motivasi Spiritual Terhadap Kinerja Karyawan Industri Manufaktur di Batamindo , Surabaya: Universitas Airlangga, 2002.
Zadjuli, Membentuk Manusia menjadi Khalifah di Bumi yang Makdaniyah , Surabaya: Pusat Studi Kebijakan Alternatif, 1999.
Zohar, Danah dan Marshall, SQ: Kecerdasan Spritual , Bandung: Mizan, 2007.