Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039 Vol. 2, No. 2 – Juli 2021, Hal. 417-422 | Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org/ 10.22225/jph.2.2.3351.417-422

## PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP KONTEN APLIKASI TIKTOK YANG DISEBARLUASKAN TANPA IZIN
Made Yunanta Hendrayana, I Nyoman Putu Budiartha & Diah Gayatri Sudibya Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia madeyunanta@gmail.com, budiarthaputu59@gmail.com & diahgayatridsudibya@gmail.com

## Abstrak
Tiktok merupakan aplikasi yang sedang populer, banyak video dari aplikasi tiktok yang menjadi terkenal. Namun ada orang  - orang  yang  memanfaatkan hal tersebut dengan  cara  menggungah ulang  video tiktok yang terkenal di sebuah akun khusus pada media sosial  lain dan  menerima endorse untuk akun tersebut. Oleh karena itu, dibutuhkan perlindungan hak cipta terhadap konten tiktok yang disebarluaskan tanpa izin. Penelitian ini membahas mengenai payung hukum yang dapat melindungi pemilik konten apabila nantinya kontenya  disebar  luaskan  tanpa  izin.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengkaji  bentuk  pengaturan perlindungan Hak Cipta terhadap konten dalam aplikasi tiktok dan untuk menganalisis pertanggungjawaban terhadap  pemilik  konten  tiktok  yang  kontennya  disebarluaskan  tanpa  izin  dari  kreator  atau  pencipta. Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  hukum  normatif,  dengan  menggunakan  pendektaan perundang-undangan  dan  pendekatan  konseptual.  Hasil  penelitian  menyatakan  bahwa  pengaturan perlindungan  hak  cipta  terhadap  konten  dalam  aplikasi  tiktok  diatur  dalam  UU  Nomor  28  Tahun  2014 tentang  Hak  Cipta  dan  Ketentuan  Layanan  Aplikasi  Tiktok  yang  melarang  seseorang  untuk mendistribusikan  dan  memperbanyak  konten tiktok untuk tujuan komersil.  Adapun pertanggungjawaban terhadap  pemilik  konten  tiktok  yang  disebarluaskan  tanpa  izin  yaitu  sanksi  bagi  penyebar  video  tiktok sesuai  Pasal  113  ayat  3  UU  Hak  Cipta  dan  aplikasi  tiktok  dapat  menuntut  ganti  rugi  dan  penghentian pendistribusian terhadap konten tiktok sesuai Pasal 96 ayat (I) UU Hak Cipta.
Kata Kunci: Ganti rugi, Penyebar konten tiktok, sanksi hukum.

## Abstract
Tiktok is a popular application, lots of videos from the tiktok application are becoming famous. There are people  who  take  advantage  by  uploading  the  famous  tiktok  video  on  other  social  media  and  receiving endorsement for the account. The purpose of this research is to examine the form of Copyright protection arrangements for content in the tiktok application and to analyze the accountability of the owners of tiktok content  whose  content  is  distributed  without  permission  from  the  creator  or  creator.  This  journal  uses normative legal research methods. The results of the study state that the regulation of copyright protection for content in the tiktok application is regulated in Law umber 28 of 2014 concerning Copyright and Terms of  Service  for  the  tiktok  Application  which  prohibits  someone  from  distributing  and  reproducing  tiktok content for commercial purposes. For the accountability of the owner of tiktok content that is disseminated without  permission,  namely  sanctions  for  the  distribution  of  tiktok  videos  according  to  Article  113 paragraph  3  of  the  Copyright  Law  and  the  tiktok  application  can  demand  compensation  and  stop distribution of tiktok content in accordance with Article 96 paragraph (I) of the Copyright Law.

## Keywords: Tiktok content spreader,legalsanctions,compensation

## I. PENDAHULUAN
Pada era Globalisasi ini khususnya pada abad ke 21, jaringan komunikasi dan jaringan internet adalah  suatu  hal  yang  penting  pada  kegiatan  sehari-hari.  Sehingga,  hampir  seluruh  orang  di belahan  dunia  manapun  saat  ini  pasti  memiliki  atau  menggunakan  jaringan  komunikasi  dan jaringan internet. Tanpa perlu bersusah payah untuk dapat mengakses jaringan komunikasi dan jaringan  internet,  saat  ini  mereka  dapat  dengan  mudah  mengaksesnya  melalui  telepon  seluler mereka, atau yang saat ini dikenal dengan sebutan Handphone (HP). Telepon seluler atau yang
kita  lebih  kenal  dengan  Handphone  (HP)  merupakan  suatu  alat  yang  digunakan  untuk berkomunikasi secara eletronik yang dapat mengirim pesan suara untuk berkomunikasi dan dapat dibawa kemana-mana. Jika sebelumnya ponsel hanya berguna sebagai alat komunikasi, namun kini terdapat berbagai fitur lai nnya yang bukan hanya berguna sebagai media komunikasi namun juga  sebagai  media  hiburan,  media  bisnis,  dan  sebagainya.  beberapa  fitur  yang  terdapat  pada ponsel  seperti  kamera,  video,  permainan,  email,  notes,  dan  berbagai  media  sosial  lain  yang berguna sebagai media hiburan.
Pada  ponsel  fitur  media  sosial  yang  memiliki  kegunaan  sebagai  media  hiburan merupakan fitur yang paling banyak digunakan oleh orang - orang. Media sosial merupakan suatu media  online  yang  berguna  untuk  dapat  memudahkan  terjadinya  suatu  interaksi  antara  orang  - orang di seluruh dunia. Seperti yang diutarakan oleh Yan Dijk, media sosial adalah sebuah suatu tempat  atau  wadah  yang  memiliki  fokus  dalam  hat  penggunaan  yang  bertujuan  untuk memfasilitasi mereka dalam hal beraktivitas maupun untuk berkolaborasi ( Nasrullah, 2017 ). Tiktok yang menarik sehingga dapat meningkatkan jumlah pengikut atau foffowers yang mereka miliki. Para konten kreator, sebutan bagi pembuat video di tiktok, mencurahkan segala kreatifitas yang dimiliki kedalam bentuk video. Untuk dapat membuat sebuah konten video tiktok yang menarik, mereka mengorbankan biaya yang tak sedikit, waktu yang mereka miliki, dan juga tenaga  untuk  dapat  membuat  video  tiktok.  Karena  kreatifitas  ide-ide  yang  dimiliki  oleh  para konten  kreator  tiktok,  maka  para  konten  kreator  tiktok  dapat  melahirkan  video-video  yang menarik. video-video dalam konten  tiktok dapat disebut dengan karya-karya intelektual karena video-video tersebut berasal dari kreatifitas daya pikir oleh otak manusia yang diwujudkan dalam suatu  bentuk  karya  nyata.  Karya-karya  intelektual  tersebut  dilindungi  sebagai  Hak  Kekayaan Intelektual (HKI). Intellectual Property (HKJ) menurut David I Brainbridge adalah suatu hak atas kekayaan  yang  muncul  karena  kecerdasan  yang  dimiliki  manusia,  hak  tersebut  muncul  karena kemampuan  kreatifitas  yang  dimiliki  oleh  manusia  yang  sebelumnya  hanya  berupa  daya  pikir kemudian dapat diwujudkan dalam suatu karya atau ciptaan yang berbentuk nyata yang memiliki manfaat atau nantinya dapat menunjang kehidupan. ( Dharmawan, 2017 ) Video-video yang menarik tersebut kemudian menjadi viral atau terkenal, bukan hanya di sosial media tiktok namun juga di sosial media lain, contohnya instagram, youtube, whatsapp, selain  di  sosial  media,  tak  jarang  banyak  konten  tiktok  yang  ditayang  di  Televisi  Nasional. Adapun kenapa video-video tiktok dapat tersebar di sosial media lain, karena adanya fitur bagikan atau teruskan kepada orang lain atau sosial media lain. Orang-orang yang merasa suatu konten video  tiktok  menarik,  akan  meneruskannnya  ke  orang  lain  agar  mereka  juga  dapat  menonton video  tersebut.  Tidaklah  masalah  untuk  seseorang  membagikan  atau  meneruskan  konten  video kepada orang lain untuk dapat ditonton, karena tiktok sendiri juga menyediakan fitur bagikan atau teruskan  kepada  orang  lain.  Namun  saat  ini,  banyak  konten-konten  tiktok  yang  diambil  dan disebarkanluaskan di sosial media lain tanpa adanya kredit dari pemilik video tersebut. Tak jarang juga, beberapa akun mengupload ulang video-video tiktok di sosial media. Selain tiktok, dimana di sosial media lain tersebut, akun itu merupakan akun khusus untuk mengupload konten - konten video  tiktok  yang  menarik  dan  akun  tersebut  memiliki  banyak  followers  dan  tak  jarang  juga menerima endorse karena jumlah followers mereka yang tinggi.
Penelitian  ( Pamungkas  &  Djulaeka,  2019 )  membahas  mengenai  perlindungan  hukum pemegang hak cipta atas lagu yang diunggah pada aplikasi tiktok. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa hubungan hukum pengguna aplikasi Tiktok dengan pemegang hak cipta adalah perjanjian kerjasama  yang  tertuang  dalam  User  Generated  Content.  Penelitian  selanjutnya,  menganalisis hubungan  antara  penggunaan  aplikasi  tiktok  dengan  perilaku  narsisme  pada  siswa  sekolah menengah pertama. Dari penelitian ( Aprilian, 2019 ) menemukan bahwa adanya hubungan yang signifikansi  antara  penggunaan  aplikasi  Tiktok  dengan  perilaku  narsisme  semakin  tinggi penggunaan  aplikasi  Tiktok  maka  akan  semakin  tinggi  perilaku  narsisme  dan  begitupun sebaliknya. Penelitian ini membahas mengenai perlindungan hak cipta terhadap konten aplikasi tiktok  yang  disebarluaskan  tanpa  izin.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengkaji  bentuk pengaturan perlindungan Hak Cipta terhadap konten dalam aplikasi tiktok dan untuk menganalisis
pertanggungjawaban  terhadap  pemilik  konten  tiktok  yang  kontennya  disebarluaskan  tanpa  izin dari kreator atau pencipta.

## II. METODE PENELITIAN
Tipe  penelitian  hukum  yang  digunakan  dalam  penulisan  penelitian  ini  adalah  jenis  penelitian hukum normatif, yakni norma hukum merupakan objek yang diteliti. Penelitian hukum normatif memiliki  pengertian  sebagai  penelitian  yang  meneliti  mengenai  aturan  hukum,  terutama  yang berkaitan dengan norma sebagai hasil dari proses pembentukannya dan implikasi norma tersebut setelah norma tersebut diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. ( Diantha, et al 2018 ) Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan (statute approach) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani ( Marzuki, 2005 ) dan pendekatan konseptual biasanya digunakan untuk memahami makna dalam konsep peraturan perundang-undangan.
Pada penelitian ini, sumber bahan hukum  yang akan digunakan ada dua  sumber bahan hukum,  yaitu  yang  pertama  sumber  bahan  hukum  primer  dan  yang  kedua  yaitu  sumber  bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan seluruh peraturan hukum yang ada dan berlaku dimana ditegakkan atau dipaksakan pemberlakuannya oleh negara ( Diantha, 2017 ). Kemudian, Bahan hukum sekunder, merupakan suatu bahan yang digunakan untuk melengkapi serta untuk memberikan  suatu  penjelasan  terhadap  bahan  hukum  primer  yang  digunakan,  yaitu  seperti penelitian  atau  has  ii  penelitian  yang  terkait  dengan  penelitian  dan  literatur  yang  terkait  dari pendapat pakar hukum ( Amiruddin dan Zainal Asikin, 2008 ) Adapun pada penulisan penelitian ini  mengunakan  teknik  studi  dokumen.  Teknik  studi  dokumen  sendiri  memiliki  pengertian sebagai  teknik  unruk  mengumpulkan  bahan  hukum  yang  bersumber  dari  kepustakaan  yang memiliki  relevansi  dengan  permasalahan  yang  sedang  di  bahas.  Setelah  seluruh  bahan  hukum terkumpul  baik  itu  bahan  hukum  primer  maupun  sekunder,  selanjutnya  bahan  hukum  tersebut akan diteliti dengan cara menganilis bahan tersebut menggunakan teknik analisis bahan hukum. Pada  penelitian  ini  analisis  bahan  hukum  dilakukan  dengan  mengunakan  teknik  atau  metode, Intepretasi ekstensif dan restriktif dan Analisis deskriptif. Pada akhirnya data dapat disatukan dan di  jabarkan  yang  kemudian  menghasilkan  penelitian  yang  tidak  melenceng  dari  Hukum PositifDengan  demikian  data  dapat  digabungkan  dengan  berbagai  referensi  buku  hukum  yang terkait dan menghasilkan skripsi yang tidak melenceng dari hukum positif. (Ahmad, 2008).

## III. PEMBAHASAN
1. Pengaturan Perliodungan Hak Cipta Terhadap Konten Tiktok Di Indonesia sendiri konsep perlindungan hukumnya dimaknai dengan cara penghayatan terhadap kesadaran akan perlindungan bagi harkat dan martabat manusia yang intinya bersumber pada asas Negara Hukum Pancasila. ( Atmadja dan Budiartha, 166:2018 ) Hak Cipta merupakan hak  yang hanya  khusus  dapat  dimiliki  atau  diperoleh  oleh  pencipta  setelah  ciptaan  atau  karya  miliknya diwujudkan kedalam suatu bentuk yang nyata. Hak Cipta termasuk kedalam salah satu substansi dari  Hak  Kekayaan  lntelektual  (HKI).  Hak  cipta  terdapat  pada  bagian  atau  subtansi  Umu Pengetahuan,  Seni  dan  juga  Sastra.  Pengaturan  terhadap  perlindungan  hak  cipta  sendiri  diatur dengan  Undang  -  Undang  Nomor  28  Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta  atau  yang  biasa  disebut dengan UU Hak Cipta.
Suatu karya ataupun ciptaan dapat terlindungi dengan Hak Cipta apabila ciptaan tersebut dihasilkan berdasarkan kemampuan intelektual manusia ke dalam suatu bentuk nyata di bidang Ilmu Pengetahuan, maupun dibidang Seni, dan atau juga di bidang Sastra. Berdasarkan ketentuan yang diatur pada Pasal 40 ayat 1 huruf (m) UU Hak Cipta, maka karya sinematografi merupakan suatu ciptaan atau karya yang dapat terlindungi oleh Hak Cipta. Karya Sinematografi merupakan suatu karya atau Ciptaan yang berbentuk atau berupa suatu gambar yang dapat bergerak (moving images), seperti contohnya film yaitu dapat berupa dokumenter, cerita, berita atau reportase serta iklan  dan  juga  film  karrun.  Berkaitan  dengan  penelitian  ini,  maka  konten  video  yang  terdapat dalam aplikasi tiktok dapat dikategorikan sebagai suatu karya sinematografi. Hal tersebut didasari
oleh  konten  dalam  aplikasi  tiktok  yang  berupa  video  atau  rekaman,  dimana  video  merupakan suatu  karya  yang  berbentuk  audiovisual  atau  gambar  bergerak.  Sehingga,  konten  video  dalam aplikasi tiktok merupakan suatu karya intelekrual berbentuk sinematografi yang dilindungi oleh Hak Cipta.
Hak Cipta menurut ketentuan yang dalam Pasal 4 UU Hak Cipta terdiri atas Hak Moral (moral rights) danjuga Hak Ekonomi (economic rights) atas hasil karya ciptaannya. Hak Moral adalah suatu hak yang terdapat dan menempel pada pencipta, dimana hak tersebut nantinya tidak dapat  dihapuskan  maupun  dihilangkan  dengan  sebab  apapun  itu,  meskipun  kedepannya kepemilikan  hak  cipta  atau  hak  terkait  sudah  dialihkan.  Pengaturan  mengenai  hak  moral  dapat dilihat  pada  ketentuan  Pasal  5  UU  Hak  Cipta.  Selain  terdapat  hak  moral,  pada  hak  cipta  juga terdapat  hak  ekonomi.  Hak  Ekonomi  memiliki  pengertian  sebagai  suatu  hak  pencipta  untuk mendapatkan suatu manfaat ekonomi dari karya atau ciptaan miliknya. Hak ini dapat memberikan izin  ataupun  dpaat  melarang  seseorang  untuk  mengumumkan  atau  memperbanyak  ciptaan miliknya.  Berbeda  dengan  hak  moral,  hak  ekonomi  dapat  dipindahkan  atau  beralih  dari penciptanya kepada orang lain. Pengaturan mengenai hak  ekonomi terdapat dalam Pasal 8 dan Pasal  9  UU  Hak  Cipta.  Berdasarkan  ketentuan  tersebut,  maka  Hak  Cipta  yang  terdapat  dalam konten  video  tiktok  adalah  Hak  Moral  dan  juga  Hak  Ekonomi.  Setiap  konten  video  tiktok memiliki hak moral dan hak ekonomi yang dimiliki secara eksklusif oleh pencipta konten video tiktok.  Yang  berarti  dalam  konten  video  tiktok,  pencipta  mempunyai  hak  untuk  dihargai  dan diakui  sebagai  pencipta  dari  video  tiktok  karyanya  serta  dalam  video  tiktok  itu  wajib mencantumkan  nama  pencipta  dari  video  tersebut.  Sehingga  apabila  suatu  konten  video  tiktok diperbanyak atau disebarluaskan, konten video tiktok tersebut wajib untuk mencanrumkan nama dari pencipta konten video tersebut, hal tersebut berkaitan dengan hak moral yang dimiliki oleh pencipta konten video tiktok.
Selain berkewajiban untuk mencantumkan nama dari pemilik atau pembuat konten video tiktok. terhadap konten video tiktok dilarang untuk diperbanyak dan atau digunakaan untuk suatu kepentingan yang memiliki nilai komersial tanpa adanya suatu persetujuan yang diberikan oleh pencipta konten tiktok atau pemegang hak cipta konten video tiktok. Sehingga orang lain yang ingin  mengunakan  ciptaan  untuk  tujuan  yang  bersifat  komersil  seperti  menerbitkan, mengandakan, menerjemahkan, mengadaptasi atau mengaransemen atau mengtransformasikan, mendistribusikan, mempertunjukan, mengumumkan, dan komunikasi serta penyewaan terhadap konten  aplikasi  tiktok.  Terhadap  kegiatan  tersebut  wajib  untuk  mendapatkan  persetujuan  dari pencipta konten tiktok ataupun pemegang hak cipta konten video tiktok. Hal itu terkait dengan Hak Ekonomi yang yang terdapat dalam konten video tiktok. Perlindungan Hak Cipta yaitu Hak Ekonomi yang terdapat dalam konten video aplikasi tiktok, sejak pertama kali konten video tiktok tersebut dilakukan pengumuman berlaku selama lima puluh (50) tahun. Ketentuan tersebut sesuai Pasal  59  ayat  (1)  UU  Hak  Cipta.  Pengumuman  terhadap  konten  video  tiktok  adalah  penyiaran konten aplikasi tiktok melalui alat ataupun media elektronik sehingga konten video tiktok tersebut dapat terbaca, dapat terdengar maupun dapat terlihat oleh orang lain. Ketentuan tersebut terdapat pada Pasal I angka 11 UU Hak Cipta, Selain Pengaturan Hukum pada ketentuan dalam UU Hak Cipra,  pengaturan  yang  mengatur  mengenai  hak  cipta  terhadap  konten  yang  terdapat  dalam aplikasi  tiktok  juga  terdapat  pada  bagian  ketentuan  layanan  pada  aplikasi  tiktok.  Ketentuan layanan aplikasi tiktok dapat diakses melalui web milik aplikasi tiktok.

## 2. PertanggungjawabanTerhadap Penyebarluasan Konten Tiktok Tanpa
Konten  video  tiktok  yang  diperbanyak  atau  disebarluaskan  untuk  suatu  tujuan  komersil  tanpa adanya pemberitauan kepada pencipta konten tiktok atau pemegang hak cipta konten tiktok, selain bertentangan  dengan  pasal  -  pasal  yang  diatu  dalam  UU  Hak  Cipta,juga  melanggar  ketentuan layanan pada aplikasi tiktok. Berdasarkan pengaturan Pasal 113 ayat (3), yang menyatakan bahwa seseorang  yang  melakukan  pelanggaran  terhadap  hak  ekonomi  suatu  ciptaan  yaitu  untuk menerbitkan,  mengandakan  ciptaan  atau  karya  dalam  bentuk  apapun,  untuk  mendistribusikan karya  tersebut  dan  atau  untuk  mengumukan  suatu  ciptaan  yang  bersifat  komersil  tanpa  adanya perserujuan  dari  pencipta  atau  pemegang  hak  cipta  akan  dikenakan  sanksi  pidana  berupa
kurungan penjara maksimal (empat) 4 tahun dan atau dengan dipidana denda paling banyak satu miliar  rupiah.  Sehingga  setiap  orang  yang  mengandakan  konten  tiktok  dalam  segala  bentuk, mendistribusikan  konten  tiktok  dan  atau  unruk  mengumumkan  konten  tiktok  dengan  rujuan menghasilkan  uang  tanpa  adanya  perserujuan  sebelumnya  dari  pencipta  konten  tiktok  atau pemegang hak cipta konten tiktok dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Pasal 113 ayat (3)  UU  Hak  Cipta,  yaitu  pidana  berupa  kurungan  penjara  maksimal  (empat)  4  tahun  dan  atau dipidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Terhadap setiap pelanggaran hak cipta terkait konten tiktok yang diperbanyak dan disebar dengan  tujuan  komersil  tanpa  adanya  izin  dari  pemilik  konten  tiktok  dan  pemegang  hak  cipta konten  tiktok,  dapat  diselesaikan  melalui  penyelesaian  sengketa  alternatif,  arbitrase  atau  pun dapat melalui pengadilan di Pengadilan Niaga. Penyelesaian sengketa hak cipta diarur pada Pasal 95 UU Hak Cipta. Apabila seorang pencipta atau pemegang hak cipta merasa mengalami kerugian hak  ekonomi  terkait  dengan  adanya  pelanggaran  hak  ekonomi  ciptaanya,  mereka  berhak memperoleh pertanggungjawaban berupa ganti rugi dan menghentikan pendistribusian ataupun penggandaan  terhadap  ciptaan  yang  merupakan  hasil  dari  pelanggaran  terhadap  hak  ekonomi yang  terdapat  dalam  hak  cipta.  Namun  berdasarkan  ketentuan  pada  layanan  tiktok,  yang menyatakan bahwa dengan pengguna tiktok mengirimkan konten yang dibuat oleh para pengguna melalui  layanan  tiktok,  pengguna  tiktok  seruju  unruk  memberikan  lisensi  kepada  tiktok  secara penuh  terhadap  konten  tiktok  itu.  Berdasarkan  ketentuan  tersebut,  maka  hak  ekonomi  yang terdapatdalam  konren  pengguna  tiktok  telah  dialihkan  dari  pencipta  konten  tersebut  kepada aplikasi tiktok, Sehingga memungkinkan aplikasi tiktok untuk mengandakan, mendistribusikan, dan untuk mengumumkan ciptaan ataupun terhadap hak ekonomi lainnya yang terdapat konten video tiktok. Karena peralihan hak ekonomi dari pencipta konten tiktok kepada aplikasi tiktok, apabila terjadi pelanggaran hak cipta yaitu hak ekonomi dalam konten pengguna tiktok, pencipta konten  pengguna  tiktok  tidak  dapat  memperoleh  pertanggungjawaban  ganti  rugi  maupun penghentian  distribusi  atau  penggandaan  terhadap  konten  tiktok  miliknya  yang  dilanggar  hak ciptanya.  Pertanggungjawab  berupa  ganti  rugi  maupun  penghentian  terhadap  distribusi  atau pengandaan konten tiktok yang dilanggar hak ciptanya merupakan hak dari aplikasi tiktok sebagai pemilik hak ekonomi konten tiktok.

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN
1. Kesimpulan
Berdasarkan penjelasan hasil penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa:
1. Pengaturan perlindungan Hak Cipta terhadap konten dalam aplikasi tiktok diatur oleh UU Hak  Cipta.  Berdasarkan  ketentuan  pada  Pasal  9  konten  video  tiktok  dilarang  untuk diperbanyak  dan  atau  digunakaan  untuk  kepentingan  yang  menghasilkan  uang  tanpa adanya  persetujuan  dari  pencipta  atau  pemegang  hak  cipta  konten  video  tiktok.  Selain diatur dengan Undang - Undang Hak Cipta, pengaturan hak cipta terhadap konten tiktok juga diarur dalam Ketentuan Layanan Aplikasi Tiktok, yang melarang pengguna tiktok untuk  membuat  suatu  dekompilasi  atau  karya  -  karya  turunan  dari  konten  tiktok; menyebarkan,  memberikan  suatu  lisensi,  memindahkan  maupun  untuk  menjual  suatu konten tiktok; dan atau juga dengan memasarkan konten tiktok dengan memberlakukan biaya, melakukan pemasangan suatu iklan atau kegiatan yang bertujuan untuk komersil.
2. Adapun  pertanggungjawaban  atas  konten  tiktok  yang  disebarluaskan  tanpa  izin  dari pencipta konten tiktok yaitu berupa sanksi sesuai dengan Pasal 113 ayat 3 UU Hak Cipta, yaitu pidana penjara maksimal (empat) 4 tahun dan atau dipidana denda paling banyak Rp.l .000.000.000,00 (satu mi liar rupiah). Serta pencipta konten tiktok yang kontennya disebarluaskan tan pa izin berhak menerima pertanggungjawaban berupa ganti rugi dan penghentian terhadap pendistribusian ataupun penggandaan atas ciptaan yang merupakan has ii dari pelanggaran hak cipta sesuai dengan Pasal 96 ayat (I) UU Hak Cipta. Namun berdasarkan Ketentuan layanan aplikasi tiktok, Hak Ekonomi yang dimiliki oleh pencipta konten  tiktok  sudah  beralih  kepada  aplikasi  tiktok,  sehingga  yang  dapat  menuntut
pertanggungjawaban  berupa  ganti  rugi  dan  penghentian  pendistribusian  ataupun pengandaan terhadap konten tiktok adalah aplikasi tiktok bukan pencipta konten tiktok.
2. Saran
Memalui kajian ini, peneliti ingin menyampaikan beberapa saran untuk kiranya dapat membantu pemerintah dalam menetapkan peraturan yang dapat melindungi hak cipta pembuat konten, yaitu:
1. Pemerintah lndonesia diharapkan dapat membentuk suatu aturan ataupun kebijakan yang sesuai  dengan  perkembangan  era  teknologi  saat  ini  untuk  mengatur  Hak  Cipta  dan Pengunaan Aplikasi yang masuk ke Indonesia terkait dengan Hak Cipta dalam Aplikasi tersebut, sehingga hak cipta yang terdapat dalam konten - konten yang diciptakan oleh masyarakat  indonesia  dapat  terlindungi  dan  hak  moral  dan  hak  ekonomi  yang  dimiliki dapat terus dipertahankan oleh pemilik hak cipta,
2. Untuk Aplikasi tiktok agar segera membuat aturan mengenai sanksi terhadap pelanggaran hak cipta dalam konten tiktok dan mengkaji kembali aruran yang mengatur mengenai hak ekonomi maupun hak moral yang dimiliki oleh para konten kreator aplikasi tiktok agar hak moral maupun ekonomi yang dimiliki oleh pencipta konten tiktok dapat terlindungi.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad, B. (2008). Metode Penelitian. pustaka Setia, Bandung. Amiruddin, & Asikin, Z. (2008). Pengantar Metode Penelitian Hukum. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. Aprilian,  D.,  Elita,  Y.,  &  Afriyati,  V.  (2019).  Hubungan  AntaraPenggunaan  Aplikasi  TikTok  dengan Perilaku  Narsisme  Pada  Siswa  di  Sekolah  Menengah  Pertama.  Jurnal  Ilmiah  Bimbingan  Dan Konseling, Vol. 2(3).
Atmadja, I. D. G., & Budiartha, I. N. P. (2018). Teori-Teori Hukum. PT. Citra Intrans Selaras, Malang. Dharmawan, N. K. S. (2017). Buku ajar hak kekayaan intelektual. Deepublish, Yogyakarta. Diantha, I. M. P. (2017). Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum. PT Fajar lnterpratama Mandiri, Jakarta.
Diantha, I. M. P., Darmawan, N. K. S. pas ti, & Artha, I. G. (2018). Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Disertasi. Swasta Nulus, Denpasar.
Marzuki, P. M. (2005). Penelitian Hukum. Kencana Pranada Media Group, Jakarta. Nasrullah, R. (2017). Media Sosial Perspektif Komunikasi, Budaya Dan Sosioteknologi (Cet.3). Simbiosa Rekatama Media, Bandung.
Pamungkas,  R.  T.,  &  Djulaeka.  (2019).  Perlindungan  Hukum  Pemegang  Hak  Cipta  Atas  Lagu  Yang Diunggah Pada Aplikasi Tiktok. Simposium Hukum Indonesia, Vol.1(1).