EVALUASI PERTANGGUNGJAWABAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDesa) “SUMBER REJEKI”
Rediyanto Putra 1)* , Ria Fitriani 2)
1 Program Studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya email: rediyantoputra@unesa.ac.id

## ABSTRACT
BumDesa  didirikan  dengan  tujuan  untuk  meningkatkan  perekonomian  desa,  memaksimalkan  aset  desa agar mampu mensejahterakan desa. Tujuan dari penelitian ini adalah melakukan evaluasi tentang bentuk pertanggungjawaban  dana  dari  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BumDesa)  untuk  berkontribusi  dalam peningkatan  perekonomian  di  Desa  Kedungsumber  Kecamatan  Temayang  Kabupaten  Bojonegoro. Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  dengan  melakukan  pengumpulan  data  melalui  wawancara untuk  menghimpun  informasi  dari  informan  tentang  proses  pertanggungjawaban  yang  dilakukan.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  proses  pengelolaan  BumDesa  Sumber  Rejeki  telah  sesuai  enam  prinsip pengelolaan  BumDesa.  Faktor  penting  yang  menjadi  kunci  keberhasilan  pengelolaan  BumDesa  adalah terjadinya kontribusi aktif dari seluruh pihak mulai dari pengurus sebagai pengatur dalam kegiatan usaha, pemerintah sebagai pengawas, dan juga masyarakat sebagai pengguna jasa BumDesa tersebut.
Keywords: Accountability, BumDesa, Evaluation,

## ABSTRAK
BumDesa  didirikan  dengan  tujuan  untuk  meningkatkan  perekonomian  desa,  memaksimalkan  aset  desa agar mampu mensejahterakan desa. Tujuan dari penelitian ini adalah melakukan evaluasi tentang bentuk pertanggungjawaban  dana  dari  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BumDesa)  untuk  berkontribusi  dalam peningkatan  perekonomian  di  Desa  Kedungsumber  Kecamatan  Temayang  Kabupaten  Bojonegoro. Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  dengan  melakukan  pengumpulan  data  melalui  wawancara untuk  menghimpun  informasi  dari  informan  tentang  proses  pertanggungjawaban  yang  dilakukan.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  proses  pengelolaan  BumDesa  Sumber  Rejeki  telah  sesuai  enam  prinsip pengelolaan  BumDesa.  Faktor  penting  yang  menjadi  kunci  keberhasilan  pengelolaan  BumDesa  adalah terjadinya kontribusi aktif dari seluruh pihak mulai dari pengurus sebagai pengatur dalam kegiatan usaha, pemerintah sebagai pengawas, dan juga masyarakat sebagai pengguna jasa BumDesa tersebut.
Kata Kunci: BumDesa, Evaluasi, Pertanggungjawaban

## PENDAHULUAN
BUMDesa adalah badan usaha milik desa yang  dikelola oleh pemerintah  desa dan  berbadan  hukum.  Pembentukan BUMDesa  ditetapkan  dengan  peraturan desa  dan  pendirian  BUMDesa  sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa yang ada. BUMDesa bertujuan untuk peningkatan  Pendapatan  Asli  Desa (PAD)  dan  membantu  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  desa  setempat (Satoto et al., 2019). Badan  Usaha  Milik Desa  (BUM  Desa)   sebagai  entitas  legal yang  didirikan  oleh  desa  atau  bersama- sama  oleh  desa-desa  untuk  mengatur  dan memajukan usaha, menggunakan
kekayaan,  meningkatkan  investasi  dan efisiensi,  memberikan  layanan,  dan/atau mengembangkan  berbagai  jenis  usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa sebanyak mungkin. Dengan status sebagai badan hukum, terbuka  peluang  kemudahan  bagi  BUM Desa  untuk  menjalin  kerja  sama  bisnis dengan  pihak  lain,  serta  mengakses modal formal dari perbankan (Alfiansyah,  2021)  Dengan  demikian peran  BUM  Desa  semakin  penting sebagai konsolidator produk/jasa
masyarakat, produsen
berbagai kebutuhan  masyarakat,  inkubator  usaha masyarakat,  penyedia  layanan  publik, dan  berbagai  fungsi  lainnya. BUM Desa dapat  menjadi  penyumbang  pendapatan asli  Desa.  Oleh  karena  itu,  di  masa mendatang  BUM  Desa  diyakini  menjadi pengungkit  kemandirian  Desa.  Sebagai sebuah  badan  hukum,  pengaturan  BUM Desa disesuaikan dengan prinsip- prinsip korporasi  pada  umumnya.  Untuk  itu BUM  Desa  harus  didorong  untuk menjadi  semakin  profesional  (Pagelaran et al., 2019). Permendagri  Nomor  11  Tahun  2021 tentang  Badan  Usaha  Milik Desa
(BUMDesa)  menjelaskan  secara  rinci mengenai fungsi pembentukan BUMDesa. Salah satu fungsi pembentukan BUMDesa adalah memperoleh keuntungan atau laba bersih
bagi  peningkatan  pendapatan  asli  desa serta  mengembangkan  sebesar- besarnya manfaat  atas  sumber  daya  ekonomi masyarakat desa(Prasetyo, 2019). Sebagai wujud tanggung jawab pengelolaan BUMDesa dalam menjalankan  tugasnya  selama  satu periode  berjalan.  BUMDesa  wajib melakukan pelaporan pertanggungjawaban  kepada  pemerintah desa  yang  dimana  bisa  memberikan gambaran perjalanan
pengelolaan
BUMDes dalam mengembangkan usaha- usahanya.  Serta  sebagai  bahan  evaluasi dalam membuat kegiatan ditahun berikutnya(Wibowo, 2020).
Salah  satu  pertanyaan  yang  sering ditanyakan  didalam  forum  BUMDesa adalah “Kepada siapa laporan pertanggungjawabkan BUMDesa disampaikan?” Pasal 31 Permendesa no 4 Tahun 2015 membahas terkait pertanggungjawaban pelaksanaan
BUMDesa  dengan  merinci  menjadi  3 tahap,  yaitu  (1)  pelaksana  Operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUMDesa kepada
Penasehat yang secara ex- officio dijabat oleh  Kepala  Desa,  (2)  BPD  melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa  dalam  membina  pengelolaan BUMDesa, dan Pemerintah Desa mempertanggungjawabkan tugas pembinaan  terhadap  BUMDesa  kepada BPD yang disampaikan melalui
Musyawarah Desa (Bupati, n.d.).
Pertanggungjawaban pelaksanaan BUMDesa,  ada  tiga  pihak  yang  terlibat yaitu  pelaksana    operasioanal,  Badan Permusyawaratan  Desa  (BPD)  dan
Pemerintah Desa. Pada akhirnya pertanggungjawaban pelaksana BUMDesa harusdilaporkan kepada Pemerintah Desa dan BPD. Bab I huruf b Kepmendes  nomor  136  Tahun  2022 membahas  terkait  Tujuan  Lampiran  I Panduan Penyusunan Laporan Keuangan Badan  Usaha  Milik  Desa  yaitu  sebagai pedoman bagi pelaksana fungsi akuntansi pada  BUM  Desa  dalam  melaksanakan
kegiatan
pengakuan, pengukuran, penyajian,  pengungkapan  transaksi  atau peristiwa  keuangan,  serta  penyusunan laporan  keuangan;  acuan  bagi  akuntan publik dalam melaksanakan audit laporan keuangan  Badan  Usaha  Milik  Desa; sebagai pedoman bagi pengguna laporan keuangan  lainnya  dalam  membaca, memahami  atau  menginterpretasikan laporan  keuangan  yang  disajikan  oleh BUM  Desa,    sebagai  sumber  rujukan atau  referensi  dalam  memecahkan masalahmasalah yang berhubungan dengan kebijakan akuntansi dan perlakuan  akuntansi  terhadap  suatu transaksi  atau  kegiatan  BUM  Desa  agar terjamin adanya konsistensi dan keseragaman dalam pelaksanaan akuntansi BUM Desa(Kemendes, 2022). Sehingga  BUMDes  yang  sudah berdiri wajib melaporkan
pertanggungjawaban  apa  yang  sudah dikelola  sesuai  peraturan  yang  berlaku. Desa Kedungsumber ini merupakan desa yang tumbuh di tengah-tengah perdesaan yang  ada  di  Kabupaten  Bojonegoro. Pemerintah  desa  Kedungsumber  telah berupaya  untuk  meningkatan  Pendapatan dan  Kesejahteraan  masyarakat  setempat. Sejak  tahun  2014  Pemerintah  Desa Kedungsumber  mendirikan  BUMDesa yang  bernama  “SUMBER  REJEKI” dengan maksud agar bisa membantu dan mendorong  pertumbuhan  perekonomian dan  pembangunan  desa  di  segala bidang serta  sebagai  salah  satu  sumber pendapatan desa dalam rangka meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan masyarakat desa.
Sejak  pertama  kalinya  BUMDes berdiri  di  tahun  2014  hingga  saat  ini tahun  2023,  pelaporan  BUMDesa  di Kedungsumber  masih  manual  berupa Buku  Kas  Umum  (BKU)  yang  dicetak dan  ditujukan  kepada  Pemerintah  Desa Kedungsumber beserta kepada Pengawas.  Pada  tanggal  15  Maret  2023 yang  lalu  BUMDes  Sumber  Rejeki melakukan penyampaian
Pertanggungjawaban Keuangan BUMDes
Tahun  2022  secara  terbuka  pertama kalinya  dilakukan  di  hadapan  Kepala Desa beserta perangkat desa, Ketua BPD dengan anggotanya, Pengawas BUMDes, Tokoh  agama,  Tokoh  Masyarakat  dan para  Tokoh  yang  ada  di  Desa Kedungsumber.  Yang  menjadi  evaluasi dalam  peloparan  pertanggungjawaban BUMDes  hanya  menyampaikan  total laba  yang  dia  dapat  selama  satu  tahun berjalan  dan  total  keseluruhan  anggaran yang  dikelolanya,  yang  dimana  belum dijelaskan  terkait Aset  atau  Hutang  atau lain  sebagaimana  sesuai  yang  diatur  di Kepmendes  nomor  136  Tahun  2022. Program kerja BUMDesa Sumber Rejeki Desa  Kedung Sumber  yaitu  usaha  ayam petelur,  usaha  pupuk,  usaha  saprodi, usaha pembelian hasil panen.
Berdasarkan penjelasan pada paragraf  sebelumnya  maka  tujuan  dari peneliti  ini  adalah  “Untuk  mengetahui bagaimana  BUMDesa  dalam  menyusun Pertanggungjawaban, apakah sudah sesuai  dengan  peraturan  yang  berlaku atau  belum.  Hasil  Penelitiaan  ini bermanfaat  untuk  pengembang  ilmu pengetahuan mengenai bagaimana kondisi BUMDesa dalam
pertanggnungjawaban  yang  ada  di tenggah- tengah desa. Hasil penelitian ini diharapkan  bisa  dapat  memberikan tambahan  informasi  bagi  pemerintah desa  dan  pengelola  BUMDesa  yang  ada di Desa Kedungsumber tentang Pertanggungjawaban BUMDesa.

## TELAAH TEORI Standar Akuntansi Keuangan ETAP
Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas  Tanpa  Akuntabilitas  Publik  (SAK ETAP) dirancang untuk dipergunakan oleh Entitas  Tanpa  Akuntabilitas  Publik (ETAP).  ETAP  adalah  entitas  yang  tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan  dan  menerbitkan  laporan keuangan  untuk  tujuan  umum  (general purpose  financial  statement)  bagi  pihak eksternal. Contoh pihak eksternal termasuk pemilik yang tidak terlibat secara langsung
dalam  pengelolaan  bisnis,  kreditur,  dan lembaga  pemeringkat  kredit.  SAK  ETAP bertujuan  memberikan  fleksibilitas  dalam penerapannya dan diharapkan
memudahkan  ETAP  dalam  menyajikan laporan keuangan (Kristanto, 2011).
SAK  ETAP  adalah  seperangkat standar akuntansi yang  berdiri sendiri dan tidak mengacu pada SAK Umum. Standar ini  sebagian  besar  menggunakan  konsep biaya  historis,  mengatur  transaksi  yang dilakukan oleh ETAP, dengan penyusunan yang  lebih  sederhana  dalam  perlakuan akuntansi,  dan  cenderung  stabil  dalam perubahan  selama  beberapa  tahun.  SAK ETAP  diterbitkan  pada  tahun  2009,  mulai berlaku  efektif  pada  1  Januari  2011,  dan dapat  diterapkan  lebih  awal,  yaitu  pada  1 Januari  2010.  Tujuannya  adalah  agar semua  unit  usaha  menyusun  laporan keuangan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan (Hetika & Mahmudah, 2017).
Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas  Tanpa  Akuntabilitas  Publik  (SAK ETAP)  dimaksudkan  untuk  dipergunakan oleh entitas yang tidak memiliki akuntabilitas  publik  dan  menerbitkan laporan  keuangan  untuk  tujuan  umum (general purpose financial statements) bagi pihak  eksternal.  Suatu  entitas  dianggap memiliki akuntabilitas yang signifikan jika (1)  entitas  telah  mengajukan  pertanyaan pendaftaran  atau  sedang  dalam  proses pengajuan  pernyataan  pendaftaran  kepada otoritas  pasar  modal  (BAPEPAMLK)  atau regulator lain untuk tujuan penerbitan efek di  pasar  modal.  Karena  itu,  Bapepam sendiri  telah  mengeluarkan  surat  edaran (SE)  Bapepam-LK  No.  SE06/BL/2010 yang  melarang  penggunaan  SAK  ETAP bagi  lembaga  pasar  modal,  termasuk emiten,  perusahaan  publik,  manajer investasi,  sekuritas,  asuransi,  reksa  dana, dan  kontrak  investasi  kolektif,  serta  (2) entitas  menguasai  aset  fidusia  untuk sekelompok  besar  masyarakat,  seperti bank,  entitas  asuransi,  pialang  dan/atau pedagang  efek,  dana  pensiun,  reksa  dana, dan bank investasi (Kristanto, 2011).

## Laporan Keuangan
Laporan keuangan adalah dokumen tertulis  yang  disiapkan  untuk  melaporkan pelaksanaan kegiatan suatu unit organisasi kepada  unit  organisasi  yang  lebih  tinggi atau  sejajar.  Tujuannya  adalah  untuk mengevaluasi  seluruh  proses  pelaksanaan kegiatan  dan  hasil-hasil  yang  dicapai, sehingga  dapat  menjadi  dasar  untuk perbaikan  dan  peningkatan  kualitas kegiatan di masa mendatang. Penyampaian laporan  keuangan  yang  memenuhi  prinsip tepat  waktu  dan  sesuai  dengan  standar akuntansi  pemerintahan  adalah  upaya konkret  untuk  mewujudkan  transparansi dan  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan instansi (Carmidah, 2022).
Laporan  keuangan  disusun  untuk memberikan  informasi  yang  relevan mengenai  keadaan  keuangan  dan  seluruh aktivitas  yang  dilakukan  oleh  suatu organisasi  selama  satu  periode  laporan. Penerapan  standar  ini  memiliki  tingkat penting  yang  tinggi  bagi  organisasi  dan membantu  dalam  menilai  kepatuhan terhadap  peraturan.  Setiap  organisasi memiliki tanggung jawab untuk melaporkan  tindakan  yang  telah  diambil dan  pencapaian  yang  diperoleh  dalam menjalankan  aktivitas  secara  terstruktur dan  sistematis  selama  periode  pelaporan (Rasyid, 2021) .

## METODE
Jenis  penelitian  ini  adalah  jenis penelitian  kualitatif  deskriptif,  dimana jenis penelitian ini menjelaskan mengenai suatu prosedur penelitian yang menggunakan  data  deskriptif  berupa kata-kata  lisan  maupun  tertulis  dari orang-  orang  dan  pelaku  yang  dapat diamati.  Adapun  lokasi  penelitian  ini dilaksanakan  di  Desa  Kedungsumber Kecamatan
Temayang Kabupaten Bojonegoro  dengan  objek  penelitian Evaluasi  Pertanggungjawaban  Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kedungsumber, karena disinilah BUMDes Sumber Rejeki Desa Kedungsumber  Kecamatan  Temayang
Kabupaten  Bojonegoro  dibentuk  dan dikelola.  Jenis  data  penelitian  ini  terbagi menjadi  dua  yaitu  data  primer  dan  data sekunder.  Sumber  data  primer  diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung  terhadap  objek  penelitian. Selain itu,  data  sekunder  pada penelitian ini  diperoleh  dari  dokumen-dokumen terkait dengan aktivitas
pertanggungjawaban  yang  dilakukan oleh  BUMDesa  Sumber  Rejeki.  Teknik pengambilan  subjek  penelitian  ini  dari jenis  informan/responden  ada  dua  yaitu informan  kunci  ( key  informan )  dan informan sekunder ( secondary informan) .  Adapun  informan  dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.
Tabel 1. Informan Penelitian No Nama Jabatan 1. Ir. Kardi Kepala Desa Kedungsumber 2. Gunawan Kasi Kesejahteraan Desa Kedungsumber 3. Toni Priyono Direktur BUMDes Sumber Rejeki 4. Elly Hariana Pengawas BUMDes Sumber Rejeki 5. Wiji Mega Falumi Anggota PKK Peneliti  menggunakan  teknik analisis  data  hasil  observasi  dan wawancara  dalam  mengelola  data.
Setelah  data  terkumpul,  dilakukan analisis data dengan pendekatan purposive  sampling,  yakni  dengan seleksi  narasumber  yang  memiliki pengetahuan mendalam mengenai situasi  internal  dan  eksternal  Badan Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  Sumber Rejeki di Desa Kedungsumber. Narasumber dipilih agar dapat memberikan wawasan mendalam mengenai  pengelolaan  Badan  Usaha Milik  Desa  (BUMDes)  Sumber  Rejeki. Analisis  data  dalam  penelitian  ini dilakukan  sebelum,  selama,  dan  setelah peneliti  berada  di  lapangan,  namun fokus utamanya adalah selama berada di lapangan bersamaan
dengan pengumpulan  data.  Metode  yang
digunakan  dalam  menganalisis  data mengadopsi  konsep  dari  Hubberman dan  Milles  seperti  yang  dijelaskan dalam  Sugiyono  (2015).  Kegiatan analisis  data  kualitatif  dilakukan  secara interaktif  dan  berkelanjutan  hingga mencapai titik kejenuhan data. Kegiatan analisis  data  meliputi  reduksi  data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Deskripsi Lokasi Penelitian
Desa  kedungsumber  merupakan desa  yang  berada  di  kecamatan Temayang kabupaten Bojonegoro. Desa Kedungsumber  terdiri  dari  4  (empat) dusun  yakni  Dusun  Kedungsumber, Kricak,  Tretes  dan  Sugihan.  Zaman dahulu Kedungsumber merupakan hutan yang  tak  terjamah  manusia,  namun pada  suatu  ketika  ada  seorang  petani dari  Sugihan  yam  menambah  daerah tersebut  dengan  menebas  pohon  pohon (babat alas)  dan  tanaman  yang  ada dihutan tersebut untuk dijadikan pemukiman.  Pada  saat  itu  dusun Sugihan  dan  Tretes  sudah  menjadi pemukiman  warga  lebih  dahulu,  petani asal  Sugihan  tersebut  bernama  mbah Jambret yang mana sekarang dikenaldengan sebutan mbah Singosumber, pada saat membabat hutan mbah Singosumber tidak sendiri, beberapa orang juga turut membangtunya  dalam  membabat  hutan tersebut. Dusun Sugihan merupakan dusun  terjauh  yang  ada  di  Desa Kedungsumber bahkan
jaraknya mencapai  12KM,  perjalanan  menuju dusun  Sugihan  juga  terbilang  ekstrem karna  kondisi  jalan  menuju  dusun Sugihan  rawan  longsor.  Namun  dusun sugihan  juga  merupakan  dusun  terluas yang  ada  di  Desa  Kedungsumber. Zaman  dahulu  mulanya  mbah  Bores menebas  pepohanan  dihutan  tersebut sendirian  hingga  pada  suatu  ketika  ada beberapa  orang  yang  singgah  dan  ikut
membantu  mbah  Bores  memperluas wilayah  dusunnya  hingga  menjadi pemukiman yang terbilang luas. Jumlah Penduduk Desa Kedungsumber  Kecamatan  Temayang Kabupaten  Bojonegoro  pada  awal tahun 2022  sebesar  3.453  Jiwa  yang  terbagi dalam  1.130  KK  dengan  kepadatan penduduk  kurang  lebih  118  jiwa  per km2.  Komposisi  penduduk  menurut jenis  kelamin,  jumlah  penduduk  laki- laki  pada  awal  tahun  2021  sebesar 1.739  jiwa,  lebih  besar  dibanding jumlah  perempuannya  sebesar  1.714 jiwa.
Upaya meningkatkan pendapatan  pemerintah  desa  dan masyarakat  desa,  pemerintah  desa membentuk  dan  mendirikan  yang namanya  Bumdes  Sinar  Baru  dalam Perdes  Nomor  08  Tahun  2016  tentang pembentukan  dan  pengelolaan  badan usaha  milik  desa.  Visi  dari  BumDesa Sumber  Rejeki  adalah  BUMDesa “SUMBER REJEKI” mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa Kedungsumber melalui pengembanggan  usaha  ekonomi  dan pelayanan  social,  dengan  moto  “Mari Bersama Membangun Desa”. Sedangkan misi dari BUMDesa Sumber Rejeki adalah sebagai berikut: a. Mencari keuntungan guna memperkuat  Pendapatan  Asli Desa. b. Menyokong pertumbuhan ekonomi di wilayah desa.
c. Menghimpun  modal  usaha  dari berbagai sumber.
d. Memberikan  layanan  sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
e. Meningkatkan manajemen pengelolaan  aset  yang  dimiliki oleh desa.
f. Mencapai  kesejahteraan  di  desa melalui  pengembangan  aktivitas ekonomi dan penyediaan layanan sosial 1. Evaluasi Pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Desa (Bumdesa)  “Sumber  Rejeki”  di Desa Kedungsumber Evaluasi merupakan penilaian terhadap  pelaksanaan  suatu  program  yang telah  dilaksanakan,  yang  akan  digunakan untuk  merencanakan,  menghitung,  dan mengawasi  pelaksanaan  program  di  masa depan  agar  lebih  efektif.  Evaluasi  lebih fokus  pada  perbaikan  di  masa  yang  akan datang daripada menyoroti kesalahan yang terjadi  di  masa  lalu.  Tujuannya  adalah untuk meningkatkan kesempatan keberhasilan  program,  sehingga  esensinya adalah  perbaikan  atau  penyempurnaan program di masa depan.
Sesuai  dengan  fokus  utama Presiden  untuk  mewujudkan  Nawacita, terutama  Cita  ke-3  yang  berkaitan dengan  "  Membangun  Indonesia  dari Pinggiran  dengan  Memperkuat  Daerah- Daerah  dan  Desa  dalam  Kerangka Negara  Kesatuan  ",  Kementerian  Desa, Pembangunan  Daerah  Tertinggal,  dan Transmigrasi,  yang  terbentuk  melalui perubahan tanggung jawab dari Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat  dan  Desa  di  Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pembangunan  Daerah  Tertinggal,  dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi,  bertugas  sesuai  dengan visi  dan  misi  Presiden/Wakil  Presiden untuk  mengarahkan  kebijakan,  strategi, target, hasil, kegiatan, dan produk dalam rangka  pelaksanaan  tanggung  jawab mereka  dalam  mendukung  implementasi Undang-Undang  Desa  secara  terencana, konsisten,  dan  berkelanjutan  guna memperkuat, memajukan, menggerakkan,
dan mempercepat
pembangunan di desa-desa.
a. Laporan Keuangan Lengkap
PSAK  No.  1  menyatakan  bahwa “ laporan keuangan merupakan
penyajian terstruktur dari posisi keuangan  dan  kinerja  keuangan  suatu entitas ”.  Laporan  keuangan  meliputi hasil  akhir  dari  serangkaian  aktivitas
pencatatan dan peringkasan data transaksi  entitas  bisnis  dan  menjadi output  dari  proses  akuntansi  yang dipakai  untuk  memberikan  informasi keuangan atau aktivitas perusahaan pada pihak berkepentingan. Laporan keuangan  menjadi  bagian  integral  dari proses pelaporan keuangan yang didalam SAK  ETAP  laporan  keuangan  yang lengkap meliputi laporan posisi keuangan,  laba  rugi,  perubahan  modal, arus  kas,  dan  catatan  atas  laporan keuangan.
Menurut  bapak  Toni  Priyono  selaku Diektur BUMDes Sumber Rejeki pada tanggal  29  Juli  2023  menyatakan bahwa:
“Di BUMDesa Sumber Rejeki mbak untuk melakukan pencacatan  keuangan  masih sederhana  dan  berupa  buku kas  umum.  Buku  kas  umum berisi  informasi  mengenai catatan dana masuk dan dana keluar  yang  dimiliki  oleh BUMDesa.  Buku  kas  umum ini  di  rangkum  setiap  bulan dan  berisi  12  bulan  dalam satu  tahun  catatan  untuk disusun menjadi laporan pertanggungjawaban”. Menurut Ibu Masiyah selaku
Bendahara BUMDesa Sumber Rejeki pada  29  Juli  2023  menyatakan bahwa:
“Di  BUMDesa  Sumber  Rejeki melakukan  pencatatan  keuangan berupa  buku  kas  umum  yang  di catat setiap bulan untuk mengetahui  sisa  saldo  setelah melakukan  transaksi  selama  satu bulan.  Untuk  laporan  keuangan BUMDesa  Triajaya  Balung  Lor masih  belum  menyusun  laporan keuangan  secara  lengkap  dan sederhana.
Akan tetapi di
BUMDesa Sumber Rejeki mengelola  keuangannya  dengan baik  agar  supaya  usahanya  tetap berjalan.”
Menurut  Moh.  Ari  selaku  pegawai BUMDesa  Sumber  Rejeki  pada  29  Juli 2023 menyatakan bahwa:
“Penyusunan  laporan  keuangan yang  dilakukan  oleh  BUMDesa Sumber  Rejeki  masih  sederhana dan  belum  lengkap.  Pencacatan keuangan berupa  buku  kas umum yang  di  catat setiap  bulan  dan  di rekap  selama  1  tahun  untuk pertanggungjawaban”.
Wawancara tersebut
mengungkapkan  bahwa  laporan  keuangan yang  disusun  oleh  BUMDesa  Sumber Rejeki  masih  sederhana  dan  belum memenuhi  standar  SAK  ETAP,  termasuk neraca,  laporan  laba  rugi,  laporan perubahan  ekuitas,  laporan  arus  kas,  dan catatan  atas  laporan  keuangan.  BUMDesa Sumber Rejeki mencatat transaksi keuangan  menggunakan  buku  kas  umum, mencatat  informasi  tentang  penerimaan dan  pengeluaran  dana  selama  satu  bulan, yang kemudian diakumulasikan selama 12 bulan  untuk  pertanggungjawaban  akhir tahun. Meskipun pelaporan dan pencatatan keuangan  mereka  masih  sederhana  dan belum lengkap, BUMDesa Sumber Rejeki tetap  berhasil  mengelola  unit  usahanya dengan baik. Bukti empiris yang diperoleh di  lokasi  penelitian  menunjukkan  bahwa BumDesa  Sumber  Rejeki  menerapkan adopsi format rancangan laporan keuangan sesuai dengan SAK ETAP  agar BumDesa ini dapat menghasilkan laporan keuangannya sendiri.

## b. Pengetahuan warga tentang laporan keuangan di Desa Kedung Sumber
Menurut  ibu  Sriwati  warga  Desa Kedungsumber  pada  29  Juli  2023 menyatakan bahwa:
“Untuk  laporan  keuangan  dan dana desa untuk BUMDesa mbak saya  hanya  tahu  yang  di  benner itu  saja  dan  tentang  laporan kueangan  di  BUMDesa  saya tidak  terlalu  tau  yang  saya  tau BUMDesa berjalan lancer semua unit  usaha  dann  amsih  berjalan sampai sekarang.”
Menurut  Bapak  Husen  warga  desa Kedungsumber  pda  29  Juli  2023 menyatakan bahwa:
“Tentang  dana  desa  saya  tau yang biasanya pengurus
BUMDesa  taruh  di  benner tahunan dan dan yang digunakan untuk  disakurkan  kepada  warga itu  saja.  Tentang  BUMdesa yang saya tau masih berjalan dengan 3 unit      usaha      yang      ada      itu mbak.      Untuk      laporan keuangan  BUMdesa  saya  kurang tau  mbak  karena  saya  juga kurang  begitu  paham  tentang laporan  keuangan  dan  saya  juga bukan  bagian  dari  kepengurusan BUMdesa.”
Hasil  wawancara  menjelaskan bahwa  warga  desa  Kedungsumber mengetahui  tentang  dana  desa  melalui benner/baliho  yang  di  buat  oleh pemerintah desa setempat. Untuk laporan keuangan  warga desa masih belum terlalu mengetahui  dan  hanya  tau  kalau BUMDesa berjalan lancer dengan 3 unit usaha yang dimiliki.

## c. Penyajian Laporan Keuangan
1) Penyajian Wajar
Laporan  keuangan  memiliki tugas  untuk  menggambarkan  posisi keuangan, kinerja keuangan,  dan  arus kas suatu entitas. Untuk mencapai ini, penyajian yang objektif harus memenuhi  standar  integritas,  yang mengharuskan  transaksi,  peristiwa, dan kondisi yang ada untuk
dinyatakan dengan jujur sesuai dengan definisi  dan  kriteria  pengakuan  aset, kewajiban,  pendapatan,  dan  beban yang  diuraikan  dalam  konsep  dan prinsip  yang  mendominasi.  Dalam penerapan  SAK  ETAP,  dengan pengungkapan tambahan perlu, laporan  keuangan  yang  dihasilkan akan  memberikan  gambaran  yang akurat  tentang  posisi  keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas tersebut.  Pengungkapan  tambahan dibutuhkan ketika kepatuhan terhadap persyaratan  tertentu  dalam  SAK ETAP tidak mencukupi untuk
memberikan pemahaman yang memadai  kepada  pemakai  mengenai pengaruh  transaksi  khusus,  peristiwa, dan  kondisi  lainnya  terhadap  posisi keuangan dan kinerja keuangan entitas tersebut.
Menurut bapak Toni Priyono selaku Direktur  BUMDesa  Sumber  Rejeki pada tanggal 29 Juli 2023
menyatakan bahwa:
“Pencatatan  yang  kami lakukan  masih  sederhana dan  belum  lengkap  mbak. Pencatatan keuangan belum di katakan penyajian  keuangan  yang wajar karena belum memenuhi aspek-aspek penyajian laporan keuangan  yang wajar yang mbak.”
Menurut  Ibu  Masiyah  selaku Bendahara  BUMDesa  Sumber Rejeki  pada  18  September  2023 menyatakan bahwa:
“BUMDesa Sumber Rejeki melakukan
pencatatan keuangan yang masih belum  lengkap  dan  belum bisa di  katakan  penyajian laporan  keuangan  yang
wajar. Pencatatan keuangan masih sederhana dan hanya berupa  buku  kas  umum mbak,  bisa  dilihat  pada laporan  keuangan  yang kami buat.”
Menurut  Moh.  Ari  selaku pegawai  BUMDesa  Sumber Rejeki  pada  29  Juli  2023 menyatakan bahwa:
“Pencatatan  keuangan  di BUMDesa    Kedungsumbe setau saya masih sederhana dan belum memenuhi unsur penyajianlaporan keuangan yang wajar.”
Hasil  dari  wawancara  yang telah  dilakukan  oleh  peneliti mendapatkan  bahwa  pencatatan keuangan  yang  dilakukan  oleh BUMDesa  Sumber  Rejeki  masih belum  dapat  dianggap  memadai karena  tidak  memenuhi  kriteria pengakuan  aset, kewajiban, modal, pendapatan, dan beban yang sesuai. Pencatatan  keuangan  yang  mereka lakukan  menggunakan  buku  kas umum  yang  mencatat  pengeluaran dana  dan  saldo  yang  tersisa  setiap bulan selama bertransaksi.
Laporan keuangan menyediakan  posisi  keuangan, kinerja  keuangan,  dan  arus  kas suatu entitas secara wajar. Konsep penyajian yang wajar membutuhkan pengungkapan yang jujur mengenai dampak dari transaksi,  peristiwa,  dan  kondisi lainnya  yang  sesuai  dengan definisi  dan  kriteria  pengakuan aset,  kewajiban,  pendapatan,  dan beban yang telah dijelaskan dalam prinsip-prinsip yang mendominasi.  Penerapan  SAK
ETAP  dengan  pengungkapan tambahan  jika  diperlukan  akan menghasilkan  laporan  keuangan
yang  sesuai  dengan  standar penyajian  yang  wajar  mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan,  dan  arus  kas  entitas. Pengungkapan tambahan diperlukan ketika kepatuhan terhadap persyaratan  tertentu dalam  SAK  ETAP  tidak  cukup untuk  memberikan  pemahaman yang memadai kepada pemakai.
Pengungkapan tambahan diperlukan  apabila  pemenuhan persyaratan  tertentu  dalam  SAK ETAP  tidak  cukup  bagi  pemakai untuk  memahami  dampak  dari transaksi  tertentu,  peristiwa,  dan kondisi  lainnya  terhadap  posisi keuangan  dan  kinerja  keuangan entitas.  Namun,  saat  ini,  laporan keuangan  di  lapangan  belum mencerminkan  kinerja  keuangan dan arus kas dari entitas yang ada di  BUMDesa  Sumber  Rejeki. Penyajian keuangan di BUMDesa tersebut  belum  dapat  dianggap sebagai  penyajian  yang  wajar karena belum memenuhi berbagai aspek  yang  diperlukan  untuk memenuhi standar penyajian laporan  keuangan  yang  wajar sesuai dengan SAK ETAP.
2) Kepatuhan terhadap SAK ETAP Untuk entitas yang
memathui SAK ETAP dalam menyusun laporan keuangannya, memerlukan pernyataan tegas dan tanpa syarat (explicit and unreserved statement) mengenai kepatuhan tersebut yang harus terdokumentasi dengan jelas dalam catatan laporan keuangan. Laporan keuangan tidak diizinkan menyatakan kepatuhan terhadap SAK ETAP kecuali jika semua persyaratan yang ada dalam SAK ETAP telah dipenuhi semuanya.
Menurut bapak Toni Priyono selaku Direktur BUMDesa
Sumber  Rejeki  pada tanggal 29
Juli  2023 menyatakan bahwa:
“BUMDesa Sumber Rejeki belum melakukan pencatatan laporan keuangan  yang  lengkap dan  belum  memenuhi    6 laporan  keuangan  yang lengkap  menurut  SAK ETAP yang mbak sebutkan di atas”. Menurut  Ibu  Masiyah  selaku
Bendahara  BUMDesa  Sumber Rejeki  pad 29  Juli  2023
menyatakan bahwa: “Pencatatan laporan keuangan  di  BUMDesa Sumbe ejeki belum membuat laporan keuangan  yang  lengkap yang sesuai dengan standar laporan keuangan lengkap  menurut  SAK ETAP”. Menurut Moh. Ari selaku pegawai BUMDesa Sumber Rejeki  pada  29  Juli  2023 menyatakan bahwa:
“Laporan  keuangan  di BUMDesa  Sumber  ejeki sederhana  mbak  dan  saya kurang begitu paham tentang kelengkapannya mbak” Hasil wawancara menunjukkan  bahwa  BUMDesa Sumber  Rejeki  belum  mematuhi SAK  ETAP,  karena  bekum berhasil Menyusun laporan keuangan  yang  sesuai  dengan
standar  SAK  ETAP.  BUMDesa Sumber Rejeki juga tidak memiliki  catatan  dalam  laporan keuangan  secara  tegas  dan  tanpa syarat  menyatakan  kepatuhan terhadap  SAK  ETAP.  Entitas yang  laporan  keuangannya  sudah memenuhi  standar  SAK  ETAP harus membuat pernyataan eksplit dan tanpa syarat mengenai kepatuhan  tersebut  dalam  catatan laporan keuangan.
Laporan keuangan  tidak  boleh  menyatakan bahwa  entitas  mematuhi  SAK ETAP  kecuali  jika  entitas  tersebut telah  mematuhi  semua  persyaratan yang  terkandung  dalam  SAK ETAP. Tetapi, di lapangan,
penyajian laporan keuangan BUMDesa  Sumber  Rejeki  masih belum  memenuhi  standar  laporan keuangan  yang  diatur  dalam  SAK ETAP.  Selain  itu,  BUMDesa
Sumber Rejeki juga belum membuat catatan laporan keuangan yang  sesuai  dengan  standar  SAK
ETAP. 3) Kelangsungan Usaha Saat  penyusunan  laporan keuangan perlu untuk memperhatikan  standar  SAK
ETAP,  manajemen  dari  suatu entitas wajib mengevaluasi kemampuan untuk keberlangsungan usahanya (going concern).  Kelangsungan dari suatu entitas bisnis dapat
dikatakan
terjamin jika
manajemen  mempunyai  niat  atau indikasi  likuidasi  usaha  atau menghentikan operasi  bisnis atau tidak  memiliki  pilihan  lain kecuali  melakukan  hal  tersebut. Ketika pembuatan penilaian kelangsungan usaha, pihak
manajemen  harus  sadar  tentang adanya ketidakpastian yang bersifat  material  terkait  peristiwa atau  kondisi  yang  menyebabkan keraguan secara signifikan terkait
kemampuan entitas untuk meneruskan  usaha,  maka  entitas harus mengungkapkan ketidakpastian tersebut. Jika entitas tidak melakukan penyusunan  laporan  keuangan didasarkan pada asumsi kelangsungan  usaha  maka  fakta tersebut harus diungkapkan bersamaan dengan dasar penyusunan  laporan  keuangan dan  penjelasan  tentang  alasan entitas  tidak  menyatakan  asumsi kelangsungan usaha.
Menurut  bapak  Toni  Priyono selaku Direktur BUMDesa Sumber  Rejeki  pada  tanggal  29 Juli 2023 menyatakan bahwa: “Kami pengurus BUMDesa  Sumber  Rejeki masih menjalankan semua unit  usaha  yang  dimiliki dengan  baik  dan  tidak bermaksud
melikuidasi entitas  mbak.  Pengurus
BUMDesa  Sumber  Rejeki masih  membuat  penilaian atas  kemampuan  usaha sehingga  dapat  dibuat keputusan untuk kelangsungan  unit  usaha yang dimiliki”.
Menurut  Ibu  Masiyah  selaku Bendahara  BUMDesa  Sumber Rejeki  pada  tanggal  29  Juli  2023 menyatakan bahwa:
“mbak    semua    unit usaha    yang    dimiliki BUMDesa  Sumber  Rejeki masih  berjalan  dengan baik    dan  berkembang hingga sekarang jadi saya  dan  teman-teman pengurus masih bisa
menjalankan unit usaha”.
Menurut  bapak  Moh.  Ari  selaku pegawai  BUMDesa            Sumber Rejeki  pada  tanggal  29  Juli  2023 menyatakan bahwa:
“Pengurus BUMDesa Sumber Rejeki masih menjalankan  usaha  dan operasionalnya dengan baik mbak”. Hasil wawancara menunjukkan  bahwa  BUMDesa
Sumber Rejeki masih menjalankan usaha yang beroperasi dengan baik. BUMDesa  Sumber  Rejeki  tidak memiliki  niat  untuk  menghentikan kegiatan  usahanya  dan  sedang melakukan evaluasi terhadap kemampuan bisnisnya untuk memastikan kelangsungan operasionalnya. Pada saat menyusun laporan keuangan, manajemen  entitas  menggunakan
SAK  ETAP  untuk  untuk  menilai apakah  entitas  tersebut  dapat  terus beroperasi secara berkelanjutan.
4) Frekuensi Pelaporan Entitas bisnis harus mampu menyajikan laporan keuangan  (meliputi  informasi komparatif) secara lengkap dalam satu periode akuntansi. Berdasarkan  penuturan  Bapak Toni  Priyono  yang  merupakan Direktur BumDesa Sumber Rejeki  tanggal  29  Juli  2023 menjelaskan bahwa : “Di  BUMDesa  Sumber Rejeki mbak hanya menyajikan laporan
tahunan  berupa  buku  kas umum tersebut. Akan tetapi tidak  menyajikan  laporan keuangan  tahunan  yang lengkap  sesuai  standar SAK  ETAP  seperti  yang mbak beri tahu”.
Menurut Ibu Masiyah selaku Bendahara BUMDesa  Sumber Rejeki pada tanggal 29 Juli 2023 menyatakan bahwa:
“Laporan keuangan tahunan yang dibuat oleh BUMDesa Sumber Rejeki hanya berupa pencatatan keuangan  buku kas umum  mbak  untuk laporan pertanggung jawaban dan tidak lengkap sesuai standar SAK ETAP karena saya kurang paham juga mengenai standar tersebut”. Menurut  bapak  Moh.  Ari  selaku pegawai BUMDesa Sumber
Rejeki  pada  tanggal  29  Juli  2023 menyatakan bahwa:
“Saya kurang paham mbak  mengenai  laporan keuangan  sesuai  standar SAK    ETAP,    setau    saya ya    hanya  menyajikan pencatatan keuangan yaitu buku kas umum”.
Hasil  wawancara  yang telah  disampaikan  menyatakan bahwa  BumDesa  Sumber  Rejeki melakukan  pencatatan  keuangan tahunan  dalam  bentuk  buku  kas umum  tetapi  tidak  menyajikan laporan  keuangan  satu  tahun sekali dan laporan keuangan yang disajikan  tidak  lengkap  dan  tidak sesuai  dengan  ketentuan  yang disyaratkan  pada  SAK  ETAP. Pada  laporan  keuangan  yang dibuat  oleh  BumDesa  Sumber
Rejeki belum memasukkan
informasi komparatif yang menjadi bagian laporan pertanggungjawaban secara lengkap. 5) Penyajian yang Konsisten Konsistensi  pada  penyajian
dan  klasifikasi  pos-pos  pada laporan  keuangan  antar  periode menjadi  suatu  hal  yang  penting untuk dilakukan. Perubahan terhadap  penyajian  dan  klasifikasi pos-pos  tersebut  dapat  dilakukan jika terjadi perubahan yang signifikan  pada  sifat  operasi entitas.  Alasan  lain  perubahan penyajian  dan  klasifikasi  pos  juga dapat  terjadi  jika  bertujuan  untuk meningkatkan  presentasi  yang disesuaikan dengan kriteria pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi, dimana hal ini
dijelaskan pada Bab 9 SAK ETAP tentang kebijakan akuntansi,
estimasi,  dan  kesalahan.  Terakhir, perubahan  juga  bisa  terjadi  jika
SAK ETAP mengharuskan
terjadinya  perubahan.  Entitas  yang memutuskan untuk terjadinya perubahan penyajian atau
klasifikasi suatu pos dalam laporan keuangan  maka  harus  melakukan penyesuaian  terhadap  jumlah  yang telah  dilaporkan  pada  periode akuntansi  sebelumnya.  Hal  ini dapat dikecualikan
jika
penyesuaian  yang  dilakukan  tidak memungkinkan secara praktis.
Menurut  bapak  Toni  Priyono selaku Direktur BUMDesa
Sumber  Rejeki  pada  tanggal  29
Juli 2023 menyatakan bahwa:
“Untuk penyajian laporan keuangan  yang  dilakukan oleh  BUMDesa  Sumber Rejeki  belum  konsisten dan belum membuat klasifikasi penyajian laporan  keuangan  sesuai denganstandar SAK ETAP seperti yang mbak tanyakan,  karena  saya kurang begitu paham juga mengenai hal tersebut”.
Menurut  Ibu  Masiyah  selaku Bendahara  BUMDesa  Sumber Rejeki  pada  tanggal  29  Juli  2023 menyatakan bahwa:
“Laporan  keuangan  yang disajikan  oleh   BUMDesa Sumber Rejeki belum konsisten mbak dan BUMDesa  Sumber  Rejeki belum  membuat  klasifikasi pos-pos  laporan  keuangan sesuai standar SAK ETAP”. Menurut  bapak  Moh.  Ari  selaku pegawai BUMDesa Sumber Rejeki  pada  tanggal  29  Juli  2023 menyatakan bahwa:
“Setau  saya  penyajian laporan  keuangan  belum konsisten dan belum sesuai dengan standar SAK ETAP.    Dan    yang  saya tau  ya  hanya  pencatatan keuangan  yang  ada  di BUMDesa mbak”. Hasil wawancara menunjukkan  bahwa  penyajian laporan keuangan BUMDesa Sumber  Rejeki  belum  konsisten dan  tidak  mematuhi  ketentuan pengelompokan  pos-pos  dalam
laporan  keuangan  sesuai  dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK  ETAP).  Menurut  SAK ETAP. Penyajian dan
pengelompokan  pos-pos  dalam laporan  keuangan  harus  konsisten antara  periode,  kecuali  jika  ada perubahan  signifikan  dalam  sifat operasi  entitas  atau  jika  perubahan tersebut bertujuan untuk meningkatkan  kualitas  penyajian laporan  keuangan  sesuai  dengan kriteria  yang  ditetapkan  dalam
SAK  ETAP  Bagian  9  tentang kebijakan  akuntansi,  estimasi,  dan koreksi kesalahan. Jika ada perubahan  dalam  penyajian  atau pengelompokan  pos-pos  dalam laporan  keuangan,  entitas  harus mereklasifikasi jumlah yang dibandingkan dengan periode sebelumnya, kecuali jika
reklasifikasi  tersebut  tidak  praktis. Namun,  dalam  praktiknya,  laporan keuangan  yang  disajikan  oleh BUMDesa  Sumber  Rejeki  belum memenuhi konsistensi ini dan juga belum mengikuti pedoman
klasifikasi  pos-pos  sesuai  dengan SAK ETAP.
6) Informasi Komparatif Pengungkapan  informasi
laporan  keuangan  harus  mampu memiliki  daya  keterbandingan (komparatif)  jika  dibandingkan dengan periode sebelumnya, kecuali  untuk  informasi  dalam laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan yang
dikecualikan  oleh  SAK  ETAP.
Entitas bisnis juga harus menyertakan informasi yang mampu  dibandingkan  tersebut untuk bagian yang bersifat naratif dan  deskriptif  jika  informasi tersebut  memiliki  relevansi  untuk meningkatkan pemahaman laporan keuangan periode berjalan.
Menurut  bapak  Toni  Priyono selaku Direktur BUMDesa Sumber  Rejeki  pada  tanggal  29 Juli 2023 menyatakan bahwa: “Untuk  laporan  keuangan yang dibuat oleh BUMDesa  Sumber  Rejeki belum memasukkan informasi  komparatif  dan belum sesuai dengan standar SAK ETAP. Laporan  keuangan  yang dibuat  sebenarnya  mbak sudah bersifat komparatif, namun hanya dapat dipahami  oleh  internal kepengurusan saja”. Menurut Ibu Masiyah selaku Bendahara BUMDesa  Sumber  Rejeki pada  tanggal  29  Juli  2023 menyatakan bahwa: “Penyajian laporan keuangan  yang  dibuat oleh  BUMDesa  Sumber Rejeki belum memasukkan informasi komparatif, laporan  keuangan  telah dibuat dan pada dasarnya bersifat  komparatif  mbak, namun hanya dapat dipahami  oleh  internal saja  karena  belum  sesuai dengan standar SAK ETAP”.
Menurut  bapak  Moh.  Ari selaku  pegawai  BUMDesa
Sumber  Rejeki  pada  tanggal 29  Juli  2023  menyatakan bahwa:
“Saya  kurang  begitu paham hal tersebut mbak,  laporan  keuangan sebenarnya sudah informatif bagi kami internal kepengurusan”. Wawancara yang telah dilakukan  menunjukkan  secara  jelas hasil yang menyatakan bahwa laporan keuangan  yang  dibuat  oleh  BumDesa Sumber Rejeki tidak memuat informasi  perbandingan  sesuai dengan yang  disampaikan  oleh  SAK  ETAP. Laporan  keuangan  yang  disusun  oleh BumDesa  Sumber  Rejeki  sewajarnya memiliki  sifat  komparatif  sehingga tidak  hanya  dapat  dipahami  secara internal  tetapi  juga  dapat  dipahami oleh pihak eksternal jika sesuai dengan standar SAK ETAP.
7) Materialitas dan Agregasi
Laporan  keuangan  meliputi pos-pos  material  yang  disajikan secara tersendiri dari pos-pos  yang tidak  material.  Pos-pos  yang dianggap kurang atau tidak material dikelompokkan pada jumlah yang mempunyai
karakteristik  atau  fungsi  hampir sama.  Keselahan  atau  kegagalan mencantumkan  atau  mencatat  dari suatu pos yang material baik secara individu  maupun  kolektif  dapat menyebabkan  kesalahan  dalam pengambilan  keputusan  ekonomi oleh  pengguna  informasi.  Pada aktivitas ini peran ukuran dan sifat dari  suatu  transaksi  mungkin menjadi faktor yang menentukan.
Menurut  bapak  Toni  Priyono selaku Direktur BUMDesa Sumber  Rejeki  pada  tanggal  29 Juli 2023 menyatakan bahwa:
“Mbak kami kepengurusan  BUMDesa Sumber  Rejeki  membuat laporan  keuangan  yang kurang memperhatikan materialitas dalam melakukan  transkasi  dan belum sesuai dengan standar SAK ETAP, karena ya memamg pengetahuan yang terbatas dari kami sendiri”.
Menurut  Ibu  Masiyah  selaku Bendahara  BUMDesa  Sumber Rejeki pada tanggal 29 Juli 2023 menyatakan bahwa:
“Untuk laporan keuangan  yang  dibuat oleh  BUMDesa  Sumber Rejeki mbak kurang memperhatikan tingkat meterialitas suatu transaksi. Dan ya memang saya yang kurang  begitu  paham tentang klasifikasi tersebut”.
Menurut  bapak Moh. Ari selaku pegawai BUMDesa Sumber Rejeki pada tanggal 29 Juli 2023 menyatakan bahwa:
“BUMDesa  Sumber Rejeki  setau saya laporan  keuangan yang dibuat ya masih sederhana mbak”.
Hasil wawancara menjelaskan  bahwa  BUMDesa Sumber  Rejeki  dalam  penyusunan laporan keuangan kurang memperhatikan  materialitas  dalam melakukan transaksi. Dalam penyajian  laporan  keuangan,  pos-
pos  biaya  tidak  dipisahkan  atau diklasifikasi  menurut  sifat  dan fungsinya.  Pos-pos  yang  material disajikan  tersendiri  dalam  laporan keuangan, sedangkan pos-pos yang tidak material dikelompokkan dalam  jumlah  yang  memiliki kesamaan karakteristik atau fungsi. Kelalaian atau kesalahan
pencatatan  suatu  pos  dianggap material  apabila,  secara  sendiri- sendiri  atau  bersama-sama,  dapat mempengaruhi  pengguna  laporan dalam mengambil keputusan ekonomi.  Ukuran  dan  sifat  barang mungkin  menjadi  faktor  penentu. Laporan  keuangan  yang  disusun BUMDesa  Sumber  Rejeki  tidak memperhatikan  materialitas  suatu transaksi. Dalam penyajian laporan keuangan,  pos-pos  biaya  tidak dipisahkan atau diklasifikasi menurut sifat dan fungsinya.

## Kendala dalam Penyusunan Laporan Keuangan BUMDesa
Laporan  keuangan  yang  disusun sesuai  dengan  SAK  ETAP  pada BumDesa Sumber Rejeki belum sepenuhnya  dilakukan.  Kondisi  ini didasari  dari  adanya  beberapa  kendala yang mempersulit penyusunan pencatatan yang dilakukan oleh pengelola agar dapat sesuai  dengan  standar  yang  ada.  Kondisi ini ditegaskan oleh penuturan dari Bapak Toni  Priyono  dalam  wawancara  yang dilakukan sebagai berikut:
“Kendala  dalam  penyusunan laporan  keuangan  sebenarnya adalah  kurangnya  pengetahuan, pemahaman,  dan kesadaran pengurus  BUMDesa  Sumber Rejeki  dalam menyusun  laporan keuangan  yang  sesuai  dengan standar akuntansi mbak. Dan ya memang  kami  kepengurusan belum  terlalu  paham  tentang standar  akuntansi.  Pembuatan laporan  keuangan  yang  sesuai
dengan standar akuntansi membutuhkan  waktu  yang  lama dan  rumit  bagi  kami  mbak, sebenarnya  bisa  kami  usahakan mbak namun karena keterbatasan waktu  jadi  belum  tercapai  hal tersebut”.
Menurut Ibu Masiyah selaku Bendahara  BUMDesa  Sumber  Rejeki pada  tanggal  29  Juli  2023  menyatakan bahwa:
“Kendala  dalam  penyusunan laporan  keuangan  yang  sesuai dengan standar SAK ETAP bagi saya  sendiri  terutama  yaitu kurangnya kesadaran dan pengetahuan saya sendiri khusunya  selaku  bendahara  dan pengurus  BUMDesa  tentang laporan  keuangan  yang  sesuai dengan  stnadar  SAK  ETAP  dan belum  ada  sosialisasi  oleh pemerintah  setempat  tentang pentingnya  penyusunan  tentang laporan  keuangan  yang  sesuai dengan  standar SAK ETAP”.
Menurut  bapak  Moh.  Ari  selaku pegawai BUMDesa Sumber  Rejeki  pada tanggal 29 Juli 2023 menyatakan bahwa:
“Saya  sendiri  kurang  begitu paham  tentang  laporan  keungan mbak”.
Hasil  dari  penuturan  informan dalam kegiatan wawancara yang dilakukan  menunjukkan  bahwa  terdapat faktor-faktor yang menghalangi terjadinya  penerapan  SAK  ETAP  pada pelaporan  keuangan  BumDesa  Sumber Rejeki yaitu pengetahuan dan pemahaman  dari  sumber  daya  manusia disana  terkait  konsep  dan  standar akuntansi  masih  terbatas,  pengelola
BumDesa masih belum memiliki kesadaran  akan  pentingnya  penyampaian informasi keuangan yang akurat dan tepat
bagi  kelangsungan  operasional  usaha, pelaporan  pertanggungjawaban  masih menjadi momok yang dianggap rumit dan memakan  waktu,  dan  sosialisasi  dari otoritas  daerah  yang  dianggap  masih kurang.
Implementasi akuntansi BumDesa yang  didasarkan  pada  SAK  ETAP dijelaskan  bahwa  laporan  keuangan yang disajikan  dapat  dikatakan  komprehensif jika memenuhi persyaratan yaitu antaralain disajikan secara wajar, kepatuhan terhadap SAK ETAP, kelangsungan usaha, frekuensi pelaporan, penyajian  yang  konsisten,  informasi memiliki daya
keterbandingan, memperhatikan  aspek  materialitas,  dan komprehensif.  Kondisi  yang  terjadi  di lapangan  terkait  penyusunan  laporan pertanggungjawaban  BumDesa  Sumber Rejeki  yang  dilakukan  adalah  berupa penyelenggaraan  pencatatan  buku  kas umum yang menjelaskan mengenai aliran dana  masuk  dan  keluar,  sehingga  hal  ini jelas  tidak  sesuai  dengan  apa  yang disampaikan pada SAK ETAP.

## SIMPULAN
Merujuk  pada  hasil  penelitian serta  pembehasan  yang  telah  diuraikan, maka  simpulan  yang  diperoleh  dari penelitian  ini  yaitu  penyajian  laporan pertanggungjawaban keuangan yang
sesuai dengan SAK ETAP dari BumDesa Sumber  Rejeki  terkait  penyajian  laporan keuangan  masih  belum  lengkap  dan belum  tepat.  Pencatatan  keuangan  yang dilakukan  hanya  berbentuk  buku  kas umum,  pencatatan  keuangan  selalu dilakukan  berdasarkan  dari  pemahaman pengelola  saja.  Dengan  demikian,  hal  ini membuat  penyajian  laporan  keuangan yang terjadi  menjadi  tidak  sesuai  dengan standar  SAK  ETAP  terkait  penyajian wajar,  frekuensi  pelaporan,  penyajian konsisten,  informasi  komparatif,  dan materialitas. Ketidaksesuaian pada pelaporan pertanggungjawaban BumDesa Sumber  Rejeki  disebabkan  adanya beberapa  hambatan  seperti  terbatasnya
pengetahuan  dan  pemahaman  sumber daya  manusia  disana  tentang  konsep  dan standar  akuntansi,  kurangnya  kesadaran dari pengelola BumDesa tentang pentingnya penyusunan laporan keuangan yang  baik  dan  tepat,  pelaporan  diangap rumit  dan  memakan  waktu,  dan kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah tentang pentingnya penyusunan  laporan  keuangan  yang sesuai dengan kebutuhan anggaran. Saran penelitian yang dapat disampaikan adalah adanya  harapan  bagi  BumDesa  Sumber Rejeki untuk mampu melakukan penyajian  laporan  pertanggungjawaban sesuai  dengan  standar  akuntansi  SAK ETAP  agar  pencatatan  dan  penyajian pelaporan  keuangan  menjadi  lebih  baik, jelas, dan rinci sehingga mampu menjadi sumber informasi yang berguna bagi para pengguna.

## REFERENSI
Alfiansyah,  A.  (2021).  Status  Badan Usaha Milik Desa Sebagai Badan Hukum  Atas  Diundangkannya Undang-Undang  Cipta  Kerja. Jisip  (Jurnal  Ilmu  Sosial  Dan Pendidikan) , 5 (2).
Hetika,  H.,  &  Mahmudah,  N.  (2017).
Penerapan Akuntansi Dan Kesesuaiannya  Dengan  Sak  Etap Pada  Umkm  Kota  Tegal. Jurnal Akuntansi, Ekonomi Dan Manajemen Bisnis , 5 (2), 259– 266.
Kemendes. (2022). Menteri Desa, Pembangunan  Daerah  Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia .
Kristanto,  E.  (2011). Penerapan  Standar Akuntansi Keuangan Untuk Entitas Tanpa  Akuntabilitas  Publik  (Sak- Etap)  Pada  Umkm  Pengrajin Rotan Di Desa Trangsan Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo .
Pagelaran,  J.  D.,  Ciomas,  K.,  Bogor, K., Hidayah, U., Mulatsih, S., & Purnamadewi,  Y.  L.  (2019). Evaluasi  Badan  Usaha  Milik Desa (  Bumdes  ):  Studi  Kasus  Bumdes Harapan . 3 (2), 144–153.
Prasetyo,  D.  (2019). Peran  Bumdes Dalam  Membangun  Desa .  104.
Https://Opac.Perpusnas.Go.Id/De tailopac.Aspx?Id=1229631 Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang  Pendirian,  Pengurusan  dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa Rasyid, A. S. R. (2021). Analisis Laporan Keuangan . Satoto,  S.,  Syarif,  A.,  Noviades,  D., Fitria,  F.,  &  Mushawirya,  R. (2019). Sosialisasi Terhadap Pembentukan Badan Usaha Milik Desa  Menurut  Undang-Undang Nomor  6  Tahun  2014  Tentang Desa. Jurnal Karya Abdi Masyarakat , 3 , 182–190.
Https://Doi.Org/10.22437/Jkam. V3i2.8483
Wibowo,  Y.  A.  (2020).  Pengelolan Keuangan  Desa  Berdasarkan Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor  113  Tahun  2014  Tentang Pengelolaan  Keuangan  Desa. Uniska  Law  Review , 1 (1),  38.
Https://Doi.Org/10.32503/Ulr.V1
i1.189