Vol.1 No.1, June 2020 e-ISSN: 2722-5062

## KEBIJAKAN EQUITY CROWDFUNDING
USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM)

## *Program Studi Magister Kenotariatan,

## Corresponding e
One of the growth indicator of a country is the existence of Small and Medium Enterprise (SMEs) that able to develop and become the foundation of society’s economy. SMEs in Indonesia strugg limitation. The financial limitation can be solved by proposing funding to bank or another lending financial instition that in fact give another financial burden to SMEs and de The  government  issued  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  No.  37/POJK.04/2018  about  equity crowdfunding  through  information  technology crowdfunding,  the  government  might  expect  SMEs  able  to  compete  without  fi Nevertheless,  the  law  protection  to  equity crowdfunding  users  has not  met  aspect of  law  certainty  and justice  value.  It  is  because  there  was  no  guarantee  for  both  the  crowdfunders  and  users  in  their investment  security.  These  problems governance of policies that provide legal certainty and justice value to equity crowfunding participants. The existence of good policy governance will encourage the development of SMEs to become startups.  The  type  of  research  is principles,  and  legal  doctrines  in  order  to  answer  the  legal  issues approach to support this type of researc primary legal materials in the form of legislation and secondary legal materials in the form of literature and academic journals.

## Keywords: SMEs, Equity Crowdfunding, Law Certaintty, Guarantee
Salah  satu  indikator  pertumbuhan  perekonomian Menengah  (UMKM)  yang  bertumbuh  dan  menjadi  fondasi  bagi  ekonomi  masyarakat. Namun, UMKM seringkali  harus  berjuang  sendiri pengajuan pembiayaan melalui bank dan lembaya pendanaan berbunga yang akan menggerus keuntungan
A i r l a n g g a   J o u r n a l   o f   I n n o v a t i o n   M a n a g e m e n t ,   V o l . 1   ( 1 ,
DOI: 10.20473/ajim.v1i1.193

## EQUITY CROWDFUNDING DALAM RANGKA INOVASI PENDANAAN BAGI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM)
Luluk Nurmalita*
Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Airlangga
Corresponding e-mail: luluk.nurmalita-2018@fh.unair.ac.id

## ABSTRACT
One of the growth indicator of a country is the existence of Small and Medium Enterprise (SMEs) that able to develop and become the foundation of society’s economy. SMEs in Indonesia strugg limitation. The financial limitation can be solved by proposing funding to bank or another lending financial instition that in fact give another financial burden to SMEs and decrease their profit potentials. The  government  issued  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  No.  37/POJK.04/2018  about  equity crowdfunding  through  information  technology-based  stock  offering.  Through  the  policy  of  equity crowdfunding,  the  government  might  expect  SMEs  able  to  compete  without  fi Nevertheless,  the law  protection  to equity  crowdfunding  users  has  not  met  aspect  of  law  certainty  and justice  value.  It  is  because  there  was  no  guarantee  for  both  the  crowdfunders  and  users  in  their These  problems  must  be  concerned  by  the  government  through  implementing  the governance of policies that provide legal certainty and justice value to equity crowfunding participants. The existence of good policy governance will encourage the development of SMEs to become startups.  The  type  of  research  is  juridicial  normative  as  the  process  of  finding  legal  rules,  legal principles,  and  legal  doctrines  in  order  to  answer  the  legal  issues  that  faced  by  society approach to support this type of research is the legislation approach and concept approach by examining primary legal materials in the form of legislation and secondary legal materials in the form of literature
Keywords: SMEs, Equity Crowdfunding, Law Certaintty, Guarantee of Investment Security.

## ABSTRAK
Salah  satu  indikator  pertumbuhan  perekonomian  suatu  negara  adalah  adanya  U yang  bertumbuh  dan  menjadi fondasi  bagi  ekonomi  masyarakat. Namun, UMKM sendiri  dalam  keterbatasan  modal.  Keterbatasan  modal  dipenuhi  dengan pengajuan pembiayaan melalui bank dan lembaya pendanaan berbunga yang akan menggerus keuntungan
I n n o v a t i o n   M a n a g e m e n t ,   V o l . 1   ( 1 ,   J u n e   2 0 2 0
10.20473/ajim.v1i1.19362

## DALAM RANGKA INOVASI PENDANAAN BAGI

## Universitas Airlangga
2018@fh.unair.ac.id
One of the growth indicator of a country is the existence of Small and Medium Enterprise (SMEs) that able to develop and become the foundation of society’s economy. SMEs in Indonesia struggle in financial limitation. The financial limitation can be solved by proposing funding to bank or another lending-based crease their profit potentials. The  government  issued  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  No.  37/POJK.04/2018  about  equity based  stock  offering.  Through  the  policy  of  equity crowdfunding,  the  government  might  expect  SMEs  able  to  compete  without  financial  constraints. Nevertheless,  the law  protection  to  equity crowdfunding  users  has not  met  aspect  of  law  certainty  and justice  value.  It  is  because  there  was  no  guarantee  for  both  the  crowdfunders  and  users  in  their must  be  concerned  by  the  government  through  implementing  the governance of policies that provide legal certainty and justice value to equity crowfunding participants. The existence of good policy governance will encourage the development of SMEs to become competitive the  process  of  finding  legal  rules,  legal d  by  society.  The  analysis h is the legislation approach and concept approach by examining primary legal materials in the form of legislation and secondary legal materials in the form of literature
of Investment Security.
adalah  adanya  Usaha  Mikro  Kecil yang  bertumbuh  dan  menjadi fondasi  bagi  ekonomi  masyarakat. Namun, UMKM Keterbatasan  modal  dipenuhi  dengan pengajuan pembiayaan melalui bank dan lembaya pendanaan berbunga yang akan menggerus keuntungan
pengusaha. Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.04/2018 Tentang  Layanan  Urun  Dana  Melalui  Penawaran  Saham  Berbasis  Teknologi  Informasi  ( Crowdfunding ).Melalui kebijakan khawatir  akan  kebutuhan  modal.  Namun,  p kurang memenuhi aspek kepastian hukum dan nilai keadilan. P pemodal  belum  memiliki  kepastian  hukum  terhadap tersebut  harus  mendapat  perhatian  yang  baik berkepastian  hukum  dan  bernilai  keadilan.  Adanya  tata  kelola  kebijakan  yang  baik  akan mendorongpengembangan UMKM menjadi adalah yuridis normatif, yaitu proses menemukan aturan hukum, prinsip doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. P tipe penelitian ini adalah pendekatan hukum primer berupa peraturan perundang dan jurnal.
Kata kunci: SMEs, Equity Crowdfunding, Kepastian Hukum, Jaminan Keamanan Investasi.

## PENDAHULUAN
Pemerintah telah menerbitkan Layanan  Urun  Dana  Melalui  Penawaran  Saham  Berbasis  Teknologi  Informasi  ( selanjutnya  disebut  POJK  37/2018.  Peraturan  ini  mengatur  pelaksanaan  pelayanan  urun  dana  melalui penyertaan saham yang berlandaskan teknologi informasi yang diselenggarakan oleh penyelenggara. Para Pengguna  layanan equity crowdfunding (UMKM)  atau  perusahaan  perintis  ( Dana  melalui penawaran  saham  berbasis Teknologi  Informasi  ini,  dalam  rangka  memberikan  kepastian hukum dan perlindungan bagi pihak yang terlibat dalam kegiatan Layanan Urun Dana melalui penawaran saham berbasis Teknologi Informasi. diharapkandapat memberikan ruang bertumbuh bagi Modal serta meningkatkan pertumbuhan keuangan Keuangan  (OJK)  sebagai  otoritas  yang  melakukan  pengawas menerapkan  pendekatan  pengawas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/Pojk.07/2 Keuangan).    Pendekatan  tersebut Penerbit, terbentuknya Penyelenggara yang kredibel, serta aman dan andal dalam kegiatan Urun
Pada  era  sekarang  ini,  Pengusaha  dengan  modal  berlebih  akanlebih  senang  melirik  ide yang dilengkapi teknologi sebagai sasaran investasi. Teknologi yang mumpuni dan digabung dengan ide segar  akan  menciptakan  inovasi memiliki kurang lebih 64 juta unit UMKM dengan kenaikan 2% dari tahun 2017 ini  terus  meningkat  setiap  tahun.  Hal  ini  membuktikan  ada  keinginan  masyarakat  untuk  menciptakan
A i r l a n g g a   J o u r n a l   o f   I n n o v a t i o n   M a n a g e m e n t ,   V o l . 1   ( 1 ,
Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.04/2018 tang  Layanan  Urun  Dana  Melalui  Penawaran  Saham  Berbasis  Teknologi  Informasi  ( Melalui kebijakan equity crowdfunding , pemerintah berharap UMKM dapat bersaing tanpa khawatir  akan  kebutuhan  modal.  Namun,  perlindungan  hukum  pengguna equity tian hukum dan nilai keadilan. Penerbit kurang dilindungi hak ciptanya dan pemodal  belum  memiliki  kepastian  hukum  terhadap  jaminan  keamanan  investasinya.  Permasalahan tersebut  harus  mendapat  perhatian  yang  baik  oleh  pemerintah  melalui  tata  kelola  kebijakan  yang berkepastian  hukum  dan  bernilai  keadilan.  Adanya  tata  kelola  kebijakan  yang  baik  akan an UMKM menjadi startup yang berdaya saing. Tipe penelitian yang digunakan yaitu proses menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Pendekatan yang digunakan untuk mendukung tipe penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep dengan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang berupa literature
Kata kunci: SMEs, Equity Crowdfunding, Kepastian Hukum, Jaminan Keamanan Investasi.
Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.04/2018 Tentang Layanan  Urun  Dana  Melalui  Penawaran  Saham  Berbasis  Teknologi  Informasi  ( selanjutnya  disebut  POJK  37/2018.  Peraturan  ini  mengatur  pelaksanaan  pelayanan  urun  dana  melalui yertaan saham yang berlandaskan teknologi informasi yang diselenggarakan oleh penyelenggara. Para equity crowdfunding adalah penerbit  yaitu pengusaha Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)  atau  perusahaan  perintis  ( start  up )  dan  pemodal.  Pengaturan  kegiatan  usaha  Layanan  Urun Dana  melalui penawaran  saham  berbasis Teknologi  Informasi  ini,  dalam  rangka  memberikan  kepastian hukum dan perlindungan bagi pihak yang terlibat dalam kegiatan Layanan Urun Dana melalui penawaran formasi. Adanya kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak tersebut, diharapkandapat memberikan ruang bertumbuh bagi start up untukmemperoleh akses pendanaan di Pasar tkan pertumbuhan keuangan di Indonesia khususnya di Pasar Modal sebagai  otoritas  yang  melakukan  pengawasan  atas  kegiatan  di  sektor  jasa menerapkan  pendekatan  pengawasan  berbasis market  conduct pada  kegiatan  Urun  Dana Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/Pojk.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa endekatan  tersebut  diharapkan  dapat    mendorong  penerapan  keterbukaan  informasi  oleh yelenggara yang kredibel, serta terbangunnya sistem Teknologi Informasi yang ndal dalam kegiatan Urun Dana.
Pada  era  sekarang  ini,  Pengusaha  dengan  modal  berlebih akanlebih  senang  melirik  ide yang dilengkapi teknologi sebagai sasaran investasi. Teknologi yang mumpuni dan digabung dengan ide segar  akan  menciptakan  inovasi  yang  dapat  meraup  keuntungan  besar.  Sampai  tahun  2018,  Indonesia memiliki kurang lebih 64 juta unit UMKM dengan kenaikan 2% dari tahun 2017 ini  terus  meningkat  setiap  tahun.  Hal  ini  membuktikan  ada  keinginan  masyarakat  untuk  menciptakan
I n n o v a t i o n   M a n a g e m e n t ,   V o l . 1   ( 1 ,   J u n e   2 0 2 0
Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.04/2018 tang  Layanan  Urun  Dana  Melalui  Penawaran  Saham  Berbasis  Teknologi  Informasi  ( Equity , pemerintah berharap UMKM dapat bersaing tanpa equity  crowdfunding dirasa enerbit kurang dilindungi hak ciptanya dan jaminan  keamanan  investasinya.  Permasalahan melalui  tata  kelola  kebijakan  yang berkepastian  hukum  dan  bernilai  keadilan.  Adanya  tata  kelola  kebijakan  yang  baik  akan
Tipe penelitian yang digunakan prinsip hukum, maupun doktrin- yang digunakan untuk mendukung undangan dan pendekatan konsep dengan meneliti bahan undangan dan bahan hukum sekunder yang berupa literature
Kata kunci: SMEs, Equity Crowdfunding, Kepastian Hukum, Jaminan Keamanan Investasi.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.04/2018 Tentang Layanan  Urun  Dana  Melalui  Penawaran  Saham  Berbasis  Teknologi  Informasi  ( Equity  Crowdfunding ) selanjutnya  disebut  POJK  37/2018.  Peraturan  ini  mengatur  pelaksanaan  pelayanan  urun  dana  melalui yertaan saham yang berlandaskan teknologi informasi yang diselenggarakan oleh penyelenggara. Para adalah penerbit  yaitu pengusaha Usaha Mikro Kecil Menengah egiatan  usaha  Layanan  Urun Dana  melalui penawaran  saham berbasis Teknologi  Informasi  ini,  dalam  rangka  memberikan  kepastian hukum dan perlindungan bagi pihak yang terlibat dalam kegiatan Layanan Urun Dana melalui penawaran kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak tersebut, untukmemperoleh akses pendanaan di Pasar nesia khususnya di Pasar Modal. Otoritas Jasa an  atas  kegiatan  di  sektor  jasa  keuangan pada  kegiatan  Urun  Dana  (Penjelasan 013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa keterbukaan  informasi  oleh terbangunnya sistem Teknologi Informasi yang
Pada  era  sekarang  ini,  Pengusaha  dengan  modal  berlebih  akanlebih  senang  melirik  ide-ide  segar yang dilengkapi teknologi sebagai sasaran investasi. Teknologi yang mumpuni dan digabung dengan ide yang  dapat  meraup  keuntungan  besar.  Sampai  tahun  2018,  Indonesia memiliki kurang lebih 64 juta unit UMKM dengan kenaikan 2% dari tahun 2017 (Depkop, 2020). Data ini  terus  meningkat  setiap  tahun.  Hal  ini  membuktikan  ada  keinginan  masyarakat  untuk  menciptakan
peluang  usaha.  Pemerintah  melalui  kebijakan  pengaturan  berinvestasi,  mulai  berinisiatif  memfasilitasi keinginan pengusaha untuk memperoleh dana.
Pengusaha UMKM dan start up Kendala tersebut diantaranya adalah keterbatasan persyaratan pengajuan kredit melalui perbankan, bunga yang  diterapkan  melalui  Kredit  Usaha  Rakyat  kurang  fleksibel,  dan menghambat  kepemilikan  modal.
usaha untuk bertumbuh. Adanya ide apabila tidak didukung dengan modal maka tidak akan menciptakan inovasi.  Keterbatasan  dana  merupakan  ha merupakan hambatan bagi perekonomian negara karena jika UMKM tidak berkembang, maka tidak dapat meningkatkan pendapatan perekonomian negara.
Equity  crowdfunding mempertemukan  pembisnis  dan  investor. memiliki  kelebihan  dana  dapat  menginvestasikan  modalnya  kedalam  suatu  penyertaan  saham  dari penerbit  atau  pengusaha.  Layanan modal  untuk  memperoleh  tambahan  modal  usa ditawarkan  oleh  penerbit  melalui  penyelenggara.  Pemodal  tidak  perlu  bertemu  atau  berkecimpung langsung  dalam  operasional  perusahaan.  Penerbit  memberikan  timba pemodal melalui penyelenggara.
Penyelenggara  memiliki  peran  penting  dalam  pelaksanaan layanan  urun  dana saham ini. Penyelenggara sebagai pihak yang mendapatkan izin dari OJK, berinvestasi dan menjaga kelancaran proses antara  penyelenggara  dengan  pemodal  maupun  penyele yang  harus  dipenuhi  oleh  perusahaan  yang  ingin  mengajukan  diri  sebagai  penyelenggara  layanan  urun dana. Syarat tersebut harus dipenuhi karena menyangkut kemampuan penyelenggara dalam melaksanakan kegiatan  urun  dana.  Penyelenggara  yang  kurang  kredible  akan  berakibat  kelalaian  dan  menimbulkan kerugian  para  pengguna.  Oleh  karena  itu,  OJK  berperan  menyeleksi  penga mengajukan sebagai penyelenggara
Perlindungan pengguna menjadi persyaratan utama yang harus dipikirkan bagi para pengguna oleh  penerbit  maupun  oleh  pemodal. dalam berinvestasi. Permasalahan  pemodal adalah memprediksi penerbit  yang mampu mengemban usahanya.  Pemodal  harus  mampu  menganalisa dapat melihat secara langsung kondisi penerbit. Dari sisi penerbit, penerbit yang memiliki inovasi dan ide harus  berhati-hati  terhadap  penjiplakan  karyanya.  Perlakuan  curang  dapat  saja  dialami  oleh  penerbit karena  sistem  keterbukaan  informasi  yang  dianut  dalam  Layanan  Urun  Dana  ini. penyelenggara sangat penting. Penyelenggara memiliki kewajiban dan larangan yang diharuskan dipenuhi oleh OJK. Jika persyaratan tersebut lalai dilakukan oleh penyelenggara, maka akan berdampak kerugian bagi pengguna. Tipe penelitian yang hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin (Marzuki,2017).  Pendekatan  yang  digunakan  untuk  mendukung  tipe  penelitian  ini  adalah  pendekata
A i r l a n g g a   J o u r n a l   o f   I n n o v a t i o n   M a n a g e m e n t ,   V o l . 1   ( 1 ,
peluang  usaha.  Pemerintah  melalui  kebijakan  pengaturan  berinvestasi,  mulai  berinisiatif  memfasilitasi keinginan pengusaha untuk memperoleh dana.
start up banyak menemui kendala terkait pengadaan modal dari Kendala tersebut diantaranya adalah keterbatasan persyaratan pengajuan kredit melalui perbankan, bunga yang  diterapkan  melalui  Kredit  Usaha  Rakyat  kurang  fleksibel,  dan  persyaratan  perizinan  lain  yang menghambat  kepemilikan  modal.  Kepemilikan  modal  usaha  yang  cukupakan  mampu  membantu  suatu usaha untuk bertumbuh. Adanya ide apabila tidak didukung dengan modal maka tidak akan menciptakan Keterbatasan  dana  merupakan  hambatan  bagi  pengusaha  untuk  berkembang.  Kendala  ini  juga merupakan hambatan bagi perekonomian negara karena jika UMKM tidak berkembang, maka tidak dapat meningkatkan pendapatan perekonomian negara.
mempertemukan  pembisnis  dan  investor.  Pemodal  atau  investor  yang memiliki  kelebihan  dana  dapat  menginvestasikan  modalnya  kedalam  suatu  penyertaan  saham  dari penerbit  atau  pengusaha.  Layanan  Urun  Dana  ini  memberikan  solusi  bagi  pengusaha  yang  kekurangan modal  untuk  memperoleh  tambahan  modal  usaha.  Pemodal  akan  mendapatkan  sebagian  saham  yang ditawarkan  oleh  penerbit  melalui  penyelenggara.  Pemodal  tidak  perlu  bertemu  atau  berkecimpung rasional  perusahaan.  Penerbit  memberikan  timbal  balik  berupa  deviden  kepada yelenggara.
Penyelenggara  memiliki  peran  penting  dalam  pelaksanaan  layanan  urun  dana sebagai pihak yang mendapatkan izin dari OJK, harus memastikan keamanan berinvestasi dan menjaga  kelancaran proses equity crowdfunding . Penyelenggara terikat perjanjian baik antara  penyelenggara  dengan  pemodal  maupun  penyelengara  dengan  penerbit.  Terdapat  syarat  tertentu yang  harus  dipenuhi  oleh  perusahaan  yang  ingin  mengajukan  diri  sebagai  penyelenggara  layanan  urun arat tersebut harus dipenuhi karena menyangkut kemampuan penyelenggara dalam melaksanakan kegiatan  urun  dana.  Penyelenggara  yang  kurang  kredible  akan  berakibat  kelalaian  dan  menimbulkan kerugian  para  pengguna.  Oleh  karena  itu,  OJK  berperan  menyeleksi  pengajuan  perusahaan  yang  akan mengajukan sebagai penyelenggara equity crowdfunding.
Perlindungan pengguna menjadi persyaratan utama yang harus dipikirkan bagi para pengguna oleh  penerbit  maupun  oleh  pemodal.Dari  sisi  Pemodal,  pemodal  harus  jeli  menganalisa  peluang  pasar Permasalahan pemodal adalah memprediksi penerbit  yang mampu mengemban usahanya.  Pemodal  harus  mampu  menganalisa  profil  penerbit  dengan  seksama,  karena  pemodal  tidak kondisi penerbit. Dari sisi penerbit, penerbit yang memiliki inovasi dan ide hati  terhadap  penjiplakan  karyanya.  Perlakuan  curang  dapat  saja  dialami  oleh  penerbit karena  sistem  keterbukaan  informasi  yang  dianut  dalam  Layanan  Urun  Dana  ini. penyelenggara sangat penting. Penyelenggara memiliki kewajiban dan larangan yang diharuskan dipenuhi oleh OJK. Jika persyaratan tersebut lalai dilakukan oleh penyelenggara, maka akan berdampak kerugian Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu proses menemukan aturan prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi Pendekatan  yang  digunakan  untuk  mendukung  tipe  penelitian  ini  adalah  pendekata
I n n o v a t i o n   M a n a g e m e n t ,   V o l . 1   ( 1 ,   J u n e   2 0 2 0
peluang  usaha.  Pemerintah  melalui  kebijakan  pengaturan  berinvestasi,  mulai  berinisiatif  memfasilitasi
pengadaan modal dari investor. Kendala tersebut diantaranya adalah keterbatasan persyaratan pengajuan kredit melalui perbankan, bunga syaratan  perizinan  lain  yang akan  mampu  membantu  suatu usaha untuk bertumbuh. Adanya ide apabila tidak didukung dengan modal maka tidak akan menciptakan mbatan  bagi  pengusaha  untuk  berkembang.  Kendala  ini  juga merupakan hambatan bagi perekonomian negara karena jika UMKM tidak berkembang, maka tidak dapat
Pemodal  atau  investor  yang memiliki  kelebihan  dana  dapat  menginvestasikan  modalnya  kedalam  suatu  penyertaan  saham  dari ini  memberikan  solusi  bagi  pengusaha  yang  kekurangan ha.  Pemodal  akan  mendapatkan  sebagian  saham  yang ditawarkan  oleh  penerbit  melalui  penyelenggara.  Pemodal  tidak  perlu  bertemu  atau  berkecimpung balik  berupa  deviden  kepada
Penyelenggara  memiliki  peran  penting  dalam  pelaksanaan  layanan  urun  danaberbasis  penyertaan harus memastikan keamanan . Penyelenggara terikat perjanjian  baik ngara  dengan  penerbit.  Terdapat  syarat  tertentu yang  harus  dipenuhi  oleh  perusahaan  yang  ingin  mengajukan  diri  sebagai  penyelenggara  layanan  urun arat tersebut harus dipenuhi karena menyangkut kemampuan penyelenggara dalam melaksanakan kegiatan  urun  dana.  Penyelenggara  yang  kurang  kredible  akan  berakibat  kelalaian  dan  menimbulkan juan  perusahaan  yang  akan
Perlindungan pengguna menjadi persyaratan utama yang harus dipikirkan bagi para pengguna, baik harus  jeli  menganalisa  peluang  pasar Permasalahan pemodal adalah  memprediksi penerbit  yang mampu mengembangkan profil  penerbit  dengan  seksama,  karena  pemodal  tidak kondisi penerbit. Dari sisi penerbit, penerbit yang memiliki inovasi dan ide hati  terhadap  penjiplakan  karyanya.  Perlakuan  curang  dapat  saja  dialami  oleh  penerbit karena  sistem  keterbukaan  informasi  yang  dianut  dalam  Layanan  Urun  Dana  ini.  Dalam  hal  ini  peran penyelenggara sangat penting. Penyelenggara memiliki kewajiban dan larangan yang diharuskan dipenuhi oleh OJK. Jika persyaratan tersebut lalai dilakukan oleh penyelenggara, maka akan berdampak kerugian digunakan adalah yuridis normatif, yaitu proses menemukan aturan doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi Pendekatan  yang  digunakan  untuk  mendukung  tipe  penelitian  ini  adalah  pendekatan
perundang-undangan  dan  pendekatan  konsep  dengan  meneliti  bahan  hukum  primer  berupa  peraturan perundang-undangan  dan  bahan  hukum  sekunder  yang  berupa  literature  dan  jurnal. belakang tersebut, akan dibahas beberapa rumusan masalah antara
1. Pelaksanaan Equity Crowdfunding
2. Perlindungan Hukum Pengguna

## TINJAUAN PUSTAKA
Sejarah Crowdfunding
Sebelum  mengenal equity  crowdfunding crowdfunding.  Crowdfunding adalah  konsep  bisnis  yang  diawali  pada  tahun  1990 Crowdfunding memiliki  tiga  komponen  yaitu,  pengusaha  yang  memiliki  inovasi,  orang menyediakan dana, dan platform yang menyediakan hubungan antara pengusaha dan investor. Struk menghilangkan orang atau badan sebagai perantara keuangan. Pada tahun 2015, crowdfunding semakin berkembang  dan  menjadi  alternatif  alat  pembiayaan  bagi  para  pengusaha  untuk  mendanai  usahanya (Brown  et  al.  2018b).  Perkembangan  ini  mendominasi  di  neg popular dalam pembiayaan bisnis Amerika.  Ada  beberapa  faktor  yang  mendukung  lahirnya  crowdfunding,  dari adanya krisis ekonomi keuangan sehingga pada tahun 2008, otoritas menerapkan kebijakan memperketat peraturan  pada  sistem  perbankan  dengan  meningkatkan  persyaratan  modal  minimum,  adanya pemfasilitasan terhadap Initial Public Offering kemunculan  teknologi  keuangan  baru.  Sedangkan  pada antara  lain  adanya  pangsa  pasar,  globalisasi,  dan  pengembangan  internet  yang  menciptakan  monopili pasar seperti Google dan Facebook, yang menyediakan aks Selain  itu  juga  ada  gagasan  untuk  menghubungkan  langsung  antara  investor  dan  pengusaha  agar mengurangi  masalah  yang  ditimbulkan  oleh  agen crowdfunding, antara lain donation, reward, lending, and equity crowdfunding penelitian ini akan menitik beratkan pada pembahasan

## Definisi Equity Crowdfunding
Equity  crowdfunding adalah  alat  baru  yang  mendukung  inovasi  dan  merupakan usaha  yang  berbasis  online  platform,  dengan  memberikan  keuntungan  bagi  investor  berupa  sebagian kepemilikan  usaha  (Vulkan  et  al.,  2016) ( Jumpstart  Our  Business  Startup POJK  (Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan)  Nomor  37  /  POJK  04/  2018  tentang  Layanan  Urun  Dana Melalui  Penawaran  Saham  Berbasis  Teknologi  Informasi  Atau memberikan  kesempatan  bagi  s
A i r l a n g g a   J o u r n a l   o f   I n n o v a t i o n   M a n a g e m e n t ,   V o l . 1   ( 1 ,
undangan  dan  pendekatan  konsep  dengan  meneliti  bahan  hukum  primer  berupa  peraturan undangan  dan  bahan  hukum  sekunder  yang  berupa  literature  dan  jurnal.
belakang tersebut, akan dibahas beberapa rumusan masalah antara lain:
Equity Crowdfunding di Indonesia Perlindungan Hukum Pengguna Equity Crowdfunding
equity  crowdfunding ,  maka  kita  harus  mengenal  terlebih  dulu adalah  konsep  bisnis  yang  diawali  pada  tahun  1990 memiliki  tiga  komponen  yaitu,  pengusaha  yang  memiliki  inovasi,  orang menyediakan dana, dan platform yang menyediakan hubungan antara pengusaha dan investor. Struk menghilangkan orang atau badan sebagai perantara keuangan. Pada tahun 2015, crowdfunding semakin berkembang  dan  menjadi  alternatif  alat  pembiayaan  bagi  para  pengusaha  untuk  mendanai  usahanya (Brown  et  al. 2018b).  Perkembangan  ini  mendominasi  di  negara-negara Eropa. popular dalam pembiayaan bisnis start up dan mulai diadopsi beberapa negara lain di luar Eropa seperti Amerika.  Ada  beberapa  faktor  yang  mendukung  lahirnya  crowdfunding,  dari omi keuangan sehingga pada tahun 2008, otoritas menerapkan kebijakan memperketat peraturan  pada  sistem  perbankan  dengan  meningkatkan  persyaratan  modal  minimum,  adanya Initial Public Offering (IPO), dan pengembangan teknologi yang me kemunculan  teknologi  keuangan  baru.  Sedangkan  pada demand  side ,  faktor  yang  mempengaruhinya antara  lain  adanya  pangsa  pasar,  globalisasi,  dan  pengembangan  internet  yang  menciptakan  monopili pasar seperti Google dan Facebook, yang menyediakan akses bagi start up ke sumber daya non Selain  itu  juga  ada  gagasan  untuk  menghubungkan  langsung  antara  investor  dan  pengusaha  agar mengurangi  masalah  yang  ditimbulkan  oleh  agen  (Block  et  al.  2018b).  Ada  4  (empat)  kategori donation, reward, lending, and equity crowdfunding (Vulkan et al. 2016) penelitian ini akan menitik beratkan pada pembahasan equity crowdfunding .
adalah  alat  baru  yang  mendukung  inovasi  dan  merupakan usaha  yang  berbasis  online  platform,  dengan  memberikan  keuntungan  bagi  investor  berupa  sebagian (Vulkan  et  al.,  2016). Equity  crowdfunding dimulai  dari  Undang Jumpstart  Our  Business  Startup )  di  Amerika.  Di  Indonesia  paying  hukum  yang  menaunginya  adalah POJK  (Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan)  Nomor  37  /  POJK  04/  2018  tentang  Layanan  Urun  Dana Melalui  Penawaran  Saham  Berbasis  Teknologi  Informasi  Atau Equity  Crowdfunding memberikan  kesempatan  bagi  semua  warga  negara  untuk  berinvestasi  di  perusahaan  pemula  dan  juga
I n n o v a t i o n   M a n a g e m e n t ,   V o l . 1   ( 1 ,   J u n e   2 0 2 0
undangan  dan  pendekatan  konsep  dengan  meneliti  bahan  hukum  primer  berupa  peraturan undangan  dan  bahan  hukum  sekunder  yang  berupa  literature  dan  jurnal.  Berdasarkan  latar
ta  harus  mengenal  terlebih  dulu  tentang adalah  konsep  bisnis  yang  diawali  pada  tahun  1990-an  (Hoegen,  2018). memiliki  tiga  komponen  yaitu,  pengusaha  yang  memiliki  inovasi,  orang-orang  yang menyediakan dana, dan platform yang menyediakan hubungan antara pengusaha dan investor. Struktur ini menghilangkan orang atau badan sebagai perantara keuangan. Pada tahun 2015, crowdfunding semakin berkembang  dan  menjadi  alternatif  alat  pembiayaan  bagi  para  pengusaha  untuk  mendanai  usahanya negara Eropa. Crowdfunding semakin dan mulai diadopsi beberapa negara lain di luar Eropa seperti Amerika.  Ada  beberapa  faktor  yang  mendukung  lahirnya  crowdfunding,  dari supply  side antara  lain omi keuangan sehingga pada tahun 2008, otoritas menerapkan kebijakan memperketat peraturan  pada  sistem  perbankan  dengan  meningkatkan  persyaratan  modal  minimum,  adanya (IPO), dan pengembangan teknologi yang memungkinkan ,  faktor  yang  mempengaruhinya antara  lain  adanya  pangsa  pasar,  globalisasi,  dan  pengembangan  internet  yang  menciptakan  monopili ke sumber daya non-financial. Selain  itu  juga  ada  gagasan  untuk  menghubungkan  langsung  antara  investor  dan  pengusaha  agar
.  Ada  4  (empat)  kategori (Vulkan et al. 2016). Pada
adalah  alat  baru  yang  mendukung  inovasi  dan  merupakan  tahap  awal  dari usaha  yang  berbasis  online  platform,  dengan  memberikan  keuntungan  bagi  investor  berupa  sebagian dimulai  dari  Undang-undang  JOBS onesia  paying  hukum  yang  menaunginya  adalah POJK  (Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan)  Nomor  37  /  POJK  04/  2018  tentang  Layanan  Urun  Dana Equity  Crowdfunding .  Kebijakan  ini emua  warga  negara  untuk  berinvestasi  di  perusahaan  pemula  dan  juga
memberikan  wadah  bagi  perusahaan  pemula  untuk  dapat  menemukan  investor  guna  mendukung pengembangan usahanya.
Lahirnya equity  crowdfunding besar  kepada  negara,  tetapi  mayoritas  masyarakat  yang  tidak  memiliki  akreditasi  (selain  badanhukum) tidak  dapat  berinvestasi  ke  UMKM  sebelum  mekanisme undang-undang.  Adanya  POJK  37/2018  tersebut  akan  menjadi  la crowdfunding dalam  memulai  inovasi  bisnis.  Hal  tersebut  karena  pengguna dibatasi  hanya  berupa  badan  hukum  saja,  tetapi  orang  perorangan  juga  dapat  memiliki  saham  atau kepemilikan dari sebagian usaha
Kelebihan equity  crowdfunding promosi  dan  memperkenalkan  ide  bisnis  mereka.  Adanya  platform memfasilitasi keterbukaan informasi usaha dapat menarik minat investor untuk men bisnis tersebut. Keuntungan bagi investor adalah mendapatkan sebagian keuntungan usaha dari deviden yang dibagikan. Selain itu juga bermanfaat bagi investor karena memberi keterampilan dan pengetahuan investasi yang memungkinkan para inv
Kelemahan equity  crowdfunding plagiarisme terhadap ide bisnis mereka equity  crowdfunding mengharuskan  pengusaha  untuk  memberikan  keterbukaan informasi  dagang  mulai dari sejarah pendirian, mekanisme dagang, laporan keuangan laba rugi dan rencana penggunaan dana di depan  umum.  Perusahaan  kecil  yang  kurang  memahami  kerahasiaan  dagang pencurian  ide  oleh start  up atau  perusahaan  bermodal  besar.  Kerugian  bagi  investor  adalah  adanya penipuan  dari  perusahaan  fiktif.  Perusahaan  yang  hanya  ingin  menggaji  karyawannya  kemudian  tutup dapat  menjadi  kelemahan  layanan  ini.  Inv mendapat  deviden  yang  diharapkan.  Jadi  ini  dianggap  suatu  kelemahan pemahaman  dan  analisa  investor  adalah  kemandirian  berpikir  dari  investor  sendiri,  tidak  ada  jaminan investasinya  akan  selalu  untung.  Bahkan  jika  suatu  waktu  perusahaan  mengalami  bangkrut  dan  tutup, investor tidak dapat meminta kembali modalnya.

## METODE
Tipe penelitian  yang  digunakan  adalah yuridis normatif,  yaitu  proses  menemukan  aturan  hukum, prinsip-prinsip  hukum,  maupun  doktrin (Hammer,  2016).  Pendekatan  yang  digunakan  untuk  mendukung  tipe  penelitian  ini  adalah  pendekatan perundang-undangan  dan  pendekatan  konsep  dengan  meneliti  bahan  hukum  primer  berupa  per perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang berupa literature dan jurnal.
A i r l a n g g a   J o u r n a l   o f   I n n o v a t i o n   M a n a g e m e n t ,   V o l . 1   ( 1 ,
memberikan  wadah  bagi  perusahaan  pemula  untuk  dapat  menemukan  investor  guna  mendukung
equity  crowdfunding didasari  berkembangnya  UMKM  yang  memberikan  efek  sa besar  kepada  negara,  tetapi  mayoritas  masyarakat  yang  tidak  memiliki  akreditasi  (selain  badanhukum) tidak  dapat  berinvestasi  ke  UMKM  sebelum  mekanisme equity  crowdfunding undang.  Adanya  POJK  37/2018  tersebut  akan  menjadi  landasan  hukum  bagi  para  pengguna dalam  memulai  inovasi  bisnis.  Hal  tersebut  karena  pengguna equity  crowdfunding dibatasi  hanya  berupa  badan  hukum  saja,  tetapi  orang  perorangan  juga  dapat  memiliki  saham  atau kepemilikan dari sebagian usaha.
equity  crowdfunding bagi  pengusaha  UMKM  atau  stasrt  up  adalah  sebagai  ajang promosi  dan  memperkenalkan  ide  bisnis  mereka.  Adanya  platform equity  crowdfunding memfasilitasi keterbukaan informasi usaha dapat menarik minat investor untuk men bisnis tersebut. Keuntungan bagi investor adalah mendapatkan sebagian keuntungan usaha dari deviden yang dibagikan. Selain itu juga bermanfaat bagi investor karena memberi keterampilan dan pengetahuan investasi yang memungkinkan para investor untuk menentukan keputusan berinvestasi
equity  crowdfunding bagi  pengusaha  UMKM  dan start  up plagiarisme terhadap ide bisnis mereka (HT, 2018). Hal tersebut dapat terjadi karena di dalam platform mengharuskan  pengusaha  untuk  memberikan  keterbukaan  informasi  dagang  mulai dari sejarah pendirian, mekanisme dagang, laporan keuangan laba rugi dan rencana penggunaan dana di depan  umum.  Perusahaan  kecil  yang  kurang  memahami  kerahasiaan  dagang
atau  perusahaan  bermodal  besar.  Kerugian  bagi  investor  adalah  adanya penipuan  dari  perusahaan  fiktif.  Perusahaan  yang  hanya  ingin  menggaji  karyawannya  kemudian  tutup dapat  menjadi  kelemahan  layanan  ini.  Investor  juga  tidak  selamanya  akan  mengalami  untung  dan mendapat  deviden  yang  diharapkan.  Jadi  ini  dianggap  suatu  kelemahan equity  crowdfunding pemahaman  dan  analisa  investor  adalah  kemandirian  berpikir  dari  investor  sendiri,  tidak  ada  jaminan sinya  akan  selalu  untung.  Bahkan  jika  suatu  waktu  perusahaan  mengalami  bangkrut  dan  tutup, investor tidak dapat meminta kembali modalnya.
Tipe penelitian  yang  digunakan  adalah  yuridis  normatif,  yaitu  proses menemukan  aturan  hukum, hukum,  maupun  doktrin-doktrin  hukum  guna  menjawab  isu  hukum  yang  dihadapi .  Pendekatan  yang  digunakan  untuk  mendukung  tipe  penelitian  ini  adalah  pendekatan undangan  dan  pendekatan  konsep  dengan  meneliti  bahan  hukum  primer  berupa  per undangan dan bahan hukum sekunder yang berupa literature dan jurnal.
I n n o v a t i o n   M a n a g e m e n t ,   V o l . 1   ( 1 ,   J u n e   2 0 2 0
memberikan  wadah  bagi  perusahaan  pemula  untuk  dapat  menemukan  investor  guna  mendukung
didasari  berkembangnya  UMKM  yang  memberikan  efek  sangat besar  kepada  negara,  tetapi  mayoritas  masyarakat  yang  tidak  memiliki  akreditasi  (selain  badanhukum) equity  crowdfunding diakomodasi  di  dalam ndasan  hukum  bagi  para  pengguna equity  crowdfunding tidak dibatasi  hanya  berupa  badan  hukum  saja,  tetapi  orang  perorangan  juga  dapat  memiliki  saham  atau
bagi  pengusaha  UMKM  atau  stasrt  up  adalah  sebagai  ajang equity  crowdfunding yang memfasilitasi keterbukaan informasi usaha dapat menarik minat investor untuk menanamkan modal pada bisnis tersebut. Keuntungan bagi investor adalah mendapatkan sebagian keuntungan usaha dari deviden yang dibagikan. Selain itu juga bermanfaat bagi investor karena memberi keterampilan dan pengetahuan estor untuk menentukan keputusan berinvestasi (Estrin, 2018).
start  up adalah  kemungkinan . Hal tersebut dapat terjadi karena di dalam platform mengharuskan  pengusaha  untuk  memberikan  keterbukaan informasi  dagang  mulai dari sejarah pendirian, mekanisme dagang, laporan keuangan laba rugi dan rencana penggunaan dana di depan  umum.  Perusahaan  kecil  yang  kurang  memahami  kerahasiaan  dagang  dapat  saja  mengalami atau  perusahaan  bermodal  besar.  Kerugian  bagi  investor  adalah  adanya penipuan  dari  perusahaan  fiktif.  Perusahaan  yang  hanya  ingin  menggaji  karyawannya  kemudian  tutup estor  juga  tidak  selamanya  akan  mengalami  untung  dan equity  crowdfunding ,  karena pemahaman  dan  analisa  investor  adalah  kemandirian  berpikir  dari  investor  sendiri,  tidak  ada  jaminan sinya  akan  selalu  untung.  Bahkan  jika  suatu  waktu  perusahaan  mengalami  bangkrut  dan  tutup,
Tipe penelitian  yang  digunakan  adalah  yuridis  normatif,  yaitu  proses  menemukan  aturan  hukum, doktrin  hukum  guna  menjawab  isu  hukum  yang  dihadapi .  Pendekatan  yang  digunakan  untuk  mendukung  tipe  penelitian  ini  adalah  pendekatan undangan  dan  pendekatan  konsep  dengan  meneliti  bahan  hukum  primer  berupa  peraturan undangan dan bahan hukum sekunder yang berupa literature dan jurnal.

## HASIL DAN ANALISIS
Kebijakan dan Penerapan Equity Crowdfunding
Di Indonesia perkembangan (penyelenggara)  yang  diizinkan  oleh  OJK  untuk  memfasilitasi  pelaksanaan  layanan  urun  dana  ini. Berbeda dengan Amerika dan Inggris yang sudah mengembangkan sistem ini sejak lama. Di Eropa, nilai transaksi tahunan berbasis equity euro  pada  2012  menjadi  211  juta  euro  pada  2017.  Di  Inggris,  volume  transaksi  ekuitas  tahunan  telah meningkat  dari  30  juta  pada  2011  menjadi  333  juta  pada  2017.  Inggris  adalah  pasar terkemuka  di  Eropa,  dengan  68%  pasar sampai  dengan  tahun  2017  memiliki  sekitar  64  juta  UMKM  yang  selalu  bertumbuh  tiap  tahunnya. pertumbuhan yang pesat ini sayangnya tidak didukung dengan penyediaan fasilita dan  kelangsungan  berusaha.  Tak  jarang  banyak  UMKM  bangkrut  karena  ketidakmampuan  mendapat pinjaman  dari  bank  dengan  persyaratan  yang  rumit  dan  berbelit Indonesia  melalui  Peraturan  OJK  Nomor  37  /POJ Penawaran  Saham  BerbasisTeknologi  Informasi  ( hukum dan perlindungan bagi penyelenggara dan pengguna layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis  teknologi  di  Indonesia. bertumbuh  bagi  perusahaan  perintis  untuk  memperoleh  pendanaan  di  pasar  modal.Sampai  pada November 2019, Indonesia memiliki 2 (dua) mendapat  izin  dari  OJK,  yaitu  PT.  Santara  Daya  Inspiratama  dan  PT.  Investasi  Digital  Nusantara. Berdasarkan  hal  tersebut,  maka  penulis  akan  mengulas  salah  satu  pl memudahkan pembaca dalam memahami dan mengenal pelaksanaan Platform  equity  crowdfunding (selanjutnya  disebut  Santara)  yang Nomor:  Kep/59/D.04/2019.  Sebagai  pemb Namun, OJK tidak bertindak sebagai penjamin investasi. Santara berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang memiliki  tujuan  sebagai  penyelenggara  atau  fasilitator  pelaksanaan  layanan  urun  dana.  Sebagai penyelenggara, Santara bertugas menyediakan perusahaan  perintis  ( start  up )  untuk  para  investor  atau  pemodal. 37/2018, mendefinisikan penyelenggara layanan urun dana atau yang sel adalah  badan  hukum  Indonesia  yang  menyediakan,  mengelola,  mengoperasikan  layanan  urun  dana. Santara  menyediakan,  mengelola,  dan  mengoperasikan  layanan  ini  dalam  kanal  informasi  melalui www.santara.co.id. Berikut adalah tampil
A i r l a n g g a   J o u r n a l   o f   I n n o v a t i o n   M a n a g e m e n t ,   V o l . 1   ( 1 ,
Equity Crowdfunding di Indonesia
Di Indonesia perkembangan equity crowdfunding masih kecil dibuktikan dengan baru dua (penyelenggara)  yang  diizinkan  oleh  OJK  untuk  memfasilitasi  pelaksanaan  layanan  urun  dana  ini. Berbeda dengan Amerika dan Inggris yang sudah mengembangkan sistem ini sejak lama. Di Eropa, nilai equity crowdfunding (tidak  termasuk  Inggris)  telah  meningkat  dari  18,4 juta euro  pada  2012  menjadi  211  juta  euro  pada  2017.  Di  Inggris,  volume  transaksi  ekuitas  tahunan  telah meningkat  dari  30  juta  pada  2011  menjadi  333  juta  pada  2017.  Inggris  adalah  pasar Eropa,  dengan  68%  pasar crowdfundin g  berbasis  di  Inggris  (Statista,  2017) sampai  dengan  tahun  2017  memiliki  sekitar  64  juta  UMKM  yang  selalu  bertumbuh  tiap  tahunnya. pertumbuhan yang pesat ini sayangnya tidak didukung dengan penyediaan fasilita dan  kelangsungan  berusaha.  Tak  jarang  banyak  UMKM  bangkrut  karena  ketidakmampuan  mendapat pinjaman  dari  bank  dengan  persyaratan  yang  rumit  dan  berbelit-belit.  Oleh  karena  itu Indonesia  melalui  Peraturan  OJK  Nomor  37  /POJK.04/2018  Tentang  Layanan  Urun  Dana  Melalui Penawaran  Saham  BerbasisTeknologi  Informasi  ( Equity  Crowdfunding )  telah  memberikan  kepastian hukum dan perlindungan bagi penyelenggara dan pengguna layanan urun dana melalui penawaran saham Indonesia.  Adanya  pengaturan  tersebut  diharapkan  dapat  memberikan  ruang bertumbuh  bagi  perusahaan  perintis  untuk  memperoleh  pendanaan  di  pasar  modal.Sampai  pada November 2019, Indonesia memiliki 2 (dua) platform atau penyelenggara equity crowdfunding mendapat  izin  dari  OJK,  yaitu  PT.  Santara  Daya  Inspiratama  dan  PT.  Investasi  Digital  Nusantara. Berdasarkan  hal  tersebut,  maka  penulis  akan  mengulas  salah  satu  platform  tersebut  agar  lebih memahami dan mengenal pelaksanaan equity crowdfunding Platform  equity  crowdfunding pertama  di  Indonesia  adalah  PT.  Santara  Daya  Inspiratama yang  mendapatkan  izin  beroperasi  dari  OJK  dengan  Surat  Tanda  Berizin Sebagai  pemberi  izin,  OJK  juga  berwenang  mengawasi  pelaksanaanya.
ndak sebagai penjamin investasi. Santara berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang memiliki  tujuan  sebagai  penyelenggara  atau  fasilitator  pelaksanaan  layanan  urun  dana.  Sebagai enggara, Santara bertugas menyediakan platform penawaran saham dari perusahaan UMKM atau )  untuk  para  investor  atau  pemodal.  Berdasarkan  Pasal  1  Angka  4  POJK 37/2018, mendefinisikan penyelenggara layanan urun dana atau yang selanjutnya disebut penyelenggara adalah  badan  hukum  Indonesia  yang  menyediakan,  mengelola,  mengoperasikan  layanan  urun  dana. Santara  menyediakan,  mengelola,  dan  mengoperasikan  layanan  ini  dalam  kanal  informasi  melalui www.santara.co.id. Berikut adalah tampilan website Santara.
I n n o v a t i o n   M a n a g e m e n t ,   V o l . 1   ( 1 ,   J u n e   2 0 2 0
masih kecil dibuktikan dengan baru dua platform (penyelenggara)  yang  diizinkan  oleh  OJK  untuk  memfasilitasi  pelaksanaan  layanan  urun  dana  ini. Berbeda dengan Amerika dan Inggris yang sudah mengembangkan sistem ini sejak lama. Di Eropa, nilai termasuk  Inggris)  telah  meningkat  dari  18,4 juta euro  pada  2012  menjadi  211  juta  euro  pada  2017.  Di  Inggris,  volume  transaksi  ekuitas  tahunan  telah meningkat  dari  30  juta  pada  2011  menjadi  333  juta  pada  2017.  Inggris  adalah  pasar crowdfunding (Statista,  2017).  Indonesia sampai  dengan  tahun  2017  memiliki  sekitar  64  juta  UMKM  yang  selalu  bertumbuh  tiap  tahunnya. pertumbuhan yang pesat ini sayangnya tidak didukung dengan penyediaan fasilitas yang baik bagi inovasi dan  kelangsungan  berusaha.  Tak  jarang  banyak  UMKM  bangkrut  karena  ketidakmampuan  mendapat Oleh  karena  itu  Pemerintah K.04/2018  Tentang  Layanan  Urun  Dana  Melalui telah  memberikan  kepastian hukum dan perlindungan bagi penyelenggara dan pengguna layanan urun dana melalui penawaran saham Adanya  pengaturan  tersebut  diharapkan  dapat  memberikan  ruang bertumbuh  bagi  perusahaan  perintis  untuk  memperoleh  pendanaan  di  pasar  modal.Sampai  pada equity crowdfunding yang telah mendapat  izin  dari  OJK,  yaitu  PT.  Santara  Daya  Inspiratama  dan  PT.  Investasi  Digital  Nusantara. atform  tersebut  agar  lebih equity crowdfunding di Indonesia. PT.  Santara  Daya  Inspiratama dengan  Surat  Tanda  Berizin eri  izin,  OJK  juga  berwenang  mengawasi  pelaksanaanya. ndak sebagai penjamin investasi. Santara berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang memiliki  tujuan  sebagai  penyelenggara  atau  fasilitator  pelaksanaan  layanan  urun  dana.  Sebagai penawaran saham dari perusahaan UMKM atau Berdasarkan  Pasal  1  Angka  4  POJK anjutnya disebut penyelenggara adalah  badan  hukum  Indonesia  yang  menyediakan,  mengelola,  mengoperasikan  layanan  urun  dana. Santara  menyediakan,  mengelola,  dan  mengoperasikan  layanan  ini  dalam  kanal  informasi  melalui
Sumber:www.santara.co.id, diakses pada 21 Mei 2020 pada pukul 09.42 WIB
Di dalam situs tersebut terdapat pilihan menu bagi pengunjung website khususnya investor untuk mendapatkan  informasi  seputar  UMKM  atau mengumpulkan  40  bisnis  yang  terdaftar,  5.654  bisnis  yang  sedang  mendaftar,  dan  132.203  member pemodal. Jika melihat data persebaran UMKM di Indonesia hingga 2018, jumlah UMKM di Indonesia menurut  data  Kementerian  Koperasi  dan  usaha  kecil  dan  menengah  pada  tahun  2017 perkembangan  UMKM  mencapai  64.194.057  Unit  UMKM  atau  meningkat  sebanyak  1.271.440  unit UMKM atau sekitar 2,02% pertumbuhan dari tahun 2017 tahun 2020 ini, belum semua UMKM usaha mereka.
Pada Pasal 1 Angka 5 POJK 37/2018, yang disebut pengguna layanan urun dana adalah penerbit dan  pemodal.  Penerbit  adalah  badan  hukum  Indonesia  yang  berbent menawarkan saham melalui penyelenggara. Penerbit disini dapat berupa UMKM atau perusahaan perintis seperti start  up dengan  bentuk  perseroan  terbatas. persyaratan  pada  UU Nomor  8  Tah jaminan kepastian hukum dan keterbukaan informasi, penerbit yang telah terdaftar dalam platform harus mengisi informasi keterbukaan data perihal perusahaan dan jenis usahanya dalam suatu wadah b prospectus. Sedangkan pemodal menurut penerbit melalui penyelenggara. maupun  pemerintah.  Pemodal  yang  ingin  menanamkan  modalnya melalui prospectus yang disediakan dalam platform penyelenggara.
A i r l a n g g a   J o u r n a l   o f   I n n o v a t i o n   M a n a g e m e n t ,   V o l . 1   ( 1 ,

## Gambar 1 Sumber:www.santara.co.id, diakses pada 21 Mei 2020 pada pukul 09.42 WIB
Di dalam situs tersebut terdapat pilihan menu bagi pengunjung website khususnya investor untuk mendapatkan  informasi  seputar  UMKM  atau start  up yang  terdaftar.  Sampai  saat  ini  Santara  sudah mengumpulkan  40  bisnis  yang  terdaftar,  5.654  bisnis  yang  sedang  mendaftar,  dan  132.203  member Jika melihat data persebaran UMKM  di Indonesia hingga 2018, jumlah UMKM di Indonesia ian  Koperasi  dan  usaha  kecil  dan  menengah  pada  tahun  2017 perkembangan  UMKM  mencapai  64.194.057  Unit  UMKM  atau  meningkat  sebanyak  1.271.440  unit UMKM atau sekitar 2,02% pertumbuhan dari tahun 2017 (Depkop, 2017), maka tampak bahwa UMKMmemanfaatkan equity crowdfunding sebagai alternatif pembiayaan Pasal 1 Angka 5 POJK 37/2018, yang disebut pengguna layanan urun dana adalah penerbit dan  pemodal.  Penerbit  adalah  badan  hukum  Indonesia  yang  berbentuk  perseroan  terbatas  yang menawarkan saham melalui penyelenggara. Penerbit disini dapat berupa UMKM atau perusahaan perintis dengan  bentuk  perseroan  terbatas.  Penerbit  tidak  harus  melalui  proses  IPO  seperti persyaratan  pada  UU  Nomor  8  Tahun  1985  Tentang  Pasar  Modal  selanjutnya  disebut  UUPM jaminan kepastian hukum dan keterbukaan informasi, penerbit yang telah terdaftar dalam platform harus mengisi informasi keterbukaan data perihal perusahaan dan jenis usahanya dalam suatu wadah b Sedangkan pemodal menurut POJK 37/2018 adalah pihak yang melakukan pembelian saham penerbit melalui penyelenggara. Pemodal dapat berupa perseorangan maupun badan hukum baik swasta maupun  pemerintah.  Pemodal  yang  ingin  menanamkan  modalnya  harus  mempelajari  profil  penerbit melalui prospectus yang disediakan dalam platform penyelenggara.
I n n o v a t i o n   M a n a g e m e n t ,   V o l . 1   ( 1 ,   J u n e   2 0 2 0
Sumber:www.santara.co.id, diakses pada 21 Mei 2020 pada pukul 09.42 WIB
Di dalam situs tersebut terdapat pilihan menu bagi pengunjung website khususnya investor untuk .  Sampai  saat  ini  Santara  sudah mengumpulkan  40  bisnis  yang  terdaftar,  5.654  bisnis  yang  sedang  mendaftar,  dan  132.203  member Jika melihat data persebaran UMKM di  Indonesia hingga 2018, jumlah UMKM di Indonesia ian  Koperasi  dan  usaha  kecil  dan  menengah  pada  tahun  2017-2018,  data perkembangan  UMKM  mencapai  64.194.057  Unit  UMKM  atau  meningkat  sebanyak  1.271.440  unit , maka tampak bahwa sampai sebagai alternatif pembiayaan
Pasal 1 Angka 5 POJK 37/2018, yang disebut pengguna layanan urun dana adalah penerbit uk  perseroan  terbatas  yang menawarkan saham melalui penyelenggara. Penerbit disini dapat berupa UMKM atau perusahaan perintis Penerbit  tidak  harus  melalui  proses  IPO  seperti selanjutnya  disebut UUPM.  Sebagai jaminan kepastian hukum dan keterbukaan informasi, penerbit yang telah terdaftar dalam platform harus mengisi informasi keterbukaan data perihal perusahaan dan jenis usahanya dalam suatu wadah bernama adalah pihak yang melakukan pembelian saham Pemodal dapat berupa perseorangan maupun badan hukum baik swasta harus  mempelajari  profil  penerbit
Berdasarkan Pasal 5 POJK 37/2018, penawaran umum  yang  dilakukan dengan penawaran umum menurut melalui penyelenggara, dalam jangka dalam  penawaran  saham  paling  banyak penawaran adalah 60 hari (enam puluh hari). Penerbit waktu  tersebut,dikenai  denda  pembatalan  yang  dibayarkan  kepada  penyelenggara  dan  pemodal  sesuai perjanjian. Pemodal yang tergabung dalam member terdaftar dalam Santara, dapa saham  selama  masa  penawaran  berlangsung.  Penyelenggara  dilarang  memberikan  bantuan  keuangan ataupun bantuan informasi ataupun rekomendasi bagi pemodal dalam berinvestasi pada penerbit.
Mekanisme  pelaksanaan Santara. Pertama, pemodal melihat dan mempelajari prospectus penerbit melalui penyelenggara. Kedua, pemodal memutuskan berinvestasi dengan cara mendaftar sebagai member pemodal dalam situs Santara. Ketiga,  Pemodal  dapat  melakukan  pembelian  sejumlah  saham  penerbit  dengan  mengklik  tombol pembelian saham  yang  ada  pada situs  website Santara.  Santara  sebagai  penyelenggara  memproses data tersebut. Pemodal wajib mentransfer sejumlah dana pembelian saham ke rekening bank simpan bekerjasama dengan Santara dan saat itulah kepemilikan sebagian saham penerbit beralih menjadi milik pemodal.. Pemodal memperoleh bukti kepemilikan saham berupa dokumen elektronik yang menjelaskan rincian kepemilikan saham yang telah dibeli oleh pe pemodal, penyelenggara melakukan transfer dana kepada penerbit.
Kendala  penerapan equity  crowdfunding belum  “melek”  teknologi,  sebagian  besar  lebih  memilih  pendanaan  tradisional  melalui  bank  dengan bunga,  belum  semua  UMKM  berbentuk  perseroan  terbatas,  dan  minimnya  informasi  tentang crowdfunding di  kalangan  UMKM. merupakan  terobosan  bagi  pengembangan  financial  technologi  di  Indonesia  khususnya  bagi  UMKM. Melalui peraturan ini, seharusnya pemerintah dapat menumbuhkan minat dan semangat masyaraka mengembangkan ide mereka dan menumbuhkan daya saing berwirausaha sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  dan  pertumbuhan  perekonomian  negara.  Oleh  karena  itu,  perlu  peran  dinas terkait  seperti  kementerian  koperasi  dan  usaha  kecil  dan  m layanan urun dana ini kepada masyarakat.

## Perlindungan Hukum Pengguna

## Bentuk Perikatan Penerbit dengan Penyelenggara
Berdasarkan  Pasal  44  POJK  37/2018,  perjanjian  antara  penyelenggara  dengan  penerbit dapat  dengan  akta  otentik  oleh  notaris  ataupun  melalui  dokumen  elektronik minimal.  nomor  perjanjian,  tanggal  perjanjian,  identitas  para  pihak;  ketentuan  mengenai kewajiban para pihak; jangka waktu atau pengakhiran perjanjian; jumlah dana yang akan dihimpun dan saham yangakan ditawarkan; jumlah minimum dana, jika menetapkan jumlah diperoleh; besarnya komisi dan biaya;ketentuan mengen mekanisme  penyelesaian  sengketa;  dan
A i r l a n g g a   J o u r n a l   o f   I n n o v a t i o n   M a n a g e m e n t ,   V o l . 1   ( 1 ,
Berdasarkan Pasal 5  POJK 37/2018, penawaran umum  yang dilakukan dengan penawaran umum menurut UU Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Pasar Modal. Penawaran dilakukan jangka waktu maksimal 12 (dua belas) bulan dan total dana yang dihimpun paling  banyak  10  Miliar  (sepuluh  Miliar).  Di  dalam  Santara  jangka  waktu 60 hari (enam puluh hari). Penerbit yang membatalkan penawaran kurang dari pembatalan  yang  dibayarkan  kepada  penyelenggara  dan  pemodal  sesuai perjanjian. Pemodal yang tergabung dalam member terdaftar dalam Santara, dapa saham  selama  masa  penawaran  berlangsung.  Penyelenggara  dilarang  memberikan  bantuan  keuangan ataupun bantuan informasi ataupun rekomendasi bagi pemodal dalam berinvestasi pada penerbit.
Mekanisme  pelaksanaan equity  crowdfunding secara  singkat  dapat  dsimpulkan Santara. Pertama, pemodal melihat dan mempelajari prospectus penerbit melalui penyelenggara. Kedua, pemodal memutuskan berinvestasi dengan cara mendaftar sebagai member pemodal dalam situs Santara.
t  melakukan  pembelian  sejumlah  saham  penerbit  dengan  mengklik  tombol pembelian  saham  yang  ada  pada situs  website Santara.  Santara  sebagai  penyelenggara  memproses data tersebut. Pemodal wajib mentransfer sejumlah dana pembelian saham ke rekening bank simpan bekerjasama dengan Santara dan saat itulah kepemilikan sebagian saham penerbit beralih menjadi milik pemodal.. Pemodal memperoleh bukti kepemilikan saham berupa dokumen elektronik yang menjelaskan rincian kepemilikan saham yang telah dibeli oleh pemodal. Maksimal dua hari setelah pembayaran oleh pemodal, penyelenggara melakukan transfer dana kepada penerbit.
equity  crowdfunding di  Indonesia  antara  lain,  masih  banyak  UMKM  yang belum  “melek”  teknologi,  sebagian  besar  lebih  memilih  pendanaan  tradisional  melalui  bank  dengan bunga,  belum  semua  UMKM  berbentuk  perseroan  terbatas,  dan  minimnya  informasi  tentang angan  UMKM.  Perlu  peran  pemerintah  dalam  hal  ini.  Lahirnya  POJK  37/2018 merupakan  terobosan  bagi  pengembangan  financial  technologi  di  Indonesia  khususnya  bagi  UMKM. Melalui peraturan ini, seharusnya pemerintah dapat menumbuhkan minat dan semangat masyaraka mengembangkan ide mereka dan menumbuhkan daya saing berwirausaha sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  dan  pertumbuhan  perekonomian  negara.  Oleh  karena  itu,  perlu  peran  dinas terkait  seperti  kementerian  koperasi  dan  usaha  kecil  dan  menengah,  untuk  mensosialisasikan  sistem layanan urun dana ini kepada masyarakat.
Perlindungan Hukum Pengguna Equity Crowdfunding di Indonesia dengan Penyelenggara Equity Crowdfunding
44  POJK  37/2018,  perjanjian  antara  penyelenggara  dengan  penerbit dapat  dengan  akta  otentik  oleh  notaris  ataupun  melalui  dokumen  elektronik.  Akta  ini  harus  memuat .  nomor  perjanjian,  tanggal  perjanjian,  identitas  para  pihak;  ketentuan  mengenai kewajiban para pihak; jangka waktu atau pengakhiran perjanjian; jumlah dana yang akan dihimpun dan saham yangakan ditawarkan; jumlah minimum dana, jika menetapkan jumlah minimum dana yang harus besarnya komisi dan biaya;ketentuan mengenai denda, jika terdapat ketentuanmengenai denda; mekanisme  penyelesaian  sengketa;  dan  mekanisme  penyelesaian  dalam  hal  Penyelenggaratidak  dapat
I n n o v a t i o n   M a n a g e m e n t ,   V o l . 1   ( 1 ,   J u n e   2 0 2 0
Berdasarkan Pasal 5  POJK 37/2018, penawaran umum  yang dilakukan penerbit adalah berbeda dal. Penawaran dilakukan total dana yang dihimpun 10  Miliar  (sepuluh  Miliar).  Di  dalam  Santara  jangka  waktu penawaran kurang dari jangka pembatalan  yang  dibayarkan  kepada  penyelenggara  dan  pemodal  sesuai perjanjian. Pemodal yang tergabung dalam member terdaftar dalam Santara, dapat melakukan pembelian saham  selama  masa  penawaran  berlangsung.  Penyelenggara  dilarang  memberikan  bantuan  keuangan ataupun bantuan informasi ataupun rekomendasi bagi pemodal dalam berinvestasi pada penerbit.
dapat  dsimpulkan  dalam  website Santara. Pertama, pemodal melihat dan mempelajari prospectus penerbit melalui penyelenggara. Kedua, pemodal memutuskan berinvestasi dengan cara mendaftar sebagai member pemodal dalam situs Santara.
t  melakukan  pembelian  sejumlah  saham  penerbit  dengan  mengklik  tombol pembelian saham  yang  ada  pada situs  website  Santara.  Santara  sebagai penyelenggara  memproses data tersebut. Pemodal wajib mentransfer sejumlah dana pembelian saham ke rekening bank simpanan yang bekerjasama dengan Santara dan saat itulah kepemilikan sebagian saham penerbit beralih menjadi milik pemodal.. Pemodal memperoleh bukti kepemilikan saham berupa dokumen elektronik yang menjelaskan modal. Maksimal dua hari setelah pembayaran oleh di  Indonesia  antara  lain,  masih  banyak  UMKM  yang belum  “melek”  teknologi,  sebagian  besar  lebih  memilih  pendanaan  tradisional  melalui  bank  dengan bunga,  belum  semua  UMKM  berbentuk  perseroan  terbatas,  dan  minimnya  informasi  tentang equity Perlu  peran  pemerintah  dalam  hal  ini.  Lahirnya  POJK  37/2018 merupakan  terobosan  bagi  pengembangan  financial  technologi  di  Indonesia  khususnya  bagi  UMKM. Melalui peraturan ini, seharusnya pemerintah dapat menumbuhkan minat dan semangat masyarakat untuk mengembangkan ide mereka dan menumbuhkan daya saing berwirausaha sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  dan  pertumbuhan  perekonomian  negara.  Oleh  karena  itu,  perlu  peran  dinas enengah,  untuk  mensosialisasikan  sistem
44  POJK  37/2018,  perjanjian  antara  penyelenggara  dengan  penerbit  dibuat .  Akta  ini  harus  memuat
.  nomor  perjanjian,  tanggal  perjanjian,  identitas  para  pihak;  ketentuan  mengenai  hak  dan kewajiban para pihak; jangka waktu atau pengakhiran perjanjian; jumlah dana yang akan dihimpun dan minimum dana yang harus ai denda, jika terdapat ketentuanmengenai denda; mekanisme  penyelesaian  dalam  hal  Penyelenggaratidak  dapat
melanjutkan  kegiatan  operasionalnya.  Dalam  hal  perjanjian  dibuat  dalam  bentuk  dokumen  elektronik, maka kesepakatan dilakukan dengan membubuhkan tanda tangan elektronik atau bentuk lain yang dapat diakses oleh pengguna melalui sistem elektronik penyelenggara.

## Bentuk Perikatan Pemodal dengan Penyelenggara
Berdasarkan  Pasal  45  POJK  37/2018, dituangkan dalam bentuk perjanjian baku Otoritas Jasa KeuanganNomor: 1/Pojk.07/2013 selanjutnya disebut POJK 1/2013, adalah perjanjian tertulis yang ditetapkan secara sepihak oleh Pelaku Usaha  JasaKeuangan  dan  memuat  klausula  baku digunakan untuk menawarkan produk dan/ataulayanan
Perjanjian baku antara penyelenggara dengan pemodal ini mengikat secara hukum sejak pemodal menyatakan secara elektronik atas persetujuan terhadap ketentuan layanan urun dana. baku  ini  juga  dapat  memuat  ketentuan  penyerahan  ku melaksanakan  hak  nya  sebagai  pemilik  saham  penerbit  untuk  hadir  dan  mewakili  pemodal  sebagai pemegang  saham  penerbit  dalam  rapat  umum  pemegang  saham  dan  menandatangani  dokumen  terkait. Dalam  hal  perjanjian  dibuat  dalam  bentuk  dokumen  elektronik,  maka  kesepakatan  dilakukan  dengan membubuhkan tanda tangan elektronik atau bentuk lain yang dapat diakses oleh pengguna melalui sistem elektronik penyelenggara.

## Peran Penyelenggara dalam Equity Crowdfunding
Penyelenggara  menurut  POJK  37/2018  adalah  badan  hukum  Indonesia  yang  bertugas menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan urun dana. Berdasarkan Pasal 10 POJK 37/2018, badan hukum penyelenggara equity crowdfunding dimaksud dapat berupa Perusahaan Efek  yang telah memperoleh izin sebagai penyelenggara oleh OJK. Sedangkan  badan  hukum  koperasi  yang  dapat  menjadi  penyelenggara  terbatas  pada  koperasi  jasa. Penyelenggara  yang  dimaksud  adalah  yang  telah  memperoleh  izin  b memiliki izin usaha dari OJK, penyelenggara juga harus terdaftar Penyelenggara Sistem Elektronik pada kementerian  yang  menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  di  bidangkomunikasi  dan  informatika.  Hal tersebut dikarenakan equity crowdfunding menggunakan  jaringan  internet  dan  teknologi  informasi  sehingga  mewajibkan  penyelenggara  untuk mengetahui, paham, dan mahir di bidang teknologi informasi.
1 Klausula  baku  adalah  setiap  aturan  atau  ketentuan  dan  syarat ditetapkan  terlebih  dahulu  secara  sepihak  oleh  pelaku  usaha  yang  dituangkan  dalam  suatu  dokumen  dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsu Tentang Perlindungan Konsumen.
A i r l a n g g a   J o u r n a l   o f   I n n o v a t i o n   M a n a g e m e n t ,   V o l . 1   ( 1 ,
melanjutkan  kegiatan  operasionalnya.  Dalam  hal  perjanjian  dibuat  dalam  bentuk  dokumen  elektronik, an dilakukan dengan membubuhkan tanda tangan elektronik atau bentuk lain yang dapat diakses oleh pengguna melalui sistem elektronik penyelenggara.

## Bentuk Perikatan Pemodal dengan Penyelenggara Equity Crowdfunding
Berdasarkan  Pasal  45  POJK  37/2018,  perjanjian  antara  penyelenggara  dengan  pemodal dituangkan dalam bentuk perjanjian baku. Perjanjian baku menurut penjelasan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa KeuanganNomor: 1/Pojk.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan a disebut POJK 1/2013, adalah perjanjian tertulis yang ditetapkan secara sepihak oleh Pelaku Usaha  JasaKeuangan  dan  memuat  klausula  baku 1 tentang  isi,  bentuk,  maupun  carapembuatan,  dan digunakan untuk menawarkan produk dan/ataulayanan kepada Konsumen secara massal.
Perjanjian baku antara penyelenggara dengan pemodal ini mengikat secara hukum sejak pemodal menyatakan secara elektronik atas persetujuan terhadap ketentuan layanan urun dana. baku  ini  juga  dapat  memuat  ketentuan  penyerahan  kuasa  dari  pemodal  kepada  penyelenggara  untuk melaksanakan  hak  nya  sebagai  pemilik  saham  penerbit  untuk  hadir  dan  mewakili  pemodal  sebagai pemegang  saham  penerbit  dalam  rapat  umum  pemegang  saham  dan  menandatangani  dokumen  terkait.
dalam  bentuk  dokumen  elektronik,  maka  kesepakatan  dilakukan  dengan membubuhkan tanda tangan elektronik atau bentuk lain yang dapat diakses oleh pengguna melalui sistem

## Equity Crowdfunding
menurut  POJK  37/2018  adalah  badan  hukum  Indonesia  yang  bertugas menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan urun dana. Berdasarkan Pasal 10 POJK 37/2018, equity crowdfunding dapat berupa perseroan atau koperasi.Perseroan  ya dimaksud dapat berupa Perusahaan Efek  yang  telah memperoleh izin sebagai penyelenggara oleh OJK. Sedangkan  badan  hukum  koperasi  yang  dapat  menjadi  penyelenggara  terbatas  pada  koperasi  jasa. Penyelenggara  yang  dimaksud  adalah  yang  telah  memperoleh  izin  beroperasi  oleh  OJK.  Selain  sudah memiliki izin usaha dari OJK, penyelenggara juga harus terdaftar Penyelenggara Sistem Elektronik pada kementerian  yang  menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  di  bidangkomunikasi  dan  informatika.  Hal y crowdfunding berbasis online platform atau segala bentuk kegiatan usahanya menggunakan  jaringan  internet  dan  teknologi  informasi  sehingga  mewajibkan  penyelenggara  untuk mengetahui, paham, dan mahir di bidang teknologi informasi.
Klausula  baku  adalah  setiap  aturan  atau  ketentuan  dan  syarat-syarat  yang  telah  dipersiapkan  dan ditetapkan  terlebih  dahulu  secara  sepihak  oleh  pelaku  usaha  yang  dituangkan  dalam  suatu  dokumen  dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Menurut Pasal 1 Angka 10 UU Nomor 8 Tahun 1999
I n n o v a t i o n   M a n a g e m e n t ,   V o l . 1   ( 1 ,   J u n e   2 0 2 0
melanjutkan  kegiatan  operasionalnya.  Dalam  hal  perjanjian  dibuat  dalam  bentuk  dokumen  elektronik, an dilakukan dengan membubuhkan tanda tangan elektronik atau bentuk lain yang dapat
tara  penyelenggara  dengan  pemodal . Perjanjian baku menurut penjelasan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan a disebut POJK 1/2013, adalah perjanjian tertulis yang ditetapkan secara sepihak oleh Pelaku tentang  isi,  bentuk,  maupun  carapembuatan,  dan a massal.
Perjanjian baku antara penyelenggara dengan pemodal ini mengikat secara hukum sejak pemodal menyatakan secara elektronik atas persetujuan terhadap ketentuan layanan urun dana. Di dalam perjanjian asa  dari  pemodal  kepada  penyelenggara  untuk melaksanakan  hak  nya  sebagai  pemilik  saham  penerbit  untuk  hadir  dan  mewakili  pemodal  sebagai pemegang  saham  penerbit  dalam  rapat  umum  pemegang  saham  dan  menandatangani  dokumen  terkait.
dalam  bentuk  dokumen  elektronik,  maka  kesepakatan  dilakukan  dengan membubuhkan tanda tangan elektronik atau bentuk lain yang dapat diakses oleh pengguna melalui sistem
menurut  POJK  37/2018  adalah  badan  hukum  Indonesia  yang  bertugas menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan urun dana. Berdasarkan Pasal 10 POJK 37/2018, dapat berupa perseroan  atau koperasi.Perseroan  yang dimaksud dapat berupa  Perusahaan Efek yang telah memperoleh  izin sebagai penyelenggara  oleh OJK. Sedangkan  badan  hukum  koperasi  yang  dapat  menjadi  penyelenggara  terbatas  pada  koperasi  jasa. eroperasi  oleh  OJK.  Selain  sudah memiliki izin usaha dari OJK, penyelenggara juga harus terdaftar Penyelenggara Sistem Elektronik pada kementerian  yang  menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  di  bidangkomunikasi  dan  informatika.  Hal berbasis online platform atau segala bentuk kegiatan usahanya menggunakan  jaringan  internet  dan  teknologi  informasi  sehingga  mewajibkan  penyelenggara  untuk
syarat  yang  telah  dipersiapkan  dan ditetapkan  terlebih  dahulu  secara  sepihak  oleh  pelaku  usaha  yang  dituangkan  dalam  suatu  dokumen  dan/atau . Menurut Pasal 1 Angka 10 UU Nomor 8 Tahun 1999
Di dalam POJK 37/2018, penyelenggara berkewajiban memiliki sumber daya manusia yang ahli dan  terampil  dalam  bidang  teknologi  informasi  dan  keahlian  di  bidang  reviu  terhadap  penerbit. merupakan  salah  satu  upaya  penyelenggara  dalam  menjamin  mutu  dan  kual Pasal  16  POJK  37/2018  mengatur  kewajiban larangan yang harus diperhatikan bagi penyelenggara. Kewajiban
1) Melaksanakan  reviu  terhadap  penerbi pengesahan badanhukum, organ perseroan, aspek hukumpenambahan modal, batasan Penerbit, danperizinan yang berkaitan dengan kegiatanusaha Penerbit dan/atau proyek yang akandidanai dengan dana hasil pen dokumen dan informasi yang disampaikan penerbit kepada penyelenggara berdasarkan POJK 37/2018.
2) Mengunggah  dokumen penyelenggara yaitu melalui web penyelenggara
3) Melakukan kontrol atas perubahan materi informasi penerbit dalam web penyelenggara yang dapat mempengaruhi pemodal dalam membuat keputusan.
4) Memastikan  pelaksanaan  penawaran  saham  melaluiLayanan  Urun  Dana  sampai  dengan terpenuhinyaseluruh hak dan kewajiban Pengguna;
5) Melaporkan  pelanggaran  yang  dilakukan  Penerbitselama  masa  penawaran  dan  pelanggaran ataskewajiban Penerbit  yang berkaitan langsung denganberakhirnya masa  penawaran kepada Otoritas JasaKeuangan;
6) Melaksanakan program pendidikan bagi Pengguna;
7) Menyimpan  dokumen  dan/atau  informasi  yangdisampaikan  Penerbit  dalam  jangka waktupenyimpanan  dokumen  sebagaimana  dimaksuddalam  Undang dokumenperusahaan;
8) Memastikan  batas  penghimpunan  dana  melaluiLayanan  Urun tidakterlampaui;
9) Menyediakan fasilitas komunikasi secara onlineantara Pemodal dengan Penerbit;
10) Memuat  dalam  situs  web  Penyelenggara  mengenairisiko,  paling  sedikit  meliputi  risiko usaha;investasi;likuiditas;kelangkaan  pembagian  div dankegagalan Sistem Elektronik;
11) Memiliki  sistem  untuk  memastikan  hanya  Pemodal  yang  telah  memberikan  konfirmasi mengenai  pemenuhan  persyaratan  Pemodal  yang  dapatberinvestasi  melalui  Layanan  Urun Dana;
12) Menggunakan nama domain
13) Menyediakan layanan pengaduan sengketa melaluifungsi internal dispute resolution;
14) Memuat  dalam  situs  web  Penyelenggara  mengenaibiaya  dan  pengeluaran  lainnya  yang dikenakan ataudibebankan kepada Pengguna;
15) Mempunyai  mekanisme  pengembalian  dana  da Urun Danabatal demi hukum; dan
A i r l a n g g a   J o u r n a l   o f   I n n o v a t i o n   M a n a g e m e n t ,   V o l . 1   ( 1 ,
Di dalam POJK 37/2018, penyelenggara berkewajiban memiliki sumber daya manusia yang ahli dan  terampil  dalam  bidang  teknologi  informasi  dan  keahlian  di  bidang  reviu  terhadap  penerbit. merupakan  salah  satu  upaya  penyelenggara  dalam  menjamin  mutu  dan  kualitas  pelayanan  urun  dana. Pasal  16  POJK  37/2018  mengatur  kewajiban-kewajiban  yang  harus  dilakukan  oleh  penyelenggara  dan larangan yang harus diperhatikan bagi penyelenggara. Kewajiban-kewajiban penyelenggara antara lain:
Melaksanakan  reviu  terhadap  penerbit  atas  legalitas  penerbit.  Legalitas  penerbit  ini  berupa pengesahan badanhukum, organ perseroan, aspek hukumpenambahan modal, batasan Penerbit, danperizinan yang berkaitan dengan kegiatanusaha Penerbit dan/atau proyek yang akandidanai dengan dana hasil penawaran sahammelalui Layanan Urun Dana. Selain itu juga legalitas dari dokumen dan informasi yang disampaikan penerbit kepada penyelenggara berdasarkan POJK
Mengunggah  dokumen-dokumen  yang  sudah  diverivikasi  kelegalitasannya  dalam  sistem yaitu melalui web penyelenggara
Melakukan kontrol atas perubahan materi informasi penerbit dalam web penyelenggara yang dapat mempengaruhi pemodal dalam membuat keputusan.
Memastikan  pelaksanaan  penawaran  saham  melaluiLayanan  Urun  Dana  sampai  dengan terpenuhinyaseluruh hak dan kewajiban Pengguna;
Melaporkan  pelanggaran  yang  dilakukan  Penerbitselama  masa  penawaran  dan  pelanggaran ataskewajiban Penerbit  yang berkaitan langsung denganberakhirnya masa penawaran kepada Otoritas JasaKeuangan;
rogram pendidikan bagi Pengguna;
Menyimpan  dokumen  dan/atau  informasi  yangdisampaikan  Penerbit  dalam  jangka waktupenyimpanan  dokumen  sebagaimana  dimaksuddalam  Undang dokumenperusahaan;
Memastikan  batas  penghimpunan  dana  melaluiLayanan  Urun  Dana  oleh  setiap  Penerbit
Menyediakan fasilitas komunikasi secara onlineantara Pemodal dengan Penerbit; Memuat  dalam  situs  web  Penyelenggara  mengenairisiko,  paling  sedikit  meliputi  risiko usaha;investasi;likuiditas;kelangkaan  pembagian  dividen;  dilusi  kepemilikan  saham; dankegagalan Sistem Elektronik;
Memiliki  sistem  untuk  memastikan  hanya  Pemodal  yang  telah  memberikan  konfirmasi mengenai  pemenuhan  persyaratan  Pemodal  yang  dapatberinvestasi  melalui  Layanan  Urun
Menggunakan nama domain Indonesia;
Menyediakan layanan pengaduan sengketa melaluifungsi internal dispute resolution; Memuat  dalam  situs  web  Penyelenggara  mengenaibiaya  dan  pengeluaran  lainnya  yang dikenakan ataudibebankan kepada Pengguna;
Mempunyai  mekanisme  pengembalian  dana  dalamhal  penawaran  saham  melalui  Layanan Urun Danabatal demi hukum; dan
I n n o v a t i o n   M a n a g e m e n t ,   V o l . 1   ( 1 ,   J u n e   2 0 2 0
Di dalam POJK 37/2018, penyelenggara berkewajiban memiliki sumber daya manusia yang ahli dan  terampil  dalam  bidang  teknologi  informasi  dan  keahlian  di  bidang  reviu  terhadap  penerbit.  Ini itas  pelayanan  urun  dana. kewajiban  yang  harus  dilakukan  oleh  penyelenggara  dan kewajiban penyelenggara antara lain:
t  atas  legalitas  penerbit.  Legalitas  penerbit  ini  berupa pengesahan badanhukum, organ perseroan, aspek hukumpenambahan modal, batasan Penerbit, danperizinan yang berkaitan dengan kegiatanusaha Penerbit dan/atau proyek yang akandidanai awaran sahammelalui Layanan Urun Dana. Selain itu juga legalitas dari dokumen dan informasi yang disampaikan penerbit kepada penyelenggara berdasarkan POJK
dokumen  yang  sudah  diverivikasi  kelegalitasannya  dalam  sistem Melakukan kontrol atas perubahan materi informasi penerbit dalam web penyelenggara yang Memastikan  pelaksanaan  penawaran  saham  melaluiLayanan  Urun  Dana  sampai  dengan Melaporkan  pelanggaran  yang  dilakukan  Penerbitselama  masa  penawaran  dan  pelanggaran ataskewajiban Penerbit  yang berkaitan langsung denganberakhirnya masa penawaran kepada
Menyimpan  dokumen  dan/atau  informasi  yangdisampaikan  Penerbit  dalam  jangka waktupenyimpanan  dokumen  sebagaimana  dimaksuddalam  Undang-Undang  mengenai
Dana  oleh  setiap  Penerbit
Menyediakan fasilitas komunikasi secara onlineantara Pemodal dengan Penerbit; Memuat  dalam  situs  web  Penyelenggara  mengenairisiko,  paling  sedikit  meliputi  risiko iden;  dilusi  kepemilikan  saham;
Memiliki  sistem  untuk  memastikan  hanya  Pemodal  yang  telah  memberikan  konfirmasi mengenai  pemenuhan  persyaratan  Pemodal  yang  dapatberinvestasi  melalui  Layanan  Urun
Menyediakan layanan pengaduan sengketa melaluifungsi internal dispute resolution; Memuat  dalam  situs  web  Penyelenggara  mengenaibiaya  dan  pengeluaran  lainnya  yang
lamhal  penawaran  saham  melalui  Layanan
16) Menggunakan  gedung  atau  ruangan  kantor  baikyang  dimiliki  sendiri  atau  berdasarkan perjanjiansewa gedung atau ruangan.

## Pelanggaran dan Kejahatan Pasar Modal
Berdasarkan Pasal 90-99 Bab XI UUPM, penipuan, manipulasi pasar, dan perdagangan orang dalam.

## 1) Penipuan
Tindak  pidana  penipuan  di  pasar  modal  diatur  dalam  Pasal  90  UUPM  yang  mengatur  bahwa  kegiatan perdagangan efek melarang setiap pihak baik langsung maupun tidak langsung untuk:
a. Menipu ata mengelabui dengan sarana atau cara apapun;
b. Turut serta menipu;
c. Membuat  pernyatan  tidak  benar  mengenai  fakta  materiel  atau  tidak  mengungkapkan  fakta  materiel dengan  tujuan  memperoleh  keuntungan  sendiri  atau  dengan  tujuan  mempengaruhi  pihak  lain  untuk membeli atau menjual efek.
Ketentuan  pidana  atas  penipuan  tersebut  diatur  dalam  Pasal  104  UUPM.  Lingkup  penipuan  di  pasar modal  dibatasi  pada  penipuan  dalam  kaitannya  dengan  perdagangan penawaran,  pembelian  dan/  atau  penjualan  Efek  yang  terjadi  dalam  penawaran  umum  atau  terjadi  di Bursa Efek, maupun kegiatan penawaran, pembelian dan/atau penjualan Efek di luar Bursa Efek atas Efek perusahaan public atau emiten (Rahmah, 2019).
2) Manipulasi Pasar
Manipulasi  pasar  merupakan  kegiatan  yang  dilarang sebagaimana  diatur  dalam Pasal  91,  Pasal 92,  dan Pasal 93 UUPM. Beberapa larangan tersebut antara lain:
a. Setiap pihak dilarang melakukan tindakan baik langsung maupun tidak la menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, harga Efek.
b. Setiap pihak baik sendiri atau bersama langsung maupun tidak langsun turun dengan tujuan mempengaruhi pihak lain untuk membeli atau menjual Efek
c. Setiap pihak dilarang dengan cara apapun membuat pernyataan atau membuat keterangan yang secara materiel tidak benar atau menyesatkan sehingga mempengaruhi harga Efek di Bursa Efek apabila pada saat pernyataan dibuat atau keterangan diberikan
1. Pihak  yang bersangkutan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa pernyataan atau keterangan secara materiel tidak benar
2.  Pihak  yang  bersangkutan  tidak  cukup  berhati pernyataan atau keterangan tersebut.
A i r l a n g g a   J o u r n a l   o f   I n n o v a t i o n   M a n a g e m e n t ,   V o l . 1   ( 1 ,
Menggunakan  gedung  atau  ruangan  kantor  baikyang  dimiliki  sendiri  atau  berdasarkan perjanjiansewa gedung atau ruangan.

## Pelanggaran dan Kejahatan Pasar Modal
XI UUPM, pelanggaran dan kejahatan dikategorikan dalam tiga hal yaitu penipuan, manipulasi pasar, dan perdagangan orang dalam.
Tindak  pidana  penipuan  di  pasar  modal  diatur  dalam  Pasal  90  UUPM  yang  mengatur  bahwa  kegiatan melarang setiap pihak baik langsung maupun tidak langsung untuk:
Menipu ata mengelabui dengan sarana atau cara apapun;
Membuat  pernyatan  tidak  benar  mengenai  fakta  materiel  atau  tidak  mengungkapkan  fakta  materiel h  keuntungan  sendiri  atau  dengan  tujuan  mempengaruhi  pihak  lain  untuk
Ketentuan  pidana  atas  penipuan  tersebut  diatur  dalam  Pasal  104  UUPM.  Lingkup  penipuan  di  pasar modal  dibatasi  pada  penipuan  dalam  kaitannya  dengan  perdagangan  Efek  yang  meliputi  keiatan penawaran,  pembelian  dan/  atau  penjualan  Efek  yang  terjadi  dalam  penawaran  umum  atau  terjadi  di Bursa Efek, maupun kegiatan penawaran, pembelian dan/atau penjualan Efek di luar Bursa Efek atas Efek Rahmah, 2019).
Manipulasi  pasar  merupakan  kegiatan  yang  dilarang sebagaimana diatur dalam Pasal  91,  Pasal  92,  dan Pasal 93 UUPM. Beberapa larangan tersebut antara lain:
Setiap pihak dilarang melakukan tindakan baik langsung maupun tidak langsung dengan tujuan untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, harga
Setiap pihak baik sendiri atau bersama-sama dilarang melakukan dua transaksi Efek atau lebih, baik langsung maupun tidak langsung, yang menyebabkan harga Efek di Bursa Efek tetap naik atau tetap turun dengan tujuan mempengaruhi pihak lain untuk membeli atau menjual Efek
Setiap pihak dilarang dengan cara apapun membuat pernyataan atau membuat keterangan yang secara nar atau menyesatkan sehingga mempengaruhi harga Efek di Bursa Efek apabila pada saat pernyataan dibuat atau keterangan diberikan:
1. Pihak  yang bersangkutan mengetahui atau sepatutnya  mengetahui bahwa pernyataan atau keterangan
2.  Pihak  yang  bersangkutan  tidak  cukup  berhati-hati  dalam  menentukan  kebenaran  informasi  dari pernyataan atau keterangan tersebut.

## I n n o v a t i o n   M a n a g e m e n t ,   V o l . 1   ( 1 ,   J u n e   2 0 2 0
Menggunakan  gedung  atau  ruangan  kantor  baikyang  dimiliki  sendiri  atau  berdasarkan
pelanggaran dan kejahatan dikategorikan dalam tiga hal yaitu
Tindak  pidana  penipuan  di  pasar  modal  diatur  dalam  Pasal  90  UUPM  yang  mengatur  bahwa  kegiatan melarang setiap pihak baik langsung maupun tidak langsung untuk:
Membuat  pernyatan  tidak  benar  mengenai  fakta  materiel  atau  tidak  mengungkapkan  fakta  materiel h  keuntungan  sendiri  atau  dengan  tujuan  mempengaruhi  pihak  lain  untuk
Ketentuan  pidana  atas  penipuan  tersebut  diatur  dalam  Pasal  104  UUPM.  Lingkup  penipuan  di  pasar Efek  yang  meliputi  keiatan penawaran,  pembelian  dan/  atau  penjualan  Efek  yang  terjadi  dalam  penawaran  umum  atau  terjadi  di Bursa Efek, maupun kegiatan penawaran, pembelian dan/atau penjualan Efek di luar Bursa Efek atas Efek
Manipulasi  pasar  merupakan  kegiatan  yang  dilarang sebagaimana  diatur  dalam Pasal  91,  Pasal  92,  dan ngsung dengan tujuan untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, harga
sama dilarang melakukan dua transaksi Efek atau lebih, baik g, yang menyebabkan harga Efek di Bursa Efek tetap naik atau tetap turun dengan tujuan mempengaruhi pihak lain untuk membeli atau menjual Efek Setiap pihak dilarang dengan cara apapun membuat pernyataan atau membuat keterangan yang secara nar atau menyesatkan sehingga mempengaruhi harga Efek di Bursa Efek apabila pada
1. Pihak  yang bersangkutan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa pernyataan atau keterangan
hati  dalam  menentukan  kebenaran  informasi  dari
3) Insider Trading (Perdagangan Orang Dalam)
Tidak  ada  definisi  Insider  Trading  di  dalam  UUPM,  tetapi  UUPM  menenukan perdagangan  orang  dalam.  Di  dalam  Pasal  95  UUPM,  diatur  bahwa  orang  dalam  dari  emiten  atau perusahaan public yang mempunyai informasi orang dalam dilarang melakukan pembelian atau penjualan Efek  emiten  atau  perusahaan  public  dimaksud  ata emiten atau perusahaan public tersebut.

## Penerapan Prinsip Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna
Perlindungan  Konsumen  diatur  di  dalam  UU  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen  selanjutnya  disebut  UU  Perlindungan  Konsumen.  Perlindungan  konsumen  menurut  Pasal  1 Angka 1 UU Perlindungan Konsumen, yang dimaksud perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin  adanya  kepastian  hukum  untuk  memberiperlindungan  kepada  kon dimaksud konsumen menurut UU Perlindungan Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa  yang  tersedia  dalam  masyarakat,  baikbagi  kepentingan  diri  sendiri,  keluarga,  orang  lain,maupun makhluk  hidup  lain  dan  tidak  untukdiper crowdfunding tergolong sebagai konsumen dan berhak mendapat perlindungan UU Perlindungan Konsumen.
Pelaksanaan perlindungan konsumen OJK  melalui  POJK  1/2013.  Berdasarkan  Pasal  2  POJK  1/2013  bahwa  prinsip konsumen  yang  harus  diterapkan  dalam  jasa  keuangan  antara  lain  prinsip transparansi;  perlakuan  yang adil;keandalan;kerahasiaan  dan  keamanan  data/inf penyelesaian  sengketa  Konsume  secara  sederhana,  cepat,  dan  biaya  terjangkau layanan pendanaan bagi start up bagi para konsumen di sektor jasa keuangan.
Pelaku  usaha  menurut  Pasal  1  angka  1  POJK  1/2013  adalah  Bank  Umum,  Bank  Perkreditan Rakyat,  Perusahaan  Efek,  Penasihat  Investasi,  Bank  Kustodian,  Dana  Pensiun,  Perusahaan  Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Lembaga Pembiayaan, Peru melaksanakan  kegiatan  usahanya  secara  konvensional  maupun  secara  syariah tersebut,  pelaku  usaha  dalam  layanan  urun  dana  ini  adalah  penyelenggara  sebagaimana  diatur  dalam POJK 37/2018. Di dalam Pasal 1 Angka 3 POJK 1/2013 yang dimaksud perlindungan konsumen sektor jasa  keuangan  adalah  perlindungan  terhadap  Konsumen  dengan  cakupan  perilaku  Pelaku  Usaha  Jasa Keuangan.  Berdasarkan  definisi  tersebut  unsur  perlindungan  konsumen  sektor  jasa  k perlindungan  konsumen  dan  cakupan  perilaku  pelaku  usaha  jasa  keuangan. perlindungan konsumen dengan cakupan perilaku usaha jasa keuangan yaitu Pelaku usaha jasa keuangan harus  menerapkan  tindakan  penyelenggaraan  laya prinsip  perlindungan  konsumen. larangan  yang tidak boleh dilakukan  penyelenggara. Pengaturan kewajiban dan larangan
A i r l a n g g a   J o u r n a l   o f   I n n o v a t i o n   M a n a g e m e n t ,   V o l . 1   ( 1 ,

## (Perdagangan Orang Dalam)
Tidak  ada  definisi  Insider  Trading  di  dalam  UUPM,  tetapi  UUPM  menenukan perdagangan  orang  dalam.  Di  dalam  Pasal  95  UUPM,  diatur  bahwa  orang  dalam  dari  emiten  atau perusahaan public yang mempunyai informasi orang dalam dilarang melakukan pembelian atau penjualan Efek  emiten  atau  perusahaan  public  dimaksud  atau  perusahaan  lain  yang  melakukan  transaksi  dengan emiten atau perusahaan public tersebut.

## Penerapan Prinsip Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna Equity Crowdfunding
Perlindungan  Konsumen  diatur  di  dalam  UU  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen  selanjutnya  disebut  UU  Perlindungan  Konsumen.  Perlindungan  konsumen  menurut  Pasal  1 Angka 1 UU Perlindungan Konsumen, yang dimaksud perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin  adanya  kepastian  hukum  untuk  memberiperlindungan  kepada  konsumen.  Sedangkan  yang dimaksud konsumen menurut UU Perlindungan Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa  yang  tersedia  dalam  masyarakat,  baikbagi  kepentingan  diri  sendiri,  keluarga,  orang  lain,maupun makhluk  hidup  lain  dan  tidak  untukdiperdagangkan.  Berdasarkan  definisinya,  maka  pengguna tergolong sebagai konsumen dan berhak mendapat perlindungan konsumen
Pelaksanaan perlindungan konsumen khususnya sektor jasa keuangan juga telah Berdasarkan  Pasal  2  POJK  1/2013  bahwa  prinsip konsumen  yang  harus  diterapkan  dalam  jasa  keuangan  antara  lain  prinsip  transparansi;  perlakuan  yang adil;keandalan;kerahasiaan  dan  keamanan  data/informasi  Konsumen;  danpenanganan  pengaduan  serta penyelesaian  sengketa  Konsume  secara  sederhana,  cepat,  dan  biaya  terjangkau start up berdasarkan POJK 37/2018, OJK juga harus memberikan perlindungan en di sektor jasa keuangan.
Pelaku  usaha  menurut  Pasal  1  angka  1  POJK  1/2013  adalah  Bank  Umum,  Bank  Perkreditan Rakyat,  Perusahaan  Efek,  Penasihat  Investasi,  Bank  Kustodian,  Dana  Pensiun,  Perusahaan  Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Gadai, dan Perusahaan Penjaminan, baik yang melaksanakan  kegiatan  usahanya  secara  konvensional  maupun  secara  syariah tersebut,  pelaku  usaha  dalam  layanan  urun  dana  ini  adalah  penyelenggara  sebagaimana  diatur  dalam Di dalam Pasal 1 Angka 3 POJK 1/2013 yang dimaksud perlindungan konsumen sektor jasa  keuangan  adalah  perlindungan  terhadap  Konsumen  dengan  cakupan  perilaku  Pelaku  Usaha  Jasa Keuangan.  Berdasarkan  definisi  tersebut  unsur  perlindungan  konsumen  sektor  jasa  k perlindungan  konsumen  dan  cakupan  perilaku  pelaku  usaha  jasa  keuangan.  Terdapat  korelasi  antara perlindungan konsumen dengan cakupan perilaku usaha jasa keuangan yaitu Pelaku usaha jasa keuangan harus  menerapkan  tindakan  penyelenggaraan  layanan  jasa  keuangan  dengan  mengedepankan  prinsip prinsip  perlindungan  konsumen.    Di  dalam  POJK  37/2018  terdapat  kewajiban  penyelenggara  dan larangan yang tidak boleh dilakukan penyelenggara. Pengaturan kewajiban dan larangan
I n n o v a t i o n   M a n a g e m e n t ,   V o l . 1   ( 1 ,   J u n e   2 0 2 0
Tidak  ada  definisi  Insider  Trading  di  dalam  UUPM,  tetapi  UUPM  menenukan  larangan  melakukan perdagangan  orang  dalam.  Di  dalam  Pasal  95  UUPM,  diatur  bahwa  orang  dalam  dari  emiten  atau perusahaan public yang mempunyai informasi orang dalam dilarang melakukan pembelian atau penjualan u  perusahaan  lain  yang  melakukan  transaksi  dengan

## Equity Crowdfunding
Perlindungan  Konsumen  diatur  di  dalam  UU  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen  selanjutnya  disebut  UU  Perlindungan  Konsumen.  Perlindungan  konsumen  menurut  Pasal  1 Angka 1 UU Perlindungan Konsumen, yang dimaksud perlindungan konsumen adalah segala upaya yang sumen.  Sedangkan  yang dimaksud konsumen menurut UU Perlindungan Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa  yang  tersedia  dalam  masyarakat,  baikbagi  kepentingan  diri  sendiri,  keluarga,  orang  lain,maupun nya,  maka  pengguna equity konsumen sesuai dengan
jasa keuangan juga telah  diakomodir  oleh Berdasarkan  Pasal  2  POJK  1/2013  bahwa  prinsip-prinsip  perlindungan konsumen  yang  harus  diterapkan  dalam  jasa  keuangan  antara  lain  prinsip  transparansi;  perlakuan  yang ormasi  Konsumen;  danpenanganan  pengaduan  serta penyelesaian  sengketa  Konsume  secara  sederhana,  cepat,  dan  biaya  terjangkau.  Selain  menyediakan berdasarkan POJK 37/2018, OJK juga harus memberikan perlindungan
Pelaku  usaha  menurut  Pasal  1  angka  1  POJK  1/2013  adalah  Bank  Umum,  Bank  Perkreditan Rakyat,  Perusahaan  Efek,  Penasihat  Investasi,  Bank  Kustodian,  Dana  Pensiun,  Perusahaan  Asuransi, sahaan Gadai, dan Perusahaan Penjaminan, baik yang melaksanakan  kegiatan  usahanya  secara  konvensional  maupun  secara  syariah.  Berdasarkan  definisi tersebut,  pelaku  usaha  dalam  layanan  urun  dana  ini  adalah  penyelenggara  sebagaimana  diatur  dalam Di dalam Pasal 1 Angka 3 POJK 1/2013 yang dimaksud perlindungan konsumen sektor jasa  keuangan  adalah  perlindungan  terhadap  Konsumen  dengan  cakupan  perilaku  Pelaku  Usaha  Jasa Keuangan.  Berdasarkan  definisi  tersebut  unsur  perlindungan  konsumen  sektor  jasa  keuangan  adalah Terdapat  korelasi  antara perlindungan konsumen dengan cakupan perilaku usaha jasa keuangan yaitu Pelaku usaha jasa keuangan nan  jasa  keuangan  dengan  mengedepankan  prinsip- Di  dalam  POJK  37/2018  terdapat  kewajiban  penyelenggara  dan larangan  yang tidak boleh dilakukan penyelenggara. Pengaturan kewajiban dan larangan ini merupakan
salah satu upaya memaksimalkan peran pelaku usaha dalam melindungi hak yaitu pengguna layanan urun dana.
Dari sisi penerbit, berdasarkan Pasal 44 POJK 37/2018, dari perjanjian yang dibuat antara penerbit dan penyelenggara yang wajib berdasarkan akta, baik dibuat di notaris maupun melalui dokumen elektronik. dibuat  adalah  sah  berdasarkan  hukum  dan  para  pihak  terikat  oleh  hak  dan  kewajiban  yang  telah disepakati.  Jika  perjanjian  tersebut  dilanggar  oleh  salah  satu  pihak,  maka  pihak  yang  melanggar  dapat dikenai  sanksi  dan  atau  ganti  rugi. mengunggah  informasi  tentang  jenis  usaha,  sejarah  pendirian  usaha, keuangan dalam penggunaan dana. Prinsip keterbukaan informasi yang dianut dalam layanan urun dana ini  dapat  menjadi  “boomerang”  bagi  pen yang dapat menimbulkan kerugian bagi penerbit. Penerbit selaku pengusaha yang memiliki ide bisnis dan rahasia  dagang  harus  memberikan  informasi  secara  lengkap  yang  dapat  dibaca  oleh  umum  dalam  sit penyelenggara. Hal ini beresiko karena akan memicu pencurian ide usaha dan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)  yang  dimiliki  penerbit  oleh  pengusaha  yang  bermodal  lebih  besar  atau  bahkan  oleh  investor. Penyelenggara  tidak  dapat  menjamin  tidak  akan  ada  keboc dalam  Pasal  2  UU  Perlindungan  Konsumen,  perlindungan  konsumen  berasaskan  manfaat,  keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Adanya risiko pencaplokan ide  usaha  dan  belum  terakomodir  dalam  peraturan  layanan  urun  dana  ini  merupakan  tindakan  yang berlawanan  dengan  asas  perlindungan  konsumen  yaitu  asas  keadilan,  keamanan  dan  keselamatan konsumen,  serta  kepastian  hukum.  Penerbit  yang  bertujuan  menggalang  dana  bagi  perkembangan usahanya  harus  dihadapkan  pada  risiko  pencurian  HAKI.  Peraturan mengakomodir langkah-langkah preventif  untuk menanggulangi kejadian pencurian  ide usaha. POJK  1/2013  mengatur  ketentuan  pemberlakuan  sanksi  bagi  pelaku  usaha  at perjanjian.  Sanksi  yang  diberikan  merupakan  sanksi pelanggaran  perjanjian.  Peraturan pelaksanaan layanan urun dana ini. mereka  terbitkan  di  situs  penyelenggara.  Peraturan  OJK  belum  memberikan  kepastian  hukum  atas pengaturan sanksi bagi pencurian ide usaha yang diterbitkan di situs penyelenggara.
Dari sisi pemodal, resiko yang dihadapi antara lain dan  atau  karena  likuidasi  yang  dihadapi  penerbit  maupun  penyelenggara. penerbit dan pemodal hanya dapat berinteraksi melalui virtual, hal ini beresiko bagi pemodal karena tidak dapat menyaksikan secara langsung kepastian bisnis dari penerbit. Penyelenggara berperan sangat penting dalam  memverifikasi  kepastian  hukum  penerbit  dan  melakukan  reviu  keberlangsungan Jika  penyelenggara  lalai  atas penyelenggara  bertanggung  jawab  atas  kelalaian  yang  ditimbulkan  atas  kesalahan  atau  kelalaian Ketentuan  pertanggungjawaban  penyelenggara  atas  kelalaian  tidak  secara  tertulis  dituangkan  dalam peraturan  tersebut.  Penerapan  ancaman  pidana  bagi  pihak  yang  melakukan  penipuan  tidak  diakomodir baik dalam POJK 37/2018 maupun POJK 1/2013. Sanksi yang tert dana tersebut hanya memuat sanksi
A i r l a n g g a   J o u r n a l   o f   I n n o v a t i o n   M a n a g e m e n t ,   V o l . 1   ( 1 ,
maksimalkan peran pelaku usaha dalam melindungi hak-hak konsumen yaitu pengguna layanan urun dana.
berdasarkan Pasal 44 POJK 37/2018, perlindungan hukum yang diberikan mulai dari perjanjian yang dibuat antara penerbit dan penyelenggara yang wajib berdasarkan akta, baik dibuat di notaris maupun melalui dokumen elektronik. Kepastian hukum ini akan menjamin bahwa perikatan yang h  sah  berdasarkan  hukum  dan  para  pihak  terikat  oleh  hak  dan  kewajiban  yang  telah disepakati.  Jika  perjanjian  tersebut  dilanggar  oleh  salah  satu  pihak,  maka  pihak  yang  melanggar  dapat tau  ganti  rugi.  Di  dalam  pelaksanaan  layanan  urun  dan mengunggah  informasi  tentang  jenis  usaha,  sejarah  pendirian  usaha,  mekanisme  bisnis,  dan  laporan keuangan dalam penggunaan dana. Prinsip keterbukaan informasi yang dianut dalam layanan urun dana ini  dapat  menjadi  “boomerang”  bagi  pengusaha.  Pada equity  crowdfunding ,  terdapat  faktor  kelemahan yang dapat menimbulkan kerugian bagi penerbit. Penerbit selaku pengusaha yang memiliki ide bisnis dan rahasia  dagang  harus  memberikan  informasi  secara lengkap  yang  dapat  dibaca  oleh  umum  dalam  sit penyelenggara. Hal ini beresiko karena akan memicu pencurian ide usaha dan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)  yang  dimiliki  penerbit  oleh  pengusaha  yang  bermodal  lebih  besar  atau  bahkan  oleh  investor. Penyelenggara  tidak  dapat  menjamin  tidak  akan  ada  kebocoran  ide  atau  informasi  usaha  penerbit. dalam  Pasal  2  UU  Perlindungan  Konsumen,  perlindungan  konsumen  berasaskan  manfaat,  keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Adanya risiko pencaplokan akomodir  dalam  peraturan  layanan  urun  dana  ini  merupakan  tindakan  yang berlawanan  dengan  asas  perlindungan  konsumen  yaitu  asas  keadilan,  keamanan  dan  keselamatan konsumen,  serta  kepastian  hukum.  Penerbit  yang  bertujuan  menggalang  dana  bagi  perkembangan hanya  harus  dihadapkan  pada  risiko  pencurian  HAKI.  Peraturan equity  crowdfunding langkah preventif untuk menanggulangi kejadian pencurian ide usaha.
POJK  1/2013  mengatur  ketentuan  pemberlakuan  sanksi  bagi  pelaku  usaha  atau  pihak  yang  melanggar Sanksi  yang  diberikan  merupakan  sanksi  administratif  yang  diberikan  oleh  OJK  atas Peraturan  OJK  tidak  mengatur  sanksi  pidana  terhadap  pencurian  ide  dalam pelaksanaan layanan urun dana ini. Penerbit sebagai konsumen berhak atas perlindungan ide usaha yang mereka  terbitkan  di  situs  penyelenggara.  Peraturan  OJK  belum  memberikan  kepastian  hukum  atas pengaturan sanksi bagi pencurian ide usaha yang diterbitkan di situs penyelenggara.
esiko yang dihadapi antara lain penerbit fiktif (penipuan) atau  karena  likuidasi  yang  dihadapi  penerbit  maupun  penyelenggara. Platform penerbit dan pemodal hanya dapat berinteraksi melalui virtual, hal ini beresiko bagi pemodal karena tidak dapat menyaksikan secara langsung kepastian bisnis dari penerbit. Penyelenggara berperan sangat penting n  hukum  penerbit  dan  melakukan  reviu  keberlangsungan kewajibannya  tersebut  maka  berdasarkan  Pasal  29  POJK  1/2013, penyelenggara  bertanggung  jawab  atas  kelalaian  yang  ditimbulkan  atas  kesalahan  atau  kelalaian Ketentuan  pertanggungjawaban  penyelenggara  atas  kelalaian  tidak  secara  tertulis  dituangkan  dalam Penerapan  ancaman  pidana  bagi  pihak  yang  melakukan  penipuan  tidak  diakomodir baik dalam POJK 37/2018 maupun POJK 1/2013. Sanksi yang tertulis di dalam peraturan layanan urun dana tersebut hanya memuat sanksi-sanksi administratif dan pemenuhan prestasi. Tidak adanya ancaman
I n n o v a t i o n   M a n a g e m e n t ,   V o l . 1   ( 1 ,   J u n e   2 0 2 0
hak konsumen dalam hal ini perlindungan hukum yang diberikan mulai dari perjanjian yang dibuat antara penerbit dan penyelenggara yang wajib berdasarkan akta, baik dibuat di Kepastian hukum ini akan menjamin bahwa perikatan yang h  sah  berdasarkan  hukum  dan  para  pihak  terikat  oleh  hak  dan  kewajiban  yang  telah disepakati.  Jika  perjanjian  tersebut  dilanggar  oleh  salah  satu  pihak,  maka  pihak  yang  melanggar  dapat Di  dalam  pelaksanaan  layanan  urun  dana,  penerbit  diwajibkan mekanisme  bisnis,  dan  laporan keuangan dalam penggunaan dana. Prinsip keterbukaan informasi yang dianut dalam layanan urun dana ,  terdapat  faktor  kelemahan yang dapat menimbulkan kerugian bagi penerbit. Penerbit selaku pengusaha yang memiliki ide bisnis dan rahasia  dagang  harus  memberikan  informasi  secara  lengkap  yang  dapat  dibaca  oleh  umum  dalam situs penyelenggara. Hal ini beresiko karena akan memicu pencurian ide usaha dan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)  yang  dimiliki  penerbit  oleh  pengusaha  yang  bermodal  lebih  besar  atau  bahkan  oleh  investor. oran  ide  atau  informasi  usaha  penerbit.  Di dalam  Pasal  2  UU  Perlindungan  Konsumen,  perlindungan  konsumen  berasaskan  manfaat,  keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Adanya risiko pencaplokan akomodir  dalam  peraturan  layanan  urun  dana  ini  merupakan  tindakan  yang berlawanan  dengan  asas  perlindungan  konsumen  yaitu  asas  keadilan,  keamanan  dan  keselamatan konsumen,  serta  kepastian  hukum.  Penerbit  yang  bertujuan  menggalang  dana  bagi  perkembangan equity  crowdfunding belum langkah preventif untuk  menanggulangi  kejadian pencurian ide usaha. Pasal 53 au  pihak  yang  melanggar yang  diberikan  oleh  OJK  atas OJK  tidak  mengatur  sanksi  pidana  terhadap  pencurian  ide  dalam t sebagai konsumen berhak atas perlindungan ide usaha yang mereka  terbitkan  di  situs  penyelenggara.  Peraturan  OJK  belum  memberikan  kepastian  hukum  atas pengaturan sanksi bagi pencurian ide usaha yang diterbitkan di situs penyelenggara.
(penipuan), kegagalan investasi Platform internet  membuat penerbit dan pemodal hanya dapat berinteraksi melalui virtual, hal ini beresiko bagi pemodal karena tidak dapat menyaksikan secara langsung kepastian bisnis dari penerbit. Penyelenggara berperan sangat penting n  hukum  penerbit  dan  melakukan  reviu  keberlangsungan  usaha  penerbit. tersebut  maka  berdasarkan  Pasal  29  POJK  1/2013, penyelenggara  bertanggung  jawab  atas  kelalaian  yang  ditimbulkan  atas  kesalahan  atau  kelalaiannya. Ketentuan  pertanggungjawaban  penyelenggara  atas  kelalaian  tidak  secara  tertulis  dituangkan  dalam Penerapan  ancaman  pidana  bagi  pihak  yang  melakukan  penipuan  tidak  diakomodir ulis di dalam peraturan layanan urun sanksi administratif dan pemenuhan prestasi. Tidak adanya ancaman
tegas dapat memberikan peluang niat jahat bagi para pelaku usaha maupun pihak lain. Pemerintah dalam hal  ini  OJK  harus  memperhatikan  penerapan  asas  keamanan  dan  keselamatan  konsumen  dalam  rangka perlindungan  konsumen  di  sektor  jasa  keuangan. beresiko merugi bahkan kehilangan investasi manakala penerbit juga mengalami kendal perusahaannya. Di dalam website penyelenggara memuat ketentuan bahwa OJK bukan sebagai penjamin dan  penyelenggara  tidak  bertanggung  jawab  atas  kerugian  investor. berhati-hati atas keputusan berinvestasinya. secara mandiri  yang memutuskan untuk berinvestasi pada suatu penerbit. Berdasarkan Pasal 17 huruf c dan  huruf  d  POJK  1/2013,  penyelenggara  dilarang  untuk  memberikan  bantuan  baik  keuangan  maupun saran yang mempengaruhi keputusan pemodal untuk berinvestasi. harus  dihadapi  oleh  pemodal.  Tidak  adanya  penjamin  dalam  layanan  urun  dana  ini  membuat  pemodal harus  menanggung  segala  risiko  atas  investasinya.  Pemodal  yang  in memilih platform  yang  berkualitas  baik  dalam  layanan  maupun  mutu teknologi informasinya.  Pemodal yang  kurang  pengetahuan  dan  pengalaman  dal pelayanan platform equity crowdfunding
Upaya perlindungan konsumen dan/atau masyarakat diarahkan untuk mencapai dua tujuan utama. Pertama, meningkatkan kepercayaan di  sektorjasa  keuangan  ( Market  Confidence perkembangan bagi Pelaku Usaha Jasa Keuangan secara adil,efisien d memiliki  pemahaman  hak  dankewajiban  dalam  berhubungan  dengan  Pelaku  Usaha  Jasa  Keuangan mengenaikarakteristik,  layanan,  dan  produk  ( pemberi  izin platform  equity  crowdfunding Penyelenggara  harus  memiliki  sumber  daya  dan  dukungan  teknologi  informasi  yang  andal  dalam penyelenggaraan equity  crowdfunding tercantum  dalam  POJK  37/2018. pemodal yang menginginkan penyelenggara untuk berpihak demi mencapai keuntungan berinvestasi dari masing-masing  pihak.  Oleh  karena  itu  perlu  peran  secara  tegas  melalui  peraturan pengawasan yang baik oleh OJK dalam pelaksanaan pelaku usaha dan pengguna dapat meminimalisir niat urun dana ini.
Jika  melihat  adanya  pelanggaran  dan kemungkinan  pelanggaran  dan  kejahatan  tersebut  dapat  terjadi  dalam  layanan  urun  dana  dalam  bentuk saham  yang  berbasis  online  ini.  Walaupun  bentuk  penawaran  umum  dalam  pasar  modal  dengan penawaran umum yang terdapat dalam pelayanan jasa keuangannya sama yaitu berdasarkan penawaran Efek berbasis online, dalam hal ini saham yang  ditawarkan  secara  online  melalui  situs  penyelenggara.  Berdasarkan  hal bentuk pengaturan sanksi dan perlindungan konsumen dapat diterapkan tidak jauh berbeda antara pasar modal dengan sistem equity crowdfunding
A i r l a n g g a   J o u r n a l   o f   I n n o v a t i o n   M a n a g e m e n t ,   V o l . 1   ( 1 ,
tegas dapat memberikan peluang niat jahat bagi para pelaku usaha maupun pihak lain. Pemerintah dalam memperhatikan  penerapan  asas  keamanan  dan  keselamatan  konsumen  dalam  rangka perlindungan  konsumen  di  sektor  jasa  keuangan.  Resiko  lainnya  adalah  kerugian  investasi.  Pemodal beresiko merugi bahkan kehilangan investasi manakala penerbit juga mengalami kendal Di dalam website penyelenggara memuat ketentuan bahwa OJK bukan sebagai penjamin dan  penyelenggara  tidak  bertanggung  jawab  atas  kerugian  investor.  Oleh  karena  itu,  p hati atas keputusan berinvestasinya. Pemodal beresiko terhadap kondisi tersebut karena pemodal secara mandiri yang memutuskan untuk berinvestasi pada suatu penerbit. Berdasarkan Pasal 17 huruf c dan  huruf  d  POJK  1/2013,  penyelenggara  dilarang  untuk  memberikan  bantuan  baik  keuangan  maupun yang mempengaruhi keputusan pemodal untuk berinvestasi. Risiko terhadap likuidasi penerbit juga harus  dihadapi  oleh  pemodal.  Tidak  adanya  penjamin  dalam  layanan  urun  dana  ini  membuat  pemodal harus  menanggung  segala  risiko  atas  investasinya.  Pemodal  yang  ingin  berinvestasi  juga  harus  pandai memilih  platform  yang berkualitas  baik  dalam  layanan  maupun  mutu teknologi informasinya.  Pemodal yang  kurang  pengetahuan  dan  pengalaman  dalam  berinvestasi  mungkin  saja  akan  terjebak  dengan  alur rowdfunding yang tidak kompeten.
onsumen dan/atau masyarakat diarahkan untuk mencapai dua tujuan utama. Pertama, meningkatkan kepercayaandari investor dan konsumen dalam setiap aktivitas dan kegiatan usaha t  Confidence );  dan  Kedua,  memberikan  peluang  dankesempatan  untuk perkembangan bagi Pelaku Usaha Jasa Keuangan secara adil,efisien dan transparan memiliki  pemahaman  hak  dankewajiban  dalam  berhubungan  dengan  Pelaku  Usaha  Jasa  Keuangan mengenaikarakteristik,  layanan,  dan  produk  ( Level  Playing  Field ).  Otoritas  Jasa  Keuangan  sebagai platform  equity  crowdfunding memiliki  peran  utama  dalam  menyeleksi  penyelenggara. Penyelenggara  harus  memiliki  sumber  daya  dan  dukungan  teknologi  informasi  yang  andal  dalam equity  crowdfunding .  Penyelenggara  harus  mampu  memenuhi  kewajiban  yang 2018.  Di  dalam  layanan  ini  dimungkinkan  adanya  pihak  penerbit  maupun pemodal yang menginginkan penyelenggara untuk berpihak demi mencapai keuntungan berinvestasi dari masing  pihak.  Oleh  karena  itu  perlu  peran  secara  tegas  melalui  peraturan pengawasan yang baik oleh OJK dalam pelaksanaan platform equity crowdfunding pelaku usaha dan pengguna dapat meminimalisir niat-niat yang tidak baik demi keberlangsungan layanan
Jika  melihat  adanya  pelanggaran  dan  kejahatan  di  Pasar  Modal,  maka  dapat  terlihat  bahwa kemungkinan  pelanggaran  dan  kejahatan  tersebut  dapat  terjadi  dalam  layanan  urun  dana  dalam  bentuk saham  yang  berbasis  online  ini.  Walaupun  bentuk  penawaran  umum  dalam  pasar  modal  dengan g terdapat dalam equity crowdfunding ini bukanlah hal  yang sama, tetapi lingkup pelayanan jasa keuangannya sama yaitu berdasarkan penawaran Efek berbasis online, dalam hal ini saham yang  ditawarkan  secara  online  melalui  situs  penyelenggara.  Berdasarkan  hal  tersebut  maka  seharusnya bentuk pengaturan sanksi dan perlindungan konsumen dapat diterapkan tidak jauh berbeda antara pasar equity crowdfunding .
I n n o v a t i o n   M a n a g e m e n t ,   V o l . 1   ( 1 ,   J u n e   2 0 2 0
tegas dapat memberikan peluang niat jahat bagi para pelaku usaha maupun pihak lain. Pemerintah dalam memperhatikan  penerapan  asas  keamanan  dan  keselamatan  konsumen  dalam  rangka Resiko  lainnya  adalah  kerugian  investasi.  Pemodal beresiko merugi bahkan kehilangan investasi manakala penerbit juga mengalami kendala ekonomi dalam Di dalam website penyelenggara memuat ketentuan bahwa OJK bukan sebagai penjamin Oleh  karena  itu,  pemodal  harus modal beresiko terhadap kondisi tersebut karena pemodal secara mandiri yang memutuskan untuk berinvestasi pada suatu penerbit. Berdasarkan Pasal 17 huruf c dan  huruf  d  POJK  1/2013,  penyelenggara  dilarang  untuk  memberikan  bantuan  baik  keuangan  maupun Risiko terhadap likuidasi penerbit juga harus  dihadapi  oleh  pemodal.  Tidak  adanya  penjamin  dalam  layanan  urun  dana  ini  membuat  pemodal gin  berinvestasi  juga  harus  pandai memilih platform  yang berkualitas  baik  dalam layanan maupun  mutu  teknologi informasinya.  Pemodal m  berinvestasi  mungkin  saja  akan  terjebak  dengan  alur
onsumen dan/atau masyarakat diarahkan untuk mencapai dua tujuan utama. onsumen dalam setiap aktivitas dan kegiatan usaha );  dan  Kedua,  memberikan  peluang  dankesempatan  untuk an transparan. Di sisi lain konsumen memiliki  pemahaman  hak  dankewajiban  dalam  berhubungan  dengan  Pelaku  Usaha  Jasa  Keuangan Otoritas  Jasa  Keuangan  sebagai memiliki  peran  utama  dalam  menyeleksi  penyelenggara. Penyelenggara  harus  memiliki  sumber  daya  dan  dukungan  teknologi  informasi  yang  andal  dalam .  Penyelenggara  harus  mampu  memenuhi  kewajiban  yang Di  dalam  layanan  ini  dimungkinkan  adanya  pihak  penerbit  maupun pemodal yang menginginkan penyelenggara untuk berpihak demi mencapai keuntungan berinvestasi dari masing  pihak.  Oleh  karena  itu  perlu  peran  secara  tegas  melalui  peraturan-peraturan  dan platform equity crowdfunding ini. Hal ini agar para niat yang tidak baik demi keberlangsungan layanan
kejahatan  di  Pasar  Modal,  maka  dapat  terlihat  bahwa kemungkinan  pelanggaran  dan  kejahatan  tersebut  dapat  terjadi  dalam  layanan  urun  dana  dalam  bentuk saham  yang  berbasis  online  ini.  Walaupun  bentuk  penawaran  umum  dalam  pasar  modal  dengan ini bukanlah hal yang sama, tetapi lingkup pelayanan jasa keuangannya sama yaitu berdasarkan penawaran Efek berbasis online, dalam hal ini saham tersebut  maka  seharusnya bentuk pengaturan sanksi dan perlindungan konsumen dapat diterapkan tidak jauh berbeda antara pasar

## KESIMPULAN
Kepastian  hukum  pelaksanaan Peraturan  OJK  Nomor  37  Tahun  2018.  Adanya  peraturan  ini  bertujuan  agar  inovasi  pendanaan  bagi UMKM  dan start  up dapat  memiliki  paying  hukum  dan  mendorong  investasi  para  pemodal. equity crowdfunding yang pertama di Indonesia adalah PT. financial  technologi ini  bertujuan  agar  pengusaha  pemula  dapat  memperoleh  modal  usaha  tanpa  perlu melalui proses rumit seperti listing di menambah  ilmu  berinvestasi  dalam  layanan  urun  dana sistem equity  crowdfunding ini.  Resiko dalam pelaksanaannya.
Perlindungan  konsumen  sektor  jasa  keuangan  terutama  dalam  bidang terlepas  dari  peran  OJK  sebagai  regulator.  Peraturan  OJK  hanya  memuat  ketentuan  umum  terhadap kewajiban  dan  hak  pelaku  dan  pengguna.  Pelanggaran  atas  perjanjian  dan crowdfunding hanya  berupa  sanksi  administratif.  Peraturan  OJK  tidak  secara  tegas  mengatur  sanksi pidana atas tindakan pidana para kerugian.  Pengguna  layanan  urun  dana  s jawab pribadi atas segala kerugian yang ditimbulkan dalam pelaksanaan investasi.
Pengguna layanan dan pelaku usaha membutuhkan pelaksanaan layanan yang transparan, adil, dan memenuhi  kepastian  hukum.  Oleh perangkat  aturan  yang  dapat  mengakomodir pelanggaran tidak  hanya  pelanggaran bersifat  administratif tetapi juga tindak pidana yang mungkin terjadi. pelaku usaha dan juga pengguna layanan agar risiko

## DAFTAR PUSTAKA

## Peraturan Perundang-undangan:
UU Nomor 8 Tahun 1985 tentang Pasar Modal
UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/Pojk.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  37/POJK.04/2018  Tentang  Layanan  Urun  Dana  Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (
A i r l a n g g a   J o u r n a l   o f   I n n o v a t i o n   M a n a g e m e n t ,   V o l . 1   ( 1 ,
Kepastian  hukum  pelaksanaan equity  crowdfunding di  Indonesia  dimulai  dengan Peraturan  OJK  Nomor  37  Tahun  2018.  Adanya  peraturan  ini  bertujuan  agar  inovasi  pendanaan  bagi dapat  memiliki  paying  hukum  dan  mendorong  investasi  para  pemodal. yang pertama di Indonesia adalah PT. Santara Daya Inspiratama. ini  bertujuan  agar  pengusaha  pemula  dapat  memperoleh  modal  usaha  tanpa  perlu melalui proses rumit seperti listing di Bursa Efek. Selain itu pemodal pemula juga dapat berpartisipasi dan dalam  layanan  urun  dana.  Terdapat  kelebihan  dan  kelemahan  terhadap ini.  Resiko-resiko  yang  ditimbulkan  membuat  pengguna  harus  berhati
Perlindungan  konsumen  sektor  jasa  keuangan  terutama  dalam  bidang equity  crowdfunding terlepas  dari  peran  OJK  sebagai  regulator.  Peraturan  OJK  hanya  memuat  ketentuan  umum  terhadap kewajiban  dan  hak  pelaku  dan  pengguna.  Pelanggaran  atas  perjanjian  dan hanya  berupa  sanksi  administratif.  Peraturan  OJK  tidak  secara  tegas  mengatur  sanksi para pihak. Pengguna jasa layanan urun dana dihadapkan pada risiko layanan  urun  dana  seakan  diharuskan  untuk  menganalisa  sendiri  dan  bertanggung jawab pribadi atas segala kerugian yang ditimbulkan dalam pelaksanaan investasi.
Pengguna layanan dan pelaku usaha membutuhkan pelaksanaan layanan yang transparan, adil, dan m.  Oleh  karena  itu  pemerintah  dalam  hal  ini  OJK  diharapkan  memiliki perangkat  aturan  yang  dapat  mengakomodir pelanggaran tidak  hanya  pelanggaran  bersifat  administratif tetapi juga tindak pidana yang mungkin terjadi. Pemerintah juga harus memfasilitasi pela pelaku usaha dan juga pengguna layanan agar risiko-risiko yang mungkin dihadapi dapat diminimalisir.

## undangan:

## UU Nomor 8 Tahun 1985 tentang Pasar Modal
UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/Pojk.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa
Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  37/POJK.04/2018  Tentang  Layanan  Urun  Dana  Melalui Saham Berbasis Teknologi Informasi ( Equity Crowdfunding )
I n n o v a t i o n   M a n a g e m e n t ,   V o l . 1   ( 1 ,   J u n e   2 0 2 0
di  Indonesia  dimulai  dengan  berlakunya Peraturan  OJK  Nomor  37  Tahun  2018.  Adanya  peraturan  ini  bertujuan  agar  inovasi  pendanaan  bagi dapat  memiliki  paying  hukum  dan  mendorong  investasi  para  pemodal. Platform Santara Daya Inspiratama. Platform berbasis ini  bertujuan  agar  pengusaha  pemula  dapat  memperoleh  modal  usaha  tanpa  perlu . Selain itu pemodal pemula juga dapat berpartisipasi dan .  Terdapat  kelebihan  dan  kelemahan  terhadap resiko  yang  ditimbulkan  membuat  pengguna  harus  berhati-hati
equity  crowdfunding tidak terlepas  dari  peran  OJK  sebagai  regulator.  Peraturan  OJK  hanya  memuat  ketentuan  umum  terhadap kewajiban  dan  hak  pelaku  dan  pengguna.  Pelanggaran  atas  perjanjian  dan  pelaksanaan equity hanya  berupa  sanksi  administratif.  Peraturan  OJK  tidak  secara  tegas  mengatur  sanksi pihak. Pengguna jasa layanan urun dana dihadapkan pada risiko-risiko diharuskan  untuk  menganalisa  sendiri  dan  bertanggung jawab pribadi atas segala kerugian yang ditimbulkan dalam pelaksanaan investasi.
Pengguna layanan dan pelaku usaha membutuhkan pelaksanaan layanan yang transparan, adil, dan rena  itu  pemerintah  dalam  hal  ini  OJK  diharapkan  memiliki perangkat  aturan  yang  dapat  mengakomodir  pelanggaran tidak  hanya  pelanggaran  bersifat  administratif rus memfasilitasi pelatihan bagi para risiko yang mungkin dihadapi dapat diminimalisir.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/Pojk.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa
Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  37/POJK.04/2018  Tentang  Layanan  Urun  Dana  Melalui
Buku dan Jurnal:
Block, J. H., M. G. Colombo, D. J. Cumming and S. Vismara. why they are there. Small Business Economics
Brown,  R.,  Mawson,  S.,  Rowe, entrepreneurship  and  equity  crowdfunding  in  nascent  entrepreneurial  ventures. Small Business Journal ,
Estrin,  S.,  D.  Gozman  and  S.  Khavul entrepreneur and investor entry into a new market.
Hammer, L. M. (2016). A Foucauldian approach to international law: Descriptive thoughts for normative issues . Routledge.
HT, Hemi Ali. (2018). Knowledge, trust, information and technology that affects community motivation in  investing  using  Sharia  Crowdfunding Business UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
Hoegen, A., D. M. Steininger and D. Veit. (2018). of decisionmaking in crowdfunding
Marzuki, Peter Mahmud. (2017).
Rahmah, Mas, Hukum Pasar Modal,
Vulkan, N., T. Åstebro and M. F. Sierra Business Venturing Insights

## Internet:
Kementerian Koperasi dan usaha kecil dan menengah Republik Indonesia, dan Usaha Besar Tahun 2017
Otoritas Jasa Keuangan, peraturan equity crowdfunding
PT. Santara Daya Inspiratama, http://www.santara.co.id
A i r l a n g g a   J o u r n a l   o f   I n n o v a t i o n   M a n a g e m e n t ,   V o l . 1   ( 1 ,
o, D. J. Cumming and S. Vismara. New players in entrepreneurial finance and Small Business Economics , 50.
Brown,  R.,  Mawson,  S.,  Rowe,  A.,  &  Mason,  C.  (2018).  Working  the  crowd:  Improvisational entrepreneurship  and  equity  crowdfunding  in  nascent  entrepreneurial  ventures. 36 (2), 169-193.
Estrin,  S.,  D.  Gozman  and  S.  Khavul.  (2018).  The  evolution  and  adoption  of  equity  crowdfunding: entrepreneur and investor entry into a new market. Small Business Economics,
A Foucauldian approach to international law: Descriptive thoughts for normative
Knowledge, trust, information and technology that affects community motivation in  investing  using  Sharia  Crowdfunding (master's  thesis,  Jakarta:  Faculty  of  Economics  AND Business UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
eininger and D. Veit. (2018). How do investors decide? An interdisciplinary review of decisionmaking in crowdfunding. Electronic Markets , 28.
Marzuki, Peter Mahmud. (2017). Penelitian Hukum . Cetakan Ketiga Belas, Kencana, Jakarta.
Hukum Pasar Modal, Kencana, Jakarta, 2019.
Vulkan, N., T. Åstebro and M. F.  Sierra. (2016). Equity crowdfunding:  A new phenomena Business Venturing Insights , 5.
Kementerian Koperasi dan usaha kecil dan menengah Republik Indonesia, Data Perkembangan UMKM dan Usaha Besar Tahun 2017-2018 , www.depkop.go.id
peraturan equity crowdfunding , www.ojk.go.id
PT. Santara Daya Inspiratama, http://www.santara.co.id
I n n o v a t i o n   M a n a g e m e n t ,   V o l . 1   ( 1 ,   J u n e   2 0 2 0

## New players in entrepreneurial finance and
A.,  &  Mason,  C.  (2018).  Working  the  crowd:  Improvisational entrepreneurship  and  equity  crowdfunding  in  nascent  entrepreneurial  ventures. International
adoption  of  equity  crowdfunding: Small Business Economics, 51.
A Foucauldian approach to international law: Descriptive thoughts for normative
Knowledge, trust, information and technology that affects community motivation (master's  thesis,  Jakarta:  Faculty  of  Economics  AND
How do investors decide? An interdisciplinary review
. Cetakan Ketiga Belas, Kencana, Jakarta.
Equity crowdfunding: A new phenomena. Journal of
Data Perkembangan UMKM