PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 03, July-September 2022, Halaman 639-650 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
AKIBAT HUKUM NOTARIS YANG MELAKSANAKAN PENANDATANGANAN AKTA RUPS DI LUAR WILAYAH JABATAN (STUDI KASUS NOTARIS A BERKEDUDUKAN DI KABUPATEN TANGERANG)
Nevie Maharani Putri*, Mohamad Fajri Mekka Putra**
Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Indonesia Jl. Prof. Mr. Djokosoetono, Depok, 16424.
Email: nevieeemhrn@gmail.com
Naskah diterima : 10/04/2022, revisi : 20/06/2022, disetujui 05/07/2022

## ABSTRAK
Seorang Notaris mempunyai tempat kedudukan di daerah kabupaten atau kota dan Notaris  mempunyai  wilayah  jabatan  meliputi  seluruh  wilayah  provinsi  dari  tempat kedudukannya.  Pokok  permasalahan  dalam  penelitian  ini  adalah  bagaimana  akibat hukum terhadap akta rapat umum pemegang saham (RUPS) yang ditandatangani diluar wilayah  jabatan  notaris  dan  bagaimana  tanggung  jawab  notaris  yang  melakukan penandatanganan  akta  RUPS  di  luar  wilayah  jabatannya.  Metode  analisis  yang digunakan  dengan  penelitian  yuridis  normatif,  dengan  menggunakan  sumber  data sekunder atau bahan pustaka yang mencakup bahan hukum primer dan sekunder.Hasil penelitian  dapat  disimpulkan  bahwa  akibat  hukum  dari  akta  akta  rapat  umum pemegang saham (RUPS) yang di tandatangani diluar wilayah jabatan adalah aktanya menjadi cacat hukum serta menyebabkan akta tersebut menjadi dibawah tangan dan bentuk tanggung jawab dari Notaris yaitu kepadanya dapat dikenakan sanksi.
Kata Kunci: Wilayah Jabatan Notaris, Akibat Hukum dan Tanggung Jawab Notaris/

## ABSTRACT
A Notary has a region position in a district or city area and a Notary has a position area covering the entire provincial area of his region position. The main problem in this study is how the legal effect of the GM's deed signed outside the notary position area and how the responsibility of the notary who signed the general meeting of shareholders (GM's) deed  outside  his  office  area.  Analytical  methods  are  used  with  normative  juridical research,  using  secondary  data  sources  or  library  materials  that  include  primary  and secondary legal materials. The results of the study can be concluded that the legal result of the general meeting of shareholders (GM's) deed signed outside the office area is that the deed  becomes  legally  flawed  and  causes  the  deed  to  be  under  the  hands  and  forms  of responsibility of the Notary can be sanctioned.
Keywords: Region Position of Notary, Legal Effect and Notary Responsibilities.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 03, July-September 2022, Halaman 639-650 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.

## A. Pendahuluan
Adanya Lembaga kenotariatan di Indonesia berawal pada zaman penjajahan Belanda, dimana kala itu dibutuhkan alat bukti autentik untuk di bidang perdagangan.  Dewasa ini, Lembaga  Kenotariatan  berperan  penting  dalam  kehidupan  bermasyarakat  untuk mengadakan suatu perbuatan hukum, yang mana dibutuhkannya suatu alat bukti tertulis yang bersifat autentik dan berkekuatan hukum sebagai alat pembuktian yang sempurna. 1 Notaris dianggap sebagai seseorang pejabat yang dapat diandalkan, segala yang ditulis dan ditetapkannya adalah benar, ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam proses hukum. 2 Keterangan-keterangannya  dapat  diandalkan,  dipercaya,  serta  tanda  tangan  dan  capnya memberikan jaminan dan bukti yang kuat, bahwa tidak memihak dan penasehat yang tidak ada cacatnya ( onkreukbaar atau unimpeachanle ). 3
Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik, sehingga akta autentik yang dibuat oleh notaris adalah akta yang dapat dipercaya 4 dan dapat digunakan sebagai alat bukti tertulis. Mengingat fungsi notaris sebagai Pejabat Umum yang membuat alat  bukti  tertulis  berupa  akta  autentik,  keberadaan  jabatan  notaris  sangat  penting  dan dibutuhkan  masyarakat  luas.  Dalam  perkara  perdata  maupun  pidana,  tidak  lepas  dari pembuktian, menang atau kalahnya suatu perkara tergantung pada kebenaran bukti yang diajukan  ke  pengadilan.  Semakin  kuat  buktinya,  semakin  kuat  pula  keyakinan  hakim terhadap kebenaran kasus tersebut.
Salah satu bentuk alat bukti dalam perkara adalah akta. Akta adalah surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. 5 Menurut Hasanudin Rahman, akta ialah  suatu  tulisan  yang  memang  sengaja  dibuat  untuk  dijadikan  bukti  tentang  suatu peristiwa dan ditandatangani. 6
Sebagai pejabat umum, notaris berperan penting dalam menjamin kepastian hukum, ketertiban  dan  perlindungan  hukum  melalui  akta  autentik  yang  dibuat  oleh  dan dihadapannya.  Dapat  dikatakan  bahwa  akta  notaris  merupakan  alat  bukti  yang  kuat  dan apabila  terjadi  sengketa  di  Pengadilan  akta  notaris  memberikan  suatu  pembuktian  yang sempurna kecuali dapat dibutikan ketidakbenarannya, sehingga seperti yang disebutkan di dalam  Pasal  1870  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (selanjutnya  disebut “KUHPerdata”) kepada para pihak yang membuatnya apabila terjadi sengketa terhadap akta tersebut maka akta tersebut bisa dibatalkan atau batal demi hukum.
Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya notaris berpedoman kepada peraturan perundang-undangan  dan  kode  etik  jabatan.  Hal  ini  dilakukan  untuk  menghindari
1 Stephanie Maria Hasan, “Pembuatan Akta Notaris yang Memuat Keterangan Palsu (Studi Kasus Putusan Tanggal 20 Desember 2005 Nomor 01/B/Mj.PPN/2005)”, (Jakarta : Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, , 2012), hlm 1.
2 Tan Thong Kie, Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007), hlm. 444.
3 Tan Thong Kie, Studi…, hlm. 162.
4 Sudarsono, Kamus Hukum , Cet. V, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hlm. 3.
5 Sudikno Mertukusumo dan A. Pitlo, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum , (Yogyakarta: Citra Aditya Bakti, 1993), hlm.151
6 Ahdiana Yuni Lestari dan Endang Heriyani, Dasar-Dasar Pembuatan Kontrak dan Aqad , (Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2008), hlm. 24.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 03, July-September 2022, Halaman 639-650 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
permasalahan  hukum  yang  akan  timbul  di  kemudian  hari,  baik  terhadap  dirinya  sendiri maupun akta yang dibuatnya. Akta atau surat yang autentik bisa dikatakan sebagai alat bukti yang paling sempurna. 7 Menjaga merahasiakan atau segala hal yang berhubungan dengan akta dan surat-surat lainnya sangatlah penting hal ini guna melindungi kepentingan semua pihak  yang  terkait  dengan  akta  tersebut. 8 Notaris  merupakan  profesi  hukum  yang  mulia ( nobile officium ), disebut nobile officium karena profesi Notaris begitu erat kaitannya dengan profesi yang berkaitan dengan kemanusiaan.
Pasal  1868  KUHPerdata  yang  menyatakan,  “akta  autentik  adalah  akta  yang  dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh atau  di hadapan pejabat umum yang  berwenang  untuk  itu  di  tempat  akta  itu  dibuat.”  Pejabat  umum  yang  berwenang sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  1868  tersebut  adalah  Notaris.  Menurut  Sudikno Mertokusumo, “Notaris adalah pejabat umum yang mempunyai wewenang untuk membuat akta  autentik  mengenai  semua  perbuatan,  perjanjian  dan  penetapan  yang  diperintahkan oleh peraturan umum atau dminta oleh para pihak yang membuat akta”. 9 Pengertian Notaris di  Indonesia  tercantum  dalam  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut “UUJN”),  berdasarkan  Pasal  1  angka  1,  “Notaris  adalah,  pejabat  umum  yang  berwenang untuk  membuat  akta  autentik  dan  memiliki  kewenangan  lainnya  sebagaimana  dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”.
Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 UUJN, “Akta Notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang”.  Dengan  demikian  arti  kata  autentik  mempunyai  kekuatan  pembuktian yang  sempurna  dapat  pula  ditentukan  bahwa  siapa  pun  terikat  dengan  akta  tersebut, sepanjang  tidak  bisa  dibuktikan  bukti  sebaliknya  berdasarkan  putusan  pengadilan  yang mempunyai kekuatan hukum tetap. 10
Notaris  memiliki  wilayah  jabatan  di  seluruh  provinsi  yang  merupakan  tempat kedudukannya 11 , sedangkan daerah kerja PPAT ialah merupakan wilayah kerja dari suatu kantor  pertanahan  kabupaten/kotamadya. 12 Jika  kita  bandingkan  antar  keduanya,  maka wilayah  kerja  notaris  lebih  besar  dibandingkan  dengan  wilayah  kerja  PPAT.  Selain  itu Notaris  dan  PPAT  diangakat  oleh  dua  kementerian  yang  berbeda.  Maka  sering  terjadi seorang Notaris yang telah bekerja untuk suatu wilayah kerja tertentu kemudian setelahnya diangkat pula menjadi PPAT tetapi di wilayah kerja yang berbeda dengan wilayah kerjanya sebagai Notaris.
7 Baharudin,  “Kewenangan  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  (PPAT)  dalam  Proses  Jual  Beli  Tanah”, Jurnal  Hukum Universitas Bandar Lampung (2014), hlm. 2.
8 Habib Adji, Merajut Pemikiran Dalam Dunia Notaris & PPAT , (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,, 2014), hlm. 12
9 Sudikno Mertokusumo, “Arti Penemuan Hukum bagi Notaris,” Majalah Renvoi Nomor 12 (3 Mei 2004), hlm. 49
10 Habib Adjie, Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris , (Bandung: Refika Aditama, 2015), hlm. 6.
11 Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris , UU No. 2 Tahun 2014, LN Nomor 2, TLN No. 5491, Ps. 18.
12 Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah , No. 37 Tahun 1998, LN No. 52 Tahun 1998, TLN No. 3746, Ps. 12 Ayat (1) dan Ps 12A.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 03, July-September 2022, Halaman 639-650 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
Meskipun  dilakukan  pengawasan  oleh  Majelis  Pengawas  Notaris  dan  Dewan Kehormatan,  pelanggaran  yang  dilakukan  Notaris  dalam  menjalankan  jabatan  dan profesinya masih sering terjadi. Dalam praktek ditemukan adanya Notaris yang melakukan penandatanganan di luar wilayah jabatannya berinisial A yang berkedudukan di Kabupaten Tangerang dan wilayah jabatannya meliputi Provinsi Banten. Dalam hal ini diketahui bahwa Notaris  A  telah  melaksanakan  penandatanganan  akta  di  Kota  Administrasi  Jakarta  Utara, Provinsi  Daerah  Khusus  Ibukota  Jakarta  yang  merupakan  diluar  wilayah  jabatannya. Diketahui  bahwa  Notaris  tersebut  menghadiri  rapat  umum  pemegang  saham  salah  satu kliennya yang dilaksanakan di kantor klien tersebut. Hal ini jelas melanggar ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf a UUJN.
Dari pemaparan di atas, menunjukan bahwa terdapat suatu pelanggaran yang dilakukan notaris akibat adanya kelalaian dari notaris yang tidak memperhatikan wilayah jabatannya. Penulis merumuskan masalah dalam kasus ini, sebagai berikut:
1. Bagaimana  Akibat  Hukum  Terhadap  Akta  RUPS  Yang  Ditandatangani  Diluar  Wilayah Jabatan Notaris?
2. Bagaimana  Tanggungjawab  Notaris  Yang Melakukan  Penandatanganan  Akta  RUPS  Di Luar Wilayah Jabatannya?

## B. Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  artikel  ini  yaitu  metode  penelitian  yuridis normatif, dengan menggunakan sumber data sekunder atau bahan pustaka yang mencakup bahan  hukum  primer  dan  sekunder.” 13 .  Adapun  alat  pengumpulan  data  dalam  artikel  ini menggunakan  studi  dokumen  dengan  melakukan  penelusuran  bahan  hukum  sekunder  di perpustakaan dan penelusuran melalui internet. Analisis data dalam penulisan artikel ini dilakukan mempergunakan metode analisis kualitatif. Hal ini dikarenakan bentuk penelitian yang  digunakan  adalah  penelitian  normatif,  sehingga  data-data  yang  diperoleh  akan dianalisis menggunakan data-data kepustakaan. 14

## C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan
Kasus  ini  bermula  pada  saat  PT  YY  mengadakan  Rapat  Umum  Pemegang  Saham Luar Biasa (RUPS LB) terkait dengan jual beli saham. Tuan X selaku direksi PT YY meminta Notaris A, yang merupakan notaris langanan PT YY untuk menghadiri RUPS LB tersebut dan membuat Akta Berita Acara RUPS terkait. RUPS LB tersebut diketahui diadakan di tempat kedudukan PT YY, yaitu di Kota Administrasi Jakarta Utara.
Notaris A merupakan notaris yang tempat kedudukannya di Kabupaten Tangerang dan  memiliki  wilayah  jabatan  di  Provinsi  Banten.  Atas  permintaan  Tuan  X,  Notaris  A datang menghadiri RUPS LB PT YY di kantor yang beralamat di Jakarta Utara. Notaris A ditemani salah seorang karyawannya turut hadir menyaksikan RUPS LB tersebut.
13 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Universitas Indonesia, 2014), hlm.51.
14 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji , Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat , (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm.13.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 03, July-September 2022, Halaman 639-650 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
Setelah  seluruh  pihak yang  berkepentingan  hadir  RUPS  LB  pun  di  mulai,  Tuan  X menjelaskan  maksud  dan  tujuan  diadakannya  RUPS  LB  tersebut.  Setelah  menjelaskan maksud  dan  tujuan  kepada  seluruh  peserta  rapat  Tuan  X  mempersilahkan  Notaris  A untuk melanjutkan rapat yaitu penandatanganan Akta yang telah disiapkan sebelumnya. Notaris  A  dibantu  karyawannya  nona  B  membacakan  isi  akta  yang  telah  ia  buat  dan menjelaskan kepada para peserta rapat. Setelah para peserta rapat memahami isi akta dan menyetujuinya dilakukan penandatangan oleh para pihak yang berkepentingan.

## 1. Akibat Hukum Terhadap Akta RUPS Yang Ditandatangani Diluar Wilayah Jabatan Notaris
Notaris  adalah  pejabat  umum  yang  berwenang  membuat  akta  autentik,  sehingga akta  autentik  yang  dibuat  oleh  notaris  adalah  akta  yang  dapat  dipercaya 15 dan  dapat digunakan  sebagai  alat  bukti  tertulis.  Mengingat  fungsi  notaris  sebagai  Pejabat  Umum yang membuat alat bukti tertulis berupa akta autentik, keberadaan jabatan notaris sangat penting dan dibutuhkan masyarakat luas. Tugas dan kewenangan notaris diatur dalam Pasal  15    Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris  tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yaitu sebagai berikut: 16
a. Membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta,  semuanya  itu  sepanjang  pembuatan  Akta  itu  tidak  juga  ditugaskan  atau dikecualikan  kepada  pejabat  lain  atau  orang  lain  yang  ditetapkan  oleh  undang- undang.
b. Mengesahkan  tanda  tangan  dan  menetapkan  kepastian  tanggal  surat  di  bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
c. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
d. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan/
e. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya.
f. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta.
g. Membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan.
h. Membuat Akta risalah lelang.
i. Membetulkan kesalahan penulisan dan/atau kesalahan pengetikan yang terdapat pada minuta akta yang sudah ditanda tangani, dengan:
1) Membuat berita acara (BA) serta memberikan catatan hal tersebut pada minuta akta asli.
15 Sudarsono, Kamus Hukum , Cet. V, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hlm. 3.
16 Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia tentang Jabatan Notaris , UU No. 30 Tahun 2004, LN Nomor 117, TLN No. 4432 , Ps 15.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 03, July-September 2022, Halaman 639-650 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
2) Menyebutkan  nomor  BA  pembetulan  dan  tanggal,  serta  salinan  tersebut dikirimkan ke para pihak.
Alat bukti berdasarkan Pasal 1866 KUHPerdata terdiri dari bukti lisan, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan dan sumpah. Pasal 1867 KUHPerdata menyebutkan  pembuktian  dengan  tulisan  dapat  berupa  tulisan  autentik  dan  tulisan dibawah  tangan.  Akta  autentik  merupakan  alat  bukti  yang  sempurna,  yaitu  apabila diajukan  sebagai  alat  bukti  dalam  persidangan  maka  tidak  diperlukan  alat  bukti pendukung lainnya.
Dalam  Pasal  1868  KUHPerdata  dijelaskan  yang  dimaksud  dengan  “Akta  autentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan  pejabat  umum  yang  berwenang  untuk  itu  ditempat  akta  itu  dibuat”. Berdasarkan  ketentuan  tersebut,  sebuah  akta  dikatakan  autentik  apabila  memenuhi persyaratan tersebut, yakni: 17
a. Akta dibuat oleh ( door ) atau dihadapan ( ten overstaan ) seorang Pejabat Umum, kata  “dihadapan”  menunjukan  bahwa  akta  tersebut  dibuat  atas  permintaan seseorang sedangkan “oleh” dikarenakan adanya suatu kejadian.
b. Dibuat  dan  diresmikan  dalam  bentuk  yang  ditentukan  oleh  undang-undang, dalam hal akta notaris maka harus memenuhi ketentuan dalam UUJN
c. Pejabat umum yang dimaksud harus berwenang untuk membuat akta tersebut, berwenang dalam hal ini menyangkut jabatan dan jenis akta yang dibuat, hari tanggal  pembuatan  akta  dan  tempat  dimana  akta  dibuat.  Dalam  hal  notaris sebagai pejabat umum maka ia harus diangkat oleh Menteri Hukum dan HAM dan telah disumpah.
Akta  yang  dibuat  Notaris  mempunyai  kekuatan  hukum  sempurna  karena  dibuat dalam bentuk akta auntentik dalam tataran hukum kenotariatan yang benar mengenai akta Notaris dan Notaris. Dalam pembuatan akta autentik, hal yang perlu diperhatikan adalah walaupun semua syarat dan unsur-unsur akta autentik telah terpenuhi, suatu akta autentik dapat dikatakan autentik jika akta tersebut sepanjang tidak ada orang atau pihak yang mempermasalahkan ke autentikan akta tersebut. 18 Adapun faktor-faktor yang dapat menyebabkan suatu akta dapat dibatalkan adalah: 19
1) Adanya  kesalahan  dalam  proses  pembuatan  akta  yang  tidak  sesuai  dengan Undang-undang;
2) Adanya kesalahan ketikan pada salinan akta Notaris;
3) Adanya kesalahan bentuk akta Notaris; Adanya kesalahan atas isi akta Notaris;
4) Adanya  perbuatan  melawan  hukum  yang  dilakukan  Notaris  dalam  pembuatan akta.
17 Habib Adjie, Kebatalan…, hlm6
18 Cindy  Amelia Iskandar, “Notaris Kota Tangerang Yang Melaksanakan Penandatanganan Akta Di Luar Wilayah Jabatan (Studi Kasus Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris Nomor 11/B/MPPN/XII/2018)”, Indonesia Notary, Vol. 2 No. 4 (2020): 137-138.
19 Cindy Amelia Iskandar, “Notaris…”, hlm. 138.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 03, July-September 2022, Halaman 639-650 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
Selain  kewenangan  yang  diatur  dalam Pasal  15  Undang-Undang  Jabatan  Notarsis terdapat  kewenangan  lainnya  yang  diatur  dalam  perundang-undang.  Notaris  hanya diperkenankan  untuk  menjalankan  jabatannya  di  wilayah  jabatannya  yang  telah ditentukan dan ditetapkan. Khususnya pada Pasal 18 ayat (2) UUJN disebutkan bahwa wilayah  kerja/wilayah  jabatan  notaris  meliputi  seluruh  wilayah  provinsi  dari  tempat kedudukannya.  Hal  ini  berarti  notaris  hanya  berwenang  untuk  melakukan  pembuatan akta  sepanjang  hal  tersebut  dilakukan  di  wilayah  jabatannya,  yang  meliputi  seluruh provinsi  di  tempat  kedudukan  notaris  yang  bersangkutan.  Undang-Undang  Jabatan Notaris  juga  menjelaskan  mengenai  larangan-larangan  yang  dimiliki  oleh  notaris, diantaranya: 20
a. Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya.
b. Meninggalkan  wilayah  jabatannya  lebih  dari  7  (tujuh)  hari  kerja  berturut-turut tanpa alasan yang sah.
c. Merangkap sebagai pegawai negeri.
d. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara.
e. Merangkap jabatan sebagai advokat.
f. Merangkap  jabatan  sebagai  pemimpin  atau  pegawai  badan  usaha  milik  negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta.
g. Merangkap jabatan di luar tempat kedudukan Notaris
h. Menjadi Notaris Pengganti.
i. Melakukan  pekerjaan  lain  yang  bertentangan  dengan  norma  agama,  kesusilaan, atau  kepatutan  yang  dapat  mempengaruhi  kehormatan  dan  martabat  jabatan Notaris.
Berdasarkan  uraian  diatas  maka  akibat  hukum  terhadap  akta  yang  dibuat  oleh Notaris A yang penandatanganannya dilakukan di Kota Administrasi Jakarta Utara tetap memiliki  kekuaran  pembuktian  sebagai  akta  autentik  namum  apabila  ada  pihak  yang merasa  dirugikan  dan  mengajukan  gugatan  ke  pengadilan,  ketika  hakim  mengadili mendegradasi kekuatan pembuktian akta tersebut akibat adanya pelanggaran membuat akta tersebut menjadi akta dibawah tangan. Sebagai pejabat umum yang mendapatkan kewenangan dari negara sudah seharusnya notaris bertanggung jawab mengenai tugas dan kewajiban sesuai dengan aturan yang berlaku dalam hal ini Undang-Undang Jabatan Notaris  dan  juga  Kode  Etik  Notaris.  Dalam  menjalankan  tugas  Notaris  perlu memperhatikan aturan-aturan tersebut

## 2. Tanggung Jawab Notaris Yang Melakukan Penandatanganan Akta Di Luar Wilayah Jabatannya
Didalam UUJN telah diatur mengenai tempat kedudukan dan wilayah kerja Notaris. Notaris  tidak  berwenang  menjalankan  tugas  jabatannya  di  luar  kedudukannya  secara berturut-turut dan diluar wilayah jabatannya. Tempat kedudukan notaris diatur dalam Pasal 18 UUJN, yang menjelaskan bahwa notaris mempunyai tempat kedudukan di daerah
20 Ibid., Ps 17 ayat (1).
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 03, July-September 2022, Halaman 639-650 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
kabupaten atau kota. dimaksud tempat kedudukan disini adalah notaris wajib membuka 1  (satu)  kantor  di  daerah  atau  kota.  Hal  ini  menegaskan  walaupun  notaris  dipandang sebagai jabatan yang bebas tetapi memiliki batasan. 21
Notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya,  artinya  notaris  dapat  membuat  akta  di  luar  tempat  kedudukannya sepanjang  masih  berada  pada  provinsi  yang  sama.  Notaris  dilarang  menjalankan jabatannya di luar wilayah jabatannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 17 UUJN yang yan mana atas pelanggaran tersebut dapat dikenakan sanksi, berupa: 22
a. Peringatan tertulis;
b. Pemberhentian sementara;
c. Pemberhentian dengan hormat; atau
d. Pemberhentian dengan tidak hormat.
Akta Notaris yang ditandatangani diluar wilayah jabatan tidaklah sah kecuali, dalam keadaan darurat meliputi:
a. Dalam kondisi nyawanya kritis/sekarat, akan meninggal dunia;
b. Dalam keadaan bahaya, kecelakaan atau kapal laut mau karam;
c. Dalam keadaan perang atau huru hara, dan lain lain.
Bila terjadinya keadaan memaksa yang tidak dapat diprediksi oleh Notaris secara objektif, dan tidak dapat dihindarkan dengan usaha apapun juga, maka dapat dikatakan bahwa  Notaris  sama  sekali  tidak  ada  kesalahan,  dan  seharusnya  ia  dibebaskan  dari pertanggung jawaban.
Penandatanganan akta diluar wilayah jabatan bila ditemukan unsur kesengajaan, maka  akta  yang  dibuat  menjadi  terdegradasi  kekuatan  pembuktiannya  menjadi  akta dibawah tangan. Notaris yang menandantangani akta diluar wilayah jabatannya adalah melawan  hukum.  Atas  penandatanganan  akta  diluar  wilayah  jabatan  tersebut  apabila para pihak mengalami kerugian yang timbul karena perbuatan melawan hukum Notaris maka Notaris bertanggunggugat untuk menggantikan biaya kerugian tersebut.
Berdasarkan  uraian  diatas  maka,  Notaris  A  yang  berkedudukan  di  Kabupaten Tanggerang  hanya  memiliki  kewenangan  wilayah  jabatan  di  seluruh  Provinsi  Banten. Sehingga  perbuatannya  yang  melakukan  penandatanganan  akta  di  Kota  Administrasi Jakarta  Utara  yang  merupakan  wilayah  Provinsi  DKI  Jakarata  sudah  melampaui kewenangan terkait wilayah jabatannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Notaris  A telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 17 ayat (1) huruf a UUJN
Akibatnya Notaris A dapat dikenakan sanksi-sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 17 ayat (2) UUJN. Penerapan sanksi atas pelanggaran wilayah jabatan notaris dapat dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan Notaris. Notaris juga dapat dikenakan sanksi perdata, administrasi dan kode etik notaris. Pertanggung jawaban
21 Sendy Melinda, Gunawan Djajaputra, “Pembuatan Akta Notaris Di Luar Wilayah Jabatannya Berdasarkn Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris”, Jurnal Ilmiah Indonesia Vol. 6, No. 7. (2021):3533-3534
22 Undang-Undang Jabatan Notaris, Op. Cit, Ps. 17 ayat (2).
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 03, July-September 2022, Halaman 639-650 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
atas  pelanggaran  Pasal  17  ayat  (1)  UUJN  diatur  dalam  Pasal  84  dan  85  UUJN.  Adapun bentuk pertanggung jawaban berupa:
a. Sanksi Perdata
Dalam  Pasal  84  ditentukan  ada  2  (dua)  jenis  sanksi  perdata,  jika  Notaris melakukan tindakan pelanggaran terhadap pasal-pasal yang tertentu dan juga sanksi yang sama jenisnya tersebar dalam pasal-pasal yang lainnya, yaitu:
1) Akta Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan; dan
2) Akta Notaris menjadi batal demi hukum.
b. Sanksi Administratif
Diatur dalam Pasal 85 UUJN yang dapat berupa:
1) Teguran lisan.
2) Teguran tertulis.
3) Pemberhentian sementara.
4) Pemberhentian dengan hormat.
5) Pemberhentian  tidak  hormat.  Sanksi-sanksi  tersebut  berlakunya  secara berjenjang  mulai  dari  teguran  lisan  sampai  dengan  pemberhentian  tidak hormat, karena Notaris melanggar pasal 17 UUJN tersebut.

## D. Simpulan dan Saran
Berdasarkan pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa Notaris A yang melakukan penandatanganan  di  luar  wilayah  jabatannya  terbukti  telah  melanggar  Pasal  17  ayat  (1) UUJN  dan  juga  melanggar  Kode  Etik  Notaris  Pasal  16  ayat  (1)  huruf  a,  d  dan  m.  Akibat pelanggaran  yang  dilakukan  notaris  dapat  menyebabkan  akta  yang  dibuatnya  menjadi mempunyai kekuatan pembuktian seperti akta dibawah tangan. Hal ini akan terjadi apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan mempermasalahkan terkait dengan penandatanganan akta tersebut yang dilakukan di luar wilayah jabatan Notaris A. Dalam hal ini Notaris A harus bertanggung  jawab  atas  perbuatannya,  bentuk  tanggung  jawab  yang  dapat  dikenakan notaris yaitu tanggung jawab secara perdata dan administrasi. Pertanggungjawaban perdata dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum berupa penggantian biaya, ganti rugi dan  bunga,  pertanggung  jawaban  administrasi  dapat  diberi  sanksi  berupa  peringatan tertulis, pemberhentian  sementara,  pemberhentian  dengan  hormat  atau  pemberhentian dengan tidak hormat

## E. Ucapan Terimakasih
Puji Syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah S.W.T yang telah memberikan kesehatan dan karunianya kepada penulis dapat menyelesaikan pengerjaan naskah jurnal ini. Penulis sadari bahwa masih terdapat kekurangan baik dari segi isi maupun penyajian, oleh karena itu  dengan  segala  kerendahan  hati  penulis  mengharapkan  adanya  saran  dan  kritik  yang membangun. Terimakasih penulis ucapkan kepada Bapak Mohamad Fajri Mekka Putra, S.H, M.Kn yang telah meluangkan waktu untuk membantu dengan membimbing penulis sehingga pembuatan jurnal ini selesai.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 03, July-September 2022, Halaman 639-650 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.

## F. Biodata Penulis
Nevie Maharani Putri, S.H. merupakan mahasiswi semester akhir yang sedang menyusun penelitiannya  dalam  rangka  meraih  gelar  Magister  Kenotariatan  dari  Program  Magister Kenotariatan  Fakultas  Hukum  Universitas  Indonesia.  Sebelumnya  penulis  telah menyelesaikan Pendidikan S1 Ilmu Hukum di Universitas Trisakti pada tahun 2020 dengan program kekhususan Hukum Bisnis.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 03, July-September 2022, Halaman 639-650 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Peraturan Perundang-Undangan
Indonesia, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris , UU No. 30 Tahun 2004, LN Nomor 117, TLN No. 4432.
___________, Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris , UU No. 2 Tahun 2014, LN Nomor 2, TLN No. 5491.
__________,  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  tentang  Peraturan  Jabatan  Pejabat Pembuat Akta Tanah , No. 37 Tahun 1998, LN No. 52 Tahun 1998, TLN No. 3746.

## B. Buku-Buku
Ahdiana  Yuni  Lestari  dan  Endang  Heriyani,  Dasar-Dasar  Pembuatan  Kontrak  dan Aqad, Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2008.
Habib Adjie, Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris, Bandung: Refika Aditama, 2015. Habib  Adji,  Merajut  Pemikiran  Dalam  Dunia  Notaris  &  PPAT,  Bandung:  PT.  Citra Aditya Bakti, 2014.
Soerjono  Soekanto,  Pengantar  Penelitian  Hukum  Jakarta:  Universitas  Indonesia, 2014.
Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji,  Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
Sudarsono, Kamus Hukum, Cet. V, Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
Sudikno Mertokusumo, “Arti Penemuan Hukum bagi Notaris,” Majalah Renvoi Nomor 12, 3 Mei 2004.
Sudikno Mertukusumo dan A. Pitlo, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, Yogyakarta: Citra Aditya Bakti, 1993.
Tan Thong Kie, Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007.

## C. Jurnal
Stephanie  Maria  Hasan,  “Pembuatan  Akta  Notaris  yang  Memuat  Keterangan  Palsu (Studi Kasus Putusan Tanggal 20 Desember 2005 Nomor 01/B/Mj.PPN/2005)”, (Jakarta : Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, , 2012), hlm 1.
Baharudin, “Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Proses Jual Beli Tanah”, Jurnal Hukum Universitas Bandar Lampung (2014), hlm. 2.
Cindy  Amelia  Iskandar,  “Notaris  Kota  Tangerang  Yang  Melaksanakan Penandatanganan  Akta  Di  Luar  Wilayah  Jabatan  (Studi  Kasus  Putusan  Majelis  Pemeriksa Pusat Notaris Nomor 11/B/MPPN/XII/2018)”, Indonesia Notary, Vol. 2 No. 4 (2020): 137- 138.
Sendy  Melinda,  Gunawan  Djajaputra,  “Pembuatan  Akta  Notaris  Di  Luar  Wilayah Jabatannya  Berdasarkn  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 03, July-September 2022, Halaman 639-650 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris”, Jurnal Ilmiah Indonesia Vol. 6, No. 7. (2021):3533-3534