## Abstrak
Tulisan ini dilatarbelakangi oleh kasus pembakaran hutan dan lahan yang dilakukan oleh PT. National Sago Prima (NSP) di Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau yang ditolak gugatan perdata kasasinya pada akhir tahun 2018 lalu oleh Mahkamah Agung (MA) dengan menghukum korporasi tersebut untuk bertanggung jawab mengganti kerugian dan pemulihan lingkungan akibat kebakaran hutan dan lahan sebesar Rp. 1 triliyun lebih. Hal ini dianggap wajar sebab kejahatan korporasi di bidang lingkungan hidup telah membawa kerugian tidak hanya di bidang materi, tetapi juga kerugian di bidang kesehatan dan keselamatan jiwa, maupun di bidang sosial. Pertanggungjawaban perdata korporasi di bidang lingkungan hidup diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta beberapa peraturan perundang-undangan lainnya. Prinsip yang digunakan adalah prinsip pertanggungjawaban mutlak (strict liability) . Sedangkan dalam Islam, penegakan hukum atas pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan dilakukan dengan pendekatan maqasid asy-syari’ah . Prinsip pertanggungjawaban dalam perdata Islam, yang menyebabkan ganti kerugian (dhaman) adalah karena adanya maslahah yang hilang dari suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang lain yang mana perbuatan tersebut dilakukan karena perbuatan melawan hukum (dhaman al-‘udwan) atau wanprestasi (dhaman al-‘aqd). Penelitian ini menghasilkan bahwa perlindungan dan

## PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA KORPORASI DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP KOMPARASI HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM
(Studi Kasus: Kebakaran Hutan dan Lahan PT. National Sago Prima (NSP) di Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau)

## Muhammad Akbar Eka Pradana
Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Email: muhakbarekapradana@gmail.com
pengelolaan lingkungan hidup dalam hukum positif dan hukum Islam sama-sama berorientasi pada kemaslahatan dan mencegah daripada kemafsadatan. Selain itu, persamaannya terletak pada pengertian korporasi, dan konsep pertanggungjawaban perdata. Sedangkan perbedaannya terletak pada prinsip pertanggungjawaban, penentuan besaran ganti kerugian, dan sumber hukumnya.
Kata kunci: pertanggungjawaban perdata, korporasi, lingkungan hidup, maqasid asy-syari’ah.

## A. Pendahuluan
Kejahatan korporasi di bidang lingkungan hidup adalah bentuk penyimpangan korporasi dalam melakukan aktivitas usahanya yang berdampak pada kerusakan lingkungan hidup. Perilaku tersebut telah membawa banyak kerugian di bidang materi, kesehatan, dan keselamatan jiwa, maupun di bidang sosial. 1 Salah satu kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan yang dilakukan oleh korporasi adalah kasus pembakaran hutan dan lahan oleh PT. National Sago Prima (NSP) di Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau.
Pada akhir tahun 2018, Mahkamah Agung (MA) menolak gugatan perdata kasasi PT. NSP setelah sebelumnya digugat pidana dan perdata oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) selaku perwakilan masyarakat yang terkena dampak dari kebakaran hutan dan/ atau lahan. Putusan kasasi MA tersebutmenyatakan bahwa menghukum PT. NSP untuk membayar biaya kerugian dan biaya pemulihan lingkungan akibat kebakaran hutan dan lahan sebesar Rp. 1 triliyun lebih. 2 Oleh karena dalam perkara tersebut tidak ditemukannya bukti baru ( novum ) maka, putusan MA tersebut telah bersifat in kracht artinya tidak ada upaya hukum yang dapat dilakukan lagi.
Dalam Islam, menjaga lingkungan dari bahaya pencemaran dan/ atau perusakan adalah wajib yang didasarkan pada prinsip kemaslahatan merupakan upaya dalam rangka mewujudkan tujuan-tujuan syari’at
1 Muhamad Topan, Kejahatan Korporasi Di Bidang Lingkungan Hidup , (Bandung: Nusa Media, 2009), hlm. 40 2 “MA Kabulkan Gugatan Rp. 1 T dari KLHK di Kasus Karhutla PT. NSP”, https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190102143729-12-357957/ma- kabulkan-gugatan-rp1-t-dari-klhk-di-kasus-karhutla-pt-nsp, akses 4 Juli 2019.
maqasid asy-syari’ah Tujuan tersebut antara lain adalah mencegah kerusakan ( mafsadah ) dan mendatangkan kemaslahatan ( maslahah ) bagi umat manusia di dalam mengurus kehidupan termasuk lingkungan hidup secara bijak.
Kaitannya dengan tanggung jawab perdata bagi korporasi yang melakukan perusakan lingkungan, dalam hukum positif dikenakan sanksi ganti kerugian dan pemulihan lingkungan berdasarkan Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungna dan Pengelolaan Lingkungan Hidup karena perbuatan melawan hukum (PMH).Sedangkan dalam Islam untuk menetapkan ganti rugi tersebut, unsur-unsur yang paling penting adalah dharar atau kerugian pada korban. Tolok ukur ganti rugi baik kualitas maupun kuantitas sepadan dengan dharar yang diderita pihak korban, walaupun dalam kasus-kasus tertentu pelipatgandaan ganti rugi dapat dilakukan sesuai dengan kondisi pelaku. 3 Sehingga tulisan ini hendak mengkaji mengenai bagaimana pertanggungjawaban perdata korporasi dalam bidang lingkungan hidup dan komparasinya antara hukum positif dan hukum Islam dengan mengambil contoh kasus kebakaran hutan dan/atau lahan PT. NSP.

## B.  Pertanggungjawaban Perdata Korporasi di Bidang Lingkungan Hidup Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam
Lingkungan hidup adalah semua benda dan daya serta kondisi termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya yang terdapat dalam ruangan dimana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya. 4 Sehingga lingkungan hidup terdiri dari segi lingkungan fisik, biologi, ekonomi, sosial, dan budaya.
Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak setiap warga Negara sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. 5 Hak tersebut merupakan kebutuhan dasar manusia untuk
3 Abdul Salam, “Ganti Rugi Menurut Hukum Perdata dan Hukum islam”, https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/ganti-rugi- menurut-hukum-perdata-dan-hukum-islam-oleh-drs-h-abd-salam-s-h-m-h-28-8, akses 28 Februari 2019.
4 Gatot P. Soemartono, Hukum Lingkungan Indonesia , (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 17.
5 Pasal 28 H ayat (1).
melangsungkan kehidupannya. Otto Soemarwoto membagi kebutuhan tesebut menjadi 3 (tiga), yaitu; kebutuhan dasar untuk keberlangsungan hidup hayati, kebutuhan dasar untuk kelangsungan hidup yang manusiawi, dan kebutuhan dasar untuk memilih. 6 Selain itu, lingkungan hidup juga merupakan Sumber Daya dan asset yang sangat diperlukan untuk menyehaterakan masyarakat. Ini merupakan amanatyang terkandung dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Oleh karena itu, lingkungan hidup harus dijaga, dikelola, dan dimanfaatkan dengan baik dan bijak.
Dalam rangka upaya penjagaan, pengelolaan, dan pemanfaatan lingkungan hidup yang baik dan bijak tersebut, perlu adanya penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang kemudian diatur dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Islam merupakan agama (jalan hidup) yang sangat memperhatikan tentang lingkungan dan keberlanjutan kehidupan di dunia. Dalam Islam, menjaga lingkungan dari bahaya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan adalah wajib yang didasarkan pada prinsip kemaslahatan merupakan upaya dalam rangka mewujudkan tujuan-tujuan syari’at maqasid asy-syari’ah Tujuan tersebut antara lain adalah mencegah kerusakan ( mafsadah ) dan mendatangkan kemaslahatan ( maslahah ) bagi umat manusia di dalam mengurus kehidupan termasuk lingkungan hidup secara bijak. Oleh karena itu, tujuan Allah menetapkan syariat hukumnya adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia, sekaligus untuk menghindari kerusakan ( mafsadah ), baik di dunia maupun di akhirat. 7
Yusuf al-Qardhawimenambahkan bahwa menjaga lingkungan hidup sama dengan menjaga tujuan-tujuan syari’at ( maqashid asy-syari’ah ), antara lain; menjaga agama ( hifz } ad-din ), menjaga jiwa ( hifz an-nafs ), menjaga akal ( hifz al-‘aql ), menjaga keturunan ( hifz an-nasl ), dan menjaga harta ( hifz al-mal ). Rasionalitasnya adalah bahwa jika aspek-aspek agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta rusak, maka eksistensi manusia dalam lingkungan menjadi ternoda. 8
6 Dikutip oleh Supriadi, Hukum Lingkungan di Indonesia , (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 7.
7 Asafri Jaya Bakri, Konsep Maqashid Syari’ah Menurut Al-Syatibi , (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 70.
8 Yusuf al-Qardhawi, Islam Agama Ramah Lingkungan , alih bahasa Abdullah Hakim Shah dkk, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hlm. 46.
Pelaku pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup tidak dapat dilakukan oleh orang perorangan tetapi juga oleh korporasi. Dalam hukum positif, korporasi adalah sekumpulan orang yang diberikan hak dan kewajiban hukum sebagai unit hukum sehingga dapat mengadakan hubungan-hubungan hukum. 9 Sedangkan dalam hukum Islam, korporasitergolong kategori asy-syakhsiyyah yang berarti kepribadian. Dalam istilah modern dinamakan dengan asy-syakhsiyyah al-I’tibariyyah yang dapat disebut juga dengan asy-syakhsiyyah al-hukmiyah , atau asy-syakhsiyah al-ma’nawiyyah yang berarti orang atau badan hukum. Asy-syakhsiyyah al- I’tibariyyah mempunyai arti pribadi dalam pandangan hukum. Dapat pula diartikan sebagai badan hukum. 10 Hukum Islam menjadikan badan-badan hukum ini memiliki hak dan kewajiban sehingga dapat melakukan tindakan hukum ( tasarruf ). Adapun bila terjadi perbuatan yang dilarangdari orang yang mengelola lembaga tersebut, ditinjau dari hukum pidana Islam, maka orang yang mengelola lembaga tersebutlah yang bertanggung jawab. 11
Termasuk dalam hal ini adalah perbuatan yang melawan hukum. 12 Menurut Munir Fuady suatu perbuatan melawan hukum berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1365 KUH Perdata, haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut: 13 adanya suatu perbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum, adanya unsur kesalahan, menimbulkan kerugian bagi korban, dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.
Pertanyaannya adalah, siapakah yang harus bertanggung jawab? Menurut Wiryono Projodikoro, pada umunya yang bertanggungjawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh suatu korporasi
9 Riduan Syahrani, Seluk Beluk Dan Asas-asas Hukum Perdata , (Bandung: Alumni, 1985), hlm. 54.
10 Abdurahman Maman, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Studi Pasal 20 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)”, Skripsi Universitas Negeri Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta 2009, hlm. 41.
11 Abd al-Qadir ‘Audah, At-Tasyri’ al-Jina’i al-Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad’iy (Ensiklopedi Hukum Pidana Islam) , cet. ke-2 (t.tp: Muassasah Ar-Risalah, t.t) hlm. 67.
12 Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer) , (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 3.
13 Munir  Fuady, Konsep Hukum Perdata , (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 254.
adalah seseorang yang dapat dianggap mewakili korporasi tersebut yaitu pengurus atau anggota dari pengurus tesebut. Seringkali ini disebutkan dalam statute atau Anggaran Dasar (AD) dari badan hukum masing- masing. 14 Demikian pula menurut Yahya Harahap, menurutnya orang yang bertanggung jawab adalah orang-orang yang dianggap mempunyai wewenang dan kapasitas untuk bertindak melakukan perbuatan hukum pada korporasi tersebut. 15
Adapun untuk menentukan bentuk tanggung jawab perdata pada korporasi, menggunakan prinsip-prinsip pertanggungjawaban. Secara umum, prinsip-prinsip pertanggungjawaban dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut: 16
Pertama , tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan ( liability based on fault ), yaitu prinsip yang menyatakan bahwa seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Unsur kesalahan ini terdiri dari unsur kesengajaan ( intentional tort) dan unsur kelalaian ( negligence) . 17 Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, ini diatur dalam pasal 1365. Sedangkan tanggung jawab dengan unsur kesalahan, khususnya unsur kelalaian saja, diatur dalam pasal 1366 KUH Perdata. 18
Kedua, prinsip tanggung jawab berdasarkan praduga ( persumption of liability ), yaitu prinsip yang menyatakan bahwa tergugat selalu dianggap bertanggungjawab, sampai tergugat dapat membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Dalam prinsip tersebut, beban pembuktian berada pada tergugat. 19
14 Wiryono Projodikoro, Azas-azas Hukum Perdata , cet. ke-3 (Bandung: Penerbit Vorkink Van Hoeve, 1959), hlm. 22.
15 Yahya Harahap, Hukum PerseroanTerbatas , cet. ke-4, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 124.
16 Ahmad  Sudiro, Hukum Angkutan Udara, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 220. 17 Andri G. Wibisana, “Pertanggungjawaban Perdata untuk Kebakaran Hutan/Lahan: Beberapa Pelajaran dari Menteri Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) VS PT. Bumi Mekar Hijau (BMH )”, JurnalBina Hukum Lingkungan , Vol. 1, No. 1, (Oktober 2016), hlm. 38.
18 Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer ),hlm. 3.
19 E.  Suherman, Masalah Tanggung Jawab Pada Charter Pesawat Udara dan Beberapa Masalah Lain dalam Bidang Penerbangan (kumpulan pengarang) , cet. ke-2, (Bandung: Alumni, 1979), hlm. 21
Ketiga, prinsip tanggung jawab mutlak ( strict liability ), yaitutanggung jawab hukum yang dibebankan kepada pelaku perbuatan melawan hukum tanpa melihat apakah yang bersangkutan dalam melakukan perbuatannya itu mempunyai unsur kesalahan atau tidak. Dalam hal ini pelakunya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum, meskipun dalam melakukan perbuatannya itu tidak melakukannya dengan sengaja, dan tidak pula mengandung unsur kelalaian. 20
Dalam hukum Islam, para fuqaha lebih popular menggunakan sebutan tanggung jawab perdata dengan istilah mas’uliyah madaniyah , dan juga sebutan tanggung jawab pidanadengan istilah mas’uliyahal- jina’iyah . Namun demikian sejumlah pemikir hukum Islam klasik terutama al-Qurafi dan al-‘Iz Ibn Abdi Salam memperkenalkan istilah al-jawabir untuk sebutan ganti rugi perdata atau yang lebih dikenal dengan daman , dan al-Zawajir untuk sebutan ganti rugi pidana. al- Zawajir kemudian diistilahkan dengan istilah-istilah al-‘uqubah, ad-diyat , al-arusy dan lain-lain. Walaupun dalam perkembangannya kemudian terutama era kekinian para fuqaha’ sering menggunakan istilah mas’u > liyah (pertanggungjawaban). 21
Ide ganti rugi terhadap korban perdata maupun pidana, sejak awal sudah disebutkan oleh nas al-Qur’an maupun Hadis Nabi. 22 Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Isra’ (17):36:
“… Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya .”
Selain itu juga sesuai dengan Sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah: 23
20 Muladi dan Dwidja Priyatno, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi , (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), hlm. 111.
21 Abdul Salam, “Ganti Rugi Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam”, https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/ganti-rugi- menurut-hukum-perdata-dan-hukum-islam-oleh-drs-h-abd-salam-s-h-m-h-28- 8,akses 2 Juli 2019.
22 Asmuni A. Rahmad, Ilmu Fiqh , (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), hlm. 143.
23 Abi Abdullah Muhammad Ibn Yazid Ibnu Majah al-Qazwini, Sunan Ibn Majah , (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2009 M/1430 H), III:118, hadis nomor 2340. “Kitab al-Ahkam,” “Bab Man Bana fi Haqqihi Ma Yadhurru bi Jarihi”.
“Tidak boleh membuat kerugian kepada diri sendiri dan tidak boleh membuat kerugian kepada orang lain.”
Hadis tersebut menerangkan bahwa tidak boleh membuat kerugian baik pada diri sendiri maupun kepada orang lain. Sehingga dari hadis tersebut para ahli ushul kemudian mengungkapkan suatu kaidah: 24

## “Kerugian harus dihilangkan”
Kaidah di atas menerangkan bahwa kerugian harus dihilangkan. Dengan kata lain kaidah ini menunjukkan bahwa sesuatu perbuatan yang membuat suatu kerusakan atau kerugian tidak diperbolehkan dalam agama. Seseorang yang berbuat sesuatu yang menimbulkan kerusakan atau kerugian terhadap orang lain maka dia harus memberikan ganti rugi sebagai akibat dari perbuatannya.
Haeranah membagi tanggung jawab ( masuliyah) yang terkait dengan konsep ganti rugi perdata ( dhaman ) menjadi dua, antara lain: 25 tanggung jawab perdata untuk memberikan ganti rugi yang bersumber kepada ingkar janji (wanprestasi) atau yang disebut dengan dhaman al-aqad, dan tanggung jawab perdata untuk memberikan ganti rugi yang bersumber pada perbuatan merugikan atau dalam istilah hukum perdata disebut perbuatan melawan hukum atau yang disebut dengan dhaman al-‘udwan. Dalam fikih kontemporer, rukun ganti rugi ( dhaman ) ada tiga, yaitu; 26 adanya pihak pelaku ( muta’addi ), timbul kerugian ( dharar ), pihak yang dirugikan ( madhrur ). Dengan syarat-syarat harus dipenuhinya perbuatan seseorang yang dapat dikatakan menimbulkan ganti rugi baik pidana maupun perdata ada tiga, antara lain: 27
24 Jalal al-Din Abdurrahman bin Abi Bakr al-Suyuthi, al-Asybah wa al-Naza’ir , (Beirut: Muassasah al-Kutub al-Waqfiyyah, 1994), hlm. 165.
25 Haeranah, Ganti Kerugian Bagi Tersangka, Terdakwa, Terpidana Dalam Presprektif Hak Asasi dan Tanggung Jawab Negara, (Makassar: Penerbit Pustaka Pena Press, 2016), hlm. 78.
26 Iwad Ahmad Idris, “ad-Diyat baina al-‘Uqubah wa al-Ta’wid ”, (Beirut: Dar Maktabah al-Hilal, 1986), hlm. 151.
27 Ibid. , hlm.136-141.

## 1. An-yakuna al-fi’lu ghairu masyru’
Perbuatan itu bertentangan dengan syari’at, jika:
a.  Melewati batasan yang telah ditentukan oleh nash. Perbuatan ini kemudian disebut dengan ta’addi (melanggar hukum).
b.  Tidak memperhatikan salamatul aqibah (akibat yang selamat dari unsur dharar ). Perbautan ini kemudian disebut dengan tafrit } dan taksir (lalai) atau melanggar hukum perdata.
2. An-yakuna al-fi’lu shadiran min al-ghair
Ganti rugi disebabkan oleh perbuatan yang berasal dari orang lain. Maksudnya adalah perbuatan tersebut disebabkan oleh orang lain bukan diri daripada madhrur atau orang yang dirugikan. Jika perbuatan tersebut disebabkan oleh madhrur sendiri, maka tidak ada kewajiban bagi orang lain untuk bertanggung jawab mengganti rugi.
3. An-yakuna al-fi’lu ghairu masyru’ muadiyan ila al-dharar bi zatihi yaitu perbuatan yang bertentangan dengan syari’at itu dengan sendirinya menimbulkan dharar
Pada prinsipnya, pertanggungjawaban yang menghasilkan ganti kerugian perdata ( dhaman) adalah karena adanya maslahah yang hilang. Jika tidak ada maslahah yang hilang maka ganti rugi tidak disyariatkan. Begitu juga jika maslahah yang hilang tersebut sudah ditemukan, berarti ganti rugi sudah tidak diperlukan. Namun ganti rugi menjadi wajib jika maslahah yang hilang tersebut belum ditemukan. 28
Menurut para ulama fikih, maslahah adalah manfaat yang dikehendaki Syari’ al-Hakim kepada hamba-Nya dalam bentuk pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta secara berurutan. Pengertian maslahah tersebut tidak jauh berbeda dengan maksud maslahah yang digunakan Qarafi dalam hal ganti rugi, yang mencakup bidang ibadah, jiwa, harta dan manfaat. Hilangnya maslahah dari kelima hal tersebut manfaatnya berkurang atau hilang sama sekali maka wajib diberlakukan ganti rugi bagi pelaku yang menghilangkan manfaat tersebut. 29
Ditinjau dari segi yuridis hukum positif Indonesia, pertanggungjawaban perdata bagi pencemar lingkungan diatur dalam Pasal 87 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
28 Aris Anwaril Muttaqin , Sistem Transaksi Syariah Konsep Ganti Rugi dalam Hukum Bisnis Syariah , (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2015), hlm. 93.
29 Ibid. , hlm.94
Peraturan tersebut merujuk pada ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang- undag HukumPerdata. Dalam menanggung beban kerugian lingkungan hidup, suatu korpoasi dikenakan tanggung jawab mutlak ( strict liability ) sesuai dengan Pasal 88 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penerapan prinsip pertanggungjawaban mutlak ( strict liability ) merupakan bagian daripada proses pembuktian pertanggungjawaban perdata pada kasus perusakan dan pencemaran lingkungan.
Prinsip pertanggungjawaban mutlak ( strict liability ) berdasarkan ketentuan Pasal 88 UU No. 32 Tahun 2009 tersebut, dipertegas kembali dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan Lahan. Selain itu juga diatur dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 36/ KMA.SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkunan Hidup Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Berbicara mengenai penentuan ganti kerugian lingkungan hidup, dalam hukum positif pedoman penentuan besaran ganti kerugian lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup. Permen ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi instansi lingkungan hidup pusat dan/atau daerah dalam menentukan besaran kerugian lingkungan hidup dan melakukan penghitungan besarnya kerugian lingkungan hidup.
Dalam permen tersebut dijelaskan bahwa perhitungan besaran ganti rugi dipengaruhi oleh faktor teknis dan non-teknis.Faktor teknis antara lain: durasi waktu atau lama terjadinya Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, volume polutan yang melebihi Baku Mutu Lingkungan Hidup, parameter polutan yang melebihi Baku Mutu Lingkungan Hidup, luasan lahan dan sebaran Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup; dan/atau status lahan yang rusak. Sedangkan faktor nonteknis antara lain; inflasi; dan/atau kebijakan pemerintah. 30
Dalam kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, sanksi
30 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, Pasal 6.
atau tanggungjawab baik pidana maupun perdata bagi pelaku perusakan lingkungan hidup dalam syari’at Islam tidak disebutkan secara jelas atau tidak terdapat ketentuan hadnya. Menurut Ahmad Faqih Syarafaddin, dalam hukum pidana Islam, perusakan lingkungan hidup merupakan tindak pidana yang masuk dalam kategori tindak pidana ( jarimah ) takzir31, yaitu tindak pidana yang mencakup semua perbuatan maksiat dengan hukuman pendidikan atas dosa-dosa atau memberi pengajaran. Hukuman tersebut belum ditentukan oleh syara’ dan diserahkan kepada penguasa ( ulil amri ) untuk mengaturnya. 32
Begitu pula dengan tanggung jawab perdata ganti kerugian, tidak ada ketentuan yang disebutkan secara jelas dalam nash penentuan besaran ganti kerugian akibat pencemaran dan kerusakan lingkungan. Akan tetapi penentuan ganti rugi tersebut diserahkan kepada penguasa ( ulil amri ) dalam hal ini adalah hakim dengan ijtihadnya diberi kebebasan untuk menentukan besaran ganti kerugian dengan mempertimbangkan unsur dharar yang sepadan dengan yang diderita pihak korban.

## C.  Analisis Kasus Kebakaran Hutan dan/atau lahan PT. National Sago Prima (NSP)
PT. National Sago Prima (NSP), merupakan Badan Usaha yang bergerak di bidang usaha pertanian, perindustrian, perdagangan dan pengangkutan darat. Hal ini berdasarkan Akta Nomor : 4 Tanggal 10 Maret 2009. Pengesahan akta tersebut sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-11540-AH.01.01.Tahun 2009 Tanggal 07 April 2009 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan.
Pada tanggal 17 Desember 2018 yang lalu, Mahkamah Agung memutuskan untuk mengabulkan kasasi yang dimohonkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait kasus kebakaran hutan dan lahan oleh PT. NSP dengan nomor perkara 3067 K/PDT/2018. Dengan demikian PT. NSP harus melakukan ganti kerugian ekologis dan
31 Ahmad Faqih Syarafaddin, “Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009,” Skripsi Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2011, hlm. 68.
32 Ahmad Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam , (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 2005), hlm. 8.
ekonomi serta biaya pemulihan lingkungan sebesar Rp. 1 truliun lebih sesuai dengan putusan PN Jakarta Selatan No. 591/Pdt:G-LH/2015/ PN.Jkt.Sel.
PT. NSP terbukti melakukan kejahatan korporasi khususnya di bidang lingkungan hidup karena lalai mengantisipasi kerusakan hutan akibat dari terjadinya kebakaran hutan pada awal tahun 2014 sampai dengsan bulan Maret. Sehingga menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Hal tersebut sesuai dengan putusan PN Jakarta Selatan No. 591/Pdt:G-LH/2015/PN.Jkt.Sel. Dalam putusan tersebut menjelaskan bahwa PT. NSP telah melakukan beberapa perbuatan melawan hukum, diantaranya:
1.  Adanya suatu perbuatan
PT. NSP melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup. Akibat dari kebakaran hutan dan lahan PT. NSP y, menyebabkan luas lahan yang terbakar adalah sekitar 3.000 ha dengan 2.000 ha diantaranya adalah kawasan belum produktif dan
1.000 ha adalah kawasan tanaman produktif.
2.  Adanya perbuatan melanggar hukum PT. NSP telah melanggar ketentuan yang ada di Peraturan Pemerintah
No. 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Berkaitan dengan Hutan dan/atau Lahan. Selain itu PT. NSP juga lalai dalam melakukan ketentuan yang ada di Peaturan Menteri Kehutanan No. 12 Tahun 2009 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan.
3.  Adanya kesalahan
PT. NSP tidak memiliki sarana dan prasarana yang memadai dalam pengendalian dan pencegahan kebakaran. PT. NSP dianggap lalai karena tidak memiliki early warning system yang memadai dalam hal pengendalian kerusakan lingkungan hidup, belum memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan di lokasi usahanya. Sehingga karena kelalaian PT. NSP menyebabkan kebakaran yang terjadi di lahan pengelolaan cukup lama untuk dipadamkan dan akhirnya terlampauinya kriteria baku mutu kerusakan lingkungan. Lalai merupakan salah satu unsur kesalahan yang diatur dalam pasal 1365 dan 1366 KUH Perdata.

## 4.  Adanya kerugian
Perbuatan melanggar hukum dan kesalahan yang telah dilakukan PT. NSP telah menimbulkan kerugian lingkungan hidup, sehingga PT. NSP wajib untuk membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu. Ganti tersebut antara lain ganti kerugian ekologis dan ekonomi serta biaya pemulihan lingkungan sebesar Rp. 1.072.913.922.500 (satu triliun tujuh puluh dua milyar sembilan ratus tiga belas juta sembilan ratus dua puluh dua lima ratus rupiah).
5.  Adanya unsur kausalitas sebab akibat Akibat dari perbuatan-perbuatan atau tindakan-tindakan PT. NSP
yang telah merusak lingkungan hidup di dalam lokasi IUPHH- BK HTI Tanaman Sagu PT. NSP, maka PT. NSP wajib mengganti kerugian yang ditimbulkan dan wajib membayar biaya pemulihan lingkungan hidup.
Apabila dilihat dari hukum Islam, Jika dilihat dari hukum Islam, pemberian ganti rugi perdata PT. NSP ini termasuk ke dalam daman al-‘udwan, yaitu ganti rugi perdata yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum. Dimana perbuatan PT. NSP tersebut telah memenuhi rukun daman, antara lain: 1.  Pihak pelaku ( muta’addi ) yaitu PT. NSP sendiri yang telah lalai dalam upaya pencegahan terjadi kebakaran hutan dan/lahan di wilayah lahan usahanya sehingga mengakibatkan terlampauinya baku mutu lingkungan hidup.
2.  Timbul kerugian ( dharar )
Kerugian yang timbul adalah kerugian ekologis dan ekonomi serta biaya pemulihan lingkungan sebesar Rp. 1 triliyun lebih.
3.  Pihak yang dirugikan ( madhrur ).
Pihak yang dirugikan dalam peristiwa ini adalah masyarakat Provinsi Riau, khususnya yang berada di Kabupaten Kepulauan Meranti dan sekitarnya. Demi kemaslahatan masyarakatnya, Negara harus hadir menjadi wakil masyarakat yang terkena dampak dari kebakaran hutan dan/atau lahan tersebut. Sehingga Negara yang diwakili oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menggugat korporasi tersebut ke pengadilan. Hal ini bersesuaian dengan kaidah fikih yang berbunyi: 33
33 Asjmuni A. Rahman, Qa’idah-Qa’idah Fiqih (Qawa’idul Fiqhiyah), (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 60.

## “Kebijakan pemerintah harus mengacu kepada kemaslahatan.”
Maksud dari kaidah tersebut adalah bahwa setiap tindakan/ kebijaksanaan para pemimpin yang menyangkut dan mengenai hak- hak rakyat harus dikaitkan dengan kemaslahatan rakyat banyak dan ditujukan untuk mendatangkan suatu kebaikan. 34
Selain itu, PT. NSP juga telah memenuhi syarat-syarat harus dipenuhinya perbuatan seseorang yang dapat dikatakan menimbulkan ganti rugi perdata, yaitu; An-yakuna al-fi’lu ghairu masyru’ ( Perbuatan itu bertentangan dengan syari’at) yang mana syarat ini sama dengan unsur perbuatan melawan hukum dalam KUH Perdata. An-yakuna al-fi’lu shadiran min al-ghair ( perbuatan yang berasal atas kesalahan orang lain), yang mana syarat ini bersesuaian dengan unsur adanya suatu perbuatan dan adanya unsur kesalahan dalam KUH Perdata. An-yakuna al-fi’lu ghairu masyru’ muadiyan ila al-dharar bi zatihi (perbuatan yang bertentangan dengan syari’at itu dengan sendirinya menimbulkan dharar) , yang mana syarat ini sama dengan unsur timbulnya kerugian dan adanya kausal sebab akibat perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan dalam KUH Perdata.
Berdasarkan putusan PN Jakarta Selatan No. 591/Pdt:G-LH/2015/ PN.Jkt.Sel, PT. NSP dibebankan tanggung jawab ganti kerugian dengan menggunakan prinsip pertanggungjawaban mutlak ( strict liability ). Prinsip tanggung jawab tersebut menjadikan penggugat dalam hal ini adalah KLHK untuk tidak perlu membuktikan unsur kesalahan atas perbuatan PT. NSP. Hal ini didasarkan oleh Pasal 88 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang kemdian dipertegas kembali dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan Lahan.
Jika dilihat dari hukum Islam, jelas bahwa perbuatan PT. NSP telah menghilangkan maslahah sehingga korporasi tersebut wajib bertanggung jawab untuk menemukan maslahah yang hilang itu. Adapun maslahah yang dimaksud adalah lingkungan hidup yang baik dan sehat. Sehingga dengan lingkungan yang baik dan sehat, akan tercapainya tujuan pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta secara berurutan.
34 Ibid., hlm. 61.
Untuk mengembalikan maslahah yangn hilang itu, maka pengadilan memutuskan PT. NSP untuk bertanggung jawab mengganti kerugian ekologis dan ekonomi serta biaya pemulihan lingkungan hidup sebesar Rp. 1 triliyun lebih.
Perhitungan dan penentuan besaran ganti kerugian itu sendiri dilakukan oleh ahli di bidang penataan hukum lingkungan di Instansi Lingkungan Hidup Pusat ataupun Daerah. Hal ini berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan. Faktor yang mempengaruhi besaran ganti rugi,antara lain: durasi waktu atau lama terjadinya Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup, volume polutan yang melebihi Baku Mutu Lingkungan Hidup, parameter polutan yang melebihi Baku Mutu Lingkungan Hidup, luasan lahan dan sebaran Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; dan/atau status lahan yang rusak, inflasi; dan/atau kebijakan pemerintah. Jika diperhatikan, penentuan ganti rugi berdasarkan faktor-faktor ini dimaksudkan agar besaran ganti rugi sesuai dengan besaran kerugian yang diderita korban.
Hal ini bersesuaian dengan penentuan besaran ganti rugi dalam Islam. Walaupun tidak ada ketentuan yang disebutkan secara jelas dalam nash mengenai penetuan besaran ganti kerugian akibat pencemaran dan kerusakan lingkungan. Akan tetapi tolok ukur ganti rugi dalam Islam, baik kualitas maupun kuantitas harus sepadan dengan dharar yang diderita pihak korban.35Hal ini berdasarkan kaidah fikih yang berbunyi: 36
“ Sesuatu yang diperbolehkan sebab suatu kemadaratan, maka harus diukur dengan kadar kemadaratan”
Penentuan ganti rugi tersebut diserahkan kepada penguasa ( ulil amri ) dalam hal ini adalah hakim dengan ijtihadnya diberi kebebasan untuk menentukan besaran ganti kerugian dengan mempertimbangkan unsur dharar yang sepadan dengan yang diderita pihak korban.
35 Abdul Salam, “Ganti Rugi Menurut Hukum Perdata dan Hukum islam”, https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/ganti-rugi- menurut-hukum-perdata-dan-hukum-islam-oleh-drs-h-abd-salam-s-h-m-h-28-8, akses 28 Februari 2019.
36 Aris Anwaril Muttaqin , Sistem Transaksi Syariah Konsep Ganti Rugi dalam Hukum Bisnis Syariah , hlm. 170.

## D. Analisis Komparatif Pertanggungjawaban Perdata Korporasi di Bidang Lingkunan Hidup Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam
Persamaan antara hukum positif dan hukum Islam terhadap pertanggungjawaban korporasi di bidang lingkungan hidup adalah terletak pada:
Pertama , tujuan pemeliharaan lingkungan hidup. Hukum positif dan hukum Islam sepakat bahwa tujuan penegakan hukum dalam rangka uapaya pemeliharaan lingkungan adalah untuk mencegah kerusakan ( mafsadah ) dan mendatangkan kemaslahatan ( maslahah ) bagi umat manusia di dalam mengurus kehidupan termasuk lingkungan hidup secara bijak. Dengan demikian dapat menjamin kebutuhan dasar, keberadaan, harkat, dan martabat kemuliaan kemanusiaan serta menjaga keharmonisan kehidupan.
Kedua, hukum positif dan hukum Islam sepakat bahwa korporasi merupakan sekumpulan manusia yang diberikan hak sebagai unit hukum, yang diberikan pribadi hukum untuk melakukan tindakan hukum ( tasarruf), sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban.
Ketiga , baik dalam hukum positif Indonesia dan hukum Islam, mempunyai konsep pertanggungjawaban yang sama. Yaitu, jika seseroang melakukan suatu perbuatan melawan hukum sehingga mengakibatkan timbulnya kerugian maka bertanggungjawab memberikan ganti rugi perdata akibat perbuatan melawan hukum yang dalam Islam disebut dengan dhaman al‘udwan. Unsur perbuatan melawan hukum dalam hukum positif dengan syarat yang harus dipenuhinya perbuatan seseorang yang dapat dikatakan menimbulkan ganti rugi dalam hukum Islam juga sama.
Keempat , baik dalam hukum positif Indonesia dan hukum Islam, penentuan besaran ganti kerugian dimaksudkan agar besaran ganti rugi sesuai dengan besaran kerugian yang diderita korban atau kualitas maupun kuantitas ganti rugiharus sepadan dengan kerugian ( dharar) yang diderita pihak korban.
Sedangkan perbedaannya terletak pada sumber hukum yang digunakan dan prinsip pertanggungjawaban perdata korporasi di bidang lingkungan hidup. Pertama, dalam hukum positif, sumber hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat ditemukan dalam
UUD 1945, Pasal 1365 KUHPerdata, UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan PP No. 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan Lahan. Sedangkan dalam hukum Islam, sumber hukum dalam hal pertanggungjawaban perdata lingkungan hidup yang mewajibkan ganti rugi ( dhaman) bersumber pada al-Qur’an dan hadis serta dengan ijtihad hakim untuk menentukan besaran ganti kerugian.
Kedua , prinsip pertanggungjawaban perdata korporasi lingkungan hidup. Dalam hukum positif, prinsip pertanggungjawaban perdata yang digunakan adalah prinsip pertanggungjawaban mutlak ( strict liability) yaitu tanggung jawab tanpa harus membuktikan adanya kesalahan. Sedangkan dalam hukum Islam, tidak ada ketentuan khusus yang mengatur mengenai prinsip pertanggungjawaban perdata di bidang lingkungan hidup. Akan tetapi secara umum untuk menanggung pertanggungjawaban perdata ( dhaman) adalah harus adanya unsur kesalahan yaitu melakukan perbuatan terlarang ( ta’addi) dan atau tidak melakukan kewajiban menurut hukum sehingga berimplikasi pada hilangnya maslahah.

## E. Penutup
Dalam hukum positif, pertanggungjawaban perdata korporasi di bidang lingkungan hidup adalah dengan mengganti kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang merupakan suatu perbuatan melawan hukum.Prinsip yang digunakan dalam menentukan pertanggungjawaban tersebut adalah prinsip pertanggungjawaban mutlak ( strict liability) yaitu prinsip tanggung jawab tanpa harus membuktikan adanya unsur kesalahan. Sedangkan dalam hukum Islam, pertanggungjawaban perdata korporasi di bidang lingkungan hidup adalah dengan mengganti kerugianakibat perbuatan melawan hukum ( dhaman al‘udwan ) yaitu tindakan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Sebab ganti rugi ( dhaman) tersebut adalah melakukan perbuatan yang berimplikasi pada hilangnya maslahah . Selain itu juga perbuatan tersebut telah memenuhi rukun dhaman , dan syarat-syarat yang harus dipenuhinya perbuatan seseorang yang dapat dikatakan menimbulkan ganti rugi perdata ( dhaman).
Persamaan pertanggungjawaban perdata korporasi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menurut hukum positif dan hukum Islam, terletak pada pengertian korporasi, dan konsep pertanggungjawaban perdata, dan penentuan besaran ganti kerugian. Sedangkan perbedaannya terletak pada sumber hukum yang digunakan danprinsip pertanggungjawaban perdata di bidang lingkungan hidup.

## Daftar Pustaka
Audah, Abd al-Qadir. At-Tasyri’ al-Jina’i al-Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad’iy (Ensiklopedi Hukum Pidana Islam) . cet. ke-2. t.tp: Muassasah
Ar-Risalah, t.t.
Bakri, Asafri Jaya. Konsep Maqashid Syari’ah Menurut Al-Syatibi . Jakarta:
Raja Grafindo Persada, 1996.
Fuady, Munir. Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer) . Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
-----------------, Konsep Hukum Perdata . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
2014.
Haeranah. Ganti Kerugian Bagi Tersangka, Terdakwa, Terpidana Dalam Presprektif Hak Asasi dan Tanggung Jawab Negara. Makassar: Penerbit
Pustaka Pena Press, 2016.
Hanafi, Ahmad. Asas-asas Hukum Pidana Islam . Jakarta: PT. Bulan
Bintang, 2005.
Harahap, Yahya. Hukum PerseroanTerbatas . cet. ke-4. Jakarta: Sinar Grafika,
2013.
Idris, Iwad Ahmad. ad-Diyat baina al-‘Uqubah wa al-Ta’wid . Beirut: Dar
Maktabah al-Hilal, 1986.
“MA Kabulkan Gugatan Rp. 1 T dari KLHK di Kasus
Karhutla PT. NSP”, https://www.cnnindonesia.com/ nasional/20190102143729-12-357957/ma-kabulkan-gugatan- rp1-t-dari-klhk-di-kasus-karhutla-pt-nsp , akses 4 Juli 2019.
Maman, Abdurahman. “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Studi Pasal 20 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)”. Skripsi Universitas Negeri Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta 2009.
Muladi dan Dwidja Priyatno. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi .
Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013.
Muttaqin, Aris Anwaril . Sistem Transaksi Syariah Konsep Ganti Rugi dalam Hukum Bisnis Syariah . Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2015.
Projodikoro, Wiryono. Azas-azas Hukum Perdata . cet. ke-3. Bandung: Penerbit Vorkink Van Hoeve, 1959.
Qardhawi, Yusuf al-. Islam Agama Ramah Lingkungan . Alih bahasa Abdullah Hakim Shah dkk. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.
Qazwini, Abi Abdullah Muhammad Ibn Yazid Ibnu Majah al-. Sunan Ibn Majah . Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2009 M/1430 H.
Rahmad, Asmuni A. Ilmu Fiqh . Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007. Topan, Muhamad. Kejahatan Korporasi Di Bidang Lingkungan Hidup .
Bandung: Nusa Media, 2009.
Rahman, Asjmuni A. Qa’idah-Qa’idah Fiqih (Qawa’idul Fiqhiyah). Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
Salam, Abdul. “Ganti Rugi Menurut Hukum Perdata dan Hukum islam”, https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/ ganti-rugi-menurut-hukum-perdata-dan-hukum-islam-oleh-drs- h-abd-salam-s-h-m-h-28-8. Akses 28 Februari 2019.
Soemartono, Gatot P. Hukum Lingkungan Indonesia . Jakarta: Sinar Grafika,
1996.
Sudiro, Ahmad. Hukum Angkutan Udara. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.
Suherman, E. Masalah Tanggung Jawab Pada Charter Pesawat Udara dan Beberapa Masalah Lain dalam Bidang Penerbangan (kumpulan pengarang) . cet. ke-2. Bandung: Alumni, 1979.
Suyuthi, Jalal al-Din Abdurrahman bin Abi Bakr al-. al-Asybah wa al- Naza’ir . Beirut: Muassasah al-Kutub al-Waqfiyyah, 1994.
Supriadi, Hukum Lingkungan di Indonesia . Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
Syahrani, Riduan. Seluk Beluk Dan Asas-asas Hukum Perdata . Bandung: Alumni, 1985.
Syarafaddin, Ahmad Faqih. “Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009,” Skripsi Program Studi
Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2011.
Wibisana, Andri G. “Pertanggungjawaban Perdata untuk Kebakaran Hutan/Lahan: Beberapa Pelajaran dari Menteri Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) VS PT. Bumi Mekar Hijau (BMH )”. JurnalBina Hukum Lingkungan , Vol. 1, No. 1, (Oktober 2016).