Kajian Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Perkosaan Yang Menyebabkan Matinya Korban
Oleh :
Yuli Purwanti

## Dosen Tetap Fakultas Hukum USBRJ

## ABSTRAK
Meningkatnya  kasus-kasus  kekerasan  terhadap  anak  serta  kasus-kasus  pemerkosaan merupakan  salah  satu  bentuk  gangguan  keamanan  dan  ketertiban  yang  menunjukkan kompeksitas  masalh  kejahatan  perkosaan.  Pelaku  perkosaan  itu  sendiri  dalam  beberapa kasus  yang  terjadi  dilakukan  oleh  sekelompok  orang  dengan  sangat  berutal  dan  sampai menghilangkan nyawa. Permasalahan dalam penulisan penelitian ini adalah Bagaimanakan pengaturan  mengenai  tindak  pidana  perkosaan  dalam  konteks  hukum  pidana  Indonesia, Bagaimanakah  rumusan  kedepan  mengenai  peraturan    tindak  pidana  perkosaan  yang menyebabkan matinya korban. Tindak pidana perkosaan didalam KUHP termasuk kedalam kejahatan  kesusilaan.  Kejahatan  ini  menurut  KUHP  hanya  dapat  dilakukan  oleh  laki-laki sebagai pelakunya, sehingga ketentun dari pasal-pasal tentang pemerkosaan didkam KUHP hanya  untk  melindungi  perempuan.  Dalam  prakteknya  hal-hal  yang  yang  diperdebatkan oleh  aparat  pnegak  hukum  adalah  prosedural  hukumnya  dengan  mengabaikan  sisi kemanusiaan  dari  korban.  Hal-hal  mengenai  prosedural  hukum  acara  yang  diperdebatkan misalnya: apakah bukti-bukti tentang terjadinya perkosaan sudah terenuhi menurut hukum acara  pidana  yang  meliputi  adanya  seperma,  luka  robek,  keterangan  saksi  dan  lain sebagainya.  Padalah  sangat  sulit  sekali  ntuk  membuktian  itu  semua  apa  lagi  jika  korban tidak segera melaporkan tindakan pemerkosaan  yang dialaminya, hasil visum pn menjadi kabur jika korban langsung membersikan dirinya selelah terjadinya pemerkosaan, dan jika semua  bukti-bukti  tersebut  tidak  terpenuhi  maka  korban  sudah  kalah  dari  prosedural formal.
Kata Kunci : kriminologi, tindak pidana perkosaan, matinya korban

## The Criminology Study On The Rape Crime Which Is Caused The Death Victim Abstract
The increasing cases of violence on children and the cases of rape are a term of insecurity and conflicts that shows the complexity of the crime of rape problem. Rape Suspect itself in  some  cases  is  carried  out  by  a  group  with  a  very  brutal  and  taken  the  victims.  The problem  of  research  is  how  is  the  regulation  concerns  to  the  crime  of  rape  in  Indonesian criminal context, How the formulation of future regulations regards the crime of rape that led to the death victim. The criminal act of rape in the KUHP included into crime decency. This  crime  under  the  KUHP  can  only  be  done  by  men  as  the  suspect,  so  that  the  KUHP requirement  of  the  rape  is  only  protecting  women.  In  fact,  things  are  being  debated  by lawyer is law procedural by ignoring the humanity of the victim. The problems which are concerning  on  contentious  law  procedural,  for  example:  whether  the  evidence  about  the rape  has  been  included  according  to  the  law  of  criminal  procedure  which  includes  the
sperm, lacerations, witnesses‟ statements, etc. moreover, it is very difficult to prove those. As if the victim did not immediately report the rape, the autopsy report is blurred when the victims cleaned up herself after the rape, and as if all of the evidences are not matched then the victim has lost in formal procedural.

## Pendahuluan
Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terdapat aneka bentuk hubungan  interkasi  sosaial  antar  angota masyarakat. Salah satunya adalah hubungan yang ditimbulkan oleh perbuatan yang berisi kepentingan- kepentingan  anggota  masyaakat.  Dengan aneka  ragam  hubungan  ini  masyarakat memrlukan  aturan-aturan  yang  dapat menjamin keseimbangan dalam hubungan kemasyarakatan tersebut.
Setiap  hubungan  kemasyarakatan  tidak boleh  bertentangan  dengan  ketentuan- ketentuan  dalam  peraturan  hukum  yang ada  dan  berlaku  dalam  masyarakat,  dan setiap pelanggaran hukum akan dikenakan  sansi  yang  berupa  hukuman sebagai  reaksi  terhadap  perbuatan  yang melanggar  hukum  yang  dilakukannya. Dengan  demikian  hukum  itu  bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam  masyarakat  dan  hukum  itu  harus pula  bersendikan  pada  keadilan,  yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat. Meskipun  telah  ada  kepastian  hukum berupa hukuman bagi anggota masyarakat  yang  melakukan  pelanggaran
terhadap hukum, namun dalam kenyataannya  masih  saja  masyarakat melakukan  pelanggaran  yaitu  dengan melakukan  tindakan  yang  dilarang  oleh hukum.  Dewasa  ini  banyak  sekali  kasus- kasus  kejahatan  terjadi  baik  kejahatan berat  atau  pun  ringan,  baik  kejahatan konvensional  atau  pun  kejahatan extra ordinary. Berbagai macam modus oprandi  dan  berbagai  macam  alasan  para pelaku  kejahatan  melakukan  kejahatan tersebut,  mulai  dari  unsur  ketidak sengajaan,  bahkan  bermotifkan  dendam seperti  pada  tindak  pidana  pemerkosaan yang  marak  terjadi  saat  ini  yaitu pemerkosaan disertai dengan pembunuhan,  akibat  dendam  dari  para pelaku terhadap korbannya.
Seperti  salah  satu  kasus  pemerkosaan yang  dialami  oleh  Enno  Fahira,  para pelaku memperkosa kemudian membunuhnya dengan memasukan gagang  cangkul  dari  kemaluan  korban hingga  tembus  sampai  ke  jantung,  dan mash banyak lagi kasus-kasus pemerkosaan  sadis  yang  terjadi  akhir- akhir  ini,  terutama  dengan  korbannya anak-anak.    Tindak  pidana  perkosaan  itu sendiri berupa perbuatan yang melanggar
kepentingan hukum berupa badan seseorang,  kesusilaan  seseorang,  dan kehormatan seseorang 16 . Korban perkosaan  biasanya  mengalami  trauma dan  degradasi  mental  yang  cukup  berat, bahkan diabtaranya mengalami gangguan kejiwaan.  Hal  itu  disebabkan  mereka merasa malu dengan keadaan diri mereka, mersa  tidak  punya  masa  depan,  bahkan sering sekali korban perkosaan dikucilkan didalam  masyarakat,  disishkan  bahkan dibenci  dan  selalu  dihina  serta  dianggap sebagai  orang  yang  hina.  Semua  itu belum  sebanding  jika  korban  perkosaan dibunuh  oleh  pelakunya,  hal  ini  dapat lebih melukai bagi keluarga korban. Meningkatnya  kasus-kasus  kekerasan terhadap anak serta kasus-kasus pemerkosaan    merupakan  salah  satu bentuk gangguan keamanan dan ketertiban yang menunjukkan kompeksitas masalh kejahatan perkosaan. Pelaku  perkosaan  itu  sendiri  dalam beberapa  kasus  yang  terjadi  dilakukan oleh  sekelompok  orang  dengan  sangat berutal dan sampai menghilangkan nyawa.  Dasar  hukum  yang  mengatur tentang  tindak  pidana  perkosaan  adalah Pasal  285  KUHP,  yang  menentkan “barang  siapa  dengan  kekrasan  atau
16 Samidjo. 2005. Hukum Pidana Indonesia , hlm:
ancaman  kekerasan  memaksa  perempuan yang  bukan  istrinya  bersetubuh  dengan dia, dihukum karena memperkosa dengan hukuman  penjara  selama-lamanya  dua belas tahun penjara”. Hukuman dua belas tahun  penjara  dianggap  para  korban  dan keluarga  korban  peosaan  merupakan hukuman yang ringan mengingat dampak buruk yang ditmbulkan oleh  para korban perkosaan  terlebih  lagi  jika  korbannya sampai meninggal dunia.

## Permasalahan
Permasalahan  dalam  penulisan  penelitian ini adalah:
1. Bagaimanakan  pengaturan  mengenai tindak  pidana  perkosaan  dalam konteks hukum pidana indonesia?
2. Bagaimanakah rumusan kedepan mengenai  peraturan    tindak  pidana perkosaan yang menyebabkan matinya korban?

## Kerangka Teoritis
Kerangka  teoritis  adalah  konsep-konsep yang  sebenarnya  merupakan  abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang  pada  dasarnya  untuk  mengadakan identifikasi  terhadap  dimensi-dimensi sosial  yang  dianggap  relevan  oleh peneliti 17 .
17 Soerjono Soekanto. 2005. Penelitian Hukum Normatif , hlm: 125
Suatu  tindak  pidana  diputus  berdasarkan hal-hal sebagai berikut:
1. Keputusan  mengenai  peristiwanya, ialah  bahwa  terdakwa  telah  benar- benar  melakukan  perbuatan  yang ditudukna kepadanya, kemudian;
2. Keputusan    mengenai  hukumannya, ialah apakah perbuatan yang dilakukan  terdakwa  mmerupakan suatu  tindak  pidana  dan  apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana atas  perbuatannya  tersebut,  dan akhirnya;
3. Memutuskan suatu keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana 18 .

## Unsur-Unsur Perkosaan
Tindak pidana perkosaan memiliki beberapa unsure antara lain:
a. Unsur objektif
Unsur  ini  pada  umunya  dapat  terdiri atas  suatu  perbuatan  ataupun  suatu akibat
b. Unsur subjektif
Unsur ini terdiri atas suatu kehendak atau tujuan yang terdapat dalam jiwa pelaku. Unsure ini dirumuskan dengan  istilah  sengaja  juga  terdapat niat dan maksud 19 .
18 Sudarto. 1998. Kapita Selekta Hukum Pidana , hlm 74
Sanksi  hukum  terhadap  pelaku  tindak pidana perkosaan adalah hukuman pokok yang  berupa  pidana  penjara  selama- lamanya  dua  belas  tahun  penjara  seperti yang ditentukan dalam Pasal 285 KUHP. Sedangkan yang dimaksud dengan sanksi adalah barang siapa yang dengan sengaja melanggar  suatu  kaidah  hukum  akan dikenakan sanksi (sebagai akibat pelanggaran  kaidah  hukum)  yang  berupa hukuman 20 .  Sedangkan  sanksi  itu  sendiri adalah hukuman terhadap siapa saja yang melanggar.  Sanksi  itu  merupakan  suatu pengukuran  terhadap  berlakunya  norma- norma  tadi  dan  merupakan  reaksi terhadap  perbuatan  yang  melanggar norma 21 .

## Tinjauan Pustaka
A. Tinjauan  Umum  tentang  Tindak Pidana Perkosaan
Perkosaan  berasal  dari  kata  “perkosa” yang artinya gagah, kuat, paksa, kekerasan, memperkosa artinya memunculkan, menggagahi, pakaan, pelanggaran  dengan  kekerasan.  Namun jika  ditelusuri,  perkosa  memiliki  makna tidak  harus  dipahami  secara  sempit, sebagai  akibat  khusus  dalam  hubungan seks tetapi menggambarkan
perampasanhak  yang  berlangsung  dalam kehidupan manusia 22 .
Di  dalam  KUHP  merumuskan  perbuatan pemerkosaan  (rape)  pada  pasal  285  yang bunyinya sebagai berikut :
“Barang  siapa  dengan  kekerasan  atau ancaman  kekerasan  memaksa  seorang wanita  bersetubuh  dengan  dia  di  luar perkawinan,  di  ancam  karena  melakukan perkosaan,  dengan  pidana  penjara  paling lama dua belas tahun”.
Berdasarkan  pasal  291  ayat  (2),  jika perbuatan tersebut mengakibatkan matinya  perempuan  itu,  ancaman  mejadi lima belas tahun penjara.
Perkosaan menurut kamus bahasa Indonesia  diartikan  dengan  :  paksa, kekerasan, gagah, kuat, perkasa, sedangkan memperkosa berarti
menunduhkan dengan
kekerasan,
menggagahi, melanggar
dengan
kekerasan tindakan ini dianggap melanggar hukum yang berlaku 23 .
Menurut  kamus  bahasa  Indonesia  itu menunjukan  bahwa  unsur  utama  yang melekat  pada  tindakan  pemerkosaana adanya  perilaku  kekerasan  yang  terkait
22 Djoko Prakoso. 2003. Masalah Pemberian
Pidana Dalam Teori Dan Praktek , hlm53
23 Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 1995. Kamus Besar Bahasa Indonesia hlm 673
dalam hubungan seksual,  yang dilakukan dengan  jalan  melanggar  hukum.  Artinya tidak  selalu  kekerasan  yang  terkait dengan hubungan seksual yang dikategorikan sebagai perkosaan.
Menurut Soetandyo Wingjosoebroto (dalam Eddy Djunaidi Karma
Sudirja) 24 “Perkosaan  adalah  suatu  usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang laki-laki  terhadap  seorang  perempuan dengan cara yang menurut moral dan atau hukum  yang  berlaku  melanggar.  Dalam pengertian  seperti  ini,  apa  yang  disebut perkosaan,  di  suatu  pihak  dapat  di  lihat sebagai  suatu  perbuatan  (ialah  perbautan orang secara paksa hendak melampiaskan nafsu  seksualnya).  Dan  di  lain  pihak dapatlah  di  lihat  sebagai  suatu  peristiwa (ialah  pelanggaran  norma-norma  dan demikian juga tertib sosial).
Menurut  R.  Soesilo,  yang  dimaksud dengan  perkosaan  adalah  seorang  pria yang  memaksa  kepada  seorang  wanita bukan istrinya untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan ancaman  kekerasan,  yang  mana  di haruskan  kemaluan  pria  telah  masuk  ke
24 Eddy Djunaidi Karma Sudirja, 1998, Beberapa Pemidanaan Dan Pengamatan Narapidana , hlm 31
dalam  lubang  kemaluan  seorang  wanita yang kemudian mengeluarkan air mani 25 .
Pendapat  itu  menunjuk  suatu  perkosaan yang  terjadi  secara  tuntas,  artinya  pihak pelaku (laki-laki) pemerkosa telah menyelesaikan perbuatannya hingga selesai  (mengeluarkan  air mani). Jika hal ini  tidak  sampai  terjadi,  maka  secara eksplesit, apa yang dilakukan laki-laki itu belum patut dikategorikan sebagai pemerkosaan.
Meskipun rumusan mengenai pemerkosaan  itu  nampak  cukup  jelas, namun  seiring  dengan  perkembangan jaman  dan  munculnya  sebagai  macam bentuk penyimpangan seksual atau kejahatan  kesusilaan,  seperti  pemaksaan seksual  melalui  dubur  (anus),  mulut  dan lainnya,  maka  beberapa  pakar  cenderung memperluas pengertian pemerkosaan.
B. Macam-macam Tindak Pidana Perkosaan
Sedangkan mengenai macam-macam perkosaan,  kriminolog  Mulyana  W. Kusuma 26 menyebutkan berikut ini :
25 R Soesilo, 1988, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Penjelasannya , hlm  32
26 Mulyana W Kusuma 1993, Kejahatan Dan Penyimpangan Suatu Perspektif Kriminologi , 1993

## 1. Sadistie Rafe
Perkosaan  sadistis,  artinya  pada  tipe  ini seksualitas  dan  agresif  berpadu  dalam bentuk  yang  merusak.  Pelaku  perkosaan telah  nampak  menikmati  kesenangan erotik  bukan  melalui  hubungan  seks melainkan melalui serangan yang mengerikan  atas  alat  kelamin  dan  tubuh korban.
2. Angea Rape
Yakni penganiayaan seksual yang bercirikan  seksualitas  menjadi  sarana untuk  menyatakan  dan  melampiaskan perasaan geram dan marah yang tertahan. Di  sini  tubuh  korban  seakan-akan merupakan  objek  terhadap  pelaku  yang memproyeksikan pemecahan atas frustasi-frustasi kelemahan, kesulitan dan kekecewaan hidupnya.
3. Dononation Rape
Yakni suatu perkosaan yang terjadi ketka pelaku  mencoba  untuk  gigih  atau kekuasaan  dan  superprioritas  terhadap korban.  Tujuannya  adalah  penaklukan seksual, pelaku menyakiti korban, namun tetap memiliki keingnan hubungan seksual.
4. Seduktive Rape
Suatu  perkosaan  yang  terjadi  pada situasi-situasi  yang  merangsang,  yang tercipta  oleh  kedua  belah  pihak.  Pada mulanya  korban  memutuskan  bahwa keintiman  personal  harus  dibatasi  tidak
sampai  sejauh  kesenggamaan.  Pelaku pada  umumnya  mempunyai  keyakinan membutuhkan paksaan, oleh karena tanpa itu  tak  mempunyai  rasa  bersalah  yang menyangkut seks.
5. Victim Precipitated Rape
Yakni  perkosaan  yang  terjadi  atau (berlangsung) menempatkan korban sebagai pencetusannya.
6. Exploitations Rape
Perkosaan  yang  menunjukan  pada  setiap kesempatan melakukan hubungan seksual yang  di  peroleh  oleh  seorang  laki-laki dengan  mengambil  keuntungan  yang berlawanan  dengan  posisi  wanita  yang bergantung  pada  secara  ekonomis  dan sosial. Misalnya paman yang memperkosa keponakannya, atau pembantu  rumah  tangga  yang  diperkosa majikannya,  sedangkan  pembantu  tidak mempersoalkan  (mengadukan)  kasusnya ini kepada pihak berwajib.
“Sadistic rape” dengan “victim precipation  rape”  merupakan  jenis pemerkosaan  yang  mendapat  perhatian serius belakangan ini. Keterlibatan peranan,  adil  dan  pengaruh  korban  yang secara  langsung  maupun  tidak  langsung sebagai pencetusnya. Timbulnya pemerkosaan  menjadi  pembicaraan  yang serius mengenai faktor penyebab terjadinya pemerkosaan
“victim
precipation rape” menjadi catatan
mengenai jenis pemerkosaan yang melibatkan dua komponen, yang menetapkan  perempuan  sebagai  pihak yang  dianggap  turut  bersalah  dalam melahirkan kejahatan kesusilaan.
“Sadistie  rape”  menjadi  salah  satu  jenis kejahatan yang juga mendapatkan sorotan sehubungan  dengan  tidak  sedikitnya kasus pemerkosaan yang  dilakukan secara sadis.

## Metode Penelitian
Dalam membahas masalah yang diajukan dalam  penelitian  ini  maka  peneliti  akan melakukan  pendekatan  secara  yuridis normatif  yaitu  dilakukan  dengan  cara mengkaji  dan  mempelajari  bahan-bahan kepustakaan  yang  berupa  peraturan- peraturan yang berkaitan dengan masalah yang  dibahas.  Kemudian  ditunjang  juga dengan  pendekatan  yuridis  empiris  yaitu denga mengumpulkan informasi- informasi  tentang  kenyataan  yang  terjadi dilapangan  guna  mendapatkan  yang  ada hubungannya  dengan  masalah  yang dibahas.
Data yang dipergunakan dalam penelitian ini  bersumber  pada  dua  data  yaitu:  Data primer,  data  penelitian  diperoleh  dari kajian krimonologi terhadap tindak pidana  perkosaan  yang  menyebabkan matinya  korban  dan  data  sekunder, bersumber dari studi kepustakaan
Sedangkan  jenis  data  terdiri  dari:  Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang  memiliki  kekuatan  hukum  yang mengikat  antara  lain  mengenai  ketentuan hukum dasar peraturan perundang- undangan  yaitu:  Kitab  Undang-Undang Hukum  Pidana,  Bahan  hukum  sekunder yaitu  bahan  hukum  yang  memberikan penjelasan mengenai bahan hukum
primer  berupa  peraturan  pemerintah  atau peraturan pendukung lainnya dan  Bahan kukum  tersier  yaitu  bahan  hukum  yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap  bahan  hukum  primer  dan  bahan hukum sekunder  seperti buku-buku literatur yang berhubungan dengan tindak pidana  perkosaan  yang  menyebabkan matinya  korban,  hasil  penelitian,  jurnal, Koran, majalah, internet dan lain sebagainya  sedangkan  pengumpulan  dan pengolahan data melalui studi kepustakaan ini dilakukan melalui serangkaian kegiatan membaca, mendata, dan  mengutip  refrensi-refrensi  yang  ada hubungannya  dengan  masalah  yang dibahas  dan  Studi  Lapangan  dengan maksud  memperoleh  data  primer  sebagai data  pendukung  dalam  penelitian  ini, sengan menggunakan metode wawancara. Analisa  data  dalam  penelitian  ini  yang digunakan  dalah  analisis  kualitatif  yaitu dengan  cara  mendeskripsikan  data  yang diperoleh  dalam  bentuk  penjelasan  dan
uraian-uraian kalimat. Dari uraian kalimat  dan  pengertian-pengertian  maka dapat  ditarik  suatu  kesimpulan  secara induktif,  yaitu  cara  berfikir  dari  hal-hal yang bersifat umum lalu diambil kesimpulan secara khusus, dari kesimpulan-kesimpulan  yang  diambil kemudian disampaikan saran-saran.
Hasil Penelitian dan Pembahasan
A. Pengaturan Mengenai  Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Konteks
Hukum Pidana Inonesia
1. Dasar  Hukum  Tentang  Tindak
Pidana Perkosaan
Mengenai  tindak  pidana  pemerkosaan  di Indonesia dasar hukum yang mengaturnya  adalah  Pasal  285  sampai dengan  Pasal  288  KUHP,walaupun  kata perkosaan  hanya  akan  ditemukan  dalam ketentuan  Pasal  285  KUHP  sedangkan pasal-pasal  lainnya  menggunakan  istilah persetubuhan.  Rumusan  tentang  tindak pidana  perkosaan  sebagaimana  yang tercantum  dalam  KUHP  adalah  sebagai berikut: “Barang siapa dengan kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrnya bersetubuh  dengan  dia  ihukum  karena memperkosa  dihukum  penjara  selama- lamanya dua belas tahun penjara.
Unsure-unsur  dari  Pasal  285  KUHP adalah a. Perbuatannya yaitu memaksa bersetubuh;
b. Caranya yatu dengan kekerasan dan ancaman kekerasan;
c. Objeknya  yaitu  perempuan  yang bukan istrinya.
Tindak pidana perkosaan didalam KUHP termasuk  kedalam  kejahatan  kesusilaan. Kejahatan  ini  menurut  KUHP  hanya dapat  dilakukan  oleh  laki-laki  sebagai pelakunya,  sehingga  ketentun  dari  pasal- pasal tentang pemerkosaan didkam KUHP hanya untk melindungi perempuan.  Selanjutnya  istiah  yang digunakan  didalam  KUHP  kejahatan terhadap  kesusilaan  tidak  menggunakan istilah  kejahatan  seksual,  yang  diartikan sebagai perbuatan pidana berkaitan dengan  kesusilaan  yang  dapat  dilakukan oleh laki-laki atau perempuan. Bahkan didalam perakteknya penggunaan istilah kesusilaan menyebabkan masyarakat  termasuk  aparat  penegak hukum  sering  kali  teejebak  dalam menempatkan pasal-pasal kesusilaan semata-mata sebagai persoalan pelanggaran  terhadap  nilai-nilai  budaya, norma  agama,  atau  sopan  santunyang berkaitan  dengan  nafsu  perkelaminan (birahi),  bukan  kejahatan  terhadap  tubuh
dan  jiwa  seseorang.  Dengan  keadaan yang  seperti  ini  aparat  penegak  hukum tetap saja mendasarkan peraturan mengenai perkosaan bedasarkan ketentuan  KUHP,  meski  telah  ada ketentuan  undang-undang  lain  yang mengatur  tentang  pekosaan  yaitu  seperti undang-undang  nomor  35  Tahun  2004 tentang  perlindungan  anak  dan  Undang- Undang  Nomor  11  Taun  2011  Tentang Sistem  Peradilan  Anak  yang  mengatur dengan  lebih  baik  mengenai  jaminan kepada  anak-anak  untk  tidak  mengalami kekerasan  seksual,  bagi  pelakunya  pun diancam  dengan  hukuman  yang  lebih tinggi.
2. Pembuktian  Dalam  Tindak  Pidana Perkosaan
Di dalam karakteristik perkosaan ini, ciri kekerasan  dan    pembuktian  sangat  sulit dilakukan  sehingga  perlu  mendapat perhatian utama. Kekerasan yang menimpa korban bukan hanya berdampak merugikan  ketahanan  fisiknya,  namun juga  ketahanan  psikologisnya.  Kondisi buruk  yang  membuat  korban  tidak berdaya  ini  harus  diimbangi  dengan penegakan hukum  yang baik   yang dapat melindungi korban.
Pada  kasus  tindak  pidana  pemerkosaan sering  kali,  korban  akan  menjadi  takut
melaporkan  (mengadukan)  kasus  yang menimpanya  karena  khawatir  cacat  pisik maupun  psikologisnya  di  ketahui  oleh publik  (masyarakat),  hal  ini  dapat menimbulkan  rasa  malu  bagi  korban  dan keluarganya, pemerkosaan yang menimpa korban dianggap sebagai aib bagi korban sendiri dan juga keluarganya. Jika terjadi demikian  akan  sangat  menyulitkan  untuk mengungkap  kasus  tindak  pidana  ini. Terhadap  kasus  pemerkosaan  peranan korban sangat menentukan.
Made Darma Weda menunjukan,
“kesulitan  mencari  bukti  tentang  adanya pemerkosaan  tentunya  tidak  akan  sulit, apabila  korban  pemerkosaan  langsung melaporkan  terjadinya  pemerkosaan.  Hal ini  dimaksudkan  untuk  mendapatkan bukti-bukti  dari  adanya  pemerkosaan, misalnya  dari  adanya  sisa  sperma, tertinggalnya  rambut  (bulu)  dari  alat kelamin  pelaku  atau  tanda  luka  pada tubuh korban akibat adanya paksaan fisik. Sebaliknya  bukti-bukti  tersebut  di  atas tidak  dapat  di  ketahui  oleh  penyidik  dan sulit untuk di temukan kembali 27 .
Dalam  prakteknya  hal-hal  yang  yang diperdebatkan oleh aparat pnegak hukum
27 Made Darma Weda. 1996 Hukum Dan
Kriminologi , hlm 64
adalah  prosedural  hukumnya  dengan mengabaikan  sisi  kemanusiaan  dari korban.  Hal-hal  mengenai  prosedural hukum acara yang diperdebatkan misalnya:  apakah  bukti-bukti  tentang terjadinya  perkosaan  sudah  terenuhi menurut  hukum  acara  pidana  yang meliputi  adanya  seperma,  luka  robek, keterangan  saksi  dan  lain  sebagainya. Padalah sangat sulit sekali ntuk membuktian  itu  semua  apa  lagi  jika korban tidak segera melaporkan tindakan pemerkosaan  yang  dialaminya,  hasil visum  pn  menjadi  kabur  jika  korban langsung  membersikan  dirinya  selelah terjadinya  pemerkosaan,  dan  jika  semua bukti-bukti tersebut tidak terpenuhi maka korban  sudah  kalah  dari  prosedural formal.
Perkosaan merupakan salah satu kejahatan  yang  cukup  serius,  karena akibat  yang  ditimbulkan  tidak  hanya menimpa perempuan yang menjadi korbannya,  namun  juga  mengakibatkan ketakutan  pada  masyarakat  ( fear  of society ). Anggota masyarakat yang mempunyai anak gadis misalnya di landa kecemasan dan ketakutan akibat kejahatan  yang  mengancamnya  sewaktu- waktu  yang  tidak  di  duga  dari  mana munculnya.
Muladi  berpendapat  bahwa 28 “Masalah kekerasan  terhadap  wanita  saat  ini  tidak hanya  merupakan  masalah  individu  atau masalah  nasional,  tetapi  sudah  masalah global.  Dalam  hal-hal  tertentu  bahkan dapat dikatakan sebagai masalah transional.
Pada  tataran  yang  lebih  global,  bahwa perkosaan  atau  perbautan  sejenisnya dapat  terjadi  pada  siapa  saja,  apakah bangsa  satu  terhadap  bangsa  lain,  laki- laki  terhadap  perempuan,  sesama  laki- laki, sesama perempuan atau perem puan terhadap  laki-laki.  Pendek  kata,  hampir tidak  ada  perbedaan  yang  mendasar antara  laki-laki  dan  perempuan  tentang tuntunan kebutuhan akan datang mengakibatkan  perampasan  hak  dari seseorang terhadap yang lain.
B. Rumusan Kedepan Mengenai Peraturan  Tentang  Tindak  Pidana Pemerkosaan  Yang  Menyebabkan
Matinya Korban.
Sebagai mana di jelaskan pada pembahasan  sebelumnya,  bahwa  salah satu aspek yang dipertanyakan eksistensinya  oleh  banyak  fihak  dan masyarakat adalah aspek yuridis
28 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Hukum Pidana
(KUHP), yang dinilainya punya kelemahan   mendasar,  sehingga  sulit diharapkan dapat diimplementasikan secara  maksimal  guna  menanggulangi pelaku  kejahatan  kekerasan  seksual (perkosaan).
Sanksi  hukuman  berupa  pemidanaan yang terumus dalam ketentuan  Pasal 285 KUHP  tersebut  mengatur  bahwa  paling lama  hukuman  yang  di  tanggung  oleh pelaku  adalah  dua  belas  tahun  penjara. Hal  ini  adalah  ancaman  hukuman  secara maksimal,  dan  bukan  saksi  hukum  yang sudah  dilakukan  harus  diterapkan  begitu. Sanksi  minimalnya  tidak  ada,  sehingga terhadap pelaku dapat diterpkan berapapun  lamanya  hukuman  penjasa sesuai  dengan  dasar  pertimbangan  dari yang menjatuhkan vonis.
Dalam  pasal  285  KUHP  tidak  dijelaskan apa  yang  menjadi  unsur  kesalahan  apa “sengaja  atau  lupa”.  Tapi  dengan dicantumkannya unsur “Memaksa” kiranya  jelas  bahwa  perkosaan  harus dilakukan  dengan  “sengaja”.  Pemaksaan ini lebih condong pada unsur kesengajaan  untuk  berbuat,  artinya  ada kecenderungan  semi  terencana  dalam melakukan  perbuatan  kejahatan.  Tanpa mendahului  oleh  nial  seperti  ini,  maka perbuatan itu akan sulit terlaksana.
KUHP  Indonesia,  yang  dijadikan  acuan utama  bagi   kalangan  praktisi  hukum
untuk menjaring pelaku kejahatan
kekerasan seksual mengandung kekurangan   secara  subtansial  dalam  hal melindungi  korban  kejahatan.  Korban dalam  sisi  yuridis  ini  tidak  mendapatkan perlindungan  yang  dapat  melindungi dirinya yang telah dirughikan baik secara fisik  ataupun  fisikis.  Selain  itu  tindak pidana  perkosaan  saat  ini  tidak  hanya dilakukan oleh laki-laki terhadapperempuan  saja,  seperti  yang diatur  didalam  KUHP.  Kecendrungan perbuatan menyimpang saat ini pemerkosaan  juga  terjadi  dan  dialami juga  oleh  perempuan  terhadap  laki-laki, perempuan terhadap perempuan dan laki- laki  terhadap  laki-laki.  Berdsarkan  hal tersebut  tampak  selaki  bahwa  beratnya tantangan  yang  dihadapi  oleh  KUHP dalam mengakomodir perkembangan tindak  pidana  dan  perkembangan  zaman saat ini.
Mengenai  aturan  hukum  tentang  tindak pidana  perkosaan  hal  yang  utama  yang harus  dicermati  oleh  aparat  penegak hukum  dan  para  pemangku  jabatan  yang berwenang  untuk  membuat  peraturan adalah  bagaimana  hukum  memposisikan perkosaan dan korban. Dengan berkembangnya  trend  kejahatan  saat  ini, terlebih lagi terhadap kasus-kasus perkosaan sadis  yang terjadi sekarang ini yang  menyebabkan  matinya  korban,
maka  tidak  dapat  lagi  undang-undang dalam  hal  ini  KUHP  mengganggap perkosaan hanya sebagai tindakan asusuila  belaka.  Pasal  285  KUHP  yang merupakan peninggalan colonial  Belanda sudah sangat tidak sesuai untuk digunakan  sebagai  acuan  hukum  utama dalam penyelesaian kasus-kasus perkosaan.
Diharapkan  kedepannya  untuk  korban tindak  pidana  perkosaan  diakomodir sebagai  tindak  pidana  yang  tidak  hanya merusak  masadepan  korban  akan  tetapi juga merupakan kejahatanyang menyangkut  nyawa  dan  jiwa  bagi korbannya.  Selain  itu  juga  diperlukan tersedianya  suatu  perangkat  hukum  yang tepat berupa undang-undang yang mengatur tentang penghapusan kekerasan seksual. Selain itu perlujuga dibuat  suatu model  system  peradilan  pidana  terpadu dan  siap  memberikan  pelayanan  medis bagi  korban  perkosaan  dirumah  sakit disertai  dengan  proses  hukum  yang langsung  bekerja  dan  tanpa  membebani korban dengan system pembuktian.

## Kesimpulan dan Saran
A. Kesimpulan
Berdasarkan  pembahasan  tersebut  maka hal-hal yang dapat disimpulkan adalah:
1. Bahwa dalam tindak pidana perkosaan dasar hokum untuk
menyelesaikannya  adalah  Pasal  285 sampai  dengan  Pasal  288  KUHP. Didalam  pelaksanaannya  bertumpu pada  Kitab  Undang-Undang  Hukum Acara Pidana yang menuntut perlunya pembuktian dalam penyelesaian kasusu perkosaan, menjadi  sulit  jika  korban  tridak segera melaporkan tentang terjadinya perkosaan  terhadap  dirinya  hal  itu akan  me3nghapus  bukti-bukti  yang diperlukan disidang pengadilan.
2. Untuk kedepannya peraturan mengenai  tindak  pidana  perkosaan untuk  lebih  memposisikan  tentang perkosaan  itu  senidri  tentang  tindak pidana  yang  tidak  hanya  merugikan korban  secara  pisik  dan  pisikis  akan tetapi  juga  mengancam  jiwa  dan nyawa  korban.  Sehingga    diperlukan perangkat  hukum  yang  tepat  yaitu tetang penghapusan kekerasan seksual  serta  pelayanan  hokum terpadu bagi korban perkosaan.

## B. Saran
Pada  kesempatan  ini  saran  yang  dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:
1. Terhadap  aparat  penegak  hukum untuk  tidak  sesalu  terkungkung  dan mengsakralkan KUHP karena seperti diketahui  KUHP  sudah  sangat  usang dan tidak sesuai lagi dengan
perkembangan zaman dan perkrmbangan  kejahatan  saat  ini. Diperlukan analisis mendalam tentang tindak pidana perkosaan saat ini  terlebihlagi  pelaku  terkadang berkelompok  dan  dilakukan  dengan saangat  sadis  yang  mengakibatkan matinya  korban,  perbuatan  ini  sudah tidak  dapat  dikategorikan  sebagai pelanggaran kesusilaan lagi.
2. Diharapkan segera dilakukan perubahan  atau  penetapan  KUHP baru  yang  dapat  mengakomodir perkembangan zaman dan perkembangan tend kejahatan. Seperti  yang  diatur  didalam  KUHP bahwa  perkosaan  hanya  dilakukan oleh  laki-laki  terhadap  perempuan saja,  padahal  saat  ini  penyimpangan yang  terjadi  tidak  perkosaan  tidak hanya dilakukan oleh laki-laki terhadap  perempaun  saja  akan  tetapi sebaliknya  dan  juga  dilakukan  oleh sesama jenis.

## DAFTAR PUSTAKA
Arief  Barda  Nawawi  dan  Muladi.  1993.
Bunga  Rampai  Hukum  Pidana .
Alumni: Bandung.
Kansil,1999, Pengantar Hukum
Indonesia .  Karya  Sakti  Mandiri:
Jakarta.
Kama  Sudirja    Eddy  Djunaidi.1998.
Beberapa Pemidanaan Dan
Pengamatan  Narapidana ,  Raja
Grafindi Persada: Jakarta. Prakoso Djoko. 2003. Masalah
Pemberian  Pidana  Dalam  Teori
Dan  Praktek .  Aditama  Prakarsa:
Jogjakarta.
R.  Soesilo.  1988. Kitab  Undang-Undang
Hukum Pidana Dan
Penjelasannya .  Tiga  Serangkai:
Jakarta.
Samidjo.2005. Hukum  Pidana  Indonesia . Yayasan Obor Indonesia:
Surabaya.
Sudarto.  1998. Kapita  Selekta  Hukum Pidana . Grafindo Raya: Jakarta.
SoerjonoSoekanto. 2005. Penelitian Hukum  Normatif .  Raja  Garfindo Persada: Jakarta.
W.  Kusuma  Mulyana.  1993. Kejahatan
Dan Penyimpangan Dalam
Kajian  Kriminologi .  Toga  Mas:
Bandung.
Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Republik  Indonesia  1995. Kamus Besar  Bahasa  Indonesia .  Balai Pustaka: Jakrata.