## Jurnal Keislaman
p-ISSN : 2089-7413 and e-ISSN : 2722-7804
Published by Sekolah Tinggi Agama Islam Taruna Surabaya Jl. Kalirungkut Mejoyo I No. 2, Kec. Rungkut, Kota Surabaya, Jawa Timur 60293 Email: jurnalkeislaman@staitaruna.ac.id

## EPISTEMOLOGI FIKIH FILANTROPI ISLAM DALAM ZAKAT PROFESI: STUDI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2003 TENTANG ZAKAT PENGHASILAN
Ali Topan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Email: alitopan21@mhs.uinjkt.ac.id

## Abstrak:
This paper aims to identify the epistemological basis of Islamic law in the construction of the Fatwa of the Indonesian  Ulema  Council  Number  3  of  2003  concerning  Income  Zakat.  The  method  used  is  descriptive qualitative analysis in the form of library research with a normative philosophical approach and is supported by the theory of Islamic legal rationalism pradigma to analyze primary and secondary data. The primary data consists of MUI Fatwa No. 3 of 2003 concerning Income Zakat, Regulation of the Minister of Religion of the Republic of Indonesia No. 52 of 2014 concerning Terms and Procedures for Calculation of Zakat Mal and Zakat Fitrah and Utilization of Zakat for Productive Businesses, National Deliberation on Tarjih XXV dated July 8, 2000 AD, Decision of the Hisbah Council Session 12 Sya'ban 1423 H Regarding Professional Zakat, and Results of Bahtsul Masail Nahdlatul Cleric. On the other hand, secondary data consists of books, books and scientific articles that are relevant to this research. The results showed that the epistemology of the MUI Fatwa No. 3 of 2003 concerning Income Zakat uses the rationalism paradigm of Islamic law with the Bayani epistemology flow, which is to emphasize professional zakat with gold zakat worth 85 grams, the zakat rate is 2.5%. The argument used by MUI. First, the verses of al-Qur'an surah al-Baqarah 267, 219 and al-Taubah 103. Second, the  Hadith  narrated  by  Ibn  Umar,  Abu  Hurairah  and  Hakim  bin  Hizam.  Third,  the  opinion  of  Yusuf  al- Qardhawi.
Keywords: Epistemology, MUI, Professional Zakat

## Abstrak:
Paper ini bertujuan untuk mengidentifikasi landasan epistemologi hukum Islam dalam konstruksi Fatwa Majelis  Ulama  Indonesia  Nomor  3  Tahun  2003  Tentang  Zakat  Penghasilan.  Metode  yang  digunakan kualitatif deskriptif analisis berupa library research dengan pendekatan normatif filosofis dan didukung teori  pradigma  rasionalisme  hukum  Islam  untuk  menganalisis  data  primer  dan  sekunder.  Adapun  data primer terdiri dari Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan, Peraturan Menteri Agama RI No.  52  Tahun  2014  Tentang  Syarat  dan  Tata  Cara  Penghitungan  Zakat  Mal  dan  Zakat  Fitrah  serta Pendayagunaan  Zakat  untuk  Usaha  Produktif,  Musyawarah  Nasional  Tarjih  XXV  Tanggal 8  Juli  2000  M, Keputusan  Sidang  Dewan  Hisbah  12  Sya’ban  1423  H  Tentang  Zakat  Profesi,  dan  Hasil  Bahtsul  Masail Nahdlatul  Ulama.  Sebaliknya  data  sekunder  terdiri  dari  kitab,  buku  dan  artikel  ilmiah  yang  ada relevansinya dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa epistemologi Fatwa MUI Nomor 3  Tahun  2003  Tentang  Zakat  Penghasilan  menggunakan  pradigma  rasionalisme  hukum  Islam  dengan aliran epistemologi Bayani, yaitu mengqiyaskan zakat profesi dengan zakat emas senilai 85 gram, kadar zakatnya 2,5%. Dalil yang digunakan oleh MUI. Pertama, ayat al-Qur’an surat al-Baqarah 267, 219 dan al- Taubah 103. Kedua , Hadist yang diriwayatkan oleh Ibn Umar, Abu Hurairah dan Hakim bin Hizam. Ketiga , pendapat Yusuf al-Qardhawi .
Kata Kunci: Epistemologi, MUI, Zakat Profesi

## EPISTEMOLOGI  FIKIH  FILANTROPI  ISLAM  DALAM  ZAKAT  PROFESI:  STUDI  FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2003 TENTANG ZAKAT PENGHASILAN - Ali Topan

## Pendahuluan
Seiring dengan perkembangan zaman, pekerjaan atau profesi umat muslim begitu beragam, salah satunya adalah Pegawai Negeri sipil (PNS), Dokter, Advokat atau profesi lain yang pekerjaannya mendatangkan penghasilan setiap bulan sehingga penghasilan yang diperoleh  dikenakan zakat yang  disebut dengan zakat profesi. 1 Pendapatan yang dihasilkan  dari profesi berupa gaji, upah, insentif, baik pekerjaan yang mengandalkan tenaga  ataupun  mengandalkan  pikiran,  wajib  mengeluarkan  zakat  ketika  sampai  satu nisab dan haul. 2 Terlepas  dari  itu,  ternyata  pembahasan  tentang  zakat  profesi  sampai sekarang masih belum final, menuai pro dan kontra di kalangan para ulama. Perbedaan ini  timbul  dari  dalil  atau  rujukan  hukum  yang  digunakan  untuk  menetapkan  status hukum  zakat  profesi,  sehingga  muncullah istinbath hukum  yang  berbeda-berbeda. 3
Perdebatan ini sampai berakar pada masalah teknis, tarik menarik antara BAZNAS dan LAZNAS siapa yang berhak mengelola zakat yang berasal dari zakat Aparatur Sipil Negara (ASN). 4
Terkait permasalahan di atas, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa untuk merespons perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Adapun Fatwa yang di maksud disini adalah Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan. 5 Hadirnya  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  disini  sebagai  wadah perkumpulan  para  Ulama  dalam  menjalankan  tugasnya  untuk  merespons  dinamika sosial yang terjadi di Indonesia. Sejauh ini, fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia  memberikan  dampak  keberlangsungan  jalannya  negara  Indonesia  dengan berbagai  komponen  di  dalamnya  yang  sangat  bervariasi  baik  politik  maupun  tatanan
1 Agus Mahfudin & Umar Wahyudi, “Zakat Profesi Prespektif Kiai Pondok Pesantren Di Jombang,” Jurnal Hukum Keluarga Islam 2, no. 1 (2017): 39–56, https://doi.org/ISSN: 2541-1489 (cetak)/2541-1497 (online).
2 Mazlan  Dkk,  “UPAYA  BADAN  AMIL  ZAKAT  NASIONAL  MEMBERIKAN  KESADARAN MUZAKKI  UNTUK  MENGELUARKAN  ZAKAT  PROFESI  DALAM  USAHA  MANFAAT  EKONOMI TERHADAP  DHU’AFA>  MASA  COVIED  19  DI  KABUPATEN  TEBO  PROVINSI  JAMBI,” Prosiding Seminar Pascasarjana UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Program 1, no. 1 (2021): 85–104.
3 Fuad Riyadi, “Kontroversi Zakat Profesi Pesrpektif Ulama Kontemporer,” Jurnal Zakat Dan Wakaf 2, no. 1 (n.d.): 110, https://doi.org/P-ISSN:24461-0577. E-ISSN:2477-5347.
4 Hilman  Latief, Fatwa-Fatwa  Filantropi  Islam  Di  Indonesia;  Anotasi,  Komparasi,  Dan  Kompilasi (Yogyakarta: UMY Press, 2020), 88.
5 Dokumen, Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan.
sosial yang ada. 6 Jadi, MUI sebagai lembaga yang paling kompeten dalam memecahkan masalah dan menjawab persoalan keagamaan yang dihadapi oleh masyarakat. 7
Maka  dari  itu,  penelitian  terkait  Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia  tentang  zakat profesi  banyak  dilakukan  oleh  para  peneliti  dan  akademisi  sebelumnya.  Diantaranya Muhammad Ma’mun (2021) dengan judul “Hukum Zakat Profesi Perspektif Majelis Ulama Indonesia.” Penelitiannya menunjukkan bahwa menurut Majelis Ulama Indonesia zakat profesi hukumnya wajib dengan syarat sampai satu nisab dan haul, yakni senilai 85 gram emas  dan  zakat  yang  dikeluarkan  2,5%.  Dasar  hukum  yang  digunakan  Majelis  Ulama Indonesia menggunakan Al-qur’an, Hadist dan beberapa pendapat ulama kontemporer. 8 Penelitian  juga  dilakukan  oleh  Saprida  dan  Zuul  Fitriani  Umari  (2022)  dengan  judul “Nishab  And  How  To  Issue  Professional  Zakat  In  Islamic  Law.” Hasil  penelitian  yang dilakukan oleh Zull dan Saprida sama dengan yang dilakukan oleh Ma’mun, yaikni nisab zakat  profesi  menurut  Majelis  Ulama  Indonesia senilai  emas  85  gram  dengan  kadar zakatnya 2,5%. 9 Selanjutnya dilakukan oleh Zaini Fajar, DKK (2022) dengan judul “Zakat Profesi Menggunakan Standar Nishab Perak Menurut Majelis Ulama Indonesia Sragen” kesimpulan dari penelitiannya sama dengan penelitian Ma’mun dan Saprida DKK. Akan tetapi dalil yang digunakan mengenai zakat merujuk pada Al-qur’an, surah Al-Baqarah ayat 219. 10
Berbeda penelitian ini dengan penelitian terdahulu di atas. Karena penelitian ini bertujuan  untuk  menelaah  dan  mengeksplorasi  epistemologi  fatwa  Majelis  Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat penghasilan.

## Metode Penelitian
Penulisan  paper  ini  menggunakan  metode  kualitatif  diskriptif  analisis  berupa kajian library research dengan pendekatan normatif filosofis. Sumber data primer yang
6 Fatroyah Asr Himsyah, “EKSISTENSI DAN PARTISIPASI MAJELIS ULAMA INDONESIA,” Jurnal Hukum
Dan Syariah, 1, no. 1 (2010): 52–60,
http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/Almuamalah/search/authors/view?first.
7 Widi Nopiardo, “PERKEMBANGAN FATWA  MUI TENTANG MASALAH ZAKAT  Widi,” Jurnal Ilmu Syariah 16, no. 1 (2017), https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31958/juris.v16i1.967.
8 Mohamad Ma’mun, “Hukum Zakat Profesi Perspektif Majlis Ulama Indonesia ( MUI ),” El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam 7, no. 3 (2021), https://doi.org/e-ISSN: 2503-314X ; p-ISSN: 2443-3950.
9 Saprida  &  Zuul  Fitriani  Umari,  “NISHAB  AND  HOW  TO  ISSUE  PROFESSIONAL  ZAKAT,” Ekonomica  Sharia:  Jurnal  Pemikiran  Dan  Pengembangan  Ekonomi  Syariah 7,  no.  2  (2022):  125–40, https://doi.org/ISSN 2461-002X (Print) ISSN 2775-863X (Online).
10 Muthoifin  Zaini  Fajar  Sidiq,  Rizka,  “ZAKAT  PROFESI  MENGGUNAKAN  STANDAR  NISHAB PERAK MENURUT MAJELIS ULAMA INDONESIA SRAGEN,” Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia 7, no. 3 (2022), https://doi.org/p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398.

## EPISTEMOLOGI  FIKIH  FILANTROPI  ISLAM  DALAM  ZAKAT  PROFESI:  STUDI  FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2003 TENTANG ZAKAT PENGHASILAN - Ali Topan
dihasilkan  berupa  dokumen  Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia  Nomor  3  Tahun  2003 Tentang  Zakat  Penghasilan,  dokumen  Peraturan  Meteri  Agama  Republik  Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah  Serta  Pendayagunaan  Zakat  untuk  Usaha  Produktif,  dokumen  Musyawarah Nasional Tarjih XXV pada tanggal 3-6 Rabiul Akhir 1421 H/5-8 Juli 2000 M di Pondok Gede Jakarta Timur, dokumen Keputusan Sidang Dewan Hisbah Di Bandung 12 Sya’ban 1423  H/19  Oktober  2002  M  Tentang  Zakat  Profesi  dan  Ketentuan  2,5%  Untuk  Zakat Tijarah, dan sumber primer yang terakhir pendapat dari Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama yang diambil dari NU Online. Sedangkan sumber sekunder berupa penelitian ilmiah yang ada relevasinya dengan penelitian ini seperti kitab, buku dan artikel ilmiah.
Teori yang digunakan untuk menganalisis serta mengidentifikasi, konstruksi dan epistemologi  Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia  Nomor  3  Tahun  2003  Tentang  Zakat Penghasilan menggunakan teori pradikma realisme dan empirisme hukum Islam.

## Realisme dan Empirisme Pemikiran Hukum Islam
Sumber ilmu pengetahuan adalah sesuatu yang diyakini secara hakiki dari mana ilmu  pengetahuan  itu  diperoleh.  Filsafat  berat  telah  mewarisi  dua  aliran  epistemologi yaitu aliran Rasionalisme dan Empirisme. Aliran rasionalisme menekankan pada reason (akal)  sebagai  sumber  pengetahuan,  sedangkan  empirisme  lebih  kepada  pengalaman indrawi manusia. 11 Epistemologi Islam lebih dari itu, tidak hanya menekankan pada rasio dan  indrawi  saja,  melainkan  pada  intuisi  dan  akal.  Karena  intelektual  memiliki keterbatasan  nalar, dan kemudian intuisi sebagai bantuannya. 12 Tokoh-tokohnya yang sudah familiar seperti Al-farobi, Ibnu Sina, Ibnu Majjah, Ibnu Rusyd dan lain-lain. 13
Disini sumber pengetahuan yang dibutuhkan adalah wahyu diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui Malaikat Jibril yang berisi pengetahuan  di dalamnya, antara lain memberikan pengetahuan kepada manusia agar bisa membedakan mana yang
11 Darwis  A.  Soelaiman, Filsafat  Ilmu  Pengetahuan  Perspektif  Barat  Dan  Islam (Banda  Aceh:  Bandar Publishing, 2019), 65.
12 Sardimi  Hikmah,  “EPISTEMOLOGI  ILMU  DALAM  PERSPEKTIF  ISLAM,” Akademika 15,  no.  2 (2021): 31–40, https://doi.org/p-ISSN-2085-7470/e-ISSN-2621-8828.
13 Syah Budi, “Epistemologi Perspektif Islam Dan Barat,” Tasamuh: Jurnal Studi Islam 8, no. 2 (2016): 173–96, https://doi.org/p-ISSN-2086-6291/e-2461-0542.
haq dan yang batil. Dasar kepercayaan terhadap pengetahuan yang berasal dari wahyu dinamakan dengan keyakinan atau Iman. 14
Aliran  yang  sering  digunakan  dalam  epistemologi  Islam. Pertama, epistemologi Bayani, yaitu metodologi pemikiran yang berbasis teks yang memungkinkan nalar atau akal  bisa  memahami  kebenaran  dari  sumber  pertamanya  (Al-qur’an  dan  Hadist). Metodologi ini disebut dengan qiyas (analog) dan Istinbath (pengambilan keputusan). 15 Kedua, epistemologi Irfani, yaitu tidak berdasarkan pada analisa teks akan tetapi sumber pengetahuan  didapatkan  langsung  dari  Tuhan  masuk  dalam  pikiran  dengan  cara kesucian hati, lalu disampaikan kepada orang dengan logis. Pengetahuan irfani diperoleh dengan tiga tahap, persiapan, penerimaan dan pengungkapan, baik dengan lisan ataupun dengan  tulisan. 16 Ketiga, Epistemologi  Burhani,  epistemologi  ini  berbeda  dengan epistemologi  Bayani  dan  Irfani  yang  masih  berkaitan  dengan  teks  dan  pengalaman. Namun epistemologi Burhani lebih menekankan pada kekuatan rasio lewat penggunaan dalil  logika.  Menurut  Al-jabiri  metode  Burhani  bertumpuh  sepenuhnya  kepada intelektual manusia. 17

## Subtansi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan
Komisi  Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia  mengeluarkan  fatwa  atas  dasar menanggapi pertanyaan dari masyarakat maupun kebijakan dari pemerintah agar tidak keluar dari ruang lingkup garis syariat Islam. 18 Dari sekian banyak dinamika sosial yang direspons oleh MUI salah-satunya adalah mengenai tentang pro dan  kontra  wajib dan tidaknya mengeluarkan zakat profesi yang menjadi perdebatan diantara para ulama yang berlangsung cukup lama. 19
Adapun fatwa yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa MUI sebagai berikut: Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tantang Zakat Penghasilan. 20
14 Suadi, Pengantar Ilmu Filsafat (Bogor: IPB Press Printing, 2016), 12-13.
15 Hikmah, “EPISTEMOLOGI ILMU DALAM PERSPEKTIF ISLAM.”
16 A Khudori Soleh, “Model-Model Epistemologi Islam,” Psikoislamika : Jurnal Psikologi Dan Psikologi Islam 2, no. 2 (2005), https://doi.org/10.18860/psi.v0i0.342.
17 Studi Agama, Untuk Resolusi, and Wira Hadi Kusuma, “Epistemologi Bayani , Irfani Dan Burhani Al- Jabiri Dan Relevansinya Bagi,” Syiar 18, no. 1 (2018), https://dx.doi.org/10.29300/syr.v18i1.1510.
18 Muhammad Maulana Hamzah, “The Role and The Effect of MUI’s  Fatwa  in The Current of Social- Culture  Transformation  in  Indonesia,” Millah 17,  no.  1  (2017):  127–54,  https://doi.org/P-ISSN  1412-0992/E- ISSN 2527-922X.
19 Yovenska  L.Man,  “Kontroversi  Zakat  Profesi,” Baabu  Al-Ilmani 1,  no.  1  (2016),  https://doi.org/P- ISSN:2727-4163/E-ISSN:2654-332X.
20 Dokumen, Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Tentang Penghasilan.

## EPISTEMOLOGI  FIKIH  FILANTROPI  ISLAM  DALAM  ZAKAT  PROFESI:  STUDI  FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2003 TENTANG ZAKAT PENGHASILAN - Ali Topan

## Pertama: Ketentuan Umum
Yang dimaksud dengan penghasilan yaitu pendapatan seperti gaji, upah, jasa, dan lain-lain  didapatkan  dengan  cara  halal,  baik,  rutin  setiap  bulan  seperti  PNS  atau karyawan, maupun tidak tentu seperti pengacara, konsultan dan sejenisnya.

## Kedua: Hukum
Semua  penghasilan  yang  didapatkan  dengan  cara  halal  wajib  hukumnya  untuk mengeluarkan zakat dengan ketentuan sampai satu Nisab dan Haul, yakni senilai emas 85 gram
Ketiga: Waktu Mengeluarkan Zakat
Zakat  penghasilan  dapat  dikeluarkan  pada  yang  berhak  menerima  asal  sudah memenuhi nisab. Namun jika tidak sampai satu nisab maka penghasilan dikumpulkan sampai  satu  tahun,  kemudian  zakat  dikeluarkan  jika  pendapatan  bersihnya  sudah cukup nisab.

## Keempat: Kadar Zakat
Kadar zakat penghasilan yang dikeluarkan sebesar 2,5%.

## Analisis Konstruksi Epistemologi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan
Pemungutan zakat profesi pertama kali dilakukan pada masa Muawiyah bin Abu Sufyan terhadap prajurit yang mendapatkan gaji, upah dan bonus yang diberikan oleh Imam atau pemerintah. Namun sebelum itu pernah dilakukan di kalangan para sahabat seperti Umar bin Khattab yang memungut zakat Kharaj (sewa tanah) dan Zakat kuda. 21
Dalam  konteks  Indonesia,  pembahasan  dan  pemberlakuan  zakat  profesi merupakan suatu yang baru. Hadirnya Majelis Ulama Indonesia sebagai mempertegas hukum  Islam  salah-satunya  mengenai  zakat  profesi.  Majelis  Ulama  Indonesia  atau kepanjangan dari MUI, memutuskan zakat profesi hukumnya wajib berdasarkan fatwa nomor 3 tahun 2003. Tentu dalil yang digunakan bersumber dari al-Qur’an, Hadis dan Ijtihad  para  ulama  seperti  Yusuf  al-Qardhawi.  Sederhananya  adalah  zakat  hukumnya wajib bagi orang muslim yang mempunyai harta dengan ketentuan jumlah harta yang
21 Muhammad Hadi, “Formulasi Zakat Penghasilan Jasa Dan Profesi,” Jurnal Al-’Adl 3, no. 3 (2010).
dimiliki sampai satu Nishab dan Haul serta harta yang dimiliki merupakan harta halal. 22
Di sini akan membahas satu persatu sumber hukum yang digunakan oleh MUI. Pastinya, sumber  yang  akan  dibahas  disini  sesuai  yang  dirujuk  oleh  Majelis  Ulama  Indonesia, seperti Nas al-Qur’an, Hadist, dan Ijtihad para Ulama.
Sumber  pertama  yang  digunakan  oleh  MUI  adalah  al-Qur’an  sebagai  dalil  atau landasan hukum mengenai zakat profesi, bunyi ayat sebagai berikut:
متبسكام تابيط نم اوقفنأ نيذلا اهيااي : ةرقبلا(........ ضرلأا نم مكل انجرخأ اممو
262 .)
“Hai orang yang beriman! Nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik- baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu …” (QS.al- Baqarah [2]:267).
Dilihat dari konteks Asbabun Nuzul, ayat ini turun berkenaan dengan ketentuan Nabi tentang jumlah zakat fitrah yang wajib dikeluarkan, di waktu yang bersamaan ada seorang sahabat membawa zakat berupa buah tamar (kurma)  yang sudah usang. Atas sebab  inilah  surat  al-Baqarah  ayat  267  diturunkan. 23 Komisi  fatwa  Majelis  Ulama Indonesia menggunakan ayat ini sebagai landasan atau dalil dalam merespons hukum zakat  profesi,  yang  mana  Allah  memerintahkan  untuk  menafkahkan  hasil  sebagian penghasilan dari usaha yang baik, serta melarang menafkahkan hasil dari penghasilan atau pekerjaan yang diharamkan. Kata ( ام ) dalam ayat tersebut mengandung pengertian umum (apa saja). Maka dari itu, ( متبسكام ) diartikan “sebagian apa saja yang kamu kerjakan atau usahakan yang baik-baik”. Dengan demikian, jelas bahwa semua penghasilan yang didapatkan dari profesi (honor, gaji, dan yang lainnya) dikenakan zakat berdasarkan ayat al-Baqarah ayat 267. 24 Menurut Abu Su’ud ayat diatas berkaitan dengan ayat ربلا اولانت نل" "نوبحت امم اوقفنت تح yang artinya “ kamu tidak sampai kepada kebajikan, sebelum kamu mau menafkahkan sebagai dari harta yang kamu cintai.” 25
22 Abdullah Kelib  Ahmad Mustahal,  “STUDY TENTANG PEMUNGUTAN ZAKAT PENGHASILAN PEGAWAI PADA UNIT PENGUMPUL ZAKAT KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SALATIGA,” Jurnal Hukum Khaira Ummah 12, no. 1 (2017): 27–38.
23 Bagus  Setiawan,  “INFAQ  DALAM  TAFSIR  AL-QUR’AN  SURAT  AL-BAQARAH  AYAT  261,” ISLAMIC BANKING 1, no. 1 (2015), https://doi.org/https://portal.issn.org/resource/ISSN/2686-5149#.
24 Zainal Muttaqin, “RESPONS MUZAKKI PEGAWAI NEGERI SIPILKOTA LANGSA TERHADAP KEWAJIBAN  ZAKAT  MENURUT  QANUN  ACEH  NOMOR  10  TAHUN  2007 TENTANG  BAITUL  MAL (STUDI TAHUN 2013),” LENTERA: Indonesian Journal  of  Multidisciplinary Islamic Studies 2, no. 1 (2020): 39–48, https://doi.org/10.32505/lentera.v2i1.2113.
25 Nur Saniah, “ZAKAT PROFESI PERSPEKTIF TAFSIR AYAT AHKAM (Analisa Terhadap Suroh Al- Baqarah  Ayat 267),” Al-Kauniyah:  Jurnal  Ilmu Alquran  Dan  Tafsir 2,  no.  2  (2021):  53–71,  https://doi.org/E- ISSN: 2746-9042/P-ISSN: 2746-9050.

## EPISTEMOLOGI  FIKIH  FILANTROPI  ISLAM  DALAM  ZAKAT  PROFESI:  STUDI  FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2003 TENTANG ZAKAT PENGHASILAN - Ali Topan
Secara  garis  besar  ayat  di  atas  (al-Baqarah  [2]:267)  menerangkan  keutamaan zakat  yang  wajib  dizakati,  meliputi  harta  yang  dihasilkan  dengan  cara  yang  baik,  dan harta yang diperoleh dari apa yang dihasilkan dari bumi, baik berupa tanaman atau apa- apa yang terkandung di dalamnya. 26
Landasan  Nas  al-Qur’an  yang  kedua  digunakan  oleh  MUI  masih  menggunakan surat al-Baqarah. Akan tetapi kali ini mengutip ayat sebelumnya, yaitu ayat 219.
:ةرقبلا(...وفعلا لق نوقفني اذام كنولئسيو.... 212 .)
“..Dan mereka bertanya kepada apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: ‘Yang lebih dari keperluan’..” (QS. al-Baqarah [2]: 219).
Latar  belakang  turunnya  ayat  ini  disebabkan  oleh  suatu  keadaan  di  Madinah. Waktu itu, masyarakatnya suka minum-minuman keras, mabuk-mabukan dan hartanya digunakan  berjudi,  maka  datanglah  seseorang  kepada  Nabi  untuk  mempertanyakan kebijakan agama terhadap minuman keras dan perjudian, dengan sebab inilah ayat ini diturunkan. 27 Ayat  ini  berorientasi  pada  penyadaran  dan  penanaman  nilai-nilai  baru, berupa pengharaman khamar secara bertahap tidak langsung seketika. 28
Jika  dilihat  secara  utuh  ayat  ini,  lebih  spesifik  membahas  tentang khamar dari pada membahas tentang zakat profesi. Bunyi ayatnya sebagai berikut:
,نوقفني اذام كنولئسيو ,امهعفن نم ربكا امهمثاو ,سانلل عفانموريبك مثا امهيف لق ,رسيملاو رمخلا نع كنولئسي
نوركفتت مكلعل تيلاا مكل الله نيبي كلاذك ,وفعلا لق
“Mereka  menanyakan  kepadamu  (muhammad)  tentang  khamar  dan  judi. Katakanlah,  pada  keduanya  mendapat  dosa  besar  dan  beberapa  manfaat  bagi manusia.  Tetapi  dasarnya  lebih  besar  daripada  manfaatnya.  Dan  mereka menanyakan  kepadamu  tentang  apa  yang  mereka  nafkahkan.  Katakanlah, kelebihan dari yang apa yang diperlukan. Demikianlah Allah menerangkan ayat- ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkan.” (QS. al-Baqarah [2]: 219).
Dalam ayat tersebut mengandung makna, meliputi: Pertama, minuman keras, judi, dan  mengundi  nasib.  Hal  ini  merupakan  suatu  yang  berbahaya  dan  bisa  jadi  merusak
26 M. Hasbi Umar and Zahidin Zahidin, “Pendekatan Hukum Zakat Profesi Menurut Ulama Konservatif Dan Progresif,” Jurnal Liiterasiologi 3, no. 4 (2020): 89–100, https://doi.org/10.47783/literasiologi.v3i4.125.
27 Ecep Ismail Reza Firmansyah, “Spirit of Creativity during the Pandemic Perspective of Al-Azhar and An-Nuur:  Study  QS.  Al-Baqarah  (2):  219-220,” Gunung  Djati  Conference  Series 4  (2021):  793–800, https://doi.org/ISSN: 2774-6585.
28 Miftahuddin  Nofmiyati,  “Konstruksi  Makkiyah  Madaniyah  Pada  Penafsiran  Ayat-Ayat  Khamr,” JUSMA: Jurnal Studi Islam Dan Masyarakat 01,
no. 1 (2022): 66–81, http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/15968.
pada pikiran, fisik, harta, keluarga dan lainnya. Kedua, al-Qur’an telah memerintahkan manusia untuk menjauhinya. Ketiga, dibalik kebenaran bahwa minuman keras, judi dan lainnya semuanya sudah termuat dan dijelaskan dalam al-Qur’an. 29 Jadi, ayat ini sifatnya umum tidak secara khusus membahas tentang zakat.
Selain surat al-Baqarah ayat 219 dan 267, MUI juga mengambil landasan dari surat at-Taubah ayat 103 terkait dengan ketentuan hukum wajib tidaknya zakat profesi bagi orang yang mempunyai pekerjaan, baik pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Swasta atau profesi lain yang penting mendapatkan gaji atau upah dan dikerjakan dengan cara halal. Bunyi ayat sebagai berikut:
:ةبوتلا(........اهب مهرهطت ةقدص مهلاومأ نم ذخ 103 .)
“ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mencucikan mereka..” (QS. al-Taubah [9]: 103).
Perintah  pertama  ayat  ini  ditujukan  kepada  Rasullah  sebagai  pemimpin  untuk menarik atau mengambil sebagian sedekah atau zakat. Dengan alasan, sedekah dan zakat bisa membersihkan diri dari dosa bagi orang yang tidak ikut berperang. Oleh karena itu, zakat bisa mencucikan diri mereka dari harta dan bisa menghindarkan dari sifat tamak, kikir, dan sebagainya. Makanya, Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk menarik zakat  dari  kaum  muslimin. Asbabun  Nuzul ayat  ini  berkenaan  dengan  peristiwa  Abu Lubabah dan kawan-kawannya. Akan tetapi, ayat ini berlaku kepada semua Imam atau pemimpin  untuk  melaksanakan  perintah  Allah  dengan  mengambil  zakat  dari  orang muslim yang wajib mengeluarkan dan dibagikan kepada orang yang membutuhkan atau kepada  delapan  golongan. 30 Selain  itu,  ayat  tersebut  juga  menganjurkan  untuk mendoakan  orang-orang  yang  telah  membayar  zakat  agar  mendapat  kebaikan, keberkahan, dan mendapatkan ampunan dari dosa-dosa yang mereka lakukan. 31
Kebanyakan  para  mufassir  dalam  menafsirkan  ayat  al-taubah  103  berbeda pendapat untuk memahami kata shadaqah. Diantaranya Ibnu Athiah, menurutnya kata shadaqah itu mujmal, bermakna zakat, dalam artian pemimpin harus mengurus shadaqah
29 Nofmiyati  Nofmiyati  and  Miftahuddin  Miftahuddin,  “Kaedah  Tafsir  Abdur  Rahman  Al-Sa’di  Dalam Kitab Al-Qawaid Al-Hisan Li Al-Tafsir Al-Qur’an,” Madania: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman 10, no. 1 (2020): 29, https://doi.org/10.24014/jiik.v10i1.10817.
30 Sri Riwayati and Nurul Bidayatul Hidayah, “Zakat Dalam Telaah QS. At-Taubah: 103 (Penafsiran Enam Kitab),” Al  Furqan:  Jurnal  Ilmu  Al  Quran  Dan  Tafsir 1,  no.  2  (2018):  77  –  91,  http://ejournal.iai- tabah.ac.id/index.php/Alfurqon/article/view/287.
31 Taufik  Setyaudin,  “Reaktualisasi  Pemaknaan  Zakat  Sebagai  Pembersih  Harta  (Studi  Kritis  Atas Pemaknaan Surat at-Taubat Ayat 103),” Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam 1, no. 1 (2019): 1– 18, https://doi.org/p-ISSN-2655-8882/e-ISSN-2723-195X.

## EPISTEMOLOGI  FIKIH  FILANTROPI  ISLAM  DALAM  ZAKAT  PROFESI:  STUDI  FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2003 TENTANG ZAKAT PENGHASILAN - Ali Topan
dan mengawasinya. Beda dengan Jalaluddin Al-sututhi dalam kitab tafsirnya al-jalalain, kata shadaqah bukan  zakat,  karena  Nabi  mengambil  sepertiga  dari  harta  sahabat  lalu menyedekahkannya, hal ini berdasarkan dengan asbabul nuzul ayat itu, yang mana Abi Lubadah tidak ikut berperang pada akhirnya menyesal dan bertaubat. 32
Selain  ayat  al-Qur’an,  dalil  yang  digunakan  MUI  berupa  Hadist  Nabi  Muhammad SAW  yang  diriwayatkan  oleh  Ibn  Umar,  Abu  Hurairah  dan  Hakim  bin  Hizam,  untuk mempertegas  kewajiban  bagi  orang  muslim  membayar  zakat  profesi  dan  ketentuan kapan harta itu wajib dizakati.
لا نع رمع نبا ثيدح نم اعوفرم ىور
لوحي ىتح لام يف ةاكز لا :لاق هنا ملسو هلاو هيلع الله ىلص يبن
.)هاور( لولا هيلع
“Diriwayatkan  secara  marfu’  hadis  Ibn  Umar,  dari  Nabi  SAW,  beliau  bersabda, “Tidak ada zakat pada harta sampai berputar satu tahun.” (HR).
الله ىلص الله لوسر نأ ةريره يبأ نع هاور( ةقدص هسرف لاو هدبع يف ملسملا ىلع سيل لاق ملسو هيلع
,ةاكزلا باتك وملسم
1631
.اهيف ةاكز لا ةينقلا لاومأ نأ يف لصأ ثيدحلا اذه :يوونلا لاق )
“Dari  Abu  Hurairah  r.a.,  Rasulullah  SAW  bersabda:  “Tidak  ada  zakat  bagi  orang muslim terhadap hamba sahaya dan kudaya. (HR. Muslim). Imam Nawawi berkata: “Hadis ini adalah dalil bahwa harta qinyah (harta yang digunakan untuk keperluan pemakaian, buka untuk dikembangkan) tidak dikenakan zakat.”
يخ ايلعلا ديلا لاق ملسو هيلع الله ىلص يبنلا نع هنع الله يضر مازح نب ميكح نع نمب أدباو ىلفسلا ديلا نم ر
,ةاكزلا باتك ,يراخبلا هاور( الله هنغي نغتسي نمو الله هفعي ففعتسي نمو ىنغ رهظ نع ةقدصلا ريخو لوعت
:مقر ,ىنغ رهظ نع لاا ةاكزلا باب 1331 .)
“Dari Hakim bin Hizam r.a., dari Nabi SAW, beliau bersabda: “Tidak atas lebih baik dari pada  tangan bawah. Mulailah (dalam membelanjakan harta) dengan  orang menjadi  tanggung  jawabmu.  Sedekah  paling  baik  adalah  yang  dikeluarkan  dari kelebihan kebutuhan. Barang siapa berusaha menjaga diri (dari keburukan), Allah akan menjaganya. Barang siapa berusaha mencukupi diri, Allah akan memberinya kecukupan.” (HR. Bukhari).
ديلا نم ريخ ايلعلا ديلاو ىنغ رهظ نع ةقدصلا امنا ملسو هيلع الله ىلص الله لوسر لاق لاق ةريره يبأ نع مقر ,قباسلا دنسلا باب ,نيرثكملا دنس باب ,دمحأ هاور( لوعت نمب أدباو ىلفسلا 10102
.)
32 Rasyad, “Zakat Atau Shadaqah Dan Kaitannya Dengan Pemimpin (Kajian Ayat 103 Surat At-Taubah),” Jurnal Ilmiah Al-Mu’ashirah 17, no. 1 (2020): 47–59, https://doi.org/10.22373/jim.v17i1.7905.
“Dari Abu Hurairah r.a., Rasullah SAW bersabda: sedekah hanyalah dikeluarkan diri kelebihan/kebutuhan.  Tangan  atas  lebih  baik  daripada  tangan  bawah.  Mulailah (dalam membelanjakan harta) dengan  orang yang menjadi tanggung jawabmu.” (HR. Ahmad).
Al-Qur’an  dan  Hadits  merupakan  sumber  utama  digunakan  oleh  MUI  dalam memutuskan  suatu  hukum  yang  terjadi  di  masyarakat  mengenai  zakat  profesi.  Akan tetapi, ada juga sumber hukum diambil dari Ijtihad para ulama. Tentu saja, ulama yang mempunyai ilmu agama mumpuni. Seperti Yusuf al-Qardhawi, dikutip pendapatnya oleh Majelis Ulama Indonesia terkait dengan masalah zakat profesi.
نيدلا نم اغراف اباصن غلب اميف اهبجوأ امناو ,رثك وأ لق لام لك يف ةاكزلا بجي مل ملاسلاا نأ مولعملا نم غلا ىنعم ققحتيل كلذو ,ةكلاملا ةيلصلأا تاجاحلا نع لاضافو .....ةاكزلل بجوملا ىن
هتميق امب هان ددح دقو ,انه ربتعملا وه دوقنلا باصن نوكي نأ كلذ نم ىلوأو 18 هقف( بهذلا نم امارج
:لولأا ءزجلا ,ةاكزلا 813
.)
Pengertian sederhana argumen Yusuf al-Qardhawi adalah “Islam tidak membuat wajib  untuk  semua  atau  sebagian  besar  uang,  akan  tetapi  memerintahkan  ketika  uang tersebut  mencapai  nisab  yang  sudah  ditentukan  oleh  agama  dan  sudah  memenuhi kebutuhan asli pemiliknya, sehingga ketentuan zakatnya 85 gram emas”
Berdasarkan pandangan Yusuf al-Qardawi, beliau berdasar pada zakat tanaman dan buah-buahan, pengeluaran zakatnya setelah habis panen. Akan tetapi karena objek zakatnya  adalah  uang,  maka  Yusuf  al-Qardhawi  berijtihad  menggunakan nishab uang dengan ukuran menggunakan emas, yaitu 85 gram. Sedangkan waktunya, dihitung cukup tidaknya nishab dari  hasil  yang  diterima  serta  dihitung  lebih  dari  kebutuhan  pokok. Dikarenakan penghasilan yang dihasilkan dari profesi tidak  tentu, seperti advokat dan lainnya. 33
Menurut Yusuf al-Qardhawi, profesi atau pekerjaan dibagi dua bagian. Pertama, Kasbul Amal , yaitu pekerjaan yang diperlukan orang lain, baik bekerja di pemerintahan, perusahaan, atau individu yang penting mendapatkan gaji atau tunjangan, seperti PNS, non  PNS,  Pegawai  Swasta  dan  lainnya.  Kedua, Mihamul  Hurrah, bisa  disebut  dengan pekerjaan independen atau pekerjaan yang dilakukan sendiri (bidang jasa profesional),
33 A Intan Cahyani, “ZAKAT PROFESI DALAM ERA KONTEMPORER,” El-Iqtishady 2, no. 2 (2020): 162–74, https://doi.org/e-ISSN-2615-241X/e-2686-0503.

## EPISTEMOLOGI  FIKIH  FILANTROPI  ISLAM  DALAM  ZAKAT  PROFESI:  STUDI  FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2003 TENTANG ZAKAT PENGHASILAN - Ali Topan
kalau  sekarang  pekerjaan  ini  disebut  dengan  profesi  Dokter,  Advokat  dan  sejenisnya. Upah yang didapat dari pekerjaan ini berupa Honorarium. 34
Jadi, yang menjadi tema besar disini adalah zakat profesi diqiyaskan oleh Majelis Ulama  Indonesia  (MUI)  dengan  zakat  emas  atau  perak.  Ketentuannya  semua  bentuk penghasilan yang didapat bukan dengan cara haram tapi dengan cara halal dan mencapai nishab serta haul, maka wajib hukumnya mengeluarkan zakat sesuai ketentuan,  yaitu 85 gram dengan besaran 2,5%
Fatwa MUI ini digunakan oleh Badan Amil Zakat (BAZNAS) dalam panduan zakat termasuk zakat profesi, yang mana dalil yang digunakan BAZNAS merujuk pada ayat al- Qur’an  surat  al-Baqarah  267.  Sedangkan  landasan  zakat  profesinya  sama  juga dianalogikan dengan zakat pertanian, yaitu nishab zakat profesi 653 kg gabah atau 524 kg beras (makanan pokok) dianalogikan dengan zakat emas yaitu 2,5%. 35
Selaras dengan Fatwa MUI, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2014 tentang syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah serta pendayagunaan  zakat  untuk  usaha  produktif,  yang  mana  dalam  paragraf  8  pasal  26 disebutkan  bahwa Nishab zakat  pendapatan  senilai  653  kg  gabah  atau  524  kg  beras dengan kadar senilai 2,5% 36
Tidak  hanya  MUI  dan  Menteri  Agama,  hal  serupa  juga  dilakukan  oleh  Tarjih Muhammadiyah  pada  Musyawarah  Nasional  (MUNAS)  di  Jakarta  tahun  2000,  Tarjih Muhammadiyah mengenai hukum  zakat profesi merumpamakan dengan hukum zakat pertanian,  baik Nishab maupun Haul- nya. 37 Sebelumnya,  pada  Muktamar  Tarjih  yang dilaksanakan di Kota Malang Jawa Timur 1989 membahas tentang zakat profesi, akan tetapi  masalah  tersebut  tidak  terselesaikan  dikarenakan Nishab dan  kadarnya  belum ditentukan. 38
34 Muhammad Adiguna Bimasakti, “MENINJAU ZAKAT PENGHASILAN PADA FATWA MUI NO. 3 TAHUN 2003 DAN IJTIHAD YUSUF QARDHAWY Muhammad,” Hukum Islam XVIII, no. 2 (2018): 1–19.
35 Dokumen, Badan Amil Zakat Tentang Panduan Zakat.
36 Dokumen, Peraturan Meteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal Dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif.
37 “Dokumen,  KEPUTUSAN  MUSYAWARAH  NASIONAL  XXV  TARJIH  MUHAMMADIYAH, Musyawarah  Nasional  Tarjih  XXV  Yang  Berlangsung  Pada  Tanggal  3  –  6  Rabiul  Akhir  1421  H  Bertepatan Dengan Tanggal 5 – 8 Juli 2000 M,” n.d.
38 Anwar  Rahmadi,  “THE  PERCEPTION  ANALYSIS  OF  UNIVERSITAS  MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA LECTURES ABOUT THE IMPLEMENTATION OF PROFESSIONAL ZAKAT CONCEPT UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA,” n.d.
Pun Demikian Nahdlatul Ulama. Dikutip dari NU Online, argumen yang digunakan merujuk  pada  pendapat  Yusuf  al-Qardhawi  dan  ijtihad  Syikh  Muhammad  al-Ghazali “sesungguhnya  orang  yang  penghasilannya  tidak  kurang  dari  petani  yang  diwajibkan zakat, maka ia wajib mengeluarkan zakat. Sebab, Dokter, Advokad, pangrajin, para pekerja profesional, karyawan, dan sejenisnya, wajib atas mereka. Dan zakatnya harus dikeluarkan dari pendapatan mereka yang besar.” 39
Maka dari itu, bisa diambil benang merahnya bahwa MUI dan ormas Islam lainnya berpandangan bahwa zakat profesi didasarkan pada ayat al-Qur’an surat al-Baqarah 267 yang berbunyi:
متسلو نوقفنت هنم ثيبخلا اومميت لاو ,ضرلاا نم مكل انجرخا اممو متبسك ام تبيط نم اوقفنا اونما نيذلااهيااي
.ديمح ينغ الله نا اوملععاو ,هيف اوضمغت نا لاا هيذخاب
“Hai orang-orang yang beriman, Nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik,  dan  sebagian  dari  apa  yang  kami  keluarkan  dari  bumi  untuk  kamu, janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak  mau  mengambilnya  melainkan  dengan  memicingkan  mata  (enggan) terhadapanya. Dan ketahuilah bahwa Allah maha kaya dan maha terpuji”
Persoalan dalam pengambilan hukum harus kembali kepada metodologi hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh). Apabila permasalahan tidak termuat dalam Nas al-Qur’an atau Hadits,  maka  dilakukan  dengan  jalan  mengembalikan  persoalan  tersebut  kepada  al- Qur’an dan Hadits. Caranya adalah memperluas dan mempertegas makna lafadz dengan cara qias (analogi). 40 Seperti yang dilakukan oleh MUI dalam memutuskan masalah zakat profesi  yang  merujuk  kepada  ayat  al-Qur’an  surat  al-Baqarah  267  dengan  cara memperluas  makna  lafadz متبسك  ام  تبيط  نم  اوقفنا sehingga  menjadi  keputusan  wajibnya zakat  profesi  bagi  orang  yang  mempunyai  pekerjaan,  dalam  pekerjaan  tersebut mendatangkan  menghasilkan  berupa  uang  dengan  ketentuan  sampai  satu Nishab dan Haul .
Argumen dan poin pentingnya disini adalah Majelis Ulama Indonesia dan ormas Islam  lainnya mengqiyaskan zakat  profesi  ke  dalam  zakat  perdagangan,  hal  ini  bisa dibuktikan  dengan  potongan  ayat  yang  berbunyi متبسك  ام  تبيط  نم  اوقفنا “sebagian  hasil
39 Fasal Zakat Profesi, “Nu Online,” 2014, https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/fasal-zakat-profesi-EgtJw.
40 Desminar, “Zakat Profesi Dilihat Dari Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kota Padang),” Menara Ilmu XII, no. 11 (2018): 193–200, https://doi.org/P-ISSN-1693-2617/e-ISSN-2528-7613.

## EPISTEMOLOGI  FIKIH  FILANTROPI  ISLAM  DALAM  ZAKAT  PROFESI:  STUDI  FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2003 TENTANG ZAKAT PENGHASILAN - Ali Topan
usahamu yang baik-baik”. Maka dari itu, tentu hukum dari zakat profesi mengikuti hukum zakat perdagangan yang memerlukan Nishab dan Haul.
Dalam kitab Fathul Qorid Mujib dijelaskan bahwa zakat perdagangan memerlukan Nishab dan Haul .  Hitungannya  dikalkulasi  di  akhir  dengan  menggunakan  mata  uang sebagai ukuran dalam menghitung barang yang diperdagangkan.
ةميق تغلب ناف لا ما اباصن ةراجتلا لام نمث ناك ءاوس ,هب تيرتشا امب لوحلا رخادنع ةراجتلا ضورع موقتو
.اهاكز اباصن لوحلارخا ضورعلا
Harta dagangan dikalkulasi atau dijumlah  di  akhir tahun  dengan menggunakan mata uang yang digunakan untuk membeli modal pertama, baik modal harta dagangan pertama mencapai satu nishab ataupun tidak. Apabila hasil kalkulasi harta dagangan di akhir  tahun  mencapai  satu nishab, maka  wajib  mengeluarkan  zakat.  Jika  tidak,  maka hukumnya tidak wajib 41
Menurut Qadamah dari Mazhab Hambali, barang yang dimiliki seseorang apabila diniatkan  untuk  perdagangan.  Maka  hukumnya  wajib  dizakati.  Jika  tidak,  hukumnya berubah  menjadi  tidak  wajib.  Adapun  waktu  mengeluarkan  zakat  Tijarah  menurut pandangan  Qadamah,  yaitu  ketika  mencapai nishab dan haul yang  sempurna.  Namun harta yang dimiliki seseorang hanya mencapai ukuran minimal nishab emas dan perak, maka tetap harus mengeluarkan zakat dari yang senilainya. 42
Pendapat  Qadamah  selaras  dengan  pendapat  Jamaluddun  bin  Abdullah  bin Abdurrahman dalam kitabnya Muqoddimatul Hadromiyah bahwa syarat harta dagangan ada enam, salah satunya adalah niat. Apabila harta yang dimiliki diniatkan sebagai harta dagangan maka hukumnya wajib dizakati. 43
Jadi pada intinya, semua ormas Islam  di Indonesia setuju dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) nomor 3 20003 tentang zakat penghasilan atau zakat profesi yang dianalogikan  atau diqiyaskan dengan zakat tijarah . Hanya saja, ormas Persatuan Islam (Persis)  tidak  setuju  bahwa  zakat  profesi  hukumnya  wajib,  melainkan  zakat  profesi dikenai  kewajiban  berinfak.  Sedangkan  besaran  infak  yang  dikeluarkan  tergantung kebutuhan  Islam  terhadap harta  tersebut. Argumen yang dibangun oleh Persis adalah
41 Syekh Samsuddin Abi Abdullah Muhammad bin Qosim, Fathul Qorib Mujib Sarah Taqrib (Suarabaya) 149-150.
42 Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, Umdatul Fiqh, Diterjemahkan Oleh Muhammad Al-Fatih (Sukuharjo: Maktabah Ashriyah, Beirut, 2003), 68.
43 Jamaluddin  bin  Abdullah  bin  Abdurrahman, Muqoddimatul  Hadromiyah,  Diterjemahkan  Kedalam Bahasa Madura Oleh Misto Bin Jamid (Surabaya: Maktubah Hidayah, n.d.).
ujrah atau  gaji  dari  pekerjaan  (profesi)  sudah  ada  pada  masa  Rasulullah,  bahkan kewajiban zakatnya sudah ada pada waktu itu, akan tetapi tidak ditemukan ketetapan yang harus dikeluarkan. 44

## Kesimpulan
Dari  pemaparan  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  epistemologi  Fatwa  Majelis Ulama  Indonesia  Nomor  3  Tahun  2003  Tentang  Zakat  Penghasilan  menggunakan pradigma  realisme  hukum  Islam  dengan  aliran  epistemologi Bayani, yaitu  suatu metodologi  pemikiran  yang  berbasis  teks  yang  memungkinkan  nalar  atau  akal  bisa memahami kebenaran dari sumber pertamanya (Al-qur’an dan Hadist), metodologi ini disebut dengan qiyas (analog) dan Istinbath (pengambilan keputusan). Sebagai buktinya adalah  MUI  dalam  memutuskan  masalah  zakat  profesi  menganalogikan  atau mengqiyaskan  dengan  zakat  tijarah.  Caranya  adalah  surat  al-Baqarah  267  diperluas makna lafadz متبسك ام تبيط نم اوقفنا sehingga menjadi keputusan wajibnya zakat profesi bagi orang yang mempunyai pekerjaan dengan syarat menghasilkan uang. Adapun Nishab dan Haul zakat profesi diqiyaskan dengan zakat emas senilai 85 gram, kadar zakatnya 2,5%. Sedangkan Dalil yang digunakan oleh MUI . Pertama , ayat al-Qur’an surat al-Baqarah 267, 219 dan al-Taubah 103. Kedua, Hadist yang diriwayatkan oleh Ibn Umar, Abu Hurairah dan Hakim bin Hizam. Ketiga, pendapat Yusuf al-Qardhawi.

## Referensi
Ahmad  Mustahal,  Abdullah  Kelib.  “STUDY  TENTANG  PEMUNGUTAN  ZAKAT PENGHASILAN  PEGAWAI  PADA  UNIT  PENGUMPUL  ZAKAT  KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SALATIGA.” Jurnal Hukum Khaira Ummah 12, no. 1 (2017): 27–38.
Al-Maqdisi, Imam Ibnu Qudamah. Umdatul Fiqh, Diterjemahkan Oleh Muhammad Al-Fatih . Sukuharjo: Maktabah Ashriyah, Beirut, 2003.
Bimasakti,  Muhammad  Adiguna.  “Meninjau  Zakat  Penghasilan  Pada  Fatwa  Mui  No.  3 Tahun 2003 Dan Ijtihad Yusuf Qardhawy Muhammad.” Hukum Islam XVIII, no. 2 (2018): 1–19.
Budi, Syah. “Epistemologi Perspektif Islam Dan Barat.” Tasamuh: Jurnal Studi Islam 8, no. 2 (2016): 173–96. https://doi.org/p-ISSN-2086-6291/e-2461-0542.
Cahyani, A Intan. “ZAKAT PROFESI DALAM ERA KONTEMPORER.” El-Iqtishady 2, no. 2
44 Dokumen, Keputusan Sidang Dewan Hisbah Tahun 12 Sya’ban 1423 H/19 Oktober 2002 M Tentang Zakat Profesi dan Ketentuan 2,5% Untuk Zakat Tijarah.

## EPISTEMOLOGI  FIKIH  FILANTROPI  ISLAM  DALAM  ZAKAT  PROFESI:  STUDI  FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2003 TENTANG ZAKAT PENGHASILAN - Ali Topan
(2020): 162–74. https://doi.org/e-ISSN-2615-241X/e-2686-0503.
Desminar.  “Zakat  Profesi  Dilihat  dari  Perspektif  Hukum  Islam  (Studi  Kasus  Kota Padang).” Menara  Ilmu XII,  no.  11  (2018):  193–200.  https://doi.org/P-ISSN- 1693-2617/e-ISSN-2528-7613.
Dkk, Mazlan. “Upaya Badan Amil Zakat Nasional Memberikan Kesadaran Muzakki Untuk Mengeluarkan Zakat Profesi dalam Usaha Manfaat Ekonomi Terhadap Dhu’afa> Masa  Covied  12  Di  Kabupaten  Tebo  Provinsi  Jambi.” Prosiding  Seminar Pascasarjana UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Program 1, no. 1 (2021): 85– 104.
Dokumen, Badan Amil Zakat Tentang Panduan Zakat.
Dokumen, Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang ZAKAT Tentang PENGHASILAN.
Dokumen,  Keputusan  Musyawarah  Nasional  XXV  Tarjih  Muhammadiyah,  Musyawarah Nasional Tarjih XXV Yang Berlangsung Pada Tanggal 3 – 6 Rabiul Akhir 1421 H Bertepatan Dengan Tanggal 5 – 8 Juli 2000 M.
Dokumen, Keputusan Sidang Dewan Hisbah Tahun 12 Sya’ban 1423 H/12 Oktober 2002 M Tentang Zakat Profesi Dan Ketentuan 2,5% Untuk Zakat Tijarah.
Dokumen, Peraturan Meteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat  Dan  Tata  Cara  Penghitungan  Zakat  Mal  Dan  Zakat  Fitrah  Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif.
Hadi, Muhammad. “Formulasi Zakat Penghasilan Jasa Dan Profesi.” Jurnal Al-’Adl 3, no. 3 (2010).
Hamzah, Muhammad Maulana. “The Role and The Effect of MUI’s Fatwa in The Current of Social-Culture  Transformation  in  Indonesia.” Millah 17,  no.  1  (2017):  127–54. https://doi.org/P-ISSN 1412-0992/E-ISSN 2527-922X.
Hikmah,  Sardimi.  “Epistemologi  Ilmu  Dalam  Perspektif  Islam.” Akademika 15,  no.  2 (2021): 31–40. https://doi.org/p-ISSN-2085-7470/e-ISSN-2621-8828.
Himsyah,  Fatroyah  Asr.  “Eksistensi  dan  Partisipasi  Majelis  Ulama  Indonesia.” Jurnal Hukum
Dan Syariah, 1, no. 1 (2010): 52–60. http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/Almuamalah/search/authors/view?fi rst.
Jamaluddin bin Abdullah bin Abdurrahman, Muqoddimatul Hadromiyah, Diterjemahkan Kedalam Bahasa Madura Oleh Misto Bin Jamid , Surabaya: Maktubah Hidayah.
L.Man,  Yovenska.  “Kontroversi  Zakat  Profesi.” Baabu  Al-Ilmani 1,  no.  1  (2016). https://doi.org/P-ISSN:2727-4163/E-ISSN:2654-332X.
Latief,  Hilman. Fatwa-Fatwa  Filantropi  Islam  Di  Indonesia;  Anotasi,  Komparasi,  Dan Kompilasi . Yogyakarta: UMY Press, 2020.
Ma’mun, Mohamad. “Hukum Zakat Profesi Perspektif Majlis Ulama Indonesia ( MUI ).” El- Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam 7, no. 3 (2021). https://doi.org/e-ISSN:
2503-314X ; p-ISSN: 2443-3950.
Muttaqin,  Zainal.  “Respons  Muzakki  Pegawai  Negeri  Sipilkota  Langsa  Terhadap Kewajiban Zakat Menurut Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Baitul Mal (Studi Tahun 2013).” LENTERA: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies 2, no. 1 (2020): 39–48. https://doi.org/10.32505/lentera.v2i1.2113.
Nofmiyati,  Miftahuddin.  “Konstruksi  Makkiyah  Madaniyah  Pada  Penafsiran  Ayat-Ayat Khamr.” JUSMA:  Jurnal  Studi  Islam  Dan  Masyarakat 01,  no.  1  (2022):  66–81. http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/15968.
Nofmiyati, Nofmiyati, and Miftahuddin Miftahuddin. “Kaedah Tafsir Abdur Rahman Al- Sa’di  Dalam  Kitab  Al-Qawaid  Al-Hisan  Li  Al-Tafsir  Al-Qur’an.” Madania:  Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman 10, no. 1 (2020): 29.
https://doi.org/10.24014/jiik.v10i1.10817.
Nopiardo, Widi. “Perkembangan Fatwa MUI Tentang Masalah Zakat Widi.” Jurnal Ilmu Syariah 16, no. 1 (2017).
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31958/juris.v16i1.967.
Profesi,  Fasal  Zakat.  “Nu  Online,”  2014.  https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/fasal- zakat-profesi-EgtJw.
Qosim, Syekh Samsuddin Abi Abdullah Muhammad bin. Fathul Qorib Mujib Sarah Taqrib .
Suarabaya, n.d.
Rahmadi,  Anwar. “The Perception Analysis Of Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Lectures About The Implementation Of Professional Zakat Concept Universitas Muhammadiyah Yogyakarta,” n.d.
Rasyad. “Zakat Atau Shadaqah dan Kaitannya Dengan Pemimpin (Kajian Ayat 103 Surat At-Taubah).” Jurnal  Ilmiah  Al-Mu’ashirah 17,  no.  1  (2020):  47–59. https://doi.org/10.22373/jim.v17i1.7905.
Reza Firmansyah, Ecep Ismail. “Spirit of Creativity during the Pandemic Perspective of Al- Azhar  and  An-Nuur:  Study  QS.  Al-Baqarah  (2):  219-220.” Gunung  Djati Conference Series 4 (2021): 793–800. https://doi.org/ISSN: 2774-6585.
Riwayati,  Sri,  and  Nurul  Bidayatul  Hidayah.  “Zakat  Dalam  Telaah  QS.  At-Taubah:  103 (Penafsiran  Enam  Kitab).” Al  Furqan:  Jurnal  Ilmu  Al  Quran  Dan  Tafsir 1,  no.  2 (2018): 77 – 91. http://ejournal.iai-
tabah.ac.id/index.php/Alfurqon/article/view/287.
Riyadi, Fuad. “Kontroversi Zakat  Profesi Pesrpektif Ulama Kontemporer.” Jurnal Zakat Dan  Wakaf 2,  no.  1  (n.d.):  110.  https://doi.org/P-ISSN:24461-0577.  E- ISSN:2477-5347.
Saniah, Nur. “Zakat Profesi Perspektif Tafsir Ayat Ahkam (Analisa Terhadap  Suroh Al- Baqarah Ayat 262).” Al-Kauniyah: Jurnal Ilmu Alquran Dan Tafsir 2, no. 2 (2021): 53–71. https://doi.org/E-ISSN: 2746-9042/P-ISSN: 2746-9050.

## EPISTEMOLOGI  FIKIH  FILANTROPI  ISLAM  DALAM  ZAKAT  PROFESI:  STUDI  FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2003 TENTANG ZAKAT PENGHASILAN - Ali Topan
Setiawan,  Bagus.  “Infaq  Dalam  Tafsir  Al-Qur’an  Surat  Al-Baqarah  Ayat  261.” ISLAMIC BANKING 1, no. 1 (2015).
https://doi.org/https://portal.issn.org/resource/ISSN/2686-5149#.
Setyaudin, Taufik. “Reaktualisasi Pemaknaan Zakat Sebagai Pembersih Harta (Studi Kritis Atas Pemaknaan Surat at-Taubat Ayat 103).” Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum Dan  Studi  Islam 1,  no.  1  (2019):  1–18.  https://doi.org/p-ISSN-2655-8882/e- ISSN-2723-195X.
Soelaiman, Darwis A. Filsafat Ilmu Pengetahuan Perspektif Barat Dan Islam . Banda Aceh: Bandar Publishing, 2019.
Soleh, A Khudori. “Model-Model Epistemologi Islam.” Psikoislamika : Jurnal Psikologi Dan Psikologi Islam 2, no. 2 (2005). https://doi.org/10.18860/psi.v0i0.342.
Suadi. Pengantar Ilmu Filsafat . Bogor: IPB Press Printing, 2016.
Umar, M. Hasbi, and Zahidin Zahidin. “Pendekatan Hukum Zakat Profesi Menurut Ulama Konservatif  Dan  Progresif.” Jurnal  Liiterasiologi 3,  no.  4  (2020):  89–100. https://doi.org/10.47783/literasiologi.v3i4.125.
Umari, Saprida & Zuul Fitriani. “Nishab And How To Issue Professional Zakat.” Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah 7, no. 2 (2022): 125–40. https://doi.org/ISSN 2461-002X (Print) ISSN 2775-863X (Online).
Wahyudi,  Agus  Mahfudin  &  Umar.  “Zakat  Profesi  Prespektif  Kiai  Pondok  Pesantren  di Jombang.” Jurnal  Hukum  Keluarga  Islam 2,  no.  1  (2017):  39–56. https://doi.org/ISSN: 2541-1489 (cetak)/2541-1497 (online).
Wira Hadi Kusuma, “Epistemologi Bayani , Irfani Dan Burhani Al-Jabiri Dan Relevansinya
Bagi.” Jurnal Studi Isalm, 18, no. 1 (2018). https://dx.doi.org/10.29300/syr.v18i1.1510.
Zaini Fajar Sidiq, Rizka, Muthoifin. “Zakat Profesi Menggunakan Standar Nishab Perak Menurut  Majelis  Ulama  Indonesia  Sragen.” Syntax  Literate:  Jurnal  Ilmiah Indonesia 7, no. 3 (2022). https://doi.org/p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398
Vol.