## MATERI PERUBAHAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG GUGATAN SEDERHANA

## Laila Dyah Rachmawati
Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Jawa Tengah Indonesia E-mail: lailadyahrch@gmail.com

## ABSTRAK
Salah satu bagian terpenting dari Reformasi Hukum di Indonesia adalah Reformasi Peradilan,  diantaranya  pembenahan  sistem  peradilan  yang  menjunjung  tinggi hukum dan keadilan serta mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Penyelesaian sengketa perdata yang ditempuh melalui jalur peradilan pada umumnya  berlangsung  lama,  berbelit-belit,  dan  biaya  mahal.  Kebutuhan  untuk menyelesaikan  perkara  secara  sederhana  melalui  mekanisme  khusus  semakin mendesak.  Gugatan  sederhana  merupakan  mekanisme  alternatif  di  Pengadilan Negeri yang disediakan dalam penyelesaian perkara secara efektif dan mudah untuk diakses. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan  Mahkamah  Agung  (Perma)  Nomor  2  Tahun  2015  dan  Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana ( Small Claim Court ). Mahkamah Agung  menerbitkan Perma tentang  gugatan  sederhana  dalam  rangka  upaya  dalam  mewujudkan  negara  yang berdemokrasi secara modern dan memberikan peningkatan pelayanan yang terbaik bagi  setiap warna negara dalam mencari keadilan. Akan tetapi secara substansial terdapat beberapa perbedaan diantara Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dengan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan  Sederhana.  Bertolak  dari  hal  tersebut  maka  penulis  akan  mengkaji mengenai  substansi  dari  Perma  Nomor  2  Tahun  2015  dan  juga  Perma  Nomor  4 Tahun 2019 serta relevansinya dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.
Kata Kunci :  Gugatan, gugatan sederhana, asas peradilan.

## A. PENDAHULUAN
Untuk  menyelenggarakan  peradilan yang  memiliki  kekuasaan  yang  merdeka dalam  upaya  menegakkan  hukum  dan juga  keadilan,  tercantum  pada  suatu peraturan  yaitu  Kekuasaan u Kehakiman yang  tercantum  di  dalam  Undang- Undang  Nomor  48  Tahun  2009.  Sistem pemerintahan  negara  didasarkan  atas hukum  atau  sering  disebut  dengan
rechsstaat dan  bukanlah  didasarkan  dari kekuasaan  belaka  atau  disebut  dengan machstaat (Miriam u Budiardjo, 2008:106). Salah satu asas penting dalam proses  peradilan  perdata  terdapat  dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan Kehakiman  yang  menyatakan  bahwa peradilan  dilakukan  dengan  sederhana, cepat  dan  biaya  ringan.  Asas  hukum
dalam  acara  perdata  sangat  penting  dan menjadi  bagian yang  tidak  dapat terpisahkan  dari  hukum,  karena  semua peraturan  yang  berbenturan  akan  diatasi oleh asas.
Menurut Bellefroid mengatakan bahwa,  sistem  hukum  merupakan  suatu keseluruhan  aturan  hukum  tersusun secara terpadu didasarkan pada asas-asas tertentu (Bellefroid dalam Mariam Darus Badruzaman,  1983:43).  Oleh  karena  itu, asas  hukum  dijadikan  sebagai  jembatan atas  suatu  aturan  hukum  yang  mana menghubungkan u antara u aturan-aturan hukum dan hukum positif u dengan tujuan atau cita-cita u pandangan u etis dari warga negara atau masyarakat. (Satjipto Rahardjo, 1982:85).
Dengan  demikian  diperlukan  proses yang  sederhana.  Untuk  mengakomodir berbagai  pihak. Sehingga pada i tanggal i 7 Agustus i 2015 Mahkamah
Agung mengundangkan  Peraturan  Mahkamah Agung  No.  2  Tahun 2015 tentang Tata Cara u Penyelesaian u Gugatan u Sederhan.
Kemudian,  pada  tahun  2019  Pemerintah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung  (Perma)  terbaru  yaitu  Peraturan Mahkamah  Agung  (Perma)  Nomor  4 Tahun  2019  tentang  Perubahan  Atas Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  2 Tahun 2015 tentang Tata Cara
Penyelesaian Gugatan Sederhana.
Alasan munculnya Perma tahun 2015
dan  2019  ialah  keinginan  mencontoh Negara Common Law yang
menggunakan metode penyelesaian sengketa Small Claims Court . Terpenting pada saat ini Peraturan Mahkamah Agung (Perma)  mengenai  gugatan  sederhana adalah untuk perwujudan negara Indonesia sebagai negara demokrasi  dan memberikan  suatu  pelayanan yang terbaik bagi warga negara dan masyarakat  dalam  mencari  nilai-nilai keadilan.  Langkah  konkrit dalam rangka mewujudkan  asas  peradilan  yang  cepat, sederhana  dan  biaya  ringan  serta merupakan  suatu  upaya  penting  dalam menguatkan  akses  kepada  masyarakat untuk keadilan di Indonesia.

## B. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

## 1. Gugatan Sederhana
Gugatan  sederhana  adalah  suatu gugatan i perdata yang nilai i gugatan materiilnya paling i banyak sejumlah Rp.  200.000.000,-  atau  dua ratus juta rupiah i yang mana gugatan perdata tersebut diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya  dilakukan  dengan  cara yang  sederhana.    Perkara  yang  dapat menggunakan  gugatan  sederhana,  yakni perkara  ingkar  janji  atau  sering  disebut dengan  wanprestasi,  dan/atau  Perbuatan Melawan Hukum (PMH).
Ingkar i janji  atau  wanprestasi  adalah perkara  perdata  yang i timbul  dari  akibat suatu  perjanjian  atau  perikatan  tidak terpenuhi.  Wujud  dari  tidak  memenuhi perjanjian  atau  perikatan  ada  3  macam bentuknya, yakni (Mariam Darus Badrulzaman, 2011:18):
a. Debitur  terlambat  dalam  memenuhi perjanjian atau perikatan
b. Debitur  sama  sekali  tidak  bisa memenuhi perjanjian atau perikatan
c. Debitur keliru, lalai, atau tidak pantas memenuhi perikatan.
Sementara Perbuatan Melawan
Hukum  (PMH)  timbul akibat salah satu i pihak  dirugikan  atas  perbuatan  atau tindakan  dari  pihak  yang  lain.  Tindakan tersebut  merupakan  berlawanan  dengan hukum  pastinya  merugikan  orang  lain, dan  harus  mengganti  kerugian  yang ditimbulkan.
Namun  tidak  semua  perkara  perihal ingkar janji (wanprestasi) maupun Perbuatan  Melawan Hukum  (PMH) dapat i diselesaikan  lewat  penyelesaian secara  gugatan i sederhana  yaitu  perkara sengketa lewat pengadilan khusus terdapat  dan  diatur  dalam  peraturan perundang-undangan.  Contohnya  adalah persaingan usaha sengketa konsumen, penyelesaian perselisihan hubungan industrial, dan sengketa hak atas tanah
Yang  dapat  mengajukan  gugatan sederhana adalah seluruh subyek hukum,
baik  orang  perorangan  maupun  badan hukum.
Dimana mereka dapat mengajukan  gugatan  sederhana,  tetapi dengan syarat tidak lebih dari satu pihak kecuali  memiliki  kepentingan  hukum yang  sama.  Maksud  kepentingan hukum yang sama adalah i kepentingannya saling terkait antara sesama penggugat  ataupun tergugat.
Perma  mengatur  tentang  gugatan sederhana memiliki konsep Small Claims Court . Black’s Dictionary , Small Claims Court adalah suatu pengadilan yang i bersifat i informal dengan cara pemeriksaan yang dilakukan dengan atau secara cepat dalam pengambilan keputusan terhadap suatu tuntutan mengenai ganti kerugian ataupun piutang yang mana nilai  gugatannya sedikit  atau kecil (Bryan A. Gardner, 2004:1193).
Gugatan u sederhana  memiliki  batas waktu menyelesaikan, yakni paling lama dalam  jangka  waktu  25  atau  dua  puluh lima  hari  semenjak  dilakukannya  sidang yang  pertama.  Proses  pemeriksaan gugatan sederhana berbeda dengan proses pemeriksaan
gugatan
biasa.
Perbedaannya yaitu tidak dapat diajukannya provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, dupilik, dan kesimpulan.
Upaya  hukum  di  dalam  gugatan sederhana ialah keberatan. Oleh karenanya  tidak  ada  upaya  banding,
kasasi  atau  PK.  Putusan  keberatan tersebut  menjadi  berbentuk  putusan terakhir.  Hukum  acara  akan  berjalan secara baik ketika perkara yang disidangnya kepadanya, dapat diitempuh dengan  waktu  yang  singkat,  tidak  berat sebelah,  berjalan  dengan  adil,  dan  biaya yang  dikeluarkan  dalam  upaya  untuk memperoleh  putusan  dari  pengadilan serta dengan pelaksanannya tidak memberatkan  para  pencari  keadilan  (R Subekti, 1989:8).
Dasar dari asas cepat, sederhana dan biaya ringan tercantum di dalam Pasal 2 ayat  (4)  Undang-Undang  Nomor  48
Tahum 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman. Selanjutnya disebutkan dalam  paal  4  ayat  (2)  Undang-Undang Kekuasaan  Kehakiman  yang  berbunyi: “ Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan  dan  rintangan  untuk  dapat tercapainya pengadilan yang sederhana, cepat  dan  biaya  ringan .”  Pelaksanaan gugatan  sederhana  sesuai  dengan  asas dalam  peradilan,  yakni  asas i peradilan cepat, sederhana i dan i biaya i ringan.
2. Keterkaitan  Antara  Gugatan Sederhana dengan Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan

## Biaya Ringan
Dalam  pelaksanaan  peradilan,  asas peradilan  cepat,  sederhana  dan  biaya ringan sering kali dijadikan sebagai tolak
ukur dalam menyelesaikan permasalahan perdata,  baik  itu  gugatan  maupun permohonan.  Dimana  para  pihak  tidak ingin dalam menyelesaikan suatu permasalahan hukum secara lama, proses yang berbelit-belit dan biaya yang sangat tinggi.  Gugatan sederhana memiliki asas sesuai dengan UU Kekuasaan Kehakiman Nomor  4  Tahun  2004  pasal  4  ayat  (2) yaitu  asas  peradilan  sederhana,  asas peradilan cepat, dan asas peradilan biaya ringan.
a. Asas Peradilan Sederhana
Asas  sederhana  diartikan  sebagai pemeriksaan i dan i penyelesaian perkara dilakukan  secara  efektif dan i efisien sesuai  dengan  prosedur  yang  sudah berlaku, tidak berbelit-belit  dan mudah dipahami oleh kedua belah pihak.  Para pihak dapat mengeluarkan atau mengemukakan  kehendaknya  secara runtut, pasti, tetap serta dalam penyelesaiannya i dilakukan dengan cara yang  jelas,  menerapkan  peraturan hukum acara yang fleksibel  guna kepentingan para pihak yang berperkara yang  mana  menginginkan  acara  secara sederhana (A. Mukti Arto, 2001:64).
Kesederhanaan  mengenai  suatu perkara  dimulai  dengan  adanya  proses mediasi. Pasal 1 angka 1 Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di  Pengadilan  menyebutkan  bahwa mediasi merupakan cara menyelesaikan
suatu perkara atau sengketa lewat proses yang disebut dengan perundingan guna diperolehnya kesepakatan atau permufakatan  dari  para  pihak  yang mana  dalam  perundingan  tersebut dibantu oleh seorang yang ahli dibidang mediasi, yakni mediator.
Mediasi  dapat  membantu  para pihak  yang  sedang  bersengketa  dalam menyelesaikan permasalahannya secara lebih  singkat  atau  efektif,  karena  tidak melalui  proses  tahapan  persidangan yang memakan waktu cukup lama serta hasilnya  yang  diharapkan  ialah win- win u solution . Namun jika proses mediasi  gagal  maka  para  pihak melanjutkan perkara dengan
mengajukan gugatan. Gugatan
sederhana  penggugat  hanya  mengisi formulir  yang  telah  disiapkan  oleh pengadilan.  Isi  dari  formulir  tersebut berisi:
1) Jati diri dari para pihak, dalam hal ini adalah penggugat i dan i tergugat.
2) Fundamentum  Petendi  /  Posita  atau Uraian  mengenai  kejadian  atau duduk perkara disertai dengan dasar hukumnya.
3) Petitum atau tuntutan dari Penggugat atau  hal  yang  dimintakan  oleh Penggugat kepada Majelis.
b. Asas Peradilan Cepat
Asas i peradilan  cepat  memiliki  arti proses  dalam  penyelesaian  pada  suatu
perkara  tidak  dilakukan  dalam  waktu yang lama. Hal tersebut ditetapkan MA, dalam  perkara  perdata  di  pengadilan harus  diputus  dan  diselesaikan  dalam waktu  6  (enam)  bulan sejak  perkara tersebut didaftarkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri,
kecuali jika menurut ketentuan hukum yang berlaku tidak i mungkin diselesaikan selama enam i bulan.
Asas  peradilan  yang  dijalankan secara  cepat  berhubungan  dengan asas i sederhana i dan i biaya i ringan.  Hal, tersebut  didasarkan  pada i Pasal  132  a ayat 1 (1) Het Herziene  Indonesisch
Reglement (HIR)  dan  Pasal  244 Wetboek op de
Burgerlijke Rechtvordering (RV) yang menyatakan bahwa  gugatan  rekonvensi  adalah gugatan  balik  yang  diajukan  oleh tergugat kepada Penggugat dalam suatu proses  berjalan    (M.  Yahya  Harahap, 2008:472).
Maka  dengan  adanya  gugatan rekonvensi  ini  akan  lebih  menghemat waktu,  karena  tidak  ada  pendaftaran ulang  yang  dilakukan  ke  pengadilan untuk  mendapatkan  nomer  register perkara  yang  baru.  Asas  ini  tidak menghendaki  Hakim  dalam  proses penyelesaian  perkara  di  pengadilan melakukan  proses  secara  cepat  namun kurang dengan pertimbangan hukumnya.  Karena  yang  sangatlah
dibutuhkan  disini  suatu  proses  yang cepat, tetapi tanpa mengindahkan nilai- nilai  keadilan  yang  dicari  oleh  pencari keadilan.
c. Asas Peradilan Biaya i Ringan Biaya i ringan merupakan biaya perkara i yang  dikeluarkan  dari  para pihak dengan jumlah serendah mungkin.  Penjelasan  dari  Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan  Kehakiman,  terdapat  dalam pasal  2 i ayat  (4)  yang  menjelaskan bahwa biaya ringan adalah biaya untuk membayar  perkara  di  pengadilan  dapat diterima oleh masyarakat.
Semua  biaya  yang  dikeluarkan dalam proses acara perdata semata-mata hanya  untuk  keperluan  perkara  yang sedang  ditangani,  yaitu  mulai  dari pemanggilan para pihak sampai dengan biaya  eksekusi.  Dalam  menetapkan biaya  perkara  di  Indonesia,  tidak seragam. Karena dalam penetuan besar kecilnya biaya panjar perkara dipasrahkan  oleh  MA  ke  Ketua Pengadilan  didasarkan  dari  jumlah pihak-pihak yang berperkara dan jarak, serta biaya untuk administrasi.

## 3. Perbedaan  Perma  Nomor  2 Tahun 2015 dan Perma Nomor 4 Tahun 2019
Pada  tanggal  20  Agustus  2019, Mahkamah  Agung  menerbitkan  Perma baru  yang  mengatur  tentang  gugatan
sederhana, yakni Perma Nomor 4 Tahun 2019  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015
tentang Tata Cara
Penyelesaian Gugatan  Sederhana.  Perubahan  yang terdapat  di  Peraturan  Mahkamah  Agung Nomor  4  Tahun  2019  merupakan sebuah  upaya  untuk  mengoptimalkan penyelesaian  gugatan  sederhana  atau Small  Claim  Court agar  menjadi  lebih sederhana,  dilakukan  dengan  cepat,  dan tentunya  dengan  mengeluarkan  biaya ringan  bagi  para  pihak  yang  sedang bersengketa.
Dengan dikeluarkannya Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang
Perubahan  Atas  Perma  Nomor  2  Tahun 2015  tentang  Tata  Cara  Penyelesaian
Gugatan Sederhana merupakan u hasil  evaluasi  dari  penerapan  Perma Nomor  2  Tahun  2015  yang  dinilai belum  efektif  dan  dijalankan  secara optimal.  Dalam  proses  pengoptimalan penyelesaian gugatan sederhana, maka diperlukan penyempurnaan terhadap Perma Nomor 2 Tahun 2015  tentang  Tata  Cara  Penyelesaian
Gugatan Sederhana khususnya
mengenai  nilai  dari  gugatan  materiil, wilayah hukum penggugat dan tergugat, penggunaan administrasi perkara  secara  elektronik,  verzet,  sita jaminan  dan  tata  cara  melakukan eksekusi.
Perbedaan  secara  substansial  antara Perma  Nomor  2  Tahun  2015  dengan Perma Nomor 4 Tahun 2019: a. Nilai Gugatan Materiil Dalam  Perma  nomor  2  Tahun  2015 nilai gugatan materiil, sebesar
Rp.200.000.000,- atau Dua Ratus Juta Rupiah,  yang  mana  gugatan  tersebut diselesaikan dengan tata cara sederhana  dan  dalam  pembuktiannya pun sederhana. Sementara ada perubahan nilai dalam gugatan materiil  di    Perma  Nomor  4  Tahun 2019 , dalam Perma yang baru ini, ada peningkatan  dalam  jumlah  nominal gugatan  materiil,  yang  mana  tadinya menjadi  Rp.  200.000.000,-  menjadi Rp.500.000.000,-  atau  Lima  Ratus Juta  Rupiah.  Dimana  kedua  jumlah nilai  gugatan  materiil  ini  sama-sama diatur dalam pasal 1 ayat (1).
b. Wilayah  Hukum  Penggugat  dan
Tergugat Pasal 4 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2015, dijelaskan  bahwa  Penggugat  dan Tergugat  berada  di  domisili  atau daerah hukum Pengadilan yang sama. Sementara  dalam  Pasal  4  ayat  (3) Peraturan  Mahkamah  Agung  (Perma) Nomor 4 Tahun 2019, Penggugat dan Tergugat  dalam  gugatan  sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan  yang sama. Yang berbeda
disini  adalah  Pasal  4  ayat  (3a)  Perma Nomor 4 Tahun 2019, jika  Penggugat berada  atau  bertempat  tinggal  di  luar wilayah  hukum  dari  Tergugat,  maka Penggugat dalam mengajukan gugatan dapat menunjuk kuasa, kuasa insidentil,  atau  wakil  yang  berada  di alamat  yang  sama  dengan  Tergugat melalui  surat  tugas.  Jadi  disini  pada Perma  yang baru  penggugat  maupun tergugat  tidak  perlu  dalam  satu domisili  daerah  hukum  yang  sama, jadi  bisa  berbeda  domisili  wilayah hukum.
c. Penggunaan  Administrasi  Perkara
Secara Elektronik
1) Pasal  6  Peraturan  Mahkamah Agung  (Perma)  Nomor  2  Tahun 2015  dijelaskan  bahwa  Penggugat dapat mendaftarkan gugatannya ke kepaniteraan  pengadilan  negeri dengan  mengisi  blanko  gugatan. Blanko  gugatan  berisi  tentang identitas,  posita  dan  petitum  dari Penggugat. Setelah semua terpenuhi  penggugat  melampirkan bukti  surat  yang  sudah  dilegalisasi pada  saat  mendaftarkan  gugatan sederhana.
2) Pasal  6A  Peraturan  Mahkamah Agung  (Perma)  Nomor  4  Tahun 2019. Diantara pasal 6 dan pasal 7 mengenai  tata  cara  penyelesaian gugatan  sederhana  disisipkan  satu
pasal  6A.  Pasal  6A  berbunyi:
Administrasi perkara
secara elektronik  dapat  digunakan  oleh Penggugat  dan  Tergugat  sesuai dengan  peraturan  undang-undang yang berlaku.
d. Verzet (Perlawanan Teegugat / Termohon atas putusan yang dijatukan secara verstek)
1) Pasal 13 ayat (3) Perma
Nomor u 2 u Tahun u 2015:
Hakim dapat  memutus  perkara,  apabila tergugat  tidak  hadir  dalam  sidang kedua.
2) Pasal  13  ayat  (3)  Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor
4  Tahun  2019:  Hakim  akan memutus  verstek  apabila  Tergugat tidak  datang  dalam  sidang  kedua setelah dipanggil secara patut.
3) Pasal  13  ayat  (3a)  Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor
4  Tahun  2019:  Terhadap  putusan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (3),  dalam  waktu  7  (tujuh)  hari, tergugat  dapat  mengajukan  verzet (perlawanan) setalah putusan.
e. Sita Jaminan
1) Dalam Pasal 17 i A Perma Nomor 4 Tahun 2019, di antara pasal 17 dan pasal  18  mengenai  tata  cara penyelesaian  gugatan  sederhana disisipkan  satu  pasal  17A.  Pasal 17A berbunyi:
2) Dalam pemeriksaan perkara, hakim dapat melakukan penyitaan terhadap benda milik Tergugat atau Penggugat  yang  barang  tersebut berada dalam penguasaan
Tergugat.
f. Tata Cara Eksekusi
Pada  Pasal  31  ayat  (1),  (2),  Perma Nomor  4  Tahun  2019,  secara  isi hampir sama  dengan Perma Nomor 2 Tahun 2015 yang membedakan adalah pada  pasal  (2a),  (2b),  (2c)  Perma Nomor  4  Tahun  2019,  dimana merupakan penambahan yang sebelumnya  pada  Perma  Nomor  2 Tahun 2015 belum diatur, yang mana isinya:
(2a) Ketua Pengadilan mengeluarkan penetapan aanmaring
paling u lambat u 7  (tujuh) hari
setelah menerima surat permohonan eksekusi.
(2b) Ketua  Pengadilan  menetapkan tanggal i pelaksanaan  aanmaring paling i lambat  tujuh  hari setelah penetapan i aanmaring.
(2c) Ketua Pengadilan dapat melaksanakan  aanmaring  lebih dari 7 (tujuh) hari apabila dalam kondisi geografis tertentu.
g. Domisili
Persyaratan  mengenai  domisili  yang terdapat  di  dalam  Pasal  4  ayat  (3) Perma Nomor 2 tahun 2015
menyebutkan bahwa penggugat maupun  tergugat  di  dalam  gugatan sederhana berdomisili atau bertempat tinggal pada daerah hukum suatu pengadilan yang sama.  Hal  tersebut  berarti  jika tidak  terdapat  kesamaan  domisili hukum,  maka  para  pihak  yang akan bersengketa tidak bisa menggunakan gugatan sederhana ini.  Persoalan  mengenai  domisili yang  terdapat  dalam  Pasal  3  ayat (4)  akan  menjadi  hambatan  dan membatasi  bagi  para  pihak  yang akan bersengketa untuk menggunakan gugatan  sederhana.  Kondisi  tersebut akan  sangat  membatasi  para  pihak yang akan bersengketa dengan menggunakan gugatan sederhana.
Maka dari itu dengan diterbitkannya Perma Nomor 4 Tahun u 2019 akan memperluas pengajuan gugatan apabila Penggugat  tidak  berada  di  wilayah hukum yang sama dengan Tergugat.  Gugatan  dapat  dilakukan dengan menunjuk kuasa, kuasa insidentil  (Pemberian  kuasa  kepada penerima kuasa yang masih kerabat  dari  pemberi  kuasa  untuk beracara di pengadilan), atau wakilnya yang memiliki alamat pada wilayah hukum tergugat dengan u surat dari u institusi penggugat.
h. Administrasi online
Peraturan  Mahkamah  Agung  (Perma) Nomor  4  Tahun  2019  mengatur adanya e-court setelah sebelumnya di Peraturan  Mahkamah  Agung  (Perma) 2015  tidak  mengenal  adanya e-court . Administrasi  berbasis  online  ini merupakan  suatu  penerapan  atau implementasi  dari  Perma  Nomor  3 Tahun 2018 tentang Pedoman
Administrasi  Perkara  di  Pengadilan Secara  Elektronik,  dan  diperbaharui pada Perma Nomor 1 Tahun 2019.
i. Pemutusan Perkara
Perma No  2 Tahun 2015  menyatakan bahwa jika tergugat tidak datang atau hadir  di  dalam  persidangan  maka hakim akan langsung memutus perkara tersebut atau verstek. Tetapi di dalam  Perma  Nomor  4  Tahun  2019 memberikan  pilihan  kepada  Tegugat. Apabila Tergugat merasa tidak terima dengan  putusan  yang  dibacakan  oleh Hakim  maka  dapat  mengajukan perlawanan  atau  keberatan  ( verzet ) dalam i jangka i waktu  7  (tujuh)  hari setelah i putusan diucapkan oleh Hakim pada persidangan putusan .
j. Sita Jaminan
Perma u Nomor u 2 u Tahun u 2015  tidak mengenal  adanya  sita  jaminan.  Sita jaminan merupakan penyitaan terhadap barang-barang tergugat yang sedang persengketakan mengenai
status kepemilikan dari barang tersebut atau menjadi obyek dari suatu sengketa  atas  utang  piutang  ataupun tuntutan mengenai ganti kerugian. Di  dalam  Pasal  17A  Perma  Nomor  4 Tahun  2019  dicantumkan  mengenai ketentuan  dari  sita jaminan terhadap barang milik tergugat ataupun
penggugat yang
penguasaan barangnya  ada  pada  atau  berada  di tangan dari tergugat.
Penyempurnaan  Pasal-Pasal  dari Perma  yang  lama  ke  Perma  yang  baru merupakan  perwujudan  dari  Pemerintah dalam  upayanya  untuk  mewujudkan sistem  peradilan  yang  ada  di  Indonesia dilakukan  secara  sederhana,  cepat  dan biaya ringan, serta memberikan kemudahan dan keadilan bagi para pihak yang  akan  bersengketa  menggunakan Small  Claim  Court atau  penyelesaian gugatan sederhana.

## C. SIMPULAN
Pelaksanaan  peradilan,  sangatlah sulit  dalam  mendesain  pengadilan  yang
efektif dan efisien sesuai yang diinginkan oleh  masyarakat.  Seperti  proses  yang bertele-tele atau berbelit-belit, yang mana melilit  lingkaran  hukum  yang  tidak  ada ujungnya.  Maka  dengan  ini  munculah suatu  inovasi  dari  Mahkamah  Agung untuk  mengatasi  permasalahan  tersebut, yakni  dengan  dikeluarkannya  Peraturan Mahkamah  Agung  (Perma)  Nomor  2 Tahun  2015  dan  Peraturan  Mahkamah Agung  (Perma)  Nomor  4  Tahun  2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.  Dengan  adanya  gugatan sederhana  ini  sebagai  bentuk  untuk mewujudkan  asas  peradilan  sederhana, cepat,  dan  biaya  ringan.  Gugatan Sederhana  merupakan  jawaban  dari penerapan  asas  tersebut,  karena  gugatan sederhana merupakan proses dari penyederhanaan prosedur-prosedur beracara di pengadilan. []
***

## DAFTAR PUSTAKA
Arto, A. Mukti. 2001. Mencari Keadilan Kritik  Dan  Solusi  Terhadap  Praktik Peradilan  Perdata  Di  Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Asikin, H. Zainal dan Amiruddin.  2003.
Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta: Kencana. Badrulzaman,  Mariam  Darus.  2011.
Kompilasi Hukum Perikatan : Dalam Rangka  Memperingati  Memasuki Masa  Purna  Bakti  Usia  70  Tahun .
Bandung : PT Citra Aditya Bakti. ------------. 1983. Mencari Sistem Hukum Benda Nasional . Bandung: Alumni.
Budiardjo, Miriam u .  2008. Dasar- Dasar u Ilmu u Politik .  Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
Gardner,  Bryan  A.  2004. Black’s  Law
Dictionary,  8  th  edition .  West
Publishing: St Paul MN : Thomson/West. Harahap, Yahya Harahap. 2008. Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali  Perkara  Perdata .  Editor: Ade  Hairul  Rachman  dan  Tarmizi. Jakarta: Sinar Grafika.
Rahardjo,  Satjipto.  1982. Ilmu  Hukum . Bandung: Alumni.
Subekti, R. 1989. Hukum Acara Perdata . Jakarta:  Badan  Pembinaan  Hukum Nasional Departemen Kehakiman.