## Perspektif Politik Hukum Terhadap Perlindungan dan Pembinaan Tenaga Kerja
Luar Negeri di Indonesia

## Oleh :
Safrin Salam Universitas Muhammadiyah Buton, Baubau Sulawesi Tenggara, salamsafrin2@gmail.com

## ABSTRACT
Delivery of the TKI abroad can indeed provide a relatively large economic benefits not only for the TKI itself and his family but also for the country, because that State considers shipping TKI abroad is an answer to the absence countries in providing employment. The research used in the study is with menggunajan type of normative legal research used to compile the research. Review of the results shows that Political Law law Numbered 39 Year 2004 on protection and construction  of  Indonesian  Manpower  abroad  there  are  4  (four)  yaitu  1)  Empower  and mendayagunakan  of  labour  in  optimal  and  mankind;  2)  Creating  pemerataan  job opportunities  and  provision  of  labour  in  accordance  with  the  national  development  and kebutuhan district; 3) provide protection to labour in creating well-being; and 4) well-being of labour and his family while legal Factor political implementation of law memengaruhi law Numbered 39 Year 2004 on protection and construction of the Indonesian Workforce outside Negri  relation  to  legal  protection  abroad  have  TKI  2  (two)  yaitu  1)  Structure  (a.  Board Employment,  b.  Being  a  minim  Complaints  provided  by  Rulers  abroad  to  TKI)  and  2) Substance.
Keywords: Politics, Law, Labor Law Protections, Indonesia

## A. PENDAHULUAN
Diantara  tujuan  dari  dibentuknya  pemerintahan  Negara  Indonesia  adalah  untuk melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia  serta memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanahkan oleh UUD 1945. Oleh karena
itu  negara  seseungguhnya  berkewajiban  untuk  memberikan  perlindungan  terhadap seluruh  warga  negaranya  tanpa  terkeculai,  perlindungan  terhadap  warga  negara  pada hakikatnya tidak hanya perlindungan keamanan akan tetapi juga adalah perlindungan dari kemiskinan, karenanya negara juga berkeawjiban untuk memajukan kesejahteraan umum.
Masalah  kesejahteraan  sampai  saat  ini  merupakan  tugas  pemerintah  yang nampakanya  belum  pernah  selesai.  Semenjak  didirikannya  negara  Indonesia  pada  tahun 1945,  kinerja  pemerintah  terhadap  peningkatan  kesejahteraan  rakyatnya  belum  pernah mencapai taraf yang memuaskan, kemiskinan masih merupakan problematika sosial yang belum pernah terselesaikan.
Berbagai  hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa,  kemiskinan  suatu  negara  berkaitan erat dengan dengan tingkat pengangguran di negara tersebut. berkaitan dengan hasil-hasil penelitian  yang  mengkaitkan  antara  pengangguran  dan  kemiskinan,  maka  muncullah sebuah  teori  yang  mengatakan  bahwa  “tingkat  kemiskinan  akan  bergerak  mengikuti tingkat  pengangguran.  Dalam  hal  ini  ketika  tingkat  pengangguran  mengalami  kenaikan maka secara otomatis tingkat kemiskinan akan meningkat.” Menurut Laporan Badan Pusat Statistik, Jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan) di Indonesia pada Maret 2011 mencapai 39,02 juta orang (12,49 persen). Dengan angka pengangguran pada awal 2011 mencapai 9,25 juta.
Salah  satu  penyebab  dari  tingginya  angka  kemiskinan  dalam  suatu  negara  adalah peluang  dan  kesempatan  kerja  yang  sidikit  di  dalam  negara  tersebut.  Indonesia  dengan jumlah penduduknya yang lebih dari 240 juta jiwa termasuk dalam negara yang memiliki jumlah pengangguran terbanyak. Minimnya kesempatan kerja dan persaingan pasar kerja yang begitu ketat di dalam negeri serta peluang memperoleh gaji yang tinggi di luar negeri, telah menyebabkan banyak dari warga Indonesia yang mencoba mencari peruntungan di luar negeri. Warga negara indonesia yang bekerja di luar negeri ini biasa dikenal dengan istilah TKI (Tenaga Kerja Indonesia).  Pekerja  di sektor informal memiliki persoalan  yang berbeda. Berdasarkan hasil studi yang dilakukan oleh BAPPENAS pada tahun 1998-2002, diketahui bahwa jumlah pekerja di sektor informal lebih besar dari pada pekerja di sektor
formal. Badan Pusat Statistik (BPS) mengiden-tifikasi dari keseluruhan angkatan kerja, ada sekitar 70% yang bekerja di lapangan kerja informal dan sisanya sekitar 39% yang bekerja di  lapangan  kerja  formal.  Lapangan  kerja  informal  yang  menjadi  tempat  bagi  mayoritas pekerja untuk menggantung-kan nasibnya, didominasi oleh angkatan kerja yang memiliki tingkat pendidikan yang masih rendah, yaitu lulusan sekolah dasar (SD) dan tidak lulus SD.
Keterbatasan  kemampuan  tenaga  kerja  untuk  berkembang  dan  himpitan  ekonomi keluarga  menyebabkan  mereka  ingin  memasuki  dunia  kerja  (Zulfikat  Judge.  2012:  27). Persoalan TKI Informal Indonesia di luar negeri yang timbul adalah jugamenjadi persoalan negara  baik  secaralangsung  maupun  tidak  langsung,  sehinggaapapun  permasalahan  yang timbul,pemerintah berkewajiban untuk ikutcampur baik dalam tindakan observasi,monitoring, pengawasan, pemberianbantun moril (bantuan hukm pengamanandan lainnya) maupun materiil (pemberiansantunan fasilitasi pemulangan dan lainsebagainya). Pemberian tersebut adalahmerupakan bentuk perlindungan negarakepada warganya yang lebih bersifat ad hocatau sementara ketika persoalan timbul (Ahmad Firdaus Sukomono. 2017: 59).
Pengiriman  TKI  keluar  negeri  memang  bisa  memberikan  manfaat  ekonomi  yang relatif besar tidak hanya bagi TKI itu sendiri dan keluarganya akan tetapi juga bagi negara, karena itu negara menganggap pengiriman TKI ke luar negeri merupakan sebuah jawaban atas  absennya  negara  dalam  menyediakan  lapangan  kerja.  Menurut  Kepala  BNP2TKI, sekitar  Rp  100  miliar  dari  devisa  TKI  masuk  ke  desa-desa  di  seluruh  Indonesia  per tahunnya.  Keberadaan  TKI  di  luar  negeri  sebenarnya  telah  berkontribusi  mengurangi masalah  pengangguran  di  Indonesia  yang  masih  cukup  tinggi  disamping  dapat berkontribusi mendatangkan devisa (Purwaka Hari Prihanto. 2013: 58).
Keadaan  TKI  di  luar  negeri  selama  beberapa  tahun  terakhir  yang  sangat memprihatinkan  dan  kurang  mendapat  perhatian  dari  pemerintah,  permasalahan  TKI dianggap  kurang  penting  dan  pemerintah  baru  sibuk  berbicara  pada  saat  kasus mengemuka di masyarakat dan memperoleh tanggapan negatif dari masyarakat.
Banyaknya  TKI  di  luar  negeri  rupanya  juga  berbuntut  pada  banyaknya  masalah- masalah yang dihadapi TKI itu sendiri, dalam berbagai tayangan media massa sudah sering diberitakan  bagaimana  TKI  di  luar  negeri  sering  mengalami  perlakuan  buruk  dari majikannya bahkan tidak jarang perlakuan buruk itu berujung kepada kematian. Contoh: Kasus  Wilfrida  Soik  (22),  tenaga  kerja  Indonesia  asal  Belu,  Nusa  Tenggara  Timur,  yang terancam  hukuman  mati  di  Malaysia.  Di  balik  ini,  masih  ada  sekitar  264  TKI  lain  yang terancam hukuman mati. Namun, pemerintah belum menyiapkan langkah antisipasi akibat lemahnya pembenahan.
Berdasarkan Data Migrant Care menyebutkan, ke-265 TKI itu hingga Oktober masih menjalani proses hukum di sejumlah pengadilan di luar negeri dengan dakwaan hukuman mati. Sebanyak 213 TKI di antaranya di Malaysia, 33 orang di Arab Saudi, 18 TKI di China, dan 1 orang lagi di Iran. Pemerintah Indonesia yang terkesan lamban bukan berarti tidak peduli melainkan karena tidak memiliki kemampuan yang cukup sesuai dengan kebutuhan TKI. Persoalan TKI di luar negeri umumnya lebih banyak mendapat perhatian khusus dari lembaga  swadaya  masyarakat  dan  lembaga  bantuan  hukum.  Lembaga-lembaga  tersebut aktif  memberikan  masukan-masukan  berupa  saran  dan  kritik  kepada  pemerintah  untuk meningkatkan perlindungan TKI (Faisal Rani. 2012:18).
Permasalahan yang muncul terkait dengan perlindungan hukum terhadap TKI di Luar Negeri perlu dikaitkan dengan Politik Hukum Ketenagakerjaan Indonesia khususnya dalam peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  tentang  Tenaga  Kerja  Indonesia,  politik hukum  adalah  kebijakan  dasar  penyelenggara  negara  dalam  bidang  hukum  yang  akan, sedang  dan  telah  berlaku,  yang  bersumber  dari  nilai-nilai  yang  berlaku  di  masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang dicita-citakan (Imam Syaukani :32).

## Cita hukum negara Indonesia adalah
a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
b. Mencerdaskan kesejahteraan umum
c. Mencerdaskan kehidupan bangsa
d. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Hukum  ketenagakerjaan  merupakan    hukum  yang  dibentuk  untuk  mengadakan keadilan dalam hubungan kerja (Farrah O. Mahengkeng. 2014, Vol. II, No. 6, Juli. Hlm. 75) Politik  hukum  yang  ada  dalam  hukum  ketenagakerjaan  akan  dianalisis  secara komprehensif untuk diketahui apakah politik hukumnya telah terlaksana atau tidak dalam pembentukan perundang-undangan yang mengatur tentang ketenagakerjaan serta faktor- faktor  hukum  apa  yang  memengaruhi  sehingga  politik  hukum  uu  ketenagakerjaan  tidak terlaksana dengan baik sehingga aspek hukum perlindungan terhadap TKI di luar negeri belum  efektif  terlaksana.  Oleh  karena  itu,  penulis  dalam  makalah  ini  akan  menganilisis politik  hukum  ketenakerjaan  pada  masa  sekarang  dengan  lahirnya  undang-undang  yaitu Undang-Undang Nomor 12 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Berdasarkan  permasalahan  diatas,  penulis  akan  fokus  mengkaji  permasalahan Bagaimana  politik  hukum  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  2004  tentang  Perlindungan dan Pembinaan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negri terhadap perlindungan hukum TKI di Luar  Negeri  dan  Faktor-Faktor  hukum  apa  saja  yang  memengaruhi  pelaksanaan  politik hukum  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  2004  Tentang  Perlindungan  dan  Pembinaan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negri kaitannya dengan perlindungan hukum TKI di Luar Negeri

## B. Metode Penelitian
Penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  adalah  dengan  menggunajan  jenis Penelitian  hukum  normative  dipergunakan  untuk  menyusun  penelitian  ini.  Bahan-bahan hukum  yang  akan  digunakan  diperoleh  melalui  studi  kepustakaan.  Bahan-bahan  hukum tersebut  terdiri  dari  bahan  hukum  primer  yaitu:  peraturan  perundang-undangan  yang mengatur  mengenai  ketenagakerjaan  dan  literatureliteratur,  karya  ilmiah  hukum  yang membahas mengenai penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri serta kamus kamus hukum yang diperlukan. Bahanbahan hukum yang dtersedia dianalisis secara normatif.

## C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Politik  Hukum  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  2004  Tentang  Perlindungan dan  Pembinaan  Tenaga  Kerja  Indonesia  di  Luar  Negri  terhadap  perlindungan hukum TKI di Luar Negeri.
Politik  hukum  menurut  imam  syaukani  &  A.  Ahsin  Thohari  adalah  kebijakan  dasar penyelenggaraan  negara dalam bidang hukum yang akan, sedang dan akan berlaku, yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang dicita-citakan.  Berdasarkan  pengertian  tersebut  Secara  filosofis  politik  hukum  dari  9 ketenakerjaan diatur dalam UUD 1945, yaitu Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (3). Pasal 27  ayat  2  UUD  1945  berbunyi  tiap-tiap  warga  negara  berhak  atas  pekerjaan  dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Sedangkan Pasal 33 ayat 3 menyebutkan Bumi dan  air  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  didalamnya  dikuasai  oleh  negara  dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Pembangunan  ketenagakerjaan  dilaksanakan  dalam  rangka  pembangunan  manusia Indonesia  seutuhnya.  Oleh  sebab  itu,  pembangunan  ketenagakerjaan  dilaksanakan  untuk mewujudkan manusia dan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, makmur, dan merata baik materiil maupun spiritual. Implementasi pasal Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (3) UUD  1945  berasal  dari  asas  keterpaduan  yang  menggambarkan  bahwa  Pembangunan ketenagakerjaan  diselenggarakan  atas  asas  keterpaduan  dengan  melalui  koordinasi fungsional  lintas  sektoral  pusat  dan  daerah.  Asas  pembangunan  ketenagakerjaan  pada dasarnya sesuai dengan asas pembangunan nasional, khususnya asas demokrasi Pancasila serta  asas  adil  dan  merata.  Pembangunan  ketenagakerjaan  mempunyai  banyak  dimensi dan  keterkaitan  dengan  berbagai  pihak  yaitu  antara  pemerintah,  pengusaha  dan pekerja/buruh.  Oleh  sebab  itu,  pembangunan  ketenagakerjaan  dilaksanakan  secara terpadu dalam bentuk kerjasama yang saling mendukung. Oleh karena itu politik hukum pembangunan ketenakerjaan harus berdasarkan tujuan dari pembangunan itu sendiri yaitu 1. Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi;
Pemberdayaan  dan  pendayagunaan  tenaga  kerja  merupakan  suatu  kegiatan  yang terpadu  untuk  dapat  memberikan  kesempatan  kerja  seluas-luasnya  bagi  tenaga  kerja Indonesia.  Melalui  pemberdayaan  dan  pendayagunaan  ini  diharapkan  tenaga  kerja Indonesia  dapat  berpartisipasi  secara  optimal  dalam  Pembangunan  Nasional,  namun dengan tetap menjunjung nilai-nilai kemanusiaannya.
2. Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah;
Pemerataan kesempatan kerja harus diupayakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik  Indonesia  sebagai  satu  kesatuan  pasar  kerja  dengan  memberikan  kesempatan yang  sama  untuk  memperoleh  pekerjaan  bagi  seluruh  tenaga  kerja  Indonesia  sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Demikian pula pemerataan penempatan tenaga kerja perlu diupayakan agar dapat mengisi kebutuhan di seluruh sektor dan daerah.
3. Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan; dan
4. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.
Pembangunan  ketenakerjaan  ini  selain  termuat  dalam  Undang-Undang Ketenagakerjaan  juga  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  39  tahun  2004  tentang Perlindungan  dan  Pembinaan  Tenaga  Kerja  Indonesia  di  Luar  Negri  sebagai  pembinaan dan  perlindungan  TKI  yang  bekerja  di  luar  negeri.  Pasal  3  UU  No  No.  39  Tahun  2004 menyebutkan tujuan dan perlindungan TKI adalah:
a. Memberdayakan  dan  mendayagunakan  tenaga  kerja  secara  optimal  dan manusiawai;
b. Menjamin  dan  melindungi  calon  TKI/TKI  sejak  di  dalam  negari,  di  negara  tujuan, sampai kembali ke tempat asal di Indonesia;
c. Meningkatkan kesejahteraan TKI dan keluarganya.
Secara  filosofisnya  lahirnya  Undang-Undang  Nomor  39  tahun  2004  didasarkan  atas beberapa  pertimbangan,  khususnya  pertimbangan  HAM.  Berikut  pertimbangan  lahirnya Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004:
a. Bahwa  tenaga  kerja  Indonesia  di  luar  negeri  sering  dijadikan  obyek  perdagangan manusia,  termasuk  perbudakan  dan  kerja  paksa,  korban  kekerasan,  kesewenang- wenangan, kejahatan atas harkat dan mertabat menusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia;
b. Bahwa  negara  wajib  menjamin  dan  melindungi  hak  asasi  warga  negaranya  yang bekerja baik  di dalam maupun di  luar  negeri berdasarkan prinsip  persamaan hak, demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan dan  keadilan gender,  anti diskriminasi, dan anti perdagangan manusia;
c. Bahwa penempatan  tenaga kerja Indonesia di luar negeri merupakan suatu  upaya untuk  mewujudkan  hak  dan  kesempatan  yang  sama  bagi  tenaga  kerja  untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, yang peleksanaannya dilakukan dengan tetap memperhatikan harkat, martabat, hak asasi manusia dan perlindungan hukum  serta  pemerataan  kesempatan  kerja  dan  penyediaan  tenaga  kerja  yang sesuai dengan hukum nasional;
Latar  belakang  lahirnya  Undang-Undang  Nomor  39  tahun  2004  merupakan manifestasi bentuk dari politik hukum ketenagakerjaan yang termuat secara tertulis dalam pasal  27  ayat  2  dan  pasal  33  ayat  3  UUD  1945  yang  mengandung  2  (dua)  hal  kebijakan hukum  dalam  pelaksanaan  ketenagakerjaan  di  luar  negeri,  yaitu  perlindungan  dan pembinaan tenaga kerja di luar ngeri harus berdasar pada
a. Pemberdayakan dan Pendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi.
b. Mewujudkan  pemerataan  kesempatan  kerja  dan  penyediaan  tenaga  kerja  yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah.
c. Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan; dan
d. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.
Untuk memperjelas kedudukan politik hukum Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004 dalam menjamin pembinaan dan perlindungan TKI diluar negeri dalam design UUD 1945 dilukiskan dalam skema berikut
B. Faktor-Faktor  Hukum  yang  Memengaruhi  Pelaksanaan  Politik  Hukum Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Perlindungan dan Pembinaan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negri Kaitannya Dengan Perlindungan Hukum TKI di Luar Negeri.
Untuk  mengetahui  pelaksanaan  politik  hukum  UU  No.  34  Tahun  2004,  penulis menggunakan  pendekatan  teori  hukum  Lawrence  M.  Friedman,  Menurut  Lawrence  M. Friedman, ada 3 (tiga) komponen yang menjalankan sistem hukum (Achmad Ali: 204) yaitu
a. Struktur,  yaitu  keseluruhan  institusi-institusi  hukum  yang  ada  beserta  aparatnya, mencakupi  antara  lain  Kemenlu,  PPJTKI,  Departemen  Tenaga  Kerja  dan Transmigrasi  (Depnakertrans)    Badan  Nasional  Penempatan  dan  Perlindungan Tenaga  Kerja  Indonesia  (BNP2TKI)  dan  Perusahaan  Penempatan  Tenaga  Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) yang mempunyai tugasBekerjasama dengan Perusahaan yang  akan  menjadi  Pelaksana  Penempatan  TKI  Swasta  (PPTKIS)    wajib  mendapat izin tertulis berupa Surat Izin Pelaksana Penempatan TKI yang  disebut SIPPTKI dari Menteri. Untuk dapat memperoleh SIPPTKI Pasal 13 ayat  1 UU No. 39 tahun 2004, pelaksana  penempatan  TKI  swasta  harus  memenuhi  persyaratan  sebagai  berikut (Suwardjo. 2012, Vol. 7, No. 1. Hlm. 36):
 berbentuk badan hukum perseroan terbatas (PT) yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 memiliki  modal  disetor  yang  tercantum  dalam  akta  pendirian  perusahaan, sekurang-kurangnya Rp 3.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
 menyetor uang kepada bank sebagai jaminan dalam bentuk deposito  sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) pada bank pemerintah;
Politik Hukum UU No. 39 Tahun 2004
Cita Politik Hukum
Nasional
Ketenagakerjaan Indonesia
e-ISSN 2621-6159
 memiliki  rencana  kerja  penempatan  dan  perlindunganTKI  di  luar  negeri sekurang-kurangnya untuk kurun waktu 3 (tiga) tahun berjalan;
 memiliki unit pelatihan kerja; dan
 memiliki sarana dan prasarana pelayanan penempatan TKI,
b. Substansi,  yaitu  keseluruhan  aturan  hukum,  norma  hukum  dan  asas  hukum,  baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan. antara lain
 Undang-Undang No. 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
 Undang-Undang  No.  02  Tahun  2004  Tentang  Penyelesaian  Perselisihan Hubungan Industrial
 Undang-Undang No. 21 Tahun 2003 Ttg Pengawasan Ketenagakerjaan dalam Industri dan Perdagangan
 Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri
c. Kultur  hukum,  yaitu  opini-opini,  kepercayaan-kepercayaan  (keyakinin-keyakinan) kebiasaan-kebiasaan,  cara  berpikir,  dan  cara  bertindak,  baik  dari  para  penegak hukum  maupun  dari  warga  masyarakat,  tentang  hukum  berbagai  fenomena  yang berkaitan dengan hukum.
Berdasarkan  teori  hukum  Lawrence  M.  Friedman,  ada  3  faktor  yang  memengaruhi pelaksanaan  politik  hukum  UU  No.  39  Tahun  2004  yaitu  struktur,  substansi  dan  kultur hukum. Namun dalam penulisan makalah ini penulis hanya akan fokus pada 2 (dua) faktor yaitu  struktur  dan  substansi.  untuk  mengetahui  pengaruh  faktor  struktur  dan  substansi hukum  kaitannya  dengan  pelaksanaan  politik  hukum  dalam  UU  No.  39  tahun  2004 kaitannya  dengan  perlindungan  hukum  terhadap  TKI  di  Luar  Negeri,  memulai  dengan Berdasarkan  Data  Migrant  Care  yang  menyebutkan,  ke-265  TKI  diatas  hingga  Oktober masih  menjalani  proses  hukum  di  sejumlah  pengadilan  di  luar  negeri  dengan  dakwaan hukuman mati. Sebanyak 213 TKI di antaranya di Malaysia, 33 orang di Arab Saudi, 18 TKI di China, dan 1 orang lagi di Iran. Seluruh TKI didakwa membunuh, mengedarkan narkoba, dan melakukan tindak kriminal lainnya, termasuk tuduhan sihir. Menurut Migrant care 70
TKI  telah  divonis  mati  di  tingkat  pengadilan  rendah,  17  orang  sudah  memiliki  kekuatan hukum pasti sehingga sewaktu-waktu mereka akan menjalani hukuman pancung, gantung, atau ditembak mati. Adapun 62 TKI lain dinyatakan bebas dari hukuman mati.
Berdasarkan  data  migrant  care  tersebut  dapat  disimpulkan  pelaksanaan  politik hukum dari UU No. 39 tahun 2004 belum efektif dalam melindungi TKI di luar negeri, hal ini disebabkan oleh 2 (dua) faktor yaitu

## 1. Struktur

## a. Lembaga Ketenagakerjaan
Banyaknya  lembaga  ketenakerjaan  yang  berfungsi  untuk  melaksanakan  fungsi pengawasan,  pelaksanaan  dan  perlindungan  hukum  terhadap  TKI  Domestik  dan  luar negeri menyebabkan tumpang tindihnya fungsi dari lembaga-lembaga tersebut. UU No. 39 Tahun  2004  justru  memberikan  peran  yang  besar  terhadap  perusahaan  swasta  seperti Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) yang diberi wewenang oleh  UU  dalam  melakukan  proses  penerimaan  dan  penempataan  TKI  di  luar  negeri. Pelaksana  Penempatan  Tenaga  Kerja  Indonesia  Swasta  (PPTKIS)  atau  dahulu  dikenal dengan  nama  Perusahaan  Jasa  Tenaga  Kerja  Indonesia  (PJTKI)  selama  ini  punya  peran penting terkait dengan keberadaan TKI. PPTKIS tidak hanya mencari dan merekrut calon TKI,  tapi  juga  membekali  sampai  calon  TKI  siap  untuk  diberangkatkan  ke  luar  negeri PPTKIS pun harus bertanggung jawab terkait perlindungan TKI. Sayangnya, banyak pihak yang  kerap  menilai  PPTKIS  tak  mampu  melaksanakan  peran  itu.  Akibatnya,  banyak  TKI yang  tersangkut  masalah,  namun  tak  jelas  penuntasannya.  Hal  ini  diperparah  dengan lemahnya pengawasan pemerintah. Satu hal yang sering tidak diketahuioleh para calon TKI adalah  bahwa  ternyatamitra  usaha  dari  PPTKIS  yang  berada  diluar  negeri  sebenarnya hanyalah  berkedudukan  sebagai  agen  atau  perantaradi  negaranya  atau  dengan  kata  lain bukanlah  pihak  yang  menjadimajikan/mempekerjakan  para  TKI  secaralangsung, sedangkan yang mempekerjakan TKI adalah pihak ketiga yang sebelumnya tidak diketahui oleh  para  calon  TKI  itu  sendiri  (Meita  Djohan  Oelangan.  2014,  Vol.  9  No  1.  Hlm.  51). sedangkan  pemerintah  seperti  BNP2TKI,  Departemen  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi
(Depnakertrans) dan kemenlu memiliki kewenangan terbatas dalam hal perlindungan TKI di luar negeri. Akibatnya minus koordinasi dan lepasnya tanggung jawab para pihak baik perusahaan  swasta  sebagai  penanggung  jawab  penuh  TKI  di  Luar  Negeri  maupun pemerintah sendiri jika TKI bermasalah di Luar Negeri.

## b. Sarana  Pengaduan  yang  minim  disediakan  oleh  Pemerintah  di  Luar  Negeri kepada TKI
Menurut  Pasal  7  poin  b  dan  c  UU  No.  39  tahun  2004,  tugas  dan  tanggung  jawab pemerintah adalah a) mengawasi pelaksanaan penempatan calon TKI; b)  membentuk dan mengembangkan sistem informasi penempatan calon TKI di luar negeri; Namun faktanya menunjukan  prosesi  pra  pembinaan  atau  pembengkalan  sampai  pra  penempatan  TKI  di Luar negeri, tidak dibekali dengan sarana yang memadai kepada TKI, seperti pemberian HP kepada  TKI  untuk  melaporkan  apa  yang  terjadi  padanya  selama  di  luar  negeri,  sistem pendataan  yang  jelas  tiap  bulannya  yang  dilakukan  oleh  BNP2TKI  dalam  rangka mengawasi aktifitas TKI di  luar negeri. Sistem sarana perlindungan TKI oleh  pemerintah belum efektif dilaksanakan di Luar Negeri.
Akibatnya  perilaku  diskiriminasi,  penganiayaan  oleh  majikan  kepada  TKI  tiap tahunnya meningkat. Bahkan tidak jarang TKI yang menerima siksaan menerima siksaan dipersalahkan oleh majikannya. Hal ini jelas akan mengakibatkan perlindungan hukum TKI di luar negeri tidak akan berjalan efektif. Akibatnya spirit politik hukum dalam UU No. 39 tahun 2004 tidak akan tercapai.

## 2. Substansi
Pada  konteks  substansi  hukum  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  2014  terkait dengan perlindungan terhadap TKI di Luar negeri ada 3 (tiga) masa bentuk perlindungan yang  diberikan  yakni  yaitu  masa  pra  penempatan,  masa  penempatan,  dan  purna penempatan dengan rincian (Hidayat Andyanto. 2014, Vol. 1 No. 1 Hlm. 4-5 ):
a) Perlindungan pra penempatan, bentuk perlindungan yang dilakukan terhadap calon TKI/TKI pada masa pra penempatan
b) Perlindungan  masa  penempatan,  perlindungan  terhadap  TKI  selama  masa penmpatan
c) Perlindungan purna penempatan, perlindungan yang dilakukan terhadap TKI yang mengakhiri purna kerjanya atau dikenal TKI purna
Secara  substansi  pengaturan  pembinaan  dan  perlindungan  hukum  terhadap  TKI  di luar negeri di atur dalam UU No. 39 tahun 2004. Menurut Pasal 8 UU No. 39 tahun 2004, Setiap calon TKI mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk:
a. Bekerja di luar negeri;
b. Memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja luar negeri dan prosedur penempatan TKI di luar negeri;
c. Memperoleh pelayanan dan perlakuan yang sama dalam penempatan di luar negeri;
d. Memperoleh kebebasan menganut aama dan keyakinannya serta kesempatan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya.
e. Memperoleh upah sesuai dengan standar upah yang berlaku di negara tujuan.
f. Memperoleh  hak,  kesempatan,  dan  perlakuan  yang  sama  yang  diperoleh  tenaga kerja asing lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan di negara tujuan;
g. Memperoleh  jaminan  perlindungan  hukum  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan  atas  tindakan  yang  dapat  merendahkan  harkat  dan  martabatnya  serta pelanggaran  atas  hak-hak  yang  ditetapkan  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan selama penampatan di luar negeri;
h. Memeproleh jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan kepulangan TKI ke tempat asal;
i. Memperoleh naskah perjanjian kerja yang asli.

## D. PENUTUP
Berdasarkan penjelasan, penulis menyimpulkan bahwa Politik Hukum Undang-Undang Nomor  39  Tahun  2004  tentang  Perlindungan  dan  Pembinaan  Tenaga  Kerja  Indonesia  di Luar  Negeri  ada  4  (empat)  yaitu  1)  Memberdayakan  dan  mendayagunakan  tenaga  kerja secara  optimal  dan  manusiawi;  2)  Mewujudkan  pemerataan  kesempatan  kerja  dan
penyediaan  tenaga  kerja  yang  sesuai  dengan  kebutuhan  pembangunan  nasional  dan daerah;  3)  Memberikan  perlindungan  kepada  tenaga  kerja  dalam  mewujudkan kesejahteraan; dan 4) Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.
Faktor Hukum yang memengaruhi pelaksanaan politik hukum Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Perlindungan dan Pembinaan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negri kaitannya dengan perlindungan hukum TKI di Luar Negeri ada 2 (dua) yaitu 1) Struktur (a. Lembaga Ketenagakerjaan, b. Sarana Pengaduan yang minim disediakan oleh Pemerintah di Luar Negeri kepada TKI) dan 2) Substansi.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Imam  Syaukani  &  A.  Ahsin  Thohari, Dasar-Dasar  Politik  Hukum ,  PT  RajaGrafindo Persada, Jakarta,
Achmad Ali, Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan , Kencana Prenada Media Grup, Jakarta,

## Jurnal
Zulfikat Judge. 2012. Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Indonesia di Luar Neger. Lex Jurnalica (Journal of Law) Vol 9, No 3.
Purwaka  Hari  Prihanto.  2013.  Kebijakan  Moratorium  Pengiriman  Tenaga  Kerja  ke  Luar Negeri  dan  Dampaknya  Terhadap  Peningkatan  Kualitas  Pekerja  Migran  Indonesia. Jurnal  Paradigma Ekonomika  Vol 1, No 8. Ratih Probosiwi. Analisis Undang-Undang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Jurnal Kawistara Vol. 5 No. 2.
Faisal  Rani.  2012.  Peran  Birokrasi  Dalam  Penempatan  Tenaga  Kerja  Indonesia  (TKI)  di Luar Negeri. Jurnal Ilmu Pemerintahan Nakhoda Vol. 11, No. 17.
Farrah O. Mahengkeng. 2014. Penyidikan Tindak Pidana Dalam Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Jurnal Lex et Societtis, Vol. II, No. 6, Juli. Hlm. 75
Gloria  Gunawan.  2015.  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Tenaga  Kerja  Indonesia  di  Luar Negeri. Lex Privatum, Vol III, No. 2.
Suwardjo.  2012,  Prosedur  Penempatan  Tenaga  Kerja  ke  Luar  Negeri  Oleh  Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKS). Jurnal Smooting Vol. 7, No. 1.
Meita Djohan Oelangan. 2014. Implementasi Perjanjian Kerda Dalam Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri. Jurnal Pranata Hukum Vol. 9 No 1.
Hidayat Andyanto, Dian Novita.2014. Peran Pemerintah Daerah dalam Melindungi Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Jendela Hukum Vol. 1 No. 1