Irena, F., & Ismelina, M. (2024) Regulasi Hukum Lingkungan dan Jaminan Reklamasi dalam Industri  Pertambangan  di  Indonesia.  Syntax  Literate. (9)1, http://dx.doi.org/10.36418/syntax- literate.v9i1 E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398
Vol. 9, No. 1, Januari 2024

## REGULASI  HUKUM  LINGKUNGAN  DAN  JAMINAN  REKLAMASI  DALAM INDUSTRI PERTAMBANGAN DI INDONESIA

## Florencia Irena, Mella Ismelina Farma Rahayu
Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Indonesia Email: florencia.205200205@stu.untar.ac.id, mellaismelina@yahoo.com

## Abstrak
Sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam, baik yang dapat diperbaharui, maupun yang tidak dapat diperbaharui, Indonesia mengalami tantangan dalam konteks pengelolaan sumber  daya  alam  yang  tidak  dapat  diperbaharui  dalam  industri  pertambangan  dengan memperhatikan  kondisi  ekologis  dan  keseimbangan  lingkungan  hidup.  Penelitian  ini bertujuan  untuk  menganalisis  regulasi  hukum  lingkungan  dan  jaminan  reklamasi,  serta prosedur pemberian jaminan reklamasi dalam industri pertambangan di Indonesia. Metode penelitian  melibatkan  analisis  dokumen  hukum  dan  studi  kepustakaan.  Hasil  penelitian menunjukkan bahwa regulasi hukum lingkungan yang mengatur terkait jaminan reklamasi di Indonesia diatur secara umum dalam UU No. 3 Tahun 2020 dengan bersinergi dengan UU PPLH  yang  dalam  pelaksanaannya  dilakukan  berdasarkan  PP  No.  78  Tahun  2010    dan Permen  ESDM  No.  7  Tahun  2014.  Kesimpulan  penelitian  ini  adalah  jaminan  reklamasi dalam industri pertambangan di Indonesia dimulai dengan perencanaan pertambangan dan penyusunan  rencana  reklamasi,  evaluasi  dan  persetujuan,  penentuan  besaran  jaminan reklamasi, pemberian jaminan reklamasi, pengawasan dan eksekusi reklamasi, pemulihan jaminan reklamasi, serta penyimpanan dan penggunaan dana. Prosedur dan jaminan dana reklamasi  juga  berbeda  dibagi  tergantung  jenis  tahap  dalam  aktivitas  pertambangan  dan dampak yang ditimbulkan.
Kata kunci : reklamasi; jaminan reklamasi; industri pertambangan

## Abstract
As a country rich in natural resources, both renewable and non-renewable, Indonesia faces challenges  in  the  context  of  managing  non-renewable  natural  resources  in  the  mining industry while considering ecological conditions and environmental balance. This research aims to analyze environmental legal regulations and reclamation guarantees, as well as the procedures for granting reclamation guarantees in the mining industry in Indonesia. The research method involves the analysis of legal documents and literature review.. The results of  the  research  indicate  that  environmental  legal  regulations  related  to  reclamation guarantees in Indonesia are generally governed by Law No. 3 of 2020, in synergy with the Environmental Law (UU PPLH), which is implemented based on Government Regulation No. 78 of 2010 and Ministerial Regulation No. 7 of 2014. The conclusion of this research is that reclamation guarantees in the mining industry in Indonesia begin with mining planning and reclamation plan development, evaluation and approval, determination of the amount of reclamation guarantee, issuance of reclamation guarantee, supervision and execution of reclamation, recovery of reclamation guarantee, as well as the storage and use of funds. The
procedures and guarantees for reclamation funds also vary depending on the stage of mining activities and the impact they generate.
Keywords: reclamation; reclamation assurance; mining industry

## Pendahuluan
Sebagai  negara  yang  kaya  akan  sumber  daya  alam  yang  dapat  diperbaharui  dan tidak dapat diperbaharui, seperti hutan, laut, tambang, dan energi, Indonesia menghadapi suatu tantangan dalam hukum lingkungan, khususnya regulasi hukum lingkungan yang berfokus pada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui ( unrenewable resources) (Syahruddin et al., 2021)
Perubahan  dinamika  masyarakat  dan  pembangunan  yang  cepat  menjadi  dasar sosiologis  perlindungan  lingkungan  hidup,  seperti  permintaan  sumber  daya  alam  yang meningkat  dan  akhirnya  menyebabkan  tekanan  pada  lingkungan  dan  masalah pencemaran. Oleh karena itu, perlindungan dan pelestarian lingkungan menjadi isu utama dalam  upaya  menjaga  keseimbangan  antara  pemanfaatan  ekonomi  dan  pelestarian lingkungan.  Apalagi,  lingkungan  hidup  merupakan  aset  berharga  demi  keberlanjutan bumi. Salah satunya dalam industri pertambangan.
Industri pertambangan memberikan dampak positif kepada kas Negara dari pajak dan royalty (Suriyani, 2019). Selain kas Negara, industri pertambangan berperan dalam pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan berkelanjutan, lapangan kerja, serta penyediaan bahan baku bagi sektor industri lain. Sebagai salah satu penyumbang devisa negara terbesar Irfan, (2022) industri pertambangan menjadi isu penting karena berperan sebagai penunjang pembangunan nasional, peningkatan  kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.
Selaras dengan Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang mengatur tentang penguasaan negara Indonesia atar sumber daya mineral dan batubara yang harus dipergunakan bagi kemakmuran rakyat, UU No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur  tentang  perencanaan,  eksploitasi,  dan  pengelolaan  sumber  daya  tambang. Negara  memiliki  tanggung  jawab  untuk  dapat  memberikan  jaminan  terhadap  hak-hak rakyat dan mencegah segala tindakan yang dapat membuat rakyat kehilangan hak atas yang ada di dalam dan di atas bumi (Abrar et al., 2004).
Pasal 2 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hukum (UU PPLH), mengatur prinsip konsep Tata Kelola, yaitu tanggung jawab negara; kelestarian dan keberlanjutan; keserasian dan keseimbangan; keterpaduan; manfaat;  kehati-hatian;  keadilan;  ecorgion;  keanekaragaman  hayati;  pencemaran; partisipatif; kearifan lokal; tata kelola pemerintahan yang baik; dan otonomi daerah. Asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi bagian penting dari asas prinsip itu sendiri (Darjoko et al., 2019).
Sebagai salah satu ilmu hukum, hukum pertambangan berkaitan erat dengan hukum lingkungan karena lingkungan menjadi objek utama dari aktivitas industri pertambangan dan akibatnya terdapat perubahan sifat dan fisik terhadap lingkungan. Oleh karena itu, setiap  aktivitas  industri  pertambangan  wajib  menjamin  fungsi  dan  kelangsungan  daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
Keterlibatan  pemerintah  sebagai  subjek  hukum  dalam  industri  pertambangan memiliki  tanggung  jawab  yang  besar  dalam  pemanfaatan  sumber  daya  alam  secara bijaksana  dan  keefektifan  pembangunan  berkelanjutan.  Hal  ini  diwujudkan  melalui wewenang dan tanggung jawab dalam perizinan, pengawasan dan sanksi agar tercapainya keadilan  bagi  seluruh  rakyat  dalam  pengelolaan  efektif  dan  baik  tanpa  merusak keseimbangan  lingkungan  ataupun  penurunan  kualitas  sumber  daya  alam  yang dimanfaatkan (Auerbach et al., 2020)
Industri  pertambangan  membutuhkan  perhatian  besar  karena  pembukaan  lahan batubara  meningkatkan  turbiditas  pada  air  latian  akibat  erosi  hujan  Abfertiawan,  Bao, Pahilda, & Hakim, (2019) dan pembentukan air asam tambang (AAT) akibat interaksi air larian  dengan  oksidasi  mineral  sulfida  Maulida  &  Purwanti,  (2023)  yang  berdampak negatif  bagi  seluruh  makhluk  hidup  (Dyestiana  et  al.,  2023).  Dengan  adanya  potensi pengkoagulasi  akibat  unsur  besi,  alumunium,  mangan,  dan  basis  logam  terlarut  utama lainnya dalam AAT, diperlukan pengelolaan kelestarian lingkungan hidup karena sifat asam asam sulfat dan senyawa besi dalam limbah mengakibatkan korosi dan pelarutan logam  berat,  sehingga  air  yang  tercemar  menjadi  racun  dan  berdampak  buruk  bagi kehidupan akuatik dan perairan.
JATAM  mencatat  pada  akhir  tahun  2020  terdapat  45  konflik  pertambangan  dan diantaranya  22  kasus  termasuk  pencemaran  dan  perusakan  lingkungan  (Hernaningsih, 2022).  Pencemaran  udara  akibat  pembakaran  batu  bara  yang  menghasilkan  senyawa beracun,  seperti  benzene,  toluene,  xylene,  sulphur,  arsenik,  merkuri,  dan  timbal,  serta pembongkaran dan mobilitas peralatan dan hasil tambang, juga pencemaran air akibat pencucian  batubara  melalui surface  run-off yang  membuat  air  keruh  dan  pembuangan tanah  sisa  hasil  yang  meningkatkan  transport  sendimen  sangat  berdampak  negatif  dan berbahaya bagi lingkungan dan seluruh makhluk hidup.
Selain itu, industri pertambangan merebut sumber kehidupan rakyat Siti, Mbungu, Tungadio,  Banza,  &  Ngoma,  (2022)  dan  peralihan  fungsi  lahan  yang  berupa  lahan pertanian, hutan, serta kebun, yang sekaligus menjadi daerah resapan air yang berperan dalam  mencegah  berbagai  bencana  alam,  seperti  banjir  dan  tanah  longsor.  Hal  ini ditambah  dengan  besarnya  ancaman  tanah  longsor  akibat  penggalian  lahan  tambang dengan bentuk dinding lurus menggantung ( hanging wall ), bukan berjenjang ( trap-trap ). Kemudian,  dengan  adanya  penimbunan  batuan  penutup  ( overburder  material/  waste rock ) Turakulov, Zhantasov, Kolesnikov, Smailov, & Liseitsev, (2023), maka dibutuhkan perencanaan pengelolaan lingkungan pertambangan sejak tahap prapenambangan.
Untuk memulihkan kondisi tanah agar dapat berfungsi dan bermanfaat sesuai tujuan awalnya, langkah-langkah yang perlu diambil terhadap lahan bekas pertambangan tidak hanya mencakup penutupan tambang, tetapi juga melibatkan upaya pemulihan kawasan bekas  pertambangan  (Huzeini  et  al.,  2019).  Maka  dari  itu,  hukum  lingkungan  harus memiliki kemampuan untuk menghadapi tantangan yang ada sekarang dan di masa depan, khususnya dalam pengeksplotasian sumber daya alam, serta penekanan dampak negatif terhadap lingkungan. Disamping itu, hukum lingkungan harus dapat mewujudkan Pasal
33 ayat 3 UUD 1945 dan Pasal 28H ayat 1 UUD 1945 melalui fungsi dan kewenangan pemerintah.
Sebagai negara hukum (rechsstaat), Indonesia menjadikan dua belas prinsip pokok sebagai pilar utama, yaitu supremasi hukum dimana hukum menjadi pedoman tertinggi dalam  menyelesaikan  masalah,  persamaan  dalam  hukum,  asas  legalitas  dimana  segala tindakan  pemerintahan  harus  didasarkan  atas  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku secara sah dan tertulis, pembatasan kekuasaan negara dan organ-organ negara, organ-organ  eksekutif  independen,  peradilan  bebas  dan  tidak  memihak,  peradilan  tata usaha  negara,  peradilan  tata  negara,  perlindungan  HAM,  bersifat  demokratis,  sarana mewujudkan tujuan bernegara, serta transparansi dan kontrol sosial (Jimly, 2004).
Berkaitan dengan hukum, lingkunngan menjadi salah satu objek yang diatur dalam hukum,  yaitu  dalam  hukum  lingkungan.  Dalam  konteks  industri  pertambangan, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang tidak berwawasan lingkungan dan tidak berkelanjutan dapat menyebabkan degradasi lingkungan hidup (Mella, 2021). Oleh karena itu diperluka pelestarian lingkungan hidup  yang berfokus pada fungsi ekologis alam dengan memperhatikan keseimbangan linkungan.
Berdasarkan pemaparan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis merasa tertarik untuk menulis jurnal dengan judul “Regulasi Hukum Lingkungan Dan Jaminan Reklamasi Dalam Industri Pertambangan di Indonesia”. Secara lebih rinci, penulis akan membahas mengenai bagaimana regulasi hukum lingkungan terhadap jaminan reklamasi dan prosedur pemberian jaminan reklamasi dalam industri pertambangan di Indonesia. Sehingga,  penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  regulasi  hukum  lingkungan  di Indonesia terkait jaminan reklamasi dalam industri pertambangan

## Metode Penelitian
Sebagai jenis penelitian hukum normatif, metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan. Metode penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  untuk  menganalisis  regulasi  hukum lingkungan  dan  jaminan  reklamasi  dalam  industri  pertambangan  di  Indonesia.  Teknik pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  data  sekunder  yang  diperoleh  dari  analisis dokumen  hukum,  studi  kepustakaan  atau  literatur  terkait  objek  penelitian.  Analisis dokumen hukum mencakup pemeriksaan secara rinci terhadap UU No. 3 Tahun 2020, PP No. 1 Tahun 2017, PP No, 78 Tahun 2010, dan Permen ESDM N0. 7 Tahun 2014. Studi kepustakaan  melibatkan  review  artikel  ilmiah,  buku,  dan  laporan  penelitian  untuk memahami  isu-isu  yang  berkaitan  dengan  regulasi  hukum  lingkungan  dan  jaminan reklamasi  dalam  industri  pertambangan  di  Indonesia.  Kemudian,  data  yang  diperoleh akan  diolah  dengan  teknik  analisa  interpretasi  melalui  penyusunan  secara  sistematis terhadap bahan hukum yang telah terkualifikasi.

## Hasil dan Pembahasan
Regulasi  Hukum  Lingkungan  Terhadap  Jaminan  Reklamasi  Dalam  Industri Pertambangan di Indonesia
Regulasi  hukum  lingkungan  terhadap  jaminan  reklamasi  dalam  industri pertambangan  di  Indonesia  merupakan  serangkaian  peraturan  perundang-undangan dengan  tujuan  untuk  mengatur  dan  memberikan  kepastian  akan  keberlanjutan  dan kelestarian lingkungan hidup, terutama dalam pengkesplotasian sumber daya alam. Selain itu,  tujuan  dari  regulasi  hukum  lingkungan  adalah  untuk  memperhatikan  dampak lingkungan,  serta  tanggung  jawab  perusahaan  pertambangan  terhadap  reklamasi  untuk menjaga  keberlanjutan  ekosistem  pasca-tambang.  Pascatambang  menjadi  fase  paling kritis  dan  dibutuhkan  perhatian  khsusus  terhadap  dampak  lingkungan  yang  dihasilkan akibat  aktivitas  industri  pertambangan,  seperti  pencemaran  udara  dan  air,  hilangnya keanekaragaman  hayati,  kerusakan  alam  dan  ekosistem,  pengelolaan  limbah  AAT, peningkatan turbiditas air.
Gangguan lahan dan perubahan bentang alam akibat aktivitas pertambangan, ada yang  bersifat  sementara,  seperti  timbunan  sisa  galian  dan  limbah tailing ataupun permanen,  seperti  tanah  kolong  mendalam,  tubuh  tanah  yang  berubah,  dan keanekaragaman  hayati  yang  terganggu  (Dariah  et  al.,  2010).  Kemudian,  oleh  karena terdapat  perbedaan  dari  setiap  sifat  gangguan  yang  ditimbulkan,  pendekatan  dan teknologi  reklamasi  yang  dibutuhkan  juga  berbeda  tergantung  sifat  gangguan  dan peruntukannya, serta pengunaan setelah proses reklamasi.
Regulasi  hukum  lingkungan  dalam  industri  pertambangan  mengatur  terkait perencanaan,  pelaksanaan  reklamasi,  serta  jaminan  oleh  perusahaan  pertambangan. Reklamasi  pascatambang  merupakan  upaya  pengembalian  lahan  bekas  tambang  ke kondisi  semula  Putri,  Franto,  &  Oktarianty,  (2022)  agar  dapat  mendukung  fungsi lingkungan hidup, serta memulihkan dan merestorasi ekosistem yang terganggu, melalui penataan  ulang  lahan,  penanaman  vegetasi,  dan  rekayasa  tanah.  Reklamasi  mencakup perbaikan kondisi fisik tanah (overburden) agar tidak terjadi longsor, pembuatan waduk untuk  perbaikan  kualitas  air  asam  tambang  yang  beracun,  yang  kemudian  dilanjutkan dengan  kegiatan  revegetasi  (Oktorina,  2018).  Pemegang  IUP  dan  IUPK  bertanggung jawab atas pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk reklamasi dan pascatambang (Tarigan et al., 2023). Tidak hanya berupaya dalam pemulihan kondisi lingkungan,  tetapi  juga  dalam  pemulihan  kondisi  sosial  masyarakat  agar  mendapatkan hak utamanya kembali, yaitu hak atas lingkungan yang bersih, indah, dan asri. Dengan itu, semua pihak dapat  memperoleh manfaat-manfaat lebih dari terciptanya lingkungan yang asri dan nyaman untuk kita (Joni, 2020).
Dalam  bukunya  “ Textbook  of  Criminal  Law ”,  Glenville  Williams  menyatakan bahwa  pertanggungjawaban  korporasi  berdasarkan utilitarian  theory dan  semata-mata bukan  berdasarkan  asas  “ theory  of  justice ”  tetapi  adalah  untuk  mencegah  kejahatan (Hutapea, 2019). Terkait regulasi hukum lingkungan terhadap jaminan reklamasi dalam industri pertambangan di Indonesia, mencakup beberapa peraturan perundang-undangan,
secara  khusus  dalam  mengatur  tata  kelola  lingkungan,  kegiatan  pertambangan,  dan reklamasi.
1. UU No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan dan Mineral dan Batubara (Minerba) menetapkan  kewajiban  perusahaan  pertambangan  untuk  melaksanakan  rekalmasi sebagai  bagian  dari  kewajiban  pascatambang  dan  tanggung  jawab  perusahaan pertambangan  untuk pemulihan kondisi lingkungan pasca eksploitasi tambang. Sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 158 UU Minerba, berisi ketentuan tanggung jawab perusahaan  pertambangan  untuk  melakukan  reklamasi  sebagai  bagian  dari operasinalnya  dan  ketentuan  jaminan  reklamasi  yang  wajib  diselenggarakan  oleh pemegang IUP.
2. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH)  mengatur  prinsip  dasar  pengelolaan  lingkungan  hidup,  termasuk  aspek reklamasi  pascatambang  dan  kewajiban  perusahaan  untuk  melibatkan  masyarakat setempat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan reklamasi.
a. Pasal  1  angka  26  yang  mendefiniskan  reklamasi  sebagai  upaya  pengembalian kondisi lingungan hidup pasca aktivitas.
b. Pasal 2 ayat 1 huruf f yang menetapkan kewajiban bagi setiap orang, badan hukum, atau badan usaha dalam menjaga dan melaksanakan reklamasi.
c. Pasal 41 ayat 2 yang menetapkan kewajiban bagi setiap orang, badan hukum, atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha yang dapat merusak atau mencemari lingkungan hidup untuk menyediakan dana jaminan reklamasi.
d. Pasal 41 ayat 3 yang menetapkan jumlah dan jenis dana jaminan reklamasi.
e. Pasal  41  ayat  4  yang  mengatur  bahwa  dana  jaminan  reklamasi  tidak  dapat digunakan untuk kepentingan lain selain reklamasi.
f. Pasal  41  ayat  5  yang  menetapkan  peraturan  lebih  lanjut  mengenai  jaminan reklamasi diatur dalam Peraturan Pemerintah.
g. Pasal 74 yang menegaskan kewajiban bagi setiap orang, badan hukum, atau badan usaha  yang  melakukan  kegiatan  usaha  yang  dapat  merusak  atau  mencemari lingkungan hidup untuk ganti rugi akibat yang ditimbulkannya.
3. PP No. 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi Lahan Pertambangan menetapkan ketentuan rinci  terkait  pelaksanaan  reklamasi  lahan  pascatambang  dan  panduan  teknis  dan administratif terkait reklamasi. Sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 4 ayat 1 PP No. 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang, jaminan reklamasi dalam insutri pertambangan di Indonesia harus berdasarkan prinsip pengelolaan lingkungan hidup:
a. Perlindungan terhadap kualitas air permukaan, air tanah, air laut, dan tanah serta udara  berdasarkan  standar  baku  mutu  atau  kriteria  baku  kerusakan  lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. Perlindungan dan pemulihan keanekaragaman hayati;
c. Penjaminan  terhadap  stabilitas  dan  keamanan  timbunan  batuan  penutup,  kolam tailing, lahan bekas tambang, dan struktur buatan lainnya;
d. Pemanfaatan lahan bekas tambang sesuai dengan peruntukannya;
e. Memperhatikan nilai-nilai sosial dan budaya setempat; dan
f. Perlindungan  terhadap  kuantitas  air  tanah  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.
4. PP No. 38 Tahun 2014 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan  Daerah  Provinsi.  Dan  Pemerintahan  Daerah  Kabupaten/  Kota menetapkan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam hal tata kelola lingkungan hidup, termasuk reklamasi pascatambang.
5. Peraturan Menteri ESDM (ESDM) No. 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi  Penyelenggaraan  Reklamasi  dan  Pascatambang  menetapkan  prosedur  dan mekanisme pemantauan serta evaluasi pelaksanaan reklamasi dan pascatambang oleh perusahaan pertambangan. Peraturan ini mengatur:
- Kewajiban  perusahaan  pertambangan  untuk  memberikan  jaminan  reklamasi sebagai tanggung jawab pemulihan lahan pascatambang.
- Jenis  jaminan  yang  diberikan  perusahaan  pertambangan,  seperti  jaminan  tunia, bank garansi, dan surat utang.
- Nilai  jaminan  reklamasi  yang  harus  disesuaikan  dengan  luas  lahan  tambang  dan jenis kegiatan pertambangan yang dilakukan.
- Prosedur  penetapan  nilai  jaminan  reklamasi  dan  mekanisme  pencairannya, termasuk situasi perusahaan tidak memenuhi kewajibannya.
- Pentingnya penyelenggaraan reklamasi terintegrasi dengan perencanaan tambang dan wilayah.
- Pedoman pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan reklamasi dan pascatambang oleh perusahaan pertambangan
- Kewajiban perusahaan untuk menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan reklamasi secara berkala kepada pemerintah.
- Peran  pemerintah  dan  pemerintah  daerah  dalam  pengawasan  dan  pengendalian pelaksanaan reklamasi dan pascatambang
- Sanksi atau tindakan yang diambil apabila perusahaan tidak memenuhi kewajiban reklamasi, salah satunya denda atau pencabutan izin usaha pertambangan.
- Akomodasi  partisipasi  masyarakat  dalam  proses  pemantauan  dan  evaluasi,  serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang reklamasi.

## Prosedur  Pemberian  Jaminan  Reklamasi  Dalam  Industri  Pertambangan  di Indonesia
PP  No.  78  Tahun  2010  mengatur  terkait  permohonan  izin  tata  laksana  rencana reklamasi  dan  rencana  pascatambang,  persetujuan  rencana  reklamasi  dan  rencana pascatambang, serta perubahan rencana reklamasi dan rencana pascatambang.
Secara  terstruktur,  jaminan  reklamasi  dalam  industri  pertambangan  di  Indonesia melewati beberapa tahap:
1. Perencanaan Pertambangan dan Penyusunan Rencana Reklamasi
Perusahaan  pertambangan  wajib  melakukan  penyusunan  rencana  terkait  dampak lingkungan  yang  mungkin  terjadi  selama  dan  pascatambang,  termasuk  aspek
lingkungan  dan  strategi  reklamasi  (Azmi  et  al.,  2022).  Dibutuhkan  perencanaan penutupan tambang yang terintegrasi dengan kondisi lingkungan karena perencanaan penutupan tambang tidak hanya terpusat pada perlindungan lingkungan, tetapi juga aspek sosial dan ekonomi. Perencanaan ini termasuk reklamasi jangka panjang sampai berakhirnya masa tambang, secara rinci perencanaan lima tahun ke depan dan dituang dalam dokumen Rencana Reklamasi (Rahmi et al., 2021)
Perencanaan harus berdasarkan undang-undang yang mengatur peruntukan lahan dalam areal konsesi dan kerangka rencana penutupan lahan pascatambang:
1) Restorasi  dan  konservasi  keanekaragaman  hayati  ( biodiversity )  flora  dan  fauna hutan lindung.
2) Evaluasi atau analisis alternatif pemanfaatan lahan kehutanan untuk kepentingan sosial ekonomi masyarakat di masa depan pada areal penggunaan lain (APL) dan hutan produksi (Ambodo, 2008)
3) Evaluasi  atau  analisis  alternatif  pemanfaatan  lahan  pertanian  pada  wilayah  non- kehutanan  atau  pada  wilayah  APL  atau  hutan  produksi  berdasarkan  peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan kondisi lahan dapat dikonversi. Perusahaan pertambangan wajib membuat penyusunan rencana reklamasi dengan perincian  langkah-langkah  untuk  pemulihan  lahan  bekas  tambang  pasca  kegiatan pertambangan. Rencana ini wajib memenuhi persyaratan teknis dan lingkungan yang telah ditetapkan.
2. Evaluasi dan Persetujuan Setelah  penyusunan  perencanaan  reklamasi,  otoritas  pertambangan  akan melakukan evaluasi. Apabila telah memenuhi standar yang ditetapkan, maka rencana tersebut akan disetujui.
3. Penentuan Besaran Jaminan Reklamasi Setelah rencana reklamasi disetujui, otoritas pertambangan akan menentukan besaran jaminan reklamasi yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Perencanaan biaya reklamasi merupakan  estimasi  dana  yang  dikeluarkan  oleh  perusahaan  untuk  mendukung kegiatan  reklamasi  lahan  yang  terganggu,  baik  itu  untuk  lahan  yang  masih  dalam proses  reklamasi  saat  operasi  produksi  berlangsung  maupun  biaya  yang  diperlukan untuk mereklamasi lahan yang terpengaruh dalam dua tahun mendatang (Rizki Yuli, 2021).  Hal  ini  dilakukan  untuk  memastikan  dana  yang  dimiliki  perusahaan  cukup untuk melakukan reklamasi.
4. Pemberian jaminan reklamasi
Jaminan reklamasi wajib diserahkan oleh perusahaan pertambangan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan yang berupa uang tunai, bank garansi, atau instrumen keuangan lain.
Sebagai bentuk tanggung jawab finansial dalam pelaksanaan reklamasi, perusahaan pertambangan  wajib  menyediakan  jaminan  reklamasi  berupa  uang  tunai,  aset,  atau instrumen keuangan lainnya untuk memastikan ketersediaan dana yang cukup untuk membiayai kegiatan reklamasi pascatambang.
Sebuah lembaga independen yang bersifat ad hoc , komisi pengelola dana jaminan reklamasi memiliki kewenangan (Hanapi et al., 2019):
a. Mendapatkan  laporan  dari  pemerintah  daerah  terkait  dana  jaminan  reklamasi sebelum pemerintah daerah mengeluarkan izin pertambangan
b. Memerika kebenaran laporan dan aliran dana jaminan reklamasi
c. Membuat  perintah  pencairan  dana  jaminan  kepada  pemerintah  daerah  apabila terdapat indikasi korporasi tidak melaksanakan kewajiban pemulihan lingkungan
d. Menunjuk  pihak  ketiga  untuk  mengerjakan  proses  reklamasi  atau  pemulihan wilayah pertambangan
e. Menghimpun informasi dan laporan dari masyarakat
f. Membuat rekomendasi kepada presiden secara terbuka apabila pemerintah daerah menolak bekerjasama terkait dana jaminan.
5. Pengawasan dan Eksekusi Reklamasi Panduan pelaksanaan reklamasi pascatambang dilaksanakan sesuai rencana yang telah disetujui dan dilakukan pengawasan oleh otoritas terkait untuk memastikan reklamasi dilaksanakan dengan baik Umar & Hijriani, (2021), mencakup pengembalian lahan bekas tambang ke kondisi semula atau kondisi yang mendukung fungsi lingkungan hidup,  harus  melibatkan  pembersihan  area,  penanaman  vegetasi,  dan  pemulihan lainnya dalam rangka pemulihan ekosistem.
6. Pemulihan Jaminan Reklamasi Pemulihan jaminan reklamasi dapat diajukan oleh perusahaan setalah reklamasi selesai dan telah diverifikasi berhasil oleh otoritas tekait tercapainya tujuan reklamasi.
7. Penyimpanan dan Penggunaan Dana Dana  jaminan  reklamasi  yang  diserahkan  perusahaan  biasanya  disimpan  dalam rekening terpisah dan hanya dapat digunakan untuk tujuan reklamasi.
Secara lebih rinci, prosedur pemberian jaminan reklamasi di Indonesia dibedakan berdasarkan jenis tahapnya, yaitu tahap eksplorasi dan tahap Operasi Produksi.
1. Tahap Eksplorasi
Dalam  tahap  eksplorasi,  jaminan  reklamasi  wajib  disediakan  dan  ditempatkan seluruhnya di awal oleh pemegang IUP dan IUPK eksplorasi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam rencana kerja dan anggaran biaya eksplorasi. Kemudian, terkait jaminan:
- Penempatan jaminan reklamasi tahap eksplorasi Penempatan  jaminan  diatur  dalam  Keputusan  Menteri  ESDM  No.  1827 K/30/MEM/2018  tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Kaidah  Teknik  Pertambangan Yang Baik, (Lampiran VI, D., 3., a., 1), c); yang mengatur Penempatan Jaminan Reklamasi tahap Eksplorasi dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh)  hari  kalender  sejak  rencana  kerja  dan  anggaran  biaya  tahap  Eksplorasi). Kemudian,  menurut  Keputusan  Menteri  ESDM  No.  1827  K/30/MEM/2018 (Lampiran VI, D., 3., a., 1), g); Penempatan Jaminan Reklamasi tahap Eksplorasi tidak menghilangkan kewajiban pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi untuk melaksanakan Reklamasi).
- Bentuk jaminan reklamasi tahap eksplorasi Jaminan  berupa  deposito  berjangka  di  bank  Pemerintah  di  Indonesia  atas  nama Direktur Jendal atau gubernur pemegang IUP atau IUPK eksplorasi dalam jangka waktu penjaminan berdasarkan jadwal tahap eksplorasi.
- Kekurangan biaya dalam jaminan reklamasi tahap eksplorasi Kekurangan  biaya  diatur  dalam  Keputusan  Menteri  ESDM  No.  1827 K/30/MEM/2018 (Lampiran VI, D., 3., a., 1), h); yang mengatur Kekurangan biaya untuk  menyelesaikan  Reklamasi  tahap  Eksplorasi  dari  jaminan  yang  telah ditetapkan, tetap menjadi tanggung jawab pemegang IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi)
- Perubahan jumlah jaminan reklamasi tahap eksplorasi Perubahan jumlah jaminan dapat dilakukan dengan ketentuan:
1) Adanya perubahan rencana eksplorasi
2) Biaya  pelaksanaan  reklamasi  tahap  eksplorasi  tidak  sesuai  dengen  rencana reklamasi tahap eksplorasi
Hal diatur dalam Keputusan Menteri ESDM No. 1827/K/30/MEM/2018 (Lampiran VI,  D.,  3.,  a.,  1),  f);  yang  mengatur  Direktur  Jenderal  atas  nama  Menteri  atau gubernur  sesuai  dengan  kewenangannya  dapat  memerintahkan  pemegang  IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi untuk mengubah jumlah jaminan Reklamasi tahap Eksplorasi)
- Pencairan jaminan reklamasi tahap eksplorasi Pencairan jaminan melewati beberapa tahap:
a. Evaluasi Diatur dalam Keputusan Menteri ESDM No. 1827/K/30/MEM/2018 (Lampiran VI,  D.,  5.,  a.,  1),  c);  yang  mengatur  Direktur  Jenderal  atas  nama  Menteri  atau gubernur  dengan  kewenangannya  sebelum  memberikan  persetujuan  pencairan Jaminan Reklamasi tahap Eksplorasi wajib melakukan evaluasi terhadap laporan pelaksanaan  Reklamasi  tahap  Eksplorasi  setelah  dokumen  Studi  Kelayakan disetujui) dan (Lampiran VI, D., 5., a., 1), e); yang mengatur Pencairan Jaminan Reklamasi  tahap  Eksplorasi  hanya  dapat  dilakukan  setelah  hasil  penilaian mencapai nilai 100% (seratus persen)).
b. Peninjauan lapangan Diatur dalam Keputusan Menteri ESDM No. 1827/K/30/MEM/2018 (Lampiran VI,  D.,  5.,  a.,  1),  f);  yang  mengatur  Direktur  Jenderal  atas  nama  Menteri  atau gubernur  sesuai  dengan  kewenangannya  dalam  melakukan  penilaian  pencairan Jaminan  Reklamasi  tahap  Eksplorasi  dapat  melakukan  peninjauan  lapangan setelah dokumen Studi Kelayakan disetujui).
c. Finalisasi
Diatur dalam Keputusan Menteri ESDM No. 1827/K/30/MEM/2018 (Lampiran VI, D., 5., a., 1), f); yang mengatur Hasil evaluasi dan penilaian terhadap laporan pelaksanaan Reklamasi tahap Eksplorasi dibuat dalam Berita Acara yang memuat Penilaian  Keberhasilan  Reklamasi  Tahap  Eksplorasi  sesuai  Format  1.  Berita Acara Penilaian Keberhasilan Reklamasi Tahap Eksplorasi).
2. Tahap Operasi Produksi
- Penyediaan jaminan reklamasi tahap operasi produksi Diatur dalam Keputusan Menteri ESDM No. 1827/K/30/MEM/2018 (Lampiran VI, D., 3., a., 2), a); yang mengatur Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi  wajib  menyediakan  Jaminan  Reklamasi  tahap  Operasi  Produksi  sesuai dengan  penetapan  besaran  Jaminan  Reklamasi  tahap  Operasi  Produksi  oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya)
- Jangka waktu Seluruhnya  ditempatkan  untuk  periode  lima  tahun  pertama,  namun  jika  umur tambang  kurang  dari  lima  tahun,  jaminan  disesuaikan  dengan  umur  tambang tersebut.  Untuk  periode  lima  tahun  berikutnya,  penempatan  jaminan  dapat dilakukan seluruhnya selama lima tahun atau setiap tahun, tergantung pada hasil evaluasi kinerja pengelolaan lingkungan.
- Bentuk dan penempatan jaminan, serta kekurangan biaya dalam jaminan reklamasi tahap operasi produksi Diatur dalam Keputusan Menteri ESDM No. 1827/K/30/MEM/2018 Lampiran VI, D., 3., a., 2),g), yaitu berupa:
1) Rekening bersama di bank Pemerintah di Indonesia atas nama Direktur Jendral atau gubernur dan Pemegang IUP atau IUPK Operasi Produksi;
2) Deposito berjangka di bank Pemerintah di Indonesia atas nama Direktur Jendral atau gubernur dan Pemegang IUP atau IUPK Operasi Produksi dengan jangka waktu penjamin sesuai jadwal reklamasi tahap Operasi Produksi;
3) Bank garansi yang diterbitkan bank Pemerintah di Indonesia atau bank swasta Nasional di Indonesia dengan jangka waktu penjamin sesuai jadwal reklamasi tahap Operasi Produksi;
4) Penempatan cadangan akuntansi ( Accounting Reserve ) apabila pemegang IUP atau IUPK Operasi Produksi memenuhi persyaratan:
a. terdaftar pada bursa efek di Indonesia dan telah menempatkan sahamnya lebih dari 40% (empat puluh persen) dari total saham yang dimiliki; dan
b. mempunyai jumlah modal disetor tidak kurang dari US$ 50.000.000,00 (lima puluh juta dolar Amerika Serikat) sebagaimana yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan dan/atau perubahannya yang disahkan oleh notaris.
c. Jaminan  Reklamasi  tahap  Operasi  Produksi  ditempatkan  dalam  mata  uang Rupiah atau Dolar Amerika Serikat.
d. Direktur  Jenderal  atas  nama  Menteri  atau  gubernur  sesuai  dengan kewenangannya  menetapkan  bentuk  Jaminan  Reklamasi  tahap  Operasi Produksi yang ditempatkan oleh pemegang IUP atau IUPK Operasi Produksi
e. Dalam hal Jaminan Reklamasi tahap Operasi Produksi dalam bentuk Bank Garansi  telah  habis  masa  berlakunya,  pemegang  IUP  atau  IUPK  Operasi Produksi wajib memperpanjang masa berlaku jaminan sebelum dinyatakan secara tertulis dapat dilepaskan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.
f. Tata  cara  penempatan  Jaminan  Reklamasi  tahap  Operasi  Produksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
g. Pemegang  IUP  Operasi  Produksi  dan  IUPK  Operasi  Produksi  yang menempatkan  jaminan  Reklamasi  dalam  bentuk  Cadangan  Akuntansi (Accounting  Reserve)  yang  telah  memenuhi  persyaratan  harus menyampaikan  surat  pernyataan  penempatan  Jaminan  Reklamasi  yang disahkan oleh notaris kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.
h. Surat  pernyataan  penempatan  Jaminan  Reklamasi  dalam  bentuk  cadangan akuntansi  (Accounting  Reserve)  harus  disertai  dengan  laporan  keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik.
i. Direktur  Jenderal  atas  nama  Menteri  atau  gubernur  sesuai  dengan kewenangannya  dapat  memerintahkan  pemegang  IUP  dan  IUPK  Operasi Produksi untuk mengubah jumlah Jaminan Reklamasi tahap Operasi Produksi apabila:
1) terjadi perubahan atas rencana Reklamasi tahap Operasi Produksi; atau
2) biaya pelaksanaan kegiatan Reklamasi tahap Operasi Produksi tidak sesuai dengan rencana Reklamasi tahap Operasi Produksi.
j. Direktur  Jenderal  atas  nama  Menteri  atau  gubernur  sesuai  dengan kewenangannya  dapat  memerintahkan  pemegang  IUP  dan  IUPK  Operasi Produksi untuk mengubah bentuk jaminan Reklamasi tahap Operasi Produksi berdasarkan pertimbangan:
1) kinerja pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi;
2) kemampuan keuangan pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi.
k. Pemegang  IUP  Operasi  Produksi  dan  IUPK  Operasi  Produksi  dapat mengajukan  perubahan  bentuk  Jaminan  Reklamasi  tahap  Operasi  Produksi kepada  Menteri  melalui  Direktur  Jenderal  atau  gubernur  sesuai  dengan kewenangannya.‚Ä®q  Direktur  Jenderal  atas  nama  Menteri  atau  gubernur sesuai  dengan  kewenangannya  memberikan  persetujuan  perubahan  bentuk Jaminan  Reklamasi  tahap  Operasi  Produksi  berdasarkan  pertimbangan sebagai berikut:]
1) kinerja pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi;‚
2) kemampuan keuangan pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi.
l. Penempatan  Jaminan  Reklamasi  tahap  Operasi  Produksi  tidak menghilangkan  kewajiban  pemegang  IUP  Operasi  Produksi  dan  IUPK Operasi Produksi untuk melaksanakan Reklamasi tahap Operasi Produksi.
m. Kekurangan biaya untuk menyelesaikan Reklamasi tahap Operasi Produksi dari jaminan yang telah ditetapkan, tetap menjadi tanggung jawab Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi.
- Pencairan jaminan reklamasi tahap eksplorasi
Diatur dalam Keputusan Menteri ESDM No. 1827/K/30/MEM/2018 (Lampiran VI,  D.,  5.,  a.,  2),  c);  yang  mengatur  Direktur  Jenderal  atas  nama  Menteri  atau gubernur sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan pencairan atau pelepasan Jaminan Reklamasi tahap Operasi Produksi setelah dilakukan penilaian pencairan). Pencairan jaminan melewati beberapa tahap:
a. Evaluasi Diatur  dalam  Keputusan  Menteri  ESDM  No.  1827/K/30/MEM/2018 (Lampiran VI, D., 5., a., 2), d); yang mengatur Direktur Jenderal atas nama Menteri  atau  gubernur  sesuai  dengan  kewenangannya  dalam  melakukan penilaian  pencairan  atau  pelepasan  Jaminan  Reklamasi  tahap  Operasi Produksi wajib melakukan evaluasi terhadap laporan pelaksanaan Reklamasi tahap Operasi Produksi dan peninjauan lapangan).
b. Peninjauan lapangan Hasil  peninjauan  lapangan  harus  dibuat  dalam  berita  acara  yang  memuat penilaian keberhasilan Reklamasi tahap Operasi Produksi.
c. Penentuan besaran pencairan jaminan Diatur  dalam  Keputusan  Menteri  ESDM  No.  1827/K/30/MEM/2018 (Lampiran VI, D., 5., a., 3):
a) Paling banyak 60% (enam puluh persen) dari besaran Jaminan Reklamasi tahap Operasi Produksi apabila telah selesai melaksanakan penatagunaan lahan yang terdiri atas:
1) penataan lahan dan penimbunan kembali lahan bekas tambang;
2) penyebaran tanah zona pengakaran; dan
3) pengendalian  erosi  dan  sedimentasi,  sesuai  dengan  peruntukannya sebagaimana  ditetapkan  dalam  rencana  Reklamasi  tahap  Operasi Produksi yang telah disetujui;
b) paling  banyak  80%  (delapan  puluh  persen)  dari  besaran  Jaminan Reklamasi  tahap  Operasi  Produksi  apabila  telah  selesai  melaksanakan kegiatan dan pekerjaan revegetasi yang terdiri atas:
1) penanaman tanaman penutup (cover crop);
2) penanaman tanaman cepat tumbuh;
3) penanaman tanaman jenis lokal; dan/atau
4) pengendalian air asam tambang, sebagaimana ditetapkan dalam rencana Reklamasi tahap Operasi Produksi yang disetujui.
c) 100%  (seratus  persen)  dari  besaran  Jaminan  Reklamasi  tahap  Operasi Produksi  setelah  kegiatan  Reklamasi  tahap  Operasi  Produksi  memenuhi penyelesaian  akhir,  sesuai  dengan  Pedoman  Penilaian  Reklamasi  Tahap Operasi Produksi tercantum dalam Matrik 17.
d) Dalam  hal  penilaian  keberhasilan  Reklamasi  tahap  Operasi  Produksi belum  mencapai  100%  (seratus  persen),  besaran  nilai  pencairan  atau pelepasan Jaminan Reklamasi tahap Operasi Produksi disesuaikan dengan hasil penilaian di lapangan.
e) Besaran sisa Jaminan Reklamasi tahap Operasi Produksi yang belum dapat dicairkan  atau  dilepaskan  wajib  ditempatkan  kembali  sebagai  Jaminan Reklamasi tahap Operasi Produksi.
Apabila pemegang IUP dan IUPK tidak melaksanakan reklamasi, maka pemerintah akan  mengambil  dana  jaminan  untuk  melaksanakan  reklamasi  dengan  cara  menunjuk pihak ketiga, sehingga pemegang IUP dan IUPK tidak dapat melakukan pencairan dana jaminan lagi (Hermansyah & Mahmudyah, 2022)

## Kesimpulan
Regulasi  hukum  lingkungan  terhadap  jaminan  reklamasi  dalam  industri pertambangan di Indonesia diatur dalam UU No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan dan Mineral dan Batubara (Minerba), UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), PP No. 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi Lahan Pertambangan, PP No. 38 Tahun 2014 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi. Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, Peraturan Menteri ESDM (ESDM) No. 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi  Penyelenggaraan  Reklamasi  dan  Pascatambang,  dan  secara  lebih  rinci Keputusan Menteri ESDM No. 1827/K/30/MEM/2018.
Secara  terstruktur,  jaminan  reklamasi  dalam  industri  pertambangan  di  Indonesia dimulai dengan perencanaan pertambangan dan penyusunan rencana reklamasi, evaluasi dan  persetujuan,  penentuan  besaran  jaminan  reklamasi,  pemberian  jaminan  reklamasi, pengawasan dan eksekusi reklamasi, pemulihan jaminan reklamasi, serta penyimpanan dan  penggunaan  dana.  Prosedur  dan  jaminan  dana  reklamasi  berbeda  tergantung  jenis tahap dalam aktivitas pertambangan. Dalam tahap eksplorasi, dilakukan eksplorasi tanag dan  perencanaan  awal  reklamasi  yang  mencakup  potensi  dampak  lingkungan  dan langkah-langkah pemulihan. Oleh karena itu, jaminan dana reklamasi tahap eksplorasi juga lebih rendah karena dampak lingkungan yang ditimbulkan belum sebesar pada tahap operasi produksi. Kemudian, jaminan pada tahap eksplorasi juga akan dievaluasi berkala seiring perkembangan eksplorasi dan perkiraan dampak.
Berbeda  dengan  tahap  eksplorasi,  dalam  tahap  operasi  produksi,  dilakukan penyusunan  rencana  reklamasi  secara  rinci,  termasuk  langkah-langkah  konkret  dan pemulihan  lahan  keseluruhan,  serta  melibatkan  pihak  terkait,  seperti  pemerintah, masyarakat,  dan  ahli  lingkungan.  Oleh  karena  itu,  jaminan  reklamasi  tahap  operasi produksi  lebih  besar  karena  dampak  lingkungan  dan  lahan  yang  terlibat  lebih  besar. Kemudian, jaminan pada tahap operasi produksi juga dievaluasi rutin untuk memastikan jumlahnya cukup mengingat kemajuan operasi dan potensi dampak tambang. Selain itu, dalam  tahap  operasi  produksi,  perusahaan  mungkin  diwajibkan  untuk  melaksanakan reklamasi bertahap selama operasi masih berlangsung guna menekan dampak lingkungan. Seiring  dengan  reklamasi  bertahap,  maka  pemantauan  dampak  lingkungan  dan keefektivitasan reklamasi juga dilakukan secara terus-menerus.

## BIBLIOGRAFI
Abfertiawan, M. S., Bao, P. N., Pahilda, W. R., & Hakim, M. F. (2019). Studi Kondisi Eksisting Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat di Kota Denpasar. Jurnal Ilmu Lingkungan , 17 (3), 443–451.
Abrar,  A.,  Zhang,  D.,  Su,  B.,  Button,  T.  W.,  Kirk,  K.  J.,  &  Cochran,  S.  (2004).  1–3 connectivity  piezoelectric  ceramic–polymer  composite  transducers  made  with viscous polymer processing for high frequency ultrasound. Ultrasonics , 42 (1–9), 479–484.
Ambodo,  A.  (2008).  Rehabilitasi  lahan  pasca  tambang  sebagai  inti  dari  rencana penutupan  tambang. Seminar  Dan  Workshop  Reklamasi  Dan  Pengelolaan Kawasan Pasca Penutupan Tambang. Makassar .
Auerbach, A., Cohen, A., Ofek Shlomai, N., Weinberg-Shukron, A., Gulsuner, S., King, M.-C., Hemi, R., Levy-Lahad, E., Abulibdeh, A., & Zangen, D. (2020). NKX2-2 mutation causes congenital diabetes and infantile obesity with paradoxical glucose- induced ghrelin secretion. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism , 105 (11), 3486–3495.
Azmi, A. Z., Ningrum, S., & Muhafidin, D. (2022). Efektivitas Kebijakan Reklamasi Di Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan. JANE (Jurnal Administrasi Negara) , 14 (1), 131–139.
Dariah, A., Abdurachman, A., & Subardja, D. (2010). Reklamasi lahan eks-penambangan untuk perluasan areal pertanian. Jurnal Sumberdaya Lahan , 4 (1). Darjoko,  S.  T.,  Wahyuningsih,  T.,  &  Sudikno,  S.  (2019).  High  carbohydrate  intake increases  risk  of  coronary  heart  disease  in  adults:  a  prospective  cohort  study.
Universa Medicina , 38 (2), 90–99.
Dyestiana,  D.  C.,  Badhurahman,  A.,  &  Kusuma,  G.  J.  (2023).  Analisis  Penyisihan Kekeruhan  Dan  Faktor  Geokimia  Dari  Pencampuran  Air  Tambang  Kekeruhan Tinggi Dengan Air Asam Tambang. Jurnal Pertambangan , 7 (1), 5–12.
Hanapi, R. A., Ahmad, H. K., & Aswandi, R. (2019). Komisi Pengelola Dana Jaminan Reklamasi  Dalam  Upaya  Pemulihan  Wilayah  Bekas  Tambang  Batu  Bara. Legislatif , 151–166.
Hermansyah, H. N., & Mahmudyah, A. (2022). Analisis Yuridis Eksistensi Dana Jaminan Reklamasi Bidang Pertambangan Dalam Usaha Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup. Wasaka Hukum , 10 (2), 135–151.
Hernaningsih, T. (2022). Impact of Coal Mining on Surface Water and Its Mitigation. Jurnal Sains Dan Teknologi Mitigasi Bencana , 16 (2), 23–29.
Hutapea,  H.  C.  (2019).  Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi  Pelaku  Tindak  Pidana Perkebunan  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  2014. Journal Equitable ISSN , 2541 , 7037.
Huzeini, A., Suhartoyo, H., & Susatya, A. (2019). Studi Evaluasi Pascatambang Pt. Ratu Samban  Mining  Kabupaten  Bengkulu  Tengah  Provinsi  Bengkulu. Naturalis: Jurnal Penelitian Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan , 8 (2), 29–38. Irfan, D. (2022). Penggunaan Instagram Oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Pelalawan Dalam  Ajang  Anugrah  Pesona  Indonesia  Objek  Wisata  Bono .  Universitas  Islam Riau.
Joni, A. (2020). Implementasi Kewajiban Reklamasi Pemegang Izin Usaha Pertambangan (Iup) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan
Mineral Dan Batubara Di Provinsi Riau. Jurnal Gagasan Hukum , 2 (02), 194–221. Maulida, S. A., & Purwanti, I. F. (2023). Kajian Pengolahan Air Asam Tambang Industri Pertambangan Batu Bara dengan Constructed Wetland. Jurnal Teknik ITS (SINTA: 4, IF: 1.1815) , 12 (1), D46–D51.
Oktorina, S. (2018). Kebijakan reklamasi dan revegetasi lahan bekas tambang: studi kasus tambang batubara Indonesia. Al-Ard: Jurnal Teknik Lingkungan , 4 (1), 16–20.
Putri,  N.  J.,  Franto,  F.,  &  Oktarianty,  H.  (2022).  Perencanaan  Biaya  Reklamasi  Pada Lahan  Bekas  Penambangan  Batubara  Di  Site  MTBU  PT  Bukit  Asam  Tbk Kabupaten Muara Enim. MINERAL , 7 (1), 15–21.
Rahmi,  E.,  Nurhakim,  N.,  &  Riswan,  R.  (2021).  Evaluasi  Rencana  Biaya  Reklamasi Terhadap  Jaminan  Reklamasi  PT  XXX,  Di  Kabupaten  Tanah  Bumbu. Jurnal Himasapta , 5 (3), 61–66.
Rizki Yuli, A. (2021). Analisis Penerapan Tax Planning dalam Efisiensi Beban Pajak (Studi Kasus pada PT IPR Tahun 2020) . Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia. Siti,  M.  W.,  Mbungu,  N.  T.,  Tungadio,  D.  H.,  Banza,  B.  B.,  &  Ngoma,  L.  (2022). Application  of  load  frequency  control  method  to  a  multi-microgrid  with  energy storage system. Journal of Energy Storage , 52 , 104629.
Suriyani, B. B. (2019). Dampak Positif Aktivitas Pertambangan Nikel terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat di Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan. Journal Publicuho , 2 (1), 58–64.
Syahruddin, S., Yaakob, M. F. M., Rasyad, A., Widodo, A. W., Sukendro, S., Suwardi, S., Lani, A., Sari, L. P., Mansur, M., & Razali, R. (2021). Students’ acceptance to distance learning during Covid-19: the role of geographical areas among Indonesian sports science students. Heliyon , 7 (9).
Tarigan,  S.  B.,  Virgiyanti,  L.,  &  Indrajaya,  F.  (2023).  Perhitungan  Rencana  Biaya Revegetasi Area In Pit Dump (IPD) BISA. Jurnal Teknika: Jurnal Teoritis Dan Terapan Bidang Keteknikan , 6 (2), 59–64.
Turakulov,  B.,  Zhantasov,  K.,  Kolesnikov,  A.,  Smailov,  B.,  &  Liseitsev,  Y.  (2023).
Research  on  the  Production  of  Pigments  Based  on  Composite  Pellets  in  the Recycling of Industrial Waste. Journal of Composites Science , 7 (7), 289.
Umar, A., & Hijriani, H. (2021). Ambiguitas Penerapan Sanksi Kegiatan Reklamasi dan Pascatambang. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum , 6 (1), 98–115.

## Copyright holder:
Florencia Irena, Mella Ismelina (2024)
First publication right: Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: