PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo Volume VIII Nomor 2, 2021

## INSENTIF PAJAK MASA PANDEMI COVID-19 UNTUK UMKM: STUDI KASUS KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TULUNGAGUNG
Suparna Wijaya 1 ; Brahmasta Kana Buana 2
Politeknik Keuangan Negara STAN sprnwijaya@pknstan.ac.id 1 ; 2301180332_brahmasta@pknstan.ac.id 2

## ABSTRAK
Tujuan  penelitian  adalah  untuk  mengetahui  dan  memahami  sejauh  mana  pemanfaatan  dan  pelaksanaan insentif  pajak  ini  di  KPP  Pratama  Tulungagung.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  stud iliteratur dengan mengkaji berbagai peraturan terkait, pengumpulan data primer melalui wawancara, serta pengumpulan  data  sekunder.  Pandemi  Covid-19  yang  melanda  seluruh  dunia,  termasuk  Indonesia, memberikan dampak tidak hanya di bidang kesehatan namun juga perekonomian. UMKM sebagai salah satu  penopang  ekonomi  Indonesia  juga  merasakan  dampak  dari  pandemi  ini.  Pemerintah  memberikan insentif  pajak  bagi  UMKM  yang  tertuang  di  dalam  PMK  Nomor  86  Tahun  2020  sebagaimana  telah diubah  dalam  PMK  Nomor  110  Tahun2020.  Pemerintah  memiliki  harapan  agar  banyak  UMKM  yang berpartisipasi  dalam  program  ini.  Fakta  di  lapangan  ternyata  hanya  sebagian  kecil  saja  UMKM  yang berpartisipasi  dalam  program  ini.  Penelitian  meninjau  kondisi  di  lapangan  ini  dan  mengkaji  apa  yang sebenarnya  terjadi  mengingat  adanya gap antara  kebijakan  dengan  pelaksanaan.  Penelitian  mengambil studi kasus di KPP Pratama Tulungagung dengan alasan banyaknya UMKM di kabupaten tersebut serta mudahnya  akses  ke  objek  penelitian,  mengingat  pandemi  ini  membatasi  ruang  gerak  untuk  mengambil objek  di  luar  domisili.  Hasil  penelitian  menemukan  adanya  keengganan  wajib  pajak  UMKM  dalam memanfaatkan  insentif  karena  akses  teknologi  yang  sulit  sertakurangnya  manfaat  langsung  yang dirasakan.
Kata kunci : Insentif Pajak, UMKM, Pandemi Covid-19

## ABSTRACT
The Covid-19 pandemic that has hit the whole world, including Indonesia, has had an impact not only on health  but  also  on  the  economy.  MSMEs  as  one  of  the  pillars  of  the  Indonesian  economy  are  also experiencing the impact of this pandemic. The government provides tax incentives for MSMEs as stated in PMK  Number.86  of  2020  as  amended  in  PMK  Number  110  of  2020.  The  government  hopes  that  many MSMEs will participate in this program. The facts on the ground are that only small number of MSMEs participate in this program. The author tries to review the conditions on this ground and examine what actually happened given the gap between policy and implementation on the ground. The author takes a case study at the Tulungagung Tax Office with the reason that there are many MSMEs in the regency and easy access to research objects, considering that this pandemic has limited the author’s space of taking objects  outside  his  domicile.  The  author’s  aim  is  to  find  out  and  understand  the  extent  to  which  the utilization and implementation of this tax incentive at Tulungagung Tax Office. The research method that the author uses is a literature study method by reviewing various related regulations, collecting primary data through interviews, and collecting secondary data. The results of this study is the author found the reluctance  of  MSME  taxpayers  to  take  advantage  of  this  incentive  because  of  difficult  access  to technology and the lack of direct benefits.
Keywords : Tax Incentives, MSMEs, The Covid-19 Pandemic .

## PENDAHULUAN
Munculnya  virus  Covid-19  sejak  akhir  tahun  2019  di  Kota  Wuhan,  Republik Rakyat  Tiongkok  yang  telah  menjadi  pandemi  di  seluruh  dunia  termasuk  Indonesia
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo Volume VIII Nomor 2, 2021
membawa  dampak  yang  begitu  signifikan  bagi  berbagai  sektor  kehidupan  masyarakat. Virus  covid-19  ini  menurut  (Jayaweera,  Perera,  Gunawardana,  &  Manatunge,  2020) diduga bisa saja menular melalui droplet, aerosol, dan kemungkinan juga bisa ditularkan melalui  udara.  Serta  virus  ini  memiliki  kemampuan  bertahan  di  udara  dalam  jangka waktu  yang  cukup  lama.  Dari  hal  tersebut  dapat  kita  ketahui  bahwa  virus  ini  begitu berbahaya  bagi  manusia  karena  penularannya  cenderung  mudah,  yaitu  melalui  udara. Karena penularan virus yang mudah inilah masyarakat menjadi tidak dapat beraktivitas secara  normal  seperti  sedia  kala.  Hal  ini  karena  pemerintah,  demi  mencegah  semakin meluasnya  penularan  virus,  menerapkan  berbagai  macam  kebijakan.  Kebijakan  yang telah diterapkan oleh pemerintah antara lain, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di  beberapa  wilayah,  penerapan  protokol  kesehatan  yang  ketat  di  berbagai  tempat  di seluruh wilayah Indonesia.
Pembatasan-pembatasan  tersebut  tidak  hanya  dilakukan  oleh  Pemerintah Indonesia, tetapi juga oleh pemerintah di negara-negara lain. Hal ini membawa dampak yang  besar  bagi  perekonomian  masyarakat.  Data  dari  Badan  Pusat  Statistik  (BPS) menunjukkan  kontraksi  pertumbuhan  ekonomi  yang  dialami  Indonesia  sebesar  4,19% pada  triwulan  II-2020 (q  to  q ).  Artinya  perlambatan  ekonomi  memang  terjadi  di Indonesia akibat pandemi ini. Tentu perlambatan ekonomi ini memberikan efek negatif terhadap berbagai sektor usaha tak terkecuali sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah  (UMKM)  secara  internasional  seringkali dipadankan  dengan  istilah Small  and  Medium  Enterprises (SMEs).  (OECD,  2005) memberikan definisi mengenai SMEs sebagai berikut.
“Small and medium-sized enterprises (SMEs) are non-subsidiary, independent firms which employ fewer than a given number of employees. This number varies across countries. The most frequent upper limit designating an SME is 250 employees, as in  the  European  Union.  However,  some  countries  set  the  limit  at  200  employees, while  the  United  States  considers  SMEs  to  include  firms  with  fewer  than  500 employees. (p.17).”
Pandemi  Covid-19  memberikan  dampak  yang  signifikan  terhadap  dunia perekonomian global, tak terkecuali UMKM. Menurut laporan (OECD, 2020) lebih dari separuh  UMKM  yang  mengalami  kerugian  begitu  parah  serta  lebih  dari  50%  pesimis bahwa  usahanya  tidak  akan  bertahan  tanpa  adanya  bantuan.  Berikut  ini  adalah  grafik survival rate dari UMKM di Amerika Serikat sebagai bahan pembanding.
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo Volume VIII Nomor 2, 2021
Gambar 1-Grafik Survival Rate
Sumber: Laporan OECD tahun 2020
Lebih jauh tantangan yang dihadapi oleh UMKM juga termasuk beban pajak yang secara  proporsional  dikatakan  lebih  “berat”  jika  dibandingkan  dengan  perusahaan- perusahaan berukuran  besar  seperti diungkapkan   oleh   (European Commission,  2007) dan    (Eichfelder  &  Vaillancourt,  2014)  dalam  (OECD,  2020)  yang  pada  intinya  rasio antara pendapatan dan beban pajak akan lebih tinggi pada bisnis berukuran mikro, kecil, dan menengah jika dibandingkan dengan bisnis berukuran besar.
Sehingga  otoritas  pajak  menurut  (OECD,  2020)  dapat  melakukan  empat  peran kunci  dalam  membantu  UMKM  disituasi  pandemi  saat  ini,  yaitu  (1)  Memahami  dan memetakan  beban  serta  batasan    yang  dihadapi  oleh  wajib  pajak  UMKM.  Beban seringkali  timbul  dari  kepatuhan  pajak  yang  harus  dipenuhi  oleh  wajib  pajak  UMKM. (2) Mendukung kompetisi  yang adil artinya otoritas pajak harus menindak wajib pajak yang  tidak  patuh,  sehingga  wajib  pajak  yang  patuh  merasakan  sistem  yang  adil  dalam administrasi  pajak.  (3)  Bekerjasama  dengan  instansi  pemerintah  lainnya.  (4) Mengadopsi pendekatan strategis.
Untuk  menanggulangi  dan  memulihkan  kondisi  perekonomian,  pemerintah berupaya memberikan insentif pajak bagi para pelaku usaha melalui Peraturan Menteri KeuanganNomor  44/PMK.03/2020  tentang  Insentif  Pajak  untuk  Wajib  Pajak Terdampak  Pandemi Corona  Virus  Disease 2019  yang  kemudian  dicabut  dengan Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  86/PMK.03/2020  dan  diperbaharui  dengan Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  110/PMK.03/2020.  Di  dalam  peraturan  ini  jelas disebutkan  mengenai  insentif  untuk  wajib  pajak  UMKM  yang  telah  memanfaatkan fasilitas perpajakan di dalam PP Nomor 23 tahun 2018.
Menurut Soemitro dalam (Mardiasmo, 2013), pajak ialah iuran yang dilakukan oleh rakyat  kepada  kas  negara  dan  diatur  dalam  Undang-Undang  sehigga  dapat  dipaksakan dan bersifat kontraprestasi dengan tujuan untuk membayar pengeluaran umum. Senada
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo Volume VIII Nomor 2, 2021
dengan itu Andriani dalam (Diana, 2013) menyatakan bahwa pajak adalah iuran kepada negara  (yang dapat dipaksakan)  yang terutang oleh  yang wajib  membayarnya menurut peraturan-peraturan  dengan  tidak  mendapat  prestasi  kembali,  yang  langsung  dapat ditunjuk,  dan  yang  gunanya  adalah  untuk  membiayai  pengeluaran-pengeluaran  umum berhubungan  dengan  tugas  negara  untuk  menyelenggarakan  pemerintahan. Taxation  is required to finance public expenditure, hal ini menyebabkan pajak begitu penting bagi keberlangsungan hidup suatu negara, (Miller & Oats, 2006). Pemungutan pajak haruslah memenuhi  empat  syarat,  yaitu  asas  keadilan,  kepastian,  kenyamanan,  dan  ekonomi, (Smith,  2007).  Dalam  melakukan  pemungutan  pajak,  negara  dapat  berpedoman  pada beberapa  asas,  yaitu  asas  domisili,  kebangsaan,  dan/atau  sumber,  (Mardiasmo,  2016). Pajak juga berfungsi  sebagai budgetair , regulerend , demokrasi,  dan redistribusi,  (Ilyas &  Burton,  2007).  Sejalan  dengan  itu  pajak  juga  untuk  belanja  pemerintah,  redistribusi pendapatan  dan  kekayaan,  serta  regulator  perekonomian,  (Nightingale,  2002)  beserta, (Miller  &  Oats,  2006).  Menurut  Mansury  dalam  (Prianatara,  2013)  dasar-dasar penyelenggaraan  administrasi  perpajakan  yang  baik  ada  empat,  yaitu  kejelasan  dan kesederhanaan  dari  ketentuan  perundangan,  kesederhanaan  dalam  perumusan  aturan (yuridis), reformasi dalam bidang perpajakan yang realistis, dan administrasi pajak yang efektif dan efisien.
Menurut  Thuronyi  dalam (Wijaya &  Arumningtias, 2021)) pada dasarnya skema penghitungan  pajak  dapat  dibedakan  menjadi  dua,  yaitu  penghitungan  pajak  secara umum atau general dimana wajib pajak menghitung besarnya pajak yang harus dibayar berdasarkan  penghasilan  dan  beban-beban  sesungguhnya.  Skema  ini  umum  diterapkan di  negara-negara  maju  ( developed  countries ).  Sementara  itu  di  negara-negara berkembang dikenal pula skema presumptive tax yang mana wajib pajak menggunakan presumsi untuk menghitung besarnya pajak. Alasan pemakaian skema kedua ini karena banyak  wajib pajak di  negara berkembang masuk dalam  kategori hard to  tax dan juga banyak  entitas  bisnis  di  negara  berkembang  yang  belum  mampu  menjalankan administrasi yang memadai dalam kegiatan usahanya.
Lebih  lanjut  menurut  Thuronyi  dalam  (Wijaya  &  Arumningtias,  2021))  ada beberapa  alasan  tambahan  mengapa  skema presumptive  tax diterapkan,  antara  lain  (1) Penyederhanaan dalam hal pengawasan kepatuhan wajib pajak; (2) Menghindarkan dari tax  avoidance dan tax  evasion; (3)  Kepatuhan  dari  wajib  pajak  kurang  sehingga penghitungan  dengan  skema  normal  tidak  dapat  dipercaya;  (4)  Metode  estimasi  ini mampu menggerakkan wajib pajak untuk menjaga akun yang ada agar tidak dikenakan pajak  yang  lebih  tinggi;  (5)  Populer  karena  memiliki  efek  insentif;  (6)  Fungsi  sebagai minimum tax dapat dibenarkan melalui kombinasi problem reasons . Dalam menghitung pajak  melalui  skema  ini  menurut  Yitzhaki  dalam  (Wijaya  &  Arumningtias,  2021) adalah  berdasarkan  estimasi,  berdasarkan  ukuran  atau  faktor-faktor  lainnya  bukan
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo Volume VIII Nomor 2, 2021
berdasarkan  basis  pajak  yang  sebenarnya  maupun  jumlah  yang  dipajaki  secara  umum. Sedangkan menurut  Thuronyi  dalam (Wijaya  &  Arumningtias, 2021)) presumptive tax ini memakai tarif datar ( flat tax rate ) untuk wajib pajak petani maupun UMKM. Sejalan dengan  itu  Musgrave  dalam  (Wijaya  &  Arumningtias,  2021)  UMKM  memang  salah satu wajib pajak kategori hard to tax .
Insentif  menurut  Handoko  dalam  (Tiearya,  2012)  pada  intinya  merupakan perangsang yang diberikan kepada karyawan dengan tujuan mau mengerjakan pekerjaan lebih dari atau sesuai dengan standar yang ditetapkan. Dalam hal insentif pajak, artinya perangsang  yang  diberikan  oleh  otoritas  pajak  kepada  wajib  pajak  agar  wajib  pajak memenuhi ketentuan perpajakan yang telah ditetapkan. Sementaraitu UNCTAD ( United Nations Conference on Trade and Deleopment ) dalam (Prasetyo, 2008) mendefinisikan insentif  pajak  sebagai  insentif  dalam  bentuk  apa  pun  yang  memiliki  tujuan  untuk mendorong perusahaan-perusahaan melakukan investasi di sektor-sektor tertentu. Di sisi lain  (Zee,  Stotsky,  Gale,  &  Ley,  2002)  mengartikan  insentif  pajak  menjadi  dua  sudut pandang  yaitu statutory  term dan effective  term .  Dalam statutory  term insentif  pajak diartikan sebagai, “ a special tax provision granted to qualified investment projects that represents  a  statutority  favorable  deviation  from  a  corresponding  provision applicableto investment  projects in general ”, (p.8). Inti dari definisi ini adalah insentif pajak  adalah  perlakuan  khusus  dan  diberikan  hanya  kepada  proyek  investasi  tertentu. Sedangkan dalam effective term insentif pajak diartikan sebagai“ a special tax provision granted to qualified investment projects that has the effect of lowering the effective tax burden – measured in some way – on those project, relative to the effective tax burden that would be borne by the investors in the absence of the special tax provision. Under this definition, all tax incentive are, therefore, necessarily effective”, (p.8).
Menurut  Suwandy  dalam  (Widyawanti,  2014)  komponen  dalam  insentif  pajak terdiri  dari  empat  hal,  yaitu:  pengecualian  dari  pengenaan  pajak,  pengurangan  dasar pengenaan  pajak  (DPP),  pengurangan  tariff  pajak  ( tax  rate ),  dan  terakhir  adalah penangguhan  pajak.  Dalam  pelaksanaannya  insentif  pajak  terdiri  dari  berbagai  jenis. Menurut UNCTAD (2000, dikutip dalam (Prasetyo, 2008) insentif pajak dapat dibagi ke dalam beberapa jenis sebagai berikut.
Tabel 1 Tabel Jenis Insentif Pajak Dasar Pemberian Insentif Keterangan Keuntungan Penurunan  tariff  PPh; tax  holiday ;  kompensasi kerugian  selama  masa tax  holiday di  tahun  pajak setelah berakhirnya tax holiday Modal investasi Penyusutan dipercepat; investasi dibiayakan Tenaga kerja Penurunan social security contributions Penjualan Penurunan  jumlah  pajak  terutang  menurut  besar
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo Volume VIII Nomor 2, 2021
Sumber: UNCTAD (2000, dikutip dalam (Prasetyo, 2008)
Di  dalam  penelitian  ini  akan  dilakukan  peninjauan  sejauh  mana  insentif  pajak yang diberikan  pemerintah  melalui PMK tersebut telah dimanfaatkan oleh para pelaku usaha  mikro  kecil  dan  menengah  di  Kabupaten  Tulungagung  dan  apa  saja  upaya administratif yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Tulungagung terkait insentif pajak UMKM. Tentu hal ini akan sangat terkait dengan upaya sosialisasi yang telah dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Tulungagung beserta Dinas Koperasi dan  UMKM  Kabupaten  Tulungagung.  Untuk  mengetahui  sejauh  mana  pemanfaatan insentif  pajak  bagi  UMKM  tersebut,  akan  dilakukan  perbandingan  antara  data  jumlah wajib  pajak  UMKM  yang  terdaftar  sebagai  wajib  pajak  dikenakan  PPh  final sebagaimana diatur dalam PP nomor 23 tahun 2018 dengan jumlah wajib pajak UMKM tersebut  yang  telah  memanfaatkan  insentif  sebagaimana  diatur  dalam  PMK  nomor  86 tahun 2020 sebagaimanatelahdiubahdalam PMK nomor 110 tahun 2020.
Penelitian  ini  dilakukan  karena  sektor  UMKM  merupakan  salah  satu  penyokong yang  penting  bagi  perekonomian  di  Indonesia.  Usaha  mikro  kecil  dan  menengah  tetap dapat  bertahan  dari  badai  krisis  ekonomi  tahun  1997  sampai  1998  dan  bahkan jumlahnya  setelah  krisis  tersebut  tidak  menurun,  tetapi  justru  meningkat  dan  mampu menyerap  85  juta  sampai  107  juta  tenaga  kerja  di  seluruh  Indonesia  pada  tahun  2012, (Suci,  2017).  Dari  sana  bisa  kita  katakana  bahwa  peranan  usaha  mikro  kecil  dan menengah  tidak dapat  dianggap  sepele. Dan di  masa krisis seperti saat ini  bukan tidak mungkin  UMKM  dapat  menjadi  yang  pertama  kali  bangkit  dari  keterpurukan  serta mampu  mendorong  sektor-sektor  usaha  lainnya.  Tetapi  karena  mayoritas  pelaku UMKM ini bukanlah orang-orang  yang memiliki keahlian ataupun memiliki karyawan khusus  yang  mengurus  perpajakannya  para  pelaku  UMKM  umumnya  kurang aware dengan  kebijakan-kebijakan  perpajakan  yang  baru.  Yang  sering  kali  justru  kebijakan tersebut  akan  menguntungkan  mereka,  apabila  mereka  mengetahuinya.  Menurut (Avisena,  2020)  seperti  diungkapkan  oleh  Direktur  Jenderal  Pajak,  Suryo  Utomo,  dari total  2,3  juta  wajib  pajak  UMKM  baru  sekitar  200  ribu  yang  telah  mengajukan  untuk memperoleh  insentif  tersebut.  Angka  tersebut  tentunya  begitu  kecil  dan  menunjukkan ada  sesuatu  yang  kurang  tepat  atau  kurang  maksimal  dalam  menjalankan  kebijakan pemberian insentif ini.
kecilnya penjualan Pertambahan nilai Memberikan kredit pajak Biaya lainnya Pengurangan  PPh  badan  berdasarkan  pengeluaran terkait pemasaran dan promosi Impor Pembebasan bea masuk untuk barang modal Ekspor Pembebasan pungutan ekspor, pemberian kredit pajakt erkait bea impor barang
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo Volume VIII Nomor 2, 2021
Penelitian  akan  mengambil  objek  para  pelaku  UMKM  yang  terdaftar  di  KPP Pratama Tulungagung karena di kabupaten tersebut sebagian besar jenis usaha yang ada adalah  sektor  UMKM.  Artinya  sektor  ini  memiliki  peranan  yang  begitu  penting  bagi kehidupan  masyarakat  Kabupaten  Tulungagung.  Berdasarkan  data  dari  Dinas Perindustrian  dan  Perdagangan  Kabupaten  Tulungagung  sampai  tahun  2020  init terdapat  4.541  UMKM  yang  terdaftar.  Tentunya  keseluruhan  UMKM  tersebut  tidak akan  bebas  dari  risiko  perlambatan  ekonomi  akibat  Pandemi  Covid-19  seperti  telah dipaparkan di atas. Jika pelaku UMKM tersebut tidak mengetahui adanya insentif pajak yang  diberikan  pemerintah  serta  terancam  untuk  gulung  tikar,  perekonomian  di Kabupaten  Tulungagung  dapat  bertambah  buruk.  Ditambah  dengan  tingkat pengangguran, akibat kehilangan pekerjaan dari sektor UMKM, yang meningkat. Maka penelitian  yang  mengangkat  permasalahan  ini  ke  dalam  sebuah  penelitian  merupakan sebuah hal yang penting untuk dilakukan.
Jika  penelitian  dapat  menemukan  apakah  terdapat  kesenjangan  antara  jumlah UMKM terdaftar dalam fasilitas PPh final dengan jumlah UMKM yang memanfaatkan insentif  pajak  ini  serta  mampu  menguraikan  bagaimana  proses  administrasi  atas pemanfaatan  insentif  pajak  bagi  UMKM  di  masa  pandemi,  hal  tersebut  bisa  menjadi masukan  bagi  pihak-pihak  berwenang  untuk  memperbaiki  kekurangannya.  Sehingga akan banyak UMKM yang terselamatkan dari ancaman krisis akibat Pandemi Covid-19 ini.  Dengan  harapan  UMKM  yang  selamat  akan  mampu  menjadi  motor  penggerak sektor  lain  untuk  bersama-samamen  dorong  perekonomian  di  Kabupaten  Tulungagung khususnya dan Indonesia umumnya menuju ke arah pertumbuhan yang positif.
Penelitian  terdahulu  dari  (Kartiko,  2020)  membahas  bagaimana  Covid-19 mempengaruhi secara negatif sektor pariwisata khususnya UMKM yang terkait dengan bidang pariwisata dan peranan insentif pajak dalam upaya memulihkan kondisi tersebut. Kedua  (Kumala  &  Junaidi,  2020)  membahas  mengenai  UMKM market  place memanfaatkan  teknologi  sebagai  strategi  bisnisnya  sekaligus  memanfaatkan  insentif pajak di masa new normal akibat Pandemi Covid-19 dan pemberian insentif pajak yang perlu  di- cover oleh  pemerintah  untuk  mengoptimalkan  pemanfaatannya  oleh  wajib pajak UMKM. Ketiga (Suci, 2017) membahas tentang UMKM yang bertahan di masa- masa krisis seperti ketika krisis ekonomi tahun 1998 dan bagaimana seharusnya insentif pajak  diberikan  oleh  pemerintah  agar  UMKM  dapat  tetap  bertahan  dan  berkembang mengingat peranan UMKM yang penting bagi perekonomian nasional. Keempat (Chen, Lee,  &  Mintz,  2002)  yang  membahas  keterkaitan  antara  pajak  dan  UMKM  untuk memaksimalkan  pemungutan  sekaligus  kepatuhan  pajak  bagi  UMKM  tetapi  tidak memberikan  beban  administrasi  yang  terlalu  berat  baik  kepada  otoritas  pajak  maupun kepada  UMKM  sebagai  wajib  pajak.  Kelima  (Twesige  &  Gasheja,  2019)  yang
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo Volume VIII Nomor 2, 2021
menjelaskan  dampak  pemberian  insentif  pajak  kepada  UMKM  di  suatu  wilayah  di negara berkembang.
Dari hasil pemaparan penelitian terdahulu tersebut, terdapat beberapa kunci yang digunakan untuk penelitian ini, antara lain mengenai apa saja dampak negative pandemi yang  secaranyata  terlihat  pada  UMKM,  lalu  jenis-jenis  insentif  pajak  yang  dapat diberikan oleh pemerintah berdasarkan PMK yang dimaksud. Serta bagaimana harapan masyarakat  pelaku  UMKM  terhadap  otoritas  pajak.  Sementara  itu  adanya gap untuk menjalankan  penelitian  ini  adalah  penelitian  terdahulu  tidak  satu  pun  melakukan penelitiannya atas UMKM yang terdapat di Kabupaten Tulungagung dan/atau terdaftar di KPP Pratama Tulungagung.
Sehingga Penelitian ditujukan untuk mengetahui definisidari UMKM berdasarkan Peraturan  Pemerintah  nomor  23  tahun  2018,  mengetahui  bentuk  insentif  pajak  yang diberikan  pemerintah  kepada  pelaku  usaha  sektor  UMKM  melalui  PMK  no.  86  tahun 2020  sebagaimana  telah  diubah  dalam  PMK  no. 110  tahun  2020,  mengetahui  apa  saja upaya  administratif  yang  telah  dilakukan  oleh  KPP  Pratama  Tulungagung  dalam menyosialisasikan  kebijakan  insentif  pajak  bagi  pelaku  usaha  sektor  UMKM,  dan memahami  sudah  sejauh  mana  pemanfaatan  insentif  pajak  UMKM  dimanfaatkan  oleh para pelaku usaha UMKM di Kabupaten Tulungagung.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  dilakukan  adalah  kualitatif  deskriptif.  Dan  untuk mendapatkan  dan  menganalisis  data  sebagai  pendukung  dalam  penelitian  ini  adalah studi  literatur  dan  penelitian  lapangan.  Metode  penelitian  studi  literatur  menurut (Sekaran  &  Bougie,  2016)  adalah  pemilihan  dokumen  yang  tersedia  (baik dipublikasikan  maupun  tidak)  sesuai  topik,  yang  mengandung  informasi,  ide-ide,  data, dan  bukti  tertulis  dari  titik  tertentu  untuk  memenuhi  tujuan  tertentu  atau mengungkapkan  pandangan  tertentu  pada  kondisi  topik  dan  bagaimana  topik  tersebut diselidiki, serta efektivitas evaluasi atas dokumen tersebut dalam keterkaitannya dengan riset  yang  diajukan.  Dalam  penelitian  mempelajari  beberapa  literatur  yang  terkait sehingga  mendapatkan  dasar  teoretis  sebagai  modal  awal  menguraikan  dan  menjawab masalah  penelitian.  Literatur  yang  dimaksud  berupa  dokumen  publik  dan  peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum perpajakan maupun dasar hukum pemberian insentif pajak yang berlaku di Indonesia. Dokumen publik yang dikaji oleh antara lain, Undang-Undang  KUP,  Undang-Undang  Pajak  Penghasilan,  dan  Peraturan  Menteri Keuangan.  Literatur  lainnya  berupa  buku  teks,  yang  berisi  teori-teori  yang  terkait dengan  topik  bahasan,  maupun  jurnal  ilmiah  dan  proseding  seminar,  hasil  penelitian terdahulu, yang terkait dengan insentif pajak untuk UMKM.
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo Volume VIII Nomor 2, 2021
Selain  menggunakan  studi  kepustakaan,  juga  melakukan  penelitian  lapangan untuk mendapatkan data, baik data primer maupun sekunder, sebagai pendukung. Data primer menurut Saunders, (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2019) data yang dikumpulkan sendiri  untuk  tujuan  penelitian  yang  khusus  atau  memang  untuk  tujuan  penelitian  itu sendiri.  Data  primer  yang  dikumpulkan  adalah  data  kualitatif  berupa  hasil  wawancara dengan  otoritas  pajak.  Otoritas  pajak  yang  dimaksudkan  adalah  para  fiskus  di  KPP Pratama  Tulungagung.  Hal  ini  dilakukan  karena  data  primer  akan  digunakan  dalam menjawab pertanyaan penelitian yang terkait dengan apa saja upaya administratif yang dilakukan oleh KPP Pratama Tulungagung dalam menyosialisasikan dan mengadministrasikan  insentif  pajak  di  masa  Pandemi  Covid-19.  Wawancara  yang dilakukan  adalah  wawancara  terstruktur  seperti  diungkapkan  oleh  (Sekaran  &  Bougie, 2016)  yaitu  wawancara  yang dilakukan  dengan  mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan mengenai informasi  yang diinginkan oleh peneliti. Wawancara akan  dilakukan  dengan satu  orang  pegawai  humas  atau  penyuluhan  dan  satu  orang account  representatives di lingkungan  KPP  Pratama  Tulungagung.  Jumlah  wawancara  adalah  satu  kali  dengan setiap orang yang disebutkan di atas.
Dalam  penelitian  ini,  juga  menggunakan  data  sekunder.  Data  sekunder  menurut (Saunders  et  al.,  2019)  adalah,  “data  yang  telah  dikumpulkan  sebelumnya  oleh  pihak lain  untuk  tujuan  tertentu  lainnya.”  Data  sekunder  yang  akan  digunakan  oleh  peneliti adalah  data  jumlah  pelaku  usaha  UMKM  di  seluruh  Kabupaten  Tulungagung,  data jumlah  pelaku  usaha  UMKM  yang  terdaftar  sebagai  wajib  pajak  di  KPP  Pratama Tulungagung,  dan  data  jumlah  wajib  pajak  UMKM  yang  telah  memanfaatkan  insentif pajak di masa Pandemi Covid-19 ini. Data tersebut akan diperoleh dari Dinas Koperasi dan  UMKM  Kabupaten  Tulungagung  dan  KPP  Pratama  Tulungagung.  Selain  data  di atas, untuk mendukung penelitian ini juga dikumpulkan data tambahan terkait informasi perpajakan  KPP  Pratama  Tulungagung  selama  lima  tahun  terakhir.  Data  tambahan tersebut  antara  lain,  data  penerimaan,  data  pertumbuhan  jumlah  wajib  pajak  UMKM, serta data terkait pembayaran pajak UMKM.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Definisi UMKM dalam PP 23 Tahun 2018
Pemahaman  mengenai  definisi  UMKM  menjadi  sangat  krusial  ketika  membahas mengenai insentif pajak penghasilan bersifat final di dalam Peraturan Menteri Keuangan yang  terbit  akibat  adanya  Pandemi  Covid-19.  Hal  ini  karena  dalam  peraturan  tersebut insentif  pajak  penghasilan  final  salah  satunya  diberikan  kepada  wajib  pajak  di  dalam kriteria  PP  Nomor  23  Tahun  2018.  Oleh  karena  itu  akan  diuraikan  definisi  UMKM sebelum membahas mengenai insentif itu sendiri.
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo Volume VIII Nomor 2, 2021
Di  dalam  PP  Nomor  23  Tahun  2018  berdasarkan  hasil  studi  kepustakaan  yang dilakukan  beserta  hasil  wawancara  dengan  Bapak  Zaenal  selaku  AR  KPP  Pratama Tulungagung  memang  tidak  disebutkan  definisi  dari  UMKM.  Alih-alih  PP  Nomor  23 Tahun  2018  ini  mengatur  mengenai  wajib  pajak  dengan  peredaran  bruto  tertentu. Peredaran  bruto  ini  dalam  bahasa  lain  bisa  dikatakan  sebagai omzet atau  juga  hasil penjualan  yang  dilakukan  oleh  suatu  kegiatan  usaha.  Di  dalam  pasal  2  ayat  (1) disebutkan bahwa wajib  pajak  yang memiliki  peredaran bruto  tertentu  akan dikenakan pajak  penghasilan  bersifat  final.  Selanjutnya  pada  ayat  (3)  di  pasal  yang  sama disebutkan bahwa tariff atas pajak penghasilan final tersebut sebesar 0,5%.
Di  dalam  PP  Nomor  23  Tahun  2018  ini  juga  dijelaskan  batasan-batasan  wajib pajak  yang  boleh  menggunakan  skema  tariff  pajak  0,5%  ini.  Dalam  pasal  2  ayat  (3) sampai (4) disebutkan bahwa ada beberapa jenis penghasilan yang tidak diperbolehkan menggunakan  tarif  0,5%  ini.  Setidaknya  ada  tiga  jenis  penghasilan  yang  dikecualikan, yaitu penghasilan terkait pekerjaan bebas, penghasilan dari luar negeri, dan penghasilan yang  telah  dikenakan  PPh  final  lain.  Pada  ayat  (4)  juga  disebutkan  macam-macam pekerjaan  yang  dikategorikan  sebagai  pekerjaan  bebas  sehingga  tidak  diperkenankan menggunakan skema tarif 0,5% ini.
Batasan peredaran bruto tertentu itu sendiri sebagaimana tercantum dalam pasal 3 ayat (1) tidak melebihi 4,8 milyar rupiah dalam satu tahun. Baik wajib pajak berbentuk badan  maupun  orang  pribadi  diperkenankan  menggunakan  skema  ini  dengan  catatan memenuhi  persyaratan  di  atas.  Syarat  lain  yang  dicantumkan  dalam  PP  ini  adalah  (1) Wajib  pajak  tidak  memilih  dikenakan  tariff  umum  pasal  17  UU  PPh;  (2)  Wajib  pajak bukan  persekutuan  komanditer  atau  firma  yang dibentuk beberapa wajib  pajak  dengan keahlian khusus (keahlian terkait jasa yang termasuk ke dalam criteria pekerjaan bebas); (3) Wajib pajak tidak mendapatkan fasilitas pasal 31A UU PPh dan/atau PP Nomor 94 Tahun 2010.
Kemudian  definisi  UMKM  ini,  berdasarkan  studi  kepustakaan,  justru  ditemukan di  dalam  UU  Nomor  20  Tahun  2008  tentang  Usaha,  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah. Berdasarkan  pasal  6  ayat  (1)  sampai  dengan  ayat  (3)  dijelaskan  criteria  dari  usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai berikut (1) Usaha mikro memiliki kekayaan bersih maksimal  Rp.50.000.000  (tidak  termasuk  tanah  dan  bangunan  tempat  usaha)  dan penjualan tahunan maksimal Rp.300.000.000; (2) Usaha kecil memiliki kekayaan bersih antara  Rp.50.000.000  sampai  dengan  Rp.500.000.000  (tidak  termasuk  tanah  dan bangunan tempat usaha) dan penjualan tahunan di atas Rp.300.000.000 sampai dengan Rp.2.500.000.000;  (3)  Usaha  menengah  memiliki  kekayaan  bersih  antara Rp.500.000.000 sampai dengan Rp.10.000.000.000 (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat  usaha)  dan  penjualan  tahunan  lebih  dari  Rp2.500.000.000  sampai  dengan Rp.50.000.000.000.
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo Volume VIII Nomor 2, 2021
Berdasarkan pengertian dan kriteria pada UU tersebut maka menarik suatu benang merah  bahwa  penyebutan  yang  marak  dilakukan  atas  PPh  final  untuk  UMKM  itu merupakan hasil perpaduan dari dua aturan. Jika dilihat pemberian skema tarif PPh final 0,5%  dengan  batasan  peredaran  bruto  tidak  lebih  dari  4,8  milyar  rupiah  setahun memang sinkron dengan kriteria UMKM di dalam UU tersebut. Namun kriteria UMKM dalam  UU  tersebut  dapat  berubah  dengan  adanya  peraturan  turunan  sesuai  bunyi  ayat (4) di pasal yang 6. Berdasarkan PP No. 7 Tahun 2021 yang merupakan aturan turunan dari UU Nomor 20 Tahun 2008 kriteria dari UMKM sebagai berikut: (1) Usaha mikro memiliki  kekayaan  bersih  maksimal  Rp.1.000.000.000  (tidak  termasuk  tanah  dan bangunan tempat usaha) dan penjualan tahunan maksimal Rp.2.000.000.000; (2) Usaha kecil memiliki kekayaan bersih antara Rp.1.000.000.000 sampai dengan Rp.5.000.000.000  (tidak  termasuk  tanah  dan  bangunan  tempat  usaha)  dan  penjualan tahunan  di  atas  Rp.2.000.000.000  sampai  dengan  Rp.15.000.000.000;  (3)  Usaha menengah  memiliki  kekayaan  bersih  antara  Rp.5.000.000.000  sampai  dengan Rp.10.000.000.000  (tidak  termasuk  tanah  dan  bangunan  tempat  usaha)  dan  penjualan tahunan lebih dari Rp.15.000.000.000 sampai dengan Rp.50.000.000.000
Sehingga jika merujuk kepada aturan yang baru pengenaan skema tarif pajak 0,5% akan lebih cocok didefinisikan sebagai pengenaan pajak penghasilan final untuk usaha mikro dan kecil  saja. Namun  pergeseran criteria  ini tidak  mengubah skema  pengenaan pajaknya secara umum. Asalkan wajib pajak memang memenuhi criteria sebagai wajib pajak peredaran bruto tertentu dapat mengajukan dan menggunakan skema tersebut.

## Insentif Pajak UMKM
Insentif  pajak  yang  diterbitkan  pada  saat  Pandemi  Covid-19  ini  dimulai  dengan PMK Nomor 23 Tahun 2020 dan terus mengalami revisi atau pembaruan. Berturut-turut melalui PMK Nomor 44 Tahun 2020, PMK Nomor 86 Tahun 2020, PMK Nomor 110 Tahun  2020,  dan  yang  terbaru  adalah  PMK  Nomor  9  Tahun  2021.  Salah  satu  insentif yang  diberikan  oleh  pemerintah  di  dalam  peraturan  tersebut  adalah  insentif  pajak penghasilan  final  ditanggung  pemerintah  (DTP)  untuk  wajib  pajak  dalam  kriteria  PP Nomor 23 Tahun 2018.
Administrasi  untuk  mendapatkan  insentif  ini  tidaklah  secara  tiba-tibawajib  pajak yang termasuk dalam kriteria PP nomor 23 Tahun 2018 akan mendapatkannya. Namun terdapat  syarat  dan  ketentuan  khusus  yang  harus  dipatuhi  oleh  wajib  pajak  tersebut. Berdasarkan  hasil  studi  kepustakaan  serta  wawancara  dengan  AR  KPP  Pratama Tulungagung,  dapat  membagi  proses  administrasi  yang  harus  dipenuhi  wajib  pajak untuk memperoleh insentif ini ke dalam dua skema. Pertama adalah skema lama (sesuai PMK Nomor 23 Tahun 2020 stdd PMK Nomor 44 Tahun 2020) yang tidak berlaku lagi, namun  penting  untuk  dibahas  demi  memahami  perkembangan  administrasi  pemberian
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo Volume VIII Nomor 2, 2021
insentif.  Kedua  skema  yang  masih  berlaku  (sesuai  PMK  Nomor  86  Tahun  2020  stdd PMK Nomor 110 Tahun 2020 stdd PMK Nomor 9 Tahun 2021).
Skema pertama sesuai dengan PMK Nomor 23 Tahun 2020 stdd PMK Nomor 44 Tahun 2020. Pada skema ini wajib pajak berdasarkan  criteria  dalam  PP  No.  23 Tahun 2018  diharuskan  menyerahkan  Surat  Keterangan  ketika  melakukan  transaksi  yang merupakan objek pemotongan/pemungutan atau melakukan impor kepada pemotong/pemungut sebagai rekanan transaksi atau kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) sebagaimana tercantum dalam pasal 5 ayat (3). Berikutnya di dalam ayat (4)  pemotong/pemungut  maupun  DJBC  wajib  melakukan  konfirmasi  atas  Surat Keterangan tersebut, jika memang terkonfirmasi dengan benar maka pajak penghasilan yang seharusnya terutang menjadi tidak perlu dipotong/dipungut oleh pemotong/pemungut tersebut karena telah ditanggung pemerintah. Hal  yang sama juga berlaku  untuk  penghasilan  yang  diperoleh  wajib  pajak  dalam  kriteria  PP  Nomor  23 Tahun  2018  apabila  pajak  penghasilan  finalnya  disetor  sendiri,  karena  telah  masuk dalam skema DTP maka tidak perlu ada pajak yang disetorkan.
Untuk  mendapatkan  Surat  Keterangan  tersebut  wajib  pajak  harus  melakukan permohonan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Permohonan juga dapat dilakukan oleh wajib pajak yang sebelum terbitnya PMK terkait telah memiliki Surat Keterangan. Permohonan  Surat  Keterangan  ini  dilakukan  melalui  saluran  tertentu  di  dalam  laman www.pajak.go.id . Proses permohonan ini berdasarkan penjelasan dari AR KPP Pratama Tulungagung  dapat  dilakukan  dengan  urutan  sebagai  berikut:  (1)  Wajib  pajak  yang sudah  teregistrasi  melakukan login kedalam  situs  yang  dimaksud  ( www.pajak.go.id ). Jika  wajib  pajak  baru  dan  belum  registrasi  maka  wajib  memperoleh  nomor e-fin dari KPP  tempat  terdaftar  dan  melakukan  registrasi  terlebih  dahulu  di  laman  tersebut sebelum login ;  (2)  Setelah  itu,  wajib  pajak  memilih  menu  KSWP  atau  (Konfirmasi Status Wajib Pajak); (3) Di dalam menu KSWP terdapat banyak pilihan SKB yang bisa diajukan wajib pajak. Sehingga wajib pajak dapat memilih sesuai dengan kebutuhan; (4) Dalam hal ini wajib pajak memilih SKB untuk PP Nomor 23 Tahun 2018; (5) Setelah dipilih,  secara  otomatis  sistem  akan  men- detect apakah  SPT  Tahunan  tahun  pajak sebelumnya  sudah  masuk  beserta  berapa  omset  di  dalam  SPT  Tahunan  tahun  pajak sebelumnya;  (6)  Jika  SPT  Tahunan  tahun  pajak  sebelumnya  sudah  masuk  ke  dalam sistem  serta  omsetnya  tidak  melebihi  4,8  milyar  rupiah  setahun,  SKB  dapat  terbit;  (7) Jika  omset  tahun  sebelumnya  yang  dilaporkan  di  dalam  SPT  Tahunan  melebihi  4,8 milyar  rupiah,  SKB  tidak  akan  terbit;  (8)  Jika  SPT  Tahun  lalu  belum  disampaikan karena berbagai alasan,  misalnya wajib  pajak  adalah wajib pajak PP Nomor 23 Tahun 2018  yang baru, maka  akan muncul notifikasi  untuk  menghubungi AR di  KPP tempat wajib pajak terdaftar. Sehingga dapat ditindaklanjuti oleh AR tersebut.
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo Volume VIII Nomor 2, 2021
Tindak lanjut yang dilakukan oleh AR adalah dengan membuat uraian penelitian. Uraian  penelitian  ini  berasifat  formal  dengan  meneliti  pembayaran  pajak  pada  tahun pajak sebelumnya atau jika wajib pajak baru, dilihat oleh AR jumlah pembayaran pajak pada tahun tersebut di bulan-bulan atau masa pajak sebelumnya. Hasil uraian penelitian akan dikirimkan oleh AR kepada administrator pusat dari laman www.pajak.go.id untuk kemudian dimasukkan ke dalam sistem. Setelah itubaru SKB dapat terbit.
Berdasarkan  hasil wawancara dengan AR KPP Pratama  Tulungagung, umumnya wajib pajak di Tulungagung yang ditolak pengajuan SKB-nya karena wajib pajak baru yang  belum  menyampaikan  SPT  Tahunan  (baru  menjadi  wajib  pajak  PP  Nomor  23 Tahun  2018  di  tahun  2020)  atau  wajib  pajak  yang  Klasifikasi  Lapangan  Usahanya (KLU) belum sesuai. Ketidaksesuaian KLU biasanya terjadi karena wajib pajak berganti pekerjaan dari karyawan swasta kekegiatan usaha, namun belum melakukan pembaruan data wajib pajaknya. Oleh karena itu AR akan melakukan tindak lanjut sesuai peraturan yang berlaku sehingga nantinya SKB dapat terbit.
Kemudian  wajib  pajak  yang  telah  memiliki  SKB  seperti  dijelaskan  di  atas memiliki  kewajiban  untuk  melaporkan  realisasi  PPh  final  DTP  juga  melalui  saluran tertentu di www.pajak.go.id . Laporan realisasi ini meliputi PPh final yang terutang dari penghasilan  wajib  pajak  termasuk  yang  berasal  dari  transaksi  dengan  pihak pemotong/pemungut.   Maka  pemberian insentif  DTP didasarkan pada laporan  realisasi ini. Selain itu bagi pemotong/pemungut diwajibkan untuk membuat Surat Setoran Pajak (SSP)  atau  mencetak  kode billing dengan  dibubuhi  cap  “PPh  final  ditanggung pemerintah eks  pmk  nomor …/PMK.03/2020” untuk transaksi-transaksi  yang memang menjadi  objek  pemotongan/pemungutan.  SSP  atau  kode billing ini  wajib  dilampirkan pada laporan  realisasi PPh final  DTP dan disampaikan paling lambat  tanggal  20 bulan berikutnya  setelah  berakhirnya  masa  pajak.  Jika  wajib  pajak  tidak  menyampaikan laporan  realisasi  sebagaimana  dimaksud  di  atas  maka  wajib  pajak  dianggap  tidak memanfaatkan insentif pajak ini dan dapat ditagih pajaknya.
Skema  yang  kedua  merupakan  skema  baru  sesuai  PMK  Nomor  86  Tahun  2020 stdd PMK Nomor 110 Tahun 2020 stdd PMK Nomor 9 Tahun 2021. Berdasarkan PMK baru  ini  wajib  pajak  yang  masuk  dalam  kriteria  PP  Nomor  23  Tahun  2018  diberikan insentif  pajak  ditanggung  pemerintah  (DTP).  Jika  wajib  pajak  melakukan  transaksi dengan  pemotong/pemungut  atas  objek  pemotongan/pemungutan  maka  wajib menunjukkan  foto  kopi  Surat  Keterangan  yang  akan  dikonfirmasi  kebenarannya  oleh pemotong/pemungut.  Dengan  demikian  wajib  pajak  tidak  akan  dilakukan pemotongan/pemungutan karena telah mendapatkan insentif tersebut.
Untuk  mendapatkan  insentif  ini,  wajib  pajak  cukup  melaporkan  laporan  realisasi PPh  final  DTP  yang  meliputi  seluruh  PPh  final  dari  penghasilan  yang  masuk  dalam kriteria  PP  Nomor  23  Tahun  2018  termasuk  penghasilan  dari  transaksi  kepada
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo Volume VIII Nomor 2, 2021
pemotong/pemungut  pajak.  Di  dalam  laporan  realisasi  ini  dilampiri  dengan  SSP  atau cetakan  kode billing yang  dibuat  oleh  pemotong/pemungut  apabila  memang  terdapat transaksi  dengan  pemotong/pemungut.  SSP  atau  kode billing tersebut  dibubuhi  tulisan PPh  final  ditanggung  pemerintah  eks  pmk  nomor  …/PMK.03/2020”.  Sehingga  dasar pemberian  insentif  adalah  laporan  realisasi  PPh  final  tersebut.  Laporan  realisasi  PPh final disampaikan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak.
Poin perbedaan utama antara PMK yang baru ini dengan PMK yang lama adalah pada proses penerbitan Surat Keterangan (SKB). Jika pada PMK yang lama pengajuan SKB  dilakukan  secara  khusus  melalui  menu  KSWP  dan  memilih  permohonan  SKB maka  pada  PMK  yang  baru  ini  sebagaimana  isi  pasal  6  ayat  (6)  yaitu  apabila  wajib pajak  belum  memiliki SKB,  penyampaian  laporan  realisasi  ini  dapat  dianggap  sebagai pengajuan  SKB  dan  SKB  yang  dimaksud  dapat  diterbitkan  sepanjang  wajib  pajak memang memenuhi persyaratan dan kriteria di dalam PP No. 23 Tahun 2018.
Perubahan  PMK  mulai  dari  PMK  23  Tahun  2020  berturut-turut  menjadi  PMK Nomor  44  Tahun  2020,  PMK  Nomor  86  Tahun  2020,  PMK  Nomor  110  Tahun  2020, dan  PMK  No.  9  Tahun  2021  selain  memberikan  perubahan  proses  administrasi  untuk pengajuan  SKB  pada  insentif  PPh  final  DTP  untuk  wajib  pajak  sesuai  PP  Nomor  23 Tahun  2018  juga  memberikan  perubahan  waktu  pemberian  insentif  yang  semakin diperpanjang hingga pada PMK terbaru batas waktu pemberian insentif adalah 30 Juni 2021.  Selain  itu  pada  PMK  terbaru  juga  dijelaskan  bahwa  wajib  pajak  yang  tidak menyampaikan  laporan  realisasi  PPh  final  DTP  dianggap  tidak  menggunakan  insentif ini  sehingga  wajib  menyetorkan  PPh  final  terutang.  Poin  lainnya  adalah  wajib  pajak dapat melakukan pembetulan laporan realisasi PPh final DTP paling lambat akhir bulan berikutnya setalah batas waktu pelaporan dan untuk tulisan atau cap pada SSP atau kode billing yang  dibuat  oleh  pemotong/pemungut  pajak  menjadi  “PPh  final  ditanggung pemerintah eks pmk nomor …/PMK.03/2021” mengikuti tahun PMK terbaru.
Dalam  pemberian  insentif  ini  juga  diperlukan  pengawasan  agar  kemungkinan penyimpangan yang dilakukan oleh wajib pajak dapat diminimalisir. Menurut AR KPP Pratama  Tulungagung  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  AR  melalui  Pengawasan Pembayaran  Masa  (PPM)  dengan  menggunakan  program  aplikasi  yang  terhubung  ke database pusat.  AR  akan  dapat  memantau  apakah  wajib  pajak  tersebut  sudah melakukan pelaporan realisasi di bulan-bulan terkait. Jika telah melakukan pembayaran atau jika melakukan pelaporan realisasi PPh final DTP menurut AR akan muncul kode MPN  yang  sesuai.  Jika  sampai  batas  waktu  pelaporan,  wajib  pajak  belum menyampaikan  laporan  maupun  belum  membayarkan  pajaknya  akan  dilakukan konfirmasi  oleh  AR.  Apakah  wajib  pajak  tersebut  memang  sedang  tidak  ada  kegiatan usaha atau  memang  sengaja tidak  melaporkan  realisasi namun  juga tidak menyetorkan
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo Volume VIII Nomor 2, 2021
pajaknya.  Apabila  dengan  sengaja  wajib  pajak  tidak  melaporkan  realisasi  namun  juga tidak menyetorkan pajaknya maka akan dilakukan penerbitan Surat Tagihan Pajak oleh AR.  Besarnya  STP  tentu  sesuai  dengan  pokok  pajak  dan  sanksi  administrasi  yang berlaku  sesuai  dengan  jumlah  bulan  keterlambatan.  Diharapkan  dengan  pengawasan seperti  ini,  wajib  pajak  dapat  menjadi  lebih  patuh  dan  tidak  menyelewengkan  insentif yang diberikan pemerintah.

## Upaya Sosialisasi Insentif Pajak KPP Pratama Tulungagung
Langkah  awal  yang  dilakukan  oleh  AR  maupun  pegawai  di  KPP  Pratama Tulungagung  sebelum  melakukan  sosialisasi  kepada  masyarakat  adalah  memahami peraturan terkait yang akan disosialisasikan. Menurut hasil wawancara dengan AR KPP Pratama  Tulungagung  yaitu  Bapak  Zaenal,  setiap  ada  Peraturan  Menteri  Keuangan maupun  Peraturan  Direktur  Jenderal  Pajak  termasuk  PMK  mengenai  insentif  pajak  ini sebenarnya  setiap  AR  bisa  secara online mengunduhnya.  Selain  itu  ada  pula penyampaian  peraturan  secara  hierarkis.  Penyampaian  peraturan  ini  dari  Kantor  Pusat kepada  Kantor  Wilayah  kemudian  ke  KPP.  Dari  Kepala  KPP  akan  didisposisikan kepada  masing  masing  kepala  seksi,  barulah  kepala  seksi  akan  menyampaikan  kepada masing-masing  AR.  Kemudian  atas  isu-isu  perpajakan  di  dalam  peraturan  terbaru  itu biasanya juga akan diadakan forum AR yang membedah dan mengupas isu-isu tersebut. Dengan begitu para AR dapat lebih memahami secara mendalam peraturan terbaru dan memiliki persepsi yang tidak jauh berbeda dalam menyikapi isu-isu perpajakan.
Penyampaian  atau  sosialisasi  dilakukan  kepada  wajib  pajak  dilakukan  dengan beberapa  cara.  Sosialisasi  yang  paling  umum  adalah  melalui whatsapp  blast dan  surat elektronik email kepada  wajib  pajak  mengenai  PMK  insentif  pajak  ini.  Untuk  para wajib  pajak  yang  memiliki  omset  di  bawah  4,8  milyar  pada  tahun  sebelumnya  akan menerima  pesan  dari  KPP  baik  melalui whatsapp maupun  surat  elektronik  terkait adanya insentif pajak. Wajib pajak diimbau untuk dapat memanfaatkan insentif tersebut. Lebih  lanjut  wajib  pajak  juga  mendapatkan  informasi  mengenai  persyaratan  dan ketentuan  untuk  memperoleh  insentif  tersebut.  Media  sosial  juga  menjadi  salah  satu cara  KPP  Pratama  Tulungagung  untuk  menyosialisasikan  insentif  pajak  ini.  Dengan demikian  para  AR  melakukan  sosialisasi  secara  terkoordinir  oleh  kantor,  bukan bergerak sendiri-sendiri.
Strategi sosialisasi lain, menurut pegawai KPP Pratama Tulungagung yaitu Bapak Azis  adalah  melalui  media  daring.  Sebab  berdasarkan  penuturan  beliau  latar  belakang dari  terbitnya  PMK  ini  adalah  adanya  pandemi  Covid-19  yang  menyebabkan  kegiatan sosialisasi  secara  tatap  muka  dihentikan  sejak  bulan  Maret  2020.  Sebagai  gantinya Kantor Pusat memberikan instruksi untuk kegiatan penyuluhan dilakukan secara daring dengan  berbagai  media  yang memungkinkan  seperti zoom ataupun whatsapp termasuk dalam  menyosialisasikan  PMK  tentang  insentif  pajak  ini.  Ada  beberapa  metode
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo Volume VIII Nomor 2, 2021
dilakukan  oleh  DJP  secara  umum  dan  KPP  Pratama  Tulungagung  secara  khusus  yaitu ada beberapa wajib pajak KPP Pratama Tulungagung yang diundang secara daring oleh Kantor Pusat,  ada pula  yang dilaksanakan oleh Kanwil.  Jadi ada beberapa wajib pajak KPP  Pratama  Tulungagung  yang  ditunjuk  untuk  mengikuti  sosialisasi  tersebut.  Sejak bulan  Maret  2020  sudah  gencar  dilakukan  sosialisasi  terkait  pemanfaatan  insentif  ini sebanyak  lima  kali  dengan  rincian,  satu  kali  dari  Kantor  Pusat,  dua  kali  dari  Kantor Wilayah, dan dua kali dari KPP. Sedangkan  untuk tahun 2021 masih belum dilakukan sosialisasi khusus insentif pajak, namun penyebarluasan informasi melalui media sosial milik KPP tetap dilakukan. Pelaksanaan sosialisasi insentif tersebut selama tahun 2020 juga  dimonitoring  oleh  Kantor  Pusat.  Salah  satu  bentuk  monitoring  adalah  minimal jumlah wajib pajak yang harus hadir agar sosialisasi diakui oleh Kantor Pusat adalah 10 wajib  pajak  dan  dalam  kurun  tahun  2020  minimal  sudah  harus  melaksanakan  dua  kali sosialisasi.
Dalam  melaksanakan  sosialisasi  ini  tentu  dijumpai  pula  beberapa  kendala  yang harus dihadapi oleh KPP Pratama Tulungagung. Kendala tersebut ada yang berasal dari eksternal  dan  ada  pula  yang  berasal  dari  internal.  Kendala  eksternal  umumnya  adalah karena  Tulungagung  merupakan  kota  kecil  dengan  mayoritas  wajib  pajak  memiliki kualitas SDM yang belum sebaik KPP di kota besar lain di Jawa Timur seperti Malang atau  Surabaya.  Hal  ini  mengakibatkan  banyak  wajib  pajak  yang  belum  sepenuhnya memahami  cara  menggunakan  teknologi  untuk  menunjang  kewajiban  perpajakan. Seperti  ketika  mengadakan  penyuluhan online dengan zoom banyak  wajib  pajak  yang kurang bisa mengikuti materi dengan baik. Berbeda dengan sosialisasi tatap muka yang mana  wajib  pajak  bisa  langsung  mengutarakan  keluh  kesahnya,  sosialisasi  dengan media  daring  membuat  wajib  pajak  harus  menunggu  giliran  berbicara  satu  sama  lain. Untuk  mengatasi  kendala  ini,  para  pegawai  di  KPP  Pratama  Tulungagung  memiliki pendekatan  membiasakan  wajib  pajak  melalui  bimbingan  Kelas  Pajak Online yang diadakan  setiap  hari  Kamis.  Melalui  kelas  ini  para  wajib  pajak  diajarkan  sedikit  demi sedikit  mengenai  pemanfaatan  teknologi  untuk  menunjang  kewajiban  perpajakan. Kendala internal yang terjadi adalah sinyal atau jaringan internet atau sarana pendukung dari KPP yang terkadang kurang stabil. Namun hal ini dapat diatasi seiring berjalannya waktu karena para pegawai belajar dari pengalaman sosialisasi sebelumnya.
KPP Pratama Tulungagung juga akan  menerapkan sosialisasi  dan pendampingan wajib  pajak  di  awal.  Seiring  dengan  bertambahnya  wajib  pajak  UMKM,  pada  bulan April  2021  dibuatlah  grup-grup  pembimbingan  dan  sosialisasi  untuk  wajib  pajak UMKM  yang  baru  tersebut.  Di  dalam  grup  itu  akan  disampaikan  informasi  mengenai kewajiban  perpajakan,  cara  memenuhi  kewajiban  perpajakan,  sampai  dengan  insentif pajak untuk UMKM. Diharapkan dengan sosialisasi di awal ini wajib pajak lebih cepat memahami  kewajiban  perpajakannya.  Pelaksanaan  sosialisasi  ini  dilakukan  oleh  22
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo Volume VIII Nomor 2, 2021
orang  anggota  tim  yang  berasal  dari  beberapa  seksi  dan  diketuai  oleh  Kepala  Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan. Tetapi dalam praktiknya tidak semua anggota tim terjun langsung secara bersamaan. Jumlah anggota tim yang terjun menyesuaikan dengan tema sosialisasi serta situasi dan kondisi.
Namun  masih  ada  satu  kelemahan  dari  strategi  sosialisasi  KPP  Pratama Tulungagung yaitu dalam sosialisasi terkait insentif pajak ini tidak menggandeng Dinas Koperasi  dan  UMKM  Kabupaten  Tulungagung.  Padahal  untuk  sosialisasi  di  luar insentif kerjasama antarinstansi ini sudah biasa dilakukan. Jika sosialisasi insentif pajak ini  dilakukan  dengan  kerjasama  antarinstansi  dapat  menarik  lebih  banyak  wajib  pajak yang  memanfaatkan  insentif  karena  Dinas  Koperasi  dan  UMKM  juga  akan  ikut mendampingi  dan  mengoordinasikan  para  UMKM  dalam  pemanfaatan  insentif  pajak ini.

## Pemanfaatan Insentif Pajak UMKM di Tulungagung
Berdasarkan  data  yang  diperoleh  dari  Seksi  PDI,  terdapat  2629  wajib  pajak UMKM yang memanfaatkan insentif pajak dari total 27.992 wajib pajak UMKM yang aktif. Untuk lebih jelasnya disajikan pada diagram berikut
Gambar 2 Diagram Pemanfaatan Insentif Pajak UMKM
Sumber: Diolah dari Seksi PDI KPP Pratama Tulungagung Jika  diamati  jumlah  wajib  pajak  UMKM  yang  memanfaatkan  insentif  pajak  ini masih terbilang sedikit. Hal ini senada dengan keterangan dari hasil wawancara dengan AR KPP Pratama Tulungagung. Menurut beliau  dari sekitar 1000 wajib pajak UMKM aktif  yang  berada  di  bawah  pengawasannya  hanya  sekitar  15%  sampai  20%  saja  yang memanfaatkan  insentif  ini  dan  secara  kantorangkanya  justru  lebih  kecil  lagi.  Menurut beliau  alasan  utama  dari  kecilnya  jumlah  wajib  pajak  UMKM  yang  memanfaatkan insentif  ini  karena  mayoritas  wajib  pajak  UMKM  kurang  begitu  paham  masalah IT .
9% 91%

## WP UMKM MEMANFAATKAN INSENTIF
Memanfaatkan insentif
Tidak memanfaatkan insentif
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo Volume VIII Nomor 2, 2021
Sebagaimana diatur dalam PMK tentang insentif pajak ini, setiap wajib pajak yang ingin mengajukan  diri  untuk  mendapatkan  insentif  harus  mengajukan  permohonan  SKB melalui saluran online (PMK yang lama) kemudian wajib pula melaporkan realisasinya secara online , sementara itu wajib pajak UMKM di daerah banyak yang belum memiliki fasilitas  teknologi  seperti  laptop,  komputer,  serta  jaringan  internet  yang  memadai. Sehingga mereka merasa enggan untuk memanfaatkan insentif ini.
Faktor  lain  yang  mendorong  keengganan  wajib  pajak  UMKM  untuk memanfaatkan  insentif  ini  adalah  kecilnya benefit yang  mereka  rasakan.  Sebagaimana menurut  penuturan  pegawai  KPP  Pratama  Tulungagung  Bapak  Azis,  wajib  pajak UMKM  di  Tulungagung  sebagian  besar  omsetnya  di  bawah  10  juta  rupiah  sehingga kontribusi  pajaknya  setiap  bulan  hanya  berkisar  50  ribu  rupiah  atau  bahkan  kurang. Sehingga  insentif  pajak  DTP  bagi  mereka  dirasa  tidak  begitu  berpengaruh  dan  justru menambah kerepotan karena harus memenuhi kewajiban pembuatan SKB serta laporan realisasi bulanan secara online . Akhirnya wajib pajak UMKM yang seperti ini memilih untuk menyetorkan pajak setiap bulan dan tidak mengambil insentif tersebut.
Berbeda  dengan  wajib  pajak  UMKM  dengan  omset  kecil,  wajib  pajak  UMKM dengan omset di atas 25 juta rupiah dan kontibusi pajak setiap bulannya sekitar 500 ribu sampai  2  juta  rupiah  umumnya  memiliki  konsultan  pajak  dan  juga  sudah  memiliki sarana  teknologi  yang  lebih  baik.  Wajib  pajak  ini  jumlahnya  di  Tulungagung  tidak begitu  banyak,  namun  merekalah  wajib  pajak  UMKM  yang  paling  banyak memanfaatkan  insentif  pajak  ini.  Dengan  pemahaman  yang  baik  tentang  perpajakan serta  didukung  oleh  teknologi  yang  lebih  memadai  ditambah  dengan  kontribusi  pajak mereka  yang  cukup  besar  maka  wajib  pajak  ini  merasa benefit dari  insentif  pajak UMKM ini cukupb esar.
Sehingga  menurut  Bapak  Zaenal  selaku  AR  meskipun  secara  kuantitas  wajib pajak UMKM yang memanfaatkan insentif ini kecil, namun secara kualitas sudah cukup besar.  Maksud  dari  kualitas  ini  dilihat  dari  jumlah  kontribusi  wajib  pajak  yaitu  wajib pajak  UMKM  yang  kontribusi  pajaknya  cukup  besarlah  yang  banyak  memanfaatkan insentif ini. Terakhir, karena sifat dari insentif ini adalah hak wajib pajak dan memiliki tujuan memudahkan wajib pajak maka keputusan akhir untuk memilih memanfaatkannya  atau  tidak  kembali  ke  tangan  wajib  pajak  masing-masing.  Jika memang  dengan  memanfaatkan  insentif  ini  wajib  pajak  merasa  tidak  terbebani  pasti akan  memanfaatkannya  dan  sebaliknya  jika  merasa  dengan  memanfaatkan  insentif  ini wajib  pajak  menjadi  semakin  repot  pasti  wajib  pajak  akan  memilih  untuk  tidak memanfaatkannya.

## KESIMPULAN
Definisi UMKM di dalam PP Nomor 23 Tahun 2018 sebenarnya tidak ada secara eskplisit.  Di  dalam  PP  Nomor  23  Tahun  2018  yang  ada  adalah  wajib  pajak  dengan
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo Volume VIII Nomor 2, 2021
peredaran  bruto  tertentu  yaitu  wajib  pajak  yang  menjalankan  kegiatan  usaha  dengan beberapa persyaratan dan peredaran bruto setahunnya tidak melebihi 4,8 milyar rupiah. Adapun pengertian mengenai  UMKM dapat ditemukan di dalam UU Nomor 20 Tahun 2008  dan  aturan  turunanya  yaitu  PP  Nomor  7  Tahun  2021.  Kedua  aturan  tersebut memberikan kriteria dan batasan mengenai sebutan UMKM untuk kegiatan usaha yang dilakukan di Indonesia. Maka penyebutan wajib pajak UMKM adalah karena irisan atau persinggungan dua aturan tersebut.  Batasan penghasilan UMKM di dalam UU Nomor 20 Tahun 2008 dan PP Nomor 7 Tahun 2021 menyebabkan UMKM dapat masuk dalam kategori wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu.
Insentif  pajak  bagi  UMKM  mengalami  perkembangan  aturan  yang  dimulai  dari PMK  Nomor  23  Tahun  2020  dan  berlanjut  ke  PMK  Nomor  44  Tahun  2020  PMK Nomor 86 Tahun 2020, PMK Nomor 110 Tahun 2020, dan terbaru adalah PMK Nomor 9  Tahun  2021.  Pada  PMK  Nomor  23  Tahun  2020  stdd  PMK  Nomor  44  Tahun  2020 wajib  pajak  UMKM  yang  hendak  memanfaatkan  insentif  ini  wajib  mengajukan  SKB melalui menu KSWP di www.pajak.go.id . Dalam pengajuan tersebut sistem akan secara otomatis  mendeteksi  berapa  omset  wajib  pajak  yang  telah  dilaporkan  pada  tahun sebelumnya, jika omset lebih dari 4,8 milyar rupiah atau SPT tahun sebelumnya belum disampaikan  maka  secara  otomatis  sistem  akan  menolak  penerbitan  SKB.  Selain  itu, penolakan  SKB  juga  bisa  terjadi  karena  wajib  pajak  baru  yang  belum  pernah melaporkan  SPT  atau  wajib  pajak  dengan  KLU  yang  tidak  sesuai.  Jika  hal  demikian terjadi  maka  akan  muncul  notifikasi  untuk  mengubungi  AR  di  KPP  terdaftar. Setelahnya  AR  akan membuat  uraian  hasil  penelitian sebagai tindak lanjut.  Kewajiban lain dari wajib pajak UMKM yang mendapatkan insentif ini adalah melaporkan realisasi penghasilan  setiap  bulannya  paling  lambat  tanggal  20  setelah  berakhirnya  masa  pajak. Sementara  itu  dalam  skema  baru  di  PMK  Nomor  86  Tahun  2020  stdd  PMK  Nomor  9 Tahun  2021  wajib  pajak  ketika  melaporkan  realisasi  penghasilan  dan  belum  memiliki SKB  dapat  dianggap  sebagai  permohonan  SKB  dan  jika  memenuhi  syarat  dapat diterbitkan  SKB.  Pengawasan  akan  pemanfaatan  insentif  ini  dilakukan  juga  oleh  AR melalui  PPM  dan  jika  wajib  pajak  belum  menyetorkan  pajaknya  maupun  belum menyampaikan laporan relisasi penghasilan dapat ditagih pajaknya.
Upaya sosialisasi oleh KPP Pratama Tulungagung dimulai dari pemahaman akan aturan  terlebih  dahulu.  Aturan  dapat  diperoleh  secara online maupun  disposisi berjenjang dari Kantor Pusat, Kanwil, KPP, dan Kepala Seksi untuk kemudian dibahas oleh  AR  dalam  suatu  forum.  Karena  pandemi  Covid-19  ini  sosialisasi  dilaksanakan secara  daring  dengan  target  dari  Kantor  Pusat  minimal  dua  kali  pada  tahun  2020  dan minimal  wajib  pajak  yang  hadir  untuk  setiap  sosialisasi  adalah  20  orang.  Strategi sosialisasi  lainnya  adalah  dengan  sosial  media, whatsapp  blast ,  dan  surat  elektronik kepada  wajib  pajak.  Setiap  hari  Kamis  juga  diadakan  Kelas  Pajak Online untuk
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo Volume VIII Nomor 2, 2021
memberikan  pemaham  kepada  wajib  pajak  khsususnya  UMKM.  Kendala  dalam sosialisasi  adalah  SDM  wajib  pajak  yang  masih  belum  semua  mengerti  cara memanfaatkan teknologi untuk menunjang kewajiban perpajakan dan sinyal serta sarana penunjang  kantor  yang  belum  stabil.  Tetapi  kendala  ini  secara  umum  sudah  dapat diatasi.  Kekurangan  dalam  sosialisasi  KPP  Pratama  Tulungagung  adalah  belum menggandeng  Dinas  Koperasi  dan  UMKM  untuk  kegiatan  sosialisasi  insentif  pajak UMKM.
Pemanfaatan insentif pajak UMKM secara kuantitas masih sedikit, hanya berkisar 9% dari seluruh  wajib pajak UMKM. Menurut AR hal ini  karena wajib pajak UMKM banyak  yang  belum  memiliki  fasilitas IT dan  pemahaman  yang  memadai  sehingga merasa kerepotan untuk melakukan penyampaian laporan realisasi penghasilan maupun pengajuan SKB. Terutama wajib pajak UMKM dengan omset di bawah 10 juta rupiah yang  memganggap benefit dari  insentif  ini  masih  kalah  dengan  repotnya  persyaratan yang harus dipenuhi. Namun secara kualitas pemanfaatan insentif pajak ini sudah cukup bagus,  karena  wajib  pajak  UMKM  yang  memiliki  omset  di  atas  25  juta  rupiah  sudah banyak  yang memanfaatkan. Hal ini karena wajib pajak tersebut memiliki pemahaman yang  baik,  teknologi  yang  mendukung,  memiliki  konsultan  pajak,  dan  menganggap benefit dari insentif memang bagus.

## DAFTAR PUSTAKA
(UNCTAD),  U.  N.  (2000). Tax  Incentives  and  Foreign  Direct  Investment:  A  Global Survey. New York: United Nations.
Avisena,  M.  I.  (2020,  Juli  13). Media  Indonesia:  Ekonomi .  Retrieved  from  Media Indonesia: https://m.mediaindonesia.com
Chen, D., Lee, F., & Mintz, J. M. (2002). Taxation, SMEs, and Entrepreneurship. Paris: OECD Publications.
Diana, S. (2013). Konsep Dasar Perpajakan. Bandung: PT Refika Aditama.
Ilyas, W. B., & Burton, R. (2007). Hukum Pajak Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat.
Jayaweera,  M.,  Perera,  H.,  Manatunge,  J.,  &  Gunawardana,  B.  (2020,  June  13). Transmission  of  COVID-19  virus  by  droplets  and  aerosols:  A  critical  review  on the unresolved dichotomy. Environ Res , p. 15.
Kartiko,  N.  D.  (2020).  Insentif  Pajak  Dalam  Merespons  Dampak  Pandemi  Covid-19 pada Sektor Pariwisara. Jurnal Pajak dan Keuangan , 125-137.
Kementerian Keuangan RI. (2020). Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 110 Tahun 2020  tentang  Insentif  Pajak  Untuk  Wajib  Pajak  Terdampak  Pandemi  Corona Virus Disease 2019.
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo Volume VIII Nomor 2, 2021
Kementerian  Keuangan  RI.  (2020).  Peraturan  Menteri  Keuangan  RI  Nomor  23  Tahun 2020  tentang  Insentif  Pajak  Untuk  Wajib  Pajak  Terdampak  Pandemi  Corona Virus Disease 2019.
Kementerian  Keuangan  RI.  (2020).  Peraturan  Menteri  Keuangan  RI  Nomor  44  Tahun 2020  tentang  Insentif  Pajak  Untuk  Wajib  Pajak  Terdampak  Pandemi  Corona Virus Disease 2019.
Kementerian  Keuangan  RI.  (2020).  Peraturan  Menteri  Keuangan  RI  Nomor  86  Tahun 2020  tentang  Insentif  Pajak  Untuk  Wajib  Pajak  Terdampak  Pandemi  Corona Virus Disease 2019.
Kementerian  Keuangan  RI.  (2021).  Peraturan  Menteri  Keuangan  RI  Nomor  9  Tahun 2021  tentang  Insentif  Pajak  Untuk  Wajib  Pajak  Terdampak  Pandemi  Corona Virus Disease 2019.
Kumala, R., & Junaidi, A. (2020). Strategi Bisnis dan Pemanfaatan Kebijakan Pajak di Masa  Pandemi  COVID-19  dan  Era  New  Normal  (Studi  Kasus  Pelaku  UKM Marketplace). Prosiding Seminar Stiami (pp. 98-103). Jakarta: Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI.
Mardiasmo. (2016). Perpajakan Edisi Terbaru. Yogyakarta: Penerbit Andi.
Marlinah,  L.  (2020).  Memanfaatkan  Insentif  Pajak  UMKM  dalam  Upaya  Mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional. Jurnal IKRA-ITH Ekonomika , 73-78.
Miller, A., & Oats, L. (2006). Principles of International Taxation. West Sussex: Tottel Publishing.
Nightingale,  K.  (2002). Taxation:  Theory  and  Practice  4th  Edition. Harlow:  Financial Times/Prentice Hall.
OECD. (2020). Tax Administration: Supporting SMEs to Get Tax Right Series Strategic Planning. Paris: OECD Paris.
Pemerintah Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun  2009  Tentang  Perubahan  Keempat  atas  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
Pemerintah Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun  2008  Tentang  Perubahan  Keempat  atas  Undang  Undang  Nomor  7  Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
Prasetyo, K. A. (2008). Apakah Insentif Pajak Dapat Meningkatkan Investasi Asing di Indonesia. Inside Tax , 6-19.
Prianatara, D. (2013). Perpajakan Edisi Revisi 2. Jakarta: Mitra Wacana Media.
Saunders,  M.  N.,  Lewis,  P.,  &  Thornhill,  A.  (2019). Research  Method  for  Business Students. New York: Pearson.
Sekaran,  U.,  &  Bougie,  R.  (2016). Research  Methods  for  Business:  A  Skill-Building Approach. Chichester: John Wiley & Sons.
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo Volume VIII Nomor 2, 2021
Smith,  A. (2007). An Inquiry Into The Nature And Causes Of The  Wealth Of Nations. Lausanne: Metalibri.
Suci,  Y.  R.  (2017).  Perkembangan  UMKM  (Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah)  di Indonesia. Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos , 51.
Tiearya, I. R. (2012, - -). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Manajemen Laba Sebagai Respon Atas Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Badan 2008 di Indonesia. Skripsi . Semarang, Jawa Tengah, Indonesia: Unversitas Diponegoro.
Tulungagung,  K.  P.  (2019). Buku  Profil  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama Tulungagung. Tulungagung: KPP Pratama Tulungagung.
Twesige,  D.,  &  Gasheja,  F.  (2019).  Effect  of  Tax  Incentives  on  The  Growth  of  Small and  Medium-Sized  Enterprises  (SMEs)  in  Rwanda:  A  Case  Study  of  SMEs  in Nyarugenge District. Journal of Accounting and Taxation , 89-98.
Widyawanti,  E.  D.  (2014,  -  -).  Analisis  Pengaruh  Perubahan  Tarif  Pajak  Penghasilan Sesuai  UU  No.36  Tahun  2008  Terhadap  Praktik  Earnings  Management  Sebagai Motivasi  Penghematan PPh Badan. Skripsi . Semarang, Jawa Tengah,  Indonesia: Universitas Diponegoro.
Wijaya,  S.,  &  Arumningtias,  D.  (2021).  Preventing  The  Potential  Tax  Avoidance  In Government  Regulation  Of  The  Republic  Of  Indonesia  Number  23  Of  2018. Multicultural Education , 4.
Zee,  H.  H.,  Stotsky,  J.  G.,  &  Ley,  E.  (2002,  -  -).  Tax  Incentives  for  Business Investment: A Primer for Policy Makers in Developing Countries. - , p. 8.