Volume 16, Nomor 2 (2021), https://jurnal.uns.ac.id/region DOI: 10.20961/region.v16i2.32968

## Pengaruh dana desa terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di Sumatera Barat

## The effect of village funds on economic growth and poverty in West Sumatera
A Ritonga 1 , H Handra 1 , dan F Andrianus 1
1 Perencanaan Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Andalas
Corresponding author’s email: andyritonga@ymail.com
Abstrak. Penelitian ini bertujuan melihat pengaruh dana desa terhadap pertumbuhan dan kemiskinan kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Analisis pengaruh dana desa dilakukan menggunakan data panel pada kabupaten dan kota dalam kurun waktu 2015 sampai  2018.  Di  samping  variabel  dana  desa  digunakan  pula  variabel  jumlah pengangguran,  rata-rata  upah,  dan  angkatan  kerja  sebagai  variabel  penjelas.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  terdapat  pengaruh  negatif  dana  desa  terhadap pertumbuhan  dan  terhadap  kemiskinan  serta  memiliki  hubungan  yang  signifikan. Pengaruh  tersebut  pada  kurun  waktu  penelitian  terbilang  tidak  besar  terhadap kemiskinan, serta dianggap tidak efektif untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Begitu pula dengan variabel penjelas, variabel jumlah pengangguran, rata-rata upah, dan angkatan kerja memiliki pengaruh negatif terhadap  pertumbuhan  dan  tidak  memiliki  hubungan  yang  signifikan  serta  variabel jumlah  pengangguran  dan  angkatan  kerja  memiliki  hubungan  signifikan  terhadap kemiskinan dan berpengaruh negatif.
Kata Kunci: Dana Desa; Data Panel; Kemiskinan; Pertumbuhan Ekonomi
Abstract. This  study  aims  to  investigate  the  effect  of  village  fund  on  the  economic growth and poverty of districts and cities in West Sumatra. The analysis of the effect of village  fund employed panel data on districts and cities  in the period of 2015 to 2018. Besides the village fund variable, the research used the unemployment, average wages, and labour force as explanatory variables. The results of the study showed that there was a negative influence of village fund on economic growth and poverty and had a significant relationship. The effect on poverty in the research period is relatively
small and is considered ineffective to increase economic growth in the districts and cities  in  West  Sumatra.  Likewise  with  explanatory  variables,  the  unemployment, average wages, and labour force has a negative effect on economic growth and does not have a significant relationship. Meanwhile, the unemployment and labour force variable has a significant relationship with poverty and has a negative effect.
Keywords: Economic Growth; Panel Data; Poverty; Village Fund

## 1. Pendahuluan
Indonesia telah melakukan desentralisasi hingga ke tingkat desa. Desentralisasi hingga ke desa tersebut  bertujuan  untuk  mendekatkan  pelayanan  dasar  terhadap  masyarakat  desa, menurunkan  kemiskinan  dan  memperkecil  ketimpangan.  Hal  tersebut  menunjukkan keyakinan pemerintah bahwa pembangunan berbasis perdesaan dapat memperkuat pondasi perekonomian,  menurunkan  kemiskinan,  dan  memperkecil  ketimpangan  antar  wilayah. Walaupun  untuk  mencapai  tujuan  pembangunan  tersebut,  menurut  Sjafrizal  [1], membutuhkan pemetaan  atas  kebutuhan  masing-masing  daerah,  integritas,  sinergitas, dan sinkronisasi dari masing-masing pemegang kepentingan.
Pembangunan perdesaan saat ini memerlukan pelaksana multi aktor dalam multi tingkatan kehidupan  dalam  tujuannya  memecahkan  multi  persoalan  yang  mengemuka  yang  berakar pada  tradisi  sejarah  kedaerahan  [2].  Perdesaan  diciptakan  menjadi  tempat  yang  menarik untuk  tempat  tinggal  dan  tempat  berusaha,  sehingga  saat  ini  desa  bukan  lagi  hanya  milik petani.
Untuk mendukung pembangunan perdesaan dan sesuai amanat Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2014, pemerintah mengalokasikan belanja dana desa dalam Anggaran Pendapatan dan  Belanja  Negara  (APBN).  Dana  desa  sebagai  salah  satu  pengeluaran  pemerintah  telah direalisasi  sejak  tahun  2015.  Sejak  tahun  2015  anggaran  dana  desa  selalu  mengalami peningkatan  dengan  tingkat  penyerapan  anggaran  yang  cukup  tinggi.  Dari  awal pengucurannya,  daerah  dengan  jumlah  desa  paling  banyak  selalu  menerima  alokasi  dana paling  besar.  Sedangkan  kemiskinan  tersebar  hampir  merata  di  seluruh  kabupaten  kota  di Sumatera Barat bahkan Indonesia. Pengalokasian dana desa ini masih dianggap banyak pihak belum  sesuai  dengan  tujuannya.  Seperti  halnya  Lewis  [3]  yang  menganggap  bahwa  masih kurang tepat apabila dana desa dialokasikan seperti formula saat ini, sedangkan heterogenitas antar wilayah perdesaan sangat signifikan.
Regulasi mengamanatkan dana desa dianggarkan melalui Angggaran Pendapatan dan Belanja Negara  dengan  memperhatikan  jumlah  penduduk,  angka  kemiskinan,  luas  wilayah,  dan tingkat  kesulitan  geografis.  Secara  garis  besar,  tujuan  kebijakan  dana  desa  tersebut  adalah memberikan  kesejahteraan  bagi  masyarakat  desa  dan  memperkecil  kesenjangan  antar wilayah. Dalam hal ini, Daforsa & Handra [4] telah membuktikan adanya dampak dana desa terhadap pengurangan kemiskinan di Kabupaten Pasaman. Dampak dana desa tersebut tidak terlalu  besar  terhadap  pengurangan  kemiskinan  karena  masih  dilakukan  dalam  tiga  tahun serta  perlu  ada  keseimbangan  anggaran  pembangunan  infrastruktur  dan  pembangunan
sumber daya manusia. Begitu pula penelitian Tangkumahat et al [5] yang menunjukkan hasil bahwa  program  dana  desa  berdampak  positif  terhadap  peningkatan  pembangunan  dan perekonomian masyarakat di Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa.
Prioritas  penggunaan  dana  desa  untuk  bidang  pembangunan  desa  ditujukan  untuk pembangunan sarana prasarana dasar, sarana prasarana pelayanan sosial dasar, mewujudkan lumbung ekonomi desa, dan sarana prasarana lingkungan. Sedangkan bidang pemberdayaan masyarakat  diprioritaskan  untuk  meningkatkan  kapasitas  dan  kapabilitas  masyarakat  desa dengan mendayagunakan potensi dan sumber dayanya.
Beberapa  penelitian  lain  juga  telah  membuktikan  bahwa  pengeluaran  pemerintah  yang merupakan  komponen  kebijakan  fiskal  dapat  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  dan menurunkan  kemiskinan.  Di  antara  pengeluaran  pemerintah  yang  besar  pengaruhnya  dan signifikan  mempengaruhi  kemiskinan  dan  pertumbuhan  di  wilayah  perdesaan  adalah  di bidang  infrastruktur  jalan,  irigasi,  dan  dukungan  di  bidang  pertanian.  Seperti  yang dikemukakan Fan et al [6] pada penelitiannya di India dengan menggunakan model persamaan simultan.  Untuk  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  perdesaan,  Pemerintah  harus memprioritaskan  investasi  di  bidang  infrastruktur  jalan  yang  menghubungkan  antar perdesaan dan ke perkotaan serta peningkatan penelitian di bidang pertanian. Antwi et al [7] mengemukakan  bahwa  dalam  jangka  panjang  faktor-faktor  ekonomi  makro  seperti pengeluaran  pemerintah,  investasi  swasta,  dan  tenaga  kerja  sangat  efektif  meningkatkan pertumbuhan  ekonomi  di  Ghana.  Namun,  faktor  tenaga  kerja  tidak  efektif  meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek.
Provinsi Sumatera Barat memiliki 12 kabupaten dan 7 kota, dimana 12 kabupaten dan 2 kota di  antaranya  memperoleh  anggaran  dana  desa.  Namun,  untuk  masing-masing  daerah terdapat  perbedaan  jumlah  desa  yang  sangat  signifikan.  Antara  lain  seperti  Kabupaten Pasaman Barat hanya memiliki 19 desa (nagari), sedangkan Kabupaten Pesisir Selatan memiliki 182 desa. Kondisi ini mengakibatkan perbedaan yang signifikan terhadap penerimaan dana desa untuk masing-masing daerah.
Total  desa  di  Provinsi  Sumatera  Barat  yaitu  sejumlah  928  desa  seperti  ditunjukkan  pada Gambar  1.  Dimana  100  desa  di  antaranya  merupakan  desa  tertinggal  dan  desa  sangat tertinggal menurut data Kementrian Desa PDTT (2017). Jika dilihat dari data tahun 2015 dan 2017  terjadi  penurunan  jumlah  desa  tertinggal  dan  desa  sangat  tertinggal  di  seluruh kabupaten dan kota penerima dana desa Sumatera Barat. Peningkatan status desa tersebut sangat didukung oleh peningkatan sarana prasarana di wilayah perdesaan dan kualitas sumber daya desa.
Gambar 1. Grafik jumlah desa, jumlah desa tertinggal dan desa sangat tertinggal Provinsi Sumatera Barat tahun 2015 dan 2017 [8]
Tingkat  pendidikan  masyarakat  Sumatera  Barat  mayoritas  hanya  menamatkan  sekolah lanjutan tingkat pertama sebesar 65,98%, sedangkan yang mampu menamatkan pendidikan tinggi  hanya  sebesar  8,53%  [9].  Faktor  ini  mempengaruhi  angkatan  kerja  dan  tingkat pengangguran, di mana jumlah pengangguran terbesar merupakan tamatan sekolah lanjutan atas. Sehingga banyak pengeluaran Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dialokasikan untuk bidang  pendidikan,  yang  pada  beberapa  penelitian  menunjukkan  hasil  yang  signifikan mempengaruhi  pertumbuhan  dan  kemiskinan  [10].  Jika  dilihat  antara  kabupaten  dan  kota, rata-rata  tingkat  pengangguran  kota  lebih  tinggi  dibandingkan  dengan  kabupaten.  Namun, PDRB perkapita kota pada umumnya lebih tinggi dibandingkan dengan kabupaten [9]. Kondisi ini  menunjukkan  bahwa  masyarakat  perkotaan  di  Sumatera  Barat  lebih  sejahtera dibandingkan masyarkat perdesaannya.
Pembahasan  tentang  kemiskinan  telah  membawa  perkembangan  pendapat  tentang determinan  kemiskinan  itu  sendiri.  Menurut  World  Bank,  salah  satu  penyebab  kemiskinan adalah kurangnya pendapatan dan aset untuk memenuhi kebutuhan dasar. Di mana World Bank telah menetapkan standar kemiskinan berdasarkan pendapatan perkapita yaitu USD $2 per  hari.  Kondisi  kemiskinan  menurut  Nurkse  [11]  dapat  dipecahkan  dengan  memberikan stimulus  dengan  strategi  dorongan  besar  dalam  pertumbuhan  ekonomi  yang  seimbang.
Dorongan  besar  yang  dimaksud  berupa  investasi  besar,  salah  satunya  berasal  dari pengeluaran pemerintah.
Kemiskinan di Sumatera Barat untuk lima tahun terakhir masih terbilang rendah jika dilihat dari rata-rata nasional. Namun, angka kemiskinan perdesaan selalu lebih tinggi dibandingkan perkotaan. Untuk periode September tahun 2018, jumlah penduduk miskin perkotaan adalah sebanyak 125,58 ribu jiwa atau 5,11% sedangkan perdesaan sebanyak 245,41 ribu jiwa atau 7,98%  [9].  Dalam  menyikapi  kondisi  ini,  Pemerintah  Provinsi  Sumatera  Barat  memerlukan kebijakan  yang  dapat  menciptakan  pemerataan  antar  daerah  atau  wilayah,  terutama pemerataan antara daerah perkotaan dan perdesaan.
Laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat dalam kurun waktu 2015 − 2018 selalu melambat  dengan  rata-rata  pertumbuhan  sebesar  5.30%.  Kondisi  laju  pertumbuhan  yang melambat  dipengaruhi  oleh  sektor  pertanian,  yang  menjadi  primadona,  menunjukkan pertumbuhan  yang  melambat.  Sedangkan  sektor  yang  sedang  tumbuh  seperti  sektor informasi dan komunikasi serta sektor penyediaan akomodasi dan makan minum belum dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat [9].
Dalam  kondisi  pertumbuhan  ekonomi  yang  selalu  melemah  pada  kurun  waktu  penelitian, anggaran  dana  desa  ini  selalu  ditingkatkan.  Di  sisi  lain,  tingkat  kemiskinan  menurun  dalam hitungan yang kecil. Penelitian ini menggunakan data 12 kabupaten dan 2 kota penerima dana desa di Sumatera Barat dalam kurun waktu 2015 hingga 2018. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh kebijakan dana desa terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat, terutama untuk daerah-daerah yang memiliki wilayah perdesaan.

## 2. Metode
Penelitian ini akan dipaparkan secara deskriptif dan analisis kuantitatif dengan menggunakan data sekunder tahun 2015 hingga tahun 2018. Data sekunder yang digunakan berbentuk data panel dari 14 kabupaten dan kota di Sumatera Barat yang menerima dana desa. Sumber data yang digunakan berasal dari publikasi data sebagai berikut: (1) data dana desa berasal dari publikasi  Kementerian  Keuangan  dan  (2)  data  penduduk  miskin,  PDRB,  dan  data  lain  yang digunakan  sebagai  variabel  penjelas  yaitu  tingkat  pengangguran  terbuka,  rata-rata  upah buruh  atau  karyawan  dan  jumlah  angkatan  kerja  dari  publikasi  Badan  Pusat  Statistik. Sedangkan dalam pengolahan data regresinya dilakukan melalui bantuan aplikasi stata.
Untuk  menjawab  tujuan  penelitian  ini  dalam  melihat  dampak  dana  desa  terhadap pertumbuhan  ekonomi  dan  kemiskinan  di  Sumatera  Barat,  diperlukan  beberapa  variabel penjelas.  Variabel  kuantitatif  yang  digunakan  berdasarkan  teori  ekonomi  makro  klasik, neoklasik  dan  teori  pertumbuhan  baru,  dengan  dua  rancangan  model  penelitian.  Model pertama (I) digunakan untuk melihat dampak dana desa terhadap pertumbuhan ekonomi.
𝑃𝑡 𝑖𝑡 = 𝛽 0 + 𝛽 1 𝐷𝐷 𝑖𝑡 + 𝛽 2 𝑃 𝑖𝑡 + 𝛽 3 𝑈 𝑖𝑡 + 𝛽 4 𝐴𝐾 𝑖𝑡 +   𝑒 𝑖𝑡 …..  (1)
Model  kedua  (II)  digunakan  untuk  menjelaskan  dampak  dana  desa  terhadap  tingkat kemiskinan di Sumatera Barat.
𝐾 𝑖𝑡 = 𝛽 5 + 𝛽 6 𝐷𝐷 𝑖𝑡 + 𝛽 7 𝑃 𝑖𝑡 + 𝛽 8 𝑈 𝑖𝑡 + 𝛽 9 𝐴𝐾 𝑖𝑡 +   𝑒 𝑖𝑡 …..  (2)
Di  mana  variabel  terikat  terdiri  dari  K  yang  merupakan  persentase  penduduk  miskin kabupaten kota, dan Pt yang merupakan tingkat pertumbuhan ekonomi. Untuk variabel bebas terdiri dari DD, yaitu jumlah dana desa kabupaten kota dalam rupiah, P merupakan tingkat pengangguran  terbuka  yang  diukur  dalam  persen,  U  adalah  rata-rata  upah  buruh  atau karyawan  dalam  setahun  yang  diukur  dalam  rupiah  dan  AK  merupakan  variabel  jumlah angkatan kerja. Sedangkan ℯ merupakan error term dan β merupakan koefisien regresi.

## 3. Hasil penelitian dan pembahasan
Estimasi  pertama  penelitian  ini  adalah  untuk  melihat  dampak  dana  desa  terhadap pertumbuhan  ekonomi  Sumatera  Barat.  Pemilihan  model  pertama  sebagaimana  yang ditunjukkan  persamaan  (1)  akan  diuji  menggunakan  uji  Chow  untuk  melihat  konsistensi pendugaan dengan fixed effect . Pengujian Chow untuk menentukan penggunaan model fixed effect atau pooled/ OLS. Hasil menunjukkan nilai probability dari F statistik (Prob > F) < nilai α =  0.05  yaitu  0.000  atau  bernilai  signifikan.  Sehingga  dari  hasil  tersebut  ditarik  kesimpulan bahwa model fixed effect baik digunakan.
Setelah  uji  Chow,  langkah  selanjutnya  dilakukan  uji  Hausman  untuk  menentukan  model terbaik antara fixed effect dengan random effect . Hasil uji Hausman menunjukkan bahwa nilai probability (Prob > Chi2) < nilai α yaitu 0.0012. Dari hasil tersebut diputuskan model terbaik yang dapat digunakan adalah fixed effect .
Tabel 1. Hasil regresi dengan fixed effect persamaan (1). Pt Coef Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval] DD -6.19e-14 1.58e-14 -3.92 0.000 -9.38e-14 -2.99e-14 P -.0330746 .022583 -1.46 0.151 -.0787916 .0126423 U -5.77e-11 5.76e-11 -1.00 0.323 -1.74e-10 5.90e-11 AK -1.14e-08 4.78e-08 -0.24 0.812 -1.08e-07 -8.53e-08 _cons .0612403 .0061313 9.99 0.000 .0488282 .0736524 Sigma_u .00333958 Sigma_e .00118355 rho. .88781966 (fraction of variance due to u_i) F test that all u_i = 0 : F(13, 38) = 11,86 Prob > F = 0.0000
Hasil estimasi dengan model terbaik fixed effect seperti yang ditunjukkan oleh Tabel 1 bahwa terdapat hanya satu variabel independen yang signifikan pada taraf 5% dan mempengaruhi variabel  pertumbuhan  secara  parsial  yaitu  variabel  dana  desa  dengan  (P>|t|)=0,000.
Sedangkan  terdapat  tiga  variabel  independen  lainnya  tidak  signifikan,  yaitu  variabel pengangguran, upah dan angkatan kerja. Hasil regresi pada Tabel 1 menunjukkan bahwa ke empat variabel independen memiliki hubungan negatif dengan variabel pertumbuhan.
Tabel 2. Hasil uji multikolinearitas. Variabel VIF 1/VIF U 9.38 0.106592 P 7.20 0.138954 AK 6.18 0.161752 DD 4.77 0.209812 Mean VIF 6.88
Setelah  menentukan  model  estimasi  yang  tepat,  dilanjutkan  dengan  melakukan  uji  asumsi klasik.  Uji  asumsi  yang  dilakukan  adalah  asumsi  multikolinearitas  dengan  hasil  seperti ditunjukkan pada Tabel 2. Uji asumsi multikolinearitas ini dilakukan untuk melihat hubungan antar variabel bebas pada setiap model. Nilai yang ditunjukkan tabel 2 adalah mean VIF < 10 atau nilai tolerance (1/VIF) > 0.1, nilai ini menandakan tidak terdapat gejala multikolinearitas pada model.
Kemudian,  berdasarkan  hasil  regresi  dapat  dilihat  hubungan  signifikansi  serentak  antara variabel pada persamaan/model. Uji signifikansi serentak atau uji F dilihat dari nilai (Prob>Chi2) = 0.000 berarti (Prob > Chi2) < α (0.05), dengan demikian H1 diterima. Hal ini berarti variabel independen dana desa, pengangguran, upah dan angkatan kerja secara bersama-sama atau salah  satunya  signifikan  mempengaruhi  variabel  dependen  pertumbuhan  pada  taraf kepercayaan 95%.
Setelah  mengolah  data  regresi  persamaan  (1),  dilanjutkan  meregresi  persamaan  (2)  untuk menganalisis  dampak  dana  desa  terhadap  tingkat  kemiskinan  Sumatera  Barat.  Pemilihan model  terbaik  diawali  uji  Chow  dimana  hasil  uji  Chow  menunjukkan  nilai probability dari  F statistik  (Prob  >  F)  <  nilai  α  =  0.05  yaitu  0.000 atau  signifikan.  Sehingga  dari hasil uji  Chow tersebut ditarik kesimpulan model lebih baik digunakan adalah fixed effect .
Setelah  itu  dilakukan  uji  Hausman,  untuk  melihat  model  terbaik  antara fixed  effect atau random effect . Dari uji Hausman hasil menunjukkan nilai probability (Prob>Chi2) = -0.30. Hasil ini tidak dapat membuktikan untuk menerima H0 yang disebabkan adanya asumsi yang tidak terpenuhi pada saat melakukan uji Hausman karena hasilnya menunjukkan nilai negatif. Maka dari kedua uji yang dilakukan diputuskan model terbaik yang dapat digunakan adalah fixed effect.
Tabel 3. Hasil regresi dengan fixed effect persamaan (2).
K Coef Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval] DD -9.01e-14 2.74e-14 -3.29 0.002 -1.46e-13 -3.47e-14 P -.1315727 .0391634 -3.36 0.002 -.2108549 -.0522904 U -1.23e-10 9.99e-11 -1.23 0.226 -3.25e-10 7.93e-11 AK -1.95e-07 8.29e-08 -2.35 0.024 -3.62e-07 -2.67e-08 _cons .1147069 .0106328 10.79 0.000 .0931818 .1362319 Sigma_u .03102222 Sigma_e .0020525 rho. .99564162 (fraction of variance due to u_i) F test that all u_i = 0 : F(13, 38) = 439.79 Prob > F = 0.0000
Estimasi  dengan fixed  effect pada  Tabel  3  menunjukkan  bahwa  terdapat  tiga  variabel independen yang signifikan pada taraf 5% ((P > |t|) < α) mempengaruhi variabel kemiskinan, yaitu variabel dana desa, pengangguran dan angkatan kerja. Kemudian terdapat satu variabel independen  yang  tidak  signifikan  mempengaruhi  variabel  kemiskinan,  yaitu  variabel  upah. Hasil estimasi menunjukkan ke empat variabel independen memiliki hubungan negatif dengan variabel kemiskinan.
Setelah  menentukan  model  estimasi  yang  paling  tepat,  dilanjutkan  dengan  melakukan  uji asumsi klasik. Uji asumsi yang dilakukan adalah asumsi multikolinearitas dengan hasil sama dengan Tabel 2 (sama dengan persamaan (1)). Nilai pada Tabel 2 menunjukkan bahwa nilai mean VIF < 10 atau nilai tolerance (1/VIF) > 0.1, nilai tersebut menunjukkan tidak terdapat gejala multikolinearitas pada persamaan.
Kemudian  berdasarkan  hasil  regresi  dapat  dilihat  hubungan  signifikansi  serentak  antara variabel pada persamaan. Uji signifikansi serentak atau uji F dilihat dari nilai (Prob > F) = 0.000 berarti  (Prob  >  F)  <  α  (0.05),  dengan  demikian  H1  diterima.  Kondisi  ini  berarti  variabel independen  dana  desa,  pengangguran,  upah  dan  angkatan  kerja  secara  bersama-sama sebagian atau seluruhnya signifikan mempengaruhi variabel dependen kemiskinan pada taraf kepercayaan 95%.

## 3.1 Gambaran kemiskinan dan dana desa di Sumatera Barat
Kabupaten  dan  kota  di  Sumatera  Barat  memiliki  variasi  jumlah  desa  (nagari)  yang  sangat signifikan.  Terdapat  kabupaten  dengan  jumlah  desa  yang  banyak,  hal  ini  menjadikan kabupaten  tersebut  memperoleh  distribusi  dana  desa  yang  relatif  besar  seperti  Kabupaten Pesisir  Selatan,  Lima  Puluh  Kota  dan  Kabupaten  Solok.  Sedangkan  di  sisi  lain  terdapat  pula kabupaten  dan  kota  dengan  jumlah  desa  sedikit  seperti  Kabupaten  Pasaman  Barat  yang memiliki 19 desa atau Kota Sawahlunto yang memiliki 27 desa. Daerah dengan jumlah desa
kecil  ini  tentunya  akan  memperoleh  distribusi  dana  desa  yang  relatif  kecil.  Hal  tersebut menurut Lewis [3] disebabkan metode pengalokasian dana desa yang diterapkan belum sesuai dengan  tujuan  dana  desa  itu  sendiri.  Sebagian  besar  alokasi  ditetapkan  berdasarkan perhitungan bagi rata, belum memperhatikan kebutuhan desa dalam meningkatkan kondisi desa serta kemampuan fiskal desa tersebut.
Pada periode 2015 − 2018, persentase kemiskinan Sumatera Barat masih terbilang rendah dan cenderung menurun. Namun, jika dilihat per kabupaten kota penerima dana desa, terdapat beberapa kabupaten yang memiliki tingkat kemiskinan di atas rata-rata kemiskinan provinsi. Di sisi lain, umumnya daerah perkotaan memiliki tingkat kemiskinan yang rendah dan tingkat pertumbuhan  yang  tinggi,  seperti  Kota  Sawahlunto  pada  periode  penelitian  yang  rata-rata tingkat kemiskinannya berada pada tingkat 2,20%, sedangkan rata-rata pertumbuhan sekitar 5,76%.
Gambar 2 menunjukkan pengelompokan daerah berdasarkan jumlah penerimaan dana desa dan tingkat kemiskinannya. Kriteria kemiskinan yang diolah menggunakan angka kemiskinan Provinsi  Sumatera  Barat  sebagai  pedoman.  Apabila  angka  kemiskinan  kabupaten  atau  kota berada di atas angka kemiskinan provinsi, maka dikategorikan pada kemiskinan  tinggi, atau sebaliknya. Sedangkan untuk kriteria dana desa menggunakan nilai rata-rata kabupaten dan kota. Apabila dana desa kabupaten atau kota berada di atas rata-rata kabupaten dan kota, maka dikategorikan dana desa tinggi, begitu pula sebaliknya.
Berdasarkan Gambar 2 dapat dilihat bahwa pada periode 2015 − 2018 terdapat daerah yang persentase kemiskinannya menurun di bawah rata-rata provinsi yaitu Kabupaten Agam dan Dharmasraya.  Walaupun  secara  rata-rata  distribusi  penerimaan  dana  desa  kedua  daerah berada pada kelompok yang berbeda. Kabupaten Agam memperoleh alokasi dana desa lebih besar dibandingkan Kabupaten Dharmasraya. Jika dilihat dari penurunan tingkat kemiskinan dari tahun 2015, Kabupaten Agam selalu memiliki angka penurunan tingkat kemiskinan yang lebih  besar  dari  Kabupaten  Dharmasraya.  Sedangkan  sembilan  daerah  lain  tingkat kemiskinannya masih berada di atas rata-rata provinsi hingga tahun 2018 [12].
Di  sisi  lain,  berdasarkan  data  BPS  [9],  perekonomian  Sumatera  Barat  dalam  periode  waktu penelitian  mengalami  perlambatan  pertumbuhan  setiap  tahunnya.  Kondisi  ini  diikuti  oleh mayoritas  daerah-daerah  kabupaten  dan  kota  di  Sumatera  Barat.  Sektor  lapangan  usaha pertanian, kehutanan dan perikanan yang menjadi sektor primadona perekonomian Sumatera Barat belum dapat tumbuh maksimal.
Copyright © 2021, REGION: Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif
Gambar 2. Peta pengalokasian dana desa dan tingkat kemiskinan Kabupaten Kota di Sumatera Barat.
3.2 Dampak dana desa terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan Sumatera Barat
Hasil  estimasi  pada  Tabel  1  menunjukkan  dana  desa  berdampak  negatif  terhadap pertumbuhan ekonomi dan signifikan (P>|t| = 0,000). Nilai koefisien yang ditunjukkan hasil estimasi  adalah  -6.19e-14,  ini  berarti  setiap  penambahan  1  rupiah  dana  desa  akan memperlambat pertumbuhan ekonomi sebesar 6.19e-14 persen. Kondisi ini dapat diartikan bahwa dana desa tidak memiliki dampak sebagaimana yang diharapkan dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat.
Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan teori dan menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa dilakukan kurang produktif untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Sumatera  Barat.
Namun  Nurudeen  dan  Usman  [13]  juga  menemukan  bahwa  beberapa  variabel  belanja pemerintah berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Nigeria. Pada penelitian tersebut  ditemukan  bahwa  belanja  modal  pemerintah,  belanja  pendidikan,  dan  belanja- belanja  pemerintah  yang  dialokasikan  berulang-ulang  membawa  dampak  negatif  terhadap laju pertumbuhan ekonomi.
Untuk hasil estimasi terhadap kemiskinan yang terlihat pada Tabel 3, menunjukkan dana desa di Sumatera Barat berdampak negatif terhadap persentase kemiskinan dan signifikan (P>|t| = 0,002). Hal ini berarti ketika pemerintah meningkatkan anggaran dana desa maka akan dapat menurunkan kemiskinan. Menurut hasil estimasi setiap 1 rupiah dana desa dapat menurunkan tingkat  kemiskinan  sebesar  9,01e-14  persen.  Kemampuan  dana  desa  untuk  menurunkan kemiskinan tersebut masih terbilang kecil. Namun, penelitian ini dapat menunjukkan bahwa kebijakan  fiskal  pemerintah  ini  dapat  menjadi  solusi  dalam  menurunkan  kemiskinan  di Sumatera Barat.
Selama periode penelitian, dana desa yang didistribusikan setiap tahunnya di Sumatera Barat bertambah  walaupun  tidak  signifikan.  Namun,  dengan  pengelolaan  yang  maksimal, penggunaan  dana  desa  diharapkan  dapat  menunjang  produktifitas,  terutama  di  daerah perdesaan.  Pembangunan  perdesaan  yang  memperhatikan  kondisi  dan  kearifan  lokal  akan lebih memberi kontribusi dalam meningkatkan pertumbuhan dan menurunkan kemiskinan. Fan  et  al  [6]  juga  mengemukakan  hal  serupa,  belanja  pemerintah  yang  memperhatikan kebutuhan  perdesaan,  seperti  jalan  desa  dan  irigasi  sangat  signifikan  mempengaruhi penurunan kemiskinan di perdesaan. Di samping itu, untuk memaksimalkan dampak belanja pemerintah  menurut  Nurudeen  dan  Usman  [13]  harus  dipastikan  jenis  belanja  yang diprioritaskan,  jangan  terdapat  belanja  berulang  dan  mendorong  pendanaan  lembaga  anti korupsi.
Dalam penelitian lain oleh Anderson et al [14] pada beberapa negara sedang berkembang, tidak dapat dibuktikan bahwa pengeluaran pemerintah dapat membuat rumah tangga miskin menjadi  lebih  kaya  atau  paling  tidak  keluar  dari  kemiskinannya.  Namun,  kebijakan  atas pengeluran  pemerintah  tersebut  paling  tidak  dapat  meningkatkan  pendapatan  keluarga miskin. Dorongan besar seperti yang disebut Nurkse [11] mungkin dapat dilihat pada kebijakan dana  desa.  Penanggulangan  kemiskinan  dapat  diupayakan  dengan  menciptakan  aktifitas pembangunan, aktifitas ekonomi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia perdesaan.

## 3.3 Hasil estimasi variabel penjelas
Pada  variabel  penjelas  untuk  model  persamaan  (I)  yang  ditunjukkan  Tabel  1,  variabel pengangguran, rata-rata upah, dan angkatan kerja menunjukkan hubungan negatif terhadap pertumbuhan. Untuk ketiga variabel penjelas ini ditemukan hasil probabilitas tidak signifikan terhadap  pertumbuhan.  Kondisi  ini  menunjukkan  bahwa  peningkatan  rata-rata  upah karyawan  atau  buruh,  pengangguran,  dan  angkatan  kerja  tidak  berpotensi  meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat pada kurun waktu penelitian.
Dari hasil regresi model persamaan (II) yang ditunjukkan oleh Tabel 3, variabel pengangguran, rata-rata  upah,  dan  angkatan  kerja  menunjukkan  hubungan  negatif  terhadap  persentase kemiskinan.  Terdapat  dua  variabel  penjelas  di  antaranya  yang  memiliki  probabilitas  yang signifikan  terhadap  variabel  kemiskinan.  Sedangkan  variabel  rata-rata  upah  tidak  memiliki probabilitas yang signifikan (P>|t|=0,226).
Jadi, terlihat kecenderungan bahwa peningkatan pengangguran membawa penurunan pada persentase kemiskinan, yang ditunjukkan signifikansi sebesar P > |t| = 0,002 dengan koefisien beta  sebesar  -0,1315.  Estimasi  tersebut  menunjukkan  setiap  peningkatan  1  persen  tingkat pengangguran dapat menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 0,1315 persen.
Begitupula  dengan  variabel  angkatan  kerja  memiliki  signifikansi  P  >  |t|  =  0,024  dengan koefisien beta -1,95e-07. Estimasi ini menunjukkan bahwa peningkatan 1 orang angkatan kerja berpotensi menurunkan kemiskinan sebesar 1,95e-07 persen di Sumatera Barat. Sedangkan variabel  rata-rata  upah  tidak  terlihat  memiliki  hubungan  yang  signifikan  terhadap  variabel kemiskinan.
Hubungan yang tidak searah pada variabel pengangguran dengan kemiskinan ini tidak sesuai dengan  teori  yang  ada.  Fenomena  ini  menurut  Yacoub  [15]  dapat  disebabkan  oleh  adanya anggota  keluarga  lain  yang  memiliki  pendapatan  tinggi  dan  dapat  menyokong  anggota keluarga yang menganggur serta rendahnya jam kerja riil yang juga berakibat pada rendahnya produktifitas sehingga upah juga rendah. Ditambah lagi keharusan bagi keluarga miskin untuk tidak  boleh  menganggur  dan  keharusan  memiliki  penghasilan  dalam  memenuhi  kebutuhan hidupnya.  Pada  periode  penelitian,  fenomena  tersebut  terlihat  pada  data  pengangguran kabupaten kota di Sumatera Barat.
Sesuai data BPS [16] pada jangka waktu penelitian di Sumatera Barat, tingkat pengangguran daerah perkotaan rata-rata lebih tinggi dibandinglan perdesaan. Seperti terlihat pada tahun 2018  untuk  kota  penerima  dana  desa,  yakni  Kota  Sawahlunto  dan  Kota  Pariaman,  tingkat penganggurannya  adalah  5,75%  dan  5,72%.  Sedangkan  untuk  kabupaten  tingkat penganggurannya terbilang lebih rendah seperti Kabupaten Kepulauan Mentawai yang hanya 2,27%  dan  Kabupaten  Lima  Puluh  Kota  sebesar  2,70%.  Walaupun  kecenderungan  tingkat pengangguran perkotaan lebih tinggi, namun PDRB perkapita kota terlihat selalu lebih tinggi dibandingkan dengan kabupaten.
Sedangkan  hasil  estimasi  yang  diperoleh  dari  variabel  angkatan  kerja  dengan  kemiskinan sesuai dengan teori. Koefisien angkatan kerja yang diharapkan terhadap kemiskinan adalah negatif (β < 0). Antwi et al [7] mengemukakan bahwa angkatan kerja tidak berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek, namun berbeda hasilnya untuk jangka panjang. Hasil penelitian tersebut sesuai dengan temuan penelitian ini. Dimana sesuai hasil estimasi hubungan variabel angkatan kerja terhadap pertumbuhan adalah negatif.
Berbeda dengan data pengangguran, sesuai data BPS [16] jumlah angkatan kerja kabupaten di Sumatera Barat terlihat lebih tinggi dibandingkan dengan kota. Namun, jumlah angkatan kerja  terbanyak  dimiliki  oleh  Kota  Padang,  sejalan  dengan  tingkat  penganggurannya  yang tertinggi.  Pertumbuhan  jumlah  angkatan  kerja  ini  juga  seiring  dengan  pertambahan  jumlah penduduk di masing-masing daerah di Sumatera Barat.

## 4. Kesimpulan
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  besar  estimasi  dampak  penyaluran  dana  desa  terhadap pertumbuhan dan  kemiskinan  di  Sumatera  Barat.  Di  mana  dampak  yang diharapkan  masih terbilang kecil terhadap kemiskinan tapi mampu mengurangi kemiskinan. Sedangkan dalam meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  terbilang  kurang  efektif.  Penelitian  ini  juga  memberi kejelasan  bahwa  kebijakan  pemerintah  terkait  dana  desa  telah  dapat  menjadi  salah  satu motor penggerak penurunan tingkat kemiskinan di Kabupaten dan Kota Sumatera Barat. Pada jangka panjang diharapkan kebijakan dana desa dapat memberi dampak yang lebih baik dan memiliki efek ganda.
Pada  penelitian  ini  juga  digunakan pula  variabel penjelas.  Ketiga  variabel  penjelas  tersebut adalah  jumlah  pengangguran,  rata-rata  upah,  dan  angkatan  kerja  yang  terlihat  memiliki dampak  negatif  terhadap  pertumbuhan.  Pada  persamaan  lainnya  ditunjukkan  pula  hanya terdapat  dua  variabel  penjelas  yaitu  jumlah  pengangguran  dan  angkatan  kerja,  di  samping variabel dana desa yang memiliki hubungan yang kuat terhadap kemiskinan dan berdampak negatif.
Akhirnya  diperlukan  kebijakan  pembangunan  yang  berkelanjutan  untuk  dapat  memberi dampak  yang  lebih  besar  terhadap  tujuan  pembangunan,  terutama  pembangunan  yang dititikberatkan  pada  wilayah  perdesaan.  Pembangunan  berbasis  perdesaan  dapat  menjadi solusi persoalan ekonomi di Sumatera Barat serta upaya menciptakan tujuan bangsa dalam menciptakan  pembangunan  yang  berkeadilan  dan  merata.  Pembangunan  yang  berkeadilan ini akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menurunkan angka kemiskinan, terutama di  daerah  perdesaan.  Di  samping  itu,  dengan  kebijakan  pembangunan  berbasis  perdesaan diharapkan  dapat  menciptakan  perdesaan  yang  mampu  menopang  wilayah  perkotaan  di sekitarnya.

## Referensi
[1] Sjafrizal. Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi. Jakarta: Rajawali Pers; 2016.
[2] Van Der Ploeg JD, Renting H, Brunori G, Knickel K, Mannion J, Marsden T, et al. Rural development:  From  practices  and  policies  towards  theory.  Sociol  Ruralis 2000;40:391–408. https://doi.org/10.4324/9781315237213-11.
[3] Lewis BD. Mistakes, Decentralising to Villages in Indonesia: Money (and Other). Public Adm Dev 2015;35:347–59. https://doi.org/10.1002/pad.1741.
[4] Daforsa  F,  Handra  H.  Analysis  of  Village  Fund  Management  in  Poverty  Alleviation  at Pasaman  Regency,  West  Sumatra.  J  Perspekt  Pembiayaan  Dan  Pembang  Drh
2019;6:717–28. https://doi.org/10.22437/ppd.v6i6.6817.
[5] Tangkumahat  FV,  Panelewen  VVJ, Mirah  ADP.  Dampak  Program  Dana  Desa  Terhadap Peningkatan  Pembangunan  Dan  Ekonomi  Di  Kecamatan  Pineleng  Kabupaten Minahas. Agri - Sosio Ekon Unstrat 2017;13:335–42.
https://doi.org/10.35791/agrsosek.13.2a.2017.17130.
[6] Fan S, Hazell P, Thorat S. Government Spending, Growth and Poverty in Rural India. Am J Agric Econ 2000;82:1038–51. https://doi.org/10.1111/0002-9092.00101.
[7] Antwi S, Mills EFEA, Zhao X. Impact of Macroeconomic Factors on Economic Growth in Ghana:  A  Cointegration  Analysis.  Int  J  Acad  Res  Accounting,  Financ  Manag  Sci 2013;3:35–45.
[8] Kementerian Desa PDTT. Keputusan Menteri Desa PDTT Nomor 126 Tahun 2017 tentang Penetapan  Desa  Prioritas  Sasaran  Pembangunan  Desa  Pembangunan  Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 2017.
[9] Badan Pusat Statistik. Provinsi Sumatra Barat Dalam Angka 2018. Padang: BPS Provinsi Sumatera Barat; 2019.
[10]  Oriavwote VE, Ukawe A. Government Expenditure and Poverty Reduction in Nigeria. J Econ Public Financ 2018;4:156–63. https://doi.org/10.22158/jepf.v4n2p156.
[11]  Nurkse  R.  Problem  Of  Capital  Formation  In  Underdeveloped  Countries  Chapter  7. Oxford: Basil Blackwell; 1953. https://doi.org/10.7135/UPO9781843318187.010.
[12]  Badan  Pusat  Statistik.  Data  dan  Informasi  Kemiskinan  Kabupaten/Kota  Tahun  2018. Jakarta: Badan Pusat Statistik; 2019.
[13]  Nurudeen  A,  Usman  A.  Government  Expenditure  And  Economic  Growth  In  Nigeria, 1970-2008: A Disaggregated Analysis. Bus Econ J 2010;1:1–11.
[14]  Anderson E, D’Orey MAJ, Duvendack M, Esposito L. Does Government Spending Affect Income  Poverty?  A  Meta-regression  Analysis.  World  Dev  2018;103:60–71. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2017.10.006.
[15]  Yacoub  Y.  Pengaruh  Tingkat  Pengangguran  terhadap  Tingkat  Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. J Eksos 2012;8:176–85.
[16]  Badan Pusat Statistik. Keadaan Angkatan Kerja di Provinsi Sumatera Barat Agustus 2020. Padang: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat; 2019.