## PENANGANAN PENGUNGSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM KEIMIGRASIAN DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Pande Made Handika Riady *
Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Kepulauan Riau

## Abstract
Due to the geographical position of the Republic of Indonesia, it becomes as a transit point (in fact there are indications that lead into the destination) for illegal immigrants to go to third countries (notably Australia). That problem of refugees raises a crucial issue so that it needs to be addressed seriously and planned jointly by relevant agencies. The Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights of the Riau Islands is one of the agencies whose main function is to handle refugees. This study aims to describe the functions of the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights Riau Islands in handling refugees. It also aims to find out challenges and solutions based on the perspective of Immigration Law. This study uses socio-legal research  to give recommendations to the Regional Office of the Ministry of Justice and Human Rights in handling refugees in the Riau Islands from the Immigration Law perspectives.
Keywords: Immigration Law, Refugees, Riau Islands

## Abstrak
Posisi wilayah Republik Indonesia yang strategis menjadikan Indonesia sebagai titik transit (bahkan terdapat indikasi yang mengarah menjadi tempat tujuan) yang menjanjikan bagi para imigran ilegal untuk menuju negara ketiga (khususnya Australia). Bahwa permasalahan pengungsi bukan sekedar isu, sehingga permasalahan ini perlu ditangani secara serius dan terencana bersama-sama antar instansi terkait. Kantor Wilayah Kementerian hukum dan HAM Kepulauan Riau sebagai salah satu Instansi yang  memiliki fungsi utama dalam penanganan pengungsi. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulaun Riau terhadap penanganan pengungsi berdasarkan perspektif Hukum Keimigrasian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum sosiologis untuk memberikan rekomendasi kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau terhadap penanganan Pengungsi dalam perspektif Hukum Keimigrasian. Kata Kunci : Hukum Keimigrasian, Pengungsi, Kepulauan Riau
* Alamat Korespondensi : fun85day85@yahoo.co.id

## A. Latar Belakang
Persoalan pengungsi telah ada sejak lebih kurang abad XX. Persoalan tersebut pertama kali timbul ketika terjadi Perang Rusia (ketika revolusi di rusia), yaitu ketika para pengungsi dari Rusia berbondong-bondong  menuju ke Eropa Barat. Pada umumnya, pengungsian dilakukan karena terjadinya penindasan hak azasi pengungsi di negara mereka. Dimana mereka juga mencari  tanah atau negara lain sebagai tempat kediaman barunya yang tentunya jauh dari penindasan hak azasi manusia. Pencairan negara baru oleh pengungsi tentu saja harus dianggap sebagai  suatu hak azasi manusia 1 . Pengungsi adalah orang yang terpaksa memutuskan hubungan dengan negara asalnya karena rasa takut yang berdasar dan mengalami penindasan (persecution).  Rasa takut yang berdasar inilah yang membedakan pengungsi dengan jenis migran lainnya, seberat apapun situasinya, dan juga dari orang lain yang membutuhkan bantuan kemanusiaan. Karena pengungsi tidak dapat mengandalkan perlindungan dari negara yang seharusnya memberi perlindungan keapad mereka, maka untuk menanggapi situasi menyedihkan yang dihadapi pengungsi, persiapan – persiapan khusus harus dibuat oleh masyarakat internasional 2 Penanganan pengungsi ini terutama di dorong oleh rasa kemanusiaan untuk memberi perlindungan dan membantu pengungsi. Hal ini dilakukan karena mereka keluar dari negaranya dan tidak mendapat perlindungan dari negaranya.  Pengungsi-pengungsi tersebut tidak mempunyai identitas sebagai bukti diri, akibtanya mereka ini tidak bisa melakukan perbuatan hukum, termasuk perbuatan hukum yang sangat esensial, misalnya tidak dapat menikah, tidak dapat membuat perjanjian-perjanjia, dan dilarang melakukan perjalanan/bepergian. Masalah ini akhirnya menimbulkan kerepotan.
Untuk mengatasi itu maka dibuatlah perjanjian-perjanjian Internasional di antaranya : Perjanjian Internasional 1928, 1933, 1938, 1939, dan 1946. Perjanjian- perjanjian ini diteruskan oleh PBB dengan diadakan Konferensi mengenai status pengungsi tahun 1951, yang dilengkapi dengan Protokol 1967.  Pengungsi dan pencari suaka kerap kali menjadi topik permasalahan antara Negara Penerima dengan United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) sebagai mandat dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk melindungi pengungsi dan membantu  pengungsi mencari solusi atas keadaan mereka. 3 Keberadaan pengungsi sering menjadi permasalahan utama dalam penetapan status mereka. Apalagi tidak semua negara penerima merupakan peratifikasi The 1951 Convention relating to the International Status of Refugees (Konvensi 1951) dan The 1967, Protocol Relating to the International Status of Refugees (Protokol 1967) .
Persoalan pengungsi di Indonesia masih diposisikan dari sudut pandang imigrasi sehingga semata-mata persoalan pengungsi ini dilihat dari perspektif
1 Periksa Sukanda Husin, 1998 : 27 2 (UNHCR, 1998 : 1).
3 Buku Petunjuk bagi Anggota Parlemen Nomor 2 Tahun 2001, Perlindungan Pengungsi, Buku Petunjuk Hukum Pengungsi Internasional.
keimigrasian. Hukum positif keimigrasian di Indonesia tidak memuat ketentuan berlaku secara khusus (lex specialis) bagi pencari suaka dan pengungsi. Misalnya tidak ada prosedur administrasi keimigrasian secara spesifik. Tidak ada ketentuan tentang izin tinggal secara temporer,tempat penampungan, mekanisme penangananm dan proses evaluasinya. Undang-Undang Nomor 9  Tahun1992 tentang keimigrasian yang dirancang akhir 1980-an belum menjadikan HAM sebagai pertimbangan penting sebagai standar di dalamnya. 4
Terkhusus untuk wilayah Provinsi Kepulauan Riau dimana secara geografis wilayah provinsi Kepulauan Riau terdiri atas pulau besar dan kecil, berjumlah kurang lebih 2.408 pulau, seluruh pulau telah diidentifikasi dan bernama  serta berbatasan dengan negara lain dimana kita harus tunduk juga pada hukum internasional. Dalam Hukum Internasional memberikan hak dan wewenang kepada  semua negara untuk menjalankan yurisdiksi atas orang dan  benda serta perbuatan yang terjadi di dalam wilayah negara  tersebut. Hal ini juga berarti bahwa setiap negara berhak untuk merumuskan hal ikhwal lalu lintas antar negara baik orang,  benda maupun perbuatan yang terjadi di wilayahnya. Pengaturan terhadap lalu lintas antar negara yang menyangkut orang di suatu wilayah negara, adalah berkaitan dengan aspek  keimigrasian yang berlaku di setiap negara memiliki sifat universal maupun kekhususan masing-masing negara sesuai dengan nilai dan kebutuhan kenegaraannya. 5
Atas latar belakang tersebut, menjadi suatu permasalahan khusus bagi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau menghadapi pengungsi yang masuk dan berada diwilayah Indonesia khususnya Provinsi Kepulauan Riau dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya yaitu, Undang-undang  Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Undang-undang tersebut  merupakan peraturan yang mengatur hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia dan pengawasan terhadap orang asing di wilayah Negara Republik Indonesia. Semua aspek keimigrasian juga didasarkan pada apa yang telah digariskan dalam UUD 1945 sebagai hukum dasar untuk operasionalisasi  dan pengaturan tugas-tugas pemerintahan di bidang keimigrasian. Di dalam  dasar-dasar pertimbangan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang  Keimigrasian disebutkan antara lain, bahwa pengaturan dan pelayanan di  bidang keimigrasian merupakan hak dan kedaulatan Negara Republik  Indonesia sebagai Negara hukum berdasarkan UUD 1945. Pengaturankeimigrasian ini tertuang dalam Undang –  undang Dasar tahun 1945 Bab X  pasal 26 yang memuat Warga Negara dan penduduk, dimana Warga Negara dan penduduk adalah subjek dari keimigrasian itu sendiri.
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia adalah salah satu lembaga negara yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dipimpin oleh
4 Boer Mauna,,Hukum Internasional: Pengertian,Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global.Alumni, Bandung,2005,hlm.9.
5 Wahyudin Ukun, Deportasi Sebagai Instrumen Penegakan Hukum dan Kedaulatan Negara di Bidang Keimigrasian 2004 hal 31
seorang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham). Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang hukum dan hak asasi manusia dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi, yaitu : perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia,  pengelolaan barang milik kekayaan negara yang menjadi tanggung, jawab Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian  Hukum dan Hak Asasi Manusia, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Hukum  dan Hak Asasi Manusia di daerah, Pelaksanaan  kegiatan teknis yang berskala nasional dan Pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.

## B. Perumusan Masalah
1. Apa saja fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan  Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau terhadap  penanganan pengungsi dalam perspektif hukum keimigrasian?
2. Apa yang menjadi  kendala Kantor Wilayah Kementerian Hukum  dan HAM Kepulauan Riau dalam melaksanakan penanganan pengungsi dalam perspektif hukum keimigrasian?
3. Bagaimana upaya Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau dalam melaksanakan penangana pengungsi dalam perspektif hukum keimigrasian?

## C. Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan adalah sosiologi hukum. Penggunaan metode penelitian hukum sosiologis dalam upaya penelitian ini dilatarbelakangi kesesuaian teori dengan metode penelitian yang dibutuhkan peneliti. Sebagaimana diterangkan dalam uraian di atas, penelitian hukum yang dilakukan penliti dimulai dengan mengkaji ketentuan-ketentuan hukum  positif tertulis yang dipergunakan/dipedomani dalam penangana pengungsi yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau, baru kemudian mengkaji penerapan ketentuan hukum positif tertulis tadi pada peristiwa peristiwa hukum in concreto dalam kasus tersebut. Dimana tahap-tahap yang digunakan penulis adalah sejalan dengan tahap-tahap penelitian hukum sosiologis, yaitu :
1) Tahap pertama adalah kajian mengenai hukum normatif yang berlaku, yaitu dengan mengkaji ketentuan-ketentuan hukum penanganan pengungsi
2) Tahap kedua adalah penerapan ketentuan-ketentuan hukum positif tertulis tersebut pada peristiwa in concreto guna mencapai tujuan yang telah ditentuka..
Sebagaimana dijelaskan di atas, penerapan tersebut dapat diwujudkan melalui perbuatan nyata dan dokumen hukum. Penulis membagi perwujudan penerapan tersebut dengan mengemukakan fakta hasil penelitian yang meliputi :
JOURNAL OF LAW AND POLICY TRANSFORMATION
1. Perbuatan nyata, yaitu : dengan adanya tindakan yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau.
2. Dokumen hukum, yaitu : segala prosedur penanganan prosedur, baik cetak maupun elektronik.
Berdasarkan sifat dan tujuannya, penelitian hukum dibagi menjadi tiga 6 , yaitu: Penelitian hukum eksploratori ( exploratory legal study ), Penelitian hukum deskriptif ( desciprtive legal study ), dan Penelitian hukum eksplanatori ( explanatory legal study )
Ilmu Hukum termasuk kelompok ilmu sosial, tetapi dalam penerapannya penggunaan metode  penelitian ilmu sosial kurang dapat diandalkan untuk dapat menciptakan suatu analisis hukum, doktrin hukum, atau suatu produk hukum (misalnya : rancangan undang-undang) yang dibutuhkan untuk pembangunan hukum. Bernard Arief Sidharta 7 berusaha membuktikan sifat keilmuan dari Ilmu Hukum seperti halnya ilmu lain, memiliki landasan keilmuan yang dibutuhkan oleh setiap ilmu. Ilmu Hukum membangun konsep dan obyeknya yang dapat dieksplorasi oleh siapa pun. Obyek-telaah Ilmu Hukum adalah tata hukum positif, yakni sistem aturan hukum yang ada pada suatu waktu tertentu dan berlaku dalam suatu wilayah tertentu. Objek  penelitian ini berupa kondisi/situsasi, dokumentasi maupun informasi lain terkait penangan pengungsi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau  dimana lokasi penelitian yang dipilih dan ditentukan, yaitu di wilayah Kepulauan Riau khususnya Kota Tanjungpinang. Hal ini dengan pertimbangan bahwa Kota Tanjungpinang adalah lokasi Rumah Detensi Imigrasi Pusat Kementerian Hukum dan Hak  Asasi Manusia.
Berdasarkan penguraian di atas, penulis memutuskan menggunakan metode pengumpulan data primer yang berkaitan langsung dan relevan dengan penelitian yaitu  wawancara. Pertimbangan penulis menggunakan metode tersebut karena wawancara dapat mengumpulkan informasi yang relevan dari pihak-pihak yang terkait. Metode wawancara diterapkan dalam penelitian ini karena fokus analisis penelitian ini adalah analisis kualitatif, bukan analisis kuantitatif. Penulis memilih dan menentukan narasumber yang diwawancarai untuk mengetahui kasus tersebut berdasarkan relevansi mereka terhadap informasi. Para narasumber tersebut adalah: perwakilan Pemerintah (pejabat Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjungpinang).  Selain itu, dalam penelitian ini juga didukung data sekunder yang  mempunyai ciri-ciri umum, yaitu 8 : Data sekunder pada umumnya ada dalam keadaan siap ( ready-made ), bentuk dan isi data sekunder telah dibentuk dan diisi oleh peneliti-peneliti terdahulu dan data  sekunder dapat diperoleh tanpa terikat atau dibatasi oleh waktu dan tempat. Dalam penelitian hukum, dikenal tiga
6 Abdulkadir Muhammad, op.cit. , hlm. 49.
7 Bernard Arief Sidharta, 1999, Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum, Sebuah penelitian tentang fundasi kefilsafatan dan sifat kilmuan Ilmu Hukum sebagai landasan pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia . Mandar Maju, Bandung, hal. 148
8 Soerjono Soekanto et al., 2011, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan S ingkat, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,  hlm. 24
jenis metode pengumpulan data sekunder, yaitu: Studi kepustakaaan ( Library study ),  studi dokumen ( document study ),  studi arsip ( file or record study). Data sekunder yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini, meliputi antara lain:
a. Bahan Hukum Primer berupa Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Konvensi 1951 dan Protokol 1967, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Keimigrasian, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.05.IL.02.01 Tahun 2006 tentang Rumah Detensi Imigrasi, Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-PR.07.04 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Detensi Imigrasi;
b. Bahan Hukum Sekunder berupa buku dan artikel media cetak dan elektronik;
c. Bahan Hukum Tersier berupa Kamus. Di dalam buku Bambang Sunggono yang berjudul  Metodologi Penelitian
Hukum 9 .  menegaskan, bahwa tidak ada suatu penelitian akan dapat berlangsung dengan benar kalau tidak memanifestasikan penalaran yang benar dan memanifestasikan ketaatan yang benar pada hukum-hukum logika. Logika, menurut Bambang Sunggono, adalah suatu ilmu pengetahuan mengenai penyimpulan yang tepat, mengenal 2 (dua) model hukum logika yang ditempuh melalui prosedur penalaran, yaitu prosedur deduktif dan induktif.  Proses berpikir induktif adalah proses berpikir untuk menarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat khusus. Pengetahuan yang dihasilkan dari proses berpikir induktif merupakan esensi dari fakta-fakta yang dikumpulkan. Proses berpikir induktif digunakan dalam penelitian kasus studi hukum ( legal case study ).
Pendekatan kasus ( case approach ) dalam penelitian hukum bertujuan untuk mempelajari norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktek hukum. Dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami oleh peneliti adalah alasan hukum yang digunakan dengan memperhatikan fakta materiil. Fakta-fakta tersebut berupa orang, tempat, waktu, dan segala yang menyertainya asalkan tidak terbukti sebaliknya. Dalam konteks studi kasus hukum, terdapat tiga tipe studi kasus hukum, yaitu :
a. Studi kasus nonyudisial, yaitu studi kasus hukum tanpa konflik yang tidak melibatkan pengadilan.
b. Studi kasus yudisial, yaitu studi kasus hukum karena konflik yang diselesaikan melalui putusan pengadilan, disebut juga studi yurisprudensi.
c. Studi kasus hukum langsung, yaitu studi kasus hukum yang masih berlangsung dari awal hingga berakhirnya proses kasus tersebut.
9 Bambang Sunggono, op.cit. , hal. 9.

## D. Hasil Penelitian dan Pembahasan
1. Fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau  terhadap penanganan pengungsi dalam perspektif hukum keimigrasian
Pengungsi dalam Perjanjian Internasional sebelum 1951 pada prinsipnya adalah pengungsi yang berasal dari daerah-daerah tertentu. Jadi di sini didasarkan dari orang-orang yang berasal dari daerah-daerah  tertentu. Jadi di sini didasarkan dari orang-orang yang berasal dari daerah tertentu, yang karena keadaan daerah tertentu, yang karena keadaan daerahnya terpaksa keluar. Perlindungan menurut Hukum Internasional dalam hal ini hanya orang-orang tertentu tersebut dan tidak dimaksudkan untuk melindungi pengungsi secara umum.
Pengertian pengungsi dalam perjanjian Internasional setelah tahun 1951 diartikan secara general (umum), tidak hanya daerah tertentu, Cuma dalam konvensi ini masih ada pembatasan yaitu pembatasan waktu dimaksudkan adalah hanya mereka yang mengungsi sebelum 1 Januari 1951, jadi ada Dateline (batas tanggal) walaupun secara geografis tidak dibatasi. Persoalan yang timbul ialah mengapa dalam konvensi tersebut perlu dibatasi dalam konvensi tersebut?
Pada waktu itu negara-negara yang berunding bermaksud untuk membatasi pemberian perlindungan pada mereka yang sudah mengungsi, sedang untuk mereka yang akan mengungsi di kemudian hari tidak mendapat perlindungan dari Konvensi, alasan konvensi ini adalah  akan memberikan beban pada negara peserta konvensi saja. Akan tetapi, dalam perkembangan jaman dirasakan konvensi ini sudah tidak Up to date lagi dan tidak memenuhi rasa kebutuhan sebab tidak menyesatkan masalah-masalah berikutnya, terutama karena ada unsur dateline tadi. Oleh karena itu, pada tahun 1967 diadakan pertemuan lagi tentang pengungsi, kemudian dalam protokol 1967 ini pembatasan berupa dateline tadi dihapuskan untuk menjadikan pengertian yang lebih luas.
Konvensi 1951 dan Protokol 1967 pada prinsipnya hampir sama. Ada tiga hal pokok yang merupakan isi konvensi tersebut, yaitu :
1. Pengertian dasar pengungsi. Pengertian dasar Pengungsi diartikan dalam Konvensi 1951 dan Protokol
1967 penting diketahui sebab diperlukan untuk menetapkan status pengungsi seseorang (termasuk pengungsi atau bukan). Penetapan ini ditetapkan oleh negara tempat orang itu berada dan bekerja sama dengan UNHCR  ( United Nation High Commissioner For Refugee), yang menangani masalah pengungsi dari PBB.
2. Status hukum Pengungsi, hak dan kewajiban pengungsi di negara tempat pengungsian (hak dan kewajiban berlaku di tempat pengungsian itu berada).
3. Implementasi (pelaksanaan) perjanjian, terutama menyangkut administrasi dan hubungan diplomatik. Di sini titik beratnya administrasi dan hubungan diplomatik. Di sisni titik beratnya ialah pada hal-hal yang menyangkut kerja sama dengan UNHCR. Dengan demikian, UNHCR dapat melakukan tugasnya sendiri dan melakukan tugas pengawasan, terutama terhadap negara-negara tempat pengungsi itu berada.
Penekanan dalam definisi terletak pada perlindungan orang-orang dari persekusi politik dan bentuk persekusi lainnya. Seorang pengungsi, menurut Konvensi, adalah seseorang yang tidak dapat atau tidak bersedia pulang kembali ke Negara asalnya karena memiliki  ketakukan yang mendasar karena adanya persekusi yang disebabkan oleh alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau pendapat politik.
Konvensi ini adalah instrumen mengenai status dan berbasis pada hakhak serta didukung oleh sejumlah prinsip-prinsip dasar, terutama nondiskriminasi, larangan pengenaan hukuman dan larangan pengusiran atau pengembalian (non- refoulement). Ketentuan-ketentuan Konvensi, misalnya, harus diterapkan tanpa diskriminasi atas ras, agama atau negara asal. Perkembangan hukum internasional hak asasi manusia juga memperkuat prinsip bahwa Konvensi akan diterapkan tanpa diskriminasi terhadap jenis kelamin, usia, cacat, seksualitas, atau alasan diskriminasi lainnya. Konvensi selanjutnya menetapkan bahwa, berdasarkan pengecualian tertentu, pengungsi tidak boleh dihukum karena masuk atau tinggal secara ilegal. Hal tersebut mengakui bahwa mencari suaka dapat memperbolehkan pengungsi untuk melanggar peraturan keimigrasian.
Pelarangan hukuman yang dimaksud dapat termasuk tuduhan pelanggaran keimigrasian atau pidana yang berkaitan dengan mencari suaka, atau ditahan tanpa proses hukum atas dasar mencari suaka. Yang terpenting, Konvensi ini berisi berbagai perlindungan terhadap pengusiran atau pengembalian pengungsi. Prinsip larangan pengusiran atau pengembalian (non-refoulement) adalah sangat mendasar sehingga tidak diperbolehkan adanya pengecualian (reservasi) atau pengurangan atas prinsip tersebut. Hal tersebut mengatur bahwa tidak ada seorang pun yang akan mengusir atau mengembalikan (refouler) seorang pengungsi diluar keinginannya, dengan cara apapun, ke wilayah di mana dia takut kehidupan atau kebebasannya terancam
Akhirnya, Konvensi menetapkan standar dasar minimum bagi penanganan pengungsi, tanpa prasangka terhadap Negara-negara yang memberikan penanganan yang lebih menguntungkan. Hak tersebut termasuk akses ke pengadilan, untuk pendidikan dasar, untuk bekerja, dan ketentuan mengenai dokumentasi, termasuk dokumen perjalanan pengungsi dalam bentuk paspor. Sebagian besar Negara Pihak Konvensi mengeluarkan dokumen ini, yang secara luas telah diterima sebagai yang dulunya “paspor Nansen”, sebuah dokumen identitas untuk pengungsi yang dibuat oleh Komisaris pertama untuk Pengungsi, Fridtjof Nansen, pada tahun 1922. Namun,  Konvensi ini tidak berlaku untuk semua orang yang mungkin dinyatakan memenuhi definisi pengungsi dalam Pasal 1. Terutama, Konvensi tidak berlaku bagi orang-orang yang terdapat alasan yang serius untuk menganggap mereka telah melakukan kejahatan perang atau
kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan non-politik yang serius, atau bersalah atas tindakan yang bertentangan dengan tujuan dan prinsip-prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Konvensi ini juga tidak berlaku bagi pengungsi yang memperoleh perlindungan atau bantuan dari badan Perserikatan Bangsa-Bangsa selain UNHCR, seperti pengungsi dari Palestina yang berada dibawah naungan United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA). Konvensi juga tidak berlaku bagi pengungsi yang memiliki status setara dengan warga negara di negara suaka.
Selain memperluas definisi pengungsi, Protokol mewajibkan Negara untuk memenuhi ketentuan substantif dari Konvensi 1951 bagi semua orang yang tercakup dalam definisi pengungsi dalam Pasal 1, tanpa adanya batasan waktu. Meskipun berhubungan dengan Konvensi, Protokol adalah instrumen yang berdiri sendiri, yang mana aksesi terhadapnya tidak dibatasi pada Negara-negara Pihak Konvensi. Berdasarkan Konvensi dan Protokol, terdapat suatu peran khusus bagi UNHCR. Negara-negara berjanji untuk bekerja sama dengan UNHCR dalam menjalankan fungsinya, yang ditetapkan di dalam Statuta UNHCR tahun 1950 bersama dengan berbagai resolusi Majelis Umum, dan, khususnya, untuk memfasilitasi tugas khusus ini yaitu mengawasi pelaksanaan dari kedua instrumen ini. Berdasarkan Statuta nya, UNHCR ditugaskan, antara lain, mempromosikan instrumen-instrumen international bagi perlindungan pengungsi, dan mengawasi pelaksanaannya.
Pentingnya dan relevansi yang berkesinambungan dari Konvensi dan Protokol telah diakui secara luas. Pada tahun 2001, Negara-negara Pihak mengeluarkan suatu Deklarasi yang menegaskan kembali komitmen mereka terhadap Konvensi 1951 dan Protokol 1967, dan kedua instrumen tersebut diakui khususnya bahwa prinsip utama dari larangan pengusiran atau pemulangan (non- refoulement) adalah berdasarkan hukum kebiasaan internasional 10 . Terlebih lagi, Majelis Umum telah sering menyerukan kepada Negara-negara untuk menjadi pihak dari kedua instrumen ini. Aksesi juga telah direkomendasikan oleh berbagai organisasi regional, seperti Dewan Eropa, Uni Afrika, dan Organisasi Negara- negara Amerika. Sebagaimana UNHCR mempersiapkan untuk memperingati, pada tahun 2011, ulang tahun ke-60 dari Konvensi 1951, diharapkan bahwa ada lebih banyak Negara-negara yang akan mengaksesi kedua instrumen ini. Saat ini, ada 147 Negara Pihak dari salah satu atau kedua instrumen ini.
Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Pemerintah Indonesia tetap berkomitnem dalam penangan Pengungsi sesuai dengan apa yang terkandung dalam  Pasal 28 G Ayat 2 UUD 1945 : “ Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan
10 Deklarasi Negara-negara Pihak dari Konvensi 1951 dan/atau Protokol 1967 mengenai Status Pengungsi, Pertemuan Menteri-menteri dari para Negara Pihak, Jenewa, Swiss, 12- 13 Desember 2001, UN Doc. HCR/MMSP/2001/09, 16 Januari 2002. Deklarasi diterima oleh  Majelis Umum PBB dalam resolusinya A/RES/57/187, para. 4, diadopsi pada tanggal 18 Desember 2001 .
berhak memperoleh suaka politik dari negara lain”. Indonesia memandang bahwa Pencari suaka dan  pengungsi bukan semata-mata sebagai imigran ilegal, tetapi mereka sebagai korban perang atau persekusi di negara asalnya, dan datang untuk mencari perlindungan.  Orang-orang tersebut harus diperlakukan secara baik dan bermartabat, diberikan perlindungan yang layak, termasuk tapi tidak terbatas pada diberikannya akses terhadap pendidikan, kesehatan, tempat tinggal, dan pekerjaan. Penegasan hak untuk mencari suaka tidak hanya dituangkan di dalam pasal 28 G UUD 1945 (Amandemen ke-4 tahun 2000) namun juga ditegaskan dalam pasal 28 UndangUndang Nomor 39 Tahun 1999. Dalam pasal 28 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 disebutkan:
a. Setiap orang berhak mencari suaka untuk memperoleh perlindunganpolitik dari negara lain.
b. Hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi mereka yang melakukan kejahatan non politik atau perbuatan yang bertentangan dengan tujuan dan prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Di dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Pasal 62 berisikan bahwa “Setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spiritualnya”.
Sedangkan jaminan pengakuan hak atas kesehatan di Indonesia sendiri secara eplisit dapat dilihat dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menjelaskan bahwa:
1. Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.
2. Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin.
3. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hak untuk hidup dalam penelitian ini dikhususkan pada hak untuk mendapatkan makanan, karena bagaimanapun juga pengungsi di Indonesia berhak mendapatkan makanan yang sehat dan layak untuk bertahan hidup.
Penanganan awal dalam permasalahan yang terkait dengan pencari suaka maupun pengungsi di Indonesia merujuk pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Hal ini karena baik secara suaka maupun pengungsi, mereka itu merupakan orang asing yang memasuki wilayah Indonesia, sehingga ketentuannya disamakan dengan orang asing lain yang masuk ke Indonesia baik secara legal seperti turis, pelajar asing; maupun ilegal, seperti penyeludupan orang. 11 Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 dinyatakan bahwa pejabat imigrasi berwenang  menempatkan orang asing dalam
11 Tamia Ayu Dian Faniati, 2012, Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Etnis Yang Tidak Memiliki Kewarganegaraan: Studi Kasus Etnis Rohingya, Myanmar, Fakultas Hukum UI, hlm. 79
Rudenim jika orang asing tersebut berada di wilayah Indonesia tanpa memiliki dokumen perjalanan yang sah 12 .
Pemerintah Indonesia tidak memiliki kewenangan untuk menentukan seseorang atau kelompok orang sebagai pengungsi atau bukan, kewenangan tersebut ada pada UNHCR sebagai lembaga yang menangani masalah pengungsi. Mereka yang belum diidentifikasi statusnya oleh UNHCR akan ditempatkan di ruang detensi, sedangkan bagi mereka yang dinyatakan bukan sebagai kategori pencari suaka ataupun pengungsi oleh UNHCR akan segera di deportasi. 13
Sebelum kita membahas tentang pengungsi lebih jauh, alangkah baiknya kita ketahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan pengungsi  itu sendiri. Seseorang agar dapat disebut pengungsi kalau telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, misalnya L dalam Konvensi 1951, ini berarti status pengungsi itu sudah ada sebelum yang bersangkutan dinyatakan secara formal atau resmi. Oleh karena itu, pengakuan seseorang menjadi pengungsi sebenarnya tidak membuat orang itu menjadi pengungsi tetapi pengakuan hanya menyatakan bahwa dia adalah pengungsi.
Status pengungsi merupakan Ketetapan/Declarator yang hanya menyatakan apa yang sebenarnya sudah ada. Ini berbeda dengan Konstitutip yang menciptakan status yang baru. Jadi, dengan kata lain, orang tersebut tidak menjadi pengungsi sebab pengakuan tetapi justru pengakuan diadakan karena dia memang sudah pengungsi. Penetapan seseorang menjadi pengungsi (Status Refugee) sebenarnya merupakan proses yang terjadi dalam dua tahap:
1. Penemuan atau penetapan yang menentukan bahwa dari fakta yang ada memang orang tersebut adalah Refugee.
2. Fakta dihubungkan dengan persyaratan –persyaratan dalam Konvensi1951 dan Protokol 1967. Setelah itu, dihubungkan apakah yang bersangkutan memang merupakan pengungsi atau tidak.
Dari latar belakang terjadinya pengungsi dapat dikelompokkan dalam dua jenis, yakni :
1. Pengungsian karena bencana alam (Natural  Disaster). Pengungsian ini pada prinsipnya masih dilindungi  negaranya keluar untuk menyelamatkan jiwanya, dan orang-orang ini masih dapat minta tolong pada negara dari mana ia berasal.
2. Pengungsian karena bencana yang dibuat Manusia (Man Made Disaster). Pengungsian disini pada prinsipnya pengungsi keluar dari negaranya karena menghindari  tuntutan (persekusi) dari negaranya. Biasannya pengungsi ini karena lasan politik terpaksa meninggalkan negaranya, orang-orang ini tidak lagi mendapat perlindungan dari pemerintah dimana ia berasal.
12 Pasal 1 angka 13 UU Nomor 6 Tahun 2011, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan dokumen perjalanan adalah: Dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara, Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau organisasi Internasional lainnya untuk melakukan perjalanan antarnegara yang memuat identitas pemegangnya.
13 Op. Cit., Lihat Tamia Ayu Dian Faniati, 2012, hlm. 80
Dari dua jenis pengungsi di atas yang diatur oleh Hukum Internasional sebagai Refugee Law (Hukum Pengungsi) adalah jenis yang kedua, sedang pengungsi karena bencana alam itu tidak diatur dan dilindungi oleh Hukum Internasional.
Ada  suatu istilah pengungsi yang disebut (Statutory Refugees. Yang dimaksud Statutory Refugees adalah Pengungsi-pengungsi yang berasal  dari suatu negara tertentu yang tidak mendapatkan perlindungan diplomatik dari negaranya (negara asalnya). Yang dapat dikategorikan sebagai Statutory Refugees adalah mereka yang memenuhi persyaratan seperti yang disebut dalam perjanjian Internasional sebelum 1951.
Sebenarnya, sebelum 1951 sudah ada persetujuan Internasional yang sifatnya Regional atau setempat misalnya : di Amerika, Eropa, yang membuat peraturan- peraturan pengungsi tetapi hanya berlaku setempat. Perjanjian Internasional yang sifatnya regional biasanya menyangkut tiga hal, yaitu :
1. Pemberian Asylum
2. Trael Document
3. Travel Facilities
Pemberian Asylum terutama di negara-negara Amerika Latin, yaitu dengan membuat  banyak perjanjian-perjanjian Regional, di samping juga terdapat di Afrika tentang aspek-aspek khusus dari masalah pengungsi yang ditanda tangani 1969, kemudan di Asia yang berupa Deklarasi yaitu pernyataan oleh Komite Konsultatif hukum Asia-Afrika di Bangkok, Anggota-anggotanya adalah  Sarjana hukum dari Asia dan Afrika, diadakan pada tahun 1966 yang menyatakan prinsip- prinsip perlakuan terhadap pengungsi ada sifatnya Universal dan ada yang sifatnya Regional, akan tetapi sudah pengungsi dalam arti yang umum.
Faktor subyektif ialah faktor yang terdapat pada diri pengungsi itu sendiri, ( yang minta status pengungsi), faktor inilah yang  menentukan ialah apakah pada diri orang tersebut ada rasa ketakutan atau rasa kekhawatiran akan adanya persekusi /penuntutan), maka jika ada alasan ketakutan maka dapat dikatakan orang tersebut Eligibility, ketakutan itu dinilai dari takut terhadap tuntutan negaranya dan terancam kebebasannya.
Faktor Objektif adalah keadaan asal pengungsi, di Negara tersebut apakah benar-benar terdapat persekusi terhadap orang-orang tertentu. Misalnya: akibat perbedaan Ras, perbedaan Agama, karena suatu pandangan politik atau yang lainnya. Kalau keadaan tersebut pada negaranya memang demikian, maka keadaan ini bisa membuat  seseorang menjadi Eligibility. Seseorang tidak dapat dinyatakan sebagai Eligibility ialah :
1. Orang-orang yang melarikan diri ke Luar Negeri, karena lasan ekonomi agar bisa lebih baik, mereka ini tidak bisa disebut sebagai pengungsi.
2. Kaum Emigran, yaitu kaum yang pindah dari suatu negara ke lain negara tidak bisa disebut sebgaia pengungsi.
3. Pindah ke negara lain untuk mendapatkan kenikmatan pribadi.
4. Tidak bisa menyetujui kebijaksanaan pemerintah atau politik pemerintahnya tidak diakui.
Kekeliruan yang terjadi dalam penetapan Egilibility ialah
1. Bilamana orang-orang tersebut tidak jujur/tidak terus terang (faktor-faktor subjektif tidak wajar);
2. Kekeliruan fatal/jelek bilamana petugasnya tidak cermat.
Sehubungan dengan hal itu, ada prinsip yang disebut : BENEFIT OF THE DOUBT (keuntungan keraguan) maksudnya adalah : untuk menetapkan apakah seseorang bisa dikatakan pengungsi atau tidak, ada kemungkinan petugas dihadapkan pada suatu keraguan, mungkin didasarkan unsur subjektif orang tersebut, untuk itu apakah benar-benar ada rasa takut atau tidak pada orang tersebut, atau keragu-raguan ini apakah petugas tidak tahu di Negara asalnya terdapat keadaan yang dihadapi ini, menurut prinsip ini maka petugas harus mengambil keputusan yang paling menguntungkan orang tersebut, d.kl. orang tersebut diterima atau diberi stautus pengungsi.
Eligibility pengungsi harus ditetapkan satu persatu (secara individual ), jadi tidak ditetapkan secara bersama-sama, juga tidak bisa secara berkelompok, akan tetapi ini hanya sesuai dengan keadaan sebelum 1951, sesudah 111951 keadaan pengungsi tidak lagi dalam jumlah yang sedikit tapi banyak sekali, maka sering diambil suatu keputusan tentang eligibility iu secara PRIMA FACIE (Pandangan Pertama) keputusan semacam ini seharusnya diadakan penelitian ulang seharusnya dilakukan secara individual, akan tetapi dalam Praktek tak pernah dilakukan sebab: juga memerlukan petugas dan waktu yang banyak. Sehubungan dengan penelitian secara Individual dikaitkan dengan prinsip kesatuan keluarga ( PRINSIP OF THE FAMILY UNITY ), maka persoalan yang timbul adalah apakah seorang  suami diterima sebagai pengungsi dari suatu negara apabila anak dan istrinya datang?
Menurut prinsip tersebut anak dan istrinya diberi status sama dengan suaminya sebagai pengungsi supaya mereka bersatu. Dalam prinsip tersebut pengertian Family adalah keluarga dalam arti yang luas (diakui dalam Konvensi) yaitu : Istri dan anak-anak juga orang tua yang lanjut usia, tetapi dengan syarat orang ini tadinya satu kehidupan keluarganya (hause hold). Mengenai prinsip kesatuan keluarga juga terdapat dalam Declaration of Human Right juga terdapat dalam perjanjian-perjanjian internasional lainnya yang menyangkut Human Right, di dalam Final Act yang menerima Konvensi 1951 mengenai kesatuan keluarga juga diakui dan dianjurkan supaya negara-negara menghormati prinsip ini.
Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia merupakan instansi vertikal Kementerian  Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang berkedudukan di setiap provinsi, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dikepalai oleh seorang Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M- 01.PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (sekarang menggunakan nomenklatur Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia), Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terdiri dari 4 (empat)  divisi, yaitu :  Divis Administrasi, Divisi Pemasyarakatan, Divisi Keimigrasian dan Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia. Di  Divisi Keimigrasian ini yang bertugas membantu Kepala Kantor Wilayah dalam melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah di Bidang Keimigrasian berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Imigrasi. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Divisi Keimigrasian melaksanakan fungsi :
a. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengamanan teknis operasional di bidang keimigrasian;
b. Pengaturan, bimbingan dan pengamanan teknis pelaksanaan tugas di bidang lalu lintas keimigrasian, izin tinggal dan status keimigrasian;
c. pengaturan, bimbingan dan pengamanan teknis pelaksanaan tugas di bidang penindakan keimigrasian dan rumah detensi imigrasi;
d. Pengaturan, bimbingan dan pengamanan teknis pelaksanaan tugas di bidang sistem informasi keimigrasian; dan
e. Pengaturan, bimbingan dan pengamanan teknis pelaksanaan tugas di bidang intelijen keimigrasian dan tempat pemeriksaan imigrasi.
Kantor Wilayah mempunyai fungsi dan peran besar dalam menangani penggungsi walau tidak langsung melaksanakan tugas penangana dilapangan, dalam perspektif hukum keimigrasian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.
Dimana fungsi pelaksanaan keimigrasian yang diatur dalam  pasal Pasal 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 yaitu :
(1) Untuk melaksanakan Fungsi Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat dibentuk Kantor Imigrasi di kabupaten, kota, atau kecamatan.
(2) Di setiap wilayah kerja Kantor Imigrasi dapat dibentuk Tempat Pemeriksaan Imigrasi.
(3) Pembentukan Tempat Pemeriksaan Imigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri.
(4) Selain Kantor Imigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk Rumah Detensi Imigrasi di ibu kota negara, provinsi, kabupaten, atau kota.
(5) Kantor Imigrasi dan Rumah Detensi Imigrasi merupakan unit pelaksana teknis yang berada di bawah Direktorat Jenderal Imigrasi.
Dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-01.PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (sekarang menggunakan nomenklatur Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia) menyatakan bahwa Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam wilayah Provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kantor Wilayah menyelenggarakan fungsi :
1. Pengkoordinasian, perencanaan, pengendalian program, dan pengawasan;
2. Pembinaan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
3. Penegakan hukum di bidang pemasyarakatan, keimigrasian, administrasi hukum umum, dan hak kekayaan intelektual;
4. Perlindungan, pemajuan, pemenuhan, penegakan dan penghormatan hak asasi manusia;
5. Pelayanan hukum;
6. Pengembangan budaya hukum dan pemberian informasi hukum, penyuluhan hukum, dan diseminasi hak asasi manusia; dan
7. Pelaksanaan kebijakan dan pembinaan teknis di bidang administrasi di lingkungan Kantor Wilayah (Pasal 3 Permenkumham No. M-01.PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia).
Untuk melaksanakan sebagian tugas pokok Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dibidangnya di wilayah masing-masing ada pada Unit Pelaksana Teknis (UPT). Unit Pelaksana Teknis bertanggungjawab dan wajib menyampaikan laporannya kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Unit Pelaksana Teknis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terdiri dari :
1. Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS);
2. Rumah Tahanan Negara (RUTAN);
3. Cabang Rumah Tahanan Negara (CABRUTAN);
4. Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN);
5. Balai Pemasyarakatan (BAPAS);
6. Kantor Imigrasi (KANIM);
7. Rumah Detensi Imigrasi (RUDENIM); dan
8. Balai Harta Peninggalan (BHP) (Pasal 56 Permenkumham Nomor 28 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia).
9. Sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 28 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI, maka Kantor Wilayah Kepulauan Riau melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM RI di Wilayah Propinsi Kepulauan Riau berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan HAM dan Peraturan Perundangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
a. Pengkoordinasian perencanaan, pengendalian program, dan pelaporan;
b. Pelaksanaan pelayanan dibidang administrasi hukum umum, hak kekayaan intelektual, dan pemberian informasi hukum;
c. Pelaksanaan fasilitas perancang produk hukum daerah, pengembangan budaya hukum dan penyuluhan hukum, serta konsultasi dan bantuan hukum;
d. Pengkoordinasian pelaksanaan operasional unit pelayanan teknis dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM di bidang keimigrasian dan bidang kemasyarakatan;
e. Penguatan dan pelayanan hak asasi manusia dalam rangka mewujudkan penghormatan, pemenuhan, pemajuan, pelindungan, dan penegakan dan Hak Asasi manusia;
f. Pelaksanaan urusan administrasi dilingkungan kantor wilayah; Propinsi Kepulauan Riau memiliki luas wilayah ± 251.810 Km2, mencakup luas daratan ± 10.595 Km2, luas lautan ± 241.215 Km2 yang terdiri dari 7 (tujuh) kabupaten/kota, yaitu 5 (lima) kabupaten dan 2 (dua) kota sebagai berikut :
• Kota Tanjungpinang
• Kota Batam
• Kabupaten Bintan • Kabupaten Anambas
• Kabupaten Lingga
•Kabupaten Natuna
•Kabupaten Tanjung Balai Karimun
Dari hasil penelitian bahwa Kantor Wilayah Kemenetrian Hukum dan Hak Asasi  Manusia  Kepulauan Riau memiliki Rumah Deteni Imigrasi Pusat yang berdomisili di Kota Tanjungpinang, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-11-OT.01.01 Tahun 2009 tanggal 03 September 2009, tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Detensi Imigrasi. Dalam Pasal 2 yang berbunyi
(1) Rudenim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) adalah Rudenim Pusat yang berkedudukan di Tanjung Pinang.
(2) Rudenim Pusat berada di bawah Direktur Jenderal Imigrasi.
(3) Rudenim Pusat secara administrasi dan fasilitatif berada di bawah Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau.
(4) Rudenim Pusat dipimpin seorang Kepala.
Saat ini, di Indonesia, telah ada tiga belas rudenim yang tersebar di berbagai kota,yaitu Jakarta, Medan, Pekanbaru, Tanjungpinang,Semarang, Surabaya,Pontia nak,Balikpapan,  Manado,  Denpasar,  Kupang,  Makassar,  dan  Jayapura. Sejarah Rudenim di Indonesia  dimana pada tahun 1992 berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian pasal 1 angka 15 disebutkan bahwa karantina imigrasi adalah tempat penampungan sementara bagi orang asing yang dikenakan proses pengusiran atau deportasi atau tidakan keimigrasian lainnya.Berdasarkan undang-undang tersebut maka dikenallah istilah Karantina Imigrasi sebagai bentuk permulaan dari rudenim. Dan pada Maret 2004, berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor M.01.PR.07.04 tahun 2004  tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Detensi Imigrasi, maka sejak saat itulah istilah Karantina Imigrasi berubah menjadi rudenim. Saat ini, rudenim telah berada di tiga belas kota di Indonesia. Rudenim menjadi tempat penampungan sementara bagi para pencari suaka ataupun pengungsi yang datang ke Indonesia sebelum dikembalikan ke negara asalnya.
Pendetensian orang asiang  dilaksanakan pada ruang detensi imigrasi  di ditjenim:
1. Surat keputusan tindakan keimigrasian
2. Berita acara serah terima deteni dengan melampirkan :
a. Berita acara pemeriksaan dan berita
b. Acara pendapat
c. Dokumen perjalanan (bagi yang memiliki)
3. barang barang milik deteni Pendetensian orang asing dilaksanakan pada ruang detensi imigrasi di kantor imigrasi:
1. Surat keputusan tindakan keimigrasian
2. Berita acara serah terima deteni dengan melampirkan :
a. Berita acara pemeriksaan dan berita acara pendapat
b. Dokumen perjalanan (bagi yang memiliki)
c. Barang barang milik deteni Pendetensian orang asing dilaksanakan pada rumah detensi imigrasi, kepala kantor imigrasi membuat surat keputusan tindakan keimigrasian
1. Berita acara serah terima deteni dengan melampirkan :
a. Berita acara pemeriksaan dan berita  acara pendapat
b. Dokumen perjalanan (bagi yang memiliki)
c. Barang barang milik deteni Kepala rumah detensi imigrasi membuat surat perintah pendetensian dan berita acara pendetensian yang memuat :
1. Identitas diri deteni
2. Kondisi kesehatan deteni
3. Inventaris barang barang milik deteni
4. Dokumen perjalanan deteni (bagi yang memiliki)
5. Instansi pengirim deteni
6. Alamat  keluarga atau sponsor/ penjamin deteni yang dapat dihubungi diindonesia dan/atau di luar negeri
7. Deteni  yang ditempatkan dirumah detensi imigrasi, kepala rumah detensi imigrasi wajib memberitahukan kepada perwakilan negara yang bersangkutan dalam rangka proses pemulangan atau pendeportasian/ pengusiran dengan tembusan kepada direktur jenderl imigrasi up. direktur penyidikan dan penindakan keimigrasian dan kepala divisi keimigrasian  dan  proses serah terima deteni meliputi:
• pemeriksaan dan pengeledahan deteni termasuk barang-barang miliknya, dilakukan dengan sopan,tertib dan cermat sedangkan pemeriksaan terhadao deteni wanita dilakukan oleh petugas wanita
• pengamanan terhadap barang barang bawaan deteni yang dapat membahayakan keselamatan, keamanan, dan ketertiban
• pencatatan identitas diri deteni pada buku register dan papan daftar deteni
• pencatatan dokumen dan barang-barang deteni pada buku register
• penyimpanan dokumen dan barang-barang deteni pada tempat yang telah ditentukan
• pengambilan sidik jari dan diterapkan pada kartu sidik jari
• pengambilan foto deteni dan ditempelkan pada buku register serta kartu deteni
• pemeriksaan kondisi kesehatan deteni yang dilakukan oleh dokter yang ditunjuk oleh kepala rudenim
• kepala rudenim dapat memberikan pakaian seragam kepada deteni
Jangka  waktu deteni diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 pasal 85 ayat 2 bahwa dalam hal deportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dilaksanakan, detensi dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lama 10 tahun. Sedangkan klasifikasi deteni ditentukan sebagai berikut:
1. Status proses pro yustisia
2. Status tanpa kewarganegaraan (stateless)
3. Menunggu  setatu sebagai pencari suaka  ( asylum seekers) atau pengungsi (refugees) dari unhcr
4. Status paspor tidak diakui oleh perwakilan negaranya
5. Status tidak mau kembali/pulang
6. Status menunggu biaya dokumen dan ticket
7. Ruang detensi imigrasi berada pada setiap kantor imigrasi termasuk temasuk tempat pemeriksaan imigrasi dan direktorat jenderal imigrasi
8. Penempatan deteni diruang detensi imigrasi dilakukan paling lama 7 9tujuh) hari kerja adalah untuk kepentingan penyelesaian  pemeriksaan keimigrasian dalam rangka tidnakan keimigrasian
9. Deteni  yang telah berada diruang detensi imigrasi lebih dari 7 (tujuh) hari wajib ditempatkan  di rumah detensi imigrasi.
Deteni dapat dipindahkan dari satu rumah detensi imigrasi ke rumah detensi imigrasi lainya dalam hal:
1. Memudahkan pemulangan atau pendeportasian/ pengusiran
2. Memudahkan untuk berhubungan dengan perwakilan negara
3. Deteni dalam keadaan sakit sesuai hasil pemeriksaan medis oleh dokter guna dirujuk kerumah sakit tertentu
4. Jumlah deteni melebihi kapasitas Pemindahan deteni dilaksanakn berdasarkan  persetujuan tertulis direktur jenderal imigrasi up. direktur  penyidikan dan penindakan keimigrasian. Dalam Pasal 1  Peraturan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-11-OT.01.01 Tahun 2009 tanggal 03 September 2009  ini, yang dimaksud dengan Rumah Detensi Imigrasi yang selanjutnya disebut Rudenim adalah tempat penampungan sementara bagi orang asing yang melanggar peraturan perundang-undangan yang dikenakan tindakan keimigrasian dan menunggu proses pemulangan  atau deportasi.  Sementara Deteni adalah orang asing penghuni Rudenim atau ruang detensi imigrasi yang telah mendapatkan keputusan pendetensian dari Pejabat Imigrasi.  Masih dalam pasal 1 menjelaskan bahwa Pemulangan adalah tindakan mengembalikan orang asing dari wilayah negara Republik Indonesia ke negara asal atau ke negara ketiga. Sedangkan  Deportasi adalah tindakan mengeluarkan orang asing dari wilayah negara Republik Indonesia karena keberadaannya tidak dikehendaki. Dengan aturan tersebut jelaslah bahwa penanganan pengungsi di Kepulauan Riau
dilaksanakan oleh Rudenim yang berada di bawah pengawasan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau. Didapatkan  data bahwa di rudenim Pusat di Tanjungpinang menampung 1,100 orang imigran ilegal per agustu 2016 yang dapat dilihat dalam tabel berikut :
Tabel 4.1 IMIGRAN ILEGAL DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PER-09 AGUSTUS 2016 WARGANEGARA JUMLAH AFGHANISTAN 512 Orang IRAK 22 Orang IRAN 5 Orang PALESTINA 18 Orang YAMAN 8 Orang SOMALIA 128 Orang ETHIOPIA 7 Orang SUDAN 156 Orang PAKISTAN 11 Orang THAILAND 15 Orang SINGAPURA 2 Orang MYANMAR 11 Orang ROHINGYA 3 Orang VIETNAM 187 Orang TIONGKOK 15 Orang JUMLAH 1.100 Orang Sumber : Rudenim Tanjungpinang
Rumah Detensi Imigrasi atau yang disingkat dengan rudenim adalah unit pelaksana teknis yang menjalankan fungsi keimigrasian sebagai tempat penampungan sementara bagi orang asing yang melanggar Undang-Undang Imigrasi. Orang asing yang berdiam di rudenim disebut dengan deteni. Rudenim dibangun karena meningkatnya lalu lintas orang, baik yang keluar maupun yang masuk ke Indonesia, sehingga berpotensi timbulnya permasalahan keimigrasian terhadap kedatangan dan keberadaan orang asing di Indonesia yang memerlukan upaya penindakan bagi orang  asing yang melanggar ketentuan yang berlaku. Untuk mengefektifkan dan mengefisienkan penindakan tersebut diperlukan adanya sarana dan prasarana pendukung seperti rudenim.
Rumah Detensi Imigrasi adalah tempat penampungan sementara bagi orang asing yang melanggar peraturan perundang-undangan yang dikenakan tindakan keimigrasian dan menunggu proses pemulangan ke negaranya. Sedangkan kebijakan yang diambil oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kepala Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjungpinang adalah sebagai berikut :
1. Pelaksanaan dan pengaturan penempatan, pemindahan deteni keluar kamar sel dan antar Rumah Detensi Imigrasi dan pemindahan ke Community House dan Resetlement ke negara ketiga.
2. Pelaksanaan dan pengaturan jadwal pembagian tugas pengamanan, pengkoordinasian keamanan dalam rangka pemindahan, pemulangan serta penertiban deteni . Pelaksanaan pengeluaran deteni dalam rangka pemulangan dan deportasi
Rudenim memiliki fungsi yaitu melaksanakan tugas penindakan, melaksanakan tugas pengisolasian, dan melaksanakan tugas pemulangan dan pengusiran atau deportasi. Fungsi-fungsi rudenim tersebut merupakan penjabaran dari misi Kementerian Hukum dan HAM, yaitu melindungi Hak Asasi Manusia (HAM), penegakan hukum, meningkatkan upaya perlindungan, pemajuan, penegakan, pemenuhan dan penghormatan HAM dan dasar hukum yang mengikat dalam pembentukan rudenim adalah:
a. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No.M.05.IL.02.01 Tahun 2006 Tentang Rumah Detensi Imigrasi .
b. Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-1002.PR.02.10 Tahun 2006 tentang tata cara pendetensian orang asing
Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) semakin banyak digunakan sebagai tempat untuk menampung para imigran, yang meliputi Pengungsi, Pencari Suaka dan orang-orang tanpa kewarganegaraan yang tidak akan secara biasanya berada dalam posisi mendapatkan jalur migrasi yang “biasa”. Jaringan Pembela Hak- hak Pengungsi kawasan Asia Pasifik (Asia Pacific Refugee Rights Network/APRRN) telah menegaskan keprihatinan tentang Detensi Imigrasi di kawasan ini sebagai berikut:
a. Penggunaan penahanan sewenang-wenang dan yang tidak diperlukan yang tidak memenuhi standar Internasional
b. Pengabaian hak-hak dasar
c. Pembatasan terhadap prosedur suaka dan bantuan hukum,
d. Penahanan terhadap kelompok rentan seperti anak-anak, anak-anak tanpa pendamping, perempuan hamil, orang lanjut usia, dan orang-orang yang mengalami gangguan kesehatan fisik dan mental.
Rumah-rumah Detensi Imigrasi Indonesia dijalankan oleh pemerintah Indonesia, namun sistemnya tidak memiliki mekanisme pengawalan yang memadai, tidak transparan atau tak memiliki prosedur pengaduan. Ini mengakibatkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia menjadi hal yang biasa terjadi.
Ada  4 (empat) pilihan sikap yang diambil oleh pemerintah dalam menangani pengungsi sebagai negara yang belum nanandatangani Konvensi 1957 yaitu :
1. Isu Kemanusian  :
Para pengungsi yang terombang-ambing di tengah laut lepas wajar untuk diberi bantuan, bahkan  didaratkan dengan alasan kemanusiaan. Konvensi Hukum Laut 1982, mewajibkan agar negara mana pun bila menemukan orang-orang dalam keadaan darurat untuk diberi bantuan.
2. Menerima Para Pengungsi Bermukim di Indonesia:
Bermukim berarti para pengungsi akan mendapatkan pekerjaan, penghidupan, pendidikan, kesehatan.
3. Penempatan pada Negara ketiga :
Dimukimkan di negara-negara peserta Konvensi pengungsi atau negara- negara yang mau menerima mereka
4. Mengembalikan Ke Negara Asalnya :
Indonesia bisa mengembalikan pengungsi ke negara asalnya. Namun opsi ini akan sulit apabila pengungsi tidak mau kembali secara sukarela (kecuali yg benar-benar Ilegal Migran) dan bukan dipaksa untuk pulang kenegara asalnya
Beberapa kasus pelecehan dan pelanggaran hak asasi manusia di Rumah- rumah Detensi Imigrasi Indonesia telah didokumentasikan. Pelanggaran- pelanggaran yang terdokumentasikan itu meliputi laporan tentang Pencari Suaka yang dipenjara di dalam sel selama berbulan-bulan tanpa diizinkan untuk pergi ke ruang umum atau ke luar ruangan, Pencari Suaka ditahan di dalam fasilitas penjara daripada di Rumah Detensi Imigrasi, pemerasan dan kekerasan fisik. Sayangnya, Indonesia tidak memiliki sistem pengawasan independen maupun prosedur pengaduan yang memadai.
Perlakuan yang diberikan bersifat sewenang-wenang dan sangat beragam dari satu Rudenim ke satu Rudenim lain. Praktik korupsi dan suap sering terjadi di mana-mana. Undang-undang Indonesia menyatakan bahwa warga negara lain dapat ditahan apabila mereka memasuki dan tinggal di negara ini tanpa dokumen yang dibutuhkan. Tidak ada kriteria tentang siapa yang semestinya (atau tidak boleh) ditahan, dan berapa lama.
Ada peraturan-peraturan yang mengizinkan untuk membebaskan sekelompok orang tertentu dari Rumah Detensi Imigrasi, seperti anak-anak, untuk ditangani oleh oraganisasi-oraganisasi Internasional (seperti International Organization for Migration atau lembaga mitra dari UNHCR) yang mana UNHCR ( United Nation High Commissioner for Refugees)  beroperasi di Indonesia dengan persetujuan dari Pemerintah Republik Indonesia. Direktur Jendral Keimigrasian Indonesia mengeluarkan Instruksi pada tahun 2010 (No:IMI-  1489.UM.08.05) yang menyatakan bahwa orang-orang yang mencari suaka atau status pengungsi  harus dirujuk kepada UNHCR untuk mengikuti proses penentuan status sebagai Pengungsi dan bahwa “status dan kehadiran orang asing yang memegang Attestation Letters atau kartu identitas 29 suaka.or.id/masalah-perlindungan yang dikeluarkan oleh UNHCR sebagai  Pencari Suaka, Pengungsi atau orang yang dilayani oleh UNHCR, harus dihormati”. Orang-orang yang tak memiliki dokumen-dokumen tersebut akan terancam untuk dimasukkan ke dalam Rumah Detensi Imigrasi, terkena denda, dan/atau dideportasi.
Selain UNHCR, Organisasi Internasional yang juga terlibat dalam penanganan masalah ini IOM ( International Organization for Migration). Organisasi Migrasi Internasional atau IOM terletak dekat Palais des Nations dan gedung-gedung organisasi PBB. Saat ini IOM memiliki 166 negara anggota, IOM juga memiliki konstistusi sendiri dan badan-badan seperti majelis, komite eksekutif dan badan pengurus. Moto organisasi ini berbunyi Mengkoordinasi
migrasi untuk keuntungan bersama. Juru bicara IOM Jean-Phillippe Chauzy mengatakan:
"Jika  kita berbicara mengenai manajemen migrasi, kita berbicara mengenai pendekatan menyeluruh yang lebih kuat terhadap migrasi.“ 14
Lebih menyeluruh bagi Chauzy tidak hanya berarti merapatkan perbatasan dan memperkuat benteng Eropa. Juga bukan hanya memperketat peraturan imigrasi dan bagi para peminta suaka. Atau membangun tembok pemisah antara dua negara, seperti pada perbatasan Amerika Serikat dan Mexico. IOM memang membantu pemerintahan untuk mewujudkan politik migrasi mereka, mengkontrol perbatasan dan mengumpulkan data biometris. Namun menurut Chauzy, untuk mendapatkan manajeman migrasi yang sukses, masih dibutuhkan banyak hal lainnya.
"Tentu saja peraturan mengenai kontrol perbatasan adalah prioritas setiap negara. Tetapi ini tidak cukup untuk mengatur migrasi. Dibutuhkan pengaturan secara menyeluruh. Kontrol di perbatasan adalah satu aspek. Tetapi, misalnya, kita juga harus membuka diri bagi program migrasi bekerja legal, supaya orang juga bisa bermigrasi secara legal.“ 15
Karena itu IOM berusaha meyakinkan pemerintahan negara-negara industri supaya tidak hanya memberikan visa bagi para pakar berkualifikasi tinggi, tetapi juga bagi para pekerja tanpa latar belakang pendidikan bagi sektor bergaji rendah. Selain itu, IOM juga mengusahakan agar modal perekonomian rakyat dari negara industri mengalir ke negara-negara berkembang, supaya dapat meningkatkan taraf hidup disana.
Jean-Phillippe Chauzy : "Kami mengarahkan pemerintahan untuk menginvestasi ke negara-negara yang berada di belahan selatan bola dunia, dimana  tekanan migrasi masih sangat besar. Tujuannya adalah, orang-orang tersebut harus mau berpindah dengan sendirinya, bukan atas paksaan. Jelas sekali bahwa jika di negara berkembang ada perspektif perekonomian yang lebih biak, maka orang akan berpikir dua kali, apakah mereka benar-benar akan meninggalkan negara mereka atau tidak.“ 16
IOM membiayai diri mereka, seperti PBB, dari iuran negara anggota. 1,1 milyar dolar Amerika Serikat tersedia tahun lalu bagi 1400 program IOM. Selain itu, IOM bekerja erat dengan organisasi PBB seperti UNICEF dan UNHCR. Namun, sering juga sulit untuk memisahkan organisasi mana yang bertugas untuk menangani masalah yang mana. UNHCR memiliki misi untuk memberikan bantuan kepada pengungsi. Tetapi, yang mana yang dapat disebut sebagai pengungsi dan yang mana yang migran? Migrasi pekerjaan juga adalah tugas ILO,
14 http://www.dw.com/id/peran-organisasi-migrasi-internasional-iom/a-2958059 diunduh pada 27 Juli 2016
15 Ibid
16 Ibid
JOURNAL OF LAW AND POLICY TRANSFORMATION
badan perburuhan dunia. Dan masalah kesehatan diurus oleh WHO. Jadi dimanakah posisi IOM diantara belantara organisasi PBB tersebut?.  Jean- Phillippe Chauzy : "Setiap orang berhak untuk turut berbicara masalah migrasi. Tetapi kami dari IOM, memiliki informasi yang paling lengkap. Karena kamilah yang melakukan migrasi. Karena itu, mungkin kamilah yang paling berkompeten untuk menyempurnakan percabaan yang menyeluruh terhadap masalah migrasi.“ 17 Para pencari suaka dan pengungsi hanya dapat menerima layanan dari Internasional Organization for Migration (IOM) melalui rujukan dari petugas Imigrasi, akibatnya banyak dari antara mereka menjadi terlantar.Pencari Suaka dan Pengungsi di Indonesia juga tidak dapat memperoleh dokumen identitas setempat seperti surat izin status resmi yang dikenal sebagai Kartu Tanda Penduduk (KTP), atau kartu identitas nasional. Tanpa dokumen itu mereka tak dapat bekerja secara legal. Tidak adanya status hukum yang jelas juga seringkali membatasi kemampuan mereka untuk mendapatkan layanan sosial seperti fasilitas kesehatan dan pendidikan, ketidakmampuan untuk menyekolahkan anak sebagaimana dinyatakan oleh banyak keluarga pencari suaka dan pengungsi, sungguh sangat memprihatinkan. Anak-anak Pencari Suaka dan Pengungsi yang lahir ketika orang tuanya berada di Indonesia juga tidak dapat mendapatkan akte kelahiran. Sebagian kelompok Pencari Suaka dan Pengungsi sangat rentan menjadi tunawisma. Keluarga-keluarga yang memiliki anak-anak kecil dan anak- anak tanpa pendamping, misalnya, sangatlah beresiko. Kelompok rentan lainnya di Indonesia meliputi mereka yang mengalami penganiayaan dan trauma; orang- orang difabel atau mereka yang memiliki masalah kesehatan mental, perempuan lajang, dan gadis remaja. 18
Rudenim memiliki standar dalam menangani pengungsi, standar ini diatuar dalam  Prosedur Operasional Stándar  (sop)  Ruang dan Rumah Detensi Imigrasi Indonesia. Yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi  Nomor : IMI.1917-OT.02.01 Tahun 2013  Tentang  Standar Operasional Prosedur  Rumah Detensi Imigrasi
Standar  Operasional Prosedur  Rumah Detensi Imigrasi  ini dibuat  dalam rangka menghadapi meningkatnya arus imigran illegal yang mengaku sebagai pencari suaka / pengungsi dan yang melakukan pelanggaran keimigrasian, dalam rangka penegakan hukum keimigrasian , diperlukan suatu Ruang dan Rumah Detensi Imigrasi sebagai tempat pendetensian, pengisolasian dan pendeportasian bagi para imigran Ilegal dimaksud.
Dimana dalam rangka melaksanakan pendetensian, pengisolasian dan pendeportasian di Ruang dan Rumah Detensi Imigrasi, maka diperlukan suatu pedoman pelaksanaan bagi setiap  petugas Imigrasi pada Ruang Detensi Imigrasi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum  HAM , Kantor Imigrasi dan Rumah Detensi Imigrasi maka diperlukan suatu Standar Operasional Prosedur dalam rangka pendetensian, pengisolasian dan pendeportasian Imigran Ilegal
17 Ibid
JOURNAL OF LAW AND POLICY TRANSFORMATION
SOP ini bertujuan memberikan pedoman dan keseragaman bagi petugas Imigrasi dalam pelaksanaan proses pendetensian, pengisolasian dan pendeportasian bagi Imigran Ilegal baik yang melakukan pelanggaran kemigrasian maupun yang mengaku sebagai pencari suaka dan pengungsi, sehingga dapat memperoleh hasil tepat sasaran, berdaya guna dan dapat dipertanggung jawabkan. Dan  Terciptanya Standarisasi proses Pendetensian, pengisolasian dan pendeportasian Imigran Ilegal pada Ruang dan Rumah Detensi Imigrasi.  Yang berisikan  tentang tata cara prosedur penerimaan baik penerimaan imigran ilegal dari Instansi Polri, TNI dan Lapas, pemindahan deteni ke Rumah Detensi Imigrasi serta registrasi deteni pada Rumah Detensi Imigrasi; Prosedur Pendetensian yang terdiri dari prosedur penempatan Deteni dikamar pada Ruang dan Rumah Detensi Imigrasi, persiapan Kebutuhan Deteni  serta pengamanan; Prosedur Pelayanan Detensi yang menjelaskan tentang Persediaan air bersih, Kebutuhan makanan dan minuman,
Kesehatan dan kebersihan,
Ibadah, Kunjungan serta Penyegaran/hiburan;  Prosedur  Tindakan Disipliner yang terdiri dari tentang Teguran lisan, Teguran tertulis; Prosedur Pemindahan Deteni dimana menjelaskan tentang pemindahan antar kamar, antar Rumah Detensi Imigrasi dan antar Rumah Detensi  Imigrasi dengan Direktorat Jenderal Imigrasi;  Prosedur Keamanan Dan Penanganan Krisis disaat terjadi Kematian dalam Detensi,  Tindakan disipliner, Pelarian serta mogok makan; dan Prosedur Pendeportasian dan Pemulangan yang mengatur tata cara persiapan dan pelaksanaan serta pelaporan kegiatan tersebut. Secara garis besar, Mekanisme Pendetensian Orang Asing tersebut dapat diuraikan dalam gambar sebagai berikut :
Gambar Mekanisme Pendetensian Orang Asing Tahap I II III IV V OBJEK ORANG ASING PENANGK APAN&PE NGAMBIL AN PENGIRIM AN RUDENIM PENDETEN SIAN PERSIAPA N DEPORTA SI PENDEPOR TASIAN 1. Orang asing ilegal imigran/ imigrator yang terkena tindakan administrat if keimigrasia n(pasal 75
UU No.6
Tahun 2011) 2. Lepasan/E Stakeholders internal imigrasi 1. Ditjenim Up.Direkt ur Nyiddaki m 2. Kanwil DKI up.KA.Di visi Imigrasi
3. Kantor imigrasi di
Setelah 7 Hari Lampiran: 1. SK. Tidnakan Keimigra sian 2. Berita acara pemeriksa an 3. Berita acara pendapat 4. Atau
Penidakan lampiran : 1. Berita acara serahteri ma deteni
(dokumen perjalana n & barang- barang deteni
2. Surat pendetens ian Koordinasi lampiran: 1. Dokume n perjalana n 2. Jika tidak memiliki koordina sikan dengan perwakil an negara
Pelaksanaan lampiran: 1. Surat keputusan pendeport asian
2. BA serah terima keluar RUDENI M 3. BA serah terima deteni deportasi JOURNAL OF LAW AND POLICY TRANSFORMATION
ks.Napi
LP/Rutan (pasal 2 Permenku
m &HAM
No.M.05.II .02.0I Tahun 2006 13 wilayah kerja rudenim dalam 7 hari dilakukan proses pemulang an deportasi 3. Berita acara pendetens ian 4. Surat pemberita huan kepada perwakila n negra bahwa WN nya didetensik an dan akan dideporta si deteni untuk mendapa tkan dokume n perjalana n 3. Biaya ticket dikoordi nasikan dengan deteni stakehol ders eksternal (perwaki lan IOM ,budha TzuChi, donatur) 4. Surat perintah tugas pengaeala n ke TPI 5. Pemberian tanda bertolak oleh pejabat TPI 6. Laporan pelaksana an deportasi kepada perwakila n negara DIRDAKI M dan KADIVI M 7. Pengusula n penangkal an ditujukan kepada
DIRNYID DAKIM
Berbicara pada tindakan terhadap pengungsi dari hasil penelitian yang telah peneliti laksanakan adalah tidak hannya menjadi kewenangan keimigrasian yang dilaksanakan oleh Kantor Imigrasi saja yang juga dibina dan diawasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau, dimana untuk wilayah kerja Provinsi Kepulauan Riau memiliki 8 (delapan) Kantor Imigrasi yaitu Kantor Imigrasi Klas I Khusus Batam,  Kantor Imigrasi Klas I Tanjungpinang, Kantor Imigrasi Klas II Tanjung Uban,  Kantor Imigrasi Klas II Tanjung Balai Karimun, Kantor Imigrasi Klas II Belakang Padang, Kantor Imigrasi Klas II Ranai, Kantor Imigrasi Klas III Tarempa dan  Kantor Imigrasi Klas III Dabo Singkep. Kedelapan Kantor Imigrasi tersebut bertugas sebagai garda terdepan menjaga perbatasan kedaulatan Negara Republik Indonesia. Sedangkan untuk menangani pengungsi yaitu seseorang takut atas penganiayaan berdasarkan ras, agama, kewarganegaraan, kelompok sosial tertentu atau opini politik dimana orang
tersebut sedang berada diluar negara asalnya, dan tidak dapat mempercayakan keamanan dirinya pada negara asalnya karena ketakutan termasuk seseorang yang kehilangan kewarganegaraan atau terusir dari negara asal oleh sebab penganiayaan, orang tersebut tidak dapat kembali ke negara asalnya karena ketakutan itu.
Dalam hal penangan pengungsi yang mana Indonesia belum menjadi negara yang patuh pada Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentang Status Pengungsi serta Indonesia belum memiliki sebuah sistem pemantauan atas status pengungsi mengingat belumnya Indonesia merativikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tersebut, maka Indonesia memberikan kewenangannya kepada UNHCR untuk menjalankan    mandat perlindungan terhadap pengungsi dan untuk menangani permasalahan pengungsi dimana pengungsi dan pencari suaka yang masuk dan tinggal di Indonesia diperlakukan sebagai Imigran Ilegal sesuai Pasal 8.9 dan 48 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Indonesia sebagai bagian dari Komunitas Internasional menjungjung prinsip penegakan Hak Asasi Manusia dan Hukum Kebiasaan Internasional,  karena  sebagai manusia pengungsi juga memiliki hak yang sama yang diatur dalam Konvensi 1951 yaitu :
1. Kebebasan  Bergerak  Dalam  Batas  Negara  Tujuan;
2. Tidak dideportasi;
3. Tidak Dihukum Karena memasuki negara secara ilegal;
4. Pekerjaan;
5. Perumahan;
6. Pendidikan;
7. Bantuan Pulik;
8. Kebebasan Beragama ;
9. Mengankses Pengadilan. Maka untuk menjunjung hak hak pengusi sebagaimana diatur dalam
Konvensi 1951 tersebut Indonesia mengambil kebijakan-kebijakan sebagai berikut :
1. Sebagai negara yang bukan penandatangan Konvensi Pengungsi tahun 1951, Indonesia tidak memberikan para pengungsi dan pencari suaka di Indonesia hak untuk bekerja dan memperoleh bantuan sosial.
2. Pemerintah Indonesia tidak mengizinkan adanya integrasi lokal dan hanya memperbolehkan pemulangan sukarela (voluntary repatriation) dan penempatan di negara ketiga (resettlement) sebagai solusi jangka panjang
3. Indonesia mengadopsi prinsip non-refoulement. Dengan prinsip ini Indonesia tak akan mengembalikan korban penindasan ke negara asal atau mengusir ke negara lain yg bisa membuat kebebasan atau hidupnya terenggut.
Hal tersebut yang menjadi dasar Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau melakukan penanganan pengungsi dimana dengan kebijakan tersebut para pengungsi yang belum mandapatkan status pengungsi dari UNHCR ditempatkan pada Rumah Detensi Imigrasi dan untuk wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang berbatasan langsung dengan negara tetangga yaitu Malaysia dan Singapura sangat rentan terhadap masuknya para pengungsi dari berbagai bangsa yang sedang berjuang mencari suaka, maka kita
tidak boleh menolak meraka  masuk ke wilayah kita dan tidak diperbolehkan melakukan deportasi terhadap pengungsi maka mereka ditempatkan di rudenim , untuk wilayah Provinsi  Kepulauan Riau adalah Rudenim Pusat maka pengungsi ditempatkan di Rudenim Pusat di Tanjungpinang dan tidak melanggar hak haknya sebagaimana diatur dalam Konvensi 1957.
Penanganan yang dilakukan terhadap para pengungsi yang pemerintah yang juga  dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau adalah :
1. Melakukan pengamanan dan pendataan;
2. Menghubungi perwakilan negara orang asing bersangkutan;
3. Menghubungi IOM untuk fasilitasi penampungan sementara;
4. Menghubungi UNHCR untuk penentuan statusnya. Sedangkan untuk penempatan pengungsi dan para pencari suaka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Keimigrasian para pengungsi ditempatkan pada
1. Ruang detensi imigrasi
2. Rumah detensi imigrasi
3. Tempat lain Dalam  penanganan pengungsi yang datang di Provinsi Kepulauan Riau,
ditangani lebih awal oleh Kantor Imigrasi setempat yang disebut pendetensian sebagaimana arti dalam perspektif hukum keimigrasian dan tata cara pendetensian tersebut telah diatur dalam Peraturan  Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F.1002.PR.02.10 tahun 2006 tentang Tata Cara Pendetensian Orang Asing. Dan untuk pencari suaka dan pengungsi yang memiliki sertifikat pencari suaka atau pengungsi dari UNHCR  yang tidak berkedudukan di Indonesia  serta orang  asing yang permohonan status pengungsinya di tolak final ( final rejected person) oleh UNHCR maka tidakan yang dilakukan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau melalui Kantor Imigrasi melalukan  Tindakan Administrasi Keimigrasian. Sesuai dengan ketentuan keimigrasian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Pasal 75 yaitu :
(1) Pejabat Imigrasi berwenang melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundangundangan.
(2) Tindakan Administratif Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
a. Pencantuman dalam daftar Pencegahan atau Penangkalan;
b. Pembatasan, perubahan, atau pembatalan Izin Tinggal;
c. Larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di Wilayah Indonesia;
d. Keharusan  untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di Wilayah Indonesia;
e. Pengenaan biaya beban; dan/atau
f. Deportasi dari Wilayah Indonesia.
(3) Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi dapat juga dilakukan terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia karena berusaha menghindarkan diri dari ancaman dan pelaksanaan hukuman di negara asalnya.
Sehingga penanganan keberadaan pengungsi di Provinsi Kepulauan Riau bukan hanya kewenangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau saja tapi juga merupakan kewenangan instansi lainya dalam garis koordinasi tetap yaitu :
1. KEPOLISIAN
2. IMIGRASI
3. IOM
4. UNHCR
Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Ohan Suryana, SH., MH selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau  bahwa  para imigran meninggalkan negaranya bukan tanpa alasan, namun karena alasan penindasan,  ketidakpastian hidup di negara sendiri, membuat mereka memilih untuk pergi ke negara lain. Mereka kehilangan harapan hidup dan berharap ada negara yang mau membantu atau menerima mereka mendapatkan harapan untuk hidup lebih layak dari sekarang.  Dari masalah tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam menjalankan tugas dan fungsi terhadap penanganan pengungsi di provinsi Kepulauan Riau sangat membutuhkan peran dan fungsi instansi yang berkompeten dan instansi terkait dalam menjalin komunikasi dan koordinasi dalam penanganan dan penanggulangan, termasuk didalamnya menentukan tempat tempat penampungan untuk menghindari terjadinya gesekan dan dampak negatif terhadap masyarakat lokal.
2. Kendala Kantor Wilayah Kementerian Hukum  dan HAM  Kepulauan Riau dalam melaksanakan penanganan pengungsi dalam perspektif hukum keimigrasian
Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan  Kepala Bidang Intelijen, penindakan dan informasi sarana komunikasi keimigrasian Bapak Muhammad Rum  yang menjelaskan  bahwa pastinya ada kendala yang dihadapi dalam menangani pengungsi ini, dimana kendala tersebut ada kendala intern kita atau intern Kementerian Hukum dan HAM dan ada juga kendala ekstern, dari dalam dan dari luar lanjutnya, yang dari dalam itu kendala anggaran  dan sumber daya manusia, sedangkan dari luar adalah dari para pengungsi itu sendiri dari pihak yang terkait masalah pengungsi dan masyarakat.
Porsi Kantor Wilayah Kemeneterian Hukum dan HAM Kepulauan Riau yang tindakanya  dilaksanakan oleh Kantor Imigrasi dalam upaya penanganan terbatas pada bidang-bidang tertentu karena Indonesia bukan sebagai negara anggota Konvensi Jenewa 1951. Namun demikian, langkah penanganan tetap bisa dilaksanakan dengan melibatkan lembaga lain dalam garis koordinasi tetap dengan porsi dan kewenangan masing-masing. Dan Porsi dan kewenangan Kantor
Imigrasi dalam penanganan terhadap keberadaan pencari suaka dan pengungsi, antara lain:
(1) Pemeriksaan awal,
(2) Identifikasi terhadap pencari suaka dan pengungsi,
(3) Koordinasi dengan IOM dan UNHCR,
(4) Melakukan mediasi antara pencari suaka maupun pengungsi untuk penentuan status (RSD/ Refugee Status Determination ) dengan UNHCR, dan
(5) Memfasilitasi pengungsi yang berada di wilayah Provinsi Kepulauan Riau dengan pembiayaan dari IOM dan penyediaan fasilitas hunian bagi pengungsi ( community house ) di Rudenim Pusat Tanjungpinang  sehingga dalam melakukan setiap tahapan penanganan, Kantor  Imigrasi tidak bisa terlepas dari keterlibatan penting pihak-pihak yang termasuk dalam garis koordinasi tetap, antara lain:  Kepolisian Daerah Kepulauan Riau,  IOM,  dan UNHCR. Hal Ini dikarenakan Imigrasi di Kepulauan Riau memiliki keterbatasan baik dalam kewenangan maupun ketersediaan fasilitas yang diperlukan dalam upaya penanganan. Diungkap pula bahwa penanganan yang dilaksanakan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau melalui Kantor Imigrasinya terhadap keberadaan pengungsi  yaitu  pemeriksaan awal kedatangan pengungsi sampai pada pemindahan mereka ke rumah detensi. Hal Ini dikarenakan Imigrasi di Kepulauan Riau memiliki keterbatasan baik dalam kewenangan maupun ketersediaan fasilitas yang diperlukan dalam upaya penanganan. Diungkap pula bahwa penanganan yang dilaksanakan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau melalui Kantor Imigrasinya terhadap keberadaan pengungsi  yaitu  pemeriksaan awal kedatangan pengungsi sampai pada pemindahan mereka ke rumah detensi.
Kendala yang dihadapi dalam penangan pengungsi di Provinsi Kepulauan Riau dapat dijabarkan sebagai berikut :
 Kendala Internal
1. Kurangnya anggaran karena anggaran yang digunakan yaitu :
a. Tidak dianggarkan dalam APBN maupun APBD;
b. Bantuan dari pemerintah Australia disalurkan pada IOM, UNHCR.
c. Mengandalkan pendanaan dari IOM dan UNHCR;
d. Berpengaruh pada kebutuhan penambahan jumlah personel (lapangan) yang belum bias terpenuhi.
Fasilitas ruang detensi di setiap Kantor Imigrasi yang  belum memadai karena Over Kapasitas di seluruh Rudenim. Banyaknya pencari suaka dan pengungsi maka sebakin banyak beban penampungan yang harus di tangani oleh negara kita. Secara nasional pengungsi di Indonesia periode 31 juli 2016 jumlah Imigran Indonesia adalah  13.838 orang, dimana data penampungan imigran di indonesia terdiri dari :
1. pengungsi sebanyak  6.590 orang
2. pencari suaka sebanyak 7.248 orang
3. yang tinggal mandiri sebanyak  6.264 orang
4. rudenim dan ruang detensi sebanyak 4.215 orang
5. community house sebanyak  3.359 orang
Sedangkan kasus aktif    berdasarkan kewarganegaraan  jumlah pengungsi sebanya 6.590 orang, terdiri dari :  Afghanistan sebanyak 48 %,  Iran sebanyak  5 %,  Iraq sebanyak 4 %,  Myanmar sebanyak 14 %, Srilanka sebanyak 5 %, Pakistan sebanyak 5 %, Palestina sebanyak 6 %, Somali sebanyak  7 %, lain-lain sebanyak 6 %. sedangkan jumlah pencari suaka = 7.248 orang, yang terdiri dari : Afghanistan sebanyak 52 %, Iran sebanyak 4 %,  Iraq sebanyak   9 %, Myanmar sebanyak  1 %, Pakistan sebanyak 2 %, Palestina sebanyak 2 %,Somalia sebanyak 11 %, Srilanka sebanyak 3 %, lain-lain sebanyak 16 %.
2. Kurangnya sumber daya manusia dalam melaksanakan penanganan terhadap pengungsi.
 Kendala Eksternal
1. Perkelahian dan Pengeroyokan Antar Sesama Pengungsi Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan pada pejabat Rudenim menyampaikan bahwa salah satu kendala yang sering terjadi dalam penangana Pengungsi yang ditempatkan di Rudenim adalah perkelahian dan pengeroyokan antar sesama pengungsi. Menurut beliau hal ini terjadi karena jumlah mereka yang banyak dan datang dengan latar belakang masalah yang berbeda maka acap kali terjadi pergesekan atau perselisihan yang akhirnya memicu perkelahian dan pengeroyokan antar etnis yang berbeda yang dapat dilihat dalam tabel berikut :
NO KEWARGANEGARAAN DETENI REGULER  IREGULER 1. AFGHANISTAN 0 229 2. IRAK 0 14 3. IRAN 0 3 4. PALESTINA 0 2 5. YAMAN 0 1 6. SOMALIA 0 59 7. SUDAN 0 44 8. THAILAND 4 0 9. MYANMAR 9 0 10. ROHINGYA 0 3 11. VIETNAM 4 0 JUMLAH 17 425 442 Sumber : Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjunginang
Dengan jumlah total 442 orang penghuni Rudenim tanjungpinang maka tak heranlah jikan perselisihan, pertengkaran dan pengeroyokan terjadi, kerena mereka berasal dari negara dan etnis budaya yang berbeda.
2. Hilangnya beberapa imigran ilegal yang disinyalir adanya upaya penyelundupan
Pelarian pengungsi terjadi sehingga Rudenim dan Kantor Imigrasi kehilangan pengungsi yang seharusnya berada di Rudenim dan Ruang detensi imigrasi hal ini terjadi karen upaya penyeludupan dankeinginan besar dari pengungsi untuk langsung sampai pada negara tujuan yang kebanyakan ingin pergi ke Australia membuat mereka melakukan berbagai upaya dan tak sabar menunggu proses yang dilakukan oleh
UNHCR dalam menentuan status pengungsi dan penempatan ke negara ketiga yang mau menerima mereka.  Berikut ini tabel  Data  Penempatan Imigra Ilegal di Kepulauan Riau  per-09 Agustus 2016,  yaitu sebagai berikut :
Dengan total 1.100 orang imigran yang berada di wilayah Provinsi Kepulauan Riau, bukan hal mudah bagi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau dapat membina dan mengawasi seluruh Kantor Imigrasi yaitu 8 (delapan) Kantor dan Rudenim Tanjungpinang untuk mengawal semua pengungsi dan imigran yang sedang mereka tangani, hal ini dikarenakan kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh jajaran Kenntor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepualauan Riau.
3. Penggunaan Narkoba
Pengungsi juga membawa masalah bagi negara kita yaitu masalah
Narkotika, penggunaan narkotika yang dilarang oleh negara juga menjadi hal yang timbul dalam penanganan pengungsi, keren ada pengungsi yang menggunakan dan membawa narkotika keteika mereka masuk ke negara kita, tentunya ini menjadi masalah yang harus dicarikan solusinya.
4. Kecemburuan sosial sesama Community House Masalah kecemburuan seca community house adala masalah yang sering timbul, secara manusiawi kecemburuan ini dapat dikatakan sebagai  kecemburuan antara manusia dengan manusia dalam kehidupan sehari-hari, hal ini dapat terjadi pada kehidupan masyarakat normal, apatah lagi dalam kehidupan pengungsi di community house.
5. Resistensi Masyarakat sekitar dengan Penampung
Masalah resisten masyarakat disekitar penampngan juga menajdi masalah yang sering terjadi, dimana perbedaan yang mencolk secara fisik dengan masyarakat menimbulkan kekhawatiran kepad masyarakat, keberadaan ornag asing disuatu wilayah menimbulkan kehawatiran akan terjadinya tindak kejahatan dalam lingkungan mereka.
6. Upaya Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak  Asasi  Manusia Kepulauan Riau dalam melaksanakan penanganan  pengungsi dalam perspektif hukum keimigrasian
Dari penjabaran kendala-kendala yang dihadapi dalam hal penangan pengungsi ada 6 kendala penganan tersebut, tindakan-tindakan serta upaya- upaya yang telah  dilakukan  selama ini oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau adalah sebagai berikut :
A. Kendala Intern
1. Dengan Kekurangan Anggaran dalam penanganan pengungsi dan Over kapasitas di Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjungpinang, Kantor Wilayah  Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau terus berkoordinasi dengan IOM dan UNHCR agar pengungsi mendapatkan tempat yang layak, dan UNHCR dapat menyerahkan pengunggi pada negara penerima  dan melakukan pemindahan terhadap pengungsi tersebut sehingga tidak merasa jenuh ataupun depresi.
2. Dalam masalah kekurangan Sumber daya manusia,  Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau menyampaikan kepada biro kepegawain Kementerian Hukum dan Hak  Asasi  Manusia  untuk dapat menanmbah sumber daya manusia sehingga kebutuhan personil dapat dipenuhi dalam pengamanan, pengawasan serta penanganan pengungsi tersebut agar tetap dalam keadaan yang kondusif.
B. Kendala Ekstern
1. Perkelahian dan pengeroyokan antar sesama imigran;
2. Hilangnya beberapa imigran yang disinyalir adanya upaya penyelundupan;
3. Penggunaan narkoba;
4. Kecemburuan sesama community house;
5. Over kapasitas di seluruh rudenim;
6. Resistensi masyarakat sekitar penampung. Dalam penanganan pengungsi yang telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan keimigrasian, maka solusi yang dilakukan terhadap kendala-kendala tersebut adalah :
1. Perkelahian dan pengeroyokan antar sesama imigran;
Dalam hal perkelahian petugas melakukan penjagaan lebih intensif dan selalu membangun rasa perdamain antar pengungsi, dan jika perkelahihai tetap terjadi maka petugas akan melerai dan memisahkan pihak yang bertengkar  dan melakukan peneguran agar perkelahian tidak lagi terjadi.
Perkelahian yang terjadi akan dibuatkan berita acara perdamain nya dan membuat perjanjian tidak akan mengulangi hal yang sama kembali
2. Hilangnya beberapa imigran yang disinyalir adanya upaya penyelundupan;
Dalam hal tejadinya pelarian atau kehilangan  pengungsi dan imigran, maka penjagaan semakin diperketat agar tidak ada pengungsi yang melarikan diri
3. Penggunaan narkoba; Dalam hal tejadinya kasus penggunaan narkotika, petugas keimigrasian akan melakukan tindakan tegas jika hal ini terjadi, pengungsi dapat dikenakan sanksi pidana karena melakukan kejahatan narkotika yang bertentangan dengan undang-undang narkotika, maka solusinya akan bekerjasama dengan pihak kepolisian dan BNN terkait pengungsi yang terbukti telah melanggar undang-Undang Narkotika.
4. Kecemburuan sesama community house Untuk kecembuaruan sesama penghuni community hause, tindakan yang diambil sebagai solusi adalah petugas tidak boleh membeda-bedakan perlakuan terhadap satu pengungsi dengan pengungsi lainya tau etnis satu dengan etnis lainya, sehingga dapat dikatakan tidak boleh ada tindakan diskriminasi dari para petugas yang menangani pengungsi.
5. Resistensi masyarakat sekitar penampung. Untuk menyelesaikan resisten dalam masyarakat maka, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau melakukan penyuluhan lewat tenaga penyuluh tentang apa tugas jajaran keimirgarasian yang mempunyai wewenang menangani pengungsi, masyarakat diberikan pemahaman dan kejelasan bahwa pengungsi di pantau dan tidak akan menimbulkan masalah dalam kehidupan bermasyarakat.
Semua solusi yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan ketetuan keimigrasian dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan lainya serta tidak mengenyampingkan penegakan Hak Asasi Manusia. Dan ditegaskan pernyataan tersebut sebagaimana hasil wawancara Peneliti dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau yang menjelaskan bahwa selama ini Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau telah melakukan beberapa upaya penanganan Pengungsi tersebut, yaitu : melakukan koordinasi dengan IOM, UNHCR, Imigrasi dan Polda Kepri setiap melakukan proses penampungan bagi pengungsi yang datang ke Kepulauan Riau yang mengaku sebagai pengungsi agar tidak salah melakukan tindakan, kemudian melaporkannya dalam bentuk surat resmi ke Pusat secara insidential. Selain itu Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau juga melakukan pemindahan penempatan pengungsi dari Ruang Detensi/Rumah Detensi/Community House di Kepulauan Riau ke Daerah lain yang memiliki Ruang Detensi/Rumah Detensi/Community House sebagaimana arahan dari Pemerintah Pusat dan UNHCR guna menghindari dari over capacity tersebut. Melakukan pengawasan terhadap pengungsi setiap segala aktifitas mereka baik di dalam maupun di luar Ruang Detensi/Rumah Detensi/Community
House meskipun dengan keterbatasan Sumber Daya Manusia yang dimiliki agar tidak terjadi hal-hal yang negatif seperti perkelahian, peredaran narkoba, resistensi terhadap masyarakat setempat, dan lain-lainnya yang tentunya selalu berkoordinasi dan bekerjasama dengan IOM, UNHCR, Imigrasi dan Kepolisian Daerah. Kanwil juga melakukan pengawalan dan pengamanan yang berkoordinasi dengan Imigrasi dan Polda setiap melakukan pemberangkatan pengungsi ke Negara Ketiga bagi pengungsi yang telah ditetapkan sebagai pengungsi oleh UNHCR dan disetujui pemberangkatan tersebut Pemerintah Pusat selaku pengawas di Tingkat Pemerintah Pusat di Jakarta.
Dirincikan kembali oleh Kepala Rudenim Pusat  Bapak Hamzah bahwa pencari suaka yang masuk ke wilayah provinsi kepulauan riau dan ditempatkan sementara di ruang detensi imigrasi/rumah detensi imigrasi/community house untuk mendapatkan status pengungsi, dan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi dalam hal pendetensian orang asing, pemerintah telah mengeluarkan aturan-aturan yang dituangkan dalam :
1. Undang-undang Nomor 06 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 06 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.05.IL.02.01 Tahun 2006 Tanggal 20 Juli 2006 tentang Rumah Detensi Imigrasi.
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-11-OT.01.01 Tahun 2009 tanggal 03 September 2009, tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Detensi Imigrasi.
5. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.55.UM.06.05 Tahun 2003 Tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
6. Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor : F.1002.PR.02.10 tahun 2006 tentang Tata Cara Pendetensian orang asing.
7. Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor : IMI.1917-OT.02.01 Tahun 2013 tentang Standar Operasional Prosedur Rumah Detensi Imigrasi.
Sedangkan,  UNHCR  memiliki 4 tahap yang harus dilakukan untuk menentukan pencari suaka tersebut dapat diberikan status sebagai pengungsi, yaitu :
- Pencari suaka tersebut didarftar terlebih dahulu untuk menjadi calon pengungsi;
- Pencari suaka yang telah terdaftar tersebut akan diwawancara untuk apakah pencari suaka tersebut layak dan sesuai atau pantas untuk mendapatkan status sebagai pengungsi. adapun salah satu kriteria yang dapat dijadikan sebagai pengungsi tersebut adalah apakah yang bersangkutan sudah tidak memiliki keluarga lagi di negara asalnya, apakah yang bersangkutan sudah tidak memiliki harta atau peninggalan warisan di negara asalnya, apakah yang bersangkutan tidak memiliki catatan pencarian orang bermasalah baik di negara asalnya maupun di dunia;
- UNHCR akan melakukan kroscek atau konfirmasi ke negara asalnya melalui kedutaan besarnya atau pihak unhcr yang ada dinegara asalnya (jika UNHCR di negara tersebut ada) terkait  pernyataan dan data-data yang bersangkutan
apakah sesuai dengan kenyataannya atau kebenaran informasi yang disampaikan oleh yang bersangkutan. dan dalam tahap inilah yang tidak dapat ditentukan waktu prosesnya berapa lama dilakukan. Jika hasil konfirmasi data tersebut tidak sesuai atau tidak benar dengan kenyataan, maka pencari suaka tersebut akan ditolak dan dikembalikan ke negara asalnya dengan biaya yang ditanggung oleh IOM (International Organization for Migration). namun jika hasil konfirmasi data tersebut benar dan sesuai dengan informasi yang di dapat, maka unhcr melanjutkan proses penetapan status ke tahap ke empat, yaitu penetapan status.
- Tahap terakhir adalah tahap penetapan status dimana unhcr akan memberikan yang berisikan tentang yang bersangkutan telah ditetapkan statusnya sebagai pengungsi, dan pengungsi tersebut akan menunggu proses pemberangkatan ke negara ketiga. proses pemberangkatan tersebut juga tidak dapat dipastikan kapan waktunya dilaksanakan karena pihak unhcr tersebut harus melakukan konfirmasi dengan pbb yang nantinya akan mengkonfirmasi dengan negara ketiga apakah telah menyetujui atau masih menunggu dengan alasan tertentu;
- Dengan tidak adanya kepastian waktu tersebut, banyak pengungsi yang sering melakukan demo di rumah detensi/community house bahkan membuat keonaran/kerusuhan karena menuntut kepastian untuk diberangkatkan ke negara ketiga. sementara, baik pihak imigrasi, iom dan unhcr tidak memiliki otoritas dalam menentukan atau memastikan kapan mereka yang telah berstatus pengungsi tersebut diberangkatkan ke negara ketiga.
- Dampak dari lamanya penetapan status pengungsi yang diberikan oleh UNHCR kepada pencari suaka tersebut adalah menumpuknya pencari suaka tersebut yang datang di wilayah provinsi kepulauan riau karena tingkat frekuensi datangnya pencari suaka tersebut jauh lebih besar dibandingkan tingkat frekuensi pengungsi yang diberangkatkan ke negara ketiga sehingga terjadi over capacity pada ruang detensi imigrasi/rumah detensi imigrasi/community house sehingga banyak pencari suaka yang tidur atau tinggal diluar ruang detensi/rumah detensi/community house, seperti yang terjadi di taman aspira (daerah batam centre-batam) dimana mereka memasang tenda untuk dijadikan sebagai tempat tinggal mereka.  Berikut ini adalah contoh Kartu Pengungsi yang dikeluarkan oleh UNHCR :
Para Pencari Suaka yang telah terdaftar dapat mengajukan Pengakuan Status sebagai Pengungsi yang dinilai oleh UNHCR melalui proses yang disebut prosedur Penentuan Status sebagai Pengungsi (Refugee Status Determination/RSD). Para Pencari Suaka diwawancarai oleh petugas RSD yang dibantu oleh seorang penerjemah berkaitan dengan pengajuan mereka untuk mendapatkan perlindungan. Ketika pengajuan untuk mendapatkan perlindungan ditolak, prosedur RSD masih memberikan satu kesempatan lagi untuk mengajukan banding atas keputusan negatif itu. Pada umumnya, bantuan dan nasihat hukum tidak disediakan, sehingga banyak keputusan negatif itu merupakan akibat dari Pencari Suaka yang tidak memahami proses yang harus mereka patuhi, akibat dari kendala bahasa, ketakutan untuk berbicara kepada pihak yang berwenang, dan karena mereka tidak mengetahui hak dan tanggung jawab mereka sebagai orang yang mengajukan status sebagai Pengungsi.
Dalam praktiknya, hak untuk mendapatkan Penasihat Hukum bagi para Pencari Suaka dan Pengungsi juga belum sepenuhnya diakui oleh UNHCR dan pemerintah. Hal ini membahayakan integritas proses RSD karena Pencari Suaka tidak sepenuhnya menyadari hak-hak dan tanggung jawab mereka, maupun proses yang melibatkan mereka. Penelitian yang dilakukan oleh para akademisi dari Australia menunjukkan bahwa terdapat beberapa aspek hukum dari kebutuhan perlindungan bagi para Pencari Suaka di Indonesia yang harus diperhatikan. Salah satu solusi yang diajukan adalah menyediakan bantuan hukum mandiri karena “sebagian besar Pencari Suaka dan Pengungsi yang diwawancarai itu tampaknya memiliki sedikit pemahaman tentang substansi hukum dari kasus mereka atau
tentang prosedur Penentuan Status sebagai Pengungsi yang dilakukan oleh UNHCR di Indonesia. 19
Pemulangan kembali secara sukarela (apabila konflik di negara asal orang tersebut telah selesai) dan Penyatuan dengan masyarakat setempat Penyatuan dengan masyarakat local tidak mungkin menjadi pilihan di Indonesia karena pemerintah Indonesia tidak mengizinkan para Pengungsi yang sudah mendapatkan pengakuan UNHCR sebagai pengungsi untuk tinggal di negara ini. Pada tahun 2013, 898 orang telah meninggalkan Indonesia untuk ditempatkan di negara ketiga.Ini merupakan jumlah penempatan tertinggi dari Indonesia dalam sepuluh tahun terakhir. Dan sampai dengan 31 Desember 2013, 88 orang pengungsi yang lain telah diterima untuk ditempatkan ke negara ketiga dan sedang menunggu keberangkatan, sementara 966 kasus yang lain telah diajukan oleh UNHCR untuk dipertimbangan penempatannya, dan masih menunggu keputusan dari negara yang bersangkutan. Namun, 2.152 pengungsi yang lain masih menunggu pengajuan atau pengajuan kembali kasus mereka oleh UNHCR kepada negara- negara ketiga. 20
Terbatasnya kapasitas UNHCR di Indonesia untuk mengurusi Pencari Suaka yang jumlahnya semakin meningkat dan kurangnya tempat untuk penempatan ke negara ketiga mengakibatkan waktu tunggu yang panjang. Kurangnya informasi dan bantuan yang tersedia bagi para Pencari Suaka dan Pengungsi untuk membantu diri mereka sendiri maupunkeluarga mereka mengakibatkan frustrasi dan depresi bagi banyak orang yang dilayani. Pada umumnya, kurangnya akses terhadap hak atas perawatan kesehatan, pendidikan dan pekerjaan mengakibatkan para pengungsi dan pencari suaka menjadi sangat rentan terhadap kedaruratan kesehatan maupun kehidupan sehari-hari. Daftar tunggu untuk mendapatkan bantuan seperti tempat tinggal dan perawatan kesehatan sangatlah panjang. Tanpa hak untuk bekerja, tidak ada sarana bagi para Pencari Suaka untuk menghidupi diri mereka sendiri dan keluarga mereka ketika mereka transit di Indonesia atau ketika menunggu proses penempatan ke negara ketiga. UNHCR melaporkan bahwa sampai bulan Desember 2013, hanya 322 orang rentan yang dilayani, melalui pelayanan lembaga mitra pelaksana yaitu Church World Service (CWS). Organisasi masyarakat sipil lain seperti Jesuit Refugee Service (JRS) di Indonesia hanya dapat memberikan bantuan yang terbatas untuk makanan dan tempat tinggal. Pada tahun 2013, JRS membantu 143 orang yang berlokasi di Bogor dan Jakarta. Bahkan bagi para Pencari Suaka dan Pengungsi yang telah menerima bantuan, bantuan finansial dari UNHCR dilaporkan sangat sedikit.
19 suaka.or.id/masalah-perlindungan
JOURNAL OF LAW AND POLICY TRANSFORMATION

## E. Kesimpulan
Fungsi  Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan  Hak  Asasi  Manusia Kepulauan Riau terhadap pelaksanaan  penanganan  pengungsi dalam perspektif hukum keimigrasian telah diatur dengan ketentuan dalam Undang-Undang nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian bahwa yang berperan dalam penanganan pengungsi di Provinsi Kepulauan Riau bukan hanya kewenangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak  Asasi  Manusia  Kepulauan Riau saja tapi juga merupakan kewenangan serta tugas dan fungsi instansi lainya dalam garis koordinasi tetap yaitu :
1. Kepolisian
2. Imigrasi
3. IOM
4. UNHCR
Kendala-kendala  Kantor Wilayah Kementerian Hukum  dan Hak  Asasi Manusia  Kepulauan Riau dalam melaksanakan penanganan pengungsi dalam perspektif hukum keimigrasian
1. Kendala Intern
• Kendala ini terkait anggaran
• Kurangnya sumber daya manusia di Kantor Wilayah Kemeneterian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau yang terlibat penangana pengungsi
2. Kendal Ekstern  yang mana kendala yang datangnya dari pihak pengungsi yaitu :
• Perkelahian dan pengeroyokan antar sesama imigran; Hilangnya beberapa imigran yang disinyalir adanya upaya penyelundupan;
• Penggunaan narkoba;
• Kecemburuan sesama community house;
• Resistensi masyarakat sekitar penampung.
Upaya  yang telah dilakukan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi  Manusia  Kepulauan Riau terhadap pelaksanaan  penanganan  pengungsi dalam perspektif hukum keimigrasian telah sesuai dengan ketentuan keimigrasian dengan tidak melanggar Hak Asasi Manusia.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, PT. Citra  Aditya Bakti, Bandung, 2004
Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, PT.  Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007
Bernard Arief Sidharta, Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum, Sebuah penelitian tentang fundasi kefilsafatan dan sifat kilmuan Ilmu Hukum sebagai landasan pengembangan  Ilmu Hukum Nasional Indonesia . Mandar Maju, Bandung, 1999
Boer  Mauna,,Hukum Internasional: Pengertian,Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global.Alumni, Bandung,2005
Buku Petunjuk bagi Anggota Parlemen Nomor 2 Tahun 2001, Perlindungan Pengungsi, Buku Petunjuk Hukum Pengungsi Internasional.
Deklarasi Negara-negara Pihak dari Konvensi 1951 dan/atau Protokol 1967 mengenai Status Pengungsi, Pertemuan Menteri-menteri dari para Negara Pihak, Jenewa, Swiss, 12-13 Desember 2001, UN Doc. HCR/MMSP/2001/09, 16 Januari 2002. Deklarasi diterima oleh Majelis Umum PBB dalam resolusinya A/RES/57/187, para. 4, diadopsi pada tanggal 18 Desember 2001.
Marwan Effendy, Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum. Ghalia Indonesia. Jakarta,  2007.
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009
Purnomo et. Al.,  Metodologi  Penelitian Sosial, Bumi Aksara, Jakarta, 1996 Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa–Bangsa 429 (V) tertanggal 14 Desember 1050, nited Nations General Assembly resolution 429(V) of 14 December 1950, terdapat di http://www.unhcr.org/ refworld/docid/3b00f08a27
Rufinus, H. Filsafat Hukum , Bumi Aksara, Jakarta  2011
Soerjono Soekanto et al., Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan S ingkat, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011
Tamia Ayu Dian Faniati, Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Etnis Yang Tidak Memiliki Kewarganegaraan : Studi Kasus Etnis Rohingya,
Myanmar, Fakultas Hukum UI, 2012
Untung S. Radjab, Kedudukan dan Fungsi Polisi Republik Indonesia dalam Sistem Ketatanegaraan), CV Utomo. Bandung, 2003
Wahyudin Ukun, Deportasi Sebagai Instrumen Penegakan Hukum dan Kedaulatan Negara di Bidang Keimigrasian 2004
Internet
Letak Geografis Indonesia, http://www.invonesia.com/letak-geografis- indonesia.html (diakses pada tanggal 11 Juli 2016)
Permasalahan Pencari Suaka dan Pengungsi, http://korantransaksi.com/headline/permasalahanpencari- suaka-pengungsi/ (diakses pada tanggal 12 Juli 2016)
Pemerintah Disarankan Fasilitasi Pencari Suaka ke Australia, http://news.detik.com/read /2013/09/23/040042/2366031/10/pemerintah- disarankan-fasilitasi-pencari-suaka-ke-australia (diakses pada tanggal 11 Juli 2016)

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
UU Nomor 6 Tahun 2011, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan dokumen perjalanan adalah: Dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara, Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau organisasi Internasional lainnya untuk melakukan perjalanan antarnegara yang memuat identitas pemegangnya.
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013  Tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian
Permenkumham No. M-01.PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.