Jurnal  Interpretasi  Hukum | ISSN: 2746-5047 Vol. 2, No. 3 – Desember  2021,  Hal. 635-640| Tersedia online di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.22225/juinhum.2.3.4163.635-640

## KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN SEBAGAI SENTANA RAJEG MENURUT HUKUM ADAT DI DESA ADAT KUTA KABUPATEN BADUNG
Ni Wayan Setiari, I  Nyoman  Budiartha,  Diah  Gayatri  Sudibya Fakultas  Hukum,  Universitas  Warmadewa, Denpasar-Bali,  Indonesia wayansetiari123@gmail.com,  budiarthaputu59@gmail.com,  diahgayatrisudibya@gmail.com

## Abstrak
Nyentana adalah bentuk perkawinan yang bedasarkan perubahan status purusa dari pihak anak perempuan dan dari  pihak  laki-laki  statusnya  sebagai pradana.  Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan perkawinan nyentana rajeg di Desa Adat Kuta Kabupaten Badung  dan menganalisis kedudukan ahli waris anak perempuan dalam perkawinan rajeg di Desa Adat Kuta Kabupaten Badung. Tipe penelitian yang digunakan  yaitu penelitian hukum  empiris  dengan  pendekatan  Perundang-undangan.  Sumber  data  yang  digunakan  adalah  bahan  huku m primer  dan  sekunder  yang  dikumpulkan  melalui  teknik  wawancara  dan  studi  kepustakaan.  Setelah  data terkumpul,  selanjutnya  diolah  dan  dianalisis  secara  kuaitatif  deskriptif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa pelaksanaan  perkawinan  sentana  rajeg  di  Desa  Adat  Kuta  Kabupaten  Badung  yaitu perempuan yang dirubah statusnya menjadi laki-laki ( purusa ) yang didasari atas adanya ikatan lahir batin dan saling mencintai. Tertuang dalam  Awig-awig  di  Desa  Adat  Kuta  perkawinan Nyentana yang  dimana  pihak perempuan meminang laki-laki untuk  dibawa  ke  kediaman  pihak  perempuan  dan  dilakukannya  upacara  terakhir  di  rumah  laki-laki  beserta disaksikan  dengan  prajuru  kedua  desa  itu.  Kedudukan  ahli  waris  anak  perempuan  dalam  perkawinan  sentana rajeg  di  Desa  Adat  Kuta  Kabupaten  Badun g  yaitu Purusa dalam  ajaran  Agama  Hindu  dimaknai  sebagai keturunan  laki-laki  atau  perempuan Putrik a yang suputra yang  akan  menjalankan  dan  meneruskan Swadarmanya sebagai keturunan Kapurusa. Setelah anak perempuan menikah yang dirubah statusnya menjadi Sentana Rajeg yang akan menjadi ahli waris memiliki hak dan tanggung jawab terhadap orangtua, merajan, dan harta pusaka.
Kata  Kunci: Nyentana, Hukum  Waris, Perkawinan

## Abstract
Nyentana is a form of marriage based on changes in the status of purusa from the daughter's side and from the male's  status  as  pradana. This study aims to examine the implementation of nyentana rajeg marriages in the Traditional  Village  of  Kuta,  Badung  Regency  and  analy ze  the  position  of  the  heirs  of  daughters  in  rajeg marriages  in  the  Traditional  Village  of  Kuta, Badung Regency. The type of research used is empirical legal research with a statutory approach. Sources of data used are primary and secondary legal materials  collected through interview techniques and literature study. After the data is collected, it is then processed and a n a l y ze d descriptively. The results showed that the implementation of sentana rajeg marriage in the Traditional Village of Kuta, Badung Regency, namely women whose status was changed to men (purusa) based on their inner and outer bond and love for each other. It is stated in Awig -awig in Kuta Traditional Village, Nyentana marriage, in which the woman proposes to the man to be brought to the wo man's residence and the final ceremony is he l d  a t the  man's  house  and  witnessed  by  the  soldiers  of  the  two  villages. The position of the heirs of daughters in sentana  rajeg  marriages  in the Traditional Village of Kuta, Badung Regency, namely Purusa in Hind uism is interpreted  as  a  male  or  female  descendant  of  Putrik a  who  is  suputra  who  will carry out and continue his Swadarma as a descendant of Kapurusa. After the daughter is married, her status is changed to Sentana Rajeg, who will become the heir, has rights and responsibilities towards parents, merajan, and inheritance. Keywords: Nyentana, Inheritance Law, Marriage

## I. PENDAHULUAN
Sistem  kekeluargaan  di  Bali  menggunakan  sistem  kekerabatan  patrilinealisme  (purusa)  yang  dimana anak  laki-laki  akan  mengikuti  garis  keturunan  ayahnya.  Patrilineal  merupakan  sistem  yang  dipegang oleh  masyarakat  yang  ada  di  Bali  dimana  sistem  dari  patrilineal  ini  bertolak  ukur pada laki-laki atau purusa yang menjadi pewaris atas keturunannya (K. H. dan U. Suhardi, 2015) . Dalam sistem ini lebih menekankan  laki-laki  dibandingkan  kedudukan  dari  perempuan (Udytama,  2015) .  Hal  tersebut dikarenakan  anak  laki-laki  memiliki  tugas  yang  lebih  besar  dibanding  anak  perempuan.  Pernyataan
tersebut  sesuai  dengan  keyakinan  dari  umat  Hindu.  Berdasarkan  pada  keyakinan  tersebut  dalam pewarisannya,  anak  laki-laki  mengangkat  ahli  waris  sejak  harta  yang  ditinggalkan  oleh  walinya. Untuk  anak  perempuan  tidak  menjadi  pewaris  karena  setelah  menikah  hanya  bisa  menikmati  harta dari  suaminya.  Anak  perempuan  tidak  menikah  (purusa)  dapat  mewarisi  ketika  anak  perempuan tersebut  tidak  menikah (Nyoman,  2012) .  Jikapun  anak  perempuan  kawin  keluar  diberikan  warisan oleh orang tuanya yang melainkan bukan  warisan tetapi bekal ( bebaktan) namun kehidupan keluarga di  Bali  tidak  semua  bisa  memiliki  anak  laki-laki  melainkan  ada  juga  yang  hanya  mempunyai  anak perempuan  saja.  Berdasarkan  hukum  hindu  diperkenankan  oleh  hukum  untuk  memperbanyak  status anak  perempuan  untuk  dijadikan  anak  laki-laki.  Hal  tersebut  dilakukan  sebagai  upaya  untuk menentukan  mengenai  kedudukan  dari  anak  perempuan  dalam  sebuah  waris  berdasarkan  hukum formil  maupun imateriil.
Ketika  dalam  kondisi  dimana  pada  sebuah  keluarga  hanya  memiliki  anak  perempuan,  maka status  anak  perempuan  tersebut  akan  berubah  statusnya  dalam  perkawinan  menjadi  status  laki-laki. Hal  tersebut  didasarkan  pada  hukum  adat  di  Bali  tepatnya  di  Desa  Adat  Kuta  dimana  dalam perkawinan  nyeburin  ( Nyentana ).  Menyentana  merupakan  sebuah  sistem  perkawinan  dimana  anak laki-laki  akan mengikuti mempelai perempuannya dan bertukar status dimana mempelai laki-laki akan berstatus perempuan dan begitu pula sebaliknya.
Maka  dari  itu  di  Bali  cenderung  menggunakan  garis  keturunan  ayah  dalam  hal  garis kekerabatannya  atau  disebut  dengan.  sistem  patrilineal  sebagaimana  pada  umumnya  dimana  anak laki-laki  yang  memiliki  kedudukan  sebagai  pemegang  ahli  waris  dalam  keluarganya (Warsita  et  al., 2020) Sistem  patrilinealisme  ini tidak jauh dari perdebatan dalam kehidupan masyarakat hindu perihal kewenangan  keturunan  perempuan  dan  keturunan  laki-laki  di  dalam  pewarisan.  Namun,  dengan adanya perubahan status yang membuat antara perempuan dan laki-laki dalam perkawinan atau yang lumbrah  disebut  dengan  sentana  rajeg (K.  H.  Suhardi  &  Untung,  2015) .  Sistem  sentana  rajeg  ini memberikan  kedudukan  yang  lebih  bagi  perempuan  dalam  mengatur  keputusan  di  keluarganya sendiri,  di  keluarga  besarnya,  di  merajan  dan  keseluruhan  baik  di keluarga suaminya (Warsita et al., 2020) .  Berdasarkan  pada  fenomena  yang  telah  dikemukakan  tersebut,  maka  peneliti  hendak menganalisis  lebih  mendalam  fenomena  tersebut  dengan  melakukan  penelitian  yang  mengkaji pelaksanaan  perkawinan  sentana  rajeg  di  Desa  Adat  Kuta  Kabupaten  Badung dan mengungkapkan kedudukan ahli waris anak perempuan dalam perkawinan sentana rajeg di Desa Adat Kuta Kabupaten Badung.

## II. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum  empiris  yaitu  suatu  metode  penelitian yang  berfungsi  untuk dapat memperhatikan hukum dalam artian kasat mata serta meneliti bagaimana bekerjanya  suatu hukum  di lingkungan masyarakat. Bahan hukum itu dirangkai secara sistematis, lalu ditarik  kesimpulan  terhadap  masalah  yang  diteliti (Fajar  &  Acmad,  2010) .  Karena  penelitian  ini mengkaji  ulang  peraturan  terhadap  suatu  kebijakan,  maka  pendekatan  yang  digunakan  adalah pendekatan  Perundang-undangan.  Bahan  hukum  yang  dipakai  pengkajian  ini  bersumber  dari  bahan hukum  primer  didapat  dari  wawancara  langsung  dengan  informan  maupun  responden  meliputi Bendesa  Adat Kuta,  Kelian Banjar Pande Mas Kuta, Pihak atau masyarakat  melakukan perkawinan nyeburin.  Bahan  hukum  sekunder    didapat  dari  Undang-undang  perkawinan  nomor  1  Tahun  1974 perubahan Undang-undang nomor 16 Tahun 2019 serta Awig-awig di Desa Adat Kuta. Setelah semua tergarap,  kemudian  digarap  dan  menganalisis  melalui  menggunakan  analisis  interpretasi  hukum  dan argumentasi  hukum  agar  dapat  menjawab  permasalahan  yang  diajukan,  dengan  metode  deduktif kemudian  hasilnya  diajukan  secara  deskriptif  dan  diterangkan  dalam  bentuk  skripsi (Bambang Sunggono,  2011) .

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Sistem Pewarisan dalam Perkawinan Nyentana dalam Hukum Adat Bali
Dalam  hukum  waris  terdapat  beberapa  intisari  dari  unsur  pewarisan  diantaranya yaitu aset warisan, pewaris,  dengan  juga  ahli  waris.  Dalam  hukum  adat  waris,  unsur  tersebutlah  yang  akan  dijadikan sebagai  indikator  yang  diberlakukan  pada  masyarakat  Indonesia.  Pada  jaman  dulu,  perempuan merupakan  kepunyaan  dari  ayahnya  sebagai  orang  tuanya  dan  ketika  menikah  maka  perempuan
tersebut  akan  menjadi  kepunyaan  dari  suaminya.  Hal  tersebut  tentunya  terkait  dengan  segala  harta yang  dimiliki  perempuan  tersebut.  Namun  seiring  perkembangan  zaman  terdapat  dinamika  dan perubahan dalam perkembangannya  sudah mulai ada perubahan yaitu perempuan pada masa sekarang bukan sekedar wanita rumahan yang hanya dapat berdiam diri dirumah saja tetapi pada masa sekarang sudah  banyak  perempuan  yang  bekerja  dan  memiliki  hartanya  sendiri.  Hal  tersebut  menyebabkan perempuan  tidak  lagi  bertangan  kosong  ketika  menikah  tetapi  memiliki  harta  yang  dia dapatkan dari pekerjaannya.  Dengan  adanya  pembawaan  harta  yang  dilakukan  perempuan  dalam  perkawinannya maka  dapat  memberikan  kedudukan  bagi  perempuan  terhadap  control  harta  bersama  yang  dimiliki perempuan  tersebut  dalam  pernikahannya  (Wawancara  dengan  I  Wayan  Wasista,  Selaku  Bendesa Adat Kuta Pada tanggal 21 Mei 2021).
Menurut  I  Ketut  Sudina  Sebagai  Kelian  Banjar  di  Desa  Adat  Kuta  menjelaskan  keterangan yang  diberikan  oleh  I  Wayan  Wasista  sebagai  Bendesa  Adat    menjelaskan bahwa perempuan yang melaksanakan  sistem  kawin  secara  nyentana  dan  merubah  statusnya  menjadi  laki-laki  (purusa) mempunyai  hak  mewaris  dari  orang  tuanya  jika  sudah  meninggal  dan  anak  perempuan  itu menikah, kecuali  suami  dan istri sudah sama sama memiliki harta sejak sudah menikah itu harta milik bersama maka harta itu sama-sama berhak. Anak perempuan yang berstatus (purusa) melaksanakan kewajiban sama  dengan  anak  laki-laki  seperti  menyama  braya  (kegiatan  adat) merawat sanggah atau merajan, merawat  orangtua  ketika  orangtua  sudah  tidak  mampu.  Adapun  unsur-unsur  pewarisan  menurut Hukum Adat Bali Adalah :
a. Pewaris
Pewaris  merupakan  orang  yang  mewarisi  harta  yang  ditinggalkan  oleh  garis  keturunannya.  Dalam hukum  adat  Bali  dimana  menggunakan  sistem patrilineal sehingga pewaris berasal dari  anak laki-laki dari  garis  keturunan  tersebut  atau  disebut dengan purusa. Dalam  keyakinan ini dimana anak laki-laki dianggap  sebagai  pencari  nafkah  dan  memiliki  kedudukan  yang  lebih  besar  dibandingkan  anak perempuan dalam suatu pewarisan. Namun selain anak laki-laki, perempuan juga memiliki kedudukan sebagai pewaris dalam keluarganya. Hal tersebut dikarenakan dalam suatu garis keturunan dimana ibu juga  perempuan  yang  memiliki  harta  yang  diwariskan  dari  keturunannya,  maka  ibu  sebagai perempuan juga merupakan pewaris.
b. Harta Warisan
Harta  warisan  merupakan  unsur  terpenting  bagi  pewaris  dimana  harta  waris merupakan objek yang akan  diturunkan  oleh  ahli  waris  kepada  pewaris.  Harta  warisan  merupakan  sesuatu  baik  berwujud materi  maupun  uang  yang  diwariskan  oleh  ahli  waris  kepada  pewarisnya  yang  merupakan  garis keturunannya  atau  diluar  garis  keturunan  berdasarkan  pada  perjanjian  dari ahli waris. Dalam hukum adat  bali  dimana  warisan  tersebut  dapat  berupa  barang  berwujud  dan  barang  tak berwujud. Barang berwujud  yang  dimaksudkan  berupa  harta  yang  dimiliki  oleh  keluarganya  seperti  tanah,  bangunan, uang,  dan  lain-lain. Sedangkan warisan tak berwujud berupa hak-hak yang diturunkan oleh ahli waris terhadap  pewaris  yang  berupa  hak  atas  tanah  karang  desa,  serta  hak-hak  lainnya  yang  dimiliki  ahli warris  di  lingkungan  desa  yang  akan  dilimpahkan  kepada  pewaris.  Dalam  hukum  adat  bali,  warisan yang  berwujud  seperti  harta  dapat  digolongkan  berdasarkan  pada  sumbernya  terdiri  dari  tetamian yang  merupakan  harta  yang  diidapatkan  dari  warisan  turun  temurun  seperti  tetamian  yang  dapat dibagi  dan  tidak  dapat  dibagi.  Tetamia  yang  tidak  dapat  dibagi  berupa  harta  yang  bernilai  religi sedangkan  tetamian  yang  dapat  dibagi  yaitu  kebalikannya,  Tetadan  yang  merupakan  harta  dari masing-masing  mempelai  dalam  perkawinan  yang  didapatkan  sendiri  maupun  hibah,  Pegunakaya yang merupakan harta bersama dari suami istri dalam pernikahan c. Ahli  Waris
Seorang  penerima  harta  warisan  disebut  sebagai  ahli  waris.  Dalam  hukum  adat  bali  penentuan  dari ahli  waris  ditentukan  berdasarkan  golongan  yang  ada  dalam  keturunan  tersebut.  Adapun penggolongan  tersebut  diantaranya  Kelompok  keutamaan  pertama  adalah  keturunan  pewaris, Kelompok  keutamaan  kedua adalah orang tua pewaris, Kelompok keutamaan ketiga adalah saudara - saudara  pewaris  dan  keturunannya, Kelompok keutamaan keempat adalah kakek dan nenek pewaris dan seterusnya.
Berdasarkan pada hukum adat bali yang menekankan pada sistem kepurusaan dimana anak lai- laki  lebih  memiliki  kedudukan  yang  dominan  dalam  sebuah  keluarga.  Dengan  hal  tersebut  terkait  di dalam  waris,  anak  laki-laki  menjadi  pertimbangan  utama  dalam  pewarisan  di  keyakinan  hindu.
Kumpulan  dari  orang  yang  terdapat  dalam  garis  keturunan  awal  sebagai  ahli  waris  adalah  generasi garis cenderung  ke bawah. Pernyataan tersebut  dimaksudkan kepada anak kandung dari laki-laki atau perempuan  yang  ditinggalkan  statusnya  sebagai  penerus  generasi  atau  sentana  rajeg  dan  juga  anak angkatnya yang disebut sebagai sentana peperasan. Sentana Rajeg serta Sentana Peperrasan memiliki hak  yang  sama  dengan  anak  kandung  pria  terhadap  harta  peninggalan.  Anak  wanita  serta  janda tidaklah  pakar  waris,  namun  apabila  anak  wanita  tersebut  tidak  kawin  (deha  tua) hingga dia berhak atas mendapatkan bagian harta orang tuanya selaku nafkah hidupnya  (Pengupa jiwa).
Apabilla  pakar  waris  dari  kalangan  keunggulan  awal  tiada  terdapat  hingga  yang  berhak  atas peninggalan  merupakan  kalangan  pakar  waris  dari  kelompok  keutamaan  kedua,  ialah  orang  tua pewaris  bila  masih  terdapat.  Sehabis  itu  barulah  menetapkan  saudara-saudara  pewaris  selaku kelompok keutamaan ketiga serta keturunanya selaku pakar waris pelanjut. Bagi Peswara Pewarisan Tahun  1900  yang  berkuasa  atas  peninggalan  seseorang  caluk  ataupun  balu  yang  tidak  memiliki keturunan  pria  sedaging  yang  terdekat  dalam  pancer  pria  sedaging  yang terdekat dalam pancer pria hingga  derajat  ke  8  (Bahasa  Bali;  ming  telu)  ( Soekanto,  1986) .  Dari  uraian  yang  bisa  dikenal kalau hukum  adat  waris  Bali  merupakan  bagi  sistem  kekeluargaan  patrilinealisme serta anak pria( purusa) serta  sentana  yang  kekuasaan  mewarisi  sejak  seseorang  pewaris.  Meski  dengan  begitu  apabila melainkan  kewajibannya  selaku  pakar  waris  waris,  hingga  hak  bisa  dicabut.  Kelalaian  terhadap kewajiban-  kewajiban  diatas  bisa  dijadikan  alibi  buat  memecat  peran  seseorang  selaku  pakar waris. seorang  pakar  waris  terputus  haknya  menemukan  pakar  waris  antara  lain  penyebabnya:  Anak  pria kawin  nyeburin  atau  nyentana,  anak  pria  yang  tidak  melakukan  dharmaning  anak, misalnya durhaka terhadap luluhur  serta durhaka terhadap orang tua, sentana rajeg yang kawin keluar.
Dari uraian diatas hingga bisa kita amati ilustrasi kalau kuasa waris anak pada saat perkawinan“ nyentana” di Bali merupakan hapus, sebab dasar pemikiran kalau anak pria yang kawin keluar hingga dikira meninggalkan leluhur serta kewajiban anak dalam keluarga bagi hukum adat Bali. Sebatas anak tersebut  memiliki  hak  waris  dalam  keluarga  istri,  sebagaimana  seperti anak kandung dalam keluarga tersebut  dan  keharusan  buat  memikul tanggung jawab serta kewajiban selaku penerus generasi pada keluarga  istri.  Demikian  itu  maka  erat  hubungan  antara hukum untuk masyarakat sebagai salah satu kesatuan  integral  bagaikan  satuan  mata  uang  yang  tidak  memiliki  dua  sisi  yang  berbeda.  Setiap perkembangan manusia, senantiasa harus mengikuti perkembangan tatanan hukum yang mengaturnya (Atmadja & Budiartha, 2018) .

## 2. Kedudukan Ahli Waris dalam Perkawinan Sentana Rajeg
Dalam  masyarakat  adat  Bali,  status  atau  kedudukan  hak  suami-istri  bersama  anak-anaknya  yang dilahirkan  sangat  ditetapkan  akibat  wujud  perkawinan  yang  ditempuh.  Dilihat  dari  segi  bentuknya perkawinan  ke  dalam  atau  perkawinan Nyentana atau  disebut  juga  dengan  perkawinan Nyeburin adalah  bentuk  perkawinan  yang  umum  dilakukan,  tetapi  merupakan  penyimpangan  dari  perkawinan yang umum dilakukan, dimana suami berkedudukan sebagai Purusa dan dalam perkawinan ke dalam si  istri  yang  berkedudukan  sebagaia Pradana. Perkawinan Nyentana bukanlah  merupakan penyimpangan  dari  perkawinan  yang  umum  dilakukan,  tetapi  merupakan  perkawinan  yang alternative,  apabila  tidak  dimungkinkannya  untuk  melakukan  perkawinan  keluar  atau  biasa  yang umum  dilakukannya.  barangkali  dari  perkawinan  biasa,  dalam  wujud  perkawinan Nyeburin pihak laki-laki  yang meawak  luh dan  meninggalkan  keluarganya  untuk  menjadi  anggota  keluarga  istrinya yang meawak  muani (berstatus  sebagai  laki-laki  atau purusa )  dan  pasti  tinggal  dalam  keluarganya pada  saat  perkawinan  diselenggarakan (Ketut,  2016) & (Warsita  et  al.,  2020) .  Sistem Nyentana/ Nyeburin sistem  ini  ada  yang  berdasarkan  cinta  dari  kedua  mempelai,  ada  yang  tidak  berdasarkan suka sama suka, hanya atas kemauan serta persetujuan dari kedua pihak keluarga karena berdasarkan kebutuhan  penerus keturunan di pihak mempelai wanita. Oleh karena bentuk pewarisan untuk di Bali adalah Purusa ( Patrilineal). Hal tersebut berlaku pula dalam hukum adat Bali yang dikenal dengan istilah Tetatadan (yaitu harta yang dibawa ke dalam perkawinan yang merupakan bekal kawin). Adapun kedudukan ahli waris dalam perkawinan Sentana adalah menyangkut  tentang hak dan kewajiban sebagai Sentana Rajeg, kewajiban mengurus dan merawat orang tua semasa hidup , penerus keturunan , melaksanakan sembah sujud ketaatan ke hadapan orang tua semasa hidup dan seumpama meninggal, meneruskan  dan  melanjutkan  sembah  bakti  kepada  leluhur , meneruskan dan melanjutkan sembah  bakti kepada  dewa-dewa  yang  dipuja  di  merajan/ sanggah/ tempat  sembahyang  keluarga ,
melanjutkan sembah bakti kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa (Tuhan Yang Maha Esa) dengan segala  manifestasinya,  Kewajiban  meneruskan  ayah-ayahan  yang  ada  dalam  Desa  Adat  Kuta yang pernah dilakukan  oleh orang tuanya dulu
Dalam  Awig-awig  Desa  Adat  Kuta,  Kecamatan  Kuta,  Kabupaten  Badung,  Provinsi  Bali disebutkan  dalam  Palet  4    INDIK  WARISAN menyebutkan Pasal  70 tentang hak ahli waris seperti dibawah ini  :
1) Anak  yang    yang  menjadi  ahli  waris  yaitu  anak  laki-laki,  anak  perempuan,  sentana  rajeg,  anak angkat  yang  sahm  dan  andai  kata  tidak  ada seperti diatas keturunan laki-laki yang dari orang tua saudara, atau keturunan laki-laki  yang ke samping seperti keponakan saudara.
2) Kewajiban  ahli  waris  yaitu  menerima  dan  berhak  menguasai  peninggalan  bagian  dari  leluhur misalnya  mempertanggungjawabkan  tempat  pemujaan,  serta  menggantikan  kewajiban  pewaris. Mengabenkan  pewaris  serta  melanjutkan  upacara  upakara  pitra  dan  Membayar  hutang  piutang pewaris serta peninggalan  pewaris
Dalam  awig-awig  Desa  Adat  Kuta,  Kecamatan  Kuta,  Kabupaten  Badung,  Provinsi  Bali disebutkan  dalam  Palet  4    INDIK  WARISAN  Pasal  59    Warisan  adalah  peninggalan  harta  benda berserta  kewajiban-kewajiban  membuat  kesejahteraan  nyata  dan  tidak  nyata  dari  leluhur  terhadap keturunannya.  Warisan  meliputi  pura  atau  merajan;  Pusaka  siwakarna,  kewajiban  dan yang lainnya; hasil  karya,  harta  bawaan/bekal  dan  Hutang  piutang.    Hal  demikian  menunjukan  bahwa  betapa pentingnya  pengaturan  tentang  pembagian  harta  waris  di  dalam  pernikahan  meskipun  dalam kehidupan  masyarakat.  Hak  tersebut  tergambar  bagaimana  keterlibatan  atau  peran  lembaga  adat  di dalam  proses  penyelesaian  terhadap  upacara  kematian  pewaris.  Namun  hak-hak  ahli  waris  baik purusa maupun pradana dari  pewarisan  dalam  keluarga  tidak  ditemukan  suatu  referensi  maupun dalam prasasti.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Berdasarkan  analisis  data  dapat  disimpulan  bahwa  pelaksanaan  perkawinan  sentana  rajeg  di  Desa Adat  Kuta  Kabupaten  Badung  yaitu  perempuan  yang  diubah  statusnya  menjadi  laki-laki  ( purusa ) yang didasari atas adanya ikatan lahir batin dan saling mencintai. Tertuang dalam Awig-Awig di Desa Adat  Kuta  perkawinan Nyentana yang  dimana  pihak  perempuan meminta laki-laki untuk dibawa ke kediaman  pihak  perempuan  dan  dilakukannya  ritual  terakhir  di  rumah  laki-laki  beserta  disaksikan dengan  prajuru  Desa  Adat  Negara  dan  prajuru  Desa  Adat  Kuta.  Kedudukan  ahli  waris  anak perempuan  dalam  perkawinan  sentana  rajeg  di  Desa  Adat  Kuta  Kabupaten  Badung  yaitu Purusa dalam  ajaran  Agama  Hindu  dimaknai  sebagai  keturunan  laki-laki  atau  perempuan Putrika yang suputra yang akan menjalankan dan meneruskan Swadarmanya sebagai keturunan Kapurusa. Setelah anak  perempuan  menikah  yang  dirubah  statusnya  menjadi Sentana  Rajeg yang  akan  menjadi  ahli waris memiliki  hak dan tanggung jawab terhadap orangtua, merajan, dan harta pusaka.

## 2. Saran
Adapun  saran  yang  akan  diuraikan terhadap pembahasan di atas yaitu kepada Prajuru Adat di Desa Adat  Kuta,  terkait  dengan  pelaksanaan  perkawinan  nyentana  di  Desa  Adat  Kuta  disarankan  agar kepada  masyarakat  mampu  melaksanakan  tradisi  adat  tersebut  tanpa  adanya  atau  timbulnya diskriminasi  pada  masing-masing  pihak  baik  wanita  maupun  pria  dalam  pelaksanaanya.  Kepada Masyarakat  untuk  tingkatan  anak  perempuan  dalam  hukum  adat  waris  Bali  sudah  menghadapi  tipis kemajuan berbentuk kausatif. Terkait dengan itu sarankan terutama orang tua yang belum responsive jenis kelamin  agar kesejajaran gender dapat tercipta sebagai lebih  tinggi.

## DAFTAR PUSTAKA
Atmadja, I. D. G., & Budiartha, I. N. P. (2018). Teori-teori Hukum . Setara Press: Malang . Bambang Sunggono.  (2011). Metedologi Penelitian Hukum
Fajar, M., & Acmad, Y. (2010). Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris . Pustaka Pelajar: Yogyakarta . Ketut, O. S. I. (2016). Hukum Perikatan . Sinar Grafika. Nyoman,  S.  N.  (2012). Hak  Mewaris  Perempuan  dalam  Hukum  Adat Bali Sebuah Studi Kritis .
Udayana Universitas Press. Soekanto, S. (1986). Kedudukan Janda Menurut Hukum Waris Adat . Jakarta: Ghalia Indonesia. Suhardi, K. H. dan U. (2015). Dinamika Perkawinan Adat Bali: Status dan Kedudukan Anak Sentana Rajeg Menurut Hukum  Adat dan Hukum Hindu. Dharmasmrti , 14 (26), 36–47.
Suhardi,  K.  H.,  &  Untung.  (2015).  Dinamika  Perkawinan  Adat  Bali:  Status  dan  Kedudukan  Anak Sentana Rajeg Menurut Hukum Adat dan Hukum Hindu. Dharmasmrti , 13 (26), 1–135.
Udytama, I. W. W. W. (2015). Status Laki - Laki dan Pewarisan dalam Perkawinan Nyentana. Jurn a l Advokasi , 5 (1), 73–88.
Warsita,  I.  P.  A.,  Suwitra, I. M., & Sukadana, I. K. (2020). Hak Wanita Tunggal terhadap Warisan dalam Hukum Adat Bali. Jurnal Analogi Hukum , 2 (1), 83–87.