Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 2, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## PENGGUNAAN TEKNIK DIVERSI DALAM PROSES PERADILAN PIDANA ANAK
Charolin Khristy Damayanti Worumboy 1,*) , Mardian Putra Frans 2 1,2 Prodi Ilmu Hukum, Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, Indonesia charolinworumboy@gmail.com 1,*) , mardian.putra@uksw.edu 2
Naskah diterima: 26 April 2024; revisi: 25 Mei 2024; disetujui: 16 Juni 2024

## Abstract
This  research  aims  to  annotate  the  application  of  diversion  in  Decision  Number  7/Pid/ Sus.Anak/2019/PN Jap. In this decision, the child was sentenced to imprisonment for 4 (four) months, while the Public Prosecutor (JPU) as law enforcer was obliged to carry out diversion. "How  diversion  efforts  should  have  been  carried  out  but  the  facts  of  the  decision  did  not appear."  So  it  is  necessary  to  carry  out  legal  research  as  to  why  the  decision  did  not  use diversion first. The enactment of Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System (SPPA Law) marks a significant step towards providing special protection for children in conflict with the law. In this research, the focus lies on children in conflict with the law. The primary  aim  of  this  law  is  to  enhance  the  regulation  of  the  juvenile  criminal  justice  system, ensuring  better  treatment  and  outcomes  for  children  involved  in  legal  conflicts.  Legal protection  for  children  is  needed  so  that  children  receive  attention  from  errors  in  the application of statutory regulations, which cause physical, mental and social harm. The aim of this research is to discover, describe (describe), and analyze the application of the diversion method  in  resolving  criminal  cases  by  children  studying  decision  number 7/pid/sus.anak/2019/pn jap.
Keywords: Diversion, Child Crime, Restorative Justice .
* Alamat korespondensi: Universitas Kristen Satya Wacana E-mail Korespondensi: charolinworumboy@gmail.com
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 2, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## I. PENDAHULUAN
Dalam  kerangka  kerja  yuridiksi  pidana  anak  masa  ini,  sebagaimana  diuraikan  dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, prosedur yang diterapkan sebagian besar masih mengikuti ketentuan yang serupa dengan yang berlaku bagi orang  dewasa.  Proses  ini  melibatkan  penyidikan  dan  penuntutan  oleh  aparat  kepolisian  dan kejaksaan,  yang  kemudian  berujung  pada  persidangan  di  pengadilan.  Dalam  seluruh  proses ini,  prinsip  mengutamakan  kepentingan  terbaik  bagi  anak,  baik  sebagai  pelaku  maupun korban, harus tetap diutamakan. Sebagai contoh, dalam kasus ABH Roger Mampokem, Jaksa Penuntut  Umum  (JPU)  mendakwa  dia  melakukan  penganiayaan  dan  menuntutnya  dengan hukuman  8  bulan  penjara,  yang  kemudian  dikurangi  dengan  masa  tahanan  sementara  yang telah  dijalani.  Pada  akhirnya,  pengadilan  menjatuhkan  hukuman  4  bulan  penjara  kepada ABH. Meskipun jaksa berkewajiban untuk mengeksplorasi opsi diversi, namun pada awalnya putusan tersebut tidak mempertimbangkan alternatif ini.
Berangkat  dari  pengakuan  bahwa  anak-anak  adalah  kontributor  penting  bagi  masa  depan  dan kemakmuran  satu  negara,  Dasar  hukum  menjamin  perlindungan  terhadap  hak  kaum  muda  (Farah, 2022).  Konstitusi  mengakui  pentingnya  anak-anak  sebagai  masa  depan  bangsa  dan  secara  eksplisit melindungi hak-hak mereka. Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menekankan hak anak terkait  melangsungkan  hidup,  bertumbuh,  berkembang,  dan  perlindungan  dari  kekerasan  dan diskriminasi. Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada Pasal 1 ayat 12, menggarisbawahi bahwa hak anak adalah hak asasi yang melekat pada diri anak dan merupakan  bagian  dari  hak  asasi  manusia  yang  secara  kodrati  melekat  pada  dirinya  dan  tidak terpisahkan  dari  ham  lainnya.  Hak  ini  harus  dipastikan,  diberi  perlindungan,  dan  dilengkapi  oleh semua orang yang terkait.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan menggunakan hukum normatif sebagai  landasan  dan  mengumpulkan  data  kepustakaan,  termasuk  sumber  hukum  primer  seperti Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012,  dan  bahan  hukum  sekunder,  khususnya  yang  berkaitan dengan  tindak  pidana  anak,  sebagai  fokus  utama.  Penulis  menggunakan  pendekatan  perundang- undangan,  pendekatan  kasus,  dan  pendekatan  analitis  dalam  penelitian  ini.  Pendekatan  kasus dilakukan  dengan  menganalisis  kasus-kasus  yang  berhubungan  terhadap  metode  diversi  dalam menangani perkara pidana yang melibatkan anak. Pendekatan kasus berupa analisis kasus-kasus yang berkaitan dengan metode diversi dalam penyelesaian perkara pidana oleh anak.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN Tindak Pidana Anak
Tanggung  jawab  pidana  berkaitan  dengan  pertanggungjawaban  yang  dibebankan kepada seseorang yang terlibat dalam tindak pidana atau pelanggaran (Siregar, Romauli, & Siregar,  2022)  Perilaku  kenakalan  anak  bisa  membawa  konsekuensi  hukum  yang  serius,  di mana pelanggaran yang dilakukan oleh anak tersebut dapat mengakibatkan mereka berurusan dengan penegak hukum dan sistem hukum Indonesia untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka  (Laurensius  Arliman  S,  2019).  Menurut  Pasal  71  UU  SPPA,  hukuman  penjara ditempatkan pada kategori hukuman pokok dalam urutan kelima atau terakhir, setelah proses pembinaan  dalam  lembaga.  Rincian  terkait  pelaksanaan  hukuman  penjara  dijelaskan  dalam Pasal 81 UU SPPA, (Hikmawati, 2019) yaitu:
(1) Anak  dijatuhi  hukuman  penjara  di  LPKA  jika  keadaan  dan  tindakan  anak  akan membahayakan masyarakat.
(2) Pidana penjara maksimum yang dapat dijatuhkan kepada anak adalah ½ (satu per dua) dari maksimum pidana penjara bagi orang dewasa.
(3) Bimbingan di LPKA terus berlanjut hingga anak mencapai usia 18 tahun.
(4) Anak  yang  telah  menyelesaikan  setengah  dari  masa  pembinaannya  di  LPKA  dan  telah menunjukkan perilaku yang baik dapat mengajukan pembebasan bersyarat.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. IV, No. 2, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
(5) Pemenjaraan anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir.
(6) Jika  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  anak  diancam  dengan  pidana  mati  atau  pidana penjara seumur hidup, maka pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.
Menurut undang-undang, individu di bawah usia 12 tahun yang melakukan tindakan kriminal tidak diklasifikasikan sebagai pelanggar dan dikecualikan dari kategorisasi tersebut. Demikian pula, orang yang berusia 18 tahun ke atas tidak dianggap sebagai anak di bawah umur  tetapi  sebagai  orang  dewasa,  sehingga  tunduk  pada  ketentuan  hukum  pidana  yang berlaku  (SURBAKTI,  2018).  Perilaku  anak  yang  bertentangan  dengan  norma  atau  hukum dapat  bersumber  dari  berbagai  penyebab,  masuk  efek  buruk  dari  pertumbuhan  yang  masif, pengaruh  dalam  hal  berbicara  dan  penyebaran  informasi,  kemajuan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi, serta pergeseran gaya hidup (Hutahaean, 2013).

## Konsep Diversi
Sebelum  membahas  lebih  dalam  mengenai  konsep  diversi  dan  Keadilan  Restoratif, sangat penting untuk memahami sistem peradilan pidana anak dari sudut pandang hak asasi manusia internasional sebagai perbandingan. Sistem ini mencakup semua aspek dari proses peradilan  pidana  yang  berkaitan  dengan  penanganan  kasus  kenakalan  remaja  (Hidayati, 2013). Perlindungan hukum bagi anak-anak telah ditetapkan dengan tegas melalui dokumen- dokumen  dasar  seperti  Undang-Undang  Dasar  1945,  yang  berfungsi  sebagai  landasan konstitusional,  dan  melalui  peraturan  perundang-undangan  seperti  Undang-Undang  No.  35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang merevisi Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang  Perlindungan  Anak  (Utami,  2018).  Tindakan  tersebut  memiliki  tujuan  yang  sangat penting, yaitu melindungi Anak dari terlibat dalam proses peradilan yang dapat menyebabkan stigma. Dengan demikian, diharapkan Anak dapat kembali ke masyarakat dengan cara yang memperhatikan hak-hak dan kebutuhan mereka (Anshari, Lestari, & Agustina, 2021).
Sejalan  dengan  asas-asas  perlindungan  hak  anak,  terutama  asas  berlaku  adil  yang menggarisbawahi  yang  cocok  untuk  anak  serta  perkembangannya,  sangat  penting  untuk menghormati dan menjaga sudut pandang anak. sehingga, perlu menekankan pentingnya alur penuntasan perkara anak di luar sistem peradilan pidana, yang biasa disebut diversi. Lembaga pemasyarakatan  bukan  merupakan  jalan  yang  optimal  untuk  menangani  masalah  anak, mengingat  kecenderungan  mereka  untuk  melanggar  hak-hak  anak  di  bawah  umur.  Diversi, khususnya  dalam  kerangka  Keadilan  Restoratif,  muncul  sebagai  elemen  penting  dalam menangani kasus-kasus pidana yang melibatkan anak (Malagano, 2020). Beberpa penerapan diversi yaitu (Rasdi & Arifin, 2020; Wilson, H. A., & Hoge, 2013):
1. Penerapan  kontrol  sosial,  di  mana  aparat  penegak  hukum  membiarkan  pelaku  dalam tanggung  jawab  pengawasan  atau  pengamatan  masyarakat,  dengan  ketaatan  pada persetujuan  atau  peringatan  yang  diberikan.  Pelaku  menerima  tanggung  jawab  atas tindakannya  dan  tidak  ada  harapan  akan  adanya  kesempatan  orientasi  kontrol  sosial kedua bagi pelaku oleh masyarakat.
2. Pelayanan  sosial  oleh  masyarakat  terhadap  pelaku,  yaitu  menjalankan  fungsi  untuk mengawasi,  mengintervensi,  memperbaiki,  dan  memberikan  pelayanan  kepada  pelaku dan keluarganya. Masyarakat dapat melakukan intervensi kepada keluarga pelaku untuk memberikan perbaikan atau pelayanan.
3. Menuju  keadilan  restoratif  atau  proses  negosiasi,  yang  melindungi  masyarakat, memungkinkan  pelaku  bertanggung  jawab  secara  langsung  kepada  korban  dan masyarakat,  serta  membuat  kesepakatan  bersama  antara  korban  dan  pelaku  dan masyarakat.
Christopher  W.  Moore  menggambarkan  mediasi  sebagai  metode  penyelesaian sengketa di mana negosiasi difasilitasi untuk mencapai kesepakatan antara pihak-pihak yang
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 2, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
bertikai,  dengan  bantuan  mediator  yang  netral.  Mediator  memandu  proses  negosiasi, membantu  para  pihak  mengeksplorasi  opsi-opsi  penyelesaian  tanpa  memberikan  penilaian atau  paksaan  (Setiadi,  2021).  Prosedur  diversi  diselesaikan  dalam  jangka  waktu  tiga  puluh (30) hari. Prosedur ini memerlukan sesi musyawarah yang mengikutsertakan anak, penasihat masyarakat,  dan  pekerja  sekitar  yang  berkualifikasi,  dengan  menggunakan  kerangka  kerja keadilan restoratif (Fathonah & Kusworo, 2022). Namun, diversi terbatas terhadap kejahatan yang punya ancaman dengan hukuman kurungan kurang dari tujuh tahun dan tidak termasuk kasus-kasus  yang  melibatkan  tindak  pidana  berulang  (Hidaya  &  Muharuddin,  2020). Penggunaan  diversi  selama  proses  peradilan  diatur  dalam  Pasal  52  UU  Sistem  Peradilan Pidana Anak, yang menyatakan bahwa (Purnama, Krisnan, & Kurniaty, 2016):
1) Ketua  pengadilan  menetapkan  hakim  atau  majelis  hakim  yang  menangani  kasus  anak paling lambat 3 (hari) hari setelah mendapatkan berkas perkara dari penuntut umum.
2) Hakim  harus  mengusahakan  diversi  paling  lambat  7  (tujuh)  hari  setelah  ditunjuk  oleh ketua pengadilan negeri sebagai hakim.
3) Diversi yang dimaksud oleh ayat (2) diterapkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari.
4) Proses diversi boleh dilaksanakan di ruangan mediasi pengadilan.
5) Kalau proses diversi sukses menciptakan kesepahaman, hakim wajib memberikan berita acara  diversi  serta  kesepakatan  diversi  untuk  ketua  pengadilan  supaya  mendapatkan pentapan.
6) Jika diversi gagal, kasus wajib diputuskan di persidangan Di ranah hukum, penerapan diversi dilakukan untuk memajukan kesejahteraan anak di bawah umur, sesuai prinsip mengutamakan yang terbaik untuk anak. Diversi dilandasi untuk melindungi dan mewujudkan hak-hak anak dalam pidana. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU No.  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  (UU  SPPA),  penggabungan praktik  diversi  wajib  dilakukan  dalam  seluruh  tahapan  proses  peradilan  pidana  anak,  baik dalam tahap penyidikan, penuntutan oleh jaksa penuntut umum, dan pemeriksaan di sidang pengadilan  oleh  hakim.  (Ratomi,  2013).  Pelaksanaan  diversi  memiliki  arti  penting  karena berfungsi  untuk  melindungi  hak  asasi  anak  di  bawah  umur  dan  mengurangi  risiko stigmatisasi  anak  sebagai  pelaku  tindak  pidana  di  tengah  jeratan  hukum.  Ketentuan mengenai  diversi  bagi  anak  yang  terlibat  dalam  pelanggaran  kejahatan  sudah  ditentukan dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Werdi et al., 2023).
Anak  yang  melakukan  penganiayaan  akan  menghadapi  proses  hukum,  namun penanganannya  berbeda  dari  orang  dewasa  ketika  mereka  terlibat  dalam  tindak  pidana (heresia Adelina, 2018). Menghukum anak atas tindak pidana yang dilakukannya seringkali dianggap  tidak  optimal  dalam  mengatasi  masalah  tersebut.  Sejalan  dengan  tujuan  sistem peradilan  pidana  untuk  memastikan  perlindungan  yang  optimal  bagi  anak,  konsep  diversi muncul sebagai alternatif yang relevan. Dalam kasus penganiayaan anak, diversi bertujuan untuk  menumbuhkan  kesadaran  pelaku  atas  kesalahan  yang  dilakukannya  dan  mencegah terulangnya  perilaku  serupa.  Dengan  pendekatan  restoratif,  diversi  memprioritaskan pemulihan dan pertumbuhan moral sambil menghindari stigmatisasi atau pelabelan terhadap anak.  Dengan  mendorong  rekonsiliasi,  diversi  berupaya  mengurangi  kebencian  karena pelaku dimaafkan oleh korban.

## Penerapan Diversi Telah Sesuai dengan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak
Diversi telah mendapatkan pengakuan luas sebagai pendekatan global yang optimal, dengan yurisdiksi tertentu yang sering menggunakan diversi untuk pelanggaran yang dilakukan oleh anak di bawah  umur  (Egha  Maulani*,  2023).  Untuk  memastikan  perlindungan  anak  yang  efektif,  perlu ditekankan  pentingnya  prinsip  kepentingan  terbaik  anak.  Hal  ini  bertujuan  agar  setiap  situasi  yang melibatkan anak menekankan perhatian pada kepentingan terbaik si anak (Agung, 2022). Penjabaran peraturan  diversi  dalam  kerangka  peradilan  pidana  anak  di  Indonesia  telah  dijelaskan,  terutama dengan diimplementasikannya UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Upaya
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. IV, No. 2, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
untuk  melindungi  hak  asasi  anak  di  bawah  umur  sesuai  dengan  Konvensi  Hak  Anak  memberikan jalan bagi diversi oleh lembaga penegak hukum, Kejaksaan, dan petugas yang berwenang (Muhamad Ansori Lubis, 2020). Prinsip ini menegaskan bahwa UU SPPA mengedepankan proses peradilan yang tidak mengedepankan pembalasan atau perampasan kemerdekaan.
Berbagai  ketentuan  perlindungan  anak,  termasuk  yang  tercantum  dalam  UU  SPPA, menekankan  pentingnya  keadilan  restoratif  sebagai  prioritas  utama  dalam  penanganan  anak  yang terlibat dalam konflik hukum (Suwandewi & Adiyaryani, 2020). Semua prinsip ini didasarkan pada prinsip kepentingan terbaik diatur dalam perjanjian internasional hak-hak anak. Dilihat dalam prinsip itu,  letak  anak  dalam  hukum  pengadilan  kejahatan  anak  memberikan  panduan  untuk  menentukan tindakan  utama  bagi  anak  yang  melakukan  tindak  pidana  (Syakirin,  2018).  Fokus  utama  penerapan diversi  adalah  untuk  menegakkan  hukum  tanpa  menggunakan  kekerasan  atau  tindakan  yang membahayakan.  Diversi  memberikan  kesempatan  kepada  individu  untuk  memperbaiki  tindakan mereka  tanpa  harus  menjalani  hukuman  pidana  yang  dijatuhkan  oleh  pemerintah,  yang  memiliki kewenangan penuh untuk melakukannya (Hambali, 2019). Dengan demikian, penerapan diversi telah sesuai dengan asas kepentingan terbaik bagi anak.

## IV.  KESIMPULAN
Dalam  sistem  peradilan  pidana  anak,  diversi  berkaitan  dengan  pengalihan  kasus  anak  dari proses hukum tradisional ke jalur alternatif. Dalam proses diversi, fasilitasi atau mediasi melibatkan berbagai  pemangku  kepentingan,  termasuk  aparat  penegak  hukum,  korban  dan  keluarganya,  pelaku anak  dan  keluarganya,  perwakilan  organisasi  masyarakat,  dan  pekerja  sosial.  Keadilan  restoratif, bagian  dari  diversi,  melibatkan  tiga  pemangku  kepentingan  utama:  korban,  pelaku,  dan  anggota masyarakat  sipil.  Tujuannya  adalah  untuk  merancang  resolusi  yang  memperbaiki  keadaan  dan menumbuhkan  keharmonisan  tanpa  harus  melakukan  pembalasan.  Pihak  berwenang  diberi  mandat untuk menunjukkan komitmen yang kuat dan kecakapan dalam menangani tindak pidana dalam hal ini anak dibawah umur terlibat, dengan penekanan utama terhadap prinsip kepentingan terbaik bagi anak.  Pendekatan  ini  memastikan  pelaksanaan  keadilan  restoratif  yang  efektif  dan  selaras  dengan kesejahteraan anak.

## REFERENSI
Agung,  D.  (2022).  Diversi  Sebagai  Upaua  Perlindungan  Hak-Hak  Anak  Kepentingan  Terbaik  Bagi Anak.
LAW JOURNAL View
project , (March), 6. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/359538845%0ADIVERSI
Anshari,  A.,  Lestari,  N.  N.,  &  Agustina,  A.  (2021).  Efektivitas  Penerapan  Konsep  Diversi  Dan Restorative  Justice  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  (Telaah  Yuridis  Empirik  Terhadap Kasus Delinkuensi Anak Di Pengadilan Negeri Pontianak). Res Judicata , 4 (1), 99.
Egha Maulani*, S. & M. M. (2023). Kebijakan Diversi dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian yang  Dilakukan  oleh  Anak  untuk  Kepentingan  Terbaik  bagi  Anak. Jurnal  Mercatoria , 16 (1),
139. Retrieved from
https://scholar.archive.org/work/qx2iwevpgjfxjnmbt2uqeoz4mi/access/wayback/http://ojs.uma. ac.id/index.php/mercatoria/article/download/4831/pdf
Farah,  S.  (2022).  Implemetasi  Diversi  Dalam  Penanganan  Tindak  Pidana  Dilakukan  Oleh  Anak.
Jurnal Fakultas Hukum Universitas Surakarta , 6 , 2.
Fathonah, R., & Kusworo, D. L. (2022). Analisis Implementasi Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Anak  Pelaku  Tindak  Pidana  Pencurian  (  Studi  Kasus  Pengadilan  Negeri  Liwa  )  Analysis  Of The  Implementation  Of  Diversion  In  The  Settlement  Of  Cases  For  Children  Perpetrators  Of The Crime Of Theft ( Ca. Jurnal.Balitbangda.Lampungprov.Go.Id/ , 10 (2), 144. Hambali, A. R. (2019). Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana (Diversions for Children in Conflict with The Laws in The Criminal Justice  System). Jurnal  Ilmiah  Kebijakan  Hukum , 13 (1),  22.  Retrieved  from https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan/article/view/568
heresia  Adelina,  A.  A.  N.  Y.  D.  (2018).  PERLINDUNGAN  HUKUM  TERHADAP  ANAK SEBAGAI  PELAKU  TINDAK  PIDANA  PENGANIAYAAN  (DI  WILAYAH  HUKUM KEPOLISIAN  RESOR  KOTA  DENPASAR). Jurnal  Harian  Regional .  Retrieved  from
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 2, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
https://jurnal.harianregional.com/kerthawicara/full-43877 Hidaya,  W.  A.,  &  Muharuddin,  M.  (2020).  Penerapan  Diversi  Undang-Undang  No  11  Tahun  2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Polres Sorong Kota). Justisi , 6 (2), 53. Hidayati,  N.  (2013).  Peradilan  pidana  anak  dengan  pendekatan  keadilan  restoratif  dan  kepentingan terbaik bagi anak. RagamRagam Jurnal pengembangan humaniora , 13 (2), 147. Retrieved from https://jurnal.polines.ac.id/index.php/ragam/article/view/476
Hikmawati,  N.  L.  (2019).  EFEKTIVITAS  PENERAPAN  SANKSI  PIDANA  PENJARA TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA. Pena Justisia , 18 (2), 73. Hutahaean,  B.  (2013).  Penerapan  Sanksi  Pidana  Bagi  Pelaku  Tindak  Pidana  Anak. Jurnal  Yudisial ,
6 (1), 64. Retrieved from https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/119/103 Laurensius  Arliman  S.  (2019).  Komnas  HAM  dan  Perlindungan  Anak  Pelaku  Tindak  Pidana.
Deepulish , (January 2015), 6. Retrieved from
https://www.researchgate.net/publication/311858242_KOMNAS_HAM_DAN_PERLINDUNG AN_ANAK_PELAKU_TINDAK_PIDANA
Malagano,  T.  (2020).  Analisis  Implementasi  Diversi  Dan  Restorative  Justice  Sebagai  Bentuk Perlindungan Hak-Hak Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum. Jurnal Pro Justitia (JPJ) , 1 (1),
3.
Muhamad Ansori Lubis, S. A. S. (2020). Restorative Justice Sebagai Model Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. Jurnal pengabdian kepada Masyarakat Maju UDA , 1 (1), 9.
Purnama,  P.  C.,  Krisnan,  J.,  &  Kurniaty,  Y.  (2016).  Pelaksanaan  Diversi  Ditingkat  Pengadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Jurnal Varia Justicia , 12 (1), 228–229. Retrieved from
http://journal.ummgl.ac.id/index.php/variajusticia/article/view/353/270
Rasdi,  R.,  &  Arifin,  S.  (2020).  Efektifitas  Metode  Musyawarah  Mufakat  Diversi  terhadap Penyelesaian Perkara Anak Berkonflik dengan Hukum. Pandecta Research Law Journal , 15 (1), 44–52.
Ratomi,  A.  (2013).  Konsep  Prosedur  Pelaksanaan  Diversi  Pada  Tahap  Penyidikan  Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak. Arena Hukum , 6 (3), 394. Retrieved from https://arenahukum.ub.ac.id/index.php/arena/article/view/147/147
Setiadi, R. A. (2021). Implementasi Diversi Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Anak Pada Sistem Peradilan Pidana. Jurnal Idea Hukum , 7 (1), 5.
Siregar, B. D., Romauli, M., & Siregar, G. T. P. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Di  Bawah  Umur  Sebagai  Pelaku  Tindak  Pidana  Membujuk  Anak  Melakukan  Persetubuhan (STUDI PUTUSAN NO. 1/PID.SUS.ANAK/2020/PN. MEDAN). Jurnal Rectum , 4 (1), 129. SURBAKTI, F. M. (2018). PENERAPAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA  PENCURIAN  DENGAN  KEKERASAN  (PUTUSAN  NOMOR :  42/PID.SUS-ANAK 2017/PN-MDN) .
UNIVERSITAS
MEDAN
AREA. Retrieved from https://repositori.uma.ac.id/jspui/bitstream/123456789/9869/1/Friwina  Magnesia  Surbakti  - Fulltext.pdf
Suwandewi, N. K. A., & Adiyaryani, N. N. (2020). Diversi sebagai Bentuk Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan di Indonesia. Kertha Patrika , 42 (3), 275.
Syakirin,  A.  (2018).  Formulasi  /  Model  Sistem  Pemidanaan  Anak  Di  Indonesia. Mimbar  Yustitia , 2 (2), 133.
Utami,  P.  R.  (2018).  Konsep  Diversi  dan  Restorative  Justice  sebagai  Pergeseran  Tanggung  Jawab Pidana  pada  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak. Volksgeist:  Jurnal  Ilmu  Hukum  dan  Konstitusi ,
1 (1), 100. Retrieved from
https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/volksgeist/article/view/1691/1268
Werdi,  K.  T.,  Gede,  D.,  Mangku,  S.,  Putu,  N.,  Yuliartini,  R.,  &  Ganesha,  U.  (2023).  Penyelesaian Kasus  Terhadap  Tindak  Pidana. Jurnal  Ilmu  Hukum  Sui  Generis , 3 (April),  83–84.  Retrieved from https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JIH/article/view/2595
Wilson,  H.  A.,  &  Hoge,  R.  D.  (2013).  The  Effect  of  Youth  Diversion  Programs  on  Recidivism:  A Meta-Analytic Review. Criminal Justice and Behavior. APA PsyNet , 40 (5), 498.