Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
Doi : 10.53363/bureau.v3i2.229

## PENEMBAKAN POLRI DALAM MELAKSANAKAN TUGAS YANG DAPAT DI KATEGORIKAN SEBAGAI PEMBELAAN TERPAKSA
Rachmadio Firmansyah 1 , Otto Yudianto 2 1,2 Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Email: rachmadio32@gmail.com, otto@untag-sby.ac.id

## Abstract
Members  of  the  police  force  are  often  blamed  for  actions  taken  with  spontaneity  in  taking  an  action. Forced actions taken, such as shootings, are often questioned. Whether the action should have been taken or should it have gone through a special technical technicality so that members of the police force can take decisive action by carrying out a shooting. So it is felt that there must be rules that provide protection to police members so that police members can carry out their assigned duties properly, and police members are not always blamed for actions resulting from their actions to carry out their duties. The duties carried out by police members are indeed many directly related to the community so that people's opinions on the implementation of the duties of police members are indeed diverse and not all police members who are proven to have committed criminal acts such as shootings can be criminally charged. So there needs to be a legal protection for members of the police who carry out their duties, especially taking decisive action by forcibly paralyzing even resulting in a person's death.
Keywords : Protection, Police Officers, Shootings

## Abstrak
Anggota kepolisian sering disalahkan karena tindakan-tindakan yang di ambil secara spontanitas dalam mengambil  sebuah  tindakan.  Tindakan-tindakan  terpaksa  yang  di  ambil  misalnya  seperti  melakukan penembakan sering di pertanyakan. Apakah tindakan tersebut memang seharusnya dilakukan ataukah harus melalui teknis teknis khusus sehingga anggota kepolisian dapat mengambil sebuah tindakan tegas dengan  melakukan  sebuah  penembakan.  Sehingga  dirasa  harus  ada  aturan  aturan  yang  memberikan perlindungan kepada anggota kepolisian agar anggota kepolisian dapat menjalankan tugas yang di berikan dengan  baik,  serta  anggota  kepolisian  tidak  selalu  di  persalahkan  dari  tindakan  yang  dihasilkan  dari perbuatannya untuk menjalankan tugasnya. Tugas yang dilaksanakan oleh anggota kepolisian memang banyak  yang  berhubungan  langsung  dengan  masyarakat  sehingga  membuat  pendapat  orang  akan pelaksanaan  tugas  anggota  polri  memang  beragam  dan  tidak  semua  anggota  polri  yang  terbukti melakukan  tindakan  pidana  seperti  penembakan  dapat  di  jatuhi  pidana.  Maka  perlu  adanya  sebuah perlindungan hukum kepada anggota kepolisian yang melaksanakan tugas terlebih pengambilan tindakan tegas dengan secara terpaksa melumpuhkan bahkan hingga mengakibatkan seseorang mati.
Kata kunci : Perlindungan, Anggota Kepolisian, Penembakan

## PENDAHULUAN
Pada tanggal 21 Agustus 1945, kepolisian Indonesia meraih kemerdekaan setelah seorang inspektur  bernama  Mochammad  Jassin  memproklamasikan  pasukan  kepolisian  Republik Indonesia.  Pada  awalnya,  kepolisian  berada  di  bawah  kementerian  dalam  negeri  dan  dikenal dengan nama djawatan kepolisian negara.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
Awalnya,  djawatan  kepolisian  hanya  bertanggung  jawab  atas  masalah  administrasi. Namun,  mulai  tanggal  1  Juli  1946,  djawatan  kepolisian  menjadi  bertanggung  jawab  langsung kepada perdana menteri. Setiap tahun, tanggal 1 Juli diperingati sebagai hari Bhayangkara. Saat ini, institusi kepolisian memiliki banyak tingkatan hierarki yang berbeda.
Tamtama,  bintara,  dan  jenderal  adalah  tingkatan  tertinggi  dalam  kepolisian.  Masing- masing  tingkatan  memiliki  tugas  dan  wewenang  yang  berbeda.  Wewenang  kepolisian  diatur dalam  Undang-Undang  No.  2  tahun  2002.  Tugas  dan  wewenang  kepolisian  dijabarkan  dalam pasal 13, 14, dan 15 dari undang-undang tersebut(Kementerian Hukum dan HAM RI, 2002) ”.
Undang-undang  ini  di  butuhkan  agar  anggota  kepolisian  mendapat  kepastian  hukum supaya  memberikan  batasan  batasan  dalam  melakukan  tindakan  sekaligus  memberikan  rasa aman bagi masyarakat dan terutama kepada anggota kepolisan dalam menjalankan tugas.
Polisi merupakan orang-orang pilihan yang dididik serta dilatih untuk menjalankan tugas. Polisi  seringkali  dihadapkan  dengan  bahaya  dalam  menjalankan  tugasnya,  untuk  melindungi masyarakat, sehingga polisi di persiapkan untuk selalu waspada di setiap saat.
Anggota  kepolisian  Indonesia  adalah  pegawai  negeri  yang  bekerja  di  kepolisian.  Tugas kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban di masyarakat. Tugas utama kepolisian adalah  mengawasi  aktivitas  masyarakat,  menangani  tindakan  yang  merugikan  orang  lain,  dan menjalankan  proses  hukum  terhadap  pelaku  tindak  pidana.  Kepolisian  juga  bertugas memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat. (Fakultas et al., 2014).
Polisi menanggung risiko dalam menjalankan tugasnya sampai rela menderita luka hingga kehilangan nyawa.
Polisi telah terlatih untuk menghadapi bahaya ketika menjalankan tugasnya. Hal ini dapat dilihat  dari  aksi  penangkapan  penjahat  atau  penggerebekan  pelaku  tindak  kejahatan,  dimana polisi harus menghadapi perlawanan yang bahaya. Dalam melindungi masyarakat, polisi selalu mempertaruhkan nyawanya setiap hari. Namun, meskipun telah terlatih, polisi masih memiliki risiko terluka atau bahkan kehilangan nyawa ketika menjalankan tugasnya, terutama jika terjadi kesalahan dalam menghadapi bahaya.(Keselamatan & Polisi, 2017)
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
Dari  pendahuluan  tersebut  timbul  suatu  pertanyaan  Apakah  penembakan  oleh  polri dalam melaksanakan tugas dapat di kategorikan sebagai pembelaan terpaksa berdasarkan pasal 49 ayat (1) KUHP?

## METODE PENELITIAN
Jenis  analisis  hukum  yang  di  tulis  menggunakan  metode  penelitian  normatif  yang berfokus pada hukum positif yang ada dan di kaji dalam kasus yang ada. Metode pendekatan ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1.1 Tindakan terpaksa yang di ambil oleh anggota kepolisan.
Dalam kasus KM 50, Habib Rizieq tidak hadir untuk pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus pelanggaran protokol kesehatan yang terjadi untuk kedua kalinya. Kemudian, Polda Metro Jaya menerima informasi bahwa ada beberapa orang yang akan menggelar aksi di gedung Polda Metro Jaya,  yang  diduga  merupakan  simpatisan  Habib  Rizieq.  Polri  kemudian  menugaskan  beberapa anggotanya untuk menyelidiki rencana aksi tersebut. Ketiga mobil polisi sudah sampai di tempat yang mereka tuju di Bogor pada pukul 23.00 WIB. Saat itu, ada 10 mobil yang diduga merupakan rombongan simpatisan Habib Rizieq yang sudah berangkat menuju pintu Tol Sentul 2, dan ketiga mobil  polisi  mengikuti  mereka.  Berdasarkan  informasi  yang  diterima  dari  JPU,  ada  satu  mobil Pajero  warna  putih  yang  jalan  ke  arah  Bogor,  diikuti  oleh  mobil  yang  dikendarai  oleh  Bripka Guntur.  Sementara  itu,  dua  mobil  polisi  terus  mengikuti  9  mobil  lain  yang  diduga  berisi rombongan simpatisan Habib Rizieq.
Selama perjalanan, mobil yang dikendarai oleh Bripka Ismanto tertinggal dari rombongan. Pada  Senin  dini  hari tanggal  7  Desember  2020, dua  mobil  yang  diduga merupakan  simpatisan Habib Rizieq mencoba menghalangi mobil yang dikendarai oleh Bripka Faisal. Salah satu mobil Toyota  Avanza  yang  diduga  dikendarai  oleh  simpatisan  Rizieq  Shihab  menyerempet  bumper sebelah kanan mobil yang dikendarai oleh Bripka Faisal. Bripka Faisal kemudian menembakkan dua peluru ke langit sambil berteriak, "Polisi, jangan bergerak."
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
Menurut informasi yang diterima dari JPU (Juru Penyidik Umum) pihak polisi, seseorang yang diduga merupakan simpatisan dari Habib Rizieq membawa senjata api (pistol) saat terjadi perkelahian  dan  pengejaran  yang  berlangsung  hingga  KM  50  Tol  Jakarta-Cikampek.  Akhirnya, mobil Chevrolet yang ditumpangi oleh orang-orang yang diduga merupakan anggota laskar FPI menabrak pembatas jalan akibat pecah ban. Saat akan melakukan penangkapan terhadap enam orang di dalam mobil tersebut, penumpang mobil melakukan aksi perlawanan terhadap polisi. Menurut penjelasan JPU, almarhum Ipda Elwira Priadi Z dan Briptu Fikri menembak enam orang yang diduga merupakan anggota Laskar FPI di dalam mobil hingga tewas, karena melihat adanya perlawanan.  Akhirnya,  enam  orang  yang  diduga  merupakan  simpatisan  Habib  Rizieq  tersebut meninggal.
Berikut ada beberapa contoh lain dari kasus tindakan pembelaan terpaksa oleh polisi:
1. Seorang polisi yang sedang melakukan penyelidikan di sebuah rumah, tiba-tiba diserang oleh tersangka yang menggunakan senjata tajam. Dalam situasi ini, polisi tersebut dapat melakukan  tindakan  pembelaan  terpaksa  dengan  cara  membela  diri  dengan  cara  yang sesuai dengan tingkat serangan yang dihadapinya.
2. Seorang polisi yang sedang mengawal tahanan yang sedang dibawa ke penjara, tiba-tiba diserang  oleh  kelompok  orang  yang  mencoba  membebaskan  tahanan  tersebut.  Dalam situasi  ini,  polisi  tersebut  dapat  melakukan  tindakan  pembelaan  terpaksa  dengan  cara melindungi  tahanan  yang  sedang  diawasinya  dengan  cara  yang  sesuai  dengan  tingkat serangan yang dihadapinya.
3. Seorang  polisi  yang  sedang  melakukan  penangkapan  teroris,  tiba-tiba  diserang  oleh teroris yang mencoba meledakkan bom yang di bawah oleh teroris tersebut. Dalam situasi ini  polisi  harus  melakukan  tindakan  pembelaan  terpaksa  dengan  cara  menembak  mati taroris tersebut.(Krisna, 2016)

## 1.2 Dasar Tugas Anggota Kepolisian Republik Indonesia
Dasar  tugas  kepolisian  adalah  prinsip  yang  menjadi  landasan  bagi  kepolisian  dalam melakukan  tugas  dan  kewajibannya.  Menurut  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002  tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas kepolisian adalah sebagai berikut:
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
1. Melindungi keamanan, ketertiban, dan keadilan masyarakat. Kepolisian bertugas untuk menjaga keamanan masyarakat dengan cara mencegah dan menangani tindak kejahatan, serta menjaga ketertiban masyarakat dengan cara mengatur lalu lintas dan menangani kegiatan yang dapat mengganggu ketertiban. Selain itu, kepolisian juga bertugas untuk menegakkan  prinsip-prinsip  keadilan  bagi  masyarakat  dengan  cara  memastikan  bahwa pelaku kejahatan yang terbukti bersalah diberikan sanksi yang sesuai.
2. Mengayomi  masyarakat.  Kepolisian  bertugas  untuk  membantu  masyarakat  dalam menghadapi masalah-masalah keamanan dan ketertiban yang dihadapinya. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memberikan informasi kepada masyarakat tentang cara-cara yang dapat  dilakukan  untuk  menjaga  keamanan  dan  ketertiban,  serta  memberikan  bantuan kepada masyarakat dalam menghadapi masalah-masalah yang dihadapinya.
3. Menegakkan  hukum.  Kepolisian  bertugas  untuk  menegakkan  hukum  dengan  cara mengidentifikasi,  menangkap,  dan  memberikan  sanksi  kepada  pelaku  kejahatan  sesuai dengan  ketentuan  yang  berlaku.  Hal  ini  dilakukan  dengan  tujuan  untuk  mencegah terjadinya tindak kejahatan di masa yang akan datang, serta memberikan keadilan bagi korban kejahatan.
4. Mengembangkan  hubungan  yang  baik  dengan  masyarakat.  Kepolisian  bertugas  untuk membangun  dan  menjaga  hubungan  yang  baik  dengan  masyarakat  dengan  cara memperkuat  kerja  sama  dan  komunikasi  dengan  masyarakat.  Hal  ini dilakukan  dengan tujuan  untuk  membangun  rasa  kepercayaan  dan  saling  pengertian  antara  kepolisian dengan masyarakat, serta memudahkan kepolisian dalam menjalankan tugas-tugasnya.

## 1.3 Pembelaan Terpaksa
Upaya pembelaan terpaksa adalah tindakan yang dilakukan seseorang untuk melindungi diri atau orang lain dari ancaman kekerasan yang tidak dapat dihindari dengan cara lain. Upaya pembelaan  terpaksa  diakui  dalam  hukum,  asalkan  tindakan  tersebut  sesuai  dengan  prinsip- prinsip yang berlaku. Beberapa prinsip tersebut adalah:
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
1. Ancaman  harus  nyata  dan  tidak  dapat  dihindari  dengan  cara  lain.  Upaya  pembelaan terpaksa hanya boleh dilakukan jika seseorang benar-benar terancam oleh serangan atau ancaman kekerasan yang nyata dan tidak dapat dihindari dengan cara lain.
2. Tindakan  harus  sesuai  dengan  tingkat  ancaman  yang  dihadapi.  Upaya  pembelaan terpaksa  harus  sesuai  dengan  tingkat  ancaman  yang  dihadapi,  sehingga  tidak  boleh melampaui batas kewajaran.
3. Tindakan harus dilakukan dengan niat membela diri atau orang lain. Upaya pembelaan terpaksa harus dilakukan dengan niat yang benar-benar bermaksud untuk membela diri atau  orang  lain,  bukan  untuk  membalas  dendam  atau  memenuhi  keinginan  pribadi lainnya.
4. Tindakan  harus  dilakukan  dengan  segera  setelah  ancaman  terjadi.  Upaya  pembelaan terpaksa harus dilakukan dengan segera setelah ancaman terjadi, sehingga tidak boleh ada waktu yang terlalu lama untuk berpikir atau bertindak.
Upaya  pembelaan  terpaksa  merupakan  salah  satu  bentuk  pembelaan  diri  yang  diakui dalam hukum, dengan syarat bahwa tindakan tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku. Namun, meskipun upaya pembelaan terpaksa diakui dalam hukum, seseorang yang melakukan  tindakan  tersebut  masih  harus  menghadapi  proses  hukum  yang  sesuai  dengan ketentuan yang berlaku. Jika seseorang melakukan upaya pembelaan terpaksa dan tindakannya dianggap  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  yang  berlaku,  maka  ia  tidak  akan  dikenakan  tuntutan hukum. Namun, hal ini tidak berarti bahwa ia tidak perlu menghadapi proses hukum sama sekali. Sebagai  contoh,  seseorang  yang  melakukan  upaya  pembelaan  terpaksa  mungkin  masih  harus menghadapi proses pemeriksaan oleh kepolisian atau proses hukum lain yang diperlukan untuk menentukan apakah tindakannya sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku.
Meskipun  seseorang  tidak  dikenakan  tuntutan  hukum,  ia  masih  dapat  mengalami konsekuensi  lain  sebagai  akibat  dari  tindakannya.  Sebagai  contoh,  seseorang  yang  melakukan upaya pembelaan terpaksa mungkin akan mengalami trauma atau gangguan emosional akibat tindakannya.  Dalam  kasus  seperti  ini,  ia  mungkin  memerlukan  bantuan  profesional  untuk menangani masalah yang dihadapinya.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
Upaya pembelaan terpaksa merupakan tindakan yang harus diambil dengan hati-hati dan dengan  mempertimbangkan  segala  risiko  yang  mungkin  terjadi.  Meskipun  upaya  pembelaan terpaksa  diakui  dalam  hukum,  seseorang  yang  melakukan  tindakan  tersebut  masih  harus menghadapi  proses  hukum  yang  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku,  serta mempertimbangkan konsekuensi lain yang mungkin terjadi sebagai akibat dari tindakannya.
Upaya pembelaan terpaksa merupakan tindakan yang harus diambil dengan hati-hati dan dengan  mempertimbangkan  segala  risiko  yang  mungkin  terjadi.  Sebelum  melakukan  upaya pembelaan terpaksa, seseorang harus mempertimbangkan beberapa hal berikut:
1. Apakah  tindakan  yang  akan  dilakukan  sesuai  dengan  tingkat  ancaman  yang  dihadapi? Upaya pembelaan terpaksa harus sesuai dengan tingkat ancaman yang dihadapi, sehingga tidak boleh melampaui batas kewajaran.
2. Apakah  tindakan  yang  akan  dilakukan  merupakan  tindakan  terakhir  yang  masih  dapat diambil? Upaya pembelaan terpaksa hanya boleh dilakukan jika seseorang benar-benar terancam oleh serangan atau ancaman kekerasan yang nyata dan tidak dapat dihindari dengan cara lain.
3. Apakah tindakan yang akan dilakukan akan membawa risiko yang tidak sepadan dengan keuntungan yang diperoleh? Sebelum melakukan upaya pembelaan terpaksa, seseorang harus mempertimbangkan apakah tindakan yang akan dilakukan akan membawa risiko yang tidak sepadan dengan keuntungan yang diperoleh.
4. Apakah tindakan yang akan dilakukan akan membahayakan orang lain? Upaya pembelaan terpaksa  harus  dilakukan  dengan  mempertimbangkan  apakah  tindakan  yang  akan dilakukan akan membahayakan orang lain, terutama jika orang lain tidak terlibat dalam ancaman yang dihadapi.
Upaya pembelaan terpaksa merupakan tindakan yang harus diambil dengan hati-hati dan dengan  mempertimbangkan  segala  risiko  yang  mungkin  terjadi.  Sebelum  melakukan  upaya pembelaan  terpaksa,  seseorang  harus  mempertimbangkan  beberapa  hal  seperti  tingkat ancaman  yang  dihadapi,  apakah  tindakan  tersebut  merupakan  tindakan  terakhir  yang  masih
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
dapat diambil, risiko yang mungkin terjadi, dan apakah tindakan tersebut akan membahayakan orang lain.

## 1.4 Perlindungan Hukum kepada Pelaku yang Melakukan Pembelaan Terpaksa
Pelaku yang melakukan upaya pembelaan terpaksa akan mendapat perlindungan hukum jika tindakannya dianggap sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku. Dalam hal ini, ia tidak akan dikenakan  tuntutan  hukum  karena  tindakannya  dianggap  wajar  dan  sesuai  dengan  tingkat ancaman yang dihadapi. Seperti yang telah di jelaskan Prinsip-prinsip yang harus dipenuhi dalam upaya pembelaan terpaksa adalah sebagai berikut:
1. Ancaman  harus  nyata  dan  tidak  dapat  dihindari  dengan  cara  lain.  Upaya  pembelaan terpaksa hanya boleh dilakukan jika seseorang benar-benar terancam oleh serangan atau ancaman kekerasan yang nyata dan tidak dapat dihindari dengan cara lain.
2. Tindakan  harus  sesuai  dengan  tingkat  ancaman  yang  dihadapi.  Upaya  pembelaan terpaksa  harus  sesuai  dengan  tingkat  ancaman  yang  dihadapi,  sehingga  tidak  boleh melampaui batas kewajaran.
3. Tindakan harus dilakukan dengan niat membela diri atau orang lain. Upaya pembelaan terpaksa harus dilakukan dengan niat yang benar-benar bermaksud untuk membela diri atau  orang  lain,  bukan  untuk  membalas  dendam  atau  memenuhi  keinginan  pribadi lainnya.
4. Tindakan  harus  dilakukan  dengan  segera  setelah  ancaman  terjadi.  Upaya  pembelaan terpaksa harus dilakukan dengan segera setelah ancaman terjadi, sehingga tidak boleh ada waktu yang terlalu lama untuk berpikir atau bertindak.
Jika  tindakan  yang  dilakukan  oleh  pelaku  dianggap  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  yang berlaku, maka ia akan mendapat perlindungan hukum dan tidak akan dikenakan tuntutan hukum. Namun, meskipun tidak dikenakan tuntutan hukum, meskipun tidak dikenakan tuntutan hukum, pelaku yang melakukan upaya pembelaan terpaksa masih harus menghadapi proses hukum yang sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku.  Sebagai  contoh:  seseorang  yang  melakukan  upaya pembelaan terpaksa mungkin masih harus menghadapi proses pemeriksaan oleh kepolisian atau
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
proses  hukum  lain  yang  diperlukan  untuk  menentukan  apakah  tindakannya  sesuai  dengan prinsip-prinsip yang berlaku.
Selain  itu,  meski  tidak  dikenakan  tuntutan  hukum,  pelaku  yang  melakukan  upaya pembelaan terpaksa masih dapat mengalami konsekuensi lain sebagai akibat dari tindakannya. Sebagai contoh, seseorang yang melakukan upaya pembelaan terpaksa mungkin akan mengalami trauma  atau  gangguan  emosional  akibat  tindakannya.  Dalam  kasus  seperti  ini,  ia  mungkin memerlukan bantuan profesional untuk menangani masalah yang dihadapinya.
Upaya pembelaan terpaksa merupakan tindakan yang harus diambil dengan hati-hati dan dengan  mempertimbangkan  segala  risiko  yang  mungkin  terjadi.  Meskipun  pelaku  yang melakukan  upaya  pembelaan  terpaksa  diakui  dalam  hukum  dan  tidak  dikenakan  tuntutan hukum, ia masih harus menghadapi proses hukum yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta  mempertimbangkan  konsekuensi  lain  yang  mungkin  terjadi  sebagai  akibat  dari tindakannya.

## 1.4.1 Penjelasan Pasal 49 ayat (1) KUHP
Sesuai  dengan  pasal  49  ayat  (1)  KUHP,  orang  yang  terpaksa  melakukan  tindakan pembelaan diri atau orang lain atau harta benda karena adanya serangan atau ancaman serangan tidak  akan  dikenai  hukuman  jika  tindakannya  merupakan  tindakan  pembelaan  yang  sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku. Namun, ketentuan ini tidak berlaku bagi tindak pidana yang diatur  secara  khusus oleh undang-undang  lain. Oleh  karena  itu,  pasal  ini  hanya berlaku  untuk tindak  pidana  yang  dilakukan  secara  sengaja,  kecuali  jika  diatur  lain  oleh  undang-undang. (Kermite et al., 2021)
Sengaja dalam pasal ini dapat diartikan sebagai tindakan yang dilakukan dengan sadar dan tidak terpaksa. Sehingga seseorang yang melakukan tindak pidana dengan sengaja dianggap telah melakukan  tindak  pidana  tersebut  meskipun  tindak  pidana  tersebut  tidak  terlaksana  dengan sepenuhnya.
Contohnya, jika seseorang dengan sengaja membunuh orang lain, maka ia dianggap telah melakukan tindak pidana pembunuhan meskipun tindak pidana tersebut tidak terlaksana dengan sepenuhnya. Hal ini berlaku kecuali jika diatur lain oleh undang-undang(Simalungun, 2016.)
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
Doi : 10.53363/bureau.v3i2.229

## 1.4.2 Kriteria  dan  syarat  suatu  pembelaan  terpaksa  (Noodweer)  dalam  Pasal  49  Ayat  (1)

## KUHP
Ada beberapa hal yang dapat menghapuskan, mengurangi atau memberatkan pengenaan pidana bagi orang yang melakukan tindak pidana. Alasan penghapus pidana adalah sebab-sebab yang  memungkinkan  orang  tersebut  tidak  dikenai  hukuman  meskipun  telah  melakukan perbuatan  yang  tercantum  dalam  undang-undang  sebagai  delik.  Terdapat  beberapa  kategori yang  berbeda  untuk  alasan penghapus pidana  ini.  Alasan penghapus pidana  ini  dalam 2  (dua) golongan, yaitu:
1. Ada  alasan  yang  membuat  seseorang  tidak  dapat  dipertanggungjawabkan  yang bersumber dari diri orang tersebut sendiri.
2. Ada  alasan  yang  membuat  seseorang  tidak  dapat  dipertanggungjawabkan  yang bersumber  dari  faktor  di  luar  orang  tersebut  (uitwendige  groden  van ontoerekenbaarheid). Adapun alasan penghapus pidana, ada yang terdapat dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan ada pula yang terdapat di luar KUHP. Ada juga alasan penghapus pidana yang terdapat dalam Kitab (buku yang berisi peraturan hukum).
Adapun alasan penghapus pidana pada KUHP, sebagai berikut:(Kermite et al., 2021)
1. Bertanggungjawab yang tidak mampu (Pasal 44).
2. Daya Paksa/Overmacht (Pasal 48).
3. PembelaanTerpaksa/Noodweer (Pasal 49).
4. Melaksanakan Ketentuan Undang-Undang (Pasal 50).
5. Melaksanakan Perintah Jabatan (Pasal 51).
1.4.3 Penegakan Hukum dari Pasal 49 Ayat (1) KUHP
Hukuman tidak akan diterima oleh seseorang yang melakukan tindakan pembelaan diri atau orang lain, dengan tujuan melindungi diri sendiri atau orang lain, atau untuk menjaga harta benda atau reputasi dari serangan atau ancaman serangan yang melanggar hukum sesuai dengan Pasal 49 Ayat (1) KUHP. Artinya, orang yang terbukti melakukan tindak pidana harus dihukum sesuai dengan aturan yang tercantum dalam KUHP.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
Penegakan hukum yang diatur dalam Pasal 49 Ayat (1) KUHP harus dilakukan oleh aparat penegak hukum (polisi, kejaksaan, dan pengadilan). Mereka bertugas mengumpulkan bukti-bukti yang cukup untuk menyatakan bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana secara terpaksa atau  dengan  perencanaan,  dan  kemudian  mengajukan  tuntutan  ke  pengadilan  untuk memberikan hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Seseorang  yang  terpaksa  melakukan  tindakan  pembelaan  diri  atau  orang  lain  karena merasa terancam, baik untuk melindungi diri sendiri maupun orang lain, atau untuk melindungi kehormatan kesusilaan atau harta benda dari serangan atau ancaman serangan yang tidak sah pada saat itu, tidak akan dikenai hukuman menurut Pasal 49 Ayat (1) KUHP. Namun, masih perlu membuktikan bahwa tindakan tersebut dilakukan karena terpaksa di muka hukum. Pembelaan terpaksa sering disebut sebagai pembelaan darurat, dan syarat-syarat untuk pembelaan darurat terdapat dalam buku  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  serta  Komentar-Komentar  lengkap Pasal Demi Pasal.yakni:
1. Tindakan pembelaan diri atau orang lain harus dilakukan karena tidak ada pilihan lain, dan harus sangat diperlukan untuk mempertahankan diri atau orang lain. Pada kasus ini, ada keseimbangan  tertentu  antara  tindakan  pembelaan  yang  dilakukan  dan  serangan  yang diterima,  seperti  tidak  diizinkan  membunuh  atau  melukai  orang  lain  hanya  untuk membela kepentingan yang tidak penting.
2. Tindakan  pembelaan  atau  pertahanan  hanya  diperbolehkan  jika  bertujuan  untuk melindungi kepentingan seperti keamanan fisik, kehormatan, dan harta benda diri sendiri atau orang lain, bukan untuk kepentingan lainnya.
3. Serangan yang melanggar hak dan mengancam harus terjadi dengan tiba-tiba atau pada saat itu juga.
Menurut  Pasal  44  KUHP,  pelaku  akan  diperiksa  oleh  dokter  yang  akan  memberikan laporan medisnya. Hasilnya akan diberitahu di pengadilan. Ada dua jenis pembelaan terpaksa, yaitu pembelaan terpaksa dan pembelaan darurat yang melampaui batas yang ditentukan dalam hukum, sebagai berikut:
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
1) "Jika  seseorang  terpaksa  melakukan  tindakan  pembelaan  diri  atau  orang  lain  untuk melindungi diri sendiri atau orang lain, atau untuk melindungi kehormatan, kesusilaan, atau harta benda dari serangan atau ancaman serangan yang melanggar hukum pada saat itu yang sangat dekat, maka tidak akan dikenai pidana."
2) "Jika pembelaan terpaksa yang melampaui batas langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa  yang  hebat  karena  serangan  atau  ancaman  serangan  tersebut,  maka  tidak  akan dikenai pidana."

## KESIMPULAN
Berdasarkan  ketentuan  yang  tercantum  dalam  Pasal  49  ayat  (1)  Kitab  Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dalam situasi terpaksa dan terdesak, anggota kepolisian diizinkan untuk melakukan tindakan tegas dalam menjalankan tugasnya. Namun, tindakan tersebut harus sesuai dengan  prosedur  operasi  standar  (SOP)  kepolisian  yang  telah  diberikan  selama  pendidikan kepolisian.  Pasal  tersebut  menyatakan  bahwa  "Siapa  pun  yang  terpaksa  melakukan  tindakan pembelaan diri, karena serangan atau ancaman serangan pada saat itu yang melanggar hukum, terhadap diri  sendiri  atau orang  lain;  terhadap  kehormatan  atau harta benda diri  sendiri  atau orang  lain,  tidak  dihukum."  Dengan  demikian,  tindakan  tegas  yang  dilakukan  oleh  anggota kepolisian harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan.
Arti dari pasal ini adalah bahwa seseorang yang dengan sengaja melakukan tindak pidana, walaupun dengan alasan pembelaan diri atau orang lain, terhadap kehormatan kesusilaan atau harta  benda  sendiri  atau  orang  lain,  tetap  harus  mempertanggungjawabkan  tindakannya  jika dalam proses pembuktian telah sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam Pasal 49 Ayat (1) KUHP, sebagai berikut:
1) Ancaman  harus  nyata  dan  tidak  dapat  dihindari  dengan  cara  lain.  Upaya  pembelaan terpaksa hanya boleh dilakukan jika seseorang benar-benar terancam oleh serangan atau ancaman kekerasan yang nyata dan tidak dapat dihindari dengan cara lain.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
2) Tindakan  harus  sesuai  dengan  tingkat  ancaman  yang  dihadapi.  Upaya  pembelaan terpaksa  harus  sesuai  dengan  tingkat  ancaman  yang  dihadapi,  sehingga  tidak  boleh melampaui batas kewajaran.
3) Tindakan harus dilakukan dengan niat membela diri atau orang lain. Upaya pembelaan terpaksa harus dilakukan dengan niat yang benar-benar bermaksud untuk membela diri atau  orang  lain,  bukan  untuk  membalas  dendam  atau  memenuhi  keinginan  pribadi lainnya.
4) Tindakan  harus  dilakukan  dengan  segera  setelah  ancaman  terjadi.  Upaya  pembelaan terpaksa harus dilakukan dengan segera setelah ancaman terjadi, sehingga tidak boleh ada waktu yang terlalu lama untuk berpikir atau bertindak.
Jadi  siapapun  orangnya,  apapun  jabatannya  seperti  Anggota  TNI  maupun  Polisi  tetap dapat di proses sesuai hukum yang berlaku. Namun apabila terbukti bersalah tetap menjalankan ketentuan pidana sesuai dengan Hukum yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA
Fakultas,  D.,  Universitas,  H.,  Sumatera,  M.,  Dasar,  K.  U.,  &  Ke-,  P.  (2014). Legalitas  kepolisian melakukan  tindakan  tegas  bagi  pelaku  kekerasan  dan  kerusuhan  dalam  demonstrasi  di indonesia . 3 (1).
Kementerian  Hukum  dan  HAM  RI.  (2002).  Uu  No  2  Tahun  2002. Kepolisian  Negara  Republik Indonesia , 1999 .
Kermite,  D.  P.,  Kermite,  J.  A.,  &  Tawas,  F.  (2021).  Kajian  Terhadap  Pembelaan  Terpaksa (Noodweer) Dalam Tindak Pidana Kesusilaan Berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana. Lex Privatum , IX (4), 139.
Keselamatan, J., & Polisi, B. (2017). Jaminan keselamatan bagi polisi dalam menjalankan tugas . Krisna, L. A. (2016). Kajian Yuridis Terhadap Pembelaan Terpaksa Sebagai Alasan Penghapusan Penuntutan Pidana. Jurnal Hukum Samudra Keadilan , 11 (1).