## ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK DALAM IMPLEMENTASI PENYELENG- GARAAN KEBIJAKAN DESENTRALISASI
(OTONOMI DAERAH)

## I Made Arnawa
Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mahendradatta Jl. Ken Arok No. 12, Peguyangan Denpasar
Abstrak - Pelaksanaan kebijakan otonomi daerah sesuai dengan amanat undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang menjadi landasan terjadinya perubahan sistem politik pemerintah terhadap hubungan pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah , dampak perubahan yang luas dirasakan oleh pemerintah daerah dalam mengatur daerahnya sesuai den- gan kekhasanya. Beraneka ragam permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah Daerah terh- adap kebijakan dsetralisasi tersebut diantaranya: sumber daya manusia, alokasi sumber daya, partisipasi masyarakat, kesejahtraan harmonisasi antara pemerintah dengan masyarakat.
Keywords : Regulasi – implementasi - pelayanan publik - kesejahtraan umum
PENDAHULUAN Penyelenggaraan pemerintah yang tidak menunjukan kinerja yang baik atau penyelenggaraan pelayanan yang buruk menimbulkan respon negatif dari mas- yarakat hal ini diikuti oleh trust masyarakat yang menurun terhadap pemerintah yang mengakibatkan munculnya  gerakan refor- masi bergulir dinegara Indonesia. Bila kita cermati  dari kacamata politik bahwa yang diharapkan oleh masyarakat terhadap pe- merintah adalah agar pemerintah segera mungkin merancang kebijakan yang mam- pu memenuhi kepentingan ( kebutuhan dan masalah) yang dihadapi oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahtraan sebagi tujuan klasik dibentunkya Negara. Erat kaitanya terhadap kebijakan tersebut maka pemerintah merancang se- buah kebijakan public dengan menge- lurakan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Berdasarkan amanat daripada Undang-undang tersebut bahwa pemberian otonomi kepada daerah kabu- paten/kota berdasarkan atas azas desen- tralisasi dalam realisasinya memberikan kewenangan yang luas,  nyata dan ber- tangungjawab. Pemberian kewenangan atas dasar azas tersebut memberikan ru- ang sepenuhya kepada pemerintah daer- ah untuk mengatur pemerintah daerahn- ya sesuai dengan kekhasanya. Baik yang menyangkut perumusan kebijakan, per-
encanaan,pelaksanaan,pengawasan, pen- gendalian dan melakukan evaluasi secara keseluruhan. Berdasarkan undang-undang (UU No 23 Th 2014) tentang Pemerintah Daerah bahwa tujuan penyelenggaraan pemerin- tah daerah diarahkan untuk memperce- pat terwujudnya kesejahtraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pember- dayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan rinsip demokrasi, pemer- ataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Disamping itu kebijaksanaan otonomi daerah, memberikan otonomi yang sangat luas kepada daerah kabupaten/ Kota dalam rangka mengembalikan harkat dan martabat masyarakat yang ada didaer- ah, memberikan ruang dalam meningkat- kan pendidikan politik dalam berpartisipa- si aktif dalam perumusan kebijakan public didaerah dalam meningkatkan kehidupan demokrasi agar lebih demokratis, mening- katkan pemerintah kepada masyarakatnya yang berfiliasi dengan peningkatan efisien- si pelayanan public didaerah, meningkat- kan terwujudnya pemeratan pembangunan di daerah sehingga visi besar dari pemer- intah mampu diwujudkan dalam mereal- isasikan pemerintahan yang baik ( Good Governance ) yang menurut Sumarto (2009).`dikonsepkan dengan beberapa el-
I Made Arnawa
emen yakni accountability, participation, predicatability dan transparency . Kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang telah diamanatkan oleh undang-undang Pe- merintah Daerah wajib memperhatikan sumber-sumber kontribusi ekonomis ( fi- nancial ) yang sesuai agar mampu dan me- madai untuk mendukung kewenangan dan tanggung jawab yang dipikul oleh pemer- intah daerah itu sendiri. Implementasi pelaksanaan otonomi daerah diseluruh Indonesia diharpakan mampu membangun kemandirian daerah dengan upaya meningkatkan pendapatan Asli Daerah (PAD) secara proporsional dengan harapan masing-masing daerah mampu lepas dari ketergantunnya pada pemerintah pusat khusus dibidang pem- biayaan. Pelaksanaan Undang-Undang Pe- merintah Daerah secara otomatis menam- bah wewenang yang diemban oleh pemer- intah Daerah serta tangung jawab yang dipikul pemerintah Daerah semakin ban- yak. Bambang Istianto (2011:37) menge- mukakan bahwa mengmban beban yang berat bagi daerah Kabupaten/Kota tersebut merupakan suatu keniscayaan bahwa un- tuk mengelola kekuasaan yang besar mtlak didukung oleh sumber daya manusia yang professional dan kepemimpinan Pemerin- tah daerah yang kuat sebab diera perkem- bangan teknologi dewasa ini,pengaruh lingkungan luar yang strategik seperti me- kanisme pasar bebas dan globalisasi yang sulit dibendung. Dalam Tulisan ini bermaksud men- ganalisis bagaimana penanganan yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dalam merealisasikan program-pro- gram demi terwujudnya kebijakan oto- nomi daerah yang efektif. Wiliam Dunn 1992 ( Rian Nugroho 2002:265) menga- takan bahwa analisis kebijakan adalah suatu aktivitas intelektual yang ditujukan untuk menciptakan secara kritis dan meng- komunikasikan pengetahuan tentang dida- lam proses kebijakan. Analisis kebijakan adalah disiplin ilmu social terapan yang menggunakan berbagai methode pengkaji- an multiple dalam kontek  argumentasi dan debat politik untuk menciptakan secara kritis, menilai dan mengkomunikasikan pengetahuan yang relevan dengan kebi-
jakan, Dunn menambahkan bahwa mod- el analisa kebijakan mengabungkan lima prosedur umum yang lazim dipakai dalam pemecahan masalah manusia yaitu :
1.  Difinisi: Menghasilkan informasi men- genai kondisi-kondisi yang menimbul- kan masalah kebijakan.
2.  Prediksi: Menyediakan informasi men- genai konskuensi dimasa mendatang dari penerapan alternative kebijakan, termasuk jika tidak melakukan sesuatu.
3. Prekripsi: Menyediakan informasi mengenai nilai dan konskuensi alterna- tive kebijakn di masa mendatang.
4. Deskripsi: Menghasilkan informasi tentang konskuensi sekarang dan masa lalu dari diterapkannya alternatif kebi- jakan.
5.  Evaluasi:  Kegunaan Alternatif kebija- kan  dalam  memecahkan  masalah.
Menurut Nogi S,(2000), kebija- kan publik merupakan disiplin ilmu yang tersendiri yang memfokuskan diri pada cakupan studynya adalah sebagai beri- kut: menentukan arah umum yang harus ditempuh untuk mengelola isu-isu yang muncul pada masyarakat, menentukan ruang lingkup masalah yang dihadapi pe- merintah dan mengetahui betapa luas dan besarnya organisasi birokrasi publik. Ke- mampuan analisis kebijakn public sangat bergantung pada objektivitas dan kualitas informasi, serta kepekaan seorang analisis untuk menempatkan masalah publik se- cara propesional dengan memperhatikan semua pihak yang berkpepentingan yang terlibat (stakeholder), Kepekaan perlu dia- sah melalui pendalaman kasus-kasus kebi- jakan public yang terjadi pada masyarakat sekitas dengan memperhatikan rasionalitas isu-isu public secara konstekstual. Implemetasi Kebijakan Otonomi Daerah
Implementasi kebijakan pemerintah Daerah dapat dilihat dari dua aspek besar yaitu : aspek output dan aspek outcome kebijakan. Kedua aspek tersebut memiliki ukuran dan indicator yang berbeda dalam mengukur sebuah keberhasilan.
1.  Output Kebijakan Otonomi Daer- ah Output kebijakan secra konsep harus diukur berdasarkan substansi kebijakan yang item-itemnya mengambarkan  tujuan yang ingin dicapai dari kebijakan tersebut. Tetapi tidak semua item tujuan kebijakan
I Made Arnawa
dapat dilakukan pengukuran keberhasilan, sebab terdapat beberapa kebijakan pubik yang tujuan akhirnya baru diketahui be- berapa tahun kemudian. Output kebijakan otonomi daerah dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu:
a. Pertumbuhan Ekonomi Mas- yarakat Untuk mengetahui apakah program Pemda dalam rangka pelaksanaan kebi- jakan otonomi daerah adalah dari sejauh mana kebijakan public pemda mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat, asumsinya intervensi Pemda masih memegang peranan penting dalam berperanan atau mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat di daerah. Tanpa Pro- gram pembangunan ekonomi yang konkrit dari Pemda sangat sulit bagi masyarakat di daerah untuk meningkatkan kemajuan ekonomi. Berdasarkan perspektip tersebut, maka keberhasilan pelaksanaan pro- gram Pemerintah daerah, khusunsya yang dilakukan oleh OPD di daerah yang memiliki akses langsung dengan kegiatan ekonomi masyarakat adalah ukuran yang sangat relevan untuk dijadikan indicator dalam mengukur pertumbuhan ekonomi masyarakat. Untuk diketahui bila program tersebut dalam duan tahun terakhir berhasil diimplemetasikan, maka akan berdampak terhadap kemajuan ekonomi masyarakat di masa yang akan dating. Demikian se- baliknya apabila program tersebut dalam dua tahun gagal dilaksanakan (tdk sesuai rencana) maka kemajuan ekonomi nega- tive. Jadi premis yang dijadikan indicator dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat seperti pertanian, industry pariwisata, dan lain-lain.
b.  Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Untuk melihat sejauh mana dampak pelaksanaan kebijakan otonomi daerah khusus di bidang pelayanan public, Indika- tor yang dapat dilihat atau diukur dari se- jauh mana masyarakat merasakan kepua- san atas pelayanan public yang diberikan oleh pemerintah  baik jasa public, barang public maupun adaministrasi yang dapat memenuhi kepentingan public yang secara langsung memberikan dampak positip atau memberikan penguatan sub-sub pem- bangunan ekonomi masyarakat yang pada
akhirnya mampu meningkatkan kese- jahtraan masyarakat.
c.  Fleksibelitas Program Pembangu- nan Fleksibelitas program pembangunan erat dengan kemampuan aparat pelaksa- na memahami tuntutan masyarakat, tidak kakau dalam memahami prosedur serta ataurn-aturan formal, mendahului kepent- ingan masyarakat, peka terhadap ketida- kadilan dan ketidakpuasan yang berkem- bang dimasyarakat dan dalam setiap aktivitas yang dilakukan mampu menye- suaikan dengan perkembangan atas kebu- tuhan masyarakat.

## 2.  Outcomes Kebijakan Otonomi Da- rah
a. Peningkatan Partisipasi Mas- yarakat
Bagaimana agar pertisaipasi mas- yarakat dalam pembangunan selalu meningkat, menurut beberapa pendapat para ahli bahwa hal itu bisa terjadi melalui kebijakan otonomi daerah. Dengan diser- ahkan sebagain besar urusan pemerintah kepada daerah diharapkan masyarakat bisa mengambil peran dalam kebijakan pemba- ngunan ( aktif berpartisifasi) baik pada sub perencanaan, pelaksanaan, sampai pada pengawasan serta pemeliharaan hasilpem- bangunan. Berdasarkan konsep pemikran ak- ademis untuk merealisasikan partisipasi masyarakat atas kebijakn otonomi daerah sepertinya terlalu dini untuk didipinisikan ini terjadi akibat peran pemerintah terlalu mendominasi, yang memposisikan mas- yarakat sebagai objek pembangunan atau posisi penonton saja.Benarkah melalui ke- bijakan otonomi daerah yang dicanangkan oleh pemerintah  membeir dampak positif terhadap partisipasi masyarakat di seluruh kabupaten/Kota di Indonesia.
b.  Efektivitas Koordinasi Koordinasi merupakan salah satu ba- gian prinsip dasar dari administrasi yang bertujuan untuk mengorganisasikan tu- jan-tujuan yang telah direncanakan kepada bagian-bagian yang terpisah dalam rangka menyatukan persepsi dalam mencapai tu- juan secara efesien. Tanpa koordinasi indi- vidu-individu atau bagian-bagian akan ke- hilangan pandangan tentang peran mereka
I Made Arnawa
dalamorganisasi. Mereka akan mengejar kepentingan-kepentingan individu yang seringkali mengorbankan kepentingan organisasi secara keseluruhan. Tetapi ke- butuhan akan koordinasi tergantung pada sifat dan perlunya komunikasi dari tu- gas-tugas yang dilakukan dan ketergantun- gan berbagai sub unit yang melaksanakan tugas-tugas tersebut. Dalam proses pelaksanaan berbagai kegiatan dalam otonomi daerah terutama dalam merealisasikan kebijakn program pembangunan terdapat beberapa unit or- ganisasi yang saling terkait dan melibat- kan hubungan secara fungsional yaitu : Kepala Daerah, OPD,Bappeda dan Kabag Keuangan. (setiap Program kerja sebelum disetujui oleh kepala daerah terlebih dahu- lu diteliti oleh Bapeda dan bagian Keuan- gan. Dari uraian diatas dapat ditarik se- buah konsep pemikran akademis bahwa apabila dilihat dari aspek output kebija- kan, maka implemetasi kebijakan otonomi daerah dapat dikatakan relative berhasil, Tetapi bila dari sudut outcome kebijakan, banyak urusan yang diterima (desentral- isasi) oleh kabupaten/Kota justru menjadi beban yang sangat berat bagi daerah .
Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Im- plementasi Kebijakn Otonomi Daerah Berdasarkan analisis akademis den- gan menggunakan indicator output kebi- jakn dan outcome kebijakan, dapat disi- mpulkan bahwa implementasi kebijakan otonomi daerah belum memberikan hasil sebagaiman yang diharapkan dengan sebu- tan lain bahwa kinerja kebijakn yang dire- alisasikan pada daerah sebagai manajemen strategis masih rendah. Berdasarkan konsep dari para ahli kebijakan dan ahli kenegaraan yang telah dikemukakan diatas, serta berdasarkan ha- sil analisis singkat dapat diidentipikasikan bahwa terdapat empat variable yang mam- pu menjelaskan bahwa knerja implemetasi kebijakan otonomi daerah di kabupaten/ Kota yaitu aspek “manajerial, SDM, Or- ganisasi, Buday Organisasi dan Etika Pe- layanan Publik.
1.  Aspek Manajerial. Kepala daerah selaku top manajer di- daerah memiliki peranan yang tinggi terh- adap keberhasilan implementasi kebijakan
otonomi daerah, Hal ini disebabkan karena kebijakn otonomi daerah merupak barang baru bagi pemerintah daerah serta memi- liki tujuan yang sangat luas dan kompleks sangat memerlukan kemapuan top manajer agar tujuan kebijakn tersebut dapat dipa- hami oleh semua pihak baik masyarakat, stekholder dan pemerintah itu sendiri. Da- lam Manajemen modern setiap organisa- si harus memiliki visi yang jelas sebagai kerangka acuan dalam melaksanakan akti- vitas.

## 2.  Aspek Sumber Daya Manusia
Faktor Sumber Daya Manusia di dalam organisasai termasuk dalam mas- ing-masing OPD memiliki peranan yang sangat penting dalam upaya mengimple- mentasikan kebijakn otonomi daerah . Sumber daya manusia penting dmeliputi staf dalam ukuran yang tepat dalam keahl- ian yang diperlukan, informasi yang cukup dan relevan tentang cara untuk mengimple- mentasikan kebijakan dan dalam penyesu- anian lainnya yang terlibat di dalam imple- mentasi : kewenangan untuk meykinkan bahwa kebijakan ini dilakukan semuannya degan berbagai fasilitas di dalamnya atau dengan memberikan pelayanan (Arifin Ta- hir :2014 :66).
a.  Ketercukupan Jumlah Pegawai pada Masing-masing OPD (Organ- isasi Perangkat Daerah ) Sumber daya manusia yang terdapat pada organisasi dapat dikatakan sebagai kemampuan organisasi maka sumber daya pelaksana dapat dipahami sebagai ke- mampuan pelaksana. Maka hubungan ini maka implemetasi kebijakan dipengaruhi oleh kemampuan pelaksana yang meli- puti kemampuan sumber daya komitmen, otoritas, koordinasi antar pelaksana dan budaya yang dianut. Hal ini sejalan den- gan pandangan Mazmanian dan Sobatier (1983:667) bahwa implemetasi kebijakan tidak dapat dilepaskan pada sumber yang dimiliki dngan segalap rilakunya. Sum- ber daya dalam suatu organisasi meliputi kapasitas organisasi dan orang yang terli- bat didalamnya,mutu dan jumlahnya,ke- wenangan yang dimiliki dan budaya or- ganisasi. Selain itu apabila kebijakan dilaksanakan oleh lebih dari satu organisa- si maka sumber daya organisasi juga meli- puti kerjasama dan koordinasi.
I Made Arnawa
JURNAL CAKRAWARTI, Vol. 01, No. 01, Feb - Jul 2018
Faktor sumber daya manusia mem- punyai perana penting dalam implemen- tasi kebijakan, karena bagaimanapun jelas dan konsistennya aturan-aturan suatu kebi- jakan , jika para personil yang bertanggu- ng jawab menimplementasikan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber untuk melakukan pekerjan secara efektif, maka implemetasi kebijakn tersebut tidak akan sesuai harapan. Berkaitan dengan factor sumber daya manusia yang mempengaruhi proses im- plemetasi suatu kebijakan, Mazmanian dan Sobatier ( Rian Nugroho,(1992:667) merancang identipikasi bahwa imple- metasi kebijakan dipahami melalui tiga perspektip yang berbeda, yaitu pembuat kebijakan, pejabat pelaksana dilapangan dan actor individu selaku kelompok target. Erat  kaitannya  dengan  identifikasi  pers- pektip tersebut maka pekerjaan yang ber- kaitan dengan administrasi, dan sejenisnya terdapat suatu budaya di beberapa OPD dimana pegawai yang menduduki jabatan cendrung bergaya “aristokrat (bos) dalam aktivitas sehari-hari. Pekerjaan administra- si (surat menyurat dan sejenisnya) jarang sekali mau dikerjakan oleh pejabat eselon, dan hanya mengharapkan stap bawahan. Budaya kerja dan prilaku ini jelas secara tidak langsung ikut berperan dalam mem- pengruhi kinerja organisasi. Sesuai dengan kondisi tersebut bila- man setiap karyawan mampu melakukan pekerjaan pekerjaan yang tersedia demi berjalanya aktivitas organisasi, tanpa di- belenggu oleh berbagai atribut, maka seluruh aktivitas organisasi akan berjalan secara lancer, dan pada gilirannya ber- dampak pada meningkatnya kinerja OPD. Sebab dalam aktivitas keseharian yang terjadi banyak pegawai yang datang ke kantor hanya mengejar absen, baca Koran, bersantai dan pada saat yang sama masih banyak pekerjaan yang semestinya disele- saikan. Jadi impikasinya adalah gagalnya Organisasi Perangkat Daerah menyeleng- garakan urusan pemerintahan berdasarkan kebijakan otonomi daerah.

## b. Relevansi Kompetensi Sumber
Daya Manusia Sumber daya Manusia yang berkual- itas merupakan salah satu factor penting menentukan keberhasilan prganisasi dalam menjalankan rencana. Manajemen sumber
daya manusia memberikan arah kepada manajemen organisasi untuk memenuhi baik sasaran organisasi atau kebutuhan karyawan (Amirullah:2002:153). Efektivi- tas dan efesiensi dalam pencapain tujuan organisasi  secara  signifikan  tergantung pada kontribusi sumber daya manusianya. Dengan semakin pentingnya pengetahuan sebagai basis persaingan, pengelolaan sumber daya manusia semakin penting. Bahkan, keberhasilan pengelolaan manu- sia akan menjadi factor sukses organisasi membangun keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Para manajer harus melaku- kan pengelolaan manusia dalam kontek untuk menunjang secara umum visi lem- baga. Flippo (Amirulah:2002:153) menya- jikan sebuah kerangka dalam memahami pengertian manajemen sumber daya ma- nusia (personalia), dalam pandangnnya mengatakan bahwa manajemen personalia dapat dipahami dari dua katagori fungsi yaitu fungsi manajemen dan fungsi oper- asional. Pungsi manajemen mengacu pada proses aktivitas Planing, Organizing, di- recting dan controlling. Sedangkan pungsi operasional meliputi kegaitan proses pen- gadaan tenaga kerja, untuk memperoleh sumber daya manusia yang berkualitas, terdapat dua jalur yang bisa ditempuh yaitu : pertama melalui sistem seleksi yang ketat dengan persyaratan tertentu untuk bidang pekerjaan, kedua melalui pendidikan atau pelatihan tambahan setelah menjadi pega- wai. Secara konsep, organisasi yang memiliki sumber Daya Manusia yang ter- batas tetapi memiliki kualitas akan jauh lebih berhasil dibandingkan dengan or- ganisasi yang memiliki jumlah pegawai yang banak tetapi memiliki kualitas yang rendah. Dan yang lebih memprihatink- an adlah memiliki pegawai yang terbatas dengan kaulitas yang rendah. Persoala- na kulaitas SDM akan terasa pengaruhn- ya ketika organisasi mulai menghadapi pekerjaan-pekerjaan  yang  spesifik  yang membutuhkan kualifikasi pendidikan atau keahlian tertentu. Tidak berlangsungnya sistem seleksi dan rekrutmen yang baik dalam proses pemenuhan pegawai yang memilii kualifikasi pendidikan yang rele- van dengan bidang tugasnya yang diem- ban. Sehingga semboyan klasik dari ma- najemen Personalia the right man on the
I Made Arnawa
rigt place  kurang mendapat perhatian da- lam sistem rekrutmrn pada jabatan-jabatan yang ada di masing-masing OPD (organi- sasi perangkat daerah).
3.  Aspek Budaya Organisasi. Secara umum model organisasi pe- merintah atau organisasi perangkat daerah yang dipraktekan di Indonesia memiliki karakteristik yang hampir sama. Meng- utip pendapat Gibson (Samsyir Torang : 2014:106), mengungkapkan bahwa budaya organisasi adalah asumsi-asumsi, keyak- inan-keyakinan, nilai-nilai dan persepsi yang dimiliki bersama oleh anggota organ- isasi yang membentuk dan mempengaruhi sikap, perilaku, serta petunjuk dalam me- mecahkan masalah. Budaya organisasi yang dikembangkan adalah proses hubun- gan patneralistik yang sangat dominan di pertontonkan dalam melakukan hubun- gan koordinasi disetiap aktivitas organi- sasi baik berlangsung didalam oragnisasi maupun diluar organisasi. Hubungan an- tara bawahan dengan atasan selalu terjadi dimana bawahan cendrung berusaha me- layani dan memuaskan atasan. Paradigma ini akan memberikan kontribusi negatif terhadap kulaitas layanan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hak konstitusionalnya. Pada sisi lain pengaruh budaya lokal juga turut berkontribusi terhadap budaya birokrasi pemerintah, terutama pemerin- tah daerah setempat. Maka kesempatan diskresi yang berkaitan dengan kebijakan pengaturan masyarakat yang beragam memerlukan proses yang selektif untuk menyusun kebijakan. Hal ini akan beraki- bat rendahnya kualitas pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah kepada masyarakat. Bila kita analisis lebih mendalam dari berbagai tampilan maupun kontruksi birokrasi pemerintah di negara kita secara umum baik pada pemerintah pusat mau- pun pemerintah daerah masih terdapat pre- mis feodalisme yang tinggi, rupanya hal ini merupakan manifestasi dari implikasi model proses kerja birokrasi orda baru, dengan pola kerja yang sangat mendomi- nasi budaya feodalisme dan sentralistik. Birokrasi sentralistik yang diprak- tekan dalam penyelenggarann pemerintah telah banyak menimbulakan persoalan politik terhadap kinerja pemerintah yang
berpengaruh terhadap kualitas pelayanan kepada masyarakat sebagai pengguna layanan. Praktek birokrasi sentralisasi otomatis memberikan tampilan budaya bi- rokrasi dengan gambaran diskriminasi da- lam melakukan pelayanan. Akibat bergulirnya reformasi maka kewenangan pemerintah yang sentarlistik bergeser pada model desentralistik (UU No 23 Tahun 2014), tentang Pemerintah Daer- ah yang mengakibatkan bahawa asumsi dasar adalah mendekatkan pemerintah dengan warganya, tetapi banyak pemer- intah daerah yang salah persepsi dengan kebebasan yang diberikan oleh pemerintah pusat, yaitu kebebasan menyusun peratur- an daerah dengan pendekatan peningkatan pundi-pundi  financial  untuk  menambah APBD. Berdasarkan variable-variabel di atas, sesungguhnya birokrasi yang ada di Indonesia masih jauh dari apa yang men- jadi harapan masyarakat sebagai pengguna layanan untuk memenuhi haknya. Akibat budaya lokal yang selalu mengangungkan posisi birokrasi pemerintah dan mengang- gap masyarakat adalah objek atau lebih rendah maka sub-sub yang melekat pada budaya feodalisme tumbuh dengan baik yang berkelabirasi dengan budaya birokra- si akan melemahkan kedudukan birokrasi dalam melakukan tugasnya sebagai pe- layan public dengan visi dipikulnya yaitu meningkatkan sendi-sendi pertumbuhan ekonomi dalam rangka meningkatkan kes- ejahtraan masyarakat.
4.  Aspek Politi Lokal. Implemetasi manajemen strategis pe- merintah pusat yang berupaya menyerag- amkan karateristik birokrasi pemerintah, baik dari struktur maupun fungsinya telah menyebabkan terjadinya kemactan pros- es penyelesaian masalah yang telah ber- laku secra turun-temurun pada masyarakat melalui pola musyawarah mupakat yang merupakan bentuk penerapan demokrasi lokal. Pembangunan birokrasi nasional yang pertumbuhannya berasal dari kaum bangsawan (preyayi) menjadikan birokra- si pemerintah dan aparaturnya mengiden- tifikasi  diri  sebagai  golongan  elite  yang memiliki status social terhormat dan leb- ih tinggi dalam kehidupan masyarakat. Asumsi ini menjadikan pelayanan publik
JURNAL CAKRAWARTI, Vol. 01, No. 01, Feb - Jul 2018
tidak mampu berfungsi optimal. Karena kaum birokrat cendrung ingin dilayani didalam organisasi maupun diluar organi- sasi. Paradigma yang terkoordinasi dikalangan birokrasi ini menjadikan lembaga nega- ra tersebut jauh dari masyarakat, karena persepai birokrasi merasa lebih tinggi dari masyarakat kebanyakan. Potret budaya seperti ini jelas menjadi penghambat bagi birokrat untuk berfungsi optimal dengan kinerja yang memadai  dalam peyediaan pelayanan public. Perkembangan politik lokal yang terjadi pada masyarakat di daer- ah menciptakan iklim partisipasi politik masyarakat lokal yang memberikan pen- garuh dalam proses pengambilan keputu- san yang erat dengan kepentingan publik. Kebijakan public yang dirancang oleh pe- merintah daerah akan memberikan corak yang menunjukan pelibatan masyarakat lokal yang mampu mengadopsi aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Keselarasan kehidupan politik masyarakat akan terjadi apabila proses perumusan kebijakan pub- lic memperhatikan partisipasi masyarakat atau kelompok kepentingan yang berada ditengah-tengah masyarakat. Implelentasi kebijakan pemerintah dalam implementasi desentralisasi mem- berikan ruang yang luas dalam perubahan hubungan antara pemerintah daerah den- gan politik lokal. Di mana komponen-kom- ponen seluruh lapisan masyarakat memiliki kesempatan yang luas untuk berpartisifasi dalam pembangunan : untuk melakukan pengawasan dan memantau kinerja pemer- intah secara transparansi, terutama dalam pengalokasian recourses secara adail dan proporsiaonal terhadap kelompok-kelom- pok setempat di daerah. Konsep ini akan mampu untuk menekan penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan yang di- embannya. Dengan perspektif perkembangan politik didaerah mencerminkan belu ter- dapat perubahan mental dari birokrat yang menunjukan peningkatan kinerja pe- layanan public yang berpihak pada mas- yarakat, justru yang mengemuka adalah kewenangan dan kekuasaan yang lebiah banyak menguntungkan kelompoknya dan mengabaikan pelayanan masyarakat se- cara umum. Amanat peran yang ada dipundak wakil rakyat selaku pengemban aspirasi
dalam rangka merancang kebijakan men- jadi tidak optimal, akibat terjebak dalam kompetisi pengambilan keputusan dan ga- gal bergerak secara langsung akibat kom- petensi yang rendah, hal ini membuktikan bahwa legislatif hanya mampu meraih ke- menangan dan gagap dalam pengambilan keputusan. Pihak legialatif banyak terjeb- ak dalam persoalan internalnya yang han- ya tahu membahas alokasi anggaran untuk kesejahtraan dirinya melalui fasilitas kein- asan.

## Rekomendasi Kebijakan Desentralisasi
Dengan memperhatikan beberapa asumsi minor yang dihadapi oleh Pemer- intah Daerah Kabupaten/Kota diseluruh wilayah Negara Indonesia dalam mereal- isasikan kebijakan strategis pemerintah pusat dalam implementasi kebijakan oto- nomi daerah, maka upaya-upaya yang se- cepat mungkin untuk mendapat perhatian adalah sebagai berikut:
1. Manajemen. Pemerintah daerah Kabupaten/Kota sangat penting untuk melakukan revital- isasi terhadap visinya yang berkaitan den- gan potret masa depan yang ingi diraih (grand Design) yang mana konten dari visi strategis sedapat mungkin mencerminkan seluruh harapan masyarakat yang terang- kum dalam kebijakan otonomi daerah. Setelah visi darah ditetapkan maka langkah sosialisasi harus dilakukan agar seluruh perangkat daerah , masyarakat dan pihak yang berkepentingan memahami. Sehing- ga visi yang ada adalah visi bersama yang patut diperjuangkan secara bersama-sama berkelaborasi antara pemerintah dan mas- yarakat. Tugas Top Management memiliki fungsi untuk menstransper visi yang telah ditetapkan kepada seluruh OPD di daer- ah, agar seluruh aparatur mau dan mam- pu bergerak sesuai dengan visi, misi dan Renstra. Peran legislatife sebagai lembaga control terhadap pelaksanaan renstra se- cara berkelanjutan.
2.  Sumber Daya Manusia Badan Kepegawaian Daerah harus memiliki perencanaan kepegawaian yang komporenhensif yang berisikan: analisis jumlah kebutuhan pegawai dalam kurun waktu tertentu, data base pegawai baik
I Made Arnawa
dalam jumlah, kualifikasi pendidikan dan keahlian, jenis kebutuhan yang dibutuhkan OPD, jabatan fungsional yang harus diiku- ti pegawai, anggaran biaya pendidikan dan pengembangan kerjasama dengan instansi terkait.
3.  Budaya Lokal. Untuk melihat kualitas kinerja pe- merintah yang menjadi indicator utama adalah kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sebagai hak konstitu- sionalnya, untuk dapat memenuhi kepent- ingan warga negara maka sikap mental dari aparatur pemerintah daerah untuk meningkatkan komitmen dalam pembe- rian pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat dalam memenuhi haknya. Berkelaborasi dengan OPD terkait dalam menciptakan iklim yang menumbuhkan budaya yang transparan, yang berorientasi pada sikap propesionalisme serta merubah orientasi pelayanan tidak pada atasan bela- ka.
4.  Politik Lokal Lembaga legislatif sebaga amanat aspirasi masyarakat agar lebih banyak berkontribusi terhadap proses perancangan kebijakan (perda) yang sinergi dengan visi dan misi, demi terealisasinya kemajuan dan meningkatkan penguatan sector-sek- tor ekonomi masyarakat untuk meningkat- kan kesejahtraan. Membangun kerangka hubungan yang nyaman antara legislative dengan eksekutif untuk secara bahu mem- bahu bertanggung jawab terhadap pelak- sanan pembangunan secara berkelanjutan dan optimal.
PENUTUP Dari uraian yang telah dituangkan di- atas tentang analisis kebijakan Desentral- isasi dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Implemetasi kebijakan desentralisasi dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu
pendekatan output dan pendekatan out- come kebijakan.
2. Pendekatan output dapat dilihat dari beberapa indicator antara lain : Pening- katan pertumbuhan ekonomi, kualitas pelayanan public dan pembangunan.
3.  Pendekatan outcome dapat dilihat dari : peningkatan partisipasi masyarakat da- lam pembangunan, efektiitas koordina- si antar lembaga.
4. Faktor-faktor yang mempengaruhi Proses implementasi kebijakan desen- tralisasi adalah : Manajemen, Sumber Daya Manusia, Budaya Organisasi, poitik.
5.  Dari sisi out put kebijakan, implemen- tasi kebijakan otonomi daerah dapat dikatakan berhasil, tetapi dari outcome , banyaknya urusan yang ditangani pe- merintah daerah menjadi beban berat bagi pemerintah daerah bersangkutan.

## DAFTAR PUSTAKA
UU No 23 Tahun 2014, Pemerintah Daer- ah,
Arifin Tahir,  2014,  Kebijakan  Publik  dan Transparansi Penyelenggaraan Pe- merintah Daerah, Bandung , Alpa- beta Amirullah, 2002, P engantar Manajemen (fungsi-Proses-Pengendalian ) Ja- karta Mitra Wacana Media.
Istianto Bambang, 2011, Manajemen Pe- merintahan dalam Perspektip Pe- layanan Publik , Jakarta, Mitra Wa- cana Media. Nugroho Rian,1992, Public Polecy, Jakar- ta, PT Gramedia.
Sumarto, , 2009, Administrasi untuk Pe- layanan Publik, Alpabeta.
Syamisir Torang, 2014, Organisasi dan manajemen, Bandung Alfabeta Bandung.
I Made Arnawa