## BATASAN KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN AGAMA
(ANALISIS PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI NOMOR 672 PK/Pdt/2016)
1 Arditio Dwianto, 2 Nurul Hanani, 3 Hizbulloh Hadziq
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
1 arditio.mih@gmail.com, 2 nurulhanani2014@gmail.com, 3 hadziq@iainkediri.ac.id

## Abstract
In adjudicating a case, the court as the executor of judicial power of course sees whether it has the authority to adjudicate the case submitted by the plaintiff based on the absolute competence of each court within a particular judicial institution. However, in practice, there are courts in the general judiciary which consider the case being submitted by the plaintiff to be their authority, even  though  when  referring  to  the  applicable  provisions,  the  case  submitted  by  the  plaintiff  is essentially a case whose authority lies with the court in the religious court institution. This study discusses how the legal considerations of judges are based and how the judges' decisions match the absolute competence limits of religious courts in the Judicial Review Decision Number 672 PK/Pdt/2016. This study uses a normative legal research type by using a law approach and a case approach in analyzing legal problems. The results of this study can be concluded as follows: First, in the consideration of the panel of judges in the court of first instance until the cassation, there was an error in applying the law in which the panel of judges was fixated on the title of the lawsuit against the law which actually the substance of the lawsuit is an inheritance case between people who  are  Muslims  who  are  under  the  authority  of  the  Kediri  Regency  Religious  Court,  not  the Kediri Regency District Court. Second, the decision of the panel of judges which stated that the district court was not authorized to hear the case in the Judicial Review Decision Number 672 PK/Pdt/2016 was in accordance with the absolute competence limit of the religious court.

## Keywords: judicial review, limits of absolute competence, religious courts

## Abstrak
Dalam  mengadili  suatu  perkara,  pengadilan  sebagai  pelaksana  kekuasaan  kehakiman  tentunya melihat  apakah  memiliki  kewenangan  mengadili  perkara  yang  diajukan  oleh  penggugat berdasarkan  kompetensi  absolut  masing-masing  pengadilan  dalam  suatu  lembaga  peradilan tertentu.  Namun  dalam  prakteknya  terdapat  pengadilan  di  lingkungan  peradilan  umum  yang menganggap  perkara  yang  diajukan  oleh  penggugat  sebagai  kewenangannya,  padahal  jika mengacu  pada  ketentuan  yang  berlaku,  perkara  yang  diajukan  oleh  penggugat  pada  hakikatnya adalah  perkara  yang  kewenangannya  ada  pada  pihak  penggugat.  Penelitian  ini  membahas bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim dan bagaimana kesesuaian putusan hakim dengan batas  kompetensi  absolut  pengadilan  agama  dalam  Putusan  Peninjauan  Kembali  Nomor  672 PK/Pdt/2016. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan  hukum  dan  pendekatan  kasus  dalam  menganalisis  permasalahan  hukum.  Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam pertimbangan majelis hakim di pengadilan tingkat pertama  sampai  kasasi,  terdapat  kesalahan  dalam  menerapkan  hukum  dimana  majelis  hakim terpaku pada judul. Dari gugatan melawan hukum yang sebenarnya substansi gugatannya adalah perkara pewarisan antara orang-orang yang beragama Islam yang berada di bawah kewenangan Pengadilan  Agama  Kabupaten  Kediri,  bukan  Pengadilan  Negeri  Kabupaten  Kediri.  Kedua, putusan majelis  hakim  yang menyatakan pengadilan negeri tidak berwenang mengadili  perkara dalam  Putusan  Peninjauan  Kembali  Nomor  672  PK/Pdt/2016  sudah  sesuai  dengan  batas kompetensi absolut pengadilan agama.
Kata Kunci: judicial review, batas kompetensi mutlak, peradilan agama

## A. Pendahuluan
1. Latar Belakang Masalah
Peraturan  waris  baik  dari  hukum Islam  maupun  hukum perdata,  menurut
peraturan perundang-undangan di Indonesia  keduanya  sama-sama  berlaku. Berlakunya  kedua  hukum  yang  berbeda dalam  pengaturan  hukum  waris  tersebut, maka  terdapat  perbedaan  tempat  dimana masyarakat akan mencari keadilan dalam persoalan  waris.  Untuk  masyarakat  yang menganut agama Islam dan yang memakai hukum  Islam  dalam  pembagian  harta waris,  maka  jika  terjadi  sengketa  dalam hal  waris  dapat  mencari  keadilan  di Pengadilan  Agama.  Sementara  bagi masyarakat  yang  memeluk  agama  lain dapat  mencari  keadilan  dalam  hal pewarisan di Pengadilan Negeri.
Dalam  Pengadilan  Agama  berlaku asas personalitas keislaman yang melekat pada  Pasal  2  Undang-Undang  Nomor  3 Tahun  2006  Tentang  Peradilan  Agama yang berbunyi, “Peradilan Agama adalah salah  satu  pelaku  kekuasaan  kehakiman bagi  rakyat  pencari  keadilan  yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang- Undang ini”. Asas personalitas keislaman tersebut menjadi acuan dalam menyelesaikan sengketa masyarakat yang
beragama  Islam berdasarkan  hukum
1 Mohdar  Yanlua,  “Peluang  Peradilan  Agama Mengadili  Perkara Pidana Tertentu”, Jurnal  Al-‘Adl 8, no. 2 (2015). H. 105.
Islam.  Berdasarkan  hal  tersebut,  dalam perkara  perdata  tertentu  Pengadilan Agama diperuntukkan untuk menyelesaikan sengketa di antara masyarakat yang beragama Islam. 1
Setiap  lembaga  peradilan  memiliki tugas dan kewenangannya masing- masing,  begitu  pula  lembaga  Peradilan Agama  dan  Peradilan  Umum.  Keduanya memiliki  kewenangan  yang  sama  untuk memeriksa dan  mengadili  perkara waris. Meskipun demikian, apabila yang bersengketa  adalah  masyarakat  yang beragama Islam, maka kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut tetap  menjadi kewenangan Pengadilan Agama.  Hal  ini  sesuai  dengan  yang termuat  dalam Pasal  49  Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun 1989  Tentang  Peradilan Agama  yang berbunyi:
“Pengadilan  Agama  bertugas  dan berwewenang  memeriksa,  memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat  pertama  antara  orang-orang yang beragama Islam di bidang:
a. Perkawinan;
b. Waris;
c. Wasiat;
d. Hibah;
e. Wakaf;
f. Zakat;
g. Infaq;
h. Shadaqah; dan
i. Ekonomi Syariah.”
Dalam penjelasan Pasal 49  huruf  b Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor  7  Tahun  1989  Tentang  Peradilan Agama,  yang  dimaksud  “waris” adalah mencakup  penentuan-penentuan  mulai dari  penentuan ahli  waris, harta peninggalan,  bagian masing-masing  ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan pewaris. 2 Meskipun
Pengadilan Agama berwenang dalam memeriksa dan
mengadili perkara  waris sebagaimana disebutkan dalam Pasal  49  Undang- Undang  Nomor  3  Tahun  2006  Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun  1989  Tentang  Peradilan  Agama, terdapat  batasan yang  menjadi  perhatian ketika  sengketa  waris  tersebut  diikuti dengan  sengketa  hak  milik.  Batasan tersebut  termuat  dalam  Pasal  50  ayat  (1) Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006, yang berbunyi,  “Dalam  hal  terjadi sengketa  hak  milik  atau  sengketa  lain dalam  perkara  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  49,  khusus  mengenai  objek sengketa  tersebut  harus  diputus  lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan  Umum”.  Meskipun  Pasal 50 ayat  (1)  mengatur  demikian,  apabila subjek  hukumnya  merupakan orang  atau masyarakat yang beragama  Islam,  maka
2 Mardani, Hukum  Islam  Kumpulan  Peraturan Tentang Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2015). H. 222.
kewenangan untuk memeriksa dan mengadili  perkara  tersebut  tetap  menjadi kewenangan Pengadilan Agama
sebagaimana yang termuat dalam Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006  yang berbunyi,  “Apabila  terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud  pada ayat (1)  yang subjek hukumnya antara  orang-orang  yang beragama Islam, objek  sengketa tersebut diputus oleh pengadilan  agama  bersama- sama  perkara  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 49”.
Adanya perbedaan kompetensi antara Pengadilan Agama dengan Pengadilan Negeri  yang  mana  kedua lembaga peradilan tersebut memiliki tugas dan  kewenangan  masing-masing,  maka kemungkinan sengketa siapa yang berwenang  dalam  mengadili  perkara merupakan  hal  yang  tidak  mungkin. Dalam  beberapa  kasus  yang  tejadi misalnya kasus gugatan perbuatan melawan  hukum  yang  diikuti  kasus sengketa waris. Sebagaimana yang diketahui  bahwa  gugatan  perbuatan melawan  hukum  merupakan  kompetensi Pengadilan  Negeri,  sedangkan  kasus sengketa  waris  dalam  hal  subjek  hukum yang  berperkara  adalah  orang  atau masyarakat  yang  menganut  agama  Islam
merupakan
kompetensi absolut
Pengadilan Agama.
Kasus  gugatan perbuatan melawan hukum yang diikuti kasus sengketa waris terjadi  di  Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.  Berangkat  dari  membaca  dan mencermati  dokumen  perkara  itulah kemudian penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum yang berfokus  pada kewenangan mutlak  atau kompetensi absolut suatu lembaga peradilan.  Setelah  mencermati  dokumen perkara  sebagaimana  dimaksud  yang diperiksa dan diadili  oleh  Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, terdapat permasalahan  hukum  yang  membuat penulis  tertarik  untuk  menelitinya  yaitu adanya  kekhilafan  atau  kealpaan  hakim dalam menerapkan hukum ketika memeriksa dan mengadili perkara tersebut.  Kealpaan  Majelis  Hakim  dalam menerapkan hukumnya  terdapat  pada kurang  cermatnya  Majelis  Hakim  dalam melihat  maupun  membaca  substansi gugatan  yang  diajukan  dengan  judul perbuatan  melawan  hukum  yang  di dalamnya  padahal  mempermasalahkan tentang kewarisan dalam hal ini penetapan ahli  waris  beserta  pembagian harta warisan  yang  menyangkut orang-orang beragama  Islam.  Perkara  sebagaimana dimaksud  yang  diadili  dan  diputus  oleh Pengadilan  Negeri  Kabupaten  Kediri dilakukan  upaya  hukum  hingga  pada
tingkat  peninjauan  kembali  oleh  Para Tergugat.
Pokok  gugatan  dalam  persidangan yang  diperiksa  oleh  Pengadilan  Negeri Kabupaten  Kediri yang  termuat  dalam Putusan  Nomor  58/Pdt.G/2011/PN.KDI adalah  Para  Penggugat  ingin  melakukan pembagian harta waris  peninggalan almarhum  Ngarip  berupa  tanah-tanah yang  ada  di  Desa  Rembang,  Kecamatan Ngadiluwih,  Kabupaten  Kediri  karena Para  Penggugat  merasa  bahwa  mereka adalah ahli waris yang sah dari almarhum Ngarip.  Keinginan  Para  Penggugat  tidak dapat terlaksana karena tanah-tanah yang menjadi objek sengketa tersebut kepemilikannya dikuasai oleh Para Tergugat.  Sebaliknya,  Para Tergugat membantah  dengan  menyatakan  bahwa tanah-tanah  yang  diklaim  oleh  Para Penggugat  tersebut  adalah  milik  Para Tergugat dengan bukti tanah-tanah tersebut  tercatat  dalam  Buku  C  Desa Rembang. Status ahli waris yang sah dari almarhum  Ngarip  juga  dinyatakan  oleh Para  Tergugat.  Berdasarkan  perkara tersebut,  Para  Penggugat  mengajukan perkara  tersebut  ke Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dengan gugatan perbuatan  melawan  hukum  yang  dalam permohonannya  memohon  agar  Para Penggugat  ditetapkan  sebagai  ahli  waris yang  sah  serta  menyatakan  bahwa  objek sengketa  tanah  merupakan  hak  dari  Para Penggugat.
Dalam memutus  gugatan perbuatan melawan  hukum  yang  diajukan  Para
Penggugat ke Pengadilan
Negeri Kabupaten  Kediri,  maka  Pengadilan Negeri  Kabupaten  Kediri  memutuskan bahwa  secara  hukum Para  Penggugat adalah ahli waris  dari almarhum  Ngarip serta  menghukum  Para  Tergugat  untuk mengembalikan tanah-tanah yang
dikuasai kepada Para Penggugat. Putusan Pengadilan Negeri  Kabupaten  Kediri tersebut dikuatkan oleh Putusan Pengadilan  Tinggi  Surabaya  Nomor 117/PDT/2013/PT.SBY di tingkat banding,  serta  dikuatkan  kembali  oleh Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 277 K/PDT/2014  di  tingkat  kasasi.  Padahal apabila  melihat  pokok  gugatan  yang diajukan  oleh  Para  Penggugat,  maka sebenarnya subtansi dari perkara tersebut adalah  tentang  sengketa  siapa  yang menjadi  ahli  waris,  bukan  tentang perbuatan  melawan  hukum  semata.  Hal tersebut  dapat  dilihat  dari  tuntutan  atau permohonan  ( petitum )  yang  dimohonkan oleh  Para  Penggugat.  Berdasarkan  hal tersebut,  maka  pengadilan  yang  berhak memeriksa serta mengadili perkara tersebut  seharusnya  adalah  Pengadilan Agama  karena  perkara  sebagaimana dimaksud  didaftarkan  dan  diperiksa sesudah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama
diberlakukan.    Dalam  gugatan  perbuatan melawan  hukum  tersebut,  Pengadilan
Negeri  Kabupaten  Kediri  menganggap bahwa  sengketa  waris  yang  termuat  di dalamnya turut serta menjadi kewenangan Pengadilan  Negeri  Kabupaten  Kediri. Padahal  apabila  merujuk  Pasal 49 Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006 Tentang  Peradilan  Agama,  perkara  waris yang subjek hukumnya merupakan orang- orang  atau  masyarakat  yang  beragama Islam  menjadi kewenangan absolut dari Pengadilan Agama.
Melihat  putusan Mahkamah Agung dalam  tingkat  kasasi  yang  menguatkan putusan Pengadilan Negeri  Kabupaten Kediri  dan  Pengadilan  Tinggi  Surabaya, Para Tergugat mengajukan perkara tersebut  ke  tingkat  peninjauan  kembali. Dalam  putusan  Peninjauan  Kembali Nomor 672 PK/Pdt/2016, Majelis  Hakim membatalkan putusan di tingkat pengadilan sebelumnya serta menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang secara absolut memeriksa dan mengadili perkara a quo .
Berdasarkan latar  belakang yang telah diuraikan di  atas, maka  peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana pertimbangan dan dasar hukum  hakim dalam  Putusan  Peninjauan  Kembali Nomor 672 PK/Pdt/2016
yang membatalkan  putusan-putusan  di  tingkat sebelumnya  serta  menyatakan  bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang secara absolut memeriksa dan mengadili perkara a quo . Di samping itu peneliti juga tertarik
untuk
menganalisis bagaimana kesesuaiaan Putusan Peninjauan Kembali Nomor  672  PK/Pdt/2016  dengan  batasan kompetensi  absolut  Pengadilan  Agama mengingat  dalam  putusannya  majelis hakim  menyatakan  Pengadilan  Negeri tidak  berwenang  mengadili perkara tersebut.
2. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan  masalah  dalam  penelitian ini adalah:
1. Bagaimana  pertimbangan  dan  dasar hukum hakim dalam Putusan Peninjauan  Kembali  Nomor  672 PK/Pdt/2016?
2. Bagaimana kesesuaian
Putusan Peninjauan  Kembali  Nomor  672 PK/Pdt/2016 dengan batasan kompetensi absolut Pengadilan Agama?
3. Teori Penelitian
a. Kompetensi Absolut Pengadilan
Agama
Kompetensi absolut merupakan
kewenangan  suatu  lembaga  peradilan yang  dalam  memeriksa  dan  mengadili perkara  tertentu  tidak  dapat  digantikan maupun  diambil  alih  oleh  lembaga peradilan  lainnya. 3 Dengan  berdasarkan pada pengertian kompetensi absolut, maka
3 M. Anshary, Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama dan Mahkamah Syariah (Bandung: CV Mandar Maju, 2017). H. 53.
Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan  mengadili  perkara  perdata  tertentu yang sesuai dengan peraturan perundang- undangan serta yang menyangkut masyarakat yang beragama Islam.
Kompetensi  absolut  Pengadilan Agama  dijelaskan  dalam  Pasal 49 Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006 Tentang Peradilan Agama, yang
berbunyi: 4
“Pengadilan  Agama  bertugas  dan berwewenang  memeriksa,  memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat  pertama  antara  orang-orang yang beragama Islam di bidang:
a. Perkawinan;
b. Waris;
c. Wasiat;
d. Hibah;
e. Wakaf;
f. Zakat;
g. Infaq;
h. Shadaqah; dan
i. Ekonomi Syariah.”
Berdasarkan ketentuan pasal di atas, maka  secara  jelas  bahwa  penyelesaian perkara sengketa waris yang menyangkut masyarakat yang beragama Islam menjadi kompetensi absolut  dari  Pengadilan
Agama. Kompetensi absolut Pengadilan
Agama  dalam  bidang  waris  tertuang dalam  penjelasan  Pasal 49  huruf  b
Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006
yang  isi  penjelasannya  yaitu,  “Yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris,
4 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
penentuan  mengenai  harta  peninggalan, penentuan  bagian masing-masing  ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan  tersebut,  serta  penetapan pengadilan  atas  permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris,  penentuan  bagian  masing-masing ahli waris”.
Dalam Pasal  49  jo.  Penjelasan umum  Undang-Undang  ini  menentukan bahwa asas  yang  melekat  adalah  asas personalitas keislaman. Hal ini berarti asas personalitas  dalam bidang  perdata yang diatur pada Pasal 49 salah satunya perkara kewarisan,  subjek  hukumnya  meliputi seluruh masyarakat  yang beragama Islam dan kewenangan untuk memeriksa, mengadili, serta memutus perkara tersebut berada dalam lingkup Pengadilan Agama bukan  dalam  lingkup Pengadilan  Negeri.
Sehingga kewenangan mengadili
Pengadilan  Agama  apabila  ditinjau  dari subjek  hukum  maka  meliputi seluruh masyarakat yang beragama Islam. 5

## b. Kompetensi Pengadilan Negeri
Kewenangan  Pengadilan  Negeri sebagai  salah  satu  lembaga  peradilan di bawah  lembaga  peradilan  umum  telah diatur  dalam Pasal  25  ayat  (2) Undang-
Undang  Nomor  48  Tahun  2009  Tentang Kekuasaan  Kehakiman  yang  berbunyi,
5 Sulaikin  Lubis, Hukum  Acara  Perdata Peradilan  Agama  di  Indonesia (Jakarta:  Kencana, 2005). H. 109.
“Peradilan umum sebagaimana dimaksud pada  ayat  (1)  berwenang  memeriksa, mengadili,  dan  memutus  perkara  pidana dan perdata  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan”. 6
Kewenangan Pengadilan Negeri juga telah ditegaskan  dalam  Pasal  50  Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  1986  Tentang Peradilan Umum yang berbunyi, “Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang  memeriksa,  memutus,  dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di  tingkat  pertama”. 7 Dengan  mengacu pada  ketentuan  peraturan  perundang- undangan  tersebut,  dapat disimpulkan bahwa  kewenangan  Pengadilan  Negeri sebagai  pelaksana  kekuasaan  kehakiman dalam  lingkup  lembaga  peradilan  umum berwenang  untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama. Dalam perkara pidana,  kewenangan Pengadilan  Negeri mencakup  seluruh  tindak  pidana  kecuali tindak  pidana  militer.  Sedangkan  dalam pekara  perdata,  kewenangan  Pengadilan Negeri mencakup seluruh perkara perdata secara  umum kecuali  perkara  perdata tertentu  atau  diatur  tersendiri  dalam ketentuan  peraturan  perundang-undangan yang lain.
Meskipun Pengadilan Negeri berwenang  dalam  memeriksa  seluruh
6 Pasal  25  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
7 Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.
perkara perdata secara umum, tidak serta- merta dapat berwenang dalam memeriksa ataupun  memutus  perkara  waris  yang subjek  hukumnya adalah  orang-orang yang  beragama Islam.  Dalam  Pasal  2 Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  1986 Tentang  Peradilan  Umum  disebutkan, “Peradilan  Umum  adalah  salah satu pelaksana  Kekuasaan  Kehakiman  bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya”. 8
Berdasarkan pasal tersebut apabila mengenai  perkara  waris  maka  subjek hukum  yang  berada  di  dalam  naungan Pengadilan  Negeri  adalah  masyarakat pada umumnya. Sementara perkara waris yang subjek hukumnya orang-orang yang beragama Islam berada di bawah naungan Pengadilan Agama  berdasarkan  Pasal  2 Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006 Tentang Peradilan Agama yang berbunyi, “Peradilan  Agama  adalah  salah  satu pelaku kekuasaan kehakiman  bagi  rakyat pencari  keadilan  yang  beragama Islam mengenai  perkara  tertentu  sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”. 9
Memang sebelum  hak opsi  dalam Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989 dicabut, para pihak yang berperkara dapat memilih hukum mana yang akan dipergunakan dalam  pembagian waris.
Penjelasan  tentang  hak opsi  dalam Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989
8 Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.
9 Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.
termuat  dalam penjelasan  umum butir kedua alinea keenam, yang berbunyi:
“Sehubungan dengan  hal  tersebut, para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan  untuk  memilih hukum apa  yang  akan  dipergunakan dalam pembagian warisan”. 10
Sehingga berdasarkan penjelasan tersebut timbul  permasalahan  hukum  yaitu  “hak opsi dalam menentukan hukum kewarisan”. Dalam permasalahan tersebut,  pihak yang  bersengketa  atau berperkara dapat memilih hukum apa yang akan  digunakan  dalam perkara  warisnya, yang mana dapat dikatakan akibat dari hal tersebut adalah Pengadilan Agama hanya berwenang  apabila  para  pihak  yang berperkara  memilih  hukum  Islam dalam perkara  warisnya.  Pilihan hukum  yang dilakukan di luar Pengadilan Agama tentu saja penyelesaiannya  dapat  beralih  ke Pengadilan  Negeri  apabila  para  pihak yang berperkara misalnya memilih hukum adat  dalam  perkara  warisnya. 11 Namun setelah  diberlakukannya  Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang mencabut hak opsi tersebut, kewenangan untuk menyelesaikan  serta  mengadili perkara waris  antara  masyarakat  yang  beragama Islam  mutlak menjadi  kewenangan  dari Pengadilan Agama.
Berdasarkan uraian di  atas,  maka dalam perkara waris  bagi  orang  yang
10 Penjelasan  Umum  Undang-Undang  Nomor  7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
11 Rojidun, Peradilan  Agama  di  Indonesia (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004). H. 233.
beragama Islam tidak termasuk kewenangan Pengadilan Negeri melainkan kewenangan Pengadilan
Agama.  Hal  tersebut  didasarkan  pada subjek  hukum  yang  tunduk  terhadap ketentuan  peraturan  perundang-undangan yang  mengatur  tentang  kedua  lembaga peradilan tersebut. Selain didasarkan pada subjek hukum  juga  didasarkan  pada  sifat Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006 tentang Peradilan Agama yang bersifat lex specialis ,  artinya  Undang-Undang  itu bersifat khusus  dan  menghapuskan  yang umum.  Disamping  itu  diperkuat  lagi dengan  dicabutnya hak opsi  dalam Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989 yang mengukuhkan bahwa apabila terjadi sengketa  waris  antara  orang yang beragama  Islam,  maka  kewenangan mengadilinya merupakan  kewenangan dari Pengadilan Agama.
c. Penyelesaian  Sengketa  Waris  dan

## Sengketa Hak Milik
Dalam perkara perdata tertentu yang ada di Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun  2006  apabila terjadi  sengketa  hak milik,  kewenangan  mengadilinya  tetap menjadi wewenang  Pengadilan  Agama.
Kewenangan mengadili  tersebut  dapat menjadi  wewenang  Pengadilan  Negeri apabila sengketa hak milik  atau sengketa yang  lain muncul  dalam  perkara  di  luar
12 Ahmad Mujahidin, Perubahan Hukum Acara Peradilan Agama (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012).  H. 165.
ketentuan yang diatur  dalam Pasal  49. Meskipun demikian, apabila sengketa hak milik  atau  sengketa yang  lain  muncul dalam  perkara  di  luar  ketentuan  yang diatur  dalam Pasal  49  turut  terbawa  ke dalam perkara yang diatur dalam Pasal 49 maka  penyelesaiannya  tetap  dilakukan oleh  Pengadilan  Agama,  kecuali  subjek hukumnya bukan masyarakat yang beragama  Islam  dan  pihak  yang  lain berkeberatan  karena  telah  mendaftarkan perkaranya  ke  Pengadilan  Negeri.  Oleh karenanya,  penyelesaian  harus  ditunda serta  menunggu putusan  mengenai objek sengketa oleh Pengadilan Negeri. 12
Perihal  di  atas  telah  diatur  dalam Pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor  3  Tahun  2006  Tentang  Peradilan Agama, yang isinya sebagai berikut: 13
(1) Dalam hal terjadi sengketa hak milik    atau  sengketa  lain  dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal  49,  khusus  mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.
(2) Apabila  terjadi  sengketa  hak milik  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang  yang  beragama  Islam, objek  sengketa  tersebut  diputus  oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.
Dalam penjelasan Pasal  50 ayat (2) UU  No.  3  Tahun  2006  telah  disebutkan bahwa ketentuan ini memberikan
13 Pasal  50  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
kewenangan  kepada  Pengadilan Agama untuk  dapat  memutuskan sengketa hak milik perkara perdata lain di luar Pasal 49 UU  No.  3  Tahun  2006  apabila  subjek hukumnya adalah masyarakat yang
menganut agama Islam. Hal ini bertujuan agar tidak memperlambat proses persidangan. 14
Dalam penjelasan Pasal  50  (2) UU No.  3  tahun  2006  juga  menyebutkan sebaliknya  bahwa  apabila  subjek  hukum yang  mengajukan  sengketa  hak  milik perkara perdata lain tersebut bukan subjek hukum  yang  bersengketa di  Pengadilan Agama dalam hal  ini adalah orang-orang yang  memeluk  agama  lain  (non  muslim) maupun  pihak  yang  berkeberatan  karena telah mendaftarkan perkara ke Pengadilan Negeri dengan objek sengketa yang sama, maka proses persidangan yang berlangsung di Pengadilan Agama ditunda untuk  menunggu putusan  gugatan yang diajukan ke Pengadilan Negeri.
Penangguhan  atau  penundaan  tersebut hanya dapat dilakukan apabila pihak yang merasa  keberatan  telah  menunjukkan bukti  ke  Pengadilan  Agama  bahwa perkara dengan objek sengketa yang sama dengan objek  sengketa  di  Pengadilan Agama  telah  diajukan  ke  Pengadilan Negeri. 15
14 Ahmad Mujahidin, Perubahan Hukum Acara Peradilan Agama . H. 166.
d. Batasan Kompetensi Absolut Pengadilan Agama Terhadap Penyelesaian  Sengketa  Waris  dan Sengketa Hak Milik Sebagaimana ketentuan yang termuat dalam Pasal 49 huruf b UU No. 3 Tahun  2006,  waris  merupakan  salah  satu perkara perdata tertentu yang kewenangan mengadilinya ada pada Pengadilan Agama apabila  para  pihak  yang  berperkara beragama  Islam.  Namun,  Pengadilan Agama dalam menjalankan kewenangannya dalam mengadili perkara waris  terdapat  jangkauan  yang  perlu diperhatikan.  Hal  tersebut  bertujuan  agar dalam  memeriksa  dan  mengadili  suatu perkara,  Pengadilan  Agama  tidak  keluar dari  apa  yang  menjadi  kewenangannya. Jangkauan  Pengadilan  Agama  dalam perkara waris meliputi:
1) Asas Personalitas Keislaman
Seperti  yang  sudah  dijelaskan sebelumnya bahwa dalam  Pasal  49 jo. Penjelasan  Umum  Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 menentukan asas yang  melekat  adalah  asas  personalitas keislaman. Asas personalitas keislaman dapat  diartikan  bahwa  yang  menjadi subjek  hukum  dalam  perkara  waris  di lingkup  hukum  Pengadilan Agama meliputi  seluruh  masyarakat  yang beragama  Islam.  Dapat  diartikan  juga
bahwa ketentuan hukum terkait penyelesaian  sengketa  perkara  waris yang  terjadi  antara orang-orang  yang menganut agama Islam, hanya menggunakan  ketentuan  hukum  yang berada dalam lingkup hukum peradilan agama, bukan menggunakan ketentuan hukum dalam lingkup hukum peradilan umum.  Berdasarkan  hal  tersebut, lingkup hukum dalam peradilan agama dilihat  dari  subjek  hukum  atau  pihak- pihak yang berperkara yaitu mencakup setiap  orang  atau  masyarakat  yang beragama Islam. 16
Ketentuan  mengenai  orang-orang yang  beragama  Islam  sebagai  subjek hukum tersebut termuat dalam penjelasan  Pasal  49  Undang-Undang Nomor  3  Tahun  2006  Tentang Peradilan Agama yaitu yang dimaksud dengan  “antara  orang-orang  yang beragama Islam”  adalah termasuk orang atau badan hukum  yang dengan sendirinya  menundukkan diri  dengan
sukarela kepada hukum Islam
mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan  Peradilan  Agama  sesuai dengan ketentuan Pasal ini.
2) Seluruh Bidang Hukum Waris Islam Cakupan lingkup hukum waris
Islam  yang  diterapkan  kepada  orang-
16 M. Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Edisi Kedua (Jakarta: Sinar Grafika 2001). H. 147.
17 Penjelasan  Pasal  49  huruf  b  Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-
orang yang  beragama Islam  di  depan lingkungan  Peradilan  Agama  adalah berdasar  pada  penjelasan Pasal  49 huruf  b Undang-Undang  Nomor  3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama. Adapun  penjelasan Pasal  49  huruf  b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang  Peradilan  Agama  adalah sebagai berikut:
“Yang  dimaksud  dengan  “waris” adalah  penentuan  siapa  yang menjadi  ahli  waris,  penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan  bagian  masing-masing ahli  waris,  dan  melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan
pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan  bagian  masing-masing ahli waris.” 17
Jika  dijelaskan  lebih  lanjut  maka ketentuan-ketentuan hukum Islam yang diterapkan  sesuai  Pasal  49  huruf  b adalah sebagai berikut: 18
a) Siapa yang  menjadi  ahli  waris, meliputi  ketentuan hukum  antara lain penentuan kelompok ahli waris; penentuan siapa yang berhak mewarisi; penentuan yang terhalang
menjadi ahli waris; serta menentukan hak dan kewajiban ahli waris.
Undang  Nomor  7  Tahun  1989  Tentang  Peradilan Agama.
18 M. Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Edisi Kedua . H. 149-151.
b) Penentuan mengenai harta
peninggalan,  meliputi  penentuan harta tirkah yang dapat diwarisi dan penentuan besarnya harta warisan.
c) Penentuan bagian  masing-masing ahli  waris,  yaitu  meliputi  porsi bagian setiap ahli waris.
d) Melaksanakan pembagian harta peninggalan, dalam hal ini meliputi hukum materiil  dan  hukum formil.
Dari segi ketentuan hukum materiil, harta waris tertumpuk tidak diperkenankan  dalam hukum  waris
Islam sehingga  wajib  dibagikan segera  setelah  warisan  terbuka. Sementara  dari  segi ketentuan
hukum formil terdapat dua kemungkinan, yaitu pembagian
berdasarkan putusan pengadilan dan pembagian berdasarkan permohonan pertolongan. 3) Permasalahan Sengketa Hak Milik
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang  Nomor  7  Tahun 1989  Tentang  Peradilan  Agama, telah mengatur mengenai permasalahan  sengketa hak  milik yang  termuat  dalam  Pasal  50  yang pada  pokoknya  mengatur  sebagai berikut:
a) Dalam hal  terjadi  sengketa  hak
19 Aden  Rosadi, Peradilan  Agama  di  Indonesia Dinamika  Pembentukan  Hukum (Bandung:  Simbiosa Rekatama Media, 2015). H. 111.
milik  atau  sengketa  lain  dalam perkara sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut  harus  diputus  lebih dahulu  oleh  pengadilan  dalam lingkungan Peradilan Umum.
b) Apabila terjadi  sengketa  hak milik,  sebagaimana  dimaksud dalam  ayat  (1)  yang  subjek hukumnya  antara  orang-orang yang  beragama Islam,  objek sengketa  tersebut  diputus  oleh Pengadilan  Agama  bersama- sama perkara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 49. 19 Menurut
Muchtar Zarkasy,
berdasarkan Pasal 50 ayat (2) UU No. 3  Tahun  2006  memberi  wewenang Pengadilan Agama untuk memutuskan sengketa  hak  milik  dalam  perkara perdata  lain  yang  berkaitan dengan objek sengketa yang diatur dalam Pasal 49  apabila  subjek  hukumnya  adalah orang-orang  yang beragama Islam dengan  tujuan  penyelesaian  sengketa dapat  berjalan sesuai  dengan  asas cepat,  sederhana, dan  biaya  ringan sehingga  proses  persidangan  tidak menguras  waktu  yang  lama  lantaran harus  menunggu  putusan  Pengadilan Negeri terlebih dahulu. 20
20 Aden  Rosadi, Peradilan  Agama  di  Indonesia Dinamika Pembentukan Hukum . H. 111-112.
Berdasarkan yang telah  penulis uraikan dalam bab ini, maka didapatkan beberapa batasan kompetensi absolut Pengadilan Agama dalam hal penyelesaian sengketa waris dan  sengketa  hak milik.  Batasan- batasan kompetensi absolut Pengadilan Agama  dalam  sengketa  hak  milik  dan sengketa waris dapat diuraikan sebagai berikut:
a) Tentang  Subjek  Hukum  Yang
Berperkara
Batasan mengenai subjek hukum  yang  berperkara  ini  dapat dilihat dari  Pasal  49  Undang- Undang  Nomor  3  Tahun  2006 Tentang  Peradilan  Agama  yang mana  subjek  hukumnya  adalah orang-orang yang memeluk agama Islam.  Hal  ini  berlaku  apabila dalam  perkara  waris didapati adanya sengketa  hak  milik  yang merupakan  akibat  hukum dari perkara  sebagaimana  dimaksud, maka  dapat  diterapkan  Pasal  50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun  2006  Tentang  Peradilan Agama dengan catatan para pihak beragama Islam. Jika didapati ada pihak yang beragama selain agama Islam  serta  berkeberatan,  maka yang diterapkan  Pasal  50  ayat  (1)
Undang-Undang  Nomor  3  Tahun 2006  Tentang  Peradilan  Agama yang mana akan berakibat kepada
lamanya proses persidangan dikarenakan harus menunggu putusan  dari  Pengadilan  Negeri terlebih dahulu agar proses pemeriksaan dapat dilanjutkan.
Pada  prinsipnya  Pengadilan Negeri memiliki wewenang untuk mengadili  perkara  sengketa  hak milik  yang  mana  didasarkan  pada ketentuan  yang  diatur  dalam Undang-Undang  Nomor  2  Tahun 1986  Tentang  Peradilan  Umum. Meskipun dalam mengadili sengketa hak  milik  ternyata  objek sengketanya  sama  dengan  objek sengketa dalam Pengadilan Agama,  kewenangan  mengadili sengketa hak  milik  tetap  menjadi wewenang Pengadilan Negeri selama subjek hukum yang berperkara  bukan  orang-orang yang  beragama Islam  serta  objek sengketa  sebagaimana  dimaksud bukan merupakan perkara-perkara perdata yang diatur di dalam Pasal 49  Undang-Undang  Nomor  3 Tahun  2006  Tentang  Pengadilan Agama.
b) Tentang Objek Perkara
Mengenai  objek  perkara  ini juga  merupakan  batasan  dari kompetensi absolut  Pengadilan Agama  dalam  mengadili  perkara yang di dalamnya terdapat sengketa  hak  milik.  Batasan
tersebut  terletak pada  objek  yang digugat  saja,  kecuali  terhadap objek  sengketa yang  di  luar  Pasal 49  maka  penyelesaian  sengketa hak milik bukan menjadi kewenangan  Pengadilan  Agama.
Terkait penyelesaian terhadap objek  yang  digugat  saja,  apabila tidak  dapat  diterapkan dengan ketentuan yang diatur Pasal 50 ayat (2),  maka  objek yang  menjadi sengketa hak  milik  tetap  menjadi wewenang  Pengadilan  Negeri, sedangkan  objek gugatan  di  luar sengketa  hak  milik  tetap  menjadi wewenang Pengadilan Agama.
Keterkaitan  antara  sengketa hak  milik  yang  pada  prinsipnya merupakan kewenangan Pengadilan Negeri dengan perkara yang menjadi wewenang Pengadilan  Agama  sebagaimana diatur dalam Pasal 49 berupa objek yang  sama  akan menimbulkan
akibat  hukum  yaitu  dua putusan yang  berbeda  antara  Pengadilan Negeri dengan Pengadilan Agama.
Persamaan objek  tersebut  yang kemudian  menjadi dasar  gugatan sengketa  hak  milik  terhadap perkara-perkara perdata yang termasuk  ke  dalam kompetensi
Pengadilan  Agama.  Atas dasar tersebut,  maka  dengan  adanya ketentuan  Pasal  50  ayat  (2)
Undang-Undang  Nomor  3  Tahun 2006 dapat memberikan kepastian hukum bagi  para  pihak  yang berperkara.
c) Tentang Sifat Perkara
Yang  dimaksud  sifat  perkara dalam  hal  ini  adalah  apakah perkaranya berdiri  sendiri  atau tidak  berdiri  sendiri.  Artinya, apabila perkara sengketa hak milik itu  berdiri  sendiri  serta  perkara yang menjadi wewenang Pengadilan  Agama  juga  berdiri sendiri,  maka  Pasal  50  ayat  (2) tidak dapat  diterapkan  karena kedua perkara sebagaimana dimaksud  tidak  memiliki  kaitan satu  dengan  yang  lain.  Akibat hukum  dari  sifat  perkara  yang berdiri sendiri tersebut kewenangan  mengadilinya  akan kembali  kepada  prinsipnya  yaitu sengketa  hak  milik  ke  Pengadilan Negeri  dan  perkara  sebagaimana diatur  Pasal  49  Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 ke Pengadilan  Agama.  Sebaliknya, apabila ternyata  sengketa  hak milik tersebut tidak berdiri sendiri dalam arti turut terbawa ke dalam perkara  perdata  yang termuat dalam Pasal 49, maka kewenangan mengadilinya ada pada Pengadilan Agama.

## B. Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  jenis
penelitian  hukum  normatif  atau  yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang. Teknik analisis  dalam  penelitian  ini  adalah analisis kualitatif deskriptif dengan menggunakan pola pikir deduktif.

## C. Pembahasan
1. Analisis Dasar Hukum dan Pertimbangan  Hakim  dalam  Putusan Peninjauan Kembali Nomor 672 PK/Pdt/2016
Dalam memutus  suatu perkara,
Majelis  Hakim  dalam putusannya  sudah semestinya  harus  memuat  dasar  hukum serta  mempertimbangkan  segala fakta- fakta hukum yang ada, baik dalam gugatan yang diajukan  para  penggugat  maupun
fakta-fakta yang muncul dalam persidangan dalam
pertimbangan
hukumnya. Terhadap eksepsi  yang diajukan oleh Para  Tergugat,  Majelis  Hakim
Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tingkat  pertama  dalam  pertimbangan hukumnya  mempertimbangkan sebagai berikut:
1. Terhadap eksepsi para Tergugat
mengenai tidak adanya status hubungan hukum dengan para Penggugat,  menurut  Majelis  telah memasuki pokok perkara yang
dibuktikan oleh pihak yang bersengketa ( tegenbewijs ).
2. Terhadap  eksepsi  yang  berkaitan dengan judul gugatan yang tidak sesuai seperti  yang  ada dalam posita yang mana gugatan para Penggugat merupakan gugatan perbuatan
melawan  hukum  tetapi  dalam posita menguraikan masalah kewarisan berupa  harta peninggalan almarhum Ngarip, menurut Majelis setelah mencermati  gugatan  Para  Penggugat tersebut bahwa adanya sengketa dengan  objek  tanah  yang  didalilkan Para Penggugat sebagai harta peninggalan  milik  almarhum  Ngarip yang  dikuasai oleh Para  Tergugat secara  melawan  hukum  karena  Para Tergugat  bukanlah  ahli waris  Ngarip sehingga gugatan  Para  Penggugat  ini bukanlah masalah kewarisan melainkan gugatan sengketa.
3. Terhadap eksepsi Para Tergugat mengenai batas objek tanah yang tidak benar,  menurut  Majelis  merupakan bagian  pokok  dari perkara  sehingga perlu dilakukan  pemeriksaan  setempat terhadap  objek  sengketa  dan  melihat batas-batas tanahnya.
Apabila  dicermati  secara  seksama, eksepsi para Tergugat dalam poin 1 dan 2 nyata-nyata  mempersoalkan  kewenangan Pengadilan Negeri  Kabupaten Kediri dalam mengadili perkara tersebut. Hal ini dikarenakan memang dalam menguraikan
dalil-dalil  gugatannya,  para  Penggugat secara jelas menguraikan masalah kewarisan,  yaitu  mengenai  status  ahli waris dan pembagian harta waris peninggalan  almarhum Ngarip.  Padahal apabila  ditinjau kembali,  gugatan  para Penggugat  merupakan  gugatan perbuatan
melawan hukum. Namun, dalam mencermati substansi gugatan para Penggugat  terdapat  kekhilafan/kealpaan dari  Majelis  Hakim  yang  terpaku  pada judul  gugatan  dan  objek  sengketa  dalam gugatan perkara sebagaimana dimaksud.
Berdasarkan  ketentuan yang  diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun  1986 Tentang Peradilan Umum, Pengadilan  Negeri  memang  berwenang dalam  mengadili dan  memeriksa  serta memutus perkara  perdata  yang terdapat sengketa  hak milik.  Namun,  mengingat substansi  gugatan dari  para  Penggugat sebenarnya  adalah  masalah  kewarisan antara orang-orang yang beragama Islam, maka  kewenangan  mengadili  perkara tersebut  pada  prinsipnya  merupakan kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf b Undang-Undang  Nomor  3  Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.
Adanya kekhilafan  atau  kealpaan
Majelis Hakim dalam menerapkan pertimbangan hukum pada perkara gugatan  perbuatan  melawan  hukum  yang ternyata substansi dari perkaranya adalah masalah  kewarisan  antara  orang-orang
yang  beragama  Islam  menjadi  sangat beralasan  dikarenakan  Undang-Undang Nomor  3  Tahun 2006  Tentang  Peradilan Agama sudah diberlakukan ketika perkara yang  diajukan  ke  Pengadilan  Negeri Kabupaten Kediri didaftarkan pada tanggal  18  Agustus  2011.  Sehingga berdasarkan  waktu  terjadinya  perkara yang  telah didaftarkan  ke  Pengadilan Negeri  Kabupaten  Kediri  dengan  waktu diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3  Tahun  2006,  maka  secara  hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tidak berwenang  mengadili  perkara  tersebut, serta  berdasarkan  tempat  ( locus )  maka yang berwenang mengadili perkara tersebut adalah Pengadilan Agama Kabupaten Kediri  dengan  mengacu  pada ketentuan  yang  diatur  dalam  Pasal  49 Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006 Tentang Peradilan Agama.
Pada  pertimbangan  Majelis  Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya yang menyatakan  bahwa  memori  banding  dari Para Tergugat/Para  Pembanding  dan kontra  memori banding  dari  Para Penggugat/Para Terbanding tidak memuat hal-hal baru  yang  perlu  dipertimbangkan lebih lanjut karena merupakan pengulangan dari jawaban dan kesimpulannya, sehingga putusan Pengadilan  Negeri  Kabupaten Kediri Nomor  58/Pdt.G/2011/PN.Kab.Kdr  dapat dipertahankan dan dikuatkan, secara jelas dan nyata telah terjadi
kekhilafan/kealpaan  yang  diulangi  oleh
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya.  Hal  ini  dikarenakan  terhadap memori banding  yang diajukan oleh Para
Tergugat/Para Pembanding,
Majelis Hakim  Pengadilan  Tinggi  Surabaya kurang  cermat  dalam  memeriksa  ulang penerapan hukum  yang  dilakukan  oleh
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengesampingkan  ketentuan  yang  telah diatur  dalam Undang-Undang  Nomor  3 Tahun  2006  Tentang  Peradilan  Agama mengenai kewenangan  pengadilan  yang
berwenang mengadili perkara sebagaimana dimaksud.
Pada pemeriksaan perkara di tingkat kasasi,  Para Pemohon  Kasasi/Tergugat  I- IV/Tergugat Intervensi III-VI/Para Pembanding  telah  mengajukan  memori kasasi yang pada pokoknya mempersoalkan beberapa ketentuan.
Pertama ,  mengenai kelalaian  dalam
menerapkan syarat-syarat yang diwajibkan  perundang-undangan  dalam hal  ini adalah proses  penunjukkan hakim mediasi  yang  mana  hakim  mediasi ternyata  merupakan  hakim  yang sedang
memeriksa perkara sebagaimana dimaksud. Kedua , mengenai
pertimbangan  Majelis  Hakim  Pengadilan Tinggi  Surabaya  yang  menyatakan  tidak adanya hal baru yang perlu dipertimbangkan  lebih  lanjut  dalam pemeriksaan banding  bukan  merupakan
kewenangan Pengadilan Tinggi Surabaya. Ketiga ,  mengenai  gugatan perbuatan melawan hukum  yang  dicampurkan dengan  perkara  kewarisan  yang  pada prinsipnya bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri  Kabupaten Kediri maupun  Pengadilan Tinggi  Surabaya mengacu  pada  ketentuan  Pasal  49 Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006 Tentang  Peradilan Agama.  Namun, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan kasasi  tersebut    tidak  dapat  dibenarkan, oleh  karena setelah  meneliti  dengan saksama  memori  kasasi  tanggal  26 September 2013 dan kontra memori kasasi tanggal  9  Oktober  2013  dan  tanggal  6 November  2013  dihubungkan dengan pertimbangan Judex  Facti dalam hal  ini Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan  Putusan  Pengadilan Negeri Kabupaten  Kediri,  ternyata  Pengadilan Tinggi  Surabaya  tidak  salah  dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan objek  sengketa  adalah harta boedel Ngarip,  oleh  karena  Para  Penggugat adalah anak-anaknya, maka Para Penggugat  adalah  ahli waris Ngarip, sehingga berhak atas objek sengketa.
Dalam pertimbangan Majelis Hakim pada  tingkat  kasasi  tersebut  di  atas,  juga secara jelas dan nyata terdapat kekeliruan Majelis  Hakim  dalam  memeriksa ulang perkara  tersebut.  Dalam  hal  ini  terdapat pertimbangan  yang  saling bertolak- belakang, khususnya dalam
mempertimbangkan eksepsi Para Pemohon Kasasi mengenai dicampurkannya gugatan perbuatan melawan hukum dengan masalah kewarisan yang mana berdasarkan ketentuan  Pasal  49 Undang-Undang Nomor  3  Tahun  2006 Tentang  Peradilan Agama, masalah kewarisan antara orang- orang  yang  beragama  Islam  merupakan kewenangan  Pengadilan  Agama  bukan kewenangan  pengadilan  dalam  lingkup peradilan  umum.  Majelis  Hakim  pada tingkat  kasasi  menyatakan  bahwa  objek sengketa  adalah  harta boedel Ngarip, maka  secara  tidak  langsung,  secara  jelas dan  nyata  bahwa  perkara a  quo substansinya  adalah  perkara  kewarisan bukan  semata-mata  perkara sengketa  hak milik  terhadap  objek  sengketa.  Dalam pertimbangannya,  Majelis  Hakim  pada tingkat  kasasi  secara  jelas  telah  kurang cermat dalam memeriksa kembali perkara a  quo dan  mengenyampingkan kembali apa  yang  telah  disampaikan  oleh Para Pemohon  Kasasi  mengenai  ketentuan dalam  Pasal  49  dan Pasal  50  ayat  (2) Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006 Tentang Peradilan Agama.
Sementara dalam pemeriksaan peninjauan  kembali, Para  Pemohon Peninjauan Kembali yang dahulu
Tergugat  I  sampai  dengan  IV/Tergugat Intervensi  III,  sampai dengan  VI/Para
Pembanding/Para  Pemohon Kasasi  telah mengajukan
alasan-alasan yang
dituangkan  dalam  memori  peninjauan kembali sebagai berikut:
1. Bahwa Judex Facti Pengadilan Negeri Kabupaten  Kediri  dan  Pengadilan Tinggi Surabaya  yang  memeriksa  dan mengadili perkara a  quo sebagaimana dikuatkan  dengan  putusan  Mahkamah Agung Nomor  277  K/PDT/2014  telah melakukan  kekhilafan  dan  kekeliruan yang nyata dalam mengadili. Konkritnya dalam perkara a quo , Judex Facti khilaf  dan  keliru  menyimpulkan bahwa  dalam  gugatan  perkara a  quo adalah  perkara  gugatan  perbuatan melawan hukum,  bahwa  sejatinya perkara antara Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan Termohon Peninjauan Kembali  I-IV  adalah Perkara mengenai Harta Waris
menyangkut orang-orang yang beragama Islam. Yang mana akibat dari persoalan  harta  waris  tersebut  secara jelas  pengadilan  yang berwenang mengadili perkara a  quo adalah Pengadilan  Agama  Kabupaten Kediri berdasar ketentuan Pasal 49 dan Pasal 50  ayat  (2) Undang-Undang  Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.
2. Dalam perkara perdata tegas dinyatakan dalam asas,  bahwa  hakim bersifat pasif,  artinya  bahwa  hakim tidak  dibenarkan  untuk  menuntut pembuktian pada  sementara  pihak Tergugat dan membebankan pembuktian  pada  Tergugat.  Sudah
menjadi  asas  umum  peradilan  dalam
perkara perdata
beban untuk pembuktian  berada  pada  pundak Penggugat yang dalam konteks ini juga tidak  pernah  ada  dikenal Pembuktian Terbalik.  Bahwa  sebagaimana dalam pertimbangan  putusan Judex  Facti terurai  dalam salinan  putusan  Nomor 58/Pdt.G/2011/PN.Kdi,  hal.122 Judex
Facti mempertimbangkan
“...menimbang bahwa  berdasarkan pertimbangan  di  atas  menurut  Majelis sangatlah  wajar  apabila  para  Tergugat juga  diwajibkan untuk  membuktikan dalil  sebagaimana  Para  Penggugat tersebut  tentang  Perolehan tanah- tanahnya yang sekarang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini karena pada kenyataannya Masrikah maupun Nursiyam  bukanlah  anaknya  Ngarip tetapi  tercatat  dalam buku  C  Desa Rembang bahwa baik Masrikah/Tergugat I maupun
Nursiyam Tergugat III dst.....”.
3. Telah  ditemukan  bukti  baru  ( novum ) pada tanggal  18  Desember  2015
"bahwasanya Penggugat  II/Termohon
Peninjauan  Kembali  II  adalah  bukan anak kandung pasangan Mulyani (alm) dan Penggugat I melainkan adalah anak kandung  dari  saudara Ari  Asnan dengan istrinya  yang  bernama Rubiati yang hingga sekarang masih hidup dan bertempat tinggal di Malang. Sehingga
menurut hukum  gugatan Penggugat  I dan II harus ditolak.
Bahwa  selanjutnya  Majelis  Hakim pada  pemeriksaan  peninjauan  kembali berpendapat  alasan  yang  diajukan oleh Para  Pemohon Peninjauan  Kembali tersebut dapat dibenarkan. Majelis Hakim mempertimbangkan dengan pertimbangan bahwa  dari posita gugatan asal  dapat diketahui  bahwa  pokok sengketa  dalam perkara a  quo adalah  soal  harta peninggalan  atau  warisan  dari  almarhum Ngarip  sebagai  penganut  agama  Islam. Bahwa almarhum Ngarip didalilkan telah menikah dua kali yaitu dengan Asiyah dan Musringah. Bahwa Para Penggugat mendalilkan sebagai keturunan almarhum Ngarip, Penggugat Intervensi mendalilkan sebagai pembeli sebagian harta peninggalan Ngarip  yang  dibeli  dari Asiyah,  oleh  karena  itu berdasarkan Undang-Undang Nomor  7  Tahun  1989 sebagaimana  diubah  dengan  Undang- Undang Nomor  3  Tahun  2006  Tentang Peradilan  Agama pokok  perkara a  quo harus diadili  oleh  Pengadilan  Agama bukan  oleh  Peradilan  Umum,  karena Peradilan Umum tidak memiliki kewenangan absolut.
Berdasarkan pada yang telah diuraikan  di  atas,  maka pertimbangan Majelis Hakim pada pemeriksaan peninjauan  kembali  telah sesuai  dengan ketentuan hukum yang sebagaimana telah diatur  dalam Pasal  49  Undang-Undang
Nomor  3  Tahun  2006  Tentang  Peradilan Agama,  bahwa  dengan  mengacu pada tugas pokok dan fungsi serta kewenangan lembaga  peradilan,  maka  sudah benar kewenangan  mengadili  perkara a  quo merupakan fungsi dan  kewenangan Pengadilan  Agama  bukan  Pengadilan Negeri, karena berdasarkan substansi dari perkara  yang  diperiksa  secara  jelas  dan nyata  mempersoalkan  serta  menguraikan tentang masalah kewarisan yang menyangkut  penetapan  ahli waris  dan pembagian harta warisan. Yang mana hal tersebut  secara  jelas  tertuang  dalam penjelasan  Pasal  49  huruf  b  Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 bahwa yang dimaksud  “waris” adalah  mencakup penentuan-penentuan
mulai dari
penentuan  ahli  waris, harta  peninggalan,
bagian  masing-masing  ahli  waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan pewaris. 2. Analisis Kesesuaian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 672 PK/Pdt/2016 Terhadap Batasan Kompetensi Absolut Pengadilan Agama Dalam amar  Putusan  Mahkamah
Agung  RI  Nomor  672  PK/Pdt/2016 tanggal  11 Januari  2017  yang  telah berkekuatan hukum tetap tersebut, Majelis Hakim menyatakan sebagai berikut:
- Mengabulkan  permohonan  peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan
Kembali:  1. MASRIKAH,  2. TUTIK ASDJOEWATI,  3.  NURSIYAM,  4. AS YULIANI  alias  ANIK  YULIANI,
tersebut;
- Membatalkan Putusan Mahkamah
Agung  Nomor  277  K/PDT/2014 tanggal 29 Oktober 2014;
- Menyatakan  Pengadilan  Negeri  tidak berwenang  secara  absolut  memeriksa dan mengadili perkara a quo ;
- Menghukum Termohon  Peninjauan Kembali  I,  II  dahulu  Penggugat  I,  II,
Tergugat Intervensi  I,  II/Terbanding I, II/Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan peninjauan  kembali  ini sejumlah  Rp2.500.000,00  (dua  juta lima ratus ribu rupiah).
Dalam putusannya yang menyatakan  Pengadilan  Negeri  tidak berwenang secara absolut memeriksa dan mengadili perkara a  quo ,  Majelis  Hakim mempertimbangkannya dengan pertimbangan  bahwa  dari posita gugatan asal  dapat  diketahui  bahwa pokok sengketa dalam perkara a quo adalah soal harta  peninggalan  atau  warisan  dari almarhum Ngarip  sebagai  penganut agama Islam.  Bahwa  almarhum  Ngarip didalilkan  telah  menikah  dua kali  yaitu dengan  Asiyah  dan  Musringah.  Bahwa Para Penggugat  mendalilkan sebagai keturunan  almarhum Ngarip,  Penggugat Intervensi  mendalilkan sebagai  pembeli
sebagian  harta  peninggalan  Ngarip  yang dibeli  dari  Asiyah.  Dari pertimbangan tersebut  maka  dapat disimpulkan  bahwa perkara sebagaimana
dimaksud merupakan  perkara  kewarisan  antara orang-orang  yang  beragama  Islam  yang juga diikuti  dengan  sengketa  hak  milik terhadap objek sengketa yaitu harta boedel almarhum Ngarip. Sehingga kewenangan mengadili  perkara  tersebut  merupakan kewenangan Pengadilan Agama.
Mengingat dalam penyelesaian perkara  waris  dan  sengketa  hak  milik, terdapat  batasan terhadap  kompetensi absolut  Pengadilan Agama  yang  diatur dalam  Pasal  50 ayat  (1)  dan  ayat  (2) Undang-Undang Nomor  3  Tahun 2006 Tentang  Peradilan Agama,  yang  mana batasan tersebut mencakup subjek hukum, objek  perkara,  dan  sifat  dari  perkara sebagaimana  dimaksud.  Sehingga  dapat diuraikan  batasan kompetensi  absolut Pengadilan  Agama  dalam  mengadili perkara pada Putusan Peninjauan Kembali Nomor 672 PK/Pdt/2016 sebagai berikut:
1. Tentang Subjek Hukum Yang Berperkara
Mengingat ketentuan  Pasal  49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang  Peradilan  Agama,  maka subjek  hukum  yang  berperkara  adalah meliputi  seluruh  masyarakat  yang beragama Islam. Hal ini tertuang pada kalimat  “antara orang-orang  yang beragama Islam” yang ada dalam Pasal
49.  Selain  itu  perihal subjek hukum juga disebutkan dalam Pasal 2 Undang- Undang  Nomor  3  Tahun  2006  yang berbunyi,  “Peradilan  Agama  adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan  yang beragama  Islam  mengenai  perkara tertentu  sebagaimana  dimaksud dalam Undang-Undang ini”.
Berdasarkan hal  tersebut,  maka subjek hukum dalam perkara sebagaimana dimaksud  jelas  antara orang-orang  yang beragama Islam. Hal ini dibuktikan dalam proses pemeriksaan  perkara  pada  tingkat pertama  muncul  fakta  hukum  yang menjelaskan  bahwa  para  pihak  yang berperkara menganut agama Islam dengan masing-masing pihak  membuktikannya dengan  alat  bukti  berupa  kutipan  akta nikah  yang  tercatat  di  Kantor Urusan Agama  (KUA)  di  tempat  tinggal  para pihak masing-masing.
2. Tentang Objek Perkara
Batasan mengenai  objek perkara ini  terletak  pada objek  yang  digugat saja,  kecuali  terhadap  objek  sengketa yang di luar Pasal 49 maka penyelesaian sengketa hak milik bukan menjadi kewenangan Pengadilan Agama.  Mengacu  pada  fakta  hukum yang muncul pada uraian gugatan para Pengguat, objek sengketa yang digugat merupakan  harta boedel atau  harta warisan peninggalan almarhum Ngarip.
Berdasarkan hal tersebut di atas, maka  dapat  disimpulkan  bahwa  objek yang menjadi sengketa masuk ke dalam perkara  yang  menjadi  kompetensi absolut Pengadilan  Agama yaitu perkara  waris,  dalam  hal  ini yang menjadi  objek sengketa  merupakan harta warisan  peninggalan  almarhum
Ngarip.
3. Tentang Sifat Perkara
Batasan yang  dimaksud  pada sifat  perkara  ini  adalah  apakah perkaranya  berdiri  sendiri atau  tidak berdiri sendiri. Artinya, apabila perkara sengketa  hak  milik  itu  berdiri  sendiri serta perkara  yang menjadi wewenang Pengadilan Agama juga berdiri sendiri, maka  Pasal  50  ayat  (2)  tidak  dapat diterapkan  karena  kedua  perkara sebagaimana dimaksud tidak memiliki
kaitan satu dengan yang lain.
Melihat apa yang telah didalilkan para Penggugat  dalam  gugatannya, serta  melihat substansi  dari  perkara sebagaimana  dimaksud  merupakan perkara kewarisan,  maka  secara  jelas objek sengketa  yang  menyangkut sengketa  hak milik  dengan  substansi perkara  memiliki  keterkaitan.  Hal  ini dapat  dilihat  dari  substansi  perkara yang  ternyata  mengenai penetapan siapa saja yang menjadi ahli waris dan mengenai  pembagian harta  warisan yang  menjadi  objek  sengketa.  Bahwa objek sengketa harta warisan
peninggalan  almarhum  Ngarip  tentu saja  merupakan akibat  hukum  dari penetapan  ahli  waris  yang sah  dari almarhum Ngarip itu sendiri. Sehingga berdasarkan hal tersebut, Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang  Nomor  3  Tahun 2006  Tentang  Peradilan  Agama  dapat diterapkan karena perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan
Agama  dan  objek perkara  yang menjadi objek sengketa hak milik tidak berdiri sendiri serta saling berkaitan.
Berdasarkan yang telah diuraikan di  atas,  maka Putusan  Peninjauan Kembali Nomor 672 PK/Pdt/2016 yang membatalkan  putusan-putusan pada pengadilan  tingkat  sebelumnya  sudah sesuai  dengan batasan kompetensi absolut pengadilan agama.

## D. Kesimpulan
Pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus  perkara  sebagaimana  dimaksud yang  termuat  dalam  putusan  pengadilan tingkat  pertama  hingga  tingkat  kasasi terdapat  kekhilafan  dalam  menerapkan hukum yang mana Majelis Hakim terpaku pada  judul  gugatan  perbuatan  melawan hukum  yang  sebenarnya  substansi  dari perkara  tersebut  adalah  soal  kewarisan antar orang-orang beragama Islam. Sedangkan  Pertimbangan  Majelis  Hakim yang  termuat  dalam  putusan  peninjauan kembali telah sesuai dengan mengembalikan  substansi  perkara  pada
soal kewarisan  dengan  berdasarkan ketentuan  Pasal  49  Undang-Undang Nomor  3  Tahun  2006  tentang  Peradilan Agama.
Putusan Peninjauan Kembali Nomor 672  PK/Pdt/2016  yang  membatalkan
putusan pada pengadilan tingkat sebelumnya  telah  sesuai  dengan  batasan kompetensi  absolut  pengadilan  agama dalam menyelesaikan sengketa waris dan sengketa hak milik.

## DAFTAR PUSTAKA
Anshary, M. Hukum Acara Perdata
Pengadilan  Agama  dan  Mahkamah
Syariah . Bandung:  CV  Mandar  Maju,
2017.
Harahap,  M. Yahya. Kedudukan Kewenangan dan  Acara  Peradilan  Agama  Edisi Kedua . Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
Lubis,  Sulaikin. Hukum  Acara  Perdata
Peradilan Agama di Indonesia . Jakarta: Kencana, 2005.
Mardani. Hukum  Islam  Kumpulan  Peraturan Tentang  Hukum  Islam  di  Indonesia . Jakarta: Kencana, 2015.
Mujahidin,  Ahmad. Perubahan Hukum Acara
Peradilan Agama . Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
Rojidun. Peradilan  Agama  di  Indonesia . Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.
Rosadi, Aden. Peradilan Agama di Indonesia Dinamika Pembentukan Hukum .
Bandung:  Simbiosa  Rekatama  Media,
2015.
Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  1986 Tentang Peradilan Umum.
Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006 Tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  7  Tahun  1989  Tentang Peradilan Agama.
Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
Yanlua,  Mohdar.  “Peluang  Peradilan  Agama Mengadili  Perkara  Pidana  Tertentu”. Jurnal Al-‘Adl Vol. 8 No. 2. Juli 2015.