Tersedia Online: https://journal.uny.ac.id/index.php/istoria
ISTORIA: Jurnal Pendidikan dan Sejarah p-ISSN: 1858-2621 e-ISSN: 2615-2150
P ERLAWANAN P ETANI T ERHADAP P ERKEBUNAN S AWIT D I K ECAMATAN P ERANAP , K ABUPATEN I NDRAGIRI H ULU , R IAU 2004 – 2019

## FARMER FOR PLANTATION PALMS IN SUB DISTRICT
P ERANAP , D ISTRICT I NDRAGIRI H ULU ,

## R IAU P ROVINCE
Sri Rahmi Utari, Zaiyardam Zubir dan Lindayanti srirahmiutari@gmail.com

## ABSTRAK
Studi ini mengkaji tentang konflik antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit  di  Kecamatan  Peranap  Kabupaten  Indragiri  Hulu,  Riau.  Konflik  terjadi  disebabkan  oleh ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah, dan perusahaan. Penyebab lainnya yaitu perampasan  tanah  rakyat  oleh  perkebunan  besar,  sehingga  memicu  terjadinya  perlawanan masyarakat. Penulisan ini menggunkan metode sejarah dengan empat tahapan yaitu heuristik, kritik sumber,  interpretasi,  histiografi.  Dalam  rangka  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  menggali informasi melalui wawancara terhadap pelaku dan saksi sejarah konflik perkebunan kelapa sawit, selain  itu  juga  mengumpulkan  arsip-arsip  dokumen  baik milik  perusahaan  (akta  notaris),  koleksi pribadi,  Surat  Keputusan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Indragiri  Hulu,  selanjutnya  data  yang dikumpulkan  dilakukan  proses  kritik  terhadap  sumber  secara  intern  dan  eksteren.  Hasil  dari Penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  konflik  ini  terdiri  dari  faktor  eksternal  dan  internal.  Faktor eksternal yaitu perampasan tanah, internal yaitu tidak adanya peran dan fungsi koperasi.  kehadiran perusahaan besar menimbulkan dampak positif dan negatif terhadap masyarakat. Dampak positifnya yaitu  terbantunya  perekonomian  masyarakat,  kurangnya  angka  pengangguran  dampak  negatifnya masyarakat kehilangan tanah, dan plasma yang dijanjikan tiak ditepati.

## Kata Kunci : Perampasan tanah, Konflik, Perkebunan.

## Abstract
This  study  examines  the  conflict  between  the  community  and  oil  palm  plantation  companies  in Peranap District, Indragiri Hulu Regency, Riau. Conflicts occur due to community dissatisfaction with government policies and companies. Another cause is the expropriation of people's land by large plantations, which triggers community resistance. This writing uses the historical method with four stages, namely heuristics, source criticism, interpretation, histiography. In order to collect data, it is done by digging up information through interviews with perpetrators and witnesses of the history of oil palm plantation conflicts, besides collecting documents belonging to the company (notary deed), personal collections, Decree of the Regional Government of Indragiri Hulu Regency, then the data collected and conducted a process of criticism of sources internally and externally. The results of this study indicate that this conflict consists of external and internal factors. External factors, namely land grabbing, internal, namely the absence of the role and function of the cooperative. the presence of large companies has positive and negative impacts on society. The positive impact is the help of the community's economy, the lack of unemployment, the negative impact of the community losing land, and the promised plasma is not fulfilled.
Key word : land grabing, conflict,  plantation.
Perkebunan  merupakan  suatu  andalan komoditas unggulan dalam menopang pembangunan perekonomian Nasional
Indonesia, baik dari sudut pandang pemasukan devisa  Negara  maupun  dari  sudut  pandang peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  secara keseluruhan,  dengan cara membuka lapangan pekerjaan yang sangat terbuka luas. Dalam UU Nomor  18  Tahun  2004  Tentang  Perkebunan dinyatakan  bahwa,  untuk  mewujudkan kesejahteraan  dan  kemakmuran  rakyat  secara berkeadilan,  maka  perkebunan  perlu  dijamin keberlanjutan  serta  ditingkatkan  fungsi  dan peranannya dan perkebunan sebagai salah satu bentuk  pengelolaan  sumber  daya  alam  perlu dilakukan  secara  terencana,  terbuka,  terpadu, profesional  dan  bertanggung  jawab.  (UU Nomor 18 Tahun 2004 pasal 1 ayat (1) Tentang Perkebunan)
Komoditas perkebunan yang mengalami perkembangan sangat pesat, yakni perkebunan kelapa  sawit,  yang  saat  ini  menggeser kedudukan perkebunan karet. Perubahan minat membuka  perkebunan  karet  ke  perkebunan sawit dilatar belakangi suatu pertimbangan dari sektor  perekonomian.  Pada  Pengelolaan perkebunan  karet  membutuhkan  waktu  yang panjang  sampai  pada  masa  panen,  sementara perkebunan kelapa sawit membutuhkan waktu yang  pendek.
Kebijakan
pemerintah untuk
mengembangkan  perkebunan  sawit  ini
1 https://www.downtoearth- indonesia.org/id/story/seabad-perkebunan-kelapa-
sebenarnya  merupakan  respon  kebutuhan dunia  terhadap  kelapa  sawit.  Peningkatan kebutuhan  kelapa  sawit  dunia  membuat pemerintah  membuka  lahan  perkebunan  baru secara  besar-besaran.  Tindakan  tersebut dilakukan oleh perusahaan negara, perusahaan swasta  nasional,  sampai  perusahaan  asing. Pembukaan  perkebunan  sawit  dalam  skala besar otomatis membutuhkan lahan yang luas dan tenaga kerja dalam jumlah yang besar pula. Kombinasi  kedua  faktor  itu  berimplikasi terhadap  peningkatan  produksi  kelapa  sawit secara  signifikan  (Endah  R.  Chotim  Irwandi, 2017:24-25).
Persoalan besar dimulai saat pengambil alihan lahan-lahan masyarakat untuk dijadikan perkebunan besar sawit. Bahkan, dalam setiap pengambil  alihan  lahan,  hal  yang  tidak  bisa dihindari adalah berlangsung konflik didalamnya.  Penanaman  perkebunan  kelapa sawit di Indonesia telah menyebabkan konflik, pelanggaran hak asasi manusia dan pencurian tanah  masyarakat,  pembangunan  perkebunan kelapa  sawit  juga  telah  memicu  kebakaran besar yang menghancurkan hutan, memberikan pengaruh signifikan terhadap perubahan iklim dan kesehatan manusia. 1
Konflik yang tejadi juga dirasakan oleh masyarakat  di  Desa  Kecamatan  Peranap, Kabupaten  Indragiri  Hulu,  Riau.  Konflik perkebunan yaitu disebabkan penguasaan atas tanah  secara  kolektif  dikaitkan  dengan  hak
sawit-di-indonesia .  di  akses  pada  tanggal  1 September 2020, pukul 10:50 WIB.
ulayat,  sebagai  bentuk  hak  adat  yang penguasaannya  secara  sosial.  Hak  ini  timbul dan  telah  ada  semenjak  berbagai  ketentuan hukum masa penjajahan dan kemudian setelah era  kemerdekaan  terbentuk.  Sengketa  atau kasus  di  perkebunan  pada  umumnya  adalah sengketa antara masyarakat dengan perusahaan pemegang hak guna usaha (HGU) di sisi lain dalam  bentuk  perampasan  lahan  perkebunan dan  pendudukan  tanah  perkebunan  dengan alasan  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup akibat  desakan  krisis  ekonomi,  sementara tanah-tanah HGU tersebut dalam keadaan tidak ditanami  atau  memang  disediakan  untuk replantasi/peremajaan tanaman. 2
Konflik di PT. Bintang Riau Sejahtera (BRS)  disebabkan  karena  ketidakpuasan masyarakat. Ketidakpuasan masyarakat seperti,  yang  pertama,  keputusan  yang  telah dikeluarkan  oleh  Bupati  Tamsir  Rahman. Bupati Tamsir Ramhan memberikan hak guna usaha  (HGU)  seluas  4.500  hektar  tanpa persetujuan  dan  pengukuran.  Yang  kedua, Ketidakpuasan  masyarakat  terhadap  PT. Bintang  Riau  Sejahtera  (BRS)  karena merampas lahan milik masyarakat tanpa ganti rugi,  walaupun  ada  ganti  rugi  tapi  tidak setimpal,  dan  diperparah  dengan  ganti  rugi tidak sampai ketangan masyarakat. Ketiga, PT.
2 https://books.google.co.id/books?id=cHp w3MoP29QC&printsec=frontcover&dq=konflik+p erkebunan+kelapa+sawit&hl=en&sa=X&ved=2ah UKEwisq7TUwKHsAhVCAXIKHfqYDYsQ6AE wAHoECAIQAg#v=onepage&q=konflik%20perk ebunan%20kelapa%20sawit&f=false . Diakses pada tanggal 01 September 2020, pukul 10:11 WIB.
BRS juga melanggar atau tidak menepati janji awal  pembukaan  lahan  perkebunan  kelapa sawit  pada  masyarakat  Peranap.  Keempat, ketidakpuasan  koperasi  terhadap  kepala  desa dan  pemaku  adat  yang  telah  ikut  serta  dan memberhentikan koperasi secara sepihak. 3
Hal lain yang membuat peneliti merasa tertarik  membahas  PT.  BRS  yaitu  kesimpang siuran  permasalahan  plasma  dan  ganti  rugi. Pada tahun 2018 terjadilah keributan dan aksi unjuk  rasa  yang  disebabkan  oleh  perusahaan tidak  menepati  perjanjian  awal.  Keributan  di PT. Bintang Riau Sejahtera (BRS) disebabkan PT.  Bintang  Riau  Sejahtera  (BRS)  yang bergerak  membangun  kebun  kelapa  sawit  di Desa  Baturijal,  Baturijal  Hulu  dan  Desa Simalinang  Kecamatan  Peranap  Kabupaten Indragiri  Hulu  (Inhu),  Riau,  berjanji  kepada masyarakat di tiga desa itu untuk membangun kebun sawit pola plasma dengan pembagian 60 persen  untuk  pihak  perusahaan  selaku pengelola  dan  sedangkan  40  persennya diperuntukkan kepada warga di tiga desa itu.
Setelah pihak perusahaan ini selesai menanam kelapa sawit sejak tahun 2006 dulu, mencapai ribuan  hektare  dan  bahkan  sudah  panen (menghasilkan), pihak PT Bintang ini berkelit bahwa,  sawit  yang  ditanamnya  merupakan
3 https://pekanbaru.tribunnews.com /2018/
11/23/dua-bulan-tak-gajian-11-karyawan-pt-srk- melapor-ke-disnaker-inhu- . Diakses  pada tanggal 23 Oktober 2018. Pukul 20:32 WIB.
diatas  lahan  Hak  Guna  Usaha  (HGU)  yang diperolehnya  dari  Pemerintah  sekitar  2.750 hektare. 4
Kepala  Desa  Baturijal  Barat  yang mengatakan bahwa uang plasma tersebut telah ada  diperusahaan  dan  akan  dicairkan,  tetapi karena  koperasi  sebagai  wadah  perusahaan tidak  berjalan  dengan  baik  makanya  uang plasma  tersebut  belum  diserahkan  pihak perusahaan  terhadap  warga  tiga  desa Kecamatan Peranap. Sedangkan menurut ketua koperasi  Bapak  Sutia  mengatakan  koperasi tersebut  diberhentikan  oleh  pemangku  adat Kecamatan Peranap.  Persoalan  ganti rugi juga mengalami  kesimpang  siuran  yaitu  beberapa masyarakat  mengatakan  ganti  rugi  tersebut telah  diberikan  kepada  warga,  tetapi  warga mengatakan  belum  ada  diganti  rugi.  Hal  ini yang    mendorong  peneliti  untuk  mengangkat permasalahan ini sebagai bahan penelitian.

## METODE PENELITIAN
Agar  penelitian  ini  memperoleh  hasil yang baik, maka perlu menggunakan tahapan- tahapan metodologis. Metode yang digunakan dalam  penulisan  ini  adalah  sejarah  yang didalamnya  terdapat  beberapa  langkah  yang harus  ditempuh  yaitu  heuristik,  kritik, interpretasi  dan  historografi  (Guotsohalk, 1995:32)
4 https://detakindonesia.co.id/read/detail/3 088/pt-bintang-rampas-tanah-warga-janji-kebun-
Langkah  pertama  adalah  heuristik (pengumpulan data atau sumber) pengumpulan bahan dan sumber dilakukan melalui dua cara yaitu studi kepustakaan ( Library research ) dan penelitian  lapangan  ( Field  reseach ).  Studi kepustakaann  perlu  dilakukan  untuk  mencari bahan-bahan  yang  berkaitan  dengan  tema kajian.  Dalam  tahapan  heuristik  penulis melakukan studi pustaka. Penelitian Lapangan menggunakan  teknik  sejarah  lisan  dengan metode  wawancara  Di  dalam  studi  lapangan dilakukan  dengan  cara  wawancara  dan  terjun langsung  ke  daerah  penelitian  dengan wawancara informan (Kuntowijoyo, 1994:19- 32).
Langkah kedua dari metode penelitian sejarah  yaitu  kritik.  Semua  data  yang terkumpul diolah atau (kritik). Proses ini agar mendapatkan  kebenaran  dari  sumber-sumber yang  telah  ada,  sehingga  melahirkan  suatu fakta.  Kritik  ini  terdiri  dari  dua  bentuk  yaitu kritik  intern  dan  kritik  ekstern.  Kritik  intern ditunjukan  untuk  melihat  kredibilitas  dari  isi sumber tersebut. kritik yang dilakukan adalah pembuktian  dengan  benar  atau  tidaknya sumber  tersebut,  sedangkan  kritik  ekstern ditunjukan  untuk  melihat  dan  meneliti kertasnya, tintanya, gaya tulisannya, bahasanya,  kalimatnya,  ungkapan  kata- katanya, huruf dan semua penampilan luarnya (Sjamsuddin, 2007:102).
plasma-diabaikan .  Diakses  pada  tanggal  18 November 2019. Puku 20:10 WIB.
Langkah  ketiga  setelah  dilakukan kritik  adalah  interpretasi  atau  penafsiran terhadap  sumber  yang  sudah  melalui  kritik dimana penyusun berupa membandingkan data yang  ada  dan  menentukan  dua  yang berhubungan  dengan  fakta  yang  diperoleh, kemudian  mengambil  sebuah  kesimpulan. Selanjutnya tahap keempat atau tahap terakhir yaitu  penulisan  atau  historiografi  yaitu  untuk mengaktualkan data-data atau sumber-sumber sejarah  yang  telah  dikumpulkan  dan  kritik, maka pada tahap ini disajikan data-data sejarah sesuai dengan objek yang diteliti, analisa yang diperoleh  kemudian  diskontruksi  dengan sistematis  dalam  sejarah  yang  selaras (Sjamsuddin, 2007:102).

## HASIL DAN PEMBAHASAN Konflik Masyarakat dengan PT Bintang Riau Sejahtera
PT.  Bintang  Riau  Sejahterah  (BRS) adalah  perusahaan  swasta  yang  terutama bergerak  dalam  bidang  usaha  perdagangan umum, pembangunan, perindustrian, perternakan, pertanian, penerbitan,
perbengkelan  dan  jasa.  Perusahaaan  PT. Bintang  Riau  Sejahtera  (Inti)  berkantor  di Komplek  Perkantoran  yang  terletak  dijalan Sudirman Raya Jalan Sudirman Blok D11 Lt. III  Pekanbaru,  Riau. 5 Perusahaan  didirikan
5 Laporan  Studi  Kelayakan  PT.  Bintang Riau Sejahtera Perkebunan Kelapa sawit 6 Arsip  Akata  Pendirian  Perseroan Terbatas “PT. Bintang Riau Sejahtera
dengan Akta Pendirian pada tanggal 26 April 2004  dihadapan  Notaris  Hamdani  SH  di Pekanbaru. 6
Lokasi  Perkebunan  PT.  Bintang  Riau Sejahtera berada di tiga wilayah dan satu lurah di  Kecamatan  Peranap  Kabupaten  Indragiri Hulu, Riau. Luas areal perkebunan dengan pola kemitraan  (Inti  &  Plasma)  yang  dicadangkan berdasarkan Izin Lokasi yang dikeluarkan oleh Bupati  Indragiri  Hulu,  No,  620  Tahun  2004 adalah  seluas  4.520  Ha  (bruto).  PT.  Bintang Riau  Sejahtera  memiliki  lahan  seluas  60%  x 4.520  Ha  =  2.712  Ha  (Bruto)  dan  1.808  Ha (Netto)  sisanya  untuk  tanaman  kelapa  sawit plasma  yang  merupakan  anggota  Koperasi Tiga  Serumpun  beranggotakan  penduduk  di tiga  desa,  yaitu  Desa  Batu  Rijal  Hilir,  Desa Baturijal Hulu dan Desa Semelinang Darat. 7
Pemilik  modal  saham  PT.  Bintang Riau Sejahtera yaitu direktur Nurzahendra dan Komisaris  Nurzahedi,  SE.  Modal  dasar perseroan menurut akta pendirian yang dibuat dihadapan  notaris  Hamdani,  SH pada  tanggal 16 April 2004
adalah sebesar
Rp.2.000.000.000,  (dua  milyar  rupiah)  yang terbagi  menjadi  2.000  (dua  ribu)  masing- masing  bernilai  Rp.  1000.000,  (satu  juta rupiah),  berdasarkan  akta  berita  acara  rapat No.15  tanggal  31  Agustus  2006  dihadapan notaris  Alferi,  SH,  modal  dasar  menjadi
7 Laporan Study Kelayakan  PT  Bintang Riau Sejahtera Perkebunan Kelapa Sawit
sebesar Rp. 20.000.000.000, (dua puluh milyar rupiah).
Untuk  melaksanaan  perseroan  ini,
diperlukan sejumlah perijinan dan
rekomendasi  yang  dikeluarkan  oleh  instansi
Pemerintah yang bersangkutan dan berwenang.
Dimana  izin  per`usahaan  yang  telah  dimiliki antara lain :
1. Akte  Pendirian  Perusahaan  PT. Bintang  Riau  Sejahtera,  No.  1, tanggal  26  April  2004,  yang dibuat  Notaris  Hamdani,  SH Notaris  yang  berkedudukan  di
Pekanbaru.
2. Akta Perubahan No 15, tanggal 31  Agustus  2006  dihadapan Notaris Alferi SH, Notaris yang berkedudukan di Pekanbaru.
3. Surat pengesahan akta pendirian perseroan  No.  C-  12319 HT.01.01. TH. 2004 tanggal 17
Mei 2004.
4. Nomor  Pokok  Wajib  Pajak (NPWP)  :  02,400.  088.  7- 211.000
5. Tanda daftar perseroan terbatas tanggal  25  Mei  2004,  berlaku sampai tanggal 25 Mei 2009.
6. Surat  Izin  Usaha  Perdagangan (SIUP)  Besar,  No.  139/Dinas No.04-01/USDAG/V/1994
tanggal 24 Mei 2004 7. Surat  izin  tempat  usaha,  No.
196/H/UPT/WK-2004  Tanggal 13 Mei 2004 8. Rekomendasi ketersediaan lahan  atas  nama  PT.  Bintang Riau  Sejahtera  No.  522.2/PK- IX/2004/525a, tanggal 6
September  2004  dari  Dinas
Kehutanan  dan  Perkebunan Kabupaten Indragiri Hulu. 9. Rekomendasi Teknis Kesesuaian  Lahan  atas  nama PT.  Bintang  Riau  Sejahtera No.522.2/PK-IX/2004/545a. Tanggal 11 September 2004 dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Indragiri Hulu. 10. Surat Keputusan Bupati Kabupaten  Indragiri  Hulu  No. 620  tahun  2004  Tanggal  19 November 2004 tentang Pemberian  Izin  lokasi  untuk Pembangunan  kebun  kelapa sawit  atas  nama  PT.  Bintang Riau Sejahtera.
11. 7  Desember  2004  tentang pemberian Izin Usaha Perkebunan  atas  nama  PT. Bintang Riau Sejahtera. 12. Surat Keputusan Bupati Kabupaten  Indragiri  Hulu  No. 229  tahun  2006  Tanggal  12 September 2006 tentang perpanjangan Izin Lokasi untuk Pembangunan  Kebun  Kelapa
Sawit  atas  nama  PT.  Bintang Riau Sejahtera.
13. Berita  acara  serah  terima  peta bidang  areal  PT.  Bintang  Riau Sejahtera di Kabupaten Indragiri Hulu.
Seperti  yang  telah  disebutkan  diatas bahwa  pada  26  April  2004,  Akte  Pendirian Perusahaan  PT.  Bintang  Riau  Sejahtera  telah dibuat  Notaris  Hamdani,  SH  Notaris  yang berkedudukan  di  Pekanbaru.  Dan  dilanjutkan pada  tanggal  13  Mei  2004  Surat  izin  tempat usaha dari Pemerintah Daerah. Pada tanggal 11 September  2004  dari  Dinas  Kehutanan  dan Perkebunan  Kabupaten  Indragiri  Hulu  yaitu Rekomendasi  Teknis  Kesesuaian  Lahan  atas nama PT. Bintang Riau Sejahtera. Pada tanggal 19  November  2004  Surat  Keputusan  Bupati Kabupaten  Indragiri  Hulu  tentang  Pemberian Izin lokasi untuk Pembangunan kebun kelapa sawit  atas  nama  PT  Bintang  Riau  Sejahtera. Tanggal 7 Desember 2004 tentang pemberian Izin Usaha Perkebunan atas nama PT. Bintang Riau  Sejahtera.  Padahal  pihak  perusahaan maupun pemerintah tidak ada menginformasikan bahwa perusahaan tersebut akan  menanam  lahan  di  Kecamatan  Peranap, dan surat-surat tersebut telah diterbitkan.
Dengan hal tersebut membuat kegaduhan dikalangan masyarakat Kecamatan Peranap,  karena    sebelum  masuknya  PT. Bintang Riau Sejahtera yang bergerak dibidang
8 Wawancara dengan  Heriyanto,di Baturijal Hilir tanggal 18 November 2019.
perkebunan  kelapa  sawit  ke  Kecamatan Peranap,  tanah  ulayat  dijadikan  masyarakat sebagai mata pencarian mereka. Dan ada juga tanah  ulayat  dibiarkan  marimba  tak  tergarap. Tanah tersebut dijadikan hak guna usaha oleh Bupati  kepada  PT  Bintang  Riau  Sejahtera tanpa memberitahukan  kepada  Kepenghuluan Adat,  Pemerintah  Desa,  dan  masyarakat  di Kecamatan Peranap. 8
“ Pendirian koperasi itu memang awak dari  awal  pertama,  cuman  dulu berdirinya  koperasi  tu  awak  desa  tu nak  bermitra  dengan  PTPN  V  bukan PT.  Bintang  Riau  Sejahtera,  setelah kami urus dengan PTPN V dengan pak Dedi  berapa  kali  kami  mengurus sampai  ke  Pekanbaru,  jadi  sudah hampir selesai surat izinnya, ternyata surat  izin  telah  dikantongi  oleh  PT. Bintang Riau Sejahtera. Jadi koperasi ini yang menandai awal PTPN V dulu termasuk  kami  sebagai  kepalo  desa mendirikan  koperasi,  kami  nak bermitra  dengan  ptpn  V,  tau-tau  nyo izin  tu  sudah  dikantongi  oleh  PT Bintang sebanyak 4.520 hektar. Kapan mereka  mendapatkan  jumlah  lahan tadi  sedangkan  kami  dipihak  desa tidak  ada  menyampaikan  itu  jadi waktu itu zaman awak jadi kepala desa 2002-2007  waktu  itu    undang- undangnya  kepala  desa  dibawah langsung oleh camat, camat dibawah bupati, kalau sekarang camat ini mitra kerja lagi, jadi penekanan dari bupati ditekan  ke  camat,  camat  menekan kepada kepala desa bahwa ini tolong luruskan bilangkan kepada kades itu. Kalau dulu BPD badan perwakili desa kalau sekarang badan
permusyawarahan desa”. 9 9 Ibid.
Proses  masuknya  PT  Bintang  Riau Sejahtera  pada  tahun  2004,  disebabkan  oleh Bupati Tamsir Rahman memberikan surat hak guna  usaha  (HGU)  kepada  PT.  Bintang  Riau Sejahtera dengan luas areal 4.520 ha. Didalam surat keputusan Bupati juga tertera pengembangan  usaha  budidaya  perkebunan adalah  pola  kemitraan  yang  pengaturan selanjutnya  akan  dituangkan  dalam  nota kesepakatan  antara  perusahaan  dengan masyarakat  desa  setempat  dan    merupakan bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari  Surat Keputusan ini.
Kemudian  dengan  adanya  surat  hak guna  usaha  (HGU)  membuat  masyarakat mempertanyakan  kepada  Camat  di  Peranap bahwa Bupati dan PT. Bintang Riau Sejahtera tidak melakukan musyawarah terlebih  dahulu kepada penghulu adat, masyarakat, kepala desa di  Kecamatan  Peranap,  tentang  lahan  yang telah diberikan Bupati Tamsir Rahman.
Sebelum  PT.  Bintang  Riau  Sejahtera (BRS)  mengantongi  surat  guna  usaha  (HGU) masyarakat  di  Kecamatan  Peranap  telah mengukur  tanah  untuk  bermitra  dengan perusahaan PTPN V, ternyata surat izin telah dikantongi  oleh  PT  Bintang  Riau  Sejahtera maka  PT  Bintang  Riau  Sejahtera  yang mendapatkan lahan tersebut. Setelah mengetahui tanah masyarakat dan tanah ulayat termasuk  di  dalam  surat  izin  yang  telah diberikan  oleh  Bupati  maka  masyarakat
10 Arsip  Surat  Permohonan  Pembatalan Izin Lokasi PT Bintang Riau Sejahtera
melaporkan  kejadian  tersebut  kepada  Camat dan Datuk Kepenghuluan.
Pada tahun 2005 masyarakat Kecamatan  Peranap  mengirimkan  surat permohonan  pembatalan  izin  lokasi  PT. Bintang Riau Sejahtera kepada Camat Peranap. Masyarakat  melakukan  sanggahan  terhadap PT. Bintang Riau Sejahtera yang memiliki izin lokasi di ketiga desa dan satu Kelurahan yaitu Kelurahan Baturijal Hilir, Desa Baturijal Hulu, Baturijal  Barat  dan  Desa  Semelinang  Darat, karena masyarakat belum pernah mengadakan musyawarah  terlebih  dahulu  dengan  PT. Bintang riau Sejahtera untuk bermitra. 10
Setelah menyampaikan surat sanggahan terhadap PT Bintang Riau Sejahtera kepada  Camat,  Kepala  Pemerintahan  Desa Baturijal  Hulu,  Desa  Semelinang  Darat, Kelurahan  Baturijal  Hilir  dan  koperasi  tiga serumpun  menyampaikan  surat  sanggahan terhadap izin lokasi PT. Bintang Riau Sejahtera kepada Gubenur Riau bahwa tanah ulayat dari 3 (tiga) desa telah memiliki izin lokasi maupun izin usahan perkebunan atas nama PT. Bintang Riau  Sejahtera.  Penghulu  adat  dan  Kepala Pemerintahan  Desa  dari  Kelurahan  Baturijal Hilir,  Desa  Baturijal  Hulu,  Desa  Semelinang Darat belum pernah memberikan rekomendasi apapun  atas  areal  seluas  4.520  Ha  untuk bermitra  membangun  kebun  kelapa  sawit dengan  perusahaan  manapun  termasuk  PT. Bintang Riau Sejahtera. 11
11 Arsip  Surat  Sanggahan  terhadap  Izin Lokaasi PT Bintang Riau Sejahtera
Surat  sanggahan  yang  diberikan kepada Gubenur Riau atas sanggahan terhadap izin  lokasi  PT.  Bintang  Riau  Sejahtera  tidak ditanggapi oleh Pemerintah. E. Junianto selaku anggota DPRD INHU yang tanah keluarganya diserobot  berjumlah  kurang  lebih  77,5  hektar yang  terletak  di  Lubuk  Labing  Kelurahan Baturijal  Hilir,  Kecamatan  Peranap  juga mengirimkan surat permohonan kepada Bupati Indragiri  Hulu,  DPRD  Indragiri  Hulu  tetapi juga tidak ditanggapi. 12
E. Junianto berharap dengan dikirimnya surat sanggahan izin lokasi tersebut lahan  keluarga  yang  diserobot  dapat dikembalikan, tetapi nyatanya pada tahun 2006 Bupati  Indragiri  Hulu  mengeluarkan  surat keputusan  tentang  perpanjangan  izin  lokasi untuk  pembangunan  kebun  kelapa  sawit  atas nama  PT.  Bintang  Riau  Sejahtera.  Didalam surat  keputusan  tersebut  bahwa  perusahaan telah  mendapat  izin  usaha  perkebunan  dari Bupati  Indragiri  Hulu  tanggal  7  Desember 2004.  Kemudian  tanggal  6  September  2016 perusahaan  telah  mendapat  rekomendasi perpanjangan izin lokasi dari Dinas Pertanahan Kabupaten  Indragiri  Hulu.  Tanggal  27  Juni 2006  perusahaan  mengatakan  telah  mendapat dukungan  dari  masyarakat  di  Desa  Baturijal Hulu,  Baturijal  Hilir  dan  Semelinang  Darat. Tanggal  11  Juli  2006  perusahaan  telah
12 Arsip
pengembalian tanah/lahan keluarga
13 Arsip  Keputusan  Bupati  Indragiri  Hulu tahun 2006 tentang perpanjangan izin lokasi untuk
mendapat  rekomendasi  pembangunan  kebun kelapa  sawit  dari  Camat  Peranap  melalui suratnya. 13
Masuknya PT. Bintang Riau Sejahtera di  Kecamatan  Peranap  dengan  dua  sistem lahan, yaitu lahan hak guna usaha (HGU) dan pola  kemitraan.  Maka  dengan  dimitrakannya lahan  tersebut  masyarakat  membuat  koperasi untuk mewadahi  PT.  Bintang  Riau  Sejahtera. Pola kemitraan ini dianggap sebagai salah satu upaya  dalam  penyertaan  masyarakat  untuk memperoleh  kesempatan  yang  sama  dalam mengelola sumber daya lahan.
Pada tahun 2006 masyarakat Kecamatan Peranap melakukan nota kesepahaman  antara  koperasi  Tiga  Serumpun dengan  PT.  Bintang  Riau  Sejahtera  (BRS) mengenai  pola  pengembangan  kemitraan pembangunan kebun kelapa sawit. Dalam nota kesepahaman  pihak  Kecamatan  Peranap meminta  kesepakatan  terhadap  pemilik  PT. Bintang
Riau Sejahtera (BRS)
mempertimbangkan yaitu untuk meningkatkan pendapatan  petani,  kesempatan  kerja  dan pemberdayaan  lahan  serta  meningkatkan devisa  Negara  adalah  pembangunan  dengan mengikut  sertakan  masyarakat  atau  petani melalui  wadah  koperasi.  Kesepakatan  ini adalah menyangkut kerjasama pola pengembangan  kemitraan  untuk  membangun
pembangunan  kebun  kelapa  sawit  atas  nama  PT Bintang Riau Sejahtera
dan mengelola kebun kelapa sawit seluas 4.520 Ha  dengan  pembagian  60%  atau  2.712  Ha untuk kebun inti dan 10% atau 1.808 Ha untuk Kebun Plasma. 14 Masyarakat melakukan nota kesepahaman koperasi tiga serumpun Kecamatan  Peranap  mewakili  masyarakat Desa  Baturijal  Hulu,  Semelinang  Darat  dan Kelurahan Baturijal Hilir dengan PT. Bintang Riau  Sejahtera  (BRS)  menegenai  pola pengembangan kemitraan pembangunan kebun kelapa  sawit.  Kesepakatan  ini  adalah menyangkut  pola  pengembangan  kemitraan untuk  membangun  dan  mengelola  kebun kelapa  sawit  diatas  lahan  seluas  4.520  Ha, dengan pembagian 60%  atau  2.712  Ha untuk kebun inti dan 40% atau 1.808 Ha untuk Kebun Plasma. 15
Pada tahun 2008 PT. BRS melakukan perluasan  areal  perkebunan  kelapa  sawit sehingga  menyebabkan  masyarakat  kembali kehilangan  lahannya.  Masyarakat  yang lahannya diserobot oleh perusahaan melakukan  musyawarah    pada  bulan September 2008 Pemerintah Adat
Kepenghuluan  Baturijal  Hilir  (Datuk  Lelo Dirajo) menyampaikan hasil musyawarah anak kemenakan bahwa mereka tidak menyerahkan lahan  atau  tanah  kebun  mereka  yang  berada
14 Arsip  Nota  Kesepahaman  Antara Koperasi  Tiga  Seumpun  Kec.  Peranap  Mewakili Masyarakay Desa Baturial Hulu, Semelinang Darat Dan Kelurahan Baturijal Hilir Dengan PT Bintang Riau  Sejahtera  Mengenai  Pola  Pengembangan Kemitraan Pembangunan Kebun Kelapa Sawit.
15 Arsip nota  kesepahaman  koperasi  tiga serumpun Kecamatan Peranap mewakili
dalam lingkungan Pemerintahan Adat Baturijal Hilir (Datuk Lelo Dirajo) yang sudah mereka garap  dan  ditanami  dengan  karet  dan  kelapa sawit kepada PT. Bintang Riau Sejahtera baik melalui  Koperasi  Tiga  Serumpun  maupun pihak manapun. 16
Warga  Kecamatan  Peranap  yang bernama  Bapak  Umar  Akup  menceritakan kronologis  penyerobotan  lahan  Bapak  Umar Akup  oleh  PT Bintang  Riau  Sejahtera  (BRS) yaitu  pada  hari  sabtu  tanggal  19  Juli  2008, salah  seorang  warga  mendapatkan  kabar bahwa kebun mereka digusur oleh PT Bintang Riau Sejahtera (BRS) sore hari jumat tanggal 19  Juli  2008,  mereka  langsung  pergi  melihat lokasi  atau  kebun  mereka  ternyata  kabar  itu memang  benar,  dan  kebun  sudah  selesai digusur keseluruhannya. 17
Tanggal 11 Agustus 2008 Bapak Umar Akup  pergi  kekantor  Camat  Peranap melaporkan  kejadian  tersebut.  Saat  itu  juga Bapak  Camat  (Drs.  Syahrududdin,  S.Sos) langsung memanggil Mulyadi, Lurah Baturijal Baturijal  Hilir  yang  juga  sekretaris  Tiga Serumpun, saat itu kebetulan berada di Kantor Camat  Peranap.  Pak  Camat  meminta  Bapak Mulyadi  menyelesaikan  hal  tersebut  sesegera mungkin.
masyarakat Desa Baturijal Hulu, Semelinnag Darat dan Kelurahan Baturijal Hilir dengan PT. Bintang Riau  Sejahtera  menegenai  pola  pengembangan kemitraan pembangunan kebun kelapa sawit
16 Arsip Pemerintahan Adat Kepenghuluan Baturijal Hilir (Datuk Lelo Dirajo)
17 Wawancara dengan  Umar  Akup  di Peranap tanggal 10 Januari 2020.
Tanggal  23  Agustus  2008  warga melakukan  musyawarah  di  rumah  Penghulu Adat Baturijal Hilir (Datuk Rajo di Lelo). Pada musyawarah  tersebut  warga  sepakat  dan disetujui  oleh  penghulu  adat  bahwa  warga Baturijal Hilir tidak akan menyerahkan kebun atau  lahan  mereka  kepada  PT.  Bintang  Riau Sejahtera  melalui  Koperasi  maupun  pihak manapun. Hasil musyawarah tersebut telah di sampaikan  kepada  Bupati  Indragiri  Hulu, Pimpinan  DPRD  Kabupaten  Indragiri  Hulu, Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Huulu, Kapolres  Kabupaten  Indragiri  Hulu,  Camat Peranap,  Kapolsek  Peranap,  Lurah  Baturijal Hilir.
Hasil  musyawarah  yang  disampaikan kepada pemerintah dengan harapan mendapat penyelesaikan, namun sampai saat ini tidak ada penyelesaian. Tanggal 1 Oktober 2009 warga mencoba lagi mohon penyelesaian dengan cara mematok  tanah  atau  kebun  warga  yang sebelumnya  warga  beritahukan  melalui  surat tanggal  28  September  2009  kepada  Lurah Baturijal  Hilir  (Sekretaris  Koperasi  Tiga Serumpun). Syahril (Humas PT Bintang Riau Sejahtera),  Ketua  Koperasi  Tiga  Serumpun. Warga juga mengirimkan surat kepada Camat Peranap,  Kapolsek  Peranap  dengan  harapan yang sama.
Keluarga  Bapak  E.  Masnahar  luas lahannya  yang  diserobot  lebih  kurang  60 Hektar  ludes  digusur    oleh  PT  Bintang  Riau Sejahtera  (BRS)  tanpa  musyawarah  baik sebelum  mapun  sesudah  digusur.  Kejadian penyerobotan  tanah  kebun  Bapak  Sujono
seluas 10 Hektar yang terjadi pada malam hari sebelum  lebaran,  sehingga  yang  menjaga kebun  Bapak  Sujono  stress  karena  melihat langsung  kejadian  tersebut  yang  telah meluluhlantakkan.  Kurang  lebih  2  minggu lebih  90  Hekatar  lahan  Bapak  Umar  Akup diserobot oleh PT Bintang Riau Sejahtera.
Kejadian tersebut juga dirasakan oleh Bapak Helmi  yang lahannya diserobot seluas 2,5  hektar,  Bapak  Agus  Salim  5  hektar,  E. Salim  5  hektar,  dan  masyarakat  di  Desa Semelinang Darat kurang lebih 50 orang yang lahannya diserobot.  Kebun  tersebut  telah jadi dan  belum  jadi,  hampir  200  hektar  yang dirampas. Perampasan itu terjadi dimalam hari sehingga  menimbulkan  keresahan  bagi masyarakat  yang  kehilangan  mata  pencarian masyarakat.  Jumlah  penduduk  yang  tanahnya dirampas dan tanpa ganti rugi yaitu hampir 50 orang. (Wawancara dengan Muin)
Gambar . lahan masyarakat yang diserobot
Gambar  .  lokasi  lahan  yang  diserobot  PT Bintang Riau Sejahtera
Gambar 01. Peta Lokasi tanah
Usaha-usaha  yang  dilakukan  E. Junianto  selaku anggota DPRD dan masyarakat  lainnya  tidak  mendapatkan  hasil. Tetapi Pada tahun 2008 Bupati Indragiri Hulu mengeluarkan surat keputusan bahwa masing- masing petani diberi lahan sebanyak 2 hektar, 418  kepala  keluarga.  Surat  keputusan  tesebut berbunyi  Berdasarkan  Keputusan  Bupati Indragiri  Hulu  Nomor.  621  Tahun  2004 Tanggal 7 Desember 2004 tentang Izin Usaha Perkebunan  PT.  Bintang  Riau  Sejahtera disebutkan pada surat keputusan Bupati bahwa Pola  Pengembangkan  Usaha  Budidaya Perkebunan  adalah  “Pola  Kemitraan”  yang pengaturannya  akan  dituangkan  dalam  nota kesepakatan  antara  Perusahaan  dengan masyarakat  desa  setempat  dan  merupakan bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari  Surat Keputusan tersebut. 18
Pada  tahun  2013  ada  perubahan  dari surat  keputusan  Bupati  Indragiri  Hulu menetapkan pembagian kebun plasma  kelapa
18 Arsip Bupati Indragiri Hulu
sawit  PT.  Bintang  Riau  Sejahtera  untuk masyarakat  Desa  Baturijal  Hulu,  Desa Baturijal  Barat,  Desa  semelinang  darat,  dan Kelurahan  baturijal  Hilir  Kecamatan  Peranap Indragiri Hulu  seluas 241,92 Ha. (216 kepala keluarga)  melalui  pola  kemitraan  kredit pemilik kebun Masing-masing petani kemitraan  mendapatkan    sebanyak  1  (satu) kavling dengan luas 1,12 (satu koma dua belas)
hektar. 19
Dalam surat keputusan  Bupati Indragiri  Hulu,  Bupati  juga  memutuskan pengelolaan  kebun  plasma  sebagaimana dilakukan  oleh  koperasi  tiga  serumpun Kecamatan  Peranap  dengan  rincian  yaitu bagian  peruntukan  kepada  masyarakat/KUD tiga  serumpun  Kecamatan  Peranap  seluas 241,92  Ha  (216  kepala  keluarga.  Masing- masing petani peserta kemitraan mendapatkan sebanyak  1  (satu)  kavling  dengan  luas  1,12 (satu koma dua belas) hektar, dan pengalihan kebun kelapa sawit dimaksud dari PT. Bintang Riau  Sejahtera  kepada  petani  kemitraan melalui  koperasi  tiga serumpun  dan dilaksanakan  setelah  tanaman  sawit  berumur 48  bulan,  serta  memenuhi  persyaratan  teknis untuk  dialihkan,  dengan  pembagian  hasil secara tanggung renteng.
Pada  tahun  2013  dalam  Surat Keputusan Bupati tentang penetapan pembagian  kebun  kelapa  sawit  plasma  pola kemitraan  antara  PT  Bintang  Riau  Sejahtera dengan  koperasi  Tiga  Serumpun  Kecamatan
19 Arsip Surat Bupati Indragiri Hulu
Peranap Kabupaten Indragiri Hulu, memutuskan : 1. Menetapkan  pembagian  kebun plasma  kelapa  sawit  PT.  Bintang Riau  Sejahtera  untuk  masyarakat Desa  Baturijal  Hulu,  Desa
Baturijal  Barat,  Desa  Semelinang Darat,  dan  Kelurahan  Baturijal Hilir Kecamatan Peranap Kabupaten  Indragiri  Hulu  seluas 241,92  Ha  (216  kepala  keluarga) melalui  pola  kemitraan  kredit pemilik kebun.
2. Pengelolaan kebun plasma sebagaimana  point  1  dilakukan oleh Koperasi Serumpun
Kecamatan  Peranap  Kabupaten
Indragiri  Hulu  dengan  rincian masing-masing desa. 3. Bagian peruntukan kepada
Masyarakat/KUD Tiga Serumpun Kecamatan  Peranap  Kabupaten
Indragiri  Hulu  yang  dimaksud Diktum  kedua  tersebut  diatas adalah sebagaimana yang tercantum dalam lampiran
keputusan ini.
4. Masing-masing  petani  peserta kemitraan mendapatkan sebanyak 1 (satu) Kavling dengan luas 1,12 hektar  dan  pengalihan  kebun kelapa  sawit  dimaksud  dari PT.Bintang Riau Sejahtera kepada petani  peserta  kemitraan  melalui Koperasi  Tiga  Serumpun  dan
dilaksanakan  setelah  tanaman sawit  berumur  48  bulan  serta memenuhi  persyaratan  teknis untuk diahlikan, dengan
pembagian  hasil  secara  tanggung renteng.
5. Penilaian kebun kemitraan kelapa sawit  dilakukan  oleh  Tim  Teknis Kabupaten  Indragiri  Hulu  dan Instansi terkait lainnya.
Pembagian kebun kelapa sawit plasma pola  kemitraan  antara  PT.  Bintang  Riau Sejahtera  dengan  Koperasi  Tiga  Serumpun Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu, untuk Desa Baturijal Hilir sebayak 77 Petani, Baturijal  Hulu  sebanyak  25  petani,  Baturijal Barat  sebanyak  91  petani,  dan  Semelinang Darat  sebanyak  12  Petani,  masing-masing petani peserta kemitraan mendapat sebanyak 1 kavling luas 1,12 hektar.
Pada  tahun  2015  pihak  Koperasi mempertanyakan atas kepastian kebun plasma. Ada beberapa hal yang menyangkut kerja sama koperasi  tiga  serumpun  dengan  PT  Bintang Riau  Sejahtera  dalam  pembangunan  Kebun Kemitraan di 3 (Tiga) Desa 1 (satu) Kelurahan di wilayah kecamatan Peranap di antaranya:
1. Koperasi  Tiga  Serumpun  telah melakukan  kesempatan  dengan  PT. Bintang  Riau  Sejahtera  melalui  nota kesepahaman tentang pola pengembangan kemitraan pembangunan  kebun  kelapa  sawit tanggal  12  Juni  2008  yang  diketahui
oleh  Camat  Peranap  dan  Bupati Indragiri Hulu.
2. Bupati  Indragiri  Hulu  menerbitkan keputusan  Bupati  Indragiri  Hulu Nomor  154  Tahun  2008  Tanggal  5
Juni  2008  tentang  penetapan  calon petani  dan  calon  lahan  (CPCL) program Revitalisasi perkebunan Desa Baturijal  Hulu,  Baturijal  Hilir,
Baturijal Barat dan Semelinang Darat Kecamatan Peranapa Kabupaten Indragiri Hulu. 3. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Indragiri Hulu telah  merekomendasikan  PT  Bintang Riau  Sejahtera  untuk  menjadi  Mitra Usaha Program Revilitalisasi Perkebunan  melalui  surat  Nomor. 522.2/PR-VI/2008/751-1  Tanggal  25 Juni 2008. 4. Berdasarkan Keputusan Bupati Indragiri  Hulu  Nomor.  621  Tahun
2004  Tanggal  7  Desember  2004 tentang  Izin  Usaha  Perkebunan  An. PT. Bintang Riau Sejahtera disebutkan pada  dictum  ketiga  bahwa  Pola Pengembangkan  Usaha  Budidaya Perkebunan  adalah  “Pola  Kemitraan’ yang  pengaturannya  akan  dituangkan dalam  nota  kesepakatan  antara Perusahaan  dengan  masyarakat  desa setempat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan tersebut.
5. Kepala  Dinas  Perkebunan  Provinsi Rau  telah  menerbitkan  Rokomendasi
Mitra  Usaha  Program  Revitalisasi Perkebunan  atas  nama  PT.  Bintang Riau  Sejahtera  tanggal  12  November 2008  sebagaimana  surat  Nomor. 412.21/DISBUN-PPH/026.
- Tanaman
belum menghasilkan  yang  telah tertanam  seluas  300  Ha  yang dibangun  pada  tahun  2008
untuk Plasma.
- Lahan/areal yang belum dibangun  dan  dicadangkan untuk  Plasma  seluas  700  Ha, vegetasi hutan semak belukar, jenis tanah  PMK dan alluvial dengan kemiringan 25%
6. Keputusan  Gubenur  Riau  Nomor. 1927.a/XI/2008 tanggal 12 November 2008  tentang  Penetapan  Calon  Mitra
Usaha Program Revitalisasi
Perkebunan  An.  PT.  Bintang  Riau
Sejahtera.
7. Koperasi  Tiga  Serumpun  telah menyuruti  Pimpinan-pimpinan  PT.
Bintanng  Riau  Sejahtera  Tanggal  16 Januari 2012 Nomor.
02/KTS/011/2012  Tentang  Undangan
Musyawarah, namun PT. Bintang Riau
Sejahtera  tidak  menyanggupi  hadir dengan  alasan  Pimpinan  PT.  Bintang Riau Sejahtera diluar negeri.
8. Pengurus  Koperasi  Tiga  Serumpun telah  meminta  Camat  Peranap  untuk memfasilitasi  pertemuan  antara  PT.
Bintang  Riau  Sejahtera  dan  Koperasi Tiga  Serumpun  dikantor  Bupati
Indragiri  Hulu  melalui  surat  Nomor. 05/KTS/011/2012 Tanggal 27 Februari 2012, namun sampai surat ini dibuat Camat Peranap belum menanggapi surat dimaksud.
Sehubungan dengan hal tersebut dapat diinformasikan beberapa hal yaitu Masyarakat 3 (tiga) Desa 1 (satu) Kelurahan yang menjadi anggota koperasi tiga serumpun mulai gelisah dengan  beredarnya  berita  bahwa  PT.  Bintang Riau  Sejahtera  membatalkan  kemitraan  yang ada. PT. Bintang Riau Sejahtera sudah di take- over kepada pemilik saham baru dan pengurus kebun dari perusahaan inti juga sudah berganti dan  koperasi  tiga  serumpun  juga  merasa khawatir  apabila  dalam take  over dimaksud tidak  termasuk  beban  kemitraan  yang  telah terjalin. Hingga saat ini kebun inti yang telah dibangun seluas 2.158,78 Ha dan kebun plasma B  seluas  126  Ha.  Sedangkan  lahan  plasma seluas 600 Ha juga telah tertanam namun tidak terawat  karna  lahan  dimaksud  berada  dalam HGU  PT.  Rimba  Peranap  Indah  (Perusahaan Kehutanan).
Untuk mempercepat
realisasi pembangunan  kemitraan  dan  penyelesaian permasalahan  yang  ada  antara  masyarakat, koperasi dan perusahaan pihak masyarakat dan koperasi mengharapkan Bupati Indragiri Hulu dapat  menyelesaikan  permasalahan  di  PT. Bintang  Riau  Sejahtera  untuk  meningkatkan
20 Wawancara  dengan  Sutia,  di  Baturijal Hilir tanggal 5 Januari 2020.
kesejahteraan  masyarakat  di  Kecamatan Peranap.
Keputusan  yang  dikeluarkan  oleh Bupati  Indragiri  Hulu  bahwa  pengelolaan kebun  plasma  sebagaimana  dilakukan  oleh koperasi  tiga  serumpun  Kecamatan  Peranap, tetapi  yang  terjadi  koperasi  yang  sebagai pengelolaan  kebun  plasma  tidak  berjalan dengan  baik.  Sejak  berdirinya  koperasi  tiga serumpun  pada  tahun  2005  hingga  2015, kepengurusan koperasi tiga serumpun bertukar-tukar.  Persoalan  semakin  bertambah yaitu  Kepengurusan yang baru periode 2015- 2017 dibubarkan atas nama pemangku adat. 20 “Yang  membubarkan  atas  nama pemangku  adat,  jadi  pengajuan  sk pengurus  penggati  kami  tu  diajukan atas  musyawarah  pemangku  adat Kecamatan  Peranap  dilampirkan daftar  hadir,  tapi  kami  seleksi  daftar yang hadir disitu hanya ada sebagian yang  ada  anggota  koperasi  yang terdaftar  dalam  SK.  Jadi,  kami  surat juga kemaren sudah lama diurus jadi surat  keputusannya  dibawak  pulang tapi  tidak  ada  pembinaan.  Makanya kami  pergi  kepusat.  Jadi  cerita  nya belum selesailah mitra itu. Jadi tanah itu bukan diambil tapi kami serahkan melalui kerja sama tadi tapi hak kami tidak  dikeluarkan  jadi  sekarang dibuatnya  HGU,  kami  desak  BPN
untuk  mengukur  turun  kelapangan peta  tidak  keluar  soalnya  kalau dikeluarkan HGU gimana itulah mafia orang  tukan,  jadi  awak  ni  sebagai orang kampung mungkin dianggapnya tidak  kan  bisa  berbuatkan  tapikan kalau  awak  kan  bukan  bilang  awak pandai  tidak,  tidak  enak  perasaan awak didiamkan, yang pertama awak sebagai  pengurus,  yang  kedua kampung  halaman  awak.  Perjanjian itu berdasarkan notaris tanda tangan Bupati  bahkan sudah  ditetapkan oleh Gubenur Riau itu ada hak masyarakat aturan  ngikut  disitukan.  Dijadikan HGU kemudiam kami dibubarkan oleh mereka,  mereka  lah  bekerja  sama dengan perangkat-perangkat desa.” 21
Permasalahan  ini  semakin  memanas disebabkan  lahan  masyarakat  Desa  Baturijal Barat, Desa Baturijal Hulu, Desa Semelinang Darat  dan  Kelurahan  Baturijal  Hilir  yang dinaungi oleh Koperasi Tiga Serumpun, yang dimitrakan  kepada  Perusahaan  tahun  tanam 2008  sampai  2019  belum  mengkonversikan perkebunan  plasma  yang  menyebabkan masyarakat Kecamatan Peranap menuntut hak plasma  kebun  kelapa  sawit  yang  dikelola Perusahaan  Bintang  Riau  Sejahtera  (BRS).
21 Wawancara Saba,  di  Baturijal  Barat Barat tanggal 7 Januari 2020.
Sebab  sampai  2019  belum  ada  kejelasan  dari perusahaan tersebut.
PT.  Bintang  Riau  Sejahtera  (  BRS  ) belum  memenuhi  kewajiban  yang  sudah berjalan  dari  2008  hingga  2019    sebesar  40 persen  untuk  masyarakat  sesuai  kesepakatan bersama dari konsesi luas 4.250 hektar. Dalam tuntutan  hak  tiga  desa  itu  diperkuat  adanya Surat  Keputusan  Bupati  Inhu  No.621  Tahun 2004  tentang  Izin  Usaha  Perkebunan  seluas 4.250  hektar.  Dalam  surat  itu  disebutkan, bahwa  Perusahaan  Bintang  Riau  Sejahtera (BRS)  wajib  mematuhi  untuk  melaksanakan pola  pengembangan  usaha  budi  daya perkebunan  atau  pola  kemitraan.  Wujud kesepakatan  itu  tertuang  dalam  surat  Nota Kesepahaman  PT  Bintang  Riau  Sejahtera dengan  pola  pengembangan  kemitraan pembangunan  kebun  kelapa  sawit  dengan perbandingan 60 persen inti (2.712 hektar) dan 40  persen  kebun  plasma  (1.808  hektar)  dari luas  lahan  tersebut.  Saat  ditemui,  Kabag
Pertanahan Sekda Kab Inhu Raja Fachraruzi.S.Sos membenarkan tuntutan warga itu. 22
Permasalahan  tuntutan  plasma  yang belum  direalisasikan   PT.  Bintang  Riau Sejahtera  (BRS)  kemasyarakat  tiga  desa  satu kelurahan,  permasalahan  ini  telah  laporkan kepada  ke  Bupati,  DPR,  wakil  Bupati, Seketaris Daerah dan telah melaksanakan rapat agar  permasalahan  ini  agar  diselesaikan  oleh
22 Arsip  Surat  Keputusan  Bupati  Indragiri Hulu
pihak  Pemerintah  Indragiri  Hulu,  namun permasalahan  ini  belum  terselesaikan.  Pada Januari  2018  masyakarat  dan  pihak  koperasi telah melaporkan permasalahan ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi  Manusia. Laporan permasalahan kepada Kemenhumham telah  meminta  nomor  Bupati,  Sekda,  dan Kepala Koperasi. 23
“Kamikan masyarakat disini membuat koperasi bermitra dengan PT. Bintang Riau  Sejahtera,  karena  mereka  yang ada  biaya.  Dalam  perjanjian  kami koperasi  dengan  PT.  Bintang  itukan diketahui Bupati dengan pola 40 untuk masyarakat,  60  untuk  perusahaan. Jadi sekarang itu belum dikonversikan artinya  belum  diberikan  kepada masyarkat,  kalau  mengikut  dari ketentuan  dari  pemerintah  pusat  ada acuannya  sekian  tahun  dikonversi, sekarang  sudah  berjalan  dari  2008 sampai  2019  berarti  sudah  11 tahun, seharusnyakan  kalau  sudah  8  bulan atau  5  tahun  dalam  petunjuknya undang-undang tersebut sudah diserahkan.  Anggaplah  perusahaan bisa menyerahkan umur 8 tahun atau 9 tahun sudah terlambat, sekarangkan sudah 12 tahun, sekarang usaha yang telah  kami  lakukan  rapat  dengan Bupati rapat dengan DPR rapat wakil bupati,  rapat  Sekda.  Namun,  dalam hal itu tidak pernah diselesaikan, jadi sekarang kemenkumham. Pada Januari 2018 dikirim surat, Kemaren April  dibalasnya  ditujukan  sama perusahaan yang disini manajemennya tembusan bupati tembusan  ke  kami  untuk  dapat membuat laporan keperusahaan bulan empat  dibalasnya,  jadi  dari  bulan empat sampai bulan sepuluh tidak ada perkembangan,  tidak  ada  informasi kami surat lagi kemenkumham, kalau
23 Wawancara dengan  sutia,  di  Baturijal Hilir pada tanggal 5 Januari 2020.
melaporkan
kami langsung kekantornya.  Jadi  kemaren  itu diperlihatkan  kepada  kemenkumham pekanbaru  tembusnya    sama  kami untuk  dapat  diketahui  jadi  kemaren sebulan yang lalu kami kemenkumham Pekanbaru”.
Masyarakat membuat koperasi bermitra  dengan  PT.  Bintang  Riau  Sejahtera dengan perjanjian yang diketahui oleh Bupati dengan  pola  40  untuk  masyarakat,  60  untuk perusahaan.  Ternyata  dari  tahun  2008  hingga tahun  2019  belum  dikonversikan  seharusnya kalau  sudah  8  bulan  atau  5  tahun  dalam petunjuk  undang-undang  konversi  telah diserahkan  kepada  masyarakat,  hal  tersebut yang mengakibatkan permasalahan.
Dalam Program mitra kerja masyarakat  Kecamatan  Peranap  dengan  PT. Bintang Riau Sejahtera Pada tahun 2008 dari Surat Keputusan Gubenur Riau, bahwa untuk melaksanakan program revitalisasi perkebunan pola  kemitraan  perlu  melibatkan  mitra  usaha sebagai pelaksana pembangunan dan pengembangan  kebun  yang  ditetapkan. 24 Bupati Indragiri Hulu menetapkan calon petani dan calon lahan (CP-CL) program Revitalisasi perkebunan  Desa  Baturijal  Hulu,  Desa Baturijal  Hilir,  Baturijal  Barat,  Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu.
Tetapi, menurut Kepala Desa Baturijal Barat, Permasalahan sebeneranya PT. Bintang Riau Sejahtera dengan koperasi, permasalahan
itu diakibatkan karena koperasi yang tidak ada kejelasan  dalam  pengurusannya,  pengurus koperasi  yang  ingin  menang  sendiri. Permasalahan  ini  sudah  rapat  di  Kabupaten Indragiri Hulu dengan Sekda ingin meluruskan permasalahan  koperasi  cuman  pihak  koperasi tidak mau sejalan dengan pemerintah desa dan masyarakat.
Untuk  menyelesaikan  konflik  antara PT.  Bintang  Riau  Sejahtera  dengan  koperasi masing-masing  Kepala  Desa  dan  Datuk Kepenghuluan  di  Kecamatan  Peranap  akan melakukan musyawarah untuk menyelesaikan permasalahan  antara  PT.  Bintang  Riau Sejahtera  dengan  koperasi  tiga  serumpun. Karena pihak kepala desa dan datuk penguhulu menunda  pencairan  dana  plasma  disebabkan karena koperasi yang tidak jelas. 25
Masyarakat  yang  mengatakan  lahan- lahan  yang  diserobot  oleh  PT.  Bintang  Riau Sejahtera  hanya  perorongan  saja  yang mengatakannya  sebab  lahan  yang  telah diserobot  telah  diganti  rugi  oleh  perusahaan dan mempunyai bukti. Masalah timbul karena masyarakat menerima uang tanpa melihat surat apapun tuntutan dikemudian hari. 26
Surat  Keterangan  ganti  rugi  tersebut berbunyi  bahwa  pihak  pertama  menyatakan dengan  sesungguhannya  dalam  akal  dan pikiran yang sehat serta tidak dipengaruhi oleh siapapun juga mengaku telah  menerima  uang kontan sebesar Rp. 20.000.000 (Dua puluh juta
25 Ibid. 26 Wawancara dengan Herianto di Baturijal Hulu tanggal 18 November 2019.
rupia)  sebagai  pengganti  kerugian  atas sebidang  tanah  usaha  atau  garapan  pihak pertama.  Jumlah  uang  tersebut  telah  diterima oleh pihak pertama dan surat ganti kerugian ini berlaku  pula  sebagai kwitansi  tanda penerimaan  serta  penyerahan  tanah  usaha  / garapan  tersebut  dalam  keadaan  tidak  dihuni atau  digarap  oleh  siapapun.  Oleh  pihak pertama  kepada  pihak  kedua.  Pihak  pertama menjamin pihak keduan baik sekarang maupun dikemudian  hari  bahwa  pihak  kedua  tidak mendapat  tuntutan  atau  gugatan  apapun  dan dari  siapapun  juga  serta  ahli  waris  pihak pertama atas tanah usaha / garapan tersebut dan dengan  semua  gugatan  dan  tuntuta  adalah sepenuhnya  menjadi  tanggung  jawab  pihak pertama. 27
“Tanah yang katanya diambil mungkin    merasa  rugi,  cuman sepengetahuan  awak  tanah  yang diganti  rugi  dulu  waktu  mereka menerima  uang  itu  tadi  tidak memandang, membaca apapun tuntutan dikemudian hari, sudah sama dengan  jual  beli  disitu  perusahaan membuat suratnya, misalnya badu ada berkebun    disitu  diganti  rugi  duit hijau-hijau, merah, waktu melihatnya senang  saja  awak  menerimanya  tadi tidak  dibaca  apa  isi  surat    tersebut. Apabila  uang  ini  diterima  berarti lahan  tersebut  telah  menjadi  milik perusahaan.  Perusahaan  ini  tidak bodoh  mafia, kalau tidak mafia tidak memimpin perusahaan, tidak akan ada perusahaan. Setelah itu orang tersebut yang  menuntut  keperusahaan,  bukti diberikan  oleh  perusahaan,  sampai awak  bilang  sama  lurah  ini  bunyi
27 Arsip Surat Keterangan Ganti Kerugian
perjanjian  suratnya,  bunyi  surat tersebut  dibagian  bawah  terakhir, apapun  tuntutan  dikemudian  hari ditanggung pihak kedua, pihak kedua siapa  pihak  pertama,  pihak  pertama siapa  orang  yang  diganti  rugi,  tidak ada  yang  membaca,  menerima  duit difoto  ada  bukti  sekali  disitu  sampai kini disimpan sama orang perusahaan, sudah  tu  berkoar-koar  membawak warga  yang  lain-lain.  Senjato  itu sudah dipegang orang tu, itu lah yang berbunyi serobut dan berbagai macam apa yang bisa dituntut”
Dengan  adanya  surat  ganti  rugi menjadi  bukti  bahwa  PT.  Bintang  Riau Sejahtera  telah  memenuhi  kewajibannya kepada masyarakat yang lahannya digarap oleh PT.  Bintang  Riau  Sejahtera.  Tuntutan  yang terjadi kepada pihak PT Bintang Riau Sejahtera disebabkan  karena  sebagian  ganti  rugi  yang telah diberikan oleh PT Bintang Riau Sejahtera tidak  sampai  ketangan  masyarakat,  dan  ada juga  warga  yang  telah  diganti  rugi  tanahnya meminta kembali kepada perusahaan. 28
“Yang  permasalahan  sengketa  lahan yang  telah  diambil,  itu  semua  lahan telah  diganti  rugi  oleh  PT  Bintang Riau  Sejahtera,  kenapa  koperasi  itu tidak  jalan  karena  pengurunya  tidak
selesai-selesai.  Kalau  koperasinya selesai duit koperasi itu mungkin 2 M lebih  di  perusahaan  itu  sekarang. Kenapa  tidak  bisa  diambil  sama koperasi  berartikan  koperasi  yang tidak selesai. Kalau masalah koperasi kalau  masalah  tanah-tanah  sengketa tu  sudah  selesai,  kebanyakan  sudah diganti  rugi  mereka  mintak  lagi ngambil lagi sampai dua kali, tiga kali mintak, itu makanya yang rombongan sutia dan yang lainnya sudah banyak diganti rugi orang itu. Kalau masalah perusahaan,  perusahaan  siap  ganti rugi  kalau  perusahaan  siap  bangun untuk  koperasi,  koperasi  juga  harus siap sedia lahan. Kini lahan itu yang tidak ada, koperasi yang sekarang ini mintak  di  areal  HGU,  di  areal  HGU kan  tidak  ada  sertifikat,  HGU  tukan tidak bisa diganggu gugat HGU tukan sudah  sertifikat  tepatnya  hak  guna usaha.  Lahan  yang  telah  diambil sudah  diganti  rugi  ada  bukti-bukti yaitu  foto  orang  yang  tanda  tangan dan  difoto.  Kadang  yang  ada  demo sudah menjual  ke orang lain padahal sudah diganti rugi, kalau ada sertifiat dan  surat  lengkap  perusahaan  bisa komplen  dengan  perusahaan  pasti ganti.  Nyatanya  emang  tidak  ada emang  tidak  jelas  nyatanya.  Kalau misalnya  orang  itu  tidak  ada  diganti pasti  bawak  parang  orang  itu keperusahaan  itu,  kita  sajalah  kalau tanah  kita  diambil  orangkan  tidak akan tinggal diam”. 29
28 Wawancara dengan Muin, di Semelinang Darat tanggal 04 Januari 2020. 29 Wawancara dengan Jeprison, di Baturijal Hulu tanggal 17 November 2019. Masyarakat Vs Perusahaan Koperasi Vs Perusahaan Perampasan lahan Ganti rugi yang tidak sampai ketangan masyarakat
Gambar  02  .  Konflik  antara  masyarakat Kecamatan  Peranap dengan PT  Bintang  Riau Sejahtera
Gambar 03. Lokasi PT berkonflik
Tabel  Permasalahan  PT.  Bintang  Riau
Sejahtera (BRS)
No. Permasalahan Pemicu 1. Permasalahan antara  PT  BRS dengan masyarakat. Bupati  memberi izin lokasi kepada  PT  BRS seluas  4.500  Ha tanpa musyawarah dengan  Kepala Desa dan masyarakat Kecamatan Peranap. 2. Permasalahan antara  PT  BRS dengan masyarakat Baturijal Hilir, Baturijal  Barat, dan  Semelinang Darat. Disebabkan karena lahan ulayat dan lahan milik pribadi masyarakat Kecamatan Peranap dirampas  oleh PT BRS 3. Permasalahan antara  PT  BRS, koperasi tiga serumpun dan masyarakat di Kecamatan Peranap. Janji plasma yang tidak ditepati oleh pihak PT BRS. Koperasi yang tidak jelas kepengurusannya Tidak keluarnya Plasma
4. Permasalahan antara  PT  BRS dengan masyarakat  Desa Semelinang Darat Perampasan lahan  oleh  PT BRS  di  Desa Semelinang 5. Permasalahan PT BRS dengan masyrakat Baturijal Hilir Ganti  rugi  yang diberikan  oleh PT  BRS  tidak setimpal 6. Permasalahan antara Bapak Amad dengan masyarakat  Desa Semelinang Darat Ganti  rugi  yang tidak sampai ketangan masyarakat a) Resolusi Konflik PT BRS
Tingginya  potensi  konflik  yang diakibatkan  oleh  peluang  ekonomi sebagai akibat berkembangnya sistem perkebunan  besar  dibentangan  tanah ulayat  Kecamatan  Peranap,  konflik perkebunan  yang  terjadi  berusaha
diselesaikan dengan pendekatan
instrument  budaya  lokal.  Pada  kasus
konflik ini pihak masyarakat melakukan musyawarah yang melibatkan  Datuk  Kepenghuluan  di Kecamatan Peranap, untuk
menghindari  agar  konflik  tidak semakin meluas dan meruncing, tetapi pihak  perusahaan  tidak  menghadiri musyawarah tersebut.
Konflik  yang  terjadi  berusaha diselesaikan  melalui  jalur  perdamaian adat, tampaknya tidak bisa  terselesaikan. Karena  pihak  perusahaan  yang  tidak datang disaat musyawarah yang dilakukan di  Kedaiaman  Datuk  Kepenghuluan Baturijal  Hulu  (Denang  Lelo),    maka persoalan  tersebut  dilaporkan  kepada camat  dan  polsek  Kecamatan  Peranap. Tetapi, tetap saja pihak perusahaan tidak menghadiri  mediasi  tersebut,  Hal  ini membuat masyarakat Kecamatan Peranap melaporkan permasalahan ini ke Pemerintah Daerah. Berabagai pertemuan dan  komunikasi  telah  dilakukan,  namun belum menemukan kata sepakat.
Walaupun demikian, pertemuan- pertemuan  musyawarah  adat    tersebut setidaknya mampu meredam konflik agar tidak semakin  memanas.
Permasalahan  tersebut  sedikit mereda  disaat  bupati  Yopi  Arianto
mengambil  kebijakan  bahwa,  pihak perusaaan  wajib  mengeluarkan  haknya sebagaimana peraturan pemerintah terkait lahan  perkebunanbaru  yaitu,  wajib mengeluarkan  lahan  kebunnya  pola plasma  sebesar  20  persen  dari  jumlah lahan  yang  digarap,  namun  pihak perusahaan  hingga  sekarang  belum mengeluarkan plasma 20 pesen tadi.
Permasalahan  antara  masyarakat dengan PT Bintang Riau Sejahtera hingga tahun  2019  masih belum  dapat  dikatakan selesai,  sehingga  pengurus  koperasi  tiga serumpun melaoprkan permasalahan ini ke kemenkumham, agar permasalahan masyarakat  dengan  PT  Bintang  Riau Sejahtera  (BRS)  dapat  diselesaikan setuntas-tuntasnya  agar  tidak  ada  lagi permasalahan.

## SIMPULAN
Fenomena konflik terjadi di Kecamatan Peranap disebabkan oleh salah satu pihak tidak menepati janji, struktrur yang tidak jelas  dalam  koperasi  yang  menaungi  PT Bintang  Riau  Sejahtera  (BRS),  tidak  adanya peran  dan  fungsi  koperasi  di  PT  Sinar  Reksa
Kencana (SRK) dan adanya pemimpin dalam pimpinan.
Keberanian  perusahaan  merebut  dan membuka  hutan,  selain  dipengaruhi  oleh perusahaan  yang  ingin  menanam  perkebunan kelapa  sawit  di  Kecamatan  Peranap, disebabkan  absennya  aparat  negara  atau pemegang  izin  untuk  mencegah  pembukaan hutan oleh perusahaan. Akibatnya, Perusahaan menjadi semakin berani membuka hutan yang saat  ini  menjadi  areal  masyarakat.  Bahwa peran  pemerintah  dan  pemegang  izin  dalam pengelolaan    hutan  sangat  rendah.  Bahkan pemerintah  dan  pemegang  izin  membiarkan hutan  begitu  saja,  sehingga  memicu perusahaan-perusahaan  untuk  masuk  dan menguasai hutan.
Dari  berbagai  narasumber  yang dikumpulkan terdapat berbagai pendapat yang berbeda dari sudut padang yang berbeda pula. Masyarakat mengatakan datangnya perusahaan di Kecamatan
Peranap menimbulkan keuntungan dan kerugian keuntungannya  yaitu berkurangnya  angka  pengangguran  karena perusahaan  menerima  kariyawan  di  desa tempatan  dan  karena  adanya  perusahaan tersebut  tanah  jalan  arah  keperusahaan    itu bernilai,  kerugian  yang  dirasakan  masyarakat yaitu  tanah  yang  sebagai  mata  pencarian mereka hilang dan ganti rugi tidak sampai ke tangan masyarakat.
Daftar Pustaka
Buku Samekto, Adji. 2008. Kapitalisme, Modernisasi, dan Kerusakan Lingkungan . Yogyakarta : Genta Press.
Rahman, Elmustian dan Tarmizi Yusuf. 2012, Ensiklopedia Baturijal . Pusat Penelitian Kebudayaan dan Kemasyarakatan Universitas Riau.
Juwono,  Harto  dan  Yosephine  Hutagalung. 2006. Tiga Tungku Sejarangan
Sejarah  Kesultanan  Indragiri  sampai Peristiwa 5 .Yogyakarta: Ombak.
Helius Sjamsuddin. 2007. Metodologi Sejarah . Bandung : Ombak. Setiawan, Mundung Johny dkk.
2007.Analisa  Konflik  Pertanahan  di Provinsi  Riau  Antara  Masyarakat dengan Perusahaan  (Studi Tentang PT RAPP, PT IKPP, PT CPI dan PT Duta Palma 2003-2007), Laporan Penelitian Tim Litbang Data FKPMR.
Louis  Guotsohalk.  1995. Mengerti  Sejarah . Jakarta: UI Press. Kuntowijoyo. 1994. Metode Sejarah .
Yogyakarta: Tiara Wacana.
Zubir,  Zaiyardam  dalam  jurnal  Masyarakat
Indonesia, Vol. 43 No.1, Juni 2017 “Penguasa,  Pengusaha,  Dan  Petani: Kapitalisme Perkebunan Sawit, Distorsi Sosial Ekonomi, dan Perlawanan  Petani  di  Indragiri  Hulu, Riau, 1978–2010”. Sakti Hutabarat “Jurnal tantangan keberlanjutan  pekebun  kelapa  sawit rakyat  di  Kabupaten  Pelalawan,  Riau dalam perubahan perdagangan global”. Jurnal Masyarakat Indonesia. Vol. 43 No 1, Juni 2017.
Ngadi  dan  Mita  Noveria.  “Keberlanjutan Perkebunan Kelapa Sawit Di Indonesia Dan  Prospek  Pengembangan  Di Kawasan Perbatasan”. Jurnal Masyarakat Indonesia. Vol. 43, No. 1, Juni 2017.

## Internet
Penerbitgoriau.com. http://gaungriau.com/indexlainnya/17862/3- Ini Tanggapan PTPN  V  Terkait  Eksekusi  Lahan. diakses  tanggal  23  oktober  2018. Pukul 21:20 WIB. Penerbittribun.com. http://pekanbaru.tribunnews.com/2015/05/14/ ada-campur-tangan-warga-pendarang-di- konflik-lahan-ptpn-v tanggal 23 oktober 2018 diakses 23 oktober 2018. Pukul 21:30 WIB.
Penerbitriaupembaruan.com.  DPRD  Inhu Sidak PT Bintang Riau Sejahtera. https://www.riaupembaruan.com /?kat=inhu&t itle=DPRD-Inhu-Sidak-PT-Bintang      -Riau- Sejahtera-.  Diakses  pada  tanggal  21 November. Pukul 15.37 WIB.
Penerbit.goriau.com. Diduga Merusak Ribuan Hektar  Kawasan  Hutan  Lindung,  Ptmall
Dilaporkan Ke KLHI. https://www.goriau.com/berita/riau /diduga-
merusak-ribuan-hektare-kawasan-hutan- lindung-pt-mal-dilaporkan-ke-klhk.html- .Diakses  pada  tanggal  21  November  2018. Pukul 15:39 WIB.

## Arsip
Akata  Pendirian  Perseroan  Terbatas  “PT. Bintang Riau Sejahtera Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu Laporan Study Kelayakan  PT  Bintang Riau
Sejahtera Perkebunan Kelapa Sawit)

## Daftar Wawancara
1. Ayat Praja di Desa Semelinang Barat
2. E.Jumianto di Desa Baturijal Hilir

## 6 – ISTORIA: Jurnal Pendidikan dan Sejarah
3. Ronal di Peranap
4. Hariyanto di Desa tanjung Baturijal Hulu
5. Muin di Desa Semelinang Darat
6. Elmustian Rahman di Pekanbaru
7. Sutia di Desa Baturijal Hilir
8. Herianto di Desa Semelinang Laut
9. Firdaus di Desa Gumanti
10. Saba di Desa Baturijal Barat