PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI MALUKU

## Senda Yunita Leatemia
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pattimura Jl. Ir. M. Putuhena Kampus Poka-Ambon, 97233, Indonesia

## ABSTRACT
The research carried out to know the influence of local tax and retribution on the improvement of local government original receipt (Pendapatan Asli Daerah/PAD). The population of research are whole of regency/municipality in Provinsi Maluku, by eleven sam ples of regency/municipality. The research’s data taken from the actual of local government budget (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah/APBD) that taken from five years, starting from 2011 until 2015. Data achieved from Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia with total samples are fifty-five.  Regression  shown  that  there  are  the  influence  among  local  tax  and  retribution  on  local  government original  receipt.  This  case  shown  that  local  tax  and  retribution  give  high  contribution  to  improve  the  local government original receipt.
Keywords : Local tax, retribution, and local government original receipt JEL Classification : H71, H27, H29

## PENDAHULUAN
Dalam  rangka  penyelenggaraan  pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah- daerah Provinsi dan daerah provinsi terdiri atas daerah- daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah mempunyai hak  dan  kewajiban  mengatur  dan  mengurus  sendiri urusan  pemerintahannya  untuk  meningkatkan  efisiensi dan  efektifitas  penyelenggaraan  pemerintahan  dan pelayanan kepadamasayarakat. Untuk menyelenggarakan pemerintahannya, daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat.
Berdasarkan  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  tahun  1945  yang  menempatkan perpajakan  sebagai  salah  satu  perwujudan  kenegaraan, ditegaskan  bahwa  penempatan  beban  kepada  rakyat, seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa, diatur  dengan  undang-undang.  Dengan  demikian, pemungutan  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah  harus didasarkan  pada  undang-undang.  Dalam  hal  ini,  pajak daerah  dan  retribusi  daerah  diatur  dalam  UU  No.  18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana  telah  diubah  dengan  UU  No.  34  Tahun 2000  dan  terakhir  diubah  dengan  UU  No.  28  Tahun 2009.
Sumber  -  sumber  pendanaan  pelaksanaan pemerintah daerah terdiri atas PAD, dana perimbangan,
dan  pendapatan  lain-lain  yang  sah.  PAD  yang  salah satunya  berupa  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah, diharapkan  menjadi  salah  satu  sumber  pembiayaan penyelenggaraan  pemerintahan  dan  pembangunan daerah.
Dengan  demikian,  penerimaan  pajak  daerah  dan retribusi daerah diharapkan nantinya dapat memberikan kontribusi  yang  positif  terhadap  PAD  dalam  hal pencapaian  dan  pemerataan  kesejahteraan  masyarakat. Sehingga  daerah  mampu  melaksanakan  otonomi,  yaitu mampu  mengatur  dan  mengurus  rumah  tangganya sendiri.
Sesuai dengan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Apakah  penerimaan  pajak  daerah  berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku ?
2. Apakah  penerimaan  retribusi  daerah  berpengaruh terhadap pendapatan asli  daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku ?
3. Apakah  penerimaan  pajak  daerah  dan  retribusi daerah berpengaruh secara bersama-sama terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku ?
Berkenaan  dengan  pokok  permasalahan  diatas,  maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Untuk  mengetahui  pengaruh  penerimaan  pajak daerah  terhadap  pendapatan  asli  daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku
2. Untuk  mengetahui  pengaruh  penerimaan  retribusi daerah  terhadap  pendapatan  asli  daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku
3. Untuk  mengetahui  pengaruh  penerimaan  pajak daerah  dan  retribusi  daerah  secara  bersama-sama terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku

## LANDASAN TEORI

## Pengertian Daerah dan Keuangan Daerah
Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Mengenai  Pemerintah  Daerah,  daerah  otonom  yang selanjutnya  disebut  daerah  adalah  kesatuan  masyarakat hukum  yang  mempunyai  batas-batas  wilayah  yang berwenang  mengatur  dan  mengurus  urusan pemerintahan  dan  kepentingan  masyarakat  setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Sedangkan  pengertian  Keuangan  Daerah  adalah semua  hak  dan  kewajiban  daerah  dalam  rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan  uang,  termasuk  di  dalamnya  segala  bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah, dalam kerangka anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
Oleh karena itu, pengertian keuangan daerah selalu melekat dengan pengertian APBD, yaitu suatu rencana keuangan  tahunan  daerah  yang  ditetapkan  berdasarkan peraturan.  Selain  itu, APBD  merupakan  salah  satu  alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai  dengan  tujuan  otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Dari definisi Keuangan Daerah tersebut melekat 4 (empat) dimensi, yaitu :
1. Adanya dimensi hak dan kewajiban
2. Adanya dimensi dan tujuan perencanaan
3. Adanya  dimensi  penyelenggaraan  dan  pelayanan publik
4. Adanya dimensi nilai uang dan barang (investasi dan inventarisasi)

## Pajak Daerah dan Ruang Lingkupnya
Menurut UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan  UU  No.  34  Tahun  2000  dan  terakhir  diubah
dengan UU No. 28 Tahun 2009, yang dimaksud dengan pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang  oleh  orang  pribadi  atau  badan  yang  bersifat memaksa  berdasarkan  Undang-Undang,  dengan  tidak mendapatkan  imbalan  secara  langsung  dan  digunakan untuk  keperluan  daerah  bagi  sebesar-besarnya kemakmuran  rakyat.  Jenis  pajak  daerah  dibagi  menjadi dua, yaitu :
Pajak Provinsi
1. Pajak Kendaraan Bermotor 2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 4. Pajak Air Permukaan 5. Pajak Rokok
Pajak Kabupaten/Kota
1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame 5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
7. Pajak Parkir
8. Pajak Air Tanah
9. Pajak Sarang Burung Walet
10. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Retribusi Daerah dan Ruang Lingkupnya
Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang  Pajak  dan  Retribusi  Daerah  sebagaimana  telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, yang dimaksud dengan retribusi daerah, yang selanjutnya  disebut  retribusi  adalah  pungutan  daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang  khusus  disediakan  dan/atau  diberikan  oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah dibagi menjadi tiga golongan, yaitu : Retribusi Jasa Umum Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah  daerah  untuk  tujuan  kepentingan  dan kemanfaatan  umum  serta  dapat  dinikmati  oleh  orang pribadi  atau  badan.  Retribusi  jasa  umum  untuk Pemerintah Kabupaten/Kota meliputi:
1. Retribusi pelayanan kesehatan
2. Retribusi pelayanan kebersihan
3. Retribusi penggantian beban cetak KTP dan beban cetak akta catatan sipil
4. Retribusi  pelayanan  pemakaman  dan  pengabuan mayat
5. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum
6. Retribusi pelayanan pasar
7. Retribusi pengujian kendaraan bermotor
8. Retribusi pemeriksaan alat pemadam
9. Retribusi penggantian beban cetak peta
10. Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus
11. Retribusi pengolahan limbah cair
12. Retribusi pelayanan tera/tera ulang
13. Retribusi pelayanan pendidikan
14. Retribusi pengendalian menara telekomunikasi Retribusi Jasa Usaha Retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya  dapat  pula  disediakan  oleh  sektor  swasta. Retribusi jasa usaha untuk Pemerintah Kabupaten/Kota meliputi :
1. Retribusi pemakaian kekayaan daerah
2. Retribusi jasa usaha pasar grosir atau pertokoan
3. Retribusi jasa usaha tempat pelelangan
4. Retribusi jasa usaha terminal
5. Retribusi jasa usaha tempat khusus parkir 6. Retribusi jasa usaha tempat penginapan/pesanggrahan/villa 7. Retribusi jasa usaha rumah potong hewan
8. Retribusi jasa usaha pelayanan kepelabuhan
9. Retribusi jasa usaha tempat rekreasi dan olahraga
10. Retribusi penyeberangan di air
11. Retribusi jasa usaha penjualan produksi usaha daerah Retribusi Perizinan Tertentu Retribusi atas  kegiatan  tertentu oleh  Pemerintah Daerah  dalam  rangka  pemberian  izin  kepada  orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan  pengawasan  atas  kegiatan  pemanfaatan  ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan  menjaga  kelestarian  lingkungan.  Retribusi  perizinan tertentu untuk Pemerintah Kabupaten/Kota meliputi : 1. Retribusi izin mendirikan bangunan
2. Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol
3. Retribusi izin gangguan
4. Retribusi izin trayek
5. Retribusi izin usaha perikan

## Pendapatan Asli Daerah
Menurut  Undang-Undang  Nomor  33  Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan  yang  diperoleh  Daerah,  yang  dipungut berdasarkan  Peraturan Daerah sesuai  dengan  peraturan
perundang-undangan.  Pendapatan  Asli  Daerah bersumber dari :
1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan
4. Lain-lain PAD yang sah
Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, yang dimaksud dengan lain-lain PAD yang sah antara lain meliputi :
1. Hasil  penjualan  kekayaan  daerah  yang  tidak dipisahkan
2. Jasa giro
3. Pendapatan bunga
4. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
5. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

## Perubahan  Undang-Undang  Pajak  Daerah  dan Retribusi Daerah
Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik  Indonesia akhirnya  mengesahkan  Rancangan  Undang-Undang Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah  (RUU  PDRD) menjadi  Undang-Undang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi Daerah (UU PDRD) Nomor 28 Tahun 2009, sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000.
Dalam  pendapat  akhir  pemerintah,  Menteri Keuangan  menyatakan  bahwa  penyelesaian  Undang- Undang  Nomor  28  Tahun  2009  merupakan  langkah yang  strategis  dan  fundamental  dalam  memantapkan kebijakan  desentralisasi  fiskal,  khususnya  dalam  rangka membangun hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang  lebih  ideal.  Undang-Undang  yang  baru  ini  mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2010 mempunyai tujuan sebagai berikut :
1. Memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam perpajakan dan retribusi sejalan dengan semakin  besarnya  tanggung  jawab  daerah  dalam penyelenggaraan  pemerintahan  dan  pelayanan kepada masyarakat.
2. Meningkatkan akuntabilitas daerah dalam penyediaan layanan  dan  penyelenggaraan  dan  sekaligus memperkuat otonomi daerah.
3. Memberikan kepastian bagi dunia usaha mengenai jenis-jenis  pungutan  daerah  dan  sekaligus memperkuat  dasar  hukum  pemungutan  pajak daerah dan retribusi daerah.
Ada beberapa prinsip pengaturan pajak daerah dan retribusi  daerah  yang  dipergunakan  dalam  penyusunan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ini, yaitu :
1. Pemberian  kewenangan  pengaturan  pajak  daerah dan retribusi daerah tidak terlalu membebani rakyat dan relatif netral terhadap fiskal nasional
2. Jenis pajak dan retribusi yang dapat dipungut oleh daerah  hanya  ditetapkan  dalam  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
3. Pemberian  kewenangan  kepada  daerah  untuk menetapkan  tarif  pajak  daerah  dalam  batas  tarif minimum  dan  maksimum  yang  ditetapkan  dalam undang-undang
4. Pemerintah daerah dapat tidak memungut jenis pajak dan retribusi yang tercantum dalam undang-undang sesuai kebijakan pemerintah daerah
5. Pengawasan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah  dilakukan  secara  preventif  dan  korektif. Rancangan Peraturan Daerah yang mengatur pajak dan retribusi harus mendapat persetujuan pemerintah sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah. Materi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ini, antara lain : Penambahan Jenis Pajak Daerah Jenis pajak provinsi yang baru adalah Pajak Rokok, sedangkan  tiga  jenis  pajak  kabupaten/kota  yang  baru adalah PBB Pedesaan dan Perkotaan, BPHTB, dan Pajak Sarang  Burung  Walet.  Sebagai  catatan,  untuk kabupaten/kota ada penambahan satu jenis pajak yaitu Pajak  Air  Tanah  yang  sebelumnya  merupakan  pajak provinsi, yaitu Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. Penambahan Jenis Retribusi Daerah
Penambahan 4 jenis retribusi daerah, yaitu Retribusi Tera/Tera  Ulang,  Retribusi  Pengendalian  Tower Telekomunikasi,  Retribusi  Pelayanan  Pendidikan,  dan Retribusi Izin Usaha Perikanan. Perluasan Basis Pajak Daerah Perluasan basis pajak daerah, antara lain adalah : a. PKB dan BBNKB, termasuk kendaraan pemerintah b. Pajak Hotel, mencakup seluruh persewaan di hotel
c. Pajak restoran, termasuk jasa katering/jasa boga Perluasan Basis Retribusi Daerah Perluasan  Basis  Pajak  Daerah  dilakukan  dengan mengoptimalkan  pengenaan  Retribusi  Izin  Gangguan, sehingga  mencakup  berbagai  retribusi  yang  berkaitan dengan  lingkungan,  yang  selama  ini  dipungut,  seperti Retribusi  Izin  Pembuangan  Limbah  Cair,  Retribusi AMDAL, serta Retribusi Pemeriksanan Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Kenaikan Tarif Maksimum Pajak Daerah
Untuk memberi ruang gerak bagi daerah mengatur sistem perpajakan dalam rangka peningkatan pendapatan dan peningkatan kualitas pelayanan, penghematan energi, dan  pelestarian/perbaikan  lingkungan,  tarif  maksimum beberapa jenis pajak daerah dinaikkan, antara lain :
a. Tarif  maksimum  Pajak  Kendaraan  Bermotor, dinaikkan  dari  5%  menjadi  10%  khusus  untuk kendaraan pribadi dapat dikenakan tarif progresif
b. Tarif  maksimum  Bea  Balik  Nama  Kendaraan Bermotor, dinaikkan dari 10% menjadi 20%
c. Tarif  maksimum  Pajak  Bahan  Bakar  Kendaraan Bermotor, dinaikkan dari 5% menjadi 10%. Khusus untuk  kendaraan  angkutan  umum,  tarif  dapat ditetapkan lebih rendah
d. Tarif maksimum Pajak Parkir, dinaikkan dari 20% menjadi 30%
e. Tarif maksimum Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan  (sebelumnya  Pajak  Pengambilan  Bahan Galian Golongan C), dinaikkan dari 20% menjadi 25%
Bagi Hasil Pajak Provinsi Dalam  rangka  pemerataan  pembangunan  dan peningkatan  kemampuan  keuangan  kabupaten/kota dalam  membiayai  fungsi  pelayanan  kepada  masyarakat, pajak  provinsi  dibagihasilkan  kepada  kabupaten/kota dengan proporsi sebagai berikut :
a. Pajak  Kendaraan  Bermotor,  70%  untuk  propinsi dan 30% untuk kabupaten/kota
b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, 70% untuk propinsi dan 30% untuk kabupaten/kota
c. Pajak  Bahan  Bakar  Kendaraan  Bermotor,  30% untuk propinsi dan 70% untuk kabupaten/kota
d. Pajak Air Permukaan, 50% untuk propinsi dan 50% untuk kabupaten/kota
e. Pajak Rokok, 30% untuk propinsi dan 70% untuk kabupaten/kota
Pengalokasian Pajak
Untuk  meningkatkan  kualitas  pelayanan  secara bertahap dan terus-menerus dan sekaligus menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih, penerimaan beberapa jenis  pajak  daerah  wajib  dialokasikan  untuk  mendanai pembangunan  sarana  dan  prasaranan  secara  langsung dapat  dinikmati  oleh  pembayar  pajak  dan  seluruh masyarakat.  Pengaturan  pengalokasian  pajak  tersebut adalah :
a. 10% dari  penerimaan  Pajak Kendaraan Bermotor wajib  dialokasikan  untuk  pemeliharaan  dan pembangunan  jalan,  serta  pengingkatan  sarana transportasi umum
b. 50%  dari  penerimaan  Pajak  Rokok  dialokasikan untuk mendanai pelayanan kesehatan dan penegakan hukum
c. Sebagian  penerimaan  Pajak  Penerangan  Jalan digunakan untuk penyedian penerangan jalan

## Hipotesis
Berdasarkan  landasan  teori  serta  kerangka pemikiran  yang  telah  dijelaskan  diatas,  maka  hipotesis untuk penelitian ini adalah sebagai berikut :
H 1 :  Penerimaan pajak daerah  berpengaruh  terhadap pendapatan  asli  daerah  Kabupaten/Kota  di Provinsi Maluku.
H 2 :  Penerimaan  retribusi  daerah  berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku.
H 3 :  Penerimaan  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah secara  bersama-sama  berpengaruh  terhadap pendapatan  asli  daerah  Kabupaten/Kota  di Provinsi Maluku.

## Gambar (1). Kerangka Hipotesis

## METODOLOGI PENELITIAN Populasi dan Sampel
Populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi APBD  pada  11  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Maluku untuk  periode  2011-2015.  Teknik  pengambilan  sampel dalam penelitian ini menggunakan sensus sampling (sampel jenuh) yaitu semua anggota populasi digunakan sebagai sampel.
Adapun  sampel  dari  penelitian  ini adalah  Laporan Realisasi  APBD  pada  Kabupaten/Kota  di  Provinsi Maluku untuk periode 2011-2015.

## Jenis dan Sumber Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data  kuantitatif.  Sedangkan  sumber  data  yang  dianalisis dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari dokumen, informasi, data-data mengenai pendapatan asli daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku.
Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data time series (runtut waktu) selama tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 meliputi data pajak daerah, retribusi daerah,  dan  pendapatan  asli  daerah  pada Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku.
Variabel Penelitian
Pajak Daerah Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau  badan  yang  bersifat  memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Siahaan, 2013). Retribusi Daerah
Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan  oleh  Pemerintah  Daerah  untuk  kepentingan orang pribadi atau Badan (Siahaan, 2013). Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan  Peraturan Daerah sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan(Undang-undangNomor 33 Tahun 2004).

## Metode Pengumpulan Data
Studi Lapangan Penulis  berusaha  untuk  melakukan  penelitian lapangan guna mengumpulkan data-data mengenai pajak

## Pajak Daerah
(X 1 )
Retribusi Daerah (X 2 ) Pendapatan Asli Daerah (Y)
daerah, retribusi daerah dan PAD yang dapat dilihat pada laporan realisasi APBD.
Studi Pustaka Dalam melakukan studi pustaka, penulis berusaha untuk  memperoleh  gambaran  yang  lebih  jelas, komprehensif, mengenai peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya, serta referensi-referensi lain yang berkaitan dengan masalah penelitian yang diangkat dalam penulisan penelitian ini.
Metode Analisis Data
Metode analisis data merupakan suatu metode yang digunakan  untuk  memproses  hasil  penelitian  guna memperoleh  suatu  kesimpulan.  Data  tersebut dikumpulkan dan diolah menggunakan alat Uji Statistik Deskriptif dan Uji Hipotesis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Gambaran Umum Objek Penelitian
Objek penelitian ini adalah 11 Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku, yang meliputi data pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan asli daerah selama kurun waktu 5 tahun (tahun 2011-2015).
Sumber-sumber pendapatan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku antara lain :
Pajak Daerah a. Pajak Air Tanah
b. Pajak Hiburan
c. Pajak Hotel
d. Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan
e. Pajak Restoran
Retribusi Daerah a. Retribusi Izin Usaha Perikanan b. RetribusiTempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa
c. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga d. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan
e. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
f. Retribusi Tempat Penjualan Minuman Beralkohol g. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan h. Retribusi Pelayanan Pasar
i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta Dana Perimbangan 1. Dana Bagi Hasil 2. Dana Alokasi Umum 3. Dana Alokasi Khusus
Pendapatan Daerah Lain-Lain yang Sah 1. Hibah 2. Dana darurat 3. Dana  penyesuaian  dan  otonomi  khusus
Hasil Analisis dan Pembahasan Uji Statistik Deskriptif Tabel (1). Hasil Uji Statistik Deskriptif Descriptive Statistics N Minimum  Maximum Mean Std. Deviation Pendapatan Asli Daerah 55 1.100,00 99.196,41 20.180,2240 19.695,07965 Pajak Daerah 55 150,00 53.383,19 7.359,6989 12.024,13472 Retribusi Daerah 55 225,00 39.326,42 6.767,1216 8.855,66934 Valid N (listwise) 55
Dari tabel 1 dijelaskan bahwa jumlah data (N) yang diuji  sebanyak  55.  Selain  itu  diperoleh  gambaran  nilai minimum, maksimum, nilai rata-rata, serta standar deviasi masing-masing variabel adalah sebagai berikut : Pendapatan Asli Daerah
Selama kurun waktu 5 tahun dapat diketahui bahwa jumlah PAD terbesar yaitu Rp. 99,1 miliar yang dihasilkan pada tahun 2015 oleh Kota Ambon, sedangkan jumlah PAD  terkecil yaitu Rp.  1,1  miliar yang  dihasilkan pada tahun 2012. Rata-rata PAD yang diterima selama 5 tahun adalah  sebesar  Rp.  20,1  miliar  dengan  standar  deviasi sebesar Rp. 19,6 miliar.
Pajak Daerah
Dari  hasil  statistik  deskriptif  diketahui  bahwa penerimaan  pajak    terbesar  yaitu  Rp.  53,3  miliar  yang dihasilkan  pada tahun 2014 oleh Kota Ambon dan tidak ada  perubahan  pada  tahun  2015.  Penerimaan  pajak terkecil  Rp.  150  juta  yang  dihasilkan  pada  tahun  2012. Rata-rata penerimaan pajak daerah adalah sebesar Rp.  7,3 miliar dengan standar deviasi Rp. 12,02 miliar. Retribusi Daerah Penerimaan retribusi daerah terbesar yaitu sebesar Rp. 39,3 miliar oleh Kabupaten Maluku Tengah pada tahun 2015.  Sedangkan  penerimaan  retribusi  daerah  terkecil adalah sebesar Rp. 225 juta yang dihasilkan pada tahun 2013. Rata-rata penerimaan retribusi daerah adalah sebesar Rp. 6,7 miliar dengan standar deviasi Rp. 8,8 miliar.
Uji Hipotesis
Tabel (2). Hasil Uji Koefisien Determinasi Model Summary b Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin-Watson 1 .965 a .932 .929 5.238,71168 1.240 a. Predictors: (Constant), Retribusi Daerah, Pajak Daerah
b. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah
Dari tabel 2 diketahui bahwa hasil adjusted R Square adalah  0,932  atau 93,2%. Hal ini menunjukkan  bahwa PAD  dapat  dijelaskan  oleh  variabel  pajak  daerah  dan retribusi daerah sebesar 93,2%, sedangkan sisanya 6,8%
dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti, seperti hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan lain-lain yang sah. Tabel (3). Hasil Uji F ANOVA b Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression 1.952E10 2 9.760E9 355.619 .000 a Residual 1.427E9 52 27444100.054 Total 2.095E10 54 a. Predictors: (Constant), Retribusi Daerah, Pajak Daerah
b. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah
Tabel  3  menunjukkan  hasil  uji  F  sebesar  355,619 dengan tingkat signifikansi 0,000. Karena nilai probabilitas (0,000) lebih kecil dari 0,05 dapat dikatakan bahwa pajak daerah  dan  retribusi  daerah  secara  bersama-sama mempengaruhi variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dengan demikian hipotesis H3 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah  secara  bersama-sama  berpengaruh  terhadap pendapatan  asli  daerah  Kabupaten/Kota  di  Provinsi Maluku.

## Tabel (4).
Hasil Uji t Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig.  Collinearity Statistics B Std. Error Beta Tolerance  VIF 1 (Constant) 6300.124 894.160 7.046  .000 Pajak Daerah .958 .086 .585  11.161  .000 .477  2.096 Retribusi Daerah 1.009 .117 .454  8.658  .000 .477  2.096 a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah
Uji t dilakukan untuk menyelidiki lebih lanjut, mana diantara variabel independen yang berpengaruh terhadap PAD. Uji t dilakukan dengan membandingkan t hitung dengan t tabel, taraf signifikansi 5%:2 = 2,5% (uji 2 sisi) dengan derajat kebebasan (df) = n-k-1 atau 55-2-1 = 52 (n
adalah  jumlah  sampel  dan  k  adalah  jumlah  variabel independen). Dengan pengujian 2 sisi (signifikan = 0,025), maka  hasil  diperoleh  untuk  t  tabel  sebesar  2,3082. Sehingga didapat hasil pengujian sebagai berikut:
a. Variabel  pajak  daerah  memiliki  t  hitung  sebesar 11,161  dengan  taraf  signifikan  0,000  dibawah signifikansi 0,05 (5%). Dengan demikian t hitung > t tabel  atau  11,161  >  2,3082.  Sehingga  dapat disimpulkan  bahwa  pajak  daerah  mempengaruhi PAD. Hasil ini membuktikan bahwa hipotesis H1
diterima,  penerimaan  pajak  daerah  berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku.
b. Variabel  retribusi  daerah  memiliki  t  hitung  8,658 dengan  taraf signifikansi  0,000 dibawah signifikansi 0,05 (5%). Dengan demikian t hitung > t tabel atau
8,658 > 2,0369. Sehingga dapat disimpulkan bahwa retribusi daerah mempengaruhi PAD. Hasil tersebut membuktikan  bahwa  hipotesis  H2  diterima, penerimaan  retribusi  daerah  berpengaruh  terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku.

## KESIMPULAN DAN IMPLIKASI Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  pengujian  yang  telah  dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
a. Pajak  Daerah  memiliki  pengaruh  yang  signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah
b. Retribusi Daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah
c. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara bersama- sama berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah

## Implikasi
Berkaitan  dengan  kesimpulan  diatas,  maka  penulis implikasinya sebagai berikut : Bagi Pemerintah Daerah Pemerintah daerah sebaiknya berkonsentrasi untuk meningkatkan  penerimaan  pajak  daerah  dan  retribusi daerah  karena  dengan  peningkatan  penerimaan  pajak daerah  dan  retribusi  daerah  akan  berpengaruh  pada Pendapatan Asli Daerah.
Dengan  meningkatnya  PAD  pemerintah  akan semakin  mudah  membiayai  kegiatan-kegiatan  dan keperluan  daerah  yang  nantinya  akan  meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Selain itu, dengan peningkatan PAD  akan  berpengaruh  terhadap  peningkatan  fasilitas- fasilitas  bagi  masyarakat  pada  Kabupaten/Kota  di Provinsi Maluku. Dengan kata lain, adanya peningkatan PAD  diharapkan  akan  meningkatkan  kesejahteraan penduduknya.
Bagi Peneliti Lain Penulis menyadari masih banyak keterbatasan dalam penelitian  ini,  yang  hanya  pada  Kabupaten/Kota  di Provinsi  Maluku,  tahun  penelitian  yang  hanya  terbatas sampai 5 tahun, serta pembahasan mengenai pendapatan daerah  yang  hanya  berfokus  pada  pajak  daerah  dan retribusi daerah.
Oleh sebab itu diperlukan penelitian dengan ruang lingkup yang lebih luas, karena hasil yang diperoleh bisa saja  berbeda  apabila  dilakukan  pada  daerah  lain  di Indonesia. Agar penelitian ini lebih baik, penelitian lebih lanjut sebaiknya dilakukan dalam kurun waktu lebih dari 5
tahun  dan  sebaiknya  penerimaan  daerah  lainnya  selain pajak daerah dan retribusi daerah juga dijabarkan sehingga dapat dilihat bagaimana pengaruhnya  pada  Pendapatan Asli Daerah.

## DAFTAR REFERENSI
Akbar, Bahrullah. (2010). “Fungsi manajemen Keuangan daerah”. www.osun.org Ayuningtyas,  Arniyanti.  (2008).  “Analisis  Pengaruh Pendapatan  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah terhadap  Anggaran  Belanaja  Daerah  (Studi  kasus pada Seluruh Kabupaten di Propinsi Jawa
Tengah)”. Skripsi , FEIS UIN, Jakarta D. Lewis, Blane. (2003). “Some Empirical Evidence on New  Regional  Taxes  and  Charges  in Indonesia”. Page 1 -16.
Ghozali,  Imam.  (2005). Aplikasi  dan  Analisis  Multivariate dengan  proses  SPSS .  Universitas  Diponegoro, Semarang.
Mardiasmo.  (2009). Perpajakan. Edisi  Revisi.  Andi, Yogyakarta. Mayasari,  Dian.  (2009).  “Ko ntibusi  Penerimaan  Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Analisis Terhadap Kabuapaten dan Kota di Jawa Timur)”. Skripsi .  FE UMM.
Priyatno, Dwi. (2008). Mandiri Belajar SPSS . Mediakom. Yogyakarta. Republik Indonesia. Pokok-pokok Pengaturan Undang- undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Republik Indonesia. Undang-undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Republik Indonesia. Undang-undang No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Republik Indonesia. Undang-undang No. 28 tahun 2007 Tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara Perpajakan Republik Indonesia. Undang-undang No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Riduansyah,  Mohammad.  (2003).  “Kontribusi  Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja  Daerah  (APBD)  Guna  Mendukung Pelaksanaan  Otonomi  Daerah  (Studi  Kasus Pemeri ntah  Daerah  Kota  Bogor)”. Makara,  Sosial Humaniora ,Vol. 7, No. 2 Sidik, Machfud. (2002). “Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi  Daerah  Dalam  rangka  Meningkatkan
Kemampaun  Keuangan  Daerah”.  MEP  FEB UGM. Yogyakarta Suandy, Erly. (2005). Hukum Pajak . Edisi ke 3. Salemba Empat. Jakarta Setiawan,  Nugraha.  (2010). Pengolahan  dan  Analisis  Data . pustaka.unpad.ac.id
Tim Redaksi Nuansa Aulia. (2009). Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah . Nuansa Aulia. Bandung Tim  Jurnal  Otonomi  Daerah.  (2008).  “Dampak
Desentralisai  Fiskal  terhadap  Pembangunan
Ekonomi Daerah”. Vol. VIII. No. 4. Hal. 28 -30 Waluya, J. A. (2010). “Peranan Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD),  (Studi Pada  Daerah  Tingkat  II  Di  Jawa  Timur)”. Jurnal Balance . Vol.3. `