Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah, Vol.5, No.1, Juni 2021, Hal. 24 – 33 p-ISSN: 2597-4971, e-ISSN: 2685-0079

## ANALISIS KETIMPANGAN DAN KLASIFIKASI PEMBANGUNAN EKONOMI KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI BANTEN TAHUN 2016-2020

## INEQUALITY ANALYSIS AND CLASSIFICATION OF ECONOMIC DEVELOPMENT REGENCIES/CITIES IN BANTEN PROVINCE 2016-2020
(disubmit 17 April 2021, direvisi 01 Juni 2021, diterima 01 Juni 2021)
Noviar 1)
1 BPS Provinsi Banten, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten Jl. Syeh Nawawi Al Bantani, KP3B Palima Serang Banten Corresponding Author: noviar@bps.go.id

## ABSTRAK
Pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk  menyelenggarakan  hampir  seluruh  fungsi  pemerintahan  telah  menyebabkan  kebijakan pembangunan  ekonomi  disetiap  daerah  berbeda,  mengingat  kemajuan  dan  pertumbuhan ekonomi serta pendapatan perkapita di setiap wilayah juga berbeda-beda. Tujuan dari penelitian ini  adalah  untuk  melihat  ketimpangan  pembangunan  ekonomi  dan  menentukan  klasifikasi wilayah kabupaten/kota di Banten periode tahun 2016-2020 menggunakan pendekatan Indeks Williamson  dan  Tipologi  Klassen.  Dari  hasil  penghitungan  Indeks  Williamson  selama  tahun 2016-2020,  menunjukkan  angka  indeks  yang  selalu  berada  di  atas  angka  0,7  dan  mendekati angka  1,  kondisi  ini  menunjukkan  bahwa  ketimpangan  pembangunan  ekonomi antarkabupaten/kota di Provinsi Banten tidak merata dan terjadi ketimpangan yang cukup tinggi antarkabupaten/kota.  Perbedaan  konsentrasi  kegiatan  ekonomi  wilayah  menjadi  salah  satu penyebab tingginya ketimpangan pembangunan ekonomi daerah. Berdasarkan hasil penelitian menggunakan analisis Tipologi Klassen, disimpulkan bahwa sebagian besar kabupaten/kota di Banten  pada  periode  2016-2020  termasuk  klasifikasi  daerah  yang  cepat  berkembang,  yaitu sebanyak lima kabupaten/kota. Selain itu, ada satu daerah termasuk klasifikasi cepat maju dan tumbuh pesat, satu daerah termasuk klasifikasi daerah maju tetapi tertekan, bahkan masih ada daerah yang di bawah rata-rata Provinsi Banten yang masuk kategori daerah  relatif tertinggal.
Kata Kunci: PDRB, Indeks Wiliamson, Tipologi Klassen

## ABSTRACT
The  authority  transfer  from  the  central  government  to  the  provincial  government  and regencies/cities in terms of organizing most of the governmental functions has caused different economic  development  policies  in  each  region,  considering  that  the  economic  progress  and development as well as income per capita in each region is  different too. The objective of this research is to review the inequality of economic development and classifying the regencies/cities in Banten Province in the year 2016-2020 by using the Williamson Index and Klassen Typology. The calculation result of  Williamson Index during the period of 2016-2020 indicates that the index  number  is  always  higher  than  0.7  and  nearly  reaches  1.  This  condition  shows  that  the
economic development in the regencies/cities in Banten Province is not equal and that there has been a high inequality in those regencies/cities. The different concentration of regional economic activites has become a cause of high inequality in the regional economic development. Based on the  result  of  research  using  the  Klassen  Typology  analysis,  it  is  concluded  that  most regencies/cities  in  Banten  during  the  period  of  2016-2020  are  classified  as  fast-developing regions,  summing  5  (five)  regencies/cities.  Furthermore,  there  is  one  region  classified  as quickly advanced and grow and rapidly developing, one region classified as developed but under pressure, and even one below-average region in Banten Province classified as relatively lagged.
Keywords: GRDP, Williamson Index, Klassen Typology
PENDAHULUAN Berdasarkan Undang - Undang Republik  Indonesia  No.  32  Tahun  2014 tentang  pemerintahan  daerah  menyebutkan bahwa setiap wilayah, dalam hal ini provinsi maupun kabupaten/kota di Indonesia memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan  wajib  yang  berkaitan  dengan pelayanan  dasar  dan  bukan  pelayanan  dasar. Kewenangan  tersebut  akan  menyebabkan kemajuan  dan  pertumbuhan  ekonomi  suatu daerah  menjadi  berbeda  karena  perbedaan geografis  suatu  wilayah,  kebijakan,  dan anggaran  pembangunan  yang  tersedia.  Ada daerah  yang  mampu  memacu  kegiatan ekonominya  sehingga  dapat  tumbuh  pesat, namun  di  sisi  lain  ada  daerah  yang  tidak mampu memacu kegiatan ekonominya sehingga  siklus  ekonominya  stagnan  atau bahkan terkontraksi menjadi minus pertumbuhan ekonomi. Selain itu, Pendapatan perkapita  setiap  wilayah  tentunya  berbeda- beda  pula,  bergantung  pada  nilai  pendapatan (PDRB)  dan  juga  jumlah  penduduk  di  suatu wilayah.  Perbedaan  wilayah,  kebijakan,  dan anggaran  dalam  pembangunan  daerah  akan mengakibatkan  kesenjangan  pembangunan antardaerah.
Pembangunan  ekonomi  adalah  proses dimana peningkatan pendapatan riil perkapita penduduk  dalam  jangka  waktu  tertentu dengan diikuti perbaikan dari sistem kelembagaan  yang  ada  pada  pemerintahan tersebut (Arsyad, 1999).
Menurut  Shanti  dan  Maruto  (2007) salah satu target penting dalam pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, penting untuk bisa membandingkan  tingkat  kemajuan  suatu wilayah dengan wilayah lainnya menggunakan indikator pertumbuhan ekonomi  dan  pendapatan  perkapita  suatu wilayah  sehingga  kebijakan  pembangunan  di daerah  bisa  tepat  sasaran  sesuai  dengan klasifikasi wilayah yang bersangkutan.
Mahardiki  (2013)  menyatakan  bahwa untuk  mengatasi  kesenjangan  pembangunan, pemerintah  harus  mampu  menyeimbangkan antara  percepatan  pertumbuhan  ekonomi dengan  pemerataan  antardaerah.  Salah  satu kebijakan yang dapat ditempuh oleh pemerintah  adalah  dengan  memprioritaskan pembangunan  daerah  yang  relatif  tertinggal serta  memberdayakan  peran  masyarakat dengan  mengelola  potensi  yang  ada  di  suatu daerah .
Pemerataan hasil pembangunan mutlak diperlukan  agar  ketimpangan  pendapatan dapat  ditekan  sehingga  tidak  menimbulkan kecemburuan sosial yang pada gilirannya bisa menimbulkan gejolak masyarakat dan memicu konflik nasional (Muttaqim, 2014).
Efek  perembesan  ke  bawah  dari  hasil output  secara  nasional  tidak  dapat  dinikmati oleh  sebagian  besar  masyarakat  sehingga ketimpangan  pendapatan  masyarakat  tidak dapat  dihindari  (Gama,  2009).  Distribusi pendapatan  masyarakat  dan  pembangunan antarwilayah yang tidak merata akan menyebabkan ketimpangan antarwilayah (Sirojuzilam, 2005).
Perbedaan  sumberdaya  dan  faktor produksi  yang  dimiliki  suatu  daerah  akan menimbulkan ketimpangan pembangunan dan pendapatan penduduk. Daerah yang memiliki sumberdaya  dan  faktor  produksi  yang melimpah akan memperoleh pendapatan yang lebih banyak (Yeniwati, 2013).
Menurut  Todaro  (2000),  proses  dan tahapan  pembangunan  suatu  wilayah  akan berimplikasi kepada ketimpangan pembangunan antarwilayah. Sehingga kemajuan  pembangunan  suatu  wilayah  yang berlebihan akan menyebabkan pengaruh yang merugikan  mengalahkan  pengaruh  yang menguntungkan  sehingga  mengakibatkan ketidakseimbangan pembangunan suatu wilayah.
Farris  Adiat  dan  Achmad  Tjachja (2019)  menyebutkan  bahwa  kesenjangan pendapatan  antar  provinsi  di  Indonesia mencapai  40  persen  dari  total  provinsi  yang
ada dan kecenderungannya mengalami peningkatan  dari  tahun  ke  tahun.  Sementara itu, Wiwiek, A. (2019) menyimpulkan bahwa sebagian  besar  provinsi  di  Indonesia  pada periode 2014-2018 termasuk dalam klasifikasi daerah yang cepat berkembang.
Sjafrizal  (2008)  menyebutkan  bahwa faktor-faktor    yang  menyebabkan  perbedaan dan ketimpangan  pembangunan  antarwilayah adalah: (1) Perbedaan sumber daya alam yang dimiliki,  (2)  Perbedaan  letak  dan  geografis, (3) Perbedaan distribusi barang dan jasa , (4) Perbedaan  konsentrasi  Konsentrasi  kegiatan ekonomi  wilayah,  (5)  Perbedaan  anggaran pembangunan antarwilayah. Oleh  karena  itu, penyusunan  perencanaan  dan  kebijakan pembangunan  harus  disiapkan  dengan  baik agar ketimpangan pembangunan antarwilayah dapat diminimalisir.
Sutarno dan Mudrajad Kuncoro (2004) menyebutkan  bahwa  dalam  mengambil kebijakan  pembangunan,  pemerintah  harus memiliki  konsep  pembangunan  berdasarkan spasial  yaitu  merencanakan  pembangunan diarahkan  dan  diprioritaskan  bagi  daerah- daerah  yang  relatif  tertinggal  dengan  tidak melupakan daerah yang lain.
Produk  Domestik  Regional  Bruto (PDRB)  merupakan  total  nilai    tambah    atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah tertentu dalam jangka waktu  tertentu  (biasanya  satu  tahun). Perkembangan  ekonomi  suatu  wilayah  bisa diukur menggunakan indikator laju pertumbuhan  yang  bisa  memperlihatkan tingkat  pertumbuhan    produksi    barang  dan
jasa  di    suatu  wilayah    pada  periode    waktu tertentu.  Indikator  laju  pertumbuhan  tersebut merupakan  salah  satu  indikator  turunan  dari PDRB dengan formula seperti pada persamaan  1.  Indikator  turunan  lain  dari PDRB ialah PDRB perkapita yang menunjukkan nilai pendapatan per satu orang penduduk  di  suatu  wilayah  pada  periode waktu  tertentu.  Formula  untuk  menghitung PDRB  perkapita  di  suatu  wilayah  pada periode waktu tertentu ialah dengan membagi nilai  PDRB  di  suatu  wilayah  pada  periode waktu tertentu dengan total penduduk di suatu wilayah  pada  periode  waktu  yang  sama. Adapun  rumusan  untuk  menghitung  laju pertumbuhan ekonomi sebagai berikut :
Laju Pertumbuhan  = ( PDRB t PDRB t-1 x 100 ) -100 (1)
Keterangan:
PDRB t =  PDRB  Atas  Dasar  Harga  Konstan pada tahun ke t PDRB t-1 =  PDRB  Atas  Dasar  Harga  Konstan pada tahun ke t-1

## METODE PENELITIAN

## Sumber Data
Data yang  digunakan dalam penelitian ini adalah data periode tahun 2016-2020 untuk seluruh  kabupaten/kota  di  Provinsi  Banten, mencakup data: 1)  Produk Domestik Regional Bruto  (PDRB)  Atas  Dasar  Harga  Konstan 2010;  2)  PDRB  Atas Dasar Harga  Berlaku menurut  Lapangan    Usaha;  3)  PDRB Perkapita; 4) Jumlah penduduk; 5) Pertumbuhan Ekonomi.
Indeks Williamson
Metode analisis yang digunakan untuk mengetahui  tingkat  ketimpangan  pendapatan antar kabupaten/kota di Provinsi Banten tahun 2016-2020  adalah  Indeks  Williamson.  Indeks Williamson digunakan untuk mengukur derajat ketimpangan pendapatan antarwilayah melalui pendekatan  jumlah  penduduk  dan  PDRB perkapita.  Formula  ini  diperkenalkan  oleh Williamson  (1965)  dengan  menjumlahkan selisih PDRB perkapita suatu wilayah dengan wilayah setingkat lebih tinggi, misalnya untuk tingkat  kecamatan  dengan  kabupaten/kota, kabupaten/kota dengan provinsi dan penimbangnya  proporsi  penduduk  suatu wilayah,  yang  diberi  simbol Vw. Menurut Syafrizal  (2012),  komposisi  utama  Indeks Williamson  adalah  membandingkan  tingkat pendapatan  perkapita  dan  jumlah  penduduk, yaitu dengan formulasi sebagai berikut :
𝑽 𝑾 = √∑((𝒀 𝒊 −𝒀) 𝟐 ) ( 𝒇 𝒊 𝑵 ⁄ )) 𝒀 (2)
Keterangan :
V w = Indeks Williamson
Yi = PDRB Perkapita kab/kota atas dasar harga konstan
Y = PDRB Perkapita Provinsi Banten atas dasar harga  konstan f i = Jumlah Penduduk kab/kota i N = Jumlah Penduduk Provinsi Banten
Indeks
Williamson (tingkat ketimpangan) yang diperoleh terletak antara 0 sampai  dengan  1,  semakin  mendekati  0  (nol) berarti ketimpangan pembangunan antarkabupaten/kota di Provinsi Banten semakin  rendah  atau  dengan  kata  lain pertumbuhan  ekonomi  regional  terjadi  secara
merata.  Jika  Indeks  Williamson  mendekati  1 (satu)  maka  ketimpangan  pembangunan antarkabupaten/kota di Provinsi Banten semakin  tinggi  serta  mengindikasikan  adanya pertumbuhan  ekonomi  regional  yang  tidak merata.

## Tipologi Klassen
Tipologi Klassen adalah metode analisis  dengan  membandingkan  pendapatan perkapita penduduk dan pertumbuhan ekonomi suatu  daerah  dengan  pendapatan  perkapita penduduk dan pertumbuhan ekonomi wilayah satu tingkat lebih tinggi. Indikator utama yang digunakan  yaitu  pertumbuhan  ekonomi  dan PDRB perkapita dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi  pada  sumbu  vertikal  dan  rata-rata pendapatan  perkapita  pada  sumbu  horizontal yang  dipetakan  dan  terbagi  menjadi  empat kuadran wilayah, yaitu :
a) Kuadran  I.  Daerah  cepat  maju  dan  cepat- tumbuh  ( high  growth  and  high  income ),
yaitu  daerah  yang  memiliki  tingkat pertumbuhan ekonomi dan tingkat
pendapatan  yang  lebih  tinggi  dibanding rata-rata kabupaten/kota.
b) Kuadran II. Daerah maju tapi tertekan ( high income but low growth ), yaitu daerah yang memiliki pendapatan perkapita lebih tinggi, tetapi  tingkat  pertumbuhan  ekonominya lebih  rendah  dibanding  dengan  rata-rata kabupaten/kota.
c) Kuadran  III.  Daerah  berkembang  cepat ( high growth but income ) yaitu daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan tinggi tetapi tingkat  pendapatan  perkapita  lebih  rendah dibanding rata-rata kabupaten/kota.
d) Kuadran  IV.  Daerah  relatif  tertinggal  ( low growth and low income ) yaitu daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan dan pendapatan  perkapita  yang  lebih  rendah dibanding dengan rata-rata kabupaten/kota.
Syafrizal  (2008)  membagi  Tipologi Klassen  dengan  formulasi  seperti pada tabel 1.
Tabel 1. Klasifikasi Tipologi Klassen
Yi > Y Yi < Y
R i > R Kuadran 1. Daerah Maju dan Tumbuh Pesat Kuadran 3. Daerah berkembang Cepat/Potensial R i < R Kuadran 2. Daerah Maju Tetapi Tertekan Kuadran 4. Daerah Relatif tertinggal Keterangan :
Yi = PDRB Perkapita kab/kota i atas dasar harga konstan
Y = PDRB Perkapita Provinsi Banten atas dasar harga konstan
R i = Pertumbuhan Ekonomi  kab/kota i R = Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Banten

## HASIL DAN PEMBAHASAN Gambaran Umum Ekonomi
Kondisi  perekonomian  Banten  yang dihitung berdasarkan Produk Domestik Regional  Bruto  (PDRB)  atas  dasar  harga berlaku  sebesar  Rp.  626,44  triliun  dan  PDRB Perkapita  sebesar  Rp.  47,6  juta.  Kondisi pandemi Covid-19 pada tahun 2020 menyebabkan  pertumbuhan  ekonomi  Banten terkontraksi -3,38 persen dibandingkan capaian  4  tahun  sebelumnya  yaitu  periode 2016-2019 yang selalu tumbuh diatas 5 persen.
Secara  umum  gambaran  perekono- mian  di  kabupaten/kota  pada  tahun  2020  bisa dilihat  pada  tabel  2.  Melalui  tabel  tersebut
terlihat bahwa Kabupaten Pandeglang memiliki  nilai  PDRB  terrendah  yaitu  sebesar Rp.  28.492,52  miliar,  sedangkan  Kota Tangerang memiliki nilai PDRB tertinggi yaitu sebesar  Rp.143.840,38  miliar.  Sementara  jika dilihat  dari  PDRB  perkapita  tahun  2020, Kabupaten  Lebak  memiliki  nilai  PDRB perkapita terendah yaitu sebesar Rp. 22,22 juta, sedangkan Kota Cilegon memiliki nilai PDRB perkapita  tertinggi  yaitu  sebesar  Rp.  233,02 juta,  tingginya  perkapita  Kota  Cilegon disebabkan  daerah  tersebut  terkonsentrasi industri  manufaktur  skala  besar  yaitu  industri logam/baja dan industri kimia.
Kondisi  pandemi  Covid-19  yang melanda tanah air sejak Maret 2020 berdampak kepada pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di  Provinsi  Banten  yang  mengakibatkan ekonomi  terkontraksi.  Kota  Tangerang  dan Kabupaten  Tangerang  menjadi  daerah  yang paling terdampak yakni dengan rendahnya laju pertumbuhan ekonomi yaitu -6,92 persen dan - 3,70 persen. Sementara Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak menjadi daerah tertinggi pertumbuhan ekonomi pada 2020 dengan laju pertumbuhan -0,54 persen dan -0,88 persen.
Tabel  2. Produk  Domestik  Regional  Bruto (PDRB), PDRB Perkapita, dan Laju Pertumbuhan Tahun 2020 Kabupaten/Kota PDRB Berlaku (Milyar Rp) PDRB Perkapita (Juta Rp) Laju Pertum- buhan 1. Pandeglang 28.492,52 23,47 -0,54 2. Lebak 29.076,69 22,22 -0,88 3. Tangerang 136.005,32 34,79 -3,11
4. Serang 76.601,09 50,60 -1,96 5. Kota Tangerang 143.840,38 63,26 -16,40 6. Kota Cilegon 103.182,06 233,02 -0,88 7. Kota Serang 31.580,09 45,17 -1,29 8. Kota Tangsel 82.551,23 45,87 -1,01 BANTEN 626.437,44 47,60 -3,38
Sumber : BPS Provinsi Banten

## Ketimpangan Wilayah
Menurut  Utami  (2018)  ketimpangan pendapatan  di  Provinsi  Banten  selama  tahun 2011-2015  tergolong  tinggi  diatas  ambang batas  0,5  bila  dihitung  menggunakan  Indeks Williamson  dan  kecenderungan  hubungan pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten dengan ketimpangan pendapatan antar kabupaten/kota menunjukkan hubungan yang berlawanan.
Perbedaan karakteristik wilayah menyebabkan adanya ketimpangan pembangunan ekonomi dan pendapatan perkapita penduduk antarkabupaten/kota. Besar  kecilnya  ketimpangan  PDRB  perkapita antarkabupaten/kota  memberikan  gambaran tentang kondisi dan perkembangan pembangunan di Provinsi Banten.
Ketimpangan
pembangunan
antarkabupaten/kota  yang  terjadi  di  Provinsi Banten  selama  tahun  2016 ‐ 2020  dianalisis dengan Indeks Williamson.  Hasil perhitungan Indeks  Williamson  disajikan  dalam  grafik berikut :
Gambar  1. Indeks  Williamson  kabupaten/ kota di Banten Tahun 2016-2020. Sumber : BPS Provinsi Banten (data diolah)
Dari  gambar  1.  terlihat  bahwa  nilai Indeks Williamson selama kurun waktu 2016- 2020  selalu  berada  diatas  angka  0,7  dan mendekati  angka  1,  kondisi  ini  menunjukkan bahwa  ketimpangan  distribusi  pendapatan perkapita  antarkabupaten/kota  di  Provinsi Banten  cukup  tinggi  atau  pertumbuhan ekonomi  antardaerah  yang  tidak  merata. Perbedaan  pendapatan  yang  tinggi  sudah  bisa terlihat dari tabel  2,  dimana PDRB perkapita tertinggi adalah Kota Cilegon dengan nilai Rp. 233,02  Juta  dan  terendah  Kabupaten  Lebak sebesar Rp. 22,22 Juta.
Selama  kurun  waktu  tersebut  terlihat bahwa  trend  Indeks  Williamson  setiap  tahun cenderung  mengalami  peningkatan.  Tertinggi pada  tahun  2020,  dimana  Indeks  Williamson bernilai 0,79. Ketimpangan pendapatan perkapita  antardaerah  yang  cukup  tinggi disebabkan konsentrasi kegiatan ekonomi yang tidak merata, salahsatunya perbedaan konsentrasi  kegiatan  ekonomi  wilayah  di Banten.  Dimana,  wilayah  Banten  Utara  yang memiliki  basis  ekonomi  di  sektor  Industri
Pengolahan dan wilayah  Banten Selatan yang memiliki  basis  ekonomi  di  sektor  pertanian. Berdasarkan distribusi PDRB Provinsi Banten tahun 2020, kontribusi sektor industri pengolahan  mencapai  33,45  persen  dari  total PDRB  Banten,  sedangkan  sektor  pertanian menyumbang 5,73 persen.
Konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah di  Banten  menjadi  salahsatu  penyebab tingginya ketimpangan pembangunan ekonomi.  Wilayah  Banten  Utara  yang memiliki  basis  ekonomi  di  sektor  Industri Pengolahan dan wilayah  Banten Selatan yang memiliki  basis  ekonomi  di  sektor  pertanian. Berdasarkan PDRB Perkapita wilayah perkotaan  dan  kabupaten  yang  terdapat konsentrasi  kegiatan  ekonomi  tertentu  seperti industri pengolahan  yaitu Kota Cilegon,  Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Kabupaten  Serang  memiliki  PDRB  Perkapita lebih  tinggi  dibandingkan  rata-rata  perkapita Provinsi Banten.

## Klasifikasi Wilayah
Dhyatmika (2013) dalam penelitiannya terkait ketimpangan pembangunan di Provinsi Banten  pasca  pemekaran  dari  Provinsi  Jawa Barat  menyebutkan  bahwa  pertumbuhan ekonomi  yang  terus  meningkat  di  Provinsi Banten  diikuti  dengan  meningkatnya  tingkat ketimpangan  pembangunan  antardaerah  terus meningkat sejak 2001 sampai dengan 2011. Tabel  3. Hasil  Perhitungan  Tipologi  Klassen Antarkabupaten/kota di Provinsi Banten 2016- 2020.
No Kabupaten/ Kota Rerata Pertum- buhan Ekonomi (%) Rerata Pendapat- an Perkapita (Juta/Rp) Kuad- ran 1 Pandeglang 4,21 21,35 III 2 Lebak 4,39 20,28 III 3 Tangerang 3,77 34,31 III 4 Serang 3,73 46,88 IV 5 Kota Tangerang 2,65 69,79 II 6 Kota Cilegon 4,22 220,07 I 7 Kota Serang 4,84 42,05 III 8 Kota Tangsel 5,61 43,45 III Banten 3,74 46,97 Sumber : BPS Provinsi Banten (data diolah)
Gambar 2. Tipologi Klassen kabupaten/kota di Banten Tahun 2016-2020. Sumber : BPS Provinsi Banten (data diolah)
Hasil  penghitungan  Tipologi  Klassen untuk  wilayah  kabupaten/kota  di  Provinsi Banten  periode  2016-2020  sesuai  tabel  3. adalah daerah yang termasuk klasifikasi daerah cepat  maju  dan  tumbuh  pesat  adalah  daerah pada  kuadran  I  yaitu  Kota  Cilegon,  daerah yang memiliki laju pertumbuhan ekonomi dan pendapatan  perkapita  lebih  tinggi  jika dibandingkan dengan Provinsi Banten.
Daerah  yang  masuk  pada  kuadran  II atau termasuk daerah dengan  klasifikasi maju tapi  tertekan  yaitu  Kota  Tangerang,  daerah
yang  memiliki  laju  pertumbuhan  ekonomi lebih  rendah  dan  pendapatan  perkapita  lebih tinggi  jika  dibandingkan  dengan  Provinsi Banten.  Kota  Tangerang  harus  memacu pertumbuhan sektor-sektor lain yang memiliki potensi untuk ditingkatkan selain sektor-sektor ekonomi  yang  sudah  ada.  Salah  satu  sektor yang  mulai  menurun  adalah  sektor  industri pengolahan,  di  mana  lahan  industri  di  Kota Tangerang  sudah  tidak  dapat  dikembangkan lagi  karena  wilayahnya  sudah  berbatasan langsung  dengan  pemukiman  penduduk,  dan sektor  pertanian  yang  sudah  tidak  dapat dikembangkan lagi karena lahan yang tersedia sudah beralih fungsi menjadi lahan pemukiman dan perdagangan. Letak Kota Tangerang yang berbatasan dengan
Ibukota Jakarta mengakibatkan  Kota  Tangerang  menjadi tempat tinggal bagi masyarakat yang bekerja di ibukota.  Oleh  karena  itu  konsentrasi  wilayah kegiatan ekonomi berbasis industri pengolahan sudah  tidak  sesuai  sehingga  perlu  dicarikan sektor  lain  yang  memiliki  potensi  untuk dikembangkan agar pertumbuhan ekonominya tetap meningkat.
Sementara itu, hasil Indeks Williamson menunjukkan bahwa sebagian besar kabupaten/kota  di  Provinsi  Banten  termasuk pada kuadran III yaitu klasifikasi daerah yang memiliki  laju  pertumbuhan  ekonomi  lebih tinggi jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten, tetapi PDRB perkapitanya dibawah rata-rata Provinsi Banten.  Daerah  ini  termasuk  daerah  yang berkembang  cepat  atau  potensial,  yaitu Kabupaten  Pandeglang,  Kabupaten  Lebak,
Rerata laju pertumbuhan (Persen) R e ra ta P DR B P e rk ap it a ( Ju ta R p )
Kabupaten Tangerang, Kota Serang, dan Kota Tangerang Selatan.
Daerah  yang  masuk  pada  kuadran  IV yaitu daerah yang memiliki laju pertumbuhan ekonomi  dan  pendapatan  perkapita  lebih rendah  jika  dibandingkan  dengan  Provinsi Banten. Daerah ini termasuk klasifikasi  relatif tertinggal, yaitu  Kabupaten Serang. Kebijakan prirotas  terhadap  daerah  yang  masuk  pada kuadran IV adalah perlu memacu pertumbuhan sektor-sektor  ekonomi  yang  ada  baik  sektor basis maupun non basis, sehingga pertumbuhan ekonomi dan pendapatan penduduk dapat ditingkatkan.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis ketimpangan pembangunan  ekonomi  antarkabupaten/kota menggunakan  Indeks  Williamson  di  Provinsi Banten periode 2016-2020, dapat disimpulkan bahwa ketimpangan pembangunan antarkabupaten/kota di Provinsi Banten masih tinggi  dan  ada  kecenderungan  mengalami peningkatan.
Beberapa  implikasi  kebijakan  yang bisa  disarankan  adalah  bahwa  Pemerintah Provinsi Banten diharapkan dapat memfasilitasi  atau  memperbaiki  faktor-faktor pendukung  yang  mempengaruhi  sektor  non basis yang memiliki potensi untuk dikembangkan.  Dengan  begitu  diharapkan sektor non basis tersebut dapat menjadi sektor basis  yang  berperan  dalam  peningkatan pertumbuhan  ekonomi  di  masa  depan. Pemerintah  kabupaten/kota  juga  diharapkan dapat  mendorong  dan  meningkatkan  potensi
ekonomi  daerah  sehingga  sumberdaya  yang selama ini belum terkelola dapat dimanfaatkan menjadi  sumber  pendapatan  masyarakat sehingga  dapat  meningkatkan  pendapatan masyarakat.
Dengan  kebijakan  yang  prioritas  dan tepat sasaran diharapkan pembangunan ekonomi  dapat  lebih  merata  antarkabupaten/ kota sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat  yang  pada  gilirannya  mampu mewujudkan visi Pemerintah Provinsi Banten menciptakan  Banten  yang  Maju,  Mandiri, Berdaya  Saing,  Sejahtera  dan  Berakhlakul Karimah.

## DAFTAR PUSTAKA
Arsyad, L. (1999). Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi  Daerah  Edisi Pertama. Yogyakarta.
BPFE- Yogyakarta.
BPS Provinsi Banten (2021). Produk Domestik Regional  Bruto  Menurut  Lapangan Usaha 2016-2020. BPS.
BPS Provinsi Banten (2021). Produk Domestik Regional  Bruto  Menurut  Pengeluaran 2016-2020. BPS.
BPS  Provinsi  Banten  (2021).  Pertumbuhan Ekonomi  Banten  2020.  Berita  Resmi Statistik  No.  11/02/Th.XV,  5  Februari 2021. BPS.
Dhyatmika, K, W. (2013). Analisis Ketimpangan  Pembangunan    Provinsi
Banten  Pasca  Pemekaran.  Skripsi Sarjana  S-1  Fakultas  Ekonomika  dan Bisnis
Universitas Diponegoro
Semarang.
Farris  Adiat  dan  Achmad Tjachja  N.  (2019).
Analisis  Kesenjangan  Wilayah  Dan Kesenjangan Pendapatan Di Indonesia
Tahun 2015-2018.
E-Jurnal
Agribisnis.  UIN  Syarif  Hidayatullah
Jakarta.
Gama,  A,  S.  (2009).  Disparitas    dan Konvergensi      Produk      Domestik Regional  Bruto  (PDRB)  Per  Kapita Antar  Kabupaten/Kota  di  Provinsi Bali.  Jurnal  Ekonomi  Dan  Sosial (INPUT), 2(1).
Mahardiki,  D.  dan  Rokhedi,  P.S.    (2013).
Analisis Perubahan Ketimpangan Pendapatan dan pertumbuhan Ekonomi Antar Propinsi di Indonesia 2006-2011. Jurnal Ekonomi dan kebijakan (JEJAK) Vol.6  hal:  103-213.  No.  1.  Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang (Unnes). Maulana,  A.    (2019).  Analisis  Ketimpangan Pembangunan Antarkabupaten/Kota Di
Provinsi  Kalimantan  Selatan  Tahun 2010-2017.  Jurnal  Ilmu  Ekonomi Pembangunan  Vol.19,  No.  1.  Fakultas Ekonomi,  Universitas  Negeri  Sebelas Maret.
Muttaqim,  H.  (2014).  Analisis  Disparitas Pendapatan  Antar  Daerah  Di  Provinsi Aceh  Dengan  Pendekatan  Indeks
Ketimpangan Williamson Periode
Tahun 2008-2011. Lentera, 14(9).
Sutarno., dan Mudrajad Kuncoro. (2004). Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan antar Kecamatan di Kabupaten Banyumas, 1993-2000. Jurnal Ekonomi Pembangunan.
Shanti, S dan Maruto, U, B. (2007). Disparitas Pendapatan Antar Daerah (Studi Kasus Kabupaten/Kota  di  Wilayah  Pantura Provinsi  Jawa  Tengah  Tahun  1994- 2003). Jurnal Dinamika Pembangunan Vol  4,No  1,  hal  33-46.  Fakultas
Ekonomi, Universitas Diponegoro.
Sirojuzilam. (2005). Beberapa Aspek Pembangunan Regional. Bandung Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia.
Sjafrizal.(2008).  Ekonomi    Regional,  Teori dan  Aplikasi.  Padang-Baduose Media.
Sjafrizal.(2012).Ekonomi Wilayah dan Perkotaan.    Jakarta:    Raja  Grafindo Persada.
Todaro, M. P. (2000). Economic Development, Seventh  Edition. New  York:  Addition
Wesley Longman, Inc.
Utami, P. R. (2018). Analisis Potensi Ekonomi Daerah  dan  Ketimpangan  Pendapatan Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Banten Tahun 2011-2015. Skripsi S-1 Fakultas Ekonomi  dan  Bisnis.  UIN  Syarif Hidayatullah Jakarta.
Wiwiek,  A.  (2019).    Analisis  Klasifikasi
Wilayah Provinsi-Provinsi di
Indonesia.  Karya  Tulis  Ilmiah  (KTI)- Jakarta. BPS.
Yeniwati.    (2013).  Ketimpangan  Ekonomi Antar  Provinsi    di  Sumatera.    Jurnal Kajian Ekonomi, 2(3).