## Kelembagaan Lokal Masyarakat Suku Maybrat Kampung Kamisabe Dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan
Syarif Ohorella 1 , Irnawati 2 , Nurhidaya 3
123 Universitas Muhammadiyah Sorong, Indonesia agrohut@gmail.com

## Abstrak
Sistem  pengusahaan  hutan  alam  oleh  masyarakat  adat  memiliki  perangkat  hukum yaitu  berupa  aturan-aturan  adat  yang  mengatur  hak  penguasaan/kepemilikkan  lahan hutan  serta  pengelolaannya  terutama  pada  hasil  tanaman  yang  ada  didalmnya.  Di Kampung  Kamisabe  Distrik  Muswaren,  untuk  status  kepemilikan  sumberdaya  lahan di  hutan  Alam  telah  diatur  secara  kelembagaan  adat  berdasarkan  pada  kelompok marga    atau  hubungan  kekerabatan  secara  geneologis.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengkaji  segala  bentuk  serta  peran  kelembagaan  adat  masyarakat  pengaturan  dan pengelolaan  sumberdaya  hutan.    Mengidentifikasi  faktor  yang  mempengaruhi keberlanjutan  sistem  Kelembagaan  Adat  dalam  pengelolaan  Sumberdaya  Hutan. Penelitian  ini  di  rancang  dengan  menggunakan  metode  studi  kasus  dengan pengambilan  data  dengan  wawancara  individual  (individual  interview),  pengamatan terlibat  (participant  observation),  dan  diskusi  kelompok  terfokus  (focused  group discussion).  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  Masyarakat  Kampung  Kamisabe yaitu  sistem  kekerabatan  didasarkan  pada  teritorial  geneologis    yaitu  suatu  sistem pengelolaan  sumberdaya  hutan  berdasarkan  pada  hubungan  kekerabatan  dalam kesatuan  marga.  Pengelolaan  hasil-hasil  Hutan  diatur  melalui  sistem  Kelembagaan Adat  yang berlaku di wilayah  Kelembagaan Adat  yang diselenggarakan oleh Kepala Pemerintah Kelembagaan Adat dan para dewan Kelembagaan Adat kampung melalui musyawarah Kelembagaan Adat di tingkat Kampung.
Kata kunci: kelebagaan lokal, suku maybrat, kampung kamisabe, sumberdaya hutan.

## ABSTRAC
In  the  natural  forest  concession  system,  in  practice,  the  community  has  legal instruments,  namely  in  the  form  of  customary  rules  that  are  very  good  at  regulating the  status  of  control/ownership  of  forest  land,  up  to  managing  the  "certain"  plant products  they  cultivate.  In  Kamisabe  Village,  Muswaren  District,  the  status  of ownership  of  land  resources  in  natural  forests  has  always  been  regulated  by  custom based on each clan group or which is a community kinship unit consisting of several households using the family name in the form of the same clan in the village. a village area.  This  study  aims  to  examine  the  form  and  role  of  customary  community institutions in regulating and managing forest resources. Identify factors that affect the sustainability  of  the  system  of  Customary  Institutions  in  the  management  of  Forest Resources.  This  research  was  designed  using  a  case  study  method  with  several  data collection  techniques,  namely  through:  individual  interviews  (individual  interviews), participant  observation,  and  focused  group  discussions.  The  results  of  the  study indicate  that  the  Kamisabe  Village  community  has  a  community  kinship  system consisting  of  genealogical  units  that  play  a  role  in  regulating  forest  resource
management including land and water based on geneological territories. Management of forest products is regulated through the customary institutional system that applies in  the  area  of  customary  institutions  organized  by  the  head  of  the  government  of customary institutions and the village adat institutional councils through deliberations of customary institutions at the village level.
Keywords: local institutions, maybrat tribe, kamisabe village, forest resources.

## PENDAHULUAN
Pengelolaan  sumberdaya  hutan  pada  masyarakat  lokal  didasarkan  pada  sistem pengetahuan lokal masyarakat yang merupakan bagian praktek dari teknik tradisional dalam  upaya  pengelolaan  hutan  yang  telah  berkembang  di  masyarakat.  Sistem pengetahuan  dan  pengelolaan  sumberdaya  lokal  selalu  berkembang  yang  diturunkan dalam  keluarga  secara  turun-temurun,  seperti  pengelolaan  dan  pemanfaatan  dari vegetasi oleh masyarakat sekitar hutan.
Keragaman  vegetasi  hutan,  khususnya  untuk  tanaman  campuran  dibedakan menjadi  strata  bawah  (Tanaman  rempah,  rerumputan,  obat-obatan,  serra  kusus-kusu padi atau yang biasa dikenal dengan Adropogon amboinensis, Strata menengah terdiri dari  tanaman  buah-buahan  (Kelapa,  Langsat,  durian,  duku,  jambu,  gandaria,  kenari dan manggis), strata atas yaitu jabon, jenis ficus, sengon dll, (Wattimena, 2007)
Dengan  adanya  keragaman  vegetasi  hutan  dari  berbagai  strata  maka  sangat penting agar pengelolaan sumberdaya hutan didasarkan pada aturan dalam, khususnya pada masyarakata yang akan mengelola atau menjalankannya. Hal ini perlu dilakukan mengingat  setiap  tahun  adanya  peningkatan  penduduk  dapat  memepngaruhi pengelollan  sumberdaya  hutan  yang  keberhasilan  belum  dapat  dipastikan  sehingga dampak  yang  ditimbulkan  bisa  menjadi  adanya  ketergantungan  masyarakat  terhadap hasil hutan.
Kampung  Kamisabe  merupakan  kampung  yang  terdapat  di  wilayah  Maybrat yang  masyarakatkatnya  masih  menggantungkan  kehidupan  pada  pengelolaan  hasil hutan,  dimana  sistem  penguasaan  hutan  masih  secara  turun-temurun  dan  dilakukan secara adat. yang menjadi perhatian penting sehingga perlu adanya kajian dari sistem adat kamping Kamisabe bahwa upaya untuk mengatur sistem pengelolaan hutan untuk mendapatkan  pemerataan  dalam  pembagian  ataupun  hasil  dan  pendapatan  selalu manjadi  bagian  dari  sistem  adat-istiadat  yang  menjadi  bagian  dari  kearifan  lokal masyarakat di kampung Kamisabe. Oleh karena itu sangat perlu untu mengkaji sistem kearifan lokal masyarakat yang terdapat di Kampung kamisabe agar dapat mengetahui potensi pengelolaan sumberdaya hutan  yang berbasis kearifan lokal yang merupakan bagian dari upaya untuk menjaga kelestarian hutan.

## METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian  dilaksanakan  di  Kampung  Kamisabe  Distrik  Muswaren,  Kabupaten Maybrat.  Penentuan  lokasi  penelitian  dilakukan  secara purposive ,  yaitu  penentuan lokasi yang dilakukan secara sengaja karena kampung Kamisabe merupakan kampung
yang  masyarakatnya  masih  mempunyai  bentuk  kelembagaan  adat  dalam  mengelola sumberdaya hutan.  Penelitian berlangsung kurang lebih tiga bulan yaitu dimulai pada bulan Januari hingga Maret 2021.

## Pendekatan Studi
Rancangan  dari  penelitian  ini  dilakukan  dengan  pendekatan  studi  kasus. Dengan  penelitian  menggunakan  studi  kasis  makan  akan  dapat  mengkaji  secara mendalam terdapat akses dan peluang yang terdalam dalam tujuan penelitian. Dalam penelitian ini adalah bagaimana karifan lokal masyarakat Kampung Kamisabe dalam mengelola dan menjaga kelestarian hutan.

## Teknik pengumpulan data
Pengumpulan data dilakukan melalui melalui 2 tahap yaitu wawancara ndividual (individual  interview) dan  Pengamatan  terlibat (participantion  observation. Wawancara  individu  ditujukan  untuk  penga,bilan  data  yang  berhubungan  dengan kajian pada kelembagaan adat masayarakat yang berada di kampung Kamiseba Distrik Moswaren  Kabupaten  Sorong  Selatan  khususnya  dalam  pengelolaan  hutan  berbasis adat.  Pengambilan  data  melalui  wawancara  dilakukan  kepada  Kepala  Kampung, Kepala  adat  dan  masyarakat  (penduduk)  yang  berjumlah  30  orang  dari  tiap  kepala keluarga.  Pemilihan  responden  dilakukan  secara  acak.  Pengamatan  terlibat  dilakuan dengan  cara  melibatkan  diri  secara  langsung  untuk  melihat  aktivitas  masyarakat sehari-hari  dalam  pengelolaan  dan  memanfaatkan  hasil  hutan  yang  dilakukan berdasarkan aturan kelembagaan.

## Analisis Data
Kajian kelembagaan adat dalam mengatur dan mengelolah sumberdaya hutan di kampung  kamisabe  akan  di  analisis  dengan  menggunakan  teknik  analisis  deskriftif Kualitatif. Metode dekriptif kualitatif didasarkan atas pertimbangan bahwa metode ini telah digunakan secara luas dan dapat mengkaji lebih banyak segi dibanding dengan metode-metode  penyelidikan  lain.  Selanjutnya  metode  ini  digunakan  untuk menghasilkan  suatu  keadaan  yang  mungkin  terdapat  dalam  situasi  tertentu  dalam wilayah atau objek kajian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Kelembagaan Adat Masyarakat Kampung Kamisabe
Masyarakat  adat  papua  mempunyai  kelembagaan  yang  berisfat  majemuk  yang terditi  dari  ±  250  bahasa  (Mansoben,  1994  dalam  Angrianto  dkk.,  2013). Pengelompokkan  dua  bahasa  utama  masyarakat  adat  papua  yaitu  rumpun  bahasa austronesia dan non austronesia.
Dua  kelompok  bahasa  utama  dalam  masyarakat  adat  yaitu  rumpun  bahasa Austronesia  yang  membagi  wilayah  pulau  papua  yaitu  Wandamen,  Waropen,  Biak, Tobati,  dan  Ambai  dan  non-Austronesia,  yaitu  Sentani,  Dani,  Muyu,  Mee,  dan
Maybrat yang mewakili daerah rawa dan pegunungan.  Dari segi aspek struktur sosial, masyarakat adat papua mempunyai tiga sistem kekerabatan, yaitu:
1. Patrineal merupakan sistem kekerabatan yang diambil mengukuti garis keturunan pihak bapak dengan ditandai adanya marga.  Daerah atau wilayah yang mewakili sistem patrineal pada masyarakat adat papua meliputi suku Asmat, Sentani, Biak, Waropen, Maybrat dan Dani.
2. Bilateral  disebut  juga  sistem  parental  merupakan  sistem  kekerabatan  yang  bisa mengikuti garis ayah atau garis ibu, yang diwakili oleh suku di sekitar Sarmi.
3. Ambilineal  merupakan  sistem  kekerabatan  dimana  dapat  mengikuti  garis  ayah atau  ibu.  Dalam  sistem  kekerabatan  ini,  pilihan  ditentukan  oleh  masing-masing individu apakah mau mengikuti garis keturan ayah ataupun ibu.
Pada sistem kepemimpinan tradisional, masyarakat adat Papua memiliki sistem kepemimpinan  yang  masih  tradisional  yaitu  warisan,  upaya  pribadi  dan  gabungan. Dalam  proses  pelaksanaan  kepemimpinan,  kepala  kampung  mempunyai  peranan sebagai fasilitator untuk menghubungkan marga yang satu dengan yang lainnnya serta sebagai  mediator  apabila  terdapat  permasalahan  yang  harus  diselesaikan.  Dengan demikian maka kewenangan adat dari kepala tiap marga/klan tetap terpelihara.
Namun  permasalahan  yang  biasa  muncul  karena  adanya  pola  penggabungan kelompok  marga  berdasarkan  unit  perluasan  pemukiman  menjadi  satu  wilayah  baru menjadi  suatu  akar  mula  terjadinya  konflik.  Pada  jaman  Belanda,  setiap  kampung yang  ditetapkan  oleh  pemerintah  Belanda  tidak  diakui  keberadaannya  oleh  setiap marga,  begitu  juga  dengan  penetapan  kepala  kampung  (Koranu).  Ini  yang  menjadi dasar  transformasi  sosial  untuk  kepemilikan  sumberdaya  alam.  Sejak  pemerintah mengambil  alih  hak  kepemilikan  dan  menetapkan  serta  mengatur  penguasaan sumberdaya alam berdasarkan kelompok marga atau komunitas marga. Sejak saat itu maka  terbentuklah  kelompok  marga  eksklusif  dengan  sifat  primodialisme  kelompok marga yang mulai terpelihara.
Gambar1. Kelembagaan Adat yang Terdapat di kampung Kamisabe.
Kepala Pemerintah Adat Dewan Adat Kampung Kepala Dusun/Kampung
Urusan infrastruktur
Kampung Masyarakat
Sekretaris & Bendahara Kepala Dusun/Kampung
Pengelompokkan  masyarakat  atas  dasar marga menurut  Titahelu  (2005), merupakan  kelompok  kekerabatan  masyarakat  memegang  pada  prinsip  patrilineal, sebagai  kesatuan  kekerabatan  masyarakat  yang  terbentuk  atau  terdiri  dari  beberapa rumah  tangga  dengan  memakai  nama  keluarga  pihak  laki-laki  berupa  marga  yang sama di dalam suatu wilayah Kelembagaan Adat.  Sedangkan marga merupakan suatu persekutuan  teritorial  geneologis  yang  menjadi  bagian  dari  kelompok  masyarakat yang  di  dalamnya  bisa  terdiri  dari  satu  keturunan  (geneologis)  dan  terdiri  dari beberapa marga di dalam suatu wilayah Kelembagaan Adat.
Berdasarkan hasil penelitian, di Kampung Kamisabe terdapat 7 Marga yaitu;
1. Marga Kambu,
2. Marga Athabu,
3. Marga Howay,
4. Marga Homer,
5. Marga Isir.
6. Marga Saman
7. Marga Fenna

## B. Kelembagaan  Adat  Masyarakat  Kampung  Kamisabe  Dalam  Pengelolaan Sumberdaya Hutan
Kelembagan itu sendiri dapat diartikan sebagai suatu organisasi  dar kelompok masyarat  yang  didalamnya  memiliki  aturan  yang  ditujukan  untuk  mengatur  dan menjaga  hubungan  diantara  anggotanya.  North  (1990),  mengartikan  kelembagaan yaitu  sejumlah  peraturan  dalam  masyarakat,  komunitas  atau  kelompok  yang didalamnya  mengatur  hak  dan  kewajiban  serta  tanggung  jawab  setiap  perseorang ataupun  kelompok.    Jadi  pada  dasarnya  kelembagaan  speerangkat  aturan atau  norma yang  berlaku  dimasyarakat  dari  waktu  ke  waktu  untuk  memenuhi  keperluan  atau kebutuhan setiap anggotan airganisasi secara kolektif.  Kelembagaan masyarakat adat pada  pengelolaan  sumberdaya  hutan  khususnya  disekitar  kawasan  mereka  tinggal pada  kampung  Kamisabe  telah  diatur  sesuai  dengan  sistem  kelembagaan  yang terdapat pada kampung tersebut.
Bentuk peran dari kelembagaan masyarakat adat di Kampung kamisabe dalam pengelolaan  sumberdaya  hutan  terutama  yang  berkaitan  dengan  kearifan  lokal didasarkan  pada  aturan  yang  terdapat  dalam  kelembagaan.  Masyarakat  di  kampung Kamisabe  mempunyai  hubungan  diantara  sesama  yang  telah  menyatun  sejak  dahulu yang  perkaitan  dengan  kepemilikan  atau  penguasaan  terhadap  pengelollan sumberdaya hutan yang diatur berdasarkan kelompok marga yang satu dengan marga yang lainnnya.

## 1. Pengelolaan sumberdaya hutan di Kampung Kamisabe
Sumberdaya  hutan  pada  perspektif  masyarakat  tradisional  diluar  dari masyarakat  modern  merupakan  bagian  dari  tempat  tinggal  dan  sebagai  simber  untuk memenuhi kebutuhan keluarga.  Selain itu hutan bagi masyarakat Kampung kamisabe
sebagai  tumpuan  hidup (staff  of  life) yang  berlangsung  secara  turun-temurun  hingga saat ini yang didasarkan pada kelembagaan adat atas dasar nilai, hukum sosial, norma yang  mengatur  hubungan  diantara  sesama  masyarakat  maupun  dengan  pihak pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam (Nugraha, 2015)
Pengaturan pengelolaan sumberdaya hutan di kampung Kamisabe berdasarkan aturan  adatnya  adalah  setiap  marga  diberika  kebebasan  untuk  mengatur  aturan  dan hubungan  sesama  marganya    maupun  dengan  kelompok  marga  yang  lain.  Menurut Lokollo  (2005)  penguasaan  atau  kepemilikan  terhadap  sumberdaya  hutan  dilakukan berdasarkan  teritorial  geneologis  yang  semua  kepemilikannya  telah  melalui kesepakatan kelembagaan adat dengan cara musyawarah dengan marga lainnnya.
Marga yang  ditunjuk  memiliki  kekuasaan  dalam  mengelola  kampung    pada Kampung  kamisabe  adalah  Kelompok Marga Saman  diikuti  yang  kedua  adalah Marga Homer  yang  yang terakhir adalah Marga Fenna.  Bila melihat urutan tersebut maka Marga Saman memiliki kekuasaan yang lebih besar dibanding marga lainnnya karena marga ini mempunyai geneolrologis teritorial terhadap sumberdaya hutan yang pengaturannya sudah diatur sejak lama dalam kelembagaan adat.
Beberapa  pendapat  yang  dikemukakan  masyarakat  adalah  bahwa  setiap pemanfaatan  sumberdaya  alam  berupa  hutan  tetap  berdasarkan  pada  hak penguasaan/kepemilikkan  kelola  atas  sumberdaya  hutan  berdasarkan  hasil  diskusi/ pengamatan terlibat dikarenakan adanya aturan kelembagaan adat.
Terkait dengan uraian di atas, terdapat penuturan masyarakat yang menerangkan bahwa  alasan  mengapa  masyarakat  masih  tetap  berpegang  pada  hak-hak  penguasaan atau  kepemilikan  dan  pengelolaan  sumberdaya  hutan  berdasarkan  aturan  adat dikarenakan:
“bahwa  sejak  jaman  nenek  moyang,  bahawa  komunitas  seluruhnya  adalah mempunyai tempat tinggal yang sama yang mendiami kawasan hutan pedalaman dan pengaturan hak pengausaan atau kepemilikan didasarkan pada marga kberdasarkan kelembagaan aadat kampung mulai dari wilayah pantai hingga daerah pegunungan“.
Pembagian  dari  hak  kepemilikan  masing-masing marga, menunjukkan kejelasanan  meskipun  tidak  dilihat  secara  nyata  atau  fisik    namun  semua  kelompok masyarakat  bisa  menerima  aturan  kelembagaan  tersebut.  Karena  semua  diturunkan dari  generasi  ke  generasi  sehingga  batas-batas  kepemilikan    mulai  dari  hamparan bukit,  gunung,  sunga  atau  kali    dan  sub  aliran  sungai  atau  anak  sungai  sebagai pembatas.
2. Bentuk  Penguasaan/Kepemilikkan  Masyarakat  di  Kampung  Kamisabe Terhadap Sumberdaya Hutan
Penguasaan/kepemilikkan merupakan insentif bagi masyarakat untuk pengelolaan sumberdaya hutan yang berikan atas dasar pertimbangan budaya ataupun sejarah   maupun bukti nyata kinerja yang telah ditunjukkan oleh masyarakat setempat (Kartodiharjo  1999).    Penguasaan/kepemilikkan  sumberdaya  oleh  masyarakat  di kedua lokasi penelitian adalah:
1. Kepemilikan  secara  kolektif  atau  bersama  untuk  sumberdaya  alam  berdasarkan kelembagaan adat yang terdapat di kampung Kamisabe berdasarkan pada masing- masing  marga  sehingga  setiap  marga  berhak  mengatur  pengelollan  pada  hutan berdasarkan  pada  kelembagaan  adat  yang  lakukan  secara  turun-temurun. Kepemilikan ini mencakup pembagian kawasan atau wilayah hutan non kayu dan kayu.  Dari  aturan  kelembagaan  menjelaskan  bahwa  hak  yang  diberikan  secara kolektif tidak dapat disewakan atau diperjualbelikan kepada siapapun diluar marga terutama  kepada  pihak-pihak  yang  tidak  memiliki  kepentingan  dengan elembagaan adat tanpa melalui persejuan kelompk marga.
2. Penguasaan  dan  kepemikan  hanya  ditujukan  untuk  keperluan  memenuhi kebutuhan  keluarga  dari  tiap  marga  yang  kelola  dalam  bentuk  usaha  pertanian, perkebunan  dan  yang  lainnnya  yang  tepa  berada  pada  keberlanjutan  sumberdaya hutan meskipun telah menjadi hak pribadi ayau individu.
Menurut  Schmid  (1987), dalam Pakpahan  (1989),  menjelaskan  bahwa kelembagaan  adalah  seperangkat  aturan  atau  ketentuan  yang  mengatur  hubungan diantara  individu  orang,  hak  yang  dimiliki  mereka,  serta  hubungan  dianta  hak-hak tersbut seperti hak-hak orang lain, hak-hak istimewa, dan tanggung jawab yang harus mereka  lakukan.    Pengertian  kelembagaan  sebagai  instrumen  yang  mengatur hubungan  antar  orang  atau  kelompok  masyarakat  melalui  hak  dan  kewajibannya dalam kaitannya dengan pemanfaatan sumberdaya yang dicirikan oleh tiga hal utama : (1)  hak-hak  kepemilikkan  ( property  rights )  yang  berupa  hak  atas  benda  materi maupun  non  materi  ;  (2)  batas  yurisdiksi  ( jurisdictional  boundary )  ;  (3)  aturan representasi  ( rules  of  representation ).    Ciri-ciri  tersebut  yang  menjadi  aturan  main
( rules of the games ) pada ketentuan pengelolaan sumberdaya hutan.
Kajian dari ketiga ciri tersebut pada masyarakat di Kampung Kamisabe dalam hubungannya menjadi bentuk-bentuk penguasaan yang dimilikinya dalam pengelolaan sumberdaya hutan.
a. Hak kepemilikkan ( Property rights )
Hak  kepemilikkan  masyarakat  Kampung  Kamisabe  untuk  sumberdaya  hutan yaitu:
1. Hak Milik Bersama Marga
Yaitu hak yang dimiliki setiap orang yang terdapat di Kampung Kamisabe atas kepemilikan sumberdaya lahan berserta segala hasil hutan yang ada didalamnya baik non  kayu  maupun  kayu  yang  didasari  dari  adanya  satu  kesatuan  marga  namun  tetap pengaturannnya didasarkan pada kelembagaan adat yang dibentuk sejak jama sebelum nenek moyang  yang diturunkan secara  geneologis.   Di dalam wilayah  kampung, hak kelola/kekuasaan seperti ini  menjadi batas pemisah  yang mengatur kekuasaannya itu ditandai  dengan  batas-batas  alam  yang  meliputi  sungai,  anak  sungai,  dan  bukit  atau pegunungan sebagai penandanya.
Sistem penguasaan terhadap sumberdaya hutan dalam satu kesatuan marga dari setiap  kelompok  masyarakat,  semua  keluarga  atau  individu  yang  termasuk  dalam rumpun atau kelompok marga tersebut memiliki hak mengelola dan menggarap lahan
serta  sumberdaya  hutan  lainnya  yang  menjadi  hak  miliki  bersama.    Dalam  sistem kelembagaan  di  kampung  kamisabe,  masyarakat  yang  bukan  tergolong  dalam kelompok marga tetap  yang  mempunyai  hak  mengelola,  dan  boleh  masuk  kedalam wilayah  hutannya,  tetapi  hanya  dibatasi  pada    pengambilan  hasil  hutan  seperti  hasil hutan    non  kayu  dan  kayu  namun  yang  berkaitan  dengan  pembukaan  lahan  hutan untuk  pengusahaan kebun harus  melalui  ijin  resmi  dari marga yang  mempunyai kekuasaan kelola.
Dalam  aturan  kelembagaan  adat  menjelaskan  bahwa  pengambilan  hasil  hutan kayu  oleh  kelompok  penguasa  kelola  hutan  hanya  dapat  dilakukan  untuk  memenuhi kebutuhan  hidup,  sehingga  untuk  kepentingan  yang  ditujukan  untuk  mendapatkan keuntungan  atau  komersil  tidak  mendapatkan  ijin  atau  tidak  diperbolehkan  dalam aturan  adat.  Berbeda  dengan  hasil  hutan  kayu  yang  pengambilannya  diperbolehkan, bahkan bukan hanya pihak marga penguasa tetapi juga yang bukan memiliki hak atas wilayah marga kuasa tetapi terlebih dahulu mendapat ijin dari yang berkuasa.
Masyarakat  adat  yang  berada  di  Kampung  Kamisabe,  lahan  merupakan  hak milik  yang  dapat  digunakan  secara  bersama  tetapi  bukan  untuk  diperjual  belikan. Ketentuan  ini  berlaku  untuk  penduduk  yang  berasal  dari  dalam  kampung  ataupun yang berasal dari luar kampung seperti masyarakat pendatang.

## 2. Hak SDA Status Milik Pribadi
Hak  SDA  milik  pribadi  ialah Manusia  hanya  diberi  hak  kepemilikan  terbatas yaitu,  milik  keseluruhan  pada  batas  yang  di  beri  kewenangan  saja.    Kepemilikkan seperti  ini  dapat  secara  menyeluruh  atau  utuh  dan  menjadi  hak  satu  orang  dalam kelompok marga apabila  kawasan  alam  hutan  yang  menjadi  hak  milik  bersama tersebut telah dikelolanya untuk kebutuhan hidupnya seperti pembukaan ladang/kebun dan  telah  diketahui  bersama.    Hak  kepemilik  seterusnya  menjadi  hak  tiap marga walaupun tidak dalam pengelolaan tetapi tetap menjadi bagaian haknya.
Didalam pengelolaan walaupun Di dalam pengelolaan walaupun tidak ditanami dengan tanaman-tanaman berupa buah dan sebagainya,  tetapi status milik lahan tetap menjadi  milik marga. Ini  dikarenakan  orang  pertama  merupakan  pengelolaan  pada kawasan lahan hutan yang telah menjadi hak milik bersama.  Begitupun yang terjadi apabila  ditanami  dengan  buah-buahan,  maka  kepemilikkan  atas  lahan  dan  tanaman akan  menjadi  hak  miliknya  dengan  sistem  milik  dapat  diwariskan  kepada  anak  atau istri.
3. Batas Lingkungan Hak Dan Kewajiban ( Yurisdiksi)
Batas lingkup hak dan kewajiban (yurisdikasi) menjadi batas wilayah kekuasaan atau  tanggaung  jawab,  dalam  masyarakat  di  Kampung  Kamisabe  dilihat  dari  adanya wilayah  masyarakat  adat.  Wilayah  masyarakat  adat  dikenal  oleh  masyarakat  sebagai dati.    Dati merupakan  kawasan  atau  tanah  masyarakat  adat  yang  mengatur  hak masyarakat  baik  dalam  wilayah  ataupun  di  luar  kampung  terhadap  wilayah kekuasaannya  atas  sumberdayalahan  dan  hutan.    Dasar  wilayah dati berdasarkan penuturan  beberapa  petuah  adat  masyarakat  dikarena  sejak  dulu  wilayah  ini  masuk
telah  didiami  oleh  para  leluhur  terdahulu  mereka  dengan  sistem  pembagian  yang diatur secara Kelembagaan Adat berdasarkan tiap-tiap marga yang ada dalam negeri maupun diluar negeri dengan otoritas pengelolaannya diatur berdarkan masing-masing marga .
Pada  Kampung  Kamisabe,  batas  wilayah  kekuasaan  dalam  negeri  dengan masyarakat  di  luar  negeri  ditandai  dengan  adanya  pengakuan  batas  yang  mengatur tentang  wilayah  otoritas/penguasaan  antara  negeri.    Di  Kampung  Kamisabe  bentuk pengakuan  tentang  batas  wilayah  kekuasaan/otoritas  negeri  selain  ditandai  dengan adanya pal batas yang mengatur tata batas kekuasan negeri, juga masih memakai batas alam.  Sedangkan di Kampung Kamisabe, batasan-batasan ini untuk masyarakat masih tetap  berpatokan  pada  batas  alam  sesuai  dengan  latar  belakang  sejarah  pola penguasaan/kepemilikkan  yang  telah  diatur  sejak  dulu  secara  kelembagaan masyarakat adat.
Kawasan daerah kuasa masyarakat yang mencakup kelompok-kelompok marga yang  berada  pada  wilayah  tersebut,  untuk  ke  dua  negeri  masyarakat  masih  memiliki rujukan  pada  batas-batas  alam  yaitu  berupa  nama-nama  sungai,  anak  sungai  dan pegunungan sebagai pembatas kekuasaan/otoritasnya, dan ini diiakui oleh masyarakat tiap-tiap marga. Konsep otoritas ini walaupun bagi tiap-tiap marga diakui keberadaan dan  eksistensinya  secara  kelembagaan  tatanan  adat,  namun  masyarakat  yang  ada  di dalam  kelompok marga lain  dapat  mencari  hasil  hutan  kayu  dan  non  kayu  di wilayahnya.    Pengelolaan  untuk  membuka  ladang/kebun  ( kebun )  harus  memiliki  ijin dari  kepala  atau  pimpinan  penguasa  dalam  kelompok marga. Hal  ini  dikarenakan membuka  ladang/kebun,  kepemilikkannya  berubah  menjadi  hak  milik  pihak  yang membuka ladang/kebun sehingga harus mendapat ijin yang sah .
Begitupulah  pada  konsep  otoritas  yang  digunakan  bahwa  beberapa marga dengan marga masing-masing  mempunyai  hak  mengatur,  melindungi  dan  menjaga sumberdaya  hutan  alam  mereka  yang  dikuasainya  bersama  dan  mempunyai  hak memberikan  hak  kerja  kepada masyarakat  adat  yang  ada  di  dalam  negeri maupun di luar negeri yang ingin melakukan pembukaan wilayah lahan pada wilayah lahan yang dikuasai.
4. Pemahaman Aturan representatif
Pemahaman  yang  mengatur  secara  representatif  ialah  partisipasi  masyarakat dalam  mengambil  keputusan  mengenai  pintu  akses  masuk  ke  lahan  hutan  Kampung Kamisabe  wilayah  adat.  Terkait  hal  tersebut,  proses  pengambilan  keputusan  oleh masyarakat,  khususnya  pengelolaan  sumberdaya  hutan  dibedakan  menjadi  2  bentuk proses pengambilan keputusan  yaitu   bentuk pengambilan keputusan yang dilakukan oleh seluruh perwakilan marga dan pengambilan hak keputusan yang dilakukan oleh kepala yang dituakan oleh marga.
Bentuk  dari  pengambilan  keputusan  yang  dilakukan  oleh  perwakilan  seluruh anggota marga ini,  biasanya  berkaitan  dengan  kegiatan  aktifitas  pengelolaan pengelolaan yang dilakukan oleh pihak-pihak pengusahaan hutan yang berskala besar
seperti  HPH.      Sedangkan  untuk  pengambilan  keputusan  yang  dilakukan  hanya melalui  perwakilan  kepala  suku marga ini  dilakukan  hanya  sebatas  kepada masyarakat yang ingin melakukan aktifitas perladangan atau ijin menggunakan lahan yang di garap atau perladangan berpindah pada wilayah yang menjadi kekuasaan yang di kelolaanya.

## KESIMPULAN
Kesimpulan yang dapat disampaikan berdasarkan uraian hasil penelitian adalah masyarakat  Kampung  Kamisabe  memiliki  beberapa  sistem  kekerabatan  pada masyarakat  adat  yang  didasarkan  pada  kesatuan-kesatuan  genologis  yang  menurun hingga  pada  pengaturan  sumberdaya  alam  yaitu  berupa  hutan,  tanah  dan  air. Pengaturan pengelolaan hasil hutan  diatur berdasarkan sistem kelembagaan adat yang masih  berlaku  dan  masih  digunakan.  Pengelolaan  hutan  adat  melalui  sistem kelembagaan adat yang berlaku diselenggarakan oleh Pemerintah Kelembagaan Adat, Para  dewan  kelembagaan  Adat  yang  dilakukan  melalui  musyawarah  kelembagaan adat di tingkat Kampung kamisabe.

## DAFTAR PUSTAKA
Angrianto  R,  Peday  H.F.Z,  Rahawarin  Y,  Lekkito  K  dan  Hematang  F,  2013. Pendataan  dan  Penataan  Kawasan  Hutan  Lindung  di  Kabupaten  Maybrat. Kerjasama  Dinas  Kehutanan  Kabupaten  Maybrat  dan  Fakultas  Kehutanan Universitas Papua Anonim, 2011.
Kabupaten  Maybrat  Dalam  Angka  2011.  Kerjasama  Badan  Perencanaan Pembangunan  Daerah  Kabupaten  Maybrat  Dengan  Badan  Pusat  Statistik Kabupaten Sorong Selatan.
Arief,  A.  1994.  Hutan,  Hakekat  dan  Pengaruhnya  Terhadap  Lingkungan.  Yayasan Obor Indonesia. Jakarta .
Affhof  2006. Hak  Ulayat  Masyarakat  Yang  Ada  Dalam  Masyarakat  Labuhanbatu Demi Terciptanya Tertib Hukum Tentang Penguasaan Tanah . Pogram Studi Ilmu Hukum Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatra Utara.
Bungin  B.    2003. Teknik-Teknik  Analisis  Kualitatif  dalam  Penelitian  Sosial .    Di dalam Bungin B.  (ed).  2003.  Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis  dan  Metodologis  ke  Arah  Penguasaan  Model  Aplikasi.    Jakarta:  PT. Raja Grafindo Persada.  Hlm: 83-105.
Irnawati, I., Nurhidaya, N., & Histiarini, A. R. (2021). Analisis Potensial Hutan Sagu Alam  Dan  Pengelolaan  Secara  Tradisional  Oleh  Masyarakat  Adat  Kampung Puragi Distrik Metemani. Median: Jurnal Ilmu Ilmu Eksakta, 13(3), 114-120.
Lokollo  2005. Hak  Ulayat  dan  Masyarakat  Hukum  Adat  di  Kabupaten  Maluku Tengah .  Laporan  Penelitian  Kerjasama  Dinas  Kehutanan  Kabupaten  Maluku Tengah Dan Lembaga Penelitian Universitas Pattimura.
Lundgren BO, JB Raintree.  1982. Sustained Agroforestry . In Nestel B (Ed.).  1982. Agricultural  Research  for  Development.    Potentials  and  Challenges  in  Asia. ISNAR, The Hague, The Netherlands.  37-49.
North DC.  1995. The new institutional economics and third world development . In : Harris J, Hunter J and Lewis C.  (eds.).  1995. The New Institutional Economics and Third World Development .  Pp 17-26, Routledge, London.
Nugraha A. 2005. Antropologi Kehutanan . Penerbit : Wana Aksara
Sardjono, M.A. 2004. Mosaik Sosiologis Kehutanan :  Masyarakat  Lokal, Politik dan Kelestarian Sumber Daya. Debut Press, Jogyakarta
Suhardjito  D. et al .  1999. Karakteristik  Pengelolaan  Hutan  Berbasiskan Masyarakat .  Studi Kolaboratif FKKM.
Suhardjito  D..  2007. Karakteristik  Pengelolaan  Hutan  Berbasiskan  Masyarakat . Studi Kolaboratif FKM Banyu Waras.
Uphoff N.  1986. Local Institutional Development .  West Hartford.  CT.  Kumarian Press.
Wattimena GA.  2016. Agroforestri di Maluku .  Makalah Diskusi Panel Alumni SMU Negeri 2 Ambon.  TMII Jakarta.
Wattimena  GA,  E  Papilaya.    2005. Model  Agroforestry  di  Maluku .    Artikel publikasikan  Harian Ambon Ekspres tanggal  20, 21, 22 April 2005.
Yin  RK.    1997. Studi  Kasus (Desain  dan  Metode).    Rajawali  Grafinfo  Persada Jakarta.