## KAJIAN KEMANDIRIAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH BIDANG KESEHATAN PADA MASA PANDEMI COVID-19
Afrida Ariyani 1
afrida.ariyani@mhs.unsoed.ac.id

## Abstract
How  the  covid-19  pandemic  affects  the  financial  independence  of  regional  public  service agencies  in  the  health  sector  is  the  aim  of  this  study.  The  research  was  conducted  in  two regional public service agencies of the regional general hospital in Brebes Regency, namely BLUD  Bumiayu  Regional  Hospital  and  Brebes  Regional  Hospital  BLUD.  Researchers  used three variables in this study, namely the ratio of financial independence, level of public trust and service quality. The data used in this study are primary and secondary. Secondary data used in this study are financial statements for  5 years (2016-2020), data patient visits for  5 years  (2016-2020),  and  the  2020  Community  Satisfaction  Index  (IKM)  survey  results, while primary data was obtained from interviews with related parties and direct observation. A mix method  approach  with  a  comparative  method  was  used  in  this  study  to  compare  the condition of the hospital's financial independence as a regional public service agency during before  and  after  the  Covid-19  pandemic  hit  Indonesia.  The  results  of  this  study  are  that  in general  the  Covid  19  pandemic  has  a  positive  effect  on  the  financial  independence  of regional  public  service  agencies  in  the  health  sector.  Although  the  rate  of  patient  visits decreased  during  the  pandemic,  the  level  of  community  satisfaction  with  hospital  services has increased. This is because the quality of hospital services has actually increased during the pandemic.
Keywords: regional public service agencies, financial independence, COVID-19, service quality

## PENGANTAR
Peran rumah sakit sebagai institusi publik sangat penting dalam meningkatkan derajat kesehatan  masyarakat.Pemerintah  mengharapkan  pada  tahun  2011  semua  rumah  sakit pemerintah sudah berubah menjadi organisasi dengan status Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah (BLU/BLUD).Tujuan dari ditetapkannya rumah sakit sebagai Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah (BLU/BLUD) adalah agar rumah sakit dapat menyelenggarakan  pelayanan  umum  yang  efektif,transparan  dan  efisien  dengan  tetap memperhatikan  azas  keadilan,kepatutan  dan  manfaat  sesuai  dengan  prinsip  bisnis  yang sehat  sehinga  tujuan  dari  pemerintah  dapat  tercapai.  Implementasi  Pola  Pengelolaan Keuangan  Badan  Layanan  Umum  Daerah  (PPK-BLUD)  kini  didasarkan  pada  Permendagri
1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis,Universitas Jendral Sudirman,Indonesia
Nomor  79  Tahun  2018  Tentang  Badan  Layanan  Umum  Daerah  dan  PMK No.129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan layanan Umum.
Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah (BLU/BLUD) merupakan salah satu  penyelenggara  pelayanan  publik  yang  berperan  penting  dalam  memberikan  layanan kepada  masyarakat.Secara  yuridis  (BLU/BLUD)    bukan  merupakan  badan  hukum,  namun (BLU/BLUD)  beroperasi sebagai unit kerja kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah untuk  memberikan  layanan  publik  yang  pengelolaannya  berdasarkan  kewenangan  yang didelegasikan  oleh  instansi  induk  yang  bersangkutan.Oleh  karena  itu  maka  pengelolaan keuangannya  tidak  terpisah  dari  kementerian  negara/lembaga/pemerintah  daerah  sebagai instansi  induknya  (Henny  Juliani,2018).  Implementasi  PPK-BLU  telah  memberikan peningkatan  nilai  kinerja,peningkatan  pertumbuhan  pendapatan,  dan  peningkatan kemandirian rumah sakit, serta memberikan manfaat langsung dalam mempermudah proses pengadaan  obat-obatan,  bahan  habis  pakai,  dan  peralatan  dalam  rangka  meningkatkan layanan kepada masyarakat (Meidyawati,2011).
Budi  Waluyo  (2015)  menyatakan  bahwa  penerapan  PPK  BLU  belum  berjalan  secara efektif  dikarenakan  adanya  konflik  kepentingan  antar  pelaku  kebijakan  yaitu  Kementerian Keuangan, Kementerian Teknis, dan Satuan Kerja (Satker) BLU,Selain itu isi dari PPK BLU dianggap kurang memperhatikan prinsip fleksibilitas dan kemudahan bagi BLU,serta kondisi lingkungan  kepemerintahan  yang  menunjukkan  kuatnya  kultur  birokrasi  dalam  pengelolaan keuangan  dan  secara  konsisten  melaksanakan  prosedur  keuangan  dengan  rujukan  pada peraturan  yang  berlaku  umum  bagi  satuan  kerja  instansi  pemerintah  mengakibatkan implementasi PPK BLU belum memberikan manfaat yang optimal bagi BLU dan masyarakat. Pelaksanaan  BLU  dari  tahun  2009-2010  belum  berjalan  optimal,  hal  ini  disebabkan  oleh kesiapan  sumber  daya  manusia  dan  sumber  daya  penunjang  serta  pemahaman  unsur pimpinan  pada  unit-unit  kerja  masih  kurang  (Jullyana  Said,2013).Dari  hasil  penelitian- penelitian  diatas  maka  BLU/BLUD  memerlukan  evaluasi  dan  langkah  perbaikan  agar pelaksanaan  BLU/BLUD  dapat  tercapai  dengan  optimal,salah  satu  caranya  adalah  dengan
menganalisis kinerja BLU/BLUD.
Analisis  kinerja  keuangan  diperlukan  untuk  menilai  kemampuan  keuangan  sebuah rumah  sakit,salah  satunya  dengan  menggunakan  rasio  kemandirian.Rasio  kemandirian sangat  cocok  untuk  mengukur  kemampuan  keuangan  sebuah  BLUD  rumah  sakit  karena PPK-BLUD dituntut untuk dapat mandiri dalam mengelola pendapatan dan sumber daya lain yang ada,sebuah BLU/BLUD dianggap berhasil apabila sudah tidak ada lagi campur tangan pemerintah dalam mendanai operasionalnya.Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi rasio kemandirian,hal ini sejalan dengan beberapa penelitian terdahulu diantaranya transfer pemerintah  baik  pusat  maupun  daerah  berpengaruh  negatif  terhadap  tingkat  kemandirian keuangan BLU.Sebaliknya, ukuran BLU dan umur BLU berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian  keuangan  BLU  (Okky  Nugroho,2017).Sedangkan  jenis  layanan  yang dilaksananakan  BLU  tidak  berpengaruh  terhadap  tingkat  kemandirian  keuangan BLU.Bertentangan  dengan  hasil  penelitian  sebelumnya  Annafi  Indra  Tama  (2020) menyatakan  bahwa  umur  rumah  sakit  tidak  berbanding  lurus  dengan  tingkat  kemandirian keuangan  sebuah  rumah  sakit,tingkat  kesejahteraan  masyarakat  yang  diukur  dengan  6 indikator  juga  tidak  berpengaruh  terhadap  tingkat  kemandirian  rumah  sakit.Tingkat kemandirian  rumah  sakit  justru  dipengaruhi  oleh  adanya  inflasi  daerah.Dari  penelitian- penelitian  diatas  kita  dapat  mengetahui  bahwa  ada  banyak  faktor  yang  mempengaruhi kemandirian  keuangan  sebuah  rumah  sakit  yang  bersatus  badan  layanan  umum daerah,akan tetapi jika penelitian tersebut dilakukan pada masa pandemi COVID-19 seperti saat  ini  maka  kemungkinan  hasilnya  akan  berbeda.  Oleh  karena  itu  peneliti  tertarik  untuk melakukan  penelitian  mengenai  kemampuan  keuangan  sebuah rumah  sakit  yang  berstatus BLU/BLUD pada masa pandemi COVID-19 dengan melihat rasio kemandirian keuangan.
Rasio  kemandirian  adalah  rasio  yang  digunakan  untuk  menilai  kemampuan  BLUD dalam mendanai aktivitasnya.Rasio kemandirian yang lebih tinggi menunjukan ketergantungan BLUD yang lebih rendah terhadap pihak lain yang dapat memberikan dana perimbangan  dan  pinjaman.  Makin  besar  rasio  kemandirian  berarti  kemandirian  keuangan
BLUD  tersebut  semakin  baik.Rasio  kemandirian  dapat  diukur  dengan  membandingkan jumlah  pendapatan  BLUD  terhadap  bantuan  pemerintah  pusat/provinsi  ditambah  jumlah pinjaman.
Kualitas  kemandirian  keuangan  sangat  tergantung  dari  jumlah  pendapatan  asli BLU/BLUD  dan  jumlah  pendapatan  transfer,semakin  tinggi  pendapatan  asli  atau  semakin rendah  pendapatan  transfer  maka  akan  semakin  tinggi  kualitas  kemandirian  BLU/BLUD tersebut. Tingginya pendapatan sebuah rumah sakit tidak akan terlepas dari baiknya kualitas pelayanan  dan  besarnya  kepercayaan  masyarakat  terhadap  rumah  sakit.Hal  ini  sejalan dengan  hasil  penelitian  Rensiver,Vivi  Yanti  ,Abdi  Setya  (2018)  yang  menyatakan  bahwa terdapat  hubungan  yang  signifikan  antara  keandalan,ketanggapan,keyakinan,empati  dan bukti  fisik  dengan  kepuasan  pasien  di  rumah  sakit  dan  penelitian  yang  dilakukan  oleh Pirngadi  Medan.  Hj.  Wan  Suryani  (2013)  juga  menyatakan  Adanya  hubungan  positif  dan signifikansi antara peningkatan pelayanan dengan kepuasan pasien.
Pandemi  COVID-19  yang  sedang  berlangsung  saat  ini  banyak  berdampak  pada semua  sektor,tidak  hanya  sektor  kesehatan  tetapi  juga  pada  sektor  ekonomi  dan  tidak terkecuali  industri  rumah  sakit.  Dalam  upaya  menangani  pandemi  COVID-19  di Indonesia,presiden  RI  telah  menerbitkan  instruksi  presiden  nomor  4  tahun  2020  Tentang Refocussing Kegiatan,Realokasi  Anggaran  Serta  Pengadaan  Barang  dan  Jasa  Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019.Disamping itu pemerintah juga telah  mengeluarkan  berbagai  kebijakan  di  bidang  kesehatan,diantaranya  percepatan rekrutmen  tenaga  kesehatan  professional  non  ASN,insentif  tenaga  medis,simplifikasi  klaim biaya penanganan covid 19 dari rumah sakit ke BNPB,dan transfer kas dari BLU lain ke BLU layanan  kesehatan  yang  saat  ini  dalam  finalisasi  berupa  simplifikasi  peraturan  (BLU Simpel).Pandemi COVID-19 telah banyak merubah tata layanan rumah sakit,Oleh Karena itu peneliti  tertarik  untuk  mengidentifikasi  pengaruh  pandemi  COVID-19  terhadap  kemandirian keuangan,tingkat  kepercayaaan  masyarakat,dan  kualitas  pelayanan  badan  layanan  umum daerah di bidang kesehatan.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Teori Resource Based View (RBV)
Teori resource based view (RBV) pertama kali dicetuskan oleh Wernerfelt (1984 ) ,teori RBV  memandang  perusahaan  merupakan  kumpulan  dari  sumber  daya  dan  kemampuan (Penrose,1959).RBV  juga  mempunyai  pandangan  bahwa  persaingan  perusahaan berdasarkan pada sumber daya dan kemampuan.  Keuntungan kompetitif akan tercapai jika perusahaan  mempunyai  perbedaan  sumber  daya  dan  kemampuan  yang  berbeda  dengan pesaingnya  (Peteraf,1993).Sumber  daya  perusahaan  dapat  dipisahkan  kedalam  tiga  jenis yaitu  sumber  daya  berwujud  (sarana  dan  prasaran),sumber  daya  tidak  berwujud (pengetahuan)dan  sumber  daya  manusia  (Grant,2002).Perkembangan  tingkat  kemampuan perusahaan  yang  semakin  tinggi  dikenal  dengan  istilah  dinamika  kemampuan  / capability dynamics (Teece,Pisano,dan  Shuen,1997).RBV  bersumber  dari  4  teori  yang  telah dikembangkan sebelumnya yaitu :
a)  The traditional study of distinctive competencies
b)  Ricardian economics
c)  Penrosian economics
d)  The anti-trust implication of economics
Penerapan  pola  pengelolaan  keuangan  badan  layanan  umum  daerah  (PPK-BLUD) khususnya  di  rumah  sakit  umum  daerah  sangat  relevan  dengan  teori  RBV  karena  dengan diterapkannya  PPK-BLUD  diharapkan  rumah  sakit  mampu  menggali  sumber  daya  dan kemampuannya  untuk  bisa  bersaing  dengan  rumah  sakit  swasta  lainnya,sehingga  citra rumah  sakit  pemerintah  yang  selama  ini  dianggap  buruk  bisa  berubah  lebih  baik    dari layanan  rumah  sakit  swasta.Penerapan    PPK-BLUD  memberikan  rumah  sakit    keleluasaan dan  fleksibilitas  dalam  mengelola  sumber  daya  yang  dimilikinya  sehingga  rumah  sakit  bisa menggunakan  pendapatan  yang  diperoleh  untuk  mendanai  belanjanya  tanpa  harus menyetorkannya terlebih dahulu ke kas daerah/pusat.

## Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD)
Sesuai dengan Peraturan perundang-undangan definisi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)adalah organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah yang melayani masyarakat  berupa  penyediaan  barang/jasa  tanpa  berorientasi  pada  keuntungan  dan berdasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.Sedangkan PPK-BLUD merupakan pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibiltas berupa keleluasaan untuk menjalankan praktek bisnis sehat sehingga pelayanan kepada masyarakat meningkat
Pada saat ini,orientasi pada hasil/output telah banyak dianut  oleh  pemetintah modern di  berbagai  negara.  Mewiraswastakan  pemerintah  ( enterprising  the  government )  adalah sebuah paradigma yang tepat bagi keuangan sektor publik.Hal ini sesuai dengan UU Nomor 17  Tahun  2003  Tentang  Keuangan  Negara,yang  berorientasi  pada  basis  kinerja  dalam penganggaran.PPK-BLUD memberikan fleksibiltas dalam pelaksanaan anggaran,pengelolaan pendapatan dan belanja,pengelolaan kas,dan pengadaan barang/jasa.Selain itu PPK-BLUD juga memberi kesempatan untuk memperkerjakan tenaga non-PNS  serta  kesempatan  pemberian  imbalan  jasa  kepada  pegawai  sesuai kontribusinya.Akan  tetapi  BLUD  tetap  sebagai  instansi  pemerintahan  yang  tidak  dapat dipisahkan,sehingga  pertanggungjawaban  laporan  keuangannya  harus  dikonsolidasikan dengan laporan APBD.Hal ini sesuai dengan UU Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Pasal 32 yang menyatakan bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disusun dan  disajikan  berdasarkan  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  (SAP).  PPK-BLUD  diharapkan menjadi  contoh  nyata  dari  penerapan  manajemen  keuangan  yang  berbasis  pada  hasil (kinerja).

## Rasio Kemandirian
Kemandirian  keuangan  BLUD  adalah  kemampuan  riil  atau  nyata  BLUD  dalam membiayai seluruh belanjanya dengan pendapatan murni BLUD tersebut.Rasio kemandirian BLUD  dapat  diukur  dengan  membandingkan  jumlah  pendapatan  murni  terhadap  jumlah pendapatan  transfer  dari  pemerintah  pusat  dan  provinsi  serta  pinjaman  daerah.semakin
tinggi angka rasio ini menunjukan BLUD semakin tinggi tingkat   kemandirian keuangannya. Menurut Mahmudi(2007:128) rumus kemandirian pemerintah daerah adalah sebagai berikut PAD Rasio kemandirian  = Bantuan pemerintah pusat /provinsi + pinjaman
Dari rumus diatas maka bisa kita turunkan untuk mengukur rasio kemandirian BLUD sebagai berikut:
Pendapatan BLUD Rasio kemandirian BLUD    = Bantuan pemerintah pusat /provinsi/daerah + pinjaman Kriteria rasio kemandirian adalah sebagai berikut :
Tabel 1.  Rasio kemandirian BLU/BLUD Kemampuan keuangan Rasio kemandirian Pola hubungan pusat – daerah dalam otonomi daerah Rendah Sekali 0% - 25% Instruktif Rendah >25%  -  50% Konsultatif Sedang >50% - 75% Partisipatif Tinggi >75% - 100% Delegatif
a.  Pola  hubungan  instruktif,yaitu  pola  hubungan  yang  terjadi  ketika  peranan  pemerintah pusat  atau  pemerintah  daerah  lebih  dominan  daripada  kemandirian  BLUD,atau  BLUD
tidak mampu melaksanakan otonomi BLUD secara finansial
b.  Pola  hubungan  konsultatif,yaitu  pola  hubungan  lebih  banyak  kepada  konsultasi  karena BLUD dianggap sedikit lebih mampu untuk melaksanakan otonomi BLUD
c.  Pola  hubungan  partisipatif,yaitu  tingkat  kemandirian  BLUD  mendekati  mampu  untuk melaksanakan otonomi sehingga peran pemerintah semakin sedikit.
d.  Pola  hubungan  delegatif,yaitu  pola  hubungan  yang  terjadi  ketika  campur  tangan pemerintah  pusat  sudah  tidak  ada  lagi  karena  BLUD  dipandang  telah  benar-benar mampu dan mnadiri dalam melaksanakan urusan otonomi

## METODE PENELITIAN

## Desain Penelitian
Pendekatan kuantitatif non eksperimen dengan metode deskriptif komparatif digunakan dalam  penelitian  ini,yaitu  dengan  membandingkan  kondisi  kemandirian  keuangan  badan layanan  umum  daerah  bidang kesehatan  pada masa  sebelum  dan  sesudah  pandemi  covid 19.

## Jenis dan Sumber Data
Data  yang  digunakan  adalah  data  sekunder  berupa  data  laporan  keuangan,data kunjungan pasien,dan laporan hasil survey indeks kepuasan masyarakat .

## Obyek Penelitian
Penelitian  ini  mengambil  objek  penelitian  pada  dua  BLUD  kesehatan  di  Kabupaten Brebes yaitu BLUD RSUD Bumiayu dan BLUD RSUD Brebes.

## Variabel Penelitian dan pengukurannya
Ada tiga variabel dalam penelitian ini yaitu kemandirian keuangan,tingkat kepercayaan masyarakat  dan  kualitas  pelayanan.Kemandirian  keuangan  akan  diukur  dengan menggunakan  rasio  kemandirian  yaitu  dengan  membandingkan  antara  pendapatan  murni BLUD dengan dana bantuan dari pusat/daerah serta pinjaman.
Sedangkan  tingkat  kepercayaan  masyarakat  akan  diukur  berdasarkan  jumlah kunjungan  pasien  sebelum  dan  sesudah  adanya  pandemi  (2016-2020)  dan  kualitas pelayanan    akan  diukur  melalui  laporan  hasil  survei  indeks  kepuasan  masyarakat    (IKM) yang sudah rutin berjalan di kedua rumah sakit tersebut.
Hal-hal yang diukur dalam mengukur tingkat kepuasan pasien adalah sebagai berikut:
1.  Keramahan dan kepedulian
2.  Kecepatan dan ketanggapan
3.  Kenyamanan rumah sakit
4.  Penampilan/kerapian karyawan
5.  Kepuasan terhadap kualitas pelayanan pengobatan
6.  Kepuasan terhadap biaya pengobatan
7.  Kepuasan terhadap informasi yang diberikan
8.  Kepuasan terhadap jawaban yang diberikan
9.  Kepuasan terhadap pengetahuan pengobatan
Jumlah  responden  yang  menjadi  sasaran  kuesioner  sebanyak  160  responden  yang terdiri  dari  60  pasien  di  RSUD  Brebes  dan  100  pasien  di  RSUD  Bumiayu,lokasi pengumpulan  data  dilakukan  di  RSUD  Brebes  dan  RSUD  Bumiayu  yaitu  di  bagian  rawat jalan dan rawat inap.Waktu pengumpulan data responden dilaksanakan selama 6 bulan yaitu dari  bulan  januari  s/d  Desember  2020.  Karakteristik    responden  pada  survey  indeks kepuasan  masyarakat  (IKM)  meliputi  karakteristik  menurut  umur,  jenis  kelamin,  pendidikan dan pekerjaan utama.
Metode  nilai  rata-rata  tertimbang  digunakan  untuk  mengukur  masing-masing  unsur pelayanan, dimana masing-masing unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut
Untuk memperoleh nilai IKM digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut :
Interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25-100 kemudian hasil penilaian tersebut di konversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:
Bobot Nilai Rata-Rata Tertimbang = =   = 0,11
IKM =
x Nilai penimbang
IKM Unit Pelayanan x 25
Kategorisasi  dengan  dasar  nilai  interval  IKM  dan  nilai  interval  konversi  IKM  disusun untuk mengetahui mutu pelayanan dan kinerja unit pelayanan, sebagaimana diketahui pada tabel dibawah ini.
Tabel 2 Nilai Interval IKM, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan, dan Kinerja Unit
Pelayanan Nilai Interval IKM Konversi IKM Mutu Pelayanan Kinerja Unit Pelayanan 1,00 – 1,75 25 – 43,75 D Tidak Baik 1,76 – 2,50 43,76 – 62,50 C Kurang Baik 2,51 – 3,25 62,51 – 81,25 B Baik 3,26 – 4,00 81,26 – 100,00 A Sangat Baik

## Teknik Analisis Data
Teknik  yang  digunakan  yaitu  analisis  statistik  deskriptif    yang  berfungsi menggambarkan  objek  yang  diteliti  melalui  data  sampel/populasi  tanpa  melakukan  analisis dan  membuat  kesimpulan  yang  berlaku  umum.Analisis  deskriptif  tidak  bermaksud  untuk menguji  hipotesis,tetapi  hanya  menyajikan  dan  menganalisis  data  disertai  dengan perhitungan untuk memperjelas keadaan atau karakteristik data tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Gambaran Umum
Pemerintah  kabupaten  Brebes  mempunyai  dua  Rumah  sakit  Umum  Daerah  yaitu RSUD  Brebes  dan  RSUD  Bumiayu,keduanya  sudah  berstatus  sebagai  Badan  Layanan Umum Daerah (BLUD).RSUD Brebes telah ditetapkan sebagai organisasi perangkat daerah (OPD)  yang  menerapkan  PPK-BLUD  berdasarkan  Surat  Keputusan  Bupati  No  445/473 tanggal  21  Desember  2010  Sedangkan  RSUD  Bumiayu  ditetapkan  menjadi  organisasi perangkat daerah (OPD yang menerapkan PPK-BLUD berdasarkan Surat K putusan Bupati No  068  tanggal  10  November  2014.RSUD  Brebes  sudah  menjadi  rumah  sakit  tipe  B  sejak tahun 2012 yaitu berdasarkan surat keputusan menteri kesehatan RI No HK.03.05/I/2231/12 tanggal  10  September  2012,Sedangkan  RSUD  Bumiayu  hingga  saat  ini  sejak  ditetapkan menjadi  BLUD  pada  tahun  2014  masih  menjadi  rumah  sakit  tipe  D.Pada  saat  ini  RSUD
Brebes dan RSUD Bumiayu merupakan rumah sakit rujukan covid 19.RSUD Brebes ditunjuk sebagai rumah sakit rujukan lini kedua sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah No 445/46  Tahun  2020,Sedangkan  RSUD  Bumiayu  ditunjuk  sebagai  rumah  sakit  lini  ketiga sesuai dengan Keputusan Bupati Brebes Nomor 440/153 Tahun 2020.

## Deskripsi Penelitian
Penelitian ini dilakukan di dua rumah sakit di Kabupaten Brebes yang sudah berstatus sebagai badan layanan umum daerah yaitu RSUD Brebes yang merupakan rumah sakit tipe B  dan  RSUD  Bumiayu  sebagai  rumah  sakit  tipe  D.Dengan  mengambil  sampel  rumah  sakit yang  mempunyai  latar  belakang  tipe  kelas  yang  berbeda  diharapkan  hasilnya  akan  dapat mewakili keadaan badan layanan umum bidang kesehatan pada saat ini sehingga tujuan dari penelitian ini dapat tercapai.Obyek penelitian ini adalah laporan keuangan dari tahun 2016- 2020,indeks  kepuasan  masyarakat  (IKM)  tahun  2020,daftar  kunjungan  pasien  tahun  2016- 2020. Penelitian ini berusaha mendeskripsikan suatu gejala,peristiwa,fenomena yang terjadi saat  ini.Penelitian  ini  berusaha  untuk  menggambarkan  bagaimana  pengaruh  kepercayaan masyarakat  dan  kualitas  pelayanan  berpengaruh  terhadap  kemandirian  keuangan  sebuah badan  layanan  umum  daerah  bidang  kesehatan,dan  bagaimana  kualitas  pelayanan berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat.

## Kemandirian keuangan
Kemandirian  keuangan  merupakan  kemampuan  pendanaan  suatu  lembaga  dalam mendanai seluruh belanjanya dengan sumber pendapatan operasinya sendiri tanpa campur tangan  dari  pihak  lain.  Penelitian  ini  mengevaluasi  dan  menilai  keadaan  keuangan  badan layanan umum daerah bidang kesehatan  pada saat pandemi COVID-19,mengingat pandemi COVID-19  mempunyai  dampak  yang  sangat  hebat  terhadap  semua  sektor  kehidupan sehingga mampu merubah tatanan hidup manusia.
Tabel 3. Rasio kemandirian keuangan BLUD RS tahun RSUD Brebes RSUD Bumiayu Nilai kemandirian (%) Kategori Nilai kemandirian (%) Kategori 2016 95 Delegatif 27 Semi Instruktif 2017 186 Delegatif 29 Semi Instruktif 2018 151 Delegatif 62 Partisipatif 2019 363 Delegatif 28 Semi Instruktif 2020 796 Delegatif 32 Semi Instruktif
Dari  tabel  3  diatas  terlihat  bahwa  rasio  kemandirian  keuangan    baik  pada  RSUD  Brebes maupun  RSUD  Bumiayu    pada  tahun  2016  sampai  tahun  2020  nilai  terendah  ada  di  tahun 2016.  Nilai  kemandirian  RSUD  Brebes  pada  tahun  2016  sebesar  95  yang  berarti  masuk pada  kategori  delegatif  atau  sudah  tidak  ada  campur  tangan  dari  pihak  lain,Sedangkan RSUD  Bumiayu  pada  tahun  2016  nilai  kemandirian  sebesar  27  yang  artinya  masuk  pada kategori  semi  instruktif  atau  peranan  pemerintah  pusat  maupun  pemerintah  daerah  sudah agak  berkurang  akan  tetapi  masih  lebih  dominan  dibanding  kemandirian  BLUD,akan  tetapi BLUD dianggap mempunyai potensi untuk melaksanakan otonomi BLUD secara finansial.
Kemandirian  keuangan  rumah  sakit  mengalami  fluktuasi  selama  tahun  2016- 2020.RSUD  Brebes  pada  tahun  2017  mengalami  peningkatan  hampir  100%  akan  tetapi mengalami penurunan pada tahun 2018 dan mulai meningkat kembali pada tahun 2019 dan 2020.Penyebab menurunnya rasio kemandirian keuangan di tahun 2018 disebabkan karena adanya  kebijakan  sistem  rujukan  online  BPJS  yang  mengharuskan  pasien  yang  mendapat rujukan  dari  puskesmas  ataupun  dokter  harus  ke  rumah  sakit  yang  bertipe  D  terlebih dahulu.Sementara  itu  berbanding  terbalik  dengan  RSUD  Brebes  yang  dirugikan  dengan adanya  kebijakan  sistem  rujukan  online  BPJS,RSUD  Bumiayu  justru  diuntungkan  dengan adanya  kebijakan  tersebut  sehingga  pendapatan  RSUD  Bumiayu  melonjak  drastis  pada tahun  2018.Peningkatan  pendapatan  tersebut  berakibat  pada  rasio  kemandirian  keuangan RSUD  Bumiayu  yang  akhirnya  naik  pada  kategori  partisipatif  yang  artinya  peranan pemerintah  pusat/daerah  semakin  berkurang  mengingat  tingkat  kemandirian  BLUD  yang mendekati mampu melaksanakan otonomi.Pada tahun 2019 sebenarnya pendapatan RSUD
Bumiayu  meningkat  38%  akan  tetapi  justru  rasio  kemandirian keuangan    menurun  sebesar 35%,Hal ini disebabkan pada tahun 2019 terdapat kegiatan pembangunan gedung instalasi bedah  sentral  (IBS)  lantai  5  yang  dananya  bersumber  dari  pinjaman  daerah  sebesar  32M sehingga berpengaruh terhadap rasio kemandirian keuangannya yang kembali pada kategori semi  instruktif.Secara  keseluruhan  rasio  kemandirian  keuangan    RSUD  Brebes  maupun RSUD Bumiayu pada tahun 2020 meningkat.Pada tahun 2020 pendapatan RSUD Bumiayu menurun  46%  hal  ini  disebabkan  karena  jumlah  kunjungan  pasien  menurun  drastis  pada masa  pandemi  COVID-19,akan  tetapi  rasio  kemandirian  justru  meningkat  5%.Hal  ini disebabkan  karena  adanya  kebijakan  refocusing  dan  realokasi  anggaran  dari  pemerintah yang  menyebabkan  anggaran  dari  pusat  akhirnya  harus  dipangkas    sehingga  berdampak pada  rasio  kemandirian  keuangan  RSUD  Bumiayu.Sementara  itu  walaupun  jumlah kunjungan  pasien  RSUD  Brebes  menurun  tajam  pada  masa  pandemi  covid  19,akan  tetapi pendapatan  justru  meningkat  tajam  yaitu  sebesar  339%.Hal  ini  disebabkan  karena banyaknya  pasien  COVID-19  yang  ditangani  RSUD  Brebes.Kenaikan  pendapatan  dan penurunan  anggaran  akibat  kebijakan  refocusing  dan  realokasi  anggaran  menyebabkan rasio  kemandirian  keuangan  RSUD  Brebes  naik  tajam  sebesar  500%.Perbedaan  situasi diantara kedua  rumah  sakit tersebut  khususnya  pada  masa  pandemi  ini  disebabkan  antara lain  karena  RSUD  Bumiayu  sebagai  rumah  sakit  tipe  D  masih  sangat  terbatas  dalam kelengkapan sarana dan prasarana penanganan COVID-19 contohnya keterbatasan jumlah ruang  isolasi  dan  ventilator  sehingga  tidak  dapat  merawat  banyak  pasien  COVID-19  dan pada akhirnya harus merujuk ke rumah sakit tipe B .Hal ini berbeda dengan RSUD Brebes sebagai  rumah  sakit  tipe  B  yang  sudah  sangat  siap  baik  untuk  SDM  maupun  sarana  dan prasarananya  sehingga  mampu  merawat  lebih  banyak  pasien  covid  dan  berakibat  pada naiknya jumlah klaim pasien covid.
Dari  pembahasan  diatas  maka  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  pandemi  COVID-19  yang terjadi  saat  ini  secara  umum  berpengaruh  positif  terhadap  rasio  kemandirian  keuangan badan layanan umum daerah bidang kesehatan.

## Tingkat Kepercayaan Masyarakat
Agustinus Johanes Djohan (2015) dalam penelitiannya yang berjudul faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan dan kepercayaan untuk mencapai loyalitas pasien rawat inap pada rumah  sakit  swasta  di  kota  Banjarmasin,menyatakan  bahwa  kepercayaan  pasien  sangat berpengaruh  positif  terhadap  loyalitas  pasien  rawat  inap  dan  reputasi  rumah  sakit berpengaruh  signifikan  positif  terhadap  kepuasan  pasien  rawat  inap  pada  rumah  sakit swasta di kota Banjarmasin.Banyak penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa tingkat kepercayaan pasien/masyarakat sangat berpengaruh terhadap kelangsungan sebuah rumah sakit.Akan tetapi penelitian tentang bagaimana tingkat kepercayaan masyarakat pada masa pandemi  seperti  saat  ini  masih  sangat  kurang.  Daftar  kunjungan  pasien  diyakini  mampu memberi  sedikit  gambaran  bagaimana  kepercayaan  masyarakat  terhadap  rumah sakit,karena  tidak  sedikit  masyarakat  yang  takut  untuk  berkunjung  ke  rumah  sakit  selama masa pandemi.
Tabel 4 Daftar kunjungan pasien tahun 2016-2020 No tahun RSUD Brebes RSUD Bumiayu rawat jalan rawat inap rawat jalan rawat inap 1 2016 45.646 15.266 13.989 556 2 2017 37.654 16.123 21.245 3.509 3 2018 31.753 16.664 25.728 4.634 4 2019 24.073 16.911 29.694 5.041 5 2020 15.273 13.024 24.935 3.919
Dari  tabel  4  dapat  dilihat  bahwa  secara  umum  kunjungan  pasien  pada  tahun  2020  baik pasien  rawat  jalan  maupun  rawat  inap  mengalami  penurunan.Di  RSUD  Bumiayu  selama tahun 2016-2019 jumlah kunjungan pasien terus mengalami peningkatan,hal ini disebabkan oleh  kebijakan  sistem  rujukan  online  BPJS  yang  mengharuskan  pasien  rujukan  dari puskesmas atau dokter pribadi harus ke rumah sakit tipe D terlebih dahulu sebelum akhirnya dirujuk  ke  rumah  sakit  tipe  B.Sementara  itu  RSUD  Brebes  justru  mengalami  penurunan semenjak kebijakan sistem rujukan online tersebut diterapkan.
Untuk mengatasi kekhawatiran masyarakat terhadap penularan COVID-19 maka pihak rumah  sakit  sudah  banyak  melakukan    langkah-langkah  untuk  dapat  mengembalikan
kepercayaan  masyarakat  diantaranya  dengan  cara  merubah  pola  pelayanan  untuk meminimalisir penularan virus COVID-19,menerapkan protokol kesehatan dengan ketat dan mempromosikan  tentang  pelayanan-pelayanan  rumah  sakit  yang  sudah  memenuhi  standar kesehatan  melalui  media  sosial.Penurunan  kunjungan  pasien  yang  terparah  terjadi  pada bulan  maret  April  dan  mei,akan  tetapi  sejak  diterapkan  kebijakan  new  normal  pada  bulan Juni maka kunjungan pasien mulai berangsur normal kembali.
Dari  pembahasan  diatas  maka  dapat  dilihat  bahwa  pandemi  COVID-19  berpengaruh pada  jumlah  kunjungan  pasien  non  covid,walaupun    hal  tersebut  tidak  berlangsung lama.Kunjungan  pasien    berhubungan  erat  dengan  kepercayaan  masyarakat,tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi akan berpengaruh positif terhadap loyalitas masyarakat terhadap  rumah  sakit  (Agustinus  Johanes  Djohan  ,2015).Oleh  karena  itu  dapat  ditarik kesimpulan bahwa  tingkat kepercayaan masyarakat juga terpengaruh oleh pandemi COVID- 19.

## Kualitas Pelayanan
Ilham Karin Rizkiawan (2019) menyatakan bahwa kualitas pelayanan dan kepercayaan mempunyai  pengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  kepuasan  konsumen.Selain  itu penelitian tersebut juga menyatakan bahwa kepuasan konsumen dapat memediasi pengaruh kualitas  pelayanan  terhadap  minat  kunjungan  ulang.Dari  penelitian  tersebut  dapat  dilihat bahwa  kualitas  pelayanan  berhubungan  erat  dengan  minat  kunjungan  pasien.Indikator kepuasan pasien diyakini mampu menggambarkan kualitas pelayanan rumah sakit,semakin baik kualitas pelayanannya maka makin tinggi pula indeks kepuasan pasien.
Survey Indeks Kepuasan  Masyarakat  (IKM)  selama ini sudah berjalan rutin di RSUD Brebes maupun RSUD Bumiayu. survey kepuasan pasien dilaksanakan sesuai PERGUB No 27  tahun  2011  tentang  penerapan  dan  rencana  pencapaian  standar  Pelayanan  Minimal (SPM) RSUD. Pelaksanaan survei setiap tahunnya dilaksanakan 2x dengan penyelenggara oleh  internal  (di  fasilitasi  bidang  penjamin  mutu  dan  kerja  sama)  yaitu  pada  kurun  waktu semester  1  dan  semester  2  pada  lingkup  unit  kerja  pelayanan.  Formulir/kuesioner  yang
dipakai menggunakan perpaduan antara konsep dimensi mutu kepuasan pelanggan dengan parameter  yang  ada  pada  KEPMENPAN/25/MPAN/2/2004  tentang  pedoman  umum penyusunan IKM unit pelayanan pemerintah.
Dari  data  IKM  yang  diperoleh  dapat  diketahui  bahwa  RSUD  Brebes    dengan  sampel sebanyak 60 orang nilai IKMnya sebesar 81,13 yang berarti indeks kepuasan masyarakatnya sangat  baik.Pada  tahun  sebelumnya  RSUD  Brebes  ada  diposisi  baik,ini  artinya  RSUD Brebes  pada  tahun  2020  IKMnya  meningkat.  sedangkan  RSUD  Bumiayu  dengan  sampel sebanyak  100  orang    nilai  IKMnya  sebesar  80,77  yang  artinya  ada  di  kategori  Baik.Pada tahun 2020 RSUD Bumiayu juga mengalami kenaikan,dari yang tadinya kurang baik menjadi baik.
Dari  hasil  survei  kepuasan  masyarakat  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  kualitas pelayanan  di  badan  layanan  umum  di  bidang  kesehatan  selama    masa  pandemi  tidak menurun  bahkan  malah  meningkat.Hal  ini  dikarenakan  rumah  sakit  pada  masa  pandemi dituntut  untuk  dapat  meningkatkan  kualitas  pelayanannya  agar  sesuai  dengan  standar penanganan  COVID-19,bahkan  rumah  sakit  yang  masih  kekurangan  saran  dan  prasarana dibantu oleh pemerintah agar dapat memenuhi standar.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  pembahasan  mengenai  kajian  kemandirian  keuangan  badan layanan umum daerah di bidang Kesehatan pada masa pandemi COVID-19 dan implikasinya terhadap tingkat kepercayaan masyarakat dan kualitas pelayanan rumah sakit umum daerah yang berstatus badan layanan umum daerah dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
1.  Badan  Layanan  Umum  Daerah  terbukti  mampu  bertahan  dalam  keadaan  yang  sulit
(Pandemi COVID-19) hal ini dibuktikan dengan rasio kemandirian keuangan BLUD yang meningkat walaupun dalam keadaan perekonomian yang sulit.
2.  Keberhasilan  BLUD  untuk  bertahan  pada  masa  pandemi  COVID-19  disebabkan  oleh
kemampuan  BLUD  untuk  menggali  dan  memaksimalkan  seluruh  sumber  daya  yang dimiliki  agar  tetap  dapat  memberikan  pelayanan  yang  terbaik  bagi  masyarakat  ditengah jumlah anggaran yang terbatas.Hal ini sesuai dengan teori Resource Based View (RBV) 3.  Kondisi kemandirian keuangan rumah sakit yang berstatus badan layanan umum daerah secara  umum  pada  masa  pandemi  COVID-19  justru  meningkat,walaupun  secara  umum jumlah  kunjungan  pasien  non  covid  menurun  drastis  akan  tetapi  pendapatan  terbantu dengan adanya pasien COVID-19 yang cukup banyak.Tingkat prosentase kenaikan rasio kemadirian  keuangan  berbeda  antara  rumah  sakit  yang  bertipe  A,B,C,dan  D.  Semakin tinggi  tipe  rumah  sakit  maka  semakin  tinggi  pula  kenaikan  rasio  kemandiriannya  pada masa  pandemi,Hal  ini  dikarenakan  kesiapan  dan  kelengkapan  sarana  dan  prasarana serta  SDM  rumah  sakit  yang  sudah  memadai  sehingga  dapat  lebih  banyak  menerima pasien COVID-19.
4.  Walaupun  kunjungan  pasien  non  COVID-19  menurun  drastis  akan  tetapi  tingkat kepercayaan  masyarakat  terhadap  rumah  sakit  yang  bersatus  badan  layanan  umum secara umum meningkat.
5.  Pandemi COVID-19 secara umum mengakibatkan tingkat kualitas pelayanan rumah sakit yang  berstatus  badan  layanan  umum  meningkat.Hal  ini  disebabkan  Karena  adanya tuntutan  keadaan  yang  mengharuskan  rumah  sakit  harus  sesuai  standar  penanganan COVID-19.

## Saran
Saran  untuk  penelitian  selanjutnya  adalah  sebaiknya  obyek  penelitian  lebih diperbanyak lagi agar bisa menggambarkan kondisi keuangan badan layanan umum bidang kesehatan yang sebenarnya pada masa pandemi ini.
Kota, D. I., & Kabupaten, D. A. N. (2017). KAJIAN KELAYAKAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEBAGAI BADAN LAYANAN UMUM ( BLU ) . 6 (September).
Retnaningsih, E., Misnaniarti, & Ainy, A. (2012). Kajian Kelayakan Badan Layanan Umum dan Alternatif Bentuk Penyelenggaraan Jamsoskes Sumatera Selatan Semesta sesuai Undang-undang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan .
Goodell, J. W. (2020). COVID-19 and finance: Agendas for future research. Finance Research Letters , 35 . https://doi.org/10.1016/j.frl.2020.101512
Amalia, F., & Purbadharmaja, I. (2014). PENGARUH KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH DAN KESERASIAN ALOKASI BELANJA TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA. E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana .
Irwandy, I., & Sjaaf, A. C. (2018). Dampak Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional terhadap Efisiensi Rumah Sakit: Studi Kasus di Provinsi Sulawesi Selatan. Media Kesehatan Masyarakat Indonesia . https://doi.org/10.30597/mkmi.v14i4.5144
Widianto, K. P., Trisnantoro, L., & Padmawati, R. S. (2015). Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) Pada Program Kesehatan Jiwa Masyarakat Puskesmas di Kabupaten Sleman. Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia .
Tama, A. I. (2019). Kajian Kemandirian Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Sebagai Badan Layanan Umum Daerah. Optimal: Jurnal Ekonomi Dan Kewirausahaan . https://doi.org/10.33558/optimal.v12i2.1686
Wafumilena, E. R., Soakakone, M., & Nugraheni, S. A. N. (2019). Kajian Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Pekalongan dengan Sistem Holding. Jurnal Kebij akan Kesehatan Indonesia : JKKI .
Puspitawati, D. I., & Ratnawati, T. (2014). Analisis Kinerja Kemandirian Keuangan Dan Aktivitas Layanan Rawat Inap Utama Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Jiwa Menur Dengan Metode Activity Based Costing. Jurnal Ilmu Ekonomi & Manajemen Januari .
Nugroho, B. (2012). Kelembagaan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah: Menuju Kemandirian KPH. Final Report .
Indrayathi, P. A., Listyowati, R., Nopiyani, N. M. S., & Ulandari, L. P. S. (2014). Mutu Pelayanan Puskesmas Perawatan yang Berstatus Badan Layanan Umum Daerah. Kesmas: National Public Health Journal , 9 (2). https://doi.org/10.21109/kesmas.v9i2.519
Tama, A. I. (2019). Kajian Kemandirian Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Sebagai Badan Layanan Umum Daerah. Optimal: Jurnal Ekonomi Dan Kewirausahaan , 12 (2). https://doi.org/10.33558/optimal.v12i2.1686
Liawan, C. (2018). Analisis Penggunaan dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Pada Rumah Sakit Umum Daerah Sele Be Solu Kota sorong. Jurnal Pitis AKP , 2 (1). https://doi.org/10.32531/jakp.v3i1.89
. S. (2013). POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (PPK- BLUD) PADA RSUD DR. H. MOH. ANWAR SUMENEP. PERFORMANCE “ Jurnal Bisnis & Akuntansi,” 3 (1). https://doi.org/10.24929/feb.v3i1.113
Wafumilena, E. R., Soakakone, M., & Nugraheni, S. A. N. (2019). Kajian Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Pekalongan dengan Sistem Holding. Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI , 8 (1).
Wilda, & Sari, R. N. (2018). Analisis Penilaian Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Dumai Sebagai Badan Layanan Umum Daerah. Jurnal Ekonomi , 26 .
Khainuddin, K., Kusmanto, H., & Isnaini, I. (2019). Analisis Kualitas Pelayanan Publik Rawat Inap Pada Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam. Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik , 1 (1). https://doi.org/10.31289/strukturasi.v1i1.3
Puspitawati, D. I., & Ratnawati, T. (2014). Analisis Kinerja Kemandirian Keuangan Dan Aktivitas Layanan Rawat Inap Utama Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Jiwa Menur Dengan Metode Activity Based Costing. Jurnal Ilmu Ekonomi & Manajemen Januari , 10 (1).
Suwarsi, Y. (2018). Analisis Fleksibilitas Pengelolaan Keuangan Pada Puskesmas Badan Layanan Umum Daerah (Kasus Dua Puskesmas di Kabupaten Banjar). Focus , 8 (1).
Clulow, V., Gerstman, J., & Barry, C. (2003). The resource-based view and sustainable competitive advantage: The case of a financial services firm. Journal of European Industrial Training . https://doi.org/10.1108/03090590310469605
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia. (2004). Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah. In Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia .
Foss, N. J., & Knudsen, T. (2003). The resource-based tangle: Towards a sustainable explanation of competitive advantage. In Managerial and Decision Economics . https://doi.org/10.1002/mde.1122
Pisano, G. P. (2015). A Normative Theory of Dynamic Capabilities: Connecting Strategy, Know-How, and Competition. SSRN Electronic Journal . https://doi.org/10.2139/ssrn.2667018
Nurrizka, R. H., & Saputra, W. (2011). Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kesehatan. Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan .
Bromiley, P., & Fleming, L. (2001). The resource based view of strategy: An evolutionist’s critique. In The Economics of Choice, Change, and Organizations: Essays in Memory of Richard M. Cyert .
Sukanti, Sri, H. U. (2015). Analisis Indeks Kepuasan Masyarakat (Ikm) Pada Pelayanan Publik Di Puskesmas Kalicacing Kota Salatiga. Jurnal Ilmiah Among Makarti .
Kor, Y. Y., & Mahoney, J. T. (2004). Edith Penrose’s (1959) Contributions to the Resource- based View of Strategic Management. In Journal of Management Studies . https://doi.org/10.1111/j.1467-6486.2004.00427.x
Peteraf, M. A. (1993). The cornerstones of competitive advantage: A resource ‐ based view. Strategic Management Journal . https://doi.org/10.1002/smj.4250140303