## BANYAKNYA KORBAN MALPRAKTEK YANG DISEBABKAN DARI KEALPAAN OLEH PIHAK RUMAH SAKIT ATAUPUN DOKTER
Oleh:
Astrio Merdian Putro
Astrio.merdian98@gmail.com Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

## ABSTRAK
Malpraktek  adalah  praktik  kedokteran  yang  dilakukan  salah  atau  tidak  tepat, menyalahi undang-undang dan kode etik kedokteran. “Malpraktik dapat  diartikan sebagai  tindakan  kelalaian,  kesalahan  atau  kurangnya  kemampuan  dokter  dalam menangani  seorang  pasien  sehingga  menyebabkan  terjadinya  hasil  yang  buruk terhadap pasien”  , Dan menurut saya malpraktek adalah tindakan yang dilakukan oleh      tenaga  kesehatan  yang  tidak  sesuai  dengan  mestinya  atau  tindakan  diluar prosedur  yang  ada.  Penelitian  ini  mengambil  bentuk  sebagai  penelitian  normatif sosiologis  yang  menitikberatkan  permasalahan  pada  fenomena  malpraktek  yang banayak  terjadi  sekarang  ini.  Tidak  dapat  dipungkiri,  banyaknya  kejadian  mal praktek  pada  pasien,  membuka  kemungkinan  terjadinya  tindak  pidana kealpaan(kalalaian
Kata Kunci : mal praktek

## PENDAHULUAN
Hukum merupakan suatu aturan yang mengatur antara satu masyarakat dengan  masyarakat  yang  lain.  Hukum  bisa  ada  dan  tercipta  karena  adanya masyarakat, bilamana tidak ada masyarakat/orang maka tentu tidak akan ada hukum. Dari kelahiran sampai meninggal, manusia itu hidup di tengah manusia lainnya, yakni setiap manusia hidup dalam pergaulan dengan manusia lainnya. Hukum  merupakan  suatu  aturan  yang  tidak  bisa  terlepas  dalam  kehidupan, karena  hukum  merupakan  suatu  aturan  yang  mengatur  setiap  manusia, sehingga  dalam  hukum  banyak  sekali  aturan-aturan  yang  tidak
Jurnal Transparansi Hukum P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.06 No.02 / Juli 2023
memperbolehkan manusia untuk berbuat sesuatu. Indonesia merupakan negara hukum, dasar pijakan bahwa indonesia negara hukum adalah yang tertuang di dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3 yang menyebutkan bahwa: ”Negara  Indonesia  adalah  Negara  Hukum”. 1 Dimasukannya  ketentuan  ini kedalam  bagian  Undang-undang  Dasar  1945  menunjukan  semakin  kuatnya dasar  hukum  serta  menjadi  amanat  Negara,  bahwa  Negara  Indonesia  adalah Negara  Hukum.Masyarakat  merupakan  suatu  bentuk  pergaulan  hidup,  yang biasanya diberi nama sistem kemasyarakatan. Sistem kemasyarakatan tersebut mencakupsub-sistem  politik,  ekonomi,  sosial,  pertahanan  dan  keamanan maupun hukum.
Dan Malpraktek medik di dunia kedokteran sering terjadi di sekitar kita. Malpraktek medik ini terjadi karena adanya tindakan dokter yang alpa, tidak hati-hati, lalai dalam melakukan tindakan medik, meskipun telah dilakukan perjanjian atau persetujuan medik. Aspek hukum malpraktek medik meliputi aspek hukum perdata, aspek hukum pidana, serta aspek hukum administrasi. Ketiga  aspek  hukum  tersebut  bertujuan  untuk  memberikan  perlindungan hukum kepada dokter yang diduga melakukan malpraktek medik serta pasien yang menjadi korban malpraktek medik.

## RUMUSAN MASALAH
Rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan ini adalah:
1. Bagaimana hukum mengatur di dalam ruang lingkup kesehatan khususnya jika terjadi malpraktek?

## PEMBAHASAN

## A. Pengertian malpraktek.
Berbagai  isilah  yang  sering  di  dengar  di  Indonesia  misalnya  malpraktek, malapraktek, malpraktik, malapraktik dan sebagainya. Akan tetapi, istilah menurut
1 Undang-undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3
kamus besar  bahasa  Indonesia  adalah  “malapraktik”,  sedangkan  menurut  kamus kedokteran  “malapraktek”,  tetapi  jika  menurut  kamus  hukum  disebut  dengan “malpraktek”,  di  sini  malpraktek  atau  istilah  asingnya  yang  memiliki  artinya  : “ Malpractice ” menurut Peter Salim dalam “ The Contemporary English Indonesia Dictionary” berarti  perbuatan  atau  tindakan  yang  salah,  malpractice  juga  berarti praktek buruk” 2
Malpraktek adalah praktik kedokteran yang dilakukan salah atau tidak tepat, menyalahi undang-undang dan kode etik kedokteran. “Malpraktik dapat diartikan sebagai tindakan kelalaian, kesalahan atau  kurangnya  kemampuan  dokter  dalam menangani seorang  pasien  sehingga  menyebabkan  terjadinya  hasil  yang  buruk terhadap pasien” 3 , Dan menurut  saya  malpraktek adalah tindakan yang dilakukan oleh   tenaga kesehatan yang tidak sesuai dengan mestinya atau tindakan diluar prosedur yang ada. Terjadinya malpraktek atau tidak bukan hanya didasarkan pada hasil “buruk” yang terjadi setelah praktek kedokteran dilakukan terhadap pasien namun berdasarkan prosedur atau bagaimana tindakan medis dilaksanakan. Pada peraturan  perundangan-undangan  Indonesia  yang  sekarang  berlaku  tidak ditemukan  pengertian mengenai malpraktek yang jelas. Akan tetapi makna atau pengertian malpraktek justru didapat di Pasal 11 ayat (1) huruf b UU No. 6 Tahun 1963 Tentang Kesehatan (“UU Tenaga Kesehatan”) yang berisi :
Dengan  tidak  mengurangi  ketentuan-ketentuan  didalam  kitab  Undang- Undang  Hukum  Pidana  dan  Peraturan-peraturan  lain,  maka  terhadap  tenaga kesehatan  dapat  dilakukan  tindakan-tindakan  admistrasif  dalam  hal  sebagai berikut:
1. Melalaikan kewajiban;
2. Melakukan  suatu  hal  yang  seharusnya  tidak  boleh  diperbuat  oleh tenaga  kesehatan,  baik  mengingat  sumpah  jabatannya  maupun mengingat sumpah sebagai tenaga kesehatan;
2 Ninik Mariyanti, Malapraktek Kedokteran , PT.Bina Aksara, Jakarta, 1988, hal. 37.
3 Darda Syahrizal, Senja Nilasari, Op.Cit . hal. 99.
3. Mengabaikan  sesuatu  yang  seharusnya  dilakukan  oleh  tenaga kesehatan,
4. Melanggar  sesuatu  ketentuan  menurut  atau  berdasarkan  Undang- Undang ini.
Tetapi sekarang telah dinyatakan dihapus dan digantikan oleh UU  No.  23 Tahun 1992  Tentang  Kesehatan.  Oleh  karena  itu  secara  perundang-undangan, menurut  Syahrul Machmud  ketentuan  Pasal  11  ayat  (1)  huruf  b  UU  Tenaga Kesehatan  dapat  dijadikan  acuan  makna  malpraktek  yang  mengindenfikasikan malpraktek dengan melalaikan kewajiban, berarti tidak  melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Aspek pidana dalam suatu malpraktik medik dapat ditemui ketentuannya  dalam  KUHP,  Undang-Undang  Kesehatan,  dan  UU  No  29  Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (UU PK). Contoh pasal-pasal KUH Pidana yang menentukan  macam-macam  malpraktik  medik  yang  diancam  pidana  bagi pelakunya : Menipu pasien (Pasal 378); Tindakan pelanggaran kesopanan (Pasal 290,  294,  285,  286);  pengguguran  kandungan  tanpa  indikasi  medik  (Pasal  299, 348, 349, dan Pasal 345); sengaja membiarkan pasien tak tertolong (Pasal 322); membocorkan rahasia medik (Pasal 322); lalai sehingga mengakibatkan kematian atau luka-luka (Pasal 359, 360, 361); memberikan atau menjual obat palsu (Pasal 386); membuat surat keterangan palsu (Pasal 263, 267); dan melakukan eutanasia (Pasal 344). Contoh pasal-pasal  pidana  dalam  UU PK: praktik tanpa  surat tanda registrasi  (Pasal 75  Ayat  1);  praktik  tanpa  surat  izin  praktik  (Pasal  76);  praktik menggunakan gelar yang tak tepat atau palsu (Pasal 77).
B. Hak dan kewajiban Pasien dan Dokter.
Hubungan hak asasi manusia, persoalan mengenai kesehatan di Negara kita diatur  dalam  UU  23/1992,  dimana  dalam  bab  III  Pasal  I  Ayat  (1)  dan  pasal  4 menyebutkan: pasal 1 (1) : “kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan  sosial  yang  memungkinkan  setiap  orang  hidup  produktif  secara  sosial  dan ekonomi.” Selanjutnya dalam pasal 4 dinyatakan: “setiap orang mempunyai hak yang  sama  dalam  memproleh  derajat  kesehatan  yang optimal.”  Pada  bagian  ini kita  akan  membahas  tentang  hak  dan  kewajiban  para  pihak  secara  umum,
Jurnal Transparansi Hukum P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.06 No.02 / Juli 2023
pembahasan  tentang  hal  ini  sangat  penting  karena  menunjukan  bahwa  akibat adanya  ketidak  pahaman  mengenai  hak  dan  kewajiban,  menyebabkan  adanya kecenderungan untuk mengabaikan hak-hak pasien sehingga perlindungan pasien semakin pudar. Berbicara mengenai hak-hak pasien dalam pelayanan kesehatan, secara umum hak pasien tersebut sebagai berikut :
a. Hak pasien atas perawatan.
b. Hak untuk menolak cara perawatan tertentu.
c. Hak untuk memilih tenaga kesehatan dan rumah sakit yang akan merawat pasien.
d. Hak atas informasi.
e. Hak untuk menolak perawatan tanpa izin.
f. Hak atas rasa aman.
g. Hak atas pembatasan terhadap pengaturan kembebasan perawatan.
h. Hak untuk mengakhiri perjanjian perawatan.
i. Hak atas dua puluh hari untuk hak pengunjung.
j. Hak pasien menggugat atau menuntut.
k. Hak pasien mengenai bantuan hukum.
Hak  pasien  untuk  menasehatkan mengenai percobaan  oleh  kesehatan  atau ahlinya. 4 Berbarengan  dengan  hak  tersebut  pasien  juga  mempunyai kewajiban,baik  kewajiban  secara  moralmaupun  secara  yuridis.  Beberapa kewajiban  pasien  yang  harus  dipenuhinya  dalam  pelayanan  kesehatan  adalah sebagai berikut :
1. Kewajiban memberikan informasi.
2. Kewajiban melaksanakan nasihat dokter atau tenaga kesehatan.
3. Kewajiban untuk berterus terang apabila timbul masalah dalam
4 Bander Johan, Hukum Kesehatan, Pertanggung Jawaban Dokter , P.T. Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hal 33
hubungannya dengan dokter atau tenaga kesehatan.
4. Kewajiban  member  ganti  rugi,  apabila  tindakannya  merugikan  dokter atau  tenaga kesehatan.
5. Kewajiban memberikan imbalan jasa. 5
Berdasarkan  pada  perjanjian  terapeutik  yang  menimbulkan  hak  dan kewajiban  bagi  para  pihak,  dokter  juga mempunyai  hak  dan  kewajiban  sebagai pengemban profesi. Hak-hak dokter sebagai pengemban profesi sebagai berikut:
a. Hak  memperoleh  informasi  yang  selengkap-lengkapnya  dan  sejujur- jujurnya  dari pasien yang akan digunakannya bagi kepentingan diagonis maupun terapeutik.
b. Hak atas imbalan jasa atau honorarium terhadap pelayanan yang diberikannya pada pasien.
c. Hak  atas  itikad  baik  dari  pasien  atau  keluarganya  dalam melaksanakan  transaksi terapeutik.
d. Hak  membela  diri  terhadap  tuntutan  atau  gugatan  pasien  atas pelayanan  kesehatan yang diberikannya.
e. Hak untuk memproleh persetujuan tindakan medik dari pasien atau keluarganya.
Di  samping  hak-hak  tersebut,  dokter  juga  mempunyai  kewajiban  yang harus dilaksanakan. Kewajiban-kewajiban tersebut meliputi :
1. Kewajiban umum.
2. Kewajiban terhadap penderita.
3. Kewajiban terhadap teman sejawatnya.
Kewajiban terhadap diri sendiri. 6
Dan pada peraturan perundang-undangan Indonesia yang sekarang berlaku tidak  ditemukan  pengertian  mengenai  malpraktik.  Akan  tetapi  makna  atau
5 Ibid .
6 Ibid.
pengertian malpraktik justru didapati dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b UU No. 6 Tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan (“UU Tenaga Kesehatan”) yang telah dinyatakan  dihapus  oleh UU  No.  23  Tahun  1992  tentang  Kesehatan .  Oleh karena itu secara perundang-undangan, menurut Dr. H. Syahrul Machmud, S.H., M.H., ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf b UU Tenaga Kesehatan dapat dijadikan acuan makna malpraktik yang mengidentifikasikan malpraktik dengan melalaikan kewajiban, berarti tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan.
Pasal 11 ayat (1) huruf b UU Tenaga Kesehatan:
(1) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan di dalam Kitab Undang-undang Hukum  Pidana  dan  Peraturan-peraturan  perundang-undangan  lain,  maka terhadap  tenaga  kesehatan  dapat  dilakukan  tindakan-tindakan  administratip dalam hal sebagai berikut:
a. melalaikan kewajiban;
b. melakukan sesuatu hal yang seharusnya tidak boleh diperbuat oleh seorang tenaga kesehatan, baik mengingat sumpah jabatannya maupun mengingat sumpah sebagai tenaga kesehatan;
c. mengabaikan sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh tenaga kesehatan;
d. melanggar sesuatu ketentuan menurut atau berdasarkan undang-undang ini.
Jadi semisal dilihat dari arti istilah malpraktik itu sendiri, malpraktik tidak merujuk  hanya  kepada  suatu  profesi  tertentu  sehingga  dalam  hal  ini  kami  akan menjelaskan dengan merujuk pada ketentuan beberapa profesi yang ada, misalnya: 1.     Dokter  dan  dokter  gigi  sebagaimana  diatur  dalam UU  No.  29  Tahun  2004 tentang Praktik Kedokteran (“UU Praktik Kedokteran”) ;
2.    Advokat sebagaimana diatur dalam UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat (“UU Advokat”) ;
3.    Notaris sebagaimana diatur dalam UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (“UU Jabatan Notaris”) ;
4.     Akuntan  publik  sebagaimana  diatur  dalam UU  No.  5  Tahun  2011  tentang Akuntan Publik (“UU Akuntan Publik”) .
Setiap  profesi  yang telah  kami  sebutkan juga  memiliki  kode  etik masing-masing sebagai  pedoman  dalam  menjalankan  tugas  profesi.  Selain  peraturan  perundang- undangan, kode etik biasanya juga dijadikan dasar bagi organisasi profesi tersebut untuk memeriksa apakah ada pelanggaran dalam pelaksanaan tugas 7 .

## C. Bagaimana tindakan secara hukum oleh petugas medis terhadap
Pihak pasien?
Secara  hukum  suatu  tindakan  yang  dilakukan  oleh  tenaga  medis  harus berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap  hak  dan  kewajiban,  keadilan,  gender  dan  nondiskriminatif  dan  norma- norma  agama  sebagaimana  ketentuan  Pasal  2  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun 2009  tentang  Kesehatan  (selanjutnya  disebut  UU  Kesehatan).  Namun,  dalam prakteknya dalam suatu pelayanan kesehatan dikenal resiko medis dan malpraktek medik. Menurut Anny Isfandyarie dalam bukunya yang berjudul “Malpraktek dan Resiko Medik” meyebutkan bahwa khusus didalam pelayanan kesehatan, kelalaian juga  dikaitkan  dengan  pelayanan  yang  tidak  memenuhi  standar  pelayanan  medis atau standar profesi yang dalam prakteknya digunakan untuk membedakan antara resiko medik dengan malpraktek medik. Apabila pelayanan terhadap pasien telah dilakukan  sesuai  dengan  standar  prosedur  pelayanan  medis  tetapi  pada  akhirnya pasien luka berat atau mati, maka disebut dengan resiko medis. Namun bagi pasien yang  mengalami  luka  berat  maupun  kematian  sebagai  akibat  dokter  melakukan pelayanan  dibawah  standar  medis,  maka  hal  tersebut  dapat  dikatakan  sebagai malpraktek.
Undang-undang pokok yang mengatur mengenai seputar hal-hal yang berkaitan dengan subyek dan obyek dalam kesehatan yaitu Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004  tentang  Praktik  Kedokteran  (selanjutnya  disebut  UU  Praktik  Kedokteran),
7 https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukum-malpraktik-di-indonesia-lt51314ec548bec ,(17 April 2023)
Jurnal Transparansi Hukum P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.06 No.02 / Juli 2023
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (selanjutnya disebut UU Rumah Sakit) serta UU Kesehatan. Berdasarkan undang-undang tersebut, tidak ditemukan  unsur-unsur  mengenai  suatu  tindakan  dapat  disebut  sebagai  tindakan malpraktek.  Namun,  dalam  ketentuan  Pasal  66  ayat  (1)  dan  (2)  UU  Praktik Kedokteran dinyatakan bahwa :
1. Setiap orang yang mengetahui atau kepentingannya dirugikan atas tindakan dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran dapat mengadukan secara tertulis kepada Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia;
2. Pengaduan sekurang-kurangnya harus memuat :
- identitas pengadu;
- nama dan alamat tempat praktik dokter atau dokter gigi dan waktu tindakan dilakukan; dan alasan pengaduan.
Berdasarkan atas  pengaduan tersebut, maka  Majelis  Kehormatan  Disiplin Kedokteran  Indonesia  akan  memeriksa  dan  memberikan  keputusan  terhadap pengaduan  tersebut  sebagaimana  ketentuan  Pasal  67  UU  Praktik  Kedokteran. Keputusan tersebut dapat  berupa pernyataan tidak bersalah atau pemberian sanksi disiplin sebagaimana ketentuan Pasal 69 ayat (2) UU Praktik Kedokteran. Pasal 69 ayat (3) UU Praktik Kedokteran menyatakan bahwa apabila dokter atau dokter gigi dinyatakan  bersalah,  maka  Majelis  Kehormatan  Disiplin  Kedokteran  Indonesia dapat memberikan sanksi disiplin berupa :
1. pemberian peringatan tertulis;
2. rekomendasi pencabutan surat tanda registrasi atau surat izin praktik; dan/atau
3. kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran
Pasal  66  ayat  (3)  UU  Praktik  Kedokteran  menjelaskan  bahwa  pengaduan sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 66 ayat (1) UU Praktik Kedokteran tidak
Jurnal Transparansi Hukum P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.06 No.02 / Juli 2023
menghilangkan hak setiap orang untuk melaporkan adanya dugaan tindak pidana kepada pihak yang berwenang dan/atau menggugat kerugian perdata ke Pengadilan. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka apabila seorang pasien yang mengalami luka berat dan/atau kematian diduga kuat akibat suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh  dokter  atau  dokter  gigi,  maka  pihak  yang  bersangkutan  dapat  melakukan laporan dugaan tindak pidana atau melakukan gugatan perdata ke pengadilan. Disisi lain,  UU  Kesehatan,  UU  Praktik  Dokter  dan  UU  Rumah  Sakit  tidak  mengatur mengenai sanksi terhadap kelalaian yang dilakukan oleh tenaga medis, hanya saja dalam Pasal 46 UU Rumah Sakit disebutkan bahwa rumah sakit bertanggung jawab secara  hukum  terhadap  semua  kerugian  yang  ditimbulkan  atas  kelalaian  yang dilakukan  oleh  tenaga  kesehatan  di  rumah  sakit.  Namun,  UU  Rumah  Sakit tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai pertanggungjawaban hukum seperti apa untuk menanggung kerugian yang dialami oleh pasien. 8

## D. Pengaturan  Tentang  Malpraktek  Dalam  Praktek  Kedokteran Menurut Hukum Pidana Indonesia dan Undang-undang  Praktek Kedokteran
Penjatuhan  pemidanaan  kepada  pelaku  yang  melakukan  kejahatan dikenal  dengan    asas    tiada    pidana    tanpa    kesalahan.  Asas  yang dimaksud berupa hukum yang tidak tertulis namun diterapkan di dalam masyarakat  dan  berlaku  di    dalam    KUHP  (Kitab  Undang-Undang Hukum  Pidana),  misalnya  Pasal  44  KUHP  tidak  memberlakukan pemidanaan  bagi  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  orang  yang  tidak mampu bertanggungjawab, Pasal 48 KUHP tidak memberikan ancaman pidana  bagi  pelaku  yang  melakukan  perbuatan  pidana  karena  adanya daya paksa, oleh  karena   itu, untuk  dapat  dipidananya  suatu  kesalahan
8 https://mh.uma.ac.id/pahami-tindak-pidana-malpraktek/ ,(17 April 2023)
yang  dapat  diartikan  sebagai  pertanggungjawaban  hukum  pidana haruslah memenuhi 3 unsur: 9
a. Petindak harus memiliki kemampuan
bertanggungjawab, artinya keadaan jiwa petindak harus normal.
b. Adanya asas kekeluargaan diantara pelaku dan korban yang dapat berupa kesengajan dan kealpaan.
c. Tidak berlaku alasan penghapus kesalahan dan alasan pemaaf.

## 1. Kesengajaan (dolus)
Suatu  tindakan  yang  dilakukan  oleh  seseorang  karena  unsur kesengajaan. Kesengajaan yang dimaksud disini adalah petindak sudah mengetahui akibat dari perbuatan yang dilakukan. Kesengajaan ini jika dilihat didalam kepustakaan terdapat 2 teori:
1) Berdasarkan kehendak, artinya petindak sudah mengetahui apa yang akan dilakukan dan merupakan kehendak dari diri pelaku tersebut.
2) Berdasarkan pengetahuan, teori ini menjelaskan tentang pelaku yang  sudah  tau  mengenai  maksud  dan  akibat  yang  timbul tindakan tersebut. 10
Kasus kedokteran dilihat dari unsur kesengajaan apabila seorang dokter dalam  prakteknya  dengan  sengaja  melakukan  aborsi  dengan  motif
9 H.  Sapriyanto  Refa,  2002, Tinjauan  Aspek  Hukum  Perdata  dan  Pidana Terhadap Malpraktek, Kelalaian dan Kegagalan Medis , Grafindo, Jakarta, h.5.
10 Handar Subadi, 2005, Pengertian Kealpaan dan Kesengajaan , Gramedia, Bandung, h.34.
Jurnal Transparansi Hukum P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.06 No.02 / Juli 2023
mencari keuntungan sendiri. Ini berarti proses aborsi tersebut diperbuat dengan  kesengajaan  dan  dokter  memang  menghendaki  terjadinya pengguguran tersebut.

## 2. Kelalaian (culpa)
Kelalaian  berarti  suatu  bentuk  kesalahan  yang  tidak  berupa kesengajaan,  berarti  tidak  teliti  dan  tidak  berhati-hati.  Sikap  dari  diri pelaku adalah  tidak menghendaki atau tidak menyetujui timbulnya hal yang terlarang itu. Dalam kelalaian tidak ada niat jahat dari dalam diri pelaku  tersebut.  Akan  tetapi  perbuatan  yang  berupa  kelalaian  yang membahayakan keamanan dan  keselamatan orang lain dan menimbulkan  kerugian  terhadap orang  lain  tetap  harus  dipidanakan. Van  Hamel  dan  Simon,  mengatakan  bahwa  kelalaian  mengandung  2 (dua)  syarat  yaitu  dengan  tidak  adanya  alasan  penduga  dan  tidak  ada kehati-hatian sebagaimana yang diharuskan oleh peraturan yang ada. 11
Contohnya  kasus  dengan  tidak  mengadakan  penduga-duga  ialah apabila  seorang  dokter  memberi  suntikan  penisilin  kepada  pasiennya dan  pasien  tersebut  meninggal  karena anaphylactic  shock .  Suntikan penisilin mungkin dapat digantikan dengan obat dari  jenis  yang  sama tetapi  dengan  cara  diminum  bukan disuntikan,  karena akibat  buruk yang mungkin timbul bisa lebih ringan  atau  tidak  ada.  Hal  itu  dapat disebut  kelalaian  yang  disadari.
Kaitannya  dengan  ketiga  unsur  di  atas,  apabila  dihubungkan dengan  tindakan  malpraktek  kedokteran  yang merupakan unsur-unsur tindak pidana ialah adanya perbuatan yang salah dilakukan oleh  dokter, seperti  menyuntik, mengoperasi, dan lain-lainnya; ada kesalahan, yang dapat  berupa  kealpaan  ada  akibat  yang  terlarang  (pasien  luka/
11 Ibid , h. 96.
Jurnal Transparansi Hukum P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.06 No.02 / Juli 2023
meninggal  atau  penyakitnya  bertambah  parah,  tertinggalnya  alat- alat/sarana operasi didalam tubuh pasien, dan lain-lainnya).
Tindak  Pidana  adalah  suatu  perbuatan  yang  dianggap  melawan hukum dan perbuatan tersebut memiliki sanksi. Syarat- syarat peristiwa pidana:
a. Adanya perbuatan dari petindak.
b. Perbuatan  yang  dilakukan  oleh  petindak  harus  tertulis dalam aturan hukum.
c. Adanya  suatu  kesalahan yang diperbuat oleh  petindak dan  melanggar  hukum.  Dan  petindak  harus  mampu mempertanggungjawabkan tindakan tersebut.
Adanya sanksi terhadap tindakan yang dilakukan petindak. 12
Diberlakukannya  Undang-Undang  Nomor  29  Tahun  2004 tentang  Praktek  Kedokteran  ini,  dokter  yang  diduga  melakukan tindakan  malpraktek  tidak  lagi  diperiksa  oleh  MKEK  (Majelis Kehormatan Etika  Kedokteran), akan tetapi  oleh  Majelis  Kehormatan Disiplin  Kedokteran  Indonesia  (MKDKI).  MKDKI  inilah nantinya yang  akan  menerima  pengaduan,  memeriksa  dan  memberikan keputusan terhadap pelanggaran disiplin dokter.  Kedokteran, pengaduan  setiap  orang  yang  mengetahui  atau  kepentingannya dirugikan atas tindakan dokter dalam menjalankan praktek/malpraktek  kepada  MKDKI  tidak menghilangkan  hak  setiap orang  melaporkan  adanya  dugaan  tindak  pidana  kepada  pihak berwenang atau dengan kata lain menggugat ke pengadilan. Sayangnya Undang-Undang tentang Praktek Kedokteran ini tidak mengatur secara jelas  mengenai  sanksi  dokter  yang  melakukan  tindakan  malpraktek
12 R. Tresna, 1989, Azas-azas Hukum Pidana , PT.Tiara Limited, Jakarta, h.28.
bahkan tidak memuat sama sekali ketentuan malpraktek. 13
Undang-Undang  Tentang  Praktek  Kedokteran  hanya  mengatur dengan  jelas  mengenai  sanksi  pidana  bagi  para  pesaing  yaitu  dokter yang  bekerja  tanpa  memiliki  surat  tanda  registrasi dan/atau  surat  izin praktek,  dan  juga  sanksi  pidana  bagi  dokter  asing  tanpa  izin  praktek. Undang-Undang Praktek Kedokteran ini mengatur  mengenai  hak  dan kewajiban  pasien  sebagaimana  terdapat  pada  pasal  52  dan  53,  yang mana  didalam  Pasal  52  disebutkan  bahwa  hak  dari  pasien  dalam menerima  pelayanan pada praktek kedokteran adalah:
a. mendapat penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis
b. meminta pandapat dari dokter
c. mendapat pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis
d. menolak tindakan medis; dan
e. mendapat isi rekam medis.
Pasal 53 mengatur mengenai kewajiban pasien dalam     menerima pelayanan pada praktek kedokteran yang berupa:
a. memberikan  informasi  yang  lengkap  dan  jujur  tentang  masalah kesehatannya
b. mematuhi nasihat dan petunjuk dokter
c. memenuhi ketentuan yang  berlaku di  sarana
pelayanan kesehatan; dan
d. memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima.
Undang-Undang  Nomor  29  Tahun  2004  tentang  Praktek Kedokteran sama sekali tidak diatur mengenai sanksi pidana yang akan
13 nonim,2015,Pertanggungjawaban
Malpraktek
dan KUHP, URL: https://www.scribd.com/document/228284403/JURNAL-malpraktek , di akses pada tanggal 18 April 2023
Jurnal Transparansi Hukum P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.06 No.02 / Juli 2023
dikenakan apabila hak pasien tersebut dilanggar oleh dokter. Tidak ada pengaturan  yang  jelas  mengenai  malpraktek  di  dalam  KUHP,  namun dapat  ditinjau  melalui  pasal  tersebut  berdasarkan  kelalaian  atau kesengajaan dokter melakukan malpraktek.

## Kesimpulan
1. Tidak  adanya  kebijakan  tentang  malpraktek    yang    secara jelas  tertulis  di  KUHP  dan  Undang-Undang  Praktek Kedokteran,  oleh  karena  itu  sulit  untuk  menjelaskan tentang  malpraktek  merupakan  perbuatan  pidana  atau bukan.
2. Tidak adanya pengaturan secara khusus tentang malapraktek  dalam  Undang-Undang  Praktek   Kedokteran dan  KUHP,  sehingga  dirasakan  sulit menyelesaikan persoalan  yang  berkaitan  dengan  malpraktek.  Melalui Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia hanya melihat  dari  sudut  etika  kedokteran  yaitu  pengaturan tentang perbuatan tersebut berupa malpraktek atau bukan. Pertanggungjawaban pidana terhadap dokter yang melakukan  malpraktek  hanya  dapat  dilihat  dari  kelalaian yaitu kesalahan yang tidak berupa kesengajaan.

## DAFTAR PUSTAKA
I. Buku
Undang-undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3
Ninik Mariyanti, Malapraktek Kedokteran, PT.Bina Aksara, Jakarta, 1988, hal.37.
Darda Syahrizal, Senja Nilasari, Op.Cit. hal. 99.
Bander Johan, Hukum Kesehatan, Pertanggung Jawaban Dokter, P.T. Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hal 33

## H. Sapriyanto Refa, 2002, Tinjauan Aspek Hukum Perdata dan
Pidana Terhadap Malpraktek, Kelalaian dan Kegagalan Medis, Grafindo, Jakarta, h.5
Handar Subadi, 2005, Pengertian Kealpaan dan Kesengajaan, Gramedia, Bandung, h.34, 39.
R. Tresna, 1989, Azas-azas Hukum Pidana, PT.Tiara Limited, Jakarta, h.28.

## II. Situs Internet
https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukum-malpraktik-di-indonesia- lt51314ec548bec ,(17 April 2023) https://mh.uma.ac.id/pahami-tindak-pidana-malpraktek/ ,(17 April 2023) nonim,2015,Pertanggungjawaban Malpraktek dan KUHP, URL: https://www.scribd.com/document/228284403/JURNAL-malpraktek , di akses pada tanggal 18 April 2023