## KONTRIBUSI PERGURUAN TINGGI DALAM PROSES PEMBANGUNAN BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL
Oleh : Drs. T. Syarifuddin, M.Si. (Dosen Fisipol Unida Prodi Pembagunan Sosial/Sosiatri)

## 1. Pendahuluan
Di  tengah  perkembangan
kemajuan    dunia    yang    sedang bergulir semua negara akan
menghadapi  berbagai  tantangan dalam  mensejahterakan  rakyatnya terutama  menghadapi  tantangan globalisasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagai akibat  dari  globalisasi  tersebut membuat  antara  negara  ya ng  satu dengan    negara    lain    seakan    tidak bisa berdiri sendiri. Oleh karena itu sebuah  negara  akan  dapat  saling mempengaruhi  satu  sama  lain terutama  di  bidang  politik  yang berlandaskan  ketertiban  dunia,  di bidang  ekonomi,  dan  yang  sangat kuat  adalah  sosial  budaya.  Menurut (Katz  dalam  Tjokrowinoto,  1995)
Pembangunan  merupakan  proses perubahan   yang   terencana   dari suatu  situasi  nasional  yang  satu  ke situasi nasional yang lain yang lebih tinggi.      Dapat  dikatakan  bahwa pembangunan  merupakan  suatu upaya  perubahan  menuju  keadaan dan  situasi  yang  lebih  baik. Tertinggal      menjadi      maju, tradisional  menjadi  modern,  bodoh menjadi  pandai,  miskin  menjadi kaya, sakit menjadi sehat.
Timbulnya  banyak  masalah pembangunan  pada  sebuah  negara didominasi  oleh  pengaruh  negara maju  yang  kuat  di  bidang  ekonomi dan  Iptek  atas  negara  berkembang. Pada zaman ini kemajuan teknol ogi komunikasi, informasi serta industrialisasi    membawa    banyak
perubahan    sosial    budaya    yang sangat  luar  biasa  sebagai  tantangan dalam    kehidupan    kebangsaan. Lebih  mendasar  efek  dari  pada globalisasi  yang  menjurus  kepada modernisasi  akan  lebih  dalam mempengaruhi moralitas masyarakat.
Berbagai  masalah  sosial  bisa saja    terjadi    seperti    kejahatan, konflik  antar  Ras,  kemiskinan, perceraian,  pelacuran, delinkwensi (kenakalan)  anak-anak,  remaja,  dan orang    tua,    penyalahgunaan narkotika,    bunuh    diri,    dan    sakit jiwa.  Fenomena  gelandangan  dan pengemis  di  musim-musim  bulan tertentu    dan    jelang    lebaran    juga tidak  asing  lagi  terjadi  di  kota -kota besar.
Indonesia     sebagai     neg era berkembang  yang  sedang  giatnya melaksanakan  pembangunan  di segala  bidang  juga  tidak  terlepas dengan  tantangan  tersebut.  Di daerah  Aceh  tidak  hanya  karena globalisasi,    kemajuan    teknologi , konflik      dan      tsunami       telah
membawa  daerah  ini  menghadapi berbagai  masalah  sosial.  Masalah kemiskinan  masih  tetap  menjadi beban  dalam  masyarakat.  Menurut data  BPS  “Persentase  penduduk miskin (yang berada di bawah garis kemiskinan)  di  Aceh  pada  Maret 2014      sebesar      18,05      persen, meningkat           0,45           persen dibandingkan    Maret    2013    yang sebesar 17,6 persen,” ( BPS Aceh : Profil    Kemiskinan    Maret    2014, http://aceh.bps.go.id/?r- brs/view&id-417,    diakses    29-11- 014).
Kemudian
masalah gelandangan    dan    pengemis (gepeng)  meskipun  kurangnya  data yang  valid  tentang  masalah  ini karena  disebabkan  oleh  berbagai faktor    dan    bersifat    musiman, namun  peningkatan  jumlah  gepeng di  pusat-pusat  ibu  kota  juga dirasakan.  Persoalan  kemiskinan dapat dikatakan merupakan sumber yang  bermuara  pada  masalah kesejahteraan  sosial  yang  harus dihadapi oleh bangsa ini.
Begitu   juga   masalah   ganja
sudah  menjadi  potret  buram  bagi daerah  Aceh  seakan  Aceh  sebagai daerah  lumbung  ganja,  sebagian besar    tanaman    ganja    yang tertangkap  di  ruas  jalan  tran Sumatera disebut berasal dari Aceh. Hal  ini  megindikasikan  pemuda Aceh  tidak  banyak  terserap  di lapangan kerja (pengangguran) akhirnya  tergiur  dengan  menanam ganja.  Kondisi  ini  membawa  kesan yang  kurang  menyenangkan  bagi masyarakat  sebagai  bentuk  dari masalah  sosial  yang  seakan  tidak dapat  terpecahkan.  Masalah  sosial adalah sesuatu yang tidak dikehendaki    oleh    semua    orang , tidak  sesuai  dengan  norma -norma kehidupan  masyarakat.  Menurut P.A.F.  Walter  dalam  Sartono  Wirjo Soemarto,  (1990:45)  menyebutkan bahwa  masalah  sosial  adalah  suatu kondisi  yang  merupakan  ancaman bagi  kesejahteraan  masyarakat,  dan mempengaruhi bagi sejumlah warga masyarakat.  Dari  pengertian  ini dapat    dipahami    bahwa    setiap kondisi    kehidupan    yang    tidak
menyenangkan   dalam   masyarakat yang  merusak  keharmonisan  sosial perlu  diawasi  dengan  suatu  usaha bersama  setiap  elemen  masyarakat dan  pemerintah.  Untuk  pemecahan berbagai masalah sosial ini
memerlukan dukungan semua pihak agar  secara  perlahan-lahan  dapat
ditanggulangi. Mengantisipasi berbagai permasalahan    itu,    maka    setiap aktifis  sosial  memiliki  kesempatan dan wewenang untuk mengoptimalkan    setiap    potensi yang  dimiliki  masyarakat.  Dalam kegiatan  pemberdayaan  masyarakat yang
akan memperjuangkan kesejahteraan    sosial    masyarakat tidak  hanya  menekankan  pada ekonomi  semata.  Namun  segala aspek  yang  akan  mendukung  untuk menciptakan masyarakat yang mandiri  dan  kuat  harus  selalu dikembangkan  oleh  masyarakat sendiri.  Diharapkan  ketimpangan pemahaman  masyarakat  tentang pembangunan        tidak      semakin parah. Agar cita - cita kesejahteraan
masyarakat   dari   berbagai   aspek dapat  diupayakan  oleh  masyarakat sendiri,  dan  juga  dengan  proses pengembangan masyarakat kekuatan luar yang tidak sehat tidak mempunyai  celah  untuk  mencoba mengusik kesejahteraan masyarakat.
Secara  spesifik  ada  masalah besar  saat  ini  yang  harus  disikapi oleh           pergu ruan           tinggi memberikan  kontribusi  dalam pembangunan bidang kesejahteraan    sosial    yang dihadapi  oleh  negara  Indonesia pada umumnya dan Aceh khususnya,  yaitu  :  Bagaimana mengembangkan kesiapan sumber daya manusia mengantisipasi  masalah  sosial
menjadi  masyarak at  mandiri  dan
kuat menghadapi
tuntutan globalisasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi?
2.  Arti  Pembangunan  Sosial dan Kesejahteraan
Menurut  Indah  Meitasari,
(2013)  “Pembangunan”  seringkali
diartikan
pertumbuhan yang bermakna  material,  dan  senantiasa dihubungkan  dengan  ekonomi  atau pertumbuhan ( growth oriented ).
Namun  sebenarnya  pembangunan harus  memberikan hasil  yang  dapat dirasakan            oleh            semua sehingga tidak    merugikan    orang atau  pihak  lain,  karena  berhasil membangun harkat martabat
manusia. Pembangunan yang berorientasi  pada  pertumbuhan ekonomi semata mengabaikan hakekat  manusia  yang  direduksi menjadi  obyek  atau  materi,  bukan menjadi  subyek  dari  pembangunan. Seharusnya manusia sebagai
orientasi  pembangunan,  sehingga dinamakan  pembangunan  yang berorientasi pada manusia. Manusia diberikan kesempatan untuk mengekspresikan  kepentingan  dan kebutuhannya    yang    dapat digunakan untuk perencanaan pembangunan  yang  bersifat  sosial dengan tujuan utama adalah Human
Development .  Hal  ini  merupakan
paradigma pembangunan yang disebut  sebagai  pembangunan  yang berpusat pada manusia ( people centred development ),
Ciri      pembangunan      yang berpusat    pada    manusia    adalah manusia  sebagai  tujuan  akhir  dari aktivitas  pembangunan  dan  bukan hanya sebagai alat. Sehingga apapun yang  dihasilkan  dari  pembangunan yang       bersifat       fisik,       harus menghasilkan             pembangunan manusia   ( human   development), yang dicapai   melalui   alat   ukur,   salah satunya    yaitu Human    Development Index yang  mengukur  lama  hidup, pengetahuan   dan   standar   hidup yang   layak.   Terdiri   dari   :   angka harapan hidup, angka melek huruf, daya beli, rata-rata lama bersekolah, pemerataan       pendapatan       dan ketimpangan        jender.        Indah Meitasari,
(http://jakarta.kompasiana.com/so sial- budaya/2013/01/29/pembanguna
n-sosial-jakarta-529042.html, diakses 30-11-014).
Selanjutnya   Midgley   (2005: 25)  mendefinisikan  Pembangunan Sosial  merupakan  sebuah  proses perubahan  sosial  yang  terencana
dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan  masyarakat  secara menyeluruh,  yang  berhubungan dengan  proses  dinamis  dalam
pembangunan ekonomi. Sedangkan tujuan pembangunan sosial budaya
menurut   batasan   yang   diberikan oleh  Badan  Pusat  Statistik  adalah terwujudnya  kesejahteraan  rakyat yang ditandai dengan meningkatnya kualitas  kehidupan  yang  layak  dan bermartabat    serta    memberi perhatian  utama  pada  tercukupinya kebutuhan  dasar.  Sasaran  umum yang  akan  dicapai  antara  lain meningkatnya  ketahanan  sosial  dan budaya,  meningkatnya  kedudukan
dan peranan perempuan, meningkatnya partisipasi aktif pemuda,
serta meningkatnya
pembudayaan        dan        prestasi
olahraga.  Dari  pengertian  di  atas
dapat difahami bahwa pembangunan  sosial  merupakan
suatu  kegiatan  yang  membawa perubahan pada kesejahteraan
masyarakat  secara  menyeluruh, karena direncanakan dan dilaksanakan  oleh  masyarakat  itu sendiri sebagai
subyek pembangunan.
Terkait  dengan  hal  itu  antara
lain  ada  tiga  tantangan  pokok  yang sangat mendesak dalam pembangunan  bidang  kesejahteraan sosial  terutama  di  Aceh. Tantangan pertama ,  adalah  globalisasi,  konflik dan tsunami yang dapat memudahkan  kekuatan  asing  yang tidak memihak  negara  dapat masuk secara  perlahan.  Tantangan kedua industrialisasi  yang  mempunyai akibat  yang  luas  terhadap  ekonomi dan  sosial  masyarakat.  Dampak perdagangan  bebas  yang  akan membawa  efek  akan  mudah  hilang kemandirian    masyarakat    yang terlalu  bergantung  pada  kekuatan asing.  Tantangan ketiga ,  yang  juga
memprihatinkan  pada  saat  ini kegagalan  pembangunan  ( Distorted Development )    banyak    didominasi oleh    kesejahteraan    sosial masyarakat  di  Indonesia  tidak merata. Itu artinya adanya masyarakat  yang  lemah  dan  yang kuat  tidak  berjalan  seimbang.  Kita bisa  melihat  banyak  sekali  saat  ini pengusaha-pengusaha   besar   baik dari  kalangan  sendiri  ataupun  asing yang  beruntung  memanfaatkan kelemahan  masyarakat  yang  lemah untuk  meraih  keuntungan  yang sebesar-besarnya.
Ketiga  tantangan  tersebut merupakan kegagalan pembangunan  terhadap  negara- negara  berkembang  ternyata  tidak saja  oleh  faktor-faktor  kendali, seperti    ketidakstabilan    politik, sistem  politik  yang  otoriter,  perang dan  perpecahan,  namun  juga  oleh kurangnya    perhatian    kepada manusia  serta  lembaga-lembaga sosial.  Negara-negara  yang  berhasil dalam pembangunan ternyata memberikan  perhatian  yang  besar
terhadap  pembangunan  di  bidang kesejahteraan sosial. Midgley menyebut Distorted Development ……yang pembangunan  ekonominya  tidak disertai  dengan  suatu  tingkat  yang memadai dari pembangunan bidang sosial.…kegagalan untuk mengharmonikan tujuan-tujuan pembangunan ekonomi
dan pembangunan  sosial,  dan  juga menjamin  bahwa  keuntungan  dari kemajuan  ekonomi  dapat  dirasakan oleh  seluruh  masyarakat, Midgley (2005:  4). Kegagalan  yang  terjadi
adalah kegagalan dalam menyeimbangkan pembangunan ekonomi dengan obyektifitas pembangunan
bidang sosial. Misalnya:  pendapatan  perkapita tinggi  tetapi  masih  banyak  yang pengangguran, pembangunan perumahan yang masif tapi
perkampungan kumuh masih banyak,  dan  lainnya.  Selain  itu, pengalaman
dan kegagalan
pembangunan  di  berbagai  negara berkembang,        selain        karena
pendekatan yang keliru yaitu terlalu
terpusat pada penekanan pertumbuhan ekonomi yang melibatkan lapisan masyarakat yang terbatas.  Dalam  proses  pembuatan keputusan  rakyat  banyak  tidak diikutsertakan kecuali untuk mengerjakan  apa  yang  harus dikerjakan  dalam  suatu  proyek
pembangunan.
Kemudian  Midgley  (2005:7-10) menegaskan  bahwa  untuk  dapat mengatasi
permasalahan pembangunan  yang  terdistorsi  ini ( distorted
development ) memang dibutuhkan  perspektif  baru  dalam upaya  pembangunan,      perspektif baru  tersebut  adalah  “Perspektif Pembangunan Sosial”.
Kesejahteraan
sosial
diterjemahkan  sebagai  suatu  tata kehidupan  dan  penghidupan  sosial material  maupun  spiritual  yang diliputi  oleh  rasa  keselamatan, kesusilaan,  dan  ketentraman  lahir dan  bathin.  Hal  ini  sesuai  dengan Undang-undang  Nomor  11  Tahun 2009         pasal         1         tentang
penyelenggaraan    kesejahteraan sosial dan rakyat Indonesia menjelaskan  bahwa,    Kesejahteraan Sosial  adalah  kondisi  terpenuhinya kebutuhan  material,  spiritual,  dan sosial   warga   Negara   agar   dapat hidup layak dan mampu mengembangkan    diri    sehingga dapat    melaksanakan    fungsi sosialnya.  Sejalan  dengan  itu Keputusan  Menteri  Sosial  RI  No. 58/HUK/2008  menegaskan  bahwa
Kesejahteraan Sosial memungkinkan  bagi  setiap  warga Negara untuk
mengadakan pemenuhan  kebutuhan-kebutuhan jasmaniah,  rohaniah,  dan  sosial sebaik-baiknya  bagi  diri,  keluarga serta    masyarakat    dengan menjunjung  tinggi  hak-hak  azasi serta  kewajiban  manusia  sesuai dengan  Pancasila.  Maksud  dari pengertian  dan  ketentuan  di  atas jelas  bahwa  Negara  berkewajiban memberikan  hak  pada  setiap warganya untuk memperoleh kehidupan yang layak sejahtera lahir dan bathin.
Sedangkan masalah kesejahteraan sosial juga merupakan bagian  dari  masalah  sosial.  Sebagai ilustrasi,  kemiskinan  merupakan masalah  utama  yang  terbentang dalam  domain  masalah  sosial  dan masalah kesejahteraan sosial.
Namun,  secara  khusus,  masalah kemiskinan  kemudian  menyentuh dimensi kesejahteraan sosial, seperti fakir    miskin,    orang    dengan kecacatan  (ODK),  anak  dan  lansia telantar,   dan   rumah   tidak   layak huni.  Populasi  yang  mengalami problema  ini  dikenal  dengan  istilah Penyandang  Masalah  Kesejahteraan Sosial  (PMKS)  atau  Pemerlu Pelayanan  Kesejahteraan  Sosial (PPKS),
Syahruman (2011),
http://sosbud.kompasiana.com/1/ 12/24/masalah-kesejahteraan- sosial-dan-pekerjaan-sosial-di- indonesia-424943.html,   diakses   1- 12-  2014.  Dengan  demikian  dalam menanggulangi masalah sosial maka bidang  kesejahteraan  merupakan sasaran  utama  diperhatikan  karena masalah  ini  meliputi  dimensi  yang
komplek      dalam      pembangunan sosial.
Pada  tingkat  yang  paling  dasar, mengacu   pada   ADB   (1990)   dan UNDP (2003) dalam Sumardjo, (2010), Kesejahteraan  manusia  yang  beradab adalah  kemampuan  manusia  untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu : Kecukupan  pangan,  sandang,  papan, kesehatan,  dan  pendidikan.  Apabila kebutuhan dasarnya tersebut terpenuhi, kondisi tersebut dapat dikatakan sebagai kondisi aman pertama dalam kesejahteraan manusia. Faktanya prilaku manusia  itu  sendiri  sering  kurang kondusif  bagi  upaya  mewujudkan kesejahteraan  mereka,  baik  secara individu,  keluarga  maupun  masyarakat, sehingga  menyebabkan  kesenjangan dalam uapaya mewujudkan kesejahteraannya.  Di  sinilah  peran pemerintah  dan  pihak-pihak  terkait termasuk
perguruan tinggi mengembangkan    suasana    yang kondusif    bagi    upaya-upaya mewujudkan kesejahteraan sosial secara beradab dan berkeadilan (bermartabat).

## 3. Kontribusi Perguruan Tinggi
Perguruan  tinggi  merupakan salah  satu  pilar  kemajuan  bangsa, tempat    mempersiapkan    sumber
daya manusia pelaksana pembangunan terutama pembangunan  bidang  kesejahteraan sosial,  sudah  semestinya  merespon secara  tepat  sesuai  tridharma  yang diembannya.  Salah  satu  upaya  yang dilakukan
adalah merancang kurikulum  perguruan  tinggi  yang berbasis pada pembangunan bidang kesejahteraan sosial, diimplementasikan melalui tridharma  perguruan  tinggi,  yaitu pendidikan, penelitian,
dan pengabdian pada masyarakat.
Perumusan  kurikulum  kearah ini  harus  dilandasi  pada  pemikiran bahwa  untuk  mewujudkan  usaha kesejahteraan
sosial atau
kesejahteraan  rakyat  dibutuhkan upaya  penigkatan  kapital  manusia ( human  capital )  dan  kapital  sosial ( social capital ) dalam bentuk pemberdayaan  yang  menjadi  dasar bagi     pengembangan     partisipasi
masyarakat  dalam  pembangunan bangsa.  Di  samping  itu  untuk mengembangkan  kapital  manusia dan  kapital  sosial  selain  melalui investasi  sosial,  dibutuhkan  pula lingkungan  sosial,  budaya,  hukum, ekonomi,    dan    politik    yang kondusif,  seperti  penegakan  hak azasi    manusia    ( human    right ), kepastian hukum ( social justice ), serta menghargai martabat manusia ( human  dignity ).  Hal  ini  menjadi pemacu  dan  keharusan  untuk terwujudnya kesejahteraan sosial.
Universitas
Iskandarmuda
suatu perguruan tinggi yang menyelenggarakan  bidang  kajian pembangunan sosial dan kesejahteraan telah mengembangkan kurikulum berkontribusi dalam proses
pembangunan  bidang  kesejahteraan sosial  dengan  segala  tantangan  dan permasalahan  yang  dihadapinya. Dalam  hal  ini  program  studi Sosiatri/Pembangunan  Sosial  salah satu   prodi   pada   Fakultas   Ilmu Sosial        dan        Ilmu        Politik
berkonsentrasi  pada  pemberdayan masyarakat  dan  kebijakan  sosial memegang  peranan  utama  dalam  : (1)  mengembangkan  sumber  daya manusia dalam pembangunan bidang  kesejahteraan  sosial  melalui pendidikan formal, (2) mengembangkan ilmu pengetahuan,    serta    konsep alternatif  kebijakan  pembangunan sosial   melalui   aktifitas   penelitian, dan
(3) mengembangkan
pemberdayaan  masyarakat  melalui inovasi,  dalam  bentuk  pengabdian pada    masyarakat    menuju masyarakat  yang  sejahtera,  mandiri, dan  bermartabat  (berkeadilan  dan berperadaban).
4. Kontribusi Keilmuan

## Sosiatri/Pembangunan  Sosial
dan Kesejahteraan
Keberadaan                 program studi/keilmuan
Sosiatri/Pembangunan           Sosial Fisipol  Unida  sebagai  satu-satunya prodi  yang  ada  di  luar  pulau  Jawa yaitu  Aceh  di  ujung  barat  pulau
Sumatera  sejak  tahun  80-an  adalah didorong  oleh  semangat  dan tuntutan  masyarakat  dalam  upaya menanggulangi kelainan sosial kemasyarakatan  ( Social  Disorganized ) dan  adanya  kesenjangan  sosial sebagai dampak dari berkembangnya
pembangunan kawasan-kawasan  industri  besar  di Daerah  Istimewa  Aceh  yang  ada pada  tahun  1980/1981.  Terjadi peledakan  atau  urbanisasi  dan pemukiman  baru  sehingga  sangat berdampak pada kemiskinan merusak  sendi-sendi  perekonomian masyarakat desa akibat konflik yang berkepanjangan  dan  krisis  ekonomi di  Aceh.  Konflik  Aceh  terjadi  lagi pada  tahun  1998,  dan  secara  latin konflik
Aceh
belum ada penyelesaian  secara  tuntas  sampai sekarang. Oleh sebab itu, kehadiran
Jurusan  Ilmu  Sosiatri  sebagai  Ilmu
Pembangunan Sosial yang mempelajari      kelainan-kelainan sosial sangat relevan dalam menjawab permasalahan dan
tantangan yang dihadapi daerah.
Program studi ini telah memberikan kontribusi dan
memainkan  peran  penting  dalam derap    langkah    pembangunan daerah,  khususnya  dalam  bidang pembangunan masyarakat dan telah memperkuat  sumber  daya  manusia bidang  pembangunan  sosial  dan kesejahteraan.
Berbagai hasil penelitian  dan  kerjasama  dalam implementasi  penanganan  masalah sosial kemasyarakatan
serta
kemiskinan  telah  memberi  hasil positif. Sejumlah  alumni  Sosiatri  telah bekerja di berbagai instansi Pemerintah  dan  swasta  seperti  di Perguruan  Tinggi,  Dinas  Sosial, Kantor Pemerintahan Kabupaten/kota, dan Kantor Keluarga Berencana Nasional (BKKBN),    anggota    TNI/Polri
serta  di  berbagai  lembaga  negeri dan  swasta  lainnya.  Beberapa  di antara alumni Sosiatri ada pula yang menduduki  jabatan  politis  seperti Bupati,  anggota  DPRD,  pejabat eselon    II    dan    III    di    seluruh
Indonesia   dengan   jumlah   alumni lebih dari 600 orang.
Selain    itu    kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat  yang  dilakukan  oleh dosen bersama-sama dengan mahasiswa  telah  menjadi  tugas  di Program Studi Sosiatri/Pembangunan  Sosial.  Hasil penelitian ini berguna bagi pengembangan  pengajaran  serta dipublikasikan  dalam  bentuk  jurnal maupun  seminar  walaupun  dalam porsi  yang  sedikit.  Dalam  kegiatan pengabdian pada masyarakat, kerjasama    terjalin    antara    lain dengan beberapa instansi di antaranya dengan Lembaga Suadaya Masyarakat Woman    Development Center (WDC)  Kota  Banda  Aceh,
Prodi  Pembangunan  Sosial  UGM Yogyakarta,  dan  Pemda  Aceh  Jaya. Meskipun    kerjasama    dengan instansi  terkait  dirasakan  belum cukup  efektif  bagi  pembangunan bidang  kesejahteraan  sosial,  hal  ini mungkin  terjadi  karena  perguruan tinggi saat ini banyak memfokuskan
pada  peningkatan  kualitas  dharma pendidian  dari  pada  pengabdian pada    masyarakat.    Sementara instansi  terkait  belum  maksimal dalam  upaya  meningkatkan  sinergi dengan  perguruan  tinggi  terutama prodi  Sosiatri/Pembangunan  Sosial Fisipol Unida.
Sampai  saat  ini  program  studi Sosiatri/Pembangunan
Sosial memperoleh    peringkat    Akreditasi B,  dengan  keputusan  BAN-PT Nomor : 048/BAN-PT/Ak- XII/S1/II/2010        tanggal        25
Februari  2010.  Pada  awalnya  Ilmu Sosiatri dikembangkan sebagai
jawaban  atas  tuntutan  sosial  untuk merespon kondisi problematik yang cukup kompleks pasca
kemerdekaan  seperti  :  buta  huruf,
tingkat harapan hidup yang rendah,
pengangguran, gelandangan, pendapatan  perkapita  yang  rendah, dan  masalah  sosial  lainnya.  Pada periode  tersebut  konsentrasi  kajian Prodi  Sosiatri  adalah  penyakit masyarakat.  Pada  perkembangan berikutnya  konsentrasi kajian prodi
ini    bukan    hanya    penyakit masyarakat  tetapi  juga  ditambah pengembangan  masyarakat.  Dalam dekade    terakhir    konsentrasi penyakit masyarakat dirubah menjadi    konsentrasi    kebijakan sosial.    Dengan    demikian konsentrasi   kajian   Ilmu   Sosiatri pada  saat  ini  adalah  Pembangunan Masyarakat  dan  Kebijakan  Sosial, dan  pendekatan  semula  individual bergeser  ke community. Kedua konsentrasi tersebut mereprensentasikan kajian mengenai  upaya  yang  dilakukan secara integral untuk menyelesaikan permasalahan  sosial  yang  akan bermuara pada pembangunan bidang kesejahteraan sosial.

## 5.  Kompetensi  Lulusan  Prodi
Sosiatri/Pembangunan  Sosial Fisipol Unida
Program  Studi  Pembangunan Sosial  merupakan  studi  yang mempelajari
mengenai
pembangunan    sosial    melalui strategi  pemecahan  masalah  sosial sehingga     tercapai     kesejahteraan
masyarakat.  Prodi  Pembangunan
Sosial menggagas strategi
pemecahan  masalah  yang  efektif karena  tidak  hanya  berfokus  pada pemecahan  masalah,  namun  juga pada  strategi  pasca  penanganan masalah.  Pendekatan  pembangunan yang  digunakan  :  Pembangunan
Masyarakat ( Community Development /CD), dan Pengorganisasian Masyarakat ( Community  Organizer /CO)  untuk memecahkan berbagai macam persoalan sosial. Profil lulusan Prodi Pembangunan  Sosial  :  1.  Mampu menjadi ahli pembangunan masyarakat  ( community  development specialist )  untuk  institusi  pemerintah ( state ),  LSM  ( civil  society  organization ) dan  perusahaan  ( corporate ).  Mampu melakukan  analisis  kebijakan  sosial untuk  pemerintah  dan  lembaga legislatif.    2.    Mampu    menjadi peneliti  sosial  ( sosial  researcher ),  dan
3. Mampu menjadi akademisi.
Kompetensi    lulusan    Prodi Pembangunan  Sosial  dalam  proses
Proses Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial 99
Pembangunan Bidang Kesejahteraan  Sosial  adalah  :  1. Sebagai    fasilitator    Program- program
Pemberdayaan
Masyarakat,  dan  2.  Sebagai  Tenaga Ahli  dalam  merumuskan  Kebijakan Sosial  berdasarkan  persoalan  yang ada  di  dalam  masyarakat  ( bottom  up planning ).
Untuk  itu  pada  bagian  ini dikemukakan  beberapa  hal  pokok yang  terkait  dengan  kontribusi lulusan  perguruan  tinggi  ini  yang relevansi kurikulumnya dalam pembangunan  bidang  kesejahteraan sosial antara lain :
Sebagai     Fasilitator     Program- program                Pemberdayaan Masyarakat, yaitu :
a.  Menjadi  fasilitator  dalam pemberdayaan  sosial  keluarga, fakir  miskin,  komunitas  adat terpencil,  dan  wanita  rawan sosial masyarakat (TKSM). b.     Menjadi     fasilitator     dalam pemberdayaan  organisasi  sosial dan  kemitraan  (karang  taruna, organisasi   sosial,   LSM,   dan
Tenaga  Kesejahteraan  Sosial Masyarakat),  selain  itu  juga menjadi fasilitator dalam pengorganisasian masyarakat untuk penanggulangan
bencana.
Sebagai  Tenaga  Ahli  dalam Merumuskan  Kebijakan  Sosial adalah :
a. Membuat   kebijakan   tentang mekanisme bantuan sosial.
b. Membuat   kebijakan   tentang penanggulangan  bencana  alam dan bencana sosial.
c. Membuat   kebijakan   tentang pengelolaan  dana  sosial  dari pemerintah,  masyarakat,  dan
swasta.
6. Penutup
Perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan adalah merupakan  pilar  kemajuan  bangsa tempat    mempersiapkan    sumber daya manusia.
Kebijakan pengembangan  pendidikan  tinggi tidak  dapat  dipisahkan  dengan kebutuhan pembangunan di daerah
yaitu  kebutuhan  sumber  daya
manusia dalam pembangunan, terutama  perguruan  tinggi  yang terkait    dengan    pembangunan bidang kesejahteraan sosial.
Program Studi Sosiatri/Pembangunan  Sosial  salah satu   prodi   pada   Fakultas   Ilmu Sosial  dan  Ilmu  Politik  Unida dengan konsentrasi pada pemberdayan masyarakat dan kebijakan sosial memegang peranan utama  dalam  pembangunan  bidang kesejahteraan sosial : (1) mengembangkan sumber daya
manusia dalam pembangunan bidang  kesejahteraan  sosial  melalui pendidikan formal, (2) mengembangkan ilmu pengetahuan,    serta    konsep alternatif  kebijakan  pembangunan
sosial   melalui    aktifitas    penelitian, dan (3) mengembangkan pemberdayaan  masyarakat  melalui inovasi,  dalam  bentuk  pengabdian pada    masyarakat    menuju masyarakat  yang  sejahtera,  mandiri, dan  bermartabat  (berkeadilan  dan
berperadaban).
Program studi ini telah memberikan kontribusi dan
memainkan  peran  penting  dalam derap    langkah    pembangunan daerah,  telah  memperkuat  sumber daya manusia bidang pembangunan sosial  dan  kesejahteraan.  Berbagai hasil  penelitian  dan  kerjasama, meskipun    kerjasama    dengan instansi  terkait  belum  cukup maksimal,  namun              dalam implementasi  penanganan  masalah sosial kemasyarakatan serta kemiskinan  telah  memberi  hasil positif.  Sejumlah  alumni  telah bekerja  di  berbagai  instansi  negeri dan  swasta  di  daerah  ini.  Selain kontribusi  segi  lulusan,  dalam percepatan program-program pembangunan  bidang  kesejahteraan sosial,    kontribusi    dengan pengkajian  program  Pemberdayaan
Masyarakat,
dan program Perumusan Kebijakan Sosial.: Oleh karena itu perlu konsistensi  peningkatan  sinergi instansi  terkait  dengan  perguruan
tinggi dalam hal kerjasama terutama perguruan  tinggi  yang  membidangi kajian  pembangunan  sosial  dan kesejahteraan.

## DAFTAR PUSTAKA
Darmawan,           Danang           A, (danang_str@yahoo.com), 28  Nov  2014, Provil  Prodi Pembangunan  Sosial/Sosiatri, E-mail        kepada        T. Syarifuddin (teukusyarifuddin@yahoo. com).
James, Midgley,    (2005),
Pembangunan             Sos ial; Perspektif    Pembangunan dalam  Kesejahteraan  Sosial, Diperta  Isalam  Dapag  RI, Jaakarta
Rohman,  Arif  (2014), Pembangunan Kesejahteraan      Sosial      di Indonesia , http://sosbud.kompasiana .com/2014/11/24/pemba ngunan-kesejahteraan- sosial-di-indonesia- hambatan-tantangan-dan- peluang-705615.html, diakses 29 Nov 2014
Syahruman,       (2011), Masalah Kesejahteraan     Sosial     dan Pekerjaan Sosial di Indonesia , (online), http://sosbud.kompasiana .com/2011/12/24/masala h-kesejahteraan-sosial- dan-pekerjaan-sosial-di- indonesia-424943.html, diakses 1 Desb 2014
Sumardjo,    ( 2010), Pemberdayaan Masyarakat  dan   Pngelolaan Konflik      dalam      Rangka Pengelolaan     Kebun    Sawi t Berkelanjutan .  Kerjasama Care  IPB  dengan  Badan Litbang       Pembangunan Daerah. Pekanbaru.
_ , (2010). Penyuluhan
Mengembangkan Kapital Manusia  dan  Kapital  Sosial menuju Kesejahteraan
UNDP.           2003.            Human Development         Report 2003.                 Millenium Development  Goals: A Compact  among  Nationms  to End       Human       Poverty . Oxford  University  Press. New York.
Wirjosoemarto,  Sartono,  (1990), Ilmu    Sosiatri    Suatu Pengantar ,  Fisipol  UGM, Yogyakarta