## Legalitas

## Pemilihan Kepala Desa Serentak 2019 di Indonesia: Implementasi dan Tantangan
Sardjana Orba Manullang 1 , Megasuciati Wardani 2 , Sitti Nur Alam 3 , Sri Sudono Saliro 4
1 Universitas Krisnadwipayana
2 Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Politik
3 Universitas Yapis Papua
4 IAI Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas Correspondence email: somanullang@unkris.ac.id; megasuciatiwardani@gmail.com; azkadzar@gmail.com; srisudonosalirofh@gmail.com
Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa bagaimana implementasi pemilihan kepala desa serentak 2019 di Indonesia, dan  bagaimana  tantangan  pelaksanaan  pemilihan  kepala  desa  serentak  tahun  2019  di  Indonesia.  Penelitian  ini  menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan pendekatan deskriftif analisis. Hasil kesimpulan tulisan ini adalah pelaksanaan pemilihan kepala  desa  serentak  tahun  2019  di  Indonesia  masih  terdapat  perbedaan-perbedaan  syarat  administrasi,  yang  disebabkan  oleh perbedaan-perbedaan aturan hukum pada tingkat daerah kabupaten, baik itu regulasi pemilihan kepala desa pada peraturan daerah kabupaten  maupun  pada  tataran  teknis  peraturan  bupati  tentang  teknis  pelaksanaan  pemilihan  kepala  daerah.  Selain  itu,  yang menjadi  tantangan  pada  pelaksanaan  pemilihan  kepala  desa  adalah  pada  pendataan  pemilih,  regulasi  penyelesaian  sengketa perselisihan pemilihan kepala desa, dan politik uang.
Kata Kunci: Pemilihan, Kepala Desa, Tantangan
Abstract. This study aims to  analyze how the implementation  of  the  2019 simultaneous village head elections in  Indonesia, and how  the  challenges  of  implementing  the  2019  simultaneous  village  head  elections  in  Indonesia.  This  research  uses  literature research method  with deriftive approach of analysis. The conclusion of this paper is the implementation of simultaneous village head elections in 2019 in Indonesia there are still differences in administrative requirements, caused by differences in the rule of law at  the district level, be it the regulation  of  the selection of  village heads in  district regulations and at  the technical level  of regent regulations on the technical implementation of regional head elections. In addition, the challenges in the implementation of village head elections are on voter data collection, regulation of dispute resolution of village head elections, and money politics.

## Keywords: Elections, Village Heads, Challenges

## PENDAHULUAN
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disingkat UUD 1945 di dalam Pasal 1 Ayat (2) mengatakan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar. 1 Pelaksanaan  kedaulatan  di  tangan  rakyat  dilakukan  melalui  Pemilihan  Umum  (Pemilu)  dengan  asas  pelaksanaan secara  langsung,  umum,  bebas,  rahasia,  jujur  dan  adil  setiap  5  (lima)  tahun  sekali.  Pemilu  diselenggarakan  untuk memilih  anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Daerah,  Presiden  dan  Wakil  Presiden  dan  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 2 Ketentuan pelaksanaan Pemilu sebagaimana di atas termuat dalam Pasal 22E UUD 1945 yang tentunya berbeda dengan pelaksanaan pemilihan kepala desa.
Landasan  pemikiran  mengenai  desa  atau  yang  disebut  dengan  nama  lain  telah  ada  sebelum  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia  terbentuk.  Sebagai  bukti  keberadaannya,  Penjelasan  Pasal  18  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan) menyebutkan bahwa “Dalam territori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 “ Zelfbesturende landschappen ” dan “ Volksgemeenschappen” , seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di  Minangkabau,  dusun  dan  marga  di  Palembang,  dan  sebagainya.  Daerah-daerah  itu  mempunyai  susunan  Asli  dan oleh  karenanya  dapat  dianggap  sebagai  daerah  yang  bersifat  istimewa.  Negara  Republik  Indonesia  menghormati kedudukan  daerah-daerah  istimewa  tersebut  dan  segala  peraturan  negara  yang  mengenai  daerah-daerah  itu  akan mengingati  hak-hak  asal  usul  daerah  tersebut”.  Oleh  sebab  itu,  keberadaannya  wajib  tetap  diakui  dan  diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3
1 Sekretariat Jenderal MPR RI 2018, “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” (2018), Lihat Pasal 1 ayat (2).
2 Sri  Sudono  Saliro  dkk.,  “Hak  Memilih  Tuna  Aksara  Pada  Pelaksanaan  Pemilu  Serentak  2019  Di  Kota  Singkawang,” Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam 5, no. 1 (16 Juni 2020): hal. 94, doi:10.25217/jm.v5i1.725.
3 Kementerian  Sekretariat  Negara  RI,  “Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Desa”  (2014),  Lihat  Penjelasan Atas UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Sardjana Orba Manullang, Megasuciati Wardani, Sitti Nur Alam dan Sri Sudono Saliro, Pemilihan Kepala Desa Serentak 2019 di Indonesia: Implementasi dan Tantangan
Keberagaman karakteristik dan jenis Desa, atau yang disebut dengan nama lain, tidak menjadi penghalang bagi para  pendiri  bangsa  ( founding  fathers) ini  untuk  menjatuhkan  pilihannya  pada  bentuk  negara  kesatuan.  Meskipun disadari bahwa dalam suatu negara kesatuan  perlu terdapat homogenitas, tetapi Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap memberikan pengakuan dan jaminan terhadap keberadaan kesatuan masyarakat hukum dan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya.  Tentunya dalam hal  ini, Negara mengakui jika  sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.
Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Desa  yang  diundangkan  di  Jakarta  pada  tanggal  15  Januari 2014 ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Ayat (7) dan Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945 yaitu: 4
a) Memberikan  pengakuan  dan  penghormatan  atas  desa  yang  sudah  ada  dengan  keberagamannya  sebelum  dan sesudah terbentuknya NKRI;
b) Memberikan  kejelasan  status  dan  kepastian  hukum  atas  desa  dalam  sistem  ketatanegaraan  RI  demi  mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
c) Melestarikan dan memajukan adat, tradisi dan budaya masyarakat desa;
d) Mendorong  prakarsa,  gerakan,  dan  partisipasi  masyarakat  desa  untuk  pengembangan  potensi  dan  aset  desa  guna kesejahteraan bersama;
e) Membentuk pemerintahan desa yang professional, efisien, dan efektif, terbuka serta bertanggung jawab;
f) Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
g) Meningkatkan  ketahanan  sosial  budaya  masyarakat  desa  guna  mewujudkan  masyarakat  desa  yang  mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
h) Memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
i) Mempercepat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.
UU  No.  6  tahun  2014  tentang  Desa  dalam  rangka  mengoptimalkan  penyelenggaraan  pemerintahan  desa, pelaksanaan  pembangunan  Desa,  pembinaan  kemasyarakatan  Desa,  dan  pemberdayaan  masyarakat  Desa.  Dengan demikian, lingkup pengaturan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ialah penataan Desa, kewenangan Desa, Pemerintahan  Desa,  tata  cara  penyusunan  peraturan  di  Desa,  keuangan  dan  kekayaan  Desa,  pembangunan  Desa  dan pembangunan  kawasan  perdesaan,  badan  usaha  milik  Desa,  kerja  sama  Desa,  lembaga  kemasyarakatan  Desa  dan lembaga adat Desa, serta pembinaan dan pengawasan Desa oleh camat atau sebutan lain. Berkaitan dengan pemilihan kepala  desa  sebagaimana  termuat  dalam  Pasal  46  Peraturan  Pemerintah  No.  24  Tahun  2014  tentang  Peraturan Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  bahwa  ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  pemilihan kepala desa diatur dengan Peraturan Menteri. 5
Selanjutnya  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  112  Tahun  2014  Tentang  Pemilihan Kepala  Desa  sebagai  landasan  hukum  dari  pelaksanaan  pemilihan  kepala  desa.  Dalam  Pasal  1  angka  5  bahwa pemilihan kepala desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pemilihan kepala desa dilakukan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang.  Mengenai  ketentuan  pelaksanaan  pemilihan  kepala  desa  secara  serentak  diatur  dengan  Peraturan daerah Kabupaten/Kota. 6
Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Indonesia pada tahun 2019 dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 49  ayat  (1)  mengacu  kepada  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  112  Tahun  2014  Tentang Pemilihan  Kepala  Desa,  maka  setiap  daerah  Kabupaten  membuat  Peraturan  Daerah.  Pembentukan  peraturan  daerah berdasarkan  pertimbangan  efektivitas,  efisiensi,  dan  rasional  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  kemampuan  daerah  serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat daerah sehingga terlaksana  suatu  pemilihan  kepala  desa  yang  benar-benar  mencerminkan  kehendak  masyarakat  desa  dalam menentukan pemimpin terbaiknya. 7
Sesuai  dengan  penjelasan  diatas  tulisan  ini  ditulis  untuk  membahas: pertama ,  bagaimana  implementasi pemilihan  kepala  desa  serentak  di  Indonesia  pada  tahun  2019.  Dan kedua, apa  saja  tantangan  yang  dihadapi  pada
4 Sekretariat Jenderal MPR RI 2018, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Berbunyi : Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.
5 Kementerian Sekretariat Negara RI, “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa” (2014), Pasal 46.
6 Kementerian  Sekretariat  Negara  RI,  “Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  112  Tahun  2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa” (2014), Pasal 49 Ayat (1).
7 Haris Mubarak dan Indra Fauzan, “Sistem Pemilihan Kepala Desa dan Pengangkatan Lurah serta Pengaruhnya Terhadap Pelayanan Publik: Studi Kasus Perbandingan di Kota Jambi dan Muaro Jambi,” Politeia: Jurnal Ilmu Politik 11, no. 2 (2019): hal. 3.
Sardjana Orba Manullang, Megasuciati Wardani, Sitti Nur Alam dan Sri Sudono Saliro, Pemilihan Kepala Desa Serentak 2019 di Indonesia: Implementasi dan Tantangan
pelaksanaan  pemilihan  kepala  desa  serentak  tahun  2019.  Tulisan  mengenai  pemilihan  kepala  desa  telah  banyak  di tulis, seperti Pertama , skripsi Habibi dengan judul “Tinjauan Siyasah Syar’iyah dan Perda Kabupaten Sampang No. 5 Tahun  2006  terhadap  Pelaksanaan  Pemilihan  Kepala  Desa  Di  Desa  Daleman  Kecamatan  Kedungdung  Kabupaten Sampang” tahun 2012. Skripsi ini membahas pelaksanaan pemilihan kepala desa dari sudut pandang siyasah syar’iyah dan  perda  no.  5  tahun  2006.  Pada  ketentuan  perda  tersebut,  masih  mengacu  kepada  UU  32  tahun  2004  tentang pemerintahan daerah, sebab UU No. 6 tahun 2014 tentang desa masih belum ada. Hasil penelitian ditemukan bahwa proses  dan  mekanisme  pemilihan  kepala  desa  daleman  mulai  dari  pembentukan  panitia  pemilihan  kapala  desa, penjaringan bakal calon sampai pada panitia pemilihan sudah sesuai dengan prosedur siyasah syar’iyah . 8 Kedua , skripsi yang ditulis oleh Susi Faizah, dengan judul “Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Kecamatan Sukodono  Kabupaten  Sidoarjo  Ditinjau  Dari  Hukum  Islam”  tahun  1995.  Skripsi  ini  membahas  tentang  pandangan hukum terhadap pelaksanaan pemilihan kepala desa yang diwarnai dengan membagi-bagikan uang oleh calon kepala desa kepada masyarakat setempat untuk memperoleh suara tertinggi. 9
Ketiga ,  skripsi  yang  ditulis  oleh  Muhammad  Yunus,  dengan  judul  “Pemilihan  Kepala  Desa  Serentak  Tahun 2015  (Studi  Kasus  di  Kecamatan  Keera  Kabupaten  Wajo)”  tahun  2016.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa pilkades  merupakan  sarana  sirkulasi  elit  dan  transfer  kekuasaan  ditingkat  lokal.  Dalam  konteks  ini  Pilkades diharapkan  secara  langsung  membuat  masyarakat  mengerti  posisi  mereka  sebagai  proses  interaksi  antara  rakyat  dan pemerintah sebagai wujud adanya demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Beradasarkan dari pengamatan yang  dilakukan  masih  banyak  ditemukan  pelanggaran-pelanggaran  yang  merusak  nilai-nilai  demokrasi  itu  sendiri mulai  dari  tahapan  persiapan  sampai  dengan  pemungutan  suara  yang  masih  beredarnya  fenomena  uang,  pemalsuan berkas  calon  kandidat,  pemalsuan  daftar  panggilan  pemilih,  tidak  tegasnya  Panitia  Pengawas  dan  melanggar  Perda Wajo Nomor 5 Tahun 2007 tentang mekanisme Pemilihan Kepala Desa. 10 Dari penelitian  terdahulu diatas,  hal yang membedakan  dalam  tulisan  ini  yaitu  mencoba  mendeskripsikan  tantangan-tantangan  pemilihan  kepala  desa  yang ditemukan, guna perbaikan pelaksanaan pemilihan kepala desa yang lebih demokratis.

## METODE
Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.  Berdasarkan  permasalahan  yang  diangkat,  jenis  penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  yang digunakan  yaitu  metode  hukum  normatif  atau  penelitian  hukum  kepustakaan.  Metode  ini  diartikan  sebagai  sebuah metode  penelitian  atas  aturan-aturan  perundangan  baik  ditinjau  dari  sudut  hierarki  peraturan  perundang-undangan (vertikal)  maupun  hubungan  harmoni  perundang-undangan  (horizontal). 11 Metode  penelitian  hukum  normatif menggunakan  metode  pendekatan  yuridis  normatif.  Pendekatan  yuridis  normatif  adalah  “suatu  pendekatan  yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 12
Sumber  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  normatif  adalah  sumber  data  sekunder,  yaitu  menggunakan bahan-bahan  kepustakaan  berupa  buku,  peraturan  perundang-undangan,  jurnal,  dan  karya  ilmiah  lainnya  yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Adapun peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai sumber data adalah:
1). Kementerian Sekretariat Negara RI. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (2014)
2). Peraturan Pemerintah Republik  Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (2014).
3). Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  112  Tahun  2014  Tentang  Pemilihan  Kepala  Desa (2014).
Data  dalam  penelitian  ini  dianalisis  secara  deskriptif  yaitu  data  sekunder  yang  berupa  teori,  definisi  dan substansinya  dari  berbagai  literatur,  dan  peraturan  perundang-undangan  sehingga  dihasilkan  suatu  kesimpulan  yang dapat dipergunakan untuk menjawab rumusan masalah. 13
8 Habibi, “Tinjauan Siyasah Syar’iyah dan Perda Kabupaten Sampang No. 5 Tahun 2006 terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala  Desa  Di  Desa  Daleman  Kecamatan  Kedungdung  Kabupaten  Sampang”  (Skripsi,  Fakultas  Syariah  UIN  Sunan  Ampel Surabaya, 2012).
9 Susi  Faizah,  “Pelaksanaan  Pemilihan  Kepala  Desa  Di  Kecamatan  Sukodono  Kabupaten  Sidoarjo  Ditinjau  Dari  Hukum Islam” (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 1995).
10 Muhammad Yunus, “Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2015 (Studi Kasus di Kecamatan Keera Kabupaten Wajo)” (Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2016).
11 Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 23.
12 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 32.
13 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 2006), hlm. 250.
Sardjana Orba Manullang, Megasuciati Wardani, Sitti Nur Alam dan Sri Sudono Saliro, Pemilihan Kepala Desa Serentak 2019 di Indonesia: Implementasi dan Tantangan

## HASIL DAN PEMBAHASAN Implementasi Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Indonesia Pada Tahun 2019
Pelaksanaan  pemilihan  kepala  desa  serentak  di  Indonesia  tahun  2019,  tidak  sepenuhnya  serentak  secara keseluruhan  di  Indonesia.  Makna  kata  serentak  hanya  berlaku  bagi  wilayah  kabupaten  saja.  Misalnya,  di  Kabupaten Sambas, pelaksanaan pemungutan  suara pada pemilihan kepala desa serentak berjumlah 193 desa dilaksanakan pada tanggal  19  Oktober  2019. 14 Di  Kabupaten  Bandung  sebanyak  199  desa  pada  tanggal  26  Oktober  2019,  Kabupaten Tasikmalaya  sebanyak  211  desa  pada  tanggal  24  Oktober  2019,  dan  Kabupaten  Sukabumi  sebanyak  240  desa  pada tanggal 17 November 2019. 15
Khusus  mengenai  pemilihan  Kepala  Desa  dalam  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Desa  diatur agar dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota dengan maksud untuk menghindari hal negatif dalam  pelaksanaannya.  Pemilihan  Kepala  Desa  secara  serentak  mempertimbangkan  jumlah  Desa  dan  kemampuan biaya  pemilihan  yang  dibebankan  pada  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  Kabupaten/Kota  sehingga dimungkinkan  pelaksanaannya  secara  bergelombang  sepanjang  diatur  dalam  Peraturan  Daerah  Kabupaten/Kota Pemilihan  kepala  Desa  dilaksanakan  melalui  tahapan:  persiapan,  pencalonan,  pemungutan    suara  dan  penetapan, sebagaimana  termuat  dalam  Pasal  41  ayat  (1)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2014  Tentang  Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. 16 Adapun penjabaran pada setiap tahapan tersebut disajikan dalam bentuk tabel dibawah ini:
Tabel 1. Tahapan dan Kegiatan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
No Tahapan Kegiatan 1 2 3 I. Persiapan 1 Pembentukan panitia pemilihan Kepala desa Kabupaten
2 Pembentukan Tim Pengawas Pemilihan Kepala desa Kecamatan
3 Pembentukan Tim Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala desa
4 Pembentukan  Panitia  Pilkades  dengan  Keputusan  Badan  Permusyawaratan  Desa  dan disampaikan secara tertulis oleh Badan Permusyawaratan Desa kepada Bupati melalui Camat
5 Penyusunan  dan  Pengajuan  rencana  biaya  pemilihan  Kepala  Desa  kepada  Bupati  melalui Camat (paling lama 30 hari setelah terbentuknya panitia pemilihan)
6 Persetujuan biaya oleh Bupati (paling lama 30 hari sejak diajukan oleh panitia)
7 Sosialisasi pemilihan Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa II. Pendaftaran Pemilih Dan Pencalonan 1 Pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS), menerima usul/informasi perbaikan DPS
2 Pengumuman dan Pendaftaran Bakal Calon Kades
3 Pencatatan Daftar Pemilih Tambahan (DP Tambahan)
4 Pengumuman Daftar Pemilih Tambahan (DP Tambahan)
5 Penetapan dan Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT)
6 Penelitian kelengkapan administrasi dan klarifikasi
7 Seleksi  Tambahan  untuk  peserta  >5  orang  (persiapan,  pelaksanaan  dan  penetapan)  oleh Panitia  Pemilihan  kepala  desa  Kabupaten  (Secara  Serentak  dengan  kriteria  Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan,  tingkat pendidikan,  usia, dan tes akademik)
8 Perpanjangan Pendaftaran jika calon kurang dari 2 orang (Diperpanjang paling lama 20 hari, kalau  masih tetap kurang dari 2 orang, Bupati  menetapkan Pilkades  melalui Musdes dengan jangka waktu paling lama 7 hari)
9 Tes kompetensi wajib untuk bakal calon kades oleh Panitia Pemilihan Kabupaten (Persiapan, pelaksanaan dan penetapan hasil)
10 Penetapan Nomor Urut calon kades (Penentuan giliran undian nomor urut berdasarkan urutan waktu pendaftaran)
11 Pengumuman calon kades (Pengumuman paling lambat 7 hari sejak tanggal ditetapkan)
12 Proses  pencetakan  Surat  Suara  (Ditambah  2,5  %  dari  jumlah  DPT,  panitia  pemilihan menyerahkan pas foto calon berwarna dengan ukuran 4R (10,16 x 15,24 cm)  kepada  Panitia pemilihan Kades Kabupaten, dengan latar biru dan mengenakan pakaian putih)
14 Website Resmi, Sambas.go.id
15 Y.  Manggala  P  Putra,  “Sebanyak  1.528  Desa  di  Jabar  Laksanakan  Pilkades  2019,” m.republika.co.id ,  2019,  diakses tanggal 12 Agustus 2020.
16 Kementerian Sekretariat Negara RI, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lihat Pasal 41 ayat (1).
Sardjana Orba Manullang, Megasuciati Wardani, Sitti Nur Alam dan Sri Sudono Saliro, Pemilihan Kepala Desa Serentak 2019 di Indonesia: Implementasi dan Tantangan
13 Penyusunan Visi dan Misi Calon Kepala Desa (sebanyak 3 (tiga) rangkap diserahkan kepada panitia pemilihan, BPD, dan Pemerintah Desa.)
14 Kampanye (3 hari sebelum dimulainya masa tenang)
15 Pendistribusian Surat Suara (selambat-lambatnya 2 (dua) hari sebelum hari pemilihan)
16 Masa Tenang (3 hari sebelum hari H) III. Pemungutan Suara 1
Pemungutan  dan  Penghitungan  Suara  (Pemungutan  Suara  dimulai  pukul  07.00  dan  berakhir pukul 12.00 waktu setempat, Penghitungan suara dimulai pukul 13.00 waktu setempat)
2 Tes  Akademik  oleh  Panitia  Pemilihan  Kabupaten  Untuk  calon  yang  menang  mendapatkan suara pemilih sama, maksimal 3 hari sejak perhitungan suara (Paling lambat 3 hari sejak Hari
Perhitungan Suara) IV. Penetapan / Pengesahan 1 Penyampaian  hasil  pemilihan  oleh  Panitia  Pemilihan  kepada  BPD  dan  dari  BPD  kepada Bupati melalui Camat
2 Penyampaian  keberatan  oleh  yang  bersangkutan  maksimal  3  hari  sejak  penetapan  hasil pemilihan
3 Penyelesaian sengketa atas keberatan oleh Tim Penyelesaian Sengketa (paling lama 30 hari)
4 Keputusan  Final  Bupati  untuk  penyelesaian  sengketa  dengan  mempertimbangkan  masukan dari Tim Penyelesaian Sengketa (Memperhatikan masukan dari panitia pemilihan, BPD, Tim Fasilitasi Pemilihan Kades Kecamatan, dan panitia pemilihan Kades Kabupaten)
5 Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan calon Kades Terpilih
6 Pelantikan  (paling  lama  30  (tiga  puluh)  hari  terhitung  sejak  tanggal  penerbitan  Keputusan Bupati  tentang  pengesahan  dan  pengangkatan  calon  Kades  Terpilih,  bertempat  di  Ibukota Kabupaten)
Sumber: Peraturan perundang-undangan

## Tantangan Yang Dihadapi Pada Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2019
Karakteristik calon kepala desa yang dianggap penting yang harus dilaksanakan, seperti bersikap baik, tegas dan siaga  dalam  segala  bentuk  kegiatan  masyarakat,  hal  ini  untuk  mencari  simpatik  dalam  memenangkan  persaingan dengan  calon-calon  lain,  maka  masing-masing  calon  akan  menggunakan  cara-cara  tersendiri  untuk  memperoleh dukungan suara baik dengan menggunakan cara terpuji maupun dengan cara yang meresahkan masyarakat. Dan tidak jarang  calon  kepala  desa  yang  sudah  terpilih  menjadi  kepala  desa  menunjukan  sikap  yang  kurang  disukai  oleh masyarakat.  Terlepas dari persoalan persaingan  antar pasangan  calon dalam menarik simpati masyarakat, sebetulnya hal yang penting lainnya untuk dilihat dan dilakukan pengawasan yaitu pada aspek panitia pelaksana pemilihan kepala desa.
Kejanggalan pada pelaksanaan pemilihan kepala desa, mulai dari adanya campur tangan pemerintah kabupaten yang  dibentuk  oleh  Bupati  secara  langsung  dalam  proses  pemilihan  yaitu  dalam  tahapan  proses  seleksi  bakal  calon kepala desa, bahkan adanya persyaratan pencalonan “dapat membaca alquran”. 17 Tentu hal ini dianggap merusak nilai dan semangat demokrasi. Selain itu, terdapat beberapa persoalan-persoalan yang terjadi dalam pelaksanaan pemilihan kepala  desa  serentak,  antara  lain: pertama ,  pendataan  pemilih.  Dalam  pemilihan  kepala  desa  masih  terdapat masyarakat  desa  yang  tidak  terdaftar  oleh  panitia  pemilih.  Hal  ini  di  dasari  oleh  tidak  adanya  administrasi  data kependudukan pemilih. 18
Kedua, tidak  adanya  regulasi  yang  jelas  tentang  siapa  yang  berwenang  untuk  menyelesaikan  sengketa perselisihan  pemilihan  kepala  desa. Ketiga, praktik  politik  uang  pada  pelaksanaan  pemilihan  kepala  desa,  hal  ini menjadi sesuatu hal yang biasa terjadi namun sangat sulit sekali untuk di hilangkan dari kebiasaan kontestasi politik. 19 Melihat tantangan praktik politik uang, kebanyakan masyarakat enggan untuk melaporkan dan mempermasalahkan hal ini,  karena  secara  yuridis  masyarakat  merasa  bahwa  sanksi  sosial  yang  diterima  oleh  individu  yang  melaporkan adanya praktik politik uang menjadi bahan pertimbangan individu/masyarakat untuk melaporkan hal tersebut.
17 Rudiadi  dan  Ratna  Herawati,  “Pemilihan  Kepala  Desa  Serentak  Dalam  Perspektif  Otonomi  Desa  (Studi  Kasus Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau),” Jurnal  Law Reform 13, no. 1 (2017): hal. 135.
18 Muhammad  Yunus,  “Pemilihan  Kepala  Desa  Serentak  Tahun  2015  (Studi  Kasus  di  Kecamatan  Keera  Kabupaten Wajo),” hal. 65.
19 Fathur Rozy, Pratama Aditya, dan dkk, “Praktik Politik Uang dalam Proses Pemilihan Kepala Desa Sumberingin Kidul Tahun 2019,” Jurnal Socius 7, no. 1 (2020): hal. 43.
Sardjana Orba Manullang, Megasuciati Wardani, Sitti Nur Alam dan Sri Sudono Saliro, Pemilihan Kepala Desa Serentak 2019 di Indonesia: Implementasi dan Tantangan

## SIMPULAN
Bahwa  pelaksanaan  Pemilihan  Kepala  Desa  mengacu  pada  dasar  hukum  Peraturan  Daerah  Kabupaten  pada masing-masing  daerah,  tentang  Pemilihan  Kepala  Desa,  dan  dituangkan  dalam  Peraturan  Bupati  sebagai  petunjuk teknis  pelaksanaan  pemilihan  kepala  desa.  Berdasarkan  landasan  hukum  diatas,  maka  pelaksanaan  Pilkades  terdapat beberapa tahapan yaitu: tahapan persiapan, tahapan pendaftaran pemilih dan pencalonan, tahapan pemungutan suara, dan  tahapan  penetapan/pengesahan.  Selain  itu,  tantangan  dalam  pelaksanaan  pemilihan  kepala  desa  yaitu  terdapat perbedaan  persyaratan  administrasi  calon  kepala  desa  di  masing-masing  daerah,  sehingga  terkesan  tidak  ada keseragaman dalam konteks persyaratan calon kepala desa. Adanya politik uang, juga selalu ikut mewarnai persoalan pemilihan  baik  itu  kepala  desa,  kepala  daerah  bahkan  pemilihan  presiden,  selalu  ada  pelanggaran  politik  uang. Pengaturan  kewenangan  dalam  penyelesaian  sengketa  perselisihan  hasil  suara  pemilihan  kepala  desa,  menjadi persoalan baru, karena tidak adanya badan pengawas atau yang berwenang dalam penyelesaian sengketa perselisihan hasil suara pemilihan kepala desa.

## DAFTAR PUSTAKA
Fathur  Rozy,  Pratama  Aditya,  dan  dkk.  “Praktik  Politik  Uang  dalam  Proses  Pemilihan  Kepala  Desa  Sumberingin Kidul Tahun 2019.” Jurnal Socius 7, no. 1 (2020): 37–44.
Habibi.  “Tinjauan  Siyasah  Syar’iyah  dan  Perda  Kabupaten  Sampang  No.  5  Tahun  2006  terhadap  Pelaksanaan Pemilihan  Kepala  Desa  Di  Desa  Daleman  Kecamatan  Kedungdung  Kabupaten  Sampang.”  Skripsi,  Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya, 2012.
Kementerian  Sekretariat  Negara  RI.  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  112  Tahun  2014
Tentang Pemilihan Kepala Desa (2014).
———.  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  43  Tahun  2014  tentang  Peraturan  Pelaksanaan  Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (2014).
———. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (2014).
Marzuki, Peter Mahmud. Pengantar Ilmu Hukum . Jakarta: Kencana, 2008.
Mubarak,  Haris,  dan  Indra  Fauzan.  “Sistem  Pemilihan  Kepala  Desa  dan  Pengangkatan  Lurah  serta  Pengaruhnya Terhadap Pelayanan Publik: Studi Kasus Perbandingan di Kota Jambi dan Muaro Jambi.” Politeia: Jurnal Ilmu Politik 11, no. 2 (2019): 1–18.
Muhammad  Yunus.  “Pemilihan  Kepala  Desa  Serentak  Tahun  2015  (Studi  Kasus  di  Kecamatan  Keera  Kabupaten Wajo).” Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2016.
Putra, Y. Manggala P. “Sebanyak 1.528 Desa di Jabar Laksanakan Pilkades 2019.” m.republika.co.id , 2019. Rudiadi,  dan  Ratna  Herawati.  “Pemilihan  Kepala  Desa  Serentak  Dalam  Perspektif  Otonomi  Desa  (Studi  Kasus Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa  Serentak di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau).” Jurnal Law Reform 13, no. 1 (2017): 132–51.
Saliro,  Sri  Sudono,  Jamiat  Akadol,  Saiful  Rachman,  dan  Agus  Setiawan.  “Hak  Memilih  Tuna  Aksara  Pada Pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 Di Kota Singkawang.” Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam 5, no. 1 (16 Juni 2020): 93–108. doi:10.25217/jm.v5i1.725. Sekretariat Jenderal MPR RI 2018. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (2018). Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta: UI Press, 2006. Sunggono, Bambang. Metode Penelitian Hukum . Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
Susi Faizah. “Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo Ditinjau Dari Hukum Islam.” Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 1995.