Perlindungan  Konsumen  Melalui    Pemenuhan  Hak  Penyandang  Disabilitas  dalam Penggunaan Angkutan Umum Bus Antar Kota
Pratiwi Puspitho Andini a , Muhammad Farhan Alwiqori b
a Fakultas Hukum, Universitas Jember, Indonesia, Email: dini.fh@unej.co.id
b Fakultas Hukum, Universitas Jember, Indonesia
Article Info Abstract Article History: Received   : 05-03-2022
Revised     : 27-05-2022 Accepted : 31-05-2022 Published  : 31-05-2022

## Keywords:
Consumer Protection
Public Transport
Persons with Disabilities Consumers  with disabilities really need special facilities in the form of easy accessibility of inter-city bus public transportation. In some cases, there  are  still  many  inter-city  bus  service  business  actors  who  ignore this, it is not uncommon for inter-city bus business actors to still equate consumers  with  disabilities  with  other  consumers.  Based  on  this,  the authors formulate the formulation of the problem as follows: 1). What is the  form  of  legal  protection  for  consumers  with  disabilities  who  suffer losses due to the lack of facilities in inter-city bus public transportation. 2).  What  are  the  legal  consequences  for  Inter-City  Bus  businesses  that harm  consumers  due  to  the  lack  of  special  facilities  for  people  with disabilities.  The  writing  method  in  this  research  is  normative  juridical, with a statutory approach and a conceptual approach. The results of the discussion can be concluded as follows: Legal protection for consumers with  disabilities  who  experience  losses  due  to  the  lack  of  special facilities  in  inter-city  bus  public  transportation  in  the  form  of  Internal, this  protection  is  packaged  by  the  parties  themselves  when  making  an agreement, if anyone violates one of them will be subject to sanctions , furthermore, what is more appropriate is External Protection because the protection provided by the government is very much needed due to the large  number  of  consumers  with  disabilities  who  experience  losses  in the form of their rights that have not been fulfilled while traveling using Inter-City  Bus  Public  Transportation  services.  The  form  of responsibility  of  the  Intercity  Bus  Public  Transportation  business  actor is  regulated  in  Law  Number  22  of  2009  concerning  Road  Traffic  and Transportation,  for  public  transportation  business  actors  if  they  do  not provide services, especially to Consumers with Disabilities, and will be subject to administrative sanctions. Informasi Artikel Abstrak Histori Artikel: Diterima     : 05-03-2022
Direvisi      : 27-05-2022 Disetujui : 31-05-2022 Diterbitkan : 31-05-2022

## Kata Kunci:
Perlindungan Konsumen
Transportasi Umum Penyandang Disabilitas
Konsumen penyandang disabilitas sangat membutuhkan fasilitas khusus berupa  kemudahan  aksesibilitas  transportasi  umum  bus  antar  kota. Dalam  beberapa  kasus  masih  banyak  pelaku  usaha  jasa  bus  antar  kota mengesampingkan hal tersebut, tidak jarang pelaku usaha bus antar kota masih  menyamaratakan  konsumen  penyandang  disabilitas  dengan konsumen  yang  lain.  Berdasarkan  hal  tersebut  penulis  merumuskan rumusan masalah sebagai berikut : 1). Apa bentuk perlindungan hukum terhadap  konsumen  penyandang  disabilitas  yang  mengalami  kerugian akibat minimnya fasilitas dalam angkutan umum bus antar kota. 2). Apa akibat  hukum  bagi  pelaku  usaha  Bus  Antar  Kota  yang  merugikan konsumen  akibat  minimnya  fasilitas  khusus  bagi  penyandang disabilitas.  Metode  penulisan  dalam  penelitian  ini  adalah  yuridis normatif, dengan pendekatan perundang – undangan dan pendekatan
Fakultas Hukum Universitas Riau, Jalan Pattimura Nomor 9 Gobah, Kel. Cinta Raja, Kec. Sail, Pekanbaru, Riau, Kode Pos 28127. Telp: (+62761)-22539, Fax : (+62761)-21695 E-mail: riaulawjournal@gmail.com / riaulawjournal@unri.ac.id Website: https://rlj.ejournal.unri.ac.id
konseptual.  Hasil  pembahasan  dapat  disimpulkan  sebagai  berikut  : Perlindungan  hukum  bagi  konsumen  penyandang  disabilitas  yang mengalami  kerugian  akibat  minimnya  fasilitas  khusus  dalam  angkutan umum  bus  antar  kota  dalam  bentuk  Internal,  perlindungan  ini  dikemas sendiri  oleh  para  pihak  sewaktu  membuat  perjanjian,  apabila  ada  yang melanggar  salah  satunya  akan  terkena  sanksi,  selanjutnya  yang  lebih tepat  yakni  Perlindungan  yang  bersifat  Eksternal  karena  sangat diperlukan  perlindungan  yang  diberikan  oleh  pihak  pemerintah dikarenakan  dari  banyaknya  konsumen  disabilitas  yang  mengalami kerugian  berupa  hak  haknya  yang  belum  terpenuhi  saat  sedang melakukan  perjalanan  menggunakan  jasa  Angkutan  Umum  Bus  Antar Kota.  Bentuk  tanggungjawab  pelaku  usaha  Transportasi  Umum  Bus Antar  Kota  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009 Tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan,  bagi  pelaku  usaha Transportasi  Umum  apabila  tidak  memberikan  pelayanan  khususnya kepada  Konsumen  Penyandang  Disabilitas,  dan  akan  dikenai  sanksi administratif.

## PENDAHULUAN
Perkembangan  sarana  dan  prasarana  transportasi  memiliki  peran  penting  sebagai  alat hubung  antar  wilayah  untuk  menunjang,  mendorong,  dan  mengerakkan  pembangunan nasional  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat.  Tanpa  adanya  tranportasi  sebagai sarana pendukung tidak akan tercapainya hasil yang memuaskan dalam usaha pengembangan ekonomi  di  sebuah  negara. 1 Transportasi  adalah  alat  angkutan  yang  paling  penting  pada zaman modern. Dengan adanya transportasi orang dapat berpindah dari satu tempat ke tempat yang  lainnya.  Semakin  banyaknya  alat  transportasi  baik  pribadi  maupun  transportasi  umum ,maka perlu manajemen dan rekayasa lalu lintas yang baik.
Sebagian  besar  masyarakat  sering  bergantung  pada  transportasi  umum  guna  melakukan aktivitas  sehari-hari,  karena  sebagian  besar  masyarakat  di  Indonesia  masih  beranggapan bahwa keberadaan transportasi umum memanglah penting sebagai alternatif masyarakat yang tidak  memiliki  kendaraan  pribadi. 2 Hal  tersebut  yang  menyebabkan  kebutuhan  transportasi semakin  tinggi.  Sehingga  penyedia  jasa  transportasi  perlu  mengembangkan  kualitas transportasi  yang  aman,  nyaman,  dan  terjangkau.  Meningkatnya  kebutuhan  tersebut menyebabkan meningkatnya kebutuhan masyarakat dalam bidang transportasi. Penyebab lain yang  membuat  lalu  lintas  dan  transportasi  umum  menjadi  hal  yang  sangat  dibutuhkan  yaitu
1 Abbas Salim, Manajemen Transportasi , Jakarta:  Raja Grafindo, 1993, h. 1
2 Ibid , h. 4
luas  wilayah  geografis  Indonesia  yang  terdiri  atas  pulau  kecil  dan  pulau  besar,  untuk  dapat menjangkau tempat tersebut masyarakat membutuhkan alat transportasi.
Secara  umum  sarana  transportasi massal dibagi  menjadi  tiga  berdasarkan  jalur transportasinya,  yakni  darat,  laut,  dan  udara.  Layanan  yang  baik  dari  pelaksanaan  jasa transportasi  wajib  dibutuhkan  terlebih  bagi  konsumen  yang  memiliki  kebutuhan  khusus. Konsumen  berkebutuhan  khusus  merupakan  bagian  yang  tak  akan  terpisahkan  yang  berhak untuk  mendapatkan  haknya  secara  penuh  tanpa  adanya  diskriminasi  dalam  pelayanan  jasa transportasi  umum.  Maka  dari  itu  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999,  tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan  Jalan, wajib  untuk  menjadi  wadah  perlindungan  bagi  mereka.  Jenis  transportasi yang menarik untuk dicermati yaitu angkutan darat yang salah satunya angkutan umum bus.
Pasal  1  ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas  dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa angkutan adalah perpindahan orang atau barang dari satu tempat  ke  tempat  lain  menggunakan  kendaraan  di  ruang  lalu  lintas  jalan.  Dalam  angkutan umum  bus  antar  kota  banyak  hak  penumpang  berkebutuhan  khusus  yang  dilanggar  seperti tidak  tersedianya  tempat  khusus  bagi  penumpang  penyandang  disabilitas 3 .  Pelayanan  publik diberikan Pemerintah berupa pelayanan fisik maupun non fisik, seperti memberikan perlakuan khusus  dalam  bidang  transportasi  umum  lalu  lintas  dan  angkutan  jalan  kepada  penumpang berkebutuhan  khusus,  manusia  usia  lanjut,  anak-anak,  wanita  hamil  dan  orang  sakit. Perlakuan khusus itu meliputi kemudahan aksebilitas, prioritas layanan dan fasilitas layanan. Pemerintah dalam upaya melindungi penyandang disabilitas dalam memberikan perlindungan hukum  internal  dan  eksternal.  harus  dilaksanakan  dengan  sebaik-baiknya  baiknya  dimana menjamin segala hak penyandang disabilitas dalam jaminan aksesibilitas. 4
Pasal  1  ayat  (5)  Undang-undang  Nomor  8  Tahun  2016  menyebutkan  bahwa perlindungan terhadap penyandang disabilitas merupakan upaya yang dilakukan secara sadar untuk  melindungi,  mengayomi  dan  memperkuat  hak  penyandang  disabilitas.  Sebagai  bagian dari  masyarakat,  sudah  sepantasnya  penyandang  disabilitas  mendapat  perlakuan  khusus, dalam  upaya  melindungi  dari  kerentanan  terhadap  perlakuan  diskriminasi  serta  pelanggaran
3 Antara News pengamat: fasilitas pendukung transportasi disabilitas masih minim, 24 Agustus 2021 https://www.antaranews.com/berita/2347194/pengamat-fasilitas-pendukung-transportasi-disabilitas-masih- minim, diakses pada Selasa 31 Aguatus 2021, Pukul 22.35 WIB.
4 Muchsin, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia , Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2003, h. 20.
hak  asasi  manusia.  Perlakuan  khusus  bisa  dipandang  sebagai  upaya  dalam  memaksimalkan penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia secara universal. 5 Hak- hak penyandang disabilitas diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun  2016  tentang  Penyandang  Disabilitas  dijelaskan  bahwa  setiap    penyandang  cacat mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Hak-hak  itu  diantaranya  adalah  aksebilitas  fisik,  rehabilitasi,  pendidikan,  kesempatan  kerja, peran serta dalam pembangunan, dan bantuan sosial.
Selain  dalam  Pasal  5-6  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2016  Tentang  Penyandang Disabilitas,  penumpang  disabilitas  juga  harus  mendapatkan  perlakuan  khusus  diantaranya aksesibilitas,  prioritas  pelayanan,  dan  fasilitas  pelayanan  sesuai  dengan  Pasal  242  Ayat  (2) Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009  Tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan. Kemudahan  dalam  sarana  dan  prasarana  yang  tersedia  bagi  penyandang  disabilitas  dalam penggunaan  transportasi  umum  bertujuan  untuk  terwujudnya  kesamaan  kesempatan  berupa aksesibilitas yang diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2017 Tentang Penyediaan Aksesibilitas pada Pelayanan Jasa Transportasi Umum bagi Pengguna  Jasa  Berkebutuhan  Khusus.  Dengan  adanya  hal  itu,maka  pada  transportasi  umum khususnya bus antar kota diperlukan sarana dan prasarana yang aksesibel (mudah) yang dapat digunakan  oleh  semua  penumpang  termasuk  penumpang  penyandang  disabilitas  dan mempertimbangkan  keberadaan  penumpang  penyandang  disabilitas  agar  terwujudnya kesamaan kesempatan.
Faisal Rusdi warga Jakarta yang menggunakan kursi roda kemanapun dia pergi karena lumpuh  kaki,  membuat  kegiatan  yang  dinamakan 'Jakarta  Barrier  free  Tourism' .  Kegiatan tersebut  bertujuan  untuk  membiasakan  kepada  pelaku  usaha  khususnya  dalam  bidang  jasa transportasi umum untuk lebih memperhatikan kaum difabel, karena sebelumnya Faisal kerap kali  berhadapan  dengan  masyarakat,  dan  petugas  pelayanan  transportasi  umum  kerap  terasa belum  siap  menerima  kehadiran  mereka.  Kurangnya  kepekaan  dari  petugas  seringkali membuat  Faisal  kesulitan  saat  membutuhkan  bantuan.  Baginya,  pergi  ke  luar  kota  selalu menjadi  pengalaman  yang  menakutkan,  selain  itu  rekan  Faisal  yang  tidak  bisa  mendengar (tunarungu)  juga  mengalami  kesulitan  karena  informasi  di  moda  transportasi  yang  hanya
5 Majda El Muhtaj , Dimensi‐Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya , Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008. h. 273.
menggunakan  suara. 6 Aksesibilitas  memiliki  makna  dan  cakupan  yang  luas,  yaitu  bukan hanya terkait dengan bangunan atau fasilitas publik, seperti pasar, gedung pemerintah, sarana transportasi, namun juga pada pelayanan publik secara umum, misalnya pelayanan kesehatan, pendidikan, hukum dan lain-lain. Aksesibilitas dikaitkan dengan aksesibilitas bangunan,lingkungan,trasportasi  dan  aksesibilitas  komunikasi  dan  informasi.  Lingkungan yang dimaksudkan yakni secara spesifik, aksesibilitas bangunan, lingkungan dan transportasi pemerintah  mewajibkan  sarana  dan  prasarana  angkutan  untuk  dapat  memenuhi  standar aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dan orang sakit.
Penelitian  ini  bertujuan  membahas  pemenuhan  hak  penyandang  disabilitas  dalam penggunaan  kendaran  umum  selaku  konsumen  sesuai  dengan  ketentuan  Undang  –  Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, serta akibat hukum bagi pelaku usaha bus  antar  kota  atas  pelanggaran  pemenuhan  hak  penyandang  disabilitas  sesuai  Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Metode  penelitian  dalam  artikel  ini  menggunakan  metode  yuridis  normatif,  yang  artinya penelitian  yang  difokuskan  untuk  mengkaji  penerapan  kaidah-kaidah  atau  norma-norma dalam  hukum  positif  yang  berlaku.  Tipe  penelitian  yuridis  normatif  dilakukan  dengan  cara mengkaji  berbagai  aturan  hukum  yang  bersifat  formil  seperti  Undang-undang,  peraturan- peraturan,  serta  literatur  yang  berisi  konsep-konsep  teoritis  yang  kemudian  dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam artikel ini. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan know-how dalam  ilmu  hukum,  bukan  sekedar  know-about.  Sebagai  kegiatan know- how, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi. 7
Pendekatan  penilitian  yang  penulis  gunakan  dalam  penilitian  ini  yaitu  Pendekatan perundang-undangan ( Statute Approach) Pendekatan ini dilakukan dengan  cara menganalisis seluruh  peraturan  perundang-undangan  baik  dalam  bentuk  undang-undang  maupun  aturan lainnya  yang  berkaitan  dengan  isu  hukum  yang  sedang  dipecahkan.  Pendekatan  konseptual (Conceptual Approach ) pendekatan ini dilakukan untuk  menganalisa bahan hukum  sehingga dapat diketahui makna yang terkandung pada istilah-istilah hukum. Hal itu dilakukan sebagai usaha untuk memperoleh makna baru yang terkandung dalam istilah-istilah yang diteliti, atau menguji istilah hukum tersebut dalam teori dan praktek.
6 CNN Indonesia penyandang-disabilitas-mencari-keramahan-transportasi-umum, 20 Juni 2015 https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150620151005-20-61288/penyandang-disabilitas-mencari- keramahan-transportasi-umum yang diakses pada Sabtu 19 Juni 2021, Pukul 23.15 WIB.
7 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , Edisi Revisi, Jakarta: PT.Kencana,2017, h. 60.

## Bentuk  Perlindungan  Hukum Terhadap  Konsumen  Penyandang  Disabilitas  yang Mengalami Kerugian Akibat Minimnya Fasilitas Dalam Bus Antar Kota
Secara  umum,  perlindungan  berarti  mengayomi  sesuatu  dari  hal-hal  yang  berbahaya, sesuatu  berupa  kepentingan  maupun  benda  atau  barang.  Selain  itu  perlindungan  juga mengandung  makna  pengayoman  yang  diberikan  oleh  seseorang  terhadap  orang  yang  lebih lemah.  Istilah  perlindungan  hukum  merupakan  istilah  yang  selalu  dikaitkan  dengan  adanya penyimpangan  hak-hak  anggota  masyarakat  baik  yang  dilakukan  oleh  sesama  masyarakat, maupun  oleh  penguasa.  M.  Isnaeni  mengemukakan  bahwa  pada  dasarnya  persoalan “perlindungan  hukum  itu  ditinjau  dari  sumbernya  dapat  dibedakan  menjadi  dua  (2)  macam yakni  perlindungan  hukum  “eksternal”  dan  perlindungan  hukum  “internal. 8 Hakekat perlindungan  hukum  internal,  pada  dasarnya  perlindungan  hukum  yang  dimaksud  dikemas sendiri  oleh  para  pihak  pada  saat  membuat  perjanjian,  di  mana  pada  waktu  mengemas klausula-klausula kontrak, kedua belah pihak menginginkan agar kepentingannya terakomodir atas  dasar  kata  sepakat,  demikian  juga  segala  jenis  resiko  diusahakan  dapat  ditangkal  lewat pemberkasan lewat klausula-klausula yang dikemas atas dasar sepakat pula, sehingga dengan klausula  itu  para  pihak  akan  memperoleh  perlindungan  hukum  berimbang  atas  persetujuan mereka  bersama. 9 Perlindungan  hukum  internal  seperti  itu  baru  dapat  diwujudkan  oleh  para pihak, manakala kedudukan hukum mereka relatif sederajad dalam arti para pihak mempunyai bargaining  power yang  relatif  berimbang,  sehingga  atas  dasar  asas  kebebasan  berkontrak masing-masing  rekan  seperjanjian  itu  mempunyai  keleluasaan  untuk  menyatakan  kehendak sesuai kepentingannya.  Pola ini dijadikan landasan pada waktu  para pihak merakit klausula- klausula  perjanjian  yang  sedang  digarapnya,  sehingga  perlindungan  hukum  dari  masing- masing  pihak  dapat  terwujud  secara  lugas  atas  inisiatif  mereka.  Perlindungan  Hukum merupakan upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman pada saksi  dan/atau  korban  perlindungan  hukum,  korban  kejahatan  merupakan  bagian  dari perlindungan  masyarakat,  diwujudkan  dalam  berbagai  bentuk  seperti  melalui  pemberian restitusi,  kompensasi,  layanan  medis  dan  bantuan  hukum.  Bentuk-bentuk  perlindungan terhadap  warga  negara  tersebut  yang  terpenting  adalah  perlindungan  yang  diberikan  oleh hukum, sebab hukum dapat mengakomodir berbagai kepentingan, selain itu hukum memiliki
8 Moch.  Isnaeni, Pengantar  Hukum  Jaminan  Kebendaan ,  PT.  Revka  Petra  Media,  Surabaya,  2016  h. 159
9 Ibid, h. 160
daya  paksa  sehingga  bersifat  permanen  karena  sifatnya  yang  konstitusional  yang  diakui  dan ditaati keberlakuannya dalam kehidupan bermasyarakat. Perlindungan hukum dapat diartikan perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum. Ada beberapa cara perlindungan secara hukum, antara lain sebagai berikut : 10
1. Membuat peraturan ( by giving regulation ), yang bertujuan untuk :
a. Memberikan hak dan kewajiban;
b. Menjamin hak-hak para subjek hukum
2. Menegakkan peraturan ( by the law enforcement ) melalui :
Perlindungan  Hukum  juga  tidak  lepas  bagi  Konsumen  Penyandang  Disabilitas  yang hingga saat ini masih membutuhkan layanan Transportasi Umum khususnya Bus Antar Kota untuk berpergian menuju suatu tempat. Layanan yang baik dari pelaksanaan jasa transportasi wajib  dibutuhkan  terlebih  bagi  konsumen  yang  memiliki  kebutuhan  khusus.  Konsumen berkebutuhan  khusus  merupakan  bagian  yang  tak  akan  terpisahkan  yang  berhak  untuk mendapatkan  haknya  secara  penuh  tanpa  adanya  diskriminasi  dalam  pelayanan  jasa transportasi  umum.  Maka  dari  itu  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999,  tentang Perlindungan  Konsumen,  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2016  tentang  Penyandang Disabilitas,  dan  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan Jalan, wajib untuk menjadi wadah perlindungan hukum bagi mereka. Disisi lain pelaku usaha Bus  Antar  Kota  juga  memiliki  kewajiban  untuk  memenuhi  hak  konsumen  biasa  ataupun konsumen  penyandang  disabilitas,  kewajiban  pelaku  usaha  telah  diatur  dalam  -Undang Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen,  dan  Undang-Undang  Nomor  22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Penyedia jasa angkutan umum bus antar kota wajib memenuhi fasilitas bagi konsumen penyandang  disabilitas  sebagaimana  yang  telah  diatur  dalam  Peraturan  Menteri  Republik Indonesia  Nomor  98  Tahun  2017  Tentang  Penyediaan  Aksesibilitas  pada  Pelayanan  Jasa Transportasi  Publik  bagi  Pengguna  Jasa  Berkebutuhan  Khusus  .Transportasi  yang  ada  harus memenuhi  beberapa  aspek,  diantaranya  kenyamanan,  keselamatan,  keterjangkauan  dan kenyamanan. Oleh karena itu, pada transportasi publik diperlukan sarana dan prasarana yang aksesibel (mudah) yang dapat digunakan oleh semua penumpang transportasi publik termasuk penumpang  penyandang  disabilitas  dan  dalam  pembangunan  sarana  dan  prasarana
10 Wahyu Sasongko, “Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen”, Penerbit Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2007. h. 31.
transportasi  publik  mempertimbangkan  keberadaan  penumpang  penyandang  disabilitas  agar terwujudnya kesamaan kesempatan. Kegiatan transportasi ini ditunjang dengan disediakannya aksesibilitas  sarana  dan  prasarana  transportasi  untuk  para  penumpang  termasuk  penumpang penyandang  disabilitas  yang  dimuat  dalam  Peraturan  Menteri  Perhubungan  Republik Indonesia  Nomor  98  Tahun  2017  tentang  Penyediaan  Aksesibilitas  pada  Pelayanan  Jasa Transportasi  Publik  bagi  Pengguna  Jasa  Berkebutuhan  Khusus.    Berdasarkan  Pasal  3 Peraturan  Menteri  Perhubungan  Republik  Indonesia  Nomor  98  Tahun  2017  Tentang Penyediaan  Aksesibilitas  pada  Pelayanan  Jasa  Transportasi  Publik  bagi  Pengguna  Jasa Berkebutuhan  Khusus  bahwa  pelayanan  yang  dimaksud  adalah  pelayanan  aksesibilitas Karena  itu  pihak  dari  konsumen  khususnya  konsumen  penyandang  disabilitas  merasa dirugikan,  diharapkan  pihak  penyedia  jasa  angkutan  umum  lebih  cermat  dalam  melakukan perjanjian-perjanjian  kontrak  diawal  dengan  konsumen  yang  telah  disepakti  bersama,  agar tidak  terjadi  suatu  perbuatan  yang  merugikan  salah  satu  pihak,  sehingga  tercipta  suatu perjanjian-perjanjian  yang  saling  menguntungkan  kedua  belah  pihak  antara  kosnuemn  dan penyedia jasa angkutan umum.
Perlindungan  hukum  eksternal  adalah  perlindungan  hukum  yang  dibuat  oleh  penguasa lewat regulasi bagi kepentingan pihak yang lemah, “sesuai hakekat aturan perundangan yang tidak  boleh  berat  sebelah  dan  bersifat  memihak,  secara  proporsional  juga  wajib  diberikan perlindungan  hukum  yang  seimbang  sedini  mungkin  kepada  pihak  lainnya.” 11 Kemasan aturan  perundangan  tergambar  betapa  rinci  dan  adilnya  penguasa  itu  memberikan perlindungan  hukum  kepada  para  pihak  secara  proporsional.  Menerbitkan  aturan  hukum dengan  model  seperti  itu,  tentu  saja  bukan  tugas  yang  mudah  bagi  pemerintah  yang  selalu berusaha secara optimal untuk melindungi rakyatnya. Perlindungan hukum eksternal ini, pada umumnya  merupakan  sebuah  benteng  yang  dipersiapkan  oleh  pembentuk  undang-undang demi  menangkal  kerugian  juga  ketidakadilan,  bagi  para  pihak  yang  secara  potensial  dapat menimpa  salah  satu  kontrakan,  pentingnya  ketersediaan  perlindungan  hukum  eksternal  ini, merupakan usaha dari penguasa  agar tatanan bisnis  tetap bergerak dalam  koridor  yang patut dan  adil,  pada  umumnya,  perlindungan  hukum  eksternal  dipersiapkan  oleh  pembentuk undang-undang,  untuk  mengantisipasi  adanya  eksploitasi  yang  dilakukan  oleh  salah  satu pihak  yang lebih berkuasa dari pihak yang lain, dirasa perlu oleh pemerintah, agar pihak yang lemah tetap dapat memperoleh keuntungan secara wajar. Bentuk perlindungan eksternal yang
11 Ibid, h. 169
telah  diberikan  negara  terkait  masalah  konsumen  penyandang  disabilitas  yang  mengalami kerugian berupa hak akibat minimnya fasilitas khusus dalam angkutan umum bisa antar kota, telah jelas diatur dalam :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016,  Tentang Penyandang Disabilitas
Penyandang disabilitas untuk memperoleh kesamaan hak harus mendapatkan perlakuan khusus. Perlakuan khusus yang dimaksudkan adalah sebagai bentuk upaya perlindungan dari berbagai pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, perlakuan khusus pada penyandang disabilitas  harus  ditafsirkan  sebagai  upaya  maksimalisasi  penghormatan,  pemajuan, perlindungan  dan  pemenuhan.  Kecacatatan  bukanlah  menjadi  suatu  alasan  untuk mendiskriminasi  mereka  dalam  mendapatkan  hak  dan  mempertahankan  kehidupan. Pengaturan  fasilitas  bagi  penyandang  disabilitas  terdapat  dalam  Undang-Undang  Nomor.  8 Tahun 2016 pasal 19  ayat (1)  yang menyebutkan bahwa memperoleh akomodasi yang layak dalam  pelayanan  publik  secara  optimal,  wajar,  bermatabat  tanpa  diskriminasi,  dan  pasal  19 ayat  (2)  menyebutkan  bahwa  pendampingan,  penerjemahan,  dan  penyediaan  fasilitas  yang mudah diakses di tempat layanan publik tanpa tambahan biaya. Penyandang disabilitas belum mendapatkan  hak  haknya  yang  seharusnya  mereka  dapatkan  mengenai  hak  juga  telah  diatur didalam  Pasal  5  Ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2016  Tentang  Penyandang Disabilitas. Dalam kaitannya Penyandang disabilitas memiliki hak yang telah diatur dalam :
a. Pasal 5 Ayat ( 1 ) huruf (d),(m),dan (n) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang  Disabilitas  yang  berbunyi  “penyandang  disabilitas  berhak  mendapatkan Keadilan dan Perlindungan Hukum, Aksesibilitas, serta Pelayanan Publik”.
Keadilan dan Perlindungan Hukum bagi penyandang disabilitas, Penyandang Disabilitas memiliki kesulitan yang dapat menghalangi mereka dalam berpartisipasi serta berbaur dengan masyarakat  lainnya.  Tapi  tentunya  penyandang  disabilitas  memiliki  perlindungan  hukum mengenai  hak-hak  maupun  kebebasan  sebagai  tujuan  dari  hukum  untuk  mewujudkan keadilan,  kemanfaatan  maupun  kepastian  hukum,  yang  merupakan  tujuan  universal  dari hukum  itu  sendiri. 12 Dengan  telah  diaturnya  mengenai  Keadilan  dan  Perlindungan  Hukum bagi  penyandang  disabilitas  maka  dapat  di  pastikan  penyandang  disabilitas  mampu  untuk
12 Sudiman, 2014, Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights in Democratiche Rechtsstaat) , Sinar Grafika, h.13
menjalankan  kehidupannya  dengan  keadilan  dan  perlindungan  hukum  yang  telah  diatur. 13
Kewajiban  pemerintah  daerah  sesuai  dengan  kewenangan  di  dalam  Undang-  Undang Nomor.8  Tahun  2016  pada  akses  keadilan  dan  perlindungan  hukum  bagi  penyandang disabilitas yaitu upaya memberikan bantuan hukum dan sosialisasi. 14 Penyandang disabilitas juga  memiliki  hak  untuk  mendapatkan  Aksesibilitas, aksesibilitas  adalah  kemudahan  yang disediakan  untuk  Penyandang  Disabilitas  guna  mewujudkan  Kesamaan  Kesempatan.  Dalam penerapannya  aksesibilitas  bagi  penyandang  disabilitas  wajib  terpenuhi  guna  untuk mendukung  terpenuhinya  hak  penyandang  disabilitas  untuk  melakukan  aktivitas  sehari-hari untuk  dalam  menggunakan  sarana  dan  prasarana  umum.  Hal  ini  mengasumsikan  bahwa seluruh  penyandang  disabilitas  berhak  untuk  mendapatkan  persamaan  akses  kenyamanan dalam  kehidupan,  aksesibilitas  yang  dijamin  dalam  Peraturan  Pemerintah  ini  mengatur  dua hal  penting,  yaitu  pengaturan  aksesibilitas  fisik  dan  non  fisik.  Aksesibilitas  fisik  diterapkan pada  sarana  dan  prasarana  umum  seperti  aksesibilitas  pada  bangunan  umum,  jalan  umum, pertamanan dan pemakaman umum serta angkutan umum. Sedangkan  aksesibilitas non fisik diterapkan pada pelayanan informasi dan pelayanan khusus. 15 Seperti  yang telah disebutkan, bahwa  pentingnya  aksesibilitas  bagi  penyandang  disabilitas  adalah  untuk  menjamin kemandirian  dan  partisipasi  mereka  dalam  segala  bidang  kehidupan  di  masyarakat.  Sarana angkutan  yang  dimaksud  adalah  moda  transportasi  darat,  laut  dan  udara,  yakni  kendaraan bermotor,  kereta  api,  kapal  dan  pesawat  udara.  Sedangkan  prasarana  angkutan  adalah praarana untuk menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, di tempat kedatangan atau pemberangkatan,  yang  terdapat  di  terminal,  stasiun,  pelabuhan  dan  bandar  udara  hall  ini dimasukkan dalam aksesibilitas fisik, sedangkan aksesibilitas informasi dan komunikasi serta teknologi  dikaitkan  dengan  aksesibilitas  nonfisik. 16 Pelayanan  Publik  bagi  penyandang disabilitas,  difabel  juga    bagian  masyarakat  yang  berhak  akan  pelayanan  publik  yang memadai.
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
13 Asyhabuddin, Difabilitas dan Inklusif: Kemungkinannya di STAIN Purwekerto, Jurnal Pemikiran Alternatif Pendidikan Insania, Vol. 13, No. 3 Tahun 2008, h. 3
15 Suharto, Edi, 2008, Penerapan Kebijakan Publik bagi Masyarakat dengan Kebutuhan Khusus , Sinar Grafika, h.46.
16 Slamet Thohari, Pandangan Disabilitas dan Aksesibilitas Fasilitas Publik Bagi penyandang Disabilitas Kota Malang, Indonesian Journal of Disability Studies, Vol. 1 Issue 1, Juni 2014, h. 29-31
Lalu  lintas  dan  angkutan  jalan  diselenggarakan  dengan  tujuan  untuk  terwujudnya pelayanan  lalu  lintas  dan  angkutan  jalan  yang  aman,  selamat,  tertib,  lancar,  terpadu  dengan moda  angkutan  lain  untuk  memajukan  kesejahteraan  umum,  memperkokoh  persatuan  dan kesatuan  bangsa,  serta  mampu  menjunjung  tinggi  martabat  bangsa,  terwujudnya  etika  lalu lintas  dan  budaya  bangsa,  dan  terwujudnya  penegakan  hukum  dan  kepastian  hukum  bagi masyarakat. 17 Untuk  terwujudnya  hal  tersebut  pemerintah  telah  memberikan  peraturan  Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu terciptanya Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan.  Selain  itu  didalamnya  telah  diatur  pasal-pasal  sebagai perlindungan  hukum  eksternal  apabila  kewajiban  pelaku  usaha  Angkutan  Umum  belum memenuhi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Perlindungan  hukum  bagi  konsumen  khususnya  penyandang  disabilitas  tercantum  dalam penerapan  asas-asas  dalam  penyelenggaraan  lalu  lintas  dan  angkutan  jalan  yaitu  sebagai berikut:
- Asas transparan,  yaitu keterbukaan dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan  kepada  masyarakat  luas  dalam  memperoleh  informasi  yang  benar,  jelas,  dan jujur sehingga masyarakat mempunyai kesempatan berpartisipasi bagi pengembangan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,
- Asas  akuntabel  yaitu  penyelenggaraan  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  yang  dapat dipertanggungjawabkan,
- Asas  berkelanjutan  yaitu  penjaminan  kualitas  fungsi  lingkungan  melalui  pengaturan persyaratan  teknis  laik  kendaraan  dan  rencana  umum  pembangunan  serta pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,
- Asas  partisipatif    yaitu  pengaturan  peran  serta  masyarakat  dalam  proses  penyusunan kebijakan, pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, penanganan kecelakaan, dan pelaporan atas peristiwa yang terkait dengan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- Asas  bermanfaat  yaitu  semua  kegiatan  penyelenggaraan  Lalu  Lintas  dan  Angkutan Jalan  yang  dapat  memberikan  nilai  tambah  sebesar-besarnya  dalam  rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- Asas  efisien  dan  efektif  yaitu  pelayanan  dalam  penyelenggaraan  Lalu  Lintas  dan Angkutan  Jalan  yang  dilakukan  oleh  setiap  pembina  pada  jenjang  pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna;
- Asas  seimbang  yaitu  penyelenggaraan  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  yang  harus dilaksanakan atas dasar keseimbangan antara sarana dan prasarana serta pemenuhan hak dan kewajiban Pengguna Jasa dan penyelenggara;
- Asas terpadu  yaitu penyelenggaraan pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilakukan dengan mengutamakan keserasian dan kesalingbergantungan kewenangan dan tanggung jawab antar instansi pembina
17 Abubakkar Iskandar. Menuju Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Yang Tertib . Jakarta, Departemen Perhubungan Indonesia, 1996, h. 23
- Asas  mandiri  yaitu  upaya  penyelenggaraan  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  melalui pengem-bangan dan pemberdayaan sumber daya nasional. 18
Disamping  itu,  Perusahaan  Angkutan  Umum  wajib  memenuhi  standar  pelayanan  minimal yang  meliputi  :  Keamanan,  Keselamatan,  Kenyamanan,  Keterjangkauan,  Kesetaraan  dan Keteraturan. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus  dikembangkan  potensi  dan  perannya  untuk  mewujudkan  keamanan,  keselamatan, ketertiban,  dan  kelancaran  berlalu  lintas.  Keamanan  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  adalah suatu keadaan terbebasnya setiap  orang, barang, dan/atau kendaraan dari gangguan perbuatan melawanhukum,  dan/atau  rasa  takut  dalam  berlalu  lintas.  Keselamatan  Lalu  Lintas  dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu  lintas  yang  disebabkan  oleh  manusia,  Kendaraan,  Jalan,  dan/atau  lingkungan. Keselamatan  dan  keamanan  dalam  berlalu  lintas  merupakan  prioritas  utama  dalam berkendaran  di  jalan  raya  untuk  menghindari  risiko  terjadinya  kecelakaan  beserta  seluruh akibatnya.  Seorang  pengendara  kendaraan  bermotor  tentu  harus  memiliki  kematangan  fisik dan  mental  untuk  menghindari  hal-hal  yang  tidak  diinginkan.  Pengendara  yang  tidak memenuhi  kualifikasi  dalam  berkendaran  tentu  tidak  hanya  membahayakan  dirinya  sendiri tapi  juga  pengendara  dan  pengguna  jalan  lainnya. 19 Kenyamanan  Lalu  Lintas  dan  Angkutan Jalan  merupakan  bagian  yang  tentunya  juga  penting  dalam  menggunakan  layanan Transportasi  Umum,  kenyamanan  perlu  didapatkan  oleh  setiap  orang  dalam  setiap kegiatannya.  Faktor  kenyamanan  dalam  Transportasi  Umum  menjadi  prioritas  yang  harus dikedepankan, selain mempertahankan sarana dan prasarana yang lama diwajibkan juga untuk membangun saranan dan prasaranan yang baru untuk melengkapinya.
Keberadaan  Transportasi  Umum  Bus  Antar  Kota  mempunyai  stadart  yang  tinggi  dalam  hal fasilitas  untuk  kenyamanan  para  penumpang  dalam  menggunakan  jasanya.  Fasilitas  yang harus  ada  yaitu  kemudahan  akses  mendapatkan  tiket  baik  offline  maupun  online, pemberitahuan  jadwal  keberangkatan  dan  kedatangan  yang  jelas,  fasilitas  bagi  konsumen biasa  seperti  tempat  duduk  yang  nyaman  dalam  Transportasi  Bus  Antar  Kota,  dan  tentunya tidak lupa untuk kenyamanan bagi kaum disabilitas seperti tempat khusus yang nyaman untuk
18 Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 2 dan Bagian Penjelasannya.
19 Ibid, h. 27
memudahkan kaum difabel dalam menikmati jasa Transportasi Umum khususnya dalam Bus Antar Kota. 20
Transportasi  yang  ada  harus  memenuhi  beberapa  aspek,  diantaranya  kenyamanan, keselamatan,  keterjangkauan  dan  kenyamanan.  Oleh  karena  itu,  pada  transportasi  publik diperlukan  sarana  dan  prasarana  yang  aksesibel  (mudah)  yang  dapat  digunakan  oleh  semua penumpang  transportasi  publik  termasuk  penumpang  penyandang  disabilitas  dan  dalam pembangunan  sarana  dan  prasarana  transportasi  publik  mempertimbangkan  keberadaan penumpang  penyandang  disabilitas  agar  terwujudnya  kesamaan  kesempatan.  Kegiatan transportasi ini ditunjang dengan disediakannya aksesibilitas sarana dan prasarana transportasi untuk  para  penumpang  termasuk  penumpang  penyandang  disabilitas  yang  dimuat  dalam Peraturan  Menteri  Perhubungan  Republik  Indonesia  Nomor  98  Tahun  2017  tentang Penyediaan  Aksesibilitas  pada  Pelayanan  Jasa  Transportasi  Publik  bagi  Pengguna  Jasa Berkebutuhan  Khusus.    Berdasarkan  Pasal  3  Peraturan  Menteri  Perhubungan  Republik Indonesia  Nomor  98  Tahun  2017  Tentang  Penyediaan  Aksesibilitas  pada  Pelayanan  Jasa Transportasi  Publik  bagi  Pengguna  Jasa  Berkebutuhan  Khusus  bahwa  pelayanan  yang dimaksud  adalah  pelayanan  aksesibilitas  dan  disebutkan  bahwa  dalam  sarana  transportasi aksesibilitas yang harus ada paling sedikit meliputi : Alat bantu untuk naik turun dari dan ke sarana  transportasi;  Pintu  yang  aman  dan  mudah  diakses;  Informasi  audio/visual  tentang perjalanan  yang  mudah  di  akses;  Tanda/petunjuk  khusus  pada  area  pelayanan  di  sarana transportasi yang mudah di akses; Tempat duduk prioritas dan toilet yang mudah diakses; dan Penyediaan fasilitas bantu yang mudah di akses, aman dan nyaman.
Berdasarkan  Pasal  4  Peraturan  Menteri  Perhubungan  Republik  Indonesia  Nomor  98  Tahun 2017  tentang  Penyediaan  Aksesibilitas  pada  Pelayanan  Jasa  Transportasi  Publik  bagi  Pengguna Jasa Berkebutuhan Khusus bahwa aksesibilitas prasarana transportasi bagi penyandang disabilitas diantaranya : Ubin tekstur pemandu (guiding block) pada prasarana transportasi (pedestrian, loket, toilet  dll): Tanda  atau  petunjuk  khusus  pada area  pelayanan  yang  mudah  di  akses  (parkir,  loket, toilet  dll);  Informasi  visual/audio  terkait  informasi  perjalanan;  Pintu/gate  aksesibel  dengan dimensi yang sesuai dengan lebar kursi roda; Area menaikkan dan menurunkan penumpang (drop zone); Ramp dengan kemiringan yang sesuai; Akses untuk naik turun penumpang yang aksesibel pada bangunan bertingkat; Toilet yang aksesibel dengan dimensi pintu toilet yang sesuai dengan
20 Ugik M, 2011, Keselamatan, Keamanan dan Kenyamanan Transportasi di Indonesia Saat Ini , https://www.ugikmadyo.com/2019/11/keamanan-transportasi-indonesia.html , diakses pada tanggal 11 November 2018 pukul 15.12 WIB.
lebar kursi roda; Loket tiket/counter khusus ticketing yang mudah diakses; Ruang tunggu dengan kursi prioritas; Ruang menyusui/nursery room dilengkapi dengan fasilitas sofa, baby tafel setinggi pinggang wanita, penyejuk udara, wastafel, tempat sampah, dan dispenser air minum; Poliklinik; Ruang bermain anak; Tempat parkir;Akses bahaya kebakaran; dan Ketersediaan kursi roda yang siap pakai.
Sarana  dan  prasarana  transportasi  publik  yang  telah  disebutkan  harus  disediakan  oleh penyelenggara jasa transportasi dan tidak dipungut biaya apapun, fasilitas-fasilitas tersebut sudah menjadi tanggung jawab sebagai penyelenggara transportasi.
Hak  atas  kenyamanan,  keamanan,  dan  keselamatan  dalam  mengkonsumsi  barang dan/atau  jasa”.  Kenyamanan,  keamanan,  dan  keselamatan  konsumen  merupakan  hal  yang paling  pokok  dan  utama  dalam  perlindungan  konsumen.  Barang  atau  jasa  yang penggunaannya  tidak  memberikan  kenyamanan,  terlebih  lagi  yang  tidak  aman  atau membahayakan keselamatan konsumen jelas tidak layak untuk diterapkan dalam masyarakat. Untuk  menjamin  bahwa  suatu  barang  dan/atau  jasa  dalam  penggunaannya  akan  nyaman, aman  maupun  tidak  membahayakan  konsumen  penggunanya,maka  konsumen  diberikan  hak untuk  memilih  barang  dan/atau  jasa  yang  dikehendakinya  berdasarkan  atas  keterbukaan informasi  yang  benar,  jelas,  dan  jujur.  Jika  terdapat  penyimpangan  yang  merugikan, konsumen  berhak  untuk  didengar,  memperoleh  advokasi,  pembinaan,  perlakuan  yang  adil, kompensasi  ganti  kerugian. 21 Hak  atas  kenyamanan,  keamanan,  dan  keselamatan dimaksudkan  untuk  menjamin  kenyamanan,  keamanan,  dan  keselamatan  kosumen  dalam penggunaan barang atau jasa  yang diperolehnya, sehingga dalam hal  ini  konsumen tentunya dapat  terhindar  dari  kerugian  (  fisik  maupun  psikis  )  apabila  konsumen  menggunankan  atau pengguna barang atau jasa. 22
Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif”. Dijelaskan  bahwa  hak  untuk  diperlakukan  atau  dilayani  secara  benar  dan  jujur  serta  tidak diskriminatif  berdasarkan  suku,  agama,  budaya,daerah,  pendidikan,  kaya,  miskin,  dan  status sosialnya. Dalam hal ini tentunya pelaku usaha jasa ataupun barang harus melayani konsumen secara  benar  ,  jujur,  dan  tidak  diskriminatif,  yang  dimaksudkan  diskriminatif  tidak  jarang pelaku  usaha  sering  menyamaratakan  konsumen  tanpa  melihat  seperti  apa  yang  telah
21 Ahmad Yani dan Gunawan Widjaya, 2003, HukumTentang Perlindungan Konsumen, Jakarta: PT. GramediaPustaka Utama, h.10
22 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2004, HukumPerlindungan Konsumen, Jakarta: PT. Gaja GrafindoPersada, h.41
dituangkan didalam pasal 4 Ayat 7 Undang- Undang Perlindungan Konsumen yang mengatur tentang  hak  konsumen.  Layanan  jujur,  benar,  dan  tidak  diskriminiatif  tentunya  sangat dibutuhkan  bagi  konsumen  dalam  menggunakan  barang  ataupun  jasa  untuk  mendapatkan haknya secara baik. 23
Konsumen penyandang disabilitas sering menggunakan akses Transportasi Umum Bus Antar  Kota  dalam  melakukan  perjalanan  mudik  ke  kampung  halamannya.  Moment  ini menjadi  hal  yang  banyak  disayangkan  karena  masih  belum  tersedianya  aksesibilitas  bagi kaum  difabel,  dan  juga  para  petugas  dari  Transportasi  Umum  masih  menyamaratakan konsumen  biasa  dengan  konsumen  berkebutuhan  khusus.  Oleh  karena  itu  dengan  adanya Peraturan  Perundang-undangan  yang  telah  mengatur  terhadap  perlindungan  hukum  bagi konsumen  penyandang  disabiltas  dalam  angkutan  umum  khususnya  bus  antar  kota, diharapkan dapat mengurangi kasus tersebut.

## Akibat  Hukum Bagi Pelaku Usaha Bus Antar Kota Atas Pelanggaran Pemenuhan Hak Konsumen Penyandang Disabilitas
Munculnya  akibat  hukum  diawali  dengan  adanya  perbuatan  hukum,  jika  dikaitkan dengan Hukum Perdata adalah perbuatan hukum yang delakukan oleh subjek hukum. Akibat hukum  adalah  akibat  suatu  tindakan  yang  dilakukan  untuk  memperoleh  suatu  akibat  dari tindakan yang dilakukan oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. tindakan yang merupakan tindakan hukum yakni tindakan yang dilakukan untuk memperoleh sesuatu sebagai akibat dari hukum. 24 Lebih  jelas  lagi  bahwa  akibat  hukum  adalah  segala  akibat  yang  terjadi  dari  segala perbuatan  hukum  yang  dilakukan  oleh  subyek  hukum  terhadap  obyek  hukum  atau  akibat- akibat  lain  yang  disebabkan  karena  kejadian-kejadian  tertentu  oleh  hukum  yang  ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum. 25
Dalam hal ini akibat hukum bagi pelaku usaha Bus Antar Kota yang belum memberikan fasilitas  khusus  terhadap  penumpang  disabilitas  dapat  dikenai  hukuman  sesuai  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  diantaranya  dalam  Undang  –  Undang  Nomor  22  Tahun 2009  Tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan,  serta  dalam  Undang  –  Undang  Nomor  8 Tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen,  didalam  Undang  –  Undang  tersebut  telah disebutkan  mengenai  tanggungjawab  dari  pelaku  usaha  akibat  telah  merugikan  konsumen dalam menggunakan pelayanan, barang, atau jasa.
23 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Op.cit , h.44
24 R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum , Ed.1 , Cet 15, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 295
25 Syaripin Pipin, Pengantar Ilmu Hukum , Bandung, Pustaka Setia, 1999, h.71.
Untuk  menentukan  suatu  tanggungjawab  dari  pelaku  usaha  Transportasi  Umum  Bus Antar  kota  akibat  lalainya  dalam  menyediakan  fasilitas  khusus  bagi  konsumen  penyandang disabilitas  maka  pelaku  usaha  Bus  Antar  Kota  telah  melanggar  Undang-Undang  Nomor  22 Tahun  2009  Tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan,  di  dalam  Pasal  244  dalam  Undang- Undang  Nomor  22  Tahun  2009  Tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  yang  menyatakan bahwa,  Perusahaan  Angkutan  Umum  yang  tidak  memenuhi  kewajiban  dalam  menyediakan sarana  dan  prasarana  pelayanan  kepada,  penyandang  cacat,  manusia  usia  lanjut,  anak  anak, wanita  hamil,  dan  orang  sakit  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  242  Ayat  (1)  Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat dikenai sanksi administratif berupa : Peringatan Tertulis, Denda Administratif, Pembekuan Izin, Pencabutan Izin. Dalam penjelasan telah jelas diatur bagaimana akbat hukum yang didapatkan oleh pelaku usaha Bus Antar Kota jika tidak memenuhi sarana dan prasarana pelayanan kepada konsumen penyandang  disabilitas  maka  pelaku  usaha  tersebut  akan  dikenai  sanksi  administtratif  yang telah diatur didalam Pasal 242 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas  dan  Angkutan  Jalan,  penjelasan  sanksi  administratif  yang  didasari  oleh  Undang- Undang Lalu Lintas Tentang Angkutan  Jalan dijelaskan lebih lanjut didalam Pasal 124 Ayat (1-4)  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor.  74  Tahun  2014  Tentang  Angkutan Jalan.

## Akibat Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
Pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa, “Pelaku usaha adalah setiap  orang  perseorangan  atau  badan  usaha,  baik  yang  berbentuk  badan  hukum  maupun bukan  badan  hukum  yang  didirikan  dan  berkedudukan  atau  melakukan  kegiatan  dalam wilayah  hukum  negara  Republik  Indonesia,  baik  sendiri  maupun  bersama-sama    melalui perjanjian  menyelenggarakan  kegiatan  usaha  dalam  berbagai  bidang  ekonomi.”  Dan mengenai  konsumen,  pada  Pasal  1  ayat  (2)  UndangUndang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa, “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang  dan/atau  jasa  yang  tersedia  dalam  masyarakat,  baik  bagi  kepentingan  diri  sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.” Pengertian pelaku  usaha  dan  konsumen  sebagaimana  disebutkan  menurut  peraturan  perundang-
undangan,  merupakan  unsur  yang  berkaitan  satu  sama  lain  dalam  meningkatkan  mutu, kualitas  dan  produk  suatu  usaha.  Sudah  merupakan  kewajiban  para  pelaku  usaha  untuk senantiasa dapat memberikan pelayanan kepada konsumen, kewajiban tersebut menimbulkan tanggung  jawab.  Tanggung  jawab  adalah  suatu  keadaan  dimana  seseorang  berkewajiban menanggung  segala  sesuatunya,  atau  memberikan  jawaban  dan  menanggung  segala  akibat yang  disebabkannya.  Secara  umum,  prinsip-prinsip  tanggung  jawab  dalam  hukum  dapat dibedakan sebagai berikut :
a. Kesalahan ( liability based on fault );
b. Praduga selalu bertanggung jawab ( presumption of liability );
c. Praduga tidak selalu bertanggung jawab ( presumption of non liability );
d. Tanggung jawab mutlak ( strict liability );
e. Pembatasan tanggung jawab ( limitation of liability ). 26
Mengenai  bentuk  tanggung  jawab  pelaku  usaha  Angkutan  Umum  Bus  Antar  Kota apabila tidak memeberikan dasilitas khusus terhadap konsumen penyandang disabilitas  yaitu bertanggung  jawab  berdasarkan  prinsip  tanggung  jawab  mutlak,  tanggung  jawab  ini digunakan  untuk  “menjerat”  pelaku  usaha,  yang  memasarkan  jasanya  yang  merugikan konsumen  tidak  terlebih  bagi  konsumen  penyandang  disabilitas.  Dalam  permasalahan  yang sering  terjadi  adalah  minimnya  fasilitas  sarana  dan  prasarana  yang  menunjang  bagi penyandang  disabilitas  dalam  menggunakan  jasa  angkutan  umum  bus  antar  kota  yang  tentu membuat  ketidaknyamanan  terhadap  konsumen  dalam  hal  ini,  penyandang  disabilitas. Tanggung  jawab  mutlak  yang  dimaksud  yaitu  pelaku  usaha  wajib  bertanggung  jawab  atas kerugian  yang  diderita  konsumen  atas  penggunaan  jasa  yang  di  jalankan.  Pasal  19  ayat  (1) Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen  secara  tegas merumuskan  tanggung  jawab  usaha  jasa  ini  bahwa,  pelaku  usaha  bertanggung  jawab memberikan  ganti  rugi  atas  kerusakan,  pencemaran,  dan/atau  kerugian  konsumen  akibat mengkonsumsi  barang  dan/atau  jasa  yang  dihasilkan  atau  diperdagangkan. 27 Lebih  lanjut dusebutkan  dalam  pada  Pasal  19  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang Perlindungan Konsumen dapat  berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
26 John Pieris dan Wiwik Sri Widiarty, 2007, Negara Hukum dan Perlindungan Konsumen Terhadap Produk dan Jasa, Pelangi Cendikia, Jakarta, h.34.
27 Eli Wuria Dewi, 2015, Hukum Perlindungan Konsumen, Graha Ilmu,Yogyakarta, h.7.
Mengenai  Pasal  19  Ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor    8  Tahun  1999  Tentang Perlindungan telah dijelaskan yaitu “Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas  kerusakan,  pencemaran,  dan/atau  kerugian  konsumen  akibat  mengkonsumsi  barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”. Dalam pasal ini sudah jelas pelaku usaha yang  telah  merugikan  konsumen  tidak  terlebih  bagi  konsumen  yang  memiliki  kebutuhan khusus  wajib  bertanggungjawab.  Apabila  dikaji  berdasarkan  Undang  –  Undang  Nomor  8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a menegaskan bahwa pelaku usaha berkewajiban untuk menjamin mutu barang dan atau jasa  yang  diproduksi  dan  atau  diperdagangkan  berdasarkan  ketentuan  standar  mutu  barang dan atau jasa yang berlaku. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang  dan  atau  jasa  yang  tidak  memenuhi  atau  tidak  sesuai  dengan  standar  yang dipersyaratkan.  Dalam  perlindungan  hukum  terhadap  konsumen  biasa  ataupun  konsumen disabilitas dalam hal menggunakan layanan Transportasi Umum Khususnya Bus Antar Kota, pelaku usaha harus wajib memenuhi  Standar Operasional  yang telah di  sediakan pemerintah guna untuk memberi pelayanan yang baik terhadap konsumen biasa dan juga konsumen yang memiliki kebutuhan khusus. Ketentuan tersebut semestinya ditaati dan dilaksanakan oleh para pelaku usaha. Namun dalam realitasnya banyak pelaku usaha yang kurang atau bahkan tidak memberikan  perhatian  yang  serius  terhadap  kewajiban  maupun  larangan  tersebut,  sehingga berdampak  pada  timbulnya  permasalahan  dengan  konsumen.  Permasalahan  yang  dihadapi konsumen dalam menggunakan layanan jasa terutama menyangkut mutu dan pelayanan dalam Transportasi  Umum  Bus  Antar  Kota,  secara  normatif  pelaku  usaha  wajib  bertanggungjawab memberikan  ganti  rugi  atas  ketidaknyamanan    konsumen  akibat  menggunakan  jasa  yang diberikan sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan  Konsumen,  karena  pada  hakikatnya  konsumen  yang  menggunakan  jasa Transportasi tidak selalu konsumen biasa, juga tidak jarang konsumen penyandang disabilitas masih  sering  menggunakan  jasa  Transportasi  Umum  Bus  Antar  Kota  sebagai  sarana  dalam melakukan mobilitas dalam aktivitasnya. Ganti rugi tersebut dapat berupa pengembalian uang atau  penggantian  barang  dan/atau  jasa  yang  sejenis  atau  setara  nilainya,  atau  perawatan kesehatan  dan  atau  pemberian  santunan  yang  sesuai  dengan  ketentuan  perundang-undangan yang berlaku, terdapat pada Pasal 19 ayat 1, 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, kemudian dikembangkan pada Pasal 23  yang menyatakan “pelaku
usaha  yang  menolak  dan/atau  memberi  tanggapan  dan/atau  tidak  memenuhi  ganti  rugi  atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat 1, 2, 3, dan 4,  dapat digugat melalui  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (BPSK)  atau  mengajukan  gugatan  ke peradilan di tempat kedudukan konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjadi penting  tidak  lain  karena  lemahnya  posisi  konsumen  dibandingkan  posisi  pelaku  usaha. Secara  tidak  langsung,  hukum  ini  mendorong  pelaku  usaha  untuk  melakukan  usaha  dengan penuh  tanggung  jawab,  sedangkan  secara  langsung  untuk  meningkatkan  martabat  dan kesadaran  konsumen.  Upaya  perlindungan  konsumen  di  Indonesia  tidak  terbatas  pada rendahnya kesadaran konsumen akan hakhaknya, juga karena masih banyaknya pelaku usaha yang  tidak  melaksanakan  kewajibannya.    Pasal  45  Ayat  (4)  UUPK  menjelaskan  bahwa apabila  telah  dipilih  upaya  penyelesaian  sengketa  konsumen  di  luar  pengadilan,  gugatan melalui  pengadilan  hanya  dapat  ditempuh  apabila  upaya  tersebut  dinyatakan  tidak  berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa. Untuk mengajukan gugatan ada beberapa  tahap  yang  harus  ditempuh,  dimulai  dari  tahap  pengajuan  gugatan,  tahap persidangan  sampai  pada  tahap  keputusan  dan  atau  eksekusi  putusan.  Berdasarkan  hal tersebut  diatas  konsumen  dan  pelaku  usaha  dalam  menyelesaikan  sengketa  atau  semua permasalahan  yang  timbul  akibat    dirugikannya  salah  satu  diantara  mereka  maka  menurut peraturan  perundang-undangan  terdapat  2  solusi,  dengan  cara  penyelesaian  melalui pengadilan  dan  diluar  pengadilan  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku.  Dalam  hal  ini Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  konsumen  lebih  dipergunakan sesuai  dengan  ranah  Hukum  Perdata    seperti  kasus  yang  penulis  sebutkan  Faisal  Rusdi sebagai  konumen  yang  berkebutuhan  khusus  yang  masih  merasa  disamaratakan  seperti konsumen  yang  lainnya  dan  juga  merasa  dirugikan  karena  pelayanan  dari  pelaku  usaha  Bus Antar  Kota  yang  masi  kurang  dalam  memenuhi  hak  dan  aksesibilitas  bagi  konsumen berkebutuhan khusus.

## KESIMPULAN
Dalam  beberapa  kasus  masih  banyak  pelaku  usaha  jasa  bus  antar  kota mengesampingkan  hal  tersebut,  tidak  jarang  pelaku  usaha  bus  antar  kota  masih menyamaratakan konsumen penyandang disabilitas dengan konsumen yang lain.  Didalam perlindungan  eksternal  telah  jelas  di  sebutkan  terkait  hak  yang  harus  dipenuhi  sesuai dengan  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2016  tentang  Penyandang  Disabilitas,  Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan bagi kewajiban pelaku
usaha  Transportasi  Umum  apabila  tidak  memberikan  pelayanan  khususnya  kepada Konsumen  Penyandang  Disabilitas,  dan  akan  dikenai  sanksi  administratif  sesuai  dengan Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  jalan. Kemudian bentuk tanggungjawab pelaku usaha Transportasi Umum Bus Antar Kota yang telah  diatur  dalam    Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009  Tentang  Lalu  Lintas  dan Angkutan Jalan harus menjadi kewajiban. Didalam Undang-Undang tersebut juga telah di sebutkan  bagi  pelaku  usaha  Transportasi  Umum  apabila  tidak  memberikan  pelayanan khususnya  kepada  Konsumen  Penyandang  Disabilitas,  dan  akan  dikenai  sanksi administratif.  Dalam  Undang-  Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan Konsumen  juga  telah  diatur  mengenai  kewajiban  pelaku  usaha  terhadap  konsumen. Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  konsumen  lebih dipergunakan sesuai dengan ranah Hukum Perdata, konumen penyandang disabilitas yang dirugikan  akibat  pelayanan  dari  pelaku  usaha  Bus  Antar  Kota  yang  masi  kurang  dalam memenuhi  hak  dan  aksesibilitas  bagi  konsumen  penyandang  disabilitas  dapat  melakukan gugatan kepada BPSK, namun hingga saat ini banyak pelaku usaha Transortasi Umum Bus Antar  yang masih belum menyediakan sarana dan prasaranan  yang layak bagi Konsumen berkebutuhan khusus.
Adapun  saran  yang  dapat  diberikan  oleh  penulis  yaitu,  Hendaknya  perlu  diadakannya sosialisasi  mengenai  pelaku  usaha  Transportasi  Umum  Bus  Antar  Kota  dalam  memenuhi fasilitas sarana dan prasarana dalam usahanya, pemerintah seharusnya lebih tegas lagi dalam hal memberikan sanksi bagi pelaku usaha Transportasi Umum yang masih banyak melanggar kewajibannya.

## DAFTAR PUSTAKA
Abbas Salim, Manajemen Transportasi , Jakarta:  Raja Grafindo, 1993.
Abubakkar  Iskandar. Menuju  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  Yang  Tertib .  Jakarta, Departemen Perhubungan Indonesia, 1996.
Ahmadi  Miru  dan  Sutarman  Yodo,  HukumPerlindungan  Konsumen,  Jakarta:  Gaja  Grafindo Persada, 2004
Dyah Ochtorina Susanti dan A’an Efendi, Penelitian Hukum (Legal Research), Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
Eli Wuria Dewi, Hukum Perlindungan Konsumen, Graha Ilmu,Yogyakarta, 2015.
Hajar M,  Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh Pekanbaru : Majda El Muhtaj ,  Dimensi‐Dimensi  HAM  Mengurai  Hak  Ekonomi,  Sosial  dan  Budaya ,
Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , Edisi Revisi, Jakarta: PT.Kencana,2017.
R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum , Ed.1 , Cet 15, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).
Sudiman,  2014, Hak  Asasi  Manusia  Dalam  Negara  Hukum  Demokrasi  (Human  Rights  in Democratiche Rechtsstaat) , Sinar Grafika.
Suharto,  Edi,  2008, Penerapan  Kebijakan  Publik  bagi  Masyarakat  dengan  Kebutuhan Khusus , Sinar Grafika.
Syaripin Pipin, Pengantar Ilmu Hukum , Bandung, Pustaka Setia, 1999.
Ahmad Yani dan Gunawan Widjaya, 2003, HukumTentang Perlindungan Konsumen, Jakarta: PT. GramediaPustaka Utama.
John  Pieris  dan  Wiwik  Sri  Widiarty,  2007,  Negara  Hukum  dan  Perlindungan  Konsumen Terhadap Produk dan Jasa, Pelangi Cendikia, Jakarta.
Moch.  Isnaeni, Pengantar  Hukum  Jaminan  Kebendaan ,  PT.  Revka  Petra  Media,  Surabaya, 2016.
R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum , Ed.1 , Cet 15, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).
Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamuji,  Penelitian  Hukum  Normatif  (Suatu  Tinjauan  Singkat), Rajawali Pers, Jakarta, 2001.
Wahyu Sasongko, “Ketentuan-Ketentuan Pokok  Hukum Perlindungan  Konsumen”, Penerbit Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2007.
Asyhabuddin,  Difabilitas  dan  Inklusif:  Kemungkinannya  di  STAIN  Purwekerto,  Jurnal Pemikiran Alternatif Pendidikan Insania, Vol. 13, No. 3 Tahun 2008.
Slamet  Thohari, Pandangan  Disabilitas  dan  Aksesibilitas  Fasilitas  Publik  Bagi  penyandang Disabilitas Kota  Malang,  Indonesian  Journal  of  Disability  Studies,  Vol.  1  Issue  1, Juni 2014.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
Peraturan  Menteri  Perhubungan  Republik  Indonesia  Nomor  98  Tahun  2017  Tentang Penyediaan Aksesibilitas pada Pelayanan Jasa Transportasi Umum bagi Pengguna Jasa Berkebutuhan Khusus.
CNN Indonesia penyandang-disabilitas-mencari-keramahan-transportasi-umum, 20 Juni 2015 https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150620151005-20-61288/penyandang- disabilitas-mencari-keramahan-transportasi-umum  yang  diakses  pada  Sabtu  19  Juni 2021, Pukul 23.15 WIB.
Ugik M, 2011, Keselamatan, Keamanan dan Kenyamanan Transportasi di Indonesia Saat Ini , https://www.ugikmadyo.com/2019/11/keamanan-transportasi-indonesia.html, diakses pada tanggal 11 November  2018 pukul 15.12 WIB. UIN  Suska Riau, 2015