## PERAN MARKETING POLITIK  DALAM MEMBANGUN KEKUASAAN DAN KEPEMIMPINAN POLITIK
Oleh:
Jovan Prima Firmansyah 1) , Memorianus Amazihono 2) , Chacha Annisa 3) ,
Marisa Permatasari 4) , Joko Susilo Raharjo 5)
Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara 1,2,3,4,5)
E-mail:
jovanprima.stipan@gmail.com 1) . memorianus.amazinhono@stipan.ac.id 2) . chacha.jurno@gmail.com 3) . marisa.permatasari@gmail.com 4) . Joko68susilo@gmail.com 5)

## ABSTRACT
This  writing  aims  to  analyze  the  role  of  political marketing  in  building  political  power  and leadership.  The  method  used  in  writing  scientific  articles  uses  literature  studies.  Data  is collected through text review and relevant research results. Data analysis was carried out in the  following  steps:  First,  the  data  that  had  been  collected  was  classified  based  on  the formulation  of  the  problem  under  study.  Second,  analyzing  the  data  that  has  been  studied using content analysis. Third, drawing conclusions accompanied by suggestions based on the results of the analysis that was carried out previously in the first and second steps. Through this role, the theory and practice of political marketing can generate a political dynamic that has  negative  and  or  positive  effects  in  building  political  symbols  and  images  of  power  and leadership.  The  role  of  political  marketing  as  a  planned  and  more  measurable  strategy  in building  political  power  and  leadership  can  generate  new  alternative  benefits  to  political science.
Keywords: Role, Political Marketing, Power, Leadership

## ABSTRAK
Penulisan  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  peran  marketing  politik  dalam  membangun kekuasaan dan kepimpinan politik. Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ilmiah ini menggunakan studi literatur. Data dikumpulkan melalui kajian teks dan hasil-hasil penelitian yang  relevan.  Analisis  data  dilakukan  dengan  langkah-langkah:  Pertama,data  yang  sudah dikumpulkan  diklasifikasi  berdasarkan  rumusan  masalah  yang  dikaji.  Kedua,  menganalisis data-data  yang  sudah  dikaji  menggunakan  analisis  isi.  Ketiga,  pengambilan  kesimpulan disertai saran-saran berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan sebelumnya pada langkah pertama  dan  kedua.  Melalui  peran  tersebut,  teori  dan  praktik  marketing  politik  dapat menghasilkan  suatu  dinamika  politik  yang  memiliki  efek  negatif  dan  atau  positif  dalam membangun simbol serta citra politik kekuasaan dan kepemimpinan. Peran marketing politik menjadi  sebuah  strategi  terencana  serta  lebih  terukur  dalam  membangun  kekuasaan  dan kepemimpinan politik dapat menghasilkan manfaat alternatif baru pada ilmu politik.
Kata Kunci: Peran, Marketing Politik, Kekuasaan, Kepemimpinan

## 1. PENDAHULUAN
Marketing  merupakan  suatu  proses bagaimana  menyusun  perencanaan  atau strategi dalam manawarkan sesuatu.
Sebuah  konsep  yang  selalu  digunakan dalam  meyakinkan  diri  konsumen  jika ingin  memperoleh  atau  melakukan  suatu tindakan  yang  dianggap  sesuai  dengan
keinginan/kebutuhan serta hal yang disukainya.  Marketing  adalah  proses  yang memungkinkan adanya pertukaran ‟exchange‟ (Bagozzi, Journal Of Marketing, 1986, 32). Dalam merancang suatu proses, marketing dilandasi melalui ilmu komunikasi diantara komunikator
Jovan Prima Firmansyah 1) , Memorianus Amazihono 2) , Chacha Annisa 3) , Marisa Permatasari 4) , Joko Susilo Raharjo 5)
(pengirim pesan) dan komunikan (penerima  pesan).  Proses  pengiriman informasi  berlangsung  antara  individu, kelompok, organisasi, dan masyarakat agar terhubung  dengan  lingkungan  dan  pihak lain. Dalam perkembangannya, ilmu komunikasi  bersinggungan  dengan  ilmu politik, menjadi komunikasi politik.
Komunikasi  Politik  sebagai  objek kajian  ilmu  politik,  menjadikan  pesan- pesan  yang  diungkapkan  dalam  proses komunikasi  bercirikan  politik  (berkaitan dengan kekuasaan politik negara, pemerintahan dan juga aktivitas komunikator  dalam  kedudukan  sebagai pelaku  kegiatan  politik).  Komunikasi politik  sebagai  kegiatan  politik  dan kegiatan  ilmiah  (Rauf  dan  Nasrun:  1993). Komunikasi  politik  sebagai  kegiatan politik merupakan pengiriman pesan-pesan yang  bercirikan  politik  oleh  tokoh/partai politik kepada pihak lain. Praktik komunikasi politik bersifat empirik karena dilakukan  secara  nyata  dalam  kehidupan sosial,  sebagai  kegiatan  ilmiah  dan merupakan  salah  satu  kegiatan  politik dalam sistem politik.
Perpaduan  marketing  dan  komunikasi politik  menciptakan  marketing  politik sebagai bagian dari ilmu politik.
Marketing  politik  merupakan  suatu  proses pengiriman  ide  dari  komunikator  dengan tujuan penerimaan ide kepada komunikan. Ide  dalam  hal  ini  juga  berkaitan  dengan pembangunan  citra,  pola  komunikasi, waktu  dan  hal  lain  yang  bertujuan membangun pengaruh pada kekuasaan dan kepimpinan dalam suatu sistem politik.
Marketing politik memiliki peran yang ikut menentukan dalam proses demokratisasi.  Di  negara  yang  telah menerapkannya,
partai politik mengerahkan kemampuan marketing untuk  merebut  konstituen  sebanyaknya.
Teknik-teknik  bisnis  digunakan  dalam politik. Team sukses suatu kampanye akan menawarkan  “jago  mereka”  dengan beragam  cara  yang  seringkali  dirasakan seperti  sarana  promosi outdoor maupun indoor .  Segala  cara  dipakai  agar  para konstituen  memilih  “jago”  mereka  saat pemilihan. Marketing politik dapat memperbaiki  kualitas  hubungan  antara kontestan  dan  pemilih.  Marketing  politik menempatkan  pemilih  sebagai  subyek, bukan  obyek  manipulasi  dan  eksploitasi (Firmanzah: 2007, 311).
Dalam  merancang  marketing  politik, dilandasi  strategi  komunikasi  politik, propaganda, etika, citra, kharisma, penggunaan  simbol,  ideologi,  pengamatan perilaku  pemilih  dan  lainnya  untuk membangun kekuasaan dan kepemimpinan politik.  Rumusan  dari  ragam  variabel tersebut  juga  berhubungan  dengan  budaya politik dalam merancang marketing politik yang  lebih  efektif.  Budaya  politik  dari keragaman budaya politik parokial, subjek dan  partisipan  pada  lingkup  masyarakat pemilih  di  daerah  pemilihan  tertentu  ikut menentukan  strategi  marketing  politik yang  digunakan  untuk  meraih  suara  di daerah pemilihan itu (Haynes: 2000).
Meraih  kekuasaan  dan  kepemimpinan dalam proses demokratisasi melalui marketing  politik  tidak  selalu  mencapai sasaran  secara  sempurna.  Akan  tetapi, dengan  marketing  politik  perencanaan strategi politik lebih terukur dalam melihat dampak  positif  maupun  negatif  dari  pola kampanye politik. Marketing politik memiliki dasar yang sama dengan marketing  secara  keseluruhan,  namun terdapat  ”produk”  dan  ”hasil”  yang berbeda.  Produk  marketing  politik  bukan merupakan  barang  yang  dibeli  dengan uang  dan  sesuai  dengan  selera  konstituen sepenuhnya,  di  sisi  lain  ”hasil”    tidak
seperti produk  yang  ”dibeli” dapat  ditukar semudah itu jika tidak memenuhi ekspetasi ”pembeli”,  dalam  hal  ini  dapat  diartikan pemberian suara oleh konstituen.
Strategi komunikasi politik, propaganda, etika, citra, kharisma, penggunaan  simbol,  ideologi,  pengamatan perilaku  pemilih  dan  lainnya  untuk membangun kekuasaan dan kepemimpinan politik  adalah  variabel-variabel  dalam merancang  marketing  politik  tokoh/partai politik.  Dalam  sistem  demokrasi  tidak hanya  alasan  rasional  namun  juga  alasan emosional yang mendorong seorang konstituten  menggunakan  hak  pilihnya terhadap tokoh/partai politik yang menjadi pilihannya.
Marketing  politik  berperan  dalam mengembangkan  tokoh/partai  politik  yang mengikuti  suatu  kompetisi  politik.  Aspek dikenali, disukai, diapresiasi, dipilih hingga adanya loyalitas terhadap tokoh/partai  politik  tersebut,  dirancang melalui beragam strategi dengan mengamati variabel-variabel yang terdapat dalam marketing politik pada penggunaannya di sistem politik.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
Ruang  lingkup  penulisan  ini  fokus pada  peran  marketing  politik  dalam membangun kekuasaaan dan kepemimpinan politik. Pada negara demokrasi,  kekuasaan  dan  kepemimpinan yang diperoleh melalui kompetisi politik di sistem politik dipraktikkan dengan marketing  politik  dalam  mencapai  hal  itu. Penulisan  ini  akan  mengeksplanasikan variabel-variabel  dalam  marketing  politik, faktor  yang  memengaruhi  kekuasaan  dan kepemimpinan  serta  peran  marketing politik  dalam  membangun  kekuasaan  dan
kepemimpinan  politik  tersebut.  Penulisan ini  bertujuan  untuk  mendapat  pemahaman mengenai  peran  marketing  politik  dalam membangun kekuasaan dan kepemimpinan sehingga  teori  dan  praktik  marketing politik dapat menghasilkan suatu dinamika politik  yang  bermanfaat  positif  bagi  ilmu politik.

## 3. METODE PENELITIAN
Metode yang dilakukan dalam penulisan  artikel  ilmiah  ini  menggunakan studi  kepustakaan  atau  literatur.  Data dikumpulkan melalui kajian teks dan hasil- hasil penelitian yang relevan. Analisis data dilakukan dengan langkah-langkah: Pertama, data-data yang sudah dikumpulkan  diklasifikasi berdasarkan rumusan  masalah  yang  dikaji.  Kedua, menganalisis  data-data  yang  sudah  dikaji menggunakan analisis isi. Ketiga, pengambilan  kesimpulan  disertai  saran- saran berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan sebelumnya pada langkah pertama dan kedua. Studi literatur merupakan  metode  penelitian  yang  tidak mengharuskan  penulis  untuk  terjun  ke lapangan  mencari  data  dengan  penelitian.
Studi  literatur  memanfaatkan  karya  tulis yang  ada  baik  yang  telah  dipublikasi  atau belum  sebagai  sumber  referensi  penulisan artikel.  Dengan  studi  literatur  penulis dapat  menemukan  data  penelitian  dari karya  tulis  yang  telah  ada  tanpa  harus mencari  data  pada  lapangan  secara langsung.
4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Marketing politik merupakan pengembangan dari ilmu marketing.
Dalam marketing, melalui proses perencanaan  dan  pelaksanaan  konsepsi, distribusi  gagasan,  barang  dan  jasa  untuk menciptakan  pertukaran  yang  memuaskan
konsumen (dalam marketing politik merupakan  konstituten)  dan  tercapainya
Jovan Prima Firmansyah 1) , Memorianus Amazihono 2) , Chacha Annisa 3) , Marisa Permatasari 4) , Joko Susilo Raharjo 5)
tujuan  organisasi  (dapat  diartikan  sebagai tokoh/partai  politik)    (Lamb  dan  Hair: 2001). Dalam perkembangan ilmu marketing,  Kottler  dan  Levy  melihat marketing  tidak  hanya  terbatas  pada institusi bisnis (Usmara: 2003, 97).
Sebagai  seperangkat  metode  untuk memfasilitasi kontestan (tokoh/partai politik) dalam memasarkan inisiatif, gagasan,  isu  politik,  ideologi  politik, karakteristik pemimpin partai serta program  kerja  partai  kepada  masyarakat. Menurut Buttler  dan  Collins,  marketing politik  tidak  hanya  dilihat  selama  periode kampanye  saja.  Partai  politik  harus  terus menerus  memperhatikan,  menampung  dan menyalurkan  aspirasi  masyarakat  (Arifin: 2011).
Marketing  politik  dalam  praktiknya dirancang  dengan  memerhatikan  pola komunikasi  politik  yang  efektif  dari tokoh/partai politik yang disebut komunikator kepada masyarakat
pemilih/konstituen sebagai komunikan.
Proses  komunikasi  menurut  Harold Laswell  diawali  dengan  komunikator ( sender )  berkomunikasi  dengan  pihak  lain mengirimkan  suatu  pesan  kepada  pihak dituju.  Pesan  dapat  berupa  informasi dalam  bentuk  bahasa  atau  simbol-simbol yang dipahami kedua pihak.
Pesan  ( message )  disampaikan  atau dibawa  melalui  media  ( channel ),  secara langsung maupun tidak langsung (telepon, surat,  masa  kini  melalui  e-mail,  media massa  online,  media  sosial  atau  media lainnya) sebagai penyampai pesan.
Komunikan  ( receiver )  menerima  pesan
yang  disampaikan  dan  menerjemahkan  isi pesan  dalam  bahasa  yang  dimengerti  oleh komunikan itu sendiri. Komunikan ( receiver ) memberikan umpan balik ( feedback ) atau tanggapan atas pesan yang dikirimkan  kepadanya,  memahami  pesan atau  tidak  memahami  maksud  pengirim (Effendy: 2005).
Efektifitas komunikasi juga dipengaruhi  faktor  latar  belakang  budaya, interpretasi  suatu  pesan  akan  terbentuk dari  pola  pikir  melalui  kebiasaan,  derajat latar  belakang  budaya  sama  antara komunikator  dengan  komunikan. Adanya ikatan  kelompok,  nilai  yang  sama  dari kelompok  memengaruhi  cara  mengamati pesan. Harapan,  dapat  menerima  pesan sesuai dengan yang diharapkan dan tingkat pendidikan menentukan kompleksitas menyikapi  pesan . Situasi  tertentu  yang dipengaruhi  lingkungan,  perkembangan teknologi atau ilmu yang dinamis.
Melalui pengertian komunikasi, Roelfs dan  Lund  berpendapat  komunikasi  politik adalah  politik  yang  berbicara  dalam  arti aktifitas  politik  serta  politisasi  berbicara (Pureklolon:  2016,  4).  Fokus  pada  bobot materi  muatan  yang  berisi  pesan-pesan politik  (isu  politik,  peristiwa  dan  perilaku politik  tokoh/partai  politik  baik  sebagai penguasa  maupun  yang  berada  dalam asosiasi-asosiasi kemasyarakatan atau asosiasi  politik).  Dalam  hal  tersebut,  alur komunikasi  politik  dapat  dilihat  pada berikut:
Jovan Prima Firmansyah 1) , Memorianus Amazihono 2) , Chacha Annisa 3) , Marisa Permatasari 4) , Joko Susilo Raharjo 5)
Komunikasi  politik  memiliki  tiga
model utama dalam penerapannya, pertama ,  model  interaksional  yang  berarti nonsismetik, nonlinear,dan kualitatif, menekankan  kepada  penafsiran  atas  pesan atau perilaku pihak lain dalam berkomunikasi.  Kedua,  model  Aristoteles menekankan  pidato  dalam  memengaruhi pihak lain, disebut komunikasi publik/massa. Komunikator
menyampaikan pesannya kepada khalayak dengan  tujuan  mengubah  pola  pikir  atau perilaku mereka.
Terakhir ,  model  Harold  Laswell, siapa,  mengatakan  apa,  melalui  saluran apa,  kepada  siapa,  dengan  akibat  apa. Penyampaian  komunikasi  politik  melalui komunikator,  dapat  menciptakan  hasil positif negatif mengacu cara penyampaian. Komunikator  mengetahui  dan  menguasai dengan siapa  akan berkomunikasi  dan apa yang  akan  disampaikan  sebaik  mungkin (Effendy: 2005, 10).
Melalui  hal  itu  maka  komunikasi politik  pada  kampanye  politik  menurut Gregory  berisikan  analisis  masalah  yang dilakukan secara terstruktur, pengumpulan informasi berhubungan dengan permasalahan  dilakukan  objektif  dan tertulis  serta  memungkinkan  untuk  dilihat kembali setiap waktu. Adanya penyusunan tujuan  tertulis  dan  bersifat  realistis, dilakukan dalam sebuah proses perencanaan. Menyampaikan konsep baru, menghasilkan
rasa kebersamaan, memperbaiki  sebuah  citra,  membentuk persepsi, serta  mengajak masyarakat melakukan  tindakan  tertentu.  Melakukan identifikasi  dan  segmentasi  sasaran  untuk mempermudah  pelapisan  sasaran  (sasaran utama,  sasaran  lapis  satu,  sasaran  lapis dua, dan seterusnya sesuai dengan tujuan). Menentukan  pesan  dengan  membawa sasaran  mengikuti  apa  yang  diinginkan
dari  program  komunikasi  politik  kepada pencapaian tujuan.
Strategi  dan  taktik  pendekatan keseluruhan  penerapan  komunikasi  politik sebagai guiding  principle/the  big  idea .
Taktik  semakin  kreatif  dan  variatif mengacu  pada  kompleksitas  tujuan  dan sasaran.  Alokasi  waktu  dan  sumber  daya yang  dilakukan  pada  waktu  tertentu,  saat kampanye  pada  pemilu  dapat  ditentukan pihak  luar  atau  sendiri.  Alokasi  dana operasional  berfokus  pada  efektifitas  dan efisiensi.  Selalu  adakan  evaluasi  sebagai tinjauan  dari  agenda  yang  akan  dilakukan selanjutnya dan dilakukan secara terstruktur.
Dengan perencanaan di atas, komunikasi politik juga melakukan propaganda  yang  merupakan  bagian  dari komunikasi  politik  itu.  Propaganda  tidak menyampaikan  informasi  secara  objektif, tetapi memberikan informasi yang dirancang  untuk  mempengaruhi  pihak yang mendengar atau melihatnya. Terkadang  menyampaikan  pesan  yang benar,  namun  dapat  juga  sebaliknya. Propaganda  menyampaikan  fakta-fakta pilihan yang dapat menghasilkan pengaruh tertentu  (tujuan  reaksi  emosional  daripada reaksi rasional). Mengubah pikiran kognitif  narasi  subjek  kelompok  sasaran untuk kepentingan tertentu.
Dilakukan secara sengaja dan sistematis  dalam  membangun  persepsi, memanipulasi  alam  pikiran  atau  kognisi, memengaruhi  langsung  perilaku  agar memberikan respon sesuai yang dikehendaki  pelaku  propaganda.  Menurut Jacques Ellul, komunikator dalam propaganda  merupakan  ahli  dalam  teknik penguasaan  atau  kontrol  sosial  (Nimmo: 2005).
William  E.  Daugherty  dan  Morris Janowitz  melihat  propaganda  berdasarkan
Jovan Prima Firmansyah 1) , Memorianus Amazihono 2) , Chacha Annisa 3) , Marisa Permatasari 4) , Joko Susilo Raharjo 5)
sumbernya yaitu White propaganda disebut overt propaganda alias propaganda terbuka. Pada pemilu, propaganda  jenis  ini  mudah  dijumpai (penyampaian informasi keberhasilan tokoh/partai  politik). Black  propaganda sebagai covert propaganda atau propaganda terselubung (propaganda seolah  menunjukan  sumbernya,  meski bukan  sumber  sebenarnya).  Sumber  asli tidak  diketahui,  jika  melanggar  etika  atau norma  tertentu  sulit  untuk  mengetahui pelaku  pelanggaran. Grey  propaganda , seolah  berasal  dari  sumber  yang  netral, pada kenyataanya bersumber dari kompetitor politik (Effendy: 2005, 160).
Propaganda  terdapat teknik  yang disebut oleh Decker antara lain “Pemberian  Julukan ( Name Calling )”, penggunaan  julukan  untuk  menjatuhkan seseorang,  istilah,  atau  ideologi  dengan memberinya arti negatif. “ Glittering Generality” ,  pengiriman  pesan yang memiliki  implikasi  sebuah  pernyataan yang  diinginkan  mempunyai  dukungan luas (sebagai hal baik). “ Teknik Transfer” , diasosiasikan dengan sesuatu yang mempunyai kredibilitas baik/ buruk. M embawa  otoritas,  dukungan  dari sesuatu  yang  dihargai  dan  disanjung kepada  sesuatu  yang  lain  agar  lebih  dapat diterima.
“ Manusia Biasa ( Plain Folks )”,
pendekatan  untuk  menunjukkan  bahwa dirinya  rendah  hati  dan  empati  dengan penduduk  pada  umumnya. Menyamakan diri  dengan  rakyat. “ Tebang  Pilih ( Card Stacking )”, pemilihan fakta dan data untuk membangun  kasus  hanya  dari  satu  sisi,
fakta lain tidak diperlihatkan.
Menonjolkan hal baik. “ Kesaksian ( Testimonial )”,  menampilkan individu yang bersaksi (sering menggunakan  nama/tokoh  berpengaruh) dengan tujuan mengkampanyekan hal/individu/kelompok tertentu, serta memberikan stigma negatif lawan.
“ Bandwagon  Technique” ,  melebihkan sukses  yang  telah  dicapai.  Bertujuan menarik  pihak  yang  masih  ragu,  secara umum mengukur pihak yang akan menang untuk kemudian memilih pihaknya (mengikuti tindakan yang dilakukan mayoritas). “ Selection ,  seleksi  fakta”, hanya  menggunakan  fakta-fakta  yang tersedia  dalam  "membuktikan"  sasaran yang  telah  ditentukan. “ Fear  Appeal” , menimbulkan  rasa  takut.  Membangun dukungan  dengan  menanamkan  ketakutan pada masyarakat umum.
“ Argumentum Ad Nauseam  (Argument by repetition )”, menggunakan pengulangan  (repetisi).  Gagasan  yang diulang  sepanjang  waktu,  dinyatakan sebagai  kebenaran. “ Black  dan  White Fallacy” , memperkenalkan  hanya  dua pilihan,  ide  yang  dikampanyekan  sebagai pilihan  terbaik. “ Obtain  Disapproval (Memperoleh  Penolakan)”, membujuk suatu  target  untuk  menyalahkan  suatu gagasan atau tindakan dengan mengusulkan  bahwa  gagasan  tersebut sangat terkenal untuk dibenci, menakutkan,  atau  menyimpan  penghinaan terhadap  target,  dengan  demikian  target memutuskan untuk mengubah posisi.
“ Rationalization”, situasi  umum  untuk merasionalkan  kepercayaan  atau  tindakan yang  diragukan.  Keadaan  yang  dianggap baik digunakan untuk membenarkan kepercayaan  itu. “ Intentional  Vagueness (Ketidakjelasan Yang Disengaja")”,
s ituasi umum disamarkan sedemikian rupa
sehingga  target  dapat  menafsirkan  sendiri.
“ Falsifying Information (Kesalahan
Informasi)”, pemusnahan  atau  penciptaan informasi  dari  arsip  publik,  dengan  tujuan
pembuatan suatu dokumentasi/catatan yang salah/palsu dari peristiwa tersebut.
“ Unstated  Assumption  (Asumsi  Yang Tidak  Dinyatakan)” ,  propaganda  menjadi kurang  terpercaya  jika  secara  terang- terangan dinyatakan. Dijelaskan dan berulang bahwa tidak terdapat propaganda. Terakhir  adalah “ Euphoria”, penggunaan suatu peristiwa yang menghasilkan euforia atau  kebahagiaan  berlebihan  daripada kesedihan (Heryanto dan Farida: 2010).
Meski terdapat beragam teknik propaganda,  namun  jika  mengacu  kepada pemikiran dasar politik, khususnya melalui komunikasi
politik seharusnya mengedepankan  etika  walaupun  tidak terlepas  dari  pembangunan  citra  politik untuk kekuasaan dan kepemimpinan politik. Menurut Plato semestinya penguasa  adalah  filsuf,  pengertian  filsuf adalah orang yang matang dari sisi asketik (bijak).  Aristoteles  berpendapat  politik adalah  usaha  menuju  kebaikan,  maka asketisme  kekuasaan  dikaitkan  dengan kebijaksanaan  politisi  juga  berkaitan dengan  hal  non  duniawi,  namun  politik dekat dengan kekuasaan duniawi (Suhelmi: 2004, 35-43) .
Maka  perlu  diperhatikan  bagi  para tokoh/partai  politik  kutipan  dari  Lord Acton power  tends  to  corrupt,  absolute power  corrupt  absolutely (kekuasaan berpotensi  korupsi,  kekuasaan  penuh sepenuhnya dikorupsi).
Mengkampanyekan berpolitik secara asketis  adalah  mendorong  politisi  kembali ke khitah- nya  sebagai  politisi.  Kekuasaan direbut  dan  dipertahankan  sebagai  sarana mewujudkan  kesejahteraan.  Politik  yang asketis  memandang  cara  itu  penting,  cara yang  menghalalkan  segala  cara  ditolak
dengan  demikan  disebut  juga  politik  yang etis.
Demokrasi  pada  praktiknya  memiliki resiko, karena belum sepenuhnya menjamin  kehadiran  tokoh/partai  politik yang  berkualitas.  Sisi  lain  politik  asketis, melalui  perspektif  Machiavelli,  politik disikapi  dengan  kekerasan,  penaklukan total  atas  musuh  politik  dinilai  sebagai kebajikan  puncak  ( summum  bonum ). Baginya  seorang  penguasa  yang  ingin tetap berkuasa, belajar untuk tidak menjadi baik, dan  menggunakan  atau  tidak menggunakan  pengetahuannya  menurut keperluan (Suhelmi: 2004, 128-137).
Menurut  Mohamad  Sobary  kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi komunikasi menjadikan pencitraan digunakan  untuk  merebut  kekuasaan dengan  kesadaran  “palsu”,  memalsukan kesadaran umum dan membiarkan kepalsuan  berkembang  demi  keuntungan politik.
Ilmu manipulatif tersebut dapat membuat  seorang  tokoh  otoriter  dan  rasis seolah  demokratis  dan  peduli  pada masalah kemanusiaan. Tokoh/partai politik yang  berwatak  sektarian,  fanatik,  memuja kekerasan  dapat  dicitrakan  sebagai  orang toleran, inklusif, akomodatif (Alfian: 2009, 275). Ilmu komunikasi mampu memanipulasi  jiwa  dan  perilaku  manusia sesuai  kehendak  pemesan.  Demokrasi langsung  memang  berpotensi  menggeser budaya  masyarakat.  Dalam  budaya  timur berebut  menjadi  pimpinan  hal  yang dianggap  tidak  etis,  namun  tidak  dengan demokrasi.  Terdapat  konsep Ojo  Dumeh,
Ojo  Kagetan,  Ojo  Adigang-Adigung- Adiguna dalam  budaya  Timur,  konsep
demokrasi  dengan  mengedepankan  nilai utama.
Jovan Prima Firmansyah 1) , Memorianus Amazihono 2) , Chacha Annisa 3) , Marisa Permatasari 4) , Joko Susilo Raharjo 5)
Pencitraan dalam politik tidak terelakkan  karena  membutuhkan  persepsi publik.  Citra  politik  tersusun  melalui persepsi yang bermakna tentang fenomena politik  dan  kemudian  menyatakan  makna itu  melalui  kepercayaan,  nilai  serta harapan  dalam  bentuk  pendapat  pribadi yang selanjutnya dapat berkembang menjadi opini publik atau pendapat umum. Pencitraan  harus  dilakukan  dalam  batas wajar,  ada  ranah  etika  dan  hukum  yang tidak dilanggar
Faktor  Memengaruhi  Kekuasaan  Dan Kepemimpinan
Terdapat beberapa konsep
kekuasaan, dengan Influence atau pengaruh, seseorang mampu memengaruhi orang  lain  berubah  secara  sukarela. Kemudian  persuasi,  meyakinkan  orang dengan argumentasi. Manipulasi, mempengaruhi  orang  lain  namun  yang dipengaruhi  tidak  menyadari.  Selanjutnya melalui coersion ,  ancaman/paksaan  dan force , tekanan fisik,  membatasi  kebebasan dapat  dilakukan  dengan  senjata  untuk menciptakan  rasa  takut.  Kekuasaan  bukan hanya  paksaan,  kekerasan,  manipulasi tetapi bisa juga konsensus dan kerelaan.
Kekuasaan bersumber kepada pertama sarana  paksaan  fisik  (senjata, teknologi  dan  lainnya). Kedua ,    kekayaan (uang,  tanah,  bankir,  pengusaha  dan lainnya).  Selanjutnya  secara  normatif (pemimpin  agama,  kepala  suku  atau pemerintah yang diakui). Kemudian popularitas  pribadi  (bintang  film,  pemain sepakbola)  dan  memiliki  jabatan  keahlian (pengetahuan,  teknologi,  keterampilan). Terdapat pula melalui massa yang terorganisir (organisasi buruh, petani, guru dan  lain  sebagainya).  Terakhir  adalah
penguasaan  akses  informasi  (media  yang punya  kemampuan  membentuk  opini publik,  era  internet  kini  media  sosial sangat berperan).
Kekuasaaan dikatakan efektif pengelolaannya diukur dari jumlah individu  yang dikendalikan. Seberapa luas bidang kehidupan masyarakat yang dikendalikan dan seberapa dalam pengaruh kekuasaan itu. Menurut Robert D. Putnam, kekuasaan  diukur  dari  analisa  posisi, reputasi  dan  keputusan  dalam  pengukuran efektifitas kekuasaan (Mas‟oed dan
MacAndrews: 2001, 76).
Simbol dalam mencapai dan memertahankan kekuasaan digunakan untuk  memperkuat  posisi  tawar  melalui cara  komunikasi  yang  mumpuni.  Dengan simbol  politik  dapat  bersifat  abstrak maupun konkrit, abstrak butuh pemaknaan lebih  lanjut  dikarenakan  multitafsir,  maka makna  harus  dikonkritkan.  Tokoh/partai politik memiliki kewenangan untuk menafsirkan simbol yang diciptakan tersebut. Penggunaan hymne (lagu), lambang  partai  menunjukkan  identitas. Simbol  mempertegas  identitas  sebuah partai,  melekat  dan  memiliki  posisi simbolik yang jelas.
Mitos berkaitan dengan politik dan kekuasaan. Mitos memiliki daya pengaruh yang  luar  biasa.  Mitos  berawal  dari penciptaan simbol yang kemudian mengalami  sakralisasi.  Sakralnya  sebuah simbol melalui penanaman doktrin merupakan  penyederhanaan  dari  suatu ideologi.  Simbol,  mitos,  doktrin  dan ideologi  merupakan  alat  dalam  politik, baik politik personal maupun kelompok
Pada  politik  personal,  tokoh  harus diperkuat menjadi ikon, sesuatu yang khas dan  unik,  yang  dipersyaratkan personal branding, bahkan I branding .
Membranding  diri  berarti  membangun
kekuatan  mitologis,  dengan  demikian memperkuat pengaruh. Era internet seperti
saat ini melalui media massa online, media sosial,  didukung  media  elektronik  serta cetak  maka  sebuah  branding  akan  dapat tercipta secara cepat
Partai  politik  sebagai  suatu  entitas poltik membutuhkan simbol, mitos, doktrin  dan  ideologi  pada  kadar  tertentu. Pergesekkan antar partai pada pemilu juga merupakan  pergesekkan  simbol,  mitos, doktrin  dan  ideologi  tersebut.  Meski  juga tidak dapat dipungkiri terdapat kepentingan  pragmatis  dalam  kompetisi pemilu.
Pemilu  merupakan  pertarungan persepsi  dan  hal  itu  sangat  dipengaruhi oleh  rancangan  mitologis.  Tidak  hanya persaingan antara anggota legislatif, kepala daerah,  hingga  kepala  negara  atau  kepala pemerintahan,  namun  juga  persaingan antara  simbol  dan  mitos  (simbol  pohon, hewan,  matahari  dan  lainnya  pada  partai politik).  Simbol  tidak  akan  bermakna  jika tidak  “dibunyikan”  atau  ditafsirkan sedemikian rupa kemudian disosialisasikan.  Pada  marketing  politik, “membunyikan”
atau “menghidupi” simbol  penting.  Simbol  yang  hidup, seseorang akan merasa memperoleh sesuatu, berupa kenyamanan/perlindungan. Simbol tidak harus disakralkan sedemikian rupa  sehingga  menjadikan  publik  tidak nyaman,  namun  dihidupkan  agar  publik tidak  lupa  (Golkar  menggunakan  simbol pohon  beringin  serta  warna  kuning  pada masa Orde Baru).
Pertimbangan rasional dalam
politik
dapat dikalahkan oleh pertimbangan mitos yang spekulatif menjadikan suatu iklim politik tidak sehat. Jika sudah terbelenggu mitos, suatu bangsa akan sulit maju dan menghadapi perubahan  yang  berjalan  cepat.  Bukan
berarti  mengagungkan  ilmu  pengetahuan dan teknologi, namun tidak
mengesampingkannya. Melalui  hal  tersebut,  tokoh/partai politik  seharusnya  tidak  mengabaikan fungsi pendidikan politik sebagai akumulasi  proses  politik  mengarah  ke proses  pencerahan,  sehingga  simbol, mitos,  doktrin,  ideologi  tidak  melampaui batas logika, rasionalitas dan kemanusiaan.
Pada  perkembangannya  kemudian terbentuk  mitos  modern,  lebih  mengarah pada  pencitraan.  Muncul  budaya pop culture, seorang  tokoh  dipersepsikan sebagai  pahlawan,  menjadikan  munculnya iklan  politik  bersifat  testimoni  dari pendukungnya maupun dalam bentuk lain. Hal  ini  menjadi  kontradiktif  ketika personifikasi  tokoh  melebihi  penguatan kelembagaan, dikarenakan masyarakat pemilih  kritis  akan  selalu  mempersoalkan aspek-aspek  irasionalitas.  Akan  tetapi, masyarakat  pemilih  yang  lazim  akan dikaburkan  oleh  jarak  antara  mitos  dan realitas  yang  tipis  sekali  (Nichols:  2020, 51-55).
Melalui  mitos  atau  pencitraan  di era  modern  melahirkan  kharisma.    Pihak yang fanatik terhadap kharisma tokoh/partai  politik  akan  membela  secara total,  bahkan  siap  berperang.  Tidak  hanya melalui kharisma, pembelaan total ini juga tergambarkan  pada  nasionalisme  Suku, Agama,  Ras  dan  Antargolongan  (SARA). Mengacu pada pembelaan total hingga siap berperang  dengan  alasan  keyakinan  pada ideologi  yang  dianutnya,  sebagian  besar bangsa  Jerman  pada  Perang  Dunia  II berperang  dengan  bangsa  lain.  Memiliki pemahaman  sebagai  ras  Arya  yang  paling unggul  diantara  ras  lain,  suatu  keyakinan berdasar  ideologi  fasis,  loyalitas  berbasis kultus  pada  Adolf  Hitler  sebagai Der Fuhrer (Sang Pemimpin). Emile Durkheim
menyebut  hal  itu  sebagai  bunuh  diri altruistik.
Jovan Prima Firmansyah 1) , Memorianus Amazihono 2) , Chacha Annisa 3) , Marisa Permatasari 4) , Joko Susilo Raharjo 5)
Dimensi ideologi
kekuasaan
menurut Heywood, ideologi sebagai rangkaian  ide  yang  menyediakan  sebuah landasan bagi aksi politik yang terorganisasi,  baik  itu  bertujuan  untuk melestarikan, memodifikasi atau menyingkirkan  sistem  kekuasaan  yang ada.  Semua  ideologi  karenanya:  (1) menyediakan  sebuah  pembahasan  tentang tatanan  yang  berlaku  saat  itu,  biasanya dalam  bentuk  sebuah  „pandangan  dunia‟;
(2)  menyediakan  model  dari  sebuah  masa depan  yang diinginkan, sebuah pandangan tentang  masyarakat  yang  baik;  dan  (3) menggambarkan  bagaimana  perubahan politik dapat dan harus dilakukan.
Ideologi-ideologi, bukan merupakan sistem  pemikiran  yang  tertutup  rapat, merupakan  rangkaian  ide  yang  cair  yang tumpah  tindih  satu  sama  lain  pada sejumlah titik (Heywood: 2014, 46).
Suatu aktivitas politik didasari oleh suatu  ideologi  tertentu  dan  juga  dapat mengacu  pada  hal  yang  dianggap  penting dan  baik  bagi  dirinya.  Ideologi  dapat bersifat pragmatis, sesuai dengan kepentingannya.  Martin  Seligner  melihat ideologi  sebagai  sistem  kepercayaan ,
Alvin Gouldner, ideologi sebagai proyeksi sosial dan  Paul  Hirst, ideologi  sebagai relasi  sosial, ketiga  hal  ini  dapat  saling bersinggungan satu dan lainnya.
Melalui  pengelolaan  kekuasaan yang  efektif  maka  membutuhkan  pola kepemimpinan  yang  baik.  Kepemimpinan perlu memahami manajerial dan aplikasinya dalam organisasi yang sederhana  hingga  kompleks.  Manajerial membutuhkan  kepemimpinan,  bagaimana menggerakkan bawahannya dalam efektivitas  kinerja.  Nixon  mengatakan manajerial  berpikir  hari  ini  dan  esok. Kepemimpinan  berfikir  lusa/masa  depan. Manajerial mewakili suatu proses, kepemimpinan  mewakili  suatu  peristiwa sejarah (Alfian: 2016, 85).
Kepemimpinan  perlu  kedisiplinan manajerial  sebaliknya  manajerial  perlu
disiplin  kepemimpinan.  Kepemimpinan harus  jelas  dalam  menyampaikan  visinya, harus  terus  meyakinkan  banyak  orang secara  komunikatif  dengan  bahasa  yang jelas, dirinya harus merupakan komunikator  yang  baik.  Kepemimpinan aktif  bicara,  memberikan  gambaran  jelas kepada pengikutnya tentang makna pandangan visionernya.
Eksistensi tokoh/partai politik selalu  terkait  persaingan  kepentingan meraih  dan  mempertahankan  kekuasaan. Tokoh/partai politik yang bersaing sebagai singa  dan  rubah.  Penguasa  yang  baik, harus  mampu  menunjukkan  watak  singa dan  rubah.  Harus  sekuat  singa  sekaligus secerdik  rubah.  Sebab,  singa  disegani karena  kekuatannya  namun  sering  tidak
waspada  bila  menghadapi  perangkap, sedangkan  rubah  sanggup  menghadapi
SISTEM KEPERCAYAAN PROYEKSI SOSIAL RELASI SOSIAL
perangkap  tapi  tidak  dapat  membela  diri jika diserang serigala (Suhelmi: 2004, 133- 138).
Penguasa/pemimpin  memiliki  gaya kepemimpinan dengan beberapa pendekatan. Kurt Lewin berpendapat  gaya otokratis , mengambil  keputusan  tanpa berkonsultasi  dengan  orang  lain.  Gaya demokrat , melibatkan  orang  dalam  proses pengambilan  keputusan.  Gaya laissez- faire ,  peran  pemimpin  minimal  dalam pengambilan keputusan, menyerahkan yang  lain  membuat  keputusan  sendiri. Dalam  konsep  kepemimpinan,  Herbert Feith  melihat  Soekarno  sebagai solidarity maker dan  Hatta  sebagai  administrator. Hal ini tidak sepenuhnya tepat, karena para pemimpin  tersebut  memiliki  irisan  yang ternyata berkaitan apakah sebagai solidarity  maker maupun  administrator (Alfian: 2016, 339-340).
Gaya administrator dapat dikatakan sebagai pemimpin birokrasi dalam konteks profesionalisme. Administrator teknis, teliti, rasional, menjalankan fungsi manajerial dan dapat berasal dari teknokrat atau  partai  politik  yang  berlatar  belakang tersebut.  Akan  tetapi  kurang  efektif  jika pemimpin  berada  pada  fase  partai  politik yang  dipimpin  memerlukan  dukungan nyata dari publik luas.
Di  sisi  lain  gaya solidarity  maker dibutuhkan ketika Pemimpin politik selalu membutuhkan  dukungan,  maka  gaya  ini mengedepankan  kepekaan  emosi  dan memupuk  kharisma  melalui  pencitraan. Dengan tujuan menggalang solidaritas dan dukungan  konstituen  serta  memengaruhi “massa  mengambang”  untuk  memutuskan dukungannya.  Kelemahannya  adalah  jika hanya  terbatas  janji  politik  tanpa  ada kelanjutan eksekusi janji tersebut.
Maka,  menurut  Yukl  terdapat pemimpin transformasional untuk
membuat pendukung menyadari pentingnya  hasil  tugas.  Mengarahkan pendukung untuk mementingkan kepentingan  tim  dan  organisasi  serta mengaktifkan  kebutuhan  pendukung  yang lebih  tinggi.  Pada  hal  lain  juga  terdapat pemimpin transaksional, hubungan pertukaran antara pemimpin dan pendukung  (posisi,  ekonomi,  suara  dan lainnya).  Tujuan  menghasilkan  kepatuhan pendukung  terhadap  pemimpin,  namun tidak menghasilkan antusiasme dan komitmen terhadap sasaran tugas. Kemudian pemimpin yang disebut situasional,  mengetahui  konteks,  situasi, adaptif, sumber daya, menciptakan kondisi pendukung tumbuh mengikutinya. Bergerak cepat dan tidak ragu
menyesuaikan diri (Yukl: 2007). 5. Peran  Marketing  Politik  Dalam Membangun Kekuasaan Dan

## Kepemimpinan Politik
Marketing politik berhubungan dengan jenis  kampanye  dalam  penerapannya. Kampanye  pemilu  yang  bersifat  jangka pendek  (dilakukan menjelang Pemilu) dan kampanye  politik  yang  bersifat  jangka panjang  (dilakukan  secara  terus  menerus). Mengkampanyekan  tokoh/partai  politik dan  agenda-agenda  yang  diselenggarakan. Kampanye  bertujuan  meraih  pendukung baru  dan  mempertahankan  pendukung (lama  maupun  baru),  setidaknya  hingga pemilu berikutnya.
Dengan langkah segmentation , targeting ,  dan positioning . Positioning, membangun citra produk sehingga tampak sangat jelas di benak konsumen.
Jovan Prima Firmansyah 1) , Memorianus Amazihono 2) , Chacha Annisa 3) , Marisa Permatasari 4) , Joko Susilo Raharjo 5)
Positioning yang  sukses  dibangun  dengan menawarkan  manfaat  produk,  alih-alih fiturnya,  dan  mengomunikasikan unique selling  proposition (USP)  dari  produk. Partai  politik  kemudian  mengidentifikasi manfaat  dan  USP.  Sebagian  pemilih “mengidentifikasikan”  diri  kepada  partai politik  tertentu.  Kebijakan  suatu  partai “menggantungkan”  diri  dengan  organisasi massa  pada  tingkat  bawah.  ”Citra”  tokoh partai  politik  yang  terbentuk  melalui tindakan masa lampau (menggagas reformasi  atau  tindakan  lain  yang  diakui oleh  masyarakat).  Setiap  partai  politik menjalankan  strategi  yang  jitu,  termasuk menerapkan marketing politik.
Marketing politik tumbuh dan berkembang dikarenakan adanya pengaruh Swing  Voters (pemilih  mengambang). Partai  pemenang  pemilu  berubah  pada kurun  waktu  tertentu  pada  pemilu.  Tujuan political marketing adalah strategi kampanye  politik  dalam  membentuk serangkaian  makna  politis  tertentu  dalam pikiran  para  pemilih.   Serangkaian  makna politis  akan  menjadi  orientasi  perilaku yang  akan  mengarahkan  pemilih  untuk memilih  kontestan  tertentu.  Makna  politis inilah  yang  kemudian  menjadi  output penting political  marketing ,  pihak  yang akan dipilih oleh pemilih (Nursal: 2004).
Marketing  politik  terdiri  diantaranya
“ Push  Marketing” ,  kandidat  atau  partai politik  melakukan  tindakan  memperoleh dukungan melalui stimulan yang diberikan secara  langsung  kepada  pemilih.  “ Pass Marketing” ,  pemasaran  produk  politik melalui orang atau kelompok  berpengaruh yang mampu mempengaruhi opini pemilih. “ Pull  Marketing” ,  pemasaran  produk politik melalui media massa yang menitikberatkan pada image atau branding produk politik tersebut.
Karakteristik mendasar yang membedakan  marketing  politik  dengan marketing dunia usaha yaitu pada pemilihan umum, semua pemilih memutuskan  yang  dipilih  pada  hari  yang sama. Hampir tidak ada perilaku pembelian  produk  dan  jasa  dalam  dunia usaha  seperti  perilaku  tersebut  menurut Lock  dan  Harris  (Azis,  Jurnal  LIPI:  2007, 129)  .  Konsep  pembelian  ( purchase ) dalam dunia usaha berbeda dengan politik. Dalam  proses  pembelian  dunia  usaha, produk  dan  jasa  yang  dikonsumsi  adalah yang  dipilih.  Pembeli  dapat  menolak konsumsi  atas  produk  yang  tidak  disukai, fokus  mencari  informasi  dari  hal  yang dibutuhkan  saja  (Lukitaningsih,  Jurnal Ekonomi  dan  Kewirausahaan:  2014,  11). Dalam  politik,  ketika  tokoh/partai  politik pilihan  kalah,  pihak  yang  kalah  menerima berkuasanya  tokoh  serta  partai  yang memenangkan pemilu. Produk politik atau tokoh  politik  adalah  produk  tidak  nyata ( intangible) yang kompleks (sulit dianalisis secara keseluruhan).
Meluncurkan brand politik  yang  baru butuh  waktu. Branding dan image politik umumnya  melekat  dengan  keberadaan tokoh/partai  politik  tersebut.  Pemenang pemilu akan mendominasi dan memonopoli  proses  pembuatan  kebijakan publik. Pemenang pemilu akan mendapatkan  hak  dan  legitimasi  untuk melakukan  semua  hal  yang  mengatur keteraturan  sosial  dalam  masyarakat.
Umumnya  di  dunia  usaha, brand yang memimpin  pasar  cenderung  kuat  menjadi pemimpin  dalam  pasar.  Dalam  politik, pihak  yang  berkuasa  akan  dapat  dengan mudah  jatuh  menjadi  partai  yang  tidak populer  ketika  mengeluarkan  kebijakan publik yang tidak populis seperti menaikkan  pajak  dan  atau  menaikkan harga bahan bakar minyak.
Mengukur  kinerja  marketing  politik menurut  Baines  dapat  dilihat  dari  “pangsa suara ( share of the vote )”, “perolehan kursi ( seats  won )”,  “tingkat  kepuasan  para pemilih  ( voter  satisfaction )”,  “tingkat kepercayaan para pemilih ( voter confidence )”, “pengaruh imbal-balik dengan para pemilih ( voter interaction )”.
Dalam marketing politik juga dibutuhkan survei evaluasi dan monitoring untuk  mengukur Candidate  Awareness , Candidate  Image , Candidate  Engagement dan Candidate  Electability .  Marketing politik tidak hanya komunikasi politik atau menawarkan kandidat/partai kepada pemilih,  namun  merupakan  serangkaian aktifitas komprehensif dalam menyampaikan  dan  menerjemahkan  ide dan gagasan kepada target pemilih dengan cara lebih tepat.
Target pemilih juga harus memerhatikan  variabel  perilaku  pemilih pada  pemilu,  yaitu proximity,  similarity, dan attraction . (T.
Newcomb) . Ketertarikan ( attraction ) individu terhadap partai dipengaruhi faktor kedekatan ( proximity )  dan  kesamaan  ( similarity ).
Kedekatan  mengacu  kepada  faktor-faktor ideologis, similarity fokus pada program.
Pendekatan  juga  terbagi  dua, pertama Pendekatan Sosiologis (Mazhab
Columbia)  fokus  pada  faktor  sosiologis dalam membentuk perilaku politik individu.  Individu  dalam  memilih/tidak memilih  melalui  peran  latar  belakang sosiologis tertentu, seperti agama, pendidikan, pekerjaan, ras dan sebagainya. Kedua ,  Pendekatan  Psikologis (Mazhab Michigan)  fokus  pada  pengaruh  faktor psikologis (sikap dan sosialisasi) seseorang  dalam  menentukan  perilaku politik.
Jenis pemilih juga menjadi pertimbangan  dalam  marketing  politik,
Pemilih  Rasional memiliki  orientasi tinggi  terhadap Policy-Problem-Solving serta  berorientasi  rendah  pada  aspek ideologi. Mengutamakan kemampuan tokoh/partai  politik  melalui  program  kerja (rekam  jejak). Pemilih  Kritis menjadikan nilai  ideologis  sebagai  pijakan  untuk menentukan keberpihakan, kemudian mengkritisi kebijakan yang akan atau yang telah dilakukan, dapat juga terjadi sebaliknya,  menganalisis  kaitan  antara ideologi dengan kebijakan yang dihasilkan. Pemilih Tradisional memiliki orientasi  ideologi  sangat  tinggi  serta  tidak mengacu  pada  kebijakan  tokoh/partai politik sebagai sesuatu yang penting dalam pengambilan  keputusan.  Mengutamakan kedekatan  asal  usul,  sosial-budaya,  nilai, paham  dan  agama. Pemilih  Skepsis memiliki  orientasi  ideologi  cukup  tinggi kepada tokoh/partai politik. Juga menganggap  kebijakan  tidak  menjadi  hal utama.  Memiliki  keyakinan  yang  menjadi pemenang  dalam  pemilu  belum  tentu menghasilkan perubahan (Firmanzah:
2007).
Melalui  pembahasan-pembahasan  di atas,  marketing  politik  mensistemasi, memunculkan  tips,  kiat  mencapai  sukses, sukses  yang  tertunda,  bahkan  kegagalan. Tokoh/partai  politik  diharapkan  mampu bertahan  secara  terus  menerus.  Dalam politik  yang  dipasarkan  bukan  barang, tetapi performa tokoh/partai politik berikut gagasannya  yang  berbeda  dibandingkan menawarkan  kendaraan  bermotor.  Politik bersentuhan  dengan  aspek  ideologis, berbeda  dengan  produk  kebutuhan  sehari- hari.  Pemasaran  ideologi  berbeda  dengan pemasaran  sebuah  produk  (Alfian:  2016, 597-598).  Politik  sering  terdapat  banyak variabel  yang  tidak  selalu  tetap  dan perkembangan  marketing  politik  di  era
Jovan Prima Firmansyah 1) , Memorianus Amazihono 2) , Chacha Annisa 3) , Marisa Permatasari 4) , Joko Susilo Raharjo 5)
internet  kini  harus  memanfaatkan  semua sarana  untuk  tahapan awareness  stage , interest  stage dan loyalty  stage dalam
membangun kekuasaan dan kepemimpinan politik. TAHAP STRATEGI KARAKTERISTIK Awareness Stage Knowledge changes strategy Perubahan pengetahuan atas branding (pengenalan merk) dan kemasan (tampilan) figure Interest Stage
Attitude changes strategy Perubahan sikap atas branding (penguatan merk; emosionalitas terhadap figur (perilaku); memahami kelebihan“produk” Loyalty Stage Behavior changes strategy Perubahan perilaku, yang mengarah pada emotional brand (kecintaan pada merk)

## 5. SIMPULAN
Marketing politik dilandasi komunikasi politik,  propaganda,  etika,  citra,  kharisma, penggunaan  simbol,  ideologi,  pengamatan perilaku  pemilih  dan  lainnya  untuk membangun kekuasaan dan kepemimpinan politik.
Variabel-variabel tersebut berhubungan dan menjadikan suatu kampanye  politik  lebih  terukur  dalam praktiknya.  Marketing  politik  tidak  selalu sempurna  dalam  menganalisis  suatu  pola kampanye politik dari tokoh/partai politik, namun  lebih  dapat  merancang  kinerja politik dengan lebih teratur dan sistematis.
Dalam  melakukan  marketing  politik hendaknya  tetap  mengedepankan  unsur etika politik dalam suatu kompetisi politik. Pencitraan  harus  dilakukan  dalam  batas wajar,  ada  ranah  etika  dan  hukum  yang tidak dilanggar.
Faktor-faktor yang memengaruhi kekuasaan  dan  kepemimpinan  politik seperti  fungsi,  sumber  kekuasaan  dan kepemimpinan serta lainnya bukan
merupakan hal utama dalam melanggengkan kekuasaan dan
kepempimpinan  politik  tersebut,  lebih
kepada politik asketis  yang mengacu pada kebajikan politik.
Peran marketing politik dalam membangun kekuasaan dan kepemimpinan politik  di  era  internet  berkembang  cepat karena  tidak  terbatas  jarak  dan  waktu, sekaligus  menambah  manfaat  alternatif baru  yang  dapat  bersifat  positif  maupun negatif terhadap ilmu politik.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Alfian,  Muhammad  A.  2009. Menjadi Pemimpin Politik . Jakarta. Gramedia Pustaka Utama.
Alfian,  Muhammad  A.  2016. Wawasan Kepemimpinan Politik: Perbincangan  Kepemimpinan  Di Ranah Kekuasaan . Bekasi. Penjuru Ilmu Sejati.
Arifin,  Anwar.  2011. Komunikasi  Politik Filsafat, Paradigma, Teori, Tujuan Strategi  Dan  Komunikasi  Politik Indonesia . Yogyakarta. Graha Ilmu.
Effendy,  Onong  Uchana.  2005. Ilmu Komunikasi  Teori  dan  Praktik . Bandung. Remaja Rosdakarya.
Firmanzah.  2007. Marketing  Politik:
Antara  Pemahaman  Dan  Realitas .
Jakarta.  Yayasan  Pustaka  Obor
Indonesia.
Haynes,  Jeff.  2000. Demokrasi  dan
Masyarakat Sipil Di Dunia Ketiga: Gerakan Politik Baru Kaum Terpinggir. Jakarta.  Yayasan  Obor Indonesia.
Heryanto, Gun Gun dan Farida, Ade Rina.
2010. Komunikasi  Politik. Jakarta.
UIN Syarif Hidayatullah.
Heywood,
Andrew. 2014.
Politik.
Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
Lamb, Charles W. dan Hair, Joseph F.
2001. Pemasaran. Jakarta.
Salemba Empat.
Mas‟oed,  Mochtar  dan  MacAndrews, Colin.  2001. Perbandingan  Sistem Politik. Yogyakarta.  Gadjah  Mada
University Press.
Nichols,  Tom.  2020. Matinya  Kepakaran:
Perlawanan terhadap Pengetahuan yang Telah Mapan dan Mudaratnya. Jakarta.  Kepustakaan Populer Gramedia.
Nimmo,  Dan.  2005. Komunikasi  Politik: Komunikator,  Pesan  Dan  Media.
Bandung. Remaja Rosdakarya.
Nursal, Adman. 2004. Political Marketing:
Strategi  Memenangkan  Pemilu . Jakarta. Gramedia Pustaka Utama.
Pureklolon,  Thomas  T.  2016. Komunikasi Politik, Mempertahankan Integritas Akademis, Politikus, Negarawan. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama.
Rauf,  Maswadi  dan  Nasrun,  Mappa  (Ed.).
1993. Indonesia  Dan  Komunikasi Politik. Jakarta.  Gramedia  Pustaka Utama.
Suhelmi,  Ahmad.  2004. Pemikiran  Politik Barat, Kajian Sejarah Perkembangan  Pemikiran  Negara, Masyarakat dan Kekuasaan. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama. Usmara, A. 2003. Strategi Baru Manajemen Pemasaran . Yogyakarta. Amara Books. Yukl,  Gary.  2007. Kepemimpinan  Dalam Organisasi . Jakarta. Indeks.

## JURNAL:
Bagozzi, Richard P. 1986. Marketing As Exchange . Journal Of Marketing. Azis, Nyimas Latifah Letty. 2007. Peran
Marketing Dalam Dunia Politik . Jurnal LIPI. Lukitaningsih, Ambar. 2014. Perkembangan Konsep Pemasaran: Implementasi dan
Implikasinya. Jurnal  Ekonomi  dan Kewiraushaan.