e-ISSN : 2621-4105

## PENERAPAN KONSEP DIVERSI BAGI ANAK PENYANDANG DISABILITAS PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN

## Siti Komariah, Kayus Kayowuan Lewoleba
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta sitikomariah@upnvj.ac.id

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  perlindungan  hukum  terhadap  anak  penyandang  disabilitas yang  berhadapan  dengan  hukum  menurut  peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia  serta  penerapan konsep  diversi  bagi  anak  penyandang  disabilitas  pelaku  tindak  pidana  kekerasan.  Penelitian  ini dilatarbelakangi  oleh  masih  sedikitnya  penelitian  mengenai  penerapan  diversi  pada  anak  penyandang disabilitas.  Kebaharuan  dari  penelitian  ini  adalah  belum  adanya  penelitian  yang  membahas  mengenai penerapan diversi bagi anak penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana  kekerasan.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  yuridis-normatif  dengan  pendekatan perundang-undangan  ( statute  approach )  dan  pendekatan  konseptual  ( conseptual  approach ).  Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pertama, untuk kepentingan pemeriksaan proses hukum, anak penyandang disabilitas berhak mendapakan pendampingan dari keluarga atau pendamping yang bersangkutan. Kedua, konsep diversi dapat diterapkan untuk kasus kekerasan yang dilakukan anak penyandang disabilitas mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, hingga proses peradilan di Pengadilan Negeri.
Kata Kunci: Anak Penyandang Disabilitas; Diversi; Perlindungan Hukum

## APPLICATION OF THE CONCEPT OF DIVERSION FOR CHILDREN WITH DISABILITIES OF VIOLENT CRIMINAL ACTS

## Abstract
This study aims to analyze the legal protection of children with disabilities who are in conflict with the law according  to  the  laws  and  regulations  in  Indonesia  and  the  application  of  the  concept  of  diversion  for children with disabilities who are perpetrators of violent crimes. This research is motivated by the lack of research on the application of diversion to children  with disabilities. The novelty of this research is that there  is  no  research  that  discusses  the  application  of  diversion  for  children  with  disabilities  who  are  in conflict  with  the  law  as  perpetrators  of  violent  crimes.  The  research  method  used  is  juridical-normative with  a  statute  approach  and  a  conceptual  approach.  The  results  of  the  study  conclude  that  first,  for  the purpose of examining the legal process, children with disabilities are entitled to assistance from the family or companion concerned. Second, the concept of diversion can be applied to cases of violence perpetrated by children with disabilities starting from the stage of imvestigation, prosecution, to the judicial process in the District Court.
Keywords: Children with Disabilities; Diversion; Legal Protection
e-ISSN : 2621-4105

## A. PENDAHULUAN
Anak  merupakan  individu  yang  unik  sebagai  harapan,  penerus,  dan  pelurus bangsa. Anak memiliki hak-hak yang melekat pada dirinya sejak dilahirkan ke dunia, dengan  didasarkan  pada  ketentuan  yang  berlaku.  Hak-hak  tersebut  harus  dipenuhi melalui kerjasama berbagai sektor demi masa depan bangsa yang lebih baik. Tidak terkecuali  anak  penyandang  disabilitas,  mereka  juga  memiliki  hak-hak  yang  harus dipenuhi.  Anak penyandang disabilitas dianggap  memiliki kebutuhan  yang khusus, seharusnya  mereka  mendapatkan  perhatian  yang  lebih  daripada  anak-anak  lainnya. Dalam  keadaan  tertentu,  anak  dengan  disabilitas  kerap  melakukan  hal-hal  diluar perkiraan  anak-anak  lainnya  dan  secara  aturan,  perbuatan  tersebut  bisa  termasuk tindak  pidana.  Anak  dengan  keterbatasan  fisik,  mental,  maupun  sensorik  yang menyebabkan  ketidakmampuan  secara  penuh  untuk  berpartisipasi  dalam bermasyarakat  yang  selanjutnya  dikenal  dengan  penyandang  disabilitas 1 sering menemukan  banyak  kendala  dalam  berkehidupan  berbangsa  dan  bernegara. Perlindungan hukum pada anak dilaksanakan sebagai upaya untuk kebebasan dan hak asasi  anak  juga  kepentingan  yang  berhubungan  dengan  kesejahteraan  anak. 2 Perlindungan  hukum  anak  penyandang  disabilitas  merupakan  sinergi  dari  berbagai elemen penegak hukum, berperan juga dokter spesialis kejiwaan. Hal ini penting tidak hanya bagi  anak sebagai pelaku, tetapi  juga  anak sebagai  korban dan  anak sebagai saksi.
Seiring  berkembangnya  zaman,  kasus  kejahatan  yang  dilakukan  oleh  anak semakin meningkat, khususnya tindak pidana kekerasan. Hal ini dapat terjadi karena banyak faktor penyebab, seperti lingkungan pergaulan dan pola asuh keluarga yang salah.  Setiap  perbuatan  yang  dilakukan  terhadap  anak  yang  mengakibatkan penderitaan  baik  fisik,  psikis,  maupun  seksual  dapat  diartikan  sebagai  tindakan kekerasan. 3 Kemajuan  teknologi  dan  industrialisasi  memiliki  korelasi  dengan peningkatan kejahatan yang dilakukan oleh anak. Di masa sekarang, orang tua yang seharusnya  menjadi  contoh  bagi  anak-anaknya,  justru  lebih  sibuk  di  luar  yang menyebabkan perilaku anak kurang diperhatikan sehingga kejahatan oleh anak makin meningkat.  Jika  sudah  terjadi,  anak  yang  terlibat  dalam  kasus  tindak  pidana  tidak memahami  apa  yang  harus  dilakukan.  Ketika  hak  mereka  dirampas  begitu  saja, mereka hanya bisa menuruti apapun yang dilakukan oleh orang dewasa kepadanya. Sebab,  anak  khususnya  anak  disabilitas  merupakan  kelompok  yang  paling  rentan, mereka seringkali menjadi pihak yang paling dirugikan. 4
1 Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas” Pasal 1 angka 1 (2016).
2 Waluyadi, “Hukum Perlindungan Anak” (Bandung: Mandar Maju, 2009), 1.
3 Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak” Pasal 1 ayat 15a (2014).
4 Arif Gosita, “Masalah Perlindungan Anak” (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), 28.
e-ISSN : 2621-4105
Anak penyandang disabilitas terkadang dimanfaatkan oleh orang-orang untuk melakukan  suatu  tindak  pidana. 5 Dalam  penyelesaian  kasus  tindak  pidana,  anak penyandang  disabilitas  seharusnya  mendapatkan  hak-haknya  untuk  diperlakukan dengan baik oleh aparat penegak hukum berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak ( the best interest of the child ). Namun, dalam pelaksanaannya, ketidakmampuan aparat  penegak  hukum  dalam  menangani  kasus-kasus  yang  melibatkan  anak penyandang  disabilitas  menjadi  kendala  pemenuhan  hak-hak  anak  penyandang disabilitas. 6 Selain  itu,  fakta  di  lapangan  ditemukan  bahwa  masih  kurangnya aksesibilitas  bagi  anak  penyandang  disabilitas  pada  intansi  penegakkan  hukum. Seharusnya, selain melalui pengaturan dalam perundang-undangan, pemerintah juga memenuhi  aksesibilitas  bagi  para  penyandang  disabilitas  di  institusi  penegakkan hukum. Hal ini dapat dipertegas dengan aturan tertulis yang diterbitkan  pemerintah untuk institusi-institusi penegakkan hukum sehingga realisasinya dapat diawasi.
Indonesia  telah  memiliki  payung  hukum  yang  mengatur  tentang  proses peradilan  pidana  pada  anak,  khususnya  anak  sebagai  pelaku.  Anak  sebagai  pelaku disebut juga sebagai anak yang berkonflik dengan hukum, yaitu seorang anak yang umurnya telah mencapai 12 (dua belas) tahun tapi belum melebihi 18 (delapan belas) tahun  dan  diduga  telah  melakukan  tindak  pidana. 7 UU  11/2012  tentang  Sistem Peradilan  Pidana  Anak  telah  disahkan  tanggal  30  Juli  2012  dan  mulai  efektif diberlakukan  2  (dua)  tahun  kemudian.  Menurut  UU  11/2012,  dalam  penyelesaian perkara  pidana  anak  wajib  diupayakan  diversi.  Diversi  dilakukan  dengan  jalan musyawarah  dan  menerapkan  konsep  keadilan  restoratif  ( restorative  justice ). Penjatuhan sanksi pidana penjara terhadap anak dinilai bukan solusi yang tepat untuk memberikan  efek  jera  terhadap  anak.  Di  dalam  penjara,  seorang  anak  tidak  hanya sendiri, melainkan berkumpul dengan pelaku kejahatan lainnya yang dianggap akan memberikan  pengaruh  negatif  terhadap  anak.  Oleh  karena  alasan  tersebut,  maka berbagai alternatif dipikirkan untuk kebaikan anak. Diversi dianggap sebagai upaya yang cukup efektif untuk menyelamatkan masa depan anak yang terlibat kasus tindak pidana. Dalam hal pelaksanaannya tidak selalu mencapai keberhasilan, kepentingan terbaik  bagi  anak  harus  tetap  dikedepankan.  Penghukuman  anak  dengan  pidana penjara hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir. 8
Penelitian tentang konsep penerapan diversi dikaji oleh Raharjo (2017). Dalam tulisannya  membahas  tentang  konsep  diversi  terhadap  penyandag  disabilitas  yang menghasilkan  bahwa  konsep  diversi  terhadap  anak  penyandang  disabilitas  dapat dilakukan pada setiap proses peradilan sebagaimana peraturan perundang-undangan
5 Trisno  Raharjo  and  Laras  Astuti,  “Konsep  Diversi  Terhadap  Anak  Penyandang  Disabilitas  Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak”  24,  no.  2  (2017):  182, https://doi.org/10.18196/jmh.2017.0094.181-192.
6 Henry  Arianto, “Hak-Hak Bagi Para Penyandang Cacat (Disabilitas) Dalam Memperoleh Keadilan,” (2017): 7.
7 Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak” Pasal 1 angka 3 (2012).
8 Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia” Pasal 66 Ayat (4) (1999).
e-ISSN : 2621-4105
yang  berlaku. 9 Penelitian  lain  tentang  keadilan  hukum  bagi  penyandang  disabilitas dibahas oleh Priamsari (2019). Penelitian tersebut membahas tentang belum siapnya pemerintah dan aparat penegak hukum serta upaya dalam mewujudkan hukum yang berkeadilan  bagi  penyandang  disabilitas. 10 Penelitian  mengenai  penerapan  diversi dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan anak juga dilakukan oleh Anzward (2020) yang membahas diversi dengan pendekatan keadilan restoratif. 11 Penelitian  ini  dilakukan  guna  melengkapi  penelitian-penelitian  sebelumnya mengenai  penerapan  diversi  pada  anak  pelaku  tindak  pidana.  Pada  penelitian- penelitian terdahulu, memiliki kesamaan yaitu sama-sama membahas tentang diversi serta keadilan hukum penyandang disabilitas. Penelitian ini memusatkan pembahasan pada penerapan konsep diversi terhadap anak penyandang disabilitas  pelaku tindak pidana kekerasan yang berfokus pada kekerasan fisik, dengan mengaitkan antara UU 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas dengan UU 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana  Anak.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum serta menganalisis  penerapan  konsep  diversi  bagi  anak  penyandang  disabilitas  pelaku tindak pidana kekerasan.

## B. PERMASALAHAN
Berdasarkan penjabaran tersebut di atas, rumusan masalah penelitian ini yaitu: pertama , bagaimana perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum? Kedua , bagaimana penerapan konsep diversi bagi anak penyandang disabilitas pelaku tindak pidana kekerasan di Indonesia?

## C. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu dengan menguji data yang diperoleh dengan bertitik tolak pada aspek hukum (yuridis) melalui studi dokumen untuk mengkaji aspek-aspek internal dari hukum positif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan ( statute approach ) dan pendekatan konsep ( conseptual approach ). Teknik pengumpulan data yang  digunakan  adalah  studi  kepustakaan  ( library  research )  yaitu  penelitian dilakukan dengan mengkaji bahan-bahan pustaka atau data sekunder. Analisis dalam penelitian ini berbentuk deskriptif kualitatif, yaitu penjabaran dengan kalimat-kalimat yang  mudah  dimengerti  dan  sistematis.  Analisis  ini  digunakan  untuk  mengetahui penerapan  konsep  diversi  bagi  anak  penyandang  disabilitas  pelaku  tindak  pidana kekerasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
9 Raharjo and Astuti, “Konsep Diversi Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak", 181-192.
10 R R Putri A Priamsari, “Hukum Yang Berkeadilan Bagi Penyandang Disabilitas,” Masalah-Masalah Hukum 48, no. 2 (2019): 215–223.
11 Bruce Anzward and Suko Widodo, “Kebijakan Penerapan Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Melalui Pendekatan Restorative Justice,” Jurnal De Facto 7, no. 1 (2020): 38–59.
e-ISSN : 2621-4105
D. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Perlindungan  Hukum  terhadap  Anak  Penyandang  Disabilitas  yang Berhadapan dengan Hukum
Perlindungan  hukum  bagi  anak  penyandang  disabilitas  tidak  bisa  dilakukan sembarangan.  Penanganannya  harus  serius  oleh  orang-orang  yang  berkompeten. Perlindungan hukum  merupakan serangkaian proses, cara, dan upaya dalam  aspek hukum yang wajib diberi oleh aparat penegak hukum guna memastikan rasa aman kepada seseorang, baik keamanan fisik maupun pikiran dari berbagai ancaman dan gangguan oleh siapapun. 12 Anak penyandang disabilitas sering dianggap beban oleh masyarakat  apalagi  jika  anak  penyandang  disabilitas  harus  berhadapan  dengan hukum  karena  suatu  hal  yang  diperbuatnya.  Ini  menjadikan  label  ‘beban’  oleh masyarakat  terhadap  si  anak  semakin  menguat.  Optimalisasi  dalam  perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas dapat dilakukan dengan upaya sinkronisasi antara  peraturan  perundang-undangan  terkait  penyandang  disabilitas,  agar terciptanya harmonisasi pada peraturan-peraturan tersebut. 13 Penyandang disabilitas berhadapan  dengan  hukum  yaitu  seorang  penyandang  disabilitas  yang  memiliki konflik  dalam  aspek  hukum,  bisa  sebagai  pelaku,  korban,  maupun  saksi. 14 Perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum yaitu sebagai berikut.
a. Undang-Undang No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas ( Convention on the Rights of Persons with Disabilities )
Konvensi  tentang  Hak-Hak  Penyandang  Disabilitas  telah  diratifikasi Indonesia pada tanggal 10 November 2011 melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011. Dengan diratifikasinya konvensi tersebut, para penyandang disabilitas  diharapkan  lebih  diperhatikan  oleh  Negara  melalui  pemenuhan hak-haknya.  Sehingga  tidak  menutup  kemungkinan  bagi  anak  penyandang disabilitas  yang  berkonflik  dengan  hukum  turut  mendapat  perlindungan. Meski  mereka  bersalah,  tapi  mereka  juga  memiliki  hak-hak  yang  harus dipenuhi.  Pada  Pasal  13 Konvensi  tentan  Hak-Hak  Penyandang  Disabilitas, terdapat  ketentuan  dlam  aspek  hukum  yang  mengatur  hak  dalam  akses keadilan. Dalam konvensi ini, Negara memiliki tanggungjawab yaitu:
1) Negara  mengakui  bahwa  penyandang  disabilitas  perempuan  dan  anak perempuan  sangat  rentan  mengalami  diskriminasi  yang  berlipat  dan Negara wajib memenuhi hak asasi manusia secara utuh; 15
12 Ni Nyoman Muryantini and I Komang Setia Buana, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Yang Ditelantarkan Oleh Orang Tuanya,” Jurnal Advokasi 9, no. 1 (2019): 60.
13 Ali Sodiqin, “Ambigiusitas Perlindungan Hukum Penyandang Disabilitas Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia,” Jurnal Legislasi Indonesia 18, no. 1 (2021): 33–34.
14 Dio Anshar et al., Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum Dalam Lingkup Pengadilan , ed. Theodora Y. S Putri and Muhammad Joni Yulianto (MaPPI FHUI & AIPJ 2, 2019): 25.
15 Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas)” Pasal 6 (2011).
e-ISSN : 2621-4105
2) Negara  wajib  memastikan  bahwa  penyandang  disabilitas  memiliki  hak diakui  secara  penuh  di  hadapan  hukum  serta  memiliki  kapasitas  hukum yang  sama  dan  Negara  wajib  mengambil  langkah-langkah  yang  sesuai kapasitasnya; 16
3) Negara  wajib  memberikan  pelatihan  peningkatan  kapasitas  bagi  para pelaksana kebijakan dan aparat penegak hukum mengenai penanganan dan aksesibilitas penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum; 17
4) Negara  wajib  menjamin  penyandang  disabillitas  bebas  dari  penyiksaan dan  perlakuan  tidak  manusiawi  serta  wajib  mengambil  langkah  tepat sebagai upaya pencegahan. 18
b. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa Kondisi kesehatan jiwa seseorang tidak dapat diketahui hanya dengan melihat orang  tersebut  secara  sepintas  dan  divonis  sendiri  oleh  orang  awam.  Untuk kepentingan penegakan hukum, bagi seseorang yang diduga dengan gangguan jiwa, harus dilakukan pemeriksaan kesehatan jiwa terlebih dahulu oleh ahli. Hal  ini  untuk  memastikan  kemampuan  seseorang  dalam  bertanggungjawab secara hukum serta mengikuti proses peradilan. 19 Ahli  yang ditunjuk adalah dokter spesialis kejiwaan atau dokter spesialis lainnya. Lebih lanjut mengenai prosedur pelaksanaannya diatur dalam Permenkes 77/2015 tentang Pedoman Pemeriksaan  Kesehatan  Jiwa  untuk  Kepentingan  Penegakkan  Hukum. Ketentuan  ini  juga  dapat  diberlakukan  bagi  anak  dengan  disabilitas  yang berhadapan dengan hukum.
c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Hadirnya UU 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas memberikan angin segar terhadap pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. UU ini  menggantikan UU sebelumnya yaitu UU 19/2011 tentang Penyandang Cacat yang dianggap diskiminatif terhadap penyandang disabilitas. Penyebutan penyandang cacat dirasa stigmatif sehingga membuat penyandang disabilitas tidak dianggap di masyarakat.  UU  8/2016  mengatur  secara  lebih  rinci  mengenai  hak penyandang disabilitas dan mengedepankan HAM, tidak terkecuali hak anak penyandang disabilitas  yang berhadapan dengan  hukum.  Dalam  UU 8/2016 diatur secara jelas mengenai perlindungan lebih khusus bagi perempuan dan anak penyandang disabilitas. 20
Anak penyandang disabilitas berhak mendapatkan perlindungan  yang khusus  dari  segala  bentuk  perlakuan  tidak  manusiawi  dan  kepentingannya harus dilindungi dalam setiap pengambilan keputusan. Dalam hal kepentingan pemeriksaan berkaitan dengan anak penyandang disabilitas yang berhadapan
16 Indonesia, Pasal 12.
17 Indonesia, Pasal 13.
18 Indonesia, Pasal 15.
19 Republik  Indonesia,  “Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2014  Tentang  Kesehatan  Jiwa”  Pasal  71 (2014).
20 Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 126.
e-ISSN : 2621-4105
dengan  hukum,  aparat  penegak  hukum  harus  mengizinkan  keluarga  atau pendamping  anak  untuk  mendampingi  dalam  proses  pemeriksaan  anak penyandang disabilitas.
d. Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana Anak
Indonesia  memiliki  hukum  acara  tersendiri  bagi  anak  sebagai  pelaku. Mengenai definisi anak sebagai pelaku, UU 11/2012 menyebut anak pelaku hanya  dengan sebutan  anak  yang berkonflik dengan hukum  yang kemudian sebutan  ini  dapat  dipersamakan  dengan  anak  sebagai  pelaku  untuk mempermudah  pemahamannya.  Dalam  UU  11/2012  diamanatkan  bahwa penyelesaian  kasus  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  harus  diusahakan dengan  jalan  diversi 21 untuk  mewujudkan  keadilan  restoratif.  Secara sederhana, diversi diartikan sebagai penyelesaian perkara anak di luar proses peradilan  pidana.  UU  11/2012  memberikan  perlindungan  khusus  terhadap anak  yang  berhadapan  dengan  hukum.  Perlindungan  khusus  tersebut diwujudkan  melalui  pengupayaan  diversi  serta  pengaturan  mengenai  hak- haknya.
Dalam  melaksanakan  proses  peradilan,  setiap  anak  dilindungi  hak- haknya  untuk  mendapat  perlakuan  secara  manusiawi,  tidak  bersama-sama orang  dewasa  dalam  proses  peradilan,  mendaapatkan  bantuan  hukum, dirahasiakan  identitasnya,  serta  untuk  anak  penyandang  disabilitas  berhak mendapatkan  aksesibilitas  yang  memadai,  selain  itu  terdapat  hak-hak  lain yang diatur sesuai ketentuan perundang-undangan. Berkaitan dengan proses peradilan  pidana  anak,  tetap  dilakukan  serangkaian  tahapan  seperti penangkapan,  penahanan,  serta  peradilan.  Namun  proses-proses  tersebut dilaksanakan  dengan  cara-cara  yang  lebih  ramah  anak.  Pelaksanaan  sistem peradilan  anak  tidak  terlepas  dari  aparat  penegak  hukum,  oleh  karenanya diperlukan  aparat  penegak  hukum  yang  memahami  kepentingan  anak. Terlebih jika anak yang berhadapan dengan hukum tersebut merupakan anak penyandang  disabilitas.  Sangat  diperlukan  kemampuan  dan  pemahaman terkait penanganan yang tepat untuk anak disabilitas yang berhadapan dengan hukum.
2. Penerapan Konsep Diversi bagi Anak Penyandang Disabilitas Pelaku Tindak Pidana Kekerasan di Indonesia
Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia. Pemenuhan hak-hak anak adalah perwujudan dari pemenuhan hak asasi manusia. Anak adalah generasi penerus  bangsa,  tidak  terkecuali  anak  penyandang  disabilitas.  Disabilitas  yang dialami  oleh  seseorang  memiliki  berbagai  ragam,  yaitu:  a)  Disabilitas  fisik,  ialah fungsi  gerak  tubuh  yang  terganggu;  b)  Disabilitas  intelektual,  adalah  tingkat kecerdasan seseorang yang di bawah rata-rata orang pada umumnya; c) Disabilitas
21 Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 7.
e-ISSN : 2621-4105
mental  yaitu  fungsi  pikir,  emosi,  serta  perilaku  seseorang  yang  terganggu;  c) Disabilitas  sensorik,  yaitu  salah  satu  fungsi  panca  indera  yang  terganggu;  d) Disabilitas  ganda/multi  yaitu  dua  atau  lebih  jenis  disabilitas  yang  dimiliki  oleh seseorang.
Seharusnya  setiap  anak  mendapat  pemenuhan  hak  yang  sama.  Namun,  sulit bagi  masyarakat  untuk  bisa  menghargai  hak-hak  anak  penyandang  disabilitas. Bahkan tidak jarang, anak penyandang disabilitas  dimanfaatkan demi kepentingan pribadi.  Anak  penyandang  disabilitas  kerap  diperintah  oleh  orang  yng  tidak bertanggungjawab  untuk  berbuat  sesuatu  yang  termasuk  ke  dalam  tindak  pidana. Salah satunya demi kepentingan balas dendam, anak penyandang disabilitas diminta untuk  melakukan  pemukulan  terhadap  anak  lainnya.  Bisa  saja,  anak  penyandang disabilitas  tersebut  tidak  hanya  melakukan  pemukulan,  melainkan  perbuatan  lain yang  termasuk  ke  dalam  tindak  pidana  kekerasan  dan  bisa  memperparah  kondisi korban.  Dalam  hal  ini,  anak  penyandang  disabilitas  tidak  menyadari  bahkan  tidak mengetahui yang telah dilakukannya bisa menyeret dirinya ke ranah hukum. Dengan demikian,  lingkungan  sosial  turut  andil  dalam  perlindungan  anak,  selain  peran keluarga  yng menanamkan nilai-nilai moral dalam kehidupan. 22 Lingkungan sosial yang membawa efek negatif pada anak, dapat membuat anak menjadi pribadi yang rentan melakukan kejahatan.
Menjadi orang dewasa mungkin memang sulit, namun menjadi seorang anak tidaklah mudah ketika dihadapkan pada sesuatu yang harus anak lakukan, tpi anak tidak  mengetahui  tujuannya.  Terlebih  bagi  anak  pnyandang  disabilitas  yang memrlukan  bimbingan  khusus  dalam  kegiatan  sehari-hari.  Tanggapan  umum  oleh Mahogany Weight menyatakan bahwa orang-orang penyandang disabilitas sebagai pelaku  sering  dilabeli  bahwa  mereka  mengalami  kesulitan  untuk  mengungkapkan fakta dan sering kebingungan mengenai orang yang harus mempertanggungjawabkan suatu kejahatan atau ia merasa harus mengaku atas apa yang tidak dilakukannya. 23 Sebagai  warga  negara,  anak  penyandang  disabilitas  memiliki  hak  dan kewajiban  yang  sama  dengan  warga  negara  lainnya.  Begitupun  ketika  anak disabilitas diduga melakukan tindak pidana. Anak-anak yang telah melakukan suatu tindak  pidana  tidak  diperlakukan  sama  seperti  orang  dewasa.  Hal  ini  dikarenakan adanya  sistem  hukum  acara  tersendiri  yang  berlaku  untuk  anak-anak. 24 Hukum pidana Indonesia mengatur tentang anak yang berhadapan dengan hukum harus tetap diproses  sesuai  dengan  aturan  yang  berlaku  yaitu  sistem  peradilan  pidana  anak  di Indonesia sebagai bentuk
pertanggungjawaban terhadap negara. Pertanggungjawaban  terhadap  negara  oleh  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum
22 Ni Ketut Ayu Suwandewi and Ni Nengah Adiyaryani, “Diversi Sebagai Bentuk Perlindungan Anak Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia,” Kertha Patrika 42, no. 3 (2020): 277.
23 Supriyadi  Widodo  Eddyono  and  Ajeng  Gandini  Kamilah, Aspek  -  Aspek  Criminal  Justice  Bagi Penyandang Disabilitas , ed. Widiyanto (Institute for Criminal Justice Reform, 2015): 9.
24 Muhammad Rizal Lampatta and Irham Yasir, “Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Anak Dalam Proses Penyidikan Di Kepolisian Resor Pohuwato” 2, no. 1 (2020): 61.
e-ISSN : 2621-4105
dilakukan  melalui  aparat  penegak  hukum. 25 Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  yaitu serangkaian  proses  dalam  penyelesaian  perkara  anak  yang  berhadapan  dengan hukum  mulai  dari  tahap  penyelidikan  hinggaa  tahap  pembimbingan  setelah  anak melakukan masa pidana. 26 Penyandang disabilitas termasuk subyek hukum dan harus tetap  dimintakan  pertanggungjawaban  hukum.  Namun,  dalam  prosesnya  harus melalui berbagai prosedur khusus. Sama seperti anak-anak lainnya, anak penyandang disabilitas  juga  memiliki  masa  depan  yang  masih  panjang.  Untuk  kebaikan kelangsungan hidupnya, sistem peradilan pidana anak mengedepankan upaya diversi bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Diversi dilakukan dengan didasarkan pada keadilan restoratif ( restorative justice ),  yaitu penekanan pada pemulihan  keaadaan seperti  saat  semula  belum  terjadi  tindak  pidana,  bukan  merupakan  pembalasan. Diversi berperan penting dalam memberikan perlindungann terhadap hak-hak asasi anak. 27 Meskipun UU 11/2012 mengamanatkan upaya diversi terhadap perkara anak, tetapi tidak semua perkara anak dapat diselesaikan dengan diversi. Hanya perkara- perkara yang ancaman pidananya adalah pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana yang harus diupayakan diversi. Jalan diversi dirasa sebagai alternatif terbaik untuk penyelesaian perkara yang melibatkan anak  penyandang  disabilitas,  karena  dalam  proses  diversi,  rasa  keadilan  sangat diprioritaskan  serta  menghargai  prinsip  kepentingan  terbaik  bgi  anak.  Ini  sejalan dengan beberapa prinsip yang melekat pada penerapan diversi, yaitu: 28
a. Diversi  ditujukan  agar  terciptanya  suasana  damai  antara  si  pelaku  dan  si korban  dengan  berbagai  alternatif  seperti  penggantian  kerugian  atau permohonan  maaf  sehingga  dianggap  tidak  ada  permasalahan  lagi,  juga penyesalan dari pelaku untuk tidak mengulangi hal yang telah diperbuatnya.
b. Program dalam diversi dapat berbentuk pemberian peringatan kepada pelaku, pelaku  dibina  keterampilannya,  maupun  pelaksanaan  pembimbingan  atau konseling kepada pelaku.
c. Kasus-kasus yang ditemukan penyelesaiannya dengan diversi biasanya adalah kasus  yang  tergolong  tidak  berat  serta  tidak  menimbulkan  bahaya  bagi masyarakat juga kaarena adanya kedekatan antara si pelaku dengan si korban. Diversi  pada  dasarnya  berbentuk  musyawarah  mufakat  untuk  menengahi konflik yang terjadi antara pelaku dengan korban dan diharapkan kepentingan kedua belah  pihak  dapat  terpenuhi,  dimana  korban  tergantikan  kerugiannya  dan  pelaku terselamatkan  masa  depannya  karena  terhindar  dari  proses  hukum  di  pengadilan maupun pemenjaraan. Ketika proses diversi mencapai kesepakatan, harus dipastikan bahwa seorang anak tidak boleh merasa dirinya tertekan oleh keadaan atau ditekan
25 Zulfikar Judge, “Kedudukan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Selaku Pelaku Tindak Pidana (Studi Kasus : 123/PID.SUS/2014/PN.JKT.TIM),” Lex Jurnalica 13, no. 1 (2016): 53.
26 Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 angka 1.
27 Beniharmoni Harefa, “Diversi Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia,” Jurnal Komunikasi Hukum 1, no. 1 (2015): 4.
28 Ratomi, “Konsep Prosedur Pelaksanaan Diversi Pada Tahap Penyidikan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak", 401.
e-ISSN : 2621-4105
untuk  menyetujui  hasil  diversi. 29 Diversi  memiliki  sifat  ultimum  remedium,  yang dapat  diartikan  bahwa  pemidanaan  bagi  anak  adalah  upaya  hukum  yang  paling terakhir  jika  tidak  ada  upaya-upaya  hukum  lain  yang  bisa  dilakukan  dan  dapat menguntungkan anak. 30 Anak penyandang disabilitas yang berkonflik dengan hukum bisa  saja  terjadi.  Banyak  faktor  yang  menyebabkan  anak-anak  disabilitas  bisa melakukan  tindak  pidana  misalnya  seperti  anak  penyandang  disabilitas  seringkali tidak dapat mencerna dengan jelas dalam pikirannya, mana hal yang baik dan mana hal  yang  buruk;  Ketidaktahuan  anak  penyandang  disabilitas  atas  apa  yang  mereka perbuat  bisa  termasuk  ke  dalam  tindak  pidana;  Keinginan  besar  anak  penyandang disabilitas  untuk  diakui di  lingkungannya  dan  memiliki  teman-teman  sepermainan sehingga  terpaksa  menuruti  permintaan  temannya  untuk  melakukan  hal  yang  bisa temasuk ke dalalm tindak kejahatan; Ketidakberdayaan anak penyandang disabilitas untuk melawan atau menolak hal-hal yang tidak sesuai dengan nurani hatinya; serta anak  penyandang  disabilitas  cenderung  tidak  dapat  mengekspresikan  apa  yang dialaminya  dengan  baik,  seperti  perasaan  terpaksa  kepada  orang  tua/walinya, sehingga keluarga terdekatnya tidak mengetahui apa yang sudah ia lakukan.
Ketika seorang anak penyandang disabilitas telah melakukan perbuatan tindak pidana  kekerasan,  maka  ia  harus  tetap  mempertanggungjawabkan  perbuatannya secara hukum sesuai dengan sistem peradilan pidana anak. Hingga  saat ini, belum ada  aturan  khusus  yang  mengatur  tentang  anak  penyandang  disabilitas  yang berhadapan  dengan  hukum  sebagai  pelaku  tindak  pidana.  Namun,  Indonesia  telah memiliki  aturan-aturan  terkait  hal  tersebut.  Secara  umum,  prosedurnya  sebagai berikut:
a. Sebelum  dilakukan  pemeriksaan  oleh  aparrat  penegak  hukum,  penyandang disabilitas  mental/ODGJ  yang  diduga  melakukan  tindak  pidana,  wajib dilakukan  pemeriksaan  kesehatan  jiwa  untuk  kepentingan  penegakan hukum. 31
Pemeriksaan  kejiwaan  bagi  penyandang  disabilitas  dengan  ganggun  jiwa bertujuan  untuk  menentukan  sejauh  mana  kemampuannya  untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pemeriksaan ini dapat dilakukan di rumah  sakit  umum  pemerintah  maupun  daerah  yang  hasilnya  akan  disusun oleh  dokter  spesialis  kejiwaan  yang  bersangkutan  dalam  bentuk Visum  et Repertum  Psychiatricum (VeRP). 32 VeRP  tersebut  harus  diserahkan  oleh pihak rumah sakit ke pengadilan atau instansi pemohon dalam kurun waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak selesainya pemeriksaan kesehatan jiwa.
29 Fetri A. R Tarigan, “Upaya Diversi Bagi Anak Dalam Proses Peradilan,” Lex Crimen IV, no. 5 (2015): 108.
30 Ricky  Martin  Sihombing,  M  Hamdan,  and  Marlina,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan (Analisis Putusan No. 9/PID.SUS-ANAK/2018/PN TJB),” Jurnal Mahupiki 1, no. 9 (2019): 17.
31 Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa, Pasal 71.
32 Anshar et al., Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum Dalam Lingkup Pengadilan, 30.
e-ISSN : 2621-4105
b. Bagi  perempuan  dan  anak  penyandang  disabilitas  berhak  mendapatkan perlindungan  lebih  khusus  dari  pemerintah  pusat  maupun  daerah  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 33
Perlindungan  khusus  bagi  perempuan  dan  anak  penyandang  disabilitas  bisa bermacam bentuk, seperti misalnya layanan rehabilitasi, pendampingan atau konseling, serta rumah aman yang ramah disabilitas. Bagi anak penyandang disabilitas  yang  berkonflik  dengan  hukum,  wajib  dilakukan  pendampingan dalam proses penyelesaian perkara hukumnya serta tidak ada perlakuan tidak manusiawi.
c. Penyandang  disabilitas  berhak  mendapatkan  pelayanan  publik  yang  ramah disabilitas
Tidak  bisa  dipungkiri  bahwa  penyandang  disabilitas  memerlukan  bantuan dalam  beraktivitas  di  ruang  publik.  Anak  penyandang  disabilitas  yang berhadapan dengan hukum berhak mendapatkan aksesibilitas yang memadai pada  pelayanan  publik  termassuk  di  pengadilan  atau  institusi  penegakkan hukum lainnya. Hak mendapatkan pelayanan publik yang memadai bagi anak penyandang  disabilitas  misalnya  seperti  mendapat  akomodasi  layak  untuk dirinya  dan  keluarganya,  memperoleh  pendampingan,  serta  fasilitas  yang mudah di akses tanpa biaya.
Dalam  hal  pemenuhan  hak-hak  anak  penyandang  disabilitas  berhadapan dengan  hukum,  penting  bagi  keluarga  mengetahui  prosedur  pelaksanaannya  serta sangat penting bagi aaparat penegak hukum untuk memahami cara-cara terbaik untuk menangani  kasus  yang  melibatkan  anak  penyandang  disabilitas.  Kerumitan  dan masih  belum  jelasnya  kepastian  hukum  mengenai  prosedur  penanganan  terhadap anak penyandang disabilitass yang berhadapan dengan hukum, menjadikan konsep diversi harus dikedepankan. Ini sejalan dengan asas utama konstitusi negara dalam hal  perlindungan  hukum  terhadap  anak  di  Indonesia  jika  dilihat  dalam  aspek perundang-undangan  yaitu  asas  kepentingan  terbaik  bagi  anak. 34 Selain  bertujuan untuk  menyelamatkan  masa  dpean  anak,  secara  spesifik  diversi  memiliki  tujuan untuk  menciptakan  rasa  perdamaian  diatara  korban  dan  pelaku,  penghindaran kemerdekaan anak yang dirampas, serta penananman taanggung jawab pada anak.
Pihak-pihak yang terlibat dalam proses musyawarah dalam upaya diversi yaitu anak itu sendiri dan orang tua/walinya, korban dan/atau bersama orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, serta pekerja sosial profesional yang pelaksanaannya didasarkan  pada  keadilan  restoratif.  Dapat  juga  dilibatkan  masyarakat  dalam pelaksanaan  proses  diversi  jika  diperlukan.  Terdapat  beberapa  hal  yang  wajib diperhatikan  dalam  proses  diversi,  yaitu  kepentinga  si  korban,  kesejaahteraan  dan rasa  tanggungjawab  anak,  anak  harus  dihindarkan  dari  stigma  buruk,  harus
33 Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 126.
34 Dheny  Wahyudhi  and  Sri  Rahayu,  “Pemenuhan  Hak-Hak  Anak  Yang  Berkonflik  Dengan  Hukum Melalui  Proses  Diversi  Dalam  Peradilan  Anak,”  in Prosiding  Seminar  Hukum  Dan  Publikasi  Nasional (Serumpun) , 2019, 76.
e-ISSN : 2621-4105
diperhatikan juga anak terhindar dari tindakan pembalasan, menjaga keharmonisan di lingkungan masyarakat, serta norma-norma sosial seperti kepatutan juga ketertiban umum.  Dalam  pelaksanaan  proses  diversi,  aparat  penegak  hukum  harus mempertimbangkan beberapa hal, yaitu kategori tindak pidana yang dilakukan anak, usia  anak,  hasil  penelitian  kemasyarakatan  yang  telah  dilakukan  oleh  Bapas,  serta adanya  dukungan  dari  keluarga  dan  lingkungan  masyarakat.  Dalam  hal melaksanakan proses diversi yang menangani perkara anak, aparat penegak hukum yang ditugaskan adalah aparat penegak hukum khusus anak yang setidaknya pernah mengikuti pelatihan tentang prosedur menangani perkara-perkara anak atau memiliki ketertarikan dengan isu-isu anak. Jika tidak ada, aparat penegak hukum yang bertugas tetap  yang  biasa  menagani  perkara  orang  dewasa  tetap  dengan  memperhatikan ketentuan yang berlaku.
Tabel 1. Proses Pelaksanaan Diversi Tahapan Jangka Waktu Lama Pelaksanaan Pelaksana Tindak Lanjut Penyidikan 7 (tujuh) hari sejak dimulai penyidikan Paling lama 30 (tiga puluh) hari Penyidik Anak Berhasil:  berita acara hasil diversi Tidak Berhasil: pelimpahan perkara ke Penuntut Umum Penuntutan 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara  dari Penyidik Paling lama 30 (tiga puluh) hari Penuntut Umum Anak Berhasil:  berita acara hasil diversi Tidak Berhasil: pelimpahan perkara ke Pengadilan Peradilan 7 (tujuh) hari setelah Hakim ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Paling lama 30 (tiga puluh) hari Hakim Anak Berhasil:  berita acara hasil diversi Tidak Berhasil: proses persidangan

## Sumber: Diolah dari Data Penelitian, 2021
Berdasarkan Tabel 1, diversi wajib dilaksanakan oleh penyidik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak dimulainya  penyidikan  ditandai  dengan  adanya  Surat  Pemberitahuan  Dimulainya Penyidikan  (SPDP)  yang  dikirim  oleh  penyidik  ke  kejaksaan  negeri  setempat. Kemudian proses diversi dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
e-ISSN : 2621-4105
Apabila diversi yang dilakukan telah berhasil, penyiidik wajib membuat berita acara hasil  diversi  yang  berisi  kesepakatan  hasil  diversi  dan  ditujukan  kepada  ketua pengadilan  negeri  setempat  untuk  dibuatkan  penetapan.  Jika  diversi  tidak menemukan  titik terang, maka penyidik akan melanjutkan penyidikan dan perkara dilimpahkan ke penuntut umum beserta lampiran berita acara dan laporan penelitian oleh  masyarakat.  Kemudian  dalam  tahap  penuntutan,  penuntut  umum  juga  wajib melakukan diversi, walaupun kegagalan diversi telah terjadi pada tahap penyidikan. Ketentuan diversi pada tahap penuntutan menggunakan cara-cara yang sama seperti pada saat tahap penyidikan.
Diversi yang berhasil, maka wajib juga bagi penuntut umum untuk membuat berita  acara  hasil  diversi  serta  menyerahkannya  kepada  ketua  pengadilan  negeri setempat  untuk  diterbitkan penetapan.  Namun,  ketika diversi  kembali  menemukan kegagalan, penuntut umum akan melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan negeri setempat beserta berkas-berkas hasil diversi. Di pengadilan negeri, hakim juga wajib mengupayakan  diversi.  Ketentuan-ketentuan  yang  sama  diterapkan  dalam  proses diversi di pengadilan seperti pada saat tahap penyidikan dan penuntutan. Bilamana diversi  mencapai  kesepakatan,  hakim  akan  membuat  berita  acara  hasil  diversi ditujukn kepada ketua pengadilan negeri.
Diversi  yang  berhasil  mencapai  kesepakatan,  hasil  kesepakatannya  dapat berbentuk  penggantian  kerugian  kepada  korban  untuk  tujuan  perdamaian  atau perdamaian dapat dilakukan tanpa penggantian kerugian, anak pelaku dikembalikan kepada  orang  tua/walinya,  anak  pelaku  diikutsertakan  dalam  kegiatan  pendidikan atau  pelatihan  dengan  jangka  waktu  paling  lama  3  (tiga)  bulan,  atau  dilakukan pelayanan masyarakat. Jika terjadi kegagalan kembali pada proses diversi di tingkat pengadilan,  maka  perkara  tersebut  akan  berlanjut  ke  tahap  persidaangan.  Dalam pelaksanaan  persidangan  anak  di  pengadilan  negeri,  seluruh  pihak  yang  terlibat seperti hakim, penuntut umum, dan penasehat hukum, tidak menggunakan pakaian formal seperti pada persidangan orang dewasa. Seluruh atribut formal persidangan dilepas  dan  diganti  dengan  pakaian  sehari-hari.  Hal  ini  dilakukan  untuk menghindarkan  anak  dari  perasaan  diskriminatif  dan  ketakutan  dalam  mengikuti proses persidangan.
Dalam  hal  berkaitan  dengan  anak  dengan  dugaan  disabilitas  mental  yang berhadapan  dengan  hukum  sebagai  pelaku  tindak  pidana  kekerasan,  ada kemungkinan besar anak tersebut tidak dikenakan pidana atau terlepas dari hukuman pidana dengan pertimbangan hakim yang didukung hasil pemeriksaan kesehatan jiwa anak  yang  bersangkutan.  Ketika  di  dalam  hasil  pemeriksaan  kesehatan  jiwa,  anak dinyatakan tidak bisa melakukan tanggungjawab hukumnya, maka anak tersebut bisa dibebaskan dari tuntutan pidana. Pertimbangan hasil kesehatan jiwa yang dimaksud yaitu  anak  penyandang  disabilitas  mental  tersebut  menurut  undang-undang  tidak dapat  mempertanggungjawabkan perbuatannya dikarenakan keadaan jiwanya  yang
e-ISSN : 2621-4105
cacat  dalam  pertumubuhan  atau  karena  penyakit,  maka  ia  tidak  dapat  dipidana. Kemudian jika dikarenakan anak pelaku tersebut tidak dapat mempertanggungjawabkan apa yang telah ia perbuat, atas perintah hakim, ia dapat dimasukkan  ke  rumah  sakit  jiwa  dalam  jangka  waktu  paling  lama  1  (satu)  tahun sebagai masa percobaan. 35
Dalam  kaitannya  dengan  anak  penyandang  disabilitas  pelaku  tindak  pidana kekerasan,  sebelumnya  perlu  diketahui  bahwa  tindak  pidana  kekerasan  fisik dipersamakan  dengan  penganiayaan  karena  penganiayaan  dipersamakan  dengan kesengajaan merusak kesehatan orang yang diatur dalam Pasal 351 Kitab Undang- undang  Hukum Pidana dengan ancaman pidana penjara maksimal  2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan penjara. Jika terdapat luka berat akibat penganiayaan tersebut, pelaku dapat  dipidana  penjara  maksimal  5  (lima)  tahun.  Kemudian  jika  terdapat  korban kematian akibat perbuatan penganiayaan tersebut, maka ancaman pidananya menjadi maksimal  7  (tujuh)  tahun  penjara.  Maka,  sejauh  perbuatan  penganiayaan  yang dilakukan tidak mengakibatkan kematian pada korban, anak pelaku harus diupayakan diversi sebab ancaman pidananya masih dibawah 7 (tujuh) tahun penjara.
Bilamana tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan oleh anak penyandang disabilitas terhadap anak korban, makaa menurut UU 35/2014 tentang Perlindungan Anak,  pelaku  dapat  dijerat  dengan  Pasal  80 jo. Pasal  76C  UU  35/2014    dengan ancaman pidana penjara maksimal 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan. Apabila perbuatan tersebut  menimbulkan  luka  berat  pada  anak  korban,  maka  pelaku  dapat  dipidana penjara maksimal 5 (lima) tahun. Selanjutnya jika perbuatan tersebut menyebabkan kematian  pada  anak  korban,  pelaku  diancam  pidana  penjara  paling  lama  15  (lima belas) tahun. Pemidanaan bagi pelaku yang oleh karena perbuatannya menimbulkan korban anak terasa lebih berat dibandingkan dengan aturan hukum yang dikenakan kepada  pelaku  yang  korbannya  orang  dewasa.  Sebaliknya,  jika  pelaku  yang melakukan  tindak  pidana  adalah  anak,  undang-undang  meringankan  hukuman pidananya karena hak-hak anak harus tetap dijunjung tinggi dan dilindungi. 36 Hal ini karena  anak-anak  memiliki  pengaturan  sendiri  yang  melindungi  hak-haknya terutama dalam hal tindak pidana kekerasan yang menjadikan anak sebagai korban bahwa  siapapun  tidak  boleh  menempatkan,  membiarkan,  melakukan,  menyuruh melakukan, atau turut serta terlibat dalam tindak pidana kekerasan terhadap anak.
Meskipun  belum  secara  spesifik  ada  peraturan  perundang-undangan  yang mengatur  berkaitan  dengan  anak  penyandang  disabilitas  yang  berhadapan  dengan hukum  sebagai  pelaku  tindak  pidana  kekerasan,  setidaknya  peraturan-peraturan terkait yang sudah ada, dapat mengatur proses hukum yang harus dilalui oleh anak penyandang  disabilitas  pelaku  tindak  pidana  kekerasan.  Walaupun  aturan-aturan tersebut sudah ada sejak lama, tapi dalam pelaksanaannya masih belum optimal dan
35 Republik Indonesia, “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana” Pasal 44.
36 Theresia  Adelina  and  A.  A.  Ngurah  Yusa  Darmadi,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan (Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Denpasar),” Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum 7, no. 5 (2017): 6.
e-ISSN : 2621-4105
tidak  jarang  menemukan  hambatan-hambatan  baik  internal  maupun  eksternal. Terkhusus  bagi  anak  penyandang  disabilitas,  untuk  mendapatkan  keadilan  bukan merupakan suatu hal yang mudah. Beberapa hambatan yang ditemukan yaitu:
a. Hambatan internal
1) Disabilitas itu sendiri
Anak penyandang disabilitas sulit menentukan mana hal yang benar dan salah. Anak disabilitas sering tidak berani untuk bercerita kepada keluarga atas apa yang telah dilakukannya. Keterbatasan gerak yang dialami oleh penyandang  disabilitas  juga  menghambat  penyandang  disabilitas  untuk bisa menghindar dari hal yang tidak diinginkannya. Diperlukan karakter inklusif  dalam  diri  seorang  penyandang  disabilitas  untuk  menjadi mandiri, 37 yaitu  berpartisipasi  aktif  dalam  perlindungan  dan  pemenuhan hak-hak dirinya sendiri.
2) Keluarga
Tidak  sedikit  keluarga  yang  merasa  bahwa  memiliki  anggota  keluarga dengan disabilitas adalah sebuah aib yang harus ditutupi. Keluarga yang menerapkan pola asuh salah terhadap anak penyandang disabilitas dapat menjadikan  anak  terjerumus  ke  dalam  kejahatan.  Oleh  karenanya  peran keluarga sangat penting dalam proses tumbuh kembang anak penyandang disabilitas,  sebab  keluarga  yang  seharusnya  melindungi  anak  dari bahaya, 38 termasuk melindungi anak agar tidak melakukan tindakan yang dapat membahayakan orang lain maupun dirinya sendiri.
b. Hambatan eksternal
1) Keterbatasan informasi
Informasi  pelayanan  hukum  bagi  anak  penyandang  disabilits  yang berhadapan  dengan  hukum  masih  cukup  minim.  Padahal  penting  untuk merka/keluarganya  mendapat  informasi  tersebut  jika  harus  dihadapkan pada proses hukum.
2) Aparat  penegak  hukum  yang  belum  paham  kebutuhan  penyandang disabilitas
Hal ini menjadi yang paling krusial, karena aparat penegak hukum adalah orang-orang  yang  bersentuhan  langsung  dengan  penyandang  disabilitas yang  berhadapan  dengan  hukum.  Diperlukan  pelatihan  bagi  para  aparat penegak  hukum  terkait  penanganan  anak  disabilitas  yang  berhadapan dengan hukum.
3) Aksesibilitas bagi penyandang disabilitas
37 Katherine Elisabeth Jones, Shelly Ben-david, and Rachelle Hole, “Are Individuals with Intellectual and Developmental  Disabilities  Included  in  Research?  A  Review  of  the  Literature,” Research  and  Practice  in Intellectual and Developmental Disabilities , 2019, 1–21, https://doi.org/10.1080/23297018.2019.1627571.
38 Fred  Wulczyn,  Arno  Parolini,  and  Scott  Huhr,  “Human  Capital  and  Child  Protection :  A  Research Framework in the CRC Context,” Child Abuse & Neglect 119 (2021): 2,
https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2020.104610.
e-ISSN : 2621-4105
Aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di institusi penegakkan hukum masih  kurang.  Hal  ini  membuat  keterbatasan  penyandang  disabilitas makin terasa, karena tidak didukung pemenuhan hak-haknya.
4) Lingkungan masyarakat
Anak disabilitas dicap beban masyarakat sehingga keberadaannya sering tidak  diakui.  Anak  disabilitas  yang  melakukan  tindak  pidana,  tanpa memikirkan konsekuensinya, masyarakat  tidak jarang menghukum  anak tersebut  dengan  cara main  hakim sendiri bukan dengan cara-cara  sesuai undang-undang.

## E. PENUTUP
Perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas di Indonesia diatur dalam  beberapa  peraturan  perundang-undangan,  yaitu  UU  19/2011  tentang Pengesahan  Konvensi  mengenai  Hak-Hak  Penyandang  Disabilitas  (CRPD). Konvensi  ini  menjamin  hak-hak  penyandang  disabillitas  dalam  berkehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk juga hak-hak anak penyandang disabilitas yang berhadapan  dengan  hukum  sebagai  pelaku  tindak  pidana.  UU  18/2014  tentang Kesehatan  Jiwa  yang  memastikan  bahwa  bagi  penyandang  disabilitas  dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang diduga telah melakukan tindak pidana, wajib dilakukan pemeriksaan  kesehatan  jiwa  terlebih  dahulu  oleh  ahli  yang  bersangkutan  seperti dokter  spesialis  kejiwaan  untuk  mengetahui  kondisi  kejiwaan  seseorang  dalam rangka kepentingan penegakkan hukum. UU 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas secara  spesifik  menentukan  bahwa  anak  penyandang  disabilitas  berhak  mendapat pendampingan sosial yang bisa memahami kebutuhannya guna pemeriksaan dalam proses  hukum.  UU  11/2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  diiatur  bahwa dalam  menangani  kasus  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum,  wajib  diupayakan diversi dengan pendekatan keadilan restoratif. Selanjutnya terkait penerapan konsep diversi terhadap anak penyandang disabilitas pelaku tindak pidana kekerasan harus diupayakan pada setiap tahap proses hukum mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, hingga  peradilan  di  pengadilan  serta  penting  bagi  aparat  penegak  hukum  untuk memahami  prosedur  dan  hak-hak  yang  harus  dipenuhi  terhadap  anak  penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum. Anak yang berkonflik dengan hukum sebisa mungkin  dihindarkan  dari  hukuman  penjara,  karena  pemenjaraan  tidak  baik  bagi proses tumbuh kembang anak serta masa depan anak.

## DAFTAR PUSTAKA
Adelina,  Theresia,  and  A.  A.  Ngurah  Yusa  Darmadi.  “Perlindungan  Hukum Terhadap  Anak  Sebagai  Pelaku  Tindak  Pidana  Penganiayaan  (Di  Wilayah Hukum  Kepolisian  Resor  Kota  Denpasar).” Kertha  Wicara:  Journal  Ilmu Hukum 7, no. 5 (2017): 1–15.
Anshar,  Dio,  Bestha  Inatsan  Ashila,  Gita  Nadia  Pramesa,  Nurul  Saadah,  and Ayatullah  R.  K. Disabilitas  Berhadapan  Dengan  Hukum  Dalam  Lingkup
e-ISSN : 2621-4105
Pengadilan .  Edited  by  Theodora  Y.  S  Putri  and  Muhammad  Joni  Yulianto. MaPPI FHUI & AIPJ 2, 2019.
Anzward,  Bruce,  and  Suko  Widodo.  “Kebijakan  Penerapan  Diversi  Dalam Penyelesaian  Perkara  Tindak  Pidana  Yang  Dilakukan  Oleh  Anak  Melalui Pendekatan Restorative Justice.” Jurnal De Facto 7, no. 1 (2020): 38–59. Arianto,  Henry.  “Hak-Hak  Bagi  Para  Penyandang  Cacat  (Disabilitas)  Dalam Memperoleh Keadilan,” 2017.
Benuf,  Kornelius,  and  Muhamad  Azhar.  “Metodologi  Penelitian  Hukum  Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer.” Gema Keadilan 7, no. 1 (2020): 20–33. https://doi.org/10.14710/gk.7.1.20-33.
Eddyono, Supriyadi Widodo, and Ajeng Gandini Kamilah. Aspek - Aspek Criminal Justice  Bagi  Penyandang  Disabilitas .  Edited  by  Widiyanto.  Institute  for Criminal Justice Reform, 2015.
Gosita, Arif. “Masalah Perlindungan Anak,” 28. Jakarta: Sinar Grafika, 1992. Harefa, Beniharmoni. “Diversi Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi
Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia.” Jurnal Komunikasi Hukum 1, no. 1 (2015): 1–13. Indonesia, Republik. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (n.d.).
———. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (2012).
———. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa (2014).
———. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Convention on  the  Rights  of  Persons  with  Disabilities  (Konvensi  Mengenai  Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (2011).
———. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (2014).
———.  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999  Tentang  Hak  Asasi  Manusia (1999).
———.  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2016  Tentang  Penyandang  Disabilitas (2016).
Jones, Katherine Elisabeth, Shelly Ben-david, and Rachelle Hole. “Are Individuals with  Intellectual  and  Developmental  Disabilities  Included  in  Research?  A Review  of  the  Literature.” Research  and  Practice  in  Intellectual  and Developmental Disabilities , 2019, 1–21. https://doi.org/10.1080/23297018.2019.1627571. Judge, Zulfikar. “Kedudukan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Selaku Pelaku Tindak  Pidana  (Studi  Kasus :  123/PID.SUS/2014/PN.JKT.TIM).” Lex Jurnalica 13, no. 1 (2016).
Lampatta,  Muhammad  Rizal,  and  Irham  Yasir.  “Perlindungan  Hukum  Terhadap Tersangka Anak Dalam Proses Penyidikan Di Kepolisian Resor Pohuwato” 2, no. 1 (2020): 56–69.
Muryantini,  Ni  Nyoman,  and  I  Komang  Setia  Buana.  “Perlindungan  Hukum Terhadap  Anak  Penyandang  Disabilitas  Yang  Ditelantarkan  Oleh  Orang Tuanya.” Jurnal Advokasi 9, no. 1 (2019): 56–66.
Priamsari, R R Putri A. “Hukum Yang Berkeadilan Bagi Penyandang Disabilitas.”
Masalah-Masalah Hukum 48, no. 2 (2019): 215–23.
e-ISSN : 2621-4105
Raharjo,  Trisno,  and  Laras  Astuti.  “Konsep  Diversi  Terhadap  Anak  Penyandang Disabilitas  Sebagai  Pelaku  Tindak  Pidana  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana Anak” 24, no. 2 (2017): 181–92. https://doi.org/10.18196/jmh.2017.0094.181- 192.
Ratomi,  Achmad.  “Konsep  Prosedur  Pelaksanaan  Diversi  Pada  Tahap  Penyidikan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak” 7 (n.d.): 394– 407.
Sihombing, Ricky Martin, M Hamdan, and Marlina. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak  Sebagai  Pelaku  Tindak  Pidana  Kekerasan  (Analisis  Putusan  No. 9/PID.SUS-ANAK/2018/PN TJB).” Jurnal Mahupiki 1, no. 9 (2019). Sodiqin,  Ali.  “Ambigiusitas  Perlindungan  Hukum  Penyandang  Disabilitas  Dalam Perundang-Undangan  Di  Indonesia.” Jurnal  Legislasi  Indonesia 18,  no.  1 (2021): 31–44.
Suwandewi,  Ni  Ketut  Ayu,  and  Ni  Nengah  Adiyaryani.  “Diversi  Sebagai  Bentuk Perlindungan Anak Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia.” Kertha Patrika 42, no. 3 (2020): 275–87.
Tarigan, Fetri A. R. “Upaya Diversi Bagi Anak Dalam Proses Peradilan.” Lex Crimen IV, no. 5 (2015): 104–12.
Wahyudhi, Dheny, and Sri Rahayu. “Pemenuhan Hak-Hak Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Melalui Proses Diversi Dalam Peradilan Anak.” In Prosiding Seminar Hukum Dan Publikasi Nasional (Serumpun) , 72–94, 2019.
Waluyadi. “Hukum Perlindungan Anak,” 1. Bandung: Mandar Maju, 2009.
Wulczyn,  Fred,  Arno  Parolini,  and  Scott  Huhr.  “Human  Capital  and  Child Protection :  A  Research  Framework  in  the  CRC  Context.” Child  Abuse  & Neglect 119 (2021): 1–13. https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2020.104610.