Available at https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 10(01), 2024, 254-262
Penguatan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Untuk Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Bone Perspektif Maqashid Syariah
Abd. Hafid 1) ,  Syamsul Bahri 2*)
1,2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Bone *Email korespondensi: syamsulmaddussila@gmail.com

## Abstract
This study aims to investigate the characteristics of Village Owned Enterprises (BUMDes), analyze the form of bumdes management, and analyze the strategy of strengthening Village Owned Enterprises (BUMDes) in Bone Regency.The  analysis  unit  is  a  Village  Owned  Enterprise  (BUMDes)  with  research  objects  of  Bumdes Management,  Village  Government,  and  Village  Escorts.This  research  is  qualitative  research  with  descriptive research  type.  Data  is  collected  with  interviews  and  observations.The  data  was  analyzed  using  qualitative descriptive  analysis  techniques.  Qualitative  descriptive  technique  is  qualitative  data  processing  that  has  been obtained through simple depiction of facts/characteristics.The results of the study that village owned enterprises in Bone District have not found a character that suits local conditions.In running a business still tends to imitate what  others  have  done.BumDes  governance  has  not  implemented  the  principle  that  should  be  a  handle  in conducting activities.The manager still does not have good human resources to innovate, so BUMDes cederung does  not  experience  significant  development.bumdes  strengthening  must  be  done  with  a  good  management approach, improving human resources, strengthening institutions, creating products based on local potential, as well as creating connectivity / business networks.
Keywords : Potential of BUMDes, Strategy of BUMDes, Sustainable Development, Maqashid Syariah
Saran sitasi : Deviyanti, S., Misbach, I., & Siradjuddin. (2024). Penguatan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Untuk  Pembangunan  Berkelanjutan  di  Kabupaten  Bone  Perspektif Maqashid  Syariah . Jurnal  Ilmiah  Ekonomi Islam, 10 (01), 254-262. doi: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i1.11954
DOI: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i1.11954

## 1. PENDAHULUAN
Salah  satu  pilar  Pembangunan  berkelanjutan adalah aspek ekonomi.(Fitriana et al., 2017). Ekonomi dibangun  oleh  kelompok  dunia  usaha.  Sebagai  aktor atau  pelaku  kegiatan  ekonomi  publik  maka  dunia usaha  terlihat  nyata  peranannya  di  lapangan. Kelompok  inilah  yang  menggerakkan  ekonomi publik, yang menciptakan nilai tambah (value added) di  tengah  masyarakat,  seperti  membuka  lapangan pekerjaan bagi masyarakat, menghasilkan barang dan jasa  untuk  kebutuhan  masyarakat,  membayar  pajak dan  retribusi  kepada  Negara.  Pengusaha  memiliki potensi  dan  peranan  yang  sangat  strategis  dalam mewujudkan  tujuan  pembangunan  nasional.  Peran pelaku  usaha  cukup  penting  dan  menentukan perkembangan perekonomian masyarakat.
Pembangunan  berkelanjutan  harus  dilakukan  secara terpadu, mengatur tentang persediaan, pengembangan,  pemanfaatan  serta  harus  dibarengi
dengan  pemiliharaaan,  agar  tercipta  ekosistem  yang utuh.(Rizkianto et al., 2018)
Otonomi Desa memberikan ruang bagi masyarakat  untuk  mengatur  proses  pembangunan Desa. Perencanaan pembangunan disusun berdasarkan musyawarah dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat. Desa saat ini menjadi suatu daerah mandiri  yang  berhak  berbicara  dan  merumuskan program  sesuai  dengan  aspirasi  dan  kebutuhan masyarakat.  Undang-undang  nomor  6  Tahun  2014 Tetang  Desa  menjadi  cikal  bakal  kemandirian  Desa. Undang-undang  mengamanatkan  agar  setiap  desa melakukan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan menjadi  faktor  utama  dalam  kemandirian  ekonomi Desa, maka setiap desa diharapkan untuk mendirikan lembaga ekonomi.
BUMDes  adalah  lembaga  usaha  desa  yang dikelola masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat  perekonomian  desa  dan  dibentuk
berdasarkan  asas  semangat  kekeluargaan  dan kegotongroyongan.  BUMDes  juga merupakan  badan usaha  yang  seluruh  atau  sebagian  besar  modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola  aset,  jasa  pelayanan,  dan  usaha  lainnya untuk  sebesar-besarnya  kesejahteraan  masyarakat desa (Kamaroesid, 2016).
BUMDes  dikelolah  oleh  masyarakat  setempat atau tenaga ahli yang memiliki keahlian khusus yang dipilih  berdasarkan  musyawarah  dan  ditetapkan melalui  peraturan  Desa.  Pengelolah  yang  telah dibentuk berhak untuk menyusun rencana usaha yang akan  dijalanakn  dengan  mempertimbangan  potensi lokal  daerah  masing-masing.  Pendirian  BUMDes sebagai wadah bagi pemerintah Desa untuk mndorong percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Mengoptimalkan  potensi  lokal  serta  memanfaatkan asset  Desa  akan  memberikan  nilai  tambah  bagi peningkatakan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Desa  memiliki  peran  yang  sangat  urgen  penguatan BUMDes,  peran  pembinaan  serta  pengawasan  akan mendorong  pengelola  untuk  meningkatkan  kinerja (Harobu et al., 2019).
BUMDes  sebagai  wadah  perekonomian  desa diharapkan menjadi lokomotif yang mampu menggerakakan  roda  perekonomian  desa.  BUMDes dikelolah  dengan  memperhatikan  potensi  lokal  agar menjadi lembaga yang dapat menopang perekonomian pada masyarakat pedesaan. Penguatan BUMDes  diharapakan  memberikan  efek  sebagai fondasi  utama  dalam  pembangunan  ekonomi  Desa. BUMDes diharapkan menjadi tulang punggung dalam menciptakan kemandiran pembangunan Desa. BUMDes sebagai lembaga ekonomi Desa diharapkan menjadi penggerak ekonomi masyarakat yang sesuai potensi  dan  ciri  khas  masing-masing.  Pengelolan Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  dilakukan berdasarkan prinsip Kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparan akuntabel, dan berkelanjutan. Upaya  pengelolaan  BUMDes  bertujuan  untuk peningkatan  kesejahteran  ekonomi  warga  desa melalui pengembangan usaha. Pembentukan BUMDes dimaksudkan guna mendorong/menampung seluruh kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat, baik  yang  berkembang  menurut  adat  istiadat/budaya setempat maupun inovasi produk yang berkembangan di tengah masyarakat. Pengelolaan unit-unit usaha di bawah  BUMDes  merupakan  pengelolaan  yang  lebih
tepat  dibandingkan  pengelolaan  di  bawah  koperasi (Sagita et al., 2017).
Penelitian  ini  berbeda  dengan  penelitian sebelumnya, pertama penelitian akan melihat karakter Badan Usaha Milik Desa sesuai budaya lokal, kedua penelitian  ini  akan  menganalisis  strategi  penguatan Badan Usaha Milik Desa yang sesuai dengan potensi masing-masing daerah, ketiga menganalisis pandangan maqashid  syariah dalam  pengelolaan BUMDes.  Penelitian  ini  penting  dilakukan  untuk memahami kondisi pengelolaan BUMDes yang ada di Kabupaten Bone. Karena dari 328 Desa yang tersebar pada 27 Kecamatan yang telah memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), belum terlihat kontribusi yang signifikan dalam pembangunan ekonomi masyarakat.

## 2. METODE PENELITIAN

## 2.1. Jenis Penelitian
Jenis  penelitian  ini  dilakukan  dengan  penelitian deskriptif  yang  dilakukan  untuk  mencari  informasi faktual  dan  mengidentifikasikan  suatu  masalah. Kemudian  diinterpretasikan  dengan  tepat  dan  akurat sehingga  dapat  ditarik  kesimpulan  dan  dievaluasi. Menurut  (Muhammad  2008)  tujuan  penelitian deskriptif adalah untuk mempelajari aspek siapa, apa, bilamana dan bagaimana suatu topik yang ada dalam masyarakat.  Riset  deskriktif  memiliki  tujuan  utama untuk medeskripsikan karakteristik atau fungsi pasar.
Penelitian deskriptif cenderung hanya memperhatian  satu  variabel  dan  tidak  perlu  menguji hipotesis.  Apabila  ada  hipotesis,  maka  hipotesisnya hanya berusaha menyatakan ukuran, bentuk distribusi, atau  eksistensi  suatu  variabel.  Penelitian  deskriktif mengasumsikan bahwa peneliti memiliki pengetahuan dasar tentang situasi masalah yang dihadapi. Dengan demikian,  penelitian  ini  adalah  penelitian  bersifat deskriptif  karena  dilakukan  untuk mencari  informasi faktual  dan  mengidentifikasikan  suatu  masalah. Kemudian  diinterpretasikan  dengan  tepat  dan  akurat sehingga dapat ditarik kesimpulan dan dievaluasi.
Jenis  dan  sumber  data  yang  digunakan  peneliti adalah: 1) Data Primer yaitu data yang diperoleh dari sumber  asli  yang  memuat  informasi,  data  primer didapat  melalui  hasil  dari  wawancara  langsung dengan  pengelolah  BUMDes  dan  tokoh  masyarakat; 2)  Data  sekunder  yaitu  data  yang  diperoleh  dari sumber bukan asli dan memuat informasi. data yang diperoleh mengandung informasi terkait masalah yang dibahas dalam penelitian. Adapun data sekunder pada
penelitian  ini  adalah  observasi  tentang  Pengelolaan BUMDes.

## 2.2. Lokasi Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  pada  BUMDes  di Kabupaten  Bone,  dengan  melakukan  pemtaan berdasarkan  wilayah  geografis  dan  Sumber  Daya Alam,   Pemetaan  dibagi  dalam  empat  wilayah  yaitu BUMDes  bagian  Bone  Selatan,bagian  Barat,  bagian Utara dan bagian Kota.

## 2.3. Teknik Pengumpulan Data
Metode  pengumpulan  data  yang  digunakan adalah 1) obeservasi, yaitu peneliti mengamati secara langsung aktifitasi pengelolaan BUMDes di Kabupaten  Bone;  2)  Interview  (wawancara),  yaitu teknik  pengumpulan  data  yang  dilakukan  dengan mengajukan  pertanyaan  kepada  responden  atau narasumber,  Pertanyaan  yang  diajukan  merupakan masalah  yang  berhubungan  dalam  penelitian,  yakni mengenai penguatan BUMDes di Kabupaten Bone; 3) dokumentasi, yaitu dilakukan dengan mengumpulkan data  yang  dikumpulkan  berupa  data  pengelolaan BUMDes.  Selain  itu  juga  menelusuri,  menelaah  dan mempelajari informasi atau data-data yang bersumber dari buku-buku, jurnal dan informasi terbaru melalui internet  guna  mencari  landasan  pemikiran  dan pemecahan masalah.

## 2.4. Teknis Analisis
Teknik  analisis  data  yang  digunakan  adalah teknik analisis deskriptif kualitatif. Teknik deskriptif kualitatif adalah pengolahan data kualitatif yang telah diperoleh melalui penggambaran fakta- fakta/karakteristik yang sederhana. Analisis digunakan  untuk  mendeskripsikan  tekait  penguatan Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  untuk pembangunan berkelanjutan.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1. Deskripsi Lokasi Penelitian
Kabupaten Bone sebagai salah satu daerah yang berada  di  pesisir  timur  Sulawesi  Selatan  memiliki posisi strategis dalam perdagangan barang dan jasa di Kawasan  Timur  Indonesia  yang  secara  administratif terdiri dari 27 kecamatan, 333 desa dan 39 kelurahan. Batas-batas wilayah meliputi sebelah utara Kabupaten Wajo  dan  Kabupaten  Soppeng,  Selatan  berbatasan dengan  Kabupaten  Sinjai  dan  Kabupaten  Gowa, Sebelah  Barat  berbatasan  dengan  Kabupaten  Maros, Pangkep  dan  Barru,  sebelah  timur  Teluk  Bone. Menurut BPS (Bone dalam angka 2020), Luas wilayah
Kabupaten  Bone  4.559  km²  dengan  rincian  lahan persawahan  88.449  Ha,  tegalan/Ladang  120.524  Ha, tambak/empang
11.148
Ha, perkebunan Negara/swasta  43.052,97  Ha,  hutan  145.073  Ha, Padang rumput dan lainnya 10.503,48 Ha.
Jumlah  penduduk  Kabupaten  Bone  Tahun  2019 sebanyak 758.589 jiwa. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja  (TPAK)  umur  15  tahun  ke  atas  di  Kabupaten Bone  pada  tahun  2012  sebanyak  59,08  persen. Sedangkan  tingkat  pengangguran  terbuka  mencapai 3,3 persen. Sebagian besar penduduk Kabupaten Bone bekerja di sektor pertanian sebanyak 47,20 persen dari jumlah penduduk yang bekerja. Sektor lain yang juga banyak  menyerap  tenaga  kerja  adalah  sektor perdagangan sebanyak 12,60 persen dan yang paling sedikit  menyerap  tenaga  kerja  adalah  sektor  industri pengolahan  hanya  6,98  persen,  sektor  lainnya  22.58 persen.

## 3.2. BUMDes di Kabupaten Bone
Undang-undang  nomor  6  tahun  2014  bertujuan untuk  mendorong  kemandirian  desa.  Salah  satu implementasi dari kemandirian desa adalah menggerakkan ekonomi dengan mendorong penciptaan  produk  yang  berbasis  pada  potensi  lokal desa.  Kemandirian  ekonomi  dapat  berjalan  jika  di dukung dengan kelembagaan yang kuat. Salah satunya dengan  Pembentukan  BUMDes  pada  setiap  Desa. Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  yang  dibentuk oleh pemerintah bersama masyarakat memiliki tujuan untuk  memberikan  ruang  bagi  masyarakat  dalam mendorong  perputaran  ekonomi  di  tingkat  Desa, untuk  menyediakan  layanan  kebutuhan  bagi  usaha produktif  terutama  untuk  masyarakat  desa  yang tergolong  kelompok  miskin,  mengurangi  adanya praktek rentenir dan pelepasan uang di masing-masing wilayah  BUMDes.  Selain  itu  pula  tujuan  didirikan BUMDes  adalah  untuk  menciptakan  pemerataan lapangan  usaha  dalam  meningkatkan  pendapatan masyarakat  melalui  jenis  usaha  yang  dilakukan.  Hal yang  penting  untuk  diperhatikan  adalah  sebagai wadah  untuk  menyediakan  kebutuhan  masyarakat setempat  dengan  usaha  produktif.(Hazas  Syarif  & Habibi, 2022)
Disamping  itu,  diaharapkan  dapat  menjadi lembaga  bisnis  yang  dapat  memberikan  dana tambahan  bagi  pemerintah  desa,  atau  kita  kenal dengan  istilah  Pendapatan  Asli  Desa.  Perkembagan pendirian BUMDes di Kabupaten Bone dapat dilahat pada tabel berikut :
Tabel 1 Perekembangan Pendirian BUMDes No Tahun Jumlah 1 2012 1 2 2013 2 3 2014 1 4 2015 50 5 2016 169 6 2017 79 7 2018 9 6 2019 15 Jumlah Total 326
Tabel  tersebut  memperlihatkan  bahwa  pada tahun  2015  menjadi  starting  pendirian  BUMDes  di Kabupaten  Bone,  dan  setahun  kemudian  pada  tahun 2016 mengalami peningkatan yang sangat pesat. Pada tahun  2020  total  326  BUMDes  telah  terigistrasi  di Kementerian  Desa.  Proses  pembentukan  dilakukan melalui  musyawarah  dengan  melibatkan  perwakilan masyarakat dari berbagai unsur. Setelah musyawarah menyepakti  maka  pemerintah  desa  melakukan penyususun  peraturan  sebagai  legitimasi  hukum pembentukan  BUMDes.  BUMDes  dianggap  sah ketika  telah  dikeluarkan  surat  dari  pemerintah  Desa yang  tertuang  dalam  Peraturan  Desa  (PERDES). Peraturan  Desa  sebagai  acuan  BUMDes  mengatur secara lengkap tentang tata kelola, sumber permodalan,  sampai  pada  jenis  usaha  yang  akan dijalankan.  Dalam  rangka  penyempurnaan  dan pelaksanaan  teknis  maka  pemerintah  Desa  dapat melakukan perubahan Perdes setiap tahun.
BUMDes  sebagai    sebagai  lembaga  bisnis  yang berkedudukan di tingkat desa memiliki orientasi yang berbeda  dengan  usaha  lain.  BUMDes  sebagai  usaha yang  berbasis  desa  cenderung  mengikuti  karakter masyarakat  setempat.  BUMDes  bergerak  dalam pengawasan  pemerintah  desa,  sehingga  pengelola sangat sulit untuk melakukan penyelewengan. Namun demikian,  hal  tersebut  juga  memberikan  efek  yang sangat  besar  bagi  perkembangan  BUMDes.  Hal  ini disebabkan  karena  tingkat  ketergantungan  BUMDes terhadap  pemeintah  Desa  sangat  besar.  Ketika  tidak ada  dukungan  dari  pemerintah  desa  maka  BUMDes sangat sulit untuk berkembang. Pengelola cenderung bersikap apatis, tidak berani melakukan inovasi yang baru.
Untuk  mendorong  pelaksanaan  BUMDes  maka pmerrintah  Desa  dianjurkan  untuk  mengalokasikan anggaran  Desa  sebagai  penyertaan  modal.  Besaran
penyertaan  modal  pada  setiap  BUMDes  berbeda antara  satu  dengan  yang  lain,  teegantung  kondisi keuangan  setiap  desa.  Pada  tahun  2020  total penyertaan  modal  kepada  BUMDes  se  Kabupaten Bone Rp. 51.857.982.759.
Tabel 2 Penyertaan modal pada BUMDes No Tahun Jumlah (Rp) 1 2015 260.000.000 2 2016 9.601.010.500 3 2017 17.737.815.331 4 2018 11.260.787.095 5 2019 7.804.555.221 6 2020 5.193.814.612 Total 51.857.982.759
Tabel  tersebut  menunjukan  bahwa  sejak  tahun 2015  telah  dilakukan  penyertaan  modal  oleh Pemerintah  Desa  terhadap  BUMDes  yang  mereka bentuk.  Namun  penyertaan  modal  tidak  berbanding lurus  dengan  Pendapatan  Asli  Desa.  Hal  ini mengindikasikan  bahwa  BUMDes  belum  memiliki kontribusi  besar  dalam  meningkatkan  perekonomian masyarakat di tingkat Desa.
Tabel 3 PAD dari BUMDes No Tahun Jumlah 1 2017 71.721.980 2 2018 198.716.647 3 2019 424.054.884 4 2020 289.897.266 Total 984.397.777
Selama  4  tahun  terakhir  belum  menunjukan kontribusi  yang  signifikan.  Bahkan  ada  BUMDes yang tidak memiliki Kontribusi PAD sama sekali. Jika di rata-ratakan  per BUMDes dengan sampel tertinggi pada  tahun  2019  yaitu  424.054.884  :  326  (Desa)    = 1.300.781 / tahun.
Dengan  1  juta  per  tahun  menujukkan  bahwa BUMDes  di  kabupaten  Bone  belum  menemukan model yang sesuai dengan tujuan pendirian BUMDes. Cenderung  hanya  sebagai  kewajiban  yang  melekat pada  desa.  Belum  ada  kesadaran  pemerintah  untuk memajukan  BUMDes  sebagai  pilar  penggerak ekonomi di desa.
Kelembagaan BUMDes terpisah dari Organisasi pemerintah Desa, proses penentuan pengelola dipilih oleh  masyarakat  melaluli  musyawarah  Desa  dan ditetapkan  lewat  Peraturan  Desa  (PERDES).  Secara
umum  unsur  pengelola  BUMDes  terdiri  dari penasehat  yaitu  Kepala  Desa,  pengawas  yaitu  unsur Badan Permusyawaratan Desa (BPD), masyarakat dan Inspektorat,  pengelola,  yaitu  Pengurus  BUMDes terdiri  dari  Direktur,  Sekretaris,  Bendahara,  kepala unit usaha dan staf unit usaha.
Salah satu contoh dalam Perdes Desa malimongeng nomor 7 tahun 2019 dijelaskan tentang peran  dan  fungsi  ketiga  unsur  tersebut.  Penasehat memiliki  tugas  untuk  melakukan  pengawasan  dan memberikan  nasehat  kepada  pelaksana  operasional dalam  pelaksanaan  kegiatan  usaha  BUMDes. Pengawas  memiliki  kewenangan  untuk  meminta penjelasan tentang perkembangan pengelolaan usaha BUMDes.  Pengelola  menjadi  ujung  tombak  dalam mengembangkan BUMDes serta memiliki kewajiban untuk  melakukan  pelaporan  atau  pertanggung jawaban kepada Pemerintah Desa.

## 3.3. Analisis Potensi BUMDes
Pendirian  BUMDes  dibentuk  berdasarkan  pasal 87    ayat  1  Undang-undang  Nomor  6  tahun  2014 tentang  Desa  yang  berbunyi,  “setiap  Desa  ataupun Desa  adat  berhak  mendirikan  Badan  Usaha  Milik Desa  yang  disebut  BUMDes,”.  Dalam  ayat  2  dan  3 dijelaskan  bahwa  pengelolaan  BUMDes  didasarkan pada  semangat  kekeluargaan  dan  gotong  royong, Sehingga  dalam  menjalankan  usaha  tidak  hanya mementingkan keuntungan semata, namun nilai-nilai sosial tetap harus diperhatikan. Usaha BUMDes dapat dijalankan dalam berbagai bidang usaha, baik bidang usaha  barang  maupun  jasa  yang  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta tetap memperhatikan lokalitasi wilayah masing-masing.  Pendirian  BUMDes  harus  didukung dari  berbagai  sektor  terutam  pemerintah.  Pemetintah sebagai  pengendali  suatu  daerah  hendaknya  dapat memfasilitasi dan melindungi BUMDes dari ancaman pemodal. (Ridlwan, 2014)
BUMDes  sebagai  lembaga  komersial  dalam melakukan aktivitas usaha harus tetap memprioritaskan sumber daya lokal untuk dipasarkan, sehingga masyarakat tidak mengalami kesulitan untuk memasarkan  produk  mereka.  BUMDes  sebagai lembaga  sosial  dapat  dijalankan  dalam  berbagai bentuk,  seperti  beasiswa  bagi  anak-anak  kurang mampu, pelayanan kesehatan, maupun layanan sosial yang  lain  sesuai  kepentingan  masyarakat.  BUMDes yang  berskala  lokal  desa  terbentuk  seiring  dengan perkembangan  masyarakat  desa,  sehingga  harus
dijalankan  lebih  efektif  demi  kemajuan  msyarakat. (Febryani et al., 2018)
Strategi  penguatan  BUMDes  dimulai  dengan melakukan  pemetaan  menggunakan  analisis  SWOT BUMDes.  SWOT  adalah  suatu  model  untuk menganalisis  kekuatan,  kelemahan,  peluang,  dan ancaman tentang proyek atau kegiatan tertentu.

## 3.3.1. Kekuatan
Salah  satu  kekuatan  BUMDes  adalah  regulasi tentang  proses  pembentukannya.  Sebagaimana  yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan  Daerah  Tertinggal,  Dan  transmigrasi No. 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, pengurusan dan Pengelolaan,  serta  Pembubaran  Badan  Usaha  Milik Desa  Pasal  2.  ”Pendirian  BUMDes,  dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa  dan/atau  kerjasama  antar  desa.  Pendirian BUMDes    didasarkan  atas  keinginan  Desa  dengan mempertimbangkan  berbagai  hal  diantaranya  :  1) Adanya  inisiatif    Pemerintah  Desa  dan/atau masyarakat;  2)  Potensi  usaha  ekonomi  Desa;  3) Sumber Daya Alam (SDA)  di Desa; 4) Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu mengelola BUMDes; 5) Kesiapan pemerintah Desa dalam Penyertaan modal.
Upaya  nyata  perlu  dengan  cepat  dan  tepat dilakukan  sehingga  dapat  menciptakan  akselerasi kemajuan perekonomian. Pertumbuhan ekonomi desa dapat  dilakukan  dengan  pendeakatan  aspek  hukum, politik,  budaya,  aspek  sosial    serta  memupuk  jiwa kewirausahaan.  Kualitas  Sumber  Daya  Manusia  di Desa  penting  untuk  ditingkatkan.  Pola  pembinaan pemuda  didorong  untuk  lebih  berkarakter  dalam mengawal proses pembangunan ekonomi di desa.(Syahza n.d.2013)
Menurut  (Suardi  Mandang,  2019)  Sebagai lembaga  usaha  yang  ada  ditingakatan  desa  yang didirikan atas partisipasi masyarakat maka BUMDes harus  mengedepankan  kepentingan  masyarakat, diaantaranya:  1)  BUMDes  harus  bersifat  terbuka, setiap masyarakat dapat mengakses informasi tentang pengelolaan  BUMDes;  2)  BUMDes  bersifat  sosial, dalam  melakukan  usaha  tidak  berdasarkan  pada keuntungan, namun tetap mempertimbangkan kondisi masyarakat setempat; 3) BUMDes harus dikelola oleh pihak-pihak yang independen. Pengelolaan BUMDes tidak  boleh  dari  pemerintahan  desa  agar  dapat terhindar  dari  intervensi;  4)  BUMDes  tidak  boleh mengambil alih kegiatan masyarakat desa yang sudah
jalan tetapi BUMDes harus menjadi katalisator yang dapat  mengkonsolidasikan  usaha  yang  ada  di  desa untuk meningkatkan kualitas usaha mereka.

## 3.3.2. Kelemahan
Kelemahan  BUMDes  diantaranya,  1)  Sumber daya manusia yang belum memadai untuk mengelola usaha  dengan  baik;  2)  Pengelola  yang  diangkat berdasarkan  kedekatan  pemerintah  desa,  belum  ada sistem  seleksi  yang  dilakukan  untuk  menentukan pengelola.  Dengan  SDM  yang  tidak  mumpuni  akan berpengaruh  besar  pada  manajemen  usaha,  sehingga cenderung belum memiliki perencanaan yang matang tentang  jenis  usaha  yang  akan  dijalankan.  Masih cenderung mengikuti usaha yang telah ada di daerah masing-maasing, bahkan sering mengalami perubahan usaha.
Adanya  ketakutan  pengelola  untuk  beronovasi dalam  menggunakan  anggaran.  Pengelola  atau pengurus memiliki kekhawatiran jika terjadi kerugian akan  terjadi  proses  hukum.  Paradigma  pengelolah BUMDes  hanya  mengamankan  dana  yang  diberikan dari  penyertaan  dana  Desa.  Hal  ini  terjadi  karena mereka harus melakukan pertanggung jawaban setiap tahun kepada pemerintah Desa dan Pemerintah tingkat Kabupaten.

## 3.3.3. Peluang
Sumber  Daya  Alam  (SDA)  serta  Sumber  Daya Manusia  (SDM)  yang  dimiliki  desa  harus  menjadi perhatian  untuk  dikelolah  dengan  sebaik-baiknya. BUMDes  sebagai  lembaga  bisnis  yang  ada  di  desa harus  melihat  SDM  sebagai  peluang  terbesar  untuk dimanfaaatkan.  Dengan  dukungan  dari  pemerintah Desa, setiap BUMDes dapat memiliki produk masing- masing.  Dukungan  pemerintah  bukan  hanya  pada adimistrasi,  namun  harus  menjadi  inisiator  dan motivator  bagi  pengelola  dalam  menjalankan  usaha. Pengelolaan  SDA  oleh  SDM  yang  baik  akan memajukan BUMDes di setiap Desa.
Menurut  Soegijoko  (1997),  ada  berbagai pendekatan dalam pembangunan ekonomi masyarakat:  1)  pendekatan  terarah,    pendekatan  ini menekankan bahwa pembangunan melalui pemberdayaan  harus  fokus  dan  terarah  pada  orang miskin;  2)  pendekatan  kelompok,  pendekatan  ini melibatkan  secara  bersama  agar  dapat  lebih  muda memecahkan  suatu  permasalahan; 3)  pendampingan, dalam  setiap  proses  pembangunan  diperlukan pendampingan pada setiap kelompok, pendampingan baik harus dilakukan secara professional. Pendamping
harus  bertindak  sebagai  fasilitator  agar  kelompok masyarakat  merasa  terfasilitasi  dalam  merumuskan rencana  pembangunan  yang  mereka  butuhkan. Pendamping  juga  harus  komunikator,  dengan  teknik komunikasi  yang  dimiliki  oleh  pendamping  akan memudahkan transfer pengetahuan kepada kelompok masyarakat.  Disamping  itu,  pendamping  juga  harus dinamisator agar  ruang  diskusi  dapat  berjalan  secara dinamis.  Proses  pendampingan  tersebut  akan berdampak pada percepatan kemandirian pembangunan. Pendampingan dilakukan untuk meningkatkan  Sumber  Daya  Manusia.  Peningkatan kapasitas  dan  kapabalitas  masyarakat  desa  daapat dilakukan  lewat  pemberdayaan.(Meningkatkan  & Susanto, n.d.2018)

## 3.3.4. Tantangan
Sebagai  lembaga  usaha  yang  berada  di  desa tentunya  memiliki  tantangan.  Diantaranya,  secara internal  dapat  kita  lihat  pada  manajemen  organisasi. Hubungan  antara  pemerintah  desa  dengan  pengelola masih  menggunakan  system  intruksional,  sehingga berimplikasi  pada  manajemen  organisasi.  Lembaga bisnis akan berjalan dengan baik jika di dukung oleh manajemen bisnis yang baik.
Manajemen  bisnis  yang  baik  akan  menciptakan iklim  kerja  yang  baik  sebagai  pendorong  kemajuan dan  perkembangan  suatu  bisnis.  Meskipun  setiap BUMDes  telah  dibentuk  kepengurusan,  namun  pada implementasinya,  pengurus  BUMDes  belum  bisa menjalankan  tanggung  jawabnya  dengan  baik. Pengurus  cenderung  belum  memahami  tentang  job kerja  masing-masing.  Tantangan  selanjutnya  terkait dengan  penggalian  potensi  lokal,  mengembangkan produk  berdasarkan  potensi  lokal  tidaklah  mudah, dibutuhkan keberanian untuk mengambil resiko.
Proses menyatukan masyarakat untuk mengembangkan  desa  tidaklah  mudah.  Masyarakat desa tidak memiliki keberanian untuk mengembangkan  potensi  yang  dimiliki  desa  dengan berbagai  alasan.  Dibutuhkan  proses  panjang  untuk memberikan pemahaman masyarakat melalui sosialisasi dan peningkatan SDM untuk merubah cara berpikir  masyarakat  agar  dapat  terlibat  dalam mengelola dan memajukan potensi desa.
BUMDes yang memiliki manajemen kelembagaan  baik  serta  memiliki  produk  yang berkualitas  seringkali  mendapatkan  kesulitan  dalam hal  promosi.  Pengurus  BUMDes  harus  benar-benar mampu  melihat  peluang  berdasarkan  kebutuhan
masyarakat.  Harus  ada  dilakukan  segmentasi  pasar agar  proses  distribusi  produk  dapat  berjalan  lancar. Produk  yang  baik  dan  berkualitas  tidak  ada  artinya jika kita tidak mampu promosikan dengan baik.

## 3.4. Strategi Penguatan BUMDes

## 3.4.1. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM)
Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  menjadi  faktor utama  dalam  menjalankan  suatu  bisnis.  Peningkatan Sumber  Daya  Manusia  harus  terus  didorong  sesuai dengan  kondisi  dan  kebutuhan  pengelolaan  suatu bisnis. BUMDes dituntut untuk melakukan peningkatan sumber daya melalui pendidikan formal ataupun  non  formal.  oleh  karena  itu,  kerja  sama dengan  lembaga  pendidikan  yang  mempunyai relevansi  dengan  hal  ini  tidak  bisa  diabaikan,  kerja sama BUMDes dengan Perguruan Tinggi, NGO/LSM mitra  bisnis  yang  dapat  menjadi  pendamping  dalam pengelolaan.
SDM  yang  memadai  akan memberikan  dampak pada  tata  kelola  organisasi.  Pembagian  job  kerja pengurus akan mudah dilakukan jika SDM yang ada sesuai  dengan  kebutuhan,  sehingga  akan  menjamin pembagian  pekerjaan  yang  harus  dilakukan  dalam setiap  bagian  dan  unit  tertentu  pada  BUMDes. Mengatur pemberian tugas dan tanggung jawab yang berhubungan  dengan  pekerjaan  masing  -  masing, mengkoordinasikan  tugas-tugas  BUMDes  yang beragam,  menyusun  kelompok  pekerjaan  ke  dalam unit atau bagian tertentu, serta menetapkan hubungan antar individu, kelompok tugas, dan unit/bagian.

## 3.4.2. Konektifitas pasar / jejaring bisnis
Penguatan  jejaring  bisnis  pada  BUMDes dilakukan  untuk  mempercepat  akselarasi  bisnis. Pelaku  bisnis  (UMKM)  yang  ada  di  desa  harus dijadikan  sebagai  parner.  Kecendrungan  diberbagai desa  BUMDes  menjadikan  UMKM sebagai  pesaing, sehingga  tidak  terjadi  kolabarosi  untuk  saling menunjang  dalam  pengembangan  bisnis.  BUMDes bukan  pemain,  tetapi  memberikan  panggung  agar anak  muda,  UMKM,  koperasi  bisa  mengembangkan gagasan, potensi dan membantu memasarkan produk- produk  mereka.  Dengan  demikian,  BUMDes  harus melakukan  kerja  sama  dengan  berbagai  pihak,  baik pihak  yang  ada  di  desa,  maupun  pihak  luar. Konektifitas pasar akan mempermudah pemasaran.

## 3.4.3. Penggunaan teknologi
Era  Revolusi  4.0  menjadikan  penggunaan teknologi begitu penting. setiap lembaga bisnis harus menggunakan teknologi. Penggunaan teknologi dapat
dilakukan  pada  setiap  proses  yang  dijalankan,  baik produksi, distribusi maupun pada aspek pemasaran.

## 3.4.4. Dukungan Sosial
Salah  satu  indikator  keberhasilan  pembangunan pada  suatu  Negara  dengan  melihat  kondisi  sosial ekonomi masyarakat. Pembangunan dapat terlaksana dengan  adanya  sinergitas  dari  berbagai  elemen,  baik pemerintah,  swasta,  maupun  masyarakat.  Secara umum  para  aktor  atau  pelaku  ekonomi  dalam  suatu Negara dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu  penyelenggaran  Negara  (political  Society), kelompok  dunia  usaha  (Business  Society),  dan kelompok masyarakat madani (Civil Society). (Faizal Noor, 2013).
BUMDes sebagai kelompok dunia usaha sangat membutuhkan  dukungan  dari  pemerintah  maupun masyarakat  yang  ada  di  Desa.  Tanpa  dukungan pemerintah  maka  BUMDes  tidak  akan  berkembang. Dengan  demikian,  BUMDes  dapat  maju  dan memberikan  kontirubusi  terhadap  masyakarakat ketika  berani  melakukan  terobosan  dan  inovasi. Masyarakat desa harus ikut terlibat, tidak bisa hanya mengandalkan  pengurus/pengelola.  Oleh  karena  itu, sosialisasi  harus  terus  dilakukan  untuk  memberikan pemahaman kepada masyarakat. Dengan pemahaman yang  sama  akan  membentuk  pola  fikir  yang  sama, sehingga akan tercipta kerja  sama  antara  pemerintah desa,  pengelola,  serta  masyarakat  desa.  Proses pendampingan  dari  berbagai  pihak  harus  terus dilakukan  agar  BUMDes  dapat  menjadi  penopang pembangunan  yang  berkelanjutan.  Pendampingan yang mandiri dan berkelanjutan merupakan salah satu prasyarat  keberhasilan  pembangunan  uasha  ekonomi masyarakat melalui pengelolaan BUMDes. Pendampingan  sebagai  kegiatan  untuk  membantu, mengarahkan, mendukung terhadap pengurus BUMDes dalam merumuskan masalah, merencanakan,  melaksanakan,  dan  melestarikan kelembagaan BUMDes.
Fasilitasi pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat melalui penguatan kemampuan masyarakat  lokal  ( capacity  building ),  penguatan kelembagaan  masyarakat  ( instituonal  building ), kelembagaan  ekonomi  dalam  pengembagan  usaha mikro  yang  berorientasi  pada  kemajuan,  berdaya saing, dilandasi keterbukaan ( transparant ), bertanggungjawab  ( accountable )  serta  menguasai bidangnya ( professional ).
3.5. BUMDes Perspektif Maqashid Syariah
Maqashid  syariah adalah  adalah  konsep  utama dalam  hukum  Islam  yang  merujuk  kepada  tujuan- tujuan  atau  maksud  yang  mendasari  hukum  syariah. Konsep  ini  bertujuan  untuk  menjaga  kemaslahatan dan kepentingan umat manusia. Kata maqasid berasal dari  bahasa  Arab  yang  berarti  tujuan  atau  maksud, sedangkan  al-Shariah  oleh  para  ahli  hukum  Islam, diartikan sebagai seperangkat peraturan atau ketentuan dari Allah untuk manusia yang disampaikan melalui  rasulNya.  Untuk  memahami  makna  syariah diperlukan tiga hal mendasar, yaitu keimanan, moral dan fiqh serta kodifikasi hukum.
Maqashid  syariah merupakan  bagian  dari kebutuhan al-ḍaruriyah , sehingga memelihara kelima unsur  itu  adalah  mutlak  dilakukan.  Di  antara  lima unsur  adalah  pemeliharaan  agama,  jiwa,  akal, keturunan  dan  harta.  Kelima  unsur  pokok  tersebut memiliki kedudukan yang sama dan peran yang sama pula, sehingga tidak  ada  yang  lebih  diutamakan  dari yang lainnya. Semuanya tergantung dengan persoalan-persoalan  yang  dihadapi  yang  terikat dengan situasi dan kondisi tertentu, sehingga berpikir dan  berpaham  kontekstual  mutlak  dimiliki  seorang pengkaji  hukum  Islam  (mujtahid).  Hal  ini  tidak  lain agar  kemaslahatan  yang  hakiki  dan  universal  dapat diwujud.(Helim, 2019)
Implementasi faktor agama (dien )pada BUMDes menjadi  identitas  BUMDes  dengan indikator  adanya kepatuhan  syariah.  Implementasi  faktor  hidup  (nafs) pada BUMDes menjadi peningkatan kualitas sumber daya  insani  dengan  indikator  terjaminnya  nafs,  akal dan  keluarga  karyawan.  Implementasi  faktor  akal (‘aql)  pada  BUMDes  menjadi  sistem  organisasi dengan indikator penggunaan manajemen yang sesuai syariat  Islam.  Implementasi  faktor  keturunan  (nasl) pada  BUMDes  menjadi  keberkahan  dan  keuntungan dengan indikator tidak melakukan kecurangan dalam usahanya.  Implementasi  faktor  harta  (maal)  pada BUMDes menjadi pokok kehidupan dengan indikator modal, penjualan dan manajemen keuangan syari’ah. (Syahrizul, 2023)

## 4. KESIMPULAN
Penelitian  ini  menganalisis  karakter  BUMDes, pengelolaan BUMDes yang ada di Desa, serta Strategi penguatan BUMDes dalam mendukung pembangunan daerah  berkelanjutan.  Hasil  penelitian  menujukan Badan  Usaha  Milik  Desa  di  Kabupaten  Bone  belum menemukan  karakter  yang  sesuai  dengan  kondisi
lokal.  Dalam  menjalankan  usaha  masih  cenderung meniru  apa  yang  telah  dilakukan  orang  lain,  Tata kelola  BUMDes  belum  menerapkan  prinsip  yang harus  menjadi  pegangan  dalam  melakukan  aktifitas. Pengelola/  pengurus  masih  belum  memiliki  SDM yang  baik  untuk  melakukan  inovasi,  sehingga BUMDes cederung tidak mengalamai perkembangan secara  signifikan, Penguatan BUMDes harus dilakukan dengan pendekatan manajemen yang baik, peningkatan SDM, penguatan Kelembagaan, menciptakan  produk  berdasarkan  potensi  lokal,  serta menciptakan konekftitas/jejaring bisnis.
Penguatan BUMDes akan memberikan kontribusi  dalam  meningkatkan  ekonomi  mayarakat serta menjadi pilar utama dalam pembangunan daerah yang  berkelanjutan.  Penguatan  BUMDes  dapat dilakukan  dengan  proses  pendampingan  oleh  pihak yang  berkompeten,  baik  dari  pemerintah  maupun swasta.  Program  pengabdian  pada  perguruan  tinggi diarahkan untuk memberikan edukasi dan pendampingan  pada  BUMDes  yang  ada  di  daerah masing-masing.
Penelitian  ini  menggunakan  survei,  dalam pengumpulan  data  dengan  wawancara.  Penelitian survei  belum  mampu  membahas  sisi  perilaku  secara komprehensif sehingga hasil kajian ini lebih mengarah pada pembahasan sisi persepsi responden. Selain itu, responden  dalam  riset  ini  yang  lebih  didominasi pengelola  BUMDes  menjadi  keterbatasan  tersendiri dalam melakukan generalisasi hasil penelitian.
Keterbatasan-keterbatasan tersebut menjadi catatan  tersendiri  bagi  penelitian  selanjutnya  untuk topik  kajian  ini.  Penelitian  selanjutnya  perlu mempertimbangkan desain eksperimen untuk mengungkap  lebih  jauh  peran  BUMDes  dalam memajukan  ekonomi  untuk  pembangunan  daerah secara  berkelanjutan.  Sementara  dari  sisi  responden, karakteristik  yang  seimbang  antara  jenis  pengelola, pemerintah,  pendamping  desa  dan  para  pengiat ekonomi desa.

## 5. UCAPAN TERIMA KASIH
Alhamdulillahirabbil  ‘alamin,  puji  dan  syukur atas  kehadirat  Allah  SWT  yang  telahmemberikan rahmat  dan  karunia-Nya,  sehingga  penulis  dapat menyelesaikan  jurnal  ini,  kata  teristimewa  kepada kedua  orang  tua  yang  sellau  mensuport  penulis  dan teman-teman sejawa.
6. REFERENSI
Faizal  Noor,  H.  (2013). Ekonomi  Publik:  Ekonomi Untuk Kesejahteraan Rakyat. Padang .
Febryani, H., Nurmalia, R., Lesmana, I. M. I., Wiwik, N.  K.,  Dewi,  D.  P.  Y.  P.,  &  Rizky,  N.  (2018). Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa (Studi di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang). In JAP) (Vol. 1, Issue 6).
https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJA/art icle/view/19865
Fitriana, I., 1 , U., Setiawan, A., Rahmawati, A., &
Abstrak,  I.  A.  (2017).  Politik  Indonesia Indonesian Political Science Review Pembangunan  Desa  Berbasis  Potensi  Lokal Agrowisata  di  Desa  Bumiaji,  Kota  Batu,  Jawa Timur.
In journal.unnes.ac.id .
http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/JPI
Harobu,  F.,  Laru,  U.,  &  Suprojo,  A.  (2019).  Peran Pemerintah  Desa  Dalam  Pengembangan  Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). Publikasi.Unitri.Ac.Id , 8 (4), 367. www.publikasi.unitri.ac.id
Hazas  Syarif,  A.,  &  Habibi,  A.  (2022).  Peran Perguruan  Tinggi  Keagamaan  Islam  Negeri dalam Pengembangan
Bumdes Menuju Kemandirian Desa di Provinsi Lampung. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam , 8 (1), 524. https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4261 Helim, A. (2019). Maqasid Syariah versus Ushul Fiqh (Konsep  dan  Posisinya  dalam  Metodologi Hukum Islam) . 214.
Kamaroesid,  H.  (2016). Tata  Cara  Pendirian  dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa .
Meningkatkan, G., & Susanto, K. R. (n.d.). Efektifitas Peranan  Hukum  dalam  Pengelolaan  Dana  Desa
Melalui BUMDes Sebagai Perwujudan Kearifan Lokal yang Berdaya Saing. In openjournal.unpam.ac.id .  Retrieved  June  26, 2021, from
http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/Procee dings/article/view/2166
Ridlwan, Z. (n.d.). Urgensi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)  dalam  Pembangun  Perekonomian… Urgensi  Badan  Usaha  Milik  Desa  (Bumdes) Dalam  Pembangun  Perekonomian  Desa.  In repository.lppm.unila.ac.id .  Retrieved  June  26, 2021,
from
http://repository.lppm.unila.ac.id/13935/1/2014 07  Urgensi  BUMDes  dalam  Pembangunan Perekonomian Desa.pdf
Rizkianto, N., Fakultas, T., & Administrasi, I. (2018).
Penerapan  Konsep  Community  Based  Tourism Dalam Pengelolaan Daya Tarik Wisata Berkelanjutan (Studi Pada Desa Wisata Bangun, Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek).
In Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)|Vol (Vol. 58,
Issue 2).
http://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id/i ndex.php/jab/article/view/2402 Sagita, G., Mutimatun, N., & SH, M. (2017). Usaha Milik  Desa  (Bumdes)  Dalam  Meningkatkan Kesejahteraan  Masyarakat  Desa  Berdasarkan Uu No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus di BUMDes Tirta … .
http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/57509
Syahrizul. (2023). Implementasi Maqashid Syari’ah di Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes). Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam , 9 (02), 2343–2355.
Syahza,  A.  (n.d.).  Ekuitas:  Jurnal  Ekonomi  dan
Keuangan Model Pengembangan Daerah Tertinggal Dalam Upaya Percepatan
Pembangunan  Ekonomi  Pedesaan  Suarman.  In ejournal.stiesia.ac.id .  Retrieved  June  26,  2021, from https://ejournal.stiesia.ac.id/ekuitas/article/view/ 154