Agri- SosioEkonomi Unsrat, ISSN (p) 1907– 4298, ISSN (e) 2685-063X , Sinta 5, Volume 19 Nomor 2, Mei 2023 : 1235 – 1246

## Perpektif Pemerintah Provinsi Papua Pada Penerimaan Pemekaran Daerah
Otonomi Baru Di Provinsi Papua
The Perspective Of The Papua Provincial Government On The Acceptance Of Regional Expansion New Autonomy In Papua Province
Nes Tabuni (1)(*) , Welly Waworundeng (2) , Stefanus Sampe (2)
1) Peneliti Independen
2) Staf Pengajar dan Peneliti pada Prodi Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan Program Pascasarjana, Universitas Sam Ratulangi, Manado *Penulis untuk korespondensi: nestabunii2@gmail.com
Naskah diterima melalui e-mail jurnal ilmiah agrisosioekonomi@unsrat.ac.id
: Rabu, 31 Mei 2023
Disetujui diterbitkan
: Rabu, 31 Mei 2023

## ABSTRACT
This study aims to analyze the perspective of the Papua provincial government on the acceptance of the new autonomous region in Papua province. The research was conducted from March to April 2023 in Papua Province as the parent province among the three new autonomous regions. The data analysis technique used in this study is an interactive qualitative technique. The results of the research are that other regional governments also consider that the expansion of the New Autonomous Region (PDOB) in the provinces of Papua and West Papua is indeed a necessity and can be assessed as the impact of Papua's mismanagement so far. The policy of the central government must side with the regional government in Papua, but this is not democratic and does not understand the history and character of  the  indigenous  Papuans,  so  that  the  state's  goals  can  be  fulfilled  in  carrying  out  the  Expansion  of  the  New Autonomous Region (PDOB) in Papua with political strategies that are dominated by the government with an action that  can  realize  the  ability  to  carry  out  development  and  welfare  for  the  people  of  Papua  and  in  general  for  the Indonesian state.
Keywords : government perspective; acceptance of regional expansion; new autonomy

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perspektif pemerintah provinsi papua pada penerimaan daerah otonomii baru di provinsi papua. Penelitian dilakukan pada bulan Maret hingga April 2023 di Provinsi Papua sebagai provinsi  induknya di antara  ketiga DOB tersebut.  Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik  kualitatif  interaktif.  Hasil  penelitian  yaitu  pemerintah  daerah  lain  juga  yang  menganggap  bahwa  dalam memberikan Pemekaran Daerah Otonomi Baru (PDOB) di provinsi Papua dan provinsi Papua Barat memang sebuah keniscayaan dan dapat  dinilai sebagai  dampak dari  salah urus Papua selama ini.  Kebijakan pemerintah pusat  harus berpihak  dengan  pemerintah  daerah  di  Papua,  namun  hal  tersebut  terjadi  tidak  domokratis  serta  tidak  memahami sejarah dan karakter orang asli Papua, agar tujuan negara bisa dapat memenuhi dalam melakukan Pemekaran Daerah Otonomi  Baru  (PDOB)  di  Papua  dengan  strategi-strategi  politik  yang  didominasi  oleh  pemerintah  dengan  suatu tindakan  yang  dapat  mewujudkan  dalam  kemampuan  melaksanakan  pembangunan  serta  kesejahteraan  bagi masyarakat Papua dan pada umumnya bagi negara Indonesia.
Kata kunci : perpektif pemerintah; penerimaan pemekaran daerah; otonomi baru
Perpektif Pemerintah Provinsi Papua pada Penerimaan Pemekaran………..……...….(Nes Tabuni, Welly Waworundeng, Stefanus Sampe)

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Pemekaran daerah di Indonesia diyakini mampu  memberikan  dampak  positif  bagi kesejahtraan  bagi  rakyat  Papua  melalui pembangunan serta pengembangan di wilayah Timur  Indonesia.  Tujuan  negara  dalam memberikan  pemekaraan  daerah  diantaranya untuk  meningkatkan  kesejahtraan  rakyat ( policy )  dalam  rangka  untuk  peningkatan pelayanan  umum,  percepatan  demokrasi, percepatan  perekonomian  daerah,  percepatan pengelolaan  potensi  daerah,  peningkatan keamanan dan ketertiban.
Tujuan  pemekaran  daerah  baru  dalam kaitannya  dengan  administrasi  pemerintahan adalah  orang-orang  birokrasi  yang  berada dalam  suatu  langkah  strategis  agar  dapat mengisi atau ditempuh dalam pemerintahannya untuk dapat melihat kualitas pelaksanaan  serta  tugas-tugas  pemerintahan yang  baik  dalam  rangka  meningkatkan pelayanan,  pemberdayaan  dan  pembangunan menuju terwujudnya  suatu  tatanan  kehidupan masyarakat yang maju, mandiri, sejahtera, adil dan makmur.
Pemekaran Daerah Otonomi Baru dalam pasal  33  (ayat)  1  Undang-Undang  No.  23 Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah, menyebutkan bahwa pemekaran daerah merupakan  pemecahan  daerah  provinsi  atau daerah kabupaten/kota menjadi dua atau lebih daerah baru atau penggabungan bagian daerah dari daerah yang bersanding dalam satu daerah provinsi menjadi satu daerah baru. Terbentuknya daerah baru berarti ketembahan daerah  otonomi  baru  juga.  Tujuan  di  dalam otonomi  daerah  menurut  Zuhro  (2016), sebagai tujuan politik di mana otonomi daerah dilakukan  untuk  mendistribusikan  kekuasaan ke  tingkat  daerah,  membangun  masyarakat daerah,  dan  untuk  menjaga  kestabilan pemerintahan  nasional.  Bertujuan  Sebagai pemerataan ekonomi yakni untuk memberikan pelayanan  yang  berkualitas  dan  menyentuh hati pada masyarakat.
Pada Tahun 2022, pulau Papua mengalami pemekaran daerah, dimana mengasilkan  4  (empat)  provinsi  baru. Sebelumnya, hanya ada 2 (dua) provinsi, yaitu provinsi Papua sebagai induk yang beribukota di  Jayapura  dan  pemekaran  pertama  provinsi papua  barat,  selanjutnya  bertambah  menjadi empat provinsi baru, yang terdiri dari Provinsi Papua  Selatan  yang  beribukota  di  kota Merauke,  Provinsi  Papua  Tengah  yang beribukota  di  Kota  Nabire,  Provinsi  Papua Pegunungan  yang  beribukota  di  Kabupaten Jayawijaya  Provinsi  Papua  Pegunungan  dan Provinsi Papua Barat Daya yang beribukota di kota Sorong.
Pemerintah  pusat  melalui  bapak  Ir.  Hj. Joko  Widodo  sebagai  Presiden  Republik Indonesia  juga  menegaskan  bahwa  untuk dimekarkan di wilayah Papua merupakan salah satu  wujud  untuk  menciptakan  pemerataan pembangunan  (untuk  meredam  isu  politik papua  merdeka).    Selain  itu,  dengan  adanya daerah  otonomi  baru,  diharapkan  akan mempermudah  jangkauan  layanan  di  tanah Papua. Pemekaran wilayah Papua merupakan aspirasi  yang  berasal  dari  segelintir  pejabat papua  yang  masa  jabatannya  habis  serta masyarakat itu sebagai keluarga pejabat Papua habis masa jabatannya itu sendiri.
Pemerintah  dapat  memperhatikan  untuk maju  dan  berkembang  dari  segi  ekonomi, maupun  pembangunan  terhadap  masyarakat yang berdomisili di Provinsi Papua serta pada umumnya  di  Indonesia.  Pemekaran  daerah baru  yang  dimekarkan  ini  diharapkan  bisa berkembang  dan  mampu  menyelenggarakan pembangunan  di  wilayah  Papua  dan  dapat meberikan percepatan optimal dengan terwujudnya   kesejahteraan bagi orang Papua yang  berada  di  pelosok  lembah  dan  gunug- gunung.  Pembentukan  tersebut  tidak  dapat merugikan  provinsi  induknya,  karena  suatu daerah  yang  baru  dimekarkan  ataupun organisasi  induk  daerah  tersebut  mampu menyelenggarakan      otonomi      daerah  sesuai UU,  sehingga  tujuannya  dapat  tercapai  pada puncaknya.
Agri- SosioEkonomi Unsrat, ISSN (p) 1907– 4298, ISSN (e) 2685-063X , Sinta 5, Volume 19 Nomor 2, Mei 2023 : 1235 – 1246
Perspektif pemerintah Papua lain bersama  masyarakat  Papua  tidak  setujui dengan ada pemekaran daerah otonomi baru di Papua,  karena  mereka  merasa  bahwa  hal  ini tidak dapat diambil melalui aspirasi masyarakat  orang  asli  Papua  bersama  MRP dan  DPRD  yang  ada  di  Provinsi  Papua. Pemerintah  pusat  menganggap  orang  Papua tidak punya kekuasaan lalu mereka mementingkan  dalam  kembijakan  sebagai kepentingan  strategis  nasional  dalam  rangka mengokohkan NKRI. Oleh sebab itu pemerintah  harus  dapat  melihat  lambatnya percepatan  pembangunan  kesejahteraan  bagi masyarakat,  serta  memelihara  citra  positif Indonesia di mata Internasional.
Pemekaran  daerah  di  Provinsi  Papua mengalami gejolak, sehingga proses perumusan  kebijakan  pemekaran  daerahnya tidaklah  muda.  Ada  banyak  hasil  penelitian yang menemukan bahwa kebijakan dalam hal memberikan  pemekaran  daerah  baru  tersebut tidak bisa mendapatkan
se-maksimal
mungkin,  karena  hal  ini  didominasi  oleh kepentingan
elit politik
untuk mempertahankan  wilayah  papua  ini  di  dalam negara. Konsep Politisi lokal dalam pascareformasi,  yang  menunjukkan  adanya desentralisasi (otonomi khusus) dapat mendorong  lahirnya  praktik  dinasti  politik (Muqoyyidin, 2013).
Berdasarkan  latar  belakang  masalah  di atas,  maka  pemekaran  wilayah  baru  dapat dilakukan  oleh  pemerintah  pusat  bersama penerima  pemekaran  daerah  otonomi  baru (DOB)  elit  papua  lainnya  dalam  konsep  di atas, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan  penelitian  dengan  menganlisis pada  perspektif  penerimaan  DOB  di  Papua. Bagaimana  Perspektif  Pemerintah  Provinsi Papua  Pada  Penerimaan  Daerah  Otonomii Baru Di Provinsi Papua?

## Tujuan Penelitian
Berdasarkan latar belakang yang diuraikan,  tujuan  dilakukannya  penelitian  ini
untuk  menganalisis  perspektif  pemerintah provinsi  papua  pada  penerimaan  daerah otonomii baru di provinsi papua.

## Manfaat Penelitian
Hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat memberikan  manfaat  baik  secara  teoritis maupun secara praktis yaitu:
1. Manfaat secara teoritis dalam penelitia ini diharapkan hasilnya bisa bermanfaat yaitu: Dalam memberikan pandangan
berdasarkan  penerimaan  Daerah  Otonomi Baru  (DOB)  pada  pemerintah  provinsi Papua.
2. Manfat  secara  praktis  dalam  penelitian tersebut  dapat  bermanfaat  yakni  :  Dalam hasil  penelitian  ini  dapat  memberikan kontribusi  bagi  Daerah  Otonomi  Baru (DOB) di Papua.

## METODE PENELITIAN

## Jenis Penelitian
Penelitian  yang  dapat  di  ambil  adalah kualitatif, untuk mengeksplorasi dan menganalisis data bagaimana dalam perspektif pemerintah  provinsi  Papua  pada  penerimaan pemekran  daerah  otonom  baru  (DOB)  di Provinsi  Papua.  Poroses  penilitian  kualitatif adalah penting untuk melakukan upaya-upaya dalam  mengajuhkan  pertanyaannya  dan prosadur  untuk  mengumpullkan  data  secara spesifik daripada partisipan, serta menganalisis  data  yang  secara  induktif  mulai dari  tema-tema  (topik)  yang  khusus  ke  tema- tema  yang  umum,  agar  dapat  menafsirkan makna data (Creswell, 2015).
Jenis  penelitian  ini  adalah  metode kualitatif dapat melakukan dengn wawancarai dan  obsservasi  kelapangan.  Untuk  mengkaji persamaan  data  yang  diperoleh  dari  hasil wawancara  mendalam  dengan  informan, observasi  maupun  dokumentasi  dan  studi kepustakaan.  Dengan penelitian ini dilakukan berdasarkan  kepada  metode  kualitatif  yang
Perpektif Pemerintah Provinsi Papua pada Penerimaan Pemekaran………..……...….(Nes Tabuni, Welly Waworundeng, Stefanus Sampe)
lebih  pada  hasil  deskriptif.  Metode  kualitatif ini  dapat  digunakan  untuk  meneliti  kondisi objek  alamiah  yang  ada  berdasarkanpada fakta-fakta yang ada (Sugioyono, 2006).

## Waktu dan Tempat Penelitian
Penelitian  ini  bertempat  di  Provinsi Papua  sebagai  provinsi  induknya  di  antara ketiga  DOB  tersebut.  sehingga  Penelitian  ini dapat  dilakukan  untuk  melihat  permasalahan dalam keterlibatan antara penerima terjadinya pemekaran,  dan  penolakkan  pemekaran provinsi daerah otonomi baru di Papua. Waktu penelitian ini akan dimulai pada bulan Maret- April 2023.

## Informan Penelitian
Informan  dalam  penelitian  ini  peneliti akan  dapat  dipilih  beberapa  orang  informan, karena tatap muka langsung dengan tim yang proses  melakukan  pembentukkan  Daerah Otonomi  Baru  (P-DOB)  di  Provinsi  Papua. Informan  dapat  lakukan  penelitian  dengan caranya,  adalah  teknik  penarikan  sampel secara  subjektif  dengan  mengambail  tujuan tertentu  yang  memiliiki  informansi  dapat diperlukan bagi peneliti, agar dapat dilakukan. Detail  informan  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah:
1. Perspektif  Pemerintah  Provinsi  Papua sebanyak 2 orang.
2. Tim Penerima Pemekaran DOB  sebanyak 2 Orang.
3. Tim Penolakan DOB sebanyak 1 orang.

## Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan
data pada
penelitian ini adalah:
1. Observasi,  yaitu  salah  satu  cara  dalam pengumpulan  data  yang  dilakukan  ialah dengan  cara  mengamati  pada  Persfektif Penerimaan  Provinsi  pada  Penerimaan Daerah  Otonomi  Baru  (DOB)  di  Provinsi Papua.
2. Wawancara,  yaitu  teknik  pengumpulan data  dengan  cara  melakukan  tanya  jawab secara  langsung  dengan  informan  dan
menggunakan pedoman wawancara tentang  persfektif  pemerintah  Provinsi Papua pada penerimaan pemekaran daerah otonomi baru di Provinsi Papua.
3. Dokumentasi,  adalah  data  yang  diperoleh dengan  cara  mengumpulkan  data  tertulis melalui Kantor gubernur Provinsi Papua.

## Sumber Data Penelitian
Sumber data pada penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder:
1. Data Primer adalah data yang dikumpulkan secara  langsung  dari  informan,  data tersebut  mengenai  perspektif  pemerintah provinsi Papua terhadap pemekaran daerah baru.
2. Data Sekunder, yaitu data yang dikumpulkan dari tangan beberapa sumber lain  yang  tersedia  sebelum  penelitian dilakukan.

## Teknik Pendekatan
Penelitian  ini  menggunakan  dua  teknik pendekatan, yaitu:
1. Pendekatan  Yuridis  Normatif  adalah pendekatan  melalui  peraturan  perundang- undangan  dengan  suatu  ketentuan abstrak yang  berkaitan  dengan  masalah  yang diteliti.
2. Pendekatan  Yuridis  Empiris,  melakukan pendekatan  berdasarkan  pada  adanya kesesuaian  antara  data  yang  diperoleh dengan  aturan  atau  kaidah  hukum, sehingga menguraikan dan penjabarannya akan menggarbarkan permasalahan dengan jelas.

## Teknik Analisis Data
Menurut  Miles  dan  Huberman  dalam Sugiyono (2012), penelitian kualitatif dilakukan secara interaktif dengan pengumpulan data secara terus menerus. Tiga komponen yang dimaksud:
1. Pengumpulan  Data,  yaitu  langkah  paling penting  dalam  penelitian  karena  tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan
Agri- SosioEkonomi Unsrat, ISSN (p) 1907– 4298, ISSN (e) 2685-063X , Sinta 5, Volume 19 Nomor 2, Mei 2023 : 1235 – 1246
data. Tanpa
mengetahui teknik
pengumpulan  data,  maka  penelitian  tidak akan  mendapat  data  yang  memenuhi standar data yang ditetapkan.
2. Reduksi  Data  ( Data  reduction )  yang tersedia  cukup  luas,  sehingga  harus dijelaskan  secara  lengkap  dan  tepat. Seperti  yang  sudah  dikatakan,  posisi peneliti di lapangan semakin kompleks dan padat  data.  Akibatnya,  analisis  data menggunakan  data  yang  telah  disunting dimulai  tepat  satu  kali.  Pengurangan  data berarti  membuat  rangkuman,  memilih yang  penting,  memfokuskan  pada  yang penting.
3. Penyajian data dalam penelitian kualitatif, data  dapat  disajikan  dalam  bentuk deskripsi singkat, diagram, hubungan antar kategori, dll.
4. Langkah  selanjutnya  dalam  analisis  data kuantitatif  adalah  mengidentifikasi  dan mendeskripsikan  kesimpulan.  Jika  bukti yang  kuat  dan  mendukung  tidak  terlihat pada pengumpulan data putaran berikutnya, perkiraan awal yang diberikan kemungkinan besar akan berubah. Padahal jika kesimpulan awal didukung oleh bukti- bukti yang dapat dipercaya dan konsisten.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil Penelitian
Berdasarkan  hasil  penelitian  didapatkan berbagai  masalah  yang  merupakan  suatu langkah  untuk  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat  Papua  yang  memiliki  kualitas dalam  melakukan  tata  kelola  pemerintah daerah baru yang juga meningkatkan kualitas pelayanan  kapada  masyarakat  setempat. Dengan adanya pemekaran baru tersebut dapat mendukung  peningkatan  kesejahteraan  bagi masyarakat  Papua  dalam  melaksanakan kebutuhannya.
Berdasarkan  wawancara  melalui  tokoh pemerintah,  tokoh  masyarakat  dan  tokoh
adat/pokja  adat  yang  ada  pada  lembaga legislatif/MPR, DPRD dan pemerintah Provinsi  Papua  merasa  bahwa  pemerintah pusat/Negara  sudah  melakukan  ketidakadilan terhadap  Undang-Undang  otsus  bagi  provinsi papua, yakni:
1. Tokoh  pemerintah  membentuk  tim  untuk melaporkan  informasi  tentang  aspirasi orang  papua  untuk  pemekaran  DOB keempat provinsi baru di tanah Papua.
2. Intimindasi  UU  nomor  21  tahun  2001 tentang OTSUS bagi provinsi Papua dalam pasal  67  yang  bertentangan  dengan  UU No.2 tahun 2021, tentang Daerah Otonomi Baru di Provinsi Papua juga pasal sama 67 dan  memiliki  ayat,  dengan  mendadaknya dari pemerintah pusat.
3. Kebijakan pemerintah pusat dalam memberikan  pemekarana  daerah  baru DOB  adalah  melwgitimasi  aspirasi  orang
Papua.
4. Orang asli Papua merasa, bahwa pemekaran  dengan  mendadak  ini  adalah negara  melakukan  pendekatan  militer tersebut  selalu  saja  ada  ada  pemaksaan brikan DOB, pembunuhan, penindasan dan selalu  saja  terjadi  dengan  terganggunya pskologi orang-orang yang berada di papua itu sendiri.
Berdasarkan  hasil  penelitian  terjadi kontroversi  antara  pemerintah  daerah  dan pemerintah  pusat  dapat  membawa  dampak yang  baik  maupun  buruk  bagi  masyarakat  di wilayah Papua, sehingga informan juga dapat memerikan  pandangan  yang  optimis  saja, namun yang menjadi masalah adalah pemerintah  pusat  tidak  mendengar  aspirasi rakyat  Papua  secara  langsung.  Negara  dapat melakukan  tindakan  secara  inisiatif  dan memberikan  pemekaran  keempat  provinsi baru  dan  tidak  melalui  persetujuan  MRP, DPRP  bersama  gubernur  Papua.  Kedua lembaga  tersebut  tidak  menolak  pemekaran DOB  di  Provinsi  Papua  yang  mengakibatkan kontroversi  dalam  hal  cara  pandang  yang berbeda pada pemerintah pusat dan negara.
Perpektif Pemerintah Provinsi Papua pada Penerimaan Pemekaran………..……...….(Nes Tabuni, Welly Waworundeng, Stefanus Sampe)
Otonomi  daerah  (daerah  otonom)  dapat menjadi salah satu instrumen dalam peningkatan  lajunya  pertumbuhan  ekonomi dalam  rangka  kesejahteraan  bagi  masyarakat di Indonesia, apabila pembangunan di daerah mengacu  pada  potensi  daerah  atau  geografis, tata  pemerintahan,  terutama  yang  berkaitan dengan  birokrasi,  pemerintahan  itu  sendiri, maka  hal  tersebut  tidak  dapat  dipungkiri bahwa  manfaat  pemekaran  daerah  ini  adalah untuk  peningkatan  kemandirian  daerah  itu sendiri.  Daerah  hasil  pemekaran  diharapkan dapat menjalankan roda perekonomian, kegiatan administrasi, penyelenggaraan pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur.
Tujuan  otonomi  khusus  ialah  untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, juga dimaksudkan  untuk  mengatasi  persoalan- persolan konflik yang terjadi dalam masyarakat Papua dengan demikian, otonomi khusus  tidak  seluruhnya  dapat  diterapkan  di Papua. Negara melakan Upaya untuk menggerakan  partisipasi  masyarakat  dalam pelaksanaan  otonomi  daerah  adalah  dengan terlibat secara langsung dalam berbagai aspek kegiatan  tersebut  supaya  keinginan  negara Masyarakat  turuti  dan  melaksanakan  serta menggunakan alat-alat yang tepat.
Pemekaran  dilakukan  berdasarkan  pasal 67  UU  OTSUS  serta  keinginan  dari  rakyat ketujuh  wilayah  adat  di  seluruh  tanah  Papua ( administrative ) dengan tujuan untuk kesejahteraan  bagi  orang  asli  Papua  dan keinginan  tersebut  akan  dapat  terealisasikan dengan  baik  apabila  pemerintah  daerah memiliki  komitmen  untuk  mengembangkan pola  pandangan  yang  lebih  positif  terhadap organisasi  dan  dengan  senang  hati  tanpa paksaan mengeluarkan energi demi kepentingan  organisasi  dan  masyarakat. Kepedulian  dalam  bentuk  kepekaan  terhadap kebutuhan masyarakat ini menjadi pertimbangan  yang  harus  disikapi  oleh pemeritah setempat.
Beberapa  hal  penting  yang  sangat mendasar  dalam  penyelenggaraan  otonomi
daerah  dalam  Undang-undang  Nomor  22 Tahun 1999 adalah pentingnya pemberdayaan masyarakat,  menumbuhkan  prakarsa  dan kreativitas mereka secara aktif, serta meningkatkan  peran  dan  fungsi  Badan Perwakilan  Rakyat  Daerah.  Oleh  karena  itu, dalam  Undang-undang  ini  diletakkan  secara utuh  pada  daerah  otonom  yang  lebih  dekat dengan  masyarakat,  yaitu  berkedudukan sebagai  Daerah  Tingkat  II,  yang  dalam Undang-undang ini disebut Daerah Kabupaten dan Daerah Kota.
Sistem  otonomi  yang  dianut  dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 adalah otonomi  yang  luas,  nyata  dan  bertanggung jawab, di mana semua kewenangan pemerintah, kecuali bidang politik luar negeri, hankam,  peradilan,  moneter  dan  fiskal  serta agama dan bidang- bidang tertentu diserahkan kepada  daerah  secara  utuh,  bulat  dan menyeluruh, yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.  Daerah  otonom  mempunyai kewenangan dan kebebasan untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakat. Sedang yang selama ini  disebut  Daerah  Tingkat  I  atau  yang setingkat,  diganti  menjadi  daerah  provinsi dengan  kedudukan  sebagai  daerah  otonom yang  sekaligus  wilayah  administrasi,  yaitu wilayah  kerja  Gubernur  dalam  melaksanakan fungsi-fungsi kewenangan pusat yang didelegasikan (sebagian urusan yang diberikan kepada daerah tertentu) kepada Gubernur.

## Dampak Positif
Pemekaran  Wilayah  dengan  kebijakan oleh pemerintah pasti juga didasarkan melalui aspirasi  yang  baik  oleh  masyarakat  maupun pemerintahan  itu  sendiri,  dalam  hal  ini kebijakan  mengenai  pemekaran  wilayah. Dampak  positif  dari  adanya  pemekaran wilayah yaitu:
1. Pemekaran wilayah atau yang disebut juga dengan  otonomi  dapat  membantu  kontrol pemerintah  pusat  terhadap  keadaan  suatu daerah, karena melalui pemekaran wilayah berarti  adanya  perluasan  dan  pelimpahan
Agri- SosioEkonomi Unsrat, ISSN (p) 1907– 4298, ISSN (e) 2685-063X , Sinta 5, Volume 19 Nomor 2, Mei 2023 : 1235 – 1246
kekuasaan  pemerintahan  dari  pemerintah pusat  kepada  pemerintah  daerah.  Oleh sebab  itu  pemerintah  pusat  tidak  perlu repot-repot  memeriksa  keadaan  daerah satu persatu.
2. Pelimpahan  kekuasaan  dari  pemerintahan pusat  ke  pemerintah  daerah  melalui pemekaran  wilayah  berdampak  pada pembangunan daerah baru tersebut.
Dimana pemerintah daerah dapat
membangun  daerahnya  sendiri  dengan lebih  baik  didasarkan  pada  potensi  yang ada yang telah diserahkan oleh pemerintah pusat.  Kondisi  tersebut  dapat  membantu upaya  pemerintah  dalam  pemerataan pembangunan.
3. Dengan adanya peemekaran wilayah baru, maka  akan  berdampak  pada  peningkatan pelayanan  pemerintah  menjadi  lebih mudah  untuk  di  jangkau,  serta  adanya pengembangan wilayah distrik dan kampung  juga  dapat  memperpendek jangkauan pelayanan pemerintah terhadap masyarakat.
4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur didaerah  yang  lebih  maju  sebagai  salah satu upaya dalam pemerataan
pembangunan daerah.
5. Pemekaran  wilayah  juga  berdampak  pada semakin menurunnya
tingkat pengangguran, kemiskinan, dan gizi buruk karena  pelayanan  serta  kontrol  dan  fokus pemerintah meningkat pada daerah otonomi  baru,  sehingga  berdampak  pula pada  peningkatan  kualitas  sumber  daya manusia di daerah dan menurunnya segala bentuk-bentuk  ketimpangan  sosial  di masyarakat.
6. Peningkatan  pertumbuhan  ekonomi  di daerah,  dan  peningkatan  permintaan barang  dan  jasa  sebagai  upaya  dalam memenuhi kebutuhan masyarakat daerah.

## Dampak Negatif
Tidak  hanya  dampak  positif  yang ditimbulkan  karena  adanya  suatu  pemekaran
wilayah,  namun  pada  kenyataan  ada  pula dampak  negatif  dari  pemekaran  wilayah terlepas  dari  tujuan  nya  demi  kesejahteraan masyarakat.  Dampak  negatif  dari  adanya pemekaran wilayah yaitu:
1. Pemekaran wilayah dapat memicu keinginan untuk melepaskan diri, sehingga dapat mengancam keutuhan serta stabilitas keamanan  daerah  maupun  wilayah  secara keseluruhan sebagai suatu negara.
2. Pemekaran wilayah akan berdampak pada keadaan pemerintahan pusat yang terabaikan, karena pemerintah daerah akan sibuk  bersaing  dalam  upaya  memajukan serta pengembangan potensi daerah masing-masing.
3. Adanya  pemekaran  wilayah  juga  dapat memicu munculnya bentuk-bentuk konflik sosial dan berbagai macam contoh masalah sosial dalam masyarakat. Dampak Pemekaran terhadap Kesejahteraan Masyarakat semakin tinggi, karena adanya suatu perbedaan suku, budaya, asal daerah, yang mana masing-masing juga berkemungkinan untuk berusaha
berdominan satu sama lain.
4. Memicu  persaingan  elit  politik  di  daerah semakin  tinggi  bahkan  berkemungkinan berjalan  tidak  sehat,  serta  menambah peluang korupsi, kolusi, dan nepotisme.
5. Pemekaran  wilayah  juga  berdampak  atau lebih  dominan  nya  kepada  kepentingan pemerintah  daerah  yang  baru,  seperti upaya menyelaraskan dengan pemerintahan  daerah  lainnya  dibanding mementingkan  kepentingan  kesejahteraan masyarakat lokal.

## Pembahasan
Otsus  yang  diberikan  pusat  Jakarta  ini merupakan  keinginannya  pusat  dalam  rangka melaksanakan  pembangunan  di  tanah  papua, demi mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat  Papua  ke  dalam  UU  Nomor  2 Tahun  2021  tentang  Perubahan  Kedua  Atas UU  Nomor  21  Tahun  2001  tentang  Otonomi
Perpektif Pemerintah Provinsi Papua pada Penerimaan Pemekaran………..……...….(Nes Tabuni, Welly Waworundeng, Stefanus Sampe)
Khusus bagi Provinsi Papua. Pemerintah pusat berhasil melakukan Pemekaran daerah baru di wilayah  provinsi  papua  ini,  dengan  tujuan negara untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat setempat dan mempercepat pelayanan  publik,  dalam  pandangan  secara universal  (demokrasi)  melalui  pengelolaan potensi  daerah,  keamanan  dan  ketertiban, hubungan yang serasi antara pusat dan daerah.
Peneliti juga menemukan persamaan yang diberikan  oleh  pemerintah  daerah  maupun beberapa  tokoh  utama  serta  tim  pemekaran DOB  merupakan  strategi  elit  politik  dalam memberikan  pemekaran  terhadap  pro-kontra ini  juga  fenomena  lama  tersebut  persoalan besar bagi wilayah Papua yaitu:
1. Politik dan Pemerintah
a. Instabilitas politik.
b. Inkompabilitas  struktur  pemerintahan modern.
2. Sosial Budaya, yaitu tantangan kohesivitas sosial  dari  beragam  etnis/suku  (gunung, pantai dan OAP pendatang).
3. Ekonomi, yaitu kemiskinan dan marginalisasi perekonomian subsistem. 4. Infrastruktur, yaitu keterbatasan aksebilitas wilayah (banyak daerah belum bisa  dijangkau  akses  darat),  harga  barang lainnya juga terjangkau
5. Keamanan, yaitu persoalan konflik politik, konflik  sosial  dan  tindakan criminal
separatism . Pemekaran DOB wilayah Timur
Indonesia merupakan salah satu bentuk khusus yang  perlu  diperhatikan,  karena  dengan adanya  pemekaran  wilayah  diharapkan  dapat lebih memaksimalkan pemerataan pembangunan  daerah  dan  pengembangan wilayah. Dengan semangat otonomi daerah itu muncul  paradigma  pemekaran  wilayah  yang dapat mempercepat pelaksanaan pembangunan, memudahkan pelayanan publik kepada masyarakat, serta percepatan kesejahteraan masyarakat.
Pemekaran
Wilayah  Papua  diklaim  sebagai  bukti keseriusan  pemerintah  dalam  pembangunan Papua.
Sejumlah anggota DPR bersama pemerintah  berpandangan  bahwa  seberapa banyak terdapat di dalam urgensinya pembentukan  keempat  provinsi  baru  bagi Papua,  adalah  langka  dalam  hal  percepatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah, agar pembangunan  dapat  lebih  berfokus  pada rentang  kendali  lebih  dekat  dalam  upaya menciptakan  pemerintahan  yang  efektif  dan efisien;  memperkuat  eksistensi  serta  peran wilayah adat dan budaya sebagai modal sosial; memperhatikan  luas  wilayah  setiap  calon provinsi  dibanding  dengan  tingkat  pelayanan belum  optimal  sehingga  masih  terjadi kesenjangan  dan  ketimpangan  pembangunan; serta  keberadaan  daerah  otonom  baru  untuk menjawab  tantangan pembangunan dan tingkat kesejahteraan masyarakat.
Otonomi khusus Papua adalah kewenangan  khusus  yang  diberikan  kepada daerah  tertentu  atau  suatu  wilayah  untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri tetapi  sesuai  dengan  hak  dan  aspirasi masyarakat  di  daerah  tersebut.  Pertimbangan dari  elit  politik  bahwa  keamanan  tesebut tampaknya lebih mendominasi pada pemekaran  wilayah  Papua,  namun  orang papua  juga  dipandang  hanya  menguntungkan kelompok  elite  pragmatis  lokal  yang  ingin dapatkan  posisi  politik.  Kepentingan  ini bertemu  dengan  strategi  politik/keamanan pemerintah pusat untuk kendalikan Papua.
Namun  adanya  perbandingan  dalam peningkatannya kesejahteraan bagi masyarakat, serta pertimbangan, bahwa sebagai  orang-orang  elit  politikus  dan keamanan  dinilai  ini  menjadi  factor  utama yang  dominan  dengan  melatar  belakangi bahwa  pemekaran  Papua  menjadi  empat daerah  otonom  baru.  Hal  ini  dikhawatirkan hanya  menguntungkan  kelompok  elite  lokal yang  pragmatis  serta  memenuhi  kebutuhan strategi  politik  dan  keamanan  pemerintah pusat terhadap Papua.
Menurut  wakil  menteri  PUPR  Jhon  W. Wetipo, belum terpadunya kebijakan program
Agri- SosioEkonomi Unsrat, ISSN (p) 1907– 4298, ISSN (e) 2685-063X , Sinta 5, Volume 19 Nomor 2, Mei 2023 : 1235 – 1246
dalam kementerian dan juga berakhirnya dana OTSUS  dua  persen  dari  deonasional  pada tahun  2022,  kemudian  isu  konteks  daerahnya adalah angka kemiskinan 26,55% tertinggi se- Indonesia  dan  Papua  Barat  21,51%  ini  data dari  2019  hal  tersebut  BPS  baru  merilis  data yang  terbaru  bahwa  kedua  provinsi  ini peringkat  pertama  dalam  hal  kemiskinan. Kemudian  yang  berikut  adalah  IPM  papua yang terendah 64,8%, kemudian yang berikut adalah tingkat pengangguran terbuka di papua yang  tinggi  dan  cukup  banyak  manajemen pelaksanaaan OTSUS jadi kalao hari ini bicara tentang isu OTSUS berarti dapat membicarakan.
Jika  pemekaran  terjadi,  Papua  akan memiliki  wilayah  yang  terbagi  menjadi  dua yakni  bagian  gunung  yang  sulit  untuk dilakukan pembangunan serta masalah keamanan yang merupakan masalah mendasar, sedangkan daerah pantai menghadapi kesenjangan  ekonomi  sosial  hal  tersebut dilihat perkembangan wilayah.
Pada  tahun  2021  dalam  Undang-undang Nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua memberi harapan dengan lahirnya  OTSUS  ini  orang  Papua  menjadi tuannya  di  negerinya  sendiri,  namun  hari  ini banyak rakyat yang memang tidak merasakan atau  mendapatkan  keadilannya.  Kemudian  di tahun 2008 ada UU nomor 35 tahun 2008 itu merevisi  UU  OTSUS  provinsi  papua  dan papua barat. Kemudian di tahun 2015 perpres nomor  2  tahun  2015  terkait  dengan  RPJM 2015-2019. Pada tahun 2019 perpres nomor 7 tahun  2019  tentang  pengandaan  barang  dan jasa  bagi  pengusaha  orang  asli  Papua  sampai dengan  hari  ini  orang  pengusaha  OAP  juga belum  mendapatkan  kesempatan  pekerjaan yang  lebih  luas  untuk  bisa  mengerjakan pekerjaan  yang  lebih  besar  di  negerinya sendiri.
Langkah pemerintah pusat dalam mendata pemetahan  wilayah  dan  angka  kemiskinan OAP  maupun  pendatang  sudah  sangat  tepat. Hal  tersebut  dapat  membantu  pemerintah
untuk memetahkan penyebab masalah. Terkait dengan infrastruktur di papua yang di kerjakan terkait tugas wamen PUPR dengan konektivitas  jalan  yang  sedang  berjalan  di kedua provinsi ini dengan harapan kesenjangan  dan  ketimpangan  ekonomi  yang terjadi  ini  dan  tidak  terjadi  dengan  aksesnya yang terputus.
Kualitivitas  yang  dikerjakan  dan  akan dikerjakan  oleh  negara  melalui  kementerian PUPR dan kurang lebih 3.500 km jalan trans di Papua  hanya  tersisa  sedikit  sekali  dengan harapan  pemerintah  pemekaran  tugas  negara dalam  melaksnakan  konektivitas  terbangun antara  kabupayen/kota  dan  antar  provinsi papua dan papuat barat bisa terbngun dengan baik  sehingga  apa  yang  di  harapkan ketergantungan  masyarakat  dengan  pesawat selama  ini  dan  jalan  bisa  terbangun  dengan baik. Namun tantangan terbesar bagi pemerintah  pusat  adalah  hari  ini  dengan gaguan  keamanan  yang  perlu  diperhatikan bersama.
Argumentasi  aktor  kontra  pemekaran memandang  bahwa  hal  itu  merupakan kepentingan  politik  elit/kekuasaan  (pribadi, politik, jabatan, pencetus isu pemekaran), yang mana 19% rakyat merasa bahwa:
1. Tidak  sesuai  adat/budaya  mengancam OAP 12%.
2. Membuat  orang  papua  terpinggirkan  di negerinya sendiri 10%.
3. Strategi  adu  domba,  memiju  konflik horizontal 7%.
4. Keuangan negara (menguras, tidak mendukung, terbatas).
5. Usulan  pemekaran  tidak  melibatkan seluruh komponen masyarakat 7%.
6. Tidak  mendatangkan  kesejahteraan  atau kemajuan OAP 7%.
Langkah reinstrumentasi OTSUS Papua:
1. Akomondasi  tata  kelola  dari  masing- masing  suku.  Kerangka  adaptasi  yang induktif terhadap nilai-nilai lokal.
2. Re-orientasi  dari  ekonomi growth  people centered depelopment.
Perpektif Pemerintah Provinsi Papua pada Penerimaan Pemekaran………..……...….(Nes Tabuni, Welly Waworundeng, Stefanus Sampe)
3. Pengamanan praktek pemerintahan berbasis kepapuaan.
4. Pemerataan,  keseimbangan,  keadilan  dan kemampuan.
5. 5Pembangunan yang melibatkan orang asli papua (tidak memarginalkan), lalu melakukan  pendekatan humanity  security dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
6. Optimalisasi peran dan fungsi kelembagaan  politik  (DPRD  dan  MRP) untuk  artikulasi  kepentingan  masyarakat orang  papua  Pembentukkan  kelembagaan setingkat  kementerian  untuk  akselerasi pembangunan di Provinsi Papua.
Kebijakan  tersebut  bertujuan  untuk merendamkan  atau  mereduksir  berbagai persoalan yang muncul di  provinsi papua ini, terutama  tentang  integrasi  Papua  sebagai bagian  dari  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia  (NKRI).  Kebijakan  ini  diperkuat dengan undang-undang, karena yang mengklaim  bahwa  hal  ini  adalah  bagian  dari politik  nasional  untuk  meredamkan  politik papua. Hal ini yang selalu menjadi keprihatinan pada orang Papua, untuk diyakini bahwa  DOB  ini  merupakan  kepentingan nasional bagi negara RI, sehingga manfaatnya bisa  dirasakan  masyarakat  setempat  dan bangsa Indonesia.
Kemudian kedua aspek yang dilakukan di tanah Papua adalah kepentingan bangsa dan itu harus  diutamakan  sebagai  integrasi  nasional. Kedua  dimensi  dalam  melihat  DOB  Papua tersebut  pada  perspektif  Papua  dan  Papua Barat, yaitu:
1. Aspek  secara  filosofis  adalah  proses desentralisasi penyebab terjadinya demokratisasi pada tingkat bawah.
Artinya, bahwa pemerintah daerah
diberikan  kewenangan  untuk  mengatur daerah sendiri dalam kerangka kebangsaan Indonesia.
2. Aspek  sosiologis,  setelah  20  tahun Undang-Undang  Nomor  21  tahun  2001 Otsus Papua diberlakukan, ternyata masih terjadi  kekurangan.  Kendati  ada  juga
kemajuan yang dirasakan oleh masyarakat Papua.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  106  tahun 2021  tentang  Kelembagaan  dapat  dibentukk satu badan yakni Badan Pengarah Percepatan Pembangunan  Otonomi  Khusus  yang  berada langsung di bawah Wakil Presiden. Kelembagaan ini adalah penyerahan, pemberian kewenangan totalitas dari Pemerintah  Pusat  kepada  Provinsi  dan Kabupaten  Kota  untuk  mengurus  wilayah, mengurus  masyarakat  yang  tertuang  dalam 106  hal  ini  harus  diapresiasi.  Hal  ini  untuk mendekatkan  masyarakat  pada  kesejahteraan untuk mencapai tujuan negara, sehingga dapat dibutuhkan kerja kolaborasi.
Demarginalisasi Dinamis politik identitas di  era  DOB  dapat  dikategorikan  dalam  dua bentuk, yaitu:
1. Sebagai  suatu resistance  identity ,  artinya dihasilkan oleh aktor-aktor yang selama ini berada dalam posisi/kondisi yang direndahkan dan/atau dihalangi oleh logika dominasi  sehingga  akhirnya  membangun kanal  perlawanan  untuk  mempertahankan eksistensi  diri. Resistance  identity ini bangkit  sebagai  akibat  dari  rasisme  dan marginalisasi oleh Negara RI kepada orang Papua.
2. Project  identity dimana  aktor-aktor  sosial politik berdasarkan modalitas yang mereka miliki  kemampuan  dengan  identitas  baru yang  mendefinisikan  kembali  posisi mereka dalam masyarakat dan melakukan transformasi struktur sosial secara keseluruhan.  Pemekaran  DOB  dapat dianggap sebagai suatu struktur sosial yang akan  dipakai  oleh  OAP  untuk  melakukan proses demarginalisasi.
Tujuan pemekaran yaitu untuk mempercepat pembangunan dan juga mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat orang  papua  untuk  mendukung  kemajuan  di segala  aspek,  yakni  pendidikan,  ekonomi, kesehatan, pembangunan serta berbagai aspek lainnya sehinggga dapat menjadi dasar dirinya untuk  memberikan  dukungan  terus-menerus
Agri- SosioEkonomi Unsrat, ISSN (p) 1907– 4298, ISSN (e) 2685-063X , Sinta 5, Volume 19 Nomor 2, Mei 2023 : 1235 – 1246
mendorong  serta  mendukung  realisasi  dari pemerintah  pusat  tentang  rencana  untuk pemekaran  Otonomi  baru  di  Provinsi  Papua. Oleh  karena  itu  pemerintah  bersama  DPRP papua  dapat  menerima  pemekaran  suatu wilayah  di  Provinsi  Papua  dan  Papua  Barat lalu  disahkan  dengan  mendadak,  karena nyatanya  adalah  tidak  menunjukkan  kajian fakta  di  lapangan  lalu  mendapat  daerah otonomi baru ini.
Perspektif  pemerintah  Papua  terhadap pemekaran  provinsi  baru  terlihat  bahwa pemerintah  tidak  menghormati  UU  sebagai Konstitusi yang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi bahwa Pemekaran daerah pada tatanan filosofis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Berdasarkan  uraian  hasil  penelitian  dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan sehubungan  dengan  permasalahan  yang diajukan:
1. Pemerintah daerah lain juga yang menganggap  bahwa  dalam  memberikan Pemekaran Daerah Otonomi Baru (PDOB) di provinsi Papua dan provinsi Papua Barat memang  sebuah  keniscayaan  dan  dapat dinilai  sebagai  dampak  dari  salah  urus Papua  selama  ini.  Meskipun  demikian proses ‘pengawalan’ terhadap manifestasi politik  identitas  di  era  DOB  ini, masyarakat  tetap  dan  perlu  dilakukan untuk  menghindari  konflik  baik  bersifat vertikal  maupun  horizontal  yang  terjadi pada  orang  asli  papua  ini  merupakan peristiwa  nyata  yang  mengormbankan nyawa  manusia  yang  tinggal  di  tanah Papua  baik  itu  pendatang  maupun  orang Papua itu sendiri.
2. Kebijakan  pemerintah  pusat  harus  saling berpihak  dengan  pemerintah  daerah  di
Papua,  namun  hal  tersebut  terjadi  tidak demokratis  serta  tidak  memahami  sejarah dan karakter orang asli Papua, agar tujuan negara  bisa  dapat  memenuhi  dalam melakukan  Pemekaran  Daerah  Otonomi Baru  (PDOB)  di  Papua  dengan  strategi- strategi  politik  yang  didominasi  oleh pemerintah  dengan  suatu  tindakan  yang dapat  mewujudkan  dalam  kemampuan melaksanakan pembangunan serta kesejahteraan  bagi  masyarakat  Papua  dan pada umumnya bagi negara Indonesia.
3. Perspektif  pada  penerimaan  DOB  ini adalah tujuan utama yang harus diorganisir oleh banyak orang yang berada di Provinsi Papua,  namun  keinginan  dari  masyarakat ini melalui aspirasinya tidak dilakukan dan lalu pemerintah dapat mengambil langkanya sebaga insiatif dalam
merealisasikan DOB di Papua.

## Saran
Saran yang dapat diberikan, antara lain:
1. Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014 tentang Pemerintah Daerah dengan cukup keras  dalam  mengatur  pemekaran  daerah. Namun  untuk  mengantisipasi  terjadinya manipulasi  data-data  tentang  kesiapan daerah  dalam  hal  ini  berkaitan  dengan pemenuhan indikator-indikator yang tercantum  dalam  persyaratan  pemekaran daerah.  Selanjutnya  dapat  mencantumkan sanksi yang tegas bagi pengusul pemekaran daerah yang data-datanya tidak sesuai  dengan  kondisi  daerah  yang sebenarnya, karena tidak menutup kemungkinan hal demikian akan terjadi.
2. Dalam  pemekaran  keempat  provinsi  baru di  Papua  ini  harapannya  adalah  dengan semakin  berkualitasnya  OAP,  manifestasi politik identitas di tanah Papua hanya akan bersifat sementara. Transformasi masyarakat Papua yang menjunjung tinggi sistem  merit  dan  mampu  berkompetisi secara  sehat  dengan  lapisan  masyarakat lintas etnis dan agama lainnya harapannya
Perpektif Pemerintah Provinsi Papua pada Penerimaan Pemekaran………..……...….(Nes Tabuni, Welly Waworundeng, Stefanus Sampe)
akan menjadi produk akhirnya. Pemerintah segera melakukan pemekaran dan penggabungan  daerah  bagi  daerah-daerah yang dinyatakan gagal melakukan otonomi daerah  dalam  Pasal  47  Ayat  (1)  UU  No 23Tahun  2014.  Serta  menutup  2  (dua) pintu  pengajuan  proposal  pemekaran daerah (pemerintah dan DPR) menjadi satu pintu  yakni  pemerintah  pusat.  Untuk mengantisipasi daerah yang gagal melalui pintu  pemerintah  dapat  mengusulkan kembali  melalui  pintu  DPR  ataupun sebaliknya. Karena tidak menutup kemungkinan  hal  seperti  ini  akan  terjadi apabila  pengajuan  proposal  pemekaran daerah tetap dilakukan oleh 2 pintu.

## DAFTAR PUSTAKA
Cresswell,  J.W.  2015. Penelitian  Kualitatif dan  Desain  Riset:  memilih  diantara  lima pendekatan . Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
Muqoyyidin,  A.  2013.  Pemekaran  Wilayah dan  Otonomi  Daerah  Pasca  Reformasi  di Indonesia:  Konsep,  Fakta  Empiris  dan
Rekomendasi ke depan. Jurnal konstitusi ,
10 (2), 287–310.
Sugiono.  2012. Metode  Penelitian  Kualitatif dan RD . Alfa beta. Bandung.
Sugiyono,  P.D.  2006. Statistika  untuk penelitian . CV. Alfabeta, 21. Bandung.
Undang-undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan  Kedua  atas  Undang-Undang
Nomor  21  Tahun  2001  tentang  Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.
Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor 22  Tahun  1999  tentang  Pemerintahan Daerah.
Zuhro,  R.S.  2016.  Otoda  dalam  UU  Pemda Baru:  Masalah  dan  Tantangan  Hubungan Pusat  dan  Daerah. Jurnal  Penelitian Politik , 13(2), 213-225.