## J-HES
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Volume 04 | Nomor 02 | Desember 2020 p-ISSN: 2549-4872 │ e-ISSN: 2654-4970

## Penerapan  Prinsip  Kehati-Hatian  terhadap  Kepatuhan  Syariah oleh Penyelenggara Teknologi Finansial

## Fadzlurrahman¹, Etty Mulyati², Helza Nova Lita³
1 Universitas Padjadjaran│fadzlurrahman18001@mail.unpad.ac.id
2 Universitas Padjadjaran│etty.mulyati@unpad.ac.id
3 Universitas Padjadjaran│helza.nova@unpad.ac.id

## Abstrak
Prinsip  utama  dalam  lembaga  keuangan  adalah  prinsip  kehati-hatian.  Prinsip kehati-hatian  sering  kali  diartikan  secara  sempit  karena  hanya  melihat  kehati- hatian dalam memberikan pembiayaan. Penerapan prinsip kehati-hatian terbagi menjadi tiga, yaitu kehati-hatian terhadap lembaga keuangan syariah itu sendiri, kehati-hatian  dalam  memberikan  pembiayaan,  dan  kehati-hatian  yang dibebankan  kepada  organ  perusahaan  dalam  menjaga  kepercayaan  nasabah. Peran penting Dewan Pengawas Syariah dalam Fintech Syariah adalah mengawal penerapan  Prinsip  Syariah  dalam  menjalankan  pembiayaan  yang  dipadukan dengan  teknologi.  Peraturan  AAOIFI  dan  IFSB  mewajibkan  ada  Dewan Pengawas  Syariah  di  perusahaan  syariah.  Perkembangan  teknologi  juga membutuhkan  sumber  daya  manusia  yang  lebih  kompeten  dalam  menghadapi perkembangan  teknologi.  Persoalan  yang  akan  diangkat  adalah  bagaimana kesiapan  negara-negara  yang  menggunakan  sistem  syariah  untuk  menerapkan prinsip  kehati-hatian  dalam  membangun  sharia  compliance  terutama  dalam teknomogi  finansial.  Dalam  memaksimalkan  peran  Dewan  Pengawas  Syariah perlu  memperhatikan  independensi,  kompetensi,  ketekunan,  kompensasi,  dan dukungan perusahaan. Keberadaan Dewan Pengawas Syariah di beberapa negara seperti  Indonesia,  Malaysia,  dan  Pakistan  patut  menjadi  bahan  perbandingan guna  memaksimalkan  Dewan  Pengawas  Syariah.  Dewan  Pengawas  Syariah Indonesia  masih  berbentuk  lembaga  yang  terpisah  dari  pemerintah,  berbeda dengan  Malaysia  dan  Pakistan  yang  sudah  ada  di  pemerintahan  sehingga pelaksanaan fatwa yang dikeluarkan dapat memiliki kekuatan hukum mengikat.
Kata  Kunci :  Teknologi  Keuangan  Islam;  Dewan  Pengawas  Syariah; Perbandingan Hukum

## Abstract
The  main  principle  in  financial  institutions  is  the  prudential  principle.  The Prudential principle is often interpreted narrowly because it only sees caution in providing  financing.  Implementation prudential  principle  is  divided  into  three, e.i,  prudence  regarding  Islamic  financial  institutions  themselves,  prudence  in providing  funding,  and  prudence  charged  to  corporate  organs  in  maintaining customer  confidence.  The  Sharia  Supervisory  Board's  important  role  in  an Islamic Fintech is to oversee the implementation of Sharia Principles in carrying out financing that has combined with technology. AAOIFI and IFSB regulations require The Sharia Supervisory Board in Islamic companies. The development of technology  also  requires  human  resources  who  are  more  competent  in  facing technological  developments.  The  issue  that  will  be  raised  is  how  prepared countries that use the sharia system to be prudent in building sharia compliance. In  maximizing  the  Sharia  Supervisory  Board's  role,  it  is  necessary  to  pay attention  to  independence,  competence,  perseverance,  compensation,  and company support. The Sharia Supervisory Board existence in several countries such as Indonesia, Malaysia, and Pakistan deserves to be a comparison in order to maximize the Sharia Supervisory Board. The Indonesian Sharia Supervisory Board  is  still  in  the  form  of  a  Non-Government  Organization  different  from Malaysia  and  Pakistan  which  are  already  in  government  so  that  the  fatwa implementation issued can have binding legal force.
Keywords:  Islamic  Financial  Technology;  The  Sharia  Supervisory  Board;  The Prudential Principle; Comparative Law.

## PENDAHULUAN
Sistem  Ekonomi  Islam  saat  ini sudah sangat mudah dikenal di berbagai belahan dunia. Melihat pesatnya perkembangan  sistem  ekonomi  Islam tidak saja dilihat negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam tetapi juga berkembang di negara- negara yang penduduknya bukan beragama  Islam.  Negara-negara  yang penduduknya  mayoritas  beragama  non muslim  merasa  di  dalam  sistem ekonomi  ini  terdapat  prinsip-prinsip yang  membuat  nasabah  dan  lembaga keuangan merasa nyaman dalam bertransaksi.  Ini  dikarenakan  dalam sistem ini mengandung unsur
kemaslahatan  yang  berasal  dari  Tuhan untuk kemaslahatan umatnya.
Peluang  ekonomi  Islam  dalam membangun  peradaban  umat  sangat penting. Pembiayaan yang menggunakan prinsip syariah dianggap lebih  memberikan  solusi  bagi  usaha- usaha  kecil  yang  masih  dalam  tahap memulai usaha. Melihat sistem konvensional  sering  kali  menjadi masalah  dari  segi  pembiayaan  dan sistem  bunga  dalam  pinjaman  yang diberikan.  Sebagaimana  kita  tahu adanya pinjaman
berbunga menyebabkan  pelaku  usaha  harus memperoleh  keuntungan  supaya  dapat membayar bunga pinjamannya. Berkembangnya  teknologi  yang berkolaborasi dengan lembaga keuangan Islam menjadikan kemudahan dalam  bertransaksi.  Contohnya  dalam pemberian  pembiayaan  kepada  pelaku
p-ISSN: 2549-4872│e-ISSN: 2654-4970
usaha  yang  juah  sekali  pun  dari  lokasi perusahaan pembiayaan dengan menggunakan jaringan internet. Ini akan sangat  membantu  pelaku  usaha  di daerah terpencil dalam mengembangkan usahanya. Kemudahan-kemudahan dari perkembangan teknologi perlu menjadi perhatian penting dalam sistem ekonomi  Islam,  karena  perkembangan tersebut belum diatur atau bahkan tidak ada pada zaman Nabi Muhammad SAW.
Berkembangnya lembaga keuangan syariah  dan  teknologi  juga  akan berpengaruh pada kepastian dan perlindungan  hukum  bagi  transaksi nasabah.  Selain  terciptanya  sistem pembiayaan  yang  efisien  dan  teratur juga diperlukan adanya kepastian dalam menentukan  hukum  apa  yang  berlaku untuk  produk  akad  tersebut.  Adanya hukum  yang  jelas  akan  memberikan kenyamanan  kepada  umat  Islam  dalam menjalankan Muammallah dan kehalalan dalam bertransaksi. Salah  satu  inovasi  yang  semakin banyak akhir-akhir ini adalah pembiayaan  berbasis  teknologi  atau lazim  disebut  dengan fintech syariah .
Fintech sendiri  merupakan  perusahaan penyelenggara  yang  mempertemukan antara  pemilik  modal  dengan  pelaku usaha  dalam  rangka  melakukan  akad pembiayaan  melalui  sistem  elektronik atau  internet.  Belum  adanya  aturan mengenai fintech baik  dalam  al-Quran dan  hadis  mengharuskan  para  ulama berijtimak.  Indonesia  sebagai  negara dengan  mayoritas  penduduk  beragama Islam  telah  menyepakati  adanya dual
banking  system . Dual  Banking  Syistem adalah  kondisi  di  mana  Indonesia menggunakan sistem konvensional dan sistem syariah dalam lembaga keuangannya. Setelah  ada  peraturan  tertulis  yang mengatur keberadaan fintech di Indonesia menjadi penting ini mengingat Indonesia merupakan negara yang  menggunakan  sistem  hukum campuran  di  mana  Eropa  Kontinental sebagai sistem hukum utama kemudian berlaku  juga  sistem  hukum  adat  dan sistem  hukum  Islam.  Peraturan  yang dikodifikasi  menjadi  ciri  dalam  sistem hukum  Eropa  kontinental.  Dewan Syariah Nasional merupakan organisasi non pemerintah yang bertugas mengeluarkan  fatwa  dibidang  Fiqih muamalah.    Organisasi  ini  telah mengeluarkan  fatwa  mengenai fintech dalam Fatwa No.117/DSN- MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Fatwa  ini  memberikan  penjelasan mengenai  pelaksanaan fintech yang sesuai dengan syariat Islam. Adanya  fatwa  yang  membolehkan adanya fintech
syariah maka berkembanglah model-model akad yang digunakan  oleh  penyelenggara fintech . model  akad-akad  yang  di  berikan  oleh DSN-MUI  yaitu;  Akad Murabahah . Akad Ijarah, Akad Musyarakah ,  Akad Mudharabah ,  Akad Qardh ,  Akad Wakalah , dan Akad Wakalah Bil Ujrah. Pelaksanaan pembiayaan syariah melalui  teknologi  informasi  tersebut tidak boleh bertentangan dengan prinsip
Syariah, yaitu antara lain terhindar dari riba, gharar,  maysir,  tadlis,  dharar, zhulm , dan haram.
Penyelenggara fintech
perlu menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan usahanya guna melindungi perusahaannya dan nasabahnya. Prinsip Kehati-hatian dapat dilihat dari tiga sisi yaitu  pertama,  kehati-hatian  dalam penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh penyelenggara pembiayaan syariah. Kedua,  kehati-hatian  dari  lembaga pembiayaan tersebut
dalam menjalankan  kegiatan  usahanya  baik dalam cara maupun  proses yang harus sesuai dengan ketentuan yang telah ada sejak lembaga tersebut didirikan. Ketiga kehati-hatian oleh organ bank itu sendiri untuk  menghindari  dari  kerugian  dan menjaga  kepercayaan  nasabah  pada lembaga keuangan (Abubakar & Handayani,  2017).  Berdasarkan  aspek dalam  prinsip  kehati-hatian  kepatuhan dari  lembaga  keuangan  syariah  pada prinsip  syariah  dalam  menjalankan usahanya dapat dikatakan telah menerapkan prinsip kehati-hatian untuk menjaga kepercayaan nasabah. Menjaga dan meningkatkan
kepercayaan masyarakat terhadap produk dan
layanan perbankan yang patuh terhadap prinsip  syariah  merupakan  salah  satu cara  untuk  mempercepat  pertumbuhan perbankan syariah.
Tata  kelola  perusahaan  syariah
yang baik ( Islamic Corporate Governance ) merupakan salah satu cara untuk  menjalankan  prinsip  kehati- hatian  dalam memberikan  kepercayaan kepada  masyarakat  dan  telah  sesuai
ketentuan-ketentuan syariah. Dasar yang  menjadi  pijakan  dari Islamic
Corporate  Governance itu  sendiri adalah trasparency, accuntability,
indepedency dan fairness (Abubakar & Handayani, 2017). Prinsip ini sudah ada dalam hukum syariah dan sesuai dengan ajaran Islam. Dengan telah menerapkan prinsip  syariah  secara  tidak  langsung telah melaksanakan bagian dari prinsip kehati-hatian.  Kehati-hatian  sendiri berguna  untuk  menanggulangi  risiko- risiko yang mungkin akan terjadi dalam lembaga  keuangan  syariah  itu.  Dalam perusahaan fintech syariah Islamic Corporate  Governance berkaitan  pula dengan  kepatuhan  syariah  ( sharia compliance )  di  mana  kegiatan  usaha pembiayaan  harus  berdasar  hukum syariat yang diatur dalam al-Quran dan Hadist.
Corporate  Governance  in  Islamic Institution merupakan  tanggung  jawab dari  lembaga  keuangan  syariah  dalam menciptakan  kepercayaan  nasabah  dan investor bahwa lembaga tersebut patuh terhadap  prinsip  syariah  (Chapra  & Ahmed,  2002,  p.  110).  Organisasi seperti Islamic Financial Service Board (IFSB)  sepakat  perlunya  ada  lembaga pengawas untuk keuangan yang berprinsip syariah. IFSB memuat tujuh tenang  tata  kelola  dari  lembaga keuangan  syariah  yang  di  bagi  lagi menjadi  empat  bagian  salah  satunya adalah  kepatuhan  syariah.  Adanya lembaga  pengawas  bertujuan  untuk Lembaga  tersebut  bertanggungjawab memberikan  nasehat  kepada  pihak lembaga keuangan sekaligus
p-ISSN: 2549-4872│e-ISSN: 2654-4970

## mengawasi pelaksanaan prinsip syariah dalam lembaga keuangan.
The  Accounting  and  Auditing Organization  of  Islamic  Financial
Institutions (AAOIFI) merupakan lembaga  Internasional  yang  tujuannya menyiapkan standar akunting, auditing,
tata  kelola  etika  dan  syariah  untuk lembaga keuangan dan industri berdasarkan syariah menyatakan lembaga  pengawas  di  dalam  lembaga keuangan  syariah  berperan  sangat penting  dalam  membangun  kepatuhan syariah (Hasan, 2012). AAOIFI mensyaratkan  adanya  empat  unsur dalam pengawasan syariah yaitu, Sharia Supervisory  Board,  Sharia  Review, Internal Sharia Review, dan Audit And Governance  Committee  For  Islamic Financial Institution yang ke semuanya dalam  ketentuan  AAOIFI  ditetapkan standar penempatan, komposisi anggota dan  laporan  yang  harus  mereka  buat (Hasan, 2012).
Indonesia  yang  menjadi  negara pendukung dari adanya ketentuan dalam AAOIFI,
mengimplementasikan ketentuan  tersebut  dalam  undang- undang,  Peraturan  Bank  Indonesia  dan
Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis
Ulama Indonesia. Indonesia juga
mengenal  adanya Sharia  Supervisory Board atau  yang  lebih  dikenal  dengan Dewan  Pengawas  Syariah.  Di  dalam Pasal  109  Undang-undang  No.  40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas  yang  menyebutkan  perseroan yang  menjalankan  kegiatan  usaha berdasarkan  prinsip  syariah  selain mempunyai  Dewan  Komisaris  wajib
mempunyai  Dewan  Pengawas  Syariah. Secara  otomatis  perusahaan fintech yang berbadan hukum berbentuk
Perseroan  Terbatas  harus  memiliki Dawan  Pengawas  Syariah.  Penunjukan DPS  dalam fintech syariah  dapat berdasarkan  rekomendasi  dari  DSN- MUI. Dewan Pengawas Syariah merupakan  suatu  dewan  yang  sengaja dibentuk  untuk  mengawasi  perjalanan lembaga  keuangan  Islam  sehingga senantiasa sesuai dengan tujuan syariah. DPS sendiri merupakan bentuk pengawasan  dari  DSN-MUI  terhadap perusahaan fintech syariah  di  masing- masing  lembaga  ini  disebutkan  dalam Peraturan  Organisasi  Majelis  Ulama
Indonesia  No.  Kep-407/MUI/VI/2016 Tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Dewan Syariah Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia.
Pengawasan  ini  terhadap  kepatuhan lembaga keuangan akan prinsip syariah yang  telah  diatur  dalam  Fatwa  DSN- MUI.  Fatwa  DSN-MUI  merupakan suatu ketentuan yang mengikat lembaga keuangan syariah yang mana bertujuan menghindari  dari  praktik  riba, gharar, maysir,  tadlis,  dharar,  zhulm, dan haram. Dalam pelaksanaan usahanya fintech syariah  ada  beberapa  di antaranya tidak memiliki Dewan Pengawas  Syariah  (DPS),  sehingga menjadi problem pada saat ini (Herman, 2019).  Sehingga  pengawasan  terhadap kepatuhan  syariah  menjadi  kurang maksimal  dan  menyebabkan  adanya pelanggaran  terhadap  prinsip  syariah.
Akibat  dari  pelanggaran  terhadap prinsip  syariah  ini  bukan  hanya  nama baik perusahaan tersebut menjadi buruk melainkan  akan  membuat  citra  Islam juga menjadi buruk. Selain itu menjadi peran DPS untuk memberikan pendapat syariah  yang  dapat  digunakan  dan dijadikan  pijakan  landasan  dalam melaksanakan produk. Pendapat syariah ini  dikeluarkan  karena  belum  adanya fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI yang  dijadikan  pedoman  sementara sebelum ada fatwa DSN MUI mengenai masalah tersebut.
Tidak maksimalnya peran dari DPS dalam  lembaga  keuangan  syariah berpengaruh  besar  sistem  ekonomi Islam.  Dalam  praktik  pembiayaan syariah yang berbasis teknologi informasi,  kita  masih  melihat  banyak permasalahan  yang  dihadapi  oleh masyarakat  dan  penyelenggara fintech. Permasalahan  ini  disebabkan  tidak adanya fungsi pengawasan dari lembaga yang  berwenang  seperti  DPS  dalam penyelenggara fintech .

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  bersifat  deskriptif analitis  yaitu  menggambarkan  dan menganalisis  data  yang  diperoleh berdasarkan  data  sekunder.  Metode pendekatan  yang  digunakan  adalah yuridis normatif, yang lebih menitikberatkan pada studi kepustakaan, yang  selanjutnya  dianalisis  secara yuridis kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Financial Technology yang Berdasarkan Prinsip Syariah
Finansial  Technology merupakan perkembangan  akad  dari  pembiayaan dalam  Islam.  Pembiayaan  itu  sendiri berlandaskan  atas  dasar  kepercayaan. Ini berarti prestasi yang telah diberikan merupakan  hal  yang  diyakini  dapat dikembalikan oleh penerima
pembiayaan  dengan  syarat  dan  waktu yang telah di tentukan (Rivai & Veithzal, 2008).  Pembiayaan  ini  kemudian  di fasilitasi  oleh  lembaga  penyelenggara fintech syariah.  Akad  pembiayaanlah yang menjadi akad dasar dari pelaksanaan fintech syariah yang kemudian  di  fasilitasi  oleh  akad wakalah.  Guna  menemukan  unsur- unsur  dari fintech syariah,  yang  harus dilakukan terlebih dahulu yaitu melihat beberapa pandangan mengenai pengertian dari fintech tersebut.
The  National  Digital  Research Center (NDRC),  Dublin,  Irlandia mendefinisikan fintech sebagai  suatu inovasi dibidang jasa finansial “ innovation  in  financial  sevices ”,  atau suatu  perpaduan  inovasi  finansial dengan  teknologi  modern. Fintech menurut Fintech  weekly merupakan salah  satu  bisnis  berbasis software dan teknologi  modern  yang  menyediakan jasa keuangan. Perusahaan fintech pada umumnya  adalah  perusahaan  start-up yang  memberikan  layanan  dan  solusi keuangan  kepada  pelanggan  seperti pembayaran mobile ,  transfer  uang,
pinjaman,  penggalangan  dana  dan bahkan manajemen aset(Nizar, 2018).
p-ISSN: 2549-4872│e-ISSN: 2654-4970
Menurut  Oni  Sahroni fintech adalah  sebuah  perusahaan  penyedia platform yang  melakukan  kegiatan pembiayaan  secara peer-to-peer dan memberikan  jasa  konsultasi  bisnis kepada pengguna platform . Dilihat dari pengertian  tersebut  ada  terdapat  unsur dari pembiayaan yang tidak bisa dilepas dari fintech syariah  yaitu;  Pertama, adanya  pihak  yang  mengikatkan  diri dalam akad pembiayaan seperti
shahibul mal dan mudharib dalam akad bersifat tijarah ataupun tabarru . Kedua, kepercayaan  dari shahibul  mal kepada mudharib berdasarkan atas dasar prestasi  dan  potensi mudharib .  Ketiga, adanya  kesepakatan  antara  para  pihak yang terlibat akad. Keempat, ada jangka waktu  pelunasan  dari shahibul  mal untuk konsumsi yang lebih besar dimasa yang  akan  datang,  sedangkan  dari mudharib kebutuhan dana dalam waktu dekat  untuk  pembiayaan  produksi. Kelima,  ada  risiko  yang  di  tanggung bersama baik di pihak shahibul mal dan dari mudharib (Rivai & Veithzal, 2008). Unsur  tambahan  yang  ada  dalam transaksi fintech adalah;  Pertama, penyelenggara  layanan fintech yaitu suatu perusahaan berbadan hukum yang menyediakan, mengelola dan
mengoperasikan layanan fintech . Kedua,
platform,  platform  sendiri  merupakan media yang digunakan oleh penyelenggara fintech dalam memberikan fasilitas penghubung
antara shohibul  mal dengan mudharib . Ketiga, pengguna platform yaitu masyarakat yang menggunakan platform baik shoibul mal dan mudharib .
Fatwa Sebagai Dasar dari Pelaksanaan  Fintech  Syariah  di Indonesia
Kegiatan  ijtihad  yang  dilakukan oleh  ulama  merupakan  bentuk  upaya dalam menjelaskan al-Quran dan Hadist berdasarkan kemampuan manusia yang terbatas. Terbatasnya kemampuan manusia  ini  harus  disandarkan  pada ridha  dan  rahmat  Allah  serta  bertujuan untuk  kemaslahatan  umat  manusia (Nafis,  2011).  Perkembangan  dari teknologi  dibidang  keuangan  Islam tidak dapat terbendung, oleh karena itu butuh  kejelasan  mengenai  hukum syariah  dalam  melakukan  kegiatan bermuamalah.
Ijtihad merupakan kemampuan dari mujtahid (orang yang berijtihad) melakukan  analisis  untuk  memperoleh dan  mendapatkan  tentang  hukum syara’(Nafis,  2011).  Syarat  yang  harus dipenuhi  oleh  seorang  mujtahid  guna menjaga integritas ijtihad dan mujtahid itu  sendiri  adalah;  Pertama,  harus mengetahui  ayat-ayat  al-Qur’an  yang berhubungan dengan ketentuan- ketentuan  hukum.  Kedua,  Mengetahui hadist-hadist yang berhubungan dengan ketentuan-ketentuan  hukum.  Ketiga, harus  mengetahui ijma’ (konsensus) tentang hukum syara’. Keempat, kemampuan  intelektual  dan  analisis masalah.  Kelima,  menguasai  bahasa Arab  dan nahwu untuk  memahami bentuk susunan kata dan kalimat dalam teks  al-Qur’an  dan  al-Hadits.  Keenam, mengetahui nasikh (teks pembatal) dan mansukh (teks yang dibatalkan). Ketujuh,  mengetahui  tujuan  syariah
Islam ( maqasid al-Syari’ah ) agar dalam memahami  Islam  tidak  terjebak  pada permasalahan hukum cabang ( juz’i ) dan melupakan tujuan hukum yang bersifat menyeluruh ( kulli ) (Nafis, 2011).
Dilihat dari sisi jumlah mujtahidnya,  ijtihad  dapat  dibedakan menjadi  dua.  Pertama,  ijtihad  secara individu ( furdi ) dilakukan secara independen  dan  mandiri  oleh  mujtahid baik  dalam  metode  dan  prosedur penetapan hukum serta proses pengambilan keputusan. Kedua, Ijtihad yang  dilakukan  secara  bersama-sama atau berjamaah ( jama’i ) terhadap ijtihad ini  dilakukan  dengan  menguankan kelompok tertentu yang setiap mujtahid mempunyai keahlian yang berbeda beda dari berbagai ilmu (Hasballah, n.d., pp. 107–108).  DSN-MUI  seperti  yang  ada di Indonesia menggunakan ijtihad jenis ini.  Hasil  dari  produk  ijtihad  dapat berupa fiqih, qanun, qadha’i dan fatwa (Mudzhar, 1994, pp. 369–370).
Fatwa merupakan pandangan ulama atau para ulama yang memberikan  kejelasan  hukum  syariah dalam suatu peristiwa yang memerlukan ketetapan  hukumnya.  Menurut  Ahmad Hidayat  Buang,  fatwa  merupakan elemen  penting  pada  zaman  modern yang  berfungsi  sebagai  pembimbing dalam  menerangkan  dan  menjelaskan kepada  masyarakat  tentang  hukum- hukum  Islam  yang  berkaitan  dengan kehidupan  sehari-hari  seperti  ibadah dan  akidah  untuk  kelangsungan  umat Islam dalam beragama (Buang, 2004).
Fatwa  tidak  mempunyai  kekuatan hukum  mengikat  layaknya  hukum
positif  yang  berada  pada  suatu  negara. Bahkan  fatwa  yang  dikeluarkan  juga tidak  mengikat  mereka  yang  meminta fatwa ( Mustafii ). Jika fatwa dirasa tidak cocok  dengan  Mustafii  bisa  saja mengajukan  permasalahan  yang  sama kepada  mufti  lain  untuk  mendapatkan pandangan  lain  dan  dapat  dijadikan second  opinion .  fatwa  dari  seorang mufti  dapat  berbeda  dengan  mufti  dari daerah  lain  (Mahfudh,  2007).  Fatwa yang  tidak  mengikat  ini  mempunyai sifat  responsif,  maksudnya  fatwa  baru akan  dikeluarkan  jika  ada  permintaan atau untuk memberikan jawaban terhadap  suatu  yang  telah  terjadi sedangkan  hukumnya  belum  diketahui (Nafis, 2011).
Ulama  bukanlah  seorang  politikus yang  mampu  memaksakan  fatwanya untuk masyarakat. Namun, sejak dahulu masyarakat  memandang  ulama  sebagai kelompok yang disegani, dihormati dan dijadikan teladan dalam segala perilakunya.  Sehingga,  fatwa  ulama dianggap  oleh  masyarakat  sebagai ketetapan  yang  mengikat  dan  dipatuhi (Syarifuddin, 1998).
Fatwa  sendiri  juga  tidak  memiliki kekuatan  mengikat  pada  individu  atau pihak yang tergabung dalam organisasi yang  mengeluarkan  fatwa.  Oleh  sebab itu pemerintah Indonesia sebagai pihak yang  memiliki  kekuatan  politik  dan dapat membuat aturan bersifat mengikat bekerja sama dengan DSN-MUI. DSN- MUI mengeluarkan fatwa tentang Fiqih muamalah berdasarkan permintaan lembaga  regulator  keuangan  syariah yang  memiliki  kepentingan  terhadap
p-ISSN: 2549-4872│e-ISSN: 2654-4970
fatwa tersebut untuk menetapkan dasar dari regulasi lembaga keuangan syariah dan  lembaga  non-keuangan  syariah. Dengan adanya permintaan dari otoritas yang berwenang mengeluarkan regulasi terkait lembaga keuangan syariah dapat menjadikan  fatwa  berkekuatan  hukum tetap dan dijadikan panduan atau aturan oleh lembaga keuangan syariah dan non keuangan  syariah  di  Indonesia  (Nafis, 2011).  Peran  dari  DSN-MUI  dalam mengeluarkan  fatwa  menjadi  sangat penting  untuk  menjamin  terlaksananya prinsip-prinsip  syariah  yang  ada  dalam lembaga keuangan syariah.
Fatwa tentang fintech sendiri telah dikeluarkan oleh DSN-MUI. Fatwa No. 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi  Yang  Berdasarkan  Prinsip Syariah  tersebut  dikeluarkan  atas permintaan dari dua perusahaan fintech syariah  yang  ada  di  Indonesia.  Dalam fatwa  tersebut  dijelaskan  bahwasanya fintech syariah  boleh  dilaksanakan asalkan  sesuai  dengan  prinsip-prinsip syariah.  Pelaksanaan fintech syariah sendiri  harus  bebas  dari  praktik  riba , gharar,  maysir,  tadlis,  dharar,  zhulm, dan haram. Sebelum DSN-MUI mengeluarkan fatwa tersebut pemerintah melalui otoritas yang berwenang  mengeluarkan  peraturan berkaitan dengan keuangan yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan  Peraturan  OJK  No. 77/POJK.01/2016  Tentang  Layanan Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis
Teknologi. POJK tersebut masih mengatur fintech secara  umum,  tidak
dikhususkan  untuk  mengatur fintech syariah.  Hingga  saat  ini  aturan  yang bersifat mengikat untuk fintech syariah belum ada.
Dasar  dari  pelaksanaan fintech syariah  di  Indonesia  masih  mengikuti pada  POJK  No.  77/POJK.01/2016 Tentang  Layanan  Pinjam  Meminjam Uang  Berbasis  Teknologi  dan  untuk ketentuan  syariah  mengikuti  fatwa DSN-MUI  No.  117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi  Yang  Berdasarkan  Prinsip
Syariah. Melihat kedudukan fatwa tidak memiliki kekuatan mengikat memungkinkan fintech syariah sebagian tidak  mengikuti  anjuran  sebagaimana yang ada dalam fatwa tersebut, sehingga pelaksanaannya  tidak  sesuai  dengan prinsip  syariah.  Akibat  dari fintech syariah yang tidak menjalankan kepatuhan  pada  prinsip  syariah  akan berdampak  buruk  pada  kepercayaan nasabah  terhadap  perusahaan  tersebut, bukan  hanya  nama  baik  perusahaan tersebut menjadi buruk melainkan akan membuat citra Islam juga menjadi buruk. Maka  fatwa  tentang fintech syariah perlu  diterjemahkan  ke  dalam  hukum positif,  khususnya  peraturan  dari  OJK guna  dapat  menjadi  kekuatan  hukum yang  mengikat  dan  menjadi  sumber hukum pelaksanaan fintech syariah.
Penerapan Prinsip Kehati-hatian
Sebagai  Bagian  dari  Kepatuhan Syariah (sharia compliance).
Kepatuhan syariah atau yang lebih dikenal  dengan sharia  compliance merupakan  sikap  dari  perusahaan syariah  dalam  menjalankan  usahanya
benar-benar  yang  berdasarkan  prinsip syariah.  Dalam  arti  lain  kepatuhan syariah  merupakan  tindakan  untuk memastikan prinsip syariah yang menjadi  pedoman  dasar  dilaksanakan dengan  baik. Sharia  compliance erat kaitannya  dengan Islamic  Corporate Governance .  Dalam  melihat islamic corporate governance di fintech syariah ada  hal-hal  yang  perlu  diperhatikan guna  mencapai  kepatuhan  syariah.  Hal yang  paling  mendasar  adalah  dalam fintech syariah  ada  kewajiban  untuk mematuhi prinsip-prinsip syariah (Abubakar & Handayani, 2018). Selain sesuai  dengan  regulasi  secara  umum mengenai fintech baik untuk konvensional  ataupun  syariah  yang telah  ditetapkan  oleh  pemerintah,  ada kewajiban  lain  yang  perlu  ditaati  oleh fintech syariah yaitu menjamin terlaksananya  prinsip-prinsip  syariah dalam fintech tersebut. Tidak sesuainya aturan fintech secara  umum  dengan prinsip  syariah  maka fintech syariah harus  mendahulukan  kepatuhan  pada prinsip  syariah  dibandingkan  aturan fintech secara umum, ini sesuai dengan asas lex specialis derogat legi generalis . Fintech syariah merupakan lembaga  keuangan  yang  rentan  akan terjadi information  asyimmetry yang tinggi.  Ini  dikarenakan  nasabah  dari fintech mendapat  sedikit  informasi mengenai platform yang mereka gunakan.  Berbanding  terbalik  dengan pihak  penyelenggara fintech yang memiliki  informasi  mengenai  kondisi dari  platform  yang  akan  digunakan. Dalam  hal  ini  penggunaan agency
theory sangat relevan digunakan. Dalam teori keagenan menjelaskan tentang dua pelaku ekonomi yang saling bertentangan  yaitu  prinsipiil  dan  agen.
Hubungan  keagenan  merupakan  suatu kontrak  di  mana  satu  atau  lebih  orang
(prinsipiil)  memerintah  orang  lain (agen) untuk melakukan suatu jasa atas nama prinsipiil serta memberi wewenang  kepada  agen  membuat keputusan  yang  terbaik  bagi  prinsipiil (Ichsan,  2013).  Permasalahan  tersebut membuat Islamic Corporate Governance dalam fintech syariah dirasa  lebih  kompleks  dibandingkan dengan fintech konvensional.  karena harus  memperhatikan  regulasi  secara umum  dan  juga  berlandaskan  prinsip syariah  dalam  berkompetisi  dalam pasar.
Pengawasan terhadap prinsip syariah  dapat  dilakukan  oleh  organ perusahaan baik dari dalam perusahaan dan  dari  luar  perusahaan.  Lembaga pengawas  yang  berkompetensi  dalam mengawasi pelaksanaan prinsip syariah terlaksana  dengan  baik  adalah  Dewan Pengawas  Syariah  (selanjutnya  disebut DPS)Sebuah lembaga pengawas merupakan  otoritas  yang  mengawasi bagaimana  suatu  produk  keuangan sebelum  dikeluarkan  ke  masyarakat dengan memperhatikan dampak- dampak  yang  akan  ditimbulkan  hingga pengawasan  bagaimana  produk  yang telah  dikeluarkan  kepada  masyarakat tersebut  memberikan  manfaat  bagi kedua  pihak  dengan  mengedepankan keadilan. DPS sebagai lembaga pengawas  perlu  memperhatikan  ini
p-ISSN: 2549-4872│e-ISSN: 2654-4970
khususnya  dalam  bidang  syariah.
Pertama pengawasan yang perlu diperhatikan adalah produk-produk
yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan  syariah  harus  sesuai  dengan prinsip syariah, kemudian
menyesuaikan  akad  yang  digunakan dalam  menjalankan  produk  tersebut. Kedua  pengawasan  oleh  DPS  tertuju pada  produk  yang  dikeluarkan  dan ditawarkan  kepada  masyarakat  apakah produk tersebut menjadi bermanfaat dan berkeadilan  dalam  masyarakat  supaya tidak  ada  pihak  yang  di  zalimi  baik pihak  lembaga  keuangan  syariah  atau pun nasabah yang menggunakan jasa.
Jika ada produk dari fintech syariah bertentangan  dengan  prinsip  syariah maka  DPS  yang  bertanggung  jawab terhadap produk tersebut. Untuk melihat tanggung  jawab  dari  DPS  kita  harus mengetahui  terlebih  dahulu  kedudukan DPS  sendiri  dalam fintech syariah. Minimnya aturan yang mengatur
kedudukan  dari  DPS  dalam fintech syariah  maka  kita  perlu  melihat kedudukan  DPS  di  dalam  Undang- Undang  40  Tahun  2007  Tentang Perseroan  Terbatas  karena fintech syariah  sendiri  tunduk  pada  UUPT. Kedudukan  DPS  berdasarkan  UUPT posisi  DPS  bukan  bagian  dari  organ sebuah perusahaan, namun wajib dimiliki  oleh  setiap  perseroan  yang berdasarkan  prinsip  syariah.  Sebagai unsur  wajib  maka  peran  DPS  dalam perseroan  dapat  disamakan  dengan peran dari Dewan Komisaris.
Belum  adanya  peraturan  yang menjelaskan  kewenangan  dari  DPS
sendiri  menyebabkan  DPS  sendiri sebagai lembaga yang berwenang dalam pengawasan terhadap pelaksanaan prinsip  syariah,  masih  melakukan penindakan  sanksi  administratif  yang gantung  pada  tangan  Otoritas  Jasa Keuangan dan Bank Indonesia (jika itu menyangkut  jasa  keuangan).  Manakala ada  produk  yang  tidak  sesuai  dengan prinsip syariah maka OJK dan BI yang berwenang menghentikan kegiatan yang dimaksud.
Tidak maksimalnya peran dari DPS dalam suatu lembaga keuangan syariah menjadi pertanyaan dikalangkan masyarakat, apakah peran dari DPS ini sendiri,  bagaimana  kekuatan  hukum dari  kedudukan  DPS  di  lembaga keuangan  syariah.  Untuk  menjawab pertanyaan tersebut perlu membandingkan  DPS  dengan  lembaga pengawas sejenis yaitu Dewan Komisaris.  Ada  kesenjangan  peraturan mengenai  kedudukan  DPS  dan  Dewan Komisaris. Peraturan perundang- undangan tidak secara tegas memberikan  kedudukan  dari  DPS  jika dibandingkan  dengan  dewan  komisaris yang  mempunyai  kejelasan  mengenai kedudukan dalam perusahaan penyelenggara fintech .  Posisi  DPS sendiri  memiliki  kedudukan  yang strategis dengan tidak diimbangi dengan beban  tanggung  jawab  yang  mengikat DPS  layaknya  dewan  komisaris.  Dari segi  pengangkatan  anggota  DPS  tidak ada ketentuan yang menyatakan bahwa jika  ternyata  anggota  DPS  tidak memenuhi persyaratan. Sedangkan jika ada  dewan  komisaris  yang  tidak
memenuhi  persyaratan  maka  akan  di berhentikan  oleh  RUPS  sebagai  organ yang berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan.
Ketentuan  mengenai  bagaimana DPS  dalam  bertindak  secara  bersama- sama  atau  dapat  bertindak  sendiri  juga tidak  diatur  dalam  kewenangannya.  Ini menyangkut  kepada  tanggung  jawab pribadi atau  terbatas atas  kelalaian  dan kesalahan  DPS  jika  perusahaan  tidak mendapat kepercayaan dari masyarakat. Dapat dilihat bahwa tidak ada ketentuan mengenai pertanggungjawaban terhadap DPS sebagai lembaga pemegang otoritas pengawas kepatuhan syariah. Implementasi dari Islamic Corporate  Governance guna  berhati- hati  dalam  menjaga fintech syariah sesuai  dengan  prinsip  syariah  adalah
(Abubakar & Handayani, 2018);
1. Transparansi, bentuk dari transparansi penyelenggara fintech; Pertama, menyediakan informasi yang tepat, memadai,
jelas,  akurat,  serta  mudah diakses  dan  mudah  dimengerti oleh pengguna layanan teknologi  informasi.  Kedua, transparansi juga berarti menjaga  rahasia  perusahaan, rahasia  jabatan,  dan  rahasia data  pribadi  nasabah.  Ketiga,
menyediakan pedoman perilaku  yang  telah  disepakati.
Keempat,    meyakini  bahwa semua  prosedur,  akad,  produk dan layanan telah sesuai dengan  prinsip  syariah  yaitu
halal, tayib, ikhsan dan tawazun.
2. Responsibilitas,  bentuk  dari responsibilitas  penyelenggara
fintech ;  Pertama,  Berpegang pada  prinsip  kehati-hatian  dan memastikan kepatuhan terhadap  prinsip  syariah  dan peraturan perundang- undangan, serta peraturan internal bank. Kedua, melaksanakan  akad  yang  telah dibuat.  Ketiga,  melaksanakan tanggung jawab sosial, khususnya terhadap lingkungan dan masyarakat setempat melalui zakat, infak dan sadaqah. 3. Independensi, penyelenggara fintech syariah diharapkan dapat  Istiqamah,  berpegang teguh pada kebenaran dan tidak dapat  di  intervensi  oleh  pihak mana  pun,  sehingga  dapat memberikan jaminan bagi masyarakat bahwa dalam melakukan kegiatannya, senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh stakeholder, melalui implementasi Islamic Corporate Governance , mispersepsi dapat diubah,
kepercayaan  masyarakat  dapat ditingkatkan, dan tujuan prinsip syariah  untuk  menciptakan kesejahteraan  dan  bisnis  yang berkelanjutan dapat dicapai.
4. Kewajaran  dan  Kesetaraan, mengandung  unsur  kesamaan
p-ISSN: 2549-4872│e-ISSN: 2654-4970
perlakuan, dan manifestasi adil dalam  dunia  bisnis.  Dalam melaksanakan kegiatannya, penyelenggara fintech syariah harus memperhatikan kepentingan pemangku kepentingan. Memaksimalkan  Fungsi  Pengawasan
DPS  dan  Perbandingannya  dengan Malaysia dan Pakistan.
Dalam memaksimalkan fungsi pengawasan  dari  DPS  organ  yang mengawasi  penerapan  prinsip  syariah dalam  operasional  lembaga  keuangan DPS  hendaknya  lebih  memperhatikan independensi,  kompetensi,  ketekunan, kompensasi  dan  dukungan  perusahaan. Independensi,  lembaga  pengawas  akan semakin independen jika dalam pelaksanaan fungsi pengawasan anggota  DPS  dapat  mengemukakan pendapat  secara  mandiri  dan  tidak bergantung  pada  pihak  lain.  Mengacu pada  peraturan  yang  ada  di  Indonesia anggota  DPS  memiliki  kemandirian dalam  mengemukakan  pendapat.  Ini tertuang dalam Peraturan Bank
Indonesia No. 11/33/PBI/2009 Tentang Pelaksanaan  GCG  dalam  Bank  Umum Syariah  dan  Unit  Usaha  Syariah. Menurut regulasi ini anggota DPS dapat merangkap  jabatan  sebagai  DPS  di lembaga lain dengan jumlah empat LKS lainnya,  tetapi  anggota  DPS  dilarang merangkap jabatan sebagai konsultan di seluruh  Bank  Umum  Syariah  dan  Unit Usaha  Syariah.  Adanya  regulasi  ini sedikit  mencederai  independensi  dari DPS sendiri, melihat persaingan fintech syariah  saat  ini  sangat  ketat  karena
membutuhkan  inovasi  dalam  sebuah produk. Akibat merangkap jabatan dari anggota  DPS  akan  membuat  rahasia perusahaan tidak lagi terjaga.
Kompetensi,  ini  merupakan  unsur yang melihat kemampuan yang dimiliki oleh  anggota  DPS  dalam  menjalankan tugasnya. Kemampuan ini dapat dilihat dari  sisi  secara  formal  yang  ada  pada diri  DPS  itu  sendiri  seperti  pendidikan formal,  pelatihan,  dan  pengalaman dalam  bekerja.  Kompetensi  harus mencakup  dua  unsur  yang  harus dikuasai  yaitu,  Pertama  kompetensi dalam Fiqih mualmulah dan kompetensi dalam  bidang  ilmu  ekonomi.  Karena komposisi  dari  ilmu  ekonomi  dan pengetahuan  tentang  Fiqih  muamalah sangat diperlukan untuk menjadi seorang DPS (Sudi, 2016, p. 147). DPS dalam  lembaga  keuangan  syariah seperti fintech syariah selain menguasai Fiqih  mualmulah  dan  ilmu  ekonomi juga dituntut untuk  lebih peka terhadap perkembangan teknologi dan informasi. Pemahaman  tentang  perkembangan teknologi  diperlukan  untuk  mencegah terjadi  hal  yang  bertentangan  dengan syariah  yang  tidak  diatur  dalam  Fiqih muamalah,  dengan  itu  perkembangan teknologi finansial dapat berjalan sesuai dengan kaidah-kaidah syariah.
Islamic  Financial  Service  Board (IFSB)  menetapkan  standar  minimum yang  harus  dimiliki  oleh  seorang  DPS sehingga
dapat dikatakan berkompetensi.  Hal  yang  menjadi standar minimum
menyangkut kualifikasi  akademik,  pengalaman  dan rekam  jejak  (Apprendix  IV  Minimum
Competence Requirements for Member of  the  Sharia  Board,  2009,  p.  30). Pertama,  dalam  hal  akademik  seorang DPS harus lulusan PT yang terakreditasi dalam  bidang  syariah  dan  telah mempelajari Fiqih muamalah serta telah memahami  bidang  keuangan.  Keahlian yang  kuat  dalam  bidang  Ushul  Fiqih akan sangat bermanfaat dalam mengeluarkan  pendapat  syariah  dalam menentukan produk yang belum mempunyai fatwa dari DSN. Pemahaman  mengenai  bahasa  arab dapat  menjadi  syarat  dalam  bidang akademik, melihat bahasa arab merupakan  bahasa  yang  jadi  sumber hukum  syariah.  Kedua,  dari  segi pengalaman  DPS  harus  mempunyai pengalaman dalam menentukan hukum dan  syariah,  menentukan  kerangka hukum  dan  pengaturan  umum  terkait dengan tugas yang akan dilakukan, dan dapat  mempertimbangkan dampak dari produk  hukum  yang  dikeluarkan  bagi masyarakat yang berdasarkan kemaslahatan umat. Ketiga, rekam jejak anggota  DPS  harus  berkarakter  baik, jujur,  integritas  dan  bereputasi  baik terutama dalam bidang bisnis profesional. Ketekunan  anggota  DPS  dalam rangka menunaikan tugas dan kewajiban mengawasi kepatuhan Lembaga  Keuangan  terhadap  prinsip syariah sangat dibutuhkan  (Sudi, 2016, p.  157).  Ketekunan  anggota  dari  DPS dapat dilihat dari kehadiran dalam rapat yang  dilakukan  satu  bulan  sekali. Rangkap  jabatan  dapat  menjadi  faktor penyebab  ketersediaan  anggota  DPS
dalam rapat untuk mengawasi lembaga keuangan  syariah.  Hal  ini  disebabkan jika ada jadwal  yang  bersamaan  dalam satu bulan untuk mengadakan rapat DPS.
Pengawasan  syariah  dalam fintech syariah  akan  berjalan  efektif  manakala aktivitas mereka dalam rangka mengawasi juga tinggi. Salah satu yang perlu diperhatikan disini adalah apabila DPS sendiri rangkap jabatan. Di tengah persaingan  P2P  Landing  yang  sangat ketat tentunya sangat masuk akal kalau perusahaan fintech memiliki  rahasia dagang  yang  harus  dijaga  dalam mengembangkan  produknya  ke  depan. Anggota  DPS  sebagai  pihak  terafiliasi tentu sedikit banyak mengetahui informasi mengenai keadaan perusahaan dengan berkomunikasi pihak  yang  ada  dalam  manajemen fintech.  Apalagi  sebelum  produk  baru dari  sebuah  fintech  di  kenalkan  pada publik maka harus mendapat pandangan syariah dari DPS (Sudi, 2016, p. 173).
Kerahasiaan informasi harus dijaga oleh anggota DPS, maka perlu diberikan kejelasan  dalam  kontrak  pada  awal mereka  bertugas.  Jika  ada  yang membocorkan rahasia perusahaan maka penyelenggara  fintech  dapat  membuat mekanisme supaya memperkecil kebocoran  data  dan  informasi  baik fintech sendiri dan nasabah. Kompensasi dan
dukungan perusahaan merupakan bentuk apresiasi dari  perusahaan  kepada  DPS,  karena tidak  mungkin  DPS  bekerja  secara efektif tanpa dukungan dari perusahaan. Bentuk dukungan dapat berupa,
penyediaan  data  dan  informasi  yang
p-ISSN: 2549-4872│e-ISSN: 2654-4970
akurat,  relevan  dan  tepat  waktu kemudian Penyediaan fasilitas penunjang berupa ruang kerja
transportasi,  remunerasi  dan  fasilitas pendukung yang lain. Dengan kata lain, kompensasi  yang  diberikan  besar  kecil nilainya,  tidak  menjadi  dasar  untuk tidak  independen.  Guna  menciptakan rasa keadilan antara perusahaan dengan perusahaan  yang  lain  perlu  ditetapkan jumlah  minimum  kompensasi  yang diberikan.  Terlebih  lagi  semua  DPS berasal  dari  lembaga  yang  sama  yaitu DSN-MUI
Sharia Supervisory Board di Malaysia dan Pakistan Keberadaan dari Sharia Supervisory  Board sebagai  pengawas kepatuhan  syariah  di  negara  Malaysia ini diatur langsung oleh lembaga sentral yaitu  Bank  Negara  Malaysia  atau Central  Bank  Of  Malaysia .  Bentuk pengawasan  syariah  di  Malaysia  salah satunya ialah diatur dalam UU Perbankan  Islam  1983  bahwa  setiap bank yang ingin mempraktikkan perbankan  Islam  harus  membentuk badan  penasihat  syariah  atau  yang disebut  dengan Shariah  Advisory
Comitte atau shariah supervisory board (Kunhibava,  2015,  p.  23). Sharia Supervisory  Board yang  ada  di Malaysia  berbeda  dengan  yang  ada  di Indonesia  di  mana, Sharia  Supervisory Board menyatu  dengan  pemerintah dalam  hal  ini  Bank  Negara  Malaysia (BNM) dan dapat mengeluarkan fatwa . Sharia  Supervisory  Board mempunyai pertanggungjawaban yang
besar terhadap  setiap  produk  yang  telah
mereka setujui. Sementara di Indonesia, DPS tidak menyatu dengan bank sentral tetapi  punya  payung  lembaga  sendiri yakni Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama  (DSN-MUI).  DSN-MUI  inilah yang  mengeluarkan  fatwa  terhadap suatu produk syariah (Rostanti, 2013).
Keefektivitasan dari DPS di Malaysia dapat terlihat jika di bandingkan  di  Indonesia.  DPS  di Indonesia ada di setiap perusahaan dan mengawasi  implementasi  dari  fatwa yang  di  keluarkan  oleh  DSN-MUI.  Ini berbeda  di  Malaysia  dan  Pakistan  di mana  anggota shariah  supervisory board dapat  mengeluarkan  fatwanya sendiri (Rostanti, 2013). Perbedaan lain juga dapat dilihat dari segi independensi, kompetensi,  ketekunan,  kompensasi dan dukungan perusahaan.
Independensi  dari  Dewan  Syariah Nasional Malaysia atau Sharia Advisory Council (SAC).  SAC  tidak  boleh merangkap  sebagai Sharia  Supervisory Board di  Malaysia  dikenal  dengan Sharia  Committee (SC) atau  sama dengan DPS di Indonesia. SC juga tidak boleh  merangkap  menjadi  anggora  SC dalam  lembaga  keuangan  syariah  lain dalam  industri  yang  sama  (Islamic Banking dan Takaful Department BNM No. BNM/RH/GL/012-1, n.d.). Sedangkan  di  Pakistan  anggota Sharia Advisor (DPS di Indonesia) tidak boleh merangkap jabatan di lembaga
keuangan  syariah  lain  (State  Bank  of Pakistan, 2008).
Di Malaysia anggota SAC (DSN di Indonesia)  tidak  boleh  rangkap jabatan menjadi anggota SC (DPS di Indonesia)
supaya pengawasan dari SAC terhadap penerapan  Fatwa  dan  pengawasan terhadap  lembaga  keuangan  syariah oleh  SC  dapat  berjalan  dengan  baik. Apabila  pengawasan  oleh  SC  dalam lembaga keuangan syariah kurang baik, maka  fungsi  dari  SAC  menjadi  sangat penting guna mengawasi kinerja dari SC.
Malaysia dalam menyaring kompetensi  anggota  untuk Sharia Committee dan Sharia Advisory ditunjuk  oleh  Yang  di-Pertuan  Agong
(Raja Malaysia) atas saran dari menteri keuangan  setelah  berkonsultasi  dengan Bank  Negara  Malaysia  (BNM).  Syarat yang ditetapkan Malaysia adalah memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam syariah dan perbankan, keuangan, hukum,  dan  bidang  lain  yang  relevan. Syarat khusus lainya mereka mayoritas setidaknya  bergelar  sarjana  dalam bidang  syariah  yang  mengerti  Ushul Fiqih  dan  Fiqih  Muamalah.  Anggota DPS  juga  dituntut  mahir  dalam berbahasa  arab  baik  tulisan  atau  lisan selain  mahir  berbahasa  inggris  dan melayu. Ini ada dalam Section 53, Bank Sentral  Malaysia  ACT  53.  Anggota DPS  yang  menguasai  tentang  ilmu hukum  dan  ilmu  ekonomi  harus  ada dalam  keanggotaan  dan  tidak  boleh menjadi  mayoritas  dari  keanggotaan DPS. Aturan yang sama berlaku juga di Pakistan, di mana Sharia Advisor harus memenuhi kriteria berpendidikan, berpengalaman,  rekam  jejak  baik,
reputasi  keuangan,  integritas  dan  tidak ada benturan kepentingan (Sudi, 2016, p. 154).
Ketekunan  juga  erat  kaitannya dengan rangkap jabatan (Sudi, 2016, p. 171). Bank Negara Malaysia membatasi rangkap  jabatan.  Anggota  dari Sharia Committee dilarang  diangkat  oleh Lembaga  Keuangan  Syariah  ini  diatur dalam  aturan  Bank  Sentral  Malaysia (Central Bank of Malaysia Tahun 1958). Guna  menjaga  kerahasiaan  perusahaan maka Sharia Committee dilarang rangkap  jabatan  (Islamic  Banking  and Takaful  Departement  BNM,  n.d.).
Pakistan  membatasi  seorang Sharia Advisor guna  tidak  ada  konflik kepentingan  dengan  cara  1)  tidak membolehkan  adanya  rangkap  jabatan oleh Sharia  Advisor antar  Lembaga Keuangan  Syariah,  2) Sharia  Advisor tidak boleh memegang posisi eksekutif/non-eksekutif  pada  lembaga keuangan  syariah  lain,  3) Sharia Advisor tidak boleh memiliki kepentingan substansial dengan menjadi  pegawai  di  beberapa  tipe perusahaan  (State  Bank  of  Pakistan,
2008).

## 1. PENUTUP
Kehati-hatian  dalam  menjalankan prinsip  syariah  bukan  hanya  menjadi tanggung  jawab  dari  penyelenggara fintech  tetapi  juga  menjadi  tanggung jawab  dari  lembaga  pengawas  yaitu DPS dan DSN-MUI. Agar perkembangan teknologi dalam lembaga  keuangan  sesuai  dengan prinsip syariah perlu di keluarkan fatwa yang membolehkan produk-produk fintech  yang  sesuai  dengan  hukum syariah. Tidak adanya kekuatan
p-ISSN: 2549-4872│e-ISSN: 2654-4970
mengikat  dari  fatwa  maka  perlu diterjemahkan  ke  dalam  peraturan perundang-undangan  dikeluarkan  oleh lembaga  otoritas  yang  berwenang. Implementasi dari prinsip kehati-hatian dalam  melaksanakan  prinsip  syariah dapat berupa trasparency, accuntability, indepedency dan fairness . DPS sebagai lembaga  pengawas  kepatuhan  syariah perlu  memperhatikan  independensi, kompetensi,  ketekunan,  kompensasi dan dukungan perusahaan. Jika melihat
perbandingan  dengan  Negara  Malaysia dan  Pakistan,  Indonesia  tidak  bisa mengadopsi  ketentuan  dari  kedua negara tersebut. melihat dari kedudukan dari DPS yang ada di Indonesia berada dalam  lingkungan  Non  Goverment Organization.  Sedangkan  di  Malaysia dan  Pakistan  kedudukan  dari shariah supervisory  board didukung  oleh pemerintah dan merupakan bagian dari pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA
Abubakar,  L.,  &  Handayani,  T.  (2017).  Telaah  Yuridis  Terhadap  Implementasi Kehati-hatian Bank dalam Aktivitas Perbankan Indonesia. De Lega Lata .
Abubakar,  L.,  &  Handayani,  T.  (2018).  PERCEPATAN  PERTUMBUHAN PERBANKAN  SYARIAH  MELALUI  IMPLEMENTASI  TATA  KELOLA SYARIAH. Law and Justice . https://doi.org/10.23917/laj.v2i2.3417
Apprendix  IV  Minimum  Competence  Requirements  for  Member  of  the  Sharia Board.  (2009). Guiding  Principles  on  Sharia  Governance  System  for Institutons Offering Islamic Financial Service . Kuala Lumpur: IFSB.
Buang, A. H. (2004). “Penulisan dan Kajian Fatwa”, dalam Fatwa di Malaysia . Kuala  Lumpur:  Jabatan  Syariah  dan  Undang-Undang,  Akademi  Pengajian Islam, Universiti Malaya.
Chapra, M. U., & Ahmed, H. (2002). Corporate Governance in Islamic Institution .
Jedah: IRTI-Islamic Development.
Hasan,  Z.  (2012). Legal  Aspects  of  Islamic  Financial .  Kuala  Lumpur:  Universiti Sains Islam Malaysia.
Hasballah, M. ‘Ali. (n.d.). Usul al-Tasyri’ al-lslami . Beirut: Daral-Fikr.
Herman. (2019). Ini Hambatan yang dihadapi Fintech Syariah. Retrieved February 13, 2019, from www.beritasatu.com/ekonomi/537830
Ichsan, R. (2013). Teori Keagenan (Agency Theory). Retrieved January 23, 2020, from  https://bungrandhy.wordpress.com/2013/01/12/teori-keagenan-agency-
theory/
Islamic Banking and Takaful Departement BNM. BNM/RH/GL/012-1 .
Islamic  Banking  dan  Takaful  Department  BNM  No.  BNM/RH/GL/012-1.  (n.d.).
Guidelines  on  the  Governance  of  Sharia  Committee  for  Islamic  Financial Institution .
Kunhibava, S. (2015). Shariah Governance of Islamic Banks in Malaysia Shariah Governance of Islamic Banking in Malaysia . (January 2012).
Mahfudh, S. (2007). Agenda Krusial Bahtsul Masa’il: Mempertimbangkan Realitas di Hadapan Kebenaran Teoretik .
Mudzhar,  A.  (1994). Fiqih  dan  Reaktualisasi  Ajaran  Islam .  Jakarta:  Yayasan Wakaf Paramadina.
Nafis,  C.  (2011). Teori  Hukum  Ekonomi  Islam .  Jakarta:  Penerbit  Universitas Indonesia (UI-Press).
Nizar, M. . (2018). Teknologi Keuangan (Fintech): Konsep dan Implementasinya Di Indonesia. Warta Fiskal , 5–13.
Rivai, V., & Veithzal, A. P. (2008). Islamic Financial Management (Teori, Konsep dan Aplikasi Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa) . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Rostanti, Q. (2013). Indonesia Tak Bisa Adopsi Aturan DPS Malaysia. Retrieved from Republika Online website: https://repubika.co.id/berita/ms84vl/indonesia-tidak-bisa-adopsi-aturan-dps- malaysia
State  Bank  of  Pakistan.  (2008). Strategic  Plan  for  Islamic  Banking  Industry .
Islamabad: SBP.
Sudi, D. M. (2016). Efektivitas Dewan Pengawas Syariah Pada Perbankan Syariah (1st ed.). Yogyakarya: Deepublish.
Syarifuddin, A. (1998). Tugas dan Tanggung Jawab Ulama dalam Masyarakat dan Pemerintah: Pengalaman di Indonesia. In Mufti dan Fatwa di Negara-Negara Asean . Kuala Terengganu: Yayasan Islam Terengganu.