## Hadhanah Dalam Prespektif Imam Madhab dan Kompilasi Hukum Islam serta Pengaruhnya Terhadap Pendidikan Anak

## Masadah
STIT Raden Wijaya Mojokerto masadah789@gmail.com

## Abstract
When a divorce occurs, then at that time created due to the law including the Hadhanah which is  basically  the  responsibility  of  both  parents  who  will  be  held  accountable  before  God. Education  is  a  human  right  which  is  part  of  economic,  social  and  cultural  rights.  Likewise with  a  child,  he  has  the  right  to  obtain  proper  education  from  his  parents.  The  pattern  of hadhanah  is  very  influential  on  a  child's  education.  The  house  is  an  inseparable  part  of education  because  it  starts  from  home.  Every  human  being  gets  an  initial  education. Certainly, the real education provided by educators is parents in the form of care (educating). Therefore in this paper we elaborate on the hadhanah, legal basis, time, who is entitled and the conditions and how the provisions of the Hadhanah in the Compilation of Islamic Law and the Effects of Hadhanah on Children's Education. This paper is expected to provide benefits to the reader, especially for divorced couples where the child of divorce can grow psychologically as normal as other children.
Keywords: Radicalism, Aswaja Education.

## Abstrak
Ketika terjadi perceraian, maka pada saat itu tercipta akibat  hukumnya diantaranya hadhanah yang mana pada dasarnya menjadi tanggung jawab kedua orang tua yang kelak akan di pertanggung jawabkan di hadapan Allah. Pendidikan merupakan salah satu hak asasi manusia yang merupakan bagian dari hak ekonomi, sosial dan budaya. Begitupun dengan seorang anak, ia berhak memperoleh pendidikan yang layak dari orang  tuanya.  Pola  hadhanah  sangat  berpengaruh  terhadap  pendidikan  seorang anak. Rumah merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari pendidikan karena bermula  dari  rumah  setiap  manusia  mendapatkan  pendidikan  awal.Tentunya pendidikan  secara  rill  yang  diberikan  oleh  pendidik  yaitu  orangtua  dalam  bentuk pengasuhan  (mendidik).  Oleh  karena  itu  dalam  tulisan  ini  kami  mengurai  tentang hadhanah,  dasar  hukum,  masa,  siapa  yang  berhak  dan  syarat-syaratnya  serta bagaimana  ketentuan  hadhanah  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  dan  Pengaruh Hadhanah terhadap pendidikan Anak. Tulisan ini diharapkan memberikan manfaat
bagi pembaca terutama bagi pasangan yang bercerai dimana anak korban perceraian dapat tumbuh normal secara psikologis sebagaimana anak anak lainnya
Kata Kunci: Hadzanah, Kompilasi Hukum Islam, .

## A. PENDAHULUAN
Indonesia  Diantara  akibat  hukum  perceraian  adalah  mengenai  hak  asuh  atas anak  yang  lahir  dari  perkawinan  tersebut  yang  dikenal  dengan  istilah  hadhanah 1 yang  diberikan  kepada  salah  satu  pihak  suami  atau  isteri.  Hadhanah  ialah meletakkan  sesuatu  dekat  tulang  rusuk  atau  di  pangkuan 2 ”sehingga  pengertian hadhanah tidak saja meliputi perawatan fisik namun juga pendidikan anak sejak dari lahir  sampai  sanggup    mengurus  dirinya  sendiri.  Di  sisi  lain  hubungan  anak  dan orang tua, selamanya tidak akan pernah putus, sekalipun berpisah karena perceraian atau  kematian.  Agama  telah  mengatur  tidak  ada  istilah  mantan  anak,  atau  mantan bapak, atau mantan ibu sekalipun berpisah karena perceraian atau kematian.
Sejatinya  pemeliharaan  anak  adalah  tanggung  jawab  kedua  orang  tua secara  bersama 3 .  Anak  adalah  pilar  utama  dalam  pembangunan  yang diamaanahkaan  Allah  untuk  dijaga  dan  kelak  akan  dimintai  pertanggung jawabannya.  Oleh  karena  itu  anak  harus  dijaga,  dilindungi,  diawasi,  dan  diberi pendidikan, bantuan, bimbingan, pengarahan, perlindungan dengan sebaik-baiknya.
1 Abd  Rahman  Ghazaly,Fiqih  Muna&ahat,(Jakarta:Prenada  Media,2013),h  175  dan  “Ibrahim Muhammad Al-Jamal, Fiqih Muslimah ,h 341.
2 Sebagaimana ibu waktu menyusukan anaknya meletakkan anaknya di pangkuannya, seakan – akan  ibu  di  saat  itu    melindungi  dan  memelihara  anaknyat  lihat  Sayyid  Sabiq,  Fiqih  Sunnah,  Jilid  2, (Jakarta: Pena Pundi Aksara,2007),hal, 37
3 Sahl Mahfudz: Solusi Problematika Umat , (Surabaya: LTN NU Jawa Timur, 2003), hal. 309
tidak  bisa  dianggap  sebagai  harta  benda  yang  bisa  diperlakukan  sekehendak  hati oleh  orang  tuanya  agar  anak  tersebut  bisa  tumbuh  dan  berkembang  dengan  baik demi tercapainya generasi masa depan yang sholih, berakhlak, dan bermartabat.
Untuk mengatasi segala perseoalan yang terjadi tentang perebutan hak asuh  anak  pasca  perceraian,  pengetahuan  serta  hukum  yang  berlaku  haruslah diketahui  dan  dipahami.  penulis  akan  membahas  mengenai  “Hadhanah  atau  Hak Asuh Anak menurut Perspektif Imam Madzhab”.

## B. METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  pustaka  ( library  research), sedangkan  sifat  penelitian  ini  bersifat  deskriptif  komparatif,  data  dianalisis  dengan menggunakan  pendekatan  kaidah  yang  menjadi  pedoman  (Normatif),  agar  hokum dapat  dipahami  dengan  mudah,  karena  hokum  agama  diturunkan  untuk kepentingan social.
Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  penelaahan  terhadap literature  hokum  Islam  dan  literature  lainnya  yang  berkaitan  dengan  masalah  yang diteliti,  kemudian  data-data  tersebut  akan  diolah,  yang  selanjutnya  akan  dijadikan bahan  utama  untuk  memenuhi  target  penelitian  yang  hendak  dicapai.  Dan  analisis data menggunakan analisis secara kulaitatif.
C. . HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Hak Pemeliharaan Anak Pasca Cerai
Setelah terjadinya perceraian, maka ibu atau ayah wajib memelihara anaknya secara  sendiri-sendiri 4 .Dan  selama  tidak  ada  hal  yang  menghalangi  untuk memelihara  anak-anak,  maka  ibulah  yang  harus  melaksanakan  hadhanah 5 .  Para fuqaha’  sepakat  bahwa  hak  pemeliharaan  anak  ( hadhanah) ada  pada  ibu 6 selama  ia belum  bersuami  lagi 7 .  Apabila  ia  telah  bersuami  lagi  dan  sudah  disetubuhi  oleh suami yang baru maka gugurlah pemeliharaannya. 8 Sedangkan para  Imam Mazhab berbeda  pendapat  tentang  suami  istri  yang  bercerai  sedangkan  mereka  mempunyai seorang anak atau lebih. 9
Jika  terjadi  suatu  halangan  yang  mencegahnya  untuk  melaksanakan hadhanah  make  hak  hadhanah  berpindah  ke  tangan  orang  lain  dalam  kerabat  ibu garis lurus keatas. Apabila kerabat ibu dalam garis lurus ke atas herhalangan, maka yang  lebih  berhak  adalah  kerabat  ayah  dari  anak  tersebut,  terutama  kerabat  dalam garis lurus ke atas. Jika anak yang masih kecil itu sama sekali tidak punya kerabat di
4 Amir  Syarifudin, Hukum  Perkawinan  Islam  di  Indonesia  antara  Fiqih  Munakahat  dan  Undang- Undang Perkawinan , hal 328.
5 Tihami Dan Sahari Sahrani, Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap, ( Jakarta: Rajawali Pers, 2010), cet. ke-7, hal, 217.
6 Dalam hal terjadi perceraian acap kali yang menjadi permasalahan adalah siapakah yang lebih berhak  untuk  menjadi  pemegang  hadhanah  yang  bertanggung  jawab  atas  perlindungan  si  anak. Seengketa seperti ini telah  terjadi sejak zaman khalifah seperti kisah Umar  bin Khattab yang dikutip oleh  MA.  Tihami  dalam  bukunya  Fikih  Munakahat  bahwa  Umar  bin  Khattab  mempunyai  seorang anak  namanya  Ashim  bin  Umar,  kemudian  ia  bercerai.  Pada  suatu  waktu  Umar  pergi  ke  Quba  dan menemui  anaknya  itu  sedang  bermain-main  di  dalam  masjid.  Umar  mengambil  anaknya  itu  dan meletakkannya di atas kudanya. Pada saat itu datanglah ibu si anak, Umar berkata “anakku”, wanita itu berkata “anakku”. Maka kemudian dibawa perkara ini kepada Khalifah Abu Bakar dan Abu Bakar memberikan keputusan bahwa anak Umar tersebut ikut ibunnya dengan dasar yang dikemukakannya
7 An-Nawawi,  Raudho  al-Thalibin  Wa  Unda  al-Muftin  (Bairut  :  al-Maktab  al-Islami), hal,. 303. Dan M. bin Ali asy-Syawkany,  Nayl alAwthar min Asrar Muntaqa al Akhbar, Mesir, Idarat ath- Thiba ‟ ah al-Muniriyyah, 1344 H. Hal. 46
8 Syaikh Al-allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, Fiqih Empat Mazhab, (Bandung : Hasyimi Press, 2004), hal. 416
9 Muhammad Jawab Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab, (Jakarta : Lentera, 1996),hal. 416
antara  muhrim-muhrimnya  atau  mempunyai  kerabat  tetapi  tidak  cakap  bertindak untuk laksanakan hadhanah maka Pengadilan Agama depat nenetapkan siapa yang pantas menjadi ibu pengasuh dari anak-anak tersebut. 10
Menurut  pendapat  Imam  Hanafi  dalam  salah  satu  riwayatnya:  Ibu  lebih berhak  atas  anaknya  hingga  anak  itu  besar  dan  dapat  berdiri  sendiri  dalam memenuhi  keperluan  sehari-hari  seperti  makan,  minum,  pakaian,  beristinjak,  dan berwudhu.  Setelah  itu,  bapaknya  lebih  berhak  memeliharanya.  Untuk  anak perempuan,  ibu  lebih  berhak  memeliharanya  hingga  ia  dewasa,  dan  tidak  diberi pilihan. Imam Miliki berkata: ibu lebih berhak memelihara anak perempuan hingga ia  menikah  dengan  orang  laki-laki  dan  disetubuhinya.  Untuk  anak  laki-laki  juga seperti itu, menurut pendapat Maliki yang masyhur, adalah hingga anak itu dewasa. Imam  Syafi’i  berkata:  Ibu  lebih  berhak  memeliharanya,  baik  anak  itu  laki-laki maupun  perempuan,  hingga  ia  berusia  tujuh  tahun. 11 Apabila  anak  tersebut  telah mencapai  usia  tujuh  tahun  maka  anak  tersebut  diberi  hak  pilih  untuk  ikut  diantara ayah atau ibunya. Imam Hambali dalam hal ini mempunyai dua riwayat: Pertama, ibu lebih berhak atas anak laki-laki sampai ia berumur tujuh tahun. Setelah itu, ia boleh memilih  ikut  bapaknya  atau  masih  tetap  bersama  ibunya.  Sedangkan  untuk  anak perempuan,  setelah  ia  berumur  tujuh  tahun,  ia  terus  tetap  bersama  ibunya,  tidak boleh diberi pilihan. Kedua , seperti pendapatnya Imam Hanafi, yaitu ibu lebih berhak
10 Abdul  Manan, PENERAPAN  HUKUM  ACARA  PERDATA  DI  LINGKUNGAN  PERADILAN AGAMA, Cet-8 (Jakarta : K E N C A N A, 2016) hal 445
11 Syaikh Hasan Ayyub, Fiqih Keluarga ,(Jakarta: Pustaka Al-Kautsar,2006),Cet V,hal. 207.
atas anaknya hingga anak  itu besar  dan  berdiri  sendiri dalam  memenuhi keperluan sehari-hari  sepeti  makan,  minum,  pakaian,  beristinjak,  dan  berwudhu.  Setelah  itu, bapak  lebih  berhak  memeliharanya.  Untuk  anak  perempuan,  ibu  yang  lebih  berhak memeliharanya hingga ia dewasa dan tidak diberi pilihan. 12
QS al Talaq : 6  “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal  menurut  kemampuanmu  dan  janganlah  kamu  menyusahkan  mereka  untuk menyempitkan  (hati)  mereka.  dan  jika  mereka  (isteri-isteri  yang  sudah  ditalaq)  itu sedang  hamil,  Maka  berikanlah  kepada  mereka  nafkahnya  hingga  mereka  bersalin, kemudian  jika  mereka  menyusukan  (anak-anak)mu  untukmu  Maka  berikanlah kepada  mereka  upahnya,  dan  musyawarahkanlah  di  antara  kamu  (segala  sesuatu) dengan  baik;  dan  jika  kamu  menemui  kesulitan  Maka  perempuan  lain  boleh menyusukan (anak itu) untuknya.” 13
Dan  jika  seorang  ayah  tersebut  tidak  mampu  membayarkan  kewajibanya tersebut,  sehingga  seorang  isteri  tidak  mau  mengasuh  anak  tersebut  dikarenakan tidak adanya upah untuk merawat anak tersebut.Maka boleh ditanggung ahli waris kerabat yang terdekat yang mampu membayarkannya.Tetapi apabila ada orang lain yan  dengan  suka  rela  mendidik  anak  itu  tanpa  ongkos,  maka  hal  tersebut  dapat diserahkan  kepada  pendidik  suka  rela  tersebut. 14 Dengan  demikian  masa pembiayaan  anak  akan  berakhir  yakni  bagi  anak  laki-laki  apabila  ia  telah  dewasa,
12 Syaikh Al-allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, Fiqih Empat Mazhab, hal. 417
13 Mushaf al-Kamil, al-Qur ‟ an dan terjemahnya , (Jakarta: Darus Sunnah, 2013)
14 Kamal Muchtar, Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan , (Jakarta: Bulan Bintang,1974), Cet I, hlm. 135.
dapat  bekerja  dan  nberdiri  sendiri.  Sedangkan  bagi  anak  perempuan  sampai  ia kawin,  ketika  anak  perempuan  telah  kawin  maka  nafkahnya  menjadi  tanggung jawab suaminya. 15

## 2. Masa Hadhanah
Para ahli fiqih sepakat bahwa hak pemeliharaan anak adalah mulai bayi ketika baru dilahirkan sampai batas usia tamyiz, namun ada perbedaan pendapat mengenai kapan  masa  usia  tamyiz  tersebut. 16 Masa  hadhanah  akan  berhenti  (habis)  bila  anak kecil tersebut sudah tidak lagi memerlukan pelayanan perempuan, telah dewasa, dan dapat  berdiri  sendiri,  serta  telah  mampu  untuk  mengurus  sendiri  kebutuhan pokoknya,  seperti  makan  sendiri,  berpakaian  sendiri,  mandi  sendiri.  Dalam  hal  ini, tidak  ada  batasan  tertentu  tentang  waktu  habisnya. 17 Imam  Hanafi  berpendapat bahwa  “Masa hadhanah berakhir  (habis)  bilamana  telah  berumur  tujuh  tahun  bagi laki-laki  dan  sembilan  tahun  kalau  ia  perempuan”.  Mereka  menetapkan  masa hadhanah perempuan  lebih  lama  agar  dia  dapat  menirukan  kebiasaan-kebiasaan kewanitaannya dari hadhanah (ibu pengasuhnya). Menurut mazhab Syafi ‟ I tidak ada batasan  tertentu  bagi  pemeliharaan  atau  asuhan  terhadap  anak  Anak  tetap  tinggal bersama  ibunya  sampai  ia  dapat  menentukan  pilihan  apakah  tinggal  bersama  ibu
15 Zahri Hamid, Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia , (Yogyakarta: Bina Cipta,1978), Cet.I, hlm. 106.
16 Achmad  Muhajir,  “ HadhanahDalam  Islam  (HakPengasuhan  Anak  DalamSektor  Pendidikan Rumah) ”, Jurnal SAP Vol. 2 No. 2 Desember 2017, hal, 171-172
17 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, (Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2004), hal 160
atau  ayahnya  kalau  si  anak  sudah  sampai  pada  tingkat  ini,  dia  disuruh  memilih apakah  tinggal  bersama  Ibu  atau  ayahnya,  kalau  seorang  anak  laki-laki  memilih untuk  tinggal  bersama  ibunya  maka  dia  boleh  tinggal  bersama  ibunya  pada  malam hari dan dengan ayahnya di siang harinya agar si ayah bisa mendidiknya, sedangkan bila si anak adalah anak perempauan dan memilih tinggal bersama ibunya, maka dia boleh  tinggal  bersama  ibunya  siang  dan  malam  tetapi  bila  si  anak  memilih  tinggal bersama  ibu  dan  ayahnya  maka  dilakukan  undian,  bila  si  anak  diam  (tidak memberikan pilihan), dan ikut bersama ibunya.
Imam  Malik  berpendapat  batas  usia  pemeliharaan  anak  laki-lakiadalah sampai  mumayyiz,  sedangkan  ukuran  mumayiz  bagi  laki-laki  adalah  tujuh  tahun atau sudah ihtilam (mimpi/baligh). 18 Sedangkan pada pada anak perempuan adalah sampai  ia  pada  umur  menikah.  Menurut  mazhab  Hambali  batas  pemeliharaan  atau pengasuhan  baik  anak  laki-laki  maupun  perempuan  adalah  tujuan  tahun.  Jika  anak tersebut telah mencapai usia tersebut dan ia seorang laki-laki, maka ia dipersilahkan untuk  memilih  di  antara  kedua  orang  tuanya,  tetapi  jika  ia  seorang  wanita,  maka ayahnya lebih berhak dengannya, dan tidak ada hak memilih baginya. 19

## 3. Syarat Pengasuh Hadhanah
18 Syaikh Hasan Ayyub , Fiqih Keluarga , (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), H. 207
19 Ahmad Muhajir, Hadanah  Dalam  Islam (Hak Pengasuhan Anak dalam Sektor Pendidikan Rumah), (Jurnal SAP Vol. 2 No. 2 Desember 2017), H. 171
Menurut  mazhab  Syafi’i,  seseorang  pengasuh  itu  mestilah  memenuhi  syarat- syarat berikut: 20
a. Islam 21 . Murtad atau kafir menjadi alasan gugurnya hak aasuh anak.
b. Sehat jasmani dan rohani. Orang gila tidak boleh menjadi pengasuh
c. Amanah.  Ibu  yang  memiliki  sifat  khianat  tidak  berhak  menjadi  penjaga  atau pengasuh, kerana dia tidak akan menjaga anak.
d. Baligh. Dalam mengasuh anak diperlukan kecakapan yang tidak bisa dilakukan oleh usia anak-anak..
e. Perempuan  yang  baik  serta  bermoral  tinggi  berakhlakul  karimah.  Perempuan fasik,  seperti  penzina,  peminum  arak,  pencuri  dan  sebagainya  tidak  berhak menjadi pengasuh.
f. Merdeka. Hamba tidak berhak menjadi pengasuh anak
g. Tinggal bersama kanak-kanak yang diasuh
h. Jika  pengasuh  itu  ibunya  sendiri,  disyaratkan  dia  belum  kawin  lagi  dengan lelaki  lain  kecuali  kalau    kawin  dengan  laki-laki  yang  memiliki  hubungan muhrim dengan anaknya.
20 Ibnu  Mas`ud  dan  Zainal  Abidin  S, Fiqih  Madzhab  Syafi`i  Edisi  Lengkap  Muamalat,  Munakahat, Jinayat , (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), H. 418
21 Mengenai  syarat  harusnya  beragama  Islam  bagi  hadhin  maupun  hadhinah,  terdapat perbedaan  pendapat  ulama  mengenai  hal  ini.  Namun,  jumhur  ulama’  sepakat  bahwa  anak  kecil muslim  tidak  boleh  diasuh  oleh  pengasuh  yang  bukan  muslim.  Hal  ini  karena  orang  kafir  tidak mempunyai  kuasa  atas  orang  muslim.  Selain  itu  juga  ditakutkan  terhadap  pengafiran  anak  tersebut Lihat  Mochammad  Firdaus,  Skripsi: “Tinjauan  Maslahah  Mursalah  Terhadap  Hadhanah  Ibu  Murtad”, (Semarang, UIN Walisongo Semarang, 2016), hlm. 32
i. Mempunyai  tempat  tinggal  karena  tempat  tinggal  adalah  suatu  yang  urgen dalam sebuah pengasuhan.
j. Jika  pengasuh  kanak-kanak  merupakan  seorang  wanita  asing,  disyaratkan suaminya mestilah mempunyai pertalian saudara dengan anak yang di asuh.
Menurut  Mazhab  Hanbali 22 yang  dikutip  dalam  Fiqih  sunnah  mengatakan antara syarat-syarat penjaga adalah seperti berikut:
a. Islam.
b. Berakal yaitu tidak gila dan tidak ma’tuh.
c. Tidak fasik.
d. Merdeka
e. Tidak buta atau kurang penglihatan.
f. Tidak mengidap penyakit menular. 23 seperti  sopak atau kusta.
g. Penjaga  tidak  menikah  dengan  lelaki  lain  yang  tiada  mempunyai  hubungan kekeluargaan  dengan  anak  itu.  Jika  penjaga  itu  menikah  dengan  saudara
22 Wahbah  Zuhaily, dalam bukunya Fiqh  Islam Wa Adillatuhu ,  ia menyebutkan pengasuh anak yaitu:
Syarat khusus untuk pengasuh wanita atau ibu adalah:
1) Wanita itu tidak menikah kembali dengan laki-laki lain. Hal ini sejalan dengan hadits rasul. “ ﻰ ِﺤِﻜْﻨَﺘْﻤَﻟﺎَﻤِﮭِﺒﱡﻘ َﺣَﺄِﺘْﻧَأ ”engkau lebih berhak mengasuhnya selama engkau belum menikah dengan laki- laki lain”.
2) Wanita itu harus memiliki hubungan mahram dengan anak yang dipeliharanya.
3)
Wanita itu tidak pernah berhenti meskipun tidak diberi upah.
Wanita tidak dapat mengasuh anak-anak dengan sikap yang tidak baik, seperti pemarah, orang yang dibenci oleh anak tersebut atau membenci anak-anak. Lihat Wahbah al-Zuhaili, Fiqh al-Islam wa Adillatuhu , (Jakarta: Gema Insani, 2011), cet. ke-1, h. 68-69.
23 Satria Effendi M Zein, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer , ( Jakarta: Kencana, 2005), h 172.
terdekat  kepada  anak  tersebut,  maka  ibu  kepada  anak  itu  berhak memeliharanya 24
Menurut  pendapat  Mazhab  Hanafi 25 yang  dikutip  dari  buku  hukum-hukum fiqih  Islam  berpendapat  bahawa  syarat-syarat  penjaga  hadanah  adalah  apabila  dia seorang lelaki atau seorang perempuan adalah seperti berikut:
a. Berakal.  Penjaga  yang  gila  tidak  boleh  menjadi  penjaga  walaupun  dia  waras untuk sebentar saja.
b. Berkuasa  untuk  melakukan  kerja.  Orang  yang  sudah  tua  atau  lanjut  umur, orang  buta,  bisu,  pekak  dan  orang  yang  sentiasa  sakit  tidak  boleh  menjadi penjaga.
c. Sekiranya  anak  yang  dipelihara  itu  perempuan,  maka  penjaganya  mestilah berkuasa  mengawasi  dan  menjaga  kanak-kanak  itu  daripada  melakukan  sifat- sifat  buruk  khususnya  perbuatan-perbuatan  yang  didorong  oleh  nafsu  dan syahwat. Jika penjaga tidak sanggup untuk menghalang dan mencegah anak itu daripada melakukan sifat-sifat buruk yang disebutkan, maka lebih baik penjaga mengundurkan diri.
d. Penjaga  mestilah  seorang  yang  amanah  kepada  agama,  bukan  peminum  arak atau penzina.
e. Penjaga mestilah  seorang yang sihat  daripada semua penyakit yang berjangkit seperti sopak atau kusta.
f. Penjaga  mestilah  seorang  yang  cerdik  dalam  pengurusan  harta  dan  bukan seorang yang pembazir.
g. Jika  penjaga  itu  wanita,  maka  disyariatkan  dia  bukanlah  seorang  yang  sering didatangi lelaki asing, kecuali jika wanita berkahwin dengan mahram anak itu.
Jika  penjaga  sering  didatangi  oleh  lelaki  asing,  maka  haknya  sebagai  penjaga akan gugur.
Menurut Madzhab Maliki Syarat pengasuh hadanah adalah 26 :
a. Tidak mensyaratkan pengasuh harus seorang muslimah, jika anak tersebut juga wanita.  Alasan  mereka  adalah  sebuah  riwayat  yang  menyatakan  bahwa Rasulullah  SAW,  menyuruh  memilih  kepada  anak  untuk  berada  dibawah asuhan ayahnya yang muslim atau pada ibunya yang musyrik, tetapi anak  itu memilih  ibunya,  lalu  Rasulullah  SAW  bersabda: “Ya  Allah,  tunjuki  anak  itu, condongkan  hatinya  kepada  ayahnya” .  (HR.  Abu  Dawud).  Tapi  apabila dikhawatirkan pengasuh yang bukan muslim tersebut memberi makan dengan makanan haram, maka pengasuh itu diawasi oleh orang islam. 27
b. Berakal sehat dan cerdas. Bagi orang yang kurang sehat akalnya atau gila, tidak boleh  menangani hadhanah karena  mereka  tidak  dapat  mengurusi  dirinya sendiri,  maka  ia  tidak  boleh  diserahi  mengurusi  orang  lain.  Seseorang  yang
27 Maulina Syahfitri, Batas Masa Hadanah (Studi Analisis Menurut Pendapat Mazhab Maliki),
(Skripsi, UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2016), hal. 26
tidak  memiliki  apa  –  apa  tentu  ia  tidak  dapat  memberi  sesuatupun  kepada orang lain. 28 Bahkan Imam Malik menambahnya dengan Cerdas .

## 4. Ketentuan Hadhanah Menurut Kompilasi  Hukum Islam
Pada  Mulanya  Pada  mulanya  memang  pembagian  hak  hadhanah  ini  di dasarkan  pada  sistem  kekerabatan tersebut.  Pada  masyarakat  patrilineal,  anak-anak yang  lahir  dari  perkawinan  ini  mendapat  garis  keturunan  dari  ayahnya,  sementara dengan  ibunya  hanya  mendapat  hubungan  sosial  dan  moral  saja,  bukan  hubungan hukum.  Sehingga  apabila  terjadi  pembubaran  perkawinan  karena  kematian  atau karena perceraian maka kedudukan anak tetap berada dalam kekerabatan ayah, dan yang  bertanggung  jawab  atas  semua  biaya  pemeliharaan  dan  pendidikan  anak adalah  ayah  kandungnya  atau  semua  kerabat  laki-laki  dari  ayah  kandungnya. 29 setelah  adanya  Undang-undang  Perkawinan  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan  ini  tidak  memperjelas  atau  tidak  mengatur  dengan  tegas  tentang ketentuan  hak  asuh  anak  jika  terjadi  perceraian  siapa  antara  bapak  atau  ibu  yang diberi hak untuk mengasuh anak.
Sebagaimana  menurut  Mukhtar  Zamzami  bahwa  ketentuan  hak  asuh  anak dalam  UU  No.  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  tersebut  telah  menggeser ketentuan  yang  sudah  mapan  sebelumnya  yaitu  sistem  matrilineal  atau  patrilineal, dimana  yang  berhak  dan  mempuyai  tanggungjawab  terhadap  pemeliharaan  anak
28 Slamet Abidin dan Aminuddin, Fikih Munakahat 2 , (Bandung : CV Pustaka Setia, 1999), Hal. 174.
29 Hilman Hadikusuma (Haji), Hukum perkawinan adat (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2003) H. 139.
adalah  ayah  atau  ibunya  sesuai  sistem  yang  dianut  di  atas.30  Dengan diundangkannya  UU  Perkawinan  terlebih  lagi  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI),  jika terjadi  perselisihan  hak  hadhanah  pasca  perceraian,  maka  bisa  ditentukan  dengan memilih  pengasuh  yang  memenuhi  syarat  dan  ketentuan  untuk  melakukan pengasuhan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 31
Pada umumnya ahli fikih mensyaratkan hak pengasuhan anak  kepada orang tua yang Muslim. Kompilasi Hukum Islam Pasal 172 menentukan bahwa anak yang masih  di  bawah  umur,  mereka  beragama  menurut  ayahnya  atau  lingkungannya.32 Pemeliharaan  anak/hadhanah  adalah  kegiatan  mengasuh,  memelihara,  dan mendidik anak-anak mereka hingga dewasa atau dapat berdiri sendiri (Pasal 1 huruf g  KHI).  Islam  mengatur  ketentuan  mengenai  Hadanah33  ini  dalam  beberapa  pasal. Apabila terjadi perceraian antara suami istri maka menurut pasal 105 KHI adalah :
a. Pemeliharaan  anak  yang  belum  mumayyiz  atau  belum  berumur  12  tahun adalah hak ibunya
30 Mukhtar Zamzami, Perempuan dan Keadilan dalam Hukum Kewarisan Indonesia , (Jakarta: Prenada Media Group, 2013), H. 186.
31 Satria Efendi M. Zein, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, (Jakarta :Kencana, 2004), H. 169.
32 Syarif  Mappiasse, Logika  Hukum  Peertimbangan  Putusan  Hakim, (Jakarta  :  Prenamedia  Group, 2015) hlm 130
33 kedua orang tua bercerai, bila tidak memperselisihkan pemeliharaan anak maka, baik ibu atau bapak  tetap  berkewajiban  memelihara  dan  mendidik  anak-anaknya  semata-mata  berdasarkan kepentingan  terbaik  bagi  anak.  Bapak  bertanggung  jawab  atas  semua  biaya  pemeliharaan  anak, bilamana bapak tidak mempunyai kesanggupan untuk itu maka ibu turut bertanggung jawab
b. Pemeliharaan  anak  yang  sudah  mumayyiz  diserahkan  kepada  anak  untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaanya;
c. Biaya  pemeliharaan  ditanggung  oleh  ayahnya.  Atas  dasar  pasal  di  atas penguasaan  anak  akibat  perceraian  bagi  anak  yang  belum  mumayyiz  atau belum berumur 12 tahun jatuh ke asuhan ibunya. Akan tetapi setelah umur 12 tahun, anak diberi kekuasaan untuk memilih kepada siapa akan tinggal.
Adapun  jika  pihak  ibu  tidak  ada  atau  meninggal  maka  kekuasaan  atas  anak telah diatur sesuai pasal 156 sebagai berikut :
a. Anak  yang  belum  mumayyiz  berhak  mendapatkan  hadhanah  dari  ibunya 34 , kecuali  bila  ibunya  telah  meninggal  dunia,  maka  kedudukannya  digantikan oleh:
1) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
2) Ayah;
3) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
4) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
5) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
b. Anak  yang  sudah  mumayyiz  berhak  memilih  untuk  mendapatkan  hadhanah dari ayahatau ibunya;
34 T. M Hasby ash-Shiddieqy, Hukum Antar Golongan , (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1987), cet. ke-4, hal. 111.
c. Apabila  pemegang  hadhanah  ternyata  tidak  dapat  menjamin  keselamatan jasmanidan rohanianak,  meskipun  biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka  atas  permintaann  kerabat  yang  bersangkutan  Pengadilan  Agama  dapat memindahkan  hak  hadhanah  kepada  kerabat  lain  yang  mempunyai  hak hadhanah pula;
d. Semua  biaya  hadhanah  dan  nafkah  anak  menjadi  tanggung  jawab  ayah menurut  kemampuannya,sekurang-kurangnya  sampai  anak  tersebut  dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)
e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasrkan huruf (1),(2), dan (3);
f. Pengadilan  dapat  pula  dengan  mengingat  kemampuan  ayahnya  menetapkan jumlah  biaya  untuk  pemeliharaan  dan  pendidikan  anak-anak  yang  tidak  turut padanya.
Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 42-45 dijelaskan  bahwa  orang  tua  wajib  memelihara  dan  mendidik  anak-anaknya  yang belum mencapai umur 13 tahun dengan cara yang baik sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban ini berlaku terus meskipun orang tua si anak putus karena perceraian atau kematian.Kekuasaan orang tua juga meliputi untuk mewakili anak  tersebut  mengenai  segala  perbuatan  hukum  di  dalam  dan  diluar  Pengadilan. Kewajiban  orang  tua  memelihara  anak  meliputi  pengawasan  (menjaga  keselamatan jasmani  dan  rohani),  pelayanan  (memberi  dan  menanamkan  kasih  sayang)  dan
pembelajaran  dalam  arti  yang  luas  yaitu  kebutuhan  primer  dan  sekunder  sesuai dengan kebutuhan dan tingkat sosial ekonomi orang tua si anak. Ketentuan ini sama dengan  konsep  hadhanah  dalam  hukum  Islam,  dimana  dikemukakan  bahwa  orang tua  berkewajiban  memelihara  anak-anaknya,  semaksimal  mungkin  dengan  sebaik- baiknya. 35
Adapun  jika  pihak  ibu  tidak  ada  atau  meninggal  maka  kekuasaan  atas  anak telah diatur sesuai pasal 156 sebagai berikut :
a. Anak  yang  belum  mumayyiz  berhak  mendapatkan  hadhanah  dan  ibunya, kecuali  bila  ibunya  telah  meninggal  dunia,  maka  kedudukannya  digantikan oleh:
1) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
2) Ayah;
3) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
4) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
5) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
b. Anak  yang  sudah  mumayyiz  berhak  memilih  untuk  mendapatkan  hadhanah dari ayahatau ibunya;
c. Apabila  pemegang  hadhanah  ternyata  tidak  dapat  menjamin  keselamatan jasmanidan rohanianak,  meskipun  biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi,
35 Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama , (Jakarta: Kencana, 2008), hal.428-429.
maka  atas  permintaann  kerabat  yang  bersangkutan  Pengadilan  Agama  dapat memindahkan  hak  hadhanah  kepada  kerabat  lain  yang  mempunyai  hak hadhanah pula;
d. Semua  biaya  hadhanah  dan  nafkah  anak  menjadi  tanggung  jawab  ayah menurut  kemampuannya,sekurang-kurangnya  sampai  anak  tersebut  dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)
e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a),(b), dan (c);
f. Pengadilan  dapat  pula  dengan  mengingat  kemampuan  ayahnya  menetapkan jumlah  biaya  untuk  pemeliharaan  dan  pendidikan  anak-anak  yang  tidak  turut padanya.

## 5. Pengaruh Hadhanah terhadap Pendidikan Anak
Pendidikan merupakan salah satu hak asasi manusia yang merupakan bagian dari  hak  ekonomi,  sosial  dan  budaya.  Begitupun  dengan  seorang  anak,  ia  berhak memperoleh  pendidikan  yang  layak  dari  orang  tuanya.  Pola  hadhanah  sangat berpengaruh  terhadap  pendidikan  seorang  anak.  Rumah  merupakan  bagian  yang tidak  bisa  dipisahkan  dari  pendidikan  karena  bermula  dari  rumah  setiap  manusia mendapatkan pendidikan awal.Tentunya pendidikan secara rill yang diberikan oleh pendidik yaitu orangtua dalam bentuk pengasuhan (mendidik).
Tujuan  dari  pemeliharaan  anak  yang  begitu  luhur  dan  mulia  tentunya  akan sulit  tercapai  bila  pelaksanaannya  dilakukan  secara  sembarangan  oleh  pihak  yang

## Kompilasi Hukum Islam serta Pengaruhnya Terhadap Pendidikan Anak
kurang  layak 36 .  Oleh  karenanya  persyaratan  tertentu  sebagai  standar  dalam menentukan  pemegang  hak  pemeliharaan  anak.  Persyaratan  yang  diajukan  oleh Imam  Taqiyuddin ,  bahwa  pemelihara  atau  pengasuh  harus:  Berakal  sehat,  merdeka, memiliki  kasih  sayang,  dapat  dipercaya,  tidak  bersuami,  beragama  Islam,  dan bertempat  tinggal 37 .  Mengenai  syarat  bagi  pemegang  hak  hadhanah  ini  bahkan  ada yang  mensyaratkan  harus  mempunyai  kafa’ah  atau  martabat  yang  sepadan  dengan kedudukan si anak 38 .Maksudnya agar pengasuh dapat memberikan pendidikan yang layak  bagi  si  anak  agar  keadaan  anak  itu  bertambah  baik  dari  segi  jiwa  dan  raga  si anak.
Pendidikan  rumah  merupakan  gerbang  utama  untuk  menghasilkan  peserta didik  yang  baik.Dan  orangtua  lah  sebagai  pendidik  yang  bertanggung  jawab  atas pendidikan  anak,  terlebih  ibu  merupakan  pendidik  anak  yang  sangat  berpengaruh dalam  perkembangan  pertumbuhan  dan  pendidikan  bagi  anak.Oleh  karnanya  ibu diberikan  prioritas  atas  pengasuhan  anak  jika  terjadi  perpisahan/talak  dalam berumah tangga. 39
36 Hendaknya  para  pihak  yang  ingin  melangsungkan  perkawinan  terlebih  dahulu  mengetahui pengetahuan  tentang  hak  dan  kewajiban  yang  harus  diemban  sebagai  seorang  suami-istri  perihal peran dan tanggung  jawabnya  sebagai orang tua  dari anak-anak tersebut, serta  kepada kedua  orang tua  sebaiknya  mempertimbangkan  dari  pada  akibat  perceraian  yang  akhirnya  menjadi  beban  bagi anak-anak mereka lihat DR. Maidin, Gultom, S.H., M.Hum., Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, (Bandung: PT Refika Aditama, 2008), hal. 33
37 I. T. Abu Bakr, Kifayah al-ahyar , Surabaya : Al-Hidayah
38 S.  T.  Al-Hamdani, Risalah  al-Nikah  (Terj), Penerjemah:  Agus  Salim,  Jakarta,  Pustaka  Amani, 1989.
39 Ahmad  Muhajir, ”Hak  Pengasuhan  Anak  dalam  Sektor  Pendidikan  Rumah”. Hadhanah  Dalam Islam,Vol.2 No.2, Desember 2017, 172.
Penguatan  pola  asuh  dalam  keluarga  Islam  diprioritaskan  pada  ibu-ibu, karena  ibu  merupakan  soko  guru  keluarga  dalam  mendidik  putra-putrinya.  Dalam konteks sosiologi keluarga patrilinial membagi tugas dan peran antara ibu dan bapak dalam  keluarga.  orang  tua  dalam  pendidikan  anak,  jelas  dan  tegas  bahwa  mereka adalah  pendidik  yang  utama  dan  pertama  karena  merekalah  yang  memberikan pengajaran,  pendidikan,  apapun  itu  untuk  perdana  kalinya  yang  memberikan  arah dan  pengaruh  akan  menjadi  apa.  Tugas  bapak  (ayah)  adalah  bertanggungjawab mencari nafkah untuk menghidupi dan mencukupi semua kebutuhan rumah tangga oleh  karena  itu  aktifitasnya  tidak  hanya  ada  dalam  internal  keluarga,  akan  tetapi lebih banyak di luar rumah dalam rangka mencari untuk mendapatkan penghasilan. Keterbatasan  waktu  yang  dimiliki  oleh  bapak  (ayah)  tersebut  maka  sangat memungkinkan  untuk  berbagi  peran  dengan  ibu 40 .Tugas  pokok  ibu  adalah memberikan  layanan  pengasuhan  baik  peningatan  pertumbuhan  fisik  (tugas-tugas pertumbuhan) atau fungsi organ fisik secara maksimal, dan juga layanan pengasuhan untuk  bimbingan,  pengarahan,  dan  pembentukan  kepribadian  (mental  emosional) pada anak 41 .
Orang  tua  wajib  menitipkan  putra  putrinya  ke  Lembaga  pendidikan  untuk membantu bukan mengambil alih pendidikan 42 .karena keterbatasan waktu dan skill.
40 I  Nyoman  Sujana, Akibat-Akibat  Hukum  Perceraian  Dalam  PerkawinanCampuran,  2017, (Jurnal Notariil, Vol. 1, No. 2, Mei 2017),  H. 58-67.
41 Saiful Hadi, ”Penguatan Peran Keluarga Jamaah Masjid Baitul Abror Teja Timur”. Pola Pengasuhan Islami Dalam Pendidikan Keluarga, Volume 12, Nomor 1, Juni 2017, 121.
42 Susy Haryawan, “Peran Orang Tua Dalam Pendidikan
guru  yang  memang  professional  dengan  bidangnya.  Namun  demikian,  orang  tua tidak  bisa  kemudian  lepas  tangan  dengan  alasan  tidak  memiliki  bekal  pendidikan dan  telah  membayar  tempat  sekolah  tersebut.  Terkadang  adanya  anak  yang  putus sekolah  atau  bahkan  tidak  bersekolah  diduga  erat  kaitannya  dengan  pemahaman orang  tua  tentang  pendidikan,  atau  bahkan  karena  mejadi  korban  dari  perpisahan orang tuanya, termasuk juga pola pendidikan yang diterapkan.Pola asuh merupakan hal yang fundamental dalam pembentukan karakter.Teladan sikap orang tua sangat dibutuhkan bagi perkembangan anak-anak, karena anak -anak melakukan modeling dan  imitasi  dari  lingkungan  terdekatnya.Keterbukaan  antara  orang  tua  dan  anak menjadi hal penting agar dapat menghindarkan anak dari pengaruh negatif yang ada di  luar  lingkungan  keluarga.  Maka  dari  itu  orang  tua  perlu  membantu  anak  dalam mendisiplinkan diri 43 .
Perceraian baik yang disebabkan kematian salah satu pihak atau talak, fasakh, atau  li’an,  akan  menimbulkan  akibat  bagi  penyelenggaraan  “pemeliharaan  anak”. Dalam  pemeliharaan  anak  akan  menyangkut  beberapa  hak.  Dari  sisi  anak  kecil,  ia mempunyai hak untuk tetap hidup dan tumbuh 44 . Dari sisi pengasuh ia memiliki hak
Anak”, https://www.kompasiana.com/paulodenoven/5a667237cbe5237e6c208d03/peran- orang-tua-dalam-pendidikan-anak# (diakses pada 6 Juni 2020, pukul 9:57) 43 Rabiatul Adawiah, ”Studi pada Masyarakat Dayak di Kecamatan Halong Kabupaten Balangan”. Pola Asuh Orang Tua dan Implikasinya terhadap Pendidikan Anak, Volume 7, Nomor 1, Mei 2017, 34.
44 , ada beberapa kebutuhan utama anak yang penting untuk dipenuhi yaitu
a) Kebutuhan akan adanya kasih sayang.
b) Kebutuhan akan keikutsertaan dan diterima dalam kelompok.
c) Kebutuhan untuk diri sendiri.
d) Kebutuhan untuk prestasi.
e) Kebutuhan akan pengakuan dari orang lain.
untuk  mendidik  anak  yang  diasuh  dan  dipeliharanya.  Sedangkan  dari  sisi pemeliharaan  jiwa  insani,  hadhanah  berupa  hak  masyarakat  untuk  memberi kehidupan  bagi  jiwa  manusia  dan  memeliharanya.Yang  terakhir  ini  disebut  dengan hak  Allah  SWT 45 .  Jadi,  pada  intinya  pengaruh  pola  hadhanah  (pemeliharaan  anak) sangat  berpengaruh  terhadap  perkembangan  pendidikan  si  anak  tersebut.Apalagi jika kedua orang tua anak tersebut bercerai maka jangan sampai pendidikan si anak bisa  terbengkalai  dan  pada  akhirnya  menyebabkan  anak  itu  putus  sekolah  sampai terjerumus kedalam pergaulan bebas karena kurangnya kasih sayang dan pola asuh yang baik dari kedua orang tuannya.

## D. KESIMPULAN
Dari  Perceraian  menimbulkan  hadhanah  terhadap  anak  di  bawah  umur sampai  anak  itu  tidak  lagi  memerlukan  penjagaan  dan  dapat  mengurus keperluannya  sehari-hari,  seperti  makan,  minum,  mengatur  pakaian,  dan  lain sebagainya.  Sedangkan  untuk  perempuan  berakhir  apabila  sudah  baligh  atau  telah datang  haid  pertama.Sedangkan  pengikut  pada  generasi  akhir  menetapkan  bahwa masa Hadhanah itu berakhir umur 19 tahun bagi anak laki-laki. Dan 11 tahun umtuk seorang perempuan.
f) Kebutuhan untuk dihargai.
g) Kebutuhan  untuk  memperoleh  palsafah  hidup  yang  utuh  lihat  Anjani  Sipahutar,  “Tanggung Jawab  Orang  Tua  Terhadap  Nafkah  Anak  Pasca  Putusan  Perceraian  Bagi  Warga  Negara  Indonesia Yang Beragama Islam”. USU Law Journal, Vol.4.No.1 Januari 2016. 161
45 Ahmad  Muhajir, ”Hak  Pengasuhan  Anak  dalam  Sektor  Pendidikan  Rumah”. Hadhanah  Dalam Islam,Vol.2 No.2, Desember 2017, 169.
Apabila  perceraian  terjadi  antara  suami  istri  yang  telah  berketurunan,  yang berhak    mengasuh    anak    pada    dasarnya    adalah    istri,    ibu    anak-anak.  Karena wanita    lebih    mampu    dari    laki-laki    untuk    mengurus    anak    kecil    dan memeliharanya dalam usia sekian itu, dan juga lebih lemah lembut dan lebih sabar, lebih tekun dan lebih banyak waktunya. Ulama  juga  sepakat  jika  terjadi  perceraian yangberhak  mendapatkan hak asuh anak adalah ibu. Ibu berhak mendapat hak asuh anak  dikarenakan  ikatan  batin  antara  anak  dengan  ibu  lebih  kuat  dan  sentuhan tangan keibuan yang lazimnya dimiliki oleh ibu akan lebih menjamin pertumbuhan mentalitas anak secara lebih  baik  apabila  dibandingkan  anak  diasuh  oleh  bapak. Jadi,    selama    ibu  tidak    ada    halangan    untuk    mengasuh    anaknya,    ibulah    yang lebih  berhak mendapatkan hak asuh anak.

## E. DAFTAR PUSTAKA
Abidin, Slamet  dan Aminuddin, Fikih Munakahat 2, Bandung : CV Pustaka Setia,
1999
Ad Dimasyqi, Syaikh Al-allamah Muhammad bin Abdurrahman, Fiqih Empat Mazhab, Bandung : Hasyimi Press, 2004
Alam, Andi Samsu  dan M. Fauzan, Hukum Pengangkatan Anak Prespektif Islam, (Jakarta: Kencana, 2008
Al Amir, Muhammad bin Ismail Subulus Salam Syarah Bulughul Maram Jilid III Jakarta: Darus Sunnah, 2012
Al Dardiri, Abi al-Barakat Ahmad Ibn Muhammad Ibn Ahmad, Asy Syarhush Shaghiir ‘ala Aqrab al-Masalik Ila Mazhab al-Imam Malik, Kairo: Dar al- Maarif, tt.
Al Hamdani, Said bin Abdullah bin Thalib, Risalah al-Nikah (Terj), Penerjemah: Agus Salim, Jakarta, Pustaka Amani, 1989.
Al Jamal, Ibrahim Muhammad Al-Jamal, Fiqih Muslimah ,
Al Kamil, Mushaf, al-Qur ‟ an dan terjemahnya, Jakarta: Darus Sunnah, 2013
Al Zuhayli, Wahbah, Fiqh al-Islam wa Adillatuhu, Cet. 1, Jakarta: Gema Insani, 2011
An-Nawawi,  Raudho  al-Thalibin  Wa  Unda  al-Muftin   Bairut  :  al-Maktab  al- Islami, tt.
Anshari, AbuYahya Zakaria, Fathul Wahab , Juz II, Beirut: Dar al-Kutub, 1997 ash-Shiddieqy, T. M Hasby, Hukum Antar Golongan, Cet. 4, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1987.
Asy syawkany, Muhammad bin Ali, Nayl alAwthar min AsrarMuntaqa alAkhbar, Mesir, Idarat ath-Thiba ‟ ah al-Muniriyyah, 1344 H. Hal. 46
Ayyub, Syaikh Hasan Ayyub , Fiqih Keluarga, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006
Burhanudin TR, “Pendidikan Keluarga”, Jurnal Universitas Pendidikan Indonesia, tt.
Elimartati, dan Firdaus, “ Hak Hadhanah dalam Putusan Pengadilan Agama”,
Jurnal Ilmiah Syari’ah, Volume 17, Nomor 2, Juli-Desember 2018,
Firdaus, Mochammad, Skripsi: “ Tinjauan Maslahah Mursalah Terhadap Hadhanah Ibu Murtad ”, Semarang, UIN Walisongo Semarang, 2016
Ghanim, Ahmad, Al-Fawakih Ad-Dawani, Jilid 2, Beirut : Daar Al-Kutub Al- Ilmiyah, 1418 H
Ghazaly, Abdul Rahman, ,Fiqih Muna&ahat, Jakarta:Prenada Media 2013
Gultom, DR. Maidin, S.H., M.Hum., Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Bandung: PT Refika Aditama, 2008
Hadikusuma (Haji), Hilman, Hukum perkawinan adat Bandung : Citra Aditya Bakti, 2003
Hadi, Saiful, ”Penguatan Peran Keluarga Jamaah Masjid Baitul Abror Teja Timur”.Pola Pengasuhan Islami Dalam Pendidikan Keluarga, Volume 12, Nomor 1, Juni 2017, 121.
Hamid, Zahri, Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, Cet.I, Yogyakarta: Bina Cipta,1978,
Haryawan, Susy “Peran Orang Tua Dalam Pendidikan Anak”,dalam
https://www.kompasiana.com/paulodenoven/5a667237cbe5237e6c208d0 3/peran-orang-tua-dalam-pendidikan-anak# (diakses pada 6 Juni 2020, pukul 9:57)
Kementrian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait, mausu’ah fiqhiyah, Kuwait : Wizaaratul Awqaf Wa As-Syu’un Al-Islamiyah, 1404 H, jilid 17
Kurniawati, Vivi,  Lc., Pengasuhan Anak, (Lentera Islam),
Mahfudz,Sahl, : Solusi Problematika Umat,Surabaya: LTN NU Jawa Timur, 2003
Manan, Abdul, Penetapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama , Cet-8, Jakarta : Kencana, 2016
Mappiasse, Syarif, Logika Hukum Peertimbangan Putusan Hakim , Jakarta : Prenamedia Group, 2015
Mas’ud, Ibnu  dan Zainal Abidin S, Fiqih Madzhab Syafi`i Edisi Lengkap Muamalat, Munakahat, Jinayat, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000
Muchtar, Kamal, Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, Cet.1., Jakarta: Bulan Bintang,1974.
Mughniyah, Muhammad Jawad, Fiqih Lima Mazhab, Jakarta : Lentera, 1996
Muhajir, Ahmad Muhajir,”Hak Pengasuhan Anak dalam Sektor Pendidikan Rumah”.Hadhanah Dalam Islam,Vol.2 No.2, Desember 2017
M. Zein, Satria Effendi, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer , ( Jakarta:
Kencana, 2005
Nasution, Harun dkk, Ed, Ensiklopedi Islam Indonesia ,Jakarta:Djambatan,1992
Prodjohamidjodjo, Martiman, Hukum Perkawinan Indonesia , Jakarta:  Indonesia Legal Center Publishing, 2002
Sabiq Sayyid, Fiqih Sunnah, Jilid 2, Jakarta: Pena Pundi Aksara,2007
Sujana, I Nyoman, Akibat-Akibat Hukum Perceraian Dalam
PerkawinanCampuran, 2017, Jurnal Notariil, Vol. 1, No. 2, Mei 2017
Syahfitri, Maulina, Batas Masa Hadanah (Studi Analisis Menurut Pendapat Mazhab Maliki, Skripsi, UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2016
Syarifudin, Amir,  HukumPerkawinan Islam di Indonesia antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, Ttp,tp,tt.
Tihami Dan Sahari Sahrani, Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap, Jakarta: Rajawali Pers, 2010 cet. ke-7,
Zamzami, Mukhtar, Perempuan dan Keadilan dalam Hukum Kewarisan Indonesia, (Jakarta: Prenada Media Group, 2013.