## Analysis Of Local Government Commitment In Realizing Quality Expenditures (Case Study In Agam Regency And Payakumbuh City)
Analisis Komitmen Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan Belanja Berkualitas (Studi Kasus Pada Kabupaten Agam Dan Kota Payakumbuh)
Siti Nur Dein 1* , Fauzan Misra 2 Universitas Andalas 1,2 deinasn@gmail.com
* Corresponding Author

## ABSTRACT
One of the challenges in implementing fiscal decentralization in Indonesia is the issue of poor quality of regional spending. This is evidenced by the dominance of personnel spending in regional budgets and the low  level  of  infrastructure  spending  in  various  regions.  To  address  this  issue,  UU  HKPD  has  issued regulations to increase the allocation of regional spending by setting a maximum limit of 30% for personnel spending and a minimum of 40% for infrastructure spending. The adjustment period given is five years since  the  enactment  of  the  UU  HKPD.  This  study  aims  to  analyze  the  commitment,  readiness,  and preparation of local governments, as well as the impacts faced by this policy. The research method used in this study is a case study, in which data was obtained through interviews with the Agam Regency and Payakumbuh City. The results of this study found that local governments are actually pessimistic but are forced  to  be  prepared  in  implementing  UU  HKPD's  quality  spending  policy.  However,  they  are  still committed to preparing and striving as much as possible within the limitations of their region to achieve this policy.
Keywords : Government Commitment; Quality Expenditures

## ABSTRAK
Salah satu permasalahan yang terus muncul sebagai tantangan dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia adalah permasalahan mengenai belanja daerah berupa belum berkualitasnya belanja daerah. Hal ini ditunjukkan dengan masih didominasinya anggaran untuk belanja pegawai dan rendahnya belanja infrastruktur di berbagai daerah. Dalam mengatasi permasalahan ini maka UU HKPD telah mengeluarkan pengaturan  berupa  peningkatan  pengalokasian  belanja  daerah  berupa  penetapan  Batasan  porsi maksimum  30%  belanja  pegawai  dan  porsi  minimum  40%  untuk  belanja  infrastruktur.  Adapun  masa penyesuaian yang diberikan adalah lima tahun sejak UU HKPD ini diundangkan. Penelitian ini bertujuan menganalisis komitmen, kesiapan dan juga persiapan pemerintah daerah serta dampak yang dihadapi atas  kebijakan  ini.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  studi  kasus  yang  mana  dalam  mendapatkan datanya  dilakukan  wawancara  pada  Kabupaten  Agam  dan  Kota  Payakumbuh.  Hasil  dari  penelitian  ini ditemukan  bahwa  pemerintah  daerah  sebenarnya  pesimis  namun  terpaksa  siap  dalam  menerapkan kebijakan  belanja  berkualitas  UU  HKPD.  Namun,  tetap  berupaya  semaksimal  mungkin  dengan keterbatasan  daerahnya  berkomitmen  dalam  mempersiapkan  dan  mengupayakan  agar  tercapainya kebijakan ini.
Kata Kunci: Komitmen Pemerintah; Belanja Berkualitas

## 1. Pendahuluan
Terhitung  sudah  lebih  dari  dua  dekade  sistem  kebijakan  desentralisasi  fiskal  telah diterapkan  di  Indonesia  (Kacaribu  dalam  Badan  Kebijakan  Fiskal,  2021).  Banyak  pengamat mengatakan bahwa sistem desentralisasi dan otonomi daerah jauh lebih baik daripada sistem pemerintahan yang terpusat. Hal itu karena pemerintah daerah secara geografis lebih dekat dengan masyarakat sehingga sangat memahami kebutuhan dan aspirasi daerah. Terlebih lagi karena para kepala daerah dan wakil-wakil rakyat di legislatif dipilih secara demokratis maka mereka akan jauh lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal. Berdasarkan pemikiran
tersebut maka secara logis para pejabat publik di daerah akan mengalokasikan sumber daya finansial dan nonfinansial kepada stakeholder secara efisien dan efektif (Pasaribu, 2022).
Dalam  jangka  waktu  lebih  dari  dua  dekade  berdasarkan  data  dari  Kementerian Keuangan, desentralisasi fiskal cukup menunjukkan kinerja-kinerja positif dan telah dinilai turut berkontribusi  dalam  pencapaian  kinerja  nasional.  Meskipun  demikian,  dalam pengimplementasiannya masih belum optimal dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Selain itu,  Indonesia  dalam  pelaksanaan  desentralisasi  fiskal  terus  menghadapi  berbagai  macam tantangan.
Salah satu dari tantangan tersebut berupa permasalahan belanja daerah yang belum berkualitas (Badan Kebijakan Fiskal, 2021). Belum berkualitasnya belanja daerah ini tercermin dari  tidak terpenuhinya indikator alokasi belanja  (Masduki et al., 2021). Hal ini dikarenakan pengalokasian belanja daerah untuk program dan kegiatan yang belum fokus pada pelayanan publik serta belanja infrastruktur yang masih sangat rendah. Kondisi ini dibuktikan dengan data dari Global Competitiveness Index Report mengenai kemampuan penyediaan infrastruktur yang mana Indonesia menduduki peringkat ke-72 dari 141 negara yang dinilai (Kurnia, 2021). Selain itu,  berdasarkan  data  dari  Kementerian  Keuangan  didapatkan  bahwa  dari  542  daerah  di Indonesia baru tiga daerah yang telah mencapai 40% dalam penganggaran Belanja Modal (yang merefleksikan  belanja  infrastruktur).  Ditambah  dengan  dikeluarkannya  data  pada  Laporan Perkembangan Ekonomi dan Fiskal Daerah (LPEFD) XXIX berupa realisasi APBD periode Juni 2022 per  20  Juni  2022  yang  menunjukkan  bahwa  pertumbuhan  belanja  modal  sangat  rendah dibandingkan  dengan  anggaran  belanja  lainnya  yang  hanya  sebesar  2,1%  dari  tahun sebelumnya.

## Gambar 1. Pertumbuhan Belanja Modal dan Belanja Pegawai
Selain  dalam  hal  belum  fokusnya  pada  pelayanan  publik  dan  rendahnya  belanja infrastruktur, belanja daerah yang belum berkualitas juga terlihat pada pengalokasian belanja yang masih didominasi oleh total belanja pegawai yang cukup tinggi (Meinarsari et al., 2022). Kondisi ini juga dapat dilihat pada Gambar 1 yang terlihat jelas bahwa pertumbuhan belanja pegawai sangat tinggi dan jauh berbeda dibandingkan dengan belanja lainnya.
Selain itu, hal ini semakin dibuktikan dengan dirilisnya data keuangan berbagai negara di  dunia  pada  situs  International  Monetary  Fund  yang  turut  mencakup  data  berupa perbandingan antara Compensation of Employees (total belanja pegawai) dengan Total Expenses (total belanja) untuk beberapa pemerintah daerah di negara-negara berkembang ( DJPK, 2021 ) . Atas data ini terlihat bahwa Indonesia merupakan salah satu dari tiga negara berkembang yang total belanja pegawainya cukup tinggi yaitu sekitar 50% dari total belanja.

## Gambar 2. Perbandingan Belanja Pegawai dengan Total Belanja Negara Berkembang
Kondisi penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang cenderung banyak didominasi oleh belanja pegawai pada beberapa daerah di Indonesia mengakibatkan kurangnya porsi untuk belanja kepentingan umum yang mana merupakan suatu tantangan atas pelaksanaan desentralisasi fiskal (Meinarsari et al., 2022). Hal itu tergambar dari besarnya porsi belanja pegawai yang direalisasikan untuk pembayaran gaji, tunjangan dan honor pejabat dan aparatur  sipil  daerah  (Pasaribu,  2022).  Mendukung  pernyataan  ini,  diketahui  bahwa berdasarkan APBD Tahun Anggaran 2021, porsi belanja pegawai terhadap APBD secara nasional adalah 33,4%. Adapun dari 542 daerah terdapat 40% daerah yang masih memiliki porsi belanja pegawai di atas 30% (Kurnia, 2021).
Pemicu dari membengkaknya porsi belanja pegawai pada anggaran pemerintah daerah adalah jumlah dan formasi Aparatur Sipil Negara (ASN) (Jiwatami dalam Prastiwi et al., 2016). Semakin banyak jumlah ASN pada suatu daerah maka akan mengakibatkan semakin banyak pula porsi belanja pegawai pada anggaran pemerintah daerah tersebut. Akan tetapi, apakah besaran jumlah yang ditetapkan untuk pembayaran gaji, tunjangan dan honor pejabat dan aparatur sipil daerah memang telah diberikan sesuai dengan kebutuhan dari ASN atau kah besarnya jumlah belanja  pegawai  yang  telah  ditetapkan  ternyata  dilandaskan  pada Leviathan  Model yang menyatakan  bahwa  penganggaran  dijalankan  dengan  tujuan  untuk  memaksimalkan kepentingan para ASN?
Menanggapi beberapa permasalahan dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal, baik itu mengenai belanja daerah yang belum berkualitas dan permasalahan lainnya seperti local tax ratio yang masih cukup rendah, pemanfaatan pembiayaan yang masih terbatas, sinergi fiskal pusat-daerah  dan  pemanfaatan  transfer  ke  daerah  yang  belum  optimal  yang  selama  ini dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah.  Oleh  karena  itu,  dibentuklah  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU  HKPD).  Undang-Undang  ini  didesain  untuk  penyempurnaan  implementasi  hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai upaya untuk menciptakan alokasi  sumber  daya  nasional  yang  efisien,  transparan,  akunntabel  dan  berkeadilan  guna mewujudkan pemerataan pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam mencapai tujuan tersebut, UU HKPD berlandaskan pada empat pilar yang terdiri sebagai berikut. 1. Mengembangkan sistem pajak yang mendukung alokasi sumber daya nasional yang efisien
2. Meminimalkan ketimpangan vertical dan horizontal melalui kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) dan pembiayaan utang daerah
3. Mendorong peningkatan kualitas belanja daerah
4. Harmonisasi kebijakan fiskal antara pemerintah dan daerah untuk penyelenggaraan layanan publik yang optimal dan menjaga kesinambungan fiskal
Berdasarkan keempat pilar yang terdapat dalam UU HKPD, akan dilakukan penelitian yang berfokus membahas pada pilar belanja daerah. Dalam hal mencapai peningkatan kualitas belanja daerah, UU HKPD telah mengupayakannya dengan menetapkan beberapa pengaturan, seperti peningkatan kualitas penganggaran belanja daerah, peningkatan kualitas pengalokasian belanja  daerah,  serta  peningkatan  kualitas  sumber  daya  manusia  (SDM)  dan  pengawasan internal.
Pada pengaturan berupa peningkatan kualitas penganggaran belanja daerah, UU HKPD mengupayakannya dengan melakukan kebijakan berupa simplifikasi dan sinkronisasi program daerah.  Dalam  hal  melakukan  kebijakan  tersebut,  pemerintah  nantinya  akan  menyusun pedoman  penyusunan  program  dan  kegiatan  yang  akan  dilakukan  oleh  seluruh  pemerintah daerah.  Hal  ini  dimaksudkan  untuk  menciptakan  keseragaman  dalam  pengukuran  kinerja belanja  daerah  agar  pemerintah  tidak  mengalami  kesulitan  dikarenakan  masing-masing pemerintah daerah mebuat jenis program dan kegiatan yang berbeda-beda.
Adapun upaya UU HKPD untuk mengatasi kondisi permasalahan berupa belum fokusnya pengalokasian belanja daerah untuk program dan kegiatan pada pelayanan publik serta belanja infrastruktur  yang  masih  sangat  rendah  adalah  dengan  mengeluarkan  kebijakan  berupa mandatory  spending terkait  penguatan  belanja  infrastruktur  yang  mana  daerah  wajib mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total APBD. Apabila persentase belanja infrastruktur belum mencapai 40% maka daerah tersebut  harus  menyesuaikan  porsi  belanja  infrastruktur  pelayanan  publik  paling  lama  lima tahun terhitung sejak UU HKPD ini diundangkan. Kebijakan penetapan batasan porsi minimal belanja  infrastrukur  ini  mencerminkan Median  Voter  Model yang  menyatakan  bahwa  sudah sewajarnya  pemerintah  mengutamakan  kepentingan  publik  dengan  menetapkan  jumlah anggaran belanja yang lebih berfokus pada pelayanan untuk masyarakat yang telah memilihnya.
Sementara  itu,  terkait  dengan  kondisi  belanja  daerah  yang  didominasi  oleh  belanja pegawai  maka  UU  HKPD  telah  mengeluarkan  pengaturan  untuk  mengatasinya  yang  berupa peningkatan  pengalokasian  belanja  daerah.  Pengaturan  ini  berupa  besaran  alokasi  belanja pegawai  adalah  maksimal  sebesar  30%  (tiga  puluh  persen)  dari  APBD.  Apabila  persentase belanja pegawai telah melebihi 30% maka daerah diberikan waktu untuk menyesuaikan porsi belanja tersebut, Adapun masa penyesuaian yang diberikan adalah selama lima tahun terhitung sejak UU HKPD ini diundangkan. Hal ini berarti penyesuaian belanja pegawai oleh daerah telah harus dilakukan mulai pada tahun 2022 hingga tahun 2026.
Pada Sumatera Barat, yang termasuk sebagai sepuluh daerah dengan jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) terbanyak di Indonesia, Kabupaten Agam merupakan daerah yang termasuk lima  besar  dengan  jumlah  ASN  terbanyak,  yaitu  5.931  orang  sementara  Kota  Payakumbuh berada  pada  urutan  dua  terbawah  dengan  jumlah  ASN  sebanyak  2.886  orang.  Menimbang bahwa semakin banyak jumlah ASN pada suatu daerah akan mengakibatkan semakin banyak pula porsi belanja pegawai pada anggaran pemerintah daerah tersebut (Jiwatami dalam Prastiwi et al., 2016) yang mana akan berdampak pada turunnya alokasi belanja infrastruktur (Prastiwi et al., 2016). Oleh karena itu, mengambil contoh pada Kabupaten Agam dan Kota Payakumbuh dirasa  ideal  sebagai  pembanding  untuk  melihat  bagaimana  persentase  belanja  pegawai  dan belanja infrastruktur antara daerah dengan jumlah ASN terbanyak dan juga terendah. Selain itu, diketahui  bahwa  struktur  pengalokasian  belanja  daerah  pada  kedua  pemerintah  daerah tersebut, Kabupaten Agam dan Kota Payakumbuh, sama-sama didominasi oleh belanja pegawai yang  menyebabkan  rendahnya  porsi  belanja  infrasktruktur.  Hal  ini  dapat  dilihat  pada  tabel persentase belanja pegawai pada Kabupaten Agam dan Kota Payakumbuh tahun 2019 hingga 2021 di bawah ini.
Tabel 1. Persentase Belanja Pegawai Dan Belanja Infrastruktur Terhadap Total Belanja APBD
Pada Kabupaten Agam Dan Kota Payakumbuh TA. 2019 - 2021 URAIAN Belanja Pegawai Belanja Infrastruktur 2019 2020 2021 2019 2020 2021 Kabupaten Agam 55.4% 57.5%  57.6% 14.2% 6.38%  8.58% Kota Payakumbuh 44.5% 49.1%  49.8% 17.8% 12.5%  11.7%
Sumber: LHP BPK atas LKPD Kabupaten Agam dan Kota Payakumbuh, data diolah. Terlihat dari tabel bahwa sebelum terdapatnya UU HKPD yang mengatur batasan untuk porsi  belanja  pegawai  dan  belanja  infrastrukur,  porsi  untuk  belanja  pegawai  tiap  tahunnya sangatlah besar dan selalu di atas 40%. Pada Kabupaten Agam, porsi belanja pegawai mengalami kenaikan di tahun 2020 sebesar 2% hingga menjadi 57.5%. Lalu, di tahun 2021 mengalami sedikit kenaikan menjadi 57.6%. Jumlah persentase belanja pegawai antara Kabupaten Agam dan Kota Payakumbuh cukup terlihat perbedaannya yang mana pada Kabupaten Agam selama tiga tahun berurutan selalu di atas 55% sementara Kota Payakumbuh porsi belanja pegawai di atas 40%. Pada  tahun  2020,  porsi  belanja  pegawai  Kota  Payakumbuh  mengalami  kenaikan  yang  cukup tinggi sebesar 4.6%. Lalu, sedikit mengalami penurunan pada tahun 2021 sebesar 0.7% menjadi 49.8%.
Sementara  itu,  dikarenakan  besarnya  alokasi  untuk  porsi  belanja  pegawai mengakibatkan  rendahnya  porsi  belanja  infrastruktur.  Pada  tabel  sangat  terlihat  jelas ketimpangan  antara  kolom  belanja  infrastruktur  dengan  belanja  pegawai  yang  mana  hampir keseluruhan angka berada di bawah kisaran 15%. Pada tahun 2020, Kabupaten Agam mengalami penurunan persentase belanja infrastruktur secara signifikan yang semula 14.2% menjadi 6.38%. Akan  tetapi,  hal  ini  tidak  bertahan  lama  dikarenakan  pada  tahun  2021  persentase  belanja infrastruktur mengalami kenaikan secara perlahan menjadi 8.58%. Berbeda dengan Kabupaten Agam  yang  persentase  belanja  infrastrukturnya  fluktuatif,  Kota  Payakumbuh  cenderung mengalami penurunan. Hal ini terlihat dari persentase belanja infrastruktur Kota Payakumbuh di tahun 2019 yang semula sebesar 17.8% mengalami penurunan sebesar 5.3%. Lalu, kembali lagi  mengalami  penurunan  pada  tahun  2021  yang  semula  12.5%  menjadi  11.7%.  Namun demikian, secara keseluruhan dapat terlihat bahwa porsi belanja infrastruktur Kota Payakumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Agam.
Informasi  pada  tabel  1.1  sangat  mengindikasikan  bahwa  memang  terjadinya permasalahan berupa belum berkualitasnya belanja daerah yang mana lebih didominasi untuk belanja pegawai dibandingkan dengan belanja infrastruktur. Oleh karena itu, ditetapkan dan diberlakukannya  kebijakan  penetapan  batasan  porsi  untuk  belanja  pegawai  dan  belanja infrastruktur  dalam  UU  HKPD  menandakan  bahwa  kebijakan  ini  bersifat mandatory yang merupakan suatu kewajiban yang mengharuskan pemerintah daerah untuk melaksanakannya. Kondisi  ini  sesuai  dengan  teori  institusional  yang  mana  terdapatnya  tekanan  formal  dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Apabila kewajiban yang telah ditetapkan dalam UU HKPD tersebut tidak dilaksanakan maupun tidak dipenuhi maka akan terdapat konsekuensi berupa sanksi yang akan dihadapi oleh pemerintah daerah nantinya.
Tahun 2023 merupakan tahun kedua UU HKPD ini mulai berlaku diundangkan sekaligus menandakan tahun kedua di mana pemerintah daerah diharuskan telah melakukan peningkatan belanja  berkualitas,  terutama  focus  untuk  menurunkan  belanja  pegawai  agar  dapat meningkatkan  belanja  infrastruktur.  Oleh  karena  itu,  penelitian  ini  dilakukan  dengan  tujuan untuk mengetahui dan menganalisis komitmen, kesiapan dan juga persiapan pemerintah daerah Kabupaten  Agam  dan  Kota  Payakumbuh  dalam  menerapkan  pengaturan  kebijakan  terkait dengan peningkatan kualitas belanja daerah.

## Landasan Teori
Terdapat dua teori perilaku pemerintah dalam menentukan anggaran pengeluaran atau belanja yang mana antar masing-masing teori memiliki perspektif yang berbeda. Kedua teori tersebut adalah Median Voter Model dan Leviathan Model (Lee & Plummer., 2007). Median Voter  Model menjelaskan  bahwa  pemerintah  dalam  menganggarkan  belanja  akan menyesuaikannya dengan kepentingan terbaik konstituen. Berdasarkan teori ini, pemerintah daerah akan berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan alokasi belanja modal untuk meningkatkan  pelayanan  kepada  masyarakat  yang  telah  memilihnya  (Usman  et  al.,  2019). Sementara itu, Leviathan Model menjelaskan bahwa pemerintah dalam menganggarkan belanja akan cenderung melakukan monopoli. Lebih lanjut dalam Leviathan Model ini dijelaskan bahwa perilaku  pemerintah  akan  cenderung  menjalankan  anggaran  dengan  tujuan  untuk memaksimalkan kepentingan para birokrat.
Berdasarkan  paparan  dari  kedua  teori  tersebut  sangat  terlihat  perbedaan  perspektif terkait  perilaku  pemerintah  dalam  menganggarkan  belanja.  Kondisi  yang  mencerminkan Leviathan Model dapat terlihat pada masih didominasinya belanja pegawai yang menyebabkan rendahnya belanja infrastruktur untuk pelayanan publik. Sementara itu, Median Voter Model dicerminkan dengan terdapatnya kebijakan peningkatan kualitas belanja daerah pada UU HKPD yang mana mengatur untuk meningkatkan belanja infrastruktur pelayanan publik. Oleh karena itu, dalam penelitian ini nantinya akan berfokus untuk mengetahui bagaimana bentuk perilaku pemerintah dalam menetapkan anggaran berdasarkan kebijakan UU HKPD; apakah akan sejalan dengan Median Voter Model atau akan mencari celah agar sesuai dengan Leviathan Model. Teori  institusional  ( institutional  theory )  merupakan  salah  satu  teori  yang  banyak digunakan dalam memahami bagaimana perilaku individu dan organisasi (Dacin, Goodstein, & Scott, 2002). Teori ini juga disebut sebagai teori kelembagaan. Teori ini awalnya menjelaskan bagaimana  struktur  makna  yang  dilembagakan  mempengaruhi  proses  dalam  organisasi (Greenwood & Suddaby, 2006). Hal ini menandakan bahwa institusi bukan saja meliputi aturan, nilai,  kebiasaan  tertentu.  Akan  tetapi,  harus  dilihat  terdapatnya  tindakan  yang  terjadi  dan bagaimana tindakan itu diulang atau direproduksi. Konsep dari teori institusional ( institutional theory )  atau  teori  kelembagaan  adalah  suatu  organisasi  terbentuk  dikarenakan  terdapatnya tekanan lingkungan institusional yang akan menyebabkan terjadinya institusionalisasi (Nadila et al., 2021).
Teori institusional dalam studi organisasi dilengkapi dengan konsep isomorphism. Yang mana isomorphism ini adalah suatu proses perubahan organisasi menuju arah yang sama karena adanya  pengaruh  dari  luar  (DiMaggio  dan  Powell,  1983). Isomorphism berkaitan  dengan institutionalization atau proses berkelanjutan . (Djamhuri et al., 2006). Secara alamiah, status institutionalization hanya bersifat sementara karena organisasi kembali mendapatkan tekanan untuk melakukan institutionalization sesuai dengan tuntutan perubahan yang ada. Jadi, proses isomorphism bersifat  gradual. Isomorphism muncul  akibat  dari  adanya  berbagai  tekanan institusional ( institutional pressures ).
Terdapat tiga mekanisme untuk perubahan dan upaya yang dilakukan organisasi untuk menyesuaikan  diri  dengan  lingkungan  yang  teridentifikasi  dalam  teori  insitutsional,  yaitu isomorpihsm koersif, isomorphism mimetic dan isomorphism normative (DiMaggio dan Powell, 1983). Pertama, isomorphism koersif, merupakan hasil dari tekanan formal maupun informal yang diberikan organisasi dengan organisasi lainnya mereka saling bergantung dan didalamnya terdapat fungsi organisasi. Kedua, isomorphism mimetic atau meniru-niru, terjadi ketika tujuan yang ambigu, atau ketidakpastian lingkungan yang simbolik maka organisasi akan cenderung menjadikan  diri  mereka  sebagai  model  yang  sama      sepeti  organisasi  lain  dan  mendorong organisasi  untuk  melakukan  imitasi.  Ketiga, isomorphism normative yang  berkaitan  dengan profesionalisme (Ahyaruddin    dan    Akbar, 2016).
Dalam  perkembangannya,  teori  institusional  ini  terbagi  menjadi  dua  kelompok pandangan  yaitu old-instituonal  theory (OIT)  dan new  institutional  theory (NIT)  (Powell  & DiMaggio, 1991). OIT berpendapat bahwa institutionalization terjadi karena terdapatnya nilai ( values ), norma ( norms ) dan perilaku ( attitudes ) yang bersifat taken-for-granted . Sementara itu, NIT berpendapat bahwa institutionalization terjadi dikarenakan organisasi berpikir secara logis dengan mempertimbangkan classifications , routines , scripts , dan schema.
Dalam  UU  HKPD  terdapat  kebijakan  peraturan  mengenai  peningkatan  belanja berkualitas.  Yang  mana  dalam  hal  mencapai  belanja  berkualitas  ditetapkan  kebijakan  bahwa porsi untuk belanja pegawai maksimal hanyalah 30% dari APBD dan tidak boleh lebih dari angka tersebut. Selain itu, ditetapkan pula kebijakan bahwa porsi belanja infrastruktur minimal 40% dari APBD dan tidak boleh kurang dari angka tersebut. Kebijakan ini dibuat oleh pemerintah Republik  Indonesia  selaku  pemerintah  pusat  dan  ditujukan  untuk  wajib  dilaksanakan  oleh seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Dibuatnya kebijakan ini dilandaskan pada beberapa pertimbangan dari kondisi permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah daerah di Indonesia, yaitu besarnya porsi belanja pegawai yang dinilai mendominasi pengalokasian belanja APBD dan rendahnya belanja infrastruktur.
Atas  kondisi  yang  telah  dipaparkan  pada  paragraf  sebelumnya,  dapat  disimpulkan bahwa  aktor  yang  membuat  kebijakan  terkait  dengan  porsi  belanja  pegawai  dan  belanja infrastruktur  berdasarkan  beberapa  pertimbangan  atas  kondisi  yang  terjadi  dan  didukung dengan  pemikiran  logis  adalah  pemerintah  pusat.  Sementara  itu,  yang  wajib  melaksanakan kebijakan  pembatasan  belanja  pegawai  tersebut  adalah  pemerintah  daerah.  Hal  ini menunjukkan bahwa terdapatnya tekanan formal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.  Oleh  karena  itu,  penelitian  ini  dirasa  cocok  untuk  menggunakan  pendekatan  teori institusional NIT dengan isomorphism koersif.

## Pertanyaan Penelitian
Untuk  mengetahui  bagaimana  kesiapan  dan  persiapan  Kabupaten  Agam  dan  Kota Payakumbuh  dalam  menerapkan  kebijakan  peningkatan  kualitas  belanja  daerah  maka digunakanlah teori institusional NIT dengan isomorphism koersif. Berdasarkan teori institusional isomorphism koersif  dijelaskan  bahwa  perubahan  dan  upaya  yang  dilakukan  oleh  suatu organisasi  merupakan  hasil  dari  tekanan  formal  maupun  informal  yang  didapatkan  dari organisasi di atasnya (DiMaggio dan Powell, 1983). Selanjutnya, dalam pandangan NIT dijelaskan bahwa  perubahan  terjadi  dikarenakan  organisasi  berpikir  secara  logis  dengan mempertimbangkan classifications, routines, scripts, dan schema (Powell & DiMaggio, 1991). Paparan atas teori institusional NIT dengan isomorphism koersif dirasa sesuai dengan kondisi di mana dengan terdapatnya UU HKPD ini maka pemerintah daerah wajib melaksanakan kebijakan terkait peningkatan kualitas belanja daerah. Hal ini menunjukkan bahwa terdapatnya tekanan formal  dari  pemerintah  pusat  kepada  pemerintah  daerah.  Dalam  hal  mengimplementasikan kebijakan  peningkatan  kualitas  belanja  daerah  berdasarkan  UU  HKPD,  pemerintah  daerah diharuskan untuk menyusun pengalokasian belanja daerah sesuai dengan kondisi daerahnya. Berdasarkan uraian tersebut, didapat beberapa pertanyaan penelitian (PP) sebagai berikut.
PP1: Dengan  telah  disahkan  dan  diberlakukannya  UU  No.1  Tahun  2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), apakah Kabupaten Agam dan Kota Payakumbuh telah mulai menerapkan dan/atau menyesuaikan program dan skala prioritas sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UU tersebut? PP2: Bagaimana  strategi  atau  pun  cara  yang  digunakan  oleh  Kabupaten Agam  dan  Kota  Payakumbuh  dalam  hal  menerapkan  dan/atau menyesuaikan  program  dan  skala  prioritas  sebagaimana  yang  telah diamanatkan dalam UU HKPD?
PP3: Strategi  apa  yang  digunakan  oleh  Kabupaten  Agam  dan  Kota Payakumbuh  agar  dalam  mengalokasikan  belanja  pegawai  nantinya tidak mendominasi dibandingkan belanja lainnya?
Sementara itu, untuk menjawab rumusan masalah kedua dan ketiga berupa upaya yang dilakukan Kabupaten Agam dan Kota Payakumbuh untuk menerapkan kebijakan peningkatan kualitas belanja serta dampak atas batasan porsi belanja pegawai maka digunakanlah teori fiscal behavior of government agar dapat mengetahui bagaimana bentuk perilaku pemerintah dalam menetapkan anggaran berdasarkan kebijakan UU HKPD . Berdasarkan teori tersebut terdapat dua  perspektif  yang  berbeda  berupa Leviathan  Model dan Median  Voter  Model. Perspektif Leviathan  Model menjelaskan  bahwa  pemerintah  dalam  menganggarkan  belanja  akan cenderung  memaksimalkan  kepentingan  para  birokrat  sementara Median  Voter  Model menjelaskan  bahwa  pemerintah  dalam  menganggarkan  belanja  akan  berupaya  semaksimal mungkin  untuk  meningkatkan  pelayanan  kepada  masyarakat  yang  telah  memilihnya.  Kondisi bahwa  masih  didominasinya  belanja  pegawai  yang  menyebabkan  rendahnya  belanja infrastruktur  untuk  pelayanan  public  menunjukkan  bahwa  perilaku  pemerintah  cenderung sesuai  dengan Leviathan  Model dibandingkan  dengan Median  Voter  Model. Sementara  itu, dengan  terdapatnya  kebijakan  peningkatan  kualitas  belanja  daerah  pada  UU  HKPD mencerminkan perilaku pemerintah yang harus sesuai dengan Median Voter Model. Oleh karena itu, berikut merupakan beberapa pertanyaan penelitian yang muncul.
PP4: Bagaimana Kabupaten Agam dan Kota Payakumbuh memaknai belanja berkualitas yang dimaksudkan dalam kebijakan UU HKPD? Lalu, dengan pengalokasian  belanja  daerah  saat  ini,  terkhususnya  belanja  pegawai dan belanja infrastruktur, dimanakah posisi Kabupaten Agam dan Kota Payakumbuh dalam mencapai belanja berkualitas yang dimaksud? PP5: Bagaimana Kabupaten Agam dan Kota Payakumbuh mengelola secara strategis  pengalokasian  belanja  untuk  program  belanja  infrastruktur dan belanja pegawai pada tahun 2021 dan 2022? PP6: Dengan terdapatnya kebijakan berupa batasan porsi belanja pegawai maksimal 30%, apakah hal ini akan berpengaruh, baik secara langsung atau  tidak  langsung,  terhadap  kinerja  pegawai  yang  ada?  dan bagaimana bentuk pengaruh tersebut?

## 2. Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif.  Dipilihnya  pendekatan  kualitatif dengan pertimbangan bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengungkap lebih rinci bagaimana kesiapan,  proses  persiapan  dan  komitmen  pemerintah  daerah  Kabupaten  Agam  dan  Kota Payakumbuh  dalam  menerapkan  kebijakan  baru  pada  UU  HKPD  yang  berupa  pembatasan belanja  pegawai  maka  digunakanlah  metode  kualitatif.  Secara  spesifik,  penelitian  ini menggunakan metode studi kasus. Studi kasus dirasa tepat untuk digunakan dalam penelitian ini  untuk  dapat  menjawab  pertanyaan  “bagaimana”  dan  “mengapa”  dengan  mendapatkan analisis yang mendalam sehingga mampu menguak dan menjelaskan realita yang terjadi pada suatu  fenomena.  Hal  ini  sejalan  dengan  pengertian  dari  studi  kasus.  Yang  mana  studi  kasus didefinisikan sebagai metode penelitian yang secara khusus menyelidiki fenomena kontemporer (masa kini) yang sedang berlangsung atau telah berlangsung dalam konteks kehidupan nyata yang mengakibatkan timbulnya dampak dan pengaruh yang luas, kuat, atau khusus pada saat penelitian (Yin, 2012).
Penelitian ini menggunakan data primer yang merupakan data yang diperoleh langsung (dari tangan pertama) untuk analisis berikutnya guna menemukan masalah yang diteliti. Guna mendapatkan data, peneliti melakukan wawancara dengan para informan yang dilakukan pada Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kabupaten Agam dan Kota Payakumbuh. Wawancara yang
dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara semi struktur. Yang mana jenis wawancara ini termasuk ke dalam kategori in-depth interview dengan pelaksanaan yang lebih bebas (Esterberg, 2002).  Digunakannya  Teknik  wawancara  semi  struktur  ini  agar  bisa  mendapatkan  informasi mengenai fenomena yang diteliti secara lebih mendetail dengan pihak yang memang langsung terlibat.
Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah kepala badan, kepala bidang perencanaan anggaran beserta sub bidang penyusunan anggaran serta sub bidang evaluasi dan pengelolaan belanja PPKD, serta kepala bidang perbendaharaan dan sub bidang pengelolaan belanja  dan  pembinaan  keuangan  daerah.  Selain  itu,  wawancara  juga  dilakukan  pada Inspektorat dan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Agam dan Kota Payakumbuh. Adapun yang menjadi informan pada Inspektorat Kabupaten Agam dan Kota Payakumbuh adalah inspektur serta inspektur pembantu (irban) I yang melakukan pengawasan dan  pembinaan  di  bidang  keuangan.  Sementara  itu,  yang  menjadi  informan  pada  Bappeda Kabupaten Agam dan Kota Payakumbuh adalah kepala badan.
Dalam  penelitian  kualitatif,  prosedur  analisis  data  sudah  dilakukan  pada  saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu (Rony, 2017). Adapun prosedur analisis data yang akan dilakukan adalah reduksi data, penyajian data  dan  penarikan  kesimpulan  (Miles  dan  Huberman,  1994).  Dalam  penelitian  ini  untuk menganalisis  data  digunakanlah  bantuan software NVivo  12.  Dipilihnya  NVivo  dikarenakan aplikasi  ini  merupakan  aplikasi  yang  dapat  digunakan  untuk  penelitian  kualitatif  guna mengorganisasi  data,  olah  data,  analisis  data,  dan  pelaporan.  Berikut  merupakan  tahapan analisis data yang dilakukan dengan NVivo.
1. Hasil  wawancara  yang  telah  dilakukan  diubah  terlebih  dahulu  menjadi  transkrip  dalam bentuk data tertulis;
2. Menginput hasil transkrip wawancara yang telah diubah dalam bentuk data tertulis pada software NVivo;
3. Setelah data diinput, peneliti mulai melakukan coding dengan NVivo. Coding merupakan tahapan utama dalam penelitian kualitatif yang mana peneliti akan membentuk pola-pola dari  jawaban  yang  ada.  Program  NVivo  akan  mempermudah  penelusuran  dan pengelompokan  data  dari  jawaban  partisipan  secara  otomatis  berdasarkan coding yang telah dilakukan;
4. Mengelompokkan coding yang telah diperoleh ke dalam tema-tema tertentu;
5. Tema yang diperoleh akan ditafsirkan menjadi sebuah makna dan deskripsi. Lalu, peneliti akan menganalisis dan menginterpretasikan data yang diperoleh dan mengaitkan dengan peraturan yang ada.
Dalam menjaga keabsahan data, peneliti sedari awal telah melakukan pengambilan data −sejak  melakukan  reduksi  data, display data  dan  penarikan  kesimpulan  atau  verifikasi−  dan sejalan  serta  seiring  proses  penelitian  berlangsung  (Rony,  2017).  Adapun  cara-cara  yang dilakukan  dalam  penelitian  ini  berupa  kredibilitas,  transferabilitas,  dependabilitas,  dan konfirmabilitas (Guba & Lincoln, 1981). Guna memeriksa keabsahan data, dalam penelitian ini dilakukan pengecekan kredibilitas dengan triangulasi metode berupa informan yang berbeda. Yang mana triangulasi metode adalah usaha memastikan kebenaran data atau informasi yang diperoleh  dari  berbagai  sudut  pandang  yang  berbeda  dengan  cara  mengurangi  sebanyak mungkin perbedaan yang terjadi. Lalu, dilakukan crosscheck informasi yang diperoleh dengan hasil  observasi  di  lapangan  guna  mencapai  transferabilitas  atau  keteralihan.  Guna  menjaga dependabilitas temuan maka dilakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Selain itu, dalam  mencapai  konfirmabilitas  dilakukan  dengan  cara  membandingkan  dan  mengonfirmasi temuan  penelitian  dengan  proses  penelitian  secara  berulang-ulang.  Setelah  itu,  mengecek kembali  berbagai  catatan  temuan  dan  meminta  pendapat  ahli  tentang  proses  dan  hasil penelitian.

## 3. Hasil Dan Pembahasan
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  telah  dilakukan  pada  tiga  instansi  yang  berbeda, yaitu Badan Keuangan Daerah, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah serta Inspektorat di  Kabupaten  Agam  dan  Kota  Payakumbuh  dengan  total  tujuh  informan,  gambar  berikut merupakan word cloud yang berisikan kumpulan data yang paling sering muncul. Kata “belanja” mendominasi  percakapan  antara  peneliti  dengan  ketujuh  informan.  Lalu,  diikuti  dengan beberapa  kata  lainnya,  seperti  “pegawai”,  “anggaran”,  “infrastruktur”,  “kebijakan”, “bagaimana”, dan “kondisi”.

## Gambar 3. Word Cloud Data
Pada  bagian  hasil  dan  pembahasan  ini,  penjelasan  akan  diklasifikasikan  berdasarkan daerah  yang  diteliti  untuk  mendapatkan  gambaran  detail  masing-masing  daerah,  yaitu Kabupaten  Agam  dan  Kota  Payakumbuh,  sebagai  representasi  untuk  daerah  Sumatera  Barat dalam mewujudkan kebijakan belanja berkualitas berdasarkan UU HKPD. Analisis yang dilakukan adalah dengan menginterpretasikan data yang telah diperoleh dan diolah dengan menggunakan software NVivo kemudian mengaitkannya dengan regulasi yang berlaku.

## Kabupaten Agam
Kabupaten  Agam  merupakan  daerah  yang  termasuk  lima  besar  dengan  jumlah  ASN terbanyak  di  Sumatera  Barat.  Salah  satu  informan  mengatakan  bahwa  total  pegawai  pada Kabupaten  Agam  hampir  mencapai  6000an,  dengan  angka  pasti  yaitu  sebanyak  5.931  sejak tahun 2021 dan 2022. Dengan jumlah pegawai tersebut, porsi belanja pegawai Kabupaten Agam pada  tahun  anggaran  2021  diketahui  mencapai  57.6%.  Angka  ini  sangatlah  jauh  lebih  besar dibandingkan  angka  untuk  Batasan  porsi  maksimum  belanja  pegawai  yang  telah  ditetapkan dalam  UU  HKPD,  yaitu  30%.  Kabupaten  Agam  mengakui  bahwa  untuk  mencapai  angka  30% belanja pegawai tersebut merupakan hal yang sangat sulit. Kesulitan ini tidak hanya dikarenakan besarnya  jumlah  pegawai  dan  besaran  anggaran  untuk  pegawai  yang  telah  ditentukan sebelumnya melainkan juga dikarenakan kondisi kemampuan keuangan daerah atau kapasitas fiskal Kabupaten Agam.
Terdapatnya kebijakan Batasan porsi maksimum 30% belanja pegawai dalam UU HKPD ini mengakibatkan TAPD dan termasuk juga setiap OPD saat ini mengalami kebingungan untuk menyesuaikan  porsi  belanja  pegawai  Kabupaten  Agam  saat  ini  agar  bisa  mencapai  30%. Kebingungan  tersebut  berdasarkan  pernyataan  beberapa  informan  dikarenakan  menyadari bahwa  jumlah  belanja  pegawai  yang  dikeluarkan  oleh  Kabupaten  Agam  telah  menyesuaikan dengan  aturan  yang  berlaku  sebelum  adanya  UU  HKPD  ini  serta  menyesuaikan  pula  dengan jumlah ASN dan kondisi kemampuan keuangan daerah sehingga tidak ada dari belanja pegawai yang  bisa  ditekan  sepenuhnya.  Walaupun  ada  yang  bisa  ditekan  namun  tidak  terlalu
berpengaruh untuk mencapai Batasan porsi maksimum 30%.  Lebih lanjut, apabila melihat dari komponen  detail  belanja  pegawai  yang  telah  dianggarkan  oleh  Kabupaten  Agam,  informan mengatakan bahwa besaran anggaran untuk keseluruhan komponennya telah sesuai dengan peraturan.
Informan 1 (Bakeuda) : “…(Belanja  pegawai)  masih  melebihi,  di  atas  30%.  Kalau  kita menelisik detail 30% itu ke Renja, itu masih ada yang agak besar, yaitu belanja tunjangan profesi guru dan tambahan penghasilan guru.  Yang  akumulasinya  masuk  ke  dalam  belanja  pegawai. Sementara, sumber dananya itu dari DAK fisik dan non fisik dari pusat. Jadi, 30% itu selain dipengaruhi oleh belanja kita di daerah yang alokasinya bukan dari yang diarahkan, ada lagi yang sudah diarahkan.” “…untuk saat ini, yang 30% (belanja pegawai Agam) itu memang murni  isinya  belanja  gaji,  belanja  pegawai,  tunjangan  profesi guru,  tunjangan  tambahan  penghasilan  guru,  belanja  gaji  dan tunjangan  representasi  DPRD,  belanja  gaji  dan  operasional Bupati.  Itu  semuanya  sudah  sesuai  ketentuannya  masing- masing.  Semuanya  sudah  kita  lakukan  sesuai  ketentuan  dan disesuaikan  juga  dengan  kemampuan  keuangan  kita.  Jadi, memang jumlah pegawai kita itu yang besar.” Informan 2 (Bappeda) : “Untuk melakukan penyesuaian atas belanja pegawai maksimum 30%  dirasa  sulit  untuk  dilakukan  karena  besarnya  jumlah pegawai kami dan tidak mungkin juga kami memotong gaji.”
Hal ini seakan-akan menandakan bahwa Kabupaten Agam dalam menetapkan anggaran belanja pegawai telah menyesuaikan dengan kebutuhan dari ASN dan jumlah dari pegawai yang dimiliki bukan berlandaskan pada Leviathan Model yang menetapkan besaran anggaran untuk memaksimalkan  kepentingan  golongan  birokrasi.  Akan  tetapi,  berdasarkan  pernyataan selanjutnya  dari  informan  yang  menyatakan  bahwa  kesulitan  untuk  mencapai  Batasan  porsi maksimum  30%  untuk  belanja  pegawai  dikarenakan  dalam  komponennya  sudah  termasuk tunjangan profesi guru, tunjangan tambahan penghasilan guru menandakan bahwa terdapatnya kekeliruan atau kurangnya pemahaman atas UU HKPD. Hal ini menimbulkan keraguan, apakah benar adanya bahwa belanja pegawai Kabupaten Agam telah disesuaikan dengan kebutuhannya bukan berdasarkan pada Leviathan Model. Keraguan ini muncul dikarenakan pada Pasal 146 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan  Pemerintah  Daerah  (UU  HKPD)  telah  dijelaskan  bahwa  daerah  wajib  mengalokasikan belanja pegawai Daerah di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD. Terlebih dalam penjelasan pasal per pasal UU HKPD pun  telah  dijelaskan  kembali  bahwa  belanja  pegawai  daerah  pada  pasal  146  ayat  (1)  tidak termasuk belanja untuk tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru,  dan  tunjangan  sejenis  lainnya  yang  bersumber  dari  TKD  yang  telah  ditentukan penggunaannya.  Oleh  karena  itu,  pernyataan  dari  informan  1  (Bakeuda)  seakan-akan menandakan  bahwa  terdapatnya  sesuatu  yang  ditutupi  dengan  sikap  “seakan  tidak  terlalu memahami  UU  HKPD”  yang  mengarah  pada  perilaku  oportunis  mereka  untuk  tetap mempertahankan jumlah belanja pegawainya yang mereka nyatakan tidak akan bisa mencapai kebijakan batasan maksimum 30%.
Secara keseluruhan, atas kebijakan belanja berkualitas dalam UU HKPD, terkhususnya pada kebijakan Batasan porsi maksimum 30% belanja pegawai dan porsi minimum 40% belanja infrastruktur, Kabupaten Agam berada di antara posisi antara siap dan juga tidak siap, optimis dan juga pesimis. Hal ini dikarenakan Kabupaten Agam merasa tidak siap dan pesimis untuk mencapai dan mewujudkan batasan porsi maksimum 30% belanja pegawai namun dikarenakan
kebijakan  ini  telah  diatur  dalam  undang-undang  mengakibatkannya  harus  siap  dan  optimis berupaya untuk mewujudkan kebijakan ini. Terlebih, apabila dilihat pada tahun anggaran 2022 pun  diketahui  bahwa  Kabupaten  Agam  tidak  melakukan  penyesuaian  anggaran  dengan  UU HKPD, khususnya pada belanja pegawai.
Lain halnya dengan kebijakan Batasan porsi maksimum 30% belanja pegawai yang dirasa sulit  untuk  mencapainya,  Kabupaten  Agam  merasa  kebijakan  Batasan  porsi  minimum  40% belanja infrastruktur dalam UU HKPD bisa dicapainya.  Kabupaten Agam merasa optimis bisa untuk  mencapainya  dikarenakan  kebijakan  ini  sangat  sesuai  dengan  kebutuhan  daerah  yang memerlukan peningkatan infrastruktur. Selain itu, rasa optimis ini timbul dikarenakan tren dari belanja infrastruktur Kabupaten Agam dari tahun ke tahun selalu mengalami kenaikan dan saat ini pada tahun 2022 telah mencapai 25%.
Meskipun demikian, Kabupaten Agam akan tetap berupaya semaksimal mungkin untuk mewujudkannya, tentunya dengan menyesuaikan kondisi kemampuan keuangan yang dimiliki dengan cara mempersiapkan diri dan juga menyusun beberapa strategi terkait upaya yang akan dilakukannya. Dalam rangka mempersiapkan diri untuk mewujudkan kebijakan ini, Kabupaten Agam terkhususnya tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) selalu rutin melaksanakan rapat diskusi terkait penentuan rencana strategi yang akan dilaksanakan maupun evaluasi. Selain itu, juga terus melaksanakan kegiatan rutin bersama pemerintah provinsi berupa koordinasi, rapat dan  evaluasi.  Hal  ini  dikarenakan  Kabupaten  Agam  menyadari  bahwa  kebijakan  belanja berkualitas ini merupakan suatu hal yang wajib untuk dilaksanakan dikarenakan telah diatur dalam undang-undang. Sikap ini sesuai dengan teori institusional yang mana menyatakan bahwa terdapatnya tekanan formal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melakukan kebijakan yang telah ditentukan oleh pusat.
Komitmen Kabupaten Agam dalam mewujudkan kebijakan belanja berkualitas UU HKPD ini dapat dilihat dari berbagai upaya serta strategi yang dimilikinya, yaitu sebagai berikut.
1. Melakukan prioritasi alokasi belanja pegawai dan infrastruktur melalui asistensi anggaran dengan  mempertimbangkan  daya  ungkinya  untuk  mencapai  sasaran  OPD  dan  sasaran daerah agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Merasionalisasi belanja-belanja yang sifatnya pemborosan dan meminimalisir belanja yang bersifat operasional lalu mengalokasikannya ke belanja infrastruktur.
3. Menyesuaikan TPP dengan ketentuannya dan kemampuan keuangan daerah
4. Merampingkan  jumlah  pegawai  dengan  melakukan  penilaian  kinerja  sebagai  syarat diperpanjang atau tidaknya kontrak kerja Tenaga Harian Lepas (THL)/Kontrak/Pegawai Tidak Tetap (PTT).
5. Inspektorat  turut  berperan  aktif  dengan  memberikan warning melalui  pengawasan  APIP atas  dokumen  perencanaan  dan  penganggaran  daerah  maupun  OPD  dengan  salah  satu focus  substansinya  kesesuaian  komposisi  belanja  mandatory  tersebut  dengan  ketentuan yang berlaku.
6. Meningkatkan PAD dengan menggali potensi daerah dan menambahkan target yang akan dicapai.
7. Menyusun upaya agar terdapatnya tambahan dana transfer dari pusat , baik itu DAK fisik maupun non fisik.

## Kota Payakumbuh
Berdasarkan informasi yang diperoleh saat melakukan wawancara, Kota Payakumbuh diketahui memiliki pegawai dengan jumlah kisaran hampir 3000 ASN, dengan angka pasti yaitu sebanyak 2.886 sejak tahun 2021 hingga 2022. Jumlah pegawai tersebut apabila dibandingkan dengan daerah lainnya yang berada di Sumatera Barat termasuk dalam kategori yang sedikit. Meskipun demikian, Kota Payakumbuh tetap mengalami kesulitan untuk menyesuaikan porsi belanja pegawainya agar sesuai dengan Batasan porsi minimun belanja pegawai 30% yang telah ditetapkan dalam UU HKPD. Hal ini dikarenakan dari tahun 2019 hingga 2021 diketahui bahwa
porsi belanja pegawai Kota Payakumbuh selalu berada di atas 40% yang mana pada tahun 2021 diketahui sebesar 49.8%. Selain itu, kesulitan ini pun juga diakui oleh beberapa informan saat dilakukannya  wawancara.  Tidak  hanya  dikarenakan  jumlah  pegawai  ASN  yang  ada  ditambah dengan  terdapatnya  kebijakan  baru  berupa  pengangkatan  pegawai  pemerintah  dengan perjanjian  kerja  (PPPK)  serta  rendahnya  PAD  yang  dimiliki  oleh  Kota  Payakumbuh,  kondisi lainnya  yang  menjadi  kesulitan  dimulai  dari  rendahnya  jumlah  ASN  yang  akan  pensiun  tiap tahunnya, saat ini merupakan masa persiapan untuk pemilihan kepala daerah (pilkada) yang mana atas hal ini mengangkibatkan banyaknya anggaran yang telah dialokasikan untuk pilkada.
Lalu,  terdapat  pula  kondisi  rendahnya  dana  transfer  pusat  ke  Kota  Payakumbuh ditambah  dengan  telah  terdapatnya  kebijakan  semakin  terarahnya  atau  telah  ditentukannya alokasi dari dana tersebut. Hal ini diakui oleh beberapa informan membuat Kota Payakumbuh kesulitan  dan  juga  bingung  bagaimana  mengalokasikan  semua  anggaran  tersebut  agar  bisa melaksanakan semua kebijakan yang ada. Adapun pernyataannya sebagai berikut.
Informan 1 (Bakeuda) : “…di 2023 ini kita itu memang tidak bisa bebas bergerak karena memang  sudah  diarahkan  fokusnya  kemana  saja,  misal kesehatan  terkait  stunting,  Pendidikan  dan  lainnya, infrastruktur, pelayanan sosialnya.” Informan 2 (Bappeda) :  “…Pengalokasian anggaran saat ini untuk semua daerah sudah dikunci  oleh  pemerintah  pusat,  dengan  rincian  20%  untuk Pendidikan, 10% untuk kesehatan, 40% untuk infrastruktur dan di luar itu 30% maksimal untuk belanja pegawai. Tapi, kalau dari kondisi  itu  saja  belanja  pegawai,  Pendidikan  dan  kesehatan dijumlahkan  itu  sudah  60%.  Kalau  diambil  untuk  infrastruktur 40%, otomatis sudah 100%. Akibatnya tidak ada belanja untuk yang lain. Itu karena regulasinya yang mengikat seperti itu. Jadi, kondisinya  saat  ini,  kita  dipaksa  untuk  memenuhi  mandatory yang dari pusat. Belum dihitung dari APIP 1%, belum dihitung lagi untuk  Pendidikan  dan  pelatihan  pegawai  nol  koma  sekian persen.  Belum  lagi  untuk  kelurahan  dan  kecamatan  yang diamanatkan minimal 5%. Kalau itu semua dijumlahkan, itu pasti jumlahnya  lebih  dari  100%.  Jadi,  kita  di  daerah  bingung  juga mengalokasikannya.”
Selain itu, terdapat pula kondisi bahwa pada tahun 2023, Kota Payakumbuh mengalami defisit sebanyak 13 miliyar rupiah dikarenakan kesalahan dalam penganggaran SiLPA. Hal ini lah yang  menjadi  kendala  utama  atau  kesulitan  Kota  Payakumbuh  dalam  mencapai  kebijakan belanja  berkualitas  yang  telah  ditetapkan  dalam  UU  HKPD.  Terdapatnya  kondisi  tersebut mengakibatkan fokus Kota Payakumbuh pada tahun 2023 ini lebih memaksimalkan upayanya untuk menutupi defisit yang terjadi.
Dampak  atas  terdapatnya  kebijakan  Batasan  porsi  maksimum  30%  belanja  pegawai dalam UU HKPD ini adalah TAPD dan termasuk juga setiap OPD saat ini mengalami kebingungan untuk menyesuaikan porsi belanja pegawai Kota Payakumbuh saat ini agar bisa mencapai 30%. Kebingungan tersebut dikarenakan menyadari bahwa jumlah belanja pegawai yang dikeluarkan oleh Kota Payakumbuh telah menyesuaikan dengan aturan yang berlaku sebelum adanya UU HKPD  ini  serta  menyesuaikan  pula  dengan  jumlah  ASN  dan  kondisi  kemampuan  keuangan daerah. Selain itu, kebingungan tersebut juga muncul dikarenakan sadar bahwa tidak ada dari belanja pegawai yang bisa ditekan sepenuhnya. Walaupun ada yang bisa ditekan, pengaruhnya pun  tidak  begitu  terlihat  dikarenakan  hanya  berkurang  beberapa  persen  saja.  Berikut merupakan beberapa pernyataan dari informan yang menyatakan mengenai kebingungan atas terdapatnya kebijakan Batasan porsi maksimum 30% belanja pegawai.
Informan 1 (Bakeuda) : “Untuk  gaji  PNS  saja  udah  29%.  Belum  termasuk  tunjangan, seperti  tambahan  penghasilan.  Belum  termasuk  itu.  Belum termasuk juga gaji P3K.” “…Apalagi dengan adanya P3K itu. Kemaren kita ada seratusan.
Itu sudah pasti menambah persentase. Jadinya, ya untuk belanja pegawai ini agak pesimis.”
“…salah  satu  komponen  belanja  pegawai  itu  kan  tunjangan penghasilan. Kalau dilihat kondisi sekarang, tunjangan tambahan penghasilan  Payakumbuh  itu  paling  rendah  dari  daerah Sumatera Barat yang lain.” Informan 2 (Bappeda)
Informan 2 (Bappeda)
Informan 2 (Bappeda) : “…Jadi, kita di daerah bingung juga mengalokasikannya.” “Otomatis  kalau  diterapkan  belanja  pegawai  30%,  pegawai  di Payakumbuh hanya menerima gaji dan tunjangan melekat. Dan itu tidak bisa lagi menerima P3K. Itu kondisi di tahun 2022. Kalau kita kaji sekarang di tahun 2023, dengan masuknya P3K dan DAU yang dari pusat dikurangi, otomatis itu pasti lebih dari 30%. Di tahun berikutnya juga sudah ada kebijakan harus menerima P3K lagi.  Itu  yang  menyebabkan  memang..  terkait  gaji  kan  tidak mungkin  kita  kurangi  walaupun  ada  yang  akan  pensiun  tapi untuk P3K dibandingkan dengan yang pensiun, masih banyak gaji yang untuk P3K.”
“Gaji pegawai kan tidak mungkin dikurangi akhirnya kan belanja yang lain kena.”
“Balik  lagi  karena  kondisi  tadi,  DAU  yang  diturunkan  itu berkurang  sementara  kita  menerima  P3K,  otomatis  kita  tidak bisa mengurangi belanja pegawai.. ya karena itu, kita menerima
P3K dan yang pensiun hanya sedikit. Otomatis belanja pegawai itu tidak bisa dikurangi.”
“Sebenarnya  kita  juga  berusaha  mengurangi  belanja  pegawai dengan cara mengurangi TPP dari tahun 2021… (namun saat ini) tidak dikurangi lagi karena pegawainya sudah menjerit.”
Selain  dampak  berupa  kebingungan  yang  dirasakan  dalam  mengalokasikan  anggaran terdapat pula dampak lain. Dampak ini berupa kinerja dari pegawai. Berpengaruhnya kebijakan ini  pada  kinerja  pegawai  dikarenakan  terdapat  beberapa  upaya  yang  telah  dilakukan  Kota Payakumbuh sebelumnya yaitu mengurangi TPP secara perlahan ditambah dengan terdapatnya kebijakan di tahun 2023 ini berupa pengurangan SK untuk honor kegiatan pegawai. Akan tetapi, perubahan  kinerja  ini  tidak  terlalu  berpengaruh  atau  tidak  berubah  drastis  kinerjanya dikarenakan pengurangan tersebut dilakukan secara bertahap. Terlebih, perubahan kinerja ini tidak terjadi pada seluruh karyawan melainkan hanya pada beberapa karyawan saja.
Akan  tetapi,  dari  beberapa  pernyataan  informan  tersebut  ditemukan  terdapatnya kekeliruan  pemahaman  atau  terdapatnya  indikasi  kurangnya  pemahaman  dan  seakan-akan menyembunyikan  sesuatu.  Kota  Payakumbuh  menganggap  bahwa  dalam  hal  memenuhi  gaji PPPK, mandatory  spending (pendidikan  dan  kesehatan)  dan  kelurahan  menggunakan  dana sepenuhnya  dari  APBD  murni.  Sementara,  realitanya  adalah  dalam  pemenuhan  hal-hal  yang telah disebutkan sebelumnya, menggunakan dana yang tidak hanya dari DAU APBD namun juga mendapatkan bantuan dana dari DAU APBN dan DAK APBN murni.
Dimulai  dari  pernyataan  terkait  kebijakan  pengangkatan  PPPK  yang  akan mengakibatkan  penambahan  persentase  belanja  pegawai.  Berdasarkan  PMK  No. 211/PMK.07/2022 dan PMK No. 212/PMK.07/2022 yang mengatur tentang pengelolaan DAU yang dilaksanakan untuk tahun anggaran 2023 telah dijelaskan bahwa terkait dengan penggajian
formasi  PPPK  digunakan  dana  dari  DAU  APBN  yang  telah  diarahkan  pengalokasiannya  untuk pembayaran gaji pokok dan tunjangan pada formasi PPPK tahun 2022 dan 2023 yang diangkat pada  tahun  2023.  Adapun  yang  penggajiannya  tidak  bersumber  atau  dialokasikan  dari  DAU terarah ini adalah PPPK yang telah menjadi ASN Daerah. Lebih lanjut, perlu diketahui bahwa DAU  ini  terbagi  menjadi  dua  bagian  yaitu  DAU  terarah  atau  yang  telah  ditentukan penggunaannya (DAU APBN) dan juga DAU yang tidak ditentukan penggunaannya (DAU APBD). Atas  kedua  jenis  DAU  ini  bukan  berasal  dari  satu  sumber  yang  sama.  Sementara,  terdapat beberapa hal yang perlu diingat kembali yaitu yang termasuk ke dalam belanja pegawai adalah gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta Kepala/Wakil Kepala Daerah. Selain itu, dalam hal penganggaran belanja pegawai dialokasikan dari DAU yang tidak terarah. Oleh karena itu, penggajian untuk PPPK tidak akan menambah persentase belanja pegawai.
Kemudian,  terkait  dengan  pendanaan  kelurahan  berdasarkan  PMK  No. 211/PMK.07/2022 dan PMK No. 212/PMK.07/2022 yang mengatur tentang pengelolaan DAU yang  dilaksanakan  untuk  tahun  anggaran  2023  juga  berasal  dari  alokasi  DAU  yang  telah ditentukan  penggunaannya.  Begitu  pun  dengan  pemenuhan mandatory  spending, berupa pendidikan  20%  dan  kesehatan  10%  juga  bersumber  dari  pengalokasian  DAU  yang  telah diarahkan.  Lebih  lanjut  lagi,  dalam  hal  pemenuhan mandatory  spending, setiap  pemerintah daerah juga mendapatkan dana dari DAK APBN yang berasal dari kementerian lembaga terkait.
Berdasarkan  pernyataan  dari  informan  1  dan  2  (Bakeuda  dan  Bappeda)  yang mengandung kekeliruan pemahaman yang mempertegas bahwa tidak ada yang bisa ditekan dari belanja  pegawai  seakan-akan  mengindikasikan  terdapatnya  perilaku  oportunis  Kota Payakumbuh  untuk  tetap  mempertahankan  jumlah  belanja  pegawainya  atau  pun  sedang menyembunyikan  sesuatu  yang  menimbulkan  keraguan  apakah  memang  Kota  Payakumbuh dalam  menganggarkan  belanja  pegawai  telah  disesuaikan  dengan  kebutuhan  ASN  bukan berdasarkan  pada Leviathan  Model yang  berupaya  untuk  memaksimalkan  kepentingan golongan birokrasi.
Kota Payakumbuh tidak hanya merasakan kesulitan dalam hal melakukan penyesuaian untuk mewujudkan kebijakan Batasan porsi minimum 30% untuk belanja pegawai saja. Dengan beberapa kondisi kesulitan yang telah dinyatakan oleh beberapa informan sebelumnya, berupa banyaknya  jumlah  pegawai  yang  mengakibatkan  besarnya  porsi  untuk  belanja  pegawai, rendahnya PAD dan dana transfer dari pusat, kondisi defisit yang terjadi mengakibatkan Kota Payakumbuh pun juga mengakui merasakan kesulitan dalam mewujudkan maupun mencapai kebijakan Batasan porsi minimum 40% untuk belanja infrastruktur.
Meskipun  terdapat  banyaknya  kondisi  yang  menjadi  kendala  dalam  mewujudkan kebijakan belanja berkualitas UU HKPD berupa Batasan porsi maksimum 30% belanja pegawai dan minimum 40% belanja infrastruktur, Kota Payakumbuh (diwakili oleh pernyataan informan 2 dari Bappeda serta informan 3 dan 4 dari Inspektorat) menyatakan bahwa sedari awal telah disosialisasikannya  UU  HKPD  hingga  saat  ini  siap  dan  berusaha  optimis  semaksimal  mungkin untuk  mewujudkannya,  tentunya  menyesuaikan  dengan  kondisi  kemampuan  keuangan  yang dimiliki.  Rasa  optimis  dan  kesiapan  yang  terdapat  pada  Kota  Payakumbuh  ini  dikarenakan menyadari  bahwa  kebijakan  belanja  berkualitas  ini  merupakan  suatu  hal  yang  wajib  untuk dilaksanakan  dikarenakan  telah  diatur  dalam  undang-undang.  Sikap  ini  sesuai  dengan  teori institusional yang mana menyatakan bahwa terdapatnya tekanan formal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melakukan kebijakan yang telah ditentukan oleh pusat.
Namun, terdapat pula informan yang secara gamblang menyatakan bahwa sebenarnya pesimis  bisa  mencapai  dan  mewujudkan  kebijakan  belanja  berkualitas  UU  HKPD  ini,  baik kebijakan Batasan porsi belanja pegawai maupun belanja infrastruktur, dalam jangka waktu lima tahun yang telah diberikan. Informan ini merupakan instansi Bakeuda. Apabila dikaitkan dengan karakteristik  tupoksi  Bakeuda  selaku  pengelola  anggaran  yang  mana  mengetahui  secara
menyeluruh  mengenai  kondisi  anggaran  dari  Kota  Payakumbuh  dan  juga  pengalokasian anggaran setiap rencana programnya, pernyataan bahwa Kota Payakumbuh pesimis dan sangat sulit untuk menerapkan kebijakan ini dinilai merupakan hal yang wajar. Akan tetapi, apabila dilihat dari kondisi bahwa Kota Payakumbuh termasuk dalam lima daerah dengan jumlah ASN terendah di Sumatera Barat, yakni hanya 2.886 yang jauh di bawah Kabupaten Agam sebanyak 5.931 seharusnya Kota Payakumbuh jauh lebih mampu untuk menerapkan kebijakan belanja berkualitas ini. Sementara, realita yang terjadi adalah porsi belanja pegawai Kota Payakumbuh sebesar 49.8% yang tidak jauh berbeda dengan porsi belanja pegawai Kabupaten Agam. Selain itu,  terkait  dengan  belanja  infrastruktur  diketahui  bahwa  porsi  belanja  infrastruktur  Kota Payakumbuh masih belum mencapai 20% berbeda dengan Kabupaten Agam yang porsi belanja infrastrukturnya telah mencapai 25% dan diproyeksikan akan menjadi 33% pada tahun 2024. Kondisi ini apabila dikaitkan dengan pernyataan dari Bakeuda yang menyatakan bahwa Kota Payakumbuh pesimis dan sangat sulit untuk mencapai kebijakan belanja berkualitas UU HKPD, seakan  menandakan  bahwa  memang  terdapatnya  perilaku Leviathan  Model dalam mengalokasikan dan mengelola anggaran.
Meskipun  mengakui  pesimis,  informan  tersebut  menyatakan  bahwa  akan  tetap berusaha dalam jangka waktu lima tahun ini untuk mencoba mewujudkan kebijakan UU HKPD tersebut.  Dalam  hal  menyiapkan  diri  untuk  mewujudkan  kebijakan  ini,  Kota  Payakumbuh terkhususnya pada tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) selalu rutin melaksanakan rapat diskusi terkait penentuan rencana strategi yang akan dilaksanakan maupun evaluasi. Selain itu, juga  terus  dilaksanakannya  kegiatan  rutin  bersama  pemerintah  provinsi  berupa  koordinasi, rapat dan evaluasi.
Komitmen  Kota  Payakumbuh  dalam  mewujudkan  kebijakan  belanja  berkualitas  UU HKPD ini dapat dilihat dari berbagai upaya serta strategi yang dimilikinya, yaitu sebagai berikut.
1. Telah  mulai  melakukan  penyesuaian  anggaran  sejak  2022  agar  sesuai  dengan  kebijakan belanja berkualitas UU HKPD dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah.
2. Melakukan  rasionalisasi  belanja-belanja  pada  setiap  organisasi  perangkat  daerah  (OPD) dengan cara mengurangi belanja yang tidak penting dan belanja atas program yang bisa ditunda pelaksanaannya.
3. Menyesuaikan  SK  terkait  dengan  honor-honor  kegiatan  untuk  masing-masing  golongan pada OPD.
4. Mengalokasikan  dana  terkait  dengan  sosialisasi  dan  pelatihan  DPRD  untuk  belanja infrastruktur.
5. Tidak membuka penerimaan ASN.
6. Meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD)
Secara  keseluruhan,  Kabupaten  Agam  dan  Kota  Payakumbuh  sepakat  memberikan tanggapan  berupa  kritikan  untuk  kebijakan  belanja  berkualitas  UU  HKPD  ini,  khususnya mengenai penetapan Batasan porsi maksimum 30% belanja pegawai dan minimum 40% belanja infrastruktur.  Kebijakan  belanja  berkualitas  ini  dianggap  terlalu  menggeneralisasikan  setiap daerah  di  Indonesia  dan  tidak  mempertimbangkan  secara  komprehensif  mengenai  kondisi masing-masing daerah. Berikut merupakan kritikan yang diberikan oleh Kabupaten Agam dan Kota Payakumbuh.
1. Membuat klasifikasi persentase untuk kebijakan Batasan porsi maksimum belanja pegawai dan porsi minimum belanja infrastruktur berdasarkan kemampuan keuangan daerah.
2. Menentukan ulang jangka waktu penyesuaian daerah dalam menerapkan kebijakan Batasan porsi maksimum belanja pegawai dan minimum belanja infrastruktur.
4. Penutup

## Kesimpulan
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  bagaimana  kesiapan  dan  juga  persiapan pemerintah daerah serta upaya yang dilakukan sebagai bentuk komitmen dalam menerapkan dan  mematuhi  kebijakan  peningkatan  kualitas  belanja  daerah  yang  terdapat  dalam  Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah  (UU  HKPD),  terkhususnya  pada  kebijakan  batasan  porsi  maksimum  untuk  belanja pegawai sebesar 30% dan porsi minimum untuk belanja infrastruktur sebesar 40%. Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa
1. Kabupaten Agam dan Kota Payakumbuh berada pada posisi yang sebenarnya pesimis namun “terpaksa  siap”  dalam  menerapkan  kebijakan  belanja  berkualitas  UU  HKPD.  Hal  ini dikarenakan kondisi kemampuan keuangan dari kedua daerah tersebut sebenarnya berada pada posisi yang kurang memungkinkan untuk bisa mencapai Batasan porsi maksimum 30% belanja pegawai dan minimum 40% belanja infrastruktur hanya dalam jangka waktu lima tahun. Kedua daerah ini terpaksa harus siap dikarenakan kebijakan ini telah diatur dalam undang-undang  yang  menandakan  bahwa  wajib  untuk  dilaksanakan  dan  dipatuhi sepenuhnya.
2. Berbagai  persiapan  yang  dilakukan  oleh  Kabupaten  Agam  dan  Kota  Payakumbuh  dalam mewujudkan kebijakan belanja berkualitas ini adalah TAPD rutin melaksanakan rapat diskusi terkait penentuan rencana strategi yang akan dilaksanakan maupun evaluasi. Selain itu, juga terus melaksanakan kegiatan rutin bersama pemerintah provinsi berupa koordinasi, rapat dan evaluasi.
3. Upaya yang dilakukan sebagai bentuk komitmen Kabupaten Agam dan Kota Payakumbuh dalam  menerapkan  dan  mematuhi  kebijakan  belanja  berkualitas  UU  HKPD  ini  lebih  pada penyesuaian  anggaran  dengan  kondisi  kemampuan  keuangan  daerah  masing-masing, melakukan  rasionalisasi  belanja-belanja  pada  setiap  organisasi  perangkat  daerah  (OPD) dengan  cara  mengurangi  belanja  yang  tidak  penting  dan  belanja  atas  program  yang  bisa ditunda pelaksanaannya serta berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
4. Dampak  utama  yang  timbul  atas  terdapatnya  Batasan  porsi  belanja  pegawai  ini  adalah kebingungan  untuk  menyesuaikan  porsi  belanja  pegawai  agar  bisa  mencapai  30%. Kebingungan tersebut dikarenakan menyadari bahwa jumlah dari seluruh komponen belanja pegawai  yang  dikeluarkan  telah  menyesuaikan  dengan  aturan  yang  berlaku.  Selain  itu, belanja pegawai tersebut telah sesuai dengan banyaknya pegawai yang dimiliki. Sementara, dampak  terhadap  kinerja  pegawai  belum  ditemukan.  Hal  ini  dikarenakan  penyesuaian belanja pegawai yang dilakukan tidak terlalu kentara.
5. Dalam menganggarkan belanja pegawainya, baik itu Kabupaten Agam dan Kota Payakumbuh, berlandaskan  pada Leviathan  Model yang  berupaya  untuk  memaksimalkan  kepentingan golongan  birokrasi.  Hal  ini  dikarenakan  kedua  daerah  tersebut  seakan-akan  “tidak  rela” untuk  sepenuhnya  mengupayakan  tercapainya  kebijakan  Batasan  porsi  maksimum  30% belanja pegawai.

## Daftar Pustaka
Ahyaruddin,  M.,  &  Akbar,  R.  (2016).  The  relationship  between  the  use  of  a  performance measurement  system,  organizational  factors,  accountability,  and  the  performance  of publik sector organizations. Journal of Indonesia Economy  and  Business . 31(1) : 1-22.
Badan  Kebijakan  Fiskal.  (2021).  Dua  Dekade  Implementasi  Desentralisasi  Fiskal  di  Indonesia.
Diakses pada Januari 25, 2023. Melalui https://fiskal.kemenkeu.go.id/files/buku/file/1661139200_buku_dua_dekade_desentral isasi_fiskal.pdf
Creswell  ,  John  W.  (2012). Research  Design:  Pendekatan  Kualitatif,  Kuantitatif  dan  Mixed. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
Dacin,  M.  T.,  Goodstein,  J.,  &  Scott,  W.  R.  (2002). Institutional theory  and  institutional change  :introduction      to      the      special      research      forum. TheAcademy  of ManagementJournal . 45(1), 44–55.
Darwis,  E.  T.  R.  (2015).  Pengaruh  belanja  modal  dan  belanja  pegawai  terhadap  tingkat kemandirian  keuangan  daerah  pada  Kabupaten/Kota  Provinsi  Sumatera  Barat  (studi empiris pada Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Barat). Jurnal Akuntansi , 3 (1). DiMaggio, P. J. & Powell, W. W. (1983). The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism  and Collective  Rationality  in Organizational Fields.American Sociological Review.
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2021). Laporan Perkembangan Ekonomi dan Fiskal Daerah.  Diakses  pada  Januari  25,  2023.  Melalui  https://djpk.kemenkeu.go.id/wp- content/uploads/2021/09/LPEFD-XXII.pdf
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2022). Laporan Perkembangan Ekonomi dan Fiskal Daerah. Diakses pada Maret 3, 2023. Melalui https://djpk.kemenkeu.go.id/?portfolio=lpefd-edisi-xxix Djamhuri,    A.    dan    Mahmudi.  (2006).    New      Publik  Management,  Accounting  Reform,  and Institutional    Perspective    of    Publik    Sector Accounting in Indonesia. Jakarta: Jurnal Bisnis dan Akuntansi Vol 8: 3 Esterberg, Kristin G. (2002). Qualitative Methods in Social Research. New York: McGraw Hill. Fitri, N., & Putri, S. (2019). Pengaruh Belanja Modal dan Belanja Pegawai Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Kawasan Barat Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Manajemen Teknologi . 3(1).
Greenwood, R., & Suddaby, R. (2006). Institutional entrepreneurship in mature fields:  the big five accounting firms. The Academy of Management Journal . 49(1), 27–48.
Guba, Egon B., Yvonna S. Lincoln. (1981). Effective Evaluation. Jossey: Bass Publishers. Hariani, Prawidya. (2018). Implementasi Kebijakan Desentralisasi Fiskal Indonesia: Peningkatan Pemerataan  Pembangunan  Ekonomi  Pada  Provinsi  Se-Indonesia. Simposium  Nasional Keuangan Negara , 1 (1), 1066-1086.
Juanda, B., & Heriwibowo, D. (2016). Konsolidasi desentralisasi fiskal melalui reformasi kebijakan belanja daerah berkualitas. Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik , 7(1), 15-28. Kurnia. (2021). Menuju Infrastruktur Mantap. Kolom. [Unggahan Blog]. Diakses pada Februari 16, 2023 dari https://asosiasiakpd.id/menuju-infrastruktur-mantap/
Kurnia. (2021). Pembatasan Belanja Pegawai Daerah. Pikiran Rakyat, p. 5. Google Scholar. Lee,  T.  M.,  &  Plummer,  E.  (2007).  Budget  adjustments  in  response  to  spending  variances:
Evidence  of  ratcheting  of  local  government  expenditures. Journal  of  Management accounting research . 19(1), 137-167.
Masduki, U., Rindayati, W., & Mulatsih, S. (2021). Spending Quality Of Less Development Region And The Impact On Development Performance. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan . 29(2), 167-182.
Matthew  B.  Miles,  A.  Michael  Huberman.  (1994).  Qualitative  Data  Analysis:  An  Expanded Sourcebook (Paperback). London : Sage Publikations, Inc.
Megawandi, Y. (2021). Analisis Belanja Pegawai Dalam Apbd Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2019-2020 (Studi Kasus Anggaran Belanja Pegawai di Masa Pandemic Covid-19). Jurnal Studia Administrasi , 3 (2), 15-28.
Meinarsari, A. A., & Nursadi, H. (2022). Arah Baru Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan  Daerah:  Sentralisasi  Atau  Desentralisasi. Syntax  Literate;  Jurnal  Ilmiah Indonesia , 7 (8), 10508-10525.
Nadila, Z., Ahyaruddin, M., & Agustiawan, A. (2021). Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Dalam Perspektif Teori Institusional: Sebuah Pendekatan Penelitian Campuran. Muhammadiyah Riau Accounting and Business Journal , 2 (2), 214-223.
Pasaribu, Mangappu. (2022). UU HKPD: Re-Design Desentralisasi Fiskal. Opini. [Unggahan Blog]. Diakses pada Januari 25, 2023 dari https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/lainnya/opini/3890-uu-hkpd-re-design-
desentralisasi-fiskal
Powell,  W.  W.,  &  DiMaggio,  P.  J.  (1991).  The  new  institutionalism  in  organizational  analysis.
Chicago, USA: The University of Chicago Press.
Prastiwi,  A.,  Nurlaela,  S.,  &  Chomsatu,  Y.  (2016).  Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah,  Dana Perimbangan dan Belanja Pegawai Terhadap Belanja Modal Pemerintah Kota Surakarta. Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.
Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.
Republik  Indonesia.  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2022  tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
Republik  Indonesia.  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan Daerah.
Rony,  Z.  T.  (2017).  Siap  Fokus,  Siap  Menulis  Skripsi,  Tesis,  Disertasi  (Jurus  Mudah  Gunakan Metode Kualitatif Tipe Studi Kasus).
Usman,  R.,  Misra,  F.,  &  Firdaus,  F.  (2019).  Pengaruh  kekayaan  daerah  dan  belanja  modal terhadap  kinerja  penyelanggaraan  pemerintah:  pengujian  legislative  power  sebagai variabel pemoderasi. E-Jurnal Akuntansi, 29(2).
Widarto, Purbo. (2016). Mewujudkan Belanja Berkualitas, Bukan Hanya Tanggung Jawab Terpa. Treasury. Diakses pada Februari 20, 2023 dari https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/images/mti2016/mtit1_2016.pdf
Yin, R. K. (2012). Studi Kasus: Desain dan Metode, translation. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.