## DISKURSUS KAMPUNG RESTORATIVE JUSTICE DAN
EKSISTENSI PERADILAN ADAT DI PROVINSI JAMBI

[Ardian Kurniawan] 1
[Reza Okva Marwendi] 2 [M. Yusuf] 3 [Muhammad Aiman] 4
[A. Yuli Tauvani] 5
1 [Prodi HKI, Fakultas Syariah, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi]
1 [ardiankurniawan@uinjambi.ac.id]
2 [Prodi HES, Fakultas Ekonomi-Hukum Islam, Institut Islam Al Mujaddid Sabak]
2 [rezaokpa@gmail.com]
3 [Prodi HPI, Fakultas Syariah, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi]
3 [m.yusuf@uinjambi.ac.id]
4 [Prodi HPI, Fakultas Syariah, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi]
4 [muhammadaiman@uinjambi.ac.id]
5 [Prodi HTN, Fakultas Syariah dan Hukum, IAIMA Jambi]
5 [ivantauvani@gmail.com]

## Abstract
This research explores the concept of village restorative justice and customary justice in Jambi Province in the context of  a  shift  in  authority  between  modern legal  approaches and  existing  legal  traditions.  The  background  of  the  research  refers  to  conceptual differences and perspectives on dispute resolution between the state and customary law. To examine the relationship between  the concepts of restorative justice and customary justice, this research used a qualitative approach by conducting in-depth interviews with representatives from the prosecutor's office, community leaders, and customary leaders in  several  restorative  villages  in  Jambi  Province.  The  literature  review  involved  an  in- depth  understanding  of  restorative  justice,  customary  justice,  and  the  interaction between  state  law  and  customary  law.  The  research  findings  highlight  conflicts  and convergences  between  restorative  justice  approaches  and  the  existence  of  customary justice. Conflicts arise in the interpretation of rights, obligations, and authorities held by
P- ISSN : 2614 – 5723
E- ISSN : 2620 – 6617
JurnalIus Civile (RefleksiPenegakan Hukum dan Keadilan) Prodi Ilmu Hukum Universitas Teuku Umar Volume 8, Nomor 1, Tahun 2024 email: jic@utu.ac.id http://jurnal.utu.ac.id/jcivile
each  system.  However,  this  research  also  reveals  potential  synergies  between  the  two approaches  in  resolving  disputes  with  a  more  holistic  and  contextual  approach.The findings demonstrate the importance of dialog and collaboration between the state and customary law in developing initiatives  such as  village  restorative  justice.In  the  context of  Jambi  Province,  a  wise  integration  between  state  and  customary  law  can  bring benefits to the preservation of cultural values as well as the fulfillment of individual and community rights.
Keywords: Village Restorative Justice, Customary Legal Practices, Jambi.
Received: 21 Februari 2024              Revised: 19 April 2024           Aceppted: 30 April 2024

## 1. PENDAHULUAN
Konsep  restorative  justice  lahir  sebagai  evolusi  hukum  modern 1 melalui pendekatan  yang  mengubah  cara  pandang  dalam  penyelesaian  konflik.  Konsep tersebut  menempatkan  pemulihan  dan  rekonsiliasi  dengan  melibatkan  semua pihak terkait, seperti pelaku, korban, dan komunitas. Pendekatan yang tidak lagi berorientasi pada penghukuman semata, namun juga mendorong adanya dialog terbuka  yang  bertujuan  mencapai  ketertiban,  kedamaian,  serta  harmonisasi tatanan masyarakat. 2
Paradigma  restorative  justice  melalui  partisipasi  aktif  dan  kerja  sama, dianggap  dapat  menciptakan  lingkungan  yang  lebih  berkelanjutan  dalam  pola penegakan  hukum.  Sejalan  dengan  hal  tersebut,  Kejaksaan  Agung  RI  kemudian menerbitkan  peraturan  tentang  Penghentian  Penuntutan  Berdasarkan  Keadilan Restoratif  melalui  Perja  Nomor  15  Tahun  2020.  Aturan  ini  memberikan  ruang bagi  penyelesaian  perkara  secara  lebih  cepat  dan  efisien.  Dalam  Perja  ini, terdapat  penekanan  terhadap  kewenangan  Jaksa  untuk  menghentikan penuntutan  sebagai  upaya  inovatif  dalam  menyelesaikan  konflik.  Dengan menggunakan pendekatan melalui jalan kesepakatan antara pelaku dan korban, upaya  ini  mengutamakan  perdamaian  dengan  tetap  berorientasi  kepada kepentingan dan perlindungan korban. 3
Atas  dasar  Perja  No.  15  Tahun  2020  tersebut,  maka  Kejaksaan  Agung membentuk  kampung  restorative  justice  di  beberapa  daerah  sebagai implementasinya.  Di  Provinsi  Jambi,  sepanjang  tahun  2022  telah  terbentuk kampung  restorative  justice diantaranya  “rumah  rukun  damai”  di  Kelurahan Beliung  Kota  Jambi,  “rumah  gena  RJ”  di  Desa  Bukit  Baling  Kabupaten  Muaro
1 Allison  Morris  and  Gabrielle  Maxwell,  2001, Restorative  Justice  for  Juveniles:  Conferencing, Mediation and Circles, Hart Publishing, Oxford and Portland, Oregon.
2 Miao  Zhuang,  2023,  Restorative  Justice  Concept  Definition, International  Journal of  Frontiers in Sociology , Vol. 5 Issue 3: 90-94. DOI: 10.25236/IJFS.2023.050315
3 Andri Kristanto, 2022, Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Lex Renaissance, Vol. 7, No 1, hlm. 180-193.
Jambi,  dan  “rumah  mupakat  besamo”  di  Desa  Olak  Kabupaten  Batang  Hari. Kebijakan  formulatif  ini  tentu  hal  yang  positif  dalam  upaya  penegakan  hukum. Namun,  mekanisme  kampung  restorative  justice yang  perkaranya  kemudian dimediasi  oleh  seorang  Jaksa,  tentu  bukanlah  hal  yang  lumrah  dan  terbiasa dilakukan oleh masyarakat tradisional yang dekat dengan sistem peradilan adat sebagai  model  penyelesaian  konflik  non  litigasi.  Peran  Jaksa  sebagai  fasilitator secara  tidak  langsung  tentu  juga  dapat  menimbulkan  tumpang  tindih  peran dengan ketua atau pengadil adat yang telah ada.
Perbedaan antara hukum adat dan hukum negara yang mencakup berbagai aspek  dapat  menghadirkan  problematika  tersendiri.  Peran  dan  fungsi  peradilan adat  dalam  masyarakat  Jambi  pada  beberapa  kasus  juga  terbukti  cukup  efektif dalam  penyelesaian  konflik.  Efektivitas  tersebut  tidak  terlepas  dari  faktor kedekatan  sosiologis  dan  tingkat  kepatuhan  yang  tinggi  terhadap  adat  istiadat setempat.  Peradilan  adat  pada  umumnya  mampu  mengambil  pendekatan  yang lebih sesuai dengan nilai-nilai tradisional dan ekspektasi masyarakat. Dari banyak model  penyelesaian  konflik  terutama  berkaitan  dengan  komunitas  adat  secara horizontal,  peran  lembaga  penyelesaian  sengketa  masyarakat  adat  terbukti masih memiliki efektifitas yang cukup dominan. 4
Pendekatan  peradilan  adat  atau  disebut peradilan  pusako dan peradilan lembago pada  masyarakat  adat  Melayu  Jambi  sejalan  dengan  nilai-nilai komunitas  yang  juga  cenderung  mengutamakan  musyawarah  dan  mufakat melalui  otoritas  hukum  adat. 5 Dalam  peradilan  adat,  salah  satu  sifat  yang melekat ialah adanya campur tangan para tokoh/pemangku adat yang dominan. Ketua adat memiliki otoritas dan dianggap dapat memberikan penafsiran dalam persoalan  yang  berkaitan  dengan  masyarakat  maupun  komunitas  adat. 6 Inilah yang  menjadikannya  alternatif  yang  lebih  cepat  dan  terjangkau  dibandingkan peradilan  formal.  Melalui  peradilan  adat,  masyarakat  merasa  memiliki  kendali atas penyelesaian konflik mereka sendiri dan memberi rasa tanggung jawab yang lebih besar.
Perbedaan antara pendekatan yang berlandaskan prinsip-prinsip universal dan  pendekatan  yang  menghormati  dan  mempertahankan  nilai-nilai  adat  tentu dapat  menimbulkan  distorsi.  Walaupun,  secara  mendasar  pembentukan kampung  restorative  justice  oleh  Kejaksaan  Agung  juga  berupaya  menghapus
4 Jacoba Sahalessy, 2011, Peran Latupati Sebagai Lembaga Hukum Adat Dalam Penyelesaian Konflik Antar Negeri Di Kecamatan Leihitu Provinsi Maluku, Jurnal Sasi , Vol. 17, No. 3, hlm. 45–52.
5 Joko Setyoko dan Badrun, 2022, Penerapan Hukum dan Hakam Adat Sumbang Salah Di Kelurahan Dusun Baru Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP) , Vol. 6, No. 3, hlm. 57-67.
6 Erwin Owan Hermansyah Soetoto, dkk., 2021, Buku Ajar Hukum Adat, Madza Media, Malang.
stigma dalam prosedur penanganan konflik. Idealnya, dalam penyelesaian konflik nilai  filosofisnya  harus  senantiasa  sejalan  yakni  berorientasi  pada  perbaikan hubungan  dan  pencapaian  efektifitas  rekonsiliasi  antara  pelaku,  korban,  serta masyarakat tanpa menghilangkan penegakan hukum menyangkut pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan. 7
Potensi  perbedaan  yang  lebih  holistik  terhadap  kedudukan  dan  otoritas peradilan  adat  dari  kehadiran  konsep  kampung  restorative  justice  yang  digagas oleh  kejaksaan  tentu  menghadirkan  ruang  diskusi  lebih  lanjut.  Penelitian  ini bertujuan  untuk  mengetahui  sejauh  mana  implikasi  konsep  tersebut  terhadap eksistensi  peradilan  adat  secara  langsung  khususnya  di  Provinsi  Jambi.  Hal  ini berkaitan  dengan  probabilitas  kesenjangan  antara nilai-nilai  modern  dan  tradisi lokal yang terjadi. Lebih lanjut juga untuk melihat bagaimana preferensi diantara dua model alternatif penyelesaian sengketa tersebut, terutama pada komunitas masyarakat  yang  telah  hidup  berdampingan  dengan  keberlakuan  sistem peradilan adat secara turun-temurun di tanah Melayu Jambi.

## 2. METODE PENELITIAN
Studi  ini  adalah  sebuah  penelitian  hukum  yang  berdasarkan  pada pengamatan dan analisis faktual atau data empiris dengan tipe sosiologis yuridis. Tipe penelitian ini juga dikenal sebagai penelitian bekerjanya hukum atau law in action ,  didasarkan  pada  mazhab sociological  jurisprudence. Meskipun  berbasis pada  penelitian  hukum  normatif,  penelitian  ini  tidak  hanya  terbatas  pada penyelidikan  atau  analisis  terhadap  struktur  normatif  yang  terdapat  dalam undang-undang  saja,  tetapi  juga  mengamati  reaksi  dan  interaksi  yang  terjadi ketika  sistem  norma  tersebut  diterapkan  di  dalam  masyarakat.  Berdasarkan pemikiran  para  realis  Amerika  seperti  Holmes,  yang  mengemukakan  bahwa hukum  tidak  hanya  berdasarkan  logika  tetapi  juga  pengalaman,  dan  Roscoe Pound yang menganggap hukum sebagai alat rekayasa sosial. 8
Data  dikumpulkan  melalui  pengamatan,  interaksi  langsung,  wawancara, serta  pengumpulan  dokumen  yang  berbasis  pada  pembentukan  kampung restorative  justice  didasarkan  pada  Perja  No.  15  Tahun  2020.  Fokus  dalam penulisan ini adalah untuk melihat lebih jauh tentang bagaimana kedudukan dan otoritas sistem peradilan adat di Provinsi Jambi dengan adanya konsep kampung restorative  justice.  Lebih  lanjut  juga  menarik  untuk  dapat  melihat  tentang bagaimana  preferensi  masyarakat  dan  implikasinya  terhadap  kedua  konsep
7 Jackie O’brien, 2023, Beyond Due Process: An Examination of the Restorative Justice Community Courts of Chicago. Journal of Criminal Law and Criminology , Vol 113, No. 3, https://scholarlycommons.law.northwestern.edu/jclc
8 Muhaimin, 2020, Metode Penelitian Hukum , Mataram University Press, Mataram-NTB, hlm. 83-84.
alternatif  penyelesaian  sengketa  tersebut.  Melalui  penelitian  yuridis  sosiologis akan tampak apa yang ada dari penerapan peraturan perundang-undangan.

## 3. HASIL PENELITIAN DANPEMBAHASAN
3.1 Implikasi  Konsep  Kampung  Restorative  Justice  Terhadap  Eksistensi Peradilan Adat di Jambi
Konstitusi  negara  pada  Pasal  18B  ayat  (2)  menegaskan  pengakuan terhadap  keberadaan  hukum  adat  sebagai  bagian  tidak  terpisahkan  dari hukum  nasional.  Penghormatan  terhadap  hak  tradisional  dalam  kesatuan masyarakat hukum adat dilindungi, selama tidak menyalahi prinsip bernegara. Relevansi  serupa  diungkapkan  pada  Pasal  28I  ayat  (3),  yang  kembali menegaskan  bahwa  identitas  budaya  dan  hak-hak  masyarakat  tradisional dijunjung  tinggi  sejalan  dinamika  masyarakat  sebagai  wujud  kemajuan peradaban. 9
Kendatipun  hukum  adat  menjadi  bagian  penting  hukum  nasional, namun  pada  prakteknya  legitimasi  hukum  adat  jelas  tidak  dapat  disamakan dengan  hukum  negara.  Romli  Atmasasmita  menyatakan  bahwa  hukum nasional  belum  memiliki  kompleksitas  yang  konkrit  apabila  adaptasi  pada hukum  modern  belum  direduksi  nilai  kehidupan  masyarakat  adat.  Sistem hukum nasional seringkali terbukti lebih cenderung pada berlakunya civil law system warisan  Hindia  Belanda  walaupun  ditengah  masyarakat  hukum  adat. Saat  ini,  sistem  hukum  nasional  lebih  identik  dengan  pembentukan  dan harmonisasi pengaruh hukum asing. 10
Kehadiran  konsep  hukum  progresif  dalam  penanganan  konflik  berbasis keadilan restoratif berada pada probabilitas tersebut dengan hadirnya negara melalui  program  pembentukan  kampung  restorative  justice.  Sebuah  kondisi yang  dilematis  bila  hukum  adat  justru  terpinggirkan  otoritasnya  oleh  negara dengan  peran  dominan  jaksa  sebagai  penyelesai  konflik.  Padahal  di  Provinsi Jambi, hukum adat telah begitu mengakar dan mentradisi, dimana mayoritas kelompok  masyarakat  bahkan  telah  memiliki  praktik  hukum  adat  yang  khas (ico  pakai) secara  turun  temurun.  Peran penengah hakim  adat  dalam  sistem peradilan  Melayu  Jambi  yang  umumnya  disematkan  pada  para  tetua  adat sebagai pengadil/penyelesai konflik dapat semakin berkurang otoritasnya.
Hukum  adat  Melayu  Jambi  berpijak  pada  norma-norma,  kepercayaan, dan  praktik  tradisional  yang  disadur  dari  nilai  seloko  “adat  bersendi  syara’,
9 Pahlefi,  2018,  Konsepsi  Hukum  Adat  Melayu  Jambi  dan  Minangkabau  Dalam  Rangka  Kearifan Lokal Hukum Adat Jambi, UIR Law Review , Vol. 02, No.01, hlm. 300-309.
10 Romli  Atmasasmita,  2012, Teori  Hukum  Integratif:  Rekonstruksi  Terhadap  Teori  Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif, Gema Publishing, Yogyakarta.
syara’  bersendi  kitabullah”. 11 Serangkaian  aturan  ini  berasal  dari  pandangan keadilan  yang  setara  dan  terus  berkembang  walaupun  umumnya  tidak diuraikan  tertulis,  namun  secara  konsisten  dihormati  dan  memiliki  muatan sanksi. 12 Integrasi  nilai  yang  cukup  kuat  ini  mempengaruhi  pola  perilaku termasuk dalam penyelesaian konflik pada masyarakat adat di Jambi. Bahkan, perwujudan  eksistensi  hukum  adat  dikuatkan  dengan  adanya  Perda  No.  5 Tahun 2014 demi menerapkan dan menjaga nilai-nilai tradisional. 13
Keberadaan kampung restorative justice merupakan suatu hal yang baru di  Provinsi  Jambi.  Setidaknya  ada  tiga  kampung  restorative  justice  yaitu  di Kelurahan Beliung Kota Jambi, Desa Bukit Baling Kabupaten Muaro Jambi, dan Desa  Olak  Kabupaten  Batang  Hari.  Mengenai  keberadaan  kampung restorative  justice  tersebut,  Kepala  Seksi  Pidana  Umum  Kejari  Muaro  Jambi Arnold  Saputra  Hutagalung  mengatakan  bahwa  pendirian  kampung restorative  justice  didelegasikan  ke  setiap  Kejaksaan  Negeri  di kabupaten/kota. Untuk wilayah hukum Kejari Muaro Jambi, Desa Bukit Baling dipilih  menjadi  tempat  mendirikan  kampung  restorative  justice.  Salah  satu pertimbangan pemilihan desa ini karena lokasinya yang tidak jauh dari Kejari Muaro Jambi, sehingga jaksa bisa lebih cepat hadir dalam proses penyelesaian konflik yang terjadi. 14
Terhadap penanganan kasus dan peran jaksa dalam penyelesaian konflik pada  kampung  restorative  justice  ini,  Kasubsi  Eksekusi  dan  Eksaminasi Tipidum Kejari Muaro Jambi, Arge Arif Suprabowo menyatakan bahwa peran jaksa  sebagai  fasilitator  antara  pelaku  dan  korban.  Jaksa  dapat  menentukan apakah  suatu  perbuatan  memenuhi  kualifikasi  untuk  penerapan  restorative justice. Kualifikasi ini meliputi perbuatan yang ancaman hukumannya dibawah 5 tahun dan pelakunya baru pertama kali melakukan kejahatan. 15
Prosedur  penerapan  restorative  justice  pada  faktanya  juga  tidaklah mudah,  karena  perlu  melewati  proses  ekspose  di  Kejaksaan  Tinggi  dan mendapatkan persetujuan dari Kejaksaan Agung. Misalnya dalam kasus yang ditangani  oleh  Kejari  Jambi,  Kasi  Intelijen  Wesli  Sirait  menjelaskan  bahwa
11 Nopriyandi  dan  Saidina  Usman,  2018,  Penerapan  Nilai-Nilai  Adat  Melayu  Jambi  Dalam Mewujudkan  Good  Governance  Di  Lingkungan  Pemerintahan  Kota  Jambi, Jurnal  Sains  Sosio  Humaniora, Vol. 2, No. 2, hlm. 113-126.
12 Tolib  Setiady,  2013, Intisari  Hukum  Adat  Di  Indonesia  (Dalam  Kajian  Kepustakaan), Alfabeta, Bandung.
13 Herlina  Manik,  2019,  Eksistensi  Lembaga  Adat  Melayu  Jambi  Dalam  Penyelesaian  Sengketa Masyarakat Adat, Jurnal Selat, Vol. 6, No. 2, hlm. 213-224.
14 Arnold  Saputra  Hutagalung, Wawancara ,  Kasi  Tindak  Pidana  Umum  Kejaksaan  Negeri  Muaro Jambi, 02 Agusutus 2023.
15 Arge  Arif  Suprabowo, Wawancara ,  Kasubsi  Eksekusi  dan  Eksaminasi  Tindak  Pidana  Umum Kejaksaan Negeri Muaro Jambi, 02 Agusutus 2023.
suatu  perkara  dapat  diajukan  melalui  restorative  justice  dengan  persetujuan dari  Jaksa  Agung  Muda  Pidana  Umum  Kejaksaan  Agung.  Untuk  tingkat Kejaksaan  Negeri,  pengajuan  permohonan  restorative  justice  ini  dilakukan melalui Kejaksaan Tinggi terlebih dahulu. 16
Peranan  jaksa  yang  demikian  tentu  menyiratkan  adanya  pergeseran otoritas  terhadap  peradilan  adat.  Hal  ini  memuncul  probabilitas  konflik berkaitan  dengan  peranan  lembaga  adat.  Desa  yang  dilabeli  kampung restorative  justice  seolah  hanya  sebagai  tempat  melaksanakan  prosedur penyelesaian konflik. Hakim adat (hakam) yang selama ini menjadi penengah berbasis hukum adat nyatanya tidak memiliki dominasi peran seperti biasanya yang  cukup  signifikan.  Secara  tidak  langsung  terjadi  pergeseran  otoritas tradisional yang melekat selama ini khususnya pada masyarakat adat dengan peran dan kedudukan para hakam justru ditengah masyarakat adat itu sendiri. Pada  konteks  otoritas  seperti  ini  ada  tiga  bentuk  otoritas  yang disebutkan  Max  Weber  yakni  tradisional,  legal-rasional,  dan  kharismatik. Kemapanan  kepada  kepercayaan  menjadi  dasar  otoritas  tradisional  yang dilegitimasi  menurut  tradisi  tersebut.  Sedangkan  otoritas  legal-rasional bersandar  kepada  aturan  yang  lebih  konkrit,  seperti  legalitas  birokrasi. Sementara itu, otoritas kharisma lebih cenderung kepada personal pemimpin dan tidak didasarkan pada tradisi atau legalitas aturan yang lebih kompleks. 17
Dalam masyarakat adat Melayu Jambi memiliki sistem hukum adat yang disebut dengan pusako dan lembago . Pusako sebagai aturan menitikberatkan kepada  penggunaan  hukuman  oleh  hakim  adat (ninik  mamak) .  Prinsip  ini bertujuan  menjaga  wibawa  peradilan  adat  dan  memastikan  keberlanjutan otoritas hukum adat. Sedangkan, hukum lembago adalah sistem hukum yang diterapkan  oleh ninik  mamak melalui  musyawarah  dan  mufakat.  Sebelum mengambil  keputusan,  hukum  ini  melibatkan  kajian  dan  diskusi  bersama untuk mencapai kesepakatan dalam menyelesaikan permasalahan. 18
Pada  beberapa  penanganan  kasus  di  kampung  restorative  justice, pelibatan otoritas adat melalui peran hakim adat telah bergeser pada otoritas legal-rasional.  Sebagaimana  terlihat  pada  penanganan  dua  kasus  oleh Kejaksaan  Negeri  Jambi  pada  tahun  2023  dalam  perkara  penadahan handphone dan kasus KDRT yang diselesaikan melalui pendekatan restorative justice. Perkara  tersebut  diselesaikan  oleh  Kejaksaan  Negeri  Jambi  secara
16 Wesli Sirait, Wawancara , Kasi Intelejen Kejaksaan Negeri Jambi, 05 September 2023.
17 Edward  Royce,  2015, Classical  Social  Theory  and  Modern  Society:  Marx,  Durkheim,  Weber, Rowman & Littlefield, Lanham.
18 Joko Setyoko dan Badrun, Loc.Cit.
daring  bersama  pihak  Kejaksaan  Agung. 19 Kondisi  faktual  prosedur penanganan  konflik  secara  restorative  justice  harus  melalui  persetujuan otoritas  birokrasi  yang  lebih  tinggi  dengan  ekspose  perkara  terlebih  dahulu menjawab  tentang  dominasi  negara  atas  sistem  penyelesaian  berbasis peradilan adat.
Berkurangnya  peran  pengadil  adat  dalam  penyelesaian  secara restorative  justice  juga  tergambar  dalam  penjelasan  Andi  Shaputra,  selaku tokoh  masyarakat  sekaligus  Sekretaris  Desa  Bukit  Baling  Kabupaten  Muaro Jambi, yang menyatakan kewenangan dalam memutuskan bukan lagi berada pada  kepala  desa  ataupun  para  pemangku  adat.  Dalam  penyelesaian  secara restorative  justice  diserahkan  kepada  pihak  kejaksaan.  Sanksinya  ditentukan berdasarkan  hasil  kesepakatan,  tidak  lagi  harus  menjatuhkan  hukuman  adat seperti sebelumnya. 20
Berdasarkan  keterangan  tersebut,  penyelesaian  perkara  berorientasi pada  adanya  kesepakatan  antara  pelaku  dan  korban  melalui  jalan musyawarah.  Penerapan  hukuman  dan  sanksi  bagi  pelaku  juga  tidak  lagi menggunakan  sanksi  adat  seperti  yang  biasanya  hadir  dalam  peradilan  adat Melayu  Jambi.  Artinya,  putusan  adat  yang  memiliki  kategori  tertentu  sesuai dengan  perbuatan,  tidak  dapat  lagi  diterapkan  dengan  tegas  sehingga dominasinya akan semakin berkurang. Berkaitan dengan otoritas, maka dalam hal  ini,  otoritas  legal-rasional  secara  tidak  langsung  akan  berimplikasi  tidak hanya terhadap otoritas tradisional namun juga terhadap otoritas kharismatik yang melekat pada para pemangku adat.
Pergeseran  makna  ini  dapat  memiliki  dampak  yang  signifikan  pada dinamika  kekuasaan  dan  otoritas  dalam  masyarakat.  Pada  interpretasi  dan pemahaman  atas  norma  atau  hukum,  problematika  ini  secara  holistik  telah menggeser  sistem  peradilan  adat  pada  makna  yang  berbeda.  Kendatipun masih  terdapat  sinergitas  antara  tradisi dan legacy , namun otoritasnya  telah berganti  karena  dapat  mengubah  siapa  yang  memiliki  kendali  dalam  proses hukum,  pengambilan  keputusan,  dan  pelaksanaan  kebijakan.  Pengakuan negara  terhadap  hukum  adat  tidak  memiliki  makna  bila  sistem  hukum  adat tidak dijalankan dalam mekanisme penegakan hukumnya. Sebab itulah, perlu sudut  pandang  subjektif  berkaitan  pengakuan  peradilan  adat  sebagai penerima  otoritas  lembaga  peradilan.  Jika  tidak,  dalam  jangka  panjang,
19 https://kejari-jambi.kejaksaan.go.id/kejari-jambi-melaksanakan-penghentian-penuntutan- berdasarkan-keadilan-restoratif-restorative-justice-dalam-perkara-penadahan-dan-kdrt/,  diakses  22  Agustus 2023.
20 Andi Shaputra, Wawancara , Sekretaris Desa Bukit Baling  Kabupaten Muaro Jambi, 05 September 2023.
legitimasi terhadap mekanisme sistem peradilan adat akan semakin memudar dalam masyarakat. 21
Pada konteks ini, legalitas formal merujuk otoritas atau penguasa yang diakui  secara  sah  berdasarkan  struktur  hukum  yang  ada.  Sebagaimana pandangan Max Weber, bahwa perubahan cara hukum diinterpretasikan pada gilirannya  dapat  mengubah  dominasi  otoritas  tertentu. 22 Makna  dalam interpretasi  suatu  aturan  atau  norma  tertentu,  juga  dapat  mengubah penerapan  aturan  tersebut.  Dominasi  otoritas  akan  mengalami  perubahan yang sebelumnya mengikuti pemahaman legalitas tradisional ke arah otoritas lain  yang  lebih  memahami  dan  menginterpretasikan  norma  tersebut  sesuai dengan  perubahan  maknanya.  Hal  sama  yang  terjadi  atas  konsep  kampung restorative  justice,  dimana  otoritas  tradisional  dan  kharismatik  bergeser  ke arah legalitas-rasional melalui kebijakan negara.
Pergeseran  makna  otoritas  semacam  ini  dapat  berdampak  signifikan pada  dominasi  kekuasaan  dalam  beberapa  cara,  seperti  pengambilan keputusan  dan  perubahan  kebijakan,  sehingga  akan  muncul  pelembagaan interpretasi  baru  yang  dapat  berpengaruh  pada  perubahan  sistem  nilai. 23 Suatu cara yang mempengaruhi bagaimana hukum dan kebijakan diterapkan dalam masyarakat dapat menjadi alat merubah dominasi dan memungkinkan otoritas  tertentu  mendapatkan  lebih  banyak  kekuasaan  dalam  konteks hukum. 24
Dalam  semua  situasi  ini,  penyatuan  negara  telah  menyebabkan kelangsungan  hidup  serta  stabilisasi  otoritas  tradisional  melalui  upaya penyerapan  dan  penyesuaian.  Meskipun  integrasi  otoritas  tradisional  ke dalam kerangka negara jarang mendapatkan perhatian yang memadai, namun juga  penting  untuk  melihat  secara  lebih  jelas  melalui  perspektif  tersebut. Persoalan  ini  menunjukkan  bahwa  otoritas  tradisional  akan  merosot  seiring dengan  proses  konsolidasi  negara  modern.  Sebaliknya,  kesadaran  akan perubahan  sesuai  dinamika  masyarakat  dimana  otoritas  tradisional  dan negara  sedang  mengalami  perkembangan  akan  tetap  akan  saling mempengaruhi satu sama lain.
21 Andi  Mahakam,  https://vivajusticia.law.ugm.ac.id/2018/02/28/peradilan-adat-alternatif-bagi-para- pencari-keadilan-di-daerah-masyarakat-hukum-adat/, diakses 12 September 2023.
22 Roger Cotterrell, 1997, Legality and Legitimacy: The Sociology of Max Weber, Law's Community: Legal Theory in Sociological Perspective , Socio-Legal Studies Academic, Oxford.
23 David  A.  Lake,  2017,  Domination,  Authority,  and  the  Forms  of  Chinese  Power, The  Chinese Journal of International Politics, Volume 10, Issue 4, 357–382, https://doi.org/10.1093/cjip/pox012
24 Edward Royce, Loc.Cit. .
3.2 Preferensi  Masyarakat  Terhadap  Konsep  Kampung  Restorative  Justice dan Sistem Peradilan Adat di Jambi
Disparitas  yang  muncul  antara  pendekatan  restorative  justice  modern dan  peradilan  adat  terlihat  dalam  beberapa  aspek.  Pertama,  dalam  hal pandangan tentang hukuman, restorative justice cenderung mengedepankan upaya  rekonsiliasi  dan  restorasi,  sementara  peradilan adat dapat  melibatkan sanksi  simbolik  yang  lebih  keras.  Kedua,  pendekatan  restorative  justice menekankan  partisipasi  aktif  semua  pihak  dalam  penyelesaian,  sementara dalam beberapa peradilan adat, keputusan bisa diambil oleh pemimpin tanpa keterlibatan  seluruh  komunitas.  Ketiga,  pengakuan  hukum  terhadap  konsep restorative  justice  lebih  terintegrasi  dengan  sistem  hukum  nasional, sedangkan  peradilan  adat  tidak  diatur  secara  spesifik.  Keempat,  nilai-nilai yang  dijunjung  dalam  restorative  justice,  seperti  kesetaraan  gender  dan  hak asasi  manusia  universal,  dapat  bertentangan  dengan  tradisi  peradilan  adat yang memiliki norma khusus yang tidak sejalan. 25
Perbedaan  dalam  praktek  penyelesaian  perkara  antara  konsep  negara dan  hukum  adat  dalam  penerapan  restorative  justice  di  beberapa  wilayah Provinsi  Jambi,  khususnya  setelah  implementasi  kampung  restorative  justice tentu  memiliki  dampak  kepada  preferensi  masyarakat  atas  penyelesaian konflik. Posisi negara yang lebih dominan karena perangkat penegakan hukum yang  lebih  konklusif,  tidak  serta  merta  menjawab  persoalan  penanganan konflik  berbasis  nilai-nilai  restoratif  yang  terdiferensiasi  pula  dalam  hukum adat.  Bukan  hanya  pada  persoalan  penggalian  nilai  hukum  namun  juga berkaitan  dengan  peran  dan  fungsi  tetua  adat  yang  telah  memiliki  otoritas tradisional dan kharismatik.
Kelurahan  Beliung  di  Kota  Jambi  merupakan  satu  diantara  kampung restorative  justice  yang  dinilai  cukup  berhasil  dalam  penanganan  konflik dengan  mengedepankan  konsep  tersebut.  Kepala  Kelurahan  Beliung Susilawati mengungkapkan, bahwa pendekatan restorative justice didasarkan pada  keinginan  mengedepankan  perdamaian  dan  keselarasan  dengan  nilai- nilai  luhur  budaya  bangsa.  Meskipun  prakteknya  bersifat  beragam,  prinsip hukum adat yang mengarah pada penyelesaian perkara juga dijadikan sebagai suatu  tujuan  yang  mendapat  penekanan.  Namun,  tanpa  mengesampingkan peran  jaksa,  dominasi  para  pemangku  adat  dan  tokoh  masyarakat  telah terdegradasi dalam penyelesaian konflik. 26
25 La  Syarifuddin,  2019,  Sistem  Hukum  Adat  dalam  Upaya  Penyelesaian  Perkara  Pidana, Risalah Hukum , Vol. 15, No. 2, hlm. 1-10.
26 Susilawati, Wawancara, Kepala Kelurahan Beliung Kota Jambi, 14 September 2023.
Konstruksi  sosial  masyarakat  Kelurahan  Beliung  di  Kota  Jambi  yang heterogen  sebagai  masyarakat  perkotaan  tentu  berbeda  dengan  konstruksi masyarakat  pedesaan  yang  umumnya  bersifat  homogen  serta  masih  sangat dekat  dengan nilai-nilai  hukum  adat.  Perbedaan  tersebut  menjadi  salah  satu faktor  menyangkut  dalam  hal  preferensi  masyarakat  terhadap  cara penyelesaian  konflik.  Seperti  yang  tergambar  dari  Isnaini  Yusuf,  Tokoh  Adat Desa  Bukit  Baling  di  Kabupaten  Muaro  Jambi,  menuturkan  bahwa, perundingan  adat  masih  sering  dilakukan  para ninik  mamak dan  tokoh  adat ketika ada permasalahan antar warga di Balai Adat. Salah satunya seperti yang terjadi beberapa bulan lalu, ada permasalahan rusaknya tanaman kebun oleh hewan  ternak  pada  siang  hari.  Pemilik  kebun  meminta  ganti  rugi  kepada pemilik ternak. Setelah diadakan musyawarah dan sidang adat pemilik hewan ternak diputuskan bersalah dan dijatuhi hukuman denda sebagaimana seloko adat menyebutkan umo bepaga siang, ternak bepaga malam . 27
Dari  penjelasan  tokoh  adat  tersebut,  tergambar  bagaimana kepemimpinan  para  pemangku  adat  dalam  menyelesaikan  konflik.  Keluasan pengetahuan  yang  dimiliki  oleh  ketua  adat  dalam  memahami  hukum  adat melayu  Jambi  yang  menjadi  pedoman  bagi  masyarakat  menjadi  bentuk penghormatan terhadap adat istiadat. Dalam konteks ini, masyarakat memiliki kecenderungan  memilih  menyelesaikan  masalah  mereka  dengan  di  mediasi oleh ketua adat dan dipatuhi sebagai suatu kebiasaan turun-temurun.
Hal  yang  sama  juga  terjadi  di  Desa  Olak  Kabupaten  Batang  Hari.  Dari model  konsep  penyelesaian  konflik  tersebut,  preferensi  masyarakat cenderung pada penyelesaian  yang  berbeda. Sebagaimana pendapat Subhan Arif  selaku  Kepala  Seksi  (Kasi)  Pemerintahan  Desa  Olak  Kabupaten  Batang Hari,  beberapa  kasus  telah  diselesaikan  dengan  peradilan  adat  desa  dan pemberlakuan  hukuman  adat.  Diantaranya  kasus  sengketa  batas  tanah  pada tahun 2022 dan kasus penganiayaan pada tahun 2023 ini. Walaupun telah ada laporan  ke  polisi,  namun  pada  akhirnya  para  pihak  bersepakat  untuk menyelesaikan  masalahnya  melalui  peradilan  adat.  Sementara  itu  belum pernah  ada  kasus  atau  perkara  disini  yang  diselesaikan  dengan  perantara pihak kejaksaan sejak desa ini ditunjuk sebagai kampung restorative justice. 28
Ketua  Adat  Desa  Olak  Datuk  Maulani  Hamid  juga  menerangkan  bahwa masyarakat masih memegang erat tali adat yang dinamakan adat selingkung negeri,  undang  selingkung  alam .  Sehingga  setiap  permasalahan  selalu diupayakan  lewat  penyelesaian  hukum  adat  dan  musyawarah. Adat
27 Isnaini Yusuf, Wawancara, Tokoh Adat Desa Bukit Baling, 25 September 2023.
28 Subhan Arif, Wawancara, Kasi Pemerintahan Desa Olak, 22 Oktober 2023.
selingkung  negeri berarti  hukum  adat  menjadi  pilihan  pertama  dalam menyelesaikan  permasalahan,  apabila  tidak  selesai  maka  barulah  dibawa  ke hukum yang lebih tinggi disebut undang selikung alam . 29
Kecenderungan atas preferensi masyarakat ini berdampak pada kurang efektifnya  konsep  kampung  restorative  justice  yang  digagas  oleh  kejaksaan, terutama  pada  daerah/desa  yang  masih  sangat  dekat  dengan  kebiasaan penerapan  hukum  adat,  seperti  Desa  Bukit  Baling  Kabupaten  Muaro  Jambi dan  Desa  Olak  Kabupaten  Batang  Hari.  Berbeda  halnya  dengan  masyarakat daerah  perkotaan  yang  dideskripsikan  pada  model  kampung  restorative justice di Kelurahan Beliung Kota Jambi. Preferensi ini tentu berimplikasi pada pembangunan kampung restorative justice kedepannya, sehingga dibutuhkan dialog yang lebih terbuka antara dua konsep tersebut agar tercipta sinergitas dalam upaya penyelesaian sengketa  di tengah-tengah masyarakat khususnya masyarakat adat melayu di Provinsi Jambi.

## 4 SIMPULAN
Pendekatan konsep kampung restorative justice di Provinsi Jambi memiliki dampak  signifikan  pada  perubahan  otoritas  tradisional  dan  kharismatik  kearah otoritas  legal-formal.  Secara  holistik  sistem  peradilan  adat  telah  bergeser  pada makna  yang  berbeda  dalam  proses  hukum,  pengambilan  keputusan,  dan pelaksanaan  kebijakan.  Pergeseran  makna  otoritas  semacam  ini  dapat memunculkan  pelembagaan  interpretasi  baru  yang  berpengaruh  pada perubahan  sistem  nilai  terutama  dalam  konteks  penyelesaian  sengketa. Dominasi  otoritas  tradisional  mengalami  perubahan  atas  konsep  kampung restorative justice bergeser ke arah legalitas-rasional melalui kebijakan negara.
Preferensi  masyarakat  khususnya  di  daerah  yang  masih  sangat  dekat dengan praktik hukum adat, cenderung lebih memilih jalan penyelesaian melalui peradilan  adat.  Mengindikasikan  konsep  kampung  restorative  justice  dengan hadirnya  jaksa  tidak  berjalan  dengan  efektif.  Berbeda  dengan  masyarakat perkotaan  yang  presentasikan  dengan  model  kampung  restorative  justice  di Kelurahan  Beliung  Kota  Jambi,  dimana  peran  kejaksaan  cukup  dominan. Preferensi  ini  tentu  berimplikasi  pada  pengembangan  konsep  kampung restorative  justice  di  masa  depan.  Sinergitas  hukum  perlu  ditingkatkan  dengan pendekatan  yang  lebih  terbuka  antara  kedua  gagasan  ini  dalam  menyelesaikan konflik antar masyarakat, khususnya dalam komunitas masyarakat adat.
29 Maulani Hamid, Wawancara , Ketua Adat Desa Olak, 25 Oktober 2023.
5 REFERENSI
Buku:
Morris  A.  and  Maxwell  G.,  2001, Restorative  Justice  for  Juveniles:  Conferencing,
Mediation and Circles, Hart Publishing, Oxford and Portland, Oregon. Soetoto E.O.H., dkk., 2021, Buku Ajar Hukum Adat, Madza Media, Malang.
Muhaimin,  2020, Metode  Penelitian  Hukum ,  Mataram  University  Press, Mataram-NTB, hlm. 83-84.
Atmasasmita  R.,  2012, Teori  Hukum  Integratif:  Rekonstruksi  Terhadap  Teori Hukum  Pembangunan  dan  Teori  Hukum  Progresif, Gema  Publishing, Yogyakarta.
Setiady T., 2013, Intisari Hukum Adat Di Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan), Alfabeta, Bandung.
Royce  E.,  2015, Classical  Social  Theory  and  Modern  Society:  Marx,  Durkheim, Weber, Rowman & Littlefield, Lanham. Cotterrell  R.,  1997, Legality  and  Legitimacy:  The  Sociology  of  Max  Weber, Law's Community:  Legal  Theory  in  Sociological  Perspective ,  Socio-Legal  Studies Academic, Oxford.

## Jurnal:
Zhuang M., 2023, Restorative Justice Concept Definition, International Journal of Frontiers in Sociology , Vol. 5 Issue 3: 90-94. DOI: 10.25236/IJFS.2023.050315
Kristanto A., 2022, Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Lex Renaissance, Vol. 7, No 1, hlm. 180-193.
Sahalessy  J.,  2011,  Peran  Latupati  Sebagai  Lembaga  Hukum  Adat  Dalam Penyelesaian  Konflik  Antar  Negeri  Di  Kecamatan  Leihitu  Provinsi  Maluku, Jurnal Sasi , Vol. 17, No. 3, hlm. 45–52.
Setyoko J. dan Badrun, 2022, Penerapan Hukum dan Hakam Adat Sumbang Salah Di  Kelurahan  Dusun  Baru  Kecamatan  Tabir  Kabupaten  Merangin, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP) , Vol. 6, No. 3, hlm. 57-67.
O’brien J., 2023, Beyond Due Process: An Examination of the Restorative Justice Community Courts of Chicago. Journal of Criminal Law and Criminology , Vol 113, No. 3, https://scholarlycommons.law.northwestern.edu/jclc Pahlefi,  2018,  Konsepsi  Hukum  Adat  Melayu  Jambi  dan  Minangkabau  Dalam Rangka Kearifan Lokal Hukum Adat Jambi, UIR Law Review , Vol. 02, No.01, hlm. 300-309.
Nopriyandi dan Usman S., 2018, Penerapan Nilai-Nilai Adat Melayu Jambi Dalam Mewujudkan  Good  Governance  Di  Lingkungan  Pemerintahan  Kota  Jambi, Jurnal Sains Sosio Humaniora, Vol. 2, No. 2, hlm. 113-126. Manik  H.,  2019,  Eksistensi  Lembaga  Adat  Melayu  Jambi  Dalam  Penyelesaian Sengketa Masyarakat Adat, Jurnal Selat, Vol. 6, No. 2, hlm. 213-224.
Lake  D.A.,  2017,  Domination,  Authority,  and  the  Forms  of  Chinese  Power, The Chinese  Journal  of  International  Politics, Volume  10,  Issue  4,  357–382, https://doi.org/10.1093/cjip/pox012
Syarifuddin  L.,  2019,  Sistem  Hukum  Adat  dalam  Upaya  Penyelesaian  Perkara Pidana, Risalah Hukum , Vol. 15, No. 2, hlm. 1-10.

## Peraturan Perundang – undangan:
Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Peraturan  Jaksa  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  15  Tahun  2020  Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
Peraturan  Daerah  Provinsi  Jambi  Nomor  2  Tahun  2014  Tentang  Lembaga  Adat Melayu Jambi.

## Sumber Internet:
Andi Mahakam, https://vivajusticia.law.ugm.ac.id/2018/02/28/peradilan-adat- alternatif-bagi-para-pencari-keadilan-di-daerah-masyarakat-hukum-adat/, diakses 12 September 2023.
https://kejari-jambi.kejaksaan.go.id/kejari-jambi-melaksanakan-penghentian- penuntutan-berdasarkan-keadilan-restoratif-restorative-justice-dalam- perkara-penadahan-dan-kdrt/, diakses 22 Agustus 2023.