Jurnal Analisa Sosiologi Oktober 2022, 11 (4):641-664

## RESPON TERHADAP ISU KELOMPOK RENTAN DALAM UPAYA PEMBANGUNAN KELURAHAN
Irsyad Ravi Ranindito 1 , Akhmad Ramdhon 2

## Abstract
Development and civil society are two aspects that are integrated and affect each other to create a participatory development that strives for a collective benefit  by  involving  the  society  itself  in  participating  in  the  proses  of development. To striving that kind of development, Komunitas Belajar Solo Madani (KOMBES) play a role as a representation of civil society to build the  participatory  development  in  Surakarta  city  on  urban  village  level, especially  for  vulnerable  groups  contain  Disability,  Single  Mother (PEKKA),  and  The  “Miskin  Kota”  through  a  program  called  Kampung Madani. The Implementation of Kampung Madani by KOMBES that used as a  response  for  vulnerable  groups,  located  in  kelurahan  Mojosongo  and Pajang. The purpose of this research is to know how the implementation of Musrenbangkel  and  DPK  as  well  as  the  participation  of  KOMBES  as  a representation  of  civil  society  to  strive  the  participatory  development  that used  to  response  the  vulnerable  group's  issues.  The  technique  of  this research is qualitative with an approach qualitative descriptive and used an interview,  observation,  and  literature  study  to  obtain  the  data  resources. The  theory  that  is  used  for  this  research  is  Social  Capital  by  Francis Fukuyama  and  Right  to  the  city  by  Henry  Lefebvre.  This  research  shows that the implementation of Musrenbangkel and DPK implemented following the rules that exist, but still, did not respond to vulnerable groups formally and comprehensively. Even so, the existence of KOMBES can be responding the  vulnerable  group's  issues  to  create  a  participatory  development  in kelurahan Mojosongo and Pajang.
Keywords:  Participatory  Development,  Civil  Society,  Vulnerable  Groups,

## Social Capital, Right To The City

## Abstrak
Pembangunan dan masyarakat  sipil  merupakan dua aspek  yang terintegrasi satu sama lain, sehingga kedua konsep tersebut saling mempengaruhi dalam menciptakan  pembangunan  yang  partisipatif  yaitu  pembangunan  yang mengupayakan  terciptanya  kebermanfaatan  secara  kolektif  dengan melibatkan  masyarakat  itu  sendiri  untuk  berpartisipasi  dalam  proses pembangunan.  Dalam  mengupayakan  pembangunan  partisipatif  tersebut, Komunitas  Belajar  Solo  Madani  (KOMBES)  berperan  sebagai  representasi dari  masyarakat  sipil  untuk  menciptakan  pembangunan  partisipatif    di kampung-kota  Surakarta  pada  tingkat  kelurahan,  khususnya  terhadap kelompok rentan yaitu Difabel, Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), dan Kelompok  Rentan  Terdampak  COVID  (Miskin  Kota)  melalui  Kampung
Madani.  Adapun  pelaksanaan  Kampung  Madani  oleh  KOMBES  sebagai respon  dari  isu  kelompok  rentan  tersebut  dilaksanakan  pada  kelurahan Mojosongo dan kelurahan Pajang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel)  beserta  Dana  Pembangunan  Kelurahan  (DPK)  sebagai wujud dari pembangunan partisipatif pada kelurahan di kota Surakarta serta mengetahui  partisipasi  KOMBES  sebagai  representasi  masyarakat  sipil dalam  mengupayakan  pembangunan  partisipatif  dengan  merespon  isu kelompok  rentan.  Adapun  jenis  penelitian  ini  yaitu  kualitatif  dengan pendekatan  deskriptif  kualitatif  dengan  memperoleh  sumber  data  dari wawancara dan observasi serta studi literatur. Dalam mengkaji penelitian ini secara teoritis, digunakan teori milik Francis Fukuyama yaitu Modal Sosial serta  Hak  Atas  Kota  milik  Henry  Lefebvre.  Dari  hasil  penelitian  ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Musrenbangkel beserta DPK dilaksanakan sesuai  dengan  aturan  yang  ada,  hanya  saja  secara  formal  belum  dapat merespon  isu  kelompok  rentan  secara  komprehensif.  Meski  begitu, eksistensi  KOMBES  dikatakan  dapat  merespon  isu  kelompok  rentan tersebut  untuk  mewujudkan  pembangunan  yang  partisipatif  di  kelurahan Mojosongo dan Pajang.
Kata  Kunci:  Pembangunan  Partispatif,  Masyarakat  Sipil,  Kelompok Rentan, Modal Sosial, Hak Atas Kota.

## PENDAHULUAN
Pembangunan  adalah  suatu  proses  perubahan  sosial  dengan partisipatori  yang  luas  dalam  suatu  masyarakat  yang  dimaksudkan  untuk mencapai  kemajuan  sosial  dan  material  (termasuk  bertambah  besarnya keadilan,  kebebasan  dan  kualitas  lainya  yang  dihargai)  untuk  mayoritas rakyat  melalui  kontrol  yang  lebih  besar  yang  mereka  peroleh  terhadap lingkungan  mereka  (Suwandi,  2012).  Untuk  menciptakan  pembangunan yang  baik  dan sustainable ,  dibutuhkan  juga  kebijakan  yang  mampu membantu keberlangsungan dari pembangunan. Sejatinya, dalam menciptakan kebijakan hanya ada dua aktor penting didalamnya yaitu warga dan  negara/pemerintahan.  Kedua  aktor  tersebut  merupakan  aspek  penting dalam  menciptakan  pembangunan  daerah  yang suistainable .  Pada  masa Orde  Baru,  kebijakan  dan  perencanaan  pembangunan  dilakukan  dengan strategi  yang  bersifat top-down .  Strategi  bersifat top-down ini  relatif memiliki  keterlibatan  masyarakat  yang  rendah,  sehingga  sering  kali  pada strategi  ini  menyebabkan  terabaikannya    aspirasi  dan  kreativitas  dari masyarakat  lokal  dan  daerah  (Rustiadi,  2003)  sehingga  menyebabkan ketidaksesuaian (incompatible) antara  perencanaan  dengan  permasalahan
yang  ingin  diselesaikan.    Pasca  Orde  Baru,  masyarakat  berupaya  dan berkontribusi  untuk  menciptakan  kebijakan  yang  bersifat Bottom-up . Pendekatan  ini  didasarkan  oleh  dorongan  masyarakat  untuk  dapat mengimplementasikan  kebijakannya  sendiri  (Susanti,  2019).  Sehingga strategi ini melibatkan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan. Guna mendorong  strategi  perencanaan  yang  bersifat bottom-up ,  keterlibatan multipihak  menjadi  hal  yang  penting  baik  dari  pemerintahan,  sektor  privat dan  tentunya  Civil  Society  Organization  (CSO).  Kehadiran  CSO  sebagai representasi masyarakat sipil merupakan faktor penting sebagai bagian dari upaya  mewujudkan  pembangunan  yang  berkelanjutan.  Selain  itu,  Gellner (Rosyada,  2003:  119)  menjelaskan  bahwa  keberadaan civil  society bukan hanya  merupakan  syarat  penting  atau  prakondisi  bagi  demokrasi  semata, tetapi  tatanan  nilai  dalam  masyarakat  madani  ( civil  society )  seperti kebebasan  dan  kemandirian  juga  merupakan  sesuatu  yang  inheren  baik secara  internal  (dalam  hubungan  horizontal  yaitu  hubungan  antarwarga negara) maupun secara eksternal  (dalam  hubungan vertical  yaitu hubungan negara dan pemerintah dengan masyarkat atau sebaliknya) (Ardhana, 2020).
Adapun  dalam  penelitian  ini  urgensi  yang  ingin  dikaji  bagaimana dinamika  pelaksanaan  Musyawarah  Perencanaan  Pembangunan  Kelurahan (Musrenbangkel)  sebagai  wujud bottom- up  dari  pembangunan  kota  serta Komunnitas Belajar Solo Madani (KOMBES) sebagai salah satu CSO yang didalamnya  terdiri  dari  berbagai  LSM  di  Surakarta  yang  juga  bermitra dengan  pihak  pemerintahan  dan  sektor  privat  mengupayakan  terciptanya pembangunan  khususnya  pembangunan  yang  partisipatif.  Perencanaan pembangunan  yang  diupayakan  bersama  ini  tentunya  untuk  menciptakan Kota  Surakarta  menjadi  kota  yang  lebih  inklusif  dengan  berpihak  kepada kelompok-kelompok  rentan  khususnya  dalam  konteks  ini;  Kelompok Difabel,  Perempuan  Kepala  Keluarga  (PEKKA),  dan  Kelompok  Rentan Terdampak  COVID  (Miskin  Kota).  Dalam  mengupayakan  pembangunan tersebut,  Komunitas  Belajar Solo  Madani  (KOMBES) bersama mitra-mitra terkait  juga  menginisiasikan  sebuah  program  bernama  Kampung  Madani yang berorientasi  guna  meningkatkan partisipasi masyarakat  sebagai  upaya dalam  melakukan  perencanaan  pembangunan  partisipatif  yang  bersifat bottom-up agar  terciptanya  perencanaan  pembangunan  yang  sesuai
(compatible) dengan  permasalahan  yang  dihadapi  dengan  menjadikan kelurahan Pajang dan Mojosongo sebagai kelurahan terpilih untuk dijadikan model percontohan pembangunan yang inklusif di kota Surakarta.
Untuk itu, penelitian ini membahas mengenai bagaimana masyarakat sipil  yang  direpresentasikan  oleh  Civil  Society  Organization  (CSO)  dalam konteks  ini  yaitu  Komunitas  Belajar  Solo  Madani  (KOMBES)  berupaya untuk  mendorong  dan  terlibat  dalam  perencanaan  pembangunan  yang bersifat  partisipatif  sebagai  implementasi  dari  strategi  perencanaan pembangunan  yang  bersifat bottom-up guna  menyelesaikan  permasalahan- permasalahan  di  Surakarta  khususnya  dalam  aspek  sosial  dan  inklusifitas serta  dikaji  dengan  modal  sosial  sebagai  model  dari  upaya  yang  dlakukan KOMBES  dalam  permasalahan  ini.  Serta  mengkaji  bagaimana  seharusnya pembangunan kampung-kota yang dihasilkan dari pembangunan partisipatif untuk  mencapai  hak  atas  kota  sebagaimana  yang  dikemukakan  oleh  Henry Lefebvre.
Adapun  penelitian  yang  serupa  dengan  penelitian  ini  belum  banyak ditemukan, namun ada beberapa penelitian yang memiliki relevansi dengan topik  ini  seperti; Urban-Kamping  Environment  Quality  Improvement Strategis  towards  Inclusive  and  Sustainable  City  Development:  Lessons from Bandung City oleh Iwan Kustiawan dan Afrizal Ramadhan pada tahun 2019  yang  membahas  mengenai  persoalan  pembangunan  kampung-kota  di Bandung.  Lalu  penelitian  milik  Paulus  Wirutomo  pada  tahun  2013  dengan judul; Mencari Makna Pembangunan Sosial: Studi Kasus Sektor Informal di Kota  Solo yang  membahas  mengenai  pembangunan  sosial  yang  inklusif  di kota  Solo.  Adapun  dalam  aspek  masyarakat  sipil  dan  kelurahan  ada penelitian  dari  Aulia  Rahmawati  tahun  2011  dengan  judul Efektivitas Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan (MUSRENBANGKEL) Kota  Surakarta  (Kasus  di  Kelurahan  Laweyan  dan  Sudiroprajan) dan Dhimas  Bayu  Anindito,  dkk  tahun  2019  dengan  judul A  Quantitative Perspenctive  on  Kampung  Kota  :  Elaborating  Definition  and  Variables  of Indonesian  Informan  Settlements  (Case  Study  :  Kelurahan  Tamansari, Bandung City) yang keduanya membahas mengenai peran kelurahan sebagai unit  administratif  pemerintahan  terkecil  dalam  melakukan  pembangunan kota.  Serta  pada  aspek  masyarakat  sipil  ada  penelitian  milik  Otho  H.  Hadi
tahun  2010  dengan  judul; Peran  Masyarakat  Sipil  Dalam  Proses Demokratisasi .

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian kualitatif  yaitu  yaitu  dengan  pendekatan  Deskriptif  Kualitatif,  yang bertujuan  untuk  membuat  deskripsi,  gambaran  atau  lukisan  secara sistematis,  faktual  dan  akurat  mengenai  fakta-fakta,  sifat-sifat  serta hubungan  antar  fenomena  yang  diselidiki.  (Nasir,  1988  dalam  Prihartono, 2016).  Penggunaan  metode  ini  didasari  dengan  tujuan  untuk  menemukan, memahamim menjelaskan dan memperoleh gambaran mengenai objek yang dikaji  yaitu  upaya  Komunitas  Belajar  Solo  Madani  (KOMBES)  dalam pembangunan  partisipatif  di  tingkat  kelurahan  yaitu  kelurahan  Pajang  dan Mojosongo  di  kota  Surakarta  melalui  program  Kampung  Madani  sebagai respon  terhadap  permasalahan  kelompok  rentan  yaitu  Difabel,  Perempuan Kepala Keluarga dan Kelompok Rentan Terdampak COVID (Miskin Kota). Dalam  memperoleh  data,  pada  penelitian  ini  menggunakan  teknik wawancara,  studi  literatur  dan  juga  observasi  selama  kegiatan  yang diadakan  oleh  KOMBES  ini.  Adapun  sumber  data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  terbagi  menjadi  dua  yaitu  sumber  data  primer  (yang didapatkan  dari  hasil  wawancara  dan  observasi)  lalu  sumber  data  sekunder (yang didapatkan dari notulensi, dokumen dan lainnya). Dalam menentukan informan  pada  wawancara,  penelitian  ini  menggunakan  teknik purposive sampling yaitu pemilihan informan yang didasari atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau  sifat-sifat  populasi  yang  sudah  diketahui  sebelumnya  (Marzuki,  2002, dalam  Prasasti,  2020:32).  Dalam  hal  ini  narasumber  yang  terkait  yaitu anggota  KOMBES,  LPMK  Kelurahan  Mojosongo  dan  Pajang  serta perwakilan dari kelompok rentan. Hasil data  yang sudah diperoleh tersebut lalu dianalisis dengan melalui tiga jalur analisis kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Adapun lokasi pada penelitian ini yaitu  di  kota  Surakarta,  meliputi  kelurahan  Mojosongo  dan  Pajang  serta beberapa  lokasi  di  Surakarta  dalam  melaksanakan  Forum  Group Disscussion (FGD) yang dilakukan oleh KOMBES.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil
Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel) di Kelurahan Mojosongo dan Pajang
Adapun  dari  aspek  permasalahan  yang  menjadi  pembahasan  pada musrenbangkel  memiliki  perbedaan  baik  pada  kelurahan  Pajang  maupun Mojosongo.  Permasalahan-permasalahan  tersebut  ada  yang  seringkali muncul  di  kedua  kelurahan  tersebut  seperti  perbaikan  saluran  air, pembangunan  jalan,  dan  perbaikan-perbaikan  lain  yang  bersifat  fisik.  Lalu dari  segi  non  fisik  pada  musrenbangkel  baik  kelurahan  Pajang  maupun Mojosongo  memiliki  permasalahan  yang  sama  yaitu  pada  bidang pendidikan seperti fasilitas belajar budaya jawa di kelurahan Pajang maupun Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di kelurahan Mojosongo. Dalam aspek partisipasi  pada  pelaksanaan  musrenbangkel,  kedua  kelurahan  melibatkan lembaga-lembaga  kelurahan,  fasilitator  kelurahan  dan  perwakilan  dari  tiap RW  sebagaimana  hal  tersebut  tertera  pada  pasal  1  Peraturan  Walikota Surakarta Nomor 23 Tahun 2018 sebagai perubahan atas Peraturan Walikota Surakarta  Nomor  31  Tahun  2016  tentang  Pedoman  Penyelenggaraan  dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota Surakarta.  Pelaksanaan  musrenbangkel  di  kedua  kelurahan  tersebut  juga melibatkan  partisipasi  kelompok  rentan,  hanya  saja  pada  kelurahan  Pajang yang  dilibatkan  secara  langsung  yakni  kelompok  Difabel  sedangkan  pada kelurahan  Mojosongo  sendiri  sudah  melibatkan  3  kelompok  rentan  yaitu kelompok  Difabel,  Perempuan  Kepala  Keluarga  (PEKKA)  dan  Kelompok Rentan Terdampak COVID (Miskin Kota).
Aspek Pajang Mojosongo Perencanaan Perencanaan dilaksanakan  dari  tingkat paling  rendah  yaitu  tingkat RW  melalui  musyawarah lingkungan  lalu  untuk  pra
Perencanaan
dilaksanakan  dari  tingkat paling  rendah  yaitu  tingkat RW  melalui  musyawarah lingkungan  lalu  menuju  ke
musrenbangkel dibagi
menjadi 2 tahap  yaitu :  pra musrenbangkel  1  dan  2 sebelum  dilaksanakannya musrenbangkel. pra musrenbangkel sebelum  dilaksanakannya musrenbangkel. Permasalahan Permasalahan  lebih banyak  dari  aspek  fisik, seperti revitalisasi, pembenahan  saluran  air, pembenahan gorong- gorong penanggulangan longsor  pada  Sungai  Jenes dan Sungai Brojo, penyediaan  tiang  bendera, dan  papan  penunjuk  jalan. Adapun  yang  non  fisik seperti fasilitas belajar bahasa  dan  budaya  jawa, pendanaan dan fasilitas pra koperasi dan juga kesehatan. Permasalahan  dari aspek fisik, seperti pembangunan jalanan rusak dan perbaikan selokan. Dari segi non fisik seperti  kualitas  Pendidikan Anak  Usia  Dini  dan  juga permasalahan terkait Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA). Partisipasi Partisipasi pelaksanaan musrenbangkel  melibatkan perwakilan  (duta)  masing- masing RW, lembaga- lembaga  kelurahan,  dan kelompok  difabel.  Tetapi belum melibatkan kelompok rentan lain terkhusus Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) dan Kelompok Rentan
Partisipasi
pelaksanaan
musrenbangkel  melibatkan lembaga-lembaga kelurahan sebagai perwakilan masyarakat dan ketiga  kelompok  rentan yaitu  Difabel,  Perempuan Kepala
Keluarga
(PEKKA),  dan  Kelompok rentan  terdampak  COVID (Miskin Kota).
terdampak COVID (Miskin

## Kota).
Tabel 1. Pelaksanaan Musrenbangkel di Kelurahan Pajang dan Mojosongo ditinjau dari aspek perencanaan, permasalahan dan partisipasi.
(Sumber :Diolah dari hasil penelitian)

## Pelaksanaan  Dana  Pembangunan  Kelurahan  (DPK)  di  Kelurahan Mojosongo dan Pajang
Dari hasil penelitian di dua kelurahan baik kelurahan Mojosongo dan kelurahan  Pajang  tersebut  dapat  diartikan  bahwa  DPK,  merupakan  Dana Pembangunan Kelurahan yang berfungsi untuk pembangunan-pembangunan yang  ada  di  kelurahan  terkhusus  di  kota  Surakarta.  Pembangunan  tersebut dapat  bersifat  fisik  maupun  bersifat  non  fisik.  Dana  Pembangunan Kelurahan  (DPK)  juga  dikelola  oleh  Lembaga  Pemberdayaan  Masyarakat Kelurahan  (LPMK)  yang  ada  disetiap  kelurahan  dan  sumber  DPK  ini  juga berasal  dari  pemerintah  kota  yakni  Badan  Perencanaan,  Penelitian  dan Pembangunan  Daerah  (Bappeda).  Adapun  Dana  Pembangunan  Kelurahan (DPK)  yang  diberikan  terbagi  menjadi  dua  yaitu  DPK  Murni  atau  Dana yang dihasilkan dari kesepakatan hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Kelurahan  (Musrenbangkel)  dan  juga  Dana  Hibah  Khusus  yaitu  dana  yang diberikan  kepada  kelurahan  dengan  tujuan  dan  rincian  yang  sudah  spesifik dalam segi penggunaanya. Dana Pembangunan Kelurahan (DPK) digunakan untuk  4 bidang pembangunan  yaitu :  Bidang Pemerintahan Umum,  Bidang Sosial  Budaya,  Bidang  Ekonomi,  dan  Bidang  Infrastruktur.  Sehingga permasalahan yang diajukan pada kegiatan musrenbangkel dikategorisasikan  menjadi  4  bidang  tersebut.  Untuk  bidang  Pemerintahan Umum,  Sosial  Budaya,  dan  Ekonomi  dialokasikan  secara  berbeda  dengan Infrastruktur.  Untuk  bidang  Infrastruktur,  alokasi  dana  pembangunan  yang diberikan  dimasukkan  kedalam  kategori  Dana  Hibah  Khusus,  yang  sudah ditentukan dari pemerintah kota Surakarta dan pada tahun 2022, urusan pada bidang  Infrastruktur dialihkan menuju Organisasi Perangkat  Daerah (OPD) ataupun  kedinasan  seperti  Dinas  Perumahan  dan  Pemukiman  (Perkim), Kementrian  Pembangunan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat  (PUPR)  ataupun
kedinasan  yang  lainnya.  Sehingga  pada  bidang  infrastruktur  tidak  lagi masuk kedalam pembagian Dana Pembangunan Kelurahan (DPK).
Berdasarkan    penelitian  di  dua  kelurahan  ini  baik  kelurahan Mojosongo  maupun  kelurahan  Pajang  terkait  Dana  Pembangunan Kelurahan, dapat ditinjau dari 3 hal yaitu :

## a) Transparansi Dana
Dari  segi  transparansi  Dana  Pembangunan  Kelurahan  (DPK)  dari dua  kelurahan  yaitu  kelurahan  Mojosongo  dan  kelurahan  Pajang  memiliki permasalahan  yang  sama,  yaitu  permasalahan  pada  publikasi  yang  bersifat teknis.  Rincian  alokasi  Dana  Pembangunan  Kelurahan  (DPK)  baik  di kelurahan Mojosongo maupun kelurahan Pajang, tidak dapat diakses secara cepat  dan  menyeluruh  untuk  masyarakat  umum  terkhusus  juga  warga kelurahan baik kelurahan Mojosongo maupun Pajang. Tidak adanya platfom publikasi yang dimiliki dari dua kelurahan baik berupa sosial media maupun laman website kelurahan,  menjadikan  transparansi  Dana  Pembangunan Kelurahan  (DPK)  memiliki  hambatan  dalam  distribusi  ke  masyarakat. Meskipun di sisi lain, kelurahan secara terbuka mengumumkan rincian Dana Pembangunan Kelurahan (DPK).
b) Alokasi Dana

## Bagan 2. Alur Dana Pembangunan Kelurahan (DPK)
(Sumber : Diolah dari hasil penelitian)
Begitupun terkait alokasi dana yangdiberikan dari pemerintahan kota Surakarta  kepada  kelurahan-kelurahan  di  Surakarta  terkhusus  kelurahan Mojogonso  dan  Pajang.  Pemberian  Dana  Pembangunan  Kelurahan  yang diberikan kepada kelurahan disesuaikan dengan beberapa aspek yaitu : Luas Wilayah,  Swadaya  Masyarakat,  Pembayaran  Pajak  Bumi  dan  Bangunan (PBB)  masyarakat  kelurahan  dan  pertimbangan  lainnya  dari  pemerintah kota.  Kelurahan  Mojosongo  mendapat  alokasi  dana  yang  lebih  besar dibandingkan  keluahan  Pajang.  Hal  tersebut  dapat  dilihat  dari  luas  yang dimiliki  kelurahan  Mojosongo  yaitu  seluas  532,927  Ha  dengan  jumlah  39 RW  dan  191  RT,  sedangkan  untuk  kelurahan  Pajang  sendiri  yaitu  seluas 155,5 Ha dengan jumlah 16 RT dan 86 W. Sehingga kelurahan Mojosongo mendapat  alokasi  yang  lebih  besar  dengan  jumlah Rp.  522.270.000 , sedangkan  untuk  kelurahan  Pajang  sebesar Rp.  210.187.000 pada  tahun 2021.
c) Alokasi  Dana  Untuk  3  Kelompok  Rentan  (Difabel,  Perempuan  Kepala Keluarga dan Kelompok Rentan Terdampak COVID atau Miskin Kota).
Alokasi  Dana  Pembangunan  Kelurahan  (DPK)  di  dua  kelurahan  ini baik  Mojosongo  maupun  Pajang,  belum  menyediakan  alokasi  dana  khusus untuk 3 kelompok rentan tersebut baik Difabel, Perempuan Kepala Keluarga dan  Kelompok  Rentan  Terdampak  COVID  atau  Miskin  Kota.  Hal  tersebut disebabkan  karena  pada  dua  kelurahan  tersebut  belum  memiliki  organisasi yang  mewakilkan  3  kelompok  rentan  tersebut.  Sehingga  manfaat  yang didapatkan dari hasil DPK di dua kelurahan tersebut belum dapat dirasakan secara  langsung  oleh  3  kelompok  tersebut  secara  khusus,  kecuali  untuk beberapa  masyarakat  rentan  yang  tergabung  dalam  kelompok-kelompok atau  lembaga  kelurahan  lain  diluar  3  kelompok  tersebut.  Pembuatan organisasi terhadap kelompok-kelompok tersebut direncanakan akan dibuat pada  tahun  2022  dan  untuk  kelurahan  Mojosongo  rencana  tersebut  sudah terealisasi  dengan  terciptanya  dua  organisasi  yaitu  dari  kelompok  Difabel dan  Perempuan  Kepala  Keluarga,  sehingga  kelompok-kelompok  tersebut dapat secara langsung mendapat alokasi Dana Pembangunan Kelurahan.
Strategi  Komunitas  Belajar  Solo  Madani  (KOMBES)  dalam Pembangunan  Partisipatif  melalui  Kampung  Madani  terhadap  dalam merespon isu kelompok Rentan
Dalam  upayanya  mendorong  inklusi,  Komunitas  Belajar  Solo Madani  (KOMBES)  menginisasikan  sebuah  program  yang  bernama Kampung  Madani,.  Kampung  Madani  ini  merupakan  program  yang didukung  USAID  Madani  dan  dikolaborasikan  oleh  KOMBES  untuk mendorong  inklusi  khususnya  dalam  upaya  pembangunan  partisipatif  di kota  Surakarta.  Program  ini  juga  sesuai  dengan  misi  dari  USAID  Madani yaitu  bertujuan  untuk  mengupayakan  dan  mendukung  keberhasilan pembangunan  daerah  dan  menjaga  praktik  demokrasi  dengan  membangun kemitraan  antara  pemerintah  daerah  dan  OMS  juga  mendorong  penguatan kemitraan  dan  kerja  sama  antar  pemerintah  dan  OMS  lokal  dalam  rangka collaborative  governance  untuk  menjawab  tantangan  dan  permasalahan pembangunan  daerah  sesuai  dengan  tujuan  Rencana  Pembangunan  Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Adapun isu tematik yang dipilih dalam  pelaksanaan  Kampung  Madani  ini  adalah  transparansi  dana kelurahan, hal tersebut dikarenakan adanya pelaksanaan terkait alokasi Dana Pembangunan  Kelurahan  (DPK)  dari  pemerintah  kota  disertai  dengan alokasi  Dana  Hibah  Khusus  yang  sempat  berhenti  pada  saat  pandemi COVID-19.  Penentuan  kelompok  rentan  dalam  program  Kampung  Madani yaitu  kelompok  Difabel,  Perempuan  Kepala  Keluarga  dan  Kelompok Rentan  Terdampak  COVID  ini  dipilih  karena  kelompok-kelompok  rentan tersebut  merupakan  urgensi  paling  tinggi  terutama  di  kota  Surakarta. Pemilihan  yang  mendasari  kelompok  Difabel  menjadi  salah  satu  dari kelompok  sasaran  dari  ketiga  kelompok  rentan  tersebut  dikarenakan kelompok Difabel masih banyak belum disertakan secara tepat dalam proses pembangunan,  tidak  hanya  itu,  ditemukan  juga  bahwa  di  kota  Surakarta masih  ada  beberapa  tempat  dengan  fasilitas  ramah  difabel  yang  tergolong masih  tidak  sesuai  standar  yang  seharusnya.  Untuk  Perempuan  Kepala Keluarga  terdata  pada  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  tahun 2020  menyatakan  bahwa  dari  270.319  orang  penduduk  kota  Surakarta dengan  status  kawin,  ada  sekitar  48,784  yang  status  dengan  cerai  dengan
proporsi perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Untuk di kelurahan Mojosongo  sendiri  sekitar  20%  warganya  merupakan  perempuan  kepala keluarga  dan  Pajang  sebesar  10%.  Sehingga  perempuan  kepala  keluarga juga menjadi kelompok yang rentan dalam proses pembangunan. Lalu yang terakhir  adalah  Kelompok  Rentan  Terdampak  COVID  atau  juga  Miskin Kota.  Pemilihan  kelompok  ini  juga  didasari  atas  permasalahan  yang  tidak hanya terjadi di kota Surakarta, tetapi di Indonesia bahkan dunia. Masuknya pandemi  sebagai  masalah  baru  tentunya  berdampak  sangat  signifikan  bagi masyarakat  kota  Surakarta  terlebih  lagi  untuk  kelompok  Miskin  Kota. Pemilihan  istilah  Kelompok  Rentan  Terdampak  COVID  ini  diinsiasikan oleh  KOMBES  sebagai  isilah  “penghalus”  dari  istilah  Miskin  Kota. Alasannya adalah pemilihan istilah ini memiliki korelasi dengan harkat dan dampak  psikologis  terhadap  kelompok-kelompok  masyarakat  yang tergolong kedalam kategori miskin kota.
Agenda awal yang dilakukan oleh Kampung Madani sekaligus yang menjadi  kajian  dalam  penelitian  ini  terhadap  Komunitas  Belajar  Solo Madani (KOMBES) dalam upaya menciptakan pembangunan partisipatif di kota  Surakarta  terkhusus  ditingkat  kelurahan  adalah  dengan  melakukan audit sosial. Audit Sosial ini sebagaimana yang didefinisikan oleh KOMPIP (Konsorsium  Monitoring  Pemberdayaan  Institusi  Publik)    adalah  proses untuk mengukur, memahami, melaporkan, dan meningkatkan kinerja sosial serta  membantu  mempersempit  kesenjangan  antara  tujuan  dengan kenyataan,  efisiensi  dan  efektivitas  yang  berfokus  juga  pada  masalah dampak  sosial  yang  diabaikan.  Sehingga  audit  sosial  ini  berbeda  dengan audit  pembangunan  maupun  audit  lainnya  yang  berfokus  lebih  luas  seperti masalah  lingkungan  dan  ekonomi.  Audit  sosial  ini  juga  menjadi  proses warga sebagai penerima manfaat akhir dari sebuah skema, program maupun kebijakan  pemerintah  dilibatkan  dalam  mengaudit  skema  program  dan kebijakan  tersebut.  sehingga  proses  ini  melibatkan  penyedia  layanan (Pemerintah) dan pengguna layanan (Masyarakat) untuk memeriksa dampak program  atau  layanan  dengan  cara  yang  sistematis  serta  membandingkan manfaat  nyata  yang  diperoleh  dengan  manfaat  yang  diharapkan,  dan  juga melihat dampak yang tidak terlihat sebelumnya.
Adapuun  Dari  hasil  analisis  sosial  sebagai  salah  satu  kegiatan  dari audit  sosial  dengan  teknik  ORID  (Objective,  Reflective,  Interpretive,  dan Decisional).  Ditemukan  bahwa  dari  kelompok  Difabel  berdasarkan  situasi umum  yang  dialami  baik  di  kelurahan  Mojosongo,  merujuk  pada  belum adanya  wadah  untuk  berkumpul  kelompok  Difabel.  Tidak  hanya  itu, kelompok  Difabel  pada  dua  kelurahan  tersebut  secara  ekonomi  tergolong cukup  rentan.  Lalu  untuk  masalah  yang  dihadapi  oleh  Difabel  dari  dua kelurahan  baik  kelurahan  Mojosongo  maupun  Pajang  lebih  bersifat  sosial dan  psikis,  seperti  dari  Mojosongo  merasa  bahwa  belum  dapat  diterima masyarakat secara penuh ataupun di Pajang yang masih kurang percaya diri untuk  berbaur  dengan  masyarakat  lain.  Diluar  permasalahan  tersebut, adapula  permasalahan  terkait  fasilitas  untuk  Difabel,  seperti  alat  bantu, dukungan permodalan untuk usaha, dan akses lainnya. Dalam mengatasi hal tersebut,  adapun  gagasan  yang  diharapkan  dari  kelompok  difabel  baik  dari kelurahan Mojosongo maupun kelurahan Pajang, yaitu diberikannya wadah untuk kelompok Difabel berupa organisasi serta bantuan untuk fasilitas bagi Difabel.  Gagasan  tersebut  juga  yang  dijadikan  usulan  untuk  Musyawarah Rencana Pembangunan Kelurahan.
Untuk  kelompk  Perempuan  Kepala  Keluarga  (PEKKA),  dapat dilihat bahwa berdassarkan situasi umum yang dialami, permasalahan yang ditemui  bagi  PEKKA  baik  kelurahan  Mojosongo  maupun  Pajang  memiliki kesamaan  seperti  kelompok  Difabel  yaitu  belum  adanya  wadah  yang menjadi  sarana  berkumpul  dan  beraktifitas  atas  nama  perempuan  kepala keluarga sehingga aktifitas  yang terkait dengan perempuan kepala keluarga cenderung  dilaksanakan  secara  mandiri.  Lalu  adapun  permasalahan  lain seperti  aspek  sosial,  yaitu  adanya  stigma  yang  menganggap single  parent terkhusus  untuk  perempuan  kepala  keluarga  lebih  lemah  dari  segala  aspek dan  kemampuan.  Untuk  permasalahan  yang  dihadapi  dari  kelompok Perempuan  Kepala  Keluarga  (PEKKA)  ini  merujuk  pada  aspek  ekonomi. Kondisi  kelompok  Perempuan  Kepala  Keluarga  yang  mengharuskan kelompok ini menjadi “tulang punggung” rumah tangga terutama dari segi ekonomi  seperti  kurangnya  pemodalan  untuk  pemilik  UMKM,  mengalami PHK,  penurunan  pemasukan  dan  lain-lain.  Gagasan  yang  diajukan  guna mengatasi problem pada kelompok ini mayoritas terletak pada pembentukan
organisasi  ataupun  wadah  untuk  kelompok  Perempuan  Kepala  Keluarga, serta  adanya  bantuan  modal  untuk  keperluan  usaha.  Berdasarkan  gagasan tersebut,  yang  diajukan  sebagai  usulan  dalam  musrenbangkel  yaitu  dengan diberikannya  pemodalan  usaha  ataupun  pelatihan  kewirausahaan  serta dibuatkannya organisasi PEKKA ditingkat kelurahan.
Terakhir untuk Kelompok Rentan Terdampak COVID, dapat dilihat bahwa  situasi  umum  yang  dialami  jelas  terkait  kondisi  ekonomi  terutama dampaknya  yang  cukup  signifikan  memburuk  ketika  pandemi  COVID-19. Situasi-situasi  ekonomi  yang  dialami  kelompok  ini  baik  di  kelurahan Mojosongo  maupun  Pajang  memperburuk  keadaan  masyarakat  dari kelompok ini mulai dari penghasilan yang menurun, terkena Pemutusan Hak kerja  (PHK)  sehinggga  masyarakat  harus  mencari  alternatif  lain  seperti berhutang  dan  lain-lain.  Tidak  hanya  itu,  untuk  data  terkait  kelompok  ini juga belum tertera secara detail bahkan belum sampai ke tingkat kelurahan maupun  masyarakat.  Permasalahan  yang  dihadapi  kelompok  ini  baik  di kelurahan  Mojosongo  maupun  Pajang,  yaitu  kurangnya  kemampuan  untuk mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga bahkan bertahan hidup secara ekonomi  di  kondisi  pandemi.  Gagasan  yang  diusulkan  untuk  mengatasi problem  ini  adalah  dengan  penambahan  modal  usaha  maupun  fasilitas tempat  usaha  yang disediakan kelurahan untuk  dapat  memenuhi  kebutuhan ekonomi kelompok ini.  adapun dari gagasan tersebut yang diajukan sebagai usulan  dalam  musrenbangkel  adalah  ditambahkannya  modal  untuk  pra koperasi serta fasilitas untuk melakukan usaha.
Respon  terhadap  permasalahan  inklusi  terkhusus  pada  3  kelompok rentan  dengan  strategi  yang  dilakukan  Komunitas  Belajar  Solo  Madani dalam  mengupayakan  pembangunan  partisipatif  melalui  Kampung  Madani ini diwujudkan dengan disusun nya policy brief dengan judul : “Policy Brief :  Usulan  Penguatan  Inklusi  Masyarakat  Marginal  dalam  Perencanaan, Pelaksanaan  Musrenbangkel  dan  Monev  di  Kelurahan  Piloting  Kaung Madani  Kota  Surakarta” .  Policy  Brief  ini  diajukan  ke  pemerintah  kota surakarta  dengan  FGD  yang  dilaksanakan  oleh  Komunitas  Belajar  Solo Madani  (KOMBES)  bersama  dengan  Badan  Perencanaan  Pembangunan, Penelitian  dan  Pengembangan  Daerah  Kota  Surakarta  (Bappeda  Surakarta) pada tanggal 10 Maret 2022. Upaya dalam merespon terkait permasalahan 3
kelompok  rentan  tersebut  juga  diajukan  oleh  Komunitas  Belajar  Solo Madani (KOMBES) dalam bentuk audiensi kepada walikota Surakarta, yang diwakili oleh wakil walikota Surakarta.

## Pembahasan
Komunitas  Belajar  Solo  Madani  (Kombes)  Dalam  Upaya  Mendorong Transparansi Dan Akuntabilitas Dana Pembangunan Kelurahan (Dpk)

## Sebagai Respon Atas Isu Kelompok Rentan
Respon  yang  dilakukan  oleh  Komunitas  Belajar  Solo  Madani (KOMBES) terhdap pembangunan partisipatif di tingkat kelurahan terutama untuk isu terhadap kelompok rentan khususnya Difabel, Perempuan Kepala Keluarga  (PEKKA)  dan  Kelompok  Rentan  Terdampak  COVID  (Miskin Kota)  melalui  Kampung  Madani  ini  juga  digunakan  sebagai  upaya  untuk mendorong  transparansi  dan  akuntabilitas  dari  Dana  Pembangunan Kelurahan  (DPK)  di  kota  Surakarta  terutama  untuk  kelurahan  Mojosongo dan  Pajang  sebagai  pilot  project.  Komunitas  Belajar  Solo  Madani (KOMBES)  mendorong  untuk  terlibatnya  kelompok  rentan  tersebut  dalam perencanaan  kelurahan  pada  agenda  musrenbangkel,  keterlibatan  tersebut mengupayakan agar Dana Pembangunan Kelurahan (DPK) yang selama ini
Gambar 8. FGD Penyampaian Hasil Audit Sosial Terhadap Partisiapsi Masyarakat Marginal dalam Pembangunan (Perencanaan, Pelaksanaan dan Monev) di 2 kelurahan (Sumber : Dokumentasi, Irsyad Ravi Ranindito, 2022)
Gambar 1. FGD Penyampaian Hasil
Audit Sosial Terhadap Partisiapsi
Masyarakat Marginal dalam Pembangunan (Perencanaan, Pelaksanaan dan Monev) di 2 kelurahan (Sumber : Dokumentasi, Irsyad Ravi Ranindito, 2022)
belum  teralokasikan  untuk  kelompok-kelompok  rentan  tersebut  dapat teralokasikan  dengan  tepat. Identifikasi  terhadap  permasalahan  terkait kelompok rentan tersebut dapat dilihat karena upaya pihak kelurahan untuk melakukan  transparansi  dari  Dana  Pembangunan  Kelurahan  (DPK)  yang dilakukan  oleh  kedua  kelurahan  baik  Mojosongo  maupun  Pajang.  Kedua kelurahan dari aspek transparansi  DPK ini berjalan dengan transparan baik di  kelurahan  Mojosongo  maupun  Pajang.  Kelurahan  secara  terbuka  untuk menyampaikan  alokasi  penggunaan  DPK  kepada  seluruh  warga  kelurahan bahkan  non  warga  kelurahan  tersebut.  Meski  begitu  permasalahan  terkait transparansi DPK ini terletak pada permasalahan yang bersifat teknis seperti belum  adanya  platform  seperti  sosial  media  atau  laman  kelurahan  yang digunakan  untuk  melakukan  transparansi  DPK.  Sehingga  praktik transparansi  DPK  ini  belum  dapat  diakses  masyarakat  umum  dengan mudah.  Dari  aspek  akuntabilitas  pada  Dana  Pembangunan  Kelurahan (DPK),  Kelurahan  mengupayakan  penggunaan  DPK  secara  maksimal berdasar  pada  permasalahan-permasalahan  yang  dihadapai  masyarakat masing-masing kelurahan. 154 Hanya saja penggunaan DPK dengan segala keterbatasannya  belum  dapat  mencakup  3  kelompok  rentan  yang  dipilih Komunitas  Belajar  Solo  Madani  (KOMBES)  sebagai  kelompok  sasaran. KOMBES  dalam  mengupayakan  penggunaan  DPK  agar  dapat  berjalan dengan akuntabel terkhusus pada kelompok rentan, tercatat juga pada policy brief yang diajukan kepada pemerintah kota Surakarta.

## Partisipasi  Komunitas  Belajar  Solo  Madani  (KOMBES)  Sebagai Masyarakat Sipil Dari Perspektif Modal Sosial
Peran dan partisipasi Komunitas Belajar Sosial Madani (KOMBES) dalam  pembangunan  kampung-kota  Surakarta  terutama  pada  upaya menciptakan  pembangunan  yang  partisipatif  terhadap  kelompok  rentan  di tingkat  kelurahan,  memiliki  hubungan  dengan  teori  modal  sosial  yang dikemukakan oleh Francis Fukuyama. Fukuyama dengan teori modal sosial yang  dikemukakannya  menyatakan  bahwa  modal  sosial  memiliki fundamental  pada  aspek  yang  dinamakan  dengan  Trust  (Kepercayaan). Aplikasi pada modal sosial sebagaimana yang dimaksud oleh Fukuyama ini, turut  diterapkan  pada  praktik  Komunitas  Belajar  Solo  Madani  (KOMBES)
dalam  mengupayakan  kota  Surakarta  untuk  menjadi  kota  yang  inklusif, Terkhusus pada konteks penelitian ini yaitu menciptakan kota yang inklusif melalui  pembangunan  partisipatif  terhadap  kelompok-kelompok  rentan  di tingkat  kelurahan  melalui  157  Kampung  Madani.  Modal  sosial  ini  bahkan secara tidak langsung sudah diterapkan mulai dari pembentukan KOMBES ini  yang  melibatkan  beberapa  pihak  seperti  NGO,  sektor  privat,  praktisi hukum,  jurnalis,  praktisi  media, hingga akademisi  dan perwakilan individu dari  pemerintahan.  Keterlibatan  seluruh  elemen  tersebut  untuk  bergabung dalam  KOMBES  didasari  atas  kepercayaan  masing-masing  elemen  baik terhadap  inisiator  KOMBES  yaitu  baik  USAID  Madani  dan  Konsorsium Monitoring  dan  Pemberdayaan  Institusi  Publik  (KOMPIP)  dan  juga kepercayaan  yang  menjadi  tujuan  bersama  bahwa  kota  Surakarta  dapat menjadi  kota  yang  inklusif  dan  ramah  akan  kelompok-kelompok  rentan. Praktik modal sosial ini juga dilakukan KOMBES sebagai representasi dari masyarakat  sipil  dengan  pihak-pihak  eksternal  seperti  pihak  dari pemerintahan  yaitu  Bappeda,  Kesbangpol,  OPD  seperti  Satpol-PP,  Perkim selain  itu  juga  dari  pihak  kelurahan  baik  kelurahan  Mojosongo  maupun Pajang  beserta  perangkat-perangkat  kelurahannya  terkhusus  LPMK, terkhusus  juga  dan  yang  paling  esensial  yaitu  keterlibatan  kelompok- kelompok  rentan  sasaran  seperti  kelompok  Difabel,  Perempuan  Kepala Keluarga  (PEKKA),  dan  Kelompok  Rentan  Terdampak  COVID  (Miskin Kota).  Adapun  Francis  Fukuyama  memiliki  3  pendekatan  untuk  mengukur modal  sosial  versinya  yaitu  dengan  melakukan  sensus  kelompok  dan keanggotaan  kelompok  di  masyarakat,  menggunakan  data  survei  dengan tingkat  kepercayaan  dan  partisipasi  warga  serta  mengukur  modal  sosial dalam skala kecil (perusahaan swasta) (Santoso, 2004). Pendekatan tersebut secara  implisit  juga  selaras  dengan  apa  yang  dilakukan  oleh  Komunitas Belajar Solo Madani (KOMBES) dalam mengupayakan pembangunan pada kampung-kota Surakarta, yaitu :
a) Melakukan sensus kelompok dan keanggotaan di masyarakat
Melakukan  sensus  yang  dilakukan  Fukuyama  pada  proses  ini merupakan  cara  mengukur  modal  sosial  dengan  menghitung  kelompok- kelompok masyarakat untuk mengetahui ukuran atau jumlah anggota dalam
perkumpulan.  Pendeketan  ini  juga  dilakukan  oleh  Komunitas  Belajar  Solo Madani  (KOMBES)  saat  awal  pembentukan  tim  yang  diinisiasikan  oleh Konsorsium Monitoring dan Pemberdayaan Institusi Publik (KOMPIP) dan USAID Madani. Pembentukan tim ini melibatkan banyak aktor-aktor pelaku kerja  sosial  dengan  berbagai  macam  yang  diampuh.  Mulai  dari  LSM, praktisi  hukum,  jurnalis,  praktisi  media,  sektor  privat,  dan  akademisi  serta perwakilan  individu  dari  pemerintahan.  Tidak  hanya  dalam  proses pembentukan  tim,  dalam  keberjalanannya  program  Kampung  Madani  ini juga bekerjasama dan melibatkan pihak-pihak lain seperti Kelurahan beserta perangkatnya,  organisasi  perangkat  daerah  (OPD),  pemerintah  kota Surakarta  dan  juga  kelompok  rentan  yaitu  Difabel,  Perempuan  Kepala Keluarga  (PEKKA)  dan  Kelompok  Rentan  Terdampak  COVID  (Miskin Kota).
b) Menggunakan  data  survei  tentang  tingkat  kepercayaan  dan  partisipasi warga
Pendekatan ini adalah pengukuran modal sosial dengan menggunakan  data  suvei  pada  tingkat  kepercayaan  dan  partisipasi  warga. Pendekatan  ini  tentu  memiliki  respon  atau  jawaban  yang  bervariasi  sesuai dengan  bagaimana  pertanyaan  disusun  dan  siapa  yang  melakukan pertanyaan. Implementasi pada pendekatan ini adalah survei yang dilakukan oleh  Komunitas  Belajar  Solo  Madani  (KOMBES)  pada  kegiatan  Kampung Madani  yaitu  audit  sosial.  Audit  sosial  yang  dilakukan  ini  melibatkan banyak  masyarakat  mulai  dari  tim  KOMBES  itu sendiri,  kelurahan  beserta perangkatnya serta kelompok rentan di kelurahan Mojosongo dan kelurahan Pajang.  Meskipun  survei  tersebut  merujuk  pada  survei  yang  bersifat eksternal,  bukan  berfokus  pada  survei  terhadap  Komunitas  Belajar  Solo Madani  (KOMBES),  tetapi  dalam  proses  ini  warga  ikut  berpartisipasi terhadap  upaya  pembangunan  di  tingkat  kelurahan  yaitu  kelurahan Mojosongo dan Pajang.
c) Mengukur modal sosial dalam skala kecil (Perusahaan Swasta)
Pendekatan  ini  apabila  didefinisikan  menurut  Fukuyama  pada  teori modal  sosial  nya  yaitu  adalah  dengan  cara  melihat  perubahan  dalam
penilaian  pasar  perusahaan  sebelum  dan  setelah  tawaran  pengambil-alihan ( takeover ),  ini  dilakukan  untuk  mengukur  modal  sosial  dalam  organisasi.
Pendekatan  ini  sebenarnya  juga  bisa  dimaksudkan  dengan  seberapa  modal lain  selain  modal  sosial  yang  dimiliki  atau  harta  nyata  dalam  organisasi tersebut.  Dalam  konteks  ini,  Komunitas  Belajar  Solo  Madani  (KOMBES) melalui  Konsorsium  Monitoring  dan  Pemberdayaan  Institusi  Publik (KOMPIP)  mendapat  dukungan  langsung  serta  fasilitasi  dari  USAID Madani  berupa  harta  nyata  sebagai  pendukung  dan  operasional  kegiatan yang  kemudian  dikelola  dan  digunakan  untuk  keberjalanan  program Kampung  Madani  ini  yang  kemudian  perlu  dipertanggungjawabkan kembali.

## Mengupyakan  Pembangunan  Kampng-Kota  Surakarta  Sebagai Perwujudan Hak Atas Kota
Sebagaimana  yang  disampaikan  oleh  Henry  Lefebvre  mengenai teorinya  yaitu  hak  atas  kota  yang  berarti  hak  terhadap  kota  itu  sebagai sesuatu  yang nyata,  yang hadir dengan segala kerumitannya saat  ini, untuk mentransofmrasikan  dan  memperbaharui  kota  tersebut  sesuai  dengan konteks  ekonomi  politik  kekinian  (Sugranyes  and  Mathivet  2010). Berdasarkan definisi dari Lefebvre terkait hak atas kota dapat dilihat bahwa masyarakat  secara  umum  memiliki  hak  yang  sama  untuk  terlibat  dalam transformasi  dan  pembangunan  kota  atau  kampung-kota.  Mewujudkan  hak atas  kota  didasari  pada  dua  hak  yang  fundamental  sebagaimana  yang dimaksud  Lefebvre  yaitu  hak  pada  pemantasan  dan  hak  pada  partisipasi. Kedua  hak  tersebut  juga  sejalan  dengan  apa  yang  diupayakan  oleh Komunitas  Belajar  Solo  Madani  (KOMBES)  untuk  mewujudkan  hak  atas kota.
a) Pemantasan
Hak  pemantasan  adalah  hak  masyarakat  kota  untuk  menggunakan sepenuhnya ruang-ruang kota untuk kehidupan sehari-hari meliputi bermain, bekerja dan kegiatan-kegiatan lainnya. Dalam mewujudkan hak pemantasan seperti  yang  dikemukakan  oleh  Lefebvre,  KOMBES  melalui  Kampung Madani  mengupayakan  untuk  menciptakan  kota  Surakarta  menjadi  kota
yang  pantas  untuk  seluruh  masyarakatnya  termasuk  pada  kelompok- kelompok  rentan  dalam  konteks  ini  yaitu  Difabel,  Perempuan  Kepala Keluarga,  dan  Kelompok  Rentan  Terdampak  COVID  (Miskin  Kota)  di tingkat  kelurahan.  Pemantasan  tersebut  diupayakan  dengan  mengajukan untuk  mengalokasikan  Dana  Pembangunan  Kelurahan  (DPK)  kepada kelompok-kelompok  rentan  tersebut  baik  di  kelurahan  Mojosongo  maupun kelurahan Pajang.
b) Partisipasi
Lalu  dari  segi  hak  partisipasi,  yaitu  merupakan  hak  untuk  berperan proses  pembuatan  keputusan  dalam  pengadaan  ruang-ruang  kota, diwujudkan  dengan  keikutsertaanya  kelompok-kelompok  rentan  tersebut dalam  kegiatan  audit  sosial  untuk  menyampaikan  kebutuhan  yang dibutuhkan  kelompok-kelompok  tersebut  mulai  dari  kelompok  Difabel, Perempuan  Kepala  Keluarga  dan  Kelompok  Rentan  Terdampak  COVID (Miskin  Kota).  Adapun  pembentukan policy  brief tersebut  merupakan wujud yang dilakukan KOMBES beserta perangkat-perangkat  yang terlibat dalam mewujudkan praktik partisipasi hak atas kota dari Lefebvre.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  dari  penelitian  dan  pembahasan  yang  sudah dilakukan  oleh  peneliti  dapat  disimpulkan  bahwa  dalam    mewujudkan kampung-kota  yang  ideal  dan  layak  untuk  ditempati  masyarakat  yang bervariasi tersebut, maka pembangunan yang dilakukan oleh kampung-kota haruslah  partisipatif.  Pembangunan  yang  bersifat  partisipatif  ini memungkinkan  kampung-kota  ramah  terhadap  seluruh  masyarakat  yang menjadi  elemen  dari  kampung-kota  tersebut.  Komunitas  Belajar  Solo Madani (KOMBES) sebagai representasi dari masyarakat sipil mengupayakan  agar  pembangunan  untuk  kampung-kota  beroperasi  secara partisipatif guna menjadikan Surakarta sebagai kampung-kota yang inklusif. KOMBES melalui Kampung Madani menjadikan kelurahan sebagai lingkup yang paling  awal  serta paling fundamental  untuk melakukan pembangunan partisipatif  tidak  terkecuali  untuk  kelompok-kelompok  rentan  seperti Difabel,  Perempuan  Kepala  Keluarga  (PEKKA),  dan  Kelompok  Rentan Terdampak  COVID  (Miskin  Kota).  Pelaksanaan  pembangunan  partisipatif
ditingkat kelurahan diimplementasikan dengan adanya agenda Musyawarah Rencana Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel) yangdigunakan sebagai sarana  untuk  masyarakat  menyampaikan  segala  permasalahan  ditingkat kelurahan.  Dalam  keberjalananya,  baik  di  kelurahan  Mojosongo  maupun kelurahan  Pajang  yang  dilakukan  sejatinya  terbuka  untuk  seluruh  warga kelurahan, hanya saja dalam pelaksanaanya belum melibatkan secara resmi untuk  kelompok  rentan  terkhusus  kelompok  Difabel,  Perempuan  Kepala Keluarga  (PEKKA)  dan  Kelompok  Rentan  Terdampak  COVID  (Miskin Kota).  Ketidakterlibatan  ini  disebabkan  juga  karena  belum  terorganisirnya dan belum adanya dasar pada pelaksanaan Musrenbangkel yang mewajibkan akan  keterlibatan  akan  kelompok-kelompok  rentan  tersebut.      Lalu  dalam pelaksanaan  Dana  Pembangunan  Kelurahan  (DPK),  dari    kedua  kelurahan tersebut  baik  Mojosongo  maupun  Pajang  sudah  melakukan  transparansi akan DPK. Hanya saja permasalahan terkait pelaksanaan transparansi DPK lebih bersifat teknis,  yaitu belum adanya platform seperti sosial media atau laman  untuk  mempublikasi  alokasi  DPK  sehingga  warga  pada  dua kelurahan  tersebut  maupun  masyarakat  pada  umumnya  tidak  dapat mengakses  dengan  mudah.    Pada  segi  akuntabilitas    3  kelompok  rentan  di dua  kelurahan  ini  baik  kelurahan  Mojosongo  maupun  Pajang,  belum mendapat alokasi dana secara khusus terhadap 3 kelompok rentan tersebut, hal  ini  dikarenakan  belum  ada  pengorganisasian  pada  3  kelompok  tersebut baik  di  kelurahan  Mojosongo  maupun  Pajang.  Adapun  peran  Komunitas Belajar Solo Madani (KOMBES) sebagai representasi dari masyarakat sipil dalam  mendorong  inklusi  yaitu  dengan  menginisiasi  sebuah  program  yang dinamakan  Kampung  Madani.  Kegiatan  awal  dari  Kampung  Madani  yaitu dengan  dilakukannya  sebuah  Audit  Sosial.  Audit  Sosial  ini  juga  menjadi proses  warga  sebagai  penerima  manfaat  akhir  dari  sebuah  167  skema, program  maupun  kebijakan  pemerintah  dilibatkan  dalam  mengaudit  skema program  dan  kebijakan  tersebut  atau  bisa  juga  diartikan  sebagai pemeriksaan  proses  perencanaan,  pelaksanaan  musrenbangkel  dan pelaksanaan  monev  DPK  di  dua  kelurahan  Mojosongo  dan  Pajang  oleh warga  di  lokasi  kegiatan.  Berdasarkan  hasil  audit  sosial,  ditemukan  bahwa untuk  kelompok  Difabel,  Perempuan  Kepala  Keluarga  (PEKKA)  dan Kelompok  Rentan  Terdampak  COVID  (Miskin  Kota)  secara  garis  besar
memiki  permasalahan  yang  sama  yaitu  permasalahan  di  bidang  ekonomi, khususnya  pada  permodalan  untuk  melakukan  usaha,  tidak  hanya  itu permasalahan  yang  ada  juga  terkait  belum  terbentuknya  organisasi  khusus kelompok-kelompok  rentan  tersebut  sehingga  tidak  ada  nya  wadah  untuk merespon  permasalahan  dari  kelompok-kelompok  rentan  tersebut.  Dalam mengupayakan  transparansi  dan  akuntabilitas  Dana  Pembangunan Kelurahan  (DPK)  oleh  Komunitas  Belajar  Solo  Madani  (KOMBES) terhadap  isu  kelompok  rentan,  dilakukan  dengan  mengajukan  policy  brief kepada  Bappeda  Kota  Surakarta.  Pengajuan  policy  brief  tersebut  juga didasari dari hasil audit sosial yang dilakukan oleh Komunitas Belajar Solo Madani (KOMBES) di kelurahan Mojosongo dan Pajang. Berdasarkan hasil dari  audit  sosial  terkait  dengan  alokasi  anggaran,  ditemukan  bahwa  belum ada  alokasi  anggaran  baik  untuk  pembuatan  pengorganisasian  ataupun penguatan kapasitas pada kelompok-kelompok rentan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Agusta,  I.  2009.  Percobaan  Pembangunan  Partisipatif  dalam  Otonomi Daerah. Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan, 3(2).
Dwi  Lestari,  W.  I.  K.  A.  2019. Peran  Lembaga  Swadaya  Masyarakat Koalisi Mahasiswa Dan Rakyat Tasikmalaya (Kmrt) Dalam Upaya
Menunjang Good Governance Di Kabupaten Tasikmalaya (Doctoral dissertation, Universitas Siliwangi). 12-13.
Kurniawan,  D.  2016. Demokrasi  Indonesia  dalam  Lintasan  Sejarah  Yang Nyata  dan  Yang  Seharusnya . MOZAIK:  Jurnal  Ilmu-Ilmu  Sosial dan Humaniora, 8 (1).
Mahardhani,  dkk.  2020. Peran  Civil  Society  Organization  (Cso)  Dalam Perumusan  Kebijakan  Publik  (Kajian  Di  Kabupaten  Ponorogo) .
JPSI (Journal of Public Sector Innovations) 4.2 : 59-62.
Mussadun,  M,  dkk.  2019. Proses  Partisipatif  Penyusunan  Desain  Wisata Industri  Batu  Bata  Di  Desa  Srimulyo,  Kecamatan  Gondang,
Kabupaten  Sragen. Jurnal  Pasopati:  Pengabdian  Masyarakat  dan Inovasi Pengembangan Teknologi, 1(2).
Nugroho,  A.  C.  2009. Kampung  Kota  Sebagai  Sebuah  Titik  Tolak  Dalam Membentuk  Urbanitas  Dan  Ruang  Kota  Berkelanjutan . Rekayasa: Jurnal  Ilmiah  Fakultas  Teknik  Universitas  Lampung, 13 (3),  210-
218.
Pratomo,  A.  2011. Musrenbang  Sebagai  Wadah  Partisipasi  Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Di Daerah (Study Kasus Pada Proses  Partisipasi  Masyarakat  Dalam  Musrenbangkel  Di
Kelurahan Timuran, Kecamatan Banjarsari, Kota
Surakarta) (Doctoral  Dissertation,  Univerversitas  Muhammadiyah Surakarta).
Rustiadi,  E.  2003. Sistem  Perencanaan  Pembangunan  Dalam  Era Reformasi  dan  Otonomi  Daerah .  Makalah  disampaikan  pada Seminar Menuju Perencanaan pada Era Masyarakat Madani. 3-4.
Safitri, S. 2016. Sejarah perkembangan otonomi daerah di Indonesia . Criksetra: Jurnal Pendidikan Sejarah, 5 (1).
Santoso,  M.  A.  2009. Otonomi  Daerah  di  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia . Jurnal  Ilmu  Administrasi:  Media  Pengembangan  Ilmu dan Praktek Administrasi, 6 (4), 05.
Sarosa, Wicaksono. 2020 . Kota Untuk Semua. Jakarta : Expose
Sindre,  G.  M.  2012 .  Civic  Engagement  And  Democracy  In  Post-Suharto Indonesia: A Review Of Musrenbang, The Kecamatan Development Programme, And Labour Organising . PCD Journal, 1-40.
Siregar,  R.  T.,  &  Jailani,  M.  2019.  Aplikasi  Konsep  Analisis  “Bowling Alone”  dalam  Menganalisis  Modal  Sosial  Gabungan  Kelompok Tani  (GAPOKTAN)  Agro  Prima  Kelurahan  Lubuk  Raya  Kota Padangsidimpuan. Tesis : Universitas Sumatera Utara : 33-35
Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Pendidikan :Pendekatan Kuantitatif , Kualitatif,  dan  R&D ,  cetakan  kesebelas  Bandung  :
Alfabeta
Suwandi,  S.,  &  Rostyaningsih,  D.  2012. Perencanaan  Pembangunan Partisipatif  Di  Desa  Surakarta  Kecamatan  Suranenggala Kabupaten  Cirebon . Journal  of  Public  Policy  and  Management Review, 1(2), 261-270.
Syafar,  M.  2017.  Modal  Sosial  Komunitas  Dalam  Pembangunan Sosial. Lembaran  Masyarakat:  Jurnal  Pengembangan  Masyarakat Islam , 3 (1), 1-22.
Syahra,  R.  2003. Modal  Sosial:  Konsep  Dan  Aplikasi. Jurnal  Masyarakat dan Budaya, 5 (1), hal : 7
Yuliani, W. 2018 . Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif Dalam Perspektif Bimbingan Dan Konseling . Quanta, 2 (2), 83-91.