PERAN JAKSA DALAM  PENANGGULANGAN TINDAK  PIDANA PENCUCIAN  UANG BERDASARKAN UU. NO. 8 TAHUN  2010
Oleh: Samsul Hadi Program  Magister  Ilmu  Hukum Pascasarjana  Universitas  Islam  Malang Jl.  MT Haryono  193

## Abstrak
Peran  jaksa  dalam  penegakan  hukum  terhadap  timdak  pidana  pencucian  uang adalah  ditunjukkan  dalam  rangkaian  sebagai  aparat  yang  berkewajiban  atau berwenang menangani masalah apapun yang terkait dengan upaya mempertanggungjawabkan    tindak  pidana  pencucian  uang.  Jika  dalam  sistem peradilan  pidana  pencucian  uang  bisa  diwujudkan  dengan  kemampuan  yang dimilikinya  atau  secara  kesungguhan  berupaya  menyidik  dan  menuntut  sesuai dengan  koridor  norma  yuridis,  seperti  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun  2010  Tentang  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang,  maka  apa  yang  dilakukan oleh  jaksa  ini  sudah  dapat  dikategorikan  sebagai  upaya  dalam  bentuk penanggulangan  tindak  pidana  pencucian  uang  secara.
Kata kunci: tindak  pidana,  mney  laundering,  jaksa, peran

## Abstract
The  role  of  prosecutors  in  law  enforcement  against  money  laundering  criminal acts is shown in the series as an officer who is obliged or authorized to deal with any matter related to the effort to account for the crime of money laundering. If in the  criminal justice system money laundering can be realized with its capabilities or  earnestly  trying  to  investigate  and  prosecute  in accordance with the juridical norms,  such  as  based  on Law Number 8 of 2010  concerning Money Laundering, what  this  prosecutor  has  done  can  categorized  as  an  effort  in  the  form  of countering money laundering crime.
Keywords: criminal  act, mney laundering, prosecutor, role

## PENDAHULUAN
Hukum  pun  demikian,  ia  disediakan  atau  dibentuk  karena  kebutuhan rakyat  atau  pembangunan  yang  diselenggarakan  oleh  negara.  Hukum  tidak  begitu saja  hadir  tanpa  alasan  kepentingan  atau  kebutuhan. 1 Begitu  terjadi  kasus  yang merugikan  masyarakat  atau  perbuatan  seseorang  atau  sekelompok  orang  yang membawa  kerugian,  maka  negara  atau  pemerintah  berusaha  meresponsinya dengan  cara  membentuk  norma-norma  yuridis.  Lingkungan  atau  komunitas merupakan  salah  satu  faktor  yang  mempengaruhi  terhadap  pembentukan  dan perkembangan  perilaku  individu,  baik  lingkungan  fisik  maupun  lingkungan  sosio-
1 Herlambang, Huk um Untuk  Rak yat Indonesia , (Jakarta:  Pustaka Insani, 2012),  hlm.  3.
psikologis,  Terhadap  faktor  lingkungan  ini  ada  pula  yang  menyebutnya  sebagai empirik  yang  berarti  pengalaman,  karena  dengan  lingkungan  itu  individu  mulai mengalami  dan  mengecap  alam  sekitarnya.  Manusia  tidak  bisa  melepaskan  diri secara  mutlak  dari  pengaruh  lingkungan pergaulan,  apalagi  yang  saling membutuhkan  itu,  karena  lingkungan  itu  senantiasa  tersedia  di sekitarnya. 2
Soerjono  Soekanto 3 memberikan  sejumlah  pemahaman  hukum  sebagai berikut,  bahwa  :1)  Hukum  sebagai  ilmu  pengetahuan,  yakni  pengetahuan  yang tersusun  secara  sistematis  atas  dasar  kekuatan  pemikiran.  2)  hukum  sebagai disiplin,  yakni  suatu  sistem  ajaran  tentang  kenyataan  atau  gejala-gejala  yang dihadapi.  3)  hukum  sebagai  kaedah,  yakni  pedoman  atau  patokan  sikap  tindak atau  perikelakuan  yang  pantas  atau  diharapkan.  4)  hukum  sebagai  lembaga  sosial ( social  institution )  yang  merupakan  himpunan  dari  kaedah-kaedah  dari  segala tingkatan  yang  berkisar  pada  kebutuhan  pokok  didalam  kehidupan  masyarakat.  5) hukum  sebagai  tata  hukum,  yakni  struktur  dan  proses  perangkat  kaedah-kaedah hukum  yang  berlaku  pada  suatu  waktu  dan  tempat  tertentu,  serta  berbentuk tertulis.  6)  hukum  sebagai  petugas,  yakni  pribadi-pribadi  yang  merupakan kalangan  yang  berhubungan  erat  dengan  penegak  hukum.  7)  hukum  sebagai keputusan  penguasa,  yakni  hasil  proses  diskresi  yang  menyangkut  pengambilan keputusan  yang  didasarkan  pada  hukum,  akan  tetapi  yang  didasarkan  juga  atas penilaian  pribadi.  8)  hukum  sebagai  proses  pemerintahan,  yaitu  proses  hubungan timbal  balik  antara  unsur-unsur  pokok  dari  sistem  kenegaraan.  9)  hukum  sebagai sarana sistem pengendalian sosial yang mencakup  segala  proses  baik direncanakan  maupun  tidak,  yang  bertujuan  untuk  mendidik,  mengajak  atau bahkan  memaksa  warga  masyarakat  (dari  segala  lapisan)  agar  mematuhi  kaedah- kaedah  dan  nilai-nilai.  10)  hukum  sebagai  sikap  tindak  atau  perikelakuan  yang runtut,  yaitu  perikelakuan  yang  diulang-ulang  dengan  cara  yang  sama,  yang bertujuan  untuk  mencari  kedamaian.  11)  hukum  sebagai  jalinan  nilai-nilai  baru, yaitu  dari  konsepsi-konsepsi  abstrak  dalam  diri  manusia  tentang  apa  yang dianggap  baik  (sehingga  harus  dianuti  atau  ditaati)  dan  apa  yang  dianggap  buruk (sehingga  harus  dihindari),  dan 12) hukum  sebagai  seni. Norma    yuridis  merupakan  norma  yang  secara das  sollen sebagai  produk lembaga  yang  berwenang  (legislatif),  namun  akan  dinilai  kualitasnya  ketika  sudah masuk  dalam  ranah das  sein (kenyataan  atau  praktik). 4 Setiap  norma  yuridis  ini terlahir  atau  terbentuk  adalah  berkat  latar  sosial  sebagai  realitas  empiriknya. Produk legislatif merupakan wujud pengakomodasian berbagai bentuk kepentingan  riil  di masyarakat.
Secara  tidak  langsung  membenarkan  beberapa  hal  pendapat  Sorjono Soekanto,    Marc  Ancel  sudah  menyatakan  bahwa  kebijakan  pidana  ( penal  policy ) adalah  suatu  ilmu  sekaligus  seni  yang  pada  akhirnya  mempunyai  tujuan  praktis untuk  memungkinkan  peraturan  hukum  positif  dirumuskan  secara  lebih  baik  dan untuk  memberi  pedoman  tidak  hanya  kepada  si  pembuat  undang-undang  tetapi
2 http://nhinurusaadah.blogspot.co.id/2013/12/makalah -pengaruh-hunian-mahasiswa.html, akses 12 Januari 2018
3 Soerjono Soekanto, Fak tor-fak tor yang Mempengaruhi Penegak an Huk um di Indonesia , (Jakarta:  Rajawali  Pres, 1998),  hlm.  15-16.
4 Herlambang,   Op.Cit.,  hlm.  11.
juga  kepada  pengadilan  dan  juga  para  penyelenggara  atau  pelaksana  putusan pengadilan  yang  menerapkan  undang-undang. 5
Hukum  yang  ideal  berlaku  adalah  yang  responsif  atau  sesuai  dengan  nilai- nilai  hukum  dan  rasa  keadilan  yang  hidup  dalam  masyarakat.  Jika    nilai-nilai hukum  dan  rasa  keadilan  yang  hidup  dalam  masyarakat    ini  menjadi  pertimbangan utama  atau  ditempatkan  sebagai  ruh  dalam  sistem  hukum  nasional,  maka  sistem hukum  nasional  akan  terbentuk  menjadi  bangunan  sistem  hukum  yang  berpihak pada kepentingan  bangsa  Indonesia.
Berbagai  kejahatan,  baik  yang  dilakukan  oleh  orang  perseorangan  maupun oleh  korporasi  dalam  batas  wilayah  suatu  negara  maupun  yang  dilakukan melintasi  batas  wilayah  negara  lain  makin  meningkat.  Kejahatan  tersebut  antara lain  berupa  tindak  pidana  korupsi,  penyuapan  ( bribery ),  penyelundupan  barang, penyelundupan  tenaga  kerja,  penyelundupan  imigran,  perbankan,  perdagangan gelap  narkotika  dan  psikotropika,  perdagangan  budak,  wanita,  dan  anak, perdagangan  senjata  gelap,  penculikan,  terorisme,  pencurian,  penggelapan, penipuan,  dan  berbagai  kejahatan  kerah  putih.  Kejahatan-kejahatan  tersebut  telah melibatkan  atau  menghasilkan  harta  kekayaan  yang  sangat  besar jumlahnya. 6
Harta  kekayaan  yang  berasal  dari  berbagai  kejahatan  atau  tindak  pidana yang  bersfat  serius  tersebut,  pada  umumnya  tidak  langsung  dibelanjakan  atau digunakan  oleh  para  pelaku  kejahatan  karena  apabila  langsung  digunakan  akan mudah  dilacak  oleh  penegak  hukum  mengenai  sumber  diperolehnya  Harta Kekayaan tersebut. Biasanya para pelaku kejahatan terlebih dahulu mengupayakan  agar  harta  kekayaan  yang  diperoleh  dari  kejahatan  tersebut  masuk ke  dalam  sistem  keuangan  ( financial  system ),  terutama  ke  dalam  sistem  perbankan ( banking  system ).  Dengan  cara  demikian,  asal  usul  harta  kekayaan  tersebut diharapkan  tidak  dapat  dilacak  oleh  para  penegak  hukum.  Upaya  untuk menyembunyikan  atau  menyamarkan  asal  usul  harta  kekayaan  yang  diperoleh  dari tindak  pidana  dikenal  sebagai  pencucian  uang  ( money laundering ). 7
Bagi  organisasi  kejahatan,  harta  kekayaan  sebagai  hasil  kejahatan  ibarat darah  dalam  satu  tubuh,  dalam  pengertian  apabila  aliran  harta  kekayaan  melalui sistem  perbankan  internasional  yang  dilakukan  diputuskan,  maka  organisasi kejahatan  tersebut  lama  kelamaan  akan  menjadi  lemah,  berkurang  aktivitasnya, bahkan  menjadi  mati.  Oleh  sebab  itu,  harta  kekayaan  merupakan  bagian  yang sangat  penting  atau  bahkan  yang  utama  bagi  suatu  organisasi  kejahatan.
Selama  ini  sudah  dikenal  umum,  bahwa  pencucian  uang  ( money  laundry ) adalah  suatu  perbuatan  merubah  dan  menyembunyikan  uang  tunai  atau  asset  yang diperoleh  dari  suatu  kejahatan,  yang  terlihat  seperti  berasal  dari  sumber  yang  sah. Dana  haram  ( illifict  funds )  tidak  bersifat  seperti  dunia  pada  umumnya,  karena dana  ini  dapat  merusak  pasar,  merugikan  perserta  pasar  yang  sah  dan  selalu  tidak memberikan  kontribusi  terhadap  pembangunan  ekonomi  jangka  panjang  dan stabilitas  pasar tempat  dimana  dana  tersebut  tersenbunyi. 8
5 Barda  Nawawi  Arief. Bunga  Rampai  Kebijak an  Huk um  Pidana .  (Bandung:  PT.  Citra Aditya Bakti,  2002),  hlm.  23.
6 Franssiska Tambunan, Tanggungjawab Korporasi dalam Tindak  Pidana Pencucian Uang , https://indonesaya.wordpress.com/tag/tanggung-jawab-korporasi-dalam-tindak-pidana- pencucian-uang/, akses 12  Januari 2018.
7 Ibid.
8 Fransiska Novita Eleanora, Tindak  Pidana Pencucian Uang, Jurnal Hukum  Vol  XXVI, No. 2, Agustus 201i,  hal. 640.
Problematik  pencucian  uang  yang  dalam  bahasa  Inggris  dikenal  dengan nama  “ money  laundry ”  mulai  sekarang  dibahas,  karena  banyak  menyita  perhatian dunia  international  disebabkan  dimensi  dan  implikasinya  yang  melanggar  batas- batas  negara.    Sebagai  suatu  fenomena  kejahatan  yang  menyangkut  terutama dunia  kejahatan  yang  dinamakan  “organized  crime”,  ternyata  ada pihak.
Berdasarkan  hal  tersebut,  maka  terdapat  suatu  dorongan  atau  motivasi  bagi organisasi  kejahatan  melakukan  pencucian  uang  agar  asal  usul  harta  kekayaan yang  sangat  dibutuhkan  tersebut  sulit  atau  tidak  dapat  dilacak  atau  ditemukan  oleh penegak  hukum.  Perbuatan  pencucian  uang  di  samping  sangat  merugikan masyarakat,  juga  sangat  merugikan  negara  karena  dapat  mempengaruhi  atau merusak stabilitas perekonomian  nasional  atau  keuangan  negara  dengan meningkatnya  berbagai  kejahatan. 9

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  adalah  yuridis  ormatif.  Berdasarkan  bahan  hukum yang  digunakan  dalam  penelitian,  maka  penelitian  hukum  ini  menggunakan pendekatan  peraturan  perundang-undangan  dan  konsepsional.  Penelitian  hukum dengan  pendekatan  peraturan  perundang-undangan  ini  dilakukan  dengan  cara meneliti  bahan  pustaka  atau data sekunder.
Penelitian hukum ini dapat juga dinamakan penelitian hukum kepustakaan.      Studi  kepustakaan  atau  kajian  dari  bahan-bahan  pustaka  ini terfokus  pada  masalah  tentang    bagaimana  jaksa  menentukan  atau  merumuskan subyek  hukum  yang  berkaitan  dengan  kepentingan  penegakan  hukum  terhadap tindak  pidana  pencucian  uang  dan  peran  Jaksa  dalam  penanggulangan  tindak pidana  pencucian  uang.
Bahan-bahan  hukum  merupakan  rujukan  dari  deskripsi  dari  literasi  yang membahas  tentang  bagaimana  jaksa  menentukan  atau  merumuskan  subyek hukum  yang  berkaitan  dengan  kepentingan  penegakan  hukum  terhadap  tindak pidana  pencucian  uang  dan  peran  Jaksa  dalam  penanggulangan  tindak  pidana pencucian  uang.
Penelitian hukum dengan yang menggunakan pendekatan yuridis normatif  dilakukan  dengan  menggunakan  data  yang  diperoleh  dari  studi  pustaka. Berdasarkan  dengan  hal  ini  maka  dalam  menganalisis  data  yang  diperoleh, penulis  menggunakan  metode  atau  teknik  analisis  isi  (content  analysis),  yaitu suatu  analisis  terhadap  isi  data  yang  diperoleh.  Dalam  penelitian  ini,  teknik content  analisis  yang  digunakan  secara deskriptif

## PEMBAHASAN
Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan  kekuasaan  negara  secara  merdeka  terutama  pelaksanaan  tugas  dan kewenangan  di  bidang  penuntutan  dan  melaksanakan  tugas  dan  kewenangan  di bidang  penyidikan  dan  penuntutan  perkara  tindak  pidana  korupsi  dan  Pelanggaran HAM  berat  serta  kewenangan  lain  berdasarkan  undang-undang.  Pelaksanaan kekuasaan  negara  tersebut  diselenggarakan  oleh:
1) Kejaksaan  Agung,  berkedudukan  di  ibukota  negara Indonesia dan daerah  hukumnya  meliputi  wilayah  kekuasaan  negara  Indonesia.
9 Ibid .
Kejaksaan  Agung  dipimpin  oleh  seorang Jaksa  Agung yang  merupakan pejabat  negara,  pimpinan  dan  penanggung  jawab  tertinggi  kejaksaan yang  memimpin,  mengendalikan  pelaksanaan  tugas,  dan  wewenang Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan  oleh  presiden.
2)
Kejaksaan  tinggi,  berkedudukan  di  ibukota  provinsi  dan  daerah hukumnya  meliputi  wilayah  provinsi.  Kejaksaan  Tinggi  dipimpin  oleh seorang  kepala  kejaksaan  tinggi  yang  merupakan  pimpinan  dan penanggung jawab kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan  tugas,  dan wewenang  kejaksaan  di daerah  hukumnya.
3) Kejaksaan  negeri,  berkedudukan  di  ibukota  kabupaten/kota  dan  daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota. Kejaksaan Negeri dipimpin  oleh  seorang  kepala  kejaksaan  negeri  yang  merupakan pimpinan dan penanggung jawab kejaksaan yang memimpin,
mengendalikan  pelaksanaan  tugas,  dan  wewenang  kejaksaan  di  daerah hukumnya.  Pada  Kejaksaan  Negeri  tertentu  terdapat  juga  Cabang Kejaksaan  Negeri  yang  dipimpin  oleh  Kepala  Cabang  Kejaksaan Negeri.
Jaksa  juga  mempunyai  peran  penting  dalam  kaitannya  dengan  masalah penanggulangan  pencucian  uang.  Dalam  kasus  pencucian  uang,  intinya  uang ( money )  adalah  alasan  utama  untuk  terlibat  dalam  hampir  semua  jenis  kegiatan kriminal,  apalagi  seiring  dengan  berkembangnya  kejahatan-kejahatan  yang  secara langsung  berurusan  dengan  uang  seperti money  laundering .  Sedangkan  pencucian uang  ( money  laundering )  adalah  suatu  metode  yang  digunakan  oleh  para  penjahat untuk  menyamarkan  asal  usul  kekayaan  illegal  dan  melindungi  basis  asset  mereka, sehingga  aksi  kejahatan  yang  telah  dilakukan  itu  tanpa  meninggalkan  jejak  guna menghindari  kecurigaan  dari  lembaga  penegak  hukum.
Tindak  pidana  pencucian  uang  ( money  laundering )  secara  populer  dapat dijelaskan sebagai aktifitas memindahkan, menggunakan atau melakukan perbuatan  lainnya  atas  hasil  dari  tindak  pidana  yang  kerap  dilakukan  oleh kejahatan  terorganisir  ( organized  crime )  maupun  individu  yang  melakukan tindakan  korupsi,  perdagangan  narkotik  dan  tindak  pidana  lainnya  dengan  tujuan menyembunyikan  atau  mengaburkan  asal-usul  uang  yang  berasal  dari  hasil  tindak pidana  tersebut,  sehingga  dapat  digunakan  seolah-olah  sebagai  uang  yang  sah tanpa  terdeteksi  bahwa  uang  tersebut  berasal  dari  kegiatan  illegal.  Adapun  latar belakang  para  pelaku  pencucian  uang  melakukan  aksinya  adalah  dengan  maksud memindahkan  atau  menjauhkan  para  pelaku  itu  dari  kejahatan  yang  menghasilkan proceeds  of  crime ,  memisahkan  proceeds  of  crime  dari  kejahatan  yang  dilakukan, menikmati  hasil  kejahatan  tanpa  adanya  kecurigaan  kepada  pelakunya,  serta melakukan  reinvestasi  hasil  kejahatan  tersebut  untuk  aksi  kejahatan  selanjutnya atau  kedalam  kegiatan  usaha  yang  sah.
Seiring  dengan  perkembangan  dan  kemajuan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi  pada  masa  saat  sekarang  ini,  merupakan  suatu  kemajuan  peradaban manusia  yang  berdampak  pada  seluruh  aspek  kehidupan.  Dengan  kemajuan  ini tentu  membawa  sisi  yang  positif  dan  negatif  bagi  kehidupan  manusia.  Salah  satu bentuk  sisi  negatifnya  adalah  semakin  berkembang  dan  beragamnya  motif  dan bentuk  tindak  kejahatan.  Salah  satunya  yang  tidak  luput  dari  tindak  kejahatan tersebut  adalah  pada  dunia  bisnis.  Dunia  bisnis  tersebut  dijadikan  sebagai  sarana
melakukan  tindak  kejahatan  oleh  para  pelaku  kejahatan,  salah  satunya  adalah tindakan  pencucian  uang  ( money  laundering ),  yang  memanfaatkan  kemajuan kemajuan  dan system  teknologi. 10
Memerangi  praktik  pencucian  uang  berarti  terlibat  dalam  upaya  mencegah dan  memberantas  kegiatan  daur  ulang  “hasil-hasil  kejahatan”  ( proceeds  of  crime ) yang  diperoleh  secara  illegal,  dan  untuk  itu  membutuhkan  perangkat  tambahan guna  mendeteksi  kejahatan  asalnya,  antara  lain  diperlukan  adanya  peraturan perundang-undangan  anti  pencucian  uang, financial  intelligence unit  (FIU) sebagai  national focal  point ,  lembaga  pengawas  dan  pengatur  di  bidang  keuangan (Bank  dan  non  Bank),  perjanjian  kerjasama  antar  lembaga  pemangku  kepentingan secara  nasional  dan  Internasional,  tersedianya  buku-buku  panduan,  serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang pencegahan dan pemberantasan  tindak  pidana  pencucian  uang.
Berdasarkan  kondisi  itulah  kemudian  tahun  2002  negara  Indonesia mengundangkan  produk  hukum  anti  pencucian  uang  yang  disebut  dengan Undang-Undang  Nomor    15  tahun  2002  tentang  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang sebagaimana  dirubah  dengan  UU.  No.  25  tahun  2003  tentang  Tindak  Pidana Pencucian  Uang,  dan  terakhir  dirubah  melalui  Undang-Undang  Nomor  8  tahun 2010  tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang (UUPPTPPU).
Kehadiran  UU  tersebut  tentu  saja  sebagai  dasar  yang  kuat  bagi  semua pengaturan dan penindakan perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada pencucian  uang,  sehingga  memberi  peluang  penegakan  hukum  oleh  aparatur penegak  hukum,  seperti  Jaksa/  Penuntut  Umum  sebagai  salah  satu  penyidik  tindak pidana  asal,  yang  sekaligus  sebagai  penyidik  tindak  pidana  pencucian  uang (money  laundering),  dimana  pada  waktu  sebelum  lahirnya  Undang-Undang Nomor  8  tahun  2010  tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana Pencucian  Uang  (UUPPTPPU),  menetapkan  penyidik  POLRI  sebagai  penyidik satu-satunya  yang  berwenang  melakukan  penyidikan  money  laundering.  Namun setelah  lahirnya  Undang-Undang  Nomor  8  tahun  2010,  telah  menentukan  salah satunya  Kejaksaan  berwenang  sebagai  penyidik  money  laundering,  disamping Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK),  Badan  Narkotika  Nasional  (BNN),  serta Direktorat  Jenderal  Bea dan Cukai  Kementerian  Keuangan
Dalam  kaitanya  dengan  soal  tindak  pidana  pencucian  uang,  jaksa  memang diposisikan  sebagai  aparat  yang  belum  lama  menanganinya  di  ranah  penyidikan. Artinya  selama  ini  jaksa  hanya  berkecimpung  atau  diposisikan  berkompeten dalam  tataran  penuntutan  dan  eksekusi  untuk  perkara-perkara  terkait    tindak pidana  pencucian  uang,  dan  belum  pernah  sebelumnya  bertindak  sebagai penyidik,  sehingga  dengan  didasarkan  pada  Undang-undang  Nomor  8  Tahun  2010 Tentang  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang,  jaksa  mempunyai  kewenangan  khusus melakukan  penyidikan.
Hal  itu  dapat  dipahami,  bahwa  peran  jaksa  dalam  penegakan  hukum  (law enforceent)  terhadap  timdak  pidana  pencucian  uang  adalah  ditunjukkan  dalam rangkaian  sebagai  aparat  yang  berkewajiban  atau  berwenang  menangani    masalah
10 https://www.kompasiana.com/bugiszone/praktek-pencucian-uang-money-laundering- dalam-perbankan-dan-hukumnya-dalam-isla m_ 574991075a 7b61a808f2c365,  akses 15 Mei 2018
apapun  yang  terkait  dengan  upaya  mempertanggungjawabkan    tindak  pidana pencucian  uang.
Jika  dalam  sistem  peradilan  pidana  terhadap  tndak  pidana  pencucian  uang bisa  diwujudkan  atau  diimplementasikan  dengan  kemampuan  yang  dimilikinya atau  secara  kesungguhan  berupaya  menyidik  dan  menuntut  sesuai  dengan  koridor norma  yuridis,  seperti  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010 Tentang  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang,  maka  apa  yang  dilakukan  oleh  jaksa  ini sudah  dapat  dikategorikan  sebagai  upaya  dalam  bentuk  penanggulangan  tindak pidana  pencucian  uang.  Upaya  ini  ini  merupakan  jenis  upaya  represif  sebagai konsekuensi  dirinya  sebagai  aparat  penegak  hukum  yang  mempunyai  kekhususan menangkap,  menahan,  atau menjalankan  eksekusi.

## PENUTUP
Perbedaan  yang  mendasar  antara  Pemeriksaan  bukti  Permulaan  dengan Penyidikan  tindak  pidana  di  bidang  perpajakan  yang  dapat  dilihat  dan  dasar hukum, pengertian, pihak yang melaksanakan, kewenangan serta  dasar pelaksanaan.  Dalam  hal  mana  pemeriksaan  bukti  permulaan  belum  masuk  dalam ranah  pro  yustitia  sehingga  bukan  termasuk  dalam  lingkup  kewenangan pemeriksaan  praperadilan.  Hakim  tidak  mendudukkan  perkara  sesuai  dengan urutan  peristiwa  hukum  yang  ada  dan  telah  menyamakan  petugas  pemeriksa  bukti permulaan  dengan  petugas  Penyidik  sehingga  telah  mengaburkan  kedudukan pihak  Termohon  selaku  pemeriksa  bukti  permulaan  dengan  Penyidik  tindak pidana  di  bidang  perpajakan.  Hakim  telah  memaknai  pengertian  tindakan penyitaan  dalam  rangka  penyidikan  secara  luas  dan  berlebihan,  sehingga  meliputi tindakan  Peminjaman  Buku,  Catatan  dan  Dokumen  yang  dilakukan  sehubungan dengan  Pemeriksa  Bukti  Permulaan.  Hakim  telah    melakukan  penyimpangan memperluas  kewenangan  objek  perkara  Praperadilan  dengan    memeriksa    dan mengadili    perkara    terkait    tindakan    Peminjaman  Buku,    Catatan    dan  Dokumen yang  dilakukan  sehubungan  dengan  Pemeriksa  Bukti  Permulaan.  Oleh  karena  itu, Hakim  telah  melakukan  penyimpangan  terhadap  asas  fundamental  dalam  hukum acara pidana.

## DAFTAR  PUSTAKA
Hartono,  2010, Penyidikan  dan Penegakan Hukum Pidana : Melalui Pendek atan Hukum Progresif, Jakarta : sinar  Grafika,  2010, hlm.  5. Hartono,  2010, Penyidikan  dan Penegakan Hukum Pidana : Melalui Pendekatan Hukum Progresif, Jakarta : sinar  Grafika,  2010, hlm.  5.
I  Gede  Yuliartha,  2014, Lembaga  Praperadilan  Dalam  Perspektif Kini dan Masa Mendatang  Dengan  Hubungannya Dengan  Hak  Asasi  Manusia  , dalam buku  Penanganan  Perkara,  (Jakarta:  Direktorat  Jenderal  Pajak  Republik Indonesia.
Johnny  Ibrahim,  2005, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif ,  Malang Bayu  Media  Publishin.
O.C  Kaligis,  2006, Perlindungan  Hukum  Atas  Hak  Asasi  Tersangka  dan Terdakwa , Bandung:  PT Alumni. Peter Mahmud  Marzuki,  2005, Penelitian Hukum , Jakarta:  Prenada Media.
Philipus  M  Hadjon,  1997, Pengkajian  Ilmu  Hukum , Metode  Penelitian  Hukum Normatif, Surabaya:  Universitas  Airlangga.
Soerjono  Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum , Jakarta:  UI Pres, 1986