## PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WAKAF YANG TIDAK TERSERTIFIKASI DI WILAYAH PESISIR UTARA JAWA TENGAH
Dewi Hendrawati, Islamiyati* Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang Jalan Prof. Sudharto, SH No.1 Tembalang Semarang islamiyati@yahoo.co.id

## Abstract
The disparity of wakaf rules with the reality of land dispute settlement disagreement is not certiﬁed in PANTURA region of Central Java making this research is important. The objective of the research to uncover and analyze the case of land dispute of wakaf is not certiﬁed in PANTURA Region of Central Java, the causal factor and the legal remedies for the settlement. The type of this research ﬁeld research with research samples Kendal District, Demak and Semarang City. The empirical juridical approach method, the data source is primary and secondary data covering primary, secondary and tertiary law materials, the data are analyzed qualitatively with quantitative assistance. The results showed that in PANTURA area of   Central Java found uncertiﬁed wakaf land of 11.8%, it is prone to cause  disputes.  The  cause  factors  are  wakif  and  nazhir  resources,  place  factors,  and misunderstandings of legality perwakafan. Settlement eﬀorts through mediation (60%).
Keywords: Disputes, Wakaf Land, Uncertiﬁed, PANTURA Central Java

## Abstrak
Kesenjangan aturan wakaf  dengan realitas penyelesaian sengketa wakaf tanah tidak tersertiﬁkasi di wilayah PANTURA Jawa Tengahmenjadikan penelitian ini penting dilakukan. Tujuan penelitian untuk mengungkap dan menganalisis kasus sengketa tanah wakaf tidak tersertiﬁkasi di Wilayah PANTURA Jawa Tengah, faktor penyebab dan upaya hukum penyelesaiannya. Jenis penelitian ini ﬁeld research dengan sampel penelitian Kabupaten Kendal, Demak dan Kota Semarang. Metode pendekatannya juridis empiris, sumber datanya yakni data primer dan skunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier, data dianalisis secara kualitatif dengan bantuankuantitatif. Hasil  penelitian  menunjukkan  di  daerah  PANTURA  Jawa  Tengah  ditemukan  tanah  wakaf  tidak tersertiﬁkasi sebesar 11,8 %, hal ini rentan menimbulkan sengketa. Faktor penyebabnya adalah sumber daya wakif dan nazhir, faktor tempat, dan kesalahpahaman legalitas perwakafan.Upaya penyelesaiannya melalui mediasi (60 %).
Kata Kunci: Sengketa, Tanah Wakaf, Tidak Tersertiﬁkasi, PANTURA Jawa Tengah

## A.      Pendahuluan
Wakaf  merupakan  salah  satu  ajaran hukum Islam yang berhubungan dengan harta benda, karena wakaf adalah perbuatan hukum w a k i f   u n t u k   m e m i s a h k a n   d a n / a t a u menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk  dimanfaatkan  selamanya  atau  untuk jangka  waktu  tertentu  sesuai  dengan kepentingannya  guna  keperluan  ibadah dan/atau  kesejahteraan  umum  menurut syariah  (Undang-Undang  Nomor  41  tahun 2004  tentang  Hukum  Wakaf,  2004).  Harta wakaf  selain  berfungsi  untuk  penyediaan
fasilitas ibadah, seperti, masjid atau mushalla, juga  berfungsi  dalam  bidang  pendidikan, kesehatan, fasilitas umum, dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, wakaf b e r p e r a n   s e b a g a i   s a l a h   s a t u   u s a h a mewujudkan dan memelihara hubungan baik dengan  Allah  dan  hubungan  baik  dengan sesama manusia.
Namun,  dalam  prakateknya,  banyak permasalahan wakaf di Wilayah pesisir pantai utara  Jawa  Tengah,  misalnya;  dimintanya kembali  tanah  wakaf  oleh  ahli  waris  wakif, tanah  wakaf  dikuasai  secara  turun  temurun
o l e h   n a d z i r   y a n g   p e n g g u n a a n n y a menyimpang dari akad wakaf, adanya tanah wakaf yang diminta kembali oleh ahli waris wakif setelah wakif tersebut meninggal dunia. Selain  itu,  permasalahan  juga  terjadi  pada nadzir  yang  tidak  bertanggung  jawab  atas kewajibannya,  seperti; harta  benda  wakaf tidak  terpelihara  sebagaimana  mestinya, terlantar atau beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum (Qahaf, 2005). Hal  inilah  yang  menimbulkan  sengketa hukum  wakaf,  yakni  permasalahan  hukum wakaf  yang  terjadi  antara  dua  pihak  atau lebih,  di  mana  masing-masing  pihak  tidak melaksanakan  kewajibannya  dan  pihak  lain merasa  dirugikan,  sehingga  tujuan  dan peruntukan  wakaf  tidak  tercapai  (Santoso, 2005).
Terjadinya  sengketa  mesti  didahului oleh konﬂik terlebih dahulu, konﬂik menurut Dean  G.  Pruitt  dan  Jeﬀery  Z.  Rubin  adalah persepsi  mengenai  perbedaan  kepentingan atau  suatu  kepercayaan  bahwa  aspirasi  dari pihak-pihak  yang  berkonﬂik  tidak  tercapai, para  pihak  yang  berkonﬂik  tidak  berhasil menyelesaikan  masalah  secara  bersama (Pruitt,  Dean  ;  Rubin,  2004) . Berdasarkan penjelasan  di  atas,  dapat  dipahami  bahwa sengketa  itu  mesti  didahului  oleh  konﬂik karena  perbedaan  kepentingan  dan  tidak d a p a t   d i c a p a i   k e s e p a k a t a n   m e l a l u i musyawarah.  Pada  perbuatan  wakaf,  obyek yang dijadikan sengketa adalah harta wakaf, sedangkan para pihak yang bersengketa bisa terjadi  antara  masyarakat  dengan  nazhir, wakif dengan nazhir, maupun nazhir dengan ahli waris wakif.
Nader  dan  Todd,  mengartikan  bahwa sengketa  adalah  konﬂik  yang  dinyatakan secara  terus-terang  di  muka  umum  dan melibatkan  pihak  ketiga.  Sengketa  atau konﬂik  di  masyarakat,  diawali  dengan munculnya keluhan- keluhan ( grievance ) dari salah satu pihak terhadap pihak lain (individu atau  kelompok).  Pihak  yang  mengeluh merasa  haknya  dilanggar,  diperlakukan secara tidak wajar, kasar, dipersalahkan, dan lainnya. Kemudian dilanjutkan dengan reaksi negatif  dengan  pihak  yang  mengeluh,  maka kondisi  ini  meningkat  situasinya  menjadi konﬂik ( conﬂict stage ), sehingga konfrontasi
berlangsung  secara diadik ,  karena  mereka tidak  mampu  menyelesaikan  konﬂik,  maka menjadikan  situasi  konﬂik  ditunjukkan  dan dibawa  ke  arah  publik  atau  masyarakat, k e m u d i a n   d i p r o s e s   m e n j a d i   k a s u s perselisihan  dalam  institusi  penyelesaian sengketa( dispute  stage ).  Konfrontasi  di antara  para  pihak  yang  berselisih  menjadi triadik (Salim, 2001).
Contoh  kasus  sengketa  tanah wakaf  yang  tidak  disertiﬁkatkan,  terjadi  di Kecamatan  Mranggen  Kabupaten  Demak. P a d a   a w a l n y a   P a k   M u s l i m   ( n a m a disamarkan) mewakafkan tanah keras (tanah pekarangan)  yang  terletak  di  jalan  raya Semarang- Purwodadi ± 5 km seluas ± 600 m 2    secara  resmi  menjadi  tanah  wakaf  pada t a h u n   1 9 9 2 .   I k r a r   w a k a f   t e r s e b u t dilaksanakan  secara  lesan  dihadapan  dua o r a n g   s a k s i ,   n a m u n   t i d a k   l a n g s u n g didaftarkan di KUA Kecamatan setempat dan b a h k a n   t i d a k   d i s e r t i ﬁ k a t k a n ,   w a k i f beranggapan  bahwa  tanah  yang  telah diwakafkan  sudah  menjadi  hak  milik  Allah SWT dan pada saat itu sertiﬁkat tanah wakaf tidak terlalu penting.
Pada  tahun  1992  status  kepemilikan tanah  wakaf,  digugat  oleh  ahli  waris  wakif yang  bernama  Budi  (nama  disamarkan)  ke P e n g a d i l a n   A g a m a   D e m a k   d e n g a n didampingi oleh seorang advokat.  PA Demak memprosesnya melalui jalur hukum, sebelum majlis  hakim  membacakan  gugatan  pokok perkara  terlebih  dahulu  majlis  hakim diwajibkan  untuk  mendamaikan  para  pihak yang  sedang  bersengketa  melalui  mediasi, yaitu  pihak  ahli  waris  wakif  dengan  pihak organisasi Islam. Perintah untuk mengadakan mediasi  disepakati  oleh  para  pihak,  dan pelaksanaan  mediasi  membutuhkan  waktu selama  14  (empat  belas)  hari.  Pada  mediasi para  pihak  melakukan  perdamaian,  tawar menawar  dan  mengembangkan  upaya penyelesaian  sengketa  wakaf  dengan kesepakatan  perdamaian.  Kesepakatannya adalah  pihak  ahli  waris  wakif  bersedia menyerahkan dan mengakui bahwa tanah itu menjadi tanah wakaf dengan ketentuan pihak organisasi  Islam  tersebut,  harus  bersedia membayar  harga  tanah  kepada  ahli  waris wakif  seharga  tanah  tersebut  (dirahasiakan) (Sulhan,  2013).  Kesepakatan  perdamaian
yang  terjadi  dikukuhkan  oleh  hakim Pengadilan  Agama  Demak  dalam  bentuk Penetapan  Penguatan  Akta  Perdamaian (Ma'arif, 2017).   Berdasarkan paparan kasus tersebut menjelaskan bahwa perbuatan wakaf tanah  yang  tidak  disertai  dengan  sertiﬁkasi wakaf, akan menimbulkan sengketa wakaf di kemudian  hari,  karena  sertiﬁkasi  berfungsi sebagai bukti outentik telah terjadinya wakaf.
Menurut penelitian yang dilakukan oleh Upi  Komariah  (2014)  tentang Penyelesaian Sengketa  Wakaf  di  Pengadilan  Agama , m e n j e l a s k a n   b a h w a   f a k t o r   y a n g menyebabkan  timbulnya  permasalahan perwakafan  di  masyarakat  adalah  masih b a n y a k n y a   w a k a f   t a n a h   y a n g   t i d a k ditindaklanjuti dengan sertiﬁkasi harta wakaf. Para  wakif  hanya  mendasarkan  pada  rasa saling  percaya.  Kondisi  ini  pada  akhirnya menjadikan  tanah  yang  diwakafkan  tidak memiliki  dasar  hukum,  sehingga  apabila dikemudian  hari  terjadi  permasalahan mengenai  kepemilikan  tanah  wakaf,  maka penyelesaiannya  akan  menemui  kesulitan, khususnya dalam hal pembuktian. Selain itu, faktor lain penyebab sengketa wakaf adalah dimintanya  kembali  tanah  wakaf  oleh  ahli waris  wakif  dan  tanah  wakaf  dikuasai  oleh a h l i   w a r i s   n a d z i r,   t e n t u n y a   h a l   i n i menyimpang  dari  akad  wakaf.Upaya penyelesaian  sengketa  wakafmelalui  tahap musyawarah,  mediasi,  arbritase.  Apabila t i d a k   d a p a t   t e r s e l e s a i k a n ,   m a k a penyelesaiannya  melalui  Pengadilan Agama (Komariah, 2014).
Menurut penelitian yang dilakukan oleh M. Mahbub Junaidi (2013) tentang Efektiﬁtas Pensertiﬁkatan  Tanah  Wakaf  Di  Kabupaten Pasuruan  (Studi  Di  Departemen  Agama Kabupaten  Pasuruan) ,  menjelaskan  bahwa proses pelaksanaan sertiﬁkasi tanah wakaf di Kabupaten  Pasuruan  belum  efektif,  masih ditemukan  banyak  tanah  wakaf  yang  belum disertiﬁkatkan.  Selain  itu,  masih  ditemukan banyak tanah wakaf yang berdiri di atas tanah n e g a r a   a t a u   b e k a s   t a n a h e i g e n d o m . Pemerintah  telah  menunjuk  Kepala  Kantor Pertanahan  setempat  untuk  memproses diterbitkannya  Surat  Keputusan  Pemberian Hak Atas  tanah  kemudian  atas  nama  nadzir menerbitkan  sertiﬁkat  tanah  wakaf.  Dengan demikian, tanah negara yang sudah berfungsi
sebagai  tanah  wakaf  seharusnya  tetap mempunyai  sertiﬁkat  tanah  wakaf  sebagai data  otentik  dan  dokumen  tertulis  untuk menjamin kepastian hukum (Junaidi, 2015).
Bertitik  tolak  dari  penjelasan  di  atas, telah  menunjukkan  adanya  permasalahan hukum  ( legal  issue) ,  yakni  kesenjangan antara  hukum  yang  dicita-citakan  tentang pelaksanaan  wakaf  ( das  sollen )dengan realitas hukum wakaf yang masih ditemukan banyak terjadinya sengketa wakaf kaitannya dengan  sertiﬁkasi  wakaf  ( das  sein ).  Oleh karena  itu  penting  dilakukan  penelitian tentang “Penyelesaian Sengketa Wakaf Tanah yang  tidak  Tersertiﬁkasi  di  Wilayah  Pesisir Utara  Jawa  Tengah”.  Penelitian  ini  berbeda dengan  penelitian  sebelumnya,  karena obyeknya  di  Wilayah  Pesisir  Utara  Jawa Tengah.
Tu j u a n   p e n e l i t i a n   a d a l a h   u n t u k menjelaskan, mengungkap dan menganalisis kasus sengketa harta wakaf tidak tersertiﬁkasi yang  terjadi  di  Wilayah  Pesisir  Utara  Jawa Tengah  beserta  faktor  penyebabnya  serta upaya  hukum  penyelesaiannya.  Manfaat penelitian  bagi  masyarakat  yakni  dapat d i g u n a k a n   s e b a g a i   p r o b l e m   s o l v i n g penyelesaian  sengketa  harta  wakaf  tanah tidak  tersertiﬁkasi.  Manfaat  penelitan  bagi pemerintah  dapat  digunakan  sebagai  dasar penentuan  kebijakan  kaitannya  dengan penyelesaian  sengketa  wakaf  sebab  wakaf tanah tidak tersertiﬁkasi.
Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian  ini,  akan  mulai  penulis  awali dengan dasar hukumnya Undang-Undang No. 41  Tahun  2004  Pasal  1  menjelaskan  bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif (pelaku wakaf) untuk memisahkan dan menyerahkan sebagian  harta  benda  miliknya  guna dimanfaatkan  selamanya  atau  untuk  jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentinganya guna  keperluan  ibadah  dan  kesejahteraan umum  menurut  syariah.  Wakaf  adalah perbuatan  hukum  yang  mulia,  terdapat  nilai ibadah  dan  nilai  sosial  (Supriadi,  2007), dalam  fungsinya  sebagai  ibadah,  wakaf diharapkan  menjadi  amal  jariyah,  yang pahalanya akan mengalir meskipun si wakif telah  meninggal  dunia.  Wakaf  juga  bernilai sosial  karena  kemanfaatan  benda  wakaf
ditujukan  oleh  sosial  kemasyarakatan, misalnya; membangun tempat ibadah, tempat pendidikan,  rumah  sakit,  pasar,  dan membantu fakir miskin.
Menurut  bahasa  wakaf  berasal  dari bahasa Arab, asal dari kata waqf yang berarti radiah ,  artinya  terkembalikan, al-tahbis artinya  tertahan,  dan al-ltasbil artinya tertawan  serta al-man'u artinya    mencegah (Sabiq, 1994). Selain itu, wakaf juga berasal dari  kata al-habs berarti al-sijn (penjara), diam, cegah, rintangan, halangan, “tahanan,” d a n   p e n g a m a n a n   ( H a r a h a p ,   2 0 0 6 ) . Berdasarkan  penjelasan  tersebut  dapat dipahami  bahwa  wakaf  dapat  meliputi berbagai  benda,  walaupun  berbagai  riwayat /hadits  menceritakan  masalah  wakaf  ini adalah mengenai tanah, tetapi berbagai ulama memahami bahwa wakaf non tanah pun boleh s a j a   a s a l   b e n d a n y a   t i d a k   l a n g s u n g musnah/habis ketika diambil manfaatnya.
Wakaf  merupakan  perbuatan  hukum, sehingga memerlukan rukun dan syarat yang harus  dipenuhi,  rukun  dan  syarat  wakaf menurut UU No. 41/2004 sebagai berikut :
1. Wakif
Pasal 6 UU Wakaf menjelaskan bahwa wakif  adalah  pihak  yang  mewakafkan  harta benda miliknya, wakif ada tiga bentuk, yakni berbentuk  perseorangan,  organisasi  dan badan  hukum.  Apabila  wakif  berbentuk perseorangan,  maka  syaratnya  adalah  wakif harus  sudah  dewasa  berumur  minimal  21 tahun, berakal sehat (tidak gila dan tidak sakit parah), tidak terhalang melakukan perbuatan hukum  dan  pemilik  penuh  harta  yang  akan diwakafkan.  Apabila  wakif  berbentuk organisasi,  maka  syaratnya  adalah  telah memenuhi  ketentuan  organisasi  untuk mewakafkan  harta  milik  organisasi  sesuai dengan anggaran dasar yang telah disepakati bersama.  Apabila  wakif  berbentuk  badan hukum  syaratnya  adalah  telah  memenuhi ketentuan  badan  hukum  untuk  mewakafkan harta benda milik badan hukum sesuai dengan a n g a r a n   d a s a r   b a d a n   h u k u m   y a n g bersangkutan.
2. Nazhir Nazhir  adalah  pihak  yang  menerima harta  benda  wakaf  dari  wakifuntuk  dikelola d a n   d i k e m b a n g k a n   s e s u a i   d e n g a n peruntukannya.  Sebagaimana  dijelaskan
dalam  pasal  9  UU  No.  41/2014  tentang hukum  wakaf,  bahwa  nadhir  bisa  berbentuk perseorangan, organisasi atau badan hukum. Apabila  berbentuk  perseorangan    syaratnya adalah  warga  negara  Indonesia,  beragama Islam,  dewasa,  amanah,    mampu  secara j a s m a n i   d a n   r o h a n i ,   t i d a k   t e r h a l a n g melakukan perbuatan hukum (Pasal 9 Ayat (1) UU Wakaf) Jika nazhir berbentuk organisasi syaratnya  adalah  pengurus  organisasi  yang bersangkutan  memenuhi  persyaratan  nazhir perseorangan  sebagaimana  dimaksud  pada n a d h i r   b e r b e n t u k   p e r s e o r a n g a n   d a n organisasi tersebut bergerak di bidang sosial, pendidikan,  kemasyarakatan,  dan/atau keagamaan  Islam  (Pasal  9  Ayat  (2)  UU Wakaf). Jika nadhir berbentuk badan hukum, maka  syaratnya  adalah  pengurus  badan hukum  yang  bersangkutan  memenuhi p e r s y a r a t a n   n a z h i r   p e r s e o r a n g a n sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1);  dan badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan badan hukum yang bersangkutan bergerak  di  bidang  sosial,  pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.
3. Harta benda wakaf
Adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi (Pasal 1 Ayat (5) UU Wakaf). Harta benda yang diwakafkan harus  memenuhi  syarat,  yaitu  harta  benda wakaf  hanya  dapat  diwakafkan  apabila dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah.
4. Ikrar wakaf Adalah  pernyataan  kehendak  wakif yang  diucapkansecara  lisandan/atau  tulisan kepada nazhir untuk mewakafkanharta benda miliknya.Ikrar  wakaf  dilaksanakan  oleh wakif  kepada  nadzir  di  hadapanPPAIW dengan  disaksikan  oleh  2  (dua)  orang saksi.Adapun untuk menjadi saksi syaratnya adalah  dewasa,  beragama  Islam,    berakal sehat,  tidak  terhalang  melakukan  perbuatan hukum.
5. Peruntukan  harta  benda  wakaf, ditujukan untuk hal-hal tertentu, antara lain; sebagai sarana dan kegiatan ibadah,   sarana dan  kegiatan  pendidikan  serta  kesehatan, bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim  piatu,  bea  siswa,  kemajuan  dan
peningkatan  ekonomi  umat;  dan/atau kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak  bertentangan  dengan  syariah  dan peraturan perundang-undangan.
6.  J a n g k a   w a k t u   w a k a f ,   d a p a t dilaksanakan  untuk  selama-lamanya  atau dalam  jangka  waktu  tertentu,  tidak  boleh dicabut  atau  dibatalkan.  Wakif  yang  telah melaksanakan  wakaf    harus  menyerahkan hartanya  kepada  nadhir  untuk  dikelola  dan harus merelakan hartanya dimanfaatkan oleh masyarakat.
Mengenai sengketa tanah wakaf, dapat dideﬁnisikan sebagai proses interaksi antara dua  orang  atau  lebih  atau  kelompok  yang m a s i n g - m a s i n g   m e m p e r j u a n g k a n kepentingannya atau objek yang sama, yaitu tanah  dan  benda-benda  lain  yang  berkaitan dengan  tanah  seperti  air,  tanaman,  tambang juga  udara  yang  berada  dibatas  tanah  yang bersangkutan (Santoso, 2005). Ada beberapa macam  sifat  permasalahan  dari  suatu sengketa  tanah,  antara  lain(Maria,  SW Sumardjono, 2009) :
1. Masalah  yang  menyangkut  prioritas dapat ditetapkan sebagai pemegang hak yang sah atas tanah yang berstatus hak atau atas tanah yang belum ada haknya.
2. Bantahan  terhadap  sesuatu  alasan  hak atau  bukti  perolehan  yang  digunakan sebagai dasar pemberian hak.
3. Kekeliruan/  kesalahan  pemberian  hak yang  disebabkan  penerapan  peraturan yang kurang atau tidak benar.
4. Sengketa  atau  masalah  lain  yang mengandung aspek-aspek sosial. Praktik  wakaf  di  masyarakat  yang sering  menimbulkan  permasalahan  adalah masih  banyaknya  wakaf  tanah  yang  tidak ditindaklanjuti dengan pembuatan akta ikrar wakaf.  Pelaksanaan  wakaf  yang  terjadi  di Indonesia masih banyak yang dilakukan atas dasar  rasa  saling  percaya,kondisi  ini,  pada akhirnya menjadikan tanah yang diwakafkan tidak memiliki dasar hukum, sehingga apabila dikemudian  hari  terjadi  permasalahan m e n g e n a i   k e p e m i l i k a n   t a n a h   w a k a f penyelesaiannya  akan  menemui  kesulitan, khususnya dalam hal pembuktian (Komariah, 2014).
Alasan  atau  penyebab  terjadinya sengketa wakaf adalah belum tertampungnya
pengaturan tentang tanah wakaf yang banyak terjadi  di  Indonesia  pada  Undang-Undang Nomor  41  Tahun  2004,  masih  banyaknya wakaf  tanah  yang  tidak  ditindaklanjuti dengan  pembuatan  akta  ikrar  wakaf, dimintanya  kembali  tanah  wakaf  oleh  ahli waris wakif dan tanah wakaf dikuasai secara turun temurun oleh nadzir.
Kaitannya  dengan  sengketa  wakaf  di atas,  maka  penyelesaiannya  telah  dijelaskan dalam  Pasal  62  UU  Nomor  41 Tahun  2004, yakni :
1. Ayat  (1)  :“Penyelesaian  sengketa p e r w a k a f a n   d i t e m p u h   m e l a l u i musyawarah untuk mufakat”
2. Ayat  (2)  :  “Apabila  penyelesaian sengketa  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (1)  tidak  berhasil  sengketa  dapat diselesaikan melaui mediasi, arbitrase, atau pengadilan.
Pasal  62  Undang-Undang  Nomor  41 Tahun  2004  di  atas,  memahamkan  bahwa penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mufakat. Apabila penyelesaian  sengketa  melalui  musyawarah tidak  berhasil,  sengketa  dapat  diselesaikan melalui  mediasi,  arbitrase,  atau  pengadilan. Selanjutnya disebutkan dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan mediasi adalah penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga (mediator) yang disepakati oleh pihak yang  bersengketa.  Dalam  hal  mediasi  tidak berhasil  menyelesaikan  sengketa,  maka sengketa tersebut dapat dibawa kepada badan arbitrase syariah. Jika badan arbitrase syariah tidak berhasil menyelesaikan sengketa, maka sengketa tersebut dapat dibawa ke Pengadilan Agama  dan/atau  Mahkamah  Syariah  (Haq, 1990).
Penjelasan di atas sejalan dengan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989,  sebagaimana  telah  diamandemen dengan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun 2006  tentang  Peradilan  Agama,  yang menyebutkan  bahwa  “Pengadilan  Agama bertugas  dan  memeriksa,  memutus  dan menyelesaikan  perkara-perkara  di  tingkat pertama  antara  orang-orang  yang  beragama Islam,  di  bidang  perkawinan,waris,  wasiat, hibah,  wakaf,  zakat,  infaq,  Shadaqah, danEkonomi syari'ah”.

## C. Metode Peneltian
Penelitian ini adalah penelitian hukum karena akan menguji implementasi Pasal 62 UU Wakaf pada penyelesaian sengketa tanah wakaf  yang  tidak  sertiﬁkasi.  Namun, penelitian juga melibatkan ilmu sosial karena bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab mengapa  masyarakat  melakukan  perbuatan wakaf yang tidak ada upaya sertiﬁkasi tanah wakaf dan bagaimana masyarakat melakukan upaya  penyelesaian  ketika  terjadi  sengketa wakaf.  Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian lapangan  ( ﬁeld  research )  yang  mengambil obyek  penelitian  di  wilayah  Pantai  Pesisir Utara  Wilayah  Jawa  Tengah,  dengan m e n g a m b i l   s a m p e l   d a e r a h   p e n e l i t a n Kabupaten Kendal, Semarang dan Demak.
P e n e l i t i a n   i n i   m e n g g u n a k a n pendekatan yuridis empiris, yakni penelitian h u k u m   d e n g a n   c a r a   m e n g g a l i   d a t a permasalahan sengketa tanah wakaf yang ada di  obyek  penelitian.  Data  yang  dibutuhkan adalah  data  primer  dan  data  sekunder  yang terdiri  dari  bahan  hukum  primer,  bahan h u k u m   s e k u n d e r   d a n   b a h a n   h u k u m pelengkap.  Data  primer  berupa  data  yang didapatkan  dari  obyek  penelitian  melalui metode  wawancara  dan  dokumentasi, respondennya  adalah  nazhir,  wakif,  PPAIW dan  masyarakat  tertentu  yang  berhubungan dengan  tema  penelitian.  Data  sekunder penelitian ini, terdiri dari tiga bahan hukum, yakni  bahan  hukum  primer,  sekunder  dan tersier.  Bahan  hukum  primer    berasal  dari landasan  hukum  wakaf,  yakni;  UU  No. 41/2004, PP. No. 42/2006, UU Nomor 5/1960 tentang  UU  Pokok  Agraria,  PP  Nomor 28/1977  tentang  Perwakafan  Tanah  Milik, dan  Peraturan  Mendagri  Nomor  6/1977 tentang  Pendaftaran  Tanah  Mengenai Perwakafan  Tanah  Milik.Bahan  hukum sekunder  berasal  dari  referensi,  jurnal  dan bahan  bacaan  yang  terkait  dengan  hukum wakaf, penyelesaian sengketa, daerah pesisir, dan tanah wakaf, sedangkan bahan penelitian tersier  berasal  dari  sumber  bacaan  yang berasal bahan non hukum, ensikolopedi, web atau  jurnal  untuk  melengkapi  bahan p e n e l i t i a n   y a n g   l a i n .   P e n e l i t i a n   i n i menggunakan  tradisi  penelitian kualitatif yang bertujuan  untuk  membangun  konsep teori yang berdasarkan bahan bacaan, selain
itu  juga  menggunakan  data  kuantitatif  guna membantu  menganalisis  data  penelitian. K e s i m p u l a n   a k a n   d i l a k u k a n   d e n g a n menggunakan metode deduktif.

## D. Hasil dan Pembahasan

## 1. Hasil Penelitian
Pada  uraian  hasil  penelitian  ini,  akan dipaparkan  terlebih  dahulu  tentang  keadaan wakaf  di  daerah  Kendal,  Semarang  dan Demak, melalui tabel sebagai berikut :
Tabel .1.

## Keadaan Tanah Wakaf
Berdasarkan  tabel  di  atas,  dapat dijelaskan bahwa Kabupaten Kendal terdapat harta wakaf sejumlah 2698 buah, harta wakaf yang  berupa  tanah  seluas  112,86  Ha.  Harta wakaf  yang  sudah  tersertiﬁkasi  ada  2.286 buah, dari tanah seluas 98, 25 Ha. Harta wakaf yang  belum  tersertiﬁkasi  ada  412  buah  Ha, dari  tanah  seluas  14,61  Ha.  Berdasarkan penjelasan  tersebut  dapat  diketahui,  bahwa harta  wakaf  yang  sudah  sertiﬁkasi  wakaf kurang lebih ada 90 %, dan hanya 10 % yang tidak  tersertiﬁkasi  wakaf.  Data  tanah  wakaf yang belum tersertiﬁkasi di Kabupaten Kota Semarang masih ada, yakni 10,6 %.
Keadaan  wakaf  di  Kabupaten  Demak ada   3.309 dengan luas tanah sebesar 647,6 ha, yang sudah tersertiﬁkasi wakaf ada 2.720 dengan luas tanah 599,28 ha, dan yang belum tersertiﬁkasi ada 589 dengan luas tanah 48,31 ha. Berarti ada sekitar 15 % tanah wakaf yang belum tersertiﬁkasi.
Bertitik  tolak  dari  data  di  atas,  dapat dijelaskan  bahwa  tanah  wakaf  yang  tidak tersertiﬁkasi di Kabupaten Kendal ada 10 %, di Kabupaten Kota Semarang ada 10,6 % dan di  Kabupaten  Demak  ada  15  %.  Apabila diambil  rerata  dari  ketiga  daerah  sampel penelitian,  maka  jumlah  tanah  wakaf  yang tidak  tersertiﬁkasi  di  daerah  wilayah  Pantai Utara  Jawa  Tengah  sebesar  11,86  %,
sedangkan  jumlah  tanah  wakaf  yang  sudah tersertiﬁkasi ada 88,14 %. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sebagian besar tanah wakaf  di  daerah  PANTURA  Jawa  Tengah sudah  tersertiﬁkasi,  hanya  11,86  %  yang belum  tersertiﬁkasi.  Keadaan  tanah  wakaf yang  tidak  tersertiﬁkasi  menjadi  salah  satu penyebab  sengketa  tanah  wakaf  di  daerah PANTURA Jawa Tengah.
Hasil  penelitian  menunjuk-kan  bahwa ada  beberapa  sengketa  wakaf  tanah  yang salah satunya disebabkan karena tanah wakaf tidak  tersertiﬁkasi,  baik  di  daerah  Kendal, Semarang,  maupun  Demak,  semuanya  akan dijelaskan melalui tabel berikut ini :

## Tabel .2. Kasus Sengketa Wakaf dan Penyelesaiannya
Berdasarkan  data  tabel  di  atas,  dapat dijelaskan bahwa di setiap daerah mesti ada sengketa  tanah    wakaf  karena  tidak
tersertiﬁkasi,  baik  di  Kendal,  Semarang, maupun  Demak.  Harta  tanah  wakaf  yang tidak  ada  sertiﬁkat  wakafnya,  akan  mudah menimbulkan  sengketa  wakaf  karena  tidak ada  bukti  otentik  telah  terjadinya  perbuatan hukum wakaf.

## 2. Penyelesaian Sengketa Wakaf Tanah Tidak Tersertiﬁkasi
Upaya  penyelesaian  sengketa  wakaf tanah  yang  tidak  tersertiﬁkasi,  berdasarkan data  di  atas,  dapat  dijelaskan  lebih  banyak menggunakan  jalur  non  litigasi,  yakni musyawarah (23 %) mediasi (60,8 %). Jalur litigasi  melalui  PA  sebanyak  1,9  %, sedangkan metode penyelesaian melalui jalur arbritase  tidak  ada,  karena  jalur  arbritase biasanya  digunakan  dalam  penyelesaian kasus sengketa di bidang perdagangan. Pada sengketa  wakaf,  sejauh  ini,  tidak  ada kaitannya dengan perdagangan.
Para  pihak  yang  bersengketa  lebih banyak menggunakan jalur non litigasi, yakni musyawarah (23 %) mediasi (60,8 %). Hal ini disebabkan oleh '(Suadi, 2017); 1. Proses lebih cepat
2. Biaya lebih murah
3. Sifatnya informal dan ﬁnal
4. Kerahasiaan terjamin
5. Dapat menjaga hubungan baik
6. Ada kebebasan memilih pihak ketiga
7. Pelaksanaan tatap muka yang pasti
8. Lebih mudah melakukan perbaikan 9. Tata cara penyelesaian sengketa diatur oleh para pihak yang bersengketa. Selain  itu,  masyarakat  pesisir  bagian utara  Jawa  Tengah  masyarakat  pesisir  yang suasananya menyatu dengan alam, sehingga hubungan  sosialnya  semakin  dalam  atau akrab.Faktor kekerabatan sangat diutamakan, anggota  masyarakat  satu  dengan  yang  lain mempunyai hubungan akrab yang diibaratkan seperti saudaranya sendiri. Pada penyelesaian sengketa  wakaf,  mereka  cenderung  terbuka dan  terus  terang  dalam  mengutarakan keluhannya,  sehingga  dapat  didengar  oleh para  pihak  yang  berkepentingan  dalam berwakaf.  Para  pihak  yang  bersengketa s e b a g a i   b a g i a n   d a r i   m a s y a r a k a t , menggunakan  musyawarah  sebagai  metode yang paling sederhana, dan ini sesuai dengan
ajaran  Islam  yang  memerintahkan  supaya orang Islam menyelesaikan segala urusannya dengan musyawarah (Q.S. Al-Syura Ayat 36).

## 3. Faktor Penyebab Wakaf Tanah Tidak Tersertiﬁkasi
Hasil  penelitian  menjelaskan  bahwa m a s i h   a d a   t a n a h   w a k a f   y a n g   b e l u m tersertiﬁkasi, dan ini menjadi salah satu faktor penyebab  terjadinya  sengketa  wakaf. Mengapa masih ada tanah wakaf yang tidak disertiﬁkan?,  hal  ini  dipengaruhi  oleh beberapa faktor, antara lain ;
a. Wakif  masih  menggunakan  paradigma lama  wakaf,  yang  meyakini  bahwa wakif  ketika  menyerahkan  hartanya untuk  wakaf,  diniati  ikhlas  mencari ridha Allah,  tidak  perlu  diketahui  oleh orang lain. Bagi wakif, berwakaf hanya untuk  Allah,  apabila  disertiﬁkatkan, akan  mengurangi  kemurnian  amalnya dan termasuk perbuatan sombong.
b. Nazhir tidak mengetahui cara atau teknis persertiﬁkatan  tanah  wakaf,  bahkan mereka takut akan biaya yang dikenakan dari  sertiﬁkasi  tanah  wakaf  tersebut. Biasanya nazhir mengelola harta wakaf, diniati atau sengaja untuk beramal, tidak mengharapkan upah atau gaji. Sehingga merasa  berat  ketika  dibebani  biaya sertiﬁkasi tanah. Padahal peraturan yang berkembang sekarang adalah sertiﬁkasi tanah  untuk  tanah  wakaf,  biayanya adalah  nol  rupiah,  kecuali  biaya pengukuran  yang  dilakukan  oleh pegawai BPN. Pengukuran tanah wakaf bertujuan  untuk  memberikan  kepastian batas-batas  tanah  dan  keterangannya, sehingga jelas status dan kedudukannya di  antara  tanah  sekitar.  Hasil  dari pengukuran  ini,  dicantumkan  dalam sertiﬁkat tanah wakaf.
c. Tempat  antara  harta  wakaf  dan  BPN jauh,  yang  menyebabkan  nazhir  tidak sabar  dan  serius  mengurus  sertiﬁkat tanah tersebut.
d. Kurangnya  penyuluhan  hukum  wakaf y a n g   m e n j e l a s k a n   t e n t a n g perkembangan  hukum  wakaf  termasuk tentang sertiﬁkat tanah wakaf, sehingga menimbulkan  kesalahpahaman  akibat
kurangnya  informsi  tentang  hukum wakaf.
e. Terjadi  benturan  hukum  antara  hukum a g a m a   d a n   h u k u m   n e g a r a ,   y a n g menyebabkan  kekhawatiran  tidak tercapainya  tujuan  wakaf  seperti  yang diharapkan wakif selama ini.
Pada  jaman  sekarang,  faktor  sertiﬁkasi tanah  wakaf,  apabila  tidak  dilakukan  dapat menyebabkan sengketa wakaf, yang biasanya timbul setelah wakif meninggal dunia, karena tidak  ada  bukti  yang  kuat  atau  otentik  telah terjadinya wakaf. Potensi timbulnya sengketa wakaf  karena  tidak  tersertiﬁkasi  disebabkan oleh beberapa pihak, yaitu;
a. Ahli  waris  wakif,  yakni  saudara  yang ditinggalkan  oleh  wakif,  baik  saudara hubungan  darah  ke  atas  (ayah,  ibu, nenek, kakek), saudara hubungan darah ke  samping  (saudara  laki-laki  dan perempuan), saudara hubungan darah ke bawah (anak dan cucu). Ahli waris inilah yang  menerima  harta  warisan  pewaris. Sikap  ahli  waris  terhadap  harta  wakaf pewaris ada dua, yakni;
- Sikap  positif  atau  punya  iktikad  baik t e r h a d a p   h a r t a   p e w a r i s   y a n g diwakafkan.  Mereka  melanjutkan amanah pewaris dalam perbuatan wakaf, s u p a y a   h a r t a   y a n g   d i w a k a f k a n bermanfaat  bagi  masyarakat  sehingga menjadi  amal  jariyah  bagi  wakif  yang telah  mati.  Ahli  waris  ini  betul-betul menjaga  harta  wakaf  supaya  kekal manfaatnya,  bahkan  dikelola  dan diberdayakan  untuk  kepentingan masyarakat. Apabila  tidak  tersertiﬁkasi harta  wakafnya,  maka  ahli  waris  ini membantu  nazhir  dalam  mensertiﬁkat- kan tanah wakaf.
- Sikap  negatif  atau  punya  iktikad  buruk pada  harta  pewaris  yang  diwakafkan. M e r e k a   t i d a k   s u k a   a t a u   k u r a n g mendukung  perbuatan  wakaf  pewaris, akibatnya  ketika  pewaris  meninggal dunia, ahli waris mencoba merebut harta wakaf  atau  mengurangi  harta  wakaf dengan  berbagai  alasan,  misalnya; e k o n o m i   ( h a r g a   t a n a h   t i n g g i ) , ketidaksetujuan, kurang tahu, ahli waris hidupnya  miskin,  dan  lainnya.  Namun,
sikap  melawan  hukum  ahli  waris t e r h a d a p   h a r t a   w a k a f ,   b i s a dikompromikan  dengan  nazhir  sebagai pengelola wakaf.
b. Nazhir, bisa berbentuk perorangan atau badan hukum atau yayasan. Tanah atau harta  tetap  yang  diwakafkan,  apabila tidak  tersertiﬁkasi,  maka  nazhir  dalam mengelola  dan  memberdayakan  harta w a k a f   t i d a k   b i s a   d i k o n t r o l   d a n cenderung  semau  gue,  hanya  nazhir yang  amanah  dan  berakhlak  baiklah yang  melaksanakan  tugasnya  secara bertanggung  jawab.  Perbuatan  nazhir yang  dapat  menimbulkan  sengketa wakaf,  misalnya;  menerlantarkan  harta w a k a f ,   t i d a k   d i p e l i h a r a   a p a l a g i diberdayakan,  menjual,  menghibahkan, mewariskan    harta  wakaf  sehingga hilang  aset  wakaf,  memperkaya  diri dengan harta wakaf. Hal-hal inilah yang dapat  menyebabkan  keluhan  dari masyarakat  atau  wakif  atau  ahli  waris wakif.
c. Ahli  waris  nazhir  bisa  mempengaruhi potensi  sengketa  wakaf  yang  tidak tersertiﬁkasi,  apabila  didahului  oleh informasi  atau  pemahaman  yang  salah dari  nazhir  kepada  ahli  warisnya. Apalagi jika perbuatan wakaf tidak ada bukti otentiknya, menjadikan harta yang dikelola nazhir seperti hartanya sendiri, d a n   a h l i   w a r i s n y a   m e n g a n g g a p demikian.
d. Masyarakat  bisa  menjadi  potensi sengketa wakaf yang tidak tersertiﬁkasi apabila tidak ada kontroling dari nazhir atau  wakif  atau  ahli  waris  wakif  yang m e m p u n y a i   i t i k a d   b a i k .   B a n y a k kejadian  di  masyarakat,  di  mana  ada warga  masyarakat  yang  menggunakan harta  wakaf  bertahun-tahun  seperti miliknya sendiri, sedangkan nazhir diam saja  atau  sengaja  membiarkannya, sampai suatu saat terjadi perebutan aset wakaf,  karena  tidak  ada  bukti  otentik yang menunjukkan bahwa tempat yang digunakan adalah harta wakaf.

## E. Simpulan
Penjelasan  di  atas,  dapat  disimpulkan bahwa sebagian besar tanah wakaf di daerah PANTURA Jawa Tengah sudah tersertiﬁkasi, hanya  11,86  %  yang  belum  tersertiﬁkasi. Keadaan tanah wakaf yang tidak tersertiﬁkasi menjadi salah satu penyebab sengketa tanah wakaf  di  daerah  PANTURA  Jawa  Tengah. Upaya  penyelesaian  sengketa  wakaf  tanah yang  tidak  tersertiﬁkasi  lebih  banyak menggunakan  jalur  non  litigasi,  yakni musyawarah  (23  %)  dan  mediasi  (60,8  %), alasannya  adalah  proses  lebih  cepat,  biaya lebih  murah,  sifatnya  informal  dan  ﬁnal, kerahasiaan  terjamin,  dapat  menjaga hubungan baik, ada kebebasan memilih pihak ketiga,  pelaksanaan  tatap  muka  yang  pasti, lebih mudah melakukan perbaikan, tata cara penyelesaian sengketa diatur oleh para pihak yang  bersengketa.  Selain  itu,  masyarakat pesisir bagian utara Jawa Tengah masyarakat pesisir  yang  suasananya  menyatu  dengan alam, sehingga hubungan sosialnya semakin dalam  atau  akrab  dan  faktor  kekerabatan sangat diutamakan.
Faktor  penyebab  wakaf  tanah  tidak t e r s e r t i ﬁ k a s i   a d a l a h   w a k i f   m a s i h menggunakan paradigma lama wakaf, nazhir t i d a k   m e n g e t a h u i   c a r a   a t a u   t e k n i s persertiﬁkatan  tanah  wakaf,  tempat  antara harta  wakaf  dan  BPN  jauh,  kurangnya penyuluhan  hukum  tentang  sertiﬁkat  tanah wakaf, terjadi benturan hukum antara hukum agama  dan  hukum  negara  tentang  legalitas perwakafan.

## DAFTAR PUSTAKA
Anshori, A.  G.  (2005).  Hukum  dan  Praktek Perwakafan  di  Indonesia.  Yogyakarta: Pilar Media.
Haq, A. F. . . [et. al. (1990). Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia. Surabaya: GBI.
Harahap, S. (2006). Paradigma Baru Wakaf.
Jakarta:  Direktorat  Jendral  Bimbingan M a s y a r a k a t   I s l a m ,   D i r e k t o r a t Pemberdayaan  Wakaf,  Kementrian Agama Republik Indonesia.
J u n a i d i ,   M .   M .   ( 2 0 1 5 ) .   E f e k t i ﬁ t a s P e n s e r t i ﬁ k a t a n   Ta n a h   Wa k a f   D i
K a b u p a t e n   P a s u r u a n   ( S t u d i   D i
D e p a r t e m e n   A g a m a   K a b u p a t e n Pasuruan). Universitas Brawijaya.
K o m a r i a h ,   U .   ( 2 0 1 4 ) .   P e n y e l e s a i a n
Sengketa Wakaf Di Pengadilan Agama.
Jurnal  Hukum  Dan  Peradilan,  3(2), 117126. Lubis,  M.  Y.  (2008).  Hukum  Pendaftaran
Tanah. Bandung: Mandar Maju.
Maria,  SW  Sumardjono.  (2009).  Mediasi
Sengketa Tanah. Jakarta: Kompas.
Pruitt,  Dean  ;  Rubin,  J.  Z.  (2004).  Teori Konﬂik  Sosial.  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar.
Qahaf,  M.  (2005).  Manajemen  Wakaf
Produktif. Jakarta: Khalifa.
Sabiq,  S.  (1994).  Fiqh  al-Sunnah.  Beirut: Dar al-Fikr. Salim,  A.  (2001).  Teori  dan  Paradigma
Penelitian  Sosial  :  Pemikiran  Norman
K .   D e n z i n   d a n   E g o n   G u b a ,   d a n Penerapannya.  Yogyakarta:  Tiara
Wacana Yogya.
Santoso, U. (2005). Hukum Agraria dan Hak- hak atas Tanah. Jakarta: Prenada Media.
Suadi,  A.  (2017).  Penyelesaian  Sengketa Ekonomi  Syariah:  Teori  dan  Praktik. Jakarta: Kencana.
Supriadi.  (2007).  Hukum  Agraria.  Jakarta:
Sinar Graﬁka.
Undang-Undang  Nomor  41  tahun  2004 tentang Hukum Wakaf (2004).