## ANALISIS PERANAN HAKAM DALAM PERKARA SYIQAQ DI MAHKAMAH SYAR’IYAH BANDA ACEH (Analisis Putusan
No.115/Pdt.G/2011/MS-Bna)
Oleh
Lukmanul Hakim

## Abstrak
Penelitian  ini  mengangkat  judul  tentang  analisis  peranan  hakam    dalam menyelesaikan  perkara syiqaq di  Mahkamah  Syar’iyah  Banda  Aceh.  Tujuan dari penelitian ini adalah mengungkapkan informasi tentang eksistensi hakam dalam perkara syiqaq di Mahkamah Syar’iyah Kota Banda Aceh. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan cara mewawancara para hakim dan panitera  di  lokasi  penelitian.  Juga  dengan  mengutip  pendapat  para  ahli  yang sesuai  atau  memiliki  relevansi  dengan  pembahasan  yang  dibahas  dalam penelitian ini. Penelusuran data literatur ini dilakukan berdasarkan pendekatan yuridis  dan  sosiologis.  Sedangkan  data  lapangan  dilakukan  berdasarkan interviuw  dan  observasi.  Setelah  kedua  data  lapangan  dan  kepustakaan terkumpul,  lalu  kemudian  diolah  dan  dianalisis  berdasarkan  metode  induktif dan deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peranan hakam dalam kasus perkara  syiqaq  Nomor.  115/Pdt.G/2011/MS-Bna  yaitu ḥakam dari  pihak Penggugat telah melakukan upaya iṣlāh antara para pihak tetapi tidak berhasil dan Ḥakam dari pihak Tergugat menerangkan ia telah melakukan upaya ishlah antara para pihak bersama dengan Ḥakam dari Penggugat tetapi tidak berhasil atau gagal didamaikan karena penggugat sangat bersikeras pada pendiriannya sedangkan  Tergugat  masih  mempertahankan  perkawinannya  dengan Penggugat. Analisisnya bahwa hakam yang diterapkan dalam perkara syiqaq di atas secara prosedural sudah menjalankan tugas sebagaimana yang diamatkan oleh Undang-undang.

## Kata Kunci: Hakam, Syiqaq, Putusan MS

## A. Pendahuluan
Hukum  acara  yang  berlaku  di  Pengadilan  Agama  sebagai  salah  satu badan peradilan untuk menjalankan fungsinya dalam menegakkan hukum dan keadilan  atau  untuk  melaksanakan  tugas  pokoknya  dalam  menerima, memeriksa  dan  mengadili  serta  menyelesaikan  perkara,  adalah  hukum  acara peradilan yang dalam kaitan ini adalah Hukum Acara Peradilan Agama. Sejak berlakunya  Undang-undang  No.  7  Tahun  1989  tentang  Pengadilan  Agama, dinyatakan  oleh  Pasal  54  bahwa  hukum  acara  yang  berlaku  pada  peradilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku
pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang tersebut. 1
Didalam  masyarakat  tidak  jarang  terjadi  kegagalan  suatu  keluarga dalam membina rumah tangga yang disebabkan oleh buruknya keadaan suatu perkawinan. Dengan diputuskannya tali perkawinan itu, dipandang merupakan jalan terakhir yang terbaik bagi kedua belah pihak setelah upaya perdamaian gagal  diupayakan.  Kewajiban  hakim  untuk  mendamaikan  pihak-pihak  yang berperkara,  sangat  menyuruh  menyelesaikan  setiap  perselisihan  dan persengketaan  melalui  pendekatan.  Karena  itu  layak  sekali  para  hakim Peradilan  Agama  menyadari  dan  mengemban  fungsi  mendamaikan.  Sebab bagaimanapun adilnya suatu putusan, namun akan tetapi lebih baik dan lebih adil hasil perdamaian. Dalam suatu putusan yang bagaimanapun adilnya, pasti harus ada pihak yang dikalahkan dan dimenangkan. Tidak mungkin kedua pihak sama-sama dimenangkan atau sama-sama dikalahkan. Seadil-adilnya putusan yang  dijatuhkan  hakim,  akan  tetapi  dirasa  tidak  adil  oleh  pihak  yang  kalah. Bagaimanapun  kurang  mengenanya  putusan  yang  dijatuhkan,  akan  dianggap dan dirasa adil oleh pihak yang menang. Hal ini berbeda dengan perdamaian.
Hasil  perdamaian  yang  tulus  berdasar  kesadaran  bersama  dari  pihak yang bersengketa, terbebas dari kualifikasi menang dan kalah. Mereka sama- sama  menang  dan  kalah.  Sehingga  kedua  belah  pihak  pulih  dalam  suasana rukun dan persaudaraan serta tidak dibebani dendam yag berkepanjangan. Agar fungsi mendamaikan dapat dilakukan hakim lebih efektif, sedapat mungkin dia berusaha menemukan faktor yang melatar belakangi persengketaan. Terutama perkara  perceraian  atas  alasan  perselisihan  dan  pertengkaran,  sangat  dituntut kemauan  dan  kebijaksanaan  hakim  untuk  untuk  menemukan  faktor  latar belakang yang menjadi permasalahannya.

## B. Pembahasan
1 Roihan A. Rasyid, Penyelesaian Diberlakukannya Hukum Acara Perdata Peradilan Umum sebagai Hukum Acara Peradilan Agama Khusus di Segi Pembuktian Zina , dalam Mimbar Hukum, No. 7 (Jakarta: al-Hikmah, Ditban Baperta Islam, 2001), h. 35

## 1. Pengertian dan Fungsi Hakam
Istilah  hakam  sesungguhnya  berasal  dari  bahasa  Arab  yaitu al-Hakamu . Secara  bahasa, hakam berarti  wasit,  pemisah,  atau  juru  tengah. 2 Secara etimologis al-hukmu berarti al-man’u (yang mencegah), yakni yang mencegah dari kezaliman. 3 Ibrahim  Anis  menjelaskan  bahwa hakam sebagai  orang  yang  dipilih untuk memutus  perkara  di antara  dua  orang yang berperkara. 4 Sedangkan at- tahkim berarti    menjatuhkan  hukum.  Dalam  kamus Munjid disebutkan  bahwa,
“arbitrase” dapat disepadankan dengan istilah “tahkim” . Tahkim sendiri berasal dari  kata  “ hakkama ”.  Secara  etimologis, tahkim berarti  menjadikan  seseorang sebagai pencegah suatu sengketa 5 . Ar-Raghib  menerangkan  bahwa hakam pada asalnya berarti mencegah dengan sebenar-benarnya untuk memperbaiki. Undang- Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama di dalam penjelasan Pasal 6 ayat (2) memberikan batasan pengertian hakam sebagai berikut,
“Hakam  ialah  orang  yang  ditetapkan  pengadilan  dari  pihak  keluarga  suami  atau pihak keluarga istri atau pihak lain untuk mencari upaya penyelesaian perselisihan terhadap syiqaq”.
Dalam  konteks  ayat  yang  memerintahkan  mengirim hakam  (arbiter) , dengan  disebutnya  kata hakam dan  bukan  hakim  sebagai  peringatan  bahwa syarat hakam adalah  harus  ada  penyerahan  wewenang  kepada  mereka  dan  bagi mereka  hanya  cukup  menjalankan  apa  yang  diserahkan  pada  mereka  dalam memutuskan  perkara.    Deeb  al-Khudhrami  menjelaskan   bahwa hakam dengan “an arbitrator appointed by a judge to settle a disputes” (seorang wasit yang diangkat atau ditunjuk oleh hakim untuk meyelesaikan suatu pertengkaran). 6
2 Tihami dan Sohari, Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap , (Jakarta: Rajawali Pers, 2009),  hlm.  189.  Lihat  juga:  Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan, Kamus  Besar  Bahasa Indonesia (KBBI), (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), hlm. 293.
3 Ibnu Faris, Al-Mu’jam al-Maqayis fi al-Lughah, Cet. I, (Bairut: Dar al-Fikr, 1415/1994), hlm. 277.
4 Ibrahim Anis dkk., Al-Mu’jam al-Wasith , Cet. II, (T.Tp.: T.Np, 1972, Juz I), hlm. 190.
5 Liwis Ma’luf, Al-Munjid al Lughah wa al-A’lam, (Bairut: Daar al-Masyriq , tt), hlm.146.
6 Deeb al-Khudhrami, A Dictionary   of Islamic  Terms , Cet. I, (Bairut: al-Yamamah  416/ 1995) ,  hlm. 103. Lihat juga: Attabik Ali mengartikan hakam dengan wasit, penengah dan hakim. Lihat Kamus  Kontemporer  Arab-Indonesia ,  Cet.  III, (Yogyakarta:  Yayasan  Ali  Maksum,  1998), hlm. 786.
Menurut Abu Hayyan, hakam adalah orang yang cakap untuk mengadili di antara  manusia  dan  mendamaikannya. 7 Sementara  al-Qasimi  mendefinisikan hakam sebagai berikut:
“Seorang laki-laki yang saleh untuk mengadili dan mendamaikan serta mencegah kezaliman dari suatu kezaliman. 8
Sementara  itu,  al-Alusi  menjelaskan  bahwa  pengertian hakam adalah “sebagai  seorang  laki-laki  yang  adil  yang  arif,  baik  strategi  dan  pandangannya dalam  menghasilkan  suatu   maslahah . 9 Di  sisi  lain,  Al-Wahidi  menjelaskan hakam berarti  hakim yakni yang  mencegah seseorang dari berbuat zalim. 10
Morteza  Mutanhari  mensyaratkan  bahwa  bagi  seorang  yang  dimanahkan mengisi jabatan hakam, maka  ia haeus jujur dan dapat dipercaya, berpengaruh,  dan mampu  bertindak  sebagai  juru  damai,  serta  ia  termasuk  orang  yang  lebih mengetahui keadaan suami istri. Harapannya agar  suami istri lebih terbuka dalam mengungkapkan rahasia hati mereka masing-masing kepada hakam. 11
Salah satu tujuan perlu diadakannya/dibentuk lembaga hakam  adalah agar sebuah rumah tangga dapat lestari dan mencegah terjadinya “bubar”  dan hancurnya kedamaian suatu keluarga. 12 Keberdaan hakam dalam masyarakat bertujuan untuk mendamaikan  dan  menyatukan  kembali  suami  istri  yang  sedang  bersengketa. Kedua hakam harus berusaha menemukan dan meneliti faktor-faktor ketegangan dan sekuat tenaga berusaha menghilangkannya. Para hakam harus berusaha untuk menyingkirkan  segala  rintangan  dan  perselisihan  terlebih  dahulu,  baru  setelah konsultasi secara lansung dengan istri dan suami kemudian menyimpulkan bahwa perceraian keduanya satu-satunya jalan yang terbaik, menerima perceraian.
7 Abu Hayyan al-Andalusi, Tafsir Bahr al-Muhit , Jilid-III, (Bairut: Dar al-Fikr, tt), hlm. 253.
8 Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi, Tafsir al-Qasimi al-Musamma Mahasin at-Ta’wil, Jilid- III, (Bairut: Dar al-Fikr, 1398/1978), hlm. 35.
9 Abu al-Fadl Syihab ad-Din Al-Alusi, Ruh al-Ma‘ani fi Tafsir al-Qur’an al-   ‘Azim wa Sab‘ al-Masani , Juz-V, (Bairut: Dar al-Fikr, 1414/199), hlm. 39.
10 Al-Wahidi, Al-Wasit fi Tafsir al-Qur’an al- Majid ,  Jilid-II, Cet. I, (Bairut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1415/1995), hlm. 47.
11 Al-Wahidi, Al-Wasit fi Tafsir... , hlm. 47.
12 Murtadha Muthahhari, Hak-hak Wanita dalam Islam , Cet-V, (Bandung: Lentera, 2000), hlm. 186-187.
Jika hakam berstatus sebagai wakil masing-masing pihak, keputusan dan tindakan mereka harus dengan persetujuan pihak-pihak yang dihakimi. Hakam hanya dapat memberi nasehat kepada suami-istri yang berselisih tersebut supaya berdamai, atau kalau upaya tersebut tidak berhasil menceraikan mereka. Akan tetapi jika salah satu pihak tidak sepakat, hakam tidak dapat berbuat apa-apa.
Dalam  ilmu  fiqh  dikenal  istilah  “ hakamaini ”  (dua  hakam),  dalam  kata bentuk tasniyah , guna menunjuk jumlah hakam dalam perkara syiqaq. Hal ini dapat  dipahami  jika  kita  menelaah  anak  kalimat, hakaman  min  ahlihi  wa hakaman min ahliha (QS. An-Nisa:35). Pasal 76 ayat (2) UU No.7 Tahun 1989 tentang  Peradilan  Agama  mengatur  masalah  jumlah  hakam,  yakni:  “dapat mengangkat seorang hakam atau lebih dari masing-masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi hakam.” Dengan demikian, jumlah hakam minimal 2 (dua) orang. Seorang dari masing-masing pihak atau pihak lain, atau lebih sehingga terdapat perbedaan dengan ketentuan Alquran dan pendapat para ahli fiqh.
Hakim  Agung  Yahya  Harahap  berpendapat,  jika  melihat  fungsi  hakam hanya  sekadar  usaha  penjajakan  penyelesaian  perselisihan  antara  suami  istri tanpa disertai dengan desisi (putusan akhir), maka jumlah hakam yang ditunjuk tidak mesti terdiri dari beberapa orang, lebih lanjut beliau berpendapat:
“Meskipun  sebaiknya  ditunjuk  beberapa  orang,  namun  secara  kasuistik mungkin lebih tepat ditunjuk satu orang saja. Terkadang, semakin banyak orang yang ikut campur tangan, semakin kacau permasalahan. Dalam hal- hal  tertentu,  upaya  menjejaki  usaha  penyelesaian  mungkin  lebih  efektif dilakukan oleh seorang saja. Kecuali jika hakam mempunyai kewenangan untuk mengambil putusan, kita anggap anggotanya muthlak harus terdiri dari  beberapa  orang,  guna  menghindari  kekeliruan  maupun  berat sebelah”. 13
Ketentuan tentang jumlah hakam pada Pasal 76 ayat (2) UU No.7 Tahun 1989 dan pendapat Hakim Agung Yahya Harahap sangat relevan dan cukup tepat jika  dihubungkan  kepada  konsep ishlah secara  umum,  yaitu  melihat  kepada semua  kasus  konflik  perdata.  Namun  berbeda  halnya  dengan  kasus  syiqaq,
13 M. Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan..., hlm.  272-273.
karena  penentuan  jumlah  hakam  mesti  dua  orang  yang  akan  mewakili  kedua belah pihak yang bersengketa. Secara historis, jumlah hakam bisa satu orang dan bisa juga lebih dari dua orang, tetapi bukan pada kasus syiqaq. 14
Ditinjau  kedudukan  hakam  secara  umum  tidak  terkhusus  hanya  pada masalah perkawinan. Ada beberapa peristiwa perselisihan yang tercatat dalam sejarah  yang  diselesaikan  dengan  menggunakan  jasa  satu  orang  hakam  atau lebih. Peristiwa-peristiwa tersebut antara lain:
1. Perselisihan  yang  terjadi  di  antara  Alqamah  dan  Amr  bin  Tufail  yang memperebutkan posisi jabatan sebagai kepala suku. Untuk menyelesaikan perselisihannya mereka meminta kepala suku lain untuk diangkat sebagai hakam. Peristiwa ini terjadi pada tahun 620.
2. Peristiwa  tahkim  pada  waktu  pelaksanaan  renovasi  Kakbah.  Ketika  itu terjadi  perselisihan  antara  masyarakat  Arab  untuk  meletakkan  kembali Hajar Aswad ke tempatnya semula. Mereka semua merasa dirinya berhak dan merupakan kehormatan bagi mereka untuk mengangkat Hajar Aswad tersebut.  Pada  mulanya  mereka  sepakat  bahwa  siapa  yang  paling  cepat bangun  pada  keesokan  harinya,  maka  dialah  yang  berhak  mengangkat Hajar  Aswad  dan  meletakkannya  ke  tempat  semula.  Ternyata  mereka secara serentak bangun pada pagi itu, sehingga tidak ada seorang pun di antara mereka yang lebih berhak atas yang lainnya. Lalu mereka meminta kepada Muhammad, yang pada waktu itu belum diangkat menjadi rasul, untuk  memutuskan  persoalan  mereka.  Dengan  bijaksana  Muhammad membentangkan selendangnya dan meletakkan Hajar Aswad di atasnya, lalu  meminta  wakil-wakil  dari  masing-masing  suku  untuk  mengangkat pinggir selendang tersebut. Kebijakan Muhammad tersebut disambut dan diterima  baik  oleh  masing-masing  orang  yang  ikut  berselisih  pendapat pada waktu itu. Dalam kasus ini hakam yang dilantik hanya seorang diri dan ada hadis takririyah. 15
14 Muhammad Salam Mazkur, Al-Qadla fi Al-Islam , (Kairo: Dar Al-Nahdlah, 1994), hlm. 21-22.
15 Muhammad Husain Haekal, Sejarah Hidup Nabi Muhammad SAW ., Cet-XVII, (Terj: Ali Audah), (Bogor: Lintera Antar Nusa, 1995), hlm .69.
3. Peristiwa  tahkim  antara  Ali  bin  Abi  Talib  dengan  Mu’awiyah  bin  Abu Sufyan  dalam  penyelesaian  Perang  Siffin  (657).  Sebagai  hakam  (juru runding)  dari  pihak  Ali  bin  Abi  Talib  ditunjuk  Abu  Musa  al-Asy’ari, sedangkan  dari  pihak  Mu’awiyah  ditunjuk  Amr  bin  As.  Pada  mulanya kedua  hakam  ini  bersepakat  untuk  menurunkan  Ali  bin  Abi  Talib  dan Mu’awiyah bin Abu Sufyan sebagai khalifah. Akhirnya Ali bin Abi Talib turun  dari  jabatan  kekhalifahannya,  sementara  Mu’awiyah  dikukuhkan sebagai khalifah berikutnya. 16
4. Peristiwa yang terjadi antara Umar bin Khattab ra. dengan seorang penjual kuda. Ketika itu Umar ingin membeli kuda yang ditawarkan dan Umar ra. mencoba kuda tersebut. Pada waktu ditunggangi  kaki kuda tersebut patah, lalu  Umar  ra.  bermaksud  untuk  mengembalikan  kuda  tersebut  kepada pemiliknya,  tetapi  pemiliknya  menolak.  Kemudian  Umar  berkata:  “ tunjuklah  seseorang  untuk  menjadi  hakam  yang  akan  bertindak  sebagai penengah di antara kita berdua. Pemilik kuda berkata: “Aku setuju Syuraih al-Iraqy  untuk  menjadi  hakam.”  Kemudian  mereka  berdua  bertahkim kepada Syuraih al-Iraqy dan Syuraih al-Iraqy menyatakan kepda Umar ra: “Ambillah  apa  yang  telah  kamu  beli  atau  kembalikan  seperti  keadaan semula (tanpa cacat).” Maksudnya transaksi jual beli sudah sah dan Umar ra.  harus  membayar  harga  kuda  tersebut  karena  kecederaan  kaki  kuda terjadi setelah terjadi transaksi. 17

## 2.  Proses Pengajuan Perkara Syiqāq di Mahkamah Syar’iyah
Ketentuan  undang-undang  No.  7  pasal  76  ayat  (2)  yang  berwenang mengangkat ḥakam adalah  pengadilan,  dilakukan  oleh  ketua  majlis  yang memeriksa  perkara.  Ketentuan  pengangkatan  ḥakam  bersifat fakultatif , 18 hal  ini dapat dilihat dari bunyi pasal tersebut dari kalimat “dapat mengangkat ḥakam ”. 19
16 Abdul Aziz Dahlan, et.al., (Ed.), Ensiklopedi Hukum Islam , Jil- V, (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve), hlm. 1750-1751.
17 Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi..., hlm. 1751.
18 Yahya  Harahap, Kedudukan  Kewenangan  dan  Acara  Peradilan Agama  (UU  Nomor  7 Tahun1989) , (Jakarta: Garuda Metropolitan Press, 1990), hlm. 275 19 Undang-Undang Peradilan Agama Undang-Undang No.7 Tahun 1989, (Cet II, Jakarta : Sinar Grafika, 1992), hlm.35
ini berarti tidak semua perkara perceraian yang didasarkan atas alasan syiqāq harus diselesaikan dengan pengangkatan ḥakam .
Upaya  pengangkatan ḥakam tergantung  kepada  hakim,  sekalipun  ada permintaan dari salah satu pihak atau dari kedua belah pihak, semuanya terletak pada penilaian hakim atas ukuran mana yang lebih mendatangkan maṣlaḥaḥ dalam penyelesaian perkara yang sedang diperiksa. Jika dalam perkiraan/penilaian hakim perdamaian lebih mudah dicapai melalui ḥakam , barangkali pengangkatan ḥakam bisa berubah menjadi keharusan. Yang jelas seorang hakim tidak boleh bersikap apriori ;  pesimis  akan  ada  kemungkinan ishlah bisa  dicapai,  sebaliknya  harus bersikap  membuka  peluang  untuk  mengangkat ḥakam sampai  putusan  perkara syiqāq dijatuhkan. Dalam kondisi lain, dari hasil pemeriksaan menunjukkan bukti- bukti perkara yang sangat parah, dan pengangkatan ḥakam dapat diperhitungkan akan  sia-sia, ḥakam lebih  tepat  menyelesaikan  perkara.  Sebaiknya  diyakini  dan berpegang  teguh  pada  sunnatullah,  bahwa  tidak  semua  persengketaan  dapat diselesaikan. 20
Gugatan cerai dapat dilakukan oleh istri, tetapi harus berdasarkan ketentuan yang berlaku. Berikut langkah-langkah yang harus dilakukan penggugat (istri) atau kuasanya  merujuk  pada  perundang-undangan  yang  berlaku  di  Indonesia. Perundangan  yang  dimaksud  adalah  Undang-Undang  No.7  Tahun  1989  tentang Peradilan Agama.

## Tahapan Awal
Penggugat  (istri)  atau  kuasanya  mengajukan  gugatan  tertulis  atau  lisan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah dengan ketentuan:
1. Daerah  hukum  Pengadilan  Agama/Mahkamah  Syariah  meliputi  tempat kediaman penggugat.
2. Jika penggugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan diajukan kepada Pengadilan  Agama/Mahkamah  Syariah  yang  daerah  hukumnya  meliputi tempat kediaman tergugat.
20 Hasil Wawancara dengan Bapak Yusuf Abdullah, Hakim Anggota Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, hari kamis Tanggal 22 Oktober 2014.
3. Jika  penggugat  atau  tergugat  bertempat  kediaman  di  luar  negeri,  gugatan diajukan  kepada  Pengadilan  Agama/Mahkamah  Syariah  yang  daerah hukumnya  meliputi  tempat  perkawinan  dilangsungkan  atau  kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.
4. Penggugat  dianjurkan  untuk  meminta  petunjuk  kepada  Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah tentang tata cara membuat surat gugatan.
5. Gugatan soal pengasuhan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama dapat  diajukan  bersama-sama  dengan  gugatan  perceraian  atau  sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap.
6. Membayar  biaya  perkara  melalui  bank  yang  ditunjuk.  Bagi  yang  tidak mampu, dapat berperkara secara cuma-cuma (prodeo).

## Isi Permohonan Cerai Gugat
1. Nama,  umur,  pekerjaan,  agama  dan  tempat  kediaman  pemohon  dan termohon.
2. Posita (fakta kejadian dan fakta hukum).
3. Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita).

## Proses Penyelesaian Perkara Cerai Gugat
1. Penggugat mendaftarkan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah.
2. Penggugat  dan  tergugat  dipanggil  oleh  Pengadilan  Agama/Mahkamah Syariah untuk menghadir persidangan.
3. Tahap persidangan.
4. Pada  pemeriksaan  sidang  pertama,  hakim  berusaha  mendamaikan  kedua pihak, dan suami istri harus datang secara pribadi.
5. Apabila tidak berhasil, hakim mewajibkan kepada kedua belah pihak agar terlebih dahulu menempuh mediasi.
6. Apabila  mediasi  tidak  berhasil,  pemeriksaan  perkara  dilanjutkan  dengan membacakan  surat  permohonan,  jawaban,  jawab  menjawab,  pembuktian dan kesimpulan. Sesudah proses perkara melewati tahap pemeriksaan saksi,
dan alat bukti lainnya yang diajukan para pihak sudah selesai diperiksa. Dari hasil  pemeriksaan  pembuktian,  pengadilan  telah  mendapat  gambaran tentang  sifat  syiqāq,  pada  tahap  seperti  inilah  baru  saatnya  menunjuk ḥakam, kemudian termohon dapat mengajukan gugatan rekonvensi (gugat balik) jika kurang puas dengan putusan akhir ini.
Itulah proses cerai gugat yang dapat diajukan oleh istri menurut perundang- undangan  yang  berlaku.  Secara  prosedural,  pengangkatan ḥakam perkara perceraian atas alasan syiqāq dilakukan pada saat tahap proses pemeriksaan perkara sudah  selesai  pemeriksaan  saksi  dan  alat  bukti  lainnya.  Pengangkatan ḥakam sifatnya Imperatif, tergantung dengan kondisi perkara yang menurut pertimbangan hakim atau pengadilan memungkinkan untuk diadakan atau tidak.
Proses  cerai  gugat  ini  tidak  dapat  dipastikan  berapa  lama  waktunya,  Ada yang selesai dalam hitungan hari, tetapi ada pula yang selesai dalam hitungan bulan, bahkan  tahun.  Semakin  cepat  prosedur  dipenuhi  dan  dijalankan,  semakin  cepat proses cerai gugat akan selesai.

## 3. Analisis Terhadap Peranan Hakam dalam Menyelesaikan Perkara Syiqaq
Nomor. 115/Pdt.G/2011/MS-Bna
a. Identitas Penggugat dan Tergugat
Mutia    binti    H.  M.  Dahlan,  Usman  bin  Abdurrahman  umur  38  tahun, Agama  Islam  pekerjaan  mengurus  rumah  tangga, pedidikan SMA, tempat tinggal di  jalan  Sisingamangaraja  Gampong  Lampulo, Kecamatan  Kuta  Alam,  Kota Banda  Aceh, selanjutnya disebut Penggugat. Telah menikah dengan  Usman bin Abdurrahman,  umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, pendidikan tidak tamat  SD,  tempat  tinggal  di  jalan  Matahari  Lorong  Kenari,  Gampong  Lampulo, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, selanjutnya disebut tergugat.
a. Duduk Perkara
Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan tentang duduk perkaranya ini  sebagaimana  tercantum  di  dalam  putusan  sela  Nomor  :  115/Pdt.G/2011/MS- Bna. Tanggal 5 Oktober 2011 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 7 Zulqa’idah
1432  Hijriah yang  amarnya  sebagaimana  berikut    sebelum  menjatuhkan  Putusan Akhir :
1. Menetapkan/merujuk  Sdr.  Syukri  bin  Sulaiman  dan  Mahdani  bin  H.  Dahlan sebagai ḥakam dari pihak Penggugat.
2. Kedua orang ḥakam (ḥakamain) tersebut diberi tugas untuk melakukan iṣlāh antara Penggugat dengan Tergugat serta melaporkan hasilnya kepada Majlis Hakim.
3. Menangguhkan amar tentang biaya perkara hingga putusan akhir.
Menimbang,  bahwa  dalam  persidangan  selanjutnya ḥakamain dalam perkara  ini  hadir  dalam  persidangan  dan  melaporkan  hasil  tugas  mereka  dalam melakukan iṣlāh antara para pihak, menimbang bahwa ḥakam dari pihak Penggugat telah menerangkan bahwa mereka telah melakukan iṣlāh (berusaha mendamaikan) para  pihak  tetapi  tidak  berhasil  atau  gagal  didamaikan  karena  penggugat  sangat bersikeras  pada  pendiriannya  untuk  bercerai  dan ḥakam dari  pihak  tergugat menerangkan  ia  telah  melakukan  upaya iṣlāh antara  para  pihak  bersama  dengan ḥakam dari penggugat tetapi tidak berhasil atau gagal didamaikan karena penggugat sangat  bersikeras  pada  pendiriannya  sedangkan  tergugat  masih  ingin mempertahankan perkawinannya dengan penggugat.
Menimbang  bahwa  para  pihak  dalam  kesimpulan  akhir  mereka menerangkan  bahwa  tetap  pada  pendirian  mereka  masing-masing  sebagaimana dikemukakan baik di dalam gugatan, jawaban dan Replik serta Duplik.
Menimbang, bahwa untuk meringkaskan putusan ini maka ditunjuk kepada hal ihwa terurai dalam berita acara persidangan sebagai salah satu kesatuan yang tidak dipisahkan dengan putusan ini.
c. Pertimbangan  Hukum
Menimbang, bahwa Mahkamah Syar’iyah perihal tersebut bersandar pada apa-apa yang telah dipertimbangkan di dalam putusan sela tersebut diatas.
Menimbang, bahwa Ḥakamain dalam perkara ini sebagaimana tersebut di dalam  putusan  sela  dimaksud  telah  melaksanakan  tugas  yang  diberikan  kepada mereka dan telah melaporkan hasil ke persidangan.
Menimbang,  bahwa ḥakam dari  pihak  Penggugat  menerangkan  mereka telah  melakukan  upaya iṣlāh antara  para  pihak  tetapi  tidak  berhasil  atau  gagal didamaikan karena Penggugat sangat bersikeras pada pendiriannya untuk bercerai dan Ḥakam dari  pihak  Tergugat  menerangkan  ia  telah  melakukan  upaya  ishlah antara para pihak bersama dengan Ḥakam dari Penggugat tetapi tidak berhasil atau gagal  didamaikan  karena  penggugat  sangat  bersikeras  pada  pendiriannya sedangkan Tergugat masih mempertahankan perkawinannya dengan Penggugat.
Menimbang,  bahwa  majlis  hakim  sebelum  mengambil  kesimpulan  dalam perkara ini telah melaksanakan maksud pasal 76 Ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU Nomor 50 Tahun 2009.
Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  tersebut  majlis  hakim berpendapat bahwa antara barang pihak telah terjadi perselisihan yang tajam yang berakibat  rumah  tangga  telah  pecah  sehingga  para  pihak  tidak  dapat  lagi menegakkan hududullah , atau dengan ungkapan lain hak dan kewajiban masing- masing pihak terabaikan, disamping keutuhan rumah tangga para pihak telah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi malah mempertahankan perwakilan para pihak dalam  keadaan  perselisihan  yang  berakibat  terpisahnya  tempat  kediaman  dalam waktu  yang  pasti  akan  mendatangkan  mudarat  bagi  para  pihak  atau  menjurus timbulnya dosa, hal mana katagorikan sebagai suatu yang mudarat yang bertertangga dengan  ruh  syara’ لازي    ررضلا “Mudarat  harus  dihilangkan”,  maka jalan  satu-satunya  adalah  perceraian  oleh  karena  itu  beralasan  menurut  hukum untuk mengabulkan gugatan penggugat.
Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai  dengan  ketentuan  pasal  89  ayat  (1)  UU  Nomor 7  Tahun 1998  yang  telah diubah untuk kedua kalinya UU Nomor 50 Tahun 2009, Majlis telah memperoleh alasan hukum membebankan penggugat membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tercantum di dalam diktum putusan ini.
Dengan    mengingat    Nash    Syar’i    dan  pasal-pasal  dari  peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini.
d. Putusan Mahkamah Syar’iyah B. Aceh
1. Mengabulkan gugatan penggugat ;
2. Menjatuhkan  thalak  satu  bain  sughra  dari  tergugat  (Usman  bin Abdurrahman) terhadap penggugat ( Mutia binti H. M. Dahlan);
3. Memerintahkan  panitera  untuk  mengirimkan  satu  eksamplar  salinan putusan  ini  yang  berkuatan  hukum  tetap  kepada  pegawai  pencatat  nikah kantor  urusan  agama  Kecamatan  Kuta  Alam  (tempat  tinggal  dan  tempat perkawinan  penggiugat  dn  tergugat  dilansungkan)  untuk  dicatat  dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp, 191.000 ( Seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah). Demikian dijatuhkan di Banda Aceh dalam rapat permusyawaratan majlis hakim pada hari rabu tanggal 26 Oktober  2011  Miladiah  bertepatan  dengan  tanggal  28  Zulqa’idah  1432 Hijriah  oleh  kami  Dr.  M.  Yusuf  Abdullah  yang  ditunjuk  oleh  Ketua Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh sebagai Ketua Majlis Dr. Ahmad Zaini Dahlan  dan  Dr.  H.  M.  Afnan  Damrafli  masing-masing  sebagai  hakim anggota,  putusan  tersebut  diucapkan  dalam  sidang  terbuka  untuk  umum pada  hari  itu  juga  oleh  ketua  majlis  tersebut  dihadapan  hakim-hakim anggota  serta  Muhammad  sebagai  panitera  pengganti  juga  dihariri  oleh penggugat dan tergugat.
e. Analisis Penulis
Pertama, dari  proses  pemeriksaan  yang  dilakukan  oleh  majlis  hakim Pengadilan Mahkamah Syariah Banda Aceh sebagaimana yang disebutkan di atas, ada hal menarik untuk dianalisis yaitu perihal pengangkatan ḥakam sebagaimana Pasal 76 Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 7 Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama  beserta  penjelasannya  menyatakan bahwa bila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqāq , yaitu perselisihan yang tajam dan  terus  menerus  antara  suami  isteri,  maka  selain  harus  mendengar  keterangan saksi, juga harus mengangkat ḥakamain untuk mendamaikan suami isteri tersebut.
Atas dasar ini, majlis hakim Mahkamah Syar’iyah sangat patut mengangkat ḥakam demi terwujudnya asas yang terpenting dalam Pengadilan Agama yaitu hakim wajib mendamaikan para pihak demi terciptanya kemaslahatan para pihak yang berpekara di depan pengadilan.
Ketentuan dalam pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 mengharuskan hakim untuk mendengar keterangan keluarga atau orang yang dekat suami isteri sebelum  memberi putusan. “ Apabila gugatan perceraian didasarkan alas alasaan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suaimi isteri”. 21
Penulis  menilai,  kebijakan  majlis  hakim  dalam  menangani  kasus  syiqāq No.115/Pdt.G/2011/MS-Bna diatas sesuai dengan prosedural hukum yang berlaku di Mahkamah Syar’iyah. Penanganan secara prosedural hukum dimaksudkan untuk menegakkan  keadilan,  kebenaran,  ketertiban  dan  kepastian  hukum  yang  mampu memberikan pengayoman kepada masyarakat Islam.  Pertimbangan majlis hakim dalam perspektif personal tergugat yang belum ingin bercerai juga harus menjadi pertimbangan agar hak tergugat juga terealisasi dengan baik. Terjadi atau tidaknya nusyud dari  tergugat,  diterima  atau  tidak  gugat  cerai  tersebut,  sangat  ditentukan oleh  analisa  dan  interpretasi  (pendapat)  hakim  terhadap  fakta  dan  peristiwa  di lapangan.
Salah satu alasan majlis hakim di Mahkamah Syar’iyah mengangkat  dalam kasus syiqāq di atas, karena di dalam persidangan setelah proses jawab menjawab (replik dan duplik) serta pembuktian, terbukti terjadi percekcokan yang serius dan perselisihan terus menerus baik dari pengakuan, bahan bukti atau saksi-saksi dari pihak  penggugat.  Ketika  penggugat  tetap  bersikeras  untuk  bercerai,  sedangkan pihak  tergugat  masih  berkeinginan  untuk  mempertahankan  perkawinannya sekalipun keluarga mereka dalam keadaan perselisihan terus menerus. Dalam hal ini,  hakim  melihat  masih  ada  celah  pada  mereka  untuk  disatukan  kembali, kemudian  membuat  amar  putusan  untuk  mengangkat  ḥakam    dari  keluarga  para pihak yang terdekat. Keputusan majlis hakim ini sangat sesuai dengan  pendapat Imam  Syafi’i  tentang  asal ḥakamain “Allah  lebih  mengetahui  tentang  apa  yang dikehendakinya,  tentang  kekhawatiran  persengketaan  yang  mana  apabila  kedua suami istri sampai bersengketa, Allah menyuruh untuk mengutus seorang  ḥakam
21 Undang-Undang Peradilan Agama - Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, Cet. 11; (Jakarta Sinar Grafika, 1992), hlm. 67
(juru damai) dari pihak laki-laki (suami) dan seorang ḥakam  dari pihak perempuan (istri)”. 22
Kedua ,  ketika ḥakamain kedua  belah  pihak  tidak  adanya  konflik,  artinya masih bisa berkomunikasi dengan lancar untuk mencari solusi dari akses pertemuan antara  kedua  belah  pihak,  diangkatlah  putusan  sela,  sebelum  majlis  hakim menjatuhkan  putusan,  majlis  hakim  menunjuk  saudara  A  sebagai ḥakam pihak penggugat  dan  saudara  B  sebagai ḥakam pihak  tergugat.  Kedua ḥakam tersebut diberi  tugas  untuk  melakukan  perdamaian  antara  penggugat  dan  tergugat  dan melaporkannya ke persidangan isinya putusan selah, dan ditanyakan berapa lama waktu proses iṣlāh , kadang-kadang tahap pertama jenjang waktu 14 hari, kadang- kadang 15 hari. Jika diantara kedua ḥakam  tersebut sudah ada kesimpulan, sepakat sebaiknya  mereka  diceraikan,  atau  mereka  diceraikan  dengan  ketentuan  istri membayar uang  kepada  suaminya  sekian  atau  tidak  ada  solusi  temu,  dan  ḥakam pun    tidak  bisa  mengambil  sikap  secara  sepakat  yang  terbaik  untuk  mereka, diceraikan sulit karena  tidak ada kemampuan dan dipersatukan juga sulit karena mereka tidak ada satu kata, kemudian diserahkan kepada majlis hakim.
Kajian secara  filosofi atau hikmah pengangkatan ḥakam , yaitu khususnya dalam perkara syiqāq majlis hakim boleh mengangkat ḥakam ahli para pihak tetapi keputusan  tetap  pada  pengadilan,  baik ḥakamain sepakat  merekomendasikan kepada  hakim  sebaiknya  mereka  diceraikan,  atau  sebaiknya  mareka  diceraikan bersyarat,  atau  memungkinkan  mereka  itu  untuk  dipersatukan  kembali  dengan sebuah  perjanjian,  atau  menurut  pendapat ḥakam sepakat  antara  mereka  belum masanya untuk diceraikan karena masih terbentang jalan untuk berdamai namun saat ini belum terwujud.
Rekomendasi ḥakam tersebut  menjadi  bahan  pertimbangan  dalam membuat  keputusan,  apabila  dua ḥakam membuat  kesimpulan  dari  hasil kesepakatan,  kadang-kadang  bisa  diselesaikan  dengan  cara  si  perempuan membayar kepada laki-laki enam manyam mas umpamanya dan diceraikan secara ‘iwad,  ketika  kedua  belah  pihak  sepakat  maka  hakim  sebelum  menjatuhkan
22 Imam Abdillah Muhammad bin Idris Al-Syafi’i, Al-Umm , Jil. 5, (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiah, tt). hlm. 234
keputusan akhir memberi kesempatan kepada suami untuk mengucapkan thalaq dan memerintahkan kepada tergugat untuk membayar ‘iwad .  Apabila ‘iwad tersebut belum  ada,  Majlis  hakim    memberikan  kesempatan  pada  penggugat  untuk mempersiapkannya dalam masa tertentu, apabila tidak diserahkan juga sedangkan batas  waktu  tempoh  penyerahannya  sudah  habis,  perkara  tersebut  ditolak  dan pengadilan tidak jadi menceraikan para pihak, kalau sudah dipenuhi, majlis hakim memberi  kesempatan  kepada  tergugat  untuk  menceraikan  penggugat  dan diperintahkan kepada penggugat menyerahkan ‘iwad itu. 23
Setelah  majlis  hakim  mengangkat ḥakamain dari  kedua  belah  pihak  dan menempuh proses perdamaian namun hasilnya gagal, dan ditemukan adanya fakta perselisihan terus menerus, serta tidak ada indikasi perdamaian antara penggugat dan tergugat. Maka dari keterangan tersebut majlis hakim mengabulkan gugatan penggugat dan manjatuhkan thalaq bain shughra dari  Mutia  binti  H. M. Dahlan, terhadap Usman bin Abdurrahman.

## C. Penutup
Hakam ialah orang yang ditetapkan pengadilan dari pihak keluarga suami atau  pihak  keluarga  istri  atau  pihak  lain  untuk  mencari  upaya  penyelesaian perselisihan terhadap syiqaq. Peranan hakam dalam kasus perkara syiqaq Nomor. 115/Pdt.G/2011/MS-Bna yaitu ḥakam dari pihak Penggugat telah melakukan upaya iṣlāh antara  para  pihak  tetapi  tidak  berhasil  dan Ḥakam dari  pihak  Tergugat menerangkan ia telah melakukan upaya ishlah antara para pihak bersama dengan Ḥakam dari  Penggugat  tetapi  tidak  berhasil  atau  gagal  didamaikan  karena penggugat  sangat  bersikeras  pada  pendiriannya  sedangkan  Tergugat  masih mempertahankan  perkawinannya  dengan  Penggugat.  Analisisnya  bahwa  hakam yang diterapkan dalam perkara syiqaq di atas secara prosedural sudah menjalankan tugas sebagaimana yang diamatkan oleh Undang-undang.
23 Hasil Wawancara dengan Bapak Yusuf Abdullah (Mantan Hakim Anggota Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh), hari kamis Tanggal 22 Oktober 2014.

## Daftar Pustaka
Abdul Aziz Dahlan, et.al., (Ed.), Ensiklopedi Hukum Islam , Jil- V, (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve)
Abu  al-Fadl  Syihab  ad-Din  Al-Alusi, Ruh  al-Ma‘ani  fi  Tafsir  al-Qur’an al-   ‘Azim wa Sab‘ al-Masani , Juz-V, (Bairut: Dar al-Fikr, 1414/1999)
Abu Hayyan al-Andalusi, Tafsir Bahr al-Muhit , Jilid-III, (Bairut: Dar al-Fikr, tt)
Al-Wahidi, Al-Wasit fi Tafsir al-Qur’an al- Majid ,  Jilid-II, Cet. I, (Bairut: Dar al- Kutub al-‘Ilmiyyah, 1415/1995)
Attabik Ali, Kamus Kontemporer Arab-Indonesia , Cet. III, (Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum, 1998)
Deeb al-Khudhrami, A Dictionary   of Islamic  Terms , Cet. I, (Bairut: al-Yamamah 416/ 1995)
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),
(Jakarta: Balai Pustaka, 1988)
Hasil  Wawancara  dengan  Bapak  Yusuf  Abdullah  (Mantan  Hakim  Anggota Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh)
Hasil  Wawancara  dengan  Bapak  Yusuf  Abdullah,  Hakim  Anggota  Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh.
Ibnu  Faris, Al-Mu’jam  al-Maqayis  fi  al-Lughah, Cet.  I,  (Bairut:  Dar  al-Fikr, 1415/1994)
Ibrahim Anis dkk., Al-Mu’jam al-Wasith , Cet. II, (T.Tp.: T.Np, 1972, Juz I)
Imam  Abdillah  Muhammad  bin  Idris  Al-Syafi’i, Al-Umm ,  Jil.  5,  (Beirut:  Darul Kutub Al-Ilmiah, tt)
Liwis Ma’luf, Al-Munjid al Lughah wa al-A’lam, (Bairut: Daar al-Masyriq , tt)
Muhammad  Husain  Haekal, Sejarah  Hidup  Nabi  Muhammad  SAW .,  Cet-XVII, (Terj: Ali Audah), (Bogor: Lintera Antar Nusa, 1995)
Muhammad  Jamaluddin  Al-Qasimi, Tafsir  al-Qasimi  al-Musamma  Mahasin  at- Ta’wil, Jilid-III, (Bairut: Dar al-Fikr, 1398/1978)
Muhammad Salam Mazkur, Al-Qadla fi Al-Islam , (Kairo: Dar Al-Nahdlah, 1994) Murtadha Muthahhari, Hak-hak Wanita dalam Islam , Cet-V, (Bandung: Lentera, 2000)
Nurmayuli,  Nurmayuli.  "Filsafat  Manajemen  Pendididkan  Islam  Sebagai Ilmu." Jurnal Al Mabhats 6.1 (2021): 35-49.
Roihan  A.  Rasyid, Penyelesaian  Diberlakukannya  Hukum  Acara  Perdata Peradilan Umum sebagai Hukum Acara Peradilan Agama Khusus di Segi Pembuktian  Zina ,  dalam  Mimbar  Hukum,  No.  7  (Jakarta:  al-Hikmah, Ditban Baperta Islam, 2001)
Tihami  dan  Sohari, Fikih  Munakahat  Kajian  Fikih  Nikah  Lengkap ,  (Jakarta: Rajawali Pers, 2009)
Undang-Undang Peradilan Agama - Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, Cet. 11; (Jakarta Sinar Grafika, 1992)
Undang-Undang  Peradilan  Agama  Undang-Undang  No.7  Tahun  1989,  (Cet  II, Jakarta : Sinar Grafika, 1992)
Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (UU Nomor
7 Tahun 1989) , (Jakarta: Garuda Metropolitan Press, 1990)