PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo

## TRANSPARANSI PEMANFAATAN DANA BANTUAN OLEH BADAN TA’MIRUL MASJID ASSHABIRIN DI DESA ILOHUUWA KECAMATAN BONE KABUPATEN BONE BOLANGO
Andi Yusuf Katili & Ibrahim Kamaru
STIA Bina Taruna Gorontalo yusuf2801@gmail.com 1 & bukujurnalstia@binataruna.ac.id 2

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  gambaran  tentang  Transparansi Pemanfaatan  Dana  Bantuan  Oleh  Badan  Ta’mirul  Masjid  Asshabirin  di  Desa Ilohuuwa  Kecamatan  Bone  Kabupaten  Bonebolango.  Jenis  dalam  penelitian  ini adalah  deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif.  Tehnik  pengumpulan  data dilakukan  melalui  wawancara  dengan  sejumlah  infroman,  observasi  dan dokumentasi.  Fokus  penelitian  terdiri  dari  Keterbukaan  Informasi,  Pengawasan, dan Evaluasi.
Hasil  penelitian  menyimpulkan  bahwa keterbukaan  informasi  belum  ada  sebab tidak  seluruh  bantuan  dana  pembangunan  dipegang  oleh  Badan  Ta’mirul  Masjid sehingga  Badan  Ta’mirul  tidak  punya  rekapan  lengkap  mengenai  penggunaan dana  bantuan.  Pengawasan  belum  melibatkan  masyarakat  setempat  sementara pihak  pemerintah  desa  tidak  melakukan  pengawasan  secara  terus  menerus sehingga  adanya  penggunaan  bantuan  pembangunan  yang  tidak  terkait  dengan kegiatan  pembangunan.  Evaluasi  tidak  pernah  dilakukan  oleh  Badan  Ta’mirul Masjid  sehingga  tidak  ada  penilaian  mengenai  keefektifan  dan  efisiensi  dana bantuan  pembangunan  untuk  dipertanggungjawabkan  kepada  masyarakat  dalam rangka  pencapaian  tujuan  pembangunan  serta  untuk  melihat  berbagai  masalah yang dihadapi selama melakukan kegiatan pembangunan Masjid Asshabirin.
Kata Kunci: Tansparansi, Pemanfaatan, Dana Bantuan

## PENDAHULUAN
Peningkatan pembangunan adalah  hal  yang sangat  rumit  dan kompleks dalam kehidupan bernegara, peningkatan pembangunan ditujukan  untuk  kemakmuran  dan kesejahteraan masyarakat.  Terutama pembangunan masjid yang merupakan media yang akan digunakan  oleh  masyarakat  sebagai tempat  ibadah  serta  pembinaan  umat atau  jamaah  di  sekitar  masjid.  Untuk itu  perlu  adanya  Badan  Ta’amirul
Masjid sebagai lembaga untuk memrakarsai  berbagai  kegiatan  yang berhubungan dengan keagamaan serta melakukan pengelolaan masjid. Keberadaan  Badan  Ta’mirul Masjid harusnya dapat memanajemen  dengan  baik  dan penuh  tanggung  Jawab  terhadap berbagai  kegiatan  masjid  terutama yang berhubunagan
dengan pengelolaan  bantuan  pembangunan baik  berupa  dana  maupun  material yang  berasal  dari  masyarakat,  guna dapat    meningkatkan  rasa  percaya
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo
masyarakat  yang  mengamanahkan uangnya untuk pembangunan masjid. Karena  sumber  bantuan  berasal  dari masyarakat  maka  Badan  Ta’mirul Masjid  harus  transparan  kepada masyarakat setempat terhadap jumlah  uang  maupun  material  yang terkumpul  dan  arah  penggunaannya, sebab  masalah  transparansi  menjadi hal  utama  yang  menjadi  keluhan masyarakat karena kurangnya informasi yang diberikan oleh Badan Ta’mirul  Masjid  terkait  dengan pemanfaatan dana bantuan pembangunan  yang  meliputi  sumber perolehan sampai dengan penggunaan atau pembelian berbagai bahan  material  yang  akan  digunakan untuk  pembangunan.  Hal-hal  inilah yang  menimbulkan  citra  yang  buruk kepada  pengelola  dana  bantuan pembangunan  padahal  di  sisi  lain dengan  adanya  Badan  Ta’mirul Masjid  masyarakat  mengharapkan sistem  pembangunan  yang  efektif dan efisien
Badan  Ta’mirul  Masjid  adalah sekumpulan  orang-orang  mukmin yang  memperoleh  amanah  jama’ah untuk  memakmurkan  Masjid,  agar Masjid berfungsi sebagai tempat atau pusat  pembinaan,  selain  menjadi pelaksana  aktifitas  dan  keamanan Masjid, Badan Ta’mirul juga memiliki  peran  untuk  mengelola dana  baik  dari  segi  pelaksanaan,
pembelanjaan  ataupun  penyaluran keuangan  masjid.  Sehingga  Badan Ta’mirul  berfungsi  dengan  baik  dan bukan  hanya  sebagai  formalitas  dari organisasi  keagamaan  dalam  masjid melainkan suatu badan yang memiliki peran penting dalam memajukan perkembangan pembangunan. Pengurus Badan Ta’mirul Masjid diharapkan memiliki  integritas  dan  mampu
bertanggungjawab  terhadap  tugas yang diamanahkan oleh para jama’ah untuk  meningkatkan  rasa  percaya mereka pada Badan Ta’mirul Masjid.
Salah satu upaya Badan Ta’mirul  Masjid  adalah  dengan melakukan transparansi yang diharapkan  dapat  menjawab  serta meminimalisasi kecurigaan masyarakat  terhadap  pengelolaan bantuan pembangunan masjid. Dengan  adanya  transparansi  yang dilakukan  oleh  Badan  Ta’mirul Masjid merupakan bentuk pendayagunaan organisasi keagamaan dengan baik dalam mewujudkan  sistem  kontrol  dari masyarakat  serta  mengurangi  risiko penggunaan bantuan untuk kepentingan pribadi  dan tidak terkait dengan  kegiatan  masjid.  Untuk  itu,
Badan  Ta’mirul  Masjid  diharapkan semakin efisien dan efektif
melaksanakan  tugas  dan  tanggung jawabnya  dalam  menyelenggarakan pengelolaan  bantuan  pembangunan yang berasal dari masyarakat.
Selain  itu,  untuk  mewujudkan pengelolaan  dana  yang  transparan dan  akuntabel  telah  ada  Undang- Undang  No  14  tahun  2008  tentang keterbukaan informasi. Maksud ditetapkan  undang-undang  ini  yaitu untuk memberikan kewajiban kepada setiap  badan  publik  untuk  membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi, sementara
tujuannya adalah memberikan kejelasan terhadap berbagai  kegiatan yang  dilakukan oleh  badan  publik  khususnya  yang berhubungan  dengan  pengelolaan dana yang tersedia, guna mengantisipasi terjadinya
kecurangan  dalam  pengelolaan  serta penggunaan dana.
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo
Penyelenggaran pembangunan infrastruktur khususnya tempat ibadah/masjid  yang  dilaksanakan oleh Badan Ta’mirul Masjid merupakan  bentuk  pemenuhan  hak sipil  dan  kebutuhan  masyarakat setempat, maka seharusnya dilakukan  secara  transparan  serta efisien  baik  dari  segi  waktu  maupun efisiensi  biaya,  akan  tetapi  harapan itu belum terwujud secara maksimal . Hal  ini  dapat  dilihat  antara  lain  dari lamanya  waktu  yang  dibutuhkan untuk penyelesaian pembangunan masjid, tidak adanya tansparansi dari Badan  Ta’mirul mengenai  perolehan  sumber  bantuan sampai penggunaaannya, adanya penggunaan  bantuan  yang  tidak terkait dengan kegiatan pembangunan masjid, serta pembangunan  masjid  yang  tidak maksimal. Adanya  penggunaan  bantuan yang  tidak  terkait  dengan  proses kegiatan pembangunan masjid disebabkan belum terlaksananya transparansi dalam perolehan sumber bantuan  maupun  penggunaannya, sehingga  sangat  besar  terjadinya potensi kecurangan dalam penggunaan serta penyaluran berbagai  bantuan  yang  ada  baik berupa  dana  maupun  material  yang terkumpul. Oleh sebab itu, pengelolaan dana bantuan pembangunan harusnya dilaksanakan secara transparan oleh Badan Ta’mirul Masjid untuk memaksimalkan  penggunaan  dana bantuan  yang  berorientasi  pada kebutuhan pembangunan masjid. Desa Ilohuuwa Kecamatan Bone Kabupaten Bonebolango dalam hal ini malakukan kegiatan pembangunan sarana ibadah (masjid) diharapkan mampu menerapkan
prinsip-prinsip Good  Governance salah  satu di  antaranya  adalah transparansi. Transparansi dalam penggunaan dana bantuan pembangunan masjid merupakan salah  satu  aspek  mendasar  bagi terwujudnya pembangunan yang baik dan  berorientasi  pada  pemenuhan kebutuhan masyarakat setempat. Pengelolaan  dana  bantuan  yang  baik mensyaratkan  adanya  keterbukaan, keterlibatan  dan  kemudahan  akses informasi  bagi  masyarakat  terhadap penggunaan dana bantuan pembangunan. Keterbukaan dan kemudahan  informasi  penggunaan dana  bantuan  memberikan  pengaruh untuk  mewujudkan  pembangunan yang  berkualitas.  Badan  Ta’mirul Masjid  merupakan  ujung  tombak dalam pengurusan administrasi pembangunan masjid seharusnya dapat  melakukan  pengelolaan  dana bantuan  pembangunan  secara  baik untuk  mendapatkan  pembangunan yang  berorientasi  pada  pemenuhan hak sipil.
Namun  kenyataan  di  lapangan sering  dijumpai  adanya  keluhan  dari masyarakat  atas  proses  pemanfaatan dana  bantuan  pembangunan  yang dilakukan  oleh  Badan  Ta’mirul
Masjid.  Hal  ini  juga  terjadi  di  Desa Ilohuuwa Kecamatan Bone Kabupaten  Bone  Bolango,  dimana kurangnya  informasi  penggunaan dana  bantuan  pembangunan  yang diberikan  oleh  Badan Ta’mirul
Masjid Asshabirin menyebabkan masyarakat menaruh kecurigaan kepada pengelola dana pembangunan yang mengakibatkan masyarakat hanya  memberikan  sumbangan  dana sebesar Rp. 150.000 dari jumlah Rp.
300.000 per kepala keluarga sebagaimana  telah  ditetapkan  dalam rapat  yang  dilakukan  oleh  Badan
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo
Ta’mirul Masjid Asshabirin. Adapun bantuan  yang  diperoleh  terdiri  dari material  maupun  uang,  sementara perolehan dana bantuan pembangunan  bukan  hanya  berasal dari  masyarakat  setempat  melainkan juga  dari  berbagai  pihak  yakni  dari anggota  dewan  memberikan  65  sak semen,  PT.  Sel  yang  ada  di  Desa Ilohuuwa terdiri dari keramik dengan jumlah  100  dos,  seng  100  lembar, besi ukuran 12 berjumlah 200 ujung, semen  200  bantal,  pasir  40  kubik serta kontribusi tenaga kerja, sementara  PLTA  dari  Kecamatan Bolaang Mongondow Selatan memberikan  bantuan  dalam  bentuk uang dengan jumlah Rp. 10.000.000, kontribusi dari penambang batu 20% atau  Rp.  2.000.000  per  orang, sementara  sumbangan  dari  desa tetangga  Sekecamatan  Bone  dan Kecamatan  Bolaang  Mongondow
Selatan,  serta  bantuan  dari  instansi pemerintah Bonebolango yakni Dinas  Sosial,  Departemen  Agama, PU dan minimarket yang ada di Bone Bolango yang diperoleh dari pengajuan  proposal  oleh  Lembaga Pemberdayaan  Masyarakat  (LPM) Desa Ilohuuwa tidak diketahui seluruh dana bantuan yang diperoleh. Adapun  dana  bantuan  pembangunan masjid  yang  diperoleh  diterima  oleh pemerintah desa sementara bendahara  Ta’mirul  Masjid  hanya mengelola dana bantuan pembangunan dengan jumlah maksimal  Rp  5.000.000  dari  total setiap bantuan yang diperoleh. Kurangnya  keikutsertaan  masyarakat dalam mengawal penyaluran bantuan mulai dari pemasukan sampai
pengeluaran yang menjadi  salah satu penyalahgunaan  bantuan  yang  tidak terkait  dengan  proses  pembangunan Masjid  Asshobirin  sehingga  bantuan
pembangunan yang disalurkan bukan untuk  tujuan  pembangunan  masjid dan  menjadi  salah  satu  penghambat proses pembangunan, yang menyebabkan penyelesaian pembangunan  masjid  membutuhkan waktu  yang  cukup  lama  yaitu  sejak dimulai  pada  tahun  2013  akan  tetapi sampai  sekarang  juga  belum  selesai. Kurangnya  evaluasi  dari  Badan Ta’mirul  Masjid  mengenai  kegiatan pembangunan masjid  mengakibatkan tidak adanya proses pengecekkan dan penilaian terhadap aktivitas pembangunan untuk mengetahui masalah yang menjadi kendala selama kegiatan pembangunan. Dengan adanya Badan Ta’mirul  Masjid  secara  bersama- sama menyelenggarakan urusan dalam bidang pembinaan umat. Salah satu  tugas  dari  Badan  Ta’mirul adalah melakukan pengelolaan kegiatan  masjid  termasuk  masalah pemanfaatan dana bantuan
pembangunan.  Perlunya  kejelasan dan  kepastian  dari  Badan  Ta’mirul untuk  mengantisipasi  kemungkinan hal-hal  yang  tidak  diinginkan  dalam proses  pemanfaatan  dana  bantuan pembangunan masjid khususnya transparansi terhadap publik. Asumsi tersebut menunjukan untuk membuktikan tata pengelolaan pemanfaatan dana bantuan yang baik dan  menumbuhkan  rasa  percaya masyarakat  kepada  Badan  Ta’mirul dalam  pembangunan  masjid  secara cepat  untuk  mencapai  target  yang diharapkan  bersama  yakni  efektif serta  efisien  dalam  memanfaatkan dana bantuan.

## PERMASALAHAN
Berdasarkan  uraian  tersebut  di atas, rumusan masalah dalam
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo
penelitian  ini  adalah  Bagaimana Transparansi Pemanfaatan Dana Bantuan Oleh Badan  Ta’mirul Masjid  Ashabirin  Di  Desa  Ilohuuwa Kecamatan  Bone  Kabupaten  Bone Bolango?

## TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN
Tujuan Penelitian Tujuan  dari  penelitian  ini adalah  untuk  mengetahui  sejauh mana Transparansi Pemanfaatan Dana  Bantuan  Oleh  Badan  Ta’mirul Masjid  Asshabirin  di  Desa  Ilohuuwa
Kecamatan  Bone  Kabupaten  Bone Bolango.

## Manfaat Penelitian
Hasil  penelitian  ini  diharapkan dapat  memberikan  manfaat  sebagai berikut:
Manfaat  Teoritis  dari  penelitian  ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan disiplin  ilmu  administrasi  publik serta  dapat  dijadikan  sebagai  bahan kajian  lanjutan  ataupun  referensi terhadap  peneliti  pada  masalah  yang sama.
Manfaat  Praktis  dari  penelitian  ini diharapkan dapat memberikan masukan  berupa  informasi  mengenai permasalahan pemanfaatan dana
bantuan  pembangunan  oleh  Badan Ta’mirul  Masjid  di  Desa  Ilohuuwa Kecamatan  Bone  Kabupaten  Bone Bolango,  sehingga  informasi  ini dapat  dijadikan  sebagai  referensi bagi  perbaikan  pembangunan  saat ini, dan masa mendatang.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan  kualitatif.  Pendekatan
deskriptif  yang  dimaksud  adalah penelitian  yang  berfungsi  untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti. Penelitian dengan pendekatan kualitatif  adalah  metode  penelitian yang  dilakukan  untuk  mendapatkan informasi  berupa  data    berdasarkan apa  yang  diucap,  dirasakan  dan dilakukan oleh informan atau sumber data  yang  bersifat  perspektif  emic artinya  data  yang  diperoleh  bukan berdasarkan apa yang dipikirkan oleh peneliti, tetapi berdasarkan kenyataan  yang  terjadi  di  lapangan, serta  yang  dirasakan,  dialami  dan dipikirkan oleh infroman atau
partisipan (Sugiono, 2010:213)

## Fokus Penelitian
Penelitian Transparansi Pemanfaatan  Dana  Bantuan  Oleh Badan Ta’mirul Masjid Asshabirin di fokuskan pada 3 aspek yaitu: 1. Keterbukaan informasi
Keterbukaan Informasi adalah kemudahan  akses  informasi  yang diberikan oleh badan ta’mirul Masjid Asshabirin, meliputi informasi kinerja  serta  keuangan  oleh  pihak- pihak  yang  berkepentingan  secara jelas, benar dan mudah dipahami.
2. Pengawasan
Pengawasan adalah proses pengan alisaan informasi (indikator)   yang si stematis tentang pelaksanaan pembangunan sehingga dapat
dilakukan  tindakan  koreksi  untuk penyempurnaan  pembangunan  yang sedang  berlangsung  serta  dapat menjamin  terlaksananya  pekerjaan sesuai rencana.
3. Evaluasi Evaluasi merupakan partisipasi masyarakat dalam bentuk keikutsertaannya  menilai  kegiatan
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo
pembangunan. Masyarakat mengidentifikasi  sendiri  indikator keberhasilan, termasuk efisiensi biaya selama pembangunan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Keterbukaan informasi merupakan  hak  setiap  orang    dalam mengetahui  kegiatan  yang  sedang berlangsung demi menghindari terjadinya  penyimpangan.  Adapun keterbukaan informasi dalam penelitian  ini  adalah  terbukanya akses bagi masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai pemanfaatan dana bantuan pembangunan Masjid Asshabirin. Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa masyarakat tidak mendapatkan  informan  yang  terbuka dari  Badan  Ta’mirul  Masjid  dalam pengelolaan dana bantuan pembangunan semenjak proses kegiatan  pembangunan  dimulai  oleh
Badan  Ta’mirul  Masjid  Ashabirin belum memberikan informasi kepada masyarakat  terkait  jumlah  perolehan dana  sampai  rincian  dana  bantuan yang  digunakan  selama  kegiatan pembangunan.
Pengawasan  merupakan  proses mengawasi  kerja  agar  sesuai  dengan rencana  dan  tujuan,  yaitu  apakah pekerjaan  yang  ditetapkan  di  dalam rencana  sudah  terlaksana  sesuai standar rencana atau belum. Kegiatan pengawasan perlu dilakukan terutama  dalam  hal  memanfaatkan dana  bantuan  untuk  pembangunan akan tetapi  proses  pengawasan harus didukung oleh keterbukaan informasi dari  pengelola  dana  bantuan  untuk memudahkan masyarakat  mengamati proses kegiatan yang sedang
berlangsung. Hal  ini bertujuan untuk memperkecil  timbulnya  hambatan, sedangkan  hambatan  yang  telah terjadi  dapat  segera  diketahui  dan dilakukan perbaikan secepat mungkin.  Namun  demikian  proses Pemanfaatan Dana Bantuan
Pembangunan  Masjid  Asshabirin  di Desa  Ilohuuwa    dalam  hal  ini seharusnya  ada  pengawasan  dari pihak  masyarakat  serta  pemerintah desa  setempat  akan  tetapi  minimnya akses  informasi  yang  diperoleh menjadi  kendala  dalam  mengamati proses  penggunaan  dana  bantuan serta pembangunan.
Hasil  penelitian  menunjukan pengawasan proses kegiatan pembangunan Masjid Asshabirin yang  meliputi  pengawasan  dalam kegiatan pembangunan serta pemanfaatan  dana  bantuan,  baik pengawasan  yang  dilakukan  oleh pihak  masyarakat  serta  pemerintah desa setempat masih kurang maksimal.  Semua  itu  beranjak  dari tidak adanya informasi yang dibutuhkan  oleh  masyarakat  dan pemerintah sehingga terjadi kesulitan  dalam  mengawal  serta mengamati proses kegiatan
pembangunan  yang  dilakukan  oleh badan ta’mirul masjid.
Evaluasi  merupakan  kegiatan menilai  hasil  yang  diperoleh  selama kegiatan  pemantauan  berlangsung. Lebih  dari  itu,  evaluasi  juga  menilai hasil atau produk yang telah dihasilkan  dari  suatu  rangkaian program pembangunan sebagai dasar mengambil keputusan tentang tingkat keberhasilan  yang  telah  dicapai  dan tindakan
selanjutnya yang diperlukan.  seperti  dalam  Peraturan Pemerintah  Nomor  39  Tahun  2006 disebutkan bahwa evaluasi merupakan kegiatan membandingkan
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo
realisasi  masukan  (input),  keluaran ( output ) dan hasil ( outcome ) terhadap rencana  dan  standar  yang  telah ditetapkan. Evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran ( appraisal ), pemberian angka ( rating )  dan  penilaian  ( assesment ).
Evaluasi kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dalam menghasilkan pelayanan publik.  Akuntabilitas  bukan  sekedar menunjukan  bagaimana  uang  publik dibelanjakan,  akan  tetapi  meliputi apakah  uang  tersebut  dibelanjakan secara  ekonomis,  efektif  dan  efisien. Akan tetapi dari hasil pengamatan di lapangan selama pembangunan masjid berlangsung belum ada evaluasi  yang  dilakukan  oleh  Badan Ta’miul Masjid hal ini menggambarkan  bahwa  tidak  ada bentuk pertanggungjawaban dari Badan  Ta’mirul  Masjid  selaku pengeola dana bantuan dalam menjalankan kegiatan pembangunan. Hasil  penelitian  menunjukan bahwa Badan  Ta’mirul  Masjid Asshabirin sebagai pihak yang bertanggungjawab  atas  pengelolaan dana bantuan tidak pernah melakukan evaluasi kegiatan pembangunan masjid padahal Padahal  satu  sisi  kegiatan  evaluasi bisa  menemukan  masalah  yang menjadi  kendala  dalam  kegiatan pembangunan  masjid  serta  bisa menilai capaian target yang diperoleh.  Sementara  disisi  lain untuk membuat pelaksanaan pembangunan  masjid  berjalan  lancar sebab  dari  kegiatan  evaluasi  dapat diketahui  arah  penggunaaan  dana bantuan sehingga bisa memanajemen pengelolaan  dana  bantuan  agar tersalurkan secara efisien. Secara keseluruhan Transparansi Pemanfaatan Dana
Bantuan  Oleh  Badan  Ta’mirul Masjid  Ashabirin  di  Desa  Ilohuuwa belum dilaksanakan. Hal ini tergambar  dari  tidak  adanya  askses informasi  yang  diterima  masyarakat baik  dalam  bentuk  lisan  maupun melalui papan informasi yang disediakan  oleh  Badan  Ta’mirul Masjid Asshabirin. Sehingga menyebabkan  masyarakat  menaruh kecurigaan  kepada  badan  ta’mirul yang  merupakan  pengelola  dana bantuan pembangunan  masjid.  Disisi lain  hal  ini  juga  berpengaruh terhadap  proses  pengawasan  dalam pemanfaatan  dana  bantuan  untuk pembangunan  sehingga  tidak  adanya transparansi  yang  dilakukan  oleh badan  ta’mirul  membuat  masyarakat tidak  ikut  serta  dalam proses pengawal  kegiatan  pembangunan masjid.  Masalah  selanjutnya  tidak adanya  evaluasi  dari  badan  ta’mirul mengenai  proses  pemanfaatan  dana bantuan pembangunan untuk mengukur  tingkat  keberhasilan  dari kegiatan pembangunan serta mengukur efisiensi pembiayaan dalam kegiatan pembangunan Masjid Asshabirin.

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil ananlisis data dan pembahasannya maka dapat ditarik beberapa simpulan dilihat dari Transparansi Pemanfaatan Dana
Bantuan  Oleh  Badan  Ta’mirul Masjid  Asshabirin  di  Desa  Ilohuuwa Kecamatan  Bone  Kabupaten  Bone Bolango hasil penelitian di antaranya sebagai berikut:
Badan  Ta’mirul  Masjid  belum melaksanakan keterbukaan informasi kepada masyarakat  serta pihak-pihak yang  berhak  mendapatkan  informasi terkait  dengan  pemanfaatan  dana
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo
bantuan pembangunan Masjid Asshabirin. Pengawasan belum melibatkan masyarakat  setempat  sementara  dari pihak  pemerintah  desa  melakukan pengawasan tidak secara terus menerus sehingga terjadi penyimpangan bantuan pembangunan  yang  tidak  terkait dengan kegiatan pembangunan masjid. Evaluasi tidak pernah dilakukan oleh Badan  Ta’mirul  Masjid  sehingga tidak ada penilaian mengenai keefektifan dan efisiensi dana bantuan pembangunan untuk dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan  pembangunan  serta  untuk melihat  berbagai  masalah  yang dihadapi  selama  melakukan  kegiatan pembangunan Masjid Asshabirin.

## SARAN
Bedasarkan  simpulan  tersebut, maka  dapat  disarankan  sebagai berikut:
Perlu  adanya  keterbukaan  informasi dalam  pemanfaatan  dana  bantuan pembangunan  Masjid  Asshabirin, masyarakat wajib mengetahui kemana  dana  bantuan  itu  disalurkan serta  jumlah  nominal  bantuan  yang digunakan dalam pembangunan masjid. Perlu  adanya  pengawasan  baik  dari pihak  pemerintah  desa  maupun masyarakat setempat dalam mengawal pemanfaatan dana bantuan pembangunan  agar  dana  bantuan dapat  tersalurkan  sesuai  dengan kebutuhan pembangunan. Perlu  adanya  evaluasi  dari  Badan Ta’mirul Masjid terhadap pemanfaatan dana bantuan
pembangunan  untuk  menilai  dan mengkoreksi  masalah  yang  menjadi hambatan dalam kegiatan
pembangunan.

## DAFTAR PUSTAKA
Adisasmita, Rahardjo. 2011. Manajemen Pemerintahan Daerah. Yogyakarta:  Graha Ilmu. Agoes  dan  Ardana.    2009. Etika Bisnis  dan  Profesi  Tentang Membangun Manusia Seutuhnya . Edisi Revisi. Jakarta: Salemba Empat. Arbain, Padilah. 2013 . Ilmu Pemerintahan .  Jakarta:  Jurnal Info. Volume I/2/2013
Iman  dan  siswandi.  2009. Aplikasi
Manajemen  Perusahaan .  Edisi kedua.    Jakarta:  Mitra  Wicana Media. Istianto. 2009. Manajemen Pemerintahan Dalam Perspektif  Pelayanan  Publik . Edisi Pertama. Jakarta: Wacana Media. Jamal. 2012. Tips Aplikasi Manajemen Sekolah. Yogyakarta: Diva Press. Krina.  2008.  P edoman  Penyusunan Laporan  Akuntabilitas  Kinerja Instansi. Yogyakarta: Andi Offset. Kuncoro. 2010. Dasar-Dasar Ekonomika Pembangunan , Yogyakarta: UPP STIM YKPN. Mahmudi. 2013. Manajemen Kinerja Sektor Publik . Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN. Manulang. 2012. Dasar-Dasar Manajemen. Yogyakarta: Gadjahmada University Press.
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo
Mardiasomo.  2009. Akuntabilitas Sektor Publik . Yogyakarta:
Andy Offset. Minarti. 2011. Management Sekolah: Mengelolah Lembaga Pendidikan  Secara  Mandir i. Yogyakarta: Ar-Ruzz. Santosa.  2008. Administrasi  Publik (Teori  dan  Aplikasi  Good Governance). Cetakan Pertama. Bandung: Refika Aditama. Sarwoto. 2010. Dasar-Dasar Organisasi  dan  Manajemen. Cetakan Keenambelas. Jakarta:
Ghalia Indonesia. Satori  dan  Komariah.  2013. Teknik
Pengumpulan  Data .  Jakarta:
Salemba Empat. Sedarmayanti. 2009. Manajemen Sumber Daya Manusia: Reformasi Birokrasi dan Manajemen PNS . Bandung: PT. Rafika Aditama. Siagian , Sondang P . 2009. Administrasi  Pembangunan: Konsep, Dimensi, dan Strateginya. Jakarta: Bumi Aksara.
Subagyo,  Joko.  2011. Metodologi
Penelitian  Dalam  Teori  Dan Praktek . Jakarta:Aneka Cipta.
Sugiono. 2010 .  Metode  Penelitian
Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Cetakan Ketiga Belas. Bandung: Alfabeta. Ulber Silalahi. 2009. Metode Penelitian Sosial . Bandung: PT Refika Aditama.
Umi,  Narimawati.  2008. Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif,  Teori  dan  Aplikasi .
Bandung: Agung Media.
Usman  dan  Akbar.  2009, Metode Penelitian  Sosial. Edisi  Kedua. Jakarta: Bumi Aksara.

## Sumber Lain:
Undang-Undang  No.  14  tahun  2008, Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
UU  RI  No.  6  Tahun  2014  Tentang Desa.