## KAJIAN YURIDIS PERLINDUNGAN PEKERJA OUTSOURCING PADA PT. ENERGI PEMBANGKITAN
Oleh: Freddy Sinaga 1)
Muhammad Yasid 2)
Universitas Darma Agung, Medan 1,2)
E-mail:
freddysinaga08@gmail.com 2)
yasidfakultashukum@gmail.com 1)

## ABSTRACT
Protection  of  workers  is  intended  to  guarantee  the  basic  rights  of  workers  and  guarantee equal opportunities and treatment without discrimination of any kind to realize the welfare of workers and their families while still taking into account developments in the progress of the business  world  and  the  interests  of  employers.  That  the  existence  of  global  economic development and technological advances that are so fast have an impact on the emergence of competition  between  companies  that  are  so  tight  that  causes  companies  to  appoint outsourcing.
Keywords: Workers / Labor Outsourcing

## ABSTRAK
Perlindungan  terhadap  pekerja  dimaksudkan  untuk  menjamin  hak-hak  dasar  pekerja  dan menjamin  kesamaan  kesempatan  serta  perlakuan  tanpa  diskriminasi  atas  apapun  untuk mewujudkan  kesejahteraan  pekerja  dan  keluarganya  dengan  tetap  memperhatikan perkembangan  kemajuan  dunia  usaha  dan  kepentingan  pengusaha.  Bahwa  adanya perkembangan  ekonomi  global  dan  kemajuan  teknologi  yang  demikian  cepat  membawa dampak  timbulnya  persaingan  diantara  perusahaan  yang  begitu  ketat  yang  menyebabkan perusahaan melakukan pengangkatan tenaga alih daya ( outsourcing ). Kata Kunci : Pekerja/Buruh Outsourcing

## 1. PENDAHULUAN
Pada  prakteknya  perusahaan  yang menggunakan outsourcing dalam  proses produksi  terdapat  potensi  yang  tidak seimbang  di  dalam  kedudukan  hubungan kerja  antara  pekerja  dan  pengusaha. Keadaan  ini  menjadikan  posisi  pekerja menjadi  semakin  lemah  karena  kepastian kerja,  kepastian  upah,  jaminan  sosial, jaminan  kesehatan,  pesangon  jika  terjadi pemutusan  hubungan  kerja,  tunjangan tunjangan dan kepastian lainnya.
Praktek
outsourcing pada umumnya lebih menguntungkan perusahaan  tetapi  tidak  demikian  dengan pekerja  yang  selama  ini  cenderung  lebih banyak  dirugikan,  karena  hubungan  kerja
selalu  dalam  bentuk  tidak  tetap/kontrak, upah lebih rendah, jaminan sosial kalaupun ada  hanya  sebatas  minimal,  tidak  adanya job  security serta  tidak  adanya  jaminan pengembangan  karir,  sehingga  dalam keadaan seperti itu pelaksanaan outsourcing akan menyengsarakan pekerja.
Perlindungan hukum bagi pekerja/buruh diberikan mengingat adanya hubungan  antara  pekerja/buruh  dengan pengusaha yang menjadikan pekerja/buruh sebagai pihak yang lemah dan termarjinalkan  dalam  hubungan  kerja. Kelompok  yang  termarjinalkan  tersebut sebagian besar dapat dikenali dari parameter  kehidupan  ekonomi  mereka yang sangat rendah, meskipun tidak secara keseluruhan marjinalisasi tersebut
berimplikasi  ekonomi,  sehingga  perlu dikaji  bagaimana  pelaksanaan  perjanjian kerja  antara  pekerja outsourcing dengan perusahaan
pada PT. Energi
Pembangkitan.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
Istilah outsourcing atau contract (work out). Outsourcing memiliki berbagai definisi.  Menurut  Maurice  Greaver  yang dikutip  oleh  IftidaYasar  menyatakan definisi outsourcing, yakni: Outsourcing dipandang  sebagai  tindakan  mengalihkan beberapa  aktivitasi  perusahaan  dan  hak pengambilan  keputusannya  kepada  pihak lain,  dimana  tindakan  ini  terikat  dalam suatu kontrak kerja sama.
Menurut Chandra
Suwondo, outsourcing dalam bahasa Indonesia disebut  sebagai  alih  daya,  sedangkan pengertiannya  merupakan  pendelegasian operasional  dan  manajemen  harian  dari suatu  proses  bisnis  kepada  pihak  luar (perusahaan  penyedia  jasa  pekerja/buruh). Pendapat  serupa  juga  dikemukakan  oleh
Amin Widjaja Tunggal yang
mendefinisikan outsourcing, adalah proses pemindahan  pekerjaan  dan  layanan  yang sebelumnya dilakukan di dalam perusahaan ke pihak ketiga.
Ida Hanifah Lubis menulis pengertian outsourcing
adalah
pendelegasian  operasi  dan  manajemen harian dari proses bisnis kepada pihak luar (perusahaan  penyedia  jasa outsourcing . Dengan adanya pendelegasian maka pengelolaan  tidak  lagi  dilakukan  oleh perusahaan, melainkan dilimpahkan kepada perusahaan jasa outsourcing .
Selajanjutnya mengacu pada
Peraturan  perundang-undangan  belum  ada yang  secara  tegas  dan  rinci  memberikan definisi outsourcing .  Namun  pengertian outsourcing dapat terlihat dalam ketentuan Pasal  64  Undang  Undang  Nomor  13 Tahun  2003  tentang  ketenagakerjaan, yakni  sebagai  berikut:  “Perusahaan  dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepadaperusahaan lainnya
melalui perjanjian pemborongan pekerjaan ataupenyediaan  jasa  pekerja/buruh  yang dibuat secara tertulis.”
Berdasarkan  pengertian  di  atas memunculkan adanya komponen komponen  dalam  sistem  tenaga  kerja outsourcing , yaitu pekerja/buruh, perusahaan,  pemborong  pekerjaan  dan penyedia jasa pekerja/buruh. Pekerja/buruh adalah  setiap  orang  yang  bekerja  dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Pengusaha adalah:
1. Orang  perseorangan,  persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri.
2. Orang  perseorangan,  persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusaaan yang bukan miliknya.
3. Orang  perseorangan,  persekutuan, atau  badan  hukum  yang  berada  di Indonesia yang mewakili perusahaan sebagaimana  yang  dimaksud  dalam huruf  1  dan  2yang  berkedudukan  di luar wilayah Indonesia.
Sedangkan  yang  dimaksud  dengan perusahaan  yang selanjutnya  disebut perusahaan pemberi pekerjaan adalah:
1. Setiap  bentuk  usaha  yang  berbadan hukum  atau  yang  bukan  berbadan hukum,  milik  perseorangan,  milik persekutuan, atau milik badan hukum,  baik  milikswasta  ataupun milik  negara  yang  mempekerjakan pekerja/buruh denganmembayar upah  atau  imbalan  dalam  bentuk lain.
2. Usaha-usaha  sosial  atau  usaha-usaha lain  yang  mempunyai  pengurus  dan mempekerjakan  orang  lain  dengan membayar  upah  atau  imbalan  dalam bentuk lain.
Kemudian  yang  dimaksud  dengan pemborong  pekerjaan  yaitu  penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan/pemborongan  pekerjaan  dari perusahaan  pemberi  pekerjaan  kepada perusahaan penerima pemborongan
pekerjaan. Sedangkan penyedia jasa pekerja/buruh  atau  bisa  disebut  dengan vendo r adalah perusahaan berbadan hukum yang dalam kegiatan usahanya menyediakanjasa pekerja/buruh untuk dipekerjakan di perusahaan pemberi pekerjaan.
Pada dasarnya memang hampir sama antara pemborong pekerjaan dengan penyedia  jasa  pekerja/buruh,  hanya  saja untuk pemborongan pekerjaan lebih cenderung  ke  arah sub  contracting pekerjaan  dibandingkan  dengan  tenaga kerja, sedangkan penyedia jasa pekerja/buruh  ( outsourcing) mempunyai tujuan yang strategis dalam jangka panjang dan  menyerahkannya  pada  pihak  yang lebih professional dalam hubungan kemitraan bisnis.

## 3. METODE PELAKSANAAN
Metode  pelaksanaan  menggunakan yuridis  normatif  dan  penelitian  empiris. Yuridis  normatif  dan  penelitian  empiris, menggunakan  data  primer  dan  sekunder. Metode  pendekatan  penelitian  ini  bersifat deskriptif  analisis,  yaitu  jenis  penelitian yang sifatnya mendiskripsikan atau menjelasakan  peraturan-peraturan  yang ada  dan  saat  ini  berlaku  sebagai  hukum positif.  Dalam  pendekatan  ini  yang  dikaji adalah hukum ketenagakerjaan yang berkaitan  dengan  perlindungan  terhadap pekerja/buruh alih daya ( outsourcing ) yang dirugikan  hak  haknya,  dengan  melihat sejauh  mana  pertanggungjawaban  pelaku usaha  ketika  pelaku  usaha  melanggar kewajibannya terhadap hak hak pekerja/buruh  alih  daya  ( outsourcing ).
Analisis  data  dilakukan  secara  kualitatif  yakni pemilihan  teori-teori,  asas-asas,  norma-norma, doktrin,  dan  pasal-pasal  di  dalam  perundang- undaangan terpenting yang relevan permasalahan.

## 4. HASIL dan PEMBAHASAN

## PELAKSANAAN  TENAGA  KERJA OUTSOURCING

## DI PT. ENERGI

## PEMBANGKITAN
Pelaksanaan  sistem  tenaga  kerja outsourcing  di  PT.  Energi  Pembangkitan merupakan pemberian pekerjaan penyediaan  jasa  tenaga  kerja  (PJTK)  di sektor  pembangkitan  Medan,  dimana  PT.
PLN  (Persero)  Pembangkitan  Sumatera Bagian  Utara  memborongkan  pelaksanaan pekerjaan kepada PT. Energi Pembangkitan sebagaimana termuat dalam Surat Perjanjian Nomor 028.Pj/61/KITSBU/2012 dan Nomor 093/PT-EP/II/2012  tertanggal  kontrak  29 Februari 2012 tentang Pekerjaan
Penyediaan  Jasa  Tenaga  Kerja  (PJTK)  di Sektor  Pembangkitan  Medan  PT.  PLN (Persero)  Pembangkitan  Sumatera  Bagian Utara. Lingkup pekerjaan untuk melaksanakan  sebagian  tugas  pekerjaan  di lingkungan  Sektor  Pembangkitan  Medan PT.
PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara kepada PT. Energi
Pembangkitan yang terdiri dari:
1. Pekerjaan Layanan Administrasi Perkantoran meliputi: Bagian Sekretariat, dan Bagian Administrasi.
2. Pekerjaan Satuan Pengaman.
3. Pekerjaan Operator.
4. Pekerjaan Tenaga Pemeliharaan. Tugas Layanan Administrasi
Perkantoran  terdiri  dari  : pertama ,  Bagian Sekretariat, antara lain tugasnya Menerima surat masuk extern dan intern.
Mengagendakan  surat  masuk  extern  clan intern.  Mendistribusikan  surat  masuk  ke bidang  terkait.  Membuat  SPPD  dan perinciannya.  Mengarsipkan  surat  masuk. Melaksanakan tugas dari atasan. Mengagendakan surat keluar dan mengirim kepada yang dituju.
Mengagendakan  facsimile  dan  mengirim kepada  yang  dituju.  Memantau  surat  dan facsimile  yang  dikirim  melalui  telepon. Mendistribusikan surat dan facsimile yang masuk  kepada  bidang  terkait.  Menomori nota  dinas  dan  surat  keputusan  General Manager. Membuat monitoring pengendalian  surat  keluar.  Membantu
tugas-tugas  di  bagian  umum.  Melakukan pesanan yang menyangkut dengan konsumsi  dan  kebutuhan  kantor  Sektor Pembangkitan  Medan.  Membuat  nota dinas  tagihan  konsumsi  rapat  dinas pegawai. Melayani Acara Rapat (karyawan Sekretariat  dan  Umum). Kedua Bagian Administrasi,  antara  lain  :  Membantu tugas-tugas  administrasi  pada  ruangan Manajer  dan  Asisten  Manajer.  Membantu pelaksanaan  tim  kontrak.  Menyusun  dan merapikan arsip/dokumen kontrak.
Pekerjaan Satuan Pengaman selama  menjalankan  tugasnya,  anggota satpam  harus  selalu  memakai  pakaian seragam  yang  bersih  dan  rapi  serta menggunakan tanda-tanda pengenal sesuai ketentuan  berlaku  dan  selalu  membawa kartu  anggota  dan  surat  yang  penting lainnya. Lingkup Tugas Satuan Pengaman, antara  lain  :Setiap  anggota  satpam  di haruskan  mengetahui  tempattempat  dan sarana-sarana  yang  penting,  termaksud kotak-kotak tanda bahaya didalam instalasi yang menjadi tanggung jawab pengamanannya  dan  segera  membunyikan tanda-tanda bahaya apabila terjadi kebakaran.  Setiap  anggota  satpam  harus mematuhi  jadwal  pelaksanaan  tugasnya clan  bila  berhalangan  agar  dengan  segera memberitahukan  kepada  atasannya.Setiap anggota satpam diharuskan untuk menguasai Tata Cara menggunakan Pemadam Kebakaran dan selalu siap untuk menggunakannya.  Setiap  anggota  satpam harus  mengetahui  nomor-nomor  telepon yang  penting  khususnya  nomor-nomor telepon  satuan-satuan  Polri/TNI,  Dinas Kebakaran,  Rumah  Sakit  dan  Puskesmas yang  terdekat  untuk  keperluan  permintaan pertolongan.  Setiap  anggota  satpam  harus segera menghubungi satuan Polri bila akan adanya  pelanggaran  hukum  atau  adanya bahaya bahaya yang mengancam dilingkungan  dikawasan  kerjanya.  Setiap anggota satpam didalam waktu menjalankan  tugasnya  tidak  melibatkan diri  dalam  percakapan  yang  tidak  ada manfaatnya.  Setiap  anggota  satpam  tidak dibenarkan menjadi perantara (calo) dalam
hal pengurusan surat-menyurat,
menyambung/penambahan  aliran  listrik dan jasa-jasa lainnya antara konsumen/pihak  ketiga  dengan  PLN. Menjaga  keamanan  dan  ketertiban  lalu lintas  orang,  karyawan  PLN,  barang  dan instalasi.  Keluar  masuk  barang  harus dengan izin dan telah di check kebenarannya oleh anggota satpam. Menjaga keamanan/menertibkan tamu yang  masuk.  Tidak  dibenarkan  tamu masuk  tanpa  izin  dan  telah  di  check kebenarannya oleh anggota satpam. Melakukan  serah  terima  regu  jaga  yang lama  dengan  regu  jaga  yang  baru  dengan teliti.Nyalakan lampu penerangan bila hari telah senja dan matikan dipagi hari.Petugas baru  pengganti  hadir  30  menit  sebelum serah terima dilakukan. Melaporkan segera bila  terjadi  gangguan  keamanan  dan ketertiban  dan  kebakaran  kepada  piket  PT PLN  (Persero) Sektor  Pembangkitan Medan,  kepala  Unit  setempat,  Kepala Bagian  Teknik,  Kepala  Seksi  Operasi, POLRI/TNI.  Membuat  laporan  bulanan keamanan  Unit  yang  dijaga  kepada  PT PLN  (Persero) Sektor  Pembangkitan Medan.Melakukan pengontrolan kenderaan yang diawasi setiap 1 (satu) jam sekali  dan  bunyikan  lonceng  1  (satu)  jam sekali  pada  malam  hari.Setiap  paginya pukul  06.00  Wib  Anggota  jaga  harus menaikkan  bendera  merah  putih  dan menurunkan tepat pada Pukul 18.00 Wib.
Lingkup  Tugas  Operator,  antara lain  Mengoperasikan  Unit  pembangkit sesuai dengan Standing Operation
Procedure  (SOP)  yang  telah  ditentukan. Melakukan pencatatan parameter parameter  sesuai  dengan  format  logsheet yang telah disediakan, baik kolom parameter  maupun  skala  periodic  waktu pencatatannya.  Melakukan  pengamatan terhadap  operasi  mesin/unit  pembangkit agar unit dapat beroperasi dengan baik dan aman. Melakukan dan memelihara kebersihan lokasi pekerjaan ( power house ). Menjaga barang inventaris perusahaan  yang  terdapat  di  lokasi pekerjaan  ( power  house  area ),  selama
jam/waktu  shiftnya.  Melakukan  pelaporan sesuai keadaan unit dengan waktu pelaporan yang telah ditentukan. Melakukan pelaporan bila terjadi gangguan  pada  unit  pembangkit  yang diawasinya.  Membuat    serah  terima  tugas pada  setiap  akhir  tugas  shiftnya,  log  book dan menandatanganinya. Operator pengganti harus berada di tempat pekerjaan  10  (sepuluh)  menit  sebelum petugas  operator  yang  digantikan  pulang. Petugas  operator  tidak  dibenarkan  pulang apabila  operator  pengganti  belum  hadir. Dilarang meninggalkan unit pada saat jam tugasnya  dan  menggantikannya  kepada orang  lain  tanpa  ijin  tertulis  dari  Manajer unit/Kepala Unit.
Pekerjaan  Tenaga  Pemeliharaan, lingkup  kerjanya  antara  lain  menjaga kebersihan  unit  setiap  pagi.  Membantu melaksanakan pemeliharaan harian, bulanan dan tahunan yang telah ditetapkan oleh PT PLN (Persero) Sektor Pembangkitan Medan. Membantu melaksanakan  perbaikan  unit  apabila terjadi  gangguan  atas  perintah  manajemen dari PT PLN (Persero)
Sektor Pembangkitan Medan.
Jadi  kemunculan  aturan  sistem tenaga  kerja outsourcing melalui  Undang Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang ketenagakerjaan  membuat  meningkatnya minat perusahaan pengguna jasa pekerja/buruh  untuk  melakukan  sistem tenaga kerja outsourcing dan mengakibatkan  berjamurnya  perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh.

## KEWAJIBAN  ANTARA  PEKERJA OUTSOURCING DENGAN
PT.

## ENERGI PEMBANGKITAN
1. Kewajiban Pekerja/Buruh Kewajiban pekerja/buruh merupakan  hak  pengusaha  (PT.  Energi Pembangkitan).  Kewajiban  pekerja/buruh yang  terpenting  adalah  melaksanakan pekerjaan menurut petunjuk yang diperjanjiakan di PT. Energi Pembangkitan dimana  pekerja/buruh  dipekerjakan  di  PT.
PLN  (Persero)  Pembangkitan  Sumatera Bagian  Utara  yang  tentu  unsur  bekerja  di bawah  pimpinan  pihak  lainnya,  dalam praktek menimbulkan banyak sekali kesukaran,  karena  terdapat  berbagai  hal yang  meragukan,  seperti  pada  pimpinan kantor  perwakilan.  Dengan  pemimpin kantor perwakilan tidak terdapat hubungan kerja, jika buruh mengusahakan kantor itu atas  biaya  sendiri  dan  tanggung  jawab sendiri.  Jadi  bagi  mereka  pekerja/buruh yang membuat perjanjian kerja mempunyai  kewajiban  untuk  melakukan pekerjaan  sesuai  dengan  perintah-perintah PT. Energi Pembangkitan yang mengerjakannya  di  PT.  PLN  (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara. Untuk  kepentingan  PT.  Energi
Pembangkitan baik langsung maupun tidak langsung  dan  bertujuan  secara  terus menerus meningkatkan produktivitas kerja. Pekerjaan  yang  harus  dilakukan,  terutama pekerjaan  yang  telah  ditetapkan  dalam perjanjian  kerja.KUHPerdata,  Pasal  1603 menyebutkan,  “buruh  wajib  melakukan pekerjaan  yang  telah  dijanjikan.  Jika  sifat dan  luas  pekerjaan  itu  tidak  ditetapkan dalam  perjanjian  atau  dalam  peraturan majikan,  maka  kebiasaanlah  yang  akan menentukannya.”Berdasarkan perjanjian kerja di PT. Energi Pembangkitan terdapat beberapa  kewajiban  para  pekerja/buruh sesuai  dengan  bidangnya  masing-masing misalnya  pada  Surat  Perjanjian  Kerja Waktu  Tertentu  ( outsourcing )  Nomor. 001.PJ.OS.SPM/EP/I/2014 antara PT. Energi  Pembangkitan  yang  diwakili  oleh Luther  Sihombing  selaku  Direktur  PT. Energi  Pembangkitan  dan  Rizki  Dastanta Sembiring  selaku  pekerja/buruh  sebagai jabatan  operator  di  PT.  PLN  (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara unit kerja  Sektor  Pembangkit  Medan,  dimana jangka  waktu  kerja  tertentu  ini  berlaku selama  5  (sepuluh)  bulan  sejak  tanggal  1 Januari  2014  sampai  dengan  tanggal  31 Mei 2014, terlihat pekerja/buruh mempunyai kewajiban berikut. Pekerja/buruhpada jabatan Operator, kewajibannya antara
lainMengoperasikan Unit pembangkit sesuai dengan Standing Operation Procedure  (SOP)  yang  telah  ditentukan. Melakukan
pencatatan parameter parameter  sesuai  dengan  format  logsheet yang telah disediakan, baik kolom parameter  maupun  skala  periodic  waktu pencatatannya.Melakukan pengamatan terhadap  operasi  mesin/unit  pembangkit agar unit dapat beroperasi dengan baik dan aman.Melakukan dan memelihara kebersihan lokasi pekerjaan ( power house ).Menjaga  dan  bertanggung  jawab atas  segala  barang  barang  inventaris perusahaan  yang  terdapat  di  lokasi pekerjaan  ( power  house  area ),  selama jam/waktu  shiftnya.Melakukan  pelaporan sesuai keadaan unit dengan waktu pelaporan yang telah ditentukan.Melakukan pelaporan bila terjadi  gangguan  pada  unit  pembangkit yang  diawasinya.Membuat  berita  acara serah  terima  tugas  pada  setiap  akhir  tugas shiftnya, log book
dan menandatanganinya.Operator pengganti harus  berada  di  tempat  pekerjaan  10 (sepuluh)  menit  sebelum  petugas  operator yang  digantikan  pulang.Petugas  operator tidak  dibenarkan  pulang  apabila  operator pengganti belum hadir. Dilarang meninggalkan unit pada saat jam tugasnya dan  menggantikannya  kepada  orang  lain tanpa ijin tertulis dari Manajer unit/Kepala Unit.
Selanjutnya kewajiban pekerja/buruh di PT. Energi Pembangkitan terlihat pada Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ( outsourcing ) Nomor. 005.PJ.OS.SPM/EP/I/2014 antara PT.
Energi  Pembangkitan  yang  diwakili  oleh Luther  Sihombing  selaku  Direktur  PT. Energi Pembangkitan dan Humusor Parnasipan Sihombing selaku pekerja/buruh sebagai
jabatan Administrasi  Perkantoran  di  PT.  PLN (Persero)  Pembangkitan  Sumatera  Bagian Utara unit kerja Paya Pasir Medan dimana jangka  waktu  kerja  tertentu  ini  berlaku selama  10  (sepuluh)  bulan  sejak tanggal  1 Januari  2014  sampai  dengan  tanggal  31
Oktober 2014 terlihat pekerja/buruh mempunyai kewajiban berikut. Pekerja/buruhpada jabatan Administrasi Perkantoran bagian Sekretariat, antara lain tugasnya Menerima surat masuk extern dan intern. Mengagendakan  surat  masuk  extern  clan intern.  Mendistribusikan  surat  masuk  ke bidang  terkait.  Membuat  SPPD  dan perinciannya.  Mengarsipkan  surat  masuk. Melaksanakan  tugas  yang  diperintahkan oleh  atasan.  Mengagendakan  surat  keluar dan mengirim kepada yang dituju. Mengagendakan  facsimile  dan  mengirim kepada  yang  dituju.  Memantau  surat  dan facsimile  yang  dikirim  melalui  telepon. Mendistribusikan surat dan facsimile yang masuk  kepada  bidang  terkait.  Menomori nota  dinas  dan  surat  keputusan  General Manager. Membuat monitoring pengendalian  surat  keluar.  Membantu tugas-tugas  di  bagian  umum.  Melakukan pesanan yang menyangkut dengan konsumsi  dan  kebutuhan  kantor  Sektor Pembangkitan  Medan.  Membuat  nota dinas  tagihan  konsumsi  rapat  dinas pegawai. Melayani Acara Rapat (karyawan yang bertugas pada bagian Sekretariat dan Umum).
Pekerjaan  yang  ditetapkan  itu  pada umumnya harus dilakukan oleh pekerja/buruh  itu  sendiri,  lebih-lebih  jika yang menjadi dasar perjanjian kerja adalah kecakapan dan pekerja/buruh yang bersangkutan.Pada umumnya pekerja/buruh  tidak  berhak  dengan  begitu saja  mengirimkan  seorang  penggantinya. Misalnya:  jika  seorang  pekerja/buruh memberitahukan tidak masuk kerja, karena bepergian dan mengirimkan penggantinya, PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara tidak wajib dengan begitu  saja  untuk  menerima  pengganti  itu. Hal  ini  sesui  dengan KUHPerdata,
Pasa11603a,  “Buruh  wajib  melakukan sendiri  pekerjaannya,  hanya  dengan  izin majikan  ia  dapat  menyuruh  orang  lain menggantikannya.” Begitu juga sebaliknya hak majikan atas pekerjaan buruh itu tidak dapat  diserahkan  dengan  begitu  saja
kepada orang lain.
Selanjutnya  jika  pekerja/buruh  telah bersedia  melakukan  pekerjaannya  sesuai dengan  perjanjian  kerka  waktu  tertentu yang  dibuat  natar  pekerja/buruh  dengan PT.  Energi  Pembangkitan  sebagaimana yang  dituangkan  dalam  surat  perjanjian kerja  tertulis,  maka  pekerja/buruh  akan mendapatkan hak-haknya diantaranya terlihat pada Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ( outsourcing )
Nomor. 001.PJ.OS.SPM/EP/I/2014,  pekerja/buruh berhak:  menerima  penghasilan    setiap bulannya sebesar Rp. 1.870.000,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan tunjangan  transport  sebesar  Rp.  200.000,- (dua  ratus  ribu  rupiah),  begitu  juga  bila lembur  mendapatkan  upah  kerja  lembur per  jam  sebesar  Rp.  7.000,-  (tujuh  ribu rupiah),  dan  uang  makan  Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), seterusnya pekerja/buruh dapat meningggalkan pekerjaannya  dengan  mendapatkan  upah penuh yang antara lain karena:
1. Perkawinan  pekerja/buruh  sendiri selama 4 hari
2. Istri melahirkan selama 3 hari
3. Kematian istri
pekerja/suami/anak/orang tua/mertuapekerja selama 3 hari
4. Perkawinan anak pekerja/buruh sendiri selama 2 hari
5. Baptis/Khitan  anak  pekerja/buruh selama 1 hari.
Sedangkan  pada  Surat  Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ( outsourcing ) Nomor. 005.PJ.OS.SPM/EP/I/2014, pekerja/buruh berhak: menerima penghasilan    setiap  bulannya  sebesar  Rp. 1.724.000,- (satu juta tujuh ratus dua puluh empat  ribu  rupiah)  dengan  rincian  gaji pokok  sebesar  Rp.  1.556.000,-  (satu  juta lima  ratus  lima  puluh  enam  ribu  rupiah), dan  transportasi  Rp.  168.000,-  (seratus enam puluh delapan ribu rupiah). Selanjutnya pekerja/buruh mendapat imbalan  lain  berupa  program  jamsostek, diantaranya  jaminan  kecelakaan  kerja, sebesar 1,74% dari upah, jaminan kematian  sebesar  0.30%  dari  upah,
jaminan  hari  tua  sebesar  5,7%  dari  upah, jaminan  pemeliharaan  kesehatan  sebesar 6%  dari  upah  bagi  pekerja/buruh  yang sudah  berkeluarga  dan  3%  dari  upah  bagi pekerja/tenaga kerja yang belum berkeluarga. Pekerja/buruh juga mendapatkan pakain dinas minimal 2 (dua) stell per tahun, dan juga mendapatkan cuti setelah  bekerja  12  (dua  belas)  bulan berturut turut atau terpisah selama 12 (dua belas)  hari  kerja  dalam  masa  satu  tahun berjalan.  Begitu  juga  pekerja/buruh  dapat meningggalkan pekerjaannya dengan mendapatkan  upah  penuh  yang  antara lain karena melangsungkan pernikahan diberikan  izin  selama  4  hari  kerja,  Istri melahirkan  selama  3  hari  Kematian  istri pekerja/suami/anak/orang tua/mertuapekerja selama 3 hari, Perkawinan  anak  pekerja/buruh  sendiri selama  2  hari  dan  Baptis/Khitan  anak pekerja/buruh selama 1 hari.
Jadi hematnya dengan dasar ketentuan perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan PT. Enegri Pembangkitan  yang  dipekerjakan  di  PT. PLN  (Persero)  Pembangkitan  Sumatera Bagian  Utara  menjadi  hukum  yang mengikat,  pekerja/buruh  mulai  melakukan pekerjaan  sebagai  kewajiban  tenaga  kerja, serta menaati perintahperintah atau petunjuk  yang  ada  di  unit  tempat pekerja/buruh  bekerja.
2. Kewajiban  Penyedia  Tenaga  Kerja Outsourcing PT. Energi Pembangkitan
Kewajiban  penyedia  tenaga  kerja outsourcing PT.  Energi  Pembangkitan merupakan  hak-hak  pekerja/buruh  yang bekerja pada PT. PLN (Persero) Pembangkitan  Sumatera  Bagian  Utara, berdasarkan  lampiran  surat  perjanjian Nomor  028.Pj/61/KITSBU/2012  dan  juga lampiran  surat  perjanjian  Nomor  093/PT- EP/II/2012  tertanggal  29  Februari  2012, dimana  daftar  tenaga  kerja  pekerja/buruh sebanyak  75  (tujuh  puluh  lima)  tenaga kerja outsourcing yang bekerja di berbagai bagian/seksi di PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara.
Berdasarkan  Kewajiban-kewajiban pokok,  menurut  peraturan  yang  ada, diletakkan  pada  pemberi  kerja/majikan ialah mengatur pekerjaan, mengatur tempat  kerja,  memberi  surat  keterangan. Kewajiban  tambahan,  yaitu  mengadakan buku  upah,  buku  pembayaran  upah,  daftar bahari  dan  lain-lain.Kewajiban  umum terdapat  dalam  Pasal  1602  KUHPerdata, “majikan pada umumnya wajib melakukan atau  tidak  melakukan  sesuatu  yang  dalam keadaan  yang  sama  seharusnya  dilakukan atau tidak dilakukan oleh seorang majikan yang baik.”
Kewajiban PT. Energi Pembangkitan  untuk  mengatur  pekerjaan dan mengatur tempat kerja, pada hakekatnya  merupakan  kewajiban  untuk mengusahakan  menjaga  dan  memelihara kesehatan,  keselamatan  dan  kesusilaan pekerja/buruh, karena hal tersebut merupakan  masalah  kesehatan  kerja  dan keamanan  kerja.  Jadi  hematnya  upah pekerja/buruh  yang  ada  di  PT.  Energi Pembangkitan merupakan satusatunya bekal  hidupnya  dan  keluarganya.  Karena itu  diadakan  pelbagai  ketentuan  dalam perundang-undangan sebagai jaminan bahwa upah itu benar-benar akan dibayarkan oleh majikan dan diterima oleh pekerja/buruh sendiri.
Membayar upah,
merupakan kewajiban pokok
PT.
Energi Pembangkitan dan merupakan hak pekerja/buruh  atas  pekerjaan  yang  telah dilakukan  sesuai  dengan  perjanjian  kerja. Upah  biasanya  ditetapkan  oleh  kedua belah  pihak  baik  dalam  perjanjian  kerja, dalam peraturan PT. Energi Pembangkitan. Bila  kedua  belah  pihak  telah  sepakat, penetapannya  akan  dilakukan  oleh  PT. Energi  Pembangkitan  secara  sepihak. Dengan sendirinya
PT.
Energi Pembangkitan harus menetapkannya dengan  itikad  baik.Jika  PT.  Energi Pembangkitan  melanggar  itikad  baik  ini, buruh  dapat  menuntut  upah  sesuai  dengan upah  minimal  yang  telah  ditetapkan  oleh pemerintah. Akan tetapi
upah pekerja/buruh  yang  ada  di  PT.  Energi
Pembangkitan  masih  relatif  yang  tidak dibawah standar upah minimum berdasarkan  wilayah  provinsi  sebesar  Rp. 1.700.000,- sebagai contoh halmana terlihat  dalam  Surat  Perjanjian  Kerja Waktu  Tertentu  ( outsourcing )  Nomor.
005.PJ.OS.SPM/EP/I/2014  dan  juga  Surat Perjanjian  Kerja  Waktu  Tertentu  Nomor. 005.PJ.OS.SPM/EP/I/2014 sebagaimana telah diuraikan pada paragraf sebelumnya. Penetapan  upah  tergantung  dari keterangan  yang  dapat  tercatat  dalam pembukuan  PT.  Energi  Pembangkitan. Dalam  praktek  terjadi  pada  penetapan bagian
keuntungan dan
provisi.Pekerja/buruh berhak minta diberitahukan  surat  bukti  yang  diperlukan untuk  mengetahui  keterangan  tersebut. Jika  pekerja/buruh  berhak  atas  sebagaian keuntungan,  keuntungan  itu  adalah  yang ternyata  dari  daftar  perhitungan  laba  rugi yang dibuat dengan itikad baik.

## PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN
INDUSTRIAL PEKERJA/BURUH OUTSORCING DENGAN PT.

## ENERGI PEMBANGKITAN
Perselisihan identik dengan
membahas  masalah  konflik.  Perselisihan ini merupakan luapan emosi yang mempengaruhihubungan seseorang dengan orang lain. Jadi, masalah perselisihan akan hal  yang  lumrah  karena  tetah  menjadi kodrat  manusia.  Jadi  langkah  strategis yang perlu bagaimana seseorang memannejeman  perselisihan  itu  dengan baik  untuk  mendapatkan  solusi  yang  tepat dan akurat. Begitu juga mengenai perselisihan  hubungan  industrialterkadang tidak dapat dihindari.
Berdasrakan  ketentuan  Pasal  1 angka  22  Undang  Undang  Nomor  13 Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  dan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menyatakan bahwa: “Perselisihan  hubungan  industrial  ialah
perbedaan
pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha  atau  gabungan  pengusaha dengan  pekerja/buruh  atau  serikat pekerja/serikat  buruh  karena  adanya perselisihan mengenai  hak, perselisihan kepentingan, dan perselisihan pemutusan hubungan kerja serta perselisihan antara serikat pekerja/serikat  buruh  hanya  dalam  satu perusahaan.” Berdasarkan
pengertian perselisihan  hubungan  industrial  di  atas, terlihat  ada  4  (empat)  jenis  perselisihan hubungan industrial yakni: (1) Perselisihan hak;  (2)  Perselisihan  kepentingan;  (3) Perselisihan  pemutusan  hubungan  kerja; dan (4) Perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh.
Penyelesaian  Perselisihan  Hubungan Industrial  di  PT.  Energi  Pembangkitan Dengan Pekerja/Buruh Outsourcing Hak atas pekerja/buruh outsourcing pada  PT.  Energi  Pembangkitan  sudah sesuai  dengan  Permen  Tenaga  Kerja  dan Transmigrasi  Nomor  19  Tahun  2012 dalam  Pasal  29  Ayat  (3)  Hak-hak  pekerja meliputi :
a. Hak atas cuti apabila telah memenuhi syarat masa kerja;
b. Hak atas jaminan sosial;
c. Hak atas tunjangan hari raya;
d. Hak  istirahat  paling  singkat  1  (satu) hari dalam 1 (satu) minggu;
e. Hak  menerima  ganti  rugi  dalam  hal hubungan kerja diakhiri oleh perusahaan penyedia jasa
pekerja/buruh  sebelum  perjanjian kerja  waktu  tertentu  berakhir  bukan karena kesalahan pekerja;
f. Hak  atas  penyesuaian  upah  yang diperhitungkan  dari  akumulasi  masa kerja yang telah dilalui; dan
g. Hak-hak lain yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan/atau perjanjian kerja
sebelumnya.
Dengan  memperhatikan  asas-asas
yang melandasi norma hukum, seperti asas beritikad  baik,  kesepakatan,  kebebasan berkontrak,  serta  asas  kepentingan  hidup bagi  pihak  yang  lemah,  tersurat  dalam ketentuan  Pasal  50,  dan  Pasal  52  Undang Undang Ketenagakerjaan, memberi deskripsi,  bahwa  perjanjian  kerja  yang tidak  memenuhi  persyaratan  hukum  dapat dibatalkan  atau  batal  demi  hukum.  Akan tetapi  hak  pekerja/buruh  pada  PT.  Energi Pembangkitan berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ( outsourcing ) Nomor. 005.PJ.OS.SPM/EP/I/2014 antara PT.
Energi  Pembangkitan  yang  diwakili  oleh Luther  Sihombing  selaku  Direktur  PT. Energi Pembangkitan dan Humusor Parnasipan Sihombing selaku pekerja/buruh sebagai jabatan
Administrasi  Perkantoran  di  PT.  PLN (Persero)  Pembangkitan  Sumatera  Bagian Utara unit kerja Paya Pasir Medan dimana jangka  waktu  kerja  tertentu  ini  berlaku selama  10  (sepuluh)  bulan  sejak tanggal  1 Januari  2014  sampai  dengan  tanggal  31 Oktober 2014 terlihat pekerja/buruh tersebut  ada  haknya  yang  tidak  dipenuhi oleh  PT.  Energi  Pembangkitan,  dimana pekerja/buruh (Humusor Parnasipan Sihombing)  tidak  menerima  hak  Extra Puding  sebesar  Rp.  99.000,-  x  5  bulan berarti  sebesar  Rp.495.000,-,  Rapel  Gaji 2 bulan yaitu Rp. 398.000,-  Lembur 5 bulan Rp. 896.000, Gaji 5 bulan x Rp. 2.062.000, berarti  Rp.  10.310.000,-  dengan  Total seluruhnya Rp. 12.099.000,-.
Akibat  tidak  terpenuhinya  hak  dan kewajiban  dalam  suatu  perjanjian  tenaga kerja akan  membawa  dampak  perselisihan ataupun sengketa bagi para pihak. Adanya sengketa para pihak ini pada akhirnya akan mencari  jalan  untuk  penyelesaiannya. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial  ini  dapat  ditempuh  berbagai lembaga yakni mulai dari bipartit, konsiliasi,  arbitrase,  mediasi,  dan  melalui pengadilan hubungan
industrial sebagaimana  yang  telah  diuraikan  pada pembahasan sebelumnya. Maka penyelesaian perselisihan hubungan
industrial  di  PT.  Energi  Pembangkitan dilaksanakan  melalui  lembaga  bipartit dimanaupaya penyelesaian melalui bipartit proses  perundingan  yang  dilakukan  antara dua pihak, yaituPT. Energi Pembangkitanselaku  pengusaha  dengan pihak  pekerja/buruh  (Humusor  Parnasipan Sihombing).  Perundingan  bipartit  yang dilaksanakan merupakan upaya
musyawarah untuk mufakat namun bipartit yang dilaksanakan gagal.
Berkenaan dengan gagalnya penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui lembaga bipartit, selanjutnya PT. Energi Pembangkitanselaku  pengusaha  dengan pihak  pekerja/buruh  (Humusor  Parnasipan Sihombing)
melanjutkan upaya penyelesaian  ke  lembaga  Mediasi,  dalam hal ini pihak mediator hubungan industrialnya dari Dinas Tenaga Kerja dan Tarnsmigrasi Smatera Utara, yang diwakili oleh mediator Maurid Siahaan dan Raijon.
Upaya penyelesaian melalui mediasi  yang  dilaksanakan  PT.  Energi Pembangkitanselaku  pengusaha  dengan pihak  pekerja/buruh  (Humusor  Parnasipan Sihombing)  dengan  pihak  mediator  Dinas Tenaga  Kerja  dan  Tarnsmigrasi  Sumatera Utaramelalui musyawarah berhasil dilaksanakan hal mana sesuai dengan surat
Perjanjian  Bersama  dimana  PT.  Energi Pembangkitan akan memenuhi kewajibannya  untuk  memberikan  hak pekerja/buruh  sesuai  dengan  tuntutan pembayaran  Extra  Puding  sebesar  Rp. 99.000,-  x  5  bulan  berarti  sebesar Rp.495.000,-, Rapel Gaji 2 bulan yaitu Rp. 398.000,-  Lembur  5  bulan  Rp.  896.000, Gaji  5  bulan  x  Rp.  2.062.000,  berarti  Rp. 10.310.000,-  dengan  Total  seluruhnya  Rp.
12.099.000,-  dimana  hak  buruh  ini  telah dibayarakan oleh PT. Energi Pembangkitan ke rekening pekerja/buruh.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
1. Pengaturan sistem tenaga kerja
outsorcing
pada PT Energi
Pembangkitan  telah  sesuai  dengan
aturan  hukum  Pasal  64  undang  undang keterankerjaan. Dimana PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumut memborongkan  pelaksanaan  pekerjaan kepada PT. Energi Pembangkitan sebagaimana diantaranya termuat dalam Surat Perjanjian Nomor
028.Pj/61/KITSBU/2012  dan  Nomor 093/PT-EP/II/2012  tertanggal  kontrak 29  Februari  2012  tentang  Pekerjaan Penyediaan  Jasa  Tenaga  Kerja  (PJTK) di  Sektor  Pembangkitan  Medan  PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumut.
2. Kewajiban antara pekerja/buruh
outsorcing dengan PT. Energi
Pembangkitan    hal  yang  mutlak  untuk dilaksanakan,  kewajiban  pekerja/buruh merupakan hak PT.
Energi Pembangkitan,  sebaliknya  kewajiban PT.  Energi  Pembangkitan  merupakan hak  bagi  pekerja/buruh.  Berdasarkan Surat  Perjanjian  Kerja  Waktu  Tertentu ( outsourcing )
Nomor 005.PJ.OS.SPM/EP/I/2014  antara  PT. Energi  Pembangkitan  dan  Humusor Parnasipan Sihombing selaku
pekerja/buruh.  Para  pihak  mempunyai hak dan kewajiban diantaranya pekerja/buruh berhak mendapatkan upah/gaji,  cuti,  uang  lembur,  dan mempunyai kewajiban untuk melaksanakan pekerjaan sebagai administrasi  yang  dipekerjakan  pada PT.  PLN  (Persero)  Pembangkitan Sumatera Bagian Utara.
3. Penyelesaian  perselisihan  hubungan industrial pekerja/buruh outsorcing dengan PT. Energi Pembangkitan dapat ditempuh mulai dari bipartit, konsiliasi, arbitrase, mediasi, dan melalui pengadilan hubungan industrial.
Berdasarkan  kasus  yang  ada  di  PT. Energi Pembangkitan penyelesaian perselisihan  hubungan  industrial  terkait Perselisihan  hak  dimana  perselisihan timbul  karena  tidak  dipenuhinya  hak Extra  Puding  sebesar  Rp.  99.000,-  x  5 bulan  berarti  sebesar  Rp.495.000,-, Rapel  Gaji  2  bulan  yaitu  Rp.  398.000,- Lembur  5  bulan  Rp.  896.000,  Gaji  5
bulan  x  Rp.  2.062.000,  berarti  Rp. 10.310.000,-  dengan  Total  seluruhnya Rp.  12.099.000,-  yang  dialami  oleh
Humusor Parnasipan Sihombing penyelesaiannya  dilaksanakan  melalui lembaga bipartit, namun perundingannya gagal selanjutnya melalui  lembaga  mediasi  yang  di mediasi  oleh  Dinas  Tenaga  Kerja  dan Transmigrasi  Sumatera  Utara  melalui musyawarah berhasil dilaksanakan
dengan surat Perjanjian Bersama dimana  PT.  Energi  Pembangkitan memenuhi kewajibannya untuk memberikan  hak  pekerja/buruh  sesuai dengan tuntutan pembayaran.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Abdussalam,
H.R. dan Adri Desasfuryanto, Hukum Ketenagakerjaan (Hukum Perburuan) , PTIK, Jakarta: 2015.
Amiruddin  dan  Asikin,  Zainal., Pengantar Metode  Penelitian  Hukum ,  (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006).
Khakim,  Abdul., Dasar  Dasar  Hukum Ketenagakerjaan  Indonesia ,  Citra
Aditya Bakti, Bandung: 2014.
Koentjoroningrat , Metode-Metode Penelitan Masyarakat , Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997. Lubis, Ida Hanifah., Hukum Ketenagakerjaan  Indonesia ,  Ratu
Jaya, Medan: 2012.
Maimun, Hukum Ketenagakerjaan : Suatu
Pengantar , Jakarta:
Pradnya
Paramita, 2007.
Marbun,  Jaminuddin., Manfaat  Perjanjian
Kerja  Bersama  Dalam  Hubungan
Industrial  Bagi  Pengusaha  dan
Pekerja/Buruh , USU Press,
Medan:2013.
Saleh,  Mohammad  H,  dan  Mulyadi,  Lilik, Seraut Wajah Pengadilan Hubungan Insdustrial  Indonesia ,  Citra  Aditya
Bakti, Bandung: 2012.
Soemitro,Ronny Hanitijo., Metodologi
Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia,Jakarta:1982.
Sukanto,  Soejono., Ringkasan  Metodologi Penelitian Hukum Empris , Indonesia Hillco, Jakarta:1990.
Supriyanto,  Hari., Perubahan  Hukum Privat  ke  Hukum  Publik , Studi Hukum Perburuhan diIndonesi a, Universitas  Atma  Jaya,  Yogyakarta:
2004.
Suwondo, Chandra., Outsourcing
Implementasi  di  Indonesia ,  Elex Media Komputindo, Jakarta:2003.
Trijono,  Rachmat., Pengantar  Hukum Ketenagakerjaan , Papas Sinar
Sinanti, Jakarta: 2014.
Tunggal,  Amin  Widjaja., Outsourcing Konsep  dan  Kasus ,  Harvarindo,
Jakarta: 2008.
Widodo,  Hartono.,  dan  Judiantoro, Segi Hukum  Penyelesaian  Perburuan , Raja  Grafindo  Persada,  Jakarta: 1992.