## PERANAN POLRI DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI POLRES POLEWALI MANDAR
Muh Adnan 1 , St. Nurjannah 2

## Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar muh.adnan@gmailcom

## Abstrak
Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  sebagai  salah  satu  lembaga  penyelenggara  tugas  dan  fungsi pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya juga harus berdasarkan legitimasi hukum yang berlaku.Dimana fungsi utama dari polisi adalah menegakkan hukum dan melayani  kepentingan  masyarakat  umum.Sehingga  dapat dikatan bahwa tugas polisi adalah melakukan pencegahan terhadap kejahatan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat Kepolisian dalam undang-undang No.2 tahun 2002 merupakan sebagai alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayom, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.  jenis penelitian ini adalah penelitian  deskriptif  kualitatif  lapangan.  Penelitian  ini  dilakukan  untuk  mengumpulkan  data  yang  di  peroleh  dari lapangan  untuk menemukan bukti  sosial,  semua  menganalisisnya dan berusaha melakukan  penelitian berdasarkan apa  yang  diamati.  Lokasi  penelitian  dilakukan  Kabupaten  Polewali  Mandar. Lokasi ini dipilih karena memiliki aspek pendukung agar peneliti  dapat bekerja dengan baik, Peran Kepolisian dalam menanggulangi Penyalagunaan Narkoba  dan  memberikan  penyuluhan  kepada  masyarakat  terkhusu  kepada  masyarakat  agar  kiranya  dapat menghidari namanya narkoba.
Kata Kunci: Peranan Kepolisian, menanggulangi Tindak Pidana, Penyalahgunaan Narkoba

## Abstract
The National Police of the Republic of Indonesia as one of the institutions carrying out the duties and functions of the government in carrying out its duties and functions must also be based on the legitimacy of  applicable  law. Where the main function of the police is to uphold the law and serve the interests of the general public. So that it can be said that the task of the police is to prevent crime and provide protection to the community Police in law No. 2 of 2002 is a tool of the State that plays a role in maintaining security and public order, enforcing the law,  as  well  as providing protection, protection and services  to  the  community in  the  context of  maintaining  domestic  security. this  type  of  research  is  a  descriptive  qualitative  field research. This research was conducted to gather a number of data obtained  from  field informants to find various facts or social phenomena, all analyzing it and trying to do theorization based on what was observed. The location of the study was conducted by Polewali Mandar Regency. This location was chosen because it has all the supporting aspects so that it can run well, the role of the Police in tackling Drug Abuse  and providing  counseling to the community especially  young people so that it can avoid the name of drugs.

## Keywords: Role of Police, Tackling Criminal Acts, Drug Abuse

## PENDAHULUAN
Polisi Negara Republik  Indonesia adalah salah satu lembaga negara tugas yang bertugas untuk  melaksanakan pemerintah dalam tugas dan fungsinya juga harus berdasarkan  Kode  etik hukum  yang  berlaku.fungsi  utama  dari  polisi  adalah  menegakkan  hukum  dan  melayani kepentingan masyarakat umum. maka dapat dikatan  tugas polisi adalah melakukan pencegahan terhadap kejahatan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.
Polisi adalah hukum yang hidup.Melalui polisi janji-janji dan tujuan- tujuan hukum untuk mengamankan  serta  melindungi  masyarakat  menjadi  kenyataan.  Perincian  tugas  kepolisian Negara Republik Indonesia, misalnya membuktikan hal tersebut, diantaranya yaitu:
1.  Menjaga ketertiban dan menjamin keamanan umum.
2. Menjaga keselamatan  orang, benda  dan  masyarakat, termasuk member perlindungan dan pertolongan.
3. Menjaga keselamatan Negara terhadap gangguan dari dalam.
4.  memberantas dan menjalarnya penyakit-penyakit masyarakat.
5.  Menjaga  ketaatan  warga  Negara dan masyarakat terhadap peraturan-peraturan Negara. Perincian  tugas-tugas  polisi  sebagaimana  yang  tertera  diatas,  mencapai  dan      memelihara ketertiban      merupakan  tugas  pokok  yang  harus  dilakukan  oleh  polisi.  Persoalan  mulai timbul pada  saat  dipertanyakan  dengan  cara  bagaimanakah  tujuan  tersaebut  hendak  dicapai.  Ternyata pekerjaan kepolisian tersebut  hanya boleh dijalankan dengan mengikuti dan mematuhi berbagai pembatasan  tertentu.Salah  satu  dari    pembatasan    pembatasan    tersebut  adalah  hukum.Polisi ditugasi untuk menciptakan dan memelihara ketertiban dalam kerangka hukum yang berlaku.
Kepolisian dalam undang-undang No.2 tahun 2002 merupakan sebagai alat Negara yang berperan  dalam  memelihara  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat,  menegakkan  hukum,  serta memberikan  perlindungan,  pengayom,  dan  pelayanan  kepada  masyarakat  dalam  rangka terpeliharanya  keamanan  dalam  negeri.  Kepolisian  dalam  undang-undang  tersebut  juga disebutkan  mempunyai  tujuan  untuk  mewujudkan  keamanan  dalam  negeri  yang  meliputi terpeliharanya  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat,  tertib  dan  tegaknya  hukum, terselenggaranya perlindungan, pngayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman  masyarakat  dengan  menjunjung  tinggi  hak  asasi  manusia  sepakat  atau  tidak sebenarnya  polisi  adalah  pekerja  sosial  berseragam,  namun  tidak dapat disangkal, mereka menyediakan sesuatu yang dalam maksud  arti luas dapat disebut sebagai pelayanan sosial bagi masyarakat  yang menjadi  tanggung jawab mereka.Jelas, namun  sebagian kecil  dari Pekerjaan aparat polisi harus mengarah kepada  Menjaga,  menjawab,  dan menangani Tindak   kejahatan. Sebenarnya jasa yang mereka berikan, entah berkaitan dengan kejahatan atau tidak, merupakan suatu bentuk jasa layanan sosial.
Namun, dalam konteks kerja kepolisian, polisi harus berurusan dengan pihak pemberi jasa lainnya yang luas, mulai dari lembaga layanan keluarga, anak-anak dan dinas pekerjaan  umum yang  bersangkutan dengan pengumpulan sampah kondisi jalan. Bukan hal yang aneh jika polisi harus  menengahi  pembunuhan, menengahi  pertengkaran  suami  istri,  perkelahian antar teman, dan kasus depresi serta bunuh diri yang kondusif bagi kerja sama yang sangat besar dengan biro jasa social. Diantara kegiatan mereka, aparat polisi harus berurusan dengan pemberi jasa lain, atau dalam beberapa kasus, berhadapan dengan masalah pencegahan kejahatan yang barangkali
sangat  beresiko,  misalnya orang-orang lansia, Jompo atau pemabuk, Mereka harus memerlukan kepekaan yang berbeda antara calon korban dan calon pelanggar.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  adalah  penelitian  kualitatif  lapangan  ( field  research )  dengan menggunakan penelitian survei langsung kelokasi, manggunakan metode kuesioner atau angket sebagai  sumber  data  utama  dari  beberapa  kasus  tindak  pidana  narkoba  yang  berada  dalam wilayah  polres  Polewali  Mandar  Dalam  penelitian  ini  akan  mengambil  beberapa  data      dan wawancara   langsung   dengan aparat Kepolisian Polewali mandar. Penulis  mengambil  lokasi penelitian di POLRES polewali mandar dengan pertimbangan bahwa dimulai dengan penelitian awal dengan mengumpulkan  berbagai  data  dan informasi yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti.
Data  yang  digunakan  untuk penelitian ini terdapat 2 data macam Penelitian,yaitu sebagai berikut:  Data  primer,  Yaitu  data  yang  diperoleh  secara  langsung  melalui  dengan  wawancara dengan  pakar,  narasumber,  dan  pihak-pihak    terkait    dengan    penulisan  penelitian  ini.  Data Sekunder, Yaitu data atau dokumen   yang   diperoleh   dari   instansi lokasi penelitian, literatur, serta peraturan- peraturan yang ada relevansinya dengan materi yang dibahas Sumber data dalam penelitian ini adalah: 1
a) Penelitia  pustaka  ( Library  research )  yaitu  menelaah  berbagai  buku  kepustakaan, artikel ilmiah , internet, Koran dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan objek penelitia.
b) Penelitian  lapangan  ( Field  research )  yaitu  pengumpulan  data  dengan  cara  mengamati secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.
Beberapa Model Pengumpulan data yang akan digunakan didalam Penelitian ini antara lain menggunakan metode sebagai berikut:
a. Observasi,  yaitu    pengamatan    dan meneliti  secara  sistematik  pada  gejala  yang  nampak pada obyek penelitian. 2 Metode observasi ini digunakan untuk mengumpulkan data tentang penanggulangan kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Polres Polewali Mandar.
b. b. Wawancara,    Yaitu    memberikan pertanyaan    secara lisan kepada narasumber, tertulis dan terstruktur dengan menggunakan daftar pertanyaan   yang  telah  di  atur  dan disusun terlebih  dahulu.  Dalam  hal  ini,  Dilakukan  wawancara  kepada  pihak  Aparat  Kepolisian Kabupaten Polewali Mandar.
1 Johnny  Ibrahim, Teori  dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif (Malang:  Bayumedia  Publishing. 2006). Halaman 392.
2 Hadari     Nawawi, Metode     Penelitian Bidang Sosial (Yogyakarta: Gajah Mada University Pres, 1993), Halaman 100
c. Studi        dokumen,  yaitu  dengan  mempelajari  dokumen-dokumen  yang  berhubungan dengan masalah penelitian ini.
Instrumen  penelitian  yang  dipakai untuk memperoleh data penelitian sesudah memasuki tahap pengumpulan data di lapangan adalah:
a. Pedoman  Wawancara  (interview  Guide)  yaitu  daftar  pertanyaan  yang  di  ajukan  kepada informan, berupa daftar pertanyaan terstruktur.
b. Handphone di gunakan untuk memperkuat argument dari Hasil interview berupa rekaman percakapan dengan informan.
b. c.   Buku catatan di gunakan untuk mencatat      hasil      wawancara (interview) mengenai daftar  pertanyaan  yang  telah  dijawab,  hal  ini  sangat  mempermudah  dalam  penyusunan hasil wawancara.
Data   yang   diperoleh   dari   data Primer dan data Sekunder akan diolah dan dianalisis berdasrkan  rumusan  masalah  yang  telah  diterapkan  sehingga  diharapkan  dapat  diperoleh gambaran jelas. Analisis data yang digunakan adalah analisis data yang   berupaya   memberikan gambaran jelas dan konkrit terhadap objek yang dibahas secara kualitatif dan selanjutnya data tersebut  disajikan  seccara  deskriptif,  yaitu  menjelaskan,  menguraikan  dan  menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1.   Tinjauan Umum Tentang Kepolisian
a.   Pengertian Kepolisian
Polri  merupakan  kepanjangan  dari  kepolisian  republik  Indonesia.  Kepolisian  adalah salah satu lembaga pemerintah yang berperan penting dalam Negara, terutama untuk   mengatur hukum   didalam   Negara .Kata polisi berasal dari kata yunani politea.
“orang  yang  menjadi  warga  Negara  dari kota   Athena” kemudian arti politea   itu berkembang menjadi “kota” dan digunakan untuk menyebut “semua usaha kota”.
Pada zaman itu kota adlah Negara Negara yang berdiri sendiri. Di Indonesia Polisi  yang berarti  orang  atau  sekelompok  dalam  suatu  lembaga  yang  merupakan  atau  badan  pemerintah yang ditugaskan untuk memelihara dan Menjaga ketertiban umum. Kepolisian di Negara republik Indonesia, mempunyai arti kepolisian Negara, adalah alat  Negara atau penegak hukum yang siap bertugas  dan  menjalankan  tugas  untuk  memelihara  keamanan  didalam  negeri.  Polisi  adalah sahabat  masyarakat  yang  siap  mengayomi  masyarakat  serta    difungsikan  oleh  Negara  untuk
menjaga  keamanan,  ketentraman,  perlindungan  dan  ketertiban  didalam  berkehidupan bermasyarakat.
Berdasarkan undang undang Nomor  2  Tahun  2002  tentang  kepolisian  Negara  Republik Indonesia  dalam  ketentuan  Pasal  (1)  memberikan  pengertian  :  “kepolisian  adalah  segala  hak ikhwal  yang  berkaitan  dengan  fungsi  dan  lembaga  polisi  sesuai  dengan  peraturan perundang- undangan  “.  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  atau  yang  sering  disingkat  dengan  polri dalam  kaitannya  dengan  pemerintah  adalah  salah  satu  fungsi  pemerintahan  negara  dibidang memelihara  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat,  penegak  hukum  harus  memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada setiap masyarakat, guna untuk mewujudkan, menciptakan  keamanan  dan  ketentraman  didalam  negri  yang  mencakup  agar  terjaganya keamanan  dan  ketertiban  masyarakat,  dan  tegaknya  hukum,  serta  tercapainya  perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat agar terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

## b.   Fungsi Kepolisian
Fungsi  Kepolisian adalah  salah satu fungsi pemerintahan  Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan pengayoman dan pelayanan kepada  masyarakat.  Pasal  4  Undang-undang  Nomor  2  tahun  2002  Tentang  kepolisian  Negara Republik Indonesia lebih menjabarkan fungssi pemerintah dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat,  penegakan  hukum,  perlindungan  ,  pengayoman  dan  pelayanan  terhadap masyarakat.     Adapun  dalam  pasal  4 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara  Republik  Indonesia  :  “Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  bertujuaqn  untuk mewujudkan  keamanan  dalam  negeri  yang  meliputi  terpeliharanya  keamanan  dan  ketertiban masyarakat,    terselenggaranya  perlindungan,  pengayoman  dan  pelayanan  terhadap  masyarakat serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”
Menurut  Sadjijono  dalam  menjalankan  fungsinya  sebagai  aparat  penegak  hukum  polisi wajib  memahami  asas-asas  hukum  yang  digunakan  sebagai  bahan  pertimbangan  dalam pelaksanaan tugas yaitu:
a)  Asas legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum.
b)  Asas    kewajiban,  merupakan  kewajiban  polisi  dalam  menangani  permasalahn    dalam masyarakat yang bersifat diskresi, karena belum diatur dalam hukum.
c)  Asas  partisipasi,  dalam  rangka  mengamankan  lingkungan  masyarakat    polisi mengkordinasikan  pengamanan  swakarsa  untuk  mewujudkan  kekuatan  hukum dikalangan masyarakat.
d)  Asas  Preventif selalu mengedepankan tindakan pencegahan daripada penindakan kepada masyarakat.
e)  Asas subsidiaritas, melakukan tugas instansi  lain  agar  tidak menimbulkan permasalahan yang lebih  besar  sebelumditangani  oleh institusi yang membidangi. 3
c.   Tugas     dan     fungsi     wewenang masyarakat
Masyarakat  adalah  sekumpulan  orang-orang  manusia  yang  hidupdalam  suatu  tempat, wilayah disuatu Negara  yang memiliki adat istiadat  yang ada pada suatu daerah tertentu. Peran serta  masyarakat  sebagaimana  telah  diatur  dalam  pasal  104  sampai  dengan  pasal  108  undang- undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan prekursor narkotika sesuai dengan undang- undang  nomor  35  tahun  2009  pasal  104,  masyarakat  berwenang  melakukan  upaya  mencari, memperoleh  dan  memberikan  informasi,  menyampaikan  saran  dan  pendapat  serta memperolehjawaban  atas  pertanyaan  tentang  laporannya  mengenai  adanya  dugaan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
d.   Tugas Dan Wewenang Kepolisian
Penyidikan  adalah  serangkaian  tindakan  sebagai  penyelidik  untuk  mencari  dan menemukan  suatu  peristiwa  yang  diduga  sebagai  tindak  pidana  guna  menentukan  dapat  atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. 4
Lembaga Kepolisian memiliki tugas yang sangat besar untuk melindungi Negara, dengan ruang  lingkup  yang  sangat  luas  tersebut didalam  tubuh  kepolisian  harus  ada pemberian  tugas yang jelas. Pasal  13  Undang-undang  No.  2  Tahun 2002 disebut bahwa tugas kepolisian NKRI adalah:
a.  Memelihara       keamanan       dan ketertiban masyarakat.
b.    Menengakkan Hukum.
c.  Memberikan    perlindungan, pengayoman dan perl;indungan kepada masyarakat.
Penjelasan  dari  pasal  13  tersebut  menyebutkan    bahwa    rumusan    pasal  tersebut tidak didasarkan  pada  suatu  urusan  prioritas,  artinya  ketiga-tiganya  sama  penting.  Dalam pelaksanaannya  pun  tugas  pokok  yang  akan  dikedepankan  sangat  tergantung  pada  situasi masyarakat  dan  lingkungan  yang  dihadapi  karena  pada  dasarnya  ketiga  tugas  pokok  tersebut
3 Sadjijono, 2010, Memahami Hukum Kepolisian, Yogyakarta:  Laksbang  Persino, halaman 17
4 R.  Soesilo, 1997, Kitab  Undang-undang hukum acara  pidana dengan  penjelasan dan komentar, politeia, Bogor, halaman 4
dilaksanakan  secara  simultan  dan  dapat  dikombinasikan.  Dalam  Undang-undang  Kepolisian, keamanan  dan  ketertiban  masyarakat  diartikan  sebagai  suatu  kondisi  dinamis  masyarakat sebagai  salah  satu  prasyarat  terselenggaranya  proses  pembangunan  nasional  dalam  rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum  serta  terbinanya  ketentraman,  yang  mengandung  kemampuan  membina  serta mengembangkan  potensi  dan  kekuatan  masyarakat  dalam  menangkal,  mencegah,  dan menanggulangi  segala  bentuk-bentuk  gangguan  lainnya  yang  dapat  meresahkan  masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut Allah SWT Berfirman ddalam QS Al Nisa : 135
ءداهش طسقلاب نيماوق اونوك اونماء نيذلا اهيأ انإ  نيبرقل   ا و نيدلاول ا أو  مكسفنأ  ىلع  ول و  ِل ّ اوعبتت    لف  امهب
ىل أو  ِل ّاف  اريقف  أو  اينغ  نك ي  للّا نإف اوضرعت أو اوولت نإو اولدعت نأ و ىهل ااريبخ نولمعت امب ناك
Artinya:
Wahai  orang-orang  yang  beriman,  jadilah  kamu  orang  yang  benar-benar  penegak  keadilan, menjadi  saksi  karena  Allah  biarpun  Terhaddap  dirimu  sendiri  atau  ibu  bapak  dan  kaum kerabatmu.  Jika  ia  kaya  ataupun  miskin,  maka  Allah  lebih  tahu  kemaslahatannya.  Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang   dari   kebenaran.   Dan   jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnyaAllah  maha mengetahui  segala  apa  yang kamu kerjakan. (Al-Nisa : 135)
Di  dalam  proses  hukum,  penegak  hukum  harus  bersikap  objektif  dan  memperlakukan orang yang berperkara secara sama. Yaitu tanpa membedakan apakah  mereka  keluarga  dekat ataupun jauh, miskin atau kaya,  seakidah  ataupun tidak. Karena ketika seseorang memandang kedekatan,  kekayaan  dan  akidah,  maka pada waktu itu ia akan melihat sebuah masalah dengan subjektif dan bisa berlaku curang didalam menghukum. Sehingga Allah menyuruh orang yang beriman  untuk  yeyap  dan  senantiasa  berlaku  adil  terhadap  siapapun  juga,  termasuk  kepada keluarga terdekat, orang kaya ataupun miskin, bahkan terhadap seseorang yang tidak disenangi.

## 2.    Kejahatan    narkotika    di    Polewali Mandar di Tinjau dari segi Usia
Kejahatan yang ada Di kota Polman telah menyertakan dari berbagai kalangan usia, baik anak anak remaja maupun dewasa. Keterlibatan semua jenis usia tersebut dalam kasus   narkotika sangat sangat meresahkan bagi masyarakat yang ada di Kota Polewali Mandar. Apalagi adanya pelaku  yang  masih  usia  anak-anak  sangat  sangat  berdampak  pada  kesehatan  mereka bahwanarkoba  akan  menyebabkan  gangguan  sistem  syaraf  tubuh.  Narkoba  dapat  mengubah seorang pelajar dan membawanya   kepada   keburukan.   Solusi yang harus diterapkan secara
cepat  ialah  iklan layanan,  penyuluhan  serta  media media  online     narkotika  di  kota  Polewali Mandar berdasarkan jenis usia terhitung dari tahun 2015 sampai 2017.
Dari hasil penelitian beberapa Data diperoleh, bahwa Tindak Pidana pelaku kejahatan  atau pengguna narkotika berusia 10 sampai 15 tahun berjumlah 10 orang, pada usia16 sampai 21 tahun berjumlah 21 orang, dan pada usia 22 sampai 26 tahun sebanyak  41  orang,  dan  pada  usia  26 sampai 31 tahun sebanyak 52 orang  Kemudian  usia  30  tahun  ke  atas  sebanyak 84 orang dari jumlah keseluruhan pengguna tindak pidana kejahatan narkotika yang berjumlah 208 orang.
Dari  beberapa  data  tersebut  mempunyai  kesimpulan  bahwa  pelaku  tindak  pidana kejahatan  narkotika  yang  terjadi  di  Kota  Polewali  Mandar  tidak  memandang  dari  segi  Umur. Tindak kejahatan narkotika di  Kota Polewali Mandar terhitung tahun  2015  sampai  2017 telah didominasi Umur pelaku 31 tahun keatas sebanyak 84 orang Jika dibandingkan dengan Umur 31 tahun  Dikarenakan  dari  segi  finansial  sangatlah  memadai  arti  kata  mapan  mampu  membeli barang barang    terlarang tersebut. kota Polewali Mandar sangat sangat membutuhkan perhatian dan tindakan tegas dari aparat kepada para pelaku tindak kejahatan narkotika.

## 1. Kejahatan Narkotika  di  Kota Polewali Mandar Di tinjau dari Jenis Kelamin
Para Pelaku Kejahatan narkotika di Kota Polewali Mandar Sangat membutuhkan perhatian Khusus dari para petugas dikarenakan Kejahatan narkotika tidak hanya dilakukan dari kalangan laki laki atau laki laki dewas tetapi adanya keterlibatan antara perempua dan laki laki.Keterlibatan Ini sngat membutuhkan dukunga  dari  orang  tua  keluarga masyarakat serta butuh penekanan dari  beberapa  pihak,  baik  pemerintah  maupun  penegak  hukum  .Sehingga  penyebaran  dan pengedaran narkotika akan lebih mudah untuk diatasi.
Beberapa data yang diperoleh dari lokasi reserse narkoba Polres Polewali Mandar    Tanggal 5        desembere        2017.  Didapati  sebanyak  178  orang  pelaku  laki-  laki  dan  14  orang  pelaku perempuan . Sedangkan dari perempuan yang masih dibawah umur terdapat 1 orang sedangkan laki-laki  yang masih  dibawah  umur  ada 15 orang  yang msuk  daftar    tindak  pidana kejahatan narkotika  Polres  Polman  Mulai  dari  sejak  tahun  2015  sampai  2017.  Maka  dapat  ditarik kesimpulan bahwa pelaku Tindak Pidana kejahatan narkotika di Kota Polewali Mandar dilakukan oleh Dari beberapa kalangan yakni dimulai dari jenis kelamin laki laki maupun perempuan dan didominasi oleh laki laki dewasa

## 2. Kejahatan Narkotika  di  Kota Polewali Mandar Ditinjau dari Pekerjaan
Tindak       Kejahatan       Kejahatan narkotika di Kota Polewali Mandar sudah memasuki Semua  usia  dan  jenis  Kelamin.  Dan  Pelaku  Tindak  Pidana  Narkotika  Sudah  memasuki  dari beberapa  instansi.  Baik  instansi  negeri  maupun  swasta.  Seperti  pegawai  buruh  petani  dan pengangguran ikut terlibat dalam kejahatan narkotika di Kota Polewali Mandar.
Dari Beberapa data yang diperoleh terdapat ada 10 orang pelaku kejahatan narkotika  adalah yang  masih  di  bawah umur dan masih duduk dibangku sekolah menengah 5 orang, , 5 orang dari  pegawai  negeri sipil (PNS), 21 Orang mahasiswa, 12  orang  Pekerja  swasta,  dan  56  orang pekerja  wiraswasta,1  orang  petani,  3  orang  Kulih  Bangunan,  dan  Pengangguran  Sebanyak  98 orang . Jika Kita Mengamati data data pelaku tindak pidana dapat disimpulkan bahwa kejahatan narkotika yang terjadi di Kota Polewali Mandar dalam kurung waktu 3 tahun terakhir ini, bukan hanya melibatkan kalangan generasi muda,  tetapi juga mencakup dan melibatkan dari beberapa kalangan usia tua.     Dan dari beberapa  kalangan  bidang  pekerjaan, seperti kalangan Wiraswasta. Pegawai  negeri  sipil  (PNS)  Dan  Pengusaha,  tetapi  yang  paling  banyak  melakukan  tindak kejahatan narkotika adalah Pengangguran dan wirasawasta.
Tindak Pidana Kejahatan narkotika Tidak     hanya   dilakukan   dari   Beberapa orang yang mampu secara ekonomi tetapi pengangguran pun juga ikut serta dalam aksi kejahatan tersebut, Penyebab dari ini semua dikarenakan pendapatan yang sangat menggiurkan bagi mereka sehingga mereka lebih cederung memilih untuk jadi pemakai dan pengedar.

## 3.  Kejahatan  Narkotika  di  Kota  Polewali  Mandar  Di  Tinjau  dari  Latar  Belakang Pendidikan
Pendidikan dapat berpengaruh pada tingkah laku seseorang.Bukan berarti sekolah sampai tinggi  tinggi  tidak        menjamin  seseorang  untuk  tidak  melakukan  suatu  kejahatan.Begitupun dengan  kejahatan  narkotika  Tidak  memandang  tinggi  atau  rendahnya  ilmu  setiap  orang  dan didalam diri seseorang mempunya plus minus didalam dirinya tergantung kepribadian seseorang apakah  bisa  mengimbangi  atau  mengontrol  kejahatan  yang  ada  dalam  diri  seseorang.  Tetapi seseoramg  yang  mempunyai  pengetahuan  tinggi  akan  mempertimbangkan  dan  memikirkan untuk  melakukan  kejahatan  sebab  orang  yang  memiliki    kesadaran    bahwa  menggunakan narkotika merupakan bentuk kejahatan.
Data tersebut dapat di simpulkan bahwa      Penyebabnya      bukan      karena tingginya ilmu  seseorang.  tetapi  data  tersebut  diatas  bahwa  yang  paling  Sering  melakukan  Tindak kejahatan  narkotika  adalah  Kebayakan  yang  berasal  dri  pendidikan    menengah    Ke    atas Sebanyak  146  orang  dan  Mahasiswa  (S1)  48  orang  Sedangkan  yang  hanya  pengangguran dilakukan sebanyak 14 orang dalam Kurun waktu dari tahun 2015 sampai 2017.
1. Bentuk   Penyalahgunaan Narkotika Di kabupaten Polewali Mandar

## a.  Pemakai
Narkotika di gunakan untuk kebutuhan medis, Sebagai obat untuk melakukan pembiusan kepada pasien  yang akan dioperasi serta memberi efek rasa nyaman bagi pasien yang ingin di
operasai  sehingga  tidak  merasakan  sakit  atau  perih.  Selanjutnya  menurut  pelaku  kejahatan narkotika yang berisinial D.M mengatakan bahwa
“saya memakai Narkotika dikarenakan pergaulan yang sangat bebas dan barang haram tersebut sangat  gampang   didapat,  tinggal  Telefon saja teman barangnya sudah langsung dia bawah kerumah bahkan Berpesta ria bersaa bandarnya”. 5
Lebih  lanjut  Pelaku  Rudi  Harman mengatakan    bahwa    :
“Saya    memakai narkoba sekitar satu tahun lalu Setiap teman beberapa kali menawarkan barang haram tersebut saya selalu menolak. Sampai rasa penasaran saya ingin mengetahui bagaimana rasanya tersebut. Akhirnya pun saya mencoba bersama dengan teman. Setiap beberapa teman ingin memakainya sayapun ikut juga memakai sampai pada akhirnya sayapun ikut kecanduan.”

## b.   Pengedar
Narkotika  Adalah  barang  yang  sangat  berbahaya  Namun  sangat  menggiurkan  untuk dijadikan sebagai Ladang  pendapatan  dengan  cara menggeluti dibidang penjualan /pengedar. Dikarenakan  akan  mendapatkan keuntungan berlipat lipat yang sangat besar. Tetapi keuntungan yang sangat besar sangat tidak Sebanding. dengan Hukuman yang akan diterima pelaku apabila diringkus. pelaku  kejahatan  narkotika  dengan ancaman minimal 5 tahun maksimal 20 tahun penjara dan denda minimal Rp.1.000.000.000   (satu  milyar).
Berdasarkan  Hasil  wawancara  dengan  AKP.ABDUL  KADIR  TUHULELE.,SH  selaku Kanit  Reserse  Narkoba  Polres  Polewali  Mandar  Tentang  adanya  barang  narkotika  di  daerah beliau  bekerja  Polres  Polman.  Beliau  Menjelaskanbahwa:  “Narkoba  memang  sangat-sangat nikmat bagi penikmatnya. Jadi, ketika pemakai ini mulai kecanduan maka disitupula penghasilan Bandar semakin meningkat karena otomatis pecandu ini akan  mengonsumsi  barang itu  secara terus  menerus  dengan,  olehnya  itu,  pengedar  ini  merupakan  kejahatan  yang  lebih  tinggi disbanding  pemakai  karena  dianggap  membantu  memudahkan  pemakai  untuk  mengonsumsi Narkoba” 9
Dan  hasil  wawancara  dengan  Pak Andi Firmansyah, Selaku penyidik Polres Polewali Mandar mengatakan Bahwa:
“Pengedar itu sangat  Lincah mencari Pelanggan, Biasanya dari teman ke orang lain. Awal mulanya  itu  orang  biasanya  menawarkan  barangnya  kepada  teman  temannya,  Biasanya pengedar memberikan secara Cuma Cuma terlebih dahulu untuk menawarkan barangnya dan mempengaruhi  temannya  dan  kalau  temannya  sudah  kecanduan  maka  akan  sudah  mulai bertransaksi. Jadi  pengedar  sangatlah  lebih  Berbahaya    dibanding    pemakai.    Kita sebagai aparat penegak hukum.  polisi kalau sudah menangkap pemakai narkoba, maka kita langsung mengusut tuntas   pengedar sampai ke pelanggannya.” 10
5 Hasil  wawancara  Berinisial.D.M.  Pelaku  kejahatan  Narkotika  di  Polres  Polewali  mandar.  Kamis,7 Desember 2017
Dari    beberapa  kasus penyalahgunaan narkotika Terhitung Mulai dari Tahun 2015 sampai 2017  yang  paling  Sering  yang  terjadi  di  wilayah  polman adalah  narkotika  jenis  shabu  dengan angka 127 kasus, selebihnya Narkotika jenis ganja.

## c.   Penyebab     Terjadinya     Penyalahgunaan Narkotika di Polewali Mandar

## 1.   Ekonomi
Keadaan  ekonomi  pada  dasarnya  dapat  dibedakan menjadi  dua  yaitu  keadaan  ekonomi yang  baik  dan  keadaan  ekonomi  yang  kurang  atau  miskin.Pada  keadaan  ekonomi  yang  baik orang dapat memenuhi kebutuhannya dengan mudah. Demikian pula sebaliknya apabila keadaan ekonomi kurang baik  maka pemenuhan  kebutuhan sangat sulit adanya, karena itu orang  akan berusaha untuk dapat keluar dari himpitan ekonomi.

## 2.   Faktor Ingin Tahu
Tindak   kejahatan   narkoba   atau ingin mencoba biasanya banyak dijumpai dari kalangan anak  anak  sampai  remaja  membuat  anak  anak  dan  remaja  mempunyai  rasa  penasaran  untuk mencoba. Dikarenakan lingkungan da pergaulan bebas yang menjadi penyebab suhingga  pada usia anak- anak  atau  remaja  dapat  membuat kasus  peningkatan     dari  3  (tiga) tahun terakhir ini.
3.   Lingkungan
Lingkungan ini sangat berpengaruh dimulai dari tempat tinggal, tempat kerja, Lingkungan sekolah dan lingkungan bebas lainnya. Lingkungan  sangat  berperan penting untuk menjaga kita dari  pengaruh  seseorang.  Maksudnya  orang  dapat  berbuat  kejahatan  maupun  kebaikan. Tergantung seberapa besar akibat pengaruh lingkungannya.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan  dan  peneltian  yang  dilakukan,  maka  peneliti  menarik  tiga k es impulan. Pertama, Setelah membahas tentang Kejahatan narkotika di kabupaten polman, dapat menarik kesimpulan bahwa:
1.  Penyebab  terjadinya  kejahatan  narkotika  yaitu:  a.  ekonomi,  b.  Rasa  ingin  tahu  dan,
c.lingkungan
2. Kendala  Polri Dalam pemberantasan Penyalahgunaan narkotika:   a. Sarana dan Fasilitas, b.  Masyarakat,  c.  Penegak  Hukum  Kedua,  Berusaha  untuk  Menanggulangi  peredaran narkotika Di Polres Polewali Mandar:
a.  Preventif. Membangun kemitraan dengan masyarakat serta memberikan  penyuluhan  di setiapdaerah dan membangun kerjasama untuk memberantas peredaran narkotika
b.   Refresif  dimaksud  sebagai memberikan sanksi terhadap masyarakat yang melakukan tindak kejahatan dan langsung melakukan penangkapan terhadap para pelaku kejahatan dan melakukan pemberantasan di tempat kejadian, Proses tetap berlanjut dan melakukan penyelidikan dan penyidikan sampai    ke tingkat kejaksaan dan dilanjutkan kepengadilan guna untuk memberi tindak lanjut untuk penegakan hukum terhadap pelaku.

## DAFTAR PUSTAKA
Ibrahim  Johnny, Teori  dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif (Malang:  Bayumedia Publishing. 2006).
Nawawi Hadari, Metode Penelitian Bidang Sosial (Yogyakarta: Gajah Mada University Pres, 1993).
Fuady, M. I. N. (2021). Local Wisdom in Criminal Law Enforcement.
Fuady,  M.  I.  N.  (2019).  Siri'Na  Pacce  Culture  in  Judge's  Decision  (Study  in  Gowa,  South Sulawesi Province). FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum , 13 (3), 241-254.
Nur  Fuady,  M.  I.  (2020).  Moderasi  Beragama  Pada  Diskresi  Kepolisian  Dalam  Memberantas Kriminalitas Geng Motor.
Nur  Fuady,  M. I. (2014). Tinjauan  Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Terkait  Budaya  Hukum  Masyarakat  Sulawesi  Selatan  Di  Kabupaten  Gowa (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
Rahardjo Satjipto, Penegakan Hukum suatu tinjauan  sosiologis, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009Rizki Husin Budi, Rini Fathonah.2014, Studi Lembaga                      Penegak Hukum. Lampung
Sadjijono, 2010, Memahami Hukum Kepolisian, Yogyakarta: Laksbang Persino,
Soesilo  R., Kitab  Undang-undang  hukum  acara  pidana  dengan  penjelasan  dan  komentar, politeia, Bogor, 1997.
Usman Husnaini dkk, Metode Penelitian Sosial Cet v, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004 www.   Hukum  online.com/Sejarah Singkat Polri, 15 November 2017