## TRANSFORMASI RUANG AKIBAT KONFLIK (Studi Kasus: Kawasan Wisata Kuta, Bali)
Agung Wahyudi¹, Imam Buchori², Joesron Alie Sjahbana³ 1. Teknik Arsitektur,  Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Universitas Diponegoro 2. Program Doktor Teknik Arsitektur dan Perkotaan, Jl Prof Soedarto SH, Tembalang, Semarang, 50275 * Email:agung_wyd@staff.gunadarma.ac.id

## ABSTRAK
The  transformation  of  space  in  architecture  due  to  conflicts  of  interest,  has  not  been  studied  much,  so that architecture is used as a benchmark for understanding quality, marking the ownership or power of a group towards space. With a case study of conflicts of interest in the Kuta Bali tourist area, and by applying the land reconstruction  method,  it  was  found  a  process  of  changing  space  and  its  impact  on  the  people  of  Kuta  in particular and for Bali tourism in general, because Kuta is a major tourist destination. In this study will refine the  theory  of  the  description  of  architectural  processes  of  space  change  due  to  conflicts  of  interest.  Findings about  inter-disciplinary  research  methods,  bridging  architectural  science  with  its  supporting  sciences (sociology,  psychology,  anthropology).  The  role  of  architecture  will  support  an  alternative  concept  in  the process of changing space due to conflicts of interest, as well as spatial planning that experiences dynamic and multi-dimensionalchanges.
Keywords : Ruang Sakral, Perkembangan dan Perubahan Ruang Sakral.

## PENDAHULUAN
Proses  transformasi  ruang  selalu  ada dalam  ruang  yang  dihuni  oleh  masyarakat  yang berkelompok-kelompok,  dan  ditunjang  oleh kondisi  yang  tidak  setara  –unequal  condition, Smith (1990). Hal tersebut, kemudian menciptakan kelompok minoritas dan kelompok mayoritas. Dengan kondisi ini, perubahan ruang ke  arah  terbentuknya  ruang  baru  karena  adanya konflik  kepentingan.  Adanya  derajat  intensites rasa memiliki terhadap ruang (space possessiveness) oleh kelompok tertentu. Sehingga  timbul  sumber  kekhawatiran  dan ketegangan  karena  per-saingan  karakter  ruang yang  berbeda  saling  tarik  menarik.  Ketegangan dalam ruang  tersebut,  harusnya bisa diantisipasi bila  salah  salah  satu  dari  karakter  yang  ada dapat  dieliminir,  namun  hal  ini  tidak  selalu dapat  diselesaikan  dengan  sederhana.  Yang terjadi  kemudian  timbullah  konflik.  Menurut pengamatan,  itu  terjadi  karena  tidak  ada kesepakatan antar kelompok, terlebih lagi terjadi pada  kawasan  yang  mempunyai  potensi  dan dibutuhkan oleh masing-masing pihak.
Studi  perkotaan  yang  fokus  kajiannya menggunakan  pendekatan  sosio-spasial  dapat dilacak dari karya Henri Lefebvre (1991), David Harvey (1985, 2001, 2012), dan Manuel Castells (1977).  Mereka  mengeksplorasi  ruang  dari perspektif Marxian. Dari perspektif ruang, adanya  fenomena  kontestasi,  negosiasi, konsensus,  dan  konflik  di  perkotaan  dapat dipahami sebagai bentuk relasi kuasa dari aktor- aktor penataan  ruang  yang meliputi pemerintah, masyarakat,  dan  pasar.  Relasi  tiga  aktor  ini memengaruhi  praktik  tata  ruang.  Pendekatan sosio-spasial  memandang  bahwa  keterlibatan pemerintah  dengan  kepentingan  serta  kemauan politiknya  sebagai  cara  memacu  pertumbuhan dan sekaligus sebagai instrumen perubahan kota yang  mengacu  pada  pembangunan  global metropolitan.
Perubahan-perubahan tata ruang di perkotaan  yang  memiliki  karakteristik  sebagai kota  wisata  modern  dan  memengaruhi  setiap warga serta kehadiran investor atau pengembang yang melakukan pembangunan  gedung, fasilitas umum,  ruang  publik,  dan  lainnya  merupakan bentuk  investasi  yang  terkait  dengan  perubahan dan  tuntutan  ekonomi  global.  Oleh  karena  itu,
dengan  pendekatan  sosio-spasial,  perubahan- perubahan  tata  ruang  di  perkotaan  dapat memberikan  pemahaman  mengenai  sinergi pemerintah  lokal  (Kawasan  wisata  Kuta,  Bali) dan  pemerintah nasional  (pusat)  dengan kekuatan  kapital  (nasional  dan  internasional) dalam    mengembangkan  kawasan  industri,  real estate, dan sebagainya.
Studi ini menjelaskan bahwa ruang adalah sebuah area dan alat yang berfungsi melestarikan tatanan ekonomi-politik. Ruang itu memiliki karakteristik interaktif dari investor/kapitalis (pengusaha),
negara (pemerintah), dan masyarakat (termasuk lembaga  swadaya  masyarakat  yang  memiliki kepedulian  di  bidang  ekologi).  Oleh  sebab  itu, konflik dan kontestasi antar aktor dalam praktik tata ruang tidak bisa dihindari.
Hal  ini  sejalan  dengan  gagasan  Lefebvre (1974,  1991)  yang  mengatakan  bahwa  ruang adalah  produk  politik  dan  instrumen  bagi perubahan  sosial  ekonomi  sehingga  ruang  itu tidak  netral  dan  pasif.  Ruang  sebagai  produk politik  mengakibatkan  praktik  tata  ruang  tidak pernah  bebas  dari  keberpihakan  aktor  yang membuat regulasi tata ruang. Keberpihakan atau ketidaknetralan  aktor-aktor  dalam  menjalankan kuasanya  tercermin  dari  kebijakan  yang  dibuat oleh  regulator  (pemerintah).  Praktik  penataan ruang meliputi kegiatan produksi dan reproduksi ruang  yang  di  dalamnya  terdapat  perjuangan dari  kelas-kelas  untuk  mendapatkan  dan menguasai  ruang  itu  (Lefebvre  1974,  1991). Lefebvre menegaskan bahwa berbagai perbedaan fenomena perjuangan kelas atas suatu ruang  itu  terkait  dengan  suatu  daerah,  kawasan, wilayah, situs, tanah, dan sebagainya, dan hal ini harus  dipahami  sebagai  bagian  dari  proses spasialisasi yang sama.
Pada  intinya,  proses  spasialisasi  itu merupakan  paduan  dari  tiga  unsur.  Pertama, praktik  spasial  yang  terkait  dengan  rutinitas individu  untuk  penciptaan  sistematis  zona  dan wilayah.  Praktik  tata  ruang  tersebut  dari  waktu ke  waktu  diwujudkan  dalam  lingkungan  dan lanskap yang tertata. Praktik spasial yang paling signifikan di perkotaan terkait dengan pembangunan  sektor  properti  dan  bentukbentuk operasional  kapital  lainnya.  Kedua,  adanya representasi  ruang,  bentuk-bentuk  pengetahuan, dan praktik-praktik yang mengatur dan mewakili  ruang  terutama  melalui  teknik perencanaan dan keterlibatan negara
(pemerintah). Ketiga, adanya pengalaman kolektif  ruang.  Hal  ini  terkait  dengan  ruang- ruang  representasi  yang  dialami  setiap  orang. Pada konteks ini pasar membangun sistem untuk penciptaan dan akumulasi keuntungan.
Problematika  tata  ruang  di  perkotaan, khususnya  kawasan  Kuta,  dapat  dijelaskan dengan  menggunakan  pendekatan  sosio-spasial dari  Lefebvre.  Pendekatannya  menawarkan analisis  kritis  tentang beroperasinya kapitalisme modern  yang  kemudian  dikembangkan  oleh David Harvey. Menurut Harvey (1985), terdapat proses  kompleks  dari  kegiatan  penataan  ruang kota  modern  dimana  kapitalis  tidak  akan berhenti dalam kegiatan memproduksi keuntungan  atas  ruang  yang  dimiliki  dan keberhasilannya  membangun  ruang  yang  dapat dikonsumsi  oleh  individu  atau  karena  kapitalis itu  mampu  membuat  bangunan,  seperti  rumah, apartemen,  hotel  dengan  sistem  sewa  maupun beli.  Selanjutnya,  Harvey  mengatakan  bahwa pembangunan perkotaan bukan proses monolitik pertumbuhan,  tetapi  merupakan  suatu  sirkuit. kedua  atas  kapital  yang  terdiri  dari  berbagai macam  pengaturan  di  mana  masing-masing mengatur sendiri faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya konflik maupun kolaborasi  termasuk  tentang  kemungkinan  yang akan  menentukan  tingkat  dan  kualitas  investasi dalam kegiatan pembangunan ruang itu.
Sirkuit  kedua  atas  kapital  ini  terdiri  dari kombinasi institusi keuangan swasta, bank-bank yang dimiliki komunitas dan program pemerintah  yang  mendukung  pembangunan kompleks perumahan (real
estate).
Pembangunan real estate melibatkan pengembang,  pemerintah,  dan  masyarakat. Keterlibatan  pemerintah  berupa  pemberian  ijin pengelolaan  kepada  investor/pengembang  dan pembebasan lahan, pengembang yang melakukan pembangunan fisiknya, dan masyarakat  yang  tergusur  oleh  pengembang karena  lahannya  dikenai  proyek  pembangunan menjadi  sebuah  kombinasi  problematika  yang muncul dalam hal penataan ruang kota.
Sikap  pemerintah  yang  tidak  netral  atau berpihak  kepada  kapitalis  merupakan  suatu kebutuhan  dari  pemerintah  untuk  merangkul kapitalis—selain  kapitalis  juga  membutuhkan pemerintah  termasuk  dukungan  dan  kemauan politiknya  untuk  mengoperasikan  sirkuit  kedua kapitalnya  maupun  sirkuit  pertamanya  yaitu berupa  pembangunan  industri  (manufaktur)  dan
perdagangan  (Harvey  1985,  2001).  Kelas kapitalis berusaha terus-menerus untuk menghasilkan  keuntungan  berupa  uang  maupun ruang. Kepentingan pemerintah terhadap kapitalis  adalah  sebagai  investasi  sekaligus mesin  penggerak  pertumbuhan  pembangunan kota pariwisata. Perkembangan atau keterbelakangan suatu daerah atau kawasan perkotaan  dalam  analisis  Harvey  (1985,
1991)  disebabkan  oleh  ada  tidaknya  aliran investasi dari kapitalis yang berfungsi memproduksi  keuntungan,  mendistribusi  aliran kapital, dan mengkonsumsi ruang. Pengembangan sistem perkotaan di bawah kapitalisme merupakan aspek fundamental  dari  analisis  tentang  ruang  dan kota.  Ide  dasar  studi  ini  mendukung  pernyataan Lefebvre (1991)
bahwa kapitalisme dipertahankan  dengan  cara  penaklukan  dan integrasi  ruang.  Ruang  telah  lama  berhenti menjadi  lingkungan  geografis  pasif  atau  ruang geometris  kosong.  Ruang  menjadi  instrumental dan menjadi media dari perkembangan kapitalisme.  Artinya,  ruang  merupakan  sebuah sistem  yang  dipandang  sebagai  sumber  daya langka, homogen, memiliki komoditas kuantitatif  dan  nilai  tukar  yang  diperdagangkan seperti komoditas lainnya di pasar. Tulisan ini mencoba menjelaskan keterkaitan  erat  antara  ruang  dan  politik  yang menimbulkan  pertanyaan  apakah  ruang  itu adalah  instrumen  politik  dan  bagaimana  relasi kuasa  pemerintah,  pengusaha/investor,  dan masyarakat dalam mengonstruksi ruang untuk kepentingannya.  Apakah  ruang  adalah sebuah  area  dan  alat  perubahan  sosial  politik untuk  pelestarian  suatu  tatanan  sosial  dan ekonomi
(ideologi)  tertentu?  Studi  ini  fokus  tidak hanya  mengkaji  transformasi    ruang  akibat pariwisata  melainkan  juga  politis,  terutama politik  investor  untuk  menggali  keuntungan dengan embel-embel pelestarian budaya.

## METODA PENELITIAN
Penulis menggunakan pendekatan kualitatif  untuk  menjelaskan  permasalahan dalam  kajian  ini.  Observasi  jejak  fisik  secara langsung  dilakukan  terhadap  ruang-ruang  yang sudah  beralih  fungsi  dan  mempelajari  dokumen tentang  transformasi  desa  adat  Kuta  menjadi kawasan  pariwisata  global  yang  terkenal. Penulis melakukan wawancara mendalam dengan aktor-aktor yang mewakili pemerintah di
bidang  perencanaan  dan  pembangunan  kota (Bappeko Bali), arsitek tata ruang, akademisi, dan  praktisi  tata  ruang  serta  masyarakat untuk  memperoleh  gambaran  tentang  praktik penataan tata ruang.
Data  yang  dikumpulkan  dari  studi  ini, antara  lain:  1)  data  jumlah  penduduk,  luas wilayah,  luas  RTH,  taman-taman  kota,  dan perubahan  ruang-ruang  yang  ada;  2)  data tentang  isu-isu  yang  menyebabkan  terjadinya kontestasi  kepentingan  antar  aktor  dalam penataan  dan  pemanfaatan  ruang;  3)  ketentuan perundangan tentang kawasan desa adat; 4) data pengamatan  atas  kondisi  infrastruktur,  ruang terbuka  hijau  serta  area-area  yang  sudah berubah  fungsi;  5)  data  pengamatan  langsung atas  kondisi  pembangunan  dan  pemanfaatan ruang  yang  tidak  sesuai  dengan  RTRW sebelumnya.  Analisis  data  kualitatif  dilakukan melalui  proses  verifikasi  dari  sumber  data (informan). Data wawancara dari para informan diinterpretasi sesuai dengan kebutuhan penelitian dengan menggunakan metode interpretatif.

## DARI PRODUKSI-REPRODUKSI RUANG KE KONSUMSI RUANG
Ruang  sebagai  unsur  utama  untuk memahami bertahannya sistem kapitalisme yang terus  dapat  bermetamorfosis  ke  dalam  berbagai bentuk.  Paradigma  ruang  yang  dibangun Lefebvre  menggunakan  metode  dialektika ruang. Lefebvre (1974, 1991) hendak mengatakan  bahwa  ada  dinamika  mendasar dalam  produksi  dan  reproduksi  ruang  karena dalam  dinamika  itu  ada  dialektika  berupa gerakan, interkoneksi, interaksi uang, orang, dan komoditas.
Gagasan Lefebvre ini kemudian dieksplorasi kembali oleh David Harvey (1985), sehingga Harvey berhasil membangun penjelasan  bahwa  dalam  proses  akumulasi kapital  selalu  menyertakan  produksi  ruang dalam proses produksi dan reproduksi. Argumentasi  Harvey  sudah  digagas  oleh Castells  (1977)  yang  berpendapat  bahwa struktur perkotaan dan konsepsi tentang bentuk- bentuk  perkotaan  secara  sosial  dihasilkan  dari struktur  ekonomi-politik  yang  lebih  besar  guna melestarikan  kepentingan  kelas  dominan.  Kelas ini memiliki ideologi yang diciptakannya sendiri untuk  keberlangsungan  kapitalisme  industrial. Dalam  konteks  ini  dapat  ditafsirkan  bahwa dalam  struktur  perkotaan  itu  ada  suatu  ideologi
yang  diciptakan  dan  diperjuangkan  untuk kepentingan kapitalisme. Ini yang menyebabkan ruang  tidak  hanya  memiliki  aspek  ekonomi,  di mana  semua  bagian  dapat  dipertukarkan  dan memiliki nilai tukar, tetapi ruang adalah sebagai instrumen  politik  untuk  homogenisasi  semua bagian masyarakat  sekaligus  sebagai model dan prototipe  abadi  yang  memiliki  nilai  guna  yang menolak generalisasi nilai tukar dalam perekonomian kapitalis.
Ruang  itu  memiliki  nilai  guna  yang fundamantal  (yang  sama  dengan)  dengan  nilai guna  waktu  (Lefebvre  1974,  1991).  Pada kerangka  pemikiran Lefebvre,  pemerintah sebagai regulator tidak dapat mengabaikan nilai guna  atas  suatu  ruang.  Artinya,  pemerintah secara  ideal  harus  menjadi  fasilitator  dan regulator  dalam  menjembatani  kepentingan masyarakat  dan  kapitalis.  Pemerintah  tidak kepada  kepentingan  kapitalis.  Meski  sebagian besar  tata  ruang  Kawasan  wisata  Kuta  sudah dikuasai oleh gerombolan kapitalis (pengembang,  spekulan,  dan  investor).  Pada produksi  ruang  terdapat  ketegangan  yang  terus terjadi  secara  berulang  antara  masalah  ruang (dalam  konteks  geografis)  dan  masalah  sosial tentang  proses  sosial  yang  terjadi  di  dalamnya. Ini merupakan kontribusi penting bagi perkembangan  analisis  ruang  antar  disiplin  dan aplikasinya  untuk  kajian  fenomena-fenomena penataan  ruang  dan  pembangunan  ruang  yang mengandung  aspek  kekerasan,  konflik,  dan persuasi.  Harvey  (1985)  menyatakan  bahwa analisis  ruang  saat  ini  tidak  lepas  dari  analisis tentang pembangunan, pelestarian, dan perluasan  kapitalisme  (modern)  serta  fenomena urbanisasi kapital.
Menurutnya, sejarah geografi dari perkembangan  kapitalisme  di  kota  dapat dipahami  dari  ruang  representasional  dan representasi  ruang.  Kedua  ruang  itu  berkaitan dengan praktik sosial ruang. Artinya, representasi  ruang  tidak  hanya  mendominasi praktik spasial, tetapi juga ruang representasional.  Jika  representasi  ruang  dibuat oleh  kelas/kelompok  dominan,  maka  ruang representasional  mengalir  dari  pengalaman hidup  seseorang.  Representasi  ruang  dipandang sebagai ruang yang  sebenarnya oleh pihak yang berkuasa  sehingga  akhirnya  representasi  ruang menumbuhkan kebenaran ruang.
Ruang  dapat  memainkan  beberapa  fungsi sosio-ekonomi. Pertama, ruang berfungsi sebagai  salah  satu  kekuatan  produksi.  Kedua, ruang  dapat  berupa  beragam  komoditas  (real estate/property) yang dikonsumsi. Ketiga, ruang secara  politik  memfasilitasi  kontrol  sistem ekonomi  dan  politik.  Keempat,  ruang  akan memperkuat  reproduksi  hubungan  produktif. Oleh  sebab  itu,  ruang  bukan  suatu  wadah kosong  yang  bersifat  geometris  dan  menjadi ruang  bagi  keberlangsungan  kehidupan  sosial semata,  tetapi  ruang  adalah  produk  sosial (Lefebvre  1974,  1991).  Aspek  keberlanjutan atas  ruang  itu  bersifat  menyeluruh  (global sustainability) yang dicirikan dengan bersatunya tiga  komponen,  yaitu:  lingkungan,  masyarakat, dan ekonomi.
Ini  menegaskan  bahwa  ruang  bukan sesuatu  atau  produk  yang  dihasilkan  dari interaksi  sosial  saja,  melainkan  merupakan produk  dari  serangkaian  interaksi  politik  yang terjadi  secara  bersamaan,  antara  kekuatan kapital,  pemerintah,  dan  masyarakat,  sehingga ruang  benar-benar  menjadi  bagian  dari  proses akumulasi  dan  sirkulasi  kapital.  Baik  Harvey maupun  Lefebvre menyadari bahwa ruang yang dikonstruksi  menjadi  ruang  fisik  dan  material (bangunan,  jalan,  taman,  dan  jembatan),  ini menyembunyikan  kesenjangan  dalam  distribusi kekuasaan  politik,  sumber  daya  sosial,  dan infrastruktur  perkotaan.  Semua  ini  ditujukan untuk keberlanjutan akumulasi kapital.
Pemerintah sebagai aktor penata ruang itu memiliki  kekuasaan  yang  beroperasi  di  bidang perencanaan,  pemanfaatan,  dan  pengawasan/ pengendalian.  Kuasa  pemerintah  digunakan untuk  menata  kota  yang  berkarakteristik metropolitan  sebagaimana  yang  dibayangkan oleh Castells (2000) yang membaca perkembangan  perkotaan  pada  abad  ke-21  ini sebagai  wilayah  metropolitan  yang  berkembang sebagai  aliran  kapital.  Wilayah  metropolitan yang  dimaksud  Castells  itu  memiliki  ciri-ciri, antara  lain:  1)  perluasan  kota  (urban  sprawl) yang  merusak  batas-batas  historis  dari  sebuah kota  yang  meluas  meliputi  wilayah-wilayah perdesaan  disekitarnya  melalui  gelombang suburbanisasi;  2)  spesialisasi  fungsional  dari ruang  yang  menyebabkan  semakin  intensifnya segregasi  sosial  seperti  perkembangan  secara simultan  dari  homogenitas  wilayah-wilayah permukiman  mewah,  kehidupan  bertetangga yang  lebih  menekan,  adanya  pembuatan  zona
untuk  tujuan  tunggal,  dan  lain  sebagainya;  3) mobilitas  spasial  dari  orang  dan  barang  yang menjadi  aliran  darah  produksi  ekonomi  dan reproduksi sosial dari  sistem perkotaan;  serta 4) lokalisme  kosmopolitan  yang  menjadi  kerangka referensi  utama  bagi  politik  dan  budaya  kota, dimana  pengaruh  global  dianggap  sesuatu  yang penting  untuk  dapat  berkompetisi  secara internasional,  tetapi  harus  mengakar  dengan budaya  lokal  agar  dapat  diterima  secara  sosial dan politik.

## PRAKTIK KERUANGAN KAWASAN WISATA KUTA
Pertumbuhan  sektor  perekonomian  pada suatu  kawasan  salah  satu  pemicu  timbulnya peru-bahan ruang, akhirnya menimbulkan permasa-lahan  yang  lebih  komplit,  seperti halnya yang terjadi pada kawasan   wisata Kuta. Penguasaan  ruang  di  masyarakat  terus  berubah seiring  dengan  perubahan  jaman,  bisa  jadi kondisinya  dapat  berubah  secara  radikal,  dari ketenangan  berpuluh  tahun  kemudian  berubah menjadi  konflik.  Misanya  adanya  fungsi  ruang yang  berbeda  yang  juga  bisa  pemicu  konflik. Salah  satu  kekuatan  yang  membentuk  karakter lingkungan  suatu  kawasan  adalah  kondisi  alam yang  ada  di  sekelilingnya.  Menurut  Heryanto (2011:50),  beberapa  ilmuan  telah  memper- bincangkan  hubungan  antara  pengem-bangan permukiman  manusia  dan  lingkungan  alam (Rapoport, 1969; Shirvani, 1985; Lozano, 1990; Kostof, 1991; Morris, 1994). Karakteristik sifat- sifat dasar lingkungan alam telah mempengaruhi manusia  dari  masa  awal  dengan  berbagai  cara. Kondisi  alam  sangat  mempengaruhi  manusia saat  proses  bermukim,  mulai  dari  memilih lokasi,  menggunakan  konstruksi  yang  tepat untuk  mendirikan  bangunannya  yang  dianggap sesuai dengan iklim setempat, bahkan merancang bentuk bangunan yang sesuai dengan keadaan  sekelilingnya.  Unsur  fisik  lingkungan alam terdiri dari 4 unsur; topografi, iklim, bahan dan teknologi.
Wisata  di  Kuta  dimulai  pada  tahun 1930an. Di bawah pendudukan kolonial Belanda dalam  hal  periode  ini,  Kuta  digambarkan sebagai  desa  sederhana  yang  terletak  di  dekat pantai  yang  merupakan  desa  nelayan  biasa dengan  sedikit  aktifitas  ekonomi  atau  budaya bagi  Bali.  Gambar  1  menggambarkan  bahwa perubahan  paling  signifikan  terhadap  kawasan di Kuta terjadi antara tahun 1980an dan 1990an, saat  meluas  ke  utara  menuju  Legian  dan
Seminyak  dan  bahkan  ke  arah  timur,  menuju perbatasan  Denpasar.  Selama  periode  ini, Legian  dan  desa  Seminyak  mulai  terjadi urbanisasi.  Periode  ini  ditandai  dengan  konsep baru Kuta sebagai tempat tujuan berbelanja serta wisata,  dengan  perkembangan  awal  kawasan ritel Kuta Square dan Kuta Centre  di awal tahun 1990  .  Kedua  proyek    tersebut  berada  di  lokasi utama berbelanja di Kuta. Seiring dengan Pasar Seni Kuta, ini kunjungan meningkat ke Kuta .

## Gambar. 1 Perubahan kepadatan bangunan 1965- 1995 kawasan Kuta
Amos  Rapoport  (1969:74-78),  dalam bukunya House  Form  and  Cuture ,  menyingkap pengaruh  dari  topografi  sebagai  factor  yang menentukan  pembangunan  kawasan  permukim- an,  menurut  Rapoport  bahwa  ada  2  pertim- bangan  bagi  masyarakat  untuk  memilih  tempat tinggalnya, yaitu fisik lingkungan alam setempat,  dan  sosial  budaya.  Laut  sebagai sumber  kehidupan  merupakan  habitat  warga kuta untuk sarana kehidupan.

## 1. Perubahan Non Fisik Masyarakat
Perubahan  sosial  budaya  masyarakat dapat  diketahui  melalui  sebab-sebab  yang melatar belakangi terjadinya perubahan tersebut. Sesu-atu  yang  dianggap  yang  dianggap  tidak memuaskan  lagi  dapat  dikaji  sebagai  sebab terjadinya perubahan, disamping itu juga karena
adanya  factor  baru  yang  menjadi  tuntutan masyarakat  sebagai  pengganti  factor  yang  lama yang  oleh  masyarakat  dianggap  tidak  sesuai lagi. Dilain pihak mungkin masyarakat mengadakan  perubahan  karena  terpaksa  demi untuk  menyesuaikan  suatu  factor  dengan  factor lain  yang  sudah  mengalami  perubahan  terlebih dahulu.  Kondisi  social  budaya  masyarakat  pada kawasan wisata Kuta, menganggap Laut sebagai sumber kehidupan, keberadaannya tidak terlepas dari intervensi Pemda pada setiap kebijakannya. Sedangkan  perubahan  aspek  ekonomi,  dapat disebabkan  oleh  sumber  yang  datang  dari masyarakat  itu  sendiri  maupun  bersumber  dari luar  masyarakatnya.  Aspek  ekonomi  dalam pembahasan  ini  menyangkut  pola  mata  pen- caharian  dari  kawasan  wisata  Kuta,  sedang-kan factor penyebab perubahan antara lain adalah :
a. Bertambahnya penduduk di kawasan wisata Kuta  berpengaruh  besar  terhadap  usaha pemenuhan  kebutuhan  keluarga  maupun usaha dalam penyediaan lapangan kerja
b. Penemuan  baru  dalam  aspek  ekonomi membawa  pengaruh  perubahan  ekonomi masyarakat dalam hal ini adalah
berkembang-nya  pengadaan  fasilitas  untuk wisatawan
c. Perubahan  yang  terjadi  tidak  saja  dari dalam  masyarakat  itu  sendiri  tetapi  juga dari  luar  dan  juga  dikarenakan  adanya intervensi pemerintah.

## 2. Perubahan Fisik Tata Ruang
Pariwisata sebagai inti kegiatan pembangunan  dapat  mempengaruhi  makna  dan nilai  warga  mengasosiasikan  dengan  tempat tersebut,  terutama  melalui  bisnis  yang  baik  dan buruk praktik (King, Dwyer & Prideaux, 2006). Secara  khusus,  saat  pariwisata  dipraktekkan  di Indonesia  tidak  adanya  perencanaan,  seperti  di Kuta,  hasil  yang  tidak  diinginkan  mungkin terjadi  dialami  oleh  penduduk  setempat. Sehubungan  dengan  rutinitas  orang-orang  yang tinggal  di  Kuta,  Budaya  tradisional  dan  wisata, disandingkan: gamelan, kidung lagu untuk ritual keagamaan  di  Bali  teriak  di  sekitar  pura  desa, bersaing  dengan  musik  live  yang  nyaring  atau akustik gitar dari pub dan kafe di sekitarnya.
Dalam  beberapa  keadaan,  wisatawan memiliki  pengaruh  yang  lebih  besar  terhadap proses perencanaan daripada masyarakat sendiri (Hall  &  Jenkins,  1995),  sehingga  tingkat keterlibatan masyarakat dapat dijelaskan sebagai
bentuk  angin  lalu  saja,  di  mana  keputusan  atau arahan  keputusan  sudah  ada  telah  ditentukan oleh  industri  atau  pemerintah.  Masyarakat jarang  mendapat  kesempatan  untuk  memiliki tanggapan  dalam  menanggapi  masalah  yang mempengaruhi  kualitas  hidup  mereka.  Sebagai kawasan  yang  penuh  dengan  fasilitas  wisata, ketidaknyamanan  substansial  baik  pada  siang dan  malam  hari  dirasakan  masyarakat  lokal  di Kuta. Operasi pub, bar dan klub malam di Kuta tak  dapat  disangkal  menciptakan  ketegangan bagi  mereka  yang  tinggal  di  kawasan  tersebut (Gambar 2).
Gambar 2 . Night Club di Kawasan Legian
Kemarahan  warga  Kuta  terhadap  polusi suara  yang  ditimbulkan  oleh  klub  malam  yang ada di sebuah kompleks hiburan di Legian Kuta meminta agar warga desa buka bisnis kehidupan malam mereka sampai pukul 1 pagi. Pemerintah daerah telah menyetujui pembukaan sampai jam 2  pagi  setiap  malam  tapi  bisnis  tetap  buka sampai  pukul  3  pagi  karena  persaingan  antar klub  malam  di  tempat  lain  di  Kuta  dan sekitarnya, dengan asumsi bahwa jam operasional yang lebih lama merupakan layanan yang lebih baik bagi pelanggan.
3. Hilangnya Identitas Bali di Kuta
Sebagai hasil dari perkembangan kontemporer, Kuta telah menjadi tempat dengan banyak  bangunan  desain  post-modern.  Terlihat jelas  bahwa  lanskap  pariwisata  di  Kuta  juga telah berubah dari gaya Bali 'lama' yang populer di  hotel  dan  resort  di  bali  selama  tahun  1980an dan  90an,  ke  'tampilan  modern,  karena  tuntutan pasar  dan  era  telah  berubah.  Kondisi  ini mengarah  pada  isu  identitas,  dimana  Bali mempertahankan  gagasan  '  pariwisata  budaya  '. Jelas  bahwa  pariwisata  dengan  globalisasi  dan efek  post-modernisme  telah  berperan  dalam
menciptakan kekompakan (Relph, 1956),
menghasilkan lingkungan binaan yang mengesampingkan  nilai-nilai  lokal  (Smith, 2005).  Penelitian  saat  ini  mengungkapkan  tidak adanya  elemen  arsitektur  Bali  di  bangunan fasilitas  wisata  baru-baru  ini,  termasuk  hotel yang  dibangun  dengan  konstruksi  modern  yang tidak  mengadopsi  desain  budaya  Bali.  Praktek ini  membingungkan  sistem  budaya  setempat, terutama berkenaan dengan bagaimana penduduk  setempat  melihatnya  diri  mereka dalam  kaitannya  dengan  lingkungan.  Renovasi baru-baru  ini  ke  sejumlah  tua  hotel  di  Kuta memiliki desain baru yang benar-benar non-Bali (Gambar 3 dan 4).
Gambar 3 . Hotel Sahid Desain Lama direnovasi
Gambar 4 . Hotel Sahid Desain baru
Pengembang sengaja mengabaikan arsitektur  Bali  dalam  banyak  aspek  bangunan. Identitas  komunal,  untuk  menggambarkan bagaimana masyarakat melihat arsitektur Bali di Indonesia  kaitannya  dengan  lanskap  budaya  di Kuta.  Terlihat  pada  gambar  5,  yang  tidak mencerminkan  identitas  arsitektur  Bali  sama sekali
Gambar 5 . Desain mirip gelombang dari Pusat Perbelanjaan Kuta Beachside Domain  isu-isu  yang  berkaitan  dengan etnis  di  sekitar  tempat  telah  menjadi  masalah serius sehubungan dengan tradisi dan perkembangan  sosio-kultural  di  zaman  modern. Dengan  demikian,  Identitas  etnik  memainkan peran  penting  dalam  pengembangan  keterikatan tempat  (Johnson,  1998).  Ikatan  emosional  ke suatu  tempat  mencerminkan  nilai  dan  sejarah kelompok budaya, dan tempat harus merangkum sifat-sifat tersebut (Low et al., 2002).

## KONFLIK DALAM PRAKTIK KERUANGAN
Keterikatan  yang  kuat  terhadap  suatu tempat  /  place  attacment  terindikasi  oleh kebiasaan  protektif  masyarakat  setempat  dan respon  mereka  terhadap  bidang  sosial  dan lingkungan  (Jorgensen  &  Stedman,  2001; Kudryavtsev,  Stedman  &  Krasny,  2011; Stedman, 2003). Beberapa anggota dari masyarakat  Kuta  dalam  responnya  pada  isu perkembangan konflik terkini pun telah menjelaskan  opini  lokal  mereka  terkait  dengan masa  depan  Kuta.  Masyarakat  lokal  juga melakukan  evaluasi  dampak  positif  dan  negatif dari  perkembangan  wisatawan  di  kawasannya dan  kesejahteraannya.  Dalam  kasus  ini,  Kuta tidak hanya bersifat ekologis, namun juga dalam hal  budaya  dan  sosial  memberikan  arti  sebagai simbol suatu tempat.
Pertama: Hukum, Keamanan dan Pemerintahan Kehidupan Masyarakat. Gambaran  Kuta  sebagai  tempat  wisata  yang aman  telah  dihancurkan  oleh  banyaknya sejumlah  masalah  kejahatan  (sebagian  besar melibatkan  non-penduduk  setempat),  seperti kecurangan oleh penukaran uang yang tidak sah, pencurian  mesin  ATM,  copet,  penipuan,  dan pelanggaran lainnya
Kedua: Masalah perumahan dan imigrasi.
Berdasarkan  isu-isu  terkait  Migran  yang  tidak terdaftar: penegakan hukum mengenai bagaimana  memperlakukan  pelanggar  aturan seperti  itu  lemah  dan  ada  ketidakkonsistenan dalam  mengeluarkan  sanksi.  Oleh  karena  itu, membutuhkan  kesadaran  dan  perhatian  dari penduduk setempat mengenai masalah ini.
Ketiga: Sistem manajemen lalu lintas. Masalah  yang  termasuk    dalam  pelanggaran tanda-tanda  jalan  oleh  pengendara  mobil  dan pengendara  motor,  lahan  parkir  yang  kurang memadai,  lahan  parkir  pada  area  pejalan  kaki, lalu  lintas  tidak  teratur  oleh  taksi  dan  minibus, serta kendaraan yang ditinggalkan.
Keempat: Masyarakat dan ekonomi. Ada penurunan yang tajam dalam perekonomian lokal  karena  persaingan  yang  ketat  antara pemilik  bisnis  lokal  dan  non-lokal.  Hal  ini dianggap  bahwa  masyarakat  tidak  kompeten dalam  mengelola  bisnis  mereka;  terlalu  sibuk dengan  ritual-ritual  adat  dan  aktivitas;  pasif dalam mempromosikan bisnis kecil dan memiliki modal keuangan terbatas Kelima: Pembangunan infrastruktur Jelas  terlihat  bahwa  jalan-jalan  umum  telah rusak  melalui  tingginya  tingkat  penggunaan. Area  pejalan  kaki,  jalur  kecil  dan  drainase bawah tanah yang tidak lagi dalam kondisi baik. Seperti  di  banyak  tempat  lainnya  di  Bali, penempatan  iklan  mengganggu  dan  membuat penampilan berantakan di kawasan Kuta.
Keenam:  Pendidikan  dan  Sumber  Daya Manusia.  Tidak  adanya  lembaga  di  Kuta  untuk mendokumentasikan sejarah desa dan mempertahankan arsip.
Ketujuh: Kesehatan dan lingkungan. Kuta  merupakan  daerah  endemik  demam berdarah,  dan  membutuhkan  sosialisasi  dan koordinasi  sehubungan  dengan  masalah  ini. Pembuangan  limbah  adalah  masalah  jangka panjang  (Lihat  gambar  6)  dan  bau  busuk  dari saluran  air  tidak  hanya  berbahaya  bagi lingkungan  tetapi  juga  mengganggu  kawasan Kuta sebagai tujuan wisata.
Gambar 6 . Pembuangan Sampah di Tepi Jalan
Kedelapan: Mengendalikan kegiatan pariwisata.  Salah  satu  alasan  rendahnya  tingkat kerja  pariwisata  para  pemuda  kawasan  Kuta adalah  kurangnya  minat  dalam  belajar  bahasa asing,  sebuah  syarat  yang  mutlak  untuk berpartisipasi  dalam  sektor  ini.  Pub,  Restoran, Bar  karaoke  dan  diskotik  di  Kuta  perlu dikendalikan,  karena  jumlah  mereka  tumbuh bersama  dengan  masalah-masalah  yang  mereka timbulkan.
Kesembilan:  Desa  Pemerintahan.  Masih ada  banyak  pekerjaan  yang  harus  dilakukan dalam  administrasi  Desa  Kuta.  Pertama,  batas- batas desa Kuta tidak akurat. Kedua, kurangnya koordinasi  dan  komunikasi  antara  penduduk desa,  dan  legitimasi  dari  proses  pengambilan keputusan  yang  penting  tidak  jelas.  Selain  itu, peran  dan  partisipasi  anggota  senior  di  desa tidak memungkinkan mereka untuk berbagi ide- ide dan pengalaman mereka. Konsep pembangunan desa, program, rencana, aktualisasi  dan  kontrol  tidak  jelas  bagi  orang- orang.  Masyarakat  setempat  bingung  dengan ketidakharmonisan  antara  Koordinator  desa (Kelurahan dan LPM).

## KESIMPULAN
Dari hasil pembahasan kajian
transformasi  ruang  pada  kawasan  wisata  Kuta akibat  konflik,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa Praktik  penataan  yang  ada  di  Kawasan  wisata Kuta memperlihatkan dinamika ekonomi- politik.  Aktor  yang  mewakili  pemerintah, investor,  dan  masyarakat  memberi  andil  pada inkonsistensi  implementasi  penataan  ruang. Pemkot Bali merupakan representasi dari sistem kapitalis  mengatur  dan  merasionalisasi  ruang untuk  produksi  dan  reproduksi  ruang  sosial ekonomi. Kondisi itu menguatkan tesis Lefebvre
bahwa dalam suatu ruang terdapat aspek politik.
Ruang  di  Kawasan  wisata  Kuta  sebagai  produk politik  dan  instrumen  yang  memungkinkan kawasan  wisata  Kuta  dapat  berkembang.  Dari sini  kemudian  muncul  ruang  dominan  yang sebagiannya  dimiliki  oleh  kelas  dominan (pengembang/investor/kapitalis)  dan  sebagian lainnya dimiliki oleh masyarakat.
Studi  ini  juga  menguatkan  argumentasi Harvey  bahwa  konfigurasi  penguasaan  ruang  di Kawasan  wisata  Kuta  mengikuti  aliran  sirkuit kapital yang ada (primer, sekunder, dan tersier). Sirkuit-sirkuit  ini  terlihat  dari  kepenguasaan kelas  kapitalis/investor,  baik  dalam  ranah produksi dan konsumsi langsung, ranah pembentukan  kapital  dan  konsumsi  tetap  serta ranah  konsumsi.  Sirkuit  kapital  mengakibatkan proporsi  penguasaan  yang  tidak  sama  antara ketiga aktor dalam praktik tata ruang. Selain itu, Pemkot Bali juga menjamin terciptanya
kerangka kelembagaan yang mendukung
keberadaan  kekuatan  kapitalis  yang  terus menerus mengakumulasi kapital melalui kebijakan-kebijakan  tata  ruang  yang  diputuskan melalui proses politik.
Pada  setiap  interaksinya  ketiga  aktor  itu selalu  melewati  serangkaian  urban  process  dan proses  politik.  Interaksi  itu  menentukan  bentuk penyelengaraan praktik tata ruang yang mengarah  pada  relasi  konfliktual  atau  sekadar kontestasi.  Pada  konteks  ini,  kontestasi  dan konflik sebagai suatu kontinuitas dialektis dalam kerangka  produksi,  reproduksi,  dan  konsumsi ruang yang dapat berfungsi menguatkan tatanan pembangunan  kota  berkelanjutan.  Artinya, praktik  penataan  ruang  seyogyanya  didekatkan pada tataran idealnya yaitu diadakan, diciptakan, dibentuk,  direstrukturisasi,  dirancang  untuk melangsungkan kegiatan-kegiatan seluruh penghuninya.

## Daftar Pustaka
Clark,  David  (1996) Urban  World/Global  City. London: Routledge
Gottdiener, M. (1985) The Social Production of Urban  Space.  2nd  edition .  Austin: University of Texas Press.
Harvey,  David  (1985) The  Urbanization  of Capital:  Studies  in  the  History  and Theory of Capitalist Urbanization . Oxford UK: Blackwell ------  (2001) Spaces  of  Capital:  Towards  a Critical Geography . Edinburgh: Edinburgh University Press. ------ (2012) Rebel Cities: From the Right to the
City  to  the  Urban  Revolution .  London: Verso
Lefebvre,  Henri  (1991) The  Production  of Space . translate by Donald
Nicholson-Smith. Cambridge MA: Blackwell.
Soegijoko,  Budhy  Tjahjati  S  (2011) “Smart Growth” dalam Pengembangan Perkotaan . Edisi Januari-Februari Buletin Tata Ruang.
Soetomo,  Sugiono  (2013) Urbanisasi  dan Morfologi  (ed  2) .  Yogyakarta:  Graha Ilmu. Soja, Edward W (1989) Postmodern Geographies: The Reassertion of Space in Critical  Social  Theory .  London  and  New York: Verso. Smith David M (1990) Introduction: TheSharing and Dividing of Geographical Space dalam Shared Space .
Devided  Space:  Eds:  Chisholm,  Michael and Smith, David M, Unwin Hyman Ltd.