## Jurnal Risalah Kenotariatan
Volume 1 No. 2, Desember 2020 open access at : http://risalah.unram.ac.id Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License
Tanggung Jawab aTas Risiko Musnahnya obJek Pengadaan baRang/Jasa sebeluM seRah TeRiMa PekeRJaan sebagai akibaT daRi TeRJadinya Force Majeure
sahruddin*, diangsa wagian & Zaenal arifin dilaga Universitas Mataram *Corressponding email : sahruddinfh@unram.ac.id
abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis prosedur penetapan terjadinya keadaan force majeure dalam kontrak pengadaan barang dan jasa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan tanggung jawab kontraktor atas risiko musnahnya bangunan sebelum serah terima sebagai akibat dari terjadinya force majeure dalam pengadaan barang dan jasa. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif yang mendasarkan kajiannya pada studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian dianalisis secara deskriptif-kualitatif, dengan menggunakan logika deduktif. Penelitian ini menemukan bahwa: 1). Dalam hal muncul suatu peristiwa atau keadaan kahar/keadaan memaksa, Penyedia Barang/Jasa selanjutnya memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar tersebut kepada PPK secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan salinan pernyataan Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberitahuan tersebut dapat diterima maupun ditolak oleh PPK. 2) Jika musnahnya bangunan/gedung tersebut disebabkan kesalahan kontraktor maka risiko ditanggung oleh kontraktor sendiri, namun jika musnahnya barang/bangunan tersebut tidak dapat dipersalahkan kepadanya atau murni disebabkan karena disebabkan karena terjadinya force majeure maka risiko ditanggung masing-masing pihak, baik kontraktor maupun pemilik proyek, sehingga mengembalikan keadaan seperti seolah-olah tidak pernah terjadi kontrak. Pihak kontraktor bertanggung jawab untuk membuktikan bahwa force majeure (keadaan kahar/keadaan memaksa) telah menjadi penyebab musnahnya bangunan/gedung proyek sebelum dilakukan serah-terima kepada pemilik proyek. Jika tidak mampu membuktikan bahwa force majeure menjadi penyebab musnahnya objek PBJ, maka Penyedia bertanggung jawab untuk menyerahkan banguna/gedung diperjanjikan.
Kata kunci : objek pengadaan, serah terima pekerjaan, force majeure

## i. Pendahuluan
Untuk dapat memenuhi kebutuhan barang/jasa, pemerintah mengikatkan diri dengan pihak ketiga dalam suatu hubungan kontraktual atau perjanjian, yang disebut kontrak pengadaan barang/jasa. Kontrak pengadaan barang dan jasa termasuk dalam perjanjian pemborongan yang diatur dalam KUHPerdata pasal 1601. Menurut Pasal 1601 KUHPerdata, perjanjian pemborongan pekerjaan adalah suatu perjanjian antara pihak yang memborongkan pekerjaan dengan pihak yang menerima pekerjaan, dimana pihak pertama menghendaki sesuatu hasil pekerjaan yang disanggupi oleh pihak lawan, atas pembayaran suatu jumlah uang sebagai harga pemborongan.

## 98~112
Kontrak pengadaan barang/jasa menurut Pasal 1 angka 22 Perpres No. 4 Tahun 2015 adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan penyedia barang/jasa atau pelaksana swakelola. Selanjutnya, “kontrak pengadaan mempunyai kekuatan yang sah dan mengikat jika kontrak itu ditandatangani oleh pejabat yang mempunyai kapasitas untuk itu.”  Berdasarkan kedua ketentuan tersebut, jelas bahwa kontrak pengadaan barang/ jasa harus dibuat dalam bentuk tertulis. Jika kontrak tersebut tidak dibuat secara tertulis maka berakibat kontraknya tidak sah. Di samping itu, salah satu indikator suatu kontrak pengaddaan barang/jasa telah disepakati adalah adanya tanda tangan dari para pihak pada kertas dokumen kontrak tersebut.
Kontrak dibuat dan ditandatangani oleh dan antara Pengguna barang/jasa dengan Penyedia barang/jasa. Pengguna barang/jasa adalah pemerintah. Organisasi pemerintah sebagai badan hukum publik diwakili oleh pejabat yang diberi kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Wewenang pejabat ini merupakan syarat mutlak untuk sahnya perjanjian 1 karena berkaitan erat dengan syarat kecakapan yang telah diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Sedangkan penyedia barang/jasa adalah orang atau badan hukum. yang diwakili oleh PPK (Pejabat Pembuat Komitmen). PPK merupakan pejabat yang diberi kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai representasi dari pemerintah, yang dalam hal ini adalah kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah/institusi (selanjutnya disebut K/L/D/I).
Suatu kontrak yang telah dibuat secara sah akan mengikat bagi mereka yang membuatnya seperti halnya Undang-Undang. Artinya, kontrak yang dibuat itu berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Para pihak harus melaksanakan hak dan kewajiban yang telah mereka sepakati dalam perjanjian. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1338 KUHPerdata.
Didalam suatu perjanjian terkadang terjadi permasalahan dimana salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sesuai yang sudah disepakati dari sejak dibuatnya kesepakatan yang disebut wanprestasi. Wanprestasi dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja, dikarenakan pihak memang tidak mampu untuk memenuhi prestasi tersebut atau juga karena terpaksa melakukan prestasi tersebut. Disini wanprestasi dapat berupa: sama sekali tidak melakukan prestasi, prestasi yang dilakukan tidak sempurna, terlambat melakukan prestasi, dan melakukan apa yang ada dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan. 2
Akan tetapi, tidak semua tindakan wanprestasi dapat dituntut ganti kerugiannya, karena apabila salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya bukan karena kelalaian yang disengaja atau bukan karena iktikat buruknya maka pihak tersebut dapat
1 Y. Sogar Simamora, Hukum Kontrak Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah , Surabaya: Univer- sitas Airlangga, 2008, h. 52.
2 Ahmadi Miru, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak , Jakarta, rajawali pers, 2011, hlm 74
terbebas dari pembayaran ganti kerugian. Hal ini diatur dalam Pasal 1244 KUHPerdata dan Pasal 1245 KUHPerdata.
Keadaan yang seperti disebutkan diatas adalah keadaan memaksa ( force majeure ). Di dalam suatu perjanjian pada umumnya selalu memasukan klausula mengenai force majeure. Hal ini agar para pihak mengerti antara kelalaian yang disebabkan oleh para pihak itu sendiri dan kelalaian yang terjadi karena keadaan memaksa.
Peraturan Presiden No. 4 tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 91 ayat 1 yang menerangkan mengenai keadaan kahar yaitu : “ Keadaan kahar adalah suatukeadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan didalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi. ” Dalam kontrak kerja sama konstruksi, masalah force majeure diatur dalam Pasal 37 UU Jasa konstruksi. Pasal 37.1 Keadaan kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi. Pasal 37.2 Yang termasuk Keadaan Kahar antara lain: a. bencana alam; b. bencana non alam; c. bencana sosial; d. pemogokan; e. kebakaran; f. gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait. Pasal 37.4 Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah pertama , bagaimanakah prosedur penetapan terjadinya keadaan force majeure dalam kontrak pengadaan barang dan jasa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku; dan kedua , bagaimana tanggung jawab kontraktor atas risiko musnahnya bangunan sebelum serah terima sebagai akibat dari terjadinya force majeure dalam pengadaan barang dan jasa?
ii. PeMbahasan
a. Prosedur Penetapan Terjadinya keadaan Force Majeure dalam kontrak Pen- gadaan barang dan Jasa
Force majeure atau disebut juga keadaan kahar/keadaan memaksa/ overmacht sangat erat hubungannya dengan masalah ganti rugi dari suatu kontrak, karena force majeure membawa konsekuensi hukum bukan saja hilangnya atau tertundanya kewajiban- kewajiban untuk melaksanakan prestasi yang terbit dari suatu kontrak melainkan juga suatu force majeure dapat juga membebaskan para pihak untuk memberikan ganti rugi akibat tidak terlaksananya kontrak yang bersangkutan. Di samping itu, penentuan force majeure dalam kontrak akan sangat menentukan pengaturan resiko sebagai akibat dari
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 100~112
peristiwa force majeure tersebut. Keadaan memaksa mengakibatkan perikatan tidak lagi mempunyai daya kerja. Dalam hal ini maka: a) Kreditur tidak dapat menuntut agar perikatan dipenuhi; b) Kreditur tidak dapat mengatakan debitur berada dalam keadaan lalai, dan karena itu tidak dapat menuntut; c) Kreditur tidak dapat meminta pemutusan perjanjian; dan d) Pada perjanjian timbal balik, gugur kewajiban untuk melakukan kontraprestasi. 3
Prosedur penetapan terjadinya keadaan memaksa ( overmacht/force majeure ) dalam kontrak pengadaan barang dan jasa telah diatur dalam ketentuan Paragraf Keempat, Pasal 91 Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, di mana dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa: “(1) Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi; (2) Yang dapat digolongkan sebagai Keadaan Kahar dalam Kontrak Pengadaan Barang/ Jasa meliputi: a. bencana alam; b. bencana non alam; c. bencana sosial; d. pemogokan; e. kebakaran; dan/atau f. gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait.” Kemudian dalam ketentuan Pasal 91 ayat (4) dinyatakan bahwa: “tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.” Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 91 ayat (3) dinyatakan bahwa: “dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia Barang/Jasa memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada PPK secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan salinan pernyataan Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan ketentuan Pasal 91 ayat (3) di atas, dapat disimpulkan bahwa hanya debiturlah (penyedia barang/jasa) yang dapat mengemukakan adanya  suatu keadaan memaksa, karena penyedia barang/jasa yang dituntut untuk memenuhi prestasi. Oleh karena itu, penyedia barang/jasa pula yang harus membuktikan adanya keadaan memaksa ( force majeure ). Di samping itu, penentuan apakah suatu kejadian atau peristiwa termasuk dalam keadaan kahar/keadaan memaksa itu tidak bisa hanya mengandalkan pada klaim sepihak dari pihak kontraktor/penyedia jasa saja melainkan harus berdasarkan pada pengakuan dan pengesahan dari lembaga/instansi yang berwenang mengeluarkannya. Oleh sebab itu, agar klaim terjadinya keadaan kahar/ keadaan memaksa itu sah dan dapat diakui oleh pihak Pengguna Jasa maka menurut ketentuan Pasal 91 ayat (3) Perpres 54 Tahun 2010, klaim dari Penyedia Jasa/Kontraktor
3 Mariam Darus Badrulzaman, KUHPerdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan, (Band- ung: Alumni, 1993) hal. 3
tersebut harus disertakan dengan bukti salinan pernyataan Kahar dari pihak/instansi yang berwenang mengeluarkannya.
Keharusan adanya pernyataan dari pihak/instansi yang berwenang ini sangat penting artinya untuk membuktikan bahwa Pertama, peristiwa yang menyebabkan terjadinya force majeure tersebut haruslah “tidak terduga“ oleh para pihak, atau tidak termasuk dalam asumsi dasar ( basic assumption ) pada saat para pihak membuat kontrak itu (Pasal 1244 KUHPerdata); Kedua, peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada pihak yang harus melaksanakan presentasi (pihak debitur) tersebut (Pasal 1244 KUHPerdata); Ketiga, peristiwa yang menyebabkan terjadinya force majeure itu diluar kesalahan pihak debitur, (Pasal 1244 KUHPerdata); Keempat, peristiwa yang menyebabkan terjadinya force majeure tersebut merupakan “diluar kesalahan para pihak (Pasal 1545 KUHPerdata), bukan tidak sengaja”. Sebab, kesalahan para pihak baik yang dilakukan dengan sengaja ataupun yang tidak sengaja, yakni dalam bentuk “kelalaian” ( negligence ); Kelima, para pihak tidak dalam keadaan itikat buruk (Pasal 1244 KUHPerdata).
Di samping itu, menurut ketentuan Pasal 91 ayat (3) Perpres 54 Tahun 2010, pengajuan pemberitahuan telah terjadinya keadaan kahar/keadaan memaksa tersebut harus disampaikan oleh Penyedia Jasa kepada PPK secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar. Waktu 14 hari adalah waktu yang dianggap layak yang disediakan oleh peraturan ini untuk pihak Penyedia Barang/Jasa mengurus administrasi dalam rangka memperoleh surat keterangan terjadinya keadaan kahar/keadaan memaksa dari pihak yang berwenang.
Dengan demikian, ada 3 syarat pengajuan pemberitahuan terjadinya keadaan kahar itu sah menurut ketentuan Pasal 91 ayat (3) Perpres 54 Tahun 2010, yaitu: 1) pemberitahuan itu harus diajukan oleh Penyedia Barang/Jasa; 2) Pemberitahuan itu harus dilakukan dalam bentuk tertulis; 3) Pemberitahuan itu harus disertai dengan bukti salinan pernyataan Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang; dan 4) dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar. Keempat syarat yang ditentukan oleh ketentuan Pasal 91 ayat (3) Perpres 54 Tahun 2010 itu bersifat komulatif, artinya keempat syarat tersebut harus terpenuhi secara bersamaan atau secara keseluruhan. Sifat komulatif syarat keabsahan pengajuan pemberitahuan keadaan kahar/keadaan memaksa pada Pasal 91 ayat (3) Perpres 54 Tahun 2010 dapat secara jelas dapat disimpulkan dari strategi penormaannnya yang menunjukkan kesinambungan syarat. Oleh sebab itu, konsekuensinya adalah jika satu saja syarat tersebut tidak terpenuhi maka klaim terjadinya keadaan kahar/keadaan memaksa oleh Penyedia Barang/Jasa tersebut tidak sah dan dapat ditolak oleh Pengguna Barang/Jasa.

## Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 102~112
Terhadap surat pemberitahuan keadaan kahar/keadaan memaksa yang diajukan oleh pihak Penyedia Barang/Jasa tersebut, pihak Pengguna Barang/Jasa dapat menolak maupun menerima. Dalam hal klaim keadaan kahar/keadaan memaksa yang diajukan oleh Penyedia Barang/Jasa tersebut ditolak oleh Pengguna Barang/Jasa, maka segala hak dan kewajjiban serta tanggung jawan masing-masing pihak sebagaimana ditentukan dalam kontrak pengadaan barang/jasa tetap mengikat dan harus dilaksanakan. Demikian pula dengan kewajiban dan tanggung jawab kontraktor (Penyedia Barang/ Jasa) untuk menyerahkan objek perjanjian tetap hidup dan karena itu harus diserahkan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam kontrak.
Sebaliknya, jika permohonan atau pemberitahuan keadaan kahar/keadaan memaksa tersebut diterima, maka pihak Pengguna Barang/Jasa akan mempertimbangkan derajat daripada keadaan kahar/keadaan memaksa tersebut apakah keadaan kahar/keadaan memaksa tersebut bersifat permanen (absolute) atau temporer (relative). Suatu keadaan disebut sebagai keadaan kahar/keadaan memaksa ( force majeure ) yang bersifat permanen jika sama sekali sampai kapan pun suatu prestasi yang terbit dari kontrak tidak mungkin dilakukan lagi. Misalnya jika barang yang merupakan objek dari kontrak tersebut musnah diluar kesalahan debitur. Sebaliknya, suatu force majeure dikatakan bersifat temporer bilamana terhadap pemenuhan prestasi dari kontrak tersebut tidak mungkin dilakukan untuk sementara waktu, misalnya karena terjadi peristiwa tertentu, dimana setelah peristiwa tersebut berhenti, prestasi tersebut dapat dipenuhi kembali.
Menurut ketentuan Pasal 55 Perpres No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah, ada beberapa opsi yang diapat diambil atau diputuskan oleh para pihak berdasarkan kesepakatan, antara lain:
1.  Pelaksanaan Kontrak dihentikan.
2.  Jika pelaksanaan Kontrak dilanjutkan, para pihak dapat melakukan perubahan kontrak.
3. Perpanjangan waktu untuk penyelesaian Kontrak disebabkan keadaan kahar dapat melewati Tahun Anggaran.
4.  Tindak lanjut setelah terjadinya keadaan kahar diatur dalam Kontrak. Selain itu, opsi lain adalah dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 91 ayat (5) dan
(6) Perpress 54 Tahun 2010, di mana ditentukan bahwa: “Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan Kontrak.”
Berdasarkan beberapa ketentuan di atas, opsi-opsi yang disediakan oleh peraturan perundang-undangan dalam hal diterimanya pemberitahuan telah terjadinya keadaan kahar/keadaan memaksa, adalah sebagi berikut: a) jika terjadi force majeure/overmact yang bersifat mutlak, proyek tersebut dapat dihentikan sama sekali; b) jika terjadi
force majeure/overmact relative, proyek tersebut dapat dilanjutkan dengan amandemen, perpanjangan waktu kontrak, dan atau dengan kesepakatan-kesepakatan baru dalam kontrak. Pilihan-pilihan mana yang hendak diambil oleh para pihak, tergantung pada situasi dan kondisi pelaksanaan proyek di lapangan.
Dalam hal terjadinya force majeure yang bersifat absolute, maka kontrak tersebut menjadi gugur, dan sedapat mungkin para pihak dikembalikan kepada semula seperti seolah-olah tidak pernah dilakukan perjanjian sebelumnya (Pasal 1545 KUHPerdata); para pihak juga tidak boleh menuntut ganti rugi. (Pasal 1244 jo. Pasal 1245, jo. Pasal 1553 ayat (2) KUHPerdata). Resiko sebagai akibat dari force majeure , beralih dari pihak kreditur kepada pihak debitur sejak saat seharusnya barang tersebut diserahkan (vide Pasal 1545 KUHPerdata).

## b. Risiko Musnahnya barang objek Pengadaan barang/Jasa sebelum serah Terima
Terjadinya keadaan kahar/keadaan memaksa akan berhadapan dengan risiko atau siapa yang akan memikul risiko kerugian dalam tidak terpenuhinya prestasi sebagai akibat dari terjadinya keadaan kahar. Dalam hukum perikatan, istilah resiko mempunyai pengertian khusus. “Resiko adalah suatu ajaran tentang siapakah yang harus menanggung kerugian apabila debitur tidak memenuhi prestasi dalam keadaan overmacht”. 4 Ajaran tentang risiko hukum ini sangat krusial jika tidak dipenuhinya prestasi di luar kesalahan debitur, melainkan karena suatu peristiwa yang tidak diduga sebelumnya. Ajaran resiko menentukan penyelesaian kerugian dalam keadaan memaksa (overmacht).
Dalam masalah siapakah yang harus menanggung resiko dari adanya peristiwa yang merupakan force majeure tersebut. Dalam hal perikatan yang bersifat sepihak seperti pada perjanjian hibah, risiko kerugian dipikul oleh kreditur (yang berpiutang). Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 1237 KUHPerdata yang menyatakan bahwa: “Dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu kebendaan tertentu, maka sejak perikatan- perikatan dilahirkan, benda tersebut menjadi tanggungan pihak kreditur”. Di samping itu, Pasal 1444 KUHPerdata menentukan pula bahwa “apabila barangnya musnah, tidak lagi dapat diperdagangkan atau hilang, maka perikatan hapus, jika hal itu terjadi di luar kesalahan debitur”. Dalam hal ini, debitur tidak lagi mempunyai kewajiban untuk memenuhi prestasi, sehingga kreditur tidak mendapatkan haknya. Dari kedua ketentuan dalam KUHPerdata tersebut dijelaskan bahwa jika terjadi force majeure atas kontrak sepihak, maka resikonya ditanggung oleh pihak penerima prestasi (kreditur). Kecuali jika pihak debitur lalai dalam memberikan prestasi, dimana sejak kelalaian tersebut menjadi resiko pihak pemberi prestasi (debitur). 5
4 Ibid.
5 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan , Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm. 28.

## 104~112
Sementara itu, dalam hal perikatan yang bersifat timbal-balik seperti pada perjanjian jual-beli, perjanjian tukar menukar dan perjanjian sewa-menyewa, ketentuan umum dalam buku III KUHPerdata tidak mengatur tentang hal ini. Oleh karena itu, penyelesaiannya didasarkan pada asas kepatutan. Asas ini dimuat dalam Pasal 1339 KUHPerdata yang menyatakan bahwa “Perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal hal yang secara tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan dan undang-undang”. Bila para pihak tidak memperjanjikan penyelesaian tentang overmacht, maka dapat dipedomani asas kepatutan.
Dalam hal yang berkaitan dengan resiko overmacht dalam perjanjian timbal balik, asas kepatutan dapat dibaca dalam ketentuan Pasal 1545 yo Pasal 1553 KUHPerdata. Pasal 1545 KUHPerdata menentukan “Apabila sesuatu barang tertentu yang diperjanjikan musnah di luar salah pemiliknya, maka perjanjian dianggap sebagai gugur, dan siapa dari pihak yang telah memenuhi persetujuan dapat menuntut kembali barang yang telah diberikannya dalam tukar menukar”.
Pasal di atas mengatur tentang overmacht dalam perjanjian tukar menukar yang merupakan perjanjian timbal balik. Dalam perjanjian tukar menukar, bila barang milik salah satu pihak musnah di luar kesalahannya, maka lawan pihak yang sudah terlanjur menyerahkan barang yang akan ditukarkan dapat menuntut pengembaliannya. Apabila ditinjau dari asas kepatutan, maka memang sudah sepantasnya seseorang yang tidak memenuhi prestasi dalam suatu perjanjian, tidak pula akan menerima kontra prestasi. Demikianlah yang adil dan pantas serta sejalan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
Selanjutnya Pasal 1553 KUHPerdata mengatur tentang overmacht dalam perjanjian sewa menyewa. Pasal 1553 menentukan bahwa “Jika selama waktu sewa barang yang disewakan sama sekali musnah karena suatu kejadian yang tak disengaja, maka perjanjian sewa gugur demi hukum”. Akibat overmacht dalam hal ini adalah bahwa perjanjian sewa akan berakhir dengan sendirinya. Misalnya, A menyewa rumah kepada B untuk masa satu tahun. Setelah berjalan enam bulan, rumah itu terbakar di luar salah A sebagai penyewa, maka perjanjian sewa akan berakhir karena itu.
Di samping ketentuan Pasal 1545 jo Pasal 1553 KUHPerdata, satu pasal lagi yang mengatur tentang resiko overmacht dalam perjanjian timbal balik adalah Pasal 1460 KUHPerdata. Ketentuan pasal ini berbeda dengan apa yang sudah diatur dalam dua pasal sebelumnya. Pasal 1460 KUHPerdata menyatakan sebagai berikut, “Jika kebendaan yang dijual itu berupa suatu barang yang sudah ditentukan, maka barang ini sejak saat pembelian adalah atas tanggungan si pembeli meskipun penyerahan belum dilakukan, dan si penjual berhak menuntut harganya”. Ketentuan Pasal 1460 KUHPerdata
membebankan resiko atas rusak atau musnahnya barang kepada pembeli, meskipun penyerahan belum dilakukan.
Dengan demikian, jika barang yang dibeli musnah karena overmacht sebelum diserahkan oleh penjual, maka pembeli tetap berkewajiban membayar harga barang tersebut. Prinsip yang terkandung dalam Pasal 1460 KUHPerdata berbeda bahkan dapat dikatakan bertentangan dengan perjanjian tukar menukar dan sewa menyewa. Apabila ditinjau dari asas kepatutan, tidak patut dan tidak adil orang yang tidak menerima barang, tetapi tetap diharuskan membayar harganya. Oleh karena itu, Pasal 1460 KUHPerdata dihapuskan melalui SE MA No 3 Tahun 1963 tentang Gagasan menganggap KUHPerdata tidak sebagai undang-undang. Selanjutnya “di dalam menggunakan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang resiko dalam perjanjian timbal balik, para ahli sepakat untuk menggunakan pasal 1545 jo Pasal 1553 KUHPerdata sebagai pedoman”. 6
Keadaan memaksa ini pula mengarahkan kepada teori penghapusan atau peniadaan kesalahan ( afwesigheid van schuld ), teori memberikan keringanan terhadap debitur untuk tidak bertanggungjawab terhadap suatu kewajiban yang seharusnya dilakukan, karena kesalahan tersebut bukan berasal dari debitur. Teori ini memberikan arahan bahwa Pertama, debitur tidak perlu membayar ganti rugi (Pasal 1244 KUHPerdata). Kedua, beban resiko tidak berubah terutama pada keadaan memaksa sementara. Ketiga, kreditur tidak berhak atas pemenuhan prestasi, tetapi bersamaan dengan pembebasan dari kewajibannya untuk menyerahkan kontra prestasi, kecuali terhadap Pasal 1460 KUHPerdata. 7
Setelah terjadinya keadaan kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan kontrak/addendum kontrak. Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan akibat hukum terjadinya force majeure dalam jasa konstruksi adalah sebagai berikut:
1.  Jika akibat force majeure tersebut, penyedia jasa tidak mungkin untuk melaksanakan pekerjaannya ( force majeure absolut), maka kontrak akan dihentikan. Berdasarkan doktrin para ahli hukum pada force majeur absolut menyebabkan pemenuhan prestasi tidak mungkin dilakukan lagi dan seketika itu kontrak putus.
2.  Jika akibat force majeur tersebut penyedia jasa masih dimungkinkan untuk melaksanakan pekerjaannya ( force majeur relatif), maka kontrak dihentikan sementara (ditunda) atau kontrak dilanjutkan. Berdasarkan doktrin para ahli hukum pada force majeur relative pemenuhan prestasi menjadi tertunda (dihentikan sementara) dan kontrak tidak putus.
6 Mariam, Op.cit. , hlm. 55
7 Salim, Erlies Septiana Nurbani, Perbandingan Hukum Perdata Comparative Civil Law , Rajawali Pers, Jakar- ta, 2014, hlm. 264.

## 106~112
3.  Terkait dengan adanya kerugian akibat force majeur tersebut, yang menanggung kerugian adalah pengguna jasa. Karena tidak ada unsur kesalahan dari penyedia jasa yang mempunyai kewajiban melaksanakan pekerjaan, maka penyedia jasa tidak menanggung resiko dan tidak menanggung kerugian atas peristiwa itu. Berdasarkan doktrin para ahli hukum, karena tidak ada kesalahan dari penyedia jasa, maka penyedia jasa tidak menanggung kerugian.
Berdasarkan deskripsi di atas, risiko atas musnahnya barang objek pengadaan barang/ jasa sebelum serah terima sangat bergantung kepada beberapa situasi sebagai berikut: Jika barang/proyek tersebut musnah sebagai akibat dari force majeure absolute, maka pemenuhan prestasi tidak mungkin dilaksanakan oleh siapapun juga (imposibilitas). Misalnya jika objek perjanjian musnah karena bencana, maka siapapun orangnya tidak mungkin akan melakukan penyerahan. Ketentuan tentang ini dapat dibaca dalam Pasal 1444 KUHPerdata bahwa “Jika barang tertentu yang menjadi objek persetujuan (perjanjian) musnah, tidak lagi dapat diperdagangkan atau hilang sedemikian rupa, sehingga sama sekali tidak diketahui apakah barang itu masih ada, maka hapuslah perikatannya, asal barang itu musnah atau hilang di luar salahnya si berutang (debitur), dan sebelum ia lalai menyerahkannya. Dengan kata lain, perikatannya dianggap tidak pernah terjadi sama sekali. Singkatnya, risiko kerugian ada pada para pihak dan ditanggung sendiri-sendiri oleh masing-masing pihak.
C. Tanggung Jawab kontraktor dalam hal Terjadinya Force Majeure dalam Pen- gadaan barang dan Jasa oleh Pemerintah.
Untuk membahas masalah tanggung jawab kontraktor dalam hal musnahnya bangunan sebelum serah terima sebagai akibat terjadinya force majeure, maka terlebih dahulu harus diidentifikasi apakah force majeure yang menyebabkan musnahnya bangunan tersebut terjadi sebelum jangka waktu pelaksanaan kontrak berakhir ataukah setelah jangka waktu kontrak berakhir. Jika force majeure yang menyebabkan musnahnya bangunan tersebut terjadi sebelum jangka waktu pelaksanaan kontrak berakhir, maka harus diuji apakah force majeure tersebut secara patut dapat diduga sebagai penyebab langsung dari musnahnya bangunan tersebut atau tidak. Apakah antara terjadinya force majeure tersebut berkorelasi langsung dengan musnahnya bangunan atau proyek tersebut. Pengujian mengenai hubungan antara kejadian force majeure dengan musnahnya bangunan atau proyek tersebut harus merujuk kepada keterangan/penilaian ahli atau penilaian/keterangan komunitas professional sehingga klaim sepihak dari salah satu pihak dapat diminimalisir. Sebab, dapat saja terjadi bahwa musnahnya barang/jasa tersebut bukanlah secara langsung disebabkan oleh kejadian force majeure tersebut, melainkan factor teknis dan kelalaian lain.
Dalam kontrak kerja konstruksi sebagai dasar hukum pelaksanaan jasa konstruksi, ada 2 (dua) pihak yang terikat yakni Penyedia Jasa dan Pengguna Jasa. Dalam UU Jasa Konstruksi 2017, Penyedia Jasa dianggap dapat bertanggungjawab dalam hal terjadi kegagalan bangunan yang disebabkan karena penyelenggaraan jasa konstruksi yang tidak memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Keberkelanjutan yang diatur dalam UU Jasa Konstruksi 2017. Adapun Pengguna Jasa memikul tanggung jawab atas kegagalan bangunan yang terjadi setelah lewatnya jangka waktu pertanggungan Penyedia Jasa atas kegagalan bangunan. Jangka waktu pertanggungan atas kegagalan bangunan yang menjadi tanggung jawab Penyedia Jasa dituangkan dalam kontrak kerja konstruksi yang disesuaikan dengan rencana umur konstruksi. Dalam hal rencana umur konstruksi lebih dari 10 (sepuluh) tahun, maka Penyedia Jasa hanya bertanggung jawab atas kegagalan bangunan paling lama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penyerahan akhir layanan jasa konstruksi.
Baik UU Jasa Konstruksi 1999 maupun UU Jasa Konstruksi 2017 menyadari bahwa pelaksanaan jasa konstruksi merupakan suatu hal yang komplek dan melibatkan banyak kepentingan,  oleh karenanya dalam hal terjadi suatu kegagalan bangunan diperlukan pihak yang mampu memberikan pandangan secara obyektif dan profesional terkait dengan tanggungjawab atas kegagalan bangunan tersebut. Terlebih apabila kegagalan bangunan disebabkan oleh Penyedia Jasa, mengingat Penyedia Jasa dalam jasa konstruksi melibatkan lebih dari satu fungsi. Seperti tercantum dalam UU Jasa Konstruksi 1999, jenis usaha konstruksi terdiri atas usaha perencanaan konstruksi, usaha pelaksanaan konstruksi maupun usaha pengawasan konstruksi yang diselenggarakan oleh masing- masing perencana konstruksi, pelaksana konstruksi dan pegawas konstruksi. Sedangkan dalam UU Jasa Konstruksi 2017, jenis usaha konstruksi meliputi usaha jasa Konsultasi Konstruksi, usaha Pekerjaan Konstruksi dan usaha Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi. Olehkarenanya, guna menentukan penyebab dari suatu kegagalan bangunan dan pihak yang bertanggungjawab atas kegagalan tersebut, kedua undang-undang tersebut menunjuk penilai ahli untuk melakukan fungsi tersebut.
Dengan dihapusnya sanksi pidana bagi pelaku jasa konstruksi, maka Undang-Undang Jasa Konstruksi 2017 menempatkan hubungan antara pengguna jasa dan penyedia jasa konstruksi dalam ranah hukum perdata yang mana sesuai dengan dasar hubungan hukum di antara para pihak yakni kontrak kerja konstruksi.
Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, sanksi terhadap kontraktor atas kecelakaan kerja, diatur berdasarkan tingkatannya mulai dari teguran sampai pencabutan izin usaha. Dalam UU Jasa Konstruksi, aspek keselamatan tercantum di Pasal 52 yang menyebutkan, penyedia jasa dan sub penyedia jasa dalam penyelenggaraan konstruksi harus memenuhi standar keamanan, keselamatan,

## 108~112
kesehatan, dan keberlanjutan. Bila tidak, berdasarkan Pasal 96 ayat (1), penyedia jasa dapat dikenakan sanksi administratif mulai dari peringatan tertulis, penghentian sementara konstruksi, hingga pencabutan izin. Pasal 52 UU JK menyebutkan bahwa Penyedia Jasa dan Sub penyedia Jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi harus: a. sesuai dengan perjanjian dalam kontrak; b. memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan; dan c. mengutamakan warga negara Indonesia sebagai pimpinan tertinggi organisasi proyek. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 96 UUJK menentukan bahwa (1) Setiap Penyedia Jasa dan/atau Pengguna Jasa yang tidak memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis; b. denda administratif; c. penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi; d. pencantuman dalam daftar hitam; e. pembekuan izin; dan/ atau f. pencabutan izin.
Dalam hal tersebut, harus dilakukan pengujian apakah telah terjadi ada “mark up” dan apakah ada pengurangan “spek” dalam proyek-proyek infrastruktur sehingga kekuatannya lemah dan menyebabkan roboh. Mengutamakan keselamatan, keamanan dan kenyamanan penumpangnya, melakukan “ forensic engineering ”. Hal itu untuk menyimpulkan apakah yang terjadi merupakan kegagalan dalam perencanaan konstruksi, kegagalan dalam pelaksanaan konstruksi, atau kegagalan dalam pengawasan konstruksi. “Tim investigasi dimaksud sangat mendesak untuk mengaudit ulang terhadap proyek infrastruktur yang sedang berjalan,”
Berdasarkan Pasal 25 undang-undang jasa konstruksi no. 18 tahun 1999 tentang jasa konstruksi, pemilik dan penyedia jasa konstruksi bertanggung jawab dalam hal terdapatnya kegagalan dari bangunan. Dengan demikian, apabila terdapat kegagalan bangunan atas Menara, maka pemilik dan penyedia jasa konstruksilah yang bertanggung jawab terhadap peristiwa kegagalan tersebut. Namun, apabila kegagalan bangunan tersebut disebabkan oleh kesalahan perencana atau pengawas konstruksi dari pembangunan Menara, dan kemudian menimbulkan kerugian bagi pihak lain, maka perencana atau pengawas konstruksi yang bertanggung jawab sesuai dengan bidang profesi, dengan dikenakan ganti rugi. Apabila kegagalan bangunan disebabkan karena kesalahan pelaksana konstruksi dan merugikan pihak lain, maka pelaksana konstruksi bertanggung jawab sesuai dengan bidang usaha dengan dikenakan ganti rugi.
Dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dinyatakan bahwa “Barang siapa yang melakukan perencanaan pekerjaan konstruksi yang tidak memenuhi ketentuan keteknikan dan mengakibatkan kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan dikenai pidana paling lama 5 (lima) tahun penjara atau dikenakan denda paling banyak 10% (sepuluh perseratus) dari nilai kontrak”.
Sedangkan Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang No 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dinyatakan bahwa “Barang siapa yang melakukan pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan keteknikan yang telah ditetapkan dan mengakibatkan kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan dikenakan pidana paling lama 5 (lima) tahun penjara atau dikenakan denda paling banyak 5% (lirna perseratus) dari nilai kontrak”.
Dan Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang No 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dinyatakan bahwa “Barang siapa yang melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi dengan sengaja memberi kesempatan kepada orang lain yang melaksanakan pekerjaan konstruksi melakukan penyimpangan terhadap ketentuan keteknikan atau menyebabkan timbulnya kegagalan pekejaan konstruksi atau kegagalan bangunan dikenai pidana paling lama 5 (lima) tahun penjara atau dikenakan denda paling banyak 10% sepuluh persen) dari nilai kontrak”. Demikian tertulis sanksi pidana di dalarn Pasal 43 ayat (I), (2) dan (3) Undang-undang Jasa Konstruksi (UUJK) No 18 tahun 1999. Perencana (konsultan, pelaksana.1 kontraktor) dan pengawas (inspektur) menjadi sorotan utama dari kegagalan bangunan. Kalau kita bandingkan Undang-Undang Jasa Konstruksi terbaru ini memberikan sanksi lebih ringan dari Undang-Undang Jasa Konstruksi sebelumnya yang menetapkan denda 100% dari nilai kontrak.
Tanggung jawab masing-masing pihak disangkutkan dengan (a) kesalahan para pihak dan (b) pihak mana yang menyediakan bahan bangunan. Dalam hal ini KUH Perdata menentukan bahwa dalam suatu kontrak pemborongan, jika pihak pemborong yang harus menyediakan bahan bangunannya, maka apabila sebelum diserahkan, pekerjaannya musnah dalam keadaan bagaimanapun, maka setiap kerugian yang timbul merupakan tanggung jawab pihak pemborong, kecuali dapat dibuktikan bahwa pihak bouwheer telah melakukan kesalahan berupa lalai untuk menerima pekerjaan tersebut. Sebaliknya, apabila bahan bangunan disediakan oleh pihak bouwheer sementara pihak pemborong hanya berkewajiban: a) Bouwheer telah bersalah yakni lalai dalam memeriksa dan menyetujui pekerjaannya; dan/atau b) Musnahnya pekerjaan tersebut akibat dari cacat dari bahan yang bersangkutan. 8 Demikian pula dikarenakan robohnya bangunan proyek tersebut telah menyebabkan rusaknya property pihak ketiga yang sedang melintas, atau yang ada di sekitarnya, meninggalnya pekerja atau orang lain yang melintas di sekitarnya menjadi tanggung jawab daripada kontraktor sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 1367 KUHPerdata.
Terhadap suatu pembangunan gedung, pihak pemborong mesti bertanggung jawab secara hukum atas pekerjaan yang dibuatnya, jika kemudian bangunannya musnah (seluruhnya atau sebagian) asal memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : a).Yang
8 Munir Fuady, Kontrak Pemborongan Mega Proyek , Op.cit. hlm. 26.

## Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 110~112
diborongkan untuk suatu harga tertentu, dan b). Pekerjaan diborongkan untuk suatu harga tertentu, dan c).Tanggung jawab pihak pemborong sampai dengan jangka waktu 10 tahun. d). Musnahnya barang tersebut disebabkan karena :1. Cacat dalam penyusunan, atau 2.Tanah tidak sanggup menahan gedung tersebut. Jika terjadi kegagalan bangunan yang disebabkan karena kesalahan perencana atau pengawas konstruksi, maka perencana atau pengawas konstruksi wajib bertanggung jawab sesuai dengan bidang profesi dan dikenakan ganti rugi.  Jika terjadi kegagalan bangunan yang disebabkan karena kesalahan pelaksana konstruksi maka pelaksana konstruksi wajib bertanggung jawab sesuai dengan bidang usaha dan dikenakan ganti rugi. Selain itu, pihak yang melakukan perencanaan pekerjaan konstruksi yang tidak memenuhi ketentuan keteknikan dan mengakibatkan kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan juga terancam sanksi pidana. Ancamannya pidana paling lama 5 (lima) tahun penjara atau dikenakan denda paling banyak 10 persen  dari nilai kontrak. Adapun pihak yang melakukan pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan keteknikan yang telah ditetapkan dan mengakibatkan kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan bisa dikenakan sanksi pidana. Ancamannya pidana paling lama 5 (lima) tahun penjara atau dikenakan denda paling banyak 5 persen dari nilai kontrak.

## iii. kesiMPulan
Berdasarkan uraian di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1.  Berdasarkan peraturan yang berlaku, prosedur penetapan terjadinya keadaan kahar/ keadaan memaksa dalam kontrak pengadaan barang/jasa oleh pemerintah adalah sebagai berikut: dalam hal muncul suatu peristiwa atau keadaan kahar/keadaan memaksa, Penyedia Barang/Jasa selanjutnya memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar tersebut kepada PPK secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan salinan pernyataan Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberitahuan tersebut dapat diterima maupun ditolak oleh PPK.
2. Risiko atas musnahnya bangunan/gedung objek pengadaan barang/jasa sebelum dilakukan serah terima oleh kontraktor kepada pemilik proyek digantungkan pada situasi sebagai berikut: jika musnahnya bangunan/gedung tersebut disebabkan kesalahan kontraktor maka risiko ditanggung oleh kontraktor sendiri, namun jika musnahnya barang/bangunan tersebut tidak dapat dipersalahkan kepadanya atau murni disebabkan karena disebabkan karena terjadinya force majeure maka risiko ditanggung masing-
masing pihak, baik kontraktor maupun pemilik proyek, sehingga mengembalikan keadaan seperti seolah-olah tidak pernah terjadi kontrak.
3.  Pihak kontraktor bertanggung jawab untuk membuktikan bahwa force majeure (keadaan kahar/keadaan memaksa) telah menjadi penyebab musnahnya bangunan/gedung proyek sebelum dilakukan serah-terima kepada pemilik proyek. Jika kontraktor dapat membuktikan, maka selanjutnya dinilai apakah musnahnya bangunan/proyek tersebut sebagian atau keseluruhan. Jika musnahnya seluruhnya, maka pelaksanaan kontrak dihentikan, namun jika musnahnya sebagian saja, maka dilakukan perpanjangan dan atau amandemen kontrak. Namun dalam hal kontraktor tidak mampu membuktikan bahwa force majeure telah menjadi penyebab musnahnya bangunan/gedung proyek, maka dapat diduga terjadi “kegagalan bangunan” dan kontraktor bertanggung jawab untuk memenuhi seluruh kewajiban kontraktualnya, menyerahkan banguna/gedung proyek sebagaimana diperjanjikan dalam kontrak.

## daFTaR PusTaka
buku-buku
Johnny Ibrahim, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif , Malang: Bayumedia, 2005.
Mohammad Nazir, Metodelogi Penelitian , Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , Jakarta, Premata Media, 2005
Phillipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, PT. Bina Ilmu, Surabaya: 1987
R. Subekti, 1995, Aneka Perjanjian, Jakarta: Citra Aditya Bakti
Rahayu, 2009, Pengangkutan Orang , etd.eprints.ums.ac.id. Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
Rony Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
Setiono, “Rule of Law” , (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2004.
Soerjono Soekanto, Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif , Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , Jakarta: Universitas Indonesia Press,
1981
Y. Sogar Simamora, Hukum Kontrak Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah, Surabaya: Universitas Airlangga, 2008.
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 112~112
Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum , Yogyakarta, 2001.
Suratman dan H. Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum , Bandung: Alfabeta, 2013.
Ronny Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri , Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
Mohammad Nazir, Metodelogi Penelitian , Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum , Jakarta: Ghalia Indonesia, cet I, 1983.
Peraturan Perundang-Undangan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi
Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21 Tahun 2010 Tentang
Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010