INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 4271-4282 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-42468
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Pengaruh Pemeriksaan Pajak Dan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak
Regita Riefa Azzahra 1 🖂 , Bani Binekas 2
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Jenderal Achmad Yani Cimahi
Email: regittings2@gmail.com 1 🖂

## Abstrak
Penelitian ini mempunyai tujuan dalam menganalisisnya Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak. Dilaksanakannya penelitian ini  di  Kantor  Pajak  Pratama  Kota  Cilegon  (KPP).  Penelitian  kuantitatif  ini  memakai  data sekunder.  Pada penelitian ini mengambil  sampelnya memakai teknik Purposive Sampling, yang  jumlah  sampelnya  sebesar  12  data  dan  masa  pengamatannya  selama  5  tahun,  jadi jumlah  sampel  pada  penelitian  ini  ada  60.  Teknik  analisis  datanya  yaitu  memakai  analisis regresi  linier  berganda.  Hasil  penelitian  ini  menyimpulkan  bahwasanya,  secara  parsial Pemeriksaan  Pajak  pengaruhnya  positif  dan  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap Penerimaan  Pajak,  Penagihan  Pajak  dengan  Surat  Paksa  pengaruhnya  negatif  dan  tidak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak, dan secara simultan Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa pengaruhnya tidak signifikan terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Kota Cilegon Periode 2017 – 2021.
Kata kunci: Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Penerimaan Pajak

## Abstract
This  study  has  the  objective  of  analyze  the  effects  of  Tax  Audit  and  Tax  Collection  by Compulsory  Warrants  on  Tax  Receipts.  The  research  was  carried  out  at  the  Cilegon  City Primary Tax Office (KPP). This quantitative research eses secondary data. In this study, the samples were taken using the purposive sampling technique, with a sample of 12 data and an observation period of 5 years, so number of samples in this study was 60. The data analysis technique used multiple linear regression analysis. The results of this study concluded that, partially, Tax Audit has a positive effect and does not have a significant effect on Tax Receipts,
Tax Collection with Enforcement Letters has a negative effect and does not have a significant effect on Tax Collection, and simultaneously Tax Audit and Tax Collection with Enforcement Letter has no significant effect on Tax Receipt at KPP Pratama City of Cilegon for the 2017 to 2021 period.
Keywords: Tax Audit, Tax Collection through Forceful Letter, Tax Revenue.

## PENDAHULUAN
Pajak  menjadi  satu  diantara  penerimaan  negara  yang  paling  banyak  pada pembiayaan pemerintah dan kebutuhan infrastruktur di Indonesia. Pada Undang – Undang No. 17 Tahun 2003 dikatakan negara Indonesia memiliki sumber penghasilan yang asalnya dari penerimaan pajak, penerimaan hibah dan pajak  tidak termaksud penerimaan negara baik  itu  di  luar  maupun  dalam  negeri.  Realisasi  dari  penerimaan  perpajakan  terjadi penurunan  serta  kenaikan  selama  5  tahun.  Pada  tahun  2017  KPP  Pratama  Cilegon menetapkan  target  2.869.964.624.000  dengan  realisasi  3.400.813.572.961  atau  118.50%. Tahun  2018  KPP  Pratama  Cilegon  menargetkan  4.540.276.027.000  dengan  realisasi 4.532.450.475.141 atau 99.83%. Terutama pada tahun 2019 target 3.911.730.087.000 dengan realisasi 3.227.365.622.597 atau 82.50% realisasi penerimaan pajak mengalami penurunan, dari  99,83%  dan  terjadi  penurunan  kembali  pada  tahun  2020  KPP  Pratama  Cilegon menargetkan  3.003.438.462.000  pada realisasi  2.640.900.184.905  atau  87.93%.  sedangkan pada  tahun  2021  target  yang  harus  dicapai  sebesar  1.790.875.648.000  dengan  realisasi 1.917.196.565.495 atau 107.05%, hal tersebut berarti penerimaan pajaknya sudah melampaui target  penerimaan.  Bila  di  bandingkan  dengan  target  yang  ditetapkan  penyebab  tidak tercapainya realisasi diantaranya tingginya tingkat pemeriksaan pajak yang disebabkan oleh rendahnya rasa patuh pada kewajiban pajak, jadi pajak yang diterima tidak mencapai target, dan adanya faktor penagihan pajak yang tinggi berupa penerbitan surat penagihan yang disebabkan  karena  rendahnya  rendahnya  rasa  patuh  pada  kewajiban  membayar  pajak utangnya  yang  menyebabkan  pajak  yang  diterima  belum  mencapai  target  (Octavia  & Wulandari, 2022).
Dalam negeri, pendapatan perpajakan yaitu seluruh penerimaan negara yang asalnya dari pendapatan cukai, pajak bumi serta bangunan, pajak penjualan barang mewah, pajak penambahan nilainya barang dan jasa, pajak penghasilan, serta pendapatan pajak yang lain (UU No. 20/2019 tentang APBN Tahun Anggaran 2020). Dalam mengoptimalkan Penerimaan Pajak  Penghasilan  dapat  dilakukan  dengan  upaya  menegakkan  patuh  pada  kewajiban pajaknya.  Kepatuhan wajib pajak  bisa dilakukan melalui penegakan  hukum  pajak ( tax law enforcement).  Hukum  pajak  yang  ditegakkan  berupa  3  pilar  yakni  memeriksa  pajak,
penyidikan pajak serta penagihan pajak (Mochamad, 2020). Memeriksa pajak menjadi satu diantara  faktor  yang  menentukan  meningkatnya  pajak  penghasilan  yang  diterima. Pemeriksaan  yaitu  rangkaian  aktivitas  mengolah  serta  menghimpun  data,  bukti  ataupun menerangkan yang dilakukan dengan profesional serta objektif sesuai kriteria pemeriksaan untuk menguji patuhnya dalam memenuhi kewajiban pajak dan tujuannya yang lain terkait melakukan  penentuan  aturan  perundang-undangan  (Siti,  2017:20).  Dalam  keperluan pemeriksaan  perlu  mempunyai  surat  perintah  serta  tanda  pengenal  pemeriksaan  dan menunjukkan pada wajib pajak yang diperiksanya  (Bustamar, 2017: 183)
Selain dilihat dari pemeriksaan pajak satu diantara bentuk yang Direktorat Jenderal Pajak  lakukan  agar  mencapai  target  penerimaan  pajak  yakni  upaya pencairan  tunggakan pajak melalui upaya menagih pajak. Penagihan pajak ini yakni rangkaian  perbuatan untuk membuat  wajib  pajak  membayar  utang  pajaknya  serta  biaya  menagih  pajak  melalui peringatan  dan  teguran,  menagih  secara  tiba-tiba  serta  sekalian  menunjukkannya  surat paksa (Sari Diana, 2013: 264). Kegiatan menagih ini berupa memberikan peringatan maupun teguran,  menagih  secara  tiba-tiba  dan  beserta  (PPSP),  memberitahu  Surat  Paksa  (SP), menyita dan barang yang sudah disita dijual ataupun menyandera wajib pajak yang buruk, serta  mengusulkan  pencegahan  (Bustamar,  2017:  189).  Terdapat  beberapa  penelitian sebelumnya  yang  berhubungan  dengan  penerimaan  pajak  yang  dipengaruhi  penagihan pajak  melalui  surat  pajak  dan  pemeriksaan  pajak  oleh  sulistyorini  Eka,  (2022)  dalam penelitiannya  menyatakan  bahwasanya penerimaan  pajak  dipengaruhi  pemeriksaan pajak dikarenakan  jika  meningkatkan  pajak  yang  diperiksanya  menyebabkan  meningkatkan penerimaan yang dimana bertambah tingginya tingkatan pemeriksaan sehingga tingkatan penerimaan pajak bertambah tinggi pula. Hal itu didukung dengan Manurung & Banjarnahor, (2020)  yang  menyatakan  bahwasanya  penerimaan  pajak  dipengaruhinya  dengan  positif secara parsial maupun simultan oleh pemeriksaan pajak.
Tetapi, berbeda pada hasil yang ditemukan  Riyadi et al., (2021) yang  mengatakan bahwasanya  penerimaan  pajak  tidak  dipengaruhinya  oleh  pemeriksaan  pajak.  Hal  itu dikarenakan terdapat kemungkinan bahwa pemeriksa menggunakan teknik yang berbeda dalam pemeriksaanya. Menurut penelitian Mohammad et al., (2017) serta Riyadi et al., (2021) mengatakan  bahwasanya  penagihan  pajak  melalui  surat  paksa  pengaruhnya  positif  dan signifikannya  terhadap  penerimaan  pajak.  Sedangkan  penelitian  Risma  et  al.,  (2019) menyatakan  bahwasanya  penerimaan  pajak  tidak  dipengaruhinya  dari  penagihan  pajak dengan surat paksa.

## METODE PENELITIAN
Pada penelitian ini jenis datanya yang dipakai yaitu data yang bersifat  kuantitatif. Peneliti  pana  penelitian  ini  melaksanakan  penelitian  di  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama Cilegon yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani No.126, Sukmajaya, Kec.Jombang, Kota Cilegon, Banten 42421. Pada penelitian ini populasinya yaitu 60 laporan bulanan pada periode 2017 – 2021  di  KPP  Pratama  Cilegon.    Teknik  yang  dipakai  dalam  mengambil  sampelnya  yaitu memakai NonProbability Sampling. Dan teknik sampel yang digunakan yaitu Sampling Jenuh.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Uji Normalitas
Tabel 1. Hasil Uji Normalitas
Terlihat dari tabel  1  di atas nilai signifikannya  sebesar 0,08 atau sudah diatas 0,05 sehingga  bisa  diberikan  kesimpulan  bahwa  data  distribusinya  normal,  selainnya  dengan Kolmogorov-Smirnov,  agar  melihatnya  data  telah  berdistribusi  normal  juga  bisa  dilihat dengan probability P-Plot, berikut hasil uji normalitasnya memakai probability P-Plot.
Gambar 1 Hasil Uji Grafik Normal P-P Plot
Sumber: Olahan data memakai SPSS Tahun 2022
Dari gambar 1 memperlihatkan titik-titiknya terletak tidak menjauhi garisnya sehingga bisa dinyatakan bahwa data distribusinya secara normal sehingga bisa melanjutkan uji asumsi klasik serta bisa dilanjutkan untuk diuji multikolineritas.
Hasil Uji Multikolinearitas
Tabel 2. Hasil Uji Multikolineritas
Sumber: Olahan data memakai SPSS Tahun 2022 Terlihat dari tabel 2 di atas nilai tolerance pada variabel Pemeriksaan yaitu 0,999 dan variabel Penagihan 0,999. Dimana kedua nilai tersebut diatas 0,1 sedangkan untuk nilai VIF variabel Pemeriksaan adalah 1,001 dan variabel Penagihan 1,001 atau dibawah 10 sehingga dari  kedua  nilai  tersebut Tolerance  0,999  >  0,1  serta  VIF  1,001  <  10  maka  bisa  ditarik kesimpulan bahwasanya model regresi tidak terjadi multikolineritas dan dapat melanjutkan uji asumsi klasik berikutnya.
Hasil Uji Heteroskedastisitas
Tabel 3. Hasil Uji Glejser

## Sumber: Olahan data memakai SPSS Tahun 2022
Terlihat  dari  tabel  3  hasil  uji  glejsernya  bisa  dikatakan  tidak  terdapatnya  gejala heteroskedastisitas  pada  analisis  regresinya,  memperlihatkan  pada  variabel  Pemeriksaan Pajak  signifikannya  bernilai  sebanyak  0,129  serta  Penagihan  Pajak  dengan  Surat  Paksa sebanyak  0,521.  Hasilnya  tersebut  menunjukan  bahwa  tidak  terjadinya  gejala heteroskedastisitas  yang  memperlihatkan  bahwasanya  tidak  terjadinya  gejala heteroskedastisitas, hal titu disebabkan nilai signifikan di atas 5% atau 0,05.
Hasil Uji Autokorelasi
Tabel 4. Hasil Uji Autokorelasi
Sumber: Olahan data memakai SPSS Tahun 2022
Terlihat dari tabel 4 memperlihatkan Durbin-Watson nilainya sebanyak 1,355. Nilai itu  dibanding  pada  nilai  tabel Durbin-Watson  (k.n),  k  memperlihatkan  variabel independennya yang berjumlah 2 yakni k=2 serta memperlihatkan data observasinya yakni n=60.  Tabel Durbin-Watson  memperoleh  Du=1,6518,  sedangkan  4-dU=2,3482.  Jadi  bisa diberikan  kesimpulan  dU  (1,6518)  <  d  (1,360)  <  4-dU  (2,3482),  yang  mengartikan  tidak adanya autokorelasi yang negatif maupun positif. Datanya yang dipakai pada penelitian ini terpenuhinya uji asumsi klasiknya serta bisa dipakai dalam melakukan pengujian regresi linier bergandanya.

## Hasil Analisis Regresi Linier Berganda
Arikunto,  (2013)  mengatakan  digunakannya  analisis  regresi  berganda  digunakan dalam  menganalisis  hubungan  serta  menunjukkan  arah  hubungan  antar  dua  variabel independent ataupun lebih, sedangkan linier yaitu garis yang menyatakan hubungan antar variabel. Berikut ini hasil uji regresi linier bergandanya, yaitu:
Tabel 5. Hasil Uji Regresi Linier Berganda

## Sumber: Olahan data memakai SPSS Tahun 2022
Terlihat dari tabel 5 memperlihatkan terdapat nilai koefisien regresi serta konstanta yang bisa membentuk persamaan regresi liniernya, yaitu:
Penerimaan = 962444807,9 + 3,179 Pemeriksaan Pajak – 0,004 Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
Persamaan regresi linier berganda pada penelitian ini menjelaskan, yaitu:
1. Konstanta  sebanyak  962444807,9  artinya  Pemeriksaan  Pajak (X 1 )  serta  Penagihan Pajak  dengan  Surat  Paksa  (X 2 )  bernilai  0,  jadi  Penerimaan  Pajak  (Y)  akan  bernilai sebanyak 96244807,9.
2. Koefisien dari Pemeriksaan Pajak (X 1 ) sebesar 3,719 dengan bertanda positif, hal itu memperlihatkan  bahwasanya  Pemeriksaan  Pajak  mempunyai  hubungan  searah. Setiap Pemeriksaan Pajak (X 1 ) mengalami kenaikan satu satuan sementara Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (X 2 ) konstan jadi akan naiknya Penerimaan Pajak sebanyak 3,719.
3. Koefisien pada Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (X 2 ) sebanyak -0,004 dengan bertanda negatif hal itu memperlihatkan bahwasanya Penagihan Pajak mempunyai hubungan  yang  tidak  searah.  Setiap  Penagihan  Pajak  dengan  Surat  Paksa  (X 2 ) mengalaminya kenaikan satu satuan sementara Pemeriksaan Pajak (X 1 ) konstan jadi akan turunnya Penerimaan Pajak sebanyak 0,004.
Hasil Analisis Korelasi
Arikunto,  (2013)  mengatakan  bahwa  analisis  korelasi  dipakai  agar  diketahuinya seberapa erat keterkaitan antara dua variabel independent yang secara simultan dan satu variabel  independent.  Korelasinya  berada  pada  angka  sekitar  -1  hingga  1.  Bertambah dekatnya angka 1 sehingga kaitan pada variabel independennya secara simultan dengan variabel  dependen  akan  bertambah  tinggi.  Nilai  positif  dan  negatif  menunjukkan  arah hubungannya, jika nilainya positif sehingga hubungannya searah dan sebaliknya bila nilainya negatif sehingga arah hubungannya tidak sama. Hasil uji korelasinya, yaitu:
Tabel 6. Hasil Uji Analisis Korelasi
Sumber: Olahan data memakai SPSS Tahun 2022
Terlihat  dari  tabel  6  memperlihatkan  hasil  korelasi  Pemeriksaan  Pajak  dengan Penerimaan  Pajak  dapat  dilihat  pada  kolom pearson  correlation  sebesar  0,002,  artinya tingkat  hubungan  kedua  variabel  tersebut  sangat  rendah  (tak  berkolerasi)  karena  r rentangnya  terletak  pada  0,00-0,199.  Nilai  r  memperllihatkan  pula  nilainya  yang  positif mengartikan bahwasanya bila terjadi kenaikan pada  Pemeriksaan Pajak sehingga naiknya juga pada penerimaan pajak.
Untuk  hasil  korelasi  Penerimaan  Pajak  serta  Penagihan  Pajak  dengan  Surat  Paksa  bisa dilihatnya  dalam  kolom pearson  correlation  sebesar  (-0,005),  artinya  tingkat  hubungan kedua variabel tersebut sangat rendah (tak berkolerasi) karena r rentangnya terletak pada
0,00-0,199.  Nilai  r  memperlihatkan  nilainya  yang  negatif  mengartikan  bahwasanya  bila Penagihan Pajak dengan surat paksa jumlahnya naik sehingga Penerimaan Pajak nantinya menurun (semakin rendah).
Uji t (Secara Parsial)
Tabel 7. Hasil Uji Secara Parsial (Uji t)
Sumber: Olahan data memakai SPSS Tahun 2022
Terlihat dari tabel 7 memperlihatkan variabel Pemeriksaan Pajak yaitu sebesar 0,016 < 2,00712, dapat dijelaskan bahwa  t hitung < t tabel serta nilai signifikannya 0,987 > 0,05 sehingga diterimanya  H 01 serta ditolaknya H a1 mengartikan Pemeriksaan Pajak berpengaruhnya positif dan pengaruhnya tidak signifikannya kepada Penerimaan Pajak. Variabel Penagihan Pajak dengan Surat Paksa yaitu sebesar -0,034 < 2.00712, dapat dijelaskan bahwa bahwa t hitung < t tabel dan  nilai  signifikan  0,973  >  0,05  sehingga  diterimanya  H 01 serta  ditolaknya  H a1 mengartikan  Penagihan  Pajak  dengan  Surat  Paksa  berpengaruhnya  negatif  serta  tidak signifikannya terhadap Penerimaan Pajak.
Uji f (Uji Secara Simultan)
Tabel 8. Hasil Uji Secara Simultan (Uji F)
Sumber: Olahan data memakai SPSS Tahun 2022
Terlihat dari Tabel 8 memperlihatkan nilainya F hitung dari seluruh variabel independent yaitu sebesar 0,001 < 4,01 dapat dijelaskan F hitung > F tabel dan nilai signifikannya 0,999 > 0,05 sehingga diterimanya H 0 serta ditolaknya H a mengartikan Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak dan Surat Paksa secara simultan pengaruhnya tidak signifikan terhadap Penerimaan Pajak.
Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak
Dari  hasil  penelitian  yang  sudah  dilaksanakan  secara  parsial,  memperlihatkan bahwasanya Variabel Pemeriksaan Pajak yaitu sebanyak 0,016 < 2,00712 bisa dinyatakan t hitung > t tabel serta nilai signifikannya 0,987 > 0,05 sehingga diterimanya H 01 serta diterimanya H a1 mengartikan  Pemeriksaan  Pajak  pengaruhnya  positif  dan  tidak  signifikannya  terhadap Penerimaan Pajak. Pemeriksaan Pajak yang nilainya positif mengartikan terdapat hubungan yang  searah  pada  Pemeriksaan  Pajak  dan  Penerimaan  Pajak.  Jika  dalam  jumlah  naiknya pemeriksaan pajak terjadi sehingga akan naiknya juga penerimaan pajak dikarenakan adanya hubungan searah. Jadi bisa dikatakan bahwa hipotesis pertamanya (H 1 ) yang menyebutkan “ Pemeriksaan  Pajak  pengaruhnya  positif  terhadap  penerimaan  pajak ” diterima.  Hal  itu mengartikan  tingginya  tingkat  Pemeriksaan  Pajak  yang  dilaksanakan  otoritas  pajak perbandingannya  tidak  sama  pada  tinggi  tingkatan  Penerimaan  Pajak.  Cara  menerapkan Pemeriksaan Pajak yang kantor pajak laksanakan tidak selamanya memberi hasil yang efisien dan efektif. Bila kepatuhan telah dimiliki wajib pajak maka kewajibannya pada pajak akan dipenuhi,  kegiatan  dalam  mengedukasi  maupun  mensosialisasikan  bisa  banyak  memberi dampak  kepada  kesuksesan  dalam  membayarnya  utang  pajak  (Muhammad  dan  Sunarto 2018).
Pendapat ini sesuai pada penelitian yang dilaksanakan oleh (Riyadi, Setiawan, dan Alfarago 2021) bahwasanya Pemeriksaan Pajak pengaruhnya negatif dan tidak signifikannya terhadap Penerimaan Pajak. Namun  bertolak belakang pada penelitian yang dilaksanakan (Jullyantye dkk. 2020), (sulistyorini Eka 2022), (Putry 2022), bahwasanya Penerimaan Pajak dipengaruhinya oleh Pemeriksaan Pajak.  Kebalikannya peneliti selanjutnya memakai variabel independen  lain  seperti  Kewajiban  Kepemilikan  NPWP  karena  kewajiban  memiliki  NPWP yang sangat signifikannya kepada Penerimaan Pajak. Meningkatkannya penerimaan negara sehingga pemerintahan menetapkan kebijakan seperti mengharuskan agar memiliki NPWP untuk rakyat menjadi identitasnya pada wajib pajak yang fungsinya besar pada sektor pajak ataupun sektor yang lain, satu diantaranya dibidang perpajakan yakni pada hal membayar pajak (Jullyantye dkk. 2020).
Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak Dari  hasil  penelitian  yang  sudah  dilaksanakan  secara  parsial,  memperlihatkan bahwasanya Penagihan Pajak dengan Surat Paksa yaitu sebanyak (-0,034 < 2.00712), dapat dijelaskan bahwa bahwa t hitung < t tabel dan nilai signifikan 0,973 > 0,05 sehingga diterimanya H 01 serta ditolaknya H a1 mengartikan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa yang pengaruhnya negatif dan tidak signifikannya kepada Penerimaan Pajak. Bahkan cenderung negatif namun tidak signifikan mengartikan terdapatnya hubungan yang tidak searah pada Penagihan Pajak
dan Surat Paksa dengan Penerimaan Pajak. Jadi bisa dikatakan bahwasa hipotesis keduanya (H 2 ) yang menyebutkan “ Penagihan Pajak dengan Surat Paksa pengaruhnya positif terhadap Penerimaan Pajak ” ditolak.
Salah satu permasalahan yang masih sangat rumit adalah masih ada wajib pajak yang utang pajak  tidak  dilunsi,  jadi  terjadi  Penerimaan  Pajak  melalui  tindakan  Penagihan  Pajak  tidak maksimal  (Rizki Indrawan 2021). Terdapatnya Penagihan pajak,  sehingga pajak  yang tidak ingin dibayar oleh wajib pajak bisa dipaksakan agar terpenuhinya kewajiban untuk melunasi pajaknya,  jadi  bisa  ditingkatkan  penerimaan  pajak.  Tetapi  dari  hasil  uji  hipotesisnya  bisa terlihat bahwasanya pelaksanaan kewajiban perpajakan yang wajib pajak lakukan sesudah ditagih  pajaknya  melalui  surat  paksa  masih  belum  bertanggung  jawab  kepada  kewajiban yang dimiliki. Hal itu bisa dikarenakan berbagai hal yang memungkinnya misalnya pajak tidak ingin  dibayar  oleh  wajib  pajak  disebabkan  keadaan  keuangannya  yang  membantu, perubahan  UU  perpajakan    kurang  dipahami,  serta  wajib  pajak  kurang  rasa  sadar  untuk melunasi pajaknya (Roulani, Kalangi, dan Pinatik 2020).
Penerimaan pajak tidak dipengaruhinya oleh Penagihan Pajak dengan Surat Paksa disebabkan rasa sadar yang wajib pajak miliki masih kurang dalam membayar pajaknya. Hasil ini bertolak belakang pada penelitian yang dilaksanakan (Manurung dan Banjarnahor 2020), (Masril  2021),  bahwasanya  Penagihan  Pajak  dengan  Surat  Paksa  berpengaruhnya  secara parsial serta simultan kepada Penerimaan Pajak.
Namun hasil pengujian ini sesuai pada penelitian yang dilaksanakan (Risma, Nur, dan Afifudin 2019), yang menyebutkan bahwasanya Penagihan Pajak dengan Surat Paksa berpengaruhnya negatif dan tidak signifikan terhadap Penerimaan Pajak. Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya menggunakan variabel Kesadaran Wajib Pajak karena variabelnya mempengaruhi serta bisa diketahui  pada  target  wajib  pajak  yang  tercapai  dan  bisa  mempengaruhinya  kesuksesan penerimaan pajak, dikarenakan bertambah tingginya tingkatan rasa sadar yang dimiliki wajib pajak  sehingga  bertambah  tingginya  juga  tingkatan  penerimaan  pajak  di  KPP  (Sutrisno, Arifati, dan Andini 2016).
Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak
Dari hasil penelitian yang sudah dilaksanakan secara simultan memperlihatkan nilai F hitung dari semua variabel independennya yaitu sebanyak 0,001 < 4,01 dapat dijelaskan F hitung >  F tabel dan  nilai  signifikan  0,999  >  0,05  sehingga  diterimanya  H 0 serta  ditolaknya  H a mengartikan Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dengan simultan
pengaruhnya tidak signifikan terhadap Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Cilegon Tahun 2017-2021.
Penelitian ini selaras pada penelitian yang dilaksanakan (Rizki Indrawan 2021) yang mengungkapkan bahwasanya Pemeriksaan Pajak serta Penagihan Pajak dengan Surat Paksa tidak berpengaruhnya kepada Penerimaan Pajak. Dari tabel R Square yaitu sebanyak 0,0025% mengartikan bahwasanya variabel independennya yakni Pemeriksaan Pajak serta Penagihan Pajak  dengan  Surat  Paksa  dapat  mempengaruhi  variabel  dependennya  yaitu  Penerimaan Pajak, sedangkan sisanya sebanyak 99,99% dapat dipengaruhinya dari variabel independen lainnya yang tidak diamati peneliti. Sebaiknya peneliti selanjutnya menambahkan variabel independent  lainnya  seperti  Kepatuhannya  Wajib  Pajak,  Penagihan  Pajaknya,  serta Pemeriksaan Pajaknya karena dengan simultan pengaruhnya signifikansi kepada penerimaan pajak (Manurung dan Banjarnahor 2020).

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dari data yang  sudah dilakukan pengujian,  sehingga bisa diambilnya kesimpulan, yaitu:
1. Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Cilegon Pemeriksaan Pajaknya tahun 2017- 2021 mengalami fluktuatif setiap tahunnya.
2. Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Cilegon Penagihan Pajaknya dengan Surat Paksa tahun 2017-2021 mengalami fluktuatif di setiap tahunnya.
3. Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Cilegon Penerimaan Pajaknya tahun 2017- 2021 mengalami fluktuatif disetiap tahunnya dan Sebagian besar kantor pajak selalu terindikasi melakukan penerimaan pajak.
4. Pengaruh  Pemeriksaan  Pajak  dan  Penagihan  Pajak  dengan  Surat  Paksa  di  KPP Pratama Kota cilegon tahun 2017-2021 secara parsial dan simultan:
a. Pemeriksaan  Pajak  dengan  Parsial  tidak  berpengaruh  negatif  signifikan terhadap  Penerimaan  Pajak,  artinya  bahwa  besar  kecilnya,  sering  atau tidaknya  kantor  pajak  melaksanakan  pemeriksaan  tidak  ada  pengaruhnya pada tindakan penerimaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan.
b. Penagihan  Pajak  dengan  Surat  Paksa  tidak  berpengaruh  positif  signifikan secara  parsial  terhadap  Penerimaan  Pajak,  artinya  bahwa  meningkat  atau menurunnya nilai Surat Paksa tidak berpengaruhnya pada Penerimaan Pajak.
c. Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa tidak berpengaruh positif signifikan secara simultan terhadap Penerimaan Pajak.

## DAFTAR PUSTAKA
Arikunto, S. 2013. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Rineka Cipta.
Bustamar, Ayza. 2017. Hukum Pajak Indonesia. Jakarta:Kencana.
Ghozali, Imam. 2021. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 26 (A. Heri
(ed.); 10th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Jullyantye, Yayuk dkk. 2020. “Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP , Pemeriksaan Pajak dan 2 . Tinjaun Pustaka.” 3(79): 57 – 66.
Manurung, Selly Margaretta, dan Haposan Banjarnahor. 2020. “P ajak Terhadap Penerimaan Pajak Di Kota Batam Mahasiswa Program Studi Akuntansi , Universitas Putera Batam Dosen Program Studi Akuntansi , Universitas Putera Batam ABSTRACT Tax is the biggest source of income in Indonesia in financing development . Effors.”
Mardiasmo. 2018. Perpajakan: Edisi terbaru 2018 (Maya (ed)). ANDI.
M asril. 2021. “Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP , Pemeriksaan Pajak Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang. Tax Audit and Tax Collection on Tax Revenue at the B.” 1(2): 91– 99.
Menurut  Undang – Undang  Republik  Indonesia  No.27  Tahun  2014  Tentang  Penerimaan Pajak.
Mohammad, Indira, David P Saerang, dan Pangarepan. Sony. 2017. “Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado.” 12(2) : 938 – 49.
Muhammad, Arfaningsih, dan Sunarto. 2018. “Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak,
Dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Studi Kasus Pada KPP Pratama Raba Bima Tahun 2012- 2015.” Akuntansi Dewantara 2(1): 37 – 45.
Putry, Nur Anita Chandra. 2022. “The Effect of Taxpayer Compliance , Tax Audit and Tax Collection on Tax Revenue.” 04(01).
Risma, Novitaningsih, Diana Nur, dan Afifudin. 2019. “Pengaruh Sistem Pemungutan Pajak, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak Terhadap Tingkat Penerimaa n Pajak.” 08(01): 14– 28.
Rizki Indrawan. 2021. “Effect of Tax Audit and Tax Collection on Tax Revenue.” International Journal of Science, Technology & Management 2(6): 2077 – 85.