FITRAH Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman Vol. 04  No. 2  Desember  2018 e-ISSN : 2460-2345, p-ISSN: 2442-6997 Web: jurnal.iain-padangsidimpuan.ac.id/index.php/F

## PENERAPAN HUKUMAN TA’ZIR DI INDONESIA (Suatu Analisis Terhadap Penerapan Hukuman di Lapas Kota
Padangsidimpuan)

## HENDRA GUNAWAN
IAIN Padangsidimpuan hendragunawan@iain-padangsidimpuan.ac.id

## Abstract
This study aims to reveal the application of ta'zir  penalty in Indonesia by analyzing the application of penalty in Padangsidimpuan class II B prison, this research is a type of field research with a qualitative approach that the data  have  been  collected  by  using  observation  and  interview  techniques, and data analysis techniques used a comparative model. The results of the analysis  show  that  in  prison  class  II  B  Padangsidimpuan  there  are  three types of crimes which are crimes of ta'zir or new types of crimes that have not  been  clearly  stated  in  the  Koran  regarding  the  penalty  of  narcotics, corruption,  and  penalty  for  child  offenders.  Where  all  the  perpetrators were  sentenced  to  ta'zir  or  penalty  based  on  a  judge's  decision,  from  the practice  of  applying  penalty  in  class  II  B  prison  Padangsidimpuan  shows that indirectly the terminology of ta'zir penalty in the Islamic criminal law realm  has  actually  been  applied  in  Indonesia,  namely  correctional institutions.
Keywords: application, penalty, and ta’zir,

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap  penerapan hukuman ta'zir di Indonesia dengan menganalisis penerapan hukuman di penjara kelas II B Padangsidimpuan,  penelitian  ini  merupakan  jenis  penelitian  lapangan dengan  pendekatan  kualitatif  untuk  analisis  komparatif.  Sedangkan pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  dilakukan  melalui  teknik observasi  dan  wawancara,  sedangkan  teknik  analisis  data  menggunakan model komparatif. Hasil analisis menunjukkan  bahwa di Lapas kelas II B Padangsidimpuan ada tiga jenis kejahatan yaitu kejahatan ta'zir atau jenis kejahatan  baru  yang  belum  dinyatakan  secara  jelas  dalam  Alquran mengenai  hukuman  terhadap  narkotika,  korupsi,  dan  hukuman.  untuk pelanggar  anak.  Dimana  semua  pelaku  dijatuhi  hukuman  ta'zir  atau hukuman  berdasarkan  keputusan  hakim,  dari  praktek  menerapkan hukuman  di  kelas  II  B  penjara  Padangsidimpuan  menunjukkan  bahwa secara tidak langsung terminologi hukuman ta'zir di ranah hukum pidana Islam  sebenarnya  telah  diterapkan  di  Indonesia,  yaitu  lembaga pemasyarakatan.
Kata Kunci : Penerapan, Hukuman, dan Ta’zir.
Vol. 04  No. 2 Desember  2018

## PENDAHULUAN
Pada hakikatnya, perilaku seorang insan manusia didorong oleh keinginan untuk  memenuhi  berbagai  kebutuhan  baik  kebutuhan  diri,  keluarga,  maupun kelompok  sehingga  untuk  meraih  itu  semua  banyak  yang  melakukan jarimah (kejahatan) seperti mencuri supaya cepat kaya raya, semakin banyak kebutuhan seseorang  maka  semakin  kuat  pula  dorongan  untuk  melakukan  berbagai kejahatan. Dengan kata lain, kejahatan bukanlah produk alam melainkan produk manusia  sehingga  untuk  mencegahnya  perlu  diberikan  hukuman  agar  tidak melakukannya kembali. Dalam al-Qur’an, Allah SWT telah menjelaskan berbagai macam  bentuk  kejahatan  lengkap  beserta  hukumannya  mulai  dari  kejahatan perzinaan, pencurian, perampokan, dan sampai kepada kejahatan pembunuhan yang dihukum dengan qishash (hukuman setimpal), semua kejahatan ini menurut Ahmad Wardi Muslich 1 merupakan hak Allah SWT sehingga dijelaskan dengan tegas  dalam  al-Qur’an  dan  pakar  hukum  pidana  Islam  menamai  kejahatan tersebut jarimah  hudud yaitu  jenis-jenis  kejahatan  atau  hukuman  yang  telah ditetapkan oleh Allah SWT.
Namun, yang menjadi persoalan dikarenakan sifat manusia yang dinamis membuat model kejahatan pun semakin bervariatif, berkembang, dan kompleks dari masa ke masa seperti narkotika dan korupsi yang hukumannya pun secara tegas tidak ditemukan dalam al-Qur’an. Maka untuk menuntaskan persoalan ini, hukum  Islam  telah  menawarkan  term  ta’zir  yaitu  suatu  istilah  untuk  jenis kejahatan  ataupun  hukuman  yang  belum  ditetapkan  Allah  SWT  secara  tegas, dimana dalam term ta’zir ini memberikan kesempatan yang luas kepada ulil amri (penguasa,  pemimpin,  atau  hakim)  untuk  menetapkan  hukuman  terhadap kejahatan-kejahatan yang baru guna menjaga ketertiban umum.
Tujuan  penelitian  ini,  untuk  memperoleh  gambaran  yang  objektif  dan konprehensif  tentang  penerapan  hukuman  ta’zir  di  lapas  kelas  II  B Padangsidimpuan  diantaranya  dilihat  dari  program-program  lapas  kelas  II  B Padangsidimpuan, konsep hukuman ta’zir penjara dalam hukum pidana Islam, serta perbedaan dan kesamaan konsep lapas kelas II B Padangsidimpuan dengan
1 H. Ahmad Wardi Muslich, Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 7 & 254,
https://books.google.co.id/books?id=rqedAQAACAAJ&dq=Ahmad+Wardi+Muslich,+Pengantar+da n+Asas+Hukum+Pidana+Islam;+Fiqh+Jinayah&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwjJqK_3g87fAhUMknA KHVlADDwQ6AEIKTAA.
konsep  hukuman  ta’zir  penjaradalam  perspektif  hukum  pidana  Islam.  Dengan penelitian  ini,  diharapkan  dapat  bermanfaat  sebagai  indikator  awal  untuk mengukur  penerapan  hukum  pidanaIslam  di  Indonesia,  sebagai  wadah  untuk memperkenalkan  term  ta’ziryang  sudah  ada  di  lembaga  pemasyarakatan,  dan sebagai  referensi  untuk  memperkayasilabus  materi  kuliah  jurusan  Hukum Pidana Islam (HPI) fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.

## KAJIAN TEORI
Abdul  al-Qadir  ‘Audah,  menyebutkanbahwa ta’zir merupakan  jenis hukuman  yang  dijatuhkan  kepada  pelaku jarimah  ta’zir 2 (jenis  kejahatan  yang tidak dijelaskan secara tegas dalam al-Qur’an) termasuk terhadap kejahatan yang telah  ditegaskan  Allah  SWT  dalam  al-Qur’an  namun  mengenai  hukumannya tidak  dijelaskan  secara  terperinci  tentang  hukumannya  terutama  terhadap jarimah ta’zir (kejahatan baru) seperti narkotika dan korupsi. Mengenai hukuman ta’zir,  diserakan  kepada  hakim  untuk  menetapkan  hukumannya  bisa  saja menjatuhkan  hukuman  berupa  peringatan,  teguran,  denda,  pukulan,  penjara, dan lain sebagainya tergantung berat dan ringannya pelanggaran atau kejahatan yang dilakukannya sebab hukuman ta’zir sifatnya pembelajaran. Bahkan Rahmat Hakim  menuliskan,  bahwa  khusus  anak  yang  belum baligh (dewasa)  hanya dikenakan  hukuman ta’zir (hukuman  berupa  pembinaan) 3 apabila  melakukan kejahatan,  lebih  dari  itu  Ridho  Rokamah 4 menuturkan  bahwa  hukum  hudud sendiri pun bisa gugur sehingga diganti dengan hukuman ta’zir karena terdapat unsur syubhat (ketidak  jelasan)  seperti  kasus  perzinaan  yang  tidak  ditemukan bukti yang akurat sebagaimana Rasulullah SAW pernah menyeru meninggalkan hukuman  hadkarena syubhat (samar-samar),  yang  kemudian  di  tegaskan Rasulullah  SAWsesungguhnya imam (penguasa)  sekiranya  salah  dalam memberikan  maaf  adalah  lebih  baik  daripada  dalam  rangka  memberikan hukuman.
Hukuman  ta’zir,sangat  berkaitan  dengan  akal  manusia  karena  di  sini sangat melibatkan penilaian kemanusiaan sebagaimana terlihat dalam al-Qur’an
2 Abd al-Qadir ‘Audah, Al-Tasyri’ al-Janaiy al-Islamy (Beirut:  Muassasah al-Risalah, 1992), hlm. 128.
3 Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinayah (Bandung: Paustaka Setia, 2000), hlm.
177.
4 Ridho  Rokamah, Al-Qawa’id  Al-Fiqhiyah:  Kaidah-Kaidah  Mengembangkan  Hukum  Islam (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2007), hlm. 68-69.
Vol. 04  No. 2 Desember  2018
surah  shaad  ayat  26  yang  berbunyi  ‚Hai  Dawud,  sesungguhnya  kami menjadikan  kamu  khalifah  (penguasa)  di  muka  bumi,  maka  berilah  keputusan (perkara)  diantara  manusia  dengan  adil  dan  janganlah  kamu  mengikuti  hawa nafsu,  karena  ia akan  menyesatkan  kamu  dari jalan Allah  SWT.,  sesungguhnya orang-orang  yang  sesat  darin  jalan  Allah  SWT  akan  mendapat  azab  yang  berat karena  mereka  melupakan  hari  perhitungan‛.  Ini  menunjukkan,  bahwa  Allah SWT  memberikan  rekomendasi  kepada  nabi  Dawud  AS  supaya  memutuskan suatu  perkara  dengan  mengedepankan  keadilan  sehingga  dari  sini  dapat disimpulkan bahwa akal manusia memiliki otoritas dalam memutuskan sebuah perkara  yang  belum  ada  ketegasannya  dalam  al-Qur’an  maupun  sunnah Rasulullah  SAW  dengan  catatan  bahwa  keputusan  itu  harus  mengedepankan keadilan termasuk menetapkan hukuman terhadap persoalan kontemporer atau kejahatan baru.
Beranjak dari teori-teori di atas, yang menerangkan bahwa hukuman ta’zir merupakan  produk  manusia  yang  berdasarkan  kemaslahatan  yang  dijatuhkan oleh  hakim  terhadap  kasus  atau  kejaharan  yang  kontemporer,  maka  dari  sini penulis mencoba menganalisis eksistensi penerapan hukuman ta’zir di Indonesia khususnya di lapas kota Padangsidimpuan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilaksanakan  di  lembaga  pemasyarakatan  kelas  II  B Padangsidimpuan, yang beralamat di desa Salambue kecamatan Padangsidimpuan  Tenggara  kota  Padangsidimpuan  provinsi  Sumatera  Utara, pada  bulan  Maret  sampai  bulan  Agustus  tahun  2018.  Penelitian  ini  merupakan penelitian  lapangan  dengan  pendekatan  kualitatif  analisis  komparatif,  dimana pengambilan data penelitian ini dilakukan secara alami dan natural dari subjek penelitian yaitu petugas penyelenggara, petugas pembina, dan narapidanalapaskelas  II  B  Padangsidimpuan.  Teknik  pengumpulan  data  dalam penelitian  ini,  dilakukan  melalui  observasi,  interview,  dan  dokumentasi. Keabsaan  data  penelitian  ini,  dilakukan  dengan  cara  memperpajang  masa penelitian,  mengamati  secara  terus-menerus,  melakun  triangulasi  data  mealui rechecking dan crosschecking serta membicarakannya langsungdengan penyelenggara lapas kelas II B Padangsidimpuan.
Selanjutnya, data dianalisis menggunakan model analisis kompratif, yaitu suatu analisis perbandingan untuk menemukan persamaan dan perbedaan yang dalam  penelitian  ini  mencoba  mencari  kesamaan  dan  perbedaan  penerapan hukuman di lapas kelas II B Padangsidimpuan dengan terminologi ta’zir dalam hukum pidana Islam.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Program Lapas Kelas II B Padangsidimpuan
Dari  data-data  yang  diproleh  di  lapangan,  bahwa  lapas  kelas  II  B Padangsidimpuan  memiliki  program  yang  terencana,  sistematis,  dan  terpadu dengan melibatkan berbagai instansi karena lapas kelas II B
Padangsidimpuanmerupakanlembaga  pemasyarakatan  di  wilayah  Kementerian Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  (Kemenkumham)  yang  berfungsi  untuk menampung,  merawat,  dan  membina  narapidana  dari  seluruh  wilayah  kota Padangsidimpuan  sebagaimana  telah  diamanahkan  undang-undang  nomor  12 tahun 1995 tentang pemsyarakatan pada pasal 1 ayat 1 dan 3 sebagai berikut : 5 Pasal 1 ayat 1;
‚Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pembinaan dalam tata peradilan pidana‛. Pasal 1 ayat 2;
‚Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara  pembinaan  warga  binaan  pemasyarakatan  berdasarkan  pancasila  yang dilaksanakan  secara  terpadu  antara  Pembina,  yang  dibina,  dan  masyarakat untuk  meningkatkan  kualitas  warga  binaan  pemasyarakatan  agar  menyadari kesalahan,  memperbaiki  diri,  dan  tidak  mengulangi  tindak  pidana  sehingga dapat  diterima  kembali  oleh  lingkungan  masyarakat,  dapat  aktif  berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik danbertanggung jawab‛.
Pasal 1 ayat 3;
‚Lembaga  Pemasyarakatan  yang  selanjutnya  disebut  lapas  adalah  tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan‛.
5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.
Vol. 04  No. 2 Desember  2018
Terkait  pembinaan  nara  pidana,  menurut  Elfrida  Harahap 6 dan  Efrida  Sri Mulyana 7 di  lapas  kelas  II  B  Padangsidimpuan  terdapat  3  (tiga)  bidang pembinaan  yaitu  pembinaan mental (kepribadian),  keterampilan,  dan kemandirian. Pertama, program  pembinaan  kepribadianyaitu  menanamkan kesadaran  beragama,  berbangsa,  dan  bernegara  serta  mempertajam  kecerdasan intelektual  agar  para  napi  dapat  berintegrasi  dengan  baik  di  masyarakat danmemiliki kesadaran berhukum. Kedua, pembinaan meningkatkan keterampilan mulai keterampilan bidang olahraga dan kesenian sampai kepada keterampilan  bidang  kewirausahaan  seperti  pelatihankerajinan  tangan,  tenun, pertukangan,  pertanian,  dan  lainnya. Ketiga, program  kemandirian  yang menurut  Ryan  Ya’cub  Azhari 8 dan  Andika  Pahlevi 9 para  napi  diberikan kesempatanatudilatih untuk mandiri dengan berkebun dan berbudi daya ikan di lingkungan lapas  kelas II B Padangsidimpuan.
Untuk  meningkatkan  kehidupan  beragama  warga  binaan,  lapas  kelas  II  B Padangsidimpuan melaksanakan berbagai program pembinaan keagamaan yang terintegrasi di Masjid Al-Ikhlas lapas kelas II B Padangsidimpuan, sebagaimana menurut  BKM  Masjid  Al-Ikhlas  lapas  kelas  II  B  Padangsidimpuan  bahwa  di masjid Al-Ikhlas banyak terdapat kegiatan keagamaan sebagai berikut : 10 No UraianKegiatan Agenda Keterangan 1 Ceramah agama Mingguan Setiap  hari  Jum’at  sebelum shalat Jum’at. 2 Tadarusal-Qur’an Harian Setiap  malam  sesudah  shalat Magrib 3 Belajar ilmu tajuwid Mingguan Setiap  malam  Minggu  setelah Magrib 4 Pelatihan Mengurus jenazah Mingguan Setiap  malam  Jum’at  setelah Magrib 5 Pelatihan khutbah Mingguan Setiap hari Jum’at. 6 Pelatihan marjanji dan rabana Mingguan Setiap  menyambut  hari-hari besar 7 Pelatihan Mingguan Sekali sebulan
6 Wawancara  dengan  Eferida  Harahap,  S.H  selaku  Bendahara  Pengeluaran  Lembaga Pemasysrakatan Kelas II B Padangsidimpuan pada Kamis tanggal 21 Juni 2018.
7 Wawancara  dengan  ibu  Efrida  Sri  Mulyana,  S.H  selaku  Kasi  Binadik/  Giatja  Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidimpuan, pada hari Rabu tanggal 4 Juli 2018.
8 Wawancara  dengan  Bapak  Ryan  Ya’cub  Azhari  selaku  anggota  jaga  Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidimpuan, pada hari Jum’at tanggal 20 Juli 2018.
9 Wawancara dengan Bapak Andika Pahlevi, S.H selaku Karupam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidimpuan, pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018.
10 Wawancara dengan Bapak Drs. H. Asgul Dalimunthe, M.Si selaku BKM Mesjid Al-Ikhlas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Padangsidimpuan, pada hari Jum’at tanggal 20 Juli 2018.
Menurut Ali Basya 11 bahwa utuk membenahi spiritual narapidaa lapas kelas II  B  Padangsidimpuan  maka  pihak  lapas  sering  menghadirkan  da`i  kondang lokal  ke  lapas  kelas  II  B  Padangsidimpuan  pada  setiap  acara-acara  keagamaan seperti  pengajian  akbar,  dan  isra’  mi’raj  untuk  meningkatkan  wawasan  religi para  narapidana  khususnya  yang  beragama  Islam,  terutama  narapidana  yang masih  tergolong  sangat  muda  dan  narapidana  anak  untuk  melindungi  dan mengayomi  masa  depan  mereka  yang  masih  panjang  agar  kelak  nantinya mereka menjadi manusia yang bertanggungjawab dan berguna bagi masyarakat, bangsa,  dan  negara  sebagaimana  diamanatkan  juga  dipertegas  oleh  undang- undang nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak. 12
Permasalahan sekarang, adalah, apakah program-program lapas kelas II B Padangsidimpuan  ini  memiliki  kesamaan  atau  perbedaan  dengan  program penjara  yang  terdapat  dalam  hukum  pidana  Islam?,  yang  apabila  ditelusuri dalam  sejarah  peradaban  Islam  tercatat  bahwa  program  pembinaan  napi  yang dipraktekkan  di  lapas  kelas  II  B  Padangsidimpuan  sudah  ada  dalam  sejarah peradaban  Islam,  dimana  para  tahanan  perang  yang  memiliki  keterampilan seperti  memiliki  keterampilan  membaca  dan  menulis  maka  yang  bersangkutan akan  diminta  pemerintah  untuk  mengajarkannya  kepada  yang lain, begitu  juga halnya dengan orang-orang yang memiliki keahlian khusus akan diminta supaya diajarkan dan dikembangkan buat masyarakat umum.

## Lembaga Pemasyarakatan dalam Sejarah Hukum Pidana Islam
Di  dalam  hukum  pidana  Islam,  lembaga  pemasyarakatan  atau  penjara dikenal  dengan al-habsu yang  secara  etimologinya  berarti  menahan  sedangkan secara  terminologi  adalah  mencegah  pelaku  kejahatan  dari  bergaul  dengan masyarakat.  Menurut  Ahmad  Wardi  Muslich, 13 bahwa  hukuman  ta’zir  penjara dalam  hukum  pidana  Islam 14 pernah  diterapkan  terhadap  pelaku  kejahatan penghinaan,  penjual  khamar,  pemakan  riba,  dan  melanggar  kehormatan  bulan
11 Wawancara  dengan  Bapak  Ali  Basya,  S.H  selaku  Kaur  Kepegawaian  &  Keuangan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Padangsidimpuan, pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018.
12 Lihat Undang-UndangNomor 3 Tahun 1997 TentangPengadilanAnak.
13 Muslich, Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam , hlm. 262-263.
14 Hukum  pidana  Islam  ialah  seperangkat  norma  atau  peraturan  yang  bersumber  dari Allah  SWT  dan  Rasulullah  SAW  tentang  kejahatan,  pelanggaran-pelanggaran,  dan  hukumannya untuk  mengatur  insan  manusia  dalam  bermasyarakat  yang  dalam  literatur  fikih  klasik  biasanya disebut  jinayah  A.  DJazuli, Fiqh  Jinayah;  Upaya  Menanggulangi  Kejahatan  dalam  Islam ,  cet  ke-3 (Jakarta: Rajawali Pers, 2000), hlm. 2.
Vol. 04  No. 2 Desember  2018
suci  Ramadhan  dimana  para  pelaku  dipenjara  sampai  waktu  yang  telah ditentukan,  sampai  ia  bertaubat,  dan  bisa  saja  seumur  hidup  seperti  yang terdapat  dalam  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana 15 (KUHP)  buat  pelaku kejahatan  yang  sangat  berbahaya.Namun  penampilan  penjara  dulu,  berbeda dengan  lembaga  pemasyarakatan  (Lapas)  sekarang  ini  dimana  lapas  sekarang berbentuk  sebuah  bangunan  dengan  pagar  menjulang  serta  pintu  dan  jendela yang  terbuat  dari  besi  sedangkan  pada  masa  Rasulullah  SAW  penjara  tidak berbentuk  khusus  dimana  pelaku  kejahatan  hanya  diikat  di  pagar,  mesjid,  dan atau di rumah sebagaimana dicantumkan dalam al-Qur’an surah an-Nisa ayat 15 sebagai berikut :
َأَف اوُدِهَش ْنِإَف ْمُكْنِم ًةَعَ بْرَأ َّنِهْيَلَع اوُدِهْشَتْساَف ْمُكِئاَسِن ْنِم َةَشِحاَفْلا َينِتَْيَ  ِتِلالاَو
ُكِسْم و ُتْوَمْلا َّنُىاَّفَوَ تَ ي  َّتََّح  ِتوُيُ بْلا  ِفِ َّنُى لايِبَس َّنَُلَ َُّللَّا َلَعَْيَ ْوَأ
Artinya :
‚Dan para perempuan yang melakukan perbuatan keji di antara perempuan- perempuan  kamu,  hendaklah  terhadap  mereka  ada  empat  orang  saksi  di antara  kamu  (yang  menyaksikannya),  apabila  mereka  telah  memberi persaksian,  maka  kurunglah  mereka  (perempuan  itu)  dalam  rumah  sampai mereka  menemui  ajalnya,  atau  sampai  Allah  memberi  (jalan  yang  lain) kepadanya. {Qs. An-Nisa’/4:15}. 16
Ayat  di  atas,  menunjukkan  perintah  menahan  atau  memenjarakan  dalam rumah  karena  memang  pada  masa  Rasulullah  SAW  sampai  kepada  masa khalifah  Abu  Bakar  belum  ada  tempat  khusus  yang  disediakan  untuk memenjarahkan  pelaku  kejahatan.  Akan  tetapi,  setelah  umat  Islam  bertambah banyak dan wilayah kekuasaan Islam pun sudah bertambah luas Abu Bakar pun membeli  rumah  Shafwan  ibn  Umayyah  dengan  harga  4.000  dirham  yang kemudian  dijadikannya  sebagai  penjara  dan  tercatat  sebagai  penjara  pertama dalam  Islam  yang  terletak  di  Makkah  yang  selanjutnya  pada  masa  kahlifah  Ali bin Abi Thalib pun membangun penjara yang diberikan nama Mukhayyis.Terlepas dari historis tetang bangunan penjara perdana dalam Islam ini,  sebenarnya  jauh  hari  sebelumnya  yaitu  pada  masa  nabi  Yusuf  AS  istilah penjara telah ada sebagaimana diterangkan dalam al-Qur’an surah Yusuf ayat 33 dan 42 yang berbunyi sebagai berikut :
ِّبَر َلاَق
ُنْجِّسلا
ِلِىاَْلْا َنِم ْنُكَأَو َّنِهْيَلِإ ُبْصَأ َّنُىَدْيَك  ِّنَِع ْفِرْصَت  َّلَِّإَو ِِۖهْيَلِإ  ِنَِنوُعْدَي اَِّمِ ََّلَِإ ُّبَحَأ
َين 15 Moeljatno, KUHP;  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana ,  edisi  baru  (Jakarta:  PT.  Bumi Aksara, 2008).
16 Departemen  Agama  Republik  Indonesia, Al-Qur’an  Al-Karim  dan  Terjemahannya (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2002), hlm. 103-104.
Artinya:  ‚Yusuf  berkata;‘Wahai  Tuhanku!  penjara  lebih  aku  sukai  daripada memenuhi ajakan mereka. Jika aku tidak Engkau hindarkan dari tipu daya  mereka,  niscaya  aku  akan  cenderung  untuk  (memenuhi keinginan  mereka)  dan  tentu  aku  termasuk  orang  yang  bodoh.‛{Qs. Yusuf/12: 33} 17
ِفِ َثِبَلَ ف ِوِّبَر َرْكِذ ُناَطْيَّشلا ُهاَسْنَأَف َكِّبَر َدْنِع  ِنِْرُكْذا اَمُهْ نِم ٍجَنَ ُوَّنَأ َّنَظ يِذَّلِل َلاَقَو ا ِنْجِّسل َينِنِس َعْضِب
Artinya:  ‚Dan  dia  (Yusuf)  berkata  kepada  orang  yang  diketahuinya  akan selamat  di  antara  mereka  berdua;‘Terangkanlah  keadaan  ku  kepada tuanmu’.  Maka  setan  menjadikan  dia  lupa  untuk  menerangkan (keadaan Yusuf) kepada tuannya.Karena itu dia (Yusuf) tetap dalam penjara beberapa tahun lamanya.‛{Qs. Yusuf/12: 42}. 18
Menurut Abd al-Qadir ‘Audah, 19 pada prinsipnya suatu hukuman, harus dilegalisir (diabsahkan)  oleh  perundang-undangan  dikenal  dengan asas  legalitas yang  merupakan  asas  mutlak  dipakai  dalam  penerapan  hukum  sebab  tanpa adanya  praturan-perundang-undangan  seseorang  tidak  dapat  dipidana  atau dihukum.  Maka  menurut  Zul  Anwar  Ajim, 20 bahwa  peraturan  perundang- undangan  dalam  hukum  Islam  adalah  ketentuan  yang  telah  ditetapkan  Allah SWT  sehingga  kedua  ayat  di  atas  dan  surah  an-Nisa’  ayat  15  di  atas  dapat dikategorikan sebagai asas legalitas penerapan hukuman ta’zir penjara.
Selain itu, menurut Makhrus Munajat 21 bahwa hukuman pengasingan atau mengisolir  pelaku  kejahatan  dari  masyarakat  yang  terdapat  dalam  hukum pidana  Islam  klasik  sudah  kurang  relevan  dengan  kondisi  sekarang  ini mengingat  transportasi  yang  terus  mengalami  kemajuan  sehingga  hukuman pengasingan  akan  kurang  efektif  sebab  pelaku  dengan  mudah  berpindah- pindah,  maka  banyak  ulama  kontemporer  yang  mengedepankan  esensi pengasingan  itu  sebagai  pemisahan  pelaku  dari  masyarakat  sama  dengan penjara  yaitu  sama-sama  bertujuan  mengasingkan  pelaku  tersebut  dari masyarakat  luas  sebagai  upaya  perbaikan  atau  pendidikan  terhadap  pelaku supaya ber taubat (insaf) atau menyadari kesalahanya sehingga ia dapat menjadi
17 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Al-Karim .. , hlm. 322.
18 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Al-Karim .. , hlm. 323.
19 Abd al-Qadir ‘Audah, Al-Tasyri’ al-Janaiy al-Islamy , hlm. 113.
20 Zul  Anwar  Ajim  Harahap,  ‚Azas  Legalitas  dalam  Hukum  Pidana    Islam,‛ AL- MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan 2, no. 1 (Juni 2016): hlm. 180.
21 Makhrus Munajat, Hukum Pidana Islam di Indonesia (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 177- 181.
Vol. 04  No. 2 Desember  2018
insan  yang  baik  serta  bertakwa  kepada  Allah  SWT,  karena  sebuah  hukuman dapat  dikatakan  berhasil  apabila  dapat  memberikan  kesadaran  terhadap  diri pelaku  yang  kemudian  berusaha  tidak  melakukannya  karena  takut  akan hukuman serta keinginan menggapai keridhaan Allah SWT.

## Persamaan  dan  Perbedaan  Konsep  Ta’zir  dan  Penerapan  hukuman  di  Lapas Kota Padangsidimpuan
Berdasarkan  data  di  atas,  bahwa  kasus  yang  terdapat  di  lapas  kelas  II  B Padangsidimpuan  dapat  dipisahkan  kedalam  kategori jarimah ta’zir  dengan klasifikasi berdasarkan Kejahatan Ta’zir (KT) dan Kejahatan Bukan Ta’zir (KBT) sebagai berikut ;
Fokus  penelitian  adalah  pada  kejahatan  ta’zir  (KT)  yaitu  kejahatan narkotika  dan  korupsi  yang  masing-masing  dikenai  hukuman  yang  berbeda- beda sekalipun pasal kejahatannya sama sebagai berikut :
Dari  data  yang  diperoleh  bapak  Muslihul  Hayat  Harahap 22 selaku  Kasubsi Registrasi  &  Bimkemas  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  IIB  Padangsidimpuan ini, terlihat bahwa hukuman yang paling rendah pada jarimah ta’zir yaitu kasus narkotika,  korupsi,  dan  pelaku  kejahatan  anak  di  lapas  kelas  II  B Padangsidimpuan adalah dimulai hukuman penjara 10 (sepuluh) bulan sampai
22 Wawancara dengan Bapak Muslihul Hayat Harahap, Amd., SE selaku Kasubsi Registrasi & BimkemasLembaga  Pemasyarakatan  Kelas  IIB  Padangsidimpuan,  pada  hari  Rabu  tanggal  11  Juli 2018.
kepada  hukuman  yang  paling  berat  yaitu  hukuman  penjara  18  tahun.  Tiga macam  jenis hukuman  ta’zir  di  lapas  kelas  II  B Padangsidimpuan  yang  terdiri dari  kejahatan  narkotika,  korupsi,  dan  pelaku  kejahatan  anak.  Penelitian  yang dilakukan  oleh  Endang  Jumali  juga  menyatakan  terdapat  kenungkinan pelaksanaan  hukum Ta’zir bagi  pelaku  korupsi 23 .  Hal  ini  dilakukan  dalam rangka menyahuti penegakan hukum di Indonesia.
Narkotika dikategorikan kedalam jarimah ta’zir, sebab kejahatan narkotika merupakan  jenis  kejahatan  yang  baru  ada  di  zaman  kontemporer  karena  term narkotika tidak ada termaktub secara tekstual dan eksplisit di dalam al-Qur’an maka  hukumannya  pun  adalah  ta’zir  (sesuai  dengan  keputusan  pemerintah atau  hakim),  sedangkan  kasus  korupsi  oleh  sebagian  pakar  juga mengategorikannya  bukan  kepada  tindakan  kejahatan sariqah (pencurian) melainkan  dikategorikan  kepada  pengkhianatan,  begitu  juga  dengan  tindak kejahatan  anak  oleh  sebagian  pakar  hukum  pidana  Islam  dikenakan hukuman ta’zir sekalipun kejahatan yang dilakukannya tersebut adalah kejahatan hudud.
Kesemua  term  di  atas,  apabila  dilihat  ke  dalam  al-Qur’an  kita  tidak  akan menjumpai  ayat  yang  memuat  salah  satu  dari  term  tersebut  secara  eksplisit sehingga  kasus  kejahatan  penyalahgunaan  narkoba  merupakan  jenis  jarimah ta’zir  yaitu  jenis  kejahatan  baru  yang  belum  memiliki aturan-aturan  yang  tegas dan  hukuman  yang  mendetail  dalam  al-Qur’an  seperti  jenis  kejahatan  hudud, qishash,  dan  kifarat  sehingga  sanksi  hukuman  kejahatan  penyalahgunaan narkoba  dihukum  ta’zir  yaitu  diserahkan  kepada  pemerintah  atau  hakim  yang menentukan  hukumannya  sesuai  dengan  berat  dan  ringannya  tindak kejahatannya.Ketiadaan  term  narkotika,  tidaklah  membuat  kejahatan  narkotika luput  dari  kaca  mata  hukum  Islam  lewat  qawa’id  fikhiyah  yaitu  segala  yang dapat  memudharatkan  atau  merusakkan  harus  dihilangkan,  maka  secara kontekstual  kaedah  ini  menunjukkan  pelarangan  atau  haramnya  atas  segala tindakan yang dapat merusak kehidupan baik terhadap diri sendiri, orang lain, dan  maupun  lingkungan.  Termasuk  kasus  penyalahgunaan  narkotika  yang menurut  pakar  dapat  merusak  pengguna  atau  pecandu  narkoba  dan  apabila terus  dibiarkan  akan  merusak  generasi  ke  generasi  yang  lambat  larut  dapat mengancam  nyawa  insan  manusia.  Menurut  ilmu  kesehatan,  pemakai  candu
23 Endang Jumali, ‚Penerapan Sanksi Pidana Ta‘Zîr Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia,‛ Asy-Syari’ah 16, no. 2 (31 Agustus 2014), https://doi.org/10.15575/as.v16i2.631.
FITRAH Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman Vol. 04  No. 2 Desember  2018
secara  psikis  dapat  membuat  seseorang panthologis (ketergantungan)  sehingga merasa  tidak  bisa  hidup  tanpa  candu  bahkan  secara  fisik  dapat  mengalami keracunan.  Morphine  juga  sangat  berbahaya  bagi  kehidupan  insan  manusia apabila  disalahgunakan sebab  pada  mulanya  obat  ini  dengan  dosis  kecil  paling berguna  di  dunia  kedokteran  karena  dapat  menghilangkan  rasa  sakit menenangkan seluruh sistem urat syaraf namun apabila disalahgunakan dengan dosis yang besar dapat membuat seseorang mabuk dan tidak sadarkan diri.
Terlepas  dari  kasus  narkotika,  kita  masuk  ke  kasus  korupsi  yang  apabila ditelusuri ke dalam al-Qur’an tidak dijumpai term korupsi secara ekplisit namun esensi  yang  hampir  mirip  dengan  term  korupsi  ada  termasuk ghulul (penyelewengan  kekuasaan)  dan risywah (suap-menyuap),  dimana  al-Qur’an maupun sunnah tidak menguraikan hukuman yang detail mengenai pelakunya karena  ayat  maupun  hadis  yang  berkaitan  dengan  kedua  term  tersebut  lebih menekankan  kepada  hukuman  akhirat  dari  pada  hukuman  duniawi  sehingga dalam  kajian  hukum  pidana  Islam  dijatuhi  hukuman  ta’zir  yaitu  diserahkan Allah  SWT  kepada  pemerintah,  pemimpin,  atau  hakim  untuk  menjatuhkan hukumannya.
Selanjutnya,  peneliti  beranjak  dari  kasus  tipikor  ke  kasus  tindak  pidana kejahatan anak di bawah umur atau tentang hukuman terhadap anak-anak yang telah melakukan kejahatan yang merujuk kepada kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) warisan Belanda pada pasal 45 dinyatakan bahwa tindak pidana  yang  dilakukan  orang  dewasa  sama  dengan  yang  dilakukan  oleh  anak karena itu penyidikannya pun sama dengan penyidikan orang dewasa, maka di Indonesia dalam penegakkan hukum  terhadap anak yang melakukan kejahatan terkadang  mengabaikan  batas  usia  anak  sehingga  tetap  diproses  walaupun belum  cakap  hukum,  contoh  kasus  yang  dialami  Andang  Pradika  Poernama yang mendekam dalam tahanan Polisi selama 52 hari karena telah mengambil 2 ekor burung Leci milik tetangganya.
Berbeda  dengan  tindak  kejahatan  yang  dilakukan  oleh  orang  dewasa, maka  menurut  sebagian  ulama  dikenai  hukuman  ta’zir  yaitu  hukuman  yang berupa  pembelajaran  agar  tidak  melakukannya  lagi  berupa  teguran  atau hukuman  lainnya  yang  menurut  hakim  lebih  cocok  untuk  diterapkan  kepada pelaku, bahkan dalam Islam beban hukum diperuntukkan terhadap orang-orang yang  sudah baligh (dewasa),  waras,  dan  tidak  dalam  kondisi  lupa  sebagaimana
tercantum dalam sebuah riwayat ‚Diangkat pena dari tiga golongan, anak-anak sampai  baligh,  orang  gila  sampai  sembuh  dan  orang  lupa  sampai  ingat‛.  {HR. Bukhari}.  Baligh  atau  dewasa  yang  dimaksud  di  sini,  yaitu  laki-laki  sudah menjadi  dewasa  apabila  sudah  bermimpi  yang  mengakibatkan  keluar  mani sedangkan  seorang  perempuan  menjadi  dewasa  apabila  sudah  haid.  Dengan kata lain, bahwa kedewasaan seseorang dalam Islam lebih kepada kualitas bukan kuantitas  umur  seseorang  yang  dalam  istilah  ilmiahnya  dewasa  apabila  sudah matang secara biologis bukan matang secara fisik. Terlepas dari persoalan batas umur  anak,  pidana  bagi  anak-anak  yang  bersalah  dalam  Islam  dibebankan kepada  walinya  yaitu  orang  tuanya  karena  orang  tua  wajib  mendidik  anak- anaknya agar menjadi orang baik sehingga apabila anak menjadi penjahat berarti orang  tua  tidak  melaksanakan  kewajibannya  dengan  baik  maka  orang  tualah yang menanggung akibatnya diberikan sanksi karena kelaiannya.

## PENUTUP
Banyak  sistem  hukum  Indonesia,  yang  secara  subtantif  senada  dengan sistem hukum pidana Islam termasuk tindakan penahanan yang dilakukan pihak kepolisian  terhadap  seorang  yang  diduga  melakukan  kejahatan  guna  untuk penyidikan,dimana  tindakan  penahanan  semacam  ini  telah  dipraktekkan Rasulullah  SAW  terhadap  laki-laki  yang  diduga  mencuri  unta  sampai  terbukti bahwa yang bersangkutan terbukti tidak melakukan pencurian tersebut.
Begitu  juga  penerapan  hukuman  penjara  di  Indonesia,  memiliki kesamaan  dengan  term  hukuman  ta’zir  terlebih-lebih  di  zaman  sekarang  ini sebab  penjara  sudah  menjadi  kebutuhan  mutlak  dan  bisa  dikatakan  bahwa sekarang  ini  tidak  ada  negara  yang  tidak  punya  lembaga  pemasyarakatan termasuk  negara-negara  Islam  di  dunia  termasuk  Indonesia,  maka  sedikit  atau banyak  dan  langsung  atau  tidak  langsung  memiliki  kesamaan  dengan  praktek hukuman  ta’zir  penjara  dalam  sejarah  Islam  dan  di  nagara-negara  Islam sekarang ini.
Penerapan  hukuman  di  lapas  kelas  II  B  Padangsidimpuan,  ketika dianalisis  dari  perspektif  term  hukuman  ta’zir  terdapat  kesamaan  yang  cukup signikan  terutama  kasus-kasus  yang  berkaitan  dengan jarimah  ta’zir (kejahatan baru)  seperti  narkotikan  dan  tipikor,  makasekalipun  penerapan  hukuman  di lapas  kelas  II  B  Padangsidimpuan  bedasarkan  hukum  positif  Indonesia  namun

## FITRAH Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman
Vol. 04  No. 2 Desember  2018
secara  langsung  atau  tidak  langsung  memiliki  kesamaan  dengan  konsep hukuman ta’zir dalam hukum pidana Islan yang antara lain sebagai berikut :
1. Penetapkan  hukuman  di  lapas  kelas  II  B  Padangsidimpuan,  berdasarkan pertimbangan  hakim  sama  dengan  hukuman  ta’zir  yang  juga  berkaitan dengan pertibangan logika hakim dalam menjatuhkan hukuman ta’zir.
2. Penerapan hukuman di lapas kelas II B Padangsidimpuan, bertujuan menjaga ketertiban  umum  sama  dengan  tujuan  penerapan  hukuman  ta’zir  dalam kajian hukum pidana Islam.

## DAFTAR PUSTAKA BUKU
A.  DJazuli. Fiqh  Jinayah;  Upaya  Menanggulangi  Kejahatan  dalam  Islam .  cet  ke-3. Jakarta: Rajawali Pers, 2000.
Abd al-Qadir ‘Audah. Al-Tasyri’ al-Janaiy al-Islamy . Beirut: Muassasah al-Risalah, 1992.
Departemen Agama Republik Indonesia. Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahannya .
Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2002.
Hakim, Rahmat. Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinayah . Bandung: Paustaka Setia, 2000.
Hanafi A., Asas-Asas Hukum Pidana Islam , Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
Harahap,  Zul  Anwar  Ajim.  ‚Azas  Legalitas  dalam  Hukum  Pidana    Islam.‛ AL- MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan 2, no. 1 (Juni 2016).
--------------., Teori  Hudud  Muhammad  Syahrur, Buletin  Keadilan  Fakultas  Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan, edisi II bulan April-Juni 2017.
--------------., Indonesia  Nomor  36  Tahun  2009  Tentang  Kesehatandan  KUHP  di Indonesia, Jurnal  Al-Maqasid  Fakultas  Syariah  dan  Ilmu  Hukum  IAIN Padangsidimpuan,Volume 1 Nomor 2Juli 2015
Hasan, Abdul Halim, Tafsir ak-Ahkam, ed. Azhari Akmal Tarigan & Agus Khair , Jakarta: Kencana, 2006
Jumali,  Endang.  ‚Penerapan  Sanksi  Pidana  Ta‘Zîr  Bagi  Pelaku  Tindak  Pidana Korupsi  Di  Indonesia.‛ Asy-Syari’ah 16,  no.  2  (31  Agustus  2014). https://doi.org/10.15575/as.v16i2.631.
Marsum, Jarimah  Ta’zir;  Perbuatan  Dosa  dalam  Hukum  Pidana  Islam ,  Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1988
Moeljatno. KUHP;  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana .  edisi  baru.  Jakarta:  PT. Bumi Aksara, 2008.
Munajat, Makhrus. Hukum Pidana Islam di Indonesia . Yogyakarta: Teras, 2009.
Muslich, H. Ahmad Wardi. Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah . Jakarta: Sinar Grafika, 2004. https://books.google.co.id/books?id=rqedAQAACAAJ&dq=Ahmad+Ward
i+Muslich,+Pengantar+dan+Asas+Hukum+Pidana+Islam;+Fiqh+Jinayah& hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwjJqK_3g87fAhUMknAKHVlADDwQ6AEIKT AA.
Pratiwi, Pengaruh  Pembinaan  Model  Pesantren  Terhadap  Pembentukan  Konsep  Diri
Warga Binaan Muslim di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Padangsidimpuan, Skripsi  Mahasiswa  Jurusan  Bimbingan  dan  Konseling Islam  Fakultas  Dakwah  dan  Ilmu  Komunikasi  IAIN  Padangsidimpuan Tahun 2016
Rokamah,  Ridho. Al-Qawa’id  Al-Fiqhiyah:  Kaidah-Kaidah  Mengembangkan  Hukum Islam . Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2007.

## WAWANCARA
Wawancara  dengan  Eferida  Harahap,  S.H  selaku  Bendahara  Pengeluaran Lembaga  Pemasysrakatan  Kelas  II  B  Padangsidimpuan  pada  Kamis tanggal 21 Juni 2018.
Wawancara  dengan  ibu  Efrida  Sri  Mulyana,  S.H  selaku  Kasi  Binadik/  Giatja Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  II  B  Padangsidimpuan,  pada  hari  Rabu tanggal 4 Juli 2018.
Wawancara  dengan  Bapak  Ryan  Ya’cub  Azhari  selaku  anggota  jaga  Lembaga Pemasyarakatan  Kelas  II  B  Padangsidimpuan,  pada  hari  Jum’at  tanggal 20 Juli 2018.
Wawancara  dengan  Bapak  Andika  Pahlevi,  S.H  selaku  Karupam  Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidimpuan, pada hari Rabu tanggal 18
Juli 2018.
Wawancara dengan Bapak Drs. H. Asgul Dalimunthe, M.Si selaku BKM Mesjid Al-Ikhlas  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  IIB  Padangsidimpuan,  pada hari Jum’at tanggal 20 Juli 2018.
Wawancara dengan Bapak Ali Basya, S.H selaku Kaur Kepegawaian & Keuangan Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  IIB  Padangsidimpuan,  pada  hari  Rabu tanggal 18 Juli 2018.
Wawancara  dengan  Bapak  Muslihul  Hayat  Harahap,  Amd.,  SE  selaku  Kasubsi
Registrasi & BimkemasLembaga Pemasyarakatan Kelas IIB
Padangsidimpuan, pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018