## Wajah Hukum

## Permasalahan Substansi Hukum Acara Perdata Di Peradilan Umum dan Penyelesaiannya

## Gunawan, Happy Yulia Anggraeni, Rani Lailatul Fitri
Fakultas Hukum Universitas Islam Nusantara, Bandung Correspondence: rechtgun@gmail.com; happianggraeni@yahoo.com
Abstrak .  Substansi  undang-undang  diidentifikasi  sebagai  salah  satu  aspek  yang  berpengaruh  terhadap  proses penyelesaian  perkara  perdata  di  Peradilan  Umum.  Substansi  hukum  ini  mencakup  aspek  hukum  formal  dan material. Hukum acara perdata mengatur aspek prosedural penyelesaian perkara dengan mengikuti persyaratan hukum  formal.  Di  sisi  lain,  hukum  materiil  berkaitan  dengan  prinsip-prinsip  hukum  substantif  yang  mengatur hubungan  hukum  antara pihak-pihak  yang terlibat dalam sengketa. Kondisi  KUH Perdata saat  ini tidak sesuai dengan  sentimen  keadilan  masyarakat  yang  berlaku,  sehingga  menyimpang  dari  prinsip-prinsip  dasar  hukum nasional  dan  dualisme.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mendapatkan  pengetahuan  dan  pemahaman mengenai  masalah  substansi  hukum  sebagai  faktor  yang  berkontribusi  dalam  pemeriksaan  perkara  perdata  di lingkungan  Peradilan  Umum.  Selain  itu,  tujuannya  adalah  untuk  memberikan  solusi  untuk  mengatasi  masalah substansi  hukum  sebagai  faktor  yang  mempengaruhi  proses  pemeriksaan  perkara  perdata  di  Peradilan  Umum. Penelitian  ini  merupakan penelitian  hukum  normatif.  Berdasarkan  hasil diskursus  yang dilakukan,  kesimpulan yang  dapat  diambil  adalah  sebagai  berikut:  Ketidakcukupan  peraturan  yang  ada  yang  mengatur  pemeriksaan perkara  perdata  di  Peradilan  Umum,  antara  lain,  disebabkan  oleh  rumitnya  masalah  substansi  hukum.  Oleh karena  itu,  sangat  penting  untuk  membuat  kerangka  hukum  yang  komprehensif,  khususnya  dalam  bentuk Hukum  Acara  Perdata,  daripada  bergantung  pada  ketentuan-ketentuan  pada  tingkat  hirarki  yang  lebih  rendah, seperti  Peraturan  Mahkamah  Agung  dan  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung.  Selain  itu,  untuk  mendapatkan perhatian  dari  badan-badan  pemerintah  atau  individu  yang  berwenang,  seperti  Dewan  Perwakilan  Rakyat Republik  Indonesia,  Presiden,  dan  Mahkamah  Agung,  sangat  penting  untuk  mencari  penyelesaian  atau penyelesaian  yang  selaras  dengan  pemberlakuan  hukum  acara  perdata,  khususnya  Kitab  Undang-Undang Hukum Acara Perdata, sesuai dengan prosedur perundang-undangan yang telah ditentukan.
Kata kunci: permasalahan, substansi hukum, perdata; Pengadilan Negeri.
Abstract. The substance of the legislation is identified as one of the influential aspects that impact the settlement process of civil matters in the General Court. This particular legal entity encompasses both formal and material aspects of the law. Civil procedural law governs the procedural aspects of case settlement, adhering to formal legal requirements. On the other hand, material law pertains to the substantive legal principles that govern the legal relationship between the parties involved in a dispute. The current state of the Civil Code is incongruent with  the  prevailing  sentiment  of  public  justice,  so  deviating  from  the  fundamental  tenets  of  national  law  and dualism.  The  objective  of  this  study  is  to  gain  knowledge  and  comprehension  regarding  the  issue  of  legal substance as a contributing factor in the examination of civil cases within the General Court. Furthermore, the aim is to  propose a resolution  to  address the problem of legal substance as a factor impacting the process of examining civil cases in the General Court. The present study constitutes a normative legal research. Based on the  outcomes  of  the  discourse,  the  ensuing  deductions  may  be  ascertained:  The  insufficiency  of  the  existing regulations  governing  the  examination  of  civil  cases  in  the  General  Court  can  be  attributed,  in  part,  to  the intricate  nature  of  legal  substance  issues.  Consequently,  it  is  imperative  to  establish  a  comprehensive  legal framework, specifically in  the form of the Civil  Procedure  Code, rather than  relying on provisions at  a lower hierarchical  level,  such  as  Supreme  Court  Regulations  and  Supreme  Court  Circular  Letters.  Furthermore,  in order  to  garner  attention  from  governmental  entities  or  authorized  individuals,  such  as  the  House  of Representatives  of  the  Republic  of  Indonesia,  the  President,  and  the  Supreme  Court,  it  is  imperative  to  seek resolution or settlement in alignment with the enactment of a civil procedure law, specifically a Civil Procedure Code, in accordance with the prescribed legislative procedures.
Keywords: problems, legal substance, civil; District Court.

## PENDAHULUAN
Salah  satu  bentuk  perlindungan  yang  diberikan  oleh  Pemerintah  Indonesia  kepada  warganya adalah  perlindungan  hukum.  Perlindungan  hukum  adalah  tindakan  yang  melindungi  dan/atau
memberikan  bantuan  kepada  individu  yang  hak-haknya  telah  dicabut  atau  dirugikan. 1 Menurut Philipus  M.  Hadjon,  salah  satu  jenis  perlindungan  hukum  yang  ada  adalah  perlindungan  hukum represif.  Tujuan  dari  perlindungan  hukum  represif  adalah  untuk  menyelesaikan  perkara, 2 dalam  hal ini  proses  pemeriksaan  perkara  perdata,  yaitu  perkara  yang  timbul  dari  wanprestasi,  perbuatan melawan  hukum,  dan  masalah  hak  atas  tanah  di  Peradilan  Umum  berdasarkan  hukum  acara  perdata Indonesia, yang merupakan perlindungan hukum represif.
Hukum  acara  mengatur  proses  penyelesaian  perkara,  khususnya  dalam  perkara  perdata, sedangkan  hukum  materiil  mengatur  hubungan  hukum  antara  para  pihak  yang  terlibat  dalam  suatu sengketa, sebagaimana diatur secara umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHpdt). Interaksi  antara  kedua  faktor  ini  secara  signifikan  mempengaruhi  penyelesaian  perkara  perdata  di Peradilan Umum. Singkatnya, hukum formil mengatur prosedur, sedangkan hukum materiil mengatur hubungan hukum antara para pihak. Dalam ranah hukum perdata materiil di Indonesia, masih belum ada  peraturan  hukum  perdata  yang  komprehensif.  Pada  kenyataannya,  banyak  aspek  kehidupan masyarakat yang masih belum tersentuh oleh ketentuan hukum formal. Sebagian besar hukum tertulis yang ada di Indonesia berasal dari masa penjajahan Belanda, dan sering kali tidak lagi sesuai dengan kesadaran hukum kontemporer masyarakat. 3
Kondisi  hukum  perdata  di  Indonesia  tetap  ditandai  dengan  keragaman  dari  masa  lalu  hingga saat  ini.  Sejak  Indonesia  merdeka,  KUHPdt  yang  dikodifikasi  pada  tahun  1848  tetap  diakui keberadaannya  sebagai  hukum  yang  berlaku  di  Indonesia.  Pengakuan  ini  didasarkan  pada  Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan: "Segala peraturan  perundang-undangan  yang  ada  masih  tetap  berlaku  selama  belum  diadakan  yang  baru menurut  Undang-Undang  Dasar  ini."  Selain  itu,  penting  untuk  dicatat  bahwa  hukum  tertulis  tidak pernah lengkap, jelas, atau komprehensif dalam mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, dan sering kali tertinggal dari perkembangan masyarakat. 4
Dari  permasalahan  umum  KUHPdt  yang  tidak  sesuai,  bertentangan  prinsip  dengan  hukum nasional  dan  bersifat  dualisme  telah  diadakan  pergantian  antara  lain  dengan  keluarnya  beberapa undang undang nasional, seperti:
1. Buku II tentang benda dari KUHPdt menyangkut tentang tanah, bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung  di  dalamnya  dan  peraturan  perundang-undangan  tanah  Hindia  Belanda  lainnya  telah dicabut  dan  digantikan  oleh  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  Tentang  Peraturan  Dasar Pokok-pokok  Agraria,  LNRI  Tahun  1960  No  104-TLNRI  No.  2043,  disahkan  tanggal  24 september 1960, yang lebih dikenal dengan sebutan Undang-undang Pokok Agraria (UUPA).
2. Buku II KUH Perdata yang menyangkut hipotik sepanjang mengenai tanah, credietverband dalam Staatsblad 1908-542 sebagaimana telah diubah dengan Staabsblad 1937-190 dan Pasal 57 UUPA. Ketiga  ketentuan  itu  telah  dicabut  dengan  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1996  tentang  Hak Tanggungan  atas  Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan  Tanah, karena tidak sesuai lagi  dengan  kebutuhan  kegiatan  perkreditan  di  Indonesia.  Mengenai  hipotik,  yang  telah  dicabut dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda- benda yang berkaitan dengan tanah, maka hipotik yang ada sekarang, hanyalah:
a. Hipotik  untuk  kapal-kapal  laut,  isi  kotor  20  M3/lebih  (Pasal  314  KUH  Dagang  jo  Pasal  49 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 Tentang Pelayaran).
b. Hipotik  untuk  pesawat  terbang  dan  helicopter  (Pasal  12  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun 1992 Tentang Penerbangan).
3. Buku  I  tentang  orang  dari  KUH  Perdata  yang  menyangkut  tentang  perkawinan  telah  dicabut  dan digantikan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
1 Yudhi  Setiawan,  dkk, Hukum  Administrasi  Pemerintahan  Teori  dan  Praktik  (dilengkapi  dengan Beberapa Kasus Pertanahan), Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017, hlm 209
2 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia , Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hlm 35
3 H.A.  Mukti  Arto, Teori  &  Seni  Menyelesaiakan  Perkara  Perdata  di  Pengadilan ,  Depok:  Kencana, 2017, hlm 122.
4 Wigati  Pujiningrum,  (Hakim  Yustisial/Asisten  Hakim  Agung  pada  Kamar  Perdata),  “Pembangunan Hukum  Perdata  Melalui  Yurisprudensi”,  https://www.mahkamahagung.go.id/id/  artikel/4206/pembangunan- hukum-perdata-melalui-yurisprudensi, diakses: 1-8-2022.
Demikian  pula,  banyak  pasal-pasal  yang  secara  efektif  dibatalkan  oleh  putusan  pengadilan, yang  membentuk  preseden  hukum  yang  dikenal  sebagai  yurisprudensi.  Hal  ini  terjadi  karena ketentuan-ketentuan tertentu dalam KUH Perdata tidak lagi sesuai dengan rasa keadilan yang berlaku dalam  masyarakat. 5 Demikian  pula,  peraturan  hukum  acara  perdata  di  Indonesia  saat  ini  masih terfragmentasi, karena tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan, baik peraturan perundang- undangan yang diwariskan oleh Pemerintah Hindia Belanda, maupun peraturan perundang-undangan yang  dibuat  oleh  Pemerintah  Negara  Indonesia.  Namun,  belum  ada  konsolidasi  atau  kodifikasi  yang komprehensif atas peraturan-peraturan tersebut ke dalam kerangka hukum yang terpadu.
Dari  uraian  tersebut  terdapat  kesenjangan  antara das  sollen dengan das  sein, yang  berkenaan dengan  substansi  hukum  sebagai  salah  satu  faktor  yang  mempengaruhi  proses  pemeriksaan  perkara perdata  di  pengadilan  negeri,  dan  hal  tersebut  menjadi  permasalahan  dalam  proses  pemeriksaan perkara  perdata  di  Pengdilan  Negeri,  sehingga  tentunya  perlu  dicarikan  penyelesaiannya.  Sehingga, didasarkan  dari  permasalahan  tersebut,  permasalahan  pokok  yang  dibahas  dalam  tulisan  ini  adalah mengenai permasalahan substansi hukum acara perdata di peradilan umum dan penyelesaiannya.
Artikel  ini  bukan  membahas  permasalahn  kasus  atau  perkara  atau  putusan  pengadilan negeri/tinggi/Mahkamah  Agung  tertentu  (studi  kasus),  tetapi  membahas  permasalahan  substansi hukum  terkait  hukum  acara  perdata  di  peradilan  umum,  yang  mana  hukum  acara  perdata  Indonesia saat ini masih disarkan pada ketentuan2  yang tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang  belum  terkodifikasi  dalam  suatu  kitab  undang-undang.  Oleh  karena  itu,  perlu  konsep pembentukan  kodifikasi  hukum  acara  perdata.  Proses  ini  akan  menggabungkan  peraturan-peraturan yang tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undang dan peraturan menjadi satu Kitab Undang- Undang  Hukum  Acara  Perdata  yang  komprehensif.  Dengan  demikian,  dalam  artikel  ini  tidak memerlukan contoh kasus dan/atau putusan pengadilan negeri/tinggi/MA tertentu.

## METODE Pendekatan Penelitian
Penelitian  ini  adalah  merupakan  Penelitian  Hukum  Empiris.  Pada  penelitian  ini  tentunya menggunakan  2  pendekatan,  yakni  pendekatan  undang-undang  dan  konseptual.  Dalam  penelitian normatif  ini  digunakan  pendekatan  perundang-undangan  dengan  cara  melakukan  kajian  terhadap permasalahan substansi hukum acara perdata di peradilan umum dan penyelesaiannya. Oleh karena itu dengan  pendekatan  perundang-undangan  ini  mengupas  isi  yang  terdapat  dalam  undang-undang  ini kemudian dikaitkan juga dengan permasalahan yang sedang terjadi

## Rancangan Kegiatan
Setiap  peneliti  melakukan  penelitian,  maka  peneliti  merancang kegiatan  untuk menyempurnakan  hasil  penelitian.  Peneliti  melakukan  penelitian  mengenai  permasalahan  substansi hukum  acara  perdata  di  peradilan  umum  dan  penyelesaiannya  selama  dua  bulan,  dari  bulan  Maret hingga Mei 2023, sesuai dengan rancangan kegiatan yang dilakukan.

## Ruang Lingkup Atau Objek
Tentunya  terdapat  ruang  lingkup  sebagai  batasan  terkait  peristiwa  hukum  yang  dikaji  oleh peneliti  dalam  suatu  penelitian  dalam  setiap  penelitian.  Keberadaan  ruang  lingkup  ini  memberikan batasan terkait masalah yang diteliti, sehingga dapat terfokus. Ruang lingkup ini memberikan batasan terkait masalah yang sedang diteliti, dengan memfokuskan pada permasalahan yang berkaitan dengan permasalahan  substansi  hukum  acara  perdata  di  peradilan  umum  dan  penyelesaiannya.  Tujuan  dari penelitian ini adalah untuk menganalisis isi dari mengetahui, dan memahami permasalahan substansi hukum  sebagai  salah  satu  faktor  yang  mempengaruhi  proses  pemeriksaan  perkara  perdata  di Pengadilan Negeri serta untuk menemukan penyelesaian permasalahan substansi hukum sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi proses pemeriksaan perkara perdata di Peradilan Umum.

## Bahan dan Alat Utama
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sekunder, yang terdiri dari:
1. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.
5 Ibid , hlm 12
2. Bahan  hukum  sekunder,  yaitu  bahan-bahan  hukum  yang  memberikan  penjelasan  terhadap  bahan hukum  primer,  seperti  doktrin,  karya-karya  ilmiah  para  sarjana,  jurnal,  dan  tulisan-tulisan  lain yang berisifat ilmiah.
3. Bahan  hukum  tersier  adalah  sumber-sumber  yang  memberikan  arahan  dan  penjelasan  mengenai bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder.  Sumber-sumber  tersebut  antara  lain  kamus umum,  kamus  hukum,  ensiklopedia,  dan  data-data  hasil  penelitian  berbasis  internet.  Instrumen utama  yang  digunakan  dalam  penelusuran  substansi  hukum  sebagai  penentu  dalam  pemeriksaan dan penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri  adalah penelitian  hukum normatif. Dalam konteks  ini,  alat  utama  yang  digunakan  adalah  analisis  terhadap  dokumen-dokumen  terkait  yang berkaitan dengan masalah perlindungan hak cipta bagi pencipta komik pada platform digital.

## Tempat
Lokasi  penelitian  ini  adalah  Indonesia,  karena  meneliti  isi  dari Het  Herziene  Indonesische Reglement dan Reglement Buitengewesten , KUHPdt, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentyang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  2004  tentang  Perubahan  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  1986  tentang Peradilan  Umum,  dan  diubah  kembali  dengan  Undang-Undang  Nomor  49  Tahun  2009  tentang Perubahan Kedua atas\ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentyang Peradilan Umum;,  dan  pertauran  perundangan-undangan  lainnya  yang  dikeluarkan,  baik  oleh  badan  legislatif, eksekutif dan yudikatif Indonesia.

## Teknik Pengumpulan Data
Studi  dokumen  merupakan  teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian mengenai  isi  dari  isi  dari Het  Herziene  Indonesische  Reglement dan Reglement  Buitengewesten , KUHPdt,  UU  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman,  UU  Nomor  2  Tahun  1986 tentyang  Peradilan  Umum  sebagaimana  telah  diubah  dengan  UU  Nomor  8  Tahun  2004  tentang Perubahan  UU  Nomor  2  Tahun  1986  tentang  Peradilan  Umum,  dan  diubah  kembali  dengan  UU Nomor 49  Tahun  2009  tentang  Perubahan  Kedua  atas  UU  Nomor  2  Tahun  1986  tentyang  Peradilan Umum;,  dan  pertauran  perundangan-undangan  lainnya  yang  dikeluarkan,  baik  oleh  badan  legislatif, eksekutif  dan  yudikatif  sebelum  kemudian  menghubungkannya  dengan  buku-buku  dan  situs-situs internet  yang  membahas  tentang  permasalahan  substansi  hukum  sebagai  salah  satu  faktor  yang memengaruhi proses pemeriksaan perkara perdata di Peradilan Umumi dan penyelesaiannya.

## Definisi Operasional Variabel Penelitian
Definisi  operasional  variabel  penelitian  mengacu  pada  penjelasan  istilah-istilah  yang  terdapat dalam judul penelitian. Oleh karena itu, penulis berkewajiban untuk memberikan penjelasan mengenai istilah-istilah  yang  terdapat  dalam  judul  penelitian  melalui  definisi  operasional  variabel  penelitian. Oleh  karena  itu,  definisi  operasional  variabel  penelitian  menjadi  sangat  penting  dalam  mengkaji dampak  substansi  hukum  terhadap  pemeriksaan  dan  penyelesaian  perkara  perdata  di  Pengadilan Negeri.

## Teknis Analisis Data
Mengingat  sifat  penelitian  ini  adalah  penelitian  normatif,  maka  analisis  data  dalam  penelitian ini berkaitan dengan Het Herziene Indonesische Reglement dan Reglement Buitengewesten , KUHPdt, UU  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman,  UU  Nomor  2  Tahun  1986  tentyang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan UU Nomor  2  Tahun  1986  tentang  Peradilan  Umum,  dan  diubah  kembali  dengan  UU  Nomor  49  Tahun 2009  tentang  Perubahan  Kedua  atas  UU  Nomor  2  Tahun  1986  tentyang  Peradilan  Umum;,  dan pertauran perundangan-undangan  lainnya yang dikeluarkan, baik oleh badan legislatif, eksekutif dan yudikatif
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  memahami  permasalahan  substansi  hukum sebagai  faktor  yang  mempengaruhi  pemeriksaan  perkara  perdata  di  Pengadilan  Negeri.  Selain  itu, penelitian  ini  juga  bertujuan  untuk  memberikan  solusi  untuk  mengatasi  permasalahan  substansi hukum sebagai faktor yang mempengaruhi proses pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan Negeri.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Permasalahan  Substansi  Hukum  Sebagai  Salah  Satu  Faktor  yang  Mempengaruhi  Proses Pemeriksaan Perkara Perdata di Perdilan Umum
Penelitian ini berfokus pada substansi hukum yang dikenal sebagai hukum perdata materiil dan hukum  perdata  formal.  Hukum  perdata  materiil  mengacu  pada  kerangka  hukum  yang  mengatur  hak dan  kewajiban  dalam  interaksi  sosial.  Di  sisi  lain,  hukum  perdata  formal,  yang  juga  dikenal  sebagai hukum acara perdata, berkaitan dengan ketentuan hukum yang mengatur prosedur dan metode untuk melaksanakan dan menegakkan hak dan kewajiban ini. 6 Tujuan utama hukum acara perdata adalah untuk menjamin ketaatan pada hukum perdata substantif.
Penyatuan  hukum  acara  perdata  di  Indonesia  saat  ini  masih  kurang,  karena  tidak  ada  Kitab Undang-Undang  Hukum  Acara  Perdata  yang  komprehensif  yang  mengatur  seluruh  sistem  hukum. Sebaliknya,  kerangka  kerja  yang  ada  masih  bersifat  dualistik  dan  pluralistik.  Hukum  acara  perdata menunjukkan  sifat  dualistik,  di  mana  HIR  berlaku  untuk  wilayah  Jawa  dan  Madura,  sementara  RBg berlaku  untuk  wilayah  di  luar  Jawa  dan  Madura.  Namun,  penting  untuk  dicatat  bahwa  hukum  acara perdata  tetap  bersifat  pluralistik.  Selain  HIR  dan  RBg,  yang  masing-masing  berlaku  untuk  wilayah Jawa  dan  Madura  serta  wilayah  di  luar  Jawa  dan  Madura,  Rv  (Regiement  op  de  Burgerlijke Rechtsvordering) atau hukum acara perdata untuk orang Eropa, khususnya S.1847 No. 52 dan S.1849 No.  63,  serta  BW  buku  IV  dan  berbagai  pasal  yang  tersebar  dalam  BW,  mengatur  hal  tersebut. Termasuk  di  dalamnya  adalah  ketentuan-ketentuan  mengenai  Pengadilan  Tinggi,  khususnya  yang berkaitan dengan banding untuk  wilayah Jawa dan Madura. UU No. 20 Tahun 1947, yang mengacu pada  asas-asas  hukum,  memperluas  penerapannya  di  luar  wilayah  Jawa  dan  Madura.  Hal  ini  juga terlihat dalam beberapa undang-undang dan  peraturan, seperti Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1951,  yang  bertujuan  untuk  sementara  waktu  membentuk  kerangka  kerja  terpadu  untuk  struktur, kewenangan, dan prosedur pengadilan sipil. Selain itu, UU No. 1 Tahun 1974 membahas hal-hal yang berkaitan  dengan  perkawinan  dan  memasukkan  ketentuan-ketentuan  khusus  hukum  acara  perdata untuk  mengatur  pemeriksaan,  pemeriksaan,  dan  penyelesaian  kasus-kasus  yang  berkaitan  dengan perkawinan. Undang-undang tersebut tunduk pada berbagai peraturan, termasuk Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Het Herziene Indonesische Reglement, dan Reglement Buitengewesten. Selain itu, diatur  pula  dalam  KUHPdt,  Undang-Undang  No.  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman, Undang-Undang  No.  2  Tahun  1986  tentang  Peradilan  Umum  sebagaimana  telah  diubah  dengan Undang-Undang  No.  8  Tahun  2004,  dan  selanjutnya  diubah  lagi  dengan  Undang-Undang  No.  49 Tahun 2009. Selain itu, peraturan perundang-undangan lain yang dikeluarkan oleh lembaga legislatif, eksekutif,  dan  yudikatif,  serta  transaksi  elektronik,  instruksi,  peraturan,  dan  surat  edaran  Mahkamah Agung, juga berperan dalam pengaturannya.
Peraturan  perundang-undangan  pada  dasarnya  harus  selaras  dengan  prinsip-prinsip  yang dihargai  oleh  negara  masing-masing.  Saat  ini,  terdapat  banyak  peraturan  perundang-undangan  di bidang  hukum  perdata  dan  hukum  acara  perdata  yang  tidak  sesuai  dengan  nilai-nilai  luhur  bangsa Indonesia.  Khususnya,  peraturan  perundang-undangan  yang  merupakan  warisan  dari  Pemerintah Hindia Belanda, yaitu 1. Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR); 2. Het Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBG);  3. Reglement  op  de  Burgelijke  Rechtsvordering  voor  Europeanen (RV);  4. Buku IV Burgerlijk Wetboek (BW) tentang Pembuktian dan Daluwarsa; 5. Reglement op het houden van  de  Rechtsvordering  voor  de  Reglement  op  het  houden  der  Registers  van  den  Burgerlijke  stand voor Europeanen ; 6. Reglement Burgerlijke Stand Christen Indonesisch ; 7. Reglement op het houden der Registers van den Burgerlijke stand voor de Chineezen ; 8. Undang-Undang No. 20 Tahun 1947 tentang  Pengadilan-pengadilan  Bawahan  di  Jawa  dan  Madura.  Peraturan  perundang-undangan tersebut  sudah  tidak  sesuai  lagi  dengan  perkembangan  dan  kebutuhan  masyarakat  saat  ini,  sehingga tidak  dapat  mengakomodir  berbagai  perkembangan  hukum  yang  ada.  Kemajuan  masyarakat  yang semakin  pesat  dan  dampak  globalisasi  mengharuskan  hadirnya  Hukum  Acara  Perdata  yang  mampu menyelesaikan  sengketa  perdata  secara  efisien  dan  efektif,  dengan  tetap  mengedepankan  asas kesederhanaan, aksesibilitas, dan biaya ringan.
6 Wigati  Pujiningrum,  (Hakim  Yustisial/Asisten  Hakim  Agung  pada  Kamar  Perdata),  “Pembangunan Hukum  Perdata  Melalui  Yurisprudensi”,  https://www.mahkamahagung.go.id/id/  artikel/4206/pembangunan- hukum-perdata-melalui-yurisprudensi, diakses: 1-8-2022
Untuk  memperjelas,  dapat  dilihat  bahwa  peraturan  yang  mengatur  hukum  acara  perdata  di Indonesia belum dikonsolidasikan ke dalam satu kodifikasi. Sebaliknya, peraturan-peraturan tersebut tersebar  di  berbagai  peraturan  perundang-undangan,  yang  mencakup  sisa-sisa  peraturan  perundang- undangan  kolonial  dan  peraturan  perundang-undangan  yang  dibuat  setelah  Indonesia  merdeka. Tersebarnya  aturan  hukum  acara  perdata  di  berbagai  sumber  peraturan  perundang-undangan berpotensi  menimbulkan  anomali  dalam  penerapannya.  Hal  ini  terutama  disebabkan  oleh  kurangnya pengaturan  yang  komprehensif  dalam  hukum  acara  perdata,  yang  mengharuskan  dibentuknya peraturan  pelaksana.  Sayangnya,  keharusan  membuat  peraturan  untuk  mengatur  hal-hal  teknis  yang telah diatur oleh undang-undang justru menimbulkan tantangan dalam praktik peradilan. 7
Persoalan substansi hukum, khususnya ketentuan hukum acara perdata di lingkungan Peradilan Umum,  merupakan  persoalan  kompleks  yang  menghambat  penyelenggaraan  peradilan  yang  efisien dan  efektif  sesuai  dengan  asas  sederhana,  cepat,  dan  biaya  ringan.  Masalah  ini  timbul  karena tersebarnya  ketentuan-ketentuan  tersebut  dalam  berbagai  peraturan  perundang-undangan,  sehingga menimbulkan  kerancuan  dan  ketidakkonsistenan.  Selain  itu,  KUHPerdata  saat  ini  tidak  lagi  sejalan dengan pengertian publik yang berlaku. Banyak bab, pasal, dan ranah hukum tertentu dalam KUHPdt yang telah kehilangan validitasnya karena pencabutan undang-undang. Selain itu, banyak pasal dalam KUHPdt  telah  secara  efektif  digantikan  oleh  keputusan  pengadilan,  yang  membentuk  yurisprudensi. Selain  itu,  aturan-aturan  yang  berkaitan  dengan  hukum  acara  perdata  masih  bersifat  dualistik  dan tersebar  di  berbagai  peraturan  perundang-undangan,  bukannya  dikonsolidasikan  ke  dalam  suatu kerangka  kerja  yang  terkodifikasi.  Akibatnya,  situasi  ini  menghadirkan  skenario  yang  kompleks  dan menantang bagi individu yang mencari keadilan ketika memeriksa kasus-kasus perdata di Pengadilan Umum.

## Penyelesaian  Permasalahan  Substansi  Hukum  Sebagai  Salah  Satu  Faktor  yang  Memengaruhi Proses Pemeriksaan Perkara Perdata di Peradilan Umum
Untuk  mengatasi  masalah  pengaturan  hukum  acara  perdata  yang  terfragmentasi  dan  potensi inkonsistensi dalam implementasinya, serta kurangnya pengaturan yang  rinci di bidang ini, sehingga memerlukan  peraturan  pelaksana  untuk  mengatur  hal-hal  teknis  yang  diamanatkan  oleh  undang- undang, dan berbagai masalah lain yang dihadapi dalam praktik peradilan, Mahkamah Agung, sesuai dengan  kewenangannya,  telah  mengundangkan  Peraturan  Mahkamah  Agung  (PERMA).  Untuk menilai  efektivitas  model  PERMA  tersebut,  maka  sangat  penting  untuk  melakukan  studi  atau penelitian independen. 8
Penyelesaian  permasalahan  substansi  hukum  sebagai  salah  satu  faktor  yang  mempengaruhi proses  pemeriksaan  perkara  perdata  di  Peradilan  Umum,  jika  melihat  kompleksitas  permasalahan substansi hukum sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi proses pemeriksaan perkara perdata di Peradilan  Umum,  maka  pengaturan  pemeriksaan  perkara  perdata  di  Peradilan  Umum  yang berkembang, tidak cukup hanya dituangkan dalam ketentuan  yang lebih rendah dari  undang-undang, seperti  dalam  Peraturan  Mahkamah  Agung  dan  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung,  tetapi  melalui kodifikasi  hukum  acara  perdata,  yaitu  pembentukan  hukum  acara  perdata  dalam  bentuk  Kitab Undang-Undang  Hukum  Acara  Perdata,  sehingga  selain  memberikan  kepastian  hukum,  juga  agar dapat memberi kemudahan beracara bagi pencari keadilan dalam proses pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan Negeri sesuai dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  dari  diskursus  tersebut,  kesimpulan  selanjutnya  dapat  dipastikan: Kompleksitas  permasalahan  substansi  hukum  dalam  pemeriksaan  perkara  perdata  di  lingkungan Peradilan  Umum  menjadi  faktor  penting  yang  berdampak  pada  prosesnya.  Pengaturan  pemeriksaan perkara  perdata  di  lingkungan  Peradilan  Umum  melalui  ketentuan  yang  lebih  rendah  dari  undang- undang,  seperti  Peraturan  Mahkamah  Agung  dan  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung,  tidaklah  cukup. Untuk  menjamin  kepastian  hukum  dan  memudahkan  para  pencari  keadilan  dalam  pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan Negeri, maka perlu dibentuk hukum acara perdata dalam bentuk Kitab Undang-Undang  Hukum  Acara  Perdata.  Kodifikasi  ini  akan  menganut  asas  sederhana,  cepat,  dan
7 Wigati Pujiningrum, op.cit :
8 Wigati Pujiningrum, op.cit .
biaya  ringan.    Selanjutnya,  lembaga-lembaga  negara  atau  pejabat  yang  berwenang,  seperti  Dewan Perwakilan  Rakyat  Republik  Indonesia,  Presiden,  dan  Mahkamah  Agung,  harus  menyikapi  masalah yang  dihadapi  dan  mencari  penyelesaiannya  sesuai  dengan  berlakunya  hukum  acara  perdata, khususnya  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Perdata,  dengan  mengikuti  tata  cara  dan  ketentuan hukum yang telah ditetapkan.

## DAFTAR PUSTAKA Buku
Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum , Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004. Hadin  Muhjad  dan  Nunuk  Nuswardani, Penelitian  Hukum  Indonesia  Kontemporer ,  Yogyakarta: Genta Publishing, 2012
H.A.  Mukti  Arto, Teori  &  Seni  Menyelesaiakan  Perkara  Perdata  di  Pengadilan ,  Depok:  Kencana, 2017.
Imam  Suroso, Hukum  Acara  Pidana:  Karakteristik  Penghentian  Penyidikan  dan  Implikasi Hukumnya , Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2016.
Muslan Abdurrahman, Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum , Malang: UMM Press, 2009. Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia , Surabaya: Bina Ilmu, 1987. Ronny  Hanitijo  Soemitro, Metodologi  Penelitian  Hukum  dan  Jurimetri ,  Jakata:  Ghalia  Indonesia, 1990.
Sirajuddin,  dkk, Komisi  Pengawas  Penegak  Hukum,  Mampukah  Membawa  Perubahan? ,  Malang Corruption Watch (MCW), dan Jakarta: YAPPIKA, 2007.
Soerjono  Soekanto, Penelitian  Hukum  Normatif ,  S uatu  Tinjauan  Singkat ,  Jakarta,  Raja  Grafindo Persada, 1995.
Yudhi  Setiawan,  dkk, Hukum  Administrasi  Pemerintahan  Teori  dan  Praktik  (dilengkapi  dengan Beberapa Kasus Pertanahan), Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017.

## Website
https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/4206/pembangunan-hukum-perdata-melalui- yurisprudensi.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Het Herziene Indonesisch Reglement Het Rechtsreglement voor de Buitengewesten Reglement op de Burgelijke Rechtsvordering voor Europeanen Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentyang Peradilan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dan diubah kembali debfab Undang-
Undang  Nomor  49  Tahun  2009  tentang  Perubahan  Kedua  atas\  Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria