Analisis Kinerja Keuangan Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Hulu Sungai Utara
Wediya Puteri*, Chairul Sa’roni Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat * 29wediyaputeri@gmail.com

## Abstract
The purpose of this research is to find out the Regional financial performance in the  implementation  of  regional  autonomy  in  the  Hulu  Sungai  Utara  Regency.  Data analyzed  in  the  form  of  Realization  of  Regional  Revenue  and  Expenditure  Budget  of Hulu  Sungai  Utara  Regency  measured  by  regional  financial  ratios  include:  regional independence  ration  and  relationship  patterns,  fiscal  decentralization  degree  ratio, effectiveness and efficiency ratio, income growth and relationship pattern.
The  result  of  the  ratio  analysis  in  this  study  can  be  seen  that  the  Hulu  Sungai Utara Regency for Independence is still not able to carry out regional autonomy for the level of PAD capability is still low and effecicency is still lacking and even thouhg the effectiveness is effective and the growth has also been positive .
Keyword  :  Regional  Autonomy,  Independence,  DDF,  Effectiveness,  Efficiency, Revenue Growth

## Abstaksi
Tujuan dilakukan penelitian ini yaitu untuk mengetahui kinerja keuangan daerah dalam  pelaksanaan  otonomi  daerah  di  Kabupaten  Hulu  Sungai  Utara.  Data  yang dianalisis  berupa  Laporan  Realisasi  Anggaran  Pendapatan  Belanja  Daerah  Kabupaten Hulu  Sungai  Utara  yang  diukur  dengan  rasio  keuangan  daerah  antara  lain  :  rasi kemandirian  daerah  dan  pola  hubungannya,  rasio  derajat  desentralisasi  fiskal,  rasio efektivitas dan efisiensi, rasio pertumbuhan pendapatan beserta pola hubungannya.
Hasil  analisis  rasio  pada  penelitian  ini  dapat  diketahui  bahwa  Kabupaten  Hulu Sungai  Utara  untuk  kemandiriannya  masih  belum  mampu  melaksanakan  otonomi daerah untuk tingkat kemampuan PAD masih rendah dan efisiensinya masih kurang dan meskipun efektivitasnya sudah efektif dan pertumbuhannya juga sudah positif.
Kata  Kunci  :  Otonomi  Daerah,  Kemandirian,  DDF,  Efektivitas,  Efisiensi, Pertumbuhan Pendapatan, HSU

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Pengelolaan  otonomi  daerah  didasarkan  pada  Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Sumber-sumber keuangan daerah  yang  ada  disetiap  urusan  pemerintahan  yang  diserahkan  kepada  daerah  akan menjadi  sumber  keuangan  daerah.  Sehingga  daerah  perlu  teliti  dalam  mengontrol  dan mengoptimalkan  dalam  memanfaatkan  potensi  yang  ada  pada  suatu  daerah  sebagai pendapatan daerah
Pembanguan  ekonomi  nasional  untuk  dapat  berdaya  saing  dengan  kehidupan yang  lebih  baik  pada  masyarakat  daerah  maka  diberikanlah  otonomi  daerah  kepada pemerintah daerah. Otonomi daerah tersebut dilaksanakan dengan prinsip-prinsip dasar yaitu  luas,  nyata  dan  bertanggung  jawab.  Dari  asas  tersebut  kesejahteraan  masyarakat daerah  dapat  dipercepat  dengan  dilaksanakannya  otonomi  daerah.  Tujuan  utama otonomi daerah adalah mensejahterakan masyarakat (Prihatiningsih, 2010).
Menurut  Abdul  Halim  (2004)ciri-ciri  utama  pada  daerah  yang  mampu berotonomi  terlihat  pada  pengelolaan  keuangan  daerahnya  berupa  kemampuan keuangan  daerah  dimana  daerah  otonomi  memiliki  kewenangan  dan  kemampuan maksimal  dalam  mencari  sumber-sumber  keuangan  pribadi  dan  ketergantungan  pada pemerintah  pusat  harus  dapat  seminimal  mungkin  untuk  dikurangi  walaupun  mustahil untuk  ditiadakan.  Berikut  tabel  realisasi  APBD  kabupaten  Hulu  Sungai  Utara  Tahun 2012-2017.
Berikut  ini  adalah  tabel  realisasi  APBD  Kabupaten  Hulu  Sungai  Utara  Tahun 2012-2017 :
Tabel 1 Realisasi APBD Tahun 2012-2017 (Dalam Rupiah) Tahun Pendapatan Daerah Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Transfer Belanja Daerah 2012 744.540.734.786,74 33.100.013.420,34 655.581.491.264,00 652.575.232.441,00 2013 823.392.658.813,61 45.728.640.167,91 713.207.385.438,00 701.803.857.584,00 2014 912.873.911.879,85 92.003.509.511,35 769.195.454.181,00 831.031.945.977,70 2015 1.108.140.034.868,67  100.606.487.787,67 956.362.701.091,00 1.096.539.884.203,16 2016 1.205.304.880.763,53 95.440.232.946,53 1.103.797.214.867,00 1.308.037.433.406,00 2017 1.082.545.967.503,19  131.597.974.168,19 946.288.677.125,00 1.125.469.401.993,90
Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah HSU
Berdasarkan  tabel  1  tersebut  menunjukkan  realisasi  APBD  Kabupaten  Hulu Sungai  utara  tahun  2012-2017  secara  keseluruhan  umumnya  cenderung  mengalami peningkatan  disetiap  tahunnya,  akan  tetapi  pada  tahun  2017  pendapatan  daerah mengalami  penurunan  sebesar  Rp.  122.758.914  hal  ini  dikarenakan  efektivitasnya mengalami  penurunan,  sama  halnya  dengan  pendapatan  transfer  pada  tahun  2017 mengalami penurunan sebesar Rp. 205.313.624 karena menurunnya dana perimbangan, begitu juga pada belanja daerah mulai tahun 2012-2016 mengalami peningkatan hanya saja  pada  tahun  2017  mengalami  penurunan  juga  sebesar  Rp.  182.568.032.  pada PAD mulai tahun 2012-2015 mengalami peningkatan tetapi turun pada tahun 2016 dan pada tahun 2017 kembali mengalami peningkatan.
Menurut  halim  (2008)kinerja  keuangan  daerah  adalah  suatu  ukuran  melihat kemampuan  keuangan  dan  keberhasilan  dalam  pengelolaan  keuangan  daerah  untuk menjalankan  otonomi  daerah.  berupa  rasio  keuangan. Rumusan  Masalah: 1. Bagaimana  kemandirian  kinerja  keuangan  daerah  di  Kabupaten  Hulu  Sungai  Utara dalam  pelaksanaan  otonomi  daerah  diukur  dengan  rasio  kemandirian  daerah  dan  pola hubungannya ? 2. Bagaimana kemampuan keuangan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah  di  Kabupaten  Hulu  Sungai  Utara  jika  diukur  dengan  analisis  derajat desentralisasi  fiskal,  rasio  efektivitas  dan  efisiensi,  rasio  pertumbuhan  pendapatan  dan pola hubungannya ? Tujuan Penelitian : 1.Untuk menganalisis dan mengetahui kinerja keuangan  daerah  dalam  pelaksanaan  otonomi  daerah  di  Kabupaten  Hulu  Sungai  Utara yang  diukur  dengan  rasio  kemandirian  daerah.  2.  Untuk  menganalisis  dan  mengetahui kinerja keuangan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Hulu Sungai Utara  yang  diukur  dengan  rasio  derajat  desentralisasi  fiskal,  rasio  efektivitas  dan efisiensi, rasio pertumbuhan pendapatan beserta pola hubungannya.

## KAJIAN PUSTAKA

## Pengertian Otonomi daerah
Vincent  Lemius  (1986)  menyatakan  bahwa  pengambilan  keputusan  politik maupun  administrasi  pengambilan  bagi  tercapainya  kebebasan  harus  menghormati peraturan perudang-undangan yang berlaku. Meskipun kebebasan untuk apa yang akan menjadi  kebutuhan  daerah,  tapi  dalam  kebutuhan  daerah  selalu  disesuaikan  dengan kepentingan  umum,    dan  ditetapkan  dalam  peraturan  perundang-undnagan  yang  lebih tinggi (Sujarweni, 2015).

## Pengertian Keuangan Daerah
Keuangan  daerah  yaitu  hak  dan  kewajiban  dalam  rangka  penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat diukur dengan uang termasuk didalamnya semua bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Demikian pula segala  sesuatu  baik  berupa  uang  ataupun  barang  yang  bisa  dijadiakn  kekayaan  suatu daerah  yang  sepanjang  belum  dikuasai  oleh  negara.  Keuangan  daerah  merupakan instrumen yang sangat penting dalam otonomi daerah sebab dari keuangan daerah dapat mencerminkan  kemampuan  daerah  untuk  bisa  mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi (Putra, 2018).

## Pengertian Kinerja Keungan Daerah
Kinerja  keuangan  merupakan  suatu  ukuran  keuangan  untuk  mengukur  kinerja menggunakan  indikator-indikator  keuangan  tertentu.  Tujuan  pengukuran  kinerja keuangan  daerah  menggunaan  analisis  kinerja  keuangan  daerah  yaitu  memperoleh posisi  keuangan  yang  mewakili  suatu  kenyataan  pada  entitas  dan  potensi  kinerja tersebut,  kemudian  analisis  tersebut  menggunakan  rasio-rasio  keuangan  pada  laporan APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan (Halim, 2008).
Menurut  (Mardiasmo,  2002)  tujuan  dari  pengukuran  kinerja  dalam  mengelola keuangan daerah ialah untuk memenuhi tiga maksud yaitu :
1. Memperbaiki kinerja pemerintahan, ukuran kinerja yang membantu pemerintah fokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja.
2. Mendisribusikan pembuatan keputusan juga sumber daya
3. Memperbaiki hubungan kelembagaan, mewujudkan pertanggungjawaban publik.
Menurut (Putra, 2018), penilaian kinerja pemerintah daerah berbeda jauh dengan penilaian  kinerja  perusahaan  karena  selain  berbasis  anggaran,  juga  tidak  dimaksukan untuk mencari profit atau keuntungan.

## Pengertian Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah
Anggaran  pendapatan  belanja  daerah  (APBD)  yaitu  suatu  rencana  keuangan tahunan  daerah  yang  disetujui  bersama  oleh  pemerintah  daerah  dan  DPRD  yang ditetapkan  dengan  peraturan  daerah  yang  terdapat  dalam  Undang-undang  Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
R.A  Chalit  dalam  (Putra,  2018)  menyatakan  APBD  adalah  bentuk  kongkrit rencana  keuangan  daerah  bersifat  komprehensif  dan  mengaitkan  pemasukan  juga
pengeluaran  berupa  uang,  supaya  dapat  capai  target  yang  ditetapkan  pada  periode tertentu dalam tahun anggaran.
APBD disusun menggunakan pendekatan kinerja yaitu dengan memprioritaskan keluaran  dari  hasil  kinerja  dan  pemasukan  berupa  input-input  sumber  daya  yang  ada sehingga  menghasilkan  perkiraan  terukur  dalam  penyusunan  APBD  agar  penerimaan pendapatan  dapat  tercapai  atau  terpenuhi  dan  jumlah  belanja  yang  dianggarkan  dapat ditetapkan sesuai batas kebutuhan(Putra, 2018).

## Pengertian Analisis Rasio Keuangan Daerah
Menurut Halim(2007), analisis rasio keuangan yaitu usaha mengidentifikasi ciri- ciri  keuangan  berdasarkan  laporan  yang  ada.  Dalam  menganalisis  laporan  keuangan daerah digunakan analisis rasio keuangan pada laporan tersebut.Menurut Halim (2008) cara  yang  dilakukanuntuk  mengukur  kinerja  pemerintahan  untuk  mengelola  keuangan daerahnya  yaitu  menggunakan  alat  analisis  rasio  keuangan  yang  sudah  dipertanggung jawabkan oleh pemerintah daerah.

## Penelitian Terdahulu
Ana  Prihatiningsih  (2010)  menunjukkan  hasil  penelitiannya  pada  keuangan daerah  di  kota  Surakarta  secara  deskriptif  antara  tahun  2003-2008,  pendapatan  daerah tersebut  mengalami  kenaikan,  sedangkan  hasil  analisisnya  secara  kuantitatif menunjukkan masih belum mampu secara keuangan.
Juhar  Latifah  (2017)pada  hasil  penelitiannya  menunjukkan  bahwa  berdasarkan rasio  derajat  desentralisasi  fiskal  di  Kabupaten  Tapin  cukup  mampu,  kemandirian keuangan daerahnya sedikit lebih mampu, dan berdasarkan efektifitas sudah efektif dan efisiensi masih berfluktuasi dan pertumbuhannya masih negatif.
Lazyra  KS  (2016)pada  hasil  penelitian  menunjukkan  kota  medan  kinerja keuangan  daerahnya  mengalami  penurunan  dari  hasil  penggunaan  rasio  keuangan daerah terlihat dari kurang maksimalnya kurang maksimalnya pendapatan daerah, rasio kemandirian  masih  rendah,  dan  rasio  efektivitas  masih  belum  efektif  dan  rasio efisiensinya sudah efisien.

## Metode Penelitian
Teknik Pengumpulan Data
Teknik  pengumpulan  data  penelitian  ini  menggunakan  teknik  dokomentasi. Teknik  dokumentasi  penelitian  ini  adalah  pencatatan,  mengumpulkan  kemudian mempelajari  data  dari  laporan  keuangan  daerah  berupa  LRA  APBD  Kabupaten  Hulu Sungai  Utara  antara  tahun  2012-2017  yang  diperlukan  oleh  peneliti  dan  juga  sebagai pendukung  dengan  wawancara  yaitu  memperoleh  informasi  dengan  cara  bertanya langsung kepada pihak yang bersangkutan tentang keuangan daerah.

## Teknik Analisis Data
Teknik  analisis  data  penelitian  ini  mengunakan  metode  deskkriptif  kuantitatif berupa  perhitungan-perhitungan  rasio  keuangan  daerah  meliputi  rasio  kemandirian, rasio efektivitas dan efisiensi juga rasio pertumbuhan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Rasio Kemandirian Daerah
Tabel 2 Analisis Rasio Kemandirian Daerah PAD Murni Tahun Realisasi PAD Murni (Rp) Pendapatan Transfer (Rp) Rasio Kemandirian Pola Hubungan 2012 33.100.013.420,34 655.581.491.264,00 5% Instruktif 2013 45.728.640.167,91 713.207.385.438,00 6% Instruktif 2014 92.003.509.511,35 769.195.454.181,00 12% Instruktif 2015 100.606.487.787,67 956.362.701.091,00 10% Instruktif 2016 95.440.232.946,53 1.103.797.214.867,00 9% Instruktif 2017 131.597.974.168,19 946.288.677.125,00 14% Instruktif Rata-rata 9,3% Instruktif
Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten HSU ( data diolah )
Dari  uraian  diatas  terlihat  bahwa  kemandirian  daerah  Kabupaten  Hulu  Sungai Utara  tahun  2012-2017  tersebut  terlihat  hasil  rasio  tertinggi  pada  tahun  2017  yaitu dengan  presentase 14% dari PAD sebesar Rp. 131. 597.974.168,19 dengan pendapatan transfer    yang  didapat  sebesar  Rp.  946.288.677.125,00  .  hasil  rasio  terendah  ada  pada tahun  2012  yaitu  presentasenya  5%  dari  PAD  sebesar  Rp.  33.100.013.420,34  dengan pendapatan  trasfer  sebesar  Rp.  655.581.491.264,00.  Dalam    mencukupi  kebutuhan pembiyaan kegiatan-kegiatan pemerintahan, pelayanan masyarakat dan pembangunannya  masih  rendah  dan  masih  berfluktuasi  disetiap  tahunnya  jika  dirata- ratakan nilai presentase rasio kemandirian menggambarkan daerah sebesar 9,3%.
Sedangkan dibandingkan pehitungan diatas tersebut maka dengan menggunakan PAD Bagi Hasil pada tabel 3 menunjukkan hasil sebagai berikut :
Tabel 3

## Analisis Rasio Kemandirian Daerah PAD Bagi Hasil
Tahun Realisasi PAD Bagi Hasil (Rp) Pendapatan Transfer (Rp) Rasio Kemandirian Pola Hubungan 2012 210.522.984.264,00 655.581.491.264,00 32% Konsultif 2013 178.656.482.938,00 713.207.385.438,00 25% Konsultif 2014 180.888.725.181,00 769.195.454.181,00 24% Instruktif 2015 204.419.762.055,00 956.362.701.091,00 21% Instruktif 2016 206.696.032.966,00 1.103.797.214.867,00 19% Instruktif 2017 145.583.651.015,00 946.288.677.125,00 15% Instruktif Rata-rata 23% Instruktif
Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten HSU ( data diolah )
Dari uraian diatas terlihat rasio kemandirian daerah pada PAD Bagi Hasik yang tertinggi  ada  pada  tahun  2012  yaitu  dengan  presentase  32%  dari  PAD  bagi  hasil angkanya  sebesar  Rp.  210.522.984.264,00  dengan  pendapatan  transfer  yang  diperoleh sebesar  Rp.  655.581.491.264,00.  Hasil  rasio  terendah  ada  pada  tahun2017  dengan presentase  15%  PAD  bagi  hasil  yang  didapat  sebesar  Rp.  145.583.651.015,00  dengan hasil  pendapatan  trasfer  sebesar  Rp.  946.288.677.125,00.  Nilai  rata-rata  PAD  Bagi Hasil yaitu 23% maka dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Hulu Sungai Utara berada dalam kemandirian 0-25% artinya masih rendah. Pola hubungan instruktif yang didapat menunjukkan  bahwa  peranan  pemerintah  pusat  lebih  dominan  daripada  daerahnya artinya  daerah  kabupaten  Hulu  Sungai  Utara  masih  belum  mampu  secara  keuangan. Perlu  melakukan  sosialisasi  secara  lebih  partisifatif  guna  mengajak  masyarakat  agar sadar  untuk  giat  membayar  pajak.  Salah  satu  penerimaan  pajak  yang  terus  didorong yaitu  pajak  BPHTB,  pajak  sarang  burung  walet,  pajak  penerangan  jalan.  Sedangkan beberapa  pajak  yang  perlu  ditingkatkanmisalnya  pajak  hotel,  pajak  air  bawah  tanah, pajak  sarang  burung  walet.  Sehingga  apabila  hal  tersebut  dapat  berjalan  dengan  baik maka akan memberikan dampak positif terhadap penerimaan PAD agar lebih mandiri.

## 2. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal
Tabel 4
Analisis Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal (RDDF) PAD Murni Tahun Realisasi PAD Murni (Rp) Realisasi Pendapatan Daerah (Rp) RDDF Kemampuan keuangan 2012 33.100.013.420,34 744.540.734.786,74 4% Sangat Kurang 2013 45.728.640.167,91 823.392.658.813,61 6% Sangat Kurang 2014 92.003.509.511,35 912.873.911.879,85 10% Sangat Kurang 2015 100.606.487.787,67 1.108.140.034.868,67 9% Sangat Kurang 2016 95.440.232.946,53 1.205.304.880.763,53 8% Sangat Kurang 2017 131.597.974.168,19 1.082.545.967.503,19 12% Kurang Rata-rata 8,15% Sangat Kurang
Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten HSU ( data diolah )
Dari  hasil  perhitungan  tabel  4  diatas  pada  tahun  2012  yaitu  sebesar  4%,  pada tahun  2013  rasionya  sebesar  6%,  pada  tahun  2014  meningkat  menjadi  10%,  ditahun 2015 turun menjadi 9%, dan pada tahun 2016 turun lagi menjadi 8%, dari tahun 2012- 2016  masuk  kriteria  sangat  kurang,  tetapi  pada  tahun  2017  mengalami  kemajuan peningkatan rasio menjadi 12% masuk kriteria sangat kurang atau masih rendah.
Dari paparan diatas dapat diketahui atau dilihat bahwa kinerja keuangan daerah di Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2012-2017 dengan menggunakan analisis rasio derajat  desentralisasi  fiskal  dengan  pendapatan  asli  daerah  (PAD)  yang  digunakan masuk kategori sangat kurang atau masih sangat rendah.
Tabel 5 Analisis Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal (RDDF) PAD Bagi Hasil
Tahun Realisasi PAD Bagi Hasil (Rp) Realisasi Pendapatan Daerah (Rp) RDDF Kemampuan keuangan 2012 210.522.984.264,00 744.540.734.786,74 28% Cukup 2013 178.656.482.938,00 823.392.658.813,61 22% Cukup 2014 180.888.725.181,00 912.873.911.879,85 20% Kurang 2015 204.419.762.055,00 1.108.140.034.868,67 18% Kurang 2016 206.696.032.966,00 1.205.304.880.763,53 17% Kurang 2017 145.583.651.015,00 1.082.545.967.503,19 13% Kurang Rata-rata 20% Kurang
Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten HSU ( data diolah )
Dari uraian pada Tabel 5 diatas menunjukkan hasil rata-rata presentase sebesar 20% dalam jangka waktu selama enam tahun terakhir  ini kabupaten Hulu Sungai Utara berada  dalam  skala  interval  10,01%-20,00%  atau  bisa  diartikan  dalam  kemampuan keuangan daerahnya kurang. Dalam hal ini PAD sendiri dalam hal berkontribusi masih
rendah  menyumbang  untuk  pendapatan  daerah,  artinya  PAD  sendiri  belum  bisa memembantu  pemerintah  daerah.  Upaya  yang  telah  dilakukan  pemerintah  Kabupaten Hulu  Sungai  Utara  meningkatkan  PAD  dari  sektor  pajak  diantaranya  yaitu  pemberian penghargaan  kepada  kecamatan  yang  terbesar  dan  tercepat  melunasi  BPHTB  serta penghargaan perwakilan wajib pajak individual yang telah membayar BPHTB.

## 3. Rasio Efektivitas dan Efisiensi
Tabel 6 Analisis Efektivitas PAD Murni Tahun Realisasi PAD Murni (Rp) Anggaran PAD Murni (Rp) Rasio Efektivitas PAD Murni Kriteria 2012 33.100.013.420,34 30.747.589.100,00 108% Efektif 2013 45.728.640.167,91 33.949.888.250,00 135% Efektif 2014 92.003.509.511,35 63.747.318.067,00 144% Efektif 2015 100.606.487.787,67 93.911.112.101,85 107% Efektif 2016 95.440.232.946,53 91.500.000.000,00 104% Efektif 2017 131.597.974.168,19 122.443.009.300,00 107% Efektif Rata-rata 118% Efektif
Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten HSU ( data diolah )
Dari  uraian  di  tabel    6  diatas  hasil  rasio  efektivitas  pada  tahun  2012  dengan angka  presentase  sebesar  108%    masuk  kategori  efektif,  sampai  tahun  2014  terus mengalami  peningkatan  presentase,  pada tahun  2015 mengalami  penurunan  presentase menjadi  107%  masih  masuk  kategori  efektif  dan  terus  mengalami  penurunan  sampai tahun 2016, dan  pada tahun 2017 kembali mengalami peningkatan presentase menjadi 107%.  Didapati  hasil  rata-rata  kabupaten  Hulu  Sungai  Utara  tahun  2012-2017 presentase sebesar 118% masuk kedalam kriteria efektif.
Jika dibandingkan dengan menggunakan PAD Bagi Hasil berikut :
Tabel 7 Analisis Rasio Efektivitas PAD Bagi Hasil Tahun Realisasi PAD Bagi Hasil (Rp) Anggaran PAD Bagi Hasil (Rp) Rasio Efektivitas PAD Bagi Hasil Kriteria 2012 210.522.984.264,00 161.173.078.777,00 131% Efektif 2013 178.656.482.938,00 169.031.696.453,00 106% Efektif 2014 180.888.725.181,00 219.247.089.027,00 83% Tidak Efektif 2015 204.419.762.055,00 208.152.067.879,00 98% Tidak Efektif 2016 206.696.032.966,00 155.024.143.711,08 133% Efektif 2017 145.583.651.015,00 137.937.433.590,55 106% Efektif Rata-rata 109% Efektif Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten HSU ( data diolah )
Dari uraian tabel 7 tersebut dapat diketahui kinerja keuangan daerah  kabupaten Hulu  Sungai  Utara  tahun  2012-2017  dengan  analisis  efektivitas  PAD  Bagi  Hasil  hasil nilai  rata-rata  diperoleh  sebesar  109%  masuk  dalam  kriteria  efektif  karena  angka tersebut  melebihi  angka  yang  harus  dicapai  yaitu  lebih  dari  100%  hal  ini menggambarkan kemampuan daerah tersebut semakin baik terutama dalam pengelolaan anggaran  serta  realisasi  yang  didapat.  Untuk  kedepannya  upaya  yang  harus  dilakukan yaitu  menjaga  keefektifitasannya  supaya  kabupaten  Hulu  Sungai  Utara  mampu melakukan anggaran sesuai dengan potensi yang sudah ada.

## Tabel 8
Analisis Rasio Efisiensi Tahun Realisasi Belanja Daerah (Rp) Realisasi Pendapatan Daerah (Rp) Rasio Efisiensi Kriteria 2012 652.575.232.441,00 744.540.734.786,74 88% Cukup Efisien 2013 701.803.857.584,00 823.392.658.813,61 85% Cukup Efisien 2014 831.031.945.977,70 912.873.911.879,85 91% Kurang Efisien 2015 1.096.539.884.203,16 1.108.140.034.868,67 99% Kurang Efisien 2016 1.308.037.433.406,00 1.205.304.880.763,53 109% Tidak Efisien 2017 1.125.469.401.993,90 1.082.545.967.503,19 104% Tidak Efisien Rata-rata 96% Kurang Efisien
Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten HSU ( data diolah )
Dari  uraian  di Tabel  8  kabupaten  Hulu  Sungai  Utara  dalam  kurun  waktu enam tahun  terakhir dari tahun 2012-2017 berada dalam skala interval antara 80-100% ketas maka  bisa  dikatakan  dalam  rasio  efisiensi  masih  berfluktuasi  antara  cukup  efisien, kurang  efisien  dan  kurang  efisien  dan  tidak  efisien  .  Hasil  rata-rata  presentase  rasio efisiensi daerah kabupaten Hulu Sungai Utara dalam kurun waktu enam tahun terakhir ini  sebesar  96%  berada  dalam  skala  interval  antara  80%-100%  hasilnya  masih  kurang efisien. Pemerintah daerah seharusnya dapat menekan laju belanja daerah supaya lebih memperhatikan pendapatan yang direalisasikan agar sesuai dengan pendapatan yang ada untuk biaya belanja daerah.
4. Rasio Pertumbuhan Pendapatan
Tabel 9 Analisis Rasio Pertumbuhan pendapatan Tahun Realisasi Pendapatan daerah (Rp) Rasio Pertumbuhan 2012 744.540.734.786,74 0% 2013 823.392.658.813,61 11% 2014 912.873.911.879,85 11% 2015 1.108.140.034.868,67 21% 2016 1.205.304.880.763,53 9% 2017 1.082.545.967.503,19 -10% Rata-rata 7% Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten HSU ( data diolah )
Dari uraian tabel 9 diatas hasil rasio pertumbuahn pendapatan tertinggi ada pada tahun  2015  dengan  angka  presentase  sebesar  21%  tumbuh  positif  dan  hasil  dari pertumbuhan pendapatan  yang terendah ada pada tahun 2017 yaitu dengan presentase - 10%  tumbuh  negatif  hal  ini  disebabkan  oleh  penurunan  pendapatan  transfer  terutama dari  dana  perimbangan.    jika  ditotal  rata-rata  rasio  pertumbuhan  pendapatan  daerah sebesar  7%  dilihat  dari  perkembangan  rasio  pertumbuhan  dari  tahun  2012-2017 mengalami  peningkatan  maka  dapat  dikatakan  tumbuh  dengan  positif.  Berikut  tabel rasio pertumbuhan pendapatan asli daerah :
Tabel 10
Analisis Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah
Tahun Realisasi PAD (Rp) Rasio Pertumbuhan 2012 33.100.013.420,34 0% 2013 45.728.640.167,91 38% 2014 92.003.509.511,35 101% 2015 100.606.487.787,67 9% 2016 95.440.232.946,53 -5% 2017 131.597.974.168,19 38% Rata-rata 30% Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten HSU ( data diolah )
Dari  uraian  tabel  10  hasil  rasio  pertumbuhan  pendapatan  asli  daerah  di kabupaten  Hulu  Sungai  Utara  yang  tertinggi  ada  pada  tahun  2014  dengan  angka presentase yaitu 101% tumbuh dengan sangat positif. Hasil rasio pertumbuah pendpatan
asli  daerah  yang  terendah  ada  pada  tahun  2016  dengan  presentase  -5%  hal  ini dikarenakan    adanya  penurunan  target  dari  pemerintah  daerah  mengakibatkan pertumbuhan  pendapatan  asli  daerah    di  tahun  2016  tumbuh  negatif.    jika  dilihat  dari perkembangan  rasio  pertumbuhan  pendapatan  asli  daerah  dalam  kurun  waktu  enam tahun  dari  tahun  2012-2017  mengalami  pertumbuhan  yang  cukup  tinggi  yaitu  30% dibandingkan  dengan  pertumbuhan  pendapatan  daerah.  Hal  ini  dapat  disimpulkan  dari hasil  rasio  pertumbuhan  pendapatan  pada  kabupaten  Hulu  Sungai  Utara  tahun  2012- 2017 tumbuh dengan positif.

## PENUTUP

## Implikasi Penelitian
Hasil  dari  semua  rasio  keuangan  daerah  dapat  disimpulkan  bahwa  Kabupaten Hulu  Sungai  Utara  untuk  kemandiriannya  masih  belum  mampu  menjalankan  kegiatan otonomi daerah, jika dilihat dari tingkat kemampuan PAD masih rendah dan efisensinya masih kurang akan tetapi pada rasio efektivitasnya sudah efektif juga pertumbuhannya sudah tumbuh positif. Maka perllu adanya usaha dan upaya yang lebih lagi untuk bisa mengurangi  ketergantungan  dari  pusat  melalui  pengoptimalan  sumber  daya  yang dipunyai daerah Hulu Sungai Utara.

## Keterbatasan Penelitian
Penelitian  ini  hanya  menggunakan  rasio  kemandirian  daerah,  rasio  derajat desentralisasi  fiskal,  rasio  efektivitas  dan  efisiensi,  dan  rasio  pertumbuhan  pendapatan sehingga  masih  memiliki  keterbatasan  dalam  mengukur  kinerja  keuangan  daerah. Dan ruang  lingkup  yang  diteliti  hanya  di  daerah  Kabupaten  hulu  Sungai  Utara,  sehingga belum  bisa  melihat  secara  keseluruhan  kemampuan  keuangan    daerah  pemerintah daerah secara lebih luas.

## Simpulan
Dari penelitian ini dapat menyimpulkan bahwaberdasarkan rasio-rasio keuangan daerah  daerah  Kabupaten  Hulu  Sungai  Utara  tahun  2012-2017  diperoleh  dengan membandingkan PAD Murni dan PAD Bagi Hasil dari mulai rasio kemandirian daerah berada dalam skala interval 0-25% menunjukkan pola hubungan instruktif. Rasio derajat
desentralisasi  fiskal  berada  dalam  skala  interval  00,00%-20,00%  menunjukkan kemampuan PAD masih rendah. Rasio efektivitasnya berada dalam kriteria lebih dari > 100% maka dapat dikatakan efektif. Rasi Efektifitasnya ada diskala interval 80%-100% keatas maka hasilnya masih kurang efisien. Dan rasio pertumbuhan tumbuh Positif.

## Saran
Pemerintah Hulu Sungai Utara harus menggali potensi yang dapat meningkatkan PAD seperti memperluas basis cakupan pajak daerah. Meningkatkan kegiatan ekonomi di  Kabupaten  Hulu  Sungai  Utara  menjadi  lebih  intensip  sehingga  retribusi  yang dipungut  daerah  menjadi  meningkat.  Meningkatkan  pengembangan  inovasi-inovasi pada  potensi  yang  dimiliki  daerah  Hulu  Sungai  Utara,  seperti  pengembangan  objek wisata,  terutama  yaitu  candi  Agung  agar  dapat  menambah  retribusi  daerah  melalui kunjungan  wisata  dan  peningkatan  pajak  daerah  melalui  kegiatan-kegiatan  usaha ekonomi  di  sekitar  candi  Agung.  Mengoptimalkan  BUMD  agar  menjadi  lebih  efektif dan efisien supaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguasaan sumber daya  ekonomi  seperti  :  PDAM.  Dan  Harus  adanya  sinergi  antara  masyarakat, pemerintah  daerah  dan  juga  swasta  agar  terlaksananya  pembangunan  daerah  yang berkesinambunagan. Dan pembagian dana bagi hasil yang diterima oleh kabupaten /kota yang  diatur  dalam  Undang-undang  nomor  33  tahun  2004  pasal  13  ayat  1,2  dan  3 menyatakan pembagian bagi hasil pph adalah sebesar 20% yang dibagi kepada provonsi dan  kabupaten/kota  dengan  imbangan  60%  untuk  kabupaten/kota  dan  40%  untuk provinsi maka bagi pemerintah pusat agar dapat meningkatkan porsi bagian daerah dari 20% menjadi lebih  tinggi (naik sekitar 10%) dengan imbangan naik dari 60% menjadi 80%  untuk  kabupaten/kota  dan  20%  untuk  provinsi.  Supaya  dapat  meningkatkan Pendapatan Asli Daerah suatu daerah khususnya di kabupaten Hulu Sungai Utara.

## Daftar Referensi
Halim, A. (2004). Manajemen Keuangan Daerah (Edisi Revi). Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
Halim,  A.  (2007). Akuntansi  Sektor  Publik  Akuntansi  Keuangan  Daerah .  Jakarta: Selemba Empat.
Halim, A. (2008). Akuntansi Keuangan Daerah . Yogyakarta: Selemba Empat.
KS,  L.  (2016). Analisis  Rasio  Keuangan  Daerah  Dalam  Menilai  Kinerja  Keuangan
Pemerintah di Kota Medan . Retrieved from http://balitbang.pemkomedan.go.id/
Latifah,  J.  (2017). Analisis  Kinerja  Keuangan  Derah  Dalam  Menunjang  Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Tapin .
Mardiasmo. (2002). Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah . Yagyakarta: Andhi.
Prihatiningsih, A. (2010). Analisis Kemampuan Keuangan daerah Dalam pelaksanaan
Otonomi Daerah Di Kota Surakarta . Retrieved from
https://eprints.uns.ac.id/10143/
Putra,  W.  (2018). Tata  Kelola  Ekonomi  Keuangan  Daerah .  Depok:  PT  Raja  Grafindo
Persada.
Sujarweni, V. W. (2015). Akuntansi Sektor Publik . Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014. Undang-undang Republik
Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah . , (2014).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004. Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor  33  Tahun  2004  Tentang  Perimbangan  Keuangan  Antara Pemerintah . , (2004).