Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 3 September - Desember 2022

## KEDUDUKAN HUKUM DOKTER YANG MENOLAK SEBAGAI EKSEKUTOR KEBIRI KIMIA
Jihan Nika Rohfatul Adhana 1 , Hari Soeskandi 2 1,2 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Email: jihanika549@gmail.com , Soeskandihari@gmail.com

## ABSTRAK
Di  balik  argumentasi  penjatuhan  sanksi  kebiri  kimia  terhadap  pelaku  tindak  pidana  pedofilia,  yang tergolong  kejahatan  berat  karena  jumlah  korban  yang  tinggi  dan  menimbulkan  trauma  psikologis  dan kerugian  bagi  anak  yang  masih  mmeiliki  masa  depan.  Oleh  karena  itu,  pemerintah  Indonesia menanggapi  masalah  ini  dengan  serius  dan  memberlakukan  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2016, yang memberikan hukuman tambahan bagi pelaku pedofilia berupa kebiri kimia. Hukuman tambahan ini menjadi  penyebab  kepedulian  negara  terhadap  anak  bangsa  dan  generasi  yang  akan  datang.  Akan tetapi, hal ini menimbulkan dilema bagi dokter yang memiliki profesi dan pengalaman sendiri di bidang medis, yang  layak  menjadi  pelaku  kebiri  kimia terhadap  pelaku  kejahatan.  Ketua  atau  Presiden  Ikatan Dokter  Indonesia  (IDI)  mengatakan  akan  menolak  penggunaan  dokter  sebagai  penegak  sanksi  kebiri kimia. Profesi kedokteran terlibat  dalam  proses  pemidanaan  melalui kebiri kimia  terhadap  aturan  etik atau  (sumpah)  dan  Undang-Undang  Praktik  Kedokteran  Nomor  29  Tahun  2004,  yang  mereka  jadikan pedoman  dalam  menjalankan  segala  tindakannya.  Penulis  memfokuskan  pada  status  hukum  seorang dokter yang menolak kebiri kimia. Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normative dengan pendekatan hukum atau perundang-undangan (statute  approach), pendekatan konseptual (conseptual approach). Keterlibatan profesi kedokteran dalam proses pemidanaan melalui kebiri kimia bertentangan dengan Kode Etik atau (Sumpah)  dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun Praktik Kedokteran 2004 yang mereka  jadikan  pedoman  dalam  menjalankan  segala  tugasnya.  gerakan  Penulis  menitikberatkan  pada status  hukum  seorang  dokter  yang  menolak  kebiri  kimia.  Artikel  ini  menggunakan  metode  penelitian hukum dengan pendekatan hukum, pendekatan konseptual. mereka menggunakannya sebagai panduan untuk semua tindakan kedudukan hukum seorang dokter yang menolak kebiri kimia jelas di sini. Tidak diragukan lagi, dokter akan menjadi tim asisten jaksa dalam eksekusi kejahatan seksual terhadap anak berupa  sanksi  kebiri  kimia,  yang  diperintahkan  oleh  pengadilan  Mojokerto  untuk  melakukan pelanggaran seksual terhadap saudara Muhammad Aris (MA) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (kotak  tinta)  dan tidak  lagi ditolak oleh dokter karena melanggar Kode Etik  Kedokteran atau UU Praktik  Kedokteran  No.  Karena  Kode  Etik  bukan  undang-undang,  maka  Kode  Etik  bukanlah  tindakan legislatif, melainkan aturan dalam kedokteran yang biasanya hanya diterima oleh golongan tertentu jika ditetapkan  oleh  Ikatan  Dokter  Indonesia  (IDI).  Seperti,  aturan  etika  harus  mematuhi  hukum  sesuai dengan  hierarki  perundang  undangan.  Penulis  menggunakan,  memodifikasi,  atau  mencabut  asas preemption Lex Posteriori Derogat Legi Priori ketika membandingkan atau menganalisis undang-undang yang  akan  dikenakan  dokter  atau  digunakan  sebagai  bahan  referensi,  dengan  mengakui  bahwa pertentangan  undang-undang  lama  mengenai  subjek  yang  sama  telah  diterbitkan  Undang-Undang Praktik  Kedokteran  No.  29  Tahun  2004  tanggal  6  Oktober  2004  dan  mulai  berlaku  pada  tanggal  6 Oktober  2005.  Sementara  itu,  Undang-Undang  Perlindungan  Anak  No.  17  tanggal  2016  dan  mulai berlaku  pada  tanggal  9  November  2016.  disini  penulis  menyimpulkan  bahwa  dokter  harus  mematuhi undang-undang  baru  menurut  asas  Lex Posteriori  Derogat Legi  Priori.  Dengan  dasar  yang  begitu  kuat, tidak perlu menempatkan dokter dalam dilema untuk menjadi kebiri kimia.
Kata Kunci : Kedudukan Hukum Dokter, Eksekutor, Kebiri Kimia
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 3 September - Desember 2022

## Abstract
He is behind the arguments  against the imposition of chemical castration sanctions  on perpetrators of pedophilia  crimes,  which  are  considered  serious  crimes  due  to  the  high  number  of  victims  and  cause psychological  trauma  to  children  and  harm.  Therefore,  the  Indonesian  government  took  this  issue seriously  and  enacted  Law  No.  17  of  2016,  which  provides  additional  punishments  for  pedophile criminals in the form of chemical castration. This additional punishment is a cause of state concern for the children of the nation and for generations to come. This creates a dilemma, however, for doctors who have their own profession and experience in the medical field, who are worthy of being the perpetrators of  chemical  castration  on  criminals.  The  President  of  the  Indonesian  Medical  Association  (IDI)  said  he would  reject  use  of  doctors  as  enforcers  of  chemical  castration  sanctions.  The  medical  profession  is involved in the process of punishment through chemical castration against ethical rules or (oath) and the Medical Practices Act No. 29 of 2004, which they use as a guide to carry out all their actions. The author focuses on the legal status of a doctor who refused chemical castration. The article uses the method of legal research with a legal approach, a conceptual approach. It is against the Code of Ethics or (Oath) and  the Law  on  Medical  Practices  No.  The  author  focuses  on  the  legal  status  of  a  doctor who refused chemical castration. The article uses the method of legal research with a legal approach, a conceptual approach.  The  involvement  of  the  medical  profession  in  the  process  of  punishment  through  chemical castration is against the Code of Ethics or (Oath) and e Law No. 29 of Medical Practice 2004, which they use  as  a  guide  in  carrying out  all  their  duties.  movements The  author  focuses  on  the  legal  status  of  a doctor  who  refused  chemical  castration.  The  article  uses  the  method  of  legal  research  with  a  legal approach, a conceptual approach. The article uses the method of legal research with a legal approach, a conceptual approach. The involvement of the medical profession in the process of punishment through chemical castration is against the Code of Ethics or (Oath) and e Law No. 29 of Medical Practice 2004, which  they  use  as  a  guide  in  carrying  out  all  their  duties.  movements  The  author  focuses  on the  legal status of a doctor who refused chemical castration. Article, he uses a legal research method with a legal, conceptual approach. The article uses the method of legal research with a legal approach, a conceptual approach. they used it as a guide for all actions. The author focuses on the legal status of a doctor who refused  chemical  castration.  The  article  uses  the  method  of  legal  research  with  a  legal  approach,  a conceptual approach. they used it as a guide for all actions.The legal position of a doctor who refuses chemical castration is clear here. There is no doubt that doctors will be an assistant prosecutor's team in the execution of sexual crimes against children in the form of chemical castration sanctions, ordered by the  Mojokerto  court  to  commit  sexual  offenses  against  Mohammed.  Brother  Aris  (MA),  which  has permanent  legal  force  (ink  box)  and  is  no  longer  rejected  by  doctors  due  to  violations  of  the  Medical Ethics Code or the Medical Practices Act No. Because the Code of Ethics is not a law, the Code of Ethics is not  a  legislative  act,  but  a  rule  in  medicine  that  is  usually  only  accepted  by  certain  groups  if  it  was established  by  the  Indonesian  Medical  Association  (IDI).  As,  ethical  rules  must  comply  with  the  law  in accordance with the legislative hierarchy. modeThe author uses, modifies, or withdraws the principle of preemption Lex Posteriori Derogat Legi Priori when comparing or analyzing the laws to which physicians will be subject or to be used as reference material, acknowledging that the conflict of old law concerning with the same subject. . It was published Law of Medical Practice No. 29 of 2004 dated October 6, 2004 and came into force on October 6, 2005. In the meantime, the Child Protection Law No. 17 dated 2016 and came into force on 9 November 2016. here the author concludes that doctors must comply with the new law according to the principle of Lex Posteriori Derogat Legi Priori. With such a strong foundation, there is no need to put doctors in a dilemma to become a chemical castration.
Keywords : Legal Standing of Doctors, Executors, Chemical Castration
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 3 September - Desember 2022

## PENDAHULUAN
Indonesia yang merupakan negara hukum di mana tidak seorangpun dapat berdiri diatas hukum dan tentunya harus mematuhi dan tunduk pada standar hukum yang ditetapkan tanpa terkecuali.  Pelaksanaan  kekuasaan  negara  harus  berdasarkan  hukum  positif  yang  berlaku  di indonesia,  dan  bukan  titah  kepada  negara.  Dimana  Negara  dan  lembaga  lainnya,  tentunya harus tetap berdasarkan pada hukum dalam segala tindakannya dan dapat bertanggung jawab secara  hukum.  Konsep  negara  hukum  sendiri  terdapat  dalam  pengertian  yang  secara  tegas dinyatakan  dalam  alinea  ke  3  Pasal  1  Undang  Undang  dasar  1945  yang  menegaskan  bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”.
Namun pada faktanya, masih banyak orang atau masyarajat yang melanggar aturan atau melanggar  hukum  di  Indonesia.  Mengingat  masih  banyaknya  kejahatan  seperti  pedofilia, kejahatan terhadap anak dan kejahatan lainnya yang meningkat disetiap tahun. Salah satunya kejahatan  Pedofilia  yang  bisa  juga  disebut  hubungan  seksual  terhadap  anak  menyimpang. Dimana  kejahatan  seksual  yang  dilakukan  terhadap  anak  ini  tentunya  memiliki  dampak  yang besar  yang  kemudian  dapat  mempengaruhi  pertumbuhan  dan  perkembangan  anak  dan  yang menyebabkan trauma psikologis serta penyakit mental yang berkepanjangan. Kasus kekerasan terhadap  anak  di  Indonesia  telah  memicu  kemarahan  dan  kekhawatiran  masyarakat  luas, bagaimana tidak, mengingat bahwa anak merupakan asset negara yang harus dilindungi maka tentunya negara memiliki peranana penting dalam memenuhi hak hak anak serta memberikan perlindungan  terhadap  anak,  sehingga  pemerintah  memiliki  solusi  untuk  mengatasi  kasus  ini dan  mencegah  pedofilia  yang  merupakan  kejahatan  luar  biasa.  Kejahatan-kejahatan  tersebut secara  serius  dapat  mempengaruhi  tumbuh  kembang  anak  dengan  merugikan  perkembangan masa depan mereka (Eddyono, 2017).
Dimana  semua  anak  tak  terkecuali  sejak  ia  masih  dalam  kandungan  ibunya  tentunya telah memiliki hak yang dilindungi oleh HAM, yang dinyatakan dalam ayat (2) Pasal 28B Undan Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  yang  menyatakan  bahwa “setiap  anak berhak  untuk  hidup,  tumbuh,  berkembang,  dan  bebas  dari  kekerasan  dan  diskriminasi ” .  Dan juga  hak-hak  anak  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Perlindungan  Anak  Indonesia  No.  35
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 3 September - Desember 2022
Tahun 2014 maka dengan dasar hukum itulah dapat dipahami bahwa betapa pentingnya hal ini bagi anak sebagai generasi penerus bangsa ini, yang menjadi salah satu indikator keberhasilan bangsa dalam bentuk investasi (Sayudi, 2016).
Pemerintah Indonesia memastikan kasus pedofilia dapat ditangani dengan mengeluarkan aturan hukum,  dalam hal ini yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan  pemerintah  pengganti  UU  (  PERPU  )  NO  1  tahun  2016  tentang  perubahan  kedua terhadap  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak.  Dalam  alinea ketujuh Pasal 81 UU tersebut ditentukan bahwa “ terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat   (4)  dan  yat  (5)  dapat  dikenai  tindakan  berupa  kebiri  kimia  dan  pemasangan  alat  berupa pendeteksi  elektronik  “  pasal  ini  menjelaskan  bahwa  pemerintahtelah melegalkan  hukuman kebiri  bagi  mereka  yang  melakukan  kejahatan  seks  terhadap  anak.  Hukuman  kebiri  ini mendorong  pemulihan  baru  bagi  pelaku  pelecehan  seksual  anak  dan  bertindak  sebagai pencegah  untuk  mencegah  pelaku  mengulangi  tindakan  yang  memalukan  secara  hukum  dan sosial. ( Setiyawan & Wibowo, 2017)
Oleh  karena  itu,  diharapkan  kebiri  kimia  tetntunya  dapat  menjamin  kepastian  hukum khususnya  pada  tahap  penegakan  hukum  di  Indonesia  dan  hal  inijuga  merupakan  langkah dalam pembaharuan hukum pidana di indonesia, sehingga dapat menjamin keadilan  terhadap korban  tindak  pidana,  khususnya  keluarga  korban  kejahatan  seksual  terhadap  anak,  dan penerapan  pemidanaan  hukumuna  kebiri  bagi  para  pedofilia  ini  juga  dapat  memberikan manfaat yaitu untuk dijadikan terapi (pengobatan dan mengatasi disfungsi seksual.  Dimana di negara  Amerika  Serikat  bagian  California,  penerapan  kebiri  kimia  ini  terbukti  efektif  sebagai penegak  hukum  pada  terpidana  kejahatan  pedofilia,  mengingat  kejahatan  tersebut  dapat dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa. (Sumanto, 2017).
Kebiri  merupakan  suatu  bentuk  hukuman,  tindakan  atau  pengobatan  dan  akhir-akhir  ini menjadi sebuah gejala diberbagai negara tak terkecuali Indonesia itu sendiri dan juga di negara bagian Uni Eropa dan Amerika Serikat. Merujuk pada statistik pemerkosaan verbal di berbagai negara di dunia atau statistik pemerkosaan global, saat ini ada 20 negara yang melakukan kebiri kimia ( Wahyuni, 2017).
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 3 September - Desember 2022
Kebiri pada pria adalah prosedur yang menyebabkan seorang pria kehilangan fungsi buah zakarnya,  kehilangan  libidonya  dan  menjadi  tidak  subur.  Ada  dua  jenis  prosedur  pengebirian, prosedur  bedah  dan  kimia.  Pengebirian  atau  operasi  testis  memiliki  konsekuensi  yang  tidak dapat diubah. Selama proses Kebiri dilakukan, maka eksekutor dalam hal ini yaitu dokter akan memberikan  obat-obatan  yang  berkala  yang  dimaksudkan  agar  dapat  menurunkan  kadar testosteron pada tubuh, sehingga dapat menurunkan gairah seks. Efek dari kebiri kimia kadang- kadang dapat mereda setelah pengobatan dihentikan.
Dalam  sejarah  kebiri  kimia,  Victor  T.  Cheney,  dalam  bukunya  “A  Brief  History  of Castration, 2nd Edition”, menyebutkan bahwa kebiri telah terjadi di Mediterania Timur 8.000- 9.000 tahun yang lalu. Dimana hukuman kebiri ini dilakukan dengan tujuan agar jenis kelamin perempuan lebih besar dari jenis kelamin laki-laki. Namun, masih belum ada kepastian bahwa kebiri  kimia  akan  diterapkan  pada  manusia.  Mesir  Kuno,  pada  2600  SM.  (SM),  budak  yang terbuang dianggap berharga karena dianggap patuh pada tuannya. Aksi yang sama juga terjadi di  negaranya,  yakni  di  Yunani,  sekitar  tahun  500  SM  dimana  pada  masa  itu  juga  para  budak- budak  tersebut  diberi  hukuman  kebiri  yang  dianggap  patuh  pada  tuannya  (  Soetedjo  et  l., 2018).
Isu  pemantauan  saat  ini  semakin  meningkat,  yaitu  pelecehan  seksual  terhadap  anak  atau pedofilia.  Pemerintah  Indonesia  memungkinkan  untuk  menangani  kasus  pedofilia  dengan mengeluarkan  aturan  hukum.  Dalam  alinea  ketujuh  Pasal  81,  ditentukan  bahwa  "langkah- langkah  seperti  penetapan  metode  seperti  pengebirian  kimia  dan  detektor  elektronik  dapat diterapkan terhadap generator yang ditentukan dalam alinea keempat dan kelima". Yang mana dapat  dijelaskan  bahwa  negara  Indonesia  melegalkan  hukuman  kebiri  bagi  pelaku  kejahatan seksual.
Hak  seseorang  yang  bertugas  dalam  suatu  pemerintahan  dan  diatur  oleh  suatu  sumbangan yang  telah  ditentukan  sebelumnya  untuk  melaksanakan  wewenangnya  disebut  wewenang, yang mengacu pada suatu permintaan hukum yang sah menurut aturan-aturan yang ada, dalam hal  ini  wewenang  itu  adalah  pejabat  yang  berwenang.  kewenangan  yang  dimiliki  oleh  suatu
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 3 September - Desember 2022
otoritas  atau  lembaga. Dalam hal  ini,  kedudukan  kewenangan  merupakan  kedudukan  penting dari segi hukum tata negara dan administrasi negara ( HR, 2006).
Philipus M. Hadjon mengeluarkan pernyataan:
Pemerintah  suatu  negara  harus  mengandalkan  otoritas  hukum  dalam  mengambil  tindakan hukum.  Ada  tiga  wewenang,  yaitu  wewenang  untuk  menganugerahkan,  wewenang  untuk mendelegasikan,  dan  wewenang  untuk  menetapkan.  Pembagian  kekuasaan  negara  menurut undang-undang  adalah  wewenang  untuk  mengangkat,  wewenang  yang  pertama  kali dilimpahkan adalah wewenang dan wewenang untuk menetapkan.(Muhsin, A., 2009)
Pendelegasian  wewenang  dari  satu  kelompok  pemerintahan  kepada  kelompok  pemerintahan yang  lain,  dalam  hal  ini  mendelegasikan  tanggung  jawab  dan  akuntabilitas  kepada  delegasi, merupakan  prosedur  otorisasi.  Setelah  haknya  dicabut,  pendonor  baru  dapat  menggunakan kembali kuasa ini berdasarkan prinsip "contrarius actus".(Muhsin, A., 2009). Prosedur otorisasi antara  atasan  dan  bawahan  adalah  konsep  otoritas.  Direktur  memanfaatkan  wewenang  yang telah diberikan kepadanya.
Dimana  wewenang  dalma  menjalankan  hukum  dalam  hal  melakukan  eksekusi  terhadap terpidana  justru  ditolak  oleh  ikatan  dokter  Indonesia  (ID)  yaitu  dalam  melakukan  penolakan terhadap  hukuman  tambahan  kebiri  kimia  ini  karena  melanggar  kode  etik  dokter  (sumpah). Karena  pada  dasarnya  para  dokter  menghormati  sumpah  kedokteran  yang  diberikan  kepada Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dalam KODEKI tahun 2012, Ayat 5 yang pada poinnya menyatakan bahwa  para  dokter  tiadak  akan  menggunakan  pengetahuan  atau  ilmu  yang  teleh  dimilikinya sebagai  seorang  dokter  untuk  hal  yang  bertentang  dengan  kemanusiaan  bahkan  jika  diancam sekalipun. “ , dan  juga  diatur  pada  angka  6,  saya  akan  menghormati  setiap  hidup  manusia dimulai  saat  pembuahan.  dengan  konsepsi.  Hal ini  terkait dengan  misi medis untuk  mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya agar dapat produktif dalam hidup.
Dimana ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) juga menolak karena dua alasan yaitu “kebiri kimia  adalah  bentuk  hukuman,  bukan  pelayanan  medis ” .  Menurutnya,  pemberian  hukuman tidak  berkaitan  dengan  kewenangan  dokter  sebagai  perawat  yang  memebrikan  pengobatan untuk  penyembuhan.  Oleh  karenya,  seniman  di  bidang  kesehatan  tidak  diatur.  Selain  itu,  Dr
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 3 September - Desember 2022
Daeng  Mohammed  Fakih  mengatakan  bahwa  jika  seorang  dokter  adalah  praktisi  kebiri  kimia, dapat  berdampak  and  menimbulkan  konflik  norma  yaitu  etika  kedokteran.  Kebiri  kimia  juga bertentangan  dengan  tujuan  praktik  kedokteran  dalam  UU  No.  29  Tahun  2004.  Praktek kedokteran  didasarkan  pada  Panchasila  dan  didasarkan  pada  nilai-nilai  ilmiah,  keadilan, keseimbangan, kebaikan, kemanusiaan dan keselamatan pasien.
Putusan  final  mengenai  sanksi  kebiri  kimia  yang  dijatuhkan  kepada  pelaku  seks  anak bernama Saudara Mohammed Aris (MA), di Pengadilan Negeri Mojokerto, merupakan putusan kebiri  kimia  pertama  yang  diterapkan  di  Indonesia.  Tim  dokter  khusus  akan  dcari  oleh  jaksa guna  untuk  segera  melakukan  eksekusi  terhadap  (MA)  yang  merupakan  terpidana  dengan hukuman  kebiri  kimia.  Namun  kemudian  disini  justru  dilema  atas  penolakan  langsungyang kemdudian  muncul  karena  para  dokter  adalah  pelayan  medis  dan  justru  hal  ini  bahkan melanggar  Kode  Etik  Kedokteran  dan  Undang-Undang  Praktik  Kedokteran  Nomor  29  Tahun 2004. Namun di sisi lain, pemerintah mengesahkan kebiri kimia dengan Undang-Undang Nomor 17  tahun  2016  tentang  Perlindungan  Anak.  Maka  berdasarkan  pada  hal  hal  yang  telah dipaparkan  oleh  penulsi  diatas  maka  penulis  tertarik  untuk  meneliti  lebih  dalam  dengan mengambil judul “ Kedudukan Hukum Dokter Yang Menolak Sebagai Eksekutor Kebiri Kimia “, yangmana    Penelitian  ini  nantinya  akan  difokuskan  untuk  meneliti  kedudukan  hukum  dokter yang menolak sebagai eksekutor kebiri kimia.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian dalam penulisan jurnal ini yaitu menggunakan metode penelitian normatif, dimana  penelitian  normatif  sebagai  suatu  penelitian  doktrinal,  yang  dimaksudkan  pada  jurnal hukum  ini  yaitu  untuk  memberikan  konsep  terkait  hal-hal  yang  tertuang  dalam  tulisan  atau tertuang dalam aturan PERPU (law in books) atau bisa disebut hukum yang memberikan konsep kaidah/norma  yang  berdampak  pada  pembatasan  terhadap  manusia  dalam  menjalan kehidupannya.  Dan  metode  pengumpulan  data  yang  digunakan  olleh  penulis  yaitu  dengan menggunakan  studi  dokumen/  kepustakaan  atau  bahan  bacaan.  Dalam  hal  ini  pendekatan
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 3 September - Desember 2022
analisis  konsep  dan  perundang-undangan  merupakan  pendekatan  dalam  penelitian  yang digunakan oleh penulis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

## a. Kedudukan Hukum Dokter Yang Menolak Sebagai Eksekutor Kebiri Kimia
Masyarakat  Indonesia  menjadi  salah  satu  negara  yang  memiliki  peningkatan  kasus kekerasan  seksual  terhadap  anak,  sehingga  pemerintah  mengambil  langkah-langkah  untuk menjamin upaya perlindungan dengan memperpanjang Undang undang nomor 17 tahun 2016, termasuk    kebiri  kimia  yang  merupakan  implementasi  dari  hukuman  pidana  di  Indonesia terhadap  pelaku  kekerasan  seksual  terhadap  anak  dibawah  umur.  Dimana  membutuhkan jangka  waktu  2  tahun  (dua  tahun).  Amerika  Serikat  adalah  salah  satu  negara  yang memperkenalkan sterilisasi dan banyak universitas telah mempelajari efektivitas sterilisasi atau MPA di Universitas Johns Hopkins dan telah menggunakannya untuk mengobati disfungsi atau kondisi  seksual  seperti  pedofilia  sejak  tahun  1966,  menurut  penelitian  yang  mana  dari  hasil penelitian  yang  telah  dilakukan,  dinyatakan  bahwa  3  dari  20  orang  pedofilia  atau  pelaku kejahatan  seksual  terhadap  anak  mengulangi  perbuatannta  sedanngkan  yang  lain  tidak  lagi mengulang kejahatannya (Ratkoceri, 2017).
Kasus  kekerasan  seksual  yang  melibatkan  warga  masyarakat  mojokerto  berinisial  (MA)  ini merupakan  kebiri  pertama  di  Indonesia  khususnya  yang  terjadi  di  daerah  mojokerto.  Dimana Muhammad  telah  terbukti  melanggar  Pasal  76D  jo  Pasal  81  (1)  UU  Nomor  17  Tahun  2016 tentang  perlindungan  anak.  Dimana  Pasal  81  ayat  1  menetapkan  bahwa  hukuman  berkisar minimal  5  (lima)  tahun  sampai  dengan  paling  lama  15  (lima  belas)  tahun  dan  denda  paling banyak  Rp5.000.000.000.000,00  (lima  miliar  rupiah).  Sejauh  Pasal  81  (2)  Undang-Undang Perlindungan anak Nomor 17 Tahun 2016, sepanjang yang dimaksud adalah orang yang dengan sengaja  menipu,  membohongi  atau  menggoda  anak  untuk  melakukan  hubungan  seksual dengan  anak  lain.  Dalam  hal  ini  tindak  pidana  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  81  ayat  5 yang  mengakibatkan  luka  berat,  sakit  jiwa, penyakit  menular,  gangguan atau hilangnya  fungsi reproduksi,  dan/atau  orang  yang  meninggal  dunia  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 3 September - Desember 2022
singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh tahun penjara. Maka putusan (MA) yang  diterima  selama  20  tahun  telah  sesuai  dengan  pasal  81  ayat  5,  karena  korban  telah mengalami  kerusakan  pada  alat  kelaminnya,  yang  pada  gilirannya  membuatnya tidak  nyaman pada  alat  kelaminnya.  Berdasarkan  Pasal  67  KUHAP,  setiap  terdakwa  berhak  mengajukan banding  dan  merujuk  pada  Pasal  233  KUHAP  ayat  2  pasal  tersebut  mengatur  bahwa  pelaku kejahatan  mengajukan  banding  dan  menggunakan  haknya  dalam  waktu  tujuh  hari  setelah pemberitahuan  keputusan  banding  namun  Banding  itu  ditolak  oleh  Pengadilan  Tinggi,  maka tentunya  pelaku  wajibuntuk  menjalani  hukuman  pidana  yang  diatur  dalamm  undang  undang hukum pidana.
Kejaksaan  Mojokert  mengeluarkan  putusan  pada  8  Agustus  2019  yang  menyatakan  akan menanggapi putusan Pengadilan Tinggi tersebut. Kebiri kimia dilakukan oleh tim dokter khusus, untuk  itu  Jaksa  Penuntut  Umum  meminta  agar  segera  dilaksanakannya  putusanberupa  kebiri kimia  terhadap  (MA)  dengn  mencari  timdokter  khusus  sebagai  eksekutor.  Karena  terdakwa tidak mengajukan banding ke Mahkamah Agung, maka jelas bahwa kasus tersebut telah ditutup sampai saat ini atau telahincraht (Jamaluddin, 2021).
Kebiri  merupakan  suatu  bentuk  hukuman,  tindakan  atau  pengobatan  dan  akhir-akhir  ini menjadi sebuah gejala diberbagai negara tak terkecuali Indonesia itu sendiri dan juga di negara bagian Uni Eropa dan Amerika Serikat. Merujuk pada statistik pemerkosaan verbal di berbagai negara di dunia atau statistik pemerkosaan global, saat ini ada 20 negara yang melakukan kebiri kimia ( Wahyuni, 2017).
Kebiri pada pria adalah prosedur yang menyebabkan seorang pria kehilangan fungsi buah zakarnya,  kehilangan  libidonya  dan  menjadi  tidak  subur.  Ada  dua  jenis  prosedur  pengebirian, prosedur  bedah  dan  kimia.  Pengebirian  atau  operasi  testis  memiliki  konsekuensi  yang  tidak dapat diubah. Selama proses Kebiri dilakukan, maka eksekutor dalam hal ini yaitu dokter akan memberikan  obat-obatan  yang  berkala  yang  dimaksudkan  agar  dapat  menurunkan  kadar testosteron pada tubuh, sehingga dapat menurunkan gairah seks. Efek dari kebiri kimia kadang- kadang dapat mereda setelah pengobatan dihentikan.
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 3 September - Desember 2022
Namun kenyataannya dokter menolak menjadi algojo karena kebiri kimia melanggar Kode Etik dan UU No. 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran.

## A. Undang-Undang Praktik Kedokteran (UUPK)
Penerapan  praktik  kedokteran  ini  didasarkan  pada  prinsip  negara,  ilmu  pengetahuan, kesempatan, kemanusiaan, dan keadilan. Menjamin perlindungan pasien, memelihara dan meningkatkan mutu pelayanan medis yang diberikan oleh dokter dan dokter gigi, dan pada akhirnya,  kepastian  hukum  bagi  masyarakat  atau  warga  negara,serta  dokter.  (Swandari, 2006)
1. Praktek Kedokteran
Pasal  1  ayat  1  UU  No.  29  tentang  pekerjaan  dokter  tahun  2004  menyatakan  bahwa “Kegiatan  kesehatan  profesi  kedokteran  adalah  seperangkat  kegiatan  dalam pelaksanaan kedokteran”. Puskesmas dan infrastruktur merupakan tempat para dokter bekerja. Pelayanan kesehatan meliputi:
1. praktik perorangan / praktik mandiri
2. Klinik bersama
3. Puskema
4. Balkemas
5. Rumah Sakit Umum atau Swasta ( Ali, 2006).
Dimana  praktik  kedokteran  di  Indonesia  diatur  dalam  Pasal  1  ayat  (1)  Permenkes  Nomor 2052/MenKes/Per/X/2011  tentang  Perizinan  dan  Penyelenggaraan  Praktik  Kedokteran, “Upaya  Kesehatan  Dokter,  Rangkaian  Kegiatan  dalam  pelaksanaan  praktik  kedokteran”. Dalam  menjalankan  profesi  dokter,  dalam  hal  ini  dokter  yang  berwenang  melakukan praktek kedokteran atau pelayanan kesehatan harus memiliki dan memenuhi syarat-syarat yang  ditentukan  oleh  undang-undang.  seorang  dokter  yang  sebenarnya  memiliki  merek dagang  atau  secara  resmi  merupakan  profesi  kedokteran,  kedokteran  gigi,  kedokteran khusus, kedokteran gigi khusus. Setelah seorang dokter memiliki STR, seorang dokter harus dan  diwajibkan  untuk  melakukan  praktik  kedokteran  dan  mengurus  serta  memiliki  Surat Izin  Praktik  (SIP)  regulasi  SIP,  Tindakan  dan  pengobatan  dokter  dalam  praktik  kedokteran
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 3 September - Desember 2022
meliputi riwayat penyakit, pemeriksaan fisik (untuk melakukan pemeriksaan penunjang bila diperlukan), diagnosis penyakit, informed consent, pengobatan, dan prognosis.
a) Anamnesis
Anamnesis  adalah  narasi  kehidupan  atau  keterangan  tentang  kehidupan  seseorang (pasien)  yang  diperoleh  dari  hasil  yang  diinginkan  oleh  pasien.  Riwayat  kesehatan  ini dilakukan melalui riwayat diri dan riwayat perawatan. Self-anamnesis adalah aplikasi yang dilakukan  dokter  melalui  wawancara  langsung  dengan  pasien  karena  dianggap  dapat merespon  rasa  sakit  pasien,  sedangkan  alloamnesis  adalah  wawancara  tidak  langsung dalam  kasus  ini. Tanyakan  kepada  kerabat  dekat  pasien  yang  mengetahui  riwayat pasien. Penyebab  alloanamnesis  ini  adalah  pasien  belum  cukup  umur  (anak  masih  belum  bisa mengungkapkan perasaannya), keadaan tidak sadar, gangguan jiwa,(Berhasil, 2014).
Beberapa contoh pemeriksaan yang biasa dilakukan oleh dokter
b) Pemeriksaan fisik/tubuh
Pengumpulan data
Hal ini dilakukan melalui pemeriksaan fisik/fisik.
1)  Pinspeeksi  adalah  pemeriksaan  yang  melihat  seluruh  tubuh  pasien  dan  memberikan perhatian khusus.
2) Palpasi adalah pemeriksaan tubuh yang tidak normal.
3)  Perkusi  adalah  tindakan  pemeriksaan  fisik  yang  terdiri  dari  menyentuh  bagian  tubuh dengan jari atau alat lain untuk memeriksa resistensi dan resonansi.
4)  Auskultasi  adalah  pemeriksaan  yang  menggunakan  stetoskop  praktis  untuk mendengarkan suara yang dihasilkan oleh fisiologi atau patologi tubuh.
c) Pemeriksaan tambahan
Studi  komplementer  atau  studi  komplementer  adalah  studi  yang  bertujuan  untuk memperoleh  informasi  tambahan  yang  lebih  lengkap  tentang  pasien.  Tujuan  dari  ujian pelengkap ini adalah:
1) Terapeutyk adalah pengobatan khusus.
2) Diagnostyka dirancang untuk membantu diagnosis tertentu.
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 3 September - Desember 2022
3) Pemeriksaan, Laboratorium, Rontgen, Ultrasound (USG).
d) Diagnosa
Diagnosis  adalah  suatu  analisis  yang  bertujuan  memeriksa  gejala  gejala  untuk  menemukan oenyebab  yang  terjadi  kepada  para  pasien.  Tes  tubuh,  tes  laboratorium,  dll  untuk memberikan  hasil  diagnostik.  dan  pekerjaan  itu  dapat  dilakukan  oleh  komputer  yang diprogram  secara  khas  guna  memberikan  serta  membantu  proses  dalam  mengambil keputusan.  Namun,  ada  juga  istilah  yang  disebut  diagnosis  bandinh.  Jika  pasien  tersebut menderita  gangguan  kesehatan,  kejadian  tersebut  harus  didiagnosis  secara  berbeda,  yaitu harus membandingkan dan membedakan tanda dan gejala klinis penyakit tersebut.

## e) Informed consent
Aturan  tindakan  medis  dengan  pasien,  aturan  yang  harus  mendapatkan  persetujuan  dari pasien  atau  kerabatnya,  No.  1  Dalam  290/Menkes/ PER/III/2008,  “apa  pun  itu  harus diungkapkan  secara  lengkap  dan  lengkap.  kepada  pasien  atau  keluarganya  sebelum  dokter dapat memperoleh persetujuan dari pasien atau kerabat dekatnya” lihat 290/Menkes/PER/III/2008  Berdasarkan  pasal  2  Peraturan  Menteri  Kesehatan  No.  kerabat, yaitu ibu, saudara laki-laki atau perempuan, istri atau suami.
Praktik medis yang memerlukan tindakan informed consent meliputi:
a) Bedah invasif mayor dan minor.
b) Prosedur risiko yang lebih rendah. terhadap setiap pengobatan radiologi.
d) Pengobatan yang berhubungan dengan terapi electroconvulsive.
e) Semua proses litigasi.
f)  Konsekuensinya,  suatu  prosedur  harus  dalam  bentuk  tertulis  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan ( Cecep, 2004).
f) Terapi
Pengobatan  adalah  tindakan  pengobatan  indikasi  medis  atau  diagnosis  merupakan tinddakan  yang  diberikan  kepada  pasien  oleh  tim  medis  dan  telah  ditentukan  oleh  tim medis. (Berhasil, 2014).
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 3 September - Desember 2022

## g) Prognosis
Prognosis  adalah  kemungkinan  yang  memiliki  hubungan  dngan  kemungkinan  sembuhnya penyakit  yang  diderita pasien  dengan  mengamati  penyakit pasien, perkembangan penyakit dan gejala yang terjadi pada pasien. pembangunan harus dikembangkanlebih buruk.
Uraian  dan  penjelasan  mengenai  praktik  kedokteran  sebelumnya.  Pertanyaan selanjutnya  meminta  dokter  menjadi  pelaku  kebiri  kimia  atau  pelaku  kebiri  kimia  tentu  tidak tepat karena beberapa standar dasar yang bisa dibaca sebagai dasar praktik kedokteran, yaitu:
1. Undang-undang  kesehatan  memiliki  tujuan  untuk  diberikannya  perlindungan  serta kepastian hukum terhadap penerima pelayanan kesehatan atau pasien.
2. Dalam ayat (1) Pasal 1 yang mengacu pada praktek dokter yaitu personifikasi dokter gigi terhadap  pasien  yaitu  penerima  pelayanan  kesehatan  dalam  pelaksanaan  pelayanan kesehatan.
3. Pasal 51 Kewajiban praktik kedokteran pada profesi dokter atau dokter gigi antara lain yaitu :
- Pelayanan  medis  yang  direkomendasikan  diberiman  kepada  pasien  berdasarkan pada  standar  yang  berlaku  yaitu  profeis  dan  prosedur  operasi  medis  serta memberikan pelayanan terhadap pasien yang membutuhkan.
Aturan  praktik  kedokteran  memperjelas  bahwa  praktik  kedokteran  hanya  untuk kebutuhan  dan  kebutuhan  kesehatan  pasien.  Dokter  dengan  keberadaannya  sebagai pengemban  profesi  dalam  pemenuhan  misi  profesi  kedokteran  yang  diatur  oleh  undang- undang, Suatu profesi memiliki keberhasilan yang merujuk pada indikator yang terukur dalam penerapan  standar  pelayanan  dan  komersial  yang  berlaku  serta  selaras  dengan kewenangannya. diberikan Dari hukum. Tindakan kebiri kimia tidak diatur oleh standar profesi. Jika  tindakan  kebiri  kimia  dilakukan,  maka  tindakan  tersebut  disebut  kelalaian.K.  Pelanggaran profesional  adalah  tindakan  yang  bertentangan  dengan  hukum  dan  peraturan  etika  yang berlaku.

## A. Standar profesi kedokteran.
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 3 September - Desember 2022
Dimana  dengan  batasan,  setiap  tindakan  tidak  boleh  menyimpang  atau  bertentangan  dengan standar  profesional  dan  prosedur  standar.  Sebagai  pedoman,  ini  berarti  bahwa  setiap kelangkaan harus memenuhi atau menyamai standar dalam standar professional (Basah et al., 2009).

## B. Aplikasi untuk profesi medis Indonesia
Ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  menjadi  dasar  dalam  perkembangan  praktik  profesi kedokteran  di  Indonesia  yang  berkekmbang  pesat  dalam  kehidupan  masyarakat.  dalam kehidupan  manusia  saat  ini.  Oleh  karena  itu,  dokter  harus  mampu  beradaptasi  dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini dengan pengetahuan dan pengalamannya. Seorang  dokter  bukan  hanya  memiliki  jenjang  pendidikan  formalnya,  tetapi  ilmunya  terus diteliti dan dikembangkan dari waktu ke waktu.(Esfandary, 20 tahun).

## C. Tugas seorang dokter
Pada  hakikatnya  profesi  yang  mulia  adalah  dokter,  terutama  dalam  pemberian  pelayanan kepada pasien yangmembtuhkan. Dimana dokter selalu berpegang teguh pada pribahasa yang telah mendarah daging pada diri setiap dokter yaitu agroti salus lex suprema yang memiliki arti yaitu hukum yang tertinggi adalah keselamatan bagi pasien. Berikut sumpah dokter Lafaz:
a) Saya akan mendedikasikan hidup saya untuk kebaikan umat manusia.
b) Saya  akan  mendukung  martabat  dan  tradisi  mulia  perawatan  kesehatan  dengan  segenap kekuatan saya.
c) Tugas saya dakan dijalankan oleh saya dengan terhormat dan etis, sesuai dengan pekerjaan saya yang erupakan seorang dokter yang bermartabat.
d) dengan memperhatikan kepentingan perusahaan tugas saya akan dilaksanakan dengan baik.
e) Saya  sebagai  doktr  karena  pekerjaan  dan  pengetahuan,  maka  akan  saya  rahasiakan  semua yang dikettahui saya
f) Bahkan ketika diancam, pengetahuan medis saya tidak akan digunakan trhadap apapun yang bertentangan dengank manusiaan.
g) Kesehatan pasien selalu diutamakan.
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 3 September - Desember 2022
h) Selama memenuhi kewajiban saya kepada pasien, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk tidak terpengaruh oleh pertimbangan seperti agama, suku, perbedaan gender, partai politik atau posisi sosial.
i) Saya akan menghormati kehidupan setiap orang sejak masih oembuahn.
j) Saya  akan  menunjukkan  kepada  guru dan  mantan  guru  saya  rasa hormat  dan  terima  kasih yang pantas mereka terima.
k) Rekan kerja saya akan diperlakukan seperti saya memperlakukan diri saya sendiri.
l) Saya akan menghormati dan menerapkan kode etik kedokterian indonesia
m) Sumpah ini diambil dengan sungguh - sungguh dan mempertaruhkan martabat saya.
Mengambil sumpah berarti bahwa seorang dokter harus selalu berkomitmen secara moral untuk kemanusiaan.  Sebagai  konsekuensi  logis  lainnya,  dokter  akan  dikenakan  tanggung  jawab profesional dalam semua tindakan mereka.(Muhsin, A., 2009).

## D. Tanggung jawab profesional seorang dokter di Indonesia
Profesi  kedokteran  disini  harus  mempunyai  tanggung  jawab  profesional  yang  sesuai  dengan pelaksanaan praktik kedokteran, yaitu:
1) Lulusan Kedokteran dan Bedah, dengan pengalaman di bidang kedokteran dan gelar terkait kedokteran. Pengalaman di bidang kedokteran menjadi salah satu kualifikasi atau syarat yang harus dimiliki oleh dokter praktik sesuai dengan profesinya, bidang spesialisasi dan pengalamannya  di  bidang  kedokteran.  Tenaga  profesional  dan  dokter  yang mengkhususkan  diri  dalam  memberikan  asuhan  atau  pelayanan  medis  kepada  pasien harus mengandalkan pengetahuan dan pengalamannya sesuai dengan bidangnya selama mengikuti  pelatihan,  hal  ini  diatur  dalam  ayat  (1)  Pasal  28  Undang-Undang  tentang Praktik Kedokteran No. 2009.
2) Rendahnya risiko pemeliharaan dalam pengobatan pasien.
Perawatan  pasien  harus  dapat  meminimalkan  atau  meminimalkan  dampak  buruk  dari pengobatan  dokter  terhadap  pasien,  dan  dokter  juga  berkewajiban  untuk menginformasikan  kepada  yang  bersangkutan  atau  keluarga  dekat  pasien  tentang tindakan dokter dalam memilih pengobatan untuk terhadappasien.
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 3 September - Desember 2022

## 3) Perangkat yang digunakan dalam perawatan pasien
Untuk mencapai hasil yang maksimal, dilakukan pemeriksaan secara intesnif oleh dokter dengan dukungan tim yang berkualitas (Haryani, 2005).
Ketika  seorang  dokter  melakukan  tindakan  dari  sudut  standar  profesi  medis  Indonesia, praktik  kebiri  kimia  juga  bertentangan  dengan  standar  profesi  medis,  karena  dalam  hal  ini dokter adalah pekerja keras. Tenaga kerja, yang tujuannya untuk mendukung terselenggaranya upaya  kesehatan  agar  tidak  mengganggu  pertumbuhan.  dimana  dapat  terjadi  pengrusakan organ tubuh orang yang dieksekusi akibat efek samping dari pelaksanaan kebiri kiimia, tindakan kebiri  kimia  dikatakan  dapat  merugikan  jiwa  dan  masih  banyak  jenis  kerusakan  lainnya (Rahmaningtyas, 2016).
2. Kewenangan dokter sebagai profesi kebiri kimia didasarkan pada Kode Etik Dokter Indonesia Kode Etik Dokter Indonesia, atau Kodeki, adalah kode etik yang mengatur terkait dengan peraturan  dokter  dalam  menjalankan  profesi  kedokterannya.  Kode  etik  dokter  Indonesia didasarkan  pada  kode  etik  dokter  dan  juga  disesuaikan  dengan  falsafah  yang  berlaku  di Indonesia  dan  falsafah  Indonesia  (Pancasila  dan  konstitusinya  yaitu  UUD  1945)  dan  dalam kebijakan  menkes  RI  No.  434/Menkes/SK.X/1983.  Peraturan  etik  dokter  tersebut  memuat peraturan  tentang  dokter.  Dan  juga  mengatur  apa  yang  harus  dilakukan  seorang  dokter terhadap pasien dan rekan sejawatnya dan bahkan dengan dirinya sendiri dalam menjalankan profesi kedokterannya (Esfandary, 2006).
Dokter  memiliki  tanggung  jawab  etik  dan  tanggung  jawab  ini  diulangi  dalam  beberapa  pasal yang di atur dalam kodeki Indonesia :

## Kewajiban umum
Pasal  1  Setiap  orang  yang  menjalankan  profesi  kedokteran  wajib  menghormati, mengamalkan,  menghormati,  dan  menjalankan  sumpah  kedokteran  yang  telah diambilnya.
Pasal  2  Seseorang  yang  menjalankan  profesi  kedokteran  selalu  berupaya  untuk menjalankan  dan  menjalankan  profesi  dokter  menurut  kaidah  profesi  yang  ditetapkan dan diatur bersama.
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 3 September - Desember 2022
Pasal 3 Setiap dokter yang menjalankan praktik kedokterannya tidak dapat disentuh oleh sesuatu yang tidak membuat profesi kedokteran itu bebas atau mandiri.
Pasal  4  Dokter  perlu  urnuk  mengingat  hal-hal  dan  tetap  menghindari  hal-hal  yang dibanggakannya.
Pasal  5  Persetujuan  pasien  dan  kerabat  dekatnya  sangat  penting  untuk  tindakan  medis yang dapat melemahkan ketahanan fisik dan psikis.
Pasal  6.  dokter  harus  berhati-hati  untuk  menemukan  dan  mempublikasikan  hasil    atas setiap  penemuan  baru  dan  teknik  pengobatan  yang  belum  dilakukan  penelitian yangmenyeluruh.
Pasal 7 Dokter yang merawat harus melihat bahwa s semua keterangan dan pendapatan telah sesuai dengan yang diperiksa.
Pasal 7a Seorang dokter harus selalu menunjukkan kasih sayang dan rasa hormat selama pengobatan.
Sebuah  layanan  yang  kompeten  dengan  kebebasan  teknis  dan  moral  penuh  harus menempatkan antara martabat manusia dan penyediaan layanan tersebut.
Pasal 7b Dokter harus selalu jujur,dan murah hati dalam berhubungan langsung dengan pasien dan koleganya, dan ketika seseorang menipu atau menyalahgunakan uang dalam berurusan dengan pasien dan masyarakat, mereka membutuhkan tenaga medis. Mereka yang  tidak  memenuhi  syarat  harus  berbaik  hati  bertemu  dengan  seorang  teman  medis dan memperingatkan dia.
Pasal  7c.  Pasien  dan  rekan  medis  memiliki  hak  yang  sama  dengan  tenaga  kesehatan lainnya untuk saling menjaga dan menghormati serta menjunjung tinggi otoritas  kepada dokter atas dasar kepercayaan
Pasal  7D  semua  dokter  memiliki  kewajiban  untuk  melindungu  serta  saling  mengingat danmenghormati antara sesame.
Pasal  8  Setiap  dokter  dalam  menjalankan  kegiatannya  harus  selalu  waspada  dan memperhatikan  kepentingan  perusahaan  serta  memperhatikan  segala  jenis  pelayanan yang diberikannya baik fisik maupun sosial (kuratif, preventif, promotif dan rehabilitatif).
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 3 September - Desember 2022
juga berupaya untuk memberikan kepada masyarakat ilmupengetahuan serta pelayanan yang maksimal.
Pasal 9 Profesi nonmedis lainnya dalam melaksanakan kerjasama, seorang dokter harus selalu berbicara dan saling menghormati.
2)  Bagian  dari  kewajiban  dokter  dalam  memberikan  sanitasi  sesuai  dengan  kebutuhan  pasien serta masyarakat.
Dokter  harus  jujur  dan  tulus  demi  kepentingan  terbaik  pasien  yang  dilayaninya  dengan pengetahuan dan keterampilannya. Jika dokter merasa tidak mampu atau tidak mampu menyembuhkan pasien, pasien harus dirujuk oleh dokter  ke dokter lain yang kompoten untuk mengobati pasien yang sakit, tetapi terlebih dahulu tetap harus dilakukan dengan persetujuan.
Pasal  11.  Dalam  hal  pelayanan  yang  diberikan  terhadap  pasien,  pasien  harus  tetap diberikan  waktu    agar  dapat  berbicara  bersama  keluarga  pasien  terkait  dengan masalahnya.
Pasal  12  Harus  dijaganya  kerahasiaan  pasien  oleh  dokter,  tidak  boleh  diberitahukan ataubahkan  dilaporkan  pada  siapa  pun,  bahkan  apabila  pasien  meninggal,  maka kerahasiaan  pasien  terkait  dengan  segala  sesuatau  harus  tetap  dijaga  oleh  dokter  yang bersangkutan.
Pasal 13 Dalam keadaan darurat, dokter wajib merawat orang sakit yang membutuhkan karena  kewajibannya  menolong  orang  kecuali  ia  merasa  dapat  menolong  orang  itu  dan mau menolong orang yang membutuhkan atau sakit. Membantu.
3) Aturan tentang kewajiban dokter terhadap rekan seprofesi
menyeimbangkan  sikap dan perilakuknya  kepada  rekan  kerjanya  seperti  yang  dilakukan terhadap dirinya sendiri hal ini merujuk pada pasal 14.
Prosedur  etis  yang  pasien  dari  rekan  sepropesinya  tidak  boleh  diambil  tanpa sepengetahuan rekannya tersebut merujuk pada pasal 15.
4) Dokter itu mengatur pribadinya sendiri
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 3 September - Desember 2022
Pasal 16 Dalam melaksanakan kegiatan profesionalnya, dokter harus menjaga kesehatan dan stamina untuk memaksimalkan kegiatan profesionalnya.
Pasal  17  Perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  kesehatan  sangat  pesat,  oleh karena itu dokter harus selalu mengikuti perkembangan tersebut.
Ada bermacam jenis pelanggaran etika kedokteran dan juga disebut sebagai pelanggaran lingkungan;  yang  dimaksudkan  disini  yaitu  pelanggaran  etika  dan  hukum  dan  juga pelanggaran aturan etika.
Contoh kode etik yang dilanggar dokter yaitu:
a) Biaya pengobatan yang melewati daripada standar pelayanan yang didapat;
b) mengambil alih pasien tanpa disetujui oleh rekan kerja;
c) Sangat bangga pada pasien;
d) Kesehatan dokter yang tidak terdaftar atau tidak dipedulikan.
2) Pelanggaran etika serta pelanggaran hukum, atau dapat disebut pelanggaran etikahukum.
a) memberikan  pelayanan  medis  kepada  pasien  yang  tidak  memenuhi  atau  tidak memenuhi standar tertentu;
b) menerbitkan dan menandatangani sertifikat yang salah;
c) tidak menyimpan rahasia yang berkaitan dengan profesi kedokteran;
d) tida  berminat  atau  bergabung  dalam  berbagai  macam  pelatihan  serta  pendidikan untuk mengembangan perubahan yang selalu terjadi pada teknologi kedokteran;
e) aborsi atau sering disebut provokasi aborsi;
f) kekerasan seksual terhadap pasien atau masyarakat ( Haryani, 2005).
Pencipta terkait kebiri kimia sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pasal 81 A memastikan bahwa pengelolaan terkait kebiri kimia sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilaksanan di bawah pengawasan langsung dan progresif kementerian pelaksana di bidang sosial, hukum dan sanitasi. menyatakan bahwa penetapannya untuk kebiri kimia melanggar Kode Etik Kedokteran Indonesia  yang  termaktub  pada  pasal  5,  yang  memuat  terkait  praktik  kesehatan  atau  medis mengurangi  efek  meringankan  persalinan,  body  manusia  serta  resistensi  psikologis  atau  fisik,
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 3 September - Desember 2022
tindakan  tersebut  tidak  dapat  dilakukan  secara  sembarangan.  tanpa  persetujuan  pasien  dan keluarganya.
Selanjutnya, pasal 11 Aturan Etik Kedokteran menetapkan, bahwa dokter mempunyai tanggung jawab  dan  tugas  melindungi  sesama  warga  negaranya.  Pada  penjabaran  yang  termuat  dalam Kode  Etik  Kedokteran  Indonesia  pasal  11,  menjelaskan  bahwa  seoranh  dokter,  dengan  segala cara yang dapat digunakan untuk memelihara semaksimal mungkin kehidupan wajar pasiennya menurut sepengetahuan dokter.
3. Dasar fakultas dokter untuk melakukan tindakan kebiri kimia
Hak  seseorang  yang  bertugas  dalam  suatu  pemerintahan  dan  diatur  oleh  suatu  sumbangan yang  telah  ditentukan  sebelumnya  untuk  melaksanakan  wewenangnya  disebut  wewenang, yang mengacu pada suatu permintaan hukum yang sah menurut aturan-aturan yang ada, dalam hal  ini  wewenang  itu  adalah  pejabat  yang  berwenang.  kewenangan  yang  dimiliki  oleh  suatu otoritas  atau  lembaga. Dalam hal  ini,  kedudukan  kewenangan  merupakan  kedudukan  penting dari segi hukum tata negara dan administrasi negara ( HR, 2006).
Philipus M. Hadjon mengeluarkan pernyataan:
Pemerintah  suatu  negara  harus  mengandalkan  otoritas  hukum  dalam  mengambil  tindakan hukum.  Ada  tiga  wewenang,  yaitu  wewenang  untuk  menganugerahkan,  wewenang  untuk mendelegasikan,  dan  wewenang  untuk  menetapkan.  Pembagian  kekuasaan  negara  menurut undang-undang  adalah  wewenang  untuk  mengangkat,  wewenang  yang  pertama  kali dilimpahkan adalah wewenang dan wewenang untuk menetapkan.(Muhsin, A., 2009)
Pendelegasian  wewenang  dari  satu  kelompok  pemerintahan  kepada  kelompok pemerintahan  yang  lain,  dalam  hal  ini  mendelegasikan  tanggung  jawab  dan  akuntabilitas kepada delegasi, merupakan prosedur otorisasi. Setelah haknya dicabut, pendonor baru dapat menggunakan  kembali  kuasa  ini  berdasarkan  prinsip  "contrarius  actus".(Muhsin,  A.,  2009). Prosedur otorisasi antara atasan dan bawahan adalah konsep otoritas. Direktur memanfaatkan wewenang  yang  telah  diberikan  kepadanya.  Sedangkan  pendelegasian  adalah  penyerahan kewenangan  yang  ada  oleh  suatu  badan  atau  pejabat  TUN,  yang  memberikan  kewenangan negara  terhadap  badan  atau  pejabat  TUN  yanglain.  Pendelegasian  ini  tentunya  didahulukan
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 3 September - Desember 2022
dengan pemindahan kuasa  (Muhsin, A.,2009). Kewenangan pelaku kebiri kimia yang dianalisis berdasarkan  teori  kewenangan  tersebut  di  atas  diatur  dalam  undang-undang  no.  8 Sebagaimana  dijelaskan  pada  poin  6,  dapat  dikatakan  bahwa  kewenangan  profesional  yang efektif adalah tanggung jawab jaksa. Dibandingkan dengan burgeliijk wetbhook (KUHAP) 1981, kejaksaan  memiliki  peran  dalam  pengimplementasian  terhadap  putusan  yang  memiliki kekuatan hukum tetap dan juga tentunya kejaksaan dapat melimpahkan kekuasaan itu kepada dokter, yaitu kekuasaan terkait kebiri kimia.
Menurut  pengaturan  yang  terdapat  dalam    (KUHAP),  penegakannya  menjadi  tanggung jawab  kejaksaan.  Idealnya,  terkait  kebiri  kimia  akan  terlaksana  atas  dasar  perintah  kejaksaan pasca  putusan  menjadi  incrahrt  dan  berkekuatan  hukum  tetap.  Artinya,  dia  disebut  algojo karena  sesuai  dengan  perintah  eksekusi,  dia  mengeluarkan  perintah  jaksa  untuk  kebiri  kimia. Dalam  pelaksanaan  tindak  pidana,  dokter  bukanlah  pelaksana  wasiat,  melainkan  hanya  tim teknis  pelaksanaan  tindak  pidana,  yang  dibuktikan  dengan  pelimpahan  wewenang  penuntut umum kepada dokter sebagai pelaksana tindak pidana. hukum kebiri kimia.(Hajdej, SH, 2020)
Dimana  pada  Undang  undang  yang  terbaru  terkait  dengan  perlindungan  anak  No.  17  / 2016 tidak secara tegas menyebutkan bahwa kebiri dilakukan oleh dokter, namun cukup jelas bahwa dokter sebagai salah satu profesi yang bertanggung jawab di bidang kesehatan termasuk didalamnya.  Hal  ini  dijelaskan  pada  ayat  2  pasal  82  huruf  A  yang  pada  poinnya  menyatakan bahwa  Pelaksanaan  tindakan-tindakan  seperti  halnya  termaktub  dalam  ayat(1)  kementrian urusan  umum  di  bidang  hukum,  soial  serta  kesehatan,  membawahi  tindakan  tersebut  untuk melakukanpengawasan secara berkala. (Hajdej, SH, 2020)
Harap  digarisbawahi  bahwa  pengebirian  memiliki  dua  proses  yang  berbeda,  bedah  dan kimia.  Dalam  kasus  pengebirian  atau  operasi  testis,  efeknya  permanen.  Namun,  kebiri  kimia melibatkan pemberian obat-obatan secara teratur untuk menurunkan kadar testosteron dalam tubuh,  yang  menurunkan  libido.  Meskipun  prosedur  ini  memerlukan  perawatan  profesional, orang  yang  paling  memenuhi  syarat  untuk  melakukan  prosedur  ini  adalah  dokter  yang berpengalaman. Artinya, paragraf sebelumnya mencakup pemahaman tentang perlunya dokter bertindak sebagai performer. Jadi, legal atau tidak, dokter harus melakukannya tanpa ragu-ragu
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 3 September - Desember 2022
karena  itu  adalah  hukum  negara.  tapi  dokter  menolak.  Dokter  percaya  bahwa  mengeksekusi pelaku  dengan  kebiri  akan  melanggar  nilai-nilai  etik  fundamental  (hukum  Indonesia/kode medis), standar profesi dan UU praktik kedokteran.
Maka dari itu, perlu melihat hierarki Perundang undangan di sini, untuk lebih memahami status hukum dokter dan di mana mereka harus melamar. Menurut doktrin, dasar kewenangan hukum  dan  normatif  bersumber  dari  surat  dakwaan  dan  surat  kuasa.  A.  Hamid  S.  Attaminmi berpendapat  bahwa  pemberian  wewenang  hukum  ditentukan  oleh  konstitusi  /  konstitusi penciptaan  kekuasaan  (baru)  atau  oleh  pembuat  UU  atay  (legislator)  kemudian  diamanahkan pada  badan  Negara  yang  telah  berdiri  dan  baru  dibentuk  sebagai  tujuan  tersebut.  Kekuasaan dari  lembaga  yang  membuat  perundang  undangan  atau  legislatif  adalah  mendelegasikan  / mengalihkan  kekuasaan  pengaturan  kepala  daerah  hukum  kepada  penerima  deleasi  atau delegataris  memikul  tanggungjawab  pelaksanaan  kewenangan  tersebuhu  kepada  delegataris dan tanggungjawab daripada delegans sendiri dibatasi.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dapat diakses oleh penulis melalui Badan Pembinaan  dan  Pengembangan  Bahasa,  Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Republik Indonesia,  kode  etik  adalah  norma  dan  prinsip  yang  diterima  oleh  sebagian  kalangan  sebagai dasar perilaku. Karena aturan etika adalah aturan tetap untuk kelompok tertentu, aturan etika tidak  dapat  diklasifikasikan  atau  diberlakukan.  Demikian  pula  standar  etika  dokter  ditetapkan oleh  organisasi  profesi,  dalam  hal  ini  organisasi  dokter.  Ketika  organisasi  ini  tidak  termasuk dalam  kualifikasi  lembaga  atau  badan  negara  yang  dapat  membuat  peraturan  perundang- undangan, dan definisi standar etika tidak melalui prosedur yang dipersyaratkan oleh undang- undang.
Penulis  menggunakan  asas  pencegahan  Lex  Posterior  Derogat  Legi  Priori  ketika membandingkan atau menelaah hukum mana yang diikuti atau dirujuk oleh dokter, yang dapat diartikan  bahwa  Peraturan  yang  baru  dapat  menggantikan  peraturan  yang  lama  yang  telah mengaturnya.  Undang-Undang  tentang  Praktik  Kedokteran  No.  29  Tahun  2004  mulai  berlaku pada  tanggal  6  Oktober  2004  atau  diterapkan  pada  tanggal  6  Oktober  2005.  Hal  ini  berbeda dengan UU No. 17 Tahun 2016 tentang erlindungan Anak mulai berlaku dan mulai berlaku pada
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 3 September - Desember 2022
tanggal 9 November 2016, maka disini penulis menyimpulkan bahwa dokter harus tunduk pada undang-undang yang baru menurut asas Lex. Posterior Derogat Legi Priori.
Dengan  adanya  dasar  yang  kuat,  tentunya  tidak  perlu  menimbukan  dilema  lagi  bagi kalangan  dokter  untuk  menjadi  eksekutor  kebiri  kimia  dan  tidak  ada  penolakan  dan  harus dilaksanakan karena sesuai dengan aturan yang sudah jelas.

## KESIMPULAN
Kedudukan  hukum  dokter  yang  menolak  sebagai  eksekutor  kebiri  kimia  disini  sudah sangat  jelas.  Bahwa  tidak  perlu  adanya  lagi  keraguan  oleh  para  dokter  untuk  menjadi  tim pembantu jaksa dalam eksekusi pelaku kejahatan seksual anak berupa sanksi kebiri kimia, yang mana  lebiri  kimia  sendiri  sudah  diputuskan  oleh  Pengadilan  Negeri  Mojokerto  kepada pelakukan kejahatan seksual terhadap anak kepada saudara Muhammad Aris (MA) yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkcraht) dan tidak ada lagi sebuah penolakan dari kalangan dokter yang  berlandaskan  bertentangan  baik  dengan  Kode  Etik  Kedokteran  atau  UU  tentang  Praktik Kedokteran  no.  29  tahun  2004,  Karena  Kode  Etik  bukan  undang-undang,  Kode  Etik  bukan peraturan  hukum,  itu  hanya  aturan  yang  ditetapkan  oleh  beberapa  kelompok,  dalam kedokteran  biasanya  ditetapkan  oleh  Ikatan  Dokter  Indonesia  (IDI).  Karena  itu,  aturan  etika harus  sesuai  dengan  hukum  menurut  hierarki  legislative  karena  kedudukan  UU  lebih  tingga disbanding  kode  etik  kedokteran.  Dimana  penulis  juga  menggunakan  asas  prevensi  Lex Posterior Derogat Legi Priori ketika membandingkan atau menelaah hukum mana yang diikuti atau  dirujuk  oleh  dokter,  dengan  pengertian  bahwa  undang-undang  yang  baru  menggantikan atau  mencabut  undang-undang  lama  yang  mengatur  hal  yang  sama.  Undang-Undang  tentang Praktik Kedokteran No. 29 Tahun 2004 mulai berlaku pada tanggal 6 Oktober 2004 dan mulai berlaku pada tanggal 6 Oktober 2005.  Sedangkan, undang-undang no. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan  Anak  mulai  berlaku  pada  tanggal  9  November  2016,  maka  disini  penulis menyimpulkan bahwa dokter harus tunduk pada undang-undang yang baru menurut asas Lex. Posterior  Derogat  Legi  Priori.  Dengan  adanya  dasar  yang  kuat,  tentunya  tidak  perlu menimbukan dilema lagi bagi kalangan dokter untuk menjadi eksekutor kebiri kimia dan tidak
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 3 September - Desember 2022
ada  penolakan  dan  harus  dilaksanakan  karena  sesuai  dengan  aturan  yang  sudah  jelas.  Oleh karena  itu,  diharapkan  kebiri  kimia  tetntunya  dapat  menjamin  kepastian  hukum  khususnya pada  tahap  penegakan  hukum  di  Indonesia  dan  hal  inijuga  merupakan  langkah  dalam pembaharuan hukum pidana di indonesia, sehingga dapat menjamin keadilan terhadap korban tindak  pidana,  khususnya  keluarga  korban  kejahatan  seksual  terhadap  anak,  dan  penerapan pemidanaan  hukumuna  kebiri  bagi  para  pedofilia  ini  juga  dapat  memberikan  manfaat  yaitu untuk dijadikan terapi (pengobatan dan mengatasi disfungsi seksual

## DAFTAR PUSTAKA
Hukum,  F.,  Islam,  U.,  Yogyakarta,  I.,  Istimewa,  D.,  &  Indonesia,  Y.  (2009). 16913-Article  Text- 40916-45488-10-20210105 . 1 , 403 – 419.
Iswandari,  H.  D.  (2006).  Aspek  Hukum  Penyelenggaraan  Praktik  Kedokteran:., 09  No.  02 (02),
52 – 57.
Jamaludin, A. (2021). Kebiri Kimia sebagai Sanksi Tindakan dalam Double Track System. 15 (2),
63 – 80. https://doi.org/10.15575/adliya.v15i2.13910 restu  wahyuning  asih.  (n.d.). Sejarah!  Deddy  Corbuzier  Jadi  Investor  Pertama  Erigo . Lifestyle.Bisnis.Com. Retrieved June 20, 2022, from
https://lifestyle.bisnis.com/read/20220420/226/1524826/sejarah-deddy-corbuzier-jadi- investor-pertama-erigo
Ali, M. M. (2006). Kemitraan Dalam Hubungan Dokter Pasien. Konsil Kedokteran Indonesia. Cecep, T. (2004). Etika dan Hukum Kesehatan. Nuha Medika.
H. R, R. (2006). Hukum administrasi Negara. Raja Grafindo Persada.
Hariyani, S. (2005). Sengketa Medik : alternatif Penyelesaian Perselisihan antara Dokter dengan Pasien. Diadit Media.
Esfandyari, . (2006). Tanggungjawab Hukum dan Sanksi bagi Dokter. Prestasi Pustaka.
P, W. S. (1979). Profesi advokat. lumni.
Pengertian anamnesa, Pemeriksaan Fisik, s. (2014). Medical Records: Website Pendidikan Untuk Semua Umur.
Rahmaningtyas,  .  (2016,  June).  Tugas  dokter  menyembuhkan  alasan  IDI  tolak  hukuman  kebiri dinilai wajar. Kompas.
Sayudi,. (2016). Jurnal Fiat Justitia, 10(2), 211.
Setiyawan, K., & Wibowo, . (2017). Jurnal Hukum agama, 1(4).
Soetedjo,  Sundoro,  J.,  &  Sulaiman,  .  (2018).  Tinjauan  Etik  kedokteran  sebagai  Eksekutor Hukuman Kebiri. Jurnal Etika Kedokteran Indonesia, 2(2).
Suwono,  H.  (2006).  Memberikan  Perlindungan  Hak-hak  Pasien  Dalam  Transaksi  Terapeutik, Srikandi.
Hiday, S. H. (2020). Kewenangan Dokter Sebagai Eksekutor Dalam Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia (Doctoral dissertation, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya).
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 3 September - Desember 2022
Mussin,  A.  (2009).  Perlindungan  hukum  terhadap  pasien  sebagai  konsumen  pelayanan kesehatan dalam prosedur terapeutik. Revisi hukum Islam.
Sukses online, A. (2014). Memahami sejarah Riwayat kesehatan Pemeriksaan fisik Pemeriksaan penunjang  Diagnosis  Prognosis  Pengobatan  Perawatan  medis.  Medrec07.  [Online] Desember
Sumanto,.  (2017).  Tindakan  Kebiri  Kimia  Bagi  Pelaku  Tindak  Pidana  Persetubuhan  Dengan Menggunakan Kekerasan Terhadap anak Di Indonesia. Perspektif, 22, 140.
Suryani, B. (n.d.). Yuridis Penyelenggaraan Praktik Kedokteran. Dunia Cerdas.