Memahami Isu Gender dan Ketidaksetaraan Gender di Indonesia Pasca Era Reformasi: Perspektif Pembangunan -  332
JIGE 5 (1) (2024) 332-343

## JURNAL ILMIAH GLOBAL EDUCATION
ejournal.nusantaraglobal.ac.id/index.php/jige
DOI: https://doi.org/10.55681/jige.v5i1.xxx
Memahami  Isu  Gender  dan  Ketidaksetaraan  Gender  di  Indonesia Pasca Era Reformasi: Perspektif Pembangunan
Nurdin 1*
1 Program Studi Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Jakarta, Indonesia * Corresponding author email: nurdin.fisip@upnvj.ac.id

## Article Info
Article history:
Received January 14, 2024
Approved March 14, 2024

## ABSTRACT
Understanding  gender  issues  and  gender  inequalities  in  development  is one of the keys to success in realizing gender equality. Indonesia after the Reformation  era  experienced  a  transformation  in  encouraging  gender equality  in  various  developments.  The  success  and  failure  of  gender development  can  be  measured  through  the  Human  Development  Index, Gender  Development  Index,  Gender  Empowerment  Index,  and  Gender Equality and Inequality Index. This research method is qualitative through an approach to gender issues in Indonesia with in-depth analysis based on literature study data including official documents, online news, books, and previous  research  articles  with  a  development  perspective.  The  research results  explain  that  gender  equality  in  Indonesia  have  not  yet  shown significant  progress.  One  of  the  obstacles  that  remain  is  the  low  level  of understanding of gender issues and gaps in development among society in general  and  programs  planners,  as  well  as  development  policymakers  at both the Government and Regional government levels in particular.

## ABSTRAK
Pemahaman  terhadap  isu  gender  dan  ketidaksetaraan  gender  dalam pembangunan  menjadi salah  satu kunci keberhasilan dalam mewujudkan kesetaraan gender. Indonesia pasca era Reformasi mengalami transformasi dalam  mendorong  kesetaraan  gender  di  berbagai  bidang  pembangunan. Keberhasilan  dan  kegagalan  pembangunan  gender  dapat  diukur  melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indeks  Pemberdayaan  Gender  (IPG),  dan  Indeks  Kesetaraan  dan Ketimpangan  Gender  (IKKG).  Metode  penelitian  ini  adalah  kualitatif melalui  pendekatan  permasalahan  gender  di  Indonesia  dengan  analisis mendalam  berbasis  data  studi  kepustakaan  baik  dokumen  resmi,  berita online,  buku  dan  artikel  penelitian  sebelumnya  dengan  perspektif pembangunan.  Hasil  penelitian  menjelaskan  bahwa  kesetaraan  gender  di Indonesia  masih  belum  memperlihatkan  kemajuan  signifikan.  Salah  satu yang  masih  menjadi  kendala  adalah  masih  rendahnya  pemahaman terhadap  isu  gender  dan  ketidaksetaraan  gender  dalam  pembangunan  di dalam  masyarakat  umumnya  dan  perencana  program  serta  pemangku kebijakan pembangunan baik di Pusat dan Daerah khususnya.
Keywords: Gender issues, gender inequality, development,
understanding gender
Copyright © 2024, The Author(s). This is an open access article under the CC–BY-SA license
How  to  cite: Nurdin,  N.  (2024).  Memahami  Isu  Gender  dan  Ketidaksetaraan  Gender  di  Indonesia  Pasca  Era  Reformasi: Perspektif Pembangunan. Jurnal Ilmiah Global Education , 5 (1), 332–343. https://doi.org/10.55681/jige.v5i1.2239

## PENDAHULUAN
Memahami  dan  menganalisa  isu  gender  dan  ketidaksetaraan  gender  di  negara-negara berkembang  sering  dikaitkan  dengan  agenda  pembangunan.  Pertumbuhan  ekonomi  baik  di negara  maju  maupun  berkembang  terbukti  dapat  mengatasi  ketidaksetaraan  gender.  Hasil pembangunan  tersebut  dapat  meningkatkan  kemakmuran  sehingga  dapat  mewujudkan kesetaraan  gender  (Momsen,  2010,  p.  5).  Pengentasan  ketidaksetaraan  gender  dalam pembangunan sangat ditentukan oleh peran institusi sosial berupa kode etik, norma, tradisi, dan hukum  informal  dan  formal  dalam  menentukan  kebijakan  kesetaraan  gender.  Pengukuran tingkat  ketidaksetaraan  gender  di  negara-negara  Non-OECD  ( The  Organization  for  Economic Cooperation  and  Development )  didasarkan  pada  Institusi  Sosial  dan  Indeks  Pembangunan  (The Social  Institutions  and  Development  Index)  yang  memfokuskan  pada  pendidikan,  kesehatan, keterwakilan  politik,  dan  pasar  tenaga  kerja  (OECD,  2010,  p.  11).  Ketidaksetaraan  gender  di kawasan  Asia  Timur  dan  Pasifik  masih  dikategorikan  masih  tinggi.  Indonesia  pada  2010 berdasarkan laporan OECD berada di 3 urutan terbawah dalam upaya mengatasi diskriminasi gender dalam 4 (empat) bidang pembangunan tersebut (OECD, 2010, p. 20).
Upaya untuk mengentaskan ketidaksetaraan gender di berbagai negara berkembang telah diinisiasi  oleh  Badan  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  melalui  program  Tujuan  Pembangunan Berkelanjutan  ( Sustainable  Development  Goals ).  PBB  melalui  SDGs  berupaya  mempromosikan kesetaraan gender di berbagai negara di dunia. Tujuan SDGs ke-5 mencapai kesetaraan gender dan  memberdayakan  semua  perempuan  dan  anak  perempuan  menjadi  komitmen  dunia  untuk menghilangkan diskriminasi gender dalam pembangunan. Adapun target dari SDGs ke-5 adalah mewujudkan  kesetaraan  gender  di  bidang  ekonomi  (sumber  daya  ekonomi,  kepemilikan properti,  pemberdayaan,  dan  jasa  keuangan),  politik  (partisipasi  dalam  kepemimpinan  dan pengambilan keputusan dan penguatan kebijakan dan legislasi), sosial (penghentian kekerasan, diskriminasi  dan  eksploitasi,  berbagi  tanggung  jawab  rumah  tangga,  akses  terhadap  hak reproduksi  dan  kesehatan),  dan  budaya  (penghapusan  kawin  paksa  dan  sunat  perempuan). Tujuan  dan  target  tersebut  dimaksudkan  untuk  mewujudkan  kesetaraan  gender  dalam pembangunan bagi setiap negara anggota PBB (Filho, 2023).
Indonesia  sudah  mengimplementasikan  kebijakan  kesetaraan  gender  sejak  Pemerintahan Abdurahman Wahid di  era Reformasi. Presiden Abdurrahman Wahid mengeluarkan  Instruksi Presiden  No.  9  tahun  2000  tentang  Pengarusutamaan  Gender  dalam  Pembangunan  Nasional. Presiden  Susilo  Bambang  Yudhoyono  selain  menetapkan  RPJMN  juga  dibarengi  dengan mengeluarkan  Intruksi  Presiden  Nomor  3  tahun  2010  tentang  Program  Pembangunan  yang Berkeadilan. Pasca era Reformasi Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Presiden No. 2 tahun 2015 tentang RPJMN 2015 – 2019 dan Peraturan Presiden No. 18 tahun 2020 tentang RPJMN  2020  –  2024.  Kebijakan  kesetaraan  gender  dalam  RPJMN  2015-2019  di  era  Presiden Joko  Widodo  diimplementasikan  melalui  program  peningkatan  kualitas  hidup  dan  peran perempuan  di  berbagai  bidang  pembangunan,  perlindungan  perempuan  dari  berbagai  tindak
kekerasan,  termasuk  TPPO,  peningkatan  kapasitas  kelembagaan  PUG,  dan  peningkatan kapasitas  kelembagaan  perlindungan  perempuan  dari  berbagai  tindak  kekerasan  (Nasional, 2014).  Sedangkan  pada  RPJMN  2020-2024  kebijakan  kesetaraan  gender  diimplementasikan melalui  program  peningkatan  kesetaraan  gender  dan  pemberdayaan  perempuan  dan peningkatan  perlindungan  perempuan,  termasuk  pekerja  migran  dari  kekerasan  dan  TPPO (Nasional, 2020).
Namun  demikian,  realitas  peningkatan  kesetaraan  gender  dengan  mengikis  isu ketidaksetaraan  gender  dalam  pembangunan  dalam  praktiknya  tidak  mudah  untuk diimplementasikan  menjadi  program  pembangunan  responsif  gender.  Pasca  era  Reformasi  isu dan ketidaksetaraan gender dalam pembangunan belum secara optimal diimplementasikan baik di  Pusat  dan  Daerah.  Pemerintah  dan  pemerintah  daerah  belum  secara  komprehensif mengangkat isu gender dan ketidaksetaraan gender dalam pembangunan.  Selain itu kesadaran dan  pemahaman  masyarakat atas  isu gender  dan  ketidaksetaraan  gender  dalam  pembangunan dinilai masih rendah. Pemahaman aparatur sipil negara khususnya para perencana program baik Pusat dan Daerah dalam melakukan analisis gender masih belum optimal. Hal ini dikarenakan pemahaman  mereka  terkait  data  gender  baik  isu  gender  dan  ketidaksetaraan  gender  masih rendah  (Nurdin,  2022).  Konsekuensi  dari  permasalahan  rendahnya  pemahaman  terhadap  isu gender  dan  ketidaksetaraan  gender  dalam  pembangunan  menjadikan  Indonesia  dalam  jajaran negara dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG), dan Indeks  Kesetaraan  dan  Ketidaksetaraan  Gender  (IKKG)  yang  tidak  menjanjikan.  Pada  2023 IPM  Indonesia  hanya  mencapai  74,39%  dari  73,77%  pada  2022  mengalami  kenaikan  sebesar 0,62%  (BPS,  2023c).  Sementara  IPG  Indonesia  mencapai  91,63%  (2022)  dari  91,27%  (2021) mengalami kenaikan sebesar 0.36% (BPS, 2023b). Adapun peningkatan kesetaraan gender dan pengentasan  ketidaksetaraan  gender  belum  memperlihatkan  hasil  yang  signifikan.  Indeks kesenjangan  gender  Indonesia  2023  secara  global  masih  stagnan  di  angka  0,697.  Indonesia berada pada rangking 87 dari 146 negara lebih baik dari Kamboja (92),Timor Leste (95), Brunei Darussalam (96), Malaysia (102), dan Myanmar (123) di kawasan Asia Tenggara (Forum, 2023, p. 18). Adapun indeks ketimpangan gender (IKG) di Indonesia pada 2022 masih terbilang tinggi sebesar 0,459 turun 0,006 poin dibandingkan 2021 (BPS, 2023a).
Permasalahan  isu  gender  dan  ketidaksetaraan  gender  dalam  pembangunan  di  Indonesia pasca era Reformasi tersebar hampir di seluruh bidang pemerintahan.  Kebijakan desentralisasi pasca  era  Reformasi  telah  membagi  28  urusan  pemerintahan  antara  Pemerintah,  Pemerintah Provinsi  dan  Pemerintah  Kabupaten/Kota  (Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor 38  Tahun  2007  Tentang  Pembagian  Urusan  Pemerintahan  Antara  Pemerintah,  Pemerintah Daerah  Provinsi  Dan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota, 2007).  Isu ketidaksetaraan  gender dalam  pembangunan  pasca  Era  Reformasi  di  Indonesia  tersebar  dalam  berbagai  bidang pembangunan yang meliputi politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Namun demikian terdapat 6 (enam)  bidang  pembangunan  yang  terdiri  dari  pendidikan,  kesehatan,  kemiskinan,  partisipasi politik,  sosial,  dan  kekerasan  terhadap  perempuan  yang  memiliki  dampak  penting  dalam pengentasan ketidaksetaraan gender di Indonesia (Nurdin, 2023).
Kajian  terkait  dengan  ketidasetaraan  gender  dalam  pembangunan  di  Indonesia  pasca reformasi membahas berbagai isu gender yang belum terselesaikan di masa pemerintahan Joko Widodo. Penelitian terkait dengan ketidaksetaraan  gender di Indonesia menyajikan temuan di bidang ekonomi, perburuhan, sumber daya manusia, kemiskinan, dan hukum. Ketidaksetaraan gender di bidang ekonomi sudah menjadi permasalahan umum yang terjadi di Indonesia pasca
era  Reformasi.  Salah  satu  dampak  dari  ketidaksetaraan  ekonomi  ini  adalah  pendapatan perkapita  masyarakat  baik  di  tingkat  nasional  dan  keluarga  (Sari,  2021).  Selain  itu ketidaksetaraan gender di bidang ekonomi telah meningkatkan kuantitas kemiskinan kelompok perempuan  khususnya  (Nisaka,  Seli  Sofiatun,  and  Sugihartib,  2020).  Masalah  terbesar ketidaksetaraan  gender  yang  dialami  perempuan  Indonesia  terjadi  di  bidang  ketenagakerjaan terkait dengan pengupahan atau gaji yang tidak layak (Farida, 2019; Sridadia, Ahmad Rizki and Prihantonob,  2020;  Ulfa,  2020).  Ketimpangan  gender  yang  dialami  oleh  kelompok  pekerja perempuan  ini  masih  sering  terjadi  dikarenakan  lemahnya  legalitas  perlindungan  hukum  yang diberikan  negara.  Negara  tidak  menyediakan  perangkat  hukum  yang  memadai  dalam melindungi  hak-hak  pekerja  perempuan  bila  berhadapan  dengan  kepentingan  bisnis(Larasati, 2021).
Tujuan penelitian ini adalah ingin mengkaji dan meneliti keterkaitan antara pemahaman masyarakat, perencana program dan pemangku kepentingan baik Pusat dan Daerah terhadap isu gender  dan  ketidaksetaraan  gender  dikaitkan  dengan  ketidakberhasilan  negara  dalam mewujudkan kesetaraan gender di Indonesia pasca Era Reformasi. Dengan mendasarkan pada permasalahan di atas serta analisis terhadap penelitian sebelumnya, maka pertanyaan penelitian ini  adalah  “bagaimana  korelasi  antara  rendahnya  pemahaman  terhadap  konsep  gender  oleh masyarakat  dan  perencana  serta  pemangku  kepentingan  dengan  kedakberhasilan  pencapaian indeks kesetaraan gender Indonesia sejak 2019 hingga 2023?”.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  ini  menggunakan  perspektif  kualitatif  dengan  mendasarkan  pada informasi yang setara. Sementara analisis yang digunakan adalah dengan pendekatan kasus yang relevan  dengan  objek  penelitian  (Pennings,  2006).  Dengan  pendekatan  studi  kasus  peneliti mengumpulkan  berbagai  informasi  rinci  menggunakan  berbagai  prosedur  pengumpulan  data selama periode waktu yang berkelanjutan (Creswell, 2009, p. 13). Pengumpulan data dilakukan melalui studi perspustakaan baik buku, artikel, berita online dan dokumentasi resmi negara dan lain-lain (Siyoto, Sandu dan Sodik, 2015).
Kasus yang menjadi objek penelitian ini adalah terkait dengan isu gender dan kesetaraan gender  yang  terjadi  pasca  era  Reformasi  di  Indonesia.  Penelitian  melakukan  analisis  data  dan informasi  yang  tersedia  dari  berbagai  sumber  data  sekunder  yang  relevan  dengan  penelitian. Sementara analisis substansi penelitian dilakukan dengan pendekatan gender dan pembangunan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Kerangka konseptual gender dan pembangunan menjadi alat analisis utama yang membedakan penelitian ini dengan penelitian serupa terkait isu gender dan ketidaksetaraan gender yang terjadi di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pembangunan  dan  pemberdayaan  gender  di  Indonesia  pasca  era  Reformasi  masih memperlihatkan  kemajuan  yang  tidak  menjanjikan.  Hal  ini  dapat  diukur  dari  masih  tingginya indeks ketidaksetaraan gender.  Permasalahan ini berawal dari masih rendahnya pemahamanan gender  oleh  masyarakat,  perencana  program  dan  pemangku  kebijakan  di  Indonesia.  Kunci keberhasilan dalam mengentaskan ketidaksetaraan gender adalah melalui penguatan pemahaman konsep gender dalam berbagai aspek mulai dari politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Penguatan kapabilitas  para  perencana  program  dan  komitmen  pemimpin  tertinggi  dalam  suatu  instansi pemerintahan  dapat  mempercepat  pengentasan  ketidaksetaraan  gender  dalam  pembangunan.
Sehingga  perencanaan  pembangunan  gender  dapat  dilakukan  dengan  target  dan  sasaran  yang telah diukur dan dianalisis berdasarkan isu gender dan ketidaksetaraan gender (Moser, 1993).
A. Pemahaman Konsep Gender dalam Relasi Sosial dan Politik
Untuk  memahami  isu  gender  dan  ketidaksetaraan  gender  maka  para  perencana  program dan penentu kebijakan perlu memahami konsep-konsep dasar gender dengan pendekatan sosial, politik,  dan  ekonomi.  Pemahaman  terkait  konsep-konsep  berikut  ini  penting  karena  menjadi landasan  berfikir  ilmiah  yang  akan  mengubah  pola  fikir  ( mindset )  yang  sensitif  gender  dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

## Gender dalam Relasi Sosial
Masalah penting ketika seorang manusia dilahirkan adalah terkait perbedaan antara anak laki-laki  dan  perempuan  adalah  jenis  kelamin.  Seiring  pertumbuhan  keduanya  masyarakat memberikan mereka peran, atribut, kesempatan, keistimewaan dan hak-hak yang berbeda yang pada  akhirnya  menciptakan  perbedaan  sosial  gender.  Masyarakat  memiliki  peran  sosial  yang signifikan dalam membentuk karakteristik gender. Karakteristik gender dalam relasi sosial akan menumbuhkan justifikasi terhadap pembagian peran dan posisi serta jabatan yang terkonstruksi dengan kuat (Blackstone, 2003).
Tabel 1 Karakteristik Gender dalam Relasi Sosial Karakteristik Pemahaman/Pengertian Relasional (bersifat hubungan) Gender bersifat hubungan karena merujuk tidak pada perempuan dan laki-laki secara terpisah, tetapi lebih pada hubungan antara keduanya dan cara bagaimana hubungan keduanya terkonstruksi secara sosial. Hirarkhis (bertingkat) Gender  bersifat  hirarkhis  sebab,  jauh  dari  netral,  perbedaan  yang dibangun  di  antara  perempuan  dan  laki-laki  cendrung  diyakini memiliki  kepentingan  yang  lebih  besar  dan  nilai  terhadap karakteristik  dan  aktifitas  yang  diasosiasikan  dengan  apa  yang bersifat maskulin (laki-laki) dan menimbulkan relasi kekuasaan yang tidak setara. Berubah Seiring Waktu (perkembangan dan kemajuan jaman/era) Peran  dan  relasi  antara  perempuan  dan  laki-laki  berubah  seiring perkembangan  waktu  dan  dengan  demikian  memiliki  potensi  untuk berubah  dan  memungkinkan  kesetaraan  yang  lebih  besar  antara keduanya.
Konteks Khusus   Ada  banyak  variasi  dalam  peran  dan  relasi  gender  tergantung  pada konteks yaitu kelompok etnis, ras, kelompok sosial ekonomi, budaya dan  sebagainya.  Dengan  demikian,  analisis  gender  harus memasukkan perspektif kebinekaan/keberagaman. Institusional (penguatan kelembagaan) Gender  dibangun  secara  kelembagaan  karena  merujuk  tidak  hanya pada  relasi  antara  perempuan  dan  laki-laki  secara  personal  dan tingkat pribadi, melainkan juga terhadap sistem sosial patriarki yang didukung  oleh  nilai,  legislasi  (peraturan  perundang-undangan),
agama dan sebagainya.

## Sumber: dikutip dari berbagai sumber (penulis)
Tabel 1 di atas menjelaskan bahwa gender di dalam relasi sosial terbagi ke dalam 5 (lima) karakteristik  yaitu  relasional,  hirarkis,  dinamis,  keberagaman,  dan  institusional.  Kelima karakteristik  dalam  relasi  sosial  ini  akan  membentuk  konstruksi  sosial  gender  di  dalam masyarakat. Konstruksi sosial gender merujuk pada proses sistematik dan kelembagaan dimana masyarakat  menggunakannya  untuk  menilai  atribut,  peran,  tanggungjawab  dan  kepercayaan
terhadap  laki-laki  dan  perempuan  di  dalam  konteks  budaya.  Hambatan  kesetaraan  gender merupakan hasil dari kompleksitas berbagai aspek mulai dari ideologi, budaya, pengaruh agama dan  kelas  sosial  yang  sebenarnya  dapat  diubah.  Perkembangan  kemajuan  kesetaraan  dan keadilan gender pada akhirnya sangat ditentukan oleh berbagai aspek kehidupan yang meliputi budaya, masyarakat, ideologi, patriarki dan matriarki.
Budaya  merupakan  karakteristik  dan  pengetahuan  suatu  masyarakat  tertentu  yang  dapat dikenali  dari  bahasa,  agama,  makanan,  kebiasaan  sosial,  musik  dan  seni  serta  kemajuan teknologi  suatu  bangsa.  Masyarakat  dan  budaya  saling  mempengaruhi  dalam  proses meningkatkan  kesetaraan  gender  dalam  konstruksi  sosial  antara  laki-laki  dan  perempuan. Ideologi  merupakan  sistem  atau  pola  pemikiran  dan  nilai  yang  menentukan  dalam  praktik kemasyarakatan.  Ideologi  berasal  dari  adanya  ide  atau  gagasan  dan  cita-cita  baik  individu, komunitas,  masyarakat  serta  dalam  lingkup  negara  untuk  menjadi  yang  lebih  baik  di  berbagai bidang  baik  politik,  ekonomi,  budaya,  hukum,  sosial,  pertahanan  dan  keamanan.  Adapun patriarki  merupakan  salah  satu  ideologi  yang  memandang  laki-laki  lebih  berkuasa  daripada perempuan di berbagai bidang politik, ekonomi, pendidikan, hukum dan sosial kemasyarakatan. Sebaliknya matriarki merupakan ideologi yang menjadi keyakinan di dalam masyarakat bahwa perempuan  lebih  berkuasa  dan  mendominasi  di  dalam  hubungan  keluarga  dan  sosial kemasyarakatan.

## Gender dalam Relasi Politik
Konsep gender dalam relasi politik merupakan satu kesatuan dalam memahami pengertian gender secara penuh dan utuh. Relasi gender dalam kebijakan pembangunan biasanya merujuk pada beberapa konsep yaitu kesetaraan gender, keadilan gender, hubungan gender, peran gender, kebutuhan gender, dan kesenjangan gender. Konsep-konsep gender ini memiliki pengaruh yang signifikan  dalam  proses  dan  implementasi  kebijakan  politik  dalam  suatu  negara.  Dalam perspektif  feminisme  konsep  relasi  gender  dalam  politik  menjadi  ajang  pertarungan  ideologi dalam mewujudkan hak-hak perempuan di bidang pembangunan.
Tabel 2 Konsep Gender dalam Relasi Politik Konsep Pemahaman/Pengertian Kesetaraan Gender Kesempatan  yang  setara  antara  laki-laki  dan  perempuan  dalam berbagai bidang pembangunan sosial, politik, ekonomi dan budaya. Keadilan Gender  Perlakukan  yang  adil  dari  negara  dan  masyarakat  terhadap perempuan dan laki-laki terhadap manfaat pembangunan. Hubungan Gender Laki-laki  dan  perempuan  memiliki  relasi  yang  setara  dalam mendapatkan  kekuasaan  atas  sumber  daya  yang  dimiliki negara/pemerintah serta posisi dalam struktur masyarakat. Peran Gender Rangkaian  perilaku,  peran  dan  tanggungjawab  yang  dilekatkan masing-masing pada perempuan dan laki-laki oleh masyarakat. Kebutuhan Gender Perempuan dan laki-laki pada hakikatnya memiliki kebutuhan yang berbeda baik fisik dan non-fisik. Ketidaksetaraan Gender Keadaan  situasi  dan  kondisi  dalam  bentuk  kesenjangan  dan ketimpangan  antara  laki-laki  dan  perempuan  terhadap  hasil pembangunan  di  bidang  politik,  ekonomi,  sosial,  hukum,  dan keamanan.

## Sumber: dikutip dari berbagai sumber (penulis)
Konsep  relasi  gender  dalam  bidang  politik  memiliki  beberapa  aspek  penting  yang  harus dipahami  oleh  para  perencana  program  dan  pemangku  kepentingan pembangunan.  Konsep  ini merujuk kepada beberapa aspek terkait kesetaraan, keadilan, relasi/hubungan, peran, kebutuhan
dan ketidaksetaraan (lihat tabel 2 di atas). Kesetaraan gender diwujudkan dalam hal tidak adanya diskriminasi  terhadap  seseorang  individu  atas  dasar  jenis  kelamin  dalam  mendapatkan kesempatan, kewenangan dan alokasi sumber daya atau manfaat atau akses terhadap pelayanan publik.  Sementara  keadilan  gender  merujuk  pada  pembangian  sumber  daya,  kesempatan  dan manfaat  yang  adil  berdasarkan  pada  acuan  yang  telah  ditetapkan.  Keadilan  menjadi  ukuran kesetaraan  meskipun  bukan  lah  satu-satunya  ukuran.  Keadilan  dapat  diukur  dan dimanifestasikan dalam bentuk kesetaraan. Untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender maka relasi gender perlu dikonstruksi dengan mengubah pola fikir masyarakat dan aparatur sipil negara.  Relasi  kekuasaan  yang  setara  dapat  mempengaruhi  keputusan  dan  kebijakan pembangunan yang adil.  Dengan demikian peran gender dalam setiap kebijakan pembangunan yang diputuskan akan memberikan dampak positif bagi keduanya. Hal ini dikarenakan kebijakan pembangunan  harus  didasarkan  pada  kebutuhan  gender  yang  berbeda.  Sehingga  hasil pembangunan  akan  dapat  memfasilitasi  penurunan  tingkat  ketidaksetaraan  serta  ketimpangan gender di dalam masyarakat.

## B. Pemahaman Terhadap Pola Ketidaksetaraan Gender dalam Pembangunan
Dalam  merencanakan  program  dan  kebijakan  pembangunan  analisis  ketidaksetaraan gender  sangat  menentukan  keberhasilan dan  kesinambungan  yang  menguntungkan  kedua  jenis kelamin.  Terdapat  pola  atau  bentuk  ketidaksetaraan  gender  yang  terjadi  mulai  dari  tingkatan keluarga,  komunitas,  masyarakat  dan  pelayanan  publik.  Berikut  ini  (lihat  tabel  3  dibawah) bentuk-bentuk ketidaksetaraan gender di berbagai bidang dan aspek yang melibatkan perempuan dan laki-laki.
Tabel 3 Pola Ketidasetaraan Gender Bidang/Aspek Ketidaksetaraan Gender Kekuasaan dan Keterwakilan Politik Perempuan  sering  kalah  jumlah  dalam  pengambilan keputusan  termasuk  di  dalam  struktur  kelembagaan formal  pemerintahan  (Eksekutif/Birokrasi,  Legislatif dan Yudikatif). Partisipasi dan Kesempatan Ekonomi Di banyak kasus perempuan dan  laki-laki tidak setara dan  adil  dalam  menikmati  akses,  partisipasi,  kontrol dan  manfaat  atas  pembangunan  ekonomi  yang meliputi  kesempatan  kerja,  upah,  keterampilan  kerja, kredit  dan  kepemilikan  property/asset/tanah/rumah dan lain-lain. Pencapaian Pendidikan Di  banyak  kasus  perempuan  memiliki  tingkat  melek huruf  yang  rendah,  buta  aksara  yang  tinggi,  dan jenjang pendidikan di tingkat SD, SMP dan SMA yang lebih rendah. Kekerasan Seksual dan Domestik (rumah tangga) Perempuan cendrung menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga oleh pasangan hidup/suami, perdagangan manusia, ekspolitasi seksual, pembersihan  etnis  dan  tameng  hidup  dalam peperangan dan lain-lain. Perbedaan Status Legal (hukum) dan Hak Ada banyak contoh di mana hak-hak yang setara pada status  individu/personal/warga  negara,  keamanan, tanah, warisan, dan kesempatan kerja/pekerjaan yang ditiadakan/ditolak  bagi  perempuan  yang  diperkuat hukum dan praktik.
Sumber: dikutip dari berbagai sumber (penulis)
Kasus-kasus  sebagaimana  dijelaskan  pada  tabel  3  di  atas  menyimpulkan  bahwa  untuk mencapai atau mewudjudkan kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan mengharuskan perubahan pola fikir sensitif gender baik penyelenggara negara maupun masyarakat. Perubahan dimaksud  meliputi  perubahan  dalam  perilaku  dan  hubungan,  kelembagaan,  dan  kerangka hukum,  partisipasi  dan  kesempatan  ekonomi  dan  struktur  pembuatan  kebijakan/keputusan politik.
C. Pemahaman Terhadap Isu Gender dan Ketidaksetaraan Gender dalam Pembangunan
Isu  gender  dan  kesenjangan  gender  dalam  pembangunan  merupakan  bentuk  atau  pola ketidasetaraan  dan  ketidakadilan  gender  terkait  akses,  partisipasi,  kontrol/penguasaan,  dan manfaat yang dirasakan oleh keduanya. Mengapa gender atau peran gender menjadi isu dalam proses  dan  implementasi  pembangunan  baik  Pusat  dan  Daerah.  Terdapat  beberapa  pendapat yang mengatakan telah terjadi ketidakseimbangan gender dalam pembangunan. Hal utama yang menjadi  perhatian  dalam  ketidaksetaraan  dalam  pembangunan  adalah  kebijakan,  perencanaan, penganggaran  pembangunan  masih  dalam  persepsi  stereotip  gender.  Para  pembuat  kebijakan pembangunan  terkadang  tidak  memperhitungkan  bahwa  gender  baik  perempuan  ataupun  laki- laki mempunyai peran, kewajiban, kebutuhan dan status berbeda di dalam masyarakat.
Konsekuensi  yang  terjadi  dari  ketidapahaman  ini  adalah  para  pembuat kebijakan/keputusan  serta  implementator  dan  para  perencana  program  dan  kegiatan  kurang memperhitungkan bahwa perbedaan gender dapat mempengaruhi keduanya dalam memperoleh kesempatan setara terhadap Akses, Partisipasi, Kontrol dan Manfaat (APKM) atas sumberdaya pembangunan. Kesenjangan dan ketimpangan gender dalam pembangunan bervariasi dan tidak sama  antarwilayah  atau  negara.  Namun  demikian  kesenjangan  dan  ketimpangan  gender  dapat terjadi  di  bidang  pembangunan  seperti  pendidikan,  kesehatan,  infrastruktur,  ketenagakerjaan, ekonomi dan politik (untuk lebih jelas lihat tabel 4 dibawah).
Tabel 4 Isu Gender dan Ketidaksetaraan Gender dalam Pembangunan Bidang Pembangunan Isu-isu Ketidaksetaraan Gender Pendidikan 1. Akses  pelayanan  pendidikan  di  jenjang  pendidikan  dasar  dan menengah serta perguruan tinggi masih belum merata. 2. Jabatan  kepala  sekolah  jenjang  pendidikan  masih  masih  di dominasi oleh salah satu gender. 3. Masih  tingginya  rasio  antara  guru  dan  murid  pada  jenjang pendidikan. 4. Masih  belum  meratanya  infrastruktur  pendidikan  khususnya pendidikan menengah dan pendidikan tinggi Kesehatan 1. Masih rendahnya Angka Harapan Hidup masyarakat. 2. Kasus kematian ibu masih tinggi.
3. Angka Kematian Bayi masih cukup tinggi. 4. Masih belum maksimalnya pelayanan kesehatan ibu dan anak. 5. Masih  belum  maksimalnya  pelayanan  kesehatan  terhadap penduduk atau warganegara usia lanjut. 6. Masih  belum  maksimalnya  penanganan  Pencegahan  dan Penanggulangan Penyakit HIV/AIDS. 7. Masih  belum  maksimalnya  penanganan  Pencegahan  dan Penanggulangan Penyakit HIV/AIDS. Ketenagakerjaan 1. Masih tingginya tingkat pengangguran usia produktif. 2. Terbatasnya  kesempatan  kerja  bagi  angkatan  kerja  laki-laki maupun perempuan.
3. Masih belum setaranya upah buruh antara perempuan dan laki-laki di berbagai sektor ketenagakerjaan. 4. Masih rendahnya jaminan keselamatan kerja. Ekonomi 1. Masih  belum  maksimalnya  pengelolaan  ekonomi  dan  lapangan usaha  pada  sektor  pertanian,  kehutanan  dan  perikanan  sebagai sumber pendapatan penduduk. 2. Masih  belum  maksimalnya  pengelolaan  koperasi  dan  usaha  kecil dan menengah. 3. Rendahnya akses UMKM, yang sebagian besar digeluti oleh kaum perempuan  terhadap  kredit  permodalan  usaha,  sarana  dan prasarana serta ketersediaan akses pasar produk barang/jasa. 4. Rendahnya  akses  Industri  Kecil  Menengah  yang  sebagian  besar digeluti oleh kaum perempuan terhadap kredit permodalan usaha, dan mengakses pasar produk IKM. 5. Rendahnya kemampuan manajemen keuangan usaha dagang kecil dan menengah yang sebagian besar digeluti oleh kaum perempuan. 6. Rendahnya  pendapatan  pelaku  usaha  pertanian,  peternakan  dan perikanan yang melibatkan perempuan. Politik dan Pembuatan Keputusan 1. Masih  tingginya  kesenjangan  gender  pada  pengangkatan  pejabat eselon 1 dan 2 di lingkungan Pemerintah dan Pemerintah Daerah. 2. Masih tingginya kesenjangan gender pada persentase keterwakilan perempuan di badan Legislatif.
3. Masih  terbatasnya  peran  perempuan  dalam  rangka  penegakkan hukum,  meskipun  jumlah/proporsi  perempuan  yang  menduduki jabatan sebagai aparat penegak hukum sudah cukup baik, terutama dibandingkan  dengan  jumlah/proporsi  laki-laki  sebagai  aparat penegak hukum. 4. Masih rendahnya keterlibatan perempuan dalam organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan. 5. Keterlibatan  perempuan  dalam  kelembagaan  di  tingkat kelurahan/desa  masih  rendah  terutama  yang  menjabat  sebagai kepala  desa/lurah  dan  ketua/anggota  Badan  Permusyawaratan Desa. Kemiskinan/Sosial 1. Masih tingginya persentase penduduk miskin. 2. Masih tingginya perempuan yang mengalami kerawanan sosial.
3. Masih banyaknya jumlah lansia terlantar dan penyandang cacat. 4. Masih tingginya kasus tuna susila. 5. Masih  tingginya  kasus  korban  penyalahgunaan  narkotika  dan ganza (napza). 6. Masih tingginya penyandang masalah kesejahteraan sosial. Kekerasan  Terhadap
Perempuan dan Anak 1. Masih tingginnya kasus kekerasan dalam rumah tangga.
2. Masih  tingginya  kasus  korban  kekerasan  serta  kekerasan  seksual terhadap perempuan dan anak.
3. Masih  belum  maksimalya  pelayanan  penanganan  pengaduan  dan penegakkan  dan  bantuan  hukum  bagi  korban  kekerasan  terhadap perempuan dan anak. 4. Semakin  tingginya  kasus-kasus  kekerasan  gender  berbasis  online baik  di  lingkungan  pendidikan  dasar,  menengah  dan  tinggi  serta masyarakat.
Sumber: dikutip dari berbagai sumber (penulis)

## D. Dampak Ketidaksetaraan Gender di Indonesia Pasca Era Reformasi
Lemahnya pemahaman masyarakat, perencana program dan pembuat kebijakan terhadap konsep  isu  gender  dan  ketidaksetaraan  gender  dalam  pembangunan  di  Indonesia  pasca  era
Reformasi  telah  berdampak  terhadap  perkembangan  dan  kemajuan  beberapa  indeks pembangunan.  Hal  ini  sejalan  dengan  teori  perencanaan  gender  ( gender  planning )  Moser  yang menyatakan bahwa terdapat korelasi positif dan negatif antara penguasaan analisis gender oleh perencana  program  terhadap  kualitas  perencanaan  gender  dengan  hasil  pembangunan  yang responsif  gender.  Negara  (pemerintah)  berkewajiban  membangun  kapasitas  sumber  daya manusia atau praktisi perencana program yang memiliki kompentensi analisis gender dan dapat mengintegrasikannya  ke  dalam  perencanaan  pembangunan  menjadi  salah  satu  faktor keberhasilan  dalam  mewujudkan  kesetaraan  gender  sesuai  dengan  kebutuhan  gender  dalam pembangunan (Moser, 1993, pp. 37–54).
Terdapat  5  (lima)  indeks  pembangunan  yang  yang  menjadi  fokus  analisa  dalam  menilai keberhasilan  dan  ketidakberhasilan  negara  (pemerintah)  dalam  mewujudkan  kesetaraan  gender di Indonesia. Pada tabel 5 di bawah menyajikan pengukuran keberhasilan pembangunan gender: [1] Indeks Pembangunan Manusia; [2] Indeks Pembangunan Gender; [3] Indeks Pemberdayaan Gender; [4] Indeks Kesetaraan Gender; dan [5] Indeks Ketimpangan Gender (IKG).
Tabel 5 Pembangunan Gender Indonesia, 2019-2023 Pembangunan Gender Tahun 2019 2020 2021 2022 2023 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 71,92 71,94 72,29 72,91 74,39 Indeks Pembangunan Gender (IPG) 91,07 91,06 91,27 91,63 - Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) 75,24 75,57 76,26 76,59 - Indeks Kesetaraan Gender (IKG) - 0,7 0,688 0,697 0,697 Indeks Ketimpangan Gender (IKG) 0,48 0,369 0,465 0,459 -

## Sumber: BPS dan World Economic Forum (WEF)
Indeks  Pembangunan  Manusia  Indonesia  selama  5  (lima)  tahun  tidak  menunjukan kemajuan  yang  berarti  dengan  nilai  rata-rata  hanya  mencapai  72,69%.  Indeks  Pembangunan Gender  selama  4  (empat)  tahun  mengalami peningkatan  tidak  signifikan  dengan  nilai  rata-rata sebesar  91,26%.  Indeks  Pemberdayaan  Gender  dari  2019  hingga  2022  tidak  menunjukan peningkatan  yang  berarti  hanya  mencapai  sebesar  75,92%.  Peningkatan  ketiga  indeks Pembangunan  tersebut  pada  realitasnya  tidak  berdampak  pada  kenaikan  Indeks  Kesetaraan Gender dan Indeks Ketimpangan Gender Indonesia. Indeks Kesetaraan Indonesia selama 2022 dan 2023 stagnan di angka 0,697. Sementara Indeks Ketimpangan Gender Indonesia walaupun mengalami penurunan sebesar 0,006% dari 0,465 (2021) menjadi 0,697 (2022).

## KESIMPULAN
Isu  gender  dan  ketidaksetaraan  gender  di  Indonesia  sejak  dikeluarkannya  Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional hingga  Peraturan  Presiden  No.  2  tahun  2015  tentang  RPJMN  2015  –  2019  dan  Peraturan Presiden  No.  18  tahun  2020  tentang  RPJMN  2020  –  2024  belum  mengalami  kemajuan  yang signifikan. Ketidaksetaraan gender di Indonesia pasca era Reformasi masih mengalami hambatan dan  tantangan.  Hambatan  utama  adalah  kebijakan pembangunan yang  responsif  gender belum secara  optimal  difahami  oleh  perencana  program  dan  pembuat  kebijakan  secara  komprehensif baik di Pusat dan Daerah. Tantangan bagi pemerintah dan pemerintah daerah adalah melakukan penguatan kapasitas perencana program dan komitmen kuat pimpinan daerah dalam memahami berbagai  isu  gender  dan  ketidaksetaraan  gender  dalam  pembangunan menjadi  salah  satu  kunci dalam mewujudkan kesetaraan gender. Konsekuensi dari permasalahan ini berdampak pada hasil
dan  kemajuan  pembangunan  gender  di  Indonesia  yang  masih  rendah.  Indeks  ketimpangan gender  menjadi  bukti  bahwa  kesetaraan  gender  di  Indonesia  pasca  era  Reformasi  masih  perlu diperbaiki  dengan  meningkatkan  pemahaman  gender  baik  masyarakat,  perencana  program, pemangku kepentingan dan pimpinan daerah.

## DAFTAR PUSTAKA
Blackstone, A. M. (2003). Gender Roles and Society . In J. R. et al. Miller (Ed.), Human Ecology: An Encyclopedia of Children, Families, Communities, and Environments (pp. 335–338). University of Maine.
Blakemore,  J.E.O.,  Berenbaum,  S.A.,  &  Liben,  L.  S.  (2008). Gender  Development (1st  ed.). Psychology Press.
BPS. (2023a). Indeks Ketimpangan Gender (IKG) 2022. Badan Pusat Statistik.
BPS. (2023b). Indeks Pembangunan Gender (IPG), 2022. Badan Pusat Statistik. BPS.  (2023c).  Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM)  Indonesia  tahun  2023  mencapai  74,39, meningkat  0,62  poin  (0,84  persen)  dibandingkan  tahun  sebelumnya  (73,77).  Badan  Pusat Statistik.
Creswell,  J.  W.  (2009). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed  methods approach (3rd ed.). Sage Publication, Inc.
Dominic, A. et al. (2017). Factors of Gender Inequality and Development among Selected Low Human  Development  Countries  in  Sub-Saharan  Africa. Journal  Of  Humanities  and  Social Science , 22(2), 01–07.
Farida, I. et al. (2019). Gender Inequality and Labor Market in Indonesia (Between 2014–2018). Advances in Social Science, Education and Humanities Research , 398, 195–198.
Fenster, T. (Ed.). (2003). Gender, planning, and human rights . Taylor & Francis e-Library. Filho, W. L. et al. (2023). Promoting gender equality across the sustainable development goals. Environment, Development and Sustainability , 25, 14177–14198. Forum, W. E. (2023). Global Gender Gap Report 2023.
Goetz, A. M. (1997). Getting Institutions Right for Women in Development . Zed Book. Jaquette,  Jane  S.  and  Summerfield,  G.  (Ed.).  (2006). Women  and  Gender  Equity  in Development Theory and Practice: Institutions, Resources, and Mobilization . Duke University Press. Jayachandran, S. (2015). The Roots of Gender Inequality in Developing Countries. The Annual Review of Economics , 7, 63–88.
Klasen, S. (2018). The Impact of Gender Inequality on Economic Performance in Developing Countries. The Annual Review of Resource Economics , 10, 279–98.
Larasati,  N.  P.  A.  (2021).  Gender  Inequality  in  Indonesia:  Facts  and  Legal  Analysis. Law Research Review Quarterly , 7(4), 445-458. https://doi.org/10.15294/lrrq.v7i4.48170 MacLachlan,  Malcolm  and  Swartz,  L.  (Ed.).  (2009). Disability  &  International  Development: Towards Inclusive Global Health . Springer.
Miller,  Carol;  Razavi,  S.  (1995).  From  WID  to  GAD: Conceptual  shifts  in  the  women  and development discourse . UNRISD Occasional Paper, No. 1, United Nations Research Institute for Social Development (UNRISD), Geneva.
Mohamed,  K.,  &  Shefer,  T.  (2015). Gendering disability and disabling gender:  Critical reflections on intersections of gender and disability .  Agenda: Empowering  Women  for  Gender  Equity,  29(2 (104)), 2–13. http://www.jstor.org/stable/43825166
Momsen, J. (2010). Gender and development (Second Edition). Routledge.
Moser, C.  O.  N. (1993). Gender planning and development: theory, practice and training . In Gender planning and development: theory, practice and training. https://doi.org/10.2307/1395333 Nair,  S.,  Sawant,  N.,  Thippeswamy,  H.,  &  Desai,  G.  (2021).  Gender  Issues  in  the  Care  of Elderly: A  Narrative Review. Indian journal of psychological medicine , 43(5 Suppl), S48–S52. https://doi.org/10.1177/02537176211021530
Nasional, K. P. P. N. B. P. P. (2014). Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2  Tahun  2015  Tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Nasional  2015-2019. Kementerian  Perencanaan  Pembangunan  Nasional/  Badan  Perencanaan  Pembangunan Nasional.
Nasional, K. P. P. N. B. P. P. (2020). Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18  Tahun  2020  Tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Nasional  2020-2024. Kementerian  Perencanaan  Pembangunan  Nasional/  Badan  Perencanaan  Pembangunan Nasional.
Nisaka,  Seli  Sofiatun,  and  Sugihartib,  L.  (2020).  Gender  Inequality  and  Women  Poverty  in Indonesia. International Journal of Innovation, Creativity and Change , 11(9), 375–387. Nurdin.  (2022).  Implementing  Gender  Mainstreaming  in  Indonesian  Local  Government:  The Case of Tangerang Regency. Jurnal Transformative , 8(1), 31–56.
Nurdin,  N.,  &  Fatkhuri,  F.  (2023).  Workshop  Penyusunan  Data  Gender  Di  Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang. SWARNA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat , 2(10), 1042–1056. https://doi.org/10.55681/swarna.v2i10.942
OECD  (2010), Atlas  of  Gender  and  Development:  How  Social  Norms  Affect  Gender  Equality  in  non- OECD Countries , OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/9789264077478-en. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan  Antara  Pemerintah,  Pemerintah  Daerah  Provinsi  dan  Pemerintah  Daerah Kabupaten/Kota,  Sekretariat  Negara  (2007).  http://digilib.unila.ac.id/4949/15/BAB II.pdf
Pennings,  P.,  Keman,  H.,  &  Kleinnijenhuis,  J.  (2006). Doing  research  in  political  science .  SAGE Publications Ltd, https://doi.org/10.4135/9781849209038
Puspita Sari, C. (2021). Gender Inequality: Dampaknya terhadap Pendapatan Per Kapita (Studi Kasus 33 Provinsi di Indonesia 2011-2019). Jurnal Ekonomi Dan Statistik Indonesia , 1(1), 47- 52. https://doi.org/10.11594/jesi.01.01.06
Siyoto, Sandu dan Sodik, A. M. (2015). Dasar Metodologi Penelitian . Literasi Media Publishing.
Sridadi,  A.  R.,  &  Prihantono,  G.  (2021).  Reducing  Gender  Wages  Inequality  in  Indonesia.
Review of International Geographical Education Online , 11(4), 364-374. https://doi.org/10.33403/rigeo.800653
Ulfa,  M.  et  al.  (2020).  Portrait  of  Gender  Economic  Inequality  in  Indonesia.  East  African
Scholars Journal of Economics, Business and Management , 1(1), 79–85. DOI:10.36349/EASJEBM.2020.v03i01.10