## INTERNALISASI DAN INSTITUSIONALISASI KEBIJAKAN EKONOMI PANCASILA
Lia Kian 1 , Muhammad Sabri 2
1 Perbanas Institute Jakarta
2 UIN Alauddin Makassar Email: lia.kian@perbanas.id, mohdsabriar@yahoo.co.id

## Abstract
The  existence  of  Pancasila  Economy  already  exists  with  Pancasila  as  its  ideal  foundation  and the 1945 Constitution as its constitutional foundation and is also spelled out in the MPR decree on  economic  politics  in  economic  democracy.  To  realize  the  Pancasila  economic  policy,  it  is necessary  to  reform  the  Pancasila  economic  policy  through  Ministries  and  Institutions designated  for  the  Community,  Higher  Education  and  the  Business  World.  The  internalization and  institutionalization  of  economic  policies  is  an  effort  to  overcome  the  problems  of  national character development, of course it can be strengthened to ward off influences from abroad and from  within  the  country,  including  globalization,  radicalism,  intolerance,  transnationalism, foreign cultural transformation, economic disparities and monopolistic practices. The approach in this paper is to see Pancasila as the foundation of philosophy, the process of internalization and institutionalization in the formulation of economic policies to become the basis for thinking by  looking  at  and  examining  the  thoughts  of  Soekarno,  Mohammad  Hatta,  Boediono  and Mubyarto. The teachings of Pancasila have the meaning of the values  of each of the Pancasila Precepts as a complete unit into a system in the building of national life, including in this case the development of Pancasila economic policies in Indonesia.
Keywords: Pancasila; the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia; Economic Policy.

## Abstrak
Eksistensi  Ekonomi  Pancasila  sudah  ada  dengan  Pancasila  sebagai  landasan  idealnya  dan  UUD 1945  sebagai  landasan  konstitusionalnya  dan  juga  terjabarkan  dalam  ketetapan  MPR  tentang politik  ekonomi  dalam  demokrasi  ekonomi. Untuk  mewujudkan  kebijakan  ekonomi  Pancasila diperlukan  reformulasi  kebijakan  ekonomi  Pancasila  melalui  Kementerian  dan  Lembaga  yang diperuntukkan  bagi  Masyarakat,  Perguruan  Tinggi  dan  Dunia  Usaha.    Internalisasi  dan Institusionalisasi  kebijakan  ekonomi  adalah upaya  untuk  mengatasi  permasalahan pembangunan karakter kebangsaan tentunya dapat diperkuat guna menangkal pengaruh dari luar  negeri maupun dari  dalam  negeri    di  antaranya  adalah  globalisasi,  radikalisme,  intoleran,  transnasional, transformasi  budaya  asing,  kesenjangan  ekonomi  dan  praktik-praktik  monopoli. Pendekatan dalam  tulisan  ini  dengan  melihat  Pancasila sebagai  landasan  falsafah,  proses  internalisasi  dan Institusionalisasi  dalam  rumusan  kebijakan  ekonomi  menjadi  landasan  berpikir  dengan  melihat dan mengkaji pemikiran Soekarno, Mohammad Hatta, Boediono dan Mubyarto. Ajaran  Pancasila memiliki  makna  nilai-nilai  dari  setiap  Sila  Pancasila  sebagai  satu  kesatuan  yang  utuh  menjadi suatu sistem dalam bangunan kehidupan berbangsa, termasuk dalam hal ini untuk pengembangan kebijakan ekonomi Pancasila di Indonesia.
Kata kunci : Pancasila; UUD 1945 NRI; Kebijakan Ekonomi.
https://doi.org/10.52738/pjk.v1i1.23

## A.   Pendahuluan
Soekarno merupakan Presiden pertama Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  yang memberikan  arah  dan  rumusan  Pancasila sebagai  dasar  negara.  Gagasan  rumusan Pancasila  sebagai  dasar  negara  disampaikan dalam  pidato  1  Juni  1945  dalam  sidang BPUPKI.  Soekarno  mengusulkan  dasar negara  yang  terdiri  dari  lima  poin.  Yaitu Kebangsaan  Indonesia,  Internasionalisme dan perikemanusiaan, Mufakat atau demokrasi,  Kesejahteraan  sosial,  Ketuhanan yang berkebudayaan. Cindy Adam
(1965:237)
Rumusan  Pancasila  sebagai  dasar negara  yang  sah  tercantum  dalam   UUD 1945  dan  disahkan  oleh  PPKI  pada  18 Agustus 1945. Rumusan dasar negara dalam pembukaan  UUD  1945  terletak  pada  alinea ke  empat.  Berdasarkan  instruksi  Presiden Republik  Indonesia  No.12/1968  pada  13 April  1968,  tata  urutan  dan  rumusan Pancasila yang sah adalah ke lima sila yang saat  ini  menjadi  kesatuan  proses  hari  lahir Pancasila  dari  tanggal  1  Juni  1945,  22  Juni 1945  dan  18  Agutus  1945  menjadi  satu tarikan  nafas  sesuai  dengan  keputusan Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  24 tahun 2016.
Pancasila sebagai dasar negara menjadi  pijakan  norma  dasar  dalam  proses pengambilan  keputusan  pembuatan  undang- undang,  regulasi  dan  kebijakan.  Dalam konteks  ini,  proses  pengambilan  keputusan kebijakan  dalam  merevitalisasi  internalisasi dan instansional pembangunan sistem ekonomi  Pancasila  dapat  ditinjau  secara holistik dan komprehensif.
Pancasila sebagai sumber ilmu pengetahuan baik secara ontologi, epistimologi dan aksiologi, (Wibisono Siswomihardjo,  Koento,1995)    dan  juga Pancasila  dapat  dipelajari  secara  ilmiah, secara  umum,  Pancasila  merupakan  hasil budaya  bangsa  Indonesia,  (Kaelan,  1993). Pancasila  dapat  dieksplorasi  ke  dalam ranah  filsafat  ilmu  ( Philosophy  of  Science) berkaitan  dengan  ontologis,  epistemologis dan  aksiologis ( Sutrisno, 2006).
Revitalisasi internalisasi dan
instansional  kebijakan  ekonomi  Pancasila menjadi  amanah  UUD  1945  hal  ini  juga telah dipertegas oleh Mohammad Hatta salah satu  gagasan  ekonomi  yang  memiliki  spirit sosial tersirat pada pasal 33, 34, dan 37. Pada pasal tersebut mengandung nilai kekeluargaan, kemakmuran rakyat,
kesempatan  kerja,  kehidupan  yang  layak bagi  warga  negara,  dan  tanggung  jawab negara  terhadap  fakir  miskin  dan  anak terlantar.
Mohammad  Hatta  (1979)  memberikan ide  dan  gagasan  yang  revolusioner  tentang ekonomi  Pancasila  sebagai  solusi  dari masalah  ekonomi  yang  dapat  dilaksanakan adalah  dengan  usaha  yang  ditangani  oleh koperasi,  swasta  dan  pemerintah.  Koperasi dengan semangat kekeluargaan atau solidaritasnya.
Ekonomi  Pancasila  mengemukakan lima  karakter  khasnya.  Kelima  ciri  diserap dari  UUD  1945  dan  dari  keseluruhan  jiwa Pancasila  itu  sendiri.  Kelimanya  adalah sebagai berikut: (Mubyarto (1987:126)
1) Koperasi merupakan soko guru perekonomian.  Koperasi  merupakan usaha  bersama.  Pada  pasal  33  UUD 1945 menjelaskan perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan.
2) Ekonomi  Pancasila  merupakan  bagian yang mengatur tentang ekonomi, sosial, dan moral. Ekonomi Pancasila mengajarkan  perilaku  ekonomi  untuk melaksanakan  nilai-nilai  moral,  etika, dan keagamaan.
3) Kehendak yang dari seluruh masyarakat Indonesia  ke  arah  keadaan  pemerataan sosial  dengan  semangat  kekeluargaan dan solidaritas.
4) Nasionalisme menjiwai setiap kebijaksanaan  ekonomi  Indonesia  baik dari  aspek  ekonomi  makro  maupun mikro.
5) Ekonomi  Pancasila  dapat  dijalankan dengan baik untuk memberikan keseimbangan antara perencanaan nasional dengan desentralisasi.
Mubyarto,  (1987:126)  dan  Abdul Madjid  dan  Sri-Edi  Swasono,  (1998:33) meneruskan ide dan gagasan dari Mohammad Hatta tentang pentingnya kebijakan  ekonomi  Pancasila,  baik  untuk seluruh masyarakat Indonesia maupun secara kelembagaan.  Perekonomian  harus  disusun berdasar  demokrasi  ekonomi,  kemakmuran masyarakat  lebih  diutamakan  dari  pada kemakmuran individu. Prinsip Dasar Ekonomi  Pancasila  Secara  umum,  landasan konstitusional adalah pasal 33 UUD 1945.
Berbagai gagasan mulai dari Soekarno, Mohammad  Hatta,  Boediono,  Mubyarto, Abdul Madjid dan Sri-Edi Swasono menjadi sangat  relevan  untuk  menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa  dan  bernegara.  Internalisasi  dan Institusionalisasi nilai-nilai
Pancasila
teruslah  dipupuk  dan  disemai  dalam  satu tarikan  nafas  pada  ilmu  pengetahuan, keyakinan dan tindakan bagi semua komponen masyarakat Indonesia dari berbagai sudut profesi.
Dalam  konteks  ini,  internalisasi  dan instansional  dipandang  perlu,  terutama  bagi para pengambil kebijakan guna membumikan kembali semangat dari ekonomi  Pancasila.  Kebijakan  kampanye ekonomi  Pancasila  dapat  dimulai  pada pendidikan  formal,  serta  peran  pemerintah dalam  menentukan  kebijakan,  baik  dalam kebijakan  ekonomi  makro  maupun  mikro untuk  menumbuhkan  semua  potensi  sumber daya  ekonomi  yang  ada  sesuai  amanah Pancasila.

## B.   Pembahasan
1. 5 Aspek Utama Ekonomi Pancasila Ketika Sukarno (1901-1970) memimpin Indonesia menuju kemerdekaan dari Belanda, dia mengumpulkan  para  pendukungnya  di belakang  visi  Pancasila  (lima  prinsip).
Dan  meskipun  Sukarno  menggunakan kata-kata yang berbeda pada kesempatan yang berbeda dan
mengurutkan  kelima  prinsip  yang berbeda  dalam  pidato  yang  berbeda,
Pancasila memasuki konstitusi Indonesia sebagai berikut: (1) Ketuhanan  Yang  Maha  Esa,  (2) Kemanusiaan  yang  adil  dan  beradab, (3) Persatuan Indonesia, (4) ) Demokrasi  dibawah  bimbingan  bijak musyawarah  perwakilan,  (5)  Keadilan sosial  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia (Pancasila, 2013).
Visi asli Mubyarto dan Boediono  memberikan  jalan  ke  depan bagi  perumusan  konstitusi  ekonomi Pancasila.  Niat  normatif  dari  sistem ekonomi  Pancasila  saat  ini  masih berlaku  seperti  di  masa  kemerdekaan, namun pembahasan tentang penerapan ekonominya  perlu  dimulai  dari  awal. Diperlukan  diskusi  baru  untuk  belajar dari  kesalahan  politik  masa  lalu  dan untuk  merevitalisasi  semangat  asli Pancasila. Oleh karena itu, pertanyaan penting  adalah  apa  jalan  baru  untuk diskusi  tentang  peran  negara  di  masa depan, penggabungan nilai-nilai  sosial dan  agama,  inisiasi  pembangunan sosial  yang  berkeadilan,  membangun ekonomi  nasional  yang  kuat,  dan menyeimbangkan sentralisasi dan desentralisasi.
Pancasila  adalah  sistem  nilai normatif. Untuk itu, kerangka ekonomi Pancasila  harus  menjadi  alat  untuk mewujudkan  tujuan  normatif  tersebut.
McCawley (1982, hlm. 102) mengajukan pertanyaan: “Apa tepatnya yang  dimaksud  dengan  'Ekonomi Pancasila'?” dan menyesali bahwa "[a] segera setelah kami mengajukan pertanyaan  ini,  ada  kesulitan  karena, seperti  yang  diakui  sebagian  besar kontributor  diskusi,  semuanya  agak kabur."  Oleh  karena  itu,  pembahasan tentang hakikat ekonomi Pancasila saat ini masih relevan seperti dulu. Berkaitan  dengan  sejarah  pemikiran ekonomi  Pancasila,  McCawley  (1982, p.  103ff.)  Menunjukkan  pentingnya
tulisan Mubyarto dan Boediono. Keduanya  telah  menekankan  lima  ciri utama  ekonomi  Pancasila.  Ciri-ciri tersebut  harus  dilihat  dalam  konteks Indonesia  sebagai  negara  berkembang yang  memiliki  keragaman  geografis dan sosial setelah kemerdekaan.
a) Peran  Penting  BUMN  dan Koperasi
Pentingnya  BUMN  telah menjadi  tema  populer  dalam ekonomi  pembangunan  awal, yang  didominasi  oleh  dua  kubu. Satu kubu mengadvokasi sebuah negara  untuk  memicu  strategi pertumbuhan  yang  seimbang, kubu  lainnya  untuk  sebuah negara  memulai  yang  tidak seimbang.  Keduanya  memiliki kesamaan  bahwa  negara  perlu memulai  proses  pembangunan ekonomi dengan big push strategy. Satu-satunya perbedaan dalam berpikir adalah: Bagaimana seharusnya dorongan besar  ini  dilaksanakan?  Ahli strategi  pertumbuhan  seimbang, yang perwakilannya paling terkenal  adalah  Nurske  (1907- 1959), berpendapat bahwa negara  perlu  mengembangkan strategi investasi yang memungkinkan  semua  sektor ekonomi  tumbuh  pada  tingkat yang  sama  (Nurske,  1961). Pemikiran  ini  mencerminkan keprihatinan bahwa migrasi desa-kota dalam proses pembangunan ekonomi akan mengakibatkan kelalaian produksi  pangan  dan  pertanian. Tanpa  peran  yang  kuat  untuk mencegah ketidakseimbangan,
pembangunan ekonomi akan
menjadi  permainan  nol  di  mana sektor manufaktur tumbuh hanya dengan  mengorbankan  sektor pertanian yang merosot.
Baik  Mubyarto  maupun Boediono  jelas  terpengaruh  oleh diskusi  ini.  Mereka  mengakui bahwa  baik  BUMN  maupun swasta  harus  memainkan  peran penting  dalam  pembangunan. Keduanya juga menekankan
pentingnya peran koperasi,
terutama  untuk  pembangunan pertanian,  yang  pada  gilirannya menunjukkan bahwa kedua pemikir  Pancasila  terkemuka  ini memiliki  kepedulian  yang  sama dengan para ahli teori pertumbuhan  seimbang.  4  | Pancasila:  Roadblock  atau  Jalan Menuju Pembangunan
Ekonomi?  Selain  itu,  mereka menganjurkan  perlunya  semua kegiatan ekonomi untuk berkontribusi pada harmoni sosial,  yang  mengidentifikasi pembangunan  ekonomi  sebagai kendaraan penting untuk
konsolidasi nasional di Indonesia sebagai  salah  satu  negara  yang paling beragam secara sosial dan geografis (bandingkan McCawley, 1982). b) Manusia ekonomi dipandu oleh  nilai-nilai  agama  dan sosial
Mubiyarto  dan  Boediono menekankan  perlunya sistem ekonomi  yang  sejalan  dengan nilai-nilai  agama  dan  sosial, mereka hanya menonjolkan tradisi  panjang  dalam  sejarah pemikiran  ekonomi.  Tradisi  ini menunjukkan  banyak  kesamaan dalam  pemikiran  ekonomi  Islam dan  Kristen.  Warisan  agama  ini semakin  dilupakan.  Sayangnya, ilmu  ekonomi  telah  melepaskan diri  dari  asalnya  yang  normatif dan  berubah  menjadi  ilmu  sosial tanpa budaya.
Ilmu ekonomi modern
yang  dimotivasi  oleh  gagasan Adam  Smith,  sebagai  contoh, telah menunjukkan bahwa persaingan pasar memaksa semua  pelaku  ekonomi  untuk menggunakan sumber  daya  yang langka  dengan  bijaksana.  Tidak ada pelaku ekonomi yang mampu menyia-nyiakannya untuk tujuan kesombongan pribadi. Pasar akan segera menghukum  perilaku  seperti  itu.
Di bawah persaingan, yang boros kalah  melawan  yang  hemat  dan yang  sia-sia  melawan  yang rendah hati. Kesombongan, ketidaksopanan, dan pemborosan pada akhirnya akan meningkatkan  biaya  produksi dan mengurangi kapasitas investasi. Persaingan mengajarkan  individu  nilai-nilai yang sama dengan yang diajarkan gereja juga. Tetapi hak orang untuk mengejar kepentingan mereka sendiri telah menghasilkan pasokan kebutuhan  dasar  yang  jauh  lebih besar  daripada  yang  mungkin pernah terjadi di bawah pemerintahan gereja abad pertengahan. Nilai  ekonomi  Islam  dan Kristen  sangat  mirip.  Keduanya menekankan perlunya menyeimbangkan prinsip kebebasan individu dengan solidaritas sosial. Sebelum Adam Smith, Ibn Khaldun sudah berpendapat  bahwa  negara  harus menundukkan  dirinya  sendiri kepada  individu ketika  pada  saat yang  sama  para  skolastik  abad pertengahan masih menganjurkan hal yang sebaliknya. Gagasan  bahwa  manusia ekonomi  dipandu  oleh  nilai-nilai
sosial dan agama relevan dengan prinsip  keuangan  Islam,  tetapi terlebih lagi dengan desain jaring pengaman sosial. Pemaduan nilai-nilai  sosial  dan  agama  ke dalam  sistem  ekonomi  Pancasila tidak hanya harus memperhatikan perbedaan antara keuangan Islam, Kristen maupun agama  lain,  tetapi  juga  dengan desain  jaring  pengaman  sosial yang ditargetkan. Kelompok agama, misalnya, dapat
memainkan  peran  penting  dalam menyampaikan  perlunya  beralih dari subsidi universal ke program bantuan  sosial  bertarget  yang lebih  efektif.  Akhirnya,  kaum sosialis  menyebarkan  ateisme karena  mereka  tahu bahwa pendekatan
top-down paternalistik  mereka  terhadap solidaritas  bertentangan  dengan filosofi  bottom-up  kebanyakan agama.
c) Pembangunan ekonomi haruslah  pembangunan  sosial yang berkeadilan Dengan menekankan bahwa  pembangunan  ekonomi berarti pembangunan sosial yang berkeadilan, Mubyarto dan Boediono menunjuk pada sebuah pembahasan  penting.  Mereka tahu bahwa jalan menuju pembangunan  yang  adil  secara sosial  bergantung  pada  banyak faktor  seperti  geografi  ekonomi, struktur  sosial  suatu  negara,  dan faktor  sejarah  dan  bahwa  tidak ada  satu  ukuran  yang  cocok untuk  semua  filosofi  politik- ekonomi,  tetapi  hanya  desain yang  dibuat  khusus.  Hal  ini terutama  berlaku  untuk  negara yang  sangat  beragam  seperti Indonesia.
Pembangunan ekonomi harus  adil,  pembangunan  sosial sering dikaitkan dengan redistribusi  yang  tidak  memadai.
Ini telah menjadi asumsi populer tertentu  di  kalangan  pemikir sosialis,  dan  kemungkinan  besar memengaruhi Sukarno juga. Orde Baru Suharto dicirikan oleh gagasan  bahwa  pembangunan sosial  yang  adil  pasti  akan dihasilkan dari reformasi ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Dan faktanya, ketimpangan  tidak  meningkat secara  substansial  di  bawah Suharto.  Namun,  karena  era Suharto berakhir dengan bencana ekonomi  besar,  yang  akibatnya ditandai  dengan  ketimpangan yang  meningkat  pesat,  benih ketimpangan  pasti  telah  disemai di  bawah  Suharto,  tetapi  mulai berkembang hanya setelah krisis. Konglomerasi ekonomi di bawah Orde Baru mungkin adalah benih ini.
Penting untuk dicatat bahwa pembangunan sosial yang adil bukanlah masalah redistribusi dan ketersediaan jaring  pengaman  sosial,  tetapi penciptaan pembagian kerja yang kompetitif yang dibangun di atas kesempatan yang sama. Kebijakan persaingan dan investasi  publik  dalam  mobilitas sosial seperti pendidikan, kesehatan publik, dan infrastruktur publik, yang biasanya  merupakan  barang  dan jasa  yang  gagal  disediakan  oleh pasar, diperlukan untuk memulai pembangunan  sosial  yang  adil. Oleh  karena  itu,  pembahasan baru  tentang  kerangka  ekonomi
Pancasila harus mempertimbangkan  bagaimana sisi penawaran
ekonomi
berkontribusi  pada  ketimpangan, tidak hanya bagaimana kebijakan redistribusi  pendapatan  dapat memperbaikinya.
d) Membangun perekonomian nasional yang kuat Sistem  ekonomi  Pancasila secara terbuka mengakui perlunya  tingkat  yang  sesuai untuk  nasionalisme  ekonomi  di negara berkembang seperti Indonesia, baik karena pertimbangan politik dalam negeri  menuntut  kemandirian nasional  dan  karena  pengusaha dalam negeri tidak mampu bersaing  dengan  baik  dengan perusahaan dalam negeri maupun asing.  pesaing  kecuali  mereka diberi  dukungan  untuk  periode konsolidasi.  "  Argumen ini  tidak selalu merupakan masalah khusus  Indonesia,  tetapi masalah pembangunan-ekonomi umum yang membahas apa yang disebut argumen industri berkembang.
Mubyarto  dan  Boediono tidak  mudah  menyesuaikan  diri dengan model pembangunan tertentu. Keduanya adalah ekonom pragmatis yang memperoleh rekomendasi kebijakan  mereka  dari  analisis cermat terhadap masalah- masalah  ekonomi  agraria  pada awal pembangunan. Mereka berpendapat  bahwa  membangun ekonomi  nasional  yang  kuat membutuhkan penguatan masyarakat  pedesaan  melalui koperasi.  Membangun  ekonomi nasional yang kuat harus melalui proses  dari  bawah  ke  atas. Kekuatan ekonomi nasional harus  bertumpu  pada  komunitas yang  kuat,  bukan  negara  yang kuat secara ekonomi.
e) Menyeimbangkan  Sentralisasi dan Desentralisasi Ciri khas lain dari ekonomi Pancasila adalah kebutuhan untuk menyeimbangkan keputusan sentralisasi dan desentralisasi. Perhatian ini sekali lagi universal untuk semua negara berkembang dan menggemakan  ketakutan  akan sentralisasi yang berlebihan. Prinsip  organisasi  politik  yang paling efektif mengatur kewenangan  keputusan  terpusat dan desentralisasi adalah subsidiaritas. Prinsip subsidiaritas juga relevan dengan solidaritas sosial. Solidaritas yang  sejalan  dengan  prinsip subsidiaritas berarti bahwa komunitas  solidaritas  yang  lebih besar harus memberikan bantuannya  kepada  sekelompok kecil individu yang rentan hanya setelah  kelompok  yang  lebih kecil  tersebut  telah  kehabisan sarana  untuk  membantu  dirinya sendiri. Interaksi tanggung jawab individu  dan  solidaritas  sosial juga umum dalam agama Kristen dan  Islam.  Lima  rukun  Islam,
pada akhirnya, menentukan empat  tanggung  jawab  individu
(pernyataan  iman,  shalat,  puasa,
dan haji) dan satu sosial (sedekah). Demikian pula, kepercayaan Kristen menekankan  tanggung  jawab individu dan sosial. Ringkasnya,  jika  menelaah
apa  yang  seharusnya  dicapai ekonomi  Pancasila,  tidak  ada perhatian  individu  yang  benar- benar  spesifik  untuk  Indonesia,
tetapi semua keprihatinan tersebut  sangat  relevan  untuk perumusan strategi pembangunan yang  sukses  untuk  Indonesia. Mubyarto  dan  Boediono  perlu
dihargai  karena  memprakarsai dialog penting tentang bagaimana  memberikan  identitas ekonomi  pada  visi  nasional Sukarno. Keduanya telah membuat  sketsa  identitas  ini dengan memberikan pertimbangan  yang  mendalam pada  detail  tatanan  sosial  dan kebutuhan pembangunan
Indonesia pada saat itu.

## 2. Nilai-  Nilai  Pancasila  Dalam Kebijakan Ekonomi
Pada  saat Presidential  Lecture Presiden Joko Widodo  menyampaikan hal-hal  pokok  dalam Internalisasi  dan Pembumian Pancasila pada 3 Desember  2019  di  Istana  Negara, dalam    Pidatonya  Presiden  RI  Joko Widodo mengarahkan setiap
kebijakan, regulasi dan undang-undang yang  dikeluarkan  agar  dapat  memiliki rasa ideologi Pancasila.
Kebijakan  ekonomi  di  Indonesia tentunya  berbasis  nilai-nilai  ideologi Pancasila, hal demikian sangat mendukung  kultur  Indonesia  yang merupakan  warisan  leluhur,  seperti kepercayaan  terhadap  Tuhan  dan berkemanusiaan, nilai-nilai yang sudah lama menjadi kultur tersebut, kemudian  oleh  para  pendiri  bangsa dituangkan  dalam  bentuk  Pancasila, (Kaelan, 2014:5)
Mubyarto  memberikan  gagasan dan pemikiran pentingnya membangun moralitas  Ekonomi  Pancasila  untuk menjadi  solusi  renggangnya  hubungan antara ekonomi dan keadilan. Pancasila yang sudah menjiwai bangsa, memiliki unsur  moral,  sistem  nilai,  semangat mendukung,  memberikan  dasar,  dan sistem kepada Ekonomi Pancasila.
Moralitas  Ekonomi  Pancasila didefinisikan  sebagai  kesatuan  ukuran, atau norma-norma yang mengatur pola berpikir  dan  pola  bertindak  dari pelaku-pelaku  ekonomi  dalam  sistem
Ekonomi Pancasila. Mubyarto mendeskripsikan ekonomi yang bermoral Pancasila itu sebagai berikut:
1. Suasana  usaha  bersama  harus berasaskan kekeluargaan. Dan
itulah  koperasi.  Di  Indonesia, komitmen pemerintah untuk
mengembangkan  usaha  koperasi terbilang cukup tinggi.
2. Ekonomi Pancasila mengedepankan rangsangan moral dan  sosial.  Kalau  ekonomi  klasik dan neoklasik mendasarkan rangsangan ekonomi untuk menggerakkan perekonomian, Ekonomi Pancasila justru mengakomodasi  dimensi  moral dan  sosial.  Untuk  penguatan dimensi moral dan sosial ini, peran agama  menjadi  cukup  signifikan. Agama adalah menjaga dan sumber  utama  nilai-nilai  moral.
Oleh  sebab  itu,  nilai-nilai  tersebut harus  mengental  dalam  diri  setiap produsen dan konsumen.
3. Nasionalisme harus menjiwai semua  pelaku  ekonomi.  Perasaan nasionalisme  harus  berada  dalam jiwa  setiap  koperasi  maupun pelaku  usaha,  perusahaan  negara, dan  juga  para  pejabat  yang menjalankan  perusahaan.  Konsep nasionalisme memiliki kaitan kuat dengan ketahanan negara. Identifikasi  Pemikiran  Ekonomi Pancasila  sebagai  ciri  kepribadian bangsa  mampu  menghubungkan asas  keTuhanan,  kemanusiaan, persatuan, kerakyatan,
dan keadilan sosial. Mubyarto juga menjelaskan Kelima  sila  ini  inheren  termuat  dalam sistem Ekonomi Pancasila dengan ciri- ciri:
1. Roda  perekonomian  digerakkan oleh  rangsangan  ekonomi,  sosial, dan moral.
2. Kehendak kuat dari seluruh masyarakat  ke  arah  pemerataan sosial, sesuai asas-asas kemanusiaan.
3. Kebijakan ekonomi nasional harus menjiwai semangat nasionalisme.
4. Koperasi  merupakan  soko  guru perekonomian dan merupakan bentuk  yang  paling  konkret  dari usaha bersama.
5. Kejelasan  dan  ketegasan  dalam perencanaan  di  tingkat  nasional dengan desentralisasi dalam pelaksanaannya  dapat  menjamin keadilan ekonomi dan sosial. Menurut Boediono. (2010)
ekonomi  Pancasila  memiliki  ciri-ciri adanya peran dominan koperasi  dalam kehidupan    ekonomi,  diterapkannya rangsangan-rangsangan  yang  bersifat ekonomis maupun moral untuk menggerakkan  roda  perekonomian, adanya  kecenderungan  dan  kehendak sosial  yang  kuat  kearah  egalitarianism atau kemerataan sosial dan
diiberikannya  prioritas  utama  pada terciptanya suatu
“perekonomian nasional‘  yang  tangguh.  Ekonomi Pancasila  menyadari  bahwa  unsur nasionalisme ekonomi merupakan kenyataan  hidup  yang  tidak  bisa diingkari.
Sri-Edi  Swasono,  (1987:122)
menjelaskan bahwa Emil Salim merupakan  salah  satu  pakar  ekonomi Pancasila  menyatakan  bahwa  koperasi yang dikembangkan adalah bentuk dari realisasi ekonomi, namun fungsi koperasi  itu  sendiri  harus  sesuai dengan  tujuan  ekonomi.  Oleh  karena itu,  hanya  dalam  sistem  ekonomi Pancasila inilah koperasi dapat tumbuh dan  berkembang  yang  penuh  isi  dan integritas.
Ekonomi Pancasila memiliki sistem sebagai berikut: 1. Sila  pertama,  setiap  warga  negara digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial dan moral.
2. Sila  kedua,  adanya  tekad  seluruh bangsa untuk mewujudkan pemerataan sosial.
3. Sila ketiga, nasionalisme ekonomi.
4. Sila keempat, demokrasi politik
5. Sila  kelima,  desentralisasi  dan otonomi  daerah.  (Sumodiningrat, Gunawan,1999:59).
Ekonomi Pancasila adalah model pembangunan  negara  kesejahteraan yang  karakteristiknya  sebagai  berikut; (1) Sistem perpajakan progresif bersamaan  dengan  sistem  jaminan sosial  yang  efektif  untuk  melindungi lapisan  sosial  yang  lemah,  semua  ini merupakan  hasil  dari  regulasi  sosial,
(2) Aktor swasta sebagai agen pertumbuhan  ekonomi  yang  efisien  di mana  mekanisme  pasar  sepenuhnya menyampaikan sinyal-sinyal yang memberikan  arah  untuk  pengambilan keputusan bagi kalangan swasta, tanpa adanya  ruang  distorsi  oleh  perilaku birokrasi;  (3)  Kekuatan  politik  serikat buruh sangat menentukan, berdampingan dengan demokrasi parlementer  yang  efektif,  dengan terdapatnya partai-partai yang memerintah dan partai oposisi sehingga  terjamin  proses check  and balance dalam  rangka  merealisasikan hak-hak  politik  dan  kepastian  hukum bagi  setiap  negara,  (Damanhuri  DS, 2010). Lia Kian (2018) juga mempertegas  bahwa  pentingnya  dua variabel politik dan agama, yang tetap menjadi  fokus  perhatian  bagi  semua komponen bangsa Indonesia. Bekerjasama  membangun  semangat politik  demokrasi  yang  baik  dan terhormat selalu mengkedapan norma- norma dan aturan yang berlaku dengan
dasar agama yang diyakini.
Semakin baik kondisi politik dan keyakinan serta ketaatan dalam beragama  maka  akan  semakin  baik arah  pembangunan  ekonomi  dalam menciptakan keadilan dan
kesejahteraan  masyarakat,  dan  sebalik semakin  tidak  adanya  sinergisitas antara  politik  dan  agama,  maka  akan sulit bagi suatu Negara dalam melakukan
pembangunan ekonominya.
Afiliasi  dan  singergisitas  dari konteks  politik  dan  agama  akan memberikan  kontribusi  positif  dalam pembangunan  suatu  bangsa,  pijakan politik  dan  keyakinan  agama  yang baik, maka Indonesia akan maju dalam mengembangkan  dan  melaksanakan program pembangunan ekonomi jangka  panjang  yang  berkeadilan didasari Pancasila.
Pancasila  sebagai  landasan  ideal dan  UUD  1945  NRI  sebagai  landasan konstitusional  serta  pemikiran  dari Mohammad  Hatta  menjadi  pijakan dasar  atau  pisau  analisis  yang  dapat diformulasikan untuk melahirkan model  kebijakan  ekonomi  Pancasila terutama  dalam  proses  internalisasi dan Institusionalisasi untuk membumikan kembali nilai-nilai Pancasila dalam perspektif ekonomi. Model  pendekatan  Internalisasi nilai-nilai  Pancasila  dalam  kebijakan ekonomi diturunkan kepada
masyarakat,  perguruan  tinggi  dan pelaku  usaha,  secara  Institusionalisasi dalam
mengeluarkan kebijakan ekonomi  Pancasila  dilakukan  oleh pemerintah  melalui  kementerian  dan lembaga terkait sebagai leading sektornya.
Gambar.1. Model internalisasi dan Institusionalisasi Pancasila dalam aktualisasi kebijakan ekonomi Pancasila

## C.   Simpulan
Internalisasi dan Institusionalisasi nilai-nilai  Pancasila  sebagai  dasar  negara, ideologi  negara,  pandangan  hidup  bangsa, pemersatu  bangsa  serta  falsafah  hidup  dapat di  implementasikan  dalam  semua  aspek kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  guna terbentuknya nation  and  character  building . Untuk  mewujudkan  pembangunan  ekonomi yang berbasis Pancasila tentunya dibutuhkan semangat  gotong  royong  yang  tinggi,  dan juga disertai komitmen keinginan yang luhur baik  itu  dari  Pemerintah,  pelaku  usaha, perguruan tingi dan masyarakat.
Untuk mewujudkan pembangunan ekonomi Pancasila tentunya menjadi landasan berpikir  bagi pengambil kebijakan sesuai dengan pemikiran Soekarno,
Mohammad Hatta, Boediono, Mubyarto  dan menurut  pemikiran  dan  gagasan  ekonomi Pancasila  dari  Tokoh  lainnya.  Ajaran Pancasila  memiliki  makna  nilai-nilai  setiap Sila  Pancasila  sebagai  satu  kesatuan  yang utuh  menjadi  suatu  sistem  dalam  bangunan kehidupan berbangsa, termasuk dalam hal ini untuk  pengembangan  ekonomi  Pancasila  di Indonesia.
Politik  dan  agama  merupakan  faktor penting  dalam  pembangunan  nasional  suatu bangsa,  begitu  juga  di  Indonesia.  Semakin baik  kondisi  politik  dan  keyakinan  serta ketaatan  dalam  beragama,  maka  akan semakin  baik  arah  pembangunan  ekonomi dalam menciptakan keadilan dan kesejahteraan  masyarakat,  dan  sebaliknya, semakin  tidak  adanya  sinergisitas  antara politik  dan  agama,  maka  akan  sulit  bagi suatu Negara dalam melakukan
pembangunan ekonominya.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Madjid  dan  Sri-Edi  Swasono,  (1998) Wawasan Ekonomi Pancasila ,
(Jakarta: UI Press).
Boediono.  (2010), Ekonomi Indonesia, Mau ke  Mana? (Jakarta:  Kepustakaan Populer Gramedia)
Cindy Adam,(1965), Bung Karno
Penyambung  Lidah  Rakyat  Indonesia , (Jakarta: Gunung Agung).
Damanhuri DS. (2010), Ekonomi Politik dan Pembangunan:  Teori,  Kritik,  dan
Pancasila Dasar Negara Internalisasi Instansional Kementerian/Lembaga Kebijakan Ekonomi Makro dan Mikro - Masyarakat - Perguruan Tinggi - Pelaku usaha
Solusi  bagi  Indonesia  dan  Negara
Sedang  Berkembang .  (Bogor:  IPB Press).
Gie,  The  Liang,  (1997) Pengantar  Filsafat
Ilmu, ( Penerbit  Liberty,  Yogyakarta).
Hardono,  (1994), Hakikat  dan  Muatan Filsafat Pancasila, ( Kanisius, Yogyakart). Kaelan, (1993) Pancasila Yuridis Kenegaraan ,  ( Liberty,  Yogyakarta). Kaelan, (2014) Pendidikan Pancasila, (Yogyakarta: Paradigma)
Keputusan  Presiden Republik  Indonesia.  Nomor 24  Tahun  2016.  Tentang. Hari  Lahir Pancasila

## Lia  Kian  (2018)  “Political  and  Religious
Contributions in Economic Development” IJBE: Integrated
Journal of Business and Economics e- ISSN: 2549-3280.
McCawley,  P.  (1982).  The  Economics  of Ekonomi Pancasila. Bulletin of Indonesian  Economic  Studies ,  102- 109.
Mohammad  Hatta,  “Pelaksanaan  Undang- Undang  Dasar  1945  pasal  33”, Kongres ISEI VIII, Juni 1979.
Mubyarto.  (1987).  E konomi  Pancasila,  126 Gagasan  dan  Kemungkinan .  (Jakarta: LP3ES).
Noor  Ms.  Bakry,  (2010) Pendidikan
Pancasila , (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).
Nurske,  R.  (1961). Problems  of  Capital Formation in Underdeveloped Countries . New York: Oxford University Press.
Nugroho,  Tarli.  (2016),  Polemik  Ekonomi Pancasila:  Pemikiran  dan  Catatan, 1965-1985.  (Yogyakarta:  Mubyarto
Institute)
Pasal-pasal dalam Batang Tubuh UUD 1945
Presiden  Joko  Widodo,  Presidential  Lecture mengenai Internalisasi
dan
Pembumian  Pancasila,  3  Desember 2019, di Istana Negara
Smith, A. (2007). An Inquiry into the Nature and  Causes  of  the  Wealth  of  Nations . Hampshire: Harriman House Ltd.
Soerjanto  Poespowadojo,  (1994) Filsafat Pancasila (Jakarta:  PT  Gramedia Pustaka Utama,), 12-13.
Sri-Edi  Swasono,(1987) Sistem  Ekonomi dan  Demokrasi  Ekonomi ,  (Jakarta:  UI Press,), Cet. Ke-2, 122.
Sumodiningrat,  Gunawan.  (1999) Sistem Ekonomi  Pancasila  dalam  Perspektif .
(Jakarta: Impac Wahana Cipta),.
Sutrisno,  Slamet,  (2006), Filsafat  dan Ideologi Pancasila, (Andi, Yogyakarta,).
Syahrial  Syarbaini,  (2011), Pendidikan Pancasila:  Di  perguruan  Tinggi , (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011)
TAP MPR No.XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah; pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan  sumber  daya  nasional yang  berkeadilan;  serta  perimbangan keuangan  pusat  dan  daerah  dalam kerangka  negara  kesatuan  republik Indonesia.
TAP  MPR  NO.XVI/MPR/1998  tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi
Undang-undang    No.12  tahun  1967  tentang Pokok-Pokok Perkoperasian
Undang-undang  No.10  tahun  1992  tentang Perkembangan  Kependudukan  Dan Pembangunan Keluarga Sejahtera
Undang-undang  No.25  tahun  1992  tentang Perkoperasian
Undang-undang  No.3  tahun  1989  tentang Telekomunikasi
Undang-undang  No.6  tahun  1974  tentang Pokok-pokok Kesejahteraan Sosial
Undang-undang  No.7  tahun  1992  tentang Perbankan
Undang-undang  No.7  tahun  2004  tentang Sumberdaya Air Undang-undang  No.9  tahun  1995  tentang Usaha Kecil Wibisono  Siswomihardjo,  Koento,  (1995) Peran Filsafat Dalam Hidup
Berbangsa, dalamAlex  Lanur  (ed), Pancasila  Sebagai  Ideologi  Terbuka: Problem  dan Tantanganya , (Kanisius, Yogyakarta,).