(Jurnal Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan) Februari 2020, 4 (1): 43-62
DOI: http://dx.doi.org/10.29244/jp2wd.2020.4.1.43-62

## Proyek Lintas Batas Administrasi: Analisis Partisipasi Publik dalam Proses Perencanaan Ibu Kota Negara Republik Indonesia
Administrative Transboundary Project: Public Participation Analysis in Indonesia’s New Capital City Planning Processes
Rizkiana Sidqiyatul Hamdani 1*
1 Program Studi Ilmu Lingkungan, Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro, Jalan Imam Bardjo SH, Pleburan, Semarang, Kota Semarang 50241, Jawa Tengah, Indonesia;
* Penulis korespondensi. e-mail : rizkiana.sidqi@gmail.com (Diterima: 19 Januari 2020; Disetujui: 27 Februari 2020)

## ABSTRACT
The Central Government of the Republic of Indonesia once again formulated a plan for moving the National Capital (IKN). The existing government centers in DKI Jakarta Province will be moved to North Penajam Paser Regency and Kutai Kartanegara Regency in East Kalimantan Province. As the progress of planning and preparation for the implementation of this discourse, public opinion is still dominated by negative sentiment, one of the escalated issues is public participation. As the core of democracy, public participation in decision making in the Republic of Indonesia is a necessity. This study intends to review the IKN planning process that has been carried out from the perspective of the participation ladder theory. Descriptive qualitative method used by analyzing electronic news (understanding chronological stories of the project) and media social data (public participation and perception). Comparing those data with previous researches were done to increase depth of analysis. The result showed that participatory regional planning process in IKN project is in the degree of tokenism or symbolism. This is hoped to provide evaluation in the implementation of the capital city relocation project, thus could contribute in creating more inclusive planning processes in further implementation stages.
Keywords: capital city relocation, inclusive planning participatory regional planning, public participation

## ABSTRAK
Pemerintah Pusat Republik Indonesia kembali merumuskan perencanaan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN). Pusat-pusat pemerintahan yang ada di Provinsi DKI Jakarta akan dipindahkan ke Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kabupaten Kutai Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur. Seiring progres perencanaan dan persiapan implementasi wacana ini, opini publik masih didominasi sentimen negatif. Salah satu isunya adalah partisipasi publik. Sebagai inti dari demokrasi, partisipasi publik dalam pengambilan keputusan di Republik Indonesia adalah sebuah keniscayaan. Penelitian ini bermaksud meninjau proses perencanaan IKN yang sudah terlaksana dari perspektif teori tangga partisipasi. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan data dari media elektronik berupa berita (analisis kronologis) dan media sosial (partisipasi dan persepsi). Selain itu, data tersebut dikomparasi dengan penelitian terdahulu untuk mendapatkan diskursus partisipasi publik yang lebih komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan perencanaan wilayah partisipatif pada proyek IKN ada pada derajat tokenisme atau simbolisme. Hal ini diharapkan dapat memberikan evaluasi bagi pelaksanaan
Februari 2020, 4 (1): 43-62
proyek pemindahan IKN untuk proses-proses perencanaan dan tahapan implementasi selanjutnya yang lebih inklusif.
Kata kunci: partisipasi publik, pemindahan ibu kota negara, perencanaan inklusif, perencanaan wilayah partisipatif

## PENDAHULUAN
Ibu Kota Negara (IKN) Republik Indonesia yang saat ini diperankan oleh Provinsi DKI Jakarta, memiliki peran sebagai pusat perekonomian dan pusat pemerintahan. Dwifungsi ini menyebabkan terus meningkatnya jumlah penduduk yang tinggal dan tinggal sementara. Hal tersebut belum bisa diimbangi dengan kemampuan lingkungan dan perencanaan kota (Huynh,  2020). Pencemaran air sungai (Costa et al. ,  2016), urban heat island dan polusi udara (Syamsudin & Lestari, 2017) , banjir (Asdak et al ., 2018; Renald et al., 2016), adalah sebagian dari permasalahan yang tidak kunjung menemukan penyelesaiannya.
Sebagai kota yang terletak di pesisir, tempat terjadinya interaksi antara bentang lahan daratan dan lautan (Harris et al .,  2019), DKI Jakarta juga memiliki potensi bahaya yang berkaitan dengan laut dan perubahan iklim (Firman et al ., 2011; Goh, 2019; Nurhidayah & McIlgorm,  2019). Beban bangunan dan infrastruktur yang diberikan di atas kota, memberikan bahaya subsidensi atau penurunan permukaan tanah (Andreas et al .,  2018; Chaussard et al .,  2013; Park et al .,  2016).
Wilayah-wilayah yang tepat berbatasan langsung dengan laut berpotensi menjadi wilayah terdampak banjir (Latief et al .,  2018; Takagi et al .,  2016). Bahaya ini dapat semakin besar dengan salah satu fenomena perubahan iklim yakni penaikan permukaan air laut (Firman et al ., 2011). Permasalahan- permasalahan tersebut menjadi faktor pendorong Pemerintah Republik Indonesia untuk memindahkan salah satu fungsi yang diampu DKI Jakarta, yakni sebagai pusat pemerintahan (He & Silliman, 2019).
Harapannya, dengan dipindahkannya salah satu pusat kegiatan ini dapat membantu mengurangi penduduk DKI Jakarta, sehingga
penyelesaian permasalahan dapat lebih mudah tercapai. Di sisi lain, Republik Indonesia tengah menggeser fungsi IKN yang tadinya primer (pusat ekonomi dan pemerintahan) menjadi ibu kota sekunder seperti Washington D.C Amerika Serikat, Canberra, Australia, dan Putrajaya, Malaysia (Mayer et al ., 2016).
Isu pemindahan IKN ini sudah digaungkan bahkan sejak zaman kolonial, dengan isu yang relatif sama yakni permasalahan lingkungan DKI Jakarta yang “kelebihan muatan”. Isu ini kembali ramai setelah Presiden Republik Indonesia terpilih (2019–2024), Ir. Joko Widodo mengumumkan lokasi baru IKN pada  pidato kenegaraannya pasca pelantikan (Agustus, 2019). Dilanjutkan dengan sayembara desain tata kota IKN yang baru, penentuan dewan penasihat, penentuan konsultan asing, rekrutmen pegawai khusus pemindahan IKN, hingga mulai menggaet berbagai investor. Pengamatan terhadap pembahasan isu ini di ruang publik bisa menunjukkan  peningkatan  meskipun saat ini mengalami penurunan (di bulan Januari, 2020), namun polanya masih cenderung sama yakni naik-turun sebagai respon dari apa-apa yang sudah dipublikasikan oleh pemerintah.
Gambar 1 menunjukkan dinamika pembahasan yang terjadi di masyarakat melalui media sosial Twitter. Pembahasan isu ini sempat relatif “dingin” dengan tidak adanya kiriman di Twitter mengenai “Pemindahan Ibu Kota Negara” sekitar awal bulan September, namun pada pertengahan bulan, publik kembali ramai pasca dikeluarkannya isu kepemilikan lahan di lokasi IKN. Setelah itu, pembahasan baru kembali ramai di akhir tahun, seiring diadakannya sayembara desain IKN oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. Progres pemindahan IKN sejauh ini menunjukkan tren yang baik. Terhitung empat bulan sejak
diumumkannya lokasi, saat ini pemerintah sudah mengantongi desain rancangan tata kota. Namun, publik masih memiliki beberapa kekhawatiran dan keragu-raguan akan proyek ini. Beberapa di antaranya adalah isu kepentingan politik, kemampuan negara dalam membiayai proyek, pengendalian pembangunan dan dampak lingkungan yang bisa ditimbulkan, serta akomodasi publik agar dapat turut serta berpartisipasi dalam pemindahan IKN.
Partisipasi publik adalah keterlibatan masyarakat dalam penentuan kebijakan (Cox, 2010). Partisipasi publik juga merupakan inti pemerintahan demokrasi (Arnstein, 1969; Rawat & Yusuf,  2020; Sanoff,  2005). Dengan sistem politik demokrasi yang dianut oleh Republik Indonesia, adanya ruang-ruang yang baik untuk partisipasi publik menjadi sebuah keniscayaan. Di samping itu, salah satu komponen dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) adalah kebijakan-kebijakan yang inklusif, dimana hal tersebut membutuhkan adanya partisipasi publik (Bajracharya & Khan,  2020; Sridhar et al ., 2020).
Dalam konteks perencanaan kota, partisipasi publik juga memainkan peran penting (Brabham, 2009; Du et al ., 2020; Rania 2017). Adanya ruang-ruang diskusi bagi masyarakat luas untuk berkontribusi dalam penentuan perencanaan tata ruang menjadikan keputusan dan perencanaan kota lebih inklusif. Hal ini menjadi indikator tercapainya pembangunan berkelanjutan ( sustainable development) sebagai agenda perkotaan (New Urban Agenda), melalui terpenuhinya tujuan 11 yakni menciptakan kota yang inklusif (Afzalan et al ., 2017; Dahiya & Das, 2020; Farinosi et al ., 2019).
Dietz dan Stern (2008)  berpendapat bahwa partisipasi publik berpotensi untuk meningkatkan kualitas dan legitimasi dari suatu kebijakan. Hal tersebut dapat turut meningkatkan kualitas lingkungan. Partisipasi publik ini juga merupakan bagian dari konsepsi kota layak huni atau livable cities, yakni adanya ruang bagi pemenuhan hak-hak warga negara untuk memberikan pendapat dan memiliki kuasa atas ruang hidup mereka (Mueller et al ., 2018) . Prasyaratnya  adalah: partisipasi publik tersebut dijalankan dengan baik.
Perkembangan teknologi yang saat ini terjadi dan diterima di masyarakat, yakni maraknya penggunaan media sosial sebagai ruang untuk menyampaikan pendapat. United Nations Industrial Development Organization (2015)  menyebutkan bahwa sosial media dapat menjadi peluang untuk meningkatkan partisipasi publik dalam pengambilan kebijakan yang dilakukan pemerintah.
Perumusan strategi partisipasi publik yang baik terlebih dahulu dapat dilakukan melalui identifikasi kekurangan dan permasalahan yang terjadi pada proses perencanaan. Oleh karena itu, penelitian ini bermaksud untuk meninjau derajat partisipasi publik yang sudah dilakukan pemerintah dalam tahap penentuan lokasi dan desain tata kota IKN melalui dinamika isu tersebut pada media elektronik dan sosial media. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam perbaikan tata kelola pemerintahan dan prosedur kolaboratif antara masyarakat dan pemerintah dalam proses-proses pemindahan IKN selanjutnya.
Gambar 1 Perkembangan pembahasan isu pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia di sosial media (bulan Oktober 2019-Januari 2020)
Sumber: Drone Emprit Academic UII (diakses 19 Januari 2020)

## METODE
Kajian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Pendekatan deskriptif dilakukan dengan mendeskripsikan data dalam bentuk angka. Pendekatan kualitatif merupakan proses sistemasi dari penelitian- penelitian di ilmu sosial serta memberikan ruang bagi peneliti untuk mendekati kondisi riil dengan lebih baik (Alasuutari,  2010; Aspers & Corte,  2019).  Kalra et al .,  (2013)  menjelaskan bahwa penelitian ini memiliki fokus untuk memahami suatu pertanyaan penelitian dalam konteks humanistik 1 atau idealis. Kedua konteks ini bisa disesuaikan dengan tujuan penelitian dan ontologi dari keilmuan yang akan dikontribusikan. Pada makalah ini, pendekatan yang kedua akan dipilih dengan pertimbangan makalah ini dapat memberikan perspektif  dari konsep teoritik perencanaan partisipatif pada proses perencanaan megaproyek Republik Indonesia tahun ini dan beberapa tahun mendatang, yakni pemindahan ibu kota negara.
Tinjauan kronologis pelaksanaan proses pemindahan IKN dilakukan dengan mengumpulkan data dari media surat kabar elektronik. Proses validasi untuk meningkatkan derajat kepercayaan terhadap konten dari sumber-sumber yang dipilih serta analisis partisipasi publik dalam proses perencanaan IKN dilakukan dengan metode triangulasi sumber (Bachri, 2010), yakni dengan membandingkan antara media dari perusahaan, media pemerintah, dan sosial media pemangku kepentingan. Selain itu, dilakukan juga perbandingan dengan laporan atau hasil penelitian yang dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat. Dalam hal ini, penelitian ini menggunakan 16 sumber berita sebagai sumber untuk tinjauan kronologis proyek pemindahan IKN. Metode seperti ini pernah dilakukan oleh Salim & Negara (2016)  untuk
1 Dalam perspektif Psikologi, humanistik berarti perilaku manusia  (The Editors of Encycopedia Britannica 2019)– dalam hal ini berarti penelitian yang didasarkan pada pengamatan kondisi riil perilaku masyarakat yang kemudian dirangkum melalui proses induksi dan teoritisasi.
memahami konteks dan situasi dari perkembangan pelaksanaan suatu proyek.
Opini dari akun media sosial pribadi dianalisis melalui situs Twitter.com. Situs tersebut dipilih karena merupakan situs micro- blogging terbesar, mudah untuk memungkinkan interaksi antar satu pengguna dan pengguna lainnya, memudahkan pemangku kepentingan atau pemilik akun untuk menyebarkan informasi, serta merupakan salah satu media sosial dengan pertumbuhan angka pengguna aktif yang stabil (Bonsón et al. , 2019).
Data kiriman Twitter diambil dari tanggal 16 September 2019 hingga 19 Januari 2020 dengan kategori kata kunci “Pemindahan Ibu Kota”. Pada periode tersebut, terdapat total 51,888 kiriman. Penelitian ini mengambil sampel 3,682 kiriman. Jenis kiriman yang dianalisis adalah mentions dan reply. Jenis retweet tidak dimasukkan dalam sampel karena merupakan bentuk duplikasi konten. Proses data cleaning dilakukan dengan meninjau isi dari masing-masing kiriman (tentang  IKN atau bukan) serta merupakan kiriman otentik (bukan merupakan duplikasi kiriman). Setelahnya, dilakukan analisis sentimen (positif: menyampaikan kalimat  yang mendukung dan/atau mengapresiasi proyek IKN; negatif: menolak dan mengkritik proyek IKN; dan netral: menginformasikan data/kejadian tanpa tendesi mengapresiasi maupun mengkritik).
Penelitian berdasarkan data-data media disebut oleh Siregar dan Rahmansyah (2019) sebagai kajian sosio-digital. Mereka melakukan penelitian dengan metode yang sama yakni memanfaatkan data opini publik pada media sosial untuk kemudian dianalisis persepsi dan partisipasi publik terhadap kebijakan pemerintah. Tseng et al . (2019) juga menggunakan metode yang sama, untuk meninjau partisipasi publik dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan.
Penelitian berdasar data dari situs Twitter juga dilakukan untuk meninjau partisipasi masyarakat baik dalam perencanaan dan pembangunan maupun sebagai bagian dari proses tata kelola pemerintahan. Beberapa di antaranya menganalisis keterikatan antara
pemimpin daerah dan masyarakatnya (Bonsón et al .,  2019); keterlibatan pemuda dalam perencanaan pembangunan sebagai proses politik  (Zhu et al .,  2019); polarisasi dan diskursus politik (Grover et al .,  2019; Rim et al .,  2019; Yaqub et al .,  2017); serta persepsi atas diterapkan/diluncurkannya suatu kebijakan (Neu et al .,  2019; Siregar & Rahmansyah, 2019). Pada perencanaan pembangunan wilayah, penelitian dilakukan oleh Rania (2017) yakni melihat Twitter sebagai alat untuk meningkatkan keterlibatan publik dalam perencanaan kota. Zhang (2019)  menganalisis pola spasial dari kiriman Twitter untuk mengembangkan teknik penyampaian perencanaan spasial dengan lebih efektif. O’ Brien et al . (2017) menganalisis Twitter sebagai ruang untuk publik dapat memberikan masukan dalam tahap-tahap awal proses perencanaan kebijakan pembangunan. Alizadeh et al . (2019) spesifik mengkaji partisipasi publik dalam setiap proyek-proyek pembangunan kota.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Partisipasi Publik dalam Perencanaan Wilayah Partisipatif
Partisipasi dijelaskan sebagai suatu proses interaksi dua arah serta dilakukan terus- menerus baik dalam bentuk rekomendasi untuk perbaikan proses yang sudah lalu maupun yang akan datang (Canter, 1982 dalam Siregar  & Rahmansyah, 2019). Arnstein (1969) mendefinisikan partisipasi publik sebagai redistribusi kewenangan yang memberikan ruang bagi masyarakat yang sebelumnya dikeluarkan untuk dapat masuk dan kembali diikutsertakan dari proses politik dan ekonomi. Proses perencanaan partisipatif dapat diidentifikasi melalui ada atau tidaknya keikutsertaan publik (individu maupun organisasi/kelompok) dalam tahapan- tahapannya (Hassenforder et al ., 2015).
Dalam perencanaan pembangunan, perencanaan partisipatif adalah menghubungkan antara proses demokrasi dengan perencanaan dan perancangan. Berdasarkan teori klasik, hal tersebut dimaknai
sebagai proses partisipasi publik yang terdampak langsung dalam proyek-proyek pembangunan dan perencanaan kota (Sanoff, 2005).
Perencanaan pembangunan yang adaptif dapat dicapai melalui proses ini. Partisipasi publik juga merupakan bentuk pembelajaran sosial. Dalam perencanaan pembangunan, partisipasi publik berpotensi untuk meningkatkan efektivitas perencanaan. Evaluasi dari proyek terdahulu dari publik bisa memudahkan perencana untuk memperbaiki dan mengembangkan proyek (Menzel & Buchecker, 2013).
Partisipasi publik dalam perencanaan pembangunan wilayah berperan penting dalam hubungan sosial antara institusi pemerintah dengan masyarakat. Bedford et al . (2002) menjelaskan bahwa partisipasi publik dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Kerangka analisis partisipasi publik dalam perencanaan dikembangkan oleh Hassenforder et al ., (2015) sebagai Comparison of Participatory Processes (COPP). Partisipasi publik dikelompokkan dalam tiga kategori, yakni (i) konteks ( context ); (ii) proses ( process ); serta (iii) luaran, hasil, dan dampak ( outputs, outcomes and impacts ). Penilaian partisipasi dalam proses perencanaan, salah satu yang perlu ditinjau adalah tingkat atau derajat partisipasi publik.
Salah satu alat untuk mengukur derajat partisipasi publik adalah tangga partisipasi publik yang disusun oleh Sherry R Arnstein (1969). Di luar dari definisi dasar mengenai partisipasi sebagai power redistribution dan merupakan inti dari demokrasi, Arnstein berusaha melakukan teoritisasi untuk implementasi dari partisipasi itu sendiri. Artikelnya yang berjudul A Ladder of Citizen Participation membahas partisipasi tersebut dalam konteks pembangunan dan perencanaan kota.
Partisipasi dibagi ke dalam tiga kelompok besar (lihat Gambar 2). Kelompok yang pertama adalah tangga dengan derajat partisipasi yang paling rendah atau “non-
Journal of Regional and Rural Development Planning (Jurnal Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan) Februari 2020, 4 (1): 43-62
participation”. Ruang untuk partisipasi sudah diberikan, namun tidak ada kewenangan bagi masyarakat untuk melakukan dialog dan/atau memberikan pengaruh terhadap suatu kebijakan. Hal ini merupakan wujud dari sistem politik teknokratis (Cardullo & Kitchin,  2019). Dua tangga yang termasuk pada kelompok ini adalah manipulasi ( manipulation ) dan terapi ( therapy ).
Kelompok selanjutnya adalah tokenisme/simbolis/keterwakilan. Pada kelompok ini, masyarakat dianggap sebagai entitas yang memiliki pemikiran dan oleh karenanya diberikan ruang untuk menyampaikan pendapat dan menjadikan pendapatnya didengar. Tangga-tangga pada kelompok ini adalah sebatas pemberian informasi ( informing ), lalu pemberian kewenangan untuk berdialog dan interaksi atas informasi yang diberikan atau konsultasi ( consulting ), lalu apabila terdapat kewenangan bagi masyarakat untuk memberikan nasihat untuk pemangku kepentingan, maka masuk ke tangga selanjutnya yakni penenteraman ( placation ) 2 .
Penenteraman atau placation lebih lanjut disebut oleh Halberstadr & Green (1993) sebagai upaya untuk mengurangi potensi adanya kritik atau respon negatif. Proses “ blushing ” yang dilakukan oleh “ blusher ” dalam meraih perhatian sosial dari “ observer ” diupayakan untuk mempertahankan ekuilibrium atau titik keseimbangan dari status quo dan kedudukan/status sosial.
Tangga terakhir dari teori Arnstein adalah kelompok citizen power atau kekuatan penuh bagi masyarakat dalam pengambilan kebijakan. Masyarakat sudah dianggap sebagai rekan kerja penguasa, dimana mereka diberikan ruang untuk menentukan. Tangga-tangga yang masuk pada kelompok ini adalah, kontrol masyarakat ( citizen control ), pelimpahan kekuasaan ( delegated power ), dan kemitraan ( partnership ).
2 Terminologi complacency disebut Jones (Jones 2018) untuk menjadi padanan kata dari placation .
Salah satu bentuk kemitraan yang dapat diterapkan dalam level proyek adalah adanya pembagian kepemilikan (Goedkoop & Devine- Wright,  2016). Bentuknya dapat berupa kepemilikan atas aset, atau kepemilikan atas wewenang pengelolaan. Faktor prioritas  dalam pelaksanaan tangga partisipasi kerjasama ini adalah adanya kepercayaan antara masing- masing aktor.
Cardullo & Kitchin (2019)  membagi kelompok-kelompok tangga partisipasi tersebut berdasarkan dikotomi pendekatan perencanaan top-down dan bottom-up . Kelompok anak tangga yang merupakan perencanaan bottom-up adalah citizen power dengan ketiga anak tangganya. Dua kelompok anak tangga yang lain (termasuk consumerism yang mereka usulkan), disebut sebagai kategori perencanaan dengan pendekatan top-down .
Goetz & Gaventa (2001)  memberikan alternatif terminologi untuk masing-masing tahapan tersebut. Disebutkan ada tiga tingkatan partisipasi publik berdasarkan engagement atau keterikatan antara pemerintah dan masyarakat: (i) konsultasi/ consultation yakni pemberian ruang dialog publik dan membagikan informasi. (ii) kehadiran/ presence yakni adanya kehadiran dari wakil-wakil kelompok masyarakat dalam diskusi kebijakan ; dan (iii) pengaruh/ influence yakni selain hanya kehadiran dan proses dialog pada ruang-ruang partisipasi, juga dapat memberikan pengaruh pada pengambilan keputusan oleh pemerintah .
Goezt & Gaventa (2001) tidak menyebutkan kategori non partisipasi sebagai bagian dari tingkatan partisipasi publik. Hal ini berbeda dengan Arnstein yang justru relatif menitikberatkan kritik partisipasi dan isu permasalahan partisipasi publik pada tingkatan tersebut. Meskipun demikian, Goezt & Gaventa juga  menjelaskan isu yang relatif sama pada praktik partisipasi publik di perencanaan kebijakan pembangunan, yakni intensi untuk menciptakan partisipasi publik yang sepenuhnya adalah hal utopis yang jarang dipilih oleh pemerintah untuk memberikan mekanisme perencanaan kebijakan yang demokratis dan menciptakan keadilan.
Cardullo & Kitchin (2019) menambahkan satu tangga di antara tangga nonpartisipasi dan tokenisme. Mereka menyebutnya sebagai tangga konsumerisme dengan bentuk partisipasinya adalah publik dapat memilih sendiri layanan apa dari kota yang akan dimanfaatkan. Hal ini ditambahkan sebagai konsekuensi dari adanya perkembangan neoliberalisme dalam pembangunan kota 3 . Penelitian ini akan fokus menggunakan teori tangga partisipasi dari Arnstein. Teori ini paling banyak digunakan dalam meninjau derajat partisipasi (Hassenforder et al. ,  2015). Teori ini juga berkaitan dengan keadilan dalam proses pengambilan kebijakan (Goedkoop & Devine-Wright,  2016). Tinjauan partisipasi publik dalam proses perencanaan IKN dilakukan dengan membandingkan antara ketersediaan ruang partisipasi publik dengan kewenangan yang diberikan untuk berkontribusi dalam proses pengambilan kebijakan.
Gambar 2. Tangga partisipasi publik Sumber: Arnstein (1969)

## Wacana Pemindahan Ibu Kota Negara
Republik Indonesia
3 Dijelaskan lebih lanjut bahwa “marketisasi” penyediaan layanan dan infrastruktur kota adalah bentuk dari neoliberalisme pada perencanaan pembangunan kota (Cardullo & Kitchin 2019).
Ibu Kota Negara (IKN) Republik Indonesia saat ini berlokasi di bagian barat Pulau Jawa, salah satu pulau terpadat, tepatnya di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Lokasi  tersebut merupakan bekas pusat VOC 4 . Hal ini ditetapkan melalui Undang-undang Nomor 10 Tahun 1964 tentang Pernyataan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya.
Sebelum berlakunya peraturan tersebut, dinamika awal kemerdekaan menyebabkan pusat administrasi pemerintahan nasional berpindah-pindah. Mulai dari Yogyakarta pada tahun 1946 akibat pendudukan penjajah atas Jakarta, lalu dua tahun berikutnya dipindahkan ke Bukittinggi, akibat agresi militer II, dan di tahun selanjutnya kembali berpindah ke Yogyakarta. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk mempertahankan kedaulatan dan keamanan stabilitas pemerintahan negara.
Pada masa sebelumnya, wacana pemindahan pusat administrasi juga pernah dilakukan. Wacana pertama dicetuskan pada era Gubernur Jenderal Hindia Belanda Herman Willem Daendels (1762–1818). Kota yang dipilih adalah Kota Surabaya, Jawa Timur. dengan pertimbangan sudah terdapat benteng dan pelabuhan sebagai inti dari pertahanan dan bisnis negara. Namun, wacana ini gagal dikarenakan keterbatasan dana pemerintah (Janti, 2019).
Wacana kedua adalah memindahkan pusat pemerintahan ke Kota Bandung, Jawa Barat adalah tujuannya. Pemerintah saat itu bahkan sudah menyiapkan markas besar tentara KNIL, kompleks pusat perkantoran pemerintah, perumahan pejabat, hingga penyiapan alternatif rencana Kabupaten Bogor sebagai daerah penyangga (Prattama, 2019). Ketidakberhasilan pemerintah saat itu disebabkan karena krisis ekonomi dunia serta adanya Perang Dunia ke-II (Fanara, 2006).
Pasca pemerintahan pusat mulai stabil, Soekarno, presiden pertama di Republik Indonesia pada tahun 1950 pernah menyebutkan wacana pemindahan ibukota ke Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Hal ini
4 Vereenidge Oostindische Compagnie.
Februari 2020, 4 (1): 43-62
didasarkan pada bahaya gempa bumi dan bencana alam lain yang mengancam Pulau Jawa (karena secara geografis masuk pada ring of fire ). Namun demikian, rencana tersebut gagal akibat teralihkannya fokus pemerintah dengan persiapan perhelatan akbar Asian Games tahun 1962 (Adam, 2019 dalam Hermawan, 2019). Wacana pemindahan pusat pemerintahan ke Pulau Kalimantan ini terus berlanjut, hingga periode pemerintahan presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono. Pada tahun 2010, tim kajian pemindahan ibukota sudah dibentuk dan memberikan isu tidak mampunya lingkungan Pulau Jawa apabila terus diberikan beban aktivitas pemerintahan pusat sebagai push factor atau faktor pendorongnya migrasi masuk penduduk dari berbagai daerah (Nugroho,  2013; Taufik,  2013). Pasca banjir besar yang melanda DKI Jakarta di tahun 2013, isu pemindahan ini menjadi salah satu alternatif solusi di samping beberapa solusi lainnya (Riana,  2019). Pemerintah bahkan sudah membentuk Tim Visi Indonesia 2033 untuk mengkaji hal ini (Taufik,  2013). Ada tiga skenario yang dikaji yakni (i) skenario realistis, yakni tidak memindahkan ibukota namun memperbaiki DKI Jakarta secara menyeluruh; (ii) skenario moderat, hanya memindahkan pusat pemerintahan; dan (iii) skenario radikal, memindahkan keseluruhan beban DKI Jakarta sebagai pusat ekonomi dan pemerintahan. Namun hingga akhir pemerintahan, tidak ada publikasi resmi yang dikeluarkan (CNN Indonesia, 2019).
Wacana ini dilanjutkan pada era kepemimpinan selanjutnya, Joko Widodo. Sejak awal kepemimpinannya, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sudah melaksanakan tugas untuk mengkaji lokasi terbaik untuk pemindahan ibu kota. Pada Pidato Kenegaraan pasca terpilihnya kembali sebagai Presiden Republik Indonesia (26/08/2019), Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara secara resmi
diumumkan sebagai lokasi ibukota baru (Kemensetneg RI,  2019). Dua kabupaten tersebut dipilih atas dasar beberapa kriteria, yakni: (i) lokasi strategis; (ii) ketersediaan lahan; (iii) keamanan dari bencana; (iv) ketersediaan sumber daya air; (v) dekat dengan kota eksisting; (vi) minim potensi konflik sosial; dan (vii) kriteria pertahanan dan keamanan  tidak berada di dekat perbatasan (Bappenas RI, 2019a).
Rasionalisasi faktor pendorong pemindahan pusat pemerintahan kali ini berfokus pada peningkatan pemerataan pembangunan dan ekonomi negara serta menciptakan sistem birokrasi yang mampu menjangkau seluruh wilayah di Indonesia dengan lebih baik (Andjarwati,  2019). Hal ini dikarenakan konsentrasi kegiatan ekonomi dan pembangunan yang terjadi di Pulau Jawa dianggap sebagai kesenjangan yang semestinya diselesaikan. Pulau Jawa juga berperan sebagai pusat pendidikan dan perekonomian, hal ini berpotensi menambah lebar kesenjangan. Jarak yang terlalu ke barat dinilai kurang Indonesia- sentris (dimaknai sebagai  titik ibu kota yang sebaiknya  berada di tengah-tengah kepulauan nusantara)  (Bappenas RI,  2019a). Potensi kelangkaan air dan Pulau Jawa yang menjadi bagian dari ring of fire juga menjadi poin pendorongnya untuk mengeluarkan objek strategis negara ini ke luar.
Permasalahan di level provinsi DKI Jakarta juga menambah urgensi pemindahan pusat pemerintahan ini. Provinsi tersebut dinilai sudah tidak layak untuk menjadi ibukota Republik Indonesia (Bappenas RI,  2019c). Banjir, pencemaran udara dan sungai, polusi udara, hingga kemacetan menjadi penjelasannya. Upaya ini dilakukan untuk mengurangi beban DKI Jakarta, dengan memindahkan salah satu fungsi kegiatannya yakni pusat pemerintahan (Kementerian PUPR RI, 2011).
Tabel 1. Tinjauan historis pemindahan ibu kota (Hindia Belanda-Republik Indonesia)
Tahun Pengusulan Pemimpin Lokasi Ibukota Baru Faktor Penarik Faktor Pendorong Status 1800-an Herman Willem Daendels Surabaya, Jawa Timur Sarana pertahanan dan keamanan negara yang sudah ada di Surabaya dan sekitarnya Buruknya sistem sanitasi dan drainasenya b sehingga mudah terjadi wabah penyakit (malaria, disentri dan kolera) a .
Kondisi lingkungan yang tidak mendukung (lokasi di pesisir rentan akan bahaya dari lautan) a .
Gagal karena ketidakstabilan politik Prancis yang berdampak pada pemerintahan Hindia Belanda a 1920 dan tahun 1938 Gubernur Jenderal J.P. Graaf van Limburg Stirum (1916-1921) i Bandung, Jawa Barat Lokasi Bandung yang di dataran tinggi (relatif aman dan disukai oleh pemerintah kolonial) i , memiliki infrastruktur yang lengkap, memiliki bandara, dsb b .
Berjalan sebagian i , namun pada akhirnya gagal karena depresi ekonomi c dan perang dunia II b,i 1946 Ir Soekarno Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta Tawaran dari Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Pakualam VIII k
Situasi genting e : pendudukan Jakarta i Terlaksana 1948 Ir Soekarno Bukittingi, Sumatera Barat i Perintah dari Moh. Hatta Yogyakarta diserang pada agresi Militer II i Terlaksana 1949 Ir Soekarno Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta - Soekarno dan Hatta telah kembali ke Yogyakarta Terlaksana 1947 Ir Soekarno (Pembentukan Panitya Agung) - Alternatif lokasi yang relatif lebih aman Pendudukan Belanda di Jakarta yang menyebabkan kekacauan Pemerintah teralihkan fokusnya kepada persiapan Asian Games IV 1962 e

## Ditetapkannya UU
No. 10 Tahun 1964.
Pendapat Soekarno tentang identitas DKI Jakarta sebagai simbol nasionalisme yang tidak dapat tergantikan i 1957 Ir Soekarno Palangka Raya, Kalimantan Tengah f Mendorong pertumbuhan pembangunan negara ke arah tengah-timur Republik Indonesia Ketidakamanan DKI Jakarta Penuhnya simbol kolonial di DKI Jakarta d 1997 Soeharto Jonggol, Jawa Barat f,h Lokasi yang relatif belum padat, namun cukup dekat dari DKI Jakarta sehingga dianggap cukup realistis h Beban DKI Jakarta yang sudah terlampau berat akibat penduduk yang terlampau banyak (pada awal masa kolonial hanya dirancang untuk 600 ribu penduduk, kini sudah mencapai 10 juta penduduk) serta ancaman bencana banjir d,g,h Diterbitkan Keppres Jonggol sebagai Kota Mandiri, namun hingga akhir periode kepemimpinannya,
rencana pemindahan ibukota ini belum pernah direalisasikan h 2010, 2013 Susilo Bambang Yudhoyono Kalimantan j Wilayahnya luas dan lokasinya strategis di tengah-tengah Republik Indonesia j
Dibentuknya tim Visi Indonesia 2033 j , namun tidak diketahui pasti karena tidak ada publikasi hasil kajian d 2016 (mulai awal kajian); 2019 (penetapan lokasi); Joko Widodo Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur Risiko bencana kecil h Lokasinya yang berada di tengah Indonesia (masih berjalan hingga saat ini)
Sumber: a(Janti, 2019); b (Wirayudha, 2019); c(Teguh, 2019); d(CNN Indonesia, 2019); e(Hermawan, 2019); f(Riana, 2019); g(Widowati, 2019); h(Adharsyah, 2019); i((Prattama, 2019); j(Taufik, 2013); k(Wiharyanto, 2009)
Februari 2020, 4 (1): 43-62

## Analisis Partisipasi Publik
Gambar 3. Situasi sosialisasi rencana IKN ke tokoh masyarakat sumber: Akun Twitter @Jokowi yang diakses melalui tautan https://twitter.com/i/web/status/12068137801113149 49 yang diakses pada 18 Januari 2020
Sampai saat penulisan makalah ini, proses perencanaan pemindahan ibukota negara yang sudah dilalui adalah tahap penentuan lokasi, sayembara desain dan rencana tata ruang, pengembangan strategi pembiayaan, dan penunjukan dewan penasihat. Tahapan lain seperti implementasi rencana dan pengendalian pembangunan sebagai bentuk timbal balik dari dokumen perencanaan itu sendiri baru akan mulai membangun konstruksi (implementasi rencana) di pertengahan tahun 2020.
Studi penentuan lokasi IKN dilakukan berdasar analisis rasionalis. Kriteria yang ditetapkan dan lokasi yang ditentukan merupakan hasil overlay informasi. Paparan dari Menteri Bappenas yang menjelaskan rasionalisasi urgensi pemindahan ibukota dengan menggunakan data angka, peta, serta hasil-hasil permodelan matematis dan spasial.
Proses partisipasi dilakukan melalui dialog terbuka dan diskusi dengan berbagai elemen masyarakat (Bappenas RI,  2019b). Keputusan akhir tetap berada di tangan pemerintah pusat, dalam hal ini Presiden Republik Indonesia. Bappenas dan Kementerian PUPR Republik Indonesia sebagai tim kajian teknis berkontribusi dalam memberikan masukan.
Masyarakat umum (di luar tim kajian dan di luar peserta dialog) dapat  memberi kritikan melalui media sosial dan/atau kanal-kanal
komunikasi yang lain. Seperti halnya pada data kiriman Twitter, terdapat beberapa kiriman yang menyatakan pendapat terkait pemilihan lokasi.  Publik  dalam hal ini masyarakat luas perannya terbatas pada  menerima hasil kajian, dan penetapan final dari lokasi IKN.
Masyarakat terdampak langsung, dalam hal ini masyarakat PPU dan Kutai Kartanegara, tidak dilibatkan dalam pertimbangan penentuan lokasi. Public hearing juga tidak dilakukan sampai diumumkannya lokasi IKN  (Alamsyah 2019). Hal ini disebut lebih lanjut oleh tim kajian dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia sebagai praktik pengabaian partisipasi publik (Johansyah et al .,  2019).
Seiring berjalannya waktu, pasca diumumkannya lokasi IKN, tepatnya pada bulan Desember, pemerintah telah melakukan sosialisasi (atau yang disebut sebagai “menyampaikan”)  rencana IKN kepada tokoh masyarakat setempat. Di sisi  lain, terdapat beberapa kiriman dari data media sosial yang menyebutkan hasil dari pertemuan tersebut cukup baik. Disebutkan bahwa tokoh masyarakat “menerima dengan baik” rencana pembangunan IKN.
Apabila dilihat dari perspektif perencanaan tata guna lahan, Bedford et al . (2002)  memiliki pandangan yang berbeda. Partisipasi  publik dalam adalah upaya yang dilakukan berdasarkan keyakinan bahwa siapapun di wilayah tersebut bisa mempengaruhi pengambilan keputusan guna lahan di suatu wilayah.
“At the scale of local land use decisions, public participation is about acting on the belief that everyone should know they can influence the shape of their community.” (Bedford et al ., 2002)
Dalam konteks kajian dialog-dialog nasional, dan focus group discussion di beberapa wilayah, proses penentuan lokasi IKN masuk pada tangga placation pada kelompok tangga degree of tokenism. Pemerintah pusat (dalam hal ini Bappenas dan Kementerian PUPR) memberikan kesempatan bagi seluruh elemen untuk memberikan masukan dan kajian- kajian tandingan untuk memperkaya hasil
kajian yang sudah dilakukan. Meskipun demikian, partisipasi publik belum sampai dapat mengintervensi hasil kebijakan yang akan ditentukan.
Dalam konteks sebelum dilaksanakannya sosialisasi kepada tokoh masyarakat, proses penentuan lokasi IKN masuk di tangga nonparticipation . Masyarakat adat tidak memiliki dan/atau diberikan ruang untuk berpendapat akan intervensi yang akan dilakukan di  atas lahan hidup mereka (Alamsyah, 2019). Diksi “menyampaikan” yang dipilih Presiden Joko Widodo dalam kirimannya juga mengonfirmasi hal tersebut. Agenda yang dilakukan pada tanggal 17 Desember 2019 tersebut adalah agenda sosialisasi/pemberian informasi. Pasca dilaksanakannya sosialisasi, proses partisipasi masyarakat naik ke tangga informing yang masuk di kelompok tangga degree of tokenism . Secara umum, tahap ini menghadirkan masyarakat terbatas sebagai penerima informasi. Pada tangga ini, tidak terdapat pengakuan pemerintah/pemilik proyek/penguasa terhadap masyarakat lokal sebagai suatu entitas yang memiliki kemampuan dan hak asasi untuk menyuarakan pendapat. Proses penyampaian informasi ini dilakukan secara satu arah. Sosialisasi jenis ini dilakukan melalui media massa, pamflet, pertemuan, dan/atau ruang-ruang lain yang tidak memungkinkan adanya proses negosiasi.
Dua proses tersebut sama-sama sudah memberikan ruang partisipasi bagi masyarakat. Namun, tidak adanya kewenangan masyarakat untuk turut memberikan kontribusi atas keputusan yang sudah dibuat menjadikan praktik partisipasi tersebut bersifat semu – meski sudah ada tahapan yang masuk tangga placation. Hal ini juga menunjukkan tidak adanya distribusi kekuasaan pada penentuan lokasi IKN. Hal ini disebut oleh Arnstein (1969)  sebagai empty ritual yang berpotensi memberikan tekanan sosial bagi mereka yang tidak punya kuasa.
Hal tersebut juga disampaikan oleh akun @desakita2. Dijelaskan dalam kirimannya pada tanggal 18 Januari 2020, bahwa proses
pengambilan keputusan dalam perencanaan IKN tidak melalui proses perdebatan substansial dengan warga. Akun tersebut menyampaikan poin yang perlu didiskusikan lebih lanjut yakni legitimasi peran lembaga terkait dalam mewakili kepentingan warga.
"Policy without politics" atau pengambilan kebijakan teknis tanpa adanya perdebatan substansial yang melibatkan warga. Apakah "warga" diajak berdebat soal Ibu Kota baru? Jika jawabnya sudah lewat DPR, secara legal iya, tetapi tidak secara legitimasi. @DesaKita2 (SOEMAKTOR) 5
Upaya-upaya sosialisasi dan membuka data/rasionalisasi dibalik penentuan lokasi baik melalui dialog, sosialisasi, maupun publikasi di dunia maya juga dinilai semi-transparan (Alamsyah,  2019). Hal ini disebabkan belum adanya publikasi hasil kajian penentuan lokasi yang telah dilakukan sejak tahun 2017, serta proses jangka panjang pemindahan IKN dalam pentahapan yang jelas. Sumber-sumber yang beredar di dunia maya berasal dari pendapat dan apa-apa yang disampaikan oleh pejabat publik. Proses ini adalah ejawantah dari konsep superficial information atau pemberian informasi dangkal yang menjadi salah satu kategori tangga partisipasi informing (Arnstein, 1969).
Mempelajari kasus pemindahan pusat pemerintahan Jepang ke luar dari Tokyo, Badan Pertanahan Nasional setempat menyebutkan bahwa proses penentuan lokasi selain rasional juga harus transparan dan mudah dipahami oleh masyarakat luas (Takamura & Tone,  2003). Kedangkalan informasi yang diberikan melalui berbagai paparan membuat publik kesulitan untuk menilai rasionalitas penentuan tersebut. Pertimbangan berbagai kriteria, skoring  untuk masing-masing kriteria tersebut, lalu bagaimana pembobotan untuk keseluruhannya, tidak disampaikan ke publik. Maka, meskipun paparan tersebut mudah dipahami oleh masyarakat luas, proses pemberian informasi ini belum mampu menjelaskan informasi manfaat
5 Kiriman ini mendapatkan interaksi yang relatif sedikit, yakni disukai oleh 3 akun dan di repost oleh 1 akun.
Februari 2020, 4 (1): 43-62
dan kerugian apa saja yang dapat dialami oleh masyarakat lokal.
Proses selanjutnya yang sudah dilakukan adalah sayembara untuk desain tata kota IKN. Pada proses ini, pemerintah memberikan kesempatan kepada publik untuk turut menyumbangkan ide dan konsep desain tata kota IKN. Dilansir dari akun  resmi Jokowi dan PUPR, ada 752 peserta dengan 252 karya yang terdaftar. Konsep yang dinamai Nagara Rimba Nusa keluar sebagai sebagai pemenangnya (Kementerian PUPR RI, 2019).
Hal ini merupakan proses pembukaan kesempatan partisipasi publik yang tidak dilakukan oleh proses perencanaan pemindahan IKN sebelum-sebelumnya. Pada Tabel 1 dapat menjelaskan bahwa ruang partisipasi publik sulit ditemukan dan ditentukan, terlebih pemberian kewenangan bagi masyarakat untuk turut serta dalam pengambilan keputusan proses pemindahan IKN.
Hal ini diprediksikan terjadi karena perbedaan konteks historis dan iklim politik yang kontras berbeda antara era Ir.  Soekarno dan Ir.  Joko Widodo. Pada awal kemerdekaan, kegentingan situasi politik karena penjajahan menjadikan pengambilan keputusan perlu dilakukan secara cepat dan strategis. Oleh karenanya, pemerintah pusat membatasi proses partisipasi publik dalam memutuskan pemindahan IKN. Dengan kondisi situasi politik saat ini, pembukaan kesempatan partisipasi publik melalui perlombaan menjadi relevan.
Meskipun demikian, terdapat beberapa poin yang membuat sifat keumuman lomba ini mengalami reduksi, yakni adanya prasyarat sertifikat keahlian tertentu 6 untuk bisa diterima sebagai pendaftar. Proses ini adalah ejawantah dari kehati-hatian dalam mempertimbangkan publik yang bisa terlibat dalam perencanaan wilayah (Balz & Zonneveld, 2020).
Pasca ditetapkannya pemenang, proses penetapan rancangan tata kota tidak sepenuhnya diberikan kepada pemenang pertama.
6 Sertifikat Ahli Madya Arsitektur dan Sertifikat Keahlian Perencana Kota.
Rancangan Nagara Rimba Nusa kabarnya akan dikombinasikan dengan rancangan dari dua pemenang lainnya (yang menempati posisi juara pertama dan juara kedua), serta akan ada proses konsultansi desain lebih lanjut dengan konsultan asing (Zuraya & Pratiwi,  2020). Proses survei untuk analisis lokasi perencanaan juga dilakukan dengan memberi kesempatan bagi tiga pemenang sayembara 7 . Partisipasi publik melalui sayembara pernah dilakukan Brasil saat akan memindahkan ibukotanya dari Rio De Janeiro ke Brasilia pada tahun 1961 (Widowati,  2019). Wu  (2007)  menyebutkan proses “pelemparan” desain kota ini adalah bagian dari reorientasi perencanaan kota. Dimana pada umumnya diserahkan sepenuhnya ke pemerintah, sayembara atau kontes ini justru menjadikan perencanaan kota sebagai proses publik, siapapun bisa terlibat. Tidak sepenuhnya diberikan, namun tetap ada kewenangan pemerintah dalam proses tersebut,  sehingga proses perencanaan semacam ini disebut sebagai hybrid planning processes . Lebih lanjut, proses perencanaan semacam ini lebih fleksibel dan memberikan kesempatan bagi perencanaan kota menjadi instrumen strategis kota.
Dalam tangga partisipasi Arnstein, proses sayembara ini di antara tangga placation dan partnership . Pada proses perlombaan, partisipasi yang terjadi adalah placation. Publik bisa memberikan kontribusi seluas-luasnya bagi perencanaan IKN. Pemerintah secara tidak langsung mempersilahkan siapapun menyumbang ide dan memberi masukan bagi kebijakan pemerintah. Meskipun, pada akhirnya kuasa penentuan kebijakan masih ada pada pemerintah.
Dalam kajian interaksi sosial, penentraman ini merupakan konsekuensi dari ketidakmampuan individu/organisasi untuk mengendalikan lingkungan sosial masyarakat (Halberstadt & Green,  1993). Hal tersebut merupakan upaya minimalisasi dampak negatif
7 Disebut pada kiriman dari @indozonemedia pada tanggal 25 Desember 2019 pukul 16:30.
yang berpotensi mengganggu stabilitas status quo atau kondisi saat ini yang relatif damai.
Namun di sisi lain, penenteraman ini memiliki beberapa konsekuensi negatif dalam konteks pelaksanaan demokrasi. Jones  (2018) menyebutkan terdapat dua konsekuensi penting. Konsekuensi pertama adalah hilang atau berkurangnya kritik dan pengamatan dari masyarakat. Mereka akan cenderung merasa enggan untuk menjalankan perannya sebagai pengamat kerja pemerintah yang memberikan kritik atau masukan. Di sisi lain, negara demokrasi amat membutuhkan hal tersebut. Konsekuensi selanjutnya adalah kuatnya peran pengendalian dari aktor-aktor yang tidak dipilih publik yang mengurangi peran citizen control karena masyarakat sendiri menjadi enggan untuk berpartisipasi dan menjalankan fungsi demokrasinya (seperti dalam pemilihan kepala daerah).
Pada proses selanjutnya, saat pemenang lomba diberikan kesempatan untuk menjadi rekan kerja pemerintah masuk dalam kategori partnership. Arnstein menjelaskan pada level ini, publik adalah rekan kerja pemerintah yang diberikan kewenangan untuk menentukan apa yang akan diterapkan pada mereka melalui mekanisme dialog. Dalam level proyek, konsep kerjasama atau partnership identik dengan pembagian kewenangan kepemilikan (Goedkoop &  Devine-Wright,  2016)  hal tersebut berbeda dengan argumentasi Cardullo & Kitchin (2019)  yang menyebutkan apabila sudah terdapat pembagian kepemilikan, maka masuk ke anak tangga delegation of power . Apabila tim pemenang sayembara diberikan kewenangan menjadi co-creator dari perencanaan pembangunan IKN, maka proses tersebut masuk dalam kategori partnership (Cardullo & Kitchin,  2019). Namun, apabila peran mereka terbatas dengan menjadi pengusul atau proposer , maka proses perencanaan tersebut masuk dalam kategori placation . Oleh karena belum banyak publikasi yang menjelaskan lebih menyenai tindak lanjut perencanaan IKN, serta belum ada ketetapan secara resmi apakah pihak-pihak pemenang lomba ini masuk dalam tim resmi perencana
IKN, maka hal ini perlu untuk didiskusikan lebih lanjut 8 .
Meskipun demikian, terdapat kekhawatiran bahwa proses-proses partisipasi yang diupayakan ini adalah bagian dari terapi pada masyarakat. Konsep partisipasi therapy ini disebut Arnstein (1969) dalam tahap kelompok tangga “nonparticipation” . Pemberian ruang untuk publik memberikan masukan bukan dengan maksud benar-benar mengikutsertakannya pada penentuan kebijakan, melainkan sebagai  bentuk untuk meredam gejolak masyarakat yang banyak menuntut keterbukaan dan partisipasi publik dalam setiap kebijakan pemerintah.
“In some respects group therapy, masked as citizen participation, should be on the lowest rung of the ladder because it is both dishonest and arrogant. Its administrators-mental health experts from social workers to psychiatrists- assume that powerlessness is synonymous with mental illness. On this assumption, under a masquerade of involving citizens in planning, the experts subject the citizens to clinical group therapy. What makes this form of “participation” so invidious is that citizens are engaged in extensive activity, but the focus of it is on curing them of their “pathology” rather than changing the racism and victimization that create their “pathologies”.” (Arnstein, 1969)
Selain  itu, penentuan substansi public wishes dalam proyek IKN ini juga perlu untuk bisa ditangkap oleh pemerintah. Ibu Kota Negara yang merupakan proyek skala nasional, maka opini dan pendapat akan keinginan penduduk Republik Indonesia dapat diakomodasi tidak hanya melalui mekanisme formal dalam bentuk lomba maupun dialog nasional yang pada praktiknya relatif sulit untuk mengakomodasi kelompok-kelompok masyarakat secara menyeluruh.
8 Berdasarkan  data sampel, terdapat 12 kiriman yang menyebutkan akan dibentuknya  Badan Otorita Pemindahan IKN (dari tanggal 15-18 Januari 2020). Meskipun demikian, belum ada publikasi peraturan presiden  atau undang-undang terkait pihak/pihak yang akan menjadi jajaran dari badan tersebut.
Februari 2020, 4 (1): 43-62

## Tantangan-tantangan Selanjutnya
Sampai hari ini (19 Januari 2020), persepsi yang terbentuk di publik (tinjauan melalui sosial media) masih didominasi sentimen-sentimen negatif (lihat Gambar 4). Selain karena ancaman degradasi lingkungan yang berpotensi muncul akibat pembangunan, terdapat pula isu kepentingan golongan tertentu dibalik proses perencanaan ini semua. Persepsi ini perlu direspon dengan memberikan aksi-aksi nyata dan/atau bukti yang resmi dan dapat dipertanggungjawabkan bahwa mega proyek ini benar untuk menyelamatkan DKI Jakarta, Pulau Jawa, dan kedaulatan bangsa.
Pemberian ruang partisipasi publik yang dilakukan oleh pemerintah juga perlu untuk dapat merepresentasikan substansi dari keinginan dan pendapat rakyat secara umum tentang konsepsi IKN dan upaya penyelamatan DKI Jakarta. Bentuk dan sarana partisipasi publik yang sudah diciptakan seperti melalui perlombaan dan diskusi publik dapat dievaluasi efektivitas dan efisiensinya  lebih lanjut  untuk menciptakan pengambilan kebijakan yang lebih inklusif  (Farinosi et al .,  2019). Momen sensus penduduk, pemanfaatan teknologi melalui analisis media sosial (Alizadeh et al ., 2019; Das & Dahiya, 2020), pembentukan lembaga khusus untuk partisipasi masyarakat (Donaghy,  2020), pembentukan instrumen hukum untuk proses partisipasi publik (Mapfumo & Mutereko, 2020), penyetaraan hak untuk berbicara dan menyampaikan pendapat di mata hukum antara masyarakat dan pemerintah (Cox,  2010), dan cara-cara lainnya dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.  Hal tersebut perlu dilakukan karena salah satu indikator cerdasnya kota (atau negara) adalah kemampuannya memilih dan menentukan model partisipasi publik yang relevan dengan kemampuan, kapabilitas, serta kebutuhan (Afzalan et al .,  2017).
Dalam konteks memberikan akses partisipasi yang lebih bagi masyarakat terdampak langsung proyek IKN,  partisipasi publik juga perlu diupayakan karena  mereka akan terdampak langsung atas sebuah kebijakan (Cox,  2010). Baik bagi masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, maupun para aparatur  sipil negara yang akan dipindahkan.
Selain itu, sebagaimana lokasi IKN terletak di dua wilayah administrasi yang berbeda, maka koordinasi antar dua pemerintah wilayah tersebut perlu untuk  terjalin dengan baik. Bukan hanya pada tahap perencanaan, namun pada proses-proses panjang setelahnya seperti halnya penyediaan sarana transportasi dan infrastruktur pendukung lainnya, hingga pengendalian pembangunan dan perkembangan kota. Terlebih, bangkitan kegiatan berupa pusat pemerintahan berpotensi untuk meningkatkan penglaju dari berbagai wilayah lain. Mekanisme kerjasama antar daerah (baik yang merupakan lokasi IKN maupun wilayah-wilayah lain di sekitarnya yang berpotensi menerima limpahan pembangunan) perlu untuk dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Keberhasilan dan permasalahan yang terjadi di kerjasama antar pemerintah di wilayah Jabodetabek dapat menjadi pembelajaran, agar kekhawatiran proyek IKN ini  hanya “memindahkan permasalahan ibu kota” dapat diakomodasi dengan baik.
Pada akhirnya, tantangan pembangunan tidak berhenti pada proses perencanaan. Pelaksanaan dan implementasi dari rencana tersebut  juga  berperan dalam mempengaruhi livabilitas suatu wilayah. Oleh karenanya, opini memindahkan permasalahan dapat diminimalisasi dengan paradigma mengubah mindset penduduk kota serta pengelolanya.
“Pindahnya ibu kota ini bukan pindahnya lokasi, bukan itu. Yang kita gagas ini adalah perpindahan 'mindset', perpindahan pola pikir.." @jokowi #ibukotabaru” @antaranews.com (15/01/2020)
Gambar 4. Dinamika sentimen publik terhadap Isu Pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia (bulan Oktober 2019-Januari 2020)
Sumber: Drone Emprit Academic UII (diakses 19 Januari 2020)

## KESIMPULAN DAN SARAN
Partisipasi publik pada proses perencanaan IKN dapat disimpulkan masih dominan dalam kelompok kategori degree of tokenism . Pemberian ruang-ruang partisipasi masyarakat sudah diberikan baik secara formal dalam bentuk diskusi maupun secara informal dalam ruang-ruang media sosial. Meskipun demikian, belum disertai dengan pelimpahan kekuasaan dan kewenangan pengambilan keputusan. Hal ini dapat menjadi baik jika kepentingan-kepentingan publik sudah turut masuk dan diakomodasi oleh pemegang kebijakan. Selain itu, masih pula terdapat kekhawatiran akan adanya mekanisme partisipasi semu.
Media sosial, kini sudah berkembang menjadi ruang interaksi yang cukup efisien apabila akan digunakan sebagai ruang partisipasi publik. Engagement antara penduduk dengan isu-isu perkotaan dapat lebih terhubung, daripada era sebelum maraknya pengguna sosial media (Alizadeh et al. , 2019). Maka, agar terjadi perdebatan publik yang konstruktif melalui media tersebut, perlu adanya informasi yang lengkap terkait rencana pemindahan IKN.
Di luar itu semua, pemindahan IKN juga membutuhkan penyiapan mekanisme pengendalian pembangunan yang jelas. Kajian mengenai daya dukung dan daya tampung lintas batas administrasi perlu untuk dilakukan sebelum memastikan proyek ini berjalan. Kesediaan untuk saling bekerja sama baik antar pemerintah antar wilayah administrasi,
pemerintah antar level, dan antar pemerintah dan masyarakat, serta pemerintah dengan sektor bisnis adalah kunci untuk terselenggaranya proyek pemindahan IKN yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis mengucapkan terima kasih kepada Universitas Islam Indonesia yang sudah menyediakan data social media monitoring tool secara terbuka kepada publik  melalui Drone Emprit Academic , sehingga dapat digunakan dalam penelitian ini.  Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Prof. Drs. Sudharto Prawata Hadi, M.ES., Ph.D selaku pengampu Mata Kuliah Teori-teori Perencanaan Lingkungan dan Dr. Ir. Joesron Alie Syahbana, M.Sc.  selaku pengampu Mata Kuliah Perencanaan Tata Ruang dan Lingkungan di Magister Ilmu Lingkungan Universitas Diponegoro yang memberikan banyak masukan dan ilmu untuk penulis.

## DAFTAR PUSTAKA
Afzalan, N., Sanchez, T. W., & Evans-Cowley, J. (2017). Creating smarter cities: Considerations for selecting online participatory tools. Cities , 67, 21–30.
Journal of Regional and Rural Development Planning (Jurnal Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan) Februari 2020, 4 (1): 43-62
Alamsyah, N. (2019, Desember 9). Standar Etika Pemindahan Ibu Kota. Kolom Detik.com . Diambil dari https://news.detik.com/kolom/d- 4815363/standar-etika-pemindahan-ibu- kota
Alasuutari, P. (2010). The rise and relevance of qualitative research. International Journal of Social Research Methodology , 13 (2), 139–155.
Alizadeh, T., Sarkar, S., & Burgoyne, S. (2019).
Capturing citizen voice online: Enabling smart participatory local government.
Cities , 95, 102400.
Andjarwati, A. (2019). Pemindahan ibukota negara dalam perspektif hukum agraria , Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada. Diambil dari http://law.ugm.ac.id/wp- content/uploads/sites/1043/2019/06/IBU- KOTA-BARU.pdf Andreas, H., Zainal Abidin, H., Pradipta, D.,
Anggreni Sarsito, Di., & Gumilar, I. (2018). Insight look the subsidence impact to infrastructures in Jakarta and Semarang area; Key for adaptation and mitigation. MATEC Web of Conferences , 147(June 2007), 08001.
Arnstein, S. R. (1969). A  Ladder Of Citizen Participation. Journal of the American Planning Association , 35 (4), 216–224.
Asdak, C., Supian, S., & Subiyanto. (2018).
Watershed management strategies for flood mitigation: A case study of Jakarta’s flooding. Weather and Climate Extremes , 21, 117–122.
Aspers, P., & Corte, U. (2019). What is
Qualitative in Qualitative Research. Qualitative Sociology , 42 (2), 139–160.
Bachri, B. S. (2010). Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif. Teknologi Pendidikan ,  10  (1), 46–62.
Bajracharya, B., & Khan, S. (2020). Urban Governance in Australia: A Case Study of Brisbane City. In New Urban Agenda in Asia-Pacific , 225–250.
Balz, V., & Zonneveld, W. (2020). The Institutionalisation of a Creative Practice: Changing Roles of Regional Design in Dutch National Planning. In Shaping Regional Futures , Cham: Springer International Publishing, 27–42.
Bappenas RI. (2019a). Dampak Ekonomi dan Skema Pembiayaan Pemindahan Ibu Kota Negara. In Dialog Nasional II: Menuju Ibu Kota Masa Depan: Smart Green and Beautiful . Diambil dari https://www.bappenas.go.id/files/diskusi- ikn-2/Paparan Menteri PPN -  Dampak Ekonomi dan Skema Pembiayaan IKN_edit IKN 5.pdf
Bappenas RI. (2019b, Juli 29). Dialog Nasional Pemindahan Ibu Kota Negara: Kalimantan Tengah Paparkan Kesiapan Aspek Lingkungan Hidup, Sosial, dan Budaya. Diambil 18 Januari 2020, dari https://www.bappenas.go.id/id/berita- dan-siaran-pers/dialog-nasional- pemindahan-ibu-kota-negara-kalimantan- tengah-paparkan-kesiapan-aspek- lingkungan-hidup-sosial-dan-budaya/ Bappenas RI. (2019c, Agustus 20). Bicara di Youth Talks: Yuk Pindah Ibu Kota, Menteri Bambang Jelaskan Pentingnya Pemindahan Ibu Kota Negara bagi Kaum Muda. Kementerian Bappenas RI . Diambil dari http://www1.bappenas.go.id/id/berita- dan-siaran-pers/bicara-di-youth-talks- yuk-pindah-ibu-kota-menteri-bambang- jelaskan-pentingnya-pemindahan-ibu- kota-negara-bagi-kaum-muda/
Bedford, T., Clark, J., & Harrison, C. (2002).
Limits to new public participation practices in local land use planning. The Town Planning Review , 73 (3), 311–331. Bonsón, E., Perea, D., & Bednárová, M. (2019).
Twitter as a tool for citizen engagement: An empirical study of the Andalusian municipalities. Government Information
Quarterly , 36 (3), 480–489.
Brabham, D. C. (2009). Crowdsourcing the Public Participation Process for Planning Projects. Planning Theory ,  8  (3), 242–
262.
Cardullo, P., & Kitchin, R. (2019). Being a ‘citizen’ in the smart city: up and down the scaffold of smart citizen participation in Dublin, Ireland. GeoJournal ,  84  (1), 1–13.
Chaussard, E., Amelung, F., Abidin, H., & Hong, S. H. (2013). Sinking cities in Indonesia: ALOS PALSAR detects rapid subsidence due to groundwater and gas extraction. Remote Sensing of Environment , 128, 150–161.
CNN Indonesia. (2019, April 29). Sejarah Pemindahan Ibu Kota Sejak Era Hindia Belanda. Diambil 18 Januari 2020, dari https://www.cnnindonesia.com/nasional/ 20190429081114-20-390452/sejarah- pemindahan-ibu-kota-sejak-era-hindia- belanda
Costa, D., Burlando, P., & Priadi, C. (2016).
The importance of integrated solutions to flooding and water quality problems in the tropical megacity of Jakarta. Sustainable Cities and Society ,  20, 199– 209.
Cox, R. (2010). Environmental and the Public Sphere , 2 ed, SAGE Publications, Inc.
Dahiya, B., & Das, A. (2020). New Urban Agenda in Asia-Pacific: Governance for Sustainable and Inclusive Cities. In New Urban Agenda in Asia-Pacific , 3–36.
Das, A., & Dahiya, B. (2020). Towards Inclusive Urban Governance and Planning: Emerging Trends and Future Trajectories. In New Urban Agenda in Asia-Pacific , 353–384.
Dietz, T., & Stern, P. C. (Ed.). (2008). Public Participation in Environmental Assessment and Decision Making , National Academies Press.
Donaghy, M. M. (2020). Participation Meets Politics: Political Shifts and the Longevity of Participatory Governance Institutions. PS: Political Science &
Politics , 53 (1), 6–9.
Du, G., Kray, C., & Degbelo, A. (2020). Interactive Immersive Public Displays as Facilitators for Deeper Participation in Urban Planning. International Journal of Human–Computer Interaction ,  36  (1),
67–81.
Fanara, D. (2006). Angel of East Indies: Biography of the Van Dooremolen Family , iUniverse. Diambil dari https://books.google.co.id/books?hl=id&i d=Vh0j32NRF98C&dq=bandung+as+ca pital+of+east+indies&q=Bandung+capita l+East+Indies#v=snippet&q=Bandung capital East Indies&f=false
Farinosi, M., Fortunati, L., O’Sullivan, J., & Pagani, L. (2019). Enhancing classical methodological tools to foster participatory dimensions in local urban planning. Cities , 88, 235–242.
Firman, T., Surbakti, I. M., Idroes, I. C., & Simarmata, H. A. (2011). Potential climate-change related vulnerabilities in Jakarta: Challenges and current status.
Habitat International , 35 (2), 372–378. Goedkoop, F., & Devine-Wright, P. (2016).
Partnership or placation? the role of trust and justice in the shared ownership of renewable energy projects. Energy Research and Social Science ,  17, 135–
146.
Goetz, A., & Gaventa, J. (2001). Bringing citizen voice and client focus into service delivery , Brighton. Diambil dari http://www.ntd.co.uk/idsbookshop/details .asp?id=628
Goh, K. (2019). Urban Waterscapes: The Hydro-Politics of Flooding in a Sinking City. International Journal of Urban and
Regional Research , 43 (2), 250–272.
Grover, P., Kar, A. K., Dwivedi, Y. K., & Janssen, M. (2019). Polarization and acculturation in US Election 2016 outcomes  –  Can twitter analytics predict changes in voting preferences. Technological Forecasting and Social Change , 145, 438–460.
Februari 2020, 4 (1): 43-62
Halberstadt, A. G., & Green, L. R. (1993).
Social attention and placation theories of blushing. Motivation and Emotion ,  17 (1), 53–64.
Harris, L. R., Bessinger, M., Dayaram, A., … Niekerk, L. Van. (2019). Advancing land-sea integration for ecologically meaningful coastal conservation and management. Biological Conservations , 237, 81–89.
Hassenforder, E., Smajgl, A., & Ward, J. (2015). Towards understanding participatory processes: Framework, application and results. Journal of Environmental Management , 157, 84–95. He, Q., & Silliman, B. R. (2019). Climate Change, Human Impacts, and Coastal Ecosystems in the Anthropocene. Current Biology , 29 (19), R1021–R1035.
Hermawan. (2019, Agustus 24). Soekarno Gagal Pindahkan Ibu Kota ke Palangkaraya. Diambil 18 Januari 2020, dari https://www.tagar.id/soekarno-gagal- pindahkan-ibu-kota-ke-palangkaraya Huynh, D. (2020). In Making Mega Cities in Asia , 49–69.
Janti, N. (2019). Rencana Ibukota Pindah ke
Surabaya. Diambil 18 Januari 2020, dari https://historia.id/politik/articles/rencana- ibukota-pindah-ke-surabaya-v54g4 Johansyah, M., Rupang, P., Apriando, T., … Prayoga, A. P. (2019). Ibu Kota Baru Buat Siapa? , WALHI, dkk. Diambil dari https://walhi.or.id/wp- content/uploads/Laporan
Tahunan/FINAL IKN REPORT.pdf Jones, B. C. (2018). Constitutions and bills of
rights: Invigorating or placating democracy? Legal Studies ,  38(3), 339– 359.
Kalra, S., Pathak, V., & Jena, B. (2013).
Qualitative research. Perspectives in Clinical Research , 4 (3), 192.
Kemensetneg RI. (2019, Agustus 26). Presiden Jokowi: Ibu Kota Baru di Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara. Kementerian Sekretarian Negara Republik Indonesia . Diambil dari https://www.setneg.go.id/baca/index/pres iden_jokowi_ibu_kota_baru_di_penajam _paser_utara_dan_kutai_kartanegara Kementerian PUPR RI. (2011, Maret 11).
Mengurangi Beban Jakarta dengan Pemindahan Pusat Pemerintahan. Diambil 18 Januari 2020, dari https://www.pu.go.id/berita/view/6222/m engurangi-beban-jakarta-dengan- pemindahan-pusat-pemerintaha Kementerian PUPR RI. (2019, Desember 23).
Konsep Nagara Rimba Nusa Jadi Pemenang Lomba Desain Ibu Kota Negara Baru. Diambil dari https://www.pu.go.id/berita/view/17771/ konsep-nagara-rimba-nusa-jadi- pemenang-lomba-desain-ibu-kota- negara-baru
Latief, H., Putri, M. R., Hanifah, F., Afifah, I. N., Fadli, M., & Ismoyo, D. O.  (2018). Coastal Hazard Assessment in Northern part of Jakarta. Procedia Engineering ,
212, 1279–1286.
Mapfumo, L., & Mutereko, S. (2020). Contextualising Stakeholder Participation in The Governance Of Harare’s Informal Economy Sector. International Journal of Economics and Finance Studies ,  12 (1), 103–118.
Mayer, H., Sager, F., Kaufmann, D., & Warland, M. (2016). Capital city dynamics: Linking regional innovation systems, locational policies and policy regimes. Cities , 51, 11–20.
Menzel, S., & Buchecker, M.  (2013). Does Participatory Planning Foster the Transformation Toward More Adaptive Social-Ecological Systems? Ecology and Society , 18 (1), 13.
Mueller, J., Lu, H., Chirkin, A., Klein, B., & Schmitt, G. (2018). Citizen Design Science: A strategy for crowd-creative urban design. Cities , 72, 181–188.
Neu, D., Saxton, G., Rahaman, A., & Everett, J.
(2019). Twitter and social accountability: Reactions to the Panama Papers. Critical
Perspectives on Accounting , 61, 38–53. Nugroho, E. (2013, Januari 18). Palangkaraya Sering Disebut Tempat Pengganti Ibu Kota Negara. Diambil 18 Januari 2020, dari https://banjarmasin.tribunnews.com/2013 /01/18/palangkaraya-sering-disebut- tempat-pengganti-ibu-kota-negara Nurhidayah, L., & McIlgorm, A. (2019).
Coastal adaptation laws and the social justice of policies to address sea level rise: An Indonesian insight. Ocean and Coastal Management , 171, 11–18.
O’Brien, F. A., Meadows, M., & Griffiths, S. (2017). Serialisation and the use of Twitter: Keeping the conversation alive in public policy scenario projects.
Technological Forecasting and Social
Change , 124, 26–40.
Park, H., Kwon, S., & Hadi, S. (2016). Land Subsidence Survey and Policy Development in Pantai Mutiara, Jakarta
Bay, Indonesia. Journal of Coastal Research , 75 (sp1), 1447–1451.
Prattama, A. N. (2019, April 30). Wacana Pemindahan Ibu Kota pada Era Soekarno dan Sebelumnya.. Kompas . Diambil dari https://nasional.kompas.com/read/2019/0 4/30/18544621/wacana-pemindahan-ibu- kota-pada-era-soekarno-dan- sebelumnya?page=all
Rania, Q.  (2017). Using Social Hub Media to Expand Public Participation in Municipal Urban Plans. Procedia Engineering , 198,
34–42.
Rawat, P., & Yusuf, J.-E. (Wie). (2020).
Participatory Mapping, E-Participation, and E-Governance. In Leveraging Digital Innovation for Governance, Public Administration, and Citizen Services: Emerging Research and Opportunities , IGI Global, 147–175.
Renald, A., Tjiptoherijanto, P., Suganda, E., & Djakapermana, R. D. (2016). Toward Resilient and Sustainable City Adaptation Model for Flood Disaster
Prone City: Case Study of Jakarta Capital Region. Procedia - Social and
Behavioral Sciences , 227, 334–340.
Riana, F. (2019, April 30). Rencana Pemindahan Ibu Kota Dari Era Soekarno Hingga Jokowi. Tempo . Diambil dari https://nasional.tempo.co/read/1200537/r encana-pemindahan-ibu-kota-dari-era- soekarno-hingga-jokowi/full&view=ok Rim, H., Lee, Y., & Yoo, S. (2019). Polarized public opinion responding to corporate social advocacy: Social network analysis of boycotters and advocators. Public Relations Review , 101869.
Salim, W., & Negara, S. D. (2016). Why is the High-Speed Rail Project so Important to Indonesia. ISEAS Yusof Ishak Institute , (16), 1–10.
Sanoff, H. (2005). Participatory Planning Revisited. Journal of Architectural and Planning Research , 22 (2), 179–180.
Seetharam Sridhar, K., Gadgil, R., & Dhingra, C. (2020). Good Governance in the Transparency, Accountability, Public Participation and Capacity (TAP-C) Framework. In Paving the Way for Better Governance in Urban Transport ,
Singapore: Springer Singapore, 1–18.
Siregar, C. N., & Rahmansyah, S. (2019).
Persepsi dan partisipasi masyarakat terhadap implementasi program jabar digital dalam akun instagram ridwan kamil sebuah kajian sosio-digital. Jurnal Sosioteknologi , 18 (3), 369–380.
Februari 2020, 4 (1): 43-62
Syamsudin, F., & Lestari, S. (2017). Dampak Pemanasan Pulau Perkotaan (Urban Heat Island) Pada Peningkatan Tren Curah Hujan Ekstrem Dan Aerosol Di Megapolitan Jakarta Sejak Tahun 1986. Jurnal Teknologi Lingkungan , 18 (1), 54. Takagi, H., Esteban, M., Mikami, T., & Fujii,
D. (2016). Projection of coastal floods in 2050 Jakarta. Urban Climate ,  17, 135– 145.
Takamura, Y., & Tone, K. (2003). A comparative site evaluation study for relocating Japanese government agencies out of Tokyo. Socio-Economic Planning Sciences , 37 (2), 85–102.
Taufik, M. (2013, September 10). Sampai di mana tim pemindahan ibu kota bekerja? Diambil 18 Januari 2020, dari https://www.merdeka.com/peristiwa/sam pai-di-mana-tim-pemindahan-ibu-kota- bekerja.html
The Editors of Encycopedia Britannica. (2019).
Humanistic Psychology. In Encyclopædia Britannica , Encyclopædia
Britannica, inc. Diambil dari https://www.britannica.com/science/hum anistic-psychology Tseng, M. L., Lin, C., Remen Lin, C. W., Wu, K. J., & Sriphon, T. (2019). Ecotourism development in  Thailand: Community participation leads to the value of attractions using linguistic preferences. Journal of Cleaner Production ,  231, 1319–1329.
United Nations Industrial Development
Organization. (2015). Industrial Development Report 2016: The Role of
Technology and Innovation in Inclusive and Sustainable Industrial Development ,
Vienna. Widowati, H. (2019, April 30). Wacana Pemindahan Ibu Kota Negara, dari Era Soekarno hingga Jokowi. Katadata .
Diambil dari https://katadata.co.id/berita/2019/04/30/w acana-pemindahan-ibu-kota-negara-dari- era-soekarno-hingga-jokowi
Wu, F. (2007). Re-orientation of the city plan:
Strategic planning and design competition in China. Geoforum ,  38  (2),
379–392.
Yaqub, U., Chun, S. A., Atluri, V., & Vaidya, J. (2017). Analysis of political discourse on twitter in the context of the 2016 US presidential elections. Government Information Quarterly , 34 (4), 613–626. Zhang, S. (2019). Public participation in the Geoweb era: Defining a typology for geo-participation in local governments.
Cities , 85, 38–50.
Zhu, A. Y. F., Chan, A. L. S., & Chou, K. L.
(2019). Creative social media use and political participation in young people: The moderation and mediation role of online political expression. Journal of Adolescence , 77, 108–117.
Zuraya, N., & Pratiwi, I. (2020, Maret 3). Tiga Negara Tawarkan Bantuan Desain Ibu Kota Baru. Diambil 19 Januari 2020, dari https://nasional.republika.co.id/berita/q3i rmu383/tiga-negara-tawarkan-bantuan- desain-ibu-kota-baru