BALANCE, Economics, Business, Management and Accounting Journal, Th, III No. 6 Juli 2006. Published by Faculty of Economic Muhammadiyah University of Surabaya ISSN 1693-9352
147

## PERAN ‘DUAL IDENTITY’ DALAM KEANGGOTAAN KOPERASI
Oleh : Siti Maro’ah *)

## Abstract
Dalam  organisasi  koperasi,    anggota  berstatus  sebagai  pemilik sekaligus  sebagai  pelanggan (dual  identity )    maka  konsekuensinya  harus berperan  aktif  dalam  keusahaan,  kepengurusan,  dan  keanggotaan  agar dapat dicapai tujuan promosi anggota.
Koperasi  sebagai  organisasi  ekonomi    berwatak  sosial  yang mendasarkan pengelolaan usahanya secara demokratis, diwujudkan melalui kebersamaan,   kekeluargaan, dan keterbukaan ketika mengelola usahanya. Oleh karena itu   koperasi  dikenal sebagai  badan usaha  yang memiliki ciri: dari, oleh, untuk anggota
Dalam  hubungan  kausalitas  antara  partisipasi  kontribusi  dan partisipasi  insentif  maka  :(a).  Anggota  akan  terdorong  untuk  lebih berpartisipasi  apabila  pengurus  menunjukkan  prestasi  kerja  yang memuaskan  pada  anggota,  (b).    Pengurus  akan  dapat  bekerja  maksimal apabila  anggota  makin  sadar  dalam  memberi  kontribusi  kepada  koperasi, baik kontribusi  moral maupun material.

## A. Pendahuluan
Partisipasi  anggota  koperasi  adalah  keterlibatan  anggota  di  dalam organisasi  dan  perusahaan  koperasi,  baik  dalam  kedudukannya  sebagai pemilik  maupun  sebagai  pelanggan.  Dalam  kehidupan  sehari-hari,  koperasi banyak  diungkapkan  dengan  moto            ”  dari,  oleh  dan  untuk  anggota”. Meskipun moto ini diucapkan oleh hampir semua orang, namun belum tentu dipahami makna dan latar belakangnya.
Dengan  menerjemahkan  motto  tersebut  ke  dalam  identitas  anggota sebagai  pemilik  dan  pelanggan  koperasi,  maka  motto  tersebut  dapat dijelaskan  bahwa  makna  ”dari  dan  oleh”  anggota  berarti  anggota  adalah pemilik  koperasi.  Sedangkan  koperasi  ”untuk”  anggota  berarti  kedudukan anggota  adalah    sebagai  pelanggan koperasi.Dengan  demikian  yang dimaksud  peran  identitas  ganda  dalam  koperasi  adalah  peran  yang dimainkan  anggota  dalam  memenuhi  segala  kewajibannya  sekaligus memiliki hak untuk dipromosikan oleh koperasi melalui pelayanan-pelayanan barang/jasa yang diselenggarakan oleh koperasi.
*) Dosen Tetap FE UM Surabaya, Lektor Kepala, Alumni S-2 Unair
BALANCE, Economics, Business, Management and Accounting Journal, Th, III No. 6 Juli 2006. Published by Faculty of Economic Muhammadiyah University of Surabaya ISSN 1693-9352 148
Suatu  organisasi  yang  melaksanakan  prinsip-prinsip  koperasi  serta terdapat prinsip ” dual identity ” maka organisasi tersebut merupakan koperasi yang sesungguhnya. Sedangkan apabila suatu organisasi yang di dalamnya tidak  melaksanakan  prinsip-prinsip  koperasi  dan  tidak  terdapat  prinsip dual identity maka organisasi tersebut jelas bukan koperasi.
Dua  hal  yang  menjadikan  keraguan    adalah  suatu  organisasi  yang melaksanakan  prinsip-prinsip  koperasi  tetapi  tidak  mengembangkan  prinsip dual identity dalam kehidupan koperasi; dan lainnya adalah organisasi  yang tidak  melaksanakn  prinsip-prinsip  koperasi  tetapi  menerapkan  prinsip dual identity.
Menurut Ropke (1988) organisasi bisnis  yang  para pemilik adalah juga pelanggan  utama,  maka    perusahaan  itu  dapat  diidentifikasikan  sebagai koperasi.  Jadi  pemilik  dan  pelanggan/pemakai  jasa    pelayanan  suatu  unit bisnis koperasi adalah individu-individu yang sama yaitu anggota koperasi itu sendiri.      Undang-undang  R.I.  No.25  tahun  1992  tentang  Perkoperasian dalam  pasal  17  telah  menetapkan  pula  bahwa  anggota  koperasi  adalah pemilik  dan  sekaligus  pengguna  jasa  koperasi.  Dengan  demikian  sebagai pemilik  dan  pengguna  jasa  koperasi,  anggota  dituntut  untuk  berpartisipasi aktif  dalam  kegiatan  koperasi.  Baik partisipasi contributive maupun partisipasi incentive.
Koperasi  dapat  pula  memberikan  jasa  pelayanan  kepada  bukan anggota sesuai dengan sifat kegiatan usahanya, sepanjang tidak merugikan kepentingan  anggota.  Maksud    layanan  ini  seyogianya  disertai  harapan untuk    menarik  mereka  yang  belum  menjadi  anggota  agar  mau  bergabung dalam keanggotaan koperasi.

## B.  Prinsip :  ANGGOTA =  PEMILIK  =  PELANGGAN
Prinsip dual  identity anggota  koperasi  dapat  dijadikan  sebagai  ciri pembeda  yang  hakiki  dari koperasi  terhadap  bentuk  organisasi/perusahaan non  koperasi.  Seperti  yang  digambarkan    Ariffin  (2003)  membedakan kedudukan anggota dua organisasi yang memiliki ciri berbeda dalam gambar berikut ini:
BALANCE, Economics, Business, Management and Accounting Journal, Th, III No. 6 Juli 2006. Published by Faculty of Economic Muhammadiyah University of Surabaya ISSN 1693-9352
149
Pelanggan  =  Pemilik                                         Pelanggan  =  pasar (bukan pemilik)
Dari  gambar  di  atas  nampak  bahwa  di    dalam  perusahaan  koperasi, pemilik    dan  pelanggan  adalah  identik.  Posisi    pelanggan  berada  di  dalam sistem organisasi,  namun  tentu  saja    tergantung  pada  jenis  koperasinya. Dalam    koperasi  konsumsi  anggota  sebagai  pemilik    berperan  sebagai pemasok/pembeli;  dalam  koperasi  simpan-pinjam    berperan    sebagai nasabah;  dan  anggota  dalam  koperasi  produksi    maka  sebagai pemilik identik  dengan  pengelola.  Jadi  dalam  organisasi  koperasi,  mereka  yang berstatus sebagai pendiri, pemodal, pengelola, pengawas dan sekaligus juga pelanggannya adalah anggota.   Dampak dari posisi anggota koperasi  yang menyatu  dengan  kegiatan/usaha organisasi  adalah  adanya  efisiensi  biaya; perbaikan harga; dampak gabungan  (terdapat efesiensi biaya dan perbaikan harga);  peningkatan skill anggota;  inovasi;  serta  perluasan  pasar  (Ariffin, 2003).
Di    dalam  organisasi  non  koperasi  (perusahaan  kapitalistik)  pelanggan adalah  bukan  pemilik  perusahaan.  Para    pelanggannya  berada  di  pasar, yaitu    di  luar  sistem  organisasi  atau    perusahaan.  Misalnya    dari  sisi permodalan,  dalam    perseroan  terbatas  (PT)  yang  sudah go  public maka umumnya  modal  perusahaan  dihimpun  dari  saham  yang  dijual  di  pasar modal.  Pemilik  perusahaan    tidak  tahu  siapa  sebenarnya  para  pemegang saham  perusahaan,  sedangkan  bagi  pemilik  perusahaan    yang  terpenting adalah dengaan modal tersebut diupayakan  tujuan untuk   memaksimalkan keuntungan.
Perusahaan Koperasi A (pemilik) D C B A (pemilik) D C B A B C D Perusahaan Kapitalistik E F G C H
BALANCE, Economics, Business, Management and Accounting Journal, Th, III No. 6 Juli 2006. Published by Faculty of Economic Muhammadiyah University of Surabaya ISSN 1693-9352 150
Di sisi lain bagi para pemegang saham yang diutamakan ada capital gain di samping  perolehan  pembagian deviden  yang makin tinggi dan memuaskan. Para  pemegang  saham  tidak  dituntut  berpartisipasi  aktif  dalam  pengelolaan perusahaan,  bahkan  keterlibatannya  tidak  diinginkan  oleh  manajeman perusahaan.
Anggota  koperasi    yang  juga  sebagai  pemilik,    menentukan  gerak  dan arah  organisasi  koperasi.  Karena  itu  keputusan  anggota  dalam  forum  rapat anggota merupakan pemeegang kuasa tertinggi dari organisasi ini. Di dalam rapat  anggota  ditetapkan  norma-norma  koperasi  (  anggaran  dasar  dan anggaran  rumah  tangga)  dan  berbagai  peraturan  lain  yang  merupakan kebijakan-kebijakan  dasar  dan  harus  dijalankan  oleh  manajemen/pengurus koperasi. Apabila norma-norma baku sudah ditetapkan, maka rapat anggota membahas dan menetapkan:
1. Susunan pengurus dan pengawas
2. Diterima atau ditolaknya laporan hasil kerja pengurus dan pengawas
3. Rencana kerja koperasi berikut anggarannya
4. Berbagai keputusan lain yang terkait dengan kepentingan organisasi koperasi, anggota koperasi dan pihak-pihak lain yang terkait.
Kualitas  keterlibatan  anggota  dalam  rapat  anggota  koperasi  sangat mungkin berbeda-beda, tergantung pada tingkat heterogenitas keanggotaan koperasi.  Meski demikian semakin merata keterlibatan anggota  maka akan semakin  tinggi  kualitas  rapat  anggota  tersebut.  Tetapi  tidak  jarang  terjadi bahwa  dialog  atau  pembahasan  materi  rapat  anggota  didominasi  oleh sekelompok kecil anggota dan keputusan rapat lebih diwarnai oleh keinginan kelompok  kecil  tersebut.  Lebih  jauh  lagi  sering  terjadi  bahwa  siapa  yang banyak  berbicara  maka  ia  akan  tampil  sebagai  pemimpin  koperasi, berdasarkan hasil  pemilihan dalam rapat anggota.
Anggota  koperasi  sabagai  pelanggan,  membawa  konsekuensi bahwa  pengurus  menyelenggarakan    program-program  pelayanan  yang harus disesuaikan dengan kepentingan para anggotanya.  Program-program tersebut  diputuskan,  dimodali,  dan dibiayai  oleh  anggota  selanjutnya diamatkan  kepada  pengurus  selaku  pemegang  mandat  untuk    mengelola organisasi koperasi secara tepat sesuai dengan kebutuhan anggota.
Bagaimana  manajemen  koperasi  dapat  mengetahui  apa  yang menjadi kepentingan  anggota maupun  seberapa  besar  dan  dengan  kualitas pelayanan yang bagaimana yang dikehendaki anggota? Maka Ropke (2000) menyarankan  agar  manajemen  selalu  mencari  informasi    yang  dibutuhkan untuk  menyesuaikan  pelayanan  yang  akan  diberikan    koperasi  dengan kebutuhan anggotanya.  Karena  kebutuhan  anggota  yang  relatif  berubah- ubah  ,  terutama    karena  adanya  tantangan  para  pesaing,  maka  pelayanan koperasi  harus  secara  terus-menerus  disesuaikan;  penyesuaian  ini memerlukan  informasi  yang  juga  harus  diberikan  oleh  partisipan (anggota koperasi).
BALANCE, Economics, Business, Management and Accounting Journal, Th, III No. 6 Juli 2006. Published by Faculty of Economic Muhammadiyah University of Surabaya ISSN 1693-9352
151
Adapun  alur    partisipasi  anggota  dalam  memberikan  dan  menikmati pelayanan digambarkan sbb
Kebutuhan (kepentingan) Pemilik = Pengguna Partisipasi dalam (Owners) (User) memberikan dan menikmati pelayanan Pelayanan Kebutuhan/Kepentingan Kekuatan yang berubah-ubah Kompetitif (Persaingan)
Manajemen  diharapkan    memberikan  pelayanan  sesuai  dengan kebutuhan  anggota  koperasi  .  Keputusan-keputusan  yang  diambil  oleh manajemen  koperasi  harus  sesuai  dengan  kebutuhan  nyata  anggota koperasi.  Namun    dalam    lingkungan  dunia  usaha  yang  serba  kompetitif maka    pengaruhnya  akan  sampai  juga  pada  perubahan  kebutuhan  atau kepentingan  anggota  koperasi.  Untuk  itu  maka  manajemen  koperasi  harus selalu  memperhatikan  masukan-masukan  yang  diberikan  anggota  koperasi. Sebaliknya  anggota  dituntut  berperan  aktif  dalam  memberikan  saran  atau kritik  pada  manajemen  sehingga  jalinan    kerja  sama    ini  menghasilkan dampak yang meningkatkan kesejahteraan anggota. .

## C.  Motto:  DARI, OLEH, UNTUK Anggota Koperasi
Tujuan  utama  koperasi  adalah  ”  untuk  ”mempromosikan  anggota  .    Di Indonesia diterjemahkan sebagai harapan untuk meningkatkan kesejahteraan  anggota.  Dua  hal    yang  dilakukan  guna    mencapai  tujuan tersebut  yaitu  menempatkan    koperasi  sebagai    badan  hukum  yang  berdiri sendiri dan di sisi lain terdapat subyek hukum yaitu anggota.
Koperasi  sebagai  badan  hukum  yang  berdiri  sendiri,  menurut  Draheim dan Dulfer (1974) dinyatakan bahwa dalam koperasi dapat diberlakukan dua identitas yaitu:
1. Sebagai institusi yang memiliki double nature yaitu  sebagai institusi ekonomi dan sekaligus sebagai institusi sosial;
BALANCE, Economics, Business, Management and Accounting Journal, Th, III No. 6 Juli 2006. Published by Faculty of Economic Muhammadiyah University of Surabaya ISSN 1693-9352 152
2. Sebagai  organisasi  yang  di  dalamnya  terdapat double  interprise , yaitu  perusahaan  koperasi  dan  perusahaan/usaha  anggota  yang berintegrasi  di dalam satu kesatuan sistem.
Sebagai  institusi  ekonomi  yang  berwatak    sosial,  koperasi  merupakan wadah  senasib  sepenanggungan,  hidup  dalam  kebersamaan,  didasarkan kepada  prinsip  solidaritas  dalam  kesamaan  derajat (Eguality )  dan  dikelola secara  demokratis.  Adanya  karakteristik  ganda  di  dalam  koperasi  tersebut menciptakan  mekanisme  kerja  koperasi  yang  khas dimana  partisipasi anggota merupakan inti dari kekhasannya itu.
Koperasi  sebagai  organisasi  ekonomi,  di  dalamnya  ada  perusahaan yang berfungsi sebagai  alat  untuk  menjalankan  aktifitas  ekonomi.  Pelaksanaan  dari  fungsi ekonomi selalu membutuhkan modal dan biaya, selain faktor-faktor produksi lainnya. Anggota sebagai penanggung jawab maju atau mundurnya koperasi dituntut  untuk  memberikan  kontribusi terhadap  modal  dan  biaya  yang dibutuhkan tersebut,  baik berupa kontribusi simpanan pokok, wajib maupun memberikan modal pinjaman.
Pada  prinsipnya  dalam  organisasi  koperasi  harus  ada  keserasian langkah antara  pengelola, pengurus dan anggota. Akibat adanya keserasian antara  ketiga  unsur  itu  maka  akan  tercipta  kesesuaian  antara  keusahaan, kepengurusan,  dan  keanggotaan.  Penentu  gerak  dan  arah  organisasi koperasi    berasal    ”dari”  anggota    yaitu  hasil  keputusan  rapat  anggota. Selanjutnya anggota mendelegasikan wewenangnya kepada pengurus untuk melaksanakan  kegiatan  usaha  koperasi.  Dalam  melaksanakan  tugasnya pengurus  dituntut  selalu  berorientasi  ”untuk”  peningkatan  kesejahteraan anggota dan  kemajuan koperasi .
Hanel  (1992)  menyatakan  bahwa  anggota  koperasi  memiliki kewajiban untuk:
1. Merumuskan  tujuan  koperasi  agar  sesuai  dengan  yang  diinginkan oleh anggota
2. Menetapkan  program  kerja  koperasi  sebagai  wujud    dari  langkah- langkah  yang  harus  ditempuh  koperasi,  sesuai  dengan  tujuan  yang dirumuskan
3. Memodali  dan  membiayai  koperasi  agar  program-program  yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan oleh manajemen koperasi
4. Mengawasi  jalannya  koperasi  agar  selalu  berada  pada  jalur  norma, nilai, prinsip, program kerja dan keputusan-keputusan rapat anggota.
Lebih  rinci  lagi    pasal  20  UU  Republik  Indonesia  No.  25  tahun  1992 mengatur bahwa :
1. Setiap anggota mempunyai kewajiban:
a. mematuhi  Anggaran  Dasar  dan  Anngaran  Rumah  Tangga serta  keputusan  yang  telah  disepakati  dalam  Rapat Anggota; b. berpartisipasi  dalam  kegiatan  usaha  yang  diselenggarakan oleh koperasi c. mengembangkan
dan memelihara kebersamaan berdasarkan atas asas kekeluargaan.
BALANCE, Economics, Business, Management and Accounting Journal, Th, III No. 6 Juli 2006. Published by Faculty of Economic Muhammadiyah University of Surabaya ISSN 1693-9352 153
2. Setiap anggota mempunyai hak:
a. menghadiri,  menyatakan  pendapat,  dan  memberikan  suara dalam Rapat Anggota;
b. memilih,  dan/atau  dipilih  menjadi  anggota  pengurus  atau pengawas;
c. meminta  diadakan  rapat  anggota  menurut  ketentuan  dalam
Anggaran Dasar;
d. mengemukakan  pendapat  atau  saran  kepada  pengurus  di luar rapat anggota baik diminta maupun tidak diminta;
e. memanfaatkan  koperasi  dan  mendapat  pelayanan  yang sama antara sesama anggota; f. mendapatkan keterangan mengenai perkembangan koperasi menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar.
Untuk  melaksanakan  fungsi  kontrol  terhadap  pelaksanaan  kegiatan pengurus,    maka    dipilih  pengawas  sebagai  perangkat  organisasi  ”oleh” anggota dalam forum rapat anggota. Anggota perangkat organisasi ini  harus berasal  ”  dari  ”  anggota  koperasi  yang  bersangkutan  sehingga  diharapkan dapat  mewakili  semua  anggota    untuk  menjalankan  fungsinya  dengan  baik demi kepentingan anggota pula.
Dalam  hubungannya  dengan  aspek  anggota,  Teko  Sumodimedjo  ( Swasono,1985) menyatakan bahwa keberhasilan organisasi koperasi sangat ditentukan  oleh  kesiapan  dan  kemampuan  anggota  koperasi  atau keberhasilan  koperasi  tergantung  pada  kualitas  para  anggotanya. Selanjutnya  Ropke  (2000)  mempertegas  bahwa  tanpa  partisipasi  anggota maka  kemungkinan  timbulnya  efisiensi  dan  efektifitas  yang  rendah  dalam mencapai  kinerja  koperasi,  akan  lebih  besar.  Berpartisipasi  sebenarnya merupakan  hak  dan  sekaligus  kewajiban  anggota  karena  anggota  adalah pemilik sekaligus pelanggan koperasi.

## D.  Partisipasi “Contributive” dan “Incentive” Anggota Koperasi
Partisipasi  memainkan  peranan  yang  penting  dalam    pengelolaan  dan pengembangan  sebuah  koperasi.  Partisipasi  menuntut  keterlibatan  anggota secara  aktif  untuk      memberikan  kontribusi  baik    berupa  moral    maupun material  kepada  koperasi.  Dengan  bermodalkan  kontribusi  anggota  ini koperasi  dikembangkan  menjadi  badan  usaha  yang  siap  melayani kebutuhan-kebutuhan    anggota.    Selanjutnya  anggota  harus  berpartisipasi aktif  pula  untuk  memanfaatkan    layanan  yang  telah  disediakan  koperasi untuk  kepentingan  ekonominya,    sehingga  kelangsungan  usaha  koperasi dapat terjamin.
Partisipasi  tidak  dapat  diasumsikan  sebagai  suatu  yang ”given ”  atau sesuatu yang demikian saja terjadi secara otomatis setelah sebuah koperasi didirikan, melainkan   anggota koperasi itu sendiri  yang  memotivasi diri dan menciptakan iklim partisipatif dalam kehidupan berorganisasi.
BALANCE, Economics, Business, Management and Accounting Journal, Th, III No. 6 Juli 2006. Published by Faculty of Economic Muhammadiyah University of Surabaya ISSN 1693-9352 154
Hanel (1989)  membagi partisipasi anggota koperasi menjadi dua jenis yaitu:
1. Partisipasi Kontribusi.
Partisipasi  anggota  berkaitan  dengan  status  sebagai  pemilik koperasi  disebut  dengan  partisipasi  kontribusi.  Adapun  wujud partisipasi kontribusi ini antara lain:
a. Memberikan kontribusi dalam pembentukaan dan
pertumbuhan  perusahaan  koperasi  dalam  bentuk  kontribusi keuangan (penyertaan modal, simpanan dll)
b. Mengambil  bagian  dalam  penetapan  tujuan,  pembuatan keputusan,  dan  dalam  proses  pengawasan  terhadap  tata kehidupan  koperasi,  misalnya  menghadiri  rapat  anggota dsb.
2. Partisipasi Insentif.
Partisipasi  insentif  berkaitan  dengan  kedudukan  anggota  sebagai pelanggan  atau  pemakai  yang  berhak  memanfaatkan  berbagai layanan  dan  kesempatan  yang  bersifat  menunjang  kepentingan perbaikan  kondisi  ekonominya.  Penggunaan  terminologi  hak berkonotasi  boleh  digunakan  dan  boleh  juga  tidak  digunakan  oleh yang  berhak.  Seandainya  semua  anggota  atau  sebagian  anggota tidak  mau  menggunakan  haknya,  maka  untuk  siapa  pelayanan- pelayanan  tersebut  diselenggarakan?  Sementara  layanan-layanan yang diselenggarakan itu merupakan  hasil keputusan para anggota sendiri?    Dengan  demikian  apa  yang  disebut  hak  tersebut  pada akhirnya  lebih  tepat  disebut  kewajiban  anggota  koperasi  sehingga tujuan organisasi yang diharapkan dapat tercapai.
Terdapat  hubungan  yang  bersifat  kusalitas  antara  partisipasi kontribusi  dengan  partisipasi  insentif.  Hubungan  tersebut  dapat dirumuskan oleh Ariffin (2003:88) sebagai  berikut:
I = f (K) atau K = f (I)
Fungsi  hubungan  I  =  f  (K)  mengindikasikan  bahwa  koperasi  akan mampu  menghasilkan  manfaat-manfaat  ekonomis  bagi  anggota apabila  seluruh  anggota  telah  memenuhi  kewajibannya  secara penuh.  Fungsi    hubungan  ini  menggambarkan    anggota  sebagai pemilik koperasi bertanggung jawab terhadap maju atau mundurnya koperasi.  Sedangkan  fungsi  hubungan  K  =  f  (I)  mengindikasikan bahwa sebagai
pelanggan, anggota koperasi akan mempertimbangkan  setiap  pengorbanan  yang  diberikan  pada koperasi  dengan  besar  atau  kecilnya  keyakinan  atau  peluang  untuk meraih manfaat ekonomis dari koperasi.

## E. Penutup
Dari sekilas pembahasan yang telah diungkap dapat disimpulkan : 1.Dalam  organisasi  koperasi  para  anggotanya  berstatus  sebagai pemilik  sekaligus  sebagai  pelanggan,  sehingga  memiliki  konsekuensi melalukan  peran aktif  dalam  kegiatan  koperasi.  Agar  dapat
mewujudkan  kesejahteraan  yang  lebih  baik  dari  hari  kemarin,  maka anggota  harus  ikut  serta  dalam  menentukan  gerak  dan  arah organisasi;  disiplin  dalam  memenuhi  segala  kewajiban  yang    telah disepakati  bersama;  dan  selalu  memanfaatkan  jasa  pelayanan  yang diselenggarakan koperasi.
2. Koperasi  sebagai  organisasi  ekonomi    berwatak  sosial  yang mendasarkan  pengelolaan  usahanya  secara  demokratis.  Akan diwujudkan melalui kebersamaan,  kekeluargaan,  dan  keterbukaan  ketika  mengelola usahanya. Kegiatan yang dilakukan  koperasi didasarkan atas kehendak dan keputusan  anggota.  Para  anggota  itulah  yang  memegang  kekuasaan tertinggi;  memodali;    mengelola  usaha;  serta  melaksanakan    pengawasan atas  kinerja  manajemen.  Akhirnya  hasil  usaha yang  dicapai  dimanfaatkan untuk kepentingan bersama pula. Dengan demikian  koperasi selalu dikenal sebagai bentuk badan usaha yang memiliki ciri: dari, oleh, untuk anggota.
3. Dalam  hubungan  kausalitas  antara  partisipasi  kontribusi  dan partisipasi insentif dapat disimpulkan bahwa : a Anggota akan terdorong untuk lebih berpartisipasi dalam koperasi apabila anggota  merasakan  bukti  dari  prestasi  kerja  pengurus  dalam  mengemban amanatnya.  Makin  baik  layanan  yang  diberikan  pengurus  kepada anggotanya  maka  makin  tinggi  pula  semangat  anggota  berpartisipasi  demi kemajuan koperasi.
b Pengurus akan dapat bekerja maksimal apabila didukung oleh kontribusi  anggota,  baik  kontribusi  moral maupun  material.  Makin  tinggi kontribusi  anggota    maka  dapat  diharapkan  hasil  yang  lebih  memuaskan kepentingan anggota koperasi.

## DAFTAR  PUSTAKA
Ariffin, Ramudi (2003) : Ekonomi Koperasi Ikopin Press. Bandung. Departemen Koperasi dan PPK (1995): Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun  1992  Tentang  Perkoperasian .  Dep.  Koperasi  dan  PPK,  Dirjen Pembinaan Koperasi Perkotaan,. Jakarta Dulfer,Eberhard  (1974)  :  Operational  Efficiency  Agricultural  Cooperatives  in Developing Countries. Agricultural Development Paper, FAO. Rome. Hanel,  Alfred  (1089)  : Organisasi  Koperasi,  Pokok-Pokok  Pikiran  Mengenai Organisasi Koperasi  dan  Kebijakan  Pengembangannya  di  Negara- Negara Berkembang. Unpad. Bandung ......................(1992) :  Basic  Aspects  of  Cooperative  Organization  and Cooperative  Self-HelpPromotion  in  Development  Countries. Marburg. Germany .
BALANCE, Economics, Business, Management and Accounting Journal, Th, III No. 6 Juli 2006. Published by Faculty of Economic Muhammadiyah University of Surabaya ISSN 1693-9352 156
Ropke,Jochen (1988) : Cultural Values and the Effectiveness of Participation in Indonesia Cooperatives . Unpad. Bandung. ........................ (2000) : Ekonomi Koperasi : Teori dan Manajemen . Salemba Empat. Jakarta . Rozi dan Etha (2002) : Ekonomi Koperasi .Bintang. Surabaya Swasono,  Sri-Edi  (1985)  : Koperasi  Di  Dalam  Orde  Ekonomi  Indonesia .  UI Press. Jakarta.