## Analisis Perlakuan Akuntansi Konstruksi Pengerjaan Dalam Penyajian Laporan Keuangan pada Dinas
Pekerjaan Umum Kota Gorontalo

## Zubaidah Rahman
Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Gorontalo Email: zubaidahrahman78 @gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Indonesia  adalah  sebuah  negara  yang  wilayahnya  terbagi  atas  daerah- daerah  provinsi.  Daerah  provinsi  itu  dibagi  lagi  atas  daerah  kabupaten  dan daerah  kota.  Setiap  daerah  provinsi,  kabupaten  dan  kota  mempunyai pemerintahan  daerah  yang  diatur  dengan  undang-undan.  Pemerintah  daerah merupakan penyelenggara urusan pemerintahan di daerah dan DPRD menurut asas  otonomi  daerah  dan  tugas  pembantuan  dengan  prinsip  otonomi  yang seluas-luasnya  dalam  sistem  dan  prinsip  negara  kesatuan  Republik  Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

## Abstrak
As  for  the  purpose  of  this  research  was  to  determine  the Accounting Treatment of Construction In the execution of the Financial Statements  in  the  Public  Works  Department  of  the  city  of  Gorontalo. How  Accounting  Treatment  Construction  In  the  execution  of  the Financial  Statements  in  the  Public  Works  Department  of  the  city  of Gorontalo Based  on  the  results  presented  earlier,  it  was  found  that  the acquisition of fixed assets construction in progress on the means Public
Dungingi Terminal and Pump House on the balance sheet at the Public Works  Department  of  the  city  of  Gorontalo  not  comply  Treatment accounting, this can be seen in table 5.3 above, which shows the value of  property  and  equipment  construction  in  progress,  construction  in progress  account  in  2013  as  records  have  been  adjusted  in  the accounting  treatment  of  Rp  6,725,491,000.00,  it  has  been  an accumulation  value  acquisition  fixed  assets  construction  in  progress means Dungingi and Houses Public Terminal Pompatetapi not include the costs inherent in current procurement transactions means Dungingi
Public Terminal and Pump house facilities
Keywords: Treatment of Accounting, Financial Statements
Begitupun dengan keluarnya PeraturanPemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menetapkan pemerintah daerah dalam membuat laporan keuangan PeraturanPemerintah 71 tahun 2010 tersebut juga sangat  penting  bagi  pemerintah  daerah  sebagai  pedoman  atau  panduan  dalam penyajian  laporan  keuangan  serta  menghindari  terjadinya  perbedaan  persepsi dan  pemahaman  antara  pemerintah  daerah  sebagai  penyaji  laporan  dengan pengguna laporan serta pemeriksaan laporan keuangan (auditor).
Dengan adanya pembangunan di daerah yang dipacu melalui sarana dan prasarana  maka  Pemerintah  Daerah  harus  lebih  giat  lagi  untuk  mencari sumber-sumber  dana  yang  menanggulangi  hal  apa  saja  yang  dibutuhkan  oleh daerah  untuk  kemaslahatan  umum.Dalam  laporan  keuangannya  terdapat sumber-sumber  aset,  kewajiban,  modal,  pendapatan  biaya  yang  dalam  hal  ini dapat  memperlancar  kegiatan-kegiatan  program  pemerintah.Dalam  laporan kegiatan juga ada yang namanya Laporan Neraca yang berisi salah satunya aset pemerintah  yaitu  Konstruksi  Dalam  Pengerjaan.  Berdasarkan  latar  belakang tersebut maka masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana perlakuan Akuntansi  Konstruksi  Dalam  Pengerjaan  dalam  Penyajian  Laporan  Keuangan pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Gorontalo

## 2. LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS 2.1 Landasan Teori
Akuntansi  pemerintahan  merupakan  mekanisme  akuntansi  yang memperoleh  transaksi  keuangan  yang  berkaitan  dengan  pengelolaan  keuangan Negara baik tingkat pusat maupun daerah. Mursyidi (2009: 1). Menurut Bastian (2001)  akuntansi  pemerintahan  adalah  sebagai  mekanisme  teknik  dan  analisis akuntansi  yang  diterapkan  pada  pengelolaan  dana  masyarakat  dilembaga- lembaga  tinggi  negara,  dan  departemen-departemen  dibawahnya,  pemerintah daerah,  BUMN,  BUMD,  LSM,  dan  yayasan  sosial  maupun  pada  proyek-proyek kerjasama  sektor  publik  dan  suwasta.  Sedangkan  akuntansi  pemerinrahan menurut Halim (2007: 34) adalah data akuntansi digunakan untuk memberikan informasi mengenai transaksi ekonomi dan keuangan pemerintah kepada pihak eksekutif, legislatif, yudikatif, dan masyarakat. Menurut  Baridwan,  (2000:  17)  laporan  keuangan  merupakan  ringkasan dari  suatu  peroses  pencatatan  dan  transaksi-transaksi  keuangan  yang  terjadi selama  tahun  buku  yang  bersangkutan  yang  dibuat  oleh  manajemen  dengan tujuan  untuk  mempertanggungjawabkan  yang  diterabkan  kepada  pemimpin organisasi/entitas.  Sedangkan  menurut  Mursyidi  (2009:  59)  laporan  keuangan merupakan  laporan  keuangan  yang  disusun  secara  sistimatis  mengenai  posisi keuangan  suatu  entitas  pada  saat  tertentu  dan  kinerja  suatu  entitas  pada periode  tertentu.  Sedangkan  dalam  Peraturan  Pemerintah    Nomor    71  Tahun 2010  tentang  SAP  Nomor  08  adalah  selain  laporan  keuangan  tahunan,  setiap entitas  pelaporan  juga  diwajibkan  menyusun  laporan  keuangan  tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah.
Aset  adalah  sumber  daya  ekonomi  yang  dikuasai  dan/atau  dimiliki  oleh pemerintah  sebagai  akibat  dari  peristiwa  masa  lalu  dan  dari  mana  manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah  maupun  masyarakat,  serta  dapat  diukur  dalam  satuan  uang, termasuk  sumber  daya  nonkeuangan  yang  diperlukan  untuk  penyediaan  jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan
sejarah dan budaya (dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010: 43).
Pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Gorontalo terdapat laporan keuangan yang  memuat  tentang  Konstruksi  Dalam  Pengerjaan  yang  terdiri  dari  Nilai Perolehan dan Penyajian Laporan Keunagan. Nilai Perolehan tersebut melekat di dalamnya  biaya-biaya  sebagai  berikut:  (a)  Biaya  yang  berhubungan  langsung dengan  kegiatan  konstruksi,  (b)  biaya  yang  dapat  diatribusikan  pada  kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan kekonstruksi tersebut, dan (c) biaya lain yang  secara  khusus  dibebankan  sehubungan  konstruksi  yang  bersangkutan. Sedangkan  pada  Penyajian  Laporan  Keunagan  memuat  tentang  aset  tetap berupa  tanah  dan  bangunan,  Jalan,Irigasi,  jaringan  serta  ekuitas  yang diinvestasikan dalam aset tetap. Sehingga pada nilai perolehannya bisa terlihat apakah  sudah  diterapkan  atau  belum  diterapkan  sesuai  dengan  Standar Akuntansi Pemerintahan.

## 2.2 Hipotesis
Sebagai  dasar  pemikiran  dalam  melakukan  penelitian  maka,  pada penelitian  ini  diduga  bahwa:  “Perlakuan  Akuntansi    konstruksi  dalam pengerjaan  Dalam  Penyajian  laporan  keuangan  pada  Dinas  Pekerjaan  Umum Kota Gorontalo belum diterapkan Sesuai Perlakuan Akuntansi”.

## 3. METODE PENELITIAN
3.1. Jenis dan Sumber Data
1. Jenis Data
a. Data  kuantitatif,  yaitu  berupa  angka-angka  seperti  dalam  laporan keuangan  untuk  Perlakuan  Akuntansi  konstruksi  dalam  pengerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Gorontalo.
b. Data  kualitatif,  yaitu  berupa  data-data  yang  memberikan  penjelasan secara  deskriptif  tentang  laporan  hasil  konstruksi  dalam  pengerjaan terhadap laporan neraca pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Gorontalo
2. Sumber Data
a. Data  primer,  yaitu  data  yang  diperoleh  secara  langsung  dari  para responden.  Untuk  memperoleh  data  tersebut  dapat  dilakukan  dengan cara  pengamatan  langsung  dan  wawancara baik  dengan  pimpinan,  staf dan semua pihak yang terkait dengan penulisan proposal ini.
b. Data  sekunder,  yaitu  data  yang  diperoleh  secara  tertulis  melalui perangkat  system  akuntansi,  dan  laporan  perlakuan  akuntansi  yang terkait dengan penelitian ini.
3.2. Metode Analisis
1. Metode kualitatif yaitu metode deskriptif komparatif dengan menjelaskan dan  membandingkan  Perlakuan  konstruksi  dalam  pengerjaan  dalam laporan keuangan pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Gorontalo dengan Perlakuan Akuntansi.
2. Metode  kuantitatif    yaitu  menjelaskan  tentang  data-data  dan  bentuk angka-angka  yang  didapatkan  dari  objek  penelitian  yang  berhubungan dengan nilai perolehan konstruksi dalam pengerjaan.

## 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## 4.1. Hasil Penelitian
Pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Gorontalo secara garis besar struktural dan  tupoksi  (tugas  pokok  dan  fungsi)  masing-masing  bidang,  penyusunan laporan  keuangan  dilakukan  oleh  bidang  keuangan.Dalam  penelitian  ini  data yang digunakan adalah laporan neraca, susunannya terdiri dari tiga komponen utama yaitu Aset, Kewajiban, dan Ekuitas  Dana.  Sumber data yang digunakan tiga  tahun  anggaran  yaitu  tahun  2013  sampai  tahun  2015,  karena  perolehan data  dalam  penelitian  tersebut  nilai  perolehan  aset  tetap  konstruksi  dalam pengerjaan  yang  digunakan  dalam  pengolahan  data  hanya  pada  rekening Kontruksi Dalam Pengerjaan (KDP).
Pada  Dinas  Pekerjaan  Umum  Kota  Gorontalo  dalam  pengambilan kebijakan  pencatatan  harga  perolehan  aset  tetap  kontruksi  dalam  pengerjaan pada pembangunan Terminal Dungingi dan Rumah Pompa belum sesuai dengan perlakuan  akuntansi  dikarenakan  nilai  perolehannya  langsung  diakumulasi dengan biaya-biaya yang melekat sampai Terminal Dungingi dan Rumah Pompa tersebut siap untuk di operasikan , pada tanggal 31 desember 2013 berjumlah Rp  6.725.491.000,-  dan  untuk  KDP  tahun  2012  sebesar  RP  9.767.363.553,- telah  diakui  sebagai  aset,sehingga  saldo  kontruksi  dalam  pengerjaan  per  31 Desember  2013  adalah  murni  pengerjaan  yang  kontraknya  tahun  2013  yaitu pembangunan terminal dungingi sebesar Rp 6.534.700.000,- dan pembangunan rumah pompa sebesar Rp 190.791.000,-
Pada  Tahun  2014    Konstruksi  dalam  pengerjaan  merupakan  aset-aset yang  sedang  dalam  proses  pembangunan  sampai  dengan  31  Desember  2014 berjumlah  Rp  22.076.108.061,00,  dan  untuk  KDP  Tahun  2013  sebesar 6.725.491.000,00  telah  diakui  sebagai  aset,  sehingga  saldo  Kontruksi  dalam pengerjaan  per  31  Desember  2014  adalah  murni  pekerjaan  yang  kontraknya tahun  2014  yaitu  pembangunan  sarana  Publik  terminal  Dungingi  sebesar Rp.20.478.492.405,-  dan  pembangunan  pengerjaan  rumah  pompa  sebesar  Rp. 359.608.448,- dan Pembangunan Sarana Publik Terminal Dungingi sebesar Rp. 1.238.007.208,-.
Pada  Dinas  Pekerjaan  Umum  Kota Gorontalo tahun 2013   dalam  neraca perolehan  Sarana  Publik  Terminal  Dungingi  sebesar  Rp  6.725.491.000,00  nilai tersebut  sudah  termasuk    biaya  supervisi  dan    biaya  dokumen  perencanaan. Sehingga  pencatatan  harga  perolehan  aset  tetap  konstruksi  dalam  pengerjaan untuk  Sarana  Publik  Terminal  tersebut  adalah  nilai  perolehan  Sarana  Publik tahun  2013  sebesar  Rp  6.725.491.000,00,  biaya  supervisi  dan  biaya dokumentasi tidak mempunyai nominal sehingga saldo perolehan Sarana Publik terminal  Dungingi  dan  Pompa  dan  reservior  tahun  2013  sebesar  Rp 6.725.491.000,00
Kemudian  untuk  tahun  2014  pada  Dinas  Pekerjaan  Umum  Kota Gorontalo nilai perolehan Sarana Publik Terminal Dungingi dan Pompa sebesar Rp  22.076.108.061,00,  nilai  tersebut  sudah  termasuk    biaya  supervisi  dan biaya  dokumen  perencanaan.  Sehingga  pencatatan  harga  perolehan  aset  tetap konstruksi  dalam  pengerjaan  untuk  Sarana  Publik  Terminal  tersebut  adalah nilai  perolehan  Sarana  Publik  Terminal  Dungingi  tahun  2014  sebesar  Rp 22.076.108.061,00,.  Dan  Pada  Tahun  2015  Dinas  Pekerjaan  Umum  Kota Gorontalo  Nilai  Perolehan  Kontruksi  dalam  Pengerjaan  yaitu  sarana  pelayanan publik terminal dungingi dan rumah pompa sebesar Rp. 34.770.267.272,- , nilai
tersebut  sudah  termasuk    biaya  supervisi  dan    biaya  dokumen  perencanaan. Sehingga  pencatatan  harga  perolehan  aset  tetap  konstruksi  dalam  pengerjaan untuk Sarana Publik Terminal dungingi dan rumah pompa tersebut adalah nilai perolehan  Sarana  Publik  Terminal  Dungingi  dan  rumah  pompa  tahun  2015 sebesar Rp. 34.770.267.272.

## 4.2 Pembahasan
Kontruksi  Dalam  Pengerjaan  merupakan    aset-aset  yang  sedang  dalam proses  pembangunan,  Berdasarkan  pedoman  yang  diatur  dalam  Perlakuan Akuntansi,  nilai  perolehan  aset  tetap  konstruksi  dalam  pengerjaan  Sarana Publik  Terminal  Dungingi  dan  rumah  Pompa  belum  sesuai  dengan  Perlakuan akuntansi dikarenakan perolehan aset tetap kontruksi dalam pengerjaan sarana Publik  Terminal  Dungingi    dan  Rumah  Pompa  telah  mengakumulasi  seluruh biaya-biaya  yang  seharusnya  sesuai  Perlakuan  Akuntansi  untuk  konstruksi dalam  pengerjaan  sebelum  dicatat  dalam  pembukuan/jurnal  maka  diharuskan mencatat  biaya-biaya  perolehannya.  Untuk  biaya  perolehan  yang melekat  pada konstruksi dalam pengerjaan adalah :
(a)  biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi,
(b)  biaya  yang  dapat  diatribusikan  pada  kegiatan  pada  umumnya  dan dapat dialokasikan kekonstruksi tersebut; dan
(c) biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.
Seperti  pada  pembahasan  perbandingan  antara  pencatatan  perolehan aset  tetap  kontruksi  dalam  pengerjaan  menurut  pencatatan  Dinas  Pekerjaan Umum Kota Gorontalo dan menurut Perlakuan Akuntansi pada tabel berikut ini:
Tabel  1:  Pencatatan  perolehan  aset  tetap  konstruksi  dalam  pengerjaan  menurut pencatatan  Dinas  Pekerjaan  Umum  Kota  Gorontalo  tahun  2013  sampai  tahun 2015.
Pencatatan perolehan asset tetap konstruksi dalam pengerjaan berdasarkan perlakuan akuntansi

## Tahun 2013
Kontruksi Dalam Pengerjaan Nilai Perolehan Terminal dan Rumah Pompa Rp     6,725,491,000 Biaya Suvervisi Rp                         - Biaya Dokumen Perencanaan Rp                         - Perolehan Terminal dan Rumah Pompa Rp     6,725,491,000 Jurnal Dr Biaya Bahan Bangunan Rp...................... Dr Biaya Tenaga Kerja Rp...................... Dr Biaya Lainnya Rp...................... Cr  R/K pusat Rp. ........... Dr Kontruksi dalam pengerjaan Rp     6,725,491,000
Cr Diinvestasikan dalam Aset Tetap                    Rp  6,725,491,000

## Tahun 2014
Kontruksi Dalam Pengerjaan Nilai Perolehan Terminal dan Rumah Pompa Rp   22,076,108,061 Biaya Suvervisi Rp                         - Biaya Dokumen Perencanaan Rp                         - Perolehan Terminal dan Rumah Pompa Rp   22,076,108,061 Jurnal Dr Biaya Bahan Bangunan Rp...................... Dr Biaya Tenaga Kerja Rp...................... Dr Biaya Lainnya Rp...................... Cr  R/K pusat Rp. ........... Dr Kontruksi dalam pengerjaan Rp   22,076,108,061 Cr Diinvestasikan dalam Aset Tetap                    Rp  2,076,108,061 Tahun 2015 Kontruksi Dalam Pengerjaan Nilai Perolehan Terminal dan Rumah Pompa Rp   34,770,267,272 Biaya Suvervisi Rp                           - Biaya Dokumen Perencanaan Rp                           - Perolehan Terminal dan Rumah Pompa Rp   34,770,267,272 Jurnal Dr Biaya Bahan Bangunan Rp...................... Dr Biaya Tenaga Kerja Rp...................... Dr Biaya Lainnya Rp...................... Cr R/K pusat Rp. ........... Dr Kontruksi dalam pengerjaan Rp   34,770,267,272
Cr Diinvestasikan dalam Aset Tetap                       Rp  34,770,267,272

## Sumber : Data Olahan Tahun 2017

## Tabel 2. Pencatatan perolehan aset tetap konstruksi dalam pengerjaan menurut Perlakuan Akuntansi tahun 2013 sampai tahun 2015
Pencatatan perolehan asset tetap konstruksi dalam pengerjaan Menurut Dinas Pekerjaan Umum Kota Gorontalo

## Tahun 2013
Kontruksi Dalam Pengerjaan Perolehan Terminal dan Rumah Pompa Tahun 2013  Rp 6,725,491,000
Jumlah Perolehan Terminal dan Rumah Pompa Rp 6,725,491,000
Jurnal Dr Belanja Modal Rp  6,725,491,000 Cr R/K Pusat Rp  6,725,491,000 Dr Kontruksi dalam pengerjaan Rp  6,725,491,000 Cr Diinvestasikan dalam Aset Tetap Rp  6,725,491,000 Tahun 2014 Kontruksi Dalam Pengerjaan Perolehan Terminal dan Rumah Pompa Tahun 2014 Rp 22,076,108,061 Jumlah Perolehan Terminal dan Rumah Pompa Rp 22,076,108,061 Jurnal Dr Belanja Modal Rp       22,076,108,061 Cr R/K Pusat Rp 22,076,108,061 Dr Kontruksi dalam pengerjaan Rp       22,076,108,061 Cr Diinvestasikan dalam Aset Tetap Rp 22,076,108,061 Tahun 2015 Kontruksi Dalam Pengerjaan Perolehan Terminal dan Rumah Pompa Tahun 2015 Rp 34,770,267,272 Jumlah Perolehan Terminal dan Rumah Pompa Rp 34,770,267,272 Jurnal Dr Belanja Modal Rp 34,770,267,272 Cr R/K Pusat Rp 34,770,267,272 Dr Kontruksi dalam pengerjaan Rp 34,770,267,272 Cr Diinvestasikan dalam Aset Tetap Rp 34,770,267,272

## Sumber : Data Olahan Tahun 2017
Berdasarkan hasil penelitian yang dikemukakan sebelumnya, ditemukan bahwa  perolehan  aset  tetap  konstruksi  dalam  pengerjaan    pada  sarana  Publik Terminal  Dungingi  dan  Rumah  Pompa  pada  neraca  di  Dinas  Pekerjaan  Umum Kota  Gorontalo  belum  sesuai  Perlakuan  Akuntansi,  hal  ini  dapat  dilihat  pada tabel 5.3 di atas, yang menunjukan nilai perolehan aset tetap konstruksi dalam pengerjaan,  rekening  Kontruksi  dalam  pengerjaan  tahun  2013  sebagaimana pencatatan  yang  telah  disesuaikan  dalam  Perlakuan  Akuntansi  sebesar  Rp 6.725.491.000,00,  nilai  ini  sudah  merupakan  akumulasi  perolehan  aset  tetap konstruksi  dalam  pengerjaan  sarana  Publik  Terminal  Dungingi  dan  Rumah Pompatetapi  belum  termasuk  dengan  biaya-biaya  yang  melekat  pada  saat transaksi  pengadaan  sarana  Publik  Terminal  Dungingi  dan  Rumah  Pompa
terjadi.  Begitu  pula  dengan  nilai  perolehan  pada  pengadaan  konstruksi  dalam pengerjaan  sarana  Publik  Terminal  Dungingi  dan  Rumah  Pompa  tahun  2014, nilai perolehan aset tetap konstruksi dalam pengerjaan sarana Publik Terminal Dungingi  dan  Rumah  Pompa  yang  sudah  diakumulasi  akan  tetapi  belum  juga termasuk  dengan  biaya-biaya  yang  melekat  pada  saat  transaksi  Sarana  Publik dan Rumah Pompa tersebut sebesar Rp 22.076.108.061,00.
Pada  nilai  perolehan  aset  tetap  konstruksi  dalam  pengerjaan  Sarana Publik  Terminal  Dungingi  dan  Rumah  Pompa  untuk  tahun  2015  yang  telah disesuaikan  dengan  Perlakuan  Akuntansi  berjumlah  Rp  34.770.267.272,00,- karena pada tahun tersebut juga belum termasuk pencatatan biaya-biaya yang berhubungan dengan pengadaan aset tetap konstruksi dalam pengerjaan Sarana Publik  Terminal  Dungingi  dan  Rumah  Pompa  tersebut  seperti  yang  nampak pada jurnal sebesar Rp 34.770.267.272,00. Yang seharusnya dari seluruh nilai tersebut  sudah  termasuk  biaya-  biaya  yang  terjadi  dalam  perolehan  aset tersebut  diakumulasikan  dengan  nilai  perolehan  aset  tetap  konstruksi  dalam pengerjaan  Sarana  Publik  Termianal  Dungingi  dan  Rumah  Pompa  tahun  2015 sebesar Rp 34.770.267.272,00 sehingga akan menghasilakn total nilai perolehan aset  tetap  konstruksi  dalam  pengerjaan  Sarana  Publik  Terminal  Dungingi  dan Rumah Pompa lebih besar dibandingkan dengan pencatatan nilai perolehan aset tetap  konstruksi  dalam  pengerjaan  Sarana  Publik  Terminal  Dungingi  dan Rumah Pompa  pada  Dinas Pekerjaan Umum Kota Gorontalo pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2015
Kebijakan  yang  terjadi  pada  Dinas  Pekerjaan  Umum  Kota  Gorontalo dalam penetapan nilai perolehan aset tetap konstruksi dalam pengerjaan Sarana Publik  Terminal  Dungingi  dan  Rumah  Pompahanya  dilihat  dari  keseluruhan nilai  perolehan  tanpa  memisahkan  biaya-biaya  lain  yang  berhubungan  dengan pengadaan  aset  tetap  konstruksi  dalam  pengerjaan  Sarana  Publik  Terminal Dungingi  dan  Rumah  Pompatersebut.  Biaya-biaya  ini  oleh  Dinas  Pekerjaan Umum  Kota  Gorontalo  dicatat  pada  belanja  modal  dalam  Laporan  Realisasi Anggaran  tanpa  mencantumkan  atau  menambahkannya  kedalam  akun  neraca untuk akun konstruksi dalam pengerjaan Sarana Publik Terminal Dungingi dan Rumah Pompa. Hal ini tidak sesuai dengan Perlakuan Akuntansi yaitu nilai aset tetap  berwujud  yang  dianggarkan  dalam  belanja  modal  sebesar  harga  beli  aset ditambah  seluruh  biaya  yang  terkait  dengan  pengadaan/pembangunan  aset sampai aset tersebut siap digunakan. Oleh sebab itu nilai aset tetap konstruksi dalam  pengerjaan  Sarana  Publik  Terminal  Dungingi  dan  Rumah  Pompa  pada Dinas  Pekerjaan  Umum  Kota  Gorontalo  berjumlah  lebih  kecil  dibandingkan dengan  hasil  perolehan  aset  tetap  konstruksi  dalam  pengerjaan  Sarana  Publik Terminal  Dungingi  dan  Rumah  Pompa    yang  sudah  disesuaikan  dengan Perlakuan Akuntansi.
Dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukan bahwa hipotesis peneliti terbukti  yaitu  perolehan  aset  tetap  konstruksi  dalam  pengerjaan  terhadap laporan  Keuangan  pada  Dinas  Pekerjaan  Umum  Kota  Gorontalo  belum  sesuai dengan Perlakuan Akuntansi.

## 5. SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  pada  Bab  sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu:
(1).  Nilai  perolehan  Aset  Tetap  konstruksi  dalam  pengerjaan  Sarana  Publik Terminal  Dungingi  dan  Rumah  Pompa  pada  DinasPekerjaanUmum  (PU)  Kota Gorontalo tidak melekatkan biaya-biaya yang terjadi pada saat pengadaan aset tetap  konstruksi  dalam  pengerjaan  tersebut  dilaksanakan.  Biaya-biaya  yang dimaksud yaitu biaya Supervisi dan biaya Dokumen Perencanaan. Hal ini tidak sesuai  dengan  Perlakuan  Akuntansi  yaitu  nilai  Aset  Tetap  berwujud  yang dianggarkan  dalam  belanja  modal  sebesar  harga  beli  aset  ditambah  seluruh biaya  yang  terkait  dengan  pengadaan/pembanguan  aset  sampai  aset  tersebut siap digunakan.
(2).  Penyajian Aset  Tetap  Konstruksi  dalam  pengerjaan  Sarana Publik  Terminal Dungingi  dan  Rumah  Pompa  pada  DinasPekerjaanUmum  (PU)  Kota  Gorontalo langsung  mencatat  nilai  perolehannya  pada  Neraca  untuk  akun  konstruksi dalam pengerjaan Sarana Publik Terminal Dungingi dan Rumah Pompa.
(3).  Dari  hasil  penelitian  yang  dilakukan  menunjukan  bahwa  hipotesis  peneliti terbukti  yaitu  perolehan  asset  tetap  konstruksi  dalam  pengerjaan  terhadap laporan  Keuangan  pada  Dinas  Pekerjaan  Umum  (PU)  Kota  Gorontalo  belum sesuai dengan Perlakuan Akuntansi.

## DAFTAR PUSTAKA
Bastian, Indra.2001.  AkuntansiSektorPublik di Indonesia . Yogyakarta: BPFE. Bastian,  Indra.  2006.  Akuntansi  Sektor  Publik  :  Suatu  Pengantar.  Jakarta:
PenerbitErlangga.
Baridwan. Z, 2003, Intermediate Accounting , BPEE, Yogyakarta. Baswir, Revrison. 2000. Akuntansi Pemerintahan Indonesia . BPEF Yogyakarta.Yogyakarta.
Gade,  Muhammad.  2000.  Akuntansi  Pemerintahan . Jakarta:  Lembaga  Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
Halim,  Abdul,  2007,  Bunga  Rampai  Manajemen  Keuangan  Daerah,  UPP  AMP YKPN, Yogyakarta.
Halim, Abdul, 2007. Akuntansi keuangan Daerah , Jakarta :Salemba Empat. Haryono, Al, Jusup, 2005, Dasar – Dasar Akuntansi : Edisi Lima , Jakarta. Haryono,  Al.  Jusup,  2003.  Dasar-Dasar  Akuntansi , Yogyakarta  :Sekolah  Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE YKPN).
Harahap,Sofyan  S,  2003,  Teori  Akuntansi,:  Edisi  Revisi,  Penerbit  Salemba Empat, Jakarta.
Mardiasmo, 2002.Akuntansi Sektor Publik, Yogyakarta :Andi Offset.
Mursyidi, 2009.Akuntansi Pemerintahan di Indonesia , Bandung: Refika Aditama. Mahmudi,  2007.Analisis  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah , Yogyakarta  : UPP STIN YKPM.
Nurdiawan,Deddi,  2006,  Akuntansi  Sektor  Publik,:  Penerbit  Salemba  Empa , Jakarta.