## Journal of Trends Economics and Accounting Research

## Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan, Prosedur Pencatatan dan Monitoring Realisasi Penerimaan PBB-P2
Deddy Priyatna, Umar Yeni Suyanto * , Cuk Triono Singgih, Rita Nataliawati, Isna Ayu Safitri Kusuma Dewi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Lamongan, Lamongan Jl. KH. Ahmad Dahlan No.41, Jetis, Kec. Lamongan, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, Indonesia Email: 1 deddy060901@gmail.com, 2,* umarsuyanto@gmail.com, 2 cuktrioosinggih@gmail.com, 4 nataliarita588@gmail.com,
5 isnayuskd@gmail.com Email Penulis Korespondensi: umarsuyanto@gmail.com
Abstrak −Penelitian ini bertujuan memperoleh pengetahuan terkait bagaimana pelaksanaan pemungutan, prosedur pencatatan dan monitoring  realisasi  penerimaan  PBB-P2  di  Kabupaten  Lamongan.  Penelitian  ini  dilaksanakan  di  Badan  Pendapatan  Daerah Kabupaten Lamongan. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder yang di dapatkan melalui Dokumentasi, Observasi dan Wawancara. Dalam Analisis data menggunakan reduksi data dan untuk pengabsahan data menggunakan triangulasi sumber, waktu dan teknik. Hasil penelitian Pelaksanaan Pemungutan PBB-P2 sudah efektif, Prosedur pencatatan sudah tersistem dan menggunakan aplikasi SiPaLin dan Sakti, Kegiatan monitoring berpengaruh terhadap realisasi penerimaan PBB-P2. Dalam pelaksanaan pemungutannya BAPENDA sudah membuka pelayanan pembayaran online. Prosedur pencatatan sudah sejalan dengan PP No 71 Tahun 2010 tentang SAP, untuk sistem pencatatannya menggunakan 2  sistem  software  yaitu  SiPaLin  dan  Sakti.  Kegiatan  monitoring  dilaksanakan  melalui  umpan  balik  realisasi  penerimaan  dari kecamatan dan juga  memberikan reward/hadiah kepada camat atau  desa  yang berhasil  melunasi pada kriteria tertentu  dan  juga memberikan denda terhadap setiap keterlambatan pembayaran pajak PBB-P2.
Kata Kunci: Pemungutan; Prosedur Pencatatan; Monitoring; Penerimaan; PBB-P2
Abstract −This research aims to gain knowledge regarding how collection is carried out, recording procedures and monitoring the realization of PBB-P2 revenues in Lamongan Regency. This research was carried out at the Lamongan Regency Regional Revenue Agency.  The  method  in  this  research  uses  qualitative  methods  using  primary  and  secondary  data  sources  obtained  through documentation,  observation  and  interviews.  In  data  analysis,  data  reduction  is  used  and  data  validation  uses  source,  time  and technique  triangulation.  Research  results  The  implementation  of  PBB-P2  collection  is  effective,  The  recording  procedure  is systemized  and  uses  the  SiPaLin  and  Sakti  applications,  Monitoring  activities  have  an  influence  on  the  realization  of  PBB-P2 revenue. In carrying out the collection, BAPENDA has opened an online payment service. The recording procedure is in line with PP No. 71 of 2010 concerning SAP, the recording system uses 2 software systems, namely SiPaLin and Sakti. Monitoring activities are carried out through feedback on the realization of revenues from sub-districts and also providing rewards/gifts to sub-district or village heads who successfully pay according to certain criteria and also providing fines for any late payment of PBB-P2 tax.
Keywords : Voting; Recording Procedure; Monitoring; Reception; PBB-P2

## 1. PENDAHULUAN
Pajak  merupakan  alat  bagi  pemerintah  dalam  mencapai  tujuan  untuk  mendapatkan  penerimaan  baik  yang  bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat guna membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan nasional dan ekonomi masyarakat (Safitri Alfiah 2018). Sistem perpajakan selalu mengalami perubahan dari masa kemasa sesuai perkembangan masyarakat dan Negara, baik dalam bidang kenegaraaan  maupun dalam bidang sosial dan ekonomi. Pasal 157 UU No.  32 Tahun 2004 menyatakan bahwa “Sumber pendapatan daerah terdiri atas: (a)  pendapatan  asli daerah,  yaitu: hasil pajak   daerah,   hasil   retribusi   daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD  yang sah (b)  dana  perimbangan,  dan  (c)  lain-lain pendapatan daerah yang sah.”(Budi and Widajanto 2018).  Menurut    Undang-Undang    Nomor   28  Tahun    2009  tentang    Pajak    Daerah   danRetribusi    Daerah,Pajak Daerah  dan  Retribusi  Daerah  atau  PDRD  merupakansalah  satu  sumber  pendapatan  daerah  yang  penting  guna membiayai  pelaksanaanpemerintah daerah (Sari, Nasrudin, and Juniar 2022).
Kabupaten  Lamongan  merupakan  salah  satu  kabupaten  di  Provinsi  Jawa  Timur  yang  salah  satu  sumber penerimaan besarnya dari pajak daerah. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Lamongan tahun 2017-2021, penerimaan Pajak Daerah mengalami surplus kenaikan dan penurunan, sala satu penyebabnya karena pandemi covid 19. Realisasi penerimaan PAD kabupaten lamongan dapat dilihat pada tabel 1.
Tabel 1. Target dan Realisasi PAD Kabuapaten Lamongan (Dalam Jutaan Rupiah)
Keterangan Penerimaan 2018 2019 2020 2021 Pajak Daerah 129.214  144.919  134.050  134.375 Retribusi Daerah 15.341 15.725 15.570 14.298 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 24.670 26.463 11.584 19.176 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 267.369  284.894  320.547  465.481 Jumlah PAD 436.595  472.002  481.752  633.322
Salah satu pajak yang mempengaruhi pendapatan daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2). Pajak bumi  bangunan  adalah  pajak  atas  bumi  atau  bangunan  yang  dimiliki,  dikuasai,  dan  atau  dimanfaatkan  oleh  orang

## Journal of Trends Economics and Accounting Research
pribadi  atau  badan,  kecuali  kawasan  yang  digunakan  untuk  kegiatan  usaha  perkebunan,  perhutanan,  dan pertambangan. Sesuai dengan peraturan undang undang No. 28 tahun 2009 jenis pajak baru yang dipungut oleh daerah adalah pajak bumi bangunan (Rahayu and Nasution 2022). Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu faktor pemasukan  bagi  negara  yang  cukup  potensial  dan  berkontribus  terhadap  pendapatan  daerah.  Dibandingkan  Pajak daerah lainnya, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) sudah terealisasikan dan mencapai target yang telah ditetapkan (Pratiwi and Ode Rayyani 2020).
PBB-P2 dalam pengelolaannya masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh daerah, antara lain masih adanya daerah yang belum menerbitkan Peraturan Kepala Daerah mengenai pelaksanaan pengelolaan PBB-P2, lemahnya  sistem  pengelolaan  basis  data  objek,  subjek  dan  wajib  pajak,  dan  lemahnya  sistem  administrasi  dan pelayanan kepada masyarakat wajib pajak (Fadli 2022). Hal tersebut semuanya terkait dengan terbatasnya kesiapan sarana/prasarana, organisasi, dan sumber daya manusia di daerah yang akan melakukan pemungutan PBB-P2 (Sartika and Krisnanda 2020). Berikut tabel 2 merupakan gambaran perkembangan antara target dan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) di Kabupaten Lamongan:
Tabel 2. Target dan Realisasi PBB-P2 Kabupaten Lamongan
Tahun Target Realisasi Presentase 2017 Rp34.655.843.660  Rp30.398.658.657 87,72% 2018 Rp40.000.000.000  Rp41.486.305.326 103,72% 2019 Rp41.500.000.000  Rp42.110.938.688 101,47% 2020 Rp42.000.000.000  Rp42.863.159.945 102,06% 2021 Rp43.000.000.000  Rp43.621.791.896 101,45%
Berdasarkan tabel 2, terlihat bahwa jumlah penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)  Kabupaten  Lamongan  pada  tahun  2017  sampai  tahun  2021  mengalami  fluktuatif,  baik  dari  segi  target maupun  realisasi.  Penelitian  sebelumnya  yang  dilaksanakan  oleh  afifah  nur  rosidah  pada  tahun  2021  di  Badan Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Lamongan.  Didapatkan  hasil  ternyata  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Perdesaan  dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Lamongan  masih  belum efektif atau kurang berkontribusi terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan. Sedangkan menurut (Rahadhini and Sarwono 2022) didapatkan hasil penelitian  yang  kualitas  pelayanan  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  kesadaran  wajib  pajak  PBB-P2. Menurut  penelitian  (Muh.  Ibnu  Yahya  2023),  memperoleh  hasil  penelitian  yang  diperoleh  menyatakan  bahwa pelaksanaan sistem dan prosedur pemungutan pajak bumi dan bangunan pada UPT Pajak daerah Wilayah III Muara Jawa masih belum sesuai dengan peraturan yang berlaku, adapun yang menjadi hambatannya yaitu data PBB yang belum terupdate dan rendahnya kesadaran wajib  pajak dalam  melunasi utang pajaknya. Pernyataan tersebut sesuai dengan  penelitian  (Syariah  2020),  hasil  penelitian  menggambarkan  bahwa  evaluasi  terhadap  koleksi  Pedesaan  dan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan di Kabupaten Bengkalis pada tahun 2017 dan 2018 menggunakan enam evaluasi indikator kriteria yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, daya tanggap, dan ketepatan. Dari seluruh aspek tersebut  terlihat  bahwa  pelaksanaan  pengumpulan  pada  setiap  indikator  telah  terlaksana  namun  belum  berjalan maksimal. Hal tersebut berbanding terbalik dengan penelitian yang diungkapkan (Tommy Adi Putra 2021), penelitian ini  menyimpulkan  bahwa  pemungutan  PBB-P2  dikelurahan  Pematang  Pudu  Kecamatan  Mandau  Kabupaten Bengkalis berada pada kategori Cukup Baik.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif  yang  dilakukan  pada  Badan  Pendapatan  Daerah  (BAPENDA) Kabupaten  Lamongan.  Metode  pengumpulan  data  melalui  dokumentasi,  observasi  dan  wawancara.  Wawancara dilakukan secara langsung dengan narasumber atau informan dari Kepala Bidang Pajak Dasar Penetapan BAPENDA Kab. Lamongan, Kepala Desa Kedungasri dan Masyarakat Desa Kedungasri. Teknik analisis data pada penelelitian ini, yang pertama peneliti menyampaikan penyajian data dari hasil wawancara dengan narasumber. Setelah penyajian data peneliti melakukan reduksi data pada penerimaan pajak PBB-P2 kabupaten Lamongan. Setelah direduksi peneliti melakukan  penarikan  kesimpulan.  Dalam  penelitian  ini  menggunakan  teknik  pengabsahan  data  yaitu  triangulasi teknik, sumber, dan waktu (Sugiyono 2018).

## 2.1 Operasional Variabel
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  28  tahun  2009  tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah,  yang  dimaksud dengan Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa  berdasarkan  undang-undang,  dengan  tidak  mendapatkn  imbalan  secara  langsung  dan  digunakan  untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Naibaho, Sondakh, and Tangkuman 2021).
Pajak Bumi dan Bangunan menurut Undang-Undang Pajak Bumi Bangunan (UU PBB No. 28 Tahun 2009): “PBB  adalah  iuran  yang  dikenakan  terhadap  orang  atau  badan  yang  secara  nyata  mempunyai  hak,  memiliki, menguasai dan memperoleh manfaat dari bumi dan bangunan. Pajak ini pemungutannya dilakukan oleh pemerintah

## Journal of Trends Economics and Accounting Research
pusat,  dalam  hal  ini  dilakukan  oleh  Ditjen  Pajak  yang  dalam  pelaksanaanya  senantiasa  bekerja  sama  dengan pemerintah daerah”.
Pelaksanaan  pemungutan  PBB-P2  sebagaimana  diatur  dalam  Peraturan  Bersama  Menteri  Keuangan  dan Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  15/PMK.07/2014  dan  nomor  10  Tahun  2014,  pemerintah  daerah  bertugas  dan bertanggung jawab menyiapkan hal-hal berikut ini : a. Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan SOP b. Struktur Organisasi dan Tata Kerja
c. Sumber Daya Manusia
d. Sarana dan Prasarana
e. Kerjasama dengan pihak terkait, antara lain, Kantor Pelayanan Pajak Pratama, Perbankan, Kantor Pertahanan, dan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah
f. Pembukaan rekening penampungan PBB-P2 pada bank yang sehat. Jadi unit informasi yang lebih kecil dan melihat hubungannya yang bersifat signifikan atau yang mempunyai makna antara satu dengan yang lain baik antara data kuantitatif  maupun  data  non-  kuantitatif  dengan  tujuan  untuk  mengetahui  kondisi  keuangan  lebih  dalam  yang sangat penting dalam proses menghasilkan keputusan yang tepat.
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PB-P2) merupakan pajak daerah yang penerimaan setiap tahunnya sangat besar sehingga sangat berperan serta untuk pembiayaan jalannya roda perekonomian daerah, Sebab itu proses pemungutannya harus diawasi dengan baik supaya penerimaan pajak yang dihasilkan dapat menggambarkan potensi daerah secara nyata (Naibaho et al. 2021). Evaluasi pelaksanaan pemungutan bisa diketahui melalui tingkat efektifitas. Efektifitas yang besar dapat diketahui ketika realisasi yang terjadi lebih besar dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Tetapi jika tingkat realisasi yang terjadi lebih kecil dari target maka pelaksanaan pemungutan pajak tersebut masih belum di laksanakan secara maksimal (Harianti H Basri 2022). Berikut Gambar 1 merupakan skema kerangka pikir penelitian ini:

## Gambar 1. Kerangka Pikir

## 2.3 Teknik Pengumpulan dan Teknik Analisis Data
Penelitian  ini  adalah  jenis  kualitatif.  (Sugiyono  2018),  mendefinisikan  penelitian  kualitatif  sebagai  penelitian deskriptif dan biasanya menggunakan analisis induktif. Metode pengumpulan data melalui:
1. Dokumentasi menurut (Sugiyono 2018) mengatakan bahwa dokumentasi adalah rekaman kejadian masa lampau yang berupa gambar, lukisan, dan  lain lain. Bagi mereka yang menggunakan teknik wawancara dan observasi, dokumentasi adalah aset. Catatan yang diberikan oleh BAPENDA Kabupaten Lamongan direkam, digandakan, disalin,  dan  dibaca  atau  dipelajari  untuk  keperluan  penelitian  ini.  Informasi  yang  dikumpulkan  adalah  jumlah sasaran  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  serta  Pendapatan  Asli  Daerah  Kabupaten  Lamongan  tahun  2017  sampai dengan tahun 2021.
2. Observasi Penelitian yang melibatkan pengamatan langsung atau tidak langsung terhadap objek disebut observasi. Tujuan  dari  teknik  observasi  adalah  untuk  memberi  kita  gambaran  yang  lebih  tepat  tentang  kehidupan  sosial melalui  observasi,  yang  sulit  dicapai  melalui  metode  lain.  Peneliti  harus  hadir  dalam  setting  penelitian  secara langsung agar dapat menggunakan metode ini untuk mengumpulkan data.

## Journal of Trends Economics and Accounting Research
3. Wawancara Seperti yang didefinisikan oleh (Sugiyono 2018), adalah percakapan yang memiliki tujuan tertentu dan dilakukan oleh dua pihak: pewawancara (interviewer), yang mengajukan pertanyaan, dan yang diwawancarai (interviewee), yang menanggapi pertanyaan tersebut. Informan dari Kepala Basis Penetapan Pajak BAPENDA Kab dihubungi langsung untuk wawancara. Lamongan membawahi baik masyarakat Desa Kedungasri maupun desa itu sendiri.
Teknik  analisis  data  pada  penelelitian  ini,  yang  pertama  peneliti  menyampaikan  penyajian  data  dari  hasil wawancara dengan narasumber. Setelah penyajian data peneliti melakukan reduksi data pada penerimaan pajak PBB- P2 kabupaten Lamongan. Setelah direduksi peneliti melakukan penarikan kesimpulan (Amin 2021).
Pengujian  Kredibilitas  data  pada  penelitian  ini  menggunakan  triangulasi.  Menurut  (Sugiyono  2018), Triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Lebih lanjut  (Sugiyono  2018),  membagi  triangulasi  kedalam  tiga  macam,  yaitu:  a.  Triangulasi    Sumber  dengan  cara mengecek data yang telah diperoleh melalui bebrapa sumber, b. Triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data  kepada  sumber  yang  sama  dengan  teknik  yang  berbeda,  c.  Triangulasi  waktu  dilakukan  dengan  cara mengumpulkan waktu di waktu yang berbeda.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Perhitungan  tingkat  efektifitas  penerimaan  Pajak  Bumi  dan  bangunan  Perdesaan  dan  Perkotaan  (PBB-P2)  pada Kabupaten Lamongan dapat dilihat pada tabel 3.
Tabel 3. Perhitungan Efektifitas penerimaan PBB-P2 Kabupaten Lamongan 2017-2021
Tahun Target Realisasi Presentase Kriteria 2017 Rp34.655.843.660 Rp30.398.658.657 87,72% Cukup Efektif 2018 Rp40.000.000.000 Rp41.486.305.326 103,72% Sangat Efektif 2019 Rp41.500.000.000 Rp42.110.938.688 101,47% Sangat Efektif 2020 Rp42.000.000.000 Rp42.863.159.945 102,06% Sangat Efektif 2021 Rp43.000.000.000 Rp43.621.791.896 101,45% Sangat Efektif Rata-Rata Rp. 40.231.168.732  Rp. 40.096.170.902 99,28% Efektif
Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 3, presentase penerimaan paling tinggi pada tahun 2017-2021 adalah pada  tahun  2018  dengan  presentase  103,72%  dan  jumlah  penerimaan  sebesar  Rp  41.486.305.326.  Sedangkan penerimaan  paling  rendah  terjadi  pada  tahun  2017  dengan  presentase  87,72%  dan  jumlah  penerimaan  sebesar  Rp 30.398.658.657.  Dari  data  diatas  diperoleh  rata  rata  Penerimaan  Pajak  Bumi  Bangunan  Perdesaan  dan  Perkotaan (PBB-P2)  per  tahun  sebesar  99,28%  hal  tersebut  menunjukkan  bahwa  tingkat  efektifitas  PBBP2  di  Kabupaten Lamongan sudah efektif. Presentase efektifitas di hitung meggunakan rumus sebagai berikut: Efektifitas = Realisasi : Target  x  100%  (Rahayu  and  Ramdani  2021).  Perhitungan  presentase  kenaikan  penerimaan  PBB-P2  di  Kabupaten Lamongan pada tahun 2017- 2021 bisa dilihat pada tabel 4.
Tabel 4. Presentase kenaikan penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Lamongan
Tahun Target Realisasi Kenaikan Presentase 2017 Rp34.655.843.660  Rp30.398.658.657  Rp. 11.087.646.669 36,47% 2018 Rp40.000.000.000  Rp41.486.305.326 Rp. 624.633.362 1,51% 2019 Rp41.500.000.000  Rp42.110.938.688 Rp. 752.221.257 1,79% 2020 Rp42.000.000.000  Rp42.863.159.945 Rp. 758.631.957 1,77% 2021 Rp43.000.000.000  Rp43.621.791.896 Rp. 621.791.896
Berdasarkan  tabel  4  dapat  dilihat  kenaikan  paling  tinggi  terjadi  pada  tahun  2017-2018  dengan  presentase mencapai 36,47% dan jumlah kenaikan sebesar Rp. 11.087.646.669. Sedangkan kenaikan paling rendah terjadi pada tahun  2018-2019  dengan  presentase  mencapai  1,51%  dan  jumlah  kenaikan  sebesar  Rp.  624.633.362.  Presentase kenaikan dihitung menggunakan rumus sebagai berikut : Presentase kenaikan = Selisih : Nili Awal x 100% (Arvin William Wiryawinata 2022).

## 3.1 Pembahasan
3.1.1 Evaluasi  Pelaksanaan  Pemungutan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Perdesaan  dan  Perkotaan  (PBB-P2)  di BAPENDA Kab.Lamongan
Pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sudah sesuai ketentuan PERBUP Kabupaten  Lamongan  No.2  Tahun  2014  dan  PERBUP  Kabupaten  Lamongan  No.8  Tahun  2017  dan  dilaksanakan secara efektif. Dibuktikan dengan jumlah penerimaan pada tahun 2021 pada Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah  Kabupaten  Lamongan  sebesar  Rp  43.621.791.896  yaitu  lebih  senilai  Rp  621.791.896  dari  target  anggaran sebesar Rp. 43.000.000.000. Sehingga penerimaan tahun 2021 mencapai 101,45%. Namun pelaksanaan pemungutan

## Journal of Trends Economics and Accounting Research
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) belum berjalan secara efisien. Dibuktikan dengan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pajak Dasar Penetapan Pajak BAPENDA Kab. Lamongan.
BAPENDA sudah membuka pelayanan pembayaran online karena sudah bekerjasama dengan Bank Mandiri, BNI  dan  Bank  Jatim  sehingga  bisa  melakukan  pembayaran  melalui  Alfamart  atau  Indomaret.  Akan  tetapi  hanya sebesar 10% yang memanfaatkan pembayaran melalui online dan masih 95% rata-rata melalui desa. Hasil ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh (Syariah 2020) yang berjudul Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Di Kabupaten Bengkalis Tahun 2017-2018, bahwa pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sudah berjalan efektif

## 3.1.2 Prosdur  Pencatatan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Perdesaan  dan  Perkotaan  (PBB-P2)  di  BAPENDA Kab.Lamongan
Pencatatan akuntansi pemerin-tahan di BAPENDA Kabupaten Lamongan sudah sesuai dengan Peraturan  Peraturan Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010  tentang  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  (SAP).  Berikut  pemaparan  prosedur pencatatan untuk PBB-P2 yang seharusnya sesuai  dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Dari hasil wawancara  terkait  sistem  pencatatan  yang  ada  di  BAPENDA  Kabupaten  Lamongan  menggunakan  2  sistem  yaitu melalui SiPaLin (Sistem Pencatatan Online) dan Sakti. Setiap 3 bulan bagian pencatatan akan bekerja leih keras karena akan mengeksekusi pembayaran WP dari masing-masing desa dijadikan satu. Oleh karena itu BAPENDA berupaya agar WP membayar sendiri dengan memberikan pelayanan pembayaran melalui online, agar sistematika pencatatan di BAPENDA berjalan dengan efisien dan memudahkan kerja bagian pencatatan.
Hasil  ini  selaras  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Gar  Andea,  Sondakh,  and  Budiarso  2020)  yang berjudul  Evaluasi  Pelaksanaan  Pemungutan  dan  Prosedur  Pencatatan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Perdesaan  dan Perkotaan (PBB-P2) Sebagai Pajak Daerah di Kota Bitung, bahwa prosedur pencatatan PBB-P2 sudah sesuai dengan Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

## 3.1.3 Monitoring Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
Kegiatan monitoring oleh BAPENDA dilaksanakan secara mingguan, bulanan dan triwulan. Metode pelaksanaannya melalui umpan balik realisasi dari camat. Tujuannya adalah mengontrol supaya tidak terjadi kebocoran, sesuai dengan hasil wawancara dari kepala desa kedungasri monitoring dari atasan dilaksanakan rutin tiga bulan sekali dan seringkali satu bulan sekali. Untuk memperlancar kegiatan monitoring dan realisasi penerimaan PBB-P2 di Kabupten Lamongan, BAPENDA  sudah  mengeluarkan  instruksi  Bapak  Bupati  yang  bernama  kinerja  pencapaian  PBB  yang  merupakan rapor nya semua camat. Mekanisme penerimaannya triwulan 1 harus 15%, triwulan 2 harus 40%, triwulan 3 harus 75%,  dan  yang  terahir  harus  100%.  Untuk  memperlancar  mekanisme  tersebut  BAPENDA  melakukan  pemberian reward/hadiah  kepada  camat  atau  desa  yang  berhasil  melunasi  pada  kriteria  tertentu  akan  diberikan  insentif pemungutan.
Hasil ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ferty Sri Muliati Latowa 2020) yang berjudul Sistem Informasi  Monitoring  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Berbasis  Web,  bahwa  sistem  monitoring  berpengaruh  terhadap realisasi penerimaan pajak PBB-P2.

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  ini  ,  maka  diperoleh  kesimpulan  bahwa  Pelaksanaan  pemungutan  Pajak  Bumi  dan Bangunan  Perdesaan  dan  Perkotaan  (PBB-P2)  sudah  efektif.  Prosedur  pencatatan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di BAPENDA  Kabupaten Lamongan sudah sesuai dengan Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan untuk sistem pencatatannya menggunakan  2  sistem  software  yaitu  SiPaLin  dan  Sakti.  Kegiatan  monitoring  PBB-P2  di  Kabupaten  Lamongan dilaksanakan  melalui  umpan  balik  realisasi  penerimaan  dari  kecamatan.  BAPENDA  memberikan  reward/hadiah kepada  camat  atau  desa  yang  berhasil  melunasi  pada  kriteria  tertentu  dan  juga  memberikan  denda  terhadap  setiap keterlambatan pembayaran pajak PBB-P2. Saran yang dapat diberikan peneliti yaitu untuk Badan Pendapatan Daerah Kabupaten  Lamongan  agar  pemungutan  PBB-P2  lebih  efisien.  Pemungut  harus  memberikan  sosialisasi  dan pengarahan  yang  berkelanjutan  terkait  mekanisme  prosedur  pembayaran  PBB-P2  yang  benar.  Bagi  seluruh  kepala desa  atau  pemungut  desa  harus  memahami  dalam  mengatur  waktu  penyampaian  SPPT  kepada  WP,  sehingga meminimalisir adanya penunggakan dan keterlambatan pembayaran PBB-P2. Bagi Wajib Pajak alangkah baikknya mempelajari  tentang  sistem  pembayaran  secara  online  dan  aturan  pembayaran  PBB-P2  di  Kab.Lamongan.  Bagi peneliti  selanjutnya  perlu  menambahkan  narasumber  lebih  banyak  untuk  memudahkan  perolehan  data,  sehingga proses penelitian berjalan dengan lancar.

## REFERENCES
Amin, Muryanto. 2021. “Implementasi Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Pada Kecamatan Medan Tembung Kota Medan.” PERSPEKTIF.
Arvin William Wiryawinata. 2022. “Cara Menghitung Persentase Pertumbuhan.”  Mekari Jurnal. Retrieved December 13, 2023 (https://www.jurnal.id/id/blog/persentase-pertumbuhan/).

## Journal of Trends Economics and Accounting Research
Budi,  Moehammad,  and  Widajanto.  2018.  “PERANAN  PAJAK  DAN  RETRIBUSI  TERHADAP   PENERIMAAN PENDAPATAN  ASLI  DAERAH  (PAD)   KOTA  SURABAYA.”  Jurnal  Penelitian  Ekonomi  Dan  Akuntansi  3(2).  doi: 10.30736/JPENSI.V3I2.169.
Fadli, Muhammad Farid. 2022. “STRATEGI PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH MELALUI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  PERDESAAN  DAN  PERKOTAAN  DI  KABUPATEN  SOLOK  SELATAN  PROVINSI  SUMATERA BARAT.”
Ferty Sri Muliati Latowa, Mohamad Ramdhan Arif Kaluku, Agus Lahinta. 2020. “Sistem Informasi Monitoring Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Berbasis Web.” Jambura Journal of Informatics 2(2):108–18. doi: 10.37905/JJI.V2I2.7150.
Gar Andea, Selint, Jullie J. Sondakh, and Novi Swandari Budiarso. 2020. “ANALISIS PENGAKUAN PENDAPATAN  DAN PENCATATAN  AKUNTANSI  PAJAK  BUMI  DAN  BANGUNAN  PERDESAAN  DAN  PERKOTAAN  PADA  BADAN PENGELOLA  PAJAK  DAN  RETRIBUSI  DAERAH  KOTA  BITUNG.”  GOING  CONCERN :  JURNAL  RISET AKUNTANSI 15(3):307–15. doi: 10.32400/gc.15.3.28542.2020.
Harianti H Basri, Herman Karamoy, Syermi Mintalangi. 2022. “ANALISIS SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK BUMI  DAN  BANGUNAN  PERDESAAN  DAN  PERKOTAAN  DI  KOTA  MANADO.”  Jurnal  LPPM  Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi,Sosial,Budaya, Dan Hukum) 6(1).
Muh. Ibnu Yahya. 2023. “Analisis Sistem Dan Prosedur Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-
P2) Terhadap Pencapaian Target Penerimaan Pajak PBB-P2 Pada UPT Pajak Daerah Wilayah III Muara Jawa.”
Naibaho,  Friska,  Jullie  J.  Sondakh,  and  Steven  Tangkuman.  2021.  “EFEKTIVITAS  DAN  KONTRIBUSI  PAJAK  HOTEL TERHADAP  PENDAPATAN  ASLI  DAERAH  (PAD)  DI  KOTA  MANADO.”  Jurnal  EMBA :  Jurnal  Riset  Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi 9(3):105–12. doi: 10.35794/EMBA.V9I3.34600.
Pemerintah Indonesia. 2004. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang perubahan atas Pemerintah Daerah No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Lembaga Negara RI Tahun 2004. Sekretariat Negara. Jakarta.
Pratiwi,  Hesti,  and  Wa  Ode  Rayyani.  2020.  “KONTRIBUSI  PAJAK  BUMI  DAN  BANGUNAN  (PBB)  DALAM MENINGKATKAN  PENERIMAAN   PAJAK  DAERAH.”  Amnesty:  Jurnal  Riset  Perpajakan  3(1):24–30.  doi: 10.26618/JRP.V3I1.3402.
Rahadhini, Marjam Desma, and Aris Eddy Sarwono. 2022. “The Role of Taxpayer Awareness as an Intervening Variable on the Effect  of  Service  Quality  with  Land  and  Building  Taxpayer  Compliance.”  Budapest  International  Research  and  Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal) 5(1). doi: 10.33258/BIRCI.V5I1.4435.
Rahayu, Fian Dwi, and Deni Ramdani. 2021. “Analisis Efektivitas Realisasi Anggaran Belanja Daerah Pada Setda Kota Magelang Bagian  Administrasi  Pembangunan.”  JPEK  (Jurnal  Pendidikan  Ekonomi  Dan  Kewirausahaan)  5(1):129–40.  doi: 10.29408/JPEK.V5I1.2740.
Rahayu, Sri, and Juliana Nasution. 2022. “Analisis Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan  Dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah  Kabupaten  Labuhanbatu  Selatan.”  Jurnal  Akuntansi  Dan  Keuangan  Kontemporer  (JAKK)  5(1):75–80.  doi: 10.30596/JAKK.V5I1.9789.
Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Lembaran Negara RI Tahun 2009 No. 130. Sekretariat Negara. Jakarta.
Republik Indonesia. 2014. Peraturan Bersama Menteri Keuangan No. 15/PMK.07/2014 dan Menteri Dalam Negeri No. 10 Tahun 2014 tentang Tahapan Persiapan dan Pelaksanaan Pengalihan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Sebagai Pajak Daerah. Jakarta.
Safitri Alfiah. 2018. “PENGARUH RELIGIUSITAS DAN DETECTION RATE TERHADAP  PENGGELAPAN PAJAK.” Jurnal Akuntansi 6(1).
Sari, Afriliani Kartika, Nasrudin, and Asrid Juniar. 2022. “PENGARUH PAJAK HIBURAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA MASA PANDEMI COVID-19 KOTA BANJARMASIN.” JRUP: JURNAL REFERENSI DAN ULASAN PERPAJAKAN 3(1):22–33.
Sartika,  Novira,  and  Dan  Karina  Krisnanda.  2020.  “Penerapan  Kebijakan  Intensifikasi  Dan  Ekstensifikasi  Pajak  Bumi  Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2)  Sebagai Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Bengkalis.” Jurnal IAKP: Jurnal Inovasi Akuntansi Keuangan & Perpajakan 1(1):12–19. doi: 10.35314/IAKP.V1I1.1411.
Sugiyono.  2018.  “Buku  Metode  Penelitian.”  Retrieved  December  13,  2023  (https://id.scribd.com/document/391327717/Buku-
Metode-Penelitian-Sugiyono).
Syariah,  Baskoro  Wicaksono.  2020.  “EVALUASI  PELAKSANAAN  PEMUNGUTAN  PAJAK  BUMI  BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2017-2018.” Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik 7(2):1–14.
Tommy Adi Putra. 2021. “Evaluasi Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan Dan Perdesaan (Pbb-P2) Di Kelurahan Pematang Pudu Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.”