## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 1, February 2024
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 22 January 2024, Reviewed 27 January 2024, Publish 26 February 2024 (35-46)

## PRAKTEK DINASTI POLITIK PADA PILKADA SERENTAK JAWA TENGAH TAHUN 2020
Agus Riyanto 1 , Yulita Nilam Fridiyanti 2 , Joko Juli Prihatmoko 3
Universitas Wahid Hasyim, Semarang, Indonesia 1,2,3
E-mail:  mr.gusryanto@gmail.com 1 yulitanilam95@gmail.com 2 jokopri_smg@yahoo.com 3

## ABSTRAK
Fenomena  politik  dinasti  yang  sangat  kental  dengan  unsur  kekerabatan  ini berimplikasi pada dinamika  partai  politik  menjadi tantangan dalam mewujudkan proses demokrasi di Indonesia baik pada tingkat lokal maupun nasional. Adapun ciri  dari  politik  dinasti  yaitu  tampak  dari  terjadinya  sebuah  kekuasaan    yang dipegang  oleh  kelompok  keluarga. Fenomena  tersebut  dapat  menjadi  bahan pemikiran  bersama  terutama  para  elite  dan  pemangku  kepentingan  dengan cara  mengedepankan  solusi  alternatif yang merujuk  pada  aturan. Tulisan ini bertujuan menjelaskan praktek dinasti politik pada pilkada serentak Jateng tahun 2020.  Dengan  memahami  fenomena  secara  holistik  dengan  metode  deskripsi kualitatif, hasil dari penelitian menunjukkan bahwa terdapat 10 (sepuluh)  calon yang terindikasi terkait dengan dinasti politik pada pilkada serentak Jateng 2020. Keberadaan dinasti politik tersebut tidak lepas dari tiga faktor: pertama, regulasi pilkada  khususnya pasca keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 33/ PUU- XIII/2015;  kedua,  kegagalan  partai  politik  memproduksi  kader;  ketiga,  sikap permisif  masyarakat  terhadap  praktek  politik  dinasti. Dinasti  politik  dalam pelaksanaan pilkada serentak di  Indonesia  akan  terus berlangsung ke depannya sampai munculnya “political will” dari pemerintah maupun DPR untuk membuat regulasi baru untuk membatasi praktek dinasti politik. Dalam   konteks   ini,   perlu adanya      aturan  yang  tegas      untuk  mengatur  pembatasan  kekuasaan  dan  masa jabatan.  Di  sisi  lain  juga  perlu  adanya  kesepahaman  para  hakim  Mahkamah Konstitusi terkait regulasi pembatasan dan pengaturan praktek dinasti politik yang bertujuan  untuk  melindungi  demokrasi  lokal  dan  bukannya  untuk  melarang  hak berpolitik seseorang untuk berkontestasi dalam pilkada.
Kata Kunci: Dinasti Politik, Pemilihan Kepala Daerah, Partai Politik

## ABSTRACT
This article aims to explain the practice of political dynasties in the 2020 Central Java  simultaneous  regional  elections.  By  understanding  the  phenomenon holistically using qualitative description methods, the results of the research show that  there  are  10  (ten)  candidates  who  are  indicated  to  be  related  to  political dynasties in the 2020 Central Java simultaneous regional elections. The existence of political dynasties This cannot be separated from three factors: first, regional

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 1, February 2024
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 22 January 2024, Reviewed 27 January 2024, Publish 26 February 2024 (35-46)
election regulations, especially after the decision of the Constitutional Court (MK) Number  33/PUU-XIII/2015;  second,  the  failure  of  political  parties  to  produce cadres; third, society's permissive attitude towards the practice of dynastic politics. Political  dynasties  in  the  implementation  of  simultaneous  regional  elections  in Indonesia will continue in the future until the emergence of "political will" from the government and the DPR to create new regulations to limit the practice of political dynasties.  On  the  other  hand,  there  is  also  a  need  for  agreement  among Constitutional  Court  judges  regarding  regulations  limiting  and  regulating  the practice of  political  dynasties which aims to  protect  local democracy and not  to prohibit someone's political rights to contest regional elections.
Keywords : Political Dynasty, Regional Head Election, Political Party

## PENDAHULUAN
Pemilihan  Kepala  Daerah  atau
Pilkada yang diselenggarakan di Indonesia sejak era reformasi sebenarnya dimaksudkan untuk mendorong  proses  demokratisasi  di tingkat lokal. Melalui pilkada langsung masyarakat diharapkan memiliki
otonomi  politik  untuk  menentukan pemimpinnya  yang  dianggap  kredibel dan amanah untuk membawa kemajuan daerahnya.  Namun  demikian  dalam prakteknya  banyak  terdapat  “anomali” yang  bertolak  belakang  dengan  tujuan
mulia tersebut, salah satunya berkembang  dinasti  politik,  ada  yang menyebut juga sebagai politik kekerabatan. Pada dasarnya diselenggarakannnya pemilu dan
pilkada sebagai  upaya     untuk    orang- orang terbaik  yang  diusung  oleh  partai politik maupun jalur perorangan dengan harapan      dapat      menghasilkan pemimpin-pemimpin    yang    memiliki kapasitas, kapabilitas, integritas, moralitas, dan peduli terhadap kepentingan  masyarakat.Pemilu  dan
pemilukada  idealnya    terhindar    dari praktik    politik  dinasti        yang        lebih mengedepankan kekeluargaan, kekerabatan,
persekongkolan kelompok   yang  akan menutup  ruang gerak    bagi    kader    partai  untuk    turut serta    berkompetisi    dalam  kontestasi politik.  Fenomena  politik  dinasti  ini dipandang  sebagai  ketidakberhasilan pendidikan  politik  dalam  melahirkan kader-kader  dari  internal  partai  untuk mampu memimpin di berbagai tingkatan  dari  pusat  sampai  ke  tingkat daerah.
Politik  dinasti  juga  merupakan suatu  fenomena  yang        tidak        dapat dihindarkan        dan  seringkali  menjadi perdebatan publik di tengah masyarakat.    Fenomena    ini terkesan membatasi hak politik seseorang   untuk menentukan   pilihan sesuai dengan hati nuraninya.  Kejadian  seperti  ini  tidak menutup kemungkinan akan   membuat masyarakat      menjadi  apatis      dan cenderung   alergi   untuk menentukan sikap      politik      dalam      hal  memilih pemimpin    kredibel     yang memiliki posisi    penting    dan    strategis  dalam

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 1, February 2024
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 22 January 2024, Reviewed 27 January 2024, Publish 26 February 2024 (35-46)
pemerintahan.  Praktek  dinasti  politik sudah  muncul  sejak  pilkada  langsung digelar tahun 2005 dan semakin marak pada pilkada serentak 2020. Berdasarkan data Lembaga Riset Nagara  Institute  terdapat  124  kandidat yang  terafiliasi  dengan  dinasti  politik pada  pilkada  serentak  2020  yang meliputi: 57 calon  bupati  dan 30  calon wakil bupati;   20 calon  walikota dan 8 calon  wakil  walikota;  serta  calon gubernur  dan  4  calon  wakil  gubernur. Dari  total  124  kandidat  tersebut  yang
menarik  adalah  57  perempuan  dan  29 merupakan  istri  dari  kepala  daerah sebelumnya. Sedangkan di Jawa Tengah pada Pilkada serentak 2020 tercatat ada 10  calon  yang  memiliki  keterkaitan dengan  dinasti  politik  (Fadhillah, Ramadhan,  dan  Dewa:  2020).  Oleh karena  itu berdasarkan     uraian-uraian tersebut,  penulis        tertarik        untuk memaparkan sebuah    kajian    tentang “Bagaimana  Praktek  Dinasti  Politik pada  Pilkada  Serentak  Jawa  Tengah Tahun 2020?”.

## KAJIAN PUSTAKA
Ada banyak kajian tentang dinasti politik  pada  kontestasi  pilkada  di Indonesia  misalnya  Agustino  (2010),
Djati  (2013),  Fitriyah  (2020),  dan
Syauket (2021). Agustino dalam artikelnya  yang  membahas  dinasti politik  di  Banten  menyatakan  bahwa logika politik kekeluargaan telah menjadi  rasionalitas  elite  politiknya sehingga  mendorong  berkembangnya dinasti  politik  di  provinsi  tersebut  dan tidak  mengarahkan  ke  terwujudnya sistem politik yang demokratis (Agustino : 2010). Dengan menggunakan pendekatan budaya politik  familisme  dalam  menganalisis dinasti  politik  di  tingkat  lokal,  Djati mengatakan  bahwa  gejala  familisme sebagai preferensi politik yang didasari kebijakan penguasa mengangkat saudaranya  merupakan  upaya  untuk menutupi aib kekuasaannya. Familisme ini dipengaruhi berbagai sumber politik seperti  populisme,  tribalisme,  dan
feodalisme  (Djati  :  2013).  Sementara Fitriyah  menunjukkan  bahwa  proses rekrutmen  politik  partai  politik  dalam kontestasi  pilkada  lebih  cenderung memberi  ruang  lebar  bagi  calon  yang memiliki background dinasti (Fitriyah : 2020).  Sedangkan  Syauket  dalam analisanya  mengenai  fenomena  dinasti politik pada pilkada serentak tahun 2020 menyimpulkan  bahwa  dinasti  politik terbentuk  melalui  orang  kuat  yang bertransformasi  sebagai  Local  Bossism dan  kemudian  memperkuat  oligarki politik  dengan  tujuan  melanggengkan kekuasaan (Syauket : 2021). Artikel ini selanjutnya  akan  membahas  praktek dinasti  politik  pada  kontestasi  pilkada serentak  di  Jawa  Tengah  tahun  2020 dengan asumsi bahwa maraknya dinasti politik tidak lepas dari aspek kelembagaan  yaitu  adanya  regulasi yang  longgar  serta  perilaku  elit  politik yang  lebih  mengedepankan  orientasi kekuasaan pribadi atau keluarga.

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 1, February 2024
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 22 January 2024, Reviewed 27 January 2024, Publish 26 February 2024 (35-46)
METODE Penelitian artikel ini menggunakan  pendekatan  kualitatif. Moeleong mengatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian  yang  bertujuan  memahami fenomena secara holistik dengan metode  deskripsi  dalam  bentuk  kata- kata  dan  bahasa,  pada  suatu  konteks khusus  yang  alamiah  serta  dengan memanfaatkan beragam metode alamiah  (Moelong  :  2014).  Dalam    hal ini    penelitian  deskriptif  mempelajari masalah-masalah    dalam    masyarakat,
serta    tata  cara    yang    berlaku    dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu,    termasuk  tentang      hubungan kegiatan–kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan,  serta  proses- proses  yang sedang berlangsung    dan pengaruh-pengaruh dari suatu
fenomena.  Data  penelitian  ini  berasal dari  dokumen-dokumen  dari  buku- buku,  jurnal,    surat  kabar  atau  media online yang membahas topik mengenai fenomena dinasti politik pada pilkada di Indonesia  khususnya  pada  daerah  di Provinsi Jawa Tengah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Konsep Dinasti Politik
Mengacu pendapat Susanti dinasti politik  dan  politik  dinasti  merupakan dua  hal  yang  berbeda.  Dinasti  politik adalah  sistem  pewarisan  kekuasaan berbasiskan hubungan darah dan keturunan  yang  berasal  dari  hanya beberapa  elit,  sementara  politik  dinasti adalah  upaya  mengarahkan  suksesi
kekuasaan untuk kepentingan kelompok tertentu  (contohnya  keluarga  elite) dengan tujuan memperoleh atau mempertahankan  kekuasaan  (Susanti  : 2017).
Sementara  itu  Djati  menjelaskan dinasti politik dengan konsep familisme sebagai  budaya  politik  yaitu  sikap ketergantungan terhadap ikatan keluarga  yang  memposisikan  keluarga dan  ikatan  kekeluargaan  dalam  posisi yang lebih tinggi dibandingkan kewajiban sosial lainnya (Djati : 2013). Dengan  mengutip  Garzon,  menurut Djati  konsep  familisme di  kasus  Eropa Pertengahan    berbeda  dengan  negara- negara dunia ketiga. Familisme di kasus Eropa  Pertengahan  dimaknai  sebagai new  social  order  yaitu  dorongan psikologis  bagi  seseorang    untuk  eksis di  wilayah  publik  sebagai  birokrat maupun wilayah privat sebagai korporat-swasta.  Pada  kasus  tersebut ekspresi  berpolitik  individu  tidak  akan kuat  jika  tidak  melibatkan  ikatan kekeluargaan  di  dalamnya.  Namun demikian  ekspresi  berpolitik  tersebut diarahkan untuk mengartikulasikan ide- ide dalam membangun masyarakat  dan bukan untuk  mengamankan status  quo. Atau diarahkan sebagai perilaku menjaga  moral  daripada  mengejar kekuasaan.    Sedangkan  di  negara- negara dunia ketiga, familisme merupakan usaha untuk mengembangkan  sikap  favoritisme, nepotisme, seksionalisme, maupun regionalisme yang dimotivasi semangat

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 1, February 2024
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 22 January 2024, Reviewed 27 January 2024, Publish 26 February 2024 (35-46)
untuk menjaga dan meraih kepentingan secara kolektif (Djati : 2013).
Djati membagi preferensi familisme  dalam  dinasti  politik  lokal menjadi  :  pertama,  populism  dynasties atau  dinasti  politik  familisme  berbasis populisme yaitu upaya “mengamankan” status  quo  dalam  proses  suksesi pemerintahan  melalui    reproduksi wacana heroisme dan populisme progam pemerintahan sebelumnya.
Kedua,  octopussy  dynasties,  yaitu dinasti  politik  familisme  berbasis jaringan kuasa. Mengutip Syarif Hidayat,  Djati  mengatakan    salah  satu contoh  praktek octopussy  dynasties adalah  Banten    yaitu  proses  suksesi pemerintahan  yang  terbangun  atas koalisi klan politik, monopoli ekonomi, kekerasan,  dan  sebagainya.  Praktek  ini mirip  tentakel  gurita  yang  menjalar  ke berbagai arah guna memposisikan kroni maupun keluarganya masuk ke berbagai posisi  jabatan  politik  dengan  tujuan meningkatkan  soliditas  dan  solidaritas masyarakat. Ketiga, tribalism dynasties yaitu  dinasti  politik  familisme  berbasis kesukuan,  marga,  dan  kekeluargaan atau.  Keempat,  feudalism  dynasties, dinasti  politik  familisme  berbasis sejarah  atau  bekas  kerajaan  (Djati  :
2013). Beberapa pendapat tersebut menunjukkan  bahwa  politik  dinasti yang    ada    di    Indonesia  memberikan gambaran      bahwa  dengan    membawa nama    besar  tokoh    keluarga,  jaringan politik  yang  telah      dibangun    anggota dinasti  politik  menunjukan  kontestasi
politik        di        dalam  tubuh      keluarga sebagai bukti nyata bahwa keluarganya memiliki  kekuatan  dan  kemampuan berpolitik di negerinya sendiri.
2. Regulasi Pilkada

## Mengenai Dinasti Politik
Pemilihan  kepala  daerah  atau pilkada  langsung  di  Indonesia  yang berlangsung sejak tahun 2005 menandai era  baru  demokrasi  lokal  pasca reformasi dengan diundangkannya
Undang-Undang  No  32  Tahun  2004 tentang Pemerintahan Daerah. Namun dalam realitasnya pilkada langsung yang diharapkan bisa memperkuat  proses  demokratisasi  di tingkat lokal diwarnai berbagai praktek yang  bertolak  belakang  dengan  tujuan tersebut  salah  satunya  lahirnya  dinasti politik  seperti  yang  terjadi    di  Kutai Negara,  Bangkalan,  Banten,  maupun beberapa  daerah  lainnya.    Berdasarkan data  Kementerian  Dalam  Negeri  sejak pilkada  langsung  yang  digelar  tahun
2005 hingga 2014
ditemukan setidaknya  59  pasangan  kepala  daerah dan  wakil  kepala  daerah  terpilih memiliki hubungan darah kekeluargaan (Fadhillah,  Ramadhan,  dan  Dewa: 2020).
Pada  tahun  2015  pemerintah mengeluarkan  Peraturan  Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  (Perppu) Nomor  1  tahun  2014  yang  kemudian ditetapkan  menjadi  Undang-Undang Nomor  1  tahun  2015  yang  mengatur pemilihan Gubernur, Bupati dan
Walikota  secara  serentak.  Salah  aspek

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 1, February 2024
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 22 January 2024, Reviewed 27 January 2024, Publish 26 February 2024 (35-46)
yang  diatur  dalam  undang-undang tersebut  adalah  upaya    membendung praktek  dinasti  politik  dalam  pilkada langsung.  Pasal  7  Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 menyatakan bahwa “Warga  negara  Indonesia  yang  dapat menjadi Calon Gubernur, Calon Bupati, dan  Calon  Walikota  adalah  yang memenuhi  persyaratan  sebagai  berikut :” salah satunya huruf q “tidak memiliki konflik  kepentingan  dengan  petahana “(UU  No  1  Tahun  2015).  Kemudian Pasal 7 huruf r Undang-Undang Nomor 8  Tahun  2015  tentang  Perubahan  atas Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang  Pemilihan  Gubernur, Bupati,  dan  Walikota  juga  mengatur persyaratan  calon  kepala  daerah  yang salah  satunya    tidak  memiliki  konflik kepentingan dengan petahana (UU No 8 Tahun  2015).  Namun  regulasi  yang berupaya  membatasi  praktek  dinasti
politik tersebut dibatalkan oleh Mahkamah  Konstitusi  melalui  putusan No.33/PUU/XIII/2015 karena dianggap bertentangan dengan Pasal 28 I Ayat (2) UUD  1945.  Mahkamah  Konstitusi menyatakan larangan tersebut diskriminatif terhadap hak politik warga negara  untuk  bisa  berkontestasi  politik dalam  pilkada  (  Azzahra  dan    Sukri  : 2022).
Putusan Mahkamah Konstitusi itu tentu  saja  memupus  harapan  publik terkait  pembatasan  praktek  dinasti politik  dalam  penyelenggaraan  pilkada langsung  di  Indonesia.    Pasca  putusan tersebut  jumlah  pasangan  pilkada  yang
terindikasi  politik  dinasti  semakin marak  dalam  kontestasi  pilkada  yang dilaksakanakan  secara  serentak  sejak 2015. Pada  tahun 2015 tercatat ada 34 pasangan  kandidat  yang  terindikasi dinasti politik yaitu 1 dalam pilgub dan 31 dalam  kontestasi pilbup/pilwakot, 2 jalur  independen.  Kemudian  pilkada serentak 2017 ada 12 pasangan terdiri 2 dalam  pilgub  dan  10  pilbup/pilwalkot. Pilkada serentak 2018 ada 13 pasangan terdiri dari 7 pilgub dan 6
pilbup/pilwalkot  (Fitriyah  :  2020). Sementara  itu  dalam  catatan  Riset Nagara  Institute  menunjukkan    pasca putusan  MK  pada  pilkada  serentak tahun  2015,  2017  dan  2018  telah melahirkan    setidaknya  86  kepala daerah  yang  terindikasi  dinasti  politik (Fadhillah,  Ramadhan,  dan  Dewa: 2020).

## 3. Praktek  Dinasti  Politik  Pada Pilkada Jateng 2020
Praktek dinasti politik juga terjadi di  Provinsi Jawa  Tengah  salah  satunya pada  tahun 2020. Pilkada serentak Jawa Tengah tahun 2020 digelar  9 Desember 2020  di  21  kabupaten/kota  yaitu
Kabupaten Pekalongan, Klaten, Pemalang, Blora, Rembang, Purworejo, Wonogiri,  Kendal,  Demak,  Semarang, Purbalingga,  Sukoharjo,  Wonosobo,
Grobogan,  Kebumen,  Boyolali,  Sragen serta Kota Surakarta, Magelang,
Semarang  dan  Pekalongan.  Dari  21 kabupaten/kota  tersebut  berdasarkan penelitian  Nagara  Institute  terdapat  10 kandidat  yang  menunjukkan  indikasi

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 1, February 2024
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 22 January 2024, Reviewed 27 January 2024, Publish 26 February 2024 (35-46)
dinasti  politik  yaitu  Umi  Kulsum, Ristawati  Purwaningsih,  Sri  Mulyani,
Zaini  Makarim  Supriyatno,  Dyah
Hayuning  Pratiwi,  Mochamad  Hanies,
Bintang Narsasi, Etik Suryani, Hevearita,  dan  Gibran    (Fadhillah, Ramadhan, dan Dewa: 2020).

## Tabel 1.1 Daftar Kandidat Kepala Daerah yang terindikasi terkait dinasti
politik Nama Kandidat Kepala/Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota Kaitan dengan Dinasti Politik Umi Kulsum Bupati Kab.Blora Istri Bupati Blora Joko Nugroho  periode  2010-2015 dan 2016-2021 Ristawati Purwaningsih Wakil Bupati Kab. Kebumen Istri  Ketua  DPRD  Kabupaten Kebumen periode 2014-2019 Sri Mulyani Bupati Kab.Klaten Bupati petahana dan merupakan istri Bupati Klaten Sunarna  periode  2005-2020 dan 2010-2015. Zaini Makarim Supriyatno Wakil Bupati Kab. Purbalingga Adik  Ipar  Gubernur  Jawa Tengah 2018-2023 Ganjar Pranowo Dyah Hayuning Pratiwi Bupati Kab.Purbalingga Anak  dari  Bupati  Purbalingga periode  2000-2005  dan  2005- 2010  serta  Plt.  Gubernur Kaltara 2015-2016 serta kakak dari  Dyah  Handayani  Nastiti anggota  DPRD  Kabupaten Banyumas 2014-2019. Mochamad Hanies Cholil Barro Wakil Bupati Kab.Rembang Adik  Yaqut  Cholil  Qoumas anggota DPR RI periode 2019- 2014 dan Wakil Bupati Rembang Periode 2005-2010. Bintang Narsasi Bupati Kab. Semarang Istri Bupati Kabupaten Semarang periode 2015 - 2020 Munjirin  serta  ibu  dari  Biena Munawa Hatta anggota DPRD Kabupaten  Semarang  2019- 2024. Etik Suryani Bupati Kab. Sukoharjo Istri Bupati Sukoharjo periode 2016-2021 Wardaya Wijaya Hevearita Gunaryanti Rahayu Wakil Walikota Kota Semarang Istri Alwin Basri Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa
Tengah periode 2019 - 2024
Volume 10, Nomor 1, February 2024
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 22 January 2024, Reviewed 27 January 2024, Publish 26 February 2024 (35-46)
Gibran Rakabuming Raka Walikota Kota Surakarta Anak  dari  Presiden  RI  2014- 2019  dan  2019-2024    Joko Widodo  dan  mantan  Walikota Solo  periode  2005-2010  dan
2010-2015.
Sumber : diolah dari hasil riset Nagara Institute (Fadhillah, Ramadhan, dan Dewa: 2020).
Sementara  itu  dalam  pengamatan penulis  ada  dua  kandidat  lain  yang sebenarnya  memiliki  hubungan  dinasti politik  pada  pilkada  serentak  Jawa Tengah  2020  namun  terlewatkan  oleh riset  Nagara  Institute  yaitu  Kusdinar Untung  Yuni  Sukowati  dan  Agung Mukti Wibowo. Kusdinar Untung Yuni Sukowati  yang  maju  sebagai  petahana dalam  pilbup  Sragen  2020.  Yuni Sukowati  merupakan  anak  Bupati
Sragen  Untung  Wiyono  pada  2001- 2011.    Kemudian  Agung  Mukti Wibowo  yang  maju  dalam  pilbup Pemalang  2020.  Agung  sendiri  pernah menjabat wakil bupati Pemalang 2011- 2016  dan merupakan adik Idza Priyanti masih  menjabat  sebagai  Bupati  Brebes periode 2012-2017 dan 2017-2022 serta kakak  dari  Ikmal  Jaya  yang  pernah menjabat sebagai walikota Tegal 2008- 2013.

## Tabel 1.2 Daftar Kandidat Kepala Daerah Lainnya yang Terindikasi Terkait
Dinasti Politik Nama Kandidat Kepala/Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota Kaitan dengan Dinasti Politik Kusdinar Untung Yuni Sukowati Bupati Kab. Sragen Anak Bupati Sragen Untung Wiyono 2001-2011 Agung Mukti Wibowo Bupati Kab. Pemalang Adik  Bupati  Brebes    Idza  Priyanti 2012-2017  dan  2017-2022  serta kakak dari Walikota Tegal Ikmal Jaya 2008-2013. Sumber : dioleh penulis Dengan demikian menurut penulis  total  ada  12  kandikat  yang terindikasi  memiliki  relasi  dengan dinasti  politik    pada  pilkada  serentak Jawa  Tengah  tahun  2020.  Dari  ke  dua belas kandidat tersebut  mayoritas lebih bersifat populism dynasties. Para kandidiat  berusaha  mempertahankan” status quo” dalam proses suksesi politik
dengan mereproduksi wacana heroisme maupun populisme pemerintahan
sebelumnya  yang  dijalankan  oleh kerabat baik, suami atau ayah atau ibu. Hal ini dilakukan seperti majunya  Umi Kulsum,  Sri  Mulyani,  Dyah  Hayuning Pratiwi,  Bintang  Narsasi,  Etik  Suryani termasuk Gibran Rakabumingraka dalam  kontestasi  pilkada  Jateng  2020. Empat kandidat yaitu Umi Kulsum, Sri Mulyani,  Bintang  Narsasi,  dan  Etik Suryani  ingin  meneruskan  kekuasaan politik suaminya sebagai kepala daerah.
Volume 10, Nomor 1, February 2024
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 22 January 2024, Reviewed 27 January 2024, Publish 26 February 2024 (35-46)
Sementara  tiga  kandidat  yaitu  Dyah Hayuning  Pratiwi,  Yuni  Sukowati  dan Gibran  ingin  mengulang  romantisme kekuasaan  sang  ayahandanya  yang pernah menjabat  kepala daerah. Khusus
untuk Gibran selain romantisme kepemimpinan  Jokowi  yang  pernah menjabat  Walikota  Surakarta  juga populisme Jokowi yang sedang menjabat Presiden Republik Indonesia. Sementara kandidat lainnya seperti  Ristawati  Purwaningsih,  Zaini Makarim Suprayitno, Mochamad Hannies,    Hevarita  Gunaryati  Rahayu maupun Agung Mukti Wibowo keikutsertaannya dalam kontestasi pilkada Jateng 2020 lebih bisa dikategorikan sebagai octopussy dynasties meskipun dengan kadar yang berbeda  dengan  yang  pernah  terjadi  di Provinsi  Banten  yang  menggurita.
Praktek  octopussy  dynasties  ini  lebih pada  dinasti  politik  yang  berbasiskan jaringan kuasa keluarga yang menduduki  jabatan  penting  di  lembaga eksekutif maupun legislatif. Misal Zaini Makarim  yang  merupakan  adik  ipar Gubernur  Jateng  Ganjar  Pranowo. Kemudian Ristawati, Mochamad Hannies  dan  Hevarita  yang  memiliki suami  atau  kerabat  yang  menduduki jabatan  di  legislatif  dan  kemudian berusaha  melebarkan  sayap  politik  di ranah  kepala  daerah  atau  wakil  kepala daerah.    Sementara  Agung  Mukti Wibowo  berbasiskan  jaringan  klan politik keluarga Dewi Sri sebuah nama perusahaan  bus  yang  terkemuka  di wilayah Pantai Utara Pulau Jawa. Klan keluarga  tersebut  sebelumnya  telah
sukses memposisikan beberapa anggota keluarganya sebagai kepala daerah yaitu Ikmal  Jaya  yang  menjadi  Walikota Tegal  serta  Idza  Priyanti  yang  menjadi Bupati Brebes dua periode.
Dari  praktek  dinasti  politik  yang berlangsung  pada  pilkada  serentak Jateng  2020  setidaknya  dipengaruhi oleh  beberapa  faktor.  Pertama,  faktor kelembagaan  terkait  dengan  keputusan
MK No.33/PUU/XIII/2015 yang membatalkan regulasi terkait pembatasan  atau  pengaturan  praktek dinasti  politik  dalam  pilkada  di Indonesia. Keputusan MK tersebut telah melegitimasi terbukanya praktek dinasti politik dalam kontestasi pilkada serentak di Indonesia. Imbasnya kepala daerah  yang  sedang  berkuasa  dan memiliki naluri kekuasaan untuk mempertahankan  status  quo  akan berusaha  mewariskan  kekuasaannya kepada kerabatnya baik istri, suami atau anak. Hal ini bisa mendorong penyalahgunaan jabatan semasa
menjabat  demi  kepentingan  lancarnya proses  regenerasi  politik  keluarganya. Kedua,  Macetnya  proses  kaderisasi  di partai  politik.  Arena  kontestasi  politik dalam  pilkada  seharusnya  menjadi sarana  partai  politik  untuk  melakukan proses rekrutmen politik dengan menyeleksi kader-kader terbaiknya untuk  maju  dalam  kontestasi.  Namun mayoritas  partai  politik  lebih  bersikap pragmatis dengan menanggalkan proses kaderisasi  dan  lebih  mengedepankan pragmatisme  dalam  proses  kandidasi pilkada.  Partai  tidak  segan  mendukung penuh kandidat meskipun terkait
Volume 10, Nomor 1, February 2024
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 22 January 2024, Reviewed 27 January 2024, Publish 26 February 2024 (35-46)
dengan  praktek  dinasti  politik  dalam pilkada.
Ketiga, sikap politik masyarakat yang terlalu permisif terhadap  praktek  dinasti  politik  dalam pilkada.  Populisme  dan  romantisme kepemimpinan  seorang  kepala  daerah lebih menjadi pertimbangan masyarakat dalam  mendukung  praktek  dinasti politik daripada efek negatifnya. Hal ini terlihat  dari  dua  belas  kandidat  yang terkait  dinasti  politik  pada  kontestasi pilkada  serentak  Jawa  Tengah  2020 hanya  tiga  kandidat  yang  mengalami kekalahan  yaitu  Umi  Kulsum,  Bintang Narsasi dan Zaini Makarim. Sementara sembilan  kandidat  lainnya  berhasil memenangkan  kontestasi  pilkada.  Ini mengindikasikan  bahwa  dinasti  politik ternyata belum atau tidak menjadi salah satu isu yang ditolak dan tidak menjadi pertimbangan  untuk  tidak  memilih kandidat di masyarakat terlepas dari sisi buruknya terhadap proses demokratisasi di tingkat lokal.

## KESIMPULAN
Praktek  dinasti  politik  pada pilkada  serentak  di  Indonesia  terus berlangsung  dan  ada  kecenderungan meningkat secara kuantitatif. Di Provinsi  Jawa  Tengah  pada  pilkada serentak  2020  setidaknya  ada  12 kandidat  yang  memiliki  hubungan dengan  dinasti  politik.  Ke-12  kandidat tersebut secara umum bisa dikategorikan  ke  dalam  dua  jenis praktek dinasti politik. Pertama, populism dynasties, yaitu upaya melanggengkan ” status quo”
kekuasaan  dengan  cara  mereproduksi
wacana  heroisme  maupun  populisme pemerintahan sebelumnya yang memiliki  hubungan  kerabat  baik  dan merupakan  suami  atau  ayah    kandidat. Kedua, octopussy dynasties yaitu upaya membangun dinasti politik berbasiskan jaringan  kuasa  keluarga  yang  telaha menduduki  jabatan-jabatan  penting  di lembaga eksekutif maupun legislatif.
Maraknya  praktek  dinasti  politik pada  Pilkada  Jateng  2020  tidak  lepas dari  tiga  faktor  .  Pertama,  faktor kelembagaan  terkait  putusan  MK No.33/PUU/XIII/2015  yang  kemudian seakan-akan melegitimasi dinasti politik  dalam  pilkada  di  Indonesia. Kedua,  faktor  kaderisasi  partai  politik yang  cenderung  gagal  dan  sikap  partai yang  pragmatis,  serta,  ketiga,  sikap permisif  masyarakat  terhadap  praktek dinasti  politik  dalam  pilkada  yang berkontribusi  terhadap  kemenangan kandidat yang terindikasi dinasti politik. Dinasti politik dalam pelaksanaan pilkada serentak di
Indonesia nampaknya akan terus berlangsung  ke  depannya  sampai munculnya political will dari pemerintah maupun DPR untuk membuat regulasi baru untuk
membatasi  praktek  dinasti  politik.
Dalam   konteks   ini,   perlu   adanya aturan  yang  tegas  untuk  mengatur pembatasan kekuasaan dan masa jabatan.  Di  sisi  lain  juga  perlu  adanya kesepahaman  para  hakim  Mahkamah Konstitusi  terkait  regulasi  pembatasan dan  pengaturan  praktek  dinasri  politik yang  bertujuan  untuk  melindungi
Volume 10, Nomor 1, February 2024
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 22 January 2024, Reviewed 27 January 2024, Publish 26 February 2024 (35-46)
demokrasi  lokal  dan  bukannya  untuk melarang  hak  berpolitik  seseorang untuk berkontestasi dalam pilkada

## DAFTAR PUSTAKA
Agus  Dedi.  (2022). Politik  Dinasti Dalam Perspektif Demokrasi,
Jurnal  MODERAT,  Volume  8, Nomor 1, hal. 92-101. https://ojs.unigal.ac.id/index.php/ modrat/article/view/2596/1959 Agustino,L,  (2010). Dinasti  Politik Pasca-Otonomi Orde Baru: Pengalaman Banten, Jurnal Prisma,  Vol.  29,  No.  3,  hal.102-
116.
https://www.prismajurnal.com/edi
tion/4
Azzahra,  F.  dan  Sukri,I.F.  (2022). “Politik  Dinasti  Dalam  Pemilihan
Kepala  Daerah  :  Persimpangan Antara Hak Asasi dan Demokrasi,” Jurnal APHTN-HAN, Vol.  1,  No.  1,  hal.  105-119  .
https://japhtnhan.id/index.php/jap htnhan/article/view/27 Djati,W.R. (2013). ”Revivalisme Kekuatan Familisme dalam Demokrasi : Dinasti Politik di aras Lokal,” Jurnal Sosiologi MASYARAKAT,  Vol.18,  No.2, hal. 203-231. https://garuda.kemdikbud.go.id/do cuments/detail/1681136
Fadhillah,D.  N.,  Ramadhan,F.  dan Dewa,T.T  (2020).  Dinasti  Politik
Dalam  Pemilihan  Kepala  Daerah Tahun  2020.  Nagara  Institute,
Jakarta. Fitriyah (2020). “Partai Politik, Rekrutmen Politik dan Pembentukan  Dinasti  Politik  pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).” POLITIKA:  Jurnal Ilmu Politik, Vol.11, No. 1, hal. 1-
17.
https://doi.org/10.14710/politika.1
1.1.2020.1-17
Moeloeng,  L.  J.  (2014). Metode
Penelitian Kualitatif. PT Remaja Rosda Karya: Bandung.
Moh.  Nizar  dan  Wais  Alqarni.  (2021).
Book  Series:  Demokrasi  Dan Otonomi Daerah (Dinasti Politik Dan  Demokrasi  Lokal). Syiah Kuala University Press: Aceh.
Pemerintah  Indonesia.  2015. Undang- undang No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan  Perpu  No  1  Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,  Bupati  dan  Walikota Menjadi Undang-Undang . Sekretariat Negara. Jakarta.
Pemerintah  Indonesia.  2016. Undang- Undang  No  8  Tahun  2016 tentang Perubahan atas Undang-
Undang  Nomor  1  Tahun  2015

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 1, February 2024
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 22 January 2024, Reviewed 27 January 2024, Publish 26 February 2024 (35-46)
tentang  Peraturan  Pemerintah Pengganti Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota. Sekretariat  Negara. Jakarta. Susanti,M.H.  (2017).  “Dinasti  Politik dalam  Pilkada  di  Indonesia,” Journal of Government and Civil Society, Vol.  1,  No.  2,  hal  113-
114. Syauket, A. (2021). Membangun Dinasti Politik  Oligarkhi    Yang  Korup  : Fenomena Pilkada Serentak 2020. Penerbit  Kreasi  Cendekia Pustaka, Jakarta.