Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)

## TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP KARYA CIPTA LAGU YANG DIUNGGAH KE WEBSITE TANPA LISENSI BERDASARKAN UU NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA
Ni Luh Putu Pande Wulan Sari, Si Ngurah Ardhya, Muhamad Jodi Setianto
Universitas Pendidikan Ganesha Email : pandewulan98@gmail.com , ngurah.ardhya@undiksha.ac.id , jodi.setianto@undiksha.ac.id

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) menganalisa peraturan hak cipta terkait situs download illegal di  internet,  (2)  mengetahui  akibat  hukum  apabila  pihak uploader maupun downloader telah  melanggar peraturan UU No. 28 Tahun 2014 terkait Hak Cipta. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, dengan jenis pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum  yang  digunakan  adalah  aturan-aturan  yang  membahsa  mengeani  keberadaaan  hak  cipta.  Teknik pengumpulan  bahan  hukum  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  teknik  studi  kepustakaan  dengan mencatat dan menganalisis permasalahan dan dikelompokkan secara sistematis. Teknik analisis hukum yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  Teknik  analisis  secara  objektif  dan  deskriptif.  Hasil  penelitian menunjukkan bahwa : (1) Perlindungan hukum yang didapatkan oleh pemegang hak cipta berupa pengakuan atas  karya  ciptanya  yang  didasarkan  atas  hak  moral  dan  hak  ekonomi  (2)  Akibat  hukum  yang  diberikan kepada pihak uploader , berupa pembayaran  ganti rugi sesuai dengan Pasal 96 ayat (1)  UU No. 28 Tahun 2014.
Kata kunci: Hak Cipta, Ganti Rugi, Download Illegal , Situs, Internet

## Abstract
The purpose of this research  : (1) analyze the copyright law of the  illegal download site, (2) find out the consequences of the law if the uploader and the downloader has broken the law of copyright. The type of research is normative judicial research, with the kind of regulatory approaches to laws and concepts. The source of the legal material used is the rules that govern the existence of copyright. Technique that use for this research is the library technique of recording and analyzing problems and systematically grouping them. The technique of legal analysis used in this research is an objective and descriptive analysis technique. The final result of this research is : (1) legal protection obtained by copyright holders in the form of recognition of their copyrighted works based on moral rights and economic rights (2) The consequences of  break the rules by uploader is compensation payment accordance with the provision of 96 th paragraph 1 of  Law 28 th of 2014.
Keywords: Copyright, Compensation Payment, Download Illegal, Site, Internet

## PENDAHULUAN
Keberadaan teknologi saat ini sangatlah membantu segala aktivitas manusia di era modern ini. Contoh yang paling sering digunakan setiap orang salah satunya adalah gawai atau smartphone . Karena hal  inilah  Indonesia  sedang  menggalakkan  revolusi  industri  4.0  yang  tentu  saja  bertujuan  untuk memajukan  negara  dengan  adanya  teknologi.  Akan  tetapi  hal  penting  yang  harus  di  sadari  saat  ini, setidaknya orang-orang mulai mencoba menguasai teknologi. Indonesia terkenal sebagai negara hukum seperti halnya pada Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berbunyi :

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
“Negara Indonesia adalah negara hukum”. Artinya, seluruh kegiatan bernegara dan bermasyarakat di Indonesia  dijalankan  atau  berpedoman  sesuai  dengan  hukum  yang  berlaku.  Sebagai  amanat  dari konstitusi negara ini tentu saja teknologi termasuk dalam cakupan hukum karena sesuai dengan arti dari Pasal 3 ayat 1 yaitu segala hal di Indonesia di cakup oleh hukum. Teknologi inilah salah satunya yaitu mengandung unsur yang mampu memberikan kepraktisan bagi penggunanya. Sehingga peneliti ketahui teknologi mampu memberikan hak ekonomi maupun hak moral. Akibat atau dampak yang diperoleh setidaknya  memberikan  suatu  lapang  kerja  bagi  masyarakat  dan  Indonesia  mampu  mengalami kemajuan bagi dengan adanya teknologi.
Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang berasal dari hasil kegiatan intelektual manusia yang mempunyai  manfaat  ekonomi.  Sejarah  terbentuknya  Hak  Kekayaan  Intelektual  ini  akibat  adanya perkembangan  teknologi  yang  mampu  menghasilkan  sebuah  cipta,  rasa  dan  karsa,  sehingga  pada perkembangan  Hak  Kekayaan  Intelektual  ini  terbagi  menjadi  beberapa  bagian  yaitu  hak  cipta,  hak paten,  hak  merek,  desain  industri,  varietas  tanaman,  dan  desain  tata  letak  terpadu.  Salah  satu  yang menjadi pedoman dalam pembuatan proposal ini adalah UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Disini  peneliti  menggunakan  undang-undang  Hak  Cipta  karena  masih  maraknya  kegiatan illegal download yang  tentu  saja  melanggar  hak  cipta dan  konten  yang  disebar  adalah  melalui website . Berdasarkan isi dari pasal 40 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 bahwa karya cipta lagu termasuk sebagai  jenis  ciptaan  yang  dilindungi  undang-undang,  sehingga  apabila  terjadi  penyebaran  di  suatu website dan tanpa seijin pemilik asli konten sudah dinyatakan sebagai pelanggaran hak cipta.
Di satu sisi situs internet memberikan kemudahan akses informasi, di sisi lain terdapat dampak negatif. Salah satunya sering dimanfaatkan secara tidak tepat dan menimbulkan suatu tindakan melawan hukum berupa pelanggaran hak cipta dan hal inilah yang menjadi salah satu dampak negatif yang sering terjadi  di  internet.  Sebelum  adanya  tindakan  pelanggaran  hak  cipta  berupa illegal  downloading ada mekanisme  pengunggahan  lagu  yang  saat  ini  dinyatakan  bersifat  melanggar  hak  cipta . Melalui mekanisme  pengunggahan  lagu  ke  internet  inilah  timbul  tindakan  melanggar  peraturan  internet  dan menyebarkan  karya  cipta  orang  lain  melalui  situs  internet  berupa  mengunduh  lagu  dan  bersifat komersial. Orang-orang saat ini mungkin belum terlalu mengenal istilah illegal downloading karena kasus  yang  terkait  dengan illegal  downloading cenderung  berada  di  lingkup  teknologi.  Berdasarkan referensi yang saya baca illegal downloading masih hangat diperbincangkan meskipun banyak  yang belum mengetahui secara detail maksud dari illegal downloading . Penulis mendapatkan beberapa fakta atau data dari situs/ website CNN Indonesia yang menyatakan ada 22 website yang diblokir oleh pihak Kominfo  karena  mengandung  konten  bajakan  dan  bisa  langsung  diunduh  oleh  pengunjung website tindakan inilah dinyatakan sebagai pencurian data dan pelanggaran hak cipta (Fajrina, CNN Indonesia 2015).
Permasalahan yang terdapat di latar belakang ini berupa penyebaran konten lagu yang berkaitan dengan situs download yang bersifat illegal sehingga hak cipta lebih ditekankan kepada uploader dan konten  yang  disebar  juga  bersifat illegal dan  melanggar  peraturan  hak  cipta. Website nyatanya memberikan dampak negatif yang sekarang dianggap sebagai sarana penyebaran konten secara illegal sehingga terjadi perbuatan melanggar hak cipta dan bertujuan untuk mencari keuntungan melalui karya milik orang lain dengan cara ilegal dan dengan mudah disebarluaskan. Mungkin di Indonesia sangat jarang  terjadi illegal  downloading akan  tetapi  pihak  Kominfo  sudah  sangat  menekankan  bahwa pelanggaran  ini  dapat  menyebabkan  kerugian  yang  sangat  banyak  bagi  pemilik  asli  konten.  Bentuk illegal downloading yang sekarang sedang marak terjadi di Indonesia adalah keberadaan situs download lagu bajakan dan sangat mudah diakses oleh pengunjung. Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa website termasuk ke dalam teknologi baru yang  mudah diakses dan diatur dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik. Ada beberapa pasal yang mendasari hal-hal diatas tadi. Pada Pasal 25 dan 26 UU ITE menyebutkan : “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang  disusun  menjadi  karya  intelektual,  situs  internet  dan  karya  intelektual  yang  ada  di  dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Dan juga dalam pasal 26 disebutkan: “(1) Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan  atas  persetujuan  orang  yang  bersangkutan.  (2)  Setiap  orang  yang  dilanggar  haknya sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dapat  mengajukan  gugatan  atas  kerugian  yang  ditimbulkan berdasarkan  Undang-Undang  ini.”  Prinsip-prinsip  dan  perubahan  undang-undang  Hak  Cipta  saat  ini membuat  penulis  untuk  mencari  solusi  yang  tepat  bagi  permasalahan  penelitian  ini.  Hal  ini  saya
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
sebutkan dengan jelas berupa pengunggahan lagu ke suatu situs tanpa lisensi sehingga terjadinya illegal downloading dan  pemilik  situs  tersebut  bertujuan  untuk  mencari  keuntungan.  Tujuan  dibuatnya penelitian  ini untuk  memberi  wawasan  yang  luas  bagi  masyarakat  karena  sikap  tidak  menghormati karya  orang  lain  atau  kurang  memahami  pentingnya  hak  cipta  dikalangan  masyarakat.  Memberikan wawasan terkait kerugian yang dihasilkan akibat illegal downloading . Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi di dalam dunia hukum yang secara khusus mengenai peraturan dalam hak cipta untuk melindungi hasil karya cipta orang lain berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014 serta menjadi pedoman penulis lain dalam membuat penelitian sejenis. ritis dan referensi tambahan. Kajian pustaka dari penelitian ini berupa Hak Kekayaan Intelektual, pengertian Hak Cipta penggunaan UU ITE dalam menyelesaikan  pelanggaran  Hak  Cipta  melalui website .  Dapat  dikatakan  bahwa  Hak  Kekayaan Intelektual adalah pengakuan dan pengahargaan pada seseorang atau badan hukum atas penemuan atau ciptaan karya intelektual mereka dengan memberikan hak-hak khusus bagi mereka baik yang bersifat sosial maupun ekonomis (Margono, 2002:11). Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28  Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta:  “Hak  Cipta  adalah  hak  eksklusif  pencipta  yang  timbul  secara otomatis  berdasarkan  prinsip  deklaratif  setelah  suatu  ciptaan  diwujudkan  dalam  bentuk  nyata  tanpa mengurangi  pembatasan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan”.  Hak  cipta  adalah hak  alam,  bersifat  absolut,  dan  dilindungi  haknya  selama  si  pencipta  hidup  dan  beberapa  tahun setelahnya (Budi, 2004:37). Bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta antara lain, pengambilan, pengutipan, perekaman, dan pengumuman sebagain atau seluruh ciptaan orang lain dengan cara apapun tanpa izin pencipta  dan  pihak  yang  terkait.  Pembuatan  peraturan  Hak  Cipta  dan  hak  terkait  ini  bertujuan  agar setiap orang atau badan hukum tidak menggunakan haknya secara sewenang-wenang. Setiap pengguna hak  harus  diperhatikan  terlebih  dahulu  apakah  hal  tersebut  tidak  bertentangan  atau  merugikan kepentingan umum. Walaupun sebenarnya Hak Cipta dinyatakan sebagai hak khusus, yang memberi arti  bahwa  selain  pencipta,  orang  lain  tidak  berhak  atasnya  selain  pencipta.  Ini  menimbulkan  kesan sesungguhnya hak individu itu dihormati, namun dengan adanya pembatasan maka sesungguhnya pula dalam  penggunaanya  tetap  didasarkan  atas  kepentingan  umum.  Sehingga  disimpulkan  Hak  Cipta memiliki fungsi berupa pemberian hak eksklusif terhadap karya ciptanya hal ini disesuaikan dengan arti dari Hak Cipta tersebut. Tindakan illegal download tentu saja ada penyebab atau faktor-faktor utama hal tersebut dilakukan. Berdasarkan referensi yang saya pelajari seseorang melakukan tindakan illegal download karena mudahnya mengakses link-link free download . Selain itu hal ini disebabkan dengan pertumbuhan  zaman  yang  makin  maju  sehingga  pncurian  maupun  pengambilan  karya  cipta  dan diunggah secara illegal di internet dengan sangat mudah. Hal ini sudah termasuk dalam pelanggaran Hak Cipta karena sumber yang mengunggah konten ke situsnya sama sekali tidak melakukan kerja sama ( affiliasi /pembelian konten) denag artis/penyanyi/band/label terkait. Semakin maraknya konten gratis membuat pemerintah melakukan himbauan kepada masyarakat akan pengunduhan dan pengunggahan illegal.
Inti dari pemaparan ini saya tulis berdasarkan data-data maupun pengamatan saya terkait hak cipta di negeri ini. Masyarakat yang kurang menghargai sebuah karya cipta, sikap dan keinginan untuk memperoleh keuntungan dagang dengan cara cepat dan mudah, belum terbinanya kesamaan pengertian, sikap dan tindakan dari pencipta dalam melindungai hak-haknya dan belum cukup terbinanya sikap dan tindakan  penegak  hukum  dalam  menghadapi  pelanggaran  Hak  Cipta.  Walaupun  istilah illegal downloading masih jarang didengar oleh masyarakat luas akibat yang dirasakan pemilik karya cipta masih bisa membuat kerugian yang cukup besar. Berdasarkan inti latar belakang diatas membuktikan bahwa peraturan hak cipta di negara kita kurang tegas dalam menanggapi kasus seperti ini dan kejahatan tentang illegal  downloading semoga  saja  bisa  berkurang.  UU  Informasi  Transaksi  Elektronik  juga mengatur beberapa perlindungan terhadap pelanggaran Hak Cipta melalui media internet, di antaranya terdapat sejumlah sanksi yang dibebankan kepada pelaku pelanggaran hak cipta baik itu berupa pidana penjara  maupun  sejumlah  denda  tertentu.  Namun,  pada  kenyataannya,  pemberlakuan  UU  tidak dijalankan,  melainkan  mengambil  langkah  sendiri tanpa  melalui jalur  hukum.  Sejalan  dengan  hal  di atas, dimana dalam penanganannya tidak dilakukan berdasarkan undang-undang yang berlaku, maka penulis  merasa  perlu  melakukan  penelitian  hukum  dengan  judul “TINJAUAN  YURIDIS PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP KARYA CIPTA LAGU YANG DIUNGGAH KE WEBSITE  TANPA  LISENSI  BERDASARKAN  UU  NO.  28  TAHUN  2014  TENTANG  HAK CIPTA”
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan untuk penelitian ini adalah bersifat yuridis normatif dimana penelitian ini  dilakukan  berdasarkan  bahan  hukum  yang  digunakan  penulis  untuk  memenuhi  kebutuhan  dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan segala aturan perundang-undangan untuk mengkaji lebih dalam terkait penelitian yang dimaksud. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa, penelitian hukum normatif melingkupi penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum.  Penulisan  jurnal  ini  menggunakan  pendekatan  perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan pengaturan UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Penelitian ini dilakukan untuk mencari masalah atau isu hukum dan permasalahan hukum yang ada pada pasal 40 dan pasal 43 khususnya permasalahan yang berhubungan dengan illegal download dan pentingnya hak cipta bagi pihak uploader . Penelitian ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  sanksi  yang  diberikan  kepada  pihak uploader yang menyebarluaskan  karya  musik  orang  lain.  Penelitian  ini  akan  membahas  mengenai  bagaimana pengaturan itu akan memberikan sanksi/perlindungan yang tepat kepada pihak uploader berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014. Penelitian hukum merupakan penelitian yang terdiri dari beberapa pendekatan, melalui  pendekatan  ini  peneliti  akan  mendapatkan  informasi  dari  berbagai  aspek  mengenai  isi  yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya (Marzuki, 2016: 133). Terkait jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini penulis menggunakan 3 jenis pendekatan yaitu, pendekatan peraturan perundang- undangan ( statute approach ), pendekatan konseptual ( conceptual approach ). Pendekatan Perundang- undangan ( Statute Approach ), Pendekatan peraturan Perundang-undangan merupakan penelitian yang dilakukan  dengan  cara  menelaah  ataupun  menganalisis  Undang-undang  dan  regulasi  yang  memiliki korelasi  dengan  masalah  hukum  yang  diteliti.  Pendekatan  Konseptual  ( Conceptual  Approach ), merupakan pendekatan yang lahir dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dari hal tersebut penulis akan mempelajari pandangan dan doktrin di dalam ilmu hukum  sehingga  penulis  akan  menemukan  ide-ide  yang  melahirkan  pengertian-pengertian  hukum, konsep-konsep  hukum,  dan  asas-asas  hukum  yang  sesuai  dengan  permasalahan  yang  diteliti. Pemahaman terhadap pandangan dan doktrin-doktrin tersebut digunakan sebagai dasar penulis dalam membuat argumentasi hukum dari permasalahan yang diteliti (Marzuki, 2016:135-136). Bahan hukum adalah bahan yang digunakan untuk menganalisa hukum yang sedang berlaku. Sumber data penelitian hukum normatif hanya dapat diperoleh dari sumber data sekunder. Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan kepustakaan atau literatur yang ada hubungannya dengan obyek-obyek (Ishaq, 2017:67-68). Bahan hukum yang penulis gunakan berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, artikel, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  teknik  studi  kepustakaan,  yaitu  pengumpulan  bahan  hukum  terhadap  sumber kepustakaan  yang  relevan  dengan  permasalahan  yang  dibahas  dengan  cara  membaca  dan  mencatat untuk  memudahkan  dalam  menganalisis  permasalahan.  Teknik  ini  dilakukan  dengan  melalui pengumpulan  bahan  hukum  melalui  sumber  kepustakaan  yang  relevan  dengan  permasalahan  yang dibahas kemudian di kelompokkan secara sistematis yang berkaitan dengan masalah dalam karya tulis. Studi dokumen ini dilakukan untuk membantu peneliti dalam mendapatkan gambaran atau informasi tentang penelitian yang sejenis dan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti (Sunggono, 2015: 112). Bahan  Hukum  yang  diperoleh  dalam  penelitian  selanjutnya  dideskripsikan  sesuai  dengan  pokok permasalahan  yang  dikaji  secara  yuridis  kualitatif,  dan  deskripsi  itu  dilakukan  terhadap  isi  maupun struktur  hukum  positif.  Bahan  hukum  primer  dan  sekunder  yang  dikumpulkan  kemudian  diberikan penilaian  (evaluasi),  serta  dilakukan  interprestasi  dan  selanjutnya  dilakukan  argumentasi  akhir  yang berupa jawaban terhadap permasalahan penelitian (Diantha, 2016:152). Terkait dengan penelitian ini, bahan  hukum  yang  diperoleh  berdasarkan  studi  kepustakaan  atas  bahan  hukum  dideskripsikan, dikelompokkan  dan  dianalisis  dengan  tekhnik  deskriptif  secara  objektif  dan  sistematis  untuk memperoleh kesimpulan yang akurat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Lagu Yang Karya Cipta Lagunya Di-upload di Suatu Website Tanpa Adanya Izin Resmi Dari Pemilik Asli
Indonesia menganut Civil Law System yang  menyatakan bahwa segala sesuatu yang bersifat pribadi akan sangat diperhatikan yang membuktikan bahwa pencipta dianggap sebagai subjek dan objek dari Hak Kekayaan Intelektual. Sehingga bisa dinyatakan bahwa pencipta yang dianggap sebagai subjek

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
dan objek tersebut akan mengikuti peraturan Hak Cipta dan memiliki hak yang secara otomatis melekat dari Hak Cipta. Hak-hak otomatis yang dimaksud pada Hak Cipta berupa hak moral dan hak ekonomi. Dinyatakan otomatis karena aturan awal dari Hak Cipta yang menyebutkan suatu karya memiliki kedua hak ini. Penggunaan hak moral dan hak ekonomi bisa dinyatakan berbeda bisa juga dinyatakan sama. Dapat dinyatakan seperti itu karena kedua hak ini memiliki suatu keterkaitan dalam suatu karya. Hak moral yang memiliki konsep right of paternity ini, bertujuan untuk pengakuan karya atau pencipta yang karyanya belum memiliki suatu kontesks bukti secara resmi dengan adanya hak moral suatu karya tanpa pencatatan resmi berhak untuk diakui. Sedangkan hak ekonomi cara mendapatkannya didasarkan atas kemauan  dari  pencipta  itu  sendiri.  Kemauan  yang  dimaksud  berupa  eksploitasi  atas  karyanya  atau pencipta ingin melakukan pengumuman atas karyanya berdasarkan hak ekonomi. Seperti yang penulis singgung di awal tadi suatu karya yang tidak memiliki hak ekonomi dan hak moral serta tanpa adanya bukti  pencatatan  atas  karyanya  tidak  akan  mendapatkan  perlindungan  atas  karya  ciptanya.  Hal  ini diperkuat  dengan  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta.  Di  undang-undang tersebut sudah dijelaskan secara spesifik tentang hak moral dan hak ekonomi tepatnya pada pasal 5 dan pasal 8 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014. Lagu merupakan salah satu bagian dari hasil karya cipta dan termasuk dalam pasal 40 sebagai karya yang wajib dilindungi. Lagu saat ini sudah dikemas dari bentuk  fisikal  menjadi  bentuk  digital  sehingga  mudah  diunggah  ke  dalam website atau  tempat pengunduhan.  Lagu yang merupakan konten milik seseorang memiliki kemungkinan berada di internet sama halnya dengan hasil karya berbentuk informasi, tulisan, karangan, review , program, atau bentuk lainnya  yang  sejenis.  (Sitompul,  2004:7)  Sehingga  ada  peraturan  yang  mengatur  tentang  pencurian terhadap lagu tanpa seijin pemilik atau pencipta. Karena adanya pengunggahan lagu ke website inilah ada  peraturan  yang  sangat  kurang  spesifik  tentang  pelanggaran  ini.  Oleh  karena  itu  pelanggaran  ini kemungkinan masuk ke sanksi Hukum Perdata dan Hukum Pidana, yang membedakan kedua hukum ini adalah sanksinya. Penjelasan secara singkat mengenai perlindungan hukum bagi pencipta dapat kita ketahui melalui Informasi Manajemen Hak Cipta adalah informasi yang melekat secara elektronik pada suatu ciptaan atau muncul dalam hubungan dengan kegiatan pengumuman yang menerangkan tentang suatu ciptaan, pencipta, dan kepemilikan hak maupun informasi persyaratan penggunaan, nomor atau kode  informasi.  (Hariyani,  2010:41).  Perlindungan  yang  diberikan  ke  pencipta  berupa  perlindungan hukum  atas  karya  cipta  lagu  yang  diunggah  ke  suatu website dengan  syarat  karya  yang  diunggah tersebut sudah memiliki bukti sah beruoa Informasi Manajemen Hak Cipta dan pendaftaram ciptaan atas hak ekonomi. Hal ini dapat diketahui dengan adanya keaslian karya dari pencipta tersebut. Pihak pencipta  telah  mendaftarkan  karyanya  ke  pihak  atau  Lembaga  pencatatan  karya  cipta.  Melakukan pencatatan  karya  cipta  sudah  tercantum  jelas  di  Undang-Undang  No.  28  Tahun  2014  tepatnya  pada pasal  64,  65,  dan  66.  Berdasarkan  peraturan  tersebut  informasi  yang  dimiliki  oleh  pencipta  untuk melindungi hak moral dalam ciptaan tersebut dilarang untuk dihilangkan, diubah atau dirusak. Peraturan Hak  Cipta  saat  ini  harus  dikembangkan  sesuai  peradaban  zaman  yang  semakin  modern  dan  sangat mudah diperoleh, akan tetapi peraturan Hak Cipta di Indonesia belum membahas peraturan pelanggaran dengan  tepat  dan  spesifik,  hal  ini  dibuktikan  dengan  adanya  pelanggaran  penggunggahan  lagu  di website tanpa adanya lisensi. Hak Cipta yang merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual sudah pasti  mengandung  prinsip-prinsip  yang  diterapkan  oleh  Hak  Kekayaan  Intelektual. Penggunggahan karya yang  merupakan pelanggaran ini disebar melalui internet yang berarti Hak Cipta ini berkaitan dengan sistem teknologi pada zaman modern ini. Hak Cipta sangat mempertegas bahwa pencipta yang memiliki bukti sah terkait ciptaannya akan diberikan perlindungan apabila ciptaannya dicuri maupun disebar  secara illegal dan  merugikan  pemilik  konten  aslinya.  Perlindungan  hukum  akan  menjamin pencipta  mendapat  perlindungan  atas  karya  cipta  lagunya.  Alasan  yang  memperkuat  wajibnya  suatu karya yang sudah didaftarkan dilindungi oleh hukum karena sudah mampu memiliki kedua hak otomatis untuk  pencipta.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  kemampuan  atau  keinginan  pencipta  untuk  mendapatkan pengakuan  dan  eksploitasi  atas  karyanya.  Dengan  adanya  bukti  tersebut  siapapun  yang  ingin mengunggah  konten  tersebut  ke  internet  harus  memiliki  izin  yang  sah  kepada  pemilik  Hak  Cipta. Sebagai contoh, suatu karya lagu yang ingin diunggah oleh seseorang wajib mendaftarkan bahwa situs yang dijadikan tempat unggahan kontennya tidak melanggar peraturan UU ITE terbaru dan sudah diakui oleh  pihak  yang  menaungi.  Setelah  ada  bukti  bahwa  situsnya  telah  memenuhi  syarat  dari  pihak Kominfo, pemilik situs wajib meminta izin kepada pemilik konten yang asli untuk pengunggahan karya lagunya  ke  internet  dan  wajib  membayar  royalti  kepada  pemilik  aslinya.  Hal  ini  dilakukan  untuk mengapresiasi pencipta dan sesuai dengan elemen penting dari Hak Cipta yang berupa hak ekonomi

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
yang dimiliki karya tersebut. Sehingga suatu karya cipta yang memiliki Hak Cipta dan ingin diunggah secara legal wajib mengikuti mekanisme dari kedua peraturan tersebut berupa peraturan Hak Cipta dan UU  ITE.  Berdasarkan  perbandingan  data-data  yang  penulis  dapatkan  perlindungan  hukum  yang dimaksud  disini  berupa  perlindungan  kepada  pencipta  dan  karya  cipta  dengan  memberikan  berupa pemberian  sanksi  terhadap  pihak uploader yang  telah  mengunggah  karya  pencipta  tersebut  secara illegal di internet dan mencuri konten seseorang tanpa meminta ijin untuk diunggah ke internet. Sesuai dengan Pasal 9 ayat 3 yang membahas hak ekonomi suatu karya cipta sudah ditegaskan dengan jelas bahwa karya cipta yang disebar untuk kepentingan komersial di dalam internet akan dikenakan sanksi berupa pembayaran ganti rugi ke pihak pemegang lisensi. Perlindungan yang didapatkan pemilik konten berupa penutupan situs oleh pihak yang berwenang diatur dalam pasal 56 Undang-undang No. 28 Tahun 2014,  dimana  pada  ayat  (1)  menyatakan  “Menteri  yang  menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  di bidang telekomunikasi dan informatika berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) dapat menutup konten, dan.atau hak akses pengguna yang melanggar Hak Cipta dan/atau Hak terkait dalam sistem elektronik dan menjadikan layanan sistem elektronik tidak dapat diakses.” Sehingga dari pembahasan rumusan masalah satu ini penulis menemukan bahwa perlindungan hukum yang didapatkan pencipta adalah adanya perlindungan atas karya ciptanya yang telah didaftarkan ke pihak yang berwenang dan diperkuat dengan tujuan untuk peningkatan atas hak moral dan eksploitasi atas hak ekonomi.

## Akibat Hukum Terhadap Uploader Yang Mengunggah Karya Cipta Lagu Tanpa Lisensi Dari Pencipta
Sesuai dengan hasil rumusan masalah diatas tadi bahwa karya cipta yang memiliki hak moral dan hak ekonomi yang dilanggar maka sudah pasti ada sanksi yang diberikan atau adanya akibat hukum atas pelanggaran tersebut. Suatu karya cipta yang sudah memiliki bukti asli tentang pencatatan karya di Lembaga yang berwenang maka dengan otomatis karya yang ingin dikomersilkan tersebut wajib untuk meminta ijin atas penggunaan karyanya yang diunggah ke internet. Tetapi di dalam penelitian ini saya menemukan  bahwa  kasus  terkait  Hak  Cipta  di  internet  kurang  diawasi  oleh  pihak  berwenang. Pelanggaran yang dianggap sepele oleh masyarakat ini bisa diselesaikan  sesuai keinginan pemegang Hak Cipta. Pelanggaran Hak Cipta bisa diselesaikan dengan sanksi pidana dan sanksi perdata. Jika suatu pelanggaran Hak Cipta terdapat delik aduan maka penyelesaian sengketa diselesaikan dengan sanksi pidana.  Melalui  delik  aduan  penyelesaian  sengketanya  berupa sanksi  pidana.  Pada  ketentuan  Pidana tersebut dijelaskan pada pasal 112 dan 113 dimana kedua pasal ini menyatakan dengan tegas pelanggar yang melanggar peraturan Hak Cipta yang bersifat komersial akan dijatuhi hukuman penjara maupun denda. Sedangkan penyelesaian sengketa melalui Hukum Perdata dilakukan dengan pembayaran ganti rugi. Akibat hukum dari pelanggaran Hak Cipta ini berupa pemabayaran ganti rugi ke pencipta yang berupa  pembayaran  royalty.  Penyelesaian  sengketa  pelanggaran  Hak  Cipta  diselesaikan  melalui pengadilan  Niaga.  Karena  hal  ini  penulis  mengetahui  akibat  hukum  yang  diterima  pihak uploader berupa  pembayaran  royalti  kepada  pemilik  atau  pemegang  Hak  Cipta.  Pemungutan  royalti  dan pembayaran ganti rugi ini dilakukan oleh Lembaga Manajemen Kolektif, dimana lembaga ini masih berwenang atas pemungutan royalti dan pembayaran ganti rugi berdasarkan jangka waktu karya tersebut diumumkan  oleh  pemegang  Hak  Cipta  sesuai  kontrak  dengan  Lembaga  Manajemen  Kolektif. Mekanisme pembayaran ganti rugi diawali dengan pengajuan kasus terkait pelanggaran yang dilakukan pihak uploader oleh  pihak  yang  dirugikan  ke  Pengadilan  Niaga.  Setelah  adanya  pengajuan  tersebut pihak  pengadilan  akan  mengadakan  penetapan  sementara  atas  kasus  yang  bersangkutan  dan  akan diputuskan seberapa besar pembayaran ganti rugi ke pihak uploader . Setelah diputuskan pihak uploader membayar kepada Lembaga Manajemen Kolektif dengan didampingi pemegang Hak Cipta yang asli sebagai  saksi  bahwa  pihak uploader telah  membayar  ganti rugi  yang  disebabkan.  Mencegah adanya pelanggaran diperlukan bukti pengunggahan karya tersebut legal di website -nya berupa permintaan ijin kepada pemilik konten asli dan dilakukannya perjanjian tertulis terkait royalti yang dibagikan kepada pemilik konten dan uploader . Jika persyaratan berupa permintaan ijin dan perjanjian tertulis dari kedua belah pihak sudah ada maka website yang menyebarkan karya cipta orang tersebut baru bisa dinyatakan tidak melanggar Hak Cipta. Situs yang telah diblokir oleh pihak Kominfo rata-rata proses pengunduhan lagunya  dilakukan  secara  langsung  tanpa  adanya  pihak  ketiga  sehingga  buktinya  sangat  sah  berupa pelanggaran  Hak  Cipta  karena  dianggap  mencuri  karya  milik  orang  lain  tanpa  ijin  pemilik  aslinya. Selain  itu  pihak  Kominfo  juga  akan  meneliti  lebih  lanjut  terkait  situs  download  lain  yang  belum
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
dianggap melanggar Hak Cipta. Dapat dinyatakan bahwa situs download yang melanggar Hak Cipta dapat dilihat berupa prosedur pengunggahan yang tidak sesuai peraturan Hak Cipta, pihak pengunggah juga tidak memiliki syarat yang sesuai untuk menyebarkan konten tersebut secara legal. Penulis juga menemukan bahwa peraturan Hak Cipta berupa mekanisme pengunggahan konten berupa lagu di situs internet yang penulis jelaskan di latar belakang belum ada dan masih dianggap biasa di Indonesia. Disini penulis mengetahui bahwa akibat hukum atau sanksi yang dapat diterima oleh pihak uploader akibat pelanggaran  ini  tertulis  dengan  jelas  pada  BAB  XIV  Undang-Undang  No.  28  Tahun  2014  tentang penyelesaian sengketa tepatnya pada Pasal 96, dimana bunyi dari ayat (1): “Pencipta, pemegang Hak Cipta dan/atau pemegang Hak Terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh Ganti Rugi.” Dari isi pasal diatas sudah dipastikan suatu permasalahan Hak Cipta dapat diselesaikan  melalui  Pengadilan  Niaga  yang  sesuai  atas  pelanggaran  yang  dilakukan  dan  suatu keputusan yang sudah memiliki amar putusan yang kuat maka pihak pelanggar wajib membayar ganti rugi  atau  royalti  kepada  pihak  yang  dirugikan.  (Widyopramono,  1992)  Sesuai  pasal  tersebut  dapat diketahui  bahwa  tindakan  pelanggaran  ini  dan  sangat  dianjurkan  diselesaikan  dengan  cara  perdata melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan yaitu Pengadilan Niaga karena hal ini  terkait  dengan  hak  moral  dan  hak  ekonomi  dari  pencipta.  (Emirzon,  2001).  Akibat  hukum  ini memberikan  peringatan  bagi  pihak uploader bahwa  tindakan  tersebut  merupakan  pelanggaran  Hak Cipta yang timbul atas tindakan yang sengaja, sanksi atau akibat hukum yang diperoleh pihak uploader juga berupa pembayaran ganti rugi.

## SIMPULAN
Berdasarkan pemabahasan serta hasil yang dipaparkan penulis maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
1. Perlindungan  hukum  yang  didapatkan  oleh  pencipta  harus  didukung  denga  adanya  bukti  atas pentingnya  hak  moral  dan  hak  ekonomi  karya  tersebut.  Cara  mendapatkan  hak  ekonomi  dalam suatu karya dimulai dengan adanya pencatatan dan pendaftaran resmi di lembaga yang berwenang. Hal ini diperkuat dengan peraturan yang menangani. Peraturan ini ada pada pasal 64, 65, dan 66 UU  No.  28  Tahun  2014.  Di  kedua  hak  tersebut  membuktikan  bahwa  suatu  karya  yang  sudah mendapat hak moral dan hak ekonomi secara resmi akan mendapat perlindungan hukum berupa pengakuan adanya karya tersebut milik seseorang dan yang ingin mengeksploitasi harus meminta ijin secara resmi ke pemiliknya agar tidak menimbulkan kerugian bagi pemilik aslinya. Inti dari rumusan masalah pertama ini yaitu perlindungan hukum yang didapat berupa bentuk pengakuan dan permintaan ijin ke pihak pencipta atas eksploitasi karya ciptanya.
2. Akibat hukum yang diberikan kepada pihak uploader, tertulis pada Pasal 96 (1) UU No. 28 Tahun 2014, di dalam inti pasal tersebut menyatakan bahwa pencipta yang mengalami kerugian ekonomi berhak  untuk  menerima  ganti  rugi  dari  pihak  yang  melanggar.  Hal  ini  dapat  dibuktikan  sesuai dengan perbuatan uploader yang mencuri karya orang lain dengan tujuan untuk dikomersilkan atau mencari keuntungan. Akan tetapi apabila pihak yang melanggar tidak mampu membayar ganti rugi yang  disebutkan  pihak  pengadilan  maka  tindakan  ini  otomatis  akan  dikenakan  sanksi  pidana dengan kurungan 1 sampai 5 tahun sesuai dengan pelanggaran hak yang dilakukan pihak uploader .

## SARAN
Adapun  saran  yang  penulis  dapatkan  berikan  atas  pemaparan  permasalahan  diatas  sebagai berikut :
1. Pihak  pemerintah  sebaiknya  mempertegas  peraturan  terkait  Hak  Cipta  yang  saat  ini  masih dianggap biasa oleh masyarakat luas. Adanya tambahan peraturan yang terkait Hak Cipta dan Teknologi,  misalnya  seperti  pengunggahan  konten  ke  internet.  Dari  pihak  teknologi  harus mempertegas persyaratan pengunggahan sebelum terjadinya pelanggaran Hak Cipta di ruang lingkup internet.
2. Sebaiknya  mekanisme  pembayaran  ganti  rugi  dan  sanksi  yang  diberikan  kepada  pihak pelanggar diperketat agar hal sepele yang merugikan pihak pencipta tidak terjadi secara terus menerus.
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)

## DAFTAR PUSTAKA BUKU
Budi, Agus Riswandi. 2004. Hak Kekayaan Intelektual Dan Budaya Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
Diantha, I Made Pasek. 2016, Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum , Prenada Media.
Emirzon,  Joni.  2001, Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  di  Luar  Pengadilan  (Negosiasi,  Mediasi, Konsiliasi &Arbitrase) , (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama).
Hariyani, Iswi. 2010, Prosedur Mengurus HAKI Yang Benar , (Jakarta: Pustaka Yustisia). Ishaq, H. 2017, Metode Penelitian dan Penulisan Skripsi Tesis Serta Disertasi , (Bandung: Alfabeta). Marzuki, Peter Mahmud. 2016, Penelitian Hukum , (Jakarta:Kencana). Margono,  Suyud  dan  Amir  Angkasa.  2002, Komersialisasi  Aset  Intelektual-Aspek  Hukum  Bisnis , (Jakarta:Grasindo).
Sitompul,  Asril.  2004, Hukum  Internet  (Pengenalan  Mengenai  Masalah  Hukum  Di  Cyberspace) , (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti).
Sunggono, Bambang. 2015, Metodelogi Penelitian Hukum , (Jakarta: PT Raja GrafindoPersada).

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Undang-Undang  No.  19  Tahun  2016 Tentang  Perubahan  Atas  Undang-undang  No.  11  Tahun  2008, Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2016  Nomor  251,  Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952.
Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.
19 Tahun 2002, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220.

## INTERNET
Fajrina,  Hani  Nur.  2015.  “Alasan  22  Situs  Musik  Bajakan  Diblokir  Pemerintah”, https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20151124084627-185-93630/alasan-22-situs- musik-bajakan-diblokir-pemerintah ,  diakses  pada  tanggal  23  Agustus  2020,  pukul  15.30 WITA

## JURNAL
Ariani, N. M. I., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Curanmor yang dilakukan Oleh Anak di Kabupaten Buleleng (Studi Kasus Perkara Nomor:
B/346/2016/Reskrim). Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (2), 71-80.
Astuti, N. K. N., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020). Implementasi Hak Pistole Terhadap Narapidana Kurungan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja. Jurnal Komunitas Yustisia , 3 (1), 37-47.
Brata, D. P., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Tinjauan Yuridis Asas Sidang Terbuka Untuk Umum Dalam Penyiaran Proses Persidangan Pidana. Jurnal Komunitas Yustisia , 3 (1), 330-339.
CDM, I. G. A. D. L., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku  Tindak  Pidana  Pembunuhan  (Studi  Kasus  Di  Pengadilan  Negeri  Singaraja  Dalam Perkara NO. 124/PID. B/2019/PN. SGR). Jurnal Komunitas Yustisia , 3 (1), 48-58.
Cristiana,  N.  K. M.  Y.,  Yuliartini,  N.  P.  R.,  &  Mangku,  D.  G.  S.  (2020).  Peran  Kepolisian  Sebagai Penyidik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Karangasem. Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (2), 78-87.
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
Dwiyanti, K. B. R., Yuliartini, N. P. R., SH, M., Mangku, D. G. S., & SH, L. M. (2019). Sanksi Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Putusan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Oleh Anggota Tni Atas Nama Pratu Ari Risky Utama). Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (1).
Hati, A. D. P., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Tinjauan Yuridis Terkait Permohonan Suntik  Mati  (Euthanasia)  Ditinjau  Dari  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana. Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (2), 134-144.
Parwati, N. P. E., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Kajian Yuridis Tentang Kewenangan Tembak  Di  Tempat  Oleh  Densus  88  Terhadap  Tersangka  Terorisme  Dikaitkan  Dengan HAM. Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (2), 191-200.
Pratiwi, L. P. P. I., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020). Pengaturan Terhadap Kedudukan Anak Di Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Jurnal Komunitas Yustisia , 3 (1), 13-24.
Prawiradana, I. B. A., Yuliartini, N. P. R., & Windari, R. A. (2020). Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum  Terhadap  Tindak  Pidana  Narkotika  Di  Kabupaten  Buleleng. Jurnal  Komunitas Yustisia , 1 (3), 250-259.
Purwanto, K. A. T., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap  Narapidana  Sebagai  Saksi  Dan  Korban  Di  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  II-B Singaraja. Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (2), 113-123.
Putra, A. S., Yuliartini, N. P. R., SH, M., Mangku, D. G. S., & SH, L. M. (2019). Sistem Pembinaan Terhadap  Narapida  Narkotika  Di  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  IIB  Singaraja. Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (1).
Putra,  I.  P.  S.  W.,  Yuliartini,  N.  P.  R.,  &  Mangku,  D.  G.  S.  (2020).  Kebijakan  Hukum  Tentang Pengaturan Santet Dalam Hukum Pidana Indonesia. Jurnal Komunitas Yustisia , 3 (1), 69-78.
Sanjaya, P. A. H., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Gedung Perwakilan Diplomatik Dalam Perspektif Konvensi Wina 1961 (Studi Kasus Ledakan Bom Pada Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Yang Dilakukan Oleh Arab Saudi Di Yaman). Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (1), 22-33.
Sant, G. A. N., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak  Pidana  Penyalahgunaan  Narkotika  di  Kabupaten  Buleleng. Jurnal  Komunitas Yustisia , 2 (3), 71-80.
Mangku,  D.  G.  S.  (2021).  Roles  and  Actions  That  Should  Be  Taken  by  The  Parties  In  The  War  In Concerning  Wound  and  Sick  Or  Dead  During  War  or  After  War  Under  The  Geneva Convention 1949. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) , 7 (1), 170-178.
Itasari, E. R. (2015). Memaksimalkan Peran Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia 1976 (TAC) Dalam Penyelesaian Sengketa di ASEAN. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) , 1 (1).
Itasari,  E.  R.  (2020).  Border  Management  Between  Indonesia  And  Malaysia  In  Increasing  The Economy In Both Border Areas. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) , 6 (1), 219-227.
Sugiadnyana, P. R., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020). Penyelesaian Sengketa Pulau Batu Puteh  Di  Selat  Johor  Antara  Singapura  Dengan  Malaysia  Dalam  Perspektif  Hukum Internasional. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) , 6 (2), 542-559.
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
Nasip, N., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Implementasi Pasal 14 Ayat (1) Undang- Undang  Nomor  12  Tahun  1995  Tentang  Pemsyarakatan  Terkait  Hak  Narapidana Mendapatkan Remisi Di Lembaga Pemasyasrakatan Kelas II B Singaraja. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) , 6 (2), 560-574.
Febriana, N. E., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020). Upaya Perlawanan (Verzet) Terhadap Putusan  Verztek  Dalam  Perkara  No.  604/PDT.  G/2016/PN.  SGR  Di  Pengadilan  Negeri Singaraja Kelas 1B. Ganesha Law Review , 2 (2), 144-154.
Dewi, I. A. P. M., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Anak Dalam Pelanggaran Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Di Kota Singaraja. Ganesha Law Review , 2 (2), 121-131.
Rosy,  K.  O.,  Mangku,  D.  G.  S.,  &  Yuliartini,  N.  P.  R.  (2020).  Peran  Mediasi  Dalam  Penyelesaian Sengketa  Tanah  Adat  Setra  Karang  Rupit  Di  Pengadilan  Negeri  Singaraja  Kelas 1B. Ganesha Law Review , 2 (2), 155-166.
Dana, G. A. W., Mangku, D. G. S., & Sudiatmaka, K. (2020). Implementasi UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang  Hak  Cipta  Terkait  Peredaran  CD  Musik  Bajakan  Di  Wilayah  Kabupaten Buleleng. Ganesha Law Review , 2 (2), 10