DOI http://dx.doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v4i4.266 e-ISSN 2721-2246 Published by
Rifa Institute
JSIM: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan p–ISSN: 2721-2491 e-ISSN : 2721-2246 Vol. 4, No. 4, September 2023
Urgensi Pembinaan dan Pengawasan Indikasi Geografis Wajit Sebagai Ciri Khas Masyarakat Cililin

## Rofi Abdul Aziz
Fakultas Hukum Universitas Islam Nusantara, Indonesia Email: rofiabziz@gmail.com

## Article Information
Submitted: 08 Agustus 2023 Accepted: 21 September 2023 Online  Publish: 21 September 2023

## Abstrak
Pemerintah  Daerah  adalah  kepala  daerah  sebagai  unsur  penyelenggara  di  bidang pembinaan  dan  pengawasan.  Pemerintahan  Daerah  yang  memimpin  pelaksanaan pembinaan terhadap sesuatau yang berhubungan dengan Indikasi Geografis. Dalam pelaksanaan  urusan  pembinaan  dan  pengawasan  tersebut  harus  melaksanakan prinsip  pemerintahan  yang  baik.  Hal  ini  penting  dalam  perlindungan  hukum terhadap  produk  yang  memiliki  ciri  khas  karena  faktor  wilayah  geografis  suatu daerah,  hanya  ada  di  daerah  tersebut  dan  tidak  dimiliki  di  daerah  lain.  Hal  ini menjadi  aset  daerah  yang  dapat  bermanfaat  bagi  kesejahteraan  masyarakat khususnya  UMKM  di  Desa  Cililin  Kabupaten  Bandung  Barat.  Berdasarkan  hasil penelitian  dapat  disimpulkan  bahwa  Indikasi  Geografis  sangat  penting  untuk mendapat perlindungan hukum. Hal ini dilakukan agar hak-hak alami yang dimiliki oleh pemegang hak dapat terjamin dan dapat terwujudnya rasa aman karena suatu produk yang dihasilkan oleh UMKM di daerah Cililin dan kreatifitas manusia yang memiliki  sesuatu  yang  khas  yang  tidak  dapat  ditemukan  di  tempat  lain  serta memiliki  reputasi  yang  dapat  meningkatkan  daya  saing  suatu  daerah  ini mendapatkan  perhatian  yang  lebih  dari  pemerintah  khususnya  pemerintah  daerah. Indikasi  Geografis  merupakan  Indikator  Kualitas.  Suatu  Indikasi  Geografis menunjukkan kepada konsumen
Kata  Kunci : pemerintah  daerah,  pembinaan  dan  pengawasan, indikasi geografis,

## Abstract
Regional  Government  is  the  head  of  the  region  as  an  organizing  element  in  the field  of  guidance  and  supervision.  Regional  Government  which  leads  the implementation  of guidance on something related to Geographical  Indications. In carrying  out  the  management  and  supervision  affairs,  the  principles  of  good governance must be implemented. This is important in legal protection of products that have distinctive characteristics due to the geographical area of an area, which only exist in that area and are not owned in other regions. This is a regional asset that can benefit the welfare of the community, especially UMKM in Cililin Village, West  Bandung  Regency.  Based  on  the  research  results,  it  can  be  concluded  that Geographical  Indications  are  very  important  to  obtain  legal  protection.  This  is done so that the natural rights owned by the right holders can be guaranteed and a sense  of  security  can  be  realized  because  a  product  produced  by  UMKM  in  the Cililin  area  and  human  creativity  has  something  unique  that  cannot  be  found anywhere  else  and  has  a  reputation  that  can  be  trusted.  Increasing  the competitiveness  of  a  region  is  getting  more  attention  from  the  government, especially local governments. Geographical  Indications are Quality Indicators. A Geographic Indication indicates to the consumer
Keywords:  local  government,  guidance  and  supervision,  geographical indication

## Pendahuluan
Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah adalah suatu bentuk usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara  efisien  dan  efektif  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  Pasal  53 (1) Indikasi Geografis dilindungi setelah Indikasi Geografis didaftar oleh Menteri. (2) Untuk memperoleh pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemohon Indikasi Geografis harus  mengajukan  Permohonan  kepada Menteri.  Dengan  tujuan  untuk  kesejahteraan  beserta kemaslahatan  masyarakat  di  dalam  bidang  eknomi,  ataupun  di  bidang  Indikasi  Geografis yaitu  mempertahankan  sesuatu  yang  sudah  menjadi  ciri  khas  daerah  masyarakat  tersebut (Elcaputera, 2021) .
Indikasi  Geografis  adalah  suatu  tanda  yang  menunjukkan  daerah  asal  suatu  barang dan/atau  produk  yang  karena  faktor  lingkungan  geografis  termasuk  faktor  alam,  faktor manusia  atau  kombinasi  dari  kedua  faktor  tersebut  memberikan  reputasi,  kualitas,  dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan (Yessiningrum, 2015) . Tanda  yang  digunakan  sebagai  Indikasi  Geografis  dapat  berupa  etiket  atau  label yang dilekatkan  pada  barang  yang  dihasilkan.  Tanda  tersebut  dapat  berupa  nama  tempat,  daerah, atau wilayah, kata, gambar, huruf, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut. Pemakai Indikasi Geografis adalah pihak yang mendapat izin dari pemegang Hak atas Indikasi Geografis yang terdaftar  untuk  mengolah  dan/atau  memasarkan  barang  dan/atau  produk  Indikasi  Geografis (Isnani, 2019) .
Adapun  salah  satu  UMKM  atau  Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah  yang  memiliki keterkaitan  dengan  suatu  Indikasi  Geografis  yaitu  makanan  Tradisional  Wajit  yang  cukup terkenal  dan  ini  juga  menjadi  salah  satu  ikon  dari  daerah  Cililin.  Wajit  Cililin  ini  menjadi suatu ikon yang mengindikasikan bahwa didaerah tersebut memang menjadi sentra atau pusat produksi  makanan  tradisional  yang  bermanfaat  bagi  sumber  perekonomian  masyarakat setempat, namun masih sangat lemah kesadaran masyarakat mengenai Indikasi Geografis ini. Maka  Pemerintah  Daerah  berperan  dalam  upaya  pengenalan  pentingnya  Indikasi  Geografis kepada  masyarakat,  karena  memiliki  hubungan  yang  sangat  erat  dengan  produksi  makanan tradisisonal tersebut  sehingga  jika  nanti  sudah  mendapatkan izin  Indikasi  Geografisnya  bisa digunakan sebagai bukti yang kuat dan sah dimata hukum

## Metode
Metode  penelitian  kualitatif  untuk  mengkaji  urgensi  pembinaan  dan  pengawasan indikasi  geografis  (IG)  Wajit  sebagai  ciri  khas  masyarakat  Cililin  akan  melibatkan  studi literatur  awal,  pemilihan  responden  yang  relevan,  wawancara  mendalam,  pengamatan partisipatif,  analisis  dokumen,  dan  analisis  tematik.  Data  dari  berbagai  sumber  akan digabungkan dan dibandingkan untuk meningkatkan validitas penelitian. Hasil penelitian ini akan  disusun  dalam  laporan  mendalam  yang  mencakup  temuan-temuan  kualitatif,  analisis, serta  interpretasi,  memberikan  pemahaman  yang  dalam  tentang  urgensi  pembinaan  dan pengawasan  IG  Wajit  dari  perspektif  subjektif  dan  budaya  masyarakat  Cililin,  yang  dapat mendukung pelestarian dan pengembangan IG tersebut (Sugiyono, 2017) .

## Hasil dan Pembahasan
Indikasi  geografis  adalah  indikasi  atau  tanda  yang  dilekatkan  pada  suatu  barang  yang berasal  dari  suatu  tempat,  wilayah  atau  geografis  tertentu  yang  menunjukkan  kualitas  serta sebagai ikon yang dimiliki Daerah tertentu dan tidak ditemukan di Daerah lain, adapun faktor alam atau manusia yang dijadikan sebagai pelengkap pada barang yang dihasilkan (Anasis & Sari,  2015) .  Tanda  yang  dipakai  sebagai  indikasi  geografis  dapat  berupa  nama  tempat,
daerah, wilayah, kata, gambar atau kombinasinya. Perlindungan produk-produk barang yang dihasilkan berkaitan dengan indikasi geografis meliputi berbagai jenis produk yang diperoleh dari  alam,  produk  hasil  pertanian,  karya  seni,  makanan  khas  dan  sebagainya (Djaja,  2013; Svinarky & Husna, 2016) .
Indikasi  asal  adalah  tanda  yang  memenuhi  ketentuan  tanda  indikasi  geografis  yang tidak didaftarkan atau semata-mata menunjukkan asal suatu barang atau jasa (Djaja, 2013) . Berdasarkan (Pemerintah Pusat, 2016) tentang Merek dan Indikasi Geografis, hak atas indikasi  geografis  adarah  hak  eksklusif  yang  diberikan  oleh  negara  kepada  pemegang  hak lndikasi  geografis  yang  terdaftar,  selama  reputasi,  kualitas,  dan  karakteristik  yang  menjadi dasar  diberikannya  pelindungan  atas  indikasi  geografis  tersebut  masih  ada.  Dalam  indikasi geografis  terdapat  hak-hak  yang  memungkinkan  untuk  mencegah  penggunaan  oleh  pihak ketiga  yang  produknya  tidak  sesuai  dengan  standar  yang  berlaku.  Perlindungan  indikasi geografis menjadi penting karena indikasi geografis juga merupakan hak milik yang memiliki nilai  ekonomis,  sehingga  perlu  mendapat  perlindungan  hukum.  Indikasi  geografis  juga merupakan  tanda  pengenal  atas  barang  yang  berasal  dari  wilayah  tertentu  atau  nama  dari barang yang dihasilkan dari suatu wilayah tertentu dan secara tegas tidak bisa dipergunakan untuk produk sejenis yang dihasilkan dari wilayah lain.
Selain  itu,  indikasi  geografis  juga  dapat  menjadi  indikator  kualitas  yang menginformasikan  kepada  konsumen  bahwa  barang  tersebut  dihasilkan  dari  suatu  lokasi tertentu  dimana  pengaruh  alam  sekitar  menghasilkan  kualitas  barang  dengan  karakteristik tertentu  yang  terus  dipertahankan  reputasinya (Irawan,  2017) .  Indikasi  geografis  dapat  juga merupakan  strategi  bisnis  yang  dapat  memberikan  nilai  tambah  komersial  terhadap  produk karena orisinalitasnya dan limitasi produk yang tidak bisa diproduksi daerah lain.
Permohonan  indikasi  geografis  tidak  dapat  didaftar  jika  (i)  bertentangan  dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum,  (ii)  menyesatkan  atau  memperdaya  masyarakat  mengenai  reputasi,  kualitas, karakteristik,  asal  sumber,  proses  pembuatan  barang,  dan/atau  kegunaannya,  serta  (iii) merupakan nama yang telah digunakan sebagai varietas tanaman dan digunakan bagi varietas tanaman  yang  sejenis,  kecuali  ada  penambahan  padanan  kata  yang  menunjukkan  faktor indikasi geografis yang sejenis.
Secara lebih lanjut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis  juga  mengatur  bahwa  pembinaan  indikasi  geografis  dilakukan  oleh  pemerintah pusat dan / atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
Pembinaan  dimaksud  meliputi  persiapan  untuk  pemenuhan  persyaratan  permohonan indikasi  geografis,  permohonan  pendaftaran  indikasi  geografis,  pemanfaatan  dan komersialisasi  indikasi  geografis,  sosialisasi  dan  pemahaman  atas  perindungan  indikasi geografis,  pemetaan  dan  inventarisasi  potensi  produk  indikasi  geografis,  pelatihan  dan pendampingan,  pemantauan,  evaluasi,  dan  pembinaan,  perlindungan  hukum;  serta  fasilitasi pengembangan, pengolahan, dan pemasaran barang dan / atau produk indikasi geografis.
Pengawasan indikasi geografis dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai  dengan  kewenangannya,  serta  dapat  pula  dilakukan  oleh  masyarakat.  Pengawasan dilakukan  untuk  menjamin  tetap  adanya  reputasi,  kualitas,  dan  karakteristik  yang  menjadi dasar  diterbitkannya indikasi  geografis  dan  mencegah  penggunaan  indikasi  geografis  secara tidak sah.
Sementara  itu  Indikasi  Geografis  juga  memiliki  keterkaitan  dengan  perekonomian masyarakat di daerah tersebut maka dari ini sangat penting bagi Pemerintah dan Masyarakat setempat  bekerjasama  untuk  mewujudkannya,  sebagai  pengimplementasian  dari  HKI  atau Hukum Kekayaan Intelektual yang salah satunya membahas tentang Indikasi Geografis.
Berikut  ini  adalah  Persyaratan  Pendaftaran  Indikasi  Geografis  Berdasarkan  Peraturan
Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis Dengan diberlakukannya PP. 51  Tahun  2007  pada  tanggal  4  September  2007  sebagai  aturan  pelaksanaan  dari Undangundang Nomor 15 Tahun 2001 yang mengatur perlindungan Indikasi-Geografis maka hal  tersebut  telah  membuka  jalan  untuk  bisa  didaftarkannya  produk-produk  Indikasi Geografis  di  tanah  air (Sukriono,  2022) . Peraturan  Pemerintah  No.  51  Tahun  2007  memuat ketentuan-ketentuan mengenai tatacara pendaftaran Indikasi-Geografis adapun tahap tatacara dapat dikelompokkan menjadi:
(a) Tahap  Pertama:  Mengajukan  Permohonan  Setiap  Asosiasi,  produsen  atau  organisasi yang  mewakili  produk  Indikasi  Geografis  dapat  mengajukan  permohonan  dengan memenuhi persyaratan– persyaratan yaitu dengan melampirkan:
1. Permohonan  diajukan  secara  tertulis  dalam  bahasa  Indonesia  oleh  Pemohon  atau melalui  Kuasanya  dengan  mengisi  formulir  dalam  rangkap  3  (tiga)  kepada Direktorat Jenderal;
2. Surat kuasa khusus, apabila Permohonan diajukan melalui Kuasa;
3. Bukti Pembayaran Biaya;
4. Buku Persyaratan yang terdiri atas;
i. Nama Indikasi-geografis dimohonkan pendaftarannya;
ii. Nama barang yang dilindungi oleh Indikasi-geografis;
iii. Uraian  mengenai  karakteristik  dan  kualitas  yang  membedakan  barang tertentu  dengan  barang  lain  yang  memiliki  kategori  sama,  dan  menjelaskan tentang hubungannya dengan daerah tempat barang tersebut dihasilkan;
iv. Uraian mengenai lingkungan geografis serta faktor alam dan faktor manusia yang  merupakan  satu  kesatuan  dalam  memberikan  pengaruh  terhadap kualitas atau karakteristik dari barang yang dihasilkan;
v. Uraian tentang batas -batas daerah dan/atau peta wilayah yang dicakup oleh Indikasi-geografis;
vi. Uraian  mengenai  sejarah  dan  tradisi  yang  berhubungan  dengan  pemakaian Indikasi-  geografis  untuk  menandai  barang  yang  dihasilkan  di  daerah tersebut,  termasuk  pengakuan  dari  masyarakat  mengenai  Indikasi-geografis tersebut;
vii. Uraian  yang  menjelaskan  tentang  proses  produksi,  proses  pengolahan,  dan proses pembuatan yang digunakan sehingga memungkinkan setiap produsen di  daerah  tersebut  untuk  memproduksi,  mengolah,  atau  membuat  barang terkait;
viii. Uraian  mengenai  metode  yang  digunakan  untuk  menguji  kualitas  barang yang dihasilkan; dan
ix. Label yang digunakan pada barang dan memuat Indikasi-geografis.
x. Uraian tentang batas-batas daerah dan/atau peta wilayah yang dicakup oleh Indikasi-geografis  yang  mendapat  rekomendasi  dari  instansi  yang berwenang.
5. Tahap  Kedua:  Pemeriksaan  Administratif  Pada  tahap  ini  pemeriksa  melakukan pemeriksaan  secara  cermat  dari  permohonan  untuk  melihat  apabila  adanya kekurangan-kekurangan  persyaratan  yang  diajukan.  Dalam  hal  adanya  kekurangan Pemeriksa  dapat  mengkomunikasikan  hal  ini  kepada  pemohon  untuk  diperbaiki dalam  tenggang  waktu  3  (tiga)  bulan  dan  apabila  tidak  dapat  diperbaiki  maka permohonan tersebut ditolak.
6. Tahap  Ketiga:  Pemeriksaan  Substansi  Pada  tahap  ini  permohonan  diperiksa. Permohonan  Indikasi  geografis  dengan  tipe  produk  yang  berbeda-beda,  Tim  Ahli yang  terdiri  dari  para  pemeriksa  yang  ahli  pada  bidangnya  memeriksa  isi  dari pernyataan-pernyataan yang telah diajukan untuk memastikan kebenarannya dengan
pengkoreksian,  setelah  dinyatakan  memadai  maka  akan  dikeluarkan  Laporan Pemeriksaan yang usulannya akan disampaikan kepada Direktorat Jenderal.
7. Tahap  Keempat:  Pengumuman  Dalam  jangka  waktu  paling  lama  10  (sepuluh)  hari sejak  tanggal  disetujuinya  Indikasi-geografis  untuk  didaftar  maupun  ditolak, Direktorat  Jenderal  mengumumkan  keputusan  tersebut  dalam  Berita  Resmi Indikasigeografis  selama  3  (tiga)  bulan. Pengumuman  akan  memuat  hal-hal antara lain: nomor Permohonan, nama lengkap dan alamat Pemohon, nama dan alamat
(b) Kuasanya,  Tanggal  Penerimaan,  Indikasi-geografis  dimaksud,  dan  abstrak  dari  Buku Persyaratan.
1. Tahap  Ke  Lima:  Oposisi  Pendaftaran.  Setiap  orang  yang  memperhatikan  Berita Resmi  Indikasi  geografis  dapat  mengajukan  oposisi  dengan  adanya  Persetujuan Pendaftaran  Indikasi  Geografis  yang  tercantum  pada  Berita  Resmi  Indikasi Geografis.  Oposisi  diajukan  dengan  membuat  keberatan  disertai  dengan  alasan- alasannya  dan  pihak  pendaftar  /  pemohon  Indikasi  geografis  dapat  mengajukan sanggahan atas keberatan tersebut.
2. Tahap  Ke  Enam:  Pendaftaran  Terhadap  Permohonan  Indikasi  Geografis  yang disetujui dan tidak ada oposisi atau sudah adanya keputusan final atas oposisi untuk tetap  didaftar.  Tanggal  pendaftaran  sama  dengan  tanggal  ketika  diajukan  aplikasi. Direktorat  Jenderal  kemudian  memberikan  sertifikat  Pendaftaran  Indikasi Geografis, Sertifikat dapat diperbaiki apabila terjadi kekeliruan.
3. Tahap Ketujuh: Pengawasan terhadap Pemakaian Indikasi-Geografis Pada Tahap ini Tim  Ahli  Indikasi-geografis  mengorganisasikan  dan  memonitor  pengawasan terhadap  pemakaian  Indikasi-geografis  di  wilayah  Republik  Indonesia.  Dalam  hal ini  berarti  bahwa  Indikasi  Geografis  yang  dipakai  tetap  sesuai  sebagaimana  buku persyaratan yang diajukan.
4. Tahap  Kedelapan:  Banding  Permohonan  banding  dapat  diajukan  kepada  Komisi Banding  Merek  oleh  Pemohon  atau  Kuasanya  terhadap  penolakan  Permohonan dalam  jangka  waktu  3  (tiga  Bulan)  sejak  putusan  penolakan  diterima  dengan membayar biaya yang telah ditetapkan.
HKI  atau  Hukum  Kekayaan  Intelektual  memiliki  peranan  yang  penting  dalam pengenalan  indikasi  geografis,  salah  satunya  Indikasi  Geografis  yang  ada  di  daerah  Cililin Kabupaten  Bandung  Barat,  yang  memiliki  ikon  atau  ciri  khusus  yaitu  makanan  tradisional “Wajit”.  Dari  penelitian  yang  kami  lakukan,  kami  dapat  mengamati  bahwa  belum  adanya pengetahuan  masyarakat  di  Daerah  Cililin  tentang  pentingnya  Indikasi  Geografis  yang berhubungan  tentang  hukum/hak  kepemilikan  yang  sah  agar  tidak  diakui  oleh  daerah  lain, jika  sudah  didaftarkan  maka  apabil  terjadi  sengketa  dan  pemlagiatan  hal  tersebut  kita  bisa berkuasa  melaporkannya  ke  Dirjen  HKI,  agar  si  pelaku  pemlagiatan  mendapatkan  sanksi yang  sesuai.dengan  apa  yang  dilakukannya,  sebagai  contoh  kongkridnya  makanan Tradisional  “Wajit”  diakui  oleh  daerah  lain  yang  juga  sebagai  sentra  makanan  khas  daerah lain,  maka  pemilik  Indikasi  Geografis  yang  sudah  terdaftar  bisa  menggugatnya  dan  sah dimata hukum

## Kesimpulan
Indikasi  geografis  adalah  indikasi  atau  tanda  yang  dilekatkan  pada  suatu  barang  yang berasal  dari  suatu  tempat,  wilayah  atau  geografis  tertentu  yang  menunjukkan  kualitas  serta sebagai  ikon  yang  dimiliki  Daerah  tertentu,  berfungsi  juga  sebagai  ikon  daerah  tersebut. Permohonan  indikasi  geografis  tidak  dapat  didaftarkan  sesuai  dengan  ideologi  negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum. Kegiatan
Pembinaan dan Pengawasan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah  berjalan  secara  efisien  dan  efektif  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan.

## BIBLIOGRAFI
Anasis, A. M., & Sari, M. Y. A. R. (2015). Perlindungan indikasi geografis terhadap damar mata  kucing  (shorea  javanica)  sebagai  upaya  pelestarian  hutan  (studi  di  kabupaten pesisir barat propinsi lampung). Jurnal Hukum Ius Quia Iustum , 22 (4), 566–593. Djaja,  H.  (2013).  Perlindungan  Indikasi  Geografis  Pada  Produk  Lokal  Dalam  Sistem Perdagangan Internasional. Jurnal Cakrawala Hukum , 18 (2).
Elcaputera,  A.  (2021).  Kewenangan  pengawasan  pemerintah  provinsi  terhadap penyelenggaraan  pemerintahan  kabupaten/kota  berdasarkan  undang-undang  nomor  23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Al Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam , 6 (1), 22–38. Irawan, C. (2017). Pendaftaran Indikasi Geografis Sebagai Instrumen Perlindungan Hukum Dan Peningkatan Daya Saing Produk Daerah Di Indonesia .
Isnani,  I.  I.  (2019).  Identifikasi  Dan  Pemanfaatan  Indikasi  Geografis  dan  Indikasi  Asal Melalui  Program  Pembinaan  Pada  Masyarakat. Jurnal  Pengabdian  Hukum  Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI , 2 (1), 39–45. Pemerintah Pusat. (2016). Undang-undang (UU) tentang Merek dan Indikasi Geografis. Jdih Bpk Ri , l , 1–51. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/37595/uu-no-20-tahun-2016 Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatis dan R&D . Alfabeta, CV. Sukriono,  D.  (2022).  Implementasi  Ketentuan  Pasal  12  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor 51 Tahun 2007 sebagai Dasar Pembentukan Kawasan Pertanian Terpadu. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan , 7 (2), 335–341.
Svinarky,  I.,  &  Husna,  L.  (2016).  Upaya  Perolehan  Hak  Atas  Indikasi  Geografis  Terhadap Kerajinan Batik Dengan Corak � Batik Gonggong � Di Kepulauan Riau. Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Udayana , 63 , 206.
Yessiningrum, W. R. (2015). Perlindungan hukum indikasi geografis sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual. Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan , 3 (1).

## Copyright holder:
Rofi Abdul Aziz (2023)

## First publication right:
Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan
This article is licensed under: Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)