## MADANI
Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 10 No 3 (2018): Desember 2018 (P-ISSN 2085 - 143X) (E-ISSN 2620 - 8857)
Aksi Kamisan Sebagai Representasi Civil Society dan Respon Pemerintah Era Susilo Bambang Yudhoyono Menyikapi Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Masa Lampau

## Rendy Adiwilaga
Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bale Bandung, Kabupaten Bandung, Indonesia rendyadiwilaga@gmail.com

## Abstrak
Penelitian ini dilatar belakangi adanya fenomena aksi damai rutin setiap hari kamis di depan istana negara, yang biasa disebut aksi kamisan. Kamisan sendiri dilatar belakangi oleh  sikap  pemerintah  yang  terus  diam  menyikapi  dan  menindaklanjuti  pelanggaran  Hak Asasi  Manusia  (HAM)  di  bumi  nusantara. Dalam  penelitian  ini,  Penulis  menggunakan  teori aksi sosial yang dikemukakan Kotler 5C, yaitu Cause, Change Agency, Change target, Channel, dan  Change  Strategy.  Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penulisan  penelitian  ini adalah  metode  penelitian  deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  Jaringan  Solidaritas  Korban  untuk  Keadilan  (JSKK)  didominasi  oleh korban  keadilan.  Kemudian  sasaran,  yang  pertama  ialah,  agar  presiden  membentuk keputusan  presiden  terkait  penyelesaian  kasus  pelanggaran  HAM  di  indonesia  yang  belum terselesaikan,  serta  berinisiatif  kembali  menjalankan  pengadilan  adhoc  untuk  mengadili tersangka-tersangka  yang  kini  bebas  tanpa  peradilan.  Kemudian  jaksa  agung  yang diharapkan  mampu  objektif  untuk  kemudian  memutuskan  kasus-kasus  pelanggaran  HAM yang terjadi dan belum terselesaikan ini sebagai pelanggaran HAM berat, dan yang terakhir ialah  agar  DPR  berinisiatif  merekomendasikan  perumusan  keppres  kepada  presiden. Terakhir,  sasaran  berikutnya  ialah  masyarakat  “mengingatkan”  pemerintah  dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM di indonesia. Sayangnya,  aksi kamisan ini masih lemah dari  segi  kualitas  dan  kuantitas,  mengingat  kordinasi  antar  anggota  aksi  kamisan  sendiri masih lemah, ditunjang oleh pemerintah yang menjadi tersangka impunitas, yang kemudian pada akhirnya menghasilkan tujuan gerakan yang sulit dicapai.

## Kata kunci: Gerakan Sosial, Kamisan, Hak Asasi Manusia

## Abstract
This research is motivated by the phenomenon of routine peaceful actions every Thursday in front  of  the  state  palace,  which  is  commonly  called  the  kamisan  action.  Kamisan  itself  was motivated by the attitude of the government which kept quietly addressing and following up on  violations of  Human  Rights (HAM)  in  the  archipelago.  In  this study,  the  author  uses  the theory of social action proposed by Kotler 5C, namely Cause, Change Agency, Target Change, Channel, and Change Strategy. The research method used in writing this study is a descriptive research method with a qualitative approach. The results of the study showed that the Victim Solidarity Network for Justice (JSKK) was dominated by victims of justice. Then the target, the first  is,  so  that  the  president  will  form  a  presidential  decree  related  to  resolving  cases  of human rights violations in Indonesia that have not been resolved, and take the initiative to re-

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 10 No 3 (2018): Desember 2018
run the adhoc court to try suspects who are now free without trial. Then the attorney general is  expected  to  be  able  to  objectively  decide  the  cases  of  human  rights  violations  that  have occurred and have not been resolved as gross human rights violations, and the last is for the DPR to take the initiative to recommend the presidential decree to the president. Finally, the next  target  is  that  the  community  "reminds"  the  government  in  resolving  cases  of  human rights  violations  in  Indonesia.  Unfortunately,  this  kamisan  action  is  still  weak  in  terms  of quality and quantity, considering that the coordination between the members of the Kamisan action itself is still weak, supported by the government who is a suspect of impunity, which in the end produces movement goals that are difficult to achieve.
Keywords: Social Movement, Kamisan, Human Right.

## Pendahuluan
Demokrasi dewasa ini dinilai telah menjadi  konsep  yang  paling  ideal  dalam tatanan  sosio-politik  global.  Demokrasi mulai  berkembang  secara  pesat  pasca berakhirnya perang dunia II, dimana hal tersebut  diiringi  dengan  kemenangan demokrasi liberal sebagai kekuatan baru dunia  yang  solutif.  Demokratisasi  mulai menyebar  ke  seluruh  penjuru  dunia secara  pesat.  Hal  ini  disebabkan  masih mahalnya  kebebasan  dalam  berserikat, berkumpul  serta  menyatakan  pendapat dalam kehidupan bernegara.
Secara teoritis, demokrasi tercermin  dari  makna  umum  demokrasi itu sendiri,  diantaranya  ialah  (1) adanya perlindungan  hak  asasi  manusia,  (2) menjunjung  tinggi  hukum,  (3)  tunduk terhadap  kemauan  rakyat,  (4)  adanya perlindungan terhadap kelompok- kelompok  minoritas,  dan  (5)  supremasi sipil atas militer. (Budiyanto, 2005: 53)
Di Indonesia, perkembangan demokrasi  telah  mengalami  dinamika pasang  surut  yang  sangat  luar  biasa. Selama  73  tahun  berdirinya  Republik Indonesia,  kita  banyak  dihadapkan terhadap  permasalahan  yang  berkaitan dengan bagaimana mempertinggi tingkat kehidupan ekonomi di samping membina
kehidupan  sosial  dan  politik  yang demokratis,  terlebih  dalam  masyarakat yang  beraneka  ragam  pola  budayanya. Perkembangan  demokrasi  seutuhnya  di Indonesia  diawali  sejak  runtuhnya pemerintahan Orde Baru dengan demokrasi  pancasila  nya.  Selama  32 tahun  orde  baru  berkuasa,  rezim menghadirkan karakteristik politik utama,  yaitu:  (1)  Lembaga  kepresidenan yang terlampau dominan; (2). Rendahnya kesetaraan di antara lembaga tinggi  Negara;  (3).  Rekruitmen  politik yang  tertutup;  (4).  Birokrasi  sebagai instrument  kekuasaan;  (5).  Kebijakan publik  yang  tidak  transparan;  (6). Sentralisasi; (7). Implementasi HAM yang masih rendah; (8). Sistem peradilan yang tidak  independen.  (Affan  Gaffar,  2002: 149).
Karakteristik tersebut pada akhirnya  menjadi  sebuah  titik  tolak untuk  melakukan  perubahan  dalam konteks  ketatanegaraan  yang  dikenal dengan  istilah  reformasi.  Konsekuensi dari  reformasi  itu  sendiri  salah  satunya ialah  tuntutan  keterbukaan  informasi dari  masyarakat  yang  sebelumnya menjadi  sorotan  kelas  dua  dominasi pemerintahan rezim.
Berdasarkan undang-undang Republik  Indonesia  Nomor  14  tahun

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 10 No 3 (2018): Desember 2018
2008  tentang  keterbukaan  informasi publik, pasal 3 menyebutkan bahwa: (1). menjamin  hak  warga  negara  untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan  publik,  program  kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik; (2) mendorong partisipasi masyarakat dalam  proses  pengambilan  kebijakan publik;  (3)  meningkatkan  peran  aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan  publik  dan  pengelolaan  badan publik  yang  baik;  (4)  mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang  transparan,  efektif  dan  efisien, akuntabel  serta  dapat  dipertanggung jawabkan; (5) mengetahui alasan kebijakan  publik  yang  mempengaruhi hajat  hidup  orang  banyak.  (Lihat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik)
Pada  prosesnya  kemudian,  regulasi tersebut  menjadi  landasan  hukum  yang cukup  kuat  bagi  masyarakat  yang berusaha  menyuarakan  aspirasi  hak asasi  mereka  masing-masing.  Pasca kedigdayaan  rezim  yang  pada  beberapa kasus  banyak  menyita  kebebasan berpendapat masyarakat, tuntutan masyarakat terkait penyelesaian
pelanggaran  hak  asasi  manusia  semakin menjamur  secara  sporadis.  Banyak diantaranya  telah  diperhatikan  proses penyelesaiannya,  namun  banyak  juga diantara kasus mereka yang sampai detik ini  belum  terselesaikan  sedikit  pun.
Berikut adalah data pelanggaran HAM di Indonesia  yang  belum  terselesaikan hinga era reformasi menurut departemen litbang kontraS.
Tabel 1.1
Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu yang Belum Tersentuh Proses Hukum
N o Nama Kasus Th Jumlah Korban Keterangan 1   Pemba ntaian massal 1965 196 5- 197 0 1.500.000   Korban sebagian besar merupakan anggota  PKI,  atau ormas yang dianggap  berafiliasi dengannya seperti SOBSI, BTI, Gerwani,  PR,  Lekra, dll.  Sebagian  besar dilakukan  di  luar proses  hukum  yang sah 2   Penem bakkan misteri us “Petrus ” 198 2- 198 5 1.678 Korban sebagian besar merupakan tokoh kriminal, residivis, atau mantan kriminal. Operasi  militer  ini bersifat  illegal  dan dilakukan tanpa identitas institusi yang jelas 3   Kasus di Timor Timur pra Referen dum 197 4- 199 9 Ratusan ribu Dimulai  dari  agresi militer  TNI  (Operasi Seroja) terhadap pemerintahan Fretilin  yang  sah  di Timor  Timur.  Sejak itu  TimTim  selalu menjadi daerah operasi  militer  rutin yang rawan terhadap tindak kekerasan aparat RI. 4   Kasus- kasus di Aceh pra DOM 197 6- 198 9 Ribuan Semenjak dideklarasikannya GAM oleh Hasan Di Tiro,  Aceh  selalu menjadi
daerah

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 10 No 3 (2018): Desember 2018
operasi militer dengan intensitas kekerasan yang tinggi. 5   Kasus- kasus di Papua 196 6- 200 7 Ribuan Operasi militer intensif dilakukan oleh TNI untuk menghadapi OPM. Sebagian lagi berkaitan dengan masalah  penguasaan sumber  daya  alam, antara perusahaan tambang internasional,  aparat negara,  berhadapan dengan penduduk lokal 6   Kasus Dukun Santet Banyu wangi 199 8 puluhan Adanya pembantaian terhadap tokoh masyarakat yang dituduh dukun santet. 7   Kasus Marsin ah 199 5 1 Pelaku utamanya tidak tersentuh, sementara orang lain dijadikan kambing hitam. Bukti keterlibatan  (represi) militer di bidang perburuhan. 8   Kasus Buluku mba 200 3 2 orang tewas, puluhan orang ditahan dan luka- luka. Insiden  ini  terjadi karena  keinginan  PT London Sumatera untuk melakukan perluasan area perkebunan  mereka, namun masyarakat menolak upaya tersebut.
(sumber: Litbang KontraS, 2007)
Belum  lagi  kasus  lain  yang  sedikit diperhatikan  oleh  pemerintah.  Seperti kasus  penculikan  aktivis  1998,  tragedi penembakan mahasiswa trisakti, penyerbuan  kantor  PDI  pro  Megawati (kudatuli),  Semanggi  I  dan  Semanggi  II,
serta  kasus  lainnya.  Secercah  harapan menghampiri  korban  kasus  pelanggaran HAM  terkait,  terlebih  ketika  pada  tahun 2004,  pengadilan ad  hoc untuk pelanggaran HAM pada masa pemerintahan  Soeharto  diselenggarakan sebagai  syarat  pemerintahan  yang demokratis. Sayangnya, pengadilan tersebut tidak berjalan dengan efektif.
Para  korban  pelanggaran  HAM kemudian  kembali  mengalami  kerugian- kerugian  yang  sewajarnya  tidak  mereka dapatkan.  Hak-hak  mereka  kembali terbendung  oleh  ketidak  mampuan pemerintah dalam memberikan advokasi bagi warganya yang mengalami kerugian baik dari segi materil maupun formil. Hal tersebut jelas sangat menyalahi pasal 28 UUD  1945  yang  berbunyi:  “setiap  orang berhak  dan  bebas  dari  perlakuan  yang bersifat  diskriminatif  atas  dasar  apapun dan  berhak  mendapatkan  perlindungan terhadap  perlakuan  yang  bersifat diskriminatif itu.”
Sepanjang  reformasi  bergulir, para  pemimpin  republik  yang  silih berganti memimpin negeri, tidak memperlihatkan  keberpihakkan  mereka terhadap proses penegakan HAM ke arah yang  lebih  serius.  Peristiwa-peristiwa krusial  seperti  peristiwa  1965,  tragedi Tanjung  Priok,  tragedi  27  Juli  1996, Semanggi  I  dan  II,  tragedi  Trisakti,  dan

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 10 No 3 (2018): Desember 2018
yang terakhir kasus pembunuhan aktivis HAM  yaitu  Munir,  sampai  saat  ini  masih membeku  dalam  peti  es  yang  bahkan kunci  nya  saja  hilang  entah  dimana. Asumsi  penulis,  Negara  seakan  menjadi tersangka  impunitas  karena  terus mengabaikan  penuntasan  kasus-kasus tersebut.
Kondisi ini pada akhirnya melatar belakangi perlawanan nyata dari sebuah kelompok  yang  menamakan  diri  mereka Jaringan  Solidaritas  Korban  untuk Keadilan  (JSKK).  JSKK  merupakan  suatu gerakan  massa  yang  aktif  sejak  tahun 2007,  dan  terdiri  dari  wanita  secara keseluruhan dalam menjalankan aksinya, yang  memiliki  latar  belakang  kasus penghilangan  hak  asasi  yang  sangat krusial.  Dengan  latar  belakang  masing- masing,  adanya  tuntutan  yang  harus dipenuhi,  serta  bantuan  advokasi  dari pihak  KontraS,  mereka  berkumpul membentuk  suatu  kelompok  atau gerakan  massa.  Terinspirasi  dari  aksi “Plaza  De  Mayo”  tentang  aksi  tiap  hari Selasa,  yang  di  lakukan  ibu-ibu  yang anaknya  menjadi  korban  penculikan rezim  di  Argentina,  mereka  melakukan aksi  nyata  melalui  aksi  diam  di  bawah payung  hitam  setiap  hari  Kamis, bertempat di depan istana negara.
Beberapa diantaranya ialah Neneng,  korban  kasus  sengketa  tanah
rumpin,  konflik  agraria  antara  warga sekitar dengan TNI angkatan udara. Serta Sumarsih,  seorang  pensiunan  PNS  yang anaknya,  Wawan,  tewas  ditembak Brimob  di  kampus  Atmajaya.  Kemudian Wanmayetti,  seorang  ibu  yang  ayahnya hilang  pada  peristiwa  Priok  pada  tahun 1984  dan  sampai  sekarang  belum ditemukan.  Belum  lagi  korban-korban lainnya, baik itu wanita yang mengalami pelecehan karena tertuduh masuk dalam keanggotaan  Gerwani  dan  diperlakukan tidak  manusiawi,  korban  kekerasan  TNI dalam operasi militer di Aceh, kesemuanya, para korban yang mengalami  perampasan  hak  asasi, bergabung  membentuk  aksi  diam  setiap hari  kamis,  yang  biasa  disebut  aksi kamisan dan dikomandoi oleh Sumarsih.
Sayangnya,  dari  hari  ke  hari, aktivitas pergerakan semakin mengendur  baik  dari  segi  kuantitas maupun  kualitas.  Hal  ini  terlihat  dari jumlah  pelaku  aksi  yang  semakin berkurang  beberapa  tahun  terakhir. Beberapa diantaranya kebanyakan mundur  dari  aksi  diduga  karena  kondisi fisik  serta  tidak  adanya  respon  dari pemerintah  yang  tak  kunjung  datang. Ada  dugaan  bahwa  gerakan  ini  tidak berpengaruh karena tidak adanya respon pemerintah seperti yang diharapkan.

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 10 No 3 (2018): Desember 2018

## Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode  penelitian  deskriptif  dengan pendekatan  kualitatif.  Pemilihan  metode kualitatif  dilakukan  karena  penelitian kualitatif  lah  yang  menurut  penulis paling  sesuai  untuk  meneliti  bagaimana gambaran  gerakan  sosial.  Hal  ini dirasakan  sesuai,  pasalnya  penelitian  ini lebih  menekankan  pada  penyelidikan untuk memahami masalah sosial berdasarkan  pada  pandangan  informan yang  lebih  rinci  tentang  suatu  masalah. Alasan  lain  menggunakan  metode  ini ialah  penelitian  tentang  gerakan  sosial merupakan  suatu  permasalahan  yang harus  dilihat  secara  menyeluruh,  setiap aspek  di  dalamnya  merupakan  satu keterkaitan  dan  kesatuan  yang  tidak dapat dipisahkan. Penelitian ini pun tidak hanya  melihat  sesuatu  yang  tampak  di permukaan  saja,  melainkan  juga  pada hal-hal  yang  ada  di  balik  sesuatu  yang tampak tersebut.

## Pembahasan

## Aksi  Kamisan  sebagai  Representasi

## Civil Society
Aksi kamisan lebih kepada sebuah aksi  lanjutan  dari  eksistensi  JSKK  dalam menjalankan  programnya.  Perwujudan kamisan lebih kepada aksi damai dengan
bentuk  demonstrasi  diam  disertai payung  hitam  bertuliskan  tuntutan- tuntutan  penyelesaian  kasus.  Kamisan sendiri  dilatar  belakangi  oleh  landasan seperti  yang  dipaparkan  oleh  ibu  Maria Sumarsih,  yakni  berangkat  dari  sikap pemerintah  yang  semakin  mengabaikan penyelesaian  HAM  terutama  Trisakti, Semanggi I dan II.
Pemerintah  yang  terus  diam menyikapi  kasus-kasus  pelanggaran HAM  masa  lalu  kemudian  menimbulkan domino effect berupa sikap aktif dari para keluarga  korban  dalam  menyuarakan aspirasinya,  salah  satunya  adalah  ibu Sumarsih,  yang  merasa  tidak  dipenuhi hak  untuk  mendapatkan  perlakuan seperti semestinya pihak yang direnggut kewenangannya.  Wajar  jika  kemudian, dalam  tahap  kegelisahan  dalam  skema gerakan  sosial  menurut  W.E  Gettys  ini, hadir  pihak-pihak  yang  berkepentingan untuk vokal dalam menyuarakan aspirasinya.  Terlebih  lagi  buruknya respon  serta  komunikasi  antar  instansi pemerintah  terkait,  dengan  indikator minimnya tindakan dalam
menindaklanjuti kasus pelanggaran HAM oleh  pemerintah  seperti  apa  yang diutarakan informan dalam hasil wawancara,  memperparah  kondisi  yang ada  sehingga  pada  akhirnya  melahirkan aksi kamisan ini.

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 10 No 3 (2018): Desember 2018
JSKK baru mengagendakan kamisan  sendiri  2  tahun  setelah  mereka berdiri  dan  mantap  sebagai  paguyuban yang  memayungi  korban  pelanggaran HAM  di  masa  lalu.  Sebelumnya  JSKK sendiri  hampir  bubar,  dengan  alasan bahwa  agenda  keorganisasian  JSKK berbenturan  langsung  dengan  IKOHI. Berbenturan  disini  menurut  Sumarsih, lebih  kepada  adanya  kesamaan  tujuan yaitu  penyelesaian  kasus  pelanggaran HAM,  sehingga  dinilai  tidak  efektif. Namun dalam perjalanannya, forum JSKK memutuskan agar paguyuban terus jalan dan  kelak  membubarkan  diri  jika  dirasa sudah tidak efektif.
Korban pelanggaran sendiri berasal  dari  orang  yang  menempati posisi  pinggiran  yang  tidak  terlalu terlibat  dalam  pasar  kerja,  seperti  ibu rumah  tangga  dan  pensiunan.  Sumarsih sendiri  tergolong  pada  keduanya.  Sama hal nya dengan Suciwati (istri Almarhum Munir),  Bedjo  Untung  (anak  dari  Letkol Untung  Chakrabirawa),  Wanmayetti (korban  Tanjung  Priok),  dan  korban lainnya.  Tidak  dapat  diragukan  jika kemudian  skema  gerakan  sosial  dalam bentuk aksi kamisan ini dapat dikategorikan  sebagai  gerakan  sosial baru  ( new  social  movement) jika  dikaji melalui pendekatan latar belakang aktor. Hal  ini  dipertegas  dengan  pendapat
Suharko  yang  menyebutkan  bahwa “kalangan kelas menengah baru (the new middle  class) ,  mereka  yang  termasuk dalam  kelompok  ini  umumnya  tidak terikat motif keuntungan korporasi...mereka  umumnya  bekerja  di sektor-sektor  yang  sangat  bergantung pada  belanja  negara  seperti  kaum akademisi,  seniman,  agen  pelayan kemanusiaan. Dan mereka pada umumnya kaum terdidik.”

## Sasaran Perubahan Aksi Kamisan
Sasaran  perubahan  dari  aksi kamisan disini berbicara mengenai objek yang  menjadi  target  sasaran  dari  para korban pelanggaran HAM yang membentuk  gerakan  sosial  berbentuk aksi  kamisan.  Sasaran  perubahan  yang ditelaah  disini  dibagi  menjadi  dua  sub- pertanyaan,  yang  pertama  ialah  siapa sasaran  awal  dari  aksi  kamisan  ini,  dan siapa sasaran akhir dari aksi kamisan ini.
Empat  lembaga  yang  menjadi objek  sasaran  yang  paling  bertanggung jawab dalam penanganan kasus pelanggaran HAM. Yaitu presiden sebagai penerbit  regulasi  bernama  Keputusan Presiden (Keppres), DPR sebagai instansi yang  merumuskan  surat  rekomendasi kepada  Presiden,  komnas  HAM  sebagai lembaga penyelidik, dan kejaksaan agung sebagai lembaga penyidik.

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 10 No 3 (2018): Desember 2018
Namun, yang menjadi sorotan dari para korban pelanggaran HAM pada aksi kamisan ialah presiden, dengan pertimbangan  yang  mengacu  pada substansi UU No. 26 tahun 2000, dimana presiden  memegang  peran  sebagai pembuat  keputusan  utama  dalam pembentukan pengadilan adhoc maupun Keppres yang berkaitan dengan pelanggaran  HAM  berat  di  masa  lalu. Menurut  Bedjo  Untung,  salah  satu korban  pelanggaran  HAM  pada  kasus pasca  1965,  target  utama  dari  aksi kamisan  ini  agar  presiden  memberikan respon  nyata  dan  positif  terhadap  kasus penyelesaian pelanggaran HAM. Menurut beliau,  presiden  serta  ketegasannya merupakan kunci utama dalam penegakan keadilan hak asasi manusia di Indonesia.
Presiden  menjadi  nama  yang wajib  dipaparkan  dalam  konteks  siapa yang  menjadi  tersangka  menurut  para korban  pelanggaran  HAM.  Suciwati,  Istri dari almarhum Munir, Aktivis HAM yang tewas  diracun  di  udara,  kemudian menambahkan,  mengapa  para  korban lebih  kepada  presiden  dalam  hal penunjukkan pihak yang paling bertanggung jawab.
“Nah  presiden  ini  kan  yang menguasai tampuk kekuasaan,
terlebih  diantaranya  pada  lembaga kepolisian,  lembaga  hukum,  dan lembaga  lainnya,  seharusnya  tegas, tapi  nyatanya  pelaku  masih  bebas dimana-mana,  pelaku  yang  punya impunitas,  yang  kita  takutkan,  hal ini  (pelanggaran  HAM  ini)  terjadi lagi  di  masa  mendatang.  Nah sekarang  kita  lihat  si  tersangka- tersangka  ini  malah  berniat  maju memimpin Indonesia seperti Wiranto,  Prabowo  dan  sebagainya. Karena ini semua sudah terjadi, kita harus  tetap  peduli.  Mau  dibawa kemana  Indonesia  ini, mau dibantai habis warganya oleh mereka?” 1
Wattimena dalam jurnalnya, “Ingatan  Sosial,  Trauma,  dan  Maaf” 2 , mendeskripsikan  bagaimana  makna impunitas  dalam  kasus  ini.  Kultur impunitas terhadap para pelanggar HAM dan  krisis  identitas  serta  krisis nasionalisme tampaknya bisa disebabkan oleh  ketidakmampuan  bangsa  ini  untuk menghadapi,  mengakui,  dan  memaafkan masa  lalunya  sendiri,  dan  senantiasa membentuk identitasnya melalui ingatan kolektif  yang  terkaburkan.  Inilah  yang
1 Wawancara dengan ibu Suciwati via telepon tanggal 11 Juli 2012, dikarenakan beliau sedang berada di kota Malang.
2 Wattimena,  R.A.A.  (2008)  Ingatan  sosial,  trauma, dan maaf. Jurnal Respons , 13.

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 10 No 3 (2018): Desember 2018
disebut  sebagai  konspirasi  kebisuan ( conspiracy  of  silence ).  Konspirasi kebisuan inilah yang memainkan peranan  penting  di  dalam  membentuk kultur  masyarakat  kita  sekarang  ini. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang  punya tendensi  untuk  membisu ketika  berbicara  tentang  masa  lalunya, dan akibatnya identitasnya pun terbentuk di dalam kebisuan.
Keterkaitan antara ketidaktegasan presiden  dengan  bebasnya  para  korban, terlebih lagi banyak diantaranya dibiarkan  mencicipi  haknya  terlalu  jauh, mengakibatkan  para  korban,  organisasi pendamping, serta para aktivis
kemasyarakatan sepakat untuk membentuk  asumsi  bahwa  pemerintah saat  ini  merupakan  re-organisasi  Orde Baru.  Hal  ini  terlihat  dari  adanya  saling melindunginya  pihak  yang  berkuasa dengan  para  tersangka  yang  dulunya jenderal-jenderal tinggi Orde Baru dalam kasus pelanggaran HAM masa lalu. Fakta ini  kemudian  menjawab  hegemoni  yang sebelumnya  telah  digambarkan  oleh Wattimena.
Selain  Presiden,  Jaksa  Agung sebagai  pihak  penyidik  yang  juga  turut berkontribusi  dalam  penetapan  kasus- kasus  terdahulu  sebagai  pelanggaran HAM  berat,  juga  dikategorikan  sebagai pihak  yang  paling  bertanggung  jawab
oleh  para  korban.  Karena  melihat kapasitasnya,  Jaksa  Agung  merupakan pintu  terakhir  dari  proses  penyelesaian kasus  pelanggaran-pelanggaran  HAM. Adanya  sinergitas  antara  Presiden,  DPR, serta  Jaksa  Agung  sejatinya  merupakan satu-satunya  solusi  utama  penegakkan keadilan terkait kasus pelanggaran HAM, terlebih  lagi,  Jaksa  Agung  merupakan salah  satu  Instansi  pemerintah  yang berkaitan  langsung  dengan  mekanisme penyelesaian  kasus  pelanggaran  HAM  di Indonesia.
Respon dari Target Sasaran

## Perubahan Aksi Kamisan
Pidato  presiden  Soesilo  Bambang Yudhoyono  pada  tanggal  16  Agustus 2006 yang menyatakan bahwa pemerintahannya  cukup  baik  karena tidak  ada  pelanggaran  HAM  berat  justru menunjukkan bahwa pemahaman Pemerintah  mengenai  penegakan  HAM hanya bersifat menjaga namun mengabaikan tanggung jawab Pemerintahan yang lain berupa penuntasan  kasus  pelanggaran  HAM dimasa  lalu,  yang  juga  merupakan kewajiban Pemerintahan sekarang. 3
Sejak  2007,  kamisan  hingga penulisan  ini  berlangsung  yakni  pada
3 Wattimena,  R.A.A.  (2008)  Ingatan  sosial,  trauma, dan maaf. Jurnal Respons , 20.

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 10 No 3 (2018): Desember 2018
tahun  2012,  sudah  menginjakkan  kaki pada  kamisan  yang  ke  489.  Selama  489 minggu  JSKK  bersama  para  korban melakukan  aksi  kamisan,  tak  satupun respon positif diperoleh para korban dari pihak  yang  menjadi  target  sasaran. Menurut Komnas HAM sendiri, sedikitnya  selama  rentan  waktu  2007 hingga  2012,  hanya  4  sampai  5 pertemuan  yang  dilakukan  eksekutif terkait penyelesaian kasus.
Menanggapi respon dari pemerintah  terhadap  aksi  kamisan  ini, pihak  istana  melalui  staf  Dewan Pertimbangan  Presiden  (Watimpres) bidang  hukum  dan  HAM,  yaitu  Albert Hasibuan, mengemukakan bahwa pemerintah  mengetahui  dan  sudah memberikan  perhatian  lebih  terhadap aksi kamisan ini. Menurutnya: ”Beberapa tahun  sebelumnya  pun  kami  selalu membuka  pertemuan  terbuka  dengan mereka.  Untuk  tuntutan  mereka,  kami menerima  hasil  penelitian  komnas  HAM tentang  kasus-kasus  pelanggaran  HAM masa  lalu  seperti  peristiwa  pasca  30 september  1965,  dan  lain  sebagainya. Menindak  lanjuti  hal  tersebut.  Presiden SBY berencana untuk meminta maaf atas terjadinya  pelanggaran  HAM  berat  yang terjadi  di  masa  lalu.  Kita  tunggu  saja, karena  saat  ini  presiden  sedang
menjalankan  agenda-agenda  kenegaraan yang lebih penting.
Berdasarkan  pernyataan  Albert Hasibuan  diatas,  perspektif  pemerintah terkait  penuntasan  kasus  pelanggaran HAM  di  masa  lalu  lebih  ditonjolkan melalui permintaan maaf secara langsung  secara  normatif  oleh  presiden sebagai  pihak  yang  memimpin  langsung pemerintah.  Namun  tidak  hanya  itu,
Albert
Hasibuan kemudian menambahkan:  “kita  sudah  tidak  perlu lagi  menanamkan  rasa  dendam  terlalu dalam  di  masa  lalu.  Ketika  kita  mampu saling  memaafkan,  kesananya  kita harapkan  dapat  berjalan  lancar.  Perlu diketahui, permintaan maaf ini merupakan entry point penuntasan kasus pelanggaran  HAM  di  masa  lalu…  Saya yakini  bahwa  tahun  ini,  seluruh  kasus yang  dianggap  pelanggaran  HAM  berat, akan segera dituntaskan. 4
Albert  Hasibuan  menambahkan bahwa  permintaan  maaf  merupakan gerbang awal penuntasan kasus pelanggaran  HAM  yang  dinilai  menjadi pekerjaan  rumah  yang  masih  belum terselesaikan  hingga  saat  ini.  Sayangnya ketika  timbul  pertanyaan  berupa  upaya seperti apa strategi pemerintah tersebut, yang  bersangkutan  tidak  melanjutkan penjelasannya.
4 Idem, wawancara dengan Albert Hasibuan.

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 10 No 3 (2018): Desember 2018
Kemudian,  dilakukan  konfirmasi pernyataan  tersebut  terkait  respon  yang diterima  korban  pelanggaran  HAM  yang diwakili  oleh  ibu  Sumarsih  selaku presidium
JSKK. Ketika proses wawancara penelitian
ini mempertanyakan  respon  yang  diterima para  korban  dari  target  sasaran,  beliau berujar :
Kalau  presiden,  saya  pernah  diterima Gusdur,  Megawati  dan  SBY.  Yang  SBY tanggal  26  Maret  2008,  SBY  bilang kasus Trisakti dan Semanggi diselesaikan  melalui  pengadilan  HAM
adhoc , yang kesalahan besar hukumannya  berat,  yang  ringan hukumannya  ringan,  yang  tidak bersalah  tidak  dihukum,  ini  kan memberikan  harapan.  Tapi  buktinya kan mana. 5
Dari pernyataan tersebut, presiden jelas pernah satu kali mempertemukan  diri  dengan  para korban.  Walaupun  hal  tersebut  masih jauh  dari respon  nyata,  namun setidaknya hal tersebut telah memberikan  harapan  sementara  kepada para  korban.  Sayangnya  janji  tersebut kemudian mengendap seiring berjalannya  waktu,  karena  hingga  detik ini, belum ada keppres terkait yang terbit
5 Wawancara dengan ibu Sumarsih di kediamannya, Meruya, Jakarta Barat, tanggal 13 Juni 2012
seperti  apa  yang  diutarakan  para informan. Sumarsih kemudian menambahkan:  “Ada  15  surat  yang dibalas  Sesneg  dari  hasil  kamisan,  yang ditandatangan  langsung  Hatta  Radjasa sekali,  Sudi  Silalahi  sekali,  namun jawabannya  sangat  normatif  sekali, seperti  sebagai  bahan  masukan  supaya ditanggapi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan isinya melanjutkan surat asli dari JSKK, tembusannya ke presiden dan JSKK.  Suratnya  ditujukan  ke  Kejaksaan Agung,  Mahkamah  Agung,  Menteri Hukum  dan  HAM,  dan  Menkopolhukam. Tapi  kalo  semuanya  jawaban  normatif buat  apa,  boro-boro  diplomatis,  kaya batu semua”. 6
Bedjo  Untung  sebagai  salah  satu korban  pelanggaran  HAM  dan  pelaku aksi  kamisan  kemudian  menambahkan gambaran  respon  dari  pemerintah terkait  tuntutan  mereka.  Menyikapi respon  dari  pemerintah,  menurut  ada. Pernah  dari  pihak  Sekretariat  Negara menjawab  Surat-Surat  yang  setiap  kali Aksi  Kamisan  selalu  melayangkan  surat kepada  Presiden.  Surat  dari  Sekretariat Negara  umumnya  menjawab  secara normatif, tidak substantif. 7
Dari  dua  pernyataan  diatas, presiden  terkesan  hanya  memberikan
6 Ibid, wawancara dengan ibu Sumarsih
7 Wawancara dengan pak Bedjo Untung tanggal 6 Juni 2012 di lokasi kamisan, depan istana negara.

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 10 No 3 (2018): Desember 2018
respon-respon  protokoler  dan  formal yang  sayangnya  sama  sekali  tidak menjawab  tuntutan  dari  para  korban. Dalam  konteks  pertemuan  langsung, Bedjo  Untung  menambahkan:  “Antara pihak Istana dan para peserta Aksi tidak menimbulkan  situasi  yang  konfrontatif karena  pada  umumnya  peserta  Aksi sudah berumur lanjut. Peserta Aksi tidak lakukan tindakan yang anarkis melainkan  dengan  cara-ara  aksi  damai tanpa  kekerasan.  Itulah  sebabnya,  ada beberapa  kali  kesempatan  para  Korban menemui  Staf  Presiden  Bidang  Hukum dan  HAM  di  Istana,  juga  diundang  oleh Watimpres, Dewan Pertimbangan Presiden  Bidang  Hukum  dan  HAM, malahan  pernah  Watimpres  menemui para  Korban  ketika  sedang  lakukan  Aksi Kamisan di depan Istana, yaitu aksi yang ke  251. 8 …  Sejujurnya,  respon  dari penguasa  ada.  Denny  Indrayana  Staf Presiden  Bidang  Penegakan  Hukum  dan HAM  menjawab  tuntutan  peserta  Aksi Kamisan. Presiden serius akan
menyelesaikan segera agar tidak membebani Presiden di masa mendatang.  Begitu  juga  Watimpres Albert Hasibuan
dengan tegas mengatakan  akan  segera  menuntaskan kasus  pelanggaran  HAM  masa  lalu secepatnya. Ia menyebut waktu, tahun ini
8 Ibid, wawancara dengan pak Bedjo Untung.
(2011)  harus  sudah  selesai.  Malahan  ia mengatakan,  Presiden  akan  minta  maaf kepada  Korban.  Kita  tunggu  saja janjinya. 9
Pernyataan  Bedjo  Untung  seakan menjadi  sebuah  konfirmasi  pembanding dari  apa  yang  diutarakan  oleh  staf Watimpres  bidang  hukum  dan  HAM, Albert  Hasibuan.  Namun  perlu  digaris bawahi, janji saja bukanlah jaminan para korban  berpuas  diri  dan  berhenti melakukan  aksi.  Bukti  dari  pemerintah lah yang sekiranya menjadi jawaban atas pertanyaan  besar  yang  dinyatakan  para korban pelanggaran HAM di masa lalu.
Kenyataan  semakin  menyedihkan ketika timbul fakta bahwa presiden sama sekali  belum  pernah  menemui  para pelaku  aksi  kamisan  secara  langsung. Dari  hasil  wawancara  sebelumnya, terlihat bahwa presiden hanya mengirimi para korban pelanggaran HAM perwakilan-perwakilan  yang  terkesan hanya bersifat formalitas.
Kemudian target sasaran berikutnya  ialah  Dewan  Perwakilan Rakyat  (DPR)  sebagai  pihak  yang  ikut merekomendasikan  hasil  tuntutan  para korban  yang  diperoleh  dari  hasil penyelidikan Komnas HAM.
Kontribusi  nyata  DPR  dijelaskan oleh Bedjo Untung ialah sebagai berikut:
9 Ibid. wawancara dengan pak Bedjo Untung.

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 10 No 3 (2018): Desember 2018
“DPR  telah  merekomendasikan  untuk segera  membentuk  Pengadilan  HAM untuk  adili  pelaku  penculikan  aktivis mahasiswa yang hilang. Namun, sudah 2 tahun  Presiden  SBY  belum  berani  ambil keputusan.  Lembaga-Lembaga  Tinggi Negara  atau  Kementerian,  tentu  akan mengikutinya  sekiranya  ada  perintah presiden.  Tidak  ada  alasan  untuk menunda terbentuknya pengadilan HAM, karena  penegakan  HAM  adalah  sesuai dengan  amanat  konstitusi.  Begitu  juga dengan  kasus  Tragedi  Kemanusiaan 1965/1966.  Mahkamah  Agung,  DPR, Komnas  HAM  telah  merekomendasikan kepada Presiden untuk segera menerbitkan  Keppres  Rehabilitasi  untuk Korban  1965/1966.  lagi-lagi,  Presiden mengabaikannya. 10
Bedjo Untung disini masih bersikeras  bahwa  presidenlah  pihak yang  paling  bertanggung  jawab  dalam penyelesaian  kasus  pelanggaran  HAM.
DPR dinilai pak Bedjo sudah mengusahakan  adanya  rekomendasi penerbitan  regulasi  yang  menjadi wewenang presiden.
Namun  hal  tersebut  bertolak belakang  dengan  apa  yang  dipaparkan oleh  ibu  Sumarsih.  Menurut  ibu Sumarsih,  hanya  beberapa  pihak  dari
10 Wawancara dengan pak Bedjo Untung tanggal 6 Juni 2012 di lokasi kamisan, depan istana negara
DPR yang concern terhadap aksi kamisan, sedangkan  sisanya  acuh  tak  acuh.  Bu Sumarsih  berujar:  “Pak  Andi  Matalatta yang  pernah  menjadi  Menkopolhukam, pak  Priyo  Budi  Santoso  yang  dulu anggota  pansus  Trisakti,  pak  Syamsul Muarif dari fraksi Golkar, pak Muhammad  Hatta  yang  sekarang  duta besar sering mendorong, ayo tekan jaksa agung  tekan  jaksa  agung!  Sekarang bagaimana saya mau menekan sedangkan  DPR  tidak  mendukung  untuk penyelesaian kasus HAM. 11
Berangkat dari pernyataan Sumarsih, ada indikasi  bahwa DPR tidak mendukung  penyelesaian  kasus  HAM  di Indonesia, atau secara halus lebih kepada tidak  serius  dalam  menanggapi  kasus pelanggaran HAM di masa lalu. Sama hal nya  dengan  eksekutif,  DPR  dinilai  hanya bisa  memberikan  janji-janji,  bahkan dorongan-dorongan palsu terkait perjuangan para korban.
Kasus  yang  menguatkan  indikasi sementara  tersebut  diantaranya  seperti Komnas  HAM  yang  sudah  menyatakan bahwa  terjadi  kasus  pelanggaran  HAM berat  dalam  salah  satu  kasus,  yaitu trisakti  dan  semanggi,  sehingga  layak dibentuk pengadilan HAM ad hoc, namun nyatanya fakta tersebut tidak diindahkan
11 Wawancara dengan ibu Sumarsih pada tanggal 13 juni 2012 di kediamannya, Meruya, Jakarta Barat.

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 10 No 3 (2018): Desember 2018
oleh DPR. Sehingga seharusnya, presiden sebagai kepala negara dapat mengeluarkan  Keppres  yang  menindak lanjuti terbentuknya pengadilan HAM ad hoc  (Diagram  4.1).  Hal  ini  semakin menumbuhkan  tanda  tanya  besar  di benak  para  pejuang  keadilan,  apakah memang  ada  kepentingan  politis  dalam kasus ini.
Diagram  1.1. : Mekanisme Pembentukan Pengadilan HAM ad hoc (UU No. 26 Thn 2000)
Sumber : Olahan Penulis
Dengan menggabungkan sistematika  perumusan  pembentukan pengadilan HAM ad hoc berlandaskan UU No.  26  tahun  2000,  disertai  dengan kenyataan  lapangan  yang  diperoleh  dari para informan, dapat kita ketahui bahwa presiden  disini  tidak  sepenuhnya  patut dipersalahkan,  DPR  sebagai  gerbang kedua dalam proses perumusan
keputusan presiden dinilai ikut berperan serta dalam proses memacetkan pelimpahan kasus.
Peluang keberhasilan dari kegiatan  advokasi  legislatif  memang tidak  besar.  Alasannya  adalah  sebagian susunan  (proporsi)  asal  partai  politik anggota  legislatif  pada  periode  2009- 2014  dengan  periode  sebelumnya  tidak mengalami  perubahan  yang  signifikan bagi kemungkinan terjadinya
pengambilan kebijakan. Partai mayoritas tetap  dipegang  koalisi  partai  Demokrat, Golkar,  PKS,  PKB  dan  PPP.  Sementara ketiga  partai  ini  nyata-nyata  menolak rekomendasi  Komisi  III  DPR  mengenai usul  pembentukan  pengadilan  HAM ad hoc pada  periode  2004-2009.  Selain  itu, menurut  hasil  investigasi  Komnas  HAM dan  KontraS  (Kronik  Kasus  Trisakti  dan Semanggi,  2009),  ditengarai  adanya keterlibatan petinggi-petinggi ABRI pada saat  itu.  Seperti,  Wiranto,  Prabowo Subianto, dan Sjafrie Sjamsuddin. Hal ini diperkuat oleh testimoni seorang perwira ABRI lainnya, Sintong Pandjaitan dalam biografinya mengenai keterlibatan Prabowo  Subianto  dalam  kasus  Trisakti dan  Semanggi.  Padahal,  bukan  lagi rahasia  umum  bahwa  jenderal-jenderal ini  memiliki  kekuasaan  yang  luar  biasa hingga  saat  ini.  Bahkan  Wiranto  dan Prabowo  sempat  menjadi  salah  satu

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 10 No 3 (2018): Desember 2018
capres  dan  cawapres  pada  pemilu  lalu. Sedangkan  Sjafrie  Sjamsuddin  pernah menjabat sebagai wakil menteri pertahanan  dalam  kabinet  Indonesia bersatu jilid II.
Sama  hal  nya  dengan  komnas HAM,  komnas  HAM  memang  memiliki peran  penting  membantu  para  korban dalam  mengkomunikasikan  tuntutan mereka  kepada  pemerintah  terkait. Namun  disini  ada  penilaian  khusus  dari para  korban  yang  diwakilkan  oleh  ibu Sumarsih, menurutnya: “Mengenai komnas  HAM  ini  kan  mestinya  mereka punya  tanggung  jawab  moral  agar mendorong agar jaksa agung menindaklanjuti  berkas  penyelidikan komnas  HAM,  tapi  kan  kenyataannya tidak.  Kalau  periode  garuda  nusantara, ada  kajian  hasil  penyelidikan  komnas HAM,  tapi  untuk  sekarang, ga ada perhatian sama sekali. 12
Komnas  HAM  dinilai  hanya melakukan  tugas  formal  yaitu  sekedar mengkomunikasikan tuntutan para korban kepada presiden dan jaksa agung, tanpa  melakukan follow  up dan evaluasi khusus.  Komnas  HAM  dinilai  hanya “panas  diawal”,  dan  pada  tahap selanjutnya  tidak  memiliki  perhatian khusus terhadap penyelesaian pelanggaran  HAM  para  korban  saat  ini.
12 Ibid. wawancara dengan ibu Sumarsih
Buruknya  kordinasi  antar  lini  tersebut nyatanya semakin memperparah kondisi dan melunturkan optimisme para korban terkait penegakan keadilan HAM di bumi Indonesia.
Jaksa  Agung  kemudian  menjadi sorotan  terakhir  dari  para  korban.  Jaksa agung  dinilai  pihak  kedua  yang  paling bertanggung  jawab  karena  seperti  pada pernyataan-pernyataan di latar belakang dan  wacana  sebelumnya,  jaksa  agung menjadi salah satu pihak yang “memacetkan” penyelesaian kasus.
Satu-satunya suara yang dikeluarkan  oleh  pihak  jaksa  agung terhadap  korban,  menurut  Sumarsih diantaranya ialah sebagai berikut :
Nah,  kalo  Kejaksaan  Agung,  rata umumnya Kapuspenhum-nya selalu meminta kami
mengerahkan  massa  sebanyak- banyaknya  supaya  pemerintah menganggap  trisakti  I  dan  II menjadi pemberitaan utama karena diperhatikan masyarakat. 13 Berangkat dari pernyataan tersebut, penulis mempertanyakan sikap Jaksa Agung yang terkesan tidak hati-hati dalam  menyarankan  sesuatu.  Penulis menilai,  apa  gunanya  pemerintah

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 10 No 3 (2018): Desember 2018
membentuk  regulasi  atau  Keppres penuntasan  pelanggaran  HAM  jika  JSKK sendiri  dianjurkan  mengerahkan  massa. Jaksa  agung  kini  tercitra  sebagai  pihak yang  benar-benar  menjadi  tersangka utama  ketiga  dalam  kasus impunitas  ini. Jaksa yang dinilai tidak tegas dan lamban dalam  memproses  tuntutan  korban,  kini menjadi  pihak  yang  sangat  jauh  dari andalan  dan  harapan  korban.  Ketidak tegasan  kemudian  menjadi  penyebab utama  yang  penulis  simpulkan  jika menilai dari makro permasalahan.
Dalam  skema Good  Governance, pemerintah, civil  society, dan  juga  pihak swasta  merupakan  instrumen  penting berjalannya  proses  berkepemerintahan yang  baik.  Dalam  kasus  ini,  para  korban pelanggaran  HAM  dapat  dikategorikan sebagai civil  society ,  hal  ini  diperkuat oleh  pendapat  Eisenstadt,  bahwa Civil society merupakan suatu bentuk hubungan antara negara dengan sejumlah  kelompok  sosial,  misalnya keluarga,  kalangan  bisnis,  asosiasi masyarakat,  dan  gerakan-gerakan  sosial yang  ada  dalam  negara,  namun  sifatnya independen terhadap negara.
Para  tersangka  pelanggaran  HAM masa  lalu  seperti  Prabowo  Subianto dapat  dikategorikan  sebagai  pihak swasta karena melalui pengaruh politiknya  yang  didapatkannya  melalui
hasil  usahanya,  menjadikan  dirinya memiliki  peranan  penting  dalam  bursa pemilihan  Capres  pada  setiap  pilpres  di Indonesia.  Belum  lagi  latar  belakang kemiliteran  yang  dimiliki  Prabowo menjadikan  dirinya  kebal  hukum  dan tidak tersentuh pengadilan sama sekali.
Hasilnya  disini  ialah,  swasta  yang mampu memegang pengaruh terlalu kuat pada pemerintah, pada akhirnya menjauhkan  jarak  pemerintah  dengan civil society itu sendiri yaitu para korban pelanggaran HAM. Sehingga pada akhirnya,  skema good  governance gagal berjalan  pada  budaya  politik  dan pemerintahan indonesia.

## Kesimpulan
Dapat  kita  ambil  kesimpulan, target sasaran dari aksi kamisan ini, lebih kepada proses pengaplikasian salah satu agenda  reformasi  yaitu  penegakkan supremasi  hukum.  Kemudian  tahap selanjutnya  dari  aktor leaders dari  JSKK ini  ialah  membangun  militansi  dari  para korban  untuk  menolak  lupa  dan  ikut berkontribusi dalam menekan pemerintah  terkait  kasus  penyelesaian pelanggaran  HAM.  Sosok  yang  ditekan inilah  yang  menjadi  target  sasaran  dari para  pelaku  aksi  kamisan,  diantaranya ialah  presiden  yang  utama,  karena presiden  lah  yang  memegang  kekuasaan

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 10 No 3 (2018): Desember 2018
tertinggi  dalam  negara,  agar  mampu membentuk  keppres  yang  berkaitan dengan  penyelesaian  kasus  pelanggaran HAM,  serta  agar  presiden  berinisiatif membuka  kembali  pengadilan  adhoc yang  jauh  dari  konsepsi  pengadilan transaksional.
kemudian  Jaksa  Agung  sebagai pihak  yang  memutuskan  apakah  kasus- kasus  pelanggaran  HAM  di  masa  lalu hasil rekomendasi Komnas HAM merupakan pelanggaran HAM berat yang perlu  peradilan  khusus  pada  tahap selanjutnya ataukah kemungkinan- kemungkinan  lain  yang  menunjang terhadap  proses  peradilan.  Kejaksaan Agung  merupakan  pintu  gerbang  utama perihal  diperhatikan  dan  ditindak  atau tidaknya  suatu  kasus  dalam  proses pengadilan adhoc.
Dan  yang  terakhir  ialah  lembaga legislatif  yaitu  DPR,  DPR  merupakan lembaga  yang  berperan  sebagai  gerbang kedua  dalam  proses  penyelesaian  kasus. Pasalnya,  DPR  merupakan  salah  satu lembaga yang bertugas merekomendasikan  pengadilan  ad  hoc kepada  presiden,  sehingga  pada  proses selanjutnya, presiden merumuskan keppres  tentang  diselenggarakannya pengadilan  adhoc.  Namun  sayangnya, ketiga  institusi  tersebut  lesu  dan  penuh pertanyaan  perihal  ketegasan.  Dan
kesemuanya  menjadi  lingkaran  setan yang mau tak mau semakin memacetkan penyelesaian  kasus  pelanggaran  HAM  di bumi Indonesia.

## Referensi
Abdulsyani.  2002, Sosiologi  Skematika, Teori  &  Terapan. Jakarta:  PT. Bumi Aksara.
Budiarjo, Miriam. 1998. Dasar-dasar Ilmu
Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Budiyanto.  2004. Kewarganegaraan.
Jakarta: Erlangga.
Da  Rocha,  A.C.  2002. Pembangkangan Sipil. Pasuruan: Tadarus.
Fadhillah,  Putra,  Dkk.  2006. Gerakan Sosial,  Konsep,  Strategi,  Aktor, Hambatan dan Tantangan
Gerakan  Sosial  di  Indonesia.
Malang:  plaCID’s  dan  Averroes press. Fakih, Mansoer. 2002. Tiada
Transformasi  Tanpa  Gerakan Sosial. Yogyakarta: Insist Press.
Fauzi,  Noer.  2005. Memahami  Gerakan- Gerakan  Rakyat  Dunia  ketiga. Yogyakarta: Insist Press.
Gaffar, Affan, Syaukani, dan Ryaas Rasyid. 2002. Otonomi  Daerah  Dalam

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 10 No 3 (2018): Desember 2018
Negara  Kesatuan. Yogyakarta:
Pustaka Pelajar dan PUSKAP.
Harrison,  Lisa.  2007. Metode  Penelitian Politik. Jakarta: Kencana.
Hayner,  Priscilla.  2005. Kebenaran  Tak
Terbahaskan. New  York  dan
London: Routledge
Isjwara,  F.  1982. Pengantar  Ilmu  Politik.
Bandung: penerbit Bina Cipta.
Labolo, Muhadam. 2006. Memahami Ilmu Pemerintahan:  Suatu  Kajian,
Teori, Konsep, dan Pengembangannya. Jakarta: Rajawali Press. Lauer,  Robert  H.  2003. Perspektif Tentang Perubahan Sosial.
Jakarta: PT Rineka Cipta.
Lofland, John. 2003. Protes: Studi tentang Perilaku  Kelompok  dan  Gerakan
Sosial. Yogyakarta: Insist.
Mirsel,  Robert.  2004. Teori  Pergerakan Sosial. Yogyakarta: Resist Book.
Moleong, Lexy J. 2004. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung:  PT  Remaja
Rosdakarya.
Naning,  Ramdon,  SH.,  1983. Citra  dan Cita  Hak  Asasi  Manusia  di Indonesia. Jakarta:  Lembaga
Kriminologi UII.
Purdue, Derryck. 2007. Civil Societies and Social  Movements. New  York: Routledge.
Rakhmat,  Jalaluddin.  1999. Rekayasa Sosial .  Bandung:  Remaja  rosda karya.
Rasyid, R. 1997. Makna Pemerintahan.
Jakarta: Yasif Watampone
Reading, Hugo F. 1986. Kamus-kamus Ilmu Sosial. Jakarta: CV Rajawali.
Silalahi, Ulber. 2006. Metode Penelitian Sosial. Bandung: UNPAR PRESS
Situmorang, A.W. 2007. Gerakan Sosial:
Studi Kasus Beberapa Perlawanan. Yogyakarta: pustaka pelajar.
Soekanto, Soerjono. 2002. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Press.
Sugiyono,  2008. Memahami  Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
Suharko.  2006. Gerakan  Sosial. Jakarta: SDKID.
Sunarto,  Kamanto.  2004. Pengantar Sosiologi . Jakarta: LPFE UI.
Suryabrata,  Sumadi.  1997. Metode Penelitian.
Jakarta: Raja Grafindo Persada. Sztompka, Piotr. 2004. Sosiologi
Perubahan Sosial. Jakarta: Prenada.

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan
Vol 10 No 3 (2018): Desember 2018
Tim  Dosen  Kewarganegaraan  Unpad.
2006. Pendidikan Kewarganegaraan.
Bandung:
UPT  Bidang  Studi  Universitas Padjadjaran.
Triwibowo, Darmawan. 2006. Gerakan
Sosial. Jakarta: LP3ES.
Undang-Undang Republik Indonesia No.
14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Undang-Undang Republik Indonesia No.39 Tahun 1999 tentang Hak
Asasi Manusia.
Undang-Undang Republik Indonesia No.
26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.