## IMPLEMENTASI REHABILITASI TERHADAP ANAK PENYALAH GUNA NARKOTIKA

## (Studi di Wilayah Kepolisian Daerah Lampung)
The Implementation of Rehabilitation on Under Age Narcotics Users
Ibrahim Fikma Edrisy Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Kotabumi email: ibrahimfikmaedrisy@gmail.com

## Abstract
The implementation of rehabilitation on underage narcotics users based on state regulation of narcotics, an addicts narcotics users is obliged to take a rehabilitation  process,  but  this  policy  has  never  been  applied,  most  of  the underage  narcotics  users  were  sentenced  to  be  put  in  jail  than  taking rehabilitation.  The  formulation  of  the  problem  in  this  thesis  is:  why  is  the implementation  of  rehabilitation  on  underage  narcotics  users so low.  What is  the  problem  with  implementing  rehabilitation  on  underage  narcotics users?  What  do  the  police  at  Polda  Lampung  do  on  underage  narcotics users?  The  result  of  the  research  show  that  the  implementation  of rehabilitation  on  underage  narcotics  users  is  not  in  line  with  state regulations,  they  are  government  policy,  policy  of  health  minister  on technical  regulation  on  medical  rehabilitation  for  the  drugs  addicts,  drugs users,  and  victim  of  drugs  users,  which  stated  that  the  underage  narcotics users  is  supposed  to  be  put  in  rehabilitation  but  this  rule  has  never  been applied  on,  most  of  the  underage  narcotics  users  were  put  in  jail  than  on rehabilitation. The problem on rehabilitation is affected by some factors like law structure of Direktorat Narkoba Polda Lampung on the implementation of rehabilitation is not optimal, law culture on the level of obedience of the society  about  the  law  is  not  optimal,  and  the  effort  of  Kepolisian  Daerah Lampung  in  solving  the  underage  narcotics  users  is  through  preemptive, preventive, and repressive way.
Keywords: Rehabilitation, Under Age, Narcotics
Volume 10 Issue 2, April-June 2016: pp. 221-412. Copyright ©  2015-2016  FIAT  JUSTISIA.  Faculty  of  Law,  Lampung University, Bandarlampung, Lampung, Indonesia. ISSN: 1978-5186 | e-ISSN: 2477-6238. Open Access: http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat
Fiat Justisia is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits unrestricted use, distribution,  and  reproduction  in  any  medium,  provided  the original work is properly cited.

## Abstrak
Pelaksanaan  rehabilitasi  pengguna  narkotika  di  bawah  umur  berdasarkan peraturan  negara  narkotika,  pengguna  pecandu  narkotika  wajib  mengambil proses  rehabilitasi,  tetapi  kebijakan  ini  belum  pernah  diterapkan,  sebagian besar  narkotika  di  bawah  umur  pengguna  dihukum  untuk  diletakkan  di penjara daripada mengambil rehabilitasi. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah: mengapa pelaksanaan rehabilitasi pada narkotika pengguna di bawah umur  sangat  rendah.  Apa  masalah  dengan  melaksanakan  rehabilitasi  pada pengguna  narkotika  di  bawah  umur?  Apa  yang  polisi  di  Polda  Lampung lakukan  pada  pengguna  narkotika  di  bawah  umur?  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  pelaksanaan  rehabilitasi  pada  pengguna  narkotika  di bawah  umur  tidak  sejalan  dengan  peraturan  negara,  mereka  kebijakan pemerintah,  kebijakan  menteri  kesehatan  pada  regulasi  teknis  rehabilitasi medis  untuk  pecandu  obat,  pengguna  narkoba,  dan  korban  narkoba pengguna,  yang  menyatakan  bahwa  pengguna  narkotika  di  bawah  umur seharusnya  dimasukkan  ke  dalam  rehabilitasi  tapi  aturan  ini  belum  pernah diterapkan  pada,  sebagian  besar  pengguna  narkotika  di  bawah  umur  yang dimasukkan  ke  dalam  penjara  dari  pada  rehabilitasi.  Masalah  rehabilitasi dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti struktur hukum Direktorat Narkoba Polda Lampung pada pelaksanaan rehabilitasi tidak optimal, budaya hukum pada tingkat kepatuhan masyarakat tentang hukum tidak optimal, dan upaya Kepolisian  Daerah  Lampung  dalam  memecahkan  pengguna  narkotika  di bawah umur adalah melalui cara preemptive, preventif, dan represif.
Kata Kunci: Rehabilitasi, di Bawah Umur, Narkotika

## A. Pendahuluan
Narkotika diperlukan oleh manusia untuk pengobatan sehingga untuk memenuhi kebutuhan dalam bidang pengobatan dan studi ilmiah diperlukan suatu  produksi  narkotika  yang  terus  menerus  untuk  para  penderita tersebut. Pada  awalnya  penggunaan  dan  penyalahgunaan  narkotika  terbatas  pada dunia kedokteran, namun penggunaannya dewasa ini meningkat terutama di kalangan  generasi  muda.  Maraknya  peredaran  dan  penyalahgunaan narkotika, diakui banyak kalangan menjadi ancaman yang sangat berbahaya bagi bangsa Indonesia. 1
Pengaturan  ketersediaan  narkotika  bertujuan  untuk  mencegah  dan menghindari  adanya  penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap  narkotika. Penyalahgunaan  narkotika  dapat  diartikan  sebagai  pemakaian  narkotika secara  tetap  yang  tujuannya  bukan  untuk  pengobatan,  atau  yang  digunakan
1 Makarao, Moh. Taufik, Suhasril, dan A.S., Moh. Zakky. (2003). Tindak Pidana Narkotika .
Jakarta: Ghalia Indonesia, p. 10
tanpa  mengikuti  aturan  takaran  pemakaian.  Masalah  penyalahgunaan narkotika  bukan  saja  merupakan  masalah  yang  perlu  mendapat  perhatian bagi  negara  Indonesia,  melainkan  juga  bagi  dunia  Internasional . Memasuki abad  ke-20  perhatian  dunia  internasional  terhadap  masalah  narkotika semakin  meningkat,  salah  satu  dapat  dilihat  melalui Single  Convention  on Narcotic  Drugs pada  tahun  1961. 2 Masalah  ini  menjadi  begitu  penting mengingat  bahwa  obat-obat  (narkotika)  itu  adalah  suatu  zat  yang  dapat merusak  fisik  dan  mental  yang  bersangkutan,  apabila  penggunanya  tanpa resep dokter.
Pembangunan  nasional  tidak  bisa  dihindari  dari  kehidupan  manusia sebagai sarana utama. Sumber daya manusia hal yang paling penting dalam melaksanakan pembangunan karena pembangunan tidak akan berjalan tanpa dilandasi  dengan  sumber  daya  manusia  yang  berkualitas.  Oleh  karena  itu, pembangunan sumber daya manusia menjadi prioritas. Dengan meningkatnya  kualitas  sumber  daya  manusia,  dapat  menjadikan  modal dalam berkompetisi diera globalisasi saat ini.
Penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya akhir- akhir  ini  semakin  marak  di  Indonesia.  Adapun  yang  di  maksud  narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 angka 1 adalah:
“Narkotika  adalah  zat  atau  obat  yang  berasal  dari  tanaman  atau bukan  tanaman,  baik  sintetis  maupun  semi  sintetis  yang  dapat menyebabkan  penurunan  atau  perubahan  kesadaran,  hilangnya rasa,  mengurangi  sampai  menghilangkan  rasa  nyeri,  dan  dapat menimbulkan  ketergantugan,  yang  dibedakan  dalam  golongan- golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.” Pecandu pada dasarnya adalah korban penyalahgunaan narkotika yang melanggar peraturan pemerintah, dan mereka adalah warga negara Indonesia yang  diharapkan  dapat  membangun  negeri  ini  dari  keterpurukan  hampir  di segala  bidang. 3 Berkaitan  dengan  masalah  penyalahgunaan  narkotika tersebut,  diperlukan  suatu  kebijakan  hukum  pidana  yang  memposisikan pecandu narkotika sebagai korban, bukan pelaku kejahatan.
Implementasi  rehabilitasi merupakan  realisasi dari  sebuah  aturan,  hal ini  sangat  penting  karena  dengan  sebuah  implementasi  dapat  diketahui apakah  suatu  aturan  tersebut  sudah  benar-benar  terlaksana  atau  tidak. Undang-undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  narkotika  telah  memberi perlakuan  yang  berbeda  bagi  pelaku  penyalahguna  narkotika,  sebelum undang-undang  ini  berlaku  tidak  ada  perlakuan  yang  berbeda  antara
2 Adi, Kusno. (2009). Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak. Malang: UMM Press, p. 30.
3 Makarao, Moh. Taufik, Suhasril, dan A.S, Moh. Zakky. Op.Cit. p. 74-75.
pengguna,  pengedar,  bandar  maupun  produsen  narkotika.  Pengguna  atau pecandu  narkotika  di  satu  sisi  merupakan  pelaku  tindak  pidana,  namun  di sisi lain merupakan korban. 4
Kenyataannya  menunjukkan  penjatuhan  vonis  oleh  hakim  dalam perkara  narkotika  masih  belum  efektif  pelaksanaannya.  Sebagian  besar pecandu  narkotika  tidak  dijatuhi  vonis  rehabilitasi  sesuai  yang  disebutkan dalam undang-undang narkotika melainkan dijatuhi vonis penjara meskipun ketentuan Undang-Undang menjamin pengaturan upaya rehabilitasi, baik itu rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika.  Dalam  Undang-Undang  Narkotika  ketentuan  hukum  yang mengatur  mengenai  rehabilitasi  terhadap  pecandu  narkotika  diatur  dalam Pasal  54,  pasal  56,  Pasal  103,  dan  dikaitkan  dengan  Pasal  127  Undang- Undang  Narkotika.  Hal  yang  menarik  dalam  Undang-Undang  Narkotika terdapat  dalam  Pasal  103  dimana  kewenangan  hakim  untuk  menjatuhkan vonis/sanksi  bagi  seseorang  yang  terbukti  sebagai  pecandu  narkotika  untuk menjalani rehabilitasi.
Setiap  penyalahguna  narkotika  untuk  yang  menggunakan  ketentuan pidananya diatur dalam pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Di  dalam  Pasal  127  diatur  bahwa  bagi  setiap  penyalahguna  narkotika diancam  dengan  pidana  penjara  sedangkan  bagi  pecandu  narkotika  dan korban  penyalahguna  narkotika  ditempatkan  di  lembaga  rehabilitasi  medis dan rehabilitasi sosial.
Upaya  penanggulangan  kejahatan  yang  tepat  sebaiknya  tidak  hanya terfokus  pada  berbagai  hal  yang  berkaitan  dengan  penyebab  timbulnya kejahatan tetapi metode apa yang efektif dipergunakan dalam penaggulangan kejahatan. 5 Pemberian  rehabilitasi  terhadap  penyalahguna  narkotika dianggap  perlu  untuk  menekan  penggunaan  terhadap  narkotika  dan  obat- obatan terlarang.
Anak  adalah  bagian  dari  generasi  muda  sebagai  salah  satu  sumber daya  manusia  yang  merupakan  potensi  dan  penerus  cita-cita  perjuangan bangsa,  yang  memiliki  peranan  strategis,  mempunyai  ciri  dan  sifat  khusus, memerlukan  pembinaan  dan  perlindungan  dalam  rangka  menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras,  dan  seimbang.  Sebagai  generasi  penerus  bangsa  pada  kenyataan pada saat ini tidak sedikit anak-anak bangsa terjerumus ke hal-hal yang tidak mendorong mereka tumbuh sebagai anak bangsa yang berkualitas, salah satu yang  menjadi  penghambat  perkembangan  anak  yaitu  penyalagunaan narkotika di kalangan anak. Keberadaan anak perlu mendapatkan perhatian,
4 Adi,  Kusno.  (2009). Diversi  Sebagai  Upaya  Alternatif  Penanggulangan  Tindak  Pidana Narkotika Oleh Anak, Malang: UMM Press, p. 3.
5 AR., Sujono dan Bony, Daniel. (2011). Komentar dan Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Jakarta: Sinar Grafika , p. 33.
dalam  perkembangannya  ke  arah  dewasa,  terkadang  melakukan  perbuatan yang lepas kontrol, mereka melakukan perbuatan melawan hukum sehingga dapat merugikan orang lain atau merugikan dirinya sendiri.
Tingkah  laku  yang  demikian  disebabkan  karena  dalam  masa pertumbuhan  sikap  dan  mental  anak  belum  stabil,  dan  juga  tidak  terlepas dari  lingkungan  pergaulannya.  Sudah  banyak  contoh  karena  lepas  kendali, kenakalan  anak  sudah  menjadi  tindak  pidana  atau  kejahatan,  sehingga perbuatan  tersebut  tidak  dapat  ditolerir.  Anak  yang  melakukan  kejahatan harus  berhadapan  dengan  aparat  penegak  hukum  untuk  mempertanggumg jawabkan perbuatannya.
Anak  yang  melakukan  tindakan  pidana  dalam  hukum  pidana  yang berlaku  di  Indonesia  harus  dipertanggungjawabkan  atas  perbuatannya. Pelaku  anak  masih  dibawah  umur,  maka  proses  penegakan  hukum  dan pemidanaan  yang  diterapkan  kepada  anak  dilaksanakan  secara  khusus, mengingat usia mereka masuk dalam kategori di bawah umur. 6
Menurut  Pasal  1  Ayat  (7)  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012 tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  dinyatakan  bahwa  diversi  adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Pengertian Restoratif tercantum dalam Pasal 1 Ayat (6)  Undang-Undang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  yang  isisnya  bahwa keadilan  restoratif  adalah    penyelesaian  perkara  tindak  pidana  dengan melibatkan  pelaku,  korban,  keluarga  pelaku/korban  dan  pihak  lain  yang terkait  untuk  bersama-sama  mencari  penyelesaian  yang  adil  dengan menekankan  pemulihan  kembali  pada  keadaan  semula,  dan  bukan pembalasan.
Pasal  6  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  Tentang  Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan diversi bertujuan : 1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak
2. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan
3. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak
Pembaharuan  hukum  pidana  dilihat  dari  sudut  pendekatan  kebijakan sebagai  bagian  dari  kebijakan  sosial,  artinya  bagian  dari  upaya  mengatasi masalah-masalah sosial (termasuk didalamnya masalah kemanusiaan) dalam rangka mencapai/menunjang tujuan nasional yaitu kesejahteraan masyarakat, selain itu sebagai bagian dari kebijakan kriminal, artinya bagian dari upaya perlindungan  masyarakat  (khususnya  upaya  penanggulangan  kejahatan), khususnya  kejahatan  atau  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh anak  dibawah umur.
6 Gosita, Arif. (2009). Masalah Perlindungan Anak. Bandung: Mandar Maju, p. 43.
Berdasarkan  data  kasus  Narkotika  yang  ditangani  Polda  Lampung, perkara  Narkotika  dari  Tahun  2014  sebanyak  306  kasus,  Tahun  2015 sebanyak  220  kasus,  2016  sebanyak  80  kasus  dan  kasus  penyalahguna dewasa yang direhabilitasi 2014 sebanyak 1 kasus, 2015 sebanyak 21 kasus, 2016  sebanyak  6  kasus,  dan  terdapat  kasus  Narkotika  terhadap  anak  yang direhabilitasi tahun 2014-2015 dengan total 19 kasus. Walaupun secara jelas rehabilitasi  diatur  oleh  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  Tentang Narkotika, tapi praktiknya jauh dari pelaksanaan yang sebenarnya anak yang melakukan  penyalahgunaan  Narkotika  seharusnya  di  rehabilitasi  karena mengingat  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  harus  memiliki  pembinaan karena  memiliki  masa  depan,  akan  tetapi  anak  yang  dibawah  umur  malah dibawa ke dalam sistem peradilan yang seharusnya anak tersebut pada tahap kepolisian  seharusnya  diupayakan  dan  dilakukan  diversi  secara  restorative justice  untuk  menghindari  anak  tersebut  kemudian  hari  tidak  melakukan perbuatan yang sama dan memperbaiki mental anak tersebut.
Pengaturan  rehabilitasi  atas  pecandu  narkotika  menunjukkan  adanya kebijakan  hukum  pidana  yang  bertujuan  agar  penyalahguna  dan  pecandu narkotika  tidak  lagi  menyalahgunakan  narkotika  tersebut.  Rehabilitasi merupakan  suatu  alternatif  pemidanaan  yang  tepat  untuk  para  pecandu narkotika,  yang  patut  didukung  dengan  peraturan  pelaksanaan  yang mengakomodir hak bagi para penyalahguna dan pecandu narkotika.
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas,  maka  permasalahan  dalam penelitian  ini  dirumuskan  sebagai  berikut  :  1)  Mengapa  implementasi rehabilitasi  terhadap  anak  penyalah  guna  narkotika  di  Wilayah  Hukum Kepolisian  Daerah  Lampung  sangat  rendah?;  2)  Apakah  hambatan implementasi  rehabilitasi  Kepolisian  Daerah  Lampung  terhadap  anak penyalah guna narkotika?; 3) Bagaimana upaya Kepolisian Daerah Lampung mengatasi  kendala  rehabilitasi  terhadap  anak  penyalah  guna  narkotika? Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan secara  yuridis  normatif  dan  yuridis empiris.

## B. Pembahasan
1. Implementasi Rehabilitasi Terhadap  Anak Penyalah  Guna
Narkotika  Di  Wilayah  Hukum  Kepolisian  Daerah  Lampung  Sangat Rendah
Melihat  peredaran  kasus  Narkotika  yang  semakin  meningkat,  dan  sangat membahayakan  bagi  generasi  muda  yang  akan  datang,  perderan  narkotika juga  sangat membahayakan dan sangat mudah untuk didapatkan, serta para penyalahguna  narkotika  setiap  tahun  nya  semakin  meningkat  seperti  data yang  didapatkan  di  Direktorat  Narkoba  Polda  Lampung,  data  anak penyalahguna  narkotika  tahun  2014  yaitu  118  kasus,  tahun  2015  yaitu  159 kasus, tahun 2016 yaitu 42 kasus, serta yang direhabilitasi tahun 2014 yaitu
12  kasus,  tahun  2015  yaitu  7  kasus,  melihat  angka  penyalahguna  narkotika yang  semakin  banyak  dan  meningkat  pada  anak,  tetapi  anak  yang direhabilitasi  sangat  sedikit  padahal  bagi  anak  yang  menyalahgunakan narkotika wajib untuk direhabilitasi.
Penggunaan Narkotika bagi diri sendiri mengandung arti bahwa penggunaan narkotika  tersebut  tanpa  melalui  pengawasan  dokter  dianggap  merupakan suatu  perbuatan  “tanpa  hak  dan  melawan  hukum”.  Dikeluarkan  Undang- Undang  Nomor  35  tahun  2009  mengatur  ketentuan  mengenai  putusan memerintahkan  untuk  menjalani  rehabilitasi  bagi  pengguna  narkotika  pada Pasal 54 dan Pasal 103 :
Pasal 54 Pecandu  narkotika  dan  korban  penyalahgunaan  narkotika  wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pasal 103 (1) Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat: a. Memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani  pengobatan  dan/atau  perawatan,  apabila  pecandu narkotika  tersebut  terbukti  bersalah  melakukan  tindak  pidana narkotika; atau
b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani  pengobatan  dan/atau  perawatan,  apabila  pecandu narkotika  tersebut  tidak  terbukti  bersalah  melakukan  tindak pidana narkotika.
(2)  Masa  menjalani  pengobatan  dan/atau  perawatan  bagi  pecandu narkotika  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  huruf  a, diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.
Double track system dalam perumusan sanksi terhadap penyalahgunaan  narkotika  merupakan  kebijakan  hukum  pidana  dalam formulasi  ketentuan-ketentuan  yang  mengatur  mengenai  sanksi  yang diberikan  kepada  pelaku  penyalahgunaan  narkotika,  yaitu  berupa  sanksi pidana  dan  sanksi  tindakan  mengingat  pelaku  penyalahgunaan  narkotika memiliki  posisi  yang  sedikit  berbeda  dengan  pelaku  tindak  pidana  lainnya. Di satu sisi ia merupakan pelaku tindak pidana yang harus dihukum, namun di  sisi  lain  merupakan  korban  dari  tindak  pidana  yang  dilakukannya  itu sendiri, sehingga perlu dilakukan suatu tindakan berupa rehabilitasi.
Penentuan sanksi terhadap pecandu narkotika, apakah akan diterapkan sanksi  pidana  atau  sanksi  tindakan  rehabilitasi  dimana  dalam  hal  ini penentuan  tersebut  berada  di  tangan  hakim.  Sebab  berdasarkan  ketentuan undang-undang  narkotika,  hakim  diberikan  kewenangan  untuk  menentukan dan menjatuhkan pidana penjara atau tindakan rehabilitasi terhadap pecandu narkotika  tersebut,  untuk  menentukan  apakah  dalam  menangani  perkara pecandu narkotika, hakim akan menerapkan ketentuan Pasal 127 (mengatur
mengenai  sanksi  pidana)  atau  menerapkan  ketentuan  Pasal  103  (mengatur mengenai  sanksi  tindakan  “rehabilitasi”)  adalah  pada  akhirnya  bermuara kepada  keyakinan  hakim  apakah  pelaku  penyalahgunaan  narkotika  tersebut tepat  untuk  dikatakan  sebagai  pecandu  yang  harus  direhabilitasi  atau  lebih tepat dikatakan sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang harus  dipidana  penjara  adalah  dengan  berdasarkan  hasil  keterangan laboratorium  yang  menyatakan  bahwa  pelaku  tersebut  mengalami ketergantungan  terhadap  narkotika  sehingga  memerlukan  proses  perawatan dan  atau  pengobatan  yang  dilakukan  melalui  fasilitas  rehabilitasi  dan  yang tentunya berdasarkan ketentuan undang-undang.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Prianto Teguh Nugroho, selaku Kabag  Binopsnal  Reserse  Narkoba  Polda  Lampung  menjelaskan  bahwa dalam  pelaksanaan  Rehabilitasi  memperhatikan  Undang-undang  Nomor  35 Tahun 2009 mengenai penerapan tindakan rehabilitasi, yaitu:
Pasal 56
(1) Rehabilitasi medis Pacandu Narkotika dilakukan di rumah sakit oleh Menteri
(2) Lembaga  rehabilitasi  tertentu  diselenggarakan  oleh  instansi pemerintah atau masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis Pecandu Narkotika setelah mendapat persetujuan Menteri.
Pasal 57 Selain  melalui  pengobatan  dan  /atau  rehabilitasi  medis, penyembuhan  Pecandu  Narkotika  dapat  diselanggarakan  oleh instansi pemerintah atau masyarakat melalui pendekatan keagaman dan tradisional.
Pasal 58 Rehabilitasi  sosial  mantan  Pecandu  Narkotika  diselanggarakan baik oleh instansi pemerintah maupun oleh masyarakat. Menurut  Kabag  Binopsnal  Direktorat  Reserse  Narkoba  Polda Lampung  ketentuan  pidana  terhadap  penyalahgunaan  narkotika  tersebut yaitu di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur mengenai pidana  minimum  dan  maksimum.  Didalam  Undang-Undang  Nomor  35 Tahun  2009  ketentuan  pidana  terhadap  penyalahgunaan  narkotika  di  dalam menerapkan  ketentuan  pidana  tersebut  juga  langsung  diikuti  dengan kewajiban  untuk  memperhatikan  ketentuan  Pasal  103  mengenai  rehabilitasi terhadap  pecandu  narkotika  yang  dimuat  di  dalam  ketentuan  ayat  (2). Undang-Undang  Nomor  35  tahun  2009  memberikan  peluang  yang  lebih besar  bagi  pecandu  narkotika  untuk  divonis  menjalani  rehabilitasi  yang diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.
Selanjutnya Kabag Binopsnal Direktorat Polda Lampung
menambahkan dalam menerapkan proses rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana  penyalahgunaan  narkoba,  Polda  Lampung  dan  Jajaran  tetap
memperhatikan  azas  legalitas,  sebelum  seseorang  pelaku  ditempatkan  di lembaga rehabilitasi maka diadakan assessment oleh Tim Assesment terpadu yang  terdiri  dari  beberapa  unsure  intansi.  Tim  assessment  dibagi  2  (dua) menjadi  Tim  Dokter  (BNN  dan  Dinas  Kesehatan)  dan  Tim  Hukum  (Polda dan  Kejaksaan),  hasil  dari  assesmen  tersebut  menjadi  acuan  apakah seseorang  pelaku  tersebut  di  tempatkan  dilembaga  rehabilitasi  medis  atau Pro justitia (berkas perkara lanjut), jadi tidak semua pelaku yang dilakukan assessment pasti menjalani rehabilitasi.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Eddy  Rifai  selaku  Akademisi Universitas  Lampung  mengenai  implementasi  rehabilitasi  terhadap  anak penyalahguna  narkotika,  menjelaskan  bahwa  implementasi  rehabiltasi terhadap  anak  penyalahguna  narkotika  wajib  dilakukan  mengingat  sudah diatur  didalam  Undang-Undang  Narkotika  Nomor  35  Tahun  2009,  dimana Eddy Riffai mengemukakan melihat anak yang menyalahgunakan narkotika seharusnya harus lebih dipertimbangkan dan lebih besar untuk direhabilitasi mengingat  anak  di  dalam  Undang-Undang  Narkotika  sendiri  dan  didalam Undang-Undang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  sendiri  memungkinkan untuk  anak  di  rehabilitasi  dan  banyak  peraturan  lainnya  yang  menekankan untuk anak dapat direhabilitasi.
Selanjutnya  menurut  Eddy  Riffai  selaku  Akademisi  Universitas Lampung menambahkan  kembali  bahwa  terhadap  anak  didalam implementasi  rehabilitasi  di  Peradilan  itu  sudah  diatur  didalam  Sistem Peradilan  Pidana  Anak,  tetapi  dalam  prakteknya  di  setiap  instansi  berbeda- beda penerapannya dan ukurannya didalam implementasi rehabilitasi, karena mengingat  masalah  tempat  rehabilitasi  dan  setiap  instantsi  memiliki perbedaan-perbedaan didalam melakukan implementasi rehabilitasinya.
Berdasarkan  paparan  dari  narasumber  diatas,  dapat  dianalisis  bagi anak  yang  menyalahgunakan  narkotika  dapat  direhabilitasi,  mengingat banyak  aturan  mengenai  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  dan  aturan lainnya  yang  mengusahakan  anak  direhabilitasi  seperti  didalam  peraturan Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Sistem Peradilan dan Undang- Undang Pengadilan Anak.
Pecandu  narkotika  menurut  Undang-undang  Narkotikai  di  satu  sisi merupakan  pelaku  tindak  pidana  penyalahgunaan  narkotika  adalah  dengan adanya  ketentuan  Undang-undang  narkotika  yang  mengatur  mengenai pidana penjara yang diberikan kepada para pelaku penyalahgunaan narkotika kemudian,  di  sisi  lainnya  dapat  dikatakan  bahwa  menurut  Undang-undang narkotika, pecandu narkotika tersebut merupakan korban adalah ditunjukkan dengan  adanya  ketentuan  bahwa  terhadap  pecandu  narkotika  dapat  dijatuhi vonis  rehabilitasi.  Hal  ini  berarti  Undang-undang  di  satu  sisi  masih menganggap pecandu narkotika sebagai pelaku tindak pidana, dan di sisi lain merupakan korban dari penyalahgunaan narkotika yang dilakukan.
Batas-batas perlindungan hak asasi dalam Undang-Undang Narkotika Dalam  batas  –  batas  yang  dimungkinkan  perlindungan  terhadap  hak–hak asasi  warga  masyarakat  Indonesia,  terhadap  beberapa  prinsip  yang terkandung dalam Undang-undang narkotika adalah : a. Bahwa  Undang-undang  narkotika  juga  dipergunakan  untuk  menegaskan ataupun  menegakkan  kembali  nilai  –  nilai  sosial  dasar  prilaku  hidup masyarakat dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang dijiwai oleh falsafah Negara Pancasila.
b. Bahwa Undang-undang narkotika merupakan satu-satunya produk hukum yang membentengi bagi pelaku tindak pidana narkotika secara efektif.
c. Dalam  menggunakan  produk  hukum  lainnya,  harus  diusahakan  dengan sungguh-sungguh bahwa caranya seminimal mungkin tidak mengganggu hak  dan  kewajiban  individu  tanpa  mengurangi  perlindungan  terhadap kepentingan masyarakat yang demokrasi dan modern.
Beradasarkan  wawancara  dengan  Kabag  Binopsnal  Reserse  Polda Lampung 7 ,  rehabilitasi  harus  memperhatikan  dasar-dasar  penguat  seperti Undang-Undang  Narkotika  35  Tahun  2009,  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun  2012  Tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  serta  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, dimana Dalam Undang- undang  Nomor  35  Tahun  2009  ini  meliputi  segala  kegiatan  dan  perbuatan yang berhubungan dengan narkotika, yaitu:
a. Narkotika sbagaimana di maksud dalam Pasal 5 di golongan ke dalam :
1) Narkotika Golongan I;
2) Narkotika Golongan II;
3) Narkotika Golongan III;
b. Penggolongan  Narkotika  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  untuk pertama  kali  ditetapkan  sebagaimana  tercantum  dalam  lampiran  l  dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-undang ini.
c. Ketentuan  mengenai  perubahan  penggolongan  Narkotika  sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.
Rehabilitasi  bagi  pecandu  dan  korban  penyalahgunaan  narkotika  ini memang  diharapkan  dapat  menyelamatkan  hidup  dari  pecandu  dan  korban penyalahgunaan  narkotika  itu  sendiri.  Sehingga  penerapan  rehabilitasi  itu sendiri  haruslah  dimanfaatkan  semaksimal  mungkin.  Hal  ini  juga mendapatkan  dukungan  dari  pemerintah  dengan  mengeluarkan  beberapa aturan yang mengatur mengenai rehabilitasi itu sendiri. Adapun aturan yang mengatur dan membahas mengenai rehabilitasi adalah sebagai berikut:
a. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  35  Tahun  2009  tentang
Narkotika.
7 Wawancara  Kabag  Binopsnal  Dir  Narkoba    Kepolisian  Daerah  Lampung,  AKBP Prianto Teguh Nugroho, SIK., Senin, Tanggal  04 April 2016
b. Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  (SEMA)  Nomor  4  Tahun  2010  tentang Penempatan  Penyalahguna,  Korban  Penyalahguna  Kedalam  Lembaga Medis dan Sosial.
c. Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  25  Tahun  2011  tentang  Pelaksanaan Wajib  Lapor  Pecandu  Narkotika  untuk  mendapatkan  layanan  terapi  dan Rehabilitasi.
d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2014 tentang  petunjuk  teknis  pelaksanaan  rehabilitasi  medis  bagi  pecandu, penyalahguna  ,  dan  korban  penyalahgunaan  Narkotika  yang  sedang dalam  proses  penyidikan,  penuntutan  dan  persidangan  atau  telah mendapatkan penetapan/putusan pengadilan.
e. Keputusan Menteri Kesehatan (kepmenkes) Nomor 1305/menkes/SK/VI/2011  yang  menunjuk  131  Instansi  Penerima  Wajib
Lapor (IPWL) di 33 Provinsi.
f. Peraturan  Bersama  Ketua  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia, Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia,  Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia,  Kepala  Badan  Narkotika Nasional Republik Nomor 01/ PB / MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor  PER-005/A/JA/03/2014,  Nomor  1  Tahun  2014,  Nomor PERBER/01/III/2014/BNN  tentang  Penanganan  Pecandu  Narkotika  dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi.
Tentunya  banyaknya  aturan  belum  dapat  menjamin  efektifnya  suatu kebijakan.  Khususnya  penerapan  pasal  54  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika  yang  menyatakan bahwa:  “Pecandu  Narkotika  dan  Korban  penyalahgunaan  Narkotika  wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. Walaupun dalam pasal tersebut  tertera  dengan  jelas  bahwa  pecandu  dan  korban  penyalahgunaan narkotika  wajib  untuk  direhabilitasi  namun  pada  kenyataannya  hal  tersebut masih sangat kurang. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut:
Tabel:  Data  Anak  dan  Dewasa  Penyalahguna  Narkotika  serta Rehabilitasi Pada Polda Lampung Tahun 2014-2016 8 No. Kasus Kesatuan Polda Lampung Tahun 2014 2015 2016 1. Tersangka Anak 118 159 42
8 Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Lampung Direktorat Reserse Narkoba. Tahun 2016.
2. Anak Rehabilitasi 12 7 - 3. Tersangka Dewasa 306 220 80 4. Dewasa Rehabilitiasi 1 21 6
Dari data diatas menunjukkan bahwa jumlah orang yang direhabilitasi berdasarkan  putusan  masih  sangat  rendah.  Padahal  begitu  banyak  orang tergolong  sebagai  pecandu  namun  tidak  direhabilitasi.  Hal  ini  tentunya berlawanan dengan Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun  2009  tentang  Narkotika  yang  mewajibkan  bagi  pecandu  dan  korban penyalahgunaan narkotika untuk direhabilitasi.
Berdasarkan  paparan  dari  narasumber  maka  menurut  penulis implementasi rehabilitasi terhadap anak penyalahguna narkotika di Wilayah Hukum  Kepolisian  Daerah  Lampung  sangat  rendah  adalah  dimana  hakim didalam  memutus  dan  menentukan  perkara  pecandu  narkotika,  dimana keyakinan  dari  hakim  sendiri  harus  kuat  apakah  menerapkan  Pasal  127 (mengatur  mengenai  sanksi  pidana)  atau  menerapkan  ketentuan  Pasal  103 (mengatur mengenai sanksi tindakan “rehabilitasi”. Dikarenakan anak yang menyalahgunakan  narkotika  seharusnya  direhabilitasi,  apabila  hakim menerapkan  Pasal  127  dimana  mengenai  tentang  sanksi  pidana,  anak  yang melakukan  penyalahguna  narkotika  harus  dipidana  maka  hakim  tidak melihat  sisi  lain  dari  Undang-Undang  Narkotika  sendiri  yang  mana  anak yang melakukan penyalahguna narkotika wajib untuk direhabilitasi.
Menurut  penulis  pihak  Kepolisaian  Daerah  Lampung  sendiri  harus tegas  dan  menegakkan  Undang-Undang  Narkotika  sendiri,  Dalam  Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 54-59 menyebutkan tentang rehabilitasi:
Pasal 54 Pecandu  Narkotika  dan  korban  penyalahgunaan  Narkotika  wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pasal 55
(1) Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur  wajib  melaporkan  kepada  pusat  kesehatan  masyarakat, rumah  sakit,  dan/atau  lembaga  rehabilitasi  medis  dan rehabilitasi  sosial  yang  ditunjuk  oleh  Pemerintah  untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
(2) Pecandu  Narkotika  yang  sudah  cukup  umur  wajib  melaporkan diri  atau  dilaporkan  oleh  keluarganya  kepada  pusat  kesehatan masyarakat,  rumah  sakit,  dan/atau  lembaga  rehabilitasi  medis dan  rehabilitasi  sosial  yang  ditunjuk  oleh  Pemerintah  untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
(3) Ketentuan  mengenai  pelaksanaan  wajib  lapor  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  diatur  dengan  Peraturan Pemerintah . Pasal 56 (1) Rehabilitasi medis Pecandu Narkotika dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri.
(2) Lembaga  rehabilitasi  tertentu  yang  diselenggarakan  oleh instansi  pemerintah  atau  masyarakat  dapat  melakukan rehabilitasi  medis  Pecandu  Narkotika  setelah  mendapat persetujuan Menteri.
Pasal 57
Selain melalui pengobatan dan/atau rehabilitasi medis, penyembuhan  Pecandu  Narkotika  sapat  diselenggarakan  oleh instansi  pemerintah  atau  masyarakat melalui  pendekatan keagamaan dan tradisional. Pasal 58 Rehabilitasi  sosial  mantan  Pecandu  Narkotika  diselenggarakan baik oleh instansi pemerintah maupun oleh masyarakat. Pasal 59
(1) Pelaksanaan  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  56 dan Pasal 57 diatur dengan Peraturan Menteri.
(2) Pelaksanaan  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  58 diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
Maka  dari  itu  Pasal  yang  mengenai  rehabilitasi  harus  ditegakkan untuk  bisa  membuat  anak  yang  menyalahgunakan  narkotika  bisa direhabilitasi  bukan  malah  dipidana.  Dan  juga  dari  uraian  diatas  dari  data yang ada anak yang direhabilitasi sangat rendah, berarti menunjukan bahwa implementasi  rehabilitasi  masih  sedikit  di  implementasikan  dan  anak  yang dipidana  masih  banyak  yang  seharusnya  anak-anak  tersebut  dilakukan rehabilitasi dari pihak Kepolisian Daerah Lampung.
Berdasarkan  analisis  hasil  penelitian  dan  pembahasan,  dapat disimpulkan  bahwa  praktek  rehabilitasi  terhadap  anak  penyalahguna narkotika  adalah  praktek  rehabilitasi terhadap  anak  penyalahguna  narkotika masih belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada yaitu :
a. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  35  Tahun  2009  tentang Narkotika.
b. Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  (SEMA)  Nomor  4  Tahun  2010  tentang Penempatan  Penyalahguna,  Korban  Penyalahguna  Kedalam  Lembaga Medis dan Sosial.
c. Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  25  Tahun  2011  tentang  Pelaksanaan Wajib  Lapor  Pecandu  Narkotika  untuk  mendapatkan  layanan  terapi  dan Rehabilitasi.
d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2014 tentang  petunjuk  teknis  pelaksanaan  rehabilitasi  medis  bagi  pecandu, penyalahguna  ,  dan  korban  penyalahgunaan  Narkotika  yang  sedang dalam  proses  penyidikan,  penuntutan  dan  persidangan  atau  telah mendapatkan penetapan/putusan pengadilan.
e. Keputusan Menteri Kesehatan (kepmenkes) Nomor 1305/menkes/SK/VI/2011  yang  menunjuk  131  Instansi  Penerima  Wajib Lapor (IPWL) di 33 Provinsi.
f. Peraturan  Bersama  Ketua  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia, Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia,  Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia,  Kepala  Badan  Narkotika Nasional Republik Nomor 01/ PB / MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor  PER-005/A/JA/03/2014,  Nomor  1  Tahun  2014,  Nomor PERBER/01/III/2014/BNN  tentang  Penanganan  Pecandu  Narkotika  dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi.
Dimana peraturan-peraturan ini seharusnya anak yang menyalahgunakan  narkotika  direhabilitasi  tetapi  ketentuan  ini  tidak  pernah diterapkan,  lebih  banyak  anak  yang  dipidana  daripada  direhabilitasi. Mengingat  Pasal  56,  57,  58,  59  Tentang  Narkotika  mengusahakan  pecandu narkotika  dan  korban  penyalahguna  narkotika  wajib  menjalani  rehabilitas medis  dan  rehabilitas  sosial  sehingga  anak-anak  penyalahguna  narkotika tidak  mengalami  kecanduan  narkotika  lagi,  baik  mental  anak  tersebut dilingkungan sosialnya.

## 2. Hambatan  Implementasi  Rehabilitasi  Kepolisian  Daerah  Lampung Terhadap Anak Penyalah Guna Narkotika
Sistem  pemidanaan  terhadap  penyalahgunaan  narkotika  tidak  dapat dilepaskan  dari  sistem  pemidanaan  yang  dianut  dalam  hukum  Indonesia. Tujuan  sistem  pemidanaan  pada  operasionalnya  adalah  tujuan  penegakan hukum  yang  dijalankan  oleh  sistem  peradilan  berdasarkan  perangkat- perangkat hukum yang mengatur kriminalisasi penyalahguna narkotika yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Menentukan  tujuan  pemidanaan  pada  sistem  peradilan  menjadi persoalan  yang  cukup  dilematis,  terutama  dalam  menentukan  pemidanaan ditujukan untuk melakukan pembalasan atas tindak pidana yang terjadi atau merupakan tujuan yang layak dari proses pidana adalah pencegahan tingkah laku  yang  anti  sosial.  Hambatan  implementasi  rehabilitasi  Polda  Lampung
terhadap  anak  penyalahguna  narkotika  dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor antara lain :
a. Stuktur Hukum
Direktorat  Narkoba  Polda  Lampung  mengenai  implementasi rehabilitasi  masih  kurang  optimal  dan  belum  diterapkan  rehabilitasi.  Selain itu,  kordinasi  dengan  BAPAS  yang  dibentuk  atas  perintah  Undang-Undang Perlindungan  Anak  tidak  dapat  bertindak  lebih  banyak  sebab  hasil  laporan BAPAS  hanya  berupa  rekomendasi  kepada  penyidik  dan  tidak  mengikat, sehingga  terkadang  masih  dijumpai  kasus  anak  berlanjut  dan  di  putus  di Pengadilan tanpa adanya penelitian dari BAPAS.
b. Substansi Hukum
Banyak  peraturan  seperti  Undang-Undang  dan  Peraturan  Pemerintah dan  Peratutan  Menteri  yang  seharusnya  menjadi  pertimbangan  untuk  anak penyalahguna  narkotika  dapat  direhabilitasi  dan  mengingat  anak  didalam proses  peradilan  diatur  dengan  Undang-Undang  tersendiri  yaitu  Undang- Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.
c. Kultur Hukum
Berdarkan  wawancara  dengan  Prianto  Teguh  Nugroho  mengatakan dalam undang-undang No 35 tahun 2009 tentang narkotika dijelaskan bahwa korban  dan  pecandu  narkoba  yang  melaporkan  diri  atau  dilaporkan keluarganya tidak ada dikenai tuntutan pidana namun hingga saat ini masih sedikit korban, pecandu atau keluarganya yang melaporkan untuk menjalani rehabilitasi  mengingat  hal  tersebut  masih  dipandang  sebagai  aib  atau keluarga  merasa  malu,  jadi  menurut  penulis  dapat  disimpulkan  derajat kepatuhan  masyarakat  terhadap  hukum  masih  belum  optimal  misalnya  saja dalam  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika  bahwa para  pecandu  atau  pemakai  narkotika  tidak  dipenjara (dihukum)  oleh  polisi apabila  keluarga  tersebut  melaporkan/membawa  anaknya  ke  pusat rehabilitasi,  takutnya  para  orang  tua  akan  rusaknya  pencitraan  mereka apabila  diketahui  anaknya  adalah  pecandu  narkoba  dan  budaya  nilai-nilai yang  mendasari  hukum  berlaku  dalam  masyarakat  yaitu  konsepsi  abstraksi hukum dalam berperan aktif mendukung implementasi rehabilitasi terhadap anak penyalahguna narkotika belum terwujud.
Peredaran  Narkotika  yang  sangat  pesat  membuat  Kepolisian  Daerah Lampung kewalahan, dari hasil Wawancara Oleh Dir Narkoba yakni Bapak Prianto Teguh Nugroho selaku Kabag Binopsnal, pada tanggal 04 April 2016 menuturkan  bahwa  selama  ini  salah  satunya  yang  membuat  susahnya
peredaran  narkotika  dikalangan  masyarakat  baik  itu  pelajar  atau  pekerja untuk  di  berantas  yaitu  dikarenakan  adanya  keberadaan  narkotika  yang sangat  mudah  didapatkan  sehingga  membuat  seseorang  sulit  untuk  kembali hidup normal antara lain:
1) Ketersedian yang dapat di beli dengan harga murah dan terjangkau
2) Mudah untuk mendapatkannya
3) Variasi  jenis  yang  ada  beragam  dengan  kemasan  hemat  atau  kecil  dan gampang  disimpan  membuat  sindikat  narkoba  meluas,  tidak  di  kawasan pelajar saja tetapi pekerja
4) Akses  teknologi  dan  pergaulan  bebas  tanpa  pengawasan  orang  tua  serta pendidik
5) Perdagangan  narkotika  di  kendalikan  oleh  sindikat  yang  kuat  dan profesional. 9
Melihat  sangat  mudahnya  mendapatkan  Narkotika  di  kalangan  anak, remaja  dan  dewasa  membuat  Direktorat  Narkoba  Polda  Lampung  harus bekerja keras untuk memberantasnya, mengingat anak masih memiliki masa depan yang cerah untuk kehidupannya dan jangan sampai dengan mudah nya mendapatkan narkoba anak dapat menhancurkan masa depan anak.
Sistem  pemasyarakatan  diselenggarakan  dalam  rangka  membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan  memperbaiki  diri  dan  tidak  mengulangi  tindak  pidana  sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat serta dapat aktif kembali berperan dalam pembangunan dan hidup wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.
Bidang  pemidanaan  pelaku  pecandu  narkotika  secara  umum  masih menganut  memperbaiki  terpidana  di  Lembaga  Pemasyarakatan  sehingga memberikan  gambaran  bahwa  kejahatan  tersebut  hanya  terhenti  sesaat  dan akan  muncul  kembali  kedalam  lingkungan  kehidupan  sosial  membuat  tidak jera  narapidana  pengedar  narkotika  dan  beredarnya  barang  haram  itu  di penjara.  Kriminologi  menerangkan  bahwasanya  kejahatan  narkotika  ini harus  ada  sanksi  terobosan  yang  dapat  menjadi  efek  jera  bagi  narapidana narkotika.  Indonesia  memiliki  Undang-Undang  Narkotika  dan  Undang- Undang  Pemasyarakatan  yang  sebetulnya  representatif  untuk  dapat menciptakan sistem hukum ideal.
Terpidana pengguna narkotika dan korban penyalahguna dipulihkan di pusat  rehabilitasi.  “Sekarang  mereka  yang  telah  terbukti  penyalahguna narkotika, sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI  Nomor 7 Tahun 2009 tentang  Penempatan  Penyalahguna  Narkotika  ke  Pusat  Terapi  dan
9 Wawancara  Kabag  Binopsnal  Dir  Narkoba    Kepolisian  Daerah  Lampung,  AKBP  Prianto Teguh Nugroho, SIK., Senin, Tanggal  04 April 2016
Rehabilitasi  dengan  demikian  pengguna  narkotika  masuk  ketempat rehabilitasi.
Berdasarkan hasil wawancara penyusun pada Senin, Tanggal 29 Maret 2016  dengan,  Kepala  Subsie  bimbingan  Klien  Anak  (BKA)  yaitu  Elvi Suryaningsih, beberapa faktor yang sulit untuk dihindari dalam pelaksanaan rehabilitasi berdasarkan penelitian terhadap pecandu Narkotika:
1) Adanya  kesulitan  dalam  mengendalikan  diri  untuk  melawan  keinginan– keinginan  agar  tidak  terjerumus  kembali  dalam  pengaruh  buruk  obat terlarang.
2) Adanya dampak mental merasa tidak percaya diri karena orang seringkali menggap  sakaw  putus  obat,  di  lingkungan  sekitar  dirinya  sebagai  suatu tindakkan  kriminal  sehingga  lebelisasi  terhadap  dirinya  kerap  membuat kesal dan merasa dikucilkan
3) Ketidaknyamanan  berada  di  dalam  masa  pengobatan  atau  terapi,  karena merasa sulit dalam beradaptasi.
Dari  keterangan  diatas  dampak  narkotika  bukan  hanya  berupa  fisik namun  mental  yang  dapat  memepengaruhi  kehidupan  sosial  seseorang  oleh karenanya  harus  disadari  pemulihan  ketergantungan  terhadap  obat-obatan terlarang  harus  ditangani  secara  benar,  namun  dengan  adanya  pemberian saksi  minimum  dan  maksimum  di  dalam  beberapa  pasal  membatasi seseorang,  dengan  tidak  memperdulikan  seseorang  tersebut  yang  tidak mempunyai niatan melakukan tindak pidana narkotika seperti mengedarkan hanya terjerumus ketergantungan terhadap narkotika tersebut.
Undang-undang  Nomor  35  Tahun  2009  Tentang  Narkotika, menggunakan  pendekatan  pidana  melakukan  pengawasan  dan  pencegahan terhadap  penyalahgunaan  narkotika.  Penggunaan  pidana  masih  dianggap suatu  upaya  untuk  menakut  –  menakuti  agar  tidak  terjadinya  penggunaan narkotika.  Hal  tersebut  didukung  dengan  diberikannya  kewenangan  bagi BNN  (Badan  Nakotika  Nasional)  yang  menjadi  institusi  yang  berwenang untuk  melakukan  penyadaran  kepada  masyarakat,  melakukan  penyelidikan serta  penuntutan  dalam  tindak  pidana  narkotika  berdasarkan  dari  aturan- aturan  yang  telah ada  memberikan  ancaman  pidana penjara selama  1  tahun bila adanya kesengajaan tidak melaporkan tindak pidana narkotika.
Seiring  dengan  kondisi  Lembaga  Pemasyarakatan  yang  tidak mendukung  pada  saat  ini  karena  dampak  negatif  keterpengaruhan  prilaku kriminal  lainnya  dapat  semakin  memperburuk  kondisi  kejiwaan,  kesehatan yang  diderita  para  narapidana  narkotika  dan  psikotropika  akan  semakin berat,  keadaan  ini  diperlakukan  dengan  perbedaan  di  Lembaga Pemasyarkaan  Narkotika  karena  yang  menjadi  penghuni  di  Lembaga Pemasyarakatan  Narkotika  secara  khusus  merupakan  narapidana  narkotika sehingga  pola  pembinaan  di  Lembaga  Pemasyarkatan  Narkotika  adalah pembinaan yang konfrehensif antara pemulihan dengan pemidanaan.
Pelaksanaan  SEMA  RI  No.  07  tahun  2009  tentang  Penempatan Penyalahguna  Narkotika  ke  Pusat  Terapi  dan  Rehabilitasi  hakim  tetap memperhatikan  komposisi  pemakaian  sehingga  pengguna  dapat  diputuskan untuk  melaksanakan  perawatan  di  tempat  rehabilitasi.  Penjelasan  Pasal  56 dalam  Undang-Undang  Nomor  35  tahun  2009  tentang  Undang-undang Narkotika disebutkan :
1) Ketentuan  ini  menegaskan  bahwa  rehabilitasi  bagi  pecandu  narkotika dilakukan  dengan  maksud  untuk  memulihkan  dan/atau  mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial penderita yang bersangkutan.
2) Yang  dimaksud  dengan  “instansi  pemerintah  misalnya  Lembaga Pemasyarakatan  Narkotika  dan  Pemerintah  Daerah.”  Ketentuan  ini menegaskan  bahwa  untuk  rehabilitasi  medis  bagi  pecandu  narkotika pengguna  jarum  suntik  dapat  diberikan  serangkaian  terapi  untuk mencegah  penularan  HIV/AIDS  melalui  jarum  suntik  dengan pengawasan ketat Departemen Kesehatan.
Pasal  57  Undang-Undang  Nomor  35  tahun  2009  tentang  Undang- undang  Narkotika  menyebutkan  selain  pengobatan  dan/atau  rehabilitasi medis penyembuhan pecandu narkotika dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional, dengan ini Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Undang-undang Narkotika  memberi  suatu  pengertian  bahwa  pengguna  narkotika  sudah menjadi  suatu  penyakit  bukan  lagi  menjadi  suatu  kriminal  biasa  sehingga untuk penanganannya perlu pengobatan untuk pemulihan maka di Lembaga Pemasyarakatan  Narkotika.  Sebagaimana  pada  Pasal  56  Undang-Undang nomor  35  tahun  2009  tentang  Undang-undang  Narkotika  tersebut  adalah sebagai instansi pemerintah dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial.
Menyangkut Undang-undang Narkotika dalam pelaksanaan rehabilitasi  untuk  pembinaan,  penyelenggaraan  dan  pembimbingan  Warga Binaan  Pemasyarakatan.  Menteri  dapat  mengadakan  kerjasama  dengan instansi terkait, badan-badan kemasyarakan lainnya atau perorangan yang isi kegiatan seiring dengan penyelenggaraan sistem pemasyarakatan.
Rehabilitasi  ini  merupakan  bagian  dari  sistem  pembinaan  yang digunakan  untuk  membantu  seseorang  melepaskan  diri  dari  kecanduan  dan merubah  pelaku  agar  menjadi  lebih  baik  dengan  melakukan  pembinaan dengan melatih kemampuan-kemapuan kreatifitas yang berdampak positif.
Berdasarkan  paparan  dari  narasumber  maka  menurut  penulis hambatan  implementasi  rehabilitasi  polda  lampung  adalah  faktor  Struktur Hukum mengenai implementasi rehabilitasi masih kurang optimal dan belum diterapkan rehabilitasi, Substansi Hukum keseluruhan aturan hukum, norma hukum  dan  asas  hukum,  baik  yang  tertulis  maupun  tidak  tertulis,  termasuk putusan  pengadilan,  Struktur  Hukum  opini-opini,  kepercayaan-kepercayaan (keyakinan-keyakinan),  kebiasaan-kebiasaan,  cara  berpikir,  dan  cara
bertindak,  baik  dari  para  penegak  hukum  maupun  dari  warga  masyarakat, tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum,  yang mana  didalam  hambatan  implementasi  rehabilitasi  pada  Polda  Lampung sendiri  sangat  berat  untuk  menegakan  peraturan  itu  sendiri  dan  penegak hukumnya  yang terkadang tidak  mau  menerapkan implementasi rehabilitasi terhadap anak penyalahguna narkotika.
Berdasarkan  wawancara juga  dengan  Kepala  Subsie  bimbingan  klien anak  (BKA)  penulis  simpulkan,  kurangnya  pengetahuan  masyarakat khususnya  para  keluarga  pecandu  narkoba,  bahwa  dalam  Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa para pecandu atau pemakai narkotika  tidak  dipenjara  (dihukum)  oleh  polisi  apabila  keluarga  tersebut melaporkan/membawa anaknya ke pusat rehabilitasi, takutnya para orang tua akan rusaknya pencitraan mereka apabila diketahui anaknya adalah pecandu narkoba.

## 3. Upaya Kepolisian Daerah Lampung Mengatasi Kendala Rehabilitasi Terhadap Anak Penyalah Guna Narkotika
Untuk implementasi pelaksanaan pasal 127 Undang - Undang Nomor 35  Tahun  2009  maka  Mahkamah  Agung,  Kejaksaan  Agung,  Kepolisian, Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia,  Kementerian  Kesehatan, Kementerian Sosial dan BNN menandatangani Peraturan Bersama Nomor 01 Tahun  2014  tentang  Penanganan  Pecandu  Narkotika  dan  Korban Penyalahgunaan  Narkotika  dalam  Lembaga  Rehabilitasi  pada  tanggal  11 Maret 2014. Adapun tujuan ditandatangani peraturan bersama ini adalah: 10
a. Mewujudkan  koordinasi  dan  kerjasama  secara  optimal  penyelesaian permasalahan  narkotika  dalam  rangka  menurunkan  jumlah  pecandu narkotika  dan  korban  penyalahgunaan  narkotika  melalui  program pengobatan,  perawatan  dan  pemulihan  dalam  penanganan  pecandu  dan korban  penyalahgunaan  narkotika  sebagai  tersangka,  terdakwa  atau narapidana.
b. Menjadi  pedoman  teknis  dalam  penanganan  pecandu  narkotika  dan korban  penyalahgunaan  narkotika  sebagai  tersangka,  terdakwa,  atau narapidana untuk menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi social.
Peraturan  bersama  ini  mempersyaratkan  untuk  membentuk  Tim Asesmen Terpadu agar seseorang yang ditangkap oleh penegak hukum dapat diketahui  ketergantungannya  terhadap  narkotika  dan  diketahui  pula  peran yang  bersangkutan  dalam  tindak  pidana  narkotika  yang  dilakukan,  yaitu sebagai  korban  penyalahgunaan  narkotika  atau  sebagai  pengedar  /bandar
10 http://www.depkes.go.id/resources/download/pusdatin/buletin/buletin-napza.pdf,  (diakses Rabu, 06 April 2016 pukul 11.00 WIB).
atau  sebagai  pecandu  yang  merangkap  pengedar/bandar.  Tim  Asesmen Terpadu  ini  adalah  tim  yang  terdiri  dari  tim  dokter/medis  (meliputi  dokter dan  psikolog)  dan  tim  hukum  (meliputi  POLRI,  BNN,  Kejaksaan  dan Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia)  yang  ditetapkan  oleh pimpinan satuan kerja setempat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Narkotika  Nasional,  Badan  Narkotika  Provinsi,  Badan  Narkotika Kabupaten/Kota.
Tim  Asesmen  Terpadu  memiliki  kewenangan  untuk  melakukan analisis peran seseorang yang ditangkap/tertangkap tangan apakah seseorang tersebut  sebagai  korban  penyalahgunaan  narkotika/pecandu  atau  pengedar narkotika  atas  permintaan  penyidik,  menentukan  kriteria  tingkat  keparahan penggunaan  narkotika  sesuai  dengan  jenis  kandungan  yang  dikonsumsi, situasi  dan  kondisi  ketika  ditangkap  pada  tempat  kejadian  perkara,  dan merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi terhadap pengguna narkotika.
Selain  itu  Tim  Asesmen  Terpadu  memiliki  tugas  untuk  melakukan analisis  terhadap  seseorang  yang  ditangkap  dan/atau  tertangkap  tangan dalam  kaitan  peredaran  gelap  narkotika;  asesmen  dan  analisis  medis, psikososial, serta merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi seseorang.
Dengan  adanya  Tim  Asesmen  Terpadu,  perlu  adanya  mekanisme dalam  penilaian  pecandu  narkotika  dan  korban  penyalahgunaan  narkotika sebagai tersangka dan/atau terdakwa dalam penyalahgunaan narkotika yang sedang  menjalani  proses  penyidikan,  penuntutan,  dan  persidangan  di pengadilan sehingga  dapat diberikan  pengobatan,  perawatan  dan  pemulihan pada lembaga rehabilitasi medis dan/atau lembaga rehabilitasi sosial.
Peraturan  bersama  ini  selanjutnya  ditindaklanjuti  oleh  kementerian dan lembaga terkait dalam peraturan bersama, khususnya dalam: a. Pembentukan Tim Asesmen Terpadu (TAT);
b. Mekanisme penempatan pecandu selama proses hukum;
c. Mekanisme penempatan pecandu setelah putusan hakim.
Menurut Dir Reserse Narkoba Polda Lampung upaya penanggulangan yang dilakukakn  Kepolisia  Daerah  Lampung  dalam  mengatasi  kendala  anak penyalahguna  narkoba  anatara  lain  yakni  preemtif,  preventif,  dan  represif. Ketiga hal ini merupakan fungsi - fungsi utama (operasional) sesuai dengan tugas pokok Polri yang diatur dalam pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
a. Upaya Preemtif
Upaya preemtif adalah upaya pencegahan yang dilakukan secara dini, antara lain mencakup pelaksanaan kegiatan penyuluhan yang bersifat dengan sasaran  untuk  memengaruhi  faktor-faktor  penyebab  pendorong  dan  faktor peluang  (Faktor  Korelatif  Kriminogen)  dari  adanya  kejahatan  tersebut. Sehingga  akan  tercipta  suatu  kondisi  kesadaran  kewaspadaan  dan  daya
tangkal serta terbina dan terciptanya kondisi perilaku dan norma hidup bebas dari  segala  ancaman  narkoba.  Menyikapi  maraknya  penyalahgunaan narkoba,  upaya  preemtif  merupakan  salah  satu  kegiatan  operasional  yang dilakukan  oleh  Reserse  Narkoba  Polda  Lampung. 11 Contohnya  sudah dilakukan  kegiatan  penyuluhan,  penyebaran  pamphlet,  pemasanagan spanduk anti narkoba.
b. Upaya Preventif
Tindakan  preventif  sebagaimana  dikatakan  Prianto  Teguh  Nugroho, merupakan  pelaksanaan  fungsi  kepolisian  yang  diarahkan  kepada  upaya pencegahan  terjadinya  gangguan  kamtibmas.  Adapun  penanganan  secara preventif  yang  dapat  dilakukan  adalah  dengan  meningkatkan  kegiatan kepolisian. Dalam pencegahan masalah tindak pidana narkoba, pihak Satuan Narkoba  melakukan  Operasi  Rutin  Kepolisian  dan  Operasi  Khusus Kepolisian.  Contohnya  sudah  dilakukan  kegiatan  razia  tempat-tempat  yang diduga  menjadi  tempat  transaksi  dan  penyalahgunan  narkoba,  razia kendaraan  serta  razia  di  daerah  perbatasan  atau  Seaport  Interdiction Pelabuhan Bakauheni.
c. Upaya Represif
Upaya represif dimulai ketika polisi mendapatkan informasi mengenai terjadinya  tindak  kejahatan.  Sumber  informasi  tersebut  bisa  berasal  dari laporan  masyarakat,  media  massa,  diketahui  langsung  oleh  aparat,  maupun data  yang  diberikan  oleh  intelijen  kepolisian.  Mengenai  informasi  yang berasal  dari  data  intelijen  kepolisian  dan  laporan  masyarakat.  Contohnya melakukan  kegiatan  penegakan  hukum  dengan  melakukan  penangkapa terhadap  pelaku  tindak  kejahatan  narkoba  serta  membongkar  jaringan sindikatnya.
Berdasarkan  uraian  diatas  dapat  dianalisis  upaya  kepolisian  daerah lampung mengatasi kendala anak penyalahguna narkotika dengan melakukan preemtif,  preventif,  dan  represif  dimana  upaya  ini  dilakukan  terus  menerus agar  anak  dan  penyalahguna  narkotika  lainnya  memahami  hukuman  yang diberikan  apabila  menyalahgunakan  narkotika  sehingga  dari  uraian  diatas anak  dan  penyalahguna  narkotika  lainya  bisa  memahami  tentang  dampak buruk  penyalahguna  narkotika  dan  ganjaran  hukuman  yang  didapatkannya nanti.
Upaya  kepolisan  Daerah  Lampung  Sendiri  semenjak  ada  pertauran bersama  tentang  Asesmen  apabila  ada  anak  penyalahguna  narkotika langsung  membuat  pembentukan  tim  Assesmen  terpadu,  mekanisme
11 Wawancara Kabag Binopsnal Reserse Polda Lampung, AKBP Prianto Teguh, SIK.
penempatan  pecandu  selama  proses  hukum,  mekanisme  penempatan pecandu  setelah  putusan  hakim.  Dimana  tim  Assesmen  terpadu  ini  adalah tim yang terdiri dari tim dokter/medis (meliputi dokter dan psikolog) dan tim hukum (meliputi POLRI, BNN, Kejaksaan dan kementerian Hukum dan Hak Asasi  Manusia),  dimana  juga  tim  Assesmen  terpadu  ini  juga  memiliki kewenangan untuk melakukan analisis peran seseorang yang ditangkap/tertangkap  tangan  apakah  seseorang  tersebut  sebagai  korban penyalahguna  narkotika/pecandu  atau  pengedar  narkotika  yang  selanjutnya akan  merekomendasikan  penyalaguna  narkotika  tersebut  untuk  diterapi  dan direhabilitasi.
Upaya  Kepolisian  Daerah  Lampung  mengatasi  kendala  anak penyalahguna  narkotika  adalah  melakukan  upaya  preemtif,  preventif,  dan represif  dimana  upaya  ini  dilakukan  terus  menerus  agar  anak  dan penyalahguna narkotika lainnya memahami hukuman yang diberikan apabila menyalahgunakan  narkotika  sehingga  dari  uraian  diatas  anak  dan penyalahguna  narkotika  lainya  bisa  memahami  tentang  dampak  buruk penyalahguna narkotika dan ganjaran hukuman yang didapatkannya nanti.

## C. Penutup

## 1. Simpulan
Berdasarkan  analisis  hasil  penelitian  dan  pembahasan,  dapat disimpulkan  bahwa  praktek  rehabilitasi  terhadap  anak  penyalahguna narkotika sebagai berikut:
a. Praktek  rehabilitasi  terhadap  anak  penyalahguna  narkotika  masih  belum sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  ada  yaitu  dimana peraturan-peraturan  yang  ada  seharusnya  anak  yang  menyalahgunakan narkotika direhabilitasi tetapi ketentuan ini tidak pernah diterapkan, lebih banyak  anak  yang  dipidana  daripada  direhabilitasi.  Mengingat  Pasal  56, 57,  58,  59  Tentang  Narkotika  mengusahakan  pecandu  narkotika  dan korban  penyalahguna  narkotika  wajib  menjalani  rehabilitas  medis  dan rehabilitas  sosial  sehingga  anak-anak  penyalahguna  narkotika  tidak mengalami  kecanduan  narkotika  lagi,  baik  mental  anak  tersebut dilingkungan sosialnya.
b. Hambatan  implementasi  rehabilitasi  polda  lampung  terhadap  anak penyalahguna narkotika dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain:
1). Stuktur Hukum
Direktorat  Narkoba  Polda  Lampung  mengenai  implementasi rehabilitasi  masih  kurang  optimal  dan  belum  diterapkan  rehabilitasi. Selain  itu,  kordinasi  dengan  BAPAS  yang  dibentuk  atas  perintah Undang-Undang  Perlindungan  Anak  tidak  dapat  bertindak  lebih  banyak
sebab hasil laporan BAPAS hanya berupa rekomendasi kepada penyidik dan  tidak  mengikat,  sehingga  terkadang  masih  dijumpai  kasus  anak berlanjut dan di putus di Pengadilan tanpa adanya penelitian dari BAPAS. 2). Kultur Hukum
Derajat  kepatuhan  masyarakat  terhadap  hukum  masih  belum optimal  misalnya  saja  dalam  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009 tentang  Narkotika  bahwa  para  pecandu  atau  pemakai  narkotika  tidak dipenjara (dihukum) oleh polisi apabila keluarga tersebut melaporkan/membawa anaknya ke pusat rehabilitasi, takutnya para orang tua  akan  rusaknya  pencitraan  mereka  apabila  diketahui  anaknya  adalah pecandu  narkoba  dan  budaya  nilai-nilai  yang  mendasari  hukum  berlaku dalam  masyarakat  yaitu  konsepsi  abstraksi  hukum  dalam  berperan  aktif mendukung  implementasi  rehabilitasi  terhadap  anak  penyalahguna narkotika belum terwujud.
c. Upaya Kepolisian Daerah Lampung mengatasi kendala  anak penyalahguna narkotika adalah melakukan upaya preemtif, preventif, dan represif  dimana  upaya  ini  dilakukan  terus  menerus  agar  anak  dan penyalahguna  narkotika  lainnya  memahami  hukuman  yang  diberikan apabila menyalahgunakan narkotika sehingga dari uraian diatas anak dan penyalahguna  narkotika  lainya  bisa  memahami  tentang  dampak  buruk penyalahguna  narkotika  dan  ganjaran  hukuman  yang  didapatkannya nanti.

## 2. Saran
a. Kepolisian Daerah Lampung seharusnya lebih menekankan kepada anak penyalahguna  narkotika  untuk  direhabilitasi  karena  sudah  ada  aturan yang  jelas  seperti  Undang-Undang  Narkotika  Nomor  35  Tahun  2009, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem peradilan Pidana Anak,  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perlindungan Anak,  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung,  Peraturan  Pemerintah  (PP) tentang  Pelaksanaan  Wajib  Lapor,  serta  Peraturan  Menteri  Kesehatan tentang petunjuk teknis pelaksanaan rehabilitasi.
b. Pemerintah  sebaiknya  memaksimalkan  fungsi-fungsi  lembaga-lembaga sosial  berhubungan  dengan  implementasi  rehabilitasi  terhadap  anak penyalahguna  narkotika,  posisi  BAPAS  juga  harus  diikutsertakan  dan harus  mempunyai  andil  yang  kuat  untuk  bisa  merekomendasikan penelitiannya  yang  diharapkan  mampu  meminimalisir  hambatan- hambatan  yang  timbul  dalam  implementasi  rehabilitasi  terhadap  anak penyalahguna narkotika.
c. Upaya Kepolisian Daerah Lampung harus ditingkatkan kembali didalam melakukan  Upaya  preemtif,  preventif,  dan  represif,  dan  sebaiknya  dari
Pemerintah  juga  harus  ikut  andil  dan  memaksimalkan  upaya  sosialisai untuk pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika.

## Daftar Pustaka
A. Buku
AR., Sujono dan Bony, Daniel. (2011). Komentar dan Pembahasan Undang- undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika. Jakarta: Sinar Grafika. Arif, Gosita. (2009). Masalah Perlindungan Anak. Bandung: Mandar Maju. Kusno,  Adi.  (2009). Kebijakan  Kriminal  Dalam  Penanggulangan  Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak. Malang: UMM Press. _________.  (2009). Diversi  Sebagai  Upaya  Alternatif  Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak. Malang: UMM Press. Makarao,  Moh.  Taufik,  Suhasril,  dan  A.S,  Moh.  Zakky.  (2003). Tindak Pidana Narkotika . Jakarta: Ghalia Indonesia.
B. Sumber Lain
http://www.depkes.go.id/resources/download/pusdatin/buletin/buletin- napza.pdf , diakses pada hari rabu, 06 April 2016 jam 11.00 WIB.