Universitas Dharmawangsa
DAMPAK DAN UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

## Oleh : Bandaharo Saifuddin

## Abstrak
Penulisan  bertujuan  untuk  mengetahui  dampak  dan  upaya pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  di  Indonesia.  Metode  penulisan yang  digunakan  adalah  metode  tinjauan  literatur  (library  research). Dampak  yang  diakibatkan  oleh  tindak  pidana  korupsi  di  segala  bidang membuat Indonesia semakin terpuruk karena banyak sekali terjadi kasus korupsi  di  Indonesia  yang  merugikan  baik  pemerintah  maupun masyarakat. Tindak pidana korupsi ini yang membuat Indonesia semakin miskin.  Upaya  memberantas  tindak  pidana  korupsi  yang  paling  utama adalah  gerakan  “moral”  yang  secara  terus  menerus  mensosialisasikan bahwa korupsi adalah kejahatan besar bagi kemanusiaan yang melanggar harkat dan martabat manusia. Melalui gerakan moral diharapkan tercipta kondisi lingkungan sosial masyarakat yang sangat menolak, menentang, dan menghukum perbuatan korupsi dan akan menerima, mendukung, dan menghargai  perilaku  anti  korupsi.  Langkah  ini  antara  lain  dapat dilakukan melalui lembaga pendidikan, sehingga dapat terjangkau seluruh lapisan masyarakat terutama generasi muda sebagai langkah yang efektif membangun peradaban bangsa yang bersih dari moral korup.
Kata kunci : dampak, upaya dan tindak pidana korupsi

## 1. Pendahuluan

## 1.1. Latar Belakang
Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus di samping mempunyai spesifikasi tertentu yang  berbeda  dengan  hukum  pidana  khusus,  seperti  adanya penyimpangan hukum acara serta apabila ditinjau dari materi yang
diatur maka tindak pidana korupsi secara langsung maupun tidak langsung  dimaksudkan  menekan  seminimal  mungkin  terjadinya kebocoran  dan  penyimpangan  terhadap  keuangan  dan perekonomian negara. Dengan diantisipasi sedini dan seminimal mungkin penyimpangan tersebut, diharapkan roda perekonomian dan  pembangunan  dapat  dilaksanakan  sebagaimana  mestinya sehingga  lambat  laun  akan  membawa  daampak  adanya peningkatan  pembangunan  dan  kesejahteraan  masyarakat  pada umumnya (Lilik Mulyadi, 2000:1-2).
Di  berbagai  belahan  dunia,  korupsi  selalu  mendapatkan perhatian yang lebih dibandingkan dengan tindak pidana lainnya. Fenomena ini dapat dimaklumi mengingat dampak negatif yang ditimbulkan  oleh  tindak  pidana  ini.  Dampak  yang  ditimbulkan dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan. Korupsi merupakan masalah serius, tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi,  dan  juga  politik,  serta  dapat  merusak  nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi budaya. Korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur.
Selama ini korupsi lebih banyak dimaklumi oleh berbagai pihak daripada memberantasnya, padahal tindak pidana korupsi adalah salah satu jenis kejahatan yang dapat menyentuh berbagai kepentingan  yang  menyangkut  hak  asasi,  ideologi  negara, perekonomian,  keuangan  negara,  moral  bangsa,  dan  sebagainya, yang  merupakan  perilaku  jahat  yang  cenderung  sulit  untuk ditanggulangi.  Sulitnya  penanggulangan  tindak  pidana  korupsi terlihat  dari  banyak  diputusbebasnya  terdakwa  kasus  tindak pidana  korupsi  atau  minimnya  pidana  yang  ditanggung  oleh terdakwa  yang  tidak  sebanding  dengan  apa  yang  dilakukannya. Hal ini sangat merugikan negara dan menghambat pembangunan bangsa.  Jika  ini  terjadi  secara  terus-menerus  dalam  waktu  yang
lama, dapat meniadakan rasa keadilan dan rasa kepercayaan atas hukum  dan  peraturan  perundang-undangan  oleh  warga  negara. Perasaaan tersebut memang telah terlihat semakin lama semakin menipis  dan  dapat  dibuktikan  dari  banyaknya  masyarakat  yang ingin  melakukan  aksi  main  hakim  sendiri  kepada  pelaku  tindak pidana  di  dalam  kehidupan  masyarakat  dengan  mengatasnama- kan  keadilan  yang  tidak  dapat  dicapai  dari  hukum,  peraturan perundang-undangan, dan juga para penegak hukum di Indonesia (Evi Hartanti, 2005:1-2).
Korupsi di Indonesia dewasa ini sudah merupakan patologi social (penyakit  social)  yang  sangat  berbahaya  yang  mengancam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Korupsi telah mengakibatkan kerugian materiil keuangan negara yang sangat besar. Namun yang lebih memprihatinkan lagi adalah terjadinya  perampasan  dan  pengurasan keuangan  negara  yang dilakukan secara kolektif oleh kalangan anggota legislatif dengan dalih studi banding, THR, uang pesangon dan lain sebagainya di luar
batas kewajaran. Bentuk perampasan dan
pengurasan keuangan negara demikian terjadi hampir di seluruh wilayah  tanah  air.  Hal  itumerupakan  cerminan  rendahnya moralitas  dan  rasa  malu,  sehingga  yang menonjol  adalah  sikap kerakusan  dan  aji  mumpung.  Persoalannya  adalah dapatkah korupsi  diberantas?  Tidak  ada  jawaban  lain  kalau  kita  ingin maju, adalah  korupsi  harus  diberantas.  Jika  kita  tidak  berhasil memberantas korupsi, atau paling tidak mengurangi sampai pada titik  nadi yang  paling  rendahmaka  jangan  harap  negara  ini  akan mampu  mengejar  ketertinggalannya dibandingkan  negara  lain untuk  menjadi  sebuah  negara  yang  maju.  Karena korupsi membawa  dampak  negatif  yang  cukup  luas  dan  dapat membawa negara ke jurang kehancuran.

## 1.2. Tujuan Penulisan
Penulisan bertujuan untuk mengetahui dampak dan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

## 1.3. Metode Penulisan
Metode penulisan yang digunakan adalah metode tinjauan literatur ( library research ).

## 2. Uraian Teoritis

## 2.1. Subjek Hukum Secara Umum
Subjek  hukum  adalah  mereka  yang  mengemban  hak  dan kewajiban  dalam  lalu  lintas  hukum.  Klasifikasi  subjek  hukum dibedakan  antara  manusia  ( natuurlijk  person )  dan  badan  hukum ( rechtsperson ). Subjek hukum tersebut akan dipandang cakap untuk bertindak  dalam  lalu  lintas  hukum,  meskipun  baik  berdasarkan ketentuan  undang-undang  maupun  pada  prakteknya  terdapat beberapa perkecualian. Merujuk pada konsep dasar bidang hukum perdata  tersebut,  maka  seharusnya  tidak  terdapat  klasifikasi pembedaan  perlakuan  terhadap  subjek  hukum  perdata  dengan subjek  hukum  pidana,  khususnya  dalam  konteks  pelaku  tindak pidana korupsi.
Prinsip  dasarnya  manusia  adalah  subjek  hukum  kodrati, sedangkan badan hukum tidak. Badan hukum merupakan subjek hukum  karena  ditentukan  oleh  undang-undang  melalui perkembangan teori, yang salah satunya adalah teori fiksi sebagai manifestasi  perkembangan  teori  ilmu  hukum.  Seperti  halnya perseroan  terbatas,  yayasan  dan  koperasi  yang  dalam  undang- undangnya  telah  secara  tegas  diatur  dan  ditentukan  bahwa terhadap badan-badan tersebut secara hukum dinyatakan sebagai wadah berbentuk badan hukum.
Mengutip  pada  pemikiran  yang  disampaikan  oleh  Prof. Rudi Prasetya, dimana dalam bukunya yang menjabarkan tentang Kedudukan  Mandiri  Direksi  pada  Perseroan  Terbatas,  dimana beliau  menyatakan  bahwa  manusia  mempunyai  kepentingan
perseorangan  (individual)  dan  disamping  itu  seringkali  pula manusia  mempunyai  kepentingan  bersama.  Pergaulan  antara manusia  dalam  kehidupannya  menganggap  perlu  bahwa  dalam suatu  kerjasama  itu  semua  anggota-anggotanya  bersama merupakan  suatu  kesatuan  yang  baru.  Suatu  kesatuan  yang mempunyai  hak-hak  sendiri  terpisah  dari  hak-hak  anggota- anggotanya,  kesatuan  yang  mempunyai  kewajiban-kewajiban sendiri  terpisah  dari  kewajiban-kewajiban  anggota-anggotanya, yang dapat bertindak hukum sendiri didalam dan diluar hukum. Subjek hukum inilah yang dinamakan badan hukum.
Hak dan kewajiban pada subjek hukum itu terjadi karena adanya  peristiwa  hukum.  peristiwa  hukum  tersebut  bisa  terjadi karena  perbuatan  manusia  dan  karena  bukan  karena  perbuatan manusia. peristiwa hukum yang bukan karena perbuatan manusia misalnya kelahiran, kematian, daluwarsa. Peristiwa hukum yang karena  perbuatan  manusia,  bisa  disebabkan  karena  perbuatan hukum dan perbuatan manusia yang bukan merupakan perbuatan hukum. Contoh perbuatan manusia yang bukan karena perbuatan hukum,  misalnya  perbuatan  melawan  hukum  (1365  KUHPer), pengurusan  kepentingan  orang  lain  secara  suka  rela ( zaakwaarneming ) dan wanprestasi.
Hak  dan  kewajiban  pada  subjek  hukum  kodrati  timbul sejak  saat  dilahirkan  hidup,  sedangkan  hak  dan  kewajiban  itu berakhir,  sejak  saat  orang  tersebut  meninggal  dunia.  Meninggal dunianya  seseorang  dibuktikan  dengan  akta  kematian. Sebagaimana  kita  ketahui  bersama  bahwa  terdapat  perkecualian terhadap  pengertian  sejak  saat  dilahirkan  hidup,  yaitu sebagaimana  ditentukan  dalam  Pasal  2  KUHPer,  yang  mengatur bahwa  anak  yang  ada  didalam  kandungan  seorang  perempuan, dianggap  sebagai  telah  dilahirkan,  bilamana  juga  kepentingan  si anak menghendakinya. Mati sewaktu dilahirkannya, dianggaplah tidak  pernah  ada.  Sementara  itu  di  Jerman  telah  terjadi
perkembangan  tentang  menyikapi  konteks  kapan  seseorang dianggap sebagai subjek hukum. Pada aplikasinya di Jerman pada saat jabang bayi berusia 4 (empat) bulan, maka pada saat itu sudah dianggap sebagai subjek hukum.
Sedikit  berbeda  dengan  subjek  hukum  kodrati,  dimana sebuah  badan  hukum  pada  tahap-tahap  tertentu  belum  dapat dikatakan sebagai badan hukum. Dengan kata lain apabila sebuah badan hukum belum berbentuk badan hukum maka pada saat itu status  belum  berbadan  hukum  lembaga  tersebut  belum  dapat disebut sebagai subjek hukum. Oleh karenanya pihak-pihak yang mendirikan  badan  hukum  dimaksud  masih  sepenuhnya bertanggung  jawab  atas  perikatan  yang  mereka  perbuat  dan tunduk  pada  ketentuan  Pasal  1131  KUHPer,  sampai  proses  dan persyaratan  pendirian  badan  hukum  itu  telah  terpenuhi seluruhnya.
Seperti  halnya  pada  saat  pendirian  sebuah  perseroan terbatas  yang  ditandai  dengan  penandatanganan  akta  pendirian perseroan  terbatas  dihadapan  notaris.  Pada  tahap  dimaksud dikatakan  bahwa  yang  dilakukan  oleh  para  pihak  ataupun  para pemilik  modal  barulah  sebatas  melakukan  perjanjian  layaknya sebuah  perikatan,  tetapi  akta  pendirian  dimaksud  belum  dapat disebutkan  bahwa  terhadap  perseroan  terbatas  tersebut  telah berbadan  hukum.  Tahap  selanjutnya  yang  diperlukan  untuk memenuhi  kualifikasi  untuk  menjadikan  perseroan  terbatas berbadan  hukum  adalah  dengan  ditandai  dengan  diterbitnya persetujuan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  yang merupakan  persyaratan  yang  ditentukan  oleh  undang-undang, khususnya  Undang-Undang  No.1  tahun  1995  tentang  Perseroan Terbatas.
Pada  prakteknya  dapat  pula  dijumpai  sebuah  akta pendirian  perseroan  terbatas  yang  tidak  dilakukan  pengurusan lebih  lanjut  ke  Departemen  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia
Republik  Indonesia,  yang  diakibatkan  oleh  berbagai  macam pemikiran  bisnis  ataupun  pendekatan  komersil  lainnya.  Dengan kata  lain  akta  pendirian  tersebut  statusnya  tetap  dibiarkan menggantung dan keadaan perseroan terbatas yang semacam ini tidak  dapat  dikatakan  telah  berbentuk  badan  hukum.  Proses hukum  untuk  menjadikan  sebuah  institusi/lembaga  menjadi berbadan hukum, selayaknya ilustrasi tentang perseroan terbatas dimaksud  juga  harus  dipenuhi  dalam  rangka  pendirian  yayasan maupun koperasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan mengatur tentangnya.
Meskipun  terdapat  kategorisasi  subjek  hukum,  tetapi sudah  barang  tentu  terdapat  persamaan  dan  perbedaan  antara keduanya.  Berbeda  dengan  manusia,  badan  hukum  tidak  dapat meninggal  dunia  maka  akibat  bubarnya  badan  hukum,  harta kekayaannya tidak berpindah kepada ahli warisnya sebagaimana pada manusia. Badan hukum tidak mempunyai ahli waris (Pasal 830  KUHPEr),  juga  tidak  dapat  membuat  surat  wasiat,  karena untuk  membuat  surat  wasiat,  seseorang  harus  mempunyai  akal budi  (Pasal  895  KUHPer).  Pemahaman  ini  bukan  berarti  bahwa badan hukum tidak dapat musnah, melainkan berakhir eksistensi sebuah  badan  hukum  dapat  merujuk  kembali  pada  ketentuan perundang-undangan  yang  mengatur,  misalnya  merujuk  pada ketentuan undang-undang tentang perseroan terbatas ditentukan bahwa  bubarnya  eksistensi  sebuah  perseroan  terbatas  dapat dikarenakan likuidasi, pailit, merger, penggabungan dan akuisisi.

## 1.2. Pengertian Korupsi
Korupsi  berasal  dari  kata  Latin “Corruptio” atau “Corruptus” yang  muncul  dalam  bahasa  Inggris  dan Prancis “Corruption” ,  dalam  bahasa  Belanda “Korruptie” dan selanjutnya  dalam  bahasa  Indonesia  dengan  sebutan  “Korupsi” ( Dr. Andi Hamzah, S.H., 1985: 143). Korupsi secara harfiah berarti jahat  atau  busuk  ( John  M.  Echols dan Hassan  Shadily, 1977:  149),
Universitas Dharmawangsa
sedangkan  A.I.N  Kramer  ST.  menerjemahkannya  sebagai  busuk, rusak, atau dapat disuapi ( A.I.N. Kramer ST. 1997: 62). Oleh karena itu,  tindak  pidana  korupsi  berarti  suatu  delik  akibat  perbuatan buruk, busuk, jahat, rusak atau suap (Darwan Prinst, 2002:1).
Korupsi dikenal pembuktian terbalik terbatas yaitu orang yang  diteriksa  harta  bendanya  oleh  pengadilan  tinggi  wajib memberikan keterangan secukupnya yaitu mengenai harta benda sendiri  dan  harta  benda  orang  lain  yang  dipandang  erat hubungannnya  menurut  ketentuan  pengadilan  tinggi  (Jur.  Andi Hamzah, 2005:55).
Jika  membicarakan  tentang  korupsi  memang  akan menemukan kenyataan semacam itu karena korupsi menyangkut segi-segi  moral,  sifat  dan  keadaan  yang  busuk,  jabatan  dalam instansi  atau  aparatur  pemerintah,  penyelewengan  kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan  keluarga  atau  golongan  ke  dalam  kediaansan  di bawah  kekuasaan  jabatannya.  Dengan  demikian,  secara  harfiah dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  sesungguhnya  istilah  korupsi memiliki arti yang sangat luas.
1. Korupsi,  penyelewengan  atau  penggelapan  (uang  negara  atau perusahaan  dan  sebagainya)  untuk  kepentingan  pribadi  dan orang lain.
2. Korupsi:  busuk;  rusak;  suka  memakai  barang  atau  uang  yang dipercayakan  kepadanya;  dapat  disogok  (melalui  kekuasaan- nya untuk kepentingan pribadi).

## 2.3. Dampak yang Diakibatkan Oleh Tindak Pidana Korupsi
1). Bidang Demokrasi
Korupsi menunjukan tantangan serius terhadap pembangunan.  Di  dalam  dunia  politik,  korupsi  mempersulit demokrasi  dan  tata  pemerintahan  yang  baik  (good  governance) dengan cara menghancurkan proses formal. Korupsi di pemilihan
umum  dan  di  badan  legislatif  mengurangi  akuntabilitas  dan perwakilan  di  pembentukan  kebijaksanaan;  korupsi  di  sistem pengadilan  menghentikan  ketertiban  hukum;  dan  korupsi  di pemerintahan  publik  menghasilkan  ketidakseimbangan  dalam pelayanan  masyarakat.  Secara  umum,  korupsi  mengkikis kemampuan  institusi  dari  pemerintah,  karena  pengabaian prosedur,  penyedotan  sumber  daya,  dan  pejabat  diangkat  atau dinaikan jabatan bukan karena prestasi. Pada saat yang bersamaan, korupsi mempersulit legitimasi pemerintahan dan nilai demokrasi seperti kepercayaan dan toleransi.
2). Bidang Ekonomi
Korupsi  juga  mempersulit  pembangunan  ekonomi  dan mengurangi  kualitas  pelayanan  pemerintahan.  Korupsi  juga mempersulit  pembangunan  ekonomi  dengan  membuat  distorsi dan  ketidak  efisienan  yang  tinggi.  Dalam  sektor  privat,  korupsi meningkatkan  ongkos  niaga  karena  kerugian  dari  pembayaran ilegal, ongkos manajemen dalam negosiasi dengan pejabat korup, dan  risiko  pembatalan  perjanjian  atau  karena  penyelidikan. Walaupun  ada  yang  menyatakan  bahwa  korupsi  mengurangi ongkos (niaga) dengan mempermudah birokrasi, konsensus yang baru  muncul  berkesimpulan  bahwa  ketersediaan  sogokan menyebabkan  pejabat  untuk  membuat  aturan-  aturan  baru  dan hambatan  baru.  Dimana  korupsi  menyebabkan  inflasi  ongkos niaga,  korupsi  juga  mengacaukan  "lapangan  perniagaan". Perusahaan yang memiliki koneksi dilindungi dari persaingan dan sebagai  hasilnya  mempertahankan  perusahaan-perusahaan  yang tidak efisien. Korupsi menimbulkan distorsi (kekacauan) di dalam sektor  publik  dengan  mengalihkan  investasi  publik  ke  proyek- proyek  masyarakat  yang  mana  sogokan  dan  upah  tersedia  lebih banyak.  Pejabat  mungkin  menambah  kompleksitas  proyek masyarakat  untuk  menyembunyikan  praktek  korupsi,  yang akhirnya  menghasilkan  lebih  banyak  kekacauan.  Korupsi  juga
mengurangi  pemenuhan  syarat-syarat  keamanan  bangunan, lingkungan  hidup,  atau  aturan-aturan  lain.  Korupsi  juga mengurangi kualitas  pelayanan  pemerintahan  dan  infrastruktur; dan  menambahkan  tekanan-tekanan  terhadap  anggaran pemerintah.
3). Bidang Kesejahteraan Negara Korupsi  politis  ada  dibanyak  negara,  dan  memberikan ancaman  besar  bagi  warga  negaranya.  Korupsi  politis  berarti kebijaksanaan pemerintah sering menguntungkan pemberi sogok, bukannya rakyat luas. Satu contoh lagi adalah bagaimana politikus membuat  peraturan  yang  melindungi  perusahaan  besar,  namun merugikan perusahaan-perusahaan kecil. Politikus-politikus "pro- bisnis" ini hanya mengembalikan pertolongan kepada perusahaan besar  yang  memberikan  sumbangan  besar  kepada  kampanye pemilu mereka.

## 3. Pembahasan
Ada beberapa upaya yang dilakukan untuk memberantas tindak pidana korupsi diantaranya : a. Strategi Preventif
Strategi  ini  harus  dibuat  dan  dilaksanakan  dengan diarahkan pada hal-hal yang menjadi penyebab timbulnya korupsi. Setiap penyebab yang terindikasi harus dibuat upaya preventifnya, sehingga dapat meminimalkan penyebab korupsi. Disamping itu perlu  dibuat  upaya  yang  dapat  meminimalkan  peluang  untuk melakukan korupsi dan upaya ini melibatkan banyak pihak dalam pelaksanaanya agar dapat berhasil dan mampu mencegah adanya korupsi.
b. Strategi Deduktif Strategi ini harus dibuat dan dilaksanakan terutama dengan diarahkan agar apabila suatu perbuatan korupsi terlanjur terjadi, maka perbuatan tersebut akan dapat diketahui dalam waktu yang
sesingkat-singkatnya  dan  seakurat-akuratnya,  sehingga  dapat ditindaklanjuti dengan tepat. Dengan dasar pemikiran ini banyak sistem yang harus dibenahi, sehingga sistem- sistem tersebut akan dapat  berfungsi  sebagai  aturan  yang  cukup  tepat  memberikan sinyal  apabila  terjadi  suatu  perbuatan  korupsi.  Hal  ini  sangat membutuhkan adanya berbagai disiplin ilmu baik itu ilmu hukum, ekonomi maupun ilmu politik dan sosial. c. Strategi Represif
Strategi ini harus dibuat dan dilaksanakan terutama dengan diarahkan untuk memberikan sanksi hukum yang setimpal secara cepat dan tepat kepada pihak-pihak yang terlibat dalam korupsi. Dengan dasar pemikiran ini proses penanganan korupsi sejak dari tahap  penyelidikan,  penyidikan  dan  penuntutan  sampai  dengan peradilan  perlu  dikaji  untuk  dapat  disempurnakan  di  segala aspeknya, sehingga proses penanganan tersebut dapat dilakukan secara cepat dan tepat. Namun implementasinya harus dilakukan secara terintregasi.
Bagi  pemerintah  banyak  pilihan  yang  dapat  dilakukan sesuai  dengan  strategi  yang  hendak  dilaksanakan.  Bahkan  dari masyarakat  dan  para  pemerhati  /  pengamat  masalah  korupsi banyak  memberikan  sumbangan  pemikiran  dan  opini  strategi pemberantasan  korupsi  secara  preventif  maupun  secara  represif antara lain :
1. Konsep “carrot and stick” yaitu konsep pemberantasan korupsi yang  sederhana  yang  keberhasilannya  sudah  dibuktikan  di Negara  RRC  dan  Singapura.  Carrot  adalah  pendapatan  netto pegawai negeri, TNI dan Polri yang cukup untuk hidup dengan standar  sesuai  pendidikan,  pengetahuan,  kepemimpinan, pangkat dan martabatnya, sehingga dapat hidup layak bahkan cukup  untuk  hidup  dengan  “gaya”  dan  “gagah”.  Sedangkan Stick  adalah  bila  semua  sudah  dicukupi  dan  masih  ada  yang berani  korupsi,  maka  hukumannya  tidak  tanggung-tanggung,
karena  tidak  ada  alasan  sedikitpun  untuk  melakukan  korupsi, bilamana perlu dijatuhi hukuman mati.
2. Gerakan  “Masyarakat  Anti  Korupsi”  yaitu  pemberantasan korupsi  di  Indonesia  saat  ini  perlu  adanya  tekanan  kuat  dari masyarakat  luas  dengan  mengefektifkan  gerakan  rakyat  anti korupsi,  LSM,  ICW,  Ulama  NU  dan  Muhammadiyah  ataupun ormas yang lain perlu bekerjasama dalam upaya memberantas korupsi,  serta  kemungkinan  dibentuknya  koalisi  dari  partai politik  untuk  melawan  korupsi.  Selama  ini  pemberantasan korupsi  hanya  dijadikan  sebagai  bahan  kampanye  untuk mencari dukungan saja tanpa ada realisasinya dari partai politik yang  bersangkutan.  Gerakan  rakyat  ini  diperlukan  untuk menekan  pemerintah  dan  sekaligus  memberikan  dukungan moral agar pemerintah bangkit memberantas korupsi.
3. Gerakan  “Pembersihan”  yaitu  menciptakan  semua  aparat hukum  (KPK,  Kepolisian,  Kejaksaan,  Pengadilan)  yang  bersih, jujur, disiplin, dan bertanggungjawab serta memiliki komitmen yang tinggi dan berani melakukan pemberantasan korupsi tanpa memandang  status  sosial  untuk  menegakkan  hukum  dan keadilan.  Hal  ini  dapat  dilakukan  dengan  membenahi  sistem organisasi  yang  ada  dengan  menekankan  prosedur structure follows  strategy yaitu  dengan  menggambar  struktur  organisasi yang sudah ada terlebih dahulu kemudian menempatkan orang- orang  sesuai  posisinya  masing-masing  dalam  struktur organisasi tersebut.
4. Gerakan “Moral” yang secara terus menerus mensosialisasikan bahwa korupsi adalah kejahatan besar bagi kemanusiaan yang melanggar harkat dan martabat manusia. Melalui gerakan moral diharapkan tercipta kondisi lingkungan sosial masyarakat yang sangat  menolak,  menentang,  dan  menghukum  perbuatan korupsi  dan  akan  menerima,  mendukung,  dan  menghargai perilaku anti korupsi. Langkah ini antara lain dapat dilakukan
melalui lembaga pendidikan, sehingga dapat terjangkau seluruh lapisan  masyarakat  terutama  generasi  muda  sebagai  langlah yang  efektif  membangun  peradaban  bangsa  yang  bersih  dari moral korup.
5. Gerakan “Pengefektifan Birokrasi” yaitu dengan menyusutkan jumlah  pegawai  dalam  pemerintahan  agar  didapat  hasil  kerja yang  optimal  dengan  jalan  menempatkan  orang  yang  sesuai dengan  kemampuan  dan  keahliannya.  Dan  apabila  masih  ada pegawai yang melakukan korupsi, dilakukan tindakan tegas dan keras kepada mereka yang telah terbukti bersalah dan bilamana perlu  dihukum  mati  karena  korupsi  adalah  kejahatan  terbesar bagi  kemanusiaan  dan  siapa  saja  yang  melakukan  korupsi berarti melanggar harkat dan martabat kehidupan.
Pemerintah  setiap  negara  pada  umumnya  pasti  telah melakukan langkah-langkah untuk memberantas korupsi dengan membuat  undang-undang.  Indonesia  juga  membuat  undang- undang  tentang  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  yaitu Undang-undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan mengalami perubahan yaitu Undang- undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi.

## 4. Penutup
Perbuatan korupsi tidak mungkin hapus dari muka bumi ini hanya denagn mengeluarkan sebuah peraturan, bahkan dengan mengeluarkan sebuah peraturan, bahkan dengan ancaman pidana yang  cukup  berat,  yaitu  pidana  mati  pun.  Usaha  pembentuk undang-undang  melalui  pembuatan  paraturan  tersebut  terbatas, apabila tida dibarengi dengan pemberantasan korupsi ini dengan tindakan-tindakan  lain,  seperti  bidang  politik,  ekonomi, pendidikan,  dan  lainnya.  Gejala  yang  dialami  oleh  Indonesia
Universitas Dharmawangsa
tersebut  juga  muncul  di  negara-negara  berkembang  yang  lain  di dunia.
Dampak  yang  diakibatkan  oleh  tindak  pidana  korupsi  di segala  bidang  membuat  Indonesia  semakin  terpuruk  karena banyak sekali terjadi kasus korupsi di Indonesia yang merugikan baik pemerintah maupun masyarakat. Tindak pidana korupsi ini yang membuat Indonesia semakin miskin.
Cara atau upaya memberantas tindak pidana korupsi yang paling utama adalah gerakan “moral” yang se cara terus menerus mensosialisasikan  bahwa  korupsi  adalah  kejahatan  besar  bagi kemanusiaan  yang  melanggar  harkat  dan  martabat  manusia. Melalui  gerakan  moral  diharapkan  tercipta  kondisi  lingkungan sosial  masyarakat  yang  sangat  menolak,  menentang,  dan menghukum perbuatan korupsi dan akan menerima, mendukung, dan  menghargai  perilaku  anti  korupsi.  Langkah  ini  antara  lain dapat  dilakukan  melalui  lembaga  pendidikan,  sehingga  dapat terjangkau  seluruh  lapisan  masyarakat  terutama  generasi  muda sebagai langkah yang efektif membangun peradaban bangsa yang bersih dari moral korup.

## Daftar Pustaka
Hamzah, Jur Andi. 2005. Pemberantasan Korupsi. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hamzah, Andi. 2008. Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan   Internasional. PT Rajawali Pers, Jakarta. Hartanti, Evi. 2005. Tindak Pidana Korupsi. Sinar Grafika, Jakarta. Koeswadji,  Hermien  Hadiati.  1994. Korupsi  di  Indonesia  dari  Delik Jabatan  ke  Tndak  Pidana  Korupsi. PT.  Citra  Aditya  Bakti, Bandung. Mulyadi,  Lilik.  2000. Tindak  Pidana  Korupsi (Tinjauan  Khusus Terhadap Proses Penyidikan, Penuntutan, Peradilan Serta Upaya
Universitas Dharmawangsa
Hukumnya Menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999) . PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. Prinst,  Darwan. 2002. Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi. PT.
Citra Aditya Bakti, Bandung.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.  31  Tahun  1999  Jo.
Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Yudha  Erlangga, 2014. Panduan  Pendidikan  Anti  Korupsi .  Esensi, Erlangga Group, Jakarta.