## ANALISIS PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) TAHUNAN  WAJIB PAJAK BADAN PADA KPP PRATAMA PALEMBANG SEBERANG ULU

## Totok Sudiyanto *)

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  pemeriksaan  pajak  terhadap  Surat Pemberitahuan  (SPT)  Tahunan Wajib   Pajak  Badan  Pada  KPP Pratama  Palembang  Seberang  Ulu. Teknik  analisis  data  yang  digunakan  adalah  analisis  data  kualitatif,  analisis  data  kualitatif  untuk menganalisis  pemeriksaan  pajak  terhadap  Surat Pemberitahuan  (SPT)  tahunan  yang dilakukan  oleh KPP Pratama  Palembang Seberang  Ulu.  Hasil  dari penelitian  ini menunjukkan bahwa  ada  beberapa pemeriksaan  yang  dilaksanakan  oleh  KPP  Pratama  Palembang  Seberang  Ulu  dalam  pemeriksaan pajaknya yaitu : pemeriksaan rutin ditujukan pada wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya yaitu  menyampaikan  Surat  Pemberitahuan  (SPT)  dan  wajib  pajak  yang  melakukan  pelanggaran. Pemeriksaan  khusus  ditujukan  apabila  wajib  pajak  yang  diduga  melakukan  tindak  pidana  di  bidang perpajakan,  wajib  pajak  tertentu  berdasarkan  pengaduan  masyarakat,  serta  wajib  pajak  tertentu berdasarkan  pertimbangan  Direktorat  Jenderal  Pajak.  Pemeriksaan  kriteria  seleksi  ditujukan  untuk wajib  pajak  badan  yang  jumlah  fiskalnya  tinggi  dan  adanya  indikasi  yang  kuat  telah  terjadi pelanggaran.
Kata Kunci : Pemeriksaan Pajak dan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.

## A.  Latar Belakang
Penerimaan negara sebagai sumber  utama  pembangunan  nasional merupakan  kegiatan  yang  bertujuan untuk  mensejahterakan  rakyat.  Hal  ini sejalan  dengan  tekad  kemandirian bangsa dalam pembiayaan pembangunan negara guna
mengurangi ketergantungan pada bantuan  luar  negeri.  Untuk  itu  pula harus  ditingkatkannya  sumber  dana yang ada di dalam negeri.
Pajak bagi  negara  adalah salah satu sumber  penerimaan  penting  yang akan  digunakan  untuk  membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Proses
pajak seharusnya  bukan  merupakan  beban bagi  wajib  pajak  melainkan  harus disadari sebagai ungkapan rasa terima kasih  kepada  negara  yang  telah menghidupi dan
menumbuhkembangkan berbagai keperluan masyarakat.
Fungsi  Kantor  Pelayanan  Pajak melakukan pemeriksaan pajak terhadap  Wajib  Pajak  bukan  untuk
mencari  kesalahan  Wajib  Pajak,  tetapi untuk  menguji  kepatuhan  pemenuhan kewajiban  perpajakan  dan/atau  untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan  ketentuan  peraturan perundang-undangan perpajakan. Permasalahan  yang  dihadapi  KPP Pratama  Palembang  Seberang  Ulu adalah  kurangnya  pengetahuan  wajib pajak  tentang  prosedur,  pemotongan, pemungutan  serta  pelaporan  Surat Pemberitahuan, kurangnya minat wajib pajak untuk mengetahui dan memahami peraturan perundang- undangan perpajakan.
Alat  yang  sering  digunakan untuk  menilai  kepatuhan  wajib  pajak adalah  ketepatan  waktu  pelaporan SPT.  Surat  Pemberitahuan  (SPT) merupakan  dokumen  yang  menjadi alat kerjasama antara Wajib Pajak dan administrasi pajak, yang memuat data- data yang diperlukan untuk menetapkan secara tepat jumlah pajak yang  terutang.  Sesuai  dengan  prinsip self  assesment  system ,  Wajib  Pajak harus  melaporkan  pajak  bulanan  dan pajak tahunannya. Dalam SPT
*) Dosen Tetap Fakultas Ekonomi UPGRI Palembang
tahunan,  terdapat  informasi  mengenai jumlah  PPh  terutang  yang  dapat menjadi dasar untuk mengetahui besarnya peningkatan penerimaan pajak tiap tahunnya. Dapat  dilihat  dari  tabel  data berikut  jumlah  wajib  pajak  yang  efektif dan yang menyampaikan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan :

## Tabel 1

## Jumlah Wajib Pajak Badan yang Efektif dan yang Menyampaikan SPT
Tahunan Pada KPP Pratama Palembang Seberang Ulu 2014
Tahun Pajak Jumlah WP yang Efektif Jumlah WP yang menyampaikan SPT Tahunan Jumlah SPT yang diperiksa Jumlah SPT yang tidak diperiksa 2012 1.140 796 716 80 2013 1.335 788 676 112 2014 1.569 816 798 18 Sumber: KPP Palembang Seberang Ulu 2014 Menurut Soemitro (2009:1)
Pajak  adalah  iuran  rakyat  kepada  Kas Negara  berdasarkan  Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan  tiada mendapat  jasa  timbal  balik  (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan  yang  digunakan  untuk membayar.
Menurut Andriani (2011:2) Pajak adalah  iuran  kepada  kas  negara  yang dapat  dipaksakan  yang  terhutang  oleh yang  wajib  membayarnya  menurut peraturan perundang-undangan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan  yang  digunakannya  adalah  untuk membiayai  pengeluaran-pengeluaran umum  berhubungan  dengan  tugas negara.
Menurut Pasal 1 Undang- Undang  No.  28  Tahun  2007,  Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang  menurut  ketentuan  peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungutan pajak  atau  pemotong  pajak  tertentu (Resmi, 2010:21).
Badan adalah sekumpulan
orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan  usaha  maupun  yang  tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroaan lainnya, badan usaha  milik  Negara  atau  Daerah dengan  nama  dan  dalam  bentuk apapun,  firma,  kongsi,  koperasi,  dana pensiun,  persekutuan,  perkumpulan, yayasan,  organisasi  sosial  politik  atau organisasi  yang  sejenis,  lembaga bentuk  usaha  tetap  dan  bentuk  usaha lainnya (Resmi, 2010:21).
Dalam  Ketentuan  dan  Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang Nomor  28  Tahun  2007  Pasal  1,  Surat
Pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak dipergunakan untuk melaporkan  perhitungan  dan  atau pembayaran  pajak,  Objek  Pajak  dan atau bukan Objek Pajak dan atau harta dan  kewajiban,  menurut  ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan (Resmi, 2010:21).
Pemeriksaan Pajak adalah serangkaian  kegiatan  untuk  mencari, mengumpulkan,  mengolah  data  dan
atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
perpajakan  dan  untuk  tujuan  lain dalam rangka melaksanakan peraturan perundang undangan perpajakan (Rahman, 2010:249).
Tujuan  pemeriksaan  pajak  juga disebutkan  dalam  ketentuan  Pasal  29 UU KUP Keputusan Menteri Keuangan (Ilyas dan Burton, 2010:140) yaitu :
1.  Untuk menguji kepatuhan pemenuhan  kewajiban  perpajakan dalam rangka
memberikan kepastian  hukum,  keadilan  dan pembinaan kepada wajib pajak.
2.  Untuk  tujuan  lain  dalam  rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## B.  Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang dan identifikasi  masalah  serta  batasan masalah diatas maka
dapat dirumuskan
bahwa bagaimana pemeriksaan  pajak  terhadap  SPT
Tahunan  Wajib  Pajak  Badan  pada Kantor
Pelayanan
Pajak (KPP)

## Pratama Palembang Seberang Ulu”.
C.  Tujuan dan Manfaat Penelitian
1.  Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  pemeriksaan  pajak terhadap SPT  Tahunan wajib pajak badan pada Kantor
Pelayanan  Pajak  (KPP)  Pratama Palembang Seberang Ulu.
2.  Manfaat Penelitian
a.  Penelitian  diharapkan  dapat memperoleh  pengetahuan  dan lebih  memahami  tugas  dan fungsi  aparat  pajak  didalam mengamankan penerimaan negara, khususnya dari pelaksanaan pemeriksaan
pajak.
b.  Penelitian  diharapkan  dapat memberikan  masukan  bahwa pentingnya  pemeriksaan  pajak
agar  dapat  lebih  meningkatkan pengatahuan wajib pajak. c.  Penelitian  diharapkan  dapat dijadikan sebagai bahan
pertimbangan  penelitian  lebih lanjut,  dan  dapat  memberikan pengatahuan dalam bidang perpajakan.

## D.  Metode Penelitian
Analisis  data  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  data kualitatif,  Data  kualitatif  adalah data  yang  berdasarkan  teori  yang relevan  yang  tidak  bisa  di  ubah kembali. Data kualitatif yaitu Pemeriksaan  Pajak  terhadap  SPT Tahunan Wajib  Pajak  Badan  yang dilakukan oleh KPP Pratama Palembang Seberang Ulu.

## E.  Variabel Operasional
Agar  penelitian  ini  mengarah dan  tidak  terlalu  luas  maka  penulis membatasi variabel operasional
sebagai  berikut  :  Pemeriksaan  Pajak Terhadap Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Badan. Dari  kedua  Variabel diatas faktor –faktor  yang  digunakan  sebagai indikator dalam penelitian ini adalah :
1.  Pemeriksaan Rutin Pemeriksaan  yang  bersifat  rutin dilakukan  terhadap  wajib  pajak sehubungan  dengan  pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya.
2.  Pemeriksaan Khusus Pemeriksaan ini dilaksanakan apabila  SPT  Tahunan  wajib  pajak orang  pribadi  atau  badan  terpilih untuk diperiksa berdasarkan sistem kriteria seleksi. Pemeriksaan kriteria seleksi difokuskan terhadap wajib  pajak  yang  dikategorikan sebagai  wajib  pajak  besar  dan menengah,  baik  skala  nasional, regional  maupun  lokal.  Data  yang dipergunakan sebagai dasar penetapan adalah data yang
terdapat  dalam  Sistem  Informasi Perpajakan.
3.  Pemeriksaan Kriteria Seleksi Pemeriksaan yang dilakukan terutama  terhadap  wajib  pajak sehubungan dengan
adanya keterangan  atau  masalah  yang berkaitan dengannya.

## F.  Teknik Pengumpulan data
Dalam penelitian ini teknik
pengumpulan  data  yang  digunakan adalah :
1.  Observasi Yaitu  suatu  teknik  mengumpulkan data secara langsung dengan cara mengamati langsung objek penelitian. 2.  Wawancara
Yaitu  dengan  mengadakan  tanya jawab secara langsung pada responden untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

## G.  Populasi dan Sampel
Menurut  Sugiyono  (2009:115), populasi  adalah  wilayah  generalisasi yang  terdiri  dari  objek  pajak  yang mempunyai  kualitas  dan  karakteristik tertentu yang diterapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian  ditarik  kesimpulan.  Menurut Sugiyono  (2009:116),  sampel  adalah bagian  dari  jumlah  dan  karakteristik yang  dimiliki  oleh  populasi  tersebut. Populasi  dan  sampel  dalam  penelitian ini  adalah  seluruh  pegawai  KPP Pratama  Palembang  Seberang  Ulu dan  disajikan  dalam  bentuk  tabel sebagai berikut:

## H.   Pembahasan
Pada  Bab  ini  penulis  akan membahas pemeriksaan pajak terhadap Surat
Pemberitahuan Tahunan  Wajib  Pajak  Badan  pada KPP  Pratama  Palembang  Seberang Ulu.  Dasar  atau  sumber  penelitian dalam  penelitian  ini  adalah  data-data yang  berupa  kondisi  pemeriksaan pajak  yang  dilaksanakan  terhadap para  wajib pajak  badan  dalam  wilayah kerja atau pengawasan Kantor Pelayanan  Pajak  Pratama  Palembang Seberang  Ulu  selama  kurun  waktu  3 (tiga)  tahun  yaitu  pemeriksaan  pajak yang  dilaksanakan  mulai  tahun  2012 sampai  dengan  pemeriksaan  yang dilakukan tahun 2014.
Dalam  penelitian  ini  penulis melakukan  analisa  atas  data-data kegiatan  sebelum  pemeriksaan  pajak sampai  kepada  pemeriksaan  pajak yang  dihasilkan  untuk  dapat  diketahui apakah wajib pajak yang telah diperiksa  dapat  memenuhi  kewajiban perpajakannya.
Berdasarkan data yang diperoleh  dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP)  Pratama  Palembang  Seberang Ulu  masih  banyak  wajib  pajak  yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan secara benar,  lengkap  dan  tepat  waktu. Berikut  data  yang  didapat  dari  Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Palembang  Seberang  Ulu  mengenai jumlah wajib pajak
yang menyampaikan  SPT  dan  setelah  SPT disampaikan  maka  akan  dilakukan pemeriksaan :

## Tabel. 2

## Jumlah Wajib Pajak Badan yang Efektif serta Menyampaikan SPT Tahunan
Pada KPP Pratama Palembang Seberang Ulu
Tahun Pajak Jumlah WP yang  Efektif Jumlah WP yang menyampaikan SPT Tahunan Jumlah SPT yang diperiksa Jumlah SPT yang tidak diperiksa 2012 1.140 796 716 80 2013 1.335 788 676 112 2014 1.569 816 798 18 Sumber: KPP Palembang Seberang Ulu 2014 Berdasarkan data yang diperoleh dari KPP Pratama
Palembang Seberang Ulu dapat dilihat bahwa  jumlah  wajib  pajak  yang  efektif menyampaikan SPT setiap tahun tidak sama  dengan  jumlah  wajib  yang menyampaikan/mengembalikan SPT Tahunan,  sebab  setelah  dilakukan pemeriksaan  masih  ada  wajib  pajak yang  mengalami  kesalahan  dalam pengisian  SPT  Tahunan.  Pada  tahun 2012  hanya  69,8%  wajib  pajak  yang menyampaikan  SPT  dan  kemudian dilakukan pemeriksaan oleh pemeriksa pajak.  Pada  tahun  2013  mengalami penurunan sebesar 59,2%, sedangkan pada  tahun  2014  kembali  mengalami penurunan  sebesar  52%.  Adapun jumlah  SPT  yang  tidak  diperiksa  pada tahun  2012  berjumlah  80  SPT,  pada tahun  2013  berjumlah  112  SPT  dan pada  tahun  2014  berjumlah  18  SPT, SPT  Tahunan  yang  tidak  diperiksa akibat  dari  pengisian  SPT  yang  tidak sesuai dengan prosedur/tata cara yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
Surat  Pemberitahuan  diperiksa agar tidak ada wajib pajak badan yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan dan bisa melihat kepatuhan wajib pajak dalam
menyampaikan  Surat  Pemberitahuan tepat pada waktunya. Untuk memastikan  kebenaran  data  terhadap wajib  pajak  maka  dapat  dilakukan
pemeriksaan, namun sebelum dilakukan pemeriksaan, terlebih dahulu pihak  fiskus memberikan  teguran terhadap  wajib  pajak  yang  tidak menyampaikan SPT tepat pada waktunya  dan  pengisian  SPT  yang tidak  benar.  Teguran  itu  antara  lain dimaksudkan  pula  untuk  memberi kesempatan  kepada  wajib  pajak  yang beritikad  baik  untuk  menyampaikan alasan atau sebab tidak dapatnya SPT disampaikan  apabila  terjadi  sesuatu diluar kemampuannya.
Kantor Pelayanan Pajak Pratama  Palembang  seberang  Ulu seharusnya dapat meningkatkan informasi perpajakan kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui  dan  memahami  tata  cara pengisian SPT secara benar, dan lebih banyak mengadakan himbauan kepada  wajib  pajak  sehingga  dapat melaksanakan  kewajibannya  secara tepat waktu.
Adapun hambatan-hambatan yang sering ditemui oleh KPP Pratama Seberang  Ulu  dalam  pemeriksaan Surat  Pemberitahuan  yaitu  :  wajib Pajak  sulit  ditemui,  alamat  wajib  pajak fiktif  dan  atau  wajib  pajak  sering berpindah-pindah,  wajib  pajak  kurang kooperatif dalam membantu pemeriksaan  pajak,  wajib  pajak  tidak jujur  dalam  memberikan  data-data yang berguna bagi pemeriksaan pajak
Berdasarkan wawancara penulis dengan Kepala Seksi Pemeriksaan Pajak Penghasilan Badan KPP Pratama Palembang Seberang  Ulu  sebelum  melakukan pemeriksaan pihak fiskus harus memenuhi prosedur pemeriksaan berikut ini : 1.  Mengusulkan  ke  Kantor  Wilayah (Kanwil) untuk meminta persetujuan  atas  usulan  wajib pajak yang akan diperiksa.
2.  Ada persetujuan dari Kantor Wilayah terhadap wajib pajak yang diusulkan untuk diperiksa.
3.  Kantor  Pelayanan  Pajak  (KPP) membuat  Surat  Tugas  kepada Aparat  dan  sekaligus  membuat Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak  kepada  wajib  pajak  tentang fungsi  dan tujuan  dilaksanakannya pemeriksaan  pajak  tersebut  serta periode waktu pelaksana pemeriksaan pajak. 4.  Memperkenalkan diri sebagai Aparat Pajak yang akan melaksanakan  pemeriksaan  serta menunjukkan  Surat  Tugas  dan Kartu  Tanda  Pengenal  kepada wajib pajak serta Surat peminjaman  atas  dokumen  dan pembukuan yang berkaitan
dengan usaha wajib pajak.
a.  Pemeriksaan Rutin
Pemeriksaan pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib  pajak  termasuk  pemeriksaan dengan jenis pemeriksaan rutin. Hal ini  juga  disertai  dengan  adanya sanksi administrasi  dan  sanksi pidana yang diharapkan dapat
menimbulkan  efek  jera  terhadap wajib pajak yang tidak mengindahkan kewajibannya
ataupun  bagi  wajib  pajak  yang menghindari pajak yang harus dibayar.
Tujuan dari pemeriksaan rutin adalah  untuk  memenuhi  hak  dan kewajiban  wajib  pajak.  dalam  artian wajib  pajak  membayar  pajak  sesuai dengan kondisi wajib pajak tersebut. Pemeriksaan  rutin  juga  dilakukan diantaranya  untuk  memeriksa  SPT lebih bayar. Pada dasarnya, pemeriksaan dilakukan adalah untuk  menguji  kepatuhan  wajib pajak  dalam  memenuhi  kewajiban perpajakannya dalam rangka
pelaksanaan aturan perpajakan yang  diatur  di  dalam  Undang- undang perpajakan. Dalam melakukan  pemeriksaan  rutin  maka harus memenuhi kriteria
pemeriksaan rutin, pelaksanaan pemeriksaan dan persiapan pemeriksaan. Bagi wajib pajak yang melakukan kecurangan atau kesalahan  dalam  membayar  pajak dan telat dalam menyampaikan SPT maka  dapat  dikenakan  sanksi  baik sanksi  administrasi  maupun  sanksi pidana karena dengan sanksi tersebut  pemerintah  berharap  wajib pajak  akan  patuh  dalam  memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak sesuai dengan undang- undang yang telah ditentukan.
Pemeriksaan Rutin dapat dilaksanakan dalam hal :
1.  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  atau Badan Menyampaikan:
a.  SPT  Tahunan/SPT  Masa yang menyatakan Lebih Bayar;
b.  SPT  Tahunan  PPh  untuk bagian  tahun  pajak  sebagai akibat  adanya  perubahan tahun  buku  atau  metode pembukuan  atau  penilaian kembali  aktiva  tetap  yang telah  disetujui  oleh  Direktur jenderal Pajak;
c.  Wajib Pajak melakukan penggabungan,  pemekaran,
pengambilalihan usaha, atau  likuidasi,  penutupan usaha, atau akan meninggalkan Indonesia selama-lamanya; 2.  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  atau Badan tidak menyampaikan SPT Tahunan/Masa
dalam jangka waktu yang telah ditentukan  dan  setelah  ditegur secara tertulis tidak menyampaikan SPT pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; 3.  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  atau Badan melakukan kegiatan membangun sendiri yang pemenuhan kewajiban PPN atas  kegiatan  tersebut  patut diduga tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya;
4.  Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan usaha/pekerjaan
bebas  atau  WP  bdan  yang mengajukan permohonan pencabutan NPWP atau perubahan  tempat  terdaftarnya WP dari suatu KPP ke KPP lain. Pada  Kantor  Pelayanan  Pajak
Pratama  Palembang  Seberang  Ulu dapat  dilihat  tabel  dibawah  ini,  jumlah wajib pajak yang
dilakukan pemeriksaan:
Tabel. 3
Data Pemeriksaan Rutin yang dilakukan oleh KPP Pratama Palembang Seberang Ulu Tahun Pajak Pemeriksaan Rutin 2012 2013 2014 32 15 62 Jumlah 109 Sumber :   KPP Palembang Seberang Ulu 2014 Berdasarkan  data  dari  tabel sebanyak  109  wajib  pajak  yang dilakukan  pemeriksaan  rutin,  pada tahun 2012 telah dilaksanakan pemeriksaan  pajak  sebanyak  32  wajib
pajak,  tahun  2013  sebanyak  15  wajib pajak,  dan pada tahun 2014 sebanyak 62 wajib pajak yang dilakukan pemeriksaan.
Pemeriksaan rutin diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan  wajib  pajak,  hal  ini  juga disertai dengan adanya sanksi administrasi  dan  sanksi  pidana  yang diharapkan  dapat  menimbulkan  efek jera  terhadap  wajib  pajak  yang  tidak mengindahkan  kewajibannya  ataupun bagi  wajib  pajak  yang  menghindari pajak yang harus dibayar.
Berdasarkan hasil penelitian kendala yang dihadapi dalam Pemeriksaan  Rutin  adalah  apabila alamat  wajib  pajak  tidak  ditemukan dikarenakan  wajib  pajak  telah  pindah alamat. Dari hasil penelitian pemeriksaan  rutin  yang  dilaksanakan oleh KPP Pratama Palembang Seberang  Ulu  terhadap  semua  SPT dapat  diketahui  jumlah  wajib  pajak yang tidak
melaksanakan kewajibannya yaitu menyampaikan SPT  dan  wajib  pajak  yang  melakukan pelanggaran  dan  akan  berlanjut  ke pemeriksaan khusus.

## b.  Pemeriksaan Khusus
Pemeriksaan Khusus dilaksanakan  apabila  wajib  pajak yang  diduga  melakukan  tindak pidana di bidang perpajakan, wajib pajak tertentu berdasarkan pengaduan masyarakat, serta wajib  pajak  tertentu  berdasarkan pertimbangan  Direktorat  Jenderal Pajak.
Pemeriksaan
Khusus
berdasarkan  instruksi  dari  Direktur Pemeriksaan  dan  Penagihan  atau instruksi  Kepala  Kantor  Wilayah DJP  atau  persetujuan  Kepala Kantor  Wilayah  DJP  dilakukan apabila  terdapat  hasil  analisis  dan pengembangan atau informasi, data,  laporan,  dan  pengaduan.
Analisis  resiko  adalah  kegiatan yang dilakukan untuk menilai tingkat ketidakpatuhan Wajib Pajak yang berisiko menimbulkan kerugian penerimaan pajak terutama pada Wajib Pajak dengan  risiko  tinggi  (high  risk) yang  dihitung  dari  potensi  pajak yang  masih  dapat  digali.  Analisis resiko  ini  harus  dibuat  dengan mendasarkan  pada  profil  Wajib Pajak termasuk aktivitas himbauan dan konseling yang telah dilakukan atas  profil  Wajib  Pajak  serta memanfaatkan data eksternal seperti informasi dari media massa atau lembaga/instansi terkait. Alasan dilakukannya Pemeriksaan  Khusus  pada  Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu : a.  Terdapat  hasil  analisis  dan pengembangan atas informasi, data,  laporan,  dan  pengaduan yang  dilakukan  oleh  Direktorat Intelijen  dan  Penyidikan  yang perlu ditindaklanjuti.
b.  Sebab lain berdasarkan pertimbangan Dirjen Pajak yang antara lain karena
adanya  permintaan  dari  Wajib Pajak tertentu, antara lain:
 WP BUMN
 WP  yang  kepemilikannya akan dialihkan; atau
 WP  akan  melakukan  Emisi Saham/Obligasi.
c.  Terdapat  hasil  analisis  resiko secara  komputerisasi  ( alias Kriteria  Seleksi)  yang  berupa skor risiko ketidakpatuhan dengan memperhatikan variabel-variabel  tertentu  serta adanya data dan informasi. Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang  Ulu  dapat  dilihat  tabel
dibawah  ini,  jumlah  wajib  pajak yang dilakukan pemeriksaan:
Kemampuan karyawan dalam memberikan  jasa  pelayanan  yang cepat dan baik dalam hal penjualan dengan jumlah
responden  yang  memilih  “Sangat Baik”  sebanyak  11  responden dengan  persentase  sebesar  36,66 %,  dan  pada  atribut  ini  terdapat  6 responden  yang  memilih  “Tidak Baik”,  hal  ini  juga  menunjukkan bahwa kurang optimalnya
kemampuan karyawan dalam memberikan  jasa  pelayanan  yang cepat  dan  ramah  dalam  hal penjualan.  Untuk  itu  bagi  pihak perusahaan sebaiknya lebih
meningkatkan lagi kinerja
karyawan  dalam  hal  pemberian jasa  pelayanan  yang  cepat  dan ramah dalam hal penjualan.
Tabel. 4 Data Pemeriksaan Khusus  ang dilakukan oleh KPP Pratama Palembang Seberang Ulu
Tahun Pajak Pemeriksaan Khusus 2012 2013 2014 - 2 5 Jumlah 7
Sumber : KPP Palembang Seberang Ulu 2014
Berdasarkan  data  dari  tabel diatas  sebanyak  7  wajib  pajak badan  yang  dilakukan  pemeriksaan khusus,  pada  tahun  2013  telah dilaksanakan  pemeriksaan  pajak sebanyak  2  wajib  pajak,  dan  tahun 2014 sebanyak 5 wajib pajak.
c.  Pemeriksaan Kriteria Seleksi Pemeriksaan yang dilakukan  terhadap  wajib  pajak badan  atau  wajib  pajak  orang pribadi  yang  terpilih  berdasarkan
skor  rasio  tinggkat  kepatuhan secara komputerisasi.
Penggunaan sistem kriteria seleksi semacam  ini  dimaksudkan  untuk mengurangi  unsure  subjektifitas dalam  menentukan  pilihan  wajib pajak  yang  akan  diperiksa,  karena mekanisme
pilihannya berdasarkan beberapa variabel yang  sudah  terukur  dalam  suatu program
komputerisasi.
Berdasarkan sistem pemilihan seperti tersebut diatas, wajib pajak yang  akan  diperiksa  adalah  wajib pajak  yang  mempunyai  potensi fiscal  tinggi,  tetapi  menunjukkan adanya  indikasi  telah  melakukan pelanggaran  terhadap  kewajiban perpajakannya. Pemeriksaan kriteria  seleksi  bertujuan  untuk mengurangi unsur subjektif didalam  pemilihan  wajib  pajak yang akan dilakukan pemeriksaan.
Hal  ini  dilakukan  apabila  diketahui bahwa wajib pajak tersebut mempunyai  potensi  perpajakan yang  tinggi  atau  menunjukkan indikasi  yang  kuat  telah  terjadi pelanggaran  terhadap  kewajiban perpajakan  yang  dilakukan  oleh wajib pajak tersebut.
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu yang peneliti ketahui selama periode 3 (tiga) tahun berdasarkan data belum melakukan pemeriksaan kriteria seleksi, sebab pemeriksaan
kriteria seleksi memang  ditujukan  untuk  wajib pajak badan  yang jumlah fiskalnya tinggi  dan  adanya  indikasi  yang kuat telah terjadi pelanggaran.

## I.  KESIMPULAN DAN SARAN
1.   Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang
dilakukan  penulis  maka  dapat  ditarik kesimpulan sebagai berikut :
Pemeriksaan pajak yang dilaksanakan oleh KPP Pratama
Palembang Seberang Ulu dalam penelitian  yaitu  pemeriksaan  rutin, pemeriksaan  khusus  dan pemeriksaan kriteria  seleksi  pada  KPP  Pratama Palembang Seberang Ulu.
Pemeriksaan
Rutin yang dilaksanakan oleh KPP Pratama Palembang  Seberang  Ulu  terhadap semua  SPT  dapat  diketahui  jumlah wajib  pajak  yang  tidak  melaksanakan kewajibannya yaitu menyampaikan SPT  dan  wajib  pajak  yang  melakukan pelanggaran  dan  akan  berlanjut  ke pemeriksaan khusus.
Pemeriksaan  khusus  ditujukan apabila  wajib  pajak  yang  diduga melakukan  tindak  pidana  di  bidang perpajakan, wajib pajak tertentu berdasarkan  pengaduan  masyarakat, serta  wajib  pajak  tertentu  berdasarkan pertimbangan Direktorat Jenderal Pajak. Pemeriksaan kriteria seleksi ditujukan  untuk  wajib  pajak  badan yang  jumlah  fiskalnya  tinggi  dan adanya  indikasi  yang  kuat telah terjadi pelanggaran.
2.  Saran Adapun saran yang dapat penulis sampaikan  dari  penelitian  ini  adalah bagi  Kantor  Pelayanan  Pajak  (KPP) Pratama  Palembang  Seberang  Ulu diharapkan aparat pajak dapat meningkatkan  informasi  perpajakan kepada  masyarakat  agar  masyarakat mengetahui  dan  memahami  tata  cara pengisian SPT secara benar, dan lebih banyak mengadakan himbauan kepada  wajib  pajak  sehingga  dapat melaksanakan  kewajibannya  secara tepat waktu.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Rahman,  2010. Administrasi Pajak , Bandung : Nuansa Mardiasmo,  2011. Perpajakan  (Edisi
Revisi  2011) ,  Yogyakarta  :  Andi Yogyakarta Miranty,    2008.  Analisis  Tata  Cara Pemeriksaan  Pajak  Terhadap Surat  Pemberitahuan  Tahunan Wajib  Pajak  Badan  Pada  KPP Pratama  Palembang  Seberang Ulu (Dipublikasikan). Peraturan  Menteri  Keuangan,  Nomor
181/PMK.03/2007 tentang Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan, serta Tata Cara Pengambilan,  Pengisian  dan Penandatanganan dan Penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana telah  diubah  dengan  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.03/2009. Republik  Indonesia,  2000.  Undang- Undang  Nomor  28  Tahun  2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun  1983  Tentang  Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan , Jakarta. Diakses 17
Juli 2007
Siti  Resmi,    2010. Perpajakan  :  Teori dan  Kasus ,  Jakarta  :  Salemba
Empat Sugiyono,  2009. Metode  Penelitian
Bisnis , Bandung : Alfabeta
Sutedi  Andriani,  2011. Hukum  Pajak , Jakarta : Sinar Grafika
Suharsimi  Arikunto,  2010. Prosedur
Penelitian  (Edisi  Revisi  2010) ,
Jakarta : Rineka Cipta Soemitro, 2009. Hukum Pajak , Jakarta
: Sinar Grafika.
Wirawan B. Ilyas dan Richard B, 2010.
Hukum Pajak, Jakarta :
Salemba Empat.