## PERAN STAKEHOLDER PADA ASPEK KONSERVASI DALAM PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL LAUT KEPULAUAN SERIBU (TNKpS)
The Conservation Role of Stakeholder in Management of Kepulauan Seribu Marine National Park (TNKpS)
E KA D ANA P RABOWO 1) , H ARNIOS A RIEF 2) , T UTUT S UNRMINTO 3)
1) Mahasiswa Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata, Fakultas Kehutanan IPB, 2) Dosen  Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata, Fakultas Kehutanan IPB,
3) Dosen Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata, Fakultas Kehutanan IPB,
PO BOX 168, Bogor 16001
Email: eka.prabowo10@apps.ipb.ac.id Telp: +6282299364492
Diterima 13 Maret 2015 / Disetujui 27 April 2015

## ABSTRACT
The  TNKpS  area  was  marine  consist  of  110  small  land  with  108  land  outside  management  authority  of  TNKpS  and  five  of  which  are settlement land which occupied by 14,061 people. Beside the area condition, management complexities were actualization of protection, preservation, and utilization  of natural  resources  in  TNKpS.  To overcome the  management  complexities,  collaboration  with  other  stkakeholders  were needed  so that  the  goals  of  management  could  be  achieved.  The  purpose  of  this  research  is  to  identify  the  main  role  of  stakeholder  in  conservation  aspects. Research  was  done  on  the  all  of  TNKpS’  SPTN  at  the  islands  where  the  stakeholder  standby,  using  a  closed-ended  questionnaire  method  to  77 indicator  in  11  criteria,  and  analyzed  as  descriptive.  Stakeholders consist  of  government  institutions,  private  sectors,  NGOs,  and  the  communities organization.  Positive  roles  were  the  dominant  to  conservation  activities.  The  stakeholder  role  focused  on  certain  indicator  that  appropriate  with organization  main  function  and  goals  along  with  collaboration  agreement.  The  role  that  less  only  the  management  of  abration  and  intrution, utilization, and carrying capacity has not been done by all of the stakeholders.
Keyword: collaboration, management complexities, role, stakeholders, TNKpS

## ABSTRAK
Kawasan  TNKpS  berupa  areal  laut,  terdiri  dari  110  daratan  kecil  dengan  108  daratan  diluar  otoritas  pengelolaan  TNKpS  dan  lima diantaranya adalah daratan pemukiman yang dihuni 14,061 orang. Selain kondisi kawasan, kompleksitas pengelolaan terdapat pada aktualisasi fungsi perlindungan,  pengawetan,  dan  pemanfaatan  pada  sumberdaya  alam di  TNKpS.  Untuk  mengatasi  kompleksitas  pengelolaan  dibutuhkan  kolaborasi dengan  pihak  lain  agar  tujuan  pengelolaan  konservasi  tercapai.    Tujuan  penelitian  ini  untuk  mengidentifikasi  peran  utama  para stakeholder dalam aspek  konservasi.  Penelitian  dilakukan  pada  seluruh  SPTN  TNKpS  pada  pulau-pulau  tempat  stakeholder  berada,  menggunakan  metode  kuisioner tertutup pada 77 indikator dalam 11 kriteria konservasi dan dianalisis secara deskriptif. Stakeholder terdiri dari lembaga pemerintahan, swasta, LSM, dan  masyarakat.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  peran  positif  dominan  pada  kegiatan  konservasi.  Peran stakeholder memiliki  fokus  pada indikator-indikator  tertentu  yang  sesuai  dengan  tujuan  pokok  dan  fungsi  lembaga  serta  kesepakatan  kolaborasi.  Peran  yang  kurang  hanya  pada pengelolaan  abrasi  dan  intrusi  air  laut,  pengaturan  cara  pemanfaatan  dan  pengelolaan  daya  dukung  kawasan  belum  dilakukan  oleh  seluruh stakeholder.
Kata kunci: kolaborasi, kompleksitas pengelolaan, peran, stakeholder, TNKpS

## PENDAHULUAN
Kompleksitas  pengelolaan  TNKpS  terlihat  dari seluruh  wilayahnya  yang  merupakan  kawasan  perairan laut, dengan terdapat 110 daratan yang terdiri dari pulau, karang,  dan  gosong  namun  hanya  dua  pulau  yang dikelola  oleh  TNKpS  (P.  Penjaliran  Barat  dan  Timur). Lebih jauhnya lima diantaranya adalah pulau pemukiman dengan  jumlah  penduduk  mencapai  14,061  jiwa (BTNKpS 2008).
Kompleksitas  pengelolaan  TNKpS  selain  kondisi kawasan  juga  terdapat  pada  aktualisasi  penerapan konservasi  yaitu  bidang  perlindungan,  pengawetan  dan
pemanfaatan.  Kompleksitas  pengelolaan  TNKpS  tidak dapat  diselesaikan  oleh  pihak  TNKpS  sendiri  melainkan harus  berkolaborasi  dengan  pihak  lain  agar  tujuan pengelolaan  konservasi  terwujud.  Pengelolaan  secara kolaboratif  penting  dilakukan  dalam  upaya  pengelolaan kehutanan,  sesuai  dengan  pernyataan  Kobbail  (2010) yang  menyatakan  bahwa collaborative  management dari suatu  sumberdaya  alam  dapat  dijadikan  strategi  yang efektif untuk keberlanjutan pengelolaan kehutanan.
Kolaborasi  dapat  efektif  jika  masing-masing  pihak mengetahui peran masing-masing untuk mencapai tujuan kolaborasi,  sehingga  penting  untuk  diidentifikasi  peran masing-masing stakeholder dalam pengelolaan
konservasi. Kejelasan peran para pihak dalam pengelolaan  konservasi  dapat  menjadi  bahan  masukan dan  evaluasi  terhadap  rencana  pengelolaan  TNKpS  dan dapat  menjadi  bahan  pertimbangan  dalam  kolaborasi pengelolaan TNKpS.

## METODE PENELITIAN
Penelitian dilakukan pada tanggal 5 Maret sampai 5 April  2014  di  kawasan  TNKpS  SPTN  I  ,  II,  dan  III khususnya  di  pulau-pulau  dimana  stakeholder  yang berkaitan  dengan  pengelolaan  konservasi  di  TNKpS berada  yaitu  Pulau  Pramuka,  Pulau  Panggang,  Pulau Kotok  Besar,  Pulau  Kelapa,  Pulau  Kelapa  Dua,  Pulau Harapan, Pulau Macan Kecil, dan Pulau Sepa Besar.
Alat  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah panduan  wawancara,  kuesioner,  kamera,  dan  alat perekam  serta  bahan  yang  digunakan  adalah  seluruh stakeholder yang berkaitan dengan pengelolaan konservasi di TNKpS.
Jenis  data  yang  diambil  mencakup  data  sekunder yang  dikumpulkan  dengan  penelusuran  pustaka  meliputi peta  lokasi  penelitian,  dokumen-dokumen  pengelolaan TNKpS,  MoU,  laporan  kegiatan,  dan  literatur  yang membantu dalam penelitian. Kemudian data primer yang mencakup  nilai  persepsi  peran  stakeholder  pada  aspek konservasi.  Data  primer  dikumpulkan  melalui  kuisioner tertutup  ( close-ended  questionnaire )  dengan  7  skala (Avenzora  2008)  yang  disintesis  dari  UU  No.  5  Tahun 1990  tentang  Konservasi  Sumberdaya  Alam  Hayati  dan Ekosistemnya  serta  PP  No.  28  Tahun  2011  tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam. Skoring  skala  Likert  yang  digunakan  pada  penelitian  ini yaitu  1=Sangat  tidak  baik/  sangat  tidak  dilakukan, 2=Tidak  baik/  tidak  dilakukan,  3=Agak  tidak  baik/agak tidak  dilakukan,  4=Biasa  saja,  5=Agak  baik/agak dilakukan,  6=Baik/dilakukan,  7=Sangat  baik/sangat dilakukan.  Analisis  data  dilakukan  secara  statistik deskriptif,  yaitu  penjabaran  secara  deskriptif  hasil pengolahan statistik kuisioner skala likert.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Stakeholder
Stakeholder merupakan  pihak-pihak  yang  memiliki kepentingan  dan  memiliki  tujuan  masing-masing  dalam pengelolaan  kawasan.  Meyer  (2005)  mendefinisikan stakeholder  adalah  mereka  yang  memiliki  hak  dan kepentingan  dalam  sebuah  sistem.  Stakeholder  dapat berupa  perorangan,  komunitas,  grup  sosial,  atau organisasi. Stakeholder di TNKpS terdiri dari kelompok- kelompok  tertentu  berdasarkan  aspek  konservasi  yang berjumlah 36 stakeholder.
Kelompok-kelompok stakeholder terbagi  ke  dalam empat kategori kelompok    yaitu (1). Kelompok lembaga pemerintahan  meliputi  TNKpS  dan  pemerintah  daerah (Pemda)  Kep.  Seribu,  (2).  Kelompok  lembaga  swasta
meliputi  PT.  Pulau  Sepa  Permai  dan  PT. United Adventures ,  (3).  Kelompok  LSM  meliputi  Jakarta Animal  Aid  Network  (JAAN)  dan  Yayasan  Terangi (Terumbu  karang  Indonesia),  dan  (4).  Kelompok lembaga  masyarakat  meliputi,  Gurita  ( guide,  tour,  and travel ),  Paguyuban  Bintang  Harapan  dan  AJWKS
(Asosiasi Jasa Wisata Kep. Seribu), Pernitas (perhimpunan  nelayan  ikan  hias  dan  tanaman  hias), SPKP  (Sentra  Penyuluhan  Kehutanan  Pedesaan),  KPA (Kelompok  Pecinta  Alam),  MMP  (Masyarakat  Mitra Polhut), dan tokoh masyarakat.

## 2. Peran stakeholders
Peran  adalah  lakon  yang  dijalani  oleh  para stakeholder  sesuai  dengan  fungsi  yang  diemban  untuk mencapai  tujuan-tujuan  konservasi  yaitu  kesejahteraan masyarakat.  Peran  konservasi  tersebut  telah  dibagi  ke dalam  tiga  aspek  konservasi  yaitu  perlindungan, pengawetan,  dan  pemanfaatan  secara  lestari  yang  dinilai menggunakan skoring skala Likert (1-7) yang disesuaikan (1=Sangat tidak baik/ sangat tidak dilakukan, 2=Tidak  baik/  tidak  dilakukan,  3=Agak  tidak  baik/  agak tidak  dilakukan,  4=Biasa  saja,  5=Agak  baik/  agak dilakukan,  6=Baik/  dilakukan,  7=Sangat  baik/  sangat dilakukan).

## a. Aspek Perlindungan
Gambar  1  menunjukkan  bahwa  peran  konservasi dari  aspek  perlindungan  kawasan  yang  dilakukan  pihak TNKpS  mencakup  keseluruhan  kriteria,  namun  fokus pada  indikator-indikator  tertentu.  Daerah-daerah  yang ditetapkan menjadi zona tertentu berdasarkan data lapang menunjukkan  kesesuaian  dengan  potensi  yang  ada. Sebagai  contoh,  Pulau  Peteloran  yang  merupakan  zona inti  II,  ditetapkan  sebagai  zona  inti  karena  merupakan habitat utama penyu untuk bertelur sehingga dibentuklah pengelolaan terpadu yang disebut UKT (Unit Konservasi Terpadu).
Berdasarkan  hasil  penelitian  diketahui  bahwa, pembuatan  pal  batas  sudah  pernah  dilakukan  namun tidak  berhasil  karena  hilang  dan  untuk  pengadaannya kembali  membutuhkan  biaya  yang  sangat  besar.  Upaya lain  yaitu  dengan  menggunakan  bahan-bahan  bekas seperti  drum  dan  karet  ban  bekas  sebagai  pengikat  pal batas untuk menghindari pencurian.
Peran  aspek  perlindungan  oleh  pemerintah  daerah (pemda)  hanya  pada  kriteria  pembinaan  wilayah  pada kegiatan  pengendalian  abrasi,  intrusi  air  laut  dan pengelolaan  pengunjung.  Kegiatan  yang  dilakukan pemda  tersebut  berupa  pembuatan  benteng  atau  dam yang  digunakan  untuk  menghalangi  masuknya  air  laut, namun  secara  ekologi  tidak  baik  karena  kawasan pemukiman  seperti  Pulau  Pramuka  merupakan  tempat pendaratan  penyu  sisik  untuk  bertelur,  sehingga kelestarian  jenisnya  terancam.  Peran  masing-masing stakeholder pada  aspek  perlindungan  disajikan  pada Gambar 1.
Gambar 1.  Peran stakeholder pada aspek perlindungan
Peran  LSM  dalam  aspek  perlindungan  lebih  pada sosialisasi mengenai perlindungan terumbu karang, elang laut  dan  biota  laut  lainnya  serta  pemantauan  proses pemanfaatan sumberdaya alam.  Hal  tersebut disesuaikan dengan tujuan pokok dan fungsi LSM dan sesuai dengan kesepahaman kerjasama dengan TNKpS.
Peran      lembaga  swasta  kurang  menonjol  pada aspek  perlindungan  kawasan.  Peran  yang  terutama dilakukan  adalah  peran  yang  berhubungan  dengan pengelolaan  wisata  dalam  hal  peningkatan  kualitas wisata  yang  diberikan  kepada  pengunjung.  Peran  dalam aspek  perlindungan  yaitu  pada  pengelolaan  sampah  dan pengelolaan  pengunjung  serta  obyek  wisata.  Peran tersebut  dilakukan  khususnya  pada  area  yang  menjadi cakupan kerjanya yaitu pada pulau wisata masing-masing (Pulau Sepa Besar dan Pulau Macan Kecil).
Peran  masyarakat  adalah  pada  program  pembinaan wilayah  dan  pengelolaan  abrasi.  Peran  tersebut  bersifat pastisipatif  yang  berarti  masyarakat  menjalankan  apa yang  sudah  terprogramkan  oleh  lembaga  lain,  sangat sedikit  yang  melakukan  peran  tersebut  karena  inisiatif kesadaran konservasi. Masyarakat pada umumnya belum
menyadari  pentingnya  konservasi  kawasan,  bahkan masih  menganggap penanaman bakau  sebagai pelindung dari abrasi marupakan sumber penyakit.

## b. Aspek Pengawetan
Aspek  konservasi  selanjutnya  adalah  pengawetan yang  berkaitan  dengan  keanekaragaman  hayati  beserta ekosistemnya.  Berdasarkan  Gambar  2,  peran  yang menonjol dari TNKpS hanya pada beberapa peran. Peran yang  menonjol  tersebut  meliputi  Inventarisasi  dan identifikasi  potensi  flora,  fauna  dan  habitatnya  saat  ini semakin intensif diadakan, karena TNKpS melaksanakan pengelolaan berbasis resort atau Resort Based Management (RBM) sejak awal tahun 2014. Selanjutnya peran  dalam  penanaman  vegetasi,  pemetaan  kawasan yang  rawan  dan  penelitian  serta  pengembangan.  Peran aspek  pengawetan  yang  dilakukan  oleh stakeholder TNKpS disajikan pada Gambar 2.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  kegiatan penyelamatan  jenis  dan  ekosistemnya  masih  terbatas pada  penyelamatan  penyu  dan  rehabilitasi  elang  laut
0 2 4 3  2 2 3 2 3 4 2 Penentuan wilayah perlindungan Pembinaan wilayah Penanganan kerusakan dan pengamanan kawasan Pengaturan cara pemanfaatan 0 5 1 2 1 1 2 3 1 2 Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya Penerapan koridor hidupan liar Pemulihan ekosistem
Penutupan kawasan
Gambar 2.  Peran stakeholder pada aspek pengawetan
(JAAN)  serta  penanaman  bakau.  Penyelamatan  biota langka  dilakukan  dengan  penjagaan  dari  pengambilan oleh pihak lain dari alam.
Peran pemda dalam  konservasi TNKpS  pada aspek pengawetan,  yang  tinggi  adalah  rehabilitasi  ekosistem dan  penanaman  vegetasi.  Kegiatan  tersebut  lebih difokuskan  pada  areal  laut  berupa  penanaman  dan rehabilitasi ekosistem terumbu karang dan padang lamun. Peran  pemda  difokuskan  pada  kegiatan  yang  dapat menjadi  sumber  pendapatan  daerah,  seperti  rehabilitasi terumbu karang yang merupakan Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam (ODTWA) asli kepulauan seribu.
Berdasarkan  hasil  penelitian,  diketahui  bahwa ancaman terbesar perusakan ekosistem adalah pengambilan  material  laut  seperti  batu  karang  dan  pasir laut.  Hal  tersebut  terjadi  karena  besarnya  biaya mendatangkan  material  bangunan  tersebut  dari  daratan terdekat  (Jakarta),  sehingga  masyarakat  menggunakan material  laut  tersebut.  Oleh  karena  itu,  telah  ada kesepakatan yang mengatur penentuan tempat pengambilan  material  laut  namun  hanya  diperbolehkan untuk bangunan pribadi bukan resort atau homestay serta material  laut  tidak  boleh  dibawa  atau  diangkut  keluar kawasan Kepulauan Seribu.
Peran  konservasi  pihak  LSM  hanya  pada  kriteria pengelolaan  keanekaragaman  hayati  dan  ekosistemnya pada  kegiatan  pengawasan  perburuan  ilegal  dan perusakan ekosistem. Peran tersebut sesuai dengan tujuan pengelolaan  lembaga  tersebut  yang  berkaitan  dengan pengelolaan ekosistem dan rehabilitasinya yang ditujukan  khusus  pada  ekosistem  terumbu  karang  oleh Yayasan  Terangi  dan  rehabilitasi  ekosistem  yang berkaitan  dengan  habitat  pelepasliaran  jenis-jenis  elang laut oleh JAAN.
Peran  konservasi  pihak  swasta  terfokus  pada kriteria  pemulihan  ekosistem  khusunya  pada  kegiatan kebijakan  pemuliahn  ekosistem,  pemulihan  dinamika populasi,  dan  rehabilitasi  ekosistem.  Lembaga  swasta melakukan  kegiatan  tersebut  difokuskan  pada  pulau- pulau  resort  wisata  yang  dapat  menjadi  daya  tarik  dan menambah nilai kepuasan bagi pengunjung.
Peran pada aspek pengawetan oleh pihak masyarakat  adalah  penanaman  vegetasi.  Kegiatan penanaman  bakau  merupakan  agenda  utama  dari  SPKP yang menjadi perpanjangan tangan dari CNOOC Ses.Ltd. Lembaga-lembaga  binaan  taman  nasional  seperti  KPA, MMP,  Paguyuban  Bintang  Harapan  rutin  melakukan penanaman  dan  telah  menjadi  agenda  rutin  masing- masing lembaga.
Kegiatan  dalam  aspek  pengawetan  yang  menjadi perhatian  adalah  kegiatan  inventarisasi  dampak  dan perhitungan  daya  dukung  kawasan.  Berdasarkan  hasil penelitian,  belum  ada  perhitungan  dampak  dan  daya dukung  kawasan  khususnya  untuk  kegiatan  wisata. Wisata  merupakan  kegiatan  ekonomi  utama  masyarakat di  TNKpS  selain  sebagai  nelayan.  Jumlah  kunjungan dalam  satu  bulan  dapat  mencapai  30,000  pengunjung dalam  3  kelurahan  dengan  aktivitas  yang  berbeda-beda dan  cenderung  pada  daerah  laut  yang  merupakan kawasan TNKpS.

## c. Aspek Pemanfaatan
Aspek  konservasi  terakhir  adalah  pemanfaatan secara lestari dan bijaksana. Pemanfaatan digolongkan ke dalam  tiga  kriteria  yaitu  pemanfaatan  flora,  fauna  dan kondisi lingkungan. Berikut disajikan peran dalam aspek pengawetan pada Gambar 3.
Kegiatan  pemanfaatan  kondisi  lingkungan  pada kawasan  TNKpS  didominasi  oleh  pemanfaatan  jasa wisata.  Hal  tersebut  karena  kawasan  TNKpS  memiliki potensi  wisata  yang  tinggi  khususnya  untuk  kegiatan wisata  air  ( diving,  snorkeling ).  Terdapat  sedikitnya delapan  spot diving pada  masing-masing  SPTN  Kep.
Seribu,  menjadikan TNKpS sebagai destinasi diving dan snorkeling unggulan di Indonesia (BTNKpS 2008).
Peran  pihak  TNKpS  mencakup  ketiga  kriteria, namun  hanya  pada  dua  indikator  yakni  pemanfaatan kondisi lingkungan pada kegiatan pengelolaan wisata dan pemanfaatan plasma nutfah (Lampiran). Berbeda dengan fakta  lapang  bahwa  pengelolaan  plasma  nutfah  belum
0 0.5 1 1.5 2 TNKpS Pemda LSM Swasta Masyarakat 2 2 2 1 2 2 2 2 2 Pemanfaatan kondisi lingkungan pemanfaatan tumbuhan
Pemanfaatan satwaliar
Gambar 3.  Peran stakeholder pada aspek pemanfaatan
dilakukan  oleh  TNKpS,  hanya  pada  perlindungan  penyu dan  pelestarian  secara  alami  dan  semi  alaminya, sedangkan  biota  langka  yang  lain  belum  terlaksana. Hatchery biota  langka  pernah  dilakukan,  namun  saat  ini sudah  tidak  berjalan  lagi  dikarenakan  adanya  perbedaan dan  tumpang  tindih  kepentingan  yang  mengakibatkan program tersebut terhenti.
Animo  kunjungan  wisata  sangat  tinggi  setiap  akhir pekan, namun tidak diimbangi dengan pemasukan PNBP yang  tinggi  ke  TNKpS.  Hal  tersebut  dikarenakan pengelolaan  wisata  di  TNKpS  masih  terpisah-pisah, sehingga  masing-masing  pihak  berjalan  masing-masing dalam  pengelolaan  wisata.  Tidak  adanya  koordinasi  dan kolaborasi  menyebabkan  banyak  potensi  kerugian  dari wisatawan yang masuk, seperti terlihat dalam pencatatan jumlah  wisatawan  oleh  pihak  TNKpS  (Draft  Laporan Tahun  BTNkpS  2013  )  dan  pihak  Kelurahan  (Laporan Kelurahan  Pulau  Panggang  2013)  dengan  perbandingan SPTN  III  404  pengunjung;  Kelurahan  P.  Panggang 13,456 pengunjung.
Peran  TNKpS  dalam  pemanfaatan  flora  dan  fauna sebatas  pada  inventarisasi,  identifikasi,  pendidikan, penelitian,  dan  pengembangan.  Belum  ada  pengelolaan yang  mengarah  pada  perhitungan  kuota  untuk  dipanen dan pemantauannya.
Peran konservasi yang dilakukan oleh pemda dalam aspek  pemanfaatan  hanya  pada  pemanfaatan  flora  dan fauna  dalam  yaitu  pemanfaatan  tradisional  oleh masyarakat  serta  penelitian  dan  pengembangan.  Peran yang  dilakukan  adalah  pembinaan  terhadap  masyarakat juga  bantuan  lainnya,  namun  hanya  pada  pemanfaatan fauna.  Pemanfaatan  flora  di  TNKpS  hanya  sebatas pemanfaatan  tumbuhan  untuk  konsumsi  pribadi  seperti sukun ( Artocarpus communis ).
Peran  LSM  dalam  pemanfaatan  lebih  cenderung pada  kegiatan  pengelolaan  plasma  nutfah  untuk penunjang  budidaya  dan  penelitian,  pendidikan,  serta ilmu  pengetahuan.  Hal  tersebut  sesuai  dengan  tujuan utama  LSM  tersebut  untuk  mendukung  pelestarian, budidaya, serta ilmu pendidikan. Berbeda halnya dengan lembaga swasta  yang sama berperan dalam pemanfaatan kondisi  lingkungan  pada  seluruh  kriteria  namun  lebih fokus  pada  kebijakan  pemanfaatan  kondisi  lingkungan dan pengelolaan wisata. Seluruh kegiatan yang dilakukan oleh  pihak  swasta  dapat  menunjang,  mendukung, meningkatkan  daya  tarik  dan  kualitas  wisata  yang ditawarkan.
Aspek  pemanfaatan  jenis  tumbuhan  oleh  lembaga swasta  dan  LSM  tergolong  sama  yaitu  tidak  dilakukan. Hal  tersebut  dikarenakan  lembaga  swasta  dan  LSM memiliki  tujuan  pengelolaan  pada  rehabilitasi  jenis-jenis elang laut, pelestarian terumbu karang, pelestarian penyu sisik dan pengembangan ODTWA.
Pengelolaan  pemanfaatan  jenis  tumbuhan  oleh masyarakat  tergolong  agak  baik  (kategori  5),  meskipun pada fakta lapang tidak ada pemanfaatan jenis tumbuhan selain  sukun  dan  daun  kelapa  sebagai  alat  menangkap ikan.
Kegiatan pelanggaran terhadap pemanfaatan satwaliar  adalah  pengambilan  telur  penyu  pada  setiap musim  bertelur  (pasang  air  laut  tinggi).  Hal  tersebut terlihat pada kegiatan pembinaan habitat yang ditemukan banyak  sarang  telah  terbuka  bukan  karena  hewan  tetapi oleh  manusia  karena  tidak  ada  bekas  cangkang  telur penyu.
Pengelolaan  pemanfaatan  oleh  masyarakat  hanya pada  pengelolaan  pemanfaatan  wisata  dan  pemanfaatan tradisional. Pemanfaatan wisata menjadi bentuk penghasilan  utama  masyarakat  TNKpS  selain  sebagai nelayan  karena  sumberdaya  bahari  yang  melimpah  dan indah  sehingga  menarik  minat  wisatawan.  Belum  lagi lokasi  TNKpS  yang  berada  di  wilayah  ibukota  yang dekat dengan bandara internasional, pusat perekonomian, dan  pemerintahan.  Kecenderungan  minat  wisata  yang kembali  pada  alam  dengan  biaya  yang  murah  dan  akses mudah,  menjadi  faktor  lain  yang  menyebabkan wisatawan mengunjungi TNKpS dan menjadi keunggulan  suatu  obyek  wisata  (TIES  1990).  Sehingga wisata  menjadi  pasar  dan  sumberpendapatan  masyarakat sekitar baik berupa pendapatan pokok maupun tambahan.
Peran lembaga diatas dapat  dikembangkan  menjadi peran  konservasi  yang  lebih  baik,  hal  tersebut  dapat dilakukan dengan cara pengelolaan kolaboratif. Pengelolaan kolaborasi dapat dilakukan dengan menyingkirkan ego pribadi dan politis untuk kepentingan bersama.  Hal  tersebut  sejalan  dengan  hasil  penelitian Fleishman  (2009)  dalam  O’Leary  dan  Bingham  (2009, yang  menyatakan  bahwa  kepentingan  politik  merupakan factor  kuat  yang  menentukan stakeholder untuk  mau melakukan kolaborasi.

## KESIMPULAN
Peran stakeholder dalam konservasi TNKpS lebih dominan  pada  peran  positif  yang  berdampak  baik terhadap  fungsi  perlindungan  kawasan,  pengawetan keanekaragaman  hayati  dan  ekosistem,  serta  peman- faatan  sumberdaya  alam  hayati.  Peran  yang  bersifat negatif  atau  kurang  dilakukan  yaitu  perlindungan kawasan dari abrasi dan intrusi air laut oleh TNKpS dan Pemda  Kep.  Seribu,  perhitungan  daya  dukung  kawasan, dan  pengaturan  pemanfaatan  belum  dilakukan  oleh seluruh  stakeholder.  Hal  tersebut  perlu  diatasi  dengan cara  berkolaborasi  untuk  menutupi  kekurangan  satu pihak  dengan  kelebihan  pihak  lain  agar  tercapai pengelolaan konservasi TNKpS yang berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA
Avenzora  R.  2008.  Ekoturisme-Teori  dan  praktek.  BRR NAD-Nias. Banda Aceh
Balai  Taman  Nasional  Kepulauan  Seribu.  2008.  Taman Nasional Kepulauan Seribu.
Bryson  JM.  2004. What  to  Do  when  Stakeholders Matter:  Stakeholder  Identification  and  Analysis techniques, Public  Management  Review.  6(1):  21- 53.
[Dephut] Departemen Kehutanan. 1990. Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
[Dephut]  Departemen  Kehutanan.  2011.  Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2011 Tentang
Pengelolaan  Kawasan  Suaka  Alam  dan  Kawasan Pelestarian Alam.
Mayers J. 2005. Stakeholder power analysis. Power tools series.  International  Institute  for  Environment  and Development, London, UK.
O’Leary R, Bingham LB. 2009. The Collaborative Public Manager. Georgetown University Press.
Washington DC
[TIES]  The  International  Ecotourism  Society.  1990. Ecotourism  Definition.  [Internet].  [diunduh  2014
Mar 31]. Tersedia pada: http:// www.ecotourism.org/ecotourismdefinitionTIES199 0.pdf
Lampiran Peran utama stakeholder pada aspek konservasi
Stakeholders Aspek Konservasi Perlindungan 1 Pengawetan 2 Pemanfaatan 3 TNKpS A) Kegiatan inventarisasi dan penelitian, kesesuaian dengan kriteria zona perlindungan, dan penetapan zona perlindungan B) Program pembinaan wilayah dan pembinaan serta pengelolaan habitat) C) Pengelolaan hama penyakit, patrol rutin, pengamanan dengan kemitraan D) Inventarisasi dan penelitian serta evaluasi pemanfaatan A) Inventarisasi potensi flora fauna dan habitat B) Penelitian dan pengembangan C) Kegiatan penanaman vegetasi D) Pemetaan kawasan yang rawan dan Sosialisasi penutupan kawasan A) Pengelolaan pemanfaatan wisata dan Pemanfaatan plasma nutfah untuk penunjang budidaya B) Inventarisasi dan identifikasi potensi tumbuhan dan Penelitian, pendidikan, pengembangan C) Inventarisasi dan identifikasi potensi tumbuhan dan Penelitian, pendidikan, pengembangan Pemda B) Pengendalian intrusi dan abrasi serta pengeolaan pengunjung C) Rehabilitasi ekosistem dan penanaman vegetasi B) Pemanfaatan tradisional dan penelitian, pendidikan, serta pengembangan C) Pemanfaatan tradisional dan penelitian, pendidikan, serta pengembangan LSM D) Sosialisasi pemanfaatan bijak dan pemantauan proses pemanfaatan A) Pengawasan perburuan illegal dan perusakan ekosistem A) Pemanfaatan plasma nutfah untuk penunjang budidaya dan Penelitian, pendidikan, ilmu pengetahuan Swasta B) Pengelolaan sampah, pengunjung dan obyek wisata C) Kebijakan pemuliahn ekosistem, pemulihan dinamika populasi, dan rehabilitasi ekosistem A) Kebijakan pemanfaatan kondisi lingkungan dan pemanfaatan wisata Masyarakat B) Program pembinaan wilayah dan pengendalian abrasi C) Penanaman vegetasi A) Pemanfaatan wisata B) Pemanfaatan tradisional dan penelitian, pendidikan, serta pengembangan
1 Kriteria  aspek  perlindungan  meliputi, A. Penentuan  wilayah  perlindungan, B. Pembinaan  wilayah, C. penanganan  kerusakan  dan  pengamanan kawasan, D. Pengaturan cara pemanfaatan
2 Kriteria aspek pengawetan meliputi, A. Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya, B. Penerapan koridor hidupan liar, C. Pemulihan ekosistem, D. Penutupan kawasan
3 Kriteria aspek pemanfaatan meliputi, A. Pemanfaatan kondisi lingkungan, B. Pemanfaatan tumbuhan, C. Pemanfaatan Satwaliar