## Wajah Hukum

## Perkawinan Tradisi Jujuran dalam Adat Bugis Perantau di Kutai Kartangera: Suatu Kajian Perbandingan dengan Hukum Islam
Eko Rial Nugroho 1 , Abdul Wahid Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Correspondence email: 094100405@uii.ac.id, email: wahid.aira.aks@gmail.co.id
Abstrak. Salah satu prosesi perkawinan adalah adanya maskawin atau mahar. Budaya pemberian maskawin berbeda antara satu daerah  dengan  daerah  lain.  Melekatnya  tradisi jujuran di  Kelurahan  Kuala  Samboja,  Kecamatan  Samboja,  Kabupaten  Kutai Kartanegara  menimbulkan  dampak-dampak  social,  di  antaranya  pria  merasa  tertahan  untuk  menikah.  Padahal  agama  Islam memberikan  kemudahan,  agar  masing-masing  dapat  menikmati  hubungan  yang  halal  dan  baik.  Berangkat  dari  latar  keadaan tersebut,  maka  permasalahan  yang  dikaji  ialah  bagaimana  perbandingan  antara  perkawinan  tradisi jujuran dalam  adat  Bugis perantau  di  Kutai  Kartanegara  dengan  perkawinan  dalam  Hukum  Islam.  Metode  penelitian  yang  digunakan,  ialah  penelitian hukum normatif yang mendasarkan analisanya pada peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan penelitian yang dikaji. Pendekatan dalam penelitian  ini  menggunakan  pendekatan doktrinal. Sumber data penelitian  yang digunakan,  ialah sumber data sekunder. Hasil penelitian, pertama , tradisi jujuran adalah satu kesatuan dalam prosesi perkawinan adat  masyarakat Kelurahan  Kuala  Samboja,  Kecamatan  Samboja,  Kabupaten  Kutai  Kartanegara.  Tradisi jujuran sebagai  salah  satu  tolak  ukur keberlanjutan rencana pernikahan. Prinsip pernikahan dalam tradisi jujuran adalah pernikahan tidak akan terjadi/terlaksana atau batal, apabila jujuran tidak dapat dipenuhi oleh calon mempelai laki-laki dan keluarganya. Kedua , pernikahan dalam Islam wajib memenuhi  rukun  dan  syarat  pernikahan.  Wali  nikah  merupakan  salah  satu  unsur  penting  dalam  suatu  akad  nikah,  karena pernikahan  tidak  sah  tanpa  adanya  wali.  Ada  wali  nikah  menolak  menikahkan  anak  perempuannya,  dengan  alasan  tidak syar’i . Wanita  yang  akan  menikah,  tetapi  tidak  ada  wali  yang  berhak  menikahkannya,  maka  digunakan  wali  hakim.  Kedudukan  dan wewenang wali hakim sama dengan wali nashab atau wali yang berhak atas wanita yang berada di bawah perwaliannya.
Kata Kunci: hukum Islam, wali adhal , , jujuran, mahar
Abstract.  One  of  the  marriage  processions  is  the  presence  of  dowry.  The  culture  of  giving  dowry  differs  from  one  region  to another. The practice of the jujuran tradition in Kuala Samboja Village, Samboja District, Kutai Kartanegara District has social impacts, including men feeling restrained to get married. Whereas Islam provides convenience, so that each can enjoy a halal and good  relationship.  The  problem  is  how  is  the  comparison  between  marriage  with  the  jujuran  tradition  in  the  Bugis  nomads  in Kutai Kartanegara with marriage in Islamic Law. The research method is a normative legal research that bases its analysis on legislation related to the research problems studied. The approach in this study is a doctrinal approach. Sources of research data are  secondary  data,  namely  data  obtained  from  library  research  in  the  form  of  legal  materials  consisting  of  primary  legal materials, secondary legal materials, tertiary legal materials. The results of the study, first, the jujuran tradition is a unity in the traditional marriage procession of the community of Kuala Samboja Village, Samboja District, Kutai Kartanegara Regency. The jujuran  tradition  is  one  of  the  benchmarks  for  the  sustainability  of  marriage  plans.  The  principle  of  marriage  in  the  jujuran tradition is that marriage will not be carried out or canceled, if the jujuran cannot be fulfilled by the prospective bridegroom and his family. Secondly, marriage in  Islam must  fulfill the terms and conditions of marriage. The marriage guardian  is one of the important elements in a marriage contract because marriage will no longer valid if it is done without guardian. There has been event that a marriage guardian refusing to marry his daughter on the grounds of contradicting the syara’, a reason that are not justified by the law of shara 'which is referred to as adhal (reluctant) then there must be replaced by wali hakim. The position of the  wali hakim in  the process of the marriage as  the guardian  in  lieu of the guardian of the prospective bride or  replacing the position of the nashab guardian who, due to certain circumstances, cannot or does not  want to become a marriage guardian for his daughter. The position and authority of the judge's guardian is the same as the nashab guardian or guardian of the bride lady who is under his guardianship.
Keywords: Islamic law, guardian adhal, jujuran, dowry.

## PENDAHULUAN
Maha  suci  Allah  dari  segala  kekurangan  dan  sifat  buruk  yang  telah  menciptakan  makhluk  hidup  di muka  bumi  dengan  berpasang-pasangan,  baik  dalam  bentuk  lelaki  dan  perempuan.  Allah  menjelaskan  di dalam Al Quran Surat Yasin ayat 36 yang menyatakan  Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan- pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. 2 Pernikahan disyariatkan agama sejalan dengan hikmah manusia diciptakan oleh Allah
1 Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
2 Yayasan  Penyelenggara  Penterjemah  Al-Qur’an, Yaqut  Al-Qur’an  dan  Terjemahnya  Juz  1  s/d  30 ,  (Bandung:  Penerbit Sinar Baru Algesindo, 2006), hlm.353.

## Eko  Rial  Nugroho  dan  Abdul  Wahid,  Perkawinan  Tradisi  Jujuran  dalam  Adat  Bugis  Perantau  di  Kutai  Kartangera:  Suatu Kajian Perbandingan dengan Hukum Islam
yaitu  kemakmuran  dunia  dengan  jalan  terpeliharanya  keturunan  manusia.  Para  ulama  sependapat  bahwa nikah  itu  disyariatkan  oleh  agama. 3 Tujuan  dari  disyariatkan  perkawinan  atas  umat  Islam,  di  antaranya adalah:
1. Untuk mendapatkan keturunan yang sah dan melanjutkan generasi yang akan datang. 4
2. Menjaga  diri  dari  setan,  hubungan  seksual  yang  diperintahkan  antara  suami  dan  istri  dapat  menjaga dirinya  dari  tipu  daya  setan,  melemahkan  keberingasan,  mencegah  keburukan-keburukan  shahwat, memelihara pandangan, dan menjaga kelamin. 5
3. Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang;
4. Menghibur dan menenangkan jiwa.
Pernikahan  berasal  dari  kata  “nikah”  yang  berarti  perjanjian  antara  laki-laki  dan  perempuan  untuk bersuami  istri.  Nikah  secara  bahasa  mempunyai  arti  hakiki  dan majazi .  Arti  hakiki  nikah  ialah  bergabung sedangkan  arti  majazi  nikah  ialah al  watha’ yang  berarti  bersetubuh.  Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  menyebutkan  bahwa  perkawinan  ialah ikatan  lahir  bathin antara  seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. 6 Pernikahan dalam pandangan Islam merupakan sunatullah dan sunnah Rasul. Sunatullah berarti  sesuai  dengan  kodrat  dan iradat Allah  dalam  menciptakan  alam  ini,  sedangkan sunnah Rasul  berarti  suatu  tradisi  yang  telah  ditetapkan  oleh  Rasul  untuk  dirinya  sendiri  dan  untuk umatnya. 7
Ikatan  perkawinan  dalam  Hukum  Islam  disebut  dengan mitsaqan  ghalidzan, yaitu  suatu  ikatan  yang kokoh  untuk  mentaati  perintah  Allah  dan  melaksanakannya  merupakan  ibadah. 8 Salah  satu  dari  prosesi pernikahan,  adalah  adanya  maskawin  atau  mahar.  Maskawin  atau  mahar  ialah  pemberian  calon  suami kepada calon istri sebelum, sesudah atau pada waktu berlangsungnya akad 9 sebagai pemberian wajib yang tidak  dapat  diganti  dengan  lainnya. 10 Dalam  prakteknya,  budaya  pemberian  maskawin  berbeda antara  satu daerah dengan daerah lain.
Perbedaan  tersebut,  salah  satunya  yang  terjadi  di  Kelurahan  Kuala  Samboja,  Kecamatan  Samboja, Kabupaten  Kutai  Kartanegara.  Di  daerah  tersebut,  membedakan  antara  mahar  dengan  maskawin  dengan alasan mereka mengamati bahwa mahar adalah sesuatu yang diberikan saat ijab kabul dan maskawin adalah hadiah  bagi  pengantin  wanita.  Daerah  Kelurahan  Kuala  Samboja,  Kecamatan  Samboja,  Kabupaten  Kutai Kartanegara ini terdapat suku terdapat sebagian besar suku Banjar dan Bugis yang sangat menghormati dan melestarikan adat yang mereka miliki tidak terkecuali pada adat yang dikenal dengan istilah jujuran , yaitu suatu pemberian dari calon suami kepada calon istri, bukan hanya kewajiban tetapi pemberian jujuran harus maksimal dan sesuai keinginan pihak calon istri. 11
Tradisi jujuran itu  sendiri  merupakan  adat  yang  telah  lama  digunakan  masyarakat  di  Kalimantan, terutama daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. Masyarakat Bugis perantauan yang telah lama bermukim di  Kalimantan, khususnya di Kelurahan Kuala Samboja, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai
3 Abd. Shomad, Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syari’ah dalam Hukum Indonesia , (Jakarta: Penerbit Kencana, 2010), hlm. 282.
4 Amir Syarifuddin. Hukum  Perkawinan  Islam di  Indonesia: Antara Fiqh  Munakahat  dan Undang-Undang Perkawinan , (Jakarta: Penerbit Kencana, 2006), hlm. 46-47.
5 Ali Yusuf As-Subki. Fiqih Keluarga: Pedoman Berkembang dalam Islam , (Jakarta: Penerbit AMZAH, 2010), hlm. 25- 27.
6 Undang-Undang  Perkawinan  Nomor  1  tahun  1974  dan  Kompilasi  Hukum  Islam ,  (Jakarta:  Penerbit  Pustaka  Yustisia, 2009), hlm. 7
7 Amir Syarifuddin, Garis-garis Besar Fiqh , (Jakarta: Penerbit Kencana, 2003), hlm. 76.
8 Ahmad Ainani, ”Itsbat Nikah dalam Hukum Perkawinan di Indonesia”, artikel pada Jurnal Darussalam, No. 2, Vol. 10, (2010), hlm. 111-112.
9 Mahar atau maskawin  boleh dibayar kontan atau hutang, boleh dibayar sebagian terlebih dahulu dan sisanya kemudian menurut  adat  kebiasaan  dalam  masyarakat,  tetapi  sebaiknya  maskawin  dibayar  terlebih  dahulu  meskipun  hanya  sebagian, berdasarkan  hadis  Rasulullah  SAW.  bahwa  beliau  pernah  melarang  Ali  bin  Abi  Thalib  untuk  mengumpuli  Fatimah  sebelum memberikan  sesuatu  kepada  Fatimah,  kemudian  Ali  memberikan  baju  besinya.  Dilihat  dari  H.A.S.  Alhamdani, Risalah  Nikah Hukum Perkawinan Islam , (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), hlm. 110.
10 Alhamdani, Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam , hlm. 110.
11 Subli, “Problematika Penentuan Jujuran di Desa Muara Sumpoi Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya”, artikel pada Jurnal Studi Agama dan Masyarakat , No. 2, Vol. 11, (2015), hlm. 226.
Eko  Rial  Nugroho  dan  Abdul  Wahid,  Perkawinan  Tradisi  Jujuran  dalam  Adat  Bugis  Perantau  di  Kutai  Kartangera:  Suatu

## Kajian Perbandingan dengan Hukum Islam
Kartanegara  akhirnya  mengadopsi  adat jujuran tersebut.  Besar  kecilnya jujuran bagi  seorang  gadis ditentukan  oleh  berbagai  faktor  yaitu  di  antaranya  status  sosial  orang  tua  si  gadis,  tingkat  pendidikan  si gadis,  dan  pekerjaan.  Besaran  tersebut,  karena  memang  dikehendaki  orang  tua  si  gadis  sebagai  biaya perkawinan dan bekal hidup bagi mempelai. 12
Kebiasaan  masyarakat  suku  Bugis  di  Kelurahan  Kuala  Samboja,  Kecamatan  Samboja,  Kabupaten Kutai  Kartanegara jujuran ini  merupakan  penentu  berhasil  atau  tidaknya  acara  perkawinan  nantinya.  Ada yang menceritakan tentang batalnya perkawinan akibat pihak pria tidak bisa memenuhi permintaan besarnya jujuran . Pada masyarakat umum jumlah jujuran bisa juga diambil patokan dan besarnya jujuran kebanyakan orang di daerah tersebut. 13
Melekatnya  tradisi jujuran ini  menimbulkan  dampak-dampak  social,  antara  lain  pria  memiliki kedudukan  yang  tinggi  karena  pria  yang  memberikan jujuran kepada  wanita,  namun  ada  juga  pandangan bahwa  kedudukan  pria  dalam  tradisi jujuran merupakan  pihak  yang  ditekan  oleh  wanita  karena  yang menentukan besarnya jumlah jujuran yang diminta adalah pihak wanita. 14 Dampak sosial tersebut, membuat calon  pengantin  pria  merasa  tertahan  untuk  menikah  dan  nyali  mereka  kecil  untuk  membangun  rumah tangga.  Padahal,  agama  Islam  meluaskan  jalan  dan  kesempatan  sebanyak  mungkin  pria  dan  wanita  untuk menempuh hidup sebagai suami istri. Tujuannya yaitu agar masing-masing dapat menikmati hubungan yang halal  dan  baik.  Hukum  Islam  sendiri  senantiasa  memberikan  kemudahan  dan  menjauhi  kesulitan  dalam segala hal yang berhubungan dengan kebutuhan fitrah manusia termasuk dalam hal proses perkawinan.
Adakalanya  perkawinan  yang  telah  disepakati  atau  disetujui  baik  oleh  calon  mempelai  laki-laki maupun  calon  mempelai  wanita,  ternyata  masih  ada  pihak  lain  yang  berkeberatan,  yaitu  wali.  Pada kenyataannya,  ada  beberapa  masalah  atau  halangan  dalam  melangsungkan  perkawinan  karena  wali  nikah yang  berhak  tidak  mau  atau  menolak  untuk  menjadi  wali  bagi  calon  mempelai  wanita  dengan  berbagai alasan. Ada wali nikah menolak menikahkan anak perempuannya, dengan alasan tidak syar’i ,  yaitu alasan yang tidak dibenarkan hukum syara’ atau alasan yang dibenarkan oleh Islam. Alasan-alasan tersebut, antara lain:  1)  anak  gadis  wali  tersebut  sudah  dalam  lamaran  atau khitbah orang  lain  dan  lamaran  atau khitbah tersebut belum dibatalkan; 2) berbeda keyakinan dengan calon suami atau orang fasik (misalnya pezina dan suka  mabuk);  atau  3)  mempunyai  cacat  tubuh  yang  menghalangi  tugasnya  sebagai  suami.  Wali  yang menolak atau tidak bersedia menikahkan tersebut, dalam prakteknya disebut dengan istilah adhal (enggan). Wali nikah merupakan salah satu unsur penting dalam suatu akad nikah, karena pernikahan tidak sah tanpa adanya wali. Wali nikah merupakan salah satu rukun nikah, sebagaimana disabdakan Rosulullah SAW bahwa “tidak ada nikah tanpa wali”. Tanpa ijin dari wali, pernikahan dianggap tidak sahmeninggalkan salah satu rukun nikah yaitu tanpa adanya wali. Pernikahan atau perkawinan dalam pranata hukum Indonesia juga mewajibkan adanya wali, khususnya yang beragama Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 19 dan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 18 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pancatatan Nikah. 15

## Perkawinan dengan tradisi jujuran dalam adat Bugis perantau di Kutai Kartanegara
Pemberian jujuran pada  masyarakat  Kelurahan  Kuala  Samboja,  Kecamatan  Samboja,  Kabupaten Kutai  Kartanegara  merupakan  salah  satu  langkah  awal  yang  dilakukan  oleh  laki-laki  ketika  akan melangsungkan perkawinan yang ditentukan setelah adanya proses lamaran. Apabila lamaran telah diterima, maka  tahap  selanjutnya  adalah  penentuan jujuran yang  jumlahnya  ditentukan  terlebih  dahulu  oleh  pihak wanita yang dilamar dan jika pihak laki-laki menyanggupi maka tahap perkawinan selanjutnya dapat segera
12 Reni Wijaya, Warga Kelurahan Kuala Samboja, Samboja, Wawancara, 8 November 2017.
13 Pada  tanggal  1  Mei  2014  telah  dilangsungkan  prosesi  perkawinan  yaitu  lamaran  sekaligus  pembayaran jujuran antara Muh. Akram Bin Muh. Amin Enre dan Siti Rahmatia Albar Binti Bahar J dengan jumlah jujuan yaitu Rp. 30.000.000,-, tempat tidur lengkap, lemari, meja rias, perlengkapan wanita lengkap, beras gula dan tepung. Hasil dari wawancaradengan Siti Rahmatia Albar. Dan pada tanggal 13 November 1993 telah dilangsungkan prosesi perkawinan yaitu lamaran sekaligus pembayaran jujuran antara  Sudirman  dan  Chasanah  dengan  jumlah jujuran yaitu  Rp.  500.000,-.  Hasil  dari  wawancara  dengan  Reni  Wijaya,  8 November 2017.
14 Laila Ulfah Setiyawati, “Pandangan Hukum Keluarga Islam Terhadap Tradisi Jujuran pada Masyarakat Penajam Paser Utara Kalimantan Timur”, artikel pada Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta , 2014, hlm. 7.
15 Abd. Somad, Hukum Islam , (Jakarta: Penerbit Kencana Media Group, 2010), hlm. 275-276.
Eko  Rial  Nugroho  dan  Abdul  Wahid,  Perkawinan  Tradisi  Jujuran  dalam  Adat  Bugis  Perantau  di  Kutai  Kartangera:  Suatu

## Kajian Perbandingan dengan Hukum Islam
dilangsungkan  perkawinan.  Dalam  prakteknya,  tradisi jujuran terkadang  terjadi  tawar-menawar  jika  pihak laki-laki  keberatan  dengan  jumlah jujuran yang  dipatok.  Besar  kecilnya jujuran bagi  seorang  gadis ditentukan  oleh  berbagai  faktor,  di  antaranya  status  sosial  orang  tua  si  gadis,  tingkat  pendidikan  si  gadis, pekerjaan  dan  karena  kehendkan  orang  tua  si  gadis  sebagai  biaya  perkawinan  dan  bekal  hidup  bagi mempelai.
Tujuan  diberikannya jujuran adalah  bentuk  penghormatan  yang  diberikan  oleh  calon  mempelai  pria kepada  calon  mempelai  wanita.  Pada  masa  sekarang  ini, jujuran dalam  masyarakat  Bugis  yang  diberikan secara ekonomis sepertinya telah mengalami pergeseran  paradigma, karena yang awalnya hanyalah sebagai bentuk penghormatan semata tetapi sekarang tujuan dari jujuran tersebut adalah sebagai peningkatan pamor dan  menjaga  rasa  gengsi  dalam  pernikahan. Jujuran yang  semakin  besar  diberikan , maka  akan  semakin meriah juga pesta perkawinan yang diselengggarakan sehingga akan menjadi suatu kebanggaan tersendiri di keluarga  penganting  perempuan.  Bagi  mereka  yang  melakukan  pernikahan  dengan  syukuran  yang sederhana,  dirasa  akan  memalukan  atau  aib  karena  seperti ada  sanksi  sosial  yang  akan  didapatkan.  Sanksi sosial tersebut di antaranya, menjadi omongan atau gunjingan sesama tetangga.
Standar  berapa  besarnya jujuran yang  harus  dibayarkan  oleh  calon  mempelai  pria  kepada  calon mempelai  wanita,  memang  tidak  ada  standar  yang  pasti  namun  besarnya jujuran yang  harus  dibayarkan ialah  berdasarkan  kesepakatan  masing-masing  pihak  dalam  proses  lamaran.  Masyarakat  Bugis,  pada  saat proses lamaran tidak hanya sekedar datang dengan maksud untuk meminang, tetapi di dalam lamaran juga akan  dilakukan  proses  negosiasi  untuk  menentukan  jumlah jujuran yang  akan  dibayarkan  oleh  calon mempelai pria.  Pihak keluarga pria yang  akan membuka tawaran harga terlebih dahulu,  biasanya besarnya jujuran dibuka dengan jumlah terkecil. Tujuannya adalah agar diharapkan nanti nilai jujuran yang disepakati tidak terlalu besar.
Pada  proses  lamaran,  calon  mempelai  pria  tidak  langsung  datang  kepada  pihak  keluarga  wanitanya tetapi diwakilkan keluarganya untuk datang meghadap kepada keluarga pihak  calon mempelai wanita. Pada saat ini, jumlah jujuran terkecil yang biasa ditawarkan di daerah kelurahan Kuala Samboja pada masyarakat Bugis  adalah  sebesar  Rp.  30.000.000  (tiga  puluh  juta  rupiah).  Hal  ini  sebagaimana  diungkapkan  oleh  Ibu Rahmatia, ia berpendapat bahwa jumlah sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) sudah sangat kecil mengingat harga bahan pokok yang semakin meningkat. Pendapat lain diungkapkan oleh Ibu Mahdalena, ia menyatakan bahwa  besarnya jujuran seharusnya tidak terlalu membebankan kepada pihak calon mempelai pria  karena  jika  terlalu  besar  uang jujuran yang  harus  diberikan,  besar  kemungkinan  akan  menjadikan pernikahan tersebut ditunda maupun gagal.
Saat  ini,  tradisi jujuran di  Kabupaten  Kutai  Kartanegara  masih  tetap  ada  dan  semakin  berkembang dengan  sering  berjalannya  waktu. Jujuran menjadi  suatu  tradisi  yang  seakan-akan  harus  ada  dalam  setiap perkawinan. Beberapa responden yang melakukan perkawinan di Kabupaten Kutai  Kartanegara  yang telah diwawancarai  oleh  peneliti,  mereka  mengaku  telah  melakukan  tradisi jujuran dalam  perkawinan  mereka. Jujuran sudah  menjadi  identitas  di  Kalimantan,  khususnya  di  Kalimantan  Timur.  Sepanjang  wawancara yang  telah  dilakukan  oleh  penulis,  mereka  yang  melakukan  perkawinan  sudah  pasti  menggunakan jujuran karena  bagi  masyarakat  bugis  hal  itu  merupakan  suatu  yang  wajib  ada  di  dalam  perkawinan.  Bahkan  ada perkawinan  yang  harus  ditunda  atau  bahkan  harus  dibatalkan  akibat  uang jujuran yang  terlalu  besar sehingga dari pihak calon mempelai pria belum bisa memenuhi jujuran yang diminta tersebut. 16
Beberapa faktor yang mempengaruhi besar kecilnya jujuran dalam masyarakat Bugis perantau, faktor paling  utama  adalah  keturunan.  Apabila  calon  mempelai  wanitanya  adalah  keturunan  bangsawan,  maka dapat  dipastikan  akan  besar  juga jujuran nya.  Keturunan  bangsawan  tersebut,  seperti  marga  yang menggunakan  nama  Andi.  Bagi  mereka  wanita  yang  menggunakan  nama  depan  tersebut,  di  dalam masyarakat  Bugis  mereka  adalah  wanita  yang  keturunan  bangsawan.  Oleh  karena  itu,  maka jujuran yang diminta  mereka  akan  besar.  Kemudian  akan  dilihat  lagi  dari  materi  masing-masing  pihak,  semakin  kaya mereka  maka  semakin  besar  juga jujuran yang  akan  diminta.  Pada  saat  ini,  faktor  pendidikan  dari  calon mempelai  wanita  juga  mempengaruhi.  Besaran jujuran, akan  sangat  berbeda  nilainya  jika  calon  mempelai
16 Potret di atas, akan berbeda halnya jika pernikahan itu tidak direncanakan, seperti jika calon mempelai wanitanya sudah hamil duluan  maka tidak perlu  jujuran dengan  jumlah  yang  besar. Tujuannya adalah untuk  menutupi  aib dari keluarga  masing- masing pihak, karena akan sangat malu jika hal tersebut diketahui oleh masyarakat luar atau tetangganya.

## Eko  Rial  Nugroho  dan  Abdul  Wahid,  Perkawinan  Tradisi  Jujuran  dalam  Adat  Bugis  Perantau  di  Kutai  Kartangera:  Suatu
Kajian Perbandingan dengan Hukum Islam
wanita itu pendidikannya hanya lulusan SMA dibandingkan dengan mereka yang sudah lulusan sarjana.  Di sisi lain, faktor harga bahan-bahan pokok juga mempengaruhi dalam penentuan jujuran . Jika harga bahan- bahan  pokok  sedang  naik,  maka  nilai jujuran pun  ikut  naik  karena  uang jujuran tersebut  akan  digunakan untuk keperluan dalam pesta perkawinan.
Proses  pemberian jujuran dikenal  dengan  proses meantar jujuran ,  dalam  prosesi  ini  pihak  dari keluarga calon mempelai pria mengantarkan uang yang sebelumnya telah disepakati dalam prosesi lamaran kepada keluarga calon mempelai pria. Pihak calon mempelai pria biasanya diwakilkan oleh orang yang telah ditunjuk  untuk  melakukan  prosesi  penyerahan  tersebut  dan  begitu  juga  dari  pihak  calon  mempelai wanitanya.  Proses  di  dalam meantar jujuran ini  juga  tidak  hanya  menyerahkan  sejumlah  uang,  tetapi  juga memberikan  sejumlah  peralatan  lainnya  seperti make  up ,  pakaian,  dan  perabotan  tertentu  seperti  kasur, bantal  dan  guling.  Prosesi meantar jujuran ini  biasanya  hanya  dihadiri  oleh  keluarga  dan  kerabat  terdekat saja  dari  masing-masing  kedua  calon  mempelai,  kemudian  prosesi  tersebut  diakhiri  dengan  jamuan sederhana dari pihak wanita.
Prosesi  sebelum  menikah  di  atas,  di  dalam  agama  Islam  dikenal  dengan  namanya khitbah yang diartikan sebagai suatu langkah pendahuluan untuk melangsungkan perkawinan. Ulama fiqh mendefinisikan khitbah yaitu  pernyataan  keinginan  pihak  laki-laki  kepada  pihak  wanita  tertentu  untuk  mengawininya  dan pihak wanita menyebarluaskan berita peminangan ini. Keinginan tersebut disampaikan dengan bahasa yang tepat dan jelas, tetapi pernyataan keinginan tersebut bisa juga disampaikan dalam bentuk sindiran. 17 Agama  Islam  mengajarkan  sebelum  terjadinya  akad  nikah,  calon  mempelai  pria  dan  wanita  harus saling mengenal. Mengenal di sini maksudnya bukan hanya sekedar mengetahui tetapi juga memahami dan mengerti  akan  kepribadian  masing-masing.  Hal  ini  dipandang  penting  karena  kedua  mempelai  akan mengikatkan  diri  dalam  sebuah  perkawinan,  dan  membentuk  keluarga  yang  dimaksudkan  keka”  tanpa adanya  perceraian.  Atas  hal  itu,  maka  peminangan  sangat  dianjurkan  oleh  Rasulullah  SAW  sebelum melaksanakan  perkawinan:  sebagaimana  sabda  Rasul  yang  artinya:  “Apabila  seorang  diantara  kamu meminang  seorang  perempuan,  jika  ia  dapat  melihat  apa  yang  dapat  mendorongnya  semakin  kuat  untuk menikahinya, maka laksanakanlah (HR Ahmad dan Abu Daud).
Perspektif Islam, peminangan lebih mengacu untuk melihat kepribadian calon mempelai wanita seperti ketakwaan,  keluhuran  budi  pekerti,  kelembutan  dan  ketulusannya.  Yusuf  Qardawi  menyatakan  bahwa jika pria  diharuskan  menyelidiki  calon  istrinya,  wanita  dan  keluarganya  pun  hendaknya  melakukan  hal  yang sama.  Apabila  datang  pelamar,  tidak  pantas  jika  pertanyaan  utamanya  anak  siapa.  Tidak  layak  juga  jika calon  mempelai  wanita  hanya  melihat  apa  yang  dimiliki  laki-laki,  baik  harta  dan  kedudukannya.  Calon mempelai  wanita  dan  keluarganya  harus  melihat  bagaimana  ahlak,  ketakwaan  dan  hubungannya  dengan Tuhan dan manusia. 18
Prinsip  yang  dipegang  kuat  dalam  tradisi  adat jujuran adalah  “tidak  ada jujuran, maka  tidak  ada perkawinan”. Jujuran bersifat  wajib,  bahkan  apabila  tidak  menggunakan jujuran dianggap  sebagai penghinaan bagi masyarakat adat tersebut. Implikasi hukum adanya jujuran ini adalah, di antaranya: 1. Apabila besaran jujuran yang diminta calon mempelai wanita dan keluarganya tidak dapat dipenuhi oleh calon mempelai laki-laki, maka kebanyakan calon mempelai wanita dan keluarganya lebih memilih untuk menunda  hingga  membatalkan  atau  tidak  meneruskan  sampai  proses  perkawinan.  Hal  ini  kebanyakan terjadi ketika jujuran yang diminta terlalu besar di luar kemampuan dari calon mempelai laki-laki; 2. Apabila  calon  mempelai  laki-laki  dan  wanita  sudah  saling  mencintai  dan  ternyata  besaran jujuran yang diminta  calon  mempelai  wanita  dan  keluarganya  tidak  dapat  dipenuhi  oleh  calon  mempelai  laki-laki, maka calon mempelai wanita secara diam-diam (tanpa sepengetahuan keluarga calon mempelai wanita) membantu calon mempelai laki-laki agar dapat memenuhi kewajiban jujuran yang ditentukan oleh calon mempelai wanita dan keluarganya;
3. apabila  calon  mempelai  laki-laki  dan  calon  mempelai  wanita  sudah  saling  mencintai,  namun  terhalang masalah jujuran yang  diinginkan  dari  keluarga  calon  mempelai  wanita,  sehingga  calon  mempelai  laki- laki  tidak  sanggup  memenuhi  keinginan  tersebut,  maka  baik  calon  mempelai  laki-laki  dan  calon mempelai  wanita  “sepakat”  memilih  “kawin  lari”,  pergi  ke  daerah  lain.  Mereka  melangsungkan
17 Aminur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia , (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 82.
18 Aminur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia ., hlm. 85.
Eko  Rial  Nugroho  dan  Abdul  Wahid,  Perkawinan  Tradisi  Jujuran  dalam  Adat  Bugis  Perantau  di  Kutai  Kartangera:  Suatu

## Kajian Perbandingan dengan Hukum Islam
pernikahan  di  daerah  lain  tersebut  tanpa  menggunakan  tradisi  adat jujuran dan  memilih  menggunakan hukum Islam;
4. Bagi calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita yang sudah saling mencintai namun terhalang oleh jujuran, mereka berdua melakukan perbuatan yang tidak baik. Penyebab mereka berdua melakukan perbuatan  yang  tidak  baik,  karena  pergaulan  bebas  yang  saat  ini  berkembang  pesat  dan  mengakibatkan calon mempelai wanita hamil di luar nikah. Implikasinya orang tuanya menanggung malu atas perbuatan tidak  baik  yang  dilakukan  anak-anak  mereka.  Agar  kehamilannya  anak  mereka  tidak  diketahui  oleh tetangga  atau  masyarakat  sekitarnya,  maka  mau  tidak  mau  orang  tua  segera  menikahkan  mereka  tanpa memikirkan besaran nilai jujuran.
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa jujuran dalam perkawinan adat Bugis perantau di Kutai  Kartanegara,  merupakan  satu  kesatuan  dari  prosesi  perkawinan  adat  yang  menjadi  tolak  ukur keberlanjutan rencana pernikahan. Apabila jujuran tidak dapat dipenuhi, maka secara prinsip tidak akan ada atau tidak terjadi pernikahan.

## Perkawinan dalam Hukum Islam (UU Perkawinan dan KHI)
UU  Perkawinan,  mendefinisikan  perkawinan  ialah  ikatan  lahir  batin  antara  seorang  pria  dengan seorang  wanita  sebagai  suami  isteri  dengan  tujuan  membentuk  keluarga,  rumah  tangga  yang  bahagia  dan kekal  berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa”.    Kompilasi  Hukum  Islam  sendiri  mendefinisikan perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan dalam melaksanakannya merupakan ibadah. Kata mitsaqan ghalidzan ini dari firman Allah SWT, dalam Surat An- Nisâ (4): 21 yang artinya:
“Bagaimana  kamu  akan  mengambil  mahar  yang  telah  kamu  berikan  pada  isterimu,  padahal  sebagian kamu  telah  bergaul  (bercampur)  dengan  yang  lain  sebagai  sebagai  suami-isteri.  Dan  mereka  (isteri- isterimu) telah, mengambil dari kamu perjanjian yang kuat ( mitsaqan ghalidzan ).”
Tujuan  perkawinan  menurut  Undang-Undang  Perkawinan  adalah  membentuk  keluarga  atau  rumah tangga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing- masing  dapat  mengembangkan  kepribadiannya  membantu  dan  mencapai  kesejahteraan  spiritual  dan material. 19 Tujuan  perkawinan  tersebut tentu  sangat  ideal,  selain  tidak  hanya  dari  lahirnya  tetapi juga  dari persatuan bathin di antara suami dan isteri yang ditujukan untuk membina suatu keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia bagi keduanya dan tentunya sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa.  Ikatan lahir bathin tersebut haruslah berjalan beriringan, artinya tidak cukup dengan adanya ikatan lahir atau ikatan bathin  karena  dengan  adanya  keserasian  antara  keduanya  maka  akan  membentuk suatu  pondasi  yang  kuat dalam  membentuk  dan  membina  keluarga  yang  bahagia  dan  kekal. 20 Tujuan  perkawinan  selaras  dengan yang disebutkan dalam Pasal 3  Kompilasi Hukum  Islam  yang menyebutkan: “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawadah dan rahmah .”
Selain  tujuan  perkawinan,  hukum  Islam  juga  mengatur  berkenaan  dengan  rukun  perkawinan.  Pada prinsipnya,  rukun  merupakan  sesuatu  yang  mesti  ada  yang  menentukan  sah  dan  tidaknya  suatu  pekerjaan (ibadah).  Syarat  merupakan  sesuatu  yang  mesti  ada,  yang  menentukan  sah  dan  tidaknya  suatu  pekerjaan (ibadah)  tetapi  sesuatu  itu  tidak  termasuk  dalam  rangkaian  pekerjaan  itu  sendiri.  Sehingga  sah  suatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat.
Jumhur  ulama  sepakat  bahwa  rukun  perkawinan  terdiri  atas:  a).  Adanya  calon  suami  dan  istri  yang akan  melakukan  perkawinan;  b).  Adanya  wali  dari  pihak  calon  pengantin  wanita;  c).  Adanya  dua  orang saksi; d). Shigat akad nikah. KHI mengatur rukun nikah dalam Pasal 14 sebagai berikut: a). Calon suami; b). Calon  istri;  c).  Wali  nikah;  d).  Dua  orang  saksi;  dan    c).  Ijab  dan  kabul.  Syarat-syarat  yang  harus
19 Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Kementrerian Hukum dan HAM RI, Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang  Perkawinan, Dalam Rangka Perlindungan Hak Asasi  Perempuan dan Anak dalam Hukum Nasional dan Kovenan Internasional, (Jakarta: Pohon Cahaya, 2011), hlm. 24.
20 Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Kementrerian Hukum dan HAM RI, Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang  Perkawinan, Dalam Rangka Perlindungan Hak Asasi  Perempuan dan Anak dalam Hukum Nasional dan Kovenan Internasional, (Jakarta: Pohon Cahaya, 2011), hlm. 24.

## Eko  Rial  Nugroho  dan  Abdul  Wahid,  Perkawinan  Tradisi  Jujuran  dalam  Adat  Bugis  Perantau  di  Kutai  Kartangera:  Suatu Kajian Perbandingan dengan Hukum Islam
dilaksanakan  sebelum  pihak  melangsungkan  perkawinan  terbagi  atas  syarat  materil  dan  formil.  Syarat materil adalah mengenai diri pribadi calon suami istri, sedangkan syarat formil adalah mengenai formalitas atau  prosedur  yang  harus  diikuti  oleh  calon  suami  istri  sebelum  maupun  pada  saat  dilangsungkannya perkawinan. 21 Pasal  2  ayat  (1)  menyatakan  perkawinan  adalah  sah,  apabila  dilakukan  menurut  hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Pasal 2 ayat (2) menyatakan tiap-tiap Perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pada dasarnya, sahnya suatu perkawinan menurut undang-undang ialah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan, setelah sah  menurut  agama  dan  kepercayaannya  itu  barulah  Perkawinan  tersebut  dicatat  untuk  mendapatkan pengakuan dari negara. 22
Syarat materil terbagi menjadi 2 (dua), yaitu syarat materil umum yang berlaku bagi pernikahan pada umumnya  dan  syarat  materil  khusus  bagi  pernikahan  tertentu.  Syarat  materil  umum  diatur  dalam  Pasal  6 Undang-Undang tentang Perkawinan, yaitu:
1. Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. 23
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang  yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
3. Dalam hal seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehandaknya,  maka  izin  yang  dimaksud  ayat  (2)  pasal  ini  cukup  diperoleh  dari  orang  tua  yang  masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk men yatakan kehendaknya,  maka  izin  diperoleh  dari  wali  orang  yang  memelihara  atau  keluarga  yang  mempunyai hubungan  darah  dalam  garis  keturunan  lurus  keatas  selama  mereka  masih  hidup  dalam  keadaan menyatakan kehendaknya.
5. Dalam  hal  ada  perbedaan  antara  orang-orang  yang  dimaksud  dalam  ayat  (2),  (3)  dan  (4)  pasal  ini,  atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya,  maka Pengadilan dalam daerah tempat  tinggal  orang  yang  akan  melangsungkan  perkawinan  atas  permintaan  orang  tersebut  dapat memberikan  ijin  setelah  lebih  adhulu  mendengar  orang-orang  yang  tersebut  dalam  ayat  (2),  (3)  dan  (4) dalam pasal ini;
6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.
Undang-Undang  tentang  Perkawinan,  juga  mengatur  tentang  persyaratan  umur  minimal  bagi  calon suami dan calon istri serta beberapa alternatif lain untuk mendapatkan jalan keluar apabila ketentuan umur minimal  tersebut  belum  terpenuhi.  Mengenai  masalah  umur  ini  masih  merupakan  syarat  materil  yaitu tercantum dalam Pasal 7 Undang-Undang tentang Perkawinan, yaitu:
1. Perkawinan  hanya  diizinkan  bila  pihak  pria  mencapai  umur  19  tahun  (sembilan  belas)  tahun  dan  puhal wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.
2. Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.
3. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua  orang tua tersebut Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-Undang ini, berlaku juga dalam permintaan dispensasi tersebut ayat (2) Pasal ini dengan tidak mengurani yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).
Syarat materil khusus yang berisi izin melangsungkan perkawinan dapat dilihat dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang tentang Perkawinan. Syarat-syarat formil dalam perkawinan terbagi 2 (dua), yaitu:
1. Syarat formil yang dilakukan sebelum perkawinan dilangsungkan adalah:
21 Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Kementrerian Hukum dan HAM RI, Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang  Perkawinan, Dalam Rangka Perlindungan Hak Asasi  Perempuan dan Anak dalam Hukum Nasional  dan Kovenan Internasional , hlm. 25.
22 Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Kementrerian Hukum dan HAM RI, Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Dalam Rangka Perlindungan Hak Asasi  Perempuan dan Anak dalam Hukum Nasional dan Kovenan Internasional, hlm. 25.
23 Adanya persetujuan bebas tanpa adanya paksaan lahir dan bathin dari pihak manapun untuk melaksanakan perkawinan, karena pada hakikatnya perkawinan mempunyai maksud agar suami dan istri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia
Eko  Rial  Nugroho  dan  Abdul  Wahid,  Perkawinan  Tradisi  Jujuran  dalam  Adat  Bugis  Perantau  di  Kutai  Kartangera:  Suatu

## Kajian Perbandingan dengan Hukum Islam
a. Perkawinan  harus  didahului  oleh  suatu  pemberitahuan  oleh  kedua  calon  mempelai  kepada  pegawai pencatat  nikah  (pegawai  Kantor  Urusan  Agama  untuk  yang  beragama  Islam  dan  pegawai  Kantor Catatan Sipil untuk yang beragama selain Islam).
b. Pemberitahuan harus dilengkapi dengan surat-surat pembuktian yang diperlukan sesuai dengan syarat- syarat yang ditentukan oleh Undang-undang untuk pelaksanaan perkawinan
c. Pelaksanaan  perkawinan  baru  dapat  dilaksanakan  setelah  lampau  tenggang  waktu  10  (sepuluh)  hari terhitung dari tanggal pemberitahuan.
2. Syarat formil yang dilakukan pada saat dilangsungkannya perkawinan adalah:
a. Perkawinan  dilangsungkan  oleh  atau  dilakukan  di  hadapan  pegawai  pencatat  nikah  (pegawai  Kantor Urusan  Agama  untuk  yang  beragama  Islam  dan  pegawai  Kantor  Catatan  Sipil  untuk  yang  beragama selain Islam).
b. Perkawinan harus dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi.
Apabila  telah  dipenuhi  syarat-syaratnya,  baik  syarat  materil  maupun  syarat  formil  maka  kedua mempelai  dikatakan  telah  resmi  menjadi  suami  istri.  Apabila  syarat-syarat  tersebut  tidak  dipenuhi,  maka dapat menimbulkan ketidakabsahan perkawinan yang dapat mengakibatkan batalnya suatu perkawinan. Hal ini  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  22  Undang-Undang  tentang  Perkawinan  yang  menyatakan  bahwa perkawinan  dapat  dibatalkan  apabila  para  pihak  tidak  memenuhi  syarat-syarat  untuk  melangsungkan perkawinan. Kompilasi  Hukum Islam juga mengatur tentang rukun dan syarat perkawinan yang termaktub dalam  Pasal  14    sampai  dengan  Pasal  38.  Berbeda  dengan  UU  Perkawinan,  Kompilasi  Hukum  Islam membahas  rukun  perkawinan  mengikuti  sistematika  fikih  yang  mengaitkan  rukun  dan  syarat  sahnya perkawinan.
Pada  bagian  kesatu  Pasal  14  Kompilasi  Hukum  Islam  menyatakan  bahwa  untuk  Melaksanakan perkawinan  harus  ada:  a).  Calon  suami;  b).  Calon  istri;  c).  Wali  nikah;  d).  Dua  orang  saksi;  dan  e).  Ijab Kabul. KHI dalam persyaratan perkawinan mengikuti UU Perkawinan yang melihat syarat hanya berkenaan dengan persetujuan kedua calon mempelai dan batasan umur. Terkait dengan wali nikah, pasal-pasal dalam Kompilasi  Hukum  Islam  menyatakan  wali  nikah  alam  perkawinan  merupakan  rukun  yang  harus  dipenuhi bagi  calon  mempelai  wanita  yang  bertindak  untuk  menikahkannya.  Pasal  20  Kompilasi  Hukum  Islam menyatakan:  a).  Yang  bertindak  sebagai  wali  nikah  ialah  seorang  laki-laki  yang  memenuhi  syarat  hukum Islam yakni muslim, akil dan baligh ; b). Wali nikah terdiri dari wali nasab wali hakim.
Empat  kelompok  wali  nasab 24 , pertama, kelompok  kerabat  laki-laki  garis  keturunan  keatas. Kedua, kelompok  kerabat  saudara  laki-laki  kandung,  seayah  dan  keturunan  laki-laki  mereka. Ketiga, kelompok kerabat  paman,  yakni  saudara  laki-  laki  kandung  ayah,  saudara  seayah  dan  keturunan  laki-laki  mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.
Perkawinan  atau  pernikahan  yang  dilakukan  tanpa  adanya  wali  nikah  dari  calon  mempelai  wanita harus  diketahui  terlebih  dahulu  alasan-alasannya,  apakah  alasannya syar’i 25 atau  tidak syar’i .  Wali  nikah yang menolak menikahkan calon mempelai wanita karena alasan syar’i , maka penolakan wali tersebut wajib ditaati  dan  kewaliannya  tidak  berpindah  kepada  pihak  lain  (wali  hakim).  Apabila  calon  mempelai  wanita memaksakan  diri  menikah  dalam  kondisi  tersebut,  maka  akad  nikahnya  menjadi  tidak  sah  atau  batil walaupun  dinikahkan  oleh  wali  hakim. 26 Hal  ini  dikarenakan,  hak  perwalian  calon  mempelai  wanita  tetap ada  dalam  diri  wali  nashabnya  dan  tidak  berpindah  kepada  wali  hakim.  Dengan  demikian,  apabila pernikahan tersebut tetap dilangsungkan, maka pernikahan tersebut dikatakan sama dengan tanpa wali yang hukumnya batil. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadits Rosullulloh SAW, “Tidak (sah) nikah kecuali dengan wali.” (HR. Ahmad).
24 Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam.
25 Alasan syar’i adalah alasan  yang dibenarkan oleh  hukum Islam, diantaranya calon  mempelai  wanita telah dilamar dan belum dibatalkan, calon mempelai laki-laki orang kafir maupun fasiq dan calon mempelai laki-laki  mempuayi cacat tubuh yang menghalangi tugasnya sebagai suami.
26 H.A.S Alhamdani, Risalah Nikah, hlm. 90-91.

## Eko  Rial  Nugroho  dan  Abdul  Wahid,  Perkawinan  Tradisi  Jujuran  dalam  Adat  Bugis  Perantau  di  Kutai  Kartangera:  Suatu
Kajian Perbandingan dengan Hukum Islam
Pada  prakteknya,  terdapat  pula  wali  nikah  yang  menolak  menikahkan  anak  gadisnya  karena  alasan yang tidak syar’i. 27 Wali yang menolak menikahkan calon mempelai wanita karena alasan yang tidak syar’i ,  maka  wali  tersebut  disebut  wali adhal.  Adhal bermakna  sebagai  “menghalangi  seseorang  untuk menikahkannya jika perempuan itu telah menuntut menikah. Allah SWT berfirman dalam QS. Al Baqarah ayat 212, yang artinya:
“Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat  kerelaan  diantara  mereka  dengan  cara  yang  ma’ruf.  Itulah  yang  dinasehatkan  kepada  orang- orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian diantara kamu. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui.”
Wali adhal merupakan penolakan wali untuk menikahkan anak perempuannya yang berakal dan sudah baligh dengan  laki-laki  yang  sepadan  dengan  perempuan  itu.  Jika  perempuan  tersebut  telah  meminta (kepada  walinya)  untuk  dinikahkan  dan  masing-masing  calon  mempelai  itu  saling  mencintai,  maka penolakan  tersebut  menurut syara ’  dilarang. 28 Pasal  23  ayat  (1)  Kompilasi  Hukum  Islam menyebutkan, sebab-sebab  terjadinya  wali  hakim  adalah  apabila  mempelai  wanita  tidak  mempunyai  wali nashab sama sekali atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya. Pengertian wali hakim di  dalam  Peraturan  Menteri  Agama  Nomor  30  tahun  2005  tentang  Wali  Hakim  (selanjutnya  disebut Permenag  No.  30/2005),  Pasal  1  angka  2  memandatkan  kepada  kepala  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan yang  ditunjuk  oleh  Menteri  Agama  untuk  bertindak  sebagai  wali  nikah  bagi  calon  mempelai  wanita  yang tidak mempunyai wali.
Penetapan wali hakim diatur dalam Permenag No. 30/2005, Pasal 2 ayat (1) dan (2) menyebutkan:
(1) Bagi  calon  mempelai  wanita  yang  akan  menikah  di  wilayah  Indonesia  atau  di  luar  negeri/wilayah ekstra-teritorial Indonesia ternyata tidak mempunyai wali nasab  yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat atau mafqud atau berhalangan atau adhal, maka nikahnya dapat dilangsungkan dengan wali hakim.
(2) Khusus  untuk  menyatakan adhal nya  wali  sebagaimana  tersebut  pada  ayat  (1)  pasal  ini  ditetapkan dengan  Keputusan  Pengadilan  Agama/Mahkamah  Syari’ah  yang  mewilayahi  tempat  tinggal  calon mempelai wanita.
Penggunaan  wali  hakim  dalam  praktek  di  masyarakat,  dilakukan  oleh  pejabat  yang  oleh  Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali. Ketentuan penggunaan wali hakim juga berdasarkan hadits sebagai berikut:
Dari ’Aisyah, Rosululllah SAW , bersabda yang artinya:
”Siapa pun diantara wanita yang menikah tanpa seijin walinya, maka nikahnya batal. Jika lelakinya telah menyenggamainya,  maka  ia  berhak  atas  maharnya,  karena  ia  telah  menghalalkan  kehormatannya.  Jika pihak wali enggan menikahkan, maka hakimlah yang bertindak menjadi wali bagi seseorang  yang tidak ada walinya”. (HR. Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, Tirmidzi).
Wanita yang akan menikah, tetapi tidak ada wali yang berhak menikahkannya maka untuk mengatasi kesulitan,  mempermudah  dan  memperingan  digunakan  wali  hakim.  Tujuannya  ialah  agar  kemaslahatan ummat  manusia  dapat  tercapai.  Kedudukan  wali  hakim  dalam  pelaksanaan  akad  nikah  sebagai  wali pengganti  dari  wali  calon  mempelai  wanita  atau  menggantikan  kedudukan  wali  nashabnya  yang  karena keadaan  tertentu  tidak  bisa  atau  tidak  mau  menjadi  wali  nikah  bagi  anak  gadisnya.  Kedudukan  dan wewenang wali hakim sama dengan wali nashab atau wali yang berhak atas wanita  yang berada di bawah
27 Contoh alasan yang tidak syar’i diantaranya berasal dari suku yang sama, keluarga miskin, bukan sarjana, bukan pejabat (pegawai), tidak rupawan.
28 Wahbah al Zuhail, al Fiqh al Islami wa Adillatuhu, jilid 9, terjemahan Abdul Hayyi al-Kattani, et.al., (Jakarta: Penerbit Gema Insani, 2007), hlm. 343, sebagaimana dikutip oleh M. Solihul Fitri dalam “Analisa Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Wali  Adhal di Pengadilan  Agama Semarang (Studi Penetapan Hakim Pengadilan  Agama Semarang Tahun 2013)”, diakses dari eprints.walisongo.ac.id/5523/1/102111020.pdf, 17 April 2018.

## Eko  Rial  Nugroho  dan  Abdul  Wahid,  Perkawinan  Tradisi  Jujuran  dalam  Adat  Bugis  Perantau  di  Kutai  Kartangera:  Suatu Kajian Perbandingan dengan Hukum Islam
perwaliannya.  Wali  hakim  ini  bertindak  menggantikan  wali  nashab  bagi  calon  mempelai  wanita  untuk menikahkan  dengan  calon  mempelai laki-laki  agar  memenuhi  persyaratan  yang  sah  menurut  hukum  Islam dan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara nasional.
Saksi nikah dalam Pasal 24 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan bahwa saksi nikah merupakan  rukun  nikah  dan  setiap  perkawinan  harus  disaksikan  oleh  dua  orang  saksi.  Syarat  saksi dituangkan dalam Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam: “Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah  seorang  laki-  laki  muslim,  adil,  akil,  balig,  tidak  terganggu  ingatan  dan  tidak  runa  rungu  atau  tuli.” Saksi  harus  menghadiri  akad  nikah  secara  langsung  dan  menandatangani  akta  nikah  secara  langsung  dan menandatangani akta nikah pada waktu dan tempat akad nikah dilangsungkan. 29
Pada pelaksanaan akad nikah, ijab kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas, beruntun dan tidak  berselang  waktu. 30 Wali  nikah  boleh  mewakilkan  hak  walinya  kepada  orang  lain. 31 Calon  mempelai laki-laki  dalam  keadaan  tertentu  dapat  mewakilkan  dirinya  kepada  orang  lain  dengan  syarat  adanya  surat kuasa  dan  pernyataan  bahwa  orang  yang  diberi  kuasa  adalah  mewakili  dirinya,  dan,  jika  wali  keberatan dengan perwakilan calon mempelai pria maka akad nikah tidak dapat dilangsungkan. 32
Kompilasi  Hukum  Islam juga mengatur tentang mahar sebagai syarat sah perkawinan. Pasal 30  KHI menyatakan:  ”Calon  mempelai  pria  wajib  membayar  mahar  kepada  calon  mempelai  wanita  yang  jumlah, bentuk  dan  jenisnya  disepakati  oleh  kedua  belah  pihak.”  Penentuan  mahar  berdasarkan  atas  asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam. Meskipun mahar itu wajib, namun dalam penentuannya  tetaplah  harus  mempertimbangkan  asas  kesederhanaan  dan  kemudahan.  Maksudnya,  bentuk dan harga mahar tidak boleh memberatkan calon suami dan tidak pula boleh mengesankan asal ada atau apa adanya, sehingga calon istri tidak merasa dilecehkan atau disepelekan.

## KESIMPULAN
Tradisi jujuran adalah  satu  kesatuan  dalam  prosesi  perkawinan  adat  masyarakat  Kelurahan  Kuala Samboja,  Kecamatan  Samboja,  Kabupaten  Kutai  Kartanegara.  Prinsip  pernikahan  dalam  tradisi jujuran adalah  pernikahan  tidak  akan  terjadi/terlaksana  atau  batal,  apabila jujuran tidak  dapat  dipenuhi  oleh calon mempelai laki-laki dan keluarganya. Sementara pernikahan dalam Islam (berdasarkan UU Perkawinan dan KHI), wajib memenuhi rukun dan syarat pernikahan karena rukun dan syarat pernikahan sangat menentukan sah  tidaknya  suatu  pernikahan.  Wali  nikah  merupakan  salah  satu  unsur  penting  dalam  suatu  akad  nikah, karena  pernikahan  tidak  sah  tanpa  adanya  wali.  Dengan  demikian,  dalam  hukum Islam  faktor  utama  yang mewajibkan sah tidaknya pernikahan adalah adanya wali. Hal tersebut, berbeda dengan tradisi jujuran yang lebih mengutamakan adanya besaran jujuran yang ditentukan oleh pihak calon mempelai perempuan.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku/Artikel/Laporan Alhamdani, HAS., Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam . Jakarta, Pustaka Amani, tanpa tahun. ____________________, Risalah Nikah, Jakarta: Penerbit Pustaka Amani, 1989. Anshori, Abdul Ghafur. Hukum Perkawinan Islam . Yogyakarta: UII Press, 2011. As-Subki,  Ali  Yusuf. Fiqih  Keluarga:  Pedoman  Berkembang  dalam  Islam .  Jakarta:  Penerbit  AMZAH, 2010.
Ainani, Ahmad. “Itsbat Nikah dalam Hukum Perkawinan di Indonesia”. Jurnal Darussalam, No. 2, Vol. 10,
2010.
Atabik,  Ahmad  dan  Khoridatul  Mudhiiah,  “Pernikahan  dan  Hikmahnya  Perspektif  Hukum  Islam”. Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam , Vol 5, No. 2, 2014.
Arpa, Ahmad Muthiee Bin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap ‘Doi Menre’ dalam Pernikahan Adat Bugis di Sarawak, Malaysia (Studi  Kasus di Desa  Sadong Jaya,  Asajaya, Sarawak”. Skripsi Fakultas Syari’ah Dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya , 2015
29 Pasal 26 Kompilasi Hukum Islam.
30 Pasal 27 Kompilasi Hukum Islam.
31 Pasal 28 Kompilasi Hukum Islam.
32 Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam.

## Eko  Rial  Nugroho  dan  Abdul  Wahid,  Perkawinan  Tradisi  Jujuran  dalam  Adat  Bugis  Perantau  di  Kutai  Kartangera:  Suatu Kajian Perbandingan dengan Hukum Islam
Asyraf,  Andi.  “Mahar  dan  Paenre’  dalam  Adat  Bugis  (Studi  Etnografis  Hukum  Islam  dalam  Perkawinan Adat  Bugis  di  Bulukumba  Sulawesi  Selatan”, Skripsi Fakultas  Syari’ah  dan  Hukum  UIN  Syarif Hidayatullah Jakarta , 2015.
Ashari,  Imam.  “Makna  Mahar  Adat  dan  Status  Sosial  Perempuan  dalam  Perkawinan  Adat  Bugis  di  Desa Penengahan  Kabupaten  Lampung  Selatan”. Skripsi Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Politik  Universitas Lampung Bandar Lampung , 2016.
Arifin,  Johan  “Analisis  Struktur  Wacana  dalam  Acara Baantaran  Jujuran di  Banjarmasin”. Jurnal  Vidya Karya, No. 7, jilid 27, 2015. Basyir, Ahmad Azhar. Hukum Perkawinan Islam . Yogyakarta: UII Press, 1999. Darajat, Zakiah. Ilmu Fiqh Jilid 2 . Yogyakarta: Dhana Bakti Wakaf, 1995.
Doi, A. Rahman I. Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan . Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996. Daly,  Peunoh. Hukum  Perkawinan  Islam  Suatu  Studi  Perbandingan  dalam  Kalangan  Ahlus-Sunnah  dan Negara-Negara Islam . Jakarta: Bulan Bintang, 1988.
Djubaidah,  Neng. Pencatatan  Perkawinan  dan  Perkawianan  Tidak  Dicatat  Menurut  Hukum  Tertulis  di Indonesia dan Hukum Islam . Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
Hikmah,  Nurul.  “Implementasi  Pemberian  Mahar  Pada  Masyarakat  Suku  Bugis  dalam  Perspektif  Hukum Islam  (Studi  Kasus  di  Kelurahan  Kalibiru  Kecamatan  Cilincing,  Jakarta  Utara)”. Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta , 2010. Ikbal, Moh., ”Tinjauan Hukum Islam Tentang Uang Panaik (Uang Belanja) dalam Perkawinan Adat Suku Bugis Makassar Kelurahan Untia Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar”. Skripsi Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2012. Muchtar, Kamal. Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan , Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
Musfiroh, Fina. “Pemberian Peminangan yang Dijadikan Mahar (Studi Kasus di Desa Sriwulan Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal)”. Skripsi Fakultas Syari’ah UIN Walisongo Semarang, 2015. Nuruddin, Aminur dan Azhari akmal Tarigan. Hukum Perdata Islam di Indonesia . Jakarta: Kencana, 2004. Prawiro,  Dimas.  “Implementasi  Penetapan  Uang  Hantaran  Nikah  dalam  Perspektif  Hukum  Islam  (Studi Pada  Masyarakat  Kelurahan  Pulau  Kijang  Kecamatan  Reteh  Kabupaten  Indragiri  Hilir)”. Skripsi Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau , 2013. Prodjodikoro, Wirjono. Hukum Perkawinan di Indonesia . Bandung: Sumur Bandung, 1984. Rasjidi, Lili. Hukum Perkawinan dan Perceraian di Indonesia dan Malaysia . Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991.
Ramulyo,  Mohamad  Idris. Hukum  Perkawinan  Islam  Suatu  Analisis  dari  Undang-Undang  No.  1  Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam . Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
Shomad,  Abd., Hukum  Islam:  Penormaan  Prinsip  Syari’ah  dalam  Hukum  Indonesia .  Jakarta:  Penerbit Kencana, 2010.
_______________, Hukum Islam . Jakarta: Penerbit Kencana Media Group, 2010.
Syarifuddin, Amir. Garis-garis Besar Fiqh , Jakarta: Penerbit Kencana, 2003.
_____________________. Hukum  Perkawinan  Islam  di  Indonesia:  Antara  Fiqh  Munakahat  dan  Undang- Undang Perkawinan . Jakarta: Penerbit Kencana, 2006.
Supromo, Gatot. Segi-segi Hukum Hubungan Luar Nikah , Jakarta: Djambatan, 1998.
Sarong, Hamid. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Praktek dan Prospeknya, Banda Aceh: GEI, 2015. Sabiq, Sayyid. Fiqh Sunnah VII. Bandung: PT Alma’arif, 1981.
Soimin,  Soedharyo. Hukum  Orang  dan  Keluarga  Persfektif  Hukum Perdata Barat/BW,  Hukum  Islam,  dan Hukum Adat . Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
Sudarsono. Hukum Keluarga Nasional . Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 1997. Setiady, Tolib. Intisari Hukum Adat Indonesia (dalam Kajian Kepustakaan). Bandung, Alfabeta, 2009. Sanjaya, Umar Haris dan Aunur Rahim Faqih. Hukum Perkawinan Islam , Yogyakarta: Gama Media, 2017. Susanto,  Gatot.  “Konsep  Pemberian  Palaku  (Mahar)  dalam  Adat  Perkawinan  di  Desa  Pangkalan  Dewa Kabupaten  Kotawaringin  Barat  Kalimantan  Tengah  (Perspektif  Hukum  Islam)”. Skripsi Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.
Eko  Rial  Nugroho  dan  Abdul  Wahid,  Perkawinan  Tradisi  Jujuran  dalam  Adat  Bugis  Perantau  di  Kutai  Kartangera:  Suatu Kajian Perbandingan dengan Hukum Islam
Setiyawati,  Laila  Ulfah.  “Pandangan  Hukum  Keluarga  Islam  Terhadap  Tradisi Jujuran  P ada  Masyarakat Penajam Paser Utara Kalimantan Timur”. Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.
Subli.  “Problematika  Penentuan Jujuran di  Desa  Muara  Sumpoi  Kecamatan  Murung  Kabupaten  Murung Raya”. Jurnal Studi Agama dan Masyarakat , No. 2, Vol. 11, 2015. Utomo, Laksanto. Hukum Adat , Jakarta: Rajawali Pers, 2016. Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an. Yaqut Al-Qur’an dan Terjemahnya Juz 1 s/d 30 . Bandung: Penerbit Sinar Baru Algesindo, 2006.

## Peraturan Perundang-undangan
Republik Indonesia. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Kompilasi Hukum Islam