## EFEKTIVITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DALAM RANGKA PENCEGAHAN KECURANGAN PENGELOLAAN DANA DESA
(Studi Kasus Pada 9 Desa di Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor Jawa Barat)
Eka Risti Oktaviana 1* , Octavia Lhaksmi Pramudyastuti 2
1,2 Universitas Tidar
E-mail: 1) Ekaristi205@gmail.com , 2) Octaviaovi@untidar.ac.id

## Abstract
Fraudulent acts committed within the scope of agencies, both private and state, need to be avoided. In the village office environment, various efforts have been made to minimize and re-examine the management of village funds, one of which is by implementing an internal control system. This study aimed to know the role of internal control in anticipating the tendency of financial fraud in 9 villages in Citeureup District, Bogor Regency, West Java, regarding Environmental Control, Risk Control, Control Activities, Information and Communication and Monitoring. The research method used is descriptive qualitative method. Source of data from this research is primary data.  Data collection techniques through interviews and questionnaires. The analysis technique used in this study includes various  stages  starting  with  distributing  questionnaires,  collecting,  categorizing  answers, conducting final assessments and classifying respondents' achievements. From research conducted, the findings revealed that the control environment reached 96.67%, risk control reached 100.00%, control  activities  achieved  85.56%,  information  and  communication  achieved  100.00%, performance monitoring achieved 100.00%, where all of these components are categorized as having a  very  important  role  in  internal  control  and  together  the  five  components  also  have  a  yield  of 94.61%, these categories play a very important role in internal control and suggesting that there are ethical and behavioral standards, there are internal examiners, there is a separation of duties and responsibilities and there is a safe place to keep money is to avoid misuse of village funds.
Keywords: Fraud, Internal Control System, Village Funds

## Abstrak
Tindakan kecurangan yang dilakukan di ruang lingkup instansi, baik swasta ataupun negeri, perlu dihindari.  Di  lingkungan  kantor  desa  juga  dilakukan  berbagai  upaya  untuk  meminimalisir  dan memeriksa  ulang  terkait  pengelolaan  dana  desa,  salah  satunya  dengan  diberlakukannya  sistem pengendalian internal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pengendalian intern dalam mengantisipasi  terjadinya  kecenderungan  penyelewengan  keuangan  di  9  desa  di  Kecamatan Citeureup  Kabupaten  Bogor  Jawa  Barat  tentang  Pengendalian  Lingkungan,  Pengendalian  Risiko, Kegiatan  Pengendalian,  Informasi  dan  komunikasi  dan  pemantauan.  Metode  penelitian  yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Sumber data dari penelitian ini adalah data primer. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan kuesioner. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian  ini  meliputi  berbagai  tahapan  yang  mulai  membagikan  kuesioner,  mengumpulkan, mengkategorikan jawaban, melakukan penilaian akhir dan mengklasifikasikan prestasi responden. Dari  penelitian  yang  dilakukan,  temuan  menunjukkan  bahwa  lingkungan  pengendalian  mencapai 96,67%, pengendalian risiko mencapai 100,00%, aktivitas pengendalian dengan pencapaian 85,56%,
informasi  dan  komunikasi  memiliki  capaian  sebesar  100,00%,  pemantauan  kinerja  memiliki 100,00%, yang mana semua komponen tersebut dikategorikan sangat berperan dalam pengendalian internal dan secara bersama-sama kelima komponen tersebut juga memiliki hasil 94,61%, kategori tersebut sangat berperan dalam pengendalian internal dan menyarankan agar ada standar etika dan perilaku,  ada  pemeriksa  internal,  ada  pemisahan  tugas  dan  tanggung  jawab  dan  ada  tempat  yang aman untuk menyimpan uang adalah untuk menghindari penyalahgunaan dana desa.
Kata Kunci: Dana Desa, Sistem Pengendalian Internal, Tindakan Kecurangan

## 1. PENDAHULUAN
Tindak kecurangan dalam ruang lingkup pemerintahan merupakan suatu hal yang wajib dihindari  oleh  para  aparatur  dan  pegawai  pemerintahan  (Wijayanti  &  Setyawan,  2023). Segala  tingkatan  struktur  dalam  institusi  pemerintahan  tidak  luput  dari  pemeriksaan keuangan guna meminimalisir angka kecurangan atau fraud , termasuk di lingkungan kantor desa.  Guna  memenuhi  kebutuhan  desa,  sejumlah  dana  desa  disalurkan  oleh  Kementrian Keuangan (Martini et al., 2019).
Pemerintah  desa  merupakan  pelaksana  terendah  dari  penyelenggaraan  Pemerintahan yang  terdiri  dari  tiga  komponen  penting  yang  saling  mendukung  meliputi  kepala  desa, perangkat  desa  dan  badan  permusyawaratan  desa.  Salah  satu  upaya  Pemerintah  untuk melakukan  pemerataan  di  seluruh  wilayah  Indonesia  diwujudkan  melalui  dana  desa  yang khusus  dialokasikan  dalam  APBN,  sebagaimana  tertuang  dalam  UU  Republik  Indonesia nomor 6 tahun 2014 pasal 48 tentang perangkat desa, yang telah menempatkan desa sebagai tumpuan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat (Basri et al., 2021). Sejatinya, dana  desa  adalah  dana  yang  bersumber  dari  APBN  dan  ditransfer  melalui  APBD Kabupaten/Kota  dan  digunakan  untuk  berbagai  pembangunan  dan  pemberdayaan masyarakat desa serta bertujuan untuk menuntaskan kemiskinan (Setianingsih, 2016). Maka dapat disimpulkan bahwa dana desa seharusnya untuk memenuhi kebutuhan, membangun ataupun  mengelola  fasilitas  yang  ada  di  desa  dengan  tujuan  menyejahterakan  masyarakat pedesaan.
Indonesia Corruption Watch menyebutkan, sektor anggaran Dana Desa menyumbang kasus  korupsi  terbesar  dibandingkan  sektor  lainnya,  yakni  96  kasus  korupsi.  Hal  tersebut menjadi sumber penyumbang kerugian terbesar negara yang terjadi pada tahun 2018. Selain itu, Indonesia Corruption Watch menyebutkan kepala desa adalah aktor yang paling sering melakukan kecurangan dalam Pemerintahan desa. Pada tahun 2015 hingga 2019, kecurangan yang dilakukan oleh kepala desa terus mengalami peningkatan. Sementara waktu, terdapat sebanyak  141  kepala  desa  yang  terlibat  tindak  pidana  kasus  korupsi  Dana  Desa. ICW mengidentifikasi,  terdapat  pihak  lain  di  luar  kepala  desa  yang  berpotensi  besar  terlibat melakukan penyelewengan tersebut, yakni aparat desa serta istri kepala desa  (Basri et al., 2021).
Pengelolaan dana desa haruslah bersih dari segala tindak kecurangan. Para aparatur desa juga  diharapkan  secara  rutin  dan  jujur  melaporkan  laporan  keuangan  desa  demi meminimalisir tindak kesalahan dan kecurangan yang tidak harapkan. Selebihnya, pelaporan keuangan juga harus memenuhi aturan yang berlaku. Oleh sebab itu, sistem pengendalian internal yang efektif dan memadai sangat dianjurkan untuk diberlakukan demi mendapatkan

## EFEKTIVITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL
DALAM RANGKA PENCEGAHAN KECURANGAN
PENGELOLAAN DANA DESA (Studi  Kasus  Pada  9  Desa  di  Kecamatan  Citeureup  Kabupaten Bogor Jawa Barat)
Eka Risti Oktaviana, Octavia Lhaksmi Pramudyastuti
laporan yang sesuai dan mencegah terjadinya kecurangan pengelolaan dana desa. Menurut Diana dan Setiawati (2011), seperti yang dikutip dari Amanda et al. (2015), pengendalian internal dapat dilihat sebagai sekumpulan rencana organisasional, metode pengukuran dalam pengamanan harrta kekayaaan, pemeriksaan keakuratan dan keandalan data akuntansi usha, peningkaran  efisiensi  operasional  dan  mendukung  dipatuhinya  kebijakan  manajerial  yang telah ditetapkan.
Dengan  kata  lain,  apabila  sistem  pengendalian  internal  cukup  efektif,  maka  angka potensi  tindakan  kecurangan  yang  ada  di  dalam  instansi  kantor  desa  dipercaya  dapat menurun  atau  bahkan  tidak  ditemukan.  Maka,  berdasarkan  apa  yang  telah  dipaparkan sebelumnya,  tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengevaluasi  efisiensi  dan  dampak sistem pengendalian intern terhadap kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Penelitian ini bertujuan  untuk  mengetahui  peran  pengendalian  intern  dalam  mencegah  kecenderungan kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor, ditinjau  dari  Lingkungan  Pengendalian,  Risiko  Pengendalian,  Kegiatan  Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, dan Pengawasan.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
Menurut  Anggara  &  Sulindawati  (2020),  sistem  pengendalian  internal  merupakan proses yang integral  pada tindakan yang dilakukan oleh pimpinan dan pegawai  atau staff dari  suatu  intansi  secara  rutin  yang  bertujuan  untuk  meyakinkan  pencapaian  tujuan organisasi  melalui  kegiatan  yang  efektif  dan  efisien,  keandalan  pelaporan  keuangan, pengamanan  aset  negara,  dan  ketaatan  terhadap  peraturan  perundang-undangan.  Seperti yang dikutip dari Wonar et al. (2018), adapun fungsi dari pengendalian internal adalah untuk memastikan dan mengendalikan para individu yang bekerja di bawah satu instansi agar dapat mengimplementasikan strategi yang dimaksud secara efektif dan efisien. Sehingga, indikasi kecurangan dipercaya dapat dicegah melalui penyusunan pengendalian internal yang baik.
Sedangkan,  pengertian  kecurangan  atau fraud dapat  diartikan  sebagai  sebuah penyimpangan  atau  tindakan  melanggar  hukum  yang  dilakukan  dengan  tujuan  tertentu seperti penipuan, pemberian gambaran yang keliru demi kepentingan pribadi atau kelompok secara tidak adil yang pada akhirnya akan merugikan pihak lain secara langsung maupun tidak langsung (Wonar et al., 2018).
Terdapat berbagai unsur dari sistem pengendalian internal yang dikutip dari Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008, seperti yang dikutip dari  Amrul &  Khotmi (2016), yang meliputi:
1) Lingkungan Pengendalian
2) Penilaian Resiko
3) Kegiatan Pengendalian
4) Informasi dan Komunikasi
5) Pemantauan
Aspek lingkungan pengendalian merupakan penggambaran atas sikap yang dicerminkan oleh suatu intansi yang juga mempengaruhi kesadaran dan tidakan individu terkait dengan pengendalian  Nainggolan  (2022).  Sementara  penilaian  resiko  dalam  konteks  ini  meliputi
identifikasi resiko dan analisi resiko (Amrul & Khotmi, 2016). Menurut Indra (2011) dalam Amrul & Khotmi (2016), kegiatan pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang dibuat untuk  memastikan  pelaksanaan  petunjuk  yang  dibuat  oleh  manajemen.  Selanjutnya  Indra (2011)  dalam  Amrul  &  Khotmi  (2016))  menambahkan  informasi  dan  komunikasi  yang berhubungan  dengan  sistem  akuntansi  adalah  bahwa  transaksi  dilaksanakan  dengan mencegah  terjadinya  salah  saji  potensial  terhadap  pernyataan  manajemen  dalam  laporan keuangan.  Bagian  terakhir  adalah  pemantauan,  yang  berkaitan  dengan  analisis  kualitas kinerja struktur pengendalian internal dari waktu ke waktu. (Indra (2011) dalam Amrul & Khotmi (2016).
Sementara itu, Amrul & Khotmi (2016), menemukan bahwa semua aspek pada sistem pengendalian  internal  mengindikasikan  peran  pada  pencegahan  kecurangan.  Aspek-aspek yang  dimaksud  antara  lain  ialah  lingkungan  pengendalian,  penetapan  resiko,  aktivitas pengendalian, sistem informasi dan pemantauan. Peran-peran yang ditunjukan oleh aspek- aspek tersebut dipercaya berkontribusi pada pencegahan kecurangan pengelolaan dana desa.

## 3. METODE PENELITIAN
Setiap  komunitas  di  Kecamatan  Citeureup  menjalani  studi  kasus  sebagai  bagian  dari metodologi  deskriptif  kualitatif  studi  ini.  Pengumpulan  data  primer  dilakukan  melalui wawancara langsung dengan narasumber dan penyebaran kuesioner kepada masing-masing bendahara desa dan kepala keuangan di kecamatan Citeureup. Desa Tajur, Desa Gunungsari, Desa  Hambalang,  Dasan  Karangasem  Timur,  Leuwinutug,  Puspasari,  Sanja,  Tangkil, Tarikolot, dan Karangasem Barat merupakan beberapa desa di Kecamatan Citeureup yang menjadi lokasi penelitian.
Dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode pengumpulan data yaitu:
1) Wawancara
Wawancara  adalah  jenis  strategi  pengumpulan  data  yang  melibatkan  pertanyaan  dan menjawab  pertanyaan  secara  langsung.  Menurut  Jogiyanto  (2010)  dalam  Amrul  & Khotmi (2016), “wawancara adalah komunikasi dua arah untuk mendapatkan data dari responden. Wawancara  ditujukan kepada masing-masing bendahara desa yang ada di kecamatan Gerung”.
2) Kuesioner/Angket. Kuesioner  merupakan  salah  satu  pendekatan  pengumpulan  data  berupa  penyebaran lembar pernyataan tentang peran pengendalian intern dalam mengantisipasi kecurangan akuntansi di wilayah Kecamatan Gerung.
Adapun langkah-langkah penelitian ini adalah sebagai berikut:
1) 9 desa menerima kuesioner yang ditujukan kepada bendahara desa/bagian keuangan.
2) Setelah responden menyelesaikan seluruh daftar pertanyaan, kuesioner dikumpulkan.
3) Urutkan tanggapan kuesioner ke dalam kategori.
4) Melakukan penskoran terhadap tanggapan dari responden. Skor “Ya” = 1 dan “Tidak” = 0 akan diberikan untuk setiap jawaban. Penilaian ini didasarkan pada peraturan Skala Guttman  yang  mengatakan  bahwa  Skala  Guttman  adalah  skala  kumulatif.  Skala Guttman hanya memiliki dua interval, Benar (B) dan Salah (S), dan dapat diproduksi dalam bentuk pilihan ganda atau sebagai daftar periksa.
5) Hitung jumlah jawaban dan pertanyaan “Ya”.

## EFEKTIVITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL
DALAM RANGKA PENCEGAHAN KECURANGAN
PENGELOLAAN DANA DESA (Studi  Kasus  Pada  9  Desa  di  Kecamatan  Citeureup  Kabupaten Bogor Jawa Barat)
Eka Risti Oktaviana, Octavia Lhaksmi Pramudyastuti
6) Periksa jumlah tanggapan yang diperoleh dengan menerapkan rumus:
= Total Jawaban “YA”    x100

## Total Jawaban Seluruh Responden
7) Mengkalkulasikan besarnya presentase jawaban “YA”.
Peneliti mengadopsi ketentuan kategori yang dikemukakan oleh Sugiyono (2018) untuk mengetahui  pengaruh  pengendalian  internal  dalam  mengantisipasi  kecenderungan kecurangan akuntansi di Kecamatan Gerung:
Tabel 1 Kriteria Penentuan Presentase Pengendalian Internal Dalam Mengantisipasi Kecenderungan Kecurangan Akuntansi
Presentase (100%) 0 - 19,9 Pengendalian Internal sangat sedikit berperan dalam mengantisipasi kecenderungan kecurangan akuntansi 20 - 39,9 Pengendalian Internal sedikit berperan dalam mengantisipasi kecenderungan kecurangan akuntansi 40 - 59,9 Pengendalian Internal cukup berperan dalam mengantisipasi kecenderungan kecurangan akuntansi 60 - 79,9 Pengendalian Internal berperan dalam mengantisipasi kecenderungan kecurangan akuntansi 80 - 100 Pengendalian Internal sangat berperan dalam mengantisipasi kecenderungan kecurangan akuntansi Sumber: Sugiyono (2018)

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Tingkat pengembalian keseluruhan kuesioner yang dikirimkan ke 9 desa di Kecamatan Citeureup sangat tinggi, dengan 100% kuesioner diterima. Hasil kuesioner yang diperoleh dapat diringkas sebagai berikut:

## Tabel 2 Hasil Analisis 5 Komponen Pengendalian Internal
No. Komponen Pengendalian Internal % Capaian Peranan Pengendalian Internal Kesimpulan 1. Lingkungan Pengndalian 96,67% Sangat Berperan 2. Risiko Pengendalian 100,00% Sangat Berperan 3. Aktivitas Pengendalian 85,56% Sangat Berperan 4. Informasi dan Komunikasi 100,00% Sangat Berperan 5. Pemantauan 100,00% Sangat Berperan 6. Peran 5 Komponen Secara Bersama-sama 94,61% Sangat Berperan Sumber: data diolah 2022

## 4.1. Lingkungan Pengendalian
Berdasarkan tabel 2, lingkungan pengendalian berperan dalam lingkup perangkat desa di  Kecamatan  Citeureup  dalam  situasi  tingkat  tinggi  yang  sangat  terlibat,  menunjukkan adanya standar etika dan kode etik yang sangat tinggi. Kita tahu bahwa standar etika dan kode  etik  sangat  penting  karena  akan  mempengaruhi  bagaimana  pejabat  bersikap  dalam bekerja, seperti bersikap jujur. Jika melanggar etika/berperilaku tidak jujur, setiap desa harus memberikan  sanksi  atau  mengambil  tindakan  keras  terhadap  perangkat  desa  yang  tidak bertindak jujur.

## 4.2. Lingkungan Risiko Pengendalian
Fakta  bahwa  risiko  pengendalian  memiliki  pencapaian  hingga  100%  menunjukkan pentingnya  lingkungan  pengendalian.  Lingkungan  pengendalian  yang  baik  tercipta  ketika rotasi pekerjaan diselesaikan sesuai jadwal sesuai dengan rutinitas yang telah ditetapkan dan setiap  transaksi  dicatat  oleh  bagian  keuangan.  Teknik  yang  secara  jelas  membatasi penggunaan  kertas  pengelolaan  keuangan  juga  penting  karena  prosedur  yang  tidak  jelas dapat  menyebabkan  sirkulasi  kerja  yang  tidak  efisien  dan  efektif  di  seluruh  desa  di Kecamatan Gerung, yang akan menghambat pencapaian tujuan yang dimaksud.

## 4.3. Aktivitas Pengendalian
Kegiatan  kontrol  memiliki  tingkat  pencapaian  85,56%,  yang  menunjukkan  bahwa mereka memainkan peran penting. Namun, terdapat indikator yang bertentangan dengan hal tersebut, seperti beberapa tugas yang dilakukan oleh orang yang sama, kurangnya pemisahan tanggung jawab antara pihak yang mencatat aset dan pihak yang benar-benar mengelola aset fisik,  dan  kurangnya  penyimpanan  uang  tunai,  yang  sangat  penting  dan,  jika  digunakan secara  tidak  benar,  dapat  berakibat  fatal.  Juga,  tidak  ada  sistem  penyimpanan  dengan proteksi kata sandi, kamera, monitor televisi, atau alat pemadam api yang sesuai.

## 4.4. Sistem Komunikasi dan Komunikasi Akuntansi
Sistem  Komunikasi  dan  Komunikasi  Akuntansi  memiliki  peringkat  pencapaian 100,00%, menunjukkan bahwa peranannya cukup signifikan. Dibandingkan dengan faktor lain, tingkat skor 100,00% termasuk tingkatan yang tinggi. Hal ini disebabkan pencatatan faktual sistem yang akurat, pencatatan kejadian/transaksi yang akurat, posting yang akurat, dan  peringkasan  yang  akurat.  Anggota  staf  secara  berkala  memeriksa,  mengevaluasi,  dan mencocokkan data tanda-tanda yang tidak mendukung.

## 4.5. Pemantauan
Pemantauan  memiliki  tingkat  keberhasilan  100,00%,  menunjukkan  tingkatan  yang sangat signifikan. Tingkat pencapaian yang dicapai oleh pemantauan serupa dengan tingkat risiko  pengendalian.  Pemantauan  sangat  penting  karena  didukung  oleh  tinjauan  internal terhadap kebijakan dan prosedur yang ditetapkan saat bekerja, dan terdapat catatan dan bukti pemeriksaan yang sesuai.

## EFEKTIVITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL
DALAM RANGKA PENCEGAHAN KECURANGAN
PENGELOLAAN DANA DESA (Studi  Kasus  Pada  9  Desa  di  Kecamatan  Citeureup  Kabupaten Bogor Jawa Barat)
Eka Risti Oktaviana, Octavia Lhaksmi Pramudyastuti

## 5. KESIMPULAN
Kesimpulan  dapat  ditarik  dari  masalah  yang  diamati  berdasarkan  uraian  pada pembahasan sebelumnya, yaitu:
1) Untuk  mendeteksi  kecenderungan  kecurangan  dalam  pengelolaan  keuangan  desa, lingkungan pengendalian sangat penting di 9 desa di Kecamatan Citeurep.
2) Penetapan  risiko  pengendalian  sangat  penting  dalam  mengantisipasi  kecenderungan kecurangan pengelolaan keuangan desa di 9 komunitas di Kecamatan Citeureup.
3) Di  9  desa  di  Kecamatan  Citeureup,  operasi  penertiban  berperan  penting  dalam mengantisipasi kecenderungan kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa.
4) Di  9  desa  di  Kecamatan  Citeureup,  teknologi  informasi  dan  komunikasi  berperan penting  dalam  mengantisipasi  kecenderungan  kecurangan  dalam  penyelenggaraan keuangan desa.
5) Di 9 desa di Kecamatan Citeureup, pemantauan sangat penting untuk mengidentifikasi kecenderungan kecurangan pengelolaan keuangan daerah.
6) Di  9  desa  di  Kecamatan  Citeureup,  pemantauan,  sistem  informasi  akuntansi  dan komunikasi,  lingkungan  pengendalian,  penilaian  risiko  pengendalian,  kegiatan pengendalian, dan pemantauan semuanya memainkan peran penting dalam menemukan kecenderungan kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa.
Adapun saran dalam penelitian ini adalah :
1) Mengenai perekrutan, pelatihan, pengembangan karir, dan kompensasi karyawan, harus ada kebijakan prosedural yang jelas.
2) Adanya  pemisahan  tugas  yang  jelas  sehingga  penugasan  lebih  terkoordinasi  serta meminimalkan adanya kecurangan antara aparat desa.
3) Adanya larangan dan aturan yang tidak memperbolehkan sembarangan orang atau staf yang dapat keluar masuk ruang kerja dimana terdapat catatan dan barang berharga atau penyediaan  ruang  penyimpanan  uang  tunai  dan  aset  yang  terkunci  untuk  mencegah penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak.
4) Disediakannya  cctv  atau  monitor  keamanan  disekitar  tempat  penyimanan  yang dianggap  penting  agar  terpantau  dan  terhindar  dari  penyalahgunaan  dari  pihak-pihak yang tidak berkepentingan

## DAFTAR PUSTAKA
Amanda,  C.,  Sondakh,  J.  J.,  &  Tangkuman,  S.  J.  (2015).  Analisis  efektivitas  sistem pengendalian internal atas persediaan barang dagang pada Grand Hardware Manado. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi , 3 (3). Amrul,  R.,  &  Khotmi,  H.  (2016).  Peranan  Pengendalian  Internal  Dalam  Mengantisipasi Kecenderungan Kecurangan Pengelolaan Keuangan Desa. Valid: Jurnal Ilmiah , 13 (4), 384–389.
Anggara, M. R., & Sulindawati, N. L. G. E. (2020). Pengaruh Komitmen Organisasi, Sistem Pengendalian  Internal,  Moralitas  Individu,  Dan  Itegritas  Terhadap  Kecenderungan Kecurangan (Fraud) Pada Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Empiris Pada Desa Se- Kabupaten Buleleng). JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha , 11 (3),

## 573–584.
Basri,  Y.  M.,  Fadilla,  O.,  &  Azhar,  A.  (2021).  Determinants  of  Fraud  in  the  Village Government:  The  Pentagon’s  Fraud  Perspective. Journal  of  Accounting  Research, Organization and Economics , 4 (2), 173–187.
Martini,  R.,  Lianto,  N.,  Hartati,  S.,  Zulkifli,  Z.,  &  Widyastuti,  E.  (2019).  Sistem pengendalian intern pemerintah atas akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa di Kecamatan Sembawa. Jurnal Akademi Akuntansi , 2 (1).
Nainggolan,  E.  (2022). Pengendalian  Internal,  Ketaatan  Aturan  Akuntansi  Dan  Perilaku Tidak Etis Atas Kecenderungan Kecurangan Akuntansi .
Setianingsih,  I.  (2016).  Kontribusi  dana  desa  dalam  menurunkan  angka  kemiskinan  di Kabupaten Melawi. Jurnal Ekonomi Daerah (JEDA) , 5 (3). Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (p. 336).
Wijayanti, R. P., & Setyawan, S. (2023). Literature Review: Analisis Pengendalian Internal Dan Upaya Pencegahan Kecurangan Akuntansi Sektor Publik. TRANSEKONOMIKA: AKUNTANSI, BISNIS DAN KEUANGAN , 3 (1), 1–11.
Wonar,  K.,  Falah,  S.,  &  Pangayow,  B.  J.  C.  (2018).  Pengaruh  kompetensi  aparatur  desa, ketaatan  pelaporan  keuangan  dan  sistem  pengendalian  intern  terhadap  pencegahan fraud dengan moral sensitivity sebagai variabel moderasi. Jurnal Akuntansi, Audit, Dan Aset , 1 (2), 63–89.

## Copyrights
Copyright for this article is retained by the author(s), with first publication rights granted to the journal.
This  is  an  open-access  article  distributed  under  the  terms  and  conditions  of  the  Creative Commons Attribution license (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).