PERBANDINGAN PERTANGGUNGAN JAWAB DALAM TINDAK PIDANA INDONESIA DAN JERMAN
Nenden Herawaty 1

## Abstrak
KUHP  Jerman  apabila  UU  mengancam  pidana  yang  lebih  berat  untuk  suatu akibat tertentu  dari  suatu  perbuatan,  si  pelaku  akan  dipertanggungjawabkan  pada  pidana  yang diperberat  itu  hanya  apabila  ia  menyebabkan  terjadinya  akibat  itu  sekurang-kurangnya karena  kealpaan. KUHP  Indonesia  Pasal  44  (I)  Barangsiapa  melakukan  perbuatan  yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau tertanggung karena cacat, tidak dipidana.

## A. PENDAHULUAN
Perkembangan  hukum  saat  ini  mengalami  peningkatan  baik  dari  pemahaman maupun dari perilakuhukum yang dilakukan oleh warga negara Hukum menjadi masalah yang sangat krusial ketika sampai pada titik penyelesaian satu kasus salah satunya dalam hal penerapannya.
Hukum  Pidana,  berbeda  dengan  bagian  hukum  yang  lain,  yaitu  terjadinya penambahan penderitaan dengan sengaja dalam bentuk Pidana, dengan tujuan lain, yakni menentukan  sanksi  terhadap  pelanggaran  peraturan  larangan,  guna  menjaga  ketertiban, ketenangan  dan  kedamaian  dalam  masyarakat  Hukum  Pidana  itu,  adalah  sebagai  sarana upaya  lain  sehingga  mempunyai  fungsi  yang  subsidair  Sanksi  Pidana  termasuk  juga tindakan,  karena  suatu  penderitaan  yang  dirasakan  tanpa  henti  untuk  mencari  dasar, hakekat  dan  tujuan  Pidana  dan  pemidanaan,  guna  memberikan  pembenaran  dari  Pidana itu Sebagai telaahaan dari Hukum penetensier (strafrechttelijk scatctierecht). Pidana atau hukuman, merupakan hal yang terpenting dalam hukum Pidana, sehingga hakekat Hukum Pidana  adalah  hukum  sanksi.  Hukum  Pidana  mengecam  pelanggaran  dengan  sanksi istimewa,  itulah  tugas  hukum  Pidana.  Berupa  Pidana  Mati.  Pidana  Badan,  perampasan kemerdekaan  dan  pernyataan  tidak  hormat.  Sanksi  pidana  bersumber  dari  ide  dasar,
1 Nenden Herawaty S,Mahas.swa PPs UNSRAT Program Doktor IHK 2011, Makalah Hukum Pidana Lanjutan NIM 1123308015
mengapa diadakan pemidanaan. Sedangkan sanksi tindakan bertolak dari ide dasar untuk apa  diadakan  pemidanaan  itu  Sanksi  pidana  bersifat  reaktif  terhadap  perbuatan  tersebut Fokus  sanksi  Pidana  tertuju  pada  perbuatan  pengenaan  penderitaan,  sehingga  terarah pada upaya memberi pertolongan agar pelaku berubah Sanksi Pidana lebih menekankan unsur  pembalasan.  Sedangkan  sanksi  tindajan  bersumber  dari  ide  dasar  perlindungan masyarakat, pembinaan dan perawatan bagi terpidana. 2

## B. RUMUSAN MASALAH
Dari uraian diatas maka penulis menemukan berbagai permasalahan dalam penerapan pemidanaan di Indonesia dan penulis membandingkan dengan negara Jerman Penulis membatasi pada persoalnn Perbandingan Pertanggungan jawab Dalam Tindak Pidana Indonesia Dan Jerman
C. KUHP Jerman
Akibat-akibat yang timbul tidak dengan sengaja biasanya dirumuskan dalam delik- delik  yang  dikualifikasikan  atau  yang  diperberat  oleh  akibatnya (erfolgsqualifizierte delikle atau crime  aggravated  by  the  result) Delik-delik  ini  dalam  KUHP  Indonesia misalnya dirumuskan dalam Pasal-pasal 187 ke-2 dan ke-3; Pasal 333 ayat (3) dan Pasal 354 ayat (2).
Secara  doktriner.  pertanggungjawaban  terhadap  akbat-akibat  (yang  timbul)  tidak dengan sengaja itu didasarkan pada ajaran Erfolgshaftung Menurut ajaran ini, seseorang dapat  dipertanggungjawabkan  terhadap  akibat  yang  timbul  tanpa  diperlukan  adanya hubungan  sikap  batin  jahat (dolus/culpa)  si  pembuat  terhadap  akibat  itu,  asal  secara objektif  akibat  itu  benar-benar  telah  terjadi  sebagai  akibat  dari  perbuatannya  Ajaran  ini dapat disebut sebagai ajaranErfolgshaftung yang murni. Menurut Prof Paul Kichyun Ryu (Guru  Besar  Hukum  Pidana  Universitas  Nasional  Seoul, (Korea),  ajaran erfolgshaftung ini diilhami dari doktrin Versari in re illicta dalam hukum kanonik (sama dengan ajaran dolus  indirectus,  pen) yang  merupakan  perkecualian  dari  asas mens  rea (asas culpabilitas).
2 Syaiful Bakhri, Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia, Total Media, 2009, hal.2
KUHP kita  yang berlaku saat ini tidak mengatur  atau menegaskan dianutnya  ajaran Erfolgshafhtung (yang  murni)  itu  Konsep  KUHP  Baru  pun  belum  mengambil  sikap mengenai hal ini, di beberapa KUHP negara lain ada pasal khusus yang mengatur masalah ini. namun dengan beberapa penghalusan atau modifikasi tertentu yang diorientasikan atau di-konsistensi-kan dengan asas culpabilitas Jadi tidak menganutErfolgshaftungyang murni.
Beberapa  contoh  dianutnya  ajaranErfolgshaftung yang  tidak  murni  (atau  mengaami modifikasi) ini terlihat misalnya dalam perumusan berbagai KUHP asing berikut ini
a. KUHP Korea (Pasal 15 ayat (2)):
"where  a  more  severe  punishment  is  imposed  upon  a  crime  because  of certain results,  such  higher  punishment  shall  not  he  applied  if  these  results  were  not foreseeable"
(Apabila pidana yang lebih berat diancamkan terhadap akibat-akibat tertentu dari suatu kejahatan, pidana yang lebih berat itu tidak diterapkan apabila akibat-akibat itu tidak dapat dibayangkan atau diduga sebelumnya).
b. KUHP Polandia Pasal 8 :
"The perpetrator  of  an  intentional  offense  shall  he  subject  to  a  more  severe liability which  the  law makes  dependent  on  a  specifies  consequence  of  an  act  at least if he should and should have foreseen that consequence n
(Pelaku  tindakan  Pidana  dengan  sengaja  akan  dikenakan  pertanggungjawaban yang  lebih  berat  yang  oleh  UU  dikaitkan  pada  suatu  akibat  tertentu,  apabila sekurang-kurangnya ia seharusnya dapat dan telah dapat membayangkan/menduga sebelumnya akibat itu)

## c. KUHP Norwegia (Pasal 43)
Where the law provides that an unintentional consequence of a punishable act entails increased punishment, the more severe punishment applies only where the offender could have foreseen the possibility of such a consequence, or where, in spite  of  his  ability  to  do  so,  he  has  failed  to  prevent  such  a  consequence  after having been nnide aware of the danger"
(Dalam  hai  UU  menetapkan  bahwa  suatu  akibat  yang  tidak  disengaja  dari  suatu perbuatan yang dapat dipidana dituntut pidana yang diperberat, pidana yang lebih berat  itu  hanya  dikenakan  apabila  si  pelaku  dapat  menduga  kemungkinan terjadniya akibat itu, atau walaupun ia mampu berbuat demikian, namun ia gagal mencegahnya akibat itu setelah ia menyadari adanya bahaya itu).
d. KUHP Jerman u lf the law threatens a higher penalty for a sppecified consequence of a deed, the perpetrator shall he subjected to this aggravated punishment only if he has caused the consequence at least negligently
(Apabila UU mengancam pidana yang lebih berat untuk suatu akibat tertentu dari suatu  perbuatan,  si  pelaku  akan  dipertanggungjawabkan  pada  pidana  yang diperberat  itu  hanya  apabila  ia  menyebabkan  terjadinya  akibat  itu  sekuran«- kurangnya karena kealpaan)
e. KUHP Greenland
Setelah pada ayat (l)nya dirumuskan bahwa "KUHP ini hanya dikenakan terhadap perbuatan-perbuatan  yang  dilakukan  degan  kealpaan  apabila  ditetapkan  secara khusus" (jadi pada prinsipnya hanya dikenakan pada kesengajaan), kemudian pada ayat  (2)-nya  ditegaskan "An  offender  shall  he  held  liable  for  the  unintended consequences of his offense only on proof his negligence(Jadi pertanggungjawaban terhadap akibat yang tidak dikehendaki atau tidak disengaja itu hanya dapat dilakukan apabila dapatdibuktikan adanya kealpaan).
d. KUHP Yugoslavia
(1)  If  a  graver  consequences  has  resulted  from  a  criminal  offence  for  which  a severer punishment was provided by law, the severer punishment shall he imposed in case that consequences may be attributed to the offender's negligence"
(Apabila  akibat-akibat  yang  lebih  berat  ditimbulkan  dari  suatu  tindak  pidana, untuk mana pidana yang lebih berat ditetapkan oleh UU, maka pidana yang lebih berat itu atau dikenakan dalam hak akibat itu dapat dihubungkan dengan kealpaan si pelanggar)
(2)  If  due  to  particular  circumstances  a  severer  punishment  was  provided  for  a given criminal offence it shall be imposed only in case the offender was aware of those circumstances or should and could haw been aware of the
(Apabila  disebabkan  keadaan-keadaan  khusus  suatu  pidana  yang  lebih  berat ditetapkan  untuk  suatu  tindak  pidana  tertentu,  maka  pidana  yang  lebih  berat  itu hanya  dikenakan  dalam  hal  si  pelanggar  menyadari  keadaan-keadaan  itu  atau seharusnya/sepatutnya dapat menyadari keadaan-keadaan itu).
Dari  berbagai  contoh  perumusan  di  atas  dapat  disimpulkan,  bahwa  untuk  dapat dipertanggungjawabkannya seseorang terhadap akibat yang sebenarnya tidak dikehendaki/disengaja tetap diperlukan unsur kesalahan (dolus atau culpa) walaupun dalam bentuknya  yang  paing  ringan,  yaitu dolus  eventualis atau hewuste  schuld(kealpaan  yang disadari). 3
3 Barda Nawawi Arief, Perbandingan Hukum Pidana, Rajawali Pres, 2010, hal. 106-108
KUHP  1975  (Jerman)  memperkenalkan  tndakan  tambahan,  yaitu  teguran  dan penundaan  yang tersebut pada Pasal 59 Al ini dikenakan jika  ada harapan terdakwa akan berhenti  melakukan  perbuatan  buruk  dan  ketertiban  masyarakat  tidak  menuntut  terdakwa dijatuhi pidana Akan tetapi, tindakan ini jarang diterapkan.
Pasal 153 mengatur tentang pemberhentian penuntutan yang dilakukan oelh penuntut umum Hal ini dilakukan jika pengadilan dan terdakwa setuju dengan pengenaan tertentu, yaitu  pemulihan  kerusakan,  distribusi  uang  kepada  badan  pemerintah,  atau  pelayanan publik(public service). Meskipun tidak sama, dapat dibandingkan dengan sehikking (denda damai)  dalam  delik  ekonomi  di  Indonesia  dan  Belanda  Karena  itu  Jerman  dianut  asas legalitas,  sehikking  ini  harus  disetujui  oleh  hakim  Demikian  keterangan  Jaksa  Senior  di Bonn  sewaktu  penulis  berada  di  Kementerian  Kehakiman  Jerman  (Bonn  12  Februari 1991).
Pidana pokok dalam KUHP Jerman hanya dua yan penting, yatu Pidana Penjara yang maksimum 15 tahun atau seumur hidup, dan Pidana Denda sebagai alternatif terpenting Di samping itu, dikenal pidana yang ditunda (suspendedsentences) 4
Dalam hal  penuntutan  dinegara-negara  yang  menganut  asas  legalitas  antaralain Jerman  Jaksa  Jerman  pada  prinsipnya  tidak  boleh  menyampaikan  perkara  tetapi  harus diteruskan  ke  pengadilan  Sistem  penuntutan  Jerman  diatur  di  dalam Strafprozessordnung (UU Hukum Acara Pidana), terutama Pasal 52.l53.l53e, 154-154c)
Asas  legalitas  ditegaskan  di  dalam  Pasal  152  ayat  (2)  Setelah Strafprozessordnung mbah dan diperbaharui pada tahun 1975, ketentuan di dalam pasi ini tidak berubah,  yang berbunyi sebagai berikut
Sie isi,  soweit nicht gesetzlich  ein  anderes  bestmmt  ist,  verpflichtet,  wegen  aller wrvolgbaren  strafiaten  einsuchreiten  sofern  zureichende  tatsachliche  anhalspunkte vorliegen.
Setelah  menerapkan  asas  legalitas  dengan  ketat,  mulai  ada  pengecualian- pengecualian  Misalnya  Jaksa  Jerman  dapat  menyampaikan  perkara  termasuk  pencurian dengan  jalan  membongkar  kejahatan  kelas  atas (while  collar), serangan  seksual  kepada anak  di  bawah  umur  tanpa  kekerasan,  jika  Jaksa  pikir  tingkat  kesalahan  rendah  dan kepentingan umum tidak memerlukan penuntutan Karena Jerman menganut asas legalitas, maka  penyampingan  perkara  tersebut  memerlukan  persetujuan  hakim,  yang  pada umumnya diberikan.
Jaksa  Jerman  dapat  juga  menyampingkan  perkara  pelanggaran  peraturan (ordmingswidrigkeiten), yang  dapat  dibandingkan  dengan  delik  pelanggaran  di  Indonesia Di Jerman ini disebut juga non-penal code ofFences (delik-delik di luar KUHP). 5
4 Andi Hamzah, Perbandingan Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta 2008, hal.32-33
5 Andi Hamza. Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta 2010, hal.42-43
Dalam  Hukum  Pidana,  penentuan  perbuatan-perbuatan  apa  yang  perlu  diancam dengan  Hukum  Pidana  dan  jenis-jenis  pidana  serta  cara  penerapannya,  maka  Pidana  atau sanksi  sangat  penting  Sekarang  muncullah  apa  yang  disebut  dengan  Hukum  Pidana fungsional,  yakni  Hukum  Pidana  bukan  saja  berfungsi  untuk  memberikan  nestapa  pada pelaku  kejahatan,  tetapi  juga  mengatur  masyarakat  agar  hidup  lebih  damai  dan  tentram Penerapan  Hukum  Pidana  tidak  selalu  berakhir  dengan  penjatuhan  pidana,  tetapi  dikenal juga  asas oportunitas yang  disebut pardon,  disamping  dikenal  juga  jenis  sanksi  yang disebut tindakan , yang dalam hukum pidana ekonomi sangat luas, ada tindakan tata tertib yang dikenakan oleh hakim, juga ada sistem penundaan pidana dan pidana bersyarat. 6

## KUHP Indonesia
Pertanggungjawaban  pidana  dalam  istilah  asing  tersebutteorekenbaardheid atau criminal  responsibility yang  menjurus  kepada  pemidanaan  pelaku dengan  maksud  untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.
Untuk  dapat  dipidananya  si  pelaku,  diisyaratkan  bahwa  tindak  pidana  yang dilakukannya  itu  memenuhi  unsur-unsur  yang  telah  ditentukan  dalam  Undang-undang Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan  atas  tindakan-tindakan  tersebut,  apabila  tindakan  tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenaran atau peniadaan sifat  melawan hukum pidana  yang  dilakukannya  Dan  dilihat  dari  sudut  kemampuan  bertanggungjawab  maka hanya  seseorang  yang  mampu  bertanggung  jawab  yang  dapat  dipertanggungjawabkan pidananya  Tindak  pidana  jika  tidak  ada  kesalahan  adalah  merupakan  asas pertanggungjawaban  pidana,  oleh  sebab  itu  dalam  hak  dipidananya  seseorang  yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam  melakukan  perbuatan  ini  dia  mempunyai  kesalahan  sesuai  dengan  asas  hukum pidana dalam Pasal 44 KUHPidana
Berdasarkan  hal  tersebut  maka  pertanggungjawaban  pidana  atau  kesalahan  menurut Hukum Pidana, terdiri atas tiga syarat yaitu :
1)  Kemampuan  bertanggungjawab  atau  dapat  dipertanggungjawabkan  dari  si pembuat
2)  Adanya  perbuata  melawan  hukum  yaitu  suatu  sikap  psikis  si  pelaku  yang berhubungn dengan kelakuannya yaitu suatu sikap psikis si pelaku yang berhubungan dengan kelakuannya yaitu : disengaja dan sikap kurang hati-hati atau lalai
3) Tidak ada alasan pembenar atau alasan yang menghilangkan pertanggungjawaban pidana bagi si pembuat/pelaku
6 AZ.Abidin dan A. Hamzah, Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik, Sumber Umu Jaya, 2001
Dalam KUHPidana kemampuan bertanggungjawab ini terdapat dalam Pasal 44 ayat (1)  yang  berbunyi  :  "Barangsiapa  melakukan  perbuatan  yang  tidak  dapat dipertanggungjawabkan  kepadanya  karena  jiwanya  cacat  dalam  pertumbuhan  atau tertanggung karena cacat, tidak dipidana
Secara  sederhana  dapat  dikemukkan  bahwa  hukum  Pidana  merupakan  hukum  yang mengatur  tentang  perbuatan-perbuatan  yang  diarang  oleh  undang-undang  beserta  sanksi pidana  yang  dapat  dijatuhkannya  kepada  pelaku  Hal  demikian  menempatkan  hukum Pidana  dalam  penegrtian  hukum  Pidana  Materiil  Daam  pengertian  yang  lengkap dinyatakan  oleh  Prof.Satochid  Kartanegara  bahwa  Hukum  Pidana  materiil  berisikan peraturan-peraturan tentang berikut ini :
1. Perbuatan yang dapat diancam dengan hukuman (strafbare feiten) misalnya
2.  Siapa-siapa  yang  dapat  dihukum  atau  dengan  perkataan  lain  mengatur pertanggungan jawab terhadap Hukum Pidana
3.  Hukuman  apa  yang  dapat  dijatuhkan  terhadap  orang  yang  melakukan  perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang atau juga disebut hukum penetentiair.
Seorang  ahli  hukum  lain  memberikan  pengertian  luas  terhdap  Hukum  Pidana,  misalnya Prof Moeljatno adalah sebagai berikut
a  Menentukan  perbuatan-perbuatan  mana  yang  tidak  boleh  dilakukan  yang  dilarang dengan  disertai  ancaman  atau  sanksi  yang  berupa  pidana  tertentu  bagi  barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.
b  Menentukan  kapan  dan  dalam  hal  apa  kepada  mereka  yang  telah  melanggar larangan-laranganitu dapat dikenakan atau dijatuhkan pidana sebagaimana yang telah diancamkan
c.  Menentukan  dengan  cara  bagaimana  pengenaan  Pidana  itu  dapat  dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. 7

## D. KESIMPULAN
1. KUHP Jerman Apabila UU mengancam pidana yang lebih berat untuk suatu akibat tertentu  dari  suatu  perbuatan,  si  pelaku  akan  dipertanggungjawabkan  pada  pidana yang  diperberat  itu  hanya  apabila  ia  menyebabkan  terjadinya  akibat  itu  sekurang- kurangnya karena kealpaan
2. KUHP Indonesia Pasal 44 (I) Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan  kepadanya  karena  jiwanya  cacat  dalam  pertumbuhan  atau tertanggung karena cacat, tidak dipidana
7 Bambang Waluyo, Pidia dan Pemindanaan,Sinar Grafika 2008, hal.6-7

## DAFTAR PUSTAKA
Andi Hamzah, Perbandingan Hukum Pidana, Jakarta, Sinar Grafika, 2008 Andi Hamza, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika,2010 AZ.Abidin dan A, Hamzah, Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik, Sumber Ilmu Jaya, 2001
Bambang Waluyo, Pidana dini Pemtndanaan. Jakarta. Sinar Grafika.2008 Barda Nawawi Arief, Perbandingan Hukum Pidana. Jakarta, Rajawali Pres,2010
Syaiful Bakhri, Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia, Yogyakarta .Total Media, 2009