## JURNAL RISET AKUNTANSI TERPADU
Vol.13 No.1, 2020 Hal. 1-23
Optimalisasi Pelaporan Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta II dengan Pendekatan
Soft System

## Ria Dewi Ambarwati
Jurusan Akuntansi, Politeknik Keuangan Negara STAN riadewi@pknstan.ac.id
Diterima 9 April 2020, diterbitkan 30 April 2020

## Abstract
This research discusses the optimization of cash balance report in Disbursing Treasurer by KPPN Jakarta II. This study is a qualitative research with soft system methodology approach. The objective of this study is to identify the problems faced by KPPN Jakarta II in reporting cash  balance  in  Disbursing  Treasurer  and  to  formulate  recommendations  to  solve  the problems. This research shows some problems such as noncompliance, lack of coordination, ineffective sanctions, and emergence of idle cash. Several recommendations resulted from this research are to conduct assessment for work unit performance, to enhance employee’s competence,  to  establish  internal  reconciliation  team  and  monitoring  system  of  cash balance in Disbursing Treasurer.
Keywords :  Cash; reporting, soft system methodology, the state treasury service office, the central government's financial statements

## Abstrak
Penelitian ini membahas optimalisasi pelaporan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran oleh KPPN Jakarta II. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan soft system methodology. Tujuan penelitian adalah mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh KPPN  Jakarta  II  dalam  pelaporan  saldo  Kas  di  Bendahara  Pengeluaran  dan  merumuskan rekomendasi untuk mengatasi masalah tersebut. Hasil penelitian menunjukkan beberapa permasalahan  yaitu  ketidakpatuhan,  lemahnya  koordinasi,  tidak  efektifnya  sanksi,  dan munculnya  potensi  kas  menganggur.  Rekomendasi  penelitian  ini  adalah  agar  KPPN melakukan penilaian kinerja satker, meningkatkan kompetensi pegawai, membentuk tim rekonsiliasi  internal,  dan  membuat  sistem  monitoring  atas  pencatatan  saldo  Kas  di Bendahara Pengeluaran.
Kata  kunci  :  Kas,  pelaporan,  soft  system  methodology,  kantor  pelayanan  dan perbendaharaan negara, laporan keuangan pemerintah pusat.

## PENDAHULUAN
Dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola yang baik ( good governance ) dalam penyelenggaraan negara, Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan  bahwa  pengelolaan  keuangan  negara  perlu  diselenggarakan  secara profesional,  terbuka,  dan  bertanggung  jawab.  Sebagai  salah  satu  upaya  konkret  untuk mewujudkan  transparansi  dan  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  negara,  pemerintah
menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan berupa laporan keuangan yang memenuhi karakteristik laporan keuangan.
Noordiawan,  Putra,  dan  Maulidah  (2012)  mengacu  pada  pasal  55  UU  Nomor  1  Tahun 2004  menjelaskan  bahwa  dalam  penyusunan  LKPP,  Menteri/Pimpinan  Lembaga  selaku Pengguna  Anggaran  menyusun  LKKL  sebagai  pertanggungjawaban  pelaksanaan  APBN  pada Kementerian  negara/lembaga  yang  bersangkutan.  Sedangkan  Menteri  Keuangan  selaku Bendahara Umum Negara (BUN) menyusun LK BUN sebagai pertanggungjawaban pengelolaan perbendaharaan  negara.  Menteri  Keuangan  kemudian  menyusun  LKPP  untuk  memenuhi pertanggungjawaban  pelaksanaan  APBN  dan  disampaikan  kepada  Presiden  untuk  selanjutnya diteruskan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Pemerintah  mulai  menyusun  LKPP  pada  tahun  2005.  Laporan  yang  disusun  sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2004 ini merupakan LKPP pertama  dan  mendapatkan  opini  Tidak  Menyatakan  Pendapat  ( disclaimer )  dari  BPK.  Secara berturut  turut  sampai  dengan  LKPP  tahun  2008,  BPK  memberikan  opini  Tidak  Menyatakan Pendapat (disclaimer) yang sama yaitu disclaimer. Selanjutnya opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) diberikan atas LKPP tahun 2009  sampai dengan tahun 2014 Selain memberikan opini atas LKPP, BPK juga memberikan opini untuk LKKL yang disusun oleh Kementerian/Lembaga dan LK BUN  yang  disusun  oleh  Kementerian  Keuangan  selaku  BUN.  Untuk  LK  BUN,  BPK  mulai memberikan  opini  pada  tahun  2010  dan  secara  berturut  turut  sampai  dengan  tahun  2014 mendapatkan  opini  yang  sama  yaitu  WDP.  Hasil  pemeriksaan  yang  dilakukan  oleh  BPK menunjukkan adanya permasalahan dalam penyajian LK BUN.
Berdasarkan  identifikasi  yang  dilakukan  oleh  Direktorat  Akuntansi  dan  Pelaporan Keuangan  (Dit.  APK)  Direktorat  Jenderal  Perbendaharaan,  satu  dari  beberapa  permasalahan yang  selalu  muncul  setiap  tahun  adalah  temuan  terkait  Saldo  Anggaran  Lebih  (Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, 2014). Mustofa dalam Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan  (2011)  menyatakan  bahwa  selama  tujuh  tahun  berturut-turut  sejak  pelaporan keuangan tahun 2004, pada LKPP selalu terdapat perbedaan antara saldo fisik kas dan catatan SAL.  Selanjutnya  dinyatakan  bahwa  beberapa  hal  yang  menyebabkan  terjadinya  selisih  SAL antara lain: (1) Pencatatan Kiriman Uang (KU) antar rekening BUN/KPPN yang tidak lengkap; (2) Pencatatan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Surat Persetujuan Pencairan Dana (SP2D) retur yang belum tertib; (3) Pencatatan dan pengelolaan Kas di  Bendahara  Pengeluaran (UP/TUP) yang tidak tertib; (4) Pencatatan Kas pada Badan Layanan Umum (BLU) yang tidak tertib; dan (5) Pencatatan  hibah  langsung  berupa  kas  yang  tidak  tertib.  Untuk  mengatasi  permasalahan tersebut  dan  dalam  rangka  memperoleh  nilai  SAL  yang  akurat,  Menteri  Keuangan  telah menetapkan  SAL  awal  Tahun  Anggaran  2010.  Namun  langkah  ini  tidak  menyelesaikan permasalahan.  Sampai  dengan  tahun  2013  permasalahan  selisih  SAL  masih  terjadi.  Hal  ini tampak pada tabel sebagai berikut:

## Tabel 1. Selisih Lebih Fisik Kas Dari Catatan SAL Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2013
Tahun Catatan SAL (Rp) Fisik SAL (Rp) Jumlah Selisih (Rp) 2011 105.324.449.807.890 105.341.875.060.003 17.425.252.112 2012 70.262.825.244.473 70.270.975.012.453 8.149.767.980 2013 66.594.149.777.346 66.596.407.908.242 2.258.130.896
Sumber: Diolah kembali dari Kementerian Keuangan RI (2012b, 2013b, 2014b).
Dari  temuan  BPK  atas  permasalahan  terkait  SAL,  Saldo  Kas  di  Bendahara  Pengeluaran yang  merupakan  salah  satu  komponen  dari  fisik  SAL  selalu  menjadi  perhatian  utama.  Hal  ini terlihat dari temuan BPK sebagai berikut:

## Tabel 2. Temuan Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada LK BUN
Tahun Permasalahan Kas di Bendahara Pengeluaran 2010 Adanya  kesalahan  penggunaan  mata  anggaran  atas  penyetoran  pengembalian  UP  oleh  satker selama tahun 2010. 2011 1. Terdapat akumulasi UP yang sudah digunakan oleh Kementerian Luar Negeri sebesar Rp99,88 miliar yang belum dipertanggungjawabkan. 2. Penurunan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember  2011  berbeda dengan mutasi transito selama tahun 2011. 2012 Saldo  Kas  di  Bendahara  Pengeluaran  berdasarkan  catatan  BUN  tidak  dapat  digunakan  sebagai monitoring atas saldo Kas di Bendahara Pengeluaran yang disajikan oleh K/L. 2013 1. Terdapat selisih antara saldo Kas di Bendahara Pengeluaran  yang  dilaporkan  KL dengan saldo yang disajikan oleh BUN.
2.  Kas  di  Bendahara  Pengeluaran  pada  Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU)  tidak  dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp1,77 miliar.
Sumber: Diolah kembali dari Badan Pemeriksa Keuangan (2011, 2012a,2013a,2014a)
Sesuai  dengan  rekomendasi  BPK,  pemerintah  telah  melakukan  penelusuran  dan identifikasi permasalahan terkait Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran di KPPN dan menyusun petunjuk langkah-langkah bagi KPPN dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Akan tetapi sampai dengan tahun 2013, Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran yang dilaporkan K/L dengan Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Neraca BUN masih menunjukkan perbedaan sebagai berikut:
Tabel 3. Selisih Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun Saldo Kas di Bendara Pengeluaran Selisih (Rp) Pencatatan di K/L (Rp) Pencatatan di BUN (Rp) 2011 292.791.782.959,00 299.244.536.294,00 -6.452.753.335,00 2012 213.458.829.221,00 192.998.877.777,00 20.459.951.444,00 2013 342.891.820.960,00 306.478.619.917,00 36.413.201.043,00
Sumber: Diolah kembali dari Kementerian Keuangan RI (2012a, 2013a, 2014a).
Saldo  Kas  di  Bendahara  Pengeluaran  merupakan  kas  yang  dikuasai,  dikelola,  dan  di bawah  tanggung  jawab  Bendahara  Pengeluaran  yang  berasal  dari  sisa  Uang  Persediaan (UP)/Tambahan  Uang  Persediaan  (TUP)  yang  belum  dipertanggungjawabkan  atau  disetorkan kembali  ke  Kas  Negara  per  tanggal  neraca  (Buletin  Teknis  Standar  Akuntansi  Pemerintahan Nomor 14). Menurut Murwanto, Insyafiah, dan Subkhan (2006) pengaturan kas di bendahara pengeluaran  sangat  diperlukan,  terkait  dengan  adanya  potensi  saldo  kas  menganggur  yang ditimbulkan atas penguasaan tersebut. Selain itu informasi terkait jumlah kas yang dikuasai oleh bendahara pengeluaran yang tidak akurat dapat mengakibatkan kesalahan dalam pengambilan kebijakan pengelolaan kas.
Berdasarkan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat, LK BUN merupakan laporan keuangan yang dihasilkan dari Sistem Akuntansi BUN (SA-BUN). Dalam pelaksanaanya, Menteri Keuangan selaku  BUN  membentuk  Unit  Akuntansi  Bendahara  Umum  Negara    (UABUN),  diantaranya dilaksanakan  oleh  KPPN  sebagai  Unit  Akuntansi  Kuasa  Bendahara  Umum  Negara  Daerah (UAKBUN-D).  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  permasalahan  saldo  Kas  di  Bendahara  Pengeluaran pada  LK-BUN,  dimulai  dari  KPPN  sebagai  Unit  Akuntansi  Kuasa  BUN  tingkat  daerah  dalam mencatat dan mengendalikan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran, termasuk didalamnya adalah KPPN Jakarta II. Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN KPPN Jakarta II tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 menunjukkan bahwa Kas di Bendahara Pengeluaran selalu menjadi permasalahan setiap tahun. Hal ini terlihat dalam temuan BPK sebagai berikut:
Tabel 4. Temuan Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Laporan Keuangan KPPN Jakarta II Tahun Permasalahan di Bendahara Pengeluaran 2011 1 2 3 4 Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran menurut Neraca tidak sama dengan saldo menurut Karwas UP/TUP
Terdapat satker-satker yang memiliki saldo negatif kas di bendahara pengeluaran. Terdapat setoran UP yag belum direkan di Karwas UP. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya sebesar 61,7%. 2012 1 2 3 4 Terdapat satker-satker yang memiliki saldo negatif kas di bendahara pengeluaran. Terdapat 54 satker yang belum mempertanggungjawabkan sisa UP/TUP dan satker yang belum melakukan rekonsiliasi UP/TUP.
Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran menurut Neraca tidak  sama  dengan saldo menurut Karwas UP/TUP Pengendalian dan pengawasan atas sisa UP/TUP tahun anggaran yang lalu belum memadai. 2013 1 2 3 4 Terdapat satker-satker yang memiliki saldo negatif kas di bendahara pengeluaran. Jumlah satker mitra kerja KPPN Jakarta II yang mengelola UP/TUP menurut Karwas  UP/TUP  dengan  data  satker  yang  dimonitor  oleh  melalui  LPJ
Bendahara Pengeluaran yang disampaikan berbeda.
Pengendalian dan pengawasan atas sisa UP/TUP tahun anggaran yang lalu belum memadai.
Terdapat  49  satker  yang  belum  mempertanggungjawabkan  sisa  UP/TUP dan  4  satker  mitra  yang  belum  menyerahkan  Berita  Acara    Rekonsiliasi bulan  Desember 2013 dan LPJ Bendahara Pengeluaran.
Sumber: Diolah kembali dari Badan Pemeriksa Keuangan (2012b, 2013c, 2014c).
Akibat  dari  temuan  tersebut  BPK  menyatakan  bahwa  saldo  Kas  di  Bendahara Pengeluaran pada Neraca KPPN Jakarta II tidak dapat diyakini kebenarannya. Hal ini sebaiknya tidak dibiarkan berlarut-larut karena penyajian saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Neraca KPPN  yang  tidak  diyakini  kebenarannya,  akan  berdampak  pada  keakuratan  saldo  Kas  di Bendahara  Pengeluaran    pada    LK  BUN  sehingga  saldo  yang  disajikan  tidak  dapat  digunakan sebagai  alat  pengendalian  atas  Saldo  Kas  di  Bendahara  Pengeluaran  yang  dilaporkan kementerian/lembaga.  Dengan  jumlah  pengelolaan  pagu  sebesar  65%  dari  dana  APBN  pada tahun 2013, maka penyajian saldo Kas di Bendahara Pengeluaran di KPPN Jakarta II yang kurang akurat juga berpotensi menimbulkan kesalahan dalam pengambilan kebijakan pengelolaan kas, khususnya Kas di Bendahara Pengeluaran.
Berdasarkan  latar  belakang  permasalahan  di  atas,  pokok  permasalahan  yang  akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Apa  permasalahan  yang  dihadapi  oleh  KPPN  Jakarta  II  dalam  pelaporan  Saldo  Kas  di Bendahara Pengeluaran?
2. Apa  rekomendasi  yang  diusulkan  untuk  mengatasi  permasalahan  tersebut  sehingga pelaporan  Saldo  Kas  di  Bendahara  Pengeluaran  oleh  KPPN  Jakarta  II  dapat  dilakukan secara optimal?
Selanjutnya  dengan  menggunakan  metode  kualitatif  dengan  pendekatan  Soft  System Methodology, penelitian ini betujuan untuk mengindentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh KPPN  Jakarta  II  dalam  melaporkan  Saldo  Kas  di  Bendahara  Pengeluaran  dan  merumuskan rekomendasi  untuk  mengatasi  permasalahan  tersebut  sehingga  pelaporan  Saldo  Kas  di Bendahara Pengeluaran oleh KPPN Jakarta II dapat dilakukan secara optimal

## TINJAUAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS
Permasalahan  pelaporan  saldo  kas  di  Bendahara  Pengeluaran  pada  laporan  keuangan KPPN Jakarta II tidak terlepas dari penatausahaan Uang Persediaan (UP) sebagai bagian dari kas negara  yang  dikuasakan  kepada  kementerian/Lembaga  untuk  memenuhi  kebutuhan operasionalnya  sehari-hari.  Dalam  keputusan  operasional,  kas  sebagai  unsur  keuangan  yang paling  likuid  menjadi  unsur  sangat  penting.  Memegang  kas  dalam  jumlah  besar  berpotensi memunculkan  kas  menganggur  ( idle  cash) .  Bahkan    dalam  hal  kas  menganggur  dibiayai  dari utang negara, maka akan berakibat pada tingginya opportunity cost (Murwanto, Insyafiah, dan Subkhan, 2006).

## 1. Penelitian Sejenis
Penelitian  yang  terkait  dengan  manajemen  kas  pernah  dilakukan  oleh  Sumando  pada tahun 2014. Dalam penelitiannya, Sumando (2014) menganalisis model manajemen saldo kas pemerintah  sesuai best  practice menurut  Mu  (2006)  yaitu simple  management dan active management. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui model manajemen kas yang mampu menghasilkan total cost of holding cash yang lebih rendah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model active management mampu menghasilkan opportunity cost yang lebih rendah daripada simple  management namun  menghasilkan trading  cost yang  lebih  tinggi.  Berbeda  dengan penelitian  ini,  pembahasan  pengelolaan  UP  sebagai  bagian  dari  kas  negara  difokuskan  pada proses administratif sesuai dengan kewenangan KPPN sebagai Kuasa BUN Daerah yaitu sebatas mengeluarkan  UP,  menerima  pengembalian  UP,  dan  melaporkan  saldonya  sebagai  Kas  di Bendahara Pengeluaran di Neraca KPPN.
Allen dan Tommasi (2001) menyebutkan bahwa pada praktiknya ada beberapa variasi pembayaran  yang  dilakukan  dalam  rangka  manajemen  kas.  Pengaturan  pembayaran  yang dilakukan adalah bervariasi, yaitu pembayaran dengan sistem transaksi langsung dari Treasury Single Account (TSA), pembayaran melalui spending agency dari TSA, dan pembayaran melalui spending agency dari imprest account . Menurutnya negara-negara yang dananya dikeluarkan melalui imprest  system ,  cenderung  menimbulkan  saldo  kas  menganggur  pada  rekening  Bank masing-masing spending  agency ,  sehingga  meningkatkan  kebutuhan  pemerintah  untuk meminjam  dana,  sebab  pemerintah  harus  membiayai  pembayaran  dari  beberapa  lembaga sementara di lembaga lain kelebihan uang tunai.
Gambar 1. Mekanisme Pembayaran dengan Imprest System Sumber: Allen dan Tommasi (2001).
Di Amerika, praktik pembayaran dengan sistem UP dikenal dengan imprest fund system . Imprest fund merupakan uang tetap atau dana kas kecil dalam bentuk mata uang atau koin yang telah  diajukan  ke  kasir  sebagai  "dana  yang  dimiliki  di  luar Treasury ",  dan  hanya  dapat berlangsung  selama  lima  sampai  dengan  tujuh  hari.  Imprest  fund  adalah  dana  pengecualian untuk aturan umum dan  hanya bisa diberikan dalam kondisi tertentu sesuai dengan keadaan yang dikecualikan. Layanan fiskal memiliki banyak pilihan pembayaran alternatif yang tersedia untuk lembaga tanpa biaya ( Bureau of The Fiscal Service US Department Of The  treasury ). Terkait dengan metodologi penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan pendekatan Soft  System  Methodology (SSM),  terdapat  beberapa  penelitian  yang  mengunakan  metode kualitatif  dengan  pendekatan  SSM  di  antaranya  adalah  1)  Mauritz  Christianus  Raharjo  Meta dengan judul tesis Optimalisasi Akuntansi Aset Tetap Dalam Pengelolaan Barang Milik Negara Studi Kasus pada Kementerian Keuangan Republik  Indonesia Dengan Pendekatan Soft System Methodology , 2) Muhammad Abduh dengan judul tesis Optimalisasi sistem informasi akuntansi terkait  penyusunan  laporan  keuangan  Universitas  Negeri  Jakarta,  3)  Zuhdi  Eka  Nurokhman dengan judul tesis Optimalisasi peran pembinaan Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah dalam meningkatkan kualitas LKPP, 4) Henry Fransius Purba dengan judul tesis  Optimalisasi  Tahapan  Evaluasi  dan  Pembelajaran  Dalam  Penerapan  Manajemen  Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, dan 5) Putri Nailatul Himmah dengan   judul tesis Peran Akuntansi  Aset  Tetap  Dalam  Optimalisasi  Perencanaan  Kebutuhan  dan  Penganggaran  Barang Milik  Negara  (Aplikasi  Pendekatan Soft  System  Methodology Di  Ditjen  Pendidikan  Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan).

## 2. Manajemen Kas Pemerintah
Sebagai bagian dari pengeluaran kas negara, permasalahan Kas di Bendahara Pengeluaran tidak bisa dilepaskan dari permasalahan manajemen kas, utamanya manajemen kas pemerintah. Secara umum sebuah organisasi akan menjadi lebih  sukses  jika mampu memperbaiki metode dalam menerima dan mengeluarkan kas (Murwanto, Insyafiah, dan Subkhan, 2006).
Mu  (2006)  mendefinisikan  manajemen  kas  sebagai  pengelolaan  atas  sumber  daya  kas suatu organisasi. Sedangkan menurut Williams (2004) manajemen kas pemerintah merupakan strategi dan proses untuk mengelola arus kas jangka pendek dan saldo-saldo kas yang ada dalam pemerintahan maupun antara pemerintah dengan sektor-sektor lain secara efektif dan efisien. Menurut Storkey (2003) manajemen kas adalah “…memiliki uang yang cukup pada tempat yang tepat dan pada waktu yang tepat untuk membayar kewajiban-kewajiban pemerintah dalam cara yang efektif dan efisien….”
Tujuan  utama  manajemen  kas  yang  baik  adalah  pemerintah  mampu  membiayai pengeluarannya  pada  waktu  yang  tepat  dan  membayar  kewajibannya  pada saat jatuh  tempo (Murwanto,  Insyafiah,  dan  Subkhan,  2006).  Sementara  itu  tujuan  dari  manajemen  kas pemerintah yang efisien menurut Williams (2004) adalah seminimal mungkin menyimpan saldo menganggur, mengurangi risiko yang terkait dengan kegiatan pemerintah dan pendanaannya, menambah fleksibilitas pemerintah, dan mendukung kebijakan-kebijakan keuangan lainnya. Mu (2006) menyatakan bahwa manajemen kas yang efektif harus memenuhi beberapa tujuan yaitu menyediakan  pendanaan  tepat  pada  waktunya,  menghindari  saldo  kas  menganggur, menginvestasikan saldo kas menganggur ( idle cash balance ), dan mengendalikan berbagai risiko. Di  Indonesia,  Kementerian  Keuangan  dan  World  Bank  dalam  Reformasi  Pengelolaan  Kas  di Indonesia (2014) menyebutkan bahwa tujuan utama pengelolaan kas adalah penggunaan dana negara secara efektif dan  efisien.
2.1 Pengelolaan Kas di Indonesia
Sesuai dengan UU Nomor 17 Tahun 2003, Menteri Keuangan selaku pembantu Presiden di bidang keuangan, merupakan ChiefFinancial Officer (CFO) Pemerintah, sementara kepala setiap lembaga/menteri  merupakan Chief  Operational  Officer (COO)  di  berbagai  sektor  kegiatan pemerintah.  Kerangka  hukum  ini  memberikan  kewenangan  kepada  menteri/kepala  lembaga sebagai  COO  untuk  melaksanakan  tindakan  yang  berimplikasi  terhadap  komitmen  belanja negara  atau  melakukan  pemungutan  penerimaan    negara    sebagai  konsekuensi  pelaksanaan anggaran.  Sedangkan  Menteri  Keuangan,  selaku  CFO,  memiliki  kewenangan  untuk melaksanakan  tanggung  jawab  pengelolaan  kas  melalui  Direktorat  Jenderal  Perbendaharaan, memverifikasi permintaan komitmen dan pengeluaran dari kementerian/lembaga, melakukan pembayaran  kepada vendor serta  memverifikasi  dan  merekonsiliasi  penerimaan  yang dikumpulkan  oleh  kementerian/lembaga.  (Kementerian  Keuangan  Republik  Indonesia  dan World Bank, 2014). Berdasarkan Buletin Teknis (Bultek) Nomor 14, pengelolaan Kas pemerintah terbagi menjadi tiga yaitu Kas Pemerintah dalam Pengelolaan Bendahara Umum Negara (BUN), Kas Pemerintah Daerah, dan Kas Pemerintah di Luar Pengelolaan BUN/D.

## 2.2 Kas di Bendahara Pengeluaran
Menurut  Kementerian  Keuangan  Republik  Indonesia  dan  World  Bank  (2014)  untuk melaksanakan  kegiatan  operasional,  Menteri/Pimpinan  Lembaga  menunjuk  Bendahara Pengeluaran  untuk  mengelola  uang  yang  harus  dipertanggungjawabkan  dalam  rangka pelaksanaan pengeluaran kementerian negara/lembaga/satuan kerja. Untuk keperluan kegiatan operasional tersebut, Bendahara Pengeluaran mengelola UP/TUP yang diterima dari BUN.
Sesuai dengan Pasal 160 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 tahun 2013 tentang Tata Cara  Pelaksanaan  APBN,  pada  akhir  tahun  anggaran  Bendahara  Pengeluaran  harus  segera menyetor seluruh sisa UP/TUP ke Kas Negara. Apabila karena alasan tertentu masih terdapat saldo  UP/TUP  pada  Bendahara  Pengeluaran  yang  belum  disetor  ke  Kas  Negara  pada  tanggal neraca,  maka  jumlah      sisa  UP/TUP  tersebut  harus  dilaporkan  dalam  neraca  sebagai  Kas  di Bendahara Pengeluaran. Apabila pada tanggal neraca masih terdapat uang dalam pengelolaan Bendahara Pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, jumlah tersebut dilaporkan di neraca sebagai Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran.

## 3. Akuntansi Kas
Dalam  hal  penyusunan  neraca  awal,  maka  Buletin  Teknis  (Bultek)  Nomor  01  tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Pusat menyebutkan bahwa Kas juga meliputi seluruh UP yang belum dipertanggungjawabkan hingga tanggal neraca awal, termasuk kuitansi pembelian barang dan penyerahan uang muka yang belum dipertanggungjawabkan sebagai belanja sampai dengan  tanggal  neraca  awal.  Menurut  Weygandt,  Kimmel,  dan  Kieso  (2013)  setara  kas merupakan  investasi  yang  sangat  likuid  yang  dapat  segera  dikonversi  menjadi  kas  dan  jatuh temponya dekat serta mempunyai nilai pasar yang relatif tidak sensitif terhadap perubahan suku bunga.  Sedangkan  menurut  Standar  Akuntansi  Keuangan  kas  dan  setara  kas  adalah  investasi yang  bersifat  sangat  likuid,  berjangka  pendek  dan  dapat  dijadikan  kas  dengan  cepat  dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi risiko perubahan nilai yang  signifikan.

## 3.1 Akuntansi Transaksi dan Saldo Kas
Menurut Bultek Nomor 14, transaksi kas dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu transaksi  penerimaan  kas  dan  transaksi  pengeluaran  kas.  Transaksi  penerimaan  kas  adalah transaksi  yang  menambah  saldo  uang  negara/daerah.  Transaksi  pengeluaran  kas  adalah transaksi yang mengurangi saldo uang negara/daerah.
Terkait dengan transaksi pengeluaran kas, menurut Bultek Nomor 14, belanja pemerintah pada umumnya dilakukan melalui mekanisme UP dan pembayaran langsung (LS). Pembayaran langsung  adalah  mekanisme  pengeluaran  kas  untuk  belanja  dari  Rekening  Kas  Umum
Negara/Daerah secara langsung kepada pihak ketiga (atas dasar perikatan atau surat keputusan) atau  kepada  bendahara  pengeluaran,  sedangkan  pembayaran  melalui  mekanisme  UP  adalah pembayaran melalui pemberian uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara  Pengeluaran  untuk  membiayai  kegiatan  operasional  sehari-hari  satker  yang  tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung. Sisa UP berupa uang yang belum digunakan  sampai  dengan  tanggal  pelaporan  dan  masih  berada  di  bendahara  pengeluaran dicatat sebagai Kas di Bendahara Pengeluaran.
Bultek  Nomor  14  juga  menyebutkan  bahwa  Saldo  Kas  di  Bendahara  Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke Kas Negara/Daerah per tanggal neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening bendahara pengeluaran, uang logam, uang kertas, dan lain-lain kas (pada pemerintah pusat  termasuk  bukti  pengeluaran  yang  belum  dipertanggungjawabkan)  yang  sumbernya berasal dari dana kas kecil (UP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetor kembali ke Kas Negara/Daerah per tanggal neraca. Apabila terdapat bukti-bukti pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan, maka hal ini harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan bagian dari SAL/SILPA.

## 4. Laporan Keuangan
Laporan  keuangan  organisasi  sektor  publik  merupakan  komponen  penting  untuk menciptakan  akuntabilitas  sektor  publik.  Selanjutnya  bagi  organisasi  pemerintah,  Mardiasmo (2009) menyatakan tujuan umum akuntansi dan pelaporan adalah untuk memberikan informasi yang  dapat  digunakan  dalam  pembuatan  keputusan  baik  ekonomi,  sosial,  dan  politik  serta sebagai bukti pertanggungjawaban ( accountability ) dan pengelolaan ( stewardship ).
Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan paragraf 23 menyatakan tujuan pelaporan keuangan  pemerintah  adalah  menyediakan  informasi  sebagai  berikut:  (1)  kecukupan penerimaan  untuk  membiayai  pengeluaran;  (2)  kesesuaian  cara  memperoleh  sumber  daya ekonomi dan alokasinya; (3) jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya; (4) bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatan dan mencukupi kebutuhan kasnya; (5) posisi keuangan dan  kondisi entitas pelaporan; dan (6) perubahan posisi keuangan entitas pelaporan.
Menurut  Kerangka  Konseptual  Akuntansi  Pemerintahan  paragraf  32,  karakteristik kualitatif  laporan  keuangan  adalah  ukuran-  ukuran  normatif  yang  perlu  diwujudkan  dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik ini merupakan prasyarat  normatif  yang  diperlukan  agar  laporan  keuangan  pemerintah  dapat  memenuhi kualitas yang dikehendaki yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dapat dipahami.

## 5. Kepuasan Kerja ( Job Satisfaction )
Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan topik penelitian dan observasi  yang  dilakukan,  diperoleh  informasi  bahwa  salah  satu  permasalahan  pokok  dalam kegiatan  pelaporan  Kas  di  Bendahara  Pengeluaran  oleh    KPPN    adalah  masalah  kepatuhan, kompetensi, dan kemauan dari Sumber Daya Manusia (SDM) KPPN Jakarta II. Untuk itu dalam rangka meningkatkan keterlibatan SDM yang ada dalam kegiatan pelaporan Kas di Bendahara Pengeluaran,  aktitivitas  logis  yang  dirancang  dalam  rangka  pembinaan  SDM  KPPN  adalah merancang kegiatan untuk meningkatkan kepuasan kerja ( job  satisfaction ).
Menurut  Robbins  (2005)  istilah  kepuasan  kerja  ( job  satisfaction) merujuk  kepada  sikap umum  seorang  individu  terhadap  pekerjaan  yang  dilakukannya.  Seseorang  dengan  tingkat kepuasan  kerja  tinggi  menunjukan  sikap  yang  positif  terhadap  kerja  itu, sebaliknya  seseorang
yang tidak puas dengan pekerjaannya menunjukan sikap yang negatif terhadap pekerjaan itu. Kepuasan  kerja  akan  berpengaruh  pada  organisasi  dan  meningkatnya  kepuasan  pelanggan ( customer ). Menurutnya karyawan yang puas dan percaya dengan organisasi akan lebih bersedia untuk  terlibat  dalam  perilaku  yang  melampaui  harapan  normal  pekerjaan  mereka.  Dalam hubungannya  dengan  kepuasan  pelanggan,  maka  pegawai  yang  merasa  puas  dengan pekerjaannya  akan  berpengaruh  pada  meningkatnya  pelanggan.  Hal  ini  disebabkan  pegawai akan  menjadi  lebih  ramah,  optimis,  responsif,  cenderung  membangun  hubungan  yang  baik dengan pelanggan, dan berpengalaman.

## 6. Ability – Job Fit
Teori ini digunakan dalam pembahasan aktivitas logis yang dipilih dalam model konseptual root definition 2 terkait dengan pernyataan Kepala Seksi Vera bahwa tidak semua pegawai yang ada di Seksi Vera yang bertugas menyusun laporan keuangan mempunyai pengetahuan tentang akuntansi.  Menurut  Robbins  (2005)  setiap  pekerjaan  menuntut  hal  yang  berbeda-beda  dari setiap individu. Di sisi lain setiap individu juga memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Dengan menyesuaikan antara kemampuan yang dimiliki pegawai dengan pekerjaan ( ability-job fit ) maka diharapkan kinerja karyawan akan meningkat.
Secara umum ability berarti kapasitas seseorang dalam melakukan pekerjaan. Sementara Job fit bisa diartikan sebagai kesesuaian tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan. Ability- job  fit  dapat  diartikan  sebagai  kesesuaian  antara  kemampuan  pegawai  ( employee’s  abilities ) dengan  kemampuan  yang  dipersyaratkan  untuk  melakukan  sebuah  pekerjaan  ( Job’s  Ability Requirements ).  Apabila  kemampuan  pegawai  lebih  rendah  dari  kemampuan  yang dipersyaratkan,  maka  pekerjaan  yang  diberikan  kemungkinan  akan  gagal.  Sebaliknya  jika kemampuan  pegawai  jauh  melebihi  kemampuan  yang  dipersyaratkan,  maka  kepuasan pekerjaan karyawan akan berkurang (Robbins, 2005).

## 7. Pembentukan Perilaku
Menurut  Robbins  (2005),  pembentukan  perilaku  ( shaping  behavior )  merupakan  setiap urutan  langkah  yang  menggerakkan  seorang  individu  untuk  lebih  dekat  kepada  respon  yang diharapkan. Menurutnya terdapat empat cara pembentukan perilaku yaitu dengan penegasan positif  ( positive  reinforcement ),  penegasan  Negatif  (n egative  reinforcement ),  penegasan negative, hukuman ( punishment ), dan peniadaan ( extinction ).
Hiatt (2006) menyatakan bahwa reinforcement meliputi beberapa aksi atau kegiatan yang menguatkan  sebuah  perubahan  baik  individu  maupun  organisasi. Reinforcement tidak  harus selalu  membutuhkan  kegiatan  yang  besar,  bahkan  ucapan  terima  kasih,  sikap  menghargai, mengapresiasi dapat menjadi reinforcement bagi seseorang untuk berubah karena kerja mereka dihargai. Reinforcement tidak  hanya  dilakukan  untuk  mengubah  perilaku,  akan  tetapi reinforcement diperlukan untuk menguatkan perubahan yang sudah dilakukan.

## 8. Pengendalian Intern
Untuk  mencapai  pengelolaan  keuangan  negara  yang  efektif,  efisien,  transparan,  dan akuntabel  maka  setiap  menteri/pimpinan  lembaga  wajib  melakukan  pengendalian  atas penyelenggaraan  kegiatan  pemerintahan  dengan  berpedoman  pada    Sistem    Pengendalian Intern  Pemerintah  (SPIP)  sebagaimana  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  60  Tahun 2008  tentang  SPIP.  Sistem  Pengendalian  Intern  (SPI)  merupakan  proses  yang  integral  pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang
efektif  dan  efisien,  keandalan  pelaporan  keuangan,  pengamanan  aset  negara,  dan  ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Penjelasan atas PP Nomor 60 Tahun 2008)
Murwanto,  Insyafiah,  dan  Subkhan  (2006)  menyatakan  bahwa  untuk  membangun pengendalian intern yang baik dalam sistem kas, maka organisasi dapat melibatkan bank untuk mengawasi kas. Dalam hal pengeluaran kas, maka pengendalian intern yang dapat digunakan adalah (1) pembayaran dengan cek untuk semua pengeluaran dan (2) pembayaran pengeluaran melalui kas kecil dengan sistem imprest fund untuk pengeluaran yang tidak dapat dibayarkan dengan  cek.  Beberapa  hal  yang  dapat  dilakukan  dalam  pengendalian  saldo  kas  adalah  (1) pemisahan tugas yang cukup; (2) otorisasi atas transaksi dan aktivitas, dokumen, dan catatan yang memadai; dan (3) pengendalian fisik atas aktiva dan catatan.

## METODE PENELITIAN
Untuk  membangun  kerangka  pikir  dan  menghasilkan  rekomendasi  atau  pemecahan masalah,  penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  dengan  pendekatan Soft  System Methodology (SSM).  Metode  ini  digunakan  sebab  permasalahan  yang  diteliti  bersifat problematik  dan  merupakan  sistem  aktivitas  manusia  ( human  activity  system) yang  ditandai dengan  kompleksitas  masalah  dan  hubungan  antar  berbagai  pihak  yang  saling  terkait.  SSM merupakan  bagian  dari  metode  penelitian  tindakan  ( action  research). Penelitian  tindakan merupakan  prosedur  sistematis  yang  dilakukan  oleh  peneliti  untuk  mendapatkan  informasi tentang  tindakan  dan  akibat  dari  tindakan  tersebut  untuk  memperbaiki  kinerja  organisasi (Cresswell (2012) dalam Sugiyono (2013)).
Dalam  penelitian  ini,  proses  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  penelitian  lapangan dan  studi  literatur.  Penelitian  lapangan  dilakukan  dengan  melakukan  wawancara  kepada responden  yang  terkait  dengan  topik  penelitian  di  KPPN  Jakarta  II,  Direktorat  Akuntansi  dan Pelaporan  Keuangan,  dan  Direktorat  Pengelolaan  Kas  Negara.  Selain  wawancara,  penelitian dilakukan dengan diskusi informal, observasi, serta mengumpulkan data tertulis dan informasi yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan  tugas.  Penelitian terhadap satker dilakukan dengan menelaah data tertulis dan informasi yang diperoleh dari KPPN Jakarta II, Direktorat APK, dan Direktorat PKN Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Studi literatur dilakukan dengan cara membaca  dan  mempelajari  buku-buku,  literatur-literatur,  peraturan  perundang-undangan, Laporan  Keuangan,  Laporan  Hasil  Pemeriksaan,  Panduan  Teknis,  buletin  teknis,  artikel  dari internet, serta dokumen-dokumen lainnya yang terkait dengan topik penelitian.
Gambar 2. Tujuh Tahapan Soft System Methodology (SSM)
Menurut  Hardjosoekarto  (2012)  siklus  baku  dalam  SSM  dikelompokkan  ke  dalam  dua ranah yaitu ranah dunia nyata ( real world ) dan ranah berpikir serba sistem tentang dunia nyata ( systems thinking about real world ). Menurutnya  meskipun siklus baku  dalam penelitian SSM terdiri  dari  7  tahapan,  namun  dalam  praktiknya  ada  beberapa  siklus  modifikasi  yang  setiap tahapannya tetap berdasarkan pada siklus baku tersebut.
Dalam  memecahkan  masalah,  menarik  kesimpulan  dari  permasalahan  yang  ada  dan memberikan rekomendasi atas penelitian yang dilakukan, maka penelitian pelaporan saldo kas di Bendahara Pengeluaran ini menggunakan siklus modifikasi SSM yang terdiri dari empat tahap sebagaimana disarankan oleh Checkland dan Poulter (2006) dalam Hardjosoekarto (2012). Siklus modifikasi SSM yang terdiri dari empat tahap ini dianggap lebih fleksibel dibandingkan dengan siklus baku, tanpa mengurangi karakteristik dari SSM itu sendiri (Checkland, 2000).
1. Tahap Identifikasi Masalah di Dunia Nyata ( finding out the problem in the real world) Tahap ini adalah tahap pengenalan, pemahaman, dan pencarian informasi dasar tentang situasi  dunia  nyata  yang  dianggap  problematis.Tahap finding  out menurut  Hardjosoekarto (2012), adalah tahap  penuangan situasi masalah yang dianggap problematis ke dalam bentuk penyajian tertentu, yang lazim disebut rich picture . Penyusunan rich picture dimaksudkan untuk mengenali  sejak  awal  situasi real  world terkait  dengan  organisasi  atau  institusi  yang  sedang menjadi objek penelitian ini. Untuk menemukan permasalahan, maka peneliti perlu memahami real  worl d  dari  objek  penelitian  dengan  cara  observasi  atas  peristiwa  yang  menjadi  latar belakang topik permasalahan yaitu pelaporan Kas di Bendahara Pengeluaran pada KPPN Jakarta II.  Selain  itu,  dalam  tahap  ini  perlu  juga  diidentifikasi  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  proses pelaporan Kas di Bendahara Pengeluaran pada KPPN Jakarta II.
Rich picture merupakan alat untuk menggambarkan informasi sebanyak mungkin berkaitan dengan  situasi  masalah  di  dunia  nyata  (Hardjosoekarto,  2012,  p.70).  Untuk  menggambarkan permasalahan dalam sebuah rich picture , Checkland dan Poulter (2006) dalam Hardjosoekarto (2012)  menyarankan  dilakukannya  tiga  tahap  analisis  dalam  memahami  situasi  dunia  nyata sebagai berikut:
1.1 Analisis Satu (Analisis Intervensi)
Checkland dan Scholes (1990) serta Checkland dan Poulter (2006) dalam Hardjosoekarto (2012) menyarankan bahwa dalam (Analisis Satu) dilakukan penetapan tiga pihak yang berperan sangat penting dalam kaitannya dengan situasi  problematis  yang menjadi kajian. Ketiga pihak tersebut adalah pihak yang berperan sebagai Klien ( Clients ), pihak yang berperan sebagai Praktisi ( Practicioners/Problem Solver ), dan pihak yang berperan sebagai Pemilik Isu ( Owners of the Issue Addressed/Problem  Owner
1.2 Analisis Dua (Analisis Sistem Sosial)
Analisis  ini  memfokuskan  pada  analisis  sosial  dari Problem  Owner yang  telah diidentifikasikan pada analisis satu. Checkland   dan Poulter (2006) dalam Hardjosoekarto (2012) menyarankan  tiga  elemen  sosial  yang  menjadi  fokus  analisis  pada  tahap  Analisis      Dua,  yaitu elemen peran ( roles ), norma ( norms ), dan nilai-nilai ( values ). Dengan menggunakan real world sesuai  dengan  topik  penelitian,  maka  masing-masing problem  owner dianalisis  untuk menentukan  peran,  norma,  dan  nilai.  Analisis  dua  ini  dilakukan  berdasarkan  observasi, wawancara, dan pengumpulan data berupa peraturan perundang-Undangan.
1.3 Analisis Tiga (Analisis Sistem Politik)
Analisis Tiga dilakukan untuk mencari tahu situasi problematis yang sudah dibuat dengan memasukkan  situasi  politik,  yang  pada  umumnya  situasi  politik  ini  sangat  kuat  untuk menentukan keberhasilan organisasi. Fokus dalam analisis ini adalah mengkaji isu-isu mengenai power yang sangat berpengaruh dengan menjabarkan bagaimana power tersebut terlihat dalam
situasi.  Isu-isu  ini  terbagi  dalam disposition  of  power dan nature  of  power (Hardjosoekarto, 2012).
Hasil dari analisis satu, analisis dua, analisis tiga, dan identifikasi situasi problematik, akan disimpulkan dalam sebuah Rich Picture yang selanjutnya akan menjadi pokok perhatian dalam tahap  identifikasi  masalah  yang  paling  signifikan  untuk  diselesaikan  dari  situasi  problematis dalam pelaporan Kas di Bendahara Pengeluaran.

## 2. Tahap Modelling
Tahap  ini  adalah  tahap  pemilihan  dan  penamaan  sistem  aktivitas  manusia yang relevan dan  pembuatan  model  konseptual.  Pemilihan  dan  penamaan  sistem  aktivitas  manusia  ini merupakan  pemetaan  akar  masalah  ( root  definition )  yang  menjadi  dasar  untuk  pembuatan model konseptual. Menurut Hardjosoekarto (2012), root definition adalah deskripsi terstruktur dari  sebuah  sistem  aktivitas  manusia  yang  relevan  dengan  situasi  problematis  yang  menjadi perhatian  di  dalam  penelitian  SSM  yang  berbasis  tindakan.  Dalam  sebuah root  definition tergambar  apa  ( what ),  bagaimana  ( how ),  dan  mengapa  ( why ),  terkait  dengan  proses transformasi  dalam  organisasi. Root  definition ditulis  berdasarkan  semua  informasi  tentang organisasi  yang  telah  dikumpulkan,  dieksplorasi,  dan  dibahas  melalui  tahapan  proses  SSM sebelumnya.
Dalam menyusun root definition , sesuai dengan saran Checkland dan Poulter (2006) dalam Hardjosoekarto (2012) digunakan rumus PQR. P adalah kegiatan atau aktivitas yang dilakukan, Q adalah cara yang dilalui maupun pihak yang melakukan, dan R adalah apa yang ingin dicapai. Rumusan ini akan menjawab pertanyaan apa, bagaimana, dan tujuan optimalisasi akuntansi kas dalam pelaporan Kas di Bendahara Pengeluaran.
Untuk menguji apakah root definition yang telah dibuat dapat digunakan, maka perlu diuji dengan  analisis  CATWOE.  Menurut  Hardjosoekarto  (2012),  elemen-elemen  yang  digunakan untuk menguji root definition dalam analisis CATWOE adalah sebagai berikut:

## Tabel 5. Elemen Analisis CATWOE
C: Customer Orang atau sekelompok orang yang langsung atau hampir langsung yang akan  diuntungkan  atau  menerima  dampak  dari  transformasi    yang dilakukan A: Actor Pihak yang akan melakukan transformasi T: Transformation Proses  pengubahan  input  menajdi  output,  baik    yang  bersifat  konkret maupun abstrak W: Worldview Sudut pandang, kerangka pikir yang menjadikan root definition memiliki makna yang berarti O: Owners Pihak  yang  mempunyai  kekuasaan  untuk  dapat  menghentikan  atau mengubah transformasi E: Environmental Constraints Lingkungan yang menjadi kendala dalam proses transformasi seperti peraturan perundang- undangan, anggaran, sumber daya Sumber: Soft Systems Methodology , Sudarsono Hardjosoekarto (2012)
Setelah Root  definition dibuat,  maka  langkah  selanjutnya  adalah  pembuatan  model konseptual,  yang  merupakan  inti  dari system  thinking dalam  SSM.  Model  konseptual  adalah kumpulan  aktivitas  terstruktur  dari  aktivitas  manusia  yang  mempunyai  maksud  tertentu.  Jadi model konseptual berisi pilihan aktivitas yang harus dilakukan oleh sistem maupun organisasi agar apa yang dinyatakan dalam Analisis Root Definition dapat dicapai (Hardjosoekarto, 2012). Dalam  penelitian  ini  model  konseptual  untuk  masing-masing Root  Definition dibangun  sesuai
dengan topik penelitian yaitu pelaporan Kas di Bendahara Pengeluaran pada Kuasa BUN Daerah KPPN Jakarta II.

## 3. Tahap Menggunakan Model Konseptual untuk Melakukan Diskusi ( using model to structure debate)
Pada  tahap  ini  model  konseptual  dibahas,  didiskusikan,  di  debat  dengan  cara membandingkannya  dengan  dunia  nyata  yang  dianggap  problematis  sebagaimana  telah dirumuskan  dan  ditetapkan  di  awal  penelitian  ini.  (Checkland  dan  Poulter  (2006)  dalam Hardjosoekarto  (2012)).  Perbandingan  antara  aktivitas  logis  dengan  kondisi  yang  sebenarnya terjadi  pada  dunia  nyata  bertujuan  untuk  merumuskan  usulan  perubahan  sebagai  problem solving,  dengan  tetap  berlandaskan  pada  teori  yang  terkait  dengan  topik  penelitian. Rekomendasi atau usulan yang diberikan juga harus memperhatikan keinginan dan harapan dari masing-masing problem owner . Tahapan ini dilakukan melalui diskusi informal dengan pejabat dan  staf  yang  terlibat  langsung  dalam  pembahasan  model  konseptual,  yaitu  staf  dan  pejabat pada  Seksi  Verifikasi  dan  Akuntansi,  Subbagian  Umum,  dan  Seksi  Manajemen  Satker  dan Kepatuhan Internal.
Menurut  Hardjosoekarto  (2012)  saran  dan  diskusi  yang  terkelola  dari  berbagai  sudut pandang  problem  owner  menjadi  alat  bagi  peneliti  yang  nantinya  diharapkan  memunculkan saran tindak untuk perbaikan, penyempurnaan, maupun perubahan. Saran tindak ini diharapkan dapat merubah real world yang dianggap problematis menjadi lebih baik atau berkurang tingkat problematisnya.  Oleh    karena  itu  usulan  rekomendasi  yang  diberikan  harus  memenuhi  dua syarat  yaitu dapat diterima argumennya ( arguably  desirable )  atau harus cocok dengan sistem aktivitas manusia ( systematically desirable ) dan dapat dimungkinkan secara kultural ( culturally feasible ).
4. Tahap Perumusan dan Pelaksanaan Tindakan ( defining/taking action )
Menurut  Hardjosoekarto  (2012)  dasar  dari  tahapan  ini  adalah  rumusan  saran  langkah tindakan  yang  telah  dibuat  di  tahapan  sebelumnya  dan  memenuhi  dua  persyaratan,  yaitu arguably  desirable dan culturally  feasible .  Pada  tahap  ini  seharusnya  dilakukan  aksi  berupa tindakan  nyata  dari  rekomendasi  untuk problem  solving  interest yang  telah  dihasilkan  pada tahap sebelumnya.
Aksi nyata dari rekomendasi yang diberikan tersebut tidak bisa dilakukan dalam penelitian ini  mengingat  peneliti  tidak  menjadi problem  owner dalam  masalah  pelaporan  saldo  Kas  di Bendahara  Pengeluaran  di  KPPN  Jakarta  II.  Namun,  mengingat  bahwa  sejak awal  proses  SSM telah melibatkan clients maupun problem owners , dan mengingat bahwa proses SSM tersebut merupakan serba sistem pembelajaran, maka diharapkan tidak ada resistensi untuk melakukan langkah tindakan berdasarkan saran langkah tindakan yang telah dirumuskan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Dalam memecahkan masalah penelitian, menarik kesimpulan dari permasalahan yang ada dan  memberikan  rekomendasi  atas  penelitian  yang  dilakukan,  peneliti  menggunakan  siklus modifikasi SSM yang terdiri dari empat tahap dengan alur pembahasan sebagai berikut:
1. Tahap Identifikasi Masalah di Dunia Nyata ( Finding Out The Problem in The Real World ) Sesuai dengan topik dan batasan penelitian yaitu pelaporan Kas di Bendahara Pengeluaran oleh KPPN Jakarta II, berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan penelaahan dokumen yang terkait  dengan  penelitian  ini,  maka  beberapa  permasalahan  pokok  dalam  pelaporan  Kas  di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:
1. Satker  selaku  pengelola  fisik  kas  dalam  proses  akuntansi  pelaporan  Kas  di  Bendahara
Pengeluaran pada KPPN Jakarta II tidak patuh.
Berdasarkan hasil wawancara dan penelusuran laporan yang ada pada KPPN Jakarta II, diperoleh informasi bahwa sebagian satker tidak mematuhi aturan terkait batas rekonsiliasi dan batas penyampaian LPJ Bendahara sehingga terlambat dalam melakukan rekonsiliasi dan menyampaikan LPJ Bendahara. Sebagian satker juga tidak menyelesaikan sisa UP/TUP pada akhir tahun anggaran berjalan, dan menyetor sisa UP/TUP melebihi jumlah yang seharusnya.
2. KPPN  sebagai  pihak  yang  memberikan  UP/TUP  dan  mencatat  mutasinya  belum menjalankan perannya dengan optimal.  Berdasarkan temuan BPK atas LKPP KPPN tahun 2013,  wawancara  dengan  pihak  terkait,  observasi,  dan  penelaahan  dokumen  terkait dengan topik penelitian, kelemahan yang ditemukan pada KPPN adalah: (a) rekonsiliasi internal antar seksi yang terkait dengan proses bisnis penyajian saldo Kas di Bendahara Pengeluaran  tidak  berjalan;  (b)  KPPN  tidak    segera    menindaklanjuti  masalah  yang ditemukan; (c) rekonsiliasi eksternal dengan satker tidak mencakup rekonsiliasi neraca; (d) verifikasi LPJ Bendahara oleh Seksi Vera belum seluruhnya sesuai prosedur.
3. Kurangnya  koordinasi  antar  direktorat  pada  Direktorat  Jenderal  Perbendaharaan  yang terkait dengan pelaporan Kas di Bendahara Pengeluaran
4. Sanksi yang diberikan kepada satker kurang efektif karena tidak didukung dengan sistem yang terkomputerisasi.
5. Aplikasi  yang  digunakan  oleh  KPPN  berikut  proses  bisnis  terkait  pelaporan  Kas  di Bendahara  Pengeluaran  belum  diuji  mulai  dari  transaksi  sampai  dengan  laporan keuangan.
6. Potensi kas menganggur yang besar akibat kurang tertibnya satker dalam merencanakan dan mengelola UP/TUP. Hal ini terlihat   dari saldo UP/TUP pada akhir tahun yang relatif besar.
Identifikasi permasalahan tersebut menjadi titik tolak penggambaran permasalahan dalam bentuk rich picture sebagaimana  Lampiran  1, sekaligus mencari akar permasalahan yang relevan dan menjadi prioritas untuk rekomendasi perbaikan.
2. Tahap  Model  Konseptual  Pelaporan  Kas  di  Bendahara  Pengeluaran  oleh  KPPN  Jakarta  II ( Modelling)
Pada penelitian ini, berdasarkan identifikasi masalah, penggambaran permasalahan ( Rich Picture )  yang  dibuat,  hasil  observasi  dan  wawancara  dengan  pihak-pihak  terkait,  maka root definition ( RD ) dalam rangka problem solving topik penelitian ini adalah sebagai berikut:

## Tabel 6. Root Definition
RD1 Sistem penilaian kinerja satker oleh KPPN (P) dengan memberikan penghargaan kepada satker terbaik dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan kas yang dikelola (Q)  dalam rangka mengubah perilaku satker untuk lebih patuh. RD2 Sistem kompetensi pegawai KPPN (P) dengan melakukan serangkaian kegiatan pembinaan SDM berkaitan dengan tupoksi pegawai (Q) dalam rangka meningkatkan pengendalian Kas di Bendahara Pengeluaran (R) RD3 Sistem  penyusunan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran oleh  Kuasa  BUN  Daerah/KPPN (P) dengan optimalisasi rekonsiliasi (Q) agar saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Neraca KPPN diyakini kebenarannya (R) RD4 Sistem monitoring saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Neraca Kuasa BUN-KPPN (P)  dengan  penyusunan  kertas  kerja  monitoring  Kas  di  Bendahara    Pengeluaran    (Q)    dalam rangka menyediakan informasi yang bermanfaat bagi pengelolaan kas (R)

## Analisis CATWOE
Untuk menguji apakah root definition yang telah dibuat dapat digunakan, maka perlu diuji dengan  analisis  CATWOE  (Hardjosoekarto,  2012).  Analisis  CATWOE  untuk root  definition 1 sampai dengan root definition 4, tampak pada tabel sebagai berikut:
Tabel 7. Analisis CATWOE untuk Root Definition 1
C KPPN Jakarta II, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, satker. A Seksi MSKI, KPPN Jakarta II. T Sebuah proses pemberian penghargaan yang diberikan oleh KPPN kepada satker terbaik    dalam mengelola  dan  mempertanggungjawabkan  kas  yang  dikelola  yang  dianggap  dapat  mengubah perilaku satker agar lebih patuh. W Selama  ini  satker  menerima  sanksi  atas  ketidakpatuhan    mereka,    tetapi    tidak    mendapat apresiasi pada saat mereka patuh. O Kepala KPPN, Direktur Jenderal Perbendaharaan. E Keterbatasan  anggaran,    keterbatasan    kuantitas    SDM,    peraturan    yang    tidak    saling mendukung. Tabel 8. Analisis CATWOE untuk Root Definition 2 C KPPN Jakarta II, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, satker. A Seksi MSKI, KPPN Jakarta II. T Sebuah proses penerapan  rangkaian  kegiatan  pembinaan  SDM  oleh  KPPN  berdasarkan tupoksi pegawai yang berkaitan dengan pelaporan Kas di Bendahara Pengeluaran.. W Melaksanakan  Kegiatan    pengendalian    dalam    pelaporan    Kas    di    Bendahara    Pengeluaran melalui pembinaan sumber daya manusia di KPPN. O Kepala KPPN, Direktur Jenderal Perbendaharaan. E Keterbatasan anggaran, keterbatasan pehaman SDM terhadap kegiatan pelaporan Kas di BP. Tabel 9. Analisis CATWOE untuk Root Definition 3 C KPPN Jakarta II, Direktorat Jenderal Perbendaharaan. A Seksi Vera, Seksi Pencairan Dana, Seksi MSKI, Seksi Bank. T Sebuah proses optimalisasi kegiatan rekonsiliasi  Kas  di  Bendahara  Pengeluaran  yang  dianggap dapat meningkatkan pengendalian atas pengelolaan sistem informasi. W Rekonsiliasi internal antar seksi di KPPN belum berjalan, sedangkan rekonsiliasi eksternal  dengan satker mitra kerja belum optimal karena tidak merekonsiliasi neraca. O Kepala KPPN. E Keterbatasan kuantitas SDM, keterbatasan pemahaman SDM terhadap peraturan yang ada. Tabel 10. Analisis CATWOE untuk Root Definition 4 C KPPN Jakarta II, Direktorat Jenderal Perbendaharaan. A Seksi Verifikasi dan Akuntansi, KPPN Jakarta II T Sebuah  proses  menganalisis  saldo  Kas  di  Bendahara  Pengeluaran  di  Neraca  dengan mengidentifikasi  saldo  tahun  berjalan  dan  saldo  tahun  lalu  sehingga  diperoleh  saldo  Kas  di Bendahara Pengeluaran yang andal dan dapat digunakan dalam kebijakan pengelolaan kas. W Saldo  Kas  di  Bendahara  Pengeluaran  belum  dimanfaatkan  dalam  menentukan  kebijakan pengelolaan UP/TUP. O Kepala KPPN. E Keterbatasan kuantitas SDM, keterbatasan pemahaman SDM terhadap alur data
Model Konseptual Model Konseptual Root Definition (RD) 1
Robbins (2005) menyatakan bahwa untuk menggerakkan seorang individu agar melakukan apa  yang  diharapkan  maka  dapat  dilakukan  pembentukan  perilaku.  Dari  beberapa  tipe penegasan  ( reinforcement )  di  atas,  menurut  Robbins  (2005) Positive    Reinforcement dengan memberikan hadiah lebih efektif dalam membentuk perilaku daripada yang lainnya. Menurut Hiatt  (2006) Reinforcement meliputi  beberapa  aksi  atau  kegiatan  yang  menguatkan  sebuah perubahan  baik  individu  maupun  organisasi. Reinforcement tidak  harus  selalu  membutuhkan kegiatan  yang  besar,  bahkan  ucapan  terima  kasih,  sikap  menghargai,  mengapresiasi  dapat menjadi reinforcement bagi  seseorang  untuk  berubah  karena  kerja  mereka  dihargai. Reinforcement tidak  hanya  dilakukan  untuk  mengubah  perilaku,  akan  tetapi reinforcement diperlukan  untuk  menguatkan  perubahan  yang  sudah  dilakukan.  Beberapa  taktik  untuk membangun reinforcement diantaranya adalah dengan memberikan rewards .
Berdasarkan  hasil  wawancara  dan  teori  tersebut,  penelitian  ini  merumuskan  model konseptual RD 1 dengan beberapa aktivitas logis sebagai berikut: (1) mengidentifikasi kewajiban yang  harus  dilaksanakan  oleh  satker  terkait  dengan  pengelolaan  dan  pertanggungjawaban keuangan  negara;  (2)  mendokumentasikan  kewajiban  satker  dan  realisasinya  dalam  sebuah dokumen  profil  satker;  (3)  mengapresiasi  dan  memberikan  selamat  kepada  satker  yang melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan melalui running text yang ada di ruang Front Office ;  (4)  melakukan  penilai  kinerja  satker  berdasarkan  profil  yang  dibuat;  (5)  mengadakan sebuah event pemilihan  satker  terbaik  dan  memberikan reward kepada  satker  yang  terpilih berdasarkan penilaian kinerja yang telah dibuat.
Model Konseptual Root Definition (RD)2
Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan topik penelitian dan dari observasi yang dilakukan, diperoleh informasi bahwa salah satu permasalahan pokok dalam kegiatan  pelaporan  Kas  di  Bendahara  Pengeluaran  oleh  KPPN  adalah  masalah  kepatuhan, kompetensi,  dan  kemauan  dari  SDM  yang  ada.  Terkait  dengan  kompetensi,  menurut  Robbins (2005)   setiap pekerjaan menuntut hal yang berbeda-beda dari setiap individu. Di sisi lain setiap individu  juga  memiliki  kemampuan  yang  berbeda-beda.  Dengan  menyesuaikan  antara kemampuan  yang  dimiliki  pegawai  dengan  pekerjaan  ( ability-job  fit )  maka  diharapkan  kinerja karyawan akan meningkat. Selain itu, aktitivitas logis yang dirancang dalam rangka pembinaan SDM KPPN ini adalah merancang kegiatan untuk meningkatkan kepuasan kerja ( job satisfaction ). Robbins (2005) menyatakan bahwa pegawai yang merasa puas dan percaya dengan organisasi akan lebih bersedia untuk terlibat dalam perilaku yang melampaui harapan normal pekerjaan mereka.
Dalam  rangka  meningkatkan  kepatuhan  SDM  yang  ada,  maka  diperlukan  aktivitas pengendalian  agar  kegiatan  pelaporan  Kas  di  Bendahara  Pengeluaran  berjalan  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hasil wawancara dan teori tersebut, penelitian  ini  merumuskan  model  konseptual  RD  2  dengan  beberapa  aktivitas  logis  sebagai berikut:  (1)  membentuk  pemahaman  bersama  atas  tujuan  dan  strategi  dalam  penyelesaian masalah  saldo  Kas  di  Bendahara  Pengeluaran  dalam  bentuk  rencana  kerja;  (2) mengomunikasikan secara jelas dan konsisten rencana kerja terkait dengan kegiatan pelaporan Kas di Bendahara Pengeluaran; (3) mengidentifikasi kemampuan pegawai dan kualifikasi yang dibutuhkan  untuk  melakukan  pekerjaan  terkait  dengan  pelaporan  keuangan;  (4) mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh SDM dalam melaksanakan tugasnya  terkait dengan  proses  pelaporan  Kas  di  Bendahara  Pengeluaran;  (5)  merancang  pelatihan  untuk pegawai berdasarkan ability-job fit dan identifikasi permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan;
(6)  merancang  sistem  kompensasi  dan  penghargaan  yang  cukup  memadai  untuk  mendorong pegawai  melakukan  tugas  dengan  kemampuan  maksimal;  (7)  merencanakan  program kesejahteraan dan fasilitas untuk meningkatkan kepuasan dan komitmen pegawai.
Model Konseptual Root Definition (RD) 3
Berdasarkan  identifikasi  masalah,  salah  satu  permasalahan  pelaporan  Kas  di  Bendahara Pengeluaran  oleh  KPPN  Jakarta  II  adalah  belum  optimalnya  rekonsiliasi  yang  dilakukan sebagaimana amanat Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER- 36/PB/2009 tentang Pedoman  Rekonsiliasi  dan  Penyusunan  Laporan  Keuangan  Kuasa  BUN.  Sebagai  sarana pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan, belum optimalnya rekonsiliasi yang dilakukan  oleh  KPPN,  baik  rekonsiliasi  eksternal  dengan  satker  maupun  rekonsiliasi  internal antara seksi terkait di KPPN menjadi perhatian penting dalam penetian ini, sebab akan berakibat pada  keandalan  informasi  akuntansi  Kas  di  Bendahara  Pengeluaran  yang  disajikan  di  Neraca KPPN.
Berdasarkan hasil wawancara dan peraturan terkait rekonsiliasi, penelitian ini merumuskan model konseptual Root Definition 3 dengan aktivitas sebagai berikut: (1) mengidentifikasi pihak- pihak yang terkait dalam proses penyusunan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran; (2) menyusun uraian kegiatan yang harus dilakukan oleh masing-masing pihak dalam rangka penyusunan saldo Kas  di  Bendahara  Pengeluaran;  (3)  membentuk  tim  rekonsiliasi  internal;  (4)  melaksanakan rekonsiliasi saldo Kas di Bendahara Pengeluaran   di Neraca dengan sisa UP/TUP di Karwas; (5) melaksanakan  rekonsiliasi  saldo  Kas  di  Bendahara  Pengeluaran  antara  Neraca  dengan  LPJ Bendahara; (6) melaksanakan rekonsiliasi Kas Bendahara Pengeluaran di LPJ Bendahara dengan sisa  UP/TUP  di  Karwas;  (7)  menganalisis  data  yang  berbeda  dan  melakukan  perbaikan  yang diperlukan;  dan  (8)  menggunakan  saldo  Kas  di  Bendahara  Pengeluaran  yang  sudah  akurat sebagai pembanding saldo Kas di Bendahara Pengeluaran di Neraca satker.

## Model Konseptual Root Definition (RD) 4
Berdasarkan hasil wawancara diperoleh informasi bahwa laporan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran di Neraca bermanfaat bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan pengelolaan kas  negara.  Dengan  informasi  saldo  Kas  di  Bendahara  Pengeluaran  yang  akurat,  pemerintah dapat  mengevaluasi  apakah  kebijakan  pemberian UP  dengan  besaran yang  ditentukan  dalam PMK 190 tahun 2012 sudah termanfaatkan secara optimal oleh bendahara, atau justru menjadi idle cash yang berarti bertentangan dengan tujuan pengelolaan kas dalam reformasi keuangan negara.  Mardiasmo  (2009)  menyatakan  bahwa  secara  umum  tujuan  dan  fungsi  laporan keuangan  sektor  publik  adalah  kepatuhan  dan  pengelolaan,  akuntabilitas  dan  pelaporan restrospektif,  perencanaan  dan  informasi  otorisasi,  kelangsungan  organisasi,  hubungan masyarakat, dan sumber fakta dan gambaran. Agar laporan keuangan menjadi informasi yang berguna,  Kerangka  konseptual  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  menjelaskan  bahwa  laporan keuangan tersebut  harus  memenuhi standar kualitatif sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan yaitu relevan (manfaat umpan  balik , manfaat  prediktif,  tepat waktu, dan lengkap) dan andal (penyajian jujur dan dapat diverifikasi).
Berdasarkan  hasil  wawancara  dan  teori  tersebut,  penelitian  ini  merumuskan  model konseptual Root Definition 4 dengan aktivitas sebagai berikut: (1) mengidentifikasi pengeluaran UP/TUP  tahun  anggaran  berjalan;  (2)  mengidentifikasi  pengembalian  sisa  UP/TUP  tahun anggaran  berjalan;  (3)  mendapatkan  saldo  kas  di  BP  tahun  anggaran  berjalan;  (4) mengidentifikasi saldo Kas di BP tahun anggaran yang lalu; (5) mengidentifikasi setoran UP/TUP tahun  anggaran  yang  lalu;  (6)  mendapat  saldo  kas  di  BP  tahun  anggaran    yang  lalu;  (7) menuangkan hasil yang didapat dalam sebuah kertas kerja.
Selanjutnya seluruh rangkaian aktivitas pada masing-masing model konseptual tersebut perlu dilakukan monitoring dengan  membandingkannya  dengan  pencapaian  3E  yaitu  e fficacy, efficiency, dan effectiveness.
Tingkat Penerimaan Pihak-pihak Terkait untuk Melaksanakan Model Konseptual ( Using Model to Structure  Debate )
Berdasarkan  perumusan  model  konseptual  yang  telah  dilakukan  oleh  peneliti  di  tahap sebelumnya  maka  penelitian  ini  akan melakukan  perbandingan  antara  model  konseptual  dari masing-masing root definition yang dirumuskan dengan real world . Pembandingan ini bertujuan untuk merumuskan usulan perubahan bagi KPPN Jakarta II terkait dengan optimalisasi pelaporan saldo  Kas di Bendahara Pengeluaran.
Tahap perbandingan antara model konseptual dengan situasi dunia nyata dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara dan diskusi informal. Pihak-pihak yang dilibatkan dalam diskusi informal adalah staf dan pejabat pada  Seksi Verifikasi dan Akuntansi, Sub Bagian Umum, dan Seksi MSKI pada KPPN Jakarta II.

## Tahap Perumusan dan Pelaksanaan Tindakan
Menurut  Checkland  dan  Poulter  (2006)  dalam  Himmah  (2014),  tahap  ini  adalah  tahap dilakukannya  perumusan  dan  atau  tindakan  berkaitan  dengan  dunia  nyata  yang  dianggap problematis.  Menurut  Hardjosoekarto  (2012)  dasar  dari  tahapan  ini  adalah  rumusan  saran langkah tindakan dari yang telah dibuat di tahapan sebelumnya dan memenuhi dua persyaratan, yaitu arguably desirable dan culturally fesible .
Usulan aksi perubahan yang diberikan kepada KPPN Jakarta II dalam penelitian ini adalah:
1. KPPN melakukan penilaian kinerja satker berdasarkan profil satker yang telah dibuat sebagai sarana  untuk  memilih  dan    memberikan  penghargaan  kepada  satker  terbaik  dalam mengelola  dan  mempertanggungjawabkan  kas  yang  dikelola  sehingga  diharapkan  dapat mengubah  perilaku  satker  untuk  lebih  patuh  terhadap  ketentuan  yang  ada.  Dengan meningkatnya kepatuhan satker dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan kas, maka diharapkan  Saldo  Kas  di  Bendahara  Pengeluaran  yang  dilaporkan  oleh  KPPN  akan  lebih akurat.
2. KPPN  meningkatkan  kompetensi  pegawai  dengan  mengidentifikasi  masalah  utama  dalam pelaksanaan  pelaporan  Saldo  Kas  di  Bendahara  Pengeluaran  sehingga  tindak  lanjut  atas penyelesaian masalah dapat dirumuskan secara tepat, merancang pelatihan terkait dengan mekanisme  pelaporan  keuangan,  utamanya  terkait  dengan  pelaporan  saldo  Kas  di Bendahara Pengeluaran, dan membuat sistem penghargaan secara berkala untuk pegawai berdasarkan  penilaian  IKU  dan  performa  pegawai.  Dengan  ini  diharapkan  akan  diperoleh SDM  yang  kompeten  dan  bersemangat  dalam  proses  penyusunan  laporan  keuangan, utamanya terkait dengan Kas di Bendahara Pengeluaran.
3. KPPN  membentuk  tim  rekonsiliasi  internal  dengan  melibatkan  pihak-pihak  yang  terkait dalam penyusunan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran dan melaksanakan rekonsiliasi saldo Kas  di  Bendahara  Pengeluaran  di  Neraca  dengan  sisa  UP/TUP  di  Karwas,  melaksanakan rekonsiliasi saldo Kas di Bendahara Pengeluaran antara Neraca dengan LPJ Bendahara, dan melaksanakan  rekonsiliasi  Kas  di  Bendahara  Pengeluaran  di  LPJ  Bendahara  dengan  sisa UP/TUP di Karwas sehingga diharapkan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran yang dilaporkan oleh KPPN dapat diyakini kebenarannya
4. KPPN membuat sistem monitoring atas pencatatan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Neraca Kuasa  BUN-KPPN  dengan  menyusunan  kertas  kerja monitoring Kas  di  Bendahara  Pengeluaran
sehingga diperoleh saldo Kas di Bendahara  Pengeluaran  yang andal dan dapat dimanfaatkan dalam pengelolaan kas.

## SIMPULAN DAN SARAN
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaporan Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran oleh KPPN  Jakarta  II  belum  optimal  sehingga  saldo  yang  disajikan  pada  neraca  kurang  diyakini kebenarannya.  Berdasarkan  analisis  yang  dilakukan,  penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa terdapat permasalahan dalam pelaporan Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran oleh KPPN Jakarta II.  Pertama,  ketidakpatuhan  satker  selaku  pengelola  fisik  kas  dalam  proses  akuntansi penatausahaan Kas di Bendahara Pengeluaran. Kedua,  KPPN sebagai pihak yang memberikan UP/TUP  dan  mencatat  mutasinya  kurang  koordinasi.  Ketiga  lemahnya  koordinasi  antar direktorat pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang terkait dengan penatausahaan Kas di Bendahara Pengeluaran. Keempat adalah lemahnya peran KPPN sebagai Kuasa BUN di daerah terutama di Provinsi DKI Jakarta sehingga pemberian sanksi tidak  berjalan dengan maksimal. Kelima adalah pola pengenaan sanksi yang tidak didukung dengan sistem yang terkomputerisasi sehingga sanksi yang diberikan kepada satker kurang tegas dan kurang efektif. Keenam adalah munculnya  potensi  kas  menganggur  yang  besar  sebagai  akibat  dari  kurang  tertibnya  satker dalam merencanakan dan mengelola UP/TUP.
Penelitian  ini  merumuskan  empat  rekomendasi  untuk  mengatasi  permasalahan  yang dihadapi  oleh  KPPN  Jakarta  II  dalam  proses  pelaporan  Saldo  Kas  di  Bendahara  Pengeluaran. Rekomendasi yang diusulkan dalam rangka problem solving topik penelitian ini   adalah KPPN melakukan  penilaian  kinerja satker  berdasarkan  profil  satker  yang  telah  dibuat.  Rekomendasi kedua adalah agar KPPN meningkatkan kompetensi pegawai. Selanjutnya rekomendasi ketiga adalah agar KPPN membentuk tim rekonsiliasi internal danmelaksanakan rekonsiliasi saldo Kas di Bendahara Pengeluaran di Neraca. Rekomendasi terakhir yang diberikan dalam penelitian ini adalah  agar  KPPN  membuat  sistem monitoring atas  pencatatan  saldo  Kas  di  Bendahara Pengeluaran  pada  Neraca  Kuasa  BUN-KPPN  sehingga  diperoleh  saldo  Kas  di  Bendahara Pengeluaran  yang  andal  dan  dapat  dimanfaatkan  dalam  pengelolaan  Kas.  Selanjutnya    agar usulan perubahan tersebut dapat dilakukan, maka perlu diperhatikan e nvirontmental constraint di KPPN Jakarta  II.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Ucapan terimakasih tak terhingga saya sampaikan kepada Dr.Gede Harja Wasistha, CMA selaku Ketua Prodi Maksi -PPAk FEB UI, Bapak Amdy Very Dharma, M.Acc dan Ibu Dr. Rr. Trisacti Wahyuni, Ak.,M.Ak selaku penguji, Bapak Hari Winarno selaku Kepala KPPN Jakarta II, Pejabat dan  staf  pada  Subdit  Rekening  Pemerintah  Lainnya  dan  Bendahara  Instansi  Direktorat Pengelolaan  Kas  Negara  DJPB,  Pejabat  dan  staf  pada  Subdit  Akuntansi  Kas  Umum  Negara Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan DJPB, Pejabat dan staf pada KPPN Jakarta II, serta semua pihak yang telah membantu dalam proses penelitian ini.
DAFTAR PUSTAKA
Allen, R., & Tommasi, D. (2001). Managing Public Expenditure : A Reference Book for
Transition Countries. Paris: OECD.
Badan Pemeriksa Keuangan. (2014a). Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013 . Jakarta.
Badan Pemeriksa Keuangan. (2014c). Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan BUN KPPN Jakarta II Tahun 2013. Jakarta .
Badan Pemeriksa Keuangan. (2013a). Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 . Jakarta.
Badan Pemeriksa Keuangan. (2013c). Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan BUN KPPN Jakarta II Tahun 2012. Jakarta.
Badan Pemeriksa Keuangan. (2012a). Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 . Jakarta.
Badan Pemeriksa Keuangan. (2012b). Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan BUN KPPN Jakarta II Tahun 2011. Jakarta.
Badan Pemeriksa Keuangan. (2011). Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2010 . Jakarta.
Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 01 tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Pusat. (2005).
Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 14 tentang Akuntansi Kas.
Bureau of The Fiscal Service US Department Of The Treasury. Imprest Funds . Mei 17,
2015. h ttp://www.fiscal.treasury.gov .
Checkland, Peter. & Scholes, Jim. (1990). Soft System Methodology in Action . Chichester: Wiley & Sons, Ltd.
Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan . (2011). Panduan Teknis Akuntansi Pemerintah Pusat. Jakarta.
Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan . (2014). Optimalisasi Peran Kuasa BUN Daerah Menuju LKBUN Beropini Terbaik. Jakarta.
Hardjosoekarto, Sudarsono. (2012). Soft Systems Methodology (Metode Serba Sistem Lunak), Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
Hiatt, Jeffrey M. (2006 ). ADKAR: A Model For Change in Bussiness, Government and Our Community. USA: Prosci Learning Center Publication .
Himmah,  Putri  Nailatul.  (2014). Peran  Akuntansi  Aset  Tetap  Dalam  Optimalisasi Perencanaan  Kebutuhan  dan  Penganggaran  Barang  Milik  Negara  (Aplikasi Pendekatan  Soft  System  Methodology  di  Ditjen  Pendidikan  Tinggi  Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan . Jakarta: Universitas Indonesia.
Kementerian Keuangan Republik Indonesia & World Bank. (2014). Reformasi Pengelolaan Kas di Indonesia: Dari Administrasi Kas Menuju Pengelolaan Kas Secara Aktif .
Jakarta.
Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2014a). Laporan Keuangan Konsolidasian Bendahara Umum Negara Tahun 2013 (Audited). Jakarta.
Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2014b). Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013 (Audited). Jakarta.
Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2013a). Laporan Keuangan Konsolidasian Bendahara Umum Negara Tahun 2012 (Audited). Jakarta.
Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2013b). Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 (Audited). Jakarta.
Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2012a). Laporan Keuangan Konsolidasian Bendahara Umum Negara Tahun 2011 (Audited). Jakarta.
Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2012b). Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 (Audited). Jakarta.
Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2012c). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara .
Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2011). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang SAPP.
Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: ANDI Yogyakarta.
Mu, Yibin. (2006). Government Cash Management: Good Practice and Capacity  Building framework . World Bank: Financial Discussion Series.
Murwanto,  Rahmadi.,  Insyafiah.,  &  Subkhan.  (2006). Manajemen  Kas. Jakarta:  Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Departemen Keuangan Republik Indonesia.
Noordiawan, Deddi., Putra, Iswahyudi Sondi., &  Maulidah, Rahmawati. (2012). Akuntansi Pemerintahan. Jakarta:  Penerbit  Salemba  Empat . Peraturan  Pemerintah  Nomor  45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  60  Tahun  2008  tentang  Sistem  Pengendalian  Intern Pemerintah.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010  tentang  Standar  Akuntansi  Pemerintahan (SAP).  Robbins,  Stephen  P.  (2005). Organizational  Behavior  (11th  ed.). NJ:  Pearson Prentice Hall.
Storkey, Ian. (2003). Government Cash and Treasury Management Reform . Asian Development Bank, Governance Brief, Issue 7-2003.
Sugiyono. (2013). Cara Menyusun: Skripsi, Tesis, dan Disertasi . Bandung: Alfabeta.
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Weygandt, Jerry J., Kimmel, Paul D., & Kieso, Donald E., (2013). Financial Accounting IFRS Edition, 2nd Edition . USA: John Wiley & Sons, Inc
Williams,  Mike.  (2004), Government  Cash  Management:  Good  and  Bad  Practice h h ttp://treasury.worldbank.org/bdm/pdf/CM-V2- A ug04MikeWilliams.pdf.
Lampiran 1. Rich Picture