## Article
Family Hope Program: Fulfillment of the 3T Principles in Rice Social Assistance during the Covid-19 Pandemic in East Jambi District
Program Keluarga Harapan: Pemenuhan Prinsip 3T Pada Bantuan Sosial Beras Saat Masa Pandemi Covid-19 di Kecamatan Jambi Timur
Riri Maria Fatriani 1*
1 Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Indonesia
* Penulis Korespondensi: ririmariafatriani@unja.ac.id
Naomi Kartika Sari Butar Butar 2
2 Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Indonesia

## Abstract
The Family Hope Program (PKH) rice social assistance which was implemented in east Jambi  sub district at the Covid-19  pandemic  was  a  program  designed  by  government  with  aim  of  reduce  the  burden  on  community  in meeting daily food needs. This purpose of the study to find out and analyze PKH rice social assistance policy has been  in  accordance  with  the  principle  of  3T  (right  target,  right  amount,  and  right  time).  This  research  uses qualitative method with descriptive type. There were 15 Informants, including from KPM east Jambi sub district, social service, the company of indonesia logistics bureau, PT. Bhanda Ghara Rexa and PKH facilitators in east Jambi sub district. The results of this study indicate that the implementation of the PKH rice social assistance policy at the covid-19 period in east Jambi sub district was is not all accordance with the 3T principles. Based on an analysis of environmental  conditions,  inter-organizational  relationships,  quantity  and  quality  of  implementor  resources,  as well as the characteristics and capabilities of implementing agents, it shows obstacles to implementor resources that have an impact on communication and the ability of implementing agents in distributing rice social assistance for the family hope program in east Jambi sub district.
Keywords: 3T Principles, Covid-19 Pandemic, Family Hope Program, Rice Social Assistance

## Abstrak
Bantuan sosial beras Program Keluarga Harapan (PKH) yang dilaksanakan di Kecamatan Jambi Timur pada masa pandemi covid-19 merupakan program yang dirancang pemerintah dengan tujuan mengurangi beban masyarakat dalam  memenuhi  kebutuhan  pangan  sehari-hari.  Tujuan  penelitian  ini  untuk  mengetahui  dan  menganalisis pemenuhan prinsip 3T (Tepat waktu, Tepat sasaran dan Tepat jumlah) pelaksanaan kebijakan bantuan sosial beras PKH di Kecamatan Jambi Timur. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe deskriptif. Informan berjumlah 15 orang yang diantaranya berasal  dari  Keluarga Penerima  Manfaat (KPM) Kecamatan Jambi Timur, Dinas Sosial, Perum Bulog, PT. Bhanda Ghara Rexa dan Pendamping PKH Kecamatan Jambi Timur. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan bantuan sosial beras PKH pada masa covid-19 di Kecamatan Jambi Timur belum semua sesuai dengan prinsip 3T. Berdasarkan analisis kondisi lingkungan, hubungan antar organisai, kuantitas  dan  kualitas  sumber  daya  Implementor,  serta  karakteristik  dan  kemampuan  agen  pelaksana, menunjukkan hambatan pada sumber daya implementor sehingga berdampak pada komunikasi dan kemampuan agen pelaksana dalam penyaluran batuan sosial beras program keluarga harapan di Kecamatan Jambi Timur.
Kata kunci: Bantuan Sosial Beras, Pandemi Covid-19, Prinsip 3T, Program Keluarga Harapan,

## Pendahuluan
Wabah Corona  Virus  Disease  2019 atau  biasa  dikenal  masyarakat  sebagai  Covid-19 menimbulkan  dampak  dan  kekhawatiran  luar  biasa  bagi  masyarakat  diseluruh  dunia termasuk  Indonesia.  Salah  satu  dampak  signifikan  yaitu  terhambatnya  pertumbuhan ekonomi,  sehingga  dapat  memicu  tingginya  angka  kemiskinan.  Kemiskinan  merupakan
suatu kondisi krusial yang wajib menjadi perhatian pemerintah baik di pemerintahan pusat maupun  pemerintahan  daerah.  Permasalahan  kemiskinan  ini  berdampak  pada  berbagai aspek  kehidupan  dimulai  dari  pemenuhan  materi,  kebutuhan  Kesehatan  dan  Pendidikan hingga  sosial  budaya  masyarakat.  Maka  dari  itu  kemiskinan  juga  berpengaruh  dengan penyebab ketertinggalan dan penghambat pembangunan suatu negara. Kemiskinan dinilai dapat  menimbulkan  dampak  yang  menyebar  ( multiplier  effects )  terhadap  tatanan kemasyarakatan dan muara dari masalah sosial lainnya (Purwanto, 2013).
Persoalan Kemiskinan ini menjadi fokus di semua negara, baik pada negara maju dan negara  berkembang  yang  mana  menemui  tingkat  persoalan  yang  berbeda.  Begitu  pula Indonesia  sebagai  salah  satu  negara  yang  tingkat  kemiskinannya  cukup  tinggi  dengan standar  pemenuhan  kebutuhan  dasar  hidup  yang  kurang  seperti  kebutuhan  sandang, kebutuhan pangan, kebutuhan papan, Pendidikan dan Kesehatan. Upaya pemerintah dalam penanggulangan  kemiskinan  sudah  dilakukan  dengan  memberikan  dana  bergulir, pembangunan  infrastruktur,  perluasan  kesempatan  kerja  dan  pembangunan  pertanian. Dengan upaya yang telah tersebut tetap belum sepenuhnya teratasi.
Pemerintah  meluncurkan  program  penanggulangan  kemiskinan  berbasis  rumah tangga yaitu Program Keluarga Harapan (PKH), program ini dilaksanakan pertama kali pada tahun 2007. PKH dirancang untuk membantu penduduk miskin terbawah berupa bantuan bersyarat. Dengan program PKH ini diharapkan mampu menyumbang untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan millennium yaitu Millenium Development Goals atau yang dikenal  dengan  nama  MDGs,  dengan  tujuan  pencapaian  pendidikan  dasar,  kesetaraan gender,  pengurangan  penduduk  miskin  ekstrim  dan  kelaparan,  pengurangan  angka kematian  bayi  dan  balita  serta  dapat  menekan  angka  kematian  ibu  melahirkan  (Depsos, 2010).
Pemerintah  melalui  kementerian  sosial  dan  dilaksanakan  oleh  Dinas  Sosial  sebagai Organisasi  Perangkat  Daerah  (OPD)  yang  bergerak  di  bidang  sosial  dengan  tujuan mengembangkan sistem perlindungan sosial terhadap masyarakat miskin (Bismi, Taher, & Anjar, 2021). Sasaran penerima program ini adalah keluarga miskin yang memenuhi minimal satu  dari  kriteria  yang  terdiri  dari  anak  usia  0-21  tahun,  ibu  hamil/nifas,  lansia,  dan disabilitas berat (Akmala, 2017). PKH sebagai program yang direncanakan secara terpusat, pelaksanaanya banyak aspek dan pihak ikut terlibat. Dengan kondisi tersebut tidak menutup kemungkinan terjadi penyimpangan dari implementasi kebijakan pelaksanaan program.
Pelaksanaan  program  kemiskinan  ini  diatur  melalui  pembentukan  tim  koordinasi percepatan penanggulangan kemiskinan yaitu Perpres No 96 Tahun 2015 perubahan atas peraturan sebelumnya dimana pembentukan tim koordinasi ditegaskan dan diatur Kembali melalui Permendagri Nomor 53 Tahun 2020 sebagai landasan dalam melaksanakan tugas penanggulangan di daerah, isinya memuat tentang penanggulangan kemiskinan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah pusat melalui TNP2K tetapi daerah juga diberikan kewenangan untuk menjalankan program kemiskinan melalui TKPK Provinsi dan Kabupaten/Kota. TKPK Provinsi  bertugas  untuk  melakukan  koordinasi  perumusan  kebijakan,  pelaksanaan  dan pemantauan di lingkup provinsi bagitu pula lingkup Kabupaten/Kota. Pada Kabupaten/Kota keanggotaan  TKPK  dibantu  oleh  OPD  yang  membidangi  permasalahan  sosial  kemiskinan. Tim  pelaksana  PKH  di  Kota  Jambi  diatur  dalam  Surat  Keputusan  Direktur  Jendral  Sosial Keluarga  No  20/3.4/KP.03/1  Tentang  pengangkatan  pendamping  Program  Keluarga Harapan (Berasa, 2021).
Provinsi Jambi merupakan salah satu Provinsi yang Kota/Kabupatennya menjalankan PKH,  Kota  Jambi  dengan  11  kecamatannya  semua  menjalankan  PKH  dimulai  dari  tahun 2012. Dari 11 kecamatan tersebut kecamatan Jambi Timur tahun 2020 merupakan wilayah
Keluarga Penerima Manfaat (KPM) terbanyak dari kecamatan lainnya yaitu sebanyak 2306 KPM (Sekretariat PKH Dinas Sosial Kota Jambi, 2021). Selain KPM terbanyak di Kota Jambi, Kecamatan Jambi Timur merupakan wilayah yang  belum mendapatkan sosialisasi tentang bantuan sosial pemerintah, teridentifikasi temuan beras tidak layak konsumsi, penyaluran bantuan tertunda sehingga tidak sesuai dengan jadwal yang ditentukan (Butar Butar, 2021).
Pelaksanaan  PKH  di  Kecamatan  Jambi  Timur  pernah  dilakukan  penelitian  dengan menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  menemukan  bahwa  implementasi  PKH  sudah dilaksanakan  namun  tidak  efektif  dilihat  dari  aspek  efektivitas,  belum  tepat  sasaran, sosialisasi tidak melibatkan masyarakat (Berasa, 2021). Begitu pula dengan penelitian kedua dilakukan  di  kecamatan  Jambi  Timur  menggunakan  perspektif  ilmu  pemerintahan  dan metode  penelitian  campuran  kualitatif  dan  kuantitatif  dengan  penelitian  implementasi bantuan sosial beras program keluarga harapan, pada  pengawasan dan implementasinya pada  masa  pandemi  covid-19  (Butar  Butar,  2021).  Berbeda  dengan  penelitian  terdahulu yang membahas implementasi PKH di Kecamatan Jambi Timur, penelitian ini menggunakan metode  penelitian  kualitatif  dengan  fokus  pada  pemenuhan  prinsip  3T  dengan menggunakan  analisis  faktor  yang  mempengaruhi  implementasi  dalam  kebijakan  publik pada  pelaksanaan  Bantuan  Sosial  Beras  PKH  saat  pandemi  covid-19.  Prinsip  3T  ini merupakan hal penting yang dijadikan tolok ukur dalam keberhasilan pelaksanaan bantuan sosial,  walaupun  dalam mekanisme  penyaluran sudah disiapkan sesuai dengan  pedoman petunjuk  teknis  PKH  namun  di  lapangan  tidak  menjamin  dalam  pelaksanaanya  dan penerima  bantuan  sudah  sesuai  dengan  pemenuhan  prinsip  3T  (Tepat  Sasaran,  Tepat Jumlah, dan Tepat Waktu).

## Metode
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  tipe  deskriptif  dengan  metode  kualitatif. Untuk memperolah data yang valid menggunakan pedoman wawancara melalui wawancara terstruktur, observasi dan dokumentasi. Teknik penentuan informan yang digunakan adalah pusposive  sampling  dengan  menentukan  kriteria-kriteria  informan  yang  kredibel.  Berikut kriteria informan pada penelitian ini:
1. Pihak berwenang dalam hal ini yang mengawasi jalannya PKH
2. Koordinator pelaksanaan di lapangan
3. Memahami alur distribusi untuk PKH
4. Masyarakat KPM PKH Kecamatan Jambi Timur yang memenuhi syarat
Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu menggunakan tiga teknik antara lain, pertama, wawancara dilakukan untuk mencari tahu bagaimana standar alur pendistribusian terhadap  KPM  PKH.  Kedua,  observasi  yaitu  mencari  tahu  dengan  mengamati  aktivitas penyaluran yang dilakukan. Ketiga, dokumentasi, dimana peneliti mengumpulkan foto dan tulisan serta kebijakan yang melengkapi penelitian tentang PKH.
Penelitian ini menggunakan Teknik Analisa data menurut Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, 2017, p.246). Dengan Teknik pertama,  Reduksi  Data  ( Data  Reduction )  sebagai  proses  pemilihan,  penyederhanaan, abstraksi, focusing , dan transformasi data mentah yang ada dalam semua bentuk catatan dan  dokumen  lapangan.  Data  yang  ada  kemudian  dirangkum,  memfokuskan  hal  yang penting,  memilah  hal  yang  pokok,  kemudian  mencari  tema  dan  polanya.  Data  yang  telah direduksi mengasilkan gambaran yang jelas sehingga dapat memilah data yang sesuai dan dibutuhkan untuk menganalisis implementasi PKH. Langkah selanjutnya  memisahkan data yang tidak penting serta lebih memfokuskan pada data yang berkaitan dengan penelitian ini.
Kedua, Penyajian Data ( Data Display ) berupa uraian dengan teks naratif, gambar dan tabel, sehingga dapat menjelaskan tentang bagaimana pemenuhan prinsip 3T implementasi PKH  dilaksanakan.  Ketiga,  yaitu  Penarikan  Kesimpulan  ( Conclusion ),  menyaring  dan merangkai  intisari  hasil  penelitian berdasarkan  sumber data  primer dan sekunder dengan diperoleh simpulan jawaban tentang implementasi pemenuhan prinsip 3T PKH di Kecamatan Jambi Timur.

## Hasil dan Diskusi
Pandemi  covid-19  merupakan  wabah  yang  berdampak  melumpuhkan  hampir Sebagian  besar  aktivitas  masyarakat.  Kondisi  inilah  yang  mendorong  pemerintah  untuk mengeluarkan  kebijakan  publik  sebagai  respon  dalam  alternatif  pemenuhan  kebutuhan masyarakat. Tujuan pemberian bantuan sosial beras bagi KPM PKH merupakan upaya untuk mengurangi  beban  pengeluaran  keluarga  miskin  melalui  pemenuhan  kebutuhan  pangan beras saat pandemi covid-19 selama tiga bulan. Upaya penyaluran bantuan sosial beras ini menggunakan prinsip 3T yaitu, tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat waktu. Dengan prinsip 3T diharapkan dapat disalurkan kepada KPM PKH di Kecamatan Jambi Timur. Prinsip 3T ini akan  dianalisis  dengan  menggunakan  teori  Shabbir  Cheema  dan  Dennis  A.  Rondinelli tentang  empat  faktor  yang  mempengaruhi  implementasi  kebijakan  publik  antara  lain, hubungan  antar  organisasi,  karakteristik  dan  kemampuan  agen  pelaksana,  sumber  daya organisasi, dan kondisi lingkungan.
Tepat Sasaran; Dimaksudkan agar Bantuan Sosial Beras Program Keluarga Harapan diberikan kepada KPM PKH yang terdaftar dalam data terpadu penanganan fakir miskin dan data  tersebut  diolah  oleh  pemerintah  pusat  data  dan  informasi  kesejahteraan  sosial. Dengan harapan tepat sasaran diperlukan pendataan secara berkala sehingga memperkecil kemungkinan penyimpangan dan penyelewengan bantuan.
Tepat Jumlah, yaitu jumlah bantuan beras yang merupakan hak KPM PKH sebanyak 45Kg selama tiga bulan, dialokasikan kepada setiap KPM PKH seberat 30 Kg di periode bulan agustus  sampai  dengan  bulan  September  dan  selanjutnya  di  bulan  oktober  disalurkan kembali seberat 15 Kg.
Tepat Waktu; waktu pelaksanaan penyaluran bantuan sosial beras kepada KPM PKH direncanakan  dari  awal  dan  disepakati  Bersama  implementor  yakni  pihak  Perum  Bulog Dinas Sosial Kota Jambi, Pendamping PKH dan PT. Bhanda Ghara Reksa. Dengan disalurkan bantuan  sosial  beras  ini  dapat  membantu  masyarakat  memenuhi  salah  satu  kebutuhan primernya.
1. Hubungan Antar Organisasi
Dalam  banyak  program  kebijakan,  Implementasi  sebuah  program  perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu diperlukan koordinasi dan Kerjasama  antar  instansi  bagi  keberhasilan  suatu  program.  Adapun  indikator pertama  adalah  hubungan  antar  organisasi  terdiri  dari  ketepatan  konsistensi  dan kualitas komunikasi antar istansi, kejelasan dan konsistensi sasaran program serta pembagian fungsi antar instansi. Hasil penelitian dapat terlihat masih belum sejalan dengan  pernyataan  beberapa  informan  lain  yang  dijadikan  trianggulasi  data, sehingga bisa disimpulkan belum memenuhi prinsip 3T.  Dalam hal ini, Dinas Sosial Kota  Jambi  sebagai  pelaksana  dan  perpanjangan  tangan  dari  Kementerian  Sosial bekerja sama dengan pendamping PKH, PT. Bhanda Ghara Reksa Cabang Palembang serta Perum Bulog Kanwil Jambi. Mengenai kualitas komunikasi, Dinas Sosial sebagai Instansi  pemerintah  beserta  mitra  kerja  lainnya  saling  berkomunikasi  dalam penyaluran  bantuan  sosial  beras  kepada  PKM  PKH,  namun  komunikasi  yang
dilakukan terdapat kekeliruan dalam pembagian tugas dan fungsi sehingga menjadi tumpang tindih dalam pelaksanaanya.
Pembagian tugas dan fungsi pada tiap instansi sangat diperlukan agar program yang  akan  dilaksanakan  dapat  berjalan  dengan  baik.  Untuk  memaksimalkan  hal tersebut maka setiap pelaksana memiliki tupoksi sendiri. Pelaksanaan Bantuan Sosial Beras  PKH  ini  Dinas  Sosial  memiliki  tugas  dan  fungsi  sebagai leading dengan  cara saling  berkoordinasi  antar  mitra  kerja.  Pendamping  PKH  bertanggung  jawab  atas mensosialisasikan  program  bantuan  beras  dan  memastikan  bahwa  KPM  PKH mendapatkan bantuan. PT. Bhanda Ghara Reksa sebagai transporter memiliki tugas dan tanggung jawab menyalurkan beras dari Gudang bulog kepada KPM, dan Perum Bulog tugas dan fungsinya penyedia komoditi beras yang sesuai dengan kualitas dan kuantitas dalam bantuan sosial beras PKH.
Hal penting yaitu komunikasi yang terjalin antar pelaksana bantuan sosial beras sudah  berjalan  namun  kualitas  komunikasi  terhadap  Keluarga  Penerima  Manfaat (KPM) merasa belum maksimal. Ditemukan adanya sosialisasi yang tidak merata bagi KPM  lansia  dan  KPM  kategori  memiliki  anak  balita  dan  batita  tidak  mendapatkan bantuan.  Dengan  fakta  lapangan  tersebut  perlunya  koordinasi  dan  komunikasi efektif sehingga  tidak menimbulkan  masalah  antar  Dinas  Sosial  serta  Pendamping PKH dalam menyampaikan informasi terkait bantuan-bantuan sosial. Sehingga dapat dikatakan pada faktor hubungan antar organisasi belum terwujud pemenuhan dari prinsip 3T (Tepat Sasaran, Tepat Waktu dan Tepat Jumlah).
2. Karakteristik dan Kemampuan Agen Pelaksana
Indikator kedua yaitu karakteristik dan kemampuan agen pelaksana adalah hal yang sangat penting harus dimiliki oleh tiap instansi guna menunjang keberhasilan program.  Menurut  Shabbir  Cheema  dan  Dennis  A.  Rondinelli  menjelaskan karakteristik dan kemampuan agen pelaksana mencakup struktur birokrasi, norma- norma,  dan  pola-pola  hubungan  yang  terjadi  dalam  birokrasi,  yang  semuanya  itu akan  mempengaruhi  pelaksanaan  suatu  program  (Subarsono,  2005).  Temuan lapangan  menunjukkan  bahwa  keterampilan  teknis  dan  manajerial  serta kemampuan untuk koordinasi serta mengontrol belum dapat dilakukan dengan baik. Berdasarkan  hasil  wawancara,  Dinas  Sosial  telah  mempersiapkan  dan  melatih kemampuan  dalam  melaksanakan  kebijakan  dengan  program-program  dibentuk pemerintah,  namun  Kembali  pada  struktur  birokrasi,  norma  dan  pola  hubungan dalam  birokrasi  tersebut  belum  semua  dapat  memahami  pentingnya  melakukan perubahan  dengan  bertransformasi  mendapat  pengetahuan  terbaru  dan memotivasi  diri  dalam  mengambil  inisiatif  dalam  menunjang  kinerja  menjalankan tugas pokok dan fungsi dalam organisasi.
Kemampuan  teknis  dan  manajerial  tidak  begitu  saja  muncul  dalam  kepribadian seseorang,  namun  tercipta  dari  proses  yang  panjang  dan  perlahan  diiringi  dengan proses pembelajaran, Dinas Sosial telah melakukan hal tersebut kepada tiap SDM baik kepada  Pendamping  PKH,  E-Warong,  dan  pihak-pihak  internal  Dinas  Sosial  lainnya. Kemudian  terkait  kemampuan  untuk  mengkoordinasi  dan  mengontrol  program, berdasarkan  hasil  analisis  diperoleh  data  implementor  sudah  melakukan  koordinasi serta mengontrol dengan cara terus berkomunikasi secara internal sehingga terciptanya koordinasi. Dinas Sosial dan Perum Bulog sudah memperkuat kemampuan untuk saling mengontrol dan berkoordinasi seperti pada program BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) serta  PKH  bahkan  sebelum  masa  pandemi  Covid-19.  Berdasarkan  keterangan
Pendamping  Kecamatan  Jambi  Timur,  karena  pihak  PT.  Bhanda  Ghara  Reksa  (BGR) berada  di  luar  wilayah  Kota  Jambi  maka  dibutuhkan  persiapan  yang  lama  dari  PT. Bhanda  Ghara  Reksa  maka  dari  itu  penyaluran  beras  terhambat.  Maka  dari  itu, pemenuhan prinsip 3T pada faktor karakteristik dan kemampuan agen pelaksana belum memenuhi prinsip tepat waktu.

## 3. Sumber Daya Organisasi
Indikator  ketiga  yakni  sumber  daya  yang  terdiri  dari  sumber  daya  manusia  yang terlibat dalam implementasi serta sumber daya fasilitas. Adapun sumber daya manusia yang terlibat dari Dinas Sosial Kota Jambi dalam pelaksanaan Bantuan Sosial Beras PKH ini  ialah  pihak  internal  dari  Dinas  Sosial  itu  sendiri.  Tiap-tiap  instansi  atau  Operasi Perangkat Daerah (OPD) yang terlibat dalam program ini sudah menyediakan sumber daya  manusia  untuk  ikut  serta  memaksimalkan  pelaksanaan  ini.  Selain  sumber  daya manusia,  sumber  daya  fasililitas  juga  tak  kalah  penting  untuk  memaksimalkan penerapan  program  Bantuan  Sosial  Beras  PKH.  Sumber  daya  fasilitas  dapat  berupa sarana  dan  prasarana  yang  mampu  mendukung  pelaksanaan  program.  Sumber  daya fasilitas  yang  disediakan  oleh  Dinas  Sosial  yakni  E-Warong  sebagai  titik  distribusi Bantuan Sosial Beras dan KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) yang dimiliki oleh tiap KPM PKH sebagai  alat  pembayaran.  PT.  BGR  Cabang  Palembang  sebagai  transpoter  juga menyediakan  fasilitas  armada  angkutan  berupa  truk  yang  akan  digunakan  untuk mengangkut beras dari gudang Bulog menuju E-warong di Kecamatan Jambi Timur.
Adapun  fasilitas  gudang  penyimpanan  beras  yang  disediakan  oleh  Perum  Bulog yakni  gudang  daerah  Kerinci,  Merangin,  Sarolangun,  Bungo,  Tebo,  Tanjabbar  serta Tanjabtim  serta  3  gudang  di  wilayah  Kota  Jambi  yakni  Jambi,  Muara  Jambi  dan Batanghari.  Dari  hasil  penelitian,  dapat  disimpulkan  sementara  bahwa  para implementor saling mempersiapkan sumber daya manusia serta sumber daya fasilitas dengan sebaik mungkin untuk menunjang pencapaian tujuan program serta kelancaran program.  Sumber  daya  manusia  sangat  berperan  penting  dalam  mewujudkan  suatu kebijakan, karena sebaik apapun strategi dan sistem kebijakan tersebut yang dirancang dengan  sedemikian  rupa  namun  pada  nyatanya  sumber  daya  manusia  organisasi tersebut  tidak  memiliki  rasa  tanggung  jawab  serta  komitmen  dalam  penerapan kebijakan itu, maka akan muncul persoalan dan kebijakan berujung kurang maksimal akibatnya  tidak  tepat  waktu  penyaluran  bantuan  sosial  beras  tersebut.  Pada  analisis sumber  daya  organisasi  ditemukan  bahwa  sumber  daya  manusia  yaitu  dalam  hal  ini adalah pendamping PKH tidak bisa selalu maksimal dalam memanfaatkan fasilitas untuk melaksanakan  kinerjanya.  Dikarenakan  jumlah  KPM  yang  semakin  bertambah, sedangkan  pendamping  PKH  beberapa  kali  ditempatkan  dua  kelurahan.  Salah  satu pekerjaanya memeriksa atau diperbaharui data-data penerima KPM. Seperti KPM PKH yang telah meninggal dunia, pindah rumah, ataupun pulang kampung. Karena penerima KPM  di  Jambi  Timur  per  tiap  kelurahan  banyak  jumlahnya,  sehingga  beberapa pendamping  tidak  maksimal.  Akibatnya  beberapa  KPM  tidak  tepat  sasaran  dalam menerima bantuan sosial beras dari pemerintah.
4. Kondisi Lingkungan
Kondisi  lingkungan  yang  dimaksud  bukanlah  seperti  yang  dipelajari  dalam  ilmu biologi tetapi digunakan untuk mengidentifikasi struktur pembagian kebijakan, kendala sumberdaya, sosio kultural serta tersedianya infrastruktur fisik serta fasilitas publik yang cukup.  Hal  tersebut  dapat  memberikan  pengaruh  terhadap  implementasi  kebijakan
Bantuan Sosial Beras PKH ini, baik itu pengaruh yang bersifat positif maupun negatif. Terkait  struktur  pembagian  kebijakan  dalam  pelaksanaan  Bantuan  Sosial  Beras  PKH, implementor  memiliki  tugas  pokok  dan  fungsi  yang  dijalankan.  Sebagaimana  Dinas Sosial Kota Jambi beserta Pendamping PKH Kecamatan Jambi Timur yang menjalankan tupoksi  masing-masing.  Dikarenakan  sudah  ada  pembagian  bidang,  maka  memang benar-benar terfokus untuk menjalankan tugas dalam penyaluran Bantuan Sosial Beras PKH. Demikian juga dari PT. Bhanda Ghara Reksa Cabang Palembang.
Dari  hasil  analisis  dapat  disimpulkan  bahwa  setiap  implementor  memahami  dan mengetahui tupoksi terkait program Bantuan Sosial Beras Program Keluarga Harapan. Hal tersebut memang sangat diperlukan mengingat bahwa pada masa Pandemi Covid- 19 ini Pemerintah banyak mengimplementasikan berbagai kebijakan mengenai bantuan sosial bagi masyarakat. Ketika para implementor memiliki tupoksi yang jelas maka akan tercipta lingkungan kerja yang lebih nyaman untuk menjalankan program ini.
Sosio kultural merupakan kebiasaan yang melekat pada masyarakat serta menjadi ciri  pada  masyakarat  yang  bersangkutan.  Terkait  sosio  kultural,  tidak  ada  budaya masyarakat yang menyebabkan pertentangan dalam pelaksanaan Bantuan Sosial Beras PKH di Kecamatan Jambi Timur. Adapun mengenai ketersediaan infrastruktur fisik serta fasilitas publik yang cukup dalam penyaluran Bantuan Sosial Beras PKH ini sudah cukup menunjang, relatif memadai dan tidak ada kekurangan dikarenakan berdasarkan hasil yang  didapatkan  di  lapangan,  akses  jalan  menuju  Kecamatan  Jambi  Timur  dapat dikatakan bagus serta lokasi E-Warong sebagai titik penyaluran beras memiliki fasilitas yang memadai seperti lapangan parkir.

## Kesimpulan
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  dalam  penyaluran  Bantuan  Sosial  Beras kepada KPM PKH selama masa pandemi dengan pemenuhan prinsip 3T (Tepat Waktu, Tepat Sasaran  dan  Tepat  Jumlah)  masih  ditemukan  ketidaksesuaian.  Hal  ini  lebih  banyak disebabkan  proses  komunikasi  kepada  Keluarga  Penerima  Manfaat  PKH  tidak  maksimal, Data-data  penerima  KPM  PKH  tidak  diperbaharui  dalam  jangka  waktu  tertentu  sehingga menyebabkan data penerima tidak valid sehingga beberapa bantuan tidak tepat sasaran. Dari  sisi  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  Pendamping  PKH  tidak  cakap  karena  cukup  sulit mengurus  atau  menangani  KPM  lebih  dari  satu  kelurahan,  maka  diperlukan  persiapan pelatihan kecakapan Pendamping PKH yang handal juga dilengkapi dengan fasilitas dalam menjalankan tugas.

## Ucapan Terima Kasih
Terimakasih kepada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi.

## Referensi
Akmala,  C.F.  (2017). Implementasi  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  Di  Kelurahan  Kranggan Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung : Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Badan Pusat Statistik Kota Jambi. (2020). Kecamatan Jambi Timur Dalam Angka . Berasa,  S.S.,  Muhammad,  Y.,  &  Fatriani,  R,M.  (2021). Efektivitas  Program  Keluarga  Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kecamatan Jambi Timur : Skripsi, UNJA Butar-butar,  N.H.,  Fatriani,  R.M.,  Hartati,  H.  (2021). Implementasi  Kebijakan  Bantuan  Sosial Beras  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  Pada  Masa  Pandemi  Covid-19  Di  Kecamatan Jambi Timur : Skripsi, UNJA.
Dunn,  W.  (1999). Pengantar  Analisis  Kebijakan  Publik .Yogyakarta:  Gadjah  Mada  University
Press Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2020). Petunjuk Teknis Bantuan Sosial Beras . Muhammad, B., Taher, A., & Anjar, Y.A. (2021). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH)
Kabupaten Pidie. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah, 6(3), 1-15
Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan .
Peraturan  Presiden  Tentang Program  Percepatan  Penanggulangan  Kemiskinan Nomor  166 Tahun 2014
Purwanto, S., Sumartono., & Makmur, M. (2013). Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan  (PKH)  Dalam  Memutus  Rantai  Kemiskinan  (Kajian  Di  Kecamatan  Mojosari Kabupaten Mojokerto). Wacana Journal of Social and Humanity Studies , 16(2), 79-96 Sosial, Departemen. (2010). Program Keluarga Harapan . Subarsono,  A.G.  (2005). Analisis  Kebijakan  Publik:  Teori  dan  Aplikasi. Yogyakarta.  Pustaka Pelajar
Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D . Bandung. Alfabeta