Bambang Sugianto, ANALISIS YURIDIS HUBUNGAN PEMERINTAH DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN  RAKYAT  DAERAH  MENURUT  UU  NOMOR  23  TAHUN  2014,  Halaman.  343- 358

## ANALISIS YURIDIS HUBUNGAN PEMERINTAH DAERAH DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH MENURUT UU NOMOR 23 TAHUN 2014
Oleh :
Bambang Sugianto Sekolah Tinggi Hukum Sumpah Pemuda bambangsugianto1969@gmail.com

## Abstract
The purpose of this study is to explain and analyze the relationship of local government and regional representatives Deawan. This research uses normative juridical method. Results of research In carrying out its duties and functions despite the equal position between the Regional Government and  the  DPRD.  Supervision  remains  in  place  as  the  duties  of  the  DPRD  always  exercise  good oversight of the government in running the wheels of the government and include supervision of the use  of  APBD  and  Regional  Policies.  The  working  relationship  of  Local  Government  with  DPRD according  to  Law  Number  23  Year  2014  on  Regional  Government,  namely:1.Relationship  in  the making of Regional policy, 2. Discussion and Ratification of Regional Regulations, 3. Relationship in the  discussion  of  Regional  Expenditure  Budget  Plan  (RAPBD),  4.  Relationship  in  the  field  of personnel, 5.Hubungan In the Policy on the management of Regional Goods, 6. Relations in the field of Policy and political supervision of the region.
Keywords : Local Government, Authority and Relationship

## Abstrak
Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan dan menganalisis  hubungan pemerintah daerah dan Deawan perwakilan Daerah. Penelitian ini menggunakan  metode yuridis normative. Hasil penelitian Dalam  melaksanakan  tugas  dan  fungsinya  walaupun  kedudukan  sejajar  antara  Pemerintah  Daerah dengan DPRD. Pengawasan tetap berjalan sebagai mana tugas DPRD selalu melakukan pengawasan baik terhadap pemerintah dalam menjalankan roda pemerintah dan termasuk pengawasan penggunaan APBD  dan  Kebijakan  Daerah.  Adapun  hubungan  kerja  Pemerintah  Daerah  dengan  DPRD  menurut Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah,  yaitu:  1.Hubungan  dalam pembuatan kebijakan Daerah, 2. Pembahasan  dan  Pengesahan  Peraturan  Daerah,  3.  Hubungan  dalam pembahasan  Rancangan  ANggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (RAPBD),  4.  Hubungan  dalam bidang kepegawaian daerah, 5.Hubungan Dalam Kebijakan pengelolaan Barang Daerah, 6. Hubungan dalam bidang Pengawasan kebijakan dan politik daerah.
Kata Kunci : Pemerintahan Daerah, Kewenangan dan hubungan

## I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang. Pemerintahan negara adalah sebuah sistem yang dapat dilihat secara hierarkhis maupun  fungsional.  Secara  hierarkhis dapat dibedakan adanya tingkatan
suprasistem dan masing-masing
mempunyai  tugas  dan  fungsi  dalam menjalan hak dan kewajibannya yang bulat dan  utuh  dan  subsistemnya  yang  lebih kecil  dan  lebih  rendah  tunduk  pada
prinsip-prinsip dalam mengelolah pemerintahan yang lebih tinggi. 1 Pada Sistem Pemerintahan Republik  Indonsia  berdasarkan  Undang-
Undang Dasar (UUD) 1945 pada Pasal 18 yang berbunyi:
a. ayat (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia  dibagi  atas  daerah- -daerah provinsi dan daerah provinsi  itu  dibagi  atas  kabupaten
1 Kementerian  Dalam  Negeri, Hubungan  tugas Pemerintah Daerah dan DPRD (Orientasi Kepemimpinan  dan  Penyelenggaraan  Pemerintah daerah), Jakarta:  2011,  Badan  Diklat  Depdagri, Hlm.1-2.
dan  kota,  yang  tiap--tiap  provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan  daerah,  yang  diatur dengan undang--undang.
b. ayat  (2)  Pemerintahan  daerah provinsi,  daerah  kabupaten,  dan kota  mengatur  dan  mengurus sendiri urusan
pemerintahan menurut  asas  otonomi  dan  tugas pembantuan.
c. ayat  (3)  Pemerintahan  daerah provinsi,  daerah  kabupaten,  dan kota  memiliki  Dewan  Perwakilan Rakyat  Daerah  yang  anggota-- anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
d. ayat  (4)  Gubernur,  Bupati  dan Walikota  masing--masing  sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi,  Kabupaten  dan  Kota dipilih secara demokratis.
e. ayat (5) Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan  yang  oleh  undang- -undang  ditentukan  sebagai  urusan Pemerintah Pusat.
f. ayat  (6)  Pemerintahan  daerah berhak menetapkan peraturan daerah  dan  peraturan--peraturan lain  untuk  melaksanakan  otonomi dan tugas pembantuan.
g. ayat  (7)  Susunan  dan  tata  cara penyelenggaraan pemerintahan daerah  diatur  dalam  undang-- undang.
Ini menjelaskan bahwa hierarkhis pemerintahan adalah sebuah sistem terpadu di bawah pemerintahan pusat yaitu Pemerintahan  Propinsi  dan  Pemerintahan Kabupaten/Kota  serta  Pemerintahan  Desa, yang  masing-masing  merupakan  suatu sistem  yang  bulat  dan  utuh  dalam menjalankan tugasnya.
Pemerintahan  daerah  memperoleh transper  kewenangan  dari  Pemerintahan Pusat guna mengatur dan mengurus urusan pemerintahan diwilayah jurisdiksinya.
Selain kewenangan, Pemerintah Pusat juga memberikan kewenangang kepada
Pemerintahan  Daerah  untuk  mengatur  dan mengelolah  sumber  keuangan  yang  dapat digali sendiri oleh daerah yang bersangkutan  selain  dana  transper  dari pusat.
Selanjutkan pada Pasal 18A dan Pasal 18B Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 diatur pula tentang hubungan wewenang, keuangan,  pelayanan  umu,  pemanfaatan sumber  daya  alam  serta  pengakuan  dan penghormatan terhadap daerah-daerah yang memiliki kekuasaan.
Berdasarkan  ketentuan  konstitusi dalam  sistem  pemerintahan  di  Indonesia, sekurang-kurangnya ada 4 (empat) peraturan perundang-undangan atau payung hukum yang berlaku dan berkaitan dengan desentralisasi  dan otonomi  daerah,
yaitu 2 :
1. Undang-undang  yang  mengatur  tentang Peerintahan Daerah
2. Undang-Undang yang mengatur tentang hubungan kewenangan antara
pemerintah  pusat  dengan  pemerintah daerah
3. Undang-Undang  tentang  perimbangan keuangan  daerah  antara  pemerintah pusat dan pemerintahan daerah.
4. Undang-Undang  pengatur  daerah  yang bersifat khusus dan istimewa.
Dalam perjalanan
sejarah pelaksanaan asas desentralisasi dan otonomi daerah di  Indonesia, sudah cukup banyak dibuat peraturan perundang- undangannya  tentang  pemerintah  daerah dan setiap undang-undang disusun berdasarkan landasan fhilosofis dan paradigmanya.
Hubungan  antara  Pemerintah  Daerah  dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan  hubungan  kerja  yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan. Kedudukan yang setara bermakna bahwa diantara lembaga
2 Ibid . Hlm.4
pemerintahan daerah itu memiliki kedudukan  yang  sama  dan  sejajar,  artinya tidak saling membawahi.
Hal  ini  tercermin  dalam  membuat kebijakan  daerah  berupa  peraturan  daerah (Perda) .  Hubungan  kemitraan  bermakna bahwa  antara  pemerintah  daerah  dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah  sama-sama  mitra  sekerja dalam  membuat  kebijakan  daerah  untuk melaksanakan  otonomi  daerah  sesuai dengan  fungsi  masing-masing  sehingga antar kedua lembaga itu membangun suatu hubungan  kerja  yang  sifatnya  saling mendukung  bukan  merupakan  lawan ataupun  pesaing  satu  sama  lain  dalam melaksanakan fungsi masing- masing.Penyelenggaraan pemerintahan daerah  dalam  melaksanakan  tugasnya, wewenang,  kewajiban,  dan  tanggung jawabnya,  serta  atas  kuasa  peraturan perundang-undang  yang  lebih  tinggi  dapat menetapkan kebijakan daerah yang dirumuskan dalam peraturan daerah bersama pemerintah daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) . 3
Pasal  96  Undang  Undang    Nomor 23  tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa DPRD mempunyai tugas dan wewenang pembentukan
peraturan dearah, penyusunan  Anggaran  Pendapatan  dan
Belanja Dearah (APBD), dan
melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah serta kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah,  dan  kerja  sama  internasional  di daerah.
Penyelenggaraan urusan
pemerintahan  dibagi  berdasarkan  kriteria eksternalitas,  akuntabilitas,  dan  efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan  antar  susunan  pemerintahan.
3 Zulkarnaen dan Beni Ahmad Saebani , Hukum Konstitusi, Bandung: 2012, CV. Pustaka Seia, Hlm.257
Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan  pemerintahan  daerah,  yang diselenggarakan  berdasarkan  kriteria  di atas  terdiri  atas  urusan  wajib  dan  urusan pilihan.Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi merupakan  urusan  dalam  skala  provinsi. Urusan pemerintahan propinsi yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan  yang  secara  nyata  ada  dan berpotensi untuk
meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  sesuai  dengan kondisi,  kekhasan,  dan  potensi  unggulan daerah yang bersangkutan.
Menerut  Pasal  1  ayat  (2)  Undang-
Undang  Nomor  23  Tahun  2014  Tentang Pemerintahan Daerah berbunyi “Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh  pemerintah  daerah  dan  dewan perwakilan  rakyat  daerah  menurut  asas otonomi  dan  tugas  pembantuan  dengan prinsip  otonomi  seluas-luasnya  dalam sistem  dan  prinsip  Negara  Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud  dalam  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945”.
Ini  menjelaskan  bahwa  menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan  daerah,  pemerintahan  daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan pemerintahan  berdasarkan  asas  otonomi dan tugas pembantuan.
Pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan  urusan  pemerintahan memiliki  hubungan  dengan  pemerintah pusat  dan  dengan  pemerintahan  daerah lainnya. Hubungan tersebut meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan  umum,  pemanfaatan  sumber daya  alam,  dan  sumber  daya  lainnya. Hubungan  keuangan,  pelayanan  umum, pemanfaatan  sumber  daya  alam,  dan sumber  daya  lainnya  dilaksanakan  secara adil  dan  selaras.  Hubungan  wewenang, keuangan,  pelayanan  umum,  pemanfaatan sumber  daya  alam  dan  sumber  daya
lainnya menimbulkan hubungan administrasi dan kewilayahan antarsusunan pemerintahan. Penyelenggaraan fungsi
pemerintahan  daerah  akan  terlaksana secara  optimal  apabila  penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian  sumber-sumber  penerimaan yang  cukup  kepada  daerah,  dengan mengacu  kepada  Undang-Undang  yang mengatur  Perimbangan  Keuangan  antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah,  dimana  besarnya  disesuaikan  dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara Pemerintah dan Daerah.  Semua  sumber  keuangan  yang melekat  pada  setiap  urusan  pemerintah yang  diserahkan  kepada  daerah  menjadi sumber keuangan daerah.
Daerah diberikan hak untuk mendapatkan  sumber  keuangan  yang antara  lain  berupa  :  kepastian  tersedianya pendanaan  dari  Pemerintah  sesuai  dengan urusan pemerintah yang diserahkan; kewenangan memungut dan mendayagunakan  pajak  dan  retribusi daerah  dan  hak  untuk  mendapatkan  bagi hasil  dari  sumber-sumber  daya  nasional yang berada di daerah dan dana perimbangan lainnya; hak untuk mengelola kekayaan daerah dan mendapatkan sumber-sumber  pendapatan  lain  yang  sah serta sumber-sumber pembiayaan. Dengan pengaturan  tersebut,  dalam  hal  ini  pada dasarnya  Pemerintah  menerapkan  prinsip uang mengikuti fungsi.
Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah dapat mengadakan  kerja  sama  dengan  daerah lain  yang  didasarkan  pada  pertimbangan efisiensi  dan  efektifitas  pelayanan  publik, sinergi  dan  saling  menguntungkan.  Kerja sama  tersebut  dapat  diwujudkan  dalam bentuk badan kerjasama antar daerah yang diatur  dengan  keputusan  bersama.  Dalam penyediaan pelayanan publik, daerah dapat bekerja  sama  dengan  pihak  ketiga.  Kerja sama  yang  membebani  masyarakat  dan
daerah  harus  mendapatkan  persetujuan DPRD.
Pemerintahan  daerah  dan  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam menyelenggarakan  urusan  pemerintahan memiliki  hubungan  dengan  pemerintah pusat  dan  dengan  pemerintahan  daerah lainnya. Hubungan tersebut meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan  umum,  pemanfaatan  sumber daya  alam,  dan  sumber  daya  lainnya. Hubungan  keuangan,  pelayanan  umum, pemanfaatan  sumber  daya  alam,  dan sumber  daya  lainnya  dilaksanakan  secara adil  dan  selaras.  Hubungan  wewenang, keuangan,  pelayanan  umum,  pemanfaatan sumber  daya  alam  dan  sumber  daya lainnya menimbulkan hubungan administrasi dan
kewilayahan antarsusunan pemerintahan.
Pelaksanaan  pemerintahan  daerah yang  seharusnya  didalam  prakteknya haruslah  sesuai  dengan  asas  legalitas. Pemerintah  daerah  harus  bertindak  sesuai kewenangan  yang  berlaku  dan  DPRD sebagai  mitra  sejajar  dengan  Pemerintah Daerah  akan  melakukan  pengawasan. Pemerintah  daerah  tidak  boleh  bertindak dengan  menyalahgunakan  wewenang  dan melampaui wewenang, atau tanpa wewenang,  sehingga  dengan  demikian dapat mewujudkan tujuan negara (pemerintah daerah) yaitu kesejahteraan. 4
Dari urain diatas dan melihat tugas dan kedudukan Pemerintahan Daerah yang begitu  luas  dalam  menjalankan  otonomi daerah  penulis  akan  menganalisis  secara yuridis  hubungan  Kerja  dan  Tugas Pemerintahan  Daerah  dengan  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
B. Permasalahan
4 E.  Sundari  dan  M.G.  Endang  Sumiarni, Politik Hukum  dan  Tata  Hukum  Indonesia ,  Yogyakarta:
2015, Cahaya Atma Pustaka Cek ke V. Hlm.113
Berdasarkan uraian
diatas,
Penulisakan  mencoba  membahas  dan menganalisis secara yuridis tentang:
1. Sejauhmana kewenangan dan
hubungan tugas Pemerintahan
Daerah  dan  Dewan  Perwakilan Rakyat  Daerah  (DPRD) menurut Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah?
2. Hubungan kerja apa yang terbentuk antara  Pemerintah  Daerah  dengan DPRD  menurut  UU  No.  23  Tahun 2014?

## C. Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode penelitian yuridis normatif.
D. Tujuan Penelitian: untuk menjelaskan dan menganalisis hubungan  pemerintah  daerah  dan Deawan perwakilan Daerah
II. PEMBAHASAN
1. Kedudukan Pemerintah Daerah dan DPRD dalam Sistem
Pemerintah  Nasional  dilihat  dari Fungsional.
Pemerintahan  daerah  sebagai  yang dimaksud  dalam  Undang-Undang  adalah Kepala  Daerah  dengan  DPRD.  Dalam melaksanakan  Urusan  Pemerintahan  yang menjadi  kewenangan  Daerah,  kepala daerah  dan  DPRD  selaku  penyelenggara Pemerintahan  daerah  membuat  Perda sebagai  dasar  hukum  bagi  daerah  dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah sesuai dengan  kondisi  dan  aspirasi  masyarakat serta  kekhasan  dari  Daerah  tersebut. Peraturan Daerah (Perda) yang dibuat oleh daerah  hanya  berlaku  dalam  batas-batas yurisdiksi  daerah  yang  bersangkutan. Walaupun  demikian  Peraturan  Daerah yang  ditetapkan  oleh  Daerahtidak  boleh bertentangan  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan  yang  lebih  tinggi tingkatannya sesuai dengan hierarki peraturan
perundang-undangan.
Disamping  itu  Perda  sebagai  bagiandari sistem peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan
kepentingan  umum  sebagaimana  diatur dalam kaidah penyusunan Perda. Tindakan dan Wewenang Pemerintahan harus didasarkan pada norma  wewenang, karena norma wewenang menjadi dasar keabsahan tindak  pemerintah,  dan  wewenang  yang diperoleh  dari  undang-undang  adalah legalitas  formal  ini  sesuai  dengan  konsep negara hukum. 5
Hak dan tugas pemerintahan daerah (Eksekutif dan DPRD) dalam pemerintahan  propinsi  dalam  mengatur otonomi  daerah  sangat  luas  dan  Propinsi dapat  mengatur  apa  saja  yang  dianggap masuk  dalam  urusan  rumah  tangganya. Asal tidak  bertentangan dengan ketetapan dan peraturan dari pemerintah pusat, dalam hal  ini  Gubernur  dapat  mengambil  tugas dan wewenang dari pemerintah pusat. 6
Otonomi  Daerah  diberikan  kepada rakyat  sebagai  sat  kesatuan  masyarakat hukum  yang  diberi  kewenangan  untuk mengatur  dan  mengurus  sendiri  Urusan Pemerintahan yang diberikan oleh Pemerintah  Pusat  kepada  Daerah  dan dalam  pelaksanaannya  dilakukan  oleh kepala  daerah  dan  DPRD  dengan  dibantu oleh
Perangkat Daerah.Urusan
Pemerintahan  yang  diserahkan  ke  Daerah berasal  dari  kekuasaan  pemerintahan  yang ada  ditangan  Presiden.  Konsekuensi  dari negara  kesatuan  adalah  tanggung  jawab akhir pemerintahan ada ditangan Presiden. Agar  pelaksanaan  Urusan  Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah berjalan sesuai dengan  kebijakan  nasional  maka  Presiden berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan  pengawasanterhadap  penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Sebagian  Urusan  Pemerintahan yang  menjadi  tanggung  jawab  menteri tersebut  yang sesungguhnya diotonomikan ke  Daerah.  Konsekuensi  menteri  sebagai
5 Nomensen Sinamo, Hukum Administrasi Negara Suatu Kajian Kritis Tentang Birokrasi Negara , Jakarta: 2014, Jala Permata Aksara, Hlm. 108
6 Amran Muslimin, Aspek-Aspek Hukum Ootonomi Daerah , Bandung: 1986, Alumni,Hlm.43
pembantu  Presiden  adalah  kewajiban menteri atas nama Presiden untuk melakukan  pembinaan  dan  pengawasan agar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah  berjalan  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan. Agar tercipta  sinergi  antara  Pemerintah  Pusat dan Daerah, kementerian/lembaga pemerintah non kementerian berkewajiban membuat  norma,  standar,  prosedur,  dan kriteria  (NSPK) untuk  dijadikan  pedoman bagi  Daerah  dalam  menyelenggarakan Urusan  Pemerintahan  yang  diserahkan  ke Daerah dan menjadi pedoman bagikementerian/lembaga  pemerintah  non kementerian untuK  melakukan pembinaan dan  penugasan.  Presiden  melimpahkan kewenangan  kepada  Menteri  sebagai koordinator  pembinaan  dan  pengawasan yang  dilakukan  oleh  kementerian/lembaga pemerintah  non  kementerian  terhadap penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah. Kementerian/lembaga pemerintah non kementerian  melakukan  pembinaan  dan pengawasan yang bersifat teknis,
sedangkan  Kementerian  melaksanakan pembinaan  dan  pengawasan  yang  bersifat umum. Mekanisme tersebut diharapkanmampu menciptakan harmonisasi  antar  kementerian/lembaga pemerintah non kementerian dalam melakukan  pembinaan  danpengawasan penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah secara keseluruhan.
Perubahan Undang-Undang
Pemerintah  Daerah  menjadi  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan  Daerah  ditujukan  untuk mendorong lebih terciptanya daya gunadan hasil  guna  penyelenggaraan  Pemerintahan Daerah
dalam mensejahterakan
masyarakat,  baik  melalui  peningkatan pelayanan publik maupun melalui peningkatan daya saing daerah. Perubahan ini  bertujuanuntuk  memacu  sinergi  dalam berbagai aspek dalam
penyelenggaraanPemerintahan Daerah
dengan Pemerintah Pusat.Melalui Undang-
Undang  ini  dilakukan  pengaturan  yang bersifat  norrmatif  yang  dimulai  dari pemetaan Urusan pemerintahan  yang akan menjadi prioritas daerah dalam pelaksanaan  otonomi  yang  seluas-luasnya.
Melalui  pemetaantersebut  akan  tercipta sinergi kementerian/lembaga
pemerintahnon-kementerian  yang  urusan pemerintahannya di desentralisasaikan kedaerah.  Sinergi  urusan  pemerintahan akan
melahirkan sinergi kelembagaanantara  Pemerintah  Pusat  dan Daerah karena setiap kementerian/lembaga pemerintah  non-kementerian  akan  tahu siapa pemangku kepentingan (stakeholder) dari kementerian/lembaga pemerintah non- kementerian  tersebut  di  tingkat  provinsi dan kabupaten/kota secara nasional. Sinergi urusan pemerintahan dan
kelembagaan  tersebut  akan  menciptakan sinergi  dalam  perencanaan  pembangunan antara kementerian/lembaga pemerintahnon-kementerian dengan daerah untuk  mencapai  target  nasional.  Manfaat lanjutannya adalah akan tercipta penyaluran bantuan yang terarah darikementerian/lembaga pemerintah
nonkementerian terhadap daerah. Hubungan Pemerintah Daerah (Kepala  Daerah) dengan  DPRD  dalam hubungan  kerja  dan  fungsi  menurut Undang-Undang  Pemerintahan  Daerah, yaitu:
1. Hubungan dalam pembuatan kebijakan Daerah
2. Pembahasan dan Pengesahan Peraturan Daerah.
3. Hubungan dalam pembahasan
Rancangan  ANggaran  Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)
4. Hubungan dalam bidang kepegawaian daerah.
5. Hubungan Dalam Kebijakan
pengelolaan Barang Daerah 6. Hubungan dalam bidang
Pengawasan  kebijakan  dan  politk daerah.
2. Analisis Yuridis Hubungan Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014. Berlakunya
Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah,    menjelaskan  kedudukan  dan fungsi  pemerintahan  daerah  sebagaimana dimmaksud  Pasal  1  ayat  (2)  Pemerintah Daerah dan DPRD bersama-sama melaksanakan Otonomi Daerah. Ini merupakan  perintah  Pasal  1  Undang- Undang  Dasar (UUD) Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  menyatakan  bahwa Negara  Indonesia  adalah  Negara  kesatuan yang  berbentuk  Republik.  Konsekuensi logis  sebagai  negara  kesatuan  adalah dibentuknya  pemerintah  negara  Indonesia sebagai pemerintah nasional untuk pertama kalinya dan kemudian pemerintah nasional tersebutlah  yang  kemudian  membentuk Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.  Kemudian  Pasal  18 ayat  (2)  dan  ayat  (5)  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945  menyatakan  bahwa  Pemerintahan Daerah  berwenang  untuk  mengatur  dan mengurus  sendiri  Urusan  Pemerintahan menurut Asas Otonomi  dan  Tugas Pembantuan  dan  diberikan  otonomi  yang seluas-luasnya.
Pemberian  otonomi  yang  seluas- luasnya  kepada  daerah  diarahkan  untuk mempercepat  terwujudnya  kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan,  pemberdayaan,  dan  peran  serta masyarakat.  Di  samping  itu  melalui otonomi  luas,  dalam  lingkungan  strategis globalisasi,  Daerah  diharapkan  mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan,  keadilan,  keistimewaan  dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman  Daerah  dalam  sistem Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia. Pemberian  otonomi  yang  seluas-seluasnya kepada  daerah  dilaksanakan  berdasarkan prinsip  negara  kesatuan.  Dalam  negara
kesatuan  kedaulatan  hanya  ada  pada pemerintahan  negara  atau  pemerintahan nasional  dan  tidak  ada  kedaulatan  pada Daerah.  Oleh  karena  itu,  seluas  apa  pun otonomi  yang  diberikan  kepada  Daerah, tanggung  jawab  akhir  penyelenggaraan Pemerintahan  Daerah  akan  tetap  ada ditangan  Pemerintah  Pusat.  Untuk  itu Pemerintahan Daerah pada Negara kesatuan  merupakan  satu  kesatuan  dengan Pemerintahan  Nasional.  Sejalan  dengan itu, kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan  oleh  Daerah  merupakan bagian integral dari kebijakan nasional.
Menurut  Moh.  Mahfud  MD  dalam bukunya  Politik  Hukum,  Pemerintahan Daerah  terdiri  dari  DPRD  dan  Dewan Pemerintah  Daerah  yang  diketuai  oleh Kepala  Daerah.  Jadi  pemerintahan  di daerah  dilakukan  secara  kolegial  dan kepala  daerah  tidak  merupakan  satuan operator  yang  tersendiri  karena  dia termasuk  dalam  Pemerintahan  daerah meskipun  pengangkatan  kepala  daerah dilakukan oleh pemerintah pusat. 7
Daerah  sebagai  satu  kesatuan  masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus daerahnya  sesuai  aspirasi  dan  kepentingan masyarakatnya
sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional  dan  kepentingan  umum.  Untuk mengatur dan mengurus kehidupan warganya  maka  Pemerintah  Pusat  dalam membentuk kebijakan
harus memperhatikan kearifan lokal dan sebaliknya  Pemerintrah  Daerah  dengan DPRD ketika membentuk kebijakan daerah  baik  dalam  bentuk  Peraturan Daerah (Perda) maupun kebijakan lainnya (Peraturan  dan  Keputusan  Gubernur) hendaknya juga memperhatikan kepentingan nasional. Perda dan Kebijakan Daerah  akan  tercipta  keseimbangan  antara
7 Moh.  Mahfud  MD, Politik  Hukum  di  Indonesia , Jakarta:  2014,  PT.  Raja  Grafindo  Persada  Cetakan ke.6. Hlm.321
kepentingan nasional yang sinergis dengan kepentingan daerah
dan tetap memperhatikan  kondisi,  kekhasan,  dan kearifan  lokal  dalam  penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan.
Penyelenggaraan pemerintahan daerah  berbeda  dengan  penyelenggaraan pemerintahan  di  pusat  yang  terdiri  atas lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif,  penyelenggaraan  Pemerintahan Daerah  dilaksanakan  oleh  DPRD  dan kepala  daerah.  DPRD  dan  kepala  daerah berkedudukan sebagai unsur penyelenggara  pemerintahan  daerah  yang diberi  mandat  rakyat  untuk  melaksanakan Urusan  pemerintahan  yang  diserahkan kepada  daerah.  Dengan  demikian  maka DPRD  dan  kepala  daerah  berkedudukan sebagai  mitra  sejajar  yang  mempunyai fungsi  yang  berbeda.  DPRD  mempunyai fungsi  pembentukan  Perda,  anggaran  dan pengawasan,  sedangkan  kepala  daerah melaksanakan  fungsi  pelaksanaan  atas Perda  dan  kebijakan  Daerah.  Dalam mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan  yang  menjadi  kewenangan Daerah tersebut, DPRD dan kepala daerah dibantu  oleh  Perangkat  Daerah.  Sebagai konsekuensi  posisi  DPRD  sebagai  unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah maka susunan, kedudukan, peran, hak, kewajiban,  tugas,  wewenang,  dan  fungsi DPRD  tidak  diatur  dalam  beberapa undang-undang namun cukup diatur dalam Undang-Undang  ini  secara  keseluruhan guna  memudahkan  pengaturannya  secara terintegrasi.
Setiap  daerah  sesuai  karakter Daerahnya  akan  mempunyai  prioritasyang berbeda antara satu Daerah dengan Daerah lainnya  dalam  upaya  mensejahterakan masyarakat.  Ini  merupakan  pendekatan yang  bersifat  asimetris  artinya  walaupun Daerah  sama-sama  diberikan  otonomi yang  seluas-luasnya,  namun  prioritas Urusan  Pemerintahan  yang  dikerjakan akan  berbeda  satu  Daerah  dengan  Daerah lainnya. Konsekuensi logis dari
pendekatan asimetris tersebut maka Daerah  akan  mempunyai  prioritas  Urusan Pemerintahan  dan  kelembagaan  yang berbeda satu dengan lainnya sesuai dengan karakter
Daerah dan kebutuhan masyarakatnya. Pemerintahan daerah menyelenggarakan  urusan  pemerintahan yang  menjadi  kewenangannya,  kecuali urusan  pemerintahan  yang  oleh  Undang- Undang  ini    ditentukan  menjadi  urusan Pemerintah.  Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1),  pemerintahan daerah  menjalankan otonomi seluas- luasnya  untuk  mengatur  dan  mengurus sendiri  urusan  pemerintahan  berdasarkan asas  otonomi    dan  tugas  pembantuan. Dalam  urusan  pemerintahan  yang  menjadi kewenangan  Pemerintah  di  luar  urusan pemerintahan, Pemerintah dapat:
1. Menyelenggarakan  sendiri  sebagian urusan pemerintahan.
2. Melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah atau;
3. Menugaskan  sebagian  urusan  kepada pemerintahan daerah dan/atau Pemerintahan
Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh  pemerintah  daerah  dan  DPRD menurut  asas  otonomi  dan  tugas pembantuan  dengan  prinsip  otonomi seluas-luasnya  dalam  sistem  dan prinsip  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.
Pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi yang sering disebut kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai  batas  wilayah  yang  berhak, berwenang  dan  berkewajiban  mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri dalam ikatan Negara kesatuan Republik Indonesia,  sekaligus  merupakan  bagian dari  Pemerintahan  Nasional  melaksanakan
Otonomi  Daerah yang  berasal  dari kewenangan pemerintah pusat. 8
Menurut  Undang-Undang  Nomor 23  tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah dalam menjalankan otonomi daerah Pemerintah Daerah mempunyai hak dan  kewajiban  yang  sudah  diatur  secara eksplisit dan jelas.
Pasal  65  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2014.tentang  Pemerintahan  Daerah bahwa Pemerintah Daerah (Kepala Daerah) memiliki  Hak  dan  kewabinan, yaitu:
(1)   Kepala daerah mempunyai tugas: a.  memimpin  pelaksanaan  Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan  Daerah  berdasarkan ketentuan  peraturan  perundang- undangan  dan  kebijakan  yang ditetapkan bersama DPRD;
b.  memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
c. menyusun dan mengajukan rancangan  Perda  tentangRPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD  kepada  DPRD  untuk dibahas  bersama  DPRD,  serta menyusun dan menetapkan RKPD;
d.  menyusun dan mengajukan rancangan  Perda  tentang  APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan  APBD  kepada  DPRD untuk dibahas bersama;
e.  mewakili  Daerahnya  di  dalam  dan di  luar  pengadilan,  dan  dapat menunjuk  kuasa  hukum  untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangundangan;
f.  mengusulkan  pengangkatan  wakil kepala daerah; dan
8 Abu daud Busroh, Sistem Pemerintahan Republik Indonesia , Jakarta: 1989, Bina Aksara, Halaman. 45-46
g.  melaksanakan  tugas  lain  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2)   Dalam melaksanakan tugas sebagaimana  dimaksud  padaayat  (1) kepala daerah berwenang:
a.  mengajukan rancangan Perda;
b.  menetapkan  Perda  yang  telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
c.   menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah;
d.   mengambil tindakan tertentu dalam keadaan  mendesak  yang  sangat dibutuhkan  oleh  Daerah  dan/atau masyarakat;
e.  melaksanakan wewenang lain sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.
(3)   Kepala  daerah  yang  sedang  menjalani masa  tahanandilarang  melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) dan ayat (2).
(4)  Dalam  hal  kepala  daerah  sedang menjalani  masa  tahanan  sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau berhalangan  sementara,  wakil  kepala daerah melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah.
(5)   Apabila kepala daerah sedang menjalani masa tahanan
atauberhalangan  sementara  dan  tidak ada  wakil  kepala  daerah,  sekretaris daerah melaksanakan tugas sehari-hari kepala daerah.
(6)   Apabila  kepala  daerah  dan  wakil kepala  daerah  sedangmenjalani  masa tahanan  atau  berhalangan  sementara, sekretaris  daerah  melaksanakan  tugas sehari-hari kepala daerah.
(7)   Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai pelaksanaan tugas danwewenang kepala  daerah  oleh  wakil  kepala daerah  dan  pelaksanaan  tugas  sehari- hari  kepala  daerah  oleh  sekretaris daerah  sebagaimana  dimaksud  pada
ayat (4) sampai dengan ayat (6) diatur dalam peraturan pemerintah.
Dalam  melaksanakan  tugas  kepala daerah  memiliki  beberapa  kewenangan. Namun  kewenangan  serta  tugas  dilarang dilaksanakan  jika  Kepala  Daerah  sedang menjalani masa tahanan. Selama menjalani masa  tahanan,  tugas  dan  wewenangan dilaksanakan  oleh  Wakil  Kepala  Daerah. Apabila  kepala  daerah  sedang  menjalani masa  tahanan  atau  berhalangan  sementara dan  tidak  ada  wakil  kepala  daerah, sekretaris  daerah  melaksanakan  tugas sehari-hari kepala daerah. Adapun hak dan kewenangan Kepala Daerah :
1. Mengajukan rancangan Perda.
2. Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD.
3. Menetapkan  Perkada  dan  keputusan kepala daerah.
4. Mengambil  tindakan  tertentu  dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan  oleh  Daerah  dan/atau masyarakat.
5. Melaksanakan  wewenang  lain  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan Urusan
Pemerintahan  yang  menjadi  kewenangan Daerah,  kepala  daerah  dan  wakil  kepala daerah  mempunyai  hak    protokoler  dan hak keuangan. Hak keuangan meliputi gaji pokok,  tunjangan  jabatan,  dan  tunjangan lain.  Kepala  daerah  dan/atau  wakil  kepala daerah  yang dikenai sanksi pemberhentian sementara tidak mendapatkan hak protokoler  serta  hanya  diberikan  hak keuangan  berupa  gaji  pokok,  tunjangan anak, dan tunjangan istri/suami.
Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah (DPRD)  sesuai  dengan  Pasal  1  ayat  (2) adalah  bagian  dari  Pemerintahan  daerah. Hak  dan  Wewenang  Dewan  Perwakilan Rakyat  Daerah  (DPRD) pada  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  2 Tahun  2015  Tentang  Penetapan  Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang Nomor  2  Tahun  2014  Tentang  Perubahan
Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun
2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang. Pasal 101 (1)   DPRD provinsi mempunyai tugas dan wewenang: a.  membentuk Perda Provinsi bersama gubernur;
b. membahas dan memberikan persetujuan
Rancangan Perda Provinsi  tentang  APBD  Provinsi yang diajukan oleh gubernur; c.  melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda Provinsi dan APBD provinsi; d.  dihapus;
e.  mengusulkan  pengangkatan  dan pemberhentian  gubernur  kepada Presiden  melalui  Menteri  untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian; f.  memberikan pendapat dan pertimbangan  kepada  Pemerintah Daerah  provinsi  terhadap  rencana perjanjian  internasional  di  Daerah provinsi;
g.  memberikan  persetujuan  terhadap rencana  kerja  sama  internasional yang  dilakukan  oleh  Pemerintah Daerah provinsi;
h.  meminta laporan keterangan pertanggungjawaban gubernur dalam penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah provinsi;
i.   memberikan  persetujuan  terhadap rencana  kerja  sama  dengan  Daerah lain atau dengan pihak ketiga  yang membebani masyarakat dan Daerah provinsi; dan
j.  melaksanakan  tugas  dan  wewenang lain  yang  diatur  dalam  ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)   Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) diatur dalam peraturan DPRD provinsi tentang tata tertib.
Keterkaitan antara keduanya secara tegas dirumuskan dalam UU No. 23 tahun 2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  (UU Pemda) Pasal  57  ayat  2  bahwa  keduanya sebagai  mitra  sejajar  yang  sama-sama melakukan  tugas  sebagai  penyelenggara pemerintahan  daerah.  Itu  berarti  bahwa salah  satu  dari  keduanya  tidak  boleh  ada yang  disubordinatkan.  Tidak  ada  peran yang  bisa  disubstitusikan  oleh  lembaga lain.
Oleh  karena  itu,  ada  beberapa  hal yang sepatutnya diteropong untuk diketahui  bersama  antara  keduanya  dalam membangun  hubungan  yang  ideal  dan harmonis yakni:
1. Legitimasi kekuasaan. Kedua lembaga (legislatif  dan  eksekutif)  ini  sama- sama  mendapat  legitimasi  rakyat, keduanya dipilih rakyat secara langsung. Yang
membedakan legitimasi  tersebut  adalah  derajatnya. Tak  dapat  disangkal  bahwa  legitimasi kepala  daerah/wakil  kepala  daerah lebih besar dibanding dengan DPRD.
2. Masyarakat  di  daerah.  Bagi  eksekutif, masyarakat  adalah  pihak  yang  harus dilayani,  dipuaskan  dengan  berbagai kebijakan populis yang dibuat bersama  legislatif.  Sedangkan  bagi
DPRD  yang  berasal  dari  parpol, masyarakat  adalah  konstituen  dan basis
politik yang sangat
mempengaruhi  evolusi  partai  yang berjalan  linear  dengan  kepentingan individunya.  Masyarakat  baik  bagi parpol  maupun  pemerintah  daerah adalah  sumber  legitimasi,  dan  mandat politik atau kekuasaan.
3. Posisi  politik  masing-masing.  Baik DPRD  maupun  pemerintah  daerah merupakan mitra sejajar dan penyelenggara pemerintahan di daerah
(Pasal  19).  Peran  tersebut  harus diarahkan untuk
mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui  peningkatan,  pelayananan, pemberdayaan, dan peran serta
masyarakat,  serta  peningkaan  daya saing  daerah  dengan  memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem NKRI.
4. Saling  memahami  tugas,  wewenang, kewajiban  dan  bahkan  larangan  yang sudah  digariskan  oleh  UU  Pemda. Misalnya  untuk  kepala  daerah  /wakil kepala  daerah  pada  Pasal  65,  66,  67, 68,  69,  70,  71,  72,  73,  74,  75,  76  dan Pasal  77.  Sedang  untuk  DPRD  Pasal 96,  97,  98,  99,100,101,102,  103,  104, 105,  106,  107,  108  dan  Pasal  109 Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
Ketika  memasuki  wilayah  praktis- politis untuk meletakkan hubungan kemitraan  dengan  eksekutif,  DPRD  hanya memperhatikan  fungsinya  seperti  yang diamanatkan oleh UU Pemda Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 yaitu:
1. Pembentukan Peraturan daerah Propinsi (Kewenangan Legeslasi).
2. Penyusunan  Anggara.  (Kewenangan Budgeting)
3. Pengawasan.
(Kewenangan Controlling)
4. Hubungan
Kerja Pemerintah Daerah dengan DPRD menurut Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014.
Hubungan  antara  kedua  lembaga negara ini dalam Undang Undang  Nomor 23 Tahun 2014 adalah pada saat membuat Peraturan  Daerah  (Perda).  Kedua  lembaga sama-sama berhak untuk membuat Peraturan  Daerahsesuai  dengan  Pasal  236 ayat (2), akan tetapi pada saat pembahasan tentang Peraturan Daerah yang substansinya  sama  maka  yang  harus didahulukan adalah Peraturan Daerah yang dibuat oleh legislatif.
Asas  pembentukan  dan  materi muatan  Peraturan  Daerah  berpedoman pada  ketentuan  peraturan  perundang- undangan  dan  asas  hukum  yang  tumbuh
dan berkembang dalam masyarakat sepanjang  tidak  bertentangan  dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembentukan Peraturan Daerah mencakup tahapan
perencanaan, penyusunan,  pembahasan,  penetapan,  dan pengundangan  yang  berpedoman  pada ketentuan  peraturan  perundangundangan. Masyarakat  berhak  memberikan  masukan secara lisan dan tertulis dalam pembentukan Peraturan
Daerah.
Pembentukan  Peraturan  Daerah  harus dilakukan secara efektif dan efisien. Sementara  satu-satunya  Peraturan  Daerah yang  dibuat  oleh  Pemerintah  Daerah (Pemda) yang  juga  dibahas  bersama DPRD  adalah  Peraturan  Daerah  tentang Anggaran  dan  Pendapatan  Belanja  Daerah (APBD)  berdasarkan  Pasal  311  ayat  (2) Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014 Tentang Pemerintah Daerah.
Dalam  konstelasi  pemerintahan  di daerah,  DPRD  pada  hakekatnya  di samping  merupakan  badan  resmi  yang mewakili  rakyat,  juga  sebagai  mitra  dan partner  eksekutif  dalam  merumuskan kebijaksanaan  dalam  rangka  menjalankan roda pemerintahan daerah, selain itu kedua lembaga  itu  juga  mempunyai  kedudukan yang sejajar.
Namun sebagai lembaga Pemerintahan  Daerah,  DPRD  mempunyai kedudukan  setara  dan  memiliki  hubungan kerja bersifat kemitraan dengan Pemerintah  Daerah,  hal  ini  sebagai  mana diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2014.  Kedudukan  yang  setara bermakna  bahwa  antara  DPRD  dan Pemerintah  Daerah  memiliki  kedudukan yang  sama  dan  sejajar  dalam  arti  tidak saling  membawahi.  Hubungan  bersifat kemitraan  berarti  DPRD  merupakan  mitra kerja  Pemerintah  Daerah  dalam  membuat kebijakan  daerah  untuk  melaksanakan otonomi  daerah  sesuai  dengan  tugas  dan fungsi  masing-masing.  Berdasarkan  hal tersebut  antar  kedua  lembaga  wajib memelihara  dan  membangun  hubungan
kerja  yang  harmonis  dan  satu  sama  lain harus  saling  mendukung,  bukan  sebagai lawan atau pesaing.
Untuk  terjalinnya  hubungan  kerja yang  harmonis  dan  saling  mendukung, diperlukan adanya pengaturan tentang hak- hak  protokoler  dan  keuangan  Pimpinan dan Anggota DPRD. Hal tersebut bertujuan agar
masing-masing memperoleh hak dan melaksanakan kewajiban meningkatkan peran dan tanggung jawab mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan  rakyat  dan  daerah  dalam melaksanakan  tugas  dan  kewenangannya, mengembangkan
hubungan
dan mekanisme  checks  and  balances  antara lembaga legislatif dan eksekutif, meningkatkan  kualitas,  produktifitas,  dan kinerja  demi  terwujudnya  keadilan  dan kesejahteraan masyarakat.
Kemitraan dan kesejajaran ini selain dapat dilihat  dari  penelitian  atau  pengambilan kebijakan secara bersama-sama, juga dapat dilihat  dari  pengaturan  akan  setiap penyelenggaraan pelaksanaan acara kenegaraan  atau  secara  resmi  pengaturan akan posisi  Pimpinan dan Anggota DPRD pada  setiap  acara  yang  digelar  secara resmi/formal.
Kedudukan lembaga DPRD dengan Pemerintah  Daerah  adalah  sejajar  dan menjadi  mitra  dari  Pemerintrah  Daerah oleh sebab itu, lembaga DPRD merupakan badan  legislatif  daerah  yang  berfungsi menetapkan  tugas  pemerintahan  di  bidang politik,  sedangkan  Pemerintah  Daerah sebagai  badan  eksekutif  daerah,  berfungsi menyeleggarakan  pelaksanaan  dari  pada garis-garis  besar  haluan  pembangunan daerah (GBHN) yang telah ditetapkan oleh badan legislatif daerah.
Menurut  Penulis,  DPRD  sebagai mitra  kerja  eksekutif,  tentu  dikaitkan dengan  penyelenggaraan  Pemerintahan  di daerah,  jadi  DPRD  sebagai  mitra  eksekutf tersebut  bukanlah  berarti  bekerja  sama untuk  memenuhi  kepentingan  masing-
masing  pihak  dalam  arti  kepentingan perseorangan, kelompok dan atau kepentingan partai akan tetapi semata-mata antar dua lembaga tersebut dalam mengambil kebijakan-kebijakan yang telah disepakati  secara  bersama-sama  dapat diimplemntasikan untuk kepentingan rakyat di daerah dan Negara. Serta masing- masing lembaga dalam pelaksanaan fungsinya  bisa  saling  memahami  akan tugas  yang  melekat  pada  masing-masing lembaga  tersebut  secara  proporsional, dengan tanpa saling mencurigai, membawahi, lebih menonjolkan/mendominasi dan lain sebagainya.
Hubungan  antar  Kepala  Daerah dengan  DPRD  kedepan  baik  secara realistik dapat dikembangkan. Adalah:
1. Membentuk  komunikasi  dan  tukar menukar informasi,
2. Membentuk  kerja  sama  atas  beberapa subjek, program, masalah dan pengembangan  regulasi,  dan  ketiga, klarifikasi atas berbagai permasalahan.
3. Hubungan tersebut berbeda-beda dalam peran  dan  aktualisasi  masing-masing pihak,  baik  eksekutif  maupun  Legiiatif dan  yang  paling  berat  dirasakan  kedua belah  pihak  mungkin  dalam  hubungan kiarifikasi.
Namun    hubungan    tersebut  hanya mungkin menjadi kenyataan jika dikembangkan etika yang dapat merefleksikan bahwa DPRD bukan sebagai  ancaman  tetapi  lembaga  yang bekrja  untuk  kepentingan  masyarakat. Sebaliknya Pemerintah Daerah diharapkan mampu  menciptakan  suasana  kondusif. yang  dapat  mendorong  DPRD  bekerja secara independent dan tetap kritis.
Pada  prinsipnya  urgensi  jenis hubungan  antara  eksekutif  dan  legislatif tersebut meliputi hal-hal, yaitu : representasi,
anggaran, pertanggungjawaban, pembuatan peraturan daerah,  pengangkatan  sekretaris  daerah, pembinaan  dan  pengawasan.  Kesemua  hal
tersebut  dapat  terwujud,  dan  berjalan sebagaimana  diharapkan  bilamana  baik eksekutif maupun legislative memiliki visi bersama  yaitu  suatu  visi  yang  bukan  saja menyangkut  kelembagaan,  tetapi  juga secara  individual  mereka  merasa  benar- benar  terikat  (committee),  karena  hal tersebut mencerminkan visi pribadi masing-masing.Harmonisasi hubungan antara  eksekutif  dan  DPRD  dalam  kontek tata laksana penyelenggaraan
pemerintahan di daerah sedikit banyak ikut menentukan terciptanya situasi yang kondusif  bagi  keberhasilan  program- program  pembangunan  daerah.  Karena  itu pola hubungan yang seimbang dan egaliter antara  dua  lembaga  tersebut  perlu  terus menerus ditingkatkan sebagai upaya menjaga  stabilitas  politik  di  daerah. Dengan  demikian,  dalam  beberapa  kasus kerap  terjadi  disharmonisasi  hubungan antara  eksekutif  dan  DPRD,  baik  dalam konteks kesalahpahaman dalam menerjemahkan  makna  substansi  undang- undang,  maupun  lebih  bersifat  politik. Bahkan  fluktuasi  hubungan  antara  kedua lembaga  tersebut  tidak  mustahil  mengarah pada  terjadinya  konflik  politik.  Hal  ini menurut  penulis,  bisa  dicerna  dalam  dua hal, pihak eksekutif yang belum sepenunhnya  memahami  ataukah  pihak legislative  yang  kerap  mengarah  pada perilaku  “politicking”.  Jika  hal  ini  terjadi pada  level  legislatif  atau  anggota-anggota DPRD,  maka  sudah  seharusnya  dan sepantasnyalah jajaran DPRD untuk mawas  diri  dan  melihat  kedepan  terhadap substansi persoalan, bukan malah mempolitisasi sehingga permasalahan yang  begitu  prinsipil  hanya  dijadikan komoditas politik belaka.
Pemerintahan Daerah menurut Undang-Undang  Nomor  23  tahun  2014 dan  perubahannya  mengalami  perubahan yang cukup signifikan dibandingkan dengan  Undang-Undang  32  Tahun  2004, dan    Undang-Undang  Nomor  22  Tahun 1999  tentang  Pemerintah  Daerah.  DPRD
berkedudukan  sebagai  Lembaga  Legislatif Daerah.  Disini  tergambar  adanya  checks and balances dalam pemerintahan (terlepas dan implementasinya banyak menimbulkan persoalan).
Di  sisi  lain  kedudukan  dan  peran DPRD sebagai lembaga Legislatif Daerah, DPRD diformat sedemikian rupa sehingga menempel sebagai penyelenggara pemerintahan  daerah.  Dengan  demikian power  DPRD  sebagai  institusi  perwakilan rakyat yang  memperjuangkan  segala aspirasi  dan  kepentingan  rakyat  untuk diakomodasi  dalam  kebijakan-kebijakan pemerintah  menjadi  sedikit  mengalami penurunan.  DPRD  kemudian  diasumsikan hanya  bekerja  dalam  format  politik berdasarkan undang-undang otonomi  yang baru.
Boleh  dikata,  DPRD  di  bawah Undang-undang  Nomor  23  tahun  2014 mengalami  kemunduran,  yaitu  dan  Badan Legislatif Daerah menjadi unsur penyelenggara
Pemerintahan daerah. DPRD  yang  semula  diposisikan  layaknya DPR  untuk mengimbangi kekuasaan eksekutif  yang  dipegang  oleh  Kepala Daerah,  menjadi  harus  bersama-sama sebagai penyelenggara pemerintahan daerah. Sedangkan undang-undang Nomor 32  Tahun  2004  mendahulukan  pengaturan Kepala  Daerah  dan  Wakil  Kepala  Daerah, mungkin  juga  dengan  asumsi  Kepala Daerah  akan  dipilih  langsung.  Hal  ini bukan  soal  salah-benar,  tetapi  soal  bahwa secara politis,  mernang  DPRD diposisikan tidak  lebih  penting  dan  Kepala  Daerah. Reduksi  yang  paling  mencolok  dan  peran DPRD  adalah  hilangnya  Pasal  16  ayat  (2) dalam  Undang-undang  Nomor  22  Tahun 1999  yang  menyebut  DPRD  sebagai Badan  Legislatif  Daerah,  berkedudukan sejajar  dan  menjadi  mitra  Pemerintah Daerah.
Dari segi tehnis perundang- undangan,  memang  segala  kehendak, aspirasi,  dan  kepentingan  Pemerintah Pusat,  akan  menjadi  politik  hukum  dalam
membuat  peraturan  pemerintah  tersebut. Secara filosofis, sebenarnya nyawa otonomi tetap dikendalikan oleh Pemerintah Pusat. Bukan soal kewenangan DPRD  akan  dibatasi  atau  dikurangi  yang menjadi  soal,  tetapi  berhak  kah  sesuai dengan  semangat  otonomi,  Pemerintah Pusat  mengatur  eksistensi  lembaga  seperti DPRD,  sehingga  bisa  mengancam  posisi politik  dan  kinerja  DPRD  Posisi  DPRD menurut  undang-undang  Nomor  23  Tahun 2014  sudah  kuat,  tinggal  terus  merajut untuk  bagaimana  menjadi  wakil  rakyat yang  merakyat,  bukan  dengan  memformat ulang  dengan  melakukan  „pembonsaian‟ demokratisasi DPRD”.
Seperti  diterangkan  diatas,  bahwa sebagai  lembaga  Pemerintahan  Daerah, DPRD  mempunyai  kedudukan  setara  dan memiliki hubungan kerja bersifat kemitraan  dengan  Pemerintah  Daerah. Kedudukan  yang  setara  berrnakna  bahwa antara  DPRD  dan  Pemerintah  Daerah merniliki  kedudukan  yang  sama  dan sejajar dalam arti tidak saling membawahi. Hubungan bersifat kemitraan berarti DPRD  merupakan  mitra  kerja  Pemerintah Daerah  dalam  membuat  kebijakan  daerah untuk  melaksanakan  otonomi  daerah sesuai  dengan  tugas  dan  fungsi  masing- masing.  Berdasarkan  hal  tersebut  antar kedua  lembaga  wajib  memelihara  dan membangun hubungan kerja yang harmonis  dan  satu  sama  lain  harus  saling mendukung,  bukan  sebagai  lawan  atau pesaing.Untuk  terjalinnya  hubungan  kerja yang  harmonis  dan  saling  mendukung, diperlukan adanya pengaturan tentang hak- hak  protokoler  dan  keuangan  Pimpinan dan Anggota DPRD.
Hal tersebut bertujuan agar masing- masing memperoleh hak dan melaksanakan  kewajiban  meningkatkan peran dan tanggung
jawab mengembangkan  kehidupan  demokrasi, menjamin  keterwakilan  rakyat  dan  daerah dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, mengembangkan
hubungan  dan  mekanisme  check  and balance  antara  lembaga  eksekutif  dengan lembaga legislative, meningkatkan
kualitas,  produktifitas,  dan  kinerja  demi terwujudnya  keadilan  dan  kesejahteraan masyarakat.
Pengaturan tentang kedudukan protokoler Pimpinan dan Anggota merupakan pedoman pelaksanaan acara  kenegaraan  atau  secara  resmi Pemerintahyang diselenggarakan di daerah sehubungan  dengan  jabatannya  sebagai Pimpinandan  anggota  DPRD.  Pengaturan dimaksud meliputi pengaturan tata tempat, tatau pacara, dan tata penghormatan.

## III. PENUTUP
Dari  urain  dan  pembahasan  diatas dapat  disimpulkan  beberapa  hal  dalam hubungan  Pemerintah  Daerah  dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yaitu: 1. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya walaupun kedudukan sejajar  antara  Pemerintah  Daerah dengan  DPRD.  Pengawasan  tetap
berjalan  sebagai  mana  tugas  DPRD selalu  melakukan  pengawasan  baik terhadap pemerintah dalam menjalankan  roda  pemerintah  dan termasuk  pengawasan  penggunaan
APBD dan Kebijakan Daerah
2. Adapun  hubungan  kerja  Pemerintah Daerah dengan DPRD menurut Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2014  yaitu: 1.  Hubungan dalam pembuatan kebijakan Daerah 2.  Pembahasan dan Pengesahan Peraturan Daerah.
3.  Hubungan dalam pembahasan
Rancangan  ANggaran  Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 4.  Hubungan dalam bidang kepegawaian daerah. 5.  Hubungan Dalam Kebijakan pengelolaan Barang  Daerah 6.  Hubungan dalam bidang
Pengawasan  kebijakan  dan  politik daerah.
DAFTAR PUSTAKA

## A.Buku
Amran Muslimin, (1986), Aspek-Aspek Hukum Ootonomi Daerah , Bandung:Alumni. Abu daud Busroh, (1989), Sistem Pemerintahan  Republik  Indonesia , Jakarta: Bina Aksara.
Sundari  dan  M.G.  Endang  Sumiarni (2015),
Politik  Hukum  dan  Tata  Hukum Indonesia ,  Yogyakarta:  Cahaya Atma Pustaka Cek ke V.
Kementerian Dalam  Negeri, (2011) Hubungan tugas Pemerintah Daerah dan DPRD (Orientasi Kepemimpinan dan Penyelenggaraan Pemerintah daerah), Jakarta: Badan Diklat
Depdagri.
Mohhammad  Mahfud MD, (2014), Politik Hukum di Indonesia , Jakarta: PT. Raja  Grafindo  Persada  Cetakan ke.6.
Nomensen Sinamo, (2014), Hukum Administrasi Negara Suatu Kajian Kritis Tentang Birokrasi Negara , Jakarta: Jala Permata Aksara.
Zulkarnaen  dan  Beni  Ahmad  Saebani (2012),
Hukum  Konstitusi ,  Bandung:  CV.
Pustaka Seia.
B.Peraturan Perundang-undangan
Undang-undang Dasar Republik Indonesia
Tahun 1945.
Undang-Undan Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  2  Tahun  2015  Tentang  Penetapan Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  2014  Tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor 23  Tahun  2014  Tentang  Pemerintahan Daerah  Menjadi  Undang-Undang.Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  9 Tahun  2015  TentangPerubahan  Kedua
Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun
2014 Tentang Pemerintahan Daerah.