MANAJEMEN KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA PADA KANTOR KECAMATAN MALUNDA KABUPATEN MAJENE
Sjuaib Hannan 1
1 Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Al Asyariyah Mandar Email: @gmail.com

## ABSTRACK
The  Head  of  Subdistrict  as  Top  Management  is  expected  to  be  able  to regulate  and  motivate  the  apparatus  to  be  able  to  work  optimally  both  in administrative  and  development  matters  in  Malunda  District.  Good apparatus  management  is  expected  to  achieve  a  goal,  namely  improving work performance in answering challenges progress of the times so that the government can provide excellent service to the community. But there is no doubt that in reaching the target, there are many factors that can influence it, such as work motivation, employee resources and employee welfare. In the  opinion  of  the  authors,  these  three  factors  are  able  to  improve performance and good performance so that a good government governance system is realized.

## ABSTRAK
Camat sebagai Top Manajemen sangat diharapkan mampu mengatur dan  memotivasi  para  aparat  untuk  mampu  bekerja  secara  maksimal baik dalam tata administrasi maupun dalam hal pembangunan yang ada  di  Kecamatan  Malunda  .Manajemen  sumber  daya  aparat  yang baik  diharapkan  akan  tercapainya  suatu  tujuan,  yaitu  peningkatan prestasi kerja dalam menjawab tantangan kemajuan zaman sehingga pemerintah dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Namun  tidak  bias  dipungkiri  bahwa  dalam  mencapa  itujuan  tersebu ttentulah  banyak  faktor  yang  dapat  mempengaruhinya  ,seperti Motivasi  kerja,  Sumber  daya  pegawai  dan  Kesejahteraan  pegawai. Menurut  hemat  penulis  ketiga  factor  tersebut  mampu  meningkatkan kinerja  dan  prestasikera  yang  baik  sehingga  terwujudny  asistem pemerintahan good government.
Kata Kunci : ASN, Performance, Management.

## PENDAHULUAN
Sejalan dengan kebijakan otonomi daerah, dalam Undang-undang Nomor 23  tahun  2014,  sebagai  perwujudan  revisi  Undang-undang  Nomor  32  Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa penyelenggaraan pemerintah,  pelaksanaan  pembangunan  dan  pelayanan  kemasyarakatan diarahkan  pada  upaya  mendorong  pemberdayaan  serta  meningkatkan  peran serta  masyarakat  terutama  dalam  penegakan  demokrasi,  penyelanggaraan pemerintahan  serta  pelaksanaan  pembangunan.  Dan  Peraturan  Pemerintah Nomor  19  tahun  2008  tentang  Kecamatan,  lebih  menekankan  pada  tugas, fungsi,  dan  kewenangan  Camat  terhadap  kinerja  aparatur  Camat.  yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional.
Berhasilnya  pembangunan  pada tingkat kecamatan  sangat  menentukan keberhasilan  pembangunan  nasional,  oleh  karena  pembangunan  kecamatan merupakan  dasar  pembangunan  daerah  dalam  kerangka  pembangunan nasional.  Agar  pembangunan  kecamatan  dapat  dilaksanakan  dan  diarahkan secara efesien dan efektif maka harus diusahakan adanya Aparatur Pemerintah Kecamatan  yang  mempunyai  kemampuan  dan  keterampilan  di  pemerintahan Kecamatan.  Adanya  manajemen  sumber  daya  aparat  yang  baik  diharapkan akan  tercapainya  suatu  tujuan,  yaitu  peningkatan  prestasi  kerja  dalam menjawab tantangan kemajuan zaman sehingga pemerintah dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
Demikian  pula  bentuk  aparatur  pemerintah  yang  hendak  diwujudkan oleh  Pemerintah  Kecamatan  Malunda  bukanlah  hal  yang  mudah.  Hal  ini disebabkan  masih  adanya  permasalahan  yang  dihadapi  oleh  Pemerintah Kecamatan  Malunda  Kabupaten  Majene,  dapat  diidentifikasikan  sebagai berikut:
1. Kurang  baiknya  manajemen  sumber  daya  aparat  dalam  hal peningkatan prestasi kerja.
2. Dalam penempatan Pegawai di Kecamatan Malunda ditempatkan oleh BKD  dan  kebanyakan  merupakan  pegawai  yang  memiliki  kinerja kurang baik.
3. Kurangnya  Aparat  Kantor  Kecamatan  Malunda  dalam  menguasai Tugas dan Fungsinya yang diberikannya.
4. Kurang jelasnya pembagian tugas sehingga terjadinya tumpang tindih di dalam pelaksanaan tugas.
5. Lemahnya sikap disiplin para aparat Kantor Kecamatan Malunda.
6. Tidak efesienya dalam penempatan pegawai dalam salah satu seksi.
7. Kurangnya koordinasi antara atasan dengan stafnya.
8. Kurangnya pelatihan sehingga banyak aparat yang tidak terampil dan tidak  adanya  inisiatif  apabila  tidak  dapat  petunjuk  dari  atasan  dalm menjalankan tugas.
9. Kurang baiknya sifat kepemimpinan atasan yang bersifat apatis.
10. Didalam  melakukan  mutasi  jarang  dilakukan  sehingga  terdapat kejenuhan terhadap pekerjaan sehingga kinerja menurun.
11. Kesejahteraan pegawai kurang memadai.
12. Tidak tepatnya waktu dalam penyelesaiaan pekerjaan.
13. Tingkat  kualitas atau  mutu pekerjaan  sebagai tanggung  jawab  aparat tidak seperti yang diharapkan.
14. Belum  maksimalnya  sistem  pelaporan  kerja  yang  baik  dari  masing- masing seksi.

## METODE PENELITIAN
Metode  Penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif.  Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah semua  pegawai  yang  merupakan  aparat  Kecamatan  Malunda  Kabupaten Majene  yang  berjumlah  20  orang.  Penulis  menggunakan purposive  sampling dengan  alasan  bahwa  penulis  ingin  memperoleh  hasil  yang  optimal  dengan mendapatkan  jawaban  dari  responden secara  menyeluruh.  Objek  yang diteliti yaitu  sebahagian  pegawai  Kantor  Kecamatan  Malunda  Kabupaten  Majene yang  berjumlah  15  orang,  Camat  1  orang,  Sekretaris  1  orang,  Kepala  seksi  4 orang, Kasubsi 2 orang dan Pegawai biasa 7 orang.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Manajemen Kinerja ASN Kantor Kec. Malunda Kab. Majene.

## Tingkat Disiplin Kerja
Disiplin  merupakan  peraturan-peraturan  yang  di  tetapkan  oleh organisasi.  Baik  organisasi  pemerintah  maupun  swasta  guna  mengatur  tata laku  pegawai/karyawan  yang  merupakan  bagian  dari  system  pembinaan pegawai.  Disiplin  pegawai  ASN  adalah  ketaatan  dan  kepatuhan  terhadap peraturan-peraturan  yang  berlaku  dan  tercermin  dari  dalam  sikap  dan  tata laku pegawai, baik di waktu dinas maupun di luar kediaman.
Adapun bagian dari ketaatan terhadap tata tertib dapat diuraikan dalam 3 hal yang meliputi:
a) Ketentuan waktu masuk kantor dan pulang kantor
Sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat pegawai ASN adalah pelayan masyarakat  yang  membantu,  mengurus  dan  menyelesaikan  setiap  keperluan
masyarakat.  Untuk  itu  diperlukan  suatu  disiplin  kerja  yang  mengatur ketentuan waktu masuk dan pulang kerja bagi ASN.
Ketentuan  tentang  jam  kerja  tersebut  diberlakukan  untuk  semua  unit kerja  yang  berada  dalam  lingkungan  pemerintah  daerah  Kabupaten  Majene, baik instansi vertikal maupun otonom termasuk lingkungan kantor Kecamatan Malunda.  Khusus  untuk  bulan  Ramadhan,  jam  masuk  kantor  di  majukan  30 menit menjadi jam 08.00 Wita. Sedangkan jam pulang kantor tidak mengalami perubahan.  Sebelum  pegawai  melaksanakan  pekerjaan  sebgaimana  dengan ketentuan  jam  kerja,  diawali  dengan  melaksanakn  apel  pagi  dan  setelah melaksanakan pekerjaan maka diakhiri dengan apel sore.
b) Berada di tempat pada saat jam kerja
Seorang pegawai negeri sipil dalam menjalankan tugasnya dikatakan taat terhadap  peraturan  yang  berlaku  apabila  pegawai  tersebut  selalu  berada  di tempat  pada  saat  jam  kerja  berlangsung.  Keberadaan  pegawai  dalam  hal  ini dapat  menunjang  proses  berlangsungnya  suatu  pekerjaan  apalagi  bila  ada pengguna  jasa  (masyarakat)  yang  membutuhkan  pelayanan  untuk  suatu urusan  tertentu.  Sesuai  dengan  pengamatan  langsung  yang  penulis  lakukan terhadap  keberadaan  pegawai  Kantor  Kecamatan  Malunda  pada  jam  kerja berlangsung terlihat bahwa pegawai belum menyadari sepenuhnya akan tugas dan  tanggung  jawabnya  sebagai  pelayan  masyarakat.  Dari  hasil  pengamatan langsung  yang  dilakukan  penulis,  terlihat  9  pegawai  (42,8%)  dari  21  pegawai yang  tidak  berada  di  kantor  pada  saat  jam  kerja  berlangsung.  Padahal sebelumnya,  mereka  mengikuti  apel  pagi  namun  setelah  itu  mereka  tidak berada  di  tempat  untuk  melaksanakan  tugasnya.  Selain  itu  pula  waktu istirahat yang telah tetapkan pada pukul 12.00 s/d 13.00 Wita, tidak digunakan dengan  baik  karena  ada  7  pegawai  (33,3%)  yang  kembali  pada  saat pelaksanaan  apel  sore  dan  terdapat  8  pegawai  (38%)  dari  21  pegawai  yang langsung pulang sebelum mengikuti apel sore.
Untuk  mengetahui  penyebab  dan  ketidak-beradaan  beberapa  pegawai pada  jam  kerja,  penulis  mengadakan  wawancara  dengan  seorang  staf (Ramliadi) yang menyatakan bahwa:
“Saya terkadang tidak bisa melaksanakan tugas, disebabkan karena faktor kemalasan,  tugas  dan  fungsi  saya  kadang  tidak  nyambung  dengan  pikiran saya,  apalagi  kurangnya  sarana  kerja  seperti  komputer  yang  hampir bergantian  menggunakannya  karena  tidak  semua  ruangan  staf  ada komputer. Lebih baik kami mengurus apa yang dapat kami urus dan kalau memang  waktunya  pulang  baru  saya  pulang  kantor”  (Wawancara,  09 Pebruari 2017).
Hasil  wawancara  tersebut  di  atas  dapat  dikatakan  bahwa  yang menyebabkan pegawai tidak betah bekerja di kantor yaitu kurang tersedianya fasilitas  yang  dapat  digunakan  untuk  melakukan  suatu  pekerjaan.  Untuk mengatasi  ini  perlu  adanya  penambahan  sarana  kerja  seperti  komputer  yang kurang  memadai.  Apabila  hal  ini  dapat  teratasi  dan  pegawai  masih meninggalkan  tempat  pada  saat  jam  kerja  berlangsung,  maka  Camat  perlu memberi  sanksi  disiplin  bagi  pegawai  yang  tidak  mentaati  peraturan  yang berlaku.
Berdasar  pada  hasil  wawancara  dengan  seorang  staf  pada  Kantor Kecamatan  Malunda  yang  menyatakan  tidak  dapat  bekerja  karena  fasilitas terbatas,  penulis  mengadakan  pengamatan  untuk  membandingkan  dengan Bagian  Organisasi  dan  Tata  Laksana  Sekretaris  Daerah  Kabupaten  Majene yang fasilitas kerjanya lengkap. Dalam pengamatan penulis ditemui bahwa ada beberapa  pegawai  yang  tidak  berada  pada  tempatnya  pada  jam  kerja berlangsung,  bahkan  ada  pula  yang  hanya  membaca  surat  kabar  dan berbincang-bincang  dengan  sesama  pegawai,  sedangkan  beberapa  pegawai terlihat  sedang  melaksanakan  tugasnya.  Banyaknya  pegawai  dalam  suatu instansi  termasuk  pada  Kantor  Kecamatan  Malunda  sebenarnya  merupakan faktor  penghambat  dalam  pelaksanaan  tugas,  sebab  bisa  saja  terjadi  saling mengharapkan di antara para pegawai dan dapat pula menghambat kelancaran pelaksanaan  tugas  apalagi  kalau  ruang  tempat  bekerja  sangat  terbatas (sempit).
c) Mengikuti apel pagi dan apel sore
Pelaksanaan  apel  pagi  pada  Kantor  Kecamatan  Malunda  dilaksanakan pada  jam  07.30  Wita  dan  apel  sore  pada  jam  16.00  Wita.  Untuk  hari  Jumat apel pagi jam 07.30 Wita, sedangkan apel sore jam 15.00 Wita. Sesuai dengan pengamatan  penulis  pada  kesempatan  yang  lain  ditemukan  bahwa  dalam pelaksanaan apel pagi pada Kantor Kecamatan Malunda terlihat tidak semua pegawai  dapat  hadir  untuk  mengikuti  apel  pagi.  Dari  pengamatan  penulis terlihat  ada  7  pegawai  (33,3%)  yang  datang  setelah  apel  pagi  dilaksanakan namun mereka tetap melaksanakan tugas seperti biasanya. Untuk mengetahui penyebab dari ketidak-ikutsertaan pegawai dalam apel pagi, penulis melakukan wawancara  dengan  seorang  pegawai  yang  tidak  ikut  apel  pagi,  M.  Irdan menyatakan:
“Saya  terlambat  untuk  ikut  apel  pagi  karena  rumah  saya  jauh.  Saya berusaha  untuk  bisa  hadir  ikut  apel  pagi  karena  angkutan  umum  juga kurang,  terkadang  menunggu  sangat  lama  dan  akhirnya  terlambat  masuk kantor” (Wawancara, 09 Pebruari  2017).
Dari  hasil  wawancara  tersebut  di  atas  terlihat  bahwa  pegawai  tersebut tidak  serius  dalam  melaksanakan  tugasnya.  Sebagai  seorang  pegawai  negeri
alasan seperti tersebut tidak dapat ditoleransi karena sesuai dengan peraturan, PNS diwajibkan untuk hadir tepat waktu untuk mengikuti apel pagi sebelum melaksanakan  pekerjaan.  Sebagaimana  dengan  pelaksanaan  apel  sore  terlihat bahwa 12 pegawai (57,1%) sudah meninggalkan kantor sebelum mengikuti apel sore.

## Tanggung Jawab Pegawai dalam Melaksanakan Tugas.
Untuk  mengetahui  rasa  tanggung  jawab  pegawai  Kantor  Kecamatan Malunda dalam melaksanakan tugasnya akan diuraikan sebagai berikut:
a) Penyelesaian tugas tepat pada waktunya.
Pegawai  Kantor  Kecamatan  Malunda  dalam  melaksanakan  tugasnya belum sepenuhnya menepati  waktu  yang telah dijanjikan  kepada masyarakat sebagai  penerima  layanan.  Masih  ada  2  pegawai  (5,1%)  yang  mengulur-ulur waktu  untuk  menyelesaikan  suatu  pekerjaan.  Contohnya  untuk  pengurusan rekomendasi  pembuatan  kartu  keluarga  yang  seharusnya  diselesaikan  hanya satu hari, namun bisa menjadi tiga hari untuk menyelesaikannya. Dalam suatu wawancara dengan seorang warga yang mengurus kartu keluarga, menyatakan bahwa:
“Saya sudah tiga hari mengurus kartu keluarga, tapi sampai tiga kali saya cek, namun belum selesai juga. Mereka di sini sepertinya tidak serius untuk melayani warga yang berurusan padahal warga sangat membutuhkan untuk berbagai kepentingan” (Wawancara, 10 Februari 2017).
Untuk  mengetahui  apa  yang  menjadi  kendala  dalam  pengurusan  kartu keluarga  tersebut,  penulis  menanyakan  langsung  kepada  Kepala  Seksi Pelayanan Umum (Sunarja), dengan menyatakan bahwa:
“Kendala dalam penyelesaian urusan administrasi termasuk kartu keluarga dan  lainnya  biasanya  terjadi  karena  habisnya  blangko,  sehingga  harus menunggu beberapa hari untuk pembuatannya” (Wawancara, 10 Pebruari, 2017).
Dari pernyataan tersebut di atas dapat dikatakan bahwa antisipasi atas habisnya  blangko  yang  diperlukan  dalam  suatu  urusan  administrasi  tidak mendapat perhatian yang sungguh-sungguh. Keadaan yang demikian ini dapat merugikan masyarakat dari segi waktu karena harus berulang-ulang datang ke kantor untuk satu urusan, apalagi masyarakat yang rumahnya jauh dari lokasi kantor.  Untuk  mengatasi  hal  ini  agar  tidak  merugikan  masyarakat  yang berurusan dan untuk efisiensi waktu dalam penyelesaian pekerjaan, maka perlu adanya  persediaan  blangko-blangko  yang  diperlukan  dalam  setiap  urusan administrasi  yang  diperlukan  masyarakat  agar  penyelesaian  suatu  pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
Volume 2, Nomor 1, April 2017 | 65

## b) Bekerja sesuai dengan prosedur yang berlaku.
Sebagaimana  pengamatan  penulis  ditemukan  bahwa  ada  pegawai  yang melakukan tugasnya belum sesuai dengan prosedur yang berlaku seperti proses penerbitan  Kartu  Tanda  Penduduk  (KTP).  Dalam  proses  penerbitannya seharusnya mendapat surat pengantar dari lurah atau kepala kampung, namun hal  ini  tidak  diindahkan  oleh  pegawai.  Kartu  tanda  penduduk  dapat  saja diterbitkan tanpa adanya surat pengantar dan lurah namun masyarakat harus membayar lebih dari tarif yang telah ditetapkan. Memang hal ini kelihatannya biasa saja, namun apabila dikaitkan dengan aturan yang berlaku, maka hal ini merupakan  suatu  penyimpangan  dalam  pelaksanaan  tugas  yang  sebenarnya dan  pegawai  tersebut  tidak  menunjukkan  rasa  tanggung  jawab  dalam melaksanakan tugasnya.
Dalam  suatu  kesempatan  penulis  mewawancarai  seorang  warga  yang mengurus KTP, menyatakan bahwa:
“Kalau mengurus KTP di Kantor Kecamatan Malunda tidak perlu memakai pengantar  dan  lurah  cukup  bertemu  petugas  yang  membuat  KTP  dan memberikan data yang diperlukan dan KTP bisa jadi dalam waktu singkat. Tidak seperti di Kantor Pelayanan Terpadu memakai pengantar dari Lurah atau kepala kampong” (Wawancara, 13 Februari 2017).
Pada  kesempatan  yang  sama  penulis  mewawancarai  seseorang  anggota LSM (Sukur) dengan menyatakan bahwa:
“Saya beberapa kali datang berurusan di kantor kecamatan ini dan melihat khususnya  pembuatan  KTP  dimana  apabila  orang  yang  datang  berurusan mengenal petugas di tempat ini, maka tidak perlu membawa pengantar dari Lurah atau kepala kampong. Cukup menulis nama dan alamat pada secarik kertas dan dalam waktu yang tidak lama KTP telah selesai. Selain itu pula biaya yang diberikan melebihi tarif yang telah ditentukan” (Wawancara, 13 Pebruari 2017).
Kejadian  seperti  ini  membutuhkan  perhatian  dari  Camat  Malunda sebagai  pimpinan  untuk  menata  kembali  setiap  tugas  yang  dilakukan bawahannya agar berjalan sesuai dengan prosedur  kerja yang berlaku dengan tujuan membantu masyarakat dalam setiap urusan yang dilakukannya.
c) Mengutamakan kepentingan negara (dinas)
Dalam  hal  ini  peran  Camat  sebagai  pimpinan  sangat  diperlukan  untuk membina  PNS  agar  pola  tingkah  laku  mereka  dalam  melaksanakan  tugasnya sebagai  abdi  negara  dan  abdi  masyarakat  benar-benar  lebih  mengutamakan kepentingan dinas dari pada kepentingan pribadi maupun golongan.

## Faktor-faktor Yang Mempengaruhi  Kinerja Aparatur Sipil Negara  dalam Melaksanakan Pelayanan Pemerintahan.
Beberapa faktor yang mempengaruhi disiplin kerja dalam melaksanakan pelayanan yaitu:
1. Motivasi Kerja
Untuk mengetahui sampai sejauh mana keinginan yang sudah dan belum tercapai  oleh  para  pegawai  Kantor  Kecamatan  Malunda,  penulis  melakukan wawancara dengan seorang pegawai (Herman), yang menyatakan bahwa:
“Keinginan saya sebagai seorang staf selama ini yaitu dapat memiliki rumah pribadi walaupun sederhana agar tidak tinggal di rumah sewaan lagi. Selain itu  saya  ingin  juga  punya  kendaraan  pribadi  supaya  tidak  naik  angkutan umum  lagi  setiap  hari  ke  kantor.  Sebab  gaji  saya  setiap  bulan  sepertinya hanya  untuk  bayar  sewa  rumah  dan  ongkos  ojek  saja”  (Wawancara,  16 Pebruari 2013).
Pada kesempatan yang sama penulis melakukan wawancara lagi dengan seorang pegawai (Muh.Irdan), yang menyatakan:
“Kita  pegawai  golongan  rendah  dan  tidak  punya  jabatan  susah  dapat rumah  dinas  dan  kendaraan  dinas.  Jadi  kita  tetap  berusaha  sendiri  untuk kontrak atau sewa rumah dan untuk ke kantor harus naik ojek setiap hari, sehingga sering terlambat tiba di kantor” (Wawancara, 20 Februari 2017).
Dari  kedua  pernyataan  pegawai  di  atas  menunjukkan  bawah  keinginan dan harapan yang besar dalam diri mereka selalu ada yaitu ingin mempunyai sesuatu  yang  dapat  meningkatkan  kesejahteraan  hidupnya.  Keinginan  yang belum  tercapai  akan  mempengaruhi  motivasi  kerja  pegawai  yang  akan bermuara  kepada  rendahnya  disiplin  kerja,  dan  apabila  keinginan/harapan sudah tercapai, maka pegawai akan termotivasi untuk tetap mempertahankan disiplin  kerja  dalam  melaksanakan  tugas,  khususnya  dalam  melakukan pelayanan terhadap masyarakat.
2. Kepuasan Kerja
Dalam  melaksanakan  penelitian  pada  Kantor  Kecamatan  Malunda penulis  berusaha  untuk  mengetahui  tingkat  kepuasan  kerja  pegawai  dalam melaksanakan tugasnya dengan mewawancarai seorang pegawai (Kamaruddin), yang menyatakan:
“Di satu sisi saya merasa puas khususnya dalam melaksanakan tugas karena setiap  pekerjaan  dapat  kami  selesaikan  dengan  baik  dan  tingkat kesalahannya rendah, sehingga tidak mendapat teguran dari atasan. Namun di sisi lain dalam hal tingkat kesejahteraan, kami belum dapat mengatakan
puas  dari  hasil  kerja  karena  kami  belum  memiliki  fasilitas  yang  dapat menunjang kelancaran tugas kami” (Wawancara, 20 Pebruari 2017).
Ungkapan  pernyataan  di  atas  menunjukkan  bahwa  kepuasan  kerja belum  sepenuhnya  dinikmati  oleh  pegawai,  sebab  masih  ada  pegawai  yang merasa  belum  puas  khususnya  dari  segi  fasilitas  yang  harus  dimiliki  dalam menunjang  pekerjaannya.  Guna  menciptakan  kepuasan  kerja  pegawai  di lingkungan Kantor Kecamatan Malunda, upaya dari Camat sangat diperlukan untuk  membuat  suatu  program  misalnya  pengadaan  rumah  dinas  dalam bentuk  kopel/barak  bagi  pegawai  yang  belum  memiliki  tempat  tinggal  yang tetap,  sehingga  pegawai  tidak  hanya  merasa  puas  dalam  melaksanakan pekerjaannya, tetapi juga merasa puas dalam menikmati fasilitas yang ada.
3. Prestasi Kerja yang Dicapai
Untuk mengetahui prestasi kerja yang telah dicapai oleh pegawai Kantor Kecamatan  Malunda  dalam  melaksanakan  tugasnya,  penulis  melakukan wawancara dengan Sekcam, Syamsul, S.Sos., yang menyatakan bahwa:
“Prestasi kerja yang dicapai oleh pegawai cukup baik dimana dalam setiap pekerjaan para pegawai boleh sukses dalam menyelesaikan tugasnya. Selain itu pula para pegawai dapat menunjukkan perilaku yang baik, kerja sama, loyalitas, dedikasi dan partisipasi yang tinggi dalam unit kerja ini, dan juga sudah  ada  yang  mendapatkan  penghargaan  dari  Pemerintah  sebagai pegawai yang memiliki kinerja yang baik” (Wawancara, 20 Pebruari 2017).
Pernyataan  Sekcam  di  atas  menunjukkan  bahwa  prestasi  kerja  yang telah  dicapai  oleh  pegawai  pada  Kantor  Kecamatan  Malunda  cukup  tinggi dengan dicapainya kesuksesan dalam setiap penyelenggaraan kegiatan. Namun kenyataan  menunjukkan  bahwa  dalam  pelaksanaan  kegiatan  masih  ada pegawai  yang  belum  menunjukkan  disiplin  kerja  yang  baik  dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian perlu adanya pembinaan  secara  berkesinambungan  kepada  pegawai  agar  dapat  mencapai prestasi  kerja  yang  berkualitas  demi  menunjang  disiplin  kerja  dalam melaksanakan  pelayanan kepada masyarakat.
4. Pengetahuan Pegawai
Pegawai  yang  memiliki  pengetahuan  yang  bersumber  dari  pendidikan dan  latihan,  kemampuan,  dan  pengalaman  kerja  memungkinkan  terjadinya proses  perubahan  dalam  dirinya  dan  pembudayaan  yang  akan  meningkatkan kualitasnya sebagai sumber daya manusia untuk tetap memiliki disiplin kerja dalam melaksanakan tugasnya.

## a. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)
Untuk  mengetahui  pelaksanaan  diklat  bagi  pegawai  pada  Kantor Kecamatan  Malunda  baik  diklat  prajabatan  maupun  diklat  kepemimpinan, penulis  melakukan  wawancara  dengan  Camat  Malunda,  DR.  Ahmad  S,  S.Pd, MM., yang menyatakan bahwa:
“Saat  ini  5  orang  pejabat  yang  seharusnya  sudah  mengikuti  diklatpim sebagai  syarat  menduduki  jabatan  structural.  Namun  baru  4  orang  yang telah  ikut  yaitu  Camat,  kepala  seksi  pelayanan  dan  kepala  seksi  tramtib, dan sekretaris Camat. Masih ada 1 pejabat yang belum mengikuti diklatpim. Saya  sudah  mengusulkan  mereka  kepada  Bupati  Majene  melalui  kantor diklat,  namun  sampai  sekarang  belum  ada  tanggapan”  (Wawancara,  20 Pebruari 2017).
Berdasarkan  pernyataan  di  atas,  Camat  telah  berupaya  mengusulkan pegawai  yang  menduduki  jabatan  struktural  eselon  IV  untuk  mengikuti diklatpim, namun sampai saat penulis selesai melakukan penelitian belum ada tanggapan dan realisanya.
b. Kemampuan Pegawai.
Kemampuan  merupakan  kesanggupan  seseorang  untuk  menyelesaikan suatu  pekerjaan  sehingga  diperoleh  suatu  hasil  yang  memuaskan  dalam  arti efektif,  efisien  dan rasional  dari seseorang  yang  dapat  memberikan  kontribusi terhadap  tugas-tugas  organisasi.  Kemampuan  di  sektor  PNS  pada  dasarnya adalah  kompetensi  pegawai  yang  menunjukkan  suatu  sifat,  karakter  dan  ciri seseorang  yang  diperlihatkan  melalui  kesanggupannya  melaksanakan  tugas maupun kepercayaan yang diberikan kepadanya.
Untuk  mengetahui  apakah  pegawai  pada  Kantor  Kecamatan  Malunda berkompetensi  dalam  melaksanakan  tugasnya,  berikut  wawancara  penulis dengan Sekretaris Camat Malunda (Syamsul), yang menyatakan bahwa:
“Kompetensi  di  antara  para  pegawai  di  sini  tidak  terlalu  menonjol  karena volume  kerja  yang  tidak  terlalu  banyak.  Para  warga  biasanya  berurusan mulai jam 08.00 sampai dengan jam 12.00 Wita, dan istirahat 01.30 menit, kemudian  juga  masih  ada  pelayanan  pada  pukul  13.30  dan  selebihnya  itu digunakan  pegawai  untuk  mengevaluasi  kembali  pekerjaan  yang  telah dikerjakan sebelumnya” (Wawancara, 20 Pebruari 2017).
Sesuai  dengan  pengamatan  langsung  yang  penulis  lakukan  pada  hari selanjutnya,  pegawai  pada  Kantor  Kecamatan  Malunda  kelihatannya  tidak terlalu  tegas  untuk  menyelesaikan  suatu  urusan  administrasi  yang  dilakukan oleh  masyarakat.  Selain  itu  pula  terbukti  bahwa  masyarakat  yang  berurusan kebanyakan pada jam  08.00-12.00  pada setiap hari  kerja,  dan selebihnya jam
Volume 2, Nomor 1, April 2017 | 69
kerja yang masih tersisa digunakan pegawai untuk istirahat dan ada pula yang langsung pulang sebelum jam kerja berakhir.
Menurut  penulis  sebaiknya  pegawai  tetap  berada  di  kantor  setelah  jam istirahat, sebab tidak menutup kemungkinan masih ada warga yang berurusan setelah  jam  istirahat.  Meninggalkan  kantor  sebelum  jam  kerja  berakhir merupakan  suatu  pelanggaran  terhadap  disiplin  kerja  dalam  melaksanakan suatu pekerjaan dan akan dikenakan hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1999.
c. Pengalaman Kerja
Seorang pegawai dikatakan mempunyai pengalaman kerja apabila telah memiliki  masa  kerja  yang  relatif  lama  dan  sudah  berapa  kali  mengalami perpindahan (mutasi), baik sebagai staf maupun sebagai pejabat. Pengalaman kerja yang dimiliki sangat membantu pegawai tersebut untuk berkarier dalam suatu  instansi  dimana  ia  bekerja  dan  merupakan  bekal  apabila  ia  mengalami perpindahan pada instansi lainnya. Pengalaman kerja berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab  seseorang  untuk  melaksanakan  tugas  yang  dipercayakan kepadanya dan apabila ia seorang atasan maka  ia akan membagi pengalaman terhadap  bawahannya  untuk  bekerja  dengan  baik  sesuai  dengan  tujuan organisasi.
Pengamatan  langsung  yang  penulis  lakukan  untuk  mengetahui  masa kerja  pegawai  pada  Kantor  Kecamatan  Malunda  terlihat  pada  daftar  urut kepangkatan  tahun  2007.  Dari  21  pegawai  terdapat  4  pegawai  yang  memiliki masa kerja di atas 20 tahun, 17 pegawai yang memiliki masa kerja di bawah 20 tahun.  Dari  data  yang  ada  menunjukkan  bahwa  hanya  4  pegawai  yang memiliki  masa  kerja  relatif  lama  dan  hal  ini  menunjukkan  bahwa  pegawai tersebut  sudah  mempunyai  pengalaman  kerja  yang  banyak  dan  berpotensi untuk  menyalurkan  pengalamannya  bagi  pegawai  yang  masih  relatif  sedikit masa kerja dan pengalaman kerjanya.
5. Kesejahteraan Pegawai
Setiap  manusia  menginginkan  tingkat  kesejahteraan  hidup  baik  dan berkecukupan  dalam  kehidupannya.  Demikian  pula  bagi  pegawai  negeri  sipil menginginkan  tingkat  kesejahteraan  hidup  yang  layak  bagi  diri  dan keluarganya,  agar  dapat  menunjang  setiap  tugas  yang  dipercayakan kepadanya.  Usaha  kesejahteraan  merupakan  kompensasi  yang  pemberiannya tidak  tergantung  dari  jabatan  pekerjaan  PNS  dalam  rangka  meningkatkan kesejahteraan  PNS.  Usaha  kesejahteraan  di  lingkungan  PNS  terdiri  dari banyak  hal  namun  usaha  kesejahteraan  bagi  pegawai  Kantor  Kecamatan Malunda  dibatasi  dalam  hal  pemberian  fasilitas  pegawai  dan  pemeliharaan kesehatan pegawai dan keluarganya.

## a.   Pemberian fasilitas
Untuk  mengetahui  upaya-upaya  yang  telah  dilakukan  terhadap peningkatan kesejahteraan pegawai pada Kantor Kecamatan Malunda, penulis melakukan  wawancara  kembali  dengan  Camat  Malunda  beliau  mengatakan bahwa:
“Kami tetap mengupayakan kedepan agar pegawai yang masih menempati rumah kontrakan/sewa, dapat menempati rumah dinas juga” (Wawancara, 20 Pebruari 2017).
Pada  kesempatan  yang  berbeda  penulis  mewawancarai  pegawai (Gusmawati,  S.Sos)  yang  telah  menempati  rumah  dinas  yang  menyatakan bahwa:
“Saya  sudah  3  tahun  menempati  rumah  dinas  yang  diberikan  oleh  Camat Malunda, jadi saya tidak perlu menyewa rumah lagi dan hal ini merupakan salah satu bentuk kepedulian atasan terhadap seorang staf” (Wawancara, 20 Pebruari 2017).
Dari pernyataan di atas menunjukkan adanya perhatian yang besar dari seorang  Camat  terhadap  bawahannya.  Memang  masalah  kesejahteraan  bagi pegawai  merupakan  hal  yang  urgen  dalam  suatu  instansi/organisasi  sebab apabila  tingkat  kesejahteraan  pegawai  rendah  akan  sangat  berpengaruh terhadap setiap pelaksanaan tugas seorang pegawai.
b.  Pemeliharaan kesehatan pegawai
Sebagaimana  dengan  adanya  ASKES  yang  diberikan  kepada  setiap PNS,  penulis  dalam  suatu  penelitian  pada  Kantor  Kecamatan  Malunda menanyakan langsung program ini kepada Kasubag Kepegawaian, Keuangan, Umum dan Perlengkapan (Ramliadi,S.Sos) yang menyatakan bahwa:
Dari 21 pegawai yang ada pada Kantor Kecamatan Malunda ini semuanya telah memiliki kartu BPJS Pegawai, dan sudah ada beberapa pegawai yang menggunakannya,  ini  untuk  berobat  di  Rumah  Sakit  maupun  di  rumah sakit Regional” (Wawancara, 20 Pebruari 2017).
Keterangan  yang  diberikan  oleh  Kasubag  Kepegawaian,  Keuangan, Umum dan Perlengkapan menandakan adanya perhatian pemerintah terhadap tingkat  kesejahteraan  pegawai  dengan  membuat  program  pemeliharaan kesehatan bagi PNS dan keluarganya yang dikelola PT. Askes. Dengan adanya program kesehatan ini dapat menjamin kesehatan para PNS untuk tetap sehat dalam melaksanakan tugas yang telah dipercayakan kepadanya.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  analisis  dan  pembahasan  diperoleh  beberapa kesimpulan:
1. Tingkat  disiplin  kerja  pegawai  Negeri  Sipil  pada  Kantor  Camat  Malunda masih  jauh  dari  semestinya.  Hal  ini  dibuktikan  melalui  penelitian  bahwa pegawai  dalam  melaksanakan  tugasnya  belum  mentaati  tata  tertib  yang berlaku  dan  belum  memiliki  rasa  tanggung  jawab  yang  besar  terhadap setiap  tugas  yang  dipercayakan  kepadanya.  Dalam  pelaksanaan  tugas terdapat  beberapa  pegawai  Kantor  Camat  Malunda  yang  sering  tidak menepati ketentuan jam kerja yang merupakan bagian dari aturan disiplin yang  berlaku  dan  terdapat  pula  beberapa  pegawai  yang  melaksanakan tugasnya terkesan tidak sungguh-sungguh dan mengulur-ulur waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan.
2. Faktor-Faktor  yang  mempengaruhi  Prestasi  kerja  dalam  melaksanakan pelayanan pemerintahan yaitu motivasi yang bersifat internal pengetahuan pegawai  dan  kesejahteraan  pegawai  merupakan  faktor  yang  berpengaruh terhadap  pribadi  pegawai  pada  Kantor  Camat  Malunda  dalam melaksanakan tugasnya. Dari ketiga faktor yang ada, faktor kesejahteraan pegawai sangat mempengaruhi disiplin kerja pegawai dalam melaksanakan pelayanan,  sebab  faktor  ini  merupakan  hal  yang  langsung  dirasakan  oleh setiap pegawai dalam suatu instansi/organisasi dimana ia bekerja.

## SARAN DAN REKOMENDASI
Berdasarkan  kesimpulan  di  atas,  maka  beberapa  saran  yang  diberikan antara lain:
1. Sebagai  seorang  pimpinan,  Camat  Malunda  perlu  memantau  setiap  saat tugas yang dilaksanakan bawahannya dan apabila pegawai tidak mentaati tata tertib yang berlaku, maka sebagai pimpinan harus bertindak tegas dan berani memberikan hukuman disiplin agar pegawai lainnya tidak melakukan kesalahan yang sama. Bagi pegawai yang tempat tinggalnya jauh dari lokasi kantor  agar  diusulkan  untuk  dipindahkan  (mutasi)  ke  kantor  yang  lebih dekat.  Selain  itu  untuk  meminimalisir  keterlambatan  pegawai,  Camat Malunda  dapat  mengusulkan  kepada  Bupati  Majene  untuk  meninjau kembali  ketentuan  jam  kerja  yang  berlaku  di  lingkungan  Pemerintah Kabupaten  Majene  yaitu  jam  masuk  dan  pulang  kantor  jam  07.30-14.30 Wita menjadi jam 08.00-16.00 Wita.
2. Untuk  meningkatkan  kualitas  pelayanan  pegawai  terhadap  masyarakat perlu  adanya  fasilitas  yang  memadai  dan  memberikan  kesempatan  kepada pegawai  untuk  meningkatkan  kualitas  sumber  daya  manusia  melalui  izin belajar pada perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Majene.
3. Perlu  adanya  peningkatan  kesejahteraan  pegawai  seperti  pemilikan  rumah dan kendaraan dengan cara diangsur (kredit) yang disesuaikan dengan gaji pegawai  yang  diterima  pada  setiap  bulannya.  Selain  itu  diharapkan  dapat mengajukan penambahan kendaraan dinas pegawai.

## DAFTAR PUSTAKA
Arikunto, Suharsimi. 2006. ProsedurPenelitian . RinekaCipta, Jakarta.
Mangkunegara, Anwar Prabu. 2004. Menata Ulang Kelembagaan Pemerintah Kecamatan . Citra Pindo, Bandung
Dwiyanto, Agus. 2002. Penilaian Kinerja Organisasi Pelayanan Publik, Seminar Kinerja Organisasi Pelayan Publik, Jurusan Ilmu Administrasi  Negara .
Fisipol-UGM, 20 Mei 1995, Yogyakarta.
Hasibuan. 2005. Manajemen sebagai seni dan ilmu yang mengatur SDM . Edisi Revisi, Bumi Aksara, Jakarta.
Hasibuan, Malayu S.P. 2008. Manajemen Sumbe rDaya Manusia . Edisi Revisi, Bumi Aksara, Jakarta.
LAN RI. 2003. Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia . Jakarta.
Mangkunegaran, Anwar Prabu. 2000. Manajemen Sumber Daya Perusahaan .
PT. Remaja Rosda Karya, Bandung.
Manullang. 2006. Dasar-dasarManajemen . Ghalia Indonesia, Jakarta.
Moleong, Lexy J. 2003. Metode Penelitian Kualitatif. Remaja Rosdakarysa Offset, Bandung.
Nasir, Mohammad. 2004. Metode Penelitian . Ghalia, Jakarta.
Nasution. 2006. Metode Research , BumiAksara, Jakarta.
Poerwadinata, W, J, S. 1991. Kamus Besar Bahasa Indonesia . BalaiPustaka, Jakarta.
Siagian, Sondang. 1990. Manajemen Abad 21 . BumiAksara, Jakarta.
Sugiyono, 2002, Statistika Untuk Penelitian , Alfa Beta, Bandung.
Werther, William B., dan Kaith Davis. 1999. Sumber daya Manusia , Alfabeta, Bandung.
Sugiyono. 1990. Konsep dasar manajemen . alfabeta, Bandung.
Syaukani, dkk. 2001. Otonomi Daerah Dalam Negara Kasatuan . PustakaPelajar, Yogyakarta.
Volume 2, Nomor 1, April 2017 | 73
Simamora, dalam Mangkunegara. 2007. Pengaruh dan Faktor-Faktor Kinerja.
Bumiaksara. Bandung.
Siswanto. 2006. Manajemensebagaisenidanilmudalamperencanaan . Bumiaksara, Jakarta.
Wasistiono, Sadu. 2004. Kapita Selekta Manajemen Pemerintahan . Alqaprint, Jatinangor.

## PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN
Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-UndangNomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
Undang-UndangNomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008  tentang Kecamatan
Peraturan daerah Kabupaten Majene Nomor 9 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dalam Kabupaten Majene.