## PENGATURAN TERHADAP KEDUDUKAN ANAK DI LUAR KAWIN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010
Luh Putu Putri Indah Pratiwi  ,Dewa Gede Sudika Mangku  ,Ni Putu Rai Yuliartini
Program Studi Ilmu Hukum Universitan Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia
Email: putriindah431@gmail.com  , dewangku.undiksha@gmail.com  , raiyuliartini@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  pengaturan  terhadap  kedudukan  anak  di luar  kawin  berdasarkan  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  46/PUU-VIII/2010  dan  menganalisis pertimbangan para hakim Mahkamah Konstitusi dalam mengeluarkan Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010. Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  jenis  penelitian  hukum  normatif  dengan  pendekatan  undang- undang  ( statute  approach )  dan  konseptual  ( conseptual  approach ).  Sumber  bahan  hukum  yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum  yang digunakan  yaitu teknik studi kepustakaan  dan kemudian disusun secara deskriptif dan sistematis. Hasil penelitian  menunjukan  bahwa  (1)  Semenjak  adanya  putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  46/PUU- VIII/2010,  anak  luar  kawin  dapat  memiliki  hubungan  perdata  dengan  laki-laki  sebagai  ayahnya  apabila dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi bahwa anak tersebut memiliki hubungan darah dengan laki-laki tersebut. (2) Anak merupakan hasil dari hubungan ibu dan ayahnya baik itu dikarenakan hubungan  seksual  ataupun  karena  tindakan  lain  sesuai  dengan  perkembangan  teknologi  yang  dapat menyebabkan  kehamilan,  maka  dari  itu  hakim  Mahkamah  Konstitusi  mengabulkan judicial  revew atas Pasal 43 ayat (1) terhadap UUD 1945.
Kata kunci : Anak luar kawin, Kedudukan, Putusan Mahkamah Konstitusi

## Abstract
This  study  aims  to  determine  and  analyze  the  regulation  of  the  position  of  children  outside  marriage before  the  Decision  of  the  Constitutional  Court  Number  46  /  PUU-VIII  /  2010  and  what  constitutional judges considerations in issuing Decision Number 46 / PUU-VIII / 2010. This type of research is a type of normative  legal  research  with  a  statute  approach  and  conceptual  approach.  Sources  of  legal  materials used are primary, secondary and tertiary legal materials. The legal material collection technique used is the  literature  study  technique  and  then  arranged  descriptively  and  systematically.  The  results  showed that (1) Since the Constitutional Court ruling No. 46 /  PUU-VIII / 2010, an extramarital child can  have a civil relationship with a man as his father if it can be proven by science and technology that the child has a  blood  relationship  with  the  man.  (2)  Children  are  the  result  of  a  mother  and  father  relationship  either because of sexual relations or because other actions are in accordance with technological developments that  can  cause  pregnancy,  therefore  the  Constitutional  Court  judge  granted  judicial  revew  of  Article  43 paragraph (1) of the 1945 constitution.
Keywords : Children outside marriage, Position, Decision of the Constitutional Court
1 2 3 1 2 3
Pendahuluan Manusia berdasarkan
kodratnya memiliki  naluri  untuk  mempertahankan hidupnya dengan cara memperoleh keturunan.  Untuk  mendapatkan  keturunan dilakukan dengan cara melakukan perkawinan (Sari,2015 : 1). Perkawinan merupakan  peristiwa  yang  sangat  penting maka  perkawinan  di  Indonesia  telah  diatur sedemikian  rupa  baik  dalam  agama,  adat istiadat dan hukum negara. Untuk memastikan  adanya  kepastian  hukum  dan unifikasi hukum di bidang perkawinan maka dalam  hukum  nasional  perkawinan  diatur oleh  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun 2019  Tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang Perkawinan  jo.  Undang-Undang    Nomor  1 Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  yang selanjutnya disebut sebagai Undang- Undang Perkawinan, namun bagi masyarakat yang muslim hukum perkawinannya  diatur  dalam  Kompilasi Hukum  Islam.  Perkawinan  yang  sah  diatur dalam  pasal  2  ayat  (1)  Undang-Undang Perkawinan  yang  mana  mengatur  bahwa “Perkawinan  adalah  sah,  apabila  dilakukan menurut  hukum  masing-masing  agamanya dan kepercayaannya itu ”.  Selanjutnya dalam  pasal  2  ayat  (2)  mengatur  bahwa “Tiap-tiap  perkawinan  dicatat  menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ”.
Akibat  hukum  dari  sahnya  suatu perkawinan  adalah  mendapat  perlindungan hukum,  mendapatkan  hak  sebagai  warga Negara  Indonesia  dan  kepastian  hukum dalam  perkawinan  tersebut.  Sebaliknya apabila  perkawinan  dilakukan  dengan  tidak sah  maka  yang  akan  menjadi  korban adalah  anak  yang  lahir  dalam  hubungan tersebut,  yang  mana  anak  tersebut  akan kesulitan  untuk  memperoleh  hak-haknya sebagai  warga  Negara.  Walaupun  dalam Undang-Undang  Perkawinan  segala  aspek yang  menyangkut  dengan  perkawinan sudah  diatur  didalamanya,  namun  masih ada hal-hal yang kurang diperhatikan dalam Undang-Undang Perkawinan itu sendiri, hal tersebut  adalah  kedudukan  anak  diluar kawin.
Anak  luar  kawin  adalah  anak  yang dilahirkan  oleh  seorang  perempuan  yang tidak  memiliki  ikatan  perkawinan  yang  sah
dengan  laki-laki  yang  telah  membenihkan anak didalam rahimnya, anak tersebut tidak memiliki kedudukan yang sempurna dimata hukum  seperti  anak  sah  pada  umumnya (Hartanto,2008:53).  Untuk  pengertian  luar kawin  sendiri  merupakan  hubungan  antara seorang  pria  dan  wanita  yang  dapat melahirkan keturunan sedangkan hubungan mereka  tidak  dalam  hubungan  perkawinan yang  sah  menurut  hukum  positif  Indonesia maupun  hukum  agama  yang  dianutnya (Witanto,2012:46). Sebagaimana yang diatur  dalam  pasal  42  Undang-Undang Perkawinan  anak  yang  sah  adalah  anak yang  dilahirkan  dalam  atau  sebagai  akibat perkawinan yang sah.
Undang-Undang  No.  23  tahun  2002 tentang  Perlindungan  Anak  dalam  Pasal  4 menegaskan  bahwa  setiap  anak  berhak untuk  dapat  hidup,  tumbuh,  berkembang, dan  berpartisipasi  secara  wajar  sesuai dengan  harkat  dan  martabat  kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan  dan  diskriminasi.  Pasal  7  ayat (1)  mengatur  bahwa  setiap  anak  berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan,  dan  diasuh  oleh  orang  tuanya sendiri. Pasal 27 ayat (1) dan (2) mengatur bahwa  identitas  diri  setiap  anak  harus diberikan sejak kelahirannya yang dituangkan  dalam  akta  kelahiran.  Upaya normatif  untuk  memberikan  perlindungan terhadap  hak-hak  anak  tersebut  sejalan dengan Konvensi Hak Anak ( Convention on the Rights of the Child ) yang dilahirkan PBB yang  telah  diratifikasi  Pemerintah  Republik Indonesia  dengan  Keppres  No.  36  Tahun 1990  yang  menyebutkan  bahwa  prinsip- prinsip dasar perlindungan anak, antara lain adalah  non  diskriminasi  dan  kepentingan terbaik bagi anak (Pancasilawati,2014:172). Bagi anak luar kawin yang menyandang status anak tidak sah, pemenuhan  hak-haknya  berbeda  dengan anak  pada  umumnya  (anak  yang  sah). Tertuang  pada  Pasal  43  ayat  (1)  Undang- Undang Perkawinan mengatur bahwa anak yang  dilahirkan  diluar  perkawinan  hanya mempunyai  hubungan  perdata  dengan ibunya  dan  keluarga  ibunya,  sedangkan ayah  biologisnya  secara  hukum  dilepaskan dari tanggung jawabnya sebagai orang tua. Hal  ini  tentu  saja  mendiskriminasi  hak-hak
anak  yang  lahir  dari  luar  perkawinan. Sebagaimana  kita  ketahui  Pasal  28B  ayat (2)  UUD  1945  mengatur  bahwa  “Setiap anak  berhak  atas  kelangsungan  hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”  Berdasarkan  pasal  tersebut anak  yang  lahir  dari  luar  perkawinan seharusnya juga memiliki hak dan kedudukan  yang  sama  sebagaimana  anak yang lahir dari perkawinan yang sah.
Persoalan  mengenai  kedudukan  anak dari  luar  perkawinan  merupakan  persoalan yang  harus  dipecahkan mengingat  dampak dari  persoalan  tersebut  bukan  hanya berhubungan  dengan  hukum  saja  tetapi juga  menimbulkan  permasalahan  sosial yang  dapat  mengganggu  kelangsungan hidup  anak-anak  yang  lahir  di  luar perkawinan yang sah. Mengenai status dan kedudukan  anak  yang  lahir  di  luar perkawinan  tersebut  Mahkamah  Konstitusi mengeluarkan  putusan  Nomor  46/PUU- VIII/2010. Putusan tersebut memuat mengenai judicial review atas pasal 43 ayat (1)  Undang-Undang  perkawinan.  Putusan tersebut  diputus  dan  diucapkan  dalam sidang  pleno  Mahkamah  Konstitusi  terbuka untuk  umum  pada  hari  Jumat,  17  Februari 2012  oleh  sembilan  Hakim  Mahkamah Konstitusi.
Putusan Mahkamah Konstitusi ini diawali  dengan  permohonan judicial  review atas  Undang-Undang  Perkawinan  yang diajukan  oleh  Aisyah  Mochtar  atau  yang lebih  dikenal  publik  dengan  nama  Machica Mochtar yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan dengan diundangkannya Undang- Undang  Perkawinan  terutama  berkaitan dengan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1).  Pasal  ini  ternyata  justru  menimbulkan ketidak pastian hukum yang mengakibatkan kerugian  bagi  Machica  Mochtar  selaku Pemohon berkaitan dengan status perkawinan  dan  status  hukum  anaknya yang  dihasilkan  dari  hasil  perkawinan tersebut.  Dalam  Amar  Putusan  Mahkamah Konstitusi  Nomor  46/PUU-VIII/2010  ini memutus bahwa:
1.  Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
2.  Pasal  43  ayat  (1)  Undang-Undang
Nomor  1  Tahun  1974  tentang
Perkawinan (Lembaran Negara
Republik  Indonesia  Tahun  1974 Nomor  1,  Tambahan  Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Nomor 3019)  yang  menyatakan,  “Anak yang  dilahirkan  di  luar  perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar Negara
Republik  Indonesia  Tahun  1945 sepanjang  dimaknai  menghilangkan hubungan  perdata  dengan  laki-laki yang  dapat  dibuktikan  berdasarkan ilmu  pengetahuan  dan  teknologi dan/atau  alat  bukti  lain  menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya;
3.  Pasal  43  ayat  (1)  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan (Lembaran Negara
Republik  Indonesia  Tahun  1974 Nomor  1,  Tambahan  Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Nomor 3019)  yang  menyatakan,  “Anak yang  dilahirkan  di  luar  perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”,  tidak  memiliki  kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai  menghilangkan  hubungan perdata  dengan  laki-laki  yang  dapat dibuktikan
berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat  bukti  lain  menurut  hukum ternyata mempunyai hubungan darah  sebagai  ayahnya,  sehingga ayat  tersebut  harus  dibaca,  “Anak yang  dilahirkan  di  luar  perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan  ibunya  dan  keluarga  ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya  yang  dapat  dibuktikan berdasarkan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi  dan/atau  alat  bukti  lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan  perdata  dengan  keluarga ayahnya ”; 4.  Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya; 5.  Memerintahkan untuk memuat putusan  ini  dalam  Berita  Negara
Republik  Indonesia  sebagaimana mestinya; Semenjak Putusan Mahkamah
Konstitusi  Nomor  46/PUU-VIII/2010  di keluarkan  terdapat  beberapa  perubahan terhadap  hak  dan  kedudukan  anak  yang lahir  dari  luar  perkawinan.  Berdasarkan  hal tersebut kita perlu menganalisis bagaimana pengaturan terhadap kedudukan anak yang lahir  dari  luar  perkawinan  pasca    Putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor  46/PUU- VIII/2010.  Berdasarkan  hal  tersebut  maka penulis  menganalisis  dan  mengkaji,  serta menelaah permasalahan hukum yang berkaitan  dengan  pengaturan  kedudukan anak dari luar perkawinan dengan mengangkat judul “PENGATURAN TERHADAP KEDUDUKAN ANAK DI LUAR KAWIN  PASCA  PUTUSAN  MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 ”. Berdasarkan  latar  belakang  masalah yang telah diuraikan diatas, adapun rumusan masalah yang saya angkat adalah sebagai berikut:
Bagaimana pengaturan terhadap kedudukan  anak  di  luar  kawin  berdasarkan Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 46/PUU-VIII/2010?
Bagaimana  pertimbangan  para  hakim Mahkamah  Konstitusi  dalam  mengeluarkan Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010?

## Metode Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan  peneliti dalam  penelitian  ini  merupakan  jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum  normatif    yaitu    penelitian  yang dilakukan  dengan  cara  mengkaji  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  atau diterapkan  terhadap  suatu  permasalahan hukum tertentu. Pendekatan yang digunakan  adalah  Pendekatan  peraturan perundang-undangan  ( statute  approach ) adalah metode penelitian dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian yang
ditangani,
tujuannya
adalah untuk membantu  peneliti  dalam  menemukan kesesuaian  antara  undang-undang  yang satu dengan yang lain, atau antara Undang- Undang dan Undang-Undang Dasar maupun antara Undang-Undang dan regulasi  lainnya  (Soekanto  dan  Mamudji, 1984:15).  Dan  Pendekatan  konseptual
( conseptual approach ) beranjak dari pandangan-pandangan  dan  doktrin-doktrin yang  berkembang  di  dalam  ilmu  hukum. Pendekatan  ini  menjadi  penting  sebab pemahaman  terhadap  pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi  hukum  ketika  menyelesaikan isu hukum
yang dihadapi (Ngobrolinhukum.wordpress.com,2013). Sumber  bahan  hukum  yang  digunakan adalah  Bahan  Hukum  Primer  yaitu  bahan- bahan  hukum  yang  mengikat,  Bahan Hukum Sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, dan  Bahan  Hukum  Tersier  yakni  bahan- bahan  yang  memberi  petunjuk  maupun penjelasan  terhadap  bahan  hukum  primer dan sekunder.
Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan  adalah  dengan  cara  teknik  studi kepustakaan  dengan  cara  mengumpulkan dan  membaca  sumber-sumber  hukum berupa  Undang-Undang,  literatur-literatur, hasil  penelitian,  artikel,  pendapat  para  ahli, tulisan-tulisan  maupun  putusan  pengadilan yang  berkaitan  dengan    Pengaturan Terhadap  Kedudukan  Anak  di  Luar  Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor  46/PUU-VIII/2010.  Analisis  yang digunakan  yakni  deskriptif  dan  sistematis. Deskritif  yaitu  menguraikan  secara  apa adanya  tentang  suatu  peristiwa  hukum yang  terjadi  di  suatu  tempat  tertentu  pada saat tertentu agar diperoleh suatu gambaran  yang  menyeluruh  dan  sistematis terhadap  peristiwa  yang  diajukan  dalam penelitian.  Cara  sistematis  dilakukan  untuk upaya  mencari  kaitan  rumusan  suatu konsep hukum antara perundang-undangan yang  sederajat  maupun  tidak  sederajat. Pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif yakni membahas masalah-masalah yang  sifatnya  umum  menuju  masalah- masalah  yang  bersifat khusus  atau konkret yang sedang dihadapi.
Hasil Dan Pembahasan Pengaturan  Terhadap  Kedudukan  Anak di  Luar  Kawin  Berdasarkan  Putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor  46/PUU- VIII/2010.
Sebelum diputusnya
Putusan
Mahkamah  Konstitusi  Nomor  46/PUU-
VIII/2010,  kedudukan  anak  luar  kawin terlebih  dahulu  diatur  dalam  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Perdata  yang  selanjutnya disebut sebagai KUHPerdata. Dalam KUHPerdata  kedudukan  anak    luar  kawin dibagi  2  yaitu  anak  luar  kawin  yang disahkan  dan  anak  luar  kawin  yang  diakui. Anak  luar  kawin  yang  disahkan  diatur dalam  KUHPerdata  Buku  ke  I  Bab  XII Bagian ke Dua Tentang Pengesahan Anak- Anak Luar Kawin (Pasal 272-Pasal
279).Anak  luar  kawin  yang  diakui  diatur dalam  KUHPerdata  Buku  ke  I  Bab  XII Bagian  ke  Tiga  Tentang  Pengakuan Terhadap  Anak-Anak  Luar  Kawin  (Pasal 280-Pasal  289).  Dalam  KUHPerdata  juga mengatur  mengenai  pewarisan  dari  anak- anak luar kawin, bagi anak luar kawin yang disahkan  merakan  akan  dipersamakan dengan  anak  yang  lahir  dalam  perkawinan yang  sah,  hal  ini  termuat  dalam  277 KUHPerdata yang mengatur bahwa “Pengesahan  anak,  baik  dengan  kemudian kawinnya  bapak  dan  ibunya,  maupun dengan  surat  pengesahan  menurut  pasal 274, mengakibatkan, bahwa terhadap anak itu akan berlaku ketentuan-ketentuan undang-undang  yang  sama  seolah-olah anak  itu  dilahirkan  dalam  perkawinan.” Maka  dari  itu  pewarisan  bagi  anak  luar kawin    yang  disahkan  tunduk  pada ketentuan  KUHPerdata  Buku  ke  II  Bab  XII Bagian  Ke  Dua  Tentang  Pewarisan  Para Keluarga  Sedarah  yang  Sah  dan  Si  Suami atau  Istri  yang  Hidup  Terlama.  Dan  bagi Anak  luar  kawin  yang  diakui  tunduk  pada KUHPerdata  Buku ke II Bab  XII  Bagian  Ke Tiga  Tentang  Pewarisan  Dengan  Hal Adanya Anak Luar Kawin.
Kedudukan  anak  luar  kawin  berubah semenjak  dikeluarkannya  undang-undang tentang  perkawinan  yaitu  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974.  Yang  mana peraturan-peraturan  mengenai  kedudukan anak luar kawin  dalam KUHPerdata sejauh telah diatur oleh
Undang-Undang
Perkawinan  ini  dinyatakan  tidak  berlaku. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa “Untuk perkawinan dan segala  sesuatu  yang  berhubungan  dengan perkawinan  berdasarkan  atas  undang- undang  ini,  maka  dengan  berlakunya undang-undang  ini  ketentuan-ketentuan
yang  diatur  dalam  Kitab  Undang-Undang Hukum Perdata ( Burgerlijk Wetboek ), Ordonansi  Perkawinan  Indonesia  Kristen ( Huwelijks  Ordonantie  Christen Indonesiers S.1933  No.  74 ),  Peraturan  Perkawinan Campuran  ( Regeling  op  de  gemengde Huwelijken  S.  1898  No.  158 ),  dan peraturan-peraturan  lain  yang  mengatur tentang  perkawinan  sejauh  telah  diatur dalam  undang-undang  ini,  dinyatakan  tidak berlaku ”.
Kedudukan  anak  luar  kawin  dalam Undang-Undang  Perkawinan  diatur  dalam bab  IX  tentang  kedudukan  anak  Pasal  43 ayat  (1)  dan  ayat  (2).  Pasal  43  ayat  (1) mengatur  bahwa  “Anak  yang  dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan  perdata  dengan  ibunya  dan keluarga  ibunya ”.  Berdasarkan  pasal  ini dapat  diartikan  bahwa  seorang  anak  yang lahir  diluar  kawin  tidak  dapat  dinasabkan dengan  bapaknya  sehingga  anak  ini  tidak memiliki  hubungan  secara  perdata  dengan bapaknya.  Hal  ini  dianggap  karena  anak- anak    yang  lahir  diluar  perkawinan merupakan anak dari ibu yang melahirkannya  saja.  Tidak  mungkin  anak lahir tidak dari seorang ibu yang melahirkannya.  Tidak  adanya  hubungan perdata dengan bapaknya dikarenakan sulit dalam membuktikan apakah memang benar laki-laki tersebut merupakan bapak biologisnya.  Atas  hal  tersebut  anak  luar kawin    hanya  bisa  mewaris  dari  ibu  dan keluarga ibunya saja, ia juga dipelihara dan dinafkahi  hanya  oleh  ibu  dan  keluarga ibunya  saja.  Hal  ini  dikarenakan  anak  luar kawin  hanya  memiliki  hubungan  perdata dengan  ibu  dan  keluarga  ibunya  saja. Kepada  ayah  biologisnya  ia  tidak  memiliki hubungan  perdata  sama  sekali  maka  dari itu  ayah  biologisnya  secara  hukum  tidak memiliki kewajiban untuk memelihara maupun  menafkahi  anak  tersebut,  yang mana  menurut  peneliti  justru  merugikan bagi ibu dan anak tersebut.
Pasal  43  ayat  (2)  menyatakan  bahwa kedudukan  anak  luar  kawin  selanjutnya akan  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah, tetapi hingga sekarang Peraturan Pemerintah yang membahas tentang kedudukan  anak  luar kawin  tersebut  belum diterbitkan oleh pemerintah. Hal ini menjadi suatu problematika dan menimbulkan
ketidak pastian hukum bagi anak-anak yang lahir  diluar  kawin.  Hal  ini  karena  dalam Undang-Undang Perkawinan sendiri kedudukan  anak  luar  kawin  hanya  diatur dalam  satu  pasal  saja.  Menurut  peneliti, kedudukan  anak  luar  kawin  yang  hanya diatur  dalam  satu    pasal  dalam  Undang- Undang  Perkawinan  ini  tentunya  tidak dapat  mencangkup  semua  permasalahan- permasalahan  yang  timbul  karena  lahirnya seorang anak diluar perkawinan.
Atas  masalah  tersebut  diataslah  Hj. Aisyah  Mochtar  alias  Machica  binti  H. Mochtar  Ibrahim  dan  anaknya  yaitu  Iqbal Ramadhan  bin  Moerdiono  mengajukan permohonan  uji  materiil  terhadap  Pasal  43 ayat  (1)  Undang-Undang  Perkawinan  yang dinilai bertentangan dengan Pasal 28B ayat (2)  dan  Pasal  28D  ayat  (1)  UUD  1945. Sebelum  mengajukan  permohonan  ke Mahkamah  Konstitusi  awalnya  pemohon yaitu Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim melaksanakan pernikahan  dengan  laki-laki  bernama  Drs. Moerdiono.  Pernikahannya  tersebut  sudah sesuai dengan norma agama yang dianutnya  yaitu  islam,  serta  sesuai  dengan rukun  nikah  sebagaimana  diajarkan  oleh islam  hanya  saja  pernikahannya  tidak dicatatkan di catatan sipil yang mengakibatkan status pernikahannya menjadi  tidak  jelas.  Dalam  pernikahannya tersebut  Hj.  Aisyah  Mochtar  alias  Machica binti H. Mochtar Ibrahim melahirkan seorang  anak  laki-laki  yang  bernama
Muhammad Iqbal Ramadhan
bin
Moerdiono. Status Muhammad Iqbal Ramadhan  bin  Moerdiono  ini  menjadi  tidak sah  karena  pernikahan  orang  tuanya  yang tidak dicatatkan.
Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H.  Mochtar  Ibrahim  dan  anaknya  yaitu Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono merasa  telah  dirugikan  dengan  berlakunya Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang perkawinan  yang  mengatur  bahwa  “Tiap- tiap  perkawinan  dicatat  menurut  peraturan perundang- undangan  yang  berlaku”  dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan  yang  mengatur  bahwa  “Anak yang  dilahirkan  diluar  perkawinan  hanya mempunyai  hubungan  perdata  dengan ibunya  dan  keluarga  ibunya”.  Yang  telah dirugikan  adalah  hak-hak  konstitusional
sebagai  warga  Negara  Indonesia  yang dijamin oleh Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta  Pasal  28D  ayat  (1)  UUD  1945.  Pasal 28B  ayat  (1)  UUD  1945  mengatur  bahwa “Setiap  orang  berhak  membentuk  keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan  yang  sah”  dan  selanjutnya pada ayat (2) mengatur bahwa “Setiap anak berhak  atas  kelangsungan  hidup,  tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”,  dan  pasal  28D  mengatur bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan,  jaminan,  perlindungan,  dan kepastian  hukum  yang  adil  serta  perlakuan yang  sama  dihadapan  hukum”.  Dalam permohonannya tersebut
Machica memohonkan Petitum yaitu: 1. Menerima dan mengabulkan
Permohonan  Uji  Materiil  Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan  Pasal  2  ayat  (2)  dan Pasal  43  ayat  (1)  Undang-Undang Perkawinan,  bertentangan  dengan Pasal  28B  ayat  (1)  dan  ayat  (2) serta  Pasal  28D  ayat  (1)  UUD 1945;
3. Menyatakan  Pasa  2  ayat  (2)  dan Pasal  43  ayat  (1)  Undang-Undang Perkawinan, tidak mempunyai kekuatan  hukum  yang  mengikat dengan  segala  akibat  hukumnya; Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka
dimohonkan  Putusan  yang  seadil adilnya ( ex aequo at bono ).
Atas Petitum yang dimohonkan pemohon berdasarkan pertimbangan- pertimbangannya Hakim Mahkamah Konstitusi  mengeluarkan  amar  putusan yaitu:
1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
2. Pasal  43  ayat  (1)  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan  (Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1974 Nomor  1,  Tambahan  Lembaran Negara  Republik Indonesia  Nomor 3019)  yang  menyatakan,  “Anak yang  dilahirkan  di  luar  perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga  ibunya”,  bertentangan
dengan  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan  hubungan  perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau  alat  bukti  lain  menurut hukum ternyata
mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya;
3. Pasal  43  ayat  (1)  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan  (Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1974 Nomor  1,  Tambahan  Lembaran Negara  Republik Indonesia  Nomor 3019) yang  menyatakan,  “Anak yang  dilahirkan  di  luar  perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga  ibunya”,  tidak  memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan  hubungan  perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau  alat  bukti  lain  menurut hukum ternyata
mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya,
sehingga  ayat  tersebut  harus dibaca,  “Anak  yang  dilahirkan  di luar perkawinan mempunyai hubungan  perdata  dengan  ibunya dan  keluarga  ibunya  serta  dengan laki-laki  sebagai  ayahnya  yang dapat  dibuktikan  berdasarkan  ilmu pengetahuan dan
teknologi dan/atau  alat  bukti  lain  menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”; 4. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya;
5. Memerintahkan untuk memuat putusan  ini  dalam  Berita  Negara Republik  Indonesia  sebagaimana mestinya;
Semenjak    putusan    Mahkamah Konstitusi  Nomor  46/PUU-VII/2010  ini  di putus  ibu  dan  anak  yang  lahir  diluar perkawinan  dapat  memperjuangkan  hak- haknya sebagai seorang anak kepada ayah
biologis anak tersebut. Tidak hanya dengan ibu dan keluarga ibunya, jika terbukti  anak tersebut  memiliki  hubungan  darah  dengan laki-laki  sebagai  ayah  biologisnya  maka ayah biologisnya bersama dengan keluarga ayahnya  tersebut  secara  hukum  memiliki hubungan perdata dengan anak itu. Secara hukum pun anak itu berhak untuk dipelihara,  dilindungi,  dibiayai  serta  dapat mewaris dari ayahnya. Dengan ini terciptalah  keadilan  bagi  anak  luar  kawin dalam pemenuhan hak yang sama sebagai seorang anak sebagaimana halnya dengan anak-anak  yang  sah.  Dan  juga  tidak menghilangkan  tanggung  jawab  laki-laki sebagai ayah biologisnya.
Putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah  Konstitusi  ini  sudah  sesuai dengan  UUD  1945  khususnya  pada  Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1). Pada Pasal  28B  ayat  (2)  UUD  1945  yang menyatakan  “setiap  anak  berhak  atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Setelah dikeluarkannya putusan  ini  seorang  anak  luar  kawin  dapat melangsungkan  hidupnya,  tumbuh  dan berkembang  sebagaimana  layaknya  anak yang sah dengan hak-haknya sebagai anak yang terpenuhi. Anak tersebut juga dilindungi  dari  diskriminasi  dikarenakan    ia adalah  seorang  anak  luar  kawin  yang terkadang  mendapat  perlakuan  yang  tidak baik dari lingkungan sekitarnya.
Sama halnya dengan Pasal 28B ayat (2)  UUD  1945  yang  terjamin  setelah dikeluarkannya putusan
Mahkamah
Konstitusi ini, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 pun menjadi terjamin keberadaannya. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa “setiap  orang  berhak  atas  pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum  yang  adil  serta  perlakuan  yang sama  di  hadapan  hukum”.  Hak  anak  luar kawin  untuk  diakui,  mendapatkan  jaminan dan  perlindungan,  serta  mendapatkan kepastian hukum dan perlakuan yang sama di  hadapan  hukum  sebagaimana  mestinya seorang  manusia    dan  warga  Negara Indonesia  sesuai  dengan  pasal  28D  ayat (1)  UUD  1945  yang  mana  dengan dikeluarkannya putusan
Mahkamah
Konstitusi  Nomor  46/PUU-VII/2010  ini  juga dapat terpenuhi.
Menurut  peneliti,  terlepas    dari  di putusnya  putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor  46/PUU-VII/2010  ini,  pemerintah harus segera menerbitkan Peraturan Pemerintah  yang  secara  khusus  mengatur lebih  lanjut  mengenai kedudukan  anak  luar kawin  ini.  Tentu  saja  dengan  tetap berpedoman dari putusan Mahkamah Konstitusi  Nomor  46/PUU-VII/2010  ini. Peraturan  Pemerintah  ini  diperlukan  selain untuk  menjalankan    amanat  Undang- Undang Perkawinan Pasal 43 ayat (2), juga untuk  lebih  menjamin  keadilan  bagi  anak luar kawin menjadi lebih jelas.
Pertimbangan  Para  Hakim  Mahkamah Konstitusi dalam Mengeluarkan Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010.
Dalam memutus pengujian Undang- Undang  atas  UUD  1945  Mahkamah Kanstitusi mempertimbangkan 3 hal yaitu :
1. Kewenangan  Mahkamah  Konstitusi
Untuk mengadili permohonan.
2. Kedudukan  hukum  ( legal  standing ) para  pemohon  untuk  mengajukan permohonan.
3. Mengenai pokok permohonan. Pertimbangan mengenai
kewenangan
Hakim
Mahkamah Konstitusi yaitu berdasarkan  Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 mengatur  bahwa  “Mahkamah  Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan  terakhir  yang  putusannya  bersifat  final untuk  menguji  undang-undang  terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya  diberikan  oleh  Undang- Undang  Dasar,  memutus  pembubaran partai  politik  dan  memutus  perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.
Berdasarkan pasal ini salah satu kewenangan  Mahkamah  Konstitusi  adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang  putusannya  bersifat  final  untuk menguji  undang-undang  terhadap  Undang- Undang  Dasar.  Kewenangannya  ini  pun diatur  lebih  mengkusus  dalam  Pasal  10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun  2003 Tentang  Mahkamah  Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  2011  tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24
Tahun  2003 Tentang  Mahkamah  Konstitusi yang  selanjutnya  disebut  sebagai  Undang- Undang Mahkamah Konstitusi.
Yang mana Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang  Mahkamah  Konstitusi  ini mengatur  bahwa  Mahkamah  Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan  terakhir  yang  putusannya  bersifat  final untuk  menguji  undang-undang  terhadap Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan penjelasan  pasal-pasal  diatas  maka  sudah jelas  bahwa  salah  satu  kewenangan Mahkamah  Konstitusi  adalah  mengadili pada  tingkat  pertama  dan  terakhir  yang putusannya  bersifat  final  untuk  menguji undang-undang  terhadap  UUD  1945,  dan mengingat permohonan yang diajukan oleh Hj.  Aisyah  Mochtar  alias  Machica  binti  H. Mochtar  Ibrahim  dan  Muhammad  Iqbal Ramadhan  bin  Moerdiono  adalah  untuk menguji konstitusionalitas atas Pasal 2 ayat (2)  dan  Pasal  43  ayat  (1)  Undang-Undang Perkawinan  terhadap  UUD  1945  yang mana merupakan salah satu dari kewenangan  Makamah  Konstitusi,  maka Mahkamah  berwenang  untuk  mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon.
Terhadap  kedudukan  hukum  ( legal standing ) para pemohon, Mahkamah mempertimbangkan  berdasarkan  pasal  51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi  yang  mengatur  bahwa  Pemohon adalah  pihak  yang  menganggap  hak dan/atau  kewenangan  konstitusionalnya dirugikan  oleh  berlakunya  undang-undang, yaitu:
a.  perorangan warga negara Indonesia;
b.  kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang  masih hidup dan sesuai    dengan  perkembangan masyarakat  dan  prinsip  Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang- undang;
c.  badan  hukum    publik  atau  privat; atau
d.  lembaga negara.
Pada  pokokpermohonan  para  Pemohon mendalilkan  sebagai  perorangan  warga Negara  Indonesia  yang  mempunyai  hak konstitusional  yang  diatur  dalam  pasal  28B ayat  (1)  dan  ayat  (2)  serta  Pasal  28D  ayat
(1)  UUD  1945  yang  hak  konstitusional  nya dirugikan  atas  berlakunya  pasal  2  ayat  (2) dan  Pasal  43  ayat  (1)    Undang-Undang perkawinan.  Atas  hal  tersebut  maka pemohon  memiliki legal  standing untuk mengajukan  permohonan judicial  revew ke Mahkamah Konstitusi.
Masuk
pada pertimbangan Mahkamah  mengenai  pokok  permohonan yaitu  pengujian  konstitusionalitas  Pasal  2 ayat  (2)  dan  Pasal  43  ayat  (1)  Undang- Undang  Perkawinan,  khususnya  mengenai hak  untuk  mendapatkan  status  hukum anak. Menurut
Mahkamah dalil-dalil sepanjang  menyangkut  pasal  2  ayat  (2)
Undang-Undang
Perkawinan tidak beralasan  hukum.  Maka  dari  itu  atas permohonan  diatas  Mahkamah  hanya mengabulkan  sebagian  yaitu  permohonan atas  pengujian  Pasal  43  ayat  (1)  Undang- Undang Perkawinan. Mahkamah menimbang  bahwa,  hal  ini  mengenai legal meaning dari  frasa  “yang  dilahirkan  di  luar perkawinan”.  Menurut  Mahkamah,  secara alamiah tidak mungkin seorang perempuan bisa  hamil  tanpa  terjadinya  pertemuan antara ovum dan spermatozoa baik melalui hubungan  seksual  maupun  dengan  cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang bisa memnyebabkan terjadinya pembuahan.
Berdasarkan  hal  tersebut  tidaklah tepat    dan  adil  apabila  hukum  menetapkan bahwa anak yang lahir disebabkan hubungan seksual diluar perkawinan hanya memiliki  hubungan  dengan  ibunya.  Tidak tepat  dan  tidak  adil  pula  apabila  hukum membebaskan  laki-laki  yang  melakukan hubungan  seksual  yang  menyebabkan kehamilan dan kelahiran anak tersebut dari tanggung jawabnya sebagai seorang bapak.  Dan  bersamaan  itu  pula  hukum meniadakan  hak-hak  anak  terhadap  laki- laki  tersebut  sebagai  bapaknya,  apalagi dijaman  sekarang  sudah  ada  teknologi yang  bisa  membuktikan  bahwa  seorang anak merupakan anak dari laki-laki tertentu.
Akibat hukum dari peristiwa kelahiran yang  didahului  dengan  hubungan  seksual antara seorang perempuan dengan seorang  laki-lak,  adalah  hubungan  hukum yang didalamnya terdapat hak dan kewajiban  secara  timbal  balik,  yang  subjek hukumnya  meliputi  anak,  ibu,  dan  bapak.
Hubungan  anak  dengan  laki-laki  sebagai bapak  tidak  semata-mata  karena  adanya ikatan  perkawinan  dengan  ibunya,  tetapi dapat  juga  didasarkan  pada  pembuktian adanya  hubungan  darah  antara  anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapaknya. Menurut  Mahkamah  terlepas  dari  soal prosedur/administrasi  perkawinannya,  anak yang  dilahirkan  tersebut  harus  mendapat perlindungan hukum.
Menurut peneliti, bunyi  Pasal 43 ayat (1)  Undang-Undang  Perkawinan  sebelum adanya  putusan  Mahkamah  Konstitusi  ini sangat  bertentangan  dengan  UUD  1945 khususnya  pada  Pasal  28B  ayat  (2). Dengan memutus hubungan perdata seorang  anak  dengan  ayahnya  merupakan tindakan  yang  membuat  psikologi  seorang anak terguncang dan akhirnya menghambat  tumbuh  kembang  seorang anak.  Dan  juga  seorang  anak  yang  lahir diluar  kawin  kesulitan  dalam  menentukan status hukumnya.
Berdasarkan  pertimbangan  hakim Mahkamah  Konstitusi  tersebut,  menurut peneliti Mahkamah sudah mengambil langkah  yang  tepat  dengan  memutus bahwa  Pasal  43  ayat  (1)  Undang-Undang Perkawinan  harus  dibaca  “Anak  yang dilahirkan  di  luar  perkawinan  mempunyai hubungan  perdata  dengan  ibunya  dan keluarga  ibunya  serta  dengan  laki-laki sebagai  ayahnya  yang  dapat  dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi  dan/atau  alat  bukti  lain  menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga  ayahnya”.  Atas  putusan  tersebut Mahkamah  memberikan  keadilan  bagi anak-anak yang terlahir dalam kondisi yang mereka pun tidak bisa memilih mereka ingin lahir  dikeluarga  yang  seperti  apa.  Anak- anak  yang  lahir  dalam  status  anak  luar kawin  pun  bisa  mendapatkan  perlindungan dan  mendapatkan  hidup  yang  layak  yang mana dijamin dalam UUD 1945.
Menurut peneliti, pertimbangan- pertimbangan  yang  digunakan  Mahkamah untuk  memutus  permohonan    Pemohon  ini sebagaimana  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku.  Sesuai dengan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2002  tentang  Perlindungan  Anak  yang mana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan
Pasal  18,  yang  mana    hak-hak  seorang anak diatur secara tegas dalam pasal-pasal ini. Dan juga sesuai dengan Pasal 28B ayat (2)  dan  Pasal  28D  ayat  (1)    UUD 1945.Peneliti  memahami  bahwa  yang  telah menjadi keputusan Mahkamah berdasarkan pertimbangan-pertimbangannya pada waktu  persidangan  permohonan  Pemohon sudah  seharusnya,  Karena  dalam  hal  ini anak  tidak  bisa  dijadikan  sebagai  korban akibat  perbuatan  dari  orang  tuanya.  Anak- anak  yang  seharusnya  menjadi  generasi penerus bangsa sudah seharusnya pemerintah  menjamin  kelangsungan  hidup anak tersebut. Sebagaimana dalam konsideran  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak yang  disebutkan  bahwa  anak  adalah amanah  dan  karunia  Tuhan  Yang  Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak adalah  tunas,  potensi,  dan  generasi  muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.
Menurut  peneliti,  seorang  anak  luar kawin  sama  halnya  dengan  anak  yang dilahirkan  didalam  perkawinan  yang  sah. Mereka  hanyalah  seorang  anak  yang dilahirkan kedunia ini yang layak mendapatkan  kehidupan  dan  pemenuhan hak-haknya sebagai anak dan warganegara Indonesia yang telah dijamin dan dilindungi oleh  UUD  1945.  Dengan  dirubahnya redaksi  Pasal  43  ayat  (1)  Undang-Undang Perkawinan  oleh  Mahkamah  Konstitusi semenjak  diputusnya  permohonan  judicial revew dari Machica Mochtar yang sebelumnya tidak sesuai dengan UUD 1945 khususnya  Pasal  28B  ayat  (2)  dan  Pasal 28D  ayat  (1)  ini  menjadi  sesuai  antara Undang-Undang  Perkawinan  dengan  UUD 1945. Semenjak Putusan Mahkamah Konstitusi  Nomor  46/PUU-VIII/2010  di putus, yang sebelumnya didalam masyarakat memandang rendah dan mendiskriminasi  anak  yang  terlahir  di  luar perkawinan karena cenderung tidak memiliki  ayah  dan  dianggap  anak  yang haram, setelah adanya putusan ini masyarakat  menjadi  lebih  mengerti  bahwa tindakan  tersebut  tidak  diperkenankan  di
dalam UUD 1945. Berdasarkan hal tersebut menurut  peneliti,  landasan  filosofis,  yuridis dan  sosiologis  dalam  Putusan  Mahkamah Konstitusi ini sudah terpenuhi.

## Simpulan
Berdasarkan  pemaparan  pembahasan dari  keseluruhan  hasil  penelitian  yang dilakukan  peneliti,  maka  dapat  disimpulkan sebagai berikut:
Pengaturan  terhadap  kedudukan anak  di  luar  kawin  berdasarkan  Putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor  46/PUU- VIII/2010  yang  mana  sesuai  dengan  Pasal 43  ayat  (1)  Undang-Undang  Perkawinan harus  dibaca “Anak  yang  dilahirkan  di  luar perkawinan  mempunyai  hubungan  perdata dengan  ibunya  dan  keluarga  ibunya  serta dengan  laki-laki  sebagai  ayahnya  yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan  dan  teknologi  dan/atau  alat bukti  lain  menurut  hukum  mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”. Berdasarkan  pasal  ini  maka  seorang  anak yang  dilahirkan  diluar  perkawinan  dapat memiliki hubungan perdata dengan laki-laki sebagai  ayahnya  apabila  dapat  dibuktikan dengan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi bahwa  anak  tersebut  memiliki  hubungan darah dengan laki-laki tersebut.
Dalam pertimbangan untuk memutus  permohonan  pemohon,  bahwa anak  merupakan  hasil  dari  hubungan  ibu dan ayahnya baik itu dikarenakan hubungan seksual ataupun karena tindakan lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang dapat menyebabkan kehamilan. Maka dari itu tidaklah tepat  dan adil  apabila  hukum  menetapkan  bahwa anak  yang  lahir  disebabkan  hubungan seksual  diluar  perkawinan  hanya  memiliki hubungan  dengan  ibunya,  karena  ada campur  tangan  laki-laki  sebagai  ayah biologisnya. Maka dari itu atas permohonan pemohon,  hakim  Mahkamah  Konstitusi mengabulkan judicial  revew Pasal  43  ayat (1)  Undang-Undang  Perkawinan  terhadap UUD 1945.
Berdasarkan  kesimpulan  diatas  adapun saran  yang  dapat  peneliti  sampaikan sebagai berikut:
Bagi  Masyarakat,  perlu  adanya dukungan dari masyarakat mengenai
pengimplementasian dari putusan
Mahkamah  Konstitusi  Nomor  46/PUU- VIII/2010  ini  karena  pada  hakikatnya putusan
Mahkamah Konstitusi ini
memenuhi  rasa  keadilan  dan  memberikan perlindungan hukum terhadap anak, terutama bagi anak yang lahir di luar kawin yang  selama  ini  terabaikan  dan  tidak terpenuhi  hak-haknya  sebagai  seorang anak.
Bagi
Pemerintah,
diharapkan pemerintah  segera  melaksanakan  amanat Undang-Undang Perkawinan tepatnya pada pasal  43  ayat  (2)  yang  berbunyi  bahwa “Kedudukan  anak  tersebut  ayat  (1)  diatas selanjutnya  akan  diatur  dalam  Peraturan Pemerintah” yang mana kita ketahui bahwa belum  ada  Peraturan  Pemerintah  yang mengatur  kedudukan  anak  di  luar  kawin, untuk  itu  pemerintah  diharapkan  segera menerbitkan  Peraturan  Pemerintah  yang mengatur  lebih  lanjut  tentang  kedudukan anak luar kawin  yang tetap mengacu pada Putusan  Mahkamah  Konstitusi  ini  agar jaminan  keadilan  bagi  anak  luar  kawin menjadi lebih jelas.
Daftar Rujukan

## BUKU
Hartanto,  J.  Andi.  2008. Kedudukan
Hukum  dan  Hak  Waris  Anak  Luar Kawin Menurut KitabUndang- Undang  Hukum  Perdata .  Laksbang
Presindo. Yogyakarta.
Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 1984. Penelitian  Hukum  Normatif,  Suatu Tinjauan Singkat . Jakarta: UI Press.
Witanto,  D.Y.  2012. Hukum  Keluarga  Hak dan  Kedudukan  Anak  Luar  Kawin:
Pasca keluarnya Putusan MK
tentang  uji  materi  UU  perkawinan ,
Jakarta: Prestasi Pustaka.
Naskah  komperhensif  perubahan  UUD 1945
SKRIPSI/TESIS
Sari,  Erlita  Puspita.  2015. Kawin  Kontrak Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1  Tahun  1974  Tentang Perkawinan . Skripsi.  Jember : Universitas  Negeri Jember.

## ARTIKEL DALAM  INTERNET
Ngobrolin Hukum. Pendekatan dalam Penelitian  Hukum .  Tersedia  pada situs https://ngobrolinhukum.wordpress.c om/2013/12/16/pendekatan-dalam- penelitian-hukum/ . Diakses
3
agustus 2019 pukul 20.10 wita.

## UNDANG-UNDANG
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974
Tentang Perkawinan (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019). Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun  1999  Nomor  165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886). Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002 Tentang Perlindungan Anak Lembaran Negara Nomor 109 Tahun 2002. Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun  2003  Nomor  98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4316). Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun  2009  Nomor  157, Tambahan Lembaran Negara
Republik  Indonesia  Nomor  5076, selanjutnya disebut UU 48/2009).
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2011 tentang  Perubahan  Atas  Undang-
Undang  Nomor  24  Tahun  2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun  2011  Nomor  70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226). Undang-Undang No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara  Tahun  2011  Nomor  82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014 Tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  23  Tahun  2002  Tentang Perlindungan Anak Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 29.