## PERGESERAN KEPEMIMPINAN ULAMA MENJADI UMARA’

## DALAM SISTEM DEMOKRASI POLITIK LOKAL KABUPATEN PAMEKASAN DAN SUMENEP MADURA
Oleh: Nurul  Azizah 1
Abstrak: Runtuhnya  rezim  Orde  Baru  yang  otoriter  dan  penerapan  otonomi daerah  yang  tidak  lagi  sentralistik  telah  menandai  adanya  perubahan politik yang sangat radikal di republik ini. Perubahan ini tentunya juga berimbas pada mekanisme kepemimpinan di tingkat lokal seperti yang terjadi  di  masyarakat  Madura.  Faktor  perubahan  rezim  ini  juga ditambah  dengan  dibangunnya  jembatan  Suramadu  sehingga masyarakat  Madura  semakin  terbuka  melakukan  akses  dengan  dunia luar baik secara ekonomi maupun sosial-budaya. Pada masa Orde Baru,
pengalaman  politik  masyarakat  Madura  sangat  bergantung  pada  Kiai sebagai akibat dari otoritarianisme penguasa. Di masa kejayaan Golkar sebagai the  ruling  party ,  mayoritas  kiai  di  Madura  mengambil  jarak dengan  kekuasaan  dan  membangun  orientasi  sosial  keagamaan sepenuhnya pada masyarakat. Setelah perubahan rezim, para kiai yang sebelumnya  menjadi  tokoh  non-formal  menjelma  menjadi  penguasa (Bupati).  Ironisnya,  setelah  lima  tahun  rezim  kiai  memimpin  tampuk pemerintahan di sebagian besar kabupaten di Madura, hampir tidak ada perbedaan yang signifikan dalam menciptakan perubahan kesejahteraan rakyat.
Kata Kunci : politik lokal, perubahan, kepemimpinan,  masyarakat.

## A. Pendahuluan
Perubahan politik sangat radikal yang terjadi di Indonesia ditandai oleh  runtuhnya  Orde  Baru  yang  menerapkan  sistem  politik  otoritarian, dan  `sentralistik  berubah  menjadi  desentralisasi  yang  lebih  dikenal dengan  otonomi  daerah.  Konsekuensi  dari  semua  itu  antara  lain  adanya pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat. Pelaksanaan pilkada langsung  merupakan  suatu  proses  politik  untuk  memilih  para  kepala daerah  secara  langsung  yang  diamanatkan  oleh  UU  No.  32  tahun  2004
1 Saat  ini  menempuh  Program  Doktor  di  Uneversitas    Airlangga  Surabaya,  dan aktif sebagai Dosen Fakultas Dakwah IAI Ibrahimy  Sukorejo Situbondo Jawa Timur.
tentang  pemerintahan  daerah.  Perubahan  politik  lokal  juga  berdampak pada demokratisasi tingkat lokal.
Demokrasi  menjadi  suatu  hal  yang  penting  dan  menjadi  barang mahal  untuk  dilaksanakan.  Setelah  dihadapkan  pada  persoalan  politik nasional  yaitu  pemilihan  Presiden  secara  langsung  oleh  rakyat,  kini dihadapkan  pada  persoalan  politik  lokal  yaitu  pemilihan  kepala  daerah secara langsung. Hal ini merupakan khasanah baru dalam politik lokal.
Pemilihan  kepala  daerah  secara  langsung  telah  memberikan harapan  dan  peluang  bagi  daerah  itu  sendiri  sekaligus  kepada  rakyat untuk  dapat  mengekspresi  diri.  Artinya  daerah  diberi  peluang  untuk memunculkan tokoh lokal tidak terkecuali ulama atau seorang kyai yang mempunyai kharisma.
Kekurangsigapan  Kyai  dalam  merespons  perubahan  sosio-politik- kultural  biasanya  akan  segera  dituding  sebagai  terlalu  menonjolnya tradisionalisme  bawaan  dalam  berhadapan  dengan  modernisme  dan rasionalitas birokrasi sebagai sesuatu hal yang baru. Pada awal bagian ini peneliti  akan  mencoba  untuk  melihat  bagaimana  dalam  konteks  makro politik  di  Madura,  ulama  dan  umara  mengartikulasikan  peranannya. Ulasan mengenai bagian ini penting guna melihat rancang-bangun politik di masa awal kandidat umara’, situasi  psikologis dan sosiologis, sebelum masuk pada bagian kedua dari paparan data ini.
Pada  bagian  pertama  akan  dielaborasi  lebih  jauh  mengenai  akar dan  historisistas  dari  dinamika  dua  identitas,  yakni  ulama  dan  umara dalam  konteks  makro  politik  lokal  di  Madura.  Sebagai  konsekuensi  dari praktik  desentralisasi  politik,  maka  dimensi  lokalitas  dalam  politik  di Madura  mengemuka  sebagai  suatu  hal  yang  baru—sekurang-kurangnya jika  dibandingkan  dengan  praktik  politik  di  masa  Orde  Baru.  Situasi  ini memunculkan  sekaligus  menegaskan  peran  dari  konfigurasi  aktor-aktor sosio-politik lokal. Salah satu yang sangat menonjol peranannya tiada lain adalah  kyai.  Fathol  Haliq  mencatat  sekurang-kurangnya  dua  momentum penting  yang  menjadi  kekuatan  konsolidasi  politik,  sosial,  sekaligus budaya di Madura: keruntuhan Orde Baru pada  1998  dan beroperasinya jembatan  Suramadu  pada  2009.  Jembatan  sepanjang  5,438  meter merupakan  penghubung  dua  pulau  yang  terpanjang  se-Asia  Tenggara menghabiskan dana Rp. 3,4 trilyun. 2 Perubahan relasi kuasa terjadi pada
2 Periksa  Fathol  Haliq,  Islam  Madura: Studi  Konflik,  Adaptasi,  Harmoni  Kelas Menengah  Madura Setelah  Keruntuhan  Orde  Baru,  kumpulan  makalah  dari  Annual
Orde  Baru  tatkala  sentrum  kekuasaan  digeser  ke  pinggir  melalui mekanisme otonomi daerah, sementara Jembatan Suramadu
merepresentasikan  keterbukaan  ekonomi  dan  dengan  demikian mengubah konfigurasi kekuasaan pula disana.
Pada  bagian  selanjutnya,  akan  dielaborasi  lebih  lanjut  mengenai bagaimana  dalam  konteks  spesifik  Sumenep  dan  Pamekasan  terjadi pergeseran posisi sekaligus fungsi antara ulama menuju umara’. Konteks Sumenep dan Pamekasan dipilih karena kedua Kabupaten tersebut bukan saja menunjukkan performa politik sekaligus ekonomi yang terbilang baik di  pulau  Madura,  melainkan  juga  karena  keduanya  dipimpin  oleh pemimpin Bupati dengan latar belakang Kiai.

## B. Pergeseran Tipe Kepemimpinan (Ulama, Umara’ dan Politik
Madura dalam Konteks Makro)
Menilik  sejarah  Islam  Indonesia,  kita  dapat  melihat  bahwa  Islam masuk  dan  menyebar  di  Jawa  dan  Madura  nyaris  tanpa  ada  ketegangan dan  konflik. 3 Islam  dengan  mudah  diterima  oleh  masyarakat  sebagai sebuah agama yang membawa kedamaian, sekalipun kala itu  masyarakat sudah  mempunyai  sistem  kepercayaan  tersendiri,  baik  berupa  animisme maupun agama Hindu-Budha.
Ada  beberapa  hal  yang  digunakan  sejarawan  untuk  mendukung tesis  tersebut. Pertama, kepatuhan  orang  Jawa  dan  Madura  kepada pemimpin agama, politik, dan ekonomi yang relatif tanpa sikap kritik dan kontrol  menyebabkan  penyebaran  Islam  berjalan  dengan  mulus  tanpa ketegangan.  Sebab,  penyebaran  Islam  selain  dilakukan  oleh  pemimpin agama, juga dinahkodai oleh pemimpin politik dan ekonomi. Bahkan, para wali sendiri merupakan elite politik dan ekonomi yang mampu menembus relung-relung kebudayaan dan orang Jawa dan Madura. 4
Conference on Islamic Studies Banjarmasin, 1  – 4 November 2010 (ACIS) Ke  - 10 , hlm 404
3 Beberapa  sejarawan  sepakat  mengenai  hal  ini,  satu  di  antaranya  sejarawan Taufik Abdullah (1992). Namun dikatakan M. Ali al-Humaidy, hal ini masih perlu kajian lebih  lanjut  karena  beberapa  kenyataan  yang  terlihat  dalam  kebudayaan  Tengger, Bakaran,  dan  Kanekes,  masih  menunjukkan  resistensi  kulturalnya  hingga  sekarang. Selengkapnya lihat, M. Ali al-Humaidy, “Tradisi Molodhan: Pemaknaan Kontekstual Ritual Agama Masyarakat Pamekasan, Madura”, dalam Jurnal ISTIQRO’, Jurnal Penelitian Islam Indonesia, Volume 06, Nomor 01, 2007. hlm.. 278.
4 M.  Ali  al-Humaidy, “Tradisi  Molodhan… hlm.  278.  H.J.  de  Graff,  menyatakan bahwa  penyebaran  Islam  di  Nusantara  mengenal  tiga  cara  utama,  yaitu  melalui perdagangan, pendakwah sufi, dan politik.  Sebagaimana mafhum, Islam bisa menyebar

## “Pergeseran Kepemimpinan Ulama’ Menjadi Umara’”
Kedua, adanya unsur kesamaan antara ajaran Islam yang bernuansa sufistik  dan  ilmu  kebatinan  Jawa. 5 Ketiga, proses  penyebaran  Islam melewati jalan kultural. Para pendakwah Islam dulu, memang lebih luwes dan  halus  dalam  menyampaikan  ajaran  Islam  kepada  masyarakat  yang heterogen  setting nilai  budayanya.  Wali  Songo  dapat  dengan  mudah memasukkan  Islam  karena  agama  tersebut  tidak  dibawanya  dalam bungkus  Arab,  melainkan  dalam  racikan  dan  kemasan  bercita  rasa  Jawa. Artinya, masyarakat diberi “bingkisan” yang dibungkus budaya Jawa tetapi dengan substansi Islam. 6 Beberapa snapshot historis  tersebut  menjadi  latar  belakang  yang berkontribubsi dalam konstruk dinamika politik dan budaya lokal hingga kini  di  Madura.  Sejarah  panjang  kemunculan  elite  penguasa  Madura berlatarbelakang  status  religiusitas  mejadi  latar  belakang  yang  akan mengantarkan peneliti untuk masuk pada orientasi dan pergeseran ulama menuju  umara’  di  Sumenep  dan  Pamekasan  pada  masa  sekarang.  Titik berangkat yang sangat baik ditulis oleh studi Fathol Haliq.
Fathol  Haliq  dalam  studi  etnografi-politiknya  mencatat  fenomena menarik  tatkala  terjadi  keterputusan  doktrin-dogmatik  agama  dengan perilaku elite—yang  notabene berlatarbelakang  Kiai. Beberapa  kesaksian dikutip untuk menunjukkan keterangan, pemikiran, maupun sikap politik termasuk  kritisisme  didalamnya,  dari  tokoh  dan  pejabat  teras  institusi keagamaan yang menjadi bagian dari pengalaman abuse of power umara’ disana.  Dalam  beberapa  hal,  Kyai  yang  banyak  terlibat  dalam  persoalan-
dengan cepat di Jawa cenderung dipengaruhi oleh perubahan kekuasaan pascakerajaan Majapahit serta berdirinya kerajaan Demak selanjutnya oleh Pajang dan Mataram. Proses perubahan  kekuasaan  tersebut  juga  berpengaruh  pada  kepenganutan  agama masyarakatnya.  Sebab,  dalam  hal  ini  berlaku  pepatah, “cuius  regio,  eius  regio”, yang berarti agama raja adalah agama rakyatnya. Telaah, H.J. de Graff, “Islam di Asia Tenggara Sampai Abad ke- 18” , dalam Azyumardi Azra, Perspektif Islam di Asia Tenggara , (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1982), hlm.. 2 5 Menurut Ahmad Baso, setidaknya kehadiran Islam tidak mengusik kepercayaan lama, tetapi sebaliknya kepercayaan tersebut diapresiasi dan kemudian diintegrasikan ke dalam  doktrin dan  budaya  Islam.  Karena  kemampuan  berdialog  dan  melakukan  tawar- menawar  dengan  kebudayaan  setempat  itulah  yang  menyebabkan  agama  Islam  secara umum bisa berkembang dengan pesat tanpa menemukan benturan yang berarti dengan kepercayaan, tradisi dan budaya yang ditemui. Lihat, Ahmad Baso, “Asyura dan Karakter Islam  Nusantara” dalam  http://konspirasi.com/peristiwa/asyura-dan-karakter-islam- nusantara/ diakses pada Maret 2011
6 Anjar Nugroho, “ Gagasan Pribumisasi Islam : Meretas Ketegangan Islam dengan Kebudayaan Lokal”. Makalah, tidak diterbitkan.
persoalan  pemerintahan  justru  kehilangan  peran  tradisionalnya  sebagai pelindung  dan  pengayom,  serta  bertransformasi  menjadi  alat  bagi permainan birokrat.
Aksentuasi  postulat  di  atas  dapat  dibandingkan  dengan  hasil  rilis Investigasi  Lakpesdam  NU  Sumenep  yang  memaparkan  lemahnya pengendalian  dana  APBD  sehingga  terlampau  banyak  bergulir  dalam internal birokrasi dan tak berhasil diserap ke level riil atau implementasi. Bahkan  ditemukan  sejumlah  indikasi  terjadinya  penyelewengan  alokasi dana  bantuan  dan  dana  insidental  pada  kalangan  birokrasi.  Simak kesaksian berikut sebagaimana peneliti kutip dari studi Fathol Haliq:
“Ketika  saya  menghadap  kepada  staf  Kepala  Dinas,  tiba-tiba  datang ajudan  untuk  menyatakan  sesuatu.  Ya,  untuk  menyenangkan  bupati berilah lima puluh juta untuk Bazar Sembako Murah. Ambil beberapa kantong  beras,  gula  dan  minyak  goreng.  Terserah  sampeyan!  begitu kata  Kepala  Dinas  tersebut.  Penasaran,  hari  Sabtu  saya  mendatangi Bazar  Sembako  dinas  tersebut.  Sungguh  saya  saksikan  ―warung kecil― 3 x4 dengan beberapa bungkus sembako dianggarkan 50 juta. Sungguh ironis!” 7
Kritisisme  dari  kutipan  di  atas  sekedar  contoh  untuk menggambarkan keterputusan status religius dalam hubungannya dengan dinamika  politik  lokal.  Keterputusan  itu  terjadi  tatkala  tak  lagi  ditemui padanan peranan dan fungsi Kiai dalam dunia birokrasi, sekalipun subjek yang  dimaksudkan  tidak  berubah  sama  sekali  melainkan  hanya  berubah fungsi.  Disfungsi  Kiai  dalam  politik  inilah  yang  nanti  juga  akan  dilihat dalam riset disertasi peneliti.
Pada masa Orde Baru, pengalaman politik publik bergantung pada Kiai sebagai akibat dari ketidakpuasan atas Golkar. 8 Paksaan birokrasi dan aparat keamanan negara memaksa publik agar mencoblos gambar partai yang  berlambang  pohon  beringin  tersebut  memaksa  publik  Madura memfokuskan  sekaligus  memasrahkan  sikap  politiknya  kepada  alternatif lain.  Di  tengah  represi-paksa  state  apparratus,  suatu  upaya  resistensi berbasiskan arus kekuatan politik lokal sebagai alternatif dengan memilih parpol  yang  di  dalamnya  dihuni  pelbagai  subjek  yang  memiliki  platform
7 Dikutip  dari  studi  etnografi  Fathol  Haliq,  di  atas  adalah  wawancara  dengan salah  satu  pengurus  teras  Nahdlatul  Ulama  Madura,  Islam  Madura:  Studi  Konflik, Adaptasi, Harmoni Kelas Menengah Madura  Setelah Keruntuhan Orde Baru, op., cit ., hlm. 406 8 Abdur  Rozaki, Pemilu  2004  Madura: Pertarungan  Ideologi  Kiai,  Kerabat,  dan
Uang, IRE’S Insight Working Paper, Februari 2008.

## “Pergeseran Kepemimpinan Ulama’ Menjadi Umara’”
Kiai  masih  amat  dominan.  Ini  dapat  diklarifikasi  pada  hasil  pemilu  di tahun  1999,  dimana  mesin  politik  partai  yang  berbasiskan  Kiai  begitu mudah  mendulang  suara  warga  sambil  memanfaatkan  kebencian  warga pada Golkar.
Mesin  politik  partai  dengan  platform  Islam  dan  memasang  figur Kiai  memanfaatkan  kedekatan  kultural  antara  kiai  dengan  umat  atau warga yang dapat dilihat dengan sangat mudah dari segi jumlah institusi keagamaan  yang  tumbuh  dan  berkembang  di  dalam  lingkungan  publik. Apakah  itu  dalam  bentuk  aktivitas  keagamaan  kemasjidan,  diba’an, yasinan, sholawatan, dan tahlilan, serta pengajian dari tingkat anak-anak hingga  dewasa;  ibu-ibu  dan  bapak-bapak.  Begitu  pula  dengan  aktivitas keagamaan  yang  bersifat  hajatan  keluarga,  seperti  selamatan,  selalu menyertakan  kiai  di  dalamnya.  Kesemua  media  keagamaan  itu mempertebal  rasa  ikatan  ideologis  antara  kiai  dengan  umat  atau  warga dan  dengan sangat baik dilihat sebagai peluang masuknya Kiai ke dalam politik  karena  ketersediaan  dan  kekuatan  akses  kultural-sosiologis. Aktivitas  keagamaan  tersebut  berkembang  di  setiap  RT,  dusun,  desa, bahkan meluas hingga pada tingkatan lintas desa dan kabupaten.
Terlebih  di  masa  kejayaan  Golkar,  mayoritas  kiai  di  Madura  ini mengambil  jarak  dengan  kekuasaan  dan  membangun  orientasi  sosial keagamaan sepenuhnya pada masyarakat. 9 Praktis kelompok kepentingan yang  dominan  bermain  dalam  Pemilu  1999  yang  lalu  hanya  Golkar  dan mesin-mesin politiknya berhadapan dengan “partai kiai”, yakni PKB, PPP dan  PNU  (Partai  Nahdlatul  Ummah)  yang  gagal  memenangkan  wakilnya karena  tidak  cukup  memperoleh  dukungan  suara  pemilih.  Ideologi  kiai menjadi  wacana  tanding  yang  secara  diametral  menantang  posisi  Golkar kala  itu.  Di  tengah  suasana  kebebasan  politik  pada  Pemilu  1999,  bandul politik  Madura  membuat  Golkar  dijauhi  oleh  publik  pemilih.  Preferensi politik  publik  meninggalkan  pola  konvensional  dan  beralih  pada preferensi dominan yang memilih partai dengan ideologi Kiai; PKB (Partai Kebangkitan  Bangsa),  PPP  (Partai  Persatuan  Pembangunan),  dan  PNU (Partai Nahdlatul Ummah).
Setelah lima tahun rezim kiai memimpin tampuk pemerintahan di sebagian  besar  kabupaten  yang  ada  di  Madura,  rasionalitas  publik  telah memiliki  indikator  sekaligus  ukuran-ukuran  yang  mampu  menilai  dan mengevaluasi  capaian  kinerja  penguasa  lokal.  Rasionalitas  tersebut diakumulasikan  oleh  dan  dari  pengalaman  politik  publik  sendiri.  Publik
9 Ibid.
sudah mulai mampu menilai manajemen pemerintahan yang dijalankan. Dalam penilaian itu, sikap kritis mulai ditunjukkan, bahwa hampir tidak  ada  perbedaan  yang  signifikan  dalam  menciptakan  perubahan kesejahteraan rakyat antara di masa rezim Golkar dan di masa rezim Kiai. Laporan  Abdul  Rozaki  memperlihatkan  kegelisahan  publik  yang  secara sangat  rasional  memperbandingkan  rezim  lama  dengan  rezim  baru, bahwa  petani  tidak  bisa  mendapatkan  hasil  panen  yang  bagus  karena tidak  ada  upaya  memperbanyak  saluran  irigasi  di  areal  persawahan mereka  yang  kering  kerontang  di  musim  kemarau;  potensi  sektor perikanan laut dibiarkan terlantar tanpa ada upaya pengembangan secara sistematis. Padahal Madura dikelilingi lautan dengan aneka kekayaan laut atau  pantai  yang,  bila  dikelola  dengan  baik,  dapat  meningkatkan pendapatan  ekonomi  rakyat.  Demikian  pula  dengan  buruknya  sektor pelayanan  publik  yang  membuat  beban  rakyat  makin  bertambah,  dan seterusnya. 10
Momentum  politik  pemilukada  sebagai  revitalisasi  demokrasi  di tingkat  lokal  secara  tidak  terduga  telah  membuat  akselerasi  kelompok- kelompok  kepentingan  dapat  tumbuh  subur  dan  memperketat  margin kontestasi  politik  dalam  level  mana  pun  di  manapun  kompetisi  politik tersebut berlangsung. 11 Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan hal ini  terjadi.  Pertama,  perubahan  sistem  pemilihan  umum  secara  nasional maupun  lokal  yang  memberikan  peluang  partisipasi  penuh  di  tingkatan publik  dalam  menentukan  caleg  pilihannya.  Berbeda  dengan  pemilu sebelumnya,  sebagai  misal  pemilu  di  tahun  1999,  publik  hanya  memilih tanda gambar dan caleg ditentukan oleh para elite partai.
Kedua,  perubahan  di  tingkat  sistem  pemilu  ini  membuat  warga yang  memiliki  kapital  dan  jaringan  kekerabatan  ikut  serta  mengambil bagian dengan cara masuk menjadi aktivis partai peserta pemilu dan ikut meramaikan  kompetisi  dengan  menjadi  caleg  dan  simpatisan.  Ketiga, tiadanya perubahan yang berarti bagi kesejahteraan masyarakat dari hasil (produk)  Pemilu  1999.  Meskipun  mayoritas  kiai  menguasai  parlemen daerah, kondisi sosial yang dialami oleh warga dalam lima tahun terakhir tidak mengalami perubahan yang cukup signifikan.
10 ibid. 11 Penggunaan  istilah  ‘kelompok  kepentingan’  disini  diinspirasi  oleh  Gabriel  A. Almond, “Interest  Group  and  Interest  Articulation” dalam  Gabriel  A.  Almond  (ed.) Comparative Politics Today: A World View. (Boston: Little, Brown and Company, 1974). Menurut  Almond,  kelompok  kepentingan  adalah  setiap  kelompok  yang  berusaha mempengaruhi  kebijakan  publik  tanpa,  pada  saat  yang  sama,  berkeinginan  untuk memperoleh jabatan publik.

## “Pergeseran Kepemimpinan Ulama’ Menjadi Umara’”
Data empirik dapat disitir disini untuk beberapa keperluan sebagai berikut.  Di  sektor  pertanian,  kekeringan  persawahan  rakyat  dibiarkan terlantar tanpa ada solusi. Begitu pula dengan kekeringan untuk konsumsi air  minum  di  desa-desa  pedalaman  hanya  dipecahkan  dengan  cara-cara karitatif, yakni dengan mengedrop truk tangki air pada warga. Bukannya solusi yang berangkat dari akar masalah. Demikian pula halnya di sektor kelautan, seperti yang dialami oleh para nelayan, dan kerajinan ekonomi rakyat,  sektor  perdagangan  perkapalan  dibiarkan  tanpa  ada  upaya mencari  solusi  atas  problem  yang  dialami  oleh  mereka  semuanya. Sedangkan  kehidupan  yang  dialami  oleh  para  dewan,  sangat  kontras dengan kenyataan yang dialami oleh warga.
Para  dewan  dengan  kerja  yang  sedikit,  fasilitas  dan  jaminan kesejahteraannya  amat  cukup  mewah  dan  menggiurkan.  Grenengan  di kalangan  warga,  terungkap  dalam  kalimat  berikut,  “Menjadi  anggota dewan  selalu  diliputi  suasana  gembira,  bahagia  dan  jauh  dari  kesedihan dan  penderitaan,”  ungkap  seorang  pengungsi  korban  kerusuhan  etnis  di Sampit Kalteng yang kini menjadi tukang becak di pasar.
Keempat,  munculnya  kesadaran  kritis,  rasional  tetapi  juga  secara sekaligus  pragmatis  di  tingkatan  publik,  kesadaran  kritis  mereka  yang menginginkan  adanya  perubahan.  Bahwa  menjadi  anggota  dewan merupakan  peluang  dan  kesempatan  untuk  menciptakan  perubahan memperkuat  dan  memperbaiki  kehidupan  publik  secara  umum. Sedangkan  bagi  mereka  yang  memiliki  kesadaran  pragmatis,  menjadi anggota  dewan  berarti  memperoleh  status  dan  mendapat  peluang  untuk melakukan  akumulasi  kapital,  seperti  umumnya  yang  dialami  oleh mayoritas anggota dewan sebelum ini.

## C. Birokrasi Lokal dan Kiai: Kasus Sumenep dan Pamekasan
Contoh  kasus  Sumenep  cukup  menarik  dan  seharusnya  diulas disini.  Kendatipun  telah  menjadi  Bupati,  pimpinan  pemerintahan Sumenep  tetap  saja  tidak  meninggalkan  kebiasaan  mengajar  kitab  di Pondok  Pesantrennya.  Pemosisian  semacam  ini  terang-benderang mengaburkan,  bahkan  meleburkan,  nuansa  religio-kultural  ke  dalam politik-formal.  Pada  bagian  ini  secara  bergantian  akan  diulas  lebih  jauh mengenai  bagaimana  dinamika  birokrasi  dan  Kiai  di  dalamnya,  dalam konteks spesifik Sumenep dan Pamekasan.
Motivasi  dari  Kiai  untuk  terjun  ke  dalam  ranah  politik—sesuatu yang  diasumsikan  sangat  berbeda  dari  lingkungan  awal  dimana  subjek berada—adalah  hal  yang  pertama  dapat  diajukan  untuk  menyediakan
pilihan  peneliti  dalam  menentukan  posisi  awal  dan  menyusun  peta dinamika politik antara Kiai dan Birokrasi. Bupati Sumenep, Busyro karim memberikan  komentar  atas  penilaian  serta  idealisasi  dan  hubungan antara Kyai dan status politik menjadi Bupati sebagai berikut:
“...Jadi,  Bupati  itu  bukan  persoalan  Bupati  Kyai  atau  tidak, persoalannya  mampu  atau  tidak.  Itu  saja...Kalau  tentara  pintar  dia bisa  jadi  Bupati.  Tapi  kalau  tentara  bodoh,  apa  dia  harus  jadi Bupati.” 12
Sampai  sini  terlihat  bagaimana  rasionalitas  politik  dibangun sedemikian rupa oleh pemimpin agama. Pernyataan Bupati Sumenep yang menyatakan  asas  kualifikasi  sebagai  yang  paling  utama  dalam  persoalan kontestasi politik patut digarisbawahi tebal-tebal. Kualifikasi kemampuan yang  menentukan  layak-tidaknya  seorang  calon  pemimpin  untuk memimpin  daerahnya  adalah  input  penting  untuk  melakukan  redefinisi atas rasionalitas kepemimpinan pemimpin berbasiskan agama. Selama ini, rasionalitas  semacam  itu  dianggap  “berbeda  wilayah”—untuk menghindari  terminologi  “bertentangan”—dengan  tradisi  Islam pesantren.  Kontestasi  politik  sudah  pasti  bukan  saja  tidak  dikenal, melainkan  juga  sangat  dihindari  karena  dengan  dipraktikannya  suatu persaingan,  maka  itu  berarti  menghapus  legitimasi  ke-kyai-an  yang semestinya tidak lagi dapat dibantah apalagi disaingi.
Rasionalitas  ini  tampaknya  menguasai  pemahaman  Kiai  yang bersangkutan dalam mempersiapkan pergeseran dan penambahan status kepemimpinan:  dari  kepemimpinan  pondok  pesantren  bertambah  atau bergeser menuju kepemimpinan dalam konteks administrasi kepemerintahan,  sesuatu  yang  sangat  berbeda  secara  kualitatif  dengan model kepemimpinan yang pertama.
Sebagaimana  data  yang  didapatkan  peneliti  melalui  wawancara dengan bupati Sumenep, didapatkan suatu persepsi politik yang unik atas peranan  dan  fungsi  atau  kedudukan  dari  bupati  oleh  diri  bupati  itu sendiri.  Posisi  politik  Bupati  dipersepsi  sebagai  semata-mata  sebagai fungsi manajer, dalam hal ini ada kesan peng-eksklusi-an dimensi politik dari kedudukan manajer itu sendiri.
Dengan  itu,  sesungguhnya  ingin  dikatakan  bahwa  persoalan  dan tantangan  yang  dihadapi  oleh  bupati  hampir-hampir  mirip  dengan persoalan  administratif,  sebagaimana  dikesankan  oleh  terminologi manajer  tersebut,  sementara  persoalan  kepemimpinan  dalam
12 Wawancara penulis dengan Busyro Karim, hari Rabu tanggal 11 Mei 2011

## “Pergeseran Kepemimpinan Ulama’ Menjadi Umara’”
hubungannya  dengan  silang  sengkarut  kepentingan  yang  demikian kompleksnya  dikesampingkan.  Ingin  pula  dikatakan  bahwa  dengan kedudukan  manajer,  maka  itu  berarti  sudah  tak  ada  lagi  eksklusifitas posisi  bupati  bagi  sekelompok  kalangan  tertentu,  sehingga  siapapun, termasuk  kyai,  sebetulnya  memiliki  peluang  yang  sama  selama  fungsi manajer dapat dijalankan dengan baik.
Persepsi  Bupati  atas  fungsi  manajer  di  atas  juga  menyiratkan persamaan  antara  pekerjaan  pemerintahan  dengan  pekerjaan  pondok pesantren,  dimana  keduanya  sama-sama  mengandalkan  prinsip manajerial  dan  kemampuan  untuk  mengatur  sebagaimana  manajer. Dengan kata lain, ingin dimaksudkan ketiadaan distingsi antara manajer di satu tempat dengan manajer di tempat lain. Persoalan tempat dan waktu ( locus-tempus )  tidak  dihitung  sebagai  suatu  soal  yang  terlampau  serius karena keduanya memiliki pokok hal yang sama dalam konteks manajer.
Ini  hampir  pasti  suatu  psikologi  politik  yang  datang  dari simplifikasi  atau  penyederhanaan  fungsi.  Senantiasa  dibutuhkan  prosesi transisi  yang  panjang-pendeknya  bergantung  pada  kekuatan  dan kemampuan adaptasi subjek, bukan semata-mata datang dari kemampuan dasar  manajerial  secara  umum.  Terang  benderang  bahwa  pengalaman dalam konteks manajerial politik tidak mungkin didapatkan dalam sekali malam; ia datang dari pelbagai variasi yang salah satunya dihimpun  dan diakumulasi  melalui  rangkaian  pengalaman  politik  yang  telah  dilalui. Pengalaman  itu  dapat  diartikulasikan  dalam  bermacam-macam  bentuk dan status politik, dari kepartaian politik praktis hingga aktifisme politik. Yang  pertama  lebih  mewujud  dalam  bentuknya  yang  bersifat  struktural; sementara yang kedua lebih bisa dimaknai diluar sistem dan bertitiktolak pada independensi politik dari tendensi kekuasaan formal-struktural.
Titik  pentingnya  adalah  pertemuan  antara  kesadaran  politik dengan  tuntutan politik. Jadi,  dilihat sini, darimana  datangnya kesadaran politik  semacam  itu  dari  kepala  seorang  Kiai  yang  menjadi  Bupati? Keraguan  peneliti  ini  terjawab  dengan  sendirinya  pada  verifikasi  atas rekam  jejak  Bupati  Sumenep  saat  ini,  terutama  dalam  hubungannya dengan lingkungan politik. Bupati Sumenep telah menjabat sebagai ketua DPRD Kabupaten Sumenep selama dua periode berturut-turut. KH Abuya Busyro  Karim  adalah  ketua  DPRD  Sumenep  dalam  dua  periode  (1999- 2004  dan  2004-2009).  Dari  ini  saja  telah  jelas  dengan  sendirinya  jika pengalaman  politik  sebagai  anggota  dewan,  ditambah  kemampuan manajerialnya  sebagai  pemegang  komando  tertinggi  di  gedung  dewan, merupakan  modal  politik  paling  utama  sehingga  persoalan  adaptasi  dan
keraguan lainnya atas pola kepemimpinannya hampir pasti pupus. Tampak  pula  kesadaran  penuh  untuk  menggeser  secara  perlahan personifikasi pesantren pada diri Kyai yang acapkali timbul. Permasalahan ini memang lebih banyak dialami oleh tipe manajemen pondok pesantren sebagai  salah  satu  institusi  sosial  yang  secara  tradisional  masih menyandarkan mekanisme citra dan performanya hanya pada sosok atau figur  seorang  atau  beberapa  orang.  Kepemimpinan  kharismatis—kalau tipologi Weberian dapat dipinjam disini—adalah tipikal yang amat cocok jika  diperbandingkan  pada  kasus  di  atas.  Implikasi  kultural  yang ditimbulkan  oleh  tipikal  ini  adalah  despotisme  dan  kepatuhan  yang  luar biasa  dari  santri  dan  masyarakat  sekitar  atas  Kyai  yang  bersangkutan. Kalau dilakukan suatu transformasi kondisi dari kultural ke politik, maka despotisme  dan  ketundukan  tersebut  ( political  obedience )  juga  dengan sangat kasat mata dilihat pada momentum politik.
Kepatuhan  terjadi  tatkala  mobilisasi  suara  secara  praktis  dapat dikerjakan  dengan  mudah  sambil  mengandalkan  status  sosial  dan memanfaatkan  religiusitas  masyarakat.  Maka,  kharisma  yang  berpendar melalui  sosok  Kiai  itu  berpindah  tempat  dari  kharisma  kultural-sosial- religius  dalam  perpaduan  interaksi  internal  dan  eksternal  pondok pesantren,  menuju  kharisma  politik  dengan  ukuran  bahwa  semua preferensi  politik  yang  dijalani  oleh  Kiai  membawa  pengaruh  domino kepada masyarakat untuk mengikuti preferensi atau pilihan sikap politik yang serupa dengan Kiai.
Dalam  kasus  Bupati  Sumenep,  Busyro  Karim  memiliki  ancangan posisi yang sangat strategis dan penting, sekurang-kurangnya ditinjau dari perspektif  dinamika  sosial-politik  lokal  Madura.  Keuntungan  statusnya dibentuk oleh historisistas yang membuatnya didaku sebagai tokoh yang demikian  penting  dalam  konstelasi  sosial  di  Madura.  Kakek  buyut  Kiai Busyro  dicatat  sebagai  menantu  cicit  Kiai  Ali  Brambang,  seorang  ulama besar yang juga cucu Pangeran Katandur. Dengan demikian, Busyro masih keturunan  ke-10  dari  Pangeran  Katandur,  sebagai  cucu  Sunan  Kudus, salah  satu  Wali  Songo. 13 Genealogi  darah  yang  merujuk  pada  golongan tinggi dalam level status sosial sudah menjelaskan dengan sendirinya asal- usul modal sosial yang dimiliki oleh Busyro. Latar kesejarahan sedemikian rupa  itulah  yang  menjadi  salah  satu  variabel  sangat  krusial  untuk menciptakan pengaruh.
Pemilihan  umum  kepala  daerah  (pemilukada)  atau  pemilu  di
13 Periksa http://kabarmadura07.blogspot.com/2008/08/kiai-busyro.html diakses terakhir 01/06/2011

## “Pergeseran Kepemimpinan Ulama’ Menjadi Umara’”
tingkatan  legislatif  maupun  eksekutif  (presiden)  menyiratkan  dugaan yang sangat kuat determinasi besar Kiai yang memerankan sekaligus dua sosok  berikut:  sosok  kharismatis  dan  sosok  pemimpin  mesin  politik secara bersamaan. Sampai sini, tak perlu eksplorasi terlampau jauh untuk sekedar memberikan data atas postulat barusan, melainkan cukup melihat bagaimana  dua  fenomena  penting  terjadi  dalam  Sumenep  dan Pamekasan—dimana  keduanya  dikuasai  oleh  Bupati  terpilih  berlatar belakang Kiai.
Jika  demikian,  maka  penting  dicari  artikulasi  modus  kharismatis sebagai  modal  sosial  tersebut  dalam  konteks  yang  sama  sekali  berbeda dari konteks semula dimana ia tumbuh dan berkembang: birokrasi. Sebab, disana  terjadi  proses  transformasi,  tetapi  bukan  sekedar  transformasi bentuk  dan  format,  melainkan  juga  transformasi  paradigma  yang  jauh lebih  rasional  ketimbang  tradisional  dan  konservatifisme  yang melingkungi  kepemimpinan  kharismatis.  Disini,  Bupati  Sumenep memberikan jawabannya:
“...Tidak  bisa  budaya  pondok  itu  dibawa  ke  birokrasi,  tetapi semangatnya pondok itu yang diterapkan. Di pondok rasionalitas juga tuntutan jaman. Ini sudah eranya. Kalau dulu di pondok kiai yang jadi kurikulumnya, sekarang tidak.”
Impelementasi  rasionalitas  dalam  manajemen  pondok  pesantren yang  diasuh  menjauhkan  siapapun  dari  bayangan  tradisional-konservatif yang  banyak  diasosiasikan  kepada  pondok  pesantren  beserta  kyainya. Adopsi  rasionalitas  ini  harus  dibedakan  lebih  dulu  dengan  sekularitas, bukan  saja  karena  keduanya  memiliki  landas-tumpu  ( episteme )  yang berbeda,  melainkan  karena  banyak  dikeliru-mengerti  selama  ini. Kesesatan  dengan  mengatakan  bahwa  rasionalitas  tidak  diijinkan  dalam tradisi  pondok  pesantren  dapat  dibantah  karena  rasio  dalam  perspektif dogmatik  agama  tetap  dipentingkan  sebagai  filter  kognitif  yang  bahkan dipersyaratkan untuk mencapai kemuliaan di dunia dan di akhirat.
Statemen  Bupati  di  atas  mengisyaratkan  integrasi  antara rasionalitas dan tradisionalitas pondok pesantren karena zaman memang menghendaki dan menuntutnya. Artinya, rasionalitas pun tidak lagi dapat dilihat hanya monopoli dari term-term birokrasi dan politik secara umum, melainkan juga institusi yang bahkan telanjur dipersepsi sangat kolot dan tradisional  semisal  pondok  pesantren.  Maka,  harus  pula  dilakukan interpretasi  ulang  bahwa  proses  pergeseran  dan  adaptasi  dari  ulama menjadi  umara’  bukanlah  proses  perpindahan  dari  satu  dunia  ke  dunia
lain  dalam  hubungan  yang mutually  exclusive atau  berbeda  sama  sekali. Antara  pondok  pesantren  atau  institusi  agama  dengan  dunia  politik rupanya  tak  lagi  dapat  dilihat  sebagai  dua  entitas  yang  benar-benar terpisah  bahkan  kontradiktif.  Sebab,  sebagaimana  ditunjukkan  oleh narasumber  penelitian  ini,  rasionalitas  yang  telah  dipraktikkan  dalam manajemen  pondok  pesantren  rupanya  membantu  untuk  melakukan rasionalisasi  yang  sama  dalam  praktik  politik.  Dengan  demikian,  maka kedua entitas disana, baik agama maupun politik, bukanlah dua hal yang terpisah  karena  didapati  irisan-irisan  yang  cukup  signifikan  untuk menjelaskan proses adaptasi itu sendiri.
Ini  dimengerti  dengan  baik  oleh  Bupati  Sumenep  guna  mengatasi kegagalan  adaptasi  yang  lebih  banyak  dikarenakan  ketidakmampuan meredefinisi status tradisional dan kemampuan untuk menciptakan irisan antara model kepemimpinan tradisional dalam lingkungan baru birokrasi rasional.
Budaya-budaya  tradisional  yang  dibawa  masuk  ke  dalam  dunia politik  dapat  juga  dilihat  sebagai  salah  satu  variabel  dalam  dinamika pergeseran  ulama  menuju  umara  dalam  konteks  kepemimpinan  politik. Perubahan dan modifikasi situasi politik sebagai akibat masuknya budaya dan tradisi merupakan implikasi yang paling banyak dilihat oleh peneliti. di  Sumenep,  terlihat  jelas  pergeseran  kultur  birokrasi  politik  tatkala atribut-atribut  ritus  keagamaan  disertakan  dan  diformalisasikan  dalam lingkungan  pemerintahan.  Pengaruh  kepemimpinan  menjadi  penting dengan sendirinya karena dengan itulah terjadi perubahan kultural dalam lingkungan birokrasi yang sedang atau telah dia pimpin.
Artikulasi  budaya  di  dalam  dunia  politik  yang  paling  jelas  dapat dilihat dari implementasi nilai-nilai Islam—dan atau pondok pesantren— kedalam  birokrasi  rasional.  Dalam  konteks  Kabupaten  Sumenep,  pada tiap-tiap  rapat  atau  pertemuan  antara  pejabat  teras,  Bupati  Sumenep membuka sambutan sekaligus juga memimpin doa, suatu hal yang dalam birokrasi manapun dapat digolongkan sebagai kondisi budaya politik yang unik—untuk  tidak  mengatakan  satu-satunya.  Bahkan,  artikulasi  yang paling  menarik  adalah  ketiadaan  perbedaan  jadwal  mengajar  di  pondok pesantren.
Sebagaimana  diketahui,  sebagai  pengasuh  pondok  pesantren, Bupati  Busyro  masih  mempertahankan  aktifitas  pengajaran  di  pondok pesantren  dengan  jadwal  yang  sama  sekali  tidak  berubah,  melainkan justru tetap kendati pun pergantian statusnya menjadi umara’ seyogianya membutuhkan  modifikasi  jadwal  acara  di  sana  sini  karena  kesibukan birokrasi.

## “Pergeseran Kepemimpinan Ulama’ Menjadi Umara’”
Kiai  juga  digunakan  sebagai  jaminan  status  sosial  yang  mampu meredam  risiko  konflik  di  lapangan  dalam  konteks  pemilukada. Sebagaimana  disampaikan  sendiri  oleh  Bupati  Pamekasan,  ketegangan politik  yang  tinggi  dan  friksi  kelompok-kelompok  politik  dalam pemilukada  Pamekasan  berhasil  ditekan  oleh  jejaring  kiai  yang  ikut mengawal. Dalam pada itu, maka tampak bagaimana Kiai menjadi variabel yang sangat penting dalam hubungannya dengan resolusi konflik politik.
Hal  yang  sama  juga  terjadi  pada  Bupati  Sumenep.  Keterangan Kepala Bagian umum Pemda Sumenep menerangkan rekam jejak historis dari Busyro ketika masih memegang kendali Ketua DPRD Sumenep. Dalam gedung dewan, komposisi 45 anggota dewan, dimana 90 persen lebihnya adalah  kiai  memunculkan  kesan  pada  siapapun  untuk  berpikir  bahwa kepiawaian  Busyro  dalam  meredam  egoisme  politik  dan  pengaruh kultural  masing-masing  anggota  adalah  sesuatu  yang  hampir-hampir mengejutkan dan mencengangkan.
Berikut  adalah  matriks  guna  memudahkan  interpretasi  data  lebih lanjut:
Matriks Data Informan (Manuscript in progress) Data Informan Kesimpulan Abstraksi Busyro Karim (Bupati Kabupaten Sumenep) “Jadi  Bupati  itu bukan  persoalan Bupati  Kyai  atau tidak, persoalannya mampu atau tidak. Itu saja...Kalau tentara  pintar  dia bisa  jadi  Bupati. Tapi kalau tentara bodoh,  apa  dia harus jadi Bupati.” Pernyataan Bupati  Sumenep menyatakan  asas kualifikasi sebagai yang paling utama dalam  persoalan kontestasi politik Sedikit-banyak Munculnya  model rasionalitas politik  dari  tipe kepemimpinan yang  juga rasional dengan penekanan  pada asas kualifikasi kemampuan  yang menentukan layak-tidaknya seorang calon pemimpin  untuk memimpin daerahnya  adalah input penting untuk  melakukan redefinisi atas rasionalitas kepemimpinan
“Tidak bisa budaya pondok itu  dibawa  ke birokrasi,  tetapi semangatnya pondok  itu  yang diterapkan. Di pondok rasionalitas  juga tuntutan  jaman. Ini  sudah  eranya. Kalau  dulu  di pondok  kiai  yang jadi kurikulumnya, sekarang tidak.” “Jabatan Bupati tidak mengganggu jadwal  mengajar saya dan kurikulumnya, saya juga membuka sambutan sekaligus juga memimpin doa dalam tiap-tiap rapat.” ingin dikemukakan disana bahwa tidak mustahil diciptakan  suatu integrasi  antara pondok pesantren dan birokrasi, sekalipun keduanya  tidak dapat saling menggantikan satu sama lain. Pergeseran kultur  birokrasi politik tatkala atribut-atribut ritus  keagamaan disertakan dan diformalisasikan dalam lingkungan pemerintahan. pemimpin berbasiskan agama. Mengisyaratkan integrasi antara rasionalitas  dan tradisionalitas pondok  pesantren karena zaman memang menghendaki  dan menuntutnya. Artinya, rasionalitas  pun tidak  lagi  dapat dilihat hanya monopoli dari term-term birokrasi dan politik secara umum,  melainkan juga institusi yang bahkan telanjur dipersepsi  sangat kolot dan tradisional semisal pondok pesantren. Pengaruh kepemimpinan menjadi  penting dengan sendirinya karena dengan itulah terjadi perubahan kultural dalam lingkungan
Kebesaran  status dan Ke-Kiai-an dari  Kiai  Busyro menentukan persepsi  politik dari lawan maupun  partner politiknya atas performa  Busyro itu sendiri birokrasi yang sedang  atau  telah dia pimpin. Artikulasi  budaya di  dalam  dunia politik yang paling  jelas  dapat dilihat dari implementasi nilai-nilai  Islam— dan  atau  pondok pesantren— kedalam birokrasi rasional. Kepala Bagian umum Pemda Sumenep “Dalam gedung dewan,  komposisi 45 anggota dewan, dimana 90 persen  lebihnya adalah  kiai,  Kiai Busyro membuktikan  diri mampu mengendalikan egoisme anggotanya  yang juga  sama-sama Kiai” Kiai menjadi variabel yang sangat penting dalam hubungannya dengan  resolusi konflik politik dalam  lingkungan politik yang rasional. Bupati Pamekasan, Kholilurrahm an “Setiap Bulan selalu  Pemerintah Kabupaten Pamekasan mengadakan ritual  keagamaan, seperti  istighosah atau  pengajian  di pendopo.” Upaya memasukkan dimensi  tradisi dan  penyesuaian atas latar belakang dari Bupati terpilih. Integrasi birokrasi yang rasional  dengan dimensi  budaya keagamaan  yang tradisional. Ini perwujudan  dari proses-proses pertemuan dan pergeseran antara kepemimpinan
“Kami  melakukan istighosah  akbar untuk memperlihatkan bahwa di Pamekasan konflik bisa diredam  dengan baik.” “Setiap minggunya ada safari jumat untuk harmonisasi aparat.” Pemanfaatan dimensi pemimpin  agama dengan membawa  serta perangkat  ritus agama seperti istighosah digabungkan  ke dalam  dinamika politik dengan tujuan untuk meredam potensi dan risiko konflik politik baik horizontal maupun vertikal. Pemilihan hari jumat  tentu  saja bukanlah  suatu lapsus linguae , silap  lidah  atau kebetulan belaka, melainkan  untuk menanamkan nuansa  religius hari jumat kepada  seluruh SKPD. Hal ini berbanding  lurus dengan  prestasi Pamekasan sebagai kabupaten  yang pernah tradisional dengan segala artefak dan bawaan  budaya tradisionalnya, dengan kepemimpinan modern. Penggunaan instrumen tradisional  untuk menjinakkan rasionalitas birokrasi dan kepentingan- kepentingan politik jangka pendek menunjukkan kematangan dalam  mengelola batas-batas sekaligus menciptakan irisan-irisan antara dunia tradisional Kiai dengan dunia modern dari birokrasi. Fungsi tradisi dan transplantasi budaya kepada birokrasi  untuk menyelesaikan sekaligus mengantisipasi
“Pergeseran Kepemimpinan Ulama’ Menjadi Umara’”
“Pada periode pemilukada, potensi dan ketegangan masyarakat sangat tinggi, karena perpecahan itu justru karena perbedaan di kalangan Kiai sendiri.” mendapatkan penghargaan sebagai  wilayah dengan manajemen risiko konflik yang sangat baik. Ingin  ditegaskan disini suatu persepsi  bahwa Kiai memiliki potensi  negatif, terutama jika dikaitkan  dengan fanatisme masyarakat  atas semua pernyataan  Kiai dan  menurutinya tanpa kecuali. konflik dan risiko-risikonya. Persepsi yang demikian menunjukkan psikologi  politik dari seseorang yang  datang  dari latar belakang birokrasi  rasional yang  memandang bahwa  Kiai  dan segala  fanatisme atasnya menyimpan  bibit masalah yang memerlukan manajemen risiko yang ditimbulkannya. Itulah  sebabnya integrasi atas budaya-tradisi  ke dalam  birokrasi rasional-modern diperlukan
sebagai  jembatan untuk  menengahi risiko sebagaimana disebut di atas.

## D. Konsolidasi dan Mutasi Politik
Pasca  terpilih  menjadi  Bupati  untuk  Kabupaten  Pamekasan, Kholilurrahman  membangun  konsolidasi  dengan  menempatkan  dan menyisakan  peluang  bagi  beberapa  pihak  untuk  beberapa  posisi  politik. Kecenderungan  ini  secara  normal  adalah  kondisi  yang  hampir-hampir dapat  digolongkan  sebagai  kondisi  alamiah  bagi  pemimpin  politik  dalam rangka  melakukan  kerja-kerja  akomodasi  atas  kepentingan  politik  dan faksi-faksi lokal.
Nyaris tidak dapat dihindari suatu respons negatif yang menafikan kepentingan  kelompok-kelompok  ini,  terutama  jika  harus  dihubungkan dengan  dukungan  dan  legitimasi  yang  diperlukan  oleh  pemimpin  lokal untuk mendukung stabilitas pemerintahannya dari goncangan dan konflik horizontal  hingga  konflik  vertikal.  Besar-kecilnya  nuansa  konflliktual  itu dapat  menyimpan  potensi  sekaligus  risiko  yang  mampu  mengguncang stabilitas  pemerintahan,  mengganggu  program-program  kebijakan,  serta pada  gilirannya  mengganggu  kepentingan  performa  politik  yang  ingin ditunjukkan pemimpin kepada rakyatnya demi kepentingan yang lain lagi, yakni pencitraan politik.
Sistem politik yang rasional dalam kepentingan power sharing yang membuat  dan  memberlakukan  hukum  wajib  bagi  akomodasi  politik. Rasionalitas  politik  yang  demikian  inilah  yang  sebagian  besarnya menguasai tindakan atau peristiwa  politik di lingkungan birokrasi untuk tak pernah lepas dari kepatuhan atas hukum akomodasi politik. Sekarang soalnya,  apakah  dalam  kasus  dua  pemimpin  daerah  di  dua  kabupaten, Pamekasan dan Sumenep, didapati peristiwa serupa yang mengharuskan keduanya atau salah satunya menerapkan strategi akomodasi politik? Dan jika iya, apakah ada hubungannya atau tidak aksi politik tersebut dengan status kepemimpinannya sebagai Kiai?
Peneliti  akan  coba  memberikan  perhatian  terlebih  dahulu  kepada Kabupaten Pamekasan. Bupati Pamekasan, Kholilurrahman memiliki latar belakang dukungan politik dari lebih dari satu mesin politik partai. Jalinan koalisi politik semacam ini sudah sangat jelas berimplikasi pada dinamika politik  di  masa  depan  yang  akan  dibagi  antara  faksi-faksi  koalisi.  Koalisi

## “Pergeseran Kepemimpinan Ulama’ Menjadi Umara’”
tersebut  pada  mulanya  lahir  dari  dan  tuntutan  atas  heterogenitas ekspektasi  dan  demografi  publik.  Di  dalam  sebuah  masyarakat  yang sedang  mengalami  transisi  dari  sebuah  masyarakat  tradisional  ke  dalam sebuah masyarakat modern, akan terjadi berbagai macam benturan, baik sosial, kultural, ekonomi, politik dan juga benturan-benturan kepentingan yang  lain  diantara  berbagai  kelompok  yang  menjadi  konstituen  politik masyarakat tersebut. Garis bawah tebal harus diarahkan pada tesis bahwa bibit dan tuntutan dari koalisi politik datang dari transisi dan transposisi kondisi tradisional menuju modern. 14
Benturan-benturan ini  akan mempunyai dampak yang lebih besar terhadap  tatanan  kehidupan  didalam  masyarakat  politik  yang  heterogen apabila  dibandingkan  dengan  benturan-benturan  kepentingan  yang terjadi  didalam  masyarakat  politik  yang  lebih  homogen.  Benturan- benturan  yang  demikian  menciptakan  suatu  proses  yang  dikenal  dengan istilah  proses  politik  dimana  setiap  kelompok  kepentingan  yang  ada didalam  masyarakat  tersebut  berusaha  keras  untuk  memberikan pengaruhnya  terhadap  kebijakan-kebijakan  yang  akan  diambil  oleh pemerintah  serta  berusaha  untuk  mempengaruhi  tatanan  kehidupan kemasyarakatan yang ada.
Lemahnya  institusionalisasi  politik  yang  terjadi  di  dalam masyarakat  transisi  dalam  menghadapi  berbagai  macam  benturan kepentingan  yang  terjadi  akan  menimbulkan  sebuah  krisis  stabilitas terhadap tatanan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan suatu cara atau sarana  untuk  memperlancar  keseimbangan  proses  politik  yang  terjadi didalam  masyarakat  transisi  ini.  Dari  sinilah  kemudian  muncul  gagasan pembentukan  partai  politik  beserta  mekanisme  koalisi  politik  yang bertugas untuk menjaga keseimbangan kepentingan politik dan stabilitas politik dari situasi heterogenitas tersebut.
Berlakunya  hukum  koalisi  berarti  juga  berlakunya  hukum permintaan  dan  penawaran  serta  kontrak  politik  yang  telah  disepakati. Pemberian  posisi  strategis  kepada  kawan  dalam  satu  kapal  koalisi biasanya  dinilai  sebagai  bagian  untuk  imbal  jasa  demi  melancarkan konsolidasi koalisi. Indikasi yang dengan mudah dapat dilihat dari bentuk konsolidasi  dan  pembagian  posisi  tersebut  terekam  dalam  Pemilihan Umum  Kepala  Daerah  (Pemilukada)  di  beberapa  daerah.  Pemilukada
14 Ahmad Qisa'i, Koalisi Politik: Refleksi Politik Masyarakat Heterogen , Makalah yang disampaikan  dalam  Seminar  sehari  PPI  India  di  New  Delhi  Bulan  Oktober  2004,  tidak diterbitkan.
tersebut  berimplikasi  pada  perubahan  skema  dan  posisi  dari  perangkat daerah.  Sejumlah  Kepala  Daerah  selesai  dilantik  langsung  melakukan mutasi,  besar  maupun  kecil,  untuk  memberikan  tempat  bagi  partner koalisi yang telah bergabung.
Dalam  posisi  itulah  peneliti  melihat  konflik  vertikal  yang  terjadi antara  Sekretaris  Daerah  dan  Bupati  terpilih  dalam  kasus  Pamekasan. Sekretaris  Daerah  (Sekda)  pada  periode  sebelum  Bupati  Kholilurrahman memimpin,  Dr  Djamaluddin  Karim,  tanpa  tedeng  aling-aling  dimutasi tanpa  pertimbangan  rasional  yang  menurutnya  bisa  diterima. Djamaluddin akhirnya resmi menggugat Bupati Pamekasan
Kholilurrahman  ke  jalur  hukum  melalui  PTUN  atas  kebijakan memberhentikan  dirinya  pada  tahun  2009  lampau  sebagai  bentuk perlawanan hukum. 15
Alasan  standar  dari  suatu  mutasi  pejabat  di  awal  kepemimpinan kepala  daerah  usai  dilantik  disamping  pelanggaran  atau  ketidakpuasan pemimpin baru atas pejabat yang bersangkutan, juga untuk mempercepat tercapainya tujuan atau mewujudkan visi-misi, program kerja, atau janji- janji ketika masa kampanye pilkada. Kepala daerah mempunyai keyakinan bahwa  salah  satu  kunci  keberhasilan  yang  paling  mujarab  untuk merealisasikan program kerja adalah dengan resep program mutasi.
Secara  agak  normatif  dapat  dikemukakan  disini  bahwa  kondisi pengutamaan  mutasi  tanpa  pertimbangan  yang  masuk  akal  tersebut sangat  rentan  dalam  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik.  Kalau  masalah politik  lebih  mendominasi  perjalanan  pemerintahan,  dipastikan  cara pengelolaan  birokrasi  rasional  akan  memakan  dirinya  sendiri  karena mutasi  semacam  itu  juga  merusak  daya  guna  dari  suatu  sistem  dan prosedur politik yang telah terbentuk.

## E. Kesimpulan
Pergantian  rezim  orde  baru  ke  era  reformasi  berimbas  pada pergeseran  kepemimpinan  Kyai  di  Madura.  Melalui  Pemilihan  Umum Kepala Daerah (Pemilukada) sejumlah Kyai pengasuh pesantren terjun ke dunia  politik  dan  menjadi  kontestam  pemilihan  Bupati.  Dalam event Pemilukada ini tersirat adanya dugaan yang sangat kuat determinasi besar Kiai yang memerankan sekaligus dua sosok secara bersamaan, yaitu sosok kharismatis  dan  sosok  pemimpin  mesin  politik.  Ini  dapat  tergambarkan secara  jelas  dalam  dua  fenomena  penting  di  Kabupaten  Sumenep  dan
15 http://regional.kompas.com/read/2009/11/12/10232896/sekda.nonaktif.ptun- kan.bupati.pamekasan diakses terakhir pada 18 Juni 2011.

## “Pergeseran Kepemimpinan Ulama’ Menjadi Umara’”
Pamekasan  yang  menempatkan  sosok  Kiai  kharismatik  sebagai  kepela daerah  terpilih  (Bupati).  Modus  kharismatis  sebagai  modal  sosial  jelas berbeda  dengan  konteks  birokrasi  yang  sebelumnya  sangat  asing  bagi para  Kyai.  Di  sinilah  terjadi  transformasi  dan  pergeseran  paradigma kepemimpinan para Kyai. Betapa pun budaya pondok pesantren tidak bisa dibawa begitu saja ke kancah birokrasi, tetapi semangat kebersahajaannya coba diadopsi untuk bisa diterapkan di lingkup birokrasi. Impelementasi rasionalitas dalam manajemen pondok pesantren sebagai habitat Kyai kini mulai  diterapkan.  Adopsi  rasionalitas  ini  harus  dibedakan  lebih  dulu dengan  sekularitas,  bukan  saja  karena  keduanya  memiliki  landas-tumpu yang berbeda, melainkan karena banyak dikeliru-mengertikan selama ini. Kesesatan  dengan  mengatakan  bahwa  rasionalitas  tidak  diijinkan  dalam tradisi  pondok  pesantren  dapat  dibantah  karena  rasio  dalam  perspektif dogmatik  agama  tetap  dipentingkan  sebagai  filter  kognitif  yang  bahkan dipersyaratkan  untuk  mencapai  kemuliaan  di  dunia  dan  di  akhirat. Fenomena  belakangan  ini  menunjukkan  adanya  integrasi  antara rasionalitas  dan  ketradisionalan  pondok  pesantren  karena  zaman memang  menghendaki  dan  menuntutnya  demikian.  Artinya,  rasionalitas pun tidak lagi dapat dilihat hanya monopoli dari term-term birokrasi dan politik  secara  umum,  melainkan  juga  institusi  yang  bahkan  telanjur dipersepsi sangat kolot dan tradisional semisal pondok pesantren.

## Daftar Pustaka
Arifin, Kepemimpinan  Kyai  Dalam  Sistem  Pengajian  Kitab-Kitab  Islam Klasik,    Studi  kasus  di  Ponpes  Tebuireng  Jombang, Malang: Kalimasada, 1992.
A.  Hasyim  Muzadi, Membangun  NU  pasca  Gus  Dur, Jakarta:  Gramedia, 1999.
Abdul  Munir  Mulkhan, Runtuhnya  Mitos  Politik  Santri, Jakarta:  Siepress,
1992.
Abdurrahman  Wahid, Bunga  Rampai  Pesantren .  Jakarta:Darma  Bakti, 1978.
Ahmad Mansyur Suryanegara, Menemukan Sejarah, Bandung, Mizan, 1996. Ahmad Zahra, Tradisi Intelektual NU, Yogyakarta: LKiS, 2004 Ali Maschan Moesa, Kiai dan Politik Dalam Wacana Civil Society, Surabaya,
LPEKISS, 1999.
_______________  , Nasionalisme  Kiai:  Kontruksi  Sosial  Berbasis  Agama, Yogyakarta: LKis, 2007.
Anies  Baswedan,  “Kata  Pengantar”  dalam  Henk  Schulte  Nordholt  dan Gerry van Klinken, Politik Lokal di Indonesia. Jakarta: YOI-KITLV, 2007.
Bisri Effendi, An-Nuqoyyah: Gerak Transformasi Sosial di Madura, Jakarta:
P3M, 1990.
Bruinessen,  Martin  Van, Tarekat  Naqsyabandiyah  di  Indonesia, Bandung: Mizan, 1992.
_____________  ,  NU, Tradisi,  Relasi-Relasi  Kuasa ,  Pencarian  Wacana  Baru, Yogyakarta: LKiS, 1994.
Deliar Noer, Gerakan Modern Islam di Indonesia, 1900-1942 . Jakarta: LP3ES 1995.
____________, Partai Islam di Pentas Nasional, Jakarta: Grafiti Press, 1987. Denzin,  Norman  K.,  and  Lincoln  Y  vonna  S, Handsbooks  of  Qualitative Research . London Sage Publication Ltd. 1994. Dirdjosanjoto, Memelihara  Umat :  Kyai  Pesantren-  Kyai  Langgar  di  Jawa,
Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 1999.
Dhofier, Tradisi Pesantren, Studi Tentang Pandangan Kyai, Jakarta: LP3ES, 1994.
Endang  Turmudi, Perselingkuhan  Kiai  dan  Kekuasaan, Yogyakarta:  LKiS,
2003.
Geertz,  Clifford.t.t.” The  Javanese  Kiai,  The  Changing  Role  of  Cultural- Broker ”. Dalam Compotarive Studies in Society and History. Vol.2.
Hiroko Horikoshi, Kiai dan Perubahan Sosial . Jakarta: P3M, 1987. Ibn  Qoyim  Ismail, Kiai  Penghulu  Jawa:  Peranannya  di  Masa  Kolonial, Jakarta: Gema Insani Press, 1997. Iik  Arifin  Mansur  Noor,. Islam  in  an  Indonesia  Word:  Ulama  of  Madura, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1990. Imam  Suprayogo, Kiai  dan  Politik,  Kiai  Advokatif,  dan  Kiai  Spiritual,
Disertasi  tidak  dipublikasikan,  Surabaya:  Universitas  Airlangga,
1998.
Imron  Arifin, Kepemimpinan  Kiai :  Kasus  Pondok  Pesantren  Tebuireng Jombang, Malang: Kalimasada Press, 1992.
Kacung Marijan, Quo vadis NU, Setelah Kembali ke Khithah 1926 . Jakarta: Erlangga, 1992.
-------------------, Demokratisasi di Daerah: Pelajaran dari Pilkada Secara Langsung, Surabaya: Pusdeham – Eureka, 2006.
Cendikiawan Muslim Orde Baru. Jakarta: Paramadina. Mahrus Irsyam, Ulama dan Partai Politik, Jakarta: Yayasan Perkhidmatan, 1984.
Mansur Noor, Islam in an Indonesia Word : Ulama of Madura, Yogyakarta:

## “Pergeseran Kepemimpinan Ulama’ Menjadi Umara’”
Gajah Mada Press, 1990. Manfred Ziamek, Pesantren dan Perubahan, Jakarta: P3M, 1986. Mutmainnah, Kiai dan Dinamika Politik Lokal di Kabupaten Bangkalan dan Sumenep,  Madura ,”  dalam  Jamil  Gunawan  (eds.), Desentralisasi,
Globalisasi dan Demokrasi Lokal, Jakarta: LP3ES, 2005.
Pradjarta Dirdjosanyoto, Memelihara Umat: Kiai Pesantren, Kiai Langgar di Jawa, Yogyakarta: LKis, 1999.
Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia, 1992.
Saifuddin Zuhri, Guruku Orang-Orang Dari Pesantren, Bandung: al-Ma’arif,
1977.
Saifullah  Maksum, KH.  Abdul  Wahab  Chasbullah :  Perintis,  Pendiri,  dan Penggerak  Nahdlatul  Ulama,  Jakarta:  Panitia  Penulisan  Biografi, 1999.
Syamsul AH, Kharisma Kyai As’ad Syamsul Arifin di Mata Umat, Yogyakarta: LKis, 2003.
Warsono. Wacana  Politik  Kiai,  Pada  Era  Pemerintahan  Gus  Dur,  Apakah Sebagai Intelektual Organik atau Intelektual Tradisional, Disertasi tidak dipublikasikan, Surabaya: Universitas Airlangga, 2003.
Watt, Montgomery, Politik Islam dan Lintasan Sejarah, Jakarta: P3M, 1988. Weber,  Marx, The  Protestan  Ethic  and  The  Spirit  of  Capitalism  New  York, Scribner’s  Sons.  Terj.Yusuf  Priyasudiarja,  2000,  Etika  Protestan dan Semangat Kapitalism. Surabaya: Pustaka Promethea, . 1958.
_____________ , Sociology of Religion, London: Bacon Press, 1963. _____________  , Economy  and  Society  an  Out  Line  of  Interpretive  Sociology . Edited by Guenther Roth and Claus Wittich. Berkeley: University of California Press, 1978.
Zamakhsyari Dhofier, Tradisi Pesantren . Jakarta: LP3ES, 1982. Ziamek, Manfred,. Pesantren Dalam Perubahan, Jakarta: P3M, 1986.