Available at https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(03), 2022, 2977-2985
Hasanah Card BNI Syariah Sebagai Alat Transaksi dalam Perspektif Maqasid As-Shariah

## Sutono
Sekolah Tinggi Agama Islam Al-azhar Menganti Gresik Email korespondensi: sutonostaialazhar@gmail.com

## Abstract
Along with the development of the population which is increasingly increasing, so also the needs that must be met by each individual to obtain goods or services are also increasing. Before the introduction of money, transactions were made by barter. Due to difficulties in the similarity of desires for the type of goods to be exchanged (Due difficulties in the similarity), the most effective means of exchange, namely money, emerged. Therefore, financial institutions based on banking and non-banking, both conventional and sharia are known as institutions that meet the expectations of the community in meeting all needs. Besides that, this institution is also able to provide services not only limited to saving or investment activities but also to improve services in the field of buying and selling or payment with the types and features of payments easily and quickly so that it can be done easily anytime and anywhere. Based on the phenomena and social realities that occur, the existence of Technology (IT) is able to make all needs can be fulfilled easily and comfortably, as is the emergence of IT-based payment instruments such as credit cards, charge cards, internet banking, phone banking, e-commerce. Flash Payment wallets, as well as Sharia Cards. The fundamental problem in this research is to reveal how the hasanah card as a transaction tool in the perspective of maqasid al-shari'ah? To provide an understanding of the problem, writing uses a qualitative descriptive methodology, to explore this issue, the authors use interview techniques, documentation, and analyze various research journals or sources of information related to the hasanah card. The results of this research can be used by academics as an addition to the scientific treasures and other researchers to develop other research results. Meanwhile, financial institutions can be used as a source of reference and principles in the development of Islamic banking-based institutions.

## Keywords: Hasanah card, transaction tool, Maqasid As-Shariah
Saran sitasi : Sutono . (2022). Hasanah Card BNI Syariah Sebagai Alat Transaksi dalam Perspektif Maqasid As- Shariah. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8 (03), 2977-2985. doi: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6778
DOI: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6778

## 1. PENDAHULUAN
Kartu  kredit  syariah  tidak  jauh  berbeda  dengan kartu kredit konvensional, tetap ada penambahan/margin  nilai  pembayaran  yang  dibayar kepada  bank,  tetapi  bukan  riba.  Margin  nilai  itu disebut  ribh  untuk  transaksi  barang  dagang. Berdasarkan pemaparan tersebut, kartu kredit syariah ini  lebih  dipandang  sebagai  produk  perbankan  yang lebih  memperluas  pangsa  pasar.  Kartu  kredit konvensional  merupakan  suatu  alat  pembayaran dalam  kegiatan  pembiayaan  konsumen  yang  terikat dalam  suatu  perjanjian.  Hubungan  kontraktual  kartu kredit  berasal  dari  inisiatif  pihak-pihak,  terutama konsumen sebagai pembeli dan nasabah bank. Dilihat dari  sisi  perjanjiannya  memiliki  2  (dua)  perjanjian,
yaitu,  perjanjian  penerbitan  kartu  sebagai  perjanjian pokok dan perjanjian penggunaan kartu kredit sebagai perjanjian pelengkap. Artinya, pembeli atau konsumen tidak akan dapat membeli barang/jasa dari penjual  apabila  pembeli  tidak  melakukan  perjanjian penerbitan  kartu  kredit  terlebih  dahulu  dan  penjual tidak  dapat  menagih  pada  pihak  penerbit  apabila pembeli tidak mengadakan perjanjian penerbitan kartu kredit terlebih dahulu kepada pihak penerbit, (Kasmir, 2001).
Dengan  demikian,  kartu  kredit  merupakan sumber  terjadinya  jual  beli  dan  pembayaran,  bukan sebaliknya. Konsep kredit, hutang piutang atau pinjam meminjam dalam konsep syariah yang dikenal dengan istilah qardh, yaitu pemberian harta kepada orang lain
yang dapat ditagih dan diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam  literatur  fikih  klasik,  qardh  dikategorikan dalam  akad tathawwu’ atau  akad  saling  membantu, bukan merupakan akad dalam transaksi komersial.
Untuk  meyakinkan  pihak  yang  meminjamkan, maka pihak peminjam biasanya menyertai perjanjian tersebut  dengan  sejumlah  benda  sebagai  jaminan. Maka  jika  perjanjian  kartu  kredit  syariah  ini didasarkan  pada  akad  qardh,  pemegang  kartu  kredit syariah/nasabah  harus  menyetor  sejumlah  uang sebagai deposit yang akan menjadi agunan sekaligus limit kreditnya. Kemudian deposit tersebut disimpan oleh bank dalam bentuk deposito atau tabungan yang tidak  bisa  ditarik  sebagai  adanya  itikad  baik  dari nasabah.  Dari  sini  dapat  terlihat  adanya  suatu gambaran  bahwa  orang  yang  menjadi  nasabah  kartu kredit adalah orang yang hendak berhutang, tetapi di sisi lain justru harus mempunyai uang terlebih dahulu untuk dijadikan deposito agunan, (Wardani, 2016).
Adanya fakta bahwa Hasanah credit Card (Kartu Kredit  Syariah)  memang  banyak  dibutuhkan  karena esensinya  yang  bersifat  praktis,  aman,  dan  fleksibel juga  keran  fungsinya  dapat  memberikan  proteksi keuangan  berupa  adanya  keperluan  mendadak  dan kemudahan  bertransaksi  bagi  masyarakat.  Bagi perbankan  Syariah  kehadiran  Syariah  Card  sudah tentu  menjadi  bentuk  layanan  kepada  nasabah  yang ingin  memproleh  kemudahan  seperti  Convenience Product dalam menjaga loyalitas nasabah. Di sisi lain pro-kontra  munculnya  fatwa  tentang  Syariah  Card oleh  DSN  MUI  tidak  serta  merta  berakhir.  Berbagai permasalahan pada munculnya produk Hasanah Card adalah sebagai berikut. Pertama, adanya Charge yaitu Late  charge  atau  denda  karena  keterlambatan pembayaran  dan  ada  juga Ta’widh (ganti  rugi) memunculkan  pertanyaan  apakah  perbedaan  yang mendasari  denda  dalam  Syariah  Card  dan  Kartu Kredit  Konvensional,  Nurwulandari  dan  Ismawati, (2018).
Pengenaan ta’widh banyak  kontroversi  ulama‟ tentang permasalahan ini, ada yang memperbolehkan dan ada pula yang melarang adanya ta’widh . Beberapa pendapat tentang ta‟wid yang diterapkan dalam bank Islami adalah sebagai berikut. Menurut ijtihad Kamal Hammad,  hanya  mahkamah  yang  berwenang  untuk memberikan  hukuman  terhadap  nasabah  defaul payment. Ia menolak dengan tegas hukuman terhadap nasabah defaul payment dengan kompensasi.
Sementara  ijtihad  saintifik  Syaykh  Mustafa  al- Zarqa’,  sebagaimana  dikutip  Mohammad  Ali  Elgari et.al,  berpendapat  bahwa  hukuman  denda  mesti diputuskan oleh mahkamah tinggi saja dan uang denda itu  mesti  dimanfaatkan  untuk  kepentingan  sosial. Bank  Syari„ah  tidak  boleh  mengambil  uang  denda tersebut,  tetapi  semua  uang  denda  itu  mesti dimanfaatkan  untuk  maslahah  ‘ammah  (public interest).
Sementara ijtihad saintifik kolektif Islamic Fiqh Academy,  mengeluarkan  fatwa  bahwa  jika  nasabah gagal  membayar  angsuran  pada  waktu  yang  telah disepakati, maka pihak bank tidak boleh mengenakan denda  atau  bayaran  lain  atas  kegagalan  tersebut, kerana hal itu sama saja dengan menerapkan konsep bunga terhadap angsuran tersebut, (Kholis, 2019 :11- 12).
Sedangkan menurut al-Sadiq al-Darir berpendapat  denda  terhadap defaul  payment dengan syarat jumlah denda itu tidak melebihi jumlah hutang nasabah  diperbolehkan.  Muhammad  Taqi  Usmani mendukung  pendapat  ini,  yaitu  nasabah  defaul payment atau tai‟wid hendaknya membayar sejumlah uang  kepada  institusi  kebajikan  yang  dimiliki  oleh bank  Islam  untuk  tujuan  membiayai  kegiatan kebajikan yang dibolehkan oleh Syari’ah. Bank Islam tidak  boleh  mendapat  bagian  sedikitpun  dari  uang denda tersebut. Jadi uang denda itu bukan kompensasi kepada  pembiaya  (bank  Islam)  sebagai  opportunity cost, tetapi semata-mata untuk tujuan kebajikan.
Sedangkan  Umer  Chapra  dan  Tariqullah  Khan menyatakan  bahwa  kalau  defaul  payment  tidak dikenakan  penalti  atau  denda  maka  hal  ini  akan menjadi satu fenomena dan preseden yang tidak baik bagi  kelangsungan  ekonomi  sosial,  dan  orang  yang defaul payment tersebut akan terus-menerus melakukan  ketidakjujuran.  Hal  ini  juga  akan memperburuk  sistem  keuangan  suatu  institusi keuangan apalagi kalau nilai kontrak itu sangat besar. Oleh karena itu, Umer Chapra dan Khan mengusulkan konsep “Loss  Given  Default” (LGD)  untuk menentukan jumlah kompensasi agar bisa mengkurangkan nilai-nilai ketidakadilan antara pihak nasabah  dan  bank  Islam  saat  terjadi  defaul  payment dengan syarat jumlah kompensasi sudah disetujui oleh ulama,  dalam  hal  ini  adalah  Dewan  Penasehat Syari„ah Nasional, (Antonio dan Muhammad, 2001).
Sedangkan  menurut  Joni  Tamkin  bin  Borhan berpndapat, bahwa pengenaan ganti rugi (ta‘wid mali) menurut  penelitian  sebagian  pakar  ekonomi  Islam
adalah dibolehkan dengan argumen-argumen berikut: (1)  Di  antara  inti  hukum  Islam  adalah  konsep “penolakan  madarat”  di  mana  setiap  madarat  atau kerugian  mestilah  dihindari.  (2)  Praktek  riba  hanya terjadi  dalam  hal  pertukaran  uang  dengan  uang  atau barang  ribawi  dengan  barang  ribawi.  Dalam  kasus pengenaan  bayaran  ganti  rugi,  ia  dikenakan  ke  atas kegagalan nasabah dalam akad pertukaran ( mu‘awadah ) yang melibatkan pertukaran antara uang dengan barang yaitu dari jenis dan sifat yang berbeda. Dalam hal ini terdapat ijtihad fiqhi berhubung dengan bay‘ al-‘arbun dan kebolehan hangusnya uang deposit karena untuk mengganti kerugian penjual menunggu dan  tidak  memasarkan  barang  yang  ditempah  itu kepada pelanggan lain. Kerugian dalam kasus bay‘ al- ‘arbun adalah berbentuk kerugian ekonomi, sementara kerugian yang ditanggung oleh investor dan penabung  akibat  defaul  payment  adalah  berbentuk kerugian riil. (3) Riba selalu memberi kelebihan satu pihak ke atas pihak lain, sementara bayaran ganti rugi hanya  sekedar  mengembalikan  keadaan  kerugian kepada keadaan tidak rugi. Ini tidak menguntungkan pihak  bank,  kerana  tujuan  ganti  rugi  hanya  sekedar memperbaiki keadaan, (Nawawi dan Ismail,  2009).
Untuk  permasalahan  Syariah  Card  ini  maka pendapat  di  ambil  pendapat  Umar  Chapra  dan Thariqul Khan. Seharusnya ada kesepakatan Ta’widh agar  ketidakadilan  dapat  dihilangkan.  Hal  ini  sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi:
فخألا ررضلاب لازي دشألا ررضلا
Artinya: “Kemadharatan  yang  lebih  besar/  berat dihilangkan  dengan  Kemadharatan  yang  lebih ringan.”
Kemudharatan  yang  lebih  besar  adalah  adanya ta‟wid  yang  memberatkan  pada  salah  satu  pihak, sedangkan diadakannya musyawarah dalam penentuan ta’widh agar  tidak  merugikan  salah  satu pihak.
Kedua, adanya Syariah Card dengan menggunakan  akad  jasa  (fasilitas)  pelayanan  perlu adanya  kehati-hatian  agar  tidak  masuk  dalam lingkaran keharaman dalam hal ini adalah keharaman riba.  Munculnya  berbagai  polemik  antara  lain  pada pemilihan akad,  karena  akad  yang  digunakan  adalah akad Qard atau pembiayaan maka disyaratkan adanya agunan.
Akad  Qard  secara  harfiah  adalah  akad  dengan prinsip  pinjam-meminjam  untuk  non-bisnis  yang harus  disertai jaminan.  Qard  adalah  pemberian  harta
kepada  orang  lain  yang  dapat  ditagih  atau  diminta kembali  atau  dengan  kata  lain  meminjamkan  tanpa ada  harapan  imbalan.  Dalam  literature  fikih  klasik qard  dikatagorikan  dalam  akad  tathowwui  atau  akad saling  membantu  dan  bukan  bersifat  komersial, (Wardani, 2019).
Dengan  akad  Qard,  pemegang  kartu  kredit syariah harus menyetor deposit yang menjadi agunan sekaligus limit kreditnya. Deposit ini disimpan dalam bentuk deposito dan tabungan yang tidak bisa ditarik, hal  inipun  menjadi  identitas  adanya  Goodwill invsment  dari  nasabah  itu  sendiri.  Akad  Qord memungkinkan pemegang kartu untuk mencicil uang. Di sini kita dapat melihat adanya sebuah paradoks di sisi  lain  orang  yang  menjadi  kartu  kredit  syariah adalah orang yang hendak berhutang tetapi disisi lain justru harus punya uang dulu sebagai bentuk deposit.
Adanya  ketidak  konsistenan  penggunaan  istilah dalam  fatwa  Syariah  Card  juga  menimbulkan kerancuan, istilah  yang  digunakan  adalah  akad  Qard tetapi  pada  ketentuan  merchant  fee  terdapat  ujrah penagihan atau tahsil al-dayn, disatu sisi menggunakan  istilah  Qard  di  sini  lain  menggunakan istilah dayn. Adanya perbedaan yang sangat tipis ini akan menimbulkan implikasi yang cukup luas.
Qardul  hasan  sebenarnya  adalah  akad  yang bersifat kerja sama dalam bentuk bantuan uang yang bercondong penggunaannya untuk usaha (produktif). Hal  ini  berbeda  dengan  Dayn  (utang)  yang penggunaannya  lebih  brsifat  kepada  konsumtif,  dan hal ini secara otomatis berbeda akad. Oleh karena itu, dalam  Islam  menganjurkan  untuk  menggunakan sistem  kerja  sama  ( Syirkah )  dari  pada  sistem Dayn (utang), (Zuhaili dan Islamy, 1986).
Ketiga,  dalam  produk  kartu  kredit  syariah tidak ada  sistem  kontrol  yang  memastikan  apakah pemegang kartu menggunakan kartu kreditnya untuk membelanjakan  barang-barang  yang  halal  saja  atau tidak,  karena  selama  ini  ketika  seorang  nasabah menggunakan  kartu  kredit  syariah  untuk  transaksi dengan  cara  menggeseknya,  maka  yang  tercatat adalah nama merchant bukan nama item barang yang dibeli.  Hal  ini  menjadikan  kartu  kredit  syariah  pada penggunaannya  rentan  terjadi  penyelewengan.  Maka perlu  adanya  sesuatu  yang  dapat  menghilangkan kemudharatan  tersebut,  hal  ini  sesuai  dengan  kaidah fikih yang berbunyi:
لازي ررضلا
Artinya: “Kemadharatan itu harus dihilangkan.”
Dalam hal yang menyangkut pada kemudharatan ini maka seharusnya pada syariah card ini harus ada badan  pengawas  yang  secara  sistemis  dapat meminimalisir  adanya  penyelewengan  penggunaan kartu  kredit  syariah,  sehingga  kemudharatan  yang terjadi dapat dihilangkan.
Keempat,  kartu  kredit  syariah  seharusnya  tidak boleh menjadikan pemakainya menjadi Isrof (konsumtif/berlebihan),  sementara  di  sisi  lain  kartu kredit  cenderung  menjadikan  pemegangnya  menjadi konsumtif.  Dalam  hal  ini  jelas  bertentang  dengan prinsip  syariah.  Tetapi  pada  tataran  prakteknya  ke- Isrof-an ini  dapat  diminimalisir  dengan  adanya pagu limit berdasarkan jenis kartu, yaitu kartu hijau, kartu emas, dan kartu platinum, (Wardani, 2019).
Adanya  pagu  limit  ini  tidak  serta  merta memberikan  hilangnya  kemudharatan,  dalam  hal  ini adalah kemudharatan Isrof , sehingga Isrof akan tetap terjadi  meskipun  adanya  pagu  limit.  Sebuah penciptaan  produk  diperbankan  syariah  seharusnya didasarkan  pada  tujuan  produk  itu  diciptakan  yaitu menghindarkan  dari  Riba,  Gharar,  Israf  atau Konsumsi  yang  berlebihan,  eksploitasi,  dan  lain sebagainya.  Jika  dilihat  aspek  tujuan  adanya  suatu produk  maka  ada  kecocokan  kaidah  fikih  yang mengatakan:

## اهدصاقمب رومألا
Artinya: “Setiap perkara (perbuatan) itu tergantung pada tujuannya.”

## 2. KAJIAN TEORI
Kartu kredit dalam bahasa arab adalah bithaqah I’timan jika  mendasar  pada  pemahaman  Fiqih Muamalah  diartikan  sebagai  pemberian    hak  kepada orang  lain  atas  hartanya  dengan  ikatan  kepercayaan, sehingga  orang  yang  diberikan  hak  tersebut  tidak bertanggung  jawab  kecuali  bila  ia  melakukan keteledoran  atau  pelanggaran  terhadap  kepercayaan yang  diamanahkan  kepadanya.  Sedangkan  jika diambil  dari  Bahasa  Inggris  Pengertian  kartu  kredit Dalam  Expert  Dictionary  didefinisikan:  ”kartu  yang dikeluarkan  oleh  pihak  bank  dan  sejenisnya  untuk memungkinkan pembawanya membeli barang-barang yang dibutuhkannya secara hu,tang, (Wardani, 2019).
Sedangkan pengertian dari kamus Ekonomi Arab menjelaskan,”kartu  khusus  yang  dikeluarkan  oleh pihak bank sebagai pengeluar kartu-, lalu jumlahnya akan dibayar kemudian. Pihak bank akan memberikan kepada nasabahnya itu rekening bulanan secara global
untuk  dibayar,  atau  untuk  langsung  didebet  dari rekeningnya yang masih berfungsi”.
Secara  terminologis,  kartu  kredit  adalah  suatu jenis  alat  pembayaran  sebagai  pengganti  uang  tunai, yang  sewaktu-waktu  dapat  ditukarkan  apa  saja  yang diinginkan  dimana  saja  ada  cabang  yang  dapat menerima kartu kredit dari bank atau perusahaan yang mengeluarkannya. Pengertian lainnya yang lebih rinci dari  kartu  kredit  ini  adalah  uang  plastik  yang diterbitkan  oleh  suatu  institusi  yang  memungkinkan pemegang  kartu  untuk  memperoleh  kredit  atas transaksi  yang  dilakukannya  dan  pembayarannya dapat  dilakukan  secara  angsuran  dengan  membayar sejumlah bunga (finance charge) atau sekaligus pada waktu yang telah ditentukan.  Pengertian kartu kredit lainnya adalah kartu yang dikeluarkan oleh pihak bank dan sejenisnya yang dapat digunakan oleh pembawanya untuk membeli segala keperluan barang- barang serta pelayanan tertentu secara hutang.
Kartu  kredit  pada  awal  tahun  2000-an  telah menjadi wacana serius di kalangan ulama, akademisi maupun  praktisi  perbankan  sharia  seiring  dengan kemajuan perbankan dan transaksi-transaksi keuangan sharia di Indonesia. Meskipun telah banyak yang  menerbitkan,  namun  persoalan  yang  berkaitan dengan  kartu  kredit  sharia  tersebut  hingga  saat  ini masih menjadi polemik di pelbagai kalangan industri perbankan sharia.
Sebagai  perwujudan  pelayanan  bagi  perbankan sharia,  Dewan  Sharia  Nasional-Majelis  Ulama Indonesia  (DSN-MUI)  telah  mengeluarkan  pelbagai fatwa  tentang  sejumlah  produk  pelayanan  bagi nasabah, antara lain Sharia Charge Card dan Hasanah Card (kartu kredit sharia). Sekalipun keduanya sama- sama  merupakan  produk  perbankan  sharia  dalam bentuk  kartu,  namun  tetap  memiliki  perbedaan, (Ibrahim, 2010). Sharia Charge Card menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 42/DSN-MUI/V/2004 yang dikeluarkan pada tanggal 27 Mei 2004 adalah fasilitas kartu  talangan  yang  dipergunakan  oleh  pemegang kartu sebagai alat bayar atau pengambilan uang tunai pada tempat-tempat tertentu yang harus dibayar lunas kepada  pihak  yang  memberikan  talangan,  dalam  hal ini  bank  sharia  sebagai  penerbit  kartu,  berdasarkan waktu yang telah ditetapkan. Secara konsepsi, sharia charge  card  merupakan  alternatif  dari  produk  kartu kredit yang dapat memberikan kemudahan, keamanan dan  kenyamanan  bagi  nasabah  dalam  melakukan transaksi  dan  penarikan  tunai  yang  memerlukan charge  card. Pada  prinsipnya,  sharia  charge  card
adalah  dibolehkan  karena  berdasarkan  metode penemuan  hukum qiyas berdasarkan  beberapa transaksi,  antara  lain  transaksi  pembiayaan  ijârah, kafâlah,  dan qardh, (Ibrahim, 2010).
Hasanah  Card  atau  kartu  kredit  sharia  pada dasarnya  hampir  tidak  ada  perbedaan  yang  sangat mendasar  dengan  sharia  charge  card.  Yang membedakan keduanya adalah di dalam sharia charge card tidak terdapat ketentuan mengenai ta’wîdh (ganti rugi)  sebagaimana  halnya  yang  diatur  di  dalam ketentuan Hasanah Cardatau kartu kredit. Pengertian kartu kredit sharia adalah kartu yang berfungsi sebagai kartu  kredit  yang  memiliki  hubungan  hukum (berdasarkan sistem yang sudah ada) antara para pihak berdasarkan  prinsip  sharia.  Yang  dimaksud  dengan para  pihak  disini  adalah  penerbit  kartu  atau  mushdir al-bithâqah, pemegang kartu atau hâmil bithâqah dan penerima  kartu  dalam  hal  ini  adalah  merchant  atau qâbil  al-bithâqah,  (Al-Muslih,  Abdullah  dan  Ash- Shawi, 2004).

## 3. METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research,  menggunakan  pendekatan  kualitatif,  yaitu penelitian  yang  dimaksudkan  untuk  mengungkap gejala secara holistik-kontekstual melalui pengumpulan  data  dari  latar  alami  sebagai  sumber langsung  dengan  instrumen  kunci  penelitian  itu sendir,  (Sutono,  2019).  Teknik  pengumpulan  data yang  digunakan  adalah  melalui  interview  dan wawancara  langsung  dengan  pihak  perbankan  yang diambil  berdasarkan  wewenang,  pengetahuan,  dan pekerjaan  sebagai  data  primernya.  Adapun  data pendukung  melalui  penggalian  literatur  seperti kepustakaan, internet yang ada hubungannya dengan masalah  yang  diteliti  dan  relevan  dengan  topik persoalan.  Selain  itu  juga  digunakan  dokumentasi, terutama  untuk menelusuri  data  historis.  Pengolahan data  meliputi:  (a)  editing  (b)  klasifikasi,  (c) interpretasi,  (d)  verifikasi.  Analisis  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  analisis  deskriptif kualitatif, (Sutono, 2020).

## 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 4.1. Mekanisme credit card
Sebagaimana dipahami bahwa kartu kredit lahir akibat  pesatnya  dinamika  transaksi  perdagangan dalam  perekonomian.  Kartu  kredit  merupakan  kartu plastik  yang  dikeluarkan  oleh  bank  atau  lembaga keuangan  nonbank.  Kartu  kredit  diberikan  kepada
nasabah  sesuai  kesepakatan  dengan  berbagai  pihak yang  terkait.  Transaksi  yang  dilakukan  dengan menggunakan  kartu  kredit  merupakan  suatu  sistem kerja,  dimana  masing-masing  pihak  yang  terlibat terikat  perjanjian  dalam  menentukan  hak  dan kewajiban dalam bertransaksi, (Antonio dan Muhammad, 2001).
Dalam sistem kerja kartu kredit ini terdapat pihak yang terkait dan terlibat dalam suatu perjanjian .  Card center ,  yaitu  bank  atau  lembaga  pembiayaan  yang mengeluarkan  kartu  kredit  maupun  yang  membayar. Merchant , yaitu pedagang atau penyedia jasa seperti tempat  perbelanjaan,  hotel,  tempat  hiburan,  restoran atau  pedagang  dan  tempat  penyedia  jasa  lainnya dimana  bank  mengikat  perjanjian  dengannya. Card holder , yaitu nasabah sebagai pemegang kartu kredit yang namanya tertera didalam kartu tersebut dan yang berhak  menggunakannya  untuk  berbagai  keperluan transaksi, (Pujiyono, 2005).
Sedangkan  mekanismenya  adalah  nasabah (customer) mengajukan permohonan sebagai pemegang  kartu  (card  holder)  dengan  memenuhi segala  persyaratan  dan  peraturan  yang  telah  dibuat oleh  bank  pembuat  kartu  (credit  center).  Bank  atau lembaga pembiayaan akan menerbitkan kartu apabila 'disetujui' setelahmelalui penelitian terhadap kredibilitas  dan  capabilitas  calon  nasabah.  Dengan kartu  kredit  yang  telah  dipegangnya,  nasabah  dapat melakukan transaksi pembelanjaan barang atau jasa di tempat-tempat yang telah mengikat perjanjian dengan bank  dengan  menunjukkan  kartu  kredit  tersebut sebagai  bukti  transaksi.  Pihak  pedagang  (merchant) akan  menagih  ke  bank  atau  lembaga  pembiayaan berdasarkan bukti transaksi dengan nasabah pemegang kartu, (Ismawati,2019).
Bank atau lembaga pembiayaan akan membayar kembali  kepada  pedagang  sesuai  dengan  perjanjian yang  telah  disepakati  termasuk  fee  dan  biaya-biaya lainnya.  Bank  atau  lembaga  pembiayaan  akan menagih kepada pemegang kartu bersarkan buktipembelian samapai pada batas tertentu sebagaimana kesepakatan dalam perjanjian. Pemegang  kartu  akan  membayar  sejumlah  nominal yang  tertera  sampai  pada  bataswaktu  yang  telah ditentukan  dan  apabila  terjadi  keterlambatan,  maka pemegang  kartuakan  dikenakan  bunga  dan  denda, (Mo’tamar, 1964).
Dilihat dari segi fungsi atau kegunaannya, kartu kredit  yang  ada  saat  ini  memiliki  beberapa  jenis  : Charge  Card ,  kartu  dimana  pemegang  kartu  harus
melunasi  semua  tagihan  yang  terjadi  atas  dirinya sekaligus  pada  saat  jatuh  tempo. Credit  Card ,  kartu dimana  pemegang  kartu  dapat  melunasi  penagihan yang  terjadi      atas  dirinya  sekaligus  atau  secara angsuran  pada  saat  jatuh  tempo. Debit  Card ,  kartu yang  pembayaran  atas  penagihan  nasabah  melalui pendebitan  terhadap  rekening  yang  ada  di  bank dimana  saat  membuka  kartu.Cash  Card,  kartu  yang berfungsi  sebagai  alat  penarikan  tunai  pada  ATM maupun  langsung  di  teller  bank. Check  Guarantee , kartu  yang  digunakan  sebagai  jaminan  dalam penarikan  cek  dan  dapat  pula  digunakan  untuk menarik uang tunai, (Pujiyono, 2005)..
Adapun  jika  dilihat  dari  wilayah  jangkauannya, kartu kredit dapat dibagi menjadi : Local Card, kartu yang  hanya  dapat  digunakan  dalam  satu  wilayah tertentu atau batas negara tertentu, contahnya adalah BCA card. Internasinal Card , kartu yang penggunaanya  dapat  dilakukan  lintas  negara  atau seluruh negara, contohnya adalah visa card dan master card.
Setiap nasabah pemegang kartu kredit senantiasa menginginkan  kartunya  memiliki  kemudahan  dan berbagai  keuntungan  lainnya.  Setiap  kartu  memiliki kelebihan  dan  kekurangan,  sehingga  setiap  nasabah harus  hati-hati  dalam  memilih  jenis  kartu  yang akan digunakannya.  Secara  umum,  kartu  kredit  dikatakan baik  apabila:    Persyaratan  untuk  mendapatkan  kartu relatif  ringan,  proses  mendapatkan  kartu  cepat  dan tidak  rumit  atau  bertele-tele,  mempunyai  jaringan yang luas, sehingga dengan mudah dapat dibelanjakan di berbagai tempat yang dinginkan Biaya penggunaan yang  relatif  ringan,  seperti  iuran  tahunan  dan  beban bunga  yang  rendah  bagi  pemegang  kartu,  kartu memiliki multifungsi, penggunaan kartu memberikan rasa bangga kepada pemakainya, (Pujiyono, 2005).
BNI  Syari’ah  sebagai  lembaga  keuangan  yang menggunakan sistem syari’ah yang telah mengeluarkan  produk  unggulannya,  yaitu  kartu pembayaran  yang  berbasis  syari’ah,  sehingga  BNI Syari’ah akan selalu dilirik oleh para nasabah karena selalu menyediakan pelayanan yang selalu diinginkan oleh  para  calon  nasabah  atau  calon  para  investor maupun calon kreditur.
Hasanah  Card  sebagai  salah  satu  produk unggulan  di  BNI  Syari’ah  sebagai  alat  pembayaran dalam  transaksi  jual  beli  dengan  sistem  kredit  atau bisa  juga  dengan  tarikan  tunai.  Dengan  adanya hasanah  card  yang  di  hasilkan  oleh  BNI  Syari’ah dengan  tujuan  memudahkan  para  nasabah  dalam
dalam  proses  bertransaksi  dan  menjaga  keamanan para  nasabah  dalam  membawa  uang  dengan  jumlah yang amat banyak, (Ismawati,2019).
Adapun  penerbitan  Hasanah  Card  di  BNI Syari’ah  ada  tiga  macam:  yaitu,  silver,  gold,  dan platinum.  berdasarkan  pada  penerbitan  jenis  dan macam  hasanah  card  ini  disesuaikan  dengan kebutuhan  dan  tingkat  penggunaan  nasabah  dalam bertransaksi,  paling  tidak  ada  perbedaan  dalam penggunaan hasanah card.
Pertama  berdasarkan  tingkat  kebutuhan  atau pengeluaran  nasabah,  bagi  nasabah  yang  memiliki hasanah card dengan warna silver maka dia hanya bisa belanja  atau  penggunaan  kartu  tersebut  dengan maksimal  belanja  sebesar  Rp.  4.000.000/  bulan, sedangkan  nasabah  yang  memiliki  hasanah  card dengan warna gold, maka nasabah hanya bisa belanja atau  penggunaan  kartu  tersebut  dengan  maksimal pembelanjaan  Rp.  50.000.000,-/  bulan,    sedangkan untuk  nasabah yang memiliki Hasanah Card dengan warna Platinum, maka nasabah hanya bisa menggunakan  kartu  tersebut  dengan  maksimal pembelanjaan Rp. 150.000.000,-
Kedua berdasarkan penghasilan/ pendapatan gaji nasabah, bagi para nasabah sebelum memiliki hasanah Card maka persyaratan yang harus ditunaikan adalah membuka rekening, dan slip gaji. Slip gaji harus lebih besar  dibandingkan  dengan  limit  ansuran  tiap  bulan. ini disesuaikan dengan macam hasanah card yang di berikan  oleh  BNI  Syari’ah  agar  menghindari  resiko lambat membayar angsuran atau kemacetan pembayaran angsuran, (Ismawati,2019).
4.2. Mekanisme Hukum Hasanah Card di

## Perbankan Islam
Berkenaan  dengan  transaksi  Hasanah  Card terdapat  tiga  pihak  sekaligus  yang  saling  berkaitan, yaitu penerbit kartu, pemegang kartu, dan Merchant. Adanya ketiga pihak sekaligus yang menyertai produk Hasanah Card otomatis akan memberikan konskuensi adanya lebih dari satu akad, jika di diskripsikan maka akad Hasanah Card adalah sebagai berikut:
Nasabah  mengajukan  permohonan  sebagai pemegang  kartu  (card  holder)  dengan  memenuhi segala  persyaratan  dan  peraturan  yang  telah  dibuat oleh bank pembuat kartu. Pada tahap ini terjadi Wa’ad (Janji)  dari  bank  Sharia  kepada  nasabah  untuk memberikan  pembiayaan,  sehingga  akad  yang dilakukan  adalah  jual-beli,  bank  atau  lembaga pembiayaan akan menerbitkan kartu apabila “disetujui”  setelah  melalui  penelitian  terhadap
kredibilitas  dan  kapabilitas  calon  nasabah,  terjadilah akad jual-beli, (Ismawati,2019).
Dengan  kartu  kredit  yang  telah  dipegangnya, nasabah  dapat  melakukan  transaksi  pembelanjaan barang atau jasa ditempat-tempat yang telah mengikat perjanjiandengan bank, dengan mnunjukkan Hasanah Card tersebut sebagai bukti transakasi. Pada tahap ini nasabah  bertindak  sebagai  Wakalah  dari  bank  untuk menggunakan  Hasanah  Card  dalam  transaksi pembelian  barang,  bank  kemudian  menjual  kembali barang  yang  dibeli  kepada  nasabah  pemegang.  Dari penjualan  cicilan  inilah  bank  Sharia  mendapatkan Ribhi  atau  margin,  merchant  akan  menagih  ke  bank atau lembaga pembiayaan berdasarkan bukti transaksi nasabah pemegang kartu, (Ismawati,2019).
Bank atau lembaga pembiayaan akan membayar kembali  kepada  pedagang  sesuai  dengan  perjanjian yang  telah  disepakati  termasuk  fee  dan  biaya-biaya lainnya, bank akan menagih kepada pemegang kartu berdasarkan  bukti  pembelian  sampai  batas  waktu tertentu  sebagaimana  kesepakatan  dalam  perjanjian, pemegang  kartu  akan  membayar  sejumlah  nominal yang  tertera  di  dalamnya  sudah  termasuk  Ribhi, sampai  pada  batas  waktu  yang  telah  ditentukan,  dan apabila  terjadi  keterlambatan,  maka  pemegang  kartu akan  dikenai  denda  sejumlah  tertentu  sesuai kesepakatan dalam akad.
4.3. Hasanah  Card  dalam  Perspektif  Maqasidus

## Sharia
Menurut Wahbah al Zuhaili, Maqasid Al Sharia berarti  nilai-nilai  dan  sasaran  syara'  yang  tersirat dalam  segenap  atau  bagian  terbesar  dari  hukum- hukumnya.  Nilai-nilai  dan  sasaran-sasaran  itu dipandang  sebagai  tujuan  dan  rahasia  sharia,  yang ditetapkan  oleh  al-Syari'  dalam  setiap  ketentuan hukum.    Menurut  Syathibi  tujuan  akhir  hukum tersebut  adalah  satu,  yaitu  mashlahah  atau  kebaikan dan  kesejahteraan  umat  manusia,  (Zuhaili,  Islamy, Damaskus, 1986).
Mayoritas  ulama  membagi  kemashlahatan menjadi dua macam. Pertama, kemashlahatan akhirat yang  dijamin  oleh  akidah  dan  ibadah  dan kemashlahatan  dunia  yang  dijamin  oleh  muamalat. Kemashlahatan  yang  menjadi  tujuan  syariat  ini dibatasi  dalam  lima  hal,  agama,  jiwa/nafs,  akal, keturunan  dan  harta.  Setiap  hal  yang  mengandung penjagaaan  atas  lima  hal  ini  disebut  maslahah  dan setiap  hal  yang  membuat  hilangnya  lima  hal  ini disebut mafsadah, (Zuhaili, Islamy, Damaskus, 1986).
Setiap  hal  yang  menjadi  perantara  terjaganya lima hal ini, dibagi menjadi tiga tingkatan kebutuhan yaitu al-Dlorruriyat,  al-Hajiyat  dan  al-Tahsinat , (Pujiyono, 2005).
a. Kebutuhan al-Dhoruriyat
Kebutuhan al-Dhoruriyat adalah  tingkat kebutuhan  yang  harus  ada  atau  disebut  juga kebutuhan primer. Apabila tingkat kebutuhan ini tidak  terpenuhi  maka  keselamatan  ummat manusia akan terancam, baik di dunia maupun di akhirat.  Menurut  Al  Syatibi  ada  lima  hal  yang termasuk  dalam  kategori  ini  yaitu  memelihara agama,  jiwa,  kehormatan,  keturunan  dan  harta. Untuk  memelihara  lima  hal  pokok  inilah  syariat Islam  diturunkan.  Dalam  setiap  ayat  hukum apabila diteliti akan ditemukan alasan pembentukannya  yang  tidak  lain  adalah  untuk memelihara  lima  hal  pokok  di  atas.  Seperti kewajiban qisas:
ةرقبلا ( نوقتت مك ّ لعل بابلألا يلواي ةايح صاصقلا يف مكلو
: 179 )
Artinya: "Dan  dalam  qisas  itu  ada  (jaminan kelangsungan)  hidup  bagimu  hai  orang- orang yang bertakwa"
Dari  ayat  ini  dapat  diketahui  bahwa disyariatkannya qisas karena dengan itu ancaman terhadap kehidupan manusia dapat dihilangkan.

## b. Kebutuhan al hajiyat
Al Syatibi mendefinisikan sebagai kebutuhan sekunder.  Jika  kebutuhan  ini  tidak  terpenuhi keselamatan  manusia  tidak  sampai  terancam. Namun  ia  akan  mengalami  kesulitan.  Syariat Islam  menghilangkan  segala  kesulitan  tersebut. Adanya  hukum  rukhshah  (keringanan)  seperti dijelaskan  Abdul  Wahhab  Khallaf.  Merupakan contoh  kepedulian  syariat  Islam  terhadap kebutuhan ini.

## c. Kebutuhan al tahsinat
Definisinya  adalah  kebutuhan  yang  tidak mengancam  eksistensi  salah  satu  dari  lima  hal pokok tadi dan tidak pula menimbulkan kesulitan apabila  tidak  terpenuhi.  Tingkat  kebutuhan  ini berupa kebutuhan pelengkap, seperti dikemukakan al-Syatibi seperti hal yang merupakan  kepatutan  menurut  adat-istiadat menghindari hal yang tidak enak dipandang mata dan berhias dengan keindahan yang sesuai dengan tuntutan  norma  dan  akhlak,  dalam  berbagai
bidang  kehidupan  seperti  ibadah  muamalah,  dan uqubah.
Jadi,  jika  diperhatikan  lebih  mendalam  terkait dengan  perspektif  maqasid  al  shari’ah,  terdapat  tiga ketentuan  akad  yang  digunakan  dalam  produk Hasanah  Card  ini,  yaitu  sebagai  berikut:  Pertama, akad Kafalah, akad ini digunakan antara penerbit kartu dengan Merchant. Dalam hal ini penerbit kartu adalah penjamin  ( kafil )  bagi  pemegang  kartu  terhadap merchant  atas  semua  kewajiban  bayar  ( dayn )  yang timbul.  Dari transaksi antara pemegang kartu dengan merchant, dan/ atau penarikan tunai dari selain bank atau  ATM  bank  penerbit  kartu.  Atas  pemberian kafalah,  penerbit  kartu  dapat  menerima  ( ujrah kafalah ), (Azharsyah, 2018).
Kedua,  Akad  Qard.  Akad  ini  digunakan  antara penerbit kartu dengan pemegang kartu. Dalam hal ini penerbit  kartu  adalah  pemberi  pinjaman  ( Muqridh ) kepada  pemegang kartu (Muqtaridh)  melalui penarikan  tunai  dari  bank  atau  ATM  bank  penerbit kartu. Ketiga, Akad Ijarah. Akad ini digunakan antara penerbit kartu dengan pemegang kartu. Dalam hal ini penerbit kartu adalah penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap pemegang kartu. Atas ijarah ini, pemegang kartu dikenakan membership fee.
Sedangkan aqad yang digunakan dalam operasionalnya menggunakan tiga macam aqad: yang pertama  adalah  aqad  Kafalah,  Menurut  madzhab Hanafi, Kafalah adalah memberikan  tanggung jawab seseorang ke dalam tanggung jawab orang lain dalam suatu  tuntutan  hukum,    dengan  maksud  melibatkan seseorang    untuk  ikut  bertanggung  jawab  terhadap nyawa,  harta  atau  barang  orang  lain.  Adanya penjaminan  tersebut  tidak  serta  merta  menjadikan yang  terhutang  bebas  dari  hutang  dan  yang bertanggung  jawab  atas  hutang  seseorang  menjadi orang  yang  berhutang,  dalam  artian  bahwa  yang berhutang tetap berhutang sedangkan penjamin tidak, (Ismawati,2019).
Yang  kedua  adalah  aqad  Al-Qard  adalah  suatu akad  pinjaman  kepada  nasabah  tertentu  dengan ketentuan  nasabah  wajib  mengembalikan  dana  yang diterimanya  kepada  lembaga  keuangan  Sharia  pada waktu  yang  telah  disepakati  oleh  LKS  dan Nasabah.Dalam  kamus  Istilah  Keuangan  dan Perbankan Sharia, Bank Indonesia menjelaskan Qard sebagai  berikut,  Qard  (Pinjaman)  adalah  suatu  akad yang  menjamin  ketentuan  pihak  yang  menerima
pinjaman  wajib  mengembalikan  dana  sebesar  yang diterima.  Selanjutnya,  akad  Qard  dapat  juga  disebut dengan  akad  yang  memberikan  pinjaman  kepada oranglain  tanpa  adanya  harapan  untuk  mendapat imbalan dari pinjaman tersebut.
Yang  ketiga  adalah  menggunakan  aqad  Ijarah adalah akad sewa-menyewa antara pemilik Ma’jur dan Musta’jir  untuk  mendapatkan  imbalan  atas  obyek sewa yang disewakan. Kemudian dalam kamus istilah keuangan dan perbankan sharia mendefinisikan Ijarah adalah  akad  pemindahan  hak  guna  (manfaat)  atas suatu  barang  atau  jasa  dalam  waktu  tertentu  melalui pembayaran  sewa  upah,  tanpa  diikuti  dengan pemindahan kpemilikan barang itu sendiri, (Ismawati,2019).
Dalam PSAK 107 (ED) tentang akuntansi Ijarah memberikan pengertian Ijarah sebagai berikut: “ijarah adalah  akad  pemindahan  hak  guna  (manfaat)  atas suatu asset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa  (ujrah)  tanpa  diikuti  dengan  pemindahan kepemilikan asset itu sendiri.
Dalam Accounting Auditing for Islamic Financial Institution (AASIFI) yang dikeluarkan oleh Accounting  and  Auditing  Organization  for  Islamic Financial Institutions (AAOIFI), menjelaskan tentang pengertian  ijarah  sebagai  berikut:  “sewa  adalah  apa yang dijanjikan untuk dibayar oleh Penyewa sebagai suatu  imbalan  atas  manfaat  yang  dinikmati.  Segala sesuatu yang tepat untuk dipandang sebagai harga di dalam suatu penjualan bisa dianggap sebagai sewa di dalam suatu Ijarah.” Mayoritas Fuqaha mengatakan: “syarat-syarat  yang  berlaku  bagi  harga  juga,  (Al- Islami, 1964).

## 5. KESIMPULAN
Dilihat  dari  berbagai  aspek  memang  Hasanah Card  dapat  dibenarkan  secara  ilmu  Fikih  tetapi pelaksanaannya  harus  memenuhi  syarat-syarat  yang menyertainya.  tidak  semua  yang  ada  di  perbankan konvensional harus diadopsi oleh perbankan syariah. Hal  ini  dikhawatirkan  pada  masa  yang  akan  datang produk syariah dinilai hanya skedar labelisasi saja.
Kartu  kredit  syariah  yang  tidak  menggunakan suku  bunga  dalam  pembayarannya  bukan  berarti diperbolehkan  dalam  presfektif  islam,  tetapi  harus dilihat  dari  berbagai  aspek  misal  segmen  pasar, perilaku  nasabah,  dan  adat  atau  kebiasaan  nasabah yang menyertainya. Sehingga kebaikan dari berbagai aspek  dapat  memberikan  solusi  bagi  kebaikan  umat Islam.
Skala prioritas seharusnya diterapkan sehari-hari oleh  umat  muslim.  Sehingga  dapat  meminimalisir suatu  hal  yang  bersifat  isrof.  Dalam  hal  ini penggunaan  kartu  kredit  syariah  bukanlah  pada tingkatan  Dharuriyah  (primer)  karena  selama  masih ada jenis pembiayaan lain yang lebih mudah diterima (oleh  Syari’ah)  seperti  kartu  debit,  kartu  ini  tidak diperlukan

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Al-Muslih,  Abdullah  dan  Shalah  Ash-Shawi, Maa Laa Yasa'ut Thqiiru Jahluhu, diterjemahkan oleh Abu  Umar  Basyir Fikih  Ekonomi  Keuangan Islam. Jakarta: Darul Haq, 2004.
Arif  Pujiono,”  Islamic  Credit  Card    Suatu  Kajian
terhadap Sistem Pembayaran Islam
Kontemporer”.  Jurnal  Dinamika  Pembangunan Vol. 2,  No. 1  (Juli 2005). 34
Arifin,  Zainul, Memahami  Bank  Sharia,  Lingkup, Peluang,  Tantangan  dan  Prospek ,  Jakarta: Alvabet, 1999.
Aziz,  Abdul  dan  Mariyah  Ulfah, Kapita  Selekta Ekonomi Islam Kontemporer , Bandung: Penerbit Alfabeta, 2010.
Dewi,  Gemala,  dkk., Hukum  Perikatan  Islam  di Indonesia , Jakarta: Kencana, 2006, Edisi 1, Cet.
2.
Kasmir,  Bank  dan  Lembaga  Keuangan  Lainnya. Jakarta: Rajawali Press, 2001.
Khan,  Muhammad  Akram, Ajaran  Nabi  Muhammad Saw. tentang Ekonomi (Kumpulan Hadits-Hadits Pilihan  tentang  Ekonomi) ,  Jakarta:  Bank Muamalat Indonesia, 1997.
Mannan, Islamic  Economics ,  Lahore:  Ashraf Publications, 1970.
Mo’tamar  al-Alam  al-Islami, Quelques  Aspects Economiques de l’ Islam , Karachi: Mo’tamar al- Alam al-Islami, 1964.
Muhammad Khalid Mas'ud, Filsafat Hukum Islam dan
Perubahan  Sosial    terjemahan  oleh  Yudian  W. Asmin, Surabaya: Al Ikhlas,  1995.
Muhammad  Said  Romadlon  al  Buthi,    Dhowabit  al Mashlahah fi al Syariah al Islamiyah Beirut: Dar al Muttahidah, 1992.
Mushlih, Abdullah dan Shalah Shawi, Fiqih Ekonomi Keuangan Islam , Jakarta: Darul Haq, 2004. Nawawi,  Ismail, Ekonomi  Kelembagaan  Sharia dalam  Pusaran  Perekonomian  Global;  Sebuah Tuntutan  dan  Realitas ,  Surabaya:  Putra  Media Nusantara, 2009.
Nur  Kholis,  “  Urgensi  Ijtihad  Saintifik  Dalam Menjawab  Problematika  Hukum  Transaksi Kontemporer” Makalah. E book. Hal. 11-12. Rahman,  Afzalur, Doktrin  Ekonomi  Islam ,  Jakarta: Penerbit Dana Bhakti Wakaf, 1995.
Rangkuti, Freddy, Strategi Promosi yang Kreatif dan Analisis Kasus Integrated Marketing Communication ,  296  Ahkam: Vol.  XIV,  No.  2,
Juli 2014.
Sjandeini,  Sutan  Remy,  Perbankan  Islam.  Jakarta  :
Grafiti, 1999
Suma,  Muhammad  Amin,  Pengantar  Tafsir  Ahkam, Jakarta : Rajawali Press, 2000.
Syafi'i Antonio, Muhammad, Bank Sharia, Dari Teori Ke Praktek, Jakarta : Gema Insani Press, 2001. Sulaiman, Abdul Wahab Ibrahim Abu, Banking Cards Sharia Kartu Kredit dan Debit dalam Perspektif Fiqih , Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006. Sutono.  “Analysis  of  Online  Taxi  (Uber)  in  Islamic Economy  Perspective.”  Tasharruf:  Journal Economic and Business Of Islam Vol. 3, no. No. 2 (Desember 2018): 179–89.
Sutono.  “IMPLIKASI  AKAD  MUSYARAKAH MUTANAQISAH  PERBANKAN  SYARI’AH (Studi  Peluang  dan  Resiko  di  Bank  Mu’amalat Surabaya).”  Al  Iqtishod:  Jurnal  Pemikiran  dan Penelitian Ekonomi Islam Volume 8, no. Issue 2 (July 8, 2020): 001–019.
Universitas  Islam  Negeri  Alauddin  Makassar,
Nurwulandari  M,  and  Ismawati  Ismawati. “TINJAUAN  PRINSIP  SYARIAH  DALAM APLIKASI  IB  HASANAH  CARD.”  Al- Mashrafiyah :  Jurnal  Ekonomi,  Keuangan,  dan Perbankan Syariah 1, no. 2 (June 30, 2018): 129– 50. https://doi.org/10.24252/al- mashrafiyah.v1i2.4779.
Wardani,  Fitri  Anis.  “Kartu  Kredit  Syariah  dalam Tinjauan Islam.” IQTISHODIA | Jurnal Ekonomi Syariah Vol. 1, no. No. 2 (September 2016): 12. Wahbah Zuhaili, Ushul Fiqh Islamy , Damaskus: Dar al Fikr, 1986.