## PEMBANGUNAN UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KAWASAN PESISIR

## Development for Welfare Sociaty in Coastal Area

## Mohamad Teja
Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI
Naskah diterima: 24 Maret 2015 Naskah dikoreksi: 15 Mei 2015 Naskah diterbitkan: 30 Juni 2015
Abstract: Indonesia still has some wasted land. With the utilization of existing natural resources, sustainable communities through empowerment is expected to use the land to improve their welfare as well as environmental sustainability guard. Natural resources wisely utilized by the local community is expected to crushing poverty that has long fallen on them. The data used in this article come from secondary data, journals and the results of published studies and using literature methods. Community empowerment through improving the quality of education and knowledge should be encouraged by the central government, local government and investors. Through the cooperation, the local community is expected to be able to participate and play a role in the development of the area.
Keywords: Enpowerment, coastal society, investment, Cilacap.
Abstrak: Indonesia masih memiliki sejumlah lahan tidur yang tidak terpakai. Dengan pemanfaatan sumber daya alam yang ada, masyarakat melalui pemberdayaan berkelanjutan diharapkan dapat menggunakan lahan tersebut untuk meningkatkan kesejahteraannya sekaligus sebagai penjaga keberlangsungan lingkungannya. Potensi alam yang yang dimanfaatkan secara bijaksana oleh masyarakat setempat diharapkan mampu mengentaskan kemiskinan yang telah lama menimpa mereka. Sumber data yang digunakan dalam tulisan ini berasal dari data sekunder, jurnal dan hasil penelitian yang sudah diterbitkan  dengan menggunakan  metode literatur agar mendapatkan alternatif mengenai dampak sosial dari pengembangan kawasan Segara Anakan. Pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pengetahuan perlu didorong oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan investor. Melalui kerjasama tersebut diharapkan masyarakat setempat mampu ikut serta berperan dalam pembangunan di daerah tersebut.
Kata kunci: Pemberdayaan, masyarakat pesisir, investasi, Cilacap.
Pendahuluan Kabupaten Cilacap adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang terletak di pesisir selatan Pulau Jawa dan berhadapan langsung dengan perairan Samudera Indonesia. Kabupaten Cilacap merupakan kabupaten terluas di Provinsi Jawa Tengah dengan luasan mencapai kurang lebih 225.361 ha atau sekitar 6,94 persen dari keseluruhan wilayah provinsi tersebut. Secara administratif, Kabupaten Cilacap berbatasan dengan Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Kebumen di sebelah timur, Kabupaten Brebes di sebelah utara, Samudera Indonesia di sebelah selatan, dan di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Ciamis yang merupakan bagian dari Provinsi Jawa barat.
Kabupaten Cilacap mempunyai peranan yang cukup penting dalam perekonomian di Provinsi Jawa Tengah karena kabupaten ini merupakan
salah satu kawasan industri utama dimana terdapat beberapa industri berskala nasional yang beroperasi. Dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,5 persen di tahun 2013, Kabupaten Cilacap menyumbang pendapatan yang cukup signifikan bagi pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jawa Tengah. Potensi ekonomi yang dapat dikembangkan di Kabupaten Cilacap juga cukup banyak, meliputi pertanian, peternakan, pariwisata, energi dan sumber daya mineral, industri kerajinan, perkebunan, perikanan, hortikultura, dan lain-lain.
Namun demikian, saat ini Kabupaten Cilacap masih dihadapkan pada beberapa permasalahan antara lain masih tingginya angka kemiskinan, ketimpangan sosial dan ekonomi di masyarakat, kondisi perekonomian daerah yang belum optimal, pemanfaatan sumber daya alam yang belum memperhatikan kelestarian lingkungan, dan
infrastruktur yang masih belum memadai. Padahal dengan potensi-potensi yang dimiliki, Kabupaten Cilacap seharusnya dapat menjadi salah satu sentra pertumbuhan ekonomi di kawasan selatan Indonesia karena letak geografisnya yang strategis, yang berbatasan langsung dengan Samudera Indonesia dan Benua Australia.
Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlu dilakukan suatu terobosan yang mampu menjamin percepatan pembangunan dan pertumbuhan perekonomian secara kontinyu di Kabupaten Cilacap. Salah satu langkah kongkret yang bisa dilakukan adalah dengan mengoptimalkan kawasan Segara Anakan yang memiliki potensi yang cukup besar baik dari sisi keberadaan Laguna Segara Anakan itu sendiri, maupun dari kandungan mineral tanah yang ada di seluruh kawasan tersebut. Potensi yang dapat digali di kawasan tersebut antara lain potensi kawasan perindustrian, potensi wisata alam, potensi pertanian dan perikanan, serta potensi pengembangan wilayah perkotaan yang dapat meningkatkan geliat ekonomi di wilayah tersebut.
Tulisan ini menggunakan metode studi literatur untuk menganalisis bagaimana pembangunan berdampak terhadap masyarakat asli, mempersiapkan masyarakat setempat dalam meningkatkan kemampuan mereka untuk ikut serta dalam pembangunan daerahnya  Melalui metode kepustakaan, dengan maksud untuk  mencari alternatif kebijakan yang harus disiapkan oleh pemerintah pusat dan daerah dalam satu kawasan tertentu (Segara Anakan) mengenai dampak sosial dari pembangunan. Data yang tersaji dalam tulisan ini berasal dari sumber pustaka berupa buku dan jurnal ilmiah (yang merupakan hasil penelitian terdahulu). Data-data sekunder tersebut kemudian dianalisis dengan tujuan untuk melihat sejauh mana pemberdayaan masyarakat di kawasan persisir dapat dilakukan.

## Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
Pembangunan seharusnya memperhatikan kepentingan dan keterlibatan masyarakat untuk berperan serta baik langsung atau pun tidak langsung guna meningkatkan kesejahteraan hidupnya, bukan menyingkirkan mereka dalam proses pembangunan tersebut. Pembangunan industri adalah salah satu cara yang paling masif dan berdampak baik bagi peningkatan perekonomian masyarakat di satu kawasan tertentu khususnya penduduk asli daerah tersebut. Pada kenyataannya, banyak pembangunan yang malah menyingkirkan masyarakat setempat karena kurangnya persiapan yang matang dari pemerintah daerah dalam mempersiapkan
sumber daya manusia yang mampu bersaing dan mampu mengikuti proses pembangunan itu sendiri. Pentingnya identifikasi terhadap kesiapan masyarakat tersebut harus dilakukan dan dicarikan pemecahannya oleh pemerintah pusat dan daerah, agar masyarakat dapat diikutsertakan sebagai subjek dari pembangunan tersebut.
Prinsip keadilan sosial merupakan tujuan utama dari pembangunan, selain dari pertumbuhan ekonomi yang setinggi-tingginya. Pembangunan berarti memberikan hak setiap warga masyarakat untuk mengambil peran berdasarkan hak yang sama. Hadjisarosa (1974) (dalam Lutfi, 2006) mengatakan bahwa kriteria yang digunakan dalam menyatakan tingkat pertumbuhan suatu daerah ditentukan oleh “tingkat kemudahan” masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Semakin besar tingkat kemudahan pada suatu tempat, berarti semakin besar daya tariknya untuk menarik sumber daya kegiatan ekonomi untuk datang ke tempat tersebut.
Kabupaten Cilacap termasuk dalam kawasan industri yang diperhitungkan dalam memberikan sumber devisa bagi negara dan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Pembangunan memerlukan manusia sebagai faktor utama, dan juga pembangunan selalu menggunakan lahan yang pada akhirnya akan menimbulkan masalah karena hampir seluruh kegiatan manusia melibatkan penggunaan lahan, sebagai aktivitas politik yang sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial dan ekonomi. Pembangunan dalam kawasan tertentu, keberadaannya memiliki potensi yang kuat sebagai pendorong peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat dan daerah disekitarnya. Secara sengaja, terencana ataupun tidak penggunaan lahan/perubahan fungsi lahan akan terjadi. Pemanfaatan yang lebih produktif tentu dengan segala konsekuensinya harus diantisipasi sejak awal oleh pemerintah pusat maupun daerah.
Perubahan sosial dalam masyarakat sudah bisa dipastikan akan terjadi akibat dari pembangunan di suatu wilayah, kesempatan baru dalam meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat setempat berjalan seiring dengan segala akibat positif dan negatif dari pembangunan tersebut. Hal ini berarti pembangunan tidak hanya mampu memberikan keuntungan ekonomi yang signifikan, tetapi juga menimbulkan perubahan sosial dan budaya terhadap masyarakatnya, baik pola hidup maupun masalah-masalah sosial lainnya. Sebagai rangkaian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pembangunan harus dilakukan secara terus menerus dengan melibatkan masyarakat sebagai objek sekaligus subjek.
Sesuai dengan semangat otonomi daerah yang mengikutsertakan masyarakat, tentu perlu kemauan yang kuat dari pemerintah melalui perencanaan yang baik dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
Menurut Ibrahim J.T, (2002), industrialisasi pada masyarakat agraris merupakan salah satu contoh perubahan sosial yang tingkat pengaruhnya besar pada sendi-sendi dasar kehidupan manusia. Secara umum, perubahan tersebut membawa pengaruh besar pada sistem dan struktur sosial. Proses industrialisasi merubah pola hubungan kerja tradisional menjadi modern rasional.
Partisipasi masyarakat dalam pembangunan pada hakekatnya adalah pemberdayaan masyarakat, keikutsertaan masyarakat dalam proses pembangunan merupakan proses untuk membuat masyarakat berdaya memperbaiki kehidupan mereka.  Dorongan dan gagasan awal dalam memberikan kesempatan masyarakat untuk ikut dalam proses pembangunan ini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dalam menginisiasi, mendukung, dan merencanakan secara bersama kegiatan apa yang dapat dijadikan peluang selain pengembangan sumber daya manusia yang menjadi sasaran utama kegiatan tersebut.
Wilson (1996) (dalam Zaki Mubarak, 2010) menjelaskan empat tahapan dalam pemberdayaan masyarakat, yaitu tahap penyadaran, tahap pemahaman, tahap pemanfaatan, dan tahap pembiasaan. Tahap pembiasaan adalah tahapan paling akhir dalam proses pemberdayaan, dimana masyarakat telah terbiasa untuk terlibat secara aktif dalam pembangunan di lingkungannya, karena pada dasarnya hasil atau keluaran yang didapatkan adalah untuk kepentingan mereka sendiri.
Dalam pembangunan, konsep pemberdayaan menurut Frideman (1992) (dalam Ginanjar K. 1997:55) termasuk dalam alternative development , yang menghendaki inclusive democracy , appropriate economic growth, gender equality, and intergeneration equality. Dalam upayanya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang masih dalam kondisi ketidakberdayaan, kemiskinan, ketidakmampuan, dan sulit untuk membangun sumber daya manusia karena harus terus memenuhi kebutuhan hidup kesehariannya, pemberdayaan menjadi sebuah alternatif solusi dari kebijakan pemerintah pusat atau daerah dalam memberikan kesempatan seluas- luasnya bagi perbaikan kehidupan masyarakat.
Untuk mencapai pemberdayaan tersebut, pengembangan masyarakat kiranya penting dilakukan, pada kasus tertentu pengembangan masyarakat dilakukan sebagai cara untuk
memperbaiki pelayanan dan fasilitas publik, menciptakan tanggung jawab pemerintah lokal, meningkatkan partisipasi masyarakat, memperbaiki kepemimpinan, membangun kelembagaan-kelembagaan baru, melaksanakan pembangunan ekonomi dan fisik, dan lingkungan (Nasdian, 2014). Kemudian pengembangan masyarakat, yakni semua usaha swadaya masyarakat digabungkan dengan usaha-usaha pemerintah setempat guna meningkatkan kondisi masyarakat dibidang ekonomi, sosial, dan kultural serta untuk mengintegrasikan masyarakat yang ada ke dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan memberikan kesempatan yang memungkinkan masyarakat tersebut membantu secara penuh pada kemajuan dan kemakmuran bangsa (Conyers, 1996).
Menurut Sanders (1958) (dalam Nasdian, tt:32) pengembangan masyarakat dapat dilihat sebagai proses, metode, program, atau gerakan. Proses, pengembangan masyarakat dilihat sebagai suatu proses bergerak dalam tahapan-tahapan, dari suatu kondisi atau keadaan tertentu ke tahap- tahap berikutnya yang mencakup kemajuan dan perubahan dalam arti kriteria terspesifikasi. Segala persoalan yang menyangkut kepentingan bersama dalam pengambilan keputusannya harus melibatkan semua masyarakat untuk menuntaskan masalah yang dihadapi mereka. Harapannya adalah pekerjaan dapat diselesaikan secara bersama dan dinikmati oleh seluruh masyarakat tersebut dengan sumber daya yang tersedia dalam lingkungan mereka sendiri. Metode, merupakan suatu cara untuk mencapai tujuan dengan cara sedemikian rupa sehingga beberapa tujuan dapat dicapai. Program, metode pengembangan masyarakat dinyatakan sebagai suatu gugus prosedur dan isinya dinyatakan sebagai suatu daftar kegiatan. Pentingnya kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat daripada terfokus kepada program merupakan tujuan dari pelaksanaan program, alih- alih memprioritaskan keunggulan program yang tentunya akan mengabaikan pembangunan mental masyarakat itu sendiri. Gerakan, pengembangan masyarakat merupakan suatu perjuangan, sehingga menjadi alasan yang membuat individu-individu yang ada turut mengabdi. Dalam hal ini, pengabdian masyarakat tidak netral, seperti sebagai suatu proses, tetapi menyangkut emosi. Pengembangan masyarakat dipersembahkan untuk kemajuan- kemajuan bagi suatu konsep filosofis bukan konsep ilmiah, karena kemajuan harus dipandang dalam kaitannya dengan nilai-nilai dan tujuan-tujuan yang berbeda dalam sistem sosial dan politik yang juga berbeda.
Sebagai sebuah perencanaan sosial, pengembangan masyarakat tentunya memiliki asas-asas yang perlu menjadi landasan. Asas tersebut, antara lain: mengikutsertakan masyarakat dalam setiap proses pengambilan keputusan; menyinergikan secara komprehensif strategi pemerintah, pihak-pihak terkait, dan partisipasi warga; membuka akses warga atas bantuan- bantuan profesional, teknis, fasilitas, serta insentif lainnya agar meningkatkan partisipasi warga; dan mengubah perilaku profesional agar lebih peka pada kebutuhan, perhatian, dan gagasan warga komunitas. (Ife, 1995, dalam Nasdian, 46-47).
Pentingnya pemberdayaan masyarakat melalui pemgembangan masyarakat tentu harus dilakukan secara terencana. Hasilnya sudah bisa dipastikan akan memberikan kepuasan terhadap masyarakat dalam proses perubahan tersebut. Pemberdayaan membahas bagaimana individu, kelompok, ataupun kemunitas berusaha untuk memutuskan tujuan masa depan mereka sendiri sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Merekalah yang mengolah apa saja yang menjadi kebutuhan mereka sendiri dalam menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi. Berdasarkan kesamaan masalah dalam kehidupan mereka, sangat efektif jika kesadaran solidaritas dengan identitas yang seragam akan menunjukkan kemampuan kuat untuk berubah.
Sebelum dilakukan pemberdayaan masyarakat perlu dikembangkan partisipasi komunitas yang memperhatikan segala aspek lokalitas. Dalam pendekatan komunitas, asumsi yang digunakan meliputi perhatian warga komunitas pada upaya-upaya perubahan. Dimana keberhasilan pengembangan masyarakat berkorelasi dengan derajat atau peluang warga komunitas untuk berpartisipasi.  Isu dan masalah di tingkat komunitas dapat dipecahkan berlandaskan kebutuhan warga komunitas. Di samping itu pengembangan holistik adalah penting dalam pengembangan komunitas karena keterkaitan antarmasalah dan isu-isu komunitas. Termasuk di dalamnya pemahaman komunitas dalam pendekatan pemecahan masalah yang meliputi kolektivitas masyarakat, lokasi geografis, dan pelembagaan yang memberikan identitas khusus pada komunitas.
Sosial ekonomi adalah kondisi kependudukan yang bersinggungan dengan tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, tingkat kesehatan, tingkat konsumsi, perumahan, dan lingkungan masyarakat (Kusnadi 1993:6). Sedangkan menurut Soekanto (2003), sosial ekonomi adalah posisi seseorang dalam masyarakat berkaitan dengan orang lain dalam arti lingkungan pergaulan, prestasinya, dan hak–hak serta kewajibannya dalam hubungannya
dengan sumber daya. Berdasarkan pendapat di atas, maka sosial ekonomi adalah posisi seseorang atau kelompok orang dalam masyarakat yang kondisinya memungkinkan bagi setiap individu maupun kelompok untuk mengadakan usaha guna pemenuhan kebutuhan hidupnya yang sebaik mungkin bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat dan lingkungannya.
Perubahan yang disebabkan oleh pembangunan industri dalam satu kawasan tertentu memberikan dampak sosial dan ekonomi masyarakat, apakah mereka sebagai aktor pembangunan atau hanya sebagai penonton perubahan tersebut yang meliputi perubahan mata pencaharian hidup, kesempatan pencarian pekerjaan baru, dan perubahan tingkat penghasilan. Jika masyarakat lokal siap terhadap perubahan tersebut maka mereka akan diuntungkan baik langsung dan tidak langsung dari kondisi sebelumnya. Jika tidak, maka potensi gesekan antarmasyarakat dapat memicu kecemburuan sosial yang akan membawa kepada konflik sosial antarmasyarakat lokal dan pendatang. Adanya peluang pekerjaan dari pembangunan industri tentunya mendorong masyarakat dari luar mencoba kesempatan untuk memperbaiki sumber pendapatan mereka, masalah akan muncul ketika masyarakat lokal kesulitan atau bahkan terpinggirkan karena ketidaksiapan masyarakat dengan sumber daya manusianya yang tidak dipersiapkan secara baik.
Dalam perencanaan pembangunan, dimensi wilayah adalah hal yang sangat penting dan merupakan faktor yang harus diperhitungkan dalam menganalisis dan menentukan suatu program atau proyek dilaksanakan. Wilayah dikonotasikan dengan lokasi suatu kegiatan pembangunan atau kegiatan-kegiatan ekonomi seperti industri atau pabrik, perusahaan dan fasilitas pelayanan. Dengan demikian, pemilihan atau penentuan lokasi akan berpengaruh terhadap kelangsungan kegiatan- kegiatan tersebut. Jika penentuan lokasinya dilakukan secara tepat, maka diharapkan kegiatan tersebut akan berlangsung secara produktif dan efisien, tetapi dapat pula sebaliknya yaitu pemilihan lokasi yang tidak tepat akan mengakibatkan kegiatan tersebut tidak produktif dan tidak efisien. Oleh karena itu pemilihan lokasi dari setiap kegiatan usaha harus dipertimbangkan secara cermat dan tepat (Rahardjo Adisasmita. 2008:1).
Prinsip penting dalam pelaksanaan pendekatan pembangunan wilayah yang utuh dan terpadu adalah kemampuan menemukan potensi wilayah yang ada untuk dikembangkan dengan berbagai masukan program pembangunan. Dengan telah ditemukannya potensi wilayah tersebut maka berbagai masukan program pembangunan dapat
diarahkan sesuai dengan tingkat perkembangan potensi di masing-masing wilayah (Mohammad Ikhwanuddin M, 2009:73-7). Pertumbuhan wilayah didasari oleh konsep pusat pertumbuhan yang menyatakan bahwa adanya konsentrasi kegiatan industri pada daerah tertentu dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Menurut Richardson (1978), ada empat karakteristik utama dari sebuah pusat pertumbuhan, yaitu: (a) adanya sekelompok kegiatan ekonomi yang terkonsentrasi pada suatu lokasi tertentu; (b) konsentrasi kegiatan ekonomi tersebut mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang dinamis; (c) terdapat keterkaitan input dan output yang kuat antara sesama kegiatan ekonomi pada pusat tersebut; dan (d) dalam kelompok kegiatan ekonomi tersebut terdapat sebuah industri induk yang mendorong pengembangan kegiatan ekonomi pada pusat tersebut (Sjafrizal, 2012 :141-142) Dengan memusatkan atau mengkonsentrasikan kegiatan industri di suatu lokasi tertentu, diharapkan pembangunan akan menjalar pada sektor-sektor lainnya di seluruh wilayah.
Setiap upaya pembangunan ekonomi daerah adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah dan masyarakat harus bersama-sama terlibat aktif dengan menggunakan atau memanfaatkan potensi- potensi yang ada untuk membangun perekonomian daerahnya (Pieter N. De Fretes. 2007:8) Terlebih di era otonomi daerah seperti sekarang ini, pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk menentukan arah kebijakan pembangunan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di daerahnya, sehingga rangkaian proses-proses pembangunan dapat berjalan lebih mudah.
Potensi Segara Anakan Kawasan Segara Anakan merupakan suatu laguna yang secara administratif terletak di Kecamatan Kampung Laut, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Laguna Segara Anakan mempunyai fungsi yang sangat penting yaitu sebagai muara dari Sungai Citanduy, Sungai Cibeureum, Sungai Palindukan, Sungai Cikonde, dan sungai-sungai lainnya yang berpengaruh besar terhadap kelancaran fungsi sistem drainase daerah irigasi Sidareja-Cihaur, Lakbok Selatan, Lakbok Utara, dan sistem pengendalian banjir wilayah Sungai Citanduy.
Kawasan Segara Anakan memiliki dua potensi besar terkait dengan potensi sumber daya alam dan potensi letak geografis. Potensi besar tersebut sampai saat ini belum mampu dimanfaatkan
secara maksimal, karena infrastruktur kawasan yang belum memadai dan kesempatan kerja yang rendah yang mengakibatkan kemiskinan melanda masyarakat di sekitar kawasan Segara Anakan, serta konflik sosial yang mengancam.
Oleh karena itu, pembangunan dan pengembangan kawasan Segara Anakan harus direncanakan dengan baik. Bukan hanya mengedepankan pertumbuhan ekonomi setinggi- tingginya, peran serta masyarakat lokal dalam pembangunan yang berpihak kepada keberlangsungan lingkungan tentunya menjadi tujuan utama pemerintah pusat dan daerah. Keberpihakan pemerintah, khususnya pemerintah daerah kepada masyarakat setempat dengan mempersiapkan sumber daya manusia dalam keikutsertaan mengembangkan kawasan Segara Anakan menjadi pondasi majunya daerah tersebut. Pemberdayaan masyarakat yang sudah terencana secara matang dengan sumber daya yang tangguh tentunya dapat menunjang keberlangsungan lingkungan dalam pembangunan ekonomi dan sosial daerah tersebut. Dengan begitu, tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Cilacap terhadap kesejahteraan masyarakat dapat terlaksana baik.
Dampak Sosial Pengembangan Kawasan Segara Anakan Pembangunan industri selain dapat memenuhi kebutuhan dalam dan luar negeri, tentu tujuan lainnya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Memberikan harapan kesejahteraan kepada penduduk sekitar untuk mendapatkan kesempatan merubah kehidupan ekonomi mereka. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah Kabupaten Cilacap membuka kesempatan kepada investor dalam dan luar negeri untuk mengolah potensi yang berada di kawasan Segara Anakan. Terbukanya lapangan kerja bagi masyarakat memberikan harapan terhadap peningkatan sosial ekonomi masyarakat sebagai dampak hadirnya aktivitas ekonomi. Untuk memberikan kesempatan tersebut pemerintah daerah dan investor secara bersama harus dapat membuka peluang partisipasi dan mempersiapkan kemampuan masyarakatnya.
Masyarakat Cilacap sebagian besar memiliki mata pencaharian hidup di bidang pertanian, yaitu sebanyak  556.348 jiwa, selanjutnya usaha perdagangan 99.565 jiwa, diikuti oleh usaha jasa sebanyak 92.875 jiwa, dari sektor industri 70.481 jiwa, angkutan dan komunikasi 23.156 jiwa, dan lainnya 88.067 jiwa (Sensus Pertanian Kabupaten Cilacap, 2013). Erat kaitannya dengan pembangunan kawasan industri, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat perlu memberikan
kejelasan terhadap kelangsungan kehidupan para petani, baik pemilik lahan dan buruh tani yang menggantungkan sumber penghidupannya di bidang pertanian.
Peluang berubahnya sumber mata pencaharian masyarakat dalam pembangunan sektor industri tentunya sangat mempengaruhi kehidupan mereka. Tuntutan terhadap kemajuan pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Semakin maju pengetahuan mereka, semakin baik keadaan ekonominya. Tetapi sebaliknya, jika pengetahuan masyarakat tidak didorong ke arah pembangunan sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan pembangunan, bukan tidak mungkin mereka hanya menjadi penonton dalam pembangunan tersebut. Keadaan seperti itu tidak akan terjadi jika pembangunan tersebut mengikutsertakan masyarakat yang sumber dayanya sudah dipersiapkan sedemikian rupa oleh semua pemangku kepentingan.
Selain perubahan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat, perubahan yang diakibatkan oleh pembangunan industri adalah perubahan yang bersifat fisik, pembangunan jalan dan infrastruktur sebagai sarana pengangkutan bahan baku maupun hasil industri. Keuntungan yang diperoleh pemerintah daerah dari kegiatan pembangunan industri selain pajak dan retribusi adalah partisipasi industrialisasi terhadap pembangunan pedesaan. Komitmen kepedulian investor terhadap masyarakat lokal sangatlah penting untuk memberikan kestabilan keamanan lingkungan dan menjaga proses produksi.
Untuk memberikan penjelasan pentingnya pembangunan dalam satu kawasan tertentu, dalam kajian sosial tentunya perlu melihat hasil kajian dan penelitian yang telah dilakukan terhadap manfaat pembangunan tersebut, khususnya bagi masyarakat lokal. Berikut beberapa hasil penelitian yang dapat dijadikan pedoman dalam memberikan kesempatan kepada masyarakat dalam keikutsertaannya membangun kesejahteraan di daerahnya.
Keterkaitan sumber daya alam dengan pembangunan industri seakan tidak bisa dipisahkan. Selain pemanfaatan sumber daya alam akan berpengaruh terhadap kehidupan sosial ekonomi, juga akan berpengaruh terhadap nilai-nilai budaya dalam masyarakat, baik yang negatif ataupun positif. Tersedianya fasilitas dan sarana-sarana transportasi, lapangan pekerjaan, berkembangnya sektor-sektor informal sampai pada persoalan sosial, seperti kecemburuan sosial, pencemaran lingkungan, tingginya kriminalitas, bahkan disintegrasi sosial, bukannya akan menyelesaikan
masalah kemiskinan tetapi malah akan menambah parah kemiskinan itu sendiri.
Penelitian yang dilakukan oleh Tri Purwanti dan Rudi Sunarja Rivai (2008) tentang “Dampak Pembangunan Prasarana Transportasi terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan”, yang dilakukan di Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan, menemukan bahwa infrastruktur, terutama jalan yang tadinya hanya dapat dilalui oleh kuda sekarang dapat dilalui kendaraan roda empat. Akibat positifnya adalah waktu tempuh dan ongkos transportasi lebih cepat dan murah. Dampak lainnya adalah lapangan pekerjaan baru di bidang kegiatan agribisnis off-farm dan industri serta jasa berskala kecil menengah, yang berdampak kepada penurunan angka pengangguran dan kemiskinan serta meningkatnya produktivitas dan pendapatan masyarakat desa. Aksesibilitas penduduk dengan dibangunnya sarana transportasi akan membuka lapangan pekerjaan terutama di pedesaan, seperti contoh pada beberapa kasus adalah munculnya usaha-usaha baru yang padat tenaga kerja.
Mata pencaharian masyarakat yang diteliti adalah petani dan setelah pembangunan sarana pedesaan relatif tetap, buruh tani bukan lagi sebagai mata pencaharian utama, mereka beralih ke industri rumah tangga. Meskipun terjadi perubahan sumber mata pencaharian utama kepala rumah tangga, rata-rata ragam pekerjaan anggota rumah tangga relatif tetap. Dampak lainnya yang tidak kalah penting adalah perkembangan aset rumah tangga, hal ini penting karena salah satu indikator ekonomi rumah tangga yang berarti semakin banyak dan bernilai ekonomi tinggi aset rumah tangga, berarti mengindikasikan kemampuan atau kesejahteraan rumah tangga. Penelitian ini menemukan bahwa rata-rata pemilikan aset relatif tetap sebelum dan setelah pembangunan pedesaan, kecuali untuk pemilikan rumah, TV, dan sepeda motor terjadi peningkatan. Keadaan ini disebabkan oleh tingkat pendapatan meningkat dan sebagian digunakan untuk membeli/membangun rumah, selain itu kebutuhan masyarakat terhadap kendaraan sebagai alat transportasi (Purwanti dan Rivai, 2008).
Pendapatan rumah tangga akibat dilakukannya pembangunan pedesaan meningkat jika dibandingkan sebelum dilakukan pembangunan. Peningkatan yang signifikan antara lain adalah dari usaha industri rumah tangga dan usaha tani perkebunan, yang masing-masingnya meningkat sekitar 394 persen dan 500 persen. Sementara pendapatan dari buruh tani berkurang, hal ini sebagai akibat beralihnya buruh tani ke usaha alternatif lain. Peningkatan pendapatan ini juga sangat dipengaruhi oleh pemberdayaan perempuan
yang sebelumnya tidak bekerja. Mereka umumnya bergerak di bidang usaha industri rumah tangga, tentunya hal seperti ini akan menambah penghasilan rumah tangga mereka. Penelitian ini juga menghasilkan dampak dari pembangunan sarana pedesaan terhadap pemasaran dan perdagangan, dengan makin mudahnya pemasaran hasil pertanian dan meningkatnya jumlah perdagangan yang beroperasi di wilayah tersebut (Purwanti dan Rivai; 2008).
Sebesar 75 persen responden yang diteliti, mengatakan bahwa pengaruh dari pembangunan pedesaan memberikan dampak yang signifikan terhadap pendidikan anak usia sekolah. Tingkat dampak terhadap pendidikan anak rata-rata baik hingga sangat baik. Dengan adanya sarana transportasi anak menjadi rajin sekolah dengan waktu tempuh yang cukup singkat. Dampak lainnya yang positif adalah mudahnya masyarakat mengakses fasilitas kesehatan, yang tadinya memerlukan waktu yang cukup lama dengan kondisi jalanan yang rusak, sekarang mereka dapat sampai dengan waktu yang relatif cepat. Beberapa kasus persalinan dan kematian bayi dapat diminimalisir dengan sarana infrastruktur tersebut (Purwanti dan Rivai; 2008).
Pentingnya sarana transportasi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat merupakan sarana dasar dari pemberdayaan masyarakat, yang berdampak langsung terhadap kesehatan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (pendidikan), khususnya generasi usia sekolah yang semakin mudah dalam mengikuti aktivitas pendidikan.
Penelitian yang sama tentang dampak pengembangan kawasan industri juga dilakukan oleh Wahyudi yang berjudul “Dampak Pengembangan kawasan Industri Kariangau (KIK) terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Balikpapan”. Dikemukakan bahwa sebelum adanya industri, tingkat kesejahteraan masyarakat masih rendah, hal ini disebabkan masyarakat masih mengandalkan penghasilan dari bekerja sebagai petani dan buruh tani dengan penghasilan yang tidak tetap juga rendah, selain memang masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan dan kesehatan, selain itu masyarakat masih memiliki rumah yang tidak permanen (Wahyudi, 2012).
Setelah adanya kegiatan industri, masyarakat memiliki kesempatan untuk melakukan kegiatan di sekitar kawasan industri. Perubahan mata pencaharian yang tadinya sebagai buruh tani dapat menambah penghasilan mereka dengan menjadi buruh industri, dan sebagian masyarakat juga
membuka usaha warung makanan dan minuman guna memenuhi kebutuhan pekerja tersebut. Tidak hanya itu, kesadaran masyarakat terhadap pendidikan anak menjadi prioritas mereka dengan harapan nantinya anak dapat bekerja menjadi karyawan di industri tersebut. Dengan begitu dampak pembangunan kawasan industri memiliki pengaruh yang signifikan dalam membangun sumber daya manusia masyarakat lokal (Wahyudi, 2012).
Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Suhana (2012) yang berjudul “Dampak Kawasan Industri Medan Star terhadap Pembangunan Sosial  dan Ekonomi Masyarakat Sekitarnya (Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli serdang).” Penelitian tersebut menunjukkan bahwa dengan adanya kawasan industri Medan Star maka kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Tanjung Morawa khususnya di Tanjung Baru dan Tanjung Morawa  mengalami peningkatan. Ditandai dengan kenaikan pendapatan perkapita dari tahun ke tahun sudah menunjukkan perubahan yang signifikan. Selanjutnya kesejahteraan masyarakat ditinjau dari indikator kenaikan taraf hidup baik dari segi kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran perkapita telah menunjukkan pengaruh signifikan terhadap pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat di dekat kawasan Medan Star.
S. Enny Niatta S.L (2010) melakukan penelitian dengan topik sama yang berjudul “Analisis Peranan Perkebunan Kelapa Sawit dalam Pembangunan Wilayah (Studi Kasus PTP Nusantara II Kebun Bandar Klippa)”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa PTP Nusantara II turut andil dalam menambah devisa negara, memperkecil angka pengangguran di daerah dengan menyediakan lapangan kerja, sekaligus turut meningkatkan pendapatan masyarakat. Selain itu, keberadaan PTP Nusantara II juga mengakibatkan pertambahan penduduk yang pesat di Kecamatan Bandar Klippa sehingga mampu mendorong perubahan-perubahan di sektor lain selain perkembangan daerah, seperti perubahan sosial budaya dan ekonomi masyarakat, baik perubahan positif maupun negatif.
Kedua penelitian baik yang dilakukan oleh Suhana maupun Niatta memfokuskan perhatian pada perubahan sosial ekonomi yang terjadi pada masyarakat setempat dengan adanya industri maupun klaster industri di sekitar mereka. Penelitian ini tidak hanya menitikberatkan permasalahan pada pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat, melainkan juga potensi kawasan industri sebagai daerah pusat pertumbuhan. Dengan demikian perlu dipertimbangkan prospek kawasan tersebut di masa depan. Di samping itu kedua penelitian melakukan
analisis terhadap proyek yang telah terealisasi, sehingga pengaruhnya terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat dapat diketahui secara langsung (Lingga dan Pratomo: 2013). Lingga dan  Pratomo dalam analisanya dalam penelitian yang berjudul “Persepsi Masyarakat mengenai Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus di Sei Mangkei” yang erat kaitannya dengan potensi sebagai pusat pertumbuhan, mengatakan bahwa sebanyak 39 persen dari responden yakin bahwa kawasan industri ini memiliki masa depan yang sangat baik dan akan berkembang pesat. Sebanyak 55 persen responden lainnya berpendapat bahwa kawasan ini memiliki masa depan yang baik dan akan berkembang, dan selebihnya (6 persen) pesimis terhadap potensi kawasan ini di masa depan.
Dalam penelitian ini hal yang paling utama dan menjadi perhatian responden adalah keterkaitan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus dengan kehidupan sosial masyarakat yang berpengaruh terhadap ketersediaan lapangan kerja. Ditemukan bahwa dengan ketersediaan lapangan pekerjaan diperoleh informasi sebagai berikut:
1.  Tiga puluh persen dari responden berpendapat bahwa, keberadaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) akan memperluas dan berpengaruh terhadap ketersediaan lapangan kerja sehingga masalah pengangguran dapat diatasi. Dan yang paling banyak responden (57 persen) memberikan jawaban akan menambah lapangan pekerjaan, sehingga akan mempengaruhi pengurangan pengangguran. Kemudian sebanyak 9 persen responden berpendapat bahwa keberadaan KEK tidak akan mempengaruhi dunia ketenagakerjaan. Selebihnya 2 persen responden berpendapat keberadaan KEK berdampak buruk bagi dunia ketenagakerjaan (menyebabkan eksploitasi buruh).
2.  Dari penelitian tersebut ditemukan bahwa sebanyak 58 orang responden tidak setuju penggunaan masyarakat pendatang sebagai tenaga kerja di KEK. Sementara 71 persen dari responden menyatakan harapan mereka bahwa keberadaan KEK ini mampu menyerap 50 persen tenaga lokal.
3.  Sementara itu, responden memberikan pendapat yang cukup bervariasi mengenai syarat pendidikan yang tinggi bagi karyawan di wilayah tersebut. Sebanyak 13 orang menjawab sangat setuju, 30 orang setuju, 34 orang menjawab kurang setuju, 23 orang menjawab tidak setuju. Bagi responden yang menjawab sangat setuju dan setuju memberikan alasan bahwa syarat tersebut dapat menjadi motivasi bagi setiap individu untuk meningkatkan
kualitas dirinya, sedangkan yang menjawab kurang setuju dan tidak setuju memberikan alasan bahwa syarat tersebut kurang relevan dengan kondisi masyarakat di Kecamatan Bosar Maligas yang sebagian besar masih memiliki tingkat pendidikan yang rendah (lingga dan Pratomo: 2013)
Sudah bisa dipastikan, pengembangan kawasan industri akan memberikan dampak bagi masyarakat sekitarnya. Biasanya kontribusi terbesar bagi pendapatan masyarakat dan tenaga kerja lokal adalah dari sektor pertanian, karena sektor pertanian tidak membutuhkan pendidikan yang tinggi yang terkualifikasi. Kebanyakan angkatan kerja dan tenaga kerja lokal terutama yang hidup di bawah garis kemiskinan relatif rendah pendidikannya. Selain itu, dampak negatif lainnya adalah limbah dari industri yang dihasilkan dari kegiatan industri yang jika tidak ditangani dengan baik akan membawa permasalahan di kemudian hari.
Sebagai isu yang sangat penting bagaimana sebuah pembangunan kawasan industri tidak memundurkan perkembangan kawasan-kawasan lain, maka pembangunan yang dilakukan harus menjadi penguat dan pendorong pengembangan daerah sekitarnya sebagai pendukung. Pembangunan yang terkait dan terintegrasi antara kota dan desa merupakan prinsip pembangunan wilayah dan pembangunan manusia yang berkelanjutan. Seperti yang dikatakan oleh Maulana dan Denden (2012), pada satu sisi kawasan pedesaan akan sukar mengembangkan kegiatan ekonominya tanpa mempertimbangkan kota sebagai pusat pengolahan produksi dan pemasaran hasil pertanian ke pasar yang lebih luas, maupun pelayanan bagi input kegiatan sektor pertanian. Di sisi lain pembangunan perkotaan tidak dapat hanya dilakukan melalui pemahaman sumber daya manusia dan alam di pedesaan untuk kepentingan jangka pendek saja. Jika  hanya memikirkan kepentingan jangka pendek saja berarti pembangunan dilakukan secara tidak berkelanjutan. Pembangunan pedesaan yang terintegrasi dengan perkotaan dengan mempertimbangkan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa serta mempertimbangkan kaidah pengelolaan lingkungan menjadi salah satu prasyarat bagi keberlangsungan pembangunan kota dan masyarakat perkotaan.
Pembangunan kawasan industri tentunya memiliki manfaat besar bagi kemajuan dan tingkat kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan dampak keberlanjutan lingkungan sebagai keberlangsungan kesejahteraan manusia di
masa depan. Selain itu, peningkatan sumber daya manusia sebagai modal dasar peningkatan kualitas setiap individu menjadi penting selain ketersediaan fasilitas kesehatan yang memadai. Makna pembangunan, seperti yang sudah dikemukakan di atas, tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi setinggi-tingginya, tetapi juga untuk perubahan sosial masyarakat terhadap pilihan pemenuhan kehidupan yang layak, memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk lebih otonom dan mandiri. Ini berarti keterlibatan masyarakat menjadi penting sekaligus sebagai penjaga budaya
dan norma-norma serta nilai yang berlaku dalam kawasan tertentu.
Perubahan sosial dalam kawasan tertentu diikuti dengan perubahan struktur dan hubungan- hubungan sosial berdasarkan tingkat pendidikan, mata pencaharian dan seterusnya. Sedangkan perubahan budaya berkaitan dengan nilai, sikap, norma, perilaku, pranata, dan lain-lain. Perubahan akan hal-hal tersebut akan saling mempengaruhi satu dengan lainnya.
Kembali kepada pokok bahasan pembangunan Segara Anakan, persiapan sumber daya manusia
Tabel 1. Jumlah penduduk Per Kecamatan dan Penduduk 5 Tahun ke Atas
Menurut Tingkat Pendidikan Kabupaten Cilacap Per Kecamatan (2012)
No . Kecamatan Jumlah  Penduduk Belum/T idak
Pernah Sekolah Belum/T idak Tidak T amat SD SD Sederajat JS SD SL TP Sederajat JS SL TP SL TA Sederajat JS SL TA
Akademi/ PT Jumlah 1 Dayeuhluhur 49,089 3.458 12.170 17.054 39 7.357 6 4.339 2 817 45.195 2 Wanareja 96,332 9.790 23.869 38.111 74 10.073 14 5.328 3 1.273 88.444 3 Majenang 126,629 9.452 32.626 46.899 84 14.545 21 9.926 11 1.905 115.353 4 Cimangu 97,678 8.100 15.996 33.693 61 17.399 12 11.476 3 2.725 89.389 5 Karangpucung 73,214 6.318 16.963 30.281 52 9.186 15 4.946 6 542 68.389 6 Cipari 61,879 5.774 16.557 24.527 52 7.349 13 3.184 4 636 57.997 7 Sidareja 57,228 2.743 10.555 24.076 44 8.744 13 5.145 13 987 52.250 8 KedungReja 81,121 5.753 15.568 33.165 62 12.739 14 6.021 5 804 74.050 9 Patimuan 45,841 3.887 11.079 18.495 31 5.113 6 2.680 2 535 41.789 10 Gandrungmangu 104,805 8.517 23.829 29.501 75 18.036 19 14.066 3 1.550 95.499 11 Bantarsari 69,096 8.615 21.620 22.579 50 6.548 7 3.124 2 202 62.688 12 Kawunganten 80,879 9.180 23.395 30.533 60 8.365 14 3.869 8 489 75.831 13 Kampung Laut 17,061 1.669 3.354 7.595 10 2.110 3 469 1 39 15.266 14 Jeruklegi 64,179 5.016 13.486 25.867 39 6.905 9 4.505 4 711 56.490 15 Kesugihan 95,961 3.637 14.069 47.201 67 18.804 16 9.151 7 908 93.770 16 Adipala 79,417 3.670 16.474 31.757 51 12.728 8 7.002 2 1.822 73.453 17 Maos 47,945 3.294 17.743 8.634 30 6.636 8 5.725 88 1.719 43.751 18 Sampang 37,521 829 7.416 14.487 25 6.324 6 4.223 140 876 34.155 19 Kroya 103,322 7.626 20.469 32.516 78 20.365 16 11.270 279 1.660 93.906 20 Binangun 66,086 6.533 11.553 24.891 47 11.799 7 6.369 92 792 61.937 21 Nusawungu 77,543 5.728 16.210 27.847 60 12.747 11 7.061 79 879 70.472 22 Cilacap Selatan 78,330 7.016 11.100 14.583 42 15.232 13 16.308 370 7.106 71.345 23 Cilacap Tengah 83,810 3.886 14.125 21.290 35 12.844 8 19.495 254 4.877 76.517 24 Cilacap Utara 69,037 1.714 13.747 23.296 34 9.743 9 11.155 185 3.091 62.746 Jumlah 1.738.603 Sumber: BPS Cilacap Tahun 2012
Tabel 2. Jenis Pekerjaan dan Komposisi Penduduk Menurut Mata Pencaharian di Kabupaten Cilacap No. Jenis Pekerjaan 2006 2007 2008 2009 2011 1. Buruh Tani 249.305 254.426 256.283 266.717 268.675 2. Nelayan 14.660 16.495 16.468 17.297 18.806 3. Buruh Industri 32.833 33.869 34.870 36.356 40.410 4. Buruh Bangunan 39.976 41.025 42.512 54.236 50.728 5. PNS/TNI-POLRI 21.734 22.635 22.554 23.354 27.821 6. Pensiunan 8.690 8.762 9.302 9.216 10.725 Jumlah 366.895 377.212 381.989 407.176 417.165
Sumber: BPS Cilacap 2010 dan 2013, diolah.
dalam bidang pendidikan sangat penting dipersiapkan oleh pemerintah Kabupaten Cilacap dalam rencana pembangunan kawasan industri. Tanggung jawab untuk memberikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat sangat dibutuhkan
untuk menyediakan tenaga kerja siap pakai. Sekolah-sekolah kejuruan dan akademi atau perguruan tinggi memungkinkan masyarakat lokal untuk ikut ambil bagian dari pembangunan tersebut.
Pembangunan di kawasan Segara Anakan perlu untuk memperhatikan dilakukannya pemetaan kebutuhan terpenting serta manfaatnya untuk masyarakat setempat. Hal ini dinilai penting karena pembangunan dalam kerangka pemberdayaan masyarakat harus mengikutsertakan, memberikan keuntungan serta menambah kapasitas sumber daya manusia serta masyarakatnya untuk mempersiapkan perubahan yang akan terjadi di masa yang akan datang.
Penguatan sumber daya manusia melalui pendidikan merupakan salah satu cara bagi pemerintah agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembangunan terebut, seperti halnya di Kabupaten Cilacap, terutama di kawasan Segara Anakan yang berada di Kecamatan Kampung Laut. Dari Tabel 1 terlihat bahwa Kecamatan Kampung Laut memiliki jumlah penduduk yang paling kecil dibandingkan dengan kecamatan lainnya, dengan 39 orang yang melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi atau akademi. Dengan demikian, kecamatan tersebut membutuhkan perhatian khusus dalam mempersiapkan sumber daya manusia dalam menghadapi dampak pembangunan. Pentingnya rencana yang matang dalam pembangunan menjadi prioritas utama untuk dilakukan agar peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat bisa lebih baik. Investasi swasta dengan modal sendiri tanpa menggunakan uang APBN tentunya menjadi syarat utama penanaman modal. Dengan demikinan APBN bisa lebih fokus kepada pemerataan
pembangunan di wilayah-wilayah tertinggal, serta memberikan perhatian lebih pada daerah-daerah yang memang membutuhkan pembangunan dan sarana infrastruktur guna mendorong pertumbuhan kawasan tersebut.
Keberhasilan pembangunan di suatu wilayah dapat dilihat dari banyaknya penduduk bekerja di berbagai sektor pekerjaan. Peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat lokal merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Tabel 3 menunjukkan jenis pekerjaan masyarakat di Kabupaten Cilacap terdiri dari 5 kelompok mata pencaharian (buruh tani, nelayan, buruh industri, buruh bangunan, PND/TNI dan POLRI)  ditambah pensiunan. Penduduk yang bekerja di sektor pertanian (buruh tani) menempati posisi utama mata pencaharian di Kabupaten Cilacap. Dari tabel di atas, terlihat penyerapan yang terus meningkat dari tahun ke tahun walaupun tidak begitu signifikan. Kecuali Buruh bangunan yang mengalami penyerapan tenaga kerja yang cukup banyak setiap tahunnya. Di wilayah kabupaten ini, penduduk yang mayoritas bermata- pencaharian di sektor pertanian meliputi seluruh atau sebagian anggota rumah tangga. Berdasarkan hasil Sensus Pertanian 2013 Kabupaten Cilacap jumlah rumah tangga usaha pertanian tahun 2013 sebanyak 253.449 rumah tangga, subsektor tanaman pangan 200.940 rumah tangga, hortikultura 116.862 rumah tangga, perkebunan 112.628 rumah tangga, peternakan 127,029 rumah tangga, perikanan 25.017 rumah tangga, dan kehutanan 97.473 rumah tangga. Sedangkan jumlah rumah tangga petani gurem di Kabupaten Cilacap tahun 2013 sebanyak 196.642 rumah tangga atau sebesar 78,32 persen dari rumah tangga pertanian pengguna lahan, mengalami penurunan sebanyak 72.894 rumah tangga atau turun 27.04 persen dibandingkan tahun 2003 (Hasil Sensus Petanian Kabupaten Cilacap 2013).
Jumlah petani yang bekerja di sektor pertanian sebanyak 285.064 orang pada tahun 2013, terbanyak di sektor tanaman pangan sebesar 213.708 orang
dan yang terkecil di subsektor perikanan yaitu kegiatan penangkapan ikan sebesar 5.351 orang. Petani utama Kabupaten Cilacap sebesar 29,97 persen berada di kelompok umur 45-54 tahun dan luas rata-rata lahan yang dikuasai per rumah tangga usaha pertanian seluas 3.679,65 m 2 . Luasan ini mengalami peningkatan sebesar 46,19 persen dibandingkan tahun 2003 yang hanya sebesar 2.517,04 m 2 (Hasil Sensus Petanian Kabupaten Cilacap 2013). Dari pemaparan data tersebut telihat jelas bahwa sebagian besar masyarakat Kabupaten Cilacap dalam mencukupi kehidupan mereka melalui usaha pertanian, tetapi bukan sebagai pemilik lahan melainkan sebagai buruh petani yang bekerja untuk mengolah lahan pertanian.
Pembangunan kawasan industri dalam kawasan tertentu membutuhkan lahan yang luas dengan jumlah pekerja yang besar. Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap tentunya membutuhkan rancangan dan rencana pembangunan akan kebutuhan tenaga kerja, baik bagi mereka yang bekerja di sektor pertanian yang tanahnya digunakan untuk kawasan pembangunan maupun kebutuhan peningkatan sumber daya manusia yang memiliki potensi yang baik untuk ambil bagian dalam proses pembangunan tersebut. Rencana ini sudah harus dilakukan mulai sekarang dan direncanakan bersama masuknya investasi swasta dalam kerangka meningkatkan sumber daya manusia masyarakat Kabupaten Cilacap.
Peralihan fungsi lahan yang sebelumnya digunakan oleh petani sebagai sumber mata pencaharian hidup dan sumber penghidupan adalah salah satu persoalan lain yang tidak mudah untuk diselesaikan tanpa kerja sama pihak-pihak terkait. Pemerintah daerah dan pihak investor untuk mengambil antisipasi atas kemungkinan banyaknya pengangguran dan sumber daya manusia yang tidak siap dengan perubahan.
Indeks Pembangunan Manusia dan Kebutuhan Sarana Pendidikan Sumber daya manusia yang berkualitas dipersiapkan melalui sarana dan prasarana pendidikan yang memadai. Melalui pengukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan tiga komponen yang saling berkaitan yaitu kesehatan, pendapatan, dan pendidikan. IPM penduduk Indonesia tahun 2013 adalah 73,81 naik dari tahun sebelumnya (tahun 2012 sebesar 73,29, dan tahun 2011 sebesar 72,77). Sedangkan IPM Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2012 sebesar 73,36, dan Kabupaten Cilacap berada pada nilai 72,77 sama dengan nilai IPM penduduk Indonesia di tahun 2011. Menurut hasil perhitungan Susenas pada
tahun 2012, IPM Kabupaten Cilacap masih di bawah IPM Jawa Tengah, walaupun selama periode 2008 sampai 2012 nilai IPM Kabupaten Cilacap Meningkat sekitar 1,86 (BPS Kabupaten Cilacap, 2014).
Sementara itu Indeks Pendidikan pada tahun 2008 Kabupaten Cilacap mencapai 74,73 yang terdiri dari angka melek huruf sebesar 90,10 persen dan rata-rata lama sekolah mencapai 6,6 tahun. Pada tahun 2012 Indeks Pendidikan mengalami peningkatan menjadi 76,25 yang terdiri dari angka melek huruf 91,48 persen dan rata-rata lama sekolah mencapai 6,87 tahun. Angka ini belum mencapai target pemerintah yang dicanangkan dalam Program Wajib Belajar 9 tahun. Walau begitu, peningkatan IPM dari tahun ke tahun di Kabupaten Cilacap mengalami peningkatan. Melalui usaha dan jangka waktu yang tidak sebentar, misalnya perubahan IPM (khususnya pendidikan) merupakan perubahan pola pikir manusia yang sangat bergantung pada perubahan perilaku peningkatan intelektual. Peningkatan IPM tersebut dapat dicapai melalui usaha-usaha dari pemerintah dan masyarakat itu sendiri. Antara lain melalui program-program pembangunan yang mendorong generasi belajar untuk terus ikut dan berpartisipasi dalam meningkatkan potensi mereka (BPS Kabupaten Cilacap, 2014).
Untuk menghadapi masuknya investasi yang berdampak kepada pembangunan kawasan dan perlunya sumber daya manusia yang siap, kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan akan terus meningkat bersamaan dengan meningkatnya jumlah penduduk yang disebabkan adanya proses pembangunan dan kebutuhan tenaga kerja dikawasan tersebut. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatan kualitas sumber daya manusia melalui jalur pendidikan formal antara lain: pemenuhan kebutuhan fasilitas pendidikan prasekolah, pendidikan dasar 9 tahun, pendidikan menengah atas, kejuruan menengah, pendidikan tinggi, dan kursus-kursus keprofesionalan sesuai dengan kebutuhan kerja yang semakin berkembang.
Kebutuhan Sarana Kesehatan Pembangunan kesehatan merupakan salah satu upaya pemenuhan hak-hak dasar rakyat untuk memperolah pelayanan kesehatan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, amandemen kedua pasal 34 ayat (3) yang menetapkan: “Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan pelayanan umum yang layak”. Pada era otonomi daerah, makna penting bagi pemerintah daerah adalah dituntutnya penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang layak,
tanpa diskriminasi sosial, budaya, ekonomi, dan politik.
Kualitas kesehatan masyarakat sangat tergantung pada tingkat pendidikan dan pendapatan. Kualitas kesehatan ini dipengaruhi oleh pola hidup sehat, pola makanan, dan asupan gizi, serta lingkungan yang sehat. Usaha pemerintah daerah dalam memberikan dan mendekatkan pelayanan kesehatan masyarakat adalah dengan dibangunnya sarana kesehatan seperti Puskesmas Pembantu (Pustu) dan Posyandu. Data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap menyebutkan pada akhir tahun 2012 di kabupaten Cilacap terdapat 81 Pustu dan 2.165 Posyandu. Selain itu tenaga kesehatan yang tersedia di Kabupaten Cilacap adalah 46 orang dokter yang bekerja di Puskesmas pada tahun 2012, di samping itu terdapat juga dokter gigi 19 orang, perawat umum 243 orang, perawat gigi 24 orang, serta bidan sebanyak 622 orang. Sumber daya manusia dalam bidang kesehatan tersebut diharapkan mampu memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang memerlukan pengobatan di Puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya.
Kualitas kesehatan masyarakat yang baik serta sarana, prasarana dan fasilitas kesehatan yang memadai sangat diperlukan agar masyarakat dapat turut berperan serta aktif dalam proses pembangunan.  Keterbatasan masyarakat untuk mendapatkan fasilitas kesehatan harus ditangani dengan pembangunan rumah sakit yang jaraknya tidak jauh dengan tempat tinggal masyarakat sehingga dapat diakses dengan mudah. Selain itu kualitas Puskesmas juga perlu ditingkatkan agar dapat membantu rumah sakit dalam memberikan pelayanan yang cepat terutama di daerah terpencil.

## Perubahan Budaya dalam Pembangunan
Pembangunan merupakan salah satu daya tarik tersendiri bagi pertambahan penduduk. Maksudnya adalah selain penduduk lokal, masyarakat sekitar atau bahkan di luar provinsi dan di luar pulau akan selalu mencoba peruntungan nasib mereka di daerah tersebut. Penduduk Kabupaten Cilacap setiap tahun terus bertambah, seperti yang telah di sebutkan di atas dimana pada akhir tahun 2012 penduduk Cilacap mencapai 1.764.003 jiwa, dan selama 5 tahun terakhir rata-rata pertumbuhan penduduk per tahun sebesar 0,39 persen, dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2012 (0,50 persen). Kecamatan Kampung Laut, yang berada dalam kawasan Segara Anakan merupakan wilayah yang berpenduduk paling kecil yaitu 17.061 jiwa dengan kepadatan 117 jiwa/km 2 , sedangkan kecamatan yang paling banyak penduduknya adalah
Kecamatan Majenang dengan jumlah penduduk sebanyak 126.629 jiwa.
Untuk mengantisipasi urbanisasi, baik yang datang dari Kabupaten Cilacap sendiri atau dari luar Cilacap, pemerintah daerah bersama masyarakat asli saling bekerja sama guna mengantisipasi gejolak sosial yang muncul saat arus migrasi mulai meningkat. Perlunya lembaga masyarakat yang berada hingga di level kecamatan yang berperan secara aktif dalam penanganan masalah- masalah sosial sudah tidak bisa terelakkan lagi. Perbedaan pandangan hidup (agama, keyakinan) hingga kecemburuan sosial terhadap penguasaan sumber daya ekonomi kepada pendatang yang biasanya lebih berhasil dibandingkan penduduk asli Kabupaten Cilacap, adalah gejala-gejala konflik yang jika tidak diantisipasi sejak dini maka akan berdampak kepada keamanan dan terganggunya kestabilan sosial.
Datangnya penduduk dari luar tidak dapat dihindari jika sumber daya manusia masyarakat lokal tidak siap dalam keikutsertaannya dalam proses pembangunan tersebut. Potensi-potensi konflik, terutama bagi masyarakat asli yang memiliki keterikatan dengan sumber daya alam, diantaranya sumber daya tanah, sumber-sumber air, sumber mata pencaharian serta sumber daya hutan dan lingkungan alam lainnya sangat mungkin terjadi. Gesekan sosial antara pendatang dan penduduk lokal dalam pembagian sumber-sumber ekonomi jika tidak diantisipasi dengan baik akan merusak proses pembangunan yang dilakukan di kawasan tersebut.
Selain itu, masalah lainnya adalah tingkat kepadatan yang jika tidak diantisipasi dengan baik akan menimbulkan masalah-masalah permukiman kumuh, kawasan perdagangan yang tidak teratur, kriminalitas, dan sebagainya. Banyaknya lokasi- lokasi yang tidak tertata akan menimbulkan rasa tidak aman, baik bagi pendatang maupun penduduk asli kawasan, bahkan bagi investor yang akan melakukan investasi di kawasan tersebut. Munculnya lokasi-lokasi hiburan memberikan dampak sosial tersendiri, misalnya premanisme lokal serta konflik antarorganisasi kepemudaan. Belum lagi persoalan alih guna lahan yang tinggi di Kabupaten Cilacap, lahan pertanian yang digunakan penduduk asli sebagai sumber mata pencaharian digunakan untuk keperluan pembagunan yang memakan banyak luas tanah yang tersedia. Tingkat pentingnya tanah bagi petani tentunya tidak bisa dipisahkan dari budaya bertani masyarakatnya. Kehilangan dikarenakan penjualan secara masif oleh buruh dan pemilik tanah tentunya merubah pola pencarian sumber nafkah mereka. Peralihan
inilah yang cenderung membuka potensi konflik yang berkepanjangan apabila penanganan dan persiapan kapasitas manusianya tidak tersedia dan tidak disiapkan secara khusus. Masyarakat asli akan terdesak oleh pendatang dan investor yang memerlukan lahan dan tenaga kerja yang potensial dalam melakukan aktivitas ekonominya (Bappeda Lampung, 2012). Perpindahan penduduk baik yang dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Cilacap atau dari luar Cilacap akan memberikan tekanan budaya masyarakat asli. Budaya instan yang transaksional serta disparitas kondisi sosial ekonomi akan makin mempengaruhi kehidupan masyarakat. Kesenjangan sosial dan ekonomi akan banyak muncul. Pemenuhan kebutuhan sosial dasar masyarakat yang meningkat akan diikuti oleh menipisnya nilai sosial budaya juga agama, diikuti dengan pergeseran orientasi nilai budaya dari budaya petani ke budaya industri (Bappeda Lampung, 2012).
Jika pemenuhan kebutuhan masyarakat terganggu maka akan memicu gerakan sosial melawan pembangunan, biasanya memiliki asumsi dasar sebagai konflik kepentingan. Konflik-konflik kepentingan ini biasanya disebabkan, karena: (a) aktivitas pembangunan tidak menjadi kepentingan warga lokal; (b) ganti rugi tanah tidak setara dengan kerusakan lingkungan yang dialami warga atau penggantian lahan yang tidak sesuai dengan mata pencaharian masyarakat tersebut; dan (c) memburuknya lingkungan hidup berdampak pada kehidupan warga sehari-hari. Dukungan pemerintah yang tidak berpihak kepada warga lokal tentunya akan memupuk ketidakpercayaan sosial masyarakat lokal terhadap otoritas pemerintahan. Jika hal ini terjadi maka akan akan menimbulkan konflik yang lebih kompleks.
Sikap tegas pemerintah daerah terhadap masuknya investasi, terlebih menyangkut hak- hak masyarakat lokal untuk dapat berperan dalam proses pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan mereka, menjadi alasan utama dan harus masuk dalam rencana program-program yang akan dilakukan. Hal ini penting agar masalah- masalah yang akan terjadi telah diantisipasi dengan baik agar pembangunan dapat berjalan dengan baik dan terencana. Pemerintah pusat dan daerah tidak hanya memberikan program-program jangka pendek terhadap masyarakat setempat yang biasanya mengatasnamakan “penanggulangan kemiskinan”, tetapi juga memberikan akses dan manfaat langsung dengan bentuk pola-pola kemitraan antarinvestor dan komunitas lokal.
Penutup Pembangunan dan pengembangan kawasan Segara Anakan dalam bidang sosial masyarakat dilakukan dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat agar mendapatkan kesempatan dalam merubah kehidupan perekonomian mereka. Perubahan kehidupan perekonomian dilakukan dengan memberdayakan dan mengikutsertakan masyarakat dalam proses pembangunan.  Demikian juga amatlah penting peran aktif dari pemerintah daerah dan investor untuk secara bersama membuka kesempatan bagi masyarakat lokal agar dapat berpartisipasi  aktif dalam mendorong semangat perubahan.
Pemerintah Daerah dan investor secara bersama juga perlu berkomitmen untuk mendorong peningkatan kemampuan masyarakat melalui peningkatan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan di Kabupaten Cilacap, khususnya di kawasan Segara Anakan. Dengan demikian, dapat tercapai tingkat kesejahteraan agar masyarakat terbebas dari kemiskinan.
Hal lainnya yang tidak kalah penting adalah menciptakan kondisi atau iklim usaha yang sehat dan kondusif dan menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas (baik dari segi pendidikan maupun kesehatan) untuk mendukung keberhasilan dan keberlanjutan investasi di Kabupaten Cilacap. Dominasi tenaga kerja dari luar (pendatang) diharapkan tidak semakin meruncing dan menyingkirkan eksistensi masyarakat asli Cilacap, tetapi dapat menciptakan persaingan yang sehat di dunia kerja dan usaha antara masyarakat Cilacap dengan pendatang.

## DAFTAR PUSTAKA

## Jurnal
De Fretes, Pieter N. 2007. Analisis tentang Pengaruh Investasi terhadap Pembangunan Ekonomi di Provinsi papua. Jurnal Aplikasi Manajemen , Vol. 5.
Hal. 8 -17 Tahun 2007.
Lingga, Doriani & Pratomo, Wayu Ario. 2013. Persepsi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei Sebagai Klaster Industri. Jurnal Ekonomi dan Keuangan , Vol. 1 No.
2 Tahun Januari 2013.
Buku Adisasmita, Rahardjo. 2008. Pengembangan Wilayah: Konsep dan Teori . Yogyakarta: Graha Ilmu.
Berita Resmi Statistik. Desember 2013. Hasil Sensus Pertanian 2013 Kabupaten Cilacap (Angka Tetap) , No.90/12/th.XVI.
BPS. 2014. Kabupaten Cilacap dalam Angka 2014 .
Ginanjar K. 1997. Pembangunan Sosial dan Pemberdayaan: Teori, Kebijaksanaan, dan Penerapan . (t.p).
Ikhwanuddin M, Mohammad.  2009. Membangun Daerah yang Berkemajuan, Berkeadilan, dan Berkelanjutan . Bogor: IPB Press.
Lutfi. 2006. Identifikasi  Pengaruh  Perubahan  Fungsi Lahan Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat di Pinggiran Kota, Studi Kasus: Kecamatan Palu Utara . Maktek Tahun VIII No.1 Januari 2006.
Mubarak, Zaki. 2010. Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat ditinjau dari Proses Pengembangan Kapasitas pada Kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan di Desa Sastrodiarjan Kabupaten Pekalongan . Tesis, Univesitas Diponegoro, Semarang. Tidak diterbitkan.
Mukhlis, Maulana & Drajat, Denden Kurnia. 2012. Dampak Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung terhadap Perubahan Sosial Budaya Masyarakat . Seminar Hasil-hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Dies Natalis FISIP Unila Tahun 2012.
Purwantini, Tri Bastuti & Rivai, Rudi Sunarja. 2009. Dampak Pembangunan Prasarana Transportasi Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan: Kasus Kabupaten Bulu Kumba, Sulawesi Selatan . Pusat Analisa Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pretanian Bogor, Jl. A. Yani No. 70 Bogor 16161.
Sjafrizal. 2012. Ekonomi Wilayah dan Perkotaan . Jakarta: Rajawali Pers.
Tonny, Nasdian Fredian. 2014. Pengembangan Masyarakat . Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

## Internet
“Analisa Dampak Ekonomi, Sosial dan Budaya Terhadap Rencana Pembangunan Jembatan Selat Sunda.” http://bappeda.lampungprov.go.id/ imagex/data/2012%20analisis%20dampak%20 ekonomi,%20sosial%20dan%20budaya%20 pembangunan%20jss.pdf. diakses tanggal 12 Januari 2015.
Badan Pusat Statistik Kabupaten Cilacap.”Cilacap dalam Angka 2014,” http://cilacapkab.bps.go.id/ dokumen/digilib/2014/DDA%202014/dda_2014. html#/0, diakses tanggal 2 Januari 2015.
Nurkolis, Noviani. tt. “Dampak Keberadaan Industri Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Serta Lingkungan Sekitar Industri. Universitas Negeri Malang.” http://www.academia.edu/6741131/ dampak_keberadaan_industri_terhadap_kondisi_ sosial_ekonomi_masyarakat_serta_lingkungan_ sekitar_industri, diakses 19 Oktober 2014.
Wahyudi, Dampak Pengembangan Kawasan Industri Kariangau (KIK)
Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi di Kelurahan Kariangau Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan). Tesis tidak diterbitkan, Universitas Muhammadiyah Malang. http://eprints. umm.ac. id/11259/, diakses pada tanggal 4 Januari 2014.