JIPS, Vol. 4 No. 1 Halaman: 62 - 68 Mei 2023

## Jurnal Inovasi Pembelajaran di Sekolah
DOI: 10.51874/jips.v4i1.94 ISSN 2774-9363 (Cetak) ISSN 2774-9746 (Online)

## Sanksi Pidana Pencemaran Nama Baik Dimedia Sosial
Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 259/Pid.Sus/2019/PN Bir)
Sapto Budoyo 1 , Praditya Arcy Pratama 2 , Nia Yunita Sari 3
Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang
* budoyo_7@yahoo.co.id

## Abstrak
Marakanya  penggunaan  teknologi  pada  saat  ini,  menyebabkan  berbagai  perubahan  yang  berdampak besar bagi masyarakat, salah satunya adalah penggunaan media sosial yang berkaitan dengan kebebasan berekspresi  dan  berpendapat.  Sehingga  seseorang  dapat  dengan  mudah  memprovokasi  dan mencemarkan  nama  baik  orang  lain.  Tujuan  penelitian  ini  untuk  mengetahui  faktor  seseorang melakukan  tindak  pidana  pencemaran  nama  baik  di  media  sosial  dan  untuk  mengetahui  analisis terhadap  sanksi  pidana  pencemara  nama  baik  di  media  sosial.  Penelitian  dilakukan  dengan  metode yuridis  normatif.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  seseorang  melakukan  tindak  pidana  pencemaran nama  baik  di media  sosial  dikarenakan  adanya  faktor  dari  internal  yaitu  sakit  hati,  sedangkan  faktor eksternal seperti sumber daya manusia yaitu lingkungan pergaulan, ekonomi, politik, rendahnya tingkat pendidikan,  kurangnya  kesadaran  hukum.  Putusan  hakim  telah  sesuai  dengan  ketentuan  hukum berdasarkan pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun  2016  atas  perubahan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008 tentang  informasi  dan  transaksi elekronik.
Kata kunci : Teknologi, Media Sosial, Faktor Pencemaran Nama Baik.

## Abstract
The rampant use of technology at this time has caused various changes that have a major impact on society, one of which is the use of social media related to freedom of expression and opinion. So that someone can easily provoke and defame others. The purpose of this study is to find out the factors a person commits a criminal act of defamation on social media and to find out an analysis of criminal sanctions  for  defamation  on  social  media.  The  research  was  conducted  using  normative  juridical methods. The results of this study indicate that someone commits a criminal act of defamation on social media due to internal factors, namely hurt, while external factors such as human resources, namely the social  environment,  economy,  politics,  low  level  of  education,  lack  of  legal  awareness.  The  judge's decision is in accordance with the legal provisions based on Article 27 paragraph (3) juncto Article 45 paragraph  (3)  of  the  Law  of  the  Republic  of  Indonesia  Number  19  of  2016  on  amendments  to  Law Number 11 of 2008 regarding information and electronic transactions.
Keywords: Technology, Social Media, Defamation Factors.

## PENDAHULUAN
Penggunaan  teknologi  komunikasi  merupakan  kebutuhan  yang  tidak  terhindarkan  pada  era globalisasi,  yang  ditandai  dengan  berbagai  kemudahan  yang  dapat  dipilih  oleh  masyarakat  untuk mengakses  berbagai  informasi  yang  berguna.  Pengaruh  pada  perilaku  sosial  terjadi  karena  adanya peralihan  dari  era  Idustrialisasi  ke  era  informasi  yang  kemudian  melahirkan  masyarakat  informasi ( information society ) (Ahmad, 2012). Media sosial sangat berpengaruh besar terhadap perkembangan dan  perubahan  masyarakat  Indonesia,    perubahannya  pun  beragam  bisa  membawa    perubahan  yang lebih baik seperti memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban , bahkan  perubahan  yang  sangat  buruk  pun  bisa  terjadi  di  media  sosial  seperti  penghihaan,  ujaran
kebencian, serta penyebaran informasi di media sosial yang dituju untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan antar individu atau kelompok masyarakat  tertentu berdasarkan suku, agama,  ras,  dan antar golongan.
Hanya saja kemajuan teknologi informasi tidak hanya berdampak baik untuk  kehidupan manusia, karena  prinsip  kebebasan  (liberalism)  yang  melatarbelakangi    penggunaan  teknologi  informasi  ini. Sebab itu meskipun pengguna (user ) diberikan  perjanjian ( term and condition ) pada saat mengakses dan menggunakan teknologi  informasi seperti youtube , instagram, dan facebook , belum ada aplikasi yang dapat mendeteksi pernyataan-pernyataan yang tidak sopan atau penghinaan yang  dituliskan oleh seorang user dan  melakukan  tindakan  preventif  sebelum  membagikan  pernyataannya,    sehingga seseorang dapat dengan mudah menyebarkan dan memprovokasi seseorang,  mencemarkan nama baik atau melakukan tindakan tercela lainnya (Rajab, 2017).
Sejak awal tahun 2022, Polri menindak 162 kasus pencemaran nama baik, termasuk pencemaran nama baik melalui media sosial. Data itu didapat dari Robinopsnal Bareskrim Polri periode 1 sampai 19  Januari  2022.  Pada  tahun  lalu,  tepatnya  1  sampai  19  Januari  2021,  Polri  menindak  118  kasus pencemaran  nama  baik.  Dengan  kata  lain,  terjadi  peningkatan  jumlah  kasus  pencemaran  nama  baik sebesar  kurang  lebih  37  persen.  Jumlah  polda  yang  menangani  kasus  tersebut  pun  bertambah.  Pada 2021,  sebanyak  23  Polda  yang  menindak  kasus  pencemaran  nama  baik.  Kini,  di  2022,  ada  27 Polda yang melakukan penindakan (Polri, 2023).
Dalam hal tersebut pemerintah guna menanggulangi dan memberantas pelanggaran tindak pidana informasi  dan  transaksi  elektronik,  serta  memberikan  suatu  jaminan  kepastian  hukum  kepada masyarakat,  kemudian  dibuatlah  peraturan  perundang-undangan  tentang  peraturan  informasi  dan transaksi elektronik di Indonesia. Yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi  Elektronik  (ITE).  Namun  pada  tahun  2016  adanya  perubahan  mengenai  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) ini,  yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.
Untuk mengantisipasi suatu permasalahan terkait pencemaran nama baik  berdasarkan undang- undang  informasi  dan  transaksi  elektronik,   penulis  tertarik  untuk  mengkaji  mengenai  sanksi pidana terhadap tindak pidana pencemaran nama baik berdasarkan Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang No 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 27 ayat 3 (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 259/Pid.Sus/2019/PN Bir)

## METODE PENELITIAN
Metode  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penulisan  penelitian  ini  yaitu  metode  pendekatan yuridis  normatif,  metode  pendekatan  yuridis  normatif  yaitu  pendekatan  yang  berusaha mensinkronisasikan  ketentuan-ketentuan  hukum  yang  berlaku  dalam  perlindungan  hukum  terhadap norma-norma atau peraturan hukum serta perundang-undangan lainnya (Asofa, 2001). metode yuridis normatif  tersebut  merupakan  penelitian  lebih  praktis  dan  efisien,  serta  pendekatan  tersebut  juga berdasarkan bahan hukum yang utamanya dengan cara menelaah teori-teori, konsep, asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.
Data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder, Data primer yaitu suatu data utama yang diperoleh melalui dokumen-dokumen yang resmi, buku-buku yang berhubungan dengan  objek  yang  diteliti,  kemudian  hasil  penelitian  dalam  bentuk  suatu  laporan,  skripsi,  tesis, disertasi, dan aturan undang-undang yang berlaku (Suardita, 2017).
Penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analisis yaitu menguraikan suatu data yang kemudian diolah secara terperinci kedalam suatu bentuk kalimat (deskriptif). Berdasarkan sesuai hasil analisi ,ditarik kesimpulan secara deduktif dengan cara berfikir. Menurut Sugiono ,metode penelitian studi  kepustakaan  berkaitan  dengan  kajian  teoritis  dan  referensi  lain  yang  berkaitan  dengan  nilai ,budaya  dan  norma  yang  berkembang  pada  situasi  sosial  yang  di  teliti  ,selain  itu  studi  kepustakaan sangat  penting  dalam  melakukan  penelitian  ,hal  ini  dikarenakan  penelitian  tidak  lepas  dari  literatur ilmiah untuk mendapatkan suatu data dengan tujuan dan kegunaan tertentu .Penelitian analisi kualitatif (deskriptif)  adalah  berupa  penelitian  dengan  menggunakan  metode  atau  pendekatan  studi  kasus (Sugiyono, 2010).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## HASIL
Media sosial atau jejaring sosial memang sudah menjadi salah satu media yang digunakan dalam kehidupan manusia. Terlebih saat ini banyak adanya tindak pidana atau kejahatan yang timbul berasal dari  kicauan  di  media  sosial . Salah  satu  contoh  tindak  pidana  yang  dilakukan  disosial media  adalah pecemaran nama baik.Pasal 27 ayat (3) sebenarnya telah mengatur perbuatan “dengan sengaja dan tanpa hak  mendistribusikan  dan/atau  mentrasmisikan  dan  /atau  membuat  dapat  diaksesnya  informasi elektronik  dan  /  atau  dokumen  elektronik  ysng  memiliki  muatan  penghinaan  dan  /atau  pencemaran nama baik’’, Pasal 27 ayat 4 mengatur perbuatan “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan /  atau   mentrasmisikan  dan  atau  membuat  dapat  diaksesnya  informasi  elektronik  dan /atau  dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman ”.  Namun masih banyak saja orang yang menggunakan media sosial tidak sebagaimana mestinya.
Berdasarkan  Kasus  yang  telah  diputus  oleh  hakim  pengadilan  negeri  bireuen  dan  membaca mengenai kasus pencemaran nama baik di media sosial facebook. Dapat di garis bahawi bahwasanya pelaku atas nama Irian Surya Negara Bin Syahruddin melakukan tindak pidana pencemaran nama baik yang di tunjukan oeh saksi Nursyidah binti Idris Terdakwa Irian Surya memosting kata kata di halaman akun facebooknya yang diduga menggunakan kata-kata menghina dan /atau mencemarkan nama baik Saksi  Nursyidah  Binti  Idris.Lalu  Saksi  Muliana  Binti  Muzakir  memberitahukan  kepada  Saksi Nursyidah binti Idris selaku Ibu Kandungnya.
Akibat dari berbuatan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi Nursyidah Binti Idris merasa malu terhina dan tercemar nama baiknya. Lalu Saksi Nursyidah Binti Idris membuat pengaduan ke Polres Bireuuen. Terdakwa melakukan hal tersebut diduga karena adanya faktor sakit hati dengan saksi Nursyidiah Binti Idris yang merupakan mantan pacar Terdakwa, karena telah berhubungan dengan orang lain. Bahwa Terdakwa telah berhubungan pacarana dengan saksi korban Nursyidiah Binti Idris sejak masih menikah dengan Almarhumah istri Terdakwa.

## PEMBAHASAN
Ada  beberapa  faktor  yang  menjadi sebab  tindak  pidana  pencemaran  nama  baik  melalui  media sosial ini kemudian berkembang dan semakin memperluas terbagi menjadi dua yaitu faktor internal dan eksternal  .Faktor  Internal  faktor  yang  berasal  dari  dalam  pelaku  ,  sedangkan  faktor  Ekternal  adalah berasal  dari  luar  pelaku  yang  termasuk  kedalam  faktor  internal  yang  menyebabkan  tindak  pidana pencemaran nama baik melalui media sosial yaitu :

## 1. Faktor Sakit Hati
Faktor  pertama  yang  menjadi  penyebab  terjadinya  kejahatan  pencemaran  nama  baik  melalui media sosial adalah faktor rasa sakit hati yang dialami oleh pelaku akibat peristiwa yang dialami sebelumnya  .Dalam  hal  ini,peristiwa  yang  dialami  oleh  pelaku  biasanya  didasari  oleh  suatu peristiwa  yang lainya  yang  saling  berkaitan  tidak  jarang  pula  pelaku  sebenarnya  dalam tindak kejahatan pencemaran nama baik  seringkali merupakan bagian dari korban atau peristiwa hukum lainya.  Banyak  alasan  -alasan  yang  mendasari  rasa  sakit  hati  dialami  oleh  pelaku  dirasa  tidak mendapatkan rasa keadilan yang cukup serta perlindungan akibat peristiwa yang dialami pelaku sebelumnya. Alasan pertama berkaitan dengan seseorang pelaku dirasa tidak mendapatkan rasa keadilan  yang  cukup  serta  perlindungan  sehingga  akibat  dari  peristiwa  yang  dialami  pelaku  , pelaku  melakukan  suatu  perbuatan  balasan  yang  pada  akhirnya  menjerat  pelaku  pada  tindak kejahatan pencemaran nama baik melalui media social (Bambang, 1985)
2. Adanya Sifat Ketidak Hati-Hatian
Kebanyakan pelaku melakukan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial adalah ketidakhati-hatian  atau  bersifat  candaan  semata.  Pelaku  merasa  hal  yang  mereka  lakukan diperbolehkan  seperti  halnya  membicarakan  seseorang  dengan  teman  atau  rekan  pada  media sosial  yang  menghubungkan  mereka  semua.  Ketidakhati-hatian  atau  candaan  itulah  yang biasanya  menjadi  salah  satu  perilaku  kejahatan  atau  tindak  pidana  apabila  seseorang  yang menjadi  topik  bahasan  merasa  terganggu  dan  dapat  melaporkan  pelaku  ke  pihak  berwajib (Susanti., Effendi, 2014).
Selain  faktor  yang  ada  dalam  diri  manusia,  faktor  diluar  diri  manusia  juga  berperan  dalam menentukan kepribadian dan tingkah laku manusia. Pada dasarnya setiap bentuk pencemaran nama baik
selain disebabkan oleh faktor internal, juga terdapat faktor eksternal yang mendukung terjadinya tindak pidana  tersebut.  Beberapa  faktor-faktor  dari  eksternal  yang  menyebabkan  terjadinya  tindak  pidana pencemaran nama baik melalui media sosial yaitu :

## 1. Faktor Sosial Budaya
Faktor  sosial  budaya  dapat  dilihat  dari  beberapa  aspek,  yaitu  Kemajuan  teknologi  Informasi. Dengan  teknologi  informasi  manusia  dapat  melakukan  Faktor  adanya  kemajuan  teknologi komunikasi  dan  informasi  yang  mempermudah  individu  untuk  berinteraksi  dengan  individu lainnya,  interaksi  antar  individu  yang  sering  terjadi  dalam  hubungan  sosial  masyarakat  selain memberikan  efek  positif,  juga  dapat  menimbulkan  dampak  negatif  dalam  diri  seseorang, dampaknya sendiri dapat berupa: rasa, benci, cemburu, dan marah pada diri individunya. Perilaku dan  dampak  inilah  yang  andil  terhadap  perkembangan  tingkah  laku  tindak  pidanapencemaran nama  baik  melalui  sosial  dan  juga  terhadap  perkembangan  teknik  pelaksanaan  tindak  pidana pencemaran  baik  melalui  media  sosial  ini.  Ini  dibuktikan  penggunaan  salah  satu  media  sosial dengan Facebook dalam melakukan tindak pidana yang selaras dengan kasus tersebut.
2. Faktor Lingkungan Pergaulan
Faktor  lingkungan  pergaulan  masih  menjadi  permasalahan  yang  klasik  kehidupan  yang menyebabkan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial. Penyebabnya berawal dari  teman  yang  awalnya  hanya  iseng  atau  berbentuk  candaan  semata  yang  membicarakan tentang  sesuatu  atau  seseorang  dalam  media  sosial  lalu  berubah  menjadi  keikutsertaan  teman lainnya  dalam mengomentari  gagasan topik  pembicaraan  tersebut  sehingga  menjadi  kebiasaan yang tidak baik jika hal tersebut dilakukan secara terus menerus.
Selain  dari  keikutsertaan  teman  ke  teman  yang  lainnya,  ajang  eksistensi  antar  teman  atau golongan  juga  menjadi  faktor  penyebab  tindak  pidana  ini  dapat  terjadi  dikarenakan  apabila menjadi seseorang yang memiliki topik gagasan terbaru yang dapat dibahas dalam suatu media sosial  dapat  memberikan  kepuasan  bagi  seseorang  yang  terlebih  dahulu  memiliki  dan menginformasikannya  dalam  forum  itu  sendiri.  Selaras  dengan  hasil  penelitisan  penulis menjelaskan bahwa setiap orang melakukan interaksi atau kontak dengan lingkungannya yang memberikan pengaruh pada seseorang akan menganut atau tidak suatu   kehidupan kejahatan atau menyimpang dalam hidup seseorang tersebut.
3. Faktor Politik
Faktor politik adalah faktor umum yang banyak melibatkan orang-orang yang memiliki jabatan dalam  sebuah  perusahaan  atau  pemerintahan.Seperti  namanya,  politik  ini  di  perbuat  guna mencemarkan nama baik si korban dengan mempertimbangkan urusan politik yang ada. Faktor politik  ini  juga  tidak  langsung  dilakukan  oleh  pelaku  utama  melainkan  menggunakan perpanjangan tangan dari orang ke tiga.  Faktor politik ini menurut penulis sangat berbahaya bila ada di dalam lingkungan kehidupan sehari-hari, karena seperti diketahui bersama bahwa di dalam permainan politik sangat kejam, karena seperti yang kita ketahui bersama politikter bentuk karena kepentingan segelintir orang.
4. Faktor Rendahnya Tingkat Pendidikan
Pelaku  tindak  pidana  pencemaran  nama  baik  melalui  media  sosial  biasanya  memiliki  tingkat pendidikan  yang  rendah  dikarenakan  daerah  mana  yang  mereka  tinggali.  Pelaku  kurang pemahaman tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencemaran nama baikmelalui  media sosial,  yaitu  KUHP  pada  pasal  310  dan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  pada  pasal  27  ayat  3.  Kebanyakan  pelaku pencemaran nama baik melalui media sosial tersebut tidak sadar atau terlebih tidak mengetahui jika perbuatannya tersebut termasuk perbuatan yang melanggar hukum.
Pelaku jarang yang memiliki ketakutan akan dijatuhi hukuman karena melakukan pencemaran nama baik melalui media sosial, sebab pelaku menganggap bahwa lingkup masyarakat dari teman pergaulannya  juga  banyak  yang  melakukan  pencemaran  nama  baik  melalui  media  sosial  serta hanya menganggap yang dilakukan tersebut hanya sebuah candaan atau ketidakhati-hatian emata. Sehingga pelaku merasa tidak menyesal dan tidak ada rasa takut,  melainkan merasa ahwa itu hal lumrah  dan  semua  orangpun  pasti  pernah  melakukannya.  Kurangnya  pemahaman  hukum  atau peraturan  perundang-undangannya  oleh  pelaku  maka  diperlukan  peningkatan  kesadaran  akan hukum  bagi  pelaku  dan  masyarakat  di  sekitarnya,  agar  tidak  lagi  terjadi  tindak  pidana pencemaran nama baik melalui media sosial (Santoso., Zulfa, 2001)

## 5. Faktor  Kurangnya  Kesadaran  Hukum  Oleh  Pelaku  Kejahatan  Pencemaran  Nama  Baik Melalui Media Sosial
Latar  belakang  seseorang  melakukan  kejahatan  pencemaran  nama  baik  melalui  media  sosial, faktor  lainnya  yaitu  berkaitan  dengan kesadaran  hukum  yang  lemah  oleh  pelaku kejahatan  itu sendiri.  Kesadaran  hukum  merupakan  suatu  hal  yang  cukup  penting  dalam  keberlangsungan system  hukum  pada  suatu  wilayah  dimana  hukum  itu  berlaku.  Bahwa  kesadaran  hukum  juga menjadi  salah  satu  faktor  penting  yang  menyebabkan  seseorang  melakukan  tindak  kejahatan pencemaran  nama  baik  melalui  media  social.  Kurangnya  pengetahuan  masyarakat  indonesia tentang peraturan yang telah di undangkan yang membuat masih banyak orang yang secara bebas mengungkapkan segala hal di media sosial mereka sehingga beberapa dari mereka terjerat hukum dari apa yang sudah mereka perbuat (Indriani, 2016).
Berdasarkan  apa  yang  telah  diuraikan  di  atas  ,bahwa  faktor  yang  melatarbelakangi  seseorang melakukan tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial adalah faktor internal yaitu faktor rasa sakit hati yang dialami oleh pelaku akibat peristiwa yang telah di alami sebelumnya  dan adanya sifat ketidak  hati-hatian.  Lalu  dapat  juga  di  lihat  dari  faktor  eksternal  yakni  faktor  kurangnya  kesadaran hukum oleh pelaku kejahatan pencemaran nama baik yang sering kali tidak mengetahui atau memahami akan perbuatan yang di perbuatnya melanggar undang undang-undang.
Kurangnya pengetahuan masyarakat indonesia tentang peraturan yang telah di undangkan yang membuat masih  banyak  orang  yang  secara  bebas mengungkapkan  segala hal di  media  sosial  mereka sehingga beberapa dari mereka terjerat hukum dari apa yang sudah mereka perbuaat.Saat ini banyak media sosial yang dinilai tidak mencerminkan suatu bentuk edukasi dan pendidikan melainkan hanya sebatas  sebagai  suatu  layanan  untuk  meluapkan  ekspresi  diri  dan  sebagai  sarana  untuk mendapatkan pelayanan publik semata. Seseorang yang dinilai telah wajar dan layak sekalipun berdasarkan sikap dan kecakapan dalam mengakses media sosial juga terkadang sering luput akibat kurangnya pengetahuan mengenai keberadan Undang-Undang dan Transaksi Elektronik yang berlaku dan mengatur berbagai aspek mengenai pengunaan layanan sistem elektronik termasuk sosial media .
Untuk itu perlu adanya upaya penyuluhan dan edukasi dalam bentuk sosialisasi terhadap dampak -dampak  yang  timbul  akibat  penyalahgunaan  media  sosial  erta  tata  cara  bersosial  media  yang  baik merupakan  hal  yang  penting.  Hal  tersebut  menjadikan  masyarakat  untuk  menyadari  adanya  batasan serta  aturan  dalam  hal  ini  sebagai  etika  bersosial  media  agar  tidak  terjebak  dalam  situasi  dimana seharusnya  perbuatan  itu  tidak  dilakukan  oleh  pelaku.  Dengan  demikian  dapat  timbul  adanya  peran kesadaran hukum yang timbul akibat dari rasa tunduk terhadap peraturan yang berlaku tersebut demi terlepasnya  seseorang  dari  jeratan  hukum  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  dan  juga  menghindari seseorang  terjebak  dalam  tindak  kejahatan baik secara  sadar  maupun  akibat  ketidak  tahuanya  terkait tindak pidana kejahatan yang dilangsungkan melalui sosial media ,salah satunya termasuk tindak pidana pencemaran nama baik di sosial media.
Berdasarkan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Biruen (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor :259/Pid.Sus/2019/PN  Bir  )  yang  mengatakan  bahwa  adanya  beberapa  barang  bukti  di  depan persidangan  ,yang  mana  terdapat  unsur-unsur  yang  menyatakan  bahwa  terdakwa  terbukti melakukan tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial pelanggaran Psal 45 ayat (1)Jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik. Menurut peneliti, hakim memutus dengan menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dimaksudkan agar pelaku tindak pidana pelanggaran terhadap pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  19  Tahun  2016  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  Jo  Pasal  27  ayat  (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Transaksi Elektronik mempunyai rasa jera dan tidak mengulangi tindak pidana serupa. Agar masyarakat lebih bijak dalam menggunakan alat komunikasi modern saat ini, yang harus digunakan dengan bijak dan positif akan kegunaanya.
Sesuai dengan teori yang di kemukanan oleh Gustav Radbruch yang mengemukakan bahwa ada 3 ide dasar dalam hukum.Yaitu Keadilan hukum, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan Hukum. Menurut penulis arti dari keadilan itu sendiri adalah dalam memutus perkara seorang penegak hukum tidak boleh tebang  pilih  artinya  dalam  memutus  perkara  harus  adil  tanpa  pandang  bulu  terhadap  suatu  tindakan tanpa memandang siapa saja yang melakukan, dan tidak menganut semboyan hukum yang tumpul ke atas tajam kebawah (Radbruch, 2010).
Kepastian Hukum akan menjamin seseorang melakukan perilaku sesuai dengan ketentun hukum
yang  berlaku,  yaitu  dengan  memberlakukan  aturan  -aturan  yang  berlaku  dan  dimana  aturan  tersebut dijadikan  sebagai  acuan  oleh  masyarakat  agar  tidak  kebingungan  akan  suatu  aturan  yang  berlaku. Dengan demikian tidak salah jika Gustav Radbruch mengemukakan kepastian hukum agar mempunyai tujuan mengarahkan masyarakat kepada ketertiban.
Lalu Kemanfaatan Hukum hakikatnya bertujuan untuk perlindungan dari korban kejahatan sangat bermanfaat guna menciptakan rasa aman bagi korban kejahatan, tetapi juga bermanfaat bagi masyarakat luas, khususnya dalam upaya mengurangi kejahatan yang ada serta menciptakan ketertiban masyarakat. Guna menjamin keamanan serta menjamin kebahagiaaan bagi manusia ataupun masyarakaat. Penulis berpendapat,  bahwa  Putusan  Hakim  Pengadilan  Negeri  Bireun  yang  mencerminkan  kemanfaatan Ketika  hakim  tidak  saja  menerapkan  hukum  secara  tekstual  akan  tetapi  keputusan  tersebut  dapat dieksekusi  secara  nyata  sehingga  memberikan  kemanfaatan  bagi  pihak  pihak  yang  berpekara ,khususnya pada kasus pencemaran nama baik dimedia sosial.Dengan tujuan melindungi kepentingan baik  kepentingan  individuu  maupun  kepentingan  kelompok,  atau  kelompok  dengan  kelompok  demi terjaminya  suatu  keamanan  serta  menjamin  kebahagiaaan  bagi  manusia  dan  tentram  bagi  kehidupan bersosial.

## PENUTUP
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada dua faktor yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor  internal  sendiri  yaitu  faktor  sakit  hati  dengan  saksi  korban  Nursyidah  Binti  Idris  merupakan mantan pacar terdakwa , karena telah berhubungan dengan orang lain dan terdakwa telah berhubungan pacaran  dengan  saksi  korban  Nursyidah  Binti  Idris  sejak  masih  menikah  dengan  almarhumah  istri. Ketidak hati-hatian atau candan itulah yang biasanya menjadi salah satu perilaku kejahatan atau tindak pidana apabila seseorang yang menjadi topik bahasan merasa terganggu dan dapat melaporkan pelaku ke  pihak  berwajib.  Serta  faktor  eksternal  yaitu  faktor  social  budaya  dimana  salah  satu  factor  tindak pidana pencemaran nama baik di social media itu sendiri tingkat Pendidikan yang rendah. Dan faktor kurangnya  kesadaran  hukum  oleh  pelaku  kejahatan  pencemaran  nama  baik  di  sosial  media  karena kurangnya  pengetahuan  masyarakat  Indonesia  tentang  peraturan  yang  telah  di  undangkan  yang membuat  masih  banyak  orang  yang  secara  bebas  mengungkapkan  segala  hal  dimedia  social  mereka tanpa mengetahui batasan-batasanya sehingga beberapa hal dari mereka terjerat hukum  dari apa yang sudah  mereka  perbuat.  Sejatinya,  diperlukan  dominansi  dalam  penganggulangan  tindak  pidana pencemaran  nama  baik  melalui  sosial  media  berupa  upaya  non  -penal  Dengan  cara  tersebut  adalah upaya pencegahan suatu tindak pidana khususnya tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial, bisa di atasi dengan baik dan di cegah agar diharapakn kasus terhadap pencemaran nama baik bisa turun di setiap tahunya.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada Dekan Fakultas Hukum dan Lembaga Penelitian & Pengabdian  Kepada  Masyarakat  (LPPM)  Universitas  PGRI  Semarang  yang  telah  memfasilitasi penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad,  Amar,  2018, “Perkembangan  Teknologi  Komunikasi  dan  Informasi:  Akar  Revolusi  dan Berbagai Standarnya ”, Jurnal Dakwah Tabligh, hlm. 138. Indriani,  Fani,  2016, Tinjauan Yuridis  faktor  Tindak  Pencemaran  Nama  Baik  Melalui  Media  Sosial , hlm. 9 Rajab, Chmadudin , 2017, “Urgensi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagai Solusi Guna Membangun Etika Bagi Pengguna Media”, Jurnal Legislasi Indonesia, hlm. 463 Asofa, Burhan, 2001, Metode Penelitian, (Rineka Cipta), Jakarta Bambang Poernomo. 1985, Asas-Asas Hukum Pidana . Jakarta : Ghalia Indonesia, hlm. 40
Gustav Radbruch, 2010, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk  Undang-Undang  (Legisprudence)  Volume  I  Pemahaman  Awal ,  Kencana  Prenada Media Group, Jakarta, hlm.288.
Santoso., Zulfa, 2001, Kriminologi, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Susanti,  Dyah  Ochtorina  &  A‘An  Effendi.  2014, Penelitian  Hukum  (Legal  Research).  Jakarta:  Sinar Grafika. Hlm. 139
Sugiyono, 2010. Metode Penelitian Kuantitatif ,Kuantitatif,dan R&d . Bandung:Alfabeta. hlm. 335
Polri,  Pusiknas  Bareskrim,  2022, Kasus  Pencemaran  Nama  Baik  Meningkat, Retrieved  from https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/kasus_pencemaran_nama_baik_meningkat Suardita,
I Ketut, 2023, HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/7847bff4505f0416fe0c446c60f7e8ac.pd f