Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS) Vol. 4 No. 5  September - Oktober 2024 Hal. 760-766 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v4i5.1976

## Analisis Kontribusi Pajak Daerah Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Padang Tahun 2019-2023
Dina Anggraini 1 , Rio Andika 2 , Fitrah Mulyani 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Dharma Andalas 1,2 Email : dinaanggraini@unidha.ac.id rioandika0505@gmail.com, fitrah.m@unidha.ac.id

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang disumbangkan oleh pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang tahun 2019-2023. Penelitian dilakukan di Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD)  Kota  Padang.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif  kualitatif.  Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini sebagai pendukung penelitian adalah data sekunder dan data primer. Kemudian teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini yaitu dapat disimpulkan bahwa kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan  Asli  Daerah  Kota Padang  dari  tahun 2019- 2023  mengalami  kenaikan  berturut-turut  secara  stabil.  Teknik analisis  data  yang  digunakan  adalah  analisis  kontribusi  untuk  mengetahui  kontribusi  pajak  daerah  tahun  2019  hingga  2023, setelah itu menggunakan metode Least square untuk mengetahui trend pajak daerah. Hasil analisis menunjukan bahwa kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2019 sebesar 71,07%. Pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 2,11% menjadi sebesar 68,96%. Di tahun 2021 kontribusi pajak daerah meningkat, persentase meningkat sebesar 0,85% menjadi 69,81% ditahun 2022 kembali meningkat sebesar 71.51% dan pada tahun 2023 meningkat cukup tinggi sebesar 74.03%. Maka dapat  disimpulkan  bahwa  perkembangan  kontribusi  pajak  daerah  semakin  membaik  dari  tahun  ke  tahunnya,    maka  dari  itu Pemerintah  Daerah  Kota Padang  perlu  melakukan  upaya  guna  meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah  agar  hasil  tersebut dapat menunjang fungsi otonomi daerah yaitu menyelenggarakan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.
Kata kunci: Pajak Daerah, Kontribusi Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD)

## Abstract
This research aims to find out how much contribution regional taxes make to the Regional Original Income of Padang City in 2019-2023. The research was conducted at the Padang City Revenue, Financial and Asset Management Agency (BPPKAD). This study used descriptive qualitative method. The data used in this research to support the research are secondary data and primary data.  Then the data  collection  techniques  used in this  research are  interviews  and  documentation.  The  results  of this  research can be concluded that the contribution of regional taxes to the Regional Original Income of Padang City from 2019-2023 has experienced a stable successive increase. The data analysis technique used is contribution analysis to determine the contribution of regional taxes from 2019 to 2023, after that using the Least square method to determine regional tax trends. The results of the analysis show that the contribution of regional taxes to Original Regional Income in 2019 was 71.07%. In 2020 it decreased by 2.11%  to  68.96%.  In  2021  the  local  tax  contribution  increases,  the  percentage  increases  by  0.85%  to  69.81%,  in  2022  it increases  again  by  71.51%  and  in  2023  it  increases  quite  high  by  74.03%.  So  it  can  be  concluded  that  the  development  of regional tax contributions is getting better from year to year, therefore the Regional Government of Padang City needs to make efforts  to  increase  Original  Regional  Income  so  that  these  results  can  support  the  function  of  regional  autonomy,  namely carrying out regional government and regional development.
Keywords: Regional Tax, Regional Tax Contribution, Original Regional Income (PAD)

## This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

## PENDAHULUAN
Negara  Indonesia  saat  ini  sedang  giat-giatnya  mendorong  pertumbuhan  ekonomi.  Untuk  mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerintah harus gencar melakukan pembangunan secara merata di berbagai sektor Dalam mencapai  pembangunan  yang  merata,  diperlukan  campur  tangan  dari  setiap  daerah  dikarenakan  kondisi  geografis Indonesia  yang  terdiri  dari  pulau-pulau  (Korengkeng  et  al.,  2017).  Sebagaimana  diatur  dalam  UndangUndang Nomor  32  Tahun  2004  sebagai  penyempurna  UU  Nomor  22  Tahun  1999  tentang  Pokok-pokok  Pemerintahan Daerah  dan  UU  Nomor  33  Tahun  2004  sebagai  perubahan  atas  UU  Nomor  29  Tahun  1999  tentang  Perimbangan Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan  Daerah.  Setiap  daerah  diberi  wewenang  yang  lebih  luas  untuk  menggali, mengelola  dan  menggunakan  sumber-sumber  daya  alam  serta  potensi-  potensi  lain  yang  terdapat  di  daerahnya sendiri, guna menunjang kelancaran pelaksanaan pembangunan dan pemerintahannya (Anisa, 2020). Ditetapkannya perundang-undangan  tersebut  memberikan  peluang  dan  kesempatan  yang  lebih  besar  kepada  daerah  untuk  dapat
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS) Vol. 4 No. 5  September - Oktober 2024 Hal. 760-766 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v4i5.1976
mengoptimalkan  potensi  yang  dimiliki,  baik  itu  berupa  sumber  daya  manusia,  sumber  daya  alam,  dana,  maupun sumber daya lain yang termasuk kepada kekayaan yang dimiliki oleh daerah (Daswati, 2019),
Maka  dari  itu  pemerintah  daerah  dituntut  harus  mampu  mengelola  setiap  urusan  mengenai  keuangan  daerah termasuk  memaksimalkan  potensi  sumber-sumber  penerimaan  daerah  dalam  rangka  menyukseskan  pembangunan yang dilakukan di daerah.
Pembangunan  pada  hakikatnya  adalah  suatu  proses  perubahan  secara  terus  menerus  yang  merupakan kemajuan  dan  perbaikan  ke  arah  yang  ingin  dicapai.  Pembangunan  bukanlah  suatu  proses  yang  sekali  jadi,  akan tetapi memerlukan jangka waktu tertentu untuk menyelesaikannya. Keberhasilan suatu pembangunan pada dasarnya ditentukan oleh tersedianya dana yang cukup memadai dan tergantung pula pada pengelolaan pandapatan daerah.
Menurut (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2009) tentang pajak daerah dan retribusi daerah bahwa pajak  daerah  dan  retribusi  daerah  merupakan  salah  satu  sumber  pendapatan  daerah  yang  penting  guna  membiayai pelaksanaan  pemerintahan  daerah,  Salah  satu  upaya  untuk  meningkatkan  penerimaan  daerah  antara  lain  melalui sektor  Pajak  Daerah.  Pajak  Daerah merupakan  bentuk  kontribusi  wajib  kepada daerah yang  harus  diserahkan  oleh individu  atau  entitas  sesuai  peraturan  hukum,  tanpa  imbalan  langsung,  dengan  tujuan  mendukung  kesejahteraan masyarakat dan kepentingan umum daerah. Pajak daerah menurut (KemenKeu JDIH (2017), 2009) adalah kontribusi wajib  kepada  Daerah  yang  terutang  oleh  orang  pribadi  atau  badan  yang  bersifat  memaksa  berdasarkan  Undang- Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat. Setelah   mengetahui peran dari pajak daerah terhadap penerimaan daerah dalam hal ini pendapatan asli daerah maka dibutuhkan peran serta masyarakat dalam bentuk kesadaran dan kepedulian untuk membayar pajak daerah.
Dalam  mengupayakan  meningkatkan  pendapatan  daerah,  pemerintah  pusat  mengeluarkan    Undang-Undang  No  23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk  mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan  pemerintahan  dan  kepentingan  masyarakat  setempat  dalam  sistem Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  (Pemerintah  Pusat,  2014).  Maka  dapat  diartikan  bahwa  daerah  otonom  telah memberi  keleluasaan  wewenang  kepada  pemerintah  daerah  untuk  mengurus  suatu  daerah  itu  sendiri  serta mengambil  kebijakan  dalam  memajukan  daerah  dan  mempercepat  terwujudnya  kesejahteraan  masyarakat.  Oleh karena  itu  pemerintah  daerah  harus  dapat  mengatur  strategi  yang  dapat  digunakan  dalam  peningkatan  pendapatan asli daerah dari daerah itu sendiri.
Badan  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  atau  BPKAD  merupakan  perangkat  daerah  yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah pada bidang keuangan, artinya perangkat daerah ini berfokus dalam mengelola  keuangan  daerah  yaitu  pemasukan  atau  pengeluaran  arus  keuangan  yang  terjadi  di  daerah  tersebut. Berdasarkan tugas dan fungsinya, BPKAD berkewajiban dalam meningkatkan pendapatan daerah dalam upaya salah satu caranya yaitu dapat dilakukan dengan optimalisasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
Kota  Padang  merupakan  Ibukota  Provinsi  Sumatra  Barat,  Kota  Padang  merupakan  daerah  otonom  yang memiliki  tugas  dan  tanggung  jawab  untuk  meningkatkan  pembangunan  dan  menyelenggarakan  pemerintahan. Menurut  Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  1956  tentang  Pembentukan  Daerah  Otonom  Kota  Besar  Dalam Lingkungan  Daerah  Propinsi  Sumatera  Tengah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1956  Nomor 20(Perda, 2024). Kota Padang berhak untuk memungut pajak daerah guna mewujudkan tugas dan fungsi dari daerah otonom. Pajak yang dipungut dari pemerintah Kota Padang menurut Pemerintah Daerah Kota Padang  (Perda, 2024) terdiri  dari  PBB-P2, BPHTB,  PBJT  atas  (  makanan  dan/atau  minuman,  tenaga  listrik,  jasa  perhotelan,  jasa  parkir, dan  jasa  kesenian  dan  hiburan),  pajak  reklame,  PAT,  pajak  MBLB,  pajak  sarang  burung  walet,  opsen  PKB,  dan opsen BBNKB.
Penerimaan  Pajak  daerah  Kota  Padang  memberikan  kontribusi  bagi  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  yang cukup  dalam  mendorong  pembangunan  dan  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat.  Berikut  ini  data  penerimaan pendapatan asli daerah tahun 2018- 2023 pada Kota Padang :
Tabel 1 Target dan Realisasi PAD Kota Padang Tahun 2018-2023
Tahun Target (Rp) Realisasi (Rp) Tingkat Capaian (%) Pertumbuhan Anggaran (%) Pertumbuhan Realisasi (%) 2018 601.248.595.500.00 487.937.882.411,61 81,15 0,20 (11,07) 2019 808.267.778.199,32 546.108.570.689,61 67,57 34,43 11,92
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS) Vol. 4 No. 5  September - Oktober 2024 Hal. 760-766 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v4i5.1976
2020 881.995.803.000,00 499.895.722.726,67 56,68 9,12 (8,46) 2021 808.184.679.649,00 538.933.660.166,30 66,68 (8,37) 7,81 2022 733.347.779.600,00 612.719.604.868,56 83,57 (9,26) 13,69 2023 729.911.859.086,00 658.718.820.804,50 90,25 (0,47) 7,51 Rata – Rata 74,32 4,26 3,57
Sumber : (LRA Kota Padang Tahun 2018-2023 dan APBD Tahun 2023, 2023)
Pada  realisasi  tahun  2020,  Pandemi  Covid-19  masih  memberikan  dampak  signifikan  terhadap  Pendapatan Asli Daerah Kota Padang. Hal ini terlihat dari nilai realisasi atas PAD tahun 2020 masih sangat rendah yakni hanya sebesar  56,68%  dari  target  sebesar  Rp.881.995.803.000.  Sangat  terdampaknya  PAD  akibat  Pandemi  Covid-19  ini, Pemerintah Kota Padang harus menyesuaikan kembali target PAD pada Perubahan RKPD agar tidak terjadi defisit yang besar pada APBD nantinya (BPKAD, n.d.).
Pada  laporan  realisasi  PAD  tahun  2023  sudah  banyak  mengalami  peningkatan  walaupun  pemerintah  kota padang melakukan penurunan terhadap target anggaran untuk mengupayakan tingkat penerimaan terhadap realisasi anggaran.  Pertumbuhan  realisasi  anggaran  pada  tahun  2020  walaupun  mengalami  penurunan  sebesar  -8,46%  akan tetapi pada tahun-tahun berikutnya pertumbuhan dan penerimaan realisasi anggaran selalu meningkat.
Tabel 2 Data Realisasi Pajak Daerah Tahun 2019-2023

## Sumber :(BPKAD, 2023)
Diperlukan  upaya  sangat  maksimal  dari  pemerintah  Kota  Padang  pada  tahun  2020  dalam  merealisasikan target dan Perubahan Kebijakan Umum APBD Kota Padang merasionalisasi PAD jika berkemungkinan tidak dapat dicapai  untuk  menimalisir  defisit  akhir  tahun  2020.  Pajak  daerah  merupakan  sumber  pendapatan  terbesar  untuk pendapatan asli daerah. Namun pajak daerah Kota Padang dari tahun ke tahun sering  mengalami  kenaikan bahkan penurunan  yang  tidak  signifikan  dikarenakan  belum  optimalnya  pengelolaan  keuangannya  terutama  pada pengelolaan pajak daerah sehingga tidak berkontribusi besar dalam pendapatan Asli Daerah. Selain itu juga terjadi karena  kurangnya  kesadaran  para  masyarakat  dalam  membayar  pajak  sehingga  penerimaan  pendapatan  kurang optimal. Besar kecilnya kontribusi yang diberikan pajak daerah dapat mempengaruhi penerimaan PAD yang dimana pendapatan  daerah  tersebut  akan  digunakan  sebagai  sumber  penunjang  pembangunan  daerah  dan  pembiayaan kegiatan daerah agar terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kualitas pelayanan.
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kontribusi dari penerimaan pajak daerah tahun 2019-2023 di Kota Padang beserta mengetahui upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Penulis berharap penelitian akan membantu pihak pihak yang memerlukan dalam meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi daerah yang terjadi pada instansi yang  dibahas  penulis  dan  mengangkat  judul  yang  berkaitan  dengan  permasalahan “ ANALISIS  KONTRIBUSI PAJAK  DAERAH  DAN  DALAM  UPAYA  PENINGKATAN  PENDAPATAN  ASLI  DAERAH  KOTA  PADANG TAHUN 2019-2023”

## SISTEMATIKA PENGUMPULAN DATA
Adapun  teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  sebagai  berikut  (1) Dokumentasi, Pada metode ini penulis akan mengumpulkan data yang diperoleh dari badan usaha dan google berupa laporan keuangan tahunan, laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah, laporan realisasi pendapatan asli  daerah  Kota  Padang,  dan  laporan  perubahan  kebijakan  umum  anggaran  pendapatan  dan  belanja  daerah  Kota Padang. (2) Wawancara, Metode ini dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan tentang penelitian kepada pihak Bidang Pengendalian Data agar tercapai tujuan dari penelitian ini. Penulis membuat daftar pertanyaan dan bertanyan dengan metode wawancara langsung atau online kepada pihak Bidang Pengendalian Data

## TEKNIK ANALISIS DATA
Teknik analisis yang digunakan penulis yaitu Teknik data kuantitatif, sebagai berikut :
a. Pertama  penulis  menggunakan  Analisis  persentanse  untuk  mengetahui  kontribusi  pajak  daerah  terhadap Pendapatan  Asli  Daerah  yang  dihitung  dengan  rumus  sebagai  berikut  diambil  dari  pedoman  (Pratama, 2019) :
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS) Vol. 4 No. 5  September - Oktober 2024 Hal. 760-766 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v4i5.1976
b. Setelah  mendapatkan  nilai  kontribusi  pajak  daerah,  penulis  menggunakan  rumus  analisis  metode  Least Square (Metode Kuadrat Terkecil) dan Analisis Trend sebagai berikut ini :
Y’ = a + bX
Y’ = Nilai variabel independen yaitu    pendapatan pajak daerah X = Tahun tertentu a = Jumlah Y pada saat X = 0 atau besarnya pajak daerah tengah tahun. b = Jumlah kenaikan / penurunan pajak daerah per tahun dengan

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pajak  daerah  mempunyai  peranan  dalam  penerimaan  Pendapatan  Asli  Daerah.  Hal  ini  disebabkan  pajak daerah  merupakan  bagian  dari  Pendapatan  Asli  Daerah.  Pajak  berperan  penting  dalam  penerimaan  daerah  karena pajak memberikan kontribusi yang besar terhadap Pendapatan Asli Daerah.
Perhitungan kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah : Tahun Anggaran 2019
x 100 %  = 71,07 %
Tahun Anggaran 2020 x 100 %  = 68,96 % Tahun Anggaran 2021 x 100 %  = 69,81 % Tahun Anggaran 2022 x 100 %  = 71,51 % Tahun Anggaran 2023
x 100 %  = 74,03 %

## Tabel 3 Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah
Tahun Total Pendapatan Asli Daerah Total Pendapatan Pajak Daerah Kontribusi Pajak Daerah 2019 546,108,570,689.61 388,095,396,286.00 71.07% 2020 499,895,722,726.67 344,743,134,377.00 68.96% 2021 538,933,660,166.30 376,220,701,318.00 69.81% 2022 612,719,604,868.56 438,181,440,175.00 71.51% 2023 658,718,820,804.50 487,629,583,762.00 74.03%
Sumber : Data diolah dari Laporan Pendapatan Asli Daerah
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa besarnya pendapatan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Padang tahun 2019 itu sangat tinggi sebesar 71,07% , namun pada tahun 2020-2021 yang sempat terjadi penurunan penerimaan pendapatan pajak daerah sebesar 2,11% dari tahun 2019 yang mana pada tahun 2020 sebesar 68,96 % dan  di  tahun  2021  sebesar  69,81%,  pada  tahun  2022  mengalami  peningkatan  dari  tahun  sebelumnya  dengan persentase  71,51%  dan  diikuti  juga  ditahun  2023  dengan  persentase  74,03%.  Dari  hasil  wawancara,  salah  satu penyebabnya  yaitu  karena  dampak  Covid-19  yang  melanda  Negara  Indonesia  pada  tahun  2020-2021.  Pada  tahun 2020-2021 semua pendapatan yang berasal dari pajak daerah sempat mengalami kesusahaan dikarenakan banyaknya UMKM,  restoran  ataupun  hotel  dan  lain  sebagainya  itu  di  paksa  di  tutup  sehingga  pendapatan  pajak  daerah mengalami penurunan.
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS) Vol. 4 No. 5  September - Oktober 2024 Hal. 760-766 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v4i5.1976
Peningkatan pendapatan pajak daerah juga diikuti dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Padang pada  tahun  2019-2023.  Pada  tahun  2019  total  Pendapatan  Asli  Daerah  mencapai  Rp.546.108.570.689,61  yang kemudian penerimaannya terus meningkat hingga mencapat Rp.658.718.820.804,50 pada tahun 2023.
Dari tabel diatas, dapat dilihat pula bahwa persentase kontribusi pajak daerah terhadap Pendapat Asli Daerah sempat  mengalami  penurunan  pada  tahun  2020-2021.  Penurunan  penerimaan  pada  tahun  2020  sebesar  2,11%  dari tahun  2019  atau  dari  71,07% pada  tahun  2021  penerimaan  pajak  daerah  sudah  cukup  membaik  akan  tetapi  belum bisa  dikatakan  meningkat  karena  masih  dalam  situasi  terdampaknya  Covid-19  maka  dari  itu  penerimaan  belum stabil  dibandingkan  dengan  penerimaan  pajak  daerah  pada  tahun  2019.  Jika  dilihat  dalam  tabel,  pada  tahun  2022 terjadi peningkatan sebesar 71,51%  atau sebesar 1,7% dan tahun 2023 itu juga mengalami kenaikan sebesar 74,03% atau sebesar 2,52%  jika dibandingkan dengan tahun 2019, pada tahun 2022-2023 itu situasi keadaan Kota Padang sudah membaik dari gejalanya Covid-19 banyak UMKM, restoran, hotel ataupun sebagainya maupun tempat wisata yang  sudah  dibuka  sehingga  banyaknya  penghasilan  dan  penerimaan  dari  masyarakat  Kota  Padang  ataupun pengunjung diluar Kota Padang sehingga penerimaan pajak daerah mengalami peningkatan.
Guna lebih jelasnya, besar persentase kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang pada tahun 2019 sampai 2023 dapat dilihat dalam grafik berikut ini.

## Gambar 1 Kontribusi Pajak Daerah
Persentase  kontribusi  pajak  daerah  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  Kota  Padang  pada  tahun  2019-2023  yang terdapat pada tabel 3.2 diatas, maka terlihat bahwa persentase kontribusi pajak daerah cenderung stabil. Walaupun pada tahun 2020 pendapatan pajak daerah mengalami penurunan sebesear 2,11% dari tahun 2019 akan tetapi tahun- tahun selanjutnya mengalami peningkatan.
Namun untuk menguji lebih jelas apakah ada atau tidak perkembangan kontirbusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah, perlu dilakukan pembuktian melalui perhitungan sebagai berikut.
Tabel 4 Dasar Perhitungan Pajak Daerah Tahun Y X XY 2019 71.07% -2 -1.42 2020 68.96% -1 -0.69 2021 69.81% 0 0.00 2022 71.51% 1 0.72 2023 74.03% 2 1.48 ∑ 355.38% - 0.08
Berdasarkan  tabel  diatas,  kemudian  dicari  persamaan  Y’  =  a  +  bX  dengan  menggunakan Least  Square sebagai berikut. a = a =  = 71,08%   > 5 Tahun b = b =  = 0,008 Setelah nilai a dan b pada persamaan diketahui maka persamaan garis trendnya menjadi Y’ = 71,08%  - 0,008 (X). Selanjutnya dengan mengganti nilai X diperoleh nilai trendnya sebagai berikut ini  :
Tahun 2019 Y’= 71,08% - 0,008 (-2) = 71,10% Tahun 2020 Y’= 71,08% - 0,008 (-1) = 71.09% Tahun 2021 Y’= 71,08% - 0,008 (0) = 71,08% Tahun 2022 Y’= 71,08% - 0,008 (1) = 71,07% Tahun 2019 Y’= 71,08% - 0,008 (2)
= 71,06%
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS) Vol. 4 No. 5  September - Oktober 2024 Hal. 760-766 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v4i5.1976
Tabel 5 Perhitungan Nilai Trend Pajak Daerah (Y') Tahun Y X XY Y' 2019 71.07% -2 -1.42 71.10% 2020 68.96% -1 -0.69 71.09% 2021 69.81% 0 0.00 71.08% 2022 71.51% 1 0.72 71.07% 2023 74.03% 2 1.48 71.06% ∑ 355.38% - 0.08 355.40%

## Gambar 2 Trend Kontribusi Pajak Daerah
Dari tabel diatas bisa disimpulkan bahwasannya kontribusi pajak daerah itu sangat stabil walaupun dalam keadaan covid-19 ,  penerimaan  pajak  daerah  selalu  berkontribusi  cukup  tinggi  di  Pendapatan  Asli  Daerah  Kota Padang  meskipun  pemerintah  melakukan  penurunan  target  pada  tahun  2020  untuk  meminimalir  penerimaan  PAD karena banyak hotel, restoran, ataupun lainnya yang di tutup dan seluruh masyarakat Indonesia di karantina sehingga hanya  masyarakat  Kota  Padang  yang  berbelanja  di  daerah  setempat  dan  tidak  adanya  pengunjung  akan  tetapi kontribusi  pajak  ditahun  2020  masih  dikatakan  cukup  tinggi  walaupun  mengalami  penurunan  penerimaan  pajak daerah.

## Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Berdasarkan dari hasil wawancara yang telah di dapat dari penulis bersumber dari Kabid Badan Pendapatan Daerah. Upaya pemerintah dalam  meningkatkan penerimaan Pendapatan  Asli  Daerah itu berbagai cara akan tetapi yang  bisa  penulis  simpulkan  yaitu  pemerintah  menyusun  kajian  potensi  Pendapatan  Asli  Daerah  setiap  tahunya untuk  di  evaluasi  lalu  memutuskan  berapa  untuk  target  berikutnya,  pemerintah  bekerja  sama  dengan  pihak  DJP untuk  melakukan  pengawasan  kepada  wajib  pajak,  memantau  kondisi  daerah  dari  tamu  dan  pengunjung  beseta umkm  yang  berpenghasilan,  membantu  masyarakat  dalam  perihal  kesulitan  NPWP  tidak  terdaftar,  mengelola pelayanan  informasi  pajak  daerah  dan  terakhir  pemerintah  melalukan  seminar  tentang  sasaran  tertib  administrasi perpajakan yang bertujuan peningkatan pengetahuan mengenai pajak daerah dan untuk mengoptimalkan pencapaian PAD.

## KESIMPULAN
Berdasarkan analisis data yang dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : Kontribusi  pajak  daerah  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  dari  tahun  anggaran  2019  sampai  dengan  tahun  2023 sebagai berikut : tahun 2019 sebesar 71.07%, tahun 2020 sebesar 68.96%, tahun 2021 sebesar 69.81%, tahun 2022 sebesar  71.51%,  dan  tahun  2023  sebesar  74.03%.  Pendapatan  pajak  daerah  terhadap  pendapatan  asli  daerah  Kota Padang tahun 2019-2023 sempat terjadi penurunan yang cukup besar pada tahun 2020 dan 2021. Pada tahun 2020 penerimaan  pendapatan  pajak  daerah  turun  sebesar  2.11%  dari  tahun  2019  sedangkan  di  tahun  2021  juga  masih dikatakan  turun  jika  di  bandingkan  dengan  tahun  2019  yang  mana  penurunannya  sebesar  1.26%.  Salah  satu penyebab  penurunan  yang  sangat    berdampak  dalam  pendapatan  pajak  daerah  yaitu  Covid-19  yang  melanda  Kota Padang pada tahun 2020 sampai 2021. Pada tahun 2020 semua pendapatan  yang berasal dari pajak daerah sempat kesusahaan karena perekonomian pada waktu itu juga ditutup atau bisa dibilang karantina sehingga banyak umkm, pengunjung,  hotel,  restoran  dan  lain  sebagainya  ditutup.  Sehingga  tidak  ada  transaksi  yang  berkaitan  dengan penerimaan pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak daerah.
Dari analisis least square dengan menggunakan rumus realisasi pendapatan pajak daerah dibagi dengan total pendapatan asli daerah dikali 100% maka dapatlah kontribusi pajak daerah yang mana ditemukan dari keseluruhan bahwa  kontribusi  pajak  daerah  sangatlah  tinggi  dan  mulai  stabil  pada  tahun  2021  setelah  pemulihan  daerah  dari Covid-19.  Penulis  juga  menggunakan  analisi  trend  untuk  memperkuat  bahwasannya  kontribusi  pajak  daerah  itu stabil dengan persamaan Y' = 71.08%-0.008 (X) ditemukan bahwa kecenderungan perkembangan  kontribusi pajak daerah  terhadap  PAD  itu  stabil  yang  mana  tidak  menunjukan  penurunan  ataupun  peningkatan.  Upaya  pemerintah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah terutama dalam penerimaan pajak daerah yaitu menyusun kajian potensi Pendapatan  Asli  Daerah  setiap  tahunya  untuk  di  evaluasi  lalu  memutuskan  berapa  untuk  target  berikutnya, pemerintah bekerja sama dengan pihak DJP untuk  melakukan pengawasan  kepada  wajib pajak, memantau kondisi
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS) Vol. 4 No. 5  September - Oktober 2024 Hal. 760-766 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v4i5.1976
daerah dari tamu dan pengunjung beseta umkm yang berpenghasilan, membantu masyarakat dalam perihal kesulitan NPWP  tidak  terdaftar,  mengelola  pelayanan  informasi  pajak  daerah  dan  terakhir  pemerintah  melalukan  seminar tentang sasaran tertib administrasi perpajakan yang bertujuan peningkatan pengetahuan mengenai pajak daerah dan untuk mengoptimalkan pencapaian PAD.

## SARAN
Setelah  melakukan  penelitian  pada  Badan  Pendapatan  Daerah  (BAPENDA)  dan  Badan  Pengelolaan Keuangan  dan  Aset  Daerah  (BPKAD)  Kota  Padang,  maka  penulis  mencoba  memberikan  masukan  dan  saran. Semoga  masukan dan saran ini dapat berguna untuk  meningkatkan pendapatan asli daerah khususnya dari sekotor pajak dan bagi penelitian selanjutnya :
1. Bagi peneliti selanjutnya yang akan mengembangkan penelitian ini, jangka waktu tahun penelitian hendaknya bisa  ditambahkan  sehingga  hasil  dari  penelitian  dapat  lebih  akurat.  Jumlah  minimal  data  untuk  penelitian sederhana yang baik sebanyak 10 sampel data.
2. Bagi peneliti selanjutnya agar dapat menggunakan rumus analisis lebih banyak lagi sebaiknya itu 4 analisis seperti  analisis Least  Square,  Trend,  Standar  Error  Coeficient ,  dan  lain  sebagainya  supaya  hasil  anlisisnya lebih kuat dan lebih akurat.
3. Bagi Pemerintah Kota Padang, sebaiknya pengarahan kepada para peneliti yang melakukan penelitian dalam bidang  pajak  daerah  lebih  dapat  ditingkatkan  karena  peneliti  dapat  merasakan  kebingungan  karena  bagian- bagian dan pegawai yang mengurusi masalah pajak daerah sangat banyak.

## DAFTAR PUSTAKA
Anisa,  Y.  I.  (2020).  Pengaruh  Pajak  Hiburan  Dan  Pajak  Reklame  Terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  Studi  Kasus  Pada  Bapenda  Kota  Bogor. Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan , 8 (3), 333–338. BPKAD, K. P. (n.d.). Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-KUA) Kota Padang Tahun Anggaran 2022 . BPKAD,  K.  P.  (2023).  Laporan  Realisasi  Pajak  Daerah  Kota  Padang  Tahun  2019-2023.  In Pemerintahan (Vol.  6,  Issue  1). http://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5624.pdf%0Ahttp://fiskal.kemenkeu.go.id/ejournal%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.cirp.2016.06.001%0Ahtt p://dx.doi.org/10.1016/j.powtec.2016.12.055%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2019.02.006%0Ahttps://doi.org/10.1 Daswati. (2019). Collaborative Governance in the Management of Integrated Community Shelters Post Disaster (ICS) in the City of Palu. Politik Indonesia Indonesian Political Science Review 5(2):229-242 . https://doi.org/10.15294/ipsr.v5i2.21602 Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2009). UU 28 Tahun 2019 . 4 (2), 1–15. http://www.albayan.ae Kadek,  W.  (2023).  Pengetahuan  Umum  Perpajakan. Pajakku , 28 .  https://www.pajakku.com/read/5dae9cb04c6a88754c088066/Pengetahuan- Umum-Perpajakan KemenKeu  JDIH  (2017).  (2009).  UNDANG-UNDANG  REPUBLIK  INDONESIA  NOMOR  28  TAHUN  2009. Bifurcations , 45 (1),  1–19. http://dx.doi.org/10.1016/j.refiri.2017.07.010%0Ahttp://coop- ist.cirad.fr%0Ahttp://www.theses.fr/2014AIXM5048%0Ahttp://www.cairn.info/revue-management-et-avenir-2010-6-page- 84.htm%0Ahttp://www.cairn.info/bifurcations--9782707156006-page-349.htm%0Ahttp://w
Korengkeng,  R.  R.,  Karamoy,  H.,  &  Pontoh,  W.  (2017).  Analisis  Potensi,  Efektifitas,  Efisiensi,  Dan  Kontribusi  Pajak  Reklame  Terhadap Penerimaan  Pajak  Daerah Di  Kabupaten  Minahasa  Utara. Going  Concern :  Jurnal  Riset  Akuntansi , 12 (01),  210–219. https://doi.org/10.32400/gc.12.01.17207.2017 LRA  Kota  Padang  Tahun  2018-2023  dan  APBD  Tahun  2023,  2023.  (2023). Rata  –  Rata  Sumber :  LRA  Kota  Padang  Tahun  2018-2023  dan APBD Tahun 2023 . 2023. Marihot Pahala Siahaan. (2023). Pajak dan Retribusi . Rajawali Pers. Pemerintah  Pusat.  (2014). UNDANG-UNDANG  REPUBLIK  INDONESIA  NOMOR  23  TAHUN  2014  TENTANG  PEMERINTAHAN  DAERAH . http://www.springer.com/series/15440%0Apapers://ae99785b-2213-416d-aa7e-3a12880cc9b9/Paper/p18311 Perda, 2024. (2024). PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 1 TAHUN 2024 . 4–6.
Pratama,  I.  B.  M.  (2019).  ANALISIS  KONTRIBUSI  PAJAK  DAERAH  TERHADAP  PENDAPATAN  ASLI  DAERAH  (Studi  Kasus  pada Pemerintah Kota Yogyakarta). Skripsi , 72. https://repository.usd.ac.id/16856/2/062114081_Full.pdf Riris  Nur  Alia.  (2023). ANALISIS  KONTRIBUSI  PAJAK  DAERAH  DAN  RETRIBUSI  DAERAH  DALAM  UPAYA  PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2019-2021 . 12 (Juli). Sihombing, S., & Alestriana, S. (2020). Perpajakan Teori dan Aplikasi. In Widina (Vol. 44, Issue 8).