## HUKUM KONTRAK SEWA MENYEWA ( IJARAH ) DALAM PENGGUNAAN JASA RAHIM MENURUT PERSFEKTIF ISLAM
Muamar 1 Meriy Anjelina 2 Ibnu Suriyansyah 3 Leni Maya 4 Kamal Hasuna 5 1,2,3,4,5 IAIN Palangka Raya Email : amarganzyt@gmail.com , meriyanjelina17@gmail.com , ribnuriyan@gmail.com , maya2314120035@febi.iain-palangkaraya.ac.id , kamalhusana@iain-palangkaraya.ac.id

## Abstrak
Sewa  atau  Ijarah  adalah  jenis  kontrak  yang  umum  dilakukan  dalam  kehidupan  sehari-hari.  Dalam pandangan  Islam,  kontrak  Ijarah  dianggap  sebagai  akad  yang  sah.  Terkait  dengan  praktik  sewa  rahim (surrogate mother), tentu ada pro dan kontra yang menyertainya, dan hal ini menjadi subjek perdebatan yang  hangat.  Selain  itu,  ini  juga  merupakan  perkembangan  baru  dalam  bidang  ilmu  pengetahuan. Beberapa ulama menyatakan bahwa praktik sewa rahim tidak sesuai dengan prinsip-prinsip moral dan etika  Islam.  Namun,  ada  juga  pandangan  yang  memperbolehkannya  dalam  kondisi  tertentu.  Salah satunya  adalah  pandangan  Prof.  Dr.  Jurnalis  Udin  dari  Pakistan.  Menurutnya,  sewa  rahim  hanya diperbolehkan  dalam  keadaan  darurat  dan  jika  ada  kapasitas  besar  untuk  merawat  anak-anak  jika diperlukan.  Misalnya,  ketika  metode  ini  menjadi  satu-satunya  cara  bagi  pasangan  untuk  memiliki keturunan  dari  darah  mereka  sendiri  karena  rahim  istri  mengalami  kerusakan.  Dalam  praktik  sewa rahim, terdapat prosedur yang harus dipatuhi baik oleh pasangan yang menyewa rahim maupun wanita yang menjadi penyewa Rahim
Kata Kunci: Sewa Rahim, Ijarah, dan Hukum Islam.

## Abstract
Rent or Ijarah is a type of contract that is commonly carried out in everyday life. In the Islamic view, the Ijarah contract is considered a valid contract. Regarding the practice of renting a surrogate mother, of course there are pros and cons that accompany it, and this is the subject of hot debate. Apart from that, this is also a new development in the field of science. Some scholars state that the practice of renting a womb is not in accordance with Islamic moral and ethical principles. However, there are also views that allow  it  under  certain  conditions.  One  of  them  is  the  view  of  Prof.  Dr.  Journalist  Udin  from  Pakistan. According to him, renting a uterus is only allowed in emergencies and if there is large capacity to care for  children  if  necessary.  For  example, when this method  becomes  the  only way  for  a  couple  to  have offspring from their own blood because the wife's uterus is damaged. In the practice of renting a womb, there  are  procedures  that must  be  adhered to  by  both  the  couple  renting  the  womb  and  the  woman who is renting the womb.
Keysword : Surrogate Mother, Ijarah, Islamic Law .
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol.3 No.3 September - Desember 2023

## PENDAHULUAN
Beberapa individu mungkin jarang terdengar tentang konsep sewa rahim. Di Indonesia, praktik  sewa  rahim  sangat  tidak  umum.  Sejauh  ini,  pilihan  yang  sering  diambil  adalah  adopsi, tetapi  seiring  waktu,  pasangan  suami-istri  mulai  mencari  opsi  untuk  memiliki  anak  yang memiliki  ikatan  genetik  dengan  mereka.  Jika  istri  mengalami  kesulitan  dalam  mengandung anak,  mereka  dapat  mempertimbangkan  inseminasi  buatan  atau  memanfaatkan  jasa  seorang ibu  pengganti,  yang  dikenal  sebagai  Surrogate  mother.  Praktik  sewa  rahim  merupakan  topik yang  masih  hangat  diperbincangkan  di  kalangan  masyarakat  Muslim.  Ini  merupakan  materi yang  menarik  untuk  diteliti  lebih  dalam.  Beberapa  individu  berpendapat  bahwa  praktik  ini bertentangan  dengan  prinsip  agama  karena  menyerupai  perdagangan  manusia.  Namun,  ada juga yang menolak pandangan tersebut dengan menyatakan bahwa sewa rahim dapat menjadi pilihan  bagi  pasangan  yang  menginginkan  keturunan  tetapi  mengalami  kesulitan  dalam kehamilan  alami.  Seorang  perempuan  yang  menyetujui  atau  membuat  kontrak  hukum  (yang dikenal  sebagai  perjanjian  gestasional)  dengan  pasangan  suami  istri  disebut  sebagai  ibu pengganti  atau  penyewa  rahim.  Ini  menunjukkan  bahwa  perempuan  yang  menjadi  ibu pengganti  setuju  untuk  membawa  materi  genetik  dari  pasangan  tersebut  yang  dihubungkan melalui Fertilisasi In Vitro, baik secara sukarela atau sebagai imbalan atas kompensasi finansial. Al-ajru,  yang  berarti  "al-'iwau"  (pengganti),  adalah  asal  kata  bahasa  Arab  untuk  "ijarah". Sehingga kompensasi dalam konteks ini disebut "ajru" (bayaran). Praktik ini juga dikenal sebagai Ijarah  dalam  pandangan  Islam.  Secara  bahasa,  "Ijarah"  merujuk  pada  kontrak  penggantian- manfaat.
Dari  konsep  Ijarah  sebelumnya,  terlihat  ada  keterkaitan  dengan  praktik  sewa  rahim. Sewa rahim juga merupakan suatu perjanjian antara dua belah pihak, yang mengambil manfaat dari  akad  tersebut.  Seperti  yang  diketahui,  Ijarah  memiliki  dua  bentuk,  yaitu  Ijarah  dalam bentuk  barang  dan  jasa.  Dalam  konteks  sewa  rahim,  kita  dapat  mengaitkannya  dengan  Ijarah dalam bentuk jasa, di mana fokusnya adalah pada pelayanan yang diberikan oleh ibu pengganti dengan  imbalan  berupa  keturunan  bagi  pihak  yang  menyewa.  Di  dalam  kerangka  ekonomi Islam,  Ijarah ialah  satu  jenis perjanjian di  mana seseorang  menyewa  jasa  individu  lain  dengan
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol.3 No.3 September - Desember 2023
pembayaran  tertentu.  Dalam  konteks  ini,  Ijarah  berkaitan  dengan  penyewaan  jasa  individu untuk  melakukan  tugas  tertentu  (Al-Ijarah  ala  Al- ‘Amal).  Pihak  yang  menyewa  jasa  dikenal sebagai musta’jir, sementara pihak yang menyediakan jasa disebut ajir, dan pembayaran yang diberikan  disebut  ujrah.  Dengan  demikian,  Ijarah  digunakan  untuk  menyewa  seseorang  untuk melakukan  suatu  tugas.  Mu’jir  adalah  individu  yang  memiliki  keterampilan,  tenaga,  atau  jasa yang  dibutuhkan,  sedangkan  musta’jir  adalah  pihak  yang  memerlukan  jasa  tersebut  dan membayar imbalan tertentu atasnya. Mu’jir menerima ujrah sebagai pembayaran atas tenaga yang  diberikannya  kepada  musta’jir,  sementara  musta’jir  me mperoleh  tenaga  atau  jasa  dari m u’jir .
Sewa  rahim  atau  proses  penggunaan  rahim  seseorang  untuk  keperluan  kehamilan memiliki  kompleksitas  yang  mencakup  berbagai  aspek,  termasuk  substansi  perjanjian  dan status hukum anak yang dilahirkan. Salah satu isu yang muncul adalah penentuan status hukum anak  hasil dari  proses  ini,  apakah mengikuti  orang tua biologis  yang  menyumbangkan  sperma dan  ovum  atau  mengikuti  ibu  pengganti  yang  mengandungnya.  Pertanyaan  ini  penting terutama  terkait  dengan  hak  waris  anak  tersebut.  Untuk  memahami  lebih  dalam  tentang praktik  sewa  rahim,  akan  dijelaskan  mengenai  akad  Ijarah  yang  digunakan  dalam  proses  ini. Dampak dari praktik ini tidak hanya berdampak saat proses sewa-menyewa berlangsung, tetapi juga  mungkin  menimbulkan  pertanyaan  hukum  terkait  status  hukum  anak  yang  lahir,  serta implikasi  hukum  dan  ekonomi  Islam  terhadap  konsep  nilai  rahim,  apakah  dapat  disamakan dengan  nilai  sebuah  benda  atau  sebagai  hak  untuk  disewakan.  Dari  pembahasan  tersebut, diperlukan  analisis  dan  kajian  lebih  lanjut  terhadap  beberapa  permasalahan  yang  muncul, antara  lain:  Bagaimana  hubungan  akad  Ijarah  dengan  praktik  sewa  Rahim?,  dan  bagaimana hukum sewa rahim dipandang dalam perspektif agama Islam?.
Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi validitas perjanjian sewa rahim dalam  konteks  Ekonomi  Islam,  serta  untuk  mendalami  pandangan  hukum  terhadap  praktik sewa  rahim  dalam  perspektif  agama  Islam.  Tujuan  tersebut  diharapkan  dapat  memberikan refrensi  dalam  literatur  terkait,  khususnya  bagi  tenaga  pengajar  dan  mahasiswa  yang  tertarik dalam pembahasan sewa rahim. Harapan dari hasil penelitian ini adalah dapat menjadi sumber
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol.3 No.3 September - Desember 2023
referensi  yang  bermanfaat dalam  diskusi  mengenai  aspek  ekonomi  dan  hukum  yang  terkait dengan praktik sewa rahim dalam kerangka ekonomi Islam.

## METODE
Penelitian  ini  merupakan  analisis  deskriptif  kualitatif  yang  mengandalkan  buku  dan artikel  sebagai  sumber  referensi  utama.  Fokus  penelitian  adalah  pada  Akad  Ijarah  dalam konteks sewa rahim, dengan penggunaan berbagai sumber yang relevan dengan topik tersebut dari  kasus-kasus  yang  ada. Pedoman  yang  digunakan  sebagai  panduan  dalam  penelitian  ini meliputi:
1. Keterkaitan dengan konsep Akad Ijarah (sewa-menyewa).
2. Pemilihan  bahan  referensi  yang  berfokus  pada  praktik  sewa  rahim  dan  tidak  mencakup teknik reproduksi seperti bayi tabung.
Selain kriteria tersebut, peneliti juga mengambil beberapa hukum dan prosedur terkait dengan  praktik  sewa  rahim.  Hasil  penelitian  dianalisis  dengan  merujuk  pada  definisi-definisi tentang Ijarah , praktik sewa rahim, serta pandangan hukum terkait dengan praktik tersebut. Konsep Ijarah
Dalam literatur klasik Fiqh Syafi’i yang ditulis oleh Idris Ahmad (1986:139), konsep Ijarah dijelaskan  sebagai  upah-mengupah,  yang  merujuk  pada  prinsip  muamalah  dalam  Islam. Penjelasannya mencakup rukun dan syarat utama dari transaksi jasa dan pembayaran, dengan peran  utama  pemberi  jasa  (mu’jir)  dan  penerima  jasa  (musta’jir). Namun,  menurut  Nor Hasanuddin  (2004:203),  dalam  terjemahan  karya  "Fiqh  Sunnah"  yang  dikarang  oleh  Sayyid Sabiq,  istilah  Ijarah  dijelaskan  sebagai  proses  penyewaan. Ijarah ,  atau  sewa,  merupakan kegiatan  muamalah  yang  lazim  ditemui  dalam  kehidupan  sehari-hari.  Kegiatan  ini  memiliki manfaat yang signifikan karena memungkinkan seseorang untuk menggunakan barang atau jasa sesuai  dengan  kebutuhan  tanpa  harus  membelinya  secara  langsung,  melainkan  dengan  cara menyewa. Al-Ijarah merupakan  suatu  perjanjian  atau transaksi  yang  melibatkan pemanfaatan sesuatu yang spesifik, halal, dan dapat diberikan imbalan tertentu, menurut pandangan ulama Syafi'iyah (Al-Khatib, 1978).
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol.3 No.3 September - Desember 2023
Dari  segi  leksikal, Ijarah merujuk  pada  tindakan  menyewakan  sesuatu.  Konsep  Ijarah mencakup dua situasi yang berbeda dalam hukum Islam, yakni;
1) Sewa jasa.
Pihak  yang  memperoleh  jasa  disebut  sebagai musta'jir ,  sedangkan  yang  menyediakan  jasa disebut  sebagai ajir . Ijarah ,  yang  serupa  dengan  sewa  layanan,  merujuk pada  penggunaan layanan seseorang dengan membayar sesuai dengan layanan yang diberikan. Dalam konteks ini,  terdapat  dua  jenis  ajir,  yaitu  ajir  khass  dan  ajir  musytarak. Ajir musytarak  merujuk kepada  pekerja  yang  tidak  memiliki  keterikatan  khusus  dengan  individu  tertentu  dan bekerja  berdasarkan  keahlian  mereka,  sementara  ajir  khass  adalah  pekerja  yang  memiliki jam  kerja  yang  ditetapkan  dan  bekerja  secara  mandiri  (Huda,  2011).  Setiap  transaksi  di mana  seseorang  menyewa  jasa  orang  lain  termasuk  dalam  konsep  Ijarah  ini,  dan pembayaran yang diberikan kepada ajir disebut sebagai ujrah .
2) Sewa aset (barang).
Ijarah  dapat  diterapkan  pada  pemanfaatan  aset  dan  properti,  namun  tidak  pada  layanan manusia.  Dalam  konteks  ini,  Ijarah  merujuk  pada  memberikan  akses  kepada  orang  lain terhadap suatu properti dengan pembayaran sewa sebagai imbalannya. Istilah lain seperti leasing dan Lessor memiliki arti yang sama dengan Ijarah dalam bahasa Inggris.  Pihak yang menyewakan juga dikenal sebagai mu'jir , sedangkan pihak yang menyewa disebut musta'jir , dan pembayaran sewa kepada pihak yang menyewakan disebut sebagai ujrah .
Terdapat beragam pandangan dari para ulama mengenai konsep Ijarah , antara lain:
ضوعب ةعفنم ي  لع دقع Artinya: “ Transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan ” .
Sedangkan menurut pemikiran ulama Syafi'iyyah, definisi Ijarah yakni:
يمولعم ضوعب ةح بلاااو لدبلل ةلباق يةحابم ةمولعمةدوصقم ةعفنم لع دقع Artinya: “ Transaksi  terhadap  suatu  manfaat  yang  dituju,tertentu,bersifat  mubah  dan  boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu ” .
Namun,  menurut  pandangan  ulama  Malikiyyah  dan  Hanabilah,  konsep Ijarah adalah  sebagai berikut:
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol.3 No.3 September - Desember 2023
ضوعب مولعم ةدم ةحابم ء ش عفانم يكيلتم Artinya: “ Pemilikan  manfaat  sesuatu  yang  dibolehkan  dalam  waktu  tertentu  dengan  suatu imbalan ” .

## Pandangan Hukum Tentang Kontrak Sewa Menyewa (Ijarah) Dalam Islam
Dari sudut pandang Islam, perjanjian Ijarah dianggap sebagai satu bentuk kontrak yang sah.  Konsep  Ijarah  dijelaskan  dalam  Al-Quran  dan  Hadis. Dalam  kitab  suci  Al-Quran,  prinsip Ijarah ditegaskan dalam Surah Al-Baqarah ayat 282, yang menyatakan:
ي ه َم َّ ل َ ع ا َم َ ك ي َب ت ْ ك َّ ي ي ن َ ا ي  ب ِتا َ ك ي َ ب ْ أ َ ي ي َ ل َو ي ِل د َع ْ لاِب ي ب ِتا َ ك ي م ُ ك َ ن ي َّ ب ي  ب ت ْ ك َي ْ ل َو ي ه  و  ب ت ْ كا َ ف ي ً مّ َس ُّم ي ل َ ج َ ا ي ٰٓ ل ِا ي ن ي َ دِب ي م ت ن َ يا َ د َ ت ا َ ذ ِا ا ْٓ و ن َم ٰ ا ي َ ن ي ِذ َّ لا ا َ ه ُّ ي َ ا ْٓ ي ي و َ ا ا ً ف ي ِع َ ض ي و َ ا ا ً ه  ي ِف َس ي ُّ ق َ ح ْ لا يِه يَل َع ي ي ِذ َّ لا ي َ نا َ ك ي ن ِا َ ف ي أًـ ي َ ش ي ه ن ِم ي س َ خ ب َ ي ي َ ل َو ي ه َّ ب َر يَ ٰ للّا يِق َّ تَي ْ ل َو ي ُّ ق َ ح ْ لا يِه يَل َع ي ي ِذ َّ لا يِلِل م يْل َو ي ب ت ْ ك َي ْ ل َ ف ي ٰ للّا ي ن َّم ِم ي ن ت َ ا َر  ما َّو ي ل ج َر َ ف ي ْ ي َ ل ج َر ا َ ن  و ُ ك َ ي ي م َّ ل ي ن ِا َ ف ي م ُ ك ِلا َ ج ِّر ي ن ِم ي ن ي َ د  ي ِه َ ش يا  و د ِه ش َ ت  سا َو ي ِل د َع ْ لاِب ي هُّي ِل َو ي ل ِل م يْل َ ف يَو ه يَّل ِم ُّ ي ي ن َ ا ي ع  ي ِط َ ت  س َ ي ي َ ل ي ه  و  ب ت ْ ك َ ت ي ن َ ا ا ْٓ و  م َٔـ  س َ ت ي َ ل َو ي ا  و ع د يا َم يا َ ذ ِا ي ءا ََۤ د َ ه ُّ شلا ي َ ب ْ أ َ ي ي َ ل َو ي ى ر خ لْا ا َم هى  د ح ِا يَر ِّ ك َ ذ ت َ ف ا َم هى  د ح ِا يَّل ِض َ ت ي ن َ ا يِءا ََۤ د َ ه ُّ شلا ي َ ن ِم ي َ ن  و َ ض  ر َ ت ي م ُ ك َ ن ي َ ب يا َ ه َ ن  و  ر ي ِد ت ي ة َ ِْ ضا َ ح ي ة َرا َ جِت ي َ ن  و ُ ك َ ت ي ن َ ا ي ْٓ َّ لْ ِا ا ْٓ و با َ ت  ر َ ت ي َّ ل َ ا يْٓ ْ ن د َ ا َو يِة َ دا َ ه َّ شل ِل ي م َو ق َ ا َو يِ ٰ للّا ي َ د ن ِع ي ط َس ق َ ا ي م ُ ك ِل  ذ ي ه ِل َ ج َ ا ي ٰٓ ل ِا ا ً ي ِب َ ك ي و َ ا ا ً ي ِغ َص ي َ ٰ للّا او ق َّ تا َو ي م ُ كِب ي ق  و  س ف ي ه َّ ن ِا َ ف ا  و ُ ل َع ف َ ت ي ن ِا َو ي ه ي د  ي ِه َ ش ي َ ل َّو ي  ب ِتا َ ك يَّر ۤ ا َ ض ي ي َ ل َو ي م ت  ع َ يا َب َ ت ا َ ذ ِا ا ْٓ و د ِه ش َ ا َو ي ا َ ه  و  ب ت ْ ك َ ت ي َّ ل َ ا ي حا َ ن ج ي م ُ ك  ي َ ل َ ع يَس ي َ ل َ ف ي م ي ِل َ ع ي ء َ ش يِّل ُ كِب ي ٰ للّا َو ي ٰ للّا ي م ُ ك  م ِّ ل َع ي َو "Wahai  orang-orang  yang  beriman,  apabila  kamu  berutang  piutang  untuk  waktu  yang ditentukan,  hendaklah  kamu  mencatatnya.  Hendaklah  seorang  pencatat  di  antara  kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu  mendiktekan(-nya).  Hendaklah  dia  bertakwa  kepada  Allah,  Tuhannya,  dan  janganlah  dia menguranginya  sedikit  pun.  Jika  yang  berutang  itu  orang  yang  kurang  akalnya,  lemah (keadaannya),  atau  tidak  mampu  mendiktekan  sendiri,  hendaklah  walinya  mendiktekannya dengan  benar.  Mintalah  kesaksian  dua  orang  saksi  laki-laki  di  antara  kamu.  Jika  tidak  ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang- orang  yang  kamu  sukai  dari  para  saksi  (yang  ada)  sehingga  jika  salah  seorang  (saksi perempuan)  lupa,  yang  lain  mengingatkannya.  Janganlah  saksi-saksi  itu  menolak  apabila dipanggil.  Janganlah  kamu  bosan  mencatatnya  sampai  batas  waktunya,  baik  (utang  itu)  kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol.3 No.3 September - Desember 2023
lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang  kamu  jalankan  di  antara  kamu.  Maka,  tidak  ada  dosa  bagi  kamu  jika  kamu  tidak mencatatnya.  Ambillah  saksi  apabila  kamu  berjual  beli  dan  janganlah  pencatat  mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu ”.
Dalam  riwayat  hadis  yang  dicatat  oleh  Imam  Bukhari,  Rasulullah  SAW  mengatakan bahwa  siapa  pun  yang  menyewa  suatu  barang  harus  menjaganya  dan  mengembalikannya dalam kondisi baik.
Adapun aspek-aspek esensial dari kontrak ijarah yang diambil dari berbagai pandangan, seperti kalangan  Hanafi,  Syafi'i,  dan  ulama  kontemporer,  saling  melengkapi  dan menyempurnakan satu sama lain. Esensi kontrak ijarah dapat dirangkum sebagai berikut:
1) Keikutsertaan kedua belah pihak dalam transaksi (pemberi dan penyewa).
2) Penggunaan sighat dalam ijarah yang disesuaikan.
3) Pemanfaatan yang diperoleh dari transaksi.
4) Pembayaran upah yang disepakati.
Ijarah disyariatkan sebagai respons terhadap kebutuhan manusia, bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan esensial serta kebutuhan lain yang mendukung kelangsungan hidup.

## Konsep Sewa Rahim
Perdebatan mengenai status anak hasil proses sewa rahim telah menyulitkan penentuan definisi status anak tersebut. Secara biologis, seorang anak yang lahir melalui proses ini adalah keturunan  dari  pasangan  yang  menyumbangkan  sperma  dan  telur  mereka,  yang  merupakan pasangan  yang  telah  menikah.  Namun,  status  hukum  anak  biasanya  ditentukan  berdasarkan status  perkawinan  ibu  biologis.  Hal  ini  menjadi  kompleks  karena  anak  tersebut  lahir  dari  ibu pengganti yang secara biologis bukan ibu kandungnya.
Sewa  rahim,  yang  sering  disebut  sebagai  ibu  pengganti,  adalah  ketika  perempuan meminjamkan  rahimnya  untuk  mengandung,  melahirkan,  dan  kemudian  menyerahkan  bayi kepada  pasangan  suami  istri  yang  tidak  dapat  memiliki  anak  karena  alasan  medis.  Sejarah
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol.3 No.3 September - Desember 2023
mencatat bahwa pada tahun 1987, Edith Jones dari Afrika Selatan menjadi pelaku yang pertama kali  melakukan  tindakan  ini  dengan  melahirkan  kembar  tiga  melalui  transplantasi  embrio putrinya,  Suzanne,  dan  suaminya.  Tindakan  ini  dipilih  karena  Suzanne  mengalami ketidaksuburan  sejak  lahir.  Meskipun praktik  ini,  di  mana  seorang  anak perempuan  menyewa rahim ibunya untuk mengandung embrio mereka, belum pernah terdengar sebelumnya, namun telah tersebar luas di Amerika dan Eropa.
Di  Indonesia,  terutama  di  Papua,  juga  terdapat  kejadian  serupa  di  mana  seorang keponakan  menggunakan  rahim  bibinya  untuk  mengandung  anak.  Kim  Kardashian  dan  Kanye West adalah contoh terkenal yang telah menggunakan layanan sewa rahim untuk anak ketiga mereka dan berencana untuk melakukannya lagi untuk anak keempat mereka.
Berbagai  syarat  harus  dipenuhi  untuk  melaksanakan  proses  persewaan  rahim,  antara lain yakni:
1. Tahapan pertama, pasangan suami istri perlu mencapai kesepakatan secara tertulis dengan wanita yang akan menjadi penyewa rahim. Kesepakatan ini harus didokumentasikan dalam sebuah kontrak yang disaksikan oleh pihak-pihak yang dapat diandalkan.
2. Langkah kedua, calon penyewa rahim harus menjalani serangkaian pemeriksaan kesehatan guna memastikan bahwa dia dalam kondisi fisik yang baik dan mampu untuk mengandung bayi. Pemeriksaan ini harus dilakukan oleh tenaga medis yang memiliki kredibilitas.
3. Tahap  berikutnya,  setelah  kesepakatan  tercapai  dan  pemeriksaan  kesehatan  selesai dilakukan,  pasangan  suami  istri  dan  calon  penyewa  rahim  harus  menandatangani  kontrak sewa rahim yang mencakup semua detail terkait proses tersebut, termasuk biaya, protokol dalam menghadapi komplikasi, Selain itu, ada kewajiban dan hak yang harus dihormati oleh semua pihak yang terlibat.
4. Pada  fase  kehamilan,  pasangan  suami  istri  harus  memberikan  dukungan  dan  perawatan yang dibutuhkan oleh penyewa rahim. Mereka juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa  penyewa  rahim  mendapatkan  perawatan  kesehatan  yang  memadai  untuk kepentingan kesehatan bayi yang dikandung.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol.3 No.3 September - Desember 2023
5. Setelah kelahiran bayi, pasangan suami istri harus membawa bayi tersebut ke dokter guna memastikan  kesehatannya.  Selain  itu,  mereka  juga  harus  menyelesaikan  semua pembayaran yang telah disepakati dengan penyewa rahim.
Dalam  konteks  hukum  Indonesia,  "Surrogate  Mother"  menggambarkan  keadaan  di mana seorang wanita, melalui kontrak, bertindak sebagai ibu pengganti bagi pasangan suami- istri yang memerlukan bantuan untuk kehamilan setelah embrio mereka dimasukkan ke dalam rahimnya. Secara luas, ada dua bentuk praktik sewa rahim:
1. Surrogacy hanya  embrio,  dimana  embrio  yang  dibuat  dari  sperma  pria  dan  sel  telur wanita  ditanamkan  ke  dalam  rahim  seorang  wanita  yang  disewa  dengan  menggunakan teknologi fertilisasi in vitro.
2. Sewa rahim dengan ovum ( genetic surrogacy ), dimana embrio dibentuk dari sel telur wanita yang rahimnya disewa dan sperma dari suami. Meskipun wanita yang menyewa rahimnya memiliki sel telur sendiri, dia tetap harus melahirkan bayi tersebut dan menyerahkannya kepada pasangan suami-istri yang menyewanya, karena menurut hukum, dia bukanlah ibu sah dari bayi tersebut. Fertilisasi sperma dan sel telur dalam jenis kedua dapat terjadi melalui inseminasi buatan atau melalui hubungan seksual antara suami dan istri yang memiliki sel telur yang kemudian rahimnya disewa.

## Aspek Hukum Yang Mengatur Status Anak Yang Lahir Melalui Proses Ibu Pengganti.
Ketentuan  hukum  mengenai  surrogasi  di  Indonesia  yang  melarang  persewaan  yang terdapat  pada  pasal  43  ayat  (3)  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  61  Tahun  2004  yang mengatur  tentang  Kesuburan/Kesehatan  Reproduksi,  menegaskan  bahwa  bila  terdapat kelebihan embrio dari prosedur In Vitro Fertilization (IVF), embrio tersebut tidak boleh diimplan kembali  ke  rahim  wanita  lain.  Walaupun  demikian,  praktik  ibu  pengganti  tidak  secara  jelas dilarang, hukum positif Indonesia menegaskan larangan menanam embrio di luar rahim wanita yang  subur.  Selain  itu,  praktik  surrogasi  tidak hanya  dilarang  oleh undang-undang,  tetapi  juga oleh  fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia  yang  dikeluarkan  pada  tanggal  26  Mei  2006.  Saat  ini, surrogasi belum diizinkan di Indonesia, sehingga tidak ada perlindungan hukum bagi pihak yang terlibat dalam pembuatan perjanjian seputar hal tersebut.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol.3 No.3 September - Desember 2023
Anak  yang  lahir  melalui  surrogasi  memiliki  situasi  khusus  yang  mempengaruhi pengakuan  orang  tua  atas  anak  tersebut.  Konstitusi  Negara  Republik  Indonesia,  Pasal  42 Undang-Undang Perkawinan menegaskan yaitu anak yang benar sah yakni anak yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang benar-benar sah.
Pada  konteks  anak  yang  lahir  melalui  ibu  pengganti,  berlaku  ketentuan-ketentuan berikut:
1. Misalnya bayi tersebut dilahirkan oleh seorang wanita yang sudah menikah dengan suami lain (ibu pengganti), maka status anak sah akan diberikan kepada pasangan tersebut.
2. Namun, jika bayi tersebut dilahirkan oleh ibu pengganti yang tidak sah secara hukum, maka statusnya mungkin akan dianggap sebagai anak perzinahan wanita.
Terdapat beragam pandangan yang menolak praktik surrogacy , dengan beberapa pihak mengusulkan peraturan yang meliputi:
1. Pembatalan semua kontrak yang terkait dengan surrogacy .
2. Pelarangan iklan yang mempromosikan surrogacy .
3. Penetapan  tanggung  jawab  bagi  pihak  yang  terlibat  dalam  proses surrogacy ,  termasuk dokter, pengacara, dan bahkan bayi itu sendiri.
Peraturan  yang  diusulkan  diharapkan  dapat  mengakomodasi  beberapa  aspek  yang dianggap tidak layak atau tidak mungkin, seperti:
1. Membuat praktik surrogasi komersial tidak dapat direalisasikan.
2. Mencegah penyalahgunaan atau pemaksaan terhadap wanita untuk menjadi ibu pengganti.
3. Menghindari penggunaan sumber daya kesehatan dan sosial publik untuk tujuan komersial dalam surrogacy .
4. Menyatakan ketidakkonstitusionalan surrogasi dalam ranah hukum dan medis.
Melindungi baik pasangan yang mengontrak maupun wanita yang menjadi ibu pengganti dari kemungkinan menjadi korban atau dieksploitasi.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Sewa Menyewa Dalam Persfektif Islam ( Ijarah )
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol.3 No.3 September - Desember 2023
Ijarah ,  yang  dikenal  sebagai  leasing  dalam  konteks  pembelajaran  Islam,  adalah perjanjian  yang  memungkinkan  penggunaan  produk  atau  layanan  dengan  pembayaran  upah. Menurut  keputusan  dari  Dewan  Syariah  Nasional  (DSN),  Ijarah  merupakan  perjanjian  untuk memanfaatkan  barang  atau  jasa  dengan  membayar  sewa  atau  upah,  tanpa  adanya  transfer kepemilikan barang tersebut. Salah satu contoh ijarah adalah sewa rahim. Dalam kontrak sewa rahim, tidak terdapat ada peralihan hak milik, melainkan sekedar transfer hak penggunaan dari penyewa untuk si penyewa.
Dalam  kerangka  hukum  syariah, Ijarah merujuk  pada  perjanjian  yang  memungkinkan pihak  untuk  memanfaatkan  sesuatu  dengan  menyerahkan  imbalan  berupa  upah  atau kompensasi.  Karena  itu,  tidak  diperbolehkan  untuk  menyewakan  pohon  dengan  tujuan memanfaatkan  buahnya  karena  pohon  tersebut  bukanlah  sumber  manfaat  itu  sendiri.  Begitu juga  dengan  menyewakan  uang,  makanan  yang  sudah  dikonsumsi,  atau  barang  yang  telah ditimbang,  karena  semuanya  harus  digunakan  habis.  Aturan  yang  sama  berlaku  untuk menyewakan  hewan  untuk  tujuan  memanfaatkan  produk  dari  hewan  tersebut.  Manfaat  yang dimaksudkan bisa berupa keuntungan finansial atau fisik, seperti yang dihasilkan dari pekerjaan seseorang  sebagai  insinyur,  pembangun,  penenun,  atau  penjahit.  Imbalan  juga  bisa  diperoleh dari  pekerjaan  rumah  tangga.  Namun,  sewa  rahim  tidak  memenuhi  kriteria  sebagai  manfaat yang diinginkan dalam konteks tersebut.
Ketentuan Islam Dari Perjanjian Sewa Atau Ijarah
Apabila pihak yang terlibat dalam perjanjian menggunakan istilah "sewa" atau kata lain yang memiliki makna serupa, maka akad Ijarah dianggap sah.  Kedua belah pihak yang terlibat dalam perjanjian sewa guna usaha harus memiliki kapasitas dan keterampilan yang memadai, termasuk  kemampuan  untuk  membedakan  dengan  akal  antara  yang  benar  dan  yang  salah. Perjanjian  leasing  dianggap  tidak  dapat  diterapkan  jika  salah  satu  pihak  mengalami  gangguan mental  atau  adalah  seorang  anak  kecil  yang tidak  mampu  memahami  perbedaan  antara  yang benar dan yang salah. Perjanjian ini mengkombinasikan kontrak murabahah dan kontrak sewa ( Ijarah ),  dan  berakhir  ketika  penyewa  memperoleh  kepemilikan  atas  barang  tersebut.  Ijarah
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol.3 No.3 September - Desember 2023
leasing berbeda dari sewa biasa karena mengalihkan hak kepemilikan. Dalam perjanjian ini, tarif sewa dan harga pembelian disepakati bersama-sama pada awal kontrak.
Dalam  pembuatan  kontrak Ijarah ,  ada  beberapa  pertimbangan  hukum  yang  harus dipertimbangkan. Kontrak harus secara jelas menjelaskan jenis Ijarah yang digunakan, termasuk sewa  dengan  opsi  pembelian,  jumlah  upah  yang  harus  dibayarkan,  serta  harga  barang  dalam transaksi  jual  dan  nilai  sewa  yang  ditetapkan.  Selain  itu,  perlu  dilakukan  perencanaan  untuk mengantisipasi risiko yang mungkin timbul, seperti nasabah yang sengaja tidak membayar sewa atau cicilan, pelanggan yang ingin mengakhiri kontrak di tengah jalan tanpa niat untuk membeli aset, atau kerusakan pada aset Ijarah yang memerlukan biaya tambahan untuk pemeliharaan.
Hubungan Antara Akad Ijarah Dengan Sewa Rahim
Dalam ajaran Al-Qur'an, tidak terdapat ketentuan yang secara spesifik membahas status Bayi yang dilahirkan melalui prosedur fertilisasi in vitro, dimana sperma dan ovum diambil dari suatu  pasangan  suami  istri,  kemudian  embrio  hasilnya  ditanamkan  ke  rahim  ibu  pengganti. Namun,  ada  analogi  dengan  anak  sepersusuan,  di  mana  anak  disusui  oleh  wanita  lain  tetapi dikandung  dan  dilahirkan  oleh  pasangan  yang  sah,  seperti  yang  dialami  oleh  Rasulullah  SAW yang diperlakukan oleh Halimah Sa’diyah dengan pemberian ASI hingga mencapai usia 5 tahun . Aturan  tentang  sepersusuan  dijelaskan  dalam  ayat  ke-233  dari  Surah  Al-Baqarah  yang menekankan pentingnya  menyusui  anak  selama 2 tahun penuh.  Dalam  konteks  ini,  kewajiban memberi makan dan memberikan pakaian kepada ibu juga diatur, sesuai dengan kemampuan masing-masing  individu,  dan  tidak  boleh  ada  orang  tua  yang  menderita  karena  anak-anak mereka.  Tidak  ada  masalah  jika  kedua  belah  pihak  sepakat  untuk  menghentikan  pemberian susu sebelum usia 2 tahun, dengan memberikan pembayaran yang adil kepada yang menyusui. Karena  ketidakjelasan  subjek  kontrak  sewa  rahim  dalam  sumber-sumber  Islam  dan  kesulitan dalam  menemukannya  dalam  fikih,  tidak  mengherankan  jika  para  ulama  memiliki  pandangan yang bervariasi tentang masalah ini. Beberapa pandangan yang mengizinkan praktik sewa rahim termasuk:
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol.3 No.3 September - Desember 2023
1) Menurut pendapat Prof. Dr. Jurnalis Udin, PAK, dalam keadaan darurat, seperti jika rahim istri mengalami kerusakan dan tidak ada opsi lain untuk memiliki anak biologis, sewa rahim dapat diterima.
2) H.  Ali  Akbar  berpendapat  bahwa  menyewakan  rahim  kepada  wanita  lain  dapat  diterima dalam Islam, seperti halnya memberi bayi yang disusui kepada wanita lain.
3) H. Salim Dimyati mendefinisikan bayi yang lahir melalui sewa rahim tidak bakal memiliki hak waris karena dianggap anak angkat, bukan anak kandung.
4) Anak  yang  dilahirkan  melalui  sewa  rahim  tidak  akan  memiliki  hubungan  biologis  dengan orang  tua  biologisnya,  menurut  tiga  perspektif.  Pandangan  pertama  membahas  kondisi darurat  yang  memungkinkan  penggunaan  sewa  rahim,  dan  pandangan  kedua  membahas situasi di mana istri tidak dapat mengandung.
Pendapat para ulama tentang keharaman sewa rahim dapat disimpulkan sebagai berikut:
1) Menurut As-Sayyid Sabiq , seorang cendekiawan terkemuka dari golongan as-Shafiyya, sewa rahim  tidak  diperbolehkan  karena  metodenya  melibatkan  transfer  janin  ke  rahim  wanita lain, yang banyak akademisi menganggapnya sebagai pelanggaran hukum. Menurut prinsip- prinsip  hukum  muamalah,  segala  sesuatu  diperbolehkan  kecuali  al-Qur'an  dan  Sunnah melarang  secara  jelas.  Namun,  penjelasan  rinci  tentang  keabsahan  sewa  rahim  sulit ditemukan  dalam  sumber-sumber  utama  tersebut.  Oleh  karena  itu,  keputusan  mengenai masalah ini biasanya bergantung pada ijma' atau kesepakatan para ulama. Selain itu, dalam Islam,  niat  yang  baik  tidak  dapat  mengubah  sesuatu  yang  diharamkan  menjadi  halal. Namun,  penting  untuk  diingat  bahwa  hanya  Allah  yang  memiliki  kewenangan  untuk menentukan halal dan haram atas segala sesuatu.
2) Dalam bukunya "Fatwa Kontemporer Volume 3", Dr. Yusuf Qaradhawi menyatakan bahwa para ahli hukum tidak setuju dengan praktik penyewaan rahim. Meskipun teknologi medis kontemporer dapat membantu persalinan, pembatasan diberlakukan, seperti sel telur dan sperma  harus  berasal  langsung  dari  pasangan  yang  menikah  tanpa  keterlibatan  pihak ketiga.  Menurut  Dr.  Qaradhawi,  praktik  ini  dilarang  karena  akan  menimbulkan  masalah yang rumit, seperti siapa ibu sejati bayi dari rang yang memiliki sel telur yang menentukan
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol.3 No.3 September - Desember 2023
kualitas  keturunan  atau  wanita  yang  menanggung  rasa  sakit  kehamilan  dan  persalinan? pada  kenyataannya,  mereka  tidak  memilih  untuk  hamil  atau  melahirkan.  Pada kenyataannya,  jika  wanita  itu  adalah  istri  kedua  suami,  ini  juga  tidak  diizinkan.  Ini  karena tidak jelas mana dari dua istri yang benar-benar akan melahirkan anak dalam skenario ini. Selanjutnya,  tidak  diketahui  siapa  yang  akan  bertugas  memutuskan  apa  yang  akan  terjadi pada anak pemilik telur atau pemilik rah
3) Syekh Mahmud Syaltut mengkritik inseminasi buatan menggunakan sperma pria yang tidak menikah dengan wanita karena merendahkan martabat manusia. Inseminasi buatan tanpa keterlibatan suami dianggap tindakan jahat yang lebih keji daripada menculik anak. Namun, jika  dilihat  dari  perspektif  profesional,  masalah  sewa  rahim  dalam  prosedur  inseminasi buatan juga harus diperhitungkan.
4) Berdasarkan fatwa dari Mu'tamar Tarjih Muhammadiyah tahun 1980, sewa rahim dianggap tidak sejalan dengan ajaran Islam. Nabi Muhammad SAW melarang penanaman anak dalam rahim  wanita  lain,  sebagaimana  disebutkan.  Ini  juga  dianggap  melanggar  prinsip-prinsip integritas manusia dan memiliki potensi untuk mengganggu struktur sosial yang ada. Oleh karena itu, hukum Islam melarang sewa rahim.
5) Sewa  rahim  memiliki  banyak  kerugiannya,  menurut  Prof.  Dr.  Said  Agil  Husin  Al-Munawar. Salah  satu  kelemahannya  adalah  potensi  kekacauan  dalam  kedudukan  anak-anak  dan potensi  konflik  antara  ibu  yang  terlibat.  Dia  mengklaim  bahwa  hukum  penyewaan  rahim (Haram) karena itu tidak dapat dibenarkan
Berdasarkan  tinjauan  yang  telah  dibahas,  kita  dapat  menyimpulkan  bahwa pertimbangan  Sewa  rahim  harus  dilakukan  dengan  cermat  dalam  beberapa  aspek.  Secara sosial,  praktik  sewa  rahim  dapat  menyebabkan  perubahan  dalam  norma-norma  kehidupan, menyerupai  hewan,  dan  mencampurkan  nasab.  Namun,  perlu  diingat  bahwa  terdapat  aspek etika  yang  perlu  diperhatikan,  khususnya  terkait  larangan  Nabi  yang  menganggap  tindakan tersebut  sebagai  haram.  Selain  itu,  praktik  ini  dapat  merusak  sifat  keibuan  dan  mengganggu struktur  sosial.  Dalam  konteks  inseminasi  buatan,  terdapat  kriteria  dan  syarat  yang  harus dipenuhi agar penggunaan sewa rahim dapat dibenarkan yakni sebagai berikut.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol.3 No.3 September - Desember 2023
Ketetapan مّلاسلاا ملعلاا ةطبارل هقفلا معملجا Dalam  situasi  gelap  penuh  kecemasan  di  Makkah, telah  dijelaskan  fatwa  terkait  penggunaan  sewa  rahim.  Prosedur  tersebut  melibatkan penggunaan  sewa  rahim  untuk  memfasilitasi  proses  pembuahan  di  luar  rahim  bagi  pasangan yang telah menikah sebelum sel-sel yang telah dibuahi dikembalikan ke rahim istri. Meskipun secara  prinsip  metode  ini  dapat  diterima,  namun  terdapat  keraguan  terkait  keamanannya dalam pelaksanaannya. Maka, direkomendasikan untuk menggunakan metode ini hanya dalam situasi  darurat dan  hanya  jika  memenuhi  persyaratan  tertentu.  Untuk  memenuhi  persyaratan ini,  sperma  suami  harus  digunakan;  prosedur  harus  dilakukan  saat  suami  masih  hidup  dan bukan setelah kematiannya; dan kedua pasangan harus setuju.

## Menurut KUH Perdata Pasal 1548
Sewa adalah kontrak di mana satu pihak menyerahkan barang kepada pihak lain dengan tujuan  digunakan  selama  jangka  waktu  tertentu  dengan  imbalan.  Dalam  kasus  ibu  pengganti, terjadi  perjanjian  antara  orang  tua  kandung  dan  wanita  pengganti.  Dalam  kasus  ini,  wanita pengganti  mengintrakan  rahimnya  agar  menampung  benih  orang  tua  kandung  antara  lain syarat dan jangka waktu yang ditetapkan. Rahim, bagaimanapun, bukanlah barang yang dapat diperjualbelikan. Akibatnya, perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat ketiga  Pasal 1332 KUH Perdata  menetapkan  bahwa  hanya  barang  yang  mampu  atau  dapat  diperjualbelikan  dapat menjadi  subjek  perjanjian.  Dengan  demikian,  rahim  tidak  dapat  dianggap  sebagai  subjek perjanjian  berdasarkan  Pasal  1332  KUH  Perdata  karena  sifatnya  yang  tidak  dapat diperjualbelikan. Oleh karena itu, perjanjian sewa rahim secara hukum tidak dapat diterima.

## Menurut KUH Perdata Pasal 1550
Karena  sifat  perjanjian,  pihak leasing memiliki  kewajiban  tanpa  keharusan  untuk melakukannya:
1. Mentransfer barang sewaan kepada penyewa; Namun, dalam konteks ibu pengganti, rahim tidak dapat dipindahkan kepada penyewa.
2. Merawat  barang  sewaan  agar  tetap  dapat  digunakan  sesuai  dengan  tujuan  yang dimaksudkan, berbeda dengan praktik ibu pengganti yang merawat rahim secara terpisah.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol.3 No.3 September - Desember 2023
Rahim  merupakan  organ  kompleks  yang  mengintegrasikan  seluruh  sistem  tubuh  manusia, termasuk sistem peredaran darah, saraf, hormonal, dan reproduksi.
Mengizinkan penyewa untuk menggunakan barang sewaan dengan damai selama masa sewa, berbeda  dengan  praktik  ibu  pengganti  di  mana  orang  tua  kandung  tidak  menggunakan  atau menikmati rahim sewaan.

## Rahim  Dikecualikan  Dari  Perjanjian  Sebagai  Innominaat  (Bukan  Untuk  Barangnya  Tetapi Untuk Layanannya)
Menurut  Ketentuan  dalam  Pasal  499  KUH  Perdata,  segala  sesuatu  yang  dapat dikendalikan  oleh  hak  milik  disebut  sebagai  properti,  yang  mencakup  hal-hal  yang  bersifat berwujud  maupun  tidak  berwujud.  Produk  berwujud  diatur  oleh  KUH  Perdata,  sementara undang-undang yang mengatur paten, merek dagang, hak cipta (lisensi), waralaba, leasing, dan undang-undang  hukum  non-perdata  lainnya  secara  tegas  mengatur  barang  tidak  berwujud. Meskipun dalam kasus ibu pengganti, yang merupakan pelayanan, namun tidak dapat dilakukan karena:
1) Pasal  1320  Kode  Hukum  Perdata  menetapkan  syarat-syarat  legalitas  perjanjian,  dan  jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, perjanjian tersebut menjadi batal dan tidak dapat dilaksanakan.
2) Perjanjian  innominaat,  yang  mencakup  semua  jenis  perjanjian  yang  muncul,  berkembang, dan  ada  dalam  praktik  ibu  pengganti,  tidak  dapat  dibandingkan  dengan  sewa  usaha  atau waralaba karena:
a) Pada masa sekarang belum ada kontrak ibu pengganti secara resmi yang diakui. Namun, praktik ini semakin populer di masyarakat.
b) Prosedur  ibu  pengganti  tidak  dapat  dipatenkan  sebagai  inovasi  atas  dasar  Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, pada Pasal 7 huruf (a) dan  (b),  paten  tidak  diberikan  untuk  inovasi  yang  melanggar  moral,  keyakinan  agama, ketertiban  umum,  atau  kesusilaan  umum,  termasuk  teknik  untuk  memeriksa, mendiagnosis, merawat, atau mengoperasi orang atau hewan.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol.3 No.3 September - Desember 2023
c) Sesuai dengan Undang-Undang RIepublik Indonesia  No. 19 Tahun 2002, Bab I, Pasal 1, yang  berkaitan  dengan  hak  cipta,  lisensi  diberikan  kepada  pihak  ketiga  yang  memiliki hak cipta atau hak terkait untuk menerbitkan dan memperbanyak karya kreatif atau hak terkait dengan batasan tertentu.
Berdasarkan  informasi  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  pendaftaran  ibu  pengganti sebagai ciptaan tidak mungkin. Bahkan jika itu dilakukan, pemerintah tidak akan menyetujuinya karena  tidak  termasuk  dalam  daftar  ciptaan  yang  diatur  menurut  ketentuan  Pasal  12  dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 mengenai hak cipta. Dari penjelasan sebelumnya,  dapat  disimpulkan  bahwa  dalam  hukum  Islam,  penetapan  nasab  menganggap sewa  rahim  oleh  seorang  wanita  lajang  sebagai  perbuatan  zina  yang  tersembunyi.  Anak tersebut  dianggap  sebagai  anak  dari  ibunya  karena  itu.  Di  Kuwait,  ada  perbedaan  pendapat tentang  legalitas  penyewaan  rahim.  Diputuskan  setelah  pertemuan  bahwa  sewa  rahim diperbolehkan selama dilakukan dalam batas pernikahan dan tanpa pengaruh pihak lain. Selain itu,  perspektif  ini  sejalan  dengan  ketetapan  dari  Majelis  Ulama  Indonesia  Nomor  Kep. 952/MUI/1990  mengenai  inseminasi  buatan,  yang  mengharamkan  pasangan  suami  istri melakukannya untuk kepentingan istri lain.
Para ulama telah setuju untuk melarang penyewaan rahim dalam beberapa situasi:
1) Memakai rahim wanita lain selain istri
2) Mencampur benih suami dengan wanita lain
3) Mencampur benih istri dengan pria lain
4) Memasukkan benih yang telah disenyawakan setelah suami atau istri meninggal.

## KESIMPULAN
Dari  perbincangan  sebelumnya,  dapat  disimpulkan  bahwa  implementasi  akad  sewa menyewa  (Ijarah)  dalam  situasi  sewa  rahim  dari  perspektif  Islam  membutuhkan  pemahaman yang  komprehensif  terhadap  hukum-hukum  syariah.  Tujuannya  adalah  untuk  menjaga kebersihan  dan  kehormatan  semua  pihak  yang  terlibat  serta  menangani  sejumlah  isu  hukum yang berkaitan dengan hak dan kewajiban mereka. Maka, sangatlah penting bagi individu untuk
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol.3 No.3 September - Desember 2023
memahami dengan baik prosedur dan ketentuan akad sewa menyewa serta memastikan bahwa perjanjian yang dibuat selaras dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam. Dalam melaksanakan akad  sewa  menyewa  untuk  sewa  rahim,  juga  krusial  untuk  melibatkan  individu  yang berpengalaman  dan  ahli  dalam  bidang  ini,  seperti  ulama  atau  ahli  hukum  Islam.  Dengan bimbingan yang tepat, individu dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang proses  akad  sewa  menyewa  dan  cara  mengaplikasikannya  secara  efektif  dalam  konteks  sewa Rahim.  Penting  untuk  diingat  bahwa  penerapan  akad  sewa  menyewa  dalam  konteks  sewa rahim  adalah  isu  hukum  yang  rumit  dan  sensitif.  Oleh  karena  itu,  sebelum  terlibat  dalam transaksi  semacam  itu,  sangat  penting  untuk  melakukan  riset  yang  teliti,  memperoleh  saran dari  sumber  yang  terpercaya,  dan  memahami  sepenuhnya  tanggung  jawab  serta  konsekuensi yang  terkait.  Dengan  mengikuti  langkah-langkah  tersebut,  individu  dapat  menjalankan  akad sewa menyewa dalam konteks sewa rahim sesuai dengan aturan hukum Islam yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA
Amalia,  Laili  Nur,  ‘Tinjauan  Ekonomi  Islam  Terhadap  Penerapan  Akad  Ijarah  Pada  Bisnis Jasalaundry  (Studi  Kasus  Di  Desa  Kedungrejo  Kecamatan  Muncar)’, Jurnal  Ekonomi  Dan Hukum Islam , 5.2 (2015), 166 – 89
Choirunnisak,  Azka  Amalia  Jihad,  ‘IJARAH  DALAM  KEUANGAN  ISLAM’, Jurnal  Khabar: Komunikasi Dan Penyiaran Islam , 2.1 (2020), 57 – 83
Faruq, Umarul, ‘Manajemen Keuangan Syariah’, Cv Pustaka Setia , July, 2017, 385 Febrianti,  S  H  Budiarsih  and  Valentia  Berlian  Ayu, Tindakan  Dan  Kebijakan  Sewa  Rahim  Dari Perspektif Hukum Dan Ham
Fitriani,  Dara,  and  Nazaruddin  Nazaruddin,  ‘Ijarah  Dalam  Sistem  Perbankan  Syariah’, Al- Hiwalah : Journal Syariah Economic Law , 1.1 (2022), 37 – 52 <https://doi.org/10.47766/alhiwalah.v1i1.895>
Hariani,  Nur  Fitri,  Muh.  Saleh  Ridwan,  and  Marilang  Marilang,  ‘Hubungan  Hukum  Anak  Hasil Surrogate  Mother  Dengan  Ayah  Biologis  Perspektif  Hukum  Islam  (Telaah  Putusan Mahkamah  Konstitusi  (MK)  No.  46/PUU- VIII/2020)’, Jurnal  Al-Qadau:  Peradilan  Dan Hukum Keluarga Islam , 8.2 (2021), 117 – 37 <https://doi.org/10.24252/al- qadau.v8i2.19414>
Hilal, Syamsul, ‘Urgensi Ijarah Dalam Prilaku Ekonomi Masyarakat’, Asas Jurnal Hukum Ekonomi Syariah , 5.1 (2013), 4 <https://doi.org/10.24042/asas.v5i1.1692>
Honainah,  Honainah,  Dominikus  Rato,  and  Dyah  Ochtorina  Susanti,  ‘Status  Nasab  Dan Kewarisan  Anak  Hasil  Sewa  Rahim  Perspektif  Hukum  Islam’, Rechtenstudent ,  4.1  (2023), 63 – 77 <https://doi.org/10.35719/rch.v4i1.225>
Journal,  Email,  Mawar  Jannati,  and  Al  Fasiri,  ‘Ecopreneur :  Jurnal  Ekonomi  Dan  Bisnis  Islam Penerapan Al Ijarah Dalam Bermuamalah’, 2 (2021), 236– 47
Lahia  David,  ‘ASPEK  HUKUM  TERHADAP  BAYI  TABUNG  DAN  SEWA  RAHIM  DARI  PERSPEKTIF HUKUM  PERDATA  1  Oleh:  David  Lahia 2’, Lex  Privatum ,  V.4  (2017),  130 – 37 <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4c562a3b4b>
Makatika,  Brian,  ‘Akibat  Hukum  Sewa  Rahim  Ditinjau  Dari  Undang -Undang  Nomor  36  Tahun 2009 Tentang Kesehatan’, LEX PRIVATUM , 11.2 (2023)
Selian, Muhammad Ali Hanafiah, ‘Surrogate Mother;Tinjauan Hukum Perdata Dan Islam’, Jurnal Yuridis , 4.2 (2018), 131 <https://doi.org/10.35586/.v4i2.255>
Sitompul,  Mhd  Syahman,  Nurlaila,  and  Hendra  Harmain,  ‘Implimentasi  Surat  Al -Baqarah  Ayat 282  Dalam  Pertanggungjawaban  Mesjid  Di  Sumatera  Timur’, Human  Falah ,  Volume  3.2 (2016), hlm. 209.
Tandirerung,  Dewi  Astika,  ‘Analisis  Perjanjian  Innominaat  Terhadap  Peminjaman  Rahim (Surrogate Mother) Di Indonesia’, Amanna Gappa , 26.1 (2018), 12 – 22