## KEWENANGAN BANK INDONESIA DALAM PENGATURAN DAN PENGAWASAN PERBANKAN SETELAH TERBITNYA UNDANG-UNDANG NO 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN

## Oleh
M Jeffri Arlinandes Chandra 1

## Abstract
Bank Indonesia is the central bank of Indonesia which has the authority as the monetary authority (monetary authority) and to supervise and regulate banking institutional. To keep the independency of Bank Indonesia, based on Bank Indonesia Law 23/99 Article 34 paragraph (1) and (2) then formed the Financial Services Authority (OJK) on 22 November 2011, the OJK has the function of regulation and supervision of banking in Indonesia. Banking regulation by the OJK considered not have the legal basis for the establishment OJK formed to the banking supervision is considered that Bank Indonesia has failed to carry out these functions while the banking arrangements are retained by Bank Indonesia in accordance with the explanation of Article 34 paragraph (2) of the Act of Bank Indonesia, not only that delay the establishment of the OJK also considered unconstitutional by some parties that the filing of a lawsuit to download the OJK Act judicial review to the Constitutional Court (MK). Establishment of the OJK that no delay occurs then make FSA unconstitutional but the OJK when examined under Law 12/11 on the establishment of legislation, the OJK is a constitutional institution but when examined the substance of the Act OJK then indeed there is debate as function settings question will cause the function to implement and establish a system of payment by Bank Indonesia smoothness will automatically fall under the authority of the OJK for implementing and applying the regulatory function of the payment system is one of the activities in the regulation and supervision of banks that will lead to the health of financial institutions, especially banks can be controlled and detected earlier if there are indications of deterioration of the financial condition of banking which will lead to a suspension / closure of banking activities
Keywords: Bank Indonesia, Law No 21 Year 2011 Regarding The Financial Services Authority , Regulatory Authority And Banking Supervision
1 M Jeffri Arlinandes Chandra, Dosen Fakultas Hukum Universitas Dehasen Bengkulu

## A. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
Indonesia  merupakan  negara berkembang yang menyebabkan banyak faktor yang mendukung dalam perkembangannya  negara  ini  antara lainnya  Bank.  Bank  mempunyai  fungsi dan peranan penting
dalam perekonomian nasional. jika di lihat dari kondisi  masyarakat  sekarang,  jarang sekali  orang  yang  tidak  mengenal  dan tidak  berhubungan  dengan  Bank. Hampir  semua  orang  berkaitan  dengan lembaga keuangan.
Dari  pengertian  bank  menurut Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 dapat disimpulkan  bahwa  usaha  perbankan meliputi tiga kegiatan, yaitu menghimpun  dana,  menyalurkan  dana, dan  memberikan  jasa  bank  lainnya. Kegiatan menghimpun dan menyalurkan  dana  merupakan  kegiatan pokok bank sedangkan memberikan jasa bank lainnya hanya kegiatan pendukung.  Kegiatan  menghimpun dana,  berupa  mengumpulkan  dana  dari masyarakat  dalam  bentuk  simpanan giro, tabungan, dan deposito. 2
Pengawasan  yang  dilakukan secara impicit (Perlindungan  yang
2 Undang-  Undang  No  10  Tahun  1998 Tentang  Perubahan  UU  No  7  Tahun  1992 tentang Perbankan .
dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan  bank  yang  efektif ) yang dapat kita lihat dengan lahirnya Undang –  Undang  No  21  Tahun  2011  tentang Otoritas  Jasa  Keuangan  (UU  Otoritas Jasa  Keuangan)  yang  disahkan  pada tanggal  22  November  2011,  dengan adanya  lembaga  OJK  diharapkan  akan memecahkan masalah mengenai pengawasan yang selama ini di lakukan oleh  Bank  Indonesia  akan  beralih  ke OJK berdasarkan Undang-Undang tersebut.
Undang  –  Undang  OJK  timbul akibat  adanya  amanat  Undang  – Undang Nomor 7 tahun 1997 jo Undang –  Undang  Nomor  23  Tahun  1999  dan diperbaharui  dengan  Undang  –  Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan  Pengganti  Undang  –  Undang No  2  Tahun  2008  tentang  perubahan kedua  atas  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  1999  Tentang  Bank  Indonesia menjadi  Undang-Undang  bahwa  pada pasal 34 Ayat (1) dan (2).
Dengan  adanya  OJK  timbul  pro dan  kontra  yang  ada  di  kalangan masyarakat  perbankan  maupun  pelaku dunia  usaha  dan  pakar  hukum  pada utamanya yang mempertanyakan konstitusionalitas Otoritas Jasa Keuangan  (  OJK  )  karena  dalam pembentukannya OJK mempunyai
landasan  pembentuk  Undang-Undang
tersebut dalam konsideran mengingatnya  hanya  mengacu  pada Undang-Undang tentang Bank Indonesia saja akan tetapi peralihan hak dan kewenangan yang dimilikinya tidak hanya mengatur dalam sektor perbankan akan tetapi juga mengatur dalam sektor perasuransian, sektor pasar modal, dana pensiun,  lembaga  pembiayaan  dan lembaga jasa keuangan lalinya berdasarkan  pasal  6  Undang-Undang Otoritas  Jasa  Keuangan.  Sehingga  ada yang  berpendapat  bahwa  OJK  telah melebihi  kewenangan  yang  telah diamanatkan  Undang-Undang  Bank Indonesia  sesuai  dengan  Pasal  34  ayat (1) dan (2).
Menurut  Rimawan  Pradiptyo,
pengawasan terhadap
lembaga keuangan  (  LK  )  dilakukan  oleh  tiga institusi,  yaitu  Kementrian  Koperasi,
Bapepam-LK  dan  Bank  Indonesia. Pengawasan  lembaga  keuangan  bank (LKB),  mencakup  bak  umum,BPR  dan bank  syariah,  dilakukan  oleh  Bank
Indonesia. pengawasan lembaga keuangan  non-bank  (LKNB  )  dipecah menjadi dua, yaitu LKNB non Koperasi diawasi  oleh  Bapepam-LK,  sementara LKNB
koperasi diawasi
oleh
Kementrian  Koperasi 3 .sehingga  OJK
3 Hermansyah,  “Hukum  Perbankan Nasional  Indonesia  ditinjau  menurut  Undang- Undang No 7 tahun 1992 tentang
telah mengambil kewenangan 3 institusi sekaligus yang menyebabkan keberadaan OJK dipertanyakan.
Selain  itu  masalah  pengaturan juga  tidak  disebutkan  dalam  pasal  34 ayat  (1)  dan  (2)  Undang-Undang tentang  Bank  Indonesia  akan  tetapi perpindahan  kewenangan  yang  dimiliki OJK  merupakan  pengawasan  dan pengaturan terhadap perbankan sehingga menyebabkan override kewenangan  yang  diberikan  kepada OJK  yang  menyebabkan  pengaturan perbankan  oleh  OJK  dipertanyakan, selain  itu  tentang  jangka  waktu pembentukan  lembaga  yang  diberikan Undang-Undang  Bank  Indonesia  dalam pembentukan  OJK  juga  telah  melebihi batas  waktu  yang  ditentukan  yaitu dalam  pasal  34  ayat  (2)  disebutkan bahwa “ Pembentukan lembaga pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan selambat-lambatnya 31 Desember 2002” akan tetapi realisasi pembentukan  lembaga  OJK  pada  22 November 2011 dan peralihan kewenangan pengaturan dan
pengawasan  ke  OJK  pada  tanggal  31
perbankan,sebagaimana  telah  diubah  dengan Undang-Undang  No  10  tahun  1998,  dan Undang-Undang  No  3  Tahun  2004  Tentang Bank  Indonesia  ,  serta  Undang-Undang  No  21 Tahun  2011  tentang  Otoritas  Jasa  Keuangan  ( OJK  ),Edisi  Kedua,  Kencana  Prenada  Media Group, Jakarta 2011, Hal. 214.
Desember  2013  sehingga  kurang  lebih memerlukan  9  tahun  dalam  realisasi pembentukan  dan  2  tahun  masa peralihan  ke  Bank  Indonesia  yang pengaturan  tentang  jangka  waktu tersebut  tidak  diatur  dalam  ketentuan lain, sehingga menjadi pertanyaan yang kompleks ketika apakah OJK merupakan lembaga yang konstitusional berdasarkan pembentukan dan kewenangan yang dimilikinya? Selain konstitusionalitas
lembaga OJK, kelembagaan antara OJK dan  Bank  Indonesia  juga  masih diperdebatkan  karena  apabila  kita  lihat dalam  pembentukan  lembaga  OJK tersebut berdasarkan tata urut peraturan perundang  –  undangan  maka  Otoritas Jasa  Keuangan  seharusnya  lembaga yang  menjalankan  fungsi  koordinasi yang  dimiliki  oleh  Bank  Indonesia sebagai lembaga negara yang mempunyai  kewenangan  yang  penuh terhadap  pengendalian  fungsi  Moneter dan  Fungsi  kelancaran  pembiayaan sehingga  OJK  seharusnya  merupakan pelaksana  dari  fungsi  Bank  Indonesia tersebut  akan  tetapi  apabila  kita  lihat dalam tataran kewenangan yang dimiliki  oleh  OJK  posisi  tersebut malahan  terbalik  seakan-akan  OJK merupakan  lembaga  yang super power
yang cakupannya tidak hanya pengawasan sektor perbankan saja akan
tetapi sektor – sektor lain yang menjadi tugas  OJK  membuat  lembaga  tersebut menjadi lembaga yang menjadi koordinator  dari  lembaga  –  lembaga yang  dibawahinya  termasuk  dalam perbankan  yaitu  Bank  Indonesia, sehingga menimbulkan suatu perdebatan  saat  dipertanyakan  masalah posisi siapa yang menjadi leader dalam sektor perbankan di Indonesia.
Saat  ini  OJK  telah  digugat  oleh kelompok  yang  menyebutkan  tim Pembela  Kedaulatan  Ekonomi  Bangsa dengan mempersoalkan fungsi pengawasan  dan  pengaturan  perbankan Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK).  Hal  itu dikarenakan  fungsi  pengawasan  dan pengaturan perbankan di OJK tak diatur dalam  konstitusi.  Permintaan  tersebut ditandai  dengan  adanya  pengajuan permohonan  uji  materi  UU  No.  21 Tahun 2011 tentang OJK ke Mahkamah Konstitusi  dengan  No  Reg  Perkara
Nomor 25/PUU-XII/2014 Tugas Pengaturan  Dan  Pengawasan  Di  Sektor Perbankan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Tim Pembela Kedaulatan Ekonomi  Bangsa  Salamuddin  Daeng juang mempermasalahkan, kata “independen'  dalam  ketentuan  Pasal  1 angka  1  UU  OJK  bertentangan  dengan ketentuan Pasal 23D dan Pasal 33 UUD 1945.  Menurutnya,  kata  “independen” dalam  konstitusi  hanya  dimungkinkan
dengan  melalui  bank  sentral,  bukan OJK. Atas dasar itu, kata “independen” dalam  Pasal  1  angka  1  UU  OJK dicangkok  secara  utuh  dari  Pasal  34 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2004 tentang Bank  Indonesia  (BI).  “Independensi  itu hanya  dikenal  melalui  turunan  regulasi yang  merujuk  dan  mengacu  pada ketentuan  Pasal  23D  UUD  1945,  yang dapat  dimungkinkan  adanya  bank sentral yang independen,” 4
Maka  melihat  berbagai  masalah yang dikemukakan di atas maka penulis bermaksud  akan  mengangkat  penulisan tesis dengan Judul “ Kewenangan Bank
Indonesia  dalam  Pengaturan  dan Pengawasan  Perbankan  di  Indonesia Setelah terbitnya Undang-Undang No 21 Tahun 2011 Tentang OJK”.
2. Identifikasi Masalah
Berdasarkan    uraian    di    atas,
dalam    tulisan    ini    dikaji  dua  isu hukum yaitu:
1. Bagaimana kedudukan Bank Indonesia  dalam  sistem  lembaga keuangan  di  Indonesia  setelah terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan ? 2. Bagaimana Kewenangan Bank Indonesia  dalam  Mengatur  dan Mengawasi  perbankan  di  Indonesia
4 Hukum
Online/mk-diminta-cabut- pengawasan-perbankan-ojk.htm,  Diposting  hari selasa 16 September 2014. Jam 16.00 WIB.

## setelah  terbentuknya  Otoritas  Jasa
Keuangan?

## B. METODE PENELITIAN

## 1. Jenis Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan yaitu  penelitian Yuridis Normatif. Penelitian ini tidak hanya menggunakan pendekatan  Yuridis  Normatif,  Tetapi juga menggunakan pendekatan peraturan  perundang-undangan  ( Statute Approce), pendekatan  historis  karena akan  dilihat  dari  dasar  pembentukan peraturan  perundang-undangan  dan lembaga yang dibentuk dan pendekatan koperatif karena akan dilihat perbandingan  antara  lembaga  negara yang  berhubungan  (  Otoritas  Jasa Keuangan dan Bank Indonesia ).

## 2. Bahan Hukum
Adapun  bahan  hukum  yang digunakan dalam penelitian ini adalah : Bahan  Hukum  Primer,  yang  berupa peraturan
perundang-undangan,
khususnya  penelitian  hukum  Normatif, maka  kajian  dalam  penelitian  ini sepenuhnya dilakukan dengan menggunakan data sekunder,
berdasarkan  kekuatan  mengikatnya, maka  bahan  hukum  (bahan  pustaka  di bidang  hukum)  sebagai  data  sekunder yang  dipergunakan  dalam  kajian penelitian ini
Sumber  bahan  hukum  Sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan  mengenai  bahan  hukum primer dan Sumber data Hukum Tersier adalah bahan yang memberikan penjelasan  mengenai  bahan  hukum primer dan bahan hukum sekunder.

## 3.  Prosedur  Pengumpulan  Bahan
Hukum. Dalam Penelitian Hukum
dikenal  tiga  alat  pengumpul  (bahan hukum),  yaitu  studi  dokumen 5 Data-
data yang didapatkan dari pengumpulan
studi dokumen digunakan sebagai bahan hukum  sekunder  dan  sekaligus  bahan hukum primer.
Menyangkut pengumpulan bahan  hukum  sekunder  dilaksanakan dengan  melakukan  studi  dokumen  dan dengan  memilih  bahan-bahan  hukum yang  relevan  dengan  objek  penelitian yang  diajukan  dengan  prosedur  sebagai berikut: Terhadap bahan hukum primer, sekunder dan tertier prosedur pengumpulannya  dilakukan  dengan menempatkan kategorisasi hukum terhadap  mengkualifikasi  hukum  yang ditentukan  dalam  usulan  penelitian seperti  bahan  hukum  menyangkut pengertian kewenangan, pertanggungjawaban hukum atas
5 Soerjono    Sukanto, Pengantar Penelitian Hukum ,UI Press, Jakarta , 2006,Halaman 201.
kewenangan  yang  dimiliki,  status kewenangan yang dimikili.

## 4. Analisis bahan Hukum
Keseluruhan data yang diperoleh baik primer maupun sekunder dianalisis secara kualitatif dan diberikan penggambaran  mengenai  bagaimana koordinasi dan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia terhadap lembaga  perbankan  di  Indonesia. Berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

## C. PEMBAHASAN
1.  Kedudukan  Bank  Indonesia  dan
Otoritas  Jasa  Keuangan  dalam sistem  lembaga  keuangan  di indonesia.
Selain  peralihan  kewenangan yang  secara  jelas  diatur  di  dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, diatur pula  hubungan  kelembagaan  dan kerjasama  antar  lembaga  mengingat terdapat  beberapa  masalah  yang  sangat signifikan  terkait  proses  peralihan  ini. Sebagaimana dianut oleh Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan juga merupakan  lembaga  yang  independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya,  bebas  dari  campur tangan  pihak  lain  kecuali  untuk  hal-hal yang  secara  tegas  diatur  di  dalam
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. 6 Pengecualian  ini  sekalipun, seharusnya tidak
mengurangi independensi  Otoritas  Jasa  Keuangan.
Pengawasan  terhadap  bank  pada dasarnya  dibangun  atas  tiga  pilar: regulasi,  monitoring  dan  sanksi.  Jika dianalogikan  sebagai  manusia:  regulasi itu adalah badan, monitoring itu sebagai kepala  (akal,  mata  dan  telinga),  dan penegakan hukum (sanksi) menjadi hati nuraninya.  Agar  efektif,  kondisi  ketiga elemen  yang  terintegrasi  tersebut  harus senantiasa dipelihara agar sehat (sound)
dan  difungsikan  secara  tepat (proper) . Sistem  perbankan  itu  sendiri  dapat diibaratkan  sebagai  suatu  bangunan yang  bersendikan  ketiga  pilar  tersebut. Jika  salah  satu  pilarnya  lemah  atau kurang  kukuh,  maka  dia  akan  mudah roboh  dan  mudah  dimasuki  atau disalahgunakan  oleh  pihak-pihak  yang tidak  bertanggung  jawab.  Keberhasilan sebagai  lembaga  pengawas  bank  tidak akan  berjalan  dengan  sendirinya  hanya dengan  re-organisasi  atau  pemisahan fungsi  pengawasan  dari  bank  sentral. Keberhasilan  itu  merupakan  produk yang  dikembangkan  dari  suatu  filosifi yang  orientasi  pasar  yang  fleksibel.
6 Pasal  2  ayat  (2)  Undang-Undang Nomor  21  Tahun  2011  Tentang  Otoritas  Jasa Keuangan.
Hanya  dengan  menjadi  suatu  lembaga yang  berintegritas  tinggi,  dinamis, policy-driven, berkemampuan riset yang kuat, forward looking, dan market friendly serta senantiasa belajar (learning organization) pada  akhirnya akan  berhasil  melaksanakan  tugas yang diamanatkan  oleh  rakyat  dan  menjadi lembaga yang kompeten dan independen. 7 Dalam  Pasal  8  Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas  Jasa  Keuangan  dijelaskan mengenai  kewenangan  Otoritas  Jasa Keuangan yang berkaitan dengan fungsi Otoritas Jasa Keuangan mengenai tugas kerja yang berhubungan dengan pengawasan  dan  pengaturan  yang bersifat microprudential 8 . Keberadaan
Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga baru dianggap sebagai kebutuhan untuk mengatasi permasalahan  keuangan  yang  terfokus pada lembaga keuangan untuk menghindari  penanganan  yang  tidak transparan  terhadap  pengelolaan  dan
7 S.  Batunanggar,  1999, Strategi Pengawasan Bank Yang Efektif di Indonesia , Institusi bankir Indonesia, Edisi Nomor 78, Juli- Agustus 1999.
8 Microprudential adalah  analisis  yang mengarah  pada  perkembangan  dalam  individu lembaga  keuangan  dan  lebih  menaruh  pada menghindari problem individual lembaga untuk melindungi  kepentingan  deposan.  Sumber: http://gagasanhukum.com/2013/02/11/bank- indonesia-ojk-dan-basel-iii-bagian-i/  di  Akses Tanggal 10 Februari 2015 Jam 02.00
permasalahan keuangan, lahirnya Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga  independen  yang  menjadi pengawas  perbankan  dan  lembaga pembiayaan,  menjadikan  kewenangan pengawasan  perbankan  yang  dimiliki Bank Indonesia beralih ke Otoritas Jasa Keuangan,  kewenangan  pengawasan perbankan  diamanatkan  oleh  Pasal  7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang  Otoritas  Jasa  Keuangan  ini meliputi kewenangan pengawasan,
pengaturan  dan  mengenai  kesehatan bank; 9
Pengawasan  dan  pengaturan yang  dilakukan  oleh  Bank  Indonesia sebelumnya adalah pengawasan universal yang bersifat
macroprudential 10 dan microprudential keberadaan  Otoritas  Jasa  Keuangan adalah sebagai lembaga yang
9 Undang – Undang No 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pasal 7.
10 Macroprudential memfokuskan analisisnya  pada  sistem  keuangan  secara menyeluruh  yaitu  dengan  memperhatikan  yang terjadi  di  balik  suatu  kejadian,  baik  yang diakibatkan  oleh  faktor  internal  maupun  faktor eksternal.  Analisis  macroprudential  belum menjadi macroprudential supervision sebelum hasil  analisis  tersebut  disebut  dengan soft law atau soft macroprudential supervision. Tujuan dasar macroprudential supervision mengembangkan  pendekatan  supervisi  yang difokuskan  pada  stabilitas  sistem  keuangan.
Secara lebih praktis, macroprudential supervision  melibatkan  kegiatan  monitoring resiko  sistemik  dan  segera  merancang  langkah pengawasan yang diperlukan untuk mengurangi atau mengatasi resiko sistemik tersebut.
melakukan  pengawasan  di  bidang microprudential,
pemisahan
kewenangan ini bertujuan untuk semakin mengefisiensikan kinerja lembaga  keuangan  agar  tidak  terjadi benturan kepentingan, benturan kepentingan  yang  dimaksud  adalah adanya  penggabungan  2  (dua)  fungsi yang  berbeda  di  dalam  satu  lembaga merupakan  suatu  pengalaman  dan kenyataan  yang  terjadi  di  beberapa negara  saat  ini,  misalnya  pengaturan pengawasan  yang  dilaksanakan  bank sentral yang sekaligus berperan sebagai otoritas  moneter.  Benturan  kepentingan yang dimaksud mengakibatkan berkurangnya efektifitas pengaturan dan pengawasan perbankan yang seharusnya lebih  menekankan  pada  pendekatan prudensial.  Penggunaan  instrumen- instrumen  moneter  berupa  likuiditas untuk  menyehatkan  kondisi  bank  yang diawasinya cenderung lebih dipilih oleh bank  sentral  daripada  menggunakan pengaturan  dan  pengawasan  yang mengedepankan  peraturan  kehati-hatian (prudential regulator). Hal ini dilakukan  karena  bank  sentral  ingin menutupi  potensi  kegagalannya  dalam melakukan fungsi pengawasannya terhadap  bank  yang  bersangkutan  yang mendorong  digunakannya  instrumen moneter (lender of last resort) yang pada  dasarnya  tidak  menyelesaikan  inti
kelemahan bank sebagai akibat pelanggaran terhadap prudential regulator. Adanya benturan kepentingan antara bank sentral sebagai otoritas  moneter  dan  bank  sentral sebagai  pengawas  perbankan  inilah yang  perlu  dihindari  dengan  cara memisahkan  fungsi  pengawasan  bank dari bank sentral yang fungsi utamanya adalah otoritas moneter.
Fungsi masing – masing lembaga  yang  diharapkan  agar  dapat memisahkan  antara  pengaturan  dan pengawasan baik secara
makcoprudential yang  di  lakukan  oleh bank  Indonesia  dan microprudential yang  dilakukan  oleh  otoritas  jasa keuangan.  Pembentukan  otoritas  jasa keuangan  sebagai  penerima  delegasi kewenangan  yang  pada  mulanya merupakan kewenangan bank Indonesia menjadi  acuan  dasar  menentukan apakah  suatu  lembaga  yang  dibentuk secara  hukum  (  Konstitusional  atau Inkonstitusional ) dikarenakan pelimpahan kewenangan yang diberikan tidak  boleh  melebihi  yang  diamanatkan dalam  oleh  pemberi  delegasi  tersebut. Menurut  pengamatan  penulis  bahwa pembentukan  otoritas  jasa  keuangan merupakan delegasi kewenangan  dari bank  indonesia  yang  berarti  bahwa terjadi perpindahan/pelimpahan kewenangan  dari  satu  lembaga  kepada
lembaga  lain  yang  berakibat  terjadi perpindahan secara mutlak 11 . Kontitusionalitas  otortitas  jasa keuangan ( OJK ) menjadi dipertanyakan karena kewenangan tersebut  mulanya  dimiliki  oleh  bank indonesia  adalah  mandat  langsung  dari UUD NRI 1945 berdasarkan pasal 23 D yaitu  : “Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang- undang.” 12 , dari  isi  undang-  undang tersebut  maka  Undang-Undang  Bank Indonesia  merupakan  Undang-Undang yang  bersifat  antribusi  (  diperintahkan langsung  untuk  diatur  langsung  dengan Undang-Undang) sehingga dapat dilihat dari yang menghendaki adanya Undang- Undang Bank Indonesia tersebut adalah UUD NRI 1945 itu sendiri 13 .
Konstitusional atau tidak konstitusional  suatu  produk  hukum secara  bisa  dikaji  dalam  2  aspek  yaitu aspek  formil  dan  aspek  materiilnya, pengkajian  masing-masing  aspek  suatu produk hukum itu dalam hal konstitusionalitas  suatu  undang-undang terhadap  undang-undang  dasar  maka pengujian  formil  kepada  MK  dapat diajukan  sendiri  dan  bersamaan  dengan
11 Jimly Asshiddiqie,Prihal Undang- Undang, Rajawali Pers,Jakarta,2014. Hal 264
12 Lihat Pasal 23D UUD NRI 1945
13 Op Cit, Hal 189.
pengujian formal. Pasal 4 ayat (1) PMK nomor 006/PMK/2005 tentang pedoman beracara  dalam  perkara  pengujian Undang-Undang
mengatur. “permohonan  pengujian  UU  meliputi pengujian  formil  dan  /atau  pengujian materil”. Pengajuan
bersamaan pengujian formil dan materil didasarkan pada  alasan  selain  pembentuk  undang- undang  berdasarkan  UUD  1945,juga didasarkan  terdapat  materi  muatan ayat,pasal dan/atau bagian dari undang- undang  dimaksud  bertentangan  dengan UUD 1945 14 .
Pembentukan  lembaga  OJK
merupakan  mandat  dari  Undang  – Undang Nomor 7 tahun 1997, Undang – Undang  Nomor  23  Tahun  1999  dan diperbaharui  dengan  Undang  –  Undang Nomor  6  Tahun  2009  tentang  Bank Indonesia  pada  pasal  34  Ayat  (1)  dan (2)  yang  mengharuskan  adanya  suatu lembaga  yang  independen  untuk mengawasi    bidang  perbankan  di Indonesia, maka dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Bank Indonesia melahirkan  Undang-Undang  Otoritas Jasa Keuangan. Secara formil dalam
pembentukan  Undang-Undang  Bank
Indonesia  dan  Undang-Undang  OJK
mempunyai  kedudukan  yang  sama
karena  merupakan  produk  hukum  yang baik perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan
pengundangan telah berdasarkan kepada asas pembentukan peraturan perundang- undangan  yang  baik 15 dan  telah  sesuai dengan  kaidah  pembentukan  peraturan perundang-undangan maka dapat diartikan  bahwa  Undang-Undang  OJK adalah undang-undang yang konstitusional berdasarkan
pembentukan  peraturan  perundang- undangan dan tidak menyalahi prosedur dalam pembentukannya.
Kejadian  tersebut  berbanding terbalik  dengan  materi  muatan  dalam UU OJK yang sebagian pasal dalam UU OJK  tidak  sesuai/bertentangan  dengan kehendak  UUD  NRI  1945.  Ketidak sesuaiannya kewenangan dalam mengatur  dan  mengawasi  bank  oleh OJK  dapat  dilakukan  uji  materi terhadap undang-undang tersebut karena  OJK  dianggap  mempunyai kewenangan melebihi yang
didelegasikan oleh pasal 34 ayat (1) dan (2)  UU  Bank  Indonesia.  OJK  memiliki fungsi  bukan  hanya  pengawasan  akan tetapi  juga  fungsi  pengaturan  dalam perbankan,  dalam  penjelasan  pasal  34 ayat  (1)  bahwa  tugas  pengaturan  masih dilakukan  oleh  Bank  Indonesia  dan
bukan  merupakan  domain  dari  tugas dan  fungsi  OJK.  Tidak  hanya  itu  OJK juga  memegang  fungsi  dan  tugas kewenangan  mengatur  dan  mengawasi lembaga  keuangan  Bank    yaitu  pasar modal dan lembaga keuangan non bank yang  secara  peraturan  perundang- undangan  pasar  modal  dan  lembaga keuangan  lain  bukan  merupakan  ruang lingkup  dari  Bank  Indonesia  dan lembaga-lembaga  tersebut  mempunyai peraturan  perundang-undangan  yang tersendiri.
Walaupun Undang–Undang OJK  menganut  dan  dibenarkan  dengan
asas posterior (  hukum  baru  )  maka tidak  serta  merta  bahwa  Undang- Undang BI tidak berlaku lagi dan dapat dikesampingkan  oleh  UU  OJK  karena Bank  Indonesia  masih  diakui  dan memiliki kewenangan dalam
pengaturan  inflasi  dan  moneter  dalam tugasnya,  Bank  Indonesia  menurut  UU OJK  mempunyai  protokol  koordinasi dengan  Bank  Indonesia  dan  hanya sebagian  saja  kewenangan  BI  yang didelegasikan  Ke  OJK.  Delegasi kewenangan  yang  dimaksud “het overdragen door een bestuursorgan van
zijn bevoeggheid tot hen nemen van besuiten aan een ander die deze onder eigen verantwoordelijkheid uitoefent” yang berarti
delegasi merupakan  pemberian,pelimpahan,atau
pengalihan  kewenangan  oleh  suatu organ  pemerintahan  kepada  pihak  lain untuk  mengambil  keputusan  dan tanggung  jawab  sendiri. 16 .  sehingga kewenangan  tersebut  beralih  dari  Bank Indonesia  kepada  OJK.  akan  tetapi materi  Undang-Undang  dalam  OJK menurut  penulis  bertentangan  dengan UUD NRI 1945 karena Undang-Undang Bank  Indonesia  walaupaun  susunan, kedudukan,  kewenangan,  tanggung jawab  dan  indepedensinya  diatur  lebih lanjut  dengan  undang-undang 17 maka tidak  dapat  ditafsirkan  bahwa  undang- undang Bank Indonesia bukan merupakan  patokan  oleh  hakim  dalam terjadinya  perselisihan  antar  lembaga yang  mengatur  hal  yang  sama,  karena kedudukan Undang-Undang Bank Indonesia  yang  merupakan  atribusi UUD  NRI  1945  pasal  23  ayat  (1)    dan penjabaran  lebih  lanjut  dari  UUD  NRI 1945 ( karena sifat dari UUD/Konstitusi adalah  prinsipil  dan  tidak  mengatur secara  jelas,  sehingga  perlu  ada penjabaran  yang  dapat  dijadikan  tolok ukur  ) 18 awal  dalam  pelaksanaan  tugas dan  fungsi  bank  Indonesia  dalam
16 Jimmly Asshidiqie, Prihal Perundang- Undangan,Rajawali Pers,Jakarta,2014 lihat dalam  hal.  264  Lihat  Algemene  Wet Besturuursrecht  (  AWB),1992/1993,  artikel 1.A.1.2.1. dan Artikel 1.A.1.1. 17 Lihat Pasal 23 D UUD NRI 1945
18 Bayu  Dwi  Anggoro,  Perkembangan pembentukan  Undang-Undangan  di  Indonesia, KONpress,Jakarta 2014 Hal. 156.
kewenangannya  menjadi  tolok  ukur dalam  pendelegasian  oleh  undang- undang  tersebut  maka  menurut  penulis harus  sesuai  dengan  mandat  dari Undang-Undang  Bank  Indonesia  maka tidak  boleh  terjadi  penyelundupan kewenangan maupun tugas dari
Undang-Undang  yang  dibentuk  secara atribusi  merupakan  kehendak  langsung oleh  UUD  NRI  1945  sehingga  bisa dilakukan  pengujian  materiil  dari Undang – Undang OJK tersebut dengan UUD  NRI  1945  dengan  pelanggaran pasal  23  D  tentang  pembentukan  UU BI.
Konstitusionalnya UU OJK berdasarkan pembentukan  peraturan  perundang- undangan  maka  sebelum  adanya  uji materi  Undang-Undang  OJK  yang menurut  penulis  bertentangan  dengan UUD  NRI  1945  maka  Bank  Indonesia harus  menjalankan  fungsi  dan  tugasnya sebagai  bank  sentral  Indonesia  yang mempunyai  kewenangan  berdasarkan UU Bank Indonesia, sehingga kedudukan  Bank  Indonesia  dalam lembaga  keuangan  di  Indonesia  adalah sebagai  koordinator  dalam  pelaksanaan penyelengaraan  stabilitas  keuangan negara  yang  tugas  dan  fungsinya merupakan  suatu  tindakan prefentif ( tindakan pencegahan ) terhadap upaya – upaya yang dapat mengancam stabilitas keuangan negara sesuai dengan
kewenangan  yang  ada  pada  UU  Bank Indonesia itu sendiri.
2.  Kewenangan Pengaturan dan

## Pengawasan Perbankan oleh Bank Indonesia
Kewenangan  yang  dimiliki  oleh Otoritas Jasa Keuangan terdapat merupakan  pendelegasian  kewenangan yang dimiliki oleh Bank Indonesia yang termasuk pada pasal 34 ayat (1) dan (2) UU  BI.  Pada  mulanya  Bank  Indonesia memiliki tugas dan wewenang berdasarkan  UU  BI  yaitu  terdapat  pada pasal 8 :
Untuk  mencapai  tujuan  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  7,  Bank Indonesia  mempunyai  tugas  sebagai berikut :
a.  Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter;
b.  Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran;
c.  Mengatur dan mengawasi Bank.
Lahirnya Undang – Undang No 21
Tahun  2011  tentang  Otoritas  Jasa
Keuangan menyebabkan adanya pendelegasian  kewenangan  dari  bank
Indonesia menuju otoritas jasa keuangan,  kewenangan  yang  dimaksud merupakan  kewenangan  pengawasan terhadap  perbankan  oleh  otoritas  jasa keuangan.  Dengan  lahirnya  OJK  maka
terdapat perselisihan penafsiran mengenai pelaksanaan tugas pengawasan oleh OJK sehingga timbullah anggapan bahwa OJK mempunyai  kewenangan  yang  yang
tidak sesuai dengan amanat pasal 34 UU BI  sehingga  OJK  dianggap  menguasai kewenangan secara sebagian besar Bank Indonesia. Kewenangan OJK
berdasarkan  UU  no  21  Tahun  2013 tentang  OJK  antara  lain  terdapat  pada pasal 4 – pasal 9.
Dari uraian kewenangan OJK diatas bahwa  OJK  mempunyai  beberapa perselisihan  kewenangan  dengan  Bank Indonesia,pasar  modal  dan  lembaga keuangan Non Bank sebagai pembentuk OJK  dan  lembaga  keuangan  lainnya yaitu :
a) Otoritas Jasa Keuangan bukan hanya lembaga  pengawasan  perbankan akan tetapi juga merupakan lembaga pengatur  perbankan  sehingga  tidak sesuai  dengan  UU  23  Tahun  1999 tentang Bank Indonesia pasal 34 ayat (1) dan (2).
Berdasarkan    amanat  dari pasal  34  ayat  (1)  dan  (2)  UU  BI,
dalam  pembentukan  OJK,  OJK
hanya mempunyai kewenangan
pengawasan  dalam  perbankan.  Akan tetapi  dalam  kenyataannya  dianggap
tidak  sesuai  berdasarkan  pasal pembentuk  UU  OJK  tersebut,  dari
kewenangan yang diamanatkan berdasarkan pendelegasian kewenangan,  OJK  hanya  memiliki fungsi  pengawasan  dalam  sistem perbankan  sesuai  dengan  penjelasan pasal 34 ayat (1) dan (2) yaitu : 19
“Lembaga pengawasan jasa keuangan  yang  akan  dibentuk melakukan pengawasan terhadapBank dan perusahaan- perusahaan  sektor  jasa  keuangan lainnya  yang  meliputi  asuransi, danapensiun, sekuritas, modal ventura, dan perusahaan pembiayaan, serta badan-badan lain yangmenyelenggarakan  pengelolaan dana masyarakat.Lembaga ini bersifat independen dalam menjalankan tugasnya dan kedudukannya berada diluarpemerintah  dan  berkewajiban menyampaikan laporan kepada Badan Pemeriksa Keuangan danDewan Perwakilan Rakyat.Dalam melaksanakan  tugasnya,  lembaga  ini
( supervisory board ) melakukan koordinasi  dankerjasama  dengan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral yang  akan  diatur  dalam  Undang- undangpembentukan lembaga
pengawasan dimaksud.Lembaga
19 Penjelasan Pasal 34 Ayat (1) dan (2), Undang  –  Undang  No  23  tahun  1999  Tentang Bank Indonesia.
pengawasan  ini  dapat  mengeluarkan
ketentuan  yang  berkaitan  dengan pelaksanaantugas  pengawasan  Bank dengan  koordinasi  dengan  Bank Indonesia dan meminta penjelasandari Bank Indonesia keterangan  dan  data  makro  yang
diperlukan.Adapun  tugas  mengatur akan  tetap  dilakukan  oleh  Bank Indonesia.”
Dari  penjelasan  pasal  diatas secara terang bahwa OJK seharusnya hanya  memiliki  kewenangan  dalam pengawasan perbankan saja sedangkan pengaturan tentang perbankan  tetap  berada  dalam kewenangan Bank Indonesia, sehingga  tugas  mengatur  perbankan tetap  berada  ditangan  lembaga  bank Indonesia  sedangkan  otoritas  jasa keuangan  juga  dapat  mengeluarkan pengaturan  yang  bersifat entern dalam  tugas  pengawasan  secara langsung (Represif ) dan  Bank Indonesia  berperan  sebagai  petugas pengawasan  secara  tidak  langsung (
Prepentif ) terhadap perbankan sesuai dengan  tugas  dan  fungsi  bank Indonesia  dalam  undang-undang  BI,
sehingga untuk mengembalikan kewenangan Bank Indonesia tersebut dapat  menempuh  tinjauan  materiil (
Judicial Review ) dari MK mengenai kewenangan  Bank  Indonesia  yang
diambil  secara  paksa  dengan  adanya UU OJK.
3. Pedelegasian kewenangan pengaturan dan pengawasan perbankan dari Bank Indonesia ke
OJK  juga  menyebabkan  fungsi mengatur dan menjaga kelancaran sistem  pembayaran  oleh  Bank Indonesia  secara  otomatis  beralih ke  OJK  walapun  secara the jure
masih dipegang oleh Bank Indonesia  akan  tetapi  secara the facto Bank  Indonesia  hanya mempunyai  fungsi  dan  tugas menetapkan  dan  melaksanakan kebijakan moneter.
Pendelegasian kewenangan dalam  pengaturan  dan  pengawasan perbankan ke OJK menyebabkan fungsi Bank  Indonesia  dalam  pengatur  dan menjaga kelancaran sistem pembayaran menjadi bukan lagi merupakan ranah/tugas  fungsi  dari  Bank  Indonesia karena  menjaga  dan  mengatur  sistem pembayaran  merupakan  suatu  usaha dalam  perbankan  untuk  mengelola  agar dalam sistem pengelolaan data penyelenggaraan  sistem  pembayaran. Adapun  tugas  dan  wewenang  Bank Indonesia  dalam  menjaga  sistem kelancaran  pembayaran  adalah  terdapat dalam  pasal  15  –  pasal  23  Undang- Undang Bank Indonesia serta
penjelasan  pasal  yang  telah  dijelaskan dalam  kewenangan  Bank  Indonesia diatas,  penjelasan  pasal  mengenani kelancaran  pembayaran  merupakan suatu  porsi  dalam  pelaksanaan  sistem perbankan yang tugas dan pengawasannya  telah  beralih  ke  OJK 20 . Adapun penjelasan kewenangan mengenai  pengawasan  dan  pengaturan
dalam  sistem  pembayaran  maka  dapat kita  lihat  pada  penjelasan  pasal  15-23 UU BI.
Dengan Penjelasan Pasal : Pasal 15 Ayat (1)

## Huruf a
Jasa  sistem  pembayaran  yang  dapat dilaksanakan  oleh  Bank  Indonesia antara lainadalah jasa transfer dana nilai besar.  Adapun  persetujuan  terhadap penyelenggaraan jasa sistem pembayaran dimaksudkan agar penyelenggaraan jasa sistem pembayaranoleh  pihak  lain  memenuhi persyaratan,  khususnya  persyaratan keamanan dan efisiensi.

## Huruf b
Kewajiban penyampaian laporan berlaku  bagi  setiap  penyelenggara  jasa sistempembayaran. Hal ini dimaksudkan agar Bank Indonesia dapat memantaupenyelenggaraan sistem
20 Lihat  Pasal  dan  Penjelasan  Pasal  15- 23  Undang  –  Undang  No  23  Tahun  1999 Tentang Bank Indonesia.
pembayaran.  Informasi  yang  diperoleh dari penyelenggaraan sistem pembayaran  itu  juga  diperlukan  untuk menunjang  pelaksanaan  tugas-tugas BankIndonesia  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 8.

## Huruf c
Penetapan penggunaan alat pembayaran dimaksudkan  agar  alat  pembayaran yang  digunakan  dalam  masyarakat memenuhi  persyaratan  keamanan  bagi pengguna.
Dalamwewenang ini termasuk  membatasi  penggunaan  alat pembayaran tertentu dalam rangkaprinsip kehati-hatian. Dalam rangka pelaksanaan kewenangan pada ayat (1) ini, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan terhadap penyelenggara jasa sistem pembayaran.
Dalam  penjelasan  pasal  15  ayat (1)  huruf  c  didapatkan  bahwa  dalam melaksanakan  kewenangan  pengaturan dan  pengawasan  sistem  pembayaran yang  mana  objeknya  merupakan perbankan  adalah  dalam  pengawasan OJK  seharusnya  Bank  Indonesia meminta persetujuan mengenai kegiatan yang  akan  dilakukan  oleh  Bank Indonesia tersebut.
Ayat  (2)  dalam  penjelasan mengenai  kewenangan  Bank  Indonesia
dalam  menjaga  sistem  pembayaran yaitu Pokok-pokok ketentuan yang akan ditetapkan  dalam  Peraturan  Bank Indonesia memuat antara lain:
a. Jenis  penyelenggaraan  jasa  sistem pembayaran yang memerlukan persetujuan BankIndonesia dan prosedur pemberian persetujuan oleh
Bank Indonesia;
b. Cakupan  wewenang  dan  tanggung jawab  penyelenggara  jasa  sistem pembayaran,  termasuk  tanggung jawab yang berkaitan dengan manajemen risiko;
c. Persyaratan  keamanan  dan  efisiensi dalam  penyelenggaraan  jasa  sistem pembayaran;
d. Penyelenggara jasa sistem pembayaran yang wajib
menyampaikan laporan kegiatan;
e. Jenis  laporan  kegiatan  yang  perlu disampaikan  kepada  Bank  Indonesia dan tata cara pelaporannya;
f. Jenis  alat  pembayaran  yang  dapat digunakan oleh masyarakat termasuk
alatpembayaran yang bersifat elektronis  seperti  kartu  ATM,  kartu debet,  kartu  kredit,  kartu  pra  bayar dan uang elektronik;
g. Persyaratan keamanan alat
pembayaran;
h. Sanksi  administratif  berupa  denda bagi  pelanggaran  ketentuan  pada
huruf a, huruf d dan huruf f tersebut di atas.
i. Mengawasi  dan  mengatur  sistem kliring antar bank, kliring antar bank adalah  pertukaran  warkat  atau  data keuangan  elektronik  antar  bank  baik atas  nama  Bank  maupun  nasabah yang hasil perhitungannya diselesaikan  pada  waktu  tertentu. Warkat atau data keuangan elektronik  dimaksud  merupakan  alat pembayaran bukan tunai yang diatur dalam peraturan perundang- undangan  atau  ketentuan  lain  yang berlaku, yang lazim digunakan dalam transaksi pembayaran.
Ketentuan  pasal  dan  penjelasan pasal  tentang  kewenangan  pengelolaan sistem  kelancaran  pembayaran  yang merupakan  wewenang  Bank  Indonesia tersebut  diatas  apabila  kita  bandingkan dengan  kewenangan  serta  tugas  dan fungsi  OJK  dalam  pelaksanaan  tugas pengawasan  dan  pengaturan  perbankan akan  berbenturan  karena  perbankan yang merupakan objek dari pelaksanaan sistem kelancaran pembayaran merupakan domain dari  OJK.  Untuk kewenangan  Bank  Indonesia  dalam perbankan  terdapat  pada  pasal  40  UU OJK yaitu :
a. Bank  Indonesia  untuk  melaksanakan fungsi,  tugas,  dan  wewenangnya
memerlukan  pemeriksaan  khusus
terhadap bank tertentu, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan langsung terhadap bank tersebut dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada OJK. b. Bank Indonesia tidak dapat memberikan penilaian terhadap
tingkat kesehatan bank.
c. Dalam  hal  OJK  mengindikasikan bank  tertentu  mengalami  kesulitan likuiditas dan/atau kondisi kesehatan semakin  memburuk,  OJK  segera menginformasikan ke Bank
Indonesia untuk melakukan langkah- langkah  sesuai  dengan  kewenangan Bank Indonesia.
Penjelasan :
Ayat  (2)  Yang  dimaksud  dengan “langkah-langkah  sesuai  kewenangan Bank  Indonesia”  adalah  pemberian fasilitas  pembiayaan  jangka  pendek dalam menjalankan fungsi Bank Indonesia  sebagai lender of last resort . Dalam  menjalankan  fungsi  dimaksud,
Bank  Indonesia  dapat  melakukan pemeriksaan  terhadap  bank  dengan menyampaikan  pemberitahuan  secara tertulis kepada OJK.
Sehingga  apabila  kita  melihat penjelasan  pasal  demi  pasal  tersebut diatas bahwa kewenangan Bank
Indonesia  dalam  sistem  kelancaran pembayaran yang ada diperbankan tidak dimiliki  oleh  Bank  Indonesia,  disini bank  Indonesia  merupakan  otoritas fiskal dan moneter 21 , sehingga seharusnya  kewenangan  dalam  sistem kelancaran  pembayaran,kliring  antar bank merupakan tugas dari OJK karena bila  kita  lihat  secara  seksama  bahwa kewenangan tersebut seperti pelaksanaan  kliring,pengawasan  sistem kelancaran  harusnya  Bank  Indonesia berkoordinasi  dengan  OJK  karena domain pelaksanaan kewenangan pengaturan  dan  pengawasan  perbankan telah di kelola oleh OJK secara utuh dan protokol koordinasi mengenai hubungan antar lembaga pada pasal 40 dan 41 UU OJK bahwa Bank Indonesia mempunyai kewenangan pengawasan dalam perbankan  akan  tetapi  harus  melalui prosedur  pengajuan  ke  OJK  sebagai pemegang kewenangan mengenai perbankan dan penilaian terhadap suatu perbankan harus dilaporkan ke OJK dan Bank  Indonesia  tidak  mempunyai kewenangan  dalam  pemberian  status mengenai  kondisi  bank  yang  telah diawasi  sehingga  yang  mempunyai otoritas  penuh  masalah  perbankan adalah OJK..
21 Penjelasan mengenai ketentuan umum dalam Undang‐Undang OJK
Penulis berpendapat bahwa adanya OJK merupakan suatu pengawasan  sistem  keuangan  yeng terpadu  dengan  sistem  pada  pola  OJK sebagai  koordinator  pengaturan  dan pengawasan sistem keuangan (Perbankan,Pasar
Modal,Perasuransian,Dana  Pensiun  dan Lembaga  Pembiayaan)  dengan  sistem koordinasi  kepada  otoritas  fiskal  dan moneter  yaitu  Bank  Indonesia. Ex- officio yang merupakan perwakilan dari Bank  Indonesia,Bappepam  –  LK dimaksudkan  dalam  rangka  koordinasi, kerja  sama,  dan  harmonisasi  kebijakan di  bidang  fiskal,  moneter,  dan  sektor jasa  keuangan.  Keberadaan Ex-officio juga  diperlukan  guna  memastikan terpeliharanya  kepentingan  nasional dalam  rangka  persaingan  global  dan kesepakatan  internasional,  kebutuhan koordinasi,  dan  pertukaran  informasi dalam  rangka  menjaga  dan  memelihara stabilitas sistem keuangan 22 .
Maka  dapat  disimpulkan  bahwa Undang-Undang  OJK  bertentangan dengan  UUD  1945  karena  UU  OJK
mereduksi kewenangan  Bank  Indonesia yang merupakan UU Organik berdasarkan amanat langsung dari UUD NRI  1945,  sehingga  apabila  OJK  ingin mengambil kewenangan Bank
Indonesia  tersebut  haruslah  sesuai dengan kewenangan yang telah dimandatkan  oleh  UU  BI  yaitu  sesuai dengan  pasal  34  ayat  (1)  dan  (2)  serta penjelasannya.  Maka  bila  terjadi  suatu kewenangan yang pengaturan kewenangan yang berlebih dan
penyelundupan  kewenangan  dalam pembentukan  OJK.  Penyelundupan yang  dimaksud  adalah  pengaturan perbankan  bukan  merupakan domain dari OJK melainkan masih kewenangan Bank Indonesia secara utuh berdasarkan penjelasan pasal 34 ayat (1) ,sedangkan pengawasan  atas  perbankan  merupakan domain dari  OJK  secara  keseluruhan. Karena  pengaturan  yang  dimasukkan dalam kewenangan OJK mengakibatkan fungsi  pengaturan  dan  pengawasan sistem pembayaran oleh Bank Indonesia menjadi lumpuh karena sistem pembayaran  merupakan  sistem  yang terdapat  dalam  perbankan  (  kegiatan perbankan ) sehingga seharusnya dalam pelaksanaan pengaturan dan
pengawasan  sistem  tersebut  Bank Indonesia  harus  meminta  izin  kepada OJK sebagai pemegang domain
terhadap  pengawasan  dan  pengaturan dalam  perbankan  karena  kegiatan tersebut dapat
mempengaruhi kedudukan OJK, dalam arti luas bahwa
OJK  memiliki  kewenangan  dalam pengaturan  dan  pengawasan  sistem
pembayaran  dan  pengaturan  dan pengawasan  perbankan  di  Indonesia sehingga bila merujuk dari pembentukan perundang-undangan maka  UU  OJK  dapat  dimintakan  uji materiil  ke  MK  sebagai  UU  yang bertentangan  dengan  UUD  NRI  1945 sehingga  hakim  dapat  memahami  dan menyelaraskan kembali mengenai
kehendak  dari  pembentukan  OJK tersebut

## D. PENUTUP
1. Kesimpulan
a. Kedudukan Bank Indonesia dalam
sistem  lembaga  keuangan  di indonesia  setelah  terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan.
Kedudukan OJK sebagai lembaga  pengatur  dan  pengawas lembaga keuangan baik perbankan,pasar modal,perasuransian dan lembaga pembiayaan  menyebabkan  OJK  harus mempunyai  landasan  yang  kuat  dalam konstitusi  Indonesia  yaitu  dalam  UUD NRI  1945,  tidak  adanya  landasan tersebut  menyebabkan  konflik  dalam pengaturan  dan  pengawasan  oleh  OJK.
Pertama, Undang-Undang OJK
bertentangan dengan UUD 1945 karena UU  OJK mereduksi kewenangan  Bank
Indonesia yang merupakan UU Organik berdasarkan amanat langsung dari UUD NRI  1945,  sehingga  apabila  OJK  ingin
mengambil kewenangan Bank Indonesia  tersebut  dan  menempatkan OJK  sebagai  koordinator  lembaga keuangan  maka  UUD  NRI  1945  harus direvisi  dan  dimasukkan  OJK  sebagai lembaga  negara  seperti  Bank  Indonesia dalam UUD NRI 1945 agar mempunyai cantolan  yang  kuat  dalam  konstitusi karena OJK mengelola seluruh kegiatan keuangan  yang  akan  berdampak  pada negara  pada  umumnya,maka  belum adanya  cantolan  tersebut  maka  OJK dianggap Inkonstitusional karena bertentangan dengan UUD NRI 1945
b. Kewenangan Bank Indonesia dalam  Mengatur  dan  Mengawasi perbankan  di  Indonesia  setelah terbentuknya Otoritas Jasa
Keuangan.
Kewenangan yang dimiliki OJK dianggap melebihi yang ditentukan oleh pasal  34  ayat  (1)  dan  (2)  Undang- Undang BI karena seharusnya pengaturan perbankan
bukan
merupakan domain dari OJK melainkan masih  kewenangan  Bank  Indonesia secara utuh,sedangkan pengawasan atas perbankan merupakan domain dari OJK secara keseluruhan. Pembentukan Undang-Undang
OJK dianggap melebihi  kewenangan  Bank  Indonesia sebagai  sumber  pembentukan  OJK  itu sendiri  karena  Bank  Indonesia  tidak
memiliki kewenangan dalam pengawasan pasar modal pensiunan dan lembaga keuangan sehingga kewenangan  OJK  dalam  pengawasan dan  pengaturan  di  lembaga  tersebut batal  demi  hukum.  Kewenangan  OJK dalam mereduksi
kewenangan pengaturan  dan  pengawasan  perbankan mengakibatkan  fungsi  pengaturan  dan pengawasan  sistem  pembayaran  oleh
Bank Indonesia menjadi lumpuh karena sistem  pembayaran  merupakan  sistem yang terdapat dalam perbankan sehingga seharusnya dalam pelaksanaan pengaturan  dan  pengawasan  sistem tersebut Bank Indonesia harus meminta izin  kepada  OJK  sebagai  pemegang domain terhadap  pengawasan  dan pengaturan  dalam  perbankan  sehingga Bank  Indonesia  hanya  memiliki  fungsi menetapkan dan melaksanakan kebijakan  moneter,  sehingga  dengan inkosntitusionalnya  OJK  maka  semua kewenangan  yang  direduksi  OJK terhadap  Bank  Indonesia  merupakan wewenang  dan  tanggung  jawab  Bank Indonesia secara penuh sebelum adanya upaya  hukum  dengan  produk  hukum OJK tersebut.
Hak  Prerogatif  yang  dimiliki Presiden sekarang, mempunyai
pengaruh  terhadap  kedudukan  Presiden dalam  melaksanakan  tugasnya  sebagai kepala  pemerintahan  sekaligus  sebagai
kepala  negara.  Hak  prerogatif  Presiden yang  dilaksanakan  bukan  murni  untuk melaksanakan kewajiban Konstitusional Presiden,  tetapi  adanya  keterlibatan lembaga  lain  dalam  pelaksanaan  hak prerogatif  dalam  hal  pengangkatan Calon Kapolri harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat hal ini tentu saja  tidak  selaras  dengan  cabang kekuasaan  eksekutif  yang  dijalankan oleh Presiden dimana dalam melaksanakan  tugasnya  sebagai  alat negara  Kepolisian  Republik  Indonesia berada di bawah dan bertanggung jawab langsung  kepada  Presiden  apabila pengangkatan  Kapolri  masih  harus menunggu persetujuan
Dewan Perwakilan  Rakyat  (DPR)  hal  ini  tentu saja  berpengaruh  terhadap  kinerja Presiden  dalam  melaksanakan  tugas eksekutifnya sebagai
kepala pemerintahan dan sebagai kepala negara

## 2. Saran
Kesimpulan  dari  permasalahan yang  diangkat  tersebut  diharapkan  agar dalam  penyelesaian  hukum  tersebut penulis menyarankan beberapa masukan dalam penyelenggaraan negara yaitu :
1. Inkonstitusionalnya  OJK  karena bertentangan dengan UUD NRI 1945 maka  disarankan  agar  OJK  dapat menjalankan  tugasnya  sebagai  peran pengawas  lembaga  keuangan  di
Indonesia  agar  mempunyai  sumber hukum  yang  jelas  dan  kuat  dengan adanya  amandemen  UUD  NRI  1945 dengan  memasukan  OJK  sebagai lembaga  pengawas  keuangan  di
Indonesia.
2. Tugas  pengaturan  perbankan  yang saat  ini  merupakan  tugas  OJK  agar dikembalikan  kembali  ke  Bank
Indonesia.Sehingga OJK mempunyai otoritas  khusus  dalam  pengawasan lembaga  keuangan  saja  dan  tidak memiliki  tugas  pengaturan  dalam lembaga  keuangan  supaya  tidak terjadi  tumpang  tindih  kewenangan antar lembaga

## E. DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Ali,  Zainuddin, Metode Penelitian Hukum ,  Jakarta  :  Sinar  Grafika 2009.
Amiruddin  dan  Asikin  ,  Zainal,
Pengantar Metode Penelitian Hukum , Matraman :Rajawali pers, 2003. Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional,
Pengkajian Hukum Tentang Kemandirian Bank Sentral ,  Jakarta  : Departemen Hukum dan Perundangaundangan,2000. Bank  Indonesia, Studi Hukum Bantuan Likuiditas Bank Indonesia , Jakarta : Penerbit Bank Indonesia, 2002. Darwam,  M.  Rahardjo,  dkk: Bank Indonesia Dalam Kilasan Sejarah Bangsa ,Jakarta: LP3ES, 1995 Darwam, M. Rahardjo dkk, Independesi
BI Dalam Kemelut Politik , Jakarta :Cidesindo, 2001
Ganda,  Permadi  Praja, Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank , Jakarta : PT.
Gramedia Pustaka, 2004. Ismail,  Maqdir, Skandal Bank Bali , Perkara Hukum atau Politik ,
Jakarta :Alvabet, 1999 Ismail, Maqdir, Bank Indonesia Indepedensi, Akuntabilitas dan Transparansi ,Jakarta : Fakultas Hukum, Universitas Al-Azhar Indonesia,2007. ____________, Bank Indonesia Dalam
Perdebatan Politik dan Hukum , Jakarta :Navila Idea, 2009.
Kaligis  ,  O.C., Antologi Tulisan Ilmu Hukum , Bandung : Alumni 2009 Rachbini,  Didik  J.  Suwidi  ToNomor, dkk, Bank Indonesia : Menuju IndependensiBank Sentral, Jakarta:  PT.
Mardi Maluyo, 2000 Napitupulu, Ria Diana Winanti, Lembaga Penjamin Simpanan Di Indonesia ,Jakarta: BIS, 2010.
Sitompul,  Zulkarnain, Problematika Perbankan ,  Bandung  :  Penerbit Book Terraceand Library, 2005. Husein,  Yunus  ,  dkk, Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Perubahan Undang-Undang Perbankan, (UU Nomor. 7 Tahun 1992 Jo. UU Nomor. 10 Tahun 1998), Jakarta : Badan Pembinaan
Hukum
Nasional Departmen Hukum dan
Ham,2007.

## Artikel/Makalah
Harian  Umum  Kompas  tanggal  26 Agustus 2010.
Naskah akademik pembentukan otoritas jasa keuangan Pandangan Fraksi-franksi, Dalam Rapat
Pembahasan RUU tentang
Otoritas Jasa Keuangan.
Kiryanto, Ryan, Otoritas Jasa Keuangan dan  Kepentingannya,  Kompas, 14 Juni2003.
S.  Batunanggar,  Strategi  Pengawasan Bank  Yang  Efektif,  Jakarta: Institusi
BankirIndonesia,  edisi  Nomormor  78
Juli-Agustus 1999
Syahdeini,  Sutan  Remy,  beberapa pokok pemikiran mengenai reformasi hukumperbankan di Indonesia, Makalah yang tidak diterbitkan,
tahun 2001.
Tim  Penelitian  UGM  dan  UI,  Kajian Akademik, Alternatif Struktur Otoritas Jasa Keuangan yang Optimum,
2010 Sitompul,  Zulkarnain,  Artikel  yang berjudul “Menyambut Khadiran OtoritasJasaKeuangan (OTORITAS JASA  KEUANGAN)”,  Pilars
Nomor.02/Th. VII/12-18
Januari 2004.
Sitompul,  Zulkarnain,  Memberantas Kejahatan Perbankan : tantangan PengawasanBank, Jurnal Hukum Bisnis vol. 24-Nomor.1-Tahun 2005

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1992 tentang Perbankan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Bank Indonesia Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang PembentukanPeraturanPerundan g-undangan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

## Internet
Bank  Indonesia,  Peran  Bank  Indonesia dalam
stabilitas keuangan, http://www.bi.go.id/w
eb/id/Perbankan/Stabilitas+Siste m+Keuangan/Peran+Bank+Indo nesia/Peran+BI/ .
Bank Indonesia, Tujuan Pengaturan dan Pengawasan Bank, http://www.bi.go.id/web/id /Perbankan/Ikhtisar+Perbankan/ Pengaturan+dan +Pengawasan+B ank/Tujuan+dan+Kewenangan/
Bank  Indonesia,  Transparasi  dan akuntabilitas
kebijakan moneter. http://www.bi.go.id/we b/id/Moneter/Transparansi+dan+ Akuntabilitas/ Independensi Bank Indonesia (perspektif historis), http://matakuliah . files.wordpress.com/2007/09/ind ependensi-bank-indonesia.pdf
Nasution,  Marah  Sutan,  Berharap  Pada
OTORITAS JASA KEUANGAN,
http://hukumonline.com/ berita/b aca/lt4eb0a7465d187/berharap- pada-otoritas jasa keuangan.
Trilogi  pembangunan  pada  masa  orde baru, http://londo43ver .blogspot.com/ 2010/11/trilogi-
pembangunan.html
Sitompul, Zulkarnain, Menyambut Kedatangan Otoritas Jasa Keuangan,
http://www.sippm.unas.ac.id . http://www.hukumonline.com/berita/ba ca/lt530f2cdb0765c/mk-diminta- cabut-pengawasan-perbankan- ojk.