## KEADILAN DISTRIBUTIF DALAM EKONOMI ISLAM

## Irdan Nurdiansyah
UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia irdannurdiansyah27@gmail.com
Listia Andani Universitas Siliwangi, Indonesia listiaandani@unsil.ac.id

## ABSTRACT
Fair distribution of wealth is a manifestation of justice in Islam. In contrast to the pre-existing distributive  justice  theory,  Islam  regulates  justice  in  a  comprehensive  way.  The  writing  is processed  using  the  literature  study  method  obtained  from  various  books,  journals,  and  other related references. Distributive justice in the Islamic perspective is not related to the benefits that will be obtained in this world, but also in the hereafter. Islam demands maximizing benefit for the common good and minimizing harm. The concept offered by Islam is able to be a balancer as well as a solution for equality and justice in a social order.
Keywords: Distributive Justice, Islamic Economics

## ABSTRAK
Distribusi harta yang benar merupakan salah satu wujud dari keadilan dalam Islam. Berbeda dengan teori keadilan distributif yang sudah ada sebelumnya, Islam mengatur keadilan  dengan  cara  yang  menyeluruh.  Penulisan  ini  diolah  menggunakan  metode studi literatur yang diperoleh dari berbagai macam buku, jurnal, serta referensi lain yang terkait.  Keadilan  distributif  dalam  perspektif  Islam  ternyata  bukan  berkaitan  dengan manfaat yang akan didapat di dunia saja, namun juga di akhirat kelak. Islam menuntut dalam memaksimalkan kemaslahatan untuk kepentingan bersama dan meminimalkan kemudharatan. Konsep yang ditawarkan Islam mampu menjadi penyeimbang sekaligus solusi kemerataan dan keadilan dalam sebuah tatanan sosial.
Kata Kunci : Keadilan Distributif, Ekonomi Islam

## PENDAHULUAN
Allah  selalu  memiliki  ketetapan tersendiri  dalam  mengatur  segala  sisi kehidupan  setiap  makhluk-Nya.  Salah satunya  adalah  dari  sisi  perbedaan, dalam pembahasan ini mencakup perbedaan  kepemilikan  atau  harta. Perbedaan  ini  sering  dianggap  sebagai hal yang cenderung mengarah pada hal negatif  karena  konteks  yang  membeda- bedakan  satu  individu  dengan  individu laiannya.  Namun,  tentu  saja  perbedaan ini  tidaklah  serta  merta  ditetapkan  oleh Allah tanpa ada hikmah dan maknanya dalam  kehidupan  manusia.  Justru dengan adanya perbedaan inilah,
manusia  yang  memiliki  peran  sebagai khalifah  di  muka  bumi  mempunyai peran  lebih  di  antara  makhluk  lain. Selain itu, manusia yang selalu berusaha memenuhi setiap kebutuhan dan kepentingan  dalam  hidupnya  sudah seharusnya dituntut untuk saling bekerjasama  satu  sama  lain  (Hakim, 2012).
Perbedaan dalam hal kepemilikan ini pula seharusnya tidak dijadikan standar kedudukan  manusia  tersebut  di  mata Allah, karena sesungguhnya Allah tidak
pernah  membeda-bedakan  makhluk- Nya.  Derajat  mereka  sama  dan  yang menjadi pembeda adalah dari ketakwaan yang dimiliki hamba-Nya. Sebagaimana yang  tertuang  dalam  Q.S.  Al  Hujurat ayat 13, artinya: “ Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan  kamu  berbangsa-bangsa  dan bersuku-suku  supaya  kamu  saling  kenal- mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”
Ayat ini  menyatakan bahwa tingkat kemuliaan  manusia  di  sisi  Allah  dilihat dari ketakwaannya, bukan pada derajat, status,  ataupun  kepemilikan  harta  yang ia miliki. Tingkat kemuliaan manusia ini dapat dipahami  dengan mengupayakan nikmat  yang  diberikan  Allah,  salah satunya dengan perbedaan harta kepemilikan.
Secara  tidak  langsung  Allah  telah memerintahkan  kita  sebagai  manusia untuk  mengamalkan  nikmat  tersebut
agar  menjadi  nilai  ibadah.  Dari  perbe- daan  jumlah  kepemilikan  harta,  maka sudah  sepatutnya  manusia  berlaku  adil bagi  sesamanya.  Keadilan  yang  dapat dipenuhi  dan  dicapai  dalam  hal  kepe- milikan  harta  adalah  dengan  cara mendistribusikannya.  Harta  hendaknya tidak berputar pada sebagian orang saja, namun  harus  merata  dan  menyeluruh agar tidak terjadi ketimpangan antara si kaya  dan  si  miskin.  Terutama  bagi  me- reka yang memiliki harta berlebih, maka sudah  sepatutnya  untuk  berbagi  kele- bihannya dengan yang lebih membutuhkan.
Distribusi  harta  yang  benar  meru- pakan  salah  satu  wujud  dari  keadilan dalam  Islam.  Teori  keadilan  pada  pen- distribusian  harta  juga  dapat  digo- longkan  kepada  beberapa  prinsip  ma- terial.  Secara  garis  besar,  teori  keadilan distributif membentuk tiga teori besar, di antaranya  adalah  teori  egalitarianisme, sosialisme, dan liberalisme. Berdasarkan pemaparan  rinci  yang  telah  disam- paikan, maka penulis tertarik melakukan penelitan  yang  akan  membahas  tentang beberapa  teori  keadilan  distributif, terutama Islam dan pengaplikasiannya.

## Metodologi
Penelitian  ini  diolah  menggunakan metode  studi  literatur.  Studi  literatur merupakan salah satu metode penelitian dengan mengumpulkan, membaca, serta mencatat studi kepustakaan yang terkait dengan  penelitian,  lalu  mengolahnya sebagai  dasar  untuk  membangun  ke- rangka judul dengan kesatuan yang utuh (Zed,  2008).  Sumber  studi  literatur  ini diperoleh  dari  berbagai  macam  buku, jurnal,  serta  referensi  lain  yang  dapat digunakan  dan  terkait  dengan  teori keadilan  distributif  serta  teori  keadilan distributif dalam perspektif Islam.

## PEMBAHASAN

## Teori Keadilan Distributif
Secara  garis  besar,  teori  keadilan distributif membentuk tiga teori besar, di antaranya  adalah  teori  egalitarianisme, sosialisme, dan liberalisme.

## Teori Egalitarianisme
Teori  distributif  yang  pertama  akan dibahas adalah egalitarianisme. Teori ini menyatakan  bahwa  keadilan  distributif dapat  dicapai  apabila  setiap  orang mendapatkan hak yang adil dan merata,
dalam hal ini mendapatkan pemenuhan hak  yang  sama  dan  merata  bagi  setiap orang. Teori egalitarianisme menyatakan bahwa keadilan tercapai bila individu di tiap-tiap  kelompok  masyarakat  menda- pat  pendistribusian  dalam  jumlah  yang sama (Rahardja dan Manurung, 2010).
Distribusi  dalam  teori  egalitarian- isme  belum  dapat  dikatakan  adil  jika pembagian  satu  orang  dengan  yang lainnya  berbeda,  dalam  hal  ini  jika seseorang memperoleh bagian distribusi lebih kecil dibanding yang lainnya, maka distribusi  belum  dapat  dikatakan  adil. Konsep adil  dalam teori egalitarianisme adalah  membagi  dan  mendistribusikan sama banyak harta kepada setiap orang atau tiap-tiap individu tanpa membeda- bedakannya  dalam  konteks  apapun. Pendistribusian haruslah dilakukan sama banyak dan sama rata (Tambunan, 2018).
Tolak ukur dari teori egalitarianisme adalah  persamaan.  Secara  singkatnya, teori  ini  menyatakan  jika  tidak  sama, maka tidak adil. Teori ini menuntut agar setiap  orang  diperlakukan  dengan  cara yang sama dan memperoleh bagian yang sama,  dalam  hal  ini  terkait  dalam  hal
pendistribusian  kekayaan.  Teori  egali- tarianisme  mulai  berkembang  semenjak zaman  revolusi  Perancis  yang  pada akhirnya mendapatkan dukungan dalam hal  persamaan  individu,  bahkan  dapat dirasakan  hingga  saat  ini.  Teori  egali- tarianisme  menjadi  embrio  bagi  konse- kuensi baru dalam bidang hukum.
Jika ditilik lebih jauh, maka keadilan dalam  teori  egalitarianisme  ini  hanya mampu  terjadi  dan  tercapai  jika  diapli- kasikan terhadap bidang hukum. Dimana dalam hukum, derajat, ras, jenis kelamin, status, bahkan agama seseorang tidak  diperhitungkan  dalam  pemberian suara.  Setiap  individu  dilihat  dalam perspektif  yang  sama  tanpa  adanya pembedaan  dalam  hal  apapun.  Konsep ini terus mengalami perkembangan dan dianggap  sebagai  pencetus  salah  satu kebijakan  “satu  orang,  satu  suara”.  Hal ini  telah  dibuktikan  terkait  dengan adanya  pemilihan  umum  yang  dilak- sanakan  di  setiap  negara,  bahkan  di Indonesia  sendiri  juga  menerapkan prinsip tersebut (Mawardi, 2018).
Terlepas  dari  kurangnya  penge- tahuan  politik  seseorang,  bahkan  jika orang  tersebut  pun  buta  huruf,  satu
suara  yang  ia  berikan  di  pemilihan umum  dianggap  sama  dengan  orang yang memiliki jabatan serta pengetahuan politik  yang  mumpuni.  Namun  pada perkembangannya  kemudian,  teori  ega- litarianisme  juga  mendapatkan  pro- kontra dari berbagai pihak, terutama dari mereka yang mempermasalahkan persa- maan yang dijadikan  konsep itu sendiri dalam bidang-bidang lain selain hukum.
Meski  pada  dasarnya  kedudukan manusia  hendaknya  dipandang  setara, namun  dalam  beberapa  bidang  lain manusia yang satu dengan yang lainnya tetaplah  berbeda,  terutama  hal  ini  ber- kaitan  erat  dengan  kecakapan  masing- masing  individu  dalam  mendapatkan distribusi  kekayaan.  Dalam  pengapli- kasiannya,  jika  pemenuhan  bagian  se- seorang  haruslah  sama  dengan  yang lainnya,  maka  dapat  dicontohkan  de- ngan  gaji  seorang  karyawan  yang haruslah  sama  besar  dengan  atasannya. Hal  ini  selanjutnya  akan  menjadi  suatu permasalahan  yang  timpang  dalam prakteknya.
Keadilan  yang  dinilai  dari  teori egalitarianisme  selanjutnya  menjadi  ti- dak  adil  jika  harus  menyamaratakan
pendistribusian kekayaan pada tiap-tiap orang  dengan  prestasi  yang  berbeda. Selanjutnya,  konsep  egalitarianisme  ini menjadi dasar akan teori keadilan sosial yang dipakai hingga berkembang hingga saat  ini.  Pada  intinya,  persamaan  hak- hak  tiap  individu  haruslah  terwujud, namun  pengertian  ‘sama’  dalam  hal  ini dapat  dimaknai  dengan  substansi  yang berbeda. Sama bukan berarti harus sama pula  jumlah  yang  diterima,  namun  hak yang  haruslah  dipenuhi  dari  tiap-tiap individu haruslah sama diutamakannya. Persamaan ini selanjutnya dapat ditafsirkan  dengan  berbagai  cara  agar tercipta  keadilan  distribusi  (Kimlicka, 2001).

## Teori Sosialisme
Teori yang selanjutnya akan dibahas adalah  teori  sosialisme.  Teori  ini menyatakan  bahwa  keadilan  distributif dapat  dicapai  apabila  setiap  individu telah  dipenuhi  setiap  kebutuhannya. Teori  sosialisme  ini  menitikberatkan kepada kebutuhan sebagai prinsip dasar yang  harus  terpenuhi  dalam  aspek keadilan distributif. Kebutuhan inti dari tiap-tiap  individu  seperti  sandang,
pangan,  papan,  serta  fasilitas-fasilitas lain  yang  menunjang  haruslah  ter- penuhi.  Jika  kebutuhan  tiap-tiap  in- dividu  telah  terpenuhi,  maka  dapat dikatakan  bahwa  keadilan  distributif telah tercipta (Mankiw, 2012).
Teori  sosialisme  memiliki  dua  prin- sip  utama,  yaitu  pembagian  beban  dan manfaat.  Dimana  beban  yang  dipikul oleh setiap individu harus dibagi sesuai dengan  porsi  kemampuannya,  semen- tara manfat yang nanti akan didapat oleh tiap individu harus dibagi sesuai dengan porsi  kemampuannya.  Jika  diaplika- sikan, maka beban bekerja dari individu yang memiliki kekurangan fisik haruslah lebih ringan dibanding individu lainnya yang  memiliki  kesempurnaan  dari  segi fisik.  Sementara  dari  segi  manfaat  yang akan  didapatkan,  dapat  dipersamakan dengan gaji atau upah. Dalam hal ini, gaji dari  setiap  individu  haruslah  dibagi sesuai dengan porsi kebutuhannya.
Pada  perkembangan  selanjutnya, teori  sosialisme  pada  konteks  keadilan distributif  mendapati  banyak  masalah pada  pengaplikasiannya.  Dua  prinsip yang  melandasi  keadilan  distributif
dalam teori sosialisme dianggap berten- tangan  dan  mendapat  kritik.  Penerapan dari  pembagian  prinsip  beban  dan manfaat pada akhirnya malah mengarah pada  ketidakadilan.  Pembagian  beban yang  harus  sesuai  dengan  kemampuan dianggap  menghambat  individu  untuk memilih  pekerjaan  sesuai  dengan  ke- inginannya  sendiri.  Individu  dituntut untuk  menerima  pemberian  dari  peme- nuhan kebutuhan yang dilakukan nega- ra tanpa adanya hak untuk memilih.
Pembagian  manfaat  dalam  teori sosialisme  yang  harus  sesuai  dengan kebutuhan  juga  pada  akhirnya  men- dapat  kritik  keras.  Hal  ini  berkaitan dengan  tidak  adanya  motivasi  bagi individu  itu  sendiri  dalam  bekerja. Pembagian gaji yang disesuaikan dengan kebutuhan  pada  akhirnya  membuat individu  tidak  termotivasi  untuk  lebih berprestasi  dari  individu  lainnya.  Tidak peduli  dengan  kinerja  karyawan  yang satu  dengan  yang  lainnya,  gaji  akan mudah  diperkirakan  semenjak  awal bekerja.  Tingginya  gaji  hanya  untuk memenuhi  kebutuhan  hidup  sang karyawan  tanpa  perlu  karyawan  itu
susah  payah  dalam  meningkatkan prestasi kerja.

## Teori Liberalisme
Teori  yang  terakhir  akan  dibahas yaitu  teori  liberalisme.  Teori  ini  meni- tikberatkan  pada  prestasi  kerja  serta usaha  dari  tiap  individu  dalam  mem- peroleh  sesuatu.  Keadilan  distributif dapat  dicapai  apabila  ada  usaha tersendiri  dari  individu  untuk  menda- patkan  sesuatu  menurut  teori  libe- ralisme. Ia yang berusaha keras mening- katkan  kualitas  diri  dan  kerjanya  maka akan  memperoleh  hasil  yang  sesuai dengan  kerja  kerasnya.  Sementara  ia yang  tidak  berusaha,  maka  tidak  dapat bagian apapun (Tjahjadi, 2004).
Teori  liberalisme  tidak  mendukung adanya  ‘benalu’  yang  dapat  hinggap pada  diri  orang  lain,  menyerap  hasil kerjanya  tanpa  mau  berkeringat,  dan mendapatkan  hasil  dari  apa  yang diusahakan oleh individu tersebut tanpa bersusah  payah.  Individu  yang  malas dan tidak berusaha untuk meningkatkan usaha  kerjanya  maka  tidak  akan memiliki prestasi apapun dan tidak akan
menikmati hasil apapun. Teori ini meni- tikberatkan  pada  seberapa  keras  usaha seseorang  secara  bebas  dalam  memper- oleh  sesuatu  dan  pada  akhirnya  harta akan  dapat  dibagi  dengan  sendirinya atas  dasar  usaha  dari  orang  tersebut (Alwino, 2018).
Seperti  dua  teori  sebelumnya,  ter- nyata  pada  perkembangannya  teori liberalisme  mengalami  masalah  dan berbenturan  dengan  berbagai  hal.  Salah satunya  yang  paling  mendasari  adanya permasalahan  yaitu  karena  teori  libe- ralisme  dianggap  terlalu  ‘kejam’  pada orang-orang yang  terlahir dengan kekurangan  dari  segi  fisiknya.  Muncul kritik karena teori ini menge- nyampingkan  kepentingan  orang-orang yang  ‘kurang’  dengan  mementingkan usaha dari tiap individu.
Bukan  keinginan  individu-individu tersebut  yang  dianggap  ‘kurang’  untuk dilahirkan  atau  ditakdirkan  seperti  itu. Mereka  juga  ingin  dianggap  sama dengan  individu  lainnya  yang  memiliki prestasi  tinggi.  Pada  prakteknya,  teori liberalisme  tidak  menguntungkan  bagi mereka  yang  tidak  bisa  berprestasi  dan
memiliki  usaha  lebih  untuk  mening- katkan  usaha  kerjanya  bukan  karena keinginan mereka sendiri, namun terjadi karena takdir.

## Teori Keadilan Distributif menurut Perspektif Islam
Kata  adil  menurut  Kamus  Besar Bahasa  Indonesia  (KBBI)  artinya  sama berat,  tidak  berat  sebelah,  atau  tidak memihak.  Tidak  jauh  berbeda  dengan pengertian  tersebut,  kata  adil  berasal dari ‘adl dalam bahasa Arab yang artinya sama. Kata adil dalam Al Quran sendiri digambarkan  dengan  bentuk  kata  yang berbeda,  yaitu al  ‘adl , al  mizan ,  serta al qisth .  Adil  secara  sederhana  dapat  diar- tikan  sebagai  meletakkan  sesuatu  pada tempatnya.  Sementara  dalam  konsep Islam,  adil  berarti  memenuhi  hak  dari setiap yang berhak atas sesuatu tersebut tanpa  ada  perasaan  didzolimi  ataupun mendzolimi satu sama lain.
Allah telah mengatur umat-Nya dari segala  sisi  aspek  kehidupan.  Berbeda dengan  teori  keadilan  distributif  yang telah  dibahas  sebelumnya,  maka  Islam mempunyai prinsip-prinsip syariah
yang  harus  ditaati  dan  tidak  boleh  di- langgar.  Islam  selalu  mengacu  kepada dasar hukum, yaitu Al Quran dan hadits. Islam  mengatur  keadilan  dengan  cara yang  menyeluruh.  Hal  ini  bukan  ber- kaitan  dengan  manfaat  yang  akan didapat di dunia, namun juga di akhirat kelak.  Islam  menuntut  dalam  memak- simalkan  kemaslahatan  untuk  kepen- tingan  bersama  dan  meminimalkan kemudharatan (Santoso, 2014).
Islam memandang perbedaan tidak- lah  serta  merta  ditetapkan  oleh  Allah tanpa  ada  hikmah  dan  makna  dalam kehidupan  manusia.  Perbedaan  dalam hal  kepemilikan  harta  dalam  Islam dianggap  sebagai  keberagaman  yang wajar  dan  tidak  dijadikan  standar kedudukan manusia di mata Allah.  Dari perbedaan  jumlah  kepemilikan  harta, maka sudah sepatutnya manusia berlaku adil  bagi  sesamanya.  Keadilan  yang dapat  dipenuhi  dan  dicapai  dalam  hal kepemilikan  harta  adalah  dengan  cara mendistribusikannya (Hakim, 2012).
Pendistribusian  harta  yang  benar merupakan  salah  satu  wujud  dari  ke- adilan  dalam  Islam  itu  sendiri.  Sebagai- mana yang tertuang dalam Q.S. Al Hasyr
ayat  59,  maka  harta  hendaknya  tidak berputar  pada  sebagian  orang  saja  agar tidak  menimbulkan  kemudharatan,  na- mun harta tersebut haruslah merata dan menyeluruh  agar  tidak  terjadi  ketim- pangan  antara  si  kaya  dan  si  miskin. Terutama  bagi  mereka  yang  memiliki harta  berlebih,  maka  sudah  sepatutnya untuk  berbagi  kelebihannya  dengan yang lebih membutuhkan.
Islam  telah  mengatur  tata  cara pendistribusian harta agar memaksimal- kan kemashlahatan dan menghindarkan kemudharatan.  Aturan  Islam  dapat menjadi  sumber  solusi  sekaligus  peme- cah  masalah  bagi  teori  keadilan  dis- tributif  sebelumnya  yang  pada  per- kembangannya  menghadapi  berbagai permasalahan  dan  beragam  kritik. Sebuah  konsep  yang  ditawarkan  oleh Islam  sendiri  yaitu  dengan  mendistri- busikan harta agar tidak terjadi kesenjangan berlebih antara si kaya dan si  miskin.  Meskipun  Islam  sendiri mengakui  adanya  keberagaman  dan berbagai perbedaan, namun konsep yang ditawarkan  ini  mampu  menjadi  penye- imbang  sekaligus  solusi  dalam  sebuah
tatanan sosial agar terjadi kesamarataan dan keadilan.
Konsep  Islam  dalam  keadilan  dis- tribusi  ini  adalah  dengan  menyalurkan zakat, infak, serta sedekah. Zakat adalah penyisihan  harta  seorang  muslim  yang hukumnya  wajib  diberikan  kepada mereka  yang  berhak  menerimanya (Fokusmedia, 2008). Kata wajib haruslah digarisbawahi  atas  dasar  pelaksanaan zakat.  Zakat  merupakan  salah  satu rukun  Islam  yang  diwajibkan  atas  tiap- tiap  individu  yang  memenuhi  syarat sebagai  muzaki  zakat.  Zakat  dipe- rintahkan oleh Allah dengan nilai ibadah yang  terkandung  di  dalamnya,  tidak hanya  ibadah  secara  individu,  tetapi bernilai  ibadah  secara  sosial  dengan menyisihkan sebagian harta kita kepada delapan  golongan  yang  berhak  mene- rima  zakat  (fakir,  miskin,  amil,  mualaf, budak, orang yang berutang, pejuang di jalan Allah, dan ibnu sabil).
Zakat pada hakikatnya berarti men- sucikan  harta.  Harta  yang  diperoleh sebagai  bentuk  dari  nikmat  Allah  ini hendaklah tidak membuat individu me- miliki sifat tercela, seperti kikir. Seorang muslim  haruslah  menyadari  bahwa
harta  yang  kita  miliki  di  dunia  ini hanyalah  bersifat  sementara.  Harta  itu adalah  milik  Allah  dan  kita  hanya mendapat  titipan  dan  semua  harta  itu pada  akhirnya  akan  dikembalikan  ke- pada  sang  pemilik.  Kecintaan  seorang muslin  terhadap  harta  tidak  boleh melebihi  kecintaan  kepada  Sang  Maha Pemilik,  Allah  SWT.  Sehingga  ketika Allah  memerintahkan  untuk  berzakat, maka  kita  sebagai  hamba-Nya  haruslah menuruti  sebagai  bentuk  ucapan  rasa syukur  atas  segala  nikmat  yang  telah Allah berikan.
Zakat  dalam  konteks  keadilan  dis- tributif  menjadi  salah  satu  media  untuk mewujudkan keadilan itu sendiri.
Sebagaimana yang diperintahkan bahwa harta  tidak  boleh  berputar  pada  orang- orang kaya saja, maka bagi setiap muslim yang telah memiliki syarat-syarat sebagai  muzaki  hendaklah  menunaikan kewajibannya  untuk  berzakat.  Zakat menjadi  media  untuk  mengatur  dis- tribusi  kepemilikan  harta  dari  orang- orang  yang  berlebih  terhadap  orang- orang  yang  membutuhkan.  Hal  ini  juga sekaligus  mengurangi  kemudharatan
agar  tidak  terjadi  ketimpangan  dalam tatanan sosial kehidupan.
Selain  zakat,  keadilan  distribusi dalam  Islam  dapat  dicapai  dengan melalui  infak  dan  sedekah.  Pada dasarnya,  infak  dan  sedekah  memiliki pengertian  yang  hampir  sama,  yaitu memberikan  sesuatu  kepada  orang  lain dengan  ikhlas  semata-mata  hanya  ka- rena  Allah.  Namun,  yang  menjadi  per- bedaan dari infak dan sedekah yaitu jika infak  hanya  bersifat  materil,  sementara sedekah  bisa  materil  maupun  non materil.
Berbeda  dengan  zakat  yang  harus memiliki  nishab  atau  batasan  tertentu sebelum  menunaikannya,  maka  infak dan  sedekah  tidak  dibatasi  nishab tertentu.  Infak  maupun  sedekah  dapat dilakukan kapan saja tanpa ada batasan. Bahkan  sedekah  dapat  diarahkan  pula kepada  keluarga  atau  kerabat.  Hal  ini menyangkut  tentang  silaturahmi  yang nantinya  akan  terjalin  dan  memiliki keutamaan  tersendiri  yang  bernilai ibadah (Hakim, 2012).
Letak  kesamarataan  dan  keadilan distribusi  dalam  Islam  bukan  terletak
pada  jumlah,  namun  berdasarkan  prin- sip  maslahah  dari  tiap-tiap  individu. Meskipun  ada  perbedaan  dari  tiap individu satu sama lain, namun di antara mereka  harus  ada  rasa  saling  meng- hargai dan melaksanakan peran masing- masing dengan benar sehingga terjadilah keadilan  distribusi.  Pemerintah  juga dalam hal ini dituntut untuk mengawasi sistem  pendistribusian  tersebut  agar tidak  terjadi  kecurangan  atau  hal-hal yang tidak diinginkan dalam prosesnya.

## SIMPULAN
Berdasarkan  studi  yang  telah  dipa- parkan,  maka  selanjutnya  dapat  ditarik kesimpulan  sebagai  berikut. Pertama , teori keadilan distributif sudah ada sejak zaman  dahulu  seperti  egalitarianisme yang  menyatakan  bahwa  keadilan tercapai  bila  individu  di  tiap-tiap kelompok masyarakat mendapat pendis- tribusian  dalam  jumlah  yang  sama.
Kedua ,  teori  sosialisme  menyatakan bahwa keadilan distributif dapat dicapai apabila  setiap  individu  telah  dipenuhi setiap  kebutuhannya. Ketiga ,  teori  libe- ralisme  menyatakan  bahwa  keadilan distributif  dapat  dicapai  apabila  ada usaha  tersendiri  dari  individu  untuk mendapatkan  sesuatu  menurut  teori liberalisme.  Terakhir,  berbeda  dengan teori  keadilan  distributif  lainnya,  Islam mengatur  keadilan  dengan  cara  yang menyeluruh.  Hal  ini  bukan  berkaitan dengan  manfaat  yang  akan  didapat  di dunia,  namun  juga  di  akhirat  kelak. Islam  menuntut  dalam  memaksimalkan kemaslahatan untuk kepentingan bersa- ma  dan  meminimalkan  kemudharatan. Konsep  yang  ditawarkan  Islam  mampu menjadi  penyeimbang  sekaligus  solusi kemerataan  dan  keadilan  dalam  sebuah tatanan sosial.

## DAFTAR PUSTAKA
Alwino, Alfensius. “Diskursus Mengenai Keadilan Sosial: Kajian Teori Keadilan dalam Liberalisme  Locke,  Persamaan  Marx,  dan  Justice  as  Fairness  Rawls”.  dalam https://www.researchgate.net/publication/319982938_Diskursus_
Mengenai_Keadilan_Sosial_Kajian_Teori_Keadilan_dalam_Liberalisme_Locke_ Persamaan_Marx_dan_'Justice_as_Fairness'_Rawls diakses pada tanggal 12 Juli 2022.
Hakim, Lukman. 2012. Prinsip-prinsip Ekonomi Islam . Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama.
Kimlicka, Will. 2001. Pengantar Filsafat Politik Kontemporer: Kajian Khusus atas Teori- Teori Keadilan , terj. Agus Wahyudi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Mankiw, N. Gregory, dkk. 2012. Principles of Economics, An Asian Edition, Volume I , terj.
Barlev  Nicodemus  Hutagulung, Pengantar  Ekonomi  Mikro  Edisi  Asia .  Jakarta: Salemba Empat.
Mawardi.  “Keadilan  Sosial  Menurut  John  Rawls”.  dalam  http://repository.uinjkt. ac.id/dspace/bitstream/123456789/4263/1/MAWARDI-FUH.pdf  diakses  pada tanggal 13 Juli 2022.
Rahardja, Prathama dan Mandala Manurung. 2010. Teori Ekonomi Mikro; Suatu Pengantar ,
Edisi  Keempat .  Jakarta:  Lembaga  Penerbit  Fakultas  Ekonomi  Universitas Indonesia.
Santoso, Agus. 2014. Hukum, Moral, dan Keadilan:  Sebuah Kajian Filsafat Hukum . Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Tambunan, Tulus. “Keadilan dalam Ekonomi”. dalam http://www.kadin- indonesia.or.id/  id/doc/opini/Keadilan_Dalam_Ekonomi.pdf  diakses  pada tanggal 11 Juli 2022.
Tim  Redaksi  Fokusmedia.  2008. Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syariah .  Bandung: Fokusmedia.
Tjahjadi , Simon Petrus L. 2004. Petualangan Intelektual: Konfrontasi dengan Para Filsuf dari Zaman Yunani hingga Zaman Modern . Yogyakarta: Kanisius.