## MALEO LAW JOURNAL
Volume 7, Issue 2 Oktober 2023 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

## PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN TERKAIT MEMBERIKAN KETERANGAN
PALSU KE DALAM AKTA AUTENTIK (Studi Putusan Nomor : 1/Pid.B/2021/PN TJK)
Bambang Hartono Universitas Bandar Lampung Email : bambang.hartno@ubl.ac.id
Zainudin Hasan Universitas Bandar Lampung Emai : zainudinhasan@ubl.ac.id
Daniel Samanjorang Universitas Bandar Lampung Email : sinagadanil07@gmail.com

## Abstract
The purpose of this research is to analyze the factors that cause perpetrators of criminal acts of signature forgery and the responsibility of perpetrators of criminal acts based on Decision  Study  Number  1/Pid.B/2021.  PN  TJK.  The  research  method  is  normative  and empirical juridical, using secondary and primary data, obtained from literature studies and field studies, and data analysis using qualitative juridical analysis. Perpetrators of the crime of forging a signature on an authentic deed have similarities with the crime of corruption, meaning  that  they  both  have  a  bad  character  that  arises  in  a  person  for  their  own satisfaction with a right that is not theirs, causing harm to others. In general, crime occurs due to the interaction of personal and environmental factors which result in the opportunity to carry out activities which are a form of crime. In perspective, criminal behavior is driven by conscience so that the inability to control when the opportunity arises results in various ways, in this case falsifying signatures, resulting in creates a form of crime in the eyes of the law. In biological theory, this behavior is innate from birth or hereditary, the nature and character  of  which  is  passed  down  to  generations,  coupled  with  an  unfavorable environment, the growth of character and behavior will give rise to a form of crime.
Keywords: Crime; False Information; Authentic Deed.

## MALEO LAW JOURNAL
Volume 7, Issue 2 Oktober 2023 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

## Abstrak
Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor penyebab pelaku tindak pidana pemalsuan tanda tangan dan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana berdasarkan Studi Putusan Nomor 1/Pid.B/2021. PN TJK. Metode penelitian secara yuridis normatif dan empiris, menggunakan data sekunder dan primer, yang diperoleh dari studi kepustakaan dan studi  lapangan,  dan  analisis  data  dengan  analasis  yuridis  kualitatif.  Pelaku  kejahatan pemalsuan  tanda  tangan  dalam  akta  autentik  ada  kesamaan  dengan  tindak  pidana  korupsi artinya sama-sama ada sifat buruk yang timbul dari diri seseorang untuk kepuasaan sendiri atas suatu hak yang bukan miliknya menimbulkan kerugian atas orang lain. Secara umum kejahatan  terjadi  karena  faktor  interaksi  dari  personal  maupun  faktor  lingkungan  yang mengakibatkan  adanya  kesempatan  dalam  melakukan  kegiatan  dimana  merupakan  suatu bentuk kejahatan, secara perspektif perilaku kejahatan didorong oleh hati nurani sehingga tidak mampunya mengkontrol disaat ada kesempatan mengakibkan berbagai cara dalam hal ini memalsukan tanda tangan sehingga menimbulkan suatu bentuk kejahatan dimata hukum. Secara teori biologis perilaku tersebut sudah bawaan dari lahir atau keturunan akan sifat dan karakter  yang  turun  ke  generasinya  ditambah  dengan  lingkungan  yang  tidak  baik  akan pertumbuhan karakter dan perilaku timbul suatu bentuk kejahatan.
Kata kunci: Tindak Pidana; Keterangan Palsu; Akta Autentik.

## A. PENDAHULUAN
Pemalsuan  tandan  tangan  sering  terjadi  di  dalam  surat  autentik  dan  surat  yang  di dalamnya terdapat hak-hak orang yang di ambil dan tanpa sepengetahuan dari pihak pemiliki suatu barang,tanah,bangunan, dan barang yang bernilai lainya, Di dalam melakukan transaksi dengan etikad buruk memalsukan tanda tangan pemilik sah nya atas barang tersebut, dengan kata lain kasus seperti ini menjadi fokus utama dalam pihak-pihak terkait dalam transaksi yang disaksikan oleh pihak-pihak terkait seperti Notaris harus memperhatikan secara detail terutama tanda tangan dan pihak pemilik aslinya. jika ada pihak kedua dalam mewakili tanah dari pihak pertama dalam transaksi tersebut di perhatikan surat kuasa atas perwakilan dari pihak pertama sudah benar apa adanya, adanya surat kuasa atau dari pihak kedua mengambil keuntungan dalam pihak pertama, dalam permasalahan dan pihak kedua memalsukan data- data  dalam  transaksi  tersebut  seolah-olah  pihak  pemilik  betul  adanya  menyerahkan  kuasa kepada pihak kedua. Akta Autentik merupakan akta yang dibuat oleh atau dibuat dihadapan pejabat  yang  diberi  wewenang  oleh  penguasa  untuk  membuatnya,  menurut  ketentuan-

## MALEO LAW JOURNAL

## Volume 7, Issue 2 Oktober 2023 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
ketentuan  yang  telah  ditetapkan  undang-undang  baik  dengan  ataupun  tanpa  bantuan  yang berkepentingan untuk dicatat di dalamnya. 1
Suatu akta autentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. (Pasal 1868 KUHPerdata). 2 Ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 264 KUHP dapat dikategorikan sebagai ketentuan yang lebih khusus dari ketentuan pidana yang diatur  dalam  Pasal  263  KUHP  dan  tindak  pidana  pemalsuan  surat  yang  dimaksudkan  di dalam Pasal 264 ayat (1) KUHP merupakan tindak pidana pemalsuan surat dengan kualifikasi lebih serius atau special karena berurusan dengan jabatan. Notaris adalah pejabat umum yang diangkat  oleh  pemerintah,  sehingga  kalau  notaris  ini  diduga  terlibat  dalam  tindak  pidana pemalsuan, maka ancaman hukumannya juga lebih berat. 3 Untuk mendukung agar pemalsuan tanda  tangan  diminimalisir  dan  seharusnya  masyarakat  mulai  mendaftarkannya  atau menggunakan tanda tangan elektronik sebagaimanan pengertian tanda tangan elektronik di dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia pasal 1 ayat (2) Nomor  11  Tahun  2018  Tentang  Penyelenggaraan  Sertifikat  Elektroniik,  yang  di  maksud tanda  tangan  elektronik  adalah  tanda  tangan  yang  terdiri  atas  Informasi  Elektronik  yang dilekatkan,  terasosiasi,  atau  terkait  dengan  Informasi  Elektronik  lainnya  yang  digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi. Dan peraturan pendukung lainya dalam tanda tangan elektronik tertuang dalam Peraturan Pemerintah PSTE pasal 30 ayat (3) dan 4 Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaran Sistem Dan Transaksi Elektronik, di dalam Peraturan Pemerintah  ini  terdeteksi  tanda  tangan  elektronik  yang  sudah  tersertifikasi  atau  tidak tersetifikasi, serta di dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE.
Regulasi tertinggi di dalam mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik yang di dalamnya mengatur tanda tangan elektronik sehingga tidak ada tanda tangan palsu oleh pihak-pihak  yang  beretikad  jahat  dalam  membuat  akta  autentik  dalam  pemalsuan  tanda
1 M.Jamil. 2019 . Pemalsuan Akta Autentik Sebagai Aspek Pidana Notaris, Jurnal Bestuur, Vol. 7, No. 2, hlm.117.
2 R. Soeroso, S.H. 2011. Perjanjian di Bawah Tangan . Sinar Grafika. Jakarta, hlm.20
3 Lin  Purwaningsi.  2019 .  Pemalsuan  Akta  Autentik  Yang  Melibatkan  Notaris,  Jurnal  Hukum  dan Kenotariatan, Vol. 3, No. 1, hlm.9.

## MALEO LAW JOURNAL

## Volume 7, Issue 2 Oktober 2023
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
tangan. Peristiwa tanda tangan palsu bukan lagi sebagai suatu kejadian atau tindak pidana yang biasa tetapi sudah banyak di lakukan bahkan seperti di kutip berita dari jejamo.com Bandar  Lampung  Soal  Tanda  Tangan  Palsu  Ketua  Komisi  1  DPRD  Lampung  Ririn Kuswantari  dengan  dikenakan  sanksi  administratif  dan  mendapatkan  evaluasi,  sanksi dijatuhkan Badan Kehormatan DPRD Lampung yang di pimpin Abdullah Fadri Auli, dengan kata lain pimpinan atau lembaga negara saja sudah melakukan hal yang seharusnya tidak di lakukan dan tidak menjadi contoh orang yang sebagai wakil rakyat dan mengenal hukum, sehingga dengan kata lain pemerintah seharusnya melakukan tindakan atau mengeluarkan peraturan untuk menekan bagi semua orang di haruskan tanda tangan dengan tersertifikasi melalui media tanda tangan elektronik sehingga bagi pejabat pembuat akta autentik atau surat yang legal di mata hukum lebih di mudahkan dalam meminimalisirkan adanya tindakan etik dan buruk dalam memalsukan tanda tangan dalam kegiatan   hukum yang di wakilkan oleh pihak  kedua.  Di  dalam  kasus  ini  tentang  pemalsuan  di  dalam  akta  autentik  seolah-olah keterangan itu adalah benar dalam spesifikasinya di dalam pemalsuan tanda tangan dan tidak adanya surat kuasa atas barang tersebut untuk dan akan di jual ke pihak terkait, sering banyak terjadi  adanya  pemalsuan,  penyalahgunaan  sesuatu  hak  yang  di  percaya  oleh  seseorang terhadap  seseorang  yang  di  percaya  menyalahgunakan  kepercayaan  tersebut  yang mengakibatkan pihak yang berwenang atas sesuatu hal yang berharga tersebut mengalami resiko yang tinggi atas kepemilikanya, sehingga disini ada kelalaian dari   pihak yang berhak mengeluarkan  akta  autentik  tersebut  tidak  cukup  paham  dalam  melakukan  tugasnya mengeluarkan akta autentik sehingga bisa sampai perbuatan hukum tersebut terlaksana tanpa adanya dari pihak yang memiliki hak tersebut mengetahui. Dengan kata lain kasus tindak pidana pemalsuan ini yang di lakukan pihak terkait terutama notaris sebagai pembuat akta autentik tersebut yang ikut terlibat dalam pemalsuan akta otentik dalam jual beli sebidang tanah dan peralihan sertifikat hak milik sehinga bisa di lihat Notaris yang dalam melakukan kegiatan yang legal di mata hukum tercermin tidak memiliki impelmentasi yang baik dalam tugasnya  sehingga  merugikan  pihka-pihak  terkait  dalam  tindakan-tindakan  hukum  yang sepatutnya  tidak  di  lakukan  tanpa  adanya  pihak  pemilik  yang  sah  atas  barang  tersebut sehingga  data  otentik  dalam  pengertianya  adalah  akta  di  mana  akta  yang  di  buat  dan

## MALEO LAW JOURNAL

## Volume 7, Issue 2 Oktober 2023 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
dipersiapakan  oleh  notaris  atau  pejabat  resmi  lainya  tetapi  dalam  melakukan  tugasnya diharuskan dilihat kebenarnya bukan melaikan ikut terlibat dalam pemalsuan tersebut dan karena akta yag di buat di hadapan notaris adalah yang sah legal di mata hukum, tetapi jika melihat  kasus  tersebut  dengan  keterlibatan  notaris  bagaimana  kepastian  hukum  karna lembaga-lembaga yang legal di mata hukum pun ikut terlibat satu dari banyak kasus soal pemalsuan  tersebut  sehingga  perlu  di  lakukan  rekonstruksi  di  jajaran  dalam implementasinya.
Dalam perkara yang menjadi contoh uraian di atas yaitu perkara yang digunakan yaitu putusan  Pengadilan  Negeri  Tanjung  Karang  yang  mengadili  perkara  pidana  dengan  acara pemeriksaan biasa, dalam putusan nomor 1/Pid.B/2021.PN TJK, Pada bulan Februari 2013, sanksi H, Mulyadin alias Udin dan Amir Santoso menemui sanksi Rahmat Yuli Basuki di Lembaga  Pemasyaratan  Kalianda  dan  memberitahukan  bahwa  Amir  Santoso  yang  akan melanjutkan usaha properti, setelah itu terdakwa mendatangi bank BNI menemui sanksi Rini dengan tujuan hendak menambah jaminan dengan jaminan sertifikat milik sanksi Rahmad Yuli Basuki dan beberapa hari kemudia terdakwa dengan isteri terdakwa dan Amir Santoso datang ke kantor sanksi Fatima, SH, kemudian terdakwa dihubungi sanksi Fatima SH, untuk penandatanganan Akta Jual Beli dikantornya, bahwa Akta Jual Beli yang seolah-olah sudah di  tandatangani  oleh  sanksi  Rahmad  Yuli  Basuki  dan  sanksi  Yuniarti  dipergunakan  oleh terdakwa melalui sanksi Fatimah SH, selaku Notaris untuk proses peralihan Sertifikat Hak Milik atas nama sanksi Rahmad Yuli Basuki mejadi atas nama terdakwa, akibat perbuatan tersebut  sanksi  Rahmad  Yuli  Basuki  mengalami  kerugian  lebih  kurang  5  milyar  Dan perbuatan tersebut dalam putusan terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak  pidana  secara  bersama-sama  memberikan  keterangan  palsu  ke  dalam  akta  autentik seolah-olah keterangan itu adalah keterangan yang sebenarnya, dan di jatuhi hukuman selama 2 bulan dan membayar uang senilai 2,000.00( dua ribu rupiah).

## B. METODE
Metode  penelitian  menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif.  Jenis  data  yang  digunakan adalah  data  sekunder  dan  data  primer.  Pengumpulan  data  melalui  penelitian  kepustakaan

## MALEO LAW JOURNAL

## Volume 7, Issue 2 Oktober 2023 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
( library  research )  dan  penelitian  lapangan  ( field  research ).  Analisis  data  yang  digunakan adalah yuridis kualitatif.

## C. PEMBAHASAN
1. Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Tanda Tangan Berdasarkan Putusan No 1/Pid.B/2021. PN TJK.
Merujuk  pada  definis  mengenai  kejahatan  adalah  dapat  diartikan  sebagai  perilaku kejahatan  hukum  yang  akibanya  seseorang  dapat  dijerat  hukuman,  dan  suatu  bentuk kejahatan  itu  sendiri  yang  berkaitan  dengan  pemalsuan  tanda  tangan  dalam  akta  autentik termasuk kedalam bentuk kejahatan interpersonal yang artinya ada pelaku dan perbuatanya merugikan orang lain. Beberapa Teori faktor penyebab pemalsuan antara lain adalah :
1. Faktor Pendidikan Beberapa alasan teoritis mengapa pendidikan memiliki dampak terhadap kejahatan.
Berdasarkan  literatur  sosio-ekonomi,  ada  beberapa  saluran  mengapa  pendidikan memiliki  dampak  terhadap  kebiasaan  kebiasaan  kriminal  individu.  lochner  dan Feinstein  memliki  5  alasan  mengapa  pendidikan  mempengaruhi  berkurang  atau bertambahnya suatu kejahatan yaitu:
1)  Efek pendapatan : edukasi meningkatkan jumlah kebutuhan pekerjaan yang  sah  sebagai  hasilnya,  sehingga  dengan  terpenuhi  pendidikan  maka mengurangi faktor kriminogen yang ada dalam masyarakat.
2)  Pola  pengasuhan  :  peserta  didik  yang  yang  memiliki  sikap,  norma,  dan keunggulan dalam bidang produktifitas kerja dan berkarya dalam masyarakat.
3) Kesenangan meningkatkan pendidikan seseorang tentu akan meningkatkan tingkat kesenangan dan kepuasan dalam masyarakat.
4) Kesabaran  dan  penghindaran  resiko  dengan  mutu  manusia  yang  terdidik,  maka tingkat emosional dan terhindarnya individu dengan mutu pendidikan yang baik dari kejahatan adalah tidak dapat di sangkal.
2. Faktor Lingkungan Lassage dm 1. Manouvrier, keduannya adalah dokter, menyatakan bahawa   penyebab terjadinnya  kejahatan  adalah  karena  faktor-faktor  sosial  yang  terjadi  disekeliling manusia.
3. Faktor Ekonomi Faktor  utama  dari  kejahatan  yang  melibatkan  sektor  ekonomi  dan  menjadi penyumbang  kejahatan  adalah  kemiskinan,  pengaguran,  dan  situasi  politik.  Krisis finansial menyebabkan seseorang terlibat dalam aktivitas kriminal.
Faktor penyebab pelaku melakukan suatu tindak pidana ataupun menjadi seorang yang

## MALEO LAW JOURNAL

## Volume 7, Issue 2 Oktober 2023
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
criminal  menurut  teori  sosial  menjelaskan  bahwa  perilaku  kejahatan  adalah  hasil  dari kerusakan  sistem  dan  struktur  sosial,  seorang  penjahat  yang  dari  keluarga  broken  home  / keluarga bercerai, mengalami masa kecil yang sulit, hidup dilingkungan sosial yang miskin, dan  banyak  terjadinya  pelanggaran  hukum,  tidak  memilki  pendidikan  yang  baik  ataupun putus sekolah, memiliki gangguan fisik dan mental terhadap dirinya yang dimilki baik dari faktor gen / keturunan ataupun faktor lingkungan yang tidak baik dalam pertumbuhan fisik dan mentalnya dan berbagai kesulitan psikososial lainnya. Artinya perilaku kejahatan akan muncul  sebagai  interaksi  antara  faktor  personal  dan  faktor  lingkungan  yang  harus diidentifikasi,  sebagai  contohnya  adalah  seseorang  yang  memiliki  gangguan  kepribadian, pernah  mengalami  pengasuhan  traumatis  dan  lingkungan  yang  tidak  peduli  hukum  dapat mudah  seseorang,indivisu  ataupun  suatu  kelompok  melakukan  suatu  kejahata.  Secara  arti sempitnya dalam penjelasan di atas adalah faktor paling dominan sebagai penyebab pelaku melakukan  suatu  perbuatan  tidak  pidana  yang  melanggar  hukum,norma,kesusilaan  yang berlaku.
Menurut pasal 391 dalam RKUHP sudah di atur mengenai pemalsuan surat yang isinya “diancam pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika memakai surat itu menimbulkan kerugian”. Dalam kasus ini  keterkaitan  Notaris  dalam  legal  standing  nya  ataupun  kedudukan  hukumnya  dalam Maraknya  pemalsuan  tanda  tangan  yang  menyebabkan  seseorang  dapat  memalsukan  dan membuat  suatu  kegiatan  hukum  dihadapan  pejabatan  terkait,  dikarenakan  pejabat  terkait dalam  hal  ini  notaris  tidak  berkewajiban  untuk  mengidentifikasi  tanda  tangan  pihak  yang terkait yang tidak hadir benar atau tidak nya suatu tanda tangan tersebut. Dalam pasal 266 ayat (1) KUHP dikatakan pejabatan notaris tidak dapat dinyatakan sebagai pelaku (menyuruh melakukan) akan tetapi ia hanyalah “ orang yang disuruh melakukan ”, menurut pasal 266 ayat (1) KUHP tindakan subjek atau (pelaku) yaitu menuyuruh memasukan keterangan palsu kedalam suatu akta autentik sehingga kata “menyuruh” dalam pasal tersebut ditafsiran bahwa kehendak  itu  hanya  ada  pada  si  penyuruh  sedangkan  pada  yang  di  suruh  tidak  terdapat kehendak untuk memasukan keterangan palsu dan seterusnya.
Di awal tahun 2023 informasi terkait tentang kejahatan pemalsuan surat yang sudah di

## MALEO LAW JOURNAL

## Volume 7, Issue 2 Oktober 2023 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
putus majelis hakim di tingkat Pengadilan Negeri Tanjung Karang sudah ada dua putusan mengenai pemalsuan surat. Secara persepktif umum faktor kejahatan dalam pemalsuan tanda tangan akta autentik dapat dilihat dari adanya kesempatan memalsukan tanda tangan dengan mudah  meniru  dengan  yang  aslinya  dan  tidak  adanya  suatu  kewajiban  hukum  yang  di tunjukan kepada suatu pejabat umum pembuat akta autentik dalam hal ini adalah Notaris saat menghadap mengenai suatu kebenaran dari suatu surat-surat yang di hadapkan dihadapannya dalam membuat suatu kegiatan hukum.
Menurut  Bapak  Toni  Suherman  selaku  Wakasat  Reskrim  Polresta  Bandar  Lampung beliau  memberikan  penjelasan  pemalsuan  tanda  tangan  atau  permalsuan  surat  merupakan salah satu cara pelaku dalam memalsukan surat yang di buat di hadapan pejabat umum dan menjadi  akta  autentik,  jika  dilihat  dari  beberapa  kejadian  dalam  hal  pemalsuan  surat memalsukan  tanda  tangan  adalah  cara  pelaku  yang  banyak  digunakan  untuk  memalsukan surat autentik jadi seolah-olah yang bersangkutan baik dari pemilik surat asli maupun pihak yang terkait menyetujui segala kegiatan hukum yang di lampirkan oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab  kepada  pejabat  pembuat  akta  autentik,  menurutnya  faktor  utama  dari oknum melakukan pemalsuan tanda tangan dalam akta autentik itu sendiri tidak jauh-jauh adalah memiliki etikad tidak baik secara sadar melakukan nya untuk mendapatkan sesuatu barang  atau  segala  bentuk  benda  bergerak  atau  tidak  bergerak  yang  dilakukan  dilandasi dengan memalsukan isi dari suatu surat tersebut dalam hal ini adalah tanda tangan pemilki surat asli yang bersangkutan dan menguntungkan diri atas perbuatan tersebut, adalah bagian dari faktor internal oknum melakukan kejahatan.
Namun  yang  menjadi  perhatian  adalah  hukum  yang  menjadi  peraturan  hidup  dalam bermasyarakat  yang  sifatnya  memaksa  dan  mengatur  dalam  keberlangsungan  terjaminnya ketertiban  dan  keamanan  dalam  masyarakat.  Artinya  hukum  yang  memiliki  norma  dalam peraturan  perundang-undangan  dapat  berjalan  dengan  baik  sehingga  menimbulkan  suatu budaya  hukum  yang  baik  atau  sebaliknya  menimbulkan  budaya  hukum  yang  tidak  baik sehingga faktor external tersebut dalam hal oknum-oknum melakukan suatu tindak kejahatan tidak memilki suatu tanggungjawab norma dalam masyarakat dan tidak memilki rasa takut akan suatu tindakan yang menimbulkan kerugian bagi seseorang ataupun kelompok. Menurut

## MALEO LAW JOURNAL

## Volume 7, Issue 2 Oktober 2023
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
ibu Desiyana S.H. M.,H. Selaku jaksa Pengadilan Negeri Bandar lampung menyampaikan faktor  pelaku  melakukan  perbuatan  memalsukan  tanda  tangan  yang  tidak  sebenarnya  dan pemalsuan surat ini adalah ada kesamaan dengan tindak pidana korupsi artinya sama-sama adanya sifat buruk yang timbul dari dalam diri seseorang untuk kepuasan sendiri atas suatu hak yang bukan miliknya dan menimbulkan kerugian.
Secara umum ada dari faktor internal dan faktor external yaitu ; Faktor internal ;
1. adanya sifat serakah manusia untuk memilki sesuatu yang bukan menjadi kepemilikannya sehingga tidak dapat mengedalikan dirinya dengan baik.
2. adanya gaya hidup seseorang yang konsumtif artinya demi diakui terhadap lingkungan masyarakat seseorang dengan segala kesempatan yang ada timbul etikad tidak baik itu sendiri.
Faktor external ;
1. dari Aspek ekonomi dalam hal ini adanya banyak kebutuhan menimbulkan seseorang melakukan  yang  merugikan  baik  dari  dirinya  sendiri  maupun  orang  lain  atas perbuatannya.
2. Aspek  lingkungan  artinya  segala  suatu  perbuatan  yang  melanggar  aturan  norma hukum tidak menutup kemungkinan adanya faktor dari lingkungan, baik dari kerabat, keluarga bahkan orang-orang terdekat lainnya untuk melakukan hal-hal yang tidak baik.
Menurut analisis berdasarkan penjelasan di atas adalah tanda tangan dalam pemalsuan surat merupakan salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi dan dalam pemalsuan surat. Dan dalam pemalsuan surat faktor yang timbul sehingga terjadinya pemalsuan tanda tangan dalam pembuatan akta autentik itu sendiri bisa di lhat dari faktor internal dan faktor external terhadap oknum-oknum yang melakukan kejahatan tersebut, jika di lihat dari faktor internal itu sediri adalah adanya perbuatan yang timbul atas kehendak sediri secara sadar ataupun faktor  dari  dorongan  baik  dari  lingkungan-lingkungan  yang  terdekat  bahkan  dapat  timbul faktor  dari  kebutuhan  hidup  ataupun  pengakuan  dari  masyarakatnya  sehingga  melakukan atau merampas kepemilikan yang bukan hak nya atas suatu barang ataupun benda bergerak dan tidak bergerak dengan berbagai cara agar dapat dimiliki. Sedangkan faktor dari external itu sendiri adalah dari lingkungan itu sendiri baik dari kerabat keluarga maupun teman dalam lingkungan  masyarakatnya  sehingga  perbuatan-perbuatan  tersebut  menimbulkan  kerugian baik dalam skala kecil seperti perorangan bahkan skala besar seperti suatu coporate maupun

## MALEO LAW JOURNAL

## Volume 7, Issue 2 Oktober 2023 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
institusi itu sendiri sehingga pemalsuan surat dapat di kaitkan dengan kejahatan tindak pidana korupsi dalam aspek faktor ingin melakukannya maupun efek yang timbul dari perbuatanya yang menimbulkan kerugian.
Menurut bapak Efiyanto S.H. M.H., selaku Hakim pengadilan Negeri Bandar Lampung menurut beliau mengenai faktor seseorang pelaku melakukan suatu tindakan dimana dilarang menurut  dan  norma  yang  berlaku,  faktor  jika  di  lihat  dari  tinjauan  logika  atau  faktor logikanya karena tidak ada yang asli dari surat apa yang dibutuhkan sehingga timbul niat jahat untuk melakukan pemalsuan terkait isi dari surat tersebut dalam hal ini pemalsuan tanda tangan, dan jika merujuk pada hukuman bagi pelaku suatu tindak pidana tidak akan di pidana walaupun menurut yurisprudensi salah akan tetapi menurutnya jika ada paksaan atau tekanan dari luar yang timbul murni dari luar bisa saja masuk ke pasal 44 sampai 49 KUHP terkait pembenaran dan pemaaf yang merujuk pada pembebasan atau meringankan dalam hal ini perbuatan si pelaku di mata hukum.
Menurut beliau faktor yang banyak terjadi dari suatu kejahatan yang dilakukan pelaku adalah merujuk pada teori biologis menjelaskan perilaku-perilaku tersebut sudah bawaan dari lahir, gen atau keturunan sehingga memunculkan perilaku yang tidak baik, dan menurutnya faktor tersebut sudah di wariskan dari nenek moyang sebelumnya, sehingga perilaku yang timbul  saat  bermasyarakat  tidak  merepresentasikan  tingkah  laku  yang  baik  dan  teori psikogenesis  sering  di  alami  dalam  kehidupan  sehari-hari  dari  perilaku  yang  tidak  baik karenan teori ini menjabarkan bahwa sikap, perilaku seseorang mencerminkan bagaimana keadaaan  lingkungan  terdekat  dalam  hal  ini  adalah  keluaraga  yang  tidak  sehat  seperti contohnya  adanya  perceraian  dalam  keluarga  ataupun  pola  asuh  yang  salah  saat  dimana orangtua  tidak  mampu  meluangkan  waktu  nya  untuk  mendidik  atau  mengawasi  perilaku anaknya  dikarenakan  sibuk  berkarir  seperti  di  daerah  perkotaan  sehingga  pelaku  memilki sikap, kebiasaan, kepribadian, dan motivasi yang salah.
Analisi Berdasarkan penjelasan di atas terkait faktor-faktor pelaku melakukan kejahatan secera umum berdasarkan teori biologis bisa timbul dari keturunan dari keluarga tersebut yang memilki perilaku yang bertentangan dengan norma dan peraturan yang berlaku, dan timbulnya  suatu  kejahatan,  dan  teori  psikogenesis  timbul  karena  akibat  perceraian  yang

## MALEO LAW JOURNAL

## Volume 7, Issue 2 Oktober 2023 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
sering terajadi di keluarga yang tidak harmonis atau tidak memiliki kedekatan antara satu dengan yang lainnya baik dari masyarakat perkotaan maupun dipedesaan faktor ini lajim di temukan dan faktor salah didik atau karena kesibukan dengan pekerjaan sehingga anak-anak yang melakukan kegiatan setiap harinya mendapatkan kebebasan tanpa di perhatikan.

## B.  Pertanggungjawaban  Pelaku  Tindak  Pidana  Pemalsuan  Tanda  Tangan Berdasarkan Putusan No 1/Pid.B/2021.PN TJK
Criminal liability yang dalam bahasa indonesia adalah pertanggungjawaban pidana yang artinya  kewajiban  dari  pelaku  menanggung  konsekuensi  dari  setiap  perbuatan  yang  telah menimbulkan kerugian. Van Hamel, mengatakan pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa tiga (3) macam kemampuan untuk:
a. Memahami arti dan akibat perbuatan nya sendiri,
b. Menyadari bahwa perbuatan nya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat, dan
c. Menentukan kemampuan dalam perbuatan. 4
Menurut  bapak  Bram  S.H.  selaku  kasat  reskrim  di  Polresta  Bandar  Lampung  beliau menjelaskan jika dilihat dari sudut pandang pertanggungjawaban pelaku dalam melakukan suatu tindak kejahatan akan di lihat terlebih dahulu apakah perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum atau tidak dan  pertanggungjawaban pidana juga erat hubunganya dengan mens rea yang artinya sikap batin pelaku kejahatan perbuatan melawan hukum pada saat melakukan perbuatan atau niat jahatnya, ruang lingkup mens rea itu sendiri kesalahan, kesengajaan dan kealpaan/kelalaian.
Ketika  dalam  proses  introgasi  saat  korban  melaporkan  kejadian  tersebut  dan  dalam selang  waktu  dilakukan  penangkapan  pelaku  dalam  kasus  pemalsuan  tanda  tangan  dalam akta  autentik  dan  dalam  proses  penyidikan  sudah  memiliki  bukti  permulaan  dengan  surat yang  dipalsukan,  tanah  dan  bangunan  dan  beberapa  saksi  yang  mengetahui  perbuatan tersebut dan unsur-unsur mens rea pelaku secara sadar melakukan perbuatan melawan hukum
4 H. Suyanto, S.H., M.H., MKn. 2018. Pengantar Hukum Pidana. CV Budi Utama, Yogyakarta, hlm 68.

## MALEO LAW JOURNAL

## Volume 7, Issue 2 Oktober 2023
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
dengan  etikat  tidak  baik,  dengan  merencanakan  perbuatan  tersebut,  memalsukan  tanda tangan  secara  sadar  bahwa  pelaku  tau  bahwa  si  korban  berada  dalam  sel  tahanan  dan perjanjian yang dibuat seolah-olah korban ikut serta menyetujui suatu perjanjian atau jual beli  sebidang  tanah  dan  dengan  banguan  ruko  tersebut  dengan  beberapa  saksi  dalam pemalsuan tersebut, jika delik formil nya sudah terpenuhi maka secara otomatis delik materil nya pun harus dilakukan dari apa yang diperbuat sehingga telah terjadi tindak pidana secara penuh atau dalam bahasa hukumnya voltooid, secara sederhananya dalam arti hukum dapat dimintakan atau diwajibkan nya atas dasar hukum pertanggungjawaban pelaku dalam suatu perbuatan  pidana  tersebut.  Menurut  ibu  Desiyana  S.H.,  M.H,  selaku  Jaksa  di  Kejaksaan Negeri  Bandar  Lampung  beliau  menjelaskan  mengenai  suatu  bentuk  pertanggungjawaban pelaku secara perspektif menurut hukum dalam kasus pemalsuan tanda tangan dalam akta autentik yaitu tanggungjawab adalah suatu bentuk lanjutan dari suatu perbuatan yang dimata hukum adalah suatu perbuatan melawan hukum dan terpenuhinya suatu syarat formil secara penuh, pertanggungjawaban itu sendiri bisa baik dari pertanggungjawaban individual,sosial bahkan  pertanggungjawaban  pidana,  dalam  kasus  ini  dilimpahkan  kepada  kami  selaku penuntut umum artinya pelaku tersebut sudah terpenuhi dengan segala unsur yang dipenuhi sehingga  melanjutkannya  dalam  hal  memberikan  kepastian  hukum  baik  dari  penuntutan bahkan dalam hal pelaksanaan putusan hakim, sehingga dalam kasus pemalsuan surat ada beberapa hal yang dilampirkan sebagai suatu tuntutan dari bentuk suatu pertanggungjawaban pelaku yang harus dilakukan dikarenakan perbuatan melawan hukum.
Menurut  desiyana  S.H  M.H.,  selaku  jaksa  penuntut  hukum  melakukan  dakwaan alternatif terhadap terdakwa dalam kasus pemalsuan surat dan tuntutan yang di lakukan oleh jaska penununtut umum adalah sebagai berikut:
1. Menyatakan  terdakwa  Purwanto,  SP  Bin  Bajuri  besalah  melakukan  tindak  pidana “pemalsuan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 266 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana tersebut sebagai dakwaan pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Purwanto, SP Bin Bajuri berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah terdakwa dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa: (satu) rangkap foto copy telah dilegalisir akta jual beli Nomor : 327 / SKB / 2013 tanggal 26 April 2013 yang di buat oleh Fatimah, SH selaku

## MALEO LAW JOURNAL
Volume 7, Issue 2 Oktober 2023 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
PPAT.
4. Membayar biaya perkara sebesar RP. 2.000,- ( dua ribu rupiah).
Adapun bentuk-bentuk pemalsuan surat itu menurut Soesilo dilakukan dengan cara:
1. Membuat surat palsu: membuat isinya bukan semestinya (tidak benar).
2. Memalsu surat: mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang  asli.  Caranya  bermacam-macam,  tidak  senantiasa  surat  itu  diganti  dengan  yang lain, dapat pula dengan cara mengurangkan, menambah atau merubah sesuatu dari surat itu.
3. Pemalsuan tanda tangan juga termasuk pengertian pemalsuan surat.
4. Penempelan  foto  orang  lain  dari  pemegang  yang  berhak  (misalnya  foto  dalam  ijazah sekolah). 5
Unsur-unsur pidana dari tindak pidana pemalsuan surat selain yang disebut di atas adalah:
1. Pada  waktu  memalsukan  surat  itu  harus  dengan  maksud  akan  menggunakan    atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah asli dan tidak dipalsukan;
2. Penggunaannya  harus  dapat  mendatangkan  kerugian.  Kata  “dapat”  maksudnya  tidak perlu  kerugian  itu  betul-betul  ada,  baru  kemungkinan  saja  akan  adanya  kerugian  itu sudah cukup;
5. Yang  dihukum  menurut  pasal  ini  tidak  saja  yang  memalsukan,  tetapi  juga  sengaja menggunakan  surat  palsu.  Sengaja  maksudnya  bahwa  orang  yang  menggunakan  itu harus mengetahui benar-benar bahwa surat yang ia gunakan itu palsu. Jika ia tidak tahu akan hal itu, ia tidak dihukum.
3. Sudah dianggap “mempergunakan” misalnya menyerahkan surat itu kepada orang lain yang harus mempergunakan lebih lanjut atau menyerahkan surat itu di tempat dimana surat tersebut harus dibutuhkan.
4. Dalam hal menggunakan surat palsu harus pula dibuktikan bahwa orang itu   bertindak seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, demikian pula   perbuatan  itu  harus dapat mendatangkan kerugian. 6
Menurut bapak Efiyanto S.H. M.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung beliau memberikan penjelasan mengenai pertanggungjawaban terdakwa mengenai perbuatan melawan  hukum  dalam  hal  ini  pemalsuan  tanda  tangan  dalam  akta  autentik,  beliau mengatakan  pertanggungjawaban  itu  sendiri  dilihat  dari  beberapa  aspek  tidak  serta  merta delik formil terpenuhi secara otomatis dimintakan pertanggungjawaban, dari aspek lain bisa di  liat  dari  unsur  subjektif  yang  berkaitan  dengan  terdakwa  ataupun  unsur  objektif  yang
5 Sudikno Mertokusumo. 1999. Mengenal Hukum. Liberty, Yogyakarta, hlm 10.
6 Tri Andrisman. 2009. Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia. Universitas Lampung. Hlm 70.

## MALEO LAW JOURNAL

## Volume 7, Issue 2 Oktober 2023
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
berkaitan dengan hukum, bisa di katakan sama dengan kata mens rea artinya kesadaran akan apa yang diperbuat, dan dilihat dari aspek pemaksaan apakah murni niat sendiri atau adanya tekanan dari pihak kedua, jika ada unsur pemaksaan dalam hal ini terdakwa melakukan suatu perbuatan melawan hukum bisa saja bebas dari tuntutan pertanggungjawaban pidana yang di atur dalam pasal 44 sampai pasal 49 KUHP mengenai alasan pemaaf yang artinya asalan yang menghapuskan kesalahan terdakwa dan alasan pembenar artinya menghapuskan sifat melawan  hukumnya  perbuatan  sehingga  apa  yang  dilakukan  terdakwa  menjadi  perbuatan yang patut dan benar. Sesuai dengan perbuatan melawan hukum yang sudah di putus tidak ada unsur dari pihak kedua ataupun paksaan dan dapat dikatakan murni melakukan suatu kejahatan dengan memenuhi unsur mens rea dan terdakwa tidak ada alasan akan keringanan dalam suatu perbuatan melawan hukumnya, sebagai pengambil keputusan harus menjujung nilai asas kebenaran materil artinya fakta-fakta hukum yang ada dalam persidangan. Dalam kasus tindak pidana pemalsuan surat yang di lakukan oleh terdakwa Purwanto Bin Bajuri dalam  pertanggungjawaban  nya  dalam  perbuatan  melawan  hukum  yaitu  dengan  putusan hakim telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara bersama- sama  dengan  menjatuhkan  pidana  selama  dua  (2)  bulan    dengan  menetapkan  terdakwa ditahan dengan dikurangi masa penahana yang  dijalani dan menetapkan terdakwa membayar biaya sebesar RP. 2.000.00 dua ribu rupiah.
Analisis berdasarkan penjelasan diatas bahwa pertanggungjawaban pidana atau criminal liability  adalam  suatu  bentuk  akhir  dari  tindak  yang  di  lakukan  oleh  seseorang  individu maupun kelompok ataupun corporate dari suatu perbuatan yang melawan hukum dan dalam proses dimintakan pertanggungjawaban pidana di sisi lain harus terpenuhinya unsur-unsur baik dari bukti permulaan, unsur-unsur objekif dan subjektif, terpenuhinya delik formil dan delik materil sehingga proses delik materil artinya akibat yang timbul dari suatu perbuatan yang sudah terpenuhi unsur formil dan tidak serta merta terpenuhi nya suatu unsur dalam delik formil (formeel delict), itu sendiri melaikan adanya alasan-alasan yang mengakibatkan perbuatan terjadi dan secara garis besar bahwa pertanggungjawaban akan diminta jika semua mulai dari unsur, aspek dalam kaitanya dengan fakta-fakta hukum yang ada dan persepektif dari  hakim  akan  timbul  pertanggungjawaban  atas  terdakwa  dalam  melakukan  perbuatan

## MALEO LAW JOURNAL

## Volume 7, Issue 2 Oktober 2023
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
melawan  hukum  dengan  berkeadilan  dan  didalam  perundang-undangan  hukum  pidana dikenal asas legalitas terdapat dalam pasal 1 ayat (1) KUHP, yaitu pasal 1 ayat (1) tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas ketentuan perundang-undangan yang ada, saat perbuatan  dilakukan.  Menurut  salah  satu  para  ahli  Roscoe  Pound  menyatakan pertanggungjawaban diartikan bahwa i use simple word “liability” for the situation whereby one may ecaxt legaly and other is legaly subjeced to the excaxtion yang artinya sebagai suatu kewajiban untuk membayar balasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang dirugikan akan suatu perbuatan melawan hukumnya. 7 Asas dalam pertanggungjawaban hukum pidana adalah tidak dipidana jika tidak ada kesalahan ( Geen straf zonder schuld ; Actus Non pacit reum  nisi  mens  sis  rea )  yang  artinya  adalah  penilaian  pertanggungjawaban  pidana  itu ditunjukan kepada sikap batin pelakunya, bukan penilaian terhadap perbuatannya. 8
Pertanggungjawaban pelaku terhadap perbuatan melawan hukum adalah sebagai bentuk ada  efek  jera  terhadap  perbuatan  yang  dilakukan  sebelumnnya,  sehingga pertanggungjawaban  pelaku  tidak  serta  merta  dengan  dilakukan  penahan  melaikan seharusnya  hukum  pidana  mengatur  bagaimana  pertanggungjawaban  pelaku  dengan dilakukannya  penahan  dan  tidak  cukup  dengan  penahan  sebagaimana  mungkin pertanggungjawaban itu terus berkewajiban setelah selesainya masa penahan menurut hukum yang berlaku sehingga pelaku bisa  mempertanggungjawabkan perbuatan nya dengan tidak mengulangi dengan perbuatan yang sama.
Pertanggungjawaban  pidana  bagi  pelaku  secara  garis  besar  adalah  suatu  bentuk pemidanaan  dari  apa  yang  dilakukan  pelaku  terhadap  perbuatan  melawan  hukum  dan terpenuhinya  rumusan  delik  dalam  undang-undang  yang  tidak  dibenarkan  atas  suatu perbuatannya, sesuai dengan kasus pelaku pemalsuan tanda tangan akta autentik berdasarkan putusan  Pengadilan  Negeri  tersebut  terdakwa  memenuhi  unsur  mens  rea  baik  dari  delik formil itu sendiri, tetapi sangat di sayangkan sudah terbukti dengan barang bukti yang ada tapi  peraturan  hukum  yang  berlaku  tidak  sesuai  pemidanaan  nya  dengan  apa  yang
7 Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. 2014. Hukum Pidana. Kencana, Jakarta, hlm 35.
8 Dian Gustiniati Maulani. 2013. Analisis Pertanggungjawaban Pidana dan Dasar Pemidaan Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama di Indonesi, jurnal ilmu hukum, Vol7, No 1, hlm 10.

## MALEO LAW JOURNAL

## Volume 7, Issue 2 Oktober 2023 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
menimbulkan  kerugian  bagi  korban  atas  perbuatan  yang  di  larang  oleh  hukum  pidana, sehingga beberapa pasal bisa dikatakan lemah dengan beberapa ketentuan kejahatan yang dilakukan itu sendiri di samping itu lemahnya tanggungjawab terhadap pejabat pembuat akta autentik dalam pembuatan akta autentik itu sendiri dikarenakan pihak pembuat akta autentik dalam tugas dan fungsinya tidak diwajibkan untuk mengulik atau mencari tau akan kebenaran data-data yang ada saat seseorang ingin membuat segala macam jenis akta autentik sehingga dalam kasus ini pertanggungjawaban yang dimintakan hanyalah terhadap pelaku tetapi tidak dengan pembuat akta autentik nya itu sendiri.
Berdasarkan penjelasan di atas majelis hakim menuntut Terdakwa dengan memperhatikan, pasal 266 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang No 8 Tahun 1981  Tentang  Hukum  Acara  Pidana  serta  Peraturan  Perundang-Undangan  lain  yang bersangkutan ;

## MENGADILI
1.  Menyatakan  Terdakwa  PURWANTO,  SP  Bin  BAJURI  telah  terbukti  secara  sah  dan meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  secara  bersama-sama  “memberikan keterangan  palsu  kedalam  akta  autentik”  seolah-olah  keterangan  itu  adalah  keterangan yang sebenarnya”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PURWANTO SP Bin BAJURI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3.  Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti ;
-1 (satu) rangkap poto copy telah dilegalisir Akta Jual Beli Nomor : 327 / Skb / 2013 Tanggal 26 April 2013 yang di buat oleh FATIMAH, SH selaku PPAT Tetap terlampir dalam berkas perkara.
5.  Menetapkan  agar  Terdakwa  membayar  biaya  perkara  sejumlah  Rp2,000.00  (dua  ribu rupiah);

## D. PENUTUP
Faktor yang sering terjadi dalam suatu perbuatan hukum terutama dalam hal ini adalah pemalsuan akta autentik atau memalsukan surat yang asli dengan yang palsu, timbul karena adanya niat jahat, faktor ekonomi, faktor adanya kesempatan melakukan perbuatan tindak pidana, faktor lingkungan bahkan adanya faktor yang bersumber dari keturuna atau nenek

## MALEO LAW JOURNAL

## Volume 7, Issue 2 Oktober 2023 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
moyang  atas  sikap  dan  perilaku  yang  timbul  dari  seseorang  dalam  bermasyarakat  di kehidupan  sehari-harinya,  oleh  karena  itu  tanpa  disadari  faktor  tersebut  yang  di  uraikan adalah  sudah  sebagai  genetik  yang  melekat  dalam  diri  seseorang  ketika  adanya  suatu perbuatan  hukum  yang  mengakibatkan  perbuatanya  merugikan  orang  lain  bahkan  hampir dari semua kejahatan yang dilarang oleh peraturan yang ada di KUHP bukan hanya kejahatan dari sisi pemalsuan akta autentik saja yang merupakan suatu pembahasan dari penelitian ini. Pelaku sebagai subjek peristiwa hukum dalam hal ini pemalsuan tanda tangan dalam akta autentik merujuk pada pasal 266 (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke- 1  KUHP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan-undangan yang  bersangkutan  dan  pertanggungjawaban  pelaku  terhadap  perbuatannya  dalam  legal standing sudah jelas dalam hal pertanggungjawaban, dan putusan yang di lakukan oleh para hakim dalam sidang pengadilan yang sudah di putuskan sesuai dengan dengan perbuatan dan pasal  yang  di  berikan  dengan  apa  yang  di  lakukan  dalam  perbuatan  melanggar  hukum memberikan  kepastian  akan  keadilan  dalam  setiap  perbuatan  yang  dimana  dimata  hukum terdapat unsur adanya pelanggaran.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
A’an Efendi, S.H., M.H. Frenddy Poernomo, H. IG. NG Indra S. Ranuh. 2017. Teori Hukum. Sinar Grafika. Jakarta.
Mulyana  W.  Kusumah.  2010. Aneka  Permasalahan  dalam  Ruang  Lingkup  Kriminologi , Alumni, Bandung.
R. Soeroso, S.H. 2011. Perjanjian di Bawah Tangan . Sinar Grafika. Jakarta. H. Suyanto, S.H., M.H., MKn. 2018. Pengantar Hukum Pidana. CV Budi Utama, Yogyakarta.
Sudikno Mertokusumo. 1999. Mengenal Hukum. Liberty, Yogyakarta. Tri Andrisman. 2009. Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia.
Universitas Lampung.
Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. 2014. Hukum Pidana. Kencana, Jakarta.

## Jurnal
Lin Purwaningsi. 2019 . Pemalsuan Akta Autentik Yang Melibatkan Notaris, Jurnal Hukum dan Kenotariatan, Vol. 3, No. 1. Yudi Krismen. 2014. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kejahatan Ekonom,
Vol 4, No 1.

## MALEO LAW JOURNAL
Volume 7, Issue 2 Oktober 2023 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
M.Jamil. 2019 . Pemalsuan Akta Autentik Sebagai Aspek Pidana Notaris, Jurnal Bestuur,
Vol. 7, No.
Zainudin Hasan, devi Firmansyah. 2020. Disparitas Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika , Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 15, No. 2.
Dian Gustiniati Maulani. 2013. Analisis Pertanggungjawaban Pidana dan Dasar Pemidaan Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama di Indonesi, jurnal ilmu hukum, Vol7, No 1.

## Internet
https://kbbi.lektur.id/pemalsuan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)