Jurnal Manajemen dan Bisnis, Volume 03, No. 02, Januari 2022

## POST-PANDEMI COVID-19 ECONOMIC RECOVERY
Adrian, Kuncoro Wibowo, Samuel Horas Sarjana

## STIE Jayakarta

## ABSTRACT
Covid-19 is impacting the whole country including Indonesia, the ever-increasing distribution of covid-19 is causing economic growth pressures. Indonesia's economic growth ranged from -2.1% yoy by 2020, placing Indonesia in fourth place,  after  Vietnam,  China  and  South  Korea.  Indonesia's  economic  contraction  is  relatively  moderate,  one  of  the smallest between the G-20 and ASEAN. Impact on the economic sector due to the covid-19 pandemic in Indonesia, among others, the occurrence of layoffs, decreased imports, rising prices (inflation) as well as losses in the tourism sector that led to a decrease in occupancy. Economic policy in the form of relaxation of economic policy is expected to increase purchasing power and economic movement in all areas.
Keywords: Covid-19, Economic Growth, Economic Policy Relaxation

## PEMULIHAN EKONOMI PASCA PANDEMI COVID-19

## ABSTRAK
Covid-19  berdampak  terhadap  seluruh  negara  termasuk  Indonesia,  penyebaran  Covid-19  yang  terus  meningkat menyebabkan tekanan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia berkisar  -2,1% yoy di tahun 2020, menempatkan Indonesia pada urutan ke empat, setelah Vietnam, Tiongkok dan Korsel. Kontraksi ekonomi Indonesia relatif moderat, salah satu yang terkecil di antara G-20 dan ASEAN. Dampak pada sektor ekonomi akibat pandemi covid-19  di  Indonesia  antara  lain  terjadinya  PHK,  penurunan  impor,  peningkatan  harga  (inflasi)  serta  terjadi  juga kerugian pada sektor pariwisata yang menyebabkan penurunan okupansi. Kebijakan ekonomi yang dilakukan berupa relaksasi kebijakan ekonomi diharapkan dapat meningkatkan daya beli serta pergerakan ekonomi di semua bidang.
Kata-kata Kunci: Covid-19, Pertumbuhan Ekonomi, Relaksasi Kebijakan Ekonomi
Korespondensi: Adrian, SKom, MMSI. STIE Jayakarta, Jalan Salemba I No.10, RT.4/RW.6, Jakarta 10430. Email: adrian@stie.jayakarta.ac.id
Jurnal Manajemen dan Bisnis, Volume 03, No. 02, Januari 2022
Gambar 1 Peta Sebaran Covid-19 di Indonesia, (Sumber : https://covid19.go.id/peta-sebaran , 2021)

## I. PENDAHULUAN
Coronavirus disease 2019 atau Covid-19 muncul di Wuhan, Provinsi Hubei, China. Kasus Covid- 19 di Indonesia diumumkan secara resmi dengan 2  orang  yang  terinfeksi  pada  tanggal  2  Maret 2020,  pada  tanggal  13  Maret  2020  Presiden Jokowi  mengeluarkan  Keppres  No  12/2020 tentang penetapan bencana non-alam penyebaran Covid-19  sebagai  bencana  nasional  dan  melalui Keppres  7/2020  ditetapkan  Gugus  Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Hingga saat ini kasus  yang  terjadi  (4  Oktober  2021)  mencapai 4.219.284 kasus terkonfirmasi (terdapat penambahan  kasus  baru  sekitar  1.142  kasus), dengan 32.876 kasus aktif (0,8% dari terkonfirmasi),  4.044.235  kasus  sembuh  (95,9% dari terkonfirmasi) dan 142.173 kasus meninggal (3,4%  dari  terkonfirmasi),  seperti  digambarkan pada Gambar 1.
Dengan  melihat  perkembangan  yang  ada  dari awal  ditemukan  kasus  hingga  saat  ini,  tentu menyebabkan  dampak  bagi  semua  sektor.
Kebijakan relaksasi ekonomi yang telah dilakukan  oleh  pemerintah  diharapkan  dapat memberikan tingkat pertumbuhan yang signifikan bagi kegiatan usaha yang ada.
Lembaga riset kredibel di dunia telah memprediksi  dampak-dampak  negatif  ekonomi secara  global  yang  akan  mencekam  dunia. Ekonomi dunia diprediksi akan mecapai -1,1% di Tahun 2020 oleh JP Morgan. Kemudian, ekonomi dunia diprediksi mencapai 2,2% oleh EIU, -1,9% diprediksi  oleh  Fitch  EIU  memprediksi  minus 2,2%, Fitch, serta -3% diprediksi oleh IMF. Prediksi-prediksi ekonomi ini sangat mengkhawatirkan masyarakat di dunia.
Telah  diberlakukan  berbagai  macam  kebijakan oleh  Pemerintah  Indonesia  dalam  merespon pandemic  covid-19  ini.  Salah  satu  kebijakannya yaitu  pada  awal  bulan  Maret  2020  telah diberlakunya social distancing, physical distancing  bagi  masyarakat  Indonesia.  Setelah kebijakan ini berlaku, namun yang terjadi adalah masyarakat  tidak  mematuhinya  dengan  baik karena masih kurangnya kesadaran yang dimiliki oleh  masyarakat  dalam  mengahadapi  kasus  ini, sehingga  kebijakan  ini  dianggap  kurang  efektif. Meskipun  kebijakan  tersebut  berlaku  dari  awal maret 2020, ternyata masih adanya kantor bahkan pusat-pusat perbelanjaan yang beroperasi dengan melibatkan  orang  banyak  tetap  berjalan.  Selain itu,  masyarakat  masih  tidak  memiliki  rasa  takut dalam beraktivitas diluar rumah.
Berlakunya  kebijakan  PSBB  ini,  maka  dalam kurun  waktu  yang  relatif  lama  perkantoran  dan
Jurnal Manajemen dan Bisnis, Volume 03, No. 02, Januari 2022
sebagian  besar  industri  dilarang  beroperasi  dan dampak dari kebijakan tersebut dapat menyebabkan kerugian ekonomi dan mata rantai pasokan akan terkena dampaknya juga, termasuk terganggunya produksi barang dan jasa.
Pandemi COVID-19 yang menyebar secara cepat dan  mengancam  kesehatan  publik,  mendorong negara-negara untuk mengambil berbagai langkah  pencegahan  yang  ekstrim.  Salah  satu langkah  kebijakan  yang  diambil  hampir  semua negara  adalah  pelarangan  atau  pembatasan perjalanan  (travel  ban/restriction),  penutupan perbatasan, serta memperketat lalu lintas manusia antar  wilayah/negara.  Di  dalam  skala  domestik, beberapa negara memberlakukan lockdown yakni penutupan  wilayah  dan  penghentian  segala aktivitas  publik  kecuali  yang  berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan pangan dan medis, seperti  yang  dilakukan  oleh  Tiongkok,  Italia, Malaysia,  India.  Physical  distancing  serta karantina mandiri termasuk dengan memindahkan  aktivitas  kantor,  belajar,  dan beribadah  di  rumah  juga  diimplementasikan  di berbagai  negara,  termasuk  Indonesia.  Berbagai kegiatan  yang  bersifat  pengumpulan  massa dikurangi atau bahkan dilarang dengan pengawasan ketat dari aparat hukum. Di beberapa negara seperti Singapura bahkan Pemerintah akan memberikan  sanksi  hukuman  dan  denda  apabila distancing tidak dipatuhi. Tes COVID-19 bersifat cepat  (rapid)  dan  masif  (massive)  serta penelusuran  (tracing)  juga  menjadi  tonggak kebijakan  utama  untuk  dapat  memutus  rantai
penyebaran  virus.  Di  Indonesia,  Pemerintah memberlakukan  status  Kedaruratan  Kesehatan Masyarakat  dan  menetapkan  Pembatasan  Sosial Berskala  Besar  (PSBB)  sejak  tanggal  31  Maret 2020.  Sebelumnya,  Pemerintah  juga  telah memberlakukan  larangan  penerbangan  termasuk dari dan ke Tiongkok, membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, memberlakukan  kebijakan  physical  distancing, serta menetapkan status keadaan darurat bencana COVID-19. Berbagai himbauan termasuk menganjurkan  dan  bahkan  melarang  masyarakat untuk tidak melakukan pulang kampung termasuk dalam  rangka  mudik  Hari  Raya  Idul  Fitri  1441 Hijriah telah dilakukan. Anjuran untuk meningkatkan  pola  hidup  bersih  dan  sehat  juga terus  digencarkan.  Langkah-langkah  tersebut diimplementasikan dengan dasar bahwa kesehatan  dan  keselamatan  masyarakat  adalah prioritas.  Namun  demikian,  langkah-langkah tersebut menimbulkan  penurunan  aktivitas ekonomi  yang  cukup  signifikan.  Penyebaran COVID-19 yang sangat mudah, cepat, dan luas di dunia  juga  memberi  tantangan  serius  pada stabilitas  sektor  keuangan.  Volatilitas  di  sektor keuangan global meningkat sangat tinggi bahkan melebihi  beberapa  krisis  terdahulu.  Hal  tersebut dipengaruhi  oleh  meningkatnya  kekhawatiran investor  terhadap  penyebaran  COVID-19  serta dampaknya  yang  mendalam  pada  perekonomian global.  Alhasil,  kinerja  sektor  keuangan  global tertekan cukup dalam. Ketidakpastian yang tinggi pada  perekonomian  global  telah  mengganggu
Jurnal Manajemen dan Bisnis, Volume 03, No. 02, Januari 2022
confidence  di  pasar  keuangan.  Indeks  volatilitas (VIX  Index),  yang  menunjukkan  ekspektasi volatilitas  pasar  saham  di  Amerika  Serikat, sempat  berada  di  titik  tertinggi  sepanjang  masa yaitu  82,69  pada  16  Maret  2020  yang mencerminkan  adanya  kekhawatiran  di  pasar keuangan  walaupun  mulai  menunjukkan  tren menurun  sampai  dengan  45,41  pada  tanggal  21 April  2020.  Pasar  saham  dan  nilai  tukar bergejolak di tengah terjadinya arus modal keluar
(capital  flight)  dari  negara  berkembang  yang sangat  tinggi  dan  cepat,  serta  peralihan  ke  safe haven assets khususnya dolar AS. Harga minyak global  juga  turun  tajam  lebih  dari  separuh  dari harga  di  awal  tahun,  dibayangi  oleh  perkiraan guncangan  (shock)  di  sisi  permintaan  akibat COVID-19  serta  diperparah  dengan  guncangan
(shock)  penawaran  akibat  perang  harga  minyak antara Rusia dan Arab Saudi.
Dampak  dari  COVID-19  pada  sektor  riil  dalam perekonomian ditimbulkan dari ancaman kesehatan  masyarakat  serta  langkah  penanganan COVID-19  yang  extraordinary  dan  membuat aktivitas ekonomi menurun tajam. Di sektor riil, tekanan  terjadi  baik  pada  sisi  permintaan (demand) maupun sisi penawaran (supply), yang pada  gilirannya  akan  menekan  pertumbuhan ekonomi. Menurunnya aktivitas ekonomi menciptakan ancaman pemutusan hubungan kerja yang  berakibat  pada  penurunan  pendapatan masyarakat  yang  pada  gilirannya  berimplikasi pada  tingkat  konsumsi.  Aktivitas  produksi  juga terhambat  seiring  terganggunya  rantai  pasokan
dan  aliran  distribusi,  serta  turunnya  investasi.
Beberapa  sektor  terdampak  langsung  dari kejadian ini seperti sektor transportasi, perdagangan,  serta  pariwisata.  Sektor  informal juga diperkirakan akan terdampak signifikan dari disupsi  ekonomi  akibat  COVID-19  ini.  Terlebih jauh,  gangguan  pada  aktivitas  ekonomi  secara mendalam  dapat  berdampak  pada  profitabilitas, solvabilitasi, serta keberlangsungan usaha.

## II. METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian deskriptif,  dimana  penelitian  ini  mengumpulkan data  secara  detail  dari  berbagai  literatur  seperti jurnal  ilmiah  dan  internet  kemudian  disampaikan kesimpulan yang mendalam  secara sistematis  dan juga aktual

## III. PEMBAHASAN
Pertumbuhan  ekonomi  adalah  sebuah  proses  dari perubahan  kondisi  perekonomian  yang  terjadi  di suatu  negara  secara  berkesinambungan  untuk menuju  keadaan  yang  dinilai  lebih  baik  selama jangka waktu tertentu. Teori pertumbuhan ekonomi  menjelaskan  tentang  faktor-faktor  yang mempengaruhi  atau  menentukan  pertumbuhan ekonomi  dan  prosesnya  dalam  jangka  panjang, penjelasan  mengenai  bagaimana  faktor-faktor  itu berinteraksi  satu  dengan  yang  lainya,  sehingga dapat menimbulkan terjadinya proses pertumbuhan, teori pertumbuhan ekonomi berdasarkan  pandangan  ahli  ekonomi, Robert Solow.
Jurnal Manajemen dan Bisnis, Volume 03, No. 02, Januari 2022
Pertumbuhan  ekonomi  Indonesia  berkisar  -2,1% yoy di tahun 2020. Pertumbuhan ini menempatkan Indonesia pada urutan ke empat, setelah Vietnam, Tiongko dan Korsel. Kontraksi ekonomi Indonesia relative moderat, salah satu yang terkecil di antara G-20 dan ASEAN (Gambar 2)
Selama  kondisi  pandemik  ini,  pertumbuhan ekonomi  hampir  semua  negara  mengalami penurunan.  IMF  memperkirakan  pertumbuhan ekonomi  AS,  Euro  Area  dan  Jepang,  misalnya, akan tumbuh negatif masing-masing di tingkat -5,9 persen,  -7,5  persen,  dan  -5,2  persen.  Sementara untuk  Tiongkok,  India,  dan  ASEAN-5  lembaga tersebut memperkirakan pertumbuhan ekonomi di tingkat 1,2 persen, 1,9 persen dan -0,6 persen. Pada Gambar  3,  digambarkan  proyeksi  pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk periode 2020-2021.
Gambar 3. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2020 - 2021 (Sumber : KEM PPKF, 2021)
IMF  mencatat  213  negara  di  dunia  telah mengeluarkan stimulus dalam rangka penanganan COVID-19  dan  antisipasi  dampaknya  pada
ekonomi,  dengan  total  stimulus  mencapai  USD8 triliun  atau  hampir  setara  10  persen  dari  PDB dunia.  Secara  garis  besar,  stimulus  fiskal  yang dialokasikan  oleh  negara-negara  memberikan fokus pada peningkatan anggaran kesehatan dalam rangka  mempercepat  penanganan  COVID-19. Selain  itu,  bantuan  pada  masyarakat  dan  rumah tangga  juga  umumnya  diberikan  oleh  Pemerintah dalam  berbagai  bentuk  seperti  bantuan  tunai  dan jaminan  sosial.  Untuk  sektor  usaha  yang  terkena dampak dari COVID-19, diberikan skema bantuan berupa  penundaan  pembayaran  pajak  hingga jaminan pinjaman.
Beberapa  negara  G20  dan  ASEAN  yang  telah mempersiapkan stimulus besar untuk menghadapi COVID-19 dan dampaknya adalah Australia (10,9 persen  terhadap  PDB),  Singapura  (10,9  persen), Amerika  Serikat  (10,5  persen)  dan  Malaysia  (10 persen).  Langkah  yang  dilakukan  Malaysia  juga ditambah  dengan  dukungan  bagi  dunia  usaha sebesar  6,7  persen  terhadap  PDB.  Jerman  dan Perancis  termasuk  di  antara  negara  yang menyiapkan  jaminan  untuk  pinjaman  perusahaan masing-masing  sebesar  24  persen  dan  13  persen terhadap PDB.
Gambar 4. Stimulus selama COVID-19 (Sumber : KEM PPKF, 2021)
Dukungan fiskal yang diarahkan langsung kepada penanganan  COVID-19  dan  upaya  menjaga kesehatan masyarakat menjadi fokus utama bagi seluruh  negara.  Amerika  Serikat  misalnya,  dari total  stimulus  sekitar  USD  2  triliun  sebagian dialokasikan  untuk  pengembangan  vaksin  dan pelaksanaan tes COVID-19 yang masif.
Gambar 2. Pertumbuhan Ekonomi Berbagai Negara (%, yoy) selama Covid-19 (Sumber : Bloomberg, Trading Economics, dan BPS, 2020)
Jurnal Manajemen dan Bisnis, Volume 03, No. 02, Januari 2022
Pengadaan berbagai alat kesehatan serta peningkatan  skema  jaminan  kesehatan  turut menjadi berbagai program utama kesehatan untuk penanganan  COVID-19  yang  tuntas.  Tiongkok bahkan  mendirikan  rumah  sakit  darurat  untuk penanganan  pasien  COVID-19  yang  selesai dibangun  hanya  dalam  kurun  waktu  10  hari.  Di samping  itu,  berbagai  program  dalam  rangka menjaga agar perekonomian individu dan industri dapat  terlindungi  di  tengah  pandemi  COVID-19 dilakukan termasuk pemberian bantuan langsung untuk  individu,  bantuan  pembayaran  upah pekerja,  insentif  pajak,  hingga  subsidi  tagihan listrik.  Di  sisi  moneter,  langkah  berbagai  bank sentral dan otoritas juga sangat ekstensif dengan memanfaatkan  berbagai  instrumen  moneter. Penurunan suku bunga acuan menjadi salah satu kebijakan  umum  yang  diambil,  dan  terjadi  di berbagai negara. Otoritas moneter AS, the Federal Reserves  (The  Fed)  menjadi  salah  satu  yang paling  agresif  dengan  melakukan  dua  kali pemangkasan  suku  bunga  di  bulan  Maret  2020 dengan total 150 bps, sehingga suku bunga acuan berada  di  tingkat  0,0–0,25  persen.  Di  samping penurunan suku bunga, The Fed beserta beberapa bank  sentral  negara  besar  seperti  European Central Bank (ECB) melakukan dan memperluas program pembelian aset (quantitative easing/QE). Kebijakan QE yang dilakukan oleh The Fed dan ECB  bersifat  tanpa  batas  (unlimited).  Beberapa langkah  moneter  dan  sektor  keuangan  lain  yang diambil  oleh  negara-negara  di  dunia  antara  lain injeksi  dana  dalam  bentuk  fasilitas  pinjaman untuk bank, penangguhan pinjaman dan restrukturisasi,  refinancing  likuiditas  jangka pendek,  hingga  penyediaan  fasilitas  liquidity swap.  Pada  Gambar  5  dijelaskan  mengenai perbandingan  dukungan  Fiskal  beberapa  negara dalam menghadapi COVID-19.
Gambar 5. Perbandingan dukungan Fiskal beberapa negara menghadapi COVID-19
(Sumber : KEM PPKF, 2021)
Gambar 6. Bauran Kebijakan Ekonomi Extraordinary Indonesia untuk Penanganan COVID-19 dan Mitigasi Dampak Ekonomi (Sumber : KEM PPKF, 2021)
Pada  Gambar  6,  digambarkan  mengenai kebijakan  fiskal  dan  kebijakan  moneter, keuangan  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah Indonesia dalam penanganan Covid-19.
Sebagai negara yang menerapkan perekonomian terbuka, perekonomian  Indonesia di  tahun 2020 juga  terkena  dampak  COVID-19.  Kepanikan  di pasar  keuangan  global  telah  menyebabkan terjadinya  pembalikan  modal  dan  peningkatan tekanan pada pasar mata uang, pasar modal dan pasar obligasi di Indonesia. Dalam periode krisis ekonomi global di  tahun 2009, sektor keuangan Indonesia  masih  mencatat  arus  modal  masuk sebesar  Rp69,9  triliun.  Namun  dalam  periode Januari–April  2020,  telah  terjadi  arus  modal
Jurnal Manajemen dan Bisnis, Volume 03, No. 02, Januari 2022
keluar  dari  pasar  keuangan  Indonesia  sebesar Rp159,6 triliun, baik di pasar saham, pasar SBN maupun  SBI.  Hal  tersebut  mendorong  kenaikan yield SUN 10 tahun yang meningkat ke level di atas 8 persen, IHSG yang melemah tajam hampir 28  persen  serta  nilai  tukar  Rupiah  yang terdepresiasi sekitar 9,0 persen ytd di akhir April 2020. Gambar 7 menjelaskan dampak Covid-19 terhadap permintaan dan penawaran.
Gambar 7. Dampak COVID-19 terhadap Permintaan dan Penawaran (Sumber : COVID-19 Sectoral Analysis,
Prospera 2020)
Secara umum, analisis eksposur dampak pandemi terhadap  berbagai  sektor  diilustrasikan  pada Gambar  8.  Di  samping  sektor  strategis  seperti industri pengolahan, perdagangan, dan pariwisata,  aktivitas  pendukung  lainnya  seperti jasa transportasi, pembiayaan kendaraan bermotor, dan jasa penerbangan juga terdampak signifikan akibat meluasnya pandemi tersebut.
Gambar 8. Dampak COVID-19 terhadap
Berbagai Sektor (Sumber : OCE, BPS, data IO diolah 2020) Pandemi COVID-19 juga mengakibatkan pemburukan  tingkat  kesejahteraan  masyarakat. Masalah kesehatan dan kematian akibat penularan  COVID-19  yang  sangat  cepat  serta langkah pembatasan sosial juga telah mengganggu aktivitas sosial ekonomi
masyarakat,  yang  berdampak  pada  jumlah pengangguran  dan  kemiskinan.  Dalam  skenario berat, tingkat pengangguran terbuka diprakirakan dapat  meningkat  menjadi  7,33  persen  dari  5,28 persen  di  tahun  2019.  Di  skenario  yang  sama, tingkat  kemiskinan  dapat  meningkat  menjadi hampir  9,9  persen  dari  angka  di  tahun  2019 sebesar  9,41  persen.  Bahkan  dalam  skenario sangat  berat,  tingkat  pengangguran  terbuka  dan tingkat  kemiskinan  diprakirakan  meningkat menjadi  masing-masing  9,02  persen  dan  10,98 persen.  Dilihat  dari  tambahan  jumlah  orang, peningkatan  persentase  tersebut  mengakibatkan tambahan  jumlah  pengangguran  dalam  rentang 2,92-5,23 juta orang dan tambahan jumlah orang miskin  dalam  rentang  1,89-4,86  juta  orang (Gambar 9)
Jurnal Manajemen dan Bisnis, Volume 03, No. 02, Januari 2022
Gambar 9. Indikator Kesejahteraan (Sumber :
BPS dan proyeksi BKF, 2021)
Gambar 10. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (%, yoy) masa pandemic dan APBN 2021
(Sumber : BPS, 2020) Gambar 11. Realisasi sementara APBN 2020 (Sumber : Kemen Keu, 2020) Menurut Kementrian Keuangan, realisasi program  PEN  2020  dinyatakan  cukup  optimal dengan  realisasi  mencapai  Rp579,78  T  (83,4% dari  Rp  695,2  T)  dan  Silpa  earmark  Rp50,94  T (Gambar 12, 13)
Gambar 12. Realisasi Program PEN 2020 (Sumber : Kemen Keu, 2020)
Gambar 13. Peran belanja pemerintah terhadap belanja APBN 2020 (Sumber : Kemen Keu, 2020)
Terkait dengan beberapa sektor di unit produksi, selama  pandemic  ini  sebagian  sektor  berdaya tahan  (resilient)  tumbuh  positif,  sebagian  besar sektor  strategis  yang  menghadapi  tekanan  telah menunjukan  arah  pemulihan,  kontraksi  industri pengolahan,  perdagangan,  dan  pertambangan semakin  moderat    serta  pemerintah  hadir  dalam memberikan bantalan bagi dunia usaha (Gambar 14)
Pada kegiatan ekspor dan impor selama pandemi telah  menunjukan  peningkatan  secara  bertahap, aktivitas  impor  (barang  modal  dan  bahan  baku) yang  meningkat  menunjukan  geliat  manufaktur, seiring  peningkatan Purchasing  Managers Index ( PMI)    Indonesia,  kondisi  ini  turut  mendorong ekspor. Peningkatan produksi untuk ekspor juga merespon permintaan pasar global.
Jurnal Manajemen dan Bisnis, Volume 03, No. 02, Januari 2022
Gambar 14. Tren pemulihan dari sisi produksi (Sumber : Kemen Keu, 2020)
Pemerintah  telah  membelanjakan  Rp112,44T untuk  mendukung  keberlangsungan  UMKM melalui subsidi bunga, penyaluran kredit melalui penempatan  dana,  Bantuan  Presiden  Usaha Mikro  (BPUM),  pembebasan  PPh  Final  dan pembiayaan investasi melalui Lembaga Pengelola  Dana  Bergulir  (LPDB).  Sebanyak  37 juta  UMKM  menerima  setidaknya  satu  bantuan pemerintah.  Debitur  yang  menerima  subsidi bunga  dan  restrukturisasi  utang  mendapat manfaat  kelonggaran  cashflow  dan  mengurangi risiko  Non  Performing  Loan  (NPL).  Survei- survei  yang  dilakukan  LPEM-LD  FEBUI,  BRI Institute,  LIPI  dan  ITB  menunjukan  bahwa UMKM dapat bertahan berkat bantuan pemerintah.  Sebagian  besar  penerima  manfaat menggunakan  dana  PEN  untuk  modal  kerja (membeli bahan baku).

## IV. KESIMPULAN
Relaksasi kebijakan ekonomi yang telah diprogramkan  pemerintah  melalui  program Pemulihan Ekonomi Nasional sejak
diumumkannya  Covid-19  sebagai bencana nasional  non-alam,  berakibat  terjadinya  trend pertumbuhan pada hampir semua sektor, ada yang tumbuh  tinggi  (sektor  informasi  dan  kesehatan), moderat  (pertanian,  pendidikan,  real  estate,  jasa keuangan dan asuransi), namun tentunya adanya
yang  negatif  moderat  (industry  pengolahan, pertambangan, perdagangan, konstruksi), negatif dalam (akomodasi dan makan minum, transportasi dan perdagangan).
Capaian  Indonesia  di  tahun  2020  merupakan langkah  besar  dan  terukur  untuk  menghadapi pandemi, dengan melindungi daya beli masyarakat serta menjaga keberlangsungan dunia usaha termasuk UMKM, demikian juga terhadap tekanan  ekonomi  dan  fiskal  yang  lebih  baik dibanding dengan banya negara lain.
Untuk  2021  sendiri,  diproyeksikan  pemulihan ekonomi  akan  berlanjut  dengan  tumbuh  sekitar 4,5  –  5,3 %, dengan poin estimasi 5%. Program vaksinasi yang sudah berjalan di tahun 2021 (dari data per tanggal 4 Oktober 2021, vaksinasi ke-1 sejumlah  93.780.446  dengan  kenaikan  sejumlah 713.952 dan vaksinasi ke-2 sejumlah 52.676.052 dengan  kenaikan  359.486.  Dengan  diadakan vaksinasi  yang  lebih  massal  diharapkan  tingkat heard immunity semakin baik dan menjadi faktor positif  menekan  penularan  dan  mengembalikan konfiden masyarakat untuk beraktivitas ekonomi. APBN  2021  ekspansif  dan  difokuskan  untuk melanjutkan penangan pandemi dan memperkuat pemulihan ekonomi melalui realokasi ke belanja produktif  dan  penguatan  program  Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

## V. DAFTAR PUSTAKA
Artikel DKJN, Mengawal Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19 (2021), diakses dari https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil- jabar/baca-artikel/13212/Mengawal-Pemulihan- Ekonomi-Pasca-Pandemi-Covid-19.html
Hasil Survey Sosial Demografi Dampak Covid- 19 (2020), Badan Pusat Statistik, Jakarta, 2020, No. ISBN: 978-602-438-341-1
Konferensi Pers Kementerian Keuangan Republik Indonesia, APBN Kinerja dan Fakta
Jurnal Manajemen dan Bisnis, Volume 03, No. 02, Januari 2022
Juni 2020, diakses dari https://www.kemenkeu.go.id/apbnkita
Rencana  kebijakan  Fiscal  2021,  diakses  dari https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ren cana-kebijakan-fiskal-2021-siapkan-kondisi- normal-baru-dan-pemajakan-baru/
Solow,  Robert  M.  (2000), Growth  Theory:  An Exposition  2 nd Edition ,  Oxford  University Press , ISBN 978-0195109030
Tinjauan  Big  Data  Terhadap  Dampak  Covid-19 (2020), Badan Pusat Statistik, Jakarta, No. ISBN: 978-602-438-342-8
WHO (2020), Coronavirus Disease 2019 (Covid- 19) Situation Report – 10, https://www.who.int/docs/default- source/searo/indonesia/covid19/who-situation- report-10.pdf?sfvrsn=a9ceb157_2