## KONSEPSI HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT SEBAGAI HAK ASASI MANUSIA
Yahya Ahmad Zein Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan email: yahyazein@yahoo.co.id
Dewi Nurvianti Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan email: dewi.intjenuru.dn@gmail.com disampaikan 5/9/17 – di-review 5/12/17 – diterima 25/12/17 DOI: 10.25123/vej.2689
Abstract This  paper  discusses  the  extent  to  which  indigenous  people’s  (adat  communities)  rights  has  been accepted as part of the human right regime. The point is that even though the Indonesian constitution (Arts. 28B(2) and 28I(3) of the 1945 Constitution) guarantees the state recognition of their existence, rules and regulation containing what basic rights are given to adat (indigenous) populations remain scattered  and  fragmented.  The  author’s  main  argument  is  that  this  legal  situation  should  be considered  unacceptable  as  it  makes  it  extremely  difficult  to  identify  what  exactly  are  the  state’s duties and responsibility in terms of protecting and meeting those basic rights.
Keywords: adat communities’ rights; human rights.

## Abstrak
Artikel ini membahas seberapa jauh hak masyarakat hukum adat dapat dipandang sebagai rezim hak asasi manusia. Titik tolaknya adalah fakta sekalipun ada jaminan konstitusi (Pasal 28 B (2) dan Pasal  28  I  (3)  UUD  1945),  hingga  saat  ini  belum  ada  aturan  perundang-undangan  yang  secara khusus mengatur hak-hak masyarakat hukum adat. Melalui penelusuran hukum ditemukan bahwa pengaturan  tentang  ini  justru  tersebar  dalam  banyak  peraturan  perundang-undangan  terpisah. Pandangan utama penulis ialah kenyataan ini menyulitkan kita mengidentifikasi apa yang menjadi kewajiban Negara dalam rangka pemenuhan hak-hak dasar masyarakat hukum adat.
Kata kunci: hak masyarakat hukum adat; hak asasi manusia.

## Pendahuluan
Ide  tentang  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)    telah  ada  selama  ratusan  tahun. Namun  sesungguhnya  perkembangan  standar  HAM  internasional  baru  dimulai selama  dan  segera  setelah  Perang  Dunia  II.  Negara-negara  pemenang  perang bersatu  untuk  mendirikan  Perserikatan  Bangsa  Bangsa  (PBB).  Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) berhubungan erat dengan sistem internasional HAM. Antara lain,  Perserikatan  Bangsa-bangsa  menyediakan  suatu  kerangka  yang
memungkinkan  semua  pemerintah  di  dunia  bersama-sama  menyusun  draft standar HAM.
Secara umum HAM  adalah hak-hak  yang secara inheren melekat dalam diri  manusia,  yang  tanpanya  manusia  tidak  dapat  hidup  sebagai  manusia.  HAM didasarkan  pada  prinsip  fundamental  bahwa  semua  manusia  memiliki  martabat yang inheren tanpa memandang jenis kelamin, ras, warna kulit, bahasa, asal-usul bangsa, umur, kelas, keyakinan politik, dan agama, sehingga semua orang berhak menikmati haknya tersebut. Pada Pasal 1 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang  Hak  Asasi  Manusia,  hak  asasi  manusia  diartikan  seperangkat  hak  yang melekat  pada  hakikat  keberadaan  manusia  sebagai  makhluk  Tuhan  Yang  Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati dan dijunjung tinggi oleh negara,  hukum,  pemerintah,  dan  setiap  orang  demi  kehormatan  serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
Dari berbagai penjelasan di atas dapat ditegaskan bahwa keberadaan hak asasi  tidak  tergantung  pada  dan  bukan  berasal  dari  manusia,  melainkan berdasarkan  dari  instansi  yang  lebih  tinggi  dari  manusia.  Oleh  karena  itu,  HAM tidak bisa dicabut dan tidak bisa dibatalkan oleh hukum positif manapun. Hukum positif harus diarahkan untuk mengadopsi dan tunduk pada HAM.  Bila ada yang bertentangan, maka hak asasi yang harus dimenangkan.
Pemahaman  hak  masyarakat  hukum  adat  sebagai  Hak  Asasi  Manusia (HAM), membawa konsekuensi bahwa hak masyarakat hukum adat tersebut tidak hanya harus dihormati dan dilindunggi akan tetapi juga harus dipenuhi.  Hak asasi pada dasarnya menunjukkan kekuasaan atau wewenang yang dimiliki seseorang yang  bersifat  mendasar.  Oleh  karena  hak  asasi  bersifat  mendasar  dan fundamental, maka pemenuhannya bersifat imperatif.
Pengakuan terhadap hak masyarakat adat tersebut secara konstitusional diakui  di  dalam UUD 1945  pada  Pasal  18B  ayat  (2) yang  menyatakan  :  “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”
Secara  faktual  setiap  provinsi  di  Indonesia  adalah  kesatuan-kesatuan masyarakat  hukum  adat  dengan  karakteristiknya  masing-masing  yang  telah  ada ratusan  tahun  yang  lalu.  Masyarakat  hukum  adat  adalah  kelompok  masyarakat yang  teratur,  yang  bertingkah  laku  sebagai  kesatuan,  menetap  di  suatu  daerah tertentu,  mempunyai  penguasa-penguasa,  memiliki  hukum  adat  masing-masing dan  mempunyai  kekayaan  sendiri  baik  berupa  benda  yang  berwujud  ataupun tidak berwujud serta menguasai sumber daya alam dalam jangkauannya. 1
Negara  dituntut  untuk  bertanggungjawab  dalam  mengakui  hak-hak  yang asasi  tersebut.  Pengakuan  itu  bersifat  pembenaran  atau  penerimaan  negara terhadap hak-hak masyarakat adat yang melekat sebagai bagian dari keberadaan masyarakat  adat.  Sementara  pada  hak  hukum,  negara  dituntut  untuk  melakukan pemberian agar hak tersebut dapat dinikmati oleh masyarakat adat sebagai warga negara. Lebih lanjut dalam Undang-undang Hak Asasi Manusia (HAM), Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM menjelaskan bahwa: “Dalam  rangka  penegakan  hak  asasi  manusia,  perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat  hukum  adat  harus  diperhatikan  dan  dilindungi  oleh  hukum, masyarakat, dan Pemerintah (Ayat 1). Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman (Ayat  2).  Ketentuan  ini  tentu  saja  mengisyaratkan  perlunya  sebuah  perangkat hukum dalam upaya perlindungan hukum masyarakat hukum adat (berikut hak- hak nya) dan budayanya terkait penegakan dan perlindungan hak asasi manusia masyarakat adat oleh pemerintah.
Dalam  Konstitusi  UUD  1945  sebelum  maupun  pasca-amandemen ditegaskan  perlunya  pemenuhan  hak  asasi  manusia.  Kewajiban  Negara  dalam Konstitusi maupun dalam hukum HAM internasional telah sangat jelas diuraikan dalam tiga kewajiban utama, yaitu menghormati, melindungi dan memenuhi hak- hak  dan  kebebasan  dasar  warga  Negara.  Oleh  karena  itu,  dalam  konteks masyarakat  adat  hal  tersebut  perlu  diletakkan  dalam  prinsip  kemanusiaan  yang
1 Taqwaddin, “Penguasaan Atas Pengelolaan Hutan Adat oleh Masyarakat Hukum Adat(Mukim) di Provinsi Aceh”, (Disertasi Doktor Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara, 2010), hlm. 36. Diakses melalui http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/ 47878/Chapter%20II.pdf?sequence=3&isAllowed=y pada 18 Juli 2017
adil dan beradab sebagaimana tercantum dalam Sila ke lima Pancasila.
Dalam  upaya  penegakan  dan  perlindungan  hak  atas  masyarakat  adat  di Indonesia, ada dua persoalan besar yang dihadapi di Indonesia, yaitu penggunaan istilah dalam menyebutkan komunitas ini. Beberapa lembaga sosial menyebutnya sebagai masyarakat adat, akan tetapi persoalan ini bisa terjawab dengan merujuk pada  peraturan  perudangan  khususnya  UUD  1945  dengan  menggunakan  istilah masyarakat  hukum  adat.  Persoalan  istilah  tersebut  kemudian  ditambah  dengan penguatan  eksistensi  kelembagaan  adat  yang  harus  melalui    proses  legislasi  di daerah.  Hal  ini  juga  seringkali  menjadi  fokus  para  pejuang  hak  bagi  masyarakat adat di Indonesia. Persoalan lain terkait eksistensi tersebut, di Indonesia sekalipun konstitusi  dasar  UUD  1945  mengakui  keberadaan  masyarakat  hukum  adat  akan tetapi hingga saat ini belum terdapat peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur  tentang  masyarakat  hukum  adat.  Dalam  artian  ketentuan  masyarakat hukum  adat  beserta  hak-hak  nya  masih  diatur  terpisah  di  dalam  beberapa peraturan  perundang-perundangan  Republik  Indonesia.  Dari  keadaan  dan rumusan  tentang  masyarakat  adat  dan  masyarakat  hukum  adat  yang dikemukakan  para  pakar serta  karakteristik dalam mengelola  sumberdaya  alam, tampaknya ada bagian-bagian telah diatur dan juga ada bagian yang belum diatur dalam  peraturan  perundang-undangan,  dan  bahkan  ada  peraturan  yang  saling tumpeng  tindih. 2 Untuk  menjawab  dua  persoalan  besar  di  atas,  diperlukan sumbangsih secara ilmiah untuk memberikan penjelasan mengenai konsepsi hak masyarakat hukum adat sebagai bagian hak asasi manusia di Indonesia.

## Pembahasan
Dapat dipahami secara prinsip bahwa tidak ada satu definisi yang dapat diterima  secara  universal  tentang  masyarakat  adat.  Salah  satu  penyebabnya menurut  Julian  Burger  adalah  dikarenakan  definisi-definisi  yang  ditawarkan tersebut  tidak  fleksibel  dan  terlalu  kaku  sementara  di  sisi  lain  keberadaan
2 Maryati Bachtiar dan Riska Fitriani, Perlindungan Hukum terhadap Hak-hak Masyarakat Adat Di Kabupaten Pelalawan Terkait Dengan Penerbitan Ijin Lahan, Jurnal Media Hukum Vol. 24 No. 1, Juni 2017, hlm. 77.
masyarakat  adat  tersebut  sangat  beraneka  ragam 3 .  Beberapa  definisi  yang  telah diberikan  salah  satunya  adalah  yang  dikemukakan  oleh  Jaringan  Pembela  Hak- Hak  Masyarakat  Adat  (JAPHAMA)  yaitu  masyarakat  adat  adalah  kelompok masyarakat  yang  memiliki  asal-usul  leluhur  (secara  turun-temurun)  di  wilayah geografis  tertentu,  serta  memiliki  sistem  nilai,  ideologi,  ekonomi,  politik,  sosial, dan budaya sendiri 4 . Sementara itu, Kongres masyarakat adat I pada tahun 1999 mendefinisikan  masyarakat  adat  sebagai  komunitas-komunitas  yang  hidup berdasarkan  asal-usul  leluhur  secara  turun  temurun  di  atas  suatu  wilayah  adat, yang  memiliki  kedaulatan  atas  tanah  dan  kekayaan  alam,  kehidupan  sosial budaya,  yang  diatur  oleh  hukum  adat  dan  lembaga  adat  yang  mengelola keberlangsungan kehidupan masyarakatnya. 5
Dalam  pencarian  definisi  itu,  pelapor  khusus  PBB  tentang  masalah Diskriminasi  terhadap  Masyarakat  Adat  mengusulkan  sebuah  definisi  sebagai berikut: “Masyarakat,  rakyat  dan  bangsa  pribumi  adalah  mereka,  yang  karena telah  memiliki  kesinambungan  historis  dengan  masyarakat  pra-penaklukan  dan pra-  penjajahan  Barat  yang  telah  berkembang  di  dalam  wilayah  mereka, menganggap  diri  mereka  itu  berbeda  dari  golongan-golongan  lain  dalam masyarakat yang sekarang ada dalam wilayah itu, atau bagian darinya. Sekarang ini  mereka  merupakan  kelompok  masyarakat  yang  tidak  dominan,  namun  tetap bertekad  untuk  menjaga,  mengembangkan  dan  menurunkan  kepada  generasi- generasi  di  masa  mendatang,  wilayah  nenek  moyang  mereka,  dan  jati  diri  etnis mereka,  sebagai  dasar  dari  kelanjutan  eksistensi  mereka  sebagai  bangsa,  sesuai dengan pola budaya, lembaga kemasyarakatan dan sistem hukum mereka sendiri”.
Dari definisi-definisi yang ditawarkan di atas paling tidak ada beberapa hal yang menjadi penanda dari apa yang disebut dengan masyarakat adat:
3 Julian Burger, Rakyat Pribumi: Hak-Hak Baru bagi Kesalahan Lama, dalam Peter Davies (ed.), Hak-Hak Asasi Manusia, Sebuah Bunga Rampai, Yayasan Obor Indonesia, jakarta, 1994, hlm. 152.
4 Definisi Jaringan Pembelaan Hak-Hak Masyarakat Adat JAPHAMA yang dirumuskan di Tana Toraja tahun 1993
5 Definisi yang dihasilkan dalam Kongres Masyarakat Adat Nusantara I pada tahun 1999 di Jakarta. Kongres itulah yang kemudian melahirkan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN).
1. Kelompok masyarakat/komunitas;
2. Memiliki kesamaan asal-usul leluhur ;
3. Memiliki wilayah yang tertentu (wilayah adat/ulayat);
4. Memiliki hukum adat dan lembaga adat;
5. Memiliki sistem nilai, ideologi, ekonomi, politik, sosial, dan budaya sendiri;
6. Pada  awalnya  mereka  berdulat  atas  tanah  dan  kekayaan  alam,  kehidupan sosial  budaya.  Namun  ada  banyak  faktor  yang  membuat  kedaulatan  mereka rusak, seperti penjajahan, arus investasi yang merusak, dan sebagainya;
7. Kelompok masyarakat yang tidak dominan dalam masyarakat;
8. Berorientasi  kepada  kehidupan  di  masa  yang  akan  datang  (keadilan  bagi generasi di masa depan).
Eksistensi masyarakat adat di Indonesia, diakui, dihormati, dilindung, dan diupayakan pemenuhannya melalui serangkaian peraturan perundang-undangan di Indonesia. meskipun di Indonesia belum memililiki peraturan khusus mengenai hak  masyarakat  adat,  akan  tetapi  dalam  peraturan  yang  terpisah  tersebut  bisa diasumsikan  bahwa  masyarakat  adat  di  Indonesia  dikenal  dengan  istilah masyarakat  hukum  adat.  Eksistensi  masyarakat  adat  di  Indonesia  telah diamanatkan  oleh  konstitusi  dasar  Indonesia  yaitu  UUD  1945  dan  peraturan perundang-undangan  termasuk  Undang-Undang  hasil  ratifikasi  kovenan internasional yang mengatur mengenai masyarakat hukum adat.
Dalam menelaah sistem hukum adat, harus dipahami bahwa sistem hukum ini  sama  sekali  berbeda  dengan  sistem  hukum  barat  beserta  segala  konsep ikutannya, termasuk konsep mengenai eksistensi negara. 6
Regulasi  Mengenai  Pengakuan  Terhadap  Masyarakat  Hukum  Adat  di Indonesia.
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
6 Andi Aco Agus, Eksistensi Masyarakat Adat Dalam Kerangka Negara Hukum Di Indonesia, Jurnal Sosialisasi Pendidikan Sosiologi – FIS UNM, Vol. 4 edisi 1, 2017, hlm. 10.
Sebagai  negara  yang  menganut  tradisi Civil  Law  System ,  maka  dalam membaca  sistem  hukum  Indonesia  haruslah  berangkat  dari  hierarkhi perundang-undangan  yang  paling  kuat  yakni  konstitusi  yang  diwujudkan dalam  UUD  1945.  Begitu  pula  dalam  mengelaborasi  pengaturan  mengenai eksistensi  masyarakat  adat  dalam  sistem  politik  hukum  Indonesia,  hal  yang paling  mudah  adalah  dengan  pertama  kali  mengkaji  pengaturannya  dalam UUD  1945.  Pasal  18  B  ayat  (2)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  1945  menyatakan  bahwa  “Negara  mengakui  dan  menghormati kesatuan-kesatuan  masyarakat  hukum  adat  serta  hak-hak  tradisonalnya sepanjang  masih  hidup  dan  sesuai  dengan  perkembangan  masyarakat  dan prinsip  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia,  yang  diatur  dalam  undang- undang”. Juga  ditegaskan  pada  Pasal  28  I  ayat  (3) Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyebutkan bahwa “Identitas budaya dan  hak  masyarakat  tradisional  dihormati  selaras  dengan  perkembangan zaman  dan  peradaban.”  Konsekuensi  dari  adanya  konsep  pengakuan sebagaimana demikian, sebagai turunan langsung dari konsep Negara Hukum, adalah bahwa  jika  ternyata  terdapat  eksistensi  masyarakat  adat  berikut  hak- hak  dan  kepentingannya  yang  bertentangan  dengan  kepentingan  negara (kepentingan  nasional),  ataupun  jika  ada  aturan  hukum  adat  yang bertentangan  dengan  aturan  hukum  positif  negara  dalam  perundang- undangan,  maka  keberadaan  masyarakat  adat  beserta  kepentingan- kepentingan  dan  hak-hak  tradisioanalnya  yang  diatur  dalam  hukum  adat tersebut bisa diabaikan. 7
b. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
Pasal  51  ayat  (1)  undang-undang  ini  menyebutkan  bahwa  salah  satu kategori pemohon adalah “kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup  dan  sesuai  dengan  perkembangan  masyarakat  dan  prinsip  Negara
7 Dedek Hendry, 2015, Pengakuan Masyarakat Hukum Adat ; Hukum yang Memulai, Hukum juga yang  harus  Mengakhiri,  diakses  melalui  http://www.akar.or.id/2015/  10/22/pengakuan- masyarakat-hukum-adat-hukum-yang-memulai-hukum-juga-yang-harus-mengakhiri/,  pada  20 Juli 2017
Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang”.  Pasal 24 C ayat  (1)  UUD  1945memberikan  wewenang  pengujian  undang-undang terhadap  Undang-Undang  Dasar  kepada  Mahkamah  Konstitusi.  Selanjutnya pasal 51 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi antara  lain  menentukan  bahwa  “kesatuan  masyarakat  hukum  adat”  dapat menjadi pemohon apabila hak-hak konstitusionalnya dilanggar atau dirugikan oleh  berlakunya  suatu  undang-undang,  tetapi  harus  memenuhi  syarat kedudukan  hukum  ( legal  standing )  yang  ditentukan.  Dengan  demikian,  agar seseorang  atau  suatu  pihak  dapat  diterima  sebagai  pemohon  dalam permohonan  pengajuan  undang-undang  terhadap  UUD  1945  maka  ada  dua tolak  ukur  yang  digunakan.  Pertama,  orang  atau  pihak  tersebut  lebih  dahulu harus jelas: 8
a) Kualifikasinya  dalam  permohonan a  quo ,  apakah  sebagai  perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum publik/privat atau lembaga negara (sebagaimana dimaksud pasal 51 ayat (1) huruf b);
b) Hak  dan/atau  kewenangan  konstitusionalnya  dalam  kualifikasi  dimaksud yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang yang dimohonkan untuk diuji.
Kedua,  masalah  yang  dimohonkan  harus  kewenangan  konstitusional  yang dirugikan  dengan  berlakunya  suatu  undang-undang.  Berdasarkan yurisprudensi  Mahkamah  Konstitusi  dalam  putusan  Nomor  06/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 serta putusan-putusan berikutnya telah menetapkan  5  (lima)  syarat  bagi  adanya  kerugian  dan/atau  kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud oleh Pasal 51 ayat (1) UU MK.
8 Mahkamah Konstitusi RI, 2011, Dasar Pertimbangan Yuridis Kedudukan Hukum (Legal Standing) Kesatuan  Masyarakat  Hukum  Adat  Dalam  Proses  Pengujian  Undang-undang  di  Mahkamah Konstitusi, hlm 24, diakses melalui http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/ public/content/infoumum/penelitian/pdf/Masyarakat%20Hukum%20Adat.pdf  pada  20  Juli 2017.
c. Undang-Undang No. 11 Tahun 2013 tentang Pengesahan Protokol Nagoya UU NO. 11 tahun 2013 tentang Pengesahan Protokol Nagoya.
Kebijakan  ini  membuka  peluang  untuk  pengaturan  pemanfaatan pengetahuan  tradisional yang  dimiliki  masyarakat  hukum  adat  secara  adil dan  seimbang. Namun berbagai  isu  penting  diperkirakan  akan  mewarnai implementasi Protokol Nagoya, seperti: (1) Kapasitas dalam melaksanakan persetujuan  atas  dasar  informasi  awal  tanpa  paksaan  dan kesepakatan  bersama;  (2) Kesulitan  yang  dihadapi  menentukan  kelompok masyarakat mana yang paling berhak untuk menerima pembagian keuntungan dari  pemanfaatan pengetahuan  tradisional;  (3)  Penetapan  kelembagaan  adat representasi masyarakat hukum adat.

## Regulasi Hak Masyarakat Adat Sebagai Bagian dari Hak Asasi Manusia
a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM)
Undang-Undang ini secara tegas menyatakan dalam Pasal 6 ayat (1) bahwa: ”Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat  hukum  adat  harus  diperhatikan  dan  dilindungi  oleh  hukum, masyarakat,  dan  pemerintah.”  Dilihat  dari  perspektif  HAM  dan  juga  dari konstitusi  Indonesia,  tanggung  jawab  negara  yang  diwakili  oleh  pemerintah adalah  mengakui,  menghormati,  melindungi,  dan  memenuhi  hak-hak  dan masyarakat  adat.  Konsepsi  bahwa  negara  mengakui  berarti  ada  pernyataan penerimaan dan pemberian status keabsahan oleh negara dan hukum negara terhadap  eksistensi  hukum  dan  hak-hak  warga  negara  baik  sebagai perorangan maupun kesatuan masyarakat sebagai perwujudan konstitutif dari negara  untuk  menghormati,  melindungi  dan  memenuhi  hak-hak  asasi  warga negara.
Konsep  “menghormati”  berarti  mengharuskan  negara  untuk  tidak melanggar  hak-hak  masyarakat  adat,  termasuk  dengan  cara  memberlakukan hukum-hukum yang menjamin hak-hak masyarakat adat. Konsep “melindungi” mengharuskan pemerintah mencegah dan menindak pelanggaran-pelanggaran
hak-hak  masyarakat  adat  yang  dilakukan  oleh  pihak-pihak  bukan  negara dengan  menegakkan  hukum-hukum  yang  berlaku.  Sedangkan  konsep “memenuhi” mengharuskan pemerintah mengevaluasi berbagai kebijakan dan peraturan  serta  merencanakan  dan  melaksanakan  kebijakan  untuk dinikmatinya hak-hak masyarakat adat. 9
Selain  empat  konsep  tanggungjawab  pemerintah  di  atas,  pemerintah juga bertanggungjawab  untuk  memajukan  hak  masyarakat  adat  melalui  program- program pemerintahan baik untuk mengupayakan adanya pengakuan hukum maupun  agar  pengakuan  hukum  yang  sudah  ada  bisa  diimplementasikan untuk memajukan hak masyarakat adat.
b. Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2005  Tentang  Pengesahan  Kovenan Internasional Tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.
Undang-undang  yang  meratifikasi  Kovenan  Internasional  tentang  Hak Ekonomi,  Sosial,  dan  Budaya  ini  antara  lain  mengakui  secara  umum  hak-hak yang  dimiliki  oleh  masyarakat  hukum  adat,  yaitu  hak  untuk  tidak didiskriminasi. sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 3. Hak atas kebudayaan dan hak untuk berpartisipasi diatur dalam Pasal 15,  hak  atas  lingkungan  yang  sehat  diatur  dalam  Pasal  12.  Hak  atas kebudayaan  merupakan  salah  satu  hak  yang  dimiliki  oleh  kesatuan masyarakat hukum adat di Indonesia.
c. Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2005  tentang  Pengesahan  Kovenan Internasional Tentang Hak Sipil dan Politik
Undang-undang yang meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan  Politik  ini  secara  tegas  mengakui  hak  untuk  tidak  didiskriminasi  bagi setiap orang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3. Hak untuk menikmati seluruh hak, termasuk hak atas tanah dan sumberdaya alam diatur dalam Pasal 26, hak untuk menikmati cara hidup yang khas yang berhubungan
9 Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Indonesia Memerlukan Undang Undang Pengakuan dan  Perlindungan  Hak  Masyarakat  Adat,  14  Desember  2016,  diakses  melalui http://gaung.aman.or.id/2016/12/14/indonesia-memerlukan-uu-pengakuan-dan- perlindungan-hak-masyarakat-adat/ pada 20 Juli 2017.
dengan penggunaan tanah dan sumberdaya alam diatur dalam Pasal 27, serta hak untuk berpartisipasi yang diatur dalam Pasal 25.
d. Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2008  Tentang  Penghapusan  Diskriminasi Ras dan Etnis
Pada prinsipnya undang-undang ini mengakui bahwa setiap warga negara berhak memperoleh perlakuan  yang  sama  untuk  mendapatkan  hak-hak sipil, politik,  ekonomi,  sosial  dan  budaya  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan,  tanpa  pembedaan  ras  dan  etnis  (Pasal  9).  Maka berdasarkan  undang-undang  ini,  segala  bentuk  hak  yang  diatur  dalam peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia  harus  diberikan  termasuk serangkaian hak yang diletakkan kepada masyarakat hukum adat.

## Hak Ulayat Bagi Masyarakat Hukum Adat
Tanah  mempunyai  peranan  penting  bagi  masyarakat  hokum  adat.  Tanah adalah tempat tinggal, bercocok tanam, tempat dimana anggota masyarakat adat dikuburkan, serta tanah merupakan tempat tinggalnya makhluk gaib dan roh-roh para leluhur. 10
Pasal  3  menentukan  bahwa  pelaksanaan  hak  ulayat  dan  hak-hak  yang serupa  dengan  itu  dari  masyarakat-masyarakat  hukum  adat,  sepanjang  menurut kenyataannya  masih  ada,  harus  sedemikian  rupa  sehingga  sesuai  dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak  boleh  bertentangan  dengan  undang-undang  dan  peraturan-peraturan  lain yang lebih tinggi.
Pengertian  terhadap  istilah  hak  ulayat  ditegaskan  oleh  G.  Kertasapoetra dan  kawan-kawan  dalam  bukunya  “Hukum  Tanah,  Jaminan  Undang-Undang Pokok  Agraria  Bagi  Keberhasilan  Pendayagunaan  Tanah”,  bahwa  Hak  Ulayat merupakan  hak  tertinggi  atas  tanah  yang  dimiliki  oleh  sesuatu  persekutuan hukum  (desa,  suku)  untuk  menjamin  ketertiban  pemanfaatan/pendayagunaan
10 Maria Kaban, Penyelesaian Sengketa Waris Tanah Adat pada Masyarakat Adat Karo, Jurnal Mimbar HukumVol. 28 No. 3, Oktober 2016, hlm 457.
tanah. Hak ulayat adalah hak yang dimiliki oleh suatu persekutuan hukum (desa, suku), dimana para warga masyarakat (persekutuan hukum) tersebut mempunyai hak untuk menguasai tanah, yang pelaksanaannya diatur oleh ketua persekutuan (kepala suku/kepala desa yang bersangkutan)”. 11 Berdasarkan ketentuan tersebut maka  Hak ulayat  masyarakat  hukum adat  adalah  hak  dasar  yang  melekat  dalam kehidupan masyarakat tersebut yang bukan merupakan pemberian negara. Sama halnya dengan hak dasar yang melekat dalam setiap manusia, misalnya hak untuk hidup, yang bukan merupakan pemberian negara.
Dalam  dunia  internasional  hak-hak  masyarakat  hukum  adat  juga  telah mendapatkan  pengakuan.  Deklarasi  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB)  tahun 2007  tentang  Hak-Hak  Masyarakat  Hukum  Adat  menyatakan  bahwa  pengakuan atas hak-hak masyarakat adat akan bermanfaat meningkatkan keharmonisan dan hubungan  kerjasama  antara  negara  dan  masyarakat  adat,  yang  didasarkan  pada prinsip-prinsip keadilan, demokrasi, penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia, tanpa  diskriminasi  dan  dapat  dipercaya. 12 Lebih  lanjut,  hak  ulayat  merupakan bagian  dari  wilayah  masyarakat  hukum  adat  yang  merupakan  sekaligus lebensraum masyarakat  tersebut.  Sebagai lebensraum masyarakat  hukum  adat, Hak ulayat tidak hanya terbatas pada tanah ulayat saja namun juga meliputi hutan adat, sumber-sumber air, kolam dan termasuk pula tumbuh-tumbuhan dan hewan yang ada dan hidup di atas tanah ulayat, yang dapat dimanfaatkan secara komunal oleh masyarakat hukum adat.
Sebagaimana disebutkan pada paragraf di atas, hak ulayat meliputi banyak hal  termasuk  pengelolaan  terhadap  sumber-sumber  hayati  dalam  wilayah  tanah ulayat.  Pengelolaan  sumber  daya  alam  hayati  tersebut  juga  diamanatkan  dalam Undang-Undang  Nomor  5  tahun  1990  tentang  Konservasi  Sumberdaya  Alam Hayati  (KSDH)  dan  Ekosistemnya.  Dalam  undang-undang  ini,  peran  pemerintah
11 G.Kertasapoetra, R.G Kartasapoetra, AG.Kartasapoetra, A. Setiady, Hukum Tanah, Jaminan Undang-Undang Pokok Agraria Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah, Jakarta: Bina Aksara, 1985, hal. 88.
12 I Nyoman Budiana, 26 April 2014, Hak Masyarakat Hukum Adat dan Peran Serta Desa Adat Dalam Perlindungan Masyarakat Adatnya, (disampaikan Dalam Seminar Dewan Perwakilan Daerah RI dalam Kajian Hukum Adat Bali di Tengah Modernisasi Pembangunan dan Arus Budaya Global, di Kampus Mahasaraswati Denpasar), hlm.2
sangat  besar  terkait  kegiatan-kegiatan  konservasi  sumberdaya  alam  hayati  dan ekosistem.  Dengan  besarnya  peran  pemerintah  itu  maka  ruang  bagi  masyarakat hukum adat melakukan kegiatan konservasi sumberdaya alam hampir tidak ada. Undang-Undang  ini  tidak  menyebutkan  sedikit  pun  pengaturan  tentang masyarakat  hukum  adat,  meskipun  mayarakat  hukum  adat  di  berbagai  tempat mempunyai pranata, pengetahuan dan pengalaman konservasi sumberdaya alam. Meskipun  di  dalam  Undang-Undang  ini  tidak  mencantumkan  klausul  hak  bagi masyarakat  hukum  adat,  akan  tetapi  dalam  pasal  9  dinyatakan  bahwa  “Setiap pemegang hak atas tanah dan hak pengusahaan di perairan dalam wilayah sistem penyangga  kehidupan  wajib  menjaga  kelangsungan  fungsi  perlindungan  wilayah tersebut”.  Sehingga  jika  pemerintah  menetapkan  suatu  kawasan  hutan  sebagai hutan adat, maka yang memiliki kewajiban untuk melakukan perlindungan sistem penyangga  kehidupan  adalah  masyarakat  hukum  adat  di  wilayah  tersebut. Perlindungan sistem penyangga kehidupan merupakan salah satu bentuk kegiatan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya sebagaiamana tercantum dalam Pasal 5 UU No 50 Tahun 1990.
Secara  praktek  penyelenggaraan  KSDH  dan  Ekosistemnya  di  Indonesia belum  efektif.  Kondisi  ini  diindikasikan  oleh  meningkatnya  kerusakan  kawasan, meningkatnya  laju  keterancaman  spesies  flora  dan  fauna,  meningkatnya  konflik satwa  dengan  kepentingan  manusia  dan  konflik  “kepemilikan  lahan”  pada kawasan  konservasi.  Lebih  buruk  lagi,  di  beberapa  tempat  telah  berkembang stigma  negatif  bahwa  “konservasi  tidak  sejalan  dengan  kesejahteraan masyarakat”,  atau  “konservasi  hanya  untuk  konservasi”  dan  “konservasi menghambat pembangunan”. 13
Lemahnya  penyelenggaraan  di  bidang  konservasi,  antara  lain  berkaitan dengan  kurangnya  keberpihakan  perundangan  terhadap  rakyat  khususnya masyarakat adat. Hal ini dicerminkan oleh terbatasnya ketentuan yang mengatur
13 Dewan Kehutanan Nasional, Kajian Kebijakan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Memberikan Kepastian Hukum, Hak Usaha dan Hak-hak Masyarakat atas Pengamanan / Perlindungan, Pengelolaan maupun Pemanfaatan Sumberdaya Hutan), hlm 10. Diakses melalui https://andikostmancayo.files.wordpress.com/2017/03/dkn-review-kebijakan- konservasi.pdf, pada 03 November 2017
ketersediaan  peluang  bagi  masyarakat  adat  di  dalam  dan  sekitar  wilayah konservasi,  baik  peluang  lapangan  pekerjaan  maupun  peluang  pemanfaatan. Apabila  kita  urut  ke  belakang,  ketidakberpihakan  Undang-Undang  KSHD  pada rakyat  cukup  dapat  dimaklumi  karena  suasana  pada  saat  disusunnya  undang- undang  tersebut  sangat  sentralistis,  sangat  dipengaruhi  oleh  paham  barat  dan kurang  “ pro  poor ”.  Hal  ini  juga  tercermin  dalam  sebagian  besar  undang-undang yang mengatur tentang sumberdaya alam, seperti kehutanan, pertambangan dan perikanan  yang  dihasilkan  pada  masa  lalu  yang  pada  umumnya  sangat  sedikit yang  pro-rakyat.  Terlebih  lagi  karena  undang-undang  konservasi  mempunyai mandat utama untuk melindungi dan melestarikan keanekaragaman hayati maka apabila terlalu longgar dikhawatirkan kerusakan lingkungan akan semakin parah. Pemikiran seperti inilah yang memunculkan pengaturan yang oleh sebagian besar masyarakat  dirasakan  terlalu  banyak  larangan  yang  mengikat,  dan  kurang berpihak pada rakyat. 14
Upaya perlindungan hukum terhadap masyarakat hukum adat di Indonesia khususnya  pada  hak  pengelolaan  sumber  daya  alam  juga  diatur  dalam  Undang- Undang Nomor UU No. 2 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas). Di dalam  Undang-Undang  ini  diatur  mengenai  perlindungan  terhadap  masyarakat adat,  seperti  yang  terdapat  di  dalam  Pasal  11,  Pasal  33  dan  Pasal  34  UU  Migas. Misalnya  di  dalam  Pasal  11  UU  Migas  yang  mengatur  mengenai  Kontrak  Kerja Sama  (KKS)  dalam  usaha  hulu  migas  ditentukan  bahwa  di  dalam  KKS  tersebut harus  terdapat  beberapa  ketentuan  pokok,  salah  satunya  adalah  mengenai pengembangan  masyarakat  sekitarnya  dan  jaminan  hak-hak  masyarakat  adat. Dengan  ketentuan  ini,  maka  semua  KKS  yang  dipegang  oleh  perusahaan  Migas harus  berisi  tentang  bagaimana  perlindungan  terhadap  hak  masyarakat  adat apabila  wilayah  konsesi  dari  perusahaan  Migas  tersebut  di  atas  atau  berada  di dekat wilayah kehidupan masyarakat adat.
Selain  itu,  di  dalam  Pasal  33  dan  Pasal  34  UU  Migas  diatur  pengelolaan Migas  dalam  kaitannya  dengan  hak  atas  tanah.  Pasal  33  ayat  (3)  UU  Migas
menyatakan  bahwa  kegiatan  usaha  Minyak  dan  Gas  Bumi  tidak  dapat dilaksanakan pada tempat pemakaman, tempat yang dianggap suci, tempat umum, sarana  dan  prasarana  umum,  cagar  alam,  cagar  budaya,  serta  tanah  milik masyarakat adat. Dengan demikian nampak jelas bahwa pada prinsipnya kegiatan usaha Migas tidak dapat dilakukan di atas tanah masyarakat adat.
Namun  pada  pengaturan  lain  ditemukan  ketentuan  bahwa  pada  tanah masyarakat adat tetap dapat dilakukan kegiatan usaha Migas setelah memperoleh persetujuan dari masyarakat adat. Pada penjelasan Pasal 33 ayat (4) disebutkan bahwa: “…Khusus tempat pemakaman, tempat yang dianggap suci dan tanah milik masyarakat  adat,  sebelum  dikeluarkan  izin  dari  instansi  Pemerintah  yang berwenang perlu mendapat persetujuan dari masyarakat setempat.” Ketentuan ini menganulir  larangan  penggunaan  tanah  masyarakat  adat  untuk  usaha  Migas. Dengan kata lain, kegiatan Migas dapat dilakukan di atas tanah masyarakat adat setelah mendapatkan persetujuan dari masyarakat adat. Persetujuan masyarakat adat  tersebut  dilakukan  dalam  bentuk  penyelesaian  secara  musyawarah  dan mufakat  untuk  mendapatkan  keputusan  mengenai  cara jual  beli,  tukar-menukar, ganti rugi yang layak, pengakuan atau bentuk penggantian lain kepada pemegang hak  atas  tanah. Lebih  lanjut  terkait  ketentuan  hak  ulayat  selain  hak  terhadap pengelolaan  sumber  daya  alam  bagi  masyarakat  hukum  adat,  sangat  erat kaitannya dengan pengelolaan hutan bagi masyarakat hukum adat. Ketentuan hak untuk  mengelola  wilayah  hutan  oleh  masyarakat  hukum  adat  diatur  dalam Penjelasan  Pasal  67  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  1999  Tentang Kehutanan.  Ketentuan  dalam  Undang-Undang  Kehutanan  menyatakan  bahwa masyarakat  hukum  adat  diakui  keberadaannya  jika  menurut  kenyataannya memenuhi  unsur-unsur  sebagai  berikut:  masyarakatnya  masih  dalam  bentuk paguyuban  ( rechsgemeenschap ); ada  kelembagaan  dalam  bentuk  perangkat penguasa adatnya; ada wilayah hukum adat yang jelas; ada pranata dan perangkat hukum,  khususnya  peradilan  adat  yang  masih  ditaati; dan  masih  mengadakan pemungutan  hasil  hutan  di  wilayah  hutan  sekitarnya  untuk  pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.
Salah  satu  hak  masyarakat  hukum  adat  yang  erat  kaitannya  dengan Undang-Undang ini adalah pengelolaan hutan adat.   Signifikansi pengakuan hak- hak  masyarakat  hukum  adat  atas  pengelolaan  tanah  kawasan  hutan  dalam Undang-Undang  Nomor  41  tahun  1999  ini  menjadi  salah  satu  barometer  bagi reformasi dominasi negara dan pihak swasta dalam melakukan pengelolaan atas tanah kawasan hutan. Berdasarkan Pasal-Pasalnya tampak bahwa pertama negara menjabarkan secara eksplisit tentang hak-hak masyarakat hukum adat atas hutan, dan kedua, negara memberikan ruang partisipasi terbuka bagi masyarakat hukum adat dalam perencanaan, peruntukan dan pembangunan hutan yang direncanakan oleh negara. 15
Ketentuan  mengenai  pengelolaan  hutan  adat  sebagaimana  diamanatkan oleh  Undang-Undang  Kehutanan  semakin  dipertegas  melalui keluarnya  Putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor  35/PUU-X/2012  atas  uji  materi  Undang-Undang Nomor  41  tahun  2009  tentang  Kehutanan, dengan  amar  putusan  antara  lain bahwa “Hutan Adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat”, memberi implikasi luas dalam upaya pengakuan keberadaan, kearifan lokal dan hak masyarakat hukum adat. Meskipun terdapat berbagai permasalahan yang menghambat penerapan keputusan di atas, diantaranya karena ketidaktersediaan data dasar keberadaan masyarakat hukum adat dan kearifan lokal.
Pengakuan  terhadap  hak  masyarakat  hukum  adat  di  Indonesia  telah terakomodir  dalam  serangkaian  peraturan  perundang-undangan  sebagaimana pada  paragraf-paragraf  di  atas.  Meskipun  dalam  aspek  praktek  belum  efektif. Sehingga  beberapa  pihak  pemerhati  masyarakat  hukum  adat  menilai  bahwa Indonesia  membutuhkan  aturan  tersendiri  yang  mengatur  tentang  masyarakat hukum adat di Indonesia. Saat ini tuntutan keharusan aturan tersendiri tersebut masih  sebatas  wacana  pada  RUU  Adat  yang  tidak  kunjung  dihasilkan  dengan berbagai  alasan.  Akan  tetapi,  hemat  penulis  dengan  ketersediaan  pertauran perundang-undangan  yang  telah  ada  semesetinya  pemenuhan  hak  masyarakat hukum adat di Indonesia sudah bisa terpenuhi secara maksimal.
15 Mawardi, implikasi hak kesatuan masyarakat hukum adat dalam pengelolaan tanah kawasan hutan di kabupaten Lombok Utara, Jurnal IUS Vol 1 Nomor 3 Desember 2013, hlm 563.
Dalam  upaya  pemenuhan  hak  masyarakat  hukum  adat  tersebut  menjadi kewajiban  semua  pihak  terutama  pemerintah  dalam  hal  ini  pemerintah  daerah untuk juga memiliki peran terkait pemenuhan hak bagi masyarakat hukum adat. Peran  pemerintah  daerah  dalam  pengakuan  dan  pemenuhan  hak  masyarakat hukum  adat  merupakan  penjabaran  dari  konsep  otonomi  daerah  di  Indonesia sebagaimana  terdapat  dalam Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  Tentang Pemerintahan  Daerah.  Pada  Pasal  1  angka  12  daerah  Otonom  yang  dimaksud disebut  sebagai  kesatuan  masyarakat  hukum  adat  yang  mempunyai  batas-batas wilayah,  berwenang  mengatur  dan  mengurus  pemerintahan  dan  kepentingan masyarakat setempat, menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam  sistem  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.    Secara  historis  perlu  waktu 13 tahun kemudian baru ada perubahan Undang Undang Otonomi Daerah menjadi Undang  Undang  Nomor  23  Tahun  2014,  tentang  Pemerintahan  Daerah.  Sesuai pembukaan UUD 1945 bahwa landasan berdirinya Negara adalah Undang-Undang Dasar  1945  dengan  segala  perintah,  yang  dimandatkan  dalam  pasal  demi  pasal. Setelah  hadirnya  Undang  Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah  seharusnya  menjadi  lebih  baik  lagi,  karena  memberikan  kewenangan untuk  Komunitas  Masyarakat  Hukum  Adat  untuk  mengatur  dan  mengurus pemerintahan adatnya. 16
Lebih  lanjut  peran  pemerintah  daerah  sehubungan  dengan  terpenuhinya pengakuan  dan  pemenuhan  bagi  hak  masyarakat  hukum  adat  semakin  jelas setelah  disahkannya    Undang-Undang  No.  6  Tahun  2014  tentang  Desa. Melalui Undang-Undang  Desa  dimungkinkan  perubahan:  Desa  menjadi  Desa  Adat, Kelurahan  menjadi  Desa,  Kelurahan  menjadi  Desa  Adat,  Desa  Adat  menjadi Kelurahan.  Desa/Desa  Adat  dapat  berubah  status,  digabung  atau dihapus,  berdasarkan prakarsa masyarakat dan ditetapkan dalam Perda (Provinsi atau  Kabupaten/Kota) yang  disertai  peta  wilayah.  Lebih  lanjut,  hal penting yang juga  harus  dilihat  dalam  Undang-Undang  ini  terkait  kewenangan  desa  adat. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang
masih  hidup  dan  prakarsa  Desa  atau  prakarsa  masyarakat  Desa  sesuai  dengan perkembangan kehidupan masyarakat. Khusus kewenangan asal-usul dalam Desa Adat, Pasal 103 Undang-Undang Desa menegaskan sebagai berikut:
1. Pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli;
2. Pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah adat;
3. Pelestarian nilai sosial budaya Desa Adat;
4. Penyelesaian  sengketa  adat  berdasarkan  hukum  adat  yang  berlaku  di  Desa Adat  dalam  wilayah  yang  selaras  dengan  prinsip  hak  asasi  manusia  dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah;
5. Penyelenggaraan  sidang  perdamaian  peradilan  Desa  Adat  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Pemeliharaan  ketenteraman  dan  ketertiban  masyarakat  Desa  Adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat; dan
7. Pengembangan  kehidupan  hukum  adat  sesuai  dengan  kondisi  sosial  budaya masyarakat Desa Adat.
Akan  tetapi  Undang-Undang  Desa  tidak  dapat  menjangkau  keluasan semesta  masyarakat  adat  karena  Undang-Undang  Desa  tidak  disusun  dengan pendekatan hak asasi manusia. Padahal seharusnya pengakuan dan perlindungan masyarakat adat dan haknya harus disusun dengan menggunakan dua pendekatan sekaligus,  yaitu  pendekatan  administratif  dan  pendekatan  hak  asasi  manusia. Pendekatan administratif mengharuskan negara memberi ruang pada masyarakat adat  untuk  mengatur  diri  sendiri.  Sementara  pendekatan  hak  asasi  manusia mengharuskan negara untuk mengambil langkah-langkah hukum untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap masyarakat adat. Pendekatan hak asasi manusia juga mengharuskan negara untuk memajukan masyarakat adat. 17
Konsep  Ideal  Pengakuan  dan  Pemenuhan  Hak  Masyarakat  Hukum  Adat  di Indonesia.
Berdasarkan penjelasan di atas, saat ini sudah banyak undang-undang yang mengatur  tentang  keberadaan  dan  hak-hak  masyarakat  adat,  terutama  undang- undang di bidang sumber daya alam. Namun, alih-alih mengakui dan melindungi hak masyarakat adat, kebanyakan undang-undang tersebut malah ‘merampas’ hak masyarakat  adat  atas  sumber-sumber  kehidupan  serta  membatasi  hak  mereka. Undang-undang yang ada saat ini belum sepenuhnya berpihak kepada masyarakat adat. 18 Oleh  karena  itu,  masyarakat  adat  memerlukan  sebuah  undang-undang khusus  yang  memberikan  pengakuan  dan  perlindungan  terhadap  hak-  hak mereka.
Gagasan  untuk  membentuk  undang-undang  masyarakat  adat  juga berkembang  di  dalam  gerakan  masyarakat  adat.  Aliansi  Masyarakat  Adat Nusantara  (AMAN),  misalkan  mengusulkan  perlunya  undang-undang  khusus masyarakat adat dalam sejak Kongres Masyarakat Adat Nusantara (KMAN) II pada tahun  2003.  Pada  9  Agustus  2006,  Presiden  Susilo  Bambang  Yudhoyono  dalam sambutanya 19 pada Peringatan Hari Internasional Masyarakat Adat di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) juga menekankan perlu dibentuk sebuah undang-undang khusus  tentang  masyarakat  adat. 20 Hak-hak  masyarakat  adat  yang  perlu dimasukan ke dalam substansi Undang-Undang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat antara lain: hak atas tanah dan sumber daya alam lainnya, hak atas  kebudayaan,  hak  atas self-determination ,  hak  atas free,  prior  and  informed consent (FPIC). Hak atas FPIC merupakan satu hak masyarakat adat untuk secara bebas menentukan apakah sebuah agenda pembangunan boleh masuk ke wilayah
18 Id
19 Sambutan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono: “Sebagaimana disebutkan dalam Undang- Undang Dasar yang saya katakan tadi, kesatuan masyarakat hukum adat diakui dan dihormati,
sepanjang masih hidup. Artinya, hukum adat itu masih berlaku dan masih dianut oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Pengakuan dan penghormatan itu perlu pula diukur, dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta diatur dengan Undang-Undang, agar segala sesuatunya menjadi lebih jelas. Undang- undanglah yang akan mengatur apa saja yang menjadi hak tradisional masyarakat hukum adat. Sebagaimana kita maklumi, hingga kini kita belum memiliki Undang-Undang dimaksud. Saya berharap kita dapat menyusun Rancangan Undang-Undang itu dalam waktu yang tidak terlalu lama.”
20 Yance Arizona, Mengapa Undang-Undang Masyarakat Adat dibutuhkan?, 09 Agustus 2013, diakses melalui http://www.hukumpedia.com/yancearizona/mengapa-undang-undang- masyarakat-adat-dibutuhkan pada 28 AGustus 2017
masyarakat  adat  atau  tidak.  Jika  pada  individu  atau  kelompok  yang  bukan masyarakat  adat,  FPIC  bermuara  pada  tercapainya  sebuah  proses  konsultasi, maka pada masyarakat adat, FPIC bermuara pada tercapainya “ consent ”/keputusan  mengenai  persetujuan  atau  penolakan  masyarakat  adat terhadap  tiap  agenda  pembangunan  yang  masuk  ke  wilayah  masyarakat  adat. 21
Sehingga  konsepsi  hak  masyarakat  adat  di  Indonesia  dalam  kaitannya  dengan derajat  pemenuhan  HAM  mencakup beberapa  prinsip  dasar  dalam konsep  HAM, yaitu:

## 1. Prinsip Partisipasi
Hak  asasi  dan  kewajiban  manusia  terpadu  dan  melekat  pada  diri  manusia sebagai  pribadi,  anggota  keluarga,  anggota  masyarakat,  dan  anggota  suatu bangsa,  serta  warganegara.  Berdasarkan  hal  tersebut  maka  partisipasi masyarakat  perlu  diikut-sertakan  dalam  Penegakan  Undang-Undang  Nomor 39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia  yang  merupakan  perwujudan tanggung  jawab  bangsa  Indonesia  sebagai  Negara  yang  Demokrasi  dan  juga sebagai  suatu  anggota  perserikatan  bangsa-bangsa  yang  di  dalamnya mengandung suatu misi pengemban tanggung jawab moral dan hukum dalam menjujung  tinggi  dan  melaksanakan  nilai-nilai  luhur  bangsa  Indonesia  di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 22

## 2. Prinsip Keadilan
Keadilan  dalam  konteks  masyarakat  adat  menghendaki  berfungsinya mekanisme kontrol oleh rakyat terhadap seluruh penyelenggaraan negara. Hal itu  berlangsung  melalui  dua  jalur,  yaitu  jalur  hukum  dan  jalur  politik.  Yang pertama melalui proses peradilan yang jujur  dan tegas yang memperlakukan seluruh  warga  Negara  Indonesia  sama  di  hadapan  hukum,  sementara  yang kedua  melalui  mekanisme  pemilihan  umum  yang  jujur,  bebas  dan  rahasia.
21 Supra no 9
22 Yulia Neta, Partisipasi Masyarakat Terhadap Penegakan Hak Asasi Manusia Di Negara Demokrasi Indonesia, MONOGRAF, VOLUME 1, 2013, diakses melalui file:///C:/Users/User%20Series/Downloads/120-341-1-PB.pdf pada 28 Agustus 2017, hlm 1
Prinsip  keadilan  ini  juga  meliputi  pengalokasian  ruang  yang  adil  bagi masyarakat adat. 23

## 3. Prinsip Kesetaraan/ Tidak Diskriminasi
Konsep  kesetaraan  menekankan  penghargaan  terhadap  martabat  seluruh insan manusia. Sebagaimana dinyatakan secara khusus dalam pasal 1 DUHAM (Deklarasi  Umum  Hak  Asasi  Manusia),  ini  adalah  dasar  HAM:  “Semua  insan manusia dilahirkan bebas dan setara dalam martabat dan hak-haknya.” Tidak Diskriminatif  merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari  konsep kesetaraan.  Konsep  ini  mendorong  bahwa  tidak  seorangpun  dapat  diingkari hak  atas  perlindungan  HAMnya  karena  alasan  faktor  eksternal.  Rujukan tentang  sejumlah  faktor  yang  dapat  menyebabkan  diskriminasi  ada  dalam perjanjian  HAM  Internasional  yang  meliputi:  ras,  warna  kulit,  seks,  bahasa, agama,  politik  dan  pandangan  lain,  asal  nasional  atau  sosial,  kepemilikan, kelahiran atau status lain. Kriteria yang ditentukan dalam perjanjian hanyalah berupa contoh, bukan berarti bahwa diskriminasi diperbolehkan dalam bentuk bentuk lain. 24

## 4. Prinsip Keberlanjutan Lingkungan
Prinsip  keberlanjutan  lingkungan  adalah  sebuah  prinsip  yang  bersifat penegasan  atas  kesadaran  global  bahwa  nasib  manusia  sesungguhnya tergantung  pada  kemampuannya  mengelola  lingkungan  hidup,  tempat  dia berdiam  dan  hidup  di  dalamnya.  Lingkungan  yang  tidak  memenuhi  syarat- syarat  minimal  untuk  mendukung  kehidupan  akan  mengakibatkan  bencana bagi  manusia.  Prinsip  ini  mesti  dilakukan  secara  integratif  oleh  semua  pihak dalam  pembangunan.  Secara  sederhana  dapat  dikatakan  bahwa  prinsip  ini menghimbau  manusia  untuk  bijaksana  dalam  melihat  eksistensi  lingkungan sekaligus supaya mengelolanya dengan cara yang cerdas.
23 Supra no 9
24 Equitas, Penguatan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia (panduan Lokakarya), 20-23 Maret 2006, hlm 41.

## Penutup
Hak  masyarakat  adat  di  Indonesia  merupakan  bagian  yang  tidak terpisahkan  dari  konsepsi  HAM  sebagaimana  diakui,  dihormati,  dan  dilindungi oleh  negara  dalam  UUD  1945  dan  beberapa  peraturan  perundang-undangan lainnya,  sehingga  pemenuhan  hak  masyarakat  adat  semestinya  dipenuhi  oleh negara  sebagaimana  halnya  dalam  konsepsi  hak  asasi  manusia  bahwa  negara bertanggungjawab atas terpenuhinya hak setiap individu di wilayahnya. Beberapa hak yang melekat pada masyarakat hukum adat di Indonesia sebagaimana diakui dan  diamanatkan  dalam  peraturan  perundang-undangan  Indonesia  adalah  hak ulayat yang dimanifestasikan dalam hak untuk mengelola hutan serta pengelolaan KSDH  dan  ekosistemnya.  Hak-hak  tersebut  harus  diupayakan  oleh  Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

## Daftar Pustaka

## Buku:
Aliansi  Masyarakat  Adat  Nusantara  (AMAN),  Indonesia  Memerlukan  Undang Undang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat, 14 Desember 2016;
____________________  Otonomi Daerah Bagi Masyarakat Adat, Oktober 2015,
____________________  Mengapa  Indonesia  Memerlukan  UU  Pengakuan  dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat?, 2015;
Dedek  Hendry,  Pengakuan  Masyarakat  Hukum  Adat  ;  Hukum  yang  Memulai,
Hukum juga yang harus Mengakhiri, 2015
G.Kertasapoetra,  R.G  Kartasapoetra,  AG.Kartasapoetra,  A.  Setiady,  Hukum  Tanah, Jaminan Undang-Undang Pokok Agraria Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah, Jakarta: Bina aksara, 1985
Julian  Burger,  Rakyat  Pribumi: Hak-Hak Baru  bagi  Kesalahan  Lama, dalam Peter Davies  (ed.),  Hak-Hak  Asasi  Manusia,  Sebuah  Bunga  Rampai,  Yayasan Obor Indonesia, jakarta, 1994;
Mahkamah  Konstitusi  RI,  2011,  Dasar  Pertimbangan  Yuridis  Kedudukan  Hukum (Legal  Standing)  Kesatuan  Masyarakat  Hukum  Adat  Dalam  Proses Pengujian Undang-undang di Mahkamah Konstitusi;

## Jurnal:
Andi  Aco  Agus,  Eksistensi  MAsyarakat  Adat  Dalam  Kerangka  Negara  Hukum  DI Indonesia, Jurnal Sosialisasi Pendidikan Sosiologi-FIS UNM, Vol. 4 Edisi 1, 2017;
Maria  Kaban,  Penyelesaian  Sengketa  Waris  Tanah  Adat  Pada  Masyarakat  Adat Karo, Jurnal Mimbar Hukum, Volume 28 Nomor 3, tahun 2016;
Maryati  Bachtiar  dan  Riska  Fitriani,  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Hak-Hak Masyarakat Adat Di Kabupaten Pelalawan Terkait Dengan Penerbitan Ijin Lahan, Jurnal Media Hukum, Vol. 24 No. 1, JUni 2017;
Mawardi,  implikasi  hak  kesatuan  masyarakat  hukum  adat  dalam  pengelolaan tanah kawasan hutan di kabupaten Lombok Utara, Jurnal IUS Vol 1 Nomor 3 Desember 2013
Yulia  Neta,  Partisipasi  Masyarakat  Terhadap  Penegakan  Hak  Asasi  Manusia  Di Negara Demokrasi Indonesia, MONOGRAF, VOLUME 1, 2013
Lain-lain:
Equitas,  Penguatan  Perlindungan  Hak  Asasi  Manusia  di  Indonesia  (panduan Lokakarya), 20-23 Maret 2006;
Taqwaddin,  “Penguasaan  Atas  Pengelolaan  Hutan  Adat  oleh  Masyarakat  Hukum Adat(Mukim)  di  Provinsi  Aceh”,  (Disertasi  Doktor  Ilmu  Hukum, Universitas Sumatera Utara, 2010);