PELAKSANAAN   LELANG   EKSEKUSI   HAK TANGGUNGAN BERDASARKAN PASAL 6 UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996    DI KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SINGARAJA
Oleh:
Rahmad Basuki 1 dan I Nyoman Gede Remaja 2 (Alamat email)( nyomangederemaja@yahoo.co.id )
Abstrak : Pasal 6 UU No. 4 Tahun 1996 menyatakan apabila debitur cidera janji, pemegang  hak  tanggungan  pertama  mempunyai  hak  untuk  menjual  obyek  hak tanggungan  atas  kekuasaan  sendiri  melalui  pelelangan  umum  serta  mengambil pelunasan  piutangnya  dari  hasil  penjualan  tersebut.  Penelitian  ini  meneliti pelaksanaan  lelang  eksekusi  hak  tanggungan  berdasarkan  Pasal  6    UU  No.  4 Tahun 1996  di KPKNL Singaraja, hambatan-hambatan yang ditemui dan upaya- upaya untuk mengatasai hambatan-hambatan tersebut. Penelitian ini adalah jenis penelitian  hukum  empiris  dengan  sifat  deskriptif.  Data  bersumber  dari kepustakaan  dan  lapangan  dan  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  studi dokumen dan wawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan lelang eksekusi hak tanggungan di KPKNL Singaraja telah dilakukan  sesuai  dengan  ketentuan.  Hambatan-hambatan  yang  ada  antara  lain: terbatasnya  jadwal  lelang,  adanya  gugatan,  SKPT  tidak  dapat  diterbitkan, dokumen  yang  tidak  memenuhi  legalitas  formal  subjek  dan  objek,      pemohon kurang  paham  kelengkapan  dokumen  permohonan  lelang,  listrik  mati  dan putusnya  koneksi  internet,  masyarakat  belum  familiar  tentang  lelang,  laporan kepada  Kepolisian  ada  penyelewangan,  pemenang  lelang  tidak  dapat  mengusai obyek lelang. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasai hambatan-hambatan tersebut: menyampaikan kepada pemohon lelang untuk teliti menyiapkan  berkas, mengarahkan  pemohon  lelang  lebih  hati-hati  dalam  penulisan  redaksi pengumuman  lelang,  meningkatkan  pelaksanaan  sosialisasi,  menambah  pejabat lelang,  mengarahkan  pemohon  lelang  menyiapkan  petugas  pengganti  atau  (PIC)
Person In Charger untuk mengantisipasi adanya mutasi.
Kata Kunci: Lelang, Eksekusi, Hak Tanggungan.

## PENDAHULUAN
Pasal  1  Angka  1  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  27/PMK.06/2016 Tahun  2016  tentang  Petunjuk  Pelaksanaan  Lelang  (yang  selanjutnya  ditulis Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  27/PMK.06/2016),  menyatakan  bahwa lelang  adalah  penjualan  barang  yang  terbuka  untuk  umum  dengan  penawaran
1 Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
2 Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
harga  secara  tertulis  dan/atau  lisan  yang  semakin  meningkat  atau  menurun untuk  mencapai  harga  tertinggi  yang  didahului  dengan  Pengumuman  Lelang. Lelang  adalah  penjualan  kepada  umum  ( openbare  verkopingen )  dengan  tata cara yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan terhadap barang-barang yang  menjadi  objek  lelang  kepada  khalayak  umum  yang  sebelum  rencana lelang tersebut dilakukan, telah diumumkan melalui pengumuman yang dapat diketahui orang secara umum dengan tujuan untuk mendapatkan harga tertinggi (Made Oka Cahyadi Wiguna, 2015: 160).
Sebelum  muncul  nilai  limit  pihak  bank  harus  melakukan  penilaian terhadap  barang  jaminan  yang  akan  dilelang  dan  dilampirkan  pada  saat permohonan  lelang,  jika  nilai  jaminan  di  atas  1.000.000.000,00  (satu  miliar) maka  pihak  pemohon  harus  menggunakan  jasa  pada  Kantor  Jasa  Penilaian Publik  (KJPP)  untuk  mendapatkan  nilai  likuidasi  barang  jaminan  yang  akan dilelang.  Jika  nilai  jaminan  dibawah  1.000.000.000,00  (1  miliar)  maka  pihak bank  dapat  melakukan  penilaian  melalui  penilai  internal  bank  sendiri.  Dalam hal ini kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang (KPKNL) Singaraja tidak mempunyai  wewenang  atau  ikut  serta  menentukan  nilai  limit  barang  jaminan yang akan diajukan permohonan lelang, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 45 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/ PMK.06/2016.
Pasal 5 PMK 27/2016 menyatakan bahwa jenis  lelang dibedakan menjadi tiga, yaitu:
1. Lelang  Eksekusi  adalah  lelang  untuk  melaksanakan  putusan  atau penetapan pengadilan, dokumen-dokumen lain yang dipersamakan dengan itu, dan/atau melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
2. Lelang Non-eksekusi Wajib adalah Lelang untuk melaksanakan penjualan barang  yang  oleh  peraturan  perundang-undangan  diharuskan  dijual  secara lelang.
3. Lelang Non-eksekusi Sukarela adalah Lelang atas Barang milik swasta, perorangan atau badan hukum/badan usaha yang dilelang secara sukarela.
Pasal  6  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  4  Tahun  1996 tentang  Hak  Tanggungan  atas  Tanah  Beserta  Benda-benda  yang  berkaitan
dengan Tanah (yang selanjutnya ditulis UU No. 4 Tahun 1996), menyebutkan: “Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak  untuk  menjual  obyek  Hak  Tanggungan  atas  kekuasaan  sendiri  melalui pelelangan  umum  serta  mengambil  pelunasan  piutangnya  dari  hasil  penjualan tersebut”. Dengan demikian, pihak bank dapat mengajukan permohonan lelang apabila ada debitur yang melakukan cidera janji/wanprestasi, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  10  Tahun  1998  tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1992  tentang  Perbankan (yang  selanjutnya  ditulis  UU  No.  10  Tahun  1998),  menyatakan  bahwa  bank adalah    badan  usaha  yang  menghimpun  dana  dari  masyarakat  dalam  bentuk simpanan  dan  menyalurkannya  kepada  masyarakat  dalam  bentuk  kredit dan/atau  bentuk-bentuk  lainnya  dalam  rangka  meningkatkan  taraf  hidup masyarakat.  Berdasarkan ketentuan tersebut bank dapat melakukan perikatan perjanjian kredit yang diikuti dengan pengikatan hak tanggungan antara pihak bank dengan debitur/pemilik jaminan. Apabila debitur dinyatakan wanprestasi atau  cedera  janji  maka  sesuai  dengan  Pasal  6  UU  No.  4  Tahun  1996,  maka pihak  bank  dapat  melakukan  permohonan  lelang  terhadap  barang  jaminan debitur yang cedara janji tersebut.
Pasal 14 UU No. 4 Tahun 1996 mengisyaratkan bahwa Hak Tanggungan memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan hukum pengadilan yang  telah  berkekuatan  hukum  tetap (inkrachtvangewijsde  ). Namun,  apabila berkaitan dengan objek lelang Jaminan Hak Tanggungan terdapat perlawanan hukum  dari  debitur  ataupun  pihak  lain,  Kantor  Pelayanan  Kekayaan  Negara Lelang  tidak  memiliki  kewenangan  untuk  melakukan  eksekusi  pengosongan atas objek lelang yang sudah dibeli oleh peserta/pembeli lelang. Kewenangan pelaksanaan  Eksekusi  Pengosongan  terhadap  suatu  objek  merupakan kewenangan badan peradilan (“Eksekusi Hak Tanggungan pada Kredit Macet’’ melalui   http://www.djkn.kemenkeu.go.id, diakses  tanggal  23 Maret 2020).
Pelaksanaan  lelang  tidak  menutup  kemungkinan  terjadinya  gugatan  di pengadilan  oleh  pihak-pihak  yang  merasa  dirugikan,  dalam  hal  ini  biasanya
terjadi pada pihak debitur dengan alasan bahwa nilai terlalu murah atau pihak debitur  tidak  ada  pemberitahuan  terhadap  pelaksanaan  lelang  pada  Kantor pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Singaraja oleh pihak bank atau  alasan-alasan  lain  yang  disanggahkan  oleh  debitur  kepada  KPKNL  dan pihak  bank,  sehingga  debitur  tidak  mau  meninggalkan  rumah/aset  yang menjadi jaminan karena merasa dirinya dirugikan oleh pihak-pihak yang terkait dalam  pelaksanaan  lelang.  Dalam  hal  pembeli  tidak  dapat  menguasai  objek jaminan  yang  telah  dibelinya  melaui  lelang,  maka  pembeli  dapat  melakukan permohonan  eksekusi  pengosongan  kepada  Ketua  Pengadilan  Negeri  di wilayah  jaminan  berada  tanpa  harus  mengajukan  gugatan  (Surat  Edaran Mahkamah  Agung  Nomor    4  Tahun  2014  tentang  Pemberitahuan  Rumusan Hasil  Rapat  Pleno  Kamar  Mahkamah  Agung  Tahun  2013  sebagai  pedoman pelaksanaan  tugas  dalam  pengadilan  menyatakan:  “Terhadap  pelelangan  hak tanggungan oleh kreditur sendiri melalui kantor lelang, apabila terlelang tidak mau  mengosongkan  obyek  lelang,  eksekusi  pengosongan  dapat  langsung diajukan  kepada  Ketua  Pengadilan  Negeri  tanpa  melalui  gugatan“.  Pemenang lelang  setelah  mengajukan  eksekusi  pengosongan  kepada  Ketua  Pengadilan Negeri  maka  selanjutnya  Ketua  Pengadilan  Negeri  akan  memberi  peringatan kepada  yang  bersangkutan  untuk  segera  mengosongkan  rumah/tanah  yang menjadi  obyek  lelang  tersebut.  Apabila  tidak  dihiraukan  oleh  pemilik jaminan/debitur maka pihak pengadilan akan melakukan upaya paksa.
Praktiknya  di  lapangan,  pengadilan  tidak  dapat  langsung  melaksanakan eksekusi  pengosongan  terhadap  objek  lelang  bermasalah.  Hal  tersebut  terjadi karena  pengadilan  menganggap  terhadap  objek  lelang  yang  dijual  oleh  bank melalui  perantara  Kantor  Pelayanan  Kekayaan  Negara  dan  Lelang  terdapat peletakan  sita  ( beslag )  oleh  badan  Pengadilan.  Sementara  prosedur  hukum untuk  melakukan  eksekusi  pengosongan  mewajibkan  harus  adanya  penetapan sita  terlebih  dahulu  oleh  Pengadilan,  kemudian  dengan  dasar  itu  dapat dilakukan  eksekusi  pengosongan.  Badan  Peradilan  adalah  pihak  yang  dapat melakukan  proses  lelang  pada  jaminan  hak  tanggungan.  Hal  tersebut merupakan  salah  satu  wewenang  badan  peradilan  sebagai  lembaga  Negara
yang  ditugaskan  untuk  melaksanakan  penegakkan  peraturan  hukum. Prosedurnya,  pemohon  lelang  eksekusi  (bank)  mengajukan  permohonan melalui  kepaniteraan  Pengadilan,  kemudian  Pengadilan  menerbitkan  Surat Anmaning (Peringatan  kepada  debitur)  (“Eksekusi  Hak  Tanggungan  pada Kredit Macet’’, melalui https://www.djkn.kemenkeu.go.id) .
Berdasarkan  latar  belakang  masalah  di  atas,  maka  dapat  dirumuskan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana  pelaksanaan  lelang  eksekusi  hak  tanggungan  berdasarkan Pasal  6  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1996  di  Kantor  Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Singaraja?
2. Apa  hambatan-hambatan  pelaksanaan  lelang  eksekusi  hak  tanggungan berdasarkan  Pasal  6  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1996  di  Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Singaraja?
3. Apa upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasai hambatan-hambatan pelaksanaan  lelang  eksekusi  hak  tanggungan  berdasarkan  Pasal  6 Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1996  Di  Kantor  Pelayanan  Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Singaraja?

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  Jenis  Penelitian  Hukum  Empiris.  Hal  tersebut dikarenakan penelitian ini mengkaji tentang penerapan hukum Pasal 6 UU No. 4 Tahun  1996  yang  menyatakan:  “Apabila  debitor  cidera  janji,  pemegang  Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan  sendiri  melalui  pelelangan  umum  serta  mengambil  pelunasan piutangnya  dari  hasil  penjualan  tersebut”.  Pihak  kreditur  dapat  melakukan penjualan barang jaminannya secara lelang jika debitur wanprestasi.
Penelitian ini merupakan penelittian yang bersifat deskriptif (menggambarkan) yang bertujuan untuk menggambarkan atau melukiskan secara tepat  sifat-sifat  suatu  individu,  keadaan,  gejala,  atau  menentukan  ada  tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat. Penemuan gejala-gejala itu berarti juga tidak sekedar menunjukkan distribusinya, akan tetapi
termasuk  usaha  mengemukakan  hubungan  satu  dengan  yang  lainnya  di  dalam aspek-aspek yang diselidiki, serta tidak menggunakan hipotesis.
Penelitian  ini  ditujukan  untuk  membuat  gambaran  tentang  Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun  1996  Di  Kantor  Pelayanan  Kekayaan  Negara  dan  Lelang  (KPKNL) Singaraja, hambatan-hambatan yang dihadapi dan upaya mengatasinya.
Lokasi Penelitian adalah tempat dimana unit analisis penelitian berada. Jika pegawai  merupakan  unit  analisis,  maka  harus  disebutkan  secara  difinitif  di organisasi  mana  pegawai  itu  bekerja.  Apabila  penelitian  di  lakukan  di  wilayah tertentu,  secara  jelas  nama  wilayah  tersebut  harus  dicantumkan  pada  judul penelitian.  Jika  unit  analisisnya  organisasi,  maka  disebut  pula  dimana  letak organisasi tersebut berada (Juliansyah Noor, 2010: 13).
Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)  Singaraja  Jalan  Udayana  Nomor  10  Singaraja.  Pemilihan  lokasi penelitian  dilakukan  berdasarkan  tujuan-tujuan  tertentu,  dimana  bagian  yang terpenting  adalah  untuk  memudahkan  dalam  proses  pencarian  data.  Kemudahan tersebut diantaranya peneliti berdomisili di Wilayah Kabupaten Buleleng sehingga lebih  mudah  dijangkau.  Alasan  yang  lain,  Kantor  Pelayanan  Kekayaan  Negara Dan  Lelang  (KPKNL)  Singaraja  sebagai  pusat  pengumpulan  data  berkaitan dengan Pelaksanaan Lelang Eksekusi di Kabupaten Buleleng.
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  Primer  dan  data Sekunder, dimana data tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :
1. Data primer.
Data  Primer  adalah  data  yang  diperoleh  melalui field  research atau penelitian  lapangan  dengan  cara-cara  seperti  wawancara  dan  Tanya  jawab  pada informan penelitian untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas atas data yang diperoleh ( http://repository.umy.ac.id ).
2. Data Sekunder.
Data  sekunder  adalah  data  yang  diperoleh  melalui library  research atau penelitian  kepustakaan,  dimana  data  tersebut  di  ambil  dari  dari  buku-buku
peraturan perundang-ndangan dan publikasi lainnya. Dari data sekunder ini akan melahirkan berapa bahan hukum antara lain :
a. Bahan Hukum Primer.
Bahan  hukum  primer  terdiri  atas  peraturan  perundang-undangan, yurisprudensi, atau putusan pengadilan.
b. Bahan Hukum Sekunder.
Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan  terhadap  bahan  hukum  primer.  Bahan  hukum  sekunder tersebut adalah : 1) Buku-buku ilmiah yang terkait. 2) Hasil penelitian. 3) Bahan Hukum Tersier. Bahan  hukum  tersier  adalah  bahan  hukum  yang  dapat memberikan  penjelasan  terhadap  bahan  hukum  primer  maupun bahan  hukum  sekunder.  Bahan  hukum  tersier  tersebut  adalah media internet.
Penelitian  ini  menggunakan  tehnik  pengumpulan  data  dengan  cara  teknik wawancara dan teknik studi dokumentasi/studi Keperpustakaan.
1. Teknik    Wawancara    adalah    cara    yang    digunakan    untuk    memperoleh keterangan  secara  lisan  guna  mencapai  tujuan  tertentu,  yang  terdapat  dua pihak  yang  mempunyai  kedudukan  berbeda  yaitu  pengejar  informasi  yang biasa  disebut  pewawancara  dan  pemberi  informasi  atau  biasa  disebut informan.  Ada  tiga  jenis  teknik  wawancara,  yaitu  wawancara  bebas, wawancara  terpimpin  dan  wawancara  bebas  terpimpin.  Wawancara  bebas adalah  proses  wawancara  dimana  pewancara  tidak  secara  sengaja mengarahkan  tanya  jawab  pada  pokok-pokok  persoalan  dari  focus penelitiannya.  Wawancara  terpimpin  adalah  suatu  wawancara  yang menggunakan  panduan  pokok-pokok  masalah  yang  diteliti.  Wawancara bebas  dan  terpimpin  yaitu  suatu  wawancara  yan  menggunakan  pedoman tentang garis-garis besar yang akan dipertanyakan kepada responden secara tertulis  tetapi  dalam  proses  Tanya  jawab  terjadi  pengembangan-
pengembangan pertanyaan yang masih ada kaitannya dengan permasalahan yang. Wawancara dalam penelitian ini ditujukan kepada pejabat yang terkait dengan pelaksanaan Lelang Eksekusi di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan  Lelang  (KPKNL)  Singaraja,  dan  juga  pihak-pihak  lain  yang  terkait dengan  pelaksanaan  Lelang  Eksekusi  dengan  menggunakan  teknik wawancara bebas terpimpin.
2. Teknik  Studi  Dokumentasi/Studi  Kepustakaan  yaitu  serangkaian  usaha untuk  memperoleh  data  dengan  cara  membaca,  menelaah,  mengklarifikasi, mengidentifikasi  dan  dilakukan  pemahaman  terhadap  bahan-bahan  hukum yang berupa peraturan perundang-undangan dan buku-buku literature yang ada  kaitannya  dengan  permasalahan  yang  dibahas  dalam  penelitian  ini. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan studi kepustakaan di Perpustakaan Universitas  Panji  Sakti  dan  Perpustakaan  Daerah  Kabupaten  Buleleng. Dicari  buku-buku  yang  ada  kaitannya  dengan  penelitian  ini,  kemudian dibaca dan ditelaah.
Dalam  penelitian  dan  penulisan  skripsi  ini  data  yang  diperoleh  kemudian dikumpulkan  dan  dianalisis  secara  mendalam.  Selanjutnya  diolah  dan  dianalisis secara  deskriptif  kualitatif  yaitu  dengan  cara  menjelaskan,  menguraikan  dan menggambarkan  permasalahan  dan  penyelesaiannya  yang  berkaitan  dengan penulisan  ini,  sehingga  analisis  data  yang  digunakan  adalah  analisis  data kualitatif.

## PEMBAHASAN
1. Pelaksanaan  Lelang  Eksekusi  Hak  Tanggungan  Berdasarkan  Pasal  6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Singaraja
Pada  tahun  1971  struktur  organisasi  dan  sumber  daya  manusia  Panitia Urusan  Piutang  Negara  (PUPN)  tidak  mampu  menangani  penyerahan  piutang negara yang berasal dari kredit investasi. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11  Tahun  1976  dibentuk  Badan  Urusan  Piutang  Negara  (BUPN)  dengan  tugas mengurus  penyelesaian  piutang  negara  sebagaimana  dimaksud  Undang-Undang
Nomor  49  Prp  Tahun  1960  tentang  Panitia  Urusan  Piutang  Negara,  sedangkan PUPN  yang  merupakan  panitia  interdepartemental  hanya  menetapkan  produk hukum dalam pengurusan piutang negara. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1976  dijabarkan  Menteri  Keuangan  dengan  mengeluarkan  Surat  Keputusan Nomor 517/MK/IV/1976 tentang susunan organisasi dan tata kerja BUPN, dimana tugas pengurusan piutang Negara dilaksanakan oleh SatuanTugas (Satgas) BUPN ( https://www.djkn.kemenkeu.go.id) .
Untuk mempercepat proses pelunasan piutang negara macet, diterbitkanlah Keputusan  Presiden  Nomor  21  Tahun  1991  yang  menggabungkan  fungsi  lelang dan seluruh aparatnya dari lingkungan Direktorat Jenderal Pajak ke dalam struktur organisasi  BUPN,  sehingga  terbentuklah  organisasi  baru  yang  bernama  Badan Urusan  Piutang  dan  Lelang  Negara  (BUPLN).  Sebagai  tindak  lanjut,  Menteri Keuangan  memutuskan  tugas  operasional  pengurusan  piutang  Negara  dilakukan oleh  Kantor  Pelayanan  Pengurusan  Piutang  Negara  (KP3N),  sedangkan  tugas operasional  lelang  dilakukan  oleh  Kantor  Lelang  Negara  (KLN).  Berdasarkan Keputusan  Presiden  Nomor  177  Tahun  2000  yang  ditindaklanjuti  dengan Keputusan  Menteri  Keuangan  Nomor  2/KMK.01/2001  tanggal  3  Januari  2001, BUPLN  ditingkatkan  menjadi  Direktorat  Jenderal  Piutang  dan  Lelang  Negara (DJPLN)  yang  fungsi  operasionalnya  dilaksanakan  oleh  Kantor  Pengurusan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) ( https://www.djkn.kemenkeu.go.id) .
Reformasi Birokrasi di lingkungan Departemen Keuangan pada tahun 2006 menjadikan fungsi pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang digabungkan dengan fungsi pengelolaan kekayaan negara pada Direktorat Pengelolaan Barang Milik/Kekayaan  Negara  (PBM/KN)  Direktorat  Jenderal  Perbendaharaan  (DJPb), sehingga  berdasarkan  Peraturan  Presiden  Nomor  66  Tahun  2006  tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Republik Indonesia, DJPLN berubah menjadi  Direktorat  Jenderal  Kekayaan  Negara  (DJKN),  dan  KP2LN  berganti nama menjadi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dengan tambahan  fungsi  pelayanan  di  bidang  kekayaan  negara  dan  penilaian ( https://www.djkn.kemenkeu.go.id) .
Kantor  Pelayanan  Kekayaan  Negara  dan  Lelang  (KPKNL)  Singaraja (selanjutnya  ditulis    KPKNL  Singaraja)  dibentuk  berdasarkan  Peraturan  Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.01/2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Pasal 42 menyatakan:
(1) Sejak berlakunya keputusan ini, terdapat:
a. 17 (tujuh belas) Kantor Wilayah;
b. 89  (delapan  puluh  Sembilan)  Kantor  Pelayanan.  Kekayaan
Negara dan Lelang.
(2) Nama, lokasi, dan wilayah kerja:
a. Kantor Wilayah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
b. Kantor  Pelayanan  Kekayaan  Negara  dan  Lelang  adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, Peraturan ini.
Lampiran  II  antara  lain  menyatakan  KPKNL  Singaraja,  berlokasi  di
Singaraja,  dengan  wilayah  kerja  Kabupaten  Buleleng,  Kabupaten  Bangli, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Karangasem.
Kepala  KPKNL  Singaraja  menjelaskan  bahwa  KPKNL  Singaraja merupakan    instansi  vertikal  di  lingkup  Direktorat  Jenderal  Kekayaan  Negara yang  berada  di  bawah  dan  bertanggung  jawab  langsung  kepada  Kepala  Kantor Wilayah  XIV  DJKN  Denpasar  yang  memiliki  wilayah  tugas  Provinsi  Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Dijelaskan  bahwa  KPKNL  Singaraja    bertugas  melaksanakan  pelayanan  di bidang  kekayaan  negara,  penilaian,  piutang  negara,  dan  lelang.  Untuk melaksanakan tugas ini KPKNL Singaraja menyelenggarakan fungsi:
1. inventarisasi,  pengadministrasian,  pendayagunaan,  pengamanan  kekayaan negara;
2. registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;
3. registrasi  penerimaan  berkas,  penetapan,  penagihan,  pengelolaan  barang jaminan,  eksekusi,  pemeriksaan  harta  kekayaan  milik  penanggung hutang/penjamin hutang;
4. penyiapan  bahan  pertimbangan  atas  permohonan  keringanan  jangka  waktu dan/atau  jumlah  hutang,  usul  pencegahan  dan  penyanderaan  penanggung hutang  dan/atau  penjamin  hutang,  serta  penyiapan  data  usul  penghapusan piutang negara;
5. pelaksanaan pelayanan penilaian;
6. pelaksanaan pelayanan lelang;
7. penyajian  informasi  di  bidang  kekayaan  negara,  penilaian,  piutang  negara dan lelang;
8. pelaksanaan  penetapan  dan  penagihan  piutang  negara  serta  pemeriksaan kemampuan penanggung hutang atau penjamin hutang dan  eksekusi barang jaminan;
9. pelaksanaan  pemeriksaan  barang  jaminan  milik  penanggung  hutang  atau penjamin hutang serta harta kekayaan lain;
10. pelaksanaan bimbingan kepada Pejabat Lelang;
11. inventarisasi, pengamanan, dan pendayagunaan barang jaminan;
12. pelaksanaan  pemberian  pertimbangan  dan  bantuan  hukum  pengurusan piutang negara dan lelang;
13. verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang;
14. pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. Kepala Seksi Pelayanan Lelang KPKNL Singaraja menjelaskan lebih lanjut bahwa  Seksi  Pelayanan  Lelang  mempunyai  tugas  melakukan  pemeriksaan dokumen  persyaratan  lelang  dan  dokumen  obyek  lelang,  penyiapan  dan pelaksanaan lelang, serta penyusunan minuta risalah lelang, pelaksanaan verifikasi dan penatausahaan risalah lelang, pembukuan penerimaan hasil lelang, pembuatan salinan, petikan dan grosse risalah lelang, penggalian potensi lelang, pelaksanaan superintendensi  Pejabat  Lelang  serta  pengawasan  Balai  Lelang  dan  pengawasan lelang pada Perum Pegadaian dan lelang kayu kecil oleh PT. Perhutani (Persero).
Lelang  atau  penjualan  dimuka  umum  adalah  suatu  penjualan  barang  yang dilakukan di depan khalayak ramai dimana harga barang- barang yang ditawarkan kepada pembeli setiap saat semakin meningkat (Salim HS., 2011: 239). Sebagai
suatu  “pasar”  lelang  memiliki  beberapa  ciri-ciri  berdea  dengan  pasar  pada umumnya.  Lelang  berhubungan  dengan  penjualan  umum  sebagai    alat  untuk mengadakan  perjanjian  atau  persetujuan  yang  paling  menguntungkan  Rahmat Soemitro, 1987: 106).
Kepala Seksi Pelayanan Lelang KPKNL Singaraja menjelaskan ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan lelang terhadap barang yang dibebani Hak  Tanggungan  terkait  dengan  pejanjian  kredit  yang  dilakukan  debitur  di lembaga  keuangan,  berkaitan  dengan  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor 27/PMK.06/2016). Hal-hal tersebut adalah:
1. Setiap pelaksanaan lelang harus dilakukan oleh dan/ atau dihadapan Pejabat Lelang  kecuali  ditentukan  lain  oleh  Undang-Undang  atau  Peraturan Pemerintah,  dan    lelang  tetap  dilaksanakan  walaupun  hanya  diikuti  oleh  1 (satu) orang Peserta Lelang.
2. Setiap  pelaksanaan  lelang  dibuatkan  Risalah  Lelang.  Dalam  hal  tidak  ada Peserta Lelang, lelang tetap dilaksanakan dan dibuatkan Risalah Lelang.
3. Lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak dapat dibatalkan.
4. Penjual  yang  akan  melakukan  penjualan  barang  secara  lelang  melalui KPKNL,  harus  mengajukan  surat  permohonan  lelang  dengan  disertai dokumen persyaratan lelang kepada Kepala KPKNL untuk meminta jadwal pelaksanaan lelang.
5. Kepala  KPKNL  atau  Pejabat  Lelang  Kelas  II  tidak  boleh  menolak permohonan  lelang  yang  diajukan  kepadanya  sepanjang  dokumen persyaratan  lelang  sudah  lengkap  dan  telah  memenuhi  Legalitas  Formal Subjek dan Objek Lelang.
6. Dalam hal terdapat gugatan sebelum pelaksanaan lelang terhadap objek Hak Tanggungan  dari  pihak  lain  selain  debitor/tereksekusi,  suami  atau  istri debitur/tereksekusi yang terkait kepemilikan, Lelang Eksekusi sesuai Pasal 6 UUHT  tidak  dapat  dilaksanakan.  Dalam  keadaan  seperti  ini,  pelaksanaan lelangnya  dilakukan  berdasarkan  titel  eksekutorial  dari  Sertifikat  Hak Tanggungan  yang  memerlukan  fiat  eksekusi,  dan  permohonan  ·  atas
pelaksanaan  lelang    dilakukan  oleh  Pengadilan  Negeri,  kecuali  jika pemegang  hak  tanggungan  merupakari  lembaga  yang  menggunakan  sistem syariah maka permohonan dilakukan oleh Pengadilan Agama.
Lelang  eksekusi  Pengadilan  Negeri  (PN)/  Pengadilan  Agama  (PA)  adalah lelang  yang  diminta  oleh  panitera  PN/PA  untuk  melaksanakan  keputusan hakim  pengadilan  yang  telah  berkekuatan  pasti,  khususnya  dalam  rangka perdata,  termasuk  lelang  hak  tanggungan,  yang  oleh  pemegang  hak tanggungan  telah  diminta  fiat  (persetujuan  resmi)  eksekusi  kepada  ketua pengadilan (Purnama T. Sianturi, 2008: 57).
7. Dalam hal terdapat permohonan lelang eksekusi dari kreditur pemegang hak agunan  kebendaan  yang  terkait  dengan  putusan  pernyataan  pailit,  maka pelaksanaan  lelang  dilakukan  dengan  memperhatikan  Undang-Undang Kepailitan.
Eksekusi hak tanggungan dilakukan jika debitor cidera janji, maka objek hak tanggungan  dijual  melalui  pelelangan  umum  menurut  tata  cara  yang  ditentukan dalam  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan  pemegang  hak tanggungan  berhak  mengambil  seluruh  atau  sebagian  dari  hasilnya  untuk pelunasan  piutangnya,  dengan  hak  mendahului  daripada  kreditor-kreditor  yang lain  (Patrik,  Purwahid  dan  Kashadi,  2006:  62).  Hak  tersebut  demi  hukum  ada, melainkan  harus  diperjanjikan  terlebih  dahulu  oleh  para  pihak  dalam  Akta Pembebanan  Hak  Tanggungan  (Kartini  Mulyadi  dan  Gunawan  Widjaja,  2004: 248).
Pihak yang sangat berkepentingan dengan pelaksanaan lelang adalah pihak kreditur,  yang  dalam  pelaksanaan  lelang  disebut  penjual.  Dapat  dipahami  jika dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016, diatur dalam bagian tersendiri, dinyatakan sebagai berikut:
1. Penjual bertanggung jawab terhadap:
a. keabsahan kepemilikan barang;
b. keabsahan dokumen persyaratan lelang;
c. penyerahan barang bergerak dan/ atau barang tidak bergerak;
d. penyerahan dokumen kepemilikan kepada Pembeli;
e. penetapan Nilai Limit.
2. Penjual  bertanggung  jawab  terhadap  gugatan  perdata  dan/atau  tuntutan pidana yang timbul akibat tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan di  bidang  Lelang  oleh  Penjual.  Penjual  bertanggung  jawab  atas  tuntutan ganti  rugi  terhadap  kerugian  yang  timbul,  dalam  hal  tidak  memenuhi tanggung jawab ini.
3. Penjual harus menguasai fisik barang bergerak yang akan dilelang, kecuali barang tak berwujud, antara lain hak tagih, hak cipta, merek, dan/ atau hak paten.
4. Penjual dapat menggunakan Balai Lelang untuk memberikan jasa pralelang dan/atau jasa pasca lelang.
5. Penjual  menentukan  cara  penawaran  lelang  dengan  mencantumkan  dalam Pengumuman Lelang. Dalam hal Penjual tidak menentukan cara penawaran lelang  Kepala  KPKNL  atau  Pejabat  Lelang  Kelas  I  atau  Pejabat  Lelang Kelas II berhak menentukan sendiri cara penawaran lelang.
6. Penjual  dapat  mengajukan  syarat-syarat  lelang  tambahan  kepada  peserta lelang, yaitu:
a. jangka waktu bagi Peserta Lelang untuk melihat, meneliti secara fisik barang yang akan dilelang;
b. jangka waktu pengambilan barang oleh Pembeli;
c. jadwal  penjelasan  lelang  kepada  peserta  lelang  sebelum  pelaksanaan lelang  ( aanwijzing ),  sepanjang  tidak  bertentangan  dengan  peraturan perundang-undangan.
Syarat-syarat  lelang  tambahan  dapat  diajukan  sepanjang  ada  Peraturan Perundang-undangan  yang  mendukungnya.  Syarat-syarat  lelang  tambahan dan  Peraturan  Perundang-undangan  yang  mendukung    dilampirkan  dalam surat permohonan lelang.
7. Dalam hal barang yang dilelang berupa barang bergerak dengan nilai limit di atas  Rp  l.000.000.  000,00  (satu  miliar  rupiah),  penjual  harus  mengadakan aanwijzing dan  memberi  kesempatan  calon  peserta  lelang  untuk  melihat barang. Pelaksanaan kegiatan dituangkan dalam berita acara dan diserahkan
kepada  pejabat  lelang  sebelum  pelaksanaan  lelang.  Calon  Peserta  Lelang yang tidak menghadiri aanwijzing dianggap mengetahui dan menerima hasil aanwijzing .
8. Penjual  memperlihatkan  atau  menyerahkan  asli  dokumen  kepemilikan kepada  pejabat  lelang  paling  lambat  sebelum  pelaksanaan  lelang,  pejabat lelang  wajib  memperlihatkannya  kepada  peserta  lelang  sebelum  lelang dimulai.  Dalam  hal  penjual  tidak  menyerahkan  asli  dokumen  kepemilikan kepada  pejabat  lelang,  penjual  wajib  memperlihatkannya  kepada  peserta lelang dan/ atau pejabat lelang sebelum lelang dimulai.
Kepala  Seksi  Pelayanan  Lelang  KPKNL  Singaraja  menjelaskan  prosedur pelaksanaan lelang di KPKNL Singaraja adalah sebagai berikut:
1. Pemohon  lelang  menyampaikan  permohonan  kepada  Kepala  KPKNL Singaraja.  Kepala  KPKNL  Singaraja  menerima  dan  mendisposisi  surat permohonan  lelang  beserta  lampirannya.  Kepala  Seksi  Pelayanan  Lelang menerima,  meneliti,  dan  mendisposisi  permohonan  lelang  beserta lampirannya.  Pelaksana  lelang  mencatat  permohonan  lelang  dalam  buku register  permohonan  lelang.  Apabila  sudah  lengkap  pelaksana  membuat konsep  surat  penetapan  jadwal  lelang  (SPJL),  yang  disampaikan  kepada Kepala  Seksi  Pelayanan  Lelang  untuk  diteliti  dan  diparaf.  Selanjutnya Kepala  KPKNL  Singaraja  meneliti  dan  menandatangani    surat  penetapan jadwal lelang (SPJL).
2. Bendahara penerimaan menyiapkan rekap penyetoran uang jaminan peserta lelang (UJPL) di rekening koran kepada pejabat lelang.
3. Peserta lelang melakukan registrasi dan menunjukan bukti asli uang jaminan peserta lelang (UJPL).
4. Pejabat lelang mengumpulkan bukti asli uang jaminan peserta lelang (UJPL) dan membrikan nomor urut peserta.
5. Peserta lelang menerima nomor urut dan mengikuti lelang. Pemohon lelang juga mengikuti lelang.
6. Pejabat  lelang  meimpin  pelaksanaan  lelang,  menetapkan  penawar  tertinggi yang  telah  mencapai  atau  melebihi  nilai  limit  sebagai  pemenang  lelang (pembeli).
7. Pejabat  lelang  membuat  risalah  lelang,  dan  menandatanganinya  bersama penjual dan pembeli.
2. Hambatan-hambatan  Pelaksanaan  Lelang  Eksekusi  Hak  Tanggungan Berdasarkan  Pasal  6  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1996  Di  Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Singaraja
Lelang  memiliki  sifat  unggul  sehingga  lelang  akan  menjamin  kepastian hukum,  dilaksanakan  dengan  cepat,  mewujudkan  harga  yang  optimal  sekaligus wajar,  dan  efisien.  Lelang  sendiri  memiliki  dua  fungsi,  yaitu  fungsi  privat  dan fungsi publik (S. Mantayborbir dan Imam Jauhari, 2012: 58).
Dalam  permohonan    pelaksanaan  lelang  hak  tanggungan  para  pemohon harus  taat  pada  peraturan  menteri  keuangan    Nomor  27/PMK.  06/2016  tentang Petunjuk  Pelaksanaan  Lelang  dan  Peraturan  Direktur  Jenderal  Kekayaan  Negara Nomor  2/KN/2017    tentang  Petunjuk  Pelaksanaan  Lelang  Hak  Tangungan.  Ada dokumen-dokumen yang wajib dilengkapi pada lelang eksekusi berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT). Dokumen-dokumen tersebut terdiri dari:
1. Dokumen  yang  bersifat  khusus  yang  disampaikan  pada  saat  permohonan lelang terdiri dari:
a. salinan/fotokopi Perjanjian Kredit;
b. salinan/fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan dan Akta Pemberian Hak Tanggungan;
c. fotokopi sertifikat hak atas tanah yang dibebani Hak Tanggungan;
d. salinan/fotokopi Perincian Hutang/jumlah kewajiban debitor yang harus dipenuhi;
e. salinan/fotokopi bukti bahwa:
1) debitor wanprestasi, antara lain surat-surat peringatan;
2) debitor telah pailit, berupa: a) putusan pailit; dan
b) salinan Penetapan/keterangan tertulis dari Hakim Pengawas atau Berita Acara Rapat Kreditor yang ditandatangani oleh Kurator  dan  Hakim  Pengawas  yang  berisi  dimulainya keadaan insolvensi; atau 3) debitor  merupakan  Bank  Dalam  Likuidasi  (BDL),  Bank  Beku Operasional  (BBO),  Bank  Beku  Kegiatan  Usaha  (BBKU),  atau Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN);
f. surat  pernyataan  dari  kreditor  selaku  Pemohon  Lelang  yang  isinya akan  bertanggung  jawab  apabila  terjadi  gugatan  perdata  dan/atau tuntutan pidana; dan
g. salinan/fotokopi  Laporan  penilaian/penaksiran  atau  dokumen ringkasan  hasil  penilaian/penaksiran  yang  memuat  tanggal penilaian/penaksiran,  dalam  hal  nilai  limit  kurang  dari  Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
h. salinan/fotokopi  Laporan  penilaian  atau  dokumen  ringkasan  hasil penilaian yang memuat tanggal penilaian, dalam hal nilai limit paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
2. Dokumen  yang  bersifat  khusus  yang  disampaikan  pada  saat  sebelum pelaksanaan lelang terdiri dari:
a. salinan/fotokopi  surat  pemberitahuan  rencana  pelaksanaan  lelang kepada debitor oleh kreditor, kecuali debitor Hak Tanggungan adalah Bank Dalam Likuidasi, Bank Beku Operasional, Bank Beku Kegiatan
Usaha,  atau  Eks  BPPN.  Dalam  hal  pemilik  jaminan  bukan  debitor maka  pemberitahuan  rencana  pelaksanaan  lelang  juga  disampaikan kepada pemilik jaminan;
b. bukti pengumuman lelang;
c. SKT/SKPT dalam hal objek yang dilelang berupa tanah atau tanah dan bangunan;
d. salinan/fotokopi  Laporan  Penilaian  atau  dokumen  ringkasan  hasil penilaian  yang  memuat  tanggal  penilaian,  dalam  hal  bank  kreditor akan ikut menjadi Peserta Lelang; dan
e. asli surat pernyataan yang dibuat oleh Notaris dalam hal bank kreditor akan ikut menjadi Peserta Lelang (Akta de Command).
Dalam  prakteknya  masih  terdapat  banyak  kendala  sehubungan  dengan pelaksanaan  lelang  eksekusi  berdasarkan  Pasal  6  Undang-Undang  Hak Tanggungan (UUHT) yaitu:
1. Sebelum pelaksanaan lelang.
a. Bersifat internal pemohon dan/atau  KPKNL Singaraja:
1) Beban  pekerjaan  yang  sangat  banyak  sehingga  berkas permohonan  lelang  yang  sangat  banyak  tidak  dapat  tertangani sehingga proses untuk penerbitan jadwal penetapan lelang sangat terbatas/minim. Ida  Bagus  Darma  L.P  selaku Acount  Officier PT.  BRI  Cabang Singaraja  pada  tanggal  16  Juni  2016,  dalam  wawancara menyatakan  sebagai  berikut:  “Kurangnya  jadwal  membuat banyak  aset  tidak  jadi  dilelang,  demikian  juga  persyaratan  yang tidak terselesaikan membuat lelang menjadi batal”.  Hal ini akan berdampak  merugikan  bagi  kedua  belah  pihak  antara  lain  pihak bank  rugi  diakibatkan  besarnya  biaya  penerbitan  pengumuman lelang  ke  dua  pada  surat  kabar  harian,  bagi  KPKNL  Singaraja berdampak  berkurangnya  PNBP,  apabila  lelang  tersebut berpotensi tidak  laku terjual. 2) Adanya  perlawanan/gugatan  sebelum  pelaksanaan  lelang pelaksanaan lelang oleh debitur hal ini dikarenakan pihak debitur merasa tidak puas dengan pihak bank atas obyek jaminan debitur yang  akan  dilaksanakan  lelang.  Secara  normatif  gugatan  oleh debitur  ini  tidak  dapat  membatalkan  pelaksanaan  lelang  pada KPKNL singaraja. 3) Adanya  gugatan  dari  pihak  lain  selain  keluarga  debitur    yang juga  mengklaim  bahwa  dia  mempunyai  hak  kepemilikan  atas objek  jaminan  debitur  yang  akan  dielang.    Adanya  gugatan  ini mengaibatkan  lelang  dapat  dibatalkan  sesuai  Pasal  30  huruf  c
Peraturan  Menteri  Keuangan    Nomor  27/PMK.06/2016,  yang menyatakan  bahwa  pembatalan  lelang  sebelum  pelaksanaan lelang selain karena adanya permintaan penjual atau berdasarkan penetapan  atau  putusan  dari  lembaga  peradilan,    dilakukan  oleh Pejabat Lelang apabila terdapat gugatan atas rencana pelaksanaan lelang  eksekusi  Pasal  6  UUHT  dari  pihak  lain  selain debitor/tereksekusi,  suami  atau  istri  debitor  /tereksekusi  yang terkait  dengan  kepemilikan  objek  lelang  maka  lelang  akan dibatalkan. 4) Surat  Keterangan  Pendaftaran  Tanah  (SKPT)  tidak  dapat diterbitkan  oleh  pihak  Kantor  Pertanahan.  Peraturan  Menteri Keuangan    Nomor  27/PMK.06/2016  Pasal  30  huruf  a  Peraturan Menteri Keuangan  Nomor 27/PMK.06/2016, menyatakan bahwa pembatalan  lelang  sebelum  pelaksanaan  lelang  selain  karena adanya  permintaan  penjual  atau  berdasarkan  penetapan  atau putusan  dari  lembaga  peradilan,    dilakukan  oleh  Pejabat  Lelang dalam  hal  SKT/SKPT  untuk  pelaksanaan  lelang  barang  berupa tanah  atau  tanah  dan  bangunan  belum  ada.  Hal  ini  sangat menghambat pelaksanaan lelang pada KPKNL Singaraja. 5) Dokumen  yang  tidak  memenuhi  Legalitas  Formal  Subjek  dan Objek. Hal ini sering terjadi pada saat akan dilaksanakan lelang, pengumuman  lelang  tidak  sesuai  dengan  dokumen  permohonan lelang yang diserahkan pada KPKNL sehingga akan berdampak rawan  gugatan  oleh  pihak  debitur,  dengan  adanya  kesalahan  ini maka pelaksanaan lelang akan dibatalkan. 6) Kurangnya pemahaman untuk kelengkapan dokumen permohonan  lelang  oleh  pihak  pemohon  hal  ini  sering  terjadi dikarenakan sering terjadinya perputaran mutasi pegawai/karyawan  pada  pihak  pemohon  lelang  sehingga menghambat sekali akan proses permohonan lelang sebab setiap pemohon  lelang  harus  mempunyai  satu  operator  untuk  bisa
mendaftar  permohonan  lelang  jika  sering  terjadi  mutasi  atau operator  tersebut resign akan  sangat  menghambat  proses permohonan  lelang  hal  ini  dapat  memakan  waktu  yang  lama untuk  proses  pengajuan  dan  memenuhi  syarat  permohonan lelang.
Hartanto  selaku  pejabat  lelang    KPKNL  Singaraja  dalam wawancara  pada  tanggal  16  Juni  2020,  dalam  wawancara menyatakan:
“Ada  beberapa  hambatan  pelaksanaan  lelang  eksekusi  hak tanggungan  berdasarkan  Pasal  6  Undang-Undang  Nomor  4
Tahun  1996,  antara  lain:    kurang  pahamnya  pemohon  lelang terhadap  dokumen  persyaratan  lelang,  adanya  gugatan  dari debitur  atau  pemilik  barang  sebelum  pelaksanaan  lelang,  dan obyek lelang kurang  diminati oleh masyarakat” b. Hambatan dari ekternal.
1) Ganguan teknis pada infratruktur berupa listrik mati dengan tiba- tiba  pada  saat  jadwal  pelaksanaan  lelang  dan  biasanya  hal  ini bersamaan  dengan  putusnya  koneksi  internet  pada  lokasi pelaksanaan  lelang.    Apabila  sampai  listrik  tidak  menyala  dan internet  tidak  terkoneksi  sampai  pukul  17.00  Wita,  maka pelaksanaan lelang akan dibatalkan oleh pejabat lelang. 2) Sebagian  masyarakat  belum  familiar  tentang  lelang  hal  ini membuat  barang  jaminan  yang  akan  dilelang  tidak  laku  terjual dan  stigma  buruk  masyarakat  terhadap  lelang  eksekusi berdasarkan  Pasal  6  Undang-undang  Hak  Tanggungan  sehingga membuat  masyarakat  berpendapat  bahwa  lelang  itu  adalah  hal yang tabu dan dapat dipermainkan oleh para oknum yang terkait lelang hak tanggungan.
Hartanto  selaku  pejabat  lelang  KPKNL  Singaraja  dalam wawancara  yang  dilakukan  pada  tanggal  16  Juni  2020 menyatakan bahwa:
“Sehubungan  dengan  kesalahan  atau  hambatan  terhadap  syarat permohonan  lelang,  diantisipasi  dengan  cara  melakukan
sosialisasi  kepada  pihak  pemohon  lelang  agar  lebih  memahami dalam memenuhi persyaratan lelang, melakukan sosialisasi pada masyarakat  terkait  pelaksanaan  lelang  pasal  6  Undang-Undang Hak  Tanggungan  adalah  penegakan  hukum  sehubungan  adanya wanprestasi dari debitur atas perjanjian kredit”.

## 2. Hambatan pasca lelang
1) Gugatan pihak debitur atas dasar ketidakpuasan terhadap pelaksanaan lelang.  Pihak  debitur  akan  melaksanakan  gugatan  terhadap  pelaksaan lelang pada KPKNL Singaraja dan pihak bank dapat disebabkan oleh banyak  faktor  salah  satunya  dikarenakan  harga  obyek  lelang  yang terlalu  murah  atau  tidak  sesuai  dengan  perkiraan  debitur/pemilik jaminan.
2) Ada  laporan  dari  pihak  debitur  kepada  Kepolisian  bahwa  terjadi ketidak  ketidakterbukaan  atau  pihak  debitur  menemukan  indikasi penyelewangan dalam proses pelaksanaan lelang.
3) Dalam  beberapa  kasus  pemenang  lelang  tidak  dapat  mengusai  obyek lelang  dikarenakan  adanya  pemilik  jaminan  tidak  mau  meninggalkan objek jaminan.
Jaminan  dibedakan  menjadi  dua  yaitu  jaminan  yang  lahir  dari  undang- undang  yaitu  jaminan  umum  dan  jaminan  yang  lahir  karena  perjanjian  (Adrian Sutedi,    2010:  21).  Hak  Tanggungan  merupakan  jaminan  yang  lahir  dari perjanjian.  Sebelum  pemohon  lelang  sebagai  pemegang  hak  tanggungan mengajukan  permohonan  lelang  terlebih  dahulu  harus  melakukan  pendaftaran melalui  website www.lelang.go.id sebagai Person  In  Charge (PIC)  untuk  dapat masuk  dan  mengoperasikan  dalam  permohonan  lelang online dan  mendapat persetujuan  dari  pejabat  lelang  secara online .  Pemohon  lelang  wajib  mengirim berkas  lewat website yang  ditentukan    yaitu www.lelang.go.id .  Setelah  berkas dikirim  lewat online maka  pihak  KPKNL  Singaraja  memverifikasi  kebenaran berkas  permohonan  pengajuan  lelang  hak  tanggungan.  Apabila  berkas  telah selesai  diverifikasi  oleh  pihak  KPKNL  Singaraja  maka  pihak  pemohon  akan mendapatkan  notifikasi  terhadap  permohonan  tersebut.  Nontifikasi  tersebut menunjukkan  2  hal  adanya  berkas  diterima  dan  berkas  tidak  diterima,  apabila
berkas diterima maka pihak pemohon lelang diwajibkan untuk datang ke KPKNL Singaraja  dengan  membawah  berkas  permohonan  guna  memverifikasi  berkas yang  telah  mendapat  notifikasi  yang  dikirim  secara online. Berkas  permohonan lelang  yang  dikirim  melalui online akan  di  periksa  lebih  lanjut  oleh  verifikator lelang KPKNL yang ada pada seksi pelayanan lelang. Berkas yang dikirim secara online dengan fisik berkas permohonan yang dibawa  ke KPKNL Singaraja harus sesuai.
Dalam  hal  pengajukan  permohonan  lelang  sering  terjadi  kesalahan  atau hambatan terhadap syarat permohonan lelang antara lain :
1. Tidak sesuainya berkas yang dikirim secara online dengan berkas asli yang dimohonkan untuk di lelang.
2. Tidak jelasnya redaksi yang ada pada berkas permohonan.
3. Adanya kesalahan penulisan pada berjanjian kredit.
4. Adanya  kesalahan  penulisan  terhadap  akta  pemberian  pembebanan  hak tanggungan
Berkas  permohonan  yang  tidak  memenuhi  legalitas  subjek  maupun  obyek akan  dikembalikan  kepada  pemohon  untuk  diperbaiki  dan  diajukan  kembali kepada KPKNL Singaraja. Berkas permohonan yang sudah memenuhi syarat dan legalitas hukum dan telah dilakukan pembayaran pendaftaran bea lelang sebesar Rp.  150.000,00    maka  dalam  jangka  waktu  2  hari  akan  diterbitkan  jadwal pentapan lelang oleh KPKNL Singaraja.
Sebelum  pelaksanaan  lelang  pihak  pemohon  lelang  harus  mengumumkan pengumuman  lelang  pertama  atas  barang  jaminan  yang  akan  dilelang  melalui selebaran sesuai jadwal penetapan lelang memuat antara lain :
1. waktu dan tanggal pelaksanaan lelang;
2. tempat pelaksanaan lelang;
3. nilai limit barang jaminan;
4. lokasi barang jaminan;
5. jenis barang jaminan.
Setelah 15 hari pemohon lelang wajib mengumumkan pengumuman lelang ke  2  yang  diterbitkan  melalui  surat  kabar  harian  yang  telah  memenuhi  syarat
sebagai  referensi  terhadap  penerbitan  pengumuman  lelang  melalui  iklan  surat kabar.  Di  dalam  penerbitan  pengumuman  lelang  ke  dua  sering  terjadi  kesalahan pada  penulisan  angka,  alamat  barang  jaminan,  nama  debitur,  nilai  limit,  lokasi barang  jaminan  yang  berakibat  akan  terjadi  potensi  permasalahan  hukum dikemudian  hari  apabila  lelang  tetap  dilaksanakan.  Jika  demikian  maka  pejabat lelang akan membatalkan pelaksanaan lelang yang telah ditetapkan oleh KPKNL Singaraja karena tidak memenuhi legalitas hukum.
Dalam  penerbitan  pengumuman  lelang  pertama  pihak  pemohon  wajib memberitahukan  kepada  debitur  bahwa  jaminan  tersebut  akan  dilaksanakan pelelangan  oleh  KPKNL  Singaraja.  Tidak  menutup  kemungkinan  dalam  hal  ini debitur  mengajukan  gugatan  perkara  perdata  kepada  pengadilan  setempat  dan tembusan kepada KPKNL Singaraja. Akan tetapi proses pelelangan tidak dapat  di batalkan atas perkara tersebut kecuali ada putusan pengadilan yang menyebutkan bahwa pelaksanaan lelang atas barang jaminan tersebut dibatalkan.
Pembatalan  lelang  harus  memperhatikan  peraturan  perundang-undangan, dalam  hal  ini  Peraturan  Menteri  Keuangan    Nomor  27/PMK.06/2016    yang mengatur pembatalan lelang adalah sebagai berikut:
1. Lelang yang akan dilaksanakan hanya dapat dibatalkan dengan permintaan Penjual  atau  berdasarkan  penetapan  atau  putusan  dari  lembaga  peradilan, selain  itu  pembatalan  lelang  sebelum  pelaksanaan  lelang    dilakukan  oleh Pejabat Lelang dalam hal:
a. SKT/SKPT untuk pelaksanaan lelang barang berupa tanah atau tanah dan bangunan belum ada;
b. barang yang akan dilelang dalam status sita pidana atau  blokir pidana dari instansi penyidik atau penuntut umum, khusus Lelang Eksekusi;
c. terdapat  gugatan  atas  rencana  pelaksanaan  Lelang  Eksekusi  Pasal  6 UUHT  dari  pihak  lain  selain  debitor/tereksekusi,  suami  atau  istri debitor /tereksekusi yang terkait dengan kepemilikan objek lelang;
d. Barang yang akan dilelang dalam status sita jaminan atau sita eksekusi atau sita pidana, khusus Lelang Noneksekusi;
e. tidak memenuhi Legalitas Formal Subjek dan Objek Lelang;
f. Penjual  tidak  dapat  memperlihatkan  atau  menyerahkan  asli  dokumen kepemilikan  Barang  kepada  Pejabat  Lelang  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 21;
g. Pengumuman Lelang yang dilaksanakan Penjual tidak sesuai peraturan perundang- undangan;
h. keadaan memaksa ( force majeur ) atau kahar; terjadi gangguan teknis yang tidak bisa ditanggulangi pada pelaksanaan lelang tanpa kehadiran peserta;
i. Nilai Limit yang dicantumkan dalam Pengumuman Lelang tidak sesuai dengan surat penetapan Nilai Limit  yang dibuat oleh Penjual; atau
j. Penjual tidak menguasa1 secara fisik barang bergerak yang dilelang.
2. Pembatalan lelang setelah lelang dimulai hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Lelang dalam hal :
a. keadaan memaksa ( force majeur ) atau kahar; atau
b. terjadi  gangguan  teknis  yang  tidak  bisa  ditanggulangi  pada pelaksanaan lelang tanpa kehadiran Peserta Lelang.
3. Dalam hal terjadi pembatalan lelang tanpa kehadiran Peserta Lelang dengan penawaran  melalui  surat  elektronik  (email,    tromol  pos  atau internet ), Penyelenggara Lelang atau Pejabat Lelang harus mengumumkan pembatalan lelang tersebut kepada Peserta Lelang melalui aplikasi lelang internet, surat elektronik ( emain, telepon, website, short message service,  dan/ atau papan pengumuman pada Penyelenggara Lelang.
4. Dalam hal terjadi pembatalan lelang Peserta Lelang yang telah menyetorkan Uang Jaminan Penawaran Lelang atau menyerahkan Garansi Bank Jaminan Penawaran Lelang tidak berhak menuntut ganti rugi.
3. Upaya-upaya  Mengatasai  Hambatan-hambatan  Pelaksanaan  Lelang Eksekusi  Hak  Tanggungan  Berdasarkan  Pasal  6  Undang-Undang Nomor  4  Tahun  1996  Di  Kantor  Pelayanan  Kekayaan  Negara  dan Lelang (KPKNL) Singaraja
Hukum  merupakan  salah  satu  bagian  penting  dalam  kehidupan  manusia, baik  manusia  sebagai  mahluk  individu  maupun  sebagai  mahluk  sosial.  Hukum
sangat diperlukan untuk menata kehidupan manusia dalam kehidupannya sehari- hari,  sehingga  tercipta  tatanan  yang  memungkinkan  manusia  mengembangkan harkat  dan  martabat  kemanusiaannya,  termasuk  kesejahteraannya  (I  Nyoman Gede  Remaja,  2018:  11).  Hambatan-hambatan  yang  ditemui  dalam  pelaksanaan lelang  juga  harus  diupayakan  penyelesainnya  dalam  koridor  hukum.  Dalam penyelesaian permasalahan hukum kadang harus diambil kebijakan tertentu. Suatu kebijakan  atau  tindakan  yang  tidak  sepenuhnya  berdasar  hukum  merupakan sesuatu  yang  dapat  dibenarkan  sepanjang  kebijakan  atau  tindakan  itu  tidak bertentangan  dengan  hukum.  Pada  hakikatnya  penyelenggaraan  hukum  bukan hanya  mencakup law  enforcement ,  namun  juga peace  maintenance ,  karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah  dan  pola  perilaku  nyata  yang  bertujuan  untuk  mencapai  kedamaian (Komang Sastrini dan I Nyoman Surata, 2018: 53).
Sehubungan  dengan  hambatan-hambatan  yang  ada  dalam  eksekusi  hak tanggungan,  KPKNL  Singaraja  telah  berusaha  melakukan  berbagai  upaya  untuk menyelesaikan, dengan beberapa cara sebagai berikut :
1. Menyampaikan  persyaratan  lelang  sesuai  peraturan  perundang-undangan kepada  pemohon  lelang  untuk  ditaati  secara  lebih  teliti  dan  selektif  dalam menyerahkan  berkas  permohonan  lelang  Hak  Tanggungan.  Berkas permohonan  yang  baik  akan  menghemat  waktu  pemeriksaan  berkas permohonan,  dan  penetapan  jadwal  lelang  segera  diterbitkan  oleh  KPKNL Singaraja.
2. Mengarahkan pemohon lelang agar dalam hal penerbitan pegumuman lelang ke  dua  melalui  media  surat  kabar  harian  untuk  lebih  inten  lagi  dalam penulisan  redaksi  pengumuman  lelang  karena  dapat    berakibat  terjadinya pembatalan pelaksanaan lelang.
3. Meningkatkan  pelaksanaan  sosialisasi  kepada  pihak  pemohon  lelang maupun masyarakat umum tentang pelaksanaan lelang.
4. Menambah pejabat lelang agar dapat menangani berkas permohonan lelang sehingga  tidak  memerlukan  waktu  yang  terlalu  lama  untuk  pelaksanaan lelang.
5. Mengarahkan  pemohon  lelang  baiknya  melakukan  pembelajaran  kepada pengganti  atau  (PIC) Person  In  Charger untuk  mengantisipasi  adanya mutasi,  sehingga  pengganti  tidak  mengalami  kesulitan  dalam  melakukan perohonan lelang dan mempercepat waktu dalam proses permohonan lelang. Lelang  adalah  penjualan  barang-barang  yang  dilakukan  di  depan  umum dengan harga penawaran yang meningkat atau menurun atau dengan pemasukan harga  dalam  sampul  tertutup,  atau  kepada  orang-orang  yang  diundang  atau sebelumnya  diberitahukan  mengenai  lelang  atau  penjualan  itu,  atau  diijinkan untuk  ikut  serta,  dan  diberikan  kesempatan  untuk  menawar  harga  dalam  sampul tertutup  (Salbiah,  2004:  2).  Hartanto  selaku  Pejabat  Lelang  KPKNL  Singaraja menyatakan bahwa KPKNL Singaraja secara intens melakukan  sosialisasi kepada pemohon lelang agar lebih memahami dalam memenuhi persyaratan lelang, serta meminta pemohon lelang untuk melakukan pemasaran secara inten terhadap objek lelang.  Melalaui  sosialisasi  tidak  hanya  disampaikan  ketentuan-ketentuan  yang harus diikuti, tetapi juga disampaikan masalah-masalah riil yang ada di lapangan antara  lain  mengenai  kurangnya  minat  masayarakat  terhadap  barang  yang dilelang.
Sehubungan  dengan  hambatan  masih  kurangnya  frekuensi  pelaksanaan lelang, Ida Bagus Darma L.P selaku Account Officier PT. BRI Cabang Singaraja menyatakan:  “Perlunya  tambahan  pejabat  lelang  sehingga  frekuensi  lelang  lebih banyak dan kesepahaman mengenai tata laksana sehingga bisa bersinergi”.

## PENUTUP
Berdasarkan  pembahasan  sebelumnya,  dapat  dibuat  simpulan  sebagai berikut:
1. Pelaksanaan  lelang  eksekusi  hak  tanggungan  berdasarkan  Pasal  6  Undang- Undang  Nomor  4  Tahun  1996  di  Kantor  Pelayanan  Kekayaan  Negara  dan Lelang (KPKNL) Singaraja telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan  Nomor    27/PMK.06/2016,  lelang  eksekusi  dapat  dilakukan  tanpa persetujuan debitur apabila berkas permohonan telah memenuhi syarat objek dan  subjek  hukum  dan  sesuai  peraturan  yang  telah  ditentukan.  Lelang
dilakukan setelah ada  pengumuman lelang kepada khalayak ramai, dilakukan 2    (dua)  kali,  jangka  waktu  Pengumuman  Lelang  pertama  ke  Pengumuman Lelang  kedua  berselang  15  (lima  belas)  hari  dan    pengumuman  kedua dilakukan paling singkat 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan  lelang:
2. Hambatan-hambatan  pelaksanaan  lelang  eksekusi  hak  tanggungan berdasarkan  Pasal  6  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1996  di  Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Singaraja antara lain:
a. Sebelum pelaksanaan lelang.
1) Bersifat internal pemohon dan/atau  KPKNL Singaraja:
a) Beban  pekerjaan  yang  sangat  banyak  membatasi  jadwal lelang. b) Adanya  perlawanan/gugatan  sebelum  pelaksanaan  lelang pelaksanaan lelang oleh debitur.
c) Adanya  gugatan  dari  pihak  lain  selain  debitur/keluarga debitur.
d) Surat  Keterangan  Pendaftaran  Tanah  (SKPT)  tidak  dapat diterbitkan oleh pihak Kantor Pertanahan.
e) Dokumen  yang  tidak  memenuhi  Legalitas  Formal  Subjek dan Objek. f) Kurangnya  pemahaman  untuk  kelengkapan  dokumen permohonan lelang oleh pihak pemohon.
2) Hambatan dari ekternal. a) Ganguan teknis pada infratruktur berupa listrik mati dengan tiba-tiba pada saat jadwal pelaksanaan lelang dan biasanya hal  ini  bersamaan  dengan  putusnya  koneksi  internet  pada lokasi pelaksanaan lelang. b) Sebagian masyarakat belum familiar tentang lelang.
b. Hambatan pasca lelang
1) Gugatan  pihak  debitur  atas  dasar  ketidakpuasan  terhadap pelaksanaan lelang.
2) Ada laporan dari pihak debitur kepada Kepolisian bahwa terjadi ketidak ketidakterbukaan atau pihak debitur menemukan indikasi penyelewangan dalam proses pelaksanaan lelang. 3) Dalam  beberapa  kasus  pemenang  lelang  tidak  dapat  mengusai obyek  lelang  dikarenakan  adanya  pemilik  jaminan  tidak  mau meninggalkan objek jaminan.
3. Upaya-upaya  yang  dilakukan  untuk  mengatasai  hambatan-hambatan pelaksanaan  lelang  eksekusi  hak  tanggungan  berdasarkan  Pasal  6  Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1996 Di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Singaraja adalah:
a. Menyampaikan  persyaratan  lelang  sesuai  peraturan  perundang- undangan kepada pemohon lelang untuk ditaati secara lebih teliti dan selektif  dalam  menyerahkan  berkas  permohonan  lelang  hak tanggungan.  Berkas  permohonan  yang  baik  akan  menghemat  waktu pemeriksaan berkas permohonan, dan penetapan jadwal lelang segera diterbitkan oleh KPKNL Singaraja.
b. Mengarahkan pemohon lelang agar dalam hal penerbitan pegumuman lelang  ke  dua  melalui  media  surat  kabar  harian  untuk  lebih  hati-hati dalam  penulisan  redaksi  pengumuman  lelang  karena  dapat    berakibat terjadinya pembatalan pelaksanaan lelang.
c. Meningkatkan  pelaksanaan  sosialisasi  kepada  pihak  pemohon  lelang maupun masyarakat umum tentang pelaksanaan lelang.
d. Menambah  pejabat  lelang  agar  dapat  menangani  berkas  permohonan lelang sehingga mempercepat pelaksanaan lelang.
e. Mengarahkan  pemohon  lelang  baiknya  melakukan  pembelajaran kepada pengganti atau (PIC) Person In Charger untuk mengantisipasi adanya  mutasi,  sehingga  pengganti  tidak  mengalami  kesulitan  dalam melakukan permohonan lelang.

## DAFTAR PUSTAKA
Adrian Sutedi. 2010, Hukum Hak Tanggungan . Jakarta:  Sinar Grafika.
I  Nyoman  Gede  Remaja.”Penerapan  Asas  Praduga  Tak  Bersalah  Bagian  Dari Perlindungan  Hak  Asasi  Manusia  Yang  Harus  Dijamin  Oleh  Negara”. Kertha Widya Jurnal Hukum. Vol. 6 No. 1 Agustus  2018.
Juliansyah Noor. 2010. Metode Penelitian. Jakarta: Kencana. Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaja. 2004. Seri Hukum Harta Kekayaan Hak Tanggungan . Jakarta: Prenada Media.
Komang  Sastrini  dan  I  Nyoman  Surata.  “Efektifitas    Tilang    Elektronik    (E- Tilang)  bagi  Pelanggar  Berkendaraan  Bermotor  Di  Kabupaten  Buleleng (Studi  Di  Pengadilan  Negeri  Singaraja  Kelas  Ib)”. Kertha  Widya Jurnal Hukum. Vol. 6 No. 2  Desember  2018.
Made  Oka  Cahyadi  Wiguna.”Keautentikkan  Risalah  Lelang  Eksekusi  Hak Tanggungan  Sebagai  Bukti  Pemindahan  Hak  Atas  Tanah”. Jurnal  Hukum Undiknas. Vol. 2. No. 2. Tahun 2015. Patrik,  Purwahid  dan  Kashadi.  2006. Hukum  Jaminan .  Semarang:  Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
Purnama  T.  Sianturi.  2008. Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pembeli  Barang Jaminan Tidak Bergerak Melalui Lelang .  Bandung: CV. Mandar Maju. Rahmat Soemitro. 1997. Peraturan dan Instruksi Lelang . Bandung: PT. Eresco. Salbiah. 2004. Materi Pokok Pengetahuan Lelang . Jakarta: Pusat Pendidikan dan Palatihan Perpajakan.
Salim HS. 2011. Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia . Jakarta: Rajawali Pers.
S.  Mantayborbir  dan  Imam  Jauhari.  2012. Hukum  Lelang  Negara  di  Indonesia . Jakarta: Pustaka Bangsa Press.