## PEMIKIRAN POLITIK ISLAM IBNU TAIMIYAH DAN GUS DUR: KONSEP NEGARA DAN KEPEMIMPINAN
Matroni, 1 Masykur Arif,, 2 Sidqi Junaidi, 3 Hasan Basri, 4

## Abstract:
The Khilafah theory is no longer able to fulfill the goals of government in Islam.  Ibn  Taimiyah  finally  promised  an  Islamic  political  theory  which was expected to be able to cover the shortcomings and limitations of the Khilafah  theory  by  referring  to  the  classical  Caliphate  theory.  Ibn Taimiyah's  political  theory  is  contained  in  one  of  his  works  entitled  al- Siyasah  al-Syar'iyah  fi  islah  al-Ra'i  wa  al-Ra'iah  (Shari'ah-based Politics  for  the  Improvement  of  Returners  and  Shepherds).  Departing from the classical basis of the theory of caliphate, he not only criticized the theory of caliphate, but at the same time saw that there was no need for  a  caliphate.  Even  Ibn  Taimiyah  argues  that  in  the  Qur'an  and  as- Sunnah  do  not  formulate  a  caliphate.  The  existence  of  the  historical background of the Khilafah Khilafah al-Rasyidin is nothing more than an accident, not an example of political life. Even the life of the Prophet is not  seen  as  the  basis  of  government  that  needs  to  be  adopted  in  a particular political system of government, he is nothing but a sui generis institution,  not  the  basis  of  Islamic  politics.  Ibn  Taimiyah's  rejection  of the  practice  of  history  as  the  basis  of  political  philosophy,  then  Ibn Taimiyah  avoided  the  error  of  assessing  the  existing  political  power  as power  legalized  by  the  shadow  of  the  caliph,  as  contained  in  the characteristics of the political theory of previous thought.
Keywords: Ibnu Taimiyah, Politics, Leadership
1 . Dosen STKIP PGRI Sumenep
2 . Dosen INSTIKA Guluk-Guluk Sumenep 3 . Mahasiswa panca sarjana IAIN Pemekasan 4 . Dosen STKIP PGRI Sumenep

## Abstrak :
Teori  khilafah  sudah  tidak  mampu  memenuhi  tujuan  pemerintahan  dalam  Islam. Ibn  Taimiyah  akhirnya  menjanjikan  teori  politik  Islam  yang  diharapkan  mampu menutup  kekurangan  dan  keterbatasan  pada  teori  khilafah  dengan  merujuk  pada teori  kekhalifahan  klasik.  Teori  politik  Ibnu  Taimiyah  tertuang  dalam  salah  satu karyanya  yang  berjudul al-Siyasah  al-Syar’iyah  fi  islah  al-Ra’i  wa  al-Ra’iah (Politik  yang  Berdasarkan  Syari‟ah  bagi  Perbaikan  Pengembali  dan  Gembala). Berangkat  dari  dasar  teori  kekhalifahan  klasik,  ia  tidak  saja  mengkritisi  teori kekhalifahan,  namun  dalam  waktu  yang  sama  memandang  bahwa  kekhalifahan tidak perlu ada. Bahkan Ibn Taimiyah berpendapat bahwa dalam al-Quran dan as- Sunnah  tidak  merumuskan  kekhalifahan.  Adanya  latar  belakang  sejarah  khilafah khulafa  al-Rasyidin  tidak  lebih  dari  sekedar  aksiden,  bukan  merupakan  contoh kehidupan  politik.  Bahkan  kehidupan  Nabi  sekalipun  tidak  dipandang  sebagai dasar  pemerintahan  yang  perlu  diadopsi  dalam  sistem  politik  pemerintahan tertentu, ia tidak lain hanyalah sebagai sebuah lembaga sui generis, bukan sebagai dasar  politik  Islam.  penolakan  Ibn  Taimiyah  terhadap  praktek  sejarah  sebagai dasar  filsafat  politik,  maka  Ibn  Taimiyah  terhindar  dari  kesalahan  menilai kekuatan politik yang ada sebagai kekuasaan yang dilegalisasikan oleh bayangan khalifah, sebagaimana terdapat pada ciri-ciri teori politik pemikiran sebelumnya.
Kata Kunci : Ibnu Taimiyah, Politik, Kepemimpinan

## A. PENDAHULUAN
Manusia  dicipta  membawa  tugas  mulia  sebagai  khalifah  dan  membawa persoalan pada masa awal sesudah masa Nabi Muhammad SAW  yaitu persoalan politik.  Semangat  kebersamaan  menjadikan  tokoh  politik  kaum  Ansor  menerima diangkatnya  Abu  Bakar  sebagai  pemimpin  Madinah  setelah  Nabi  SAW. Paradigma tersebut menggambarkan bahwa berpolitik sebagai seni menyampaikan aspirasi. Inilah di antara prinsip yang dilakukan oleh Rasul selama menjadi  pemimpin  kaum  muslimin  Madinah.  Meskipun  banyak  masalah  yang sterjadi pada masa-masa awal, hal tersebut terselesaikan dengan mengangkat Abu Bakar  sebagai  khalifah,  namun  beberapa  dekade  kemudian  masalah  politik kembali muncul dalam kalangan umat Islam. 5
Sejak  masa  Rasul,  para  khalifah,  masa  klasik,  pertengahan  sampai  masa modern,  kekayaan  Islam  telah  mewariskan  tradisi  politik  yang  beragam.  Seperti yang diketahui bersama bahwa masa periode klasik terdapat dua dinasti yang kuat yaitu Bani Umayyah dan Bani Abbasiyyah. Meskipun kekuasaan waktu itu ada di tangan umat Islam dan memiliki pengaruh sangat luas.  Sementara Bani Umayyah memfokuskan  kajian  kebijakan  perluasan  dan  pengembangan  wilayah  belum fokus  terhadap  kajian  fikih  politik  siyāsah,  namun  ketika  Bani  Abbasiyyah berkuasa kajian fiqh Siyāsah mulai berkembang. Namun, pengaruh negara sangat kuat sehingga kajian para ulama Sunni dalam mengembangkan kajian fikih  lebih cenderung merespon kekuasaan. Sedangkan Khawarij, Mu‟tazilah dan Syi‟ah jadi golongan di luar pemerintah walau pengaruhnya tidak kuat.
5 Abdul  Mu‟in, Fiqih  Siyāsah  sebuah  Konsepsi  Kekuasaan  Politik  Dalam  al-Qur’an , (Jakarta : Raja Grafindo, 1995), halaman. 1.
Khazanah  tersebut  menjadikan  Harun  Nassution  membuat  kesimpulan, pada masa klasik teori politik Sunni cenderung melegitimasi kekuasaan di tengah- tengah  kepentingan  golongan. 6 Sifat  transformatif-akomodatif  menjadikan  Sunni mampu  menguasai  politik  dan  pemikir-pemikir  politik  kaum  Sunni  yang  bisa memberikan doktrin terhadap mereka dalam patron kekuasaan.
Al-Mawardi  merupakan  penggagas  pertama  tentang  teori  politik  Islam, dan juga penulis pertama masalah politik dan kenegaraan dalam karangan dengan judul  al-Ahkām  as-Sulṭāniah. 7 Di  antara  pemikiran  Mawardi  adalah  tentang imāmah  yang  harus  dilembagakan  sebagai  pengganti  kenabian  dalam  upaya melindungi agama serta aturan kehidupan. 8
Ada  banyak  tokoh  pemikir  muslim  di  era  klasik,  pertengahan,  modern, sampai  di  era  kontemporer  sekarang  ini.  Dari  era  pertengahan  tercatat  para pemikir  yang  telah  menuangkan  ide  dan  gagasannya  dari  masa  ke  masa  dalam memberikan  sumbangsih  pemikiran  politik,  adalah  mulai  dari  Syihab  al-Din Ahmad  Ibn  Rabi‟  yang  hidup  pada  pemerintahan  Abbasyiah  abad  ke  8  masehi, setelah  itu  menyusul  al-Farabi,  al-Mawardi,  al-Ghazali  dan  Ibn  Taimiyah  yang hidup  setelah  runtuhnya  kekuasaan  Abbasyiah,  dan  berikutnya  muncul  Ibn Khaldun yang hidup pada abad 17 masehi.
Menurut  Munawir,  pemikiran  politik  pada  abad  pertengahan  memiliki setidaknya dua karakter umum. Pertama, teori mereka nampak jelas terpengaruh
6 M. Iqbal, Fiqih Siyāsah,  Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta:  Gaya Media, 2007), halaman. 22.
7 Qomarudin Kan, Mawardi  Theori  of  the State , Terjemah Imran   Rosidi, “ Telaah  Kritis Teori Mawardi Tentang Negara ”, (Jogjakarta: Tiara Wacana, 2000), halaman. 37.
8 M.  Iqbal, Pemikiran  Politik  Islam  Masa  Klasik  hingga  Indonesia  Kontemporer , (Jakarta: Kencana Prenada, 1990) halaman . 18.
oleh pemikiran filsafat politik Yunani terutama Plato, walaupun kualitas pengaruh tidak  sama  antara  satu  sama  lain. Kedua, teori  pemikiran  mereka  berlandaskan pada  penerimaan  terhadap  sistem  kekuasaan  yang  ada  pada  zaman  mereka masing-masing,  bahkan  teori  mereka  bertitik  tolak  pada  pemberian  legistimasi sistem pemerintahan yang ada, atau pertahanan status quo kepentingan penguasa, dan baru kemudian menawarkan saran-saran perbaikan dan reformasi. 9
Apakah Ibn Taimiyah termasuk sebagaimana yang dicirikan oleh Munawir di atas? Bagaimana pandangan umum politik Ibn Taimiyah dalam tata negara dan teori  kepemimpinan?  Apa  yang  menjadikan  karakteristik  khusus  yang membedakan  pemikiran  Ibn  Taimiyah  dengan  para  pemikir  yang  lain  yang sejaman  dengannya  pada  era  abad  pertengahan?  Tema  itu  yang  hendak  kita diskusikan  bersama  dalam  penelitian  ini.  Maka  pada  pembahasan  artikel  ini penulis hanya membatasi kajian pemikiran pada abad pertengahan dan hanya pada satu tokoh Ibn Taimiyah saja, dengan teori umum pemikiran politiknya.

## B. PEMBAHASAN

## Metodologi
Penelitian  bersifat  deskriptif  analitis  dengan  upaya  menggambarkan dengan  proporsional  suatu  penelitian  kemudian  dianalisa  secara  komprehensif. Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  historis  atau  kesejarahan,  berarti  obyek
9 Munawir Sjadzali, Islam dan Tatanegara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran, (Jakarta: UI Press, 1993), hlm. 42.
yang  dikaji  akan  berusaha  diletakkan  dalam  kerangka  pikir  dan  penafsiran  yang didukung latar belakang dan realitas yang melingkupi obyek tersebut. 10
Menganalisa  data  menggunakan  adalah  deskriptif-analitik  dan  titik relevansi.  Data  dikaji  dengan  metode  deskriptif-analitik  dengan  menggambarkan pemikiran  Ibnu  Taimiyah  tentang  filsafat  Politik  kemudian  dianalisis  untuk mengetahui konteks pemikirann Ibnu Taimiyah. Sedangkan metode titik relevansi dimaksudkan  untuk  memberikan  interpretasi  yang  tepat  terhadap  semua  konsep dan aspek menurut keselarasan antara yang satu dengan yang lain. 11

## 1. Pemikiran Politik Ibn Tamiyah
Sepintas  tentang  profil  Ibn  Tamiyah,  ia  lahir  pada  22  Januari  1262  di Heran dekat Damaskus, dan meninggal di dalam penjara pada tanggal 26  September  1329  M  pada  usia  ke  66 tahun . 12 Nama  lengkapnya adalah  Taqi  al-Din  Abu  Abas  Ahmad  Ibn  Abd  al-Hakim  Ibn  Abd  al- Salam Ibn Tamiyah. Pada umur 25 tahun ia menggantikan kedudukan ayahnya  sebagai  guru  dan  penceramah  di  masjid-masjid  yang  tidak jarang  dalam  penyampaiannya  cenderung  dinilai  kontroversial.  Ia dikenal  sebagai  seorang  pemikir  dan  tajam  intuisinya,  berfikir  dan bersikap bebas, komitmen dalam kebanaran dan berani mempertahankannya idealismenya.
10 Bambang  Sunggono, Metadologi  Penelitian  Hukum ,  (Jakarta  :  Raja  Grafindo,  2001), cet. Ke-III, halaman. 102.
11 Anton Beker, Haris Zuber, Metodologi Penelitian Falsafat , (yogyakarta: Kanisius, 1994), halaman. 63-64
12 Ibnu Taimiyah sering keluar  masuk penjara dikarenakan ketajaman kritiknya terhadap penguasa  dan  madzhab-madzhab  yang  ada  pada  saat  itu  dinilai  banyak  melakukan  kesalahan menurut Ibnu Taimiyah.
Komitmennya  dalam  kebanaran  dan  keberaniannya  sudah  tidak disangsikan  lagi,  dengan  sejarah  hidupnya  yang  pernah  memimpin  perlawanan militer  terhadap  bangsa  Mongolia  dalam  membela  tanah  air  Syria.  Ia  juga  tidak segan-segan  memberikan  kritik  terhadap  penguasa  yang  dinilai  tidak  sesuai dengan  kebenaran,  yang  hal  tersebut  mengakibatkan  ia  sering  keluar  masuk tahanan  jeruji  besi.  Lebih  dari  itu,  ia  memiliki  banyak  persyaratan  yang menghantarkannya  pada  kepribadian  yang  luar  biasa. 13 Bahkan  Golodziher memberikan  penilaian  khusus  kepada  Ibn  Taimiyah  memiliki  kepribagian  paling terkemukan pada abad ke VII H. 14
Ia  hidup  pada  masa  dunia  Islam  penuh  dengan  disintegrasi  politik, dislokasi  sosial  dan  dekadensi  moral  yang  multi  dimensi. 15 Pada  saat  itu kekuasaan tidak lagi di tangan khalifah yang ada di Bagdad, akan tetapi berada di tangan  penguasa  lokal.  Jatuhnya  Bagdad  ke  tangan  Tartar  mengakhiri  dinasti Abbasyiah  dan  ini  merupakan  klimaks  proses  disintegrasi. 16 Maka  dengan  ini kerisauannya mulai muncul, hingga menurutnya teori khilafah sudah tidak mampu memenuhi tujuan pemerintahan dalam Islam. Ibn Taimiyah akhirnya menjanjikan teori politik Islam yang diharapkan mampu menutup kekurangan dan keterbatasan pada teori khilafah dengan merujuk pada teori kekhalifahan klasik. 17 Teori politik Ibnu  Taimiyah  tertuang  dalam  salah  satu  karyanya  yang  berjudul al-Siyasah  al-
13 Khalid  Ibrahim  Jindan, Teori  Politik  Islam,  Telaah  Kritis  Ibnu  Taimiyah  tentang Pemerintahan, (alih bahasa Masrohin), (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), hlm. 21.
14 Ignaz Colodziher, The Zahiris, (alih bahasa Wolgang), (Leiden: E. J. Brill, 1971), hlm. 113.
15 Munawir  Sjadzali, Islam  dan  Tata  Negara,  Ajaran,  Sejarah  dan  Pemikiran, (Jakarta: UI Press, 1993), hlm. 80.
16 Munawir Sjadzali, Islam dan Tatanegara, hlm. 82.
17 Qamaruddin  Khan, The  Political  Thought  of  Ibn  Taimiyah ,  (Islamabad:  Islamic Research  Institute, 1973), hlm. 106-107.
Syar’iyah  fi  islah  al-Ra’i  wa  al-Ra’iah (Politik  yang  Berdasarkan  Syari‟ah  bagi Perbaikan Pengembali dan Gembala) . 18
Berangkat  dari  dasar  teori  kekhalifahan  klasik,  ia  tidak  saja  mengkritisi teori  kekhalifahan,  namun  dalam  waktu  yang  sama  memandang  bahwa kekhalifahan tidak perlu ada. Bahkan Ibn Taimiyah berpendapat bahwa dalam al- Quran  dan  as-Sunnah  tidak  merumuskan  kekhalifahan.  Adanya  latar  belakang sejarah  khilafah  khulafa  al-Rasyidin  tidak  lebih  dari  sekedar  aksiden,  bukan merupakan  contoh  kehidupan  politik.  Bahkan  kehidupan  Nabi  sekalipun  tidak dipandang  sebagai  dasar  pemerintahan  yang  perlu  diadopsi  dalam  sistem  politik pemerintahan tertentu, ia tidak lain hanyalah sebagai sebuah lembaga sui generis, bukan  sebagai  dasar  politik  Islam. 19 Dengan  demikian,  penolakan  Ibn  Taimiyah terhadap  praktek  sejarah  sebagai  dasar  filsafat  politik,  maka  Ibn  Taimiyah terhindar  dari  kesalahan  menilai  kekuatan  politik  yang  ada  sebagai  kekuasaan yang  dilegalisasikan  oleh  bayangan  khalifah,  sebagaimana  terdapat  pada  ciri-ciri teori politik pemikiran sebelumnya.
Ibn Taimiyah mengkritik teori pemikiran politik Syi‟ah yang menurutnya tidak  ada  landasannya  dalam  Quran  dan  Sunah  serta  akal  sehat.  Ia  beranggapan
18 Terdapat  dua  pembahasan  utama  dalam  buku  ini. Pertama, menguraikan  tentang penyampaian amanat kepada yang berhak, khususnya tentang penunjukan dan mengangkatan para pejabat  negara,  pengelolaan  kekayaan  negara  dan  harta  benda  rakyat. Kedua, membahas  tentang pelaksanaan hukum-hukum pidana hak Tuhan dan hak sesama manusia. Kemudian ditutup dengan pembahasan musyawarah dan pentingnya adanya pemerintahan. Dalam muqadimah buku tersebut, Ibnu  Taimiyah  menulis  landasan  teori  politiknya  pada  Qur‟an  Surat  al-Nisa‟  ayat  58  dan  59. Bahwa (1) untuk menciptakan kehidupan bernegara yang serasi hendaknya para pemimpin negara menyampaikan  amanat  pada  kepada  yang  berhak  terhadapnya  dan  bertindak  adil  atas  sengketa yang  terjadi  di  masyarakat.    (2)  Ketaatan  kepada  Allah,  Rasulullah  dan  taat  kepada  pemimpin selama tidak bermaksiat merupakan rumusan dasar bernegara. Dengan demikian akan menciptakan keterpaduan antara kebijakan politik yang adil dan pemerintahan yang baik. Lihat Ibnu Taimiyah, al-Siyasah al-Syar’iyah fi islah al-Ra’i wa al-Ra’iah, (Cairo: Dar al-Sya‟b, 1980).
19 Ibid.
bahwa teori politik Syi‟ah Imamah adalah  penyebab  terjadinya  perpecahan  umat Islam. 20 Ibn  Taimiyah  juga  mengkomentari  teori  politik  sunni  tentang kekhalifahan  yang  mendukung  legistimasi  khalifah. 21 Bahkan  merakit kekhalifahan  sedemikian  rupa  untuk  menjawab  berbagai  kenyataan  yang  ada. Akibatnya,  ada  yang  berani  menilai  ia  mempunyai  kecenderungan  teori  politik Khawarij. 22
Di  sisi  lain,  Ibn  Taimiyah  menganggap  sangat  perlu  akan  adanya pemerintahan.  Sebab  tidak  ada  manusia  yang  bisa  untuk  meraih  kesejahteraan sempurna  baik  di  dunia  dan  di  akhirat  tanpa  tergabung  dalam  sebuah  komunitas masyarakat  yang  mewujudkan  kepentingan  bersama,  tolong-menolong  dalam menghindarkan diri dari semua yang membahayakan. Manusia yang menurut Ibn Taimiyah  sebagai  makhluk  sosial  sekaligus  berpolitik  yang  dibentuk  secara natural,  sudah  seharusnya  mampu  untuk  mengatur  masyarakat  dengan  berbagai aturan, dan sedapat mengkin mumatuhi pemimpin yang terpilih guna tercapai cita- cita bersama. 23
Kalau  kita  telisik  lebih  lanjud,  dari  pendapatnya  Ibn  Taimiyah,  nampak bahwa pendapat Ibn Taimiyah semacam ini cenderung identik dengan pandangan Yunani  klasik  yang  mengklasifikasikan  evolusi  negara  dan  pemerintahan  ke
20 Ibnu  Taimiyah, Minhaj  as-Sunnah, (Kairo:  Maktabah  Dar  al-„Urbah,  1962),  Vol.  I, hlm. 38.
21 Ibnu  Taimiyah, al-Siyasah...,  op.cit., hlm.  135-137.  Menurut  Ibnu  Taimiyah  tidak terdapat  pemilihan  pemimpin  secara  murni  dikalangan  umat  Islam.  Yang  ada  dukungan  dan persetujuan umat Islam, berdasarkan aspek dhururiyat, bukan atas dasar ijmak, sebagai mana kaun Sunni,  dan  bukan  bula  atas  dasar  ketetapan  Allah  mengangkat  seorang  imam  sebagaimana  kaum Syiah.
22 Khalid Ibrahim Jindan, Teori Politik Islam, hlm. 37.
23 Ibnu  Taimiyah, Majmu’  Fatawa  Syaikh  Ibnu  Taimiyah, (Riyad:  Maktabah  Riyad, 1963), jilid 20, hlm. 62.
dalam  kecenderungan  natural  yang  mendorong  untuk  bergabung  dengan sesamanya guna menggapai cita bersama. Perbedaan terletak pada rasionalitas Ibn Taimiyah  ditegaskan  oleh  keyakinan  agamanya.  Sebagaimana  dia  mengatakan bahwa  asosiasi  politik  yang  kosong  dari  agama  akan  terjebak  dalam  berbagai kepentingan  yang  salah,  kendatipun  dengan  atau  tanpa  agama,  asosiasi  politik dapat saja tetap tegak dan merupakan suatu kebutuhan yang bersifat universal dan permanen.  Maka  pemikitan  Ibnu  Taimiyah  jelas  merupakan  realisasi  dari  dasar aspek dharuriyat dan tujuan syariat Islam yaitu menciptakan kemaslahatan. 24

## 2. Teori tentang Negara
Kata politik secara etimologi adalah berasal dari kata polis yang bermakna city  state  atau  negara  kota. 25 Pada  zaman  Yunani,  interaksi  sesama  untuk menggapai  kesejahteraan. 26 Politik  Yunani  dimaksudkan  sebagai  proses  interaksi individu dengan berbagai hal untuk tujuan kebaikan dan kemaslahatan.
Menegaskan  pendapat  Ibn  Taimiyah,  bahwa  menegakkan  negara  juga merupakan  tugas  suci  yang  dituntut  agama  dan  merupakan  salah  satu  perangkat untuk  mendekatkan  diri  kepada  Allah.  Kedati  demikian,  di  dalam  al-Quran maupun al-Hadist tidak menyinggung istilah negara, namun unsur-unsur esensial yang  menjadi  dasar  negara  dapat  ditemukan  di  dalam  ke  dua  sumber  Islam tersebut,  seperti  keadilan,  persaudaraan,  ketahanan,  kepatuhan,  kehakiman, persoalan  pembagian  harta  ghanimah  dan  penciptaan  perdamaian  merupakan instrumen politik bagi tegaknya negara.
24 Ibnu Taimiyah, al-Siyasah..., loc.cit.
25 Hidajat Imam, Teori-Teori politik , (Malang: Setara press, 2009), halaman. 2
26 Basri Seta, Pengantar Ilmu Politik , (Jogjakarta: Indie Book Corner, 2011), halaman. 2
Beberapa tugas keagamaan seperti mengumpulkan zakat dan distribusinya, menghukum tindak kriminal tidak akan bisa terlaksana dengan baik jika tidak di topang  dengan  intervensi  penguasan  politik.  Maka  Ibnu  Taimiyah  menempatkan politik dan negara pada dimensi fungional, ia mengatakan tanpa kekuasaan negara yang  bersifat  memaksa,  agama  berada  dalam  bahaya,  dan  tanpa  adanya  disiplin agama, negara pasti menjadi negara yang tiranik. 27
Sehemat  penulis,  konsep  pemikiran  politik  Ibn  Tamiyah  mengacu  pada nalar akal dan nalar nash. Dengan akal ia meletakkan kebutuhan manusia bekerja sama  satu  sama  lain,  terorganisi,  dan  membutuhkan  kepemimpinan  tanpa  peduli apakah  orang  seorang  muslim  atau  bahkan  tanpa  agama  sekalipun.  Sementara, nalar  nash  Ibn  Taimiyah  mengacu  pada  banyaknya  hadist  yang  membicarakan pentingnya  kepemimpinan  dan  pemerintahan.  Salah  satu  sabda  nabi: “Bila  ada orang  melakukan  perjalanan,  maka  salah  satu  diantara  mereka  menjadi pemimpin” dan  juga “Enam  puluh  tahun  berada  di  bawah  pemerintahan  tirani lebih  baik  dari  pada  satu  malam  tanpa  pemerintahan” . 28 Dengan  nalar  hadist tersebut  maka  Ibn  Taimiyah  beranggapan  akan  sangat  pentingnya  pemerintahan dalam  menjalankan  fungsinya  menegakkan  keadilan,  memberantas  kejahatan, memasyarakatkan  tauhid  dan  mempersiapkan  munculnya  sebuah  negara  yang mengabdikan kepada Allah. 29
Berikutnya muncul pertanyaan, apakah perlu umat Islam mengikatkan diri pada  kekuasaan  politik  negara  Islam  yang  tunggal?  Ibn  Taimiyah  menjawab
27 Khalid Ibrahim, Teori Politik Islam, hlm. 47.
28 Ibn Taimiyah, Al-Siyasah al-Syari’ah, (Kairo: Dar al-Kitab al-Arabi, tt), hlm. 174.
29 Ibid.
“tidak”.  Ia  menolak  konsep  negara  Islam  universal  tunggal,  dan  prinsip kekhalifahan  yang  dianut  oleh  masa  sebelumnya.  Ibn  Taimiyah  malah  justru mendukung  formasi  beberapa  kemerdekaan  yang  terikat  bersama  oleh  ikatan iman, kendatipun berdiri beberapa negara Islam. 30
Maka  yang  dikatakan  negara  Islam  menurut  Ibn  Taimiyah  adalah  tidak harus secara defacto berdiri negara dengan atribut Islam, melainkan sebuah negara yang  tunduk  pada  kerangka  kerja  konstitusi  umum  yang  tertuang  dalam  Quran dan Hadits. 31
Ibnu  Taimiyah  memberikan  saran  supaya  tata  politik  ditegakkan  demi menopang Syari‟ah dan meraih maksud inti Syari‟ah atau hukum. Ibnu Taimiyah juga  mengatakan  bahwa  agama  tidak  bisa  direalisasikan  tanpa  negara.  Ibnu Taimiyah mengatakan kepemimpinan Muhammad SAW tidak bisa dikategorikan sebagai sebuah negara, dia juga tidak ingin membahas asal sebuah negara. 32

## 3. Teori tentang Kepemimpinan
Pemerintahan  dalam  Islam  memiliki  peranan  krusial  dalam  menggapai tujuan  syari‟at.  Kualitas  utama  pemerintahan  bukan  keselarasannya  dengan struktur  konstitusional  tertentu,  seperti  khilafah,  tetapi  kemampuannya melaksanakan  dan  mewujudkan  prinsip-prinsip  syariat.  Jadi  tidaklah  tepat  kalau pemerintahan  dalam  Islam  mengadopsi  sistem  monarkhi,  aristokrasi  atau demokrasi.  Ibn  Taimiyah  menghendaki  yang  orisinal  yaitu  pemerintahan  yang menitikberatkan  pada  asas  konstitusi,  koperasi  dan  hubungan  perjanjian  melalui
30 Ibid.
31 Senada dengan istilah negara nomokratsi.
32 Qomarudin Kan, Mawardi Theori of the State , Terjemah Imran  Rosidi, “ Telaah Kritis Teori Mawardi Tentang Negara ”, (Jogjakarta: Tiara Wacana, 2000), halaman. 308.
kontrak sosial. Karena itu Ibn Taimiyah tidak menganut paham nepotisme, malah justru  setiap  pejabat  negara  yang  ditunjuk  haruslah  seobjektif mungkin  memiliki kualitas dan kemampuan diri. 33
Ibnu  Taimiyah  menegaskan  negara  adalah  wasilah  dalam  mewujudkan perintah  Tuhan,  Ibnu  Taimiyah  mengatakan  kesejahteraan  tidak  akan  terwujud kecuali  dengan  bermasyarakat  dan  bernegara,  oleh  karenanya  setiap  kehidupan manusia membutuhkan negara demi menjalankan kewajiban agama serta sebagai tujuan untuk mensejahterakan. 34
Berdasarkan  kenyataan  tersebut,  pemikiran  politik  Ibnu  Taimiyah menawarkan  realism  sebagai  wahana  serta  fleksibilitas  yang  tidak  dimiliki  oleh teori-teori  tradisional,  sehingga  pemikiran  Ibnu  Taimiyah  sangat  mungkin  untuk di kaji sebagai bahan perubahan kehidupan dan politik bernegara.

## 4. Mencoba Kontekstualisasi
Melihat  Indonesia  raya  yang  proses  pemilihan  pemimpin  dengan demokrasi, tentu dibutuhkan karakter pemimpin yang memiliki pandangan politik yang sempit dan prakmatis, akan tetapi pemimpin yang mampu membaca konteks kemasarakatan  dengan  melibatkan  semua  pihak  dalam  menentukan  dan menjalankan  kebijakan  yang  dihasilkan,  sebab  tanpa  ada  upaya  yang  untuk
33 Mengacu  pada  surat  Al-Qashash  ayat  ke  26,  bahwa  pejabat  negara  haruslah al-Qawiy al-amin dan berkeadilan .  Ibid., hlm.20-22.  Lihat  pula  Jeje  Abdul  Rohman, Politik  Kenegaraan  , (Surabaya:  Bina  Ilmu,  1999),  hlm.  139.  Kuat  di  sini  diartikan  memiliki  kompetensi.  Adil  adalah memiliki  kesesuaian  dengan  al-Quran  dan  al-Hadits.  Sedangkan  Amanah  diartikan  takut  kepada Allah.
34 Mufid, Teori  Pemerintahan  Islam  menurut  Ibnu  Taimiyah ,  (Jakarta:  Rineka  Cipta, 1994), halaman. 43.
melihat masyarakat, kebijakan itu akan fungsi untuk kalangan elit dan merugikan bagi kalangan menengah.
Penting  kemudian  ada  sosok  yang  diimpikan  Ibnu  Taimiyah kepemimpinan yang melibatkan  kontrak sosial, sebab negara merupakan wasilah atau  perantara  bagi  seorang  pemimpin,  oleh  karena  itu,  moment  merakayakan kemerdekaan  pun  sebenarnya  harus  ada  control  dari  pemimpin,  bagaimana merayakan  hari  kemerdekaan  bangsa  khususnya  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia (NKRI).
Bagi  manusia  yang  memahami  sejarah  berdirinya  Indonesia,  sebuah bangsa  yang  didirikan  dari  perjuangan  darah,  tenaga  dan  moral,  kemudian merdeka  dengan  fondasinya  adalah  Pancasila  ( ambil  cepat ),  orang  akan  paham makna  Pancasila  sebagai  dasar  Negara,  filsafat  negara,  dan  sebagai  ideologi bangsa  yang  sudah  final,  yang  tidak  bisa  dirubah-rubah  atau  di  otak-atik  oleh ideologi baru.
Kemerdekaan  yang  ke-77  tahun  ini,  selalu  sama  dengan  tahun-tahun sebelumnya  yaitu  semarak  lomba,  gerak  jalan,  dan  sederet  keramaian  lain  yang dianggap  meramaikan  hari  kemerdekaan  Republik  Indonesia  artinya  perayaan kemerdekaan di isi oleh pertunjukan dan perlombaan.
Semarak  kemerdekaan  yang  diisi  pertunjukan  dan  perlombaan  tanpa mempertimbangkan  spirit  nilai  substansial  dari  kemerdekaan  itu  akan menghilangkan bahkan “membunuh” nilai-nilai kesejarahan dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia, bahwa di dalam kemerdekaan
itu ada pertumpahan perjuangan, pertumpahan nyawa dan raga bahkan jiwa akan sirna oleh keramaian lomba tanpa refleksi kesejarahan.
Refleksi  kesejarahan  dalam  moment  kemerdekaan  Indonesia  sebuah keniscayaan, sebab tanpa ada upaya kearah refleksifitas kesejarahan kemerdekaan Indonesia akan sia-sia dirayakan tanpa makna apa-apa bagi generasinya. Generasi kita hanya akan tahu bahwa kemerdekaan hanya berisi lomba, liburan sekolah dan upacara kemerdekaan. Selebihnya tidak ada.
Kemerdekaan  itu  sebuah  harapan  besar  bagi  kemerdekaan  Indonesia, bukan ratapan apalagi komedian. Harapan itu merupakan sebuah spirit nilai-nilai yang  terkandung  dikedalaman  kemerdekaan,  oleh  karenanya  perayaan kemerdekaan  itu  penting  kemudian  ada  sisi  refleksifitas  kesejarahan  sebagai bagian dari proses kemerdekaan yang tidak muda didapatkan dari penjajah.
Kalau  kita  tanyakan,  apa  hubungan  lomba  makan  krupuk,  lomba  lari karung,  lomba  seragam  baju  terhadap  kemerdekaan?  Tentu  hanya  hiburan,  kalau di  cari  alasannya  kebersamaan  dan  kekompakan.  Lalu  kebersamaan  dan kekompakan dalam hal apa dan untuk siapa?
Pancasila  sebagai  payung  besar  bagi  nilai-nilai  universal  yang  tersimpan dikedalaman Pancasila sama sekali tidak akan terkuak bila kemerdekaan dimaknai sebagai sebuah comedian sesaat, lalu What‟s nex? Padahal perayaan kemerdekaan yang  ke-77  itu  gambaran  kita  nanti.  Padahal  kalau  kita  refleksikan  ternyata  kita masih  terjajah.  Terjajah  oleh  teknologi,  terjajah  oleh  gaya  hidup,  terjajah  oleh kroposnya  mental  pemimpin.  Pikiran  kita  terjajah,  identitas  sosial  pun  terjajah. Tiadanya  panutan  moral,  karakter,  dan  pola  pikir.  Apalagi  muncul  pancasila
bersyari‟ah,  padahal  Pancasila  tanpa  embel-embil  syari‟ah  lebih  bersyariah daripada Pancasila bersyari‟ah. Ada-ada saja orang.
Lalu  mengapa  generasi  ini  yang  memiliki  “integritas”  memadai  justeru muda  tergoyahkan?  Padahal  kita  dijajah 350  tahun,  secara  logika  tidak  mungkin Kemerdekaan  itu  bisa  kita  gapai.  Tapi  dengan  spirit  religiusitas  dan  nasionalitas yang  dimiliki  Soekarno  pelan-pelan  kemerdekaan  bisa  kita  raih.  Artinya kemerdekaan ini tidak diambil secara gratis, akan tetapi dibutuhkan spirit strategi dan metode dari Soekarno agar Indonesia harus merdeka. Yang diumumkan pada pukul  10  WIB,  tanggal  10  Ramadhan  dengan  perintah  dari  K.H  Hasyim  Asy‟ari maka kemerdekaan itu diumumkan.
Lalu  pendiri  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI)  bersepakat bahwa  fondasi  dan  ideologinya  adalah  Pancasila.  Oleh  karena  itu  penting kemudian  membaca  Pancasila  tidak  lepas  dari  nilai-nilai  universal  dari  sebuah kemerdekaan  yang  sebenarnya  mengandung  nilai  perjuangan  yang  tidak  mudah didapatkan.  Lalu  seremonialitas  pertunjukan  dan  perlombaan  itu  harus direfleksikan sebagai sebuah jawaban bagi kemerdekaan, jika tidak ada hubungan yang  substansial  dengan  kemerdekaan  lebih  baik  dana  pertunjukan  dan perlombaan  diberikan  kepada  fakir  yang  dimiskinkan  system  pemerintahan  yang korup.
Pancasila sudah saatnya dikembalikan pada sebuah kekuatan pikiran, dan jiwa  manusia  Indonesia  untuk  terus  menjaga  dan  mengawal  kemerdekaan  yang sesungguhnya.  Sebab  kemerdekaan  itu  hak  segala  bangsa.  Artinya  jika  ada manusia Indonesia secara materi masih jauh dari layak jangan katakana Indonesia
merdeka. Pancasila sudah saatnya menjadi kekuatan mental dan pikiran Indonesia. Itulah  moment  yang  harus  dilakukan  di  tengah  semarak  pertunjukan  dan perlombaan,  sehingga  Pancasila  melahirkan  integrasi  bangsa,  sosial,  keilmuan, budaya dan integrasi pelestarian lingkungan.
Dari  itulah,  penting  bagi  manusia  yang  dimerdekaan  dari  hasil  jerih kemerdekaan  ini  untuk  terus  belajar  dan  membaca  untuk  menghadirkan pendidikan  pancasila  dan  kewarganegaraan  yang  berkualitas.  Dari  pendidikan yang  berkualitas  itulah  pembangunan  mental-mental  kebangsaan  itu  hidup  di kedalaman jiwa bangsa dan negara. Maka dari sini pulalah keseimbangan Sumber Daya  Alam  (SDA)  dan  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  akan  tercapai.  Tidak  lagi pembisnis illegal, perusaan illegal, dan koruptor. Sebab kalau tidak kemerdekaan itu  akan  melahirkan  manusia-manusia  yang  memiliki  daya  pandang  pendek, literisinya  pun  akan  buruk,  asal  viral,  asal  jiplak,  itulah  problem  kepancasilaan yang  serius  sebenarnya.    Lalu  apa  implikasi  bila  manusia  seperti  itu?  (Matroni Muserang, Radar Madura, 21 Agustus 2022 ).
Dengan  demikian,  harus  dimulai  dari  literasi  yang  baik,  anak-anak  diberi simulasi di ruang kelas agar kenal dengan pahlawan Indonesia. Di tingkat PAUD, TK, dan SD/MI kita beri foto satu persatu pahlawan lalu dijelaskan satu persatu, anehnya  gurunya  pun  tidak  paham  sejarah  pahlawan  Indonesia,  karena  tingkat literasinya  dikalangan  guru  pun  sangat  amat  minim.hahaha.  Apakah  masih  akan dikatakan  pelajar  Indonesia  bila  literasinya  masih  buruk?  Semoga  nilai-nilai universal Pancasila menyertai kita dalam menjalankan kehidupan, agar kita lebih tangguh, lebih inklusif-transformatif-kritis dan lebih mencerdaskan.
5. Darurat Keteladanan Pemimpin
Masyarakat kini ada dipusaran keterbukaan, sehingga masyarakat pelosok pun  dengan  muda  mengakses  informasi  tanpa  batas.  Dengan  tanpa  batas  kita mengakses,  tanpa  batas  pula  daya  konsumsi  informasi  menjadi  asupan  harian. Akhirnya  asupan  itu  sebuah  keniscayaan.  Akibatnya  ada  yang  lupa  makan,  lupa mengerjakan  Pekerjaan  Rumah,  bahkan  lupa  shalat  dan  keterlupaan-keterlupaan yang lain.
Ini  benih  awal  “kematian”  itu,  kita  tidak  lagi  peduli  akan  hal-hal  yang sifatnya  immateri,  karena  di  kepung  materi  yang  menjanjikan  dan  diagungkan bahkan  dituhankan.  Oleh  karena  itu,  siapa  yang  bertanggungjawab  atas  hal  ini, tentu ini masalah bersama, kalau lebih khusus tentu kita membutuhkan sosok yang mampu  memberikan uswah (keteladanan)  bagi  masyarakat,  kalau  di  pondok keteladanan bagi santri, kalau di sekolah keteladanan bagi  siswa, kalau perguruan tinggi keteladanan bagi mahasiswa.
Kalau  kita  cek,  akhir-akhir  justru  kita  dikagetkan  dengan  perlakuan  dan pelecehan  seksual  di  perguruan  tinggi  pun  di  jawab  Barat  yang  menghamili santrinya,  belum  lagi  mafia-mafia,  hal  itu  menjadi  bukti  nyata  bahwa  kini  kita berada di tengah darurat keteladanan di berbagai hal.
Padahal kalau kita belajar pada Nabi Muhammad SAW (bagi  yang mau), keberhasilan  Nabi  Agung  dalam  mengislamkan  itu  dikarenakan  “keteladanan”, lalu  bagaimana  konteks  hari  ini  keteladanan  itu  mampu  menjadi  keseharian  kiai, guru,  dosen  dan  pengusaha?  Tentu  keteladanan  dalam  konteks  kemanusiaan, bukan konteks keagamaan, saya kira keteladanan Nabi Agung kita bukan sekadar
keteladanan  dalam  konteks  keagamaan,  akan  tetapi  dalam  konteks  kenegaraan, dimana waktu itu pemimpin negara adalah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jika Islam hanya ibadah dan muamalah, niscaya Rasulullah SAW tidak akan pernah di angkat pemimpin dan tidak akan maju di medan perang.
Sebagai  warga  negara  (yang  mengakui  NKRI  Harga  Mati)  tentu  kita menjadi  teladan  menjadi  warga  negara  dan  menjadi  pemangku  negara  dalam setiap  aktivitas  sosialnya  dengan  baik.  Meskipun  hal  ini  “masih  jauh  dari harapan”,  sebab  dewasa  ini  di  desa  (tidak  semua  desa)  untuk  memilih  kandidat kepala desa sudah “harus” memberi bekal (uang untuk nyoblos) harga suara pun macam-macam, tanpa saya sebut berapa.
Kalau  hal  ini  menjadi  “tradisi”  setiap  pemilihan,  kita  tinggal  menunggu kematian  moral,  etika,  ahlaq  bahkan  kematian  Tuhan,  mengapa  tidak?  Ketika perintah Tuhan hanya diketahui tanpa ada ijtihad untuk melaksanakan, diperintah taat pada negara atau pemimpin ( ulil amri ), justru korupsi dan menjadi pengusaha ilegal.  Kalau  tradisi  ini  terus-menerus  ditradisikan  dengan  dalih  “akadnya"  sah, maka  kematian  keteladanan  menunggu  kita  semua.  Jadi  saya  merasa  betul  apa yang dikatakan filosof Nietzsche bahwa Tuhan Telah Mati, siapa pembunuhnya? Tentu  kita  sendiri,  ko‟  bisa?  Di  saat  perintah  Tuhan  tidak  lagi  menjadi pertimbangan dan tidak lagi penting, yang penting “aku kaya” meskipun hasil dari suap,  uang  dari  usaha  illegal.  Lalu  dimana  makna  keteladanan  bila  karakternya adalah “aku”.
Kharisma  seorang  pemimpin,  guru,  dosen  bahkan  kiai  pun  akan dikebumikan  bersamaan  dengan  dibumikannya  keteladanan.  Sebab  bintang-
bintang  pengetahuan,  bulan  ilmu,  matahari  tauhid  tidak  akan  hidup  dikedalaman batin  manusia  padahal  itu  adalah  hati  dan  relung  batin  manusia  kata  Ibnu Atha‟illah as-Sakandari, dalam hikam, kitab pertama di nomor 153).
Mereka  hanya  mampu Kasyaf  shuwari (pengungkapan  bentuk),  tanpa mampu kasyaf  maknawi (pengungkapan  immateri),  inilah  yang  disebut  sebagai zaman manusia hanya tahu pada bentuk tanpa tahu isi, hanya tahu baca tanpa tahu arti.  Hanya  tahu  cahaya  tanpa  tahu  daripada  lahirnya  sebuah  cahaya.  Belum  lagi ke-aku-an  identitas  sosial  yang  melekat  pada  diri  seorang,  yang  merasa  dirinya keturunan “darah biru”.
Betul  memang,  kita  hari  ini  berkecimpung  dengan  bentuk-bentuk (“ lipstick” ) tanpa peduli dibalik bentuk. Mengapa tidak? Di satu sisi kita dituntut untuk  sekolah  dan  kuliah  agar  wawasan  kita  tidak  sempit,  tapi  disisi  yang  lain kadang  kita  meninggalkan  sisi  pendidikan  moral,  padahal  moral  ini  seharusnya menjadi  sajadah  ilmu  pengetahuan,  artinya  ilmu  pengetahuan  tidak  memiliki makna  apa-apa  tanpa  adanya  moral.  Tentu  antara  moral  dan  ilmu  pengetahuan harus selalu berganding tangan menuju suatu tujuan.
Etika  dan  tata  nilai  bisa  menjadi  pedoman  berkehidupan  dalam  negara. Ibnu  Taimiyah  juga  mengatakan  bahwa  agama  tidak  bisa  direalisasikan  tanpa negara dan Penegakan pemerintahan merupakan perintah agama.
Kita  sudah  sampai  di  ruang  pendidikan  yang  tidak  lagi  hitam-putih paradigmanya,  akan  tetapi  pendidikan  kita  sudah  sampai  di  kampung  yang membutuhkan  sinergitas.  Misalnya  pendidikan  matematika  sudah  saatnya bersinergi dengan moral atau mental, sebab kalau tidak ada siniergi atau integritas
maka  pendidikan  yang  kita  miliki  hanya  akan  menjadi  biang  dan  akan menciptakan  karakter-karakter  pragmatis-materialis-egois.  Karakter  ini  akan mendiami  manusia  selagi  manusia  ini  belum  mendapatkan  hidayah  (M atroni Muserang: Pendidikan yang Tak Mendidik, Radar Madura, 15/11/2021 ).
Di  sini  pentingnya  ada  interkonektif  keilmuan,  sebab  kalau  kita menggunakan  fikih  sentris  (sebagai  contoh),  menjual  rokok  illegal  pun  sah menurut  fikih,  tapi  di  sana  ada  unsur  ( uswah )  keteladanan,  menjadi  tidak  baik secara  etika,  jika  seorang  tokoh  atau  pemimpin  memiliki  perusahaan  illegal, bagaimana masyarakat nantinya, nanti kan meniru bahkan akan lebih parah, kayak pepatah, jika  guru  kencing  berdiri,  siswa  kencing  lari .  Berarti  menjual  narkoba juga sah dan menjual wanita pun sah, jika menggunakan akad jual beli, kita tahu bahwa  agar  hukum  jual  beli  sah  adanya  pembeli  dan  penjual  yang  melakukan transaksi dengan sadar, menyadari dan ridha.
Dengan  demikian,  kita  sebagai  figur  tentu  harus  berpikir  ulang  jika  mau mambangun  bisnis  illegal.  Bagi  saya  urusan  bisnis  ini  pribadi,  tapi  jika  seorang figur  yang  memiliki  hal  itu,  kita  menunggu  waktu  berapa  banyak  akan  lahir pebisnis  yang  lahir  dan  lebih  parah  dari  yang  dilakukan  tokoh  tersebut.  Semoga mereka paham apa akan pemikiran agama (bukan agama).

## 6. Menirukan Kepemimpinan Ala Indonesia
Saya  mencoba  memberikan  contoh  kepemipinan  yang  di  cita-cita  Ibnu Taimiyah  salah  satunya  adalah  K.H  Abdurrahman  Wahid  (Gus  Dur)  memang masih tergiang di khalayak umum masyarakat Indonesia sampai saat ini. Seolah- olah  Gus  Dur  masih  hidup  sampai  sekarang.  Dalam  konteks  kekinian  memang
kita  membutuhkan  spirit  Gus  Dur  baik  di  ranah  politik,  budaya,  lebih-lebih  di ranah keagamaan dan keberagaman.
Mengingat  berbagai  problem  sosial-kemanusiaan  yang  terus  memoles wajah  bangsa  dari  jeratan  luka  pembunuhan,  kemiskinan,  pelecehan,  korupsi, ketidakadilan,  dan  kekerasan  atas  nama  agama  dan  pemikiran.  Spirit  apa  yang kemudian  bisa  kita  hisap  dari  Gus  Dur  dalam  menyuburkan  inklusifitas  sosial- kemanusiaan.
Sebenarnya  spirit  politik  Gus  Dur  lahir  dari  sosok  figur  K.H  Hasyim Asy‟Arie  yang  sejak  dulu  memperjuangkan  rakyat.  Spirit  itulah  yang  mengalir terhadap  Gus  Dur  sehingga  perjuangan  untuk  rakyat  tetap  dilanjutkan  Gus  Dur melalui jembatan politik salah satunya.
Bagi  Gus  Dur  politik  bukan  dimaknai  sebagai  ajang  bisnis  mencari  duit dan  kursi  kekuasaan,  bukan  dijadikan  bisnis  jangka  pangjang,  akan  tetapi  kursi kekuasaan  dijadikan  alat  untuk  memperbaiki  keadaan  keluarga  sendiri.  Gus  Dur lebih  substansial  memaknai  dan  menjalankan  spirit  kebangsaan.  Bangsa  dilihat dan dimaknai sebagai sebuah alat untuk masuk ke ranah politik, karena sulit bagi kita  untuk  menjadi  tokoh  politik  Indonesia  tanpa  melalui  jalur  partai,  jadi  PKB bukanlah  bagian  mutlak  dari  dari  perjalanan  politik  Gus  Dur  selama  menjadi presiden, akan tetapi bagian dari cara Gus Dur dalam membaca politik global.
Pertanyaan  yang  kemudian  muncul  adalah  apakah  ada  spirit  itu  hari  ini? Spirit  yang  diwariskan  Gus  Dur  terhadap  para  generasi  bangsa?  Pertanyaan  ini penting  untuk  kita  refleksikan  bersama,  agar  bangsa  dan  Spirit  Gus  Dur  tidak menjadi hampa di mata pemuda bangsa ke depan.
Karena  kalau  mau  masuk  dunia  politik  maka  kita  harus  memiliki  partai, walau pun prosedur ini sangat formal, sebenarnya untuk menjadi pemimpin tidak harus  lewat  partai,  tapi  apa  mau  di  kata,  ketika  Indonesia  sudah  demikian.  Jadi bagaimana  memperbaiki  partai  itu  dengan  memasukkan  spirit  K.H.  Hasyim Asy‟Arie  dan  Gus  Dur  dan  tokoh  NU  yang  sejak  dulu  memperjuangkan  habis- habis untuk rakyat. Pertanyaanya apakah kita mampu?
Kalau kita mau belajar dan mau untuk berpikir, spirit itu pasti di dapat dan bisa dijadikan dasar pemikiran dalam menjalankan roda spirit kebangsaan, karena kalau  ingin  mendapatkan  spirit  kebangsaan  yang  pernah  diperjuangkan  gus  Dur maka  dari  spirit  itulah  kita  memberikan  ide  segar  dan  formula  yang  kontekstual dalam menata rakyat dan bangsa yang sudah semraut ini.
Maka  cara  yang  baik  adalah  melanjutkan  ide  atau  pemikiran,  spirit kebangsaan  yang  pernah  dilakukan  Gus  Dur,  walau  pun  tidak  menutup kemungkinan  adanya  formula  baru  atau  pemikiran  baru  untuk  dimasukkan  ke ruang  pemikiran  pemerintahan  demi  tercapainya  cita-cita  bangsa  yang  damai, makmur, sentosa. Bukan waktunya kita mengedepankan duit, terlalu sakit rakyat Indonesia,  karena  adanya  ketidakadilan,  koruptor,  kasus  para  pemimpin Indonesia, dan seks komersial yang terus terjadi.
Ide  yang  segar  sangat  dibutuhkan  saat  ini  untuk  menyejukkan  ladang percaturan pemikiran kebangsaan Indonesia. Untuk menyadarkan para elit politik yang  sejauh  ini  sudah  jauh  menyimpang  dari  Undang-Undang,  Bhineka  Tunggal Ika  dan  Pancasila.  Maka  formula  untuk  menyembuhkan  penyakit  “ambisi” kekuasaan  tidak  terjadi,  karena  kalau  ini  terus-menerus  terjadi  jangan  harap
bangsa  kita  akan  damai,  makmur  dan  sentosa  seperti  yang  dicita-citakan  bangsa yang kaya ini.
Pancasila  sebagai  ideologi  dilumpuhkan  pelan-pelan,  sebab  Pancasila memiliki  relasi  yang  kuat  dan  erat  dengan  keagamaan,  politik,  budaya  dan ekonomi.  Sehingga  yang  dibenturkan  bukan  kristen  dengan  Budha,  akan  tetapi Islam  Vs  Islam.  Nah  inilah  yang  sebenarnya  sangat  berbahaya  dan  ini  tidak banyak para elit politik dan tokoh agama menyadari dan paham. Kasus Solo dan Sampang  salah  satu  realitas  yang  diperlihatkan  oleh  kaum  kapitalis-materalis- modern bahwa kontruksi kita dilumpuhkan pelan-pelan.
Skenario  besar  yang  sedang  dirancang  untuk  melumpuhkan  bangsa. Padahal  kita  tahu  kewajiban  negara  adalah  menjaga  keamanan,  menjaga ketentraman,  menjaga  kedamaian,  tapi  mengapa  seakan  negara  “mati”  tak berdaya.  Ini  salah  satu  bukti  nyata  bahwa  sendi-sendi  negara  sedang  ada  yang lumpuh.  bagi siapa pun termasuk aparat penegak hukum untuk mengerti wawasan sosiologis.  Kalau  ini  tidak  diajarkan  di  dunia  pendidikan  tersebut  maka  tidak heran  kalau  kita  berfikir  parsial,  padahal  ilmu  harus  ada  korelasi  dengan  ilmu- ilmu yang lain.
Karena ada indikasi negara gagal salah satunya adalah kontruksi keamanan gagal, kontruksi ekonomi dan politik gagal, dan kontruksi sosial gagal. Korporasi internasional  sedang  mengusai  negara,  akhirnya  yang  terjadi  adalah  politik transaksional.  Serangan  yang  sifatnya  “membunuh”  itu  merupakan  dampak  dari politik  transaksional  yang  kini  masih  nyaris  tak  bisa  dibentung,  karena  dalam politik, siapa akan dikorbankan demi satu kekuasan. Maka toleransi keberagaman
adalah  bagaimana  kita  langsung  turun  ke  jalan.  Sekarang  yang  terjadi  justeru memakai  bendera-bendera  sendiri.  Kebersamaan  dalam  satu  tujuan  untuk memberi  pelajaran  kepada  masyarakat  nyaris  tidak  ada.  Yang  ada  bagaimana mendapat keuntungan dari masyarakat.
Akhirnya  kontruksi  perbudakan  harus  dibentengi  oleh  spirit  kebangsaan Gus  Dur  dengan pertama oleh  budaya  lokal  harus  diperkuat, kedua hubungan “kekerabatan”  harus  dipertahankan,  sekarang  anak-anak  muda  cenderung  egois. Tidak  heran  kalau  menjadi  buruh  di  negeri  sendiri.  Maka  yang  dibutuhkan sekarang adalah orang-orang biasa yang mampu mengajarkan dan langsung turun lapangan (orang-orang yang mampu mengayomi dan mengerti masyarakat). Inilah substansi spirit kebangsaan yang diperjuangkan Gus Dur.

## C. PENUTUP
Dengan  demikian  maka,  teori  pemikiran  politik  Ibn  Taimiyah  sangatlah modern  dan  berbeda  dengan  teori  politik  tradisional  yang  menitik  beratkan  pada fungsi  khilafah.  Modernitas  pemikiran  Ibn  Taimiyah  terletak  pada, pertama, teorinya  memiliki  kedekatan  dengan  pemerintahan  modern,  misalnya  manusia senantiasa  membutuhkan  pemerintahan  didasarkan  pada  hukum  alam  dan keterlibatan  manusia  itu  sendiri.  Tampaknya  Ibn  Taimiyah  bermaksud menawarkan  analisis  sosiologis  berdasarkan  hakikat  manusia  yang  bebas  dari penetrasi agama. Kedua, ia menghargai peranan kekuasaan politik, sebagai syarat mendirikan  pemerintahan.  Ibn  Taimiyah  berbeda  dari  teori  sebelumnya  yang berbicara  mengenai  syarat-syarat  pemimpin  negara,  akan  tetapi  Ibn  Taimiyah malah justru menganjurkan umat Islam untuk mengikuti yang tidak adil, licik jika
keadaan terdesak dan satu-satunya figur yang mempu mempertahankan integritas, solidaritas, stabilitas politik dan keamanan masyarakat. 35
Teori  Ibnu  Taimiyah  tentang  keberadaan  negara  dengan  segala  hal  yang melengkapinya,  maka  terlihat  jelas  bahwa  ia  memadukan  sistem  dokrinal  ajaran Islam  dengan  nilai  sosiologis  kehidupan  umat  manusia.  Argumen  dokrinal  yang diajukan  oleh  Ibnu  Taimiyah  adalah  bahwa  kebaikan  perlu  untuk  dilaksanakan, dan  pelaksananya  membutuhkan  seorang  pemimpin.  Sedangkan  argumen sosiologis  yang  digunakan  oleh  Ibnu  Taimiyah  adalah  bahwa  manusia membutuhkan  kesejahteraan.  Kesejahteraan  itu  bisa  dicapai  dalam  suatu organisasi masyarakat yang mempunyai pemimpin. 36

## DAFTAR PUSTAKA
_______, al-Siyasah  al-Syar’iyah  fi  islah  al-Ra’i  wa  al-Ra’iah, Cairo: Dar  al- Sya‟b, 1980.
_______, Majmu’ Fatawa Syaikh Ibnu Taimiyah, Riyad: Maktabah Riyad, 1963. _______, Minhaj as-Sunnah, Kairo: Maktabah Dar al-„Urbah, 1962.
Abdul Mu’in , Fiqih  Siyāsah  sebuah  Konsepsi  Kekuasaan  Politik  Dalam  al- Qur’an , (Jakarta: Raja Grafindo, 1995).
Anton Beker, Haris Zuber, Metodologi Penelitian Falsafat , (yogyakarta: Kanisius, 1994).
Bambang  Sunggono, Metadologi  Penelitian  Hukum ,  (Jakarta  :  Raja  Grafindo, 2001), cet. Ke-III.
Basri Seta, Pengantar Ilmu Politik , (Jogjakarta: Indie Book Corner, 2011).
Hidajat Imam, Teori-Teori politik , (Malang: Setara press, 2009).
Ignaz Colodziher, The Zahiris, (alih bahasa Wolgang), (Leiden: E. J. Brill, 1971. Jeje Abdul Rohman, Politik Kenegaraan , Surabaya: Bina Ilmu, 1999.
35 Majmu’ Fatawa , jilid 28, hlm. 66-68.
36 Ibnu Taimiyah, al-Siyasah..., op.cit., hlm. 137.
Khalid Ibrahim Jindan, Teori Politik Islam, Telaah Kritis Ibnu Taimiyah tentang Pemerintahan, (alih bahasa Masrohin), Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
M.  Iqbal, Fiqih  Siyāsah,  Kontekstualisasi  Doktrin  Politik  Islam, (Jakarta:  Gaya Media, 2007).
M.  Iqbal, Pemikiran  Politik  Islam  Masa  Klasik  hingga  Indonesia  Kontemporer , (Jakarta: Kencana Prenada, 1990).
Matroni Muserang, Kemerdekaan: Antara Tragedi dan Komedi, ( Radar Madura, 21 Agustus 2022 ).
Matroni  Muserang: Pendidikan  yang  Tak  Mendidik, Radar  Madura,  (15, Nopember, 2021).
Mufid, Teori Pemerintahan Islam menurut Ibnu Taimiyah , (Jakarta: Rineka Cipta, 1994).
Munawir  Sjadzali, Islam  dan  Tatanegara:  Ajaran,  Sejarah  dan  Pemikiran, Jakarta: UI Press, 1993.
Qamaruddin  Khan, The  Political  Thought  of  Ibn  Taimiyah (diterjemahkan  oleh Anas Mahyudin), Islamabad: Islamic Research  Institute, 1973.
Qomarudin Kan, Mawardi Theori of the  State , Terjemah Imran   Rosidi, “ Telaah Kritis  Teori  Mawardi  Tentang  Negara ”,  (Jogjakarta:  Tiara  Wacana,
2000).