Accepted  : 21 Juni 2024 Published  : 21 Juni 2024 Publisher:  LPPM  Unive rsitas Darma Agung
Licensed:  This work is lice nse d unde r Attribution-NonComme rcial-No
De rivative s 4.0 Inte rnational (CC BY-NC-ND 4.0)

## Jurnal Darma Agung
Volume: 32, Nomor: 3, (2024), Juni: 101 - 105 https://dx.doi.org.10.46930/ojsuda.v32i3.4288

## ANALISIS MANFAAT DAN BIAYA: KEBIJAKAN TRANSPORTASI KERETA CEPAT JAKARTA BANDUNG DARI KACAMATA PROYEK STRATEGIS NASIONAL
Teguh  Saeful  Hamzah 1) , Teguh  Kurniawan 2)
Fakultas  Ilmu  Administrasi  Universitas  Indonesia,  Depok,  Indonesia 1,2) Corresponding Author: teguhhamzah98@gmail.com 1) , teguh.kurniawan@ui.ac.id 2)

## Abstrak
Proyek  Kereta  Cepat  Jakarta-Bandung  (KCJB)  adalah  inisiatif  infrastruktur  untuk  meningkatkan konektivitas antara dua kota besar di Indonesia. Namun, sejak awal pembangunannya, proyek ini telah menghadapi berbagai tantangan dan kontroversi, terutama terkait dengan aspek politik, ekonomi, sosia l, teknologi, legal, dan lingkungan. Melalui Analisis Biaya Manfaat/ Cost Benefit Analysis (CBA), artikel ini mengidentifikasi  potensi  manfaat  dan  risiko  dari  proyek  KCJB.  Perlu  diketahui  bahwa  pembangunan proyek  kereta  Cepat  Jakarta  Bandung  (KCJB)  merupakan  Proyek  Strategis  Nasional  (PSN).  Total penawaran investasi awal KCJB adalah sebesar 5,5 miliar Dolar Amerika Serikat (AS) atau setara Rp74,3 triliun.  KCJB  memiliki  panjang  trase  142,3  kilometer  dengan  tipe  struktur  elevated  sepanjang  82,7 kilometer dan sisanya berupa 13 tunnel dan subgrade. Kereta Cepat Jakarta -Bandung ini memiliki em pa t stasiun  perhentian  di  sepanjang  lintasan,  yaitu  Stasiun  Halim  (Jakarta),  Stasiun  Karawang,  Stasiun Padalarang, dan Stasiun Tegalluar  (Bandung). Berdasarkan analisis biaya manfaat, proyek KCJB feasible untuk  dilaksanakan  mempertimbangkan  manfaat  yang  diberikan  oleh  proyek  KCJB  lebih  besar dibanding biayanya. Terdapat manfaat strategis yang melebihi biaya pembangunan KCJB bekerja sama dengan Tiongkok  jika dilihat dari segi politik, ekonomi,  sosial, teknologi,  legal, dan lingkungan.

## Kata Kunci: Kereta Api  Cepat, Analisis Biaya dan Manfaat, Proyek Strategis Nasional

## Abstract
The  Jakarta-Bandung  Fast  Train  Project  (KCJB)  is  an  infrastructure  initiative  to  improve  connectivity  between  two major  cities  in  Indonesia.  However,  since  the  beginning  of  its  development,  this  project  has  faced  various  challenges and  controversies,  especially  related  to  political,  economic,  social,  technological,  legal  and  environmental  aspects. Through  Cost  Benefit  Analysis  (CBA),  this  article  identifies  the  potential  benefits  and  risks  of  the  KCJB  project.  It should  be  noted  that  the  construction  of  the  Jakarta  Bandung  Fast  Train  (KCJB)  project  is  a  National  Strategic Project  (PSN).  KCJB's  total  initial  investment  offer  was  5.5  billion  United  States  Dollars  (US)  or  the  equivalent  of IDR  74.3  trillion.  KCJB  has  a  track  length  of 142.3 kilometers with an elevated structure type of 82.7 kilometers and the  remainder  in  the  form  of  13  tunnels  and  subgrades.  The  Jakarta-Bandung  Fast  Train  has  four  stops  along  the track,  namely  Halim  Station  (Jakarta),  Karawang  Station,  Padalarang  Station  and  Tegalluar  Station  (Bandung). Based  on  the  cost  benefit  analysis,  the  KCJB  project  is  feasible  to  implement  considering  that  the benefits provided by the  KCJB  project  are  greater  than  the  costs.  There  are  strategic  benefits  that  exceed  the  costs  of  developing  KCJB  in collaboration  with  China  when  viewed  from  a  political,  economic,  social,  technological,  legal  and  environmental perspective.

## Keywords:  Fast Train,  Cost and  Benefit Analysis,  National  Strategic  Project

## PENDAHULUAN
Sarana  transportasi  adalah  salah  satu  bagian  dari  sarana  dan  prasarana  pendukung di  setiap  negara  (Permadi  et  al.  2019).  Menurut  Aminah  (2006)  Transportasi  merupakan perpindahan  barang  atau  orang  dari  satu  tempat  ke  tempat  lain,  dari  titik  asal  ke  titik tujuan,  dengan  menggunakan  kendaraan  atau  sesuatu  yang  dibuat  oleh  manusia,  dari hewan  atau  mesin.  Bagi  masyarakat  luas,  transportasi  merupakan  suatu  kebutuhan  dan jawaban  atas  permasalahan  perpindahan  stasiun  atau  barang  dari  tempat  asal  ke tempat  tujuan.  Transportasi  sendiri  terbagi  menjadi  beberapa  jenis  seperti  transporatasi darat, transportasi  laut,  dan transportasi  udara.
Pemerintah  dibawah  Presiden  Joko  Widodo  pada  tanggal  29  September  2015  telah mengambil  keputusan  dan  berniat  untuk  memunculkan  wajah  baru  moda  transportasi
kereta  api  hasil  kerjasama  Indonesia  dengan  China,  yakni  Kereta  Cepat  Jakarta- Bandung.  Upaya  ini  dilakukan  dengan  tujuan  agar  dapat  meningkatkan penyelengaraan peningkatan transportasi massal  guna  menjawab  kebutuhan masyarakat  tadi.  Karena  Jakarta  sebagai  ibukota  negara  dengan  pusat  perekonomian dan  bisnis  yang  tinggi  pertama,  dan  Bandung  yang  menjadi  ibukota  provinsi  Jawa Barat  dengan  potensi  bisnis  ketiga,  keputusan  ini  dianggap  tepat  kala  itu  dan  disinyalir kan  menjadi  sebuah  transportasi  yang  mewujudkan  ramah  lingkungan  dan mendukung  pembangunan  berkelanjutan.  (Kadarisman,  2017)
Infrastruktur  menjadi  sebuah  kata  kunci  dalam  Pemerintahan  periode  2014  –  2019  & 2019  –  2024  yang  dipimpin  oleh  Ir.  H.  Joko  Widodo  sebagai  Presiden  ke-7  Republik Indonesia.  Terkait  dengan  infrastruktur,  pemerintah  menyusun  Proyek  Strategis Nasional  (PSN)  yang  berisikan  proyek-proyek  pembangunan  yang  akan  didahulukan serta  diprioritaskan  pembangunannya  dalam  masa  pemerintahan  yang  terdiri  dari  jalan tol,  jalan  nasional  non  tol,  kereta  api  antar/dalam  kota,  bandar  udara,  pelabuhan, perumahan,  energi,  dan  lainnya,  yang  dituangkan  dalam  aturan  Peraturan  Presiden (Perpres)  Republik  Indonesia  Nomor  3  Tahun  2016  tentang  Percepatan  Pelaksanaan PSN.
Salah  satu  objek  pembangunan  yang  masuk  dalam  PSN  adalah  Kereta  Cepat  Jakarta –  Bandung  yang  berada  di  Provinsi  DKI  Jakarta  dan  Jawa  Barat.  KCJB  merupakan proyek  pembangunan  kereta  cepat  pertama  di  kawasan  ASEAN  ddan  memiliki  jarak sejauh  142,3  km  yang  dimulai  dari  Halim  sampai  dengan  Tegalluar.  Pembangunan  n kereta  cepat  sendiri  ditujukan  untuk  menghadirkan  alternatif  transportasi  yang  dapat dipilih  oleh  masyarakat  dalam  menempuh  perjalanan  dari  Jakarta  ke  Bandung  atau sebaliknya  seiring  dengan  makin  meningkatnya  mobilitas  masyarakat  antar  dua  kota tersebut.  Sebelum  adanya  KCJB,  banyak  masyarakat  yang  memilih  melakukan perjalanan  via  darat  melalui  kereta  api  konvensional  ataupun  kendaraan  umum/ pribadi  via  ja  lan  tol  yang  dapat  ditempuh  masing-  masing  selama  kurang  lebih  3  s.d.  4 jam  tergantung  dari  jumlah  volume  kendaraan.  Dengan  dibangunnya  KCJB,  maka waktu  tempuh  Jakarta Bandung akan berkurang hingga  menjadi  30 menit.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penulisan  artikel  ini  adalah  metode  studi literatur  dan  kepustakaan  (Darmalaksana  2020).  Metode  ini  merupakan  serangkaian kegiatan  yang  berkenaan  dengan  metode  pengumpulan  data  pustaka,  membaca  dan mencatat,  serta  mengelola  bahan  penelitian  (Zed,  2008:3).  Teknik  pengumpulan  data Studi  literatur  dan  kepustakaan  berasal  dari  buku,  jurnal,  artikel,  dokumentasi,  dan publikasi  terkait  tema  yang  diambil,  guna  mendapatkan  data  yang  faktual  dan komprehensif.  Pengumpulan  data  dimulai  dengan  mencari  materi  yang  relevan  dengan topik  dan  tema  yang  ada,  kemudian  membaca  abstrak,  mencatat  bagian-bagian penting,  dan menuliskan  sistematika  artikel  sesuai  dengan  teori  yang relevan.

## HASIL DAN  PEMBAHASAN

## A. Hasil
Proyek  pembangunan  kereta  api  cepat  Jakarta  Bandung  bukanlah  proyek  yang  bisak dikatakan  baru,  proyek  ini  sudah  direncanakan  sejak  2014  dan  diestimasikan  selesai pada  2019  lalu  namun  karena  pandemi  COVID-19,  yang  membuat  pemerintah mengambil  kebijakan  untuk  menunda  seluruh  proyek  pembangunan  dan  focus  dalam penyelesaian  pandemic  di  dalam  negeri.  Proyek  ini  bisa  dikatakan  mangkrak  dan disinyalir  akan  selesai  tahun  2023  ini.  Dilansir  dari  lama  resmi  PT.Kereta  Cepat Indonesia  Cina,  yang  merupakan  perusahaan  yang  menaungi  Kereta  Api  Cepat  Jakarta Bandung  ini  dikatakan  bahwa  proyek  Kereta  Cepat  Jakarta-Bandung  yang  merupakan salah  satu  Proyek  Strategis  Nasional  (PSN)  pemerintah  Indonesia  sesuai  dengan Peraturan  Presiden  No.  3  tahun  2016.  Pembangunan  KCJB  ini  akan  memiliki  panjang
trase  142,3  kilometer  disertai  dengan  tipe  struktur  elevated  sepanjang  82,7  kilometer dan  sisanya  berupa  13  tunnel  dan  subgrade.  Dengan  tambahan  Batching  Plant  dan Casting  Yard  yang  akan  dibangun  di  beberapa  titik  tertentu.  KJCB  ini  diketahui  akan berhenti  di  4  stasiun  yang  sudah  terintegrasi  dengan  konsep  pengembangan berorientasi  transit  antara  lain:  Stasiun  Pemberhentian  Halim,  Karawang,  Padalarang, Tegalluar  dengan  satu depo  yang berlokasi  di Tegalluar.
Pemerintah  juga  sudah  mengeluarkan  Regulasi  yang  mengatur  terkait  pembangunan proyek  Kereta  Api  Cepat  Jakarta  Bandung  melalui  Peraturan  Presiden  (Perpres)  Nomor 93  Tahun  2021  tentang  Perubahan  atas  Peraturan  Presiden  Nomor  107  Tahun  2015 tentang  Percepatan  Penyelenggaraan  Prasarana  dan  Sarana  Kereta  Cepat  antara  Jakarta dan  Bandung.  Dalam  kebijakan  ini  dikatakan  bahwa  proyek  ini  dikategorikan  Proyek Strategi  Nasional  Pemerintah,  dalam  regulasi  ini  juga  dicantumkan  kebijakan  mengenai pendanaan  untuk  memodali  proyek  ini.
Terkait  dengan  pelaksana  pekerjaan  KCJB,  konsorsium  yang  terpilih  untuk melaksanakan  proyek  ini  berasal  dari  Tiongkok,  dan  telah  dilakukan  groundbreaking/ pembangunan  pada  tanggal  21  Januari  2016  yang  juga  dihadiri  oleh  Presiden  Republik Indonesia.  Proyek  ini  awalnya  direncanakan  selesai  pada  tahun  2019  namun dikarenakan  adanya  kendala  di  beberapa  hal  maka  proyek  ini  baru  akan  selesai  dan mulai  aktif  beroperasi  pada  tanggal  1  Oktober  2023.  Meski  sebagian  meragukan  KCJB kami  memandang  proyek  ambisius  ini  sungguh  akan  membanggakan  bangsa  Indonesia jika  Pemerintah  dapat  mengevaluasi  dan  memperbaiki  pelaksanaan  proyek  agar kriteria  keberhasilan  program  dari  segi  politik,  ekonomi,  sosial,  teknologi,  legal,  dan lingkungan  bisa terpenuhi.

## B. Pembahasan

## 1. COST-BENEFIT ANALYSIS (CBA)
Terkait  dengan  proses  kebijakan  dan  pengambilan  keputusan  yang  ada  pada  proyek KCJB,  tim  melakukan  Analisis  CBA  berdasarkan  sudut  pandang  Pemerintah  selaku pemilik  proyek  dengan  berdasarkan  kondisi  dan  dokumen  penawaran  pada  waktu proses  perencanaan  sampai  dengan  pemilihan  pemenang  proyek  untuk  menjawab apakah  proyek  KCJB  memiliki  urgensi  yang  tinggi  untuk  segera  dilaksanakan  dan menggunakan  skema  pendanaan  yang mana.
Biaya  dan  manfaat  pada  proyek  ini  berdasarkan  hasil  Analisis  penulis  dengan menitikberatkan  pada  Aspek  Politik,  Ekonomi,  Sosial,  Teknologi,  Legal,  dan Environment/  Lingkungan (PESTLE) adalah  sebagai  berikut:
Tabel 1. Cost-Benefit Analysis  Proyek Kereta Cepat Jakarta  – Bandung No Sektor Coast Benefit 1. Politik - Biaya diskusi/ rapat/perjalanan dinas terkait -Hubungan diplomatic dengan jepang yang mungkin terganggu -Proyek mercusuar -Legacy Pemerintah -Penguatan hubungan bilateral Indonesia - Tiongkok 2. Ekonomi -Biaya  investasi  relative besar -Opportunity  Cost  atas dana  PMN untuk KAI -Potensi pendapatan terutama jika dikembangkan dalam konsep  transit  oriented Development (TOD) - Lapangan kerja baru 3. S osial Biaya pembebasan kawasan pemukiman -Potensi pengurangan jumlah kecelakaan berkendara -Peningkatan kualitas hidup dengan adanya moda  transportasi  baru lebih cepat dan  nyaman 4. Teknologi -Biaya pengembangan S DM (transfer knowledge) -Biaya Operasional -Moda transportasi alternatif  yang  memiliki teknologi tinggi -Pemangkasan waktu
tempuh  Jakarta–  Bandung
-Mengurangi kepadatan moda transportasi darat 5. Legal Kedudukan  RRC  yang lebih  dominan,  membuat klausul  perjanjian  kerja sama kurang seimbang: - Cost Overrun -Bunga meningkat -Konsesi50 tahun - S kema B2B -S aham mayoritas 60% -  Memungkinkan  skema tanpa  perlunya  jaminan pemerintah 6. Lingkungan -Terjadi  alih  fungsi  lahan (misal dari  jalur hijau yang terdampak pembagunan rel/stasiun - AMDAL -Mengurangi penggunaan bahan  bakar fosil -Mengurangi emisi kendaraan  bermotor
Pada  prosesnya,  terdapat  dua  negara  yang  mengajukan  penawaran  untuk  proyek KCJB,  yaitu  Jepang  dan  Tiongkok.  Pada  awalnya,  Jepang  merupakan  negara  pertama yang  menunjukkan  ketertarikannya  dengan  melakukan  feasibility  study  (FS)  terlebih dahulu  yang  dimulai  sebelum  masa  Pemerintahan  Presiden  ke-7  dan  dilakukan  dengan biaya  sendiri.  Kemudian  Tiongkok  juga  mengajukan  panawaran  atas  proyek  kereta cepat  melalui  konsorsium  badan usahanya.

## Tabel 2. Perbandingan Penawaran Jepang & Tiongkok
No. P erihal Jepang Tiongkok 1. Nilai Investasi US D 6,2 Milyar (Rp. 83,7 Triliun) US D 5,5 Milyar (Rp. 74,3 Triliun) 2. Permodalan 75% loans (JICA) 25 % Pembiayaan negara 75% loans (JICA) 25 % Konsorsium (ekuitas) 3. Durasi Pekerjaan Konstruksi : 2017 S elesai : 2019 Beroperasi : 2021 Konstruksi : 2016 S elesai : 2018 Beroperasi : 2019 4. Model Bisnis Government to Government Deal Meminta  adanya  jaminan pemerintah  (garansi)  dan pembiayaan negara (APBN) Business to Business Deal Tidak ada jaminan pemerintah & tidak menggunakan APBN
Dikutip  dari  Giantara  (2018),  bahwa  nilai  total  benefit  (penghematan  nilai  waktu penghematan  biaya  bahan  bakar  penghematan  BOK  (Biaya  Operasional  Kendaraan), pengurangan  emisi,  penghematan  biaya  kecelakaan)  yang  bisa  dihasilkan  adalah sebesar  Rp2,2  triliun  untuk  tahun  pertama.  Analisis  lebih  lanjut  berdasarkan perbandingan  penawaran,  Tiongkok  menawarkan  paket  yang  lebih  efisien  dan  efektif dari  sudut  pandang  ekonomi  dikarenakan  nilai  investasi  yang  lebih  kecil  dengan  durasi pekerjaan  yang  lebih  cepat  jika  dibandingkan  dengan  apa  yang  ditawarkan  oleh Jepang.  Tiongkok  juga  menawarkan  model  bisnis  B2B  sehingga  memperkecil  risiko bagi  Pemerintah  apabila  terjadi  kegagalan  konstruksi.  Hal-hal  tersebut  bisa  menjadi poin  krusial  dalam  pemilihan  penyedia  dikarenakan  terbatasnya  anggaran  yang dimiliki  oleh  negara  dan minimnya  risiko  yang akan berdampak  dikemudian  hari.

## SIMPULAN
Berdasarkan  Analisis  diatas,  proyek  KCJB  merupakan  proyek  yang  bisa dilaksanakan  karena  cukup  banyak  memberikan  manfaat  dari  berbagai  aspek  (politik, ekonomi,  sosial,  teknologi,  legal,  dan  lingkungan)  maka  Tiongkok  merupakan  pilihan yang  preferable  dan  feasible  bagi  Pemerintah  untuk  melaksanakan  proyek  KCJB.  Namun tingkat  okupansi  kereta  akan  sangat  menentukan  kebermanfaatan  dari  proyek  yang membanggakan  ini.Jakarta  dan  Bandung  sebagai  kota  terbesar  pertama  dan  ketiga  di Indonesia  adalah  menjadi  pusat  perekonomian  saat  ini.  Dengan  potensi  ekonomi  yang sangat  tinggi  di  Indonesia  tersebut,  maka,  kebijakan  Pemerintah  memutuskan pembangunan  infrastruktur  KA  Cepat  Jakarta-Bandung  adalah  sudah  tepat  dan  layak,
untuk  lebih  meningkatkan  gerak  pembangunan  perekonomian,  pariwisata,  yang  terjadi di Jakarta, Bandung,  dan kota-kota  yang dilewati  jalur  kereta cepat  tersebut.
Dengan  kondisi  tersebut,  di  samping  kereta  cepat  adalah  menjadi  pilihan  pemerintah sebagai  bentuk  modernisasi  transportasi  massal  dalam  membangun  konektivitas antarkota  antarprovinsi,  dan  pembangunan  kawasan.  Dengan  disubstitusinya  jenis pergerakan  dari  kereta  api  konvensional  dan  moda  berbasis  jalan  raya  kepada  kereta cepat  akan  mengurangi  emisi  karbon  perharinya.  Pengurangan  emisi  dengan  skenario rute  Bandung  lebih  besar  10  kali  lipat  dibandingkan  dengan  pengurangan  emisi  karbon melalui  skenario  rute  Pantai Utara.
Isu  lingkungan  lainnya  ialah  mengenai  penggunaan  lahan  hutan  cadangan  dan hutan  produksi,  serta  daerah  rawan  longsor.  Namun  proyek  tersebut  dapat diselesaikan  dengan  telah  dilengkapinya  dokumen  Analisis  Masalah  dan  Dampak Lingkungan  (AMDAL)  serta  penggunaan  teknologi  yang  mutakhir.  Di  samping masalah  lingkungan  tersebut,  juga  terdapat  masalah  sosial  yaitu  proyek  ini  akan menggusur  1200  hingga  3000  rumah  tangga.  Namun  masalah  sosial  tersebut  dapat diselesaikan  dengan  keputusan  bahwa  pembangunan  KA  Cepat  Jakarta-Bandung dilakukan  di  jalur  jalan  tol  secara  layang/elevated,  sehingga  penggusuran  tersebut  tidak terjadi.  Proses  perancangan  dan  pembangunan  kereta  cepat  Jakarta-Bandung  yang dilakukan  oleh  Pemerintah  dilakukan  dengan  sistem  Design-Build-Lease,  yang menghasilkan  FIRR  (Financial  Internal  Rates  of  Return)  mencapai  15.8%.  Hal  ini menandakan  bahwa  proyek  menjadi  layak  baik  secara  finansial  maupun  secara ekonomi,  dan terdapat  dukungan  dari pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA
BAPPENAS,  2003.  Urgensi  Perkeretaapian.  Jakarta:  Badan  Perencanaan  Pembangunan Nasional  (BAPPENAS),  Makalah, Maret.
Darmalaksana,  Wahyudin.  2020.  “Metode  Penelitian  Kualitatif  Studi  Pustaka  Dan  Studi Lapangan.” Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
Giantara,  O.  T.,  Purba,  A.,  &  Herianto,  D.  (2018).  Analisis  Ekonomi  dan  Finansial  Kereta Cepat  Jakarta - Bandung.  JRSDD, 6(4), 323-334.
McBeth,  J.,  &  Crispin,  S.  W.  (2022,  November  16).  Indonesia,  China  and the future of the Belt  and  Road.  Asia  Times.  https:/  /  asiatimes.com/  2022/  11/  indonesiachina-and- the-future-of-the-belt-and-road/
Peraturan  Presiden  Nomor  107  Tahun  2015  tentang  Percepatan  Penyelenggaraan Prasarana dan  Sarana Kereta  Cepat  Bandung-Jakarta.
Peraturan  Presiden  No  3  Tahun  2016  tentang  Percepatan  Pelaksanaan  Proyek  Strategis Nasional
Permadi,  L  Adi,  Sri  Darwini,  Weni  Retnowati,  and  Sri  Wahyulina.  2019.  “Persepsi  Dan Preferensi  Wisatawan  Muslim  Terhadap  Sarana  Dan  Prasarana  Wisata  Halal  Di Lombok  (Studi  Kasus  Kawasan  Ekonomi  Khusus  Mandalika).”  Jurnal  Sosial Ekonomi dan Humaniora (JSEH) ISSN 2461: 666.