## PELAKSANAAN KESESUAIAN PEMENUHAN HAK ATAS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DI KAWASAN PERBATASAN DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT BERDASARKAN ICESCR

## Endah Rantau Itasari
Universitas Tanjungpura Pontianak e-mail: { itasari@gmail.com }

## Abstrak
Pelaksanaan pendidikan dasar dan menengah di Provinsi Kalimantan Barat secara umum dan kondisi  faktual  di  kelima  kabupaten  di  kawasan  perbatasan.  Pola,  kecenderungan  dan dinamisasi  faktual  di  lapangan  merupakan  dasar  penalaran  atau  konstruksi  hukum  untuk menginterprestasikan  tingkat  kesesuaian  pemenuhan  kewajiban  normatif  di  tingkat internasional di  level nasional.  Pola  dan kecenderungan adalah rasio pendekatan ilmu sosial dan  kesesuiaan  adalah  justifikasi  yuridis  dalam  kerangka  penalaran  hukum.  Relasi  dalam penalaran hukum ini terletak pada analisis munculnya gap atau ketimpangan antara apa yang terjadi  di  lapangan  dengan  ketentuan  normatif  sehingga  dinamisasi  hukum  merupakan cerminan  konsistensi  dan  afirmasi  terhadap  pengimbangan  antara  yang  terjadi  dengan  yang seharusnya  terjadi.  Konteks  dan  perspektif  Provinsi  Kalimantan  Barat  dan  di  kawasan perbatasan negara merupakan ciri atau pendekatan partikularisme dalam analisis pemenuhan dan  perlindungan  HAM  yang  berbasis  pada  nilai-nilai  universal  berbasis  pada  kesamaan, kemerdekaan dan kebebasan. Dengan demikian, eksistensi tersebut membuktikan komitmen dan  kepatuhan  negara  pada  standar  internasional  utamanya  pada  pemenuhan  hak  atas pendidikan dasar dan menengah.
Kata kunci: Pemenuhunan ha katas Pendidikan, Kawasan perbatasan, ICESCR

## Abstract
Implementation of basic and secondary education in West Kalimantan Province in general and factual conditions in the five districts in the border area. Patterns, trends and factual dynamics in the field are the basis for reasoning or legal construction to interpret the level of conformity in  fulfilling  normative  obligations  at  the  international  level  at  the  national  level.  Patterns  and tendencies are the ratios of social science approaches and suitability is a juridical justification within the framework of legal reasoning. This relation in legal reasoning lies in the analysis of the  emergence  of  gaps  or  inequality  between  what  is  happening  in  the  field  and  normative provisions  so  that  the  dynamics  of  law  is  a  reflection  of  consistency  and  affirmation  of  the balance  between  what  is  happening  and  what  should  have  happened.  The  context  and perspective  of  the  Province  of  West  Kalimantan  and  in  the  national  border  area  is  a characteristic  or  a  particularism  approach  in  the  analysis  of  the  fulfillment  and  protection  of human rights based on universal values based on equality, independence and freedom. Thus, this  existence  proves  the  state's  commitment  and  compliance  with  international  standards, especially in the fulfillment of the right to primary and secondary education.
Keywords: Fulfillment of educational rights, Border areas, ICESCR

## PENDAHULUAN
Pendidikan  Dasar  dan  Menengah  di Kawasan Perbatasan Provinsi Kalimantan Barat mempunyai luas wilayah sekitar 146.807 km 2 atau 7,53 persen dari luas Indonesia  atau  1,13  kali  luas  Pulau Jawa. Wilayah Provinsi ini membentang lurus  dari  Utara  ke  Selatan  sepanjang lebih  dari  600  km  dan  sekitar  850  km dari  Barat  ke  Timur.  Ciri-ciri  spesifik lainnya adalah wilayah Provinsi Kalimantan  Barat  termasuk  salah  satu propivsi  di  Indonesia  yang  berbatasan langsung dengan negara tetangga, yaitu dengan Negara Bagian Serawak, Malaysia  Timur.  Garis  perbatasan  darat di  Provinsi  Kalimantan  Barat  sepanjang 966  kilometer  memisahkan  wilayah Indonesia  dengan  wilayah  Sarawak, Malaysia.
Garis  batas  tersebut  melintasi lima kabupaten, yaitu Kabupaten
Sambas, Bengkayang,
Sanggau, Sintang  dan  Kapuas  Hulu.  Kelima
Kabupaten tersebut membentuk wilayah yang disebut sebagai kawasan perbatasan  dalam  Disertasi  ini.  Secara administratif  kelima  Kabupaten  tersebut terbagi  lagi  menjadi  15  kecamatan,  176 desa,  478  dusun  yang  terdapat  di wilayah  perbatasan  dengan  Sarawak, Malaysia. Dengan luas wilayah
26.280,24  kilometer  persegi,  wilayah perbatasan  tersebut  memiliki  jumlah penduduk sebesar 225.771 jiwa. Kabupaten  Kapuas  Hulu  memiliki  luas wilayah  paling  luas  dengan  jumlah penduduk  paling  banyak  dibandingkan dengan empat Kabupaten yang lainnya.
Di  Kecamatan  Puring  Kencana dan Kecamatan Empanang yang keduanya terletak di Kabupaten Kapuas Hulu,  tidak ada satupun SMA/sederajat. Artinya  anak-anak  di  kedua  kecamatan
ini  yang  ingin  bersekolah  pada  tingkat pendidikan menengah atas harus bersekolah  di  kecamatan  terdekat  lain yang  memiliki  SMA,  yaitu  dalam  hal  ini adalah  Kecamatan  Badau.  Padahal jarak antara kecamatan-kecamatan tersebut  relatif  jauh.  Sebagai  contoh, antara pusat Kecamatan Puring Kencana  dengan  pusat  Kecamatan Badau  berjarak  sekitar  55  km  dengan sebagian  besar  didominasi  oleh  jalan dengan kondisi rusak.
Karena  jarak  yang  relatif  jauh, beberapa anak-anak dari kedua kecamatan  tersebut,  bahkan  anak-anak yang  beasal  dari  Kecamatan  Badau sendiri  kemudian  memutuskan  untuk bersekolah di Sarawak, Malaysia. Selain karena  fasilitas  yang  lebih  layak, tamatan  dari  sekolah  setara  SMA  yang ada  di  Sarawak  mendapatkan  sertifikat life  skill  dan  dapat  bekerja  di  Malaysia dengan  gaji  yang  lumayan.  Namun fenomena  seperti  ini  tidak  ditemui  di Kecamatan Entikong maupun di Kecamatan  Sajingan  Besar.  Fenomena tersebut  menguatkan  ciri  wilayah  tak berkeinginan sekolah karena ketimpangan sarana di negara lain yang berbatasan langsung.
Di Desa Sebunga,  Kecamatan  Sajingan  Besar anak-anak dari daerah ini tidak diperbolehkan  untuk  bersekolah  di wilayah  Biawak,  Sarawak  meskipun antara  masyarakat  di  Desa  Sebungan dengan masyarakat di Kampung Biawak umumnya terikat pada garis kekerabatan.  Meskipun  salah  satu  dari orang tua anak tersebut
berkewarganegaraan  Malaysia,  namun tetap  ada  kesulitan  bagi  anaknya  untuk dapat  menikmati  fasilitas  pendidikan  di sisi wilayah Sarawak, Malaysia.
Di  Kecamatan  Sajingan  Besar, luas  wilayah  sebesar  1.391,20  km²
dengan kepadatan penduduk rata-rata 8 penduduk  per  km²  membuat  jarak  antar permukiman menjadi relatif sangat jauh. Kendala  ini  juga  membuat  lokasi  dari beberapa  permukiman  penduduk  ke sekolah-sekolah  yang  ada  juga  menjadi jauh  dan  kurang  terjangkau  oleh  anak- anak  didik  di  sekolah  dasar  dan menengah.
Kondisi
geografis
Kecamatan Sajingan Besar yang berbukit-bukit  juga  membuat  akses menjadi sangat sulit dari satu tempat ke tempat lainnya. Walaupun jalan nasional yang  menuju  PLBN  Aruk  kondisinya cukup  baik,  namun  beberapa  akses  ke dusun-dusun  tertentu  masih  lumayan sulit  untuk  dilalui.  Beberapa  sekolah dasar  dan  menegah  terletak  di  jalan nasional  adalah  SD  Negeri  4  dan  SMP Negeri 1 di Desa Kaliau.
Di  Kecamatan  Entikong,  jarak yang  jauh  menuju  ke  sekolah  juga dialami, terutama oleh siswa-siswa SMP karena  rasio  jumlah  SD  ke  SMP  begitu timpang  jumlah  sekolahnya.  Jumlah SMP/sederajat  yang  hanya  lima  dan umumnya  terletak  di  dekat  pusat kecamatan  seperti  SMP  Negeri  3 Entikong,  ataupun  di  pinggir  jalan nasional seperti SMP Negeri 1 Entikong. Keaadaan  ini  menyebabkan  siswa- siswa  yang  berasal  dari  desa-desa terjauh  kesulitan  dalam  mengakses pendidikan di tingkat menengah pertama.  Kesulitan  kedua  muncul  bagi orang  tua  anak  anak  didik  di  SMP. Orang  tua  harus  mengeluarkan  biaya pendidikan  yang  sangat  tinggi  karena mereka  harus  membayar  kost  atau penginapan  bagi  anak-anak  mereka yang  sekolah  di  pusat  kota  Kecamatan Entikong.
Di  SMP  Negeri  3  Entikong,  90% siswa merupakan anak-anak dari petani yang  berada  di  wilayah  pedalaman  dari
Kecamatan Entikong. Banyak dari siswa sekolah  harus  berjalan,  naik  sepeda atau  naik  angkutan  umum  dengan menempuh jarak 7-10 km dari rumahnya  untuk  sampai  ke  sekolah. Jarak yang sama harus ditempuh ketika mereka  kembali  dari  sekolah.  SMP Negeri  3  Entikong  sendiri  terletak  di Desa  Entikong  yang  meruoakan  pusat kota  Kecamatan  Entikong.  SMP  3 Entikong  juga  berada  di  tepi  jalan negara  yang  menuju  PLBN  Entikong. Kondisi jalan relatif baik, namun jalan  jalan  yang  menuju  desa-desa dimana  siswa-siswa  tersebut  berasal kebanyakan  kondisinya  jelek.  Banyak siswa mengendarai sepeda motor ataupun sepeda memilih untuk membawa  kendaraannya  ketika  pergi dan  pulang  dari  sekolah.  Sebagian  dari siswa  lainya  memilih  untuk  tinggal  di dekat  lokasi  sekolah  dengan  menyewa atau  tinggal  secara  suka  rela  dengan warga.
Siswa-siswa  seperti  ini  biasanya tinggal  di  tempat-tempat  kos,  asrama yang dimiliki Gereja, ataupun menumpang  dengan  keluarga  ataupun warga  lain  yang  berdomisili  dekat dengan  sekolah.239  Siswa-siswa  yang tinggal  di  tempat  kos  maupun  asrama harus mengeluarkan biaya untuk akomodasinya  tersebut.  Sementara  itu, siswa-  siswa  yang  menumpang  di rumah  keluarga  atau  warga  lainnya harus  membantu  pekerjaan-pekerjaan rumah tangga. Pekerjaan tersebut sangat bervariasi di tempatnya
menumpang seperti yang biasa dilakukan oleh Asisten Rumah Tangga.240 Dengan demikian, konsentarasi anak didik terkadang terganggu  dengan  beban  lain  selain belajar karena harus membantu
mengerjakan  pekerjaan  rumah  dari orang tua asuhnya sehari-hari.
Tidak  semua  gedung  sekolah yang  terdapat  di  wilayah  perbatasan berada  dalam  kondisi  layak.  Di  Desa Lubuk  Sauk,  Kecamatan  Sekayam, Kabupaten  Sanggau  terdapat  SDN  28 yang hanya memiliki 3 lokal ruang yang dipergunakan  oleh  6  kelas  (rombongan belajar).  Untuk  mengakomodir  proses pembelajaran  bagi  6  kelas  tersebut, ketiga  lokal  ruang  yang  ada  digunakan untuk  dua  kelas  sekaligus  dengan masing-masing lokal ruang dibagi menjadi  dua  dengan  pemisah  dari  kayu dan kayu lapis (triplek). Kondisi tersebut tentu saja membuat proses pembelajaran  berjalan  dengan  tidak optimal  dan  menghambat  pencapaian tujuan dasar pembelajaran.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  adalah  penelitian hukum normatif empiris untuk memperoleh keunggulan dan kebenaran akademik terhadap
pemenuhan kewajiban  internasional  HAM  yang diterima Indonesia, khususnya di bidang pendidikan berdasarkan ketentuan ICESCR.  Penelitian  ini  bertujuan  n mengungkapkan kebenaran secara sistematis,  metodologis,  dan  konsisten terhadap  pemenuhan  hak  pendidikan oleh negara Indonesia pasca meratifikasi ketentuan internasional sejak  tahun 2005  sampai  dengan  2018. Analisis  dan  konstruksi  terhadap  data primer  dan  bahan  hukum  sekunder menentukan  jenis  normatif  empiris. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang  (statute  approach),  dan pendekatan konseptual (conceptual approach).  Jenis  data  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  mengunakan  data primer dan data sekunder.
Pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara untuk memperoleh  data  primer  serta  studi dokumen untuk memperoleh data sekunder.28  Sebagai  penelitian  hukum normatif  empiris,  maka  pengumpulan data dalam penelitian ini telah dilakukan melalui  penelitian  lapangan  dan  studi dokumen. Penelitian lapangan dilakukan terhadap responden pemangku kepentingan  di  kelima  kabupaten  di kawasan perbatasan yaitu: (1). guru dan kepala sekolah di Kecamantan Entikong dan  Aruk;  dan  (2).  LSM  pendidikan  di Kecamantan  Entikong  dan  Aruk  yaitu Dompet  Dhuafa  dan  Wahana  Visi Indonesia (WVI) di Sambas. Wawancara terstruktur juga telah dilakukan terhadap Kepala Dinas
Pendidikan  Provinsi  Kalimantan  Barat,
Wakil  Deputi  5  Kantor  Staf  Presiden bidang  Perbatasan  dan  Kepala  Biro Hukum  dan  Organisasi  Kemdiknas dalam  kurun  waktu  Desember  2017 sampai dengan Februari 2018.
Analisis data adalah uraian mengenai cara-cara analisis yaitu bagaimana  memanfaatkan  data  yang terkumpul  untuk  dipergunakan  dalam memecahkan  masalah  penelitian.  Data primer dan sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dan kepustakaan dianalisis dan dikaji relevansi  hukumnya  dan  digunakan untuk  menguraikan  konsepsi-konsepsi maupun  teori  yang  digunakan  dalam Disertasi  ini.  Data  dalam  penelitian  ini dianalisis  secara  kualitatif  yang  artinya analisis  ini  hendak  mencari  kebenaran berdasarkan  nilai  atau  kualitas  data yang diperoleh yaitu kesesuaian indikator pemenuhan hak atas pendidikan  di  kawasan  perbatasan negara  di  Provinsi  Kalimantan  Barat. Untuk melakukan analisis secara
kualitatif  ini,  peneliti  melakukan  analisis melalui tahapan-tahapan sebagai berikut,  yaitu:  (1).  Mengumpulkan  data dengan  dikelompokan  sesuai  dengan obyek  atau  variabel  dalam  penelitian; (2).  Memilah  dan  mengolah  data mengenai  hukum,  kebijakan,  program, kegiatan  serta  pendanaan  pendidikan dasar dan menegah di kawasan perbatasan;  (3).  Mengevaluasi  data dengan kuantifikasi dan preskripsi sesuai dengan relevansinya, (4). Menetapkan
kesimpulan dan rekomendasi  jika  diperlukan  dalam kurun  waktu  antara  tahun  2005  sampai dengan 2017.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Persoalan  ketersediaan  ruang kelas dan jumlah sekolah sering ditemukan  di  kawasan  perbatasan.  Di Kecamatan Entikong,  sejak tahun 2007, tidak  ada  penambahan  jumlah  sekolah maupun  ruang  kelas  baru.  Sementara itu, secara nyata di Kecamatan ini masih membutuhkan penambahan jumlah sekolah maupun ruang kelas,
khususnya  bagi  pendidikan  menengah pertama dan atas. Pada tingkat pendidikan
menengah pertama, SMP yang berjumlah  lima  sekolah  dirasakan  tidak mencukupi  untuk  menampung  lulusan SD.  Keinginan  masyarakat  Entikong untuk menambah jumlah SMP/sederajat secara  kebetulan  mendapatkan  saluran dengan  kehadiran  lembaga  nirlaba “Dompet  Dhuafa”.  Bersama  dengan masyarakat, khususnya di Desa Entikong yang merupakan pusat Kecamatan Entikong, lembaga “Dompet
Dhuafa”  sedang  merintis  pembangunan Madrasah Tsanawiyah (MTs).
Pada
tingkat pendidikan menengah atas, meskipun terdapat  dua
SMK (SMK Negeri 1 Entikong dan SMK Yayasan  Lintas  Batas/YLB)  namun ketiadaaan  SMA  di  kecamatan  ini menyebabkan  hambatan  bagi  lulusan SMP yang ingin meneruskan pendidikannya  ke  SMA.  Penyediaan SMA, khususnya SMA Negeri di Kecamatan  Entikong  terbentur  pada adaya aturan yang mengharuskan ketersediaan  lahan  seluas  kurang  lebih 2  hektar  yang  harus  disiapkan  oleh Pemerintah Kabupaten dan hingga saat ini Pemerintah Kabupaten belum menyiapkannya  di  wilayah  Kecamatan Entikong.
Di  Kecamatan  Sajingan  Besar, meskipun  terdapat  satu  SMK  namun ketiadaan  SMA  dirasakan  sebagai  hal yang  menghambat  bagi  pemenuhan  ha katas pendidikan, khususnya pendidikan menengah.  Anak-anak  dari  beberapa desa  di  Kecamatan  Sajingan  Besar yang  ingin  meneruskan  pendidikannya ke  jenjang  pendidikan  menengah  atas harus  keluar  dari  Sajingan  Besar  untuk dapat  bersekolah  di  SMA.  Kebanyakan dari mereka memutuskan untuk bersekolah  SMA  di  Sambas  sebagai pusat  kabupaten  karena  fasilitas  yang dirasakan  lebih  memadai.  Untuk  itu, mereka  juga  harus  menumpang  di rumah  keluarga  atau  rumah  orang ataupun kos.244 Kebutuhan akan adanya  SMA  di  Kecamatan  Sajingan Besar  sedang  direspon  dengan  tengah dibangunnya  sebuah  SMA  di  pusat Kecamatan  Sajingan  Besar,  yaitu  Desa Kaliau.
Beberapa  rehabilitasi  dilakukan terhadap  gedung  sekolah  dan  ruang kelas,  dengan  pendanaan  yang  berasal dari pemerintah maupun non- pemerintah. Pendanaan dari non- pemerintah  misalnya  adalah  program Corporate  Social  Responsibility  (CSR)
dari  Bank  Rakyat  Indonesia  yang berupa  bantuan  rehabilitasi  gedung sekolah  di  SMP  Negeri  3  Entikong beberapa tahun yang lalu.245
Rehabilitasi  yang  dilakukan  mencakup pemasangan
lantai keramik, penggantian dinding kayu dengan tembok  semen,  perbaikan  atap  dan plafon. Tidak selalu program rehabilitasi maupun  penambahan  fasilitas  sekolah dirasakan tepat sasaran.
Di  SD  Negeri  1  Desa  Semanget Kecamatan  Entikong,  karena  letak sekolah  yang  rendah  menyebabkan pada  waktu  hujan  halaman  sekolah menjadi  tergenang  dan  becek.  Kondisi ini menyebabkan terganggunya aktivitas seperti  kegiatan  upacara,  pelajaran olahraga  maupun  para  siswa  yang bermain  pada  saat  menjelang  masuk ataupun  pada  jam  istirahat.  Pada  tahun 2017  sebagian  halaman  SD  Negeri  1 Semanget disemen, namun penyemenan  dilakukan  pada  bagian halaman  yang  tidak menjadi titik  sentral dari bangunan sekolah. Akibatnya kegiatan upacara bendera yang
dilakukan tetap mengalami kesulitan jika halaman  sekolah  tergenang  air  hujan dan becek.
Membandingkan  antara  kualitas sarana  dan  prasarana  yang  dimiliki antara  gedung  sekolah  yang  berada  di wilayah
perbatasan
Indonesia
(Kalimantan  Barat)  dengan  gedung sekolah yang berada di wilayah perbatasan Malaysia (Serawak) menjadi hal yang menarik untuk memperlihatkan aspek kualitas dari pemenuhan hak atas pendidikan. Salah satu contoh perbandingan adalah SD Negeri 4 yang terletak  di  Dusun  Tapang,  Desa  Kaliau, Kecamatan  Sajingan  Besar  dengan Sekolah Kebangsaan (SK) Biawak yang terletak  di  Kampong  Biawak,  Distrik
Lundu,  Sarawak  yang  berjarak  kurang lebih  700  meter  dari  perbatasan.  Bila SD Negeri 4 Kecamatan Sajingan Besar merupakan  bangunan  semi  permanen satu  lantai  dengan  fasilitas  sekedarnya, maka  SK  Biawak  merupakan  bangunan dua lantai dengan fasilitas yang terbilang  cukup  lengkap,  termasuk lapangan  yang  luas.  SK  Biawak  juga memiliki fasilitas kendaraan antar jemput  (Bas  Sekolah)  bagi  murid-murid yang berdomisili di desa-desa (kampong-kampong) yang letaknya cukup jauh dari sekolah. Keterbatasan fasilitas juga
dihadapi  oleh  para  guru  dan  siswa  di wilayah  perbatasan  terkait  dengan penggunaan
teknologi informasi.
Jaringan  internet  yang  tidak  selalu lancar bahkan ketiadaan jaringan internet  di  desa-desa  tertentu  dan  juga minimnya jumlah computer
menyebabkan  kesulitan  bagi  beberapa sekolah di wilayah perbatasan seperti di Kecamatan Entikong dalam
melaksanakan  Ujian  Nasional  Berbasis Komputer (UNBK).
Ditinjau  dari  segi  aspek  akses terhadap hak atas pendidikan dasar dan menengah  di  kawasan  perbatasan Kalimantan  Barat,  kualitas  akses  dapat dilihat  dari  Angka  Partisipasi  Kasar (APK)  dan  Angka  Partisipasi  Murni (APM)  pada  setiap  tingkat  atau  jejang pendidikan. APK adalah adalah proporsi siswa  sekolah  aktif  pada  suatu  jenjang pendidikan  tertentu  terhadap  jumlah penduduk  pada  kelompok  usia  tertentu, sedangkan APM adalah proporsi penduduk  pada  kelompok  usia  jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah  terhadap  penduduk  pada kelompok  umur  tersebut.  Selanjutnya untuk  memperjelas  apa  yang  dimaksud sebagai kelompok usia jenjang
pendidikan tertentu, dapat dibagi menjadi tiga tingkat, yaitu: (1). Usia 7-12 tahun merupakan kelompok usia pendidikan dasar; (2). Usia 13-15 tahun merupakan  kelompok  usia  pendidikan menengah pertama; dan (3). Usia 16-18 tahun merupakan kelompok usia pendidikan menengah atas.
Dapat dilihat bahwa jumlah siswa pada  tingkat  SD  dan  juga  SMP  di beberapa  kabupaten  perbatasan  tidak berada  dalam  rentang  usia  tertentu, yakni  7-12  tahun  untuk  SD  dan  13-15 tahun  untuk  SMP.  Kecenderungan  ini berarti  pada  tiap  tingkat  pendidikan tersebut  terdapat  siswa  yang  kurang dari  atau  lebih  dari  rentang  usia tersebut.  Kenyataan  ini  mejadi  deviasi dalam  jenjang  pemenuhan  pendidikan dasar dan menengah nasional
Indonesia  yang  telah  di  tetapkan  oleh Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan.
Di  Kecamatan  Entikong  animo yang  tinggi  dari  para  orang  tua  untuk menyekolahkan  anaknya  menyebabkan setiap  tahunnya  jumlah  pendaftar  untuk SD  jumlahnya  melebihi  kapasitas  daya tampung.  Kondisi  ini  lebih  nyata  lagi  di SD/sederajat  yang  lokasinya  berada  di Desa Entikong sebagai pusat aktivitas di Kecamatan  Entikong  sekaligus  lokasi dari Pos Lintas Batas Negara (PLBN).
Persoalan lain yang sering dihadapi  dalam  pemenuhan  atas  hak pendidikan, khususnya dasar dan menengah di wilayah perbatasan adalah kurangnya  jumlah  guru  atau  tenaga pengajar.  Meskipun  dari  data  statistik memperlihatkan  bahwa  rasio  murid terhadap  guru  masih  dalam  kondisi yang  ideal  seperti  diperlihatkan  dalam tabel-tebel di bawah ini, namun nyatanya beberapa sekolah di perbatasan mengalami kekurangan
guru.  Bahkan  di  beberapa  sekolah pertumbuhan jumlah guru minus karena tidak  berimbangnya  jumlah  guru  yang diangkat  dengan  jumlah  guru  yang pensiun ataupun pindah ke tempat lain.
Menurut  Pasal  17  Peraturan Pemerintah  Nomor  74  Tahun  2008, rasio  ideal  murid  berbanding  guru  pada tingkat  SMP  adalah  20:1,  sedangkan untuk  MTs  adalah  sebesar  15:1.  Rasio jumlah  guru  berbanding  murid  pada tingkat  pendidikan  SMP/sederajat  di wilayah  perbatasan  Kalimantan  Barat, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel 8 berkisar  dari  8,60:1  yaitu  di  Kecamatan Puring  Kencana  Kabupaten  Kapuas Hulu  hingga  30,97:1  di  Kecamatan Putussibau  Utara  Kabupaten  Kapuas Hulu  dengan  rata-rata  sebesar  17,23:1. Walaupun  secara  rata-rata  rasio  pada tingkat  pendidikan  SMP/sederajat  di wilayah  perbatasan  Kalimantan  Barat masih  berada  pada  standar  ideal, namun  data  menunjukkan  bahwa  di beberapa  kecamatan  tingginya  jumlah murid  kurang  dibarengi  dengan  jumlah guru  sehingga  di  beberapa  kecamatan rasio antara murid dengan guru menjadi sangat tidak berimbang.
Persoalan  kekurangan  jumlah guru  juga  dihadapi  di  Desa  Sebunga, Kecamatan  Sajingan  Besar.  Di  desa  ini terdapat  4  SD  dengan  guru  berjumlah 36 orang yang mengajar 584 siswa dan 1  SMP  dengan  guru  berjumlah  6  orang yang  mengajar  122  siswa.  Ironisnya anak-anak  dari  Kecamatan  Sajingan Besar,  khususnya  dari  Desa  Sebunga yang  mempunyai  kesempatan  untuk kuliah  di  beberapa  perguruan  tinggi, baik di Pontianak, di Sambas ataupun di tempat lainnya memilih kuliah di jurusan atau  program  studi  yang  berkaitan dengan  pendidikan  keguruan,  namun selepas kuliah mereka tidak
berkeinginan  untuk  menjadi  guru  di tempat asalnya.
Untuk menutupi kekurangan jumlah guru, beberapa sekolah melakukan  pengangkatan  guru  honor atau  non  PNS.  Besaran  jumlah  guru honor  yang  diangkat  masing-masing sekolah  disesuaikan  dengan  kebutuhan dan  kemampuan  sekolah.  Di  SMPN  3 Entikong,  jumlah  guru  honor  bahkan melebihi  jumlah  guru  tetap,  yaitu  8 orang  guru  honor  dan  5  orang  guru tetap.  Di  MIS  Istiqomah,  terdapat  4 orang  guru  PNS  yang  diperbantukan dan 7 orang guru honor.

## PENUTUP Simpulan
Kualitas  sumber  daya  manusia (SDM)  juga  menjadi  persoalan  bagi pemenuhan  ha  katas  pendidikan  di wilayah  perbatasan.  Banyak  guru-guru, baik  guru  PNS  maupun  guru  honor/non PNS,  yang  belum  memenuhi  kualifikasi sebagai  pendidik.  Salah  satu  ukuran dari  kualifikasi  dari  guru  adalah  tingkat pendidikan yang minimal adalah sarjana (S-1). Di Kecamatan Entikong, lebih dari setengah  guru-guru  baik  guru  PNS maupun guru honor belum berkualifikasi sarjana.  Peningkatan  kualitas  bagi  para guru  ini  terhambat  karena  beberapa alasan.
1.  Terbatasnya peluang kuliah karena ketiadaan perguruan tinggi yang dekat dengan Kecamatan  Entikong  ataupun  di Kabupaten  Sanggau.  Guru-guru yang ingin meningkatkan kualifikasi  pendidikannya  harus mengikuti kuliah di perguruan  perguruan tinggi yang letaknya  cukup  jauh,  misalnya  di Sintang atau malah di Pontianak.
Beberapa waktu terakhir
memang dibuka semacam cabang dari STKIP Melawi.
STKIP Melawi sendiri merupakan perguruan  tinggi  swasta  yang pengelolaaannya berada di pembinaan  Pemerintah  Daerah Kabupaten Melawi dan khusus di Entikong STKIP Melawi membuka Kampus Wilayah Perbatasan yang disiapkan untuk kelak  menjadi  STKIP  mandiri. Saat  ini  STKIP  Melawi  Kampus
Wilayah Perbatasan Entikong memiliki  dua program studi,  yaitu Pendidikan  Guru  Sekolah  Dasar (PGSD)  dan  Pendidikan  Jasmani Kesehatan dan Rekreasi. Meskipun  demikian,  tidak  semua guru-guru dengan leluasa kemudian  dapat  memanfaatkan kehadiran STKIP Melawi Kampus Wilayah  Perbatasan  Entikong  ini karena alasan berikutnya;
2.  Kurangnya  dana  dan  bantuan pemerintah  daerah.  Seperti  yang dijelaskan  sebelumnya  bahwa guru-guru, khususnya guru honor mendapatkan  penghasilan  yang sangat minim. Honor yang mereka  dapatkan  dari  sekolah seringkali  berada  di  bawah  UMP dan  UMK.  Banyak  dari  guru-guru honor tersebut yang harus mengerjakan  pekerjaan  lain  di samping mengajar untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.  Artinya  sangat  sulit  bagi mereka untuk menyisihkan sebagian penghasilan yang didapatkannya untuk biaya kuliah. Meskipun relatif memperoleh  penghasilan  yang lebih  baik,  beberapa  guru  PNS juga  mengatakan  bahwa  mereka belum dapat meningkatkan
kualifikasi  pendidikannya  dengan mengikuti pendidikan tinggi karena alasan kurangnya kemampuan  ekonomi.  Di  pihak lain,  para  guru  tersebut  kurang mendapat dukungan dari pemerintah, khususnya Pemerintah Kabupaten, yaitu tidak  adanya  bantuan  dana  bagi para guru yang ingin melanjutkan pendidikannya ke jenjang sarjana. Saran Dari gambaran kondisi
pendidikan  dasar  dan  menengah  di wilayah  perbatasan  Kalimantan  Barat dengan  Sarawak,  Malaysia  terlihat masih  ada  kesulitan-kesulitan  yang dihadapi  oleh  masyarakat,  khususnya anak-anak usia sekolah untuk mendapatkan  pemenuhan  haknya  atas
Pendidikan

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad  H  Azhari,  Peranan  DPRD dalam Mewujudkan Pendidikan yang Berkeadilan, Makalah disampaikan  dalam  Temu Konsultasi  Diseminasi  RAN HAM  Bidang  Pendidikan, Biro  Hukum  dan  Organisasi Depdiknas, di Medan tanggal 22-25 Oktober 2002 Amnesty International, 2014, Human  Rights  for  Human Dignity, AI Publications,

## Second Edition
Anggreni,  I.  A.  K.  Mangku,  D.  G.  S.,  & Yuliartini,  N.  P.  R.  (2020). Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pemimpin Negara Terkait Dengan Kejahatan Perang
Dan  Upaya  Mengadili  Oleh Mahkamah Pidana Internasional (Studi Kasus Omar Al-Bashir Presiden Sudan). Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (3), 81-90. Anggreni,  I.  A.  K.  Mangku,  D.  G.  S.,  & Yuliartini,  N.  P.  R.  (2020). Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pemimpin Negara Terkait Dengan Kejahatan Perang Dan  Upaya  Mengadili  Oleh Mahkamah Pidana Internasional (Studi Kasus Omar Al-Bashir Presiden Sudan). Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (3), 81-90.
Ariani,  N.  M.  I.,  Yuliartini,  N.  P.  R.,
&  Mangku,  D.  G.  S.  (2020). Implementasi Undang- Undang  Nomor  11  Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap  Curanmor  yang dilakukan  Oleh  Anak  di Kabupaten  Buleleng  (Studi Kasus Perkara Nomor: B/346/2016/Reskrim). Jurnal
Komunitas Yustisia , 2 (2), 71-80.
Ariani,  N.  M.  I.,  Yuliartini,  N.  P.  R.,  & Mangku,  D.  G.  S.  (2020). Implementasi  Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2012  tentang Sistem  Peradilan  Pidana  Anak Terhadap Curanmor yang dilakukan Oleh Anak di Kabupaten Buleleng (Studi Kasus Perkara Nomor: B/346/2016/Reskrim). Jurnal
Komunitas Yustisia , 2 (2), 71-80. Arianta,  K.,  Mangku,  D.  G.  S.,  & Yuliartini,  N.  P.  R.  (2020). Perlindungan Hukum Bagi
Kaum  Etnis  Rohingya  Dalam Perspektif  Hak  Asasi  Manusia Internasional. Jurnal Komunitas  Yustisia , 1 (1),  93- 111.
Arianta,  K.,  Mangku,  D.  G.  S.,  &
Yuliartini,  N.  P.  R.  (2020). Perlindungan Hukum Bagi Kaum  Etnis  Rohingya  Dalam Perspektif  Hak  Asasi  Manusia
Internasional. Jurnal Komunitas  Yustisia , 1 (1),  93- 111.
Astuti,  N.  K.  N.,  Mangku,  D.  G.  S.,  &
Yuliartini,  N.  P.  R.  (2020). Implementasi Hak Pistole Terhadap Narapidana Kurungan Di  Lembaga  Pemasyarakatan Kelas  II  B  Singaraja. Jurnal Komunitas Yustisia , 3 (1), 37-47.
Astuti,  N.  K.  N.,  Mangku,  D.  G.  S.,  &
Yuliartini,  N.  P.  R.  (2020). Implementasi Hak Pistole Terhadap Narapidana Kurungan Di  Lembaga  Pemasyarakatan Kelas  II  B  Singaraja. Jurnal Komunitas Yustisia , 3 (1), 37-47.
Brata,  D.  P.,  Yuliartini,  N.  P.  R.,  & Mangku,  D.  G.  S.  (2020). Tinjauan  Yuridis  Asas  Sidang
Terbuka  Untuk  Umum  Dalam Penyiaran  Proses  Persidangan Pidana. Jurnal Komunitas Yustisia , 3 (1), 330-339.
Brata,  D.  P.,  Yuliartini,  N.  P.  R.,  & Mangku,  D.  G.  S.  (2020). Tinjauan  Yuridis  Asas  Sidang
Terbuka  Untuk  Umum  Dalam Penyiaran  Proses  Persidangan Pidana. Jurnal Komunitas Yustisia , 3 (1), 330-339.
CDM,  I.  G.  A.  D.  L.,  Yuliartini,  N.  P.  R.,
&  Mangku,  D.  G.  S.  (2020). Penjatuhan  Sanksi  Terhadap Pelaku Tindak Pidana
Pembunuhan  (Studi  Kasus  Di Pengadilan  Negeri  Singaraja Dalam  Perkara  NO.  124/PID. B/2019/PN. SGR). Jurnal Komunitas Yustisia , 3 (1), 48-58.
CDM,  I.  G.  A.  D.  L.,  Yuliartini,  N.  P.  R.,
&  Mangku,  D.  G.  S.  (2020). Penjatuhan  Sanksi  Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan  (Studi  Kasus  Di Pengadilan  Negeri  Singaraja Dalam  Perkara  NO.  124/PID. B/2019/PN.
SGR). Jurnal
Komunitas Yustisia , 3 (1), 48-58. Cristiana,  N.  K.  M.  Y.,  Yuliartini,  N.  P.
R.,  &  Mangku,  D.  G.  S.  (2020). Peran Kepolisian Sebagai Penyidik  Dalam  Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di
Kabupaten  Karangasem. Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (2), 78-87.
Cristiana,  N.  K.  M.  Y.,  Yuliartini,  N.  P.
R.,  &  Mangku,  D.  G.  S.  (2020). Peran Kepolisian Sebagai Penyidik  Dalam  Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di
Kabupaten  Karangasem. Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (2), 78-87. Dana,  G.  A.  W.,  Mangku,  D.  G.  S.,  & Sudiatmaka, K. (2020).
Implementasi  UU  Nomor  28 Tahun  2014  Tentang  Hak Cipta  Terkait  Peredaran  CD Musik  Bajakan  Di  Wilayah Kabupaten  Buleleng. Ganesha Law Review , 2 (2), 109-120.
Dana,  G.  A.  W.,  Mangku,  D.  G.  S.,  &
Sudiatmaka, K. (2020).
Implementasi  UU  Nomor  28 Tahun  2014  Tentang  Hak Cipta  Terkait  Peredaran  CD Musik  Bajakan  Di  Wilayah
Kabupaten  Buleleng. Ganesha Law Review , 2 (2), 109-120.
Daniati,  N.  P.  E.,  Mangku,  D.  G.  S.,  &
Yuliartini,  N.  P.  R.  (2021). Status Hukum Tentara Bayaran Dalam Sengketa Bersenjata Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional. Jurnal Komunitas  Yustisia , 3 (3),  283- 294.
Daniati,  N.  P.  E.,  Mangku,  D.  G.  S.,  &
Yuliartini,  N.  P.  R.  (2021). Status Hukum Tentara Bayaran Dalam Sengketa Bersenjata Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional. Jurnal Komunitas  Yustisia , 3 (3),  283- 294.
Dewi,  I.  A.  P.  M.,  Yuliartini,  N.  P.  R.,  & Mangku,  D.  G.  S.  (2020).
Penegakan  Hukum  Terhadap Anak  Dalam  Pelanggaran  Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya  Nyawa  Orang  Lain Di  Kota  Singaraja. Ganesha Law Review , 2 (2), 121-131.
Dewi,  I.  A.  P.  M.,  Yuliartini,  N.  P.  R.,  & Mangku,  D.  G.  S.  (2020).
Penegakan  Hukum  Terhadap Anak  Dalam  Pelanggaran  Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya  Nyawa  Orang  Lain Di  Kota  Singaraja. Ganesha Law Review , 2 (2), 121-131.
Dwiyanti,  K.  B.  R.,  Yuliartini,  N.  P.  R.,
SH, M., Mangku, D. G. S., & SH,
L.  M.  (2019).  Sanksi  Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dalam  Undang-Undang  No.  35 Tahun  2009  Tentang  Narkotika (Studi Putusan Penyalahgunaan Narkotika  Golongan  I  Oleh
Anggota  Tni  Atas  Nama  Pratu
Ari Risky Utama). Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (1).
Dwiyanti,  K.  B.  R.,  Yuliartini,  N.  P.  R.,
SH, M., Mangku, D. G. S., & SH,
L.  M.  (2019).  Sanksi  Pidana Penyalahgunaan Narkotika
Dalam  Undang-Undang  No.  35 Tahun  2009  Tentang  Narkotika (Studi Putusan Penyalahgunaan Narkotika  Golongan  I  Oleh Anggota  Tni  Atas  Nama  Pratu Ari Risky Utama). Jurnal
Komunitas Yustisia , 2 (1).
Febriana,  N.  E.,  Mangku,  D.  G.  S.,  &
Yuliartini,  N.  P.  R.  (2020).
Upaya  Perlawanan  (Verzet)
Terhadap Putusan Verztek Dalam  Perkara  No.  604/PDT. G/2016/PN. SGR Di Pengadilan  Negeri  Singaraja Kelas 1B. Ganesha Law
Review , 2 (2), 144-154.
Febriana,  N.  E.,  Mangku,  D.  G.  S.,  &
Yuliartini,  N.  P.  R.  (2020). Upaya  Perlawanan  (Verzet) Terhadap Putusan Verztek Dalam  Perkara  No.  604/PDT. G/2016/PN. SGR Di Pengadilan  Negeri  Singaraja Kelas 1B. Ganesha Law
Review , 2 (2), 144-154.
Fuad  Al-Darawesh  and  Dale  T
Sinuwert, 2015, Human Rights  Education  Beyond Universalism and Relativism, A Relational Hermeneutics for Global

## Justice, Palgrave McMillan
GW,  R.  C.,  Mangku,  D.  G.  S.,  & Yuliartini,  N.  P.  R.  (2021). Pertanggungjawaban  Negara Peluncur Atas Kerugian Benda
Antariksa Berdasarkan Liability
Convention  1972  (Studi  Kasus Jatuhnya
Pecahan Roket
Falcon  9  Di  Sumenep). Jurnal Komunitas  Yustisia , 4 (1),  96- 106.
GW,  R.  C.,  Mangku,  D.  G.  S.,  & Yuliartini,  N.  P.  R.  (2021). Pertanggungjawaban  Negara
Peluncur Atas Kerugian Benda Antariksa Berdasarkan Liability Convention  1972  (Studi  Kasus Jatuhnya Pecahan Roket
Falcon  9  Di  Sumenep). Jurnal Komunitas  Yustisia , 4 (1),  96- 106.
Hati,  A.  D.  P.,  Yuliartini,  N.  P.  R.,  &
Mangku,  D.  G.  S.  (2020). Tinjauan Yuridis Terkait Permohonan Suntik Mati (Euthanasia)  Ditinjau  Dari  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (2), 134-144.
Hati,  A.  D.  P.,  Yuliartini,  N.  P.  R.,  &
Mangku,  D.  G.  S.  (2020). Tinjauan Yuridis Terkait Permohonan Suntik Mati (Euthanasia)  Ditinjau  Dari  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (2), 134-144.

## Hillary  Rodham,  1973,  “Children Under  the  Law”,43  Harvard Educational Review
Itasari,  E.  R.  (2015).  Memaksimalkan Peran  Treaty  of  Amity  and Cooperation  in  Southeast  Asia 1976 (TAC) Dalam Penyelesaian Sengketa di ASEAN. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) , 1 (1).
Itasari,  E.  R.  (2015).  Memaksimalkan Peran  Treaty  of  Amity  and Cooperation  in  Southeast  Asia 1976 (TAC) Dalam Penyelesaian Sengketa di
ASEAN. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) , 1 (1). Itasari, E. R. (2020). Border Management Between Indonesia  And  Malaysia  In Increasing  The  Economy  In Both Border Areas. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) , 6 (1), 219-227. Itasari, E. R. (2020). Border Management Between Indonesia  And  Malaysia  In Increasing  The  Economy  In Both Border Areas. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) , 6 (1), 219-227.
Itasari,  E.  R.,  &  Mangku,  D.  G.  S.
(2020).  Elaborasi  Urgensi  Dan Konsekuensi  Atas  Kebijakan Asean Dalam Memelihara Stabilitas  Kawasan  Di  Laut Cina Selatan Secara Kolektif. Harmony , 5 (2), 143- 154.
Kathleen Funder, 1996, “Children’s Rights:  Setting  the  Scene”, dalam Kathleen Funder (ed), Citizen Child: Australian Law and Children’s Rights,
Lindasari,  L.  E.,  Mangku,  D.  G.  S.,  & Yuliartini,  N.  P.  R.  (2020).
Perlindungan  Hukum  Terhadap Gedung  Perwakilan  Diplomatik Ditinjau Dari Perspektif
Konvensi  Wina  1961  (Studi Kasus: Bom Bunuh Diri Di Kabul
Afghanistan  Dekat  Kedutaan Besar  Amerika  Serikat). Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha , 8 (3), 29-41.
Malik, F., Abduladjid, S., Mangku, D. G.
S., Yuliartini, N. P. R., Wirawan,  I.  G.  M.  A.  S.,  & Mahendra,  P.  R.  A.  (2021). Legal  Protection  for  People
with Disabilities in the Perspective  of  Human  Rights in Indonesia. International Journal  of  Criminology  and
Sociology , 10 , 538-547.
Manfred  Nowak,  1995,  “The  Right to Education” dalam Asbjorn Eide
Mangku,  D.  G.  S.  (2010).  Pelanggaran terhadap Hak Kekebalan Diplomatik (Studi Kasus Penyadapan  Kedutaan  Besar Republik  Indonesia  (KBRI)  di Yangon Myanmar berdasarkan Konvensi Wina 1961). Perspektif , 15 (3). Mangku,  D.  G.  S.  (2012).  Suatu  Kajian Umum  tentang  Penyelesaian Sengketa Internasional Termasuk  di  Dalam  Tubuh ASEAN. Perspektif , 17 (3). Mangku,  D.  G.  S.  (2012).  Suatu  Kajian Umum  tentang  Penyelesaian Sengketa Internasional Termasuk  di  Dalam  Tubuh
ASEAN. Perspektif , 17 (3).
Mangku,  D.  G.  S.  (2013).  Kasus
Pelanggaran Ham Etnis Rohingya:  Dalam  Perspektif ASEAN. Media Komunikasi FIS , 12 (2). Mangku,  D.  G.  S.  (2013).  Kasus Pelanggaran Ham Etnis Rohingya:  Dalam  Perspektif ASEAN. Media Komunikasi FIS , 12 (2)
Mangku,  D.  G.  S.  (2017).  Penerapan
Prinsip  Persona  Non  Grata (Hubungan  Diplomatik  Antara Malaysia dan Korea Utara). Jurnal  Advokasi , 7 (2), 135-148.
Mangku,  D.  G.  S.  (2017).  Peran  Border Liasion Committee (BLC) Dalam Pengelolaan
Perbatasan  Antara  Indonesia dan Timor Leste. Perspektif , 22 (2), 99- 114. Mangku,  D. G. S. (2017). The Efforts of Republica Democratica de Timor-Leste  (Timor  Leste)  to be a member of Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)  and  take  an  active role in maintaining and creating the stability of security in  Southeast  Asia. Southeast Asia  Journal  of  Contemporary Business, Economics and
Law , 13 (4), 18-24. Mangku,  D.  G.  S.  (2018).  Kepemilikan Wilayah Enclave Oecussi Berdasarkan Prinsip Uti Possidetis Juris. Jurnal Advokasi , 8 (2), 150-164.
Mangku,  D.  G.  S.  (2018).  Legal
Implementation On Land
Border  Management  Between Indonesia  And  Papua  New
Guinea  According  to  Stephen B.  Jones  Theory. Veteran  Law Review , 1 (1), 72-86. Mangku, D. G. S. (2020). Implementation  Of  Technical Sub Committee Border Demarcation  And  Regulation (TSC-BDR) Agreement Between Indonesia-Timor Leste  In  The  Resolution  Of The Land Border Dispute. Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan , 8 (3),
405-419.
Mangku,  D.  G.  S.  (2020).  Penyelesaian Sengketa  Perbatasan  Darat  di Segmen  Bidjael  Sunan –Oben antara  Indonesia  dan  Timor Leste. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan , 5 (2),  252- 260.
Mangku,  D.  G.  S.  (2021).  Pemenuhan Hak  Asasi  Manusia  kepada Etnis Rohingya di Myanmar. Perspektif
Hukum , 21 (1), 1-15.
Mangku,  D.  G.  S.  (2021).  Roles  and Actions That Should Be Taken by  The  Parties  In  The  War  In
Concerning  Wound  and  Sick Or  Dead  During  War  or  After War Under The Geneva Convention 1949. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) , 7 (1), 170-178.
Mangku,  D.  G.  S.  (2021).  Roles  and Actions That Should Be Taken by  The  Parties  In  The  War  In
Concerning  Wound  and  Sick Or  Dead  During  War  or  After War Under The Geneva Convention 1949. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) , 7 (1), 170-178.
Mangku,  D.  G.  S.,  &  Itasari,  E.  R.
(2015).  Travel  Warning  in International Law Perspective. International Journal of Business, Economics and Law , 6 (4).
Mangku,  D.  G.  S.,  &  Yuliartini,  N.  P.  R.
(2020). Diseminasi Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974 Tentang Perkawinan Dalam Peningkatan  Kesadaran  Hukum Masyarakat  Di  Desa  Sidetapa Terkait Urgensi Pencatatan Perkawinan  Untuk  Memperoleh Akta Perkawinan. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan
Undiksha , 8 (1), 138-155.
Mangku,  D.  G.  S.,  &  Yuliartini,  N.  P.  R. (2020). Penggunaan Media Sosial  Secara  Bijak  Sebagai Penanggulangan  Tindak  Pidana Hate  Speech  Pada  Mahasiswa Jurusan Hukum Dan Kewarganegaaan Fakultas Hukum Dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Media
Ganesha FHIS , 1 (1), 57-62.
Mangku,  D.  G.  S.,  &  Yuliartini,  N.  P.  R.
(2021).  Fulfillment  of  Labor
Rights for Persons with Disabilities in Indonesia. International Journal  of  Criminology  and Sociology , 10 , 272-280.
Mangku,  D.  G.  S.,  Triatmodjo,  M.,  &
Purwanto, H. (2018). Pengelolaan Perbatasan Darat Antara Indonesia  Dan  Timor  Leste  Di Wilayah Enclave Oecussi (Doctoral  dissertation,
Universitas Gadjah Mada).
Mangku,  D.  G.  S.,  Yuliartini,  N.  P.  R., Suastika,  I.  N.,  &  Wirawan,  I. G.  M.  A.  S.  (2021).  The
Personal  Data  Protection  of Internet Users in Indonesia. Journal of Southwest Jiaotong University , 56 (1).
Nasip, N., Yuliartini, N. P. R., & Mangku,
D.  G.  S.  (2020).  Implementasi Pasal  14  Ayat  (1)  Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemsyarakatan Terkait Hak Narapidana Mendapatkan Remisi Di Lembaga Pemasyasrakatan Kelas  II  B  Singaraja. Jurnal Komunikasi Hukum
(JKH) , 6 (2), 560-574. Nasip, N., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D.  G.  S.  (2020).  Implementasi
Pasal  14  Ayat  (1)  Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemsyarakatan Terkait Hak Narapidana Mendapatkan Remisi Di Lembaga Pemasyasrakatan Kelas  II  B  Singaraja. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) , 6 (2), 560-574.
Parwati,  N.  P.  E.,  Yuliartini,  N.  P.  R.,  & Mangku, D. G. S. (2020). Kajian
Yuridis  Tentang  Kewenangan Tembak Di Tempat Oleh Densus 88 Terhadap Tersangka Terorisme  Dikaitkan  Dengan HAM. Jurnal Komunitas
Yustisia , 2 (2), 191-200.
Parwati,  N.  P.  E.,  Yuliartini,  N.  P.  R.,  &
Mangku, D. G. S. (2020). Kajian Yuridis  Tentang  Kewenangan Tembak Di Tempat Oleh Densus 88 Terhadap Tersangka Terorisme  Dikaitkan  Dengan HAM. Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (2), 191-200.
Pratiwi,  L.  P.  P.  I.,  Mangku,  D.  G.  S.,  & Yuliartini,  N.  P.  R.  (2020).
Pengaturan Terhadap Kedudukan Anak Di Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU- VIII/2010. Jurnal Komunitas Yustisia , 3 (1), 13-24.
Pratiwi,  L.  P.  P.  I.,  Mangku,  D.  G.  S.,  &
Yuliartini,  N.  P.  R.  (2020). Pengaturan Terhadap Kedudukan Anak Di Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU- VIII/2010. Jurnal Komunitas Yustisia , 3 (1), 13-24.
Prawiradana, I. B. A., Yuliartini, N. P. R.,
&  Windari,  R.  A.  (2020).  Peran
Kepolisian  Dalam  Penegakan
Hukum Terhadap Tindak Pidana
Narkotika Di Kabupaten Buleleng. Jurnal Komunitas Yustisia , 1 (3), 250-259.
Prawiradana, I. B. A., Yuliartini, N. P. R., &  Windari,  R.  A.  (2020).  Peran Kepolisian  Dalam  Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Di Kabupaten Buleleng. Jurnal Komunitas
Yustisia , 1 (3), 250-259.
Purwanto,  H.,  &  Mangku,  D.  G.  (2016).
Legal Instrument of the
Republic of Indonesia on Border Management Using the Perspective  of  Archipelagic State. International  Journal  of Business, Economics and
Law , 11 (4).
Purwanto, K. A. T., Yuliartini, N. P. R., & Mangku,  D.  G.  S.  (2020).
Implementasi Perlindungan Hukum  Terhadap  Narapidana Sebagai  Saksi  Dan  Korban  Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-B Singaraja. Jurnal Komunitas  Yustisia , 2 (2),  113-
123.
Purwanto, K. A. T., Yuliartini, N. P. R., &
Mangku,  D.  G.  S.  (2020). Implementasi Perlindungan Hukum  Terhadap  Narapidana Sebagai  Saksi  Dan  Korban  Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-B Singaraja. Jurnal Komunitas  Yustisia , 2 (2),  113- 123.
Purwendah,  E.  K.,  &  Mangku,  D.  G.  S.
(2018). The Implementation Of Agreement  On  Transboundary Haze Pollution In The Southeast  Asia  Region  For Asean Member Countries. International Journal of Business, Economics and Law , 17 (4).
Purwendah,  E.,  Mangku,  D.,  &  Periani,
A. (2019, May). Dispute
Settlements  of  Oil  Spills  in  the Sea Towards Sea Environment
Pollution.  In First  International Conference  on  Progressive Civil  Society  (ICONPROCS 2019) . Atlantis Press.
Putra, A. S., Yuliartini, N. P. R., SH, M., Mangku,  D.  G.  S.,  &  SH,  L.  M.
(2019). Sistem Pembinaan Terhadap Narapida Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja. Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (1).
Putra, A. S., Yuliartini, N. P. R., SH, M., Mangku,  D.  G.  S.,  &  SH,  L.  M. (2019). Sistem Pembinaan Terhadap Narapida Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja. Jurnal
Komunitas Yustisia , 2 (1).
Putra,  I. P.  S. W.,  Yuliartini,  N. P.  R.,  &
Mangku,  D.  G.  S.  (2020). Kebijakan Hukum Tentang Pengaturan Santet Dalam Hukum Pidana Indonesia. Jurnal
Komunitas Yustisia , 3 (1), 69-78. Putra,  I. P.  S. W.,  Yuliartini,  N. P.  R.,  &
Mangku,  D.  G.  S.  (2020). Kebijakan Hukum Tentang Pengaturan Santet Dalam Hukum Pidana Indonesia. Jurnal
Komunitas Yustisia , 3 (1), 69-78.
Rosy,  K.  O.,  Mangku,  D.  G.  S.,  &
Yuliartini,  N.  P.  R.  (2020). Peran Mediasi Dalam Penyelesaian  Sengketa  Tanah Adat  Setra  Karang  Rupit  Di Pengadilan  Negeri  Singaraja Kelas 1B. Ganesha Law Review , 2 (2), 155-166.
Rosy,  K.  O.,  Mangku,  D.  G.  S.,  &
Yuliartini,  N.  P.  R.  (2020). Peran Mediasi Dalam
Penyelesaian  Sengketa  Tanah Adat  Setra  Karang  Rupit  Di Pengadilan  Negeri  Singaraja Kelas 1B. Ganesha Law Review , 2 (2), 155-166.
Sakti,  L.  S.,  Mangku,  D.  G.  S.,  & Yuliartini,  N.  P.  R.  (2020). Tanggung Jawab Negara Terhadap Pencemaran Lingkungan Laut Akibat Tumpahan  Minyak  Di  Laut Perbatasan  Indonesia  Dengan Singapura Menurut Hukum Laut Internasional. Jurnal
Komunitas  Yustisia , 2 (3),  131-
140.
Sakti,  L.  S.,  Mangku,  D.  G.  S.,  &
Yuliartini,  N.  P.  R.  (2020). Tanggung Jawab Negara Terhadap Pencemaran Lingkungan Laut Akibat Tumpahan  Minyak  Di  Laut Perbatasan  Indonesia  Dengan Singapura Menurut Hukum Laut Internasional. Jurnal
Komunitas  Yustisia , 2 (3),  131- 140.
Sanjaya,  P.  A.  H.,  Mangku,  D.  G.  S.,  & Yuliartini,  N.  P.  R.  (2020).
Perlindungan  Hukum  Terhadap Gedung  Perwakilan  Diplomatik Dalam Perspektif Konvensi Wina 1961 (Studi Kasus Ledakan  Bom  Pada  Kedutaan Besar Republik Indonesia
(KBRI)  Yang  Dilakukan  Oleh Arab  Saudi  Di  Yaman). Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (1), 22-33. Sanjaya,  P.  A.  H.,  Mangku,  D.  G.  S.,  & Yuliartini,  N.  P.  R.  (2020).
Perlindungan  Hukum  Terhadap Gedung  Perwakilan  Diplomatik Dalam Perspektif Konvensi Wina 1961 (Studi Kasus
Ledakan  Bom  Pada  Kedutaan
Besar Republik Indonesia (KBRI)  Yang  Dilakukan  Oleh Arab  Saudi  Di  Yaman). Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (1), 22-33. Sant,  G.  A.  N.,  Yuliartini,  N.  P.  R.,  &
Mangku,  D.  G.  S.  (2020). Perlindungan  Hukum  Terhadap Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan  Narkotika  di Kabupaten Buleleng. Jurnal
Komunitas Yustisia , 2 (3), 71-80. Sant,  G.  A.  N.,  Yuliartini,  N.  P.  R.,  &
Mangku,  D.  G.  S.  (2020). Perlindungan  Hukum  Terhadap Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan  Narkotika  di Kabupaten Buleleng. Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (3), 71-80.
Santosa,  I.  K.  D.,  Yuliartini,  N.  P.  R.,  & Mangku,  D.  G.  S.  (2021). Pengaturan  Asas  Oportunitas Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana Di  Indonesia. Jurnal  Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha , 9 (1), 70-80.
Setiawati,  N.,  Mangku,  D.  G.  S.,  &
Yuliartini,  N.  P.  R.  (2020).
Penyelesaian Sengketa Kepulauan  Dalam  Perspektif Hukum  Internasional  (Studi Kasus  Sengketa  Perebutan Pulau  Dokdo  antara  Jepang- Korea Selatan). Jurnal Komunitas  Yustisia , 2 (2),  241- 250.
Setiawati,  N.,  Mangku,  D.  G.  S.,  & Yuliartini,  N.  P.  R.  (2020).
Penyelesaian Sengketa Kepulauan  Dalam  Perspektif Hukum  Internasional  (Studi Kasus  Sengketa  Perebutan Pulau  Dokdo  antara  Jepang- Korea Selatan). Jurnal Komunitas  Yustisia , 2 (2),  241- 250.
Sugiadnyana,  P.  R.,  Mangku,  D.  G.  S., &  Yuliartini,  N.  P.  R.  (2020).
Penyelesaian  Sengketa  Pulau Batu  Puteh  Di  Selat  Johor Antara Singapura Dengan Malaysia Dalam Perspektif Hukum Internasional. Jurnal
Komunikasi  Hukum  (JKH) , 6 (2),
542-559.
Sugiadnyana,  P.  R.,  Mangku,  D.  G.  S., &  Yuliartini,  N.  P.  R.  (2020).
Penyelesaian  Sengketa  Pulau Batu  Puteh  Di  Selat  Johor Antara Singapura Dengan Malaysia Dalam Perspektif Hukum Internasional. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) , 6 (2), 542-559.
Sugiadnyana,  P.  R.,  Mangku,  D.  G.  S.,
&  Yuliartini,  N.  P.  R.  (2020).
Penyelesaian  Sengketa  Pulau Batu  Puteh  Di  Selat  Johor Antara Singapura Dengan Malaysia Dalam Perspektif Hukum Internasional. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) , 6 (2), 542-559. Susan  Roberta  Katz  and  Andra Mceaov Spero, 2015, Bringing Education to Classroom, Palgrave McMillan The Vienna Declaration and Programme  of  Action,  UN Doc.  A/CONF.157/23,  part
II, para 79
UNESCO & The World Bank, 2004, “Education  in  Indonesia: Managing  the  Transition  to Decentralization,  Indonesia Education  Sector  Review”, Volume 2,
UNICEF,  1998,  A  Human  Rights
Approach to UNICEF Programming  for  Children
and Women: What It is, And Some Changes It Will Bring, 17 April 1998 dan bandingkan dengan The World Conference on Human Rights: Vienna Declaration  and  Programme of Action, UN Doc.
A/CONF.157/23, Part I, para
5 Utama, I. G. A. A., Mangku, D. G. S., & Yuliartini,  N.  P.  R.  (2021). Yurisdiksi  International  Criminal Court (ICC) Dalam Penyelesaian  Kasus  Rohingnya Dalam Perspektif Hukum Internasional. Jurnal  Komunitas Yustisia , 3 (3), 208-219.
Utama, I. G. A. A., Mangku, D. G. S., & Yuliartini,  N.  P.  R.  (2021). Yurisdiksi International Criminal  Court  (ICC)  Dalam Penyelesaian Kasus Rohingnya  Dalam  Perspektif Hukum Internasional. Jurnal
Komunitas  Yustisia , 3 (3),  208- 219.
Utama, I. G. A. A., Mangku, D. G. S., &
Yuliartini,  N.  P.  R.  (2021). Yurisdiksi International Criminal  Court  (ICC)  Dalam Penyelesaian Kasus Rohingnya  Dalam  Perspektif Hukum Internasional. Jurnal
Komunitas  Yustisia , 3 (3),  208- 219.
Wahyudi, G. D. T., Mangku, D. G. S., & Yuliartini,  N.  P.  R.  (2020). Perlindungan  Hukum  Tenaga
Kerja  Indonesia  Ditinjau  Dari Perspektif  Hukum  Internasional (Studi Kasus Penganiayaan Adelina  TKW  Asal  NTT  Di Malaysia). Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (1), 55-65.
Widayanti, I. G. A. S., Mangku, D. G. S., &  Yuliartini,  N.  P.  R.  (2020).
Penggunaan Tentara Anak Dalam Konflik Bersenjata Ditinjau Dari Perspektif Hukum Humaniter  Internasional  (Studi
Kasus:  Konflik  Bersenjata  di Sri  Lanka). Jurnal  Komunitas Yustisia , 2 (2), 124-133.
Widayanti, I. G. A. S., Mangku, D. G. S., &  Yuliartini,  N.  P.  R.  (2020). Penggunaan Tentara Anak Dalam Konflik Bersenjata Ditinjau Dari Perspektif Hukum
Humaniter  Internasional  (Studi Kasus:  Konflik  Bersenjata  di Sri  Lanka). Jurnal  Komunitas Yustisia , 2 (2), 124-133.
Wijayanthi, I. G. A. A. T., Yuliartini, N. P. R.,  &  Mangku,  D.  G.  S.  (2020).
Penegakan  Hukum  Terhadap Pungutan  Liar  Yang  Dilakukan Oleh Oknum Organisasi Masyarakat  Di  Wilayah  Hukum Polres Buleleng. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha , 8 (3), 155-163.
Wiratmaja, I. G. N. A., Mangku, D. G. S.,
&  Yuliartini,  N.  P.  R.  (2020). Penyelesaian Sengketa Maritime Boundary Delimitation  Di  Laut  Karibia Dan  Samudera  Pasifik  Antara Costa  Rica  Dan  Nicaragua Melalui Mahkamah Internasional. Jurnal Komunitas  Yustisia , 2 (1),  60-
69.
Wiratmaja, I. G. N. A., Mangku, D. G. S., &  Yuliartini,  N.  P.  R.  (2020). Penyelesaian Sengketa Maritime Boundary
Delimitation  Di  Laut  Karibia Dan  Samudera  Pasifik  Antara Costa  Rica  Dan  Nicaragua
Melalui Mahkamah Internasional. Jurnal Komunitas  Yustisia , 2 (1),  60-
69.
Yulia,  N.  P.  R.  Kajian  Kriminologis Kenakalan Anak dalam Fenomena  Balapan  Liar  di Wilayah Hukum Polres Buleleng. Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) , 3 (3).
Yuliartini,  N.  P.  R.  (2010).  Anak  Tidak
Sah  Dalam  Perkawinan  Yang Sah  (Studi  Kasus  Perkawinan Menurut Hukum Adat Bonyoh). Jurnal IKA , 8 (2).
Yuliartini,  N.  P.  R.  (2010).  Anak  Tidak
Sah  Dalam  Perkawinan  Yang Sah  (Studi  Kasus  Perkawinan Menurut Hukum Adat Bonyoh). Jurnal IKA , 8 (2).
Yuliartini,  N.  P.  R.  (2016).  Eksistensi Pidana  Pengganti  Denda  Untuk Korporasi  Dalam  Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. Jurnal IKA , 14 (1).
Yuliartini,  N.  P.  R.  (2016).  Eksistensi Pidana  Pengganti  Denda  Untuk Korporasi  Dalam  Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. Jurnal IKA , 14 (1).
Yuliartini,  N.  P.  R.  (2019).  Kenakalan Anak dalam Fenomena Balapan Liar  di  Kota  Singaraja  Dalam Kajian Kriminologi. Jurnal Advokasi , 9 (1), 31-43.
Yuliartini,  N.  P.  R.  (2019).  Kenakalan
Anak dalam Fenomena Balapan Liar  di  Kota  Singaraja  Dalam Kajian Kriminologi. Jurnal Advokasi , 9 (1), 31-43.
Yuliartini,  N.  P.  R.  (2019).  Legal
Protection For Victims Of Criminal  Violations  (Case  Study
Of  Violence  Against  Children  In
Buleleng  District). Veteran  Law Review , 2 (2), 30-41. Yuliartini,  N.  P.  R.  (2019).  Legal Protection For Victims Of
Criminal  Violations  (Case  Study Of  Violence  Against  Children  In Buleleng  District). Veteran  Law Review , 2 (2), 30-41. Yuliartini,  N.  P.  R.  (2021).  Legal Protection of Women And Children  From  Violence  In  The Perspective Of Regional Regulation of Buleleng Regency Number  5  Year  2019. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha , 9 (1), 89-96.
Yuliartini,  N.  P.  R.  (2021).  Legal
Protection of Women And Children  From  Violence  In  The Perspective Of Regional Regulation of Buleleng Regency Number  5  Year  2019. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha , 9 (1), 89-96.
Yuliartini,  N.  P.  R.,  &  Mangku,  D.  G.  S. (2019).  Tindakan  Genosida terhadap Etnis Rohingya dalam Perspektif Hukum Pidana  Internasional. Majalah Ilmiah Cakrawala Hukum , 21 (1), 41-49.
Yuliartini,  N.  P.  R.,  &  Mangku,  D.  G.  S.
(2020).  Penyidikan  Terhadap
Anak  Sebagai  Pelaku  Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan  Kematian  (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Buleleng). Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha , 8 (3), 145-154.
Yuliartini,  N.  P.  R.,  &  Mangku,  D.  G.  S.
(2020).  Penyidikan  Terhadap Anak  Sebagai  Pelaku  Tindak Pidana Penganiayaan Yang
Mengakibatkan  Kematian  (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Buleleng). Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan
Undiksha , 8 (3), 145-154.
Yuliartini,  N.  P.  R.,  &  Mangku,  D.  G.  S. (2020).  Peran  Dinas  Tenaga Kerja  Transmigrasi  Kabupaten
Buleleng  Dalam  Penempatan Dan  Pemberian  Perlindungan Hukum  Tenaga  Kerja  Indonesia Di Luar Negeri. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan
Undiksha , 8 (2), 22-40.
Yuliartini,  N.  P.  R.,  &  Mangku,  D.  G.  S. (2020).  Peran  Dinas  Tenaga Kerja  Transmigrasi  Kabupaten
Buleleng  Dalam  Penempatan Dan  Pemberian  Perlindungan Hukum  Tenaga  Kerja  Indonesia Di Luar Negeri. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha , 8 (2), 22-40.