P - ISSN 2613 - 9200 E - ISSN 2613 - 9197
Edisi Spesial Hari Pahlawan / 10 November 2022

## ANALISIS UTILITARIANISME DALAM PENILAIAN KEADILAN DAN EFEKTIVITAS HUKUM
Author by :
Yandi Ugang yandi.ugang@gmail.com
Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangka Raya

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  konsep  utilitarianisme  dalam konteks  penilaian  keadilan  dan  efektivitas  hukum.  Utilitarianisme,  teori  etika  yang dikembangkan  oleh  Jeremy  Bentham,  menekankan  pentingnya  maksimalisasi kebahagiaan  dan  pengurangan  penderitaan  dalam  pengambilan  keputusan  moral. Dalam  konteks  hukum,  utilitarianisme  menuntut  agar  tindakan  hukum  dievaluasi berdasarkan  tingkat  kebahagiaan  yang  dihasilkan  untuk  sebanyak  mungkin  orang. Melalui pendekatan penelitian hukum, studi ini akan menganalisis bagaimana prinsip- prinsip utilitarianisme dapat diterapkan dalam penilaian keadilan. Kuantitas, durasi, keintensitasan, dan ketidakpastian kenikmatan dan penderitaan akan menjadi faktor- faktor  yang  dieksplorasi  dalam  konteks  hukum.  Pertanyaan-pertanyaan  yang  akan diajukan  termasuk: Apakah  penggunaan  pendekatan  utilitarian  dalam  pengambilan keputusan  hukum  dapat  memastikan  perlakuan  yang  adil  bagi  semua  pihak  yang terlibat serta bagaimana perhitungan utilitarianisme dapat mempengaruhi efektivitas sistem hukum dalam mencapai tujuan sosial yang diinginkan.
Penelitian ini akan menggunakan metode analisis konseptual dan studi literatur untuk menggali teori utilitarianisme dan aplikasinya dalam konteks hukum. Data yang dikumpulkan  akan  dianalisis  secara  kritis  untuk  mengidentifikasi  kelebihan, kelemahan, dan tantangan dalam menerapkan prinsip utilitarianisme dalam konteks hukum.  Hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  wawasan  yang  berharga tentang  relevansi  dan  keterbatasan  konsep  utilitarianisme  dalam  pembentukan kebijakan hukum yang efektif. Kesimpulan penelitian ini akan memberikan gambaran tentang  bagaimana  pendekatan  utilitarianisme  dapat  berkontribusi  terhadap pengembangan  sistem  hukum  yang  lebih  adil  dan  efektif.  Hasil  penelitian  ini  juga dapat menjadi landasan bagi diskusi lanjutan dan pengembangan kerangka kerja etis yang komprehensif dalam konteks hukum.

## Kata Kunci  :  Utilitarian, Keadilan, Efektifitas Hukum
P - ISSN 2613 - 9200 E - ISSN 2613 - 9197
Edisi Spesial Hari Pahlawan / 10 November 2022

## PENDAHULUAN
Hukum  memiliki  peran  sentral  dalam  mengatur  kehidupan  masyarakat, menegakkan keadilan, dan menciptakan ketertiban sosial. Namun, dalam memutuskan keputusan hukum, terdapat berbagai pandangan dan teori etika yang dapat digunakan sebagai pedoman. Salah satu teori etika yang signifikan adalah utilitarianisme, yang dikembangkan  oleh  Jeremy  Bentham  pada  abad  ke-18.  Utilitarianisme  merupakan pendekatan etika yang menitikberatkan pada prinsip maksimalisasi kebahagiaan dan pengurangan penderitaan. Teori ini menekankan bahwa tindakan moral dapat dinilai berdasarkan  konsekuensi  yang  dihasilkan,  terutama  dalam  hal  tingkat  kebahagiaan yang diperoleh oleh sebanyak mungkin individu. Dalam konteks hukum, penerapan utilitarianisme mengharuskan pengambilan keputusan hukum yang berorientasi pada kepentingan sosial secara keseluruhan.
Penerapan  prinsip  utilitarianisme  dalam  penilaian  keadilan  dan  efektivitas hukum memiliki konsekuensi yang signifikan. Pertanyaan mendasar muncul, seperti: Apakah  prinsip  utilitarianisme  dapat  memberikan  dasar  yang  kuat  untuk  mencapai keadilan yang seimbang dalam sistem hukum? Bagaimana implikasi utilitarianisme dalam konteks hukum dapat mempengaruhi efektivitas sistem hukum dalam mencapai tujuan  sosial  yang  diinginkan?  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  konsep utilitarianisme  dalam  konteks  penilaian  keadilan  dan  efektivitas  hukum.  Melalui pendekatan penelitian hukum, penelitian ini akan membahas relevansi prinsip-prinsip utilitarianisme  dalam  pembentukan  kebijakan  hukum  yang  adil  dan  efektif. Pendekatan  ini  akan  mempertimbangkan  faktor-faktor  kunci  utilitarianisme,  seperti kuantitas,  durasi,  keintensitasan,  dan  ketidakpastian  kenikmatan  dan  penderitaan dalam konteks hukum.
Studi literatur dan analisis konseptual akan menjadi metode yang digunakan untuk mengeksplorasi teori utilitarianisme dan penerapannya dalam konteks hukum. Dengan  menggali  pemahaman  yang  lebih  mendalam  tentang  utilitarianisme  dan implikasinya,  diharapkan  penelitian  ini  akan  memberikan  wawasan  yang  berharga
P - ISSN 2613 - 9200 E - ISSN 2613 - 9197
Edisi Spesial Hari Pahlawan / 10 November 2022
bagi para pemangku kepentingan hukum dalam memahami peran dan relevansi teori utilitarianisme dalam konteks keadilan dan efektivitas hukum.
Penelitian  ini  memiliki  signifikansi  penting  karena  dapat  memberikan pemahaman  yang  lebih  baik  tentang  prinsip  utilitarianisme  dalam  konteks  hukum. Hasil  penelitian  ini  juga  dapat  memberikan  kerangka  kerja  etis  yang  komprehensif dalam  pengembangan  kebijakan  hukum  yang  berorientasi  pada  kepentingan  sosial secara keseluruhan. Dengan demikian, penelitian ini berpotensi untuk berkontribusi terhadap  pemikiran  dan  perdebatan  lebih  lanjut  tentang  prinsip  utilitarianisme  dan penerapannya dalam bidang hukum.

## PERMASALAHAN
Bagaimana  konsep  utilitarianisme  dapat  diterapkan  dalam  penilaian  keadilan  dan efektivitas hukum?

## DISKUSI
Jeremy Bentham dan Perkembangan Teori
Utilitarianismenya Jeremy Bentham dilahirkan di Spitalfields, London pada tanggal 15 Februari tahun 1748  dan  pada  saat  usianya  tujuh  tahun  (1775),  dia  dikirim  oleh  ayahnya  untuk mengenyam pendidikan di Westminster School. 1 Pada tahun 1769 ketika usianya dua belas tahun dia melanjutkan pendidikannya di Queen’s College University of Oxford. Tahun  1763  dia  mendaftarkan  dirinya  menjadi  seorang  barrister  di  The  Honorable Society of Lincoln’s Inn, 2 dan berhasil menyelesaikan ujian barristernya pada tahun
1 Westminster School adalah sekolah menengah atas yang terdapat di jantung kota London. Sekolah ini merupakan sekolah yang tergolong kuno karena didirikan pada tahun 960 Masehi oleh para biarawan Benediktin dari Biara St. Peter. Sekolah ini, dari awal berdirinya, berada tepat di sebelah Gereja Westminster Abbey dan Gedung Parlemen Inggris yang bernama “Houses of Parliament”. Lihat, Westminster School, “About Westminster,” https://www.westminster.org.uk/about/., diakses 29 September 2021.
2 “The Honourable Society of Lincoln’s Inn adalah lembaga pendidikan profesi bagi para mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan sarjana hukumnya untuk menjadi seorang barrister. The Honourable Society of Lincoln’s Inn, “Who We Are,” The Honourable Society of Lincoln’s Inn, https://www.lincolnsinn.org.uk/about-us/who-we-are/., diakses 27 Agustus 2021
P - ISSN 2613 - 9200 E - ISSN 2613 - 9197
Edisi Spesial Hari Pahlawan / 10 November 2022
1768. 3 Setelah  merayakan  kelulusannya  menjadi  seorang  barrister,  dia  kembali  ke Queen’s  College  untuk  melakukan  voting  terhadap  pemilihan  parlemen  di universitasnya.
Sesaat sebelum melakukan voting, dia mengunjungi perpustakaan universitas dan  beristirahat  sejenak  di  kedai  kopi  depan  perpustakaan  tersebut.  Disitulah  dia kemudian  menemukan  salinan  pamflet  yang  baru  diterbitkan  oleh  Joseph  Priestley dengan judul “Essay on Government”. Di dalam pamflet itu dia menemukan istilah paling  terkenalnya,  yaitu  “The  greatest  happiness  of  the  greatest  number” 4 Dari pamflet itu pula, Jeremy Bentham memutuskan untuk membuat sebuah pondasi baru  kepada  ilmu  hukum  dan  kepada  legislasi  tentang  prinsip-prinsip  keberlakuan hukum dan daya ikatnya kepada masyarakat. Kerja dari Jeremy Bentham ini, selain dimotivasi oleh pamflet milik John Priestley, didasarkan pula kepada kekecewaannya terhadap  hukum,  sehingga  alih-alih  mempraktikkan  hukum,  dia  justru  memutuskan untuk  menulis,  mengkritik,  dan  memberikan  saran  untuk  memperbaiki  hukum  itu sendiri 5
Usaha  Jeremy  Bentham  untuk  menulis  dan  mengkritik  hukum  tersebut dilakukan  secara  perlahan-lahan,  contohnya  tahun  1776  dia  secara  anonim menerbitkan  sebuah  artikel  yang  berjudul  “Fragment  on  Government”  yang merupakan sebuah kritik terhadap artikel ilmiah dari Sir William Blackstone berjudul “The Commentaries on The Laws of England”. Kritik ini dilakukan olehnya bukan tanpa  alasan,  kritik  yang  dilakukannya  kepada  karya  Sir  William  Blackstone  ini merupakan bentuk kekecewaannya terhadap ceramah Sir William Blackstone tentang
3 Barrister adalah sebuah istilah untuk menyebutkan profesi pembela pada sistem hukum di Inggris. Lihat The Lawyer Portal, “Difference Between Solicitor and Barrister,”https://www.thelawyerportal.
com/careers/difference-between-solicitor-and-barrister, diakses 27 Agustus 2021.
4 Mary Warnock, Utilitarianisme and On Liberty: Including Mill’s Essay on Bentham and Selection from the Writings of Jeremy Bentham and John Austin, Second, (Malden: Blackwell Publishing, 2003),
5 University College of London, “About Jeremy Bentham,” University College of London, https://www. ucl.ac.uk/bentham-project/about-jeremy-bentham, diakses 29 September 2021.
P - ISSN 2613 - 9200 E - ISSN 2613 - 9197
Edisi Spesial Hari Pahlawan / 10 November 2022
sistem  hukum  Inggris. 6 Secara  ringkasnya,  saat  itu  tradisi  common  law  di  Inggris mengalami  perdebatan  mengenai  apa  yang  seharusnya  dilakukan  oleh  seorang iuris/lawyers  terhadap  hukum,  bagaimana  pola  pemikiran  dan  perilaku  yang  dapat dikatakan sebagai seorang profesional terlatih serta upayanya untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip yang berlaku pada masyarakat. 7
Konsep  utilitarianisme  dapat  diterapkan  dalam  penilaian  keadilan  dan efektivitas  hukum  dengan  mempertimbangkan  konsekuensi  yang  timbul  dari keputusan  hukum  yang  diambil.  Berikut  adalah  beberapa  cara  di  mana  konsep utilitarianisme dapat diterapkan:
1. Maksimalisasi  Kebahagiaan  dan  Pengurangan  Penderitaan:  Prinsip  utama utilitarianisme  adalah  memaksimalkan  kebahagiaan  dan  mengurangi penderitaan.  Dalam  penilaian  keadilan,  keputusan  hukum  harus  diarahkan untuk  mencapai  dampak  yang  paling  positif  secara  keseluruhan.  Keputusan yang memberikan kebahagiaan yang lebih besar bagi sebagian besar orang dan mengurangi penderitaan sebanyak mungkin dapat dianggap sebagai keputusan yang adil.
2. Perhitungan Konsekuensi: Utilitarianisme memerlukan evaluasi konsekuensi dari  keputusan  yang  diambil.  Dalam  penilaian  keadilan,  konsekuensi  yang diukur  meliputi  aspek-aspek  seperti  kebahagiaan,  penderitaan,  keadilan distributif, dan dampak sosial secara keseluruhan. Perhitungan ini melibatkan mempertimbangkan  berbagai  kepentingan  dan  kesejahteraan  yang  terlibat dalam konteks kasus yang sedang dipertimbangkan.
6 A.  Cromartie,  The  Idea  of  Common  Law  as  Custom,  dikutip  dari Amanda  Perreau-Saussine  dan James Bernard Murphy, The Nature of Customary Law: Legal, Historical and Philosophy Perspective, (Cambridge: Cambridge University Press, 2007), 223.
7 Alan Edward Coke, “The First Part of the Institutes Lawyers of England,” in The Selected Writing of Sir Edward Coke, Volume 2 (Indianapolis: Liberty Fund, 2003), 701; Matthew Hale, The History of The Common Law of England, (Chicago: Chicago University Press, 1971), 3; William Blackstone, Commentaries on the Laws of England, (Chicago: Chicago University Press, 1979), 68
P - ISSN 2613 - 9200 E - ISSN 2613 - 9197
Edisi Spesial Hari Pahlawan / 10 November 2022
3. Analisis  Kuantitatif  dan  Kualitatif:  Dalam  pendekatan  utilitarian,  penting untuk menganalisis kuantitas dan kualitas dari konsekuensi yang terkait dengan keputusan hukum. Hal ini melibatkan penilaian terhadap tingkat kebahagiaan yang  dihasilkan,  intensitas  penderitaan  yang  dialami,  durasi  manfaat  atau kerugian,  serta  ketidakpastian  yang  terkait.  Dengan  mempertimbangkan faktor-faktor  ini,  penilaian  keadilan  dapat  menjadi  lebih  komprehensif  dan berbasis bukti.
4. Pertimbangan  Kemajuan  Sosial:  Utilitarianisme  mendorong  pertimbangan terhadap  kemajuan  sosial  secara  keseluruhan.  Dalam  konteks  hukum, keputusan  yang  diambil  harus  memperhatikan  dampaknya  terhadap masyarakat  secara  luas.  Pertimbangan  ini  melibatkan  evaluasi  terhadap keadilan distributif, keberlanjutan, dan kebaikan umum dalam jangka panjang.
Namun,  penting  juga  untuk  diingat  bahwa  penerapan  utilitarianisme  dalam penilaian keadilan dan efektivitas hukum harus seimbang dengan pertimbangan etika dan prinsip-prinsip hukum lainnya. Pertimbangan seperti kepastian hukum, hak asasi manusia,  dan  keadilan  yang  diakui  secara  universal  juga  harus  diperhatikan  untuk menjaga keadilan yang komprehensif dan adil dalam sistem hukum.

## KESIMPULAN
Kesimpulan dari implementasi konsep utilitarianisme dalam penilaian keadilan dan efektivitas hukum adalah sebagai berikut:
1. Utilitarianisme  dapat  memberikan  kerangka  kerja  yang  berguna  dalam mempertimbangkan  konsekuensi  dalam  pengambilan  keputusan  hukum. Prinsip-prinsip  utilitarianisme,  seperti  maksimalisasi  kebahagiaan  dan pengurangan  penderitaan,  dapat  membantu  mencapai  tujuan  keadilan  yang lebih baik.
2. Implementasi  konsep  utilitarianisme  dalam  penilaian  keadilan  dapat memastikan  perlakuan  yang  adil  bagi  semua  pihak  yang  terlibat.  Dengan
P - ISSN 2613 - 9200 E - ISSN 2613 - 9197
Edisi Spesial Hari Pahlawan / 10 November 2022
mempertimbangkan  kepentingan  sosial  secara  keseluruhan,  utilitarianisme dapat memberikan panduan objektif dalam mencapai keadilan yang seimbang.
3. Penggunaan  utilitarianisme  dalam  hukum  juga  dapat  mempengaruhi efektivitas  sistem  hukum  dalam  mencapai  tujuan  sosial  yang  diinginkan. Dengan memperhitungkan konsekuensi dari keputusan hukum, sistem hukum dapat lebih efektif dalam menciptakan dampak positif dan mencapai kebaikan sosial.
4. Penting  untuk  melakukan  perhitungan  konsekuensi  yang  akurat  dan menyeluruh  dalam  penilaian  keadilan  utilitarian.  Analisis  kuantitatif  dan kualitatif  serta  pertimbangan  faktor-faktor  seperti  kebahagiaan,  penderitaan, keadilan distributif, dan dampak sosial harus dilakukan dengan cermat.
5. Meskipun  utilitarianisme  dapat  memberikan  panduan  yang  berharga  dalam penilaian  keadilan,  juga  perlu  mempertimbangkan  etika  dan  prinsip-prinsip hukum lainnya. Pertimbangan seperti kepastian hukum, hak asasi manusia, dan keadilan universal juga harus diperhatikan untuk menjaga keseimbangan dan keadilan yang komprehensif dalam sistem hukum.
Dalam  kesimpulannya, implementasi  konsep  utilitarianisme  dalam  penilaian keadilan dan efektivitas hukum dapat membantu mencapai tujuan keadilan yang lebih baik dan mempengaruhi efektivitas sistem hukum dalam mencapai kebaikan sosial. Namun, penting untuk melakukan perhitungan konsekuensi yang akurat dan seimbang dengan  pertimbangan  etika  dan  prinsip-prinsip  hukum  lainnya  untuk  memastikan keadilan yang komprehensif dalam sistem hukum.
P - ISSN 2613 - 9200 E - ISSN 2613 - 9197
Edisi Spesial Hari Pahlawan / 10 November 2022

## REFERENSI
Asshiddiqie,  Jimly,  dan  M.  Ali  Safa’at.  Teori  Hans  Kelsen  Tentang  Hukum.
Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
Bentham, Jeremy. An Introduction to the Principles of Morals and Legislation. 2001 ed. Ontario: Batoche Books Kitchener, 2001.
Bertens, Kees. Ringkasan Sejarah Filsafat. Yogyakarta: Kanisius, 1998.
Blackstone,  William.  Commentaries  on  the  Laws  of  England.  Chicago:  Chicago University Press, 1979.
Coke, Alan  Edward. “The  First  Part  of  the  Institutes  Lawyers  of  England.”  In The Selected Writing of Sir Edward Coke, Volume 2., 701. Indianapolis: Liberty Fund, 2003.
Coleman, Jules L., dan Leiter Brian. “A Companion To Philosophy and Legal Theory,” 228. Oxford: Blackwell Publishing, 2010.