## Politik Hukum Pemerintah Republik Indonesia pada Era Otonomi Daerah
(Studi atas Otonomi Hukum di Provinsi Aceh)
Moh. Fauzi
Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo, Semarang e-mail: fauzi_umma@yahoo.com
Abstrak:
Lahirnya  Orde  Reformasi  telah  melahirkan  berbagai  perubahan  politik  hukum. Politik  hukum,  di  antaranya  adalah  pemberian privilage bagi  daerah-daerah tertentu dengan sebutan sebagai Daerah Istimewa, yang di antaranya diberikan kepada Aceh. Melalui keistimewaan ini, Aceh dapat menerapkan hukum pidana (hukum jinâyah ).  Hal  tersebut  menunjukkan  terjadinya  perubahan  politik  hu- kum, dari paradigma unifikasi hukum menjadi pluralisme hukum. Provinsi Aceh diberikan  kewenangan  menerapkan  hukum  pidana  Islam  ( jinâyah ),  yang  per- adilannya dijalankan oleh Mahkamah Syar‘iyyah. Perubahan ini melahirkan teori pelimpahan  wewenang  otonomi  hukum,  yakni  adanya  pelimpahan  wewenang pelaksanaan syari’at Islam, kewenangan Mahkamah Syar‘iyyah menangani per- kara pidana, dan kewenangan membuat hukum materiil dan hukum formil yang pengaturannya  diserahkan  kepada  Qanun serta  kewenangan  Qanun tentang ji- nâyah untuk  mengatur  jenis  dan  besarnya  hukuman  tanpa  terikat  batasan  yang berlaku bagi Qanun selain jinâyah . Kata Kunci: Politik hukum, desentralisasi, otonomi hukum, Provinsi Aceh

## Abstract:
Reformation  orde  has  produced    a  variety  of  changes  of  legal  policy.  The  legal policies,  one  of  them,  is  giving  privileges  for  the  particular  regions  as  Special Region,  and  the  one  of  these  statuses  is  given  to  Aceh.  Through  these  features, Aceh  can  apply  criminal  law (jinâyah law).  It  shows  that  there  is  the  change  of legal  policy,  from  the  paradigm  of  legal  unification  into  legal  pluralism.  Aceh province  has  the  authority  to  apply  the  Islamic  criminal  law  ( jinâyah )  which  is run  by  a  Islamic  Law  Court  (Mahkamah    Syar’îyah).  This change  brings  on  the theory  of  authority  devolution  of  legal  implementation,  namely  the  authority devolution  in  implementing  Islamic  sharia,  the  authority  of  Mahkamah  Syar- ’iyah  to  handles  criminal  cases,  and  the  authority  of  Qanun  to  make  the  sub- stantive and procedural, as well as authoriy of Qanun on jinâyah to organizes the type  and  amount  of  punishment  without  having  restrictions  to  the  Qanun  be- sides jinâyah.
Keywords:
Legal policy, decentralization, law autonomy, Aceh Province

## Pendahuluan
Jatuhnya  rezim  Soeharto  dengan Orde  Barunya  dan  munculnya  Orde  Re-
formasi  telah  melahirkan  berbagai  peru-
KARSA: Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman Vol. 24 No. 1, Juni 2016: 15-32 Copyright (c)2016 by Karsa. All Right Reserved DOI: 10.19105/karsa.v24i1.1006 16 |
bahan  politik  hukum. 1 Di  antaranya adalah perubahan dari sistem sentralisasi menjadi  desentralisasi melalui  Otonomi Daerah  (Otda).  Semangat  yang  terkan- dung  dalam  Otda  adalah  tumbuhnya kreativitas daerah otonom untuk mendo- rong  dan  mengakomodasi  aspirasi  ma- syarakat dalam rangka pembangunan da- erahnya  untuk  mewujudkan  kesejah- teraan  bersama.  Berdasarkan  hal  inilah, masyarakat  dapat  berinisiatif  menentu- kan  cara  dan  mengisi  cara-cara  itu  demi kesejahteraan  masyarakat.  Inisiatif  terse- but  bisa  jadi  dalam  bentuk  pengambilan rujukan pada syari’at Islam melalui krea- tifitas  pemerintahan  dalam  kebijakan-ke- bijakannya. 2 Atas  dasar  hal  ini,  Otda dipandang  oleh  sebagian  kalangan  ma- syarakat  sebagai  pintu  masuk  untuk  me- laksanakan  syari’at  Islam  pada  level  da- erah melalui instrumen Peraturan Daerah (Perda),  yang  lebih  dikenal  dengan  se- butan  “Perda  Syari‘at”  atau  “Perda Bernuansa Syari‘at”. 3 Asas  desentralisasi merupakan penyerahan  wewenang  pemerintahan  o- leh  pemerintah  (pusat)  kepada  daerah  o-
1 Politik hukum ( legal policy ) adalah arah atau ke- inginan  yang  dimaksud  oleh  pembuat  peraturan perundang-undangan  ketika  isi  peraturan  terse- but  dirumuskan  melalui  perdebatan  di  lembaga yang  membuatnya  untuk  kemudian  dirumuskan dalam  kalimat-kalimat  hukum.  Di  sini  terjadi in- terplay antara  politik  dan  hukum.  Moh.  Mahfud MD, Perdebatan  Hukum  Tata  Negara  Pasca  Aman- demen Konstitusi (Jakarta: LP3ES, 2007), 119.
2 A.  Tihami,  “Eksperimentasi  Syari‘at  Islam  di Pro-vinsi Banten”, dalam Formalisasi Syari‘at Islam di  Indonesia  Sebuah  Pergulatan  yang  Tak  Pernah Tuntas, ed.  Masykuri  Abdillah  et.  al.  (Jakarta: Renaisan, 2005), 158-160.
3 Untuk mengetahui problematika lahirnya Perda- Perda  syari‘at  dan  solusinya,  lihat  Moh.  Fauzi, Formalisasi  Syari‘at Islam  di  Indonesia  Problem  dan Solusi (Semarang: Walisongo Press, 2008).
tonom  untuk  mengatur  dan  mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Nega- ra  Kesatuan  Republik  Indonesia. 4 Asas desentralisasi ini  terkait  dengan  pemba- gian  urusan  pemerintahan.  Ada  urusan pemerintahan  yang  menjadi  wewenang pemerintah  daerah,  dan  ada  pula  yang menjadi  wewenang  pemerintah  pusat. 5 Meskipun  bidang  agama tidak  termasuk ke dalam bidang yang diserahkan kepada daerah,  namun  banyak  pemerintah  dae- rah yang dalam membuat Perda diilhami oleh  budaya  lokal  dan  nilai-nilai  kea- gamaan yang pada dasarnya diambil dari hukum  Islam.  Hal  ini  didasarkan  atas beberapa  pasal  dalam  UU  tentang  peme- rintahan  daerah  yang  tidak  hanya  me- miliki  otonomi  di  bidang  politik,  eko- nomi,  dan  budaya,  melainkan  juga  oto- nomi hukum ( legal autonomy ).
Selain perubahan menjadi sistem desentralisasi, terjadi juga pemberian pri- vilage bagi daerah-daerah tertentu dengan sebutan sebagai daerah istimewa, di anta- ranya  Aceh.  Kaitannya  dengan  hal  ini, lahirlah  UU  Nomor  44  Tahun  1999  ten- tang Penyelenggaraan Keistimewaan Pro- vinsi  Daerah  Istimewa  Aceh  (UU  Keis- timewaan),  yang  di  antaranya  membe- rikan  keistimewaan  penyelenggaraan  ke- hidupan beragama (pasal 3 ayat [2]) yang diwujudkan  dalam  bentuk  pelaksanaan syari’at  Islam  bagi  pemeluknya  (pasal  4
4 Lihat Ketentuan Umum, pasal 1 angka 7 UU No. 32 Tahun 2004 jo. Ketentuan Umum, pasal 1 huruf e  UU  No. 22  Tahun  1999. UU  No.  32  Tahun  2004 tentang Pemerintahan Daerah, 18-19, dan Winarna Surya Adisubrata, Perkembangan Otonomi Daerah  di  Indonesia,  Buku  2 , (Semarang:  Aneka Ilmu, 2003), 252 .
5 UU  No.  32  Tahun  2004  tentang Pemerintahan Daerah , 27-29.

## Politik Hukum Pemerintah Republik Indonesia pada Era Otonomi Daerah
| 17
ayat  [1]). 6 UU  No.  44  Tahun  1999  ini secara  tegas  memberikan  kewenangan pada  Aceh  untuk  melaksanakan  syari’at Islam.
Dalam  perkembangan  selanjut- nya,  keistimewaan  Aceh  diperluas  de- ngan pemberian otonomi khusus (Otsus). Pengakuan  Otsus  bagi  Aceh  ini  dima- sukkan ke dalam GBHN (Garis-Garis Be- sar  Haluan  Negara)  Tahun  1999–2004, yang  ditetapkan  dengan  TAP  Nomor IV/MPR/1999.  Pemberian  Otsus  kepada Aceh  dipertegas  kembali  melalui  TAP MPR Nomor IV/MPR/2000. 7 Berdasarkan ketentuan TAP MPR  No.  IV/MPR/1999  dan  TAP  MPR No.  IV/MPR/2000  serta  pengakuan  im- plisit  dalam  pasal  18A  dan  pasal  18B  a- mandemen  kedua  UUD  1945,  dikeluar- kanlah UU No. 18 Tahun 2001 yang berisi tentang  otonomi  khusus  bagi  Provinsi Daerah  Istimewa  Aceh  sebagai  Provinsi Nanggroe  Aceh  Darussalam.  Kewenang- an  penyelenggaraan  otonomi  khusus  da- lam  UU  NAD  diserahkan  kepada  Qanun (pasal 1 angka (8) jo. pasal 31 ayat [2] UU No. 18 Tahun 2001. 8
6 Himpunan  Undang-Undang  Keputusan  Presiden Peraturan  Daerah/Qanun  Instruksi  Gubernur  Edaran Gubernur  Berkaitan  Pelaksanaan  Syari‘at  Islam (t.t.: Dinas Syari‘at Islam Provinsi NAD, 2004), 4.
7 “Ketetapan  MPR  Nomor  IV/MPR/2000  tentang Rekomendasi  Kebijakan  dalam  Penyelenggaraan Otonomi Daerah”, www.hukumonline.com, diakses pada 10 Juli 2011, http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail /lt4fcf0d2fbfd0e/node/657/tap-mpr-no- iv_mpr_2000-tahun-2000-rekomendasi-kebijakan- dalam-penyelenggaraan-otonomi-daerah 8 “Undang-undang  RI  No  18  Tahun  2001  tentang Otonomi  Khusus  bagi  Provinsi  Daerah  Istimewa Aceh  sebagai  Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darus- salam”,  www.hukumonline.com,  diakses  pada  11 Juli
2011, http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail
Di dalam UU No. 18 Tahun 2001 juga diatur tentang adanya lembaga Mah- kamah  Syar‘iyah  sebagai  lembaga  Pera- dilan  Syari‘at  Islam  (pasal  25  dan  26). 9 Dalam  perkembangannya,  UU  NAD  a- khirnya dicabut dengan lahirnya UU No. 11  Tahun  2006  tentang  Pemerintahan  A- ceh (UU PA). Di dalam UU No. 11 Tahun 2006  ini  masih  memberikan  kewenangan pelaksanaan  syari’at  Islam  (pasal  125– 127),  kewenangan  Mahkamah  Syar‘iyyah menangani  perkara  pidana,  dan  kewena- ngan  menyusun  hukum  materiil  dan hukum  formil  (pasal  128–132),  kewena- ngan  Qanun tentang jinâyah dapat  me- nyimpang  dari  aturan  umum  (pasal  241 ayat [4]). 10
Semua  peraturan  perundang-un- dangan  di  atas  secara  yuridis  memberi- kan  otonomi  hukum  kepada  Provinsi  A- ceh  dalam  pelaksanaan  syari’at  Islam yang  tidak  diberikan  kepada  daerah  la- innya  di  Indonesia.  Makalah  ini  akan mengkaji permasalahan tersebut.
Pelimpahan  Wewenang  Otonomi  Hu- kum di Provinsi Aceh
Bergulirnya  arus  reformasi  juga membawa perubahan ketatanegaraan me- lalui  proses  amandemen  terhadap  UUD 1945  sampai  4  (empat)  kali.  Amandemen ini  merupakan  peristiwa  kali  pertama sejak  UUD  1945  disahkan  pada  18 Agustus  1945.  Kaitannya  dengan  Aceh, jaminan otonomi khusus ini diakui secara implisit  dalam  amandemen  kedua  UUD 1945.  Di  dalam  pasal  18A  ayat  (1)
/17477/node/540/uu-no-18-tahun-2001-otonomi- khusus-bagi-provinsi-daerah-istimewa-aceh- sebagai-provinsi-nanggroe-aceh-darussalam
9 Ibid.
10 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh , 82-85.
KARSA: Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman Vol. 24 No. 1, Juni 2016: 15-32 Copyright (c)2016 by Karsa. All Right Reserved DOI: 10.19105/karsa.v24i1.1006 18 |
disebutkan, “Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah
provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan  kabupaten  dan  kota,  diatur  dengan undang-undang  dengan  memerhatikan kekhususan  dan  keragaman  daerah.” Demikian  juga  dalam  pasal  18B  ayat  (1) disebutkan,  “Negara  mengakui  dan menghormati satuan-satuan pemerintahan  daerah  yang  bersifat  khu- sus  atau  yang  bersifat  istimewa  yang  di- atur  dengan  undang-undang.” 11 Berda- sarkan  amandemen  ini,  menurut  Jimly, sebagaimana  dikutip  Muhyar  Fanani, UUD  1945  mengakui  dan  menghormati pluralisme hukum. Meskipun sistem per- adilan bersifat terstruktur, materi hukum bisa dilembagakan secara beragam. Jimly mendasarkan  pada  fakta  historis  bahwa sistem  hukum  nasional  bersumber  dari berbagai  subsistem,  yaitu  hukum  Barat, adat, dan Islam. Semua subsistem  ini ha- rus dilihat sebagai elemen substantif dari sistem  hukum  nasional.  Semua  elemen hukum  ini  masih  memerlukan  penataan ulang  dan  dilembagakan  dalam  bentuk hukum  yang  disepakati  bersama  secara demokratis. Keragaman isi tidak harus di- lembagakan  dalam  keragaman  bentuk. Norma  hukum  Islam  perlu  dituangkan dalam  format  peraturan  yang  disepakati bersama. Hal ini membantu kesulitan pe- negakan  hukum  dan  keragaman  penaf- siran dalam masyarakat Muslim. 12 Menu- rut  penulis,  amandemen  kedua  UUD 1945  khususnya  pasal  18A  dan  18B  ter-
11 Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia yang Sudah Diamandemen, 11.
12 Muhyar  Fanani, Membumikan  Hukum  Langit Nasionalisasi  Hukum  Islam  dan  Islamisasi  Hukum Nasional  Pasca  Reformasi (Yogyakarta:  Tiara Wacana, 2008), 144-45.
sebut  merupakan  landasan  yuridis  bagi pelaksanaan  Syari‘at  Islam  di  Aceh  seba- gai  subsistem  hukum  dari  sistem  hukum nasional.
Berdasarkan  pengakuan  adanya daerah  khusus  atau  istimewa  dibuatlah UU  Nomor  44  Tahun  1999  tentang  Pe- nyelenggaraan  Keistimewaan  Provinsi Daerah  Istimewa  Aceh  (UU  Keistime- waan). Di dalam pasal 3 ayat (2) UU No. 44  Tahun  1999  disebutkan,  “penyeleng- garaan  keistimewaan  meliputi:  penye- lenggaraan  kehidupan  beragama,  penye- lenggaraan  kehidupan  adat,  penye- lenggaraan pendidikan, dan peran ulama dalam  penetapan  kebijakan  Daerah.”  Se- lanjutnya  di  dalam  pasal  4  ayat  (1) disebutkan, “Penyelenggaraan kehidupan beragama  di  daerah  diwujudkan  dalam bentuk  pelaksanaan  Syari‘at  Islam  bagi pemeluknya dalam bermasyarakat.” 13 UU No. 44 Tahun 1999 ini secara tegas mem- berikan  kewenangan  pada  Aceh  untuk melaksanakan  syari’at  Islam.  Hanya  saja pemberian  kewenangan  ini  masih  tidak jelas  dan  abstrak.  Ketidakjelasan  ini terkait  bidang  syari’at  Islam  yang  mana yang  diberikan  kewenangannya;  apakah bidang perdata saja, ataukah juga bidang pidana. Kelemahan lain UU No. 44 Tahun 1999  adalah  menyerahkan  pelaksanaan keistimewaan  Aceh,  yang  di  antaranya pelaksanaan  syari’at  Islam,  kepada  Pe- raturan  Daerah.  Di  dalam  pasal  11  UU No.  44  Tahun  1999  disebutkan,  “Penye- lenggaraan  keistimewaan  sebagaimana dimaksud  dalam  pasal  3,4,...diatur  lebih lanjut  dengan  Peraturan  Daerah  berda- sarkan  peraturan  perundang-undangan
13 Himpunan  Undang-Undang  Keputusan  Presiden Peraturan  Daerah/Qanun  Instruksi  Gubernur  Edaran Gubernur  Berkaitan  Pelaksanaan  Syari‘at  Islam (t.t.: Dinas Syari‘at Islam Provinsi NAD, 2004), 4.

## Politik Hukum Pemerintah Republik Indonesia pada Era Otonomi Daerah
| 19
yang  berlaku.” 14 Padahal,  menurut  per- aturan  perundang-undangan  yang  ber- laku,  Perda  sangat  memiliki  keter- batasan,  khususnya  dalam  pencantuman jenis  dan  kadar  sanksi  di  dalamnya.  Di dalam pasal 71 ayat (2) UU No. 22 Tahun 1999  disebutkan,  “Perda  dapat  memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam)  bulan  dan  atau  denda  paling  ba- nyak  Rp.  5.000.000,00,-  (lima  juta  ru- piah)....” 15 Atas  dasar  ketentuan  ini,  keis- timewaan  Aceh  dalam  bentuk  pelak- sanaan  syari’at  Islam,  khususnya  dalam bidang pidana tidak mungkin dijalankan. Karena  sanksi  pidana  dalam  syari’at  Is- lam  yang  melebihi  batasan  maksimal yang  boleh  diatur  dalam  Perda  atau sanksi  yang  berbeda  jenisnya  seperti  hu- kuman  cambuk, diyat ,  dan  lain-lainnya tidak  dapat  diterapkan  karena  ganjalan yuridis  yang  tidak  membolehkan  hal  itu diatur dalam Perda.
Pengakuan  keistimewaan  mela- lui UU No. 44 Tahun 1999 pada dasarnya merupakan  penegasan  kembali  dari  Per- aturan  perundang-undangan  sebelum- nya. Kalau dirunut dari sejarah, keistime- waan Aceh bahkan sudah diberikan sejak tahun 1959 melalui Keputusan Wakil Per- dana  Menteri,  yang  pada  saat  itu  Indo- nesia  berdasar  UUD  Sementara.  Pada masa Orba, sebutan Aceh sebagai “daerah istimewa”  juga  masih  dipertahankan  di dalam  UU  RI  Nomor  5  Tahun  1974  ten- tang  Pokok-Pokok  Pemerintahan  di  Dae- rah.  Dalam  Penjelasan  Pasal  93  dise- butkan, “Meskipun Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 telah dicabut, akan tetapi  sebutan  “Daerah  Istimewa  Aceh” masih  berlaku,  dengan  ketentuan  bahwa
14 Himpunan Undang-Undang Keputusan Presiden , 6.
15 Adisubrata, Perkembangan Otonomi Daerah , 278.
penyelenggaraan  pemerintahan  di  Pro- pinsi  Daerah  Istimewa  Aceh  tersebut sama  dengan  penyelenggaraan  pemerin- tahan  di  Daerah  Tingkat  I  lainnya....” Demikian  juga  dalam  UU  Nomor  22  Ta- hun 1999 tentang Pemerintah Daerah, ke- istimewaan  Aceh  masih  tetap  diper- tahankan.  Dalam  pasal  122  disebutkan, “Keistimewaan untuk Propinsi Daerah Is- timewa  Aceh  dan  Propinsi  Daerah  Isti- mewa  Yogyakarta,  sebagaimana  dimak- sud  dalam  undang-undang  Nomor  5  Ta- hun 1974, adalah tetap dengan ketentuan bahwa  penyelenggaraan  Pemerintahan Propinsi Istimewa Aceh dan Propinsi Isti- mewa  Yogyakarta  didasarkan  atas  un- dang-undang  ini.”  Kemudian  di  dalam penjelasan  pasal  122  disebutkan,  “Peng- akuan  keistimewaan  Propinsi  Istimewa Aceh didasarkan pada sejarah perjuangan kemerdekaan  nasional,  sedangkan  isi  ke- istimewaannya berupa pelaksanaan kehi- dupan  beragama,  adat,  dan  pendidikan serta  memperhatikan  peranan  ulama  da- lam penetapan kebijakan Daerah....” 16 Dalam  perkembangan  selanjut- nya,  keistimewaan  Aceh  diperluas  de- ngan pemberian otonomi khusus (Otsus). Pengakuan  Otsus  bagi  Aceh  ini  dima- sukkan  dalam  GBHN  (Garis-Garis  Besar Haluan  Negara)  Tahun  1999–2004,  yang ditetapkan  dengan  TAP  Nomor  IV/ MPR/1999.  Dalam  BAB  IV  (tentang  arah kebijakan)  huruf  G  angka  2  (Daerah  Is- timewa Aceh) tertulis:
Dalam  rangka  pengembangan  otono- mi  daerah  di  dalam  wadah  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia,  serta untuk  menyelesaikan  secara  adil  dan menyeluruh  permasalahan  di  daerah yang memerlukan penanganan segera dan bersungguh-sungguh, maka perlu
16 Ibid., 199-200, 294-95, dan 337.
KARSA: Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman Vol. 24 No. 1, Juni 2016: 15-32 Copyright (c)2016 by Karsa. All Right Reserved DOI: 10.19105/karsa.v24i1.1006 20 |
ditempuh  langkah-langkah  sebagai berikut:
- Daerah Istimewa Aceh
a. Mempertahankan  integrasi  bang- sa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan
menghargai  kesetaraan  dan  kera- gaman  kehidupan  sosial  budaya masyarakat Aceh, melalui peneta- pan  Daerah  Istimewa  Aceh  seba- gai  daerah  otonomi  khusus  yang diatur dengan Undang-Undang.
b. Menyelesaikan kasus Aceh secara berkeadilan  dan  bermartabat  de- ngan  melakukan  pengusutan  dan pengadilan  yang  jujur  bagi  pe- langgar  hak  asasi  manusia,  baik selama  pemberlakuan  Daerah  O- perasi  Militer  maupun  pasca pemberlakuan  Daerah  Operasi Militer. 17 Pada  Sidang  Tahunan  MPR  Ta- hun  2000  kembali  ditegaskan  agar  Un- dang-Undang  Otonomi  Khusus  bagi  A- ceh  (dan  Irian)  dapat  diselesaikan  se- lambat-lambatnya 1 Mei 2001 dengan me- merhatikan  aspirasi  dari  masyarakat  da- erah  yang  bersangkutan.  Hal  ini  meru- pakan  amanat  TAP  MPR  Nomor  IV/ MPR/2000  tentang  Rekomendasi  Kebi- jakan  Penyelenggaraan  Otonomi  Daerah butir  III  (1),  “Undang-Undang  tentang Otonomi  Khusus  bagi  Daerah  Istimewa Aceh  dan  Irian  Jaya,  sesuai  amanat  Ke-
17 “Ketetapan  MPR  Nomor  IV/  MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Oto-nom  Daerah”,  www.dephut.go.id,  diakses pada 10 Juli 2011, http://www.dephut.go.id/INFORMASI/UNDA
NG2/tapmpr/iv_99.htm.  Lihat  juga  Ahmad Farhan  Hamid,  “Kerangka  Dasar  dan  Filosofi Undang-Undang  Nanggroe  Aceh  Darussalam”, disampaikan  pada  saat  Sosialisasi  UU  Nomor  18 Tahun 2001 yang diselenggarakan oleh Pemerintah  Provinsi  NAD  pada  tanggal  21-22 Desember 2001, 1-3.
tetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik  Indonesia  Nomor  IV/MPR/ 1999  tentang  GBHN  Tahun  1999-2004, agar  dikeluarkan  selambat-lambatnya  1 Mei  Tahun  2001  dengan  memerhatikan aspirasi  masyarakat  daerah  yang  ber- sangkutan.” 18
Payung  hukum  TAP  MPR  No- mor  IV/MPR/1999  dan  TAP  MPR  No- mor  IV/MPR/2000  yang  mengamanat- kan  pemberian  otonomi  khusus  kepada Aceh mempunyai legitimasi hukum yang kuat.  Karena  pada  saat  itu,  TAP  MPR masih  diakui  sebagai  salah  satu  bentuk peraturan  perundang-undangan,  bahkan kedudukannya lebih tinggi dari Undang- Undang dan Perppu.
Berdasarkan ketentuan TAP MP- R  No.  IV/MPR/1999  dan  TAP  MPR  No. IV/MPR/2000  serta  pengakuan  implisit dalam  pasal  18A  dan  pasal  18B  aman- demen  kedua  UUD  1945,  dikeluarkanlah UU No. 18 Tahun 2001 berisi tentang Oto- nomi  Khusus  bagi  Provinsi  Daerah  Isti-
18 Menurut  Pasal  3  ayat  (1  dan  2)  TAP  MPR No.I/MPR/2003  tentang  Peninjauan  terhadap Materi dan Status Hukum  Ketetapan Majelis  Per- musyawaratan  Rakyat  Sementara  dan  Ketetapan Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  Republik  Indo- nesia Tahun 1960 sampai dengan tahun 2002, ma- sih  memandang  tetap  berlakunya  TAP  MPR  No. IV/1999  dan  TAP  MPR  No.  IV/2000  sampai  de- ngan  terbentuknya  pemerintahan  hasil  pemilihan umum  tahun  2004.  Atas  dasar  TAP  MPR  No. 1/2003  ini,  kedudukan  TAP  MPR  No.  IV/1999 dan TAP MPR No. IV/2000 sampai saat itu masih sebagai peraturan perundang-undangan yang ab- sah.  Lihat,  “Ketetapan  MPR  No.I/MPR/2003 tentang  Peninjauan  terhadap  Materi  dan  Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rak- yat Sementara”, http://id.wikisource.org, diakses pada 11 Juli 2011,
http://id.wikisource.org/wiki/Ketetapan_Majeli s_Permusyawaratan_Rakyat_Republik_Indonesia _Nomor_I/MPR/2003.

## Politik Hukum Pemerintah Republik Indonesia pada Era Otonomi Daerah
| 21
mewa  Aceh  sebagai  Provinsi  Nanggroe Aceh  Darussalam.  Di  dalam  Bab  III  ten- tang Kewenangan Provinsi NAD, pasal 3 ayat  (1-2)  UU  No.  18  Tahun  2001  dise- butkan, “(1) Kewenangan Provinsi Nang- groe Aceh Darussalam yang diatur dalam undang-undang  ini  adalah  kewenangan dalam  rangka  pelaksanaan  otonomi  khu- sus.  (2)  Kewenangan  Provinsi  Nanggroe Aceh Darussalam selain yang diatur pada ayat  (1)  tetap  berlaku  sesuai  dengan  pe- raturan  perundang-undangan.” 19 Kewe- nangan penyelenggaraan otonomi khusus dalam  UU  NAD  diserahkan  kepada  Qa- nun.  Di  dalam  pasal  1  angka  (8)  UU  No. 18  Tahun  2001  disebutkan,  “ Qanun Pro- vinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam  adalah Peraturan  Daerah  sebagai  pelaksanaan undang-undang  di  wilayah  Provinsi Nanggroe  Aceh  Darussalam  dalam  rang- ka  penyelenggaraan  otonomi  khusus.” 20 Penyerahan  kepada  Qanun ditegaskan kembali  di  dalam  pasal  31  ayat  (2)  yang menyebutkan,  “Ketentuan  pelaksanaan undang-undang ini yang menyangkut ke- wenangan Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ditetapkan dengan Qa- nun  Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darus- salam.” 21 Selanjutnya,  di  dalam  Penje- lasan  Umum  UU  No.  18  Tahun  2001  di antaranya disebutkan:
Undang-undang ini disebut “Undang- Undang  tentang  Otonomi  Khusus  ba- gi Provinsi Daerah Istimewa Aceh se- bagai Provinsi Nanggroe Aceh Darus- salam.”  Undang-undang  ini  pada prinsipnya mengatur kewenangan pe- merintahan  di  Provinsi  Daerah  Isti- mewa  Aceh  yang  merupakan  kekhu- susan dari kewenangan pemerintahan
19 Himpunan  Undang-Undang Keputusan  Presiden , 17.
20 Ibid., 15.
21 Ibid., 31.
daerah, selain sebagaimana diatur da- lam  Undang-udang  Nomor  22  Tahun 1999  tentang  Pemerintahan  Daerah dan  Undang-Undang  Nomor  25  Ta- hun  1999  tentang  Perimbangan  Keu- angan  antara  Pemerintah  Pusat  dan Daerah.”  Hal  mendasar  dari  undang- undang  ini  adalah  pemberian  kesem- patan  yang  luas  untuk  mengatur  dan mengurus  rumah  tangga  sendiri  ter- masuk...dan  mengaplikasikan  Syari‘at Islam  dalam  kehidupan  bermasya- rakat. Undang-undang ini menempat- kan  titik  berat  otonomi  khusus  pada Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussa- lam...diatur  dalam  Peraturan  Daerah yang  disebut  dengan  Qanun.  Qanun Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam adalah  Peraturan  Daerah  Provinsi Nanggroe  Aceh  Darussalam  yang  da- pat menyampingkan peraturan perun- dang-undangan lain dengan mengiku- ti  asas lex  specialis  derogat  lex  generalis dan  Mahkamah  Agung  berwenang melakukan  uji  materiil  terhadap  Qa- nun. 22
Di dalam UU No. 18 Tahun 2001 juga diatur tentang adanya lembaga Mah- kamah  Syar‘iyah  sebagai  lembaga  Per- adilan  Syari‘at  Islam  (pasal  25  dan  26). 23 Pengaturan  ini  semakin  memperkuat  ke- wenangan  pelaksanaan  syari‘at  Islam yang  diberikan  kepada  Provinsi  Aceh. Meskipun  di  dalam  UU  No.  18  Tahun 2001  tidak  diatur  secara  khusus  tentang pelaksanaan  syari‘at  Islam,  namun  pasal 3  ayat  (1–2)  UU  No.  18  Tahun  2001  se- bagaimana  di  atas,  menjadi  landasan  yu- ridis    pelaksanaan  syari‘at  Islam  di  Pro- vinsi Aceh.
Meskipun UU No. 18 Tahun 2001 akhirnya  dicabut  oleh  UU  No.  11  Tahun 2006,  namun  hal  ini  hendaknya  tetap  di-
22 Ibid., 34-5.
23 Ibid., 29-30.
KARSA: Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman Vol. 24 No. 1, Juni 2016: 15-32 Copyright (c)2016 by Karsa. All Right Reserved DOI: 10.19105/karsa.v24i1.1006 22 |
pahami  dalam  konteks  historisnya.  UU No.  18  Tahun  2001  mengukuhkan  kewe- nangan  pelaksanaan  syari‘at  Islam  di  A- ceh dengan dilembagakannya Mahkamah Syar‘iyyah. Di samping itu, di dalam UU No.  11  Tahun  2006  juga  masih  mem- berikan kewenangan pelaksanaan syari‘at Islam  (pasal  125-127),  kewenangan  Mah- kamah Syar‘iyyah menangani perkara pi- dana,  dan  kewenangan  menyusun  hu- kum  materiil  dan  hukum  formil  (pasal 128–132),  kewenangan  Qanun tentang ji- nâyah dapat  menyimpang  dari  aturan umum (pasal 241 ayat [4]). 24
Di  samping  itu,  adanya  pene- gasan pasal 269 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2006  yang  menyebutkan,  “Peraturan  per- undang-undangan  yang  ada  pada  saat undang-undang  ini  diundangkan  tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan de- ngan  undang-undang  ini.” 25 Klausul  ini menegaskan bahwa UU No. 11 Tahun 20- 06  merupakan  UU  yang lex  specialis se- hingga  dapat  mengesampingkan  UU yang lex  generali .  Sebagai  contoh,  keten- tuan yang berlaku bagi non-Muslim yang melakukan  perbuatan  pidana  yang  tidak diatur  dalam  KUHP  atau  ketentuan  pi- dana  di  luar  KUHP  adalah  hukum jinâ- yah ,  bukan  KUHP.  Dalam  hal  ini  ke- tentuan  KUHP  sebagai lex  generali tidak berlaku  karena  ketentuannya  sudah  dia- tur  dalam  pasal  129  ayat  (2)  UU  No.  11 Tahun 2006 sebagai lex specialis -nya.
Amandemen  UUD  1945  telah mengubah  struktur  ketatanegaraan  dan relasi  lembaga  negara  di  Indonesia.  Per- ubahan  mendasar  di  antaranya  terjadi pada pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Sebelum
24 “Undang-Undang  RI  Nomor  11  Tahun  2006 tentang Pemerintahan Aceh”, 82-5.
25 Ibid., 137.
amandemen,  pasal  1  ayat  (2)  berbunyi, “Kedaulatan  di  tangan  rakyat  dilakukan sepenuhnya  oleh  Majelis  Permusyawa- ratan  Rakyat.”  Setelah  amandemen  keti- ga,  pasal  tersebut  berbunyi,  “Kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menu- rut  Undang-Undang  Dasar.”  Perubahan ini telah mengubah kedudukan dan fung- si MPR. MPR bukan lagi sebagai lembaga tertinggi  negara,  melainkan  hanya  men- jadi  forum  sidang  gabungan  antara  DPR dan  Dewan  Perwakilan  Daerah  (DPD). Bersamaan dengan penghapusan MPR se- bagai  lembaga  tertinggi  negara,  berim- plikasi  pada  kewenangannya.  Karena MPR tidak lagi sebagai pelaksana kedau- latan rakyat, melainkan diserahkan kepa- da  UUD,  maka  dilakukan  amandemen pasal  6A  ayat  (1-4)  yang  mengatur  pe- milihan  Presiden  dan  Wakil  Presiden secara  langsung  oleh  rakyat.  Pemilihan Presiden  dan  Wakil  Presiden  (Wapres) secara  langsung  ini  telah  menghapus  sa- lah  satu  kewenangan  MPR  untuk  memi- lih Presiden dan Wapresnya.
Pemilihan  Presiden  dan  Wapres secara  langsung  juga  menghapus  kewe- nangan  MPR  untuk  menetapkan  GBHN. Arah  dan  kebijakan  pembangunan  tidak lagi  diwadahi  dalam  GBHN,  melainkan harus  mengikuti  Sistem  Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana dia- tur  di  dalam  UU  Nomor  25  Tahun  2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangun- an  Nasional  (SPPN). 26 Berdasarkan  UU inilah  arah  dan  kebijakan  pembangunan
26 Lihat  isi  UU  tersebut  selengkapnya,  dalam “MPR  Nomor  IV/  MPR/2000  tentang  Rekomen- dasi  Kebijakan  Penyelenggaraan  Otonomi  Dae- rah”,  www.anggaran.depkeu.go.id,  diakses  pada 11 Juli 2011,
http://www.anggaran.depkeu.go.id/Peraturan/
UU%2025%20-%202004%20-%20SPPN.pdf.

## Politik Hukum Pemerintah Republik Indonesia pada Era Otonomi Daerah
| 23
nasional  sebagai  perwujudan  program- program pemerintah hasil pemilihan Pre- siden  dan  Wapres  secara  langsung  ditu- angkan  di  dalam  Rencana  Pembangunan Jangka  Menengah  Nasional  (RPJMN) 2004-2009  sebagaimana  diatur  di  dalam Peraturan  Presiden  Nomor  7  Tahun  2005 tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka Menengah  Nasional  2004–2009. 27 RPJMN merupakan implementasi penjabaran dari Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang Nasional (RPJPN) dalam masa 5 tahunan. RPJPN ini diatur di dalam UU Nomor 17 Tahun  2007  tentang  Rencana  Pembangu- nan  Jangka  Panjang  Nasional  Tahun 2005–2025. 28
Adapun  arah  pembangunan  hu- kum  nasional  dalam  materi  hukum  yang dituangkan  di  dalam  UU  No.  17  Tahun 2007 tentang RPJPN 2005–2025 adalah:
1. Pembangunan  hukum  dilaksanakan melalui  pembaruan  materi  hukum  de- ngan tetap memperhatikan kemajemu- kan  tatanan  hukum  yang  berlaku  dan pengaruh globalisasi;
2. Pembaruan  materi  hukum  diarah- kan  pada  pembaruan  produk  hukum yang  mencerminkan  nilai-nilai  sosial dan kepentingan masyarakat Indonesia
27 Lihat isi Peraturan Presiden tersebut selengkap- nya,  dalam  “Peraturan  Presiden  Nomor  7  Tahun 2005  tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka
Menengah
Nasional
2004–2009”,
www.bappenas.go.id,  diakses  pada  12  Juli  2011, http://www.bappenas.go.id/node/131/58/dow nload-lengkap-perpres-no7-tahun-2005-dan- naskah-rpjm-2004--2009/, http://www.bpkp.go.id/unit/hukum/perpres/2 005/007-05.pdf.
28 Lihat  “UU  RI  Nomor  17  Tahun  2007  tentang Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang  Nasional Tahun  2005–2025”,  www.google.co.id,  diakses pada 11 Juli 2011,
http://www.google.co.id/search?q=uu+nomor+1 7+tahun+2007&hl=id&sa=2.
guna  menggantikan  perundang-un- dangan warisan kolonial;
3. Pembaruan  materi  hukum  dise- suaikan dengan kebutuhan pemba- ngunan  nasional  yang  bersumber pada Pancasila dan UUD 1945. 29 Ketentuan  di  atas  membuka  pelu- ang  berbagai  nilai  hukum  yang  hidup dalam  masyarakat  –termasuk  hukum  Is- lam–  untuk  menjadi  hukum  nasional. Pengakuan  terhadap  nilai  hukum  lokal juga terdapat dalam arah kebijakan pem- benahan sistem dan politik hukum di In- donesia  dalam  RPJMN  Tahun  2004–2009 sebagaimana  dalam  lampiran  Bagian  III. 9-2 Perpres No. 7 Tahun 2005: 30 Pembenahan sistem dan politik hukum dalam  lima  tahun  mendatang  diarah- kan  pada  kebijakan  untuk  memper- baiki substansi (materi) hukum,  struk- tur  (kelembagaan)  hukum,  dan  kultur (budaya) hukum, melalui upaya:
1.    Menata  kembali  substansi  hukum melalui  peninjauan  dan  penataan kembali  peraturan  perundang-un- dangan  untuk  mewujudkan  tertib perundang-undangan  dengan  me- merhatikan asas umum dan hierarki perundang-undangan;  dan  meng- hormati  serta  memperkuat  kearifan lokal  dan  hukum  adat  untuk  mem- perkaya  sistem  hukum  dan  pera- turan  melalui  pemberdayaan  yuris- prudensi sebagai bagian dari upaya pembaruan materi hukum nasional;
2.  Melakukan  pembenahan  struktur hukum  melalui  penguatan  kelem- bagaan  dengan  meningkatkan  pro- fesionalisme hakim dan staf peradi- lan  serta  kualitas  sistem  peradilan
29 Ibid.
30 “Peraturan  Presiden  Nomor  7  Tahun  2005”, diakses  pada  12  Juli  2011,  www.bappenas.go.id, http://www.bappenas.go.id/node/131/58/dow nload-lengkap-perpres-no7-tahun-2005-dan- naskah-rpjm-2004--2009/.
KARSA: Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman Vol. 24 No. 1, Juni 2016: 15-32 Copyright (c)2016 by Karsa. All Right Reserved DOI: 10.19105/karsa.v24i1.1006 24 |
yang  terbuka  dan  transparan;  me- nyederhanakan  sistem  peradilan, meningkatkan transparansi agar pe- radilan  dapat  diakses  oleh  masya- rakat  dan  memastikan  bahwa  hu- kum  diterapkan  dengan  adil  dan memihak  pada  kebenaran;  mem- perkuat  kearifan  lokal  dan  hukum adat untuk memperkaya sistem hu- kum  dan  peraturan  melalui  pem- berdayaan  yurisprudensi  sebagai bagian  dari  upaya  pembaruan  ma- teri hukum nasional;
3.  Meningkatkan  budaya  hukum  an- tara  lain  melalui  pendidikan  dan sosialisasi  berbagai  peraturan  per- undang-undangan  serta  perilaku keteladanan dari kepala negara dan jajarannya  dalam  mematuhi  dan menaati  hukum  serta  penegakan supremasi hukum.
Hal  ini  berbeda  dengan  GBHN 1999-2004  yang  menyebutkan  pengaku- annya  secara  eksplisit  terhadap  hukum agama  sebagai  bahan  penataan  sistem hukum  nasional. 31 Namun,  menurut  pe- nulis, pendapat yang menyimpulkan dari klausul  “hukum  agama”  itu  adalah  “hu- kum  Islam”  merupakan  bentuk  simpli- fikasi yang tidak beralasan. 32 Karena “hu- kum  agama”  dalam  konteks  Indonesia
31 “Ketetapan  MPR  RI  Nomor  IV  Tahun  1999 tentang  GBHN  1999-2004”,  www.dephut.go.id,
diakses pada 10 Juli 2011, http://www.dephut.go.id/INFORMASI/UNDA
NG2/tapmpr/iv_99.htm.
32 Qodri  misalnya,  dengan  mengutip  bunyi  Bab IV, A.2. tentang Arah Kebijakan GBHN 1999-2004 menyatakan:  “...Pembangunan  hukum  nasional secara  garis  besar  bersumber  pada  (a)  hukum adat,  (b)  hukum  agama  (dalam  hal  ini  hukum Islam),  dan  (c)  hukum  dari  luar,  khususnya  dari dunia  Barat.”  Lihat  Qodri, Eklektisisme  Hukum Nasional ,  174-75.  Lihat  juga  Amir  Mu`allim  dan Yusdani, Ijtihad  dan  Legislasi  Muslim  Kontemporer (Yogyakarta: UII Press, 2005), 158-59.
tentunya  tidak  hanya  “hukum  Islam” saja, melainkan mencakup semua hukum agama  yang  hidup  dan  diakui  ke- beradaannya  di  Indonesia.  Oleh  karena itu,  pendapat  Muhyar  yang  menyatakan bahwa  RPJMN  2004-2009  lebih  mundur dibandingkan  GBHN  1999-2004,  juga  ti- dak mempunyai alasan yang kuat. 33 Kare- na GBHN 1999-2004 hanya menyebutkan “hukum agama”, dan tidak menyebutkan “hukum Islam” secara eksplisit.
Menurut  Muhyar  Fanani,  pemba- ngunan  hukum  (khususnya  materi  hu- kum) dalam RPJMN Tahun 2004-2009 di- pandang lebih mundur dibandingkan de- ngan  pembangunan  hukum  dalam  RPJ- PN  2005-2025.  Menurutnya,  peluang  hu- kum  Islam  dalam  GBHN  1999-2004  dan RPJPN  2005-2025  yang  sangat  besar  di- persempit  kembali  dan  bahkan  tidak  di- sebutkan  sama  sekali  di  dalam  RPJMN 2004-2009. Bahkan, Muhyar menyebutnya dengan  menghidupkan  kembali  teori re- ceptie C.S.  Hurgronje.  Pemikiran  Muhyar Fanani  menunjukkan  terjadinya  kontra- diksi. Di satu sisi, ia memandang RPJMN 2004-2009  lebih  mundur  dibandingkan GBHN  1999-2004  dan  RPJPN  2005-2025. Namun  di  sisi  lain,  ia  memandang  prog- ram pembentukan hukum dalam RPJMN 2004-2009  lebih  maju  dibandingkan  de- ngan  GBHN  1999-2004  karena  adanya penyusunan naskah akademis RUU yang didasarkan  atas  kebutuhan  masyarakat. Padahal, klausul ini pun tidak secara eks- plisit mencantumkan  hukum Islam. Kon- tradiksi  lainnya  terlihat  dalam  penda- patnya tentang pelaksanaan syari‘at Islam di  Aceh.  Di  satu  sisi,  Muhyar  menyata- kan,  hukum  Islam  harus  diberlakukan  di Aceh  sesuai  dengan  tuntutan  masyara-
33 Muhyar, Membumikan Hukum Langit , 143.

## Politik Hukum Pemerintah Republik Indonesia pada Era Otonomi Daerah
| 25
katnya. Karena tidak memberlakukan hu- kum  positif  di  Aceh  justru  akan  me- nimbulkan  kekacauan  karena  tidak  seja- lan dengan aspirasi masyarakatnya. Pem- berlakuan  hukum  Islam  di  Aceh  ini  me- nurutnya sejalan dengan kaidah “ dar’u al- mafâsid  muqaddam  `alâ  jalb  al-mashâlih .” Namun,  pada  sisi  lain  Muhyar  meng- kritik  pemberlakuan  hukum  Islam  di  A- ceh  yang  dipandang  berangkat  dari  pa- radigma fiqih klasik, yakni menggunakan materi  fiqih  dalam  kitab  fiqih  klasik. Muhyar  juga  berpendapat,  ditinjau  dari perspektif politik hukum Indonesia, pem- berlakuan  syari‘at  Islam  di  Aceh  meru- pakan  langkah  mundur.  Karena  di  Aceh lebih  mementingkan  kulit,  sementara  a- rah  politik  hukum  Indonesia  selama  ini lebih bersifat substantif. 34
Menurut penulis, kesimpulan pen- dapat  Muhyar  tersebut  tidak  tepat,  ka- rena  2  (dua)  alasan. Pertama ,  dilihat  dari substansinya; baik RPJPN 2005-2025 mau- pun  RPJMN  2004-2009  sama-sama  tidak menyebutkan  secara  eksplisit  klausul “hukum  Islam”  atau  “syari‘at  Islam”  da- lam  pembangunan  hukum  nasional.  Ke- duanya  sama-sama  menggunakan  klau- sul  yang  bersifat  umum  untuk  menam- pung  berbagai  macam  tatanan  hukum dalam  masyarakat.  RPJPN  2005-2025 menggunakan  klausul  “.....dengan  tetap memerhatikan kemajemukan tatanan hukum  yang  berlaku”  dan  klausul “.....yang  mencerminkan  nilai-nilai  sosial dan  kepentingan  masyarakat  Indonesia.” Sedangkan  RPJMN  2004-2009  meng- gunakan  klausul  “.....dan  menghormati serta  memperkuat  kearifan  lokal  dan hukum  adat  untuk  memperkaya  sistem hukum  dan  pera-turan.”  Jika  Muhyar
34 Lihat lebih lanjut, Ibid., 121, 142-44, 153.
memahami  bahwa  ketentuan  dalam RPJMN  2004-2009  itu  menunjukkan, hukum  Islam  harus  terserap  dalam kearifan  lokal  dan  hukum  adat  untuk menjadi  sumber  hukum  nasional,  maka ketentuan dalam RPJPN 2005-2025 seharusnya  juga  dipahami  hukum  Islam harus  terserap  terlebih  dahulu  dalam  ni- lai-nilai  sosial  dan  kepentingan  masya- rakat  Indonesia.  Pemahaman  yang  lebih relevan  adalah  bahwa  kearifan  lokal,  hu- kum adat, semua tatanan hukum yang di- akui  masyarakat,  dan  nilai-nilai  sosial yang  diakui  masyarakat  dapat  menjadi bahan  pembangunan  hukum  nasional. Sehingga klausul dalam RPJPN 2005-2025 dan  RPJMN  2004-2009  sama-sama  mem- beri  peluang  hukum  Islam  dan  sistem- sistem  hukum  yang  lain  menjadi  bahan pembangunan hukum nasional. Kedua , di- lihat  dari  segi  rentang  waktu  lahirnya peraturan,  RPJMN  2004-2009  tidak  dapat disebut lebih mundur dibandingkan RPJ- PN 2005–2005. Karena RPJMN Tahun 20- 04-2009  lahir  lebih  dahulu  dengan  ber- dasarkan  Perpres  No.  7  Tahun  2005,  se- mentara  RPJPN  2005-2025  lahir  sesu- dahnya  dengan  berdasarkan  UU  No.  17 Tahun  2007.  Suatu  peraturan  yang  lahir lebih  dahulu  tentunya  tidak  logis  diha- kimi  lebih  lebih  mundur  (baca:  lebih buruk)  dengan  cara  dibandingkan  de- ngan peraturan yang lahir sesudahnya.
Ketika  dilihat  secara  makro  dan komprehensif, dinamika perubahan keta- tanegaraan  secara  mendasar  pasca  refor- masi  pada  dasarnya  dapat  menjadi  lan- dasan  yuridis  yang  kuat  bagi  legislasi pelaksanaan  syari‘at  Islam  di  Provinsi Aceh.  Perubahan  mendasar  tersebut  be- rupa  perubahan  sistem sentralisasi men- jadi desentralisasi melalui  otonomi  daerah yang  memberikan  otonomi  hukum.  Asas
KARSA: Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman Vol. 24 No. 1, Juni 2016: 15-32 Copyright (c)2016 by Karsa. All Right Reserved DOI: 10.19105/karsa.v24i1.1006 26 |
desentralisasi ini  terkait  dengan  pem- bagian urusan pemerintahan. Ada urusan pemerintahan  yang  menjadi  wewenang pemerintah  daerah  dan  ada  pula  yang menjadi wewenang pemerintah pusat. Se- lanjutnya,  di  dalam  pasal  10  ayat  (1)  UU No.  32  Tahun  2004  disebutkan  bahwa, pemerintahan  daerah  menyelenggarakan urusan  pemerintahan  yang  menjadi  ke- wenangannya,  kecuali  urusan  pemerin- tahan  yang  oleh  Undang-Undang  ini  di- tentukan  menjadi  urusan  pemerintah pusat. Dalam ayat (3) disebutkan, urusan pemerintahan  yang  menjadi  urusan  pe- merintah  pusat  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1)  meliputi:  (a)  politik  luar negeri,  (b)  pertahanan,  (c)  keamanan,  (d) yustisi,  (e)  moneter  dan  fiskal  nasional, dan  (f)  agama. 35 Sedangkan  kewenangan pemerintah daerah diatur dalam pasal 11 ayat  (3)  yang  menyatakan  bahwa  urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah  daerah  terdiri  atas  urusan wajib dan pilihan 36 Di antara urusan wa- jib  yang  menjadi  wewenang  pemerintah daerah  sebagaimana  diatur  dalam  pasal 13  ayat  (1)  dan  pasal  14  ayat  (1)  adalah: penyelenggaraan  ketertiban  umum  dan ketentraman  masyarakat  (termasuk  per- lindungan masyarakat), penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya ma- nusia potensial, dan penanggulangan ma- salah  sosial.  Sedangkan  urusan  pilihan sebagaimana  disebutkan  dalam  pasal  13 ayat  (2)  dan  pasal  14  ayat  (2)  meliputi urusan  pemerintahan  yang  berpotensi meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat terkait  sumber  daya  alam  yang  dimiliki
35 “UU  No.  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan Daerah”, 25-6.
36 Ibid., 26.
daerah, seperti pertambangan, perikanan, kehutanan, dan pariwisata. 37
Berdasarkan  asas desentralisasi yang  memberikan  Otda  tersebut  menye- babkan munculnya tuntutan pelaksanaan syari‘at Islam di berbagai daerah, seperti, Cianjur,  Aceh,  Sulawesi  Selatan,  Suma- tera  Barat,  Tasikmalaya,  Banten,  Suma- tera  Barat,  Tangerang,  Kalimantan  Sela- tan,  dan  lain-lainnya.  Meskipun  bidang agama tidak  termasuk  ke  dalam  bidang yang  diserahkan  kepada  daerah,  namun banyak  pemerintah  daerah  yang  dalam membuat  Perda  diilhami  oleh  budaya lokal  dan  nilai-nilai  keagamaan  yang  pa- da  dasarnya  diambil  dari  hukum  Islam. Hal  ini  didasarkan  atas  beberapa  pasal dalam  UU  tentang  Pemerintahan  Daerah yang  secara  nyata  memberikan  wewe- nang kepada kepala daerah untuk mene- tapkan Perda dan atau peraturan atau Ke- putusan  Kepala  Daerah  (pasal  136  dan 146 UU No. 32 Tahun 2004). Berdasarkan atas undang-undang tersebut, pemerintah daerah  tidak  hanya  memiliki  otonomi  di bidang politik, ekonomi, dan budaya, me- lainkan  juga  otonomi  hukum  ( legal  auto- nomy ).  Pendek  kata,  meskipun  urusan  a- gama tidak  dimandatkan  kepada  peme- rintah  daerah,  otonomi  hukum  untuk mengatur  masalah  agama diperoleh  me- lalui desentralisasi yang  memberikan  ke- sempatan  untuk  menerapkan  syari‘at  Is- lam di seluruh Indonesia. 38
Berdasarkan otonomi hukum ter- sebut,  kepala  daerah  dan  DPRD  dapat membuat  Perda  yang  dijiwai  oleh  sya- ri‘at, atau dapat memaksa orang mening-
37 Ibid., 27-9.
38 Arskal  Salim,  “Shari`a  in  Indonesia’s  Current Transition: An Update”, dalam Shari`a and Politics in  Modern  Indonesia, eds.  Arskal  Salim  and  Azyu- mardi Azra (Singapura: ISEAS, 2003), 222-3.

## Politik Hukum Pemerintah Republik Indonesia pada Era Otonomi Daerah
| 27
galkan sesuatu yang dilarang agar sesuai dengan hukum Islam. Karena materi mu- atan Perda sebagaimana diatur dalam pa- sal  12  UU  No.  10  Tahun  2004  adalah  se- luruh  materi  muatan  dalam  rangka  pe- nyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan  dan  menampung  kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lan- jut  Peraturan  Perundang-undangan  yang lebih  tinggi. 39 Berdasarkan  hal  ini,  ber- bagai  daerah  telah  membuat  Peraturan Perundang-Undangan  pada  level  daerah yang  bertujuan  memberantas  perbuatan maksiat  yang  dilarang  Islam.  Misalnya, pelanggaran  kesusilaan,  pemberantasan pelacuran,  minuman  beralkohol,  pakaian seragam (jilbab) yang menutup aurat atau baju  koko  dan  kopiah  bagi  karyawan pemerintah,  penambahan  jam  pelajaran agama  Islam,  pengelolaan  zakat,  baca- tulis al-Qur’an, larangan perempuan ber- jalan sendirian atau berada di luar rumah tanpa  ditemani  muhrimnya,  akhlak/ etika,  tulisan  Arab-Melayu,  perusda  BPR Syari’ah,  wajib  belajar  (Wajar)  dan  pem- berdayaan  Madrasah  Diniyyah,  kegiatan bulan Ramadlan, dan lain-lainnya. 40
Pemberian  otonomi  hukum  da- lam  pelaksanaan  syari’at  Islam  di  Pro- vinsi Aceh semakin tegas dengan pembe-
39 “UU  RI  No.10  tahun  2004  tentang  Pem- bentukan”, 8.
40 Dikutip  dengan  digubah  dari  Wahiduddin  A- dams,  “Permasalahan  Peraturan  Daerah  dalam Konteks  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Un- dangan  di  Indonesia”,  Makalah  disampaikan pada  Seminar  Nasional  “Peraturan  Daerah  Ber- nuansa  Syariah,  Efektif  dan  Relevankah?”  yang diselenggarakan  oleh  STAIN  Salatiga,  pada  tang- gal 14 April 2007; “Perda-Perda yang Tidak Meng- hargai Keberagaman Budaya dan  Kebebasan Ber- agama”, www.jakarta.indymedia.org (diakses pada 20 Maret 2006), dan sumber-sumber tersebar lainnya.
rian  sebutan  keistimewaan  pada  Aceh (UU  No.  44  Tahun  1999),  adanya  TAP MPR  No.  IV/1999  dan  TAP  MPR  No. IV/2000  dan  pengakuan  secara  implisit dalam  amandemen  pasal  18A  dan  18B UUD  1945  yang  ditindaklanjuti  dengan undang-undang otonomi khusus (UU No. 18  Tahun  2001),  sampai  akhirnya  lahir Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UU  No.  11  Tahun  2006)  sebagai lex  spe- cialis , serta ketentuan yang bersifat umum dalam  Perpres  No.  7 Tahun  2005  tentang RPJMN  2004-2009  dan  UU  No.  17  Tahun 2007  tentang  RPJPN  2005-2025.  Seluruh Peraturan  Perundang-Undangan  ini,  de- ngan  meminjam  istilah  penafsiran  hakim terhadap  UU,  harus  ditafsirkan  secara historis dan teleologis (tujuan). Dengan pe- nafsiran  semacam  ini,  seluruh  peraturan tersebut  dipahami  dalam  konteks  saling berhubungan  dan  memiliki  pertautan  sa- tu  dengan  yang  lainnya,  sehingga  harus dipahami secara utuh dan integral. Mela- lui  cara  inilah  dapat  ditemukan  politik hukum  yang  terkandung  dalam  serang- kaian  peraturan  tersebut.  Secara  historis, masyarakat  Aceh  memiliki  sejarah  perju- angan  membela  NKRI  dengan  mengusir penjajah  dan  mempertahankan  kemerde- kaan yang dilandasi nilai-nilai ajaran aga- ma  Islam.  Syari‘at  Islam  sudah  menyatu dalam kehidupan masyarakat Aceh, yang dikenal melalui ungkapan nazam Aceh “ a- dat bak poteumeurehum, hukom bak syiah ku- ala,  qanun  bak  putro  phang,  reusam  bak  lak- samana ”  (adat  bersumber  dari  sultan,  hu- kum  dari  ulama,  qanun  dari  putri  Pa- hang,  dan  reusam  dari  laksamana).  Dari nazam inilah  muncul  ungkapan  “ hukom ngon adat, lage zat ngon sifeut ” (hukum dan adat [agama Islam] bagaikan zat dan sifat [sulit  dipisahkan]).  Atas  dasar  inilah  pe- merintah  pusat  memberikan  ijin  pelak-
KARSA: Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman Vol. 24 No. 1, Juni 2016: 15-32 Copyright (c)2016 by Karsa. All Right Reserved DOI: 10.19105/karsa.v24i1.1006 28 |
sanaan  syari‘at  Islam.  Sedangkan  secara teleologis ,  semua  peraturan  tersebut  dibu- at  dengan  tujuan  utama  di  antaranya  a- dalah  memberikan  ijin  pelaksanaan  sya- ri‘at Islam di Provinsi Aceh.
Politik  hukum  yang  terkandung di dalam perubahan ketatanegaraan yang diikuti berbagai macam peraturan perun- dang-undangan  sebagai  payung  hukum- nya adalah memberikan kewenangan ber- beda  bagi  Provinsi  Aceh.  Kewenangan pemerintah pusat dalam 6 (enam) bidang; politik  luar  negeri,  pertahanan,  keaman- an,  yustisi,  moneter  dan  fiskal  nasional, serta  agama  sebagian  penyelenggaraan- nya  diserahkan  kepada  Provinsi  Aceh. Dengan demikian, segala yang terjadi dan diterapkan di Provinsi Aceh dapat dipan- dang  sebagai  sub  sistem  dari  sistem  hu- kum nasional.
Dalam bidang pembangunan hu- kum terjadi perubahan paradigma politik hukum,  dari  paradigma  unifikasi  hukum menjadi  pluralisme  hukum  di  sebagian wilayah  Indonesia  (termasuk  di  Provinsi Aceh). Jika sebelum reformasi, pluralisme hukum  hanya  dalam  bidang  hukum  per- data,  pada  masa  pasca  reformasi  plura- lisme  hukum  berkembang  dalam  bidang hukum  pidana.  Di  Provinsi  Aceh  diberi- kan kewenangan menerapkan hukum pi- dana  Islam  ( jinâyah )  yang  peradilannya dijalankan  oleh  Mahkamah  Syar‘iyyah. Kebijakan  politik  pluralisme  hukum  di Aceh  sebenarnya  bukanlah  satu-satunya yang terjadi di Indonesia. Provinsi Papua, misalnya,  juga  diberikan  kewenangan khusus  yang  berimplikasi  pada  terja- dinya  praktik  pluralisme  hukum  dengan mengakui  pengadilan  adat  sebagai  salah satu  pelaksana  kekuasaan  kehakiman  di dalam  masyarakat  hukum  adat  tertentu di  Provinsi  Papua  (pasal  50  dan  pasal  51
UU  No.  21/2001). 41 Ketentuan-ketentuan khusus  ini  tidak  terdapat  dan  tidak  ber- laku bagi daerah-daerah lainnya.
Pemberlakuan  syari’at  Islam  di Provinsi Aceh merupakan salah satu mo- del penerapan syari’at Islam melalui per- luasan  kompetensi  peradilan  agama  (di Aceh  disebut  Mahkamah  Syar’iyyah) de- ngan  tambahan  kewenangan  perkara  pi- dana. 42 Pemberlakuan  syari‘at  Islam  di Aceh bukanlah hal yang baru, karena su- dah ada sejak zaman kesultanan. Pada era reformasi  ini,  syari‘at  Islam  kembali  di- berlakukan di Aceh karena keinginan da- ri  masyarakatnya  kemudian  pemerintah melegitimasinya  dengan  berbagai  pera- turan perundang-undangan. Menurut pe- nulis, apabila dihubungkan dengan teori- teori  berlakunya  hukum  Islam  di  Indo- nesia,  penulis  menyebut  pemberlakuan syari’at Islam di Provinsi Aceh ini dengan istilah teori eksistensi demi hukum . Artinya, syari’at  Islam  berlaku  di  Provinsi  Aceh karena  kesadaran  hukum  masyarakat menghendakinya  dan  mendapat  legiti- masi  negara  melalui  peraturan  perun- dang-undangan.
41 “Undang-undang  Nomor  21  Tahun  2001”, www.tempointeraktif.com,  diakses  pada  21  Juli 27, http://www.tempointeraktif.com/hg/peraturan /2004/04/07/prn,20040407-12,id.html.
42 Topo  Santoso  menyebutkan  beberapa  alternatif penerapan  syari‘at  Islam  lainnya,  seperti  melalui perubahan konstitusi, merubah sistem hukum na- sional menjadi sistem hukum Islam, islamisasi hu- kum  nasional,  memasukkan  unsur/konsep  hu- kum  Islam  tertentu  dalam  hukum  nasional,  dan optimalisasi UU Pemerintahan Daerah. Lihat, To- po  Santoso, Membumikan  Hukum  Pidana  Islam  Pe- negakan Syari’at dalam Agenda dan Wacana (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 98-100.

## Politik Hukum Pemerintah Republik Indonesia pada Era Otonomi Daerah

## Penutup
Dari  uraian  di  atas  dapat  ditarik beberapa kesimpulan. Pertama, UU No. 22 Tahun  1999  yang  substansinya  berten- tangan  dengan  UU  No.  18  Tahun  2001 tidak  berlaku  bagi  Provinsi  Aceh.  Se- dangkan substansi UU No. 22 Tahun 1999 yang  tidak  bertentangan  masih  berlaku bagi Provinsi Aceh. Jadi, otonomi khusus Aceh merupakan “otonomi daerah plus”. Kedua , substansi keistimewaan dalam UU No. 44 Tahun 1999 yang di antaranya pe- nyelenggaraan  kehidupan  beragama  me- lalui  pelaksanaan  syari‘at  Islam  masih berlaku. Ketiga ,  Provinsi  Aceh  mendapat tambahan  kewenangan  otonomi  hukum untuk menyusun hukum materiil dan hu- kum  formil  sebagai  pegangan  peradilan di Mahkamah Syar’iyyah. Namun, kewe- nangan  pembentukan  Mahkamah  Syar- ‘iyyah sebagai  lembaga  peradilan  dan badan  penegak  hukum  lainnya  tidak  di- berikan  kepada  Provinsi  Aceh. Keempat , Qanun Provinsi  Aceh  merupakan  pera- turan  pelaksana  langsung  UU  tentang segala  hal  yang  terkait  dengan  kewe- nangan  Provinsi  Aceh,  termasuk  pelak- sanaan  syari‘at  Islam  yang  memberikan kewenangan  terhadap  Qanun tentang ji- nâyah untuk mengatur jenis dan besarnya hukuman tanpa terikat batasan yang ber- laku bagi Qanun selain jinâyah .[]

## Daftar Pustaka
Abdillah,  Masykuri,  et.  al. Formalisasi Syari‘at Islam  di  Indonesia  Sebuah Pergulatan  yang  Tak  Pernah  Tun- tas . Jakarta: Renaisan, 2005.
Abubakar,  al  Yasa’  dan  Marah  Halim.
Hukum  Pidana  Islam  di  Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Banda Aceh: Dinas Syari`at Islam, 2006.
Abubakar,  al  Yasa’. Penerapan  Syari’at  Is- lam  di  Aceh : Upaya  Penyusunan Fikih  dalam  Negara  Bangsa .  Banda Aceh: Dinas Syari’at Islam, 2008. Abubakar,  al  Yasa’. Syari`at  Islam  di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam  Paradigma,  Kebijakan dan Kegi-atan , edisi kelima. Banda Aceh: Dinas Syari`at Islam, 2008. Abubakar,  al  Yasa’. Tanya  Jawab  Pelak- sanaan  Syari’at  Islam  di  Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam . Banda Aceh: Dinas Syari’at Islam, 2003. Adams,  Wahiduddin.  “Permasalahan  Pe- raturan  Daerah  dalam  Konteks Pembentukan  Peraturan  Perun- dang-Undangan  di  Indonesia”. Makalah  disampaikan  pada  Se- minar  Nasional  “Peraturan  Dae- rah  Bernuansa  Syariah,  Efektif dan  Relevankah?”,  diselenggara- kan  oleh  STAIN  Salatiga,  pada tanggal 14 April 2007.
Adisubrata, Winarna Surya. Perkembangan Otonomi  Daerah  di  Indonesia  Sejak Proklamasi  sampai  Awal  Reformasi . Semarang: Aneka Ilmu, 2003. Ahmad,  Amrullah,  et.  al. Dimensi  Hukum Islam  dalam  Sistem  Hukum  Nasi- onal:  Mengenang  65  Tahun  Prof. Dr. Busthanul Arifin, S.H ,. Jakarta: Gema Insani Press, 1996. Arif,  Zulkifli.  “Langkah-Langkah  Pelak- sanaan  Syari’at  Islam  di  Aceh”, Jurnal Kanun XII, no. 33 (Oktober 2002): 35-49.
Asshiddiqie,  Jimly. Kapita  Selekta  Teori  Il- mu Hukum . Jakarta: Fakultas Hu- kum  Program  Pascasarjana  UI, 2002.
Azizy,  A.  Qodri. Eklektisisme  Hukum    Na- sional  Kompetisi  antara  Hukum  Is-
KARSA: Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman Vol. 24 No. 1, Juni 2016: 15-32 Copyright (c)2016 by Karsa. All Right Reserved DOI: 10.19105/karsa.v24i1.1006 30 |
lam  dan  Hukum  Umum .  Yogya- karta: Gama Media, 2002.
Bappenas.  “Peraturan  Presiden  Nomor  7 Tahun  2005  tentang  Rencana
Pembangunan
Jangka
Me-
nengah  Nasional  2004–2009”. http://www.bappenas.go.id/no de/131/58/download-lengkap- perpres-no7-tahun-2005-dan- naskah-rpjm-2004--2009/, http://www.bpkp.go.id/unit/h ukum/perpres/2005/007-05.pdf. (diakses pada 12 Juli 2011)
Biro  Hukum  Sekretariat  Daerah  Propinsi Daerah  Istimewa  Aceh. Kronologi Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor  44  Tahun  1999 tentang  Penyelenggaraan  Keistime- waan  Propinsi  Daerah  Istimewa  A- ceh . t.t.: t.p., 2000.
Dephut.go.id.  “Ketetapan  MPR  Nomor IV/  MPR/2000  tentang  Reko- mendasi  Kebijakan  Penyelengga-
raan Otonom Daerah”. http://www.dephut.go.id/INFO RMASI/UNDANG2/tapmpr/iv _99.htm.  (diakses  pada  10  Juli
2011)
Depkeu.go.id.  “MPR  Nomor  IV/  MPR/
2000 tentang Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Otonomi  Daerah”.  Diakses  pada 11 Juli 2011. http://www.anggaran.depkeu.g o.id/Peraturan/UU%2025%20-
%202004%20-%20SPPN.pdf.
Fanani,  Muhyar. Membumikan  Hukum  La- ngit Nasionalisasi Hukum Islam dan Islamisasi  Hukum  Nasional  Pasca Reformasi .  Yogyakarta:  Tiara  Wa- cana, 2008.
Fauzi,  Moh. Formalisasi  Syari`at  Islam  di Indonesia  Problem  dan  Solusi .  Se- marang: Walisongo Press, 2008. Google.co.id.  “UU  RI  Nomor  17  Tahun 2007  tentang  Rencana  Pemba- ngunan Jangka Panjang Nasional Tahun  2005–2025”.  Diakses  pada 11 Juli 2011. http://www.google.co.id/search ?q=uu+nomor+17+tahun+2007&
hl=id&sa=2.
Gunaryo, Achmad. Pergumulan Politik dan Hukum Islam Reposisi Peradilan A- gama  dari  Peradilan  “Pupuk  Ba- wang”  Menuju  Peradilan  Sesung- guhnya .  Yogyakarta:  Pustaka  Pe- lajar, 2006.
Hamid, Ahmad Farhan. “Kerangka Dasar dan  Filosofi  Undang-Undang Nanggroe  Aceh  Darussalam”. Disampaikan  pada  Sosialisasi UU  Nomor  18  Tahun  2001  yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi  NAD  pada  tanggal  21- 22 Desember 2001.
Hardi. Daerah Istimewa Aceh Latar Belakang Politik  dan  Masa  Depannya .  Jakar- ta: Cita Panca Serangkai, 1994. Himpunan  Undang-Undang  Keputusan  Pre- siden  Peraturan  Daerah/Qanun  In- struksi  Gubernur  Edaran  Gubernur Berkaitan  Pelaksanaan  Syari‘at  Is- lam .  t.t.:  Dinas  Syari‘at  Islam Provinsi NAD, 2004.
Huda,  Ni`matul. Hukum  Tata  Negara  In- donesia . Jakarta: Rajagrafindo Per- sada, 2005.
Huda, Ni`matul. Politik Ketatanegaraan In- donesia  Kajian  terhadap  Dinamika Perubahan  UUD  1945. Yogya- karta: FH UII Press, 2003. Hukumonline.com. “Ketetapan MPR Nomor  IV/MPR/2000  tentang

## Politik Hukum Pemerintah Republik Indonesia pada Era Otonomi Daerah
Rekomendasi  Kebijakan  dalam Penyelenggaraan  Otonomi  Dae- rah”.  Diakses  pada  10  Juli  2011. http://www.hukumonline.com/ pusatdata/detail/lt4fcf0d2fbfd0e /node/657/tap-mpr-no- iv_mpr_2000-tahun-2000- rekomendasi-kebijakan-dalam- penyelenggaraan-otonomi- daerah.
Hukumonline.com.  “Undang-undang  RI No  18  Tahun  2001  tentang  Oto- nomi  Khusus  bagi  Provinsi  Dae- rah  Istimewa  Aceh  sebagai  Pro- vinsi  Nanggroe  Aceh  Darus- salam”.  Diakses  pada  11  Juli 2011. http://www.hukumonline.com/ pusatdata/detail/17477/node/5 40/uu-no-18-tahun-2001- otonomi-khusus-bagi-provinsi- daerah-istimewa-aceh-sebagai- provinsi-nanggroe-aceh- darussalam Indrayana  Denny. Amandemen  UUD  1945 antara  Mitos  dan  Pembongkaran . Bandung: Mizan, 2007.
Ka‘bah,  Rifyal. Penegakan  Syari’at  Islam  di Indonesia . Jakarta: Khairul Bayan,
2004.
Mahfud  MD,  Moh. Dasar  dan  Struktur Ketatanegaraan  Indonesia .  Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
Mahfud  MD,  Moh. Demokrasi  dan  Kon- stitusi  di  Indonesia  Studi  tentang Interaksi  Politik  dalam  Kehidupan Ketatanegaraan .  Jakarta:  Rineka Cipta, 2000. Mahfud  MD,  Moh. Hukum  dan  Pilar-pilar Demokrasi .  Yogyakarta:  Gama Media, 1999.
Mahfud MD, Moh. Perdebatan Hukum Tata Negara  Pasca  Amandemen  Konsti- tusi . Jakarta: LP3ES, 2007.
Mahfud  MD,  Moh. Pergulatan  Politik  dan Hukum  di  Indonesia .  Yogyakarta: Gama Media, 1999. Mahfud  MD,  Moh. Perkembangan  Politik Hukum:  Studi  tentang  Pengaruh Konfigurasi Politik terhadap Produk Hukum  di  Indonesia. Disertasi  Dr. UGM Yogyakarta, 1993. Mu`allim,  Amir  dan  Yusdani, Ijtihad  dan
Legislasi Muslim Kontemporer.
Yogyakarta: UII Press, 2005. Muhadjir,  Noeng. Metodologi  Penelitian Kualitatif . Yogyakarta:  Rake  Sa- rasin, 1996.
Muhammad,  Rusjdi  Ali. Revitalisasi  Syari ‘at  Islam  di  Aceh  Problem,  Solusi dan  Implementasinya  Menuju  Pe- laksanaan  Hukum  Islam  di  Nang- groe  Aceh  Darussalam . Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2003. Nurrohman,  et.  al.  “Politik  Formalisasi Syari‘at  Islam  dan  Fundamen- talisme:  Kasus  Nanggroe  Aceh Darussalam”. Jurnal  Penelitian  Is- tiqro’ 1, no. 1 (2002): 27-42.
Pradja,  Djuhaya  S. Hukum  Islam  di  Indo- nesia  Pemikiran  dan  Praktek .  Ban- dung: Remaja Rosda Karya, 1991. Salim, Arskal dan Azra, Azyumardi. Sha- ri`a  and  Politics  in  Modern  Indo- nesia . Pasir  Panjang:  Institute  of Southeast Asian Studies, 2003. Santoso,  Topo. Membumikan  Hukum  Pi- dana  Islam  Penegakan  Syari’at dalam Agenda dan Wacana . Jakarta: Gema Insani Press, 2003. Soeprapto,  Maria  Farida  Indrati. Hukum Perundang-Undangan: Dasar-Dasar dan  Pembentukannya. Yogyakarta: Kanisius, 1998.
KARSA: Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman Vol. 24 No. 1, Juni 2016: 15-32 Copyright (c)2016 by Karsa. All Right Reserved DOI: 10.19105/karsa.v24i1.1006 32 |
Syah, M. Kaoy dan Lukman Hakiem. Ke- istimewaan  Aceh  dalam  Lintasan Sejarah Proses Pembentukan UU RI Nomor 44 Tahun 1999 . Jakarta: PB Jami’iyyatul Washliyah, 2000.
Syaukani, Imam. Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam dan Relevansinya bagi Pembangunan Hukum Nasional . Ja- karta:  RajaGrafindo  Persada,  20- 06.
Una,  Sayuti. Pergeseran  Kekuasaan  Peme- rintah  Daerah  Menurut  Konstitusi Indonesia .  Yogyakarta:  UII  Press,
2004.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor 32  Tahun  2004  tentang  Pemerin- tahan Daerah . Jakarta: Perum Per- cetakan RI, 2005.
Undang-Undang  RI  Nomor  11  Tahun  2006 tentang  Pemerintahan  Aceh, cet.  I.

## Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
Undang-Undang  RI  Nomor  12  Tahun  2008 tentang  Perubahan  Kedua  atas  UU Nomor  32  Tahun  2004  tentang
Pemerintahan  Daerah .  Jakarta:  Ta- mita Utama, 2008.
Usman,  Suparman. Hukum  Islam  Asas- Asas  dan  Pengantar  Studi  Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia . Jakarta:  Gaya  Media  Pratama, 2002.
UU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-Undang  Nomor  2  Tahun
2014 tentang Perubahan atas
Undang-Undang  Nomor  23  tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Wikisource.org. “Ketetapan MPR
No.I/MPR/2003  tentang  Penin- jauan terhadap Materi dan Status Hukum  Ketetapan  Majelis  Per- musyawaratan  Rakyat  Semen- tara”.  Diakses  pada  11  Juli  2011. http://id.wikisource.org/wiki/ Ketetapan_Majelis_Permusyawar atan_Rakyat_Republik_Indonesia Nomor_I/MPR/2003.