## PENGELOLAAN SDA DAN HAK-HAK MASYARAKAT ADAT: STUDI KASUS ENGGANO
1
NATURAL RESOURCES MANAGEMENT AND ADAT COMMUNITY RIGHTS: ENGGANO CASE STUDY

## Laely Nurhidayah
Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia lae_ly@yahoo.com

## Abstract
Enggano adat community is one of adat community who is still struggling to fight for their customary right including the right of adat forest.  Consitutional Court Decision No 35/PUU/2012 is a landmark decision for the recognition of adat forest in Indonesia.  Study found that Enggano adat community has the elements to fulfil requirements as adat community or adat village. These include: They have adat community, adat territory and adat customary law which is obeyed by the community. This paper concluded  that  local  government  need  to  recognize  their  existence  as  adat  community.  This recognition  is  important  so  they  can  claim  for  their  their  ulayat  right  and  conserve  the  Enggano island from exploitation to the natural resources from people outside adat community.
Keywords:  land  and  forest  natural  resources  management,  adat  community,  adat  village,  local government law, ulayat right.

## Abstrak
Masyarakat  adat  Enggano  adalah  masyarakat  yang  sedang  memperjuangkan  hak  adatnya  dalam pengelolaan sumber daya alam termasuk hutan adatnya.  Keputusan MK No 35/PUU/2012 merupakan landasan  hukum  bagi  pengakuan  hak-hak  masyarakat  adat  termasuk  hutan  adat.  Berdasarkan  hasil penelitian  masyarakat  Enggano  memiliki  elemen-elemen  dasar  untuk  dapat  memenuhi  syarat  untuk diakui  hak  adatnya  oleh  pemerintah,  bahkan  memenuhi  syarat  untuk  pembentukan  desa  adat  seperti ada masyarakat adat yang mendiami wilayah tertentu di Enggano serta memiliki peraturan-peraturan adat  yang  ditaati  dan  dilaksanakan  dalam  kelompok  adatnya.  Artikel  ini  menyimpulkan  bahwa pemerintah  daerah  Bengkulu  perlu  melindungi  hak-hak  adat  masyarakat  adatnya  dalam  peraturan daerah.      Pengakuan  ini  sangat  penting  dalam  rangka  menjaga  lingkungan  dan  sumber  daya  alam Enggano dari eksplotasi dari pihak di luar adat Enggano.
Kata  kunci :  pengelolaan  SDA  hutan  dan  laut,  masyarakat  adat,  desa  adat,  peraturan  daerah,  hak ulayat.
Pengantar 1
Masyarakat  adat  Enggano  merupakan salah  satu  masyarakat  adat  yang  sedang memperjuangkan  pengakuan  dan  perlindungan hak-hak  adatnya  terutama  wilayah  adat.  Selama ini  hak  masyarakat  hukum  adat  banyak terabaikan,  terutama  hak-hak  atas  pengelolaan sumber  daya  alam,  termasuk  hutan  dan  laut. Faktanya,  sering  kali  terjadi  konflik  antara
1 Artikel    ini  merupakan  hasil  penelitian lapangan  EWIN  2015  Enggano  dan  pengembangan laporan DIPA Enggano 2016.
kesatuan  masyarakat  hukum  adat  tersebut dengan  perusahaan  yang  memanfaatkan  hutan adat  mereka.  Konflik  seperti  ini  merupakan permasalahan  umum  yang  terjadi  di  seluruh Indonesia.  Hal  ini  lahir  karena  beberapa  hal. Misalnya,  pengaturan  dalam  UU  No.  41/1999 tentang  Kehutanan  yang  menyebutkan  bahwa seluruh hutan di wilayah Indonesia dikuasai oleh negara  dan  menyatukan  hutan  adat  ke  dalam hutan  negara.  Kemudian,  masih  banyak  wilayah adat  dan  hutan  adat  yang  belum  diakui  oleh pemerintah.
Terabaikannya hak adat dan konflik atas lahan  ini  terjadi  juga  di  Enggano.  Persoalan bermula dari rencana pembukaan lahan oleh PT. Enggano  Dwipa  Persada  (EDP)  di  pulau  seluas 460  km  (46.000  ha)  untuk  usaha  pakan  ternak yang  kemudian  berubah  menjadi  perkebunan melinjo. PT. EDP mengajukan dua surat permohonan pelepasan status hutan ke Departemen Kehutanan, pada tanggal 26 September 1991 dan Februari.  Dalam  suratnya,  PT.  EDP memohon pembebasan  lahan  10.000  ha,  lebih  dari  20% luas pulau,  untuk  usaha  pakan  ternaknya (GATRA,  1995).   Permohonan  itu  sebenarnya ditolak  oleh  Menteri  Kehutanan  dengan  dasar bahwa Enggano merupakan kawasan pulau yang dicadangkan  untuk  fungsi  hutan  lindung  serta hutan produksi terbatas. Namun, dengan bermodalkan  surat  izin  prinsip dari  Gubernur Bengkulu  yang  dikeluarkan  pada  tahun  1991, perusahaan ini mulai mendaratkan alat-alat berat ke hutan Enggano.
Pembukaan  hutan  ini  menimbul  pro- kontra  di  masyarakat.  Lima  kepala  suku Enggano mengirim surat kepada Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, dan Menteri  Dalam  Negeri,  untuk  meminta penebangan  hutan  oleh  PT.  EDP  dilarang  dan dihentikan.  Lokasi  pembukaan  lahan  600  ha  ini berada  di  wilayah  Desa  Banjar  Sari  dan memanjang  melintasi  enam  desa,  yaitu  Desa Banjar  Sari,  Meok,  Apoho,  Malakoni,  Kaana, dan  Kahyapu  yang  akan  dikonversi  menjadi perkebunan  kelapa  sawit  (WALHI,  2014). Hingga  saat  ini,  penyelesaian  kasus  pembukaan lahan  bekas  PT.  EDP  ini  masih  belum  jelas. Penyerahan  tanah  adat  (bekas  PT.  EDP)  seluas 2.400  ha  melalui  Surat  Gubernur  tentang  hutan kemasyarakatan pun menjadi tidak efektif karena Kepala  Desa  merasa  berhak  mengatur  tanah tersebut.
Beberapa  persoalan  yang  terjadi  di Enggano  telah  memicu  gerakan  dan  tuntutan pengakuan  hak  masyarakat    adat. Pertama , persoalan  eksploitasi  sumber  daya  alam  oleh pihak  dari  luar  Enggano  serta  konflik  antara masyarakat  adat  Enggano  dengan  perusahaan. Kedua , persoalan semakin banyaknya tanah adat yang  telah  dijual  kepada  orang  lain  atau pendatang. Hal ini berdampak pada keberadaaan hak  tanah  adat  di  Enggano  yang  semakin terkikis. Ketiga ,  kasus  pelaporan  dugaan penjualan  tanah  ulayat  oleh  oknum  aparat  desa yang  dilaporkan  oleh  para kepala  suku  ke  pihak kepolisian . Keempat , terjadinya dualisme
kepemimpinan di Enggano, yaitu antara kepemimpinan  adat  dengan  kepimpinan  desa. Pihak  Adat  beranggapan  bahwa  kelembagaan adat  sama  sekali  tidak  dilibatkan  dalam pengeluaran Surat Keterangan Tanah (SKT) oleh Kades.  Padahal  secara  Adat,  Kepala  Desa (Kades)  dianggap  tidak  berhak  mengeluarkan surat/keputusan  apapun  atas  tanah  adat.  Secara umum,  dari  perspektif  kepala  adat,  tanah  di Pulau  Enggano  adalah  tanah  adat  ( inyah panapue )  yang  dimiliki  secara  turun  temurun berdasarkan  aturan  adat  Enggano  dengan pembagian  wilayah  berdasarkan  wilayah  adat suku  ( kaudar ).  Akan  tetapi,  di  sisi  lain,  pihak desa juga berangggapan bahwa kepala suku tidak berhak  ikut  campur  tangan  dalam  pengeluaran SKT. Kelima ,  konflik  pengelolaan  sumber  daya yang  kian  bertambah.  Baru-baru  ini  terdapat pelaporan  kasus  dugaan  penambangan  pasir pantai  yang  dianggap illegal di  Desa  Kaana, Kecamatan  Enggano,  Bengkulu  Utara  yang diduga dilakukan oleh perusahaan pembangunan daerah transmigrasi di Pulau Enggano.
Perjuangan  pengakuan  hak  masyarakat adat  di  Indonesia  memang  sudah  berlangsung cukup lama. Sebagai satu negara kepulauan yang berpenduduk  sekitar  230  juta  orang  dan  terdiri dari  lebih  700  etnik  dan  subetnik,  sekitar  50-70 juta  penduduk  Indonesia  termasuk  ke  dalam kelompok  masyarakat  pribumi/adat  (BP  REDD, 2017). AMAN dalam Draft RUU Pengakuan dan Perlindungan  Hak  Masyarakat  Hukum  Adat menyebutkan  bahwa  masyarakat  adat  telah banyak  mengalami  ketidakadilan,  pemaksaan nilai-nilai  spiritualitas  dan  budaya,  pemaksaan pembangunan yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat adat, pengambilalihan hak atas  tanah,  wilayah,  dan  sumber  daya  alam, sehingga  menghalangi  mereka  untuk  berdaulat, mandiri  dan  bermartabat  sebagai  bagian  dari bangsa Indonesia.
Draft RUU Pengakuan dan Perlindungan Hak  Masyarakat  Adat  juga  menyebutkan  bahwa Masyarakat  Hukum  Adat  selama  ini  belum diakui  dan  dilindungi  secara  optimal  dalam melaksanakan  hak  pengelolaan  yang  bersifat komunal,  baik  hak  atas  tanah,  wilayah,  budaya, dan  sumber  daya  alam  yang  diperoleh  secara turun-temurun,  maupun  yang  diperoleh  melalui mekanisme  lain  yang  sah  menurut  hukum  adat setempat.  Pada  kenyataannya  memang  banyak konflik  perebutan  hak  atas  tanah  antara masyarakat adat dan pengusaha dalam pembukaan  lahan  untuk  konsensi  perkebunan.
Hal  ini  disebabkan  kepemilikan  tanah  adat  di dalam perundang-undangan sangat lemah.
Pada  tingkat  internasional,  pengakuan hak  masyarakat  adat  sudah  dilakukan.  Hal  itu seperti  tertuang  dalam  Konvensi  ILO  No.  169 tahun  1989  tentang  Hak  Masyarakat  Adat  dan Suku-Suku  di  Negara  Merdeka  dan  Deklarasi PBB  tentang  Hak-Hak  Masyarakat  Adat  tahun 2007. The  United  Nations  Declaration  on  the Right of Indigenous People (UNDRIP) menyebutkan  bahwa  ada  kebutuhan  mendesak untuk  menghormati  dan  mempromosikan  hak- hak  masyarakat  adat,  terutama  hak  atas  tanah, kawasan,  dan  sumber  daya  alam.  UNDRIP merupakan penegasan hak-hak kolektif masyarakat  adat,  termasuk  hak-hak  masyarakat adat untuk menentukan nasib sendiri, persetujuan  bebas  tanpa  paksaan,  didahulukan dan  diinformasikan  atau  FPIC,  hukum  adat,  hak atas  tanah  dan  sumber  daya  alam,  hak-hak budaya, dan hak-hak yang lainnya.
Meskipun  Indonesia  belum  meratifikasi konvesi  ILO  yang  berkaitan  dengan  masyarakat adat  dan  pribumi,  hak-hak  masyarakat  hukum adat di Indonesia telah  diakui dalam UUD 1945 dan dalam peraturan perundang-undangan lainnya.  Negara  telah  memberikan  pengakuan, penghormatan, dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat melalui sejumlah aturan. Beberapa  peraturan  itu  diantaranya  UUD  1945, UU  No.  39/1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia, UU  No.  41/1999  tentang  Kehutanan,  UU  No. 24/2003  tentang  Mahkamah  Konstitusi,  UU  No. 31/2004 jo UU  No.  45/2009  tentang  Perikanan, UU  No.  7/2004  Tentang  Sumber  Daya  Air,  UU No.  27/2007  Tentang  Pengelolaan  Pesisir  dan Pulau-Pulau  Kecil,  UU  No.  32/2009  tentang Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan Hidup, Putusan MK No. 35/ 2012, serta UU No. 6/2014 tentang Desa.
Perundang-undangan  seperti  UU  No. 41/1999  tentang  Kehutanan  telah  mendelegasikan kewenangan  untuk  pengakuan  hak  masyarakat hukum  adat  kepada  pemerintah  daerah.  Hak masyarakat  hukum  adat  yang  perlu  menjadi perhatian  dalam  peraturan  daerah  ini  terutama adalah  hak  atas  tanah  dan  kekayaan  alam, meliputi  hak  ulayat  dan  hak  perorangan  para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan.
Belum  adanya  pengakuan  hak  adat masyarakat  Enggano  oleh  pemerintah  daerah menjadi  persoalan  yang  muncul  di  tingkat
bawah.  Kekhawatiran  masyarakat  adat  Enggano saat  ini  adalah  adanya  eksploitasi  sumber  daya alam  Enggano  yang  dianggap  mengancam kelestarian  pulau  terdepan  di  Samudera  Hindia itu,  seperti  pembalakan  liar  dan  penambangan pasir  pantai.    Belum  adanya  peraturan  daerah yang  menguatkan  kepemilikan  masyarakat  adat tentang  hutan  adat  dan  ulayat  tanah  adat menyebabkan  masyarakat  adat  tidak  bisa mengontrol eksploitasi sumber daya alam.
Hal  lain  yang  menjadi  kekhawatiran adalah  adanya  ekploitasi  wilayah  laut  sekitar Enggano. Sebenarnya masyarakat adat asli Pulau Enggano  merasa  dapat  mengusir  kapal-kapal asing  tersebut  karena  selama  ini  masyarakat memiliki  hukum  adat  yang  menetapkan  batasan sejauh  3  mil  tertentu  ke  tengah  laut,  yang diperbolehkan  bagi  kegiatan  penangkapan  ikan. Hanya  sayangnya,  aturan  adat  tersebut  belum dikukuhkan  dalam  bentuk  aturan  hukum  seperti perda  adat  atau  sejenisnya  (Tasril,  2014).  Perda masyarakat  adat  juga  sangat  diperlukan  bagi masyarakat  adat  Enggano  dalam  hal  fungsi perlindungan pulau mengingat tingkat kerentanan  pulau  yang  berukuran  45  km 2 itu cukup tinggi.
Artikel  ini  bertujuan  mengidentifikasi persyaratan  hukum  yang  diperlukan  masyarakat adat  Enggano  untuk  mendapat  pengakuan  hak adat  dan  hak  ulayatnya  dalam  pengelolaan sumber  daya  alam  serta  opsi-opsi  hukum  yang dapat  diambil  untuk  pengakuan  adat  Enggano berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada.  Beberapa  aspek  yang  menjadi  persyaratan untuk  diakuinya  hak  ulayat  adat  dan/atau pembentukan desa adat yaitu adanya masyarakat paguyuban  adat  dan  wilayah,  perangkat  norma hukum  adat,  pranata  lembaga  adat,  dan  harta kekayaan  adat.  Sebelum  melihat  posisi  dan  opsi pengakuaan  hak-hak  masyarakat  Enggano, terlebih  dahulu  artikel  ini  akan  membahas dinamika perkembangan pengakuan hak masyarakat  adat  dalam  hukum  positif  Indonesia sebagai  bahan  acuan  kerangka  dan  landasan hukum bagi pengakuan hak masyarakat adat dan hukum adat di Enggano.

## Pengakuan Hak Masyarakat Adat dalam Perundang-Undangan di Indonesia
Saat ini telah terjadi pergeseran paradigma mengenai pengakuan hak-hak masyarakat  adat.  Sejak  reformasi  bergulir  tahun 1998,  sudah  banyak  peraturan  perundang-
undangan yang lahir untuk mengakui keberadaan dan  menguatkan  hak-hak  masyarakat  adat  atas tanah,  sumber  daya  alam,  dan  hak-hak  dasar lainnya.  Berbagai  produk  legislasi  tersebut menyentuh  semua  level,  mulai  dari  konstitusi sampai  peraturan  desa.  UUD  1945  Pasal  18  b Ayat  (2)  menyatakan  bahwa  negara  mengakui dan  menghormati  kesatuan-kesatuan  masyarakat hukum beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih  hidup  dan  sesuai  dengan  perkembangan masyarakat  dan  prinsip  Negara  Kesatuan  RI. Akan tetapi, hambatan yang terjadi adalah belum banyak  pemerintah  daerah  yang  mengakui  hak- hak masyarakat adat dalam peraturan daerahnya, padahal  syarat  pengakuan  masyarakat  adat  di berbagai  peraturanperundang-undangan  adalah adanya  pengakuan  masyarakat  adat  tersebut  di dalam  perda.  Diakui  dalam  RPJMN  bahwa tingkat  penyelesaian  kasus  pertanahan  dan penetapan  batas  tanah  adat/ulayat  masih  rendah (hingga saat ini baru satu tanah adat/ulayat yang ditetapkan,  yaitu  Tanah  Adat  Baduy  di  Provinsi Banten).
Pemerintah  telah  mengakui  kepemilikan hak  ulayat  masyarakat  adat  dalam  beberapa peraturan  perundang-undangan,  antara  lain  UU Pengelolaan  Agraria  (UUPA)    No  5/1960,  UU UU  No.  41/1999  tentang  Kehutanan,  UU  No. 27/2007  tentang  Pengelolaan  Pesisir  dan  Pulau- Pulau  Kecil,  Peraturan  Menteri  Agraria  No. 5/1999  tentang  Pedoman  Penyelesaian  Masalah Hak  Ulayat  Masyarakat  Adat  yang  dicabut dengan  Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata Ruang    No.  9  tahun  2015  tentang  Tata  Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum  Adat  dan  Masyarakat  yang  Berada dalam  Kawasan  Tertentu,    Permendagri  No.  52 Tahun  2014  tentang  Pedoman  Pengakuan  dan Perlindungan  Masyarakat  Hukum  Adat,  Permen LHK  No.  P.32/Menlhk  Setjen/2015  tentang Hutan  Hak,    UU  No.  39  Tahun  2014  tentang Perkebunan,  UU    No.  6  Tahun  2014  tentang Desa,  serta  Peraturan  Bersama  Menteri  Dalam Negeri  Republik  Indonesia,  Menteri  Kehutanan Republik  Indonesia,  Menteri  Pekerjaan  Umum Republik Indonesia, Dan Kepala Badan Pertanahan  Nasional  Republik  Indonesia  No.  79 Tahun  2014,  No.  Pb.3/Menhut-11/2014,  No. 17/Prt/M/2014,  No.  8/Skb/X/2014  tentang  Tata Cara  Penyelesaian  Penguasaan  Tanah  yang Berada dalam Kawasan Hutan.
UUPA No. 5/1960 menyebutkan adanya kepemilikan hak adat tetapi masih lemah karena kepentingan  nasional  dan  negara  kedudukannya
lebih  tinggi  dari  hak  adat.    Pasal  2  Ayat  (4) menyebutkan  negara  memiliki  hak  menguasai atas  tanah  yang  dalam  pelaksanaanya  dapat dikuasakan  kepada  daerah-daerah  swatantra  dan masyarakat-masyarakat  hukum  adat.  Pelaksanaan hak  ulayat  dari  masyarakat  hukum  adat sepanjang  menurut  kenyataannya  masih  ada harus  dijalankan  sedemikian  rupa  sehingga sesuai  dengan  kepentingan  nasional  dan  negara, yang  berdasarkan  atas  persatuan  bangsa  serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan  peraturan-peraturan  lain  yang  lebih  tinggi (pasal 3 UUPA).
Pasal  5  UUPA  mengakui  bahwa  yang berlaku  atas  bumi,  air,  dan  ruang  angkasa  ialah hukum  adat,  sepanjang  tidak  bertentangan dengan  kepentingan  nasional  dan  negara,  yang berdasarkan  atas  persatuan  bangsa,  dengan sosialisme  Indonesia  serta  dengan  peraturan- peraturan  yang  tercantum  dalam  undang  undang ini  dan  dengan  peraturan  perundang-undangan lainnya,  serta  segala  sesuatunya  harus  dengan mengindahkan  unsur-unsur  yang  bersandar  pada hukum agama.
UU  No.  41  tahun  1999  tentang Kehutanan  mengatur  mengenai  hutan  adat. Ketentuan Pasal 1 Angka 6 berbunyi “Hutan adat adalah hutan negara yang  berada dalam wilayah masyarakat  hukum  adat”.  Pasal  4  ayat  (3) berbunyi  “Penguasaan  hutan  oleh  negara  tetap memperhatikan  hak  masyarakat  hukum  adat, sepanjang  kenyataannya  masih  ada  dan  diakui keberadaannya,  serta  tidak  bertentangan  dengan kepentingan  nasional”.  Pasal  67  ayat  (1) berbunyi  “Masyarakat  hukum  adat  sepanjang menurut  kenyataannya  masih  ada  dan  diakui keberadaannya  berhak:  (a)  Melakukan pemungutan hasil  hutan  untuk  pemenuhan  kebutuhan  hidup sehari-hari  masyarakat  adat  yang  bersangkutan; (b)  Melakukan  kegiatan  pengelolaan  hutan berdasarkan  hukum  adat  yang  berlaku  dan  tidak bertentangan  dengan  undang-undang;  dan  (c) Mendapatkan  pemberdayaan  dalam  rangka meningkatkan  kesejahteraannya.  Sementara  itu, ayat  (2)  berbunyi  “Pengukuhan  keberadaan  dan hapusnya  masyarakat  hukum  adat  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  ditetapkan  dengan Peraturan Daerah”.
Kepemilikan  hutan  adat  ini  diperkuat dengan  Keputusan  Mahkamah  Konstitusi  No. MK  35/PUU-X/2012  tentang  Hutan  Adat. Keputusan Mahkamah  Konstitusi  ini  merupakan suatu  terobosan  dan  koreksi  mendasar  terhadap
konsep  dan  praktik  penguasaan  tanah  di Indonesia  (Safitri  dan  Uliyah,  2014). Keputusan tersebut  yang  menetapkan  menghapus  kata ‘Negara’ dalam UU No. 41/1999 Pasal 1 Angka 6  sehingga  Pasal  1  angka  6  UU  Kehutanan menajdi berbunyi “Hutan adat adalah hutan yang berada  dalam  wilayah  masyarakat  hukum  adat”. Untuk melaksanakan Putusan MK tersebut, terbit beberapa  Surat  Edaran  (SE)  dan  Peraturan Menteri.    Surat  Edaran  Menteri  Kehutanan No. SE.1/Menhut-II/2013  tentang  Putusan  Mahkamah Konstitusi  No.  35/PUU-X/2012 tanggal  16  Mei 2013 yang ditujukan kepada Gubernur, Bupati/Walikota,  dan  Kepala  Dinas  Kehutanan seluruh Indonesia menegaskan bahwa penetapan kawasan  hutan  adat  tetap  berada  pada  Menteri Kehutanan.  Surat  Edaran  tersebut  mensyaratkan Peraturan  Daerah  untuk  penetapan  kawasan hutan adat oleh Menteri Kehutanan.
Berdasarkan  peraturan-Peraturan  di  atas Pemerintah  Daerah  menjadi  ujung  tombak penting dalam pengakuan hukum adat. Pemerintah  daerah  seharusnya  telah  melakukan identifikasi  wilayah  adat  di  masing-masing wilayahnya  seperti  diatur  dalam  Permendagri No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat yang menugaskan  Pemda  melakukan  identifikasi masyarakat adat dan wilayahnya. Pengakuan dan perlindungan  hukum  adat  dilakukan  melalui tahapan:
(1) Identifikasi Masyarakat Hukum Adat;
(2) Verifikasi  dan  validasi  Masyarakat  Hukum Adat; dan
(3) Penetapan Masyarakat Hukum Adat.
Bupati/Walikota  melalui  Camat  atau sebutan  lain  melakukan  identifikasi  dengan melibatkan masyarakat hukum adat atau kelompok  masyarakat.  Identifikasi  dilakukan dengan  mencermati:  (a)  Sejarah  Masyarakat Hukum  Adat;  (b)  Wilayah  Adat;  (c)  Hukum Adat;  (d)  Harta  kekayaan  dan/atau  benda-benda adat;  dan  (e)  Kelembagaan/sistem  pemerintahan adat.  Berdasarkan  hasil  identifikasi  tersebut kemudian  dilakukan  verifikasi  dan  validasi  oleh Panitia Masyarakat Hukum Adat kabupaten/kota. Hasil  verifikasi  dan  validasi  itu  diumumkan kepada Masyarakat Hukum Adat setempat dalam waktu 1 (satu) bulan. Panitia Masyarakat Hukum Adat  Kabupaten/Kota  menyampaikan  rekomendasi kepada Bupati/Walikota berdasarkan hasil verifikasi  dan  validasi.  Bupati/Walikota  melakukan penetapan pengakuan dan perlindungan masyarakat
hukum  adat  berdasarkan  rekomendasi  Panitia Masyarakat  Hukum  Adat  dengan  Keputusan Kepala  Daerah.  Jika  masyarakat  hukum  adat berada  di  2  (dua)  atau  lebih  Kabupaten/Kota, pengakuan  dan  perlindungan  masyarakat  hukum adat  ditetapkan  dengan  Keputusan  Bersama Kepala Daerah
Peraturan Menteri Kehutanan No. P.62/Menhut/2013  tentang  Perubahan  Atas Peraturan  Menteri  Kehutanan  No.  P.44/Menhut- II/2012  tentang  Pengukuhan  Kawasan  Hutan. Namun,  peraturan  ini  sepertinya  bertentangan dengan keputusan MK.  Pasal 24 A (1) PerMenhut No.  P.62  menyebutkan  bahwa  keberadaan masyarakat  hukum  adat  ditetapkan  dengan Peraturan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota. Peraturan  Daerah  memuat  letak  dan  batas wilayah masyarakat hukum adat yang dinyatakan secara  jelas  dalam  peta  wilayah  masyarakat hukum  adat.  Jika  sebagian  atau  seluruh  wilayah masyarakat  hukum  adat  berada  dalam  kawasan hutan,  kawasan  tersebut  harus  dikeluarkan  dari kawasan hutan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata  cara  mengeluarkan  wilayah  masyarakat hukum  adat  dari  Kawasan  Hutan  diatur  dengan Peraturan  Direktur  Jenderal.  Terhadap  wilayah masyarakat  hukum  adat  yang  berada  dalam kawasan hutan sesuai Peraturan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota,  maka  wilayah  masyarakat hukum  adat  dikeluarkan  keberadaannya  dari kawasan hutan.
Tanah  hak  ulayat  masyarakat  adat  pun diakui  dan  dilindungi  dalam  UU  No.  39  Tahun 2014 tentang Perkebunan.  Pasal 103 menyebutkan bahwa  “setiap  pejabat  yang  menerbitkan  Izin Usaha  Perkebunan  di  atas  Tanah  Hak  Ulayat Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara  paling  lama  5  (lima)  tahun  atau  denda paling  banyak  Rp5.000.000.000,-  (lima  miliar rupiah)”.  Pasal  107  menyatakan  bahwa  “setiap orang  yang  secara  tidak  sah  mengerjakan, menggunakan,  menduduki,  dan/atau  menguasai tanah  masyarakat  atau  Tanah  Hak  Ulayat Masyarakat  Hukum  Adat  dengan  maksud  untuk Usaha  Perkebunan  dipidana  dengan  pidana penjara  paling  lama  4  (empat)  tahun  atau  denda paling  banyak  Rp4.000.000.000,-  (empat  miliar rupiah)”.  Diakuinya  kepemilikan  hutan  adat masyarakat adat oleh pemerintah akan menguntungkan  masyarakat  terutama  dengan inistiatif  REDD + .  Hal  penting  yang  diatur  di dalam  Peraturan  Daerah  tentang  Kesatuan Masyarakat Hukum Adat adalah mengenai status
dari hak individu, izin atau hak perusahaan, dan kawasan  hutan  yang  telah  lebih  dulu  ada  pada wilayah adat sebelum Peraturan Daerah mengenai  Penetapan  Kesatuan  Masyarakat Hukum Adat dibentuk.
UU Desa No. 6 Tahun 2014 secara khusus mengatur  mengenai  Desa  adat  dengan  peraturan pelaksananya  adalah  PP  No.  43  Tahun  2014 tentang  Peraturan  Pelaksanaan  Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. UU Desa dapat dikatakan  sebagai  bentuk  penghormatan  dan pengakuan  negara  terhadap  masyarakat  adat. Ketentuan  Desa adat diatur dalam Pasal 96-111. Pemerintah  Pusat,  Pemerintah  Daerah  Provinsi, serta  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Kota melakukan penataan kesatuan masyarakat hukum  adat  dan  ditetapkan  menjadi  Desa  adat. Pasal  97  menyebutkan  Desa  adat  harus memenuhi syarat sebagai berikut.
(a) Kesatuan  masyarakat  hukum  adat  beserta hak tradisionalnya secara nyata masih hidup, baik  yang  bersifat  territorial,  genealogis maupun fungsional.
(b) Kesatuan  masyarakat  hukum  adat  beserta hak  tradisionalnya  dipandang  sesuai  dengan prinsip perkembangan masyarakat; dan
(c) Kesatuan  masyarakat  hukum  adat  beserta hak  tradisionalnya  sesuai  dengan  prinsip Negara kesatuan RI.
Kesatuan masyarakat hukum adat beserta  hak  tradisionalnya  yang  masih  hidup harus  memiliki  wilayah  dan  paling  kurang memenuhi  salah  satu  atau  gabungan  unsur berikut ini.
(a) Masyarakat  yang  warganya  memiliki  perasaan bersama dalam kelompok;
(b) Pranata pemerintahan adat;
(c) Harta Kekayaan atau benda adat;
(d) Perangkat norma hukum adat.
Desa  adat  ditetapkan  dengan  Peraturan Daerah  Kabupaten/Kota.  Penggabungan  desa adat  dapat  dilakukan  atas  prakarsa  dan kesepakatan  antardesa  adat.  Pemerintah  Daerah Kabupaten  Kota  memfasilitasi  pelaksanaan penggabungan  desa  adat.  Status  desa  dapat diubah  menjadi  desa  adat,  kelurahan  dapat menjadi desa adat, desa adat dapat menjadi desa, dan  desa  adat  dapat  dirubah  menjadi  kelurahan berdasarkan prakarsa masyarakat yang bersangkutan  melalui  Musyawarah  Desa  dan disetujui  oleh  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Kota.  Ketika  desa  diubah  menjadi  desa  adat,
kekayaan  desa  beralih  status  menjadi  kekayaan desa  adat.  Ketika  kelurahan  berubah  menjadi desa  adat,  kekayaan  kelurahan  beralih  status menjadi  kekayaan  desa  adat.  Ketika  desa  adat berubah  menjadi  desa,  kekayaan  desa  adat beralih  status  menjadi  kekayaan  desa.  Ketika desa  adat  berubah  menjadi  kelurahan,  kekayaan desa  adat  beralih  status  menjadi  kekayaan pemerintah Kabupaten/Kota.
Kewenangan Desa adat meliputi:
(a) Pengaturan  dan  pelaksanaan  pemerintahan berdasarkan susunan asli;
(b) Pengaturan  dan  pengurusan  ulayat  atau wilayah adat;
(c) Pelestaraian nilai sosial budaya desa adat;
(d) Penyelesaian  sengketa  adat  berdasarkan hukum adat yang berlaku di desa adat dalam wilayah  yang  selaras  dengan  prinsip  hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah;
(e) Penyelenggaraan  sidang  perdamaian  peradilan desa adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
(f) Pemeliharaan  ketentraman  dan  ketertiban masyarakat  desa  adat  yang  berdasarkan hukum adat yang berlaku di desa adat; dan
(g) Pengembangan  kehidupan  hukum  adat sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa adat.
Peraturan  terbaru  yang  terkait  masyarakat hukum  adat  adalah  Peraturan  Menteri  Agraria dan  Tata  Ruang  No.  9/2015  tentang  Tata  Cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum  Adat  dan  Masyarakat  yang  Berada dalam Kawasan Tertentu. Peraturan ini mencabut  peraturan  sebelumnya,  Peraturan  No. 5/1999.  Peraturan  ini  mengubah  prosedur permohonan penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat  Hukum  Adat  dan  Masyarakat  yang Berada  dalam  Kawasan  tertentu.  Prosedur permohonan tersebut diawali dengan masyarakat hukum  adat  mengajukan  permohonan  kepada Bupati/Walikota  atau  gubernur  diajukan  oleh kepala adat, dengan dilengkapi syarat antara lain:
(a) Riwayat  Masyarakat  Hukum  adat  dan riwayat  tanahnya  apabila  pemohon  masyarakat hukum adat;
(b) Foto kopi kartu identitas atau akta pendirian koperasi,  unit  bagian  dari  desa  atau kelompok masyarakat lainya;
(c) Surat keterangan dari kepala desa atau nama lain yang serupa dengan itu;
Setelah  menerima  permohonan  Bupati/ Walikota  atau  gubernur  membentuk  Tim  IP4T untuk menentukan keberadaan masyarakat hukum adat. Tim IP4T terdiri dari:
(a) Kepala  Kantor  Pertanahan  Kabupaten/Kota merangkap ketua;
(b) camat setempat;
(c) lurah/kepala desa setempat;
(d) unsur pakar hukum adat;
(e) perwakilan masyarakat adat setempat;
(f) Lembaga Swadaya Masyarakat;
(g) instansi yang mengelola sumber daya alam.
Tim IP4T bertugas menerima permohonan, melakukan  identifikasi  dan  verifikasi  pemohon, riwayat  tanah,  jenis  penguasaan,  pemanfaatan dan  penggunaan  tanah,  mengidentifikasi  dan menginventarisasi  batas  tanah,  pemeriksaan lapangan, melakukan data analisis data yurisdiksi  dan  data  fisik  bidang  tanah,  serta menyampaikan hasil kerja Tim 1P4T. Tim  IP4T menyampaikan  hasil  laporan  ada  atau  tidaknya masyarakat  hukum  adat.  Dalam  hal  tim  IP4T menyatakan ada maka Bupati/Walikota menetapkan hak komunal atas tanah. Penetapan disampaikan kepada  Kepala  Kantor Pertanahan untuk didaftarkan hak atas tanahnya. Sertifikat hak atas tanah  yang  didaftarkan  dapat  diberikan  atas nama anggota masyarakat hukum adat, pengurus koperasi  atau  unit  bagian  dari  desa  atau  kepala adat.
Kementrian  Lingkungan  Hidup  dan Kehutanan  juga  mengeluarkan  peraturan  No. P.32/Menlhk-Setjen/2015  tentang  Hutan  Hak. Pada  saat  Peraturan  Menteri  ini  mulai  berlaku, Peraturan  Menteri  Kehutanan  No.  P.26/Menhut- II/2005  tentang  Pedoman  Pemanfaatan  Hutan Hak  dicabut  dan  dinyatakan  tidak  berlaku. Berdasarkan  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  No. 35/PUU-X/2012,  hutan  adat  yang  merupakan bagian  hutan  hak  belum  diatur  dalam  Peraturan Menteri  Kehutanan  No.  P.26/Menhut-II/2005. Pengaturan  hutan  hak  dimaksudkan  untuk memberikan  jaminan  kepastian  hukum  dan keadilan  bagi  pemangku  hutan  hak  dalam mewujudkan  kesejahteraan  masyarakat  dan pengelolaan  hutan  lestari.  Hutan  hak  terdiri  dari hutan  adat  dan  hutan  perseorangan/badan hukum.  Untuk  mendapatkan  hutan  hak,  Pasal  4 menyatakan bahwa masyarakat hukum adat, baik perseorangan  secara  sendiri-sendiri  maupun bersama-sama  dalam  kelompok  atau  badan hukum,  mengajukan  permohonan  penetapan kawasan hutan hak kepada Menteri. Berdasarkan
permohonan,  menteri  melakukan  verifikasi  dan validasi.  Berdasarkan  hasil  verifikasi  dan validasi,  Direktur  Jenderal  atas  nama  menteri dalam  waktu  14  (empat  belas)  hari  kerja menetapkan  hutan  hak  sesuai  dengan  fungsinya. Areal hutan hak yang telah ditetapkan sebagaimana  dimaksud  dicantumkan  dalam  peta kawasan hutan. Jika masyarakat tidak mengajukan  permohonan  penetapan  hutan  hak, menteri  bersama  pemerintah  daerah  melakukan identifikasi  dan  verifikasi  masyarakat  adat  dan wilayahnya yang berada di dalam kawasan hutan untuk  mendapat  penetapan  masyarakat  hukum adat dan hutan adat.
Syarat  permohonan  penetapan  hutan adat meliputi:
(a) Terdapat  masyarakat  hukum  adat  atau  hak ulayat  yang  telah  diakui  oleh    pemerintah daerah melalui produk hukum daerah;
(b) Terdapat  wilayah  adat  yang  sebagian  atau seluruhnya berupa hutan;
(c) Surat  pernyataan  dari  masyarakat  hukum adat  untuk  menetapkan  wilayah  adatnya sebagai hutan adat; dan
(d) Jika  produk  hukum  daerah  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  a  tidak mencantumkan  peta  wilayah  adat,  menteri bersama-sama pemerintah daerah memfasilitasi masyarakat  hukum  adat  melakukan  pemetaan wilayah adatnya.
Tiga  peraturan  yang  terkait  pengakuan hukum  adat  sebagai  implementasi  Keputusan MK  No.  35/PUU/2012    yang  menjadi  landasan hukum bagi pengakuan masyarakat dan hak atas tanahnya yaitu  Permendagri No. 52 Tahun 2014 tentang  Pedoman  Pengakuan  dan  Perlindungan Masyarakat  Hukum  Adat,  Peraturan  Menteri Agraria dan Tata Ruang No. 9/2015 tentang Tata Cara  Penetapan  Hak  Komunal  Atas  Tanah Masyarakat  Hukum  Adat  dan  Masyarakat  yang Berada dalam Kawasan Tertentu, serta Peraturan Menteri  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  No. P.32/Menlhk-Setjen/2015 tentang Hutan Hak.

## Permasalahan  yang  Dihadapai  Masyarakat Adat Enggano
Permintaan diakuinya hak adat masyarakat Enggano  oleh  pemerintah  daerah  Bengkulu merupakan  isu  yang  paling  mengemuka  saat  ini di  Enggano.    Para  kepala  adat    menginginkan hak adat mereka diakui melalui perda atau paling tidak dengan Surat Keputusan Bupati atau Surat Keputusan  Kecamatan . Pemerintah  Kabupaten
Bengkulu  Utara  merencanakan  pengakuan  hak masyarakat  adat  Enggano  dalam  bentuk  perda yang  mulai  diproses  di  DPRD  pada  tahun 2016. Beberapa permasalahan hak adat yang mengemuka  dalam  hasil  wawancara, workshop, dan FGD antara lain:
(a) Adanya  lembaga  adat  desa  versi  pemerintah yang  berbeda  dengan  lembaga  adat  asli masyarakat  Enggano.  Terhadap  dualisme lembaga  adat  ini,  tokoh-tokoh  adat  meminta pembubaran  lembaga  adat  desa  versi pemerintah.  Menurut  tokoh  adat,  hanya  ada satu  kelembagaan  adat  di  Enggano  yaitu lembaga  adat  yang  cakupannya  untuk seluruh  masyarakat  Enggano.  Secara  adat, tidak  ada  lembaga  adat  independen  di  level desa;
(b) Terdapat  konflik  terkait  status  tanah  ulayat dikarenakan  ketidaksingkronan  pemerintah dengan  adat.  Legalitas  tanah  dalam  SKT (Surat Keterangan Tanah) ditetapkan Pemerintah  Desa  tanpa  adanya  koordinasi dengan  lembaga  adat  yang  menaungi keseluruhan  desa-desa  di  Kecamatan  Enggano. Pengurusan  SKT  sampai  saat  penelitian, dilakukan  oleh  Pemerintah  Desa  hanya dengan  sepengetahuan/izin  dari  lembaga  adat desa yang merupakan bentukan dari lembaga di  kabupaten/kecamatan.  Seperti  disebutkan di  atas,  tokoh-tokoh  adat  menganggap pembentukan  lenbaga  adat  desa  ini  menyalahi pengaturan adat yang sesungguhnya;
(c) Penjualan  tanah  adat  kepada  orang  luar/ pendatang;
(d) Adanya keinginan para kepala suku terhadap pembentukan desa adat. Namun, permasalahan- nya adalah pembentukan desa adat memerlukan  proses  yang  panjang.  Dari keseluruhan  lima  suku  asli  dan  satu  suku pendatang,  ada  kekhawatiran  dari  suku pendatang bahwa dengan wacana pembentukan desa  adat  tersebut  maka  tanah  adat  harus dikembalikan  ke  asalnya.  Suku  Kaamay, yang  merupakan  pendatang,  mendapatkan pemberian  tanah  dari  suku  asli  Enggano. Jika  pengembalian  tanah  tersebut  berlaku, hal  ini  akan  mempersulit  posisi  Suku Kaamay.  Permasalahan  yang  lain  adalah dulu  hukum  adat  berlaku  per  kawasan. Namun,  sekarang  sudah  berbaur  menjadi satu.    Masyarakat  adat  pun  sekarang  tidak berdiam  di  lokasi  tanah  adatnya.  Suku Kaarubi  tinggal  di  Desa  Banjarsari,  tempat banyak  suku  Kaamay  berdiam.  Selain  itu,
Kepala Suku Kauno tinggal di Kahyapu  dan sudah  berbaur  dengan  masyarakat  di Kahyapu;
(e) Keinginan adanya pengaturan dan penetapan pengakuan  serta  perlindungan  hak  ulayat melalui peraturan daerah.

## Sejarah Singkat Masyarakat Adat Enggano
Berdasarkan  sejarahnya,  nenek  moyang penduduk di Enggano terdiri dari tiga suku. Suku yang  tertua  adalah:  Suku  Kahowao,  Suku Kaitora, dan Kaarubi. Kemudian terjadi perpecahan suku: Suku Kahawoa pecah dan melahirkan suku baru,  yaitu  Suku  Kauno,  Suku  Kaarubi  pecah dan  melahirkan  suku  baru,  yaitu  Suku  Kaaruba. Pada awal perpecahan, terdapat 44 cabang suku. Akan tetapi, dengan menurunnya populasi akibat wabah  penyakit  dan  kematian,  suku  cabang berkurang  menjadi  lima  suku  saja.  Tiap  suku mempunyai badan hukum  adat dengan dipimpin oleh  seorang  kepala  adat.  Tiap-tiap  suku mempunyai  tapal  batas  hak  atas  tanah.  Batas- batas  hak  atas  tanah  dilindungi  oleh  hukum perang  antarsuku.  Apabila  ada  suku  yang melanggar  kemudian  terjadi  perang.  Setelah adanya  agama  dan  pemerintah,  kini  sudah  tidak ada lagi perang.
Masyarakat  Enggano  memiliki  adat- istiadat dan bahasa sendiri yang berbeda dengan suku  lain.  Mereka  juga  memiliki  identitas sebagai Orang Enggano dengan prinsip keturunan  matrilineal  dan  mempunyai  simbol nama  suku  di  belakang  nama  seseorang.    Ada lima  suku  asli  di  Enggano,  yaitu  Suku Kaahowao,  Suku  Kauno,  Suku  Kaitora,  Suku Kaarubi,  dan  Suku  Kaaruba.  Identitas  suku seseorang  bisa  dilihat  dari  nama  belakang sukunya,  seperti  Rafly  Zei  Kaitora,  Zulkifli Kaaruba,  Fiterjun  Kaahowao,  Alkadius  Kauno, dan  Arifin  Kaarubi.  Sementara  itu,  satu  suku pendatang  diberi  nama  suku  Kaamay.    Keenam suku  sekarang  tinggal  di  desa-desa  di  wilayah Enggano. Ada enam desa, yaitu Desa Banjarsari dan  Desa  Kahyapu;  di  kedua  desa  ini kebanyakan  tinggal  suku  Kaamay,  Desa  Kaana yang  banyak  dihuni  oleh  Suku  Kaarubi,  serta Desa Meok, Malakoni, dan Apoho; tempat yang banyak ditinggali oleh Suku Kaitora.

## Wilayah Darat dan Laut yang Diakui sebagai Wilayah Adat
Wilayah  merupakan  hal  yang  krusial dalam  pengakuan  adat  Enggano.  Myrna  Safitri (2015)  mengatakan  bahwa  wilayah  adat  yang berfungsi  sebagai  ruang  kehidupan  dan  sebagai alamat  kebudayaan  sekarang  ini  wilayah  adat menjadi  terancam  dan  menjadi  arena  konflik. Salah satu  persyaratan  untuk  dibentuk  desa adat atau pengakuan hak adat oleh pemerintah daerah adalah  adanya  wilayah  (Pasal  97  (2)  UU  Desa). Bisa  dipastikan  bahwa  masyarakat  Enggano masih  memiliki  wilayah  ulayat.  Namun  demikian, kami  menemukan  konsepsi  yang  berbeda-beda tentang  unit  dan  batas-batasnya.    Pabuki,  dalam wawancara  yang  dilakukan  bulan  Juni  2015 mengklaim  bahwa  100%  Pulau  Enggano  adalah wilayah  adat  masyarakat  Enggano.  Namun, kepala  desa  menganggap  sebagian  wilayah  itu ada  dalam  otoritas  pemerintahan  desa.  Peta pemerintah pun memiliki perbedaan dengan peta adat (peta pusat dan peta tata ruang).
Sebenarnya,  pemetaan  partisipatif  yang dilakukan  oleh  NGO—dalam  hal  ini  adalah WALHI—dan  Masyarakat  Adat  telah  dilakukan pada  tahun  2007.  Peta  tersebut  ditandatangani oleh kepala desa dan camat yang menjabat pada waktu  itu.  Namun,  peta  ini  tidak  diakui  oleh kepala  desa  dan  camat  yang  menjabat  pada  saat sekarang.  Padahal  pemetaan  wilayah  adat  di setiap kampung/desa  sampai saat ini belum ada; hanya  ada  pemetaan  secara  global.  Menurut penjelasan  WALHI,  kesalahan  terletak  pada tidak  disosialisasikannya  peta  ke  desa,  tetapi hanya disimpan di Pabuki. Berdasarkan ketentuan  yang  telah  dipaparkan  pada  bagian sebelumnya,  memang  seharusnya  pemerintah daerah melakukan pemetaan terhadap hak ulayat masyarakat  hukum  adat  di  daerah  yang bersangkutan  sehingga  ada  legitimasi  terhadap hak ulayat tersebut dari pemerintah.

## Wilayah Ulayat Masyarakat Adat Enggano
Masyarakat  Adat  Enggano  menyebut tanah  ulayat  dengan  Tanah  Kaudar  dan mengklaim  bahwa  wilayah  adat  meliputi  100% wilayah  Enggano  beserta  pulau-pulaunya.  Di bawah  ini  adalah  salah  satu  contoh  peta  tata ruang hasil pemetaan partisipatif yang pembuatannya  dibantu  oleh  WALHI.  Dari  peta tersebut  dapat  terlihat  secara  jelas  bahwa wilayah ulayat merupakan lahan yang terluas.
Terkait  persoalan  hutan  adat,  sampai saat  ini  masih  terdapat  perbedaan  antara masyarakat dengan BKSDA. Masyarakat mengklaim bahwa hutan konservasi (cagar alam)  dan hutan buru  yang  dikelola  oleh  BKSDA  merupakan hutan  adat.  Berdasarkan  hal  ini,  masyarakat menginginkan  untuk  meminta  kembali  hutan konservasi yang dikelola BKSDA menjadi hutan adat.  Di  lain  pihak,  berdasarkan  wawancara dengan  staff  dari  BKSDA,  masyarakat  adat sudah  melimpahkan  hutan  adat  untuk  dikelola pemerintah  pada  zaman  pemerintahan  Soeharto. Tabel  di  bawah  ini  memperlihatkan    rincian peruntukan  lahan  kehutanan  di  Pulau  Enggano berdasarkan  sumber  Dinas  Kehutanan  Provinsi Bengkulu.
Luas Pulau Enggano adalah kurang lebih 40.600 ha. Dari hasil kajian WALHI, didapatkan informasi  bahwa  wilayah  ulayat  adalah  seluas 14.934,523  ha.  Adapun  rencana  tata  ruang penggunaan lahan di Pulau Enggano berdasarkan kajian  dan  pengamatan  WALHI  adalah  sebagai berikut. 2
Tabel 2. Rencana Penggunaan Lahan di Pulau Enggano No Peruntukan lahan Luas (Ha) 1 Wilayah Ulayat 14.934,523 2 Hutan Waru 64,936 3 Areal Perkebunan Masyarakat 6.759,464 4 Areal Persawahan 3,260,904 5 Hutan Bakau 1,536,588 6 Hutan Keramat 400,733 7 Hutan Nimbung 729,287 8 Kawasan yang dilindungi 10,118,388 9 Kampung 44,479 10 Danau 4,048 Jumlah 37.853,350 Sumber: WALHI Bengkulu, 2007
Berdasarkan  wawancara  dengan  Pabuki, wilayah  adat  per  suku  meliputi  wilayah  sebagai berikut:
2 Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional  Bappenas,  Pengembangan  Pulau  Enggano sebagai  Pusat  Industri  Berbasis  Maritim  dan Pariwisata di Provinsi Bengkulu, 2004

## Peta 1.
Peta Kawasan Adat Pulau Enggano
Sumber: Peta WALHI, 2007
Tabel 1. Peruntukan Lahan Kehutanan di Pulau Enggano No Peruntukan Luas (Ha) Lokasi 1 Hutan produksi terbatas 5.601,00 Hulu Malakoni 2. Hutan Lindung 3,450,00 Koko Buwa Buwa 3. Cagar Alam 305,00 Kioyo 1 dan Kioyo 2 4. Cagar Alam 333,28 Tanjung Laksana 5. Cagar Alam 495,06 Sungai Bahewo 6. Cagar Alam 331,23 Talang Klowe 7. Taman Buru 7,271,57 Gunung Nanu a Jumlah 17.786,57 Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Bengkulu, 2003 2 Suku Wilayah Adat Kahua Wilayah Kabaau (sekarang Desa Apoho) Kauno Nayo ---desa Malakoni Maham ---Boboyo (Desa Meok) Pabuuy ---- desa Meok Kaitora kampong tengah (Pahua) desa Meok Kaaruba  (Kaanai) sekarang desa Kaana Kaarubi Ahipe-----tumpukan material  simpang tiga (Desa Malakoni) Kanaine ----  pak Imam  desa Malakoni Dusun Abuba ----lokasi jembatan rambutan desa Meok
Kamaay  Wilayah Tengah  Desa Meok, Wilayah Barat:  Desa Banjar Sari, Wilayah  Timur (Desa Kayapu- Kampung Kertajaya). Sumber: Wawancara dengan Pabuki, 2015
Kekhawatiran  Suku  Kaamay  adalah pembentukan desa adat akan merampas hak atas tanah mereka karena dahulu tanah itu merupakan wilayah  adat.  Sebenarnya,  kekhawatiran  akan berpindahnya  SKT  menjadi  tanah  adat  tidak beralasan  karena  tanah-tanah  yang  telah  memiliki SKT  telah  dikeluarkan  dari  hak  wilayah  adat. Keberadaan tanah ulayat masyarakat hukum adat yang  masih  ada  dinyatakan  dalam  peta  dasar pendaftaran  tanah  dengan  membubuhkan  suatu tanda  kartografi,  dan  apabila  memungkinkan, menggambarkan  batas-batasnya  serta  mencatatnya dalam daftar tanah.

## Wilayah Laut Masyarakat Adat Enggano
Dari Peraturan Adat Enggano yang telah didokumentasikan,  memang  tidak  diatur  mengenai hak  ulayat  laut.  Berdasarkan  hasil  wawancara dengan  masyarakat,  diketahui  bahwa  tidak  ada pengaturan  mengenai  kepemilikan  suatu  suku terhadap  wilayah  laut  tertentu.  Di  dalam peraturan  adat  yang  sudah  didokumentasikan juga  tidak  diatur  mengenai  kepemilikian  suatu suku terhadap wilayah ulayat lautnya. Jadi, dapat dikatakan  wilayah  laut  Enggano  dikelola bersama-sama  oleh  keenam  suku  dan  dapat dimanfaatkan oleh setiap suku. Wilayah perairan Pulau  Enggano  adalah  wilayah  perairan  di sekitar Enggano dengan jarak kurang lebih 3 mil laut (5 km) dari garis pantai Pulau Enggano. Jika ada kapal asing yang sudah terdampar di wilayah perairan  Enggano  dan  sudah  tidak  dapat diselamatkan  oleh  pemiliknya,  kapal  itu  akan menjadi  milik  masyarakat  adat  dan  mereka berhak  untuk  memanfaatkannya.  Selian  itu, nelayan asing juga dilarang mengambil hasil laut di wilayah perairan Pulau Enggano.

## Hukum dan Peraturan Adat Enggano Terkait Pengelolaan SDA
Untuk  dapat  diakuinya  hak  adat  atau desa  adat,  hal  penting  lainnya  yang  perlu diperhatikan  adalah  adanya  penerapan  hukum adat. Ada beberapa hukum adat di Enggano, baik yang tidak tertulis maupun yang telah didokumentasikan, beserta sanksi adatnya. Misalnya,  hukum  adat  yang  mengatur  aspek- aspek  kehidupan  masyarakat  adat  Enggano, mulai  dari  perkawinan,  kematian,  usaha  atau kegiatan,  harta  perkawinan,  harta  warisan, perzinaan, kesopanan, perkelahian, pembunuhan, ketertiban  umum,  sawah  kebun dan  pekarangan, binatang ternak, dan kepemilikan lahan. Aturan- aturan adat ini masih dipatuhi oleh, paling tidak, sebagian anggota masyarakat adatnya.
Hukum  adat  yang  akan  dibahas  dalam artikel  ini  hanya  menyangkut  aturan-aturan  adat yang  terkait  dengan  kelestarian  sumber  daya alam  di  Enggano,  khususnya  terkait  dengan  isu eksploitasi  sumber  daya  alam  yang  dapat mengancam  Pulau  Enggano.    Kebakaran  hutan, penambangan  pasir,  dan  pembalakan  liar  yang sekarang terjadi merupakan ancaman yang serius terhadap  kelestarian  sumber  daya  di  Pulau Enggano.  Peraturan  terkait  kelestarian  sumber daya  alam  terdapat  dalam  Keputusan  Kepala Suku  No.  02/KPS/Ka.S/2009  tentang  Pengolahan
sumber  daya  alam,  satwa  dan  hewan,  serta pembukaan  lahan,  pengolahan  dan  pelestarian kawasan  pesisir  Pulau  Enggano  dalam  upaya penyelamatan  Pulau  Enggano  dari  ancaman abrasi. Masyarakat adat menyadari bahwa Pulau Enggano  adalah  pulau  yang  rentan  sehingga keseimbangan ekosistemnya harus dijaga. Eksploitasi besar-besaran terhadap pulau Enggano akan membahayakan keberadaan pulau tersebut  dan  juga  penghuninya.  Peraturan  adat ini  telah  didokumentasikan  atas  inisiasi  dari AMAN  Bengkulu.  Berikut  ini  akan  dijelaskan peraturan-peraturan adat tersebut.

## a. Pembukaan Lahan/Hutan
Peraturan pembukaan lahan diatur dalam aturan adat. Pembukaan lahan kebun dapat diberi izin  kepada  setiap  kepala  keluarga  seluas  1  ha dengan ketentuan sebagai berikut.
(1) Harus  mendapat  izin  dan  persetujuan  dari kepala  desa  dan  kepala-kepala  suku  sesuai dengan kawasan dan suku yang akan dibuka;
(2) Tidak  dibenarkan  bagi  warga,  baik  asli maupun pendatang, memperjualbelikan lahan/tanah  dan  hutan  kepada  siapapun kecuali  tanaman  yang  tumbuh  di  atas  tanah tersebut;
(3) Jarak  100  meter  dari  kepala  (di  atas  tanah yang  sudah  di  tanami)  tidak  dibenarkan dibuka  oleh  siapapun  tanpa  seizin  pemilik tanah  tersebut.  Warga  yang  membuka  lahan berkelompok  (5-10  orang)  harus  mengadakan kenduri adat (kata pamit).
Dalam  peraturan  adat,  setiap  kepala keluarga  hanya  diperbolehkan  membuka  lahan sebesar  satu  hektar.  Namun,  pada  kenyataanya banyak  yang  membuka  lahan  lebih  dari  satu hektar.  Bahkan  ada  yang  membuka  lahan  dua hektar.  Ada  kesimpangsiuran  di  masyarakat mengenai  berapa  hektar  lahan  yang  boleh dibuka.  Dari  wawancara  dengan  beberapa penduduk  diperoleh  informasi  bahwa  pendatang diberi  izin  untuk  membuka  lahan  sebanyak  dua hektar.  Tentu  saja  jika  hal  ini  terjadi  maka bertentangan dengan aturan adat yang semestinya  hanya  satu  hektar.  Pembukaan  lahan yang luas yang diberikan kepada pendatang akan mengakibatkan  banyak  hutan  yang  dibuka.  Jika hal tersebut tidak diatur, akan terjadi pembukaan lahan  yang  lebih  besar  di  Enggano  yang mengancam keberlangsungan ekosistem. Pembukaan lahan  di  Pulau  Enggano  harus  dilakukan berdasakan prinsip kehati-hatian, karena
berdasarkan  rekomendasi  Komisi  Amdal  Provinsi Bengkulu,  Pulau  Enggano  tidak  layak  dijadikan perkebunan besar, seperti kelapa sawit.
Menurut  aturan  adat,  pelanggaran  bagi ketentuan  di  atas  akan  dikenai  sanksi  sebagai berikut.
(1) Denda  adat  dalam  bentuk  uang  sebesar Rp500.000,-;
(2) Melaksanakan  upacara  adat  yang  ditentukan oleh para kepala suku;
(3) Pihak  yang  melanggar  diserahkan  kepada pemerintah  setempat  untuk  diproses    sesuai hukum yang berlaku;
(4) Tanah  yang  dibuka  harus  ditinggalkan  dan diserahkan  kembali  kepada  para  kepala suku/pemerintah desa setempat.

## 2. Perlindungan Hewan
Peraturan  adat  juga  mengatur  mengenai perlindungan  hewan  seperti  burung-burung, kerbau, sapi liar, dan rusa.

## (a) Burung
Disebutkan  bahwa  setiap  warga  tidak dibenarkan mengambil anak-anak burung (burung  Beo,  Betet,  Kukpan,  dan  sejenisnya) pada  tahun  ganjil  kecuali  pada  tahun  genap. Tidak  dibolehkan  menangkap  atau  menembak induk  burung  Beo,  Betet,  Pergam,  dengan memakai  senjata  api  dan  sejenisnya.  Sanksi kepada yang melanggar dikenakan denda sebesar Rp 500.000,- per ekor.

## (b) Kerbau dan Sapi Liar
Kerbau  dan  sapi  liar  yang  ada  di  hutan Enggano pada mulanya milik anggota masyarakat  Enggano  yang  dilepas  pada  tahun 1947.  Sampai  saat  ini  hewan-hewan  tersebut telah berkembang biak di hutan dan dimiliki oleh lima  kepala  suku.  Kerbau-kerbau  ini  dilarang keras  untuk  ditangkap  oleh  anggota  masyarakat pendatang  maupun  asli  Enggano,  baik  secara manual  apalagi  memakai  senjata  api.  Anggota masyarakat Enggano yang ingin menangkap sapi atau kerbau di hutan harus mendapat persetujuan dari  Lembaga  Adat  Pulau  Enggano  (Pabuki  dan pemerintah setempat). Sanksi bagi yang melanggar  adalah  denda  Rp2.500.000,-  per  ekor dan  kepadanya  diharuskan  melakukan  upacara adat  untuk  meminta  maaf  kepada  para  kepala suku.

## (c) Rusa
Dilarang  keras  menangkap  rusa  dengan cara  apapun  di  hutan  Pulau  Enggano  tanpa mendapat  izin  resmi  dari  pemerintah  dan  para kepala  suku.  Sanksi  bagi  yang  melanggar ketentuan  adat  sebesar  Rp25.000.000,-  dan melaksanakan  perdamaian  dengan  para  kepala suku.  Sanksi  dalam  peraturan  ini  sangat  besar dan  jika ada anggota masyarakat yang melanggarnya,  ada  kemungkinan  mereka  tidak bisa membayarnya.

## b. Perlindungan Laut
Perlindungan laut juga menjadi perhatian dalam  aturan  adat  Enggano.    Disebutkan  bahwa buaya/penyu dilarang diperjualbelikan. Masyarakat Enggano  diperbolehkan  membudidayakan  buaya tetapi  sesuai  dengan  ketentuan  tata  cara  adat Pulau  Enggano  yang  berlaku.  Penangkapan penyu oleh masyarakat Enggano khusus diperbolehkan bagi acara adat ataupun pesta adat dan sekedar kebutuhan acara pesta adat tersebut.
Pada kenyataanya, terdapat pertentangan antara  aturan  BKSDA  dan  peraturan  adat. Peraturan  adat  membolehkan  penangkapan  dan konsumsi penyu untuk keperluan adat, sedangkan peraturan BKSDA melarang penangkapan  penyu  karena  penyu  termasuk hewan  yang    dilindungi.  Hal  tersebut  membuat BKSDA  berkompromi  dengan  masyarakat. Penangkapan  penyu  hanya  diperbolehkan  untuk keperluan adat dan dibatasi jumlah penangkapannya.  Memang  jika  berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, penyu dilarang  untuk  dikonsumsi  dengan  tujuan  untuk melindungi  habitatnya  dari  kepunahan.  Untuk itu,  penyuluhan  kepada  masyarakat  mengenai pengganti  penyu  dalam  upacara  adat  mungkin dapat  menjadi  pertimbangan  atau  pembicaraan antara pemerintah dengan adat.
Sanksi  dari  praktik  pengambilan  penyu ini  adalah  dikenakan  denda  adat  sebesar Rp2.500.000,-  dan  membuat  upacara  adat.  Bagi yang  menangkap  buaya  dan  katung  tanpa  seizin pemerintah  setempat  dan  kepala  suku,  maka akan diproses secara hukum yang berlaku. Akan tetapi,  belum  terdengar  ada  orang  yang  terkena adat  sanksi  yang  begitu  besar  dari  penangkapan penyu ini.
Aturan adat juga memuat larangan untuk mengambil  ikan,  baik  di sungai  maupun  di laut, dengan  menggunakan  alat  potassium,  bom,  alat
setrum,  pukat  harimau,  dan  sejenisnya.  Sanksi bagi yang melanggar adalah sebesar Rp10.000.000,-.  Alat-alat  yang  digunakan  akan disita  dan  diserahkan  kepada  pemerintah  untuk diproses  sesuai  hukum  yang  berlaku.  Sanksi dalam peraturan ini sangat berat dan kemungkinan lebih berat dari peraturan perundang-undangan.  Namun,  memang  belum terdengar  adanya  nelayan  yang  dikenai  sanksi terkait  penggunaan  alat-alat  yang  tidak  ramah lingkungan.
Hal  yang  menjadi  perhatian  pemerintah dan  Tim  Penelitian  LIPI  adalah  banyaknya penggunaan  karang  laut  untuk  pembangunan rumah.  Hal  ini  sebenarnya  tidak  diperbolehkan oleh aturan pemerintah dan adat. Namun, karena ketiadaan  alternatif  bahan  pembangunan  rumah, maka  masyarakat  masih  mengunakan  karang laut.  Karang  laut  digunakan  dalam  pembuatan rumah  karena  untuk  mendatangkan  batu  dari Bengkulu  membutuhkan  biaya  yang  mahal. Peraturan adat sebetulnya melarang keras kepada siapapun  untuk:  (1)  Mengambil  batu  karang  di laut    dan  pasir  di  pantai  di  tempat  pemukiman penduduk;  (2)  Menggunakan  pasir  pantai  dan karang  laut  bersekala  besar  untuk  pembangunan di  Pulau  Enggano.  Bagi  yang  melanggar  akan dikenai  sanksi  adat,  yaitu  membayar  denda Rp100.000,-  per  kubik  serta  batu  pasir  harus dikembalikan ke asalnya.
Jika  kita  melihat  peraturan  resmi pemerintah,  Enggano  telah  ditetapkan  sebagai pencadangan kawasan konservasi perairan daerah  Enggano  berdasarkan  Keputusan  Bupati No. 175 Tahun 2014. Mengacu pada hasil survey Dinas  Kelautan  dan  Perikanan,  diketahui  bahwa kawasan  Enggano  memiliki  keanekaragaman hayati yang tinggi sehingga perlu dilindungi dan dikelola secara berkesinambungan serta dimanfaatkan untuk kepentingan wisata perairan dan  rekreasi.  Pencadangan  kawasan  konservasi di  Perairan  Enggano  berada  di  wilayah Kecamatan Enggano yang terdiri dari:
(1) Lokasi  I  terletak  antara  Talang  Enggano- Tanjung Labula, termasuk Pulau Dua, Pulau Merbau,  dan  Pulau  Bangkai  dengan  luas 20.512,183 ha;
(2) Lokasi  II  terletak  antara  Tanjung  Laksha- Tanjung  Koomang  dengan  luas  16.6555,21 ha.

## c. Pemungutan Hasil Hutan dan Kayu
Dalam  peraturan  adat  disebutkan  bahwa semua  jenis  kayu  yang  terdapat  di  Pulau Enggano  tidak  boleh  diperjualbelikan  keluar Pulau  Enggano,  apapun  bentuk  dan  ukurannya, tanpa  mendapat  persetujuan  dari  para  kepala suku dan pemerintah setempat. Kayu Kase, Trok, dan  Apua  tidak  dibenarkan  untuk  ditebang  dan dimusnahkan  karena  kayu  tersebut  adalah tanaman tumbuh masyarakat adat Pulau Enggano.  Penduduk  asli  Enggano  yang  akan membangun rumah di luar Enggano diperbolehkan mengambil kayu Enggano sebatas 5  m 3 untuk  keperluan  bangunan  rumah  sendiri, dengan ketentuan:
(1) Ada  izin  dari  kepala  suku  melalui  Pabuki Ketua Lembaga Adat Pulau Enggano;
(2) Mendapatkan  izin  dari  pemerintah  setempat (kepala desa);
(3) Pohon  Nibung  yang  berada  di  pesisir  Pulau Enggano yang berjarak 100 meter dari pantai tidak dibenarkan untuk diambil atau ditebang;
(4) Bagi  masyarakat  yang  ingin  menggunakan atau  menebang  pohon  Nibung  diberi  izin mengambil sebanyak 100 batang pohon yang berada 200 meter dari pantai dan sungai.
Bagi  yang  melanggar  ketentuan  di  atas akan  dikenakan  sanksi  adat,  yaitu  membayar denda  Rp25.000.000,-  dan  kayu  yang  telah diambil akan disita.

## Lembaga  Adat  Enggano  Versus  Lembaga Adat Desa
Masyarakat  Enggano  memiliki  lembaga adat  sendiri.  Pabuki  merupakan  ketua  Lembaga Adat  tertinggi  sekecamatan  Enggano  dan menjabat  selama  tiga  tahun.  Tugasnya  adalah mengkoordinasi  seluruh  kepala  suku  dan  kepala suku pintu ( ekkapu kaudarra ). Di bawah Pabuki ada  kepala  suku  dan  kepala  suku  pintu  serta kaumnya.  Kepala  adat  dan  kepala  suku  pintu dipilih untuk jangka waktu seumur hidup.
Diagram 1.
Lembaga Adat Enggano
Sumber: Wawancara dengan Pabuki
Nama-Nama  yang  duduk  di  Lembaga  Adat Masyarakat  Enggano  saat  ini  adalah  sebagai berikut.
(a) Pabuki:  Harun Kaarubi;
(b) Kepala suku Kaahowua: Djohri;
(c) Kepala  Suku  Pintu:  Sabri,  A.  Khalik,  Peter Jun, Musa;
(d) Kepala Suku Kauno: A. Malik;
(e) Kepala  Suku  Pintu:  A.  Besatri  Kauno, Mulyadi Kauno, Armaedi Kauno;
(f) Kepala Suku Kaitora: M Rafli Zein;
(g) Kepala Suku Pintu: Ichanthenius;
(h) Kepala Suku Kaaruba: Zulkifli Kaaruba;
(i) Kepala Suku Pintu: Abidin;
(j) Kepala Suku Kaarubi: Sukaedi;
(k) Kepala  Suku  Pintu:  Abner,  Harun  Kaarubi, Johansen;
(l) Kepala Suku Kaamay: Samsudin;
(m) Perwakilan  Wilayah  Tengah:  Desis  Manalu, Perwakilan  wilayah  Barat  (Banjar  sari): Simatupang,  Wilayah  Timur  (Kayapu): Miskat.
Tugas dan fungsi masing-masing kedudukan  pada  lembaga  adat  adalah  sebagai berikut.
(a) Fungsi  Pabuki  adalah  mengkoordinasi  seluruh ekappu  kaudarra dan  menyelesaikan  semua permasalahan  yang  tidak  dapat  diselesaikan di  tingkat ekkapu  kaudarra .  Wewenangnya
adalah  menjatuhkan  sanksi  kepada  pihak yang  melanggar  hukum  adat.  Kewajibannya adalah  menyampaikan  aspirasi  masyarakat kaaf kaudar kepada pihak yang terkait;
(b) Ekappu kaudarra berfungsi sebagai pimpinan  di kaudar nya  dan  memiliki wewenang mengangkat dan memberhentikan Pabuki apabila melakukan pelanggaran berat atas  dasar  musyawarah  seluruh kaaf  kaudar tanpa menunggu jabatan berakhir. Selain itu, ia  dapat  menjatuhkan  sanksi  kepada  warga sukunya  dan  pihak  lain  yang  melanggar ketentuan hukum adat;
(c) Orai  /Kahue berfungsi  sebagai  bendahara, sekretaris,  humas kaudara .  Wewenang  yang dimilikinya  adalah  mengumpulkan  dana- dana untuk kegiatan dalam kaudar nya.
Di  sisi  lain,  Pemerintah  desa  telah membentuk  lembaga  adat  desa  yang  berbeda keanggotaanya dengan lembaga adat masyarakat yang sudah ada. Hal ini memicu konflik dengan lembaga adat yang sekarang ada. Memang dalam UU  Desa  Pasal  95  diatur  mengenai  Lembaga Adat  Desa . Pemerintah  desa  dan  masyarakat desa  dapat  membentuk  lembaga  adat  desa. Lembaga  adat  desa  yang  dimaksud  merupakan lembaga  yang  menyelenggarakan  fungsi  adat istiadat  dan  menjadi  bagian  dari  susunan  asli desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat  desa.  Lembaga  Adat  Desa  bertugas membantu  Pemerintah  Desa  dan  sebagai  mitra
dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan  adat  istidat  sebagai  wujud pengakuan terhadap adat istidat masyarakat desa.
Pembentukan  Lembaga  Adat  versi  desa itu  berdasarkan  Surat  Edaran  Kepala  Badan Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Pemerintahan Desa  (BPMPD)  Kabupaten  Bengkulu  Utara  No. 411.6/150/BPMPD/III.I/2013  tanggal  15  April 2013.  Dalam  surat  edaran  tersebut,  camat diminta  agar  memerintahkan  kepala  desa  dalam wilayah masing-masing untuk membentuk lembaga  adat  yang  ada  di  desa  dengan  tujuan mendukung kelancaran penyelenggaraaan pemerintahan  dan  pembangunan.  Data  tersebut diserahkan  kepada  BPMPD  paling  lambat  24 Februari 2014.   Dalam aturan tersebut dicontohkan bagaimana  membuat  keputusan  kepala  desa  dan strukturnya.  Sebagai  contoh,  Keputusan  Kepala Desa… Nomor… Tahun 2014 tentang Pembentukan Kepengurusan Lembaga Adat Desa dan Kelurahan  Kabupaten  Bengkulu  Utara.  Contoh Struktur  Lembaga  Adat  versi  Pemerintah  adalah sebagai berikut.
Diagram 2 . Lembaga Adat Desa
Sumber: BPMPD Enggano, 2013
Lembaga  Adat  versi  pemerintah  ini berfungsi  sebagai  mitra  pembangunan  desa  dan pemelihara adat istiadat.  Namun demikian, para kepala  adat  Enggano  dan  Lembaga  Adat Enggano  merasa  keberatan  terhadap  pembentukan lembaga adat desa bentukan pemerintah tersebut. Hal  ini  disebabkan  orang-orang  dan  struktur pada lembaga adat desa berbeda dengan lembaga adat  yang  ada,  sehingga  mereka  meminta lembaga  adat  desa  bentukan  pemerintah  untuk dibubarkan saja.

## Peradilan Adat Masyarakat Enggano
Di  dalam  masyarakat  Enggano  terdapat peradilan adat. Jika terjadi silang adat, misalnya pada kasus penyerobotan tanah, dapat diselesaikan  secara  adat.  Pabuki  mengundang seluruh  kepala  suku,  pihak  yang  bersengketa, camat  sebagai  penasihat,  serta  tokoh  adat  yang mengetahui  persoalan  tanah.  Dua  per  tiga  dari pihak  yang  hadir  mengambil  keputusan  melalui mekamisme voting .
Kasus  penyerobotan  tanah  di  Enggano memang  seringkali  terjadi.  Pada  saat  penulis bersama  tim  melakukan  penelitian,  kami menemukan  sidang  adat  mengenai  penyelesaian penyerobotan  tanah.  Pabuki  sebagai  koordinator Kepala  Adat  se-Enggano  mengundang  para pihak  yang  berselisih,  termasuk  kepala-kepala adat  dan  tokoh-tokoh  adat  yang  mengetahui mengenai status tanah serta camat sebagai pihak dari Pemerintah.
Kasus  yang  mengemuka  adalah  kasus diperjualbelikannya  sejumlah  tanah  ulayat  adat Enggano  sebanyak  20  hektar  di  lokasi  Desa Banjar  Sari  dan  Desa  Meok.  Kasus  itu  diajukan ke  pihak  kepolisian,  tetapi  oleh  polisi  kasus  ini dikembalikan  kepada  masyarakat  adat  untuk diselesaikan  secara  adat.  Dari  hasil  kesepakatan kepala suku adat, tanah yang dibabat dikembalikan kepada masyarakat adat Enggano.

## Opsi Hukum Pengakuan Hak Adat
Berdasarkan identifikasi prasyarat pengakuan hak  adat  dan  desa  adat  seperti  yang  telah dijelaskan  di  atas,  opsi  hukum  yang  dapat ditempuh  oleh  masyarakat  Enggano  dalam memperjuangkan  hak  ulayat  mereka  mulai  dari tingkatan  terendah  hingga  tertinggi,  adalah sebagai berikut.

## 1. Peraturan Desa
Peraturan  desa  merupakan  peraturan terendah  yang  bisa  ditempuh  dalam  hal instrumen  formal  pengakuan  adat  wilayah  dan hak  ulayat  Enggano.  Peraturan  desa  memang tidak  memiliki  legitimasi  yang  kuat,  terutama jika  tidak  dikuatkan  oleh  peraturan  yang  lebih tinggi  di  atasnya,  seperti  peraturan  bupati  dan peraturan  gubernur.  Lingkup  peraturan  desa hanya  mengatur  adat  atau  hak  ulayat  per  desa. Hal  ini  sulit  untuk  diterapkan  dalam  hal masyarakat Enggano yang terdiri dari lima  suku asli  dan  tinggal  pada  enam  desa.  Jika  peraturan
itu  diberlakukan,  hanya  akan  terdapat  lima peraturan  desa  dan  satu  desa  pendatang,  yaitu Kaamay, tidak akan memiliki hak ulayat.

## 2. Peraturan Daerah.
Ada berbagai tingkatan peraturan daerah (perda)  yang  bisa  dipakai  untuk  mengukuhkan hak  adat,  antara  lain  perda  provinsi,  perda kabupaten/kota,  peraturan  gubernur,  seerta peraturan  bupati/walikota.  Perda  merupakan sumber  kekuatan  hukum  yang  efektif  bagi pengakuan  masyarakat  hukum  adat.  Peraturan pada level ini diamanatkan di berbagai peraturan perundangan  seperti  yang  telah  disebutkan  di atas. Salah satu contohnya adalah UU Kehutanan No. 41/1999 yang menyatakan bahwa pengakuan masyarakat  adat  dilakukan  dengan  peraturan daerah.  Permendagri  menetapkan  format  jenis perda yang bisa digunakan untuk kepentingan ini adalah  Keputusan  Kepala  Daerah  Bupati/ Walikota.

## 3. Desa Adat
Desa  adat  merupakan  opsi  yang  juga bisa  dipakai  untuk  mendukung  pengakuan  hak ulayat dan adat masyarakat Enggano. Selama ini, masalah yang terjadi di Enggano terutama terkait masalah  tanah  dan  pengelolaan  sumber  daya alam.  Hal  itu  bersumber  dari  adanya  dualisme kepemimpinan  antara  pemerintahan  desa  dan kecamatan  di  satu  sisi  dan  lembaga  adat  di  sisi lain.  Para  kepala  adat  beranggapan  bahwa  telah terjadi eksploitasi sumber daya alam di Enggano yang  akan  mengancam  kelestarian  sumber  daya dan  pulau  Enggano  sendiri.  Untuk  itu,  para kepala adat menginginkan untuk dilibatkan lebih jauh dalam pengelolaan dan manajemen pembangunan  di  Enggano.  Pemilihan  opsi  desa adat bisa mengatasi masalah ini.
Desa  adat  adalah  kesatuan  masyarakat hukum  yang  memiliki  batas  wilayah  yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan  dan  kepentingan  masyarakat setempat  berdasarkan  prakarsa  masyarakat,  hak asal  usul,  dan/atau  hak  tradisional  yang  diakui dan  dihormati  dalam  sistem  pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan  desa  adat  menyelenggarakan fungsi  permusyawaratan  dan  musyawarah  desa adat  sesuai  dengan  susunan  asli  desa  adat  atau dibentuk baru sesuai dengan prakarsa masyarakat  desa  adat.  Susunan  kelembagaan, pengisian jabatan, dan masa jabatan kepala desa
adat  berdasarkan  hukum  adat  ditetapkan  dalam peraturan daerah provinsi.
Namun  demikian,  hal  pertama  yang harus  diperhatikan  adalah  apakah  keseluruhan elemen  masyarakat  mendukung  opsi  ini  karena salah  satu  kunci  kesuksesan  opsi  ini  adalah dukungan  dan  komitmen  dari  masyarakat  secara keseluruhan. Tantangan  dalam  membuat  komitmen atas pilihan ini adalah heterogeninas masyarakat itu  sendiri.  Seperti  sudah  di  singgung  pada bagian  sebelumnya,  Orang  Enggano  terdiri  dari campuran berbagai suku, termasuk suku pendatang  yang  diintegrasikan  ke  dalam  dengan sebutan  Suku  Kaamay.  Untuk  mengatasi  hal tersebut,  lembaga  adat,  pemerintahan  desa, pemerintahan  kabupaten  dan  provinsi  harus duduk bersama untuk merencanakan masa depan Enggano.

## Kesimpulan
Masyarakat  Enggano  memiliki  adat istiadat  yang  kuat  yang  masih  dijadikan  rujukan oleh  sebagian  besar  anggota  masyarakat. Masyarakat hidup berdasarkan hubungan kekeluargaan dengan sistem garis asal keturunan yang  dinamakan  suku.  Penduduk  asli  Enggano terdiri  dari  lima  suku  asli  dan  satu  suku pendatang,  yaitu  Suku  Kauno,  Suku  Kahahowa, Suku  Kaharuba,  Suku  Kaitora,  Suku  Kaarubi, dan  satu  suku  pendatang—Suku  Kaamay. Struktur  masyarakat  adat  terdiri  dari  Pabuki sebagai pemimpin tertinggi dari lembaga adat di Enggano  yang  mengepalai  kepala  suku  dan kepala suku pintu.
Aturan-aturan pemerintah mengakui adanya  hak  ulayat  adat  dengan  UU  Pengelolaan Agraria  (UUPA)    dan  UU  No.  41/1999  tentang Kehutanan,  UU  No.  27/2007  Tentang  Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, UU No. 39 Tahun 2014  tentang  Perkebunan,  Permendagri  No.  52 Tahun  2014  tentang  Pedoman  Pengakuan  dan Perlindungan  Masyarakat  Hukum  Adat,    serta Peraturan  Menteri  Agraria  No.  5/1999  tentang Pedoman  Penyelesaian  Masalah  Hak  Ulayat Masyarakat Adat yang dicabut dengan Peraturan Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang  No.  9/2015 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada dalam Kawasan Tertentu.
Sebenarnya peraturan tentang pengakuan adat  sudah  lengkap,  seperti  diatur  dalam Permendagri  No.  52/2014  tentang  Pengakuan Masyarakat Hukum Adat serta Prosedur
Pengakuan  Tanah  Ulayat  yang  diatur  dalam Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang  No. 9/2015.    Bahkan,  sekarang,  melalui  UU  Desa, dimungkinkan  adanya  pembentukan  desa  adat. Permasalahannya  sekarang  adalah  bagaimana pemerintah  daerah  melindungi  hak-hak  adat masyarakat  adatnya  karena  mandat  yang diberikan oleh UU menyebutkan bahwa hak adat diakui  jika  telah  ditetapkan  dalam  peraturan daerah. Selama belum ada peraturan daerah yang mengakui  masyarakat  adat,  maka  masyarakat adat belum diakui secara hukum.
Masyarakat  Enggano  dapat  dikatakan memiliki  elemen-elemen  dasar  yang  memenuhi syarat untuk diakui hak adatnya oleh pemerintah, bahkan  memenuhi  syarat  untuk  pembentukan desa  adat.  Hal  yang  diperlukan  saat  ini  adalah, Pertama, membangun  komitmen  bersama  di antara elemen-elemen masyarakat Enggano akan pilihan  dan  rencana  mereka  mengatur  hidupnya ke  depan.  Hal  yang  paling  penting  dalam konteks  ini  adalah  menyelesaikan  konflik- konflik  yang  ada  di  masyarakat  terkait  dengan penguasaan  tanah,  kesepakatan  tentang  wilayah ulayat,  dan  aturan-aturan  pengelolaan  sumber daya alam yang ada di dalamnya.
Kedua ,  dukungan  Pemerintah  Daerah Kabupaten  Bengkulu  Utara  dan  Provinsi Bengkulu  dalam  menindaklanjuti  keinginan masyarakat  adat  di  Enggano.  Hal  itu  bisa dilakukan dengan cara (a) Identifikasi Masyarakat  Hukum  Adat;  (b)  Verifikasi  dan validasi  Masyarakat  Hukum  Adat;  dan  (c) Penetapan  Masyarakat  Hukum  Adat.  Bupati/ Walikota  melalui  camat  atau  sebutan  lain melakukan identifikasi dengan melibatkan masyarakat hukum adat atau kelompok masyarakat.  Lalu  bupati/walikota  melakukan penetapan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum  adat  berdasarkan  rekomendasi  Panitia Masyarakat  Hukum  Adat  dengan  Keputusan Kepala  Daerah.  Pada  Umumnya  pengakuan  dan penetapan  masyarakat  hukum  adat  dilakukan melalui perda. Pemerintah Daerah bisa memprakarsai  pembentukan  perda  pengakuan masyarakat  adat  Enggano  dan  wilayah  adat Enggano  yang  nantinya  disampaikan  kepada DPRD  untuk  dirapatkan  dan  disahkan  sebagai Perda Pengakuan Masyarakat Adat Enggano.
Pengakuan Adat Enggano masih memerlukan  perjalanan  yang  panjang.  Akan tetapi,  kemungkinan  terwujudnya  pengakuan tersebut  bukanlah  hal  yang  mustahil.  Hal  ini
telah  ditandai  oleh  adanya  dorongan  dari masyarakat sendiri, meskipun belum “bulat”, dan dukungan dari Pemerintah serta Dewan Perwakilan  Daerah  (DPRD)  Kabupaten  Bengkulu Utara.  Jika  tidak  segera  diakui  dan  dilindungi, dikhawatirkan  tidak  ada  lagi  masyarakat  adat Enggano  yang  saat  ini  sudah  semakin  terkikis oleh  budaya  luar  dan  juga  penjualan  tanah  adat kepada  para  pendatang.  Dukungan  Pemerintah Daerah  Bengkulu  terhadap  masyarakat  adat Enggano  dengan  pengakuan  dan  perlindungan adat  dalam  perda  juga  sangat  diperlukan  dalam upaya  melestarikan  pulau  Enggano  yang semakin  terancam  akibat  eksploitasi  sumber daya  alam.  Namun  demikian,  prinsip  kehati- hatian  harus  tetap  digunakan.  Usaha-usaha pengakuan  hak  adat  ini  harus  dilakukan  dengan perhitungan  yang  matang,  kesepakatan  yang bulat, serta mengutamakan prinsip-prinsip keadilan,  untuk  menghindari  lahirnya  efek-efek negatif di masa yang akan datang.

## Daftar Pustaka
Hartiman,  Andry  Harijanto.  (2015). Antropologi Hukum:  Studi  Kasus  di  Bengkulu .  Selat Malaka Copy Centre Press.
Keputusan  Bupati  Bengkulu  Utara  No.  175
Tahun 2014 tentang Pencadangan Kawasan  Konservasi  Perairan  Derah Enggano Kabupaten Bengkulu Utara.
Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas.  (2004).  Pengembangan  Pulau Enggano sebagai Pusat Industri Berbasis Maritim  dan  Pariwisata  di  Provinsi Bengkulu.
Lembaga  Adat  Enggano.  (2007). Himpunan Hukum  Adat  Istiadat  dan  Seni  Budaya Asli-Pulau Enggano . Tidak diterbitkan.
Lembaga  Adat  Enggano.  (2009). Himpunan Hukum  Adat  Istidat  dan  Seni  Budaya . Tidak diterbitkan.
Majalah  Berita  Mingguan  GATRA,  “Perkara Melijo Di Enggano”, 2 September 1995.
Safiri, Myrna. (2015). “Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat  Hukum  Adat  dan  Wilayah Adat:  Peluang  dan  tantangan  dalam kerangka  hukum  nasional  dan  daerah”. Presentasi  dalam Seminar  Pengakuam Masyarakat Adat dalam Sistem
Ketatanegaraan  di  Indonesia:  Studi Kasus  pada  Pengakuan  Masyarakat
Hukum  Adat Marga  Suku  IX ,  Bengkulu, 19 November 2015.
Safitri, Myrna A dan Luluk Uliyah. (2014). Adat di  Tangan  Pemerintah  Daerah:  Panduan
Penyusunan  Produk  Hukum  Daerah untuk Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat . Jakarta: Episma Institute.

## Website
Firmasyah  Tasril,  Mengamati  Masyarakat  Adat Enggano  Membuat  Perda.  5/1/2014 <http://www.kompasiana.com/sudutruan g/mengamati-semangat-masyarakat- adat-enggano-membuat-perda_54f916 40a33311f9028b470c>
BP  REDD + ,  Masyarakat  Adat,  http://www. reddplus.go.id/kegiatan/kegiatan- masyarakat-adat
Walhi.  (2014).  Briefing  Paper  Dampak  Politik Rejim Korporasi Terhadap Sumber Daya Pesisir  dan  Pulau-Pulau  Kecil  di Indonesia  Ditengah  Situasi  Perubahan Iklim  dan  Krisis  Pangan  Nasional.  < http://www.walhi.or.id/wp-content/ uploads/2014/06/Briefing-Paper- HARLING-2014_Walhi.pdf>

## Wawancara
Wawancara dengan Paabuki
Wawancara dengan Kepala Adat Wawancara dengan Pak Camat dan Kepala Desa

## Perundang-Undangan
UU Pengelolaan Agraria (UUPA) No. 5/1960
UU No. 41/1999 tentang Kehutanan
UU No. 27/2007 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
UU No. 39/2014 tentang Perkebunan
UU No. 6/2014 tentang Desa
Peraturan  Menteri  Agraria  No.  5/1999  tentang Pedoman  Penyelesaian  Masalah  Hak Ulayat  Masyarakat  Adat  yang  dicabut dengan  Peraturan  Menteri  Agraria  dan Tata  Ruang  No.  9  tahun  2015  tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah  Masyarakat  Hukum  Adat  dan
Masyarakat yang Berada Dalam Kawasan Tertentu.
Permendagri  No.  52  Tahun  2014  tentang Pedoman  Pengakuan  dan  Perlindungan Masyarakat  Hukum  Adat,  Permen  LHK No.  P.32/Menlhk  Setjen/2015  tentang Hutan Hak.
Peraturan  Bersama  Menteri  Dalam  Negeri Republik  Indonesia,  Menteri  Kehutanan Republik  Indonesia,  Menteri  Pekerjaan Umum  Republik  Indonesia,  Dan  Kepala Badan  Pertanahan  Nasional  Republik Indonesia  No.  79  Tahun  2014,  No. Pb.3/Menhut-11/2014,  No.  17/Prt/M/2014, dan  No.  8/Skb/X/2014  Tentang  Tata Cara  Penyelesaian  Penguasaan  Tanah yang Berada dalam Kawasan Hutan.