## ANALYSIS OF LOCAL SELF-SUFFICIENCY AND FACTORS INFLUENCE THE REGIONAL INDEPENDENCE
An Empirical Review in Municipal and Regency in Sumatera
Siti Rahmi, Neva Novianti, Dandes Rifa, Erni Febrina Harahap Bung Hatta University
1) sitirahmi@bunghatta.ac.id/rahmi.iiem@yahoo.com , 2) nevanovianti4gmail.com
3) Dandesrifaziohr@gmail.com , 4) erni_fh@yahoo.co.id
Abstract  : This  research  aimed  to  provide  empirical  proof  on  local  self-sufficiency  after implementation  of  local  autonomy.  Regional  autonomy  aims  to  improve  the  welfare  of  the people  in  the  region  and  equitable  development.  Variables  tested  in  determining  local  self- sufficiency were those having significant effect reflecting the local self-sufficiency. Sample was taken  using  purposive  sampling  technique.  This  research  consisted  of  55  municipals  and regencies  in  Sumatera.  Statistic  method  used  to  test  hypothesis  was  classical  assumption  test and multiple-regression. Results indicated that PAD,  balancing fund, local revenue and other legal  revenues  affect  significantly,  but  balancing  fund  still  have  strong  influence  on  local financial  management  (62.7%).  Therefore,  local  self-sufficiency  has  not  been  maximally realized.
Keywords: Local  autonomy,  local  self-sufficiency,  PAD,  balancing  fund,  other  legal  revenue, classical assumption test, multiple-regression
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris tentang kemandirian daerah setelah  implementasi  otonomi  daerah.  Otonomi  daerah  bertujuan  untuk  meningkatkan kesejahteraan  rakyat  di  kawasan  dan  pembangunan  yang  merata.  Variabel  yang  diuji  dalam menentukan  swasembada  lokal  adalah  mereka  yang  memiliki  efek  signifikan  yang mencerminkan  swasembada  lokal.  Sampel  diambil  dengan  menggunakan  teknik  purposive sampling. Penelitian ini terdiri dari 55 kota dan  kabupaten  di Sumatera. Metode statistik  yang digunakan  untuk  menguji  hipotesis  adalah  uji  asumsi  klasik  dan  regresi  berganda.  Hasil menunjukkan bahwa PAD,  dana perimbangan, pendapatan lokal dan pendapatan legal  lainnya mempengaruhi secara signifikan, tetapi dana perimbangan masih memiliki pengaruh kuat pada manajemen  keuangan  lokal  (62,7%).  Karena  itu,  swasembada  lokal  belum  terealisasi  secara maksimal.
Kata Kunci: Otonomi daerah, swasembada daerah, PAD, dana perimbangan, pendapatan legal lainnya, uji asumsi klasik, regresi berganda

## A. PENDAHULUAN
Cita-cita  otonomi  daerah  dinyatakan  di  negara  Indonesia  melalui  konstitusi  Undang- Undang  Dasar  1945.  Berdasarkan  konstitusi  tersebut  beserta  penjelasanya  memberi  gambaran adanya kaitan antara otonomi daerah dengan bentuk negara kesatuan, yaitu pada pasal 1 ayat 1 dan  pasal  18  UUD  1945.  Dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  di  Daerah  kebijakan meletakkan  titik  berat  otonomi  Daerah  pada  Daerah  Tingkat  II.  Itu  baru  dianut  pada  saat berlakunya  Undang-undang  Nomor 5 Tahun 1974  yang penjabarannya  diatur dalam peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang penyelenggaraan otonomi daerah dengan titik berat pada  daerah  tingkat  II,  dalam  Undang-undang  ini  dikemukakan  bahwa  titik  berat  otonomi Daerah pada Daerah Tingkat II mengandung arti bahwa sebagian besar dari jumlah jenis urusan otonomi berada pada Daerah Tingkat II untuk diatur dan diurus sebagai urutan rumah tangganya Seiring  dengan perubahan  kepemimpinan  nasional  dari  Orde  Baru  menuju  Orde Reformasi,  pola  hubungan  pemerintahan  antara  Pemerintah  Daerah  dengan  Pemerintah  Pusat juga  mengalami  perubahan.  Jika  sebelumnya  kita  menganut  sistem  pemerintaha  yang  bersifat
sentralistik  yang  ternyata  hanya  menimbulkan  ketidak-adilan  di  seluruh  daerah,  sejak  tahun 1999 dirubah menjadi era desentralisasi atau yang sering dikenal sebagai era otonomi daerah. Di era otonomi ini diharapkan daerah menjadi mandiri di dalam pengelolaan kewenangannya yang ditandai  dengan  makin  kuatnya Kapasitas Fiskal atau PAD suatu daerah. Sementara itu untuk beberapa  hal  yang  mungkin  masih  kekurangan  dana,  daerah  masih  diberi  bantuan  dari Pemerintah Pusat dalam bentuk Dana Perimbangan.  Namun tujuan awal pelaksanaan otonomi adalah  mewujudkan  Kapasitas  Fiskal  Derah  yang  kuat  dalam  mendukung  terciptanya kemandirian daerah.
Pelaksanaan  otonomi  daerah  yang  dimulai  Januari  2001  menimbulkan  reaksi  yang berbeda-beda di berbagai daerah. Pemerintah daerah yang memiliki sumber kekayaan alam yang besar  menyambut  otonomi  daerah  dengan  penuh  harapan,  sebaliknya  daerah  yang  miskin sumber daya alamnya menanggapinya dengan sedikit rasa khawatir dan was-was.
Kekhawatiran  beberapa  daerah  tersebut  bisa  dipahami,  karena  pelaksanaan  otonomi daerah  dan  desentralisasi  fiskal  membawa  konsekuensi  bagi  pemerintah  daerah  untuk  lebih mandiri  baik  dari  sistem  pembiayaan  maupun  dalam  menentukan  arah  pembangunan  daerah sesuai  dengan  prioritas  dan  kepentingan  mayarakat  di  daerah.  Sasaran  pembangunan  daerah yaitu:  berkembangnya  otonomi  daerah  yang  nyata,  dinamis,  serasi  dan  bertanggung  jawab dengan  titik  berat  pada  Pemerintah  Kabupaten/Kota;  meningkatnya  kemandirian  dan kemampuan  daerah  dalam  merencanakan  dan  mengelola  pembangunan  daerah;  dan  makin terkoordinasi pembangunan antarsektor dan antardaerah serta antara pembangunan sektoral dan pembangunan daerah (Sumodiningrat, 1997:1). Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan  Daerah,  pada  dasarnya  mendorong  memberdayakan  masyarakat,  menumbuhkan prakarsa  dan  kreativitas,  meningkatkan  peran-serta  masyarakat,  mengembangkan  peran  dan fungsi  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD).  Oleh  karena  itu  Undang-  Undang  ini menempatkan  otonomi  daerah  secara  utuh  pada  daerah  kabupaten  dan  daerah  kota  dengan prinsip bahwa pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian daerah.

## B. TINJAUAN PUSTAKA

## Pengertian Otonomi Daerah
Otonomi  adalah  penyerahan  tanggung  jawab  antar  berbagai  tingkatan  pemerintahan dalam mendukung pelayanan publik yang lebih baik. Sejak disahkannya Undang-Undang (UU) Nomor  22  Tahun  1999  (telah  direvisi  dengan  UU  No.  32  Tahun  2004)  tentang  Pemerintah Daerah dan UU Nomor 25 Tahun 1999 (telah direvisi dengan UU No. 33 Tahun 2004) tentang Perimbangan Keuangan  Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, perubahan sistem pemerintahan dari yang sentralistik menjadi desentralistik menjadi tuntutan yang tidak terhindarkan.

## Kemandirian Daerah
Secara  umum,  kemandirian  suatu  daerah  menunjukkan  bahwa  daerah  tersebut  mampu membiayai pengeluarannya sendiri tanpa bantuan dari pemerintah pusat. Pada era desentralisasi fiskal  dan  otonomi  daerah,  kemandirian  daerah  akan  semakin  berperan  dan  semakin  penting. Kemandirian  ini  berupa  kemandirian  dalam  perencanaan  maupun  dalam  pengelolaan  sumber- sumber  keuangan  daerah.  Sedangkan  kunci  kemandirian  daerah  adalah  pengelolaan  PAD. Kemandirian daerah dapat dilihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) baik dari  sisi  penerimaan  maupun  sisi  pengeluaran  atau  kemampuan  daerah  dalam  membiayai pengeluaran rutinnya dan masih mampu membiayai pengeluaran pembangunan.

## Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
Rasio kemandirian  keuangan  daerah (selanjutnya disebut “Rasio KKD”)  menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan  pelayanan  kepada  masyarakat  yang  telah  membayar  pajak  dan  retribusi  sebagai  sumber pendapatan  yang  diperlukan  daerah,  yang  dapat  diformulasikan  (Halim,  2002:128)  sebagai berikut :
100% x Pinjaman dan insi Pusat/Prop Pemerintah Bantuan Daerah Asli Pendapatan KKD Rasio = Berdasarkan formula di atas dapat diketahui bahwa rasio KKD menggambarkan sejauh mana ketergantungan  daerah  terhadap  sumber  dana  ekstern.  Semakin  tinggi  rasio  ini  berarti  tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern (terutama pemerintah pusat dan propinsi) semakin  rendah,  demikian  pula  sebaliknya.  Rasio  ini  juga  menggambarkan  tingkat  partisipasi masyarakat  dalam  pembangunan  daerah.  Semakin  tinggi  rasio  ini  berarti  semakin  tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen dari PAD.

## Penerimaan Asli Daerah (PAD)
Penerimaan  Asli  Daerah  (PAD)  adalah  penerimaan  yang  diperoleh  dari  sumber ekonomi asli daerah (Halim, 2002a), yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba usaha  daerah,  dan  lain-lain  PAD  yang  sah.  Besarnya  PAD  menunjukkan  kemampuan  daerah untuk  memenuhi  kebutuhannya  sendiri  dan  memelihara  serta  mendukung  hasil-hasil pembangunan  yang telah dilaksanakan dan  yang akan dilaksanakan  di  masa yang akan  datang (Mamesah, 1995). Seiring dengan adanya otonomi dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah diharapkan  lebih  mampu  menggali  sumber-sumber  keuangan  khususnya  untuk  memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD).

## Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah
Merupakan  suatu  sistem  pembiayaan  pemerintahan  dalam  kerangka  negara  kesatuan, yang  mencakup  pembagian  keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan  Daerah  serta  pemerataan antar  Daerah  secara  adil  dan  proporsional,  demokratis  dan  transparan,  dengan  tetap memperhatikan  potensi,  kondisi  dan  kebutuhan  Daerah  sejalan  dengan  kewajiban  dan pembagian  kewenangan  serta  tata  cara  penyelenggaraan  kewenangan  tersebut  termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangannya.

## Lain-lain pendapatan daerah yang sah.
Menurut UU No 32 Tahun 2004 Pasal 164 ayat 1, Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan dana perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan Pemerintah (Ibid : 107).

## Kapasitas Fiskal
Merupakan suatu komponen yang masuk di dalam formula penghitungan Dana Alokasi Umum (DAU).  DAU  itu  sendiri  adalah  salah  satu  komponen  di  dalam  Dana  Perimbangan  di  APBN yang pengalokasiannya didasarkan atas FORMULA dengan konsep Kesenjangan Fiskal ( Fiscal Gap )  yang  merupakan selisih antara  Kebutuhan Fiskal ( Fiscal Need )  dengan Kapasitas Fiskal ( Fiscal Capacity ).  DAU  bertujuan  sebagai  instrumen  untuk  mengatasi  masalah horizontal imbalances yang  dialokasikan  dengan  tujuan  pemerataan  kemampuan  Keuangan  antar  daerah dimana  penggunaannya  ditetapkan  sepenuhnya  oleh  daerah  ( block  grants ).  Konsep  dasar formulasi  DAU  sebagaimana  yang  diamanatkan  dalam  UU  No  25  Tahun  1999  itu  secara implisit  merupakan  penjabaran  dari  teori governmental  transfer yang  berbasis  pada  konsepsi fiscal gap .

## Pengembangan Hipotesis Penelitian Kemandirian daerah dan pendapatan asli daerah
Adanya  undang-undang  otonomi  no.33  tahun  2000  pasal  5,  menuntut  kesiapan pemerintah  daerah  untuk  menggunakan  sumber-sumber  pendaptan  asli  daerahnya  secara optimal seperti pajak dan retribusi daerah guna mewujudkan kemandirian ekonomi.
Alisjahbana  (2000),  meneliti  tentang  implikasi  otonomi  terhadap  mobilisasi  pendapatn  asli daerah di Indonesia, variable yang diteliti meliputi :Pendapatan Asli Daerah (PAD), Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  dan  PDRB  dengan  alat  analisisnya  ,kontribusi  PAD
terhadap  APBD  dan  ratio  PAD  terhadap  PDRB.  Penelitian  tersebut  menunjukkan  hasil  yang positif  dalam  penyelenggaraan  otonomi  daerah  seiring  dengan  kebutuhan  daerah  untuk membiayai kegiata-kegiatan pemerintah termasuk pembangunan daerah.
Idealnya semua pengeluaran pemerintah  daerah  dapat dicukupi  dengan PAD sehingga daerah  benar-benar  menjadi  otonom.  Sedangkan  selama  tahun  2001-2003  peranan  PAD terhadap pengeluaran rutin dan total pengeluaran APBD semakin  menurun. Menurunnya PAD terhadap pengeluaran rutin dan pengeluaran total dalam APBD mengindikasikan bahwa terjadi peningkatan peranan mekanisme transfer dari pusat melalui dana perimbangan (Mahi ,2005) Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang dapat dikembangkan adalah:
Hipotesis 1 :
Ha 1 :PAD  berpengaruh  signifikan  terhadap  kapasitas  fiskal  sebagai  pencerminan tingkat kemandirian daerah

## Kemandirian daerah dan dana perimbangan dari pemerintah pusat
Tujuan  utama  pemberian  dana  perimbangan  dalam  kerangka  otonomi  daerah  untuk pemerataan  kemampuan  fiskan  pada  tiap  daerah(  Ehtisham,2002)  Dana  perimbangan  terbagi menjadi  Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  dan  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK).  DAU  mempunyai tujuan  utama  untuk  memperkuat  kondisi  fiscal  daerah  dan  mengurangi  ketimpangan  antar daerah ( horizontal imbalance) . Melalui kebijakan bagi hasil Sumber Daya Alam yang dimiliki. Sedangkan DAK bertujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
Dengan  adanya  wewenang  yang  diberikan  pemerintah  pusat  kepada  pemerintah  daerah,  maka menyebabkan  adanya  persaingan  antar  daerah.  Hal  ini  dapat terlihat  ketika  suatu  daerah  yang kaya  dapat  memaksimalkna  perpajakan.  Sedangkan  untuk  daerah  miskin,  tidak  dapat memaksimalkan perpajakan.
Guna  mengatasi  adanya  ketimpangan  antar  daerah,  maka  pemerintah  pusat  memberikan  dana perimbangan  kepada  pemerintah  daerah  untuk  melaksanakan  kegiatatan  operasional.  Selain dana  perimbangan,  pinjaman  daerah  penerimaan  lain-lain  yang  sah  juga  diharapkan  dapat bertindak sebagai acuan dan memberikan kontribusi terhadap daerah Pengembangan hipotesis Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang dapat dikembangkan adalah: Hipotesis 2:
Ha 2 :  Dana  perimbangan,  penerimaan  daerah,  penerimaan  lain-lain  yang  sah berpengaruh  signifikan  terhadap  kapasitas  fiskal  sebagai  pencerminan kemandirian daerah Kerangka pemikiran teoritis yang dikembangkan dalam penelitian ini :
H1 H2

## C. METODA PENELITIAN
Penelitian  adalah  suatu  proses  penyelidikan  secara  sistematis  yang  ditujukan  pada penyediaan  informasi  untuk  menyelesaikan  masalah-masalah  tertentu  dengan  tujuan  tertentu (cooper  &  emory,1995)  dan  metoda  penelitian  adalah  cara  ilmiah  untuk  mendapatkan  data dengan  tujuan  dan  kegunaan  tertentu.  Cara  ilmiah  didasarkan  pada  ciri-ciri  keilmuan  yang rasional, empiris dan sistematis.
PAD (X1)
Dana perimbangan
Penerimaan lain-lain(X2)
Kapasitas fiskal(Y)
1. Rasional yaitu penelitian dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal sehingga terjangkau oleh penalaran manusia
2. Empiris yaitu cara yang digunakan dapat diamati dengan indra manusia
3. Sistematis yaitu proses penelitian menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.

## Populasi dan Sampel penelitian
Populasi  adalah  wilayah  generalisasi  yang  terdiri  atas  objek/subjek  yang  mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik  kesimpulannya(sugiyono,2008).sedangkan  menurut  sekaran(2006)populasi  adalah keseluruhan kelompok orang,peristiwa atau hal yang ingin peneliti investigasi. Populasi dalam penelitian ini adalah APBD Pemerintah daerah kota dan kabupaten di pulau sumatera.
Sampel  adalah  bagian  dari  jumlah  dan  karakteristik  yang  dimiliki  oleh  populasi tersebut(sugiyono).sedangkan  menurut  sekaran  (2006)  sampel  adalah  sub  kelompok populasi.sampel  yang  diambil  dalam  penelitian  ini  adalah  pemerintah  daerah  kota  dan kabupaten  di  pulau  sumatera.pemilihan  sampel  akan  digunakan  metoda  purposive  sampling method yakni teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu(sugiyono).

## Metoda Pengambilan Data
1. Populasi dan Sampel Penelitian Populasi penelitian ini adalah pemerintah kabupaten/kota di  Indonesia. Sampel yang digunakan dalam penelitian adalah pemerintah kabupaten/kota yang sudah ada pada periode pengamatan di beberapa propinsi di Pulau Sumatera .
2. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data Data yang digunakan adalah data sekunder yang diambil dari situs internet www.depkeu.go.id. , www.bpk.go.id dan www.bps.go.id Data  tersebut  merupakan  data  realisasi  Anggaran  dan Pendapatan  Belanja  Daerah  pemerintah  Kabupaten/Kota  di    propinsi  Sumatera  .  Periode anggaran pada era otonomi daerah yaitu tahun anggaran 2005, 2006, 2007,2008,2009,2010

## Metoda pengambilan sampel
Metoda  pengambilan  sampel  (sampling  )yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah dengan  menggunakan  metoda  time  series,  yaitu  data  yang  dikumpulkan  dari  waktu  ke  waktu untuk memberikan gambaran tentang perkembangan suatu kegiatan dari waktu ke waktu (M.A, Suprananto J, 1992)

## Alat Analisis
Hipotesis  akan  diuji  dengan  menggunakan  regresi  sederhana  .  Analisis  regresi merupakan  teknik  yang  digunakan  untuk  mengembangkan  persamaan  dan  memberikan perkiraan.
Selain  untuk  mengkur  hubungan  antara  variable  dependen  dan  variable  independen  dalam penelitian ini, analisis regresi juga ditunjukkan untuk mengetahui arah hubungan antara variable tersebut.  Hasil  analisis  regresi  ini  akan  berupa  koefisien  masing-masing  variable independen(ghozali,2006).  Persamaan  regresi  tersebut  yang  akan  digunakan  untuk  menguji hipotesis yang ada:
Kf = c + α 1 PAD + e
Kf = c  + α 2 Daimb  +α 3 Pnrlain + e Keterangan : Kf :kapasitas fiskal PAD   :Pendapatan Asli Daerah Daimb   : Dana Perimbangan Pnrlain  :penerimaan lain-lain yang sah C : Konstanta α 1 : Koefisien regresi untuk dana perimbangan
α 2 : Koefisien Regresi untuk Penerimaan lain-lain yang sah e :error term

## Uji asumsi klasik
Data  yang  digunakan  sebagai  model  regresi  dalam  menguji  hipotesisi  nanti  harus menghindari kemungkinan terjadinya penyimpangan asumsi klasik.

## Uji normalitas
Uji  normalitas bertujuan untuk  menguji apakah  model regresi, variable atau  residual  memiliki distribusi normal.

## Uji autokorelasi
Uji  autokorelasi  ini  bertujuan  untuk  menguji  apakah  dalam  model  regresi  linier  ada korelasi antara keslahan pengganggu pada periode t dengan keslahan pengganggu pada periode t-1  sebelumnya.  Jika  terjadi  korelasi,  maka  dinamakan  ada  problem  korelasi.  Autokorelasi muncul  karena  observasi  yang  berurutan  sepanjang  waktu  berkaitan  satu  sama lain(ghozali,2006).
Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi :
Hipotesis nol Keputusan Jika Tidak ada autokorelasi positif Tidak ada autokorelasi positif Tidak ada korelasi negatif Tidak ada korelasi negatif Tidak  ada  autokorelasi,positif atau negatif Tolak No desicion Tolak No desicion Tidak ditolak 0<d<dl dl≤d≤du 4-dl<d<4 4-du≤d≤4-dl
du<d<4-du

## Uji multikolinearitas
Uji  multikolinearitas  bertujuan  untuk  menguji  apakah  model  regresi  ditemukan  adanya korelasi  antara  variable  bebas(independen).  Model  regresi  yang    baik  seharusnya  tidak  terjadi antara variable dependen.

## Uji heteroskedastisitas
Uji  heterodkedastisitas  bertujuan  untuk  menguji  apakah  dalam  model  regresi  terjadi ketidaksamaan  variance  dari  residual  satu  pengamatan  ke  pengamatan  lain.  Jika  variance  dari redidual satu ke pengamatan ke pengamatan lain tetapp,maka disebut homoskedastisitas. Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas

## Pengujian hipotesis
Pengujian  terhadap  hipotesis  dilakukan  dengan  menguji  signifikansi  (pengaruh  nyata) variable  independen(xi)  terhadap  variable  dependen(y)  dengan  menggunakan  uji  statistic  t  (t- test) yaitu membandingkan t hitung dengan t table dengan alfa =5%

## D. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN
Pengujian penelitian ini meliputi statistic deskriptif,uji asumasi klasik, uji normalitas,regresi, uji hipotesis dan analisis hipotesis. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 55 kota dan kabupaten di Pulau Sumatera yang datanya diambli dari APBD yang dipublikasikan pada web BPK periode 2005-2010.

## Statistik Deskriptif
Analisis  yang  pertama  dilakukan  dalam  penelitian  ini  adalah  melakukan  analisis deskriptif  terhadap  data-data  yang  ada.  Dari  analisis  ini  akan  diperoleh  nilai  mean  (rata-rata), standar  deviasi  .  Tabel  4.1  menunjukkan  statistic  deskriptif  dari  55  kota  dan  kabupaten  yang digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini.

## Tabel 4.1
Tabel 4.2

## Descriptive Statistics
24.8700 .69822 55 26.5340 .42225 55 22.4408 .89711 55 LnY  Kapasitas Fiskal LnX2  Dana peri mbangan LnX3  P enerimaan lain lain Mean Std. Deviation N
Berdasarkan  table  4.1  diketahui  bahwa  besarnya  mean  untuk  variable  dependen  KF (Kapasitas  fiscal)dengan  jumlah  n  55  adalah  24.8737,  standar  deviasi  0,69241.  Nilai  mean variable independen PAD adalah 23.4040 , standar deviasi 0,80413.
Sedangkan  pada  table  4.2  diketahui  bahwa  besarnya  mean  untuk  variable  dependen  KF (Kapasitas  fiscal)  adalah  24.8700,  standar  deviasi  0,69822  .  Nilai  mean  variable  independen Dimb(Dana  Perimbangan)adalah  26.5340,  standar  deviasi  0,42225,  sedangan  nilai  mean variable  independen  Pnrlain(Penerimaan  lain-lain  yang  sah)  adalah  22.4408  ,standar  deviasi 0,89711.

## Uji Asumsi Klasik
Penggunaan  alat  statistic  regresi  berganda  mensyaratkan  dilakukannya  pengujian asumsi  klasik.  Apabila  asumsi  klasik  tidak  terpenuhi  akan  menyebabkan  bias  pada  hasil penelitian.  Asumsi  klasik  yang  perlu  diuji  adalah  ,  multikolonieritas,  autokorelasi  , heteroskedastistitas dan normalitas.

## Uji Multikolinieritas
Uji  Multikolonieritas  ini  bertujuan  untuk  menguji  korelasi  antar  variable  independen dalam  model  regresi.  Model  yang  baik  seharusnya  tidak  terjadi  korelasi  diantara  variable independen  (Ghozali,2006).  Gejala  multikoliniearitas  dapat  dilihat  pada  nilai  VIF  dan  nilai tolerance dalam suatu model. Suatu model dapat dikatakan baik apabila nilai tolerance kurang dari 0,1 atau sama dengan nilai Variance Inflation Factor (VIF) lebih besar dari 10. Hasil uji multikolinieritas hipotesis 2 dapat dilihat pada table 4.3
Tabel 4.3
Coef ficients a 6.266 5.495 1.140
.259 .627 .221 .379 2.836 .006 .876 1.141 .088 .104 .113 .848 .400 .876 1.141 (Constant) LnX2  Dana perimbangan LnX3  Penerimaan lain lain Model 1 B Std. Error Unstandardi zed Coeffi cients Beta Standardized Coeffi cients t Sig. Tolerance VIF Coll inearity Statistics Dependent Variable: LnY  Kapasi tas Fiskal a.
Dari  table  4.3  dapat  dilihat  pada  table  diatas  dimana  nilai tolerance bernilai  dibawah 0,10.  Nilai Tolerance Daimb  adalah  0,876  yang  berarti  tidak  ada  korelasi  antar  variable independen yang nilainya lebih dari 95%. Nilai VIF tidak ada yang melebihi nilai 10, Nilai VIF Daimb, PnrLain adalah 1,141.dengan  demikian  dapat disimpulkan bahwa  model regresi untuk hipotesis 2 bebas dari masalah multikolinieritas.

## Descriptive Statistics
24.8737 .69241 55 23.4040 .80413 55 LnY  Kapasitas Fiskal LnX1  Pendapatan Asli Daerah(PAD) Mean Std. Deviation N

## Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier terdapat korelasi antara  kesalahan  pengganggu  pada  periode  t  dengan  kesalahan  pengganggu  pada  periode  t-1 (sebelumnya). Hasil pengujian autokorelasi disajikan dalam  pada tabel  4.4
Tabel 4.4
Nilai  DW  sebesar  2,143  akan  dibandingkan  dengan  nilai  tabel  dengan  menggunakan signifikansi 0,05. Untuk jumlah sampel 55 dan jumlah variable independen k =2 maka diperoleh nilai  dl  =1,490  dan  du=  1,641  Oleh  karena  nilai  DW  2,143  lebih  besar  dari  batas  atas  (du= 1,641) dan kurang  dari 4-du=4-1,641 = 2,359 maka dapat disimpulkan tidak terdapat problem autokorelasi.

## Uji Heteroskedastisitas
Uji  heteroskedastisitas  bertujuan  untuk  menguji  apakah  dalam  suatu  model  regresi terjadi ketidaksamaan varians residual suatu pengamatan ke pengamatan lain. Jika variance dari residual satu ke pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas, dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas.  Model  regresi  yang  baik  adalah  yang  homokedastisitas  atau  tidak  terjadi heteroskedastisitas.  Kondisi  heteroskedastisitas  sering  terjadi  pada  data  cross  section  karena data  ini  menghimpun  data  yang  mewakili  berbagai  ukuran  yaitu  kecil,sedang,  dan  besar (Ghozali,2006)  Dengan  pengolahan  data SPSS,  hasil  uji  heteroskedastisitas  dapat  dilihat  pada gambar berikut ini
Gambar 4.1
4 3 2 1 0 -1 -2 Regression Standardized Predicted Value 3 2 1 0 -1 -2 -3 Regression S tudentiz ed Residual Dependent Variable: LnY  Kapasitas Fiskal Scatterplot
Dari  uji  Grafik  Scatterplot  dapat  dilihat  bahwa  titik-titik  menyebar  secara  acak  serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka nol pada sumbu Y. Hal ini menunjukkan tidak ada problem heteroskedastisitas.

## Uji Normalitas
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah suatu model regresi, variable terikat dan variable  terikat  dan  variable  bebasnya  mempunyai  distribusi  normal  atau  tidak.  Model  regresi yang baik adalah model yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal(Ghozali,2005) Melalui tampilan grafik histogram, diketahui bahwa pola distribusi data tidak normal, sehingga perlu  mengeliminasi  data-data  outlier-  nya  sehingga  sampel  yang  digunakan  dalam  penelitian menjadi 55 kota dan kabupaten di pulau Sumatera
Model Summary b .432 a .187 .155
.64172 2.143 Model 1 R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin-Watson Predictors: (Constant), LnX3  Penerimaan lain lain, LnX2  Dana perimbangan
a.
Dependent Variable: LnY  Kapasitas Fiskal b.

## Uji Normalitas Residual
Setelah  mengeliminasi  data-data  outlier,  kemudian  dilakukan  uji  normalitas  residual dengan  uji  statistic  non  parametric  Kolmogrov-Smirnov  (K-S)  .Data  akan  terdistribusi  secara normal jika signifikansinya lebih dari 0,05 Hasil pengujian normalitas residual disajikan dalam tabel 4.5
Tabel 4.5
One-Sampl e Kolmogorov-Smi rnov Test
55 .0000
.62972 .083
.049 -.083 .616 .842 N Mean Std. Deviation Normal Paramet ers a,b Absolut e Positive Negative Most Extreme Differences Kolmogorov-Smirnov Z Asymp. Sig. (2-tailed) (Error Term) Test distributi on is Normal. a. Calculat ed from dat a.
b.
Hasil pengujian menunjukkan angka signifikan sebesar 0,842 yang lebih besar dari 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa data telah berdistribusi normal.

## Uji Normalitas dengan Grafik Histogram
Gambar 4.2
Ln_X 26.00 25.00 24.00 23.00 22.00 21.00 Frequency 12.5 10.0 7.5 5.0 2.5 0.0 Ln_X Mean =23.40 Std. Dev. =0.804 N =56
Grafik histogram tidak menceng ke kanan atau ke kiri, hal ini menggambarkan bahwa data berdistribusi normal.

## Pengujian Hipotesis 4.3.1 Pengujian Hipotesis 1
Hipotesis 1 menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap  Kapasitas  Fiskal.  Hipotesis  ini  diuji  dengan  analisis  regresi.  Model  regresi  yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
Kf = c + α 1 PAD + e Hasil pengujian regresi  dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai  variable  independen  disajikan pada tabel 4.8 sebagai berikut.

## Tabel 4.8
ANOVA b 4.318 1 4.318 10.575 .002 a 22.050 54 .408 26.369 55
Regression
Residual Total Model
1 Sum of Squares df Mean Square
F Sig.
Predictors: (Constant), LnX1  Pendapatan Asli Daerah(P AD) a.
Dependent Variable: LnY  Kapasitas Fiskal b.
Hasil  pengujian  ini  berhasil  mendukung  hipotesis  1,  artinya  Pendapatan  Asli  Daerah berpengaruh  signifikan  terhadap  Kapasitas  Fiskal  yang  ditunjukkan  dengan  nilai  signifikansi 0,002 lebih kecil dari α yang ditetapkan (α= 0,05)
Bukti empiris tersebut berhasil mendukung hipotesis 1 bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh  terhadap  Kapasitas  Fiskal.  Hasil  ini  menunjukkan  bahwa  semakin  tinggi Pendadapatan Asli Daerah maka semakin tinggi Kapasitas Fiskal yang diperoleh suatu daerah.
Coef ficients a 16.718 2.509 6.663 .000 .348 .107 .405 3.252 .002 (Constant) LnX1  P endapatan Asli Daerah(P AD)
Model 1 B Std. Error Unstandardized Coefficients Beta Standardized Coefficients t Sig.
Dependent Variable: LnY  Kapasitas Fiskal
a.
Nilai  koefisien  Pendapatan  Asli  Daerah  diperoleh  sebesar  0,348.  Hal  ini  variasi pendapatan daerah yang dapat dijelaskan oleh pengaruh Pendapatan Asli Daerah sebesar 34,8 %.
Pertumbuhan  ekonomi  merupakan  suatu  perubahan  kegiatan  ekonomi  menuju  ke  arah yang lebih baik sehingga terjadi kemakmuran dan kemandirian daerah. Banyak hal yang dapat dilakukan  oleh pemerintah  daerah  maupun swasta untuk  meningkatkan pertumbuhan  ekonomi daerah, salah satunya dari adanya peningkatan PAD.
4.3.2 Pengujian Hipotesis 2 Hipotesis  2  memyatakan  bahwa  Dana  Perimbangan,  penerimaan  lain-lain  yang  sah berpengaruh  signifikan  terhadap  Kapasitas  Fiskal.  Hipotesis  ini  diuji  dengan  analisis  regresi. Model Analisis regresi berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : Kf = c  + α 2 Daimb  +α 3 Pnrlain + e Hasil  pengujian  regresi  dengan  Dana  perimbangan,  penerimaan  lain-lain  yang  sah  sebagai variable independen disajikan pada tabel 4.9 sebagai berikut:
Tabel 4.9
ANOVA b 4.912 2 2.456 5.964 .005 a 21.414 52 .412 26.326 54 Regression Resi dual Total Model 1 Sum of Squares df Mean Square F Sig.
Predictors: (Const ant), LnX3  Penerimaan lain l ain, LnX2  Dana perimbangan a.
Dependent Variable:  LnY  Kapasit as Fi skal b.
Hasil  pengujian  ini  berhasil  mendukung  hipotesis  2,  artinya  dana  perimbangan  dan penerimaan lain-lain yang sah berpengaruh terhadap Kapasitas Fiskal yang ditunjukkan dengan signifikansi 0,005 lebih kecil dari α yang ditetapkan (α=0,05)
Bukti  empiris  tersebut  berhasil  mendukung  hipotesis  2  bahwa  Dana  Perimbangan, penerimaan  lain-lain  yang  sah  berpengaruh  terhadap  Kapasitas  Fiskal  Daerah.  Hasil  ini menunjukkan  bahwa  semakin  tinggi  Dana  Perimbangan,  penerimaan  lain-lain  maka  semakin tinggi Kapasitas Fiskal suatu daerah.
Untuk hasil hipotesis 2 menunjukkan hal yang sama yaitu :
Coef ficients a 6.266 5.495 1.140 .259 .627 .221 .379 2.836 .006 .876 1.141 .088 .104 .113 .848 .400 .876 1.141 (Constant)
LnX2  Dana perimbangan
LnX3  Penerimaan lain lain
Model 1 B Std. Error Unstandardized Coefficients Beta Standardized
Coefficients
t Sig. Tolerance VIF Collinearity Statistics

## Dependent Variable: LnY  Kapasitas Fiskal
a.
Nilai  koefisien  variable  dana  perimbangan  diperoleh  sebesar  0,627.  Hal  ini menunjukkan  variasi  pendapatn  kapasitas  fiscal  daerah  yang  dapat  dijelaskan  oleh  pengaruh dana perimbangan sebesar 62,7 %. Sedangkan nilai koefisien variable penerimaan lain-lain yang sah  diperoleh  sebesar  0,088.  Hal  ini  menunjukkan  variasi  kapasitas  fiscal  daerah  yang  dapat dijelaskan oleh pengaruh dana penerimaan lain-lain yang sah sebesar 8,8 %.

## E. KESIMPULAN DAN KETERBATASAN PENELITIAN KESIMPULAN
Penelitian  ini  telah  dapat  membuktikan  secara  empiris  pengaruh  PAD  terhadap kapasitas  fiscal  namun  hasilnya  belum  memuaskan  untuk  menciptakan  kemandirian  daerah.. Berdasarkan hasil pengujian dan analisisnya, dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. PAD  berpengaruh  signifikan  terhadap  kapasitas  fiskal.  Yaitu  hasil  dari  penelitian yang  menunjukkan  tingkat  signifikansi  sebesar  0,002 .Upaya  untuk  meningkatkan pendapatan  asli  daerah  tidak  akan  memberikan  arti  apabila  tidak  diikuti  dengan peningkatan  pertumbuhan  ekonomi  daerah.  Dengan  demikian,  semakin  tingginya pertumbuhan  ekonomi  akan  meningkatkan  pendapatan  yang  diterima  pemerintah daerah.
2. Dana Perimbangan, penerimaan lain-lain yang sah berpengaruh signifikan terhadap Kapasitas  Fiskal.  Hipotesis  ini  diuji  dengan  analisis  regresi.  Hasil  pengujian  ini berhasil  mendukung  hipotesis  2,  artinya  dana  perimbangan  dan  penerimaan  lain- lain  yang  sah  berpengaruh  terhadap  Kapasitas  Fiskal  yang  ditunjukkan  dengan signifikansi 0,005 lebih kecil dari α yang ditetapkan (α=0,05)
Persentase  dari  hasil  penelitian  yaitu  persentase  Dana  perimbangan  sebesar  62,7  % merupakan  jumlahnya  yang  sangat  besar  daripada  mengupayakan  peningkatan pendapatan  sendiri.  Pemberian  Dana  Perimbangan  yang  seharusnya  menjadi  stimulus peningkatan  kemandirian  daerah,  justru  direspon  berbeda  oleh  daerah.  Daerah  tidak menjadi lebih mandiri, semakin bergantung pada pemerintah pusat

## SARAN DAN IMPLIKASI
Temuan  penelitian  ini  memberikan  implikasi  penting  terkait  dengan  kebijakan pemberian Dana perimbangan dan lain-lain penerimaan yang sah saat ini. Kebijakan pemberian transfer  diindikasikan  tidak  mendorong  daerah  untuk  meningkatkan  kapasitas  fiskal,  tetapi
justru sebaliknya. Daerah  menunjukkan  ketergantungan  yang  lebih tinggi terhadap pemerintah pusat.  Kemandirian  daerah  yang  menjadi  tujuan  otonomi  daerah  justru  semakin  jauh  dari harapan.  Pemerintah  pusat  perlu  memformulasi  kebijakan  pemberian  Dana  yang  benar-benar dapat menjadi insentif bagi peningkatan kapasitas fiskal daerah .
Agar  penelitian  ini  dapat  dijadikan  sebagai  acuan  bagi  penelitian  selanjutnya,  maka yang perlu diperhatikan adalah :
1. Menambah  jumlah  sampel  yang  digunakan  untuk  meningkatkan  daya  generalisasi dan untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik
2. Menambah rentang waktu pengamatan sehingga data semakin valid
3. Menguji pengaruh komponen-komponen dana perimbangan seperti DAU,DAK bagi hasil serta variable lain terhadap PAD dan peningkatan kapasitas fiskal daerah.

## F. DAFTAR PUSTAKA
Adriansyah,  SE,  “ Perimbangan  Keuangan  Pusat  dan  Daerah  dalam  Kerangka  Pelaksanaan Otoda ”, tahun 2003. DJPKPD, “ Tinjauan Pelaksanaan Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah 2001 – 2003” , tahun 2004.
DJPKPD,” Bunga Rampai Desentralisasi Fiskal ”, tahun 2004. Ghozali, Imam.2006. Aplikasi analisis multivariat dengan program SPSS. Semarang : BP Undip Haryanto,Joko Tri.2003. Potret PAD dan relevansinya Terhadap Kemandirian Daerah Heryawan,Tepas Ahmad.2009.Ketergantungan terhadap Pemerintah Pusat Masih Tinggi Ismail,Munawar “ Pendapatan Asli Daerah dalam Otonomi Daerah ”, 2002. Jurnal Kritis. Universitas Kristen Satya Wacana. Salatiga ________ 2006. Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Kabupaten dan Kota se Jawa-Bali) . Simposium Nasional Akuntansi IX. Padang. _______2007. Kemampuan Keuangan Daerah dan Relevansinya dengan Pertumbuhan Ekonomi. The 1st National Accounting Conference. Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta. Kuncoro, Haryo. 2007. Fenomena Flypaper Effect pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten di Indonesia. Simposium Nasional Akuntansi X. Makassar. Lin, Justin Yifu dan Zhiqiang Liu. 2000. Fiscal Decntralization and Economic Growth in China. Economic Development and Cultural Change. Chicago. Vol 49. Hal : 1
– 21.
Mardiasmo, 2002. Otonomi Daerah Sebagai Upaya Memperkokoh Basis Perekonomian Daerah :. Makalah. Disampaikan dalam seminar pendalaman ekonomi rakyat. Sidik,  Dr.  Machfud  MSc,  ” Implementasi  UU  No  25  tahun  1999  tentang  Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah “, Jakarta 2002.
Saragih, Juli Panglima. 2003. Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi. Penerbit Ghalia Indonesia. Setiaji, Wirawan dan Priyo Hari Adi. 2007. Peta Kemampuan Keuangan Daerah Sesudah Otonomi Daerah : Apakah Mengalami Pergeseran ?. Simposium Nasional Akuntansi X. Makassar. Shamsub, Hannarong., Joseph B Akoto. 2004. State and Local Fiscal Structures and Fiscal Stress . Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management, Vol 16, No 1 Hal: 40-61.
Sidik, Machfud. 2002. Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah . Makalah disampaikan Acara Orasi Ilmiah. Bandung. 10 April 2002. Stine, William. 1994. Is the Local Government Revenue Response to Federal Aid
Symmetrical ? Evidence From Pennsylvania County Government in an Era of Retrenchment. National Tax Journal 47. No. 4. Hal : 799-816 Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Wong, John D. 2004. The Fiscal Impact of Economic Growth and Development on Local Government Capacity. Journal of Public Budgeting., Accounting and Financial Management. Fall. 16.3. Hal : 413 – 423 Wong,Christine P.W .1991. Central-Local Relations in an Era of Fiskal Decline :The Paradox of Fiscal in Post –Mao China
______,Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ______,Undang-Undang No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah