## MODEL KEBIJAKAN HUKUM DESENTRALISASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP BERBASIS PENDEKATAN EKOSISTEM
Muhammad Akib dan Muhtadi
Dosen Bagian HAN dan HTN Fakultas Hukum Universitas Lampung

## Abstract
Conceptually,  policies  of  environmental  decentralization  aims  to  environmental conditions will be better. But the reality since the enactment of Act No. 22 of 1999 (now  replaced  by  Act  No.  32  of  2004)  environmental  damage  tends  to  increase. This  study  aims  to  find  a  model  appropriate  legal  policy  in  environmental management. The method used depart from the doctrinal legal research, which is reviewing all legal product both at national and local levels Lampung related to environmental  management.  As  a  complement  to  use  socio-legal  method.  The results  of  this  research  show  that  the  legal  policy  of  decentralization  is  not reflecting the ecosystem approach, among other because of the strong interest of the  sector,  the  domination  of  economic  interests,  and  the  weakness  of  good governance.  The  ideal  legal  policy  model  is  to  combines  aspects  of democratization and the sustainability of  ecosystems. This  model  is  implemented in  the  division  of  authority,  institutional  capacity  of  the  environment  and interregional cooperation
Kata kunci : legal policy, decentralization, environment

## I. PENDAHULUAN
Kebijakan hukum otonomi daerah  yang  ditandai  dengan  lahirnya Undang-Undang  Nomor  22  Tahun 1999  yang  kemudian  diganti  dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 204 tentang Pemerintahan Daerah memberikan implikasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Berbagai urusan  yang semula menjadi wewenang pusat, kini menjadi wewenang  daerah  atau  setidaknya diselenggarakan  bersama  antara  pusat dan  daerah.  Kebijakan  ini  secara hakiki  bertujuan  agar  daerah  dapat menyelenggarakan pemerintahan sendiri atas dasar prakarsa, kreativitas dan peran aktif masyarakat dalam rangka mengembangkan  dan  memajukan daerahnya dan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Implikasinya, desentralisasi dan  otonomi  daerah  dalam  segala urusan pemerintahan, termasuk dalam  bidang  lingkungan  harus diletakkan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui pengelolaan  lingkungan  yang  baik. Pencemaran-kerusakan lingkungan akibat penyelenggaraan pemerintahan  daerah  yang  tidak berbasis keberlanjutan ekologis tidak akan mampu mewujudkan
kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.  Karena  itu,  melalui otonomi  daerah  secara  ideal  kondisi lingkungan  di  daerah  akan  semakin baik  (Keraf,  2002;  Soemarwoto, 2004; http:// www.bapedal.go.id , diakses  19  Maret  2002).  Kondisi
ideal  tersebut  akan  tercapai  jika didukung  oleh  kebijakan  hukum yang  berbasis  pada  keberlanjutan ekosistem. Secara konstitusional basis keberlanjutan ekosistem dalam pengelolaan lingkungan dan pembangunan telah ditetapkan dalam Pasal  33  ayat  (3)  dan  (4)  Undang- Undang  Dasar  Tahun  1945  (UUD Tahun 1945). Idealnya, semua kebijakan hukum di bawahnya merefleksikan  prinsip-prinsip  yang dianut  UUD  Tahun  1945.  Namun sejak  berlakunya  Undang-Undang Nomor  22  Tahun  1999,  banyak kebijakan  hukum  desentralisasi  yang tidak  memperhatikan  pendekatan ekosistem. Akibatnya, proses desentralisasi yang seharusnya berdampak  positif  bagi  lingkungan justeru menunjukkan sebaliknya.
Banyak penelitian menunjukkan bahwa  berbagai  kasus  lingkungan, termasuk  di  lokasi  penelitian  tetap saja  terjadi,  bahkan  dan  cenderung meningkat  di  era  otonomi  daerah (Nurjaya, 2008; Akib, 2008).
Berdasarkan  latar  belakang  di atas  maka  masalah  penelitian  ini dapat dirumuskan sebagai berikut: (1) Mengapa kebijakan hukum desentralisasi dan otonomi daerah  pengelolaan  lingkungan hidup  yang  tercermin  dalam produk  hukum  otonomi  daerah bidang  lingkungan  hidup  tidak berbasis  pendekatan  ekosistem dan tipologi daerah?
(2) Bagaimanakah  model  kebijakan hukum desentralisasi dan otonomi daerah pengelolaan lingkungan  hidup  yang  berbasis pendekatan ekosistem dan selaras dengan tipologi daerah?
Tujuan  khusus  dari  penelitian ini  adalah  untuk  merumuskan  model kebijakan  hukum  desentralisasi  dan
otonomi daerah pengelolaan lingkungan yang berbasis pendekatan ekosistem,  yang  meliputi  aspek wewenang  dan  kelembagaan  serta kerjasama antardaerah dalam
pengelolaan lingkungan.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian ini adalah penelitian  hukum  doktrinal  (yuridis- normatif)  yang  mengkaji  ketentuan hukum desentralisasi lingkungan dengan menggunakan statute approach , analytical  approach ,  dan conceptual approach. Adapun Pendekatan socio-legal juga digunakan  sebagai  pelengkap  untuk menganalisis  fenomena  hukum  dan implikasi  sosial-ekonomi  penerapan otonomi daerah di
bidang lingkungan.  Bahan  hukum  yang digunakan  adalah  bahan  hukum primer  dan  bahan  hukum  sekunder, yang  dikumpulkan  melalui  studi kepustakaan, indept  interview ,  dan Focus Group Discusion (FGD), serta dianalisis secara deskriptif-analitik.

## III.  HASIL  PENELITIAN  DAN PEMBAHASAN
3.1. Kebijakan Hukum Desentrali- sasi dan Otonomi Daerah Pengelolaan Lingkungan Hidup Secara historis kebijakan hukum otonomi daerah telah muncul sejak  kolonial Belanda  melalui penerapan Decentralitatie  Wet 1903 dan Inlandsche Gemeente Ordonnantie (IGO) 1906 (Wignyosoebroto,  2005).  Kemudian hanya  berselang  tiga  bulan  setelah Indonesia merdeka, kebijakan
desentralisasi ditetapkan dengan
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun
1945  tentang  Kedudukan  Komite
Nasional Daerah. Kebijakan ini terus berganti  seiring  dengan  dinamika politik yang berlaku, yaitu mulai dari Undang-Undang  Nomor  22  Tahun 1948,  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  1957,  Undang-Undang Nomor 18  Tahun  1965,  Undang-Undang Nomor  5  Tahun  1974,  Undang- Undang  Nomor  22  Tahun  1999,  dan terakhir  Undang-Undang  Nomor  32 Tahun  2004  tentang  Pemerintahan daerah,  yang  diubah  terakhir  dengan Undang-Undang  Nomor  12  Tahun 2008.
Dinamika  tersebut  sekaligus menggambarkan  kuatnya  tarik-ulur antara  pusat  dan  daerah  dalam penyelenggaraan  pemerintahan.  Hal ini seharusnya tidak dimaknai sebagai  ajang  untuk  membagi-bagi kekuasaan,  tetapi  lebih  ditujukan untuk  kemadirian  dan  kesejahteraan daerah melalui pengelolaan lingkungan  yang  baik.  Jesse  C Ribbot  (2004:8)  dalam  hal  ini menyatakan,  bahwa  desentralisasi merupakan suatu cara untuk meningkatkan  efisiensi  dan  keadilan dalam  pengelolaan  sumber  daya alam.  Melalui  efisiensi  dan  keadilan inilah, otonomi daerah akan memberikan  dampak  positif  bagi lingkungan hidup. Berlakunya Undang-Undang Nomor  22  Tahun  1999  tentang Pemerintahan  Daerah,  yang  kini diganti dengan Undang-Undang Nomor  32  Tahun  2004  sebagiamana diubah  terakhir  dengan  Undang- Undang  Nomor  12  Tahun  2008 merupakan titik balik penyelenggaraan  pemerintahan  yang sebelumnya bersifat sentralistik menjadi  desentralistik.  Sejak  saat  itu terjadi  arus  balik  kekuasaan  dari pusat  kepada  daerah  (Sarundajang ,
1999). Hampir semua urusan
pemerintahan yang sebelumnya menjadi  urusan  pusat  diberikan kepada daerah atau setidaknya dikelola  bersama  antara  pusat  dan daerah,  termasuk  dalam  bidang pengelolaan  lingkungan  hidup.  Hal ini  telah  ditegaskan  lebih  lanjut dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor 38  Tahun  2007  tentang  Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi  dan  Pemerintah  Daerah Kabupaten/Kota. Kelemahan  dari  pembagian urusan tersebut bahwa urusan pengelolaan lingkungan lebih dimaknai sebagai urusan “pengendalian  dampak  lingkungan”. Padahal, pengelolaan lingkungan memiliki  lingkup  yang  luas,  yaitu mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan,  dan  penegakan  hukum. Pembagian urusan pengelolaan lingkungan  dalam  PP  tersebut  juga tetap  mempertahankan  sifatnya  yang sektoral,  karena  dalam  berbagai urusan  sektoral  (seperti  kehutanan, pertambangan,  pengairan,  dan  lain- lain) terdapat pula pembagian urusan yang  terkait  dengan  pengelolaan lingkungan.
Di  Propinsi  Lampung  dan beberapa kabupaten/kota yang menjadi lokasi penelitian ini kewenangan  daerah  telah  ditetapkan Peraturan Daerah (Perda), yaitu: (1) Perda Propinsi Lampung Nomor  3  Tahun  2009  tentang Urusan  Pemerintahan  Daerah Propinsi Lampung. (2) Perda  Kabupaten  Lampung Tengah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah  Daerah  Kabupaten Lampung Tengah
(3) Perda  Kota  Bandar  Lampung Nomor  1  Tahun  2008  tentang
Urusan  Pemerintahan  Daerah
Kota Bandar Lampung Hasil penelitian terhadap substansi Perda tersebut menunjukkan  hal  yang  sama  dengan pusat, karena pada dasarnya merupakan “ copy paste ” dari PP No.
38  tahun  2007.  Dengan  kata  lain kebijakan hukum daerah yang terkait dengan  lingkungan  juga  bersifat sektoral  dan  lebih  difokuskan  pada
aspek pengendalian lingkungan. Mengingat  Perda  ini  menjadi  dasar dalam penetapan kelembagaan daerah,  maka  urusan  lingkungan selain diselenggarakan oleh kelembagaan lingkungan, juga diselenggarakan oleh berbagai lembaga  daerah  lainnya  yang  terkait dengan pengelolaan lingkungan.
Temua lainnya bahwa di daerah  Lampung  tidak  banyak  Perda yang  secara  khusus  ditujukan  untuk pengelolaan lingkungan. Dalam wilayah  Propinsi  Lampung  hanya ada  dua  Perda  dan  satu  Peraturan Bupati  yang  secara  khusus  mengatur pengelolaan lingkungan yaitu: (1) Peraturan Daerah Propinsi Lampung  Nomor  3  Tahun  2006 tentang Pengelolaan Sumber
Daya  Alam  dan  Lingkungan Hidup. (2) Peraturan Daerah Lampung Barat  Nomor  18  Tahun  2004 tentang Pengelolaan Sumber Daya  Alam  dan  Lingkungan
Berbasis Masyarakat.
(3) Peraturan Bupati Pesawaran Nomor  3  Tahun  2008  tentang Pengendalian Pencemaran Limbah  Cair  di  Kabupaten Pesawaran. Perda  lainnya  yang  terkait dengan  lingkungan  umumnya  Perda tentang pajak dan retribusi lingkungan.  Secara  filosofis  Perda tersebut  seharusnya  ditujukan  untuk
pengelolaan lingkungan, tetapi dalam kenyataannya  tidak  lebih  sebagai upaya untuk meningkatkan
Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD). Dengan  demikian  dapat  disimpulkan bahwa  pendekatan  sektoral  dan parsial  serta  dominasi  kepentingan ekonomi  itulah  yang  menyebabkan kebijakan  hukum  otonomi  daerah tidak berbasis ekosistem.

## 3.2. Dampak Kebijakan Hukum
Desentralisasi dan Otonomi Daerah Terhadap Lingkungan Hidup
Dampak  dari  kebijakan  hukum yang tidak berbasis ekosistem merupakan salah satu alasan banyaknya  Perda  yang  dibatalkan karena dianggap bertentangan dengan  peraturan  yang  lebih  tinggi dan/atau kepentingan umum, termasuk  kepentingan  perlindungan lingkungan. Menurut data
Departemen  Dalam  Negeri,  sejak otonomi daerah berlaku efektif mulai tahun  tahun  2001  sampai  dengan Desember  2008  Menteri  Dalam Negeri telah menolak 267 Rancangan Perda  dan  membatalkan  2.431  Perda dari  11.638  Perda  yang  diajukan kepada Menteri Dalam Negeri (Departemen Dalam Negeri, 2009).
Di  Provinsi  Lampung,  sejak
otonomi  daerah  ada  30  (tiga  puluh)
Perda  kabupaten/kota  tentang  pajak dan retribusi daerah yang dibatalkan,
sebagian berkaitan dengan lingkungan, sebagaimana dalam tabel
1.
Hasil  penelitian  menemukan bahwa  Perda  tersebut  dibatalkan karena bertentangan dengan peraturan  perundang-undangan  yang lebih  tinggi  dan  atau  kepentingan umum,  termasuk  dalam  bidang
perlindungan  lingkungan.  Dengan kata  lain  visi  dikeluarkannya  Perda tersebut  sebenarnya  bukan  untuk perlindungan  lingkungan,  melainkan untuk meningkatkan PAD. Bahkan di daerah  Lampung  pernah  dikeluarkan Perda  yang  secara  substansi  sama dengan Perda yang pernah dibatalkan dan  akhirnya  dibatalkan  kembali. Sebagai  contoh,  telah  dibatalkannya
Perda  Provinsi  Lampung  Nomor  9
Tahun  2000  tentang  Retribusi  Izin Penyimpanan/Penimbunan
Semen dan  Batubara  serta  Mineral  Lainnya, namun  kemudian  dibuat  Perda  yang sama  dengan  dikeluarkannya  Perda Provinsi  Lampung  Nomor  7  Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Penyimpanan/  Penimbunan  Semen dan Batubara serta Mineral Lainnya. Dampak berikutnya adalah menurunnya  kualitas  lingkungan  di daerah, termasuk di Provinsi Lampung.  Angka  kerusakan  hutan semakin  bertambah,  meningkatnya lahan  kritis,  dan  pencemaran  air semakin  sering  terjadi.  Sementara
penegakan hukum  oleh kelembagaan lingkungan  (hukum  administratif) tidak efektif.
Menurut  data  SLHD  Provinsi Lampung  (2008),  kerusakan  hutan baik hutan lindung maupun produksi saat  ini  telah  mencapai  sekitar  60% dari luas lahan yang ada, yakni 1,237 juta  hektar.  Lahan  kritis  dapat dijumpai di seluruh wilayah Provinsi
Lampung  dengan  total  lahan  kritis kurang lebih 647.747,05 hektar.Berdasarkan angka ini tercatat 5,25% tergolong sangat kritis,
10,04%  kritis,  35,29%  agak  kritis,
29,96%  kritis,  dan  hanya  19,45% tergolong  tidak  kritis.  Bahkan  lahan kritis  ini  tidak  hanya  terdapat  di dalam  dan  di  luar  kawasan  hutan, tetapi  juga  di  Daerah  Aliran  Sungai (DAS). Sebagai akibat maka  hampir seluruh  DAS  di  Lampung  mencatat angka  fluktuasi  debit  air  yang  tinggi yaitu  dari  61,08%  hingga  429,77%, kecuali  Way  Semangka  6,7%  dan Way Rarem 23,24%.
Tabel 1. Perda Kab/Kota Provinsi Lampung yang Berkaitan dengan Bidang Lingkungan

## Hidup Dibatalkan Mendagri (2001-2008)
Daerah No / Thn Peraturan Daerah Provinsi Lampung No.7/2000 Retribusi Izin Pemungutan Terhadap Pengambilan Hasil Hutan Bukan Kayu di Kawasan Hutan No.8/2000 Retribusi Pengangkutan Bahan Galian Batubara, Bahan Baku Semen dan Barang-Barang Potensial Lainnya No.9/2000 Retribusi Izin Penyimpanan/Penimbunan Semen dan Batubara serta Mineral Lainnya No.10/2000 Retribusi Pelayanan Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan No.7/2001 Retribusi Izin Penyimpanan/Penimbunan Semen dan Batubara serta Mineral Lainnya Kab. Lampung Selatan No.21/2000 Retribusi Izin Gangguan Kab. Lampung Utara No.7/1999 Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan
No.4/2002 Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Gol. C No.5/2003 Retribusi Sarang Burung Walet Kab. Lampung Barat No.8/2001 Pengendalian Penebangan dan Peremajaan Kab. Tulang Bawang No.11/2003 Retribusi Pemanfaatan SDA Daerah untuk Usaha Bidang Perkebunan No.6/2004 Retribusi Pungutan Dana Pengawasan Pencemaran Limbah Industri Tapioka Kab. Tanggamus No.7/2000 Retribusi Izin Usaha Alat Mesin Pertanian Kab. Lampung Timur No. 10/2001 Retribusi Atas Izin Peruntukan dan Penggunaan Tanah No.15/2002 Retribusi Izin Usaha Tanaman, Benih/Bibit serta Pengelolaan Hasil Perkebunan dan Kehutanan No.17/2002 Retribusi Izin Pemanfaatan, Pemupukan, dan Penggunaan Alat Pengolahan Hasil Hutan Kayu dan Non Kayu Kabupaten Lampung Timur No.11/2004 Retribusi Izin Pembuangan Limbah Cair Sumber: Departemen Dalam Negeri (Diolah), 2009 Kondisi  tersebut  harus  segera diatasi karena menyebabkan kekurangan air pada musim kemarau, tetapi  kelebihan  air  pada  musim hujan.  Penyebab  utamanya  antara lain karena rusaknya fungsi hidrologis  kawasan  hutan  lindung dan  kondisi  tanah  setempat  yang relative porous .  Untuk  mengatasi berlanjutnya  kerusakan  lingkungan tersebut  maka  tidak  ada  pilihan  lain kecuali  melalui  kebijakan  hukum yang  benar-benar  berpihak  pada keberlanjutan
ekosistem dan dilaksanakan secara konsisten. 3.3. Model Kebijakan Hukum Desentralisasi dan Otonomi Daerah Pengelolaan Lingkungan Hidup Berbasis Pendekatan Ekosistem Model kebijakan hukum desentralisasi pengelolaan
lingkungan  yang  berbasis  ekosistem setidaknya meliputi aspek pembagian wewenang,  kelembagaan  lingkungan daerah,  dan  kerjasama  antardaerah. Mengenai  pembagian  wewenang,
melalui  Undang-Undang  Nomor  32 Tahun  2009  tentang  Perlindungan dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup daerah  telah  diberi  wewenang  yang luas  untuk  melakukan  perlindungan dan  pengelolaan  lingkungan  hidup. Hal  ini  sekaligus  menunjukkan keinginan  yang  kuat  dari  pembentuk undang-undang  untuk  mendukung pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah yang telah digulirkan sejak  tahun  1999  melalui  Undang- Undang  Nomor  22  Tahun  1999  dan kemudian  diganti  dengan  Undang-
Undang  Nomor  32  Tahun  2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sayangnya  kebijakan  baru  ini  tidak selaras dengan Undang-Undang Nomor  32  Tahun  2004  dan  PP  No. 38  Tahun  2007  yang  terlihat  masih mengkotak-kotakkan urusan pengelolaan lingkungan. Hasil  kajian  secara  mendalam terhadap  PP  No.  38  Tahun  2007 menunjukkan bahwa yang
dimasukkan dalam klasifikasi  urusan lingkungan  lebih  difokuskan  pada aspek  “pengendalian  lingkungan hidup”.  Karena  itu  dalam  PP  ini
urusan pengelolaan lingkungan masih tersebar dalam berbagai urusan lainnya, seperti urusan kehutanan,  pertambangan,  dan  lain sebagainya. Dengan demikian pendekatan  yang  digunakan  dalam pembagian urusan pemerintahan bukan  pendekatan  ekologi  secara utuh,  tetapi  masih  menggunakan pendekatan  sektoral.  Implikasi  dari ketentuan  yang  demikian  ini  maka tidak heran jika pengelolaan lingkungan  hidup  di  daerah  hingga saat  ini  masih  bersifat  parsial  dan sektoral. Urusan pengelolaan lingkungan  yang  menjadi  tugas  dan tanggung jawab kelembagaan lingkungan daerah akan terbatas pada aspek  “pengendalian  lingkungan” semata, bahkan kewenangan pengendalian tersebut dalam kebijakan  hukum  pusat  maupun daerah  tidak  dilengkapi  dengan kewenangan penegakan hukum.
Secara  ideal  model  pembagian wewenang  pengelolaan  lingkungan hidup  dalam  kerangka  otonomi daerah harus didasarkan pada pendekatan ekosistem dan pengaturannya di daerah harus disesuaikan dengan tipologi ekosistem  daerah.  Pendekatan    yang demikian  tentu  memiliki  implikasi bahwa  urusan  lingkungan  yang menjadi  tugas dan wewenang daerah tidak  dipotong-potong  hanya  pada aspek  pengendalian  semata,  tetapi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan  sampai  pada  penegakan hukumnya.  Pemberian  wewenang kepada  daerah  juga  tidak  dibuat seragam  untuk  semua  daerah,  tetapi benar-benar didasarkan pada karakteristik  ekosistem  yang  ada  di daerah. Konsekuensi yuridisnya bahwa  pengaturan  beberapa  urusan lingkungan  yang  hingga  kini  masih tersebar  pada  sektor-sektor  harus
disatukan  menjadi  urusan  bidang pengelolaan lingkungan hidup.
Kegiatan-kegiatan sektor, seperti kehuatan,  pertambangan,  dan  lain- lain sepanjang terkait dengan pengelolaan lingkungan harus disatupadukan dengan urusan lingkungan. Untuk itu diperlukan kelembagaan  lingkungan  yang  kuat dan mandiri,  yang sebenarnya belum dimiliki hingga saat ini. Kelembagaan lingkungan daerah yang  sekarang  dibentuk  berdasarkan Undang-Undang  Nomor  32  Tahun 2004  jo.  PP  No.  41  Tahun  2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah tidak  memiliki  wewenang  eksklusif karena hanya difokuskan pada teknis-administratif pengendalian dampak. Nomenklatur-nya pun
hingga  saat  ini  berbeda-beda  (ada yang  bernama  badan,  kantor,  atau digabung  dengan  dinas  tertentu) tanpa  wewenang  pengawasan  dan penegakan hukum yang jelas. Sementara wewenang koordinasi sifatnya lebih kepada teknis- administratif,  sehingga  pelaksanaan- nya  masih  sangat  tergantung  pada departemen  atau  dinas  daerah  yang secara  sektoral  diberi  tugas  dan wewenang tertentu.
Penguatan kelembagaan ini dapat  dilakukan  dengan  penyatuan beberapa wewenang pengelolaan lingkungan  yang  kini  tersebar  pada beberapa  dinas  daerah.  Instrumen hukum  yang  dapat  digunakan  adalah melalui kewenangan perizinan lingkungan  yang  secara  formal  telah diakui dalam Undang-Undang Nomor  32  Tahun  2009.  Melalui instrumen izin, kelembagaan lingkungan dapat melakukan pengawas-an dan sekaligus penegakan hukum. Sebagai konsekuensinya maka model
kelembagaan  yang  tepat  adalah berbentuk  Dinas  Daerah,  yang  kalau dikaitkan  dengan  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 nomenklaturnya adalah Dinas Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah. Kelemahan  wewenang  koordinasi dapat diatasi dengan mewajibkan izin lingkungan sebagai syarat diterbitkan-nya izin usaha atau kegiatan.  Dengan  demikian,  instansi lain  yang  memiliki  kewenangan perizinan usaha akan selalu berkoordinasi  dengan  kelembagaan lingkungan yang memiliki kewenangan  untuk  menerbitkan  izin lingkungan  sebelum  diterbitkannya izin usaha. Pengelolaan  lingkungan  tidak dapat dibatasi secara ketat berdasarkan batas administrasi, sehingga diperlukan kerjasama antardaerah.  Kerjasama  antar-daerah dibutuhkan untuk mencegah terjadinya  konflik  antar-daerah  yang bersumber  dari  pemanfaatan  sumber daya  alam.  Salah  satu  prinsip  yang dapat digunakan adalah bioregionalism atau  yang  menurut Undang-Undang  Nomor  32  Tahun 2009 dikenal dengan prinsip ekoregion.  Melalui  prinsip  ini  dapat diintegrasikan  berbagai  ekosistem yang  kini  cenderung  dikelola  secara terpisah  oleh  masing-masing  daerah. Melalui pendekatan ini pula kewenangan  daerah  tertentu  dalam suatu batas administrasi akan
disesuaikan dengan perencanaan kegiatan  dalam  satu    wilayah  yang telah ditetapkan dalam suatu ekoregion . Undang-Undang Nomor 32 Tahun  2009  belum  mengatur  secara jelas  tentang  kerja  sama  antar- daerah.  Pasal  63  hanya  menegaskan wewenang
pemerintah dan
pemerintah daerah untuk mengembangkan  dan  melaksana-kan kerja  sama  antardaerah.  Sementara
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun 2004  tentang  Pemerintahan  Daerah juga  belum  mengatur  secara  jelas tentang kerja sama antardaerah. Pasal 195  dan  196  hanya  memberikan arahan untuk dilaksanakannya kerjasama  antardaerah.  Demikian pula  dengan  PP  No.  50  Tahun  2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama  Daerah,  sifatnya  lebih kepada  teknis  kerjasama  dan  bukan kepada substansi kerjasama. Pengelolaan lingkungan memiliki karakteristik tersendiri dibandingkan  dengan  urusan-urusan lainnya, terutama karateristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat,  dan  kearifan  lokal.  Karena itu memerlukan pengaturan tersendiri dan  model  yang  dikembangkan tergantung pada karakteristik
ekosistem daerah.   Model-model ini dapat  berupa  pengelolaan  DAS,
model cost  sharing, pengelolaan taman  nasional  terpadu,  pengelolaan wilayah pesisir, pengelolaan sampah, dan  lain-lain  (Lihat  Kementerian Lingkungan Hidup, 2006).
Provinsi  Jawa  Barat,  Banten, dan  Jawa  Tengah  misalnya,  telah menerapkan model kerjasama melalui  pendekatan  DAS  dan cost sharing (Forum  DAS  Lampung, 2009). Model ini dapat diterapkan di Provinsi  Lampung,  karena  hampir semua  kabupaten/kota-nya  berada dalam  dua  DAS  besar,  yaitu  DAS Sekampung  dan  DAS  Seputih.  DAS
Way Sekampung secara administratif melibatkan Tanggamus, Bandar Lampung, Lampung Selatan, Lampung Timur, Metro, dan Lampung  Barat,  Pesawaran  dan Pringsewu.  Sedangkan  DAS  Way
Seputih melibatkan Kabupaten Tanggamus, Lampung Utara, Lampung  Tengah,  Lampung  Timur, Metro,  Lampung  Barat,  Tulang Bawang  dan  Lampung  Selatan,
Pesawaran,  Pringsewu,  dan  Tulang Bawang  Barat.  Model  cost cost- sharing dapat diterapkan antara Kota Bandar  Lampung  dan  Kabupaten Pesawaran  sebagai catchments  area dan  sumber  air  PDAM  Bandar Lampung  dan  beberapa  beberapa kabupaten/kota  lainnya  yang  berada dalam kawasan DAS.

## IV. PENUTUP
4.1. Simpulan
1. Kebijakan  hukum  desentralisasi pengelolaan  lingkungan  belum mencerminkan pendekatan ekosistem,  antara  lain  karena kuatnya kepentingan sektor, dominasi  kepentingan  ekonomi, dan tidak lemahnya good governance . 2. Dampak  kebijakan  hukum  yang demikian adalah kerusakan lingkungan cenderung meningkat. Kerusakan hutan semakin bertambah,  luasan lahan kritis bertambah dan dapat dijumpai  di  seluruh  wilayah Provinsi  Lampung,  dan  semua sungai  di  Provinsi  Lampung  kini dalam status tercemar.
3. Model kebijakan hukum desentralisasi yang berbasis pendekatan  ekosistem  tercermin dalam pembagian wewenang yang  tidak  hanya  difokuskan pada  aspek  pengendalian  semata, melainkan secara integral meliputi  semua  aspek  mulai  dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan  hingga  penegakan hukum. Kelembagaan lingkungan daerah memiliki tugas dan
wewenang pengelolaan lingkungan  secara  komprehensif mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pada pengawasan dan penegakan hukum. Model kerjasama antardaerah  dalam  pengelolaan lingkungan yang berbasis ekosistem di Lampung antara lain dapat  berupa  pengelolaan  DAS terpadu dan model Cost sharing .

## 4.2.  SARAN
1. Perlu dilakukan reorientasi kebijakan  hukum  desentralisasi yang memadukan aspek demokratisasi  dan  keberlanjutan ekosistem, sehingga tujuan otonomi  daerah  akan  tercapai tanpa  merusak  daya  dukung lingkungan.
2. Untuk mencegah meluasnya
dampak  negatif  dari  kebijakan otonomi daerah yang telah dikeluarkan,  selain  diperlukan evaluasi kebijakan juga diperlukan  komitmen  yang  kuat dari  pejabat  pemerintah,  dunia usaha,  dan  masyarakat  untuk melakukan upaya-upaya pencegahan  dan  penangulangan pencemaran  ataupun  sampa  pada kerusakan lingkungan.
3. Perlu  pengaturan  secara  khusus kerjasama  antardaerah  di  bidang pengelolaan  lingkungan  hidup, karena  PP  No.  50  Tahun  2007 sifatnya  sangat  umum  dan  lebih banyak mengatur tata cara pelaksanaan  kerjasama  daerah. Diperlukan produk hukum masing-masing daerah untuk menindaklanjuti Keputusan Bersama  Kepala  Daerah  yang merupakan landasan awal kerjasama daerah.

## DAFTAR PUSTAKA
Akib,  Muhammad.  2008. Hukum Lingkungan,  Kebijakan  dan Pengaturan Global dan
Nasional ,  Bandar  Lampung: Lemlit Unila Press. Cheema,  G.  Shabbir  &  Dennis  A. Rondinelli, (ed). 1983. Decentralization and Development, Policy Implementation  in  Develop- ing  Countries ,  California: Sage Publications, Inc.
Baverly Hills. Hadi,  Sudharto  P.  2002. Dimensi
Hukum  Pembangunan  Ber- kelanjutan ,  Semarang:  BP
Undip. Hadjon,  Philipus  M.,  et.al.  1993. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Yogyakarta:  Gadjah  Mada University Press. Hadjon,  Philipus  M..  1994. “Fungsi
Normatif  Hukum  Adminis- trasi Dalam Mewujudkan Pemerintahan  Yang  Bersih” , Pidato Peresmian Penerimaan
Jabatan  Guru  Besar  Ilmu Hukum,  Surabaya:  Fakultas
Hukum Unair. Heryandi,  Akib,  Tisnanta.  2005. Pemberdayaan Masyarakat Dalam  Pengelolaan  Wilayah Pesisir Pantai Timur Lampung  Selatan ,  Penelitian Hibah  Bersaing  DIKTI  2003 dan  2004  (dipublikasi  dalam Seri Monograf , Pusat Penelitian  Lingkungan  Unila, Bandar Lampung. Indroharto.  1991. Usaha  Memahami Undang-Undang tentang
Peradilan Tata Usaha Negara, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. Keraf,  A.  Sonny.  2002. Etika Lingkungan , Jakarta: Penerbit
Buku Kompas. Manan,  Bagir.  1994. Hubungan
Antara  Pusat  dan  Daerah Menurut  UUD  1945, Jakarta:
Pustaka Sinar Harapan. Manan,  Bagir.  2001. Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Yogyakarta: PSH FH UII. Marzuki, H.M. Laica. 2007. ”Hakikat Desentralisasi Dalam Sistem Ketatanegaraan  RI” ,  Jurnal Konstitusi, Volume 4 No. 1. Nurjaya,  I  Nyoman. Moratorium Logging  Dalam  Perspektif Antropologi Hukum, http://www.manifestmaya.blo gspot.com/2008/01/moratoriu m-logging-dalam-perspek-tif- html , Diakses 3 Januari 2008. Ribot,  Jesse  C.  2004. Waiting  For Democracy,  The  Politics  of
Choice  in  Natural  Resource Decentralization, Washington DC: World Resorces Institute, 2004. Santosa,  Mas  Achmad.  2001. Good Governance dan Hukum Lingkungan , Jakarta: ICEL. Sarundajang 1999. Arus Balik Kekuasaan  Pusat  ke  Daerah, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. Soemarwoto, Otto., Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan, Cet.  Kelima, Djambatan, 1991. Sumaryadi, I Nyoman. 2005. Efektivitas Implementasi Kebijakan  Otonomi  Daerah, Citra Utama, Jakarta. Wijoyo,  Suparto.  2005. Hukum Lingkungan: Kelembagaan
Pengelolaan  Lingkungan  di Daerah , Airlangga University
Press, Surabaya, 2005.