## PEMBAGIAN HAK WARIS TERHADAP AHLI WARIS BEDA AGAMA MELALUI  WASIAT WAJIBAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM KEWARISAN ISLAM MAIMUN
Dosen Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Raden Intan Lampung Jl. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Email: maimun_54@yahoo.com
Abstrak: Pendistribusian harta waris dalam sistem kewarisan Islam ( nizam al-irts fi al-Islam ) telah ditetapkan dengan gamblang dalam Q.S. an-Nisa’ (4), ayat 11, 12 dan 176. Ahli waris sebagai  penerima  waris  ( al-warits )  dari  pewaris  ( al-muwarrits )  adalah  mereka  yang  telah ditetapkan bagiannya masing-masing ( furud al-muqaddarah ) sesuai ketetapan nas al-Qur’an. Tetapi berdasarkan sebuah hadis riwayat muttafaq ‘alaih dari Usamah bin Zaid, seorang ahli waris beda agama (non muslim) tidak dapat mewarisi dari tirkah yang ditinggalkan pewaris. Oleh karena demikian, solusi alternatifnya dari pihak ahli waris yang muslim atau Pengadilan Agama  dapat  menetapkan  wasiat  wajibah  untuk  diberikan  kepada  ahli  waris  (saudara kandung)  yang  beda  agama  yang  kadar  bagiannya  sama  dengan  ahli  waris  yang  muslim. Solusi ini sebagai pemenuhan rasa keadilan, menjaga keutuhan keluarga, dampak psikologis, menghilangkan diskriminatif, dan perlindungan keluarga besar ahli waris, sehingga peralihan harta  waris  dari  pewaris  kepada  penerima  waris  dapat  terealisir  dengan  baik  sesuai  aturan yang dikehendaki nas.
Kata kunci: Sistem kewarisan, harta waris, pewaris, penerima waris, wasiat  wajibah

## A. PENDAHULUAN
Proses  kehidupan  manusia  secara  kudrati berakhir  dengan  kematian,  karena  mati merupakan  hak  bagi  setiap  individu  manusia ( inna  al-maut  haqq ).  Karena  itu,  mati termasuk  kategori  hukum  alam  ( sunnatullah ), dan  pasti  bagi  mereka  cepat  atau  lambat akan mengalami kematian. 1 Secara  normative  yuridis,  peristiwa  kematian merupakan  peristiwa  hukum,  karena  bagi orang yang mati segala hak dan kewajibannya berakhir,  dan  bahkan  secara  otomatis pindah  kepada  ahli  waris  yang  berhak mewarisinya  ( zaw  al-furud )  terutama  yang berkaitan  dengan  harta  kekayaan  yang ditingalkan  ( al-tirkah ),  baik  berupa  benda bergerak  seperti  mobil,  motor  dan  lain-lain
1 Q.S.  al-‘Ankabut:  87  dan  al-Nahl:  61:  “ Kull nafs  zaiqat  al-maut  summa  ilaina  turja’un .”  Dan “ Faiza  jaa’a  ajaluhum  layasta’khirun  sa’ah  wala yastaqdimun. ”
maupun  benda  tidak  bergerak  seperti  rumah, sebidang tanah, dan lain-lain.
Bagi  umat  Islam,  pembagian  waris secara  teknis  telah  diatur  dalam  ilmu fara’id,  baik  segi  sistem  kewarisannya ( nizam  al-irts ),  orang-orang  yang  berhak mewarisinya  ( al-warits ),  kadar  warisan yang  akan  diterima  oleh  masing-masing ahli  waris  ( al-furud  al-muqaddarah ),  harta benda  yang  ditinggalkan  oleh  pewaris  ( al- muwarrits )  seperti  berupa  uang,  tanah, mobil,  dan  lain-lain  yang  disebut  dengan al- irts,  al-turts,  al-mirats, al-mauruts ,  dan al- tirkah (maknanya  semua  sama, mutaradifat ), orang  yang  terhalang  hak  warisnya  ( al- hijab ),  maupun  orang-orang  yang  terlarang untuk menerima hak warisnya ( mawani’ al- irts ). Dalam konteks furud al-mukaddarah , al- Qur’an telah menetapkan angka-angka pasti yaitu 1/2, 1/4, 1/8, 1/3, 2/3 dan 1/6. Angka- angka  ini  terlihat  secara  langsung  ataupun
tidak langsung pada surat al-Nisa’ ayat 7, 8, 11,  12,  13,  14,  33  dan  176,  dan  surat  al- A’raf  ayat  75.  Adapun  yang  langsung secara  rinci  menyebutkan  angka  kadar warisan  hanya  terdapat  pada  3  ayat  dalam surat al-Nisa’ ayat 11, 12 dan 176.
Bagi orang-orang yang tidak mendapatkan angka  pasti  ini  ( al-qarabat ),  Islam  telah menganjurkan,  dan  bahkan  mengharuskan kepada al-muwarrits untuk  mewasiatkan sebagian  hartanya  (wasiat  wajibah)  kepada al-qarabat .  Atau  dalam  bentuk  lain  seperti hibah  yang  diberikan  kepada  mereka sebelum al-muwarrits meninggal  dunia. Dimaksudkan  dengan al-qarabat di  sini dalam  pengertian  anak  kandung  yang  beda agama,  atau  bapak  dan  ibu  kandung  yang kebetulan  juga  berbeda  agama  yang dipeluknya.  Posisi al-qarabat yang  demikian ini  dalam  konsepsi  Islam  mereka  tidak mendapatkan  hak  waris  dari al-muwarrits , karena secara normatif tekstualis hadis Nabi s.a.w.  yang  diriwayatkan  oleh muttafaq alaih dari  Usamah  bin  Zaid  menegaskan bahwa  orang  kafir  tidak  mewarisi  dari  orang muslim, dan (sebaliknya) orang muslim tidak mewarisi dari orang kafir. 2
Bertolak  dari  latar  belakang  pemikiran di atas, muncul sebuah pertanyaan yang menjadi fokus  masalah  dalam  tulisan  ini,  mengapa anak  atau  orang  tua  yang  berbeda  agama tidak  mempunyai  hak  saling  mewarisi? Permasalahan  inilah  yang  akan  dicari jawabannya dalam pembahasan berikutnya. B. PEMBAHASAN
1. Pengertian Hak Waris Hak  waris  merupakan  suatu  istilah yang terdiri dari kata “hak” dan “waris.” Hak, dalam  Kamus  Umum  Bahasa  Indonesia diartikan dengan benar, kebenaran, kekuasaan yang benar atas sesuatu, atau untuk menuntut sesuatu,  kekuasaan  untuk  berbuat  sesuatu karena  telah  ditentukan  oleh  aturan,  undang- undang, dan sebagainya, dan kewenangan. 3
2 Layarits  al-kafir  al-muslim  wala  al-muslim al-kafir . 3 W.J.S.  Poerwadarminta, Kamus  Umum Bahasa  Indonesia ,  Cet.  XI  (Jakarta:  Balai  Pustaka,
1989), h. 339.
Dalam kamus lain, kata hak terjemahan dari  kata haqqa,  yahiqqu,  wa  huquqan, yang  maknanya  berarti  sah  ( sahha ),  tetap ( tsabata ),  benar  ( sadaqa ),  dan  meyakini ( tayaqqana ). 4
Dalam  perspektif  al-Qur’an,  hak  ( haq ) merupakan  nama  Allah  dari  nama-nama- Nya  yang  99  yang  harus  diyakini  oleh setiap umat Islam. Artinya meyakini bahwa Allah  itu  Maha  Benar,  tidak  pernah  keluar dari  kebenaran. Haq pula  berarti  sebagai lawan dari bathil . 5
Sedangkan  arti  waris  merupakan  terjemahan dari kata mirats. Dalam bahasa arab menunjukkan bentuk mashdar (inifinitif), yang berasal dari akar kata waratsa, yaritsu, irtsan, wamiratsan . Makna  secara  bahasa  ( etimologis )  yaitu berpindahnya  sesuatu  dari  seseorang  (setelah ia  meninggal  dunia)  kepada  orang  lain. Atau  dari  satu  kaum  kepada  kaum  yang lain. 6 Makna secara etimologis ini menunjukkan bersifat umum, tidak saja terbatas pada hal- hal  yang  berkaitan  dengan  harta  benda tetapi  juga  mencakup  non  harta  benda. Misalnya  terlihat  dalam  surat  al-Naml:  16, dan al-Qashash: 58, Allah berfirman: “ Dan Nabi Sulaiman telah mewarisi Nabi Dawud ….” “Dan Kami adalah orang-orang yang mewarisi  ….” Termasuk  juga  eksistensi ulama sebagai pewaris para Nabi. 7 Adapun makna  waris  secara  istilah  ( terminologis ), yaitu  pindahnya  orang  yang  telah meninggal  dunia  kepada  ahli  waris  atau kerabatnya  yang  masih  hidup,  baik  yang ditinggalkannya  itu  berupa  harta  benda bergerak  dan  tidak  bergerak,  ataupun berupa  hak  milik  legal  menurut syara’. 8 Senada dengan terminologis ini, Abdul Manan
4 Sa’di Abu Habib, Al-Qamus al-Fiqhi Lugatan wa  Isthilaha (Damaskus-Suria:  Dar   al-Fikr,  1408 H./1988 M0, h. 93.
5 Shadiq  dan  Shalahuddin  Chaery, Kamus Istilah  Agama ,  Cet.  Ke  1  (Jakarta:  CV  Sinttarama, 1983), h.  116.
6 Abu  Luwis  Ma’luf, Al-Munjid  fi  al-Lughah wa  al-A’lam ,  Cet.  Ke  29  (Bairut:  Dar  al-Masyriq,
1986), h. 895. Sa’di Abu Habib, Op. Cit ., h. 377.
7 Umar Hasyim, Mencari Ulama Pewaris Para Nabi , Cet. Ke 2 (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1983), h. 16.
8 Sa’di Abu Habib , Loc. Cit.
mengemukakan  bahwa  makna al-mirats menurut  istilah  yang  dikenal  para  ulama ialah  berpindahnya  hak  kepemilikan  dari orang yang ditinggal itu berupa harta, uang, tanah, atau apa saja yang berupa hak milik legal secara syar’i . 9 Berdasarkan pengertian kedua kata secara etimologis dan terminologis tersebut di atas dapat  diambil  satu  pengertian  bahwa  yang dimaksud  dengan  hak  waris  di  sini  yaitu suatu  ketentuan  bagian  waris  yang  dituntut oleh ahli waris untuk mendapatkannya dari harta  warisan  yang  ditinggalkan  oleh pewaris,  baik  berupa  harta  benda  bergerak maupun  tidak  bergerak,  dan  termasuk  hak milik lain yang legal yang dibenarkan oleh syara’ .
2. Klasifikasi Hak Secara  teoritis  normative,  hak  dapat dibedakan  pada  dua  macam,  yaitu  hak Allah,  dan  hak  manusia. 10 Perbuatan  orang mukallaf yang berhubungan dengan hukum syari’at, jika tujuan perbuatan itu dilakukan untuk kemaslahatan masyarakat umum, maka hukum  perbuatan  itu  adalah  murni  hak Allah,  dan  bagi  mukallaf  mengenai perbuatan itu tidak ada alternative pilihan.
Pelaksanaannya  sepenuhnya  berada pada kekuasaan pemerintah ( waliy al-amr ). Jika  tujuan  perbuatan  itu  dilakukan  untuk kemaslahatan  mukallaf  semata,  maka hukum  perbuatan  itu  adalah  murni  hak mukallaf,  tetapi  dalam  pelaksanaannya  ia mempunyai hak pilihan. Jika tujuan perbuatan yang  dilakukan  itu  antara  kemaslahatan masyarakat dan mukallaf lebih menonjol untuk kemaslahatan  masyarakat,  maka  yang dimenangkan  adalah  hak  Allah,  dan  hukumnya sebagaimana  hukum  yang  berlaku  untuk semata-mata  hak  Allah.  Sebaliknya,  jika yang  lebih  menonjol  itu  untuk  kemaslahatan mukallaf, maka yang dimenangkan adalah hak
9 Abdul  Manan, Aneka  Masalah  Hukum Perdata  Islam  di  Indonesia ,  Cet.  Ke  1  (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2006), h. 205.
10 Lihat,  Muhammad  Abu  Zahrah ,  Ushul  al- Fiqh (Mesir:  Dar  al-Fikr  al-‘Arabi,  1377  H./1958 M),  h.  323-324.  Abdul  Wahab  Khallaf,  ‘ Ilm  Ushul al-Fiqh ,  Cet.  Ke  8  (Mesir:  al-Dar  al-Kuwaitiyyah, 1388 H./1968 M), h. 210.
mukallaf,  dan  hukumnya  yang  berlaku sebagaimana  hukum  untuk  kepentingan  hak mukallaf. 11
Dari  deskripsi  tersebut  di  atas  dalam kaitan dengan konteks pembentukan hukum dapat  dikemukakan  bahwa  tujuan  hukum- hukum  Allah  disyari’atkan  tidak  ada  lain adalah  untuk  kemaslahatan  manusia  di dunia  dan  kelak  di  akhirat  ( limashalih  al- ‘ibad  fi  al-‘ajil  wa  al-ajal  ma’a ). 12 Dalam realisasinya, terkadang mengandung
kemaslahatan  bagi  masyarkat  secara  umum ( haq  Allah ),  terkadang  mengandung  maslahat bagi  individu  mukallaf  ( haq  al-‘ibad ),  dan terkadang  mengandung  maslahat  untuk keduanya  sekaligus.  Karena  itu,  Khallaf menegaskan  bahwa  yang  dimaksud  dengan hak  Allah  yaitu  hak  masyarakat  yang hukumnya  disyari’atkan  bagi  kepentingan umum,  bukan  untuk  kepentingan  secara individual.  Karena  hak  itu  termasuk  aturan umum  yang  dikonotasikan  kepada  Tuhan manusia ( rabb al-nass ), dan dinamakan hak Allah.  Sedangkan  dimaksudkan  dengan  hak manusia ( haq al-‘ibad atau haq al-mukallaf ) yaitu hak individu yang hukumnya disyari’atkan  untuk  kemaslahatan  individu.
Menurut  penelitian  telah  terbukti  bahwa perbuatan orang-orang mukallaf yang berhubungan  dengan  hukum  syara’,  di antaranya  ada  yang  murni  hak  Allah,  dan ada  yang  murni  hak  mukallaf,  dan  ada kedua hak itu terintegrasi sekaligus. Dalam kondisi seperti ini, hak Allah terlebih dahulu dimenangkan  daripada  hak  mukallaf,  atau sebaliknya, hak mukallaf yang lebih dahulu dimenangkan  daripada  hak  Allah  tergantung pada  kondisi  yang  menghendakinya,  dan bersif tentative. 13
Kemudian Khallaf lebih rinci mengemukakan hal-hal  yang  berkaitan  dengan  hak  Allah, sebagai berikut:
a.  Ibadah  mahdah,  seperti  shalat,  puasa, zakat,  dan  haji,  dan  juga  termasuk
11 Ibid., h. 210-211.
12 Abu  Ishak  asy-Syatibi, Al-Muwafaqat  fi Ushul al-Ahkam , Jld. Ke 1, Juz ke 2 (Bairut: Dar al- Fikr  li  al-Thiba’ah  wa  al-Nasyr  wa  al-Tauzi’,  1341 H), h. 2.
13 Abdul Wahab Khallaf, Op. Cit ., h. 211.
iman  dan  Islam  sebagai  titik  tolak ibadah-ibadah tersebut;
b.  Ibadah  yang  mengandung  pengertian kesejahteraan  ( al-ma’unah ),  seperti  zakat fitrah,  karena  zakat  ini  termasuk ibadah  dari  segi  sarana taqarrub  ila Allah dengan bersadakah kepada orang- orang fakir dan miskin;
c.  Ketetapan  aturan  mengenai  pajak pertanian (1/10) dan penghasilan. Pajak yang  telah  terkumpul  itu  kemudian digunakan untuk pembangunan sarana umum,  seperti  irigasi,  jembatan,  memperbaiki jalan umum, dan lain-lain yang dampaknya dapat dinikmati oleh masyarakat;
d.  Merealisir  ketentuan  Allah  (Q.S.  al- Anfal: 41) dengan mengambil 4/5 dari harta rampasan perang, termasuk barang tambang  dari  perut  bumi,  kemudian didistribusikan  1/5  untuk  angkatan perang  untuk  kesejahteraan  mereka dan kemaslahatan umum;
e.  Macam-macam hukuman yang sempurna, yaitu  hukuman  zina,  tindak  pidana pencurian,  maker  kepada  Allah  dan Rasul-Nya,  dan  tindakan  terorisme. Semua  hukuman  yang  dikenakan  kepada mereka  adalah  untuk  menjamin  stabilitas keamanan masyarakat pada umumnya;
f. Macam hukuman yang terbatas, seperti terhalangnya  seorang  penerima  hak waris  untuk  mendapatkan  bagian waris  karena  membunuh  pewaris. Hukuman  ini  termasuk  hak  Allah, karena  pembunuh  tidak  mendapatkan hukuman  secara  fisik,  dan  bersifat  pasif, meskipun  ia  sebenarnya  mengalami kerugian harta benda dari hak warisnya;
g.  Hukuman-hukuman  yang  mengandung makna ibadah, seperti kafarat bagi orang yang  melanggar  sumpahnya,  kafarat bagi orang yang tidak berpuasa di bulan ramadhan  dengan  sengaja,  kafarat bagi  orang  yang  membunuh  karena tersalah,  dan  suami  yang  men-zihar isterinya.  Semua  itu  sebagai  hukuman karena  melanggar  aturan  Allah,  dan karenanya dinamakan kafarat. 14
14 Ibid. , h. 211-213.
Sedangkan hal-hal yang berkaitan dengan hak  mukallaf,  yaitu  sesuatu  yang  menjadi hak murni mukallaf, seperti menanggung  orang yang merusak harta dengan sepadannya,  atau dengan  nilai  harganya,  yang  demikian  ini adalah  hak  murni  bagi  pemilik  harta.  Jika  ia menghendaki,  maka  akan  menanggungnya, dan bila tidak, maka ia akan meninggalkannya. Seperti  juga,  menahan  benda  yang  digadaikan itu  hak  murni  bagi  orang  yang  menggadai. Demikian juga menagih utang itu hak muri bagi orang yang menghutangkan. Jadi Allah menetapkan hak-hak ini adalah bagi mereka yang mempunyai hak-hak itu. Bagi mereka mempunyai  pilihan,  jika  mereka  mau  untuk melaksanakan  hak-haknya,  dan/atau  tidak mau  sehingga  mereka  meninggalkan  hak- haknya.  Karena  itu,  bagi  setiap  mukallaf mempunyai  hak  untuk  mentasarrufkan  hak individualnya,  dan  ini  semua  tidak  lain adlah untuk kemaslahatan umum. 15
Adapun  kedua  hak  terintegrasi  sekalgus, secara kronologis dimenangkan terlebih dahulu hak  Allah,  contohnya  hukuman  bagi  orang yang  menuduh  perempuan  baik-baik  berbuat zina  ( had  al-qazaf ).  Contoh  ini  dari  segi sanksi  dikenakan  kepada  penuduh,  karena untuk memelihara kehormatan manusia, mencegah permusuhan dan pembunuhan, hal ini tujuannya untuk merealisir kemaslahatan umum.  Maka  ini  juga  termasuk  hak  Allah. Dari  segi  mempertahankan  nama  baik  bagi perempuan yang dituduh, berarti merealisir kemaslahatan individu, maka dinamakanlah hak pribadi ( haq al-fard ). Namun demikian dalam  konteks  ini  yang  dimenangkan adalah  hak  Allah,  karena  pelaksanaan hukuman  bagi  penuduh  sepenuhnya  hak prerogative  pemerintah,  dan  perempuan  yang dituduh  tidak  bisa  melaksanakan  hukuman sendiri  secara  langsung.  Sementara  kedua hak  yang  terintegrasi  itu  dimenangkan  hak individulnya daripada hak Allah, seperti hukuman qishash terhadap pelaku  pembunuhan dengan sengaja.  Karena  hukuman  ini  dari  segi pelaksanaannya dapat menyelamatkan kehidupan manusia,  dan  ini  berarti  merealisir  kemaslahatan umum (hak Allah). Dari segi obat penawar
15 Ibid.
hati terluka dari pihak keluarga korban, dan meredam  amarah  serta  dendam  terhadap pembunuh,  berarti  merealisir  kemaslahatan  hak individual.  Dari  segi  yang  kedua  inilah yang  dimenangkan.  Oleh  karena  itu,  wali terbunuh  dianjurkan  untuk  memberikan ma’af  kepada  pembunuh,  sehingga  tidak dilaksanakan hukuman qishash bagi pembunuh. 16 3. Asas Keadilan dalam Waris Hukum  kewarisan  Islam  mengandung berbagai  asas  yang  dalam  beberapa  hal berlaku  untuk  hukum  kewarisan  yang  lain. Hukum  kewarisan  Islam  mempunyai  corak dan  karakteristik  tersendiri,  dan  digali  dari teks-teks  al-Qur’an  dan  hadis  Nabi  s.a.w. Dari  lima  asas  yang  berkaitan  dengan peralihan  harta  benda  dari  pewaris  ( al- muwarrits )  kepada  penerima  waris  ( al- warits ), yaitu asas ijbari, asas bilateral, asas individual,  asas  keadilan   berimbang,  dan asas  semata  akibat  kematian,  maka  di  sini hanya  akan  diuraikan  asas  keadilan berimbang saja.
Kata  ‘adil’  merupakan  serapan  bahasa Indonesia dari bahasa arab al-‘adl. Kata al- ‘adl ini  banyak  ditemukan  dalam  ayat-ayat al-Qur’an,  tidak  kurang  dari  28  kali disebutkan.  Dalam  kaitan  dengan  konteks kewarisan, kata adil dapat diartikan sebagai keseimbangan  antara  hak  dan  kewajiban, dan  keseimbangan  antara  yang  diperoleh dengan  keperluan  dan  kegunaan. 17 Atas dasar pengertian ini, secara mendasar dapat dikatakan bahwa hak bagian warisan antara laki-laki  dan  perempuan  sama  kuat  dan tidak  membedakan  status  gender.  Hal  ini terlihat  dalam  surt  al-Nisa’:  7,  11,  12  dan 176.  Pada  ayat-ayat  ini  secara  substansial, mereka  semua  mendapatkan  warisan  dari pewaris.  Akan  tetapi,  jika  dilihat  dari  segi jumlah bagian yang diperoleh disaat menerima hak,  memang  terdapat  ketidak-samaan.  Ini bukan  berarti  tidak  adil,  justru  perlu  dipahami oleh  semua  ahli  waris  bahwa  adil  dalam pelaksanaannya itu tidak mesti sama dalam mendapatkan  bagian  hak  waris.  Keadilan
16 Ibid., h. 214.
17 Lihat,  Amir  Syarifuddin, Hukum  Kewarisan Islam ,  Cet.  Ke  3  (Jakarta:  Kencana  Prenada  Media Group, 2008), h. 24.
dalam konteks ini dikaitkan dengan tingkat kegunaan dan kebutuhan.
Secara  umum,  bagian  penerima  hak waris  laki-laki  dan  perempuan  tidak  sama jumlah  besarannya,  karena  bagi  laki-laki mempunyai  kewajiban  dan  tanggungjawab berat bagi dirinya dan terhadap keluarganya (al-Nisa’: 34). Sementara perempuan segala kebutuhan  dan  biaya  hidup  menjadi  tanggungjawab laki-laki, tidak dibebani kewajiban memberi nafkah,  dan  ketika   dinikahi  oleh  seorang laki-laki,  ia  akan  mendapatkan  mahar. 18 Inilah  perbedaan  secara  substansial  hak waris yang diterima oleh ahli waris berbeda jenis kelamin dan tingakatan-tingkatan yang telah  ditetapkan  Allah  pada  ayat-ayat tersebut  di  atas.  Dan  sekalgus  gambaran keadilan dalam konsep Islam.
4. Hak Waris Ahli Waris Beda Agama Di kalangan mayoritas ulama konvensional ( fuqaha  dan  mufassirin )  telah  sepakat  bahwa disebabkan beda agama dapat menghalangi hak  waris  ( mawani’  al-irts ).  Tetapi,  kemudian mereka  terjadi  perbedaan  pendapat  dalam masalah,  kapan  orang  kafir  tidak  boleh mewaris  harta  warisan  ( al-mauruts )  orang muslim, apakah orang muslim boleh mewarisi harta  waris  orang  kafir  apabila  ditemukan adanya sebab-sebab yang membolehkan untuk mewarisi,  dan  apakah  selain  agama  Islam seperti  Yahudi  dan  Nasrani  yang  masih dalam  satu  rumpun  agama  Allah  dapat mewarisi satu sama lain. 19
Mayoritas ulama konvensional mensikapi dua  permasalahan  pertama  di  atas  telah consensus, dalam hal ini Abu Hanifah, Malik, Syafi’i,  dan  para  pengikutnya  bahwa  tidak boleh  orang  kafir  mewarisi tirkah orang muslim,  atau  sebaliknya,  apakah  disebabkan karena hubungan memerdekakan budak ( al- wala’ ),  hubungan  perkawinan  ( al-zaujiyyah ),
18 Lihat,  Muhammad  ‘Ali  al-Sabuni, Al- Mawarits  fi  al-Syari’ah  al-Islamiyyah ,  Penerjemah Hamdan  Rasyid,  dengan  Hukum  Kewarisan Menurut  al-Qur’an  dan  Sunnah,  Cet.  Ke  1  (T.tp.: Dar  al-Kutub  al-Islamiyyah  li  al-Thiba’ah  wa  al- Nasyr, 2005), h.22.
19 Muhammad  Muhyiddin  Abdul  Hamid, Ahkam al-Mawarits fi al-Syari’ah al-Islamiyyah ‘ala Mazahib al-A’immah al-Arba’ah , Cet. Ke 1 (Bairut: Dar al-Kitab al-‘Arabi, 1404 H./1984 M), h. 50.
dan/atau hubungan kekerabatan ( al-qarabah ). Demikian  juga  kalau  ada  seorang  muslim meninggal  dunia,  ia  meninggalkan  seorang isteri  non  muslim  ( al-kitabiyah ),  atau kerabat  non  muslim  kemudian  mereka masuk  Islam  sebelum tirkah  al-muwarrits dibagikan, maka mereka tetap tidak mendapatkan hak waris. 20 Berbeda dengan Jumhur ulama konvensional,  Imam  Ahmad  bin  Hanbal berpendapat  bahwa  orang  kafir  dapat mewarisi tirkah orang muslim, dan juga sebaliknya disebabkan al-wala’ ,  mereka  yang  beda agama  tapi  masih  dalam  satu  rumpun agama Allah, isteri non muslim, dan kerabat non  muslim  yang  masuk  Islam  sebelum tirkah dibagikan. 21 Sementara  Mu’az  bin Jabal, Mu’awiyah bin Abi Sofyan, Sa’id bin al-Musayyab,  Masruq,  al-Nakha’iy,  Muhammad bin al-Hanafiyyah, Muhammad bin ‘Ali bin al-Husain,  bin  ‘Ali  bin  Abi  Thalin,  dan Ishaq  bin  Ruwaihah  berpendapat  bahwa orang  muslim  dapat  mewaris  dari  orang kafir,  tetapi  tidak  sebaliknya. 22 Pendapat mereka  ini  berargumentasikan  pada: Pertama,  hadis  yang  dikeluarkan  oleh  Abu Dawud  dan  disahihkan  oleh  al-Hakim  dari Mu’az,  dia  berkata:  Aku  mendengar  Nabi s.a.w.  bersabda:  Islam  itu  lebih  dan  tidak kurang.  Karena  itu,  orang  muslim  dapat memperoleh hak (mewaris) yang tidak diperoleh oleh orang kafir. Kedua, berdasarkan qiyas, mereka  mengatakan  bahwa  orang  muslim diperbolehkan  menikahi  perempuan  ahli  kitab, tetapi  tidak  diperbolehkan  sebaliknya,  dan diperbolehkan pula orang muslim mengambil  harta ghanimah orang  kafir. Jika kedua perkara ini diperbolehkan, maka secara  deduktif  analogis  berarti  diperbolehkan pula  orang  muslim  mewarisi  harta  orang kafir. 23
Sedangkan mayoritas ulama konvensional berargumentasikan  pada  hadis  Nabi  s.a.w.
20 Ibid. Lihat, Wahbah  al-Zuhailil, Al-Fiqh  al- Islami  wa  Adillatuh ,  Juz  ke  10,  Cet.  Ke  4 (Damaskus-Suria:  Dar  al-Fikr  al-Ma’ashir,  1425 H./2004 M), h. 7719.
21 Ibid. , h. 51
22 Ibid ., h. 52. 23 Ibid .  Lihat,  Muhammad  bin  Isma’il  al- Kahlani al-Shan’ani, Subul al-Salam , Juz ke 3 (T.tp.: Thaba’ ‘ala Nafaqah Dahlan, tt.), h. 98.
yang  diriwayatkan  oleh  banyak  perawi 24 dari Usamah bin Zaid, beliau (Nabi) bersabda: Seorang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan  (tidak  sebaliknya)  orang  kafir  tidak mewarisi  orang  muslim. 25 Menurutnya  hadis ini menunjukkan umum,  tidak dikhususkan oleh sesuatu sebab apapun, dan oleh kondisi apapun,  dan  juga  tidak  ada  dalil  yang mengkhususkannya.  Dalam  konteks  ini mereka  kelihatannya  memahami  bahwa dalalah  ‘amm  selama  tidak  ada  dalil  yang mentakhsis satuan-satuan ( al-afrad- nya), maka lafaz   ‘amm tersebut menunjukkan qath’i. Kalaupun sebagian  satuannya  dikeluarkan,  menurut Hanafiyyah  hal  itu  tergantung  kepada takhsisnya ( qashr al-‘amm -nya); Jika qashr al-‘amm -nya  tidak  mempunyai  implikasi  terhadap kehujjahan ‘amm, maka dalalah sisa satuan yang ditakhsis adalah qath’i. Sebaliknya,  jika qashr  al-‘amm -nya  mempunyai  implikasi yang  signifikan,  maka  dalalah  sisi  satuan yang ditakhsis  adalah zanni. 26 Mereka juga dalam  konteks  ini  tidak  menggunakan qiyas ,  karena  menurut  penilaiannya  hadis yang  dijadikan  argumentasi  itu  tingkat validitas   dan  keotentikannya  cukup  kuat, yang  justru  kontradiksi  dengan qiyas seperti yang dipraktikkan oleh ulama yang berpandangan bahwa  orang  muslim  boleh  mewarisi  harta orang  kafir.  Adapun  argumentasi  Ahmad bin  Hanbal  tidak  diketahui  dengan  jelas. Hanya  saja  menurut  penulis  pandangan Ahmad  ini  lebih  dekat  pada  pendapat Mu’az  bin  Jabal,  dan  ulama-ulama  yang lainnya.
Kemudian  masalah  yang  ketiga,  yaitu apakah  selain  agama  Islam,  yakni  orang pemeluk  agama  Yahudi  dapat  mewarisi harta  orang  beragama  Nasrani,  Majusi,  dan pemeluk agama-agama lainnya, atau sebaliknya. Dalam  konteks  ini,  Imam  Syafi’i  dan  Abu Hanifah berpendapat bahwa secara kronologis
24 Yaitu  Imam  Bukhari  dan  Muslim  (muttafaq ‘alaih),  Abu  Dawud,  Turmuzi,  Nasa’iy,  dan  Ibn Majah.
25 Muhammad  bin  Isma’il  al-Kahlani  al- Shan’ani, Loc. Cit.
26 Lihat, Zakiyuddin Sya’ban, Ushul al-Fiqh al- Islami (Mesir:  Mathba’ah  Dar  al-Ta’lif,  1964),  h. 330.
orang  Yahudi  dapat  mewarisi  harta  orang Nasrani,  orang  Majusi  dan  pemeluk  agama lainnya, dan begitu pula berlaku sebaliknya.
Sedangkan  mazhab  Hanbali  berpendapat bahwa  orang  Yahudi  tidak  dapat  mewarisi harta orang Nasrani, dan orang-orang pemeluk agama yang lainnya. Sementara di kalangan mazhab Maliki terdapat dua pendapat: Pertama , mereka  mengatakan  bahwa  orang  Nasrani tidak  dapat  mewarisi  harta  orang  Yahudi, dan harta orang dari pemeluk agama selain Nasrani dan Yahudi, dan juga tidak berlaku sebaliknya. Tetapi orang Majusi dapat mewarisi harta  orang  Watsani,  Burhami,  dan  Shabi’i dan  yang  semacamnya. Kedua ,  mereka  yang berpendapat  sama  dengan  pandangan  mazhab Hanbali seperti tersebut di atas. 27 Syafi’i dan Abu Hanifah berargumentasikan pada  firman  Allah:  Pertama,  “ famadza  ba’ad al-haq illa al-Dhalal. ” 28 Wajah istidlal ayat ini  dipahami  oleh  mereka  bahwa  tidak  ada agama  yang  hak  itu  kecuali  agama  Islam, dan  selain  agama  Islam  semuanya  adalah menunjukkan  agama  yang  menyesatkan  ( al- dhalal ). Kedua, “ wa alladzina kafaru ba’dhuhum auliya’u  ba’adh” . 29 Wajah  istidlal  dari  ayat ini  menurutnya  bahwa  kalimat  ‘ alladzina kafaru’ itu menunjukkan ‘amm yang mencakup semua macam-macam orang kafir. Sungguh Allah  telah  menetapkan  bahwa  sebagian mereka  menjadi  pelindung  dan  penolong bagi sebagian yang lain. Sebagaimana telah kita  ketahui  bahwa  fiksi  hukum  ( al-‘illat ) yang  dikehendaki  mengenai  warisan  ini adanya pelindung dan penolong antara ahli waris ( al-warits ) dan pewaris ( al-mauruts ). Kemudian  ditetapkan  fiksi  hukum  ini beserta perbedaan agama orang-orang kafir; Bahkan  Allah  tidak  memisahkan  mengenai perlindungan  mereka  satu  sama  lain,  tetapi justru saling menguatkan dalam keragaman. 30
27 Muhammad  Muhyiddin  Abdul  Hamid, Op. Cit., h. 54. 28 Q.S.  Yunus:  32,  yang  artinya:  “  …  maka tidak  ada  sesudah  kebenaran  itu,  melainkan kesesatan.”
29 Q.S. al-Anfal: 73, yang artinya: “Dan orang- orang  yang  kafir,  sebagian  mereka  menjadi pelindung bagi sebagian yang lain.”
30 Muhammad  Muhyiddin  Abdul  Hamid, Op. Cit ., h. 54-55.
Imam  Ahmad  bin  Hanbal  termasuk sebagian mazhab Maliki berargumentasikan pada  firman  Allah:  Pertama,   “ makana  Ibrahim yahudiyya  wala  nashraniyya  walakin  kana hanifa muslima wama kann min al-musyrikin. ” 31 Kedua,  “ waqalu  kunu  hudan  aw  nashara tahtadu .” 32 Wajah istidlal pada dua ayat ini menurutnya  bahwa  Allah  sungguh  telah menjadikan yahudiyyah ,  bukan nasraniyyah , sebagaimana  Dia  menjadikan  satu  agama dari  keduanya  selain  Islam,  tetapi  bukan agama  syirik  sebagaimana  pada  ayat  yang pertama  di  atas.  Ketiga,  firman  Allah: “likull ja’alna minkum syir’ah wa minhaja.” 33 Ayat ini menunjukkan bahwa setiap golongan manusia Allah telah menjadikan tata aturan dan  jalan  yang  terang  bagi  mereka  untuk memudahkan mereka. Demikian juga menunjukkan bahwa  bagi  setiap syari’at dan minhaj itu berbeda  satu  sama  lain  dari  yang  telah disyari’atkan.  Tetapi  dari  perbedaan  itu sesungguhnya  substansinya  adalah  sejalan menjadi  satu  syari’at  ( yari’atsun  wahidah ) dan satu jalan terang ( minhajun wahid ). 34 Dari  dua  golongan  pendapat  dengan masing-masing  argumentasi  yang  dikemukakannya dari  permasalahan  yang  ketiga  ini,  penulis lebih  cendrung  mengatakan  bahwa  pendapat Imam  Ahmad  bin  Hanbal  yang  dikuatkan oleh  sebagian  mazhab  Maliki  adalah  yang lebih  kuat  dan  logis  untuk  mendekati kebenaran.  Karena  berdasarkan  ayat-ayat yang  mereka  jadikan  argumentasi  menurut hemat penulis bahwa sejatinya Allah sudah menjadikan  agama  beserta  ajarannya  masing- masing.  Hanya  saja  pemeluk  agama  itu sendiri  yang  harus  konsisten  mengamalkan
31 Q.S.  Ali  Imran:67,  yang  artinya:  “Ibrahim bukan  seorang  Yahudi  dan  bukan  (pula)  seorang Nasrani,  akan  tetapi  dia  adalah  seorang  yang  lurus lagi  berpasrah  diri  (kepada  Allah)  dan  sekali-kali bukanlah  dia  termasuk  golongan  orng-orang musyrik.”
32 Q.S.  al-Baqarah:  135,  yang  artinya:  “Dan mereka berkata: Hendaklah kamu menjadi penganut agama Yahudi atau Nasrani, niscaya kamu mendapat petunjuk.”
33 Q.S.  al-Maidah:  48,  yang  artinya:  “Untuk tiap-tiap umat di   antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang.”
34 Muhammad  Muhyiddin  Abdul  Hamid, Loc. Cit.
ajaran  agamanya,  dan  tentunya  Allah  akan menjamin  makhluk-Nya  kesejahteraan  di dunia,  dan  kelak  masuk  surga  Allah  di akhirat
Selanjutnya,  mengenai  harta  warisan orang  murtad  sebelum  atau  sesudah  ia meninggal, siapakah yang berhak mewarisi hartanya. Sebab eksistensinya, di satu sisi ia memiliki  kesamaan  dengan  orang  kafir karena  sama-sama  tidak  beragama  Islam, tetapi di sisi lain, secara substansial seorang yang   murtad  berbeda  dengan  orang  kafir ( kafir  dzimmi ).  Hukum  Islam  telah  menetapkan bahwa perbuatan murtad merupakan tindakan criminal,  karenanya  dikenakan  hukuman bunuh.  Harta  yang  dimilikinya  menjadi harta  rampasan  ( al-fai’ ). 35 Para  ulama  terjadi perbedaan  pendapat  dalam  mensikapi  harta warisan  orang  murtad.  Jumhur  fuqaha ( Malikiyyah,  Syafi’iyyah, dan Hanabilah ) berpendapat  bahwa  orang  Islam  tidak  dapat mewarisi  harta  orang  murtad,  karena  tidak ada kewarisan antara orang muslim dengan orang  kafir  ( la  yarits  al-muslim  al-kafir ). Dengan murtad, seseorang telah ke luar dari Islam dan dia menjadi kafir. Dia juga secara otomatis  telah  memutuskan silah  syari’ah kepada ahli warisnya. Jumhur dengan tegas menyatkan  bahwa  harta  warisan  mereka tidak bisa diwarisi oleh siapapun, termasuk ahli  warisnya  yang  sama-sama  murtad. Harta  warisannya  menjadi  harta fai’ yang harus  diserhkan  ke baitul  maal untuk kepentingan  umum. 36 Sedangkan  menurut mazhab  Hanafi  berpendapat  bahwa  harta warisan orang murtad menjadi hak milik ahli warisnya  yang  beragama  Islam, 37 dalam pengertian dapat diwaris oleh ahli warisnya.
Dari  dua  pendapat  para  imam  mazhab tersebut  di  atas  menurut  penulis  pendapat yang  dipandang  lebih  kuat  dan  kontekstual
35 Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi  bersabda: Man  baddala  dinahu  faqtuluh (Barang  siapa  yang  menggantikan  agamanya (murtad), maka bunuhlah dia). Ibid., h. 58.
36 Muhammad  Ali  al-Shabuni, Op.  Cit .,  h.  56. Muhammad  Muhyiddin  Abdul  Hamid, Op.  Cit .,  h. 59-61. Amir Syarifuddin, Op. Cit. , h. 87.
37 Ibn ‘Abidin, Hasyiyah Radd al-Mukhtar , Jld. Ke  6   (Mesir:  Musthafa  al-Babi  al-Halabi  wa Auladuh, 1966), h. 767.
di era sekarang ini adalah pendapat Jumhur fuqaha  yang  mengatakan  harta  warisan  itu tidak  bisa  diwarisi  oleh  siapapun,  tetapi menjadi harta fai’ yang dimasukkan/ diserahkan ke baitu maal untuk kepentingan umat dan masyarakat pada umumnya.
Dalam kaitan dengan murtad, dimungkinkan ada ‘tawanan’ yang disaat menjalani tawanan dalam  pengasingan  ia  menjadi  murtad.  Hal ini  dalam  pembuktiannya  perlu  melalui proses pengadilan. Fatchur Rahman menegaskan, “apabila  hakim  menjatuhkan  vonis  bahwa seorang  tawanan  murtad,  maka  harta-harta peninggalannya dibagi-bagikan kepada ahli warisnya. 38 Penegasan  Rahman  ini  terlihat kontra  produktif  dengan  pendapat  Jumhur fuqaha  yang  mengatakan  bahwa  harta warisan  orang  murtad  menjadi  harta fai’ dan  milik  baitul  maal,  tidak  menjadi  harta waris  ahli  warisnya.  Bahkan  lebih  jauh  ia menambahkan,  atas  vonis  hakim  itu, keinginan orang ‘tawanan’ tidak bisa diakomodir selama vonis tersebut didasarkan atas bukti- bukti yang sah. 39

## 5.  Hak Ahli Waris Beda Agama Melalui
Wasiat Wajibah
Pada dasarnya, setiap orang berhak untuk mewasiatkan  harta  bendanya  kepada  siapa yang  dikehendakinya,  tetapi  harus  sesuai dengan  aturan  hukum  yang  mengaturnya. Adanya  ketentuan  aturan  hukum  itu  agar pelaksanaan hak seseorang untuk berwasiat tidak  merugikan  pihak  lain.  Sejauh  bacaan penulis,  tidak  ada  perbedaan  pendapat  di kalangan para ulama (Abu Hanifah, Malik, Syafi’i, dan Ahmad bin Hanbal) tentang hukum boleh  ( li  al-nadb )  mewasiatkan  sebagian harta benda kepada siapa yang dikehendaki selain  ahli  waris,  dengan  syarat  tidak  lebih dari  sepertiga  harta  bendanya.  Dasarnya: Pertama,  hadis  “ la  washiyyah  liwaritsin ”. 40
38 Fatchur  Rahman, Ilmu  Waris (Bandung:  PT Al-Ma’arif, 1981), h. 519.
39 Ibid.
40 Lengkapnya, hadis diriwayatkan oleh Ahmad, empat perawi hadis, kecuali Nasa’i, dihasankan oleh al-Turmidzi  dan  termasuk  Ahamad  sendiri, dikuatkan  oleh  Ibn  Huzaimah  dan  Ibn  al-Jarud  dari Abi  Umamah  al-Bahil,  ia  berkata:  Aku  mendengar Rasulullah  s.a.w.  bersabda:  Sesungguhnya  Allah telah memberikan setiap yang mempunyai hak akan
Kedua,  hadis  “ la  washiyyah  liwaritsin  illa an  yasya’a  al-waratsah ”. 41 Ketiga,  hadis mengenai  kasus  Sa’ad  bin  Abi  Waqas  yang akan  mensedekahkan  hartanya  dua  pertiga, kemudian  jawaban  Nabi  terakhir  maksimal sepertiga  itu  sudah  banyak. 42 Berdasarkan beberapa  hadis  tersebut  menunjukkan  bahwa hukum wasiat kepada ahli waris itu dilarang dan  tidak  sah  kecuali  ada  izin  atau persetujuan  dari  ahli  waris  yang  lain.  Jika dalam  kenyataan  pewaris  ( al-muwarrits ) hingga  akan  meninggal  dunia  tidak  berwasiat, kemudian  oleh  ahli  waris  ( al-waritsun ) dipandang perlu dan mereka menyetujuinya dalam upaya untuk mewujudkan rasa keadilan terutama  kepada  ahli  waris  yang  beda agama,  maka  dapat  dilaksanakan  melalui wasiat wajibah, 43 sebagai alternative solusinya. 44
haknya,  maka  tidak  ada  wasiat  bagi  ahli  waris. Muhammad bin Isma’il al-Kahlani al-Shan’ani, Op. Cit., h. 106. 41 Hadis  diriwayatkan  oleh  Daruqutni  dari  Ibn Abbas,  ditegaskan:  Bahwa  tidak  boleh  berwasiat untuk  ahli  waris,  kecuali  jika  dikehendaki  oleh  ahli waris (yang lainnya). Ibid. 42 Hadis tersebut lengkapnya diriwayatkan oleh Bukhari  dan  Muslim  (muttafaq  ‘Alaih)  dari  Sa’ad bin  Abi  Waqas,  ia  berkata:   Ketika  aku  sedang menderita  sakit  keras,  bertanya  kepada  Rasulullaah s.a.w.,  wahai  Rasulullah,  bagaimana  menurut pendapatmu,  aku  ini  mempunyai  harta  banyak, sementara  tidak  ada  yang  akan  mewarisi  hartaku selain  seorang  anak  perempuanku,  apakah  aku sedekahkan  duapertiga  hartaku  (sebagai  wasiat).  ? Rasul  menjawab:  Jangan.  Aku  bertanya  lagi: Separoh  hartaku.?  Rasul  menjawab:  Jangan.  Aku bertanya  lagi:  Seperti  hartaku.?  Rasul  menjawab: Ya, sepertiga, sepertiga itu banyak atau sudah besar, sungguh  jika  kamu  meninggalkan  ahli  warismu dalam  keadaan  cukup  adalah  lebih  baik  daripada meninggalkan  mereka  dalam  keadaan  miskin,  yang meminta-minta kepada orang banyak .   Ibid ., h. 104- 105.
43 Istilah  wasiat  wajibah  mula  pertama diperkenalkan  oleh  ulama  Mesir  yang  melalui hukum waris tahun 1946 menyatakan bahwa seorang anak  yang  lebih  dahulu  meninggal  dunia  dan meninggalkan anak, maka si cucu itu menggantikan ayahnya  dalam  mewarisi  kakeknya  atau  neneknya dengan cara memperoleh wasiat wajibah tidak lebih dari  sepertiga  harta.  Adapun  yang  menetapkan wasiat  wajibah  itu  ialah  Pengadilan,  karena  si pewaris memang tidak meninggalkan wasiat sendiri. Lihat,  M.  Atho  Mudzhar,  “Letak  Gagasan
Abdul  Wahab  Khallaf  berpandangan bahwa  apabila  ada  seorang  anak  beragama Islam mempunyai harta banyak, maka anak sebagai al-muwarrits diwajibkan  untuk mewasiatkan (wasiat wajibah) sebagian hartanya untuk  kedua  orang  tuanya,  atau  kerabatnya yang non muslim. Pandangannya ini didasarkan pada surat al-Baqarah: 180, yang substansinya perintah  wajib  berwasiat  kepada  ahli  waris sesama muslim secara umum. Tapi perintah ayat  ini  sudah  dinasakh  dengan  turunnya surat  al-Nisa’:  11-14.  Yang  masih  berlaku adalah berwasiat  secara  khusus  bagi  kerabat yang  terhalang  untuk  mendapatkan  hak waris disebabkan beda agama. 45
Pemikiran  Khallaf  ini  kelihatannya sejalan  dengan  pandangan  Ibn  Hazm  al- Zhahiri yang berpendapat bahwa wasiat itu wajib  ( al-fardh )  hukumnya  bagi  setiap muslim,  terutama  kepada  kerabat  yang terhalang  untuk  mendapatkan  hak  waris. 46 Lebih  jauh  Hazm  mengatakan  bahwa, apabila tidak diadakan wasiat untuk kerabat yang  tidak  mendapatkan  hak  waris,  maka hakim  harus  bertindak  sebagai muwarrits yaitu memberi sebagian dari harta waris ( al- tirkah )  kepada  kerabat  yang   terhalang untuk  mendapatkan  hak  warisnya,  sebagai suatu wasiat wajibah untuk mereka. 47
Dari  beberapa  pandangan  tersebut  dapat ditegaskan bahwa Jumhur fuqaha (dari empat mazhab)  sekalipun  berpandangan  boleh berwasiat  kepada  selain  ahli  waris  maksimal sepertiga  dari  harta al-muwarrits ,  dengan syarat diizinkan (disepakati) oleh ahli waris yang lain, tetapi stresingnya kepada  sesama
Reaktualisasi  Hukum  Islam  Munawir  Sjadzali  di Dunia  Islam”  dalam Kontekstualisasi  Ajaran  Islam , Cet.  Ke  1  (Jakarta:  Yayasan  Wakaf  Paramadina, 1995), h. 316.
44 Selain  wasiat  wajibah,  bisa  juga  dengan melalui  hibah  yang  harus  diberikan  oleh  al- muwarrits  (orang  tua  muslim)  ketika  masih  hidup kepada  ahli  warisnya  yang  non  muslim,  agar kegoncangan  social  dalam  sebuah  keluarga  dapat dihindari.
45 Abdul Wahab Khallaf, Op. Cit ., h. 230-231.
46 Abu  Muhammad  ‘Ali  bin  Ahmad  bin  Sa’id bin Hazm, Al-Muhalla bi al-Atsar , Juz ke 8 (Bairut: Dar  al-Kutub  al-‘Ilmiyyah,  1408  H./1988  M),  h. 353.
47 Ibid.
muslim,  tidak  boleh  kepada  orang  non muslim.  Sedangkan  Abdul  Wahab  Khallaf dan Ibn Hazm mewajibkan untuk berwasiat (wasiat wajibah) kepada al-waritsun sekiranya al-muwarrits di  saat  mau  meninggal  dunia ( sakarat al- maut ) tidak berwasiat bagi ahli waris atau kerabat yang non muslim.
6. Analisis Metodologis Dari apa yang telah penulis pahami dan dideskripsikan  di  atas,  pada  sub  ini  dapat dianalisis hal-hal sebagai berikut:
Pertama , dalam sebuah keluarga, apabila kepala  keluarga  (bapak/ibu)  meninggal dunia,  maka  harta  kekayaannya  berpindah dan  menjadi  hak  waris  para  ahli  warisnya. Dimaksudkan  dengan  hak  waris  di  sini yaitu  ketentuan  bagian  waris  yang  akan diterima oleh ahli waris dari harta kekayaan yang  ditinggalkan  oleh  pewaris,  baik  harta kekayaan itu berupa benda bergerak ataupun benda  tidak  bergerak,  termasuk  harta  milik lain yang legal dan dibenarkan oleh syara’ . Dari  batasan  ini  menunjukkan  bahwa  ada pengaturan  kompleksitas  peralihan  atau perpindahan  hak  milik  dari  orang  yang meninggal  dunia  ( al-muwarrits )  kepada generasi  penerima  waris  ( al-warits )  dari sejumlah  harta  benda  yang  ditinggalkan  ( al- mauruts ) oleh al-muwarrits . Substansi peralihan hak  milik  ini  rahasia  hukum  dan  maslahatnya tidak  lain  adalah  agar  generasi  penerima waris  tidak  menjadi  umat  yang  miskin, menderita kelaparan, dan peminta-minta.
Kedua ,  secara  kategoris,  hak  itu  dapat dibedakan kepada hak Allah, dan hak manusia. Abdul Wahab Khallaf mengkategorisasikan hak  menjadi  tiga  macam,  yaitu  hak  Allah, hak  hamba,  dan  kedua  hak  berjalan  secara bersamaan.   Hak Allah, yaitu hak yang menjadi otoritas  Allah  dalam  menghukuminya,  tetapi secara  teknis  implementasinya  dalam  kehidupan manusia  menjadi  hak  masyarakat  untuk kepentingan umum. Hak yang semata-mata milik Allah yaitu berupa ‘ibadah mahdhah, seperti  shalat,  zakat,  puasa,  dan  haji.  Tapi hak  Allah  yang  konotasinya  menjadi  hak masyarakat  umum,  yaitu  ibadah  yang mengandung  pengertian  kesejahteraan,  seperti zakat  firtah,  wakaf,  dan  lain-lain.  Sedangkan hak  hamba,  yaitu  hak  perorangan  yang
disyari’atkan  untuk  kepentingannya  secara khusus,  seperti  seseorang  melakukan  transaksi jual  beli,  hutang  piutang,  dan  lain-lain. Adapun  hak  yang  kedua-duanya  berjalan secara  bersamaan,  seperti  pidana  tuduhan berzina  ( had  al-qadzaf ).  Di  satu  sisi dilaksanakan  sanksi  terhadap  penuduh  ( al- qadzif )  sebagai  konsekuensi  dari  perbuatan yang  dilakukannya  melanngar  aturan  Allah dan untuk terealisasinya kemaslahatan umum, yang berarti hal ini adalah hak Allah, dan di sisi  lain  bahwa  sanksi  pidana  itu  dilaksanakan untuk  merehabilitasi  citra  dan  nama  baik perempuan yang dituduh, sehingga kemaslahatan pribadi  dan  kemuliaannya  kembali  menjadi perempuan baik-baik. Hal ini berarti sebagai hak  hamba.  Kategorisasi  hak  menurut Khallaf  ini  dalam  istinbat  hukumnya  ternyata menggunakan pendekatan maslahat . Hal ini terlihat  dari  pelaksanaan  hak  Allah  yang stresingnya  kepada  peningkatan  kesejahteraan masyarakat  umum,  seperti  pendistribusian zakat  fitrah  disaat  ‘idul  fitri  skala  prioritasnya diberikan  kepada  mustahik  yang  sangat membutuhkan (Q.S. al-Taubah: 60). Maqashid al-syari’ah -nya  adalah  untuk  mencukupi kebutuhan  mustahik  minimal  selama  tiga hari,  sehingga  tidak  berkeliling  meminta- minta,  dan  sekaligus  dapat  menikmati kegembiraan/  kebahagiaan  hari  raya  tersebut. Demikian juga terjadinya transaksi jual beli, hutang piutang antara kedua belah pihak akan sama-sama  merasakan  dampak  positifnya (maslahat).  Termasuk  pelaksanaan had  al- qadzaf terhadap al-qadzif , maqashid syari’ah - nya  adalah  untuk  kemaslahatan  masyarakat umum  agar  tidak  berbuat   demikian,  dan kemaslahatan bagi perempuan yang dituduh dengan  terehabilitasi  citra  dan  nama  baiknya. Pandangan Khallaf ini kelihatannya sejalan dengan  ‘Ali  Hasaballah  yang  mengatakan bahwa  hak-hak  Allah  atau  hak  umum sepenuhnya  menjadi  kekuasaan  pemerintah (penguasa),  dan  tidak  bisa  diselesaikan dengan  jalan  damai.  Misalnya  seseorang melakukan  perzinaan  harus  dihukum  dan tidak  ada  jalan  perdamaian.  Berbeda  dengan hak hamba , maka penyelesaiannya  sepenuhnya kepada  persetujuan  kedua  belah  pihak, apakah  mau  diselesaikan  berdasarkan  aturan
syari’at  Islam,  atau  dengan  cara  berdamai saja. 48 Dalam kaitan dengan harta warisan, apakah  penyelesaian  bagian  harta  waris termasuk hak Allah atau hak hamba. Dalam konteks  ini,  penulis  sependapat  dengan pandangan  Muhammad  Abu  Zahrah  yang mengatakan  bahwa  hak  seseorang  untuk mewarisi tirkah dari muwarrits yang  telah meninggal  dunia  termasuk  dalam  kategori hak hamba murni. Ia mensejajarkan dengan hak  menagih  atau  menerima  piutang  dan masalah-masalah  lain  yang  berkaitan  dengan pemilikan harta. 49 Lebih jauh Zahrah menegaskan bahwa melanggar hak hamba adalah sebuah kezaliman; Allah   tidak akan menerima taubat seseorang  yang  memakan  hak  hamba kecuali  dengan  membayar  hak  itu  kepada pemiliknya, atau dihapuskan oleh pemiliknya. 50 Pendapat  Zahrah  dalam  konteks  ini  istinbat hukumnya  menggunakan  pendekatan qiyas, yaitu hak mewarisi tirkah dari muwarris di- qiyas- kan kepada hak menagih piutang dan masalah-masalah  lain  yang  berkaitan  dengan pemilikan  harta.  Ini  menunjukkan  bahwa hak  hamba  murni  adalah  hak  otoritas pemilik  hak  yang  tidak  boleh  diganggu gugat  oleh  siapapun,  termasuk  hak  mewaris, terkecuali  digugurkan  oleh  pemilik  hak  yang bersangkutan.  Hal  ini  tujuannya  untuk memelihara  kemaslahatan  hak  pribadi seseorang.  Oleh  karena  itu,  setiap  hak termasuk  hak  bagian  waris  harus  disampaikan kepada  penerima  atau  pemilik  hak  demi untuk kemaslahatan pribadinya.
Ketiga , asas keadilan dalam hak waris. Pada  hakikatnya  Allah  telah  menetapkan hak  bagian  waris  kepada  masing-masing ahli  waris  seperti  terlihat  dalan  surat  al- Nisa’  ayat  11,  12  dan  176  merupakan akumulasi  tanggung  jawab  pewaris  terhadap keluarganya,  sehingga  jumlah  bagian  yang diterimanya sudah sama berimbang dengan tanggungjawab  masing-masing  dalam  keluarganya. Demikian  inilah  standar  keadilan  dalam Islam,  yaitu  keadilan  berimbang.  Sebagai
48 ‘Ali  Hasaballah, Ushul  al-Tasyri’  al-Islami , Cet.  Ke  7  (Mesir:  Dar  al-Fikr  al-‘Arabi,  1417 H./1997 M), h. 213.
49 Muhammad Abu Zahrah, Loc. Cit.
50 Ibid., h. 324.
contoh,  hak  waris  antara  laki-laki  dan perempuan  (al-Nisa’:  11)  adalah  2  :  1.  Di kalangan  ulama  konvensional  ( mufassirin) di antaranya al-Thabari berpendapat bahwa ayat  ini  sudah  final  karena  landasan hukumnya qath’i  al-tsubut dan qath’i  al- dalah sehingga  tidak  bisa  lagi  diinterpretasikan lain. 51 Berarti  formula  2  :  1  tersebut  harus diaplikasikan kepada ahli waris apa adanya. Sementara  di  kalangan  ulama  kontemporer ( muta’akhkhirin )  seperti  Muhammad  Shahrur dengan  teori nazhariyyat  al-hudud -nya berpendapat  bahwa  ayat  itu  belum  final, karena  pada  dasarnya  tujuan  hukum  Islam adalah  untuk  mewujudkan  keadilan,  tetapi pemberlakuannya  secara  bertahap. 52 Pandangan Shahrur  ini  dilihat  dari  perspektif  metodologis menurut  penulis  dia  adalah  menggunakan pendekatan mashlahat mulghat . 53 Untuk itu, surat  al-Nisa’:  11  dalam  tataran  implementasinya dengan  mengacu  kepada  konteks had  al- a’la wa al-adna sekaligus, hak bagian waris laki-laki  dan  perempuan  boleh  berubah menjadi  2  :  2,  1  :  1,  atau  menjadi  1  :  2, tergantung  pada  kondisi  para  ahli  waris  itu sendiri.  Pembagian  hak  waris  demikian  ini adalah kontradiksi dengan nash tetapi maslahat
51 Al-Thabari, Abu Ja’far Muhammad bin Jarir,
Jami’  al-Bayan  Ayy  al-Qur’an ,  Juz  ke  6  (Bairut: Musthafa al-Babi al-Halabi, 1968), h. 274.
52 Muhammad Shahrur, Al-Kitab wa al-Qur’an: Qira’ah  Mu’ashirah ,  Diterjemahkan  oleh  Sahiron Syamsuddin dan Burhanudin Dzikri, dengan Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer,  Cet.  Ke  1  (Yogyakarta:  Penerbit elSAQ, 2007), h. 31-45.
53 Yaitu maslahat yang diabaikan oleh syari’at , atau  dibatalkan  oleh syari’at karena  dalam penetapan  hukumnya  kontradiksi  dengan nash (al- Qur’an  dan  sunnah)  dan  ijmak  para  ulama.  Tetapi bisa dijadikan pedoman dalam penetapan hukum dan didahulukan dari nash, jika maslahat menghendakinya. Teori maslahat yang demikian ini adalah yang diteorisasikan oleh Najmuddin al-Thufi al-Hambali.  Lihat,  Musthafa  Zaid, Al-Mashlahat  fi al-Tasyri’ al-Islamy wa Najmuddin al-Thufi (Mesir: Dar  al-Fikr  al-‘Arabi,  1964),  h.  117.   Muhammad Said  ‘Ali  Abdu  Rabbih, Buhuts  fi  al-Adillah  al-
Mukhtalaf Fiha’Ind al-Ushuliyyin (Mesir: Mathba’ah  al-Sa’adah,  1400  H./1980  M),  h.  95. Zakaria  al-Barri, Mashadir  al-Ahkam  al-Islamiyyah (Mesir:  Dar  al-Ittihad  al-‘Arabi  al-Thiba’ah,  1395 H./1975 M), h. 127.
menghendakinya , yaitu  mengambil  manfaat dan  menolak  kemudaratan  dalam  memelihara tujuan-tujuan  syari’at  ( maqashid  al-syari’ah ). Manfaat  yang  didapatkan  dari  penerapan formula  hak  waris  tersebut  adalah  tercapainya prinsip  keadilan.  Sedangkan  mudarat  yang ditolaknya  adalah  terjadinya  perselisihan dan putus silaturrahim dalam keluarga ahli waris.
Keempat ,  hak  waris  ahli  waris  beda agama. Sebagaimana telah dikemukakan di atas  bahwa  dalam  konsepsi  hukum  kewarisan Islam  dan  menurut  Jumhur  fuqaha  dengan berargumentasikan pada sebuah hadis sahih “orang  kafir  tidak  mewarisi  orang  muslim, dan orang muslim tidak mewarisi dari orang kafir.”  Konsep  inilah  yang  selama  ini diterapkan  di  lingkungan  Peradilan  Agama (PA).  Terlihat  pada  KHI  yang  menjadi pedoman  PA,  pasal  171  huruf  b  dan  c menyatakan  bahwa  pewaris  dan  ahli  waris harus  beragama  Islam.  Apabila  konsep hukum  kewarisan  Islam  ini  dipertahankan dan  diprktikkan  dalam  konteks  pembagian hak  waris,  maka  terkesan  semacam  ketidakadilan hukum.  Padahal  al-Qur’an  mengajarkan supaya  orang tua tidak meninggalkan keluarganya dalam keadaan miskin. Tetapi di pihak lain dalam  konteks  kewarisan  ketika  seorang anak  berbeda  agama  dengan  orang  tuanya, maka  anak  tidak  berhak  mendapatkan warisan  dari  harta  peninggalan  orang tuanya. Jika hal ini terjadi, secara psikologis akan  merasa  terjadi  diskriminatif  antara sesama  ahli  waris.  Orang  tua  mana  yang tega  meninggalkan  anak  keturunannya  dalam keadaan  miskin  lagi  sengsara.  Sementara bagi  masyarakat  non  muslim  di  Indonesia yang tunduk kepada hukum adat dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek/BW)  perbedaan  agama  tidak menjadi  penghalang  untuk  saling  mewarisi. 54
54 Lihat KUHPerdata, pasal 876, 954, 955 dan 957. Berdasarkan ketentuan pasal-pasal ini diketahui bahwa  jumlah  harta  yang  diwasiatkan  boleh  tanpa batas,  tidak  disyaratkan  mendapat  persetujuan  ahli waris yang lain, dan tidak mempersoalkan perbedaan agama.  Apapun  agamanya  sepanjang  yang bersangkutan  ada  hubungan  kerabat,  maka  dia menjadi ahli waris dari pewarisnya, tidak terkecuali yang beragama Islam.
Hal  ini  yang  diberlakukan  di  lingkungan Peradilan Umum.
Mensikapi  problematika  hak  waris yang  dilematis  tersebut,  menurut  penulis problem  solvingnya  adalah  dengan  menggunakan pendekatan maslahat  mulghat, yaitu  dengan mengabaikan nash (hadis sahih di atas) dan mendahulukan  maslahat,  karena  kondisi menghendaki  demikian.  Dengan  demikian, semua  ahli  waris  yang  beda  agama  adalah sama-sama  akan  mendapatkan  hak  waris dari harta peninggalan muwarrits yang telah meninggal dunia.
Kelima ,  jika  dalam  praktik  pembagian hak waris kepada ahli waris beda agama di masyarakat  muslim  Indonesia  sebagaimana yang  diatur  dalam  KHI  yang  diberlakukan di  lingkungan  PA  dengan  tetap  mengikuti pendapat  Jumhur  fuqaha  yang  tidak membolehkan saling mewarisi antara orang muslim dan non muslim, maka solusi yang ditawarkan  Islam  adalah  dengan  melalui wasiat  wajibah .  Atau  alternative  lain  dengan melalui hibah. Dalam konteks ini tanpaknya pendapat   Ibn  Hazm  dan  Abdul  Wahab Khallaf  yang  dipandang  relevan  dan kontekstual  yang  mewajibkan  kepada al- muwarrits untuk   berwasiat bagi ahli waris atau  kerabat  yang  tidak  mendapatkan  warisan karena beda agama. Karena Jumhur fuqaha, sekalipun  membolehkan  berwasiat  tetapi masih terbatas kepada selain ahli waris dan sesama  muslim.  Bahkan  lebih  jauh  Ibn Hazm  menegaskan  kalau  ternyata al- muwarrits tidak  berwasiat,  maka  hakim harus   bertindak sebagai muwarrits dengan memberikan tirkah kepada  ahli  waris  yang terhalang untuk mendapatkan hak warisnya. Pendapat  Ibn  Hazm  inilah  kelihatannya yang  dipraktikkan  dan  dipegangi  oleh Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia dalam  merekonstruksi  Putusan  Pengadilan Agama Yogyakarta No. 83/pdt/1997/PA yk tanggal  4  Desember  1997  tentang  Penetapan Ahli Waris non Muslim, tidak mendapatkan hak waris karena amar putusannya berpedoman kepada KHI, pasal 171 huruf b dan c yang menyatakan  bahwa  pewaris  dan  ahli  waris harus  beragama  Islam.  Direkonstruksi  dan diputuskan oleh MA dengan Keputusannya
No.  51.K/AG/1999  tanggal  29  September 1999,  dinyatakan  dengan  memberikan wasiat  wajibah  kepada  saudara  kandung non  muslim  yang  kadar  bagiannya  sama dengan  ahli  waris  saudara  kandung  muslim. 55 Keputusan MA ini secara metodologis jelas bertentangan dengan nash (al-Baqarah: 180 dan hadis), tetapi mashlahat mulghat menghendaki demikian;  Yakni maqashid- nya  adalah  untuk menjaga  dan  mempertahankan  keutuhan keluarga  dengan  tetap  saling  menghargai dan  menghormati,  mengakomodir  adanya realitas  social  masyarakat  Indonesia  yang fluralitas  yang  terdiri  dari  berbagai  etnis dan  keyakinan  agama,  dan  kemaslahatan untuk memenuhi rasa keadilan.

## C. PENUTUP
Dari  deskripsi  uraian  dan  pembahasan tersebut  di  atas,  pada  penutup  ini  dapat ditegaskan beberapa hal sebagai berikut:
1.  Bahwa  hukum  kewarisan  Islam apabila diaplikasikan secara tekstualitas  sesuai  dengan  ketentuan yang  terdokumentasikan  dalam  kitab- kitab  fiqih
konvensional,  maka diduga  kuat  tidak  akan  mampu menjawab berbagai problematika kewarisan yang  berkembang  saat  ini  di
Indonesia.  Karena  itu,  konsep-konsep hukum kewarisan konvensional tersebut perlu  dipahami,  direkonstruksi,  dan dikontekstualisasikan  disesuaikan dengan perkembangan  social,  budaya,  ekonomi, dan teknologi modern saat ini.
2.  Pembaruan pemikiran hukum kewarisan Islam  di  era  liberalisasi  ekonomi  global saat ini merupakan suatu keniscayaan karena banyak pewaris yang meninggalkan harta  kekayaan  kepada  ahli  warisnya berupa  benda  bergerak,  benda  tidak bergerak,  surat-surat  berharga  seperti saham,  dan  lain-lain  yang  terkadang terjadi  kesulitan  untuk  mengkonversinya karena  harga  saham  di  bursa  efek bersifat  fluktuatif. 3.  Kerangka  metodologi  pemahaman hukum kewarisan Islam perlu
55 Lihat,  Abdul  Manan, Reformasi  Hukum Islam  di  Indonesia (Jakarta:  PT  Raja  Grafindo Persada, 2007), h. 255.
direkonstruksi  sehingga  dalam  konteks penetapan hukum menghasilkan konklusi  hukum  yang  sejalan  dengan maqashid syari’ah dari setiap teks yang digali nilai-nilai hukum yang dikandungnya.
4.  Untuk  menegakkan  rasa  keadilan dalam  pembagian  waris  kepada  ahli waris beda agama, maka solusi alternatifnya dengan  melalui  wasiat  wajibah,  atau hibah.  Karena  itu,  bagi  hakim  di lingkungan  Peradilan  Agama  harus mampu  menyelesaikan  setiap  perkara waris secara bijak dan berkeadilan.

## D. DAFTAR PUSTAKA
Al-Qur’an dan Terjemahnya. Barri,  Zakaria, Mashadir  al-Ahkam  al- Islamiyyah ,  Mesir:  Dar  al-Ittihad  al- ‘Arabi al-Thiba’ah, 1395 H./1980 M.
Habib,  Sa’di  Abu, Al-Qamus  al-Fiqhi  Lughatan wa  Ishthilaha ,  Damaskus-Suria:  Dar al-Fikr, 1408 H./1988 M.
Hamid,  Muhammad  Muhyiddin  Abdul, Ahkam al-Mawarits fi al-Syari’ah al- Islamiyyah  ‘ala  Madzahib  al-A’immah al-Arba’ah , Cet. Ke 1, Bairut: Dar al- Kitab al-‘Arabi, 1404 H./1984 M.
Hasaballah,  ‘Ali, Ushul  al-Tasyri’  al-Islami , Cet.  Ke  7,  Mesir:  Dar  al-Fikr  al- ‘Arabi, 1417 H./1997 M.
Hasyim, Umar, Mencari Ulama Pewaris Para Nabi ,  Cet.  Ke  2,  Surbaya:  PT  Bina Ilmu, 1983.
Ibn ‘Abidin, Al-Hasyiyah Radd al-Mukhtar , Jld. Ke 6, Mesir: Musthafa al-Babi al- Halabi wa Auladuh, 1966.
Ibn  Hazm,  Abu  Muhammad  bin  ‘Ali  bin Ahmad  bin  Sa’id, Al-Muhalla  bi  al- Atsar, Juz ke 8, Bairut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1408 H./1988 M.
Khallaf, Abdul Wahab, ‘Ilm Ushul al-Fiqh ,
Cet.  Ke  8,  Mesir:  Dar  al-Kuwaitiyyah, 1388 H./1968 M.
Ma’luf, Abu Luwis, Al-Munjid fi al-Lughah wa al-A’lam , Cet. Ke 29, Bairut: Dar al-Masyriq, 1986.
Manan,  Abdul, Aneka  Masalah  Hukum Perdata  Islam  di  Indonesia ,  Cet.  Ke 1,  Jakarta:  Kencana  Pranada  Media Group, 2006.
______, Reformasi Hukum Islam di Indonesia , Jakarta:  PT  Raja  Grafindo  Persada,
2007.
Mudzhar,  Atho,  “Letak  Gagasan  Reaktualisasi Hukum  Islam  Munawir  Sjadzali  di Dunia  Islam”  dalam Kontekstualisasi Ajaran  Islam ,  Cet.  Ke  1,  Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1995.
Rabbih, Muhammad Sa’id ‘Ali ‘Abd, Buhuts fi al-Adillah  al-Mukhtalaf  fiha  “Ind  al- Ushuliyyin , Mesir: Maktabah al-Sa’adah, 1400 H./1980 M.
Rahman, Fatchur, Ilmu Waris , Bandung, PT Al-Ma’arif, 1981.
Shabuni,  Muhammad  ‘Ali, Al-Mawarits  fi al-Syari’ah  al-Islamiyyah, Penerjemah Hamdan Rasyid, dengan Hukum Kewarisan Menurut  al-Qur’an  dan  Sunnah,  Cet. Ke 1, T.tp.: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 2005.
Shahrur,  Muhammad, Al-Kitab  wa  al-Qur’an: Qira’ah  Mu’ashirah, Diterjemahkan oleh Sahiron Syamsuddin dan Burhanudin Dzikri,  dengan  Prinsip  dan  Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer,
Cet.  Ke  1,  Yogyakarta:  Penerbit  el- SAQ Press, 2007.
Sya’ban,  Zakiyuddin, Ushul  al-Fiqh  al-Islami , Mesir: Mathba’ah Dar al-Ta’lif, 1964.
Syatibi, Abu Ishaq, Al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam ,  Jld.  Ke  1,  Bairut:  Dar  al- Fikr  al-Thiba’ah  wa  al-Nasyr  wa  al- Tauzi’, 1341 H.
Shan’ani,  Muhammad  bin  Isma’il  al-Kahlani, Subul al-Salam , Juz ke 3, T.tp.: Thaba’ ‘ala Nafaqah Dahlan, tt.
Syarifuddin,  Amir, Hukum  Kewarisan  Islam , Cet. Ke 3, Jakarta: Kencana Peranada Media Group, 2008.
Thabari,  Abu  Ja’far  Muhammad  bin  Jarir, Jami’ al-Bayan Ayy al-Qur’an , Juz ke 6, Bairut: Musthafa al-Babi al-Halabi, 1968.
Poerwadarminta, W.J.S., Kamus Umum Bahasa Indonesia ,  Cet.  Ke  11,  Jakarta:  Balai Pustaka, 1989.
Zuhaili, Wahbah, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh , Juz  ke  10,  Cet.  Ke  4,  Damaskus- Suria:  Dar  al-Fikr  al-Ma’ashir,  1425 H./2004 M.
Zahrah, Muhammad Abu, Ushul al-Fiqh, Mesir: Dar  al-Fikr  al-‘Arabi,  1377  H./1958 M.
Zaid,  Mustafa, Al-Mashlahat  fi  al-Tasyri’ al-Islami  wa  Najmuddin  al-Thufi, Mesir: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1964.