Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039 Vol. 3, No. 2 – Mei 2022, Hal.300-305 | Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org/10.55637/jph.3.2.4934.300-305

## KAJIAN YURIDIS PENGGUNAAN KOIN KRIPTO SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN DI INDONESIA
Kadek Dyah Pramitha Widyarani, Ida Ayu Putu Widiati, Ni Made Puspasutari Ujianti Fakultas Hukum, Universitas Warrmadewa, Denpasar, Indonesia dyahpramitha32@gmail.com idaayuputuwidiati@gmail.com puspaniwapong@gmail.com

## Abstrak
Hadirnya koin  kripto sebagai  hal  baru  di  masyarakat  tentu  menuntut  penyikapan  dari  aspek  hukum.  Pesatnya perkembangan koin kripto membuat banyak orang mempercayai bahwa koin kripto akan menjadi salah satu alat pembayaran  di  masa  yang  akan  datang.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaturan  mengenai  alat pembayaran di Indonesia serta akibat hukum jika koin kripto digunakan sebagai alat pembayaran di Indonesia. Penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif yaitu penelitian dengan pengkajian melalui studi kepustakaan berdasarkan bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan  dan  pendekatan  konseptual.  Hasil  dari  penelitian  ini  menunjukkan  secara  konkrit  bahwa koin  kripto merupakan  alat  pembayaran  yang  tidak  sah.  Penggunaan koin  kripto sebagai  alat  pembayaran  di Indonesia tidak sesuai dengan Undang-Undang dan merupakan tindakan yang bersifat melawan hukum sehingga dapat menimbulkan akibat hukum. Koin kripto tidak mempunyai suatu dasar hukum untuk dapat dimanfaatkan sebagai  alat  pembayaran  di  Indonesia.  Pembayaran  menggunakan koin  kripto yang  dilarang  oleh  Undang- Undang dianggap sebagai illegal payment sehingga dapat memperoleh sanksi. Kata Kunci: Alat Pembayaran, Koin kripto .

## Abstract
The presence of crypto coins as a new thing in society certainly requires an attitude from a legal aspect. The rapid development of crypto coins makes many people believe that crypto coins will become a means of payment in  the  future.  This  study  aims  to  determine  the  regulation  of  payment  instruments  in  Indonesia  and  the  legal consequences if crypto coins are used as payment instruments in Indonesia. This research is a normative legal research,  namely  research  with  studies  through  literature  studies  based  on  primary  and  secondary  legal materials. The problem approach used is a statutory approach and a conceptual approach. The results of this study  show  concretely  that  crypto  coins  are  illegal  means  of  payment.  The  use  of  crypto  coins  as  a  means  of payment in Indonesia is not in accordance with the law and is an act that is against the law so that it can have legal  consequences.  Crypto  coins  do  not  have  a  legal  basis  to  be  used  as  a  means  of  payment  in  Indonesia. Payments  using  crypto  coins  that  are  prohibited  by  law  are  considered  illegal  payments  so  they  can  get sanctions.
Keywords: Payment Instruments, Crypto Coins.

## I. PENDAHULUAN
Mata  Uang  sebagai  bentuk  alat  pembayaran  yang  sah  diperlukan  dalam  kegiatan  ekonomi  tingkat nasional  maupun  internasional  dalam  mencapai  kesejahteraan  sosial  bagi  segenap  masyarakat Indonesia.  Pengaturan  berkenaan  dengan  macam  dan harga  Mata  Uang  sebagai halnya  dicantumkan pada  Pasal  23B  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  guna  memberikan kepastian dan perlindungan secara hukum  maka ditetapkan undang-undang tersendiri yaitu Undang- Undang No 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.
Dengan  majunya  teknologi  dan  informasi  di  era  modern  memberi  banyak  perubahan  dan pengaruh  dalam  berbagai  aspek.  Hal-hal  yang  bersifat  praktis,  cepat,  dan  efisien  cenderung  lebih disukai  masyarakat  jaman  sekarang.  Hal  tersebut  juga  memberi  pengaruh  terhadap  perkembangan sistem  pembayaran  terutama  dalam  melakukan  transaksi.  Semakin  tergesernya  keberadaan  uang dengan  hadirnya  pembayaran cashless atau  non  tunai  dengan  muncul  bermacam fintech dengan penawaran  beragam  fitur  pendukung  sistem  pembayaran  non  tunai  dengan  daya  tarik  yang mengundang  konsumen-konsumennya.  Sistem  pembayaran  terus  berkembang  dan  akan  mengalami
kemajuan  seiring  berjalannya  waktu.  Hingga  sampai  pada  kemunculan koin  kripto sebagai  uang digital mulai menarik perhatian masyarakat.
Cryptocurrency atau  uang  kripto  merupakan  mata  uang  digital  yang  menerapkan  skema enkripsi dan telah beraneka ragam wujud mata uang digital ini tersebar di dunia (Ilyasa, 2019). Kripto dipandang sebagai salah satu alternatif alat pembayaran yang efisien dengan tingkat efektivitas yang tinggi, berlaku secara mendunia, terdesentralisasi dan aman. Walaupun banyak perdebatan mengenai hal tersebut namun dapat dilihat uang kripto berkembang pesat karena dampak  dari berkembangnya teknologi.
Sehubungan dengan koin kripto , salah satu hal yang membuat gempar dunia yaitu langkah El Salvador yang menjadi negara pertama di dunia yang mengambil salah satu bentuk koin kripto yaitu Bitcoin sebagai  alat  pembayaran  yang  sah  berdampingan  dengan  Dollar  AS.  Dengan  demikian memberi kemungkinan koin kripto bisa digunakan dalam bermacam transaksi, mulai dari hal-hal yang sederhana  seperti  membeli  kopi  sampai  membayar  pajak.  Masih  banyak  yang  bersikap  skeptis  pada langkah  El  Salvador  dan  menilai  negara  Amerika  Latin  tersebut  tidak  akan  mendapat  manfaat ekonomi dari mengadopsi uang kripto ( Bitcoin ). Namun ada pula yang mendukung dan memprediksi bahwa langkah tersebut akan menjadi awal dari tren yang lebih luas mengingat bahwa saat ini dunia bergerak ke arah yang sangat digital.
Hadirnya koin  kripto sebagai  salah  satu  hal  yang  baru  di  masyarakat  tentu  saja  menuntut penyikapan dari aspek hukum. Secara mengejutkan koin kripto yang mengalami perkembangan yang sangat  pesat  memberikan  gambaran  bahwa  hukum  terkesan  bergerak  lambat.  Semestinya  hukum sebagai  tumpuan  untuk  mengantisipasi  dampak  negatif  dari  kemajuan  teknologi (Rohman,  2021). Terkait persoalan transaksi pembayaran digital, Bank Indonesia sebagai lembaga pengatur keuangan berkewajiban menjamin sistem tersebut dapat dijalankan dengan efektif, efisien, dan aman (Astrawan et  al.,  2021). Bank  Indonesia  (BI)  menyatakan  izin  terhadap  kripto  sebagai  alat  pembayaran  akan menyalahi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dimana menyebutkan bahwa di Indonesia  satu-satunya  alat  pembayaran  sah  adalah  rupiah.  Meski  demikian,  BI  tidak  dapat mengabaikan  perkembangan  teknologi  sehingga  BI  akan  terus  mempelajari  mengenai koin  kripto ( cryptocurrency ) dan segala hal yang berkaitan dengannya.
Berkaitan  dengan  latar  belakang  masalah  yang  telah  diuraikan,  maka  penelitian  ini  akan membahas  permasalahan  tentang  Bagaimana  pengaturan  mengenai  alat  pembayaran  di  Indonesia? Bagaimanakah  akibat  hukum  jika Koin  kripto digunakan  sebagai  alat  pembayaran  di  Indonesia?. Beberapa penelitian terkait diuraikan sebagai berikut.
Pertama, penelitian  yang  dilakukan  oleh (Rianti,  n.d.) menyatakan  bahwa  uang  juga mengalami perkembangan dari masa ke masa. Dalam praktiknya, berbagai negara menggunakan uang beredar  dengan  jenis  yang  beragam.  Jenis-jenis  uang  beredar  tersebut  secara  resmi  didefinisikan berdasarkan komponen yang tercakup di dalamnya. Komponen tersebut pada umumnya adalah ketiga jenis uang yang telah dikenal pada bagian sebelumnya, yaitu uang kartal, uang giral, dan uang kuasi. Dengan  demikian,  sesuai  dengan  cakupan  uang  beredar  yang  beragam,  jenis  uang  beredar  pun beragam, mulai dari pengertian atau definisi yang paling sempit sampai yang paling luas.
Kedua, penelitian  yang  dilakuakan  oleh (Rohman,  2021) menyatakan  bahwa  perhatian terhadap  perkembangan  mata  uang  kripto  ini  selaras  dengan  perkembangan  lingkungan  masyarakat yang semakin kental dengan penggunaan teknologi dan alat-alatnya. Generasi masa kini, yang disebut dengan  Generasi  Alpha,  merepresentasikan  sebuah  generasi  yang  kental  dengan  teknologi  internet yang  menuntut  cukup  banyak  perubahan  dari  segi  regulasi  atau  hukum.  Perkembangan  ini  telah mengubah pola komunikasi dan perilaku masyarakat sehingga hukum perlu hadir sebagai mekanisme integratif  dalam  kehidupan  sosial  untuk  mengendalikan  aktivitas  ilegal  dan  mengembalikan keseimbangan  sosial.  Hukum  merupakan  kunci  untuk  mencapai  ketertiban  dan  stabilitas  dalam masyarakat yang kompleks demi menjaga kepentingan bersama.
Ketiga, (Noorsanti  et  al.,  2018) menyatakan  uang  elektronik  tidak  dapat  disamakan  dengan mata uang kripto meskipun sama-sama berbentuk elektronik atau digital. Uang elektronik merupakan mata uang rupiah yang berbentuk elektronik dan menurut Peraturan Bank Indonesia no. 11/PBI/2009 pasal  4,  uang  elektronik  adalah  nilai  uang  yang  disimpan  secara  elektronik  pada  suatu  media  yang dapat dipindahkan untuk kepentingan transaksi pembayaran dan/atau transfer dana.

## II. METODE PENELITIAN
Tipe  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  Penelitian  Hukum  Normatif  yaitu penelitian dengan melakukan pengkajian melalui studi kepustakaan berdasarkan bahan–bahan hukum primer  dan  sekunder.  Dalam  penelitian  ini,  pendekatan  masalah  yang  diimplementasikan  yaitu pendekatan  dengan  perundang-undangan  dan  pendekatan  secara  konseptual. Dalam  penulisan  ini menerapkan studi kepustakaan dan studi dokumentasi sebagai teknik pengumpulan bahan hukumnya.
Dalam hal pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui tahapan penelusuran bahan hukum yang  dikumpulkan  melalui  prosedur  inventarisasi.  Selanjutnya  bahan  hukum  tersebut  diidentifikasi serta  diklasifikasi  dengan  metode  pencatatan  dengan  sistem  file  sehingga  sesuai  dengan  kebutuhan penelitian.  Sesudah  seluruh  bahan  hukum  terhimpun,  lalu  diolah  serta  dianalisis  dengan  sistematis mempergunakan  argumentasi  hukum  didasari  pada  logika  hukum  dari  deduktif  induktif  berikutnya dituangkan ke dalam bentuk deskriptif.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Pengaturan Alat Pembayaran Di Indonesia
Alat  bayar  sah  atau  sering  disebut  dengan  istilah legal  tender merupakan  suatu  substansi  yang menurut ketentuan hukum patut diterima sebagai alat untuk pembelian barang dan jasa ataupun media pelunasan utang. Mata uang  kertas dan koin adalah bentuk umum dari alat pembayaran yang sah di banyak  negara.  Uang  kertas  dan  koin  biasanya  didefinisikan  sebagai  alat  pembayaran  yang  sah. Beberapa  yurisdiksi  dapat  membatasi  atau  juga  dapat  melarang  pembayaran  yang  dilakukan  selain dengan legal  tender atau  alat  pembayaran  yang  sah.  Di  Indonesia legal  tender atau  alat  bayar  sah adalah  alat  pembayaran  dalam  wujud  uang  yang  disebut  dengan  Rupiah.  Rupiah  merupakan  mata uang yang berlaku di negara Indonesia yang sah di mata hukum diterbitkan pemerintah kemudian oleh Bank Indonesia (BI) ditetapkan selaku alat pembayaran yang sah. Mata uang Rupiah ini dicetak dan diatur penggunaannya oleh Bank Indonesia. Selaku mata uang sah Indonesia, Rupiah wajib dipakai di Indonesia  pada  setiap  kegiatan  ekonomi.  Kewajiban  ini  yang  secara  hukum  mengacu  pada  perintah kepada  seluruh  pihak  yang  berkedudukan  di  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI) untuk hanya menggunakan Rupiah sebagai alat tukar maupun alat pembayaran.
Bank  Indonesia  sebagai  regulator  juga  mendukung  ketentuan  mengenai  kewajiban penggunaan Rupiah dengan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 Tentang Kewajiban  Penggunaan  Rupiah  Di  Wilayah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Peraturan  ini menjelaskan dan menegaskan kembali bahwa di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia setiap pihak wajib menggunakan Rupiah dalam transaksi yang dilakukan. Mata uang Rupiah yang kini kita pergunakan  dalam  melakukan  transaksi  sehari-hari  ini  di  bawah  kendali  Bank  Indonesia  dan  oleh Pemerintah  dilegalkan  sebagaimana  ketentuan  Undang-Undang  Nomor  7  tahun  2011  tentang  Mata Uang.  Mata  uang  Rupiah  ini  sangat  berpengaruh  nilainya  terhadap  perkembangan  perekonomian Negara.  Berbeda  dengan koin  kripto yang  terdesentralisasi  dan  tanpa  melalui  perantara  institusi keuangan atau bank. Kripto tidak memiliki apapun atau siapapun untuk menjaminnya, dan komunitas penggunanya yang sepakat menggunakannya (Darmawan & Kamlet, 2020).
Pada  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2011  tentang  Mata  Uang,  uang  dikatakan  sebagai simbol  kedaulatan  negara  yang  mana  harus  dihormati  dan  dijunjung  oleh  semua  warga  seantero Indonesia, uang juga dipandang sebagai suatu sarana untuk menunjukkan presensi atau ada tidaknya suatu  negara (Soekarno,  2006). Dalam  ketentuan  Undang-Undang  ini  jelas  bahwa koin  kripto tidak dapat dikategorikan sebagai alat tukar maupun sebagai alat pembayaran di Indonesia. Beragam jenis koin  kripto tersebut  tidak  mempunyai  suatu  dasar  hukum  di  Indonesia  guna  mampu  diterapkan sebagai  alat  pembayaran,  sehingga  tidak  ada  kepastian  hukum  terhadap  para  pengguna virtual currency ini.  Dalam  kaitannya  dengan koin  kripto atau virtual  currency yang  kini  beredar  di Indonesia, maka pemerintah berperan menyelenggarakan perlindungan dengan menetapkan pedoman hukum  yang  mesti  sejalan  dengan  kemajuan  produk  elektronik  yang  berkembang  tersebut. Dikeluarkannya  Undang-Undang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (UU  ITE)  yang  baru  yaitu Undang-Undang  No  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  No  11  Tahun  2008 tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  menjadi  salah  satu  wujud  peran  pemerintah  sebagai jawaban bagi permasalahan hukum akibat kemunculan virtual currency di Indonesia.
Bank  Indonesia  di  dalam  sistem  pembayaran  selaku  regulator,  memastikan  proses  sistem pembayaran  berjalan  sesuai  prosedur.  Bank  Indonesia  semacam  lembaga  pengatur  yang  menjaga
Sistem  Pembayaran  Nasional  berlangsung  lancar.  Bank  Indonesia  sebagai  bank  sentral  berhak menetapkan dan memberlakukan kebijakan seperti Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 juga Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018. Namun dalam beberapa peraturan PBI tersebut mengatur koin  kripto secara  terbatas.  Hal  tersebut  dapat  dilihat  dimana  dalam  peraturan-peraturan tersebut, secara normatif hanya ada beberapa pasal yang menyebutkan perihal virtual currency yang dilarang.
Dari beberapa tatanan aturan yang diluncurkan oleh Bank Indonesia kemudian diklaim bahwa virtual  currency atau koin kripto dilarang  dipergunakan  di  Indonesia  sebagai  alat  tukar  maupun  alat pembayaran. Kementerian Keuangan melalui Siaran Pers Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor  3/KLI/2018  menyokong  kapabilitas  Bank  Indonesia  (BI)  selaku  otoritas  moneter  yang menjaga jalannya sistem pembayaran dengan menentang virtual currency sebagai alat pembayar yang sah.
2. Akibat Hukum Jika Koin kripto Digunakan Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia Koin kripto merupakan sebutan untuk menggambarkan cryptocurrency sebagai suatu aset digital yang dibangun  dan  berdiri  di  jaringan  blockchain  tersendiri.  Contoh  dari koin  kripto adalah Bitcoin yang beroperasi pada jaringan blockchain Bitcoin . Cryptocurrency yang dibuat dari rangkaian kode digital tidak memiliki wujud fisik namun digambarkan berbentuk koin. Cryptocurrency merupakan suatu hal yang  memanfaatkan  metode  kriptografi  untuk  mentransmisikan  data  dengan  aman  dan  secara  luas dalam bertukar token digital (Razzaq, 2018).
Koin  kripto yang  sangat  populer  dan  dikenal adalah bitcoin ,  selain itu  terdapat koin  lainnya seperti ethereum , ripple,  dogecoin  litecoin dan  masih  banyak  lagi.  Sebagai  uang  berbasis  digital, keamanan cryptocurrency mengaplikasikan  teknologi  kriptografi  sehingga  sukar  untuk  ditiru  atau diimitasi.  Transaksinya  sendiri  dilakukan  secara  daring  dengan  memanfaatkan  jaringan  internet. Pertukaran  informasi  dalam  transaksinya  dikodekan  dengan  mengimplementasikan  perhitungan kriptografi  tertentu.  Perbedaan  antara koin  kripto dengan  mata  uang  konvensional  yaitu  mata  uang kripto  ini  dikeluarkan  tanpa  intervensi  oleh  pemerintah  maupun  otoritas  pusat  lainnya.  Sehingga membuat uang digital sistem kriptografi ini memiliki keamanan ketat sehingga susah dipalsukan.
Koin  kripto akan  dapat  tumbuh,  berkembang,  dan  mendatangkan  lebih  banyak  pengguna  di seluruh  dunia.  Dunia  yang  mungkin  akan  mulai  mengadopsinya  dan  menggunakannya  untuk melibatkannya  dalam  keuangan  dan  penciptaan  kekayaan.  Pedagang  pun  akan  datang  dan  mulai menerimanya  sebagai  pembayaran.  Perusahaan  yang  inovatif  akan  menemukan  cara  untuk memungkinkan koin  kripto diterima  sebagai  metode  pembayaran,  seperti  halnya  uang  tunai. Pertumbuhan  internet  akan  terus  mendorong  harga  satu koin  kripto lebih  tinggi,  dan  investor  awal akan  mulai  melihat  jenis  pertumbuhan  dan  laba  atas  investasi  dan  kemampuan  untuk  menggunakan bitcoin tersebut  di  dunia  nyata  sehingga  mereka  dapat  beroperasi  secara  finansial  di  luar  sistem perbankan  “tradisional” (Volkering,  2018) kripto bisa  didapatkan  dengan  beberapa  cara,  pertama dengan cara menambang kripto ( mining ), cara kedua adalah melalui tempat yang memperjualbelikan koin kripto , dikenal dengan istilah crypto exchange dan cara lain yaitu dengan mengunjungi situs yang memberikan bayaran dalam kripto dengan persyaratan tertentu.
Legalitas koin kripto yang paling populer yaitu bitcoin menjadi bahan perbincangan dunia di berbagai negara. Pandangan yang mana menuai pro dan kontra keabsahan bitcoin yakni nilainya yang fluktuatif.  Dalam  aktivitas  ekonomi,  dengan  semakin  terbentuknya  kesadaran  masyarakat  terhadap teknologi digital dalam kripto, menimbulkan reaksi individu untuk menggunakannya dalam berbagai transaksi keuangan, seperti pengiriman, pembayaran, hingga pembelian barang/jasa. Koin kripto atau cryptocurrency di Indonesia ilegal sebagai alat tukar atau alat pembayaran, tetapi dilegalkan sebagai aset  investasi. Cryptocurrency ini  dimasukkan  ke  dalam  kategori  komoditi  yang  diperdagangkan  di bursa berjangka di bawah otoritas sebuah badan Kementerian Perdagangan yaitu Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi atau disingkat Bappebti.
Bank Indonesia sendiri sebagai otoritas sistem pembayaran dengan sangat tegas mengatakan cryptocurrency dalam  bentuk  apa  pun  tidak  sah  sebagai  alat  pembayaran.  Dimana  hukum  hanya mengakui Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia tercantum pada Undang-Undang No 7  tahun  2011  tentang  Mata  Uang.  Dengan  tujuan  untuk  melindungi  masyarakat,  tidak  diakuinya cryptocurrency sebagai mata uang ini menjauhkan terjadinya kerugian yang dikhawatirkan. Demikian pula kaitannya terhadap literasi keuangan yang terhitung minim dari masyarakat Indonesia, sehingga jika dirugikan alhasil regulator yakni pemerintah akan disalahkan (Sajidin, 2021).
Nilai  kripto  memang  tidak  bergantung  dengan  mata  uang  mana  pun  di  dunia.  Dengan  itu membuka peluang partisipasi kripto dalam ekonomi global tidak dikhawatirkan mengalami penurunan nilai,  kecuali  hilangnya  kepercayaan koin  kripto .  Dengan  sistem  terdesentralisasi koin  kripto bebas dari masalah krisis ekonomi dan politik yang mempengaruhi mata uang tradisional. Dengan demikian kripto dirancang sebagai digital cash alternatif sehingga dapat mengurangi ketergantungan pada uang tradisional  (Darmawan  &  Kamlet,  2020)  Di  balik  keunggulannya  sebagai  mata  uang  virtual,  kripto juga  memiliki  kelemahan.  Sulitnya  memprediksi  nilai  kripto  di  masa  yang  akan  datang,  berpotensi menyebabkan  kerugian  lebih  besar.  Terkadang  nilai  dari  tukar  dari koin  kripto seperti bitcoin juga terlampau  tinggi  dan  dianggap  kurang  masuk  akal.  Kemudian  penggunaan cryptocurrency juga memiliki potensi adanya pelanggaran hukum. Sebab ketidakjelasan regulasi di beberapa negara terkait keberadaan cryptocurrency ini.
Pengaruh penggunaan uang virtual atau koin kripto pada perekonomian Indonesia tidak dapat diremehkan  begitu  saja.  Mengingat  banyak  negara  besar  yang  mulai  melegalkan  penggunaan  uang kripto  tersebut,  sehingga  memuat  hubungan  terhadap  perekonomian  Indonesia.  Tren  kemerosotan uang  kripto  akhir-akhir  ini  mesti  dicermati.  Alasannya,  hal  tersebut  mungkin  menjadikan perekonomian  dalam  negeri  terpengaruhi.  Penggunaan koin  kripto sebagai  alat  pembayaran  di Indonesia, baik secara yuridis (hukum positif) atau pun atas dasar alasan kemanfaatan mendapatkan larangan dalam usaha memelihara kedaulatan Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia. Oleh  sebab  tersebut  penggunaan koin  kripto sebagai  alat  pembayaran  di  Indonesia  dapat  diartikan sebagai sebuah pelanggaran terhadap hukum yang diikuti dengan suatu akibat hukum. Akibat hukum yang  disinggung  ini  yakni  penjatuhan  sanksi  terhadap  penggunaan koin  kripto tersebut.  Khususnya sanksi  bagi  Penyedia  Jasa  Pembayaran  (PJP)  yang  menyediakan  jasa  untuk  memfasilitasi  transaksi pembayaran  kepada  pengguna  jasa  dalam  sistem  pembayaran.  Penyedia  Jasa  Pembayaran  dilarang menerima koin  kripto atau virtual  currency dalam  suatu  transaksi.  Seperti  yang  tercantum  pada Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  23/6/PBI/2021  Tentang  Penyedia  Jasa  Pembayaran.  Sanksi  atas larangan  itu  tercantum  pada  peraturan  tersebut  dapat  berbentuk  teguran,  penghentian  kegiatan termasuk  pelaksanaan  kerja  sama  secara  sementara,  sebagian,  atau  seluruhnya;  dan/atau  izin  selaku PJP dicabut.
Cryptocurrency ini tidak diatur oleh lembaga atau pihak apapun maka tak ada jaminan yang mampu  dijanjikan  terhadap  penggunaannya  oleh  pemerintah.  Bahwa  atas  lahirnya  suatu  inovasi teknologi  berasal  dari  sistem  pembayaran  yang  tak  dapat  dikontrol  ini  yang  mengkhawatirkan pemerintah.  Yang  menurut  pemerintah  jika  dimanfaatkan  sebagai  sarana  atau  alat  pembayaran  di Indonesia  maka  pembayaran  tersebut  tidak  sah  atau  dapat  disebut  sebagai illegal payment , sehubungan negara Indonesia telah memiliki pedoman hukum tentang mata uang sebagai acuan yakni sebuah satuan mata uang dengan nama Rupiah serta belum ada regulasi yang menyatakan koin kripto dapat digunakan sebagai alat pembayaran di Indonesia.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Pengaturan  perihal  uang  atau  mata  uang  di  Indonesia  bersumber  pada  Undang-Undang  Nomor  7 Tahun  2011 tentang  Mata  Uang.  Alat  pembayaran  berupa  uang  yang  disebut  dengan  Rupiah  adalah alat  bayar  sah  di  Indonesia.  Dalam  ketentuan  Undang-Undang  jelas  bahwa koin  kripto tidak  dapat dikategorikan sebagai alat tukar maupun sebagai alat pembayaran di Indonesia. Tidak terdapat suatu dasar hukum di Indonesia yang menjadi pedoman dipergunakannya koin kripto yang beragam bentuk tersebut sebagai alat pembayaran. Penggunaan koin kripto sebagai alat pembayaran tersebutlah yang dipantang menurut Undang-Undang, pelarangan tersebut pun didukung oleh beberapa peraturan lain salah  satunya  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  18/40/PBI/2016  Tentang  Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.
Akibat  hukum  jika koin  kripto digunakan  sebagai  alat  pembayaran  di  Indonesia  adalah pembayaran  tersebut  dianggap  tidak  sah  atau  dapat  disebut  sebagai illegal  payment ,  karena  satu- satunya alat pembayaran  yang  sah  di  Indonesia  menurut  Undang-Undang  No  7  Tentang Mata  Uang adalah Rupiah. Dalam UU Mata Uang dijelaskan setiap orang yang tidak menggunakan Rupiah dalam transaksi  pembayaran  mendapatkan  sanksi  berupa  kurungan  dan  denda.  Penerimaan koin  kripto sebagai  alat  pembayaran  oleh  PJP  dapat  mendapat  sanksi  mulai  dari  teguran  kemudian  secara
sementara  sebagian  atau  seluruh  kegiatan  dihentikan  termasuk  juga  pelaksanaan  kerja  sama  hingga dicabutnya izin sebagai Penyedia Jasa Pembayaran (PJP).

## 2. Saran
Bahwa  kehadiran koin  kripto merupakan  salah  satu  fenomena  yang  harus  disikapi  secara  bijaksana dan  tidak  serta  merta  mengabaikannya  karena  merupakan  bagian  dari  perkembangan  zaman  dan teknologi yang tak bisa dihindari. Maka pemerintah memiliki kewajiban mengupayakan secara penuh terkait  regulasi  yang  nyata  sehingga  dapat  memberikan  kepastian  hukum  bagi  masyarakat. Masyarakat juga sebaiknya lebih berhati-hati terhadap penggunaan koin kripto atau virtual currency lainnya sebagai alat pembayaran sebelum ada undang-undang atau peraturan yang  mengatur dengan jelas.

## DAFTAR BACAAN
Astrawan,  I.  K.  A.,  Budiartha,  I.  N.  P.,  &  Ni  Made  Puspasutari  Ujianti.  (2021).  Perlindungan  Hukum  bagi Pemegang  Kartu  E-Money  Sebagai  Alat  Pembayaran  dalam  Transaksi  Non  Tunai. Jurnal  Interpretasi Hukum , Vol.2 (2).
Darmawan, O., & Kamlet, S. R. (2020). Apakah bitcoin standar uang masa depan? : mengungkap sejarah dan hakikat  uang,serta  sistem  desentralisasi  bitcoin.  In Perpustakaan  Kemendikbud .  Media  Pressindo, Yogyakarta.
Dimaz Ankaa Wijaya. (2016). Mengenal Bitcoin dan Cryptocurrency . Puspantara, Medan.
Ilyasa,  R. M.  A. (2019). Legalitas Bitcoin Dalam Transaksi Bisnis Di Indonesia. UKM  Lex Scientia, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang , Vol.2 (2).
Noorsanti,  R.  C.,  Yulianton,  H.,  &  Hadiono,  K.  (2018).  Blockhain  -  Teknologi  Mata  Uang  Kripto  (Crypto Currency). Prosiding SENDI_U .
Rahmanto,  D.,  &  Anisariza,  N.  U.  (2020).  Penerapan  Peraturan  Perundang-Undangan  yang  Melarang Penggunaan  Produk  Crypto  sebagai  Alat  Pembayaran  Maupun  Subyek  Komoditas  yang  Bisa diperdagangkan Melalui Bursa Berjangka di Indonesia. Jurnal Hukum Adil , Vol.11 (2). Razzaq, R. G. (2018). Legalitas Mata Uang Virtual dalam Perspektif Hukum Indonesia. Jurnal Lontar Merah , Vol.1 (2). Rianti,  A. P. (n.d.). Tinjauan Yuridis Penggunaan Mata Uang Digital dalam Transaksi Jual Beli di Indonesia [Universitas Sumatera Utara].
Rinaldi,  D.  A.,  &  Mokhamad  Khoirul  Huda.  (2016).  Bitcoin  sebagai  Alat  Pembayaran  Online  dalam Perdagangan Internasional. Perspektif Hukum , Vol.16 (1).
Rohman, M. N. (2021). Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Regulasi Mata Uang Kripto (Crypto Currency) di Indonesia. Jurnal Supremasi , Vol.11 (2).
Sajidin, S. (2021). Legalitas Penggunaan Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran di Indonesia. Arena Hukum , Vol.14 (2).
Volkering,  S.  (2018). Crypto  Revolution:  Bitcoin,  Cryptocurrency  and  the  Future  of  Money .  Port  Phillip Publishing, Britania Raya.