## RELEVANSI DAN URGENSI TERHADAP PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN  DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Jamhur Poti e-mail: Jamhur_poti2000@yahoo.com
Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Maritim Raja Ali Haji

## Abstrak
Masalah  ketenagakerjaan  di  Indonesia  akhir-akhir  ini  menjadi  sangat  rumit.  Demonstrasi pekerja  yang  terjadi  sebagai  akibat  dari  penuntutan  upah  yang  layak,  kondisi  kerja, outsorcing,  pekerja  asing,  dan  transfer  otoritas  pengawasan  tenaga  kerja  dari  Kabupaten  / Kota ke provinsi dan sebagainya telah mengganggu iklim investasi di Indonesia, terutama di Kepulauan Riau. Propinsi. Penelitian yang berjudul Relevansi dan Urgensi Peraturan Daerah tentang ketenagakerjaan di Provinsi Kepulauan Riau ini bertujuan untuk mengetahui relevansi dan  urgensi  suatu  peraturan,  yaitu  Ruang  Lingkup  Pekerjaan  di  Provinsi  Kepulauan  Riau. Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  Forum  Diskusi  Kelompok  (FGD)  dari berbagai pemangku kepentingan. Agar pelaksanaan tenaga kerja di Provinsi Kepulauan Riau berhasil, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau diharapkan dapat mengambil peran yang lebih aktif  melalui  pemberdayaan  sumber  daya  internal  melalui  APBD  sehingga  dapat  bersinergi dengan  program  pemerintah  pusat  yang  dibiayai  oleh  APBN.  Sinergi  diharapkan  dapat diwujudkan  melalui  alokasi  dana  tambahan  untuk  meningkatkan  kapasitas  tenaga  kerja  di Provinsi  Kepulauan  Riau.  Pemerintah  pusat  yang  telah  memberikan  stimulasi  yang  cukup kepada Pemerintah Daerah harus diikuti oleh langkah-langkah positif untuk menambahkannya melalui  APBD  Provinsi  Kepulauan  Riau.  Jadi  diharapkan  bahwa  di  masa  depan  Provinsi Kepulauan  Riau  akan  memiliki  tenaga  kerja  yang  kompeten,  unggul,  dan  mampu  di  pasar global.

## Abstract
Employment  problems  in  Indonesia  have  recently  become  very  complex.  Workers' demonstrations  that  occur  as  a  result  of  prosecution  of  decent  wages,  working  conditions, outsorcing,  foreign  workers,  and  the  transfer  of  labor  inspection  authority  from  Regency  / City to provinces and so on have disrupted the investment climate in Indonesia, especially in Riau  Islands  Province.  This  study,  entitled  The  Relevance  and  Urgency  of  Regional Regulations  concerning  employment  in  the  Riau  Islands  Province,  aims  to  find  out  the relevance and urgency of a regulation, namely the Regional Scope of Employment in the Riau Islands  Province.  The  method  used  in  this  study  is  the  Forum  Discussion  Group  (FGD)  of various  stakeholders.  In  order  to  make  the  implementation  of  labor  in  the  Riau  Islands Province  a  success,  Riau  Islands  Provincial  Government  is  expected  to  take  a  more  active role through empowering internal resources through the APBD so that it can synergize with the  central  government  program  financed  by  the  APBN.  Synergy  is  expected  to  be  realized through  additional  funding  allocations  to  increase  the  capacity  of  the  workforce  in  Riau Islands  Province.  The  central  government  which  has  provided  enough  stimulation  to  the Regional Government  must  be followed by positive steps to  add it through the APBD of the Riau Islands Province. So it is expected that in the future Riau Islands Province will have a competent, superior, and capable workforce in the global market.
Keywords: Relevance. Urgency of Regional Manpower Regulations

## Pendahuluan
Permasalahan  ketenagakerjaan  di Indonesia  dalam  waktu  belakangan  ini menjadi permasalahan yang semakin kompleks  dan  membutuhkan  perhatian lebih  banyak  dari  pemerintah.  Demonstrasi pekerja  /  buruh  yang  terjadi  akibat penuntutan  terhadap  upah  yang  layak, kondisi  kerja, outsorcing, tenaga  kerja asing,  dan  lain  sebagainya  telah  cukup mengganggu  iklim  investasi  di  Indonesia khususnya di Provinsi Kepulauan Riau.
Pada  tahun  2012  bahkan  sempat terjadi  demonstrasi  yang  berujung  pada kerusuhan  masal  yang  mengakibatkan rusaknya  fasilitas publik dan aset swasta di Batam.  Hal  ini  terjadi  karena  buntunya perundingan masalah  penetapan  upah minimum di Batam. Demonstrasi seperti ini terus  berlanjut  selama  bertahun-tahun berikutnya  sehingga  membuat  khawatir investor  yang  berinvestasi  di  Batam. Sehingga  jika  tidak  diselesaikan  bisa mengancam  iklim  investasi  di  Kepulauan Riau.
Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sudah cukup lama dikeluarkan.  Sudah  banyak  pula  peraturan turunan  yang  merupakan  penjabaran  dan pelaksanaan  dari  Undang  Undang  tersebut. Peraturan  yang  terbaru  adalah  Peraturan Pemerintah  No  78  Tahun  2015  Tentang Pengupahan.  PP  78  Tahun  2015  ini  telah memformulasikan perhitungan upah minimum  dengan  formulasi  matematika yang membuat besaran upah minimum bisa diprediksi  kenaikannya  setiap  tahunnya. Formulasi  ini  menguntungkan  kedua  belah pihak  baik  pekerja  maupun  pengusaha. Sebab  ada  kepastian  untuk  kedua  belah pihak  tersebut.  Dari  sisi  pengusaha  akan semakin  mudah  membuat  proyeksi  usaha karena  adanya  kepastian  perhitungan  upah minimum.  Sementara  bagi  pekerja  adanya kepastian  terjaganya  kesejahteraan  sebab formulasi  upah  minimum  dalam  PP  78 tersebut  disesuaikan  dengan  tingkat  inflasi dan pertumbuhan ekonomi tahun berjalan.
Keluarnya  Peraturan  Pemerintah (PP)  78 tahun  2015  ini  rupanya  masih  saja
dianggap  belum  menyelesaikan  masalah pengupahan  yang  terjadi.  Masih  banyak terdapat  keluhan  dari  pihak  pekerja  dan pihak  pengusaha  yang  merasa  pengaturan upah  dalam  PP  78  Tahun  2015  tersebut belum  mengakomodir  kepentingan  masing- masing.  Untuk  itu,  di  Provinsi  Kepulauan Riau  perlu  adanya  Peraturan  Daerah  yang lebih rinci lagi mengatur masalah pengupahan  dengan  menerima  masukan dari pihak pengusaha dan pekerja.
Selain  itu,  Undang  Undang    No  23
Tahun  2014  sebagaimana  diubah  dengan Undang  Undang  No  2  Tahun  2015  tentang Pemerintahan Daerah, telah mengamanatkan bahwa urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan menjadi  urusan  bersama  antara  pemerintah pusat  dengan  pemerintah  provinsi.  Dalam regulasi  yang  baru  ini  pemerintah  pusat berwenang menetapkan sistem dan mengelola petugas pengawas ketenagakerjaan. Pemerintah provinsi berwenang  menyelenggarakan  pengawasan ketenagakerjaan. Undang Undang No 23 Tahun 2014 memperkuat kembali pengawasan
ketenagakerjaan  di  daerah.  Dimana  selama ini  kualitas  dan  kuantitas  pengawasan ketenagakerjaan  di  daerah  kondisinya memprihatinkan.  Hal  ini  disampaikan  oleh Menteri  Ketanagakerjaan  Hanif  Dakhiri dalam  wawancara  di  media  tanggal  23 Maret  2015.  Kerjasama  kementerian  dan pemerintah  provinsi  akan  mengembalikan profesionalisme
pengawasan
ketenagakerjaan  di  daerah  agar  dapat bekerja secara maksimal.
Kemenaker  mencatat  akhir  tahun 2014  jumlah  pengawas  ketenagakerjaan adalah  1.776  orang.  Mereka  bertugas mengawasi  265.209  perusahaan.  Idealnya, dibutuhkan 4.452 petugas pengawas ketenagakerjaan sehingga masih ada kekurangan 2.676 orang pengawas. Bahkan dari  514  kabupaten/kota  di  Indonesia,  155 kabupaten/kota  belum  punya  pengawas ketenagkerjaan.
Di  Provinsi  Kepulauan  Riau  tidak berbeda  jauh  kondisinya  dari  nasional.
Kurangnya jumlah pengawas
ketenagakerjaan  telah  membuat  banyak perusahaan  mengabaikan  peraturan  terkait ketengakerjaan.  Baik  ketika  melakukan perekrutan, penandatanganan kontrak kerja, pembayaran  upah,  penyelesaian  pesangon, keselamatan kerja, dan permasalahan ketenagakerjaan  lainnya.  Kuantitas  dan kualitas  pengawas  ketenagakerjaan  di Provinsi  Kepulauan  Riau  harusnya  bisa ditingkatkan. Tentunya untuk keperluan ini, permasalahan  pengawasan  ketenagakerjaan ini  membutuhkan  payung  hukum  agar  bisa berjalan dengan baik.
Perda Penyelenggaraan  Ketenagakerjaan  dapat menjadi solusi untuk hal ini.
Menukik  lebih  tajam  lagi  kepada permasalahan  pembinaan  ketenagakerjaan dan pengurangan pengangguran di Provinsi Kepulauan  Riau,  tentunya  hal  ini  menjadi target  utama  dari  Gubernur  Provinsi Kepulauan  Riau.  Dalam  pernyataan  misi Provinsi Kepulauan Riau disebutkan Meningkatkan kualitas pendidikan,
ketrampilan  dan  profesionalisme  Sumber Daya  Manusia  sehingga  memiliki  daya saing  tingg .  Sumber  daya  manusia  yang profesional  ini  tentu  saja  termasuk  kelas pekerja dan buruh di dalamnya. Pendidikan yang  dimaksud  di  dalam  misi  tersebut  bisa dalam  bentuk  pendidikan  formal  maupun informal.  Pendidikan  informal  di  dapat melalui  pelatihan  kerja  yang  kontinu  dan berkualitas. Untuk mencapai tujuan menciptakan tenaga kerja yang kompeten di bidangnya masing-masing.
Di Provinsi Kepulauan Riau
pembinaan  dan  peningkatan  kapasitas pekerja  melalui  pelatihan  kerja  yang kompeten dan berkualitas belumlah terlaksana dengan  baik. Lembaga Pelatihan Kerja    (LPK)  kebanyakan  terkonsentrasi  di Batam.  Sementara  di  daerah  lain  LPK masih  relatif  sedikit  dan  hanya  melatih pekerja  untuk  pekerjaan  tertentu  saja.  Hal ini  membuat  peningkatan  kompetensi  para pekerja tidaklah merata di Provinsi Kepulauan Riau.
Sementara  itu,  Balai  Latihan  Kerja yang ada di Provinsi Kepulauan Riau hanya
satu  BLK  milik  pemerintah  provinsi.  BLK ini berada di Tanjungpinang sehingga tidak mampu  menjangkau  pekerja  di  daerah lainnya.  Untuk  kualitas  dan  pendanaan terhadap  BLK  ini  juga  masih  relatif tertinggal jika dibandingkan dengan BLK di daerah  lain  khususnya  di  daerah  Jawa. Keberadaan Perda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan  akan  mampu  mendukung peningkatan  kualitas  BLK  dan  LPK  yang ada  di  Provinsi  Kepulauan  Riau.  Sehingga akan  tercapai  cita-cita  dalam  misi  Provinsi Kepulauan Riau yaitu melakukan pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan dan kesehatan yang berkualitas.
Selain  beberapa  persoalan  di  atas, hal  yang  tak  kalah  pentingnya  yang  perlu dalam  diatur  dalam  sebuah  payung  hukum berupa Peraturan Daerah adalah permasalahan  Tenaga  Kerja  Asing  (TKA). Bahwasanya  di  Kepulauan  Riau  banyak terdapat  TKA  yang  tersebar  di  berbagai perusahaan yang ada. Bahkan permasalahan TKA ini pernah memicu kerusuhan di salah satu  perusahaan  di  Batam  yaitu  di  PT Drydock. Untuk mencegah kembali terjadinya perpecahan dan kerusuhan akibat kehadiran  TKA  di  Kepulauan  Riau,  maka perlu  diatur  dalam  sebuah  peraturan  yang baik  dan  tepat  yang  tidak  lain  dapat  diatur dengan sebuah Perda.
Dalam sebuah kesempatan wawancara  di  bulan  April  2016,  Walikota Batam  H.M  Rudi  pernah  menyampaikan bahwa  untuk  di  Batam  saja,  jumlah  TKA mencapai  7  ribu  orang.  Kebanyakan  TKA ini  berasal  dari  negara  tetangga  yaitu Singapura  dan  Malaysia.  Jika  tidak  diatur dan dikelola dengan baik, maka permasalahan  TKA  ini  tentunya  akan menjadi  masalah  tersendiri  di  Provinsi Kepulauan Riau. Apalagi dengan masuknya era  Masyarakan  Ekonomi  Asean,  akan membuat  permasalahan  TKA  semakin penting untuk diatur dalam sebuah peraturan daerah yang komplit.
Berdasarkan  pemaparan  beberapa persoalan  di  atas,  maka  dapat  disimpulkan bahwa  keberadaan  Perda  Penyelenggaraan Ketangakerjaan di Provinsi Kepulauan Riau
menjadi  penting  dan  mendesak.  Perda  ini akan mampu memecahkan persoalan ketenagakerjaan  di  Provinsi  Kepulauan Riau  dan  juga  diharapkan  akan  dapat membantu mencapai misi Provinsi Kepulauan Riau yang telah dirumuskan..

## Tinjauan Pustaka
Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang
Undang  No.  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan telah merumuskan pengertian  istilah  ketenagakerjaan  sebagai segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja  pada  waktu  sebelum,  selama,  dan sesudah  masa  kerja.  Dari  pengertian  ini, dapat  dipahami  bahwa,  yang  diatur  dalam Undang  Undang  ketenagakerjaan  adalah segala hal yang berkaitan dengan pekerja/buruh,  menyangkut  hal-hal  sebelum masa  kerja,  antara  lain;  menyangkut pemagangan,  kewajiban mengumumkan lowongan kerja, dan lain-lain.
Abdul
Kharim
merumuskan pengertian  hukum  ketenagakerjaan  dari unsur- unsur yang dimiliki, yaitu:
1. Serangkaian peraturan yang berbentuk tertulis dan tidak tertulis
2. Mengatur tentang kejadian hubungan  kerja  antara  pekerja dan pengusaha/ majikan;
3. Adanya  orang  yang  bekerja pada  dan  dibawah  orang  lain, dengan  mendapat  upah  sebagai balas jasa;
4. Mengatur perlindungan pekerja/buruh, meliputi:
masalah  keadaan  sakit,  haid, hamil,  melahirkan,  keberadaan organisasi  pekerja/buruh  dan sebagainya.
Kemudian Pasal 1 angka 13
memberikan  definisi  tentang  tenaga  kerja asing,  yaitu  warga  negara  asing  pemegang visa  dengan  maksud  bekerja  di  wilayah Indonesia, orang asing dapat diberi pengertian,  yaitu  orang  yang  bukan  warga negara  Indonesia  dan  sedang  berada  di Indonesia,  pengertian  orang  asing  termasuk pula badan hukum asing yaitu badan hukum
yang  didirikan  berdasarkan  hukum  asing, sehubungan  dengan  pengertian  itu  Pasal  7 Undang  Undang  No.  12  Tahun  2006 menyebutkan  setiap  orang  yang  bukan warga negara Indonesia diperlakukan sebagai orang asing. Terkait  definisi  tenaga  kerja  asing yang lainnya ialah orang yang meninggalkan  tempat  asalnya  dan  pindah tempat  kerja  lain.  Pekerja  asing  merujuk kepada  pekerja  yang  meninggalkan  negara asal,  melintasi  batas  negara  dan  bekerja dinegara  lain,  Pekerja  asing  adalah  pekerja yang pindah dari tempat asal ke tempat lain dalam negara mereka untuk bekerja.
Mengenai  penggunaan  tenaga  kerja asing dalam Undang- Undang Ketenagakerjaan  diatur  dalam  pasal  42 hingga pasal 49. Pasal 42 intinya menyatakan  bahwa  setiap  pemberi  kerja yang  mempekerjakan  tenaga  kerja  asing wajib  memiliki  izin  tertulis  dari  menteri atau  penjabat  yang  ditunjuk.  Pemberi  kerja orang perseorangan dilarang memperkerjakan  tenaga  kerja  asing  dan tenaga kerja asing tersebut dapat dipekerjakan  di  Indonesia  hanya  dalam hubungan  kerja  untuk  jabatan  tertentu  dan waktu tertentu. .
Menurut  Suroto  (1990:147),  Pasar Kerja  adalah  seluruh  kebutuhan  dan persediaan  tenaga  kerja,  atau  seluruh permintaan dan penawaran dalam masyarakat  dengan  seluruh  mekanisme yang  memungkinkan  adanya  transaksi produktif diantara orang menjual tenaganya dengan pihak pengusaha yang membutuhkan tenaga tersebut.
Pasar kerja adalah area bebas yang di mana  pekerja  dapat  direkrut  untuk  mengisi berbagai  macam  posisi,  seperti  sekretaris, mekanik,  kasir,  dan  sebagainya.  Menurut Payaman  J.  Simandjuntak,  pasar  kerja adalah  proses  terjadinya  penempatan  atau hubungan  kerja  melalui  penyediaan  dan permintaan tenaga kerja.
Sedangkan  menurut  Simanjuntak (2001:101),  pasar  kerja  adalah  seluruh aktivitas dari pelaku-pelaku yang
mempertemukan pencari kerja dan lowongan kerja. Pelaku ini terdiri dari:
1. Yang membutuhkan pengusaha tenaga.
2. Pencari kerja
3. Perantara  atau  pihak  ketiga  yang memberikan kemudahan bagi pengusaha dan pencari kerja untuk saling berhubungan.
Menurut Suroto (1992: 193) masalah dalam  pasar  kerja  pada  dasarnya  dapat disebut  sebagai  ketidakseimbangan  antara pesediaan  dengan  kebutuhan  tenaga  kerja dan  dapat  digolongkan  dalam  4  (empat) kelompok yaitu:
1. Masalah  kelebihan  tenaga  kerja  yang timbul  apabila  persediaan  tenaga  kerja lebih besar dari pada kebutuhan tenaga kerja dalam masyarakat.
2. Masalah kekurangan tenaga kerja  yang timbul  apabila  persediaan  tenaga  kerja daripada kebutuhan.
3. Masalah  rintangan  pasar  kerja  yang timbul  apabila  persediaan  tenaga  kerja sebenarnya  sesuai  dengan  kebutuhan tenaga  kerja  dalam  masyarakat,  akan tetapi  nyatanya  karena  adanya  suatu rintangan,  keduanya  tidak  bertemu pada  tempat  dan  waktu  yang  sama. Disini  masalahnya  terletak  dalam mekanisme penyalurannya.
4. Semua  masalah dalam ketiga golongan a,b,c,  diatas  terjadi  sebelum  orang memiliki atau masuk dalam pekerjaaan, baik  pekerjaan  mandiri.  Massalah disini antara lain menyangkut pendapatan,  kepastian  tenaga  kerja untuk  memiliki  dan  mempertahankan pekerjaan, keselamatan jasmani, ketentraman, perlakuan adil dan produktivitas kerja. Kelompok masalah ini disebut ketidaklayakan dalam lingkungan kerja.
Pasar  tenaga  kerja  dapat  diartikan sebagai  suatu  pasar  yang  mempertemukan penjual  dan  pembeli  tenaga  kerja.  Sebagai penjual  tenaga  kerja  di  dalam  pasar  ini adalah  para  pencari  kerja  (Pemilik  Tenaga Kerja),  sedangkan  sebagai  pembelinya adalah  orang-orang  atau  lembaga  yang memerlukan  tenaga  kerja.  Pasar  tenaga
kerja  diselenggarakan  dengan  maksud untuk  mengkoordinasi  pertemuan  antara para  pencari  kerja  dan  orang-orang  atau lembaga-lembaga yang membutuhkan tenaga kerja. Dalam rangka untuk memenuhi  kebutuhan  tenaga  kerja  dari perusahaan,  maka  pasar  tenaga  kerja  ini dirasakan  dapat  memberikan  jalan  keluar bagi  perusahaan  untuk  memenuhinya. Dengan  demikian  tidak  terkesan  hanya pencari  kerja  yang  mendapat  keuntungan dari  adanya  pasar  ini.  Untuk  menciptakan kondisi  yang  sinergi  antara  kedua  belah pihak,  yaitu  antara  penjual  dan  pemberi tenaga  kerja  maka  diperlukan  kerjasama yang  baik antara semua pihak  yang terkait, yaitu  penjual  tenaga  kerja,  pembeli  tenaga kerja, dan pemerintah.
Solmon (1980) dalam  Sinaga (2005) menjelaskan,  bahwa  pasar  tenaga  kerja adalah  tempat  aktivitas  dari  bertemunya pelaku-pelaku,  pencari  kerja  dan  pemberi lowongan kerja. Proses bertemunya pencari kerja  dan  pemberi  lowongan  kerja  dapat terjadi  sebentar  saja  namun  dapat  pula memakan  waktu  yang  lama,  masalah  yang dihadapi  oleh  kedua  belah  pihak  di  pasar yaitu:  setiap  perusahaan  yang  menawarkan lowongan kerja maka menginginkan kualitas serta keahlian pekerja berbeda-beda sehingga
menyebabkan terjadinya perbedaan tingkat upah. Sedangkan pencari kerja  memiliki  keahlian  juga  berbeda-beda sehingga  pekerja  menginginkan  tingkat upah yang juga berbeda-beda pula. Di mana letak masalah dari kedua belah pihak adalah keterbatasan informasi.
Fungsi pasar kerja adalah mengalokasikan secara optimal tenaga kerja diantara  berbagai  alternative  pengguna dalam pekerjaan produktif, yang memberikan  pendapatan  layak,  perasaan tentram  aman  dari  ancaman  bahaya,  tidak kuatir akan kehilangan sumber penghidupan,  serta  memberikan  rasa  harga diri  dan  kepastian  hidup.  Fungsi  pasar tenaga kerja ialah:
a. Sebagai  Sarana  Penyaluran  Tenaga Kerja,
b. Sebagai  sarana  untuk  mendapatkan informasi tentang ketenagakerjaan,
c. Sebagai  sarana  untuk  mempertemukan pencari  kerja  dan  orang  atau  lembaga yang membutuhkan tenaga kerja.
d. Dapat  membantu  para  pencari  kerja dalam  memperoleh  pekerjaan  sehingga dapat mengurangi penggangguran,
e. Dapat  membantu  orang-orang  atau lembaga-lembaga  yang  memerlukan tenaga kerja untuk mendapatkan tenaga kerja,
f. Dapat  membantu  pemerintah  dalam mengatasi
permasalahan ketenagakerjaan..

## Metode Penelitian
Jenis  penelitian  yang  dipakai  ialah metode penelitian deskriptif dengan pendeketan  kualitatif  dengan  menggunakan sampling  pupposive dan snowball teori yang  diguunakan  untuk  melihat  fenomena ini  mengacu  kepada  teori  Dunn  (Nugroho 2014:265)  analisis  kebijakan  adalah  suatu aktivitas  intelektual  dan  praktis  yang ditunjukkan  untuk  menciptakan,  secara kritis  menilai  dan  mengkomunikasikan tentang  dan  didalam  proses  kebijakan. Analsis  kebijakan  adalah  disiplin  ilmu sosial  yang  menggunakan beberapa  metode pengkajian multiple dalam konteks agrumentasi  dan  debat  politik  untuk menciptakan,  secara  kritis  menilai,  dan mengkomunikasika pengetahuan yang relevan dengan kebijakan. Dan mengunakan  analisis    yang  berorientasi kepada aplikasi ( application-oriented analysts ).  Informan  dalam  penelitian  ini berjuumlah  7  orang.  Teknik  pengumpulan data  mengunakan  teknik  wawancara  dan studi pustaka. Teknik analisa yang digunakan  ialah interactive  model Miles dan  Huberman    terdiri  dari  reduksi  data, penyajian data dan penarik kesimpulan. Temuan dan Analisis
Relevansi Validitas Dalam Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan
Berdasarkan  pemahaman  tentang validitas  tersebut,  maka  unsur  filosofis, sosiologis  dan  yuridis,  yang  menjadi  latar belakang  pembuatan  undang-undang  atau peraturan  daerah,  dapat  dimaknai  sebagai berikut:
1. Unsur filosofis adalah nilai-nilai filosofis yang  dianut  oleh  suatu  Negara  (bagi Indonesia yang termaktub dalam
Pancasila dan Pembukaan Undang Undang  Dasar  Negara  RI  Tahun  1945) yang  menjadi  latar  belakang  dan  alasan pembuatan undang-undang atau peraturan daerah. 2. Unsur yuridis adalah peraturan perundang-undangan  yang  menjadi  latar belakang dan alasan pembuatan undang- undang  atau  peraturan  daerah,  yang meliputi:
a. Dasar hukum  formal,  yakni peraturan perundang-undangan  yang  menjadi dasar kewenangan pembentukan suatu  peraturan  perundang-undangan. Termasuk keharusan mengikuti prosedur tertentu.
b. Dasar  hukum  substansial,  yakni peraturan  Perundang-undangan  yang memerintahkan materi muatan tertentu  diatur  dalam  suatu  Peraturan Perundang-undangan. Termasuk kesesuaian jenis dan materi muatan.
3. Unsur  sosiologis  adalah  gejala  dan masalah  sosial-ekonomi-politik  yang berkembang di masyarakat yang menjadi latar  belakang  dan  alasan  pembuatan undang-undang atau peraturan daerah.
Relevansi landasan keabsahan tersebut dengan pengaturan Penyelenggaraan  Ketenagakerjaan  adalah pengaturan Penyelenggaraan Ketenagakerjaan  mendasarkan  pada  tiga landasan keabsahan, yakni filofofis, yuridis, dan  sosiologis,  sebagaimana  diamanatkan Undang Undang Nomor 12 Tahun  2011.
Pertama , Landasan Filosofis.
Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan  negara  hukum  berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,
bertujuan  untuk  memberikan  pengayoman dan  memajukan  kesejahteraan  masyarakat dalam  rangka  mewujudkan  tata  kehidupan bangsa  yang  aman,  tertib,  sejahtera,  dan berkeadilan.  Sejalan  dengan  itu,  dalam Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  ditentukan  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  dibagi  atas daerah-daerah provinsi  dan daerah provinsi terdiri  atas  daerah-daerah  kabupaten  dan kota,  yang  tiap-tiap  provinsi,  kabupaten, dan  kota  itu  mempunyai  pemerintahan daerah. Masing-masing pemerintahan daerah  itu  mengatur  dan  mengurus  sendiri pemerintahan  menurut  asas  otonomi  dan tugas  pembantuan.  Otonomi  dimaksud adalah otonomi seluas-luasnya.
Ketentuan  konstitusional  tersebut dilaksanakan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah.  Dengan  berlakunya Undang-Undang ini, maka penyelenggaraan pemerintahan  daerah  dilakukan  dengan memberikan  kewenangan  yang  seluas- luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara.
Kedua, Landasan  sosiologis  adalah dengan disusunya Perda ini bertujuan untuk memenuhi  kebutuhan  masyarakat  dalam Penyelenggaraan  Ketenagakerjaan  didaerah bukan  merupakan  sumber  pendapatan daerah  yang  penting  guna  membiayai pelaksanaan  pemerintahan  daerah.  Dalam Penyelenggaraan Ketenagakerjaan berdasarkan uraian tersebut dapat ditegaskan, landasan filosofis bahwa penyelenggaraan  ketenagakerjaan harus mampu:
1. Mengarahkan  proses  Penyelenggaraan Ketenagakerjaan harus dapat memberikan  fasilitas  untuk  mencapai Visi  pembangunan  jangka  menengah daerah  yang  merupakan  visi  Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah  yang  ingin  dicapai  ( desired future )  dalam  masa  jabatan  selama  5
(lima) tahun sesuai misi yang diemban.
Visi  Provinsi  Kepulauan  Riau  periode 2016-2021 adalah: ”Terwujudnya Kepulauan Riau sebagai Bunda Tanah Melayu yang Sejahtera, Berakhlak Mulia, Ramah Lingkungan  dan  Unggul  di  Bidang Maritim” . Kata  kunci  dari  visi Provinsi Kepulauan Riau periode 2016- 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut:
1) Sebagai Bunda Tanah Melayu Mengandung  arti  bahwa  Provinsi Kepulauan  Riau  diharapkan  tetap menjadi  wilayah  yang  menjunjung tinggi  nilai-nilai  adat  dan  seni  budaya melayu  dalam  kehidupan  masyarakat. Nilai-nilai  adat  dan  budaya  melayu tersebut  dilestarikan  agar  tidak  pudar terpengaruh oleh budaya luar.
2) Sejahtera
a. Sejahtera  menurut  Kamus  Besar
Bahasa Indonesia mengandung arti aman sentosa dan makmur; selamat (terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran, dsb). Masyarakat sejahtera dapat
diartikan secara luas yaitu masyarakat yang terpenuhinya kebutuhan  dasarnya  (pendidikan, kesehatan, pekerjaan, pangan, perumahan, dan jaminan sosial).
b. Sejahtera juga bisa diartikan bahwa  masyarakat  yang  hidup  di Provinsi  Kepulauan  Riau  harus mendapatkan  kesempatan  yang luas  untuk  dapat  bekerja  ataupun berwirausaha sesuai dengan keahliannya. Sehingga kesejahteraan yang diinginkan dalam  visi  Provinsi  Kepulauan Riau tersebut dapat terwujud.
c. Mendapatkan pekerjaan yang layak dalam hidup adalah kebutuhan  dasar  dari  masyarakat yang  sudah  masuk  ke  dalam  usia angkatan  kerja  untuk  menjamin masa depannya.
d. Negara harus hadir dalam menjamin  ketersediaan  lapangan
pekerjaan  yang  diinginkan  oleh masyarakat.
3) Berakhlak Mulia
a. Berakhlak  mulia  mengandung  arti bahwa diharapkan masyarakat Provinsi  Kepulauan  Riau  telah  dapat mempertahankan  nilai-nilai  moralitas masyarakat  melayu  dimana  Agama
Islam menjadi sumber utama referensinya  dengan  dasar  keimanan dan  ketaqwaan  kepada  Tuhan  Yang Maha  Kuasa,  dan  bagi  masyarakat selain Islam juga dapat melaksanakan ajaran  agamanya,  sehingga  tercipta kerukunan antar umat beragama. b. Akhlak  mulia  akan  diperoleh  melalui ketenangan  hidup  masyarakat  karena sudah mendapat pekerjaan yang layak dan  jenjang  karir  yang  jelas  untuk menjamin masa depannya yang cerah.
c. Ketika pekerjaan menjadi sulit
didapat maka visi Provinsi Kepulauan
Riau untuk mewujudkan akhlak mulia di  tengah-tengah  masyarakat  bisa terancam.
4) Ramah Lingkungan Ramah lingkungan mengandung arti bahwa wilayah Provinsi Kepulauan Riau diharapkan menjadi wilayah dengan lingkungan  yang  bersih,  sehat,  asri,  dan nyaman  sehingga  perlu  didukung  dengan sistem  pengelolaan  lingkungan  dan  sistem pengelolaan sampah yang baik, pemanfaatan  ruang  yang  memenuhi  aspek daya  dukung  lingkungan,  dan  dilengkapi ruang terbuka hijau yang memadai.
5) Unggul di Bidang Maritim
Unggul  di  bidang  maritim  diartikan  bahwa Provinsi  Kepulauan  Riau  dicita-citakan memiliki keunggulan pada sektor kemaritiman  terutama  sektor  kelautan  dan perikanan,  perhubungan,  dan  pariwisata didukung  dengan  pembangunan  sektor- sektor  lainnya  dengan  berorientasi  pada kemaritiman (maritim oriented).
Pembangunan kemaritiman diharapkan mampu  mewujudkan  tujuan  pembangunan bidang maritim, yaitu: meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya nelayan dan pembudidaya ikan;
menghasilkan  produk  dan  jasa  kelautan yang  berdaya  saing  tinggi;  meningkatkan kontribusi sektor kelautan bagi perekonomian daerah; menciptakan lapangan  kerja;  meningkatkan  konsumsi ikan; dan memelihara daya dukung lingkungan  dan  kelestarian  sumberdaya kelautan.  Keunggulan  di  bidang  maritim juga mencakup konektivitas antar pulau dan antar  kabupaten/kota,  serta  pemanfaatan potensi  wilayah  pesisir  dan  pulau-pulau kecil  untuk  pengembangan  pariwisata bahari.
1. Salah satu Misi Provinsi Kepulauan Riau periode  2016-2021  yang  terkait  dengan ketengakerjaan  adalah: Meningkatkan kualitas  pendidikan,  ketrampilan  dan profesionalisme  Sumber  Daya  Manusia sehingga memiliki daya saing tinggi .
2. Menjamin pemerataan kesempatan kerja, peningkatan  mutu  SDM  serta  relevansi dan  efisiensi  manajemen  pengelolaan ketenagakerjaan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan  kehidupan  lokal,  nasional, dan  global  sehingga  perlu  dilakukan pembaharuan  pendidikan  dan  pelatihan tenaga  kerja  secara  terencana,  terarah, dan berkesinambungan. Jadi, Pemerintahan Daerah membuat Peraturan Daerah tentang Penyeleggaraan Ketenagakerjaan, berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, kesejahteraan,
peranserta masyarakat,  akuntabilitas,  sejahtera,  ramah lingkungan,  unggul  dibidang  maritim  dan ber-akhlaq Mulia. Adapun tujuan
pembentukan  Peraturan  Daerah  ini  adalah sebagai  landasan  hukum  Penyelenggaraan Ketenagakerjaan  di  Provinsi  Kepulauan Riau. Untuk mencapai Visi Misi
Kepulauan  Riau  maka  Dinas  Tenaga  Kerja dan  Transmigrasi  Pemprov  KEPULAUAN RIAU  perlu  menyusun  perencanaan  makro ketenagakerjaan  di  Provinsi  Kepulauan Riau.  Penyusunan  perencanaan  makro  ini tidak  bisa  dilepaskan  dari  perencanaan tenaga  kerja  mikro  di  tiap  perusahaan. Tersusunnya  perencanaan  tenaga  kerja
makro  ini  akan  bermuara  pada  database ketenagakerjaan  yang  baik  dan  valid  di Provinsi Kepulauan Riau. Sehingga memudahkan Pemerintah Provinsi
membuat  langkah  dan  strategi  dalam membenahi  ketenagakerjaan  di  Kepulauan Riau.
Ketiga, Landasan  Yuridis  yaitu memberikan arahan, landasan dan kepastian hukum bagi aparatur pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan dalam
Penyelenggaraan
Ketenagakerjaan.
Seringkali  aparat  pemerintah  di  daerah ragu-ragu untuk bertindak ketika belum ada payung  hukum  terkait  ketenagakerjaan yang  mengatur  langkah-langkah  mereka dalam menjalankan penyelenggaraan ketenagakerjaan.  Aparat  pemerintah  di daerah  juga  biasanya  sulit  mengambil keputusan ketika terjadi perselisihan hubungan industrial yang memicu terjadinya demonstrasi pekerja/buruh.
Dengan  adanya  pengaturan  yang lengkap dan rinci melalui Peraturan Daerah Penyelenggaran
Ketenagakerjaan di Provinsi Kepulauan Riau, maka diharapkan aparat  pemerintah  yang  bekerja  di  bidang ketenagakerjaan
dapat mengambil keputusan  dengan  tepat  dan  percaya  diri sebab sudah dilindungi oleh peraturan yang jelas dengan landasan yuridis yang tepat.. Penutup
Dalam  pelaksanaan  di  lapangan, diharapkan  Pemerintah  Provinsi  Kepulauan Riau  senantiasa  melakukan  komunikasi yang  terbuka,  terus  menerus  dan  saling mendukung  serta  berkoordinasikan  dengan baik  sehingga  hasil  program  mampu memberikan  perubahan  yang  berarti  dari sisi  kesejahteraan  serta  mampu  mendorong perbaikan kinerja para tenaga kerja sehingga mampu mengurangi tingkat pengangguran di Provinsi Kepulauan Riau.
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau  sebaiknya  juga  harus  memiliki komitmen yang kuat dalam
mengembangkan  kemampuan,  kinerja,  dan kompetensi  angkatan  kerja  yang  ada  di Provinsi  Kepulauan  Riau.  Sebab  kinerja angkatan kerja yang tinggi akan berdampak
secara  luas  pada  peningkatan  kegiatan ekonomi  yang  ada  di  Provinsi  Kepulauan Riau. Sehingga program-progaram pembangunan  akan  lebih  mudah  dicapai dengan  adanya  para  tenaga  kerja  yang terampil dan berkinerja tinggi. Untuk mensukseskan pelaksanaan penyelenggaraan ketenagakerjaan  di  Provinsi  Kepulauan Riau, Pemprov
Kepulauan Riau diharapkan mengambil peran yang lebih aktif  melalui  pemberdayaan  sumber- sumber internal melalui APBD sehingga dapat bersinergi dengan program pemerintah pusat yang dibiayai  APBN.  Sinergi  diharapkan dapat terwujud melalui tambahan alokasi dana untuk peningkatan kapasitas  angkatan  kerja  di  Provinsi Kepulauan Riau. Pemerintah pusat yang sudah cukup banyak memberikan stimulasi  kepada  Pemerintah  Daerah harus  diikuti  dengan  langkah  positif menambahnya  melalui  APBD  Provinsi Kepulauan  Riau.  Sehingga  diharapkan di masa depan Provinsi Kepulauan Riau akan  memiliki  tenaga  kerja  yang kompeten, unggul, dan mampu bersaing di pasar global.

## Daftar Pustaka
Eddy  Mulyadi  Soepardi,  ― Memahami
Kerugian
Keuangan Negara Sebagai  Salah  Satu  Unsur  Tindak Pidana  Korupsi ‖,  Makalah  pada ceramah  ilmiah  FH  Universitas Pakuan, 24 Januari 2009.
Mardiasmo,
2002. Prinsip-Prinsip Manajemen Dalam Pembiayaan
Desentralisasi .  Yogyakarta:  FE- UGM.
Moh.  Mahfud,  MD., Politik  Hukum  di Indonesia , cet. ke-1, Jakarta:
LP3ES, 1998. Reny  Rawasita,  et.al., Menilai  Tanggung Jawab Sosial Peraturan Daerah, Pusat  Studi  Hukum  dan
Kebijakan Indonesia (PSHK), Jakarta, 2009. Sadu,  Wasistino,  dan  Yonatan,  Wiyoso, Meningkatkan Kinerja Dewan
Perwkilan  Rakyat  Daerah  (DPRD) ,
Fokus Media, Bandung, 2009.
Satjipto  Rahardjo,  Negara  Hukum  Yang Membahagiakan  Rakyatnya,  Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
__________, Ilmu  Hukum ,  Bandung,  Citra Aditya Bakti, Cet. Ke-III, 1991.
Syarif Hidayat, Desentralisasi untuk Pembangunan Daerah , Jentera: Peraturan Daerah edisi 14 Tahun IV,
Oktober-Desember 2006.
W.  RiawanTjandra  dan  Kresno  Budi Darsono, Legislative Drafting, Atma Jaya, Yogyakata, 2009.
Sastrohadiwiryo, Siswanto. 2005. Manajemen Tenaga Kerja Indonesia Pendekatan Administratif dan Operasional,  Cetakan  Ketiga,  Bumi Aksara, Jakarta Simanjuntak,  Payaman.  2001.  Pengantar
Ekonomi  Sumber  Daya  Manusia.
LPFE UI. Jakarta.
Suroto. 1990. Strategi Pembangunan Kesempatan  Kerja.  Gajah  Mada University Press. Yogyakarta. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan
Pemerintah Daerah.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor
25  Tahun  2002  tentang  Pembentukan Provinsi  Kepulauan  Riau  (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17  Tahun  2003  tentang  Keuangan Negara  (Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Tahun  2003  Nomor  47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286). Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah. Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah. Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011 tentang Pembentukkan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234). Peraturan  Pemerintah  Nomor  40  Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun  1994  Nomor  69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573).
Peraturan  Pemerintah  Nomor  58  Tahun 2005  tentang  Pengelolaan  Keuangan Daerah  (Lembaran  Negara  Republik Indonesia  tahun  2005  Nomor  140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).