Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## TINJAUAN HUKUM TENTANG TINDAK PIDANA JUDI TOGEL JENIS PAKONG
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR  784/PID.B/2019/PN TNG

## Chairul Anwar, Nurmalia Ihsana
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Jakarta, Indonesia chairul.gntng@gmail.com, ihsana.ihsana@gmail.com

## Abstract
According  to  the  Big  Indonesian  Dictionary,  Gambling  is  risking  a  certain  amount  of  money  or property in a guessing game based on chance, with the aim of getting an amount of money or property that is greater than the original amount of money or property. Gambling is a phenomenon that cannot be  denied  in  society.  The  act  of  gambling  in  Indonesian  society  can  be  found  in  various  layers  of society.  There  are  also  various  forms  of  gambling,  from  traditional  ones  such  as  dice  gambling, cockfighting  and  others  such  as  the  Pakong  Type  Togel  Gambling  which  the  author  uses  as  a  case study.  The  problem  in  this  paper  is  how  is  the  legal  arrangement  related  to  the  crime  of gambling? And what is the basis for the consideration of the Panel of Judges case Number 784/Pid.B/2019/PN Tng? The research method used is a normative research method that focuses on library  research to obtain secondary data from legal materials. The normative approach is carried out by reviewing the applicable  provisions  or  laws  and  regulations.  The  results  of  the  study  show  that  legal  provisions related  to  the  crime  of  gambling  are  formulated  in  Article  303  and  Article  303  bis  of  the  Criminal Code.  The  considerations  of  the  Panel  of  Judges  in  dropping  the  criminal  case  number 784/Pid.B/2019/PN  Tng  are  appropriate,  namely  by  fulfilling  all  the  elements  in  the  indictment  of Article  303  paragraph  (1)  2nd  of  the  Criminal  Code,  in  addition  to  this  being  based  on  witness testimony,  the  defendant's  statement,  and  evidence  coupled  with  the  conviction  of  the  judge.  In addition, the Panel of Judges in deciding cases considered mitigating and aggravating matters for the defendants.
Keywords: Crime, Gambling, Lottery
 Alamat korespondensi:
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Indonesia chairul.gntng@gmail.com
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## I. PENDAHULUAN
Hukum merupakan media yang memuat nilai-nilai  atau konsep-konsep yang berkaitan dengan keadilan,  kebenaran,  dan  kesejahteraan  sosia.  Menurut  Soerjono  Soekanto  bahwa  penegakan hukum  itu  terletak  pada  suatu  kegiatan  yang  menyerasikan  hubungan  dari  nilai-nilai  yang terjabarkan  di  dalam  kaidah-kaidah/pandangan-pandangan nilai  yang  mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan (sebagai sosial engineering )  memelihara  dan  mempertahankan  (sebagai sosial  control )  kedamaian  pergaulan hidup. 1
Perjudian  merupakan  suatu  pilihan  yang  dianggap  sangat  menjanjikan  keuntungan  tanpa harus bersusah payah bekerja. Judi dianggap sebagai pilihan yang tepat bagi sebagian orang untuk mencari  uang  dengan  cara  yang  lebih  mudah.  Menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  yang dimaksud dengan “judi” adalah: “Permainan yang memakai uang/ barang berharga sebagai taruhan (seperti main dadu, kartu)”. 2 Sedangkan yang dimaksud dengan “Perjudian” adalah: 3
1) Mempertaruhkan  sejumlah  uang/harta  dalam  permainan  tebakan  berdasarkan kebetulan  dengan  tujuan  mendapatkan  sejumlah  uang  atau  harta  yang  lebih  besar  daripada jumlah uang/ harta semula.
2) Bermain dadu (kartu atau sebagainya) dengan taruhan uang.
Pendapat  lain  menurut  Kartini  kartono,  perjudian  adalah  pertaruhan  dengan  sengaja,  yaitu upaya  mempertaruhkan  satu  nilai  atau  sesuatu  yang  dianggap  bernilai  dengan  menyadari  adanya resiko  dan  harapan-harapan  pada  peristiwa-peristiwa,  permainan,  pertandingan,  perlombaan,  dan kejadian kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya. 4
Menurut  Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1974  tentang  penertiban  perjudian  bahwa perjudian merupakan bentuk kejahatan. 5
Dampak dari perjudian sengaja diabaikan oleh mereka yang melakukan praktik perjudian dan lebih  mementingkan  keuntungan  yang  jarang  mereka  peroleh.  Hal  tersebut  juga  dinyatakan  oleh Simanjuntak,  bahwa  perjudian  berpotensi  untuk  meningkatkan  kejahatan  serta  pelanggaran- pelanggaran  terhadap  norma-norma  sosial  lainnya,  misalnya  orang  yang  kalah  perjudian,  karena kebutuhan uang orang itu akan melakukan pencurian, perampokan dan lain-lain. 6

## II. METODE PENELITIAN
Untuk  memperoleh  data  atau  informasi  dalam  penulisan  penelitian  ini,  penulis  memilih  metode penelitian  dengan  pendekatan  penelitian  kualitatif,  yaitu  penelitian  yang  dapat  diartikan  sebagai penelitian  yang  tidak  mengadakan  perhitungan.  Tujuan  dari  penelitian  kualitatif  ini  adalah memperoleh  pemahaman,  mengembangkan  teori  dan  menggambarkan  secara  kompleks.  Pendekatan kualitatif  ini  memang  tidak  terlalu  membutuhkan  data  yang  banyak  dan  lebih  bersifat  monografis, atau berwujud kasus-kasus. 7

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Pengaturan hukum terkait tindak pidana perjudian dalam persfektif hukum positif.
Perjudian dalam sudut pandang pantologi sosial didefinisikan sebagai pertaruhan dengan sengaja  yaitu  mempertaruhkan  satu  nilai  atau  suatu  yang  dianggap  bernilai,  dengan  menyadari adanya  resiko  harapan-harapan  tertentu  pada  peristiwa-peristiwa  permainan,  pertandingan, perlombaan dan kejadian kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya. 8
1 Suawari Akhmaddhian, Penegakan Hukum Lingkungan dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia (Studi Kebakar an Hutan 2015), Volume, 03, Nomor 1 2016, hlm. 13.
2 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, hlm. 886
3 Ibid
4 Kartini Kartono, 2006, Pathologi Sosial, Rajawali Jilid I, Jakarta, hlm. 58.
5 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.
6 Simajuntak, Beberapa Aspek Patologi Sosial, Alumni; Bandung, 1981, hlm 195-196.
7 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , (Jakarta: UI Press, 2010), hlm, 3
8 Kartini Kartono. 1992. Pantologi Sosial. Jilid 2. Jakarta. C.V Rajawali. Hlm.55
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Tindak Pidana  Perjudian  sebenarnya  sudah  ada  di  dalam  KUHP  (Kitab  Undang-Undang Hukum  Pidana)  tepatnya  di  Pasal  303  dan  303  bis,  dimana  di  dalam  Pasal  tersebut  merupakan suatu kejahatan.
Perjudian menurut KUHP dalam Pasal 303 menyatakan bahwa:
a. Ayat  (1)  Diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama  sepuluh  tahun  atau  pidana  denda  paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin;
1) Dengan  sengaja  menawarkan  atau  memberikan  kesempatan  untuk  permainan  judi  dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
2) Dengan sengaja menawarkan untuk memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi  atau  dengan  sengaja  turut  serta  dalam  perusahaan  untuk  itu,  dengan  tidak  peduli  apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara.
b. Ayat (2) kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencahariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencaharian itu.
c. Ayat  (3)  (yang  dirubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  7  tahun  1974  tentang  Penertiban Perjudian) disebutkan bahwa: “Yang disebut Permainan Judi, adalah tiap-tiap permainan, dimana pada  umunya  kemungkinan  mendapatkan  untung  tergantung  pada  peruntungan  semata,  juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir.
Di  situ  termasuk  segala  pertaruhan  tentang  keputusan  perlombaan  atau  permainan  lainnya, yang  tidak  diadakan  di  antara  mereka  yang  turut  berlomba  atau bermain.  Demikian  juga segala pertaruhan lainnya”. 9 Unsur-unsur pada Pasal 303 ayat (1) angka 1 KUHP terdiri dari dua unsur, yaitu:
a. Unsur subjektif: Dengan sengaja
b. Unsur objektif:
1) menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi,
2) menjadikan sebagai pencarian, atau turut serta dalam suatu usaha perusahaan. Unsur  subjektif  dengan  sengaja  dalam  Pasal  303  ayat  (1)  angka  1  KUHP  maksudnya  harus dibuktikan, bahwa:
1) Adanya  hendak  atau  maksud  pelaku  untuk  menjadikan  kesengajaan  menawarkan  atau memberikan kesempatan untuk bermain judi itu sebagai usaha.
2) Adanya  kehendak  atau  maksud  pelaku  untuk  menawarkan  atau  memberikan  kesempatan  untuk bermain judi.
3) Adanya  pengetahuan  pelaku  bahwa  yang  ia  tawarkan  atau  yang  kesempatannya  ia  berikan  itu adalah untuk bermain judi.
Unsur  yang  pertama  dalam  Pasal  303  ayat  (1)  angka  1  KUHP  ialah  menawarkan  atau memberikan kesempatan untuk bermain judi. Maksud dari unsur ini bahwa pelaku haruslah orang yang  terbukti  melakukan  suatu  perbuatan  dengan  pemberitahuan  secara  lisan  maupun  suatu perbuatan  dengan  pemberitahuan  secara  lisan  maupun  tulisan  tanpa  mempunyai  izin  dari  pihak yang  berwenang  untuk  melakukan  perbuatan  menawarkan  perbuatan  menawarkan  atau memberikan kesempatan terhadap seseorang untuk bermain judi.
Unsur  objektif  yang  kedua  dalam  Pasal  303  ayat  (1)  angka  1  KUHP  ialah  menjadikan sebagai pencarian atau turut serta dalam suatu usaha perusahaan. Maksud dari unsur ini, pelaku haruslah  orang  yang  terbukti  melakukan  perbuatan  menawarkan  atau  memberikan  kesempatan terhadap seseorang untuk bermain judi dengan terus menerus atau berulang-ulang yang bertujuan mendapatkan  keuntungan  materil  untuk  suatu  perusahaan.  Turut  serta  dalam  suatu  perusahaan dapat  meliputi  perbuatan-perbuatan  dengan  menyediakan  keuangan  untuk  usaha  dan  membina atau meningkatkan pendirian atas usaha tersebut.  Unsur-unsur Pasal 303 ayat (1) angka 2 KUHP terdiri dari dua unsur, yaitu:
a. Unsur subjektif: Dengan sengaja
b. Unsur objektif:
1) Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi, atau
9 R.  Soenarto  Soerodibroto.  2005.  KUHP  dan  KUHAP  (dilengkapi  Yurisprudensi  Mahkamah  Agung  dan  Hoge  Raad). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm.182.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## 2) Turut serta dalam perusahaan
3) Dengan tidak perduli
Unsur-unsur Pasal 303 ayat (1) angka 3 KUHP hanya terdiri dari satu unsur objektif, yaitu turut serta  pada  permainan  judi  sebagai  pencaharian.  Selanjutnya  dalam  Pasal  303  bis  KUHP mengatakan bahwa:
a. Ayat  (1),  diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama  empat  tahun  atau  pidana  denda  paling banyak sepuluh juta rupiah;
1) Barang  siapa  menggunakan  kesempatan  main  judi, yang diadakan  dengan  melanggar  ketentuan Pasal 303 KUHP.
2) Barang  siapa  ikut  serta  main  judi  dijalan  umum  atau  dipinggir  jalan  umum  atau  ditempat  yang dapat  dikunjungi  umum,  kecuali  kalau  ada  izin  dari  pengusaha  yang  berwenang  yang  telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.
b. Ayat (2), jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah. 10
Perjudian  merupakan  salah  satu  bentuk  kejahatan  yang  memenuhi  rumusan  KUHP  yaitu, yang  diatur  melalui  Pasal  303  dan  303  bis,  hal  ini  sesudah  dikeluarkan  oleh  UU  No.  7  Tahun 1974,  ancaman  pidana  bagi  perjudian  tersebut  diperberat,  perincian  perubahannya  sebagai berikut :
1) Ancaman pidana dalam Pasal 303 (1) KUHP diperberat menjadi penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah
2) Pasal  542  KUHP  diangkat  menjadi  suatu  kejahatan  dan  diganti  sebutan  Pasal  303  bis  KUHP, sedangkan ancaman pidananya diperberat yaitu: Ayat (1) menjadi penjara selama-lamanya empat tahun  atau  denda  sebanyak-banyaknya  sepuluh  juta  rupiah.  Ayat  (2)  menjadi  pidana  penjara selamalamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah.
UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian akan meliputi, pengaturan jenis-jenis sanksi dan pengaturan tentang berat ringannya pidana.
1. Pengaturan jenis-jenis sanksi
Khusus  sistem  sanksi  pidana  tentang  tindak  pidana  perjudian  tetap  mengacu  pada  aturan umum  yang  terdapat  dalam  Pasal  10  KUHP  yang  mengatur  jenis-jenis  pidana,  meliputi  pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri atas :
a. Pidana mati.
b. Pidana penjara.
c. Kurungan.
d. Denda.
e. Pidana tutupan. Sedangkan pidana tambahan terdiri atas:
a. Pencabutan hak-hak tertentu.
b. Perampasan barang-barang tertentu.
c. Pengumuman keputusan hakim. 11
Di  dalam  Pasal  2  UU  No. 7  Tahun 1974  tentang  Penertiban  Perjudian,  mengatur  tentang sanksi pidana perjudian yang berbunyi:
a. Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 303 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dari hukuman  penjara  selama-lamanya  dua  tahun  delapan  bulan  atau  denda  sebanyak-banyaknya sembilan puluh ribu rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah.
b. Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 542 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya satu bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus  rupiah,  menjadi  hukuman  penjara  selama-lamanya  empat  tahun  atau  denda  sebanyak- banyaknya sepuluh juta rupiah.
10 Ibid., hlm. 184.
11 Adami Chazawi, Hukum Pidana 1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.26
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
c. Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 542 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan  selama-lamanya  tiga  bulan  atau  denda  sebanyak-banyaknya  tujuh  ribu  lima ratus  rupiah  menjadi  hukuman  penjara  selama-lamanya  enam  tahun  atau  denda  sebanyak- banyaknya lima belas juta rupiah.
d. Merubah sebutan Pasal 542 menjadi Pasal 303 bis.
Pasal  303  bis  ini  awalnya  adalah  Pasal  542  yang  ancaman  pidananya  lebih  rendah  yaitu pidana kurungan paling  lama  satu  bulan  atau  pidana  denda paling banyak  tiga  ratus  ribu  rupiah dan  dengan  diundangkannya  UU  No.  7  Tahun  1974  Pasal  542  diganti  dengan  Pasal  303  bis dengan  ancaman  pidana  penjara  paling  lama  empat  tahun  atau  pidana  denda  paling  banyak sepuluh  juta  rupiah.  Ini  berarti  perjudian  dalam  bentuk  pelanggaran  dalam  Pasal  542  tersebut dinyatakan  sebagai  tindak  pidana  kejahatan.  Dalam  ketentuan  UU  No.  7  Tahun  1974  tidak mengatur  tersendiri  mengenai  jenis-jenis  pidana  tambahan.  Maka,  ketentuan  pidana  tambahan dalam Pasal 10 KUHP tidak secara otomatis berlaku.
Hal tersebut sejalan dengan pendapat Barda Nawawi Arief yang menyatakan,” walaupun pidana  tambahan  diatur  dalam  aturan  umum,  namun  menurut  sistem  KUHP  untuk  jenis-jenis pidana  tambahan  hanya  diancamkan  untuk  jenis-jenis  pidana  tertentu.  Apabila  dalam  aturan khusus  perumusan  delik  yang  bersangkutan,  tidak  mencantumkan  secara  tegas  maka  pidana tambahan  itu  tidak  dapat  dijatuhkan.  Khususnya  untuk  pidana  tambahan  berupa  pengumuman putusan hakim, KUHP antara lain menyebutkan secara tegas dalam Pasal 128 (3), 206 (2), 361, 377 (1), 395 (1) dan 405 (2). 12

## 2. Pengaturan berat ringannya pidana
Di dalam KUHP terdapat dua aturan yang dibahas, yaitu aturan umum dan aturan khusus mengenai  tindak  pidana.  Aturan  umum  terdapat  di  dalam  KUHP  (Buku  1),  dan  aturan  khusus terdapat  didalam  KUHP  (Buku  II  dan  Buku  III)  maupun  dalam  Undang-undang  khusus  diluar KUHP. 13
Aturan  khusus  ini  pada  umumnya  memuat  perumusan  tindak  pidana  tertentu,  namun dapat pula memuat aturan khusus yang menyimpang dari aturan umum. Tidak terkecuali dengan lahirnya  UU  No.  7  Tahun  1974.  Namun  karena  peratuan  perundang-undangan  tersebut  tidak mengatur  secara  khusus  berat  atau  ringannya  pidana  yang  menyimpang  dari  KUHP  maka ketentuan  yang  ada  pada  Buku  1  KUHP  otomatis  akan  berlaku.  Seperti  ketentuan  minimum umum  pidana  penjara  berdasarkan  Pasal  12  ayat  (2)  KUHP  adalah  satu  hari,  pidana  kurungan berdasarkan  Pasal  18  ayat  (1)  KUHP  jo. Pasal  1  UU  No.  18 prp  1960 yang  menentukan denda paling sedikit adalah 25 sen.
Dalam UU No. 7 Tahun 1974 ada kecenderungan memformulasikan pidana denda dalam jumlah  yang  cukup  besar  (puluhan  juta  rupiah)  dengan  sistem  maksimum  khusus.  Namun penetapan  pidana  denda  tersebut  dikhawatirkan  tidak  akan  efektif  dan  dapat  menimbulkan masalah,  karena  tidak  ada  ketentuan  yang  mengatur  secara  khusus  pelaksanaan  dalam  UU tersebut  mengenai  pelaksanaan  pidana  denda  atau  pedoman  pemidanaan,  baik  itu  tata  cara pembayaran dengan tunai dan kapan batas akhir dari pembayaran.
2. Dasar  pertimbangan  Majelis  Hakim  dalam  memutus  perkara  nomor  784/Pid.B/2019/PN Tng .
a. Duduk Perkara 14
Awalnya  terdakwa  sebagai  pengecer  sekitar  pukul  :  13.00  wib  sampai  dengan  pukul 14.00  wib  pada  setiap  harinya  Terdakwa mencatat  pemasang  yang  akan  memasang, dan  sekitar pukul  :  18.00  wib  Terdakwa  mulai  mengecer  atau  menjual  angka  pasangan  judi  Fajar  Pakong tersebut kepada pemasang dimana angka pasangan tersebut terdiri dari angka 01 sampai dengan angka  36,  setelah  ada  pemasang  yang  telah  memasang/membeli  angka  pasangan  judi  Fajar Pakong  tersebut  kepada  Terdakwa  lalu  angka  pasangan  berikut  besaran  uang  pasangan/uang taruhan tersebut Terdakwa catat dikertas selembar / atau apa saja yang kemudian catatan tersebut terdakwa berikan kepada Sdr. SANUSI (DPO), dan ditutupnya pemasang untuk memasang sekira pukul  23.00  Wib,  pemasangan  yang  dinyatakan  menang  taruhan  apabila  angka  pasangan  judi
12 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Hukum Pidana,Alumni Bandung, hlm. 142
13 Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana, (Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003).hlm. 262
14 Putusan perkara nomor 784/Pid.B/2019/PN Tng
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
yang  dipasang oleh pemasang  tersebut  sesuai  dengan  angka pengeluaran  yang dikeluarkan  oleh bandar  judi  pada  setiap  harinya,  misalkan  angka  yang  dipasang  oleh  pemasang  adalah  01  dan angka pengeluaran yang dikeluarkan oleh bandar adalah 01 maka pemasang tersebut dinyatakan menang  taruhan  yang  uang  taruhannya  akan  dibayar  oleh  bandar  sesuai  dengan  besaran  uang pasangan yang dipertaruhkan dikalikan dua puluh lima, misalkan pemasang memasang angka 01 satu  seharga  Rp.  1.000,-  (seribu  rupiah)  maka  apabila  dinyatakan  menang  taruhan  maka  akan dibayar  oleh  bandar  sebesar  Rp.  25.000,-  (dua  puluh  lima  ribu  rupiah)  dan  seterusnya  berlaku kelipatan dua puluh lima.
Dan  angka  pengeluaran  judi  tersebut  dikeluarkan  oleh  bandar  pada  setiap  harinya  yaitu sekitar  jam  :  03.00  wib.  Atau  para  pemasang  dapat  melihatnya  melalui  aplikasi  Google  di WWW.  FAJAR  PAKONG.  COM.  Biasanya  pemenang  mendapatkan  uang  pasangan  /  hadiah dari  Terdakwa,  uang  tersebut  diambil  dari  pemasang  yang  kalah,  namun  apabila  kurang Terdakwa  Sdr.SANUSI  (DPO)  untuk  selanjutnya  Sdr.  SANUSI  (DPO)  menambahkan kekurangannya.
Sedangkan untuk uang taruhan pemasang terdakwa setorkan kepada Sdr.SANUSI (DPO) sesuai  dengan  data  besaran  jumlah  uang  taruhan  pemasang  yang  telah  Terdakwa  setorkan terlebih  dahulu  tersebut  yaitu  pada  ke  esokan  harinya  yaitu  sekitar  pukul:  08.00  wib  sampai dengan  pukul  10.00  Wib  sambil  mengecek  apakah  ada  pemasang  yang  menang  taruhan  atau tidak,  dan  apabila  ada  pemasang  yang  menang  taruhan  maka Terdakwa  akan  memberikan uang kemenangan taruhan pemasang tersebut kepada pemasang untuk selanjutnya Terdakwa serahkan kepada pemasang.
Permainan  fajar  pakong  tersebut  baik  Bandar  ataupun  pemain  tidak  dapat  dipastikan akan  menang  namun  ada  pengharapan  atau  bersifat  untung-untungan  guna  memperoleh kemenangan.
Bahwa  komisi  dari  hasil  penjualan  judi  fajar  pakong  yang  terdakwa  dapatkan  sebesar Rp.45.000,-  (empat  puluh  lima  ribu  rupiah)  s/d  Rp.50.000,-  (lima  puluh  ribu  rupiah)  dan terdakwa menjadi pengecer judi jenis fajar pakong sejak tanggal 10 bulan Oktober 2018 hingga akhirnya  terdakwa  berhasil  ditangkap,  selanjunya  terdakwa  dan  beserta  barang  bukti  berupa Uang tunai sebesar Rp.52.000,- (lima puluh dua ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar rekapan dibawa ke Polres Kota Tangerang guna pengusutan lebih lanjut.
b. Dasar Pertimbangan Majelis Hakim 15
Menimbang,  bahwa  terdakwa  diajukan  kepersidangan  dengan  dakwaan yang  disusun secara Alternatif yakni Pertama sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Atau Kedua Pasal 303ayat (1) ke-2 KUHP ;
Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun oleh penuntut Umum secara  Alternatif /  Pilihan,  maka  Majelis  diberi  kebebasan  untuk  menentukan Pasal yang mana yang paling tepat untuk  dapat  dibuktikan  /  dipertimbangkan,  yang  tentunya  berdasarkan  fakta  fakta  yang diperoleh  selama  proses  persidangan,  maka  Majelis  berpendapat  dakwaan  yang  paling  tepat untuk  dibuktikan  atas  perbuatan  terdakwa  adalah  dakwaan  Kedua  sebagaimana  diatur  dan diancam Pidana Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana yang unsur unsurnya adalah:
1. Unsur barang siapa
2. Unsur tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan  tidak  perduli  apakah  untuk  menggunakan  kesempatan  adanya  suatu  syarat  atau dipenuhinya sesuatu tatacara;

## Ad 1. Unsur barang siapa
Menimbang,  bahwa  yang  dimaksud  dengan  pengertian  barang  siapa  tidak  diatur secara  tegas  dalam  Undang-undang  Hukum  Pidana,  namun  dalam  praktek  peradilan  pidana  di Indonesia  barang  siapa  diartikan  sebagai  siapa  saja  dimana  setiap  orang  baik  laki-laki  atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana  yang  sehat  akal  pikirannya  serta  mampu  dipertanggungjawabkan  atas  perbuatan yang didakwakan. Bahwa dalam perkara ini orang  yang  didakwa dan diajukan dipersidangan adalah
15 Ibid
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
terdakwa MUHAMAD YAS’A BIN H. MUSLIH (Alm) yang cakap secara hukum  sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tersebut;
Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ”barang siapa” telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum ;
Menimbang,  bahwa  apakah  dengan  terbuktinya  unsur  setiap  orang  tersebut,  terdakwa telah  dapat  dipersalahkan  telah  melakukan  tindak  pidana,  maka  selanjutnya  Majelis  akan membuktikan unsur unsur selanjutnya;
Ad.2  Unsur  tanpa  mendapat  izin  dengan  sengaja  menawarkan  atau  memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut  serta dalam  perusahaan  untuk  itu,  dengan  tidak  perduli  apakah  untuk  menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tatacara;
Menimbang,  bahwa  dari  fakta  dipersidangan  berdasarkan  keterangan  saksi-saksi  dan keterangan  terdakwa  terungkap  yaitu  pada  hari  Senin  tanggal  04  Maret  2019  sekira  jam  22.00 Wib,  terdakwa  MUHAMAD  YAS’A  BIN  H.  MUSLIH  (Aim)  yang  ketika  itu  berada  di rumah  Terdakwa  yang  beralamat  di  Kampung  Bojong  Rt.001/  002  Kelurahan/  Desa Kosambi  Dalam  Kecamatan  Mekar  Baru  Kabupaten  Tangerang  sedang  mencatat  nomor pasangan judi fajar pakong dari para pemasang.
Menimbang,  bahwa  terdakwa  melakukan  permainan  judi  jenis pakong  tersebut  dengan cara  menjadi  pengecer  dimana  terdakwa  bertugas  mencatat  pemasang  yang  akan  memasang, sekitar pukul : 13.00 wib sampai dengan pukul 14.00 wib pada setiap harinya dan sekitar pukul : 18.00  wib  Terdakwa  mulai  mengecer  atau  menjual  angka  pasangan  judi  Fajar  Pakong  tersebut kepada  pemasang  dimana  angka  pasangan  tersebut  terdiri  dari  angka  01  sampai  dengan  angka 36,  setelah  ada  pemasang  yang  telah  memasang/membeli  angka  pasangan  judi  Fajar  Pakong tersebut kepada  Terdakwa  lalu  angka  pasangan  berikut  besaran  uang  pasangan/uang  taruhan tersebut  Terdakwa  catat  dikertas  selembar  / atau  apa  saja  yang  kemudian  catatan  tersebut terdakwa  berikan  kepada  Sdr.  SANUSI  (DPO),  dan  ditutupnya  pemasang  untuk  memasang sekira  pukul  23.00  Wib,  pemasangan yang dinyatakan  menang  taruhan  apabila  angka  pasangan judi  yang dipasang  oleh  pemasang  tersebut  sesuai  dengan  angka  pengeluaran  yang  dikeluarkan oleh  bandar  judi  pada  setiap  harinya,  misalkan  angka  yang  dipasang  oleh  pemasang  adalah  01 dan  angka  pengeluaran  yang  dikeluarkan  oleh  bandar  adalah  01  maka  pemasang  tersebut dinyatakan  menang  taruhan  yang  uang  taruhannya  akan  dibayar  oleh  bandar  sesuai  dengan besaran  uang  pasangan  yang  dipertaruhkan  dikalikan  dua  puluh  lima,  misalkan  pemasang memasang  angka  01  satu  seharga  Rp.  1.000,-  (seribu  rupiah)  maka  apabila  dinyatakan  menang taruhan  maka  akan  dibayar  oleh  bandar sebesar  Rp.  25.000,-  (dua  puluh  lima  ribu  rupiah)  dan seterusnya  berlaku  kelipatan  dua  puluh  lima.  Dan  angka  pengeluaran  judi  tersebut  dikeluarkan oleh  bandar  pada  setiap  harinya  yaitu  sekitar  jam  :  03.00  wib.  Atau  para  pemasang  dapat melihatnya  melalui  aplikasi  Google  di  WWW.  FAJAR  PAKONG.  COM.  Biasanya  pemenang mendapatkan uang pasangan / hadiah dari Terdakwa. uang tersebut diambil dari pemasang yang kalah,  namun  apabila  kurang  Terdakwa  Sdr.SANUSl  (DPO)  untuk  selanjutnya  Sdr.  SANUSI (DPO)  menambahkan  kekurangannya.  Sedangkan  untuk  uang  taruhan  pemasang  terdakwa setorkan kepada Sdr.SANUSl (DPO) sesuai dengan data besaran jumlah uang taruhan pemasang yang  telah  Terdakwa  setorkan  (terlebih  dahulu  tersebut  yaitu  pada  ke  esokan  harinya  yaitu sekitar  pukul:08.00  wib  sampai  dengan  pukul  10.00  Wib  sambil  mengecek  apakah  ada pemasang  yang  menang  taruhan  atau  tidak,  dan  apabila  ada  pemasang  yang  menang  taruhan maka  Terdakwa  akan  memberikan  uang  kemenangan  taruhan  pemasang  tersebut  kepada pemasang  untuk  selanjutnya  Terdakwa  serahkan  kepada  pemasang.  Permainan  fajar  pakong tersebut  baik  Bandar  ataupun  pemain  tidak  dapat  dipastikan  akan  menang  namun  ada pengharapan atau bersifat untung-untungan guna memperoleh kemenangan.
Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa melakukan perjudian tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;
Menimbang,  bahwa  dengan  demikian  unsur  ”tanpa  mendapat  izin  dengan  sengaja menawarkan  atau  memberikan  kesempatan  kepada  khalayak  umum  untuk  bermain  judi  atau dengan  sengaja  turut  serta  dalam  perusahaan  untuk  itu,  dengan  tidak  perduli  apakah  untuk
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
menggunakan  kesempatan  adanya  suatu  syarat  atau  dipenuhinya  sesuatu  tatacara”  telah terpenuhi;
Menimbang,  bahwa  oleh  karena  seluruh  unsur  dari  pasal  yang  dipertimbangkan  telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum dan kepada terdakwa tidak pula ditemukan adanya alasan yang  dapat  mengecualikan  hukuman  atau  sifat  yang  dapat  menghapuskan  pertanggung  jawaban pidana, maka kepada terdakwa sudah selayaknya dijatuhi hukuman setimpal atas perbuatannya Menimbang,  bahwa bahwa  oleh karena  terdakwa  telah  terbukti  bersalah   dan  dijatuhi  hukuman, maka kepadanya pula dibebani untuk membayar biaya perkara  ;
Menimbang,  bahwa  pidana  yang  dijatuhkan  tersebut  harus  dikurangi  seluruhnya  dengan  waktu selama terdakwa berada dalam tahanan.
Menimbang,  bahwa  oleh  karena  terdakwa  berada  dalam  tahanan  maka penahanan  terhadap terdakwa tersebut harus tetap dipertahankan.
Menimbang,  bahwa  tentang  status  barang  bukti  akan  dinyatakan  sebagaimana  dalam  amar putusan perkara ini.
Menimbang,  bahwa  sebelum  Majelis  Hakim  menjatuhkan  pidana  atas  diri  terdakwa,  terlebih dahulu akan diperhatikan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan ;
Hal-hal yang memberatkan :
▪ Perbuatan  terdakwa  tentunya  bertentangan  dengan  program  Pemerintah  dalam memberantas tindak pidana Perjudian ;
Hal-hal yang meringankan :
• Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
• Terdakwa tidak berbelit belit dalam memberi keterangan ;
Memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana, Undang Undang No.8 tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;
c. Putusan
1. Menyatakan  Terdakwa  Muhamad  Yas’a  BN  H  .  Muslih  (Alm), telah  terbukti  secara  sah  dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana “Perjudian”;
2. Menjatuhkan  pidana  oleh  karena  itu  terhadap  Terdakwa  Muhamad  Yas’a  BN  H  .  Muslih (Alm), oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan  masa  penangkapan  dan  penahanan  yang  telah  dijalani  oleh  Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
• Uang Tunai sebesar Rp.52.000,- (lima puluh dua ribu rupiah) Dirampas untuk Negara
• 2 (dua) Lembar Rekapan Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebankan  agar  Terdakwa  dibebani  untuk  membayar  biaya  perkara  sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah);
d. Analisis
Dalam  rangka  membuat  dan  memutuskan  sebuah  putusan  serta  menjatuhkan  sanksi pidana,  Majelis  hakim  harus  memiliki  pertimbangan-pertimbangan,  baik  yang  bersifat  yuridis maupun  pertimbangan  yang  bersifat  non  yuridis.  Pertimbangan  yuridis  diantaranya  terdiri  dari dakwaan  penuntut  umum,  keterangan  dakwa,  keterangan  saksi,  barang  bukti  dan  Pasal-Pasal perbuatan  hukum  pidana.  Adapun  pertimbangan  yang  bersifat  Non  yuridis  diantaranya  terdiri dari dari latar belakang perbuatan terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak sebagaimana yang termuat dalam unsur-unsur tindak pidana yang di dakwakan kepadanya.
Berdasarkan  posisi  kasus  sebagaimana  yang  telah  diuraikan  diatas,  maka  penulis  dapat menyimpulkan  bahwa  dakwaan  penuntut  umum,  tuntutan  penutut  umum,  dan  pertimbangan hukum  pengadilan  dalam  amar  putusannya  telah  memenuhi  unsur  dan  syarat  dipidananya seorang  terdakwa,  hal  ini  didasarkan  pada  pemeriksaan  dalam  persidangan,  dimana  keterangan saksi-saksi,  dan  barang  bukti  yang  saling  bersesuaian  antara  satu  sama  lain  yang  diajukan  oleh penuntut umum.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Pada  perkara  Nomor  784/Pid.B/2019/PN  Tng  ini,  Majelis  Hakim  memutuskan  bahwa terdakwa  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  telah  melakukan  tindak  pidana “Perjudian”  Pertimbangan  Hakim  dalam  menjatuhkan  putusan  pada  perkara  ini  telah menggunakan  pertimbangan  dari  aspek  yuridis  yang  didasarkan  pada  fakta-fakta  yuridis  yang telah  terungkap  dalam  persidangan  dengan  pembuktian  unsur  dakwaan,  dimana  alat  bukti  yang diajukan  oleh  Jaksa  Penuntut  Umum,  termasuk  didalamnya  keterangan  saksi  dan  keterangan terdakwa.  Mengenai  unsur-unsur  tindak  pidana  yang  didakwakan  kepada  terdakwa,  dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum mendakwakan kepada terdakwa dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif yakni Pertama sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Atau Kedua Pasal 303ayat (1) ke-2 KUHP ;
Menurut Penulis, keputusan Hakim sudah tepat dan dapat memberikan efek jera kepada si Pelaku,  mengingat  hal-hal  yang  meringankan  Hakim  pada  saat  penjatuhan  putusan  terdakwa berlaku sopan dipersidangan serta terdakwa tidak berbelit belit dalam memberi keterangan.
Pertimbangan hukum oleh  Hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara tindak pidana  perjudian  ini,  menurut  penulis  juga  sudah  mencerminkan  keadilan  kepada  semua pihak  khususnya  kepada  para  terdakwa,  yakni  tidak  hanya  berdasarkan  pertimbangan yuridisnya  tetapi  juga  pertimbangan  sosiologisnya,  yang  mengarah  pada  latar  belakang terjadinya kejahatan, Hakim dituntut untuk mempunyai keyakinan itu dengan alat-alat bukti sah,  serta  menciptakan  hukum  sendiri  yang  bersendikan  keadilan  yang  tentunya  tidak bertentangan dengan pancasila sebagai sumber dari segala hukum. Sehingga keputusan yang akan  dijatuhkan  kepada  terdakwa  dapat  didasari  oleh  tanggung  jawab,  keadilan, kebijaksanaan.

## IV. KESIMPULAN
Terkait  dengan  tindak  pidana  perjudian  dirumuskan  dalam  Pasal  303  dan  Pasal  303  bis KUHPidana. Kedua pasal tersebut merupakan kejahatan dengan:
a) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat ijin
b) Kalau  yang  bersalah  melakukan  kejahatan  tersebut  dalam  menjalankan  pencahariannya,  maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencaharian itu.
c) permainan judi adalah tiap-tiap permainan, mendapat untung, pertaruhan.
Rumusan Pasal 303 bis KUHPidana:
a) Diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama  empat  tahun  atau  pidana  denda  paling  banyak sepuluh juta rupiah.
b) Jika  pada  waktu  melakukan  pelanggaran  itu  belum  lalu  dua  tahun,  sejak  ketetapan  putusan hukuman yang dahulu bagi si tersalah lantaran salah satu pelanggaran ini, maka dapat dijatuhkan hukuman  penjara  selama-lamanya  enam  tahun  atau  denda  sebanyak-banyaknya  lima  belas  juta rupiah.
Pertimbangan  Majelis  hakim  dalam  menjatuhkan  perkara  tindak  pidana  nomor  sanksi  pidana terhadap  pelaku  dalam  putusan  perkara  nomor  784/Pid.B/2019/PN  Tng  telah  sesuai  yakni  dengan terpenuhinya  semua  unsur  dalam  dakwaan  Pasal  303  ayat  (1),  selain  hal  tersebut  didasarkan  pada keterangan  saksi,  keterangan  terdakwa,  dan  alat  bukti  ditambah  dengan  adanya  keyakinan  hakim. Selain  itu  juga  Majelis  Hakim  dalam  memutus  perkara  mempertimbangkan  hal-hal  yang  bersifat meringankan dan hal-hal yang memberatkan bagi para terdakwa.

## REFERENSI

## Book
Adami Chazawi, Hukum Pidana 1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002)
Adami  Chazawi,  Pelajaran  Hukum  Pidana  Bagian  I  :  Stelsel  Pidana,  Tindak  Pidana,  Teori  –  Teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana, Jakart, PT Raja Grafindo Persada, 2007 Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana, (Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003) Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2005 Dewata,  Mukti  Fajar  Nur  dan  yulianto  achmad,  2010, Dualisme  penelitian  hukum  normatif  dan empiris , Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Kartini Kartono, 2006, Pathologi Sosial, Rajawali Jilid I, Jakarta Kartini Kartono. 1992. Pantologi Sosial. Jilid 2. Jakarta. C.V Rajawali Muladi dan Barda Nawawi A. 1984. Teori – Teori dan Kebijakan Pidana. Alumni. Bandung Muladi dan Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Hukum Pidana,Alumni Bandung, Peter Mahmud Marzuki, 2011, Penelitian Hukum , Jakarta: Kencana Prenada Media Grup R.  Soenarto  Soerodibroto.  2005.  KUHP  dan  KUHAP  (dilengkapi  Yurisprudensi  Mahkamah  Agung dan Hoge Raad). Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
Simajuntak, Beberapa Aspek Patologi Sosial, Alumni; Bandung, 1981 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , (Jakarta: UI Press, 2010)
Suawari  Akhmaddhian,  Penegakan  Hukum  Lingkungan  dan  Pengaruhnya  Terhadap  Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia (Studi Kebakar an Hutan 2015), Volume, 03, Nomor 1 2016 Sugianto Darmadi, 1988, Kedudukan ilmu Hukum dalam Ilmu dan Filsafat , Bandung: Bandar Maju Suteki  dan  Galang  Taufani  ,  Metodologi  Penelitian  Hukum:  Filsafat,  Teori  dan  Praktik,  (Depok: Rajawali Pers, 2018)
Wirjono Prodjodikoro, Asas Asas Hukum Pidana di Indonesia, Refika Aditama, Jakarta, 2003

## Undang –undang
Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian

## Putusan Pengadilan
Putusan Nomor 784/Pid.B/2019/PN Tng.