## ASPEK PERPAJAKAN ATAS AKSI KORPORASI PT CIPUTRA DEVELOPMENT TBK (CTRA)
Fatima Asahra 1) , Hidayat Primadi 2) , Muhammad Bobby Mulya 3) , Suparna Wijaya 4)
1) fatimaasahraa23@gmail.com, Politeknik Keuangan Negara STAN
2) primadih@gmail.com, Politeknik Keuangan Negara STAN 3)
bobbymulya24@gmail.com, Politeknik Keuangan Negara STAN
4)
sprnwijaya@pknstan.ac.id , Politeknik Keuangan Negara STAN

## Abstract
In the year of 2017, PT Ciputra Development Tbk (CTRA) took a corporate action in the form of a business merger with PT Ciputra Surya Tbk (CTRS) and PT Ciputra Property Tbk (CTRP). The corporate action was also carried out  together  with  other  corporate  actions,  such  as  increasing  authorized  capital,  issuing  new  shares,  and repurchasing  outstanding  shares  on  the  Indonesia  Stock  Exchange.  The  corporate  actions  that  occur  have  an influence on the taxation aspects of CTRA. This study aims to review the taxation aspects (Income Tax and Value Added Tax) on corporate actions carried out by CTRA. This study uses qualitative research methods with primary data in the form of annual reports and financial statements of PT Ciputra Development Tbk in 2016 and 2017. The  results  show  that  the  corporate  actions  carried  out  are  increasing  authorized  capital,  issuing  new  shares, business mergers, and also the repurchase of outstanding shares causes the emergence of taxation aspects, both income tax and value added tax that must be fulfilled by CTRA.
Keywords: Corporate Action, Merger, Tax

## Abstrak
Pada tahun 2017, PT Ciputra Development Tbk (CTRA) melakukan aksi korporasi berupa penggabungan usaha dengan PT Ciputra Surya Tbk (CTRS) dan PT Ciputra Property Tbk (CTRP). Dalam aksi korporasi tersebut juga dilakukan  bersama  dengan  aksi  korporasi  lain  yaitu  peningkatan  modal  dasar,  penerbitan  saham  baru,  dan pembelian kembali saham beredar di Bursa Efek Indonesia. Atas aksi korporasi yang terjadi, memiliki pengaruh terhadap aspek perpajakan pada CTRA. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan tinjauan aspek perpajakan (Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai) atas aksi korporasi yang dilakukan CTRA. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan data yang digunakan yaitu data primer berupa laporan tahunan dan laporan keuangan  PT  Ciputra  Development  Tbk  tahun  2016  dan  2017.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  atas  aksi korporasi yang dilakukan baik itu peningkatan modal dasar, penerbitan saham baru, penggabungan usaha, dan juga pembelian kembali saham beredar menyebabkan timbulnya aspek perpajakan baik itu pajak penghasilan dan juga pajak pertambahan nilai yang harus dipenuhi kewajibannya oleh CTRA.
Kata Kunci: Aksi korporasi, Penggabungan Usaha, Pajak

## PENDAHULUAN
Aksi Korporasi merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh perusahaan publik, yang dapat mempengaruhi harga efek seperti saham atau obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan tersebut. Aksi korporasi dapat mencakup pembagian dividen, hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD),  waran,  saham  bonus, stock  split , reverse  stock , buyback , merger ,  akuisisi,  dan divestasi (Bareksa, n.d.). Aksi korporasi dilakukan dengan beberapa tujuan tertentu sesuai yang diharapkan  oleh  perusahaan,  diantaranya  adalah  untuk  pertumbuhan  atau  diversifikasi, meningkatkan  dana,  menciptakan  sinergi,  pertimbangan  dalam  aspek  perpajakan,  untuk meningkatkan keterampilan bagi perusahaan, melindungi diri dari pengambilalihan, dan untuk meningkatkan likuiditas pemilik perusahaan.
Menurut Abdul Moin (2003), pengertian merger adalah penggabungan dua perusahaan atau lebih yang kemudian hanya ada satu perusahaan yang tetap hidup sebagai badan hukum, sementara  yang  lainnya  menghentikan  aktivitasnya  atau  bubar.  Perusahaan  yang  dibubarkan mengalihkan  aktiva  dan  kewajibannya  ke  perusahaan  yang  mengambil  alih  sehingga perusahaan  yang  mengambil  alih  mengalami  peningkatan  aktiva.  Aksi  korporasi  yang dilakukan oleh PT Ciputra Development Tbk adalah peningkatan modal dasar dan penerbitan
saham baru kepada pemegang saham PT Ciputra Surya Tbk (CTRS) dan PT Ciputra Property Tbk  (CTRP)  dalam  rangka  penggabungan  usaha  ( merger ).  Jumlah  saham  ditawarkan  yaitu sebanyak  3,135,012,177  lembar  dengan  nilai  nominal  Rp250.  Perusahaan  juga  membeli kembali sebanyak 24.608.142 dari sahamnya sendiri dengan biaya agregat sebesar Rp33,348 dari  pemegang  saham  yang  tidak  sepakat  dan  saham Odd  Lot sebagai  hasil  dari  transaksi penggabungan usaha atas CTRS dan CTRP dengan Perusahaan. Pembelian kembali saham ini dicatat sebagai “Saham Treasuri”.
Penggabungan  usaha  ( merger )  memberikan  beberapa  dampak.  Salah  satunya  adalah segera  setelah  tanggal  efektif  berlakunya  penggabungan  usaha  ( merger ),  CTRA  sebagai surviving  company akan  menerima  seluruh  aktivitas,  kegiatan  usaha,  operasi  usaha,  aset, liabilitas,  tagihan  dan  karyawan  perusahaan  yang  bergabung  demi  hukum  beralih  kepada CTRA.  Untuk  karyawan  CTRS  dan  CTRP,  maka  akan  beralih  kepada  CTRA  sebagai perusahaan  hasil  penggabungan  atau  kepada  entitas  anaknya.  Selanjutnya,  perusahaan  yang bergabung  akan  berakhir  demi  hukum  tanpa  dilakukan  likuidasi  terlebih dahulu.  Perusahaan telah memperoleh pemberitahuan efektifnya pernyataan penggabungan usaha dari Otoritas Jasa Keuangan yang termuat di dalam surat No. S-766/D.04/2016 tanggal 23 Desember 2016.
Dengan terjadinya beberapa aksi korporasi sesuai yang telah dijelaskan pada paragraf sebelumnya,  tentu  ada  keuntungan  ekonomis  yang  diharapkan  terjadi  dari  aksi  korpoasi tersebut. Sehingga, perlu diperhatikan juga apakah sudah terpenuhinya kewajiban perpajakan baik itu Pajak Penghasilan maupun Pajak Pertambahan Nilai. Analisis ini menggunakan data yang  tertera  pada  Laporan  Keuangan  Tahunan  PT  Ciputra  Development  Tbk  tahun  2017 sebagai sumber utama dalam menemukan detail transaksi aksi korporasi yang telah dilakukan pada tahun 2017. Sumber utama yang juga digunakan adalah Undang - Undang nomor 36 tahun 2008  tentang  Pajak  Penghasilan  (UU  PPh)  untuk  menentukan  aspek  pajak  penghasilan  dan Undang - Undang nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak  Penjualan  atas  Barang  Mewah  untuk  menentukan  aspek  Pajak  Pertambahan  Nilai. Sebagai  sumber  sekunder,  penggunaan  media  internet  digunakan  untuk  informasi  tambahan mengenai informasi tambahan dalam transaksi pada aksi korporasi tersebut.
Penelitian  terdahulu  yang  dilakukan  oleh  Juari (2012)  dalam  penelitiannya  yang menganalisis aksi korporasi atas hak untuk membeli dan hak untuk menjual saham antara PT Mitrabahtera Segara Sejati  Tbk dan PT  Indika Energy  Infrastructur. Metode penelitian  yang dilakukan dalam penelitian ini ialah metode perpustakaan. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah melakukan analisis aksi korporasi perseroan terbatas. Sedangkan perbedaan  penelitian  sebelumnya  dengan  penelitian  ini  adalah  penelitian  ini  membahas mengenai  penghematan  pajak  penghasilan  atas  capital  gain  yang  dilakukan  oleh  pemegang saham  pendiri  saham  perseroan  didalam  melakukan  penjualan  sahamnya  terhadap  akuisisi saham mereka oleh pihak IEI.
Selanjutnya  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Ifieliano,  dkk.  (2022)  yang  menganalisis perpajakan  atas  aksi  korporasi  atas right  issue dalam Free  Float guna  mendorong  likuiditas pasar  modal.  Metode  penelitian  yang  dilakukan  menggunakan  metode  penelitian  normatif. Persamaan  penelitian  sebelumnya  dengan  penelitian  ini  adalah  membahas  terkait  pajak penghasilan  terhadap  aksi  korporasi.  Sedangkan  perbedaan  penelitian  sebelumnya  dengan penelitian ini adalah penelitian ini membahas mengenai Implikasi dari kebijakan insentif pajak penghasilan terhadap aksi korporasi right issue .
Sementara Prasodjo (2013) menganalisis aksi korporasi PT Ciputra Property Tb katas aksi korporasi berupa buy back saham. Hasil penilaian dengan menggunakan relative valuation , diperoleh hasil sebagai berikut: untuk estimasi nilai saham per lembar PT Ciputra Property Tbk. dengan menggunakan rasio PER sebesar Rp366 berdasarkan PBV sebesar Rp172 dan rasio P/S sebesar Rp499. Dari hasil rata-rata ketiga nilai tersebut kemudian diberikan pembobotan dan

## Journal of Law, Administration, and Social Science
ditambahkan control premium didapatkan hasil bahwa nilai saham PT Ciputra Property, Tbk. per  lembar  berdasarkan relative  valuation adalah  sebesar  Rp499.  Sementara  perhitungan menggunakan metode discounted cash flow didapatkan hasil sebesar Rp444 per lembar saham dan ditambahkan control premium menjadikan nilai saham menjadi Rp577 per lembar saham. Kemudian didapatkan rekonsiliasi nilai saham sebesar Rp546 per lembar saham. Adapun jika melihat hasil pembelian kembali yang dilakukan perseroan selama bulan Desember 2011 harga saham  yang  dibeli  kembali  berkisar  antara  Rp460  sampai  dengan  Rp505  per  lembar  saham. Berdasarkan  hasil  analisa  dan  realisasi  pembelian  saham,  harga  saham  PT  Ciputra  Property Tbk. pada saat penutupan bursa tanggal 31 Desember 2011 sebesar Rp490 per lembar termasuk masih undervalued .
Adapun  Nisa  et  al.  (2019)  menganalisis  dampak  aksi  korporasi  terhadap abnormal return periode 2016 – 2018. Hasil dari penelitian terhadap 4 perusahaan di Indonesia ditemukan adanya perbedaan rerata return perusahaan berdasarkan variabel Cumulative Average Return (CAR), Cumulative Market Adjusted Return (CMAR) dan Difference (Dif).  Berdasarkan uji beda  dengan  metode  CAR  dan  CMAR  menunjukkan  bahwa  ada  perbedaan  rerata  return perusahaan pra dan pasca pengumuman merjer dan akuisisi.
Penelitian terdahulu  yang menganalisis perpajakan atas aksi korporasi juga dilakukan oleh  Al  Azis  et  al.  (2022).  PT  Gunawan  Dianjaya  Steel  Tbk  Tahun  2018.  Hasil  penelitian menunjukkan bahwa aksi korporasi berupa penggabungan usaha yang dilakukan PT Gunawan Dianjaya  Steel  Tbk  (GDST)  dengan  PT  Jaya  Pari  Steel  Tbk  (JPRS)  pada  tahun  2018, berpengaruh  terhadap  kepemilikan  para  pemegang  saham  peserta  penggabungan  dalam perusahaan hasil penggabungan. Penggabungan usaha juga memiliki pengaruh terhadap aspek PPh  final  Pasal  4  ayat  2  atas  pengalihan  hak  atas  tanah  dan  bangunan,  PPh  badan  terkait pembebanan rugi fiskal JPRS, dan total PPN setelah merger .
Adapun Putri et al. (2022) dengan hasil penelitian berupa PT Bank Danamon Indonesia Tbk tidak melakukan aksi korporasi berupa penjualan saham sehingga tidak terdapat potensi pajak. PT Bank Danamon Indonesia Tbk melakukan transaksi peleburan usaha dengan PT Bank Nusantara  Parahyangan.  Penggabungan  usaha  dilakukan  dengan  metode pooling  of  interest dengan menggunakan nilai buku dalam penggabungannya. Penggunaan metode tersebut tidak berimplikasi  langsung  baik  pada  pajak  penghasilan  badan  yang  timbul  dari  pengalihan  aset, PPN, serta pajak pengalihan hak atas tanah dan bangunan.
Berbeda dengan itu, Prebawa et al. (2022) melakukan analisis perpajakan terhadap aksi korporasi yang dilakukan PT Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk. (SRAJ) yang merupakan salah satu perusahaan di Indonesia yang bergerak di sektor kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  terdapat  penerbitan  agio  saham  atas  penggabungan  usaha  dan  penambahan  aset  tetap serta  goodwill.  Berdasarkan  data  kepemilikan  pemegang  saham  pengendali,  menyebabkan terciptanya kecenderungan transaksi terhadap pihak berafiliasi sehingga diindikasikan terdapat hubungan istimewa.
Lain lagi dengan Banjarnahor et al. (2023) yang melakukan analisis perpajakan atas aksi korporasi  yang  dilakukan  perusahaan  telekomunikasi.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa aksi  korporasi  yang  dilakukan  oleh  PT  Indosat  Tbk  dan  PT  Hutchison  Tri  Indonesia mempengaruhi kepemilikan saham para pemegang saham hasil penggabungan. Aksi korporasi berupa  penggabungan  usaha  juga  memiliki  pengaruh  terhadap  aspek  perpajakan  yaitu  Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
Sementara  itu  Pamungkas  &  Puspitasari  (2018)  melakukan  analisis  terhadap  aksi korporasi PT Ciputra Development Tbk untuk tahun 2017. Berdasarkan analisis fundamental: valuasi  saham  CTRA  meningkat,  dan  saham  CTRA  semakin  likuid  karena  jumlah  saham beredar lebih besar, dan lebih sering diperdagangkan di bursa. ROE dari CTRA tidak banyak berubah,  masih  di  kisaran  6%  per  tahun.  Berdasarkan  Analisa  teknikal,  dapat  disimpulkan
bahwa pergerakan saham CTRA sepanjang tahun 2017 cenderung membentuk trend bearish . Berdasarkan hasil dampak analisis kebijakan korporasi: skema pembayaran KPR yang semakin menarik  oleh  CTRA,  diversifikasi  yang  lebih  luas,  dan  CTRA  mampu  mengakses  sumber- sumber keuangan dari CTRP dan CTRS yang sebelumnya terpisah. Penelitian Pamungkas & Puspitasari  (2018)  belum  menggunakan  analisis  perpajakan  atas  aksi  korporasi  tersebut. Sehingga  menarik  minat  untuk  dilakukan  penelitian  lebih  lanjut  dengan  menggunakan ketentuan perpajakan.

## KAJIAN PUSTAKA Laporan Keuangan
Laporan  keuangan  adalah  sebuah  catatan  informasi  yang  berkaitan  dengan  keuangan perusahaan dan merupakan cerminan kinerja serta kondisi keuangan perusahaan yang berguna bagi pihak internal maupun eksternal perusahaan seperti pemilik, direksi, investor, pemerintah, serta pihak lain yang berkepentingan. Harahap (2015) dalam bukunya yang berjudul “Analisis kritis  atas  laporan  keuangan”  menyatakan  bahwa  Laporan  Keuangan  adalah  laporan  yang menggambarkan  kondisi  keuangan  dan  hasil  usaha  suatu  perusahaan  pada  saat  tertentu  atau jangka  waktu  tertentu.  Adapun  jenis  laporan  keuangan  yang  tidak  asing  lagi  dikenal  adalah laporan neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan posisi keuangan.
Dengan  begitu,  keberadaan  laporan  keuangan  sangat  membantu  banyak  pihak  untuk melakukan  analisis  terhadap  performa  terkini  perusahaan.  Setelah  mengetahui  performa perusahaan, hasil analisis tersebut dapat digunakan untuk membantu pengambilan keputusan yang bisa dipakai untuk menentukan kegiatan ekonomi.
Laporan keuangan diterbitkan dengan kegunaan sebagai alat bantu untuk menyediakan informasi  terkait  hal  -hal  mengenai  keuangan  perusahaan  seperti  posisi  keuangan,  kinerja keuangan,  dan  arus  kas  entitas  yang  bermanfaat  bagi  banyak  kalangan  pengguna  laporan keuangan untuk membuat keputusan ekonomi. Selain penerbitan secara berkala tiap kuartil dan tahunan,  penerbitan  laporan  keuangan  dapat  dilakukan  dalam  saat  maupun  periode  tertentu. Sehingga, informasi keuangan perusahaan dapat  segera diterbitkan bagi  yang membutuhkan. Dengan  begitu,  pemanfaatan  untuk  pengambilan  keputusan  yang  dapat  optimal  dengan  data yang relevan.
Harahap (2015) memberikan pengertian terkait proses analisis laporan keuangan yaitu sebagai proses penguraian pos - pos laporan keuangan menjadi unit informasi yang lebih kecil dan  melihat  hubungannya  yang  bersifat  signifikan  atau  yang  mempunyai  makna  antara  satu dengan yang lain baik antara data kuantitatif maupun data non-kuantitatif dengan tujuan untuk mengetahui  kondisi  keuangan  lebih  dalam  yang  sangat  penting  dalam  proses  menghasilkan keputusan  yang  tepat.  Ismail  (2021)  dalam  makalahnya  menyatakan  bahwa  analisis  laporan keuangan  digunakan  sebagai  sarana  evaluasi  sebuah  laporan  keuangan  perusahaan  tertentu dalam  rangka  melakukan  prediksi  bagaimana  kondisi  keuangan  perusahaan  tersebut  dimasa yang  akan  datang.  Selain  itu,  analisis  ini  juga  dapat  memberikan  pertimbangan  mengenai tingkat profitabilitas dan tingkat risiko perusahaan tersebut.
Manfaat yang diperoleh dengan dilakukannya analisis laporan keuangan menggunakan rasio  keuangan adalah sebagai  berikut:  (1)  Analisis rasio  keuangan sangat  bermanfaat  untuk dijadikan  sebagai  alat  untuk  menilai  kinerja  dan  prestasi  perusahaan;  (2)  Analisis  rasio keuangan  sangat  bermanfaat  bagi  pihak  manajemen  sebagai  rujukan  untuk  membuat perencanaan;  (3)  Analisis  rasio  keuangan  dapat  dijadikan  sebagai  alat  untuk  mengevaluasi kondisi suatu perusahaan dari perspektif keuangan; (4) Analisis rasio keuangan juga bermanfaat bagi para kreditur untuk memperkirakan potensi risiko  yang akan dihadapi dikaitkan dengan adanya jaminan kelangsungan pembayaran bunga dan pengembalian pokok pinjaman; dan (5) Analisis rasio keuangan dapat dijadikan sebagai penilaian bagi pihak stakeholder organisasi.

## Aksi Korporasi
Riyanto  (2020)  mengemukakan  tentang  definisi  dari  aksi  korporasi  yang  merupakan sebuah  kejadian  atau  keputusan  yang  menyebabkan  perubahan  yang  signifikan  untuk perusahaan.  Aksi  korporasi  ini  terjadi  karena  keputusan  manajerial  yang  menyebabkan perubahan  pada  struktur  kepemilikan  saham  dan  menyebabkan  perbedaan  yang  signifikan daripada sebelum perubahan tersebut.
Riyanto (2020) juga menyatakan bahwa aksi korporasi dilakukan dengan tujuan tertentu untuk  meningkatkan  nilai  perseroan  dan  harga  efek  perseroan  sebagai  langkah  strategis perusahaan dalam menghadapi  ketatnya dan tekanan persaingan usaha.  Ada beberapa tujuan aksi korporasi yaitu: (1) Pertumbuhan atau Diversifikasi usaha perusahaan; (2) Meningkatkan Dana  yang  dimiliki  perusahaan;  (3)  Menciptakan  Sinergi;  (4)  Pertimbangan  Pajak;  (5) Meningkatkan Keterampilan Perusahaan; (6) Melindungi Diri Dari Pengambilalihan; dan (7) Meningkatkan Likuiditas Pemilik.
Riyanto  (2020)  menyatakan  bahwa  pada  praktik  umumnya,  ada  beberapa  jenis  aksi korporasi  yang  dapat  dilakukan  oleh  perusahaan,  diantaranya  yaitu:  (1)  IPO,  penawaran perdana  saham  kepada  masyarakat  sebagai  investor  umum  melalui  bursa;  (2)  Pembagian dividen,  keuntungan  yang  dibagi  dan  diberikan  kepada  pemegang  saham;  (3) Rights  Issue , pelepasan  saham  baru  untuk  menambah  modal  perusahaan  dengan  cara  Hak  Memesan  Efek Terlebih  Dahulu  (HMETD)  dan  non-HMETD;  (4) Waran t, Shareholders berhak membeli/menjual sejumlah saham; (5) Saham bonus, Saham dibagi pada shareholders secara cuma-Cuma;  (6)  Stock  split,  Memecah  par  value  dan  menambah  jumlah  saham  beredar;  (7) Pembagian  dividen,  Saham  dividen  yang  dibagi  pada  pemegang  saham;  (8) Reverse  stock , Penggabungan par value saham; (9) Buyback , Membeli kembali saham yang beredar di publik; (10) Merger ,  Penggabungan  dua  atau  lebih  perusahaan  menjadi  satu;  (11)  Akuisisi, pengambilalihan  sebagian  maupun  seluruh  kepemilikan  saham;  dan  (12)  Divestasi, Pengurangan jenis aset.

## Transfer Pricing
Setiawan  (2014)  menyatakan  bahwa transfer  pricing memiliki  arti  sebagai  sebuah kegiatan untuk menentukan harga transfer suatu transaksi baik itu barang, jasa, dan barang tak berwujud  oleh  suatu  perusahaan.  Dalam  prakteknya  ada  dua  jenis transfer  pricing, yang pertama adalah intra-company transfer pricing yang merupakan kegiatan transfer pricing pada antar divisi dalam satu perusahaan dan yang kedua adalah inter-company transfer pricing yang merupakan  kegiatan transfer  pricing yang  dilakukan  oleh  dua  perusahaan  yang  memiliki hubungan  istimewa. Inter-company  transfer  pricing juga  dibagi  menjadi  dua  yaitu  transaksi dalam negeri (domestik) dan transaksi luar negeri (internasional).
Rafinska  (2019)  menyatakan  bahwa  ada  beberapa  tujuan  yang  diinginkan  oleh perusahaan  yang  melakukan transfer  pricing ,  yaitu:  (1)  Mengoptimalkan  penghasilan perusahaan  secara  global  setelah  dipotong  pajak;  (2)  Evaluasi  kinerja  antar  cabang  baik domestik maupun internasional; (3) Mengamankan posisi perusahaan agar tetap kompetitif; (4) Mengurangi risiko keuangan; (5) Mengatur arus kas pada cabang perusahaan; (6) Mengurangi risiko pengambilalihan oleh pemerintah; (7) Mengurangi beban pajak dan bea masuk.

## Hubungan Istimewa
Hubungan istimewa merupakan sebuah hubungan antara Wajib Pajak dengan pihak lain sebagaimana yang dimaksud dan diatur dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang PPh atau Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang PPN. Dalam Undang - Undang tersebut menjelaskan ada beberapa jenis dalam hubungan istimewa, diantaranya :
1. Hubungan Kepemilikan ( Pasal 18 UU PPh Jo SE – 04/PJ.7/1993Jo SE – 18/PJ.53/1995 ) :
a. Penyertaan modal langsung atau tidak langsung sebesar 25% atau lebih pada wajib pajak lainnya.
b. Hubungan  antara  wajib  pajak  dengan  penyertaan  25%  atau  lebih  pada  dua  wajib pajak atau lebih.
c. Hubungan antara dua wajib pajak atau lebih yang modalnya sebesar 25% atau lebih dimiliki oleh pihak yang sama.
2. Hubungan Penguasaan : Hubungan antara wajib pajak yang menguasai wajib pajak lainnya, atau dua wajib pajak  atau  lebih  berada  di  bawah  penguasaan  yang  sama  baik  langsung  maupun  tidak langsung, baik penguasaan melalui manajemen maupun melalui penggunaan teknologi.
3. Hubungan Darah atau Perkawinan : Hubungan  istimewa  karena  terdapat  hubungan  keluarga  baik  sendiri  maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat. Contohnya seperti hubungan dengan orang tua, anak, saudara, mertua, ipar, hingga suami atau istri.

## Manipulasi Melalui Transfer Pricing
Achmadiyah  (2013)  menjelaskan  bahwa transfer  pricing merupakan  hal  yang  netral. Namun, istilah transfer pricing ini sering dikonotasikan sebagai hal yang tidak baik ( Abuse of transfer pricing ). Sehingga timbul istilah manipulasi melalui transfer pricing yang merupakan sebuah  kegiatan  untuk  memperbesar  biaya  atau  merendahkan  tagihan  yang  bertujuan  untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang. Setiawan (2014) menambahkan beberapa manipulasi harga  yang dapat dilakukan dengan transfer pricing diantaranya adalah manipulasi pada: (1) Harga penjualan; (2) Harga pembelian; (3) Alokasi biaya administrasi dan umum atau pun pada biaya overhead ;  (4)  Pembebanan  bunga  atas  pemberian  pinjaman  oleh  pemegang  saham ( shareholder loan ); (5)  Pembayaran komisi, lisensi, franchise, sewa, royalti, imbalan atas jasa manajemen,  imbalan  atas  jasa  teknik,  dan  imbalan  atas  jasa  lainnya;  (6)  Pembelian  harta perusahaan oleh pemegang saham (pemilik) atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa yang lebih rendah dari harga pasar; dan/atau  (7)  Penjualan kepada pihak  luar negeri melalui pihak ketiga  yang kurang/tidak mempunyai substansi usaha (seperti: dummy company , letter box company atau reinvoicing center ).

## Pajak Penghasilan
Pajak penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi maupun badan, atas penghasilan mereka yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak (Ardianti, 2019). Sementara definisi dari penghasilan diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang - undang Pajak Penghasilan  yang  merupakan  setiap  tambahan  kemampuan  ekonomis  yang  diterima  atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai  untuk  konsumsi  atau  untuk  menambah  kekayaan  Wajib  Pajak  yang  bersangkutan, dengan  nama  dan  dalam  bentuk  apa  pun.  Sehingga,  jika  ditemukan  adanya  objek  pajak penghasilan dalam aksi korporasi ini, perlakuan aspek perpajakan yang terjadi akan disesuaikan dengan Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

## METODE
Pada  penelitian  ini,  metode  yang  digunakan  adalah  metode  penelitian  kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang pada kondisi objek alamiah (Sugiyono, 2005). Penelitian ini menggunakan data dan teori sebagai bahan penjelas dan berakhir dengan sebuah teori.  Data  yang  akan  digunakan  dalam  penelitian  ini  dikumpulkan  dengan  metode dokumentasi. Menurut Hamidi (2004), Metode dokumentasi adalah informasi yang berasal dari catatan  penting  baik  dari  lembaga  atau  organisasi  maupun  dari  perorangan.  Sehingga pengumpulan data dilakukan menggunakan laporan tahunan dan laporan keuangan PT Ciputra Development Tbk Undang - undang perpajakan, jurnal lain yang relevan dengan masalah yang dibahas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Aspek Pajak Peningkatan Modal Dasar
Peningkatan  modal  dasar  dapat  dilakukan  dengan  setoran  tunai  dan  juga  inbreng (setoran non tunai). Dalam hal peningkatan modal dasar dilakukan dengan setoran tunai maka ketentuan pada pasal 4 ayat (3) Undang - Undang Pajak Penghasilan menjelaskan bahwa salah satu yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan adalah harta termasuk setoran tunai yang diterima  oleh  badan  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  2  ayat  (1)  huruf  b  Undang-Undang Pajak Penghasilan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal.
Sedangkan jika penyertaan modal dilakukan dengan inbreng, maka ketika nilai wajar lebih besar dari nilai buku, akan terdapat gain yang terutang PPh Pasal 17 (PPh badan) bagi pihak  yang  menerima  pengalihan  aset  ini  sesuai  Pasal  10  ayat  5  Undang-Undang  Pajak Penghasilan.  Dimana  ketika  penyerahan  aset  untuk  ditukar  dengan  kepemilikan  sejumlah saham, maka aspek PPh nya muncul,  yaitu selisih antara nilai saham  yang diperoleh dengan nilai sisa buku aset yang dialihkan.
Gambar IV.1 Modal Saat Penggabungan Usaha
Sumber : Laporan Keuangan PT Ciputra Development Tbk. Tahun 2017 Menurut Pasal 1A ayat (2) huruf d UU Nomor 42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah bahwa tidak termasuk dalam pengertian pengalihan BKP adalah “Pengalihan BKP dalam rangka penggabungan, pemekaran, dan pengambilan usaha dengan syarat pihak yang melakukan pengalihan dan yang menerima pengalihan adalah PKP.’’
Atas  aksi  korporasi  inbreng  dilakukan  pada  2017  (Sebelum  Undang  -  Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan), pengalihan Barang Kena Pajak (BKP) untuk tujuan setoran modal pengganti saham tidak termasuk dalam definisi Pasal 1A ayat (2) UU PPN, sehingga atas penyerahan  setoran  modal  yang  dilakukan  oleh  sesama  Pengusaha  Kena  Pajak  (PKP)  masih terutang PPN. Pada laporan keuangan keuangan tahun 2017, terdapat peningkatan jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang dibayarkan sebesar Rp86.722.000.000.

## Aspek Pajak Penerbitan Saham Baru
Penerbitan saham merupakan salah satu cara bagi perusahaan untuk mendapatkan dana atau modal yang dapat digunakan untuk pengembangan bisnis. Dalam hal ini, penerbitan saham baru  yang  dilakukan  oleh  CTRA  ditujukan  untuk  proses  akuisisi  emiten  CTRS  dan  CTRP. Sebagai  perusahaan  terbuka,  saham  baru  yang  telah  diterbitkan  nanti  akan  ditransaksikan melalui Bursa Efek Indonesia. Penerbitan saham baru saat perusahaan sudah berjalan berbeda dengan Penawaran perdana (IPO), sehingga saham ini tidak dapat dikondisikan sebagai saham pendiri.  Dalam  aksi  korporasi  ini,  CTRA  melakukan  penerbitan  saham  baru  dengan  jumlah sebanyak  3.135.012.177 lembar dan dengan harga Rp500 per lembarnya.
Penerbitan  saham  baru  dan  ditransaksikannya  melalui  BEI  merupakan  objek  Pajak Penghasilan. Hal ini sesuai dengan Pasal 4 ayat  (2) Undang  - Undang nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh) yang berbunyi :
“Penghasilan  di  bawah  ini  dapat  dikenai  pajak  bersifat  final:  ….C.  penghasilan  dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif  yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi  penjualan  saham  atau  pengalihan  penyertaan  modal  pada  perusahaan  pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura.”
Pada  pasal  tersebut  dijelaskan  bahwa  transaksi  penjualan  saham  melalui  bursa  akan dikenakan  PPh  Final  pasal  4  ayat  2  dengan  tarif  yang  diatur  pada  Pasal  2  KMK-282/1997 sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan saham.
Dengan tarif tersebut, maka Pajak Penghasilan yang terutang atas transaksi penerbitan saham baru ini sebesar :
PPh Terutang : 0,1% x 3.135.012.177 lembar x Rp500 = Rp1.567.506.088,5. Sehingga, atas transaksi aksi korporasi penerbitan saham baru tersebut CTRA dikenai Pajak Penghasilan sesuai pasal 4 ayat 2 UU PPh dengan jumlah sebesar Rp1.567.506.088,5.
Saham merupakan salah satu jenis surat berharga. Definisi dari surat berharga sendiri menurut  Maulidia  (2020)  adalah  dokumen  yang  memiliki  nilai,  dilindungi  oleh  hukum  dan diakui oleh negara. Dalam aspek Pajak Pertambahan Nilai (PPN), saham merupakan salah satu objek  yang  tidak  dikenakan  PPN  atasnya.  Hal  ini  sesuai  dengan  pasal  4A  ayat  (2)  huruf  d Undang - Undang nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang berbunyi :
“Jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah barang tertentu dalam  kelompok  barang  sebagai  berikut:  ….  d.  uang,  emas  batangan,  dan  surat berharga.”
Dengan  begitu,  atas  transaksi  penerbitan  saham  baru  ini  tidak  terutang  Pajak Pertambahan Nilai karena saham merupakan surat berharga yang tidak dikenai PPN.

## Aspek Pajak Penggabungan Usaha (Merger)
Penggabungan usaha (merger) merupakan penyatuan dua atau lebih perusahaan menjadi satu surviving company. Dalam hal ini, CTRS, CTRP, dan CTRA melakukan merger dengan menggabungkan  kepemilikan  menjadi  satu surviving  company yaitu  CTRA.  Dengan  begitu, seluruh aset dan kewajiban milik CTRS dan CTRP akan diambil alih menjadi milik CTRA.
Berdasarkan  Pasal  4  ayat  1d  UU  PPh,  keuntungan  dari  pengalihan  harta  merupakan objek pajak badan yang dikenai PPh badan yang dikenai tarif pasal 17. Pada tahun 2017, tarif PPh Badan yaitu sebesar 25% yang akan dikalikan dengan keuntungan dari pengalihan harta tersebut. Lalu Pengalihan dari tanah dan bangunan akan dikenakan PPh Final Pasal 4 ayat (2) UU PPh dengan tarif 2,5% dari jumlah bruto nilai  pengalihan hak atas tanah dan bangunan. Atas terjadinya penggabungan usaha ini, dalam laporan keuangan PT Ciputra Development Tbk tahun 2017, terdapat akun Pendapatan yang telah dikenakan pajak yang bersifat final (PPh pasal 4 ayat (2) UU PPh) yaitu Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang pada tahun 2016 dengan jumlah Rp0 dan pada tahun 2017 memiliki jumlah Rp162.263.000.000. Dengan begitu, PPh final pasal 4 ayat 2 yang terutang atas pengalihan tanah dan bangunan ini adalah :
Pendapatan  atas  Pengalihan  hak  atas tanah dan/atau bangunan sebelum dikenai PPh final =  Rp162.263.000.000
(100%-2,5%)
Pendapatan  atas  Pengalihan  hak  atas tanah dan/atau bangunan sebelum dikenai PPh final PPh final 4 ayat 2 atas Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan =  Pendapatan sebelum dikenakan pajak - Pendapatan setelah dikenakan pajak PPh final 4 ayat 2 atas Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan =  Rp166.423.000.000 - Rp162.263.000.000 PPh final 4 ayat 2 atas Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan =  Rp4.160.000.000
Berdasarkan Pasal 1a ayat 2d UU PPN, Pengalihan Barang Kena Pajak  dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambilalihan usaha dengan syarat pihak  yang  melakukan  pengalihan  dan  yang  menerima  pengalihan  adalah  Pengusaha  Kena Pajak, maka kegiatan yang berhubungan dengan peleburan, pemekaran, dan pengambilalihan usaha bukan merupakan objek PPN.

## Potensi Transfer Pricing Dengan Pihak Afiliasi
Dikutip dari britama.com , sebelum terjadinya merger baik antara CTRS dengan CTRA maupun CTRP dengan  CTRA, kedunya merupakan entitas  yang saling  memiliki. Dalam hal ini, CTRA menguasai sejumlah 56,28% saham CTRP dan juga memiliki penguasaan dengan jumlah 62,66% saham CTRS. Hal ini membuat CTRA merupakan induk dari CTRS dan CTRP. Sesuai  dengan Undang  -  Undang Pajak Penghasilan, penyertaan modal dengan jumlah lebih dari 25% pada wajib pajak lainnya disebut memiliki adanya hubungan istimewa.
Dengan  begitu,  kondisi  CTRA  saat  melakukan  aksi  korporasi  berupa  merger  dengan CTRS dan CTRP merupakan kondisi terjadinya transaksi dengan wajib pajak yang memiliki hubungan istimewa. Sehingga, memungkinkan adanya potensi transaksi yang dilakukan dengan transfer pricing. Perlu diperhatikan kembali tentang kewajaran baik dari nilai - nilai aset dari hasil merger tersebut.

## Aspek Pajak Pembelian Kembali Saham Beredar
Menurut Ayufajari (2022), Pembelian kembali saham ( Buyback) merupakan sebuah aksi korporasi  yang dilakukan oleh perusahaan untuk membeli sahamnya sendiri  yang beredar di publik mengurangi jumlah saham beredar yang tersedia di pasar terbuka. Dalam hal ini, CTRA melakukan buyback sahamnya sendiri dari pemegang saham yang tidak sepakat dan saham Odd Lot sebagai hasil dari transaksi penggabungan usaha atas CTRS dan CTRP dengan Perusahaan. CTRA mencatat pembelian kembali saham ini sebagai “Saham Treasuri”. Dalam aksi korporasi ini, CTRA melakukan pembelian kembali saham beredar dengan jumlah sebanyak  24.608.142 lembar dan dengan harga Rp1.350 per lembarnya.
Pembelian  kembali  saham  treasuri  ( buyback) oleh  sebuah  perusahaan  terbuka  akan dilakukan  melalui  Bursa  Efek  Indonesia  (BEI).  Sehingga,  dalam  aksi  korporasi  ini  akan terutang Pajak Penghasilan sesuai pasal Pasal 4 ayat (2) Undang - Undang nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh) yang berbunyi :
“Penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak bersifat  final: …. C. penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan  transaksi  penjualan  saham  atau  pengalihan  penyertaan  modal  pada  perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura.”
Pada pasal tersebut dijelaskan bahwa transaksi pembelian saham treasuri melalui bursa akan dikenakan PPh Final pasal 4 ayat 2 dengan tarif yang diatur pada Pasal 2 KMK-282/1997 sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan saham. Dengan tarif tersebut, maka Pajak Penghasilan yang terutang atas transaksi pembelian kembali saham treasuri ini sebesar :
PPh Terutang : 0,1% x 24.608.142 lembar x Rp1.350 = Rp33.220.991,7 Sehingga,  atas  transaksi  aksi  korporasi  pembelian  kembali  saham  treasuri  tersebut, CTRA  dikenai  Pajak  Penghasilan  Final  pasal  4  ayat  2  UU  PPh  dengan  jumlah  sebesar Rp33.220.991,7.
Saham  treasuri  juga  termasuk  sebagai  salah  satu  surat  berharga.  Sehingga,  atas  aksi korporasi pembelian saham kembali ini tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai. Hal ini sesuai dengan  Pasal  4A  ayat  (2)  huruf  d  Undang  -  Undang  nomor  42  Tahun  2009  tentang  Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang berbunyi :
“Jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah barang tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut: …. d. uang, emas batangan, dan surat berharga.” Dengan  begitu,  atas  transaksi  pembelian  saham  kembali  ini  tidak  terutang  Pajak Pertambahan Nilai karena saham treasuri merupakan surat berharga yang tidak dikenai PPN.

## PENUTUP
Berdasarkan hasil uraian pembahasan pada Bab - Bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa  kesimpulan  atas  aspek  pajak  dari  aksi  korporasi  yang  dilakukan  oleh  PT  Ciputra Development  Tbk  pada  tahun  2017.  Dalam  ketentuan  Pajak  penghasilan,  ditemukan  adanya aspek pajak penghasilan pada aksi korporasi peningkatan modal dasar jika transaksi tersebut dilakukan dengan metode inbreng (setoran non tunai) yaitu dengan objek atas gain dari selisih nilai  wajar dan nilai  buku aset  yang diserahkan dan dikenakan tarif pasal  17 UU PPh untuk badan. Selain itu, penerbitan saham yang dilakukan oleh CTRA dalam aksi korporasi ini juga menyebabkan timbulnya aspek PPh final pasal 4 ayat (2) UU PPh dengan tarif 0,1% dari nilai bruto dikarenakan CTRA merupakan perusahaan masuk bursa. Atas transaksi ini terutang PPh final  pasal  4  ayat  (2)  dengan  total  Rp1.567.506.088,5.  Dalam  aksi  korporasi  merger  yang dilakukan, terdapat aspek pajak penghasilan yaitu atas keuntungan dari pengalihan harta selain tanah dan bangunan yang dikenakan tarif PPh badan pasal 17, sementara pengalihan tanah dan bangunan  akan  dikenakan  PPh  final  pasal  4  ayat  (2)  dengan  tarif  2,5%  dari  jumlah  bruto penyerahannya.  Dalam  merger  yang  terjadi  di  tahun  2017  ini,  terdapat  penghasilan  dari pengalihan tanah dan bangunan yang pada tahun sebelumnya tidak ada. Sehingga atas transaksi ini terutang PPh final pasal 4 ayat (2) dengan jumlah Rp4.160.000.000. Lalu, Aksi korporasi pembelian saham kembali merupakan objek pajak penghasilan final pasal 4 ayat (2) UU PPh dengan tarif 0,1% karena CTRA merupakan perusahaan masuk bursa. Atas transaksi ini, maka terutang PPh final dengan jumlah sebesar Rp33.220.991,7. Dalam hal pajak penghasilan dengan objek yaitu keuntungan atas pengalihan harta, perlu dilakukan analisis mendalam terkait potensi transfer  pricing  dari  pengaturan  harga  penyerahan  dan  besarnya  keuntungan  yang  diterima tersebut. Hal ini dikarenakan adanya potensi transfer pricing dikarenakan pada dasarnya, baik CTRP maupun CTRS merupakan pihak yang berhubungan istimewa dengan CTRA.
Dalam aspek Pajak Pertambahan Nilai, objek Pajak Pertambahan Nilai hanya terdapat pada  aksi  korporasi  peningkatan  modal  dasar  yang  dilakukan  dengan  inbreng.  Hal  ini dikarenakan  inbreng  merupakan  penyerahan  BKP  yang  tidak  termasuk  yang  dikecualikan sebagai objek PPN. Pada laporan keuangan tahun 2017, ditemukan adanya peningkatan jumlah PPN yang dibayarkan yaitu sebesar Rp86.722.000.000. Sedangkan aksi korporasi lainhya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai. hal ini diakrenakan kegiatan setoran modal termasuk sebagai yang dikecualikan dari objek Pajak Pertambahan Nilai.

## DAFTAR PUSTAKA
Achmadiyah, R. (2013). TRANSAKSI REKAYASA PAJAK PADA TRANSFER PRICING
MENURUT HUKUM ISLAM. Maliyah , 3 (2). https://media.neliti.com/media/publications/147935-ID-none.pdf
Al Azis, B. P., Nainggolan, B. R. P., Laksonoputra, N. S., Rahman, H. T., & Wijaya, S. (2022). Penggabungan  Usaha  Dan  Analisis  Perpajakan  Yang  Dilakukan  Oleh  PT  Gunawan Dianjaya Steel Tbk Tahun 2018. Educoretax , 2 (3), 208-216.
https://doi.org/10.54957/educoretax.v2i3.264
Ardianti, K. (2019). Pengertian Pajak Penghasilan . Pajakku. Retrieved August 15, 2022, from https://www.pajakku.com/read/5da034e6b01c4b456747b723/Pengertian-Pajak- Penghasilan
Artikel  Binus.  (2021,  December  12). Apa  itu  Hubungan  Istimewa  dalam  Perpajakan?  – Accounting . BINUS Accounting. Retrieved July 17, 2022, from https://accounting.binus.ac.id/2021/12/12/apa-itu-hubungan-istimewa-dalam- perpajakan/
Ayufajari, N. D. (2022, February 7). Apa Itu Buyback Saham? Simak Proses, Cara Kerja, dan Contohnya . Finansial Bisnis.com. Retrieved July 17, 2022, from https://finansial.bisnis.com/read/20220207/55/1497603/apa-itu-buyback-saham-simak- proses-cara-kerja-dan-contohnya
Banjarnahor,  M.  S.  G.,  Muslindra,  N.  A.,  Sitanggang,  S.  A.,  &  Wijaya,  S.  (2023).  Analisa Perpajakan Atas Aksi Korporasi PT Indosat Ooredoo Dan PT Hutchison Tri Indonesia. Akuntansiku, 2(1), 59–66. https://doi.org/10.54957/akuntansiku.v2i1.348 Bareksa. (n.d.). Aksi Korporasi - Pengertian, Arti, dan Definisi . Bareksa. Retrieved August 15, 2022, from http://bareksa.com/kamus/a/aksi-korporasi Britama.com. (n.d.). Sejarah dan Profil Singkat CTRP (Ciputra Property Tbk) – britama.com . Britama. Retrieved July 18, 2022, from https://britama.com/index.php/2012/10/sejarah- dan-profil-singkat-ctrp/
Britama.com.  (n.d.). Sejarah  dan  Profil  Singkat  CTRS  (Ciputra  Surya  Tbk)  –  britama.com . Britama. Retrieved July 18, 2022, from https://britama.com/index.php/2012/10/sejarah- dan-profil-singkat-ctrs/
Chandra, E. (2022, June 26). Corporate Action - Pengertian, Jenis dan Contohnya . Finansialku. Retrieved July 16, 2022, from https://www.finansialku.com/tindakan- korporasi/#Jenis_Aksi_Korporasi
Halim, I. (2021). ANALISISLAPORAN KEUANGAN. Hamidi. (2004). Metode Penelitian Kualitatif . Malang : UMM Press. Harahap, S. S. (2015). Analisis kritis  atas  laporan keuangan (Cetakan ke-12, Februari 2015 ed.). Jakarta : Rajawali Pers,.
Ifieliano,  B.  N.,  Suryamah,  A.,  &  Singadimedja,  H.  N.  (2022,  Juni).  Implikasi  Kebijakan Insentif  Pajak  Penghasilan  Terhadap  Aksi  Korporasi  Right  Issue  Dalam  Pemenuhan Kebijakan  Free  Float  Guna  Mendorong  Likuiditas  Pasar  Modal. Jurnal  Sains  Sosio Humaniora , 6 . https://online-journal.unja.ac.id/JSSH/article/view/19426/13795 Ikatan  Akuntan  Indonesia.  (n.d.). Workshop  Ikatan  Akuntan  Indonesia .  Workshop  Ikatan Akuntan Indonesia.
Retrieved July 16, 2022, from
http://iaiglobal.or.id/v03/PPL/email_ppl-137.html
Juari. (2012). Analisis Aksi Korporasi Perseroan Terbatas dalam Hal Perikatan Tentang Hak untuk  Membeli  dan  Hak  untuk  Menjual  Saham  setelah  Perseroan  Menjadi  Perseroan Terbatas Terbuka (Studi Kasus: PT Mitrabahtera Segara Sejati Tbk dan PT Indika Energy Infrastructure. https://123dok.com/document/zwvxl7e7-universitas-indonesia.html
Volume 3 No. 1, 2023
Maulidia, R. (2020, August 19). Kenali Surat Berharga & Jenisnya yang Berlaku di Indonesia . Online Pajak. Retrieved July 17, 2022, from https://www.online-pajak.com/tentang-pph- final/jenis-surat-berharga
Menteri  Keuangan. (1997). KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN  REPUBLIK INDONESIA NOMOR  282/KMK.04/1997  TENTANG  PELAKSANAAN  PEMUNGUTAN  PAJAK PENGHASILAN  ATAS  PENGHASILAN  DARI  TRANSAKSI  PENJUALAN  SAHAM  DI BURSA EFEK .
Nisa, C., Astuti, M., & Mariana, C. D. (2019). Dampak merjer dan akuisisi terhadap abnormal return  saham  perusahaan  di  Indonesia  periode  2016-2018.  JRMSI-Jurnal  Riset Manajemen Sains Indonesia, 10(1), 44-70.
Onlinepajak. (2016, November 30). Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Apa Itu? Online Pajak. Retrieved  August  15,  2022,  from https://www.online-pajak.com/tentang-ppn- efaktur/pajak-pertambahan-nilai-ppn
Pamungkas,  R.,  &  Puspitasari,  R.  (2018).  Analisis  Kebijakan  Manajemen  Keuangan  jangka panjang  (Studi  kasus  pada  PT  Ciputra  Development  Tbk).  Jurnal  Ilmiah  Manajemen Kesatuan, 6(2), 81-87.
Pemerintah  Indonesia.  (2008). Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  36  Tahun  2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
Pemerintah  Indonesia.  (2009). Undang-undang  (UU)  Nomor  42  Tahun  2009  tentang Perubahan  Ketiga  Atas  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1983  tentang  Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah . Prasodjo, B. (2013). PENENTUAN NILAI INTRINSIKSAHAM PT CIPUTRA PROPERTY TBK.  UNTUK  KEPENTINGAN  PEMBELIAN  KEMBALI/BUY  BACK  SAHAM (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
Prebawa, P. A. W., Aji, W. K., Evantri, A. F., Fajri, L., & Wijaya, S. (2022). Aksi Korporasi Perusahaan  Terbuka  Terhadap  Peraturan  Perpajakan  (Studi  Kasus  PT  Sejahteraraya Anugrahjaya
Tbk). Educoretax, 2(3), 217–228.
https://doi.org/10.54957/educoretax.v2i3.270
Prihadi, T. (2019). Analisis Laporan Keuangan . Gramedia Pustaka Utama.
Putri, D. A. W., Putra, N. R. K., & Wijaya, S. (2022). Analisis Perpajakan Aksi Korporasi PT Bank Danamon
Tbk Tahun 2019. Educoretax,
2(4), 249–259.
https://doi.org/10.54957/educoretax.v2i4.274
PT Ciputra Development Tbk. (2017). Laporan Tahunan tahun 2016 . https://ciputradevelopment.com/wp-content/uploads/2020/01/AR-CTRA-FY16.pdf
PT Ciputra Development Tbk. (2018). Laporan Tahunan tahun 2017 . https://ciputradevelopment.com/wp-content/uploads/2020/01/AR-CTRA-FY17.pdf Rafinska,  K.  (2019,  October  11). Transfer  Pricing,  Kenali  Istilah  Finansial  Ini  dan  Tujuan Penerapannya! Online  Pajak.  Retrieved  July  17,  2022,  from https://www.online- pajak.com/tentang-efiling/transfer-pricing
Riyanto,  A.  (2020,  Mei).  CORPORATE  ACTION,  APAKAH  ITU? https://business- law.binus.ac.id/2020/05/17/corporate-action-apakah-itu/
Setiawan, H. (2014). Transfer Pricing dan Risikonya Terhadap Penerimaan Negara. Buletin Info Risiko
Fiskal (IRF) , III .
https://fiskal.kemenkeu.go.id/kajian/2014/03/27/124234496163067-transfer-pricing- dan-risikonya-terhadap-penerimaan-negara
Sugianto, O. (2020, April 13). Penelitian Kualitatif, Manfaat dan Alasan Penggunaan . BINUS UNIVERSITY.
Retrieved August 16, 2022, from
https://binus.ac.id/bandung/2020/04/penelitian-kualitatif-manfaat-dan-alasan- penggunaan/