## PERAN TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN KOTA KENDARI DALAM PEMBERDAYAAN POTENSI WANITA RAWAN SOSIAL EKONOMI
Hasmi 1 , Juhaepa 2 , Ambo Upe 3
1 Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP Universitas Halu Oleo Kendari, Indonesia 2 Jurusan Sosiologi FISIP Universitas Halu Oleo Kendari, Indonesia 3 Jurusan Sosiologi FISIP Universitas Halu Oleo Kendari, Indonesia hasmiemi29@gmail.com

## ABSTRACT
The study aims to 1) to find out the role of sub-district social welfare staff in empowering the potential of women  with  socio-economic  vulnerability,  2)  to  find  out  the  supporting  and  inhibiting  factors  in  the implementation of the role of the social welfare staff  in the district of Kendari in empowering in socio- economic vulnerability. The data analysis used was a qualitative analysis with the number fifteen people consisting  of  four  sub-district  social  welfare  workers,  eight  socioeconomic  women,  one  social  services secretary, one staff database holder, while the data sources used are primary data and secondary data. As for the data collection techniques used are observation, interview and documentation techniques. The results  showed  that  there  were  several  roles  of  sub-district  social  welfare  staff  in  empowering  the potential for socio-economic vulnerable women, namely 1) data collection and validation, 2) looking for potential, 3) coordination with social services, 4) implementation of social welfare. As for the supporting factors  of  social  welfare  workers  in  implementing  the  potential  empowerment  of  women  with  socio- economic vulnerability, they are 1) giving authority, 2) motivation, 3) sub-district social welfare workers approaching women with socio-economic vulnerability. While the inhibiting factors of sub-district social welfare  staff  carrying  out  empowerment  are  1)  transportation,  2)  dislike  of  women  who  are  socio- economic vulnerable.
Keywords: role, sub-district social welfare staff, empowerment, women vulnerable to social economy.

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan (1) untuk mengetahui peran tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK) Kota Kendari  dalam  pemberdayaan  potensi  wanita  rawan  sosial  ekonomi,  (2)  untuk  mengetahui  faktor pendukung  dan  penghambat  pelaksanaan  peran  tenaga  kesejahteraan  sosial  kecamatan  (TKSK)  Kota Kendari dalam pemberdayaan potensi wanita rawan sosial ekonomi.  Analisi data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan jumlah informan penelitian 15 orang  yang terdiri dari 4 Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, 8 Wanita Rawan Sosial Ekonomi, 1 Sekertaris Dinas Sosial, 1 Kepala Bidang Jaminan Sosial, 1 Staf Pemegang Basis Data Terpadu (BDT), sedangkan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Adapun tekhnik pengumpulan data yang digunakan adalah tekhnik observasi, wawancara  dan  dokumentasi.  Hasil  penelitian  menunujukkan  bahwa    terdapat  beberapa  peran  Tenaga Kesejahteraan  Sosial  Kecamatan  dalam  pemberdayaan  potensi  Wanita  Rawan  Sosial  Ekonomi  yaitu  1) Pendataan  dan  Validasi  Data,  2)  Mencari  Potensi,  3)  Koordinasi  dengan  Pihak  Dinas  Sosial,  4) Penyelenggaraaan  Kesejahteraan  Sosial.  Adapun  faktor  pendukung  Tenaga  Kesejahteraan  Sosial Kecamatan  dalam  melaksanakan  pemberdayaan  potensi  Wanita  Rawan  Sosial  Ekonomi  adalah  1) Memberikan  Kewenangan,  2)  Motivasi,  3)  TKSK  melakukan  pendekatan  dengan  WRSE.  Sedangkan faktor  penghambat  Tenaga  Kesejahteraan  Sosial  Kecamatan  melaksanakan  pemberdayaan  adalah  1) Transportasi, 2) Ketidakterbukaan WRSE.
Kata-Kata Kunci: Peran, TKSK, Pemberdayaan, Wanita Rawan Sosial Ekonomi.

## PENDAHULUAN
Kemiskinan menjadi masalah  yang penting, sehingga menjadi fokus perhatian saat  ini  di  Indonesia.  Masalah  kemiskinan  sangatlah  kompleks  dan  bersifat multidimensional,  dimana  berkaitan  dengan  aspek  sosial,  ekonomi,  budaya  dan  aspek lainnya.  Kemiskinan  terus  menjadi  masalah  fenomenal  didunia,  khususnya  Indonesia yang  merupakan  negara  berkembang.  Kemiskinan  yang  terjadi  memang  perlu  dilihat sebagai suatu masalah yang sangat serius, karena saat ini kemiskinan membuat banyak masyarakat Indonesia mengalami kesusahan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Persoalan  kemiskinan  ini  lebih  dipicu  karena  masih  banyaknya  masyarakat, inilah  yang  membuat  sulitnya  dalam  memenuhi  kebutuhan  hidupnya,  sehingga  angka kemiskinan selalu ada.
Tenaga  Kesejahteraan  Sosial  Kecamatan  (TKSK)  adalah  warga  masyarakat yang peduli terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan memiliki wawasan tentang ilmu kesejahteraan sosial dan komitmen terhadap usaha kesejahteraan sosial.  Maka  Tenaga  Kesejahteraan  Sosial  Kecamatan  (TKSK)  melakukan  pembinaan dalam penyelenggaraan  Program  Percepatan dan Perluasan Perlindungan Sosial (P4S), Tenaga  Kesejahteraan  Sosial  Kecamatan  (TKSK)  bekerja  dengan  arahan  dari Kementerian  Sosial  dan  melakukan  koordinasi  dengan  Dinas  Sosial  Kabupaten/  Kota. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) tidak terkait langsung dengan struktur dalam  pemerintah  kecamatan  tetapi  merupakan  binaan  dari  Dinas  Sosial  dan Kementrian Sosial.
Peran  Tenaga  Kesejahteraan  Sosial  Kecamatan  dalam  memberi  pelayanan sosial    maupun  pemberdayaan  sosial  kepada  Wanita  Rawan  Sosial  Ekonomi  (WRSE) tersebut  yaitu  Tenaga  Kesejahteraan  Sosial  Kecamatan  (TKSK)  akan  lebih  banyak berinteraksi  dan  berkoordinasi  dengan  unsur  pemerintah  dan  desa/  kelurahan,  unit pelaksanaan  Program  Percepatan  dan  Perluasan  Perlindungan  Sosial  P4S  (Pengelolaan Raskin dan PKH), kantor pos kecamatan, serta masyarakat pada umumnya. Selanjutnya menyediakan informasi  mengenai  akses sumber  kesejahteraan sosial  yang tersedia dan prosedur  yang  diperlukan  untuk  mempermudah  interaksi  antara  Wanita  Rawan  Sosial Ekonomi  (WRSE)  dengan  pemilik  sumber.  Tujuan  dan  peran  tenaga  kesejahteraan membina  pemberdayaan  masyarakat  adalah  memandirikan  masyarakat  agar  dapat menggunakan dan mengakses sumberdaya yang mereka miliki maksimal mungkin, pada dasarnya  pemberdayaan  masyarakat  adalah  sebuah  proses  yang  terus  menerus  untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat mencapai kesejahteraan.
Dalam  hal  ini  diperlukannya  pemberdayaan  perempuan  melalui  pelatihan keterampilan, khususnya pemberdayaan bagi  Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE). Wanita  Rawan  Sosial  Ekonomi  (WRSE)  merupakan    salah  satu  kategori  dari Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) berkaitan dengan Peraturan Mentri No.8  tahun  2012  tentang  Pedoman  Pendataan  dan  Pengelolaan  Data  Penyandang Masalah  Kesejahteraan  Sosial  (PMKS)  dan  Potensi  dan  Sumber  Kesejahteraan  Sosial (PSKS).  Dalam  Permensos  No.  8  Tahun  2012  menyebutkan  bahwa  Wanita  Rawan Sosial Ekonomi adalah seorang perempuan dewasa menikah, belum menikah, atau janda dan  tidak  mempunyai    penghasilan  cukup  untuk  dapat  memenuhi    kebutuhan  pokok sehari-hari.  Selain  itu  dalam  Permensos  tersebut  juga  disebutkan  kriteria  seseorang digolongkan  menjadi  wanita  rawan  sosial  ekonomi  adalah  perempuan  berusia  delapan belas  tahun  sampai  lima  puluh  sembilan  tahun,  merupakan  istri  yang  ditinggal  suami tanpa  kejelasan,  menjadi  pencari  nafkah  utama  keluarga,  dan  berpenghasilan  kurang atau tidak mencukupi kebutuhan hidup layak.
Selain  faktor  kemiskinan  yang  menjadi  penyebab  seorang  wanita    menjadi golongan  wanita  rawan  sosial  ekonomi  adalah  faktor  pendidikan  dan  faktor  mental mereka.  Dengan  pendidikan  yang  relatif  rendah  menjadikan  mereka  kehilangan  akal sehatnya  dalam  mencari    cara  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidupnya.  Hal  tersebut menyebabkan mereka terjerumus dalam penyimpangan sosial.
Dinas sosial mengemukakan bahwa semua kecamatan yang ada di Kota Kendari telah  terdapat  Tenaga  kesejahteraan  sosial  (TKSK)  sejak  tahun  2009,  dimana  masing- masing  dalam  satu  kecamatan  hanya  ada  satu  orang  Tenaga  Kesejahteraan  Sosial Kecamatan yang ditugaskan di Dinas Sosial Kota Kendari. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan  (TKSK)  tersebut  mengunjungi  satiap  kelurahan  atau  kecamatan  hanya ketika ada permasalahan yang harus ditangani (Sumber Dinas Sosial Kota Kendari).
Untuk  data  terkait  Wanita  Rawan  Sosial  Ekonomi  (WRSE)  di  Kota  Kendari, terlihat  dari  pemberdayaan  yang  telah  dilakukan  oleh  Dinas  Sosial  melalui  Tenaga Kesejahteraan  Sosial  Kecamatan  (TKSK)  adalah  program  Bantuan  Pangan  Non  Tunai (BPNT),  Program  Keluarga  Harapan  (PKH),  program  Kelompok  Usaha  Bersama (KUBE),  dan  program  bantuan  seperti  Rumah  Tidak  Layak  Huni  (RTLH).  Program- program  tersebut  adalah  berbagai  macam  usaha  dari  Dinas  Sosial  Kota  Kendari  untuk melakukan pemberdayaan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE).

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  di  Kota  Kendari  mulai  bulan  Desember-Januari  2020. Jenis penelitian ini merupakan pendekatan kualitatif dengan fokus penelitiannya adalah Peran  Tenaga  Kesejahtraan  Sosial  Kecamatan  (TKSK)  Kota  Kendari  Dalam Pemberdayaan  Potensi  Wanita  Rawan  Sosial  Ekonomi  (WRSE).  Menurut  Sugiyono (2009:15),  penelitian  kualitatif  adalah  penelitian  yang  berlandaskan  pada  filsafat  post positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah (sebagai lawan dari  eksperimen)  dimana  peneliti  adalah  sebagai  instrument  kunci.  Adapun  informan dalam  penelitian  ini  adalah  tenaga  kesejahteraan  sosial  kecamatan  (TKSK)  berjumlah empat orang, wanita rawan sosial ekonomi (WRSE) berjumlah delapan orang, sekertaris Dinas  Sosial  Kota  Kendari  satu  orang,  staf  pemegang  Basis  Data  Terpadu  (BDT) berjumlah  satu  orang,  kepala  bidang  Jaminan  Sosial  satu  orang.  Metode  pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.
Analisis  data  dalam  penelitian  ini,  peneliti  menggunakan  analisis  data  model Miles  dan  Hurberman  (Upe  dan  Damsid,  2010):  yaitu : Reduksi  Data,  Penyajian  Data, Verifikasi. Adapun langkah-langkah yang peneliti gunakan adalah :Mengumpulkan atau merangkum data yang diperoleh dari proses wawancara dengan pihak untuk  dianalisis, Menafsirkan data yang diperoleh, Menarik kesimpulan terhadap apa yang diteliti.

## PEMBAHASAN
Peran  Tenaga  Kesejahteraan  Sosial  Kecamatan  (TKSK)  Kota  Kendari  Dalam Pemberdayaan Potensi Wanita Rawan Sosial Ekonomi

## 1. Pendataan dan Validasi Data
Pendataan  adalah  kegiatan  untuk  mengumpulkan  data  dan  informasi  yang dilakukan  oleh  Tenaga  Kesejahteraan  Sosial  Kecamatan  (TKSK)  terhadap  Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE). Pendataan WRSE bertujuan untuk mengetahui potensi yang dimiliki oleh Wanita rawan sosial ekonomi tersebut.
Validasi  basis  data  terpadu  (BDT)  sangatlah  penting  untuk  menentukan  siapa  saja orang-orang yang akan diberikan bantuan.

## 2. Mencari Potensi
Mencari potensi WRSE adalah peran TKSK untuk menentukan potensi apa yang ada pada WRSE agar dana WRSE dapat berguna dengan baik.

## 3. Melakukan Koordinasi dengan Pihak Dinas Sosial
Melakukan  koordinasi  dengan  pihak  dinas  sosial  kota  Kendari  adalah  untuk menjaga,  menciptakan,  mendukung,  dan  memperkuat  penyelenggaraan  kesejahteraan sosial wanita rawan sosial ekonomi (WRSE).

## 4. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
Membantu  penyelenggaraan  kesejahteraan  sosial  adalah  upaya  yang  terarah, terpadu  dan  berkelanjutan  yang  dilakukan  TKSK  dalam  bentuk  pelayanan  sosial  guna memenuhi  kebutuhan  dasar  WRSE  yang  meliputi  pemberdayaan  sosial.  (Undang- Undang  Dasar  Republik  Indonesia  No.  11  Tahun  2009  tentang  Kesejahteraan  Sosial, Pasal 1).
Adapun  Tenaga  Kesejahteraaan  Sosial  Kecamatan  (TKSK)  Kota  Kendari  dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah:
a. Pada program Kelompok Usaha Bersama (KUBE)
Kube adalah kelompok usaha bersama yaitu salah satu program pemeritah yang ada pada kementriansosial RI khususnya di Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan  Penanggulangan  kemiskinan  yang  bertujuan  untuk  memberdayakan  kelompok masyarakat  miskin  dengan  pemberian  modal  usaha  melalui  program  bantuan langsung.  KUBE  beranggotakan  sepuluh  kepala  keluarga  dari  masyarakat  miskin yang masuk dalam data terpadu penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu.
b. Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
Bantuan  Pangan  Non  Tunai  (BPNT)  adalah  bantuan  social  pangan  dalam bentuk non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada kader pembangunan (KPM) setiap  bulannya  melalui  mekanisme  akun  elektronik  yang  digunakan  hanya  untuk membeli  bahan  pangan  di  pedagang  bahan  pangan/  e-warong  yang  bekerjasama dengan bank.

## Faktor Pendukung TKSK dalam pemberdayaan potensi WRSE

## 1. Memberikan kewenangan
Dinas Sosial Kota Kendari memberikan kewenangan kepada TKSK selaku pihak yang  bekerja  dilapisan  terbawah  masyarakat  dan  merupakan  local  community organization  dalam  memberikan  pertolongan  untuk  menanggulangi  masalah kesejahteraan sosial yang mereka temui dilapangan.
Menurut  (Kartasasmita,  1997:15-17)  pemberdayaan  masyarakat  harus  melibatkan segenap  potensi  yang  ada  dalam  masyarakat.  Beberapa  aspek  diantaranya  dapat diketengahkan  antara  lain,  untuk  dapat  menjalankan  misi  birokrasinya  harus
ditingkatkan  kewenangannya  sampai  lapisan  terendah,  ditingkatkan  kualitasnya  agar benar-benar mampu memberikan bimbingan dan pemberdayaan masyarakat.

## 2. Motivasi
Bertekad  untuk  mendukung  terwujudnya  peningkatan  kesejahteraan  social wanita rawan sosial ekonomi (WRSE) serta membantu menyelenggarakan kesejahteraan social ditingkat kecamatan.

## 3. TKSK Melakukan Pendekatan dengan WRSE
Melakukan  pendekatan  dengan  wanita  rawan  social  ekonomi  (WRSE) merupakan  peran  penting  agar  tenaga  kesejahteraan  sosial  kecamatan  (TKSK)  dapat dengan  mudah  menggali  informasi  yang  menjadi  masalah  bagi  wanita  rawan  sosial ekonomi tersebut. Pendekatan yang digunakan adalah sebagai berikut:
a. Pendekatan direktif (Instruktif)
Bagi  WRSE  yang  belum  berkembang  maka  kami  menggunakan  pendekatan direktif.
b. Pendekatan non-direktif (partisipatif)
Bagi  WRSE  yang  sudah  mampu  mendayagunakan  potensi  yang  dimilikinya  perlu didekati dengan pendekatan non-direktif.

## Faktor-Faktor  penghambat TKSK dalam pemberdayaan potensi WRSE
1. Transportasi
Transportasi menjadi penghambat karena jarak  yang jauh dan lokasi  yang tidak mendukung menjadi hambatan tenaga kesejahteraan social kecamatan dalam melakukan pemberdayaan sosial.

## 2. Ketidak terbukaan WRSE
Ketidak terbukaan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) dikarenakan wanita rawan sosial ekonomi (WRSE) tidak ingin memberitahukan status yang dimilikinya.

## PENUTUP
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  penulis  laksanakan  tentang  “Peran  Tenaga Kesejahteraan  Sosial  Kecamatan  (TKSK)  Kota  Kendari  Dalam  Pemberdayaan  Potensi Wanita Rawan Sosial Ekonomi” maka dapat ditarik kesimpulan  sebagai berikut:Peran TKSK  dalam  pemberdayaan  potensi  Wanita  Rawan  Sosial  Ekonomi  terdapat  empat peran  yaitu:  Pendataan  dan  Validasi  Basis  Data  Terpadu  (BDT),  Mencari  Potensi, Melakukan koordinasi dengan pihak dinas sosial, Penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
Namun dalam pemberdayaan potensi Wanita Rawan Sosial Ekonomi, TKSK terkadang mengalami kesulitan atau hambatan dikarenakan WRSE terkesan menyembunyikan data tersebut.  Sehingga  Tenaga  Kesejahtraan  Sosial  Kecamatan  harus  menberikan kewenangan,  memotivasi,  dan  melakukan  pendekatan  kepada  Wanita  Rawan  Sosial Ekonomi.

## DAFTAR PUSTAKA
Gafur,  Abdul.  (2017).  Peran  Tenaga  Kesejahteraan  Sosial  Kecamatan  Dalam Memfasilitasi Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Di  Kecamatan  Tangan-Tangan  Aceh  Barat  Daya. Skripsi .  Jurusan
Pengembangan  Masyarakat  Islam  Fakultas  Dakwah  Dan  Komunikasi Universitas Negeri Ar-Raniry.
Kartasasmita,  Ginanjar.  (1997). Pemberdayaan  Masyarakat:  Konsep  Pembangunan Yang Berakar Pada Masyarakat . Yogyakarta: UGM.
Panduan  TKSK.  (2013). Program  Percepatan  Dan  Perlindungan  Sosial  (P4S)  Dan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Pembangunan Sosial, dan Kajian Sosial.
Peraturan  Menteri  No.  8  Tahun  2012 Tentang  Pedoman  Pendataan  Dan  Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.
Sugiyono. (2009). Metode Penelitian Kualitatif, dan R&D . Bandung: Alfabeta.
Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial .
Upe,  Ambo  dan  Damsid.  (2010). Asas-Asas  Multiple  Research .  Yogyakarta:  Tiara Wacana.