## FORMULASI KEBIJAKAN PENDIRIAN LEMBAGA PERADILAN KHUSUS HUBUNGAN INDUSTRIAL DI KABUPATEN BEKASI POLICY FORMULATION FOR THE ESTABLISHMENT OF SPECIFIC JUDICIAL INSTITUTIONS IN INDUSTRIAL RELATIONSHIP IN BEKASI REGENCY
Waluyo Zulfikar dan Ipah Ema Jumiati Email: izoel007@gmail.com Email: ipah.ema@untirta.ac.id
Universitas Nurtanio Bandung Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Abstrak :  Penelitian ini dilakukan dengan tujuan membuat  rangkaian kebijakan untuk mengatasi  permasalahaan  perselisihan  hubungan  industrial  yang  sering  terjadi  di Kabupaten  Bekasi.  Kabupaten  Bekasi  merupakan  Kabupaten  yang  pendapatan  asli daerahnya  banyak  disokong  oleh  keberadaan  industri.  Kabupaten  Bekasi  merupakan daerah industri terbesar di Indonesia, hal ini yang menyebabkan semakin majemuknya karakteristik  masyarakat  yang  ada  di  Kabupaten  Bekasi.  Dengan  semakin  besarnya sektor  industri  di  Kabupaten  Bekasi  hal  ini  berdampak  pula  pada  tingginya permasalahaan  perselisihan  hubungan  industrial  di  Kabupaten  Bekasi.  Hal  ini ditunjukan dengan terus meningkatnya permasalahan perselisihan antara buruh dengan pengusaha  setiap  tahunnya  di  wilayah  hukum  pengadilan  hubungan  industrial Kabupaten  Bekasi.  Penelitian  ini  menggunakan  analisa  deskriptif  dengan  pendekatan kualitatif,  hal  ini  ditujukan  untuk  dapat  menyusun  satu  konsep  kebijakan  yang  tepat untuk mengatasi permasalahaan hubungan industrial  yang sering terjadi di Kabupaten Bekasi.
Kata Kunci : Kebijakan ,PHI, Hubungan Industrial
Abstract : This research was conducted with the aim of creating a series of policies to overcome  the  problems  of  industrial  relations  disputes  that  often  occur  in  Bekasi Regency. Bekasi Regency is a district whose revenue is supported by the existence of the industry. Bekasi Regency is the largest industrial area in Indonesia, this is causing the more  complex  characteristics  of  society  in  Bekasi  Regency.  With  the  increasing industrial  sector  in  Bekasi  Regency,  this  has  an  impact  on  the  high  problem  of industrial  relations  disputes  in  Bekasi  regency.  This  is  indicated  by  the  continuous increase  of  disputes  between  workers  and  employers  every  year  in  the  jurisdiction  of industrial  relations  of  Bekasi  Regency.  This  research  uses  descriptive  analysis  with qualitative  approach,  it  is  intended  to  be  able  to  arrange  a  right  policy  concept  to overcome  the  problems  of  industrial  relations  that  often  occur  in  Bekasi  Regency.
Keywords : industrial relations disputes, industrial relations

## PENDAHULUAN
Di era industrialisasi dan globalisasi, masalah perselisihan hubungan  industrial  menjadi  semakin meningkat dan kompleks, sehingga diperlukan  institusi dan  mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial  yang  cepat,  tepat,  adil,  dan murah.  Sejalan  dengan  hal  tersebut hubungan  industrial  yang  harmonis, dinamis, dan berkeadilan perlu
diwujudkan secara optimal sesuai dengan nilai-nilai  Pancasila  dan  Undang-Undang Dasar  tahun  1945.  Hal  tersebut  dilihat dari  tantangan  rencana  pembangunan nasional  adalah  sebagai  tantangan  ke depan didalam mewujudkan sistem hukum  nasional  yang  mantap  adalah mewujudkan sistem hukum nasional yang menjamin tegaknya supremasi hukum dan HAM berdasarkan keadilan dan kebenaran.
Oleh  karena  itu  secara  umum pembangunan  dan  pembinaan  hubungan industrial  serta  hubungan  usaha  dengan pekerjaan  telah  memperoleh  landasan konstitusional  dalam  tertib  hukum  di Indonesia.  Permasalahan  ketenagakerjaan atau yang dikenal dengan istilah perselisihan  hubungan  industrial  yang
utama  saat  ini  meliputi  perselisihan perselisihan  yang  berhubungan  dengan hak,  kepentingan,  PHK  dan  antar  Serikat Pekerja/Serikat Buruh dalam satu perusahaan.  Perselisihan  tersebut  muncul disebabkan karena ketidaksepakatan dalam  hal-hal  hubungan  kerja,  perjanjian kerja,  peraturan  perusahaan  maupun peraturan  kerja  bersama  selama  masa kerja .

## TINJAUAN PUSTAKA
Pada  dasarnya  hukum  memiliki tujuan  ideal  yaitu  terciptanya  keadilan bagi masyarakat. Secara yuridis penegakkan  hukum  termasuk  dilakukan oleh lembaga yang memiliki kewenangan di  bidang  kehakiman.  Menurut  Undang- Undang Dasar Tahun 1945 Bab IX diatur mengenai kekuasaan kehakiman. Pasal 24 (1)  Undang-Undang  Dasar  Tahun  1945 menyatakan ―kekuasaan kehakiman merupakan  kekuasaan  yang  merdeka untuk  menyelenggarakan  peradilan  guna menegakkan  hukum  dan  keadilan‖. Dengan  demikian  menurut  pasal  ini penyelenggaraan  peradilan  adalah  untuk penegakan hukum dan keadilan. Kemudian dalam pasal 24 (2)  disebutkan ―Kekuasaan  kehakiman  dilakukan  oleh
sebuah  Mahkamah  Agung  dan  badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan  peradilan  umum,  lingkungan peradilan  agama,  lingkungan  peradilan tata  usaha  negara,  dan  oleh  sebuah mahkamah konstitusi‖. Serta dalam pasal 24 (3) ―badan-badan lain  yang  fungsinya berkaitan  dengan  kekuasaan  kehakiman diatur dalam undang-undang‖.
Pengadilan  Khusus  merupakan subsistem  dari  sistem  peradilan  yang dengan sendirinya merupakan pelaksanaan  kekuasaan  kehakiman  di bawah  Mahkamah  Agung.  Pembentukan pengadilan  khusus  ini  dimungkinkan sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  27  ayat (1)  UU  No.  48  Tahun  2009  Tentang Kekuasaan Kehakiman, ―Pengadilan Khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan di bawah Mahkamah Agung‖.
Dalam penjelasannya    jenis  pengadilan  khusus antara  lain  adalah  :  pengadilan  anak, pengadilan  niaga,  pengadilan  hak  asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi,  pengadilan  hubungan  industrial dan pengadilan perikanan  yang berada di lingkungan peradilan umum, serta pengadilan pajak yang berada di lingkungan peradilan tata usaha negara.
Secara umum pembentukan pengadilan khusus tersebut dilatarbelakangi  oleh  kebijakan  yang memandang perlunya pengkhususan
dalam  menangani  perkara  sebagai  akibat dari  jenis  perkara  yang  pada  dasarnya memerlukan penanganan khusus, lemahnya  kapasitas  hakim,  penanganan perkara  yang  lambat  serta  adanya ketidakpercayaan  masyarakat  terhadap proses di pengadilan umum. Pengkhususan  pengadilan  khusus  itu sendiri  yang  diatur  oleh  masing-masing undang-undang yang mengaturnya, setidaknya terletak pada proses penanganan perkara yang memiliki hukum  acaranya  sendiri,  dan  adanya hakim  ad  hoc.  Harapannya  melalui pembentukan  pengadilan  khusus  ini, proses  peradilan  dapat  berjalan  lebih cepat  dan  mudah,  sekaligus  memberikan keadilan  dan  meningkatkan  kembali kepercayaan masyarakat terhadap institusi peradilan. Undang-undang terkait adalah Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor  8  Tahun  2004  Tentang Perubahan
Atas Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang  Peradilan  Umum,  Undang- Undang  Republik  Indonesia  No.  21 Tahun  2000    tentang  Serikat  Pekerja  / Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik  Indonesia  Tahun  2000  Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia  Nomor  3989),  dan Undang-Undang Republik Indonesia  No. 13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan (diundangkan  25  Maret  2003),  kemudian
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan,  Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan  Daerah  serta  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  17
Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan  Jangka  Panjang  Nasional
Tahun 2005 – 2025.
Dilihat dari Undang-Undang Republik  Indonesia  No.  13  Tahun  2003 tentang Ketenagakerjaan Bagian Kedelapan, Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Paragraf 1 Perselisihan Hubungan Industrial  Pasal  136  (1)  Penyelesaian perselisihan  hubungan  industrial  wajib dilaksanakan oleh pengusaha dan pekerja/buruh  atau  serikat  pekerja/serikat buruh secara musyawarah untuk mufakat, (2)  Dalam  hal  penyelesaian  secara musyawarah  untuk  mufakat  sebagaimana dimaksud  dalam  ayat  (1)  tidak  tercapai, maka  pengusaha  dan  pekerja/buruh  atau serikat pekerja/serikat buruh menyelesaikan  perselisihan  hubungan industrial  melalui  prosedur  penyelesaian perselisihan  hubungan  industrial  yang diatur dengan undang-undang.
Penyelesaian  sengketa  ketenagakerjaan
atau  perselisihan  hubungan  industrial menjadi kompleks, sehingga untuk penyelesaiannya diperlukan institusi yang mendukung mekanisme penyelesaian perselisihan  yang  cepat,  tepat,  adil  dan murah. Yuridiksi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 khusus  mengatur  perundingan  bipartit, arbitrase, konsiliasi, mediasi untuk masalah  sengketa  ketenagakerjaan  dan pengadilan  hubungan  industrial  yang merupakan  pengadilan  khusus  dalam lingkungan pengadilan negeri, berwenang memeriksa, mengadili, memutus sengketa ketenagakerjaan atau perselisihan hubungan industrial.
Jiwa Undang-Undang Perselisihan Hubungan  Industrial  No.  2  Tahun  2004 ini adalah menjamin penyelesaian perselisihan industrial menjadi adil, cepat, dan murah. Dengan berlakunya UU No. 2 Tahun  2004,  UU  No.  22  Tahun  1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan  dan  UU  No.  12  Tahun  1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja pada Perusahaaan  Swasta  dinyatakan  tidak berlaku  lagi.  Ini  berarti  UU  No.  2  Tahun 2004  menghapus  sistem  penyelesaian perselisihan  melalui  P4P/D  (Panitia Perselisihan Perselisihan Perburuhan Pusat/Daerah).  Hal  ini  diputuskan  karena sistem  P4P/D  dinilai  sudah  tidak  lagi sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat  dan
mekanisme penyelesaian perselisihan yang cepat, tepat, adil, dan murah .
Berdasarkan laporan tahunan Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia, pada  tahun  2010  terdapat  1.417  perkara yang  masuk  ke  Pengadilan  Hubungan Industrial.  Sisa  perkara  tahun  2009 terdapat  452  perkara.  Sehingga  jumlah perkara yang ditangani oleh PHI sebanyak  1.869  perkara.  Dari  jumlah tersebut perkara yang berhasil diselesaikan  oleh  Pengadilan  Hubungan Industrial berjumlah 1.302 perkara.
Sebanyak  1.186  perkara  selesai  karena diputus  dan  116  perkara  selesai  karena dicabut. Sehingga sisa perkara  yang pada akhir  Desember  2010  berjumlah  567 perkara (30,34%). Namun dalam perjalannnya  sejak  lembaga  ini  berdiri masih  terdapat  begitu  banyak  masalah seperti yang diungkapan oleh para aktivis serikat  buruh  yang  dalam  Konferensi Praktisi  Hukum  Perburuhan  2008  yang dihelat Trade  Union  Right  Centre (TURC)  di  kawasan  Cipayung,  Bogor pada  2-5  Februari  2008.  Misalnya, pengakuan  Bambang  Hermanto,  Ketua DPC  SBSI  '92  Medan.  Berdasarkan pengalamannya  beracara  di  PHI  Medan, hanya tiga kasus yang berhasil dimenangkan.  Sebanyak  12  perkara lainnya  selalu  kandas  karena  masalah formal  gugatan.  Jika  kandas  ditingkat formalitas,  maka  kita  ketahui  putusan
hakim  adalah  gugatan  tidak  dapat diterima  alias  NO  ( Niet  Ontvantkelijk Verklaard ). Beberapa permasalahan terkait  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun 2004  tentang  Penyelesaian  Perselisihan Hubungan  Industrial  (UU  PPHI)  tidak secara  jelas  dan  lengkap  mengatur mengenai  waktu  penyelesaian  perkara baik  di  tingkat  PHI  maupun  MA.  Buruh yang  sudah  tidak  memiliki  uang,  harus berkali-kali  mengikuti  persidangan  di PHI.  Jika  tidak  dikasasi,  kalaupun menang  di  tingkat  kasasi,  eksekusinya sulit dilakukan.
Diberlakukannnya Undang- Undang  Republik  Indonesia  No.  2  tahun 2004  maka  Undang-undang  Nomor  22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian
Perselisihan  Perburuhan  dan  Undang- undang  Nomor  12  Tahun  1964  tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan  Swasta  sudah  tidak  relevan dalam  sistem  hukum  yang  berlaku. Kemudian  didalam  pasal  59  (1)  Undang- Undang  No.  2  tahun  2004  ―Untuk pertama  kali  dengan  undang-undang  ini dibentuk Pengadilan Hubungan Industrial pada setiap Pengadilan Negeri Kabupaten/Kota  yang  berada  di  setiap Ibukota  Provinsi  yang  daerah  hukumnya meliputi  provinsi  yang  bersangkutan‖. Kemudian  pada  pasal  59  (2)  Undang- undang tahun 2004 disebutkan bahwa ―Di Kabupaten/Kota  terutama  yang  padat
industri,  dengan  Keputusan  Presiden
harus segera dibentuk Pengadilan Hubungan  Industrial  pada  Pengadilan Negeri setempat‖.
Berdasarkan  deskripsi  di  atas secara  eksplisit  disebutkan  bahwa  fungsi peradilan  hubungan  industrial  ditujukan menegakkan keadilan melalui pengadilan. Penanggulangan masalah atau penyelesaian sengketa melalui pengadilan memiliki beberapa manfaat, yaitu:
1) Lembaga  peradilan  merumuskan norma-norma yang mempengaruhi atau mengawasi penyelesaian sengketa-sengketa  secara  damai oleh pihak bersangkutan.
2) Lembaga-lembaga peradilan mengesahkan keputusan yang tercapai oleh pihak yang bersangkutan  untuk menjamin
pelaksanaannya,  dan  tanpa  itu kemungkinan  salah  satu  pihak atau  kedua-duanya  tidak  akan bersedia memberi persetujuannya.
3) Lembaga  peradilan  memberikan peluang  bagi  pihak-pihak  yang bersengketa  untuk  meningkatkan biaya  persengketaan,  sehingga kemungkinan  penyelesaian  damai semakin diminati.
4) Lembaga pengadilan menyediakan sarana yang memungkinkan  pihak-pihak  yang bersengketa untuk
lebih
memahami  kasusnya  sehingga memperkecil ketidakpastian diantara mereka. Dengan demikian  mereka  lebih  cenderung berdamai.
5) Para  pegawai  lembaga  peradilan bertindak sebagai perantara didalam penyelesaian
persengketaan  yang  mendorong penyelesaian perdamaian.
6) Lembaga peradilan menyelesaikan beberapa  butir  sengketa.  Maka, pihak-pihak  yang  bersangkutan terdorong  untuk  menyelesaikan butir-butir lainnya.
7) Lembaga peradilan secara otoritatif  memutuskan  perkara, dalam  hal  pihak-pihak  lain  tidak dapat mencapai penyelesaiannya.
Berkaitan  dengan  permasalahan yang terjadi menyangkut hubungan industrial  dan  kondisi  objektif  kabupaten bekasi sebagai daerah industri. Berdasarkan  data  terakhir  tahun  2016 menurut  pemerintah  Kabupaten  Bekasi, di  Kabupaten  Bekasi  terdapat  4.729 industri.  Perkembangan  industri  yang pesat di Kabupaten Bekasi telah membawa  pada  kondisi  yang  kompleks, semakin  banyak  ragam  permasalahan yang  terjadi  di  lapangan.  Permasalahan industrial  di  Kabupaten  bekasi  sekitar permasalahan rendahnya tingkat
pendidikan  dari  para  pekerja  industri, masalah  gaji,  kurangnya  perlindungan hukum  serta  masalah  kesejahteraan  dan outsourcing.
Pengadilan  Hubungan  Industrial (PHI) yang dibentuk berdasarkan
Undang-Undang  Nomor.  2  Tahun  2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial,  sejauh  ini  dianggap  belum mampu  mengatasi  kekecewaan,  terutama bagi  buruh  yang  terlanggar  hak-hak  dan kepentingannya.  PHI  yang  dibentuk  pada Januari  2006-2008  di  semua  provinsi, masih menyulitkan buruh untuk mengikuti  standar  dan  aturan  sistem peradilan  perburuhan  yang  menggunakan hukum  acara  perdata  secara  ketat. Prosedur yang formal legalistik dan kaku, tidak  sensitif  terhadap  persoalan  dan kepentingan  buruh.  Akibatnya  banyak persoalan tidak dapat diselesaikan dengan tuntas  berdasarkan  keadilan  substansif. Persoalan  lain  yang  ada  pada  PHI  adalah rekruitmen hakim yang kurang transparan,  juga  tidak  diimbangi  dengan pengawasan  yang  memadai.  Selain  itu soal  kesejahteraan  hakim  (hakim  ad  hoc) dan  sarana  bagi  penyelenggaraan  PHI, masih menjadi kendala bagi penyelenggaraan PHI yang ideal.
Berdasarkan  deskripsi  di  atas beberapa pertimbangan dilakukannya kajian mengenai Pembangunan
Pengadilan Hubungan Industrial di Kabupaten Bekasi adalah pertama, Kabupaten  Bekasi  merupakan  daerah industri yang memiliki industri terbanyak dibandingkan dengan kabupaten atau kota lainnya;  kedua  UU  No.  2  Tahun  2004 menghapus sistem penyelesaian perselisihan  melalui  P4P/D  (Panitia Perselisihan Perselisihan Perburuhan Pusat/Daerah).  Hal  ini  diputuskan  karena sistem  P4P/D  dinilai  sudah  tidak  lagi sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat  dan mekanisme penyelesaian perselisihan yang  cepat,  tepat,  adil,  dan  murah; Ketiga,  Pasal  59  (2)  Undang-undang tahun  2004  disebutkan  bahwa  ―Di Kabupaten/Kota  terutama  yang  padat industri,  dengan  Keputusan  Presiden harus segera dibentuk Pengadilan Hubungan  Industrial  pada  Pengadilan Negeri  setempat;  Keempat,  banyaknya masalah hubungan industrial di Kabupaten  Bekasi  dan  mobilitas  antara Bekasi  ke  Ibukota  Provinsi  cukup  jauh sehingga  memerluka  alternatif  solusi pembentukkan  pembangunan  Pengadilan Hubungan  Industrial  yang  berada  di Kabupaten  Bekasi.  Karena  itu  penelitian ini  difokuskan  mengenai  Pembentukan Pengadilan Hubungan Industrial di Kabupaten Bekasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Gambar 1
Kerangka Analisa Pembentukan Pengadilan Hubungan Industrial di Kabupaten Bekasi
1. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 2.  UU  No.  2  Tahun  2004  tentang  Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 3. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan
Trasnmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep.92/ MEN/VI/2004 Hubungan Industrial Perselisihan Hubungan Industrial Mediator PHI Terciptanya Hubungan Industrial yang Harmonis di Wilayah Kabupaten Bekasi
Sumber : Hasil Kajian Peneliti, 2016

## METODE PENELITIAN
Penelitian  tentang  formulasi kebijakan  peradilan  khusus  hubungan industrial  ini  menggunakan  metode deskriptif dengan pendekatan penelitian  bersifat  kualitatif.  Metode deskriptif dipandang sebagai pencarian fakta  dengan  interpretasi  yang  tepat dalam  mempelajari  masalah  dalam masyarakat, serta tatacara yang berlaku dalam  masyarakat  dan  juga  situasi tertentu,  termasuk  tentang  hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan  serta  proses- proses  yang  sedang  berlangsung  dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena  (Nazir,  1998).  Penelitian dengan pendekatan kualitatif dilakukan peneliti  secara  terlibat  di  lokasi penelitian melalui pengamatan (observation),  sekaligus  juga  peneliti bertindak sebagai ―instrument penelitian‖  yang  akan  memahami karakteristik lapangan yang
berintegrasi dengan kehidupan masyarakat  yang  diteliti.  Dengan demikian  tujuan  pemilihan  pendekatan kualitatif  ini  adalah  untuk  memahami bagaimana proses dan mengungkapkan makna  dari  setiap  fenomena  menurut persepsi  masyarakat  dan  pemerintah,
dengan  dukungan  teoritis  yang  ada dibangun kerangka pikir, dan proposisi.
Pendekatan penelitian kualitatif memerlukan field  work (Garna,  1999). Karena itu, penulis berusaha menggambarkan  dan  mengungkapkan suatu  masalah,  keadaan,  peristiwa sebagaimana  adanya  atau mengungkap fakta  mengenai  urgensi  pembangunan peradilan  khusus  hubungan  industrial di  wilayah  hukum  Kabupaten  Bekasi. Sebagai  metode  penelitian  kualitatif yang bersifat empiris, peneliti mengumpulkan  dokumentasi  ragam peristiwa;  rekaman setiap ucapan, kata dan gestures dari objek kajian, tingkah laku yang spesifik,  dokumen-dokumen tertulis,  serta  berbagai  imaji  visual yang  ada  dalam  masyarakat.  Karena itu, penelitian seperti ini memperlakukan  data  sebagai  sesuatu yang bermakna secara intrinsik, walaupun  adakalanya  datanya  bersifat ―lunak‖,  tidak  sempurna,  imaterial, kadangkala kabur; dan sebagai seorang peneliti  kualitatif,  tidak  akan  pernah mampu  mengungkapkan  semuanya secara  sempurna.  Penelitian  kualitatif ini  juga  menggunakan  pendekatan interpretatif-kritis pada dimensi
masalah-masalah kemasyarakatan,
khususnya dalam konteks sosial, ekonomi dan politis.
Penelitian  ini  memfokuskan pada upaya mengungkap makna subjektif  dengan  deskripsi  data  dan informasi  yang  spesifik.  Peneliti  juga berusaha  menjangkau  berbagai  aspek yang  membentuk  suatu  obyek  amatan yang sulit ditangkap melalui pengukuran  yang  presisif.  Langkah- langkah penelitian kualitatif ini bersifat non-linear,  karena  lebih  memberikan ruang  bagi  peneliti  untuk  menempuh langkah non-linear, kadangkala melakukan  upaya  ―kembali‖  pada langkah-langkah penelitian yang sudah ditempuh  dalam  menjalani  proses penelitian    ketika  berhadapan  dengan informan yang lainnya.
Pendekatan penelitian kualitatif seperti dikemukakan di atas, hakekatnya  mengungkap  fenomena sosial  yang  nyata  dialami  secara substantif.  Artinya  penting  untuk memahami  suatu  masalah  yang  wujud dalam  konteksnya  serta  perbedaan- perbedaan  yang  ada  di  dalamnya. Penelitian seperti ini lebih
dimaksudkan  untuk  menggambarkan dunia  yang  dinamis;  peristiwa,  situasi
ataupun pengalaman-pengalaman. Oleh  sebab  itu,  fokus  penelitian  ini adalah mengeksplorasi bagaimana orang  serta  pengalamannya  secara individual maupun kelompok- kelompok  dalam  masyarakat  dapat mengungkap maknanya secara
bersama. Alasan menggunakan pendekatan  kualitatif,  karena  yang ditekankan  dalam  penelitian  ini  adalah pada formulasi
kebijakan pembangunan lembaga peradilah hubungan  industrial  di  wilayah  hukum Kabupaten  Bekasi,  untuk  kemudian memahami makna dari proses formulasi  kebijakan.  Dalam  konteks analisa  formulasi  kebijakan  pendirian lembaga peradilan hubungan industrial di  Kabupaten  Bekasi  ini  peneliti  perlu menjalin interaksi secara intens dengan realitas  yang  diteliti.  Dalam  penelitian seperti ini, peneliti lebih mengutamakan penggunaan logika induktif di mana kategorisasi dilahirkan  dari  perjumpaan  peneliti dengan  informan  di  lapangan  atau data-data  yang  ditemukan.  Sehingga penelitian  kualitatif  ini  bericirikan informasi  yang  berupa  ikatan  konteks yang  dapat  menjelaskan  fenomena
tentang  urgensi  pendirian  lembaga peradilan hubungan industrial di Kabupaten Bekasi.

## HASIL PENELITIAN
Kabupaten  Bekasi  merupakan Kabupaten dengan jumlah industri/perusahaan terbesar di wilayah
Provinsi  Jawa  Barat,  berdasarkan  data yang  ada  menunjukan  bahwa  jumlah Perusahaan  di Kabupaten Bekasi sampai  dengan  tahun  2015  tercatat berjumlah  4.729  dengan  beragam bentuk  usahanya  (2328  berbentuk perseroan  terbatas,  1700  persekutuan komanditer,  637  usaha  perorangan,  55 Koprasi,  3  firma  dan  6  bentuk  usaha lainnya).  Berdasarkan  data  yang  ada, menunjukan bahwa industri pengolahan  menempati  sektor  industri unggulan yang ada di wilayah Kabupaten  Bekasi,  dengan  banyaknya angkatan  kerja  yang  bekerja  pada sektor industri
pengolahaan menunjukan bahwa begitu strategisnya sektor  industri  yang  ada  di  wilayah Kabupaten Bekasi.
Berdasarkan  data  yang  ada, PDRB Kabupaten
Bekasi juga
memberikan  kontribusi  tertinggi  bagi Provinsi  Jawa  Barat.  Sebagaima  data
yang ada pada tahun 2015 PDRB ADH tertinggi Provinsi Jawa Barat
bersumber dari Kabupaten Bekasi yaitu sebesar  134.548.286.01  atau  sebesar 13,6%  PDRB  Jawa  Barat  bersumber dari  Kabupaten  Bekasi.  Capaian  hasil yang  diperoleh  Kabupaten  Bekasi dikarenakan
Kabupaten Bekasi menjadikan sektor industri dan agribisnis  sebagai  sektor  unggulan pembangunan,  serta  motor  penggerak perekonomian.
Keberhasilan Kabupaten Bekasi menjadi  penyokong  PDRB  ADH tertinggi  Provinsi  Jawa  Barat  bukan tanpa  masalah,  dengan  banyak  dan tingginya  pertumbuhan  industri  yang ada  di  wilayah  Kabupaten  Bekasi berdampak
pada tingginya permasalahan sosial dan
ketenagakerjaan  yang  ada  di  wilayah Kabupaten  Bekasi.  Hal  ini  sebagai akibat  dari  banyaknya  jumlah  industri dan  tenaga  kerja  yang  bekerja  pada sektor  industri  di  Kabupaten  Bekasi. Konsep  pekerja/buruh  adalah  definisi sebagaimana  tertuang  dalam  ketentuan Pasal  1  angka  3  Undang-Undang Nomor  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan,  yang  menyatakan: ―Pekerja  /  buruh  adalah  setiap  orang
yang  bekerja  dengan  menerima  upah atau imbalan dalam bentuk lain.‖
Secara umum adanya perselisihan  hubungan  industrial  di Kabupaten Bekasi sebagaimana dikemukakan pada sub bab sebelumnya  mayoritas  terjadi  karena  : 1)  masalah  upah  dan  tunjangan pekerja;  2)  masalah  PHK,  jam  kerja dan  permasalahan  administrasi  serta permasalahan  lainnya.  Hasil  observasi menunjukan  bahwa  upaya  penanganan permasalahan  unjuk  rasa/mogok  kerja oleh  Disnaker  Kabupaten Bekasi diselesaikan  melalui  Bipartit  rata-rata sebesar  56%.  Selain  bipartit  upaya penyelesaian  permasalahan  melalui anjuran  dan  mediasi  sama  besarnya yaitu rata-rata 22% masalah unjuk rasa dapat  diselesaikan  melalui  ajuran  dan mediasi, Perselisihan/konflik
perusahaan biasa terjadi. Sesuai Undang-Undang  (UU)  No.  2/2004
tentang Penyelesaian
Perselisihan
Hubungan  Industrial,  konflik  antar perusahaan dan karyawan dapat diselesaikan  dengan  metode  melalui mediasi, konsiliasi, arbitrase.
Kemudian  permasalahan  PHK mendominasi permasalahan perselisihan  hubungan  industrial  yang
ada  di  Kabupaten  Bekasi  setiap tahunnya. Selain itu perselisihan kepentingan  sebesar  dan  perselisihan hak. Selain tingginya tingkat
permasalahan  perselisihan  hubungan industrial di Kabupaten Bekasi,
Sebagaimana data yang ada, menunjukan bahwa permasalahan hubungan  industrial  tertinggi  ada  di wilayah  Kabupaten  Bekasi.  Hal  ini dikarenakan Kabupaten Bekasi sebagai daerah  industrial  dan  memiliki  jumlah industri  tertinggi  di  jawa  bawat. Tentunya  karakteristik  daerah  yang padat  industri  memberikan multiplier effect terhadap tingginya jumlah permasalahan hubungan industrial yang ada di wilayah Kabupaten Bekasi. Kondisi  tersebut,  bukan  hanya  terjadi pada  tahapan  Peradilan  Hubungan Industrial  saja,  sebagaimana  data  yang ada  juga  menunjukan  bahwa  setiap tahunnya  ada  banyak  putusan  PHI-PN Bandung  yang  masuk  pada  proses Kasasi  di  Mahkamah  Agung,  hal  ini pada dasarnya menunjukan ketidakpuasan  tergugat  dan  penggugat sebagai  akibat  dari  sejumlah  putusan yang dikeluarkan oleh PHI-PN Bandung.  Sebagaimana  data  tahun terakhir  yang  ada,  menunjukan  kasasi
paling  tinggi  terjadi  pada  tahun  2016 yaitu  sejumlah  139  perkara.  Hal  ini pada  dasarnya  bukan  merupakan  data baku,  mengingat  bahwa  penelitian  ini berlangsung  pada  tahun  2016  dan dilakukan pada periode bulan November.  Sehingga  tingkat  akurasi data tahun 2016 bersifat sementara dan masih  memungkinkan  jumlah  perkara untuk terus bertambah.
Sejalan dengan kebutuhan buruh  yang  ada  di  wilayah  Kabupaten Bekasi,  pada  saat  ini  penyelesaian hubungan  industrial  secara  normatif telah  mengalami  banyak  perubahan, yang  terakhir  dengan  diundangkannya Undang-undang  Nomor  2  Tahun  2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan  Industrial  (UU  PPHI). Berdasarkan UU ini telah ada peradilan khusus  yang  menangani  penyelesaian perselisihan  hubungan  industrial,  yaitu Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Dalam  perkembangannya,  pengadilan hubungan industrial Pengadilan Negeri Bandung  menjadi  tempat  bagi  para buruh  dan  pengusaha  yang  ada  di wilayah  Kabupaten  Bekasi  untuk mendapatkan  keadilan  dalam  rangka penyelesaian  permasalahan  hubungan industrial  yang  ada  di  lingkungan
perusahaannya. Namun dalam perjalanannya,  jumlah  perkara  yang berasal dari wilayah Kabupaten Bekasi yang diperkarakan di pengadilan hubungan industrial Bandung semaikin tinggi.  Sebagaimana  data  temuan  dari hasil penelitian ini, kemampuan kelembagaan PHI – PN Bandung untuk menangani perkara perselisihan hubungan  industrial  tidak  berjalan sebagaimana mestinya. Metoda
perhitungan rasio waktu untuk
mengukur  kemampuan  bekerja  hakim pengadilan hubungan industrial Bandung  dalam  menangani  perkara tidak dapat digunakan. Hal ini dikarenakan  komposisi  jumlah  majelis hakim  PHI-PN  Bandung  yang  tidak sebanding  dengan  jumlah  ruangan persidangan  yang  menjadi  sarana prasarana dalam melaksanakan perkara hubungan industrial di lingkungan PHI – PN Bandung.
Pada  akhirnya  rasio  waktu  bekerja hakim  dalam  kajian  ini  dihitung berdasarkan  pengukuran  kemampuan ruangan majelis hakim untuk melaksanakan  kegiatan  persidangan. Hasil  analisa  menunjukan  bahwa kemampuan  PHI-PN  Bandung  dalam penanganan  perkara  yang  ada  di
wilayah  hukum  PHI  –  PN  Bandung dalam  1  tahun  adalah  3744  jam  atau setara  dengan  187  perkara/tahunnya. Hal ini  dikarenakan  keterbatasan ruangan sidang dan dalam satu minggu PHI-PN Bandung hanya melaksanakan 3  hari  persidangan  yaitu  pada  hari Senin, Rabu dan Jum‘at.
Perhitungan  rasio  kemampuan hakim  dan  jumlah  perkara  setiap tahunnya yang ada di lingkungan PHI- PN  Bandung  menunjukan  satu  kondisi dimana  kekurangan  waktu  bekerja majelis  hakim  yang  ada  di  lingkungan PHI-PN  Bandung  terjadi  pada  selama kurun  waktu  3  tahun  terakhir.  Hal  ini berpotensi mempengaruhi kualitas putusan  PHI-PN  Bandung  mengingat jumlah permasalahan hubungan industrial yang ada di lingkungan PHI- PN  Bandung  yang  setiap  tahunnya terus  bertambah  baik  dari  jumlah ragam  masalah  dan  jumlah  perkara hubungan  industrial  yang  masuk  di PHI-PN Badung.
Untuk dapat menghitung kemampuan  kelembagaan  PHI  –  PN Bandung,  dalam  hal  ini  sebagai  mana telah  disampaikan  pada  sub  bab sebelumnya,  perlu  kiranya  dalam penelitian  ini  untuk  menghitung  bobot
rasio  beban  hakim  dalam  penanganan perkara  yang  ada  di  lingkungan  PHI  - PN  Bandung.  Sebagaimana  telah disampaikan pada sub bab sebelumnya, komposisi  jumlah  majelis  yang  ada  di lingkungan  PHI-PN  Bandung  terdiri dari  4  majelis,  namun  sebagaimana data  inventarisir  sarana  dan  prasarana, ruang  sidang  PHI  -    PN  Bandung hanya  memiliki  3  ruang  sidang  untuk melaksanakan proses peradilan perkara hubungan  industrial  yang  ada  di wilayah  hukum  pengadilan  hubungan industrial  pengadilan  negeri  Bandung. Dikarenakan keterbatasan jumlah sarana  dan  prasarana  ruang  sidang tersebut,  komposisi  majelis  hakim yang  berjumlah  4  majelis  tidak  dapat menjadi  variabel  perhitungan  beban kerja hakim PHI-PN Bandung.
Apa  yang  terjadi  di  lingkungan pengadilan hubungan industrial pengadilan  negeri  Bandung  tersebut, pada  dasarnya  berpengaruh  terhadap kualitas putusan dan prosedur beracara yang harus dilakukan dalam pelaksanaan penanganan perkara hubungan  industrial  yang  ada  di lingkungan  PHI  –  PN  Bandung. Sebagaimana data yang ada, permasalahan hubungan industrial
yang ada di Kabupaten Bekasi memiliki  peran  yang  sangat  besar terhadap  beban  perkara  yang  ada  di lingkungan PHI-PN Bandung.
Sebagaimana  data  hasil  analisa dalam  kajian  ini  juga  menunjukan bahwa terdapat kecenderungan
permohonan  pengusaha  pada  tingkat kasasi dan peninjauan kembali
berkaitan dengan
perselisihan hubungan  industrial  lebih  banyak dikabulkan  oleh  Mahkamah  Agung dibandingkan dengan permohonan yang diajukan buruh, sehingga putusan PHI  akan  dianulir  oleh  pengusaha melalu  kasasi  yang  akan  berdampak pada  berubahnya  putusan  hakim. Namun  masih  terdapat  kemungkinan permohonan  kasasi  dan  peninjauan kembali  yang  diajukan  pengusaha sebagian  besar  ditolak  Mahkamah Agung,  dengan  menguatkan  putusan PHI sebelumnnya.
Banyaknya  Permohonan  kasasi dan  peninjauan  kembali  yang  diajukan oleh pengusaha yang ditolak
Mahkamah Agung
menimbulkan bacaan  awal  bahwa  upaya  hukum kasasi dan peninjauan kembali dipergunakan  sebagai  tempat  untuk mengulur-ngulur waktu dalam
penyelesaian  kasus  PHI,  yang  tentu menyengsarakan  kalangan  buruh.  Bila demikian,  maka  kesimpulan  yang dapat  ditarik,  bahwa  upaya  hukum tingkat  kasasi  dan  peninjauan  kembali menjadi hal yang dilematis bagi buruh, seperti  pedang  yang  bermata  dua. Ketika  gugatan  buruh  dikalahkan  pada tingkat  PHI  dengan  alasan  yang  tidak jelas,  maka  menjadi  tidak  ada  ruang bagi  buruh  untuk  menganulir  putusan PHI  yang  jauh  dari  rasa  keadilan.  Di sisi  lain,  putusan  majelis  hakim  pada tingkat  PHI  yang  baik  dan  mendekati rasa  keadilan,  dengan  mudah  dianulir oleh  pengusaha  dengan  mengajukan upaya  hukum  kasasi  dan  peninjauan kembali  sehingga  hak-hak  buruh  yang terlanggar  akan  melalui  jalan  panjang untuk  terpulihkan.  Bahwa  pengadilan hubungan industrial bagian dari kekuasaan  kehakiman  yang  fungsinya menjalankan  proses  peradilan,  maka asas  peradilan  cepat  berlaku  juga dalam Pengadilan Hubungan Industrial.  Asas  peradilan  cepat  ini diukur  dengan  berapa  lama  perkara diputus. Berdasarkan UU PPHI,
Majelis  Hakim  wajib  memberikan putusan penyelesaian perselisihan dalam  waktu  selambat-lambatnya  50
hari  kerja  terhitung  sejak  sidang pertama.74  Kemudian  jika  salah  satu pihak  tidak  puas  dengan  putusan Majelis  Hakim  PHI,  maka  dapat mengajukan  kasasi  kepada  Mahkamah Agung dalam waktu selambat- lambatnya 14 hari kerja terhitung: bagi pihak  yang  hadir,  sejak  putusan dibacakan  oleh  sidang  majelis  hakim; bagi  pihak  yang  tidak  hadir,  sejak tanggal menerima pemberitahuan putusan. Majelis Hakim wajib memutus permohonan kasasi selambat- lambatnya terhitung 30 hari kerja sejak tanggal penerimaan permohonan
kasasi.
Selain berkenaan dengan faktor internal kelembagaan peradilan hubungan  industrial,  pada  prinsipnya permasalahan  yang  berkenaan  dengan faktor eksternal kelembagaan peradilan hubungan  industrial  juga  berperan mempengaruhi proses persidangan dalam  konteks  mencari  keadilan  bari buruh yang berselisih dengan perusahaanya.  Faktor  external  tersebut adalah  kemacetan  Bekasi  Bandung, beban  biaya  yang  harus  dikeluarkan oleh  buruh  selama  proses  persidangan baik untuk transport dan biaya lainnya. Sebagaimana diketahui, letak
Kabupaten  Bekasi  dengan  PHI-PN Bandung berjauhan, hal ini berdampak pula  menjadi  faktor  external  yang mempengaruhi proses peradilan.
Beragam permasalahan hubungan industrial di wilayah Kabupaten  Bekasi  ketika  masuk  pada ranah  peradilan,  khususnya  pengadilan hubungan industrial Bandung,
berdampak  pada  tidak  terpenuhinya tujuan kelembagaan pengadilan hubungan  industrial  Bandung.  Dimana proses  hukum  yang  cepat,  adil  dan murah  tidak  akan  terbukti  mengingat beragam  faktor  yang  mempengaruhi proses  peradilan  hubungan  industrial baik secara internal maupun external.
Hal itulah yang menjadi pemicu dilaksanakanya  penelitian  ini,  dimana untuk  mendeskripsikan  kemungkinan diadakannya peradilan hubungan industrial di wilayah Kabupaten Bekasi.  Sebagaimana  data  yang  ada, baik data primer maupun data sekunder menunjukan  kondisi  dimana  beban kerja  hakim  karir  dan  hakim  ad  hoc yang  ada  di  pengadilan  hubungan industrial  Bandung  telah  melebihi kapasitas kemampun lembaga peradilan  tersebut  untuk  menangani perkara  yang  ada  di  wilayah  hukum
pengadilan hubungan industrial Bandung. Berdasarkan temuan hasil kajian  ini  pada  perkembangannya kemudian setelah dikeluarkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia  Nomor  14  Tahun  2016 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri  Blangpidie,  Meureudu,  Suka Makmue,  Sei  Rampah,  Sibuhuan, Pulau Punjung, Teluk Kuantan,
Pangkalan Balai, Muko-Muko, Gedong Tataan, Koba, Mentok, Banjar, Cikarang,  Kuala  Kurun,  Nanga  Bulik, Pulang  Pisau,  Paringin,  Penajam, Melonguane,  Lasusua,  Wangi-Wangi, Belopa,  Dobo,  Namlea,  Pengadilan Negeri  Kaimana.  Dengan  demikian Secara otomatis daerah hukum
Kabupaten
Bekasi lepas dari
Pengadilan  Negeri  Kota  Bekasi  yang disebut  Pengadilan  Negeri  Bekasi.
Pengadilan  Negeri  Kabupaten  Bekasi akan terbentuk dengan nama Pengadilan Negeri Cikarang.
Secara  eksplisit  disebutkan  di dalam pasal 3 (14) Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2016 bahwa ―dengan terbentuknya Pengadilan Negeri
Cikarang,  maka  wilayah  Kabupaten Bekasi  dikeluarkan  dari  daerah  hukum
Pengadilan  Negeri  Bekasi‖.  Mengenai masalah perkara pidana maupun perdata  yang  ditangani  pengadilan negeri,  maka  Perkara  pidana  dan perkara perdata yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Ciakarang  yang  pada  saat  Keputusan
Presiden Republik Indonesia Nomor 14 tahun  2016  tentang  Pembentukan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud  ditetapkan,  telah  diperiksa tetapi  belum  diputus  oleh  Pengadilan Negeri  Bekasi  tetap  diperiksa  dan diputus oleh Pengadilan Negeri Bekasi. Sedangkan  perkara  pidana  dan  perdata yang  termasuk  lingkup  kewenangan Pengadilan Negeri Cikarang yang pada saat keputusan Presiden ini ditetapkan, telah  diajukan  tetapi  belum  diperiksa oleh Pengadilan Negeri Bekasi, dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Cikarang.
Pengadilan  Negeri  Cikarang merupakan salah satu pelaksana kekuasaan  kehakiman  di  lingkungan peradilan umum. Tugas pokok Pengadilan  Negeri  Cikarang  adalah untuk  Mengadili,  dan  menyelesaikan perkara  yang  diajukan  kepadanya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan
Kehakiman.  Pada  saat  terbentuknya, Pengadilan  Negeri  Cikarang  masuk dalam  wilayah  hukum  Pengadilan Tinggi  Jawa  Barat,  dengan  luas wilayah  127.388  Ha  yang  terdiri  dari 23  Kecamatan,  5  Kelurahan  dan  182 desa. Wilayah hukum ke 23 Kecamatan  pada  pengadilan  negeri Cikarang, yaitu Kecamatan: Kecamatan Setu, Serang Baru,
Cikarang  Pusat,  Cikarang  Selatan,
Cibarusah,  Bojongmangu,  Cikarang
Timur,  Kedung  Waringin,  Cikarang Utara, Karangbahagia, Cibitung, Cikarang  Barat,  Tambun  Selatan, Tambun  Utara,  Babelan,  Tarumajaya, Tambelang, Sukawangi, Sukatani, Sukakarya,  Pebayuran,  Cabangbungin, dan Kecamatan Muara Gembong
Pengadilan  Negeri  Cikarang tidak hanya berfungsi sebagai peradilan  umum  yang  menangani perkara perdata dan pidana, tetapi juga memiliki  pengadilan  khusus  yang berpeluang  dibentuk  di  lingkungan peradilan umum. Hal tersebut dimungkinkan  berdasarkan  Pasal  15 UU  No.  4  Tahun  2004  tentang Kekuasaan  Kehakiman:  Pengadilan khusus  hanya  dapat  dibentuk  dalam salah  satu  lingkungan  peradilan.  Pada
Pengadilan Negeri Cikarang dimungkinkan  dibentuk  pengadilan khusus  yaitu  Pengadilan  Hubungan Industrial. Setiap pengadilan khusus ini memiliki  kompetensi  absolut  dan relatif untuk mengadili perkara berdasarkan Undang-Undang yang membentuknya. Wilayah hukum pengadilan-pengadilan  khusus  pada Pengadilan  Negeri  Cikarang  adalah
Wilayah Administratif Kabupaten
Bekasi.
Pengadilan  Khusus  merupakan
sebuah pengadilan khusus yang bersifat  ad  hoc  di  bawah  lingkungan peradilan  umum  pada  Mahkamah Agung. Nomenklatur pengadilan khusus  diperkenankan  oleh  Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman
dengan pengaturan  pengadilan  khusus  adalah pengadilan yang mempunyai
kewenangan untuk memeriksa,
mengadili dan memutus perkara tertentu  yang  hanya  dapat  dibentuk dalam  salah  satu  lingkungan  badan peradilan  yang  berada  di  bawah Mahkamah  Agung  yang  diatur  dalam undang-undang.
Pengadilan Hubungan Industrial  adalah  Pengadilan  khusus
yang  dibentuk  di  lingkungan  peradilan umum  yang  berwenang  mengadili  dan menyelesaikan  perselisihan  hubungan industrial berdasarkan Undang-Undang No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Secara  historis  Pengadilan  Hubungan Industrial di seluruh wilayah nusantara dibentuk pada bulan Januari 2006 pada Pengadilan-Pengadilan  Negeri  yang ada  di  setiap  Ibukota  Provinsi  di wilayah Indonesia. Pembentukan
Pengadilan  Hubungan  Industrial  yang seharusnya  dilakukan  pada  awal  tahun
2005 tapi ditunda berdasarkan Keputusan Presiden No. 1 Tahun 2005 tentang Penangguhan Mulai
Berlakunya  Undang-undang  No.  2 Tahun  2004,  untuk  menambah  waktu semua persiapan yang dibutuhkan oleh pemerintah  dan  institusi  lain  yang terkait.
Beroperasinya Pengadilan Hubungan Industrial
memiliki perubahan  yang  cukup  mendasar, diantaranya  adalah:  1)  Penyelesaian perselisihan  hubungan  industrial  yang selama  ini  berada  di  bawah  lingkup wilayah eksekutif, kini menjadi bagian dari sistem peradilan di bawah kekuasaan  yudikatif;  dan  2)  Hukum
acara  Pengadilan  Hubungan  Industrial mengikuti  hukum  acara  perdata  yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan  peradilan  umum,  kecuali ditentukan  lain  dalam  Undang-undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian  Perselisihan  Hubungan Industrial. Pengadilan Hubungan
Industrial  juga  membawa  perubahan pada  struktur  organisasi  Pengadilan Negeri, yaitu dengan diperkenalkannya Sub Kepaniteraan Pengadilan Hubungan  Industrial  yang  dipimpin oleh  seorang  Panitera  Muda  dan dibantu  oleh  beberapa  orang  Panitera Pengganti.  Panitera  Muda  Hubungan Industrial berada sejajar dengan Panitera  Muda  Pidana,  Perdata  dan Hukum yang ada di Pengadilan Negeri. Selain  itu  sebagaimana  halnya  dengan bentuk pengadilan khusus lainnya yaitu Pengadilan  Niaga  dan  Pengadilan Tindak  Pidana  Korupsi,  Pengadilan Hubungan  Industrial  juga  memiliki Hakim  Ad  Hoc  untuk  menjadi  bagian dari  Majelis  yang  memeriksa  perkara. Hakim  Ad  Hoc  diajukan  oleh  Ketua Mahkamah  Agung  dari  nama-nama yang  diajukan  oleh  Menteri  Tenaga Kerja  atas  usul  Serikat  Pekerja/Serikat
Buruh  dan  Organisasi  Pengusaha. Pengangkatan  Hakim  Ad  Hoc  tersebut ditetapkan  oleh  Keputusan  Presiden (pasal  3  Peraturan  Pemerintah  No  41 Tahun  2004).  Selain  itu  yang  diatur dalam  Undang-Undang  Perselisihan Hubungan Industrial, Pengadilan Hubungan Industrial adalah pengadilan yang memperkarakan Perselisihan Hubungan Industrial, pihak-pihak yang berperkara dengan nilai gugatan dibawah  Rp.  150.000.000,-  (seratus lima puluh juta rupiah) tidak dikenakan biaya perkara termasuk biaya eksekusi.
Regulasi terkait Peradilan Hubungan  Industrial  pada  Pengadilan Negeri  Cikarang  yang  akan  dibentuk, mengacu pada aturan dan regulasi yang mengatur tentang permasalahan perselisihan hubungan industrial,
diantaranya yaitu:
1. Undang-Undang
Republik Indonesia  No.  21  Tahun  2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat
Buruh  (Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Tahun  2000  Nomor  131,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3989);
2. Undang-Undang Republik
Indonesia    No.  13  Tahun  2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran
Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang  Nomor  2  Tahun
1986  tentang  Peradilan  Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun  1986  Nomor  20, Tambahan Lembaran Negara
Republik  Indonesia  Nomor  3327) sebagaimana  telah  diubah  dengan Undang-Undang  Nomor  8  Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang  Nomor  2  Tahun 1986  tentang  Peradilan  Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun  2004  Nomor  34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379); 4. Undang-Undang Republik
Indonesia  Nomor  2  Tahun  2004 Tentang  Penyelesaian  Perselisihan
Hubungan  Industrial  (Lembaran
Negara  Republik  Indonesia  Tahun
2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4356);
5. Undang-Undang  Nomor  17  Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran
Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 6. Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor  26  Tahun  2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang  Nomor  14  Tahun 1985  tentang  Mahkamah  Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun  1985  Nomor  73, Tambahan Lembaran Negara
Republik  Indonesia  Nomor  3316) sebagaimana  telah  diubah  terakhir dengan  Undang-Undang  Nomor  3 Tahun  2009  tentang  Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor  14  Tahun  1985  tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958); 8. Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor  48  Tahun  2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun  2009  Nomor  157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 9. Undang-Undang Republik
Indonesia  Nomor  49  Tahun  2009 Tentang  Perubahan  Kedua  Atas Undang-Undang  Nomor  2  Tahun 1986  Tentang  Peradilan  Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun  2009  Nomor  158, Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia  Nomor  5077); Undang-Undang  Nomor  12  Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun  2011  Nomor  82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor  244, Tambahan Lembaran
Negara Republik  Indonesia  Nomor  5587) sebagaimana  telah  diubah  beberapa kali,  terakhir  dengan  Undang- Undang  Nomor  9  Tahun  2015 tentang  Perubahan  atas  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun  2015  Nomor  58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 ) 11. Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia  Nomor  78  Tahun  2015 Tentang  Pengupahan  (Lembaran
Negara  Republik  Indonesia  Tahun
2015 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5747), 12. Keputusan  Presiden  Republik
Indonesia Nomor 14 tentang Pembentukan  Pengadilan  Negeri Blangpidie, Meureudu, Suka
Makmue,  Sei  Rampah,  Sibuhuan, Pulau  Punjung,  Teluk  Kuantan,
Pangkalan Balai, Muko-Muko,
Gedong  Tataan,  Koba,  Mentok, Banjar,  Cikarang,  Kuala  Kurun, Nanga Bulik, Pulang
Pisau,
Paringin,  Penajam,  Melonguane,
Lasusua,  Wangi-Wangi,  Belopa,
Dobo,  Namlea,  Pengadilan  Negeri Kaimana.
Berdasarkan aturan dan regulasi  tersebut,  terlebih  dengan lahirnya  Keputusan  Presiden  Republik Indonesia Nomor 14 tentang Pembentukan Pengadilan
Negeri Blangpidie,  Meureudu,  Suka  Makmue,
Sei Rampah, Sibuhuan, Pulau Punjung, Teluk  Kuantan,  Pangkalan  Balai, Muko-Muko,  Gedong  Tataan,  Koba, Mentok,  Banjar,  Cikarang,  Kuala Kurun,  Nanga  Bulik,  Pulang  Pisau, Paringin, Penajam, Melonguane, Lasusua, Wangi-Wangi, Belopa, Dobo, Namlea,  Pengadilan  Negeri  Kaimana. Maka  wilayah  hukum  Kabupaten Bekasi secara yuridis telah dikeluarkan dari  wilayah  hukum  pengadilan  negeri Bekasi.  Hal  ini  berdasarkan  Pasal  3 (14) ―Dengan terbentuknya pengadilan negeri Cikarang, maka wilayah Kabupaten  Bekasi  dikeluarkan  dari daerah  hukum  Pengadilan  Negeri Bekasi‖.
Maka  dari  itu  berdasarkan  data hasil  survey,  baik  berupa  data  primer dan  data  sekunder  serta  temuan  hasil kajian  ini,  maka  dapat  disimpulkan bahwa  pada  dasarnya  sebagaimana yang menjadi tuntutan sejumlah kalangan hingga dilaksanakannya kajian  ini  bertujuan  untuk  mencari jawaban  alternatif  solusi  pembentukan lembaga peradilan hubungan industrial. Namun, sebagaimana yang disampaikan pada sub bab sebelumnya bahwa  telah  ditetapkannya  Keputusan Presiden  No.  14  tahun  2016  tentang
Pembentukan Pengadilan Negeri Cikarang.  Maka  dari  itu,  dengan dikeluarkannya wilayah
hukum Kabupaten  Bekasi  dari  pengadilan negeri  Bekasi  secara  otomatis  untuk mendirikan  Lembaga Peradilan khusus Hubungan  Industrial  harus  menunggu terbentuknya Pengadilan Negeri Cikarang.

## KESIMPULAN
Sebagaimana yang menjadi
tuntutan  sejumlah  kalangan  hingga dilaksanakannya penelitian ini bertujuan  untuk  mencari  jawaban alternatif  solusi  pembentukan  lembaga peradilan hubungan industrial. Namun, sebagaimana  yang  disampaikan  pada sub  bab  sebelumnya  bahwa  telah ditetapkannya  Keputusan  Presiden  No. 14  tahun  2016  tentang  Pembentukan Pengadilan  Negeri  Cikarang.  Maka dari itu, dengan dikeluarkannya wilayah hukum Kabupaten Bekasi dari pengadilan negeri Bekasi secara otomatis  untuk  mendirikan  Lembaga Peradilan  khusus  Hubungan  Industrial harus menunggu
terbentuknya
Pengadilan Negeri Cikarang. Sebelum
terbentuknya Pengadilan  Negeri  Cikarang,  menurut
pasal 5 (14) Kepres No 14 Tahun 2016 ―Perkara  pidana  dan  perkara  perdata yang  termasuk  lingkup  kewenangan pengadilan  negeri  Cikarang  yang  pada saat  Keputusan Presiden ini ditetapkan telah  diperiksa  tetapi  belum  diputus oleh  Pengadilan  Negeri  Bekasi,  tetap diperiksa  dan  diputus  oleh  pengadilan negeri  Bekasi‖.  Kemudian  menurut pasal  6  (14),  ―Perkara  pidana  dan perkara perdata yang termasuk lingkup kewenangan pengadilan negeri Cikarang  yang  pada  saat  keputusan Presiden  ini  ditetapkan,  telah  diajukan tetapi belum diperiksa oleh Pengadilan Negeri  Bekasi,  dilimpahkan  kepada Pengadilan Negeri Cikarang‖.
Sebagaimana  pasal  5  (14)  dan pasal  6  (14)  tersebut  menerangkan bahwa selama pengadilan negeri Ciakarang  masih  dalam  tahap  transisi, segala  perkara  baik  pidana  maupun perdata  masih  dilimpahkan  kepada pengadilan negeri Bekasi. Pada prinsipnya kondisi tersebut juga terjadi pada  perkara  perselisihan  hubungan industrial.  Selama  belum  terbentuknya pengadilan negeri Cikarang dan diterbitkannya Keputusan Presiden tentang Pembentukan Pengadilan Khusus  Hubungan  Industrial  pada
Pengadilan  Negeri  Cikarang,  maka perkara perselisihan hubungan industrial  yang  ada  di  wilayah  hukum
Kabupaten  Bekasi  akan  tetap  menjadi kewenagan
Pengadilan khusus hubungan  industrial  pada  Pengadilan
Negeri  Bandung.  Sebagaimana  telah dibahas pada bab sebelumnya, tingginya perkara perselisihan hubungan  industrial  di  Kabupaten Bekasi  menuntut  dibentuknya lembaga peradilan  khusus  hubungan  industrial di  bawah  pengadilan  negeri  Cikarang, dengan  pertimbangan  penyelesaian perkara perselisihan hubungan industrial  dapat  diselesaikan  dengan berazaskan  cepat,  adil  dan  biaya murah.  Berdasarkan  hasil  kajian  ini melahirkan beberapa rekomansi konsep  formulasi  kebijakan  peradilan hubungan  industrial  di  Kabupaten Bekasi sebagai berikut :
1. Berdasarkan  hasil  penelitian  ini, menunjukan kondisi upaya penanganan permasalahan
perselisihan  hubungan  industrial  di Kabupaten  Bekasi  dari  mulai  tahun 2014  hingga  bulan  oktober  2016 menunjukan trend, dimana mayoritas  perselisihan  hubungan industrial  pada  dasarnya  mampu
diselesaikan  seacara  bipartite  dan mediasi oleh para mediator Disnaker  Kabupaten  Bekasi.  Hasil penelitian  juga  menunjukan  bahwa tidak  semua  perkara  perselisihan hubungan  industrial  yang  telah diputus  dianggap  selesai  dengan sendirinya.
Namun, kecenderungannya mayoritas permasalahan perselisihan hubungan industrial mampu
ditangani oleh para mediator.
Seiring dengan bertumbuhnya
sektor industri di Kabupaten Bekasi berdampak pada meningkatnya permasalahan perselisihan hubungan  industrial  di  Kabupaten Bekasi,  sehingga  mengakibatkan tidak  tertanganinya  semua  kasus perselisihan  hubungan  industrial  di Kabupaten  Bekasi.  Hal  ini  dapat disiasati  dengan  penambahan  baik dari  sisi  kualitas  maupun  kuantitas para mediator yang ada di lingkungan  Disnaker  Kabupaten Bekasi.
2. Berdasarkan  hail  kajian  ini,  apabila dilihat  dari  sisi  tingkat  kepuasan tergugat  dan  penggugat  terhadap putusan  hakim  PHI  PN  Bandung menunjukan kecenderungan
ketidakpuasan  para  penggugat  dan tergugat  terhadap  setiap  putusan hakim.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari tingginya jumlah perselisihan hubungan  industrial  yang  berasal dari  wilayah  hukum  Kabupaten Bekasi  yang  naik  pada  jenjang kasasi  Mahkamah  Agung.  Apabila merujuk  pada  rekomendasi  nomor satu,  seacara  prinsip  akan  lebih epektif apabila perselisihan
hubungan  industrial  diselesaikan melalui  bipartit  dan  mediasi  di Disnaker  Kabupaten  Bekasi,  karena apabila perselisihan hubungan industrial ditempuh melalui PHI PN Bandung  seringkali  mengakibatkan ketidakpuasan terhadap putusan hakim,  sehingga  berdampak  pada peningkatan jumlah perkara hubungan  industrial  di  tingkat kasasi  Mahkamah  Agung.  Hal  ini berpotensi  menimbulkan  konflik dan  perselisihan  berkepanjangan antara  buruh  dan  pengusaha  yang ada di wilayah Kabupaten Bekasi.
3. Sebagaimana data yang telah diuraikan menunjukan bahwa mayoritas perkara perselisihan hubungan industrial yang didaftarkan  di  PHI-PN  Bandung
mayoritas  berasal  dari  wilayah administrasi  Kabupaten  Bekasi.  Hal ini yang mengakibatkan tidak tertanganinya  perkara  perselisihan hubungan  industrial  yang  ada  di wilayah  hukum  PHI  PN  Bandung. Berangkat  dari  azas  penyelesaian perkara  secara  tepat,  cepat  adil  dan murah,  sudah  saatnya  Kabupaten Bekasi  memiliki  lembaga  peradilan hubungan industrial sendiri.
4. Sebagaimana  rekomendasi  nomor tiga, untuk menunjang penyelengaraan Peradilan Hubungan  Industrial  di  Kabupaten Bekasi melalui
dibentuknya Pengadilan  Hubungan  Industrial  di wilayah  hukum  Kabupaten  Bekasi, pada dasarnya hal ini telah didukung  oleh  pemerintah  pusat melalui penerbitan Keputusan Presiden No. 14 tahun 2016 tentang Pembentukan  Pengadilan  Negeri
Cikarang. Oleh karena itu, pengadilan  hubungan  industrial  di wilayah  hukum  Kabupaten  Bekasi tidak  dapat  diselenggarakan  dalam waktu  dekat.  Hal  ini  dikarenakan penyelenggaraan pengadilan hubungan  industrial  harus  melalui penerbitan Keputusan Presiden
tersendiri setelah Pengadilan Negeri Cikarang terbentuk. Karena, sebagaimana  kesimpulan  dari  hasil kajian ini wilayah hukum
Kabupaten Bekasi telah dikeluarkan dari  wilayah  hukum  Pengadilan Negeri  Bekasi.  Sehingga  sebelum
Pengadilan Negeri Cikarang terbentuk, semua perkara
perselisihan  hubungan  industrial  di wilayah  hukum  Kabupaten  Bekasi tetap  menjadi  kewenangan  beracara Pengadilan Hubungan Industrial PN Bandung.
5. Sebagaimana yang telah disampaikan pada rekomendasi nomor empat, apabila memang akan dibentuk pengadilan khusus Hubungan Industrial
pada Pengadilan  Negeri  Cikarang,  perlu memperhatikan empat faktor yaitu : a.  aspek  hukum;  b.  aspek  pelaku hukum;  c.  aspek  kelembagaan peradilan;  d.  aspek  sarana  dan prasarana.  Hal  ini,  dikarenakan keempat  faktor  tersebut  saling mempengaruhi  tingkat  keberhasilan lembaga peradilan berdasarkan azas secara tepat, cepat adil dan murah.
6. Dalam rangka
percepatan pembentukan  Pengadilan  Negeri
Cikarang,  Pemerintah  Kabupaten Bekasi  selama  masa  transisi  sejak ditetapkannya  Keputusan  Presiden
No. 14 Tahun 2016 perlu mendukung  penyediaan  sarana  dan prasarana lembaga Pengadilan Negeri  Cikarang.  Hal  ini  akan berimbas  pada  percepatan  lahirnya Pengadilan Khusus Hubungan
Industrial  dan  Pengadilan  khusus lainnya  yang ada di  wilayah hukum Pengadilan Negeri Cikarang.
7. Secara umum perbaikan mekanisme penyesaian  perselisihan  hubungan industrial  yang  efektif  dan  mampu menjawab  tantangan  yang  dihadapi buruh  untuk  mengakses  keadilan penyelesaian  perkara  perselisihan hubungan industrial dapat diselesaikan dengan berazaskan cepat, adil dan biaya murah.
8. Tingginya perkara perselisihan hubungan  industrial  di  PHI  PN Bandung  dan  Kasasi  Mahkamah Agung  yang  berasal  dari  wilayah hukum  Kabupaten  Bekasi  selama masa transisi dibentuknya Pengadilan  Negeri  Cikarang  dapat diantisipasi dengan optimalisasi peran,  fungsi  dan  tugas  para
mediator  yang  ada  di  Disnaker Kabupaten Bekasi.
9. Bekasi  merupakan  Kabupaten  yang paling besar dalam perkara
Perselisihan  Hubungan  Industrial
dan  masalah  perselisihan  hubungan industrial secara krusial  perlu untuk diselesaikan yaitu melalui
dibentuknya  Pengadilan  Hubungan Industrial di Kabupaten Bekasi.

## DAFTAR PUSTAKA

## Literatur
Aloyisus  Uwiyono,  2001,  Hak  Mogok Di Indonesia. Jakarta: Grafindo Astri Wijayanti. 2009. Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi. Jakarta Darus  Badrulzaman,  Mariam  et,  al. 2001. Kompilasi Hukum Perikatan.  Bandung:Citra  Aditya Bakti. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,  1995.  Kamus  Besar Bahasa  Indonesia,  Edisi  Kedua. Jakarta: Balai Pustaka. Geltung, Johan. 1996. Studi
Perdamaian, Perdamaian dan Konflik Pembangunan dan Peradaban. Surabaya: Pustaka Eureka.
Hadikusuma,  Hilman.  2001.  Hukum Perekonomian Adat  Di  Indonesia.
Bandung: Citra Aditya Bakti.
Harahap.  2005.  Hukum  Acara  Perdata tentang  Gugatan,  Persidangan,
Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Jakarta: Sinar Grafika. Husni,  Lalu.  2004.  Pengantar  Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada. _________. 2005. Penyelesaian Perselisihan  Hubungan  Industrial Melalui Jakarta: PT .Raja Grafindo Persada _________. 2004. Penyelesaian Perselisihan  Hubungan  Industrial Melalui  Pengadilan  dan  Di  Luar Pengadilan. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Khakim.  Abdul  2006.  Aspek  Hukum Pengupahan Berdasarkan Undang-undang  No  13  Tahun 2003.  Bandung:  PT  Citra  Aditiya Bakti Lempert  dalam H.  Salim. 2009. Perkembangan  Teori  dalam  Ilmu Hukum. Mertokusumo, Sudikno. 1989. Penemuan Hukum Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty Mertokusumo.  1998.  Hukum  Acara Perdata  Indonesia.  Yogyakarta: Libetty. Mustafa, Bachsan. 2003. Sistem Hukum Indonesia Terpadu. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Pengadilan  &  di  Luar  Pengadilan. Jakarta: Rajawali Pers.
Rahardjo,  Satjipto.  1998.  Ilmu  Hukum. Bandung: Alumni.
Rasjidi, Lili.  1998. Dasar-dasar Filsafat
Hukum.  Bandung:  Citra  Aditya
Bakti.
Saiful Anwar. 1994. Sendi-Sendi Hubungan Kerja Dengan Pengusaha,  (Medan:  Kelompok studi  hukum  dan  masyarakat Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Soekanto,  Soerjono  dan  Sri  Mamudji. 1990. Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat.
Jakarta: Rajawali Pers. Soepomo, Iman. 1975. Hukum Perburuhan  Bidang  Hubungan Kerja. Jakarta: Djambatan. ____________. 1983. Pengantar Hukum Perburuhan. Jakarta: Djambatan. Subekti,  R.  1985.  Hukum  Pembuktian Cetakan  Kedua.  BPHN:  Bina Cipta. Sunoto. 1982. Mengenal Filsafat Pancasila,  Pendekatan  Melalui Metafisika, Logika, Etika. Yogyakarta:  Fakultas  Ekonomi UII. Supomo  Suparman.  2009.  Hukum Acara Peradilan Hubungan Industrial, Tata Cara Penyelesaian Sengketa  Perburuhan.  Jakarta: Jala Permata Aksara Sutedi, Adrian. 2009. Hukum Perburuhan. Jakarta: Sinar Grafika. Ugo,  Pujiyo.  2010.  Hukum  Acara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Jakarta: Sinar Grafika __________.  2012.  Hukum  Acara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Jakarta: Sinar Grafika. Vetrizal  Rivai  dan  Ella  JS.  2008. Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan. Jakarta: Rajawali Pers. Vetrizal  Rivai.  2009.  Islamic  Human Capital  dan  Teori  dan  Praktek Managemen Sumber Daya Islamic.  Jakarta:  RajaGrafindo Persada Wibawa,  Samodra,  dkk.  1994.  Evaluasi Kebijakan  Publik.  Jakarta.  Raja Grafindo Persada. Zulfikar,  W.  (2012)  ‗Implementasi
Kebijakan  Ekspor  Rotan  dan
Produk Rotan di Kabupaten
Cirebon (Waluyo Zulfikar)‘, Sosiohumaniora,  14(2),  pp.  167– 168. doi: http://dx.doi.org/10.24198/sosiohu maniora.v14i2.5487.

## Dasar Hukum/Perundang-undangan
1) Undang-Undang Republik Indonesia  No.  21  Tahun  2000 tentang  Serikat  Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik  Indonesia  Tahun  2000 Nomor 131, Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989) 2) Undang-Undang Republik Indonesia    No.  13  Tahun  2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279); 3) Undang-Undang  Nomor  2  Tahun 1986  tentang  Peradilan  Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia  Nomor  3327) sebagaimana  telah  diubah  dengan Undang-Undang  Nomor  8  Tahun 2004  tentang  Perubahan  Atas
Undang-Undang  Nomor  2  Tahun 1986  tentang  Peradilan  Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379); 4) Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor  2  Tahun  2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan  Industrial  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356)
5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan  Jangka  Panjang Nasional  2005-2025  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 6) Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor  26  Tahun  2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) 7) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985  tentang  Mahkamah  Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia  Nomor  3316) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun  2009  tentang  Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor  14  Tahun  1985  tentang Mahkamah  Agung  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958) 8) Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor  48  Tahun  2009 Tentang  Kekuasaan  Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun  2009  Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) 9) Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor  49  Tahun  2009 Tentang  Perubahan  Kedua  Atas Undang-Undang  Nomor  2  Tahun 1986  Tentang  Peradilan  Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun  2009  Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077) 10)  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) 11)  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik  Indonesia  Tahun  2014 Nomor  244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  5587)  sebagaimana  telah diubah  beberapa  kali,  terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun  2015  tentang  Perubahan atas  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik  Indonesia  Tahun  2015 Nomor  58,  Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 ) 12)  Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia  Nomor  78  Tahun  2015 Tentang  Pengupahan  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015  Nomor  237,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5747) 13)  Keputusan Presiden Republik Indonesia  Nomor  14  tentang Pembentukan  Pengadilan  Negeri Blangpidie, Meureudu, Suka
Makmue,  Sei  Rampah,  Sibuhuan,
Pulau  Punjung,  Teluk  Kuantan, Pangkalan  Balai,  Muko-Muko,
Gedong  Tataan,  Koba,  Mentok, Banjar,  Cikarang,  Kuala  Kurun, Nanga Bulik, Pulang Pisau, Paringin,  Penajam,  Melonguane, Lasusua,  Wangi-Wangi,  Belopa,
Dobo, Namlea, Pengadilan Negeri Kaimana.
14)  Peraturan  Bupati  Bekasi  Nomor  : 25 Tahun 2009 Tentang Organisasi  Dan  Tata  Kerja  Dinas Tenaga  Kerja  Kabupaten  Bekasi.