## Article Info
Submitted: 13 May 2018 | Reviewed: 2 July 2018 | Accepted: 23 July 2018

## MODEL PENYELESAIAN CAROK BERDASARKAN CARA BERHUKUM ORANG MADURA
Budimansyah 1

## Abstract
Carok  is  a  social  reality  for  the Madurese  whose  existence  is  still  recognized  today.  The essence  of Carok is more closely related to Madurese cultural values, where Carok is based on the fact that the Madurese have experienced the so-called "Malo", this feeling is caused by the Madurese feeling that their  self-esteem  is  being  harassed  so  as  to  defend  the  abused  self-esteem  then  the  Madurese  do Carok. Law enforcement on Carok can not only be done with a positivistic approach with the nature of rigidity  and  see  that  Carok  is  a  black  and  white  subject  matter  as  set  forth  in  the  Criminal  Code (Criminal  Code),  if  Carok  is  solved  only  through  criminal  law  mechanism  then  no  wonder  then  when the Carok-Carok takes place, the way through the penal law can never touch the nature of Carok, why the  Madurese  do  Carok,  and  what  Carok  means  and  the  defense  of  self-esteem  for  the  Madurese. This  research  is  a  normative  legal  research,  the  data  source  used  in  this  study  is  in  the  form  of secondary  data,  namely  books,  journals,  legislation,  documents  and  other  writings  relating  to  the problem  being  studied.  This  study  aims  to  find  the  law  in  concreto  that  is  an  attempt  to  find  out whether the law that is suitable to be implemented in reality is carried out or obeyed by the community in  relation  to  the  settlement  of  Carok,  the  data  processing  method  is  to  use  qualitative  methods  and data  analysis  is  deductive.  Based  on  the  results  of  the  study,  it  is  known  that  the  Carok  settlement model is based on the way of judging Madurese is different from the settlement model provided by the law  of  the  country  where  the  way  of  judging  Madurese  is  a  cultural  approach  so  that  Carok  as  a problem that comes from culture can be resolved and muted, then the presence of criminal law as the last effort (ultimum remedium) is deemed necessary after it is first settled based on how  to enact the Madurese.

## Keywords: carok; madurese; way of law

## Abstrak
Carok  merupakan  realitas  sosial  bagi  masyarakat  Madura  yang  eksistensinya  tetap  diakui  sampai sekarang.  Esensi  Carok  sesungguhnya  lebih  erat  hubungannya  dengan  nilai-nilai  budaya  Madura, dimana  Carok  dilakukan  dengan  dasar  bahwa  orang  Madura  telah  merasakan  apa  yang dinamakan dengan “Malo”,  perasaan  ini  diakibatkan  karena  orang  Madura  merasa  harga  dirinya  dilecehkan sehingga demi membela harga diri yang telah dilecehkan tadi maka orang Madura melakukan Carok. Penegakan hukum terhadap Carok tidak bisa hanya dilakukan dengan pendekatan positivistik dengan sifat  kekakuannya  dan  melihat  bahwa  Carok  adalah  masalah  hitam  putih  pasal  saja  sebagaimana diatur  di  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP),  apabila  Carok  diselesaikan  hanya dengan  melalui  mekanisme  hukum  pidana  maka  tidak  heran  kemudian  ketika  terjadi  Carok  -  Carok balasan  karena  cara  penyelesaian  melalui  hukum  pidana  tidak  akan  pernah bisa  menyentuh  hakikat Carok,  mengapa  orang  Madura  melakukan  Carok,  dan  apa  artinya  Carok  dan  pembelaan  harga  diri bagi orang Madura. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder yaitu buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen  dan  tulisan-tulisan  lainnya  yang  berkaitan  dengan  permasalahan  yang  sedang diteliti.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menemukan  hukum  in  concreto  yaitu  usaha  untuk menemukan apakah  hukumnya  yang  sesuai  untuk  diterapkan  secara  nyata  dilaksanakan  atau  dipatuhi  oleh masyarakat  berkaitan  dengan  pernyelesaian  Carok,  metode  pengolahan  data  adalah  dengan menggunakan  metode  kualitatif  dan  analisis  data  bersifat  deduktif.  Berdasarkan  hasil  penelitian
1 Fakultas  Hukum  Universitas  Panca  Bhakti,  Jalan  Kom  Yos  Sudarso,  Pontianak,  Kalimantan  Barat,  Indonesia, email: budimansyahmh@gmail.com, Telp/Fax. 085750958041.
diketahui  bahwa  Model  penyelesaian  Carok  berdasarkan  cara  berhukum  orang  Madura  berbeda dengan  model  penyelesaian  yang  disediakan  oleh  hukum  Negara  dimana  cara  berhukum  orang Madura  adalah  dengan  pendekatan  budaya  sehingga  Carok  sebagai  masalah  yang  berasal  dari budaya  dapat  diselesaikan  dan  diredam,  baru  kemudian  kehadiran  hukum  pidana  sebagai  upaya terakhir  (ultimum  remedium)  dirasa  perlu  setelah  terlebih  dahulu  diselesaikan  berdasarkan  cara berhukum orang madura.
Kata Kunci : cara berhukum; carok; madura

## I. Pendahuluan
Konstitusi menyatakan dengan tegas bahwa  Indonesia  adalah  Negara  hukum sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 ayat 3  UUD  NRI  Tahun  1945.  Sistem  hukum yang  berlaku  di  Indonesia  bersumber  dari 3 (tiga) sumber hukum yaitu hukum eropa kontinental,  hukum  adat  dan hukum  islam yang ketiganya membentuk hukum nasional dan kemudian kita kenal sekarang.
Hukum  bersumber  dari  nilai-nilai yang  hidup  di  masyarakat  baik  tertulis maupun tidak tertulis. Sumber hukum tidak tertulis  banyak  ditemukan  di  Indonesia baik  berupa  hukum  adat maupun  kearifan lokal masyarakat setempat (local wisdom) , namun  hukum  yang  berlaku  di  Indonesia saat ini lebih berpaham positivistik, artinya bahwa cara berhukum hanya melihat pada hukum tertulis saja dengan mengedepankan  asas  legalitas  serta mengenyampingkan  hukum  yang  hidup  di masyarakat  atau  hukum  yang  tidak tertulis.
Konsep Negara
hukum sebagaimana digariskan di dalam konstitusi  pasca  amandemen  UUD  NRI Tahun  1945  merupakan  jalan  tengah  dari konsep  Negara  hukum  eropa  kontitental (rechtstaat) dan  konsep  Negara  hukum
anglo  saxon (Rule  of  Law). Sebelum amandemen  UUD  NRI  Tahun  1945 konsep  Negara  hukum  yang  digariskan adalah  bernuansakan  konsep  Negara hukum eropa kontinental, walaupun dalam pembukaan  dan  batang  tubuh  UUD  NRI Tahun  1945  tidak  disebut  mengenai konsep  Negara  hukum  eropa  kontinental akan  tetapi  di  dalam  penjelasan  pasal demi  pasal  disebutkan  bahwa  Indonesia adalah  Negara  hukum (rechtstaat) bukan kekuasaan belaka (machtaats).
Cara berhukum kita tidak menghadap  mukakakan Rechtstaat dan Rule  of  Law (RoL)  sebagai  dua  konsepsi yang bersifat alternatif dan dipertentangkan, melainkan suatu konsepsi yang bersifat kumulatif, sehingga tidak  ada  kegamangan  dalam  berhukum. Perpaduan  dua  konsepsi  ini  adalah  tepat bagi  Indonesia  yang  sangat  beragam. Moh.  Mahfud  MD  meminjam  istilah prismatiknya Fred W. Riggs, menyebutkan dengan istilah hukum prismatik, yaitu cara berhukum  yang  tidak  mengambil  salah satunya, secara mutlak-kategoris, melainkan  mengambil  unsur-unsur  yang baik dari konsep-konsep yang berbeda. 2
2 Purwanto.  2012. Dimensi  Perilaku  Hukum  dan HAM  (Perenungan  Basis  Dalam  Perspektif

## Tanjungpura Law Journal
Vol. 2, Issue 2, July 2018
Terminologi hukum
haruslah dibedakan dengan undang-undang, karena  undang-undang  hanya  sebagian kecil  saja  dari  jagad  hukum  yang  begitu luas. Hukum tidak hanya sebatas undang- undang,  hukum  juga  harus  diartikan secara  luas  termasuk  hukum  yang  tidak tertulis,  dimana  eksistensinya  tetap  diakui sebagai  sebuah  norma  dan  mempunyai daya  ikat  dan  sanksi  serta  secara embrionik  telah  ada  seusia  peradaban manusia  di  bumi  Pancasila  ini  yang  tetap diakui sampai sekarang sebagai pelengkap  dan  mengisi  kekosongan  dari hukum yang tertulis.
Aparat penegak hukum dalam semua  tingkat  pemeriksaan  atau  dalam sistem peradilan pidana 3 bukanlah pengabdi  undang-undang  yang  bertugas menegakkan undang-undang secara tertulis  semata  karena  manusia  tidak menghamba  kepada  undang-undang  dan undang-undang  bukanlah  tujuan  dari hukum  tetapi  hanya  sebagai  salah  satu sarana/alat pengendali sosial untuk mencapai  keteraturan  di  masyarakat.  Di dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun  2002  tentang  Kepolisian  dikatakan secara  tegas  bahwa “Kepolisian  Negara Republik Indonesia bertugas menegakkan
Progresif). Bandar Lampung: Universitas Lampung. hlm.13.
3 Istilah sistem peradilan pidana menurut Chamelin / Fox  /  Whisenand  bahwa criminal  justice  system sebagai  suatu  sistem  dan  masyarakat  dalam proses  menentukan  konsep  sistem  merupakan aparatur  peradilan  pidana  yang  diikat  bersama dalam  hubungan  antara  sub  sistem  polisi, pengadilan  dan  lembaga  (penjara).  Lihat  H.R. Abdussalam  dan  Adri  Desasfuryanto,  2012. Sistem Peradilan Pidana. Jakarta: PTIK, hlm. 6.
hukum”, kemudian  berdasarkan  Pasal  8 ayat  4  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun 2004 “Jaksa senantiasa bertindak berdasarkan
hukum dengan mengindahkan  norma-norma  keagamaan, kesusilaan,  serta  wajib  menggali  dan menjunjung  tinggi  nilai-nilai  kemanusiaan yang  hidup  dalam  masyarakat” ,  serta  di dalam  Pasal  5  ayat  1  Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman “Hakim  dan  hakim  konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai  hukum  dan  rasa  keadilan  yang hidup dala m masyarakat”.
Eksistensi Carok bagi orang Madura adalah erat kaitannya dengan budaya dan harga  diri,  mengapa  orang  Madura melakukan Carok, apa  tujuan Carok, dan apa artinya pembelaan terhadap harga diri yang  oleh  orang  Madura  dikenal  dengan “malo”. Realitas penegakan hukum terhadap  pelaku Carok selama  ini  adalah dengan  menggunakan hukum positif semata  dengan  kaca  mata  positivistik, yaitu  bahwa Carok tidak  ubahnya  seperti perkelahian  tanding,  pembunuhan  biasa atau  pembunuhan  berencana. Carok bukanlah  masalah hitam  putih pasal, walaupun di satu sisi bahwa Carok adalah tindak  pidana  yang  tergolong  ke  dalam delik  materiel  sebagaimana  diatur  di dalam  pasal  182,  338  atau  340  KUHP, penegakan  hukum  terhadap Carok tidak menukik  sampai  ke  dalam  akan  hakikat mengapa orang Madura melakukan Carok.
Tanjungpura Law Journal Vol. 2, Issue 2, July 2018 Carok bukan hanya menjadi masalah  bagi  penegakan  hukum  di Indonesia  akan  tetapi  juga  merupakan masalah  yang  sangat  erat  kaitannya dengan  harga  diri  dan  budaya  bagi  orang Madura,  sehingga  penegakan  hukum dengan  sentuhan  budaya  dengan  melihat cara  berhukum  orang  Madura  perlu kiranya  untuk  dilakukan.  Penyelesaian perkara Carok yang selama ini
diperagakan dimana
lebih mengedepankan hukum positif atau hukum tertulis dengan kaca mata positivistik  terhadap  para  pelaku Carok yang  menang  atau  berhasil  membunuh musuhnya ternyata menyisakan persoalan.  Hal  itu  dikarenakan  bahwa masalah Caro k  tidak  hanya  masalah tindak  pidana  semata  akan  tetapi  lebih kepada  budaya  yang  sudah  melekat  dan mendarah  daging  bagi  orang  Madura. Dengan  melihat  pada  realitas  ini  maka penegakan  hukum  terhadap Carok tidak cukup hanya dengan menggunakan hukum  positif  semata  akan  tetapi  harus menggali  kearifan  lokal (local  wisdom) mengenai  cara  berhukum  orang  Madura sebagai  sebuah  langkah  pendekatan budaya dan ketika Carok sebagai masalah budaya  telah  dapat  diselesaikan  dengan menggunakan pendekatan budaya tersebut, barulah digunakan hukum pidana sebagai upaya terakhir (ultimum remedium) sehingga  masalah Carok dari kedua  sisi  dapat  ditempuh  baik  dari  sisi hukum  yang  tidak  tertulis  yaitu  kearifan lokal (local wisdom) dan hukum positif.
Berdasarkan  uraian  di  atas  maka tulisan  ini  akan  menguraikan  mengenai realitas Carok bagi orang Madura, penegakan  hukum  terhadap Carok yang diperagakan  selama  ini  dan  bagaimana model  penyelesaian Carok berdasarkan cara berhukum orang Madura ?

## II. Metode Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan model penyelesaian
Carok berdasarkan  cara  berhukum  orang Madura. Penelitian ini merupakan penelitian  hukum  normatif,  sumber  data yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  berupa  data  sekunder  yaitu  buku, jurnal,  peraturan  perundang-undangan, dokumen-dokumen dan tulisan-tulisan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Penelitian  ini bertujuan untuk menemukan hukum in  concreto yaitu  usaha  untuk menemukan  apakah  hukumnya  yang sesuai  untuk  diterapkan  secara  nyata dilaksanakan atau dipatuhi oleh masyarakat berkaitan dengan Carok dengan  metode  pengolahan  data  adalah dengan  menggunakan  metode  kualitatif dan analisis data bersifat deduktif.

## III. Pembahasan

## A. Eksistensi Carok bagi Orang Madura
Keberadaan  orang  Madura  di  bumi khatulistiwa  mempunyai  sejarah  yang cukup panjang, dimana hal ini sangat erat kaitannya  dengan  perdagangan  yang menggunakan  perahu  layar  pada  zaman
Tanjungpura Law Journal Vol. 2, Issue 2, July 2018
dahulu. Untuk memahami tentang jiwa dan kepribadian orang Madura maka setidaknya  dapat  dilihat  dari  lirik  lagu Tanduk Majeng (lagu daerah Jawa Timur) dimana  potongan  lagunya,  yaitu ole olang......  peraonah  alajere,  ole  olang...... alajereh ke Madureh (ole olang perahunya mau  berlayar,  ole  olang  mau  berlayar  ke Pulau  Madura) dari  potongan  bait  lagu  ini dapat  disimpulkan  bahwa  orang  Madura mempunyai jiwa suka merantau ke Negeri orang  yang  disimbolkan  dengan  perahu layar,  dimana  berkat adanya  perahu  layar ini maka sampailah orang Madura di Bumi Khatulistiwa  dan  dalam  bait  selanjutnya dikatakan duh  mun  ejelling  udikna  ureng pajengan,  abental  ombek  asapok  angin salanjenga (apabila dilihat hidupnya orang madura/pajengan,  berbantal  ombak  dan berselimut  angin  selamanya) syair  dalam bait  ini  menjelaskan  bahwa  kehidupan orang  Madura  adalah  pekerja  keras  dan pantang  menyerah  serta  hidup  bersama dengan alam seolah-olah alamlah tempatnya  bernaung,  ombak  sebagai bantal  dan  dinginnya  angin  sebagai selimut.
Dengan berpindahnya orang Madura ke  Pontianak  baik  dengan  sendiri-sendiri maupun  secara  massal  sudah  barang tentu  juga  akan  membawa  adat  dan kebiasaan  dari  Negeri  atau  daerah  asal mereka.  Hal  itu  disebabkan  karena  orang Madura suka hidup berkelompok membentuk  komunitas  sendiri  tetapi  ada juga yang hidup berbaur dengan suku dan komunitas lainnya sebagai warga
minoritas,  oleh  karena  itu  mereka  akan tetap  mempertahankan  tradisi  aslinya meskipun kadang tradisi itu telah mengalami  pergeseran,  namun  esensinya tetap  dipegang  sebagai  tradisi  nenek moyang mereka.
Orang  Madura  mempunyai  sifat yang  temperamental,  blak  -  blakan,  dan kasar  hal  itu  disebabkan  karena  pribadi mereka  dibentuk  oleh  iklim  dari  daerah asalnya yang tandus dan gersang sehingga  membentuk  watak  dan  sifat mereka  yang  keras,  emosional  dan  tidak mau  mengalah.  Sedikit  sekali  orang  yang mengerti  dan  memahami  akan  watak  dan sifat  orang  Madura  yang  blak-blakan  dan polosnya  dalam  mengekspresikan  rasa, padahal  sesungguhnya  orang  Madura lebih mengedepankan sikap persahabatan dengan siapapun. Sikap menjalin persahabatan  tersebut  terlihat  dalam ungkapan  yaitu “oreng  teddih  teretan” (orang  menjadi  saudara)  dan “tetanggeh memeng  benni  teretan  tapeh  tetanggeh bise  lebbien  deri  teretan” (tetangga memang  bukan  saudara  kandung  tetapi tetangga  bisa  saja  menjadi  saudara kandung). Sementara di sisi  lain rusaknya relasi  sosial  akan  menyebabkan  orang Madura melakukan perkelahian baik dengan  senjata  maupun  dengan  tanpa senjata,  secara  sendiri-sendiri  maupun massal  atau  beramai-ramai,  perkelahian bagi  orang  Madura  lazimnya  dikenal dengan sebutan Carok .
Keadaan  tersebut  di  atas  ternyata dalam  perkembangannya  bukan  hanya
terjadi  di  Pulau  Madura  akan  tetapi  tetap mereka bawa di daerah perantauan, serta Carok merupakan  satu  hal  yang  selalu dipertahankan  dan  dipegang  teguh  serta mengalir  dalam  setiap  darah  orang Madura.  Harga  diri  bagi  orang  Madura sangat  dijunjung  tinggi  baik  berupa kehormatan  pribadi,  keluarga, masyarakat dan  agama.  Harga  diri  atau  martabat adalah nilai yang sangat mendasar dalam masyarakat  Madura  yang  harus  selalu dipertahankan agar tidak diremehkan oleh orang lain.
Dasar  utama  dari  harga  diri  adalah todus/malo, orang Madura selalu menekankan  bahwa “tambana  todus mateh ” (obatnya  malu  adalah  mati), sehingga  ada  ungkapan  pada  orang Madura  yaitu “lebi  sae  apote  tolang ketembeng  apote  matah,  mun  lokanah baden  bise  ejei’  tapeh  mun  lokanah  ateh tade’  tambeneh” (lebih  baik  putih  tulang daripada  putih  mata,  luka  kulit  bisa  dijahit tetapi  luka  hati  tidak  ada  obatnya).  Nilai harga  diri  bagi  orang  Madura  selain berkaitan dengan ego, wanita, harta (harta bagi orang Madura tidak hanya menyangkut  pada  emas  semata)  dan agama  juga  erat  kaitannya  dengan  cinta tanah  air,  bangsa  dan  Negara,  maka sesuai  dengan  ungkapan  orang  Madura yang  berbunyi “lonak  padeh  ben  benang, kakoh  padeh  ben  pekolan  sareng  centah kejujuran  ben  abela  de’se  bender” (lunak seperti benang, kaku seperti pikulan, serta cinta kejujuran dan membela kebenaran).
Orang  Madura  dikenal  sebagai penganut agama islam yang fanatik, sikap fanatisme mereka terapkan dalam kehidupan  sehari-hari  khususnya  dalam hal  warisan,  dimana  mereka  menerapkan hukum  Islam (faraid) tetapi  bedanya  bagi orang  Madura  warisan  dibagikan sebelum orang tua meninggal dunia. 4 Pembicaraan tentang agama bagi orang Madura adalah identik dengan Islam dimana agama Islam sangat  meresap  dan  mewarnai  pola kehidupan  orang  Madura  sehingga  begitu pentingnya nilai-nilai agama Islam terungkap  dalam  ajaran  atau  ungkapan mereka  yaitu abental  syehedet,  asapoe iman,  apajung  Allah (berbantal  syahadat, berselimut iman dan berpayungkan Allah).
Wanita bagi orang Madura merupakan  simbol  kehormatan,  mengusik atau  mengganggu  isterinya  sama  juga dengan  menginjak-injak  harga  diri  atau melecehkan  kehormatan  mereka.  Bagi orang  Madura  perselingkuhan  merupakan hal  yang  sangat  fatal  dan  menodai kehormatan  serta Carok menunjukkan sikap yang gentlemen atas harga diri yang telah  terinjak-injak.  Pada  umumnya  orang Madura  dalam  setiap  berpergian  selalu berbekal Celurit yang  diselitkan  pada
4 Pembagian  warisan  sebelum  orang  tuanya meninggal dunia sesungguhnya bukanlah pembagian warisan sebagaimana diajarkan dalam ilmu  faraid,  tetapi  orang  Madura  sudah  terbiasa melakukan  pembagian  harta  sebelum  orang tuanya meninggal dengan tujuan agar sesama ahli warisnya  kelak  ketika  orang  tuanya  meninggal dunia  tidak  ribut  masalah  warisan,  serta  tidak semua harta yang ada juga dibagikan kepada ahli warisnya,  namun  ada  sedikit  harta  yang  masih disiakan dan nantinya jika orang tuanya meninggal  maka  harta  sisa  ini  yang  kemudian dibagi berdasarkan ilmu faraid.
Tanjungpura Law Journal Vol. 2, Issue 2, July 2018
tulang  rusuk  sebelah  kiri.  Diselitkannnya Celurit pada  tulang  rusuk  sebelah  kiri mempunyai  arti  bahwa  sebenarnya  laki- laki tidak mempunyai tulang rusuk sebelah kiri  karena  tulang  rusuk  sebelah  kiri  telah hilang dengan diciptakan isteri-isteri mereka,  sebagaimana  ajaran  Nabi  Adam yang  diyakini  bahwa  Siti  Hawa  diciptakan dari  tulang  rusuk  sebelah  kiri  Nabi  Adam, maka  sebagai  gantinya  bahwa  laki-laki Madura  harus  dilengkapi  dengan Celurit pada rusuk kirinya dan sebagai perlindungan  terhadap  isteri-isteri  mereka bilamana  dilecehkan  oleh  orang  lain  dan apabila  itu  terjadi  maka  kemudian Celurit lah yang akan bicara.
Celurit merupakan senjata tradisional orang Madura yang bersimbolkan tanda tanya, hal itu dimaknai bahwa  orang  Madura  selalu  berangkat dari  ketidakpuasan  dan  tanda  tanya terhadap  hal-hal  yang  mereka  nilai  tidak adil  dan  melecehkan  harga  diri  mereka serta Carok merupakan  manifestasi  dari ketidakpuasan  itu.  Realitas  penegakan hukum  selama  ini  terhadap  pelaku Carok menggunakan hukum positif semata dengan kaca mata positivistik, yaitu bahwa Carok tidak  ubahnya  seperti  perkelahian tanding, pembunuhan biasa atau pembunuhan  berencana. Carok bukanlah masalah hitam  putih pasal  saja  walaupun Carok adalah tindak pidana yang tergolong ke dalam delik materiel sebagaimana  diatur  di  dalam  pasal  182, 338  atau  340  KUHP,  namun Carok bagi orang Madura serta sangat erat kaitannya
dengan  harga  diri  yang  didasarkan  oleh rasa “malo”.
Pihak  yang  kalah Carok akan melakukan Carok balasan  terhadap  pihak yang  menang  dan  keluarganya,  hal  itu terjadi dikarenakan mereka merasa dijatuhkan  martabat  atau  harga  dirinya sehingga  sudah  merupakan  kewajiban untuk menuntut balas  dendam  atas  darah keluarganya  yang  telah  tertumpah,  bagi mereka “dere  ebeles  ben  dere” (darah harus  dibayar  dengan  darah).  Sebagai akibat  terjadinya Carok maka  keluarga dari kedua belah pihak sudah barang tentu akan  marasa  kehilangan,  anak  dan isterinya  kemungkinan  akan  terlantar karena  ditinggalkan  oleh  suami  atau  ayah mereka sebagai tulang punggung keluarga dan yang pasti adalah bahwasanya kedua belah pihak keluarga ini menyulut permusuhan yang amat mendalam hingga beberapa  keturunan,  sehingga  sangat besar  kemungkinan  terjadinya Carok- Carok baru  berupa Carok  balasan dan begitu  seterusnya  hingga  mereka  merasa impas karena jumlah korban yang berjatuhan  sama  atau  bisa  juga  tidak adanya  perdamaian  hingga  musnahnya satu generasi. Sebagai akibat dari masalah  yang  berlarut-larut  dan  menjadi tradisi  yang  mendarah  daging  tentunya menimbulkan  suatu  permasalahan  besar, bukan  saja  bagi  pihak  keluarga Carok tetapi  juga  bagi  aparat  penegak  hukum, pemerintah  dan  masyarakat  yang  cinta akan perdamaian dan kasih sayang.
Sejarah Carok telah ada bersamaan dengan  adanya  orang  Madura  di  Pulau Madura.  Sebenarnya  meski Carok sudah menjadi  ikon  bagi  orang  Madura,  sampai detik ini masih belum jelas asal- muasalnya.  Berdasarkan  legenda  rakyat, Carok bermula  dari  perkelahian  antara Pak  Sakera  dengan  dua  bersaudara, Markasan  dan  Matbakri,  yang  menjadi antek-antek  Belanda  dan  senjata  Pak Sakera  adalah Celurit ,  oleh  karenanya setiap  perkelahian  yang  bersenjatakan Celurit ,  untuk  gampangnya  dinamakan Carok .  Namun  asumsi  lain  mengatakan bahwa Carok lebih  kental  dipengaruhi budaya  jawa  masa  kerajaan  Singasari, dimana waktu Ken Arok merebut kekuasaan membunuh Akuwuh Singasari, Tunggul Ametung, kemudian ia mengawini isterinya  Ken  Dedes. Kendati  sebelumnya mendapat  kutukan  bahwa  keturunannya akan  saling  membunuh  sampai  tujuh turunan, istilah Carok sendiri hampir sama dengan kata Ken Arok.
Carok diartikan  oleh  Abdurrahman sebagai  suatu  perbuatan  dalam  bentuk perkelahian  antara  seseorang  dengan orang lain atau kelompok dengan kelompok,  didahului  dengan  perjanjian dan  dengan  menggunakan  senjata  tajam. Namun  ada  juga  mengartikan Carok
sebagai  tindakan  yang  bermaksud  untuk menghilangkan  nyawa  orang  lain  dengan menggunakan senjata tajam 5 .
5 Abdurrahman, Masalah  Carok  di  Madura. IKIP Malang: Proyek Penelitian Madura DepDikBud.
Pengertian Carok menurut  A.  Latief Wiyata  paling  tidak  harus  mengandung lima  unsur,  yaitu  tindakan  atau  upaya pembunuhan  antar  laki-laki,  pelecehan harga diri, terutama berkaitan kehormatan perempuan (isteri), perasaaan malu (malo) , adanya dorongan, dukungan serta persetujuan  sosial,  dan  perasaan  puas dan bangga bagi pemenangnya. 6
Carok adalah suatu bentuk perkelahian  atau  adu  tarung  antara  dua orang atau lebih tetapi juga bisa dilakukan secara massal atau beramai-ramai (Carok massal) berdasarkan  perjanjian  di  tempat tertentu  dan  disaksikan  oleh  khalayak dengan menggunakan senjata  tajam khas suku Madura yaitu Celurit , dengan menggunakan  ilmu  bela  diri  dan  kadang kala ilmu kanuragan, untuk saling membunuh  satu  sama  lain  dalam  rangka membela harga diri.
Dari  pengertian  di  atas  maka  dapat disimpulkan  bahwa Carok memiliki  unsur- unsur:
a.  dilakukan dengan perkelahian;
b.  terlebih  dahulu  dilakukan  dengan perjanjian;
c.  tujuannya untuk membunuh; dan
d.  dilakukan  demi  membela  harga
diri atau “malo”.

## Bagi orang orang Madura pemenang
Carok mempunyai  kebanggaan  tersendiri karena  telah  mengembalikan  harga  diri yang  sebelumnya  telah  dinodai  dan  bagi
6 Latief  Wiayata.  2006. Carok  Konflik  Kekerasan dan  Harga  Diri  Orang  Madura. Yogyakarta:  PT LkiS Pelangi Aksara. hlm.193.
Tanjungpura Law Journal Vol. 2, Issue 2, July 2018
pemenang Carok akan  meningggikan kharisma di masyarakat bahwa pemenang Carok adalah seorang pemberani sehingga  kemudian  orang  lain  akan menjadi segan kepadanya dan keluarganya. Bagi para korban Carok atau orang yang mati karena melakukan Carok biasanya oleh orang Madura tidak dikuburkan  di  pemakaman  umum  akan tetapi  dikuburkan  di  dekat  rumahnya (almarhum),  hal  ini  memilki  makna bahwa agar kelak anak cucunya di kemudian hari mengenang  bahwa  orang  yang  telah tewas tadi telah melakukan Carok sebagai seorang pemberani.
Pada  umumnya  faktor-faktor  yang menyebabkan  terjadinya Carok adalah faktor  wanita/perselingkuhan,  dendam, warisan  dan  karena  sebab –  sebab  lain.
Faktor  wanita  merupakan  faktor  yang paling  dominan  terjadinya Carok, hal  itu disebabkan  karena  wanita  bagi  orang Madura  merupakan  simbol  kehormatan, kehormatan  mereka  merasa  diinjak-injak ketika  isterinya  diganggu  oleh  orang  lain, menggangu  isteri  mereka  sama  saja dengan  menginjak-injak  harga  dirinya. Bagi  orang  Madura  wanita  merupakan persoalan  yang  sangat  peka  atau  sensitif sekali bahkan persoalan wanita ini seolah- olah  merupakan  martabat  dan  harga  diri mereka  yang  tidak  dapat  ditawar-tawar lagi.  Wanita  bagi  orang  Madura  sangat dilindungi dan kalau perlu dengan megorbankan nyawa sebagai taruhannya.
Menurut  pandangan  orang  Madura wanita  itu  diibaratkan  sebagai  sebutir
mutiara,  oleh  karena  itu  kesucian  dan keagungan  wanita  sangat  dihargai  sekali hingga  jika  ada  hal-hal  yang  menyangkiti wanita  dirasa  sangat  begitu  peka.  Bagi yang berani berbuat tidak senonoh berarti harus  berani  memikul  tanggung  jawab atas  perbuatannya,  lebih-lebih  terhadap wanita  yang  telah  bersuami.  Hal  ini dikarenakan  adanya  pengaruh  agama islam  yang  melarang  hubungan  laki-laki dan  perempuan  yang  bukan  muhrim begitu  juga  islam  sangat  melarang  keras zina  mukson  (zina  yang  dilakukan  oleh wanita  yang  sudah  bersuami)  dan  bagi suami  tersebut  wajib  membela  ketika isterinya  diganggu  bahkan  dalam  ajaran islam  jika  suami  mati  ketika  melakukan Carok maka suami tersebut mati syahid.
Menurut budaya masyarakat Madura bukan  merupakan  suatu  hal  yang  aneh atau  tabu  jika  terjadi Carok diakibatkan oleh  wanita  baik  itu  dalam  status pertunangan,  perkawinan/perselingkuhan bahkan  dalam  status  janda  sekalipun, karena menurut pandangan orang Madura seorang  janda  yang  kawin  lagi  berarti suami  yang  baru  lebih  hebat  dari  suami yang  terdahulu  atau  sangat  boleh  jadi bahwa  suami  yang  baru  adalah  asbab musabab  terjadinya  perceraian  dengan suami  yang  terdahulu  sehingga  dianggap sebagai biang keladi penyebab yang telah merusak rumah tangganya, dimana hal ini merupakan penghinaan terhadap kehormatan  orang  Madura  dan  sebagai solusi  untuk  menebus  harga  diri  yang telah  diinjak-injak  adalah  dengan Carok
sebagai  harga  mati  yang  tidak  bisa ditawar-tawar.
Kondisi  seperti  ini  menandakan bahwa betapa tingginya kedudukan wanita bagi orang Madura sehingga bagi mereka wanita  merupakan  simbol  kehormatan. Akan  menjadi  aib  besar  yang  mencoreng kehormatan  keluarga  besar  laki-laki  atau sumai  jika  ada  laki-laki  lain  menganggu isterinya  dan  tidak  berani  melakukan Carok, karena  yang  dicemoohkan  bukan hanya  si  suami  tetapi  anak  cucunya. Cemoohan  tidak  hanya  datang  dari tetangga  tetapi  juga  datang  dari  keluarga dan kerabat sendiri, mereka akan senantiasa mencemooh orang yang diganggu isterinya akan tetapi tidak berani melakukan Carok .  Pelecehan  harga  diri yang  disebabkan  karena  wanita  tidak hanya dalam  hubungan  perkawinan  tetapi juga  dalam  status  pertunangan.  Bagi orang  yang  berani  menganggu  tunangan orang  lain  adalah  sama  saja  dengan “akejek ben nyabeh” bermain-main dengan nyawa dan itu merupakan pelecehan bagi orang Madura.
Carok merupakan  suatu tindak pidana 7 atau  tindak  pidana  dan  bukan kejahatan.  Pengaturan  hukum  tentang Carok telah ada di dalam KUHP yang kita anut  walaupun  secara  harfiah  tidak  ada dan  mungkin  tidak  akan  pernah  ada
7 Tindak  pidana  menurut  Simon  adalah  suatu tindakan  atau  perbuatan  yang  diancam  dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan  hukum  dan  dilakukan  dengan  kesalahan oleh seseorang yang mampu beratanggungjawab. Lihat  Erdianto  Effendi.  2011. Hukum  Pidana Indonesia  Suatu  Pengantar. Bandung:  PT.  Refika Aditama. hlm. 97.
“tindak  pidana Carok ” karena  penamaan itu  berbau  kesukuan  dan  kedaerahan namun  sejatinya  hukum  tentang Carok telah  diatur  di  dalam  KUHP karena Carok esensinya  sama  dengan  penganiayan, pembunuhan biasa, pembunuhan berencana dan perkelahian tanding.
Carok yang  dikenal  dan  sudah menjadi tradisi bagi orang Madura merupakan suatu perbuatan yang dikualifisir  sebagai  tindak  pidana  dan apabila  dipandang  dari  segi  ilmu  hukum pidana maka merupakan kejahatan terhadap jiwa atau paling tidak merupakan kejahatan  terhadap  tubuh,  jadi  jelaslah bahwa Caro k  merupakan  suatu  tindak pidana  yang  diancam  dengan  hukuman sebagaimana  KUHP  mengatur  bahwa Carok merupakan  tindak  kriminal  yang melanggar pasal 338 dan 340 (pembunuhan) dan pasal 351-355
(penganiayaan berat termasuk juga pembunuhan).

## B.  Cara  Berhukum  Orang  Madura
Dalam Penyelesaian Carok
Budaya 8 artinya  adalah  pikiran  atau akal  b udi,  sedangkan  kata  “kebudayaan” berasal  dari  kata  Sanskerta buddhayah, yaitu  bentuk  jamak  dari buddhi yang berarti  “budi”  atau  “akal”.  Dengan demikian  kebudayaan  dapat  diartikan  hal- hal  yang  bersangkutan  dengan  akal. 9
Orang  Madura  mempunyai  kekhususan
8 Suharso  dan  Ana  Retnoningsih.  2016. Kamus Besar  Bahasa  Indonesia. Semarang:  Widya Karya. hlm. 94.
9 Koentrjoro ningrat. 2009. Pengantar
Ilmu Antropolog. Jakarta: Renika Cipta. hlm. 146.
Tanjungpura Law Journal Vol. 2, Issue 2, July 2018
kultural  yang  unik  dan  berbeda  dengan etnis  lainnya.  Kekhususan  budaya  ini tampak antara lain pada ketaatan, ketundukan  dan  kepasrahan  mereka kepada  sosok  seorang  Kiai  (pemuka agama).  Hal  ini  terjadi  karena  sosok seorang  Kiai  (pemuka  agama)  dipandang bermanfaat dan bermakna bagi kehidupan orang  Madura.  Kiai  dipandang  sebagai seorang Guru yang berjasa dalam mencerahkan  pola  pikir  dan  perilaku komunal murid untuk memperoleh kesejahteraan hidup di dunia dan keselamatan  menuju  negeri  akhirat  kelak. Kontribusi  mereka  dipandang  sangat bermakna dan berjasa besar karena telah memberi  bekal  untuk  kehidupan  di  alam dunia  dan  keselamatan  akhirat  pasca kehidupan dunia.
Kearifan  budaya  Madura  yang  juga menjadi  keunikan  etnografisnya  tampak pada  perilaku  dalam  memelihara  jalinan persaudaraan sejati. Keunikan yang muncul dari ungkapan kultural itu diwujudkan  dalam  bentuk  perilaku  aktual. Secara  konkret  ucapan  kultural  tersebut memiliki  makna  bahwa  kecocokan  dalam menjalin  persaudaraan  dapat  dikukuhkan secara nyata dan abadi, artinya orang lain yang  berperilaku  sejalan  dengan  watak dasar  individu  orang  Madura  dapat dengan  mudah  diperlakukan  sebagai saudara.
Berhubungan  dengan  kekerabatan maka dalam konteks inilah bahwa peristiwa Carok pada dasarnya
merupakan  manifestasi  dari  relasi  sosial
yang tingkat keakrabannya sangat rendah karena  didominasi  secara  signifikan  oleh rasa  permusuhan,  dengan  kata  lain peristiwa Carok hanya  akan  terjadi  jika pelakunya berada dalam kondisi bermusuhan . 10 Carok
bukanlah pembunuhan  biasa  sebagaimana  terjadi pada pembunuhan pada umumnya melainkan Carok sarat  dengan  muatan budaya  dan  harga  diri  orang  Madura. Kenyataan  ini  dibuktikan bahwasnya anggota masyarakat kadangkala membenarkan Carok itu  terjadi  dan kadang  pula  menganggap  bahwa  pihak yang  menang Carok bukan  sebagai seorang penjahat sebagaimana pembunuh atau pelaku tindak pidana pada umumnya.
Orang Madura akan merasa eksis di tengah-tengah  masyarakat  jika  harga dirinya  melekat  pada  jiwa  dan  raganya sehingga ketika harga diri sudah tidak ada maka  sama  saja  dengan  penghilangan nyawa dan orang Madura mengatakannya sebagai  mayat  berjalan  dan  hidup  sudah tidak  ada  gunanya  lagi  dalam  kontek sosial  karena  harga  dirinya  sudah  hilang atau  dilecehkan.  Sebagaimana  dijelaskan sebelumnya bahwa faktor penyebab terjadinya Carok adalah bermacam- macam  namun  yang  paling  esensial adalah  karena  faktor  isteri  termasuk keturunan, harta dan agama.
Dasar  pembelaan  terhadap  isteri dan  agama  tersebut  ditemukan  oleh
10 Latief Wiyata. Op. Cit. hlm. 63.
penyair  Madura,  D.  Zawawi  Imron,  dalam ungkapan,  “saya  kawin  dinikahkan  oleh penghulu,  disaksikan  oleh  banyak  orang, dan  dengan  memenuhi  peraturan  agama. Maka,  siapa  saja  yang mengganggu  isteri saya  berarti  menghina  agama  saya (Islam), sekaligus menginjak-nginjak kepala  saya“. 11 Orang  Madura  memiliki tiga  nilai  yang  sangat  menjadi  acuan berpikir  dan  bertindak  berkaitan  dengan nilai-nilai Islam dan budaya Madura, ketiga nilai  tersebut  dituangkan  dalam  unsur- unsur  perilaku  kehidupan  sehari-hari mereka, yaitu:
a.  Agama,  nilai-nilai  agama  islam pada  masyarakat  Madura  dapat
dilihat sebagaimana pada ungkapan abental syahadat, asapoe iman, apajung Allah.
b.  Kesopanan, nilai kesopanan sangat  penting  dan  dijunjung tinggi oleh orang Madura
walaupun  kalangan  etnis  lain menilai  bahwa  orang  Madura kasar, angkuh, dan temperamental. Betapa pentingnnya  nilai  kesopanan  ini nampak  dari  ungkapan  orang Madura yaitu “ ta’tao  betona langger ” (tidak pernah merasakan
lantainya langgar/surau)
maksudnya  yaitu  orang  tersebut belum pernah masuk langgar dan mengaji atau belum pernah
11 Mahrus  Ali.  2009. Menggugat  Dominasi  Hukum Negara,  Penyelesaian  Carok  Berdasarkan  Nilai- Nilai  Budaya  Masyarakat  Madura. Yogyakarta: Rangkang-Indonesia. hlm. 87 - 89
mondok di Pesantren atau belajar ilmu  agama  sehingga  tidak  tahu sopan  santun . Selain  itu,  setiap kewajiban  harus  dilaksanakan dengan mendasarkan pada aturan-aturan  tata  krama  yang ada. Orang Madura selalu menekankan  bahwa “mun  oreng benni  begusse  ropanah  tapeh tatakramanah,  senajjan  begus tatakramanah makeh jube’ ropanah, mecelep  ke ateh ” (yang penting bukan bagusnya rupa tapi akhlaknya,  jika  baik  akhlaknya walaupun  rupanya  tidak  baik, memberi kesejukan di hati). Dasar utama dari nilai-nilai kesopanan  adalah  penghormatan orang Madura kepada orang lain, terutama  yang  lebih  tua  dan terhormat di bidang agama. Nilai- nilai  kesopanan  ini  mengatur hubungan  antar  generasi,  jenis kelamin, stratifikasi sosial, sehingga  penghormatan  tersebut berpengaruh  terhadap  bahasa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari,  tergantung  kepada siapa  orang  Madura  berbicara dan  bahasa  apa  yang  pantas digunakan terhadap lawan bicaranya tadi, misalnya terhadap
Kiai, orang tua, mertua dan orang yang  dihormati  lainnya  tentunya orang Madura akan menggunakan bahasa yang halus seperti  bahasa  bahasa  Madura
Tanjungpura Law Journal Vol. 2, Issue 2, July 2018
halus atau orang Madura
menyebutnya “ parbesan ”.
c.  Harga diri
(todus/malo),
sebagaimana  disebutkan  di  atas bahwa nilai-nilai kesopanan sangat dijunjung tinggi oleh orang Madura. Orang Madura tidak mau diremehkan tetapi penonjolan
diri/sombong  juga  tidak  dapat dibenarkan
sebagaimana ungkapan  orang  Madura  yang mengatakan “nengenneng ngalak ebebenah  oreng tapeh  mun oreng  sala  langsung  bebender ” yang  bermakna  bahwa  orang Madura  diajarkan  untuk  hidup sopan,  rendah  hati  dan  tidak sombong akan tetapi jika
diremehkan oleh orang lain maka
jangan segan-segan untuk meluruskannya (meluruskan tidak selalu  dimaknai  sebagai Carok ), hal  ini  senada  dengan  pribahasa kita  yang  mengatakan musuh jangan dicari, bertemu pun jangan  lari, atau  sama  dengan ungkapan anda sopan  kami segan,  anda  jual  kami  beli sehingga  dapat  dimaknai  bahwa sebenarnya  orang  Madura  tidak
selalu identik dengan
mengumbar-ngumbar  kekerasan. Kekerasan akan terjadi jika harga dirinya dilecehkan oleh orang lain dan suatu hal yang perlu digarisbawahi  bahwa  kekerasan akan  terjadi  kepada  siapa  saja,
suku  apa  saja  dan  agama  mana saja ketika harga dirinya dilecehkan atau diinjak-injak.
Masyarakat
Madura memiliki hubungan  sosial  yang  didasari  sikap saling  menghormati  dan  menghargai sesamanya. Hal ini tampak dari ungkapan orang  Madura  yang  mengatakan  bahwa “je’ nobi’ mun etobi’ sake” yang bermakna bahwa  jangan  menyakiti  orang  lain  jika tidak  mau  sakiti,  dengan  demikian  dapat dipahami  bahwa  harga  diri  merupakan nilai yang fundamental bagi orang Madura dan menjadi ukuran keberadaan dirinya di tengah-tengah masyarakat sehingga harga  diri  tersebut  harus  selalu  dijaga baik-baik  dan  dipertahankan  agar  tidak diremehkan oleh orang lain.
Harga  diri  orang  Madura  dapat berupa  apa  saja  namun  ketersinggungan harga diri yang paling esensial bagi orang Madura  adalah  berkaitan  dengan  ego, wanita dan agama. Berkaitan dengan ego yaitu  tentang  kapasitas  diri  orang  Madura misalnya  dilecehkan  dengan  mengatakan lo’lelake’ yang  bermakna  bukan  laki-laki atau  pengecut.  Berkaitan  dengan  wanita sebagaimana  ungkapan  orang  Madura yang  mengatakan “ binih  bentallah  pateh“ dan  berkaitan  dengan  agama  yaitu “ abental  syahadat,  asapoe  iman,  apajung Allah ” artinya  dalam  kehidupan  orang Madura  memakai  syahadat  sebagai  alas kepala,  berselimut  iman  dan  berlindung kepada  Allah,  ketika  agama  dihina  sama halnya  dengan  meyinggung  harga  diri
maka  hukumnya  adalah  mati (apote tolang).
Ketika  rasa  keperseorangan  orang Madura ada yang mencampuri, kepolosan sikap  yang  diangung-agungkan  tidak dihargai,  keteguhan  memegang  pendirian diremehkan,  ketulusan  dan  kesetiaan dharma  baktinya  diragukan,  kemapanan dan  ketertibannya  terusik  serta  hak- haknya dilanggar, maka hal-hal inilah yang kemudian  menjadi  cikal-bakal  lahirnya permusuhan pada orang Madura sehingga tidak menutup kemungkinan akan melahirkan Carok di kemudian hari. 12
Carok selalu  diidentikkan  dengan harga diri dan kekerasan. Anggapan orang pada  umumnya  bahwa Carok merupakan pembunuhan  biasa  yang  tidak  jauh dengan  kejahatan  lain,  namun  sedikit sekali  orang  yang  mengerti  tentang  apa hakikat Carok itu,  apa  perbedaan  antara kekerasan  ini  dengan  kejahatan  lain, kapan orang Madura mengambil keputusan Carok ,  apa  artinya  bagi  orang Madura,  apa  akibatnya  bagi  pelaku, korban  dan  keluarganya  serta  mengapa hal  ini  ditoleransi  bahkan  kadang-kadang mendapat  dukungan  sosial.  Pertanyaan inilah  sekiranya  perlu  diselami  dan dipahami  lebih  mendalam  untuk  dapat lebih memahami Carok secara keseluruhan  dalam  konteks  realitas  sosial dan  hukum  hubungannya  dengan  cara berhukum orang Madura.
12 Mien  Ahmad  Rifai.  2007, Manusia  Madura. Yogyakarta: Pilar Media. hlm. 330.
Bukan  suatu  hal  yang  rahasia bahwasnya  hukum  yang  diberlakukan sekarang khususnya KUHP adalah warisan  kolonial  Belanda  yang  bercorak individualistik  dan  liberal  sebagaimana Negara  yang  menjadi  produk  KUHP  yaitu Belanda,  sehingga  nilai-nilai  kepastian hukum  dengan  menjunjung  tinggi  asas legalitas 13 dan  menjunjung  tinggi  hukum yang  tertulis  menjadi  parameter  pertama dan  utama  dalam  penegakan  hukumnya. Penegakan hukum sebagaimana dipraktekkan  selama  ini  adalah  bersifat kaku  karena  masih  terpaku  kepada  teks- teks tertulis saja dengan menjunjung tinggi asas legalitas, sehingga tidak memandang akan  pentingnya  suatu  penyelesaian melalui  pendekatan  budaya  Madura. Model  atau  cara  herhukum  dengan pendekatan  budaya  ini  penting  untuk dilakukan pertama ,  tidak  semua  masalah dapat  diselesaikan melalui  hukum  pidana, dan kedua, mengingat  Indonesia  adalah Negara  yang  kaya  akan  budaya  dan  ini merupakan warisan nenek moyang bangsa  Indonesia  dan  jika  tidak,  maka akan  hilang  ditelan  oleh  hukum  positif yang serba formal-prosedural dan positivistik, dan ketiga , keadilan substansial akan mudah didapat. Keadilan substansial  atau  keadilan  di  luar  hukum
13 Asas  legalitas  adalah “tiada  perbuatan  dapat dipidana  kecuali  atas  dasar  kekuatan    ketentuan pidana  menurut  undang-undang  yang  sudah  ada terlebih  dahulu”,  ketentuan  ini  sebagaimana termaktub  dalam  Pasal  1  ayat  (1)  KUHP  definisi baku  dari  asas  legalitas.  Lihat  Eddy  O.S  Hiariej. 2009. Asas Legalitas & Penemuan Hukum Dalam Hukum  Pidana. Jakarta:  PT.  Gelora  Aksara Pratama. hlm. 19-20.
Tanjungpura Law Journal Vol. 2, Issue 2, July 2018
negara  oleh  Galenter  dinamakan keadilan di  berbagai  ruang  yaitu  bahwa  keadilan tidak hanya ditemukan di pengadilan resmi atau  forum-forum  yang  disponsori  oleh negara,  melainkan  juga  dalam  institusi sosial primer, seperti keluarga, lingkungan tempat  tinggal,  tempat  kerja,  hubungan kekerabatan,  hubungan-hubungan  bisnis dan  lain  sebagainya,  sebagai  pranata- pranata  sosial  dan  sistem  norma  dan aturan-aturan  lokal  sesuai  tradisi  yang dipertahankan oleh masyarakat setempat.
Penegakan  hukum  yang  bersifat kaku dan legalistik hakikatnya dipengaruhi oleh  paradigma  positivisme  hukum  yang telah  menjadi  doktrin  dalam  ilmu  hukum dan  paham  dalam  praktik  penegakan hukum yang kemudian dianut di Indonesia dengan  sifat  dan  karekteristiknya  yang kaku  dan  tetap  di  semua  bentuk  dan tempat  terjadinya  kejahatan  atau  tindak pidana.  Paradigma  seperti  ini  tentunya tidak selaras jika diberlakukan di Indonesia yang notabene adalah masyarakat  yang  kaya  akan  budaya  di semua  daerahnya  kemudian  beragamnya jenis  dan  bentuk  kejahatan  atau  tindak pidana  dengan  latar  belakang sosio-kultur yang berbeda.
Positivisme  dalam  berhukum  di Indonesia  kemudian  direduksi  ke  dalam pasal  1  ayat  1  Kitab  Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang lebih dikenal dengan  asas  legalitas.  Di  dalam  asas legalitas dikatakan bahwa tidak ada suatu perbuatan  yang  dapat  dipidana  jika  tidak ada  peraturan  yang  mengaturnya  terlebih
dahulu.  Permasalahannya  adalah  bahwa ketika asas legalitas dalam penegakannya diartikan kaku dan tekstual maka kemudian  terjadilah  penegakan  hukum yang  hanya  prosedural  bukan  substansial dan keadilan yang didapat adalah keadilan yang juga prosedural bukan keadilan yang hakiki subtansial.
Asas  legalitas  menghendaki  agar semua  bentuk  kejahatan  direduksi  ke dalam  hukum  tertulis,  dengan  kata  lain hanya  kejahatan  yang  memang  sudah diatur  di  dalam  hukum  tertulis  lah kemudian yang dapat dipidana, persoalannya  adalah  bahwa pertama , perkembangan kejahatan jauh  lebih  cepat daripada  perkembangan  hukum  sehingga sudah  dapat  dipastikan  hukum  tertulis tidak  bisa  mengakomodir  dunia  kejahatan yang  begitu  luas, kedua ,  jika  terdapat suatu  kejahatan  sementara  kejahatan tersebut  ternyata  tidak  diatur  di  dalam hukum tertulis, tentu akan  menjadi persoalan  dan  dilema  dalam  penegakan hukumnya.
Pemikiran  positivisme  ini  kemudian digunakan dalam hukum sehingga menjelma menjadi aliran positivisme hukum.  Aliran  ini  lahir  pada  abad  ke  19, dua  eksponen  utamanya  yang  terkenal adalah  John  Austin  dan  Hans  Kelsen. Austin  mengatakan  bahwa  hukum  tidak lain  adalah  perintah  penguasa.  Austin memperkenalkan  tiga  paham  pokok  di seputar positivisme hukum ; (1) kekuasaan tertinggi yang ada dalam suatu Negara  adalah  satu-satunya  sumber
hukum.  Hukum  adalah  perintah  dari kekuasaan  politik  yang  berdaulat  dalam suatu  Negara,  (2)  hukum  merupakan sistem  logika  yang  bersifat  tetap  dan tertutup (closed  logical  system). Sebagai objek kajian, hukum harus dilepaskan dari unsur  nilai,  dan  (3)  hukum  haruslah memenuhi unsur perintah, sanksi, kewajiban  dan  keadulatan.  Apabila  tidak memenuhi persyaratan tersebut, tidak bisa dikategorikan  sebagai  hukum  tetapi  moral positif. 14
Dalam paradigma positivisme hukum maka  pasal  yang  ada  di  dalam  KUHP harus  ditafsirkan  secara  objektif  dan  tidak bisa dihubungkan dengan nilai-nilai budaya  masyarakat  manapun  termasuk nilai-nilai  budaya  masyarakat  Madura. Pembelaan  harga  diri  bagi  orang  Madura jelas  tidak  bisa  dijadikan  alasan  dalam memutus  perkara Carok.  Carok sangat kental  dengan  muatan  budaya  mengenai pembelaan  harga  diri  orang  Madura sedangkan  pasal  di  KUHP  yang  dijadikan acuan  dalam  menyelesaikan  perkara Carok adalah pasal-pasal tentang pembunuhan  dan  penganiayaan  yang bersifat kaku dan tetap serta menyamaratakan antara Carok dan pembunuhan atau penganiayaan.
Sebagaimana diketahui bahwa Carok merupakan  masalah  yang  berasal dari  sebuah  tradisi  Madura  kuno  yang tetap ada sampai sekarang yang diwariskan  secara  turun-temurun  dalam
14 Mahrus Ali. Op. Cit., hlm. 83.
rentang  sejarah  yang  cukup  panjang, walaupun terdapat pergeseran nilai tentang  arti  dan  hakikat Carok dari  yang sejatinya  kepada  bentuk  dan  cara Carok sekarang  namun  masyarakat  Madura masih menganggap sebagai sebuah Carok .  Suatu  masalah  hukum  yang berasal  dari  sebuah  tradisi  seperti Carok tentunya akan lebih efektif jika disembuhkan  pula  dengan  sebelumnya menggunakan  pendekatan  tradisi  atau pendekatan budaya.
Masalah  budaya  menjadi  perhatian tersendiri  dalam  dunia  penegakan  hukum karena  budaya  merupakan  salah  satu faktor  yang  mempengaruhi  penegakan hukum di Indonesia. Sebagaimana dikatakan oleh Soerjono Soekanto dengan teori  efektifitasnya  bahwa  faktor –  faktor yang  mempengaruhi  penegakan  hukum adalah :
1.  Faktor hukumnya sendiri.
2.  Faktor  penegakan  hukum,  yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
3.  Faktor  sarana  atau  fasilitas  yang mendukung penegakan hukum.
4.  Faktor masyarakat,
yakni
lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5.  Faktor kebudayaan, yakni sebagai  hasil  karya,  cipta,  dan rasa yang didasarkan pada karsa
Tanjungpura Law Journal Vol. 2, Issue 2, July 2018
manusia  di  dalam  pergaulatan hidup. 15
Dari kelima faktor-faktor yang mempengaruhi  penegakan  hukum  di  atas maka  yang  paling  berpengaruh  dalam dunia  penegakan  hukum  adalah  faktor budaya. Bagaimanapun lengkapnya undang-undang  yang  dibuat,  banyaknya aparat  penegak  hukum  yang  mengawasi jalannya  undang-undang  dan  lengkapnya sarana  dan  prasaran  tanpa disokong oleh budaya  hukum  yang  baik  maka  niscaya penegakan  hukum  akan menjadi  pincang, hukum tidak akan bekerja di ruang hampa, hukum memerlukan ruang untuk berlakunya dan ruang itu adalah masyarakat  dengan  budaya  hukumnya. Budaya hukum 16 diartikan sebagai tanggapan umum yang sama dari masyarakat  tertentu  terhadap  gejala- gejala  hukum.  Tanggapan  itu  merupakan pandangan terhadap nilai-nilai dan perilaku hukum. Jadi suatu budaya hukum menunjukkan tentang pola perilaku individu sebagai anggota masyarakat yang menggambarkan  tanggapan  (orientasi) yang  sama  terhadap  kehidupan  hukum yang dihayati masyarakat bersangkutan.
Semangat hukum progresif
sebagaimana didengung-dengungkan oleh
Satjipto Rahardjo dapat dijadikan landasan  sebagai  refleksi  dari  kekakuan
15 Soerjono  Soekanto.  1983 .  Faktor-  Faktor  Yang Mempengaruhi  Penegakan  Hukum. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. hlm. 8.
16 Hilman Hadikusuma. 2010. Antropologi Hukum Indonesia. Bandung: PT. Alumni Bandung.  hlm.
51.
penyelesian Carok. Hukum  progresif adalah cara berhukum yang selalu gelisah untuk membangun diri, sehingga berkualitas untuk melayani dan membawa rakyat kepada kesahteraan dan kebahagian.  Ideal  tersebut  dilakukan dengan  aktivitas  yang  berkesinambungan antara merobohkan hukum yang
mengganjal dan menghambat
perkembangan (to  arrest  development)
untuk membangun yang lebih baik. 17
Penyelesaian Carok dengan
didasarkan pada nilai-nilai budaya masyarakat  Madura perlu  untuk  dilakukan karena pertama, dalam  praktik  peradilan pidana  yang  berlaku  dewasa  ini  hukum Negara  masih  dijadikan  sebagai  satu- satunya instrumen di dalam menyelesaikan  sengketa  yang  terjadi  di masyarakat. Kedua, masyarakat sebenarnya  memiliki  sejumlah  tatanan hukum  sendiri  di  samping  hukum  negara, dengan tatanan hukum itu mereka melakukan  konstruksi  terhadap  konsep hukum, hubungan hukum dengan manusia,  tujuan  fundamental  hukum, prosedur  penyelesaian  sengketa  dan  lain sebagainya  yang  tentu  saja  berbeda dengan  konstruksi  hukum  negara. Ketiga, sengketa  yang  terjadi  di  masyarakat  tidak selamanya  dapat  diselesaikan  dengan menggunakan  instrumen  hukum  Negara. Keempat, sengketa Carok di  Madura menjadi problematis ketika harus
17 Satjipto  Rahardjo.  2008. Biarkan  Hukum  Mengalir Catatan  Kritis  tentang  Pergulatan  Manusia  dan Hukum. Jakarta:  Penerbit  Buku  Kompas.  hlm. 147.
diselesaikan melalui hukum Negara mengapa  demikian?  sebab, Carok tidak semata-mata merupakan persoalan
hukum  tapi  juga  ada  kaitannya  dengan entitas budaya Madura secara keseluruhan. Kelima,  Carok memiliki keterkaitan dengan harga diri atau kehormatan diri orang Madura. 18
Pada  dasarnya  masyarakat  Madura mengakui  eksistensi  hukum  positif  yang berlaku  di  Indonesia  berkaitan  dengan perkara Carok, akan  tetapi  hal  itu  tidak kemudian menjadikan hukum positif sebagai satu-satunya alat untuk menyelelesaikan  perkara Carok yang terjadi  selama  ini.  Penegakan  hukum terhadap Carok dilakukan dengan beberapa  tahap. Pertama yaitu  dengan musyawarah sebagai cara pertama dalam penyelesaian  masalah Carok .  Budaya musyawarah dalam menyelesaikan masalah  pernah  ada  dalam  masyarakat Madura namun kemudian luntur beriringan dengan  dominasi  hukum  positif  yang berlaku di Indonesia.
Masyarakat  Madura  sejak  dahulu sudah  terbiasa  untuk  menyelesaikan konflik  dengan  musyawarah  di  antara mereka.  Segala  perselisihan  yang  timbul senantiasa  diselesaikan  melalui  jalan musyawarah,  memaafkan  sehingga  tidak secara  spontan  menyerahkannya  kepada aparat  yang  berwajib,  ketika  semua persoalan  itu  tidak  bisa  diselesaikan melalui musyawarah maka barulah
18 Mahrus Ali . Op.Cit. hlm. 1 – 11.
ditempuh  melalui  jalur  hukum.  Hal  ini sesuai  dengan hakikat  dari  hukum pidana adalah  sebagai  upaya  terakhir (ultimum remedium).
Orang Madura mempunyai hubungan  kemasyarakatan  yang  erat, rasa persatuan dan senasib sepenanggungan  karena  merasa  berasal dari  nenek  moyang  yang  satu.  Hal  ini tentunya menjadikan budaya musyawarah menjadi sangat penting dalam menyelesaikan  perkara Carok .  Nilai-nilai budaya  musyawarah  selain  digerakkan oleh semangat kebersamaan, tidak dipungkiri bahwa nilai-nilai itu juga dirasuki oleh  agama  islam  yang  dianut  oleh masyarakat Madura. Nilai-nilai islam tersebut  menjadi  perekat  kesadaran  akan pentingnya  untuk  saling  memaafkan  dan musyawarah  dalam  setiap  permasalahan karena  islam  mengajarkan  hidup  berkasih sayang satu sama lain.
Berdasarkan  uraian  di  atas  maka langkah  yang  harus  ditempuh  dalam penyelesaian  perkara Carok,  Pertama, melalui pendekatan budaya Madura adalah  dengan  menghidupkan  kembali budaya  musyawarah  pada  masyarakat Madura.  Hal  ini  akan  terwujud  jika  hukum positif  dan  aparat  penegak  hukum  tidak terlalu prematur menangkap dan melakukan proses hukum terhadap perkara Carok yang  terjadi  akan  tetapi memberi  ruang  untuk  lahirnya  dimensi atau ruang penyelesaian melalui pendekatan budaya Madura sendiri. Kedua, mediasi  yang  dilakukan  oleh  Kiai

## Tanjungpura Law Journal Vol. 2, Issue 2, July 2018
(pemuka  agama)  mengingat  bahwasanya masyarakat  Madura  sangat  tunduk  patuh terhadap  sosok  yang  satu  ini.  Bagi  orang Madura  Kiai  memiliki  posisi  yang  sentral karena  Kiai  tidak  saja  dianggap  sebagai orang  yang  memiliki  ilmu  agama  akan tetapi  juga  Kiai  oleh  orang  Madura dijadikan sebagai panutan dalam hidupnya, ibarat kepala adat bagi masyarakat  hukum  adat,  maka  Kiai mempunyai kedudukan yang sama seperti kepala adat.
Kiai  memiliki  pengaruh  yang  besar pada  masyarakat  Madura,  hal  itu  terbukti bahwa masyarakat Madura pada umumnya  lebih  senang  sungkeman  dan berkumpul dengan para Kiai dan mendengarkan wejangannya daripada aparat  penegak  hukum  seperti  Polisi dengan  serba  serbi  atribut  formalnya, ditambah lagi citra Polisi pada masyarakat Madura  yang  tidak  baik/tidak  bersih.  Di beberapa daerah peran Kiai tidak hanya di bidang  keagamaan  saja  akan  tetapi  di semua  bidang  termasuk  memberikan petuah,  menyembuhkan  orang  sakit  dan mengajar  olah  kanuragan  serta  masih banyak  lagi  peran-peran  lainnya.  Dengan realitas  seperti  ini  maka  dapat  dipahami bahwa  pengaruh  Kiai  lebih  dominan  dari pejabat  birokrasi  seperti  Polisi,  Camat, Kepala  Desa  dan  tokoh  formal  lainnya. Pengaruh  ini  muncul  karena  Kiai  sebagai tokoh  informal  yang  paling  dekat  dengan masyarakat  Madura,  peran  ini  sangat terasa karena orang Madura menganggap bahwa  Kiai  mempunyai  kelebihan  khusus
dalam  banyak  hal  baik  urusan  dunia maupun  dalam  urusan  kehidupan  setelah hidup di dunia.
Selama  ini  yang  terjadi  adalah bahwa hukum positif hanya
mendatangkan ketertiban, kepastian hukum  dan  kemanfaatan  ketika  sedang terjadi Carok, sama  halnya  dengan  cara bekerja  pemadam  kebakaran  yang  bisa memadamkan  kebakaran  tetapi  tidak  bisa mencegah terjadinya kebakaran berikutnya.  Hukum  positif  tidak  bisa menukik sampai ke dalam mengapa orang Madura melakukan Carok sehingga kedua belah  pihak  dapat  berdamai  dan  berjanji untuk  tidak  akan  melakukan Carok balasan di kemudian hari.
Dengan mediasi yang dilakukan oleh Kiai  maka  diharapkan  dapat  dilakukan perdamaian dan kemudian dapat menentukan  uang  santunan  dari  pihak keluarga pemenang Carok kepada keluarga korban atau keluarga yang kalah Carok. Pemberian  santunan  tersebut dapat  berupa  uang  untuk  melangsungkan tahlilan  atau  berupa  santunan  pendidikan terhadap  anak-anaknya.  Pemberian  uang tahlilan  dimaksudkan  untuk  mengurangi beban  keluarga  korban  yang  mati  akibat Carok karena  tidak  sedikit  dari  mereka yang  kadang-kadang  meminjam  uang kepada keluarga dan tetangganya. Pemberian  ini  bervariasi,  tergantung  dari kondisi  ekonomi  keluarga  korban Carok , baik itu menanggung semua biaya tahlilan maupun  sebagaian,  hal  ini  tentunya tergantung  kepada  kesepakatan  kedua
belah  pihak  dan  kemampuan  finasial  dari pemenang Carok sehingga keadaan sosial yang  awalnya  terjadi  keguncangan  dapat segera  dikembalikan  kepada  keadaan semula.

## IV. Penutup
Carok merupakan  realitas  sosial yang ada pada masyarakat Madura, orang Madura melakukan Carok untuk mempertahankan dan mengembalikan harga diri yang telah dilecehkan agar tetap eksis di tengah-tengah masyarakat. Faktor penyebab terjadinya carok adalah rusaknya  relasi  sosial  dan  yang  paling dominan adalah karena masalah perempuan  atau  ganggungan  terhadap isteri  orang  Madura.  Penegakan  hukum terhadap Carok yang diperagakan selama ini  adalah  bahwa  aparat  penegak  hukum masih  melihat Carok sebagai  tindak pidana  biasa  yang  sama  padanannya dengan pembunuhan berencana, pembunuhan  biasa,  perkelahian  tanding atau  penganiayaan  yang  menyebabkan luka  atau  mati,  dengan  mengabaikan mengapa orang Madura melakukan Carok dan  apa  hakekat Carok bagi  orang Madura.  Cara  berhukum  orang  Madura dalam penyelesaian Carok adalah berbeda  dengan  hukum  negara  dimana orang  Madura  lebih  mengedepankan musyawarah  dengan  menjadikan  Kiai sebagai  sosok  atau  figur  yang  bisa mendamaikan,  setelah Carok sebagai masalah  yang  berasal  dari  budaya  dapat diselesaikan  secara  musyawarah  dengan
saling memaafkan, baru kemudian kehadiran  hukum  negara  menjadi  penting dalam  penegakan  hukum  sebagai  upaya terakhir (ultimum remedium).

## Bibliografi
Buku:
Abdurrahman.  Tanpa  Tahun. Masalah
Carok  di  Madura .  IKIP  Malang: Proyek Penelitian Madura DepDikBud.
Eddy  O.S  Hiariej.  2009. Asas  Legalitas  & Penemuan  Hukum  Dalam  Hukum Pidana. Jakarta:  PT.  Gelora  Aksara Pratama.
Erdianto  Effendi.  2011. Hukum  Pidana Indonesia Suatu Pengantar.
Bandung: PT. Refika Aditama.
Hilman  Hadikusuma.  2010. Antropologi Hukum  Indonesia. Bandung:  PT. Alumni Bandung.
H.R. Abdussalam dan Adri Desasfuryanto. 2012. Sistem  Peradilan  Pidana.
Jakarta: Penerbit PTIK.
Koentrjoro  ningrat.  2009. Pengantar  Ilmu Antropologi. Jakarta: Renika Cipta.
Latief  Wiayata.  2006. Carok  Konflik Kekerasan  dan  Harga  Diri  Orang Madura. Yogyakarta: PT LkiS Pelangi Aksara.
Mahrus  Ali.  2009. Menggugat  Dominasi Hukum Negara. Penyelesaian Carok
Berdasarkan Nilai-Nilai
Budaya Masyarakat  Madura. Yogyakarta: Rangkang-Indonesia.
Tanjungpura Law Journal Vol. 2, Issue 2, July 2018
Mien Ahmad Rifai. 2007. Manusia Madura.
Yogyakarta: Pilar Media. Purwanto.  2012. Dimensi  Perilaku  Hukum dan HAM (Perenungan Basis Dalam Perspektif Progresif).
Bandar
Lampung: Universitas Lampung. Satjipto  Rahardjo.  2008. Biarkan  Hukum Mengalir  Catatan  Kritis  tentang Pergulatan  Manusia  dan  Hukum. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
Soerjono  Soekanto.  1983. Faktor-Faktor Yang  Mempengaruhi  Penegakan Hukum. Jakarta:  PT.  Rajagrafindo
Persada.
Suharso  dan  Ana  Retnoningsih.  2016.
Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia.
Semarang: Widya Karya.

## Peraturan Perundang-Undangan:
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik
Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1946 tentang Kitab Undang-Undang
Hukum  Pidana  (Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Nomor  1660,
Tambahan Lembaran Negara Tahun 1958, Nomor 127) Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002 tentang Kepolisian (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168) Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2004 tentang Kejaksaan (Lembaran
Negara  Republik  Indonesia  Tahun
2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun  2009  Nomor  157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076). Republik Indonesia Nomor 1660, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1958, Nomor 127) Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002 tentang Kepolisian (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168) Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2004 tentang Kejaksaan (Lembaran
Negara  Republik  Indonesia  Tahun
2004  Nomor  67,  Tambahan  Lemba