Jurnal Administrasi Negara
ISSN : 2598-4039 (Online)
ISSN : 2302-2221 (Print)
Aulia B. Setyabudi, Teguh Kurniawan
Program Studi Administrasi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia

## OPTIMALISASI FAKTOR E-GOVERNMENT BERKELANJUTAN DI KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA: KAJIAN LITERATUR
Aulia B. Setyabudi, Teguh Kurniawan Program Studi Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Indonesia
Corresponding Author Email: aulia.biben@ui.ac.id

## Abstract
Aims of e-Government implementation can provide benefits in the work process and serve the public. At least, it will have an efficient, effective and accountable impact as well as improve the quality of government services to stakeholders. Thus, e-Government initiatives must be sustainable. The study aims to discuss the implementation surrounding sustainability of  e-Government  at  the  State  Secretariat  Ministry  through  its  driving  factors.  This  study  uses  qualitative  research methods through literature study also data analysis by reduction, display and conclusion drawing. The study results show the formulation of a holistic and forward-looking e-Government strategy in terms of norms, values, culture, regulations and policies as well as institutions. This strategy needs to be supported by sustainable management of resource factors in the form of funding, information-communication technology, people both staff and leaders. The service quality orientation factor,  both  internal  and  public,  is  also  the  third  driving  factor.  This  relates  to  performance,  usability,  reliability, satisfaction and flexibility in meeting needs. Finally, continuous adaptation according to the needs and capabilities of the organization, one of which is through continuous monitoring and evaluation. These factors can be optimized in order to achieve a sustainable e-Government so that the final target can be obtained.
Keywords: e-Government; Factor; Sustainability

## Abstrak
Penerapan e-Government dicita-citakan dapat memberikan manfaat dalam proses kerja dan melayani publik. Setidaknya, berdampak efisien, efektif dan akuntabel serta meningkatkan kualitas layanan pemerintah pada pemangku kepentingan. Untuk mencapai hal tersebut, inisiatif e-Government harus berkelanjutan. Kajian bertujuan mendiskusikan penerapan e- Government berkelanjutan di Kementerian Sekretariat Negara melalui faktor-faktornya pendorongnya. Pendekatan dalam kajian ini menggunakan kualitatif baik dalam metode pengumpulan data melalui studi pustaka kemudian data dianalisis dengan reduksi, penyajian dan penarikan simpulan. Hasil studi memperlihatkan formulasi strategi e-Government yang holistik dan berorientasi ke depan baik dalam norma, nilai, budaya, regulasi dan kebijakan serta kelembagaan. Strategi tersebut perlu didukung pengelolaan faktor sumber daya yang berkesinambungan berupa pendanaan, teknologi informasi- komunikasi,  manusia  baik  staf  dan  pemimpin.  Faktor  orientasi  kualitas  layanan  baik yang  diterima  oleh  internal  dan publik juga menjadi faktor pendorong ketiga. Hal tersebut berkaitan dengan performance, kegunaan, keandalan, kepuasan dan  fleksibilitas  dalam  memenuhi  kebutuhan.  Terakhir,  penyesuaian  secara  terus-menerus  sesuai  kebutuhan  dan kemampuan  yang  dimiliki  oleh  organisasi,  salah  satunya  melalui  pemantauan  dan  evaluasi  yang  dilakukan  secara kontinyu. Faktor-faktor tersebut dapat dioptimalkan guna mencapai e-Government yang berkelanjutan sehingga target akhir dapat didapatkan.
Kata Kunci: Berkelanjutan, e-Government , Faktor
Jurnal Administrasi Negara
ISSN : 2598-4039 (Online)
ISSN : 2302-2231 (Print)
Aulia B. Setyabudi, Teguh Kurniawan
Program Studi Administrasi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia

## PENDAHULUAN
Penerapan  teknologi  informasi memberikan dampak dalam perumusan proses yang lebih produktif, mengarahkan  pemerintah  untuk  lebih efektif,  efisien,  akuntabel  (Andersen,  et al.,  2010).  Hal  senada  dinyatakan  oleh Mahmoodi,  R.  K.,  &  Nojedeh  (2016) dimana perkembangan teknologi informasi  dapat  menciptakan  berbagai metode  baru  dalam  melakukan  sesuatu dan
memberikan layanan, meningkatkan transparansi dan
menghemat waktu.
Untuk  mencapai  tujuan-tujuan tersebut, banyak negara berlomba dalam menerapkan e-Government dalam keseharian  bekerja.  Namun,  hanya  15% implementasi  yang  berlanjut  pada negara-negara  berkembang  sementara sebagian  besar  lainnya  gagal  (Heeks, 2003). Kegagalan tersebut diklasifikasikan: kegagalan total yakni e-
Government tidak dilaksanakan dan/atau telah  dilaksanakan  tetapi  dihentikan sebanyak 35%; dan 50% berupa kegagalan  parsial  dimana  tujuan  utama tidak tercapai dan/atau terdapat hasil/keluaran tetapi tidak sesuai
ekspektasi semula.
Proyek-proyek tersebut  dijalankan  pada  jangka  waktu tertentu
kemudian ditinggalkan.
Ketidakberlanjutan
merupakan
kegagalan (Heeks, 2002). Almarabeh dan AbuAli  (2010)  meneliti  penerapan e- Government di  negara  berkembang mengalami  kegagalan  karena  upaya
manajemen  perubahan  pun  minim, karena  tidak  ada  transfer  teknologi  ke internal pemerintah, sebagai akibat dari proyek e-Government dialihdayakan  ke pihak swasta. Selain itu, terdapat faktor kesenjangan  besar  antara  pemimpin yang  terampil,  dengan  yang  tidak terampil atau terbatas, termasuk komitmen  pemimpin  dan  dukungan anggaran  untuk  IT.  Penelitian  tentang kegagalan  juga  menyoroti  kepuasan pengguna, perbedaan budaya, kesenjangan digital, dan masalah kebijakan  pemerintah.  Joshi  dan  Islam (2018)  menemukan  bahwa  sebagian besar  penelitian  kurangnya  teknologi, keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia serta kurangnya adopsi sebagai kendala utama dalam efektivitas implementasi layanan e-Government .
Penelitian  terkait  kegagalan  dan kesuksesan tersebut telah banyak dilakukan  oleh  peneliti.  Namun,  topik berkelanjutan menjadi topik baru. Heeks (2005) menegaskan berkelanjutan diperlukan  untuk  kesuksesan.  Krishna dan  Walsham  (2005)  mengidentifikasi berkelanjutan  merupakan  topik  penting tetapi  sering  diabaikan,  terutama  di negara berkembang. Karena itu, berkelanjutan  akan  terus  menjadi, tantangan  utama  dalam  penerapan e- Government .
Di  Indonesia, sustainability e-
Government masih belum menjadi atensi utama. Pemerintah
Indonesia
mengeluarkan  regulasi  Perpres  Sistem
Jurnal Administrasi Negara
ISSN : 2598-4039 (Online)
ISSN : 2302-2231 (Print)
Aulia B. Setyabudi, Teguh Kurniawan
Program Studi Administrasi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia
Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE),  untuk  menaungi  penerapan e- Government yang terintegrasi dan terpadu  baik  di  Kementerian/Lembaga pusat  dan  pemerintah  daerah.  Regulasi tersebut
menggunakan kata “kesinambungan”  sebagai  salah  satu prinsip pelaksanaan SPBE. Kata tersebut didefinisikan sebagai keberlanjutan SPBE  secara  terencana,  bertahap,  dan terus menerus sesuai dengan
perkembangannya.  Untuk  itu,  tim
Koordinasi SPBE Nasional juga
melakukan  pengukuran  melalui  Indeks SPBE.  Indeks  ini  berdasar  Peraturan
Menteri PANRB bernomor 5 tahun 2018 yang mencantumkan berkelanjutan dalam pelaksanaan evaluasi.
Indeks sistem pemerintah berbasis  elektronik  Kemsetneg  pada tahun 2019 meningkat jika dibandingkan tahun  2018.  Sementara,  Kementerian Komunikasi  dan  Informasi  melakukan pemeringkatan  indeks e-Government di Indonesia  (PeGI),  nilai  Kemsetneg  pada tahun 2013 hingga tahun 2016 menurun. Meskipun, dari rerata pemerintah pusat, indeks Kemsetneg unggul dibandingkan Kementerian/Lembaga  di  tingkat  pusat yang lain.
Tabel 1. Indeks PeGI dan SPBE (2013-2020)
Sumber: Olahan peneliti, 2021.
Secara  umum,  penerapan e- Government di Kemsetneg telah berjalan sejak tahun 2013 hingga sekarang tetapi masih
dipertanyakan unsur kesinambungan/berkelanjutan (sustainability) Kompilasi  temuan  atas sustainability  e-Government dipengaruhi oleh faktor-faktor antara lain: kepemimpinan,  kelembagaan,  sumber daya  manusia,  sumber  daya  anggaran, infrastruktur teknologi informasi,
internal dan external  service  quality dan budaya serta manajemen proses.
Faktor-faktor  tersebut  senada dengan  temuan  penelitian-penelitian terkait e-Government berkelanjutan  di negara  berkembang.  Nurdin  (2018) memfokuskan  temuan  pada  sumber daya  yang  dimiliki  dan  kerja  sama kolektif sebagai dukungan pada sumber daya  dengan  lokus  penelitian  di  dua kabupaten  di  Indonesia.  Sementara,
2013 2014 2015 2016
2017 2018 2019 2020 PeGI (skala 4) SPBE (skala 5) Kemsetneg  3,10 2,81 2,61 Tidak dilakukan PeGI Tidak dilakukan PeGI 3,42 3,68 unpulished Rerata nasional - - - 1,98 2,18 2,26 Rerata pemerintah pusat 2,66 2,62 2,7 2,6 2,97 unpulished
Jurnal Administrasi Negara
ISSN : 2598-4039 (Online)
ISSN : 2302-2231 (Print)
Aulia B. Setyabudi, Teguh Kurniawan
Program Studi Administrasi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia
Hooda dan Singla (2019) meneliti di dua departemen pemerintah di India,
hasilnya menyarankan untuk memastikan  implementasi e-Governance yang  berorientasi  masa  depan  dan berkelanjutan,  diperlukan  kompetensi inti. Aljarallah dan Lock (2020) mengidentifikasi serangkaian
karakteristik  utama  yang  kemungkinan besar mempengaruhi pemanfaatan layanan e-Government yang berkelanjutan oleh warga Arab.
Lessa (2019) memperkaya temuan dengan  mengusulkan  kerangka  kerja berkelanjutan e-Government untuk
memahami
keberhasilan dan berkelanjutan inisiatif e-Government
dengan meninjau hubungan antara fakor pendukung keberhasilan dan berkelanjutan e-Government serta mempertimbangkan peran proses administrasi yang mendukung teknologi informasi. Penelitian tersebut dilakukan di Etiopia.
Hasil penelitian-penelitian di atas
memiliki kesamaan yakni topik sustainability  e-Government di  negara berkembang  tetapi  faktor-faktor  yang ditinjau masih terpilah, dimana masing- masing  peneliti  berfokus  pada  satu aspek.  Oleh  sebab  itu,  studi  ini mengkombinasikan  berbagai  penelitian terdahulu,  dimana  tinjauan  dilakukan dari  perencanaan  hingga  evaluasi  agar dapat  memahami  faktor e-Government yang berkelanjutan dari hulu ke hilir.
Mkude  dan  Wimmer  (2015) menyatakan strategi mencapai berkelanjutan  harus  terhubung  dari program  hingga  level  proyek;  dari nasional  hingga  tingkat  implementator. Selain  itu,  Mkude  dan  Wimmer menjelaskan perlunya faktor-faktor untuk  dikelola  dengan  baik  agar mencapai goals yang dituju sejak semula. Untuk itu, tujuan studi ini mengidentifikasi faktor-faktor sustainability e-Government di
Kementerian  Sekretariat  Negara  dan dilakukan  pengelolaan  faktor  tersebut secara  optimal  sehingga  penerapan teknologi informasi dapat berkelanjutan dan manfaatnya juga tercapai. Artikel ini diharapkan dapat memberikan referensi pemikiran dalam implementasi e-
Government terutama negara berkembang yang memiliki keterbatasan dan
pengembangan kebijakan khususnya Kementerian tingkat pusat.

## METODE PENELITIAN
Artikel ini menerapkan pendekatan kualitatif.  Pengumpulan  data  dan  teori dilakukan  melalui  tinjauan  pustaka berupa  literatur  yang  berasal  dari dokumen  regulasi,  perencanaan  dan laporan;  jurnal  dan  publikasi  media daring  terkait  dengan  topik  diskusi. Cresswell dan Cresswell (2018)
mendefinisikan  studi  literatur  sebagai ringkasan  tertulis  terkait  artikel  pada jurnal,  buku  dan  dokumen  lain  yang mendeskripsikan  teori  serta  informasi.
Jurnal Administrasi Negara
ISSN : 2598-4039 (Online)
ISSN : 2302-2231 (Print)
Aulia B. Setyabudi, Teguh Kurniawan
Program Studi Administrasi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia
Peneliti  mengumpulkan  informasi  dan data  melalui  jurnal,  artikel  prosiding konferensi,  buku,  laporan  kinerja  dan sumber  tulisan  ilmiah  lain  seperti  tesis, yang  berkaitan  dengan  faktor e- Government yang berkelanjutan.
Analisis data dilakukan melalui tiga aktivitas besar menurut Miles,
Huberman  dan  Sadana  (2014),  yaitu:  1) mereduksi data dengan menyeleksi agar didapatkan  data  dan  informasi  terpilah dan  relevan;  2)  menyajikan  data  dan informasi;  dan  3)  menarik  kesimpulan. Berdasarkan ketiga hal tersebut, diharapkan memperoleh kerangka pemikiran  berkenaan  dengan  faktor e- Government berkelanjutan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
E-Government berkelanjutan
Pemerintah Indonesia menerjemahkan E-Government sebagai Sistem
Pemerintahan
Berbasis
Elektronik  (SPBE).  Muñoz  dan  Bolivar (2018)  menyatakan e-Governance dan e- Government sering  digunakan  sebagai pertukaran di dunia akademis dan sulit dibedakan.
Fang (2002) menitikberatkan
pelayanan  dan  informasi  pemerintah melalui  internet  atau  peralatan  digital lainnya. Senada dengan referensi tersebut, penggunaan teknologi informasi dalam berbagai turunan, misal sistem  informasi  dan  aplikasi,  dan digunakan dalam jangka panjang, perlu diperhatikan berkelanjutannya.
“…sustainability  is  defined  as  the integration of new and existing practices to improve and deploy ICT technology usage for a  long  time  period.”  ( Khamis  dan  van  der Wiede, 2016:1) . Sistem informasi berkelanjutan  (IS)  dipahami  sebagai kegiatan  membuat  sistem  informasi bekerja  dari  waktu  ke  waktu  dalam organisasi yang menetapkan, memberikan  nilai  berkelanjutan  bagi organisasi dan beroperasi serta berkembang secara kontinyu (Krishna & Walsham, 2005). Sementara,
implementasi e-Government dianggap sebagai proses perbaikan yang berkelanjutan  (Larsson  &  Grönlund,
2014),  dan  paling  sering  diterjemahkan sebagai pembangunan bertahap (Almarabeh & AbuAli, 2010). Dzhusupova et al. (2011)
mendalami  pemerintahan  elektronik berkelanjutan  menemui  tantangan  dan mengungkapkan  bahwa  berkelanjutan sangat  penting  untuk  pembangunan negara.  Untuk  itu,  perlu  dilakukan mitigasi dari tantangan pada implementasi e-Government agar  tujuan tercapai.  Curry  dan  Donnellan,  (2012) menyatakan berkelanjutan terkait dengan  menjaga  atau  meningkatkan manfaat yang diperoleh dari investasi di e-Government. Senada  dengan  Larsson dan Grönlund (2014) yang menyebutkan kontribusi e-Government pada  praktik publik yang berkesinambungan.
Anderson  et  al.  (2015)  mendalami e- Government memberikan  dampak  pada
Jurnal Administrasi Negara
ISSN : 2598-4039 (Online)
ISSN : 2302-2231 (Print)
Aulia B. Setyabudi, Teguh Kurniawan
Program Studi Administrasi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia
hubungan  antara  publik  dengan  NGO, pemerintah  lokal,  pihak  swasta  dengan pemerintahan pusat (nasional).
Anderson juga menegaskan pada kebutuhan dan keinginan warga negara yang terus-menerus untuk dipenuhi.
Untuk  itu,  dalam  artikel  ini menggunakan  definisi, e-Government yang berkelanjutan sebagai kemampuan organisasi  pemerintah  untuk  terus beroperasi  dan  menggunakan  sistem e- Government dalam  siklus  hidup  yang panjang untuk memberikan nilai manfaat yang berkelanjutan bagi organisasi  pemerintah  dan  pemangku kepentingan.  (Nurdin,  Stockdale  & Scheepers, 2014; Nurdin, 2018).
Identifikasi
e-Government di Kementerian Sekretariat Negara
Kementerian  Sekretaris  Negara (Kemsetneg)  bervisi  sebagai smart
government  office .  Rencana  strategis Kemsetneg periode 2015-2019 menyebutkan  pemanfaatan  teknologi dalam  tugas  perkantoran,  dimana menuntut  perubahan  gaya  bekerja dengan pengurangan penggunaan kertas kerja (paperless) . Menteri
Sekretaris  Negara  periode  2014-2019  di tahun 2015 memantik program penghargaan atas inovasi bagi pegawai.
Awarding tersebut telah berjalan sebanyak lima (5) kali hingga tahun 2020.
Selain itu, sosialisasi ide dan implementasi  inovasi  tersebut  dalam bentuk  artikel  media  cetak  dan  daring
sebagai diseminasi di lingkungan Kemsetneg.  Tercatat  lebih  dari  250 aplikan  dalam  kegiatan  penghargaan tersebut, dimana 80% aplikan menggunakan teknologi informasi dalam ajang tersebut. Seperti pembuatan sistem  monitoring  dan  evaluasi  dalam kerja sama dengan luar negeri; digitalisasi pengaduan masyarakat; ataupun e-meeting yakni  aplikasi  untuk pengadministrasian rapat secara daring. Rerata  perubahan  yang  terjadi  yakni perubahan  dari  manual  menjadikan format digital (dan daring). Kemunculan aplikasi tersebut sebagian besar merupakan  proyek  perubahan  sebagai bagian penilaian dalam rangka peningkatan  kapasitas  oleh  Lembaga Administrasi  Negara.  Hal  tersebut sebagai bentuk mendorong inisiatif dari lini  bawah  untuk  diekskalasi.  Namun, aplikasi/sistem  informasi  yang  muncul masih  terbatas  di  unit  kerja  masing- masing,  sehingga  masih  ada  silo  di masing  unit  tersebut.  Sebagai  contoh, digitalisasi museum yang dikembangkan  secara  terbatas  di  Istana Kepresidenan Yogyakarta, sementara di
Istana lain juga memiliki karya seni/budaya  yang  dipamerkan.  Hal  ini karena belum memperhatikan
interoperabilitas  aplikasi  atau  sistem yang  sedang  dan  telah  berjalan,  atau direncanakan di lingkungan Kemsetneg.
Kemsetneg  menetapkan  standar pelayanan unit kerja dalam
Permensesneg nomor 17 tahun 2016 dan
Jurnal Administrasi Negara
ISSN : 2598-4039 (Online)
ISSN : 2302-2231 (Print)
Aulia B. Setyabudi, Teguh Kurniawan
Program Studi Administrasi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia
terdapat  standar  pelayanan  pengaduan masyarakat.  Namun,  kebijakan  internal tersebut  belum  dipantau,  dinilai  dan dievaluasi  secara  berkala  terhadap perubahan  lingkungan,  teknologi  dan kebutuhan  instansi,  seperti  dalam dokumen grand design sistem informasi. Secara khusus, sistem aduan masyarakat yang  ditangani  oleh  Asisten  Deputi Pengaduan  Masyarakat  masih  bersifat administratif  penerimaan.  Maka,  perlu penyesuaian  standar  pelayanan  hingga berbentuk analisis.
Dalam  permensesneg  bernomor 18  tahun  2016,  teknologi  infromasi sebagai alat bantu utama dikembangkan untuk  meningkatkan  kualitas  layanan kepada  Presiden-Wakil  Presiden  serta dukungan  layanan  pada  publik  dengan memperhatikan  efektivitas  dan  efisiensi dalam  tata  laksana  birokrasi.  Sistem informasi dikembangkan dengan prinsip 1)  terencana  sesuai  kebutuhan  dan kemampuan; 2) keterpaduan dan persamaan  persepsi;  3)  pengembangan hardware,  software, dan  pendukungnya;
4)  perhatian  pada  keamanan  data  dan reliabilitas; 5) interoperabilitas data dan komunikasi;  6)  peningkatan  kapabilitas sumber  daya  IT;  dan  7)  sosialisasi  dan internalisasi.
Prinsip
tersebut didetailkan  dalam  bentuk milestone pengembangan setiap tahun sejak tahun 2016  hingga  tahun  2020,  mencakup evaluasi  program  dan  kegiatan  serta perencanaan  lima  (5)  tahun  ke  depan.
Namun, grand  design tersebut  hanya menekankan pada sistem informasi.
Hendarto (2016) meneliti
pemanfaatan  teknologi  informasi  untuk pengadaan barang dan jasa (e-
procurement) di  lingkungan  Sekretariat Militer
Presiden, Kemsetneg.
Implementasi e-procurement terkendala karena  kuantitas  sumber  daya  manusia yang  kurang,  dukungan  infrastruktur TIK, dan komitmen pemimpin. Penggunaan e-procurement memiliki dampak  positif  pada  efisiensi  terhadap waktu  dan  anggaran  serta  transparansi penyedia.  Pemahaman  dan  literasi digital  untuk  SDM  dalam  berbagai jenjang  umur  yang  menjadi  tantangan. Salah  satu  aplikasi  yang  digunakan secara  jamak  yakni  sistem  persuratan dan  disposisi  elektronik  (SPDE)  Pada periode  sebelum  tahun  2015  rerata pengguna  aktif  dalam  aplikasi  SPDE sebanyak  31%,  sementara  69%  lain sebagai  pengguna  pasif  (Nindiaswari, 2016). Pengguna aktif tersebut setidaknya  pernah  login  satu  kali  dan menggunggah/mengunduh  baik  surat, disposisi,  ememo  atau  agenda.  Hal tersebut,  karena  pemahaman  tentang SPDE  lemah  dan  nyaman  dengan budaya kerja non elektronik.
Keputusan  Mensesneg  bernomor 53 Tahun 2017 tentang pembentukan tim pengarah  dan  tim  pelaksana  reformasi birokrasi di lingkungan Kemsetneg. Tim tersebut bersifat adhoc dengan cakupan tugas mengarah reformasi birokrasi, dan
Jurnal Administrasi Negara
ISSN : 2598-4039 (Online)
ISSN : 2302-2231 (Print)
Aulia B. Setyabudi, Teguh Kurniawan
Program Studi Administrasi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia
belum  terdapat  informasi  tugas  dan fungsi dari tim tersebut terutama dalam hal  monitoring  dan  evaluasi  berkala, khususnya  dalam  implementasi e-
Government. Penelitian Afrilas (2018)
menemukan  aplikasi  Siapp  sudah memenenuhi  kriteria  interoperabilitas dengan  sistem  aplikasi  lain.  Tetapi terkendala dengan proses bisnis dimana instansi pengusul dan Badan Kepegawaian  Negara  (BKN)  sehingga proses kenaikan pangkat/jabatan fungsional utama atau
pemberhentiannya masih lambat.
Aplikasi  dengan  luaran  masyarakat antara lain sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH), pengaduan masyarakat (dumas), e-ppid, sistem  informasi  pejabat  pemerintahan (Siapp), dan sistem informasi perjalanan dinas  luar  negeri  (simpel).  JDIH Kemsetneg  telah  terintegrasi  dengan layanan
SPBE
Kemenkumham, sementara  sistem  dumas  dan  e-ppid mencapai tahap interaksi, dimana publik dapat meminta data yang belum tersedia di laman setneg melalu e-ppid dan dapat melakukan  pelacakan  pada  dokumen pengaduan  masyarakat.  Selain  itu, aplikasi simpel sudah mencapai tahapan kolaborasi, dimana setiap Kementerian/Lembaga
dapat mengajukan  perizinan  secara  daring termasuk verifikasi data. Aplikasi simpel mampu  memangkas  birokrasi  dalam
pelayanan perizinan perjalanan dinas ke luar negeri.
Laporan kinerja Kemsetneg tahun 2020 menyebutkan permasalahan utama dalam  tata  kelola  TIK  yakni  sistem informasi  yang  sudah  dibangun  belum terintegrasi  sepenuhnya.  Hal  ini  yang ditemukan  dalam  dukungan  kebijakan kepada  Wakil  Presiden  dimana  sistem informasi data dukung analisis kebijakan  belum  terintegrasi.  Laporan kinerja  tersebut  juga  menyebutkan dalam  kinerja  administrasi  pejabat pemerintahan dan pejabat lainnya masih lemah interoperabilitas sistem informasi terutama  di  lingkungan  Markas  Besar TNI,  termasuk  usulan  yang  masih manual  dalam  pengumpulan  data sehingga potensi kesalahan tinggi. Salah satu  temuan  masalah  dalam  laporan kinerja yakni sistem informasi manajemen  Gelar  Tanda  Kehormatan masih bersifat internal Kementerian dan belum  terintegrasi  serta  tidak  dapat diakses  oleh  pemangku  kepentingan lain.
Optimalisasi Faktor e-Government

## Berkelanjutan
Dari  identifikasi  tersebut  di  atas, tata kelola faktor-faktor e-Government di Kemsetneg,  mulai  perencanaan  hingga evaluasi  dapat  dioptimalkan  agar e- Governnment berhasil  dijalankan  dan sustain .  Pada  studi  tentang  desain  dan implementasi e-Government , Mkude dan Wimmer  (2015)  menemukan  semua
Jurnal Administrasi Negara
ISSN : 2598-4039 (Online)
ISSN : 2302-2231 (Print)
Aulia B. Setyabudi, Teguh Kurniawan
Program Studi Administrasi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia
responden  menganggap  faktor-faktor yang mempengaruhi aspek
berkelanjutan  harus  ditangani  dengan tepat. Selain itu, pendefinisian keberhasilan e-Government harus disesuaikan  dengan  institusi  masing- masing.
Larsson  dan  Grönlund  (2016); dan  Hooda  dan  Singla  (2019)  pada strategi pemanfaatan dan pengembangan e-Government secara holistik dan terencana ke depan. Strategi penerapan e-Government dapat diwujudkan  dalam  norma,  kultur  dan nilai  (Heeks,  2005).    Kultur  tersebut mencakup budaya kerja dan/atau organisasi  dalam  mencapai  tujuan melalui  misinya  (Heeks  &  Bhatnagar, 2001;  Hooda  &  Singla,  2019),  sehingga staf  memiliki  motivasi  dan  berdedikasi dalam  mencapai  target e-Government
melalui
kerja sama
antar individu/kelompok/unit/organisasi
(Mkude & Wimmer, 2015; Nurdin, 2018;
Aljarallah  &  Lock,  2020).  Penelitian Myeong, Kwon dan Seo (2014)
menyatakan  kolaborasi  antar  struktur dalam  pemerintahan  penting  dalam meningkatan  kinerja  pemerintah.  Kerja sama  dapat  menjadi  bagian  dari value dalam penerapan e-Government (Larsson &  Grönlund,  2016).  Selain  itu,  nilai  lain yang  dapat  dibangun  yakni  rasa kepemilikan  dari  target  grup  pada proyek e-Government (Lessa,  2019)  dan manfaat  dari e-Government sehingga
meningkatkan awareness pengguna (Aljarallah & Lock, 2020).
Sementara, bentuk institutionalized (Heeks,  2005)  dapat berbentuk  kelembagaan  dan  kebijakan. Pelembagaan
tersebut dengan
membentuk unit kerja kecil dan bersifat teknis  dan  taktis  dalam  penerapan e- Government serta aktif dilibatkan (Kisan, Dadabhau  &  Singh,  2013;  Lessa,  2019). Selain  itu,  kerangka  kerja  hukum  harus disediakan,  yakni  berupa  kebijakan didukung dengan regulasi dalam penerapan e-Government juga  proses berkelanjutan  dari  penerapan  kebijakan yang  ada  (Mkude  &  Wimmer,  2015; Larsson  &  Grönlund,  2016).  Tanpa adanya  kebijakan  dan  peraturan  yang memadai maka penerapan e-Government dapat  mengalami  kegagalan.  Kebijakan diartikan sebagai perencanaan, penyusunan, pengambilan, pelaksanaan keputusan, dan evaluasi dampak keputusan  terhadap  para  pemangku kepentingan sebagai sasaran kebijakan.
Strategi  tersebut  juga  digunakan dalam  mengelola  faktor  sumber  daya secara  berkesinambungan  baik  sumber daya  anggaran,  infrastruktur  teknologi informasi  dan  komunikasi,  dan  sumber daya  manusia  baik  karyawan  dan pemimpin.
Faktor  sumber  daya  anggaran merupakan  faktor  yang  juga  sangat berperan dalam menentukan keberhasilan e-Government (Nurdin,
2018).  Penerapan  dan  pengembangan e-
Jurnal Administrasi Negara
ISSN : 2598-4039 (Online)
ISSN : 2302-2231 (Print)
Aulia B. Setyabudi, Teguh Kurniawan
Program Studi Administrasi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia
Government membutuhkan  investasi keuangan  yang  mencukupi  (Mkude  & Wimmer,  2015).  Selain  itu,  diperlukan perencanaan  anggaran  dan  prakiraan pada  dampak  dari  inisiatif e-Gov (Larsson  &  Grönlund,  2016),  yang berhubungan dengan efisiensi (Heeks & Bhatnagar,  2001).  Serta  kesesuaian terhadap  ketersediaan  anggaran  yang berkesinambungan  (Heeks,  2010;  Lessa, 2019). Kisan, Dadabhau dan Singh (2013) menambahkan tentang perolehan anggaran  untuk  memenuhi  operasional dalam  jangka  panjang.  Oleh  karena  itu, diperlukan komitmen dari para pimpinan.
Komponen teknologi dalam pengembangan e-Government berkenaan dengan penerapan teknologi baru dalam lingkungan pemerintah khususnya pada masalah pemilihan teknologi yang tepat sehingga dapat mendukung proses kerja yang lebih memberikan kemudahan bagi pengguna ( user ) dalam memenuhi setiap job desk (Khamis & van der Wiede, 2016).
Mkude dan Wimmer (2015) menyatakan infrastruktur TIK harus memadai dalam mengakomodasi  kegiatan  pemerintah. Infrastruktur tersebut mencakup hardware dan software serta sistem/proses bisnis  teknologi  informasi  (Heeks  & Bhatnagar,  2001).  Infrastruktur  tersebut perlu  terstandarisasi,  ramah  pengguna (user friendly) , dan kemudahan antarmuka (interface) (Larsson &
Grönlund, 2016; Hooda & Singla, 2019). Selain  itu,  TIK  perlu  andal  dan
keleluasaan  akses  bagi  pengguna  (Joshi & Islam, 2018).
Pemanfaatan infrastruktur  teknologi  dan  data  secara terintegritas  antar  lembaga  pemerintah ( shared infrastructure) . Sementara, proyek/inisiatif e-Government di  negara berkembang  acapkali  menggunakan pihak ketiga dalam penyediaan ataupun pendanaan.  Oleh  sebab  itu,  menurut Mkude  dan  Wimmer  (2015)  perlunya akuntabilitas  pada  proyek  bersama  dan ke depan memperhitungkan
indpendensi  dari  asistensi  eksternal (Lessa, 2019).
Hubungan  antara  infrastruktur teknologi dan anggaran memiliki keterkaitan  yang  erat  karena  semakin besar  anggaran  tersedia,  maka  semakin canggih  dan  bervariasi  teknologi  yang dapat diterapkan.  Hal itu akan berkaitan juga dengan tingkat tercapainya manfaat yang  diharapkan  dari  dilaksanakannya e-Government secara keseluruhan (Kisan, Dadabhau  &  Singh,  2013;  Larsson  & Grönlund, 2016).
Faktor  sumber  daya  manusia merupakan  unsur  yang  tentu  saja memiliki  peran  yang  sangat  besar terhadap  keberhasilan  penerapan e- Government pada  organisasi  di  sektor publik  (Nurdin,  2018)  baik  pemimpin maupun  pegawai.  Dimana,  menuntut kompetensi  yang  harus  ditingkatkan baik  kapasitas  dan  kapabilitas  dalam melakukan tugasnya (Heeks & Bhatnagar,  2001).  Untuk  itu,  perlu pendidikan dan pelatihan yang
Jurnal Administrasi Negara
ISSN : 2598-4039 (Online)
ISSN : 2302-2231 (Print)
Aulia B. Setyabudi, Teguh Kurniawan
Program Studi Administrasi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia
diterapkan secara terus-menerus (Heeks &  Bhatnagar,  2001;  Heeks,  2010).  Selain itu,  karyawan  juga  memiliki  motivasi (Heeks & Bhatnagar, 2001) untuk bekerja dan  berkomitmen  dengan  perusahaan. Oleh karena itu, pengembangan kompetensi  SDM  sebagai  bagian  dari employee  engagement (Hooda  &  Singla, 2019)
Selain  itu,  peran  pemimpin  yang menavigasi  menjadi  penting  dalam mengkoordinasikan  dan  memperluas kerjasama dalam implementasi e- Government (Khamis  &  van  der  Wiede, 2016). Koordinasi tersebut dalam bentuk strategi penerapan e-Government (Larsson  &  Grönlund,  2016)  guna mengarahkan
perubahan dan menghadapi  resistensi  karena  proses implementasi  kompleks  dan  akan mengubah  budaya  kerja.  Karena  itu, diperlukan  pemimpin  yang  terasah kapabilitasnya  (Hooda  &  Singla,  2019). Namun,  pemimpin  merupakan  jabatan yang bersifat politis – perubahan karena pemilihan  dan  pergantian  akan  terjadi. Oleh  sebab  itu,  dukungan  politik  yang berkelanjutan  berperan  pada  strategi dan  keputusan  pemimpin.  (Heeks  & Bhatnagar,  2001;  Mkude  &  Wimmer, 2015;  Larsson  &  Grönlund,  2016;  Lessa, 2019).  Pemimpin  juga  memberikan komitmen  baik  dalam  bentuk  lisan berupa  jargon/ajakan  pada  staf  dan tulisan yakni dukungan kebijakan.
Pendayagunaan  sumber  daya ditujukan  pada  pencapaian  kualitas
layanan  yang  semakin  baik  yang dirasakan  oleh  sisi  karyawan  (internal) dan  eksternal  baik  masyarakat  dan pihak-pihak  yang  berkepentingan  atau stakeholder terkait.  Kedua  belah  pihak sebagai  pengguna  dari e-Government sehingga  penerapan  tersebut  harus memenuhi kebutuhan pengguna (Heeks, 2005;  Kisan,  Dadabhau  &  Singh,  2013; Hooda  &  Singla,  2019)  secara  fleksibel (Aljarallah  &  Lock,  2020)  dan  terus- menerus (Lessa, 2019).
Selain  kebutuhan,  Mkude  dan Wimmer  (2015)  menjelaskan  keinginan warga  agar  pemerintah  menyediakan layanan.  Demikian  pula  Hooda  dan Singla  (2019)  menjelaskan  keinginan warga  pun  harus  dipenuhi.  Joshi  dan Islam  (2018)  menambahkan  tentang tuntutan  kualitas  dari  layanan  itu sendiri. Kualitas dapat mencakup manfaat ( usefulness ), keandalan (reliabilitas),  dan performance dari e- Government (Kisan,  Dadabhau  &  Singh, 2013;  Larsson  &  Grönlund,  2016; Aljarallah  &  Lock,  2020).  Masyarakat dapat merasakan manfaat dari penerapan e-Government tersebut melalui fasilitas  dan  infrastruktur  teknologi informasi  yang  tersedia  secara  daring (Mkude & Wimmer, 2015).
Hal-hal  tersebut  erat  berkaitan dengan responsivitas e-Government (Hooda  &  Singla,  2019)  pada  pengguna dan  mekanisme  umpan  balik  pada layanan e-Government pun perlu terbuka (Mkude  &  Wimmer,  2015)  dan  cepat
Jurnal Administrasi Negara
ISSN : 2598-4039 (Online)
ISSN : 2302-2231 (Print)
Aulia B. Setyabudi, Teguh Kurniawan
Program Studi Administrasi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia
(Abu-Shanab  &  Al  Quraan,  2015).  Oleh sebab itu, perlu partisipasi baik penyedia dan  pengguna  (Abu-Shanab  &  Al Quraan, 2015) dan komunikasi dua arah (Hooda & Singla, 2019). Bentuk komunikasi  dapat  berupa  sosialisasi program
e-Government
secara berkesinambungan ke pemangku kepentingan  dimana  dalam  proses tersebut dapat mengabsorbsi kebutuhan dan/atau keinginan pengguna.
Layanan e-Government dianggap tercapai  jika  telah  ada  kepuasaan  dari pengguna  (Hooda  &  Singla,  2019), sehingga  layanan  yang streamline perlu direncanakan  (Joshi  &  Islam,  2018). Kemampuan organisasi pemerintah dalam  menetapkan  preferensi  jenis sistem/aplikasi  yang  harus  diutamakan agar  dapat  menyumbangkan  manfaat yang relevan.
Kepuasan juga ditunjukkan dengan kepercayaan pengguna pada e-Government (Khamis & van der Wiede, 2016; Joshi & Islam, 2018; Hooda & Singla, 2019; Aljarallah & Lock, 2020)  dan awareness semakin  tinggi untuk  menggunakan  layanan  (Abu- Shanab & Al Quraan, 2015; Joshi & Islam, 2018; Aljarallah & Lock, 2020). Selain itu, kepercayaan  dapat  dipenuhi  jika  setiap pengguna  terjamin  keamanan  dan privasi  data  ( security and  privacy )  dalam memanfaatkan pelayanan yang
diberikan pemerintah melalui e- Government (Aljarallah & Lock, 2020). Kebutuhan  pengguna  bersifat fluid  sementara  daya  dukung  sumber
daya  berubah-ubah.  Karena  itu,  perlu melakukan  penyesuaian  secara  terus- menerus sesuai kebutuhan dan kemampuan. Berkelanjutan adalah tentang kesesuaian, dimana perlu penyesuaian antara rencana kerja dengan  kapasitas,  kebutuhan,  lembaga, nilai lokal sehingga diperlukan adaptasi. Selain  itu,  diperlukan  penyesuaian (appropriation) dengan  masing-masing kepentingan (Heeks, 2005).
Untuk itu, diperlukan manajemen proses dalam melihat kebutuhan, menyesuaikan dengan kapasitas administrasi  (Lessa,  2019)  dan  sumber daya.  Heeks  menggarisbawahi  proses berkaitan  dengan  proses  bisnis  yang luas,  proses  informasi  dan  sistem informasi. Sementara, manajemen sebagai cara mengorganisasikan praktik yang tepat untuk memperoleh perubahan yang diinginkan melalui TIK (Heeks  &  Bhatnagar,  2001).  Hooda  dan Singla  (2019)  menambahkan  cakupan manajemen proses tersebut lintas pemangku  kepentingan  berupa  proses interoperabilitas, integrasi dan otomatisasi. Manajemen proses juga mencakup  pemantauan  dan  evaluasi dalam implementasi
e-Government.
Wangwe,  Eloff  dan  Venter  (2012) menegaskan  pentingnya  mekanisme pengukuran dalam mengevaluasi sistem informasi  dan  umpan  balik  untuk perbaikan.  Pemantauan  dan  evaluasi pada e-Government dilakukan  secara
Jurnal Administrasi Negara
ISSN : 2598-4039 (Online)
ISSN : 2302-2231 (Print)
Aulia B. Setyabudi, Teguh Kurniawan
Program Studi Administrasi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia
terus menerus (Mkude & Wimmer, 2015; Lessa,  2019).  Evaluasi  dapat  dilakukan dengan  melihat  kondisi  saat  ini  untuk merencanakan ke depan (Khamis & van der
Wiede, 2016)
dan/atau memperbandingkan dengan tujuan, kemudian  menggunakan  kriteria  dalam kerangka waktu yang ditetapkan (Larsson  &  Grönlund,  2016).  Hasil evaluasi  harus  memperhatikan  akses yang  terbuka/transparan,  akuntabilitas dan  perlu  disosialiasikan  (Mkude  & Wimmer,  2015).  Hasil  evaluasi  tersebut dapat  dipelajari  agar  terjadi  perubahan terus-menerus  (Larsson  &  Grönlund, 2016).
Dari evaluasi tersebut juga dapat memastikan relasi antara strategi, program,  dan  proyek  (Mkude  & Wimmer,  2015)  sejauh  mana  berjalan. Juga  mengukur  bagaimana  proses asimilasi  sudah  dilakukan  secara  rinci atau  belum  (Joshi  &  Islam  2018), sehingga  perbaikan  ke  depan  dapat mengadopsi  strategi  dan  pendekatan yang  tepat  (Heeks  &  Bhatnagar,  2001) serta  berkelanjutan  (Aljarallah  &  Lock, 2020). Adaptasi dan penyesuaian kesempatan  proyek e-Government akan lebih lama untuk bertahan.

## PENUTUP
Artikel
ini mendiskusikan penerapan e-Government melalui  faktor- faktor yang berpengaruh di Kementerian Sekretariat Negara. Faktor-faktor tersebut  perlu  dikelola  dengan  tepat
sehingga penerapan e-Government dapat berkelanjutan. Berdasarkan uraian yang telah  dikemukakan,  dapat  disimpulkan upaya penanganan faktor-faktor pendorong e-Government yang berkelanjutan
dilakukan sejak
perencanaan hingga evaluasi. Formulasi dari  berbagai  faktor  tersebut  yakni Pertama:  faktor  manajemen  strategi perencanaan, penerapan dan pengembangan e-Government mengarah ke  depan;  Kedua,  pengelolaan  faktor sumber  daya;  Ketiga,  berfokus  pada target dan; Terakhir, penyesuaian secara berkesinambungan.
Strategi  dapat  dijewantahkan melalui  norma,  kebijakan,  kultur  dan kerangka  hukum  serta  kelembagaan. Strategi  tersebut  untuk  membangun ownership ,  bekerjasama  mencapai  target dan meningkatkan awareness . Sementara, manajemen  faktor  sumber  daya  secara berkelanjutan  baik  anggaran,  teknologi informasi dan komunikasi serta sumber daya  manusia  baik  pekerja  maupun pemimpin  yang  memiliki  kapasitas. Selain  itu,  aspek  politis  juga  berkaitan dengan  kepimpinan  dan  dukungannya. Dari  sumber  daya  tersebut  difokuskan untuk peningkatan kualitas layanan baik yang  diterima  oleh  internal  dan  publik seperti performance, reliabilitas, kemanfaatan, keandalan dan fleksibilitas dalam mengakomodir kebutuhan. Target  utamanya  yakni  kepuasan  dan kepercayaan  pengguna.  Namun,  tetap memperhatikan kemampuan yang
Jurnal Administrasi Negara
ISSN : 2598-4039 (Online)
ISSN : 2302-2231 (Print)
Aulia B. Setyabudi, Teguh Kurniawan
Program Studi Administrasi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia
dimiliki oleh organisasi sehingga
dilakukan  penyesuaian.  Penyesuaian dapat  dilakukan  berdasar  monitoring dan evaluasi berbasis target.
Penyesuaian  dapat  berupa  integrasi, interoperabilitas dan otomatisasi.
Sementara,  bentuk  evaluasi  sebaiknya dilakukan terpusat dimana hasil evaluasi  disampaikan  secara  terbuka agar  akuntabilitas  terjaga.  Optimalisasi faktor-faktor yang berpengaruh diharapkan  setiap  inisiatif e-Government dapat berjalan dan bertahan. Penerapan teknologi  informasi  dalam  proses  kerja Kementerian Sekretariat Negara tersebut mencapai  efektivitas,  efisiensi  dan memberikan manfaat bagi para
pemangku
kepentingan sesuai
kebutuhannya.
Studi ini diharapkan dapat memberikan  kontribusi  pada  ilmu administrasi  khususnya e-Government .
Namun, keterbatasan pada penelitian ini ialah lokus penelitian pada satu instansi. Oleh  sebab  itu,  penelitian  ke  depan dapat
mengkaji e-Government
berkelanjutan  yang  lebih  komprehensif dengan meninjau sustainability e- Government antara  tingkat  pemerintah daerah dengan pusat.

## REFERENSI
Aljarallah,  S.,  &  Lock,  R.  (2020).  An Investigation  into  sustainable  e- government  in  saudi  arabia. The Electronic  Journal  of  e-Government, 18(1), 1-16.
Abu-Shanab,  E.,  &  Al  Quraan,  H.,  K.
(2015). Factors influencing
electronic government social sustainability. International Journal of Information Communication Technologies and Human
Development, 7(2), 42-56. Afrilas.  (2018). Analisis  interoperabilitas dalam  penerapan  sistem  informasi administrasi  pejabat  pemerintahan pada biro administrasi pejabat pemerintahan sekretariat negara. (Tesis). Jakarta: Universitas Indoensia. http://lib.ui.ac.id/ .
Almarabeh,  T.,  &  AbuAli,  A.  (2010).  A General framework for e- government : definition maturity challenges, opportunities, and success. European Journal of Scientific Research , 39(1), 29-42.
Andersen,  Kim  N.,  Henriksen,  Helle  Z.,
Medaglia,  R.,  Danziger,  James  N., Sannarnes, Møyfrid. K., & Enemærke, M. (2010). Fads and facts of  e-Government:  a  review  of impacts  of e-Government (2003 – 2009). International  Journal  of  Public
Administration, 33 (11), 564-579.
Anderson,  D.,  Wu,  R.,  Cho,  J.-S.,  & Schroeder,  K.  (2015 ).  E-government strategy, ict and innovation for citizen
Jurnal Administrasi Negara
ISSN : 2598-4039 (Online)
ISSN : 2302-2231 (Print)
Aulia B. Setyabudi, Teguh Kurniawan
Program Studi Administrasi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia
engagement. New  York:  Springer Verlag .
Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018).
Research Design Qualitative,
Quantitative,  and  Mixed  Methods Approaches (Fifth  Edition  ed.).  Los Angles: SAGE Publications.
Curry,  E.,  &  Donnellan,  B.  (2012). Understanding  the  maturity  of sustainable ict, in J. vom Brocke, S. Seidel,  &  J.  Recker,  (eds.). Green business process management - towards the  sustainable  enterprise .  Berlin: Springer. pp. 203-216.
Dzhusupova, Z., Janowski, T., Ojo, A., &
Estevez,  E.  (2011).  Sustaining electronic  governance  programs  in developing countries. Makalah disajikan  pada European  Conference
on e-Government , Ljubljana,
Slovenia. Hal. 203 – 212.
Fang, Zhiyuan. (2002). E-government in digital  era:  concept,  practice  and development. International Journal of The  Computer,  The  Internet  and Management, 10 (2), 1-22.
Heeks,  R.,  &  Bhatnagar,  S.  (2001). Understanding  success  and  failure in information age reform, in Heeks, (eds). Reinventing  government  in  the information age . London: Routledge. pp: 50-74.
Heeks,  R.  (2002).  Information  systems and  developing  countries:  failure, success  and  local  improvisations . The  Information  Society, 18(2),  101-
112.
Heeks,  R.  (2003). Most  egovernment  for development projects fail: how can risks be  reduced? IDPM  i-Government Working  Paper  no.14.  Manchester: University of Manchester.
Heeks,  R.  (2005). Sustainability  and  the future of edevelopment. Report number  eDevelopment  Briefing No.10,  Manchester:  University  of Manchester.
Heeks,  R  (2010).  Do  information  and communication  technologies  (icts) contribute  to  development. Journal of  International  Development, 22(5), 625-640.
Hendarto. (2016). Analisis implementasi e- procurement dalam mewujudkan percepatan penyerapan anggaran belanja barang dan modal pada satuan kerja  secretariat  militer  presiden kementerian  secretariat  negara  ri. (Tesis). Jakarta: Universitas
Indonesia. http://lib.ui.ac.id/ Hooda,  A.,  &  Singla,  M.L.  (2019).  Core competencies  a  key  to  future oriented and sustainable e- governance implementation: a mixed method research .
Transforming  Government:  People, Process and Policy .
Joshi,  P.  R.,  &  Islam,  S.  (2018).  E- government  maturity  models  for sustainable  e-government  services from the perspective of developing countries. Sustainability, 10(1882). Khamis,  Maryam  &  van  der  Weide,
Theo. (2016). Conceptual
Jurnal Administrasi Negara
ISSN : 2598-4039 (Online)
ISSN : 2302-2231 (Print)
Aulia B. Setyabudi, Teguh Kurniawan
Program Studi Administrasi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia
framework for sustainable e- government implementation in low infrastructure  situation . Makalah disajikan  pada European  Conference on e-Government , Kidmore End, UK. Hal. 283-290.
Kisan, W.  S., Dadabhau A., S., & Singh,
K.  (2013).  Factors  affecting  the sustainability of ict intervention for agricultural development – a review. Agri Reviews , 34(3), 198-206.
Krishna,  S.,  &  Walsham,  G.  (2005). Implementing  public  information systems  in  developing  countries: learning  from  a  success  story.
Information Technology for
Development , 123-140.
Larsson,  H.,  &  Grönlund,  A.  (2014).
Future-oriented  egovernance:  the sustainability  concept  in  egov research and ways forward.
Government  Information  Quarterly , 31, 137-149.
Larsson,  H.,  &  Grönlund,  A.  (2016).
Sustainabke egovernance?
Practices,  problems  and  beliefs about  the  future  in  Swedish  egov practice. Government  Information Quarterly , 33, 105-114.
Lessa,  Lemma  (2019). Sustainability framework  for  e-government  success: feasibility  assessment .    Makalah disajikan  pada  12th  International Conference on Theory and Practice of Electronic Governance (ICEGOV),  Melbourne,  Australia. Hal. 231 – 239.
Mahmoodi,  R.  K.,  &  Nojedeh,  S.  H. (2016). Investigating the
effectiveness of e-Government
establishment in government organizations. Procedia  -  Social  and Behavioral Sciences, 230, 136-141.
Miles,  M.  B.,  Huberman,  A.  M.,  & Saldana,  J.  (2014). Qualitative  Data Analysis  A  Methods  Sourcebook Edition  3 .  United  States:  SAGE
Publication.
Mkude, C.G., & Wimmer, M.A. (2015). E- government  systems  design  and implementation  in  developed  and developing countries: results from a qualitative analysis. Lecture Notes in Computer  Science  (vol.9248) .  Cham:
Springer.
Muñoz,  A.  L,  &  Bolivar,  R.M.P.  (2018).
International e-government
development : policy,  implementation and best practice. Cham: Springer.
Myeong, Seunghwan & Kwon, Yongmin & Seo, Hyungjun. (2014). Sustainable e-governance: the relationship  among  trust,  digital divide, and e-government.
Sustainability , 6(9), 6049-6069. Nindiaswari,  E.  (2016). Integrasi  updated d&m  success  model,  kano  model  dan quality  function  deployment  untuk menganalisis  sistem  persuratan  dan disposisi  elektronik  spde:  studi  kasus kementerian secretariat negara. (Tesis). Jakarta: Universitas Indoensia. http://lib.ui.ac.id/ .
Jurnal Administrasi Negara
ISSN : 2598-4039 (Online)
ISSN : 2302-2231 (Print)
Aulia B. Setyabudi, Teguh Kurniawan
Program Studi Administrasi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia
Nurdin, N., Stockdale, R. & Scheepers, H. (2014). The  role  of  social  actors  in  the sustainability of e-Government
implementation  and  use .  Makalah disajikan pada 47th Hawaii
International Conference on System
Sciences,  Waikoloa,  HI,  USA.  Hal.
2263 – 2272.
Nurdin,  N.  (2018). Resource  endowments strategy for sustainable e-Government.
Makalah disajikan pada 4th International Conference on Science and Technology, Yogyakarta,
Indonesia. Hal. 1 – 6.
Pemerintah  Indonesia.  2018. Peraturan Presiden  Nomor  95  Tahun  2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Lembaran  Negara  RI Tahun  2018  Nomor182.  Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara. Wangwe, C. K., Eloff, M. M., & Venter, L. (2012).  A  sustainable  information security framework for e- government — Case  of  Tanzania . Technological
and Economic Development of Economy , 18, 117 – 131