## Jurnal Risalah Kenotariatan
Volume 2, No. 1, Juni 2021 open access at : http://risalah.unram.ac.id Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

## SYARAT-SYARAT PENGAJUAN ITSBAT NIKAH MENURUT KETENTUAN PASAL 7 INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1991 DI DESA SENTELUK KECAMATAN BATULAYAR
Diangsa Wagian, Sahruddin, Zainal Arifin Dilaga Universitas Mataram Corresponding email : dwagian@unram.ac.id

## Abstrak
Masyarakat yang telah melakukan perkawinan secara di bawah tangan banyak yang menginginkan perkawinan mereka dilakukan itsbat nikah. Namun demikian tidak banyak yang mengetahui bagaimana istbat nikah itu dilakukan. Hal ini menyebabkan keengganan sebagian masyakat untuk melakukan itsbat nikah. Jika hal ini dibiarkan maka akan berakibat semakin banyaknya perkawinan di bawah tangan yang tidak dicatatkan. Beberapa permasalahan tersebut tidak akan berlarut-larut jika dilakukan itsbat nikah atas perkawinan mereka. Untuk itulah, maka dilakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat tentang syarat-syarat pengajuan itsbat nikah menurut ketentuan Pasal 7 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Di Desa Senteluk Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat yang melibatkan segenap elemen masyarakat. Kegiatan penyuluhan hukum ini menggunakan ceramah dan metode diskusi dan tanya jawab. Peserta penyuluhan berpartisipasi aktif dalam kegiatan penyuluhan tersebut. Berdasarkan kegiatan penyuluhan tersebut, terungkap bahwa Masyarakat Desa Senteluk Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat ternyata banyak yang belum memahami prosedur dan tata cara pengajuan itsbat nikah. Persoalan syarat-syarat pengajuan itsbat nikah yang paling banyak diungkapkan oleh masyarakat adalah masalah status dari anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dilakukan secara di bawah tangan, hak waris dari anak tersebut, dan hak perwaliannya. Persoalan lain juga adalah berkaitan dengan keabsahan perkawinan yang dilakukan secara agama (Islam) dan akibat hukumnya.
Kata kunci : penyuluhan, istbat nikah, perkawinan

## A. PENDAHULUAN
Sah atau tidaknya suatu perkawinan ditentukan oleh hukum positif, dalam hal ini adalah Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974. Pada Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Perkawinan ditentukan bahwa: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Berdasarkan ketentuan ini maka jelas bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Hal ini berarti, bahwa jika suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan seperti nikah atau ijab kabul telah dilaksanakan (bagi umat Islam) atau pendeta/pastor telah melaksanakan pemberkatan atau ritual lainnya, maka perkawinan tersebut adalah sah terutama di mata agama dan kepercayaan masyarakat.
Namun demikian, sahnya perkawinan ini di mata agama dan kepercayaan masyarakat perlu mendapat pengakuan dari negara, yang dalam hal ini ketentuannya terdapat pada

## 204~215
Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan. Berdasarkan pasal tersebut pencatatan perkawinan ialah tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pencatatan perkawinan bertujuan agar keabsahan perkawinan mempunyai kekuatan hukum, jadi tidak menentukan sah/tidaknya suatu perkawinan. Perkawinan yang tidak dicatatkan akan membawa dampak yang merugikan.
Berikut ini adalah akibat hukum perkawinan yang tidak dicatatkan: 1
1.  Terhadap Istri
Perkawinan yang tidak dicatatkan berdampak sangat merugikan bagi istri dan perempuan umumnya, istri tidak dianggap sebagai istri sah, tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika ia meninggal dunia, dan tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perpisahan, karena secara hukum perkawinan dianggap tidak pernah terjadi. 2.  Terhadap anak
Anak yang tidak dicatatkan menurut hukum negara memiliki dampak negatif bagi status anak yang dilahirkan di mata hukum, yakni Status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah. Konsekuensinya, di dalam akte kelahiran statusnya dianggap sebagai anak luar nikah, sehingga hanya dicantumkan nama ibu yang melahirkannya, anak menjadi tidak berhak atas biaya kehidupan dan pendidikan, nafkah dan warisan dari ayahnya
3.  Terhadap laki-laki atau suami
Hampir tidak ada dampak mengkhawatirkan atau merugikan bagi diri laki-laki atau suami yang perkawinannya tidak dicatatkan. Yang terjadi justru menguntungkan dia, karena Suami bebas untuk menikah lagi, karena perkawinan yang tidak dicatatkan dianggap tidak sah dimata hukum sehingga suami bisa berkelit dan menghindar dari kewajibannya memberikan nafkah baik kepada istri maupun kepada anak-anaknya dan dipusingkan dengan pembagian harta gono-gini, warisan dan lain-lain.
Perkawinannya yang tidak dilakukan di hadapan pegawai pencatat nikah itu tidak akan mendapatkan perlindungan hukum. Sebagaimana hal itu dinyatakan dalam pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. Dengan demikian pernikahannya tidak bisa dibuatkan akta nikah dan kalau ada anak dalam perkawinan tersebut, nantinya anak itu tidak bisa dibuatkan akta kelahiran. Dampak lainnya adalah  sebagai berikut: 2
1.  Isteri tidak dapat menuntut suami untuk memberikan nafkah lahir maupun bathin.
2.  Akan adanya kasus poligami yang mungkin terjadi.
3.  Berpotensi terjadinya suatu pengingkaran atas pernikahan tersebut.
1 Nasrudin Salim, “ Itsbat Nikah dalam Kompilasi Hukum Islam (Tinjauan Yuridis, Filosofis, dan Historis) ” , dalam Jurnal Mimbar Hukum , No. 62 THN. XIV, Jakarta: 2003.
2 Satria Effendi Zein, “ Analisis Fiqh Mengenai Permasalahan tentang Istbat Nikah” , dalam Mim- bar Hukum , No. 50 Tahun XII. Januari-Februari. 2001.
4.  Terbatasinya hubungan keperdataan maupun tanggungjawab sebagai seorang suami ataupun ayah.
5.  Anak akan mengalami kesulitan dalam mendapatkan akta kelahiran.
6.  Sulitnya penuntutan hak yang seharusnya didapat sebagai akibat perceraian
7.  Dalam hal pewarisan, isteri maupun anak dari nikah siri akan sulit untuk menuntut haknya, karena tidak ada bukti yang menunjang tentang adanya hubungan hukum antara isteri dan anak tersebut dengan ayahnya.

## B. PEMBAHASAN

## 1. Kerangka Teoretik Dan Konseptual
Kata Itsbat nikah dalam bahasa arab berarti penetapan ( Al- Itsbat ) dan kata nikah berarti perkawinan. Dengan demikin dapat disimpulkan bahwa Itsbat nikah adalah penetapan nikah oleh pengadilan agama tentang keabsahan perkawinan pasangan suami istri yang perkawinannya tidak dicatatkan kelembaga yang berwenang (Kantor Urusan Agama yang beragama islam dan Kantor Catatan Sipil untuk yang beragama diluar islam).
Dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa pernikahan yang tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, maka dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Kata Isbat nikah terdiri dari dua kata “ itsbat” dan “ nikah”. Kedua istilah tersebut berasal dari Bahasa Arab. Itsbat merupakan masdar dari kata “atsbata yutsbitu itsbat”berarti penetapan atau pembuktian. 3 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa itsbat adalah penetapan, penyuguhan, penentuan. 4 Sedangkan nikah adalah akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizan antara seorang laki-laki dengan perempuan sebagai suami isteri  dengan terpenuhinya berbagai persyaratan dalam rangka suami isteri dengan terpenuhinya berbagai persyaratan dalam rangka mentaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah.
Isbat nikah adalah tindakan hukum yang diajukan ke Pengadilan Agama guna men tsabit kan (menetapkan) pernikahan yang telah dilangsungkan, namun tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah. Pasal 7 angka (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah” dan “Dalam hal ini perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan Isbat nikah nya ke Pengadilan Agama”.
Jadi, pada dasarnya isbat nikah adalah penetapan atas perkawinan seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam yaitu sudah terpenuhinya syarat dan rukun nikah, tetapi
3 Ahmad Warsun Munawir, Kamus Al Munawir Arab-Indonesia , Surabaya: Pustaka Progresif, 1997, hlm.
145. 4 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta,  Balai  Pustaka, 1995, halaman 338.
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 206~215
pernikahan yang terjadi pada masa lampau ini belum atau tidak dicatatkan ke pejabat yang berwenang, dalam hal ini pejabat KUA (Kantor Urusan Agama) yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN).
Itsbat (penetapan) merupakan produk Pengadilan Agama, dalam arti bukan pengadilan yang sesungguhnya dan diistilahkan dengan jurisdiktio voluntair. Dikatakan bukan pengadilan yang sesungguhnya, karena di dalam perkara ini hanya ada pemohon, yang memohon untuk ditetapkan tentang sesuatu yaitu penetapan nikah. Perkara voluntair adalah perkara yang sifatnya permohonan dan didalamnya tidak terdapat sengketa, sehingga tidak ada lawan. Pada dasarnya perkara permohonan tidak dapat diterima, kecuali kepentingan Undang-Undang menghendaki demikian. 5
Perkara voluntair yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama seperti :
a. Penetapan wali pengampu bagi ahli waris yang tidak mampu untuk melakukan tindakan hukum.
b. Penetapan pengangkatan wali
c. Penetapan pengangkatan anak
d. Penetapan nikah (itsbat nikah)
e. Penetapan wali afdol
Adapun asas yang melekat pada putusan penetapan pertama asas kebenaran yang melekat pada penetapan hanya kebenaran sepihak. Kebenaran  yang terkandung didalam penetapan hanya kebenaran yang bernilai untuk diri pemohon, kebenaran tidak menjangkau orang lain. Dari asas ini lahirlah asas  berikutnya, yakni kekuatan mengikat penetapan hanya berlaku pada diri pemohon, ahli warisnya, dan orang yang memperoleh hak darinya, sama sekali tidak mengikat siapapun, kecuali hanya mengikat kepada yang telah disebut diatas.  Selanjutnya asas  ketiga,  yang  menegaskan putusan  penetapan  tidak  mempunyai  kekuatan pembuktian kepada pihak manapun. Seterusnya yaitu asas putusan penetapan tidak memiliki kekuatan eksekutorial. Hal ini dapat dipahami karena amar putusan bersifat deklaratoir sehingga tidak mungkin memiliki nilai kekuatan eksekusi. 6

## 1. Fungsi Itsbat Nikah
Terhadap perkawinan dibawah tangan yang tidak memiliki akta nikah karena tidak dicatatkan di KUA, maka apabila suami istri atau yang  berkepentingan dengan perkawinan tersebut menginginkan adanya suatu bukti otentik dapat mengajukan permohonan Itsbat Nikah ke pengadilan agama.
Beberapa fungsi Itsbat Nikah, yaitu :
a. Mengesahkan perkawinan yang telah dilangsungkan.
b. Membuktikan bahwa memang benar telah terjadi suatu perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan.
5 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Peradilan Agama , Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Cet. VI. 2005, hlm.
41 6 A. Raihan Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama , Jakarta: CV. Rajawali, 1991, hlm. 73
E-ISSN : 2775-362X
c. Penetapan Itsbat Nikah dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah terjadinya perkawinan.
2. Ketentuan Isbat nikah
Ketentuan isbat nikah di Indonesia baru ada setelah lahirnya Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, walaupun pada  masa Penjajahan Belanda di Indonesia telah mengakui keberadaan Pengadilan Agama dengan stbl. 1882 Nomor 152 yang  kemudian ditambahkan dan dirubah dengan stbl. 1937 nomor 116 dan 160 dan stbl. 1937 nomor 638 dan 639 namun tentang Isbat nikah pada waktu itu belum ada ketentuannya.
Pada dasarnya kewenangan perkara isbat nikah bagi Pengadilan Agama dalam sejarahnya adalah diperuntukkan bagi mereka yang melakukan perkawinan dibawah tangan sebelum diberlakukannya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 (penjelasan pasal 49 ayat (2), Jo. Pasal 64 UU No. 1 Tahun 1974). Pasal 49 ayat (2)  tersebut dikatakan bahwa salah satu bidang perkawinan yang diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 adalah “Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijalankan menurut peraturan yang lain. 7 Dalam pasal 64 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang- undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama adalah sah. 8 Namun kewenangan ini berkembang dan diperluas dengan dipakainya ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 7 ayat 2 dan 3. Pasal 7 ayat (2) dalam KHI disebutkan “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat mengajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama”. Pasal 7 ayat (3) dalam KHI disebutkan isbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal yang berkenaan dengan:
a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
b. Hilangnya akta nikah;
c. Adanya keraguan tentang sah tidaknya salah satu syarat perkawinan;
d. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974. 9
Uraian pasal 7 ayat 2 dan 3 KHI, memaparkan bahwa KHI telah memberikan kewenangan lebih dari yang diberikan oleh Undang-Undang; baik oleh Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan maupun Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
7 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Klong Kledejaya, Tahun 1990, halaman  45.
8 Ibid. , hlm., 284.
9 Departemen Agama RI, Bahan Penyuluhan Hukum , Jakarta: Departemen Agama RI, 1999/2000, hlm.137.
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 208~215
Aturan isbat nikah yang terdapat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan maupun Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama hanya terjadi pada kasus perkawinan bawah tangan yang terjadi sebelum diberlakukannya UU no. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Sedangkan Pasal 7 ayat 2 dan 3 dalam KHI menerangkan dibolehkannya isbat nikah meski perkawinan berlangsung setelah berlakunya UU no. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
Di sisi lain, menurut pasal 2 TAP MPR RI No. III/MPR/2000 tentang sumber hukum dan tata urutan perundang-undangan; INPRES tidaklah termasuk dalam tata urutan perundang-undang Republik Indonesia. Dalam hal ini KHI termasuk INPRES tahun 1991.
3. Alasan Pengajuan Itsbat Nikah
Mengenai alasan yang berkaitan dengan pengajuan Itsbat Nikah diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam yang menerangkan :
(1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah.
(2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat  diajukan Itsbat Nikahnya ke pengadilan agama.
(3) Itsbat Nikah yang dapat diajukan ke pengadilan agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :
(a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
(b) Hilangnya akta nikah.
(c) Adanya keraguan   tentang  sah atau   tidaknya s a l a h       s a t u syarat perkawinan.
(d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
(e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
(4) Yang berhak mengajukan Itsbat Nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.
4. Syarat-Syarat Itsbat Nikah
Tentang syarat itsbat nikah ini tidak dijelaskan dalam kitab fiqh klasik maupun kontemporer. Akan tetapi syarat itsbat nikah ini dapat dianalogikan dengan syarat pernikahan. Hal ini karena itsbat nikah (penetapan nikah) pada dasarnya adalah penetapan suatu perkawinan yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam syariat Islam. Bahwa perkawinan ini telah dilakukan dengan sah yaitu telah sesuai dengan syarat dan rukun nikah tetapi pernikahan ini belum dicatatkan ke pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatata Nikah (PPN). Maka untuk mendapatkan penetapan (pengesahan nikah) harus mengajukan terlebih dahulu perkara permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama.

## 5. Prosedur dan Tata Cara Permohonan Itsbat Nikah
Secara umum, Itsbat Nikah termasuk jenis perkara volutaire , yang memiliki ciri- ciri sebagai berikut :
a. Masalah yang diajukan bersifat sepihak semata.
b. Permasalahan yang dimohon penyelesaiannya, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain.
c. Tidak ada orang lain atau pihak lain yang bertindak sebagai lawan,  tetap bersifat ex-parte.
Permohonan Itsbat Nikah diajukan ke Pengadilan Agama dalam daerah hukum tempat tinggal pemohon. Tata cara permohonan terdiri dari dua tahap, yaitu :
a. Tahap Pendaftaran
1. Mengajukan permohonan atau mendaftarkan permohonan secara tertulis atau lisan kepada bagian pendaftaran perkara, yaitu Sub Kepaniteraan Permohonan.
2. Surat permohonan yang telah didaftarkan kemudian dicatat dalam daftar perkara permohonan dan diberi nomor urut perkara, serta diperkirakan besarnya biaya perkara yang harus dibayar pemohon.
3. Setelah panitra memeriksa surat permohonan, panitra melaporkan kepada Ketua Pengadilan Agama.
4. Ketua Pengadilan Agama memeriksa kembali surat permohonan dan menetapkan Majelis Hakim.
5. Majelis Hakim mempelajari surat permohonan tersebut kemudian menentukan hari sidang pertama.
6. Panitera memanggil Pemohon secara sah dan patut untuk hadir dalam persidangan dengan diberikan surat panggilan.

## b. Tahap Persidangan
1. Pada hari sidang yang ditentukan, pemohon atau kuasanya menghadiri sidang pertama, setelah menerima surat panggilan yang sah.
2. Majelis hakim mulai memeriksa pokok masalah mengenai hal-hal yang berkenaan dengan perkawinan, seperti memeriksa rukun dan syarat perkawinan dan menanyakan alasan meminta Itsbat Nikah.  Pemohon diberi kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti baik berupa saksi-saksi, alat bukti surat, maupun alat bukti lainnya.
3. Setelah pemeriksaan terhadap pokok masalah telah selesai, majelis hakim akan bermusyawarah bahwa perkawinan pemohon terpenuhi rukun dan syarat perkawinan dan telah sesuai serta tidak bertentangan dengan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka hakim akan mengabulkan permohonan Itsbat Nikah tersebut, dengan mengeluarkan penetapan Itsbat Nikah . Hasil keputusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan Hukum

## Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 210~215
Bagi yang beragama Islam, namun tak dapat membuktikan terjadinya perkawinan dengan akta nikah, dapat mengajukan permohonan itsbat nikah (penetapan/pengesahan nikah) kepada Pengadilan Agama.
Menurut ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan ditentukan bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan bertujuan agar keabsahan perkawinan mempunyai kekuatan hukum. Perintah undang-undang tersebut agar setiap perkawinan dicatatkan sehingga memperoleh perlindungan hukum, nampaknya masih kurang diindahkan oleh masyarakat.
Masih seringnya terjadi perkawinan yang hanya dilakukan di bawah tangan atau perkawinan sirri tanpa kemudian dilakukan pencatatan di hadapan pegawai pencatat nikah. Hal ini tentu saja tidak hanya merugikan para pihak yang melakukan perkawinan tersebut namun juga anak keturunan mereka. Kesadaran dan penyesalan tidak melakukan pencatatan perkawinan baru muncul ketika terjadi perceraian, sengketa mengenai harta bersama dalam perkawinan, sengketa warisan dan sebagainya.
Berada dalam situasi ini, masyarakat seringkali menemui jalan buntu untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut. Padahal, permasalahan- permasalahan tersebut tidak akan berlarut-larut jika masyarakat dapat melakukan itsbat nikah atas perkawinan mereka yang menjadi sumber utama berbagai permasalahan dan sengketa tersebut.
Untuk itulah, maka perlu dilakukan penyebarluasan informasi kepada masyarakat tentang urgensi itsbat nikah, tujuan dan manfaat, syarat-syarat dan prosedur dalam melakukan itsbat nikah sehingga masalah-masalah tersebut di atas dapat tertangani dengan baik.
Kegiatan penyuluhan hukum ini bertujuan sebagai berikut:
a) Sebagai wujud pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi
b)  Secara umum, kegiatan penyuluhan ini bertujuan untuk membantu pemerintah dalam memberikan pelayanan hukum, kepastian dan keadilan hukum kepada masyarakat sehingga tercipta kehidupan berbangsa dan bermasyarakat yang tertib dan harmonis.
c)  Secara khusus, kegiatan penyuluhan ini bertujuan memberikan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya itsbat nikah, manfaat dan keuntungan itsbat nikah, syarat-syarat, langkah-langkah, dan prosedur dalam mengajukan itsbat nikah.
Kegiatan penyuluhan hukum ini diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat sebagai berikut:
a)  Kegiatan penyuluhan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat apa itu itsbat nikah.
b)  Melalui kegiatan penyuluhan ini diharapkan masyarakat akan dapat memahami tujuan, urgensi dan manfaat melakukan itsbat nikah.
c)  Melalui kegiatan penyuluhan ini diharapkan masyarakat akan dapat mengetahui syarat- syarat yang harus dipenuhi, dan prosedur dalam mengajukan itsbat nikah.
d) Melalui kegiatan penyuluhan ini juga diharapkan masyarakat akan mampu bersikap secara proportional mengalami dan menghadapi perkawinan yang belum dicatatkan di hadapan KUA (bagi yang beragama Islam).
Pemecahan masalah dilakukan dengan cara memberikan pengetahuan, informasi dan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya itsbat nikah, tujuan dan manfaat itsbat nikah, syarat-syarat yang harus dan prosedur dalam melakukan itsbat nikah. Agar kegiatan penyuluhan hukum ini terselenggara dengan baik serta tepat sasaran maka dilakukan dua pendekatan.
Pendekatan pertama adalah pendekatan kultural, di mana para pemimpin informal di kalangan masyarakat setempat seperti tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh masyarakat dan tokoh lainnya diajak bekerjasama dalam mensukseskan kegiatan ini. Hal ini dilakukan dengan harapan bahwa mereka akan ikut mengajak-serta warga lainnya untuk menghadiri kegiatan penyuluhan hukum ini. Kedua adalah pendekatan struktural, yaitu melakukan komunikasi, pendekatan dan kerjasama dengan pemimpin formal mulai dari tingkat dusun, desa, kecamatan serta instansi yang terkait dengan permasalahan yang dihadapi.
Komponen masyarakat yang akan mmenjadi sasaran kegiatan penyuluhan ini adalah masyarakat secara keseluruhan di antaranya kepala desa, aparat desa, kepala dusun, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda yang tergabung dalam organisasi pemuda seperti karang taruna, tokoh-tokoh masyarakat serta anggota masyarakat yang ada di Desa Senteluk Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat. Dengan adanya keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam kegiatan penyuluhan ini, diharapkan dapat membawa manfaat khususnya dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat setempat mengenai pentingnya itsbat nikah dan tata cara dalam melakukan itsbat nikah.
Dalam rangka memperlancar kegiatan penyuluhan hukum ini, maka ada beberapa metode yang digunakan oleh pelaksana kegiatan, sebagai berikut:
1. Ceramah yakni penyampaian materi melalui metode ceramah atau penyuluhan yang dilakukan oleh tim kepada  peserta, sehinga para peserta dapat mengetahui tentang materi penyuluhan yang disampaikan oleh tim penyuluh.
2. Diskusi dan tanya jawab yakni dengan memberikan kesempatan kepada para peserta untuk mengajukan pertanyaan ataupun pendapatnya perihal materi yang dismpaikan sehinga menjadi masukan dan menambah wawasan pemahaman terhadap materi yang disampaikan oleh tim penyuluh.
Berdasarkan ketentuan ini maka jelas bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Hal ini berarti, bahwa jika suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan

## Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 212~215
seperti nikah atau ijab kabul telah dilaksanakan (bagi umat Islam) atau pendeta/pastor telah melaksanakan pemberkatan atau ritual lainnya, maka perkawinan tersebut adalah sah terutama di mata agama dan kepercayaan masyarakat.
Kegiatan penyuluhan hukum ini dilaksanakan di Kantor Kepala Desa Senteluk Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat dengan uraian notebook kegiatan sebagai berikut: pada minggu I, pelaksana kegiatan melakukan pengurusan ijin pengabdian ke pimpinan di Fakultas Hukum Universitas Mataram, setelah itu pada minggu II dilanjutkan kemudian dengan penyusunan materi penyuluhan, bersamaan dengan itu dilakukan rapat teknis persiapan tim dalam rangka melakukan kegiatan penyuluhan hukum. Selanjutnya pada minggu III, Tim pelaksana kegiatan melakukan observasi ke lapangan, membangun komunikasi dan pendekatan dengan seluruh tokoh masyarakat baik itu tokoh kultural maupun tokoh structural yang ada Desa Senteluk Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat. Baru kemudian pada minggu IV, tim pelaksana melakukan kegiatan penyuluhan. Setelah kegiatan penyuluhan dilakukan, Tim pelaksana kegiatan melakukan rapat evaluasi kegiatan penyuluhan hukum.
Kegiatan penyuluhan ini dilaksanakan oleh Tim Pelaksana yang terdiri dari tenaga dosen fakultas Hukum Universitas Mataram dari lintas bagian. Biaya kegiatan penyuluhan ini sebesar Rp. 10.000.000 yang berasal dari dana PNBP-BLU Universitas Mataram Tahun Anggaran 2020.
Penyuluhan hukum ini dilaksanakan di Kantor Desa Senteluk Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat pada tanggal 21 Agustus tahun 2020 yang dimulai dari pukul 09.00-12.30 WITA. Pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum tersebut berlangsung dengan tertib, aman dan lancar. Para peserta merupakan anggota masyarakat Desa Senteluk Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat. Peserta tidak hanya terdiri dari kaum pria tetapi juga kaum perempuan. Turut hadir dalam kegiatan penyuluhan ini seperti petani, aparat desa, kepala dusun, anggota BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan lainnya. Peserta penyuluhan berpartisipasi aktif dalam kegiatan penyuluhan tersebut. Hal ini terlihat dari banyaknya pertanyaan dan keluhan yang disampaikan oleh peserta penyuluhan. Para peserta sangat terkesan dengan topik yang diangkat karena merupakan bagian dari permasalahan riel yang banyak ditemukan di tengah-tengah masyarakat.
Berdasarkan pengalaman di lapangan selama melakukan kegiatan penyuluhan hukum tentang “Pentingnya Itsbat Nikah dalam Upaya Memberikan Perlindungan Hukum bagi Para Pihak”, yang dalam hal ini berlokasi di Desa Senteluk Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat, banyak persolan itsbat nikah yang dikonsultasikan dan diungkapkan oleh masyarakat setempat. Di samping persoalan itsbat nikah, hal yang terkait erat dengan itsbat nikah, yaitu perkawinan dan perceraian juga menjadi persoalan yang banyak dikonsultasikan oleh masyarakat. Hal ini dapat dimaklumi mengingat itsbat nikah itu sendiri dilakukan diantaranya disebabkan karena perkawinan
para pihak tidak dicatatkan atau tidak dilakukan di hadapan pegawai pencatat nikah, dan bahwa ketika perceraian dilakukan, terlebih dahulu perceraian dari perkawinan tersebut harus dilakukan itsbat nikah.
Persoalan itsbat nikah yang paling banyak diungkapkan oleh masyarakat Desa Senteluk Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat adalah masalah status dari anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dilakukan secara di bawah tangan atau nikah sirri, hak waris dari anak tersebut, dan hak perwaliannya. Persoalan lain juga adalah berkaitan dengan keabsahan perkawinan yang dilakukan secara agama (Islam) dan akibat hukumnya.
Persoalan berikutnya adalah hak janda atas warisan termasuk gaji pension dari almarhum mantan suaminya dari perkawinan sirri atau perkawinan yang tidak dicatatkan, masalah harta perkawinan dari  perkawinan sirri atau perkawinan yang tidak dicatatkan. Di samping itu, masalah prosedur dan tata cara serta persyaratan apa saja yang harus dilengkapi dalam mengajukan permohonan itsbat nikah menjadi masalah yang banyak dikonsultasikan.
Masyarakat Desa Senteluk Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat ternyata banyak yang belum memahami itsbat nikah, arti penting dan tujuannya, demikian pula dengan prosedur dan tata caranya. Minimnya pemahaman masyarakat Desa Senteluk Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat mengenai itsbat nikah dan prosedur atau tata cara dalam mengajukan permohonan itsbat nikah tidak jarang kemudian menyebabkan kurangnya perlindungan hukum terhadap anak yang dilahirkan sebagai akibat perkawinan sirri atau perkawinan yang tidak dicatatkan, demikian pula dengan perlindungan hukum terhadap istri dari perkawinan sirri atau perkawinan yang tidak dicatatkan.
Artinya, selama perkawinan tersebut tidak di-itsbatkan, posisi anak dan istri tidak dilindungi secara hukum. Akibat berikutnya, pihak-pihak yang merasa dirugikan, dalam hal ini istri dan anak dari perkawinan sirri atau perkawinan yang tidak dicatatkan menuntut keadilan dan perlindungan hukum kepada lembaga-lembaga adat dan pengadilan Negara. Penyebab mengapa setelah sekian lama para pihak melakukan perkawinan tidak melakukan itsbat nikah sedikit banyak disebabkan oleh minimnya pengetahuan masyarakat mengenai apa, dan untuk apa itsbat nikah itu dilakukan. Di samping itu minimnya kesadaran hukum masyarakat untuk melakukan itsbat nikahnya karena keyakinan masyarakat bahwa kebijakan local dan pranata dapat diandalkan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yang berkaitan dengan perkawinan dan perceraian berikut hak dan kewajiban yang melekat di dalamnya.
Di Desa Senteluk Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat, penyelesaian sengketa seputar perkawinan, perceraian, kewarisan dan masalah-masalah keluarga lainnya biasanya dilakukan secara musyawarah di intern keluarga; jika tidak menemui kata sepakat, penyelesaiannya akan diserahkan kepada dan atau dilakukan oleh tokoh

## Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 214~215
adat dan kepala desa. Jarang sekali penyelesaian sengketa tersebut yang berujung kepada pengadilan.
Penyuluhan tersebut dianggap sangat bermanfaat oleh peserta penyuluhan. Pelaksanaan kegiatan penyuluhan tersebut juga tidak mengalami hambatan yang berarti sehingga kegiatan penyuluhan ini berjalan dengan baik. Masyarakat Desa Senteluk Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat juga berharap dapat memperdalam pemahaman mereka lebih lanjut mengenai itsbat nikah dan prosedur melakukan itsbat nikah. Mereka juga berharap kegiatan-kegiatan serupa akan dapat dilanjutkan di kemudian hari.
Di samping itu, Mereka berharap dapat dibantu dan didampingi dalam melakukan pengurusan itsbat nikah. Mereka berharap juga agar diberikan pelatihan teknis khususnya berkaitan dengan teknik penyusunan permohonan itsbat nikah, itsbat nikah secara prodeo, dan itsbat nikah kumulasi dengan gugat cerai.

## C. KESIMPULAN
Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:
1. Penyuluhan hukum tentang Pentingnya Itsbat Nikah dalam Upaya Memberikan Perlindungan Hukum bagi Para Pihak masih sangat dibutuhkan tidak hanya bagi masyarakat Desa Senteluk Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat tetapi juga masyarakat pada umumnya. Hal ini dikarenakan masih banyak perkawinan yang dilakukan secara sirri atau di bawah tangan, tanpa melibatkan pegawai pencatat nikah. Di samping itu, masih banyak perkawinan yang tidak dicatatkan kepada pegawai pencatat nikah KUA. Padahal, tanpa pencatatan dan itsbat nikah, maka status perkawinan para pihak tidak mempunyai kekuatan hukum.
2. Penyuluhan hukum tentang Pentingnya Itsbat Nikah dalam Upaya Memberikan Perlindungan Hukum bagi Para Pihak masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat pada umumnya untuk memberikan kepastian hukum terhadap status perkawinan para pihak, status anak, status harta perkawinan, hak atas waris anak dan istri, hak atas pensiun janda,  termasuk dalam pengurusan administrative seperti Akta Kelahiran dan sebagainya.
3.  Penyuluhan hukum ini pada dasarnya merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap pluralism hukum waris yang berlaku di Indonesia. Harapannya ke depan, masyarakat akan menjadi masyarakat yang sadar hukum sehingga ketertiban, ketentraman, kepastian hukum dan keadilan dapat terus terpelihara sesuai dengan cita-cita pancasilan dan UUD 1945.
Penyuluhan hukum tentang Pentingnya Itsbat Nikah dalam Upaya Memberikan Perlindungan Hukum bagi Para Pihak masih sangat perlu untuk dilanjutkan pada masa-masa mendatang. Hal ini disebabkan karena masyarakat sangat membutuhkan pegangan yang kuat dalam menghadapi kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah
itsbat nikah pada khususnya dan masalah perkawinan dan perceraian pada umumnya. Dengan adanya pemahaman yang kuat mengenai pentingnya itsbat nikah berikut prosedur melakukan itsbat nikah maka perlindungan hukum terhadap anak dan istri serta kepastian hukum terhadap status perkawinan para pihak dapat tercapai dan ditegakkan.

## DAFTAR PUSTAKA
A. Raihan Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama , Jakarta: CV. Rajawali, 1991.
Ahmad Warsun Munawir, Kamus Al Munawir Arab-Indonesia , Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
Departemen Agama RI, Bahan Penyuluhan Hukum , Jakarta: Departemen Agama RI, 1999/2000.
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 1995.
Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Peradilan Agama , Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Cet. VI. 2005.
Nasrudin Salim, “ Itsbat Nikah dalam Kompilasi Hukum Islam (Tinjauan Yuridis,
Filosofis, dan Historis) ” , dalam Jurnal Mimbar Hukum , No. 62 THN. XIV, Jakarta: 2003.
Satria Effendi Zein, “ Analisis Fiqh Mengenai Permasalahan tentang Istbat Nikah” , dalam Mimbar Hukum , No. 50 Tahun XII. Januari-Februari. 2001.
Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Klong Kledejaya, Tahun 1990.