Community: Volume 4,  Nomor 1, April 2018 ISSN: 2477-5746
__________________________________________

## Pekerja Pers Menjelang Senja Kala Media Cetak

## Oleh Mukhijab
Program Studi Komunikasi Universitas Islam Indonesia praktisi media/wartawan Pikiran Rakyat Bandung
email: mukhijab1966@gmail.com

## Abstract
This article describes the dynamics of the media industry, particularly the print media industry. The growing effect of information technology that gave birth to online media in the form of online media and social media has encouraged consumers and readers to turn away from the print media. The next effect, media producers and services reduces the  portion  of  advertising  spending  in  print.  There  was  a  tempestuous  print  media business.  Some  print  media  closed  their  businesses.  Media  workers  as  part  of  the editorial division as well as non-editorial employees bear the brunt of the bankruptcy of media  companies.  This  paper  is  limited  to  describe  objectively  how  the  situation  of media workers at dusk when print media.
Keywords: media industry, information technology, print media

## 1. PENDAHULUAN
Terjadi paradoks dalam dinamika industri media nasional, terutama media cetak (surat  kabar).  Seperti  tulisan  Lunden  (2009), The  Death  of  Print?  The  Challenges  and Opportunities facing the Print Media on the Web, media cetak (print media) menghadapi situasi  kritis.  Terjadi  distorsi  pembaca  dan  pendapatan  iklan  atau  nilai  bisnis  media mengalami  distorsi.  Meskipun  para  pengusaha  media  cetak  mengembangkan  media online maupun e-paper atau digital online, penurunan pendapatan dan pembaca yang stabil menjadi indikasi media cetak memasuki senjata kala.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
Bagi industri media massa di Indonesia, situasi krisis media cetak telah menelan banyak korban. Media-media nasional yang memiliki track record positif basis ekonomi dan pembacanya menghentikan produksi, sekedar contoh Koran Tempo, Sinar Harapan, Neraca,  Jurnal  Nasional,  Suara  Karya ,  dll . Media  cetak  lokal  tertentu  juga  melakukan langkah  serupa.  Kondisi  demikian  tak  terprediksi  karena  industri  media  cetak sebenarnya  tengah  masuk  pubertas  sejak  industrialisasi  dan  pasar  bebas  media diluncurkan bersamaan euphoria politik pasca rezim otoriter Orde Baru tumbang pada Mei  1998.  Pemerintah  transisi  di  bawah  kepemimpinan  Presiden  BJ  Habibie menderegulasi  perusahan  pers  dan  fungsi  media  untuk  menumbuhkan  gairah  bisnis informasi tersebut. Selama 32 tahun rezim Orde Baru hanya terdapat 271 media cetak
Community: Volume 4,  Nomor 1, April 2018 ISSN: 2477-5746
__________________________________________
nasional  dan  regional.  Menteri  Penerangan  Yunus  Yosfiah  mengeluarkan  regulasi Nomor 1 Tahun 1998 tentang Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) menggantikan Surat  Keputusan  Nomor  01/Per/Menpen/1984  tentang  SIUPP  dan  Nomor 214/Kep/Menpen/1984  tentang  Prosedur  dan  Persyaratan  SIUPP.  Dalam  keputusan tersebut,  penerbitan  pers  tidak  memerlukan  SIUPP,  hanya  mengajukan  kelengkapan administrasi izin usaha saja. Kemudian UU Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan Pokok  Pers  yang  menempatkan  media  sebagai  instrumen  kekuasaan  diganti  dengan UU  Nomor  40  Tahun  1999  tentang  Pers,  yang  memosisikan  media  sebagai  medium demokratisasi. Dua tahun sejak deregulasi tersebut, pemerintah menerbitkan 1687 izin baru  penerbitan  media  cetak  nasional  maupun  media  cetak  lokal    (Luwarso  2002,5; Nugroho et al. 2012a; Siregar 1999; Irianto 2008; Lim 2011a, 2011b).
Masa pubertas media cetak tersebut cenderung mengalami antiklimak sejak 2010. Iklim  bisnis  media  cetak  tergerus  oleh  pasar  yang  lesu.  Jumlah  media  cetak  terus berkurang. Sampai awal 2018, media cetak yang aktif terbit sebanyak 383 media cetak harian, 202 surat kabar mingguan, 420 majalah, dan 213 tabloid (https://tirto.id/pertumbuhan-oplah-koran-melambat-melambat-menurun-ciy7, 25
Februari 2018).

## 3. METODOLOGI PENELITIAN
Artkel  ini  mengulas  tentang  efek  krisis  bisnis  media  cetak  bagi  pekerja  media dengan  menggunakan  berbagai  pandangan  dan  hasil  riset  para  pemerhati  industri media.  Penulis  sebagai  praktisi  media  sekaligus  peminat  kajian  sosiologi  media berusaha  untuk  memberikan  gambaran  yang  mendekati  objektif  tentang masa  depan pekerja media cetak.

## 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Pekerja Pers
Jurnalis  ( journalist )  atau wartawan  merupakan  orang  yang  pekerjaanya menulis di surat kabar, majalah, laman berita, dan menyiapkan berita untuk broadcast (televisi dan  radio).    Selain  jurnalis,  pekerja  media  pada  bagian  manajemen  menjadi  bagian integral  dari  perusahaan  media.  Dalam  perusahaan  media  cetak,  selain  terdapat jurnalis  sebagai  komponen  utama  divisi  editorial,  terdapat  pekerja  media  divisi  non editorial seperti pekerja bagian produksi, sirkulasi, iklan, dan lain-lain.
Adapun  aspek  bisnis  pengelolaan  media  dikenal  dengan  istilah  jurnalisme (Oxford: 2005). Dalam konteks industri media cetak, para jurnalis menjadi bagian dari pilar industri modern yang bergerak dalam bisnis informasi yang di dalamnya proses produksi  melibatkan  mesin  cetak,  komputer,  internet,  moda  angkutan  sirkulasi  dan infrastruktur  industri  media  lainnya  dan  para  kekerja  divisi  non  editorial  (Gisbert 1972).
Community: Volume 4,  Nomor 1, April 2018 ISSN: 2477-5746
__________________________________________
Industri  informasi  tersebut  pertumbuhannya  dikaitkan  dengan  kebutuhan informasi  publik  dan  demokrasi  dalam  masyarakat.  Jurnalis  melalui  media menyampaikan  informasi  berbagai  peristiwa  aktual,  penting,  dan  menarik,  serta menumbuhkan  kesadaran  sosial  dan  politik  bagi  masyarakat.  Atau  media  massa menjadi  sumber  informasi,  pendidikan,  sumber  nilai-nilai  budaya  baru,  sekaligus sumber  hiburan  dalam  mengaktualisasikan  kesadaran  dimaksud.(Rivers,  Jansen, Peterson  2015).  Kemudian  divisi  produksi,  iklan,  sirkulasi,  mengintegrasikan  kerja jurnalis  untuk  didistribusikan  kepada  pembacaranya.  Dalan  uraian  ini,  jurnalis menjadi bagian yang diuraikan terkena dampak dari distorsi bisnis media. Divisi lain dalam  media  ikut  terkena  dampaknya  juga,  tetapi  tulisan  ini  ingin  menekankan jurnalis  sebagai  simbol  dari  eksistensi  media  yang  menjadi  korban  distorsi  bisnis media.
Terdapat  beberapa  terminologi  jurnalis  dalam  konteks  sosial  politik.  Siregar (1998) menempatkan jurnalis sebagai pekerja kultural, suatu pekerjaan yang dijalankan dengan  mendasarkan  pada  tindakan  profesional  yang  bersumber  moral.  Profesi  dan kerja  jurnalistik  digerakkan  oleh  nilai  moral  yang  bersifat  formal  dan  empiris.  Nilai- nilai formal dalam bentuk kode etik ( canons of journalism ), aturan-aturan ( canon ) untuk standar  tindakan  profesional  jurnalis.  Nilai  formal  diharapkan  menghadirkan idealisme  para  pelaku  profesi  jurnalisme.  Posisi  jurnalis  selayaknya  intelektul  yang memiliki  ruang  otonomi  dan  independensi  yang  mempribadi  sebagaimana  seorang dokter  medis  yang  menjadi  karyawan  rumah  sakit  tetapi  tidak  boleh  kehilangan otonomi dan independensinya sebagai pengabdi kemanusiaan.
Sebagian pakar komunikasi dan sosiologi lainnya menempatkan jurnalis sebagai pekerja pers, yang bekerja selayaknya buruh yang melakukan hubungan kerja dengan pemilik  media.  Dalam  kerangka  industri,  pekerja  pers  sebagai  produsen  informasi yang  lebih  menekankan  orientasinya  pada  komersialisasi  produk  media  untuk kepentingan bisnis. Hubungan jurnalis dan pemilik media sepenuhnya mengacu pada hubungan  industrial  dan  karya  jurnalistik  didedikasikan  sebagai  produk  industri untuk memenuhi kebutuhan pasar (Manan 2010, 2011a).
Penempatan  jurnalis  dalam  konteks  hubungan  industrial  mengacu  pemikiran tentang  komoditas  barang  atau  aset  tertentu  dalam  perspektif  Marx.  Bisnis  media sebagai  bagian  dari  komersialisasi  dan  komodifikasi  informasi  (Mosco  2009).  Jurnalis berada  dalam  pusaran  proses  uang,  komoditas, dan  uang.  Prinsip  komersialisasi  dan komodifikasi  informasi secara  otomatis  menempatkan  pekerja  pers  dengan  persoalan eksploitasi  pekerja  di  mana  para  pekerja  harus  memenuhi  syarat  dan  ketentuan kapitalis.  Jika  pekerja  tidak  menuhi  syarat  dan tidak  melakukan  tugas  sesuai  dengan upah  yang  dikeluarkan  kapitalis,  maka  pemilik  media  bisa  sepihak  memutus hubungan kerja dan siap menghadirkan “tentara cadangan” yang bersedia menerima bayaran lebih murah telah siap menggantikannya (Ritzer,Goodman 2009, 59).
__________________________________________

## Era Pekerja Kultural
Industri  pers  di  Indoneia  melalui  beberapa  fase  perkembangan:  pertama  fase perintis media pada  1900-1945, fase transisi industri media pada masa Jepang sampai Orde Lama (1942-1965), dan fase industri media modern pada masa Orde Baru sampai saat ini.
1). Fase Pekerja Kultural Profesional
Para  jurnalis  media  pada  fase  perintis  bisa  dikategorikan  sebagai  pekerja kultural  professional.  Mengapa  demikian?  Fase  ini  orientasi  idealisme  pekerja  media dominan pada kepentingan masyarakat untuk memerjuangkan kemerdekaan. Mereka mengontruksi  fakta  sosial  tentang  peristiwa-peristiwa  aktual  didasarkan  pada komitmen untuk membangun kesadaran tentang perjuangan mencapai kemerdekaan. Hubungan  jurnalis  dan  pemilik  media  lebih  mencerminkan  relasi  sosial  intim, hubungan yang empatik dan simpatik antarkawan, antarteman seperjuangan.
Pada  fase  1900-1945  tersebut  para  jurnalis  bekerja  pada  media  konvensional jenis  media  cetak.  Media  yang  terbit,  lebih  tepat  dikategorikan  sebagai  media  lokal dalam  arti  harfiah,  yang  mencakup  pada  kota  atau  daerah  tertentu,  seperti  di Surakarta  dan  sekitarnya  terbit  media Surotomo (1914), Bromartini , Jawa  Kanda,  Jawi Hiswara, Tjumdamani, Dharma Kanda, Sinar Djawa (1914), Sinar Hindia (1918).
Media  di  Bandung  terdapat Doenia  Bergerak,  Goentoer  Bergerak .  Menjelang kemerdekaan  dikenal  sejumlah  perusahaan  media  yang  lebih  mapan  organisasinya seperti Pembela Rakyat, Kebangoenan, Lembaga Kantor Berita Antara . Nuansa perusahaan media  pada  tahap  ini  lebih  idealis,  sebagai  corong  rakyat  untuk  mengobarkan semangat anti kolonial. Peran ini mirip dengan media Amerika pada masa kolonisasi Inggris.  Pers  Amerika  melaporkan  semangat  nasionalisme  menentang  koloni  Inggris (Abrar 1995, Briggs, Burke 2006, 119).
Syafik  Umar  (2006)  dalam  tulisan   ” Koran  Nasional  Pertama  Lahir  di  Bandung” menguraikan  keberadaan  sejumlah  koran  di  Indonesia  yang  berusia  lebih  tua  lagi. Surat kabar “Bataviase Nouvelles” yang terbit 7 Agustus 1744 disebutkan sebagai surat kabar  pertama  di  Indonesia,  terbit  atas  kebaikan  hati  Gubernur  Jenderal  Van  Imhoff. Izin  terbitnya  diberikan  kepada  Adjunct-Secretaris-General  Jorden.  Izin  terbit  enam bulan, kemudian diperpanjang menjadi tiga tahun. Pada tanggal 5 Agustus 1810 terbit “ De  Bataviasche  Koloniale  Courant ”.  Itu  zaman  Daendels-Inggris.  Tanggal  29  Februari 1812 terbit “ The Java Gouvernment Gazette ” (Java Gazette). Kemudian Maret 1836 lahir surat kabar usaha partikulir asli yang pertama Indonesia di Surabaya yaitu Soerabaijas Advertentie-Blad .  Tahun  1853  berganti  nama  menjadi Soerabaijas  Nieuws  &  Advertentie Blad .  Sebagian koran Belanda, pengelolaannya menggunakan tenaga kerja Indonesia. Tetapi modalnya tetap asing atau usaha kongsi Belanda Harteveldt & Co.
Pada  1854  terjadi  kelonggaran  kebijakan  Belanda  terhadap  penerbitan  surat kabar  di  Indonesia.  Maka Mingguan  Bromartani Surakarta  terbit  tiap  hari  Kamis. Bromartani nama  ke-Indonesiaan  sekaligus  ke-Jawaan.    Koran  Berbahasa  Djawa  dan Melajoe,  tenaga  teknis,  Indonesia, Bromartani cenderung  menjadi  pelopor  ke  arah
Community: Volume 4,  Nomor 1, April 2018 ISSN: 2477-5746
__________________________________________
perkembangan pers nasional Indonesia. Sasaran pasar koran-koran berbahasa Belanda bukan masyarakat Indonesia melainkan kalangan keluarga penjajah Belanda. Perusaan media murni lokal adalah Medan Prijaji , mingguan yang terbit di Bandung tahun 1907. Media  lokal  lebih  mengedepankan  semangat  anti  kolonialisme,  tidak  banyak mengutamakan  kepentingan  bisnis. Medan  Prijaji misalnya  mencantumkan  moto: “ Orgaan  boeat  bangsa  jang  terperentah  di  H.O . Tempat  akan  memboeka  swaranya  Anak- Hindia“ .
2) Fase Transisi Pekerja Pers masa Jepang-Orde Lama
Misi  bisnis  media  seperti  halnya  pada  fase  pertama,  pengusaha  media  belum memperhitungkan  potensinya.  Sejumlah  koran  yang  terbit  antara  lain Soeara  Merdeka (Bandung), Harian  Persatoean , Harian  Pikiran  Rakjat , Berita  Indonesia,  Indonesia  Raya, Harian Merdeka, Kedaulatan Rakjat, Suara Rakjat, Harian Al-Djihad .
Pada  fase  ini  muncul  pula  media  yang  menjadi  corong  partai  politik  seperti Abadi (Masyumi), Harian Rakjat (PNI), Duta Masyarakat (NU). Tetapi misi media-media cetak  pada  masa  ini  masih  meneruskan  tradisi  sebelumnya,  sebagai  pers  perjuangan. Selain itu, fase ini mulai muncul media sebagai alat kontrol kekuasaan seperti Indonesia Raya (Abrar 1995).
Munculnya  pers  milik  partai  maupun  media  berafiliasi  pada  kekuasaan  dan kontrol kekuasaan menjadi periode krusial perubahan perilaku dan dedikasi jurnalis. Ketika  masa  perjuangan  kemerdekaan,  pekerja  pers  mengutamakan  perjuangan kemerdekaan melalui berita-berita media. Sejak masuk fase kemerdekaan, partai-partai memiliki  media  atau  ketentuan  terhadap  media  berafiliasi  pada  partai  politik  yang dikeluarkan  Presiden  Soekarno  mengakhiri  status  jurnalis  sebagai  pekerja  kultural professional. Afiliasi partai menjadikan media kehilangan elanfital nasionalisme yang menjadi  basis  moral  dan  mengganggu  peran  media  sebagai  medium  kontrol kekuasaan (Kovach, and Rosenstiel 2004).

## 3. Fase Pekerja Pers 1966-1998
Pada masa Orde Baru, terdapat kurang dari 300 media cetak. Isu terbesar media massa  selama  32  tahun  rezim  Soeharto  berkuasa  menyangkut  repososi  peran  media dengan mainstraim isu kebebasan pers, kontrol dari rezim terhadap media, lmenguras energy  praktisi  dan  pengusaha  media.  Apalagi  ekspansi  perusahaan  media  sangat dibatasi oleh “rezim SIUPP” (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers).
Prospek bisnis dan pengembangan industri media massa menjadi perbincangan selintas  saja.  Itu  bukan  berarti  media  massa  belum  memasuki  tahap  industrialisasi. Beragam terobosan teknologi media terus diterapkan, demikian halnya komersialisasi pada  sejumlah  media  massa.  Perbincangan  yang  cukup  serius  pada  awal  1991 menyangkut  gagasan  pemerintah  sekaligus  diskusi  tentang  persiapan  media  massa memasuki  era  informasi.  Pemerintah  menggagas  kebijakan  pengembangan  ilmu pengetuan  dan  teknologi  untuk  mempersiapkan  masyarakat  industri.  Sejumlah
Community: Volume 4,  Nomor 1, April 2018 ISSN: 2477-5746
__________________________________________
gagasan  pengembangan  informasi  dalam  beberapa  klasifikasi  seperti high  information society; middle information society dan low information society.
Eksistensi  jurnalis  pada  periode  rezim  otoriter  Orde  Baru  menghadapi tantangan  besar  ketika  penguasa  mengendalikan  konten  media.  Bisnis  media mengalami masa keemasan. Oplah media tumbuh signifikan dan belanja iklan media sangat  menjanjikan  masa  depan  media.  Pertumbuhan  bisnis  media  menarik  minat keluarga Presiden Soeharto ekspansi bisnis media pada 1990-an. Persoalannya, jurnalis tidak  memiliki  kebebasan  dalam  mengonstruksi  berita.  Rezim  sensor  berlaku  sangat efektif  sehingga  media  dihegemoni  oleh  kekuasaan  Orde  Baru  dan  dijadikan  sebagai apparatus  ideologi  (Hill  2011,  Gazali  2004,  Simanjuntak  1998).  Status  jurnalis  sebagai pekerja  kultural  mendapat  hambatan  sangat  berat.  Rezim  otoriter  tidak  membuka peluang  para  jurnalis  mengonstruksi  peristiwa  secara  kritis.  Apalagi  berkaitan persoalan politik terutama kekuasaan eksekutif, para jurnalis mati kutu ketika mereka berani mengembangkan wacana kritis dalam medianya. Organisasi profesi wartawan menjadi  lembaga  skrening  jurnalis  dan  kepanjangan  tangan  kekuasaan  dalam pengawasan  terhadap  media.  Simanjuntak  (1998)  melukiskan  situasi  ini  dalam  judul bukunya Wartawan  Terpasung,  Intervensi  Negara  di  Tubuh  PWI .  Sementara  relasi wartawan  dan  perusahaan  media  cenderung  pada  model  pekerja  pers.  Tekanan  dan kontrol  kekuasaan  terhadap  media  mendorong  perusahaan  media  menempatkan jurnalis  sebagai  pekerja/buruh.  Hal  demikian  berkaitan  juga  dengan  tuntutan hubungan industrial.

## 4). Media Pekerja Pers Era Otonomi Daerah
Label  industrialisasi  media  makin  melekat  pasca  rezim  Orde  Baru  Soeharto. Deregulasi media melalui kebijakan pasar bebas maupun investasi penanaman modal bisnis media menjadi karakter era ini. Yang paling ekstrim penghapusan SIUPP, yang menjadi  rezim  kontrol  kekuasaan  untuk  membatasi  kebebasan  media  maupun investasi media baru.
Industralisasi  media  fase  ini  menumbuhkan  harapan  baru  pekerja  media masuk  kembali  dalam  ranah  pekerja  kultural.  Proses  ini  bisa  dirasakan  ketika  media dan  kekuasaan  pada  masa  transisi  demokrasi  (1999-2004)  bernegosiasi  dengan penguasaha baru era transisi. Para penguasa mendambakan empati dari media untuk melegitimasi  kekuasannya,  sebaliknya  media  menikmati  kebebasan  dan  berkelit  dari intervensi kekuasaan (Wahyuni 2000,217)(Hidayat, Gazali, Suwardi (ed.) 2000). Dalam perkembangannya, posisi jurnalis lebih dominan pada pekerja pers dibanding pekerja kultural.  Hubungan  industrial  antara  jurnalis  dan  perusahaan  media  sangat  kental dengan  persoalan  perselisihan  upah  pekerja.  Produk-produk  jurnalistik  juga  diukur pada  seberapa  besar  memiliki  dampak  komodifikasi  berita  dan  iklan.  Ketika  bisnis media,  terutama  media  cetak,  mengalami  penurunan,  sebagian  media  terjun  bebas nilai  bisnisnya  hingga  bangkrut,  profil  jurnalis  sebagai  pekerja  dalam  pengertian buruh  secara harfiah  terpampang  sangat  sempurna.  Posisi jurnalis  sebagai  kulturalis,
Community: Volume 4,  Nomor 1, April 2018 ISSN: 2477-5746
__________________________________________
sebagai intelektual mengalami distorsi sangat ekstrim ketika persoalan hubungan kerja menjadi  persoalan  dalam  ranah  profesi  wartawan.  Hal  demikian  diperparah  oleh perilaku  sebagian  jurnalis  yang  menjadi  pengasong  berita  dan  melakukan  transaksi berita dengan para nara sumbernya.

## Problem Pekerja Media
Industri  media  pasca  Orde  Baru  tumbuh  pesat  terutama  pada  masa  transisi demokrasi  demokrasi  1999-2004.  Para  pemilik  meningkatkan  kapitalisasi  bisnis sekaligus  kapitalisasi  politik.  Strategi  kapitalisasi  bisnis  media  dilakukan  oleh  para pemilik  modal  dengan  menerapkan  i) merger  horizontal ,  strategi  bisnis  media  dengan mengelola  lebih  dari  satu  perusahaan  media  untuk  mengembangkan  sinergi  pasar (Kedaulaan  Rakyat,  Merapi,  Radio  KR),    ii) merger  vertical atau  mengembangkan jaringan  media  atau  kepemilikan  silang  ( cross  ownership )  yang  meliputi  media  cetak, televisi,  radio,  media  online  seperti  jaringan  media  lokal  Radar  (Jawa  Pos  Group), Tribun  (Kompas  Gramedia  Group),  dan  iii) merger  diagonal dengan  strategi mengintegrasikan bisnis media dan bisnis non media.
Strategi  merger  ke  ke  tiga  mengarah  pada  konvergensi  media  melahirkan kelompok konglomerasi media seperti Global Mediacomm, Jawa Pos Group, Kompas Gramedia  Group,  Trans  Corp,  Mahaka  Media  Group,  Elang  Mahkotoa  Teknologi (Family  Group),  Visi  Media  Asia,  Media  Group,  Beritasatu  Media  Holding  (Lippo Group)  (Nugroho,  Yanuar  2012,40;  Haryanto  dalamB.  Manan  2011,15-23;  Lim  2011,4; Cahyadi 2011,6; (A. Manan 2010,45-52,2011, 110; Doyle 2006,4;Mosco 2009,159).
Adapun strategi kepitalisasi politik, sebagian pemilik media tersebut berpolitik praktis maupun mendirikan dan mengelola partai politik. Pada level nasional terdapat para oligarki elite politik dari perusahaan media seperti Aburizal Bakrie (Golkar/Visi News  Asia),  Surya  Paloh  (Partai  Nasional  Demokrat/Media  Group),  Hary  Tanoe (Partai  Persatuan  Indonesia/MNC  Group).  Pada  level  lokal  pun  tidak  kalah  jumlah dan  gairah  para  pemodal  media  untuk  merebut  kekuasaan  politik  di  parlemen  lokal maupun eksekutif lokal (Nugroho, Yanuar 2012,37;Tapsell 2014; Kramer 2010;Eriyanto 2004,78;Luwarso,  Lukas  2002,5;  (Siregar  1999,  2002,10-14).  Mereka  mereplikasi pengalaman  awal  Amerika  Serikat  membangun  demokrasi  ketika  Presiden  Amerika Serikat  Thomas  Jefferson  (1801  –  1809),  Andrew  Jackson  (1829  -  1837),  Abraham Lincoln (1861 – 1865) tidak puas hanya mengendalikan para jurnalis yang berpengaruh liputannya,  maka  mereka  mengelola  kekuasaannya  di  media  dengan  menerbitkan media  sendiri  sebagai  corong  komunikasi  politik  (Rivers,  Jansen,  Petersen  2015,118).
Di balik perkembangan pesat perusahaan media dan aktivitas politik sebagian media,  pekerja  media  masa  otonomi  daerah  posisi  tawarnya  sangat  rendah  dan cenderung  tersubordinasi  oleh  kebijakan  pemilik  media.  Berbagai  studi  tentang pekerja media cetak menunjukkan gambaran negative.
__________________________________________
Penelitian oleh internal organisasi profesi wartawan maupun lembaga swadaya masyarakat  (LSM)  menyangkut  pekerja  media  seperti  Lembaga  Studi  Pers  dan Pembangunan  (LSPP)  Jakarta  pada  2004  menunjukkan,  sebagian  media  cetak berkembang tidak semegah citra industri media yang booming. Dari segi oplah media cetak  di  daerah,  LSPP  menunjukkan  situasi  negative  oplah  media  pada  2004  seperti Lampung Pos sebayak 30.000 eksemplar, Lampung Ekspres 2.000 eksemplar, Koridor 2000  eksemplar,  Persib  Euy  (3.000),  Patroli  (1.000),  Galura  (15.000).  Tiras  media  dan belanja iklan media merupakan indikator keseharan perusahaan media. Sebagian dari perusahaan  yang  disurvei  dalam  beberapa  tahun  belakangan  telah  gulung  tikar. Kondisi  tiras  yang  minim  berpengaruh  pada  kepercayaan  investor  yang  bermaksud mengiklan  produk  dan  jasa  miliknya.  Makin  kecil  oplah  media  makin  kecil  peluang mendapat  kepercayaan  dari  investor  potensial  pengiklan.  Dampaknya,  bisnis  media tidak  berkembang.  Seperti  bola  salju  saja,  bisnis  media  yang  buruk  berdampak  pada kesejahteraan pekerja media. Survei tersebut menunjukkan sebagai berikut:

## Proporsi Gaji Wartawan 2004
(Ibrahim, Idi Subandi; Marpaung 2005, 107)
Data tersebut tidak jauh berbeda dengan survei yang dilakukan oleh Aliansi Jurnalistik Indonesia  (AJI)  di  sejumlah  daerah  seperti  AJI  Kota  Palu  Sulawesi  Tenggara  pada November  2009,  upah  urnalis  lokal  pada  kisaran  Rp  300.000,00  hingga  Rp  700.000,00 per bulan. UMP Kota Palu Rp 760.000,00 per bulan ( Sawabi, www.kompas.com ). Sebelum itu,  AJI  Jakarta  melakukan  survei  serupa  di  17  kota  pada  tahun  2005,  responden  400 wartawan  dari  80  media  massa.  Gaji  jurnalis  di  Jakarta  dan  beberapa  daerah  terkecil Rp 200.000,00 per bulan, sedang penghasilan rata-rata antara Rp 900.000,00 hingga dan Rp  1.400.000,00  per  bulan.  Penelitian  tersebut  tidak  jauh  berbeda  dengan  penelitian serupa oleh AJI Pusat dan AJI Surabaya pada tahun 1999. Penelitian ini melibatkan 250 responden  jurnalis  di  Jakarta,  hasilnya  sebanyak  5  persen  jurnalis  menerima  gaji  di bawah  Rp  250.000,00,  sebanyak  35  persen  jurnalis  digaji  antara  Rp  500.000,00  hingga Rp 1.000.000,00, sebanyak 30 persen jurnalis berpenghasilan Rp 1.000.000,00 hingga Rp 2.000.000,00,  hanya  sebanyak  8  persen  jurnalis  berpenghasilan  lebih  dari  Rp 2.000.000,00.(Manan 2011b).  Pers Leo Batubara menggambarkan situasi buruk model
Nama Koran Gaji Per Bulan Radar Lampung (Grup Jawa Pos) Rp 400.000,00 Lampung Post Rp 400.000,00 Lombok Post Rp 500.000-Rp1.500.000 Metro Bandung - Equator Rp 555.000 Pontianak Pos Rp 600.000
Community: Volume 4,  Nomor 1, April 2018 ISSN: 2477-5746
__________________________________________
kesejahteraan pekerja media bagaikana gunung es. Berdasarkan data penerbitan media cetak tahun 2007, terdapat sebanyak 1.055 koran. inti bisnis media yang dikategorikan sehat  secara  keuangan  dan  manajemen  sebanyak  30%,  sisanya  sebanyak  70  persen masuk kategori perusahaan tidak sehat ( Budiman, Antara News, 13 Maret 2007 ).

## Senja Kala Media
Di tengah distorsi bisnis media cetak saat ini, bisnis media cetak tumbuh tidak merata. Sebagian  media  nasional  telah  menutup  perusahaan  dan  memecat  para  pekerjanya. Bisnis  media  lokal  yang  merupakan  populasi  terbesar  media  sejak  masa  otonomi daerah sangat ditentukan jaringan perusahaan dan belanja iklan lokal dari pemerintah daerah.  Sebagian  media  cetak  lokal  yang  berkembang  mengandalkan  dua  sumber pendapatan  iklan  dimaksud.  Belanja  iklan  pemerintah  daerah  ikut  menentukan pertumbuhan  bisnis  media  cetak.  Hampir  seluruh  pemerintah  daerah  provinsi maupun  kabupaten/kota  belanja  iklan  di  media  untuk  memublikasikan pertanggungjawaban  kinerja,  pelaksanaan  anggaran  dan  publikasi  lainnya.  Kekuatan ekonomi  pemerintah  daerah  tidak  merata,  sebagian  daerah  yang  memiliki  sumber daya  alam  umumnya  pendapatan  asli  daerah  tinggi.  Pemerintah  daerahnya  rajin publikasi  dan  kerjasama  dengan  media  (Sulhan  2006).  AC  Nielsen  menunjukkan sejumlah  daerah  yang  memiliki  kekuatan  anggaran  memadai  dan  belanja  iklannya relateif besar di media sebagai berikut:
10 Besar Belanja Iklan Pemerintah Daerah*
No PEMDA Total TV Newspapers Magazines 2014 2015 H1 2016 2014 2015 H1 2016 2014 2015 H1 2016 1 RIAU 1,372,968,389  564,900 84,000 0 465,945,662 568,969,897 333,632,430 854,500  2,082,000  835,000 2 KALTIM 1,073,421,975  1,253,900  708,400 508,800 310,703,475 534,754,235 212,992,365 3,463,500  7,362,500  1,674,800 3 KEPRI 761,730,146 88,000 238,000 0 295,870,485 340,994,252 123,357,609 198,500 517,500 465,800 4 JABAR 535,029,253 13,200,70 0 7,295,600  7,045,400  148,386,423 224,056,740 128,323,590 1,800,000  3,233,200  1,687,600 5 SUM-SEL 534,902,172 304,600 14,400 122,200 184,137,568 232,612,995 114,772,009 604,000 888,000  1,446,400 6 JAMBI 504,727,543 0 97,000 0 191,929,175 173,866,091 137,928,277 56,000 851,000 0 7 SUL-UT 481,400,930 594,000 32,000 0 154,331,680 211,269,380 114,433,370 718,000 12,500 10,000 8 LAMPUNG  389,186,882 0 0 2,087,000  128,790,816 140,448,037 117,714,029 89,000 58,000 0 9 BANTEN 380,511,159  1,044,600  3,265,400  1,676,000  93,236,930 161,877,954 114,240,625 694,000  1,720,500  2,755,150 10 SUM-BAR 374,952,798  1,179,500  4,565,500  1,420,000  123,663,798 151,031,245 88,333,555 814,500  2,502,000  1,442,700
*Data belanja iklan 2014-2016 ini dikutip dari Litbang Pikiran Rakyat
Belanja iklan media cetak dari pemerintah daerah merupakan sumber harapan masa  depan  media  lokal.  Masalahnya  iklan  produk  secara  nasional  terus  menurun. Riset AC Nielsen menunjukkan pendapatan iklan media cetak secara nasional sampai
__________________________________________
2016  maksimum  Rp  1,  6  triliun.  Jumlah  tersebut  terus  menurun  pada  tahun-tahun berikutnya dan penurunan cenderung konsiten.
Databoks, Katadata Indonesia, 2016 (diunduh 27 April 2018) Bisnis  media  memerlukan  pendapatan  dari  belanja  iklan  nasional  dan  lokal. Iklan  nasional  bisa  dikesampingkan  bagi  media  cetak  lokal  apabila  belanja  iklan  di daerah  memadai.  Masalahnya  tidak  seluruh  media  cetak  lokal  berada  dalam lingkungan  daerah  yang  potensi  ekonominya  memadai  dan  para  pemangku kepeningan loyal memasang iklan dan publikasi di media.
Ketika  belanja  iklan  tidak  bisa  diandalkan,  ekonomi  perusahaan  media bermasalah.  Stabilias  keungan  menjadi  pertaruhan  untuk  melangsungkan  bisnis media.  Televisi  merupakan  media  yang  paling besar  serapan  belanja  iklan  dibanding media cetak maupun media online.
Belanja Iklan Televisi, Koran, Majalah dan Tabloid 2010-2016
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/02/06 , diunduh 27 April 2018
Community: Volume 4,  Nomor 1, April 2018 ISSN: 2477-5746

## __________________________________________
Dalam kondisi bisnis media menurun, pekerja media menaruhkan masa depan dalam ketidakpastian.  Tanda-tanda  media  cetak  masuk  senja  dan  akhirnya  tidur  lelap, sebagian  tidak  bangun  lagi  dari  tidurnya  bisa  dilihat  dari  penurunan  jumlah  media yang  aktif  terbit.  Ketika  d eregulasi  perusahan  pers  dan  fungsi  media  memantik pertumbuhan  media  cetak  dari  271  media  cetak  nasional  dan  regional  menanjak menjadi  1687  izin  baru  penerbitan  media  cetak,  70  persen  terbit  (1300-an)  dalam bentuk media cetak nasional maupun media cetak lokal  (Luwarso 2002,5; Nugroho et al. 2012a; Siregar 1999; Irianto 2008; Lim 2011a, 2011b). Dunia media cetak mulai suram lagi. Sampai awal 2018, media cetak yang terbit sebanyak 383 media cetak harian, 202 surat  kabar  mingguan,    420  majalah,  dan  213  tabloid  (https://tirto.id/pertumbuhan- oplah-koran-melambat-melambat-menurun-ciy7, 25 Februari 2018). Maknanya kurang dari  separuh  media  cetak  yang  hidup,  dan  sebagian  tidak  stabilit  ekonominya.  Dari perusahaan  media  yang  bermasalah  ekonomi,  sebagian  telah  memutuskan  menutup perusahaan  dan  memecat  para  jurnaisnya.  Terdapat  sebanyak  17  kasus  pemutusan hubungan  kerja  (PHK)  di  industri  media  selama  2015-2017,  sebayak  11  kasus  PHK yang melibatkan 672 orang pekerja media terjadi 2016-2017
(https://aa.com.tr/id/headline-hari/isu-phk,  27-12-2017,  diunduh  27  April  2018). Kelangsungan hidup industri pers terletak pada kemampuannya menghasilkan profit dari penjualan media baik berasal dari sirkulasi produk ke pelanggan dan belanja iklan (Rahayu 2000,111).

## Siapa pembela pekerja media?
Masalah  struktur  pengupahan  dan  pemutusan  hubungan  kerja  dalam perusahaan  diatur  dalam  hubungan  industrial.  Dalam  hubungan  industrial  di  media menjadi persoalan yang rumit karena sebagian besar perusahaan media maupun para pekerja media masih menyoal apakah pekerja media identic dengan buruh pabrik dan perusahaan manufaktur pada umumnya? Ketika media memiliki sarikat pekerja pun, mereka  tidak  integral  dalam  organisasi  pekerja  seperti  Sarikat  Buruh  Seluruh Indonesia (SBSI)  atau nama  organisasi  lain.  Nama  organisasi  advokasi  pekerja  media lebih  popular  dengan  “Dewan  Karyawan”,  yang  fungsinya  secara  institusional  lebih informal  dan  urusan  ke  dalam  perusahaan.  Namun  organisasi  profesi  seperti  Aliansi Jurnalistik  Indonesia  (AJI),  Persatuan  Wartawan  Indonesia  (PWI)  mulai  menyadari pentingnya  organisasi  advokasi  pekerja  media  dengan  nama  apapun  karena  kasus- kasus  PHK  terhadap  pekerja  media  situasinya  tidak  berbeda  dengan  kasus  sejenis  di perusahaan  di  luar  media,  perselisihan  buruh  menjadi  bumbu  yang  krusial.  AJI merintis advokasi pekerja dengan nama Divisi Sarikat Pekerja Media.
Persoalan  perselisihan  pekerja  media  sama  saja  krusial  dengan  pekerja perusahaan  lain,  bahkan,  pekerja  media  mengalami  tantangan  lebih  berat  ketika internal  perusahaan  tidak  memiliki  wadah  organisasi  pekerja.  Kasus Harian  Kompas pada  2006  menjadi  pelajaran  masalah  ini.  Jurnalis  senior,  Bambang  Wisudo  dan
Community: Volume 4,  Nomor 1, April 2018 ISSN: 2477-5746
__________________________________________
sejumlah  karyawan,  berinisiatif  membentuk  Perkumpulan  Karyawan  Kompas  pada September  2006.  Agenda  organisasi  pekerja  tersebut  antara  lain  menuntut  hak karyawan  media  dalam  kepemilikan  saham  sebesar  20  persen  berdasarkan memorandum  pendiri  koran  ini,  PK  Ojong  dan  UU  Pers.  Manajemen  perusahaan menolak dan memecat pengusul organisasi pekerja tersebut dipecat ( http://kompasinside.blogspot.com/ ).
Aksi  para  jurnalis  Kompas  berujung  pada  konflik  pekerja  media  dan  pemilik perusahaan.  Ini  suatu  ironis  karena  aksi  pekerja  media  berlangsung  dalam  era demokrasi,  yang  secara  normatif  mengakomodasi  hak-hak  ekonomi  maupun  politik pekerja.  Dalam  konteks  ini  perlu  dipahami  ada  tiga  tipe  hubungan-hubungan ketenagakerjaan/perburuhan:  1)  hubungan  pekerja  dalam  masyarakat  komunis, organisasi-organisasi  buruh  menjadi  instrumen  bagi  negara  dan  mendorong produktivitas  pegawai  yang  lebih  tinggi.  2),  negara  diktator  atau  semi  diktator- kapitalis,  serikat  buruh  kadang  menikmati  kebebasan  terbatas  untuk  mempengaruhi lingkungan politik. 3) dalam masyarakat-masyarakat industri yang demokratis, serikat pekerja berfungsi sebagai instrumen tawar-menawar secara kolektif maupun institusi politik  (Susetiawan  2000,  174).  Ketika  pengusaha  media  alergi  dengan  dewan karyawan  atau  serikat  pekerja,  muncul  pertanyaan,  apakah  medianya  layak  menjadi organ demokrasi?
Serikat pekerja media tidak bisa ditawar-tawar meskipun sebagian perusahaan media  masih  altergi.  Apabila  ‘musim  gugur’  media  cetak  benar-benar  terjadi, persoalan  advokasi  pekerja  media  menjadi  substansial  kebutuhannya.  Struktur industri  dan  mentalitas  pemilik  media  memiliki  kesamaan  dengan  perusahaan  non media.  Mereka  menempatkan  diri  sebagai  aktor  dominan  yang  bisa  melakukan subordinasi  terhadap  pekerjanya.  Dalam  kondisi  demikian,  fungsi  dewan  pekerja media  dalam  kerangka  pemikiran  Susetiawan  menghambat  tindakan  subordinatif yang  dilakukan  pemilik  media.  Gagasan  alternatif  demikian  sangat  krusial  dalam posisi  senja  kala  media.  Pemilik  media  bisa  berdalih  bahwa  kapital  mereka  tergerus oleh krisis ekonomi yang melilit perusahaannya. Meskipun alasannya logis, kewajiban investor  menyelesaikan  hak-hak  pekerja  yang  diputus  hubungan  kerjanya  tidak otomatis  selesai  bersamaan  penutupan  perusahaan.  Serikat  pekerja  media  menjadi elemen substansial pada senja kala media.

## 4. KESIMPULAN
Dalam  senja  kala  industri  media  cetak,  kebangkrutan  perusahaan  media menjadi  bayangan  keseharian  para  pekerja  media.  Situasi  yang  sulit  ini  menjadi kenyataan  pahit  industri  media  konvensional  tertua  di  dunia  tersebut  ketika  industri media  di  Indonesia  memasuki  masa  pubertas  yang  penuh  gairah  untuk  merengkuh masa  depan  yang  dibayangkan  bakal  cemerlang  apabila  dipotret  sejak  kebangkitan gairah baru industri media pada tahun antiklimak “resesi ekonomi dan politik” 1998. Apakah  prahara  senja  kala  media  memasuki  malam  yang  gelap  gulita  dan
Community: Volume 4,  Nomor 1, April 2018 ISSN: 2477-5746
__________________________________________
mengantarkan media cetak tidur lelap sepanjang masa ataukah senja kala media cetak hanya  transisi  waktu  dan  terjadi  stabilisasi  kembali  ekonomi  pasar  media  pada  esok harinya?  Apapun  yang  terjadi  usai  senja  kala  media  tiba,  perusahaan  media  sedang bertarung untuk tetap hidup, dan pekerja media cetak sedang galau apakah kapalnya selamat dari terjangan gelombang ombak yang bertubi-tubi?

## 5. REFERENSI
Abrar, Ana Nadya. 1995. Panduan Buat Pers Indonesia, . Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Briggs Asa Briggs, Burke, Peter. 2006. Sejarah Sosial Media . Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Gazali, Effendi. 2004. “Interaksi Politik Dan Media: Dari Komunikasi Politik Ke Politik Komunikasi.” Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ISSN 1,410-4946 Volume 8, Nomor L, Juli 2004 (53 - 74) (komunikasi politik).
Gisbert, Pascual. 1972. Fundamentals of Industrial Sociology . Bombay New Delhi: Tata NcGraw-Hill Publishing Co.
Hidayat, Dedy N; Gazali, Effendi; Suwardi, Harsono, and Ishadi SK (editor). 2000. Pers Dalam “Revolusi Media’ Runtuhnya Sebuah Hegemoni . jakarta: gramedia. Hill, David T. 2011. Pers Di Masa Orde Baru . pertama. jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Ibrahim, Idi Subandi; Marpaung, Rusdi. 2005. Media Sadar Publik Media Lokal Mewartakan Korupsi Dan Pelayanan Publik . jakarta.
Irianto. 2008. Dinamika Politik Lokal Era Otonomi Daerah . Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Kovach, Bill and Rosenstiel, Tom. 2004. Elemen-Elemen Jurnalisme . jakarta: Institut Studi Arus Informasi.
Lim, Merlyna. 2011a. @crossroads: Demokratization & Corporation of Media in Indonesia .
Participation Media Lab at Arizona State University and Ford Fondation.
———. 2011b. Democratised/Corporatised: Contesting Media in the Post-Authoritarian Indonesia1 . Participatory Media Lab at Arizona State University and Ford Foundation.
Luwarso, Lukas, dkk. 2002. Data Penerbitan Pers Indonesia 2001 . 1st ed. ed. lukas luwarso. jakarta: Dewan Pers.
Manan, Abdul. 2010. Ancaman Itu Datang Dari Dalam . ed. Jajang Jamaluddin. Jakarta: Aliansi Jurnalistik Indonesia.
———. 2011a. Upah Layak Jurnalis . Jakarta: Aliansi Jurnalistik Indonesia.
———. 2011b. Upah Layak Jurnalis Survey Upah Layak AJI Di 16 Kota Di Indonesia . Aliansi Jurnalistik Indonesia.
Mosco, Vincent. 2009. The Political Economy of Communication ( Second Edition ) . 2nd ed.
London: Sage Publication.
Nugroho, Yanuar, Muhammad Fajri Siregar, Shita Laksmi, and Engaging Media. 2012. “Mapping Media Policy in Indonesia.” (March).
Community: Volume 4,  Nomor 1, April 2018 ISSN: 2477-5746
__________________________________________
Rahayu. 2000. “Analisis Dampak Pergeseran Karakteristik Industri Pers : Strategi Perusahaan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.” In Jurnal Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia, .
Ritzer, George; Goodman, Douglas J. 2009. Teori Sosiologi Klasik-Posmodern (The Sociology Theory) . Yogyakarta: Kreasi Wacana.
Rivers William, Jansen Jay, Peterson Theodore. 2015. “Media Massa Dan Masyarakat Modern” ed. Dudy Priatna Munandar, Haris. : 122.
Simanjuntak, Togi. 1998. Wartawan Terpasung . 1st ed. ed. Togi Simanjuntak. jakarta: Institut Studi Arus Informasi.
Siregar, Ashadi. 1998. Idealisme Pers Indonesia . Surabaya.
———. 1999. “Pers Dan Komunitas Pembaca,.” Panitia Penerbitan dan Pamaeran Buku Jakarta (media lokal).
Sulhan, Muhammad. 2006. Vol 9, No Ilmu Sosial dan Politik UGM Kisah Kelabu Di Balik Maraknya Pers Lokal Di Kalimantan . Susetiawan. 2000. Konflik Sosial Kajian Sosiologi Hubungan Buruh, Perusahaan Dan Negara Di Indonesia . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Wahyuni, Hermin Indah. 2000. “Relasi Media, Negara, Masyarakat Dan Pasar Dalam Era Reformasi.” 4 No 2: 197–220.
Wenerda, Oleh Indah, S Sn, and A Latar Belakang. 2015. “Ekonomi Politik Vincent Moscow Oleh Media Online Entertainment Kapanlagi . Com TM .” 3(1): 1–14.