## JIUBJ
Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 21(3), Oktober 2021, 1188-1196 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat universitas Batanghari Jambi ISSN 1411-8939 (Online), ISSN 2549-4236 (Print) DOI 10.33087/jiubj.v21i3.1702

## Kebijakan Migrasi dan Overstay Pada Masa Pandemi Covid-19 Pada Tata Kelola Keimigrasian di Indonesia

## Kadek Sintya Anjani*, Harits Rafi Putra Pradana, Yoga Tri Hartanto
Program Studi Hukum Keimigrasian, Politeknik Imigrasi *Correspondence email: kadek.sintya789@gmail.com
Abstrak. COVID-19  telah  muncul  di dunia  yang  terhubung erat  oleh pergerakan  populasi  lokal dan  internasional, dengan  lebih banyak orang pindah karena alasan pekerjaan, pendidikan dan keluarga, pariwisata, dan kelangsungan hidup daripada sebelumnya. Pergerakan  populasi  yang  intens,  terutama  turis  dan  pekerja  bisnis,  telah  menjadi  pendorong  utama  penyebaran  wabah  secara global. Pada saat yang sama, kehadiran dan pergerakan migran1 merupakan dinamika fundamental demografi, sosial, budaya dan ekonomi  yang  membentuk  konteks  lokal  yang  terkena  dampak  pandemi.  Bagi  orang-orang  dan  komunitas  di  seluruh  dunia, mempertimbangkan (atau tidak) migran dalam upaya respons dan pemulihan COVID-19 akan memengaruhi lintasan krisis. Upaya kesehatan masyarakat yang inklusif akan sangat penting untuk secara efektif menahan dan mengurangi wabah, mengurangi jumlah keseluruhan  orang  yang  terkena  dampak,  dan  merampingkan  situasi  darurat.  Kebijakan  imigrasi  di  perbatasan  Indonesia  adalah proses pembuatan kebijakan yang ketat namun tidak konsisten di mana instrumen kebijakan direvisi dan diperbarui setiap bulan. Kebijakan  tersebut  belum  dirancang  untuk  situasi  setelah  krisis  Covid-19  di  Indonesia  dinyatakan  selesai  oleh  otoritas  yang berwenang.  Tulisan  ini  mengusulkan  konsep  integrated  border  management  (IBM),  tahapan  perumusan  kebijakan,  dan  adopsi teknologi.
Kata kunci : Kebijakan Migrasi; Overstay; Pandemi Covid-19; Tata Kelola Keimigrasian.
Abstract.  COVID-19  has  emerged  in  a  world  closely  connected  by  local  and  international  population  movements,  with  more people  moving  for  reasons  of  work,  education  and  family,  tourism  and  living  than  ever  before.  Intense  population  movements, particularly tourists and business  workers, have been a major driver of the global spread of the outbreak. At the same time, the presence and  movement  of  migrants1 are  dynamics  of  the  demographic, social, cultural and economic dynamics that  shape the local contexts affected by the pandemic. For people and communities around the world, considering (or not) migrants in COVID- 19 response  and recovery  efforts  will  affect  the track of  the  crisis. Inclusive  public health efforts  will  be critical  to  contain  and mitigate  outbreaks,  reduce  the  overall  number  of  people  affected,  and  streamline  emergency  situations.  Immigration  policy  at Indonesia's borders  is  a  rigorous  but inconsistent  policy-making  process  with  which  instruments are  revised and  applied  every month. The policy has not been designed for the Covid-19 crisis situation in Indonesia, stated by the decisive authority. This paper proposes the concept of integrated border management (IBM), the stages of policy formulation, and technology adoption.
Keywords: Migration Policy; Overstay; Covid-19 pandemic; Immigration Governance.

## PENDAHULUAN
Wabah  Covid-19  di  awal  tahun  2020  di  seluruh dunia telah mempengaruhi perekonomian dunia, industri pariwisata,  sosial  budaya,  pendidikan,  politik,  dan lingkungan.  Organisasi  Kesehatan  Dunia  (WHO) menerbitkan  pedoman  untuk  mengekang  penyebaran virus dan mencegah penularan dari manusia ke manusia. Kebijakan  migrasi  dan  keamanan  perbatasan  di Indonesia telah disesuaikan dengan situasi global karena pemerintah  di  negara-negara  besar  telah  menerapkan inisiatif  untuk  mengunci  dan  menutup  perbatasan internasional  mereka.  Badan  Imigrasi  Indonesia  atau Direktorat  Jenderal  Imigrasi  (Direktorat  Jenderal Imigrasi)  meluncurkan  kebijakan  keimigrasian  baru dalam  menanggapi  krisis  seperti  pergerakan  orang  dan pembatasan perjalanan bagi warga negara Indonesia dan pengunjung  asing.  Sejak  Maret  hingga  Mei  2020, Direktorat  Jenderal  Perhubungan  Udara  menerbitkan serangkaian  peraturan  tentang  kebijakan  visa,  kebijakan izin  tinggal,  kontrol  imigrasi  di  perbatasan,  layanan paspor,  kemudian  direvisi  berkali-kali,  mencabut  dan
menghentikan  yang  sebelumnya,  dan  mengumumkan revisi peraturan baru. . .
Sebelum  krisis  Covid-19,  Indonesia  memiliki kebijakan imigrasi perbatasan terbuka yang memungkinkan  pengunjung  dari  169  negara  masuk  ke Indonesia  tanpa  memperoleh  fasilitas  avis  atau  bebas visa  berdasarkan  Peraturan  Presiden  No.  21/2016. Peraturan  ini  termasuk  visa  pada  saat  kedatangan. kebijakan  untuk  65  negara.  dengan  tujuan  pariwisata, bisnis,  investasi,  seminar,  kunjungan  pemerintah,  atau agenda  pertemuan  sebagaimana  diatur  dalam  Peraturan Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Nomor  39 Tahun 2015. Pada bulan Maret 2020, sebagaimana diatur dalam  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia  Nomor  .7  Tahun  2020,  Direktorat  Jenderal Perhubungan  Udara  telah  menangguhkan  fasilitas  bebas visa, kebijakan visa on arrival untuk masuk ke Indonesia selama  wabah  Covid-19,  mengeluarkan  izin  tinggal darurat bagi pengunjung asing di Indonesia, dikecualikan  dari  hukuman  overstay,  dan  layanan terbatas di kantor imigrasi.
Kadek Sintya Anjani et al., Kebijakan Migrasi dan Overstay Pada Masa Pandemi Covid-19 Pada Tata Kelola Keimigrasian di Indonesia
Beberapa  gubernur,  bupati,  dan  walikota  di wilayah  yang  berbatasan  dengan  negara  tetangga menutup pos perbatasan  untuk pergerakan internasional. Pada  April  2020,  permohonan  visa  kunjungan  dan  visa tinggal  sementara  di  KBRI  di  luar  negeri  ditutup sementara,  dan  pembatasan  perjalanan  diberlakukan melalui  pintu  masuk  di  bandara  dan  pelabuhan, sebagaimana  tertuang  dalam  Peraturan  Menteri  Hukum dan  Hak  Asasi  Manusia  Nomor  8  Tahun  2020.  Pada April  2020  Mei  Pada  tahun  2020,  Peraturan  Menteri Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Nomor  11 Tahun  2020 telah  mengeluarkan  kebijakan  imigrasi  perbatasan terkendali yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan  Udara  dimana  pemegang  izin  tinggal sementara  dan  penduduk  tetap  (termasuk  yang  masa berlakunya  telah  kadaluarsa  dan  akan  kedaluwarsa), pemegang visa bekerja untuk penduduk proyek strategis, diperbolehkan masuk dan keluar Indonesia.
Tulisan  ini  membahas  studi  kasus  tata  kelola keimigrasian,  menyikapi  kebijakan  migrasi  Indonesia  di masa  wabah  Covid-19.  Kajian  ini  menemukan  bahwa kebijakan dan tata kelola migrasi di Indonesia pada masa pandemi Covid-19 telah memasukkan tata kelola sebagai teori  dengan  lima  proposisi  sebagaimana  dijelaskan dalam  Stoker  (1998).  Kebijakan  migrasi  dan  keamanan perbatasan  menunjukkan  kekuasaan  yang  tumpang tindih  antara  badan  dan  kebijakan  yang  terfragmentasi. Kebijakan tersebut belum dirancang untuk situasi setelah krisis  Covid-19  di  Indonesia  dinyatakan  selesai  oleh otoritas  yang  berwenang.  Tata  kelola  global  telah menjadi  masalah  utama  di  Indonesia,  dan  merupakan masalah yang tidak menyenangkan dengan ketidakpastian.
Tinjauan Pustaka
Stoker  (1998)  menyebutkan  bahwa  ada  lima proposisi  tentang  governance  sebagai  sebuah  teori. Pertama,  dijelaskan  bahwa  governance  tidak  terbatas pada istilah “government”, tetapi terdiri dari institusi dan aktor.  Hal  ini  terkait  dengan  kompleksitas  pengambilan keputusan  di  pemerintahan  dan regulasi untuk menggambarkan pemerintahan. Kedua, dalam pemerintahan,  ada  tanggung  jawab  yang  tidak  jelas untuk  menangani  masalah  sosial  dan  ekonomi.  Hal  ini dapat  menyebabkan  ketidaktahuan  atau  bahkan  saling menyalahkan. Ketiga, governance menunjukkan ketergantungan  pada  otoritas  yang  membutuhkan kerjasama,  pengelolaan  kolaboratif,  dan  tindakan.  Itu bisa  memperburuk  hasil  yang  tidak  diinginkan  bagi pemerintah  (Osanloo  &  Grant,  2016).  Keempat, governance adalah jaringan aktor dan pemerintahan yang otonom.  Namun,  mungkin  sulit  untuk  mencapai akuntabilitas.  Kelima,  pemerintah  harus  menyelesaikan program, mencapai tujuan, bukan dengan paksaan, tetapi dengan  perencanaan  strategis  dengan  mengarahkan bukan  mendayung.  Tata  kelola  bisa  gagal  meski pemerintah  fleksibel  dalam  mengarahkan.  Kelima
proposisi  ini  dilengkapi  dengan  potensi  risiko  dan implikasi yang mendasarinya.
Tata  Kelola  Migrasi  Tingkat  (Multi  Level  Governance Migration)
Sebagian besar literatur sebelumnya telah menekankan  studi  tentang  tata  kelola  multilevel  (MLG) yang  berlaku  di  antara  beasiswa  dan  pembicaraan tentang  pembuatan  kebijakan  top-down  dan  bottom-up, kemitraan  publik-swasta,  dan  hierarki  tradisional  dalam institusi.  Ini  secara  luas  meluas  ke  lima  aspek  penting dari  kerangka  tata  kelola  multilevel:  otoritas  dan koordinasi  sanksi,  penyediaan  kapasitas,  produksi bersama pengetahuan, pembingkaian manfaat tambahan, dan  keterlibatan  masyarakat  sipil  (Homsy,  Liu,  & Warner,  2019).  Dinamika  tata  kelola  multilevel  di berbagai  level  organisasi  bertanggung  jawab  atas kapasitas pemecahan masalah dan potensi masalah yang muncul  yang  terdiri  dari  arsitektur  tipe  I  dan  tipe  II (Maggetti  &  Trein,  2019).  MLG  Tipe  I  didefinisikan sebagai komunikasi di antara berbagai aktor dari tingkat yang  berbeda  dengan  tujuan  atau  wewenang  yang  sama atas  wilayah  tersebut,  sedangkan  Tipe  II  mengacu  pada peran dan deskripsi pekerjaan tertentu dengan kemampuan  yang  tumpang  tindih.  Namun,  salah  satu masalah  utama  dalam  multilevel  governance  adalah kapasitas  antara  pemerintah  daerah  dan  pemerintah pusat.  Pemerintah  daerah  berhak  atas  wewenang  atau kekuasaan,  diskresi,  dan  untuk  mendanai  kebijakan  di mana  resolusi  konflik  menjadi  solusi  utama  (Behnke, Broschek,  &  Sonnicksen,  2019).  Tata  kelola  multilevel tersebar  di  seluruh  literatur  yang  ada  tentang  tata  kelola multilayer  di  seluruh  institusi,  pemerintah  daerah,  aktor non-pemerintah, dan orientasi pemecahan masalah.
Kajian  ini  berfokus  pada  pemahaman  multi-level governance  migrasi,  yang  sejalan  dengan  pembahasan multi-level  governance  selama  wabah  Covid-19  di Indonesia.  Tata  kelola  migrasi  bertingkat  terutama berkaitan dengan pembuatan kebijakan antar pemerintah, kontrol  migrasi  perbatasan,  integritas  perbatasan, pengelolaan  perbatasan  kolaboratif,  kebijakan  imigrasi yang  komprehensif  dan  proaktif  meskipun  gagal (Scholten  &  Penninx,  2016).  Sejalan  dengan  itu, kebijakan  migrasi  pada  prinsipnya  adalah  tentang koordinasi kebijakan, dan secara luas hidup berdampingan  dengan  jaringan  antar  pemerintah  dan saling  ketergantungan  otoritas  mereka  (Caponio  & Jones-Correa,  2018).  Kebijakan  migrasi  dan  studi perbatasan  dalam  pengaturan  multi-level  harus  dilihat dari  perspektif  yang  berbeda.  Migrasi  dan  kontrol perbatasan  adalah  masalah  yang  kompleks  dan  sensitif, dan  peraturan  dan  tindakan  migrasi  dan  tata  kelola perbatasan  diselesaikan  dengan  tingkat  pemerintah  dan sektor non-publik lainnya.
Dengan  demikian,  tata  kelola  migrasi  dan kebijakan  perbatasan  multilevel  menekankan  dua perspektif:  teritorial  dan  analitis,  dengan  pendekatan
Kadek Sintya Anjani et al., Kebijakan Migrasi dan Overstay Pada Masa Pandemi Covid-19 Pada Tata Kelola Keimigrasian di Indonesia
bottom-up,  jaringan  kebijakan,  aktor  di  berbagai  level, dan  keterlibatan  masyarakat  (Kraal,  Penninx,  &  Berger, 2006). Sementara itu, dalam kaitannya dengan kebijakan migrasi dan perbatasan, multilevel governance membutuhkan keseimbangan yang berlaku antara tujuan bangsa  dan  kebutuhan  masyarakat  lokal.  Selain  itu, kebijakan migrasi dan keamanan perbatasan tidak hanya menimbulkan  masalah  besar  di  tingkat  nasional.  tetapi juga  masalah  politik  di  tingkat  regional/lokal  (Schierup et  al.,  2015). Desentralisasi  mendistribusikan  kekuasaan kepada  pemerintah  daerah  untuk  mengelola  komunitas dan wilayah mereka dalam hal politik, ekonomi, budaya, keamanan,  kesehatan,  perumahan,  dan  lingkungan. Dengan  demikian,  kewenangan  pengendalian  migrasi dialihkan  ke  tingkat  regional  atau  lintas  provinsi  karena kebijakan  pemerintah  daerah  yang  tumpang  tindih dengan  masalah  migrasi  (Syahrin,  2018).  Perlu  dicatat bahwa  tata  kelola  migrasi  multilevel  melibatkan pendekatan  multidisiplin  dan  keseimbangan  yang  tepat antara  pemerintah  pusat  dan  daerah.  Kewenangan  atas kebijakan  migrasi  didelegasikan  ke  tingkat  lokal,  untuk menghindari  tumpang  tindih  kebijakan  migrasi  di stasiun-stasiun lintas batas.

## Tata  Kelola  Migrasi  Global  (Global  Migration Governance)
Dalam menyikapi isu migrasi global, suatu negara memiliki  kapasitas  yang  terbatas  untuk  menjalankan kebijakan  unilateral.  Hal  ini  secara  luas  membutuhkan kerjasama  bilateral  atau  multilateral  dan  kemitraan strategis  tentang  tata  kelola  migrasi  di  antara  para  aktor dalam organisasi antar pemerintah, Perserikatan Bangsa- Bangsa,  atau  organisasi  internasional.  Tata  kelola migrasi  global  didefinisikan  sebagai  formalitas  yang terdiri dari aturan, standar, norma, prinsip, prosedur pada tiga  tingkat:  multilateralisme,  keterlibatan,  jaringan informal  (Arifin,  2018).  Selain  itu,  penting  untuk mengetahui  penyebab  migrasi  global,  dalam  hal kesetaraan dan keberlanjutan dalam kerangka perlindungan  pasir  yang  sesuai  di  mana  tata  kelola migrasi global mempromosikan manajemen  migrasi dan kebijakan  global  dengan  ruang  “diciptakan”  dan “diundang”  (Wasem,  2018).  Dalam  membangun jaringan kebijakan, ruang lingkup kerja sama tata kelola migrasi  global  oleh  organisasi  internasional  harus mempertimbangkan  berbagai  tujuan  nasional  masing- masing  negara  dan  manfaat  tambahan  dari  migrasi (Newland, 2012). Dari jumlah tersebut, organisasi  harus memahami tata kelola migrasi global, yang  menyangkut tren  migrasi  global,  mobilitas  migran,  pencegahan kejahatan  terorganisir,  peningkatan  keamanan  nasional, pengembangan negara-bangsa, dan kapasitas.
Serangkaian  kebijakan  di  tingkat  nasional, regional  dan  global  mengungkapkan  kompleksitas  tata kelola  global  migrasi  internasional  (Tehranian,  2005). Lebih lanjut, isu migrasi internasional telah berkembang menjadi perbincangan utama di antara pemerintah, aktor
formal  dan  informal  di  tingkat  regional  atau  global, termasuk  kolaborasi  dan  regulasi  (Ferris  &  Donato, 2019).  Di  sisi  lain,  dijelaskan  pula  bahwa  sistem pemerintahan  global  telah  gagal  membentuk  kerangka normatif  bagi  migrasi  internasional.  Sebagai  contoh, PBB dan International Organization of Migration (IOM), sebagai  lembaga  perantara  dalam  pengelolaan  migrasi global,  belum  berkontribusi  pada  kewajiban  untuk melindungi  migrasi  dan  mengabaikan  aspek  hak  asasi manusia.  Ada  tiga  tahapan  pembatasan  tata  kelola migrasi global: formalitas multilateral yang terfragmentasi, konvensi internasional tentang pergerakan  orang  selain  kebijakan  imigrasi,  dan mekanisme  eksklusif  yang  melibatkan  negara-negara yang  hanya  memiliki  kepentingan  politik  atau  trans- regionalisme  (Betts,  2011).  Tata  kelola  migrasi  global membutuhkan pendekatan regionalisme dan multilateralisme  serta  lembaga  antar  pemerintah  yang disesuaikan  dengan  aturan  dan  standar  migrasi internasional  dengan  mempertimbangkan  hak  asasi manusia dan perlindungan individu.
Sebagaimana  dibahas  di  atas,  fokus  penelitian  ini menggambarkan  tata  kelola  migrasi  dan  kebijakan perbatasan  di  Indonesia  pada  masa  pandemi  Covid-19. Mengkaji  kebijakan  pengendalian  keimigrasian  di  entry point  di  Indonesia,  proses  pembuatan  kebijakan,  dan implementasi kebijakan di instansi pemerintah pusat dan daerah.

## METODE
Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah kualitatif. Menurut Neuman, pendekatan terpusat adalah  pendekatan  yang  bertujuan  untuk  membentuk realitas  sosial,  makna  budaya,  fokus  pada  proses  dan peristiwa  interaktif,  realitas  adalah  faktor  utama, penilaian  konvensional  dan  transparan,  teori  citra  dan data  situs,  analisis  tersuspensi,  analisis  teoritis.  analisis. peneliti dan partisipasi dalam dicattas (Sugiyono, 2005). Penelitian  kualitatif  akan  terus  mengembangkan  dan memperbaharui  konsep-konsep  yang  digunakan  selama atau  setelah  proses  pengumpulan  data.  Selain  itu,  unit analisis  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah literatur  yang  berkaitan  dengan  buku,  jurnal,  aturan, laporan  artikel,  dan  berita.  Bahan-bahan  tersebut kemudian dijadikan dasar analisis dalam penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Proposisi  Kebijakan  Imigrasi  Indonesia  di  Masa Pandemi Covid-19
Direktorat  Jenderal  Perhubungan  Udara  berperan penting  dalam  menjaga  dan  mengamankan  182 perbatasan  di  bandar  udara,  pelabuhan  laut,  dan  stasiun penyeberangan  perbatasan  di  seluruh  Indonesia.  Dalam UU Keimigrasian Indonesia 2011, DJKI memiliki empat peran: pelayanan publik, keamanan nasional, penegakan hukum,  dan  kesejahteraan  masyarakat.  Kebijakan keimigrasian  Indonesia  yang  menyeleksi  orang  yang
Kadek Sintya Anjani et al., Kebijakan Migrasi dan Overstay Pada Masa Pandemi Covid-19 Pada Tata Kelola Keimigrasian di Indonesia
berhak  masuk  ke  Indonesia,  memajukan  ketertiban umum,  dan  menghasilkan  manfaat  bagi  Indonesia disebut kebijakan keimigrasian selektif. Untuk mendukung  petugas  imigrasi,  sistem  pemeriksaan imigrasi  dikerahkan  di  titik  masuk  dan  keluar  yang terintegrasi  dengan  sistem  pergerakan  penumpang  dan daftar  peringatan  pergerakan  yang  berisi  nama-nama penjahat  atau  orang  yang  paling  dicari.  Keamanan perbatasan mendasari pemeriksaan individu dan dokumen  tentang  pelaksanaan  kedaulatan  negara mengenai  perbatasan  dan  kebijakan  migrasi  (Chambers, 2015).
Menghentikan imigrasi di perbatasan di Indonesia adalah  proses  yang  kompleks,  dan  konflik  antar  nilai juga  dapat  meningkat.  Pengamanan  perbatasan  dalam praktik  perizinan  keimigrasian  bukanlah  proses  yang sederhana karena mengakui aspek multidisiplin (Kolossov,  2005).  Dalam  UU  Keimigrasian  Indonesia 2011, proses perizinan keimigrasian mempertimbangkan keabsahan  dokumen  perjalanan,  visa,  kelayakan  orang, aspek  hak  asasi  manusia,  daftar  orang  yang  dicari  oleh NCB  Interpol,  dan  prosedur  yang  terkait  dengan pengendalian  keimigrasian  (Stoker,  1998).  Penegakan hukum  perbatasan  melibatkan  lembaga  lain  seperti petugas  bea  cukai,  petugas  keamanan  penerbangan,  dan staf  darat  maskapai.  Ini  merujuk  pada  sanksi administratif  keimigrasian  oleh  pejabat  imigrasi  karena melaksanakan  perintah  pemindahan  yang  tidak  dapat diterima,  perintah  deportasi,  penyelidikan,  dan  tindakan lain untuk menangani  kejahatan internasional. Langkah- langkah  ini  harus  sesuai  dengan  kerangka  hukum nasional,  konvensi  internasional  dan  perjanjian  bilateral di perbatasan darat.
Saat  kasus  Covid-19  pertama  di  Indonesia diumumkan  pemerintah  pada  awal  Maret  2020, serangkaian  peraturan  langsung  dikeluarkan  oleh masing-masing  instansi  pemerintah  Indonesia  terkait protokol pemeriksaan kesehatan, pembatasan perjalanan, pembatasan  angkutan  umum,  barang  dan  barang kepabeanan. keamanan. . , penutupan stasiun perbatasan, kebijakan  visa  dan  izin  tinggal.  DGI  menyatakan larangan  masuk  di  mana  hanya  warga  negara  Indonesia dan  penduduk  tetap  yang  bisa  masuk  ke  Indonesia. Kementerian Perhubungan Indonesia mengatakan bandara  dan  pelabuhan  tetap  terbuka  untuk  perjalanan domestik  dan  internasional,  tetapi  beberapa  stasiun perbatasan  telah  ditutup  oleh  gubernur,  bupati,  dan walikota. Pengunjung asing di Indonesia secara otomatis diberikan  izin  tinggal  darurat  sebagai  visa  sementara oleh  Ditjen  Perhubungan  Udara  karena  transportasi umum  atau  penerbangan  tidak  tersedia,  dan  negara mereka  terkunci.  Pengunjung  asing  pemegang  izin tinggal  tetap  yang  masih  berlaku  dan  izin  tinggal sementara  di  Indonesia  yang  sedang  melakukan perjalanan atau tinggal di luar negeri tidak diperbolehkan masuk ke Indonesia.
Pada  bulan  pertama  kebijakan  migrasi  dalam menanggapi  wabah  Covid-19  di  Indonesia,  terlihat regulasi  keimigrasian  dan  keamanan  perbatasan  yang terfragmentasi,  serta  kewenangan  yang  tumpang  tindih. Stoker  (1998),  dalam  proposisi  pertama,  menyatakan bahwa pemerintahan, yang mencakup institusi dan aktor, adalah  kompleks;  pengambilan  keputusan  tidak  relevan dengan  prosedur  yang  ada,  yang  dapat  lebih  fokus  pada pelaksanaan kekuasaan tetapi bukan legitimasi. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan dipengaruhi oleh sistem  politik  kelompok  kepentingan  yang  tunduk  pada pembangunan  ekonomi  dan  kesejahteraan  (Hanson, 2010),  dan  kebijakan  dalam  mekanismenya  mungkin sangat  sah  atau  sebaliknya.  Tata  kelola  keimigrasian adalah  tentang  administrasi  dan  manajemen,  yang  tidak sebatas menjalankan program, tetapi bagaimana merespon  dan  mengelola  isu-isu  global  atau  nasional (Wasem, 2018).
Kebijakan  bebas  visa,  Visa  on  Arrival,  dan  Visa Kunjungan  Indonesia  dibekukan,  dan  KBRI  di  luar negeri  ditutup  sementara  untuk  proses  aplikasi  visa. Jumlah  wisatawan  asing  ke  Indonesia  mengalami penurunan, dan ini merupakan depresi berat bagi industri pariwisata nasional. Hal ini sangat mempengaruhi dunia usaha,  investasi,  dan  perekonomian  masyarakat  yang menyebabkan  penurunan  pajak  nasional,  penerimaan negara  bukan  pajak,  usaha  kecil  menengah  daerah, termasuk  kesejahteraan  masyarakat.  Oleh  karena  itu, pemerintah Indonesia meluncurkan paket stimulus untuk mendorong  ekonomi,  insentif  tenaga  kerja,  pemotongan pajak, dan kebijakan bea cukai. Usaha kecil menengah di beberapa  daerah  bertahan  dari  krisis  dengan  mengubah strategi  bisnisnya  menjadi  toko  online  dengan  sistem delivery order.
Pemerintah  bertanggung  jawab  untuk  menjaga stabilitas  ekonomi  dan  tingkat  inflasi.  Namun,  muncul pertanyaan  tentang  pemerintah,  aktor,  lembaga  mana yang  harus  bertanggung  jawab;  baik  oleh  sektor  publik, perusahaan  bisnis  pemerintah,  sektor  swasta,  organisasi non-pemerintah,  atau  organisasi  nirlaba  memiliki tanggung  jawab.  Hal  ini  terkait  dengan  proposisi  kedua governance  sebagai  teori  (Stoker,  1998)  tentang  siapa yang  akan  bertanggung  jawab  atas  program  yang  tidak dilaksanakan  atau  disalahartikan,  terutama  program pemerintah  dengan  skema  kemitraan  publik-swasta.  Inti dari  kebijakan  keimigrasian  adalah  untuk  menghasilkan dampak positif terhadap ekonomi, sosial, budaya, bisnis, investasi,  pendidikan, keamanan,  dan  demografi (Hanson,  2010).  Pemerintah  harus  berdiri  dengan berbagai  sudut  pandang  selama  proses  pembuatan kebijakan  pengendalian  keimigrasian  dan  menjaga wawasan  pengendalian  keimigrasian  untuk  dimasukkan dalam aturan atau prosedur.
Per  April  2020,  kebijakan  keimigrasian  ekstensif terdiri  dari  pembatasan  perjalanan  dan  penutupan perbatasan internasional, pemberian Izin Tinggal Darurat bagi pengunjung asing, penghapusan hukuman overstay,
Kadek Sintya Anjani et al., Kebijakan Migrasi dan Overstay Pada Masa Pandemi Covid-19 Pada Tata Kelola Keimigrasian di Indonesia
dan  tidak  ada  layanan  dokumen  keimigrasian  karena kantor  imigrasi  ditutup.  Permohonan  visa  kunjungan tidak  tersedia  di  KBRI,  tetapi  visa  bisnis  dan  kerja terbuka,  dan  pemegang  dapat  masuk  ke  Indonesia. Sebelum  aplikasi  visa,  pemohon  visa  bisnis  dan  kerja membuat  aplikasi  ke  Kementerian  Tenaga  Kerja Indonesia  dan  menunggu  persetujuan  (Rusdiyanta  et  al, 2018).  Jika  penerbangan  komersial  atau  transportasi umum lainnya tersedia, pekerja asing dan investor dapat melakukan  perjalanan  ke  Indonesia.  Sesuai  prosedur Kementerian  Kesehatan  RI,  mereka  harus  mengikuti protokol  kesehatan  dan  pemeriksaan  setibanya  di bandara-bandara  di  Indonesia.  Selanjutnya,  bagasi  dan barang mereka akan melalui pemeriksaan ketat oleh Bea Cukai,  mengacu  pada  standar  kepabeanan  selama pandemi  Covid-19.  Inspeksi  ketat  oleh  petugas  bea cukai,  imigrasi,  dan  karantina  di  pintu  masuk menyiratkan  pemerintahan  otonom  dalam  membangun jaringan meskipun ada masalah akuntabilitas, sebagaimana  disebutkan  dalam  proposisi  keempat (Stoker,  1998).  Melindungi  perbatasan  tidak  terbatas pada  kerangka  dan  prosedur  normatif,  tetapi  mencakup tanggung  jawab  individu  atau  resmi  untuk  pelaksanaan kedaulatan  nasional.  Hal  ini  secara  otomatis  memicu garda  terdepan  untuk  bekerja  sama  dengan  instansi perbatasan lainnya dalam mengamankan perbatasan dari ancaman tak kasat mata yang masuk ke Indonesia.
Kebijakan  keimigrasian  diubah  menjadi  batas terkendali  pada  Mei  2020  setelah  Kementerian Koordinator  Bidang  Perekonomian  dan  Investasi mengumumkan  program  stimulus  ekonomi.  Pemegang Izin  Tinggal  Tetap  yang  masa  berlakunya  telah  habis, diperbolehkan  melakukan  perjalanan  ke  luar  negeri  dan berdomisili  di  luar  Indonesia  pada  saat  merebaknya virus.  Mereka  secara  otomatis  diberikan  Izin  Tinggal Darurat  saat  tiba  di  tujuh  titik  masuk  yang  ditentukan. Dalam proses pengambilan keputusan, Ditjen Perhubungan  Udara  tidak  bisa  berdiri  sendiri,  harus membangun  koordinasi  dengan  instansi  terkait,  dan melibatkan  aparat  penegak  hukum  lainnya.  Kebijakan imigrasi  menggabungkan  undang-undang  imigrasi, peraturan  terkait,  tindakan  imigrasi  untuk  mencapai tujuan  dalam  kerangka  nasional  yang  tunduk  pada  tren migrasi  global  (Baqi,  2018).  Proposisi  ketiga  (Stoker, 1998)  relevan  dengan  pembuatan  kebijakan  kolektif, yang  menjadi  sandaran  DGI.  Di  sisi  lain,  tahap koordinasi  ini  memiliki  makna  yang  mendasari  dan terkadang  menjadi  ambigu  karena  ada  pertukaran informasi, termasuk  kepentingan politik, untuk trade-off mereka  untuk  mencapai  tujuan.  Meskipun  demikian, Stoker  (1998)  mengajukan  proposisi  kelima  bahwa tanggung  jawab  tata  kelola  berhubungan  dengan koordinasi,  kolaborasi,  kemudi,  integrasi,  dan  regulasi. Ditjen  Bina  Marga  dan  pemangku  kepentingan  lainnya belum menunjukkan kemitraan strategis karena terindikasi  masing-masing  organisasi  mengeluarkan
instrumen  kebijakan  yang  berbeda  untuk  merespon penyebaran Covid-19.
Dalam  tahap  perumusan  kebijakan,  baik  pada masa Covid-19 maupun new normal, Ditjen Perhubungan  harus  melibatkan  pemangku  kepentingan di  organisasi  publik  dan  swasta  untuk  membuat kebijakan  strategis  terkait  kebijakan  migrasi  dan pengamanan  perbatasan  di  perbatasan.  Perumusan kebijakan  perlu  didiskusikan  antara  lembaga  perbatasan dan lembaga terkait untuk mengeluarkan kebijakan yang komprehensif  di  new  normal.  Misalnya,  perbatasan internasional di Indonesia tetap terbuka dengan beberapa pembatasan dan protokol kesehatan. Ketentuan ini dapat membantu  Badan  Usaha  Milik  Negara  (BUMN) menjalankan  usahanya  dan  mempengaruhi  pertumbuhan ekonomi daerah.

## Tata Kelola Multilevel Dalam Pengendalian Imigrasi Di Posisi Lintas Batas
Kebijakan keimigrasian dalam pengelolaan pengawasan  perbatasan  merupakan  subjek  dinamis pembangunan  negara-bangsa,  yang  melibatkan  berbagai instansi  perbatasan.  Menutup  stasiun  perbatasan  untuk perjalanan  internasional  adalah  keputusan  yang  tepat untuk  mencegah  penyebaran  virus  oleh  pelintas  batas dari  negara  tetangga.  Badan  Nasional  Pengelola Perbatasan  (BNPP)  bertanggung  jawab  atas  penataan, fasilitas, dan koordinasi stasiun perbatasan. Berdasarkan undang-undang  perlintasan  perbatasan  Indonesia  BNPP 2017  dan  perjanjian  bilateral,  bea  cukai,  imigrasi,  dan karantina (CIQ) berwenang untuk melakukan manajemen pengawasan perbatasan di stasiun perlintasan perbatasan. Keimigrasian Indonesia memiliki fungsi  strategis  lintas  batas  wilayah  Indonesia  untuk melindungi  dan  mengamankan  perbatasan  berdasarkan Undang-Undang  Keimigrasian  Indonesia  no.  6  Tahun 2011 (Brunet, 2005). Hal ini mendorong dua poin utama dalam  kerangka  tata  kelola  multilevel  (Mulyawan, 2017),  koordinasi  dan  tanggung  jawab  antar  lembaga. tanggung  jawab,  tetapi  tidak  memiliki  manajemen pengetahuan,  saling  menguntungkan,  dan  keterlibatan masyarakat.  Namun,  hal  ini  ditengarai  sebagai  contoh tumpang tindih kewenangan dalam penanganan pandemi Covid-19  di  Indonesia  karena  kepala  daerah  menutup stasiun lintas batas  internasional pada Maret  2020 tanpa ada kesesuaian dengan regulasi dan dengan instansi lain. Disimpulkan  bahwa  tindakan  penutupan  perbatasan menunjukkan kurangnya kewenangan, hierarki, koordinasi,  dan  pengelolaan  kolaboratif  antar  lembaga perbatasan.
Yang  dimaksud  dengan  multilevel  governance adalah  pemerintahan  yang  berlapis-lapis  dari  berbagai institusi  dan  aktor  di  berbagai  level  dengan  berbagai kebijakan  publik  (Caponio  &  Jones  Correa,  2018). Untuk mengatasi tumpang tindih kewenangan ini, kajian kebijakan migrasi dalam multilevel governance Caponio & Jones-Correa, (2018) mengemukakan tiga pendekatan
Kadek Sintya Anjani et al., Kebijakan Migrasi dan Overstay Pada Masa Pandemi Covid-19 Pada Tata Kelola Keimigrasian di Indonesia
bahwa proses pembuatan kebijakan memerlukan hierarki vertikal dan horizontal antar lembaga, regulasi pusat dan terpadu,  pembagian  kekuasaan  dan  tanggung  jawab untuk  tindakan  keimigrasian.  Kedua,  implementasi kebijakan  mendukung  saling  ketergantungan  dan keterlibatan  dengan  semua  tingkatan  aktor,  termasuk organisasi non-pemerintah. Ketiga, membutuhkan komunikasi atau interaksi intensif yang dapat dilobi atau dinegosiasikan  menuju  konsep  multilevel  governance yang  efektif  dan  berhasil.  Selain  itu,  kombinasi  tiga mode pemerintahan—negara, pasar, dan hierarki (Keast, Mandell,  &  Brown,  2006),  merupakan  interaksi  penting untuk  menerapkan  kebijakan  publik  dan  pemberian layanan  melalui  pengaturan,  hubungan,  dan  mekanisme yang terintegrasi.
Penutupan perbatasan tidak terbatas pada penutupan  bandara,  pelabuhan  laut  atau  stasiun  lintas batas,  tetapi  dapat  berarti  penangguhan  aplikasi  visa untuk  warga  negara  asing.  Juga,  penutupan  perbatasan ini  dapat  berarti  kebijakan  pembatasan  perjalanan  di mana  hanya  orang-orang  yang  memenuhi  syarat  yang dapat  memasuki  negara  tersebut,  seperti  warga  negara mereka,  pemegang  tempat  tinggal  tetap,  dan  keluarga dekat.
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara melibatkan  berbagai  pemangku  kepentingan  dalam melakukan  pengaturan  keimigrasian  di  perbatasan, sebagaimana  diuraikan  di  atas.  Pemangku  kepentingan dampak  tinggi  terdiri  dari  instansi  bea  cukai,  lembaga karantina  atau  biosekuriti,  Penjaga  Pantai  Indonesia, Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia,  dan  otoritas pelabuhan, keamanan penerbangan, maskapai penerbangan, dan termasuk Kantor Pendaftaran, Kementerian Tenaga Kerja di bidang keimigrasian.
Hal  ini  menunjukkan  bahwa  satu  perbatasan disahkan  oleh  lebih  dari  sepuluh  lembaga  perbatasan yang  memiliki  peran  dan  fungsi  yang  berbeda.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  CIQ  (Bea  Cukai,  Imigrasi, Karantina)  merupakan  lembaga  terdepan  di  perbatasan dengan  kewenangan  dan  kedaulatan  mutlak.  Selain  itu, ini  menyiratkan  bahwa  tata  kelola  perbatasan  adalah proses kompleks yang membutuhkan tindakan terkoordinasi,  teknologi  terintegrasi,  dan  kebijakan terintegrasi. Setiap lembaga perbatasan harus mempertimbangkan  pemangku  kepentingan  dalam proses  pembuatan  kebijakan  menuju  proses  kontrol perbatasan yang mulus.
Merujuk  pada  pengendalian  keimigrasian  di stasiun-stasiun lintas batas sebagaimana dikemukakan di atas,  disebutkan  bahwa  tata  kelola  kebijakan  migrasi  di Indonesia  di  stasiun-stasiun  lintas  batas  memiliki  dua dimensi, yaitu melindungi perbatasan dan mengendalikan  arus  migrasi.  Bidang  pengawasan perbatasan,  keamanan,  dan  penegakan  lintas  batas internasional disandingkan dengan wilayah dan ketertiban  sosial.  Instansi  pemerintah  daerah  memiliki kewenangan atas wilayah dan mendukung kesejahteraan
masyarakat  di  perbatasan,  bukan  di  daerah  perbatasan (Sassen,  2013).  Hubungan  perbatasan  adalah  budaya masyarakat  di  perbatasan  lokal,  meliputi  bahasa,  suku, sosial  budaya,  dan  ekonomi  (Brunet-Jailly,  2005). Sementara  itu,  otoritas  perbatasan  terdiri  dari  badan- badan CIQ Indonesia yang didukung oleh polisi nasional dan pasukan militer untuk melindungi perbatasan.
Keamanan dan perlindungan perbatasan memerlukan  pengelolaan  perbatasan  secara  kolaboratif oleh  beberapa  pemerintah  karena  perbatasan  darat memiliki  pandangan  nasional  atau  pandangan  ke  dalam dan  ke  luar  atau  pandangan  internasional  (Rusdiyanta, 2017).  Pemerintah  daerah  bertanggung  jawab  atas kewenangan  teritorial,  bukan  teritorial,  meskipun  ada pengalihan  kewenangan  untuk  mengontrol  migrasi (Nugroho,  2016)  dari  pusat  ke  daerah  atau  lintas  batas provinsi  karena  tumpang  tindih  kebijakan  masalah migrasi  di  tingkat  daerah.  berbatasan.  perlindungan. Manajemen  kontrol  perbatasan  menyoroti  koordinasi dengan  badan  kontrol  perbatasan  lainnya  untuk memenuhi  tujuan  nasional  bersama  dan  untuk  proses pembersihan  perbatasan  yang  mulus.  Pemeriksaan perbatasan tidak boleh dianggap sebagai tindakan parsial dari  satu  institusi,  dan  bukan  hanya  kewenangan pemerintah  daerah  tetapi  juga  konsep  pengelolaan perbatasan terpadu..
Untuk  mengatasi  masalah  utama  pengendalian perbatasan  di  Indonesia,  DJI  harus  didorong  untuk terlibat dengan manajemen perbatasan terintegrasi (IBM) dari  tiga  konsep:  intra-service,  inter-service,  dan kerjasama internasional yang dilengkapi dengan teknologi  perbatasan  terintegrasi  (Duez,  2016).  Selain IBM,  pelajaran  kebijakan  dari  negara  tetangga (Australia,  Singapura,  Malaysia)  sangat  berharga  untuk mengadaptasi  tata  kelola  migrasi  dalam  hal  kedaulatan teritorial,  pengelolaan  migran  ilegal,  dan  penegakan perbatasan  dalam  krisis  ini.  Selain  itu,  adopsi  teknologi oleh  Ditjen  Perhubungan  Udara  sangat  penting  untuk dimanfaatkan,  seperti  penerapan  automatic  border control  atau  autogate  di  entry  point  seluruh  Indonesia, dan  aktivasi  sistem  informasi  untuk  aplikasi  visa  online yang  ada,  online  aplikasi  izin  tinggal,  dan  sistem pelaporan sponsor online.

## Migrasi Dan Tata Kelola Global Di Indonesia
Kebijakan migrasi dan keamanan perbatasan telah muncul  sebagai  tren  global  yang  mempengaruhi proliferasi  kejahatan  internasional.  Pengertian  global governance  mencakup  aktivitas  para  aktor  dari  berbagai tingkatan  dan  negara  yang  berbeda  untuk  memecahkan masalah  global  secara  bersama-sama  (Benedict,  2001). Dalam  tata  kelola  global,  negara-negara  yang  terlibat dalam  organisasi  internasional  merumuskan  konvensi, kesepakatan, norma, prinsip, standar untuk memecahkan masalah  (Johnson,  2019).  Sejauh  yang  kami  susun, Indonesia  telah  meratifikasi  konvensi  internasional terkait  pengendalian  dan  keamanan  perbatasan  imigrasi
Kadek Sintya Anjani et al., Kebijakan Migrasi dan Overstay Pada Masa Pandemi Covid-19 Pada Tata Kelola Keimigrasian di Indonesia
seperti United Nations (UN) Conventions on Law of the Sea (UNCLOS), maritim (IMO FAL), hak asasi manusia (UDHR),  sipil  penerbangan  internasional  (ICAO).  ). Lampiran), narkoba dan kejahatan  (UNODC), kejahatan terorganisir transnasional (UNTOC), meskipun pengungsi  dan  pencari  suaka  (UNHCR  dan  IOM). Terlepas  dari  pembatasan  perjalanan  dan  kebijakan perbatasan  tertutup  internasional,  standar  internasional ini  masih  berlaku  untuk  izin  keimigrasian  di  perbatasan Indonesia.  Praktik  pemeriksaan  perbatasan  bagi  orang yang  berhak  masuk  ke  Indonesia  melalui  perbatasan harus memenuhi standar global World Health Organization  (WHO).  Tata  kelola  global  menunjukkan bahwa  kedaulatan  nasional  bertumpu  pada  kebijakan migrasi dan keamanan perbatasan selama wabah Covid- 19 di Indonesia.
Memang,  isu-isu  pemerintahan  global  meningkat dalam  hal  legitimasi  organisasi  antar  pemerintah (Buchanan  &  Keohane,  2006),  Legitimasi  organisasi internasional  mungkin  terkait  dengan  konsep  yurisdiksi dan  pelaksanaan  kedaulatan  (Buchanan  &  Keohane, 2006).  Namun,  tata  kelola  global  merupakan  tantangan yang  cukup  besar  ketika  organisasi  internasional  tidak mampu  memerangi  kejahatan  terorganisir  transnasional, yang  didukung  oleh  teknologi  canggih  terlepas  dari otoritas  dan  kedaulatan  negara  (Weiss,  2000).  Hal  ini menggarisbawahi  pesan  penting  bahwa  pemerintah Indonesia  harus  mewaspadai  kejahatan  internasional selama wabah Covid-19.
Terlepas  dari  kejahatan  tersebut,  perdebatan tentang  keberadaan  pengungsi  di  Indonesia  yang mencari  status  pencari  suaka  ke  negara  tujuan  telah meningkat  sejak  kantor  UNCHR  dan  IOM  berada  di Jakarta.  Pengungsi  yang  masuk  ke  wilayah  Indonesia merupakan masalah yang buruk karena Indonesia belum meratifikasi  Konvensi  Jenewa  1951  tentang  Pengungsi. Sementara  itu,  status  migrasi  mereka  sedang  ditinjau  di kantor  UNCHR  dan  IOM,  dan  pandemi  mempengaruhi waktu  pemrosesan  aplikasi.  Negara  tuan  rumah,  yang telah  meratifikasi  Konvensi  Pengungsi,  bertanggung jawab untuk memberikan status pencari  suaka (Ferris & Donato,  2019).  Penutupan  perbatasan  internasional  di negara tujuan dapat mengganggu proses migrasi mereka, yang  menimbulkan  masalah  sosial  di  Indonesia. Ketidakmampuan atau kegagalan negara untuk mempromosikan  hak  asasi  manusia  dalam  tata  kelola migrasi  global  disebabkan  oleh  instrumen  kebijakan internasional yang tidak sempurna dibandingkan dengan negara-bangsa,  kurangnya  kepedulian,  dan  penolakan untuk  memulai  kerjasama  (Chimienti,  2018).  Situasi  ini menyebabkan  ketidakpastian  tata  kelola  keimigrasian  di Indonesia
Isu  migrasi  internasional  telah  dibahas  oleh  aktor regional  dan  global  dan  bagaimana  kolaborasi  dan pengaturan dapat diusulkan (Ferris & Donato, 2019). Di satu  sisi,  sistem  pemerintahan  global  belum  berhasil merancang kerangka normatif bagi migrasi internasional.
Kewajiban  untuk  melindungi  migrasi  dan  mengabaikan aspek  hak  asasi  manusia  diabaikan  oleh  PBB  dan Organisasi  Internasional  untuk  Migrasi  (IOM),  sebagai perantara  dalam  pengelolaan  migrasi  global.  Ada  tiga kelemahan  (Betts,  2011)  dari  sistem  migrasi  global: formalitas  multilateral  yang  terfragmentasi,  konvensi internasional  tentang  pergerakan  orang  selain  kebijakan imigrasi,  dan  mekanisme  eksklusif  yang  melibatkan negara-negara  yang  hanya  memiliki  kepentingan  politik atau trans-regionalisme.
Isu pemerintahan global tidak terbatas pada aspek ekonomi,  politik  dan  sosial,  tetapi  meluas  ke  masalah keamanan  global,  terutama  keamanan  perbatasan, pergerakan  orang,  migrasi  tidak  teratur  untuk  mencari pekerjaan  sebagai  eksploitasi  ekstrim  (Johnson,  2019). Namun,  Direktorat  Jenderal  Perhubungan  Udara mengalami  kesulitan  dalam  melakukan  prosedur penahanan  karena  protokol  kesehatan  dan  proses deportasi karena tidak tersedianya penerbangan komersial. Selain mereka yang dideportasi, puluhan turis dan  pengunjung  asing  terdampar  di  Indonesia  dalam situasi  yang  tidak  menentu  akibat  minimnya  instrumen kebijakan.  Dalam  hal  ini,  Ditjen  Cipta  Karya  telah berkoordinasi dengan host government di kedutaan besar asing  di  Indonesia  mengenai  perintah  pemindahan tersebut.  Akibatnya,  mereka  ditahan  di  pusat-pusat penahanan  imigrasi  sampai  transportasi  komersial tersedia.  Tidak  ditemukan  Ditjen  Perhubungan  Udara mengeluarkan  aturan  dan  prosedur  luar  biasa  terkait penyidikan,  penahanan,  perintah  deportasi  di  masa pandemi ini.
Untuk  mengatasi  masalah  organisasi  antar pemerintah di  Indonesia, kebijakan bebas  visa dan  visa- on-arrival harus ditangguhkan sampai pandemi berakhir, tetapi  visa  pengunjung  dan  visa  kerja  akan  diizinkan masuk  ke  Indonesia.  Ditjen  Perhubungan  harus menginisiasi  koordinasi  dan  menjalin  komunikasi dengan KBRI terkait kebijakan migrasi dan pengelolaan perbatasan  di  masa  pandemi  Covid-19.  Direktorat Jenderal  Perhubungan  harus  menerbitkan  standar  dan prosedur baru dalam kenormalan baru mengenai operasi atau razia keimigrasian, penyidikan, perintah penahanan, dan perintah deportasi. Direktorat Jenderal Perhubungan harus  memiliki  program  patriasi  bagi  warga  negara Indonesia dan perintah transfer untuk warga negara asing dengan  tanggal  yang  dijadwalkan,  termasuk  masa tenggang  untuk  overstay.  Pemerintah  Indonesia  harus memiliki  posisi  tawar  dengan  diplomasi  yang  intens untuk  meminta  negara-negara  memulangkan  warganya dari Indonesia, misalnya dengan penerbangan charter.

## SIMPULAN
Kasus  tata  kelola  migrasi  di  Indonesia  pada  masa pandemi  Covid-19  hanya  memasukkan  lima  proposisi teori  tata  kelola  oleh  Stoker  (1998).  Kebijakan pengendalian  imigrasi  dan  tata  kelola  perbatasan  di Indonesia menandakan kompleksitas pembuatan
Kadek Sintya Anjani et al., Kebijakan Migrasi dan Overstay Pada Masa Pandemi Covid-19 Pada Tata Kelola Keimigrasian di Indonesia
kebijakan  oleh  institusi  dan  aktor,  distorsi  wewenang dan  tanggung  jawab,  saling  ketergantungan  dengan  aksi bersama,  kolaborasi  self-government,  dan  kapasitas instansi  pemerintah.  Kebijakan  imigrasi  di  perbatasan Indonesia adalah proses pembuatan kebijakan yang ketat namun  tidak  konsisten  di  mana  instrumen  kebijakan direvisi  dan  diperbarui  setiap  bulan.  Tanggung  jawab untuk  menutup  stasiun  lintas  batas  kabur,  menunjukkan kurangnya koordinasi di antara badan-badan  perbatasan, dan  ini  dapat  menyebabkan  saling  menyalahkan  dan kambing  hitam.  Tata  kelola  global  dalam  migrasi berakhir dengan dilema: Indonesia mengikuti kesepakatan  internasional  tentang  kesehatan  dan protokol  atau  perbatasan  migrasi,  tetapi  Indonesia menghadapi  masalah  besar  dalam  hal  penahanan, pemindahan,  dan  perintah  deportasi  migran  gelap. Kebijakan  migrasi  dan  keamanan  perbatasan  belum ditetapkan  ketika  krisis  Covid-19  di  Indonesia diumumkan  oleh  otoritas  yang  berwenang.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  Ditjen  Perhubungan  Udara  kurang memperhatikan masalah pengawasan perbatasan. Sementara  itu,  kebijakan  izin  tinggal  bagi  warga  negara asing  di  Indonesia  dikelola  dengan  baik  melalui  standar dan prosedur.
Menanggapi  isu  tata  kelola  migrasi  di  Indonesia pada masa wabah Covid-19, penelitian ini merekomendasikan konsep integrated border management  atau  IBM  melibatkan  tiga  konsep:  intra- service,  inter-service,  dan  kerjasama  internasional  yang dilengkapi  dengan  teknologi  perbatasan  terintegrasi (Duez,  2016).  Pelajaran  kebijakan  dari  negara-negara tetangga  (Australia,  Singapura,  Malaysia)  sangat berharga  untuk  mengadaptasi  tata  kelola  migrasi  dalam hal  kedaulatan  teritorial,  pengelolaan  migran  ilegal,  dan penegakan perbatasan dalam krisis ini. Direkomendasikan untuk merumuskan kebijakan strategis  di  bidang  migrasi  dan  kebijakan  keamanan perbatasan di perbatasan setelah new normal  dinyatakan oleh  otoritas  yang  berwenang,  dan  krisis  Covid-19  di Indonesia  dinyatakan  berakhir.  Perumusan  kebijakan perlu didiskusikan antara instansi perbatasan dan instansi terkait  untuk  mengeluarkan  kebijakan  strategis  dalam new  normal.  Misalnya,  perbatasan  internasional  di Indonesia  tetap  terbuka  dengan  beberapa  pembatasan dan  protokol  kesehatan.  Kebijakan  bebas  visa  dan  visa- on-arrival harus ditangguhkan hingga pandemi berakhir, namun visa kunjungan dan visa kerja tetap diperbolehkan  masuk  ke  Indonesia.  Direktorat  Jenderal PPI  harus  mengeluarkan  standar  dan  prosedur  baru dalam  new  normal  mengenai  operasi  atau  razia keimigrasian,  penyidikan,  perintah  penahanan,  dan perintah  deportasi.  DGI  harus  memiliki  program repatriasi dan perintah transfer dengan tanggal, termasuk masa tenggang untuk overstay.
Penerapan  teknologi  penting  untuk  dimanfaatkan, seperti  penerapan  kontrol  perbatasan  otomatis  atau autogate di titik masuk di seluruh Indonesia, dan aktivasi
sistem  informasi  untuk  aplikasi  visa  online  yang  ada, aplikasi  izin  tinggal  online,  sistem  pelaporan  sponsor online.  Pemerintah  Indonesia  harus  memiliki  posisi tawar  dengan  diplomasi  yang  kuat  untuk  meminta negara memulangkan warganya dari Indonesia, misalnya dengan penerbangan charter. Untuk memenuhi kebutuhan  mempelajari  kebijakan  keimigrasian  di Indonesia  pada  masa  krisis  Covid-19,  Anda  dapat mempertimbangkan  pembahasan  lebih  lanjut  mengenai tata  kelola  migrasi  dan  kebijakan  pengendalian perbatasan  di  Indonesia  setelah  pandemi  Covid-19 berakhir,  antara  lain  kebijakan  visa,  kebijakan  izin tinggal,  adopsi  teknologi.  dan  pengelolaan  perbatasan terintegrasi

## DAFTAR PUSTAKA
Arifin,  R.  (2018). Penolakan  Orang Asing  ke  Indonesia Melalui  Tempat  Pemeriksaan  Imigrasi  Di Bandara Internasional: Sebuah Kedaulatan Absolut. Jurnal  Kajian  Keimigrasian,  Vol.1, (No.1), pp. 151-154.
Baqi,  Ahmad  M.  (2018). Implikasi  Kebijakan  Bebas Visa  terhadap  Kejahatan  Perdagangan  Manusia di  Indonesia .  Journal  of  International  Relations, Vol.4, (No.3), pp.79-488
Benedict,  K.  (2001).  Global  governance.  Armsterdam: Pergamon. Hal. 12-15 Betts,  A.  (2011). The  Global  Governance  of  Migration and the Role of Trans-Regionalism . In R. Kunz, S. Lavenex,  &  M.  Panizzon  (Eds.),  Multilayered migration governance: The promise of partnership (Vol. 89): Taylor & Francis.
Brunet-Jailly,  E.  (2005). Theorizing  borders:  An interdisciplinary  perspective .  Geopolitics,  10(4), 633-649
Buchanan, A., & Keohane, R. O. (2006). The legitimacy of  global  governance  institutions.  Ethics  & international affairs , 20(4), 405-437.
Caponio,  T.,  &  Jones-Correa,  M.  (2018). Theorising migration  policy  in  multilevel  states:  the multilevel  governance  perspective. In:  Taylor  & Francis Chambers,  P.  (2015). The  embrace  of  border  security: Maritime  jurisdiction,  national  sovereignty,  and the  geopolitics  of  operation  sovereign  borders. Geopolitics, 20(2), 404-437.
Chimienti,  M.  (2018). The  failure  of  global  migration governance .  Ethnic  and  Racial  Studies,  41(3), 424-430
Duez,  D.  (2016). A  Community  of  Borders,  Borders  of Community: The EU’s  Integrated  Border Management Strategy. In E. Vallet (Ed.), Borders, fences and walls: State of insecurity? (pp. 51-66). London: Routledge
Ferris,  E.  G.,  &  Donato,  K.  M.  (2019). Refugees, migration and global governance: Negotiating the Global  Compacts:  Routledge.  Guidelines  for
Kadek Sintya Anjani et al., Kebijakan Migrasi dan Overstay Pada Masa Pandemi Covid-19 Pada Tata Kelola Keimigrasian di Indonesia
Integrated  Border  Management  in  the  Western Balkans (2007). Europe Retrieved from https://www.legislationline.org/download/id/3647/ file/EC%20Guidelines%20for%20I ntegrated%20Border%20Management%20in%20t he%20Western%20Balkans%20200 7.pdf Hanson,  G.  H.  (2010). The  governance  of  migration policy.  Journal  of  Human  Development  and Capabilities , 11(2), 185-207.
Homsy,  G.  C.,  Liu,  Z.,  &  Warner,  M.  E.  (2019).
Multilevel governance: Framing the integration of top-down and bottom-up policymaking.
International  Journal  of  Public  Administration, 42(7), 572-582.
Johnson,  P.  M.  (2019). 13  Creating  Sustainable  Global
Governance. Guiding Global Order : G8
Governance in the Twenty-First Century, 245. Keast,  R.  L.,  Mandell,  M.,  &  Brown,  K.  A.  (2006).
Mixing  state,  market  and  network  governance modes:the  role  of  government  in”crowded” policydomains . International Journal of
Organization Theory and Behavior, 9(1),27.
Kolossov,  V.  (2005). Border  studies:  changing
perspectives and theoretical approaches.
Geopolitics, 10(4), 606-632
Kraal,  K.,  Penninx,  R.,  &  Berger,  M.  (2006). The dynamics of international migration and settlement  in  Europe: A  state  of  the  art:
Amsterdam University Press.
Maggetti, M., & Trein, P. (2019). Multilevel governance and  problem  solving:  Towards  a  dynamic  theory of multilevel policy making? Public Administration, 97(2), 355-369. Mulyawan,  B.  (2017). Kendala  Implementasi  Aplikasi Pelaporan  Orang  Asing .  Jurnal  Ilmiah  Kebijakan Hukum, Vol.11, (No.3), pp.287-303 Newland, K. (2012). The GFMD and the Governance of International  Migration.  In  I.  Omelaniuk  (Ed.), Global perspectives on migration and development: GFMD Puerto Vallarta and beyond (Vol.  1,  pp.  227-240).  New  York:  Springer Science & Business Media Nugroho,  Chahyo  O.  (2016). Penegakan  Hukum Terhadap Orang Asing di Kantor Imigrasi Kelas I Denpasar  dan  Kelas  I  KhususBandara  I  Gusti Ngurah  Rai.Jurnal  Penelitian  Hukum  De  Jure , Vol.17, (No.2), pp.231-247 Osanloo,  A.,  &  Grant,  C.  (2016). Understanding, selecting, and integrating a theoretical framework in  dissertation  research:  Creating  the  blueprint for  your“house” .  Administrative  issues  journal: connecting education, practice, and research, 4(2), 7
Rusdiyanta.  (2017).  Collaborative  Border  Management as  the  Strategic  Revitalization  of  State  Border Management in Indonesia International Journal of Pure and Applied Mathematics, 116(24), 415-426.
Rusdiyanta,  Warella,  Y.,  Suwitri,  S.,  &  Warsono.,  H. (2018).  Strengthening  The  Capacity  Of  Border And Regional Development Agency Lag (BP2DT)  In  West  Kalimantan  Province  In  The Management  Area  Of  Land  Border.  International Journal  of  Scientific  &  Engineering  Research, 9(3), 858-874.
Sassen, S. (2013). When territory deborders territoriality.  Territory ,  Politics,  Governance, 1(1), 21-45
Schierup, C. U., Ålund, A., & Likiã Brboriã, B. (2015). Migration,  precarization  and  the  democratic deficit  in  global  governance .  International migration, 53(3), 50-63
Scholten,  P.,  &  Penninx,  R.  (2016). The  multilevel governance  of  migration  and  integration.  In Integration  processes  and policies  in  Europe (pp. 91-108): Springer, Cham.
Stoker,  G.  (1998). Governance  as  theory:  five propositions .  International  social  science  journal, 50(155), 17-28
Sugiyono.  2005. Memahami  Penelitian  Kualitatif . Bandung: CV. Alfabeta.
Syahrin,  Muhammad  A.  (2018). Menakar  Kedaulatan Negara  Dalam  Perspektif  Keimigrasian. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol.18, (No.1), pp.43- 57.
Tehranian,  M.  (2005). Cultural  Security  and  Global Governance: International Migration and Negotiations  of  Identity. In  J.  Friedman  &  S.
Randeria (Eds.), Worlds on the Move: Globalization,  Migration  and  Cultural  Security  A Review Article (pp. 3-23). New York: I.B. Tauris. Wasem,  R.  E.  (2018). Immigration  Governance  for  the Twenty-First  Century .  Journal  on  Migration  and Human Security, 6(1), 97-120.
Weiss, T. G. (2000). Governance, good governance and global  governance:  conceptual  and  actual challenges .  Third  World  Quarterly,  21(5),  795- 814.