Belajea: Jurnal Pendidikan Islam Vol. 5, No 2, 2020; 309- 338 p-ISSN 2548-3390; e-ISSN 2548-3404, DOI:10.29240/belajea.v5i2.1331 http://journal.iaincurup.ac.id/indek.php/belajea

## Eksistensi Pendidikan Islam Dalam Bingkai Regulasi Pendidikan Di Indonesia Pasca Kemerdekaan
Harmonedi Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang harmonedi@gmail.com
M. Zalnur Universitas Islam Negeri UIN Imam Bonjol Padang zalnur@gmail.com
Abstract : Islamic  education  existed  in  Indonesia  along  with  Islam  comed.  The existence of Islamic education has a long history along with the history of the life journey  of  the  Indonesian  people.  Islamic  education  faces  a  variety  of  dynamics along  with  political  dynamics.  Through  this  research,  it  will  be  revealed  how  the existence  of  Islamic  education  in  the  framework  of  education  regulation  in Indonesia: problems, solutions and strategies in its development. This research uses descriptive  method  with  a  library  research  approach,  which  is  research  conducted by reading various papers related to the issues being studied. Based on the research, it  is  found  that  education  regulations  in  post-independence  Indonesia  always accommodate  Islamic  education,  because  Muslims  are  the  majority  comunity  in Indonesia.  The  government's  efforts  to  accommodate  Islamic  education  were carried out gradually, and it was heavily influenced by political dynamics. This can be  seen  in  several  regulations  issued  by  the  government  since  the  early independence  period,  orde  baru,  and  pasca  reformasi.  The  latest  education regulations that accommodate Islamic education are Law Number 20 of 2003 about the National Education System and Law Number 18 of 2019 about pesantren. The existence of these two laws is an opportunity and at the same time a challenge for Islamic education, not only to overcome its own problems, but also to continue to develop itself and increase its role in nation building.
Keywords : Islamic Education, Regulation, Opportunities, challenge
Abstrak :  Pendidikan  Islam  sudah  eksis  di  Indonesia  seiring  dengan  masuknya Islam.  Eksistensi  pendidikan  Islam  memiliki  sejarah  yang  panjang  seiring  sejarah perjalanan hidup bangsa Indonesia. Pendidikan Islam menghadapi berbagai macam dinamika  seiring  dengan  terjadinya  dinamika  politik.  Melalui  penelitian  ini  akan diungkap bagaimana eksistensi pendidikan Islam dalam bingkai regulasi pendidikan di Indonesia : problematika, solusi dan strategi dalam pengembangannya. Penelitian ini  menggunakan  Metode  Deskriptif  dengan  pendekatan  kepustakaan  ( library research ), yaitu penelitian yang dilakukan dengan membaca berbagai karya tulis yang terkait  dengan  persoalan  yang  dikaji.  Berdasarkan  penelitian  ditemukan  bahwa regulasi  pendidikan  di  Indonesia  pasca  kemerdekaan  selalu  mengakomodir pendidikan  Islam,  karena  memang  umat  Islam  merupakan  kelompok  mayoritas  di Indonesia.  Upaya  pemerintah  untuk  mengakomodir  pendidikan  Islam  dilakukan secara  bertahap,  dan  itu  sangat  dipengaruhi  oleh  dinamika  politik.  Hal  itu  dapat
310 | Belajea: Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 5, No. 2, 2020
dilihat  pada  beberapa  regulasi  yang  diterbitkan  pemerintah  semenjak  periode  awal kemerdekaan,  orde  baru,  dan  pasca  reformasi.  Regulasi  pendidikan  terbaru    yang mengakomodir  pendidikan  Islam  adalah  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan  Undang-Undang Nomor 18 Tahun  2019 tentang    Pesantren.  Keberadaan  kedua  undang-undang  ini  menjadi  peluang  dan sekaligus  tantangan  bagi  pendidikan  Islam,  tidak  hanya  untuk  mengatasi problematikanya  sendiri,  tetapi  juga  untuk  terus  mengembangkan  diri  dan meningkatkan kiprahnya dalam pembangunan bangsa.
Kata kunci : Pendidikan Islam, Regulasi, Peluang, Tantangan

## Pendahuluan
Kajian  tentang  eksistensi  pendidikan  selalu  menarik  untuk  dibahas, karena  memang  pendidikan  merupakan  kebutuhan  yang  sangat  mendasar  bagi manusia  di  negara  manapun,  tidak  terkecuali  di  Indonesia.  Setiap  bangsa  di seluruh dunia mempunyai perhatian khusus terhadap pendidikan. Perhatian itu dipastikan  dapat  ditemukan  dalam  konstitusi  negaranya  dan  perundang- undangan  serta  peraturan-peraturan  yang  mengikutinya  bahwa  negara berkewajiban  untuk  menyelenggarakan  pendidikan  bagi  warganya.  Pendidikan mempunyai hubungan integral dengan komponen-komponen dalam kehidupan berbangsa  dan  bernegara,  seperti  politik,  ekonomi,  sosial,  budaya,  pertahanan dan keamanan dan sebagainya. Faktor determinan membangun kehidupan yang lebih baik, termasuk kehidupan berbangsa adalah sumber daya manusia (SDM).
Kajian tentang eksistensi pendidikan Islam di Indonesia juga merupakan kajian  yang  menarik  untuk  dibahas.  Karena  kajian  itu  terlalu  luas,  maka dikerucutkan  kepada  eksistensi  pendidikan  Islam  dalam  bingkai  regulasi pendidikan  di  Indonesia.  Pendidikan  Islam  di  Indonesia  mempunyai  latar belakang  sejarah  dan  kebudayaan  yang  tiang  pertamanya  dipancangkan  pada abad  ke  8  M.  Sampai  kini  pendidikan  Islam  di  Indonesia  telah  berkembang dalam  kurun  waktu  lebih  dari  12  abad.  Di  sebagian  besar  wilayah  negeri  ini, kultur kehidupan masyarakatnya telah diwarnai oleh dampak positif pendidikan Islam.  Oleh  karena  itu  nilai-nilai  Islami  dalam  intensitasnya  berbeda-beda  di berbagai wilayah Indonesia, telah menjiwai kehidupan masyarakat dan individu seperti  nampak  pada  perilaku  sosial  yang  mendorong  terwujudnya  kegiatan gotong royong (ukhuwah Islamiyah), sikap-sikap dan pandangan yang religius serta kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 1
1 Sarno Hanipudin, Pendidikan Islam di Indonesia dari Masa ke Masa, Matan Journal of Islam and Muslim Society 1, 1 (2019), hlm: 2 - 5
Harmonedi & M. Zalnur: Eksistensi Pendidikan Islam Dalam Bingkai Regulasi Pendidikan ...| 311
Pendidikan Islam terus bergerak secara dinamis seiring dengan terjadinya dinamika  politik  di  Indonesia.  Sekalipun  pendidikan  Islam  memberikan  andil besar  terhadap  kehidupan  masyarakat  dan  individu  masyarakat  Indonesia, namun  dalam  realitasnya  tentu  menghadapi  berbagai  tantangan  dan  tantangan terutama ketika dihadapkan kepada realitas kehidupan masyarakat serta regulasi yang mengatur pendidikan nasional.
Melalui    tulisan  ini  dikaji  tentang  eksistensi  pendidikan  Islam  dalam bingkai  regulasi  pendidikan  di  Indonesia  pasca  kemerdekaan,  yang  meliputi  : eksistensi  pendidikan  Islam  pada  masa  penjajahan  dan  masa  kemerdekaan, kedudukan pendidikan Islam dalam sistem pendidikan di Indonesia, kedudukan pesantren  sebagai  lembaga  pendidikan  Islam  di  Indonesia,  problematika pendidikan Islam, solusi dan strategi dalam pengembangannya.

## Metodologi Penelitian
Obyek  penelitian  ini  adalah  eksistensi  pendidikan  Islam  dalam  bingkai regulasi  pendidikan  di  Indonesia  pasca  kemerdekaan.  Penelitian  difokuskan kepada regulasi yang dibuat pemerintah untuk mengatur pelaksanaan pendidikan Islam,  serta  problematika  pendidikan  Islam,  solusi  dan  strategi  dalam mengatasinya.  Oleh  sebab  itu,  penelitian  ini  menggunakan  Metode  Deskriptif dengan  pendekatan  ( library  research ),  yaitu  penelitian  yang  dilakukan  dengan membaca  berbagai  karya  tulis  yang  terkait  dengan  persoalan  yang  dikaji, 2 lalu menyajikanya seraca naratif.
Sumber data  primer dalam penelitian ini  adalah: (1) buku karya Haidar Putra Daulay, 2004, Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia, Jakarta: Prenada Media, (2) buku karya Azyumardi Azra, 1999, Pendidikan Islam Tradisi  dan  Modernisasi  Menuju  Milenium  Baru, Jakarta:  Logos  Wacana  Ilmu,  (3) buku karya Ramayulis, 2012, Sejarah Pendidikan Islam, Jakarta: Kalam Mulia, (4) buku  karya  Abdullah  Idi  dan  Suharto  Ito,  2006, Revitalisasi  Pendidikan  Islam, Yogyakarta : Tiara Wacana, (5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,  dan (6) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.
Sedangkan  sumber  data  sekunder  adalah:  (1)    buku  karya  H.M  Arifin, 1991, Pendidikan Islam dalam Arus Dinamika Masyarakat, Jakarta : Golden Terayon Press, (2) buku karya H.M Arifin, 1991, Kapita Selekta Pendidikan Islam dan Umum, Jakarta  :  Bumi  Aksara,  (3)  buku  karya  Chairusdi,  1999, Sejarah  Perjuangan  dan Kiprah PERTI dalam Dunia Pendidikan Islam di Minangkabau, Padang: IAIN “IB” Press,  (4)  buku  terbitan  Departemen  Agama  RI,  1994, Panduan  Kurikulum
2 Mestika  Zed, Metode  Penelitian  Kepustakaan.  ( Jakarta  :  Yayasan  Obor  Indonesia,  2007), hlm 5
312 | Belajea: Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 5, No. 2, 2020
Madrasah  Aliyah1994, Jakarta:  Depag  RI,  1994,  (5)  artikel  yang  ditulis  oleh Suroyo, Berbagai  Persoalan  Pendidikan;  Pendidikan  Nasional  dan  Pendidikan  Islam  di Indonesia, Jurnal Pendidikan Islam, Kajian tentang Konsep Pendidikan Islam, Problem dan Prospeknya, Volume 1 Tahun 1991, Fakultas Tarbiyah  IAIN, Yogyakarta, serta (6) Karya tulis lain yang relevan.
Langkah-langkah  dalam  penelitian  ini  adalah  heuristik,  kritik  sumber, sintesis dan historiografi. Teknik pengumpulan datanya adalah: a) Editing , yaitu pemeriksaan  terhadap  data-data  tentang  eksistensi  pendidikan  Islam  dalam bingkai regulasi pendidikan di Indonesia: problematika, solusi dan strategi dalam pengembangannnya,  terutama  dari  segi  kelengkapan,  kejelasan  makna  dan koherensi  makna  antara  yang  satu  dengan  yang  lainnya.  b) Organizing ,  yakni menyusun data-data tentang eksistensi pendidikan Islam dalam bingkai regulasi pendidikan  di  Indonesia:  problematika,  solusi  dan  strategi  dalam pengembangannnya.  c)  Penemuan  hasil  penelitian,  yakni  melakukan  analisis lanjutan  terhadap  hasil  penyusunan  data  dengan  menggunakan  kaidah-kaidah, teori dan metode yang telah ditentukan sehingga diperoleh kesimpulan  tentang eksistensi  pendidikan  Islam  dalam  bingkai  regulasi  pendidikan  di  Indonesia: problematika,  solusi  dan  strategi  dalam  pengembangannnya  yang  merupakan jawaban  dari  rumusan  masalah  yang  telah  ditetapkan.  Analisis  data  dilakukan dengan  menggunakan  metode  deskriptif  analisis,  yaitu  mendeskripsikan  dan menelaah  data  dengan  maksud  menemukan  pokok  permasalahan  dan hubungannya di antara bagian-bagian untuk memperoleh pemahaman yang tepat dan menyeluruh tentang pokok bahasan. 3

## Pembahasan
Untuk  melihat  eksistensi  pendidikan  Islam  di  Indonesia  pasca kemerdekaan, maka ada baiknya terlebih dahulu melihat eksistensinya pada masa penjajahan  (Belanda  dan  Jepang).    Sedangkan  eksisitensinya  pada  masa  pasca kemerdekaan  perlu  dilihat  semenjak awal  kemerdekaan  hingga  hari  ini.  Hal  itu ditujukan  agar  objek  bahasan  ini  beserta  dinamikanya  dapat  dilihat  secara komprehensif.

## Pendidikan Islam di Indonesia pada Masa Penjajahan
Selama  berabad-abad  Islam  diajarkan  melalui  jalur  pendidikan  informal dan non-formal. Jalur pendidikan informal adalah pendidikan yang dilakukan di rumah tangga. Sedangkan jalur pendidikan non-formal dilakukan di padepokan dan pondok pesantren,serta dakwah dengan berbagai model yang dilakukanoleh
3 Sumardi Suryabrata, Metodologi Penelitian , (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006), hlm 40
Harmonedi & M. Zalnur: Eksistensi Pendidikan Islam Dalam Bingkai Regulasi Pendidikan ...| 313
para  ulama  dengan  pendekatan  kultural  edukatif.  Cara  itu  dapat  membawa perubahan sikap hidup individual dan sosial yang tinggi, serta kepekaan terhadap kemungkaran yang terjadi di lingkungannya.
Namun  budaya  yang  mengandung  nilai-nilai  Islami  itu  dalam  proses perkembangannya  mulai  mengalami  gangguan  dan  ancaman  dari  kebudayaan asing  yang  dibawa  oleh  penjajah  Belanda  pada  tahun  1596  M  (abad  16  M). 4 Sebab  penjajah  Belanda  datang  ke  Indonesia  tidak  hanya  bertujuan  merebut kekuasaan ( glory ) dan menguasai sumber daya alam (gold), tetapi juga membawa misi  agama (gospel). Sedikit  demi  sedikit cakrawala budaya  masyarakat  dan  pola pikirnya  dipenetrasi  oleh  budaya  dan  pola  pikir  Eropa  sehingga  pada  sisi-sisi konfigurasinya  semakin  lemah  daya  tangkalnya,  dan  semakin  meluas  ke  arah episentrumnya. 5
Bersamaan  dengan  munculnya  sistem  pendidikan  klasikal  yang diperkenalkan  oleh  oleh  kaum  penjajah,  muncul  pula  di  sana-sini  model pendidikan formal/klasikal yang disebut madrasah. Model pendidikan madrasah itu  makin  kokoh  mentradisi  dalam  masyarakat  Islam  di  berbagai  wilayah  yang penduduknya  mayoritas  muslim.  Dan  setelah  kembalinya  beberapa  ulama  dari Mesir dan Saudi Arabia, ide-ide pembaharuan yang dicetuskan oleh cendekiawan muslim di Mesir dan Saudi Arabia, seperti Jamaluddin al-Afghani, Muhammad Abduh,  Muhammad  Ibnu  Abdul  Wahab,  dan  lain-lain,  membuat  model madrasah  semakin  dijadikan  tumpuan  bagi  pelestarian  dan  modernisasi  oleh umat Islam.
Pondok  pesantren  sebagai  model  pendidikan  karakteristik  Indonesia yang tradisional Islami tetap berkembang di samping madrasah, bahkan antara kedua model ini saling berdampingan sebagai saudara kembar dalam pengertian organisatoris dan keilmuan.
Sementara  itu  sekolah-sekolah  umum  yang  minus  pendidikan  agama didirikan  oleh  Gubernemen  (Pemerintah  Belanda),  sekolah-sekolah  Islam partikulir  yang  plus  agama  Islam  didirikan  pula  oleh  beberapa  organisasi mesyarakat. Sehingga terjadilah dua kubu yang berbeda pola pendidikannya. Di satu  pihak  pendidikan  sekolah  umum  hanya  berorientasi  kepada  duniawi  yang etis, di lain pihak madrasah dan pondok pesantren berorientasi kepada ukhrawi yang populis. Pada akhirnya terjadilah kesenjangan dalam pola pendidikan yang semakin diperlebar oleh pemerintah Belanda, bahkan dijadikan pola pikir politik pecah belah ( devide et impera). Masing-masing kubu saling mengejek satu sama lain
4 Meirison Meirison et al., “ حتو ايسينودنإ يف ةوعدلا طمن هتايد ,” AL-’ABQARI: Journal of Islamic
Social  Sciences  and  Humanities 0,  no.  0  (October  3,  2019),  accessed  October  31,  2019, http://abqarijournal.usim.edu.my/index.php/abqari/article/view/193.
5 Ibid , hlm 88
314 | Belajea: Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 5, No. 2, 2020
sehingga tanpa disadari terjadi dikotomi pendidikan dengan jurang pemisah yang amat dalam. 6
Sekalipun  Pemerintah  Belanda  memberikan  ruang  untuk  berdirinya lembaga pendidikan Islam, namun pada masa itu tidak mudah bagi masyarakat pribumi  untuk  (rakyat  Indonesia)  untuk  bergerak  di  bidang  pendidikan  Islam. Hal  ini  disebabkan  Pemerintah  Belanda  sangat  mengekang  kebebasan  umat Islam  untuk  bergerak  di  bidang  itu.  Pemerintah  Belanda  membuat  berbagai kebijakan diskriminatif. Di satu sisi mereka membantu perkembangan sekolah- sekolah gereja, namun di sisi lain mereka mempersulit dan menekan keberadaan sekolah-sekolah yang berbasis Islam.
Pada  tahun  1819  M    Gubernur  Jenderal  Van  Der  Capellen  mengambil inisiatif  merencanakan  berdirinya  sekolah  dasar  bagi  penduduk  pribumi  agar dapat  membantu  Pemerintah  Belanda.  Dalam  surat  edarannya  kepada  para bupati  tersebut  sebagai  berikut:  “Dianggap  penting  untuk  secepat  mungkin mengadakan  peraturan  pemerintah  yang  menjamin  meratanya  kemampuan membaca dan menulis untuk penduduk pribumi agar mereka lebih mudah untuk dapat mentaati Undang-Undang dan Hukum Negara.” 7
Agaknya  kebijakan  Pemerintah  Belanda  mempersempit  ruang  gerak pendidikan  Islam  lebih  didasari  oleh  kekhawatiran  terhadap  bakal  munculnya kader-kader nasionalis dan agamis yang dapat mengganggu eksistensi penjajahan Belanda  di  Indonesia.  Oleh  sebab  itu  Pemerintah  Belanda  terus  melakukan tindakkan  itu.  Hal  ini  tercermin  dari  kebijakannya  dengan  membentuk  badan khusus  yang  bernama Priesteraden pada  tahun  1882  M.  Badan  ini  bertugas mengawasi kehidupan beragama dan pendidikan Islam. Atas nasihat dari badan ini  maka  pada  tahun  1905  M  Pemerintah  Belanda  membuat  peraturan  yang dinamakan  Ordonansi  Guru  Agama (Godsdienstoderwijs) yang  isinya  mewajibkan guru agama untuk meminta izin kepada Pemerintah Belanda dalam melakukan kegiatan mengajar dan operasional sekolah. 8
Pada  tahun  1925  M  Pemerintah  Belanda  mengeluarkan  peraturan  yang lebih  ketat  lagi,  yaitu  tidak  membolehkan  semua  orang  memberikan  pelajaran mengaji.  Kemudian  pada  tahun  1932  M  keluar  pula  peraturan  yang  dapat memberantas  dan  menutup  madrasah  dan  sekolah  yang  tidak  berizin,  atau memberikan pelajaran yang tidak disukai oleh pemerintah. Peraturan itu disebut
6 Meirison  Meirison,  “Kurds,  Islam,  and  Secularism,” Madania  :  Jurnal    Kajian  Keislaman 23, no. 1 (July 7, 2019), hlm: 47.
7 Zuhairini, Sejarah Pendidikan Islam, (Jakarta : Bumi Aksara, 1997), hlm 148 8 Chairusdi, Sejarah  Perjuangan  dan  Kiprah  PERTI  dalam  Dunia  Pendidikan  Islam  di Minangkabau, (Padang : IAIN “IB” Press, 1999), hlm 113
Harmonedi & M. Zalnur: Eksistensi Pendidikan Islam Dalam Bingkai Regulasi Pendidikan ...| 315
Ordonansi  Sekolah  Liar  ( Wilde  School  Ordonantie). Sementara  itu  untuk melindungi agama Kristen, dan untuk mencegah masuknya pelajaran agama ke sekolah umum pemerintah mengeluarkan peraturan yang disebut Netral Agama, yang  isinya:  pemerintah  bersikap  tidak  memihak  kepada  salah  satu  agama sehingga sekolah pemerintah tidak mengajarkan pelajaran agama. 9
Terjadi  pro  dan  kontra  di  kalangan  praktisi  pendidikan  Islam  saat  itu dalam  merespon  pemberlakuan  ordonansi  oleh  Pemerintah  Belanda.  Di  Jawa umumnya para kiyai mau menerima peraturan itu. Namun di daerah luar Jawa, seperti  di  Minangkabau  para  ulama  sepakat  untuk  tidak  mau  memberlakukan Ordonansi  karena  mereka  menilai  peraturan  itu  hanyalah  niat  jahat  Belanda untuk  mengekang  pendidikan  Islam.  Kesepakatan  ulama  ini  diambil  melalui rapat  besar  pada  tanggal  18  Agustus  1928  M  atas  prakarsa  Abdul  Karim Amrullah. 10
Setelah  Belanda  dikalahkan  oleh  Jepang  di  Indonesia  tanggal  8  Maret 1945,  maka  sejak  saat  itu  Indonesia  dijajah  oleh  Jepang.  Secara  politis  Jepang memiliki  kepentingan  besar  terhadap  umat  Islam  di  Indonesia,  sebab  jumlah umat  Islam  yang  mayoritas  dapat  dijadikan  modal  besar  untuk  menghadapi perang  pasifik,  perang  Asia  Timur  Raya.  Karena  itu  Jepang  berulangkali menyampaikan  maksudnya  menghormati  dan  menghargai  Islam.  Jepang  tidak begitu  menghiraukan  kepentingan  agama,  yang  penting  bagi  mereka  adalah bagaimana  bisa    memenangkan  perang.  Oleh  sebab  itu  Jepang  tidak  mengusik eksistensi pendidikan Islam, malahan pemuka agama lebih diberikan keleluasaan dalam mengembangkan pendidikan Islam. 11
Dalam  kondisi  seperti  itu  lembaga  pendidikan  Islam  tetap  muncul  di Indonesia dan berperan sebagai penangkal terhadap nilai-nilai kultur Barat yang dibawa  oleh  penjajah.  Walaupun  pendidikan  Islam  didesak  oleh  nilai-nilai westernisasi melalui kekuasaan birokrasi dan politik kolonial, namun pendidikan Islam  tetap  berkembang  di  daerah  pedesaan  dan  di  kalangan  masyarakat marjinal.  Pendidikan  Islam  tetap  menampilkan  ciri  khas  wajahnya  dalam perkembangan bangsa Indonesia sampai proklamasi kemerdekaan Indonesia.
Berkembangnya  pendidikan  Islam  di  masa  penjajahan  Jepang  ditandai dengan  beberapa  indikator:  (1)  Munculnya  madrasah  awaliyah  sampai  pelosok desa.  (2)  Diajarkannya  pelajaran  budi  pekerti  di  sekolah  pemerintah.  Hal  ini memberi kesempatan bagi guru agama Islam untuk mengisinya dengan pelajaran agama. dan (3)  Pemerintah Jepang mengizinkan berdirinya Sekolah Tinggi Islam
9 Ibid, hlm 26 10 Ibid, hlm 25 11 Ramayulis, Sejarah Pendidikan Islam, ( Jakarta : Kalam Mulia, 2012), hlm 343
316 | Belajea: Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 5, No. 2, 2020
di Jakarta yang dipimpin oleh KH. Wahid Hasyim, Kahar Muzakkir, dan Bung Hatta. 12

## Pendidikan Islam pada Masa Setelah Kemerdekaan
Setelah kemerdekaan Indonesia pendidikan Islam memasuki babak baru. Berdasarkan  pendekatan  kultural  sebagaimana  disebutkan  di  atas,  pendidikan Islam dalam berbagai model dan institusinya tetap mendapat kesempatan untuk berkembang  oleh  Pemerintah  Republik  Indonesia  terutama  dalam keikutsertaannya dalam membina akhlak bangsa yang berkepribadian Pancasila. Negara Kesatuan Republik Indonesia yang secara konstitusional ber Ketuhanan Yang  Maha  Esa,  memberikan  kebebasan  beribadah  bagi  para  pemeluk  agama sesuai dengan kepercayaannya. Pasal 29 UUD 1945 dibangun atas landasan idil Pancasila  yang  merupakan  kristalisasi  dari  esensi  kehidupan  kultural  bangsa menghendaki  agar  watak  sosialistik-religius  rakyatnya  tetap  lestari  dan diperkokoh melalui pendidikan agama termasuk pendidikan Islam.
Perkembangan pendidikan Islam setelah kemerdekaan Indonesia sangat terkait  dengan  peran  Kementerian  Agama  yang  resmi  berdiri  3  Januari  1946. Lembaga  ini  secara  inisiatif  memperjuangkan  politik  pendidikan  Islam  di Indonesia.  Secara  lebih  spesifik,  usaha  ini  ditangani  oleh  suatu  badan  khusus yang  mengurus  masalah  pendidikan  agama.  Penyelenggaraan  pendidikan  Islam mendapat  perhatian  serius  dari  pemerintah,  baikdi  sekolah  negeri  maupun swasta.  Usaha  untuk  itu  sudah  dimulai  dengan  memberikan  bantuan  terhadap lembaga  pendidikan  Islam  sebagaimana  yang  dianjurkan  oleh  Badan  Pekerja Komite  Nasional  Pusat  (BPKNP)  tanggal  27  Desember  1945,  yang menyebutkan bahwa madrasah dan pesantren pada hakekatnya adalah suatu alat dan  sumber  pendidikan  dan  pencerdasan  rakyat  jelata  yang  sudah  berurat berakar  dalam  masyarakat  Indonesia  umumnya,  hendaklah  pula  mendapat perhatian dan bantuan nyata berupa tuntutan dan bantuan dari pemerintah. 13
Sebagai  bentuk  pengakuan  dan  perhatian  pemerintah  terhadap pendidikan  Islam  maka  dilahirkan  berbagai  peraturan  perundangan  yang mengatur  pendidikan  Islam  itu.  Pada  tahun  1950  madrasah  sebagai  lembaga penyelenggara  pendidikan  diakui  oleh  negara  secara  formal.  Undang-undang nomor 4 tahun 1950 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di sekolah pada  pasal  10  disebutkan  “  Belajar  di  sekolah  agama  yang  telah  mendapat pengakuan Kementerian Agama, sudah dianggap memenuhi kewajiban belajar”. Untuk  mendapat  pengakuan  dari  Kementerian  Agama,  madrasah  harus
12 Ibid, hlm 344 13 Anton Timur Djailani, dalam Ramayulis, Ibid, hlm 347
Harmonedi & M. Zalnur: Eksistensi Pendidikan Islam Dalam Bingkai Regulasi Pendidikan ...| 317
memberikan pelajaran agama sebagai mata pelajaran pokok paling sedikit enam jam seminggu secara teratur di samping mata pelajaran umum. 14
Dalam  dekade  1970-an  madrasah  terus  dikembangkan  untuk memperkuat  keberadaannya,  namun  di  periode  awal  tahun  1970-an  justru kebijakan  pemerintah  terkesan  berupaya  mengisolasi  madrasah  dari  bagian sistem  pendidikan  nasional.  Hal  ini  terlihat  dengan  langkah  yang  ditempuh pemerintah  dengan  mengeluarkan  Keputusan  Presiden  (Kepres)  Nomor  34 tanggal  18  April  Tahun  1972  tentang  Tanggung  Jawab  Fungsional  Pendidikan dan Latihan. Isi keputusan ini pada intinya mencakup tiga hal, yakni :
Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  bertugas  dan  bertanggung  jawab atas pembinaan  pendidikan umum dan kejuruan.
Menteri Tenaga Kerja bertugas dan bertanggung jawab atas pembinaan dan latihan keahlian dan kejuruan tenaga kerja akan pegawai negeri.
Ketua  Lembaga  Administrasi  Negara  bertugas  dan  bertanggung  jawab atas pembinaan pendidikan dan latihan khusus untuk pegawai negeri. 15
Selanjutnya  Kepres  Nomor  34  Tahun  1972  ini  dipertegas  oleh  Inpres Nomor  15  Tahun  1974  yang  mengatur    operasionalnya.  Dalam  TAP  MPRS Nomor  XVII  Tahun  1966  dijelaskan  “  agama  merupakan  salah  satu  unsur mutlak  dalam  pencapaian  tujuan  nasional.  Persoalan  keagamaan  dikelola  oleh Departemen Agama, sedangkan madrasah  dalam TAP MPRS Nomor 2 Tahun 1960  adalah  lembaga  pendidikan  otonom  di  bawah  pengawasan  Menteri Agama”. Dari ketentuan ini, Departemen Agama menyelenggarakan pendidikan madrasah tidak saja bersifat keagamaan dan umum, tetapi juga bersifat kejuruan. Dengan  Kepres  Nomor  34  Tahun  1972  dan  Inpres  Nomor  15  Tahn  1974, penyelenggaraan  pedidikan  umum  dan  kejuruan  sepenuhnya  berada  di  bawah tanggung  jawab  Mendikbud.  Secara  inplisit  ketentuan  ini  mengharuskan diserahkannya penyelenggaraan pendidikan madrasah yang sudah menggunakan kurikulum nasional kepada Depdikbud. 16
Seiring  berjalannya  waktu  maka  pada  tahun  1975  pemerintah  melalui Menteri  Agama,  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan,  dan  Menteri  Dalam Negeri mengeluarkan Surat Keputusan Bersama yang disebut SKB Tiga Menteri Nomor 6 Tahun 1975, No. 037 /U/ 1975 dan No. 36 Tahun 1975 tanggal 24 Maret  1975  tentang  Peningkatan    Mutu  Pendidikan  Madrasah.  Keputusan bersama  tersebut  merupakan  pelaksanaan  dari  Keputusan  Presiden  No.15
14 Ibid, hlm 350
15 Haidar  Nawawi,  dalam  Samsul  Nizar, Sejarah  Pendidikan  Islam, (Jakarta  :  Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm 362
16 Ibid
318 | Belajea: Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 5, No. 2, 2020
Tahun 1972 dan Instruksi Presiden No.15 Tahun 1974, sesuai dengan petunjuk presiden pada sidang kabinet terbatas tanggal 26 November 1974. SKB ini pada akhirnyamelahirkan  kurikulum  baru  tahun  1976  untuk  Madrasah  Ibtidaiyah, Tsanawiyah  dan  Aliyah  beserta  jurusan-jurusannya  (Syariah,  IPS,  Matematika, Bahasa, dan IPA). Sedangkan  kedudukan pendidikan agama di sekolah umum tingkat  dasar  sampai  dengan  universitas  negeri  (yang  diperkuat  dengan  TAP MPR,  no.  IV/1973,  no.IV/1978  dan  TAP.no.  II/1983  tentang  GBHN) direalisasikan  dengan  kurikulum  1984  (untuk  SMA).  Disamping  madrasah sebagai sarana peningkatan penghayatan dan pengamalan ajaran Islam, semakin mapan dan istiqamah. 17
SKB  Tiga  Menteri  tahun  1975  diperkuat  lagi  dengan  dikeluarkan  pula SKB 2 Menteri, antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Agama No. 0299/U/1984 (Dikbud) ; No. 045 Tahun 1984 (Agama) tentang Pengaturan Pembakuan  Kurikulum  Sekolah  Umum  dan  Sekolah  Madrasah  yang  isinya antara  lain  ;  penyamaan  mutu  lulusan  madrasah  dan  dapat  melanjutkan  ke sekolah-sekolah umum yang lebih tinggi. Menindaklanjuti SKB 2 Menteri Tahun 1984, lahirlah kurikulum 1984 untuk madrasah yang tertuang dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 99 Tahun 1984 untuk Madrasah Ibtidaiyah, Nomor 100 Tahun 1984 untuk Madrasah Tsanawiyah, dan Nomor 101 Tahun 1984 untuk Madrasah Aliyah. 18
Langkah-langkah  strategis  lainnya  dalam  rangka  pengembangan madrasah  dapat dilakukan setelah diberlakukannya UU Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sispenas). 19 Sebagai pelaksanaan Undang- undang tersebut di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar dalam Bab III Pasal 4 ayat (3) disebutkan bahwa :  “Sekolah Dasar  dan  Sekolah  Lanjutan  Pertama  yang  berciri  khas  agama  Islam  yang diselenggarakan  oleh  Departemen  Agama  masing-masing  disebut  Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah”. Di pihak lain dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0489/VU 1992 tentang Sekolah Menengah Umum  dalam  pasal  1  ayat  (6)  disebutkan  bahwa  :”Madrasah  Aliyah  adalah Sekolah Menengah Umum yang berciri khas agama Islam yang diselenggarakan oleh Departemen Agama”.
Sehubungan dengan itu Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah  Aliyah  wajib  memberikan  bahan  kajian  minimal  sama  dengan  SD, SLTP  dan  SMU,  di  samping  bahan  kajian  lain  yang  diberikan  pada  Madrasah
17 HM. Arifin , Loc.Cit 18 Ramayulis, Ibid, hlm 358 19 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
Harmonedi & M. Zalnur: Eksistensi Pendidikan Islam Dalam Bingkai Regulasi Pendidikan ...| 319
tersebut.  Hal  ini  tertuang  dalam  pasal  26  Keputusan  Mendikbud    No. 0487/V/1992 dan pasal 22 ayat (6) No. 0489/U 11992. Madrasah mempunyai tugas yang sama dengan sekolah umum, yaitu memberikan kemampuan kepada peserta  didik  untuk  mengembangkan  kehidupan  sebagai  pribadi,  anggota masyarakat,  warga  negara  dan  anggota  umat  manusia  serta  mempersiapkannya untuk  mengikuti  pendidikan  yang  lebih  tinggi.  Namun  dalam  aspek  lain Madrasah  tetap  mempunyai  ciri  khas  tersendiri.  Sehubungan  dengan  hal  ini dikeluarkanlah  Surat  Keputusan  Menteri  Agama  Nomor  372  Tahun  1993 tentang    Kurikulum  Pendidikan  Dasar  Berciri  Khas  Agama  Islam  (terdiri  dari Madrasah  Ibtidaiyah  dan  Madrasah  Tsanawiyah)  dan  Nomor  373  Tahun  1993 tentang Kurikulum Madrasah Aliyah. 20
Selanjutnya pada Tahun 1993 dibuka Madrasah Aliyah Program Khusus (MAPK). Sebagai payung hukum berdirinya lembaga adalah Keputusan Menteri Agama  Nomor  374  Tahun  1993.  Dalam  MAPK  ini  pendidikan  agama memperoleh porsi porsentase yang lebih tinggi seperti tertuang dalam kurikulum MAPK  Tahun  1993,  yaitu  70  %  agama  dan  30  %  umum.  Perbandingan kurikulum  MAPK  ini  pada  hakekatnya  dimaksudkan  untuk  mengembangkan program  pembibitan  calon-calon  ulama  sehingga  pembukaan  MAPK  pada dasarnya  adalah  program  intensifikasi  pendidikan  melalui  sistem  asrama  dan mengembangkan kemahiran berbahasa Arab dan Inggris. 21
Pada Tahun 2003 pendidikan Islam di Indonesia memasuki babak baru setelah  terbitnya  UU  Nomor  20  Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Undang-undang ini banyak mengatur tentang kedudukan, fungsi, jalur, jenjang, jenis dan bentuk kelembagaan madrasah. Melalui undang- undang  ini  diatur  kedudukan  pendidikan    Islam  sebagai  mata  pelajaran  di lembaga  pendidikan  umum,  serta  kedudukan  pendidikan  Islam  sebagai  Sub Sistem Pendidikan Nasional.
Selanjutnya  pada  tanggal 15  Oktober  2019  terbitUU  Nomor  18  Tahun 2019  tentang  Pesantren.  Undang-undang  ini  lebih  banyak  mengatur  tentang kedudukan,  fungsi,  jalur,  jenjang,  jenis  dan  bentuk  kelembagaan  pesantren. Terbitnya  UU  Nomor  20  Tahun  2003  tentang  Sisdiknas  dan  UU  Nomor  18 Tahun  2019  tentang  pesantren  merupakan  sejarah  baru  bagi  eksistensi pendidikan Islam di Indonesia.
Kalau dicermati eksistensi pendidikan Islam di Indonesia semenjak masa panjajahan  sampai  masa  kemerdekaan  ternyata  di  situ  banyak  lika-liku  dan dinamika yang menghampirinya. Tetapi secara perlahan, pendidikan Islam terus
20 Departemen Agama RI, Panduan Kurikulum Madrasah Aliyah1994, (Jakarta : Depag RI,
1994), hlm 137
21 Ibid
320 | Belajea: Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 5, No. 2, 2020
dibenahi  lewat  berbagai  regulasi  dan  upaya,  sehingga  ia  terus  tumbuh  dan berkembang  serta  mampu  berkontribusi  untuk  pembangunan  bangsa.  Dengan terbitnya UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan UU  Nomor  18  Tahun  2019  tentang  Pesantren,  maka  pendidikan  Islam mendapat ruang gerak yang lebih luas untuk berkembang dan berkualitas, serta berkontribusi lebih banyak untuk bangsa dan negara. Kedua undang-undang ini memberikan  angin  segar bagi  pendidikan  Islam,  tetapi  juga  tidak  akan  terlepas dari berbagai rintangan dan tantangan.

## Kedudukan Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan di Indonesia
Dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 diatur tentang kedudukan Pendidikan Islam  sebagai  mata  pelajaran  dan  sebagai  sebagai  Sub  Sistem  Pendidikan Nasional. Agar lebih jelas perlu diuraikan satu persatu, yakni sebagai berikut:

## Pendidikan Islam sebagai Mata Pelajaran
Istilah ‘pendidikan agama Islam’ di Indonesia dipergunakan untuk suatu nama  mata  pelajaran  di  lingkungan  sekolah-sekolah  yang  berada  di  bawah pembinaan Kementerian Pendidikan Nasional. Pendidikan agama Islam masuk dalam struktur kurikulum Pendidikan Nasional. Ia termasuk ke dalam kelompok mata pelajaran wajib dalam setiap jalur jenis dan jenjang pendidikan, berpadanan dengan  mata  pelajaran  lain  seperti  pendidikan  kewarganegaraan,  bahasa, matematika,  sosial  dan  budaya.  Memang  semenjak  proklamasi  kemerdekaan Indonesia  sampai  terwujudnya  Undang-undang  nomor  2  Tahun  1989  tentang Sistem Pendidikan Nasional dan disempurnakan dengan Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional eksistensi pendidikan Islam sudah  diakui  oleh  pemerintah  sebagai  mata  pelajaran  di  Sekolah  Dasar  sampai Perguruan Tinggi. 22

## Pendidikan Islam sebagai Sub Sistem Pendidikan Nasional
Sistem  pendidikan  Islam  di  Indonesia  merupakan  bagian  dari  sistem pendidikan Nasional  Indonesia. Hal itu diatur dalam pasal 15 Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menyebutkan bahwa pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan khusus, pendidikan magang,  pendidikan  keagamaan,  pendidikan  akademik,  dan  pendidikan  profesi merupakan jalur pendidikan formal dalam sistem pendidikan nasional. 23
22 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta : Kalam Mulia, 2013), hlm 74 23 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
Harmonedi & M. Zalnur: Eksistensi Pendidikan Islam Dalam Bingkai Regulasi Pendidikan ...| 321
Apabila  pendidikan  agama  Islam  di  lingkungan  lembaga/satuan pendidikan  yang  berada  di  bawah  naungan  Kementerian  Pendidikan  Nasional terwujud  sebagai  mata  pelajaran,  maka  di  lingkungan  Kementerian  Agama terwujud  sebagai  satuan  pendidikan  yang  berjenjang  naik  mulai  dari  Taman Kanak-Kanak (Raudh  al-Athfal), sampai  ke  Perguruan  Tinggi  ( al-Jami’at ). Pengertian  pendidikan  Keagamaan  Islam  di  sini  mengacu  kepada  satuan pendidikan keagamaan atau lembaga pendidikan keagamaan Islam. Sebagai sub sistem  dari  sistem  pendidikan  nasional,  maka  pendidikan  Islam  mempunyai tujuan khusus yang harus dicapai. Tercapainya tujuan tersebut akan menunjang tercapainya  tujuan  pendidikan  nasional  secara  keseluruhan  yag  menjadi  supra sistemnya. 24 Selajutnya,  visi  pendidikan  Islam  tentu  sejalan  dengan  visi pendidikan  nasional.  Dimana  visi  pendidikan  nasional  adalah  mewujudkan manusia  Indonesia  yang  bertakwa  dan  produktif  sebagai  anggota  masyarakat Indonesia yang bhinneka. Sedangkan misi pendidikan Islam sebagai perwujudan dari  visi  tersebut  adalah  mewujudkan  nilai-nilai  keislaman  di  dalam pembentukan manusia Indonesia. Manusia Indonesia yang dicita-citakan adalah manusia yang saleh dan produktif. Hal ini sejalan dengan trend kehidupan abad 21, agama dan intelek akan saling bertemu. 25 Dengan misi tersebut pendidikan Islam  dapat  menjadi  alternatif  apabila  pendidikan  lainnya  tidak  dapat mengejawantahkan  nilai-nilai  keislaman,  karena  memang  pendidikan  Islam mempunyai  ciri  khas,  yaitu  :  suatu  sistem  pendidikan    yang  didirikan  dengan hasrat  untuk  mengejawantahkan  nilai-nilai  keislaman,  suatu  sistem  yang mengajarkan  ajaran  Islam,  atau  mengkombinasikan  antara  nilai-nilai  keislaman dan ajaran Islam. 26
Kalau dalam UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional lembaga  pendidikan  keagamaan  yang  diakui  eksistensinya  hanya  yang  berada pada jalur pendidikan formal (sekolah). Namun dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Lembaga Pendidikan Keagamaan ini diakui dan dapat dilaksanakan bukan saja pada jalur pendidikan formal, tetapi juga pada jalur  pendidikan  non  formal  (pesantren,  madrasah  diniyah)  dan  dalam  jalur pendidikan  in-formal  (keluarga).  Dalam  hal  pengakuan  terhadap  lembaga pendidikan  keagamaan,  pasal  17  UU  No.20  Tahun  2003  tentang  Sisdiknas menyiratkan  bahwa  Madrasah  Ibtidaiyah  (MI)  merupakan  jenjang  pendidikan yang  setara  dengan  dengan  Sekolah  Dasar  (SD),  Madrasah  Tsanawiyah  (MTs) setara dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Pasal 18 menyebutkan bahwa
24 Zakiah Daradjat, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta : Bumi Aksara, 2000), hlm 14 25 Azyumardi Azra, Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm 39
26 Muhammad Quthb, Sistem Pendidikan Islam, Alih Bahasa Salman Harun, (Bandung : Al- Ma’arif, 1984 ), hlm 15
322 | Belajea: Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 5, No. 2, 2020
Madrasah  Aliyah  (MA)  setara  dengan  Sekolah  Menengah  Atas  (SMA)  serta Madrasah  Aliyah  Keagamaan  (MAK)  setara  dengan  Sekolah  Menengah Kejuruan (SMK). 27
Pada  prinsipnya  pendidikan  Islam  hadir  dengan  tujuan  untuk mengembangkan potensi manusia agar ia mampu mengemban dengan baik misi sebagai khalifah fi al-ardh. Hal ini sejalan dengan misi Islam sebagai agama yang menebarkan rahmat bagi sekalian alam. Maka pendidikan Islam memiliki sasaran yang  meliputi  empat  pengembangan  fungsi  manusia,    yaitu  : pertama , menyadarkan manusia secara individual pada posisi fungsinya di tengah makhluk lain,  sertatanggungjawab  dalam  kehidupannya. Kedua, menyadarkan  fungsi manusia  dalam  hubungannya  dengan    masyarakat  serta  tanggung  jawabnya terhadap  ketertiban  masyarakat.  Oleh  karena  itu  manusia  harus  mengadakan interrelasi  dan  interaksi  dengan  sesamanya. Ketiga, menyadarkan  manusia terhadap  pencipta  alam  dan  mendorongnya  untuk  beribadah  kepada-Nya. Keempat, menyadarkan manusia tentang kedudukannya terhadap makhluklain dan membawanya  agar  memahami  hikmah  Tuhan  menciptakan  makhluk  lain  serta memberikan  kemungkinan  kepada  manusia  untuk  mengambil  manfaatnya. Karena  Islam  menggolongkan  pendidikan  sebagai  tugas  suci  maupun penyerahan diri terhadap Allah, maka dengan keteguhan hati diharapkan mampu memotivasi umat untuk mengaktualisasikan imannya kepada Allah dalam situasi dan kondisi apapun. Oleh sebab itu visi pendidikan Islam tidak diarahkan  oleh pragmatisme, namun oleh keteguhan hati dan cinta kepada Allah SWT. 28

## Kedudukan Pesantren Sebagai Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia
Kedudukan  pesantren  sebagai  lembaga  pendidikan  Islam  di  Indonesia diatur  secara  spesifik  dalam  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2019  tentang Pesantren  yang  diterbitkan  tanggal  18  Oktober  2019. 29 Undang-undang  ini mengatur banyak hal tentang pesantren, terutama tentang: pengertian pesantren, pendirian,  pembiayaan  dan  pendanaan,  penyelenggaraan,  fungsi,  jenjang pendidikan, kurikulum, dan masa depan lulusannya.

## Pengertian Pesantren dan Pendidikan Pesantren
Undang-UndangNomor 18 Tahun 2019 memberikan defenisi yang jelas tentang  pesantren  dan  lembaga  pendidikan  pesantren.  Bahkan  lebih  dari  itu, undang-undang  ini  juga  memberikan  kepastian  hukum  tentangkedudukan
27 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 28 Abdullah Idi dan Suharto Ito, Revitalisasi Pendidikan Islam, (Yogyakarta : Tiara Wacana,
2006), hlm 55
29 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren
Harmonedi & M. Zalnur: Eksistensi Pendidikan Islam Dalam Bingkai Regulasi Pendidikan ...| 323
pesantren  serta  fungsinya  di  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Di  mana negara  menjamin  dan  melindungi  kedudukan  pesantren  sebagai  bagian  dari lembaga  pendidikan  yang  berfungsi  untuk  mencerdaskan  kehidupan  bangsa, serta berperan sebagai wadah pembentukan karakter anak-anak bangsa dengan mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan.
Terkait pengertian pesantren, maka pada  pasal 1 ayat 1 UU Nomor 18 Tahun  2019  disebutkan  bahwa:  “Pondok  Pesantren,  Dayah,  Surau,  Meunasah, atau  sebutan  lain  yang  selanjutnya  disebut  Pesantren  adalah  lembaga  yang berbasis  masyarakat  dandidirikan  oleh  perseorangan,  yayasan,  organisasi masyarakat  Islam,  dan/atau  masyarakat  yang  menanamkan  keimanan  dan ketakwaan kepada Allah Swt., menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan,  moderat,  dan  nilai  luhur  bangsa  Indonesia  lainnya  melalui pendidikan,  dakwahIslam,  keteladanan,  dan  pemberdayaan  masyarakatdalam kerangka  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia”.  Sedangkan  pengertian pendidikan  pesantren  diatur  pada  pasal  1  ayat  2  yang  menyebutkan  bahwa “Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis kitab kuning atau dirasah Islamiah dengan pola pendidikan muallimin”.

## Mendirikan Pesantren
Masyarakat  memiliki  hak  dan  kesempatan  yang  luas  untuk  mendirikan lembaga  pendidikan  pesantren  baik  secara  perseorangan,  yayasan,  organisasi masyarakat  Islam,  dan  atau  secara  bersama-sama.  Hal  ini  diatur  dalam  Pasal 6UU Nomor 18 Tahun 2019, pada beberapa ayat sebagai berikut:
1. Pesantren didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, danatau masyarakat.
2. Pendirian Pesantren sebagaimana dimaksud padaayat (1) wajib:
a. berkomitmen  mengamalkan  nilai  Islam  rahmatanlil'alamin  dan berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, sertaBhinneka Tunggal Ika;
b. memenuhi unsur Pesantren sebagaimanadimaksud dalam Pasal 5 ayat (21;
c. memberitahukan  keberadaannya  kepada  kepaladesa  atau  sebutan  lain sesuai dengan domisiliPesantren; dan
d. mendaftarkan keberadaan Pesantren kepada menteri
3. Dalam  hal  pendirian  Pesantren  sebagaimanadimaksud  pada  ayat  (2) terpenuhi, Menterimemberikan izin terdaftar.
Hak  untuk  mendirikan  pesantren  sebagaimana  diatur  oleh  undang- undang  tersebut  di  atas  dapat  dilaksanakan  selama  mematuhi  segala  ketentuan yang berlaku dan memenuhi semua persyaratan yang ditentukan. Salah satu hal yang  substansial  dalam  persyaratan  mendirikan  pesantren  adalah  komitmen untuk  mengamalkan  nilai  Islam  yang rahmatan  lil'alamin dalam  bingkai  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia,  berdasarkan  Pancasila  dan  UUD  Tahun  1945, serta menjunjung tinggi semangat kebhinekaan.

## Pembiayaan dan Pendanaan Pesantren
Kalau  selama  ini  ada  pesantren  yang  kesulitan  untuk  sekedar mempertahankan eksistensinya di tengah masyarakat karena kesulitan finansial, maka dengan terbitnya UU Nomor 18 Tahun 2019   pesantren memiliki ruang yang cukup luas untuk mencari dukungan finansial dari berbagai pihak, sehingga dengan  finansial  yang  memadai  pesantren  dapat  mengembangkan  diri  dan meningkatkan kiprahnya secara efektif. Untuk itu, pesantren dalam menjalankan visi  dan  misinya  perlu  bersinergi  dengan  berbagai  lapisan  masyarakat, pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
Pemerintah  bersama  DPR  telah  membuat  payung  hukum  tentang pembiayaan dan pendanaan pesantren, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 18 Tahun 2019 Pasal 11, 12, 42, 46, 48 dan 49.  Pada pasal 11  ayat 3  disebutkan bahwa:  “Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah  sesuai  dengan kewenangannya  dapat  memfasilitasi  pondok  atau  asrama  Pesantren  untuk memenuhi  aspek  daya  tampung,  kenyamanan,  kebersihan,  kesehatan,  dan keamanan. Lalu pada pasa 12 ayat 2 disebutkan bahwa: “ Pemerintah Pusat dan Pemerintah  Daerah  sesuaidengan  kewenangannya  dapat  memfasilitasi  masjid atau  musala  Pesantren  untuk  memenuhi  aspek  dayatampung,  kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan.
Sementara itu pada Pasal 46 diatur sebagai berikut:
1. Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerahmemberikan  dukungan  dan fasilitasi ke Pesantrendalam melaksanakan fungsi pemberdayaanmasyarakat.
2. Dukungan Pemerintah Pusat dan PemerintahDaerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) palingsedikit berupa:
a. bantuan keuangan;
b. bantuan sarana dan prasarana;
Harmonedi & M. Zalnur: Eksistensi Pendidikan Islam Dalam Bingkai Regulasi Pendidikan ...| 325
c. bantuan teknologi; dan/atau
d. pelatihanketerampilan.
Sedangkan pada Pasal 48 diatur sebagi berikut:
1. Sumber pendanaan penyelenggaraan Pesantrenberasal dari masyarakat.
2. Pemerintah  Pusat  membantu  pendanaanpenyelenggaraan  Pesantren  melalui anggaranpendapatan dan belanja negara sesuai dengankemampuan keuangan negara dan ketentuanperaturan perundang-undangan.
3. Pemerintah Daerah membantu pendanaanpenyelenggaraan Pesantren melalui anggaranpendapatan  dan  belanja  daerah  sesuai  dengankewenangannya  dan ketentuan peraturanperundang-undangan.
4. Sumber pendanaan penyelenggaraan Pesantrendapat berasal dari sumber lain yang  sah  dan  tidakmengikat  sesuai  dengan  ketentuan  peraturanperundang- undangan.
5. Sumber pendanaan Pesantren yang berasal dari hibah luar negeri diatur lebih lanjut dalam

## Peraturan Presiden
Selanjutnya dalam Pasal 49 disebutkan:
1. Pemerintah  menyediakan  dan  mengelola  dana  abadi  Pesantren  yang bersumber dan merupakan bagiandari dana abadi pendidikan.
2. Ketentuan  mengenai  dana  abadi  Pesantrensebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1) diatur denganPeraturan Presiden.
Masalah  pendanaan  pesantren  juga  diatur  pada  Pasal  42,  yang mengatakan  bahwa:  “Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah  memberikan dukungan  pelaksanaan  fungsi  dakwah  Pesantren  dalam  bentuk  kerja  sama program, fasilitasi kebijakan, dan pendanaan”.

## Penyelenggaraan Pesantren
Dalam  menjalankan  visi  dan  misinya  pesantren  berhak  menjaga  dan mempertahankan kekhasan atau keunikan yang dimilikinya sesuai dengan tradisi yang  dibangun,  kehendak  dan  cita-cita  luhur,  serta  ragam  dan  karakteristiknya. Namun bersamaan dengan itu pesantren mesti mengembangkan nilai Islam yang rahmatan  lil  ‘alamin dengan  semangat  keindonesiaan,  dalam  bingkai  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI),  berdasarkan  Pancasila  dan  UUD  1945 serta menjunjung tinggi semangat kebhinekaan. Persyaratan ini merupakan harga mati  dalam  penyelengaraan  pendidikan  pesantren,  supaya  pesantren  dapat melahirkan generasi terpelajar yang religius dan nasionalis dalam bingkai NKRI.
326 | Belajea: Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 5, No. 2, 2020
Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2019  mengatur  tentang penyelenggaraan  pesantren  sebagaimana  termaktub  pada  pasal  8  ayat  1,  yang menyebutkan  bahwa:  “Penyelenggaraan  Pesantren  wajib  mengembangkan  nilai Islam  rahmatan  lil’alamin  serta  berdasarkanPancasila,  Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika”.
Sementara  itu  pada  pasal  8  ayat  2  yang  disebutkan  bahwa  :” Penyelenggaraan  Pesantren  sebagaimana  dimaksudpada  ayat  (1)  dilaksanakan dengan  tetap  menjaga  kekhasan  atau  keunikan  tertentu  yang  mencerminkan tradisi, kehendak dan cita-cita, serta ragam dan karakter Pesantren.”

## Fungsi Pesantren
Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2019  mengatur  bahwa  pesantren berfungsi sebagai bagian dari penyelenggaraan pendidikan nasional berdasarkan kekhasan,  tradisi,  dan  kurikulum  pendidikannya.  Hal  ini  termaktub  pada  Pasal 15,  yang  menyebutkan  bahwa  :”Pesantren  melaksanakan  fungsi  pendidikan sebagaibagian dari penyelenggaraan pendidikan nasional”. Sedangkan pada Pasal 16  ayat  1  disebutkan  bahwa  :”  Pesantren  menyelenggarakan  fungsi  pendidikan berdasarkan  kekhasan,  tradisi,  dan  kurikulum  pendidikan  masing-masing Pesantren”.
Payung hukum ini memberikan kesempatan luas kepada pesantren untuk melaksanakan  pendidikan  sesuai  dengan  kekhasan  yang  dimiliki,  tradisi  yang mereka  bangun,  serta  kurikulum  yang  mereka  kembangkan  sendiri.  Dengan demikian  pesantren  berkesempatan  untuk  dapat  mengembangkan  diri  sesuai dengan  cita-cita  luhurnya,serta  dapat  membuat  warna  tersendiri  dalam  dunia pendidikan  Indonesia.  Semua  ini  tentunya  tidak  boleh  terlepas  dari  nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan.

## Jenjang Pendidikan Pesantren
UU  Nomor  18  Tahun  2019  tidak  hanya  mengakomodir  dan  mengakui kedudukan  pesantren  yang  formal,  tetapi  juga  mengakomodir  dan  mengakui kedudukan  pesantren  non  formal  (yang  hanya  melaksanakan  pengkajian  kitab kuning). Dengan demikian pesantren yang selama ini melaksanakan pengkajian kitab kuning tidak perlu risau dengan masa depan lembaganya, tidak perlu risau dengan prospek alumninya ke depan, serta tidak perlu latah merubah orientasi dan karakteristik lembaganya demi kepentingan pragmatis.
Harmonedi & M. Zalnur: Eksistensi Pendidikan Islam Dalam Bingkai Regulasi Pendidikan ...| 327
Jenjang  pendidikan  pesantren  sudah  diatur  dalam  Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 pada Pasal 17 sebagai berikut :
1. Pesantren menyelenggarakan pendidikan formal dan atau nonformal.
2. Pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pendidikan Pesantrenjenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi.
3. Pendidikan  Pesantren  yang  diselenggarakan  padajalur  pendidikan  formal jenjang pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayal (2) berbentuk:
a. satuan  Pendidikan  Muadalah  ula  atauPendidikan  Diniyah  Formal  ula; dan/atau
b. satuan  Pendidikan  Muadalah  wustha  atauPendidikan  Diniyah  Formal wustha.
4. Pendidikan  Pesantren  yang  diselenggarakan  padajalur  pendidikan  formal jenjang pendidikan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk satuan Pendidikan Muadalah ulya atauPendidikan Diniyah Formal ulya.
5. Jenjang  Pendidikan  Muadalah  dapat  diselenggarakan  dalam  waktu  6  (enam) tahun atau lebih dengan menggabungkan penyelenggaraan satuan Pendidikan Muadalah  wustha  dan  satuan  Pendidikan  Muadalah  ulya  secara berkesinambungan.
6. Pendidikan  Pesantren  yang  diselenggarakan  padajalur  pendidikan  formal jenjang  pendidikan  tinggi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (21  berbentuk Ma’had A1y.
7. Pendidikan  nonformal  sebagaimana  dimaksud  padaayat  (1)  berbentuk pengkajian Kitab Kuning.
Sedangkan  Pada  Pasal  23  ayat  1  disebutkan  bahwa:  “Pendidikan Pesantren  jalur  pendidikan  nonformal  dapat  diselenggarakan  secara  berjenjang atau tidak berjenjang”.

## Kurikulum Pesantren
UU  Nomor  18  Tahun  2019  memberi  ruang  kepada  pesantren  untuk mengembangkan  kurikulum  sendiri  sesuai  dengan  ide  dan  orientasinya.  Setiap pesantren diberikan kesempatan yang sama untuk itu. Sehingga setiap pesantren berhak menentukan arah pendidikan yang dilaksanakannya.
Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2019  telah  mengatur  tentang kurikulum pesantren sebagaimana termaktub pada Pasal 18 sebagai berikut :
1. KurikulumPendidikan  Muadalah  terdiri  terdiri  darikurikulum  Pondok Pesantren dan pendidikan umum
328 | Belajea: Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 5, No. 2, 2020
2. Kurikulum  Pesantren  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dikembangkan oleh Pesantren dengan berbasis Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin.
3. Kurikulum  pendidikan  umum  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  diatur dalam Peraturan Menteri.
Sementara itu pada Pasal 20 diatur sebagai berikut:
1. Kurikulum Pendidikan Diniyah Formal terdiri atas kurikulum Pesantren dan kurikulum pendidikanumum.
2. Penyusunan  rumusan  kerangka  dasar  dan  struktur  kurikulum  Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berbasis Kitab Kuning dilakukan oleh Majelis Masyayikh.
3. Kurikulum  pendidikan  umum  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  diatur dalam Peraturan Menteri.
Selanjutnya pada Pasal 22 diatur sebagai berikut :
1. Ma'had  Aly  menyelenggarakan  pendidikan  akademik  pada  program  sarjana, magister, dan doktor.
2. Ma'had  Aly  mengembangkan  rumpun  ilmu  agama  Islam  berbasis  Kitab Kuning dengan pendalaman bidang ilmu keislaman tertentu.
3. Pendalaman  bidang  ilmu  keislaman  yang  diselenggarakan  oleh  Ma’had  Aly yang  dikembangkan  berdasarkan  tradisi  akademik  Pesantren  dalam  bentuk konsentrasi kajian.
4. Mahad  Aly  dapat  menyelenggarakan  lebih  dari  1  (satu)  konsentrasi  kajian pada 1 (satu) rumpun ilmu agama Islam.
5. Kurikulum  Ma'had  AIy  wajib  memasukkan  materi  muatan  Pancasila, kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia.
6. Ma'had  Aly  memiliki  otonomi  untuk  mengelola  lembaganya  sebagaimana tertuang dalam statuta Ma'had Aly.
7. Santri  Ma’rad  Aly  yang  telah  menyelesaikan  proses  pembelajaran  dan dinyatakan  lulus  berhak  menggunakan  gelar  dan  mendapatkan  ijazah  serta berhak  melanjutkan  pendidikan  pada  program  yang  lebih  tinggi  dan kesempatan kerja.

## Masa Depan Lulusan Pesantren
Harmonedi & M. Zalnur: Eksistensi Pendidikan Islam Dalam Bingkai Regulasi Pendidikan ...| 329
Lulusan pesantren tidak perlu pesimis dengan masa depan mereka, baik untuk  melanjutkan  studi  ke  jenjang  yang  lebih  tinggi  maupun  untuk mendapatkan  kesempatan  kerja,  karena  UU  Nomor  18  Tahun  2019  menjadi payung  hukum  bagi  status  lulusan  pesantren.  Di  mana  lulusan  pesantren  baik formal  maupun  nonformal  memiliki  hak  dan  kesempatan  yang  sama  dengan lulusan  lembaga  pendidikan  lainnya  untuk  melanjutkan  studi  ke  jenjang  yang lebih tinggi baik yang sejenis maupun tidak  sejenis, dan atau kesempatan kerja.
Hal ini diatur dalam UU Nomor 18 Tahun 2019 pada Pasal 19 sebagai berikut:
1. Santri  satuan  Pendidikan  Muadalah  yang  telah  menyelesaikan  pendidikan dinyatakan  lulus  melalui  penilaian  oleh  pendidik  dan  satuan  Pendidikan Muadalah.
2. Santri yang dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak:
a. melanjutkan  ke  jenjang  pendidikan  yang  lebihtinggi  baik  yang  sejenis maupun tidak sejenis;dan/atau
b. mendapatkan kesempatan kerja.
Sementara itu pada Pasal 21 diatur sebagai berikut:
1. Santri  satuan  Pendidikan  Diniyah  Formal  yang  telahmenyelesaikan pendidikan  dinyatakan  lulus  melalui  penilaian  oleh  pendidik,  satuan pendidikan formal,dan penilaian oleh Menteri.
2. Para peserta didik di Pesantren yang telah lulus sesuai dengan dimaksud pada ayat (1) berhak:
a. Meneruskan  ke  jenjang  pendidikan  yang  lebihtinggi  baik  yang  sejenis maupun tidak sejenis;dan/atau
b. diberikan kesempatan kesempatan kerja.
Status lulusan pesantren juga diatur pada pada Pasal 23 ayat 2-4 sebagai berikut:
1. Pendidikan Pesantren melalaui jalur nonformal dapat menerbitkan syahadah atau ijazah sebagai tanda kelulusan.
2. Alumni Pendidikan Pesantren jalur pendidikan nonformal dapat diakui sama dengan pendidikan formal pada jenjang tertentu setelah lulus ujian.
3. Alumni  Pesantren  jalur  pendidikan  nonformal  yang  telah  lulus  ujian  seperti yang  tertera  pada  ayat  (3)  bisa  meneruskan  pendidikan  formal  yang  lebih tinggi, baik yang sejenis maupun tidak sejenis, dan/atau kesempatan kerja.
330 | Belajea: Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 5, No. 2, 2020
Seiring  dengan  adanya  perlakuan  yang  sama  antara  lulusan  pesantren dengan lulusan lembaga pendidikan lainnya maka pengelola pesantren dituntut untuk  bersungguh-sungguh  dalam  membekali  lulusannya  dengan  berbagai keahlian  agar  mereka  mampu  bersaing  dengan  lulusan  lembaga  pendidikan lainnya.  Kesungguhan  itu  diwujudkan  dalam  bentuk  pengembangan  kurikulum secara  efektif,  melengkapi  sarana  dan  prasarana,  meningkatkan  kualitas  tenaga pendidik  dan  tenaga  kependidikan,  memperbaharui  model  pembelajaran, meningkatkan mutu lulusan, dan lain-lain. Agaknya kesungguhan itu juga perlu dimiliki  oleh  para  santri  (dalam  belajar),  serta  para  orang  tua  santri  dalam membimbing  anaknya.  Sebab  tidak  ada  artinya  peluang  yang  diberikan  oleh undang-undang kalau ternyata lulusan pesantren tidak siap untuk berkompetisi.
Kalau  dicermati  UU  Nomor  18  Tahun  2019  secara  utuh  dan komprehensif,  maka  dipahami  bahwa  pesantren  mendapat  ruang  yang  luas untuk  memperlihatkan  eksistensiya,  mengembangkan  diri,  meningkatkan  mutu lulusan,  berkreasi  dan  berinovasi,  serta  memberikan  kontribusi  nyata  untuk pembangunan  bangsa  melalui  dunia  pendidikan.  Sebab,  UU  Nomor  18  Tahun 2019  memberikan  kepastian  hukum  terhadap  kedudukan  dan  eksistensi pesantren di Indonesia.

## Problematika Pendidikan Islam
Meskipun  pendidikan  Islam  telah  diberikan  kesempatan  luas  untuk berkembang oleh negara sejalan dengan tuntutan hidup kultural bangsa, namun masih terdapat problema dalam operasionalnya. Menurut Hanipudin, salah satu sebab  ketertinggalan  pendidikan  Islam  di  Indonesia  dalam  mendampingi  laju modernitas  adalah  kurang  cepatnya  proses  penyerapan  terhadap  ilmu pengetahuan umum. Hal ini tak lepas dari pengaruh dikotomik pendidikan yang diwariskan  penjajah,  yaitu  antara  lain  dikotomisasi  pendidikan,  anggaran  yang tidak proporsional, marjinalisasi pendidikan Islam, dan lain-lain. 30
Problematika pendidikan Islam di Indonesia disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal.

## Faktor Eksternal
Ada beberapa faktor eksternal yang menjadi problema bagi pendidikan Islam di Indonesia, yakni sebagai berikut:
1. Timbulnya  sikap  masyarakat    di  beberapa  lingkungan  sekitar  sekolah  yang kurang concern kepada  urgensi  pendidikan  agama,  tidak  acuh  terhadap
30 Sarno Hanipudin, op.cit , hlm. 12
Harmonedi & M. Zalnur: Eksistensi Pendidikan Islam Dalam Bingkai Regulasi Pendidikan ...| 331
pemantapan pendidikan agama di sekolah, dan sikap ini berlanjut sampai di rumah  tangga.  Sikap  masyarakat  seperti  ini  disebabkan  oleh  dampak kebutuhan ekonomi yang mendorongnya untuk bekerja di luar rumah dengan durasi  yang  lama,  sehingga  mereka  menyerahkan  sepenuhnya  pendidikan anak  kepada  sekolah.  Padahal  pendidikan  agama  di  sekolah  (khususnya sekolah umum) hanya berlangsung selama 2 jam pelajaran seminggu.
2. Situasi  lingkungan  sekolah  dinodai  oleh  perilaku  yang  tidak  baik    dengan berbagai  ragamnya,  seperti  tontonan  yang  tidak  mendidik,  yang  mudah diakses  setiap  saat.  Situasi  demikian  dapat  melemahkan  daya  konsentrasi berfikir  dan  berakhlak  mulia,  serta  mengurangi  gairah  belajar,  bahkan mengurangi daya bersaing dalam meraih kemajuan.
3. Gaya hidup yang suka mengambil jalan pintas meluas ke arah jalur kehidupan remaja,  misalnya  budaya  “nyontek”  membeli  soal-soal  ujian  akhir  dengan harga tinggi, dan lain-lain.
4. Tingginya  sikap  pesimis  di  kalangan  orang  tua  atau  masyarakat  bahwa pendidikan yang tinggi yang terkadang didapatkan dengan susah payah tidak menjamin  anaknya  untuk  mendapatkan  pekerjaan  yang  layak,  disebabkan perluasan  lapangan  kerja  tidak  dapat  mengimbangi  pertumbuhan  usia  kerja. Semua  itu  menyebabkan  tendensi  sosial  kurang  menghargai  pendidikan sekolah yang tidak dapat dijadikan tumpuan harapan masa depan, sementara persaingan semakin ketat dalam memperebutkan lapangan kerja. Kondisi ini membuat  pendidikan  agama  terkena  dampak  negatif  dari  sikap  dan kecenderungan masyarakat.
5. Serbuan dampak kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui berbagai media  semakin  merenggangkan  manusia  dengan  agama,  serta  memperlebar kesenjangan antara nilai tradisional dengan nilai rasional teknologis, menjadi sumber transisi nilai yang arahnya belum menentu. Di tengah arus globalisasi peserta didik telah menjadi masyarakat global. Mereka telah mendapat banyak pengaruh  dari  dunia  global  sekarang.  Tayangan  TV,  video,  film,  bacaan, komputer secara sadar atau tidak sadar mereka telah masuk menjadi bagian dari  budaya  global. 31 Sementara  itu  teknologi  pendidikan  atau  pendidikan teknologi  telah  menyerbu  sampai  bangku  sekolah  dengan  berbagai dampaknya.  Sikap  anak  didik  dalam  mengambil  jalan  terobosan  untuk mengatasi kesulitan berfikir yang kreatif dan analitis ditempuh melalui mesin- mesin  berfikir  seperti  komputer,  kalkulator,  dan  robot-robot  yang  dapat berfikir lebih cepat dari manusia. Ini adalah beberapa contoh dari  orientasi
31 Haidar  Putra  Daulay, Pendidikan  Islam  dalam  Sistem  Pendidikan  Nasional  di  Indonesia, ( Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm 228
332 | Belajea: Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 5, No. 2, 2020
belajar  yang  tidak  mendorong  ke  arah  pencerdasan  generasi  muda. Sistematisasi  belajar  atas  dasar  efesiensi  yang  tinggi  juga  berdampak  negatif terhadap pendidikan, seperti pendidikan sekolah yang dicapai dengan waktu yang  singkat  dengan  dana  yang  seminimal  mungkin  namun  berhasil meluluskan  siswa  dengan  jumlah  yang  lebih  besar.  Ini  adalah  salah  satu contoh  penerapan  efesiensi  industrial  teknologis  yang  kurang  mengacu kepada  kaidah  hukum  perkembangan  berdasarkan  tempo  dan  kesatuan organis serta hukum konvergensi. Setiap siswa punya corak dan potensi dasar berkembang yang tidak sama satu sama lainnya. Sedangkan untuk penerapan efesiensi  pendidikan  tersebut  tidak  disediakan  dengan  sempurna  input instrumennya.
Dalam  hal  yang  menyangkut  pendidikan  agama,  sasaran  proses pendidikan  kurang  mendapatkan  tempat  yang  wajar  dalam  sistem  efesiensi tersebut.  Tidak  mungkin  pendalaman  nilai  iman  dan  takwa  manusia  diproses melalui  pendekatan  prosedur  pengembangan  sistem  instruksional,  sebab  nilai- nilai tersebut tidak dapat dipribadikan melalui proses formal kognitif, afektif dan psikomotorik  semata,  melainkan  justru  penciptaan  suasana  keagamaan  dan contoh keteladanan lebih berdaya guna dalam proses pendidikan agama. 32

## Faktor Internal
Faktor  internal  yang  menjadi  problem  bagi  pendidikan  Islam  adalah sebagai berikut:
1. Kurang  memadainya  sarana  dan  prasarana.  Tidak  dapat  dipungkiri  bahwa banyak  sekolah  agama  (madrasah  atau  pesantren)  yang  minim  sarana  dan prasarana,  berupa  minimnya  ruang  belajar  yang  representatif,  tidak  ada laboratorium, perpustakaan yang memadai, dan sarana pendukung lainnya.
2. Kurangnya  tenaga  pengajar,  baik  secara  kuantitas  maupun  kualitas.  Secara kuantitas  sekolah  agama  mengalami  kekurangan  guru  karena  kurangnya jumlah pengangkatan guru madrasah, atau kurangnya penempatan guru ASN di  pondok  pesantren,  dan  di  sisi  lain  madrasah  dan  pondok  pesantren kesulitan  mencari  biaya  untuk  menggaji  guru-guru  honor.  Sedangkan kekurangan  tenaga  pengajar  secara  kualitas  disebabkan  karena  rendahnya kompetensi  mereka,  misalnya  ketika  pondok  pesantren  ingin mengembangkan  pengajaran  kitab  kuning  ide  tersebut  terganjal  oleh minimnya  guru  yang  mampu  menyukseskan  program  tersebut.  Selain  itu
32 H.M.  Arifin, Pendidikan  Islam  dalam  Arus  Dinamika  Masyarakat, (Jakarta  :  Golden Terayon Press, 1991), hlm 93
Harmonedi & M. Zalnur: Eksistensi Pendidikan Islam Dalam Bingkai Regulasi Pendidikan ...| 333
kurangnya kompetensi guru disebabkan oleh rendahnya keinginan dan usaha mereka untuk meningkatkan kualitas diri.
3. Pendekatan metodologis guru masih terpaku kepada orientasi tradisionalistik sehingga tidak mampu menarik minat siswa kepada pelajaran agama.
4. Kurangnya rasa solidaritas antara guru agama dengan guru-guru bidang studi umum,  sehingga  tidak  terwujud  kolaborasi  antara  sesama  guru  yang mengakibatkan pelaksanaan pendidikan agama tidak efektif.
5. Kurikulum  madrasah  sebagai  hasil  adopsi  dari  kurikulum  sekolah  umum terlalu  padat  dan  berat. “Beban”  itu  semakin  berat  ketika  ditambah  dengan muatan  lokal  lembaga  yang  juga  menuntutkemampuan  pemahaman  yang baik.
6. Lemahnya kemampuan manajemen dikalangan pengelola lembaga pendidikan Islam.
7. Pemerataan  pendidikan  bagi  seluruh  lapisan  masyarakat  masih  perlu diintensifkan  melalui  pendekatan  integralistik  yang  lebih  menekankan  pada kualitas  ketimbang  kuantitas  semenjak  pendidikan  dasar  sampai  pendidikan tinggi, oleh karena tuntutan pembangunan masa depan semakin memerlukan manusia  Indonesia  yang  berkualitas  tinggi,  baik  dalam  aspek  ilmu pengetahuan  maupun  dalam  sikap  mental  dimana  iman  dan  takwa  sebagai sumber pendorong yang utama. 33

## Solusi dan Strategi dalam Pengembangan Pendidikan Islam
Berkaitan dengan problematika pendidikan Islam, maka para pegiat atau praktisi  pendidikan  Islam    perlu  melakukan  berbagai  inovasi  untuk  mengatasi berbagai  masalah  itu.  Inovasi  yang  dilakukan  tidak  hanya  berkaitan  dengan sarana  dan  prasarana  serta  Sumber  Daya  Manusia,  tetapi  juga  menyangkut dengan  perangkat  kurikulum  dan  manajemen,  sertastrategi  dan  taktik operasionalnya.  Strategi  dan  taktik  itu  menuntut  perombakan  model-model pembelajaran  sampai  dengan  institusi-institusinya,  sehingga  lebih  efektif  dan lebih efesien, dalam arti paedagogis, sosiologis dan kultural dalam menunjukkan perannya. 34 Untuk itu, ada beberapa hal yang dapat dilakukan sebagai solusi dan strategi dalam pengembangan pendidikan Islam, yakni sebagai berikut:
1. Melakukan reinterpretasi terhadap sumber utama pendidikan Islam, yaitu al- Qur’an  dan  Hadits.  Suatu  interpretasi  baru  yang  berorientasi  kepada  tiga
33 Ibid, hlm 95 34 H.M.Arifin, Kapita  Selekta  Pendidikan  Islam  dan  Umum, (  Jakarta  :  Bumi  Aksara,  1991), hlm 3
334 | Belajea: Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 5, No. 2, 2020
kemampuan  dasar  manusia,  yaitu  kognitif,  afektif  dan  psikomotorik. Disamping itu keterjalinan antara nilai-nilai kepribadian bangsa dengan nilai- nilai  keislaman  lebih  diperkokoh  lagi  sehingga  dapat  mewujudkan  manusia muslim  yang  pancasilais  sejati.  Konsep  manusia  seutuhnya  yang  menurut pandangan Islam yang mengacu ke dalam falsafah Pancasila perlu dipolakan secara  jelas  dan  selaras  sehingga  tidak  menimbulkan  konflik  bathiniah  yang berakibat kepada dis-oriented personality.
2. Pembelajaran  dalam  pendidikan  Islam  juga  perlu  menggunakan  pendekatan terpadu. Pembelajaran terpadu ini merupakan suatu aplikasi salah satu strategi pembelajaran  berdasarkan  pendekatan  kurikulum  terpadu  yang  bertujuan untuk  menciptakan  atau  membuat  proses  pembelajaran  secara  relevan  dan bermakna  bagi  siswa.  Pembelajaran  ini  didasarkan  pada  pendekatan inquiry, yaitu  melibatkan  siswa  mulai  dari  merencanakan,  mengeksplorasi,  dan brain storming dari siswa. Dengan pendekatan terpadu siswa didorong untuk berani bekerja  secara  berkelompok  dan  belajar  dari  hasil  pengalamannya  sendiri. Dalam  pelaksanaannya  siswa  dapat  diajak  bepartisipasi  aktif  dalam mengeksplorasi topik atau kejadian, siswa belajar proses dan isi (materi) lebih dari satu sub-bidang studi pada waktu yang sama. 35
3. Faktor  struktural  kelembagaan  pendidikan  Islam  yang  telah  eksis  dalam masyarakat perlu dilakukan inovasi yang dapat mendukung tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan, metode dan konten perlu diperbarui sedemikian rupa sehingga mampu menarik minat anak didik tanpa mengurangi prinsip- prinsip  ajaran  dari  sumber  pokok  Islam.  Kelenturan  dari  struktur kelembagaan  pendidikan  Islam  seperti  pesantren  atau  madrasah  sebagai  ciri khas  Indonesia,  memiliki  orientasi  ke  arah  faktor  tersebut.  Bukan  hanya pesantren plus sekolah umum atau madrasah plus pengetahuan umum seperti yang telah dianut oleh umat Islam di beberapa lingkungan masyarakat, akan tetapi suatu model pesantren   yang berfungsi ganda ; ia merupakan lembaga sosial  keagamaan  Islam  berfungsi  sebagai  pusat  pembinaan  mental  agama masyarakat  sekitar  yang  berorientasi  kepada  modernisasi  umat,  sekaligus menjadi  lembaga  pendidikan  agama  Islam,  ia  berfungsi  sebagai  pusat pemberdayaan  umat  melalui  agama  Islam  di  lingkungan  yang  dinamis  dan aspiratif terhadap tuntutan kemajuan lahiriah dan batiniah.
4. Faktor  teknis  operasional  pendidikan  agama  di  semua  jenjang  pendidikan umum perlu lebih diaktualisasikan ke dalam proses yang integralistik dengan pendidikan  intelektual  dan  keterampilan  sehingga  terwujud  keserasian  dan
35 Muhaimin, Nuansa  Baru  Pendidikan  Islam  :  Mengurai  Benang  Kusut  Dunia  Pendidikan, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006), hlm 175
Harmonedi & M. Zalnur: Eksistensi Pendidikan Islam Dalam Bingkai Regulasi Pendidikan ...| 335
keselarasan  dalam  pencapaian  tujuan  pendidikan  nasional.  Untuk  itu kerjasama  antara  pelaksana  pendidikan  di  sekolah  perlu  ditingkatkan, terutama  dalam  kegiatan  belajar  mengajar.  Strategi  pendidikan  di  sekolah kejuruan  yang  programnya  lebih  bersifat  teknologis  dan  eksak  perlu  lebih intensif  diimbangi  dengan  program  pendidikan  yang  lebih  moralis  dan sosialistis- agamis tanpa menghilangkan ciri-ciri kejuruannya. 36
5. Penataan  sistem  dan  model-model  pendidikan  Islam  merupakan  sebuah keniscayaan. Sistem pengembangan pendidikan Islam hendaknya dipilih dari kegiatan  yang  paling  mendesak  dan  sentral  yang  akan  menjadi  model  dasar untuk  usaha  pengembangan  model-model  pendidikan  Islam  selanjutnya. Apabila  dicermati  model-model  pendidikan  Islam  sekarang  ini  setidaknya berbasis  pada  empat  jenis  lembaga  yang  dapat  mengambil  peran  dalam memberdayakan  umat,  yaitu  pondok  pesantren,  pendidikan  Islam  berbasis mesjid,  pendidikan  Islam  berbasis  madrasah  atau  sekolah,  dan  pendidikan Islam berbasis pada pendidikan umum bernafaskan Islam. 37
6. Membenahi sarana dan prasarana sehingga mendekati standar ideal. Lembaga pendidikan Islam perlu menciptakan keseimbangan antara jumlah anak didik dengan sarana dan prasarana. Langkah awal untuk itu bisa dilakukan dengan membatasi  penerimaan  peserta  didik  baru  agar  tidak  melebihi  kapasitas. Selanjutnya  lembaga  pendidikan  perlu  membenahi  sarana  dan  prasarana dengan  menggaet  dana  pemerintah  dan  melibatkan  peran  serta  masyarakat melalui komite sekolah, perantau, dan alumni. Khusus pesantren, pemerintah sudah  membuat  regulasi  dalam  pembiayaan  dan  pendanaannya.  Hal  itu tertuang pada UU No. 18 Tahun 2019 Pasal 11, 12, 42, 46, 48 dan 49. Pada prinsipnya  undang-undang  ini  memberikan  peluang  besar  kepada  pesantren untuk  mendapatkan  bantuan  fisik  dan  finansial  dari  pemerintah  pusat  dan pemerintah daerah, serta masyarakat.
7. Meningkatkan  kualitas  tenaga  pendidik  dan  tenaga  kependidikan.  Lembaga pendidikan  Islam  perlu  meningkatkan  kualitas  tenaga  pendidik  dan  tenaga kependidikannya. Sebagai langkah awal untuk mendapatkan tenaga pendidik dan  tenaga  kependidikan  yang  berkualitas,  lembaga  pendidikan  perlu melakukan rekrutmen berdasarkan kualifikasi dan kualitas. Rekrutmen perlu mempertimbangkan  kecocokkan  antara  kebutuhan  dengan  kualifikasi pendidikan dan kualitas. Untuk itu diperlukan transparansi serta standar yang jelas  dan  akuntabel  dalam  rekrutmen.  Pada  tahap  berikutnya  perlu
36 HM. Arifin, Op.Cit . hlm 96 37 Suroyo, Berbagai Persoalan Pendidikan ; Pendidikan Nasional dan Pendidikan Islam di Indonesia, Jurnal  Pendidikan  Islam,  Kajian  tentang  Konsep  Pendidikan  Islam,  Problem  dan  Prospeknya, Volume  1 Tahun 1991, Fakultas Tarbiyah IAIN, Yogyakarta
336 | Belajea: Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 5, No. 2, 2020
menempatkan  seseorang  sesuai  dengan  bidangnya  ( the  right  man  on  the  right place) , serta melakukan pembinaan secara berkala.
8. Lembaga  pendidikan  Islam  perlu  menerapkan  konsep boarding  school dan mengembangkan  program  unggulan.  Pembinaan  terhadap  anak  didik  perlu dilakukan  dengan  waktu  yang  memadai.  Kalau  hanya  mengandalkan  jam pelajaran di sekolah maka waktu yang tersedia untuk pembinaan akan sangat minim.  Selain  itu,  ketika  anak  didik  pulang  dari  sekolah  ia  akan  lepas  dari pengawasan  pihak  sekolah,  apalagi  kalau  orang  tuanya  sibuk  dengan pekerjaan masing-masing tentu anak didik berada di luar pengawasan. Oleh sebab  itu  konsep boarding  school perlu  dijadikan  solusi  untuk  mengatasi persoalan di atas. Dengan boarding school pembinaan terhadap anak didik bisa lebih  efektif  karena  ia  berada  dalam  pengawasan  sekolah  sepanjang  waktu. Lewat  konsep boarding  school lembaga  pendidikan  bisa  mengembangkan program unggulan sebagai langkah untuk meningkatkan mutu lulusan, seperti kemampuan  berbahasa  asing, tahfizh  al-Qur’an, berwirausaha,  berternak, bertani,  berkebun,dan  lain-lain.  Dengan  konsep boarding  school para  siswa tidak  hanya  dididik  menjadi  orang  baik,  tetapi  juga  dilatih  menjadi  orang terampil.  Dengan  keterampilan  yang  dimilikinya  para  lulusan  lembaga pendidikan Islam diharapkan mampu mendapatkan kehidupan yang layak.
Kalau  lembaga  pendidikan  Islam  mampu  melahirkan  lulusan  yang unggul  maka  lembaga  ini  akan  menjadi  impian  bagi  banyak  orang  sebagai tempat  belajar.  Masyarakat  akan  menaruh  kepercayaan  besar  terhadapnya. Oleh  sebab  itu  konsep boarding  school merupakan  salah  satu  cara  untuk melahirkan  lulusan  yang  bermutu,  serta  salah  satu  langkah  untuk  menarik minat masyarakat.
9. Pemerataan  pendidikan  Islam  perlu  dilakukan  sampai  ke  semua  lini kehidupan.  Untuk  itu  para  pegiat  atau  praktisi  pendidikan  Islam  perlu memberdayakan  segala  potensi  dimiliki  baik  Sumber  Daya  Manusia  (SDM) maupun  Sumber  Daya  Alam  (SDA).  Pemerataan  pendidikan  Islam  tidak hanya  bisa  dilakukan  dengan  membangun  lembaga  pendidikan  baru,  tetapi juga  dengan  membuat  kelompok-kelompok  pengajian  seperti  majelis  ta’lim, lewat  media  massa  (baik  cetak  maupun online ),  serta  lewat  program  literasi, seperti  membuat  perpustakaan  mesjid/mushalla.  Upaya-upaya  tersebut didesain  sedemikian  rupa  sehingga  ia  memiliki  daya  tarik  dan  berlangsung secara efektif.
10. Pengembangan  dan  peningkatan  kualitas  pendidikan  Islam  perlu  dilakukan dengan  merangkul  dan  memberdayakan  masyarakat.  Sebab  lembaga pendidikan  tidak  bisa  berjalan  tanpa  dukungan  dari  mereka.  Untuk  itu
Harmonedi & M. Zalnur: Eksistensi Pendidikan Islam Dalam Bingkai Regulasi Pendidikan ...| 337
lembaga  pendidikan  Islam  perlu  menjalin  silaturahmi  dengan  masyarakat, membina  mereka  secara  berkala,  serta  melibatkan  mereka  dalam  upaya pengembangan    dan  peningkatan  mutu  lembaga,  supaya  mereka  punya  rasa memiliki  terhadap  lembaga  tersebut.  Kalau  masyarakat  sudah  punya  rasa memiliki  terhadap  lembaga  pendidikan  tentu  mereka  akan  mudah  diajak untuk  ambil  bagian  dalam  menjalankan  program  lembaga,  terutama  dalam mengelola  dan  meningkatkan  mutu  pendidikan.  Setelah  menyampaikan uraian tentang eksistensi pendidikan Islam dalam bingkai regulasi pendidikan nasional di Indonesia,

## Penutup
Dari  uraian  di  atas,  bahwa:  Pendidikan  Islam  di  Indonesia  bergerak secara  dinamis  seiring  terjadinya  dinamika  sosial  dan  politik  di  Indonesia. Lahirnya  Undang-  Undang  Nomor  20  Tahun  2003  dan  Undang  -  Undang Nomor  18  Tahun  2019  memberikan  angin  segar  bagi  pendidikan  Islam  di Indonesia  karena  kedua  Undang-Undang  tersebut  memperkuat  kedudukan pendidikan  Islam  dan  memberikan  ruang  gerak  yang  luasuntuk  maju  dan berkembang.  Dalam  pelaksanaan  pendidikan  Islam  di  tengah  masyarakat Indonesia  masih  ditemukan  beberapa  kendala  yang  dapat  mereduksi efektifitas pencapaian tujuannya.

## Bibliografy
Arifin, H.M. Pendidikan Islam dalam Arus Dinamika Masyarakat, (Jakarta: Golden Terayon Press, 1991)
Arifin,  H.M. Kapita  Selekta  Pendidikan  Islam  dan  Umum, (  Jakarta:  Bumi  Aksara,
1991)
Chairusdi, Sejarah  Perjuangan  dan  Kiprah  PERTI  dalam  Dunia  Pendidikan  Islam  di Minangkabau, ( Padang: IAIN “IB” Press, 1999)
Departemen Agama RI, Panduan Kurikulum Madrasah Aliyah1994, (Jakarta: Depag RI, 1994)
Azra,  Azyumardi, Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru,
(Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999)
Daulay,  Haidar  Putra, Pendidikan  Islam  dalam  Sistem  Pendidikan  Nasional  di Indonesia, (Jakarta: Prenada Media, 2004)
Daradjat,  Zakiah, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000)
338 | Belajea: Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 5, No. 2, 2020
Hanipudin,  Sarno,  Pendidikan  Islam  di  Indonesia  dari  Masa  ke  Masa, Matan Journal of Islam and Muslim Society 1, 1 (2019) : 2 - 5
Idi,  Abdullah  dan  Suharto  Ito, Revitalisasi  Pendidikan  Islam, (Yogyakarta:  Tiara Wacana, 2006)
Meirison,  Meirison.  “Kurds,  Islam,  and  Secularism.” MADANIA:  JURNAL KAJIAN KEISLAMAN 23, no. 1 (July 7, 2019): 47.
Meirison  Meirison,  Sarmida  Hanum,  Wisyly  Wahab,  and  Rahma  Ghania Alhafiza.  “ هتايدحتو  ايسينودنإ  يف  ةوعدلا  طمن .” AL-’ABQARI:  Journal  of  Islamic Social Sciences and Humanities 0, no. 0 (October 3, 2019). Accessed October
31, 2019.
http://abqarijournal.usim.edu.my/index.php/abqari/article/view/193.
Muhaimin, Nuansa Baru Pendidikan Islam : Mengurai Benang Kusut Dunia Pendidikan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006)
Nizar,  Samsul, Sejarah  Pendidikan  Islam, (Jakarta  :  Kencana  Prenada  Media Group, 2009)
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren
Quthb,    Muhammad, Sistem  Pendidikan  Islam,  Alih  Bahasa  Salman  Harun, (Bandung: Al-Ma’arif, 1984 )
Suroyo, Berbagai  Persoalan  Pendidikan;  Pendidikan  Nasional  dan  Pendidikan  Islam  di Indonesia,  Jurnal  Pendidikan  Islam,  Kajian  tentang  Konsep  Pendidikan  Islam, Problem  dan  Prospeknya, Volume  1  Tahun  1991,  Fakultas  Tarbiyah  IAIN, Yogyakarta
Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Kalam Mulia, 2013)
Ramayulis, Sejarah Pendidikan Islam, ( Jakarta: Kalam Mulia, 2012)
Zuhairini, Sejarah Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997)