Vol.  4 No. 1 Juli 2017 ISSN : 2356-1939

## PERAN POLRI DALAM UPAYA PREVENTIF TERHADAP PENGGUNA NARKOTIKA DITINJAU DARI PENDEKATAN SOSIOLOGI HUKUM PADA MASYARAKAT DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

## POLRI'S ROLE IN PREVENTIVE EFFORTS ON NARCOTIC USERS VIEWED FROM THE LOCAL SOCIOLOGICAL APPROACH IN COMMUNITIES IN THE PENAJAM PASER UTARA DISTRICT
Agus Kasiyanto, Suyono
Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Balikpapan Jalan Pupuk Raya Kalurahan Damai, Balikpapan, Kalimantan Timur Email: agus.kasiyanto@uniba-bpn.ac.id

## Abstrak
Kepolisian  Republik  Indonesia  sebagai  unsur  terdepan  dalam  penanggulangan  terhadap setiap  ancaman  penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap  Narkoba  haruslah  memiliki  upaya- upaya  dalam  penanggulangan  penyalahgunaan  narkoba  baik  secara  Pre-emptif,  Preventif dan Represif. Upaya pre-emptif pada dasarnya berupa pembinaan kegiatan-ketiatan positif bagi  masyarakat,  sedangkan  upaya  Preventif  berupa  pengendalian  dan  pengawasan  jalur resmi  peredaran  gelap  narkoba.  Upaya  represif  berupa  penindaklanjutan  dan  penegakan hukum  guna  membuat  pelaku  menjadi  jera  dan  tidak  mengulangi  perbuatannya.  Tindak pidana  narkoba  telah  bersifat  transnasional  yang  dilakukan  dengan  menggunakan  modus operandi  yang  tinggi,  teknologi  canggih  didukung  oleh  jaringan  organisasi  yang  luas  dan sudah  banyak  menimbulkan  korban  terutama  dikalangan  generasi  muda  bangsa  yang sangat  membahayakan  kehidupan  masyarakat,  bangsa,  dan  Negara.  Penyebaran  narkoba telah  mencapai  tingkat  yang  sangat  memprihatinkan.  Metode  pendekatan  masalah  yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yang bersifat yuridis sosiologis (sociological research) yaitu suatu penelitian dalam disiplin hukum berdasarkan kenyataan yang terjadi dalam masyarakat. Upaya yang dilakukan oleh satuan Reserse Narkoba dalam Penaggulangan  penyalahgunaan  narkoba  di  Kabupaten  Penajam  Paser  Utara  yang meliputi:  (a)  upaya  pre-emtif  yaitu  pada  dasarnya  berupa  pembinaan  kegiatan-ketiatan positif bagi masyarakat, (b) upaya preventif yaitu merupakan tindak lanjut dari upaya Pre- Emtif yang menekankan pada menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan dan (c)  upaya  represif  yaitu  berupa  penindaklanjutan  dan  penegakan  hukum  guna  membuat pelaku menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya.
Kata Kunci : Sosiologi Hukum, Upaya Preventif, Pengguna Narkotika

## Abstract
The Indonesian National Police as the foremost element in overcoming any threat of drug abuse and illicit trafficking must have efforts in overcoming drug abuse both Pre-emptive, Preventive  and  Repressive.  Pre-emptive  efforts  are  basically  in  the  form  of  fostering positive  activities  for  the  community,  whereas  Preventive  efforts  are  in  the  form  of
Vol.  4 No. 1 Juli 2017 ISSN : 2356-1939
controlling and supervising official channels of drug trafficking. Repressive efforts in the form of follow-up and law enforcement to deter perpetrators and not repeat their actions. Drug  crime  has  been  transnational  in  nature  which  is  carried  out  using  a  high  modus operandi, sophisticated technology supported by a wide network of organizations and has caused  many  victims  especially  among  the  young  generation  of  the  nation  which  is  very dangerous  to  the  lives  of  people,  the  nation,  and  the  State.  The  spread  of  drugs  has reached  a  very  alarming  level.  The  problem  approach  method  used  in  this  study  is  the sociological  research  methodology  approach,  which  is  a  research  in  legal  discipline based on reality that occurs in society. Efforts made by the Narcotics Investigation Unit in the  Management  of  Drug  Abuse  in  Penajam  Paser  Utara  Regency  include:  (a)  pre- emptive  efforts,  which  are  basically  in  the  form  of  fostering  positive  activities  for  the community,  (b)  preventive  efforts  which  are  a  follow-up  of  Pre  efforts  -Entive  that emphasizes  eliminating  opportunities  to  commit  crimes  and  (c)  repressive  efforts  in  the form of follow-up and law enforcement to make the perpetrators deterrent and not repeat their actions.
Keywords
: Legal Sociology, Preventive Efforts, Narcotics Users

## I. PENDAHULUAN

## 1. Latar Belakang Masalah
Perkembangan  penggunaan  narkotika  pada  saat  ini  tidak  hanya  untuk bidang  kesehatan  dan  ilmu  pengetahuan  serta  tekhnologi  saja,  tetapi  sudah bergeser  kepada  tujuan  untuk  mencari  keuntungan  yang  besar  dengan  cara menyalahgunakannya.  Padahal  sanksi  pidana  yang  termuat  dalam  Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika memuat sanksi yang cukup berat  mulai  dari  pidana  denda,  penjara  seumur  hidup  bahkan  sampai  pidana mati.  Pidana  mati  adalah  upaya  yang  radikal  untuk  meniadakan  orang-orang yang tak dapat diperbaiki lagi. 1
Undang-undang  pun  sudah  memberikan  penjelasan  yang  sangat  jelas. Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika,  itu  pada  dasarnya mempunyai 2 (dua) sisi, yaitu sisi humanis kepada para pecandu narkotika, dan sisi yang keras dan tegas kepada bandar, sindikat, dan pengedar narkotika. Sisi humanis  itu  dapat  dilihat  sebagaimana  termaktub  pada  Pasal  54  Undang- Undang Nomor  35 Tahun 2009 tentang Narkotika  yang  menyatakan: Pecandu Narkotika  dan  korban  penyalagunaan  narkotika  wajib  menjalani  rehabilitasi medis  dan  rehabilitasi  sosial . Sedangkan  dapat  dilihat  dari  pasal-pasal  yang tercantum  di  dalam  Bab  XV  UU  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika (Ketentuan  Pidana),  yang  mana  pada  intinya  dalam  bab  itu  dikatakan  bahwa orang  yang  tanpa  hak  dan  melawan  hukum  menanam,  memelihara,  memiliki, menyimpan,  menguasai,  atau  menyediakan,  hukumannya  adalah  pidana penjara.  Itu  artinya  undang-undang  menjamin  hukuman  bagi  pecandu/korban
1 Andi  Hamzah,  dkk.  1994. Pidana  Mati  di  Indonesia  di  Masa  Lalu,  Kini,  dan  Masa Depan . Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 27.
Vol.  4 No. 1 Juli 2017 ISSN : 2356-1939
penyalahgunaan  narkotika  berupa  hukuman  rehabilitasi,  dan  bandar,  sindikat, dan pengedar narkotika berupa hukuman pidana penjara.
Permasalahan  yang  muncul  adalah  dari  perbedaan  persepsi  antar  para aparat penegak hukum yang kemudian menimbulkan penanganan penyalahguna narkotika yang berbeda-beda pula. Sangat sering terjadi penyidik menggunakan  pasal  yang  tidak  seharusnya  diberikan  kepada  pecandu  dan korban  penyalahgunaan  narkotika.  Jaksa  Penuntut  Umum  pun  hanya  bisa melanjutkan tuntutan yang sebelumnya sudah disangkakan oleh penyidik, yang kemudian  hal  itu  berujung  vonis  pidana  penjara  oleh  Pengadilan  (Hakim) kepada para pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika.
Seharusnya aparat penegak hukum dapat  lebih  jeli  lagi  melihat amanat undang-undang  dan  regulasi  lainnya  yang  mengatur  tentang  penanganan penyalahguna  narkotika.  Sudah  jelas  dikatakan  dalam  Pasal  54  Undang- Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika,  yang  mengutamakan bahkan wajib hukumnya  pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika untuk menjalani  rehabilitasi  medis  dan  rehabilitasi  sosial,  hal  itu  diperkuat  lagi  oleh Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  25  Tahun  2011  Tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika.
Berdasarkan  hukum  progresif  menolak  untuk  mempertahankan  status quo  dalam  berhukum.  Mempertahankan  status  quo  memberikan  efek  yang sama, seperti pada waktu orang berpendapat, bahwa hukum  adalah tolak ukur semuanya,  dan  manusia  adalah  untuk  hukum.  Cara  berhukum  yang  demikian itu  sejalan  dengan  cara  positivistik,  normatif  dan  legalistik.  Sekali  undang- undang  mengatakan  atau  merumuskan  seperti  itu,  kita  tidak  biasa  berbuat banyak,  kecuali  hukumnya  dirubah  lebih  dulu. 2 Dan  hukum  progresif memberikan perhatian besar terhadap peranan perilaku manusia dalam hukum. Ini  bertentangan  dengan  diametral  dengan  paham,  bahwa  hukum  itu  hanya urusan  peraturan.  Peranan  manusia  disini  merupakan  konsekuensi  terhadap pengakuan, bahwa sebaiknya kita tidak berpegangan secara mutlak kepada teks formal suatu peraturan.
Peranan kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana narkoba tidak hanya  dititikberatkan  kepada  penegakan  hukum  semata  tetapi  juga  kepada seluruh  usaha  yang  ditunjukkan  untuk  mengurangi  permintaan  dan  kebutuhan gelap  narkoba.  Berdasarkan  prinsip  dasar  ekonomi  tentang  permintaan (demand) dan  persediaan (supply) ,  selama  permintaan  itu  masih  ada, persediaan akan selalu ada, dan apabila permintaan itu berhenti atau berkurang, persediaan  akan  berkurang,  termasuk  pasarnya.  Dalam  konsep  penegakan hukum  oleh  kepolisian  tentunnya  tidak  terlepas  dari  terwujudnya  keamanan dan  ketertiban  masyarakat.  Peraturan  perundang-undangan  yang  dijadikan pedoman  oleh  setiap  anggota  kepolisian  adalah  Undang-Undang  Nomor  2 Tahun  2002  tentang  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  khususnya  dalam Pasal  13  tentang  Tugas  Pokok  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  yaitu  :
2 Satjipto Rahardjo, Biarkan Hukum Mengalir, Kompas, Jakarta, 2007, hlm 139.
Vol.  4 No. 1 Juli 2017 ISSN : 2356-1939
memelihara  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat,  menegakkan  hukum, memberikan perlindungan, pengoyoman dan pelayanan kepada masyarakat.
Kepolisian  Republik  Indonesia  sebagai  unsur  terdepan  dalam penanggulangan terhadap setiap ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba haruslah memiliki upaya-upaya dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba baik secara Pre-emptif, Preventif dan Represif. Upaya pre-emptif  pada  dasarnya  berupa  pembinaan  kegiatan-ketiatan  positif  bagi masyarakat,  sedangkan  upaya  Preventif  berupa  pengendalian  dan  pengawasan jalur  resmi  peredaran  gelap  narkoba.  Upaya  represif  berupa  penindaklanjutan dan  penegakan  hukum  guna  membuat  pelaku  menjadi  jera  dan  tidak mengulangi  perbuatannya.  Tindak  pidana  narkoba  telah  bersifat  transnasional yang  dilakukan  dengan  menggunakan  modus  operandi  yang  tinggi,  teknologi canggih  didukung  oleh  jaringan  organisasi  yang  luas  dan  sudah  banyak menimbulkan  korban  terutama  dikalangan  generasi  muda  bangsa  yang  sangat membahayakan  kehidupan  masyarakat,  bangsa,  dan  Negara.  Penyebaran narkoba telah mencapai tingkat yang sangat memprihatinkan.
2. Rumusan Masalah
Berdasarkan  dari  latar  belakang  masalah  yang  telah  diuraikan  di  atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:
1. Bagaimana peran Polri dalam upaya preventif terhadap pengguna narkotika ditinjau  dari  pendekatan  sosiologi  hukum  pada  masyarakat  di  Kabupaten Penajam Paser Utara?
2. Apa  saja  hambatan-hambatan  dalam  Peran  Polri  dalam  upaya  preventif terhadap pengguna  narkotika ditinjau dari pendekatan  pendekatan sosiologi hukum pada masyarakat di Kabupaten Penajam Paser Utara?

## 3. Metode Penelitian
Metode  pendekatan  masalah  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  metode  pendekatan  yang  bersifat  yuridis  sosiologis (sociological research) yaitu suatu penelitian dalam disiplin hukum berdasarkan kenyataan yang terjadi dalam masyarakat.
Pendekatan dalam penelitian  ini  menekankan pada praktik dilapangan yang berkaitan dengan aspek hukum atau perundang-undangan yang berlaku berkenaan  dengan  objek  penelitian  yang  dibahas  dan  melihat  norma-norma hukum  yang  berlaku  kemudian  dihubungkan  dengan  kenyataan  atau  fakta- fakta yang terdapat dalam kehidupan masyarakat serta membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat. 3

## 4. Tinjauan Pustaka
(1) Pengendalian Kejahatan
3 3 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 72.
Vol.  4 No. 1 Juli 2017 ISSN : 2356-1939
Pengendalian  kejahatan  di  dalam criminal  justice dikenal sebagai  strategi  untuk  mengurangi  angka  kejahatan  dengan menjelaskan,  menganalisa,  serta  menjelaskan  bagaimana  sistem peradilan  pidana  bekerja,  yaitu  melalui  kepolisian,   pengadilan,  dan pemenjaraan.  Dalam  pengendalian  kejahatan  dibutuhkan  data-data statistik  kejahatan  yang  akurat  untuk  menemukan  kebijakan  yang tepat untuk mengurangi angka kejahatan yang ada di masyarakat. (2) Penghukuman
Penghukuman  merupakan  respon  universal  terhadap  kejahatan dan   penyimpangan  di  dalam  masyarakat.  Dengan  demikian, dibutuhkan  berbagai   bentuk  sanksi.  Sanksi  pidana  seperti pemenjaraan  dan  hukuman  mati  dialokasikan  dan  dikeluarkan  oleh otoritas negara. Hukuman formal lainnya melibatkan tuntutan hukum sipil dan keputusan administrasi baik mendamaikan atau memulihkan hubungan antara para pihak yang bersangkutan, kompensasi kerugian, dan/atau mencegah perilaku yang salah lebih lanjut melalui   pembatasan  praktek  berkelanjutan.  Hukuman  juga  mungkin melibatkan  berbagai   jenis  sanksi  informal  keluarga,  teman  sebaya, dan  kelompok-kelompok  di  luar  hukum  seperti  vigilante  dan organisasi  paramiliter  untuk  mempromosikan  kepentingan  mereka sendiri. Dalam perkembangannya Penghukuman mengalami perubahan   pandangan,  baik  dari  aliran  klasik,  aliran  modern,  dan aliran  neo  klasik.  Aliran  klasik  muncul  pada  abad  ke-18, kehadirannya  dipandang  sebagai  reaksi  atas  kesewenang-wenangan pemerintah  Prancis  dan  Inggris.  Pemerintah  pada  saat  itu  dianggap tidak mampu memberikan keadilan dalam tatanan hukum masyarakat. Aliran  klasik  menghendaki  hukum  pidana  tersusun  secara  sistematis dengan  menitikberatkan  pada  perbuatan,  bukan  pada  pelakunya. Kekuasaan  hakim  terbatas,  karena  dalam  penetapan  sanksi  di  dalam peraturannya  tidak  terdapat  sistem  peringanan  atau  pemberatan  yang berhubungan  dengan  keadaan  pelaku,   baik  dari  factor  usia,  keadaan jiwa,  maupun  keadaan-keadaan  khusus  lainnya.  Aliran  klasik  ini bersumber  dari  filsafat  indeterminisme  yang  berpijak  pada  kehendak bebas  atau  disebut free  will. Asumsi  ini  berdasarkan  pada kehendak   bebas  manusia,  termasuk  ketika  melakukan  kejahatan, karena  sebagai  konsekuensi  kehendak  bebasnya  setiap  pemidanaan harus diarahkan kepada perusakan moral dan penderitaan bagi pelaku kejahatan.  Aliran  klasik  ini  melahirkan  teori   pemidanaan  yang bersifat  pembalasan (retributive) dan  penjeraan (deterrence) .  Dalam penghukuman  menurut  Herbert  L.  Packer  terdapat  dua  pandangan konseptual  yang  masing-masing  mempunyai  implikasi  moral  yang berbeda  satu  sama  lain,  yaitu  pandangan  retributif (retributive  view) dan  pandangan  utilitarian (utilitarian  view). Pandangan  retributif
Vol.  4 No. 1 Juli 2017 ISSN : 2356-1939
mengandaikan pemidanaan sebagai ganjaran negatif terhadap perilaku menyimpang  yang  dilakukan  oleh  seorang  individu  sehingga pandangan  ini  melihat  pemidanaan  hanya  sebagai  pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggung jawab moral. Pandangan  retributif  ini  lebih  bersifat  melihat  ke  belakang. Sedangkan  pandangan  utilitarian  melihat  pemidanaan  dari  segi manfaat  atau  kegunaannya,  dimana  yang  dilihat  adalah  situasi  atau keadaan  yang dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana  itu. Pada satu sisi, pemidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku  terpidana,  dan  di  sisi  lain  pemidanaan  itu  juga  dimaksudkan untuk  mencegah  orang  lain  dari  kemungkinan  melakukan  perbuatan yang serupa. Pandangan utilitarian  ini  lebih  bersifat melihat kedepan dan  juga  mempunyai  sifat  penjeraan  (Packer,  1968).  Periode  tahun 1750-1950  menjadi  saksi  pergeseran  besar  dalam  bentuk  hukuman yang  paling  umum  dikeluarkan  oleh  pengadilan.  Pada  dasarnya, ada   perubahan  bertahap  namun  komprehensif  dari “punishments  of the body” (hukuman fisik, termasuk hukuman mati, dan pengasingan) sebagai  sanksi  utama  untuk  pelanggaran  serius  dalam  masa penahanannya.  Kedua  abad  ini  juga  menjadi  saksi  fluktuasi  yang signifikan  dalam  tujuan  dan  makna  sosial  dari  hukuman.  Jelas, hukuman  mati  adalah  hukuman  murni  retributif,  setidaknya  untuk individu  yang  menjadi  terpidana  (hukuman  ini  bagaimanapun, seharusnya  mencegah  orang     lain).  Penjara,  sebaliknya,  merupakan hukuman  reformatif,  meskipun  ekspresi  ini   berubah  dari  waktu  ke waktu.

## II. Pembahasan
A.  Upaya  Kepolisian  Penajam  Paser  Utara  dalam  Proses  Pencegahan  dan Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika
Vol.  4 No. 1 Juli 2017 ISSN : 2356-1939
Upaya  pencegahan  penyalahgunaan  narkoba  dan  peredaran  gelap narkoba  ini,  diharapkan  peran  serta  masyarakat,  terutama  para  tokoh masyarakat  yang  harus  tampil  sebagai  aktor  utama  dalam  menggerakkan masyarakat,  para  tokoh  masyarakat  yang  harus  tampil  sebagai  actor  utama dalam menggerakkan  masyarakat. Para tokoh masyarakat ini diharapkan dapat memberikan  pengaruh  positif  terhadap  kelangsungan  program  pencegahan penyalahgunaan  narkoba  ini,  mereka  juga  harus  merangkul  semua  elemen masyarakat mulai dari orang tua, anak-anak, remaja, sekolah hingga organisasi sosial  masyarakat  supaya  program  tersebut  dalam  dilaksanakan  sepenuhnya oleh  semua  anggota  masyarakat.  Agar  para  tokoh  masyarakat  ini  tampil sebagai  aktor  utama  dalam  upaya  pencegahan  penyalahgunaan  narkoba  ini, diharapkan mereka dapat melakukan hal berikut:
1. Memahami  masalah  penyalahgunaan  narkoba,  upaya  pencegahan  dan penanggulangannya di masyarakat.
2. Mengamati bagaimana kondisi dan situasi lingkungan masyarakat sekitar.
3. Menggalang  potensi  masyarakat  yang  nantinya  dapat  ikut  membantu pelaksanaan  pencegahan,  pemberantasa  penyalahgunaan  dan  peredaran gelap  narkoba,  terutama  orang  tua,  para  remaja  sekolah,  organisasi  sosial dan kelompok kegiatan masyarakat dalam lingkungan sekitar.
4. Memberikan  arahan  yang  benar,  menyemangati  tanpa  lelah  dan mengendalikan  gerakan  masyarakat  tersebut  agar  tidak  keluar  dari  batas yang sudah ditetapkan bersama.
Upaya  menggalang  dan  menggerakkan  masyarakat,  dapat  melakukan hal-hal berikut:
1. Bertatap muka  langsung dan berbicara  secara terbuka. Ini  merupakan cara yang  paling  sederhana  namun  juga  cara  yang  paling  ampuh  dalam  upaya menggerakkan  masyarakat  dalam  program  ini.  Dengan  bertemu  langsung, masyarakat  akan  jauh  lebih  mengerti  tentang  apa  yang  ingin  disampaikan oleh para tokoh  masyarakat tersebut;  mengenai program  atau solusi-solusi apa  saja  yang  bisa  dilakukan.  Ini  lebih  efektif  dari  pada  hanya  melalui selebaranselabaran  atau  spanduk  yang  terpampang  disekitar  wilayah tersebut.
2. Mengadakan rapat untuk menyusun program kerja. Hal ini harus dilakukan tanpa  adanya  program  kerja  yang  mumpuni  maka  semua  ide  dan  solusi yang  telah  disampaikan  tidak  akan  bisa  berjalan  dan  hasilnya  tidak  akan tampak  sama  sekali.  Pembuatan  program  kerja  ini  harus  sesuai  dengan anggaran  yang  tersedia,  jangan  sampai  anggaran  yang  telah  disepakati membengkak karena hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan program yang  ada.  Karena  itu,  perlu  adanya  pengawasan  yang  intensif  agar  tidak terjadi  penyimpangan  dan  penyalahgunaan  didalam  penyusunan  program kerja ini.
3. Para tokoh  masyarakat  ini  juga  harus  dilibatkan,  baik  tokoh  agama, tokoh sosial  maupun  tokoh  pemuda  yang  ada  didalam  masyarakat.  Ini  penting
Vol.  4 No. 1 Juli 2017 ISSN : 2356-1939
karena keberadaan tokoh masyarakat in sendiri telah mempunyai pengaruh yang  besar  terhadap  kehidupan  masyarakat.  Bila  para  tokoh  ini  yang berbicara,  maka  masyarakat  akan  lebih  mudah  mempercayai  dan menjalankannya  dikarenakan faktor  kedekatan  antar  tokoh  dan masyarakatnya ini sendiri.
4. Harus  ada  pemberitahuan  mengenai  bahaya  penyalahgunaan  bahaya narkoba  dan  peringatan  mengenai  hal  tersebut  karena  masalah  ini  tidak hanya menjadi masalah pemerintah semata tapi juga masyarakat.
Menurut Sabil Umar Upaya pencegahan, tindakan yang dijalankan dapat diarahkan  pada  dua  sasaran  proses.  Pertama  diarahkan  pada  upaya  untuk menghindarkan  remaja  dari  lingkungan  yang  tidak  baik  dan  diarahkan  suatu lingkungan  yang  lebih  membantu  proses  perkembangan  jiwa  remaja.  Upaya kedua  adalah  membantu  remaja  dalam  mengembangkan  dirinya  dengan  baik dan  mencapai  tujuan  yang  diharapkan  (suatu  proses  pendamping  kepada  si remaja,  selain:  pengaruh  lingkungan  pergaulan  di  luar  selain  rumah  dan sekolah). Dalam rangka membimbing dan mengarahkan perkembangan remaja, bidang yang menjadi pusat perhatian adalah: 4
1. Sikap dan tingkah laku
Tujuan  dari  suatu  perkembangan  remaja  secara  umum  adalah merubah  sikap  dan  tingkah  lakunya,  dari  cara  yang  kekanak-kanakan dengan  cara  yang  lebih  dewasa.  Sikap  kekanak-kanakan  seperti mementingkan  diri  sendiri (egosentrik ),  selalu  menggantungkan  dari  pada orang  lain,  menginginkan  pemuasan  segera,  dan  tidak  mampu  mengontrol perbuatannya,  harus  diubah  menjadi  mampu  memperhatikan  orang  lain, berdiri  sendiri,  menyesuaikan  keinginanan  dengan  kenyataan  yang  ada  dan mengontrol  perbuatannya  sehingga  tidak  merugikan  diri  sendiri  dan  orang lain.Untuk  itu  dibutuhkan  perhatian  dan  bimbingan  dari  orang  tua.  Orang tua  harus  mampu  untuk  memberi  perhatian,  memberi  kesempatan  untuk remaja mencoba kemampuannya. Berikan penghargaan dan hindarkan kritik dan celaan.
2. Emosional
Untuk  mendapatkan  kebebasan  emosional,  remaja  mencoba merenggangkan  hubungan  emosionalnya  dengan  orang tua:  ia  harus  dilatih dan belajar untuk memilih dan menentukan keputusannya sendiri. Usaha ini biasanya  disertai  tinkah  laku  memberontak  atau  membangkang.  Dalam  hal ini  diharapkan  pengertian  orang  tua  untuk  tidak  melakukan  tindakan  yang bersifat  menindas,  akan  tetapi  berusaha  menbimbingnya  secara  bertahap. Usahakan  jangan  menciptakan suasana  lingkungan  yang  lain,  yang kadang- kadang menjerumuskannya. Anak menjadi nakal, pemberantakan dan malah mempergunakan narkoba (menyalahgunakan obat).
3. Mental dan  intelektual
4 Hasil wawancara Kapolres Penajam Paser Utara, 14 Juli 2018, pukul 10.00 Wita
Vol.  4 No. 1 Juli 2017 ISSN : 2356-1939
Dalam  perkembakangannya  mental  dan  intelektual  mengharapkan remaja  dapat  menerima  emosionalnya  dengan  memahami  mengenai kelebihan dan kekurangannya dirinya. Dengan begitu ia dapat membedakan antara  cita-cita  dan  angan-angan  dengan  kenyataan  sesungguhnya.  Pada mulanya daya pikir remaja banyak dipengaruhi oleh fantasi, sejalan dengan meningkatnya  kemampuan  berfikir  secara  abstrak.  Pikiran  yang  abstrak  ini seringkali tidak sesuai dengan kenyataan  yang ada dan dapat menimbulkan kekecewaan dan keputusasaan. Untuk mengatasi hal ini dibutuhkan bantuan orang  tua  dalam  menumbuhkan  pemahaman  diri  tentang  kemampuan  yang dimilikinya  berdasarkan  kemampuan  yang  dimilikinya  tersebut.  Jangan membebani remaja dengan berbagai macam harapan dan angan-angan yang kemungkinan sulit untuk dicapai.
4. Sosial
Untuk  mencapai  tujuan  perkembngan,  remaja  harus  belajar  bergaul semua  orang,  baik  teman  sebaya  atau  tidak  sebaya,  maupun  tidak  sejenis atau berlainan jenis. Adanya hambatan dalam hal ini dapat menyebabkan ia memiliki  satu  lingkungan  pergaulan  saja  misalnya  suatu  kelompok tertentu dan  ini  dapat  menjurus  ketindakan  penyalagunaan  narkoba.  Sebagaimana kita ketahui  bahwa ciri khas remaja adalah adanya ikatan  yang erat dengan kelompoknya. Selain itu juga kita sebagai orang tua dan guru, harus mampu menumbuhkan  satu  budi  perkerti/ahlak  yang  luhur  dan  mulia;  suatu keberanian  untuk  berbuat  yang  mulia  dan  menolong  orang  lai  dan  menjadi teladan yang baik.
5. Pembentukan identitas diri
Akhir  dari  pada  suatu  perkembangan  remaja  adalah  pembentukan identitas  dirinya.  Pada  saat  ini  segala  norma  dan  nilai  sebelumnya merupakan suatu yang datang dari luar dirinya dan harus dipatuhi agar tidak mendapat  hukuman,  berubah  menjadi  suatu  bagian  dirinya  dan  merupakan pengangan atau falsafah hidup yang menjadi pengendali bagi dirinya. Untuk mendapatkan  nilai  dan  norma  tersebut  diperlukan  tokoh  identifikasi  yang menurut  penilain  remaja  cukup  di  dalam  kehidupannya.  Orng  tua  memang peranan  penting  dalam  proses  identifikasi  ini,  karena  mereka  dapat membantu remajanya dengan menjelaskan secara lebih mendalam mengenai peranan  agama  dalam  kehidupan  dewasa,  sehingga  penyadaran  ini memberikan arti yang baru pada keyakinan agama yang telah diperolehnya. Untuk  dapat  menjadi  tokoh  identifikasi,  tokoh  tersebuh  harus  menjadi kebanggaan  bagi  remaja.  Tokoh  yang  dibanggakan  itu  dapat  saja  berupa orang  tua  sendiri  atau  tokoh  lain  dalam  masyarakat,  bagi  yang  masih  ada maupun yang hanya berasal dari sejarah atau cerita.

## 6. Usaha penanggulangan dan pengobatan
Walaupun sampai sekarang usaha penanggulangan selalu diupayakan tetapi hasilnya masih banyak menemui kendala. Antara pedangang obat bius
Vol.  4 No. 1 Juli 2017 ISSN : 2356-1939
dengan  penggunanya  serta  kondisi  perekonomian  yang  diakibatkan  oleh angka  penganguran  yang  tinggi  sangat  menyulitkan  usaha  penanggulan tersebut.  Permasalahan  tersebut  masih  dicari  tentang  mengapa  dan bagaimana  seseorang  menggunakan  dan  menjual    obat  terlarang  tersebut. Usaha  penanggulangan  dengan  memberlakukan  hukuman  yang  berat  bagi pengedar,  pengguna  dan  penyeludup  obat  bius  sudah  diberlakukan,  tetapi sampai  sekarang  banyak  orang  masih  melakukannya,  disamping  itu pelakunya  masih  pelaku-pelakulama  yang  sering  keluar  masuk  penjara dengan kasus yang sama.
Metode  pengobatan  telah  banyak  dilakukan  dengan  berbagai penelitian  dan  dilaporkan  dalam  jurnal  internasional  yang  intinya  dengan mengunakan  obat  yang  efeknya  mirip  obat  bius  tetapi  tidak  menimbulkan adikasi.  Sehingga  penderita  yang  menerima  obat  subsitusi  tersebut  secara berangsur-angsur  akan  dikurangi  efek  ketergantungan  tersebut.  Obat-obat antirepdesan  yang  digunakan  secara  klinis  cukup  efektif  untuk  pengobatan depresan saraf, tetapi sangat bervariasi dalam hal telerabitan dan provil efek sampingnya.
Dalam  kurun  waktu  beberapa  dasawarsa  belakangan  ini  penggunaan obat  bius  terus  meningkat  terutama  dikalangan  anak-anak  muda,  preman, penjahat  kambuhan  dan  pengangguran.  Banyak  juga  terjadi  pada  kalangan orang  dewasa  maupun  siswa  dan  mahasiswa  yang  melarikan  diri  dari  stees karena  tekan  rumah  tangga,  di  sekolah  maupun  patah  hati  karena  putus dengan  pacarnya.  Akar  permasalahan  tersebut  merupakan  titik  awal  yang harus  diamati  dengar  cermat  dalam  usaha  pencegahan  atau  mengurangi terjadinya  penyalahgunaan  obat  bius  ini.  Sehingga  dalam  mengidentifikasi permaslahan  untuk  mengurangi  kasus  penyalahgunaan  obat  bius  ini diperlukan dua bentuk pendekatan. 5
a. Secara tidak langsung
Upaya  tidak  langsung  meliputi    memperbaiki  sistem  pemerintahan  yang stabil  dan  aman,  memperbiki  sistem  perekonomian  rakyat,  memperluas lapangan kerja, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam dunia pendidikan, penegakan hukum yang benar-benar adil dan merata.
b. Secara lansung
Upaya  secara  langsung  seperti  meningkatkan  kewaspadaan  petugas imigrasi  baik  di  bandara  maupun  pelabuahan  terhadap  kemungkinan terjadinya  penyeledupan  obat  bius,  pengawasan  secara  ketat  peredaran obat  bius  yang  di  jual  di  apotik  maupun  toko  obat,  pengawasan  cukup ketat  terhadap  penjualan  minuman  keras  berkdar  alkohol  tinggi,  baik  di supermarket maupun toko-toko agen penjual  minuman keras, penangkap penjual,  pengedar    dan  pengguna  obat  bius  agar  di  adili  sesuai  dengan tingkat  kesalahannya  dan  sesuai  dengan  undang-undang  yang  berlaku,
5 Darmono, Toksikologi narkoba dan alkohol, Jakarta: UI-Press, 2006. hlm. 58
Vol.  4 No. 1 Juli 2017 ISSN : 2356-1939
melakukan  rehebilitas  medik  dan  psikiatrik  terhadap  orang  yang menderita ketergantungan obat.
Upaya  penanggulangan  yang  lain  dapat  dibagi  menjadi  dua  tahap yaitu tahap pencegahan dan tahap pengobatan dan rehabilitasi. 6
(1) Pencegahan
a)  Membatasi  peredaran  dan  pemberian  obat,  b)  membatasi  iklan-iklan obat  yang  terlalu  berlebih-lebihan,  c)  memberikan  pengawasan  yang intensif  dan  bijaksana  terhadap  anak,  terutama  mereka  yang  masih bergolong  remaja  dan  dewasa  muda,  d)  memperbesar  “sarasa  percaya diri  sendiri”  pada  remaja  golongan  muda,  misalnya  memberikan  suatu “keterampian”  dalam  bidang-bidang  tertentu,  e)  mengikutsertakan remaja  pemuda  dalam  kegiatan-kegiatan  pemudaan  seperti  pramuka, camping yang sehat, f) membina keluarga bahagia dan harmonis, dimana anak mereka aman, dicintai, dihargai, dan mampu menjelmakan dirinya, g) kerja  sama  yang erat antara orang  tua-guru juga  merupakan senjatah ampuh dalam pencegahan  ini, sehingga kegiatan  anak di  sekolah, dapat diketahui  orangtua,  k)  mempertebal  imam  ketuhanan  dalam  cintah Tanah Air.
(2) Pengobatan dan rehabilitasi
Jika  seorang  remaja  menjadi  korban  ketergantungan  obat,  yakinlah  diri anda  bahkan  mereka  ini  membutuhkan  pengobatan  dan  usahakanlah membawahnya  ke  fasilitas  tertentu.Dengan  demikian  kesejahteraan keluarga  anda  dapat  selalu  dipertahankan-diperbaiki.  Bersikaplah tenang,  jangan  terus  marah  atau  menghukum  mereka,  serta  selidikilah dengan seksama di mana sumber penyebabnya. Coba koreksi diri sendiri juga,  kira-kira  apakah  kekurangan  kita  sebagai  orangtua  yang menyebabkan  kekecewaan  mereka.  Bujuklah  mereka  agar  mau  dibawa konsultasi  kepada  ahlinya  sehingga  dapat  diperolehpetunjuk  dan tindakan pengobatan yang paling tepat.
Moral  merupaknan  landasan  dan  dasar  dalam  menjalankan  atau melahirkan  profesi.  Dalam  menjalankan  profesi  agar  tetap  berada  dalam kerangka  nilai-nilai  moral  maka  diperlukan  aturan  perilaku  ( code  of conduct )  berupa  etika.Kode  etik  profesi  adalah  suatu tuntunan,  bimbingan atau pedoman moral atau kesusilaan untuk untuk suatu profesi tertentu atau merupakan daftar kewajiban dalam menjalankan profesi yang disusun oleh para  anggota  profesi  berisi  nilai-nilai  etis  yang  diterapkan  sebagai  sarana pembimbing  dan  menggali  bagaimana  seharusnya  atau  seyogyanya pemegang  profesi  bertindak  atau  berperilaku  atau  berbuat  dalam menjalankan  profesinya.Jadi,  nilai-nilai  yang  terkandung  dalam  kode  etik profesi adalah nilai-nilai etis.
6 Simadjuntak, Pengaturan Kriminologi Dan Patologi Social , Bandung, Tarsito, 1981, hlm.303-304
Vol.  4 No. 1 Juli 2017 ISSN : 2356-1939
Kode etik profesi lahir dari dalam lembaga atau organisasi profesi itu sendiri  yang  kemudian  mengikat  secara  moral  bagi  seluruh  anggota  yang tergabung  dalam  organisasi  profesi  tersebut.Oleh  karena  itu  antara organisasi  profesi  yang  satu  dengan  organisasi  lainnya  memiliki  rumusan kode  etik  profesi  yang  berbeda-beda,  baik  unsur  normanya  maupunruang lingkup  dan  wilayah  berlakunya.Demikian  pula  pada  profesi  yang kepolisian,  mempunyai  kode  etik  yang  berlaku  bagi  polisi  dan  pemegang fungsi kepolisian. 7
Berdasarkan  undang-undang  polri  diberi  tugas  sebagai  alat  Negara penegak  hukum,  pelindung  dan  pelayan  masyarakat  beserta  dengan komponen  bangsa  lainnya  sangat  berkewajiban  dalam  usaha  pencegahan dan  penanggulangan  masalah  penyalahgunaan  narkoba  di  Indonesia.Polri sebagai  unsur  terdepan  dalam  penanggulangan  terhadap  setiap  ancaman penyalahgunaan narkoba memiliki beberapa upaya penanggulangan:
a. Pre-emptif
Upaya  pre-emptif  yang  dilakukan  berupa  kegiatan-kegiatan edukatif  dengan  sasaran  mempengaruhi  faktor-faktor  penyebab, pendorong  dan  faktor  peluang  yang  biasa  disebut  faktor  korelatif kriminogen  dari  kejahatan  narkoba,  sehingga  tercipta  suatu  kesadaran, kewaspadaan,  daya  tanggal  serta  terbina  dan  terciptanya  kondisi prilaku/norma  hidup  bebas  narkoba  yaitu  dengan  sikap  tegas  untuk menolak terhadap kejahatan narkoba.
Kegiatan  ini pada dasarnya  berupa pembinaan dan pengembangan lingkungan  pola  hidup  sederhana  dan  kegiatan  positif  terutama  bagi remaja/pemuda dengan kegiatan yang bersifat produktif, konstraktif dan kreatif,  sedangkan  kegiatan  yang  bersifat  preventif  edukatif  dilakukan dengan  metode  komunikasi  informasi  edukatif  yang  dapat  dilakukan melalui  berbagai  jalur  antara  lain  keluarga,  pendidikan/  lembaga keagamaan dan organisasi kemasyarakatan.
b. Preventif
Upaya ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan narkoba melalui  pengendalian  dan  pengawasan  jalur  resmi  serta  pengawasan langsung terhadap jalur-jalur peredaran gelap dengan tujuan agar police hazard tidak berkembang, menjadi ancaman antara lain:
1) Mencegah  agar  jumlah  dan  jenis  yang  tersedia  hanya  untuk pengobatan dan pengembangan ilmu pengetahuan.
2) Menjaga  ketepatan  pemakaian  sehingga  tidak  mengakibatkan ketergantungan.
3) Mencegah  agar  kondisi  geografi  Indonesia  tidak  dimanfaatkan sebagai  jalur  gelap  dengan  mengawasi  pantai  serta  pintu-pintu masuk di Indonesia.
7 Rahardi Pudi, Hukum Kepolisian Kemandirian Profesionalisme Dan Reformasi Polri , Surabaya, Lakshang Grafika, 2014, hlm. 156-157
Vol.  4 No. 1 Juli 2017 ISSN : 2356-1939
4) Mencegah secara langsung peredaran gelap narkoba di dalam negeri disamping  mencegah  agar  Indonesia  tidak  dimanfaatkan  sebagai mata  rantai  perdagangan  gelap  baik  tingkat  nasional,  regional, maupun internasional.
c. Represif
Merupakan  upaya  penindakan  dan  penegakkan  hukum  terhadap ancaman  factual dengan sanksi  yang tegas dan konsisten sehingga dapat membuat  jera  pelaku  penyalahguna  narkoba.  Bentuk  kegiatan  yang dilakukan polri dalam usaha represif adalah:
1) Memutus jalur peredaran gelap narkoba.
2) Mengungkap jaringan sindikat. 3) Mengungkap latar belakang kejahatan penyalahgunaan narkoba. Fungsi  kepolisian  yang  dimaksud  adalah  tugas  dan  wewenang kepolisian  secara  umum,  artinya  segala  kegiatan  pekerjaan  yang dilaksanakan oleh polisi yang meliputi kegiatan pencegahan (preventif) dan penegakan hukum atau represif . Perumusan fungsi ini didasarkan pada tipe kepolisian  yang  tiap-tiap  Negara  berbeda-beda,  ada  tipe  kepolisian  yang ditarik  dari  kondisi  sosial  yang  menempatkan  polisi  sebagai  tugas  yang bersama-sama  dengan  rakyat,  dan  polisi  yang  hanya  menjadi ststus  quo dan menjalankan hukum saja. 8
a. Upaya Pre-Emtif
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Satuan  Reserse  Narkoba, untuk  mengatasi  kejahatan  peredaran  narkoba  pihak  kepolisian  Polres Penajam Paser Utara  melakukan upaya pencegahan seperti penyuluhan sebagai mana penjelasannya:
“Upaya  pre-emtif  yang  kita  lakukan  disini  seperti  memberikan penyuluhan  pemahaman  hukum  kepada  masyarakat  dan  sekolah- sekolah  mulai  dari  tingkat  dasar  sampai  tingkat  lanjutan  dan  juga instansi-instansi  mengenai  peredaran  dan  bahaya  narkotika. Penyuluhan  di  sekolah  dilakukan  pada  saat  upacara  yang disampaikan oleh Satuan Reserse Narkoba.” 9
Upaya pre-emtif yang dilakukan oleh satuan reserse narkoba adalah  penyuluhan  yang  dilakukan  pada  saat  upacara.  Misalnya pada  hari  anti  narkoba  tgl  26  juni.  Selain  penyuluhan,  juga dilakukan  pemeriksaan  urine  kepada  siswa  dan  guru  serta  seluruh staf  di  sekolah.  Dari  hasil  pemeriksaan,  apabila  terdapat  siswa  dan guru  yang  positif  menggunakan  narkoba  maka  akan  dibawah  ke
8 Sadjijono ,SeriHukum  Kepolisian  Polri  Dan  Good  Governance , Surabaya,  Laksbang Mediatama, 2008, hlm. 205-206
9 Hasil wawancara Kapolres Penajam Paser Utara, 14 Juli 2018, pukul 10.00 Wita
Vol.  4 No. 1 Juli 2017 ISSN : 2356-1939
polres  Penajam  Paser  Utara  untuk  diproses  sesuai  aturan  yang berlaku.  Selanjutnya,  penyuluhan  di  masyarakat  dilakukan  dalam bentuk  seminar  mengenai  bahaya  narkoba  yang  dilaksanakan  di setiap  polsek,  selaku  kanit  1  (kepala  unit)  Satuan  Reserse  Narkoba Polres  Penajam  Paser  Utara  juga  menambahkan  bahwa  kita  sering melakukan  kerja  sama  antara  masyarakat  termasuk orang  tua,  guru dan  polisi  dalam  rangka  mencegah  peredaran  narkoba. 10 menambahkan :
“Selain  itu  kita  melakukan  kerja  sama  dengan  lembaga-lembaga seperti  BNK  (Badan  Narkotika  Keabupaten),  Dinas  Kesehatan  , Dinas  Pendidikan,  Departemen  Sosial  dan  pemerintah  setempat untuk melakukan penyuluhan-penyuluhan, seminar dan pemahaman hukum  kepada  pelajar,  pegawai  dan  masyarakat  tentang  bahaya penyalahgunaan  dan  sanksi  berat  bagi  pelaku  kejahatan  narkoba. Selain  penyuluhan,  yang  dilakukan  yaitu  memasang  pamflet- pamflet  atau  baliho-baliho  yang  bertuliskan  bahaya  menggunakan narkoba.” 11
Adapun  bentuk  kerjasama  yang  dilakukan  antara  Satuan Reserse Narkoba dengan lembaga-lembaga antara lain : 1. Kerjasama  dengan  BNK  dan  Dinas  kesehatan  bertujuan  untuk memberikan pemahaman terhadap bahaya dari narkoba, baik dari pemakai  bahkan  pengedar.  selain  itu,  dalam  agenda  penyuluhan dan  sosialisasi  tersebut  juga  diberikan  pemahaman  kepada pelajar tentang jenis-jenis narkoba dan sanksi kepada para pelaku narkoba  agar  kedepan  generasi  muda  dapat  membentengi  diri terhadap  ancaman  bahaya  narkoba  yang  saat  ini  dinilai  sudah cukup mengkhawatirkan.
2. Kerjasama  dengan  dinas  pendidikan  yaitu  membantu  Polisi melakukan sosialisasi di sekolah-sekolah.
3. Kerjasama  dengan  pemerintah  setempat  dan  masyarakat  yaitu mebantu  polisi  untuk  melakukan  sosialisasi  di  lingkungan setempat mengenai bahaya narkoba.
Kerjasama yang dilakukan diatas belum maksimal karena belum ada  jadwal  atau  waktu  yang  menentu.  Misalnya  penyuluhan  yang dilakukan  di  sekolah-sekolah  yang  bekerjasama  dengan  Dinas Pendidikan  dilakukan  apabila  ada  hari  peringatan  narkoba  misalnya setiap  tanggal  26  Juni.  Meskipun  demikian  kerjasama  yang  dilakukan diharapkan  akan  menekan  penyalahgunaan  narkoba  di  Kabupaten Penajam  Paser  Utara  karena  masyarakat  telah  mengetahui  mengenai
10 Hasil wawancara Kapolres Penajam Paser Utara, 14 Juli 2018, pukul 10.00 Wita
Vol.  4 No. 1 Juli 2017 ISSN : 2356-1939
bahaya narkoba, serta sanksi yang akan diberikan apabila terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.
b. Upaya Preventif
Upaya preventif yang merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-Emtif yang  menekankan  pada  menghilangkan  kesempatan  untuk  melakukan kejahatan.
Berdasarkan hasil wawancara yang mengatakan bahwa: “Upaya  penanggulangan  secara  preventif  yaitu  dengan  turut  aktif dan  tanggap  oleh  keluaraga  dan  masyarakat  dalam  mengatasi terjadinya  kejahatan  peredaran  narkoba,  seperti  melakukan pemeriksaan  urin  di  sekolah-sekolah,  selain  itu  kita  melakukan under  cover  buy yaitu    penyamaran  sebagai  konsumen  dengan maksud  untuk  menjebak  dan  menangkap  para  pelaku  peredaran kejahatan narkoba di Kabupaten Penajam Paser Utara “ 12
Menurut Sat  Res  Narkoba  selalu  mengadakan  patroli  keseluruh wilayah  Kabupaten  Penajam  Paser  Utara  sebagaimana  dikemukakan bahwa:
“Salah  satu  upaya  yang  kita  lakukan  dalam  pencegahan  peredaran narkoba  itu  dengan  memperketat  pengawasan  dengan  melakukan patroli  rutin  keseluruh  wilayah  hukum  Polres  Penajam  Paser  Utara khususnya  pada  tempat  rawan  penyalahgunaan  dan  peredaran narkoba  di  Kabupaten  Penajam  Paser  Utara,  seperti  sebulan  yang lalu kita mengadakan operasi bersinar (bersihkan sindikat narkotika) diseluruh  indonesia  bukan hanya kepolisian saja tetapi gabung dari TNI,  dinas  kesehatan.  Perintah  lansung  dari  presiden  karena sekarang ini indonesia darurat narkoba.” 13
Upaya  preventif  yang  dilakukan  oleh  Polres  Penajam  Paser Utara telah  mendapatkan  hasil,  hal  ini dapat dilihat dengan adanya tiga  orang  yang  ditangkap.  Patroli  yang  dilakukan  oleh  Polres Penajam  Paser  Utara  dilakukan  secara  rutin  setiap  hari  yakni dengan  membentuk  tim  yang  bekerjasama  dengan  setiap  polsek  di Kecamatan  dimana  patroli  difokuskan  pada  daerah-daerah  yang rawan  terhadap  penyalahgunaan  narkoba  yakni  di  daerah  yang berbatasan dengan kabupaten Penajam Paser Utara.
Upaya  represif  dimaksudkan  untuk  penanggulangan kejahatan  dengan  menindaki  para  pelaku  kejahatan  sesuai  dengan perbuatannya  serta  memperbaikinya  kembali  agar  mereka  sadar bahwa  perbuatan  mereka  merupakan  perbuatan  yang  tidak
12 Hasil wawancara Kapolres Penajam Paser Utara, 14 Juli 2018, pukul 10.00 Wita
13 Hasil wawancara Kapolres Penajam Paser Utara, 14 Juli 2018, pukul 10.00 Wita
Vol.  4 No. 1 Juli 2017 ISSN : 2356-1939
dibenarkan oleh  hukum dan  merugikan  masyarakat, sehingga tidak lagi mengulanginya
Berdasarkan  hasil  wawancara  Kepala  Satuan  Reserse Narkoba, penjatuhan pasal yang di ancamkan  kepada pelaku sesuai dengan aturan yang ada, beliau mengatakan bahwa:
“Proses  hukuman  yang  didapatkan  pelaku  harus  melalui  proses persidangan di pengadilan. Polisi  melakukan proses penyidikan lalu mengirim  berkas  ke  kejaksaan  setelah  dinyatakan  lengkap  dari kejaksaan  maka  tersangka  diserahkan  beserta  barang  buktinya. Adapun  bagi  pelaku  yang  berada  dibawah  umur  penanganannya cenderung  lebih  cepat paling  lama 15  hari  berkasnya  harus dikirim kemudian  pengandilannya  berbeda  dengan  tersangka  yang  lainnya, dia  diadili  dari  pengadilan  anak  kemudian  penjatuhan  hukumanya setengah  dari  semestinya  misalnya  jika  dia  dihukum  empat    tahun maka hukuman yg dia dapatkan kurang lebih  dua tahun.” 14
menambahkan bahwa:
“Yang  menjatuhkan  hukuman  adalah  hakim,  polisi  hanya melaksanakan  pasal  sesuai  dengan  legalitas  hukumannya  kalau narkotika legalits hukumnya pada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009,  kalau  tersangka  memiliki,  menyimpan  berarti  dikena  pasal 112    dan  kalau  dia  membeli,  menjual  kena  pasal  114.  polisi tugasnya  mengirim  berkas  jika  selesai  dan  dinyakan  lengkap  dari kejaksaan  maka  di  serahkan  tersangka  dan  barang  bukti  kemudian pengadilan  yang  meyidangkan  dan  hakim  yang  menjatuhkan  vonis sesuai dengan aturan  dan alat bukti yg ada.”
Dalam  hal  menindak  lanjuti  laporan  yang  ada  dari  pihak  satuan reserse narkoba mengadakan pengrebekan sesuai dengan laporan yang ada sebagaimana yang mengatakan bahwa :
“Kita melakukan pengrebekan berdasarkan informasi dari informan karena  narkoba  itu  kasusnya  tidak  bisa  datang  sendiri  harus  ada orang  lapangan  yang  di  tunjuk  sebagai  informan,  jika  sudah  ada informasi kita melakukan pengrebekan, penggeledaan, penangkapan.  Pengrebekan  yang  dilakukan  langsung  agar  barang bukti tidak hilang karena bisa saja pelaku  membuang  barang bukti. ketika  tersangkanya  terkepung  dan  di  tangkap  dan  dibawah  ke kantor polisi di temani saksi/kepala desa/pemerintah setempat.”
14 Hasil wawancara Kapolres Penajam Paser Utara, 14 Juli 2018, pukul 10.00 Wita
Vol.  4 No. 1 Juli 2017 ISSN : 2356-1939
Sebelum  mereka  melakukan  penggrebekan  mereka  terlebih  dahulu melakukan rapat secara internal untuk membentuk strategi penggrebekan. Sebagaimana mengtakan bahwa:
“Sebelum  penggrebekan  kita  melakuakan  konsolidasi  atau  rapat internal  dulu  untuk  mengatur  stategi  jalur  mana  yang  kita  gunakan karena  barang  ini kecil  sekali gampang sekali di  buang  jika barang bukti ini dibuang tidak ada lagi yang bisa di proses” 15
mengatakan  bahwa:
“Upaya yg dilakukan polisi adalah ada yg di rehabilitasi tetapi jika tidak  ada  barang  buktinya  namun  positif  menggunakan  narkoba dengan  tes  urin  tidak  bisa  dihukum  tapi  tetap  di  rehab  panti rehabilitasi.  Dengan  kerja  sama  dengan  BNK,  dinas  kesehatan  dan BNK.”
Menurut  Sabil  Umar  Upaya  represif  yang  dilakukan  oleh  Polres Penajam  Paser  Utara  dilaksanakan  berdasarkan  peraturan  yang  berlaku dimana  upaya  represif  ini  hanya  sampai  pada  penyidikan.  Setelah  semua berkas telah  lengkap  maka akan dilimpahkan ke kejaksaan dan penjatuhan hukuman  dilakukan  oleh  hakim  di  pengadilan.  Upaya  represif  dilakukan semaksimal  mungkin  agar  hukum  yang  berlaku  dapat  ditegakkan  dengan adanya bukti yang didapatkan melalui penggrebekan yang dilakukan.
B. Pelaksanaan  Penanggulangan  Tindak  Pidana  Narkoba  di  Kabupaten Penajam Paser Utara
Pelaksanaan  ada  kesatuan  pandang  menghadapi  persoalan  kejahatan  dan penegakan  hukum,  masing-masing  berpikir  dan  berjalan  dengan  konsepnya sendiri-sendiri  ( departement  oriented) ,  demikian  juga  halnya  dengan  struktur atau penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba dilakukan oleh  penegak  hukum  sebagaimana  penegak  hukum  dalam  arti  sempit,  yang terdiri  dari  polisi,  jaksa,  hakim  dan  petugas  lembaga  pemasyarakatan,  hanya saja  penanganannya  pada  tingkat  penyidikan  dilaksanakan  oleh  unit  tersendiri yang menangani narkoba. Karena sulitnya pengungkapan jaringan ini, sehingga oleh  pemerintah  dibentuk  suatu  badan  nasional  yang  dikenal  dengan  Badan Narkoba Nasional (BNN) maupun daerah yang dikenal dengan Badan Narkoba Provinsi  dan  Badan  Narkotika  Kabupaten/  Kota  yang  berfungsi  membantu penegak hukum dalam rangka mengungkap kasus narkoba maupun upaya-upaya preventif  lainnya  seperti  sosialisasi  undang-undang  narkotika  dan  psikotropika baik  pada  tingkat  pelajar  maupun  masyarakat  pada  umumnya.  Demikian  juga halnya  dengan  lembaga  pemasyarakatan  khusus  untuk  nara  pidana  narkoba dibedakan  dengan  pembinaan  terhadap  pelaku  tindak  pidana  lainnya,  yaitu Lembaga Pemasyarakatan Narkoba.
15 Hasil wawancara Kapolres Penajam Paser Utara, 14 Juli 2018, pukul 10.00 Wita
Vol.  4 No. 1 Juli 2017 ISSN : 2356-1939
Undang-undang  narkotika  juga  mengatur  tentang  perluasan  tehnik penyidikan  penyadapan (wiretapping) ,  teknik  pembelian  terselubung (under cover  buy) ,  dan  teknik  penyerahan  yang  diawasi (controlled  delevery) ,  serta teknik penyidikan lainnya guna melacak dan mengungkap penyalahgunaan dan peredaran  gelap  Narkotika.  Pada  kenyataannya  upaya  pemberantasan  tindak pidana  narkotika  maupun  psikotropika  dengan  ancaman  sanksi  yang  sudah cukup berat dan tegas ini pun masih banyak menemui kendala, dalam arti bahwa dengan  sanksi  yang  berat  juga  belum  mampu  menekan  lajunya  kasus  yang terjadi  di  masyarakat,  karena  walaupun  ada  beberapa  kasus  yang  di  proses maupun di putus oleh hakim, namun itu baru dapat diibaratkan puncak gunung es,  karena  akar-akar  atau  jaringan  yang  belum  terungkap  sesungguhnya  lebih besar dari apa yang telah diselesaikan, kenyataan ini sejalan dengan teori dari J. Goulstein,bahwa  dalam  mewujudkan  actual  law  enforcement  (penegakan hukum  yang  senyatanya  dilakukan)  merupakan  bagian  dari  full  area  law enforcement  (wilayah  hukum  yang  sepenuhnya/seharusnya)  yang  dikurangi hasil  diskresi (discretion) ,  sebagaimana  pendapat  Sudarto,  bahwa  penegakan hukum  dalam  kenyataannya  merupakan  proses  diskresi (discretion  process), yaitu proses penyesuaian antara harapan dan kenyataan. 16
Krisis  hukum  yang  terjadi  selama  ini,  karena  buruknya  kualitas perundang-undangan yang dihasilkan atau karena masih banyaknya perundang- undangan peninggalan kolonial yang masih berlaku, untuk itu perlu pengamatan yang  holistik  atau  menyeluruh,  yaitu  terhadap  semua  kondisi  yang mempengaruhi  bekerjanya  hukum  di  masyarakat  atau  meminjam  istilah Sahetafy yaitu dilihat dari “sobural” (sosial, budaya dan kultural). Hal demikian terjadi  disebabkan  karena  posisi  hukum  sebagai  devendent  variable,  dimana factor-faktor  non-hukum  sangat  berpengaruh.  Pada  negara  yang  sedang berkembang  budaya  hukum  masyarakat  sangat  memegang  peranan  penting, begitu  juga  pembuat  hukum,  penegakan  hukum  dan  pelaksanaannya.  Tanpa budaya hukum yang baik, sebaik-baiknya lembaga hukum dan substansi hukum niscaya  penegakan  hukum  tidak  dapat  berjalan  dengan  efektif.  Seperti  contoh adanya  mafia  peradilan,  mafia  kasus  dan  budaya-budaya  lain.  Karena  budaya hukum  sifatnya  melekat  pada  siapa  saja,  baik  pada  penyelenggara  negara, penegak  hukum,  penerap  hukum  dan  masyarakat  luas.  Dari  kenyataan  di  atas, mengingat konpleksnya masalah hukum terutama terhadap pelaku tindak pidana narkoba,  maka  penaggulangannya  dapat  dilakukan  dengan  pendekatan integral. 17
16 Busyro Muquddas, Mafia Peradilan Berjalan Sistemik, dalam http:/beritasore.com/2009/07/16/mafia peradilan, diakses 19 Juli 2018.
17 Dalam  pandangan  SatyaArinanta,  bahwa  ketiga  unsure  system  hukum  yang dikemukakan  oleh  Friedman  ini  sangat  mempengaruhi  pendapat  para  sarjana  hukum Indonesia  dalam  merumuskan  berbagai  pandangan  mengenai  hukum  dan  sistemhukum. Lihat Satya Arinanta. Pidato pengukuhan Guru Besar FH UI. Jakarta, 2006, hlm. 18.
Vol.  4 No. 1 Juli 2017 ISSN : 2356-1939
Pelaksanaan  penanggulangan  tindak  pidana  narkoba  saat  ini  tidak maksimal  antara  lain  disebabkan  kinerja  dari  petugas  penegak  hukum  yang tidak  maksimal  karena  struktur  dan  penegakan  hukum  di  Indonesia,  masih belum ada kesatuan pandang (misi dan persepsi yang sama) dalam menghadapi persoalan  tindak  pidana  dan  penegakan  hukum,  masingmasing  berpikir  dan berjalan  dengan  konsepnya  sendiri-sendiri (department  oriented) atau  belum satu tujuan, di samping itu juga cara berpikir para penegak hukum masih sangat dipengaruhi  oleh  cara  pandang  tentang  hukum  yang  legalistik  formalistik (paradigma  positivistic )  dimana  penegak  hukum  hanya  menjalankan  apa  yang ada  dalam  undang-undang  .  Carut  marut  penegakan  hukum  ini  juga  terjadi karena  posisi  hukum  sebagai  devendent  variable  dimana  faktor-faktor  non hukum  (Politik,  ekonomi,  sosial  dan  budaya)  sangat  berpengaruh  baik  dari perencanaan,  penegakan  hukum  sampai  pada  tahap  menjalankan  atau melaksanakan hukum, sehingga supremasi hukum belum dapat terwujud.
Model  penanggulangan  tindak  pidana  narkoba  secara  integral  dalam konteks  sistem  peradilan  pidana  berdasarkan  teori  sistem  yaitu  dengan dipadukannya  dua  dimensi  dalam  sistem  peradilan  pidana  yang  terdiri  dari dimensi internal (petugas penegak hukum baik polisi, jaksa, hakim dan petugas lembaga  pemasyarakatan  dan  dimensi  ekternal  yaitu  sub  sistem  sosial  di  luar sistem  peradilan  pidana  (BNN,  BNP,  Diknas,  Depag,  Depsos,  LSM  dan partisipasi  masyarakat  melalui  uapaya  P4GN).keterlibatan  atau  kerjasama internal  sistem  peradilan  pidana  (SPP)  dengan  eksternal  SPP  dilakukan  mulai dari  tahap  upaya  preventif  sampai  dengan  tindakan  represif  dalam  rangka mewujudkan  tujuan  akhir  dari  sistem  peradilan  pidana  berupa  kesejahteraan sosial.
Adapun  langkah  membangun  penanggulangan  tindak  pidana  yang integral  yaitu  menyatukan  visi  dan  misi  penegak  hukum  (Polisi,  Jaksa,  Hakim dan  petugas  Lembaga  Pemasyarakatan),  adanya  koordinasi  (interaksi, interdevendensi  dan  interkoneksi)  antar  penegak  hukum,  Khusus  penegak hukum terhadap tindak pidana narkoba diutamakan  yang sudah berpengalaman menangani perkara lainnya minimal 2 tahun, terdapatnya satu tujuan yang besar yaitu  mewujudkan  kesejahteraan  sosial,  menjalin  hubungan  kerjasama  dengan dinas/instansi  terkait  di  luar  sistem  peradilan  pidana  serta  meningkatkan  peran serta masyarakat melalui program P4GN.

## III. PENUTUP
A. Kesimpulan
1.  Upaya  yang  dilakukan  oleh  satuan  Reserse  Narkoba  dalam  Penaggulangan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Penajam Paser Utara yang meliputi: (a) upaya pre-emtif yaitu pada dasarnya berupa pembinaan kegiatan-ketiatan positif  bagi  masyarakat,  (b)  upaya  preventif  yaitu  merupakan  tindak  lanjut dari  upaya  Pre-Emtif  yang  menekankan  pada  menghilangkan  kesempatan untuk  melakukan  kejahatan  dan  (c)  upaya  represif  yaitu  berupa
Vol.  4 No. 1 Juli 2017 ISSN : 2356-1939
penindaklanjutan dan penegakan hukum guna membuat pelaku menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya.
2.Hambatan-hambatan  dalam  Peran  Polri  dalam  upaya  preventif  terhadap pengguna  narkotika  ditinjau  dari  pendekatan  pendekatan  sosiologi  hukum pada masyarakat di Kabupaten Penajam Paser Utara yaitu: dari segi undang- undang  Narkotika  tidak  dapat  menjatuhkan  sanksi  pidana  terhadap  pelaku jenis  narkotika  yang  baru,  kurangnya  personil  kepolisian  yang  berjumlah hanya  13  orang,  sarana  dan  fasilitas  yang  kurang  memadai,  faktor masyarakat  yang  kurang  berperan  aktif  dalam  mengungkap  terjadinya penyalahgunaan  narkotika,  dan  Kekurangpaduan  antara  apa  yang  diminta oleh budaya (yang mendorong kesuksesan) dengan apa yang diperbolehkan oleh  struktur  (yang  mencegahnya  memperoleh  kesuksesan)  dapat menyebabkan  norma-norma  runtuh  karena  tidak  lagi  efektif  untuk membimbing  tingkah  laku,  kelima  faktor  tersebut  saling  berkaitan  dengan eratnya,  oleh  karena  itu  merupakan  esensi  dari  penegak  hukum,  juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum. Pada elemen pertama,  yang  menentukan  dapat  berfungsinya  hukum  tertulis  tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri.

## B. Saran
1.  Perlunya upgrading anggota  aparat  kepolisian  dan  masyarakat. Upgrading ini  bertujuan  agar  adanya  bimbingan  dan  pembinaan  setiap  oknum  supaya mempunyai  mental  yang  baik  dalam  mengemban  wewenang  dan  tugas  di setiap  instansi  terkait.  Serta  membentuk  akreditasi  yang  baik  pula  di  mata masyarakat.
2.  Pihak  Kepolisian  lebih  meningkatkan  mutu  kerja  dengan  lebih  cepat mengungkap  sebuah  kasus.  Bantuan  dari  pihak  manapun  harus dimaksimalkan  guna  meningkatkan  kinerja  agar  tidak  diambil  alih  oleh struktur  organisasi  yang  lebih  tinggi.  Pemberlakuan  sanksi  yang  tegas apabila  masih  ditemukan  kasus  mengenai  penyalahgunaan  narkoba  di masyarakat  khususnya  bagi  pengedar  narkoba  itu  sendiri  agar  masyarakat mampu untuk berperilaku baik dan bijak dalam bertindak, serta upaya untuk memeberantas  bandar  narkoba  yang  mendekam  dalam  Lapas  harus  digali betul  sampai  keakar-akarnya  hingga  produsen  yang  memproduksi  narkoba tertangkap  sehingga  masyarakat  akan  aman  dari  ancaman  peredaran narkoba,  dan  masyarakat  sebagai  media  informasi  harus  lebih  peka  dan berperan  aktif  terhadap  upaya  penanggulangan  peredaran  narkoba. Informasi sekecil apapun sangat membantu kinerja dari pihak Kepolisian.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Andi  Hamzah,  dkk.  1994. Pidana  Mati  di  Indonesia  di  Masa  Lalu,  Kini,  dan Masa Depan . Ghalia Indonesia, Jakarta.
Vol.  4 No. 1 Juli 2017 ISSN : 2356-1939
Moh,  Taufik  Makaro,  dkk.  2005. Tindak  Pidana  Narotika .  Ghalia  Indonesia, Jakarta.
Gatot Supramono. 2004. Hukum Narkoba Indonesia . Djambatan, Jakarta. Barda  Nawawi  Arief,  1996, Kebijakan  Legislatif  Dalam  Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara, UNDIP Semarang.
Barda  Nawawi  Arief,  2005 Bunga  Rampai  Kebijakan  Hukum  Pidana, PT Aditya Bakti Bandung.
Mardjono Reksodiputra, 1995, Pembaharuan Hukum Pidana, Pusat Pelayanan dan Pengendalian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) UI, Jakarta. Soerjono  Soekanto,  1988. Efektivitas  Hukum  dan  Peraan  Saksi, Remaja, Karyawa, Bandung.
Amirudding dan Zainal Asikin, 2004. Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta.
Lili Rasjidi, dan Ira Rasjidi, 2001, Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung.
Otje  Salman  dan  Anton  F.  Susanto,  2004, Teori  Hukum  Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali. PT Refika Aditama, Bandung. Soerjono  Soekanto,  2004, Faktor-faktor  yang  Mempengaruhi  Penegakan Hukum, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta. Bambang  Sunggono, Metode  Penelitian  Hukum, Raja  Grafindo  Persada, Jakarta, 2007.
Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 2007.
B. Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  Rahun  1946  Tentang  Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP);
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  1981  Tentang  Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.