Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law
Sep-2021, Vol.6, No.2, hal.12-23 ISSN(P): 2541-0105 ; ISSN(E): 2541-3910 ©2016 Hukum Ekonomis Syariah, IAIN Palopo. http://ejournal-iainpalopo.ac.id/alamwal

## KEPASTIAN HUKUM DALAM PERHITUNGAN PPh AKAD IJARAH MUNTAHIYAH BITTAMLIK
1 Muhammad Yassir Akbar Ramadhani
1 Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Palopo Jl. Agatis, Balandai, Bara, Kota Palopo E-mail: muhammadyassirakbar@iainpalopo.com

## Abstract
Agreement  of  Ijarah  Muntahiyah  Bittamlik  is  a  rent  buy  contract  in  sharia  banking.  But,  it  creates problem  for  sharia  banking  because  there  is  multiple  interpretations  at  Regulation  of  Ministry  of Finance  No.136/PMK.03/2011  about  imposition  of  tax  income  for  business  activities  in  Islamic Fincancing.  The  aim  of  research  is  to  know  type  of  legal  interpretation  which  use  by  account representative  to  calculate  income  tax  from  Ijarah  Muntahiyah  Bittamlik’s  agreement  and  also  the theory that use to make interpretation of account representative become even. Research method which use is normative method with conseptual approach. The result is account representative use authentic legal interpretation and extensive interpretation. As for theory that can use for even the interpretation is legal certainty by way of merge Regulation of Ministry of Finance No.136 and No.137. Other than that, it need to be held training of statutory techniques so that legal interpretation of account representative becomes even.
Key words: legal interpretation, legal certainty, income tax, agreement of ijarah muntahiyah bittamlik. Akad Ijarah Muntahiyah Bittamlik merupakan akad sewa beli pada perbankan syariah. Namun hal ini menimbulkan  masalah  bagi  perbankan  syariah  karena  adanya  multitafsir  pada  Peraturan  Menteri Keuangan  Nomor  136/PMK.03/2011  tentang  Pengenaan  Pajak  Penghasilan  untuk  Kegiatan  Usaha Pembiayaan  Syariah.  Tujuan  penelitian  adalah  untuk  mengetahui  jenis  penafsiran  hukum  yang digunakan  oleh account  representative (AR)  dalam  menghitung  pajak  penghasilan  akad  ijarah muntahiyah  bittamlik  serta  teori  yang  digunakan  untuk  membuat  penafsiran  para  AR  menjadi seragam. Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif dengan pendekatan konseptual. Hasilnya  account  representative  menggunakan  penafsiran  hukum  sahih  dan  penafsiran  ekstensif. Adapun  teori  yang  dapat  digunakan  untuk  penyeragaman  adalah  kepastian  hukum  dengan  cara penggabungan  PMK  136  dengan  PMK  137.  Selain  itu,  perlu  diadakan  pelatihan  hukum  teknik perundang-undangan agar penafsiran hukum para AR menjadi seragam.
Kata  Kunci: penafsiran  hukum,  kepastian  hukum,  pajak  penghasilan,  akad  ijarah  muntahiyah bittamlik

## PENDAHULUAN
Industri  perbankan  dipengaruhi  oleh  empat  faktor 1 yaitu  (1)  peningkatan jumlah  penduduk  dalam  kelompok  usia  produktif  dan  kelas  menengah;  (2)
1 Harian Kontan, “Inilah 4 Faktor Yang Akan Mempengaruhi Bisnis Bank,” n.d.

## 2 | Muhammad Yassir Akbar Ramadhani
peningkatan  penyaluran  kredit  investasi  pada  sektor  manufaktur,  energi,  dan infrastruktur; (3) perubahan lanskap industri perbankan secara menyeluruh untuk mengurangi  kemungkinan  kegagalan  institusi;  (4)  integrasi  perbankan  dalam masyarakat ekonomi ASEAN (MEA).
Terkait poin ke-4 telah terbit Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan fokus pada tiga bidang yakni undang-undang perpajakan, penciptaan lapangan kerja dan pemberdayaan UMKM. UU Cipta Kerja dibuat untuk menyederhanakan/ mencabut/ mengubah undang-undang yang terkait tiga bidang tersebut.
Hanya  saja  terkait  perpajakan,  menurut  Achmad  Kusna  Permana 2 ,  anggota Asosiasi  Bank  Syariah  Indonesia  (Asbisindo),  Peraturan  Menteri  Keuangan No.136/PMK.03/2011 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan untuk Kegiatan Usaha Pembiayaan  Syariah  (selanjutnya  disebut  PMK  136)  multi  tafsir  sehingga  timbul potensi bank syariah dibebani pajak ganda pada pembiayaan berdasar akad ijarah atau Al Ijarah al Muntahiya bit Tamlik (IMBT).
Penjelasan Achmad Kusna Permana 3 selanjutnya bahwa hal ini timbul karena tidak  ada  penekanan  mengenai  pajak  yang  dibebankan  hanya  untuk ujroh (pendapatan  ijarah)  sehingga  ada  kemungkinan  pajak  dihitung  pada  penurunan pokok.  Imbasnya  perbankan  syariah  kalah  bersaing  dengan  perbankan konvensional karena keuntungan berkurang.
Sejalan  dengan  Asbisindo,  Luqyan  Tamanni 4 ,  Ketua  Divisi  Pengembangan Infrastruktur  Sistem  Keuangan  Syariah  Komite  Nasional  Ekonomi  dan  Keuangan Syariah  (KNEKS),  berpendapat  KNEKS  melihat  telah  ada  perlakuan  yang  sama terhadap  perbankan  syariah  dan  perbankan  konvensional  oleh  regulator perpajakan.
Selanjutnya  menurut  Luqyan  Tamanni 5 ,  bahwa  perlu  kepastian  setiap  KPP yang memeriksa transaksi perbankan syariah akan menafsirkan peraturan yang ada secara seragam. Saat ini, masih terdapat KPP yang menerapkan perhitungan pajak ganda pada akad IMBT. Dalam pandangannya, PMK 136 hanya mengatur transaksi
2 Bisnis.com, “PUNGUTAN PAJAK_ Perlakuan Terhadap Bank Syariah Ternyata Masih Berbeda - Kabar24 Bisnis,” 2012.
3 Bisnis.com.
4 KNEKS, “Komite Nasional Ekonomi Dan Keuangan Syariah,” Kneks, 2019, https://knks.go.id/berita/26/pemerintah-luncurkan-masterplan-ekonomi-syariah-indonesia-2020- 2024?category=2.
5 KNEKS.
pengalihan harta dari pihak ketiga kepada nasabah dilakukan semata-mata untuk memenuhi prinsip syariah, namun tidak detail menyebutkan akad transaksinya.
Akibat  dari  tidak  spesifik  diatur,  Luqyan 6 mengatakan  ada  KPP  yang menafsirkan  pajak  atas  pengalihan  kepemilikan  aset  yang  menghitung  pajak sebanyak dua kali. Pertama pada saat bank melakukan akuisisi aset. Kedua pada saat pengalihan  dari  bank  kepada  nasabah  di  akhir  term  sewa/  ijarah.  Menurut pandangan Luqyan, semestinya pengalihan kepemilikan dilakukan pada saat akad IMBT, dari pihak ketiga kepada nasabah sehingga perhitungan pajak hanya satu kali.
Adapun  yang  dimaksud oleh  Achmad  Kusna  Permana  dan  Luqyan  Tamanni yaitu  Pasal  7  PMK  No.136/PMK.03/2011  tentang  Pengenaan  Pajak  Penghasilan untuk Kegiatan Usaha Pembiayaan Syariah (selanjutnya disebut PMK 136):
Dalam  hal  terdapat  transaksi  pengalihan  harta  atau  sewa  harta  yang  wajib dilakukan  untuk  memenuhi  Prinsip  Syariah  yang  mendasari  kegiatan pembiayaan oleh perusahaan berlaku ketentuan sebagai berikut:
a. Transaksi pengalihan harta dari pihak ketiga yang dilakukan semata-mata untuk memenuhi Prinsip Syariah dalam rangka kegiatan pembiayaan oleh Perusahaan  tidak  termasuk  dalam  pengertian  pengalihan  harta sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan.
b. Dalam  hal  terjadi  pengalihan  harta  sebagaimana  dimaksud  pada  huruf  a maka pengalihan harta tersebut dianggap pengalihan harta langsung dari pihak ketiga kepada nasabah Perusahaan, yang dikenai Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan.
Berangkat dari masalah diatas, penulis tertarik untuk membahas:
1. Bagaimana  penafsiran  undang-undang  oleh  para  account  representative  KPP sehingga menimbulkan multi tafsir penghitungan pajak penghasilan?
2. Bagaimana teori hukum yang dapat dipakai agar terjadi penafsiran perundang- undangan yang seragam oleh para account representative KPP?
Adapun  manfaat  penelitian  ini  untuk  mengetahui  konstruksi  berpikir  para account representative (selanjutnya disebut AR) KPP dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan  dalam  menghitung  pajak  penghasilan  serta  untuk menyeragamkan penafsiran perundang-undangan oleh para AR KPP.
6 KNEKS.
Penelitian terdahulu oleh Iskandar Muda 7 yang mengemukakan bahwa metode penafsiran sosiologis termasuk dalam kategori interpretasi fungsional/ bebas yang tidak  terikat  sepenuhnya  kepada  kalimat  dan  kata-kata  peraturan  ( litera  legis ). Penafsiran  sosiologis  bertujuan  memahami  maksud  suatu  peraturan  dengan merujuk  kepada  sumber-sumber  lain  yang  diperkirakan  dapat  memberikan kejelasan  yang  lebih  terang.  Adapun  hasil  penelitian  Hwian  Christanto 8 yang mengemukakan  bahwa  penafsiran  ekstensif  adalah  salah  satu  teknik  penafsiran hukum  yang  dapat  menjadi  katalis  antara  penerapan  ketentuan  hukum  dengan kasus konkrit.
Josef  M  Monteiro 9 memaparkan  dalam  penelitiannya  Mahkamah  Konstitusi menggunakan  penafsiran  konteks  dalam  melakukan  pengujian  undang-undang, hakim MK memahami konstitusi secara konten dan tidak secara zahir, dengan kata lain terdapat makna yang termaktub di dalam konstitusi yang harus di eksplorasi oleh hakim MK.
Adapun hasil penelitian lain mengenai penafsiran hukum oleh hakim, di tulis oleh  Christina  Maya  Indah 10 yang  menjelaskan  bahwa  hakim  selain  memakai penafsiran  legalitas  formal,  juga  menginterprestasi  lebih  dalam  tentang  nilai kebenaran dan keadilan dan menunjang penilaian moral sesuai hati nurani.
Hasil  peneilitan  lain  yang  memperkuat  penafsiran  hukum  hakim  adalah  Afif Khalid 11 bahwa  penafsiran  hukum  adalah  strategi  dalam  penemuan  hukum  pada peraturan namun samar diaplikasikan pada peristiwanya. Kebalikannya hakim juga harus mengecek dan memutus perkara yang masih belum ada peraturan teknisnya. Menurut Afif Khalid bahwa penafsiran cara untuk menginterpretasikan makna yang ada  di  dalam  teks-teks  hukum  yang  diterapkan  untuk  memecahkan  kasus-kasus atau memutuskan hal-hal yang dihadapi secara konkrit.
7 Iskandar Muda, “Keadilan Legal Dalam Penyelesaian Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93 / PUU- X / 2012,” Jurnal Yudisial 9, no. 1 (2016): 37 – 50, https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/viewFile/30/28.
8 Hwian  Christianto,  “Batasan  Dan  Perkembangan  Penafsiran  Hukum  Dalam  Hukum  Pidana,” Jurnal Trunojoyo 3, no. 2 (2010).
9 Josef  M  Monteiro,  “Teori  Pene muan  Hukum  Dalam  Pengujian  Undang-Undang  Dan  Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang,” Jurnal Hukum Prioris 6, no. 3 (2018).
10 Christina Maya Indah, “Menggagas Cita Moral Dalam Penafsiran Hukum Hakim,” Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum 4, no. 1 (2019): 41 – 60, https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v4.i1.p41-60.
11 Afif Khalid, “Al’ Adl, Volume VI Nomor 11, Januari -Juni 2014 ISSN 1979-494 0,” Al’ Adl VI, no. 11 (2014): 53 – 68.

## METODE
Penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  normatif.  Pendekatan  yang digunakan adalah pendekatan konsep 12 yang berpijak pada pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Hal inilah yang menjadi dasar peneliti dalam membentuk argumentasi hukum dan menyelesaikan isu yang ditemui.
Instrumen  data  yang  digunakan  adalah  bahan-bahan  hukum  primer 13 yang terdiri  dari  perundang-undangan,  yang  merupakan  bahan  bersifat  autoratif, mempunyai  otoritas  dalam  pertimbangan  menghitung  pajak  penghasilan.  Serta bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum pajak penghasilan berupa buku-buku teks, jurnal.
Pengumpulan data dilakukan dengan kegiatan penelusuran terhadap bahan- bahan  hukum  primer  yaitu  mencari  perundang-undangan  terkait  penghitungan pajak  penghasilan.  Adapun  bahan  hukum  sekunder  didapatkan  dengan mengumpulkan literatur yang bertema penafsiran hukum dan hukum pajak.
Setelah bahan-bahan diatas terkumpul dengan teknik yang telah dikemukakan sebelumnya,  kemudian  dilakukan  penyusunan secara  sistematis  terhadap  bahan- bahan  tersebut.  Lalu  data-data  tersebut  dianalisis dengan  metode  kualitatif  yaitu dengan  menggambarkan,  menguraikan  dan  menjelaskan  permasalahan- permasalahan yang peneliti bahas dalam jurnal ini.

## PENAFSIRAN HUKUM ACCOUNT REPRESENTATIVE KANTOR PAJAK PRATAMA
Sebelum memaparkan penafsiran hukum yang dipakai oleh account representative maka terlebih dahulu perlu diketahui deskripsi pekerjaan account representative . Adapun  deskripsi  pekerjaannya  merujuk  kepada  Pasal  4  Peraturan  Menteri Keuangan Republik Indonesia No.79/PMK.01/2015 tentang Account Representative pada Kantor Pelayanan Pajak yaitu:
Account  Representative yang  menjalankan  fungsi  pengawasan  dan penggalian potensi Wajib Pajak mempunyai tugas:
a. Melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak;
b. Menyusun profil Wajib Pajak;
c. Analisis kinerja Wajib Pajak; dan
d. Rekonsiliasi  data  Wajib  Pajak  dalam  rangka  intensifikasi  dan  himbauan kepada Wajib Pajak.
12 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 2009).
13 Marzuki.

## 6 | Muhammad Yassir Akbar Ramadhani
Apabila digali lebih dalam maka account representative berhubungan dengan Wajib Pajak dalam hal ini bank syariah yang menyalurkan kredit Al Ijarah al Muntahiya bit Tamlik (IMBT), AR berwenang pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan dan rekonsiliasi  data.  Kepatuhan  kewajiban  perpajakan  tersebut  terkait  dengan penghasilan  wajib  pajak  yang  nantinya  akan  menjadi  objek  pajak.  Sebagaimana disebutkan dalam  Pasal 111 ayat (2)  Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja:
Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 4
(1) Yang  menjadi  objek  pajak  adalah  penghasilan,  yaitu  setiap  tambahan kemampuan  ekonomis  yang  diterima  atau  diperoleh  Wajib  Pajak,  baik yang  berasal  dari  Indonesia  maupun  dari  luar  Indonesia,  yang  dapat dipakai  untuk  konsumsi  atau  menambah  kekayaan  Wajib  Pajak  yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:
a. Penggantian  atau  imbalan  berkenaan  dengan  pekerjaan  atau  jasa yang  diterima  atau  diperoleh  termasuk  gaji,  upah,  tunjangan, honorarium,  komisi,  bonus,  gratifikasi,  uang  pensiun,  atau  imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
c. Laba usaha;
d. Keuntungan  karena  penjualan  atau  karena  pengalihan  harta termasuk:
1. Keuntungan  karena  pengalihan  harta  kepada  perseroan, persekutuan,  dan  badan  lainnya  sebagai  pengganti  saham  atau penyertaan modal;
2. Keuntungan  karena  pengalihan  harta  kepada  pemegang  saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
3. Keuntungan  karena  likuidasi,  penggabungan,  peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
4. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan,  kecuali  yang  diberikan  kepada  keluarga  sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang  pribadi  yang  menjalankan  usaha  mikro  dan  kecil,  yang ketentuannya  diatur  lebih  lanjut  dengan  Peraturan  Menteri Keuangan sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan,  atau  penguasaan  di  antara  pihak-pihak  yang bersangkutan; dan 5. Keuntungan  karena  penjualan  atau  pengalihan  sebagian  atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;
e. Penerimaan  kembali  pembayaran  pajak  yang  telah  dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
f. Bunga  termasuk  premium,  diskonto,  dan  imbalan  karena  jaminan pengembalian utang;
g. Deviden  dengan  nama  dan  dalam  bentuk  apapun,  termasuk  deviden dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis;
h. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
j. Dst..
Mengingat  akad  IMBT  adalah  akad  sewa  beli,  maka  wajar  apabila  ada  AR menggunakan  2  kali  perhitungan  pajak  karena  di  dasari  oleh  Pasal  111  ayat  (2) angka  (1)  huruf d dan  i  UU  Cipta  Kerja.  Serta  Pasal  4  ayat  (1)  PMK  No.136  yang meyebutkan:
Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan dari:
a. Sewa  guna  usaha  yang  dilakukan  berdasarkan Ijarah ,  dikenai  Pajak Penghasilan sesuai ketentuan pengenaan Pajak Penghasilan atas sewa guna usaha tanpa hak opsi ( operating lease ); dan
b. Sewa guna usaha yang dilakukan berdasarkan Ijarah Muntahiyah Bittamlik dikenai Pajak Penghasilan atas sewa guna usaha dengan hak opsi (financial lease).
Apabila pasal diatas dibaca, AR KPP pada saat melakukan perhintungan PPh, maka  dapat  diasumsikan  memakai  penafsiran  ekstensif  yaitu  penafsiran  yang memperluas arti kata-kata yang terdapat dalam suatu perundang-undangan. Hal ini terjadi  karena  pembuat  PMK  136  tidak  secara  spesifik  membuat  kategori  akad/ transaksi sehingga AR menghitung 2 kali PPh akad IMBT.
Selain  penafsiran  ekstensif,  hal  lain  yang  menjadi  pertimbangan  AR menghitung  2  kali  PPh  akad  IMBT  adalah  adanya  target  penerimaan  pajak  yang menjadi  indikator  kinerja  utama 14 dimana account  representative (AR) mendapatkan acuan tahunan dalam bentuk kontrak kinerja untuk mencapai target yang  telah  diputuskan.  Parameter  penilaian  kinerja  dari  AR  yaitu  realisasi penerimaan extra  effort pengawasan,  himbauan  SPT  yang  selesai  ditindaklanjuti,
14 Alter S. Waghe, Sifrid Pangemanan, and Sonny Pangerapan, “Analisis Kinerja Account Representative (Ar)  Dalam  Upaya  Peningkatan  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Di  Kpp  Pratama  Manado,” Going  Concern : Jurnal Riset Akuntansi 14, no. 1 (2018): 250 – 61, https://doi.org/10.32400/gc.13.04.21099.2018.

## 8 | Muhammad Yassir Akbar Ramadhani
penerbitan STP, usulan riksus (penerimaan khusus) yang disetujui dan pelaksanaan kunjungan visit.
Adanya target kinerja dan didukung penafsiran ekstensif atas objek pajak yang disebutkan dalam UU Cipta Kerja dan PMK 136, dampaknya AR menghitung 2 kali PPh akad IMBT pada saat masa sewa dan pada saat terjadinya pengalihan hak di angsuran  terakhir.  AR  mendapatkan  pencapaian  lebih  cepat  apabila  menghitung PPh secara per bulan untuk pendapatan sewa dan menghitung PPh penjualan pada saat angsuran terakhir.
Sebelum membahas penafsiran AR yang menghitung PPh IMBT hanya sekali, berikut dipaparkan skema akad IMBT pada perbankan syariah:

## Gambar 1. Skema akad IMBT
Sedangkan untuk AR yang menghitung PPh hanya 1 kali memakai penafsiran sahih yaitu penafsiran sahih yang dilakukan berdasarkan pengertian yang ditentukan oleh pembentuk  undang-undang.  Dalam  hal  ini  AR  menggunakan  Pasal  6  Peraturan Menteri  Keuangan  No.137/PMK.03/2011  tentang  Pengenaan  Pajak  Penghasilan untuk Kegiatan Usaha Perbankan Syariah yang mengatur:
Dalam  hal  terdapat  transaksi  pengalihan  harta  atau  sewa  harta  yang  wajib dilakukan  untuk  memenuhi  Prinsip  Syariah  yang  mendasari  kegiatan pembiayaan oleh Perbankan Syariah berlaku ketentuan sebagai berikut:
a. Transaksi pengalihan harta dari pihak ketiga yang dilakukan semata-mata untuk  memenuhi  Prinsip  Syariah  tidak  termasuk  dalam  pengertian
Penjual/ Supplier
Objek Sewa
Nasabah Bank Syariah
Milik bank syariah selama masa sewa
Milik nasabah setelah pelepasan
pengalihan  harta  sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-Undang  Pajak Penghasilan.
b. Dalam  hal  terjadi  pengalihan  harta  sebagaimana  dimaksud  pada  huruf  a maka pengalihan harta tersebut dianggap pengalihan harta langsung dari pihak  ketiga  kepada  nasabah  penerima  fasilitas,  yang  dikenai  Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
Hal inilah yang menjadi pedoman bagi Hendra Susanto 15 , wakil kepala cabang syariah Kendari Bank BTN, yang menjelaskan bahwa bank memakai akta wakalah yang memberikan kuasa dari nasabah kepada bank untuk membeli aset dari pihak ketiga. Porsi kepemilikan antara bank dengan nasabah akan berubah gradual secara proporsional  hingga  masa  sewa  berakhir.  Adapun  angsuran/  pembayaran  sewa dimungkinkan  naik  apabila  dalam  review  bank  tanah  tersebut  naik  nilai  jualnya. Sejalan  dengan  hal  tersebut,  Ida  Indriani  Djabir 16 ,  notaris  Kota  Parepare,  bahwa notaris hanya melakukan validasi pajak sekali pada saat terjadinya jual beli.
Pemaparan para narasumber selaras dengan penjelasan Pasal 1 ayat (1) PP No.34 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/ atau Baungunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah dan/ atau Bangunan Beserta Perubahannya yang menyebutkan bahwa:
Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari:
a. Pengalihan hak atas tanah dan/ atau bangunan; atau
b. Perjanjian  pengikatan  jual  beli  atas  tanah  dan/  atau  bangunan  beserta perubahannya,
terutang Pajak Penghasilan yang bersifat final.
Selanjutnya dalam Pasal 1 ayat (2) PP No.34 Tahun 2016: Penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/ atau bangunan sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  a  adalah  penghasilan  yang  diterima  atau diperoleh pihak yang mengalihkan hak atas tanah dan/ atau bangunan melalui penjualan, tukar menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, hibah, waris, atau cara lain yang disepakati antara para pihak.
Peneliti sendiri memilih perhitungan PPh akad IMBT hanya sekali pada saat terjadi  akad  IMBT,  namun  dengan  diberikan  perjanjian  pengikatan  jual  beli  dari pihak ketiga (biasanya pengembang) kepada nasabah. Apabila timbul kekurangan bayar  PPh  karena  perubahan  iuran  sewa,  maka  bank  dapat  memungut  PPh  dari pembayaran  sewa  nasabah.  Masalah  ini  dapat  diselesaikan  dengan  membayar
15 Hendra Susanto, wawancara pada 6 Januari 2021.
16 Ida Indriani Djabir, wawancara pada 6 Januari 2021.

## 10 | Muhammad Yassir Akbar Ramadhani
kekurangan  pajak  yang  terutang  sebelum  Surat  Pemberitahuan  Tahunan  Pajak disetorkan. Hal ini merujuk pada Pasal 29 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan:
Apabila  pajak  yang  terutang  untuk  suatu  tahun  pajak  ternyata  lebih  besar daripada  kredit  pajak  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  28  ayat  (1), kekurangan  pembayaran  pajak  yang  terutang  harus  dilunasi  sebelum  Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan.

## PEMBAHASAN RUMUSAN MASALAH KEDUA
Salah  satu  butir  dari  sila  ke-5  Pancasila  yaitu  mengembangkan  sikap  adil terhadap sesama. Das sollen yang diharapkan adalah AR berlaku adil dalam hal ini seragam dalam menafsirkan peraturan terkait perhitunga PPh akad IMBT.
Solusi  dari  multi  tafsir  oleh  AR  adalah  asas  kepastian  hukum  yang dikemukakan oleh Gustaf Radbruch 17 dalam konsep ajaran prioritas baku, yaitu tiga tujuan hukum tediri dari keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.  Kepastian hukum ditafsirkan keadaan hukum yang berperan seperti peraturan yang harus di patuhi.  Hukum  berfungsi  menciptakan  kepastian  hukum  karena  tujuannya  untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. Selain itu, Radbruch 18 memaparkan 4 hal  yang  terkait  kepastian  hukum  yaitu  pertama  bahwa  hukum  itu positif,  kedua hukum  berdasarkan  pada  realitas  atau  pada  aturan  yang  telah  berlaku  ditambah dengan  klarifikasi,  ketiga  untuk  menghindari  bias  dalam  interpretasi  maka perumusan fakta dengan cara jernih, keempat hukum positif harus konstan.
Menurut  Bisdan  Sigalingging 19 harus  searah  antara  kepastian  penegakan hukum  dengan  kepastian  substansi  hukum,  tidak  boleh  kepastian  hukum berdasarkan law in the books namun kepastian hukum sebenarnya adalah jika dapat diterapkan sesuai dengan prinsip dan norma hukum dalam menegakkan hukum.
Adapun menurut Van Apeldoorn 20 kepastian hukum di defenisikan seseorang mendapatkan  status  tertentu.  Kejelasan  norma  sehingga  menjadi  standar  bagi
17 R.  Tony  Prayogo,  “Penerapan  Asas  Kepastian  Hukum  Dalam  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  1 Tahun  2011  Tentang  Hak  Uji  Materiil  Dan  Dalam  Pedoman  Beracara  Dalam  Pengujian  Undang- Undang,” Jurnal Legislasi Indonesia 13, no. 2 (2016): 191 – 202.
18 Yohana Puspitasari Wardoyo Sulardi, “Legal Certainty , Purposiveness , and Justice in the Juvenile Crime Case,” Jurnal Yudisial 8 no 3 (2015): 251 – 68.
19 Prayogo, “Penerap an Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang- Undang.”
20 Tata Wijayanta, “Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan  Pengadilan  Niaga,” Jurnal  Dinamika  Hukum 14,  no.  2  (2014):  216 – 26, https://doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.2.291.
masyarakat  yang  menjadi  target  peraturan.  Selain  itu,  kepastian  hukum memberikan  standar  kepribadian  yang  bersifat  global  dan  mengikat  dan mempunyai dampak hukum.
Contoh  penerapan  kepastian  hukum  dalam  penerapan  hukum  pada  kasus eksploitasi  hutan,  Suwardi  Sagama 21 berpendapat  bahwa  legalistik  formal  dapat dipakai  memandang  permasalahan  penebangan  pohon  dan  hasil  hutan  untuk mengkesploitasi hutan. Kepastian hukum menjadi patokan tindakan, apabila tidak ada  norma  hukum  maka  terdapat  kemungkinan  timbulnya  kerugian  baik  dalam bentuk jumlah pohon maupun kualitas hidup dari hewan dan tumbuhan yang ada di dalam hutan.
Analogi  yang  sama  dapat  diterapkan  pada  perhitungan  Pajak  Penghasilan, para  AR  dapat  diberi  pelatihan  hukum  teknik  perundang-undagan  agar  seragam dalam menghitung PPh akad IMBT. Serta penyatuan peraturan antara PMK 136 dan PMK  137  khususnya  penghapusan  Pasal  7  PMK  136  untuk  mencegah  timbulnya multi  tafsir  dari  AR.  Diharapkan  ke  depannya  kepastian  hukum  terwujud  dalam keseragaman perhitungan PPh akad IMBT.

## PENUTUP
Berdasarkan pemaparan diatas, maka dapat diketahui bahwa penyebab dari beragamnya cara perhitungan PPh akad IMBT oleh AR adalah Pasal 7 PMK 136 yang tidak  merinci  jenis  akad  sebagai  dasar  perhitungan  PPh  sehingga  para  AR menggunakan  2 jenis  penafsiran hukum.  Kepastian  hukum dapat  dicapai  dengan penyederhanaan aturan dan pelatihan dasar teknik perundang-undagan untuk para AR agar dapat dihindari multi tafsir oleh AR.
Adapun  untuk  memperbaiki  hal  tersebut  perlu  penghapusan  pasal  yang dimaksud, dapat juga dengan menggabungkan PMK 136 dan PMK 137. Perbaikan yang dapat dilakukan dari penelitian ini  adalah  dilakukan secara  empiris dengan melibatkan  responden  para account  representative dari  berbagai  KPP  dan  dari industri perbankan syariah yang mempunyai produk akad IMBT.

## DAFTAR PUSTAKA
Bisnis.com. “PUNGUTAN PAJAK_ Perlakuan Terhadap Bank Syariah Ternyata Masih Berbeda - Kabar24 Bi snis,” 2012.
Hwian Christianto. “Batasan Dan Perkembangan Penafsiran Hukum Dalam Hukum Pidana.” Jurnal Trunojoyo 3, no. 2 (2010).
Indah, Christina Maya. “Menggagas Cita Moral Dalam Penafsiran Hukum Hakim.”
21 Suwardi Sagama, “Analis is Konsep Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Dalam Pengelolaan Lingkungan,” Mazahib 15, no. 1 (2016): 20 – 41, https://doi.org/10.21093/mj.v15i1.590.
Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum 4, no. 1 (2019): 41 – 60. https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v4.i1.p41-60. Khalid, Afif. “Al’ Adl, Volume VI Nomor 11, Januari -Juni 2014 ISSN 1979- 4940.” Al’ Adl VI, no. 11 (2014): 53 – 68.
KNEKS. “Komite Nasional Ekonomi Dan Keuangan Syariah.” Kneks, 2019. https://knks.go.id/berita/26/pemerintah-luncurkan-masterplan-ekonomi- syariah-indonesia-2020-2024?category=2.
Kontan, Harian. “Inilah 4 Faktor Yang Akan Mempengaruhi Bisnis Bank,” n.d. Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum . Penelitian Hukum . Jakarta: Kencana,
2009.
Monteir o, Josef M. “Teori Penemuan Hukum Dalam Pengujian Undang -Undang Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang.” Jurnal Hukum Prioris 6, no. 3 (2018).
Muda, Iskandar. “Keadilan Legal Dalam Penyelesaian Kajian Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 93 / PUU-X / 2012.” Jurnal Yudisial 9, no. 1 (2016): 37 – 50. https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/viewFile/30/28. Prayogo, R. Tony. “Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang- Undang.” Jurnal Legislasi Indonesia 13, no.
2 (2016): 191 – 202.
Sagama, Suwardi. “Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Dalam Pengelolaan Lingkungan.” Mazahib 15, no. 1 (2016): 20 – 41. https://doi.org/10.21093/mj.v15i1.590.
Sulardi, Yohana Puspitasari Wardoyo. “Legal Certainty , Purposiveness , and Justice in the Juvenile Crime Case.” Jurnal Yudisial 8 no 3 (2015): 251 – 68. Waghe, Alter S., Sifrid Pangemanan, and Sonny Pangerapan. “Analisis Kinerja Account Representative (Ar) Dalam Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Di Kpp Pratama Manado.” Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi 14, no. 1 (2018): 250 – 61. https://doi.org/10.32400/gc.13.04.21099.2018. Wijayanta, Tata. “Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga.” Jurnal Dinamika Hukum 14, no. 2 (2014): 216 – 26. https://doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.2.291.