## Jurnal Rectum
Volume: 6, Number: 1, (2024), Januari : 183 - 196
DOI : http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v6i1.4083

## TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN NOMOR 55/Pdt.G/2014/PA.Bdg TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA MURTAD
Rizki 1) , Nastity  Aiko  Desintha  Tobing 2) , Itok Dwi  Kurniawan 3)
Fakultas  Hukum  Universitas  Prima Indonesia,  Medan,  Indonesia 1,2)
Fakultas  Hukum  Universitas  Sebelas  Maret, Surakarta, Indonesia 3)
Corresponding  Author:
rizki@unprimdn.ac.id 1) , nastitytobing1@gmail.com 2) , itokdwikurniawan@gmail.com 3)

## History:
Received : 25 Februari 2023
Revised  : 10 Maret 2023 Accepted : 23 April 2023 Published: 25 Januari 2024
Publisher: Fakultas Hukum Universitas Darma Agung Licensed: This work is licensed under Attribution-NonCommercial-ShareAlikeCCBY-NC-SA

## Abstrak
Perkawinan  memungkinkan  seorang  pria  dan  wanita  untuk  hidup  dan  berkumpul  dalam  sebuah keluarga. Setiap orang pasti ingin pergi ke jenjang. Suatu perkawinan tidak dapat dibatalkan begitu saja kecuali  pasangan  tersebut  mengajukan  pembatalan  melalui  pengadilan.  Studi  ini  bertujuan  untuk mengetahui  bagaimana  hukum  Indonesia  memutusan  perkawinan  dan  bagaimana  hakim mempertimbangkan  permohonan  pembatalan  perkawinan.  Penelitian  deskriptif  digunakan  dalam penulisan  ini.  Ini  berarti  memberikan  data  tentang  manusia,  keadaan,  atau gejala yang berhubungan dengan  subjek  (PUTUSAN  NOMOR  55/Pdt.G/2014/PA.Bdg).  Pengadilan  membatalkan  perkawinan setelah pihak-pihak yang dinyatakan memiliki wewenang menolaknya.

## Kata kunci  : Perkawinan, Pembatalan, Putusan

## Abstract
Marriage  allows  a  man  and  a  woman  to  live  together  and  form  a  family.  Generally,  everyone  has  a  desire  to  enter into  the  institution  of  marriage.  However,  a  marriage  cannot  be  annulled  easily  unless  the  couple  files  for annulment  through  the  court.  This  study  aims  to  investigate  how  the  law  in  Indonesia  regulates  the  annulment process  of  marriage  and  how  judges  consider  annulment  petitions.  This  research  employs  a  descriptive  approach, which  seeks  to  provide  an  overview  or  data  about  humans,  conditions,  or  phenomena  related  to  the  subject  (referring to  Decision  Number  55/Pdt.G/2014/PA.Bdg).  In  this  context,  the  court  has  the  authority  to  annul  a  marriage  after determining  that the involved parties  have valid grounds  for rejection.

## Keywords:  Marriage,  Annulment,  Decision

## PENDAHULUAN

## 1. Latar Belakang
Perkawinan  memungkinkan  seorang  pria  dan  wanita  untuk  hidup  dan  berkumpul dalam  sebuah  keluarga  (Syalis  and  Nurwati  2020).  Ahmad  Azhar  Basyir  menyatakan bahwa  pergaulan  antara  laki-laki  dan  perempuan  menjadi  terhormat  melalui perkawinan  yang  sah,  yang  sesulai  kedudukan  manusia  sebagai  makhluk  yang
bermartabat.  Suami  dan  istri  harus  berbagi  kasih  sayang  dan  damai  dalam  pergaulan rumah tangga mereka.
Setiap  orang  pasti  sangat  ingin  menikah.  Dalam  Al-Qur'an,  Allah  SWT  mengatakan, "Diantara  tanda-tanda  kebesaranNya  adalah  Dia  menciptakan  pasangan-pasangan untukmu  dari  jenismu  sendiri,  agar  kamu  cenderung  dan  merasa  tentram  kepadanya, dan  Dia  menjadikan  diantaramu  rasa  kasih  dan  sayang.  Sungguh,  pada  yang  demikian itu  benar-benar  terdapat  tanda-tanda  kebesaran  Allah  bagi kaum yang berpikir."
Dalam  Undang-undang  Perkawinan,  pembatalan  perkawinan  dapat  terjadi  jika pihak-pihak  yang  terlibat  tidak  memenuhi  persyaratan  yang  telah  ditetapkan  untuk melangsungkan  perkawinan  (Nasution  2021).  Penting  untuk  dicatat  bahwa  pembatalan perkawinan  tidak  dapat  dilakukan  secara  otomatis;  sebaliknya,  proses  pembatalan harus  diajukan  melalui  pengadilan.  Apabila  ada  permohonan  pembatalan  perkawinan yang  diajukan  oleh  pihak-pihak  yang  diakui  memiliki  wewenang  dan  pengadilan memutuskan  untuk  membatalkan  perkawinan  tersebut,  maka  kedua  mempelai  dapat melakukan  perkawinan  ulang.  Proses  perkawinan  ulang  ini  harus  mematuhi  prosedur yang  berlaku  dan  diakui  oleh  Undang-undang.  Hal  ini  menegaskan  bahwa  pembatalan perkawinan  merupakan  proses  hukum  yang  memerlukan  campur  tangan  pengadilan dan  harus  mematuhi  ketentuan-ketentuan  tertentu  sesuai  dengan  ketentuan  Undang- undang  Perkawinan.  Oleh  karena  itu,  perkawinan  ulang  setelah  pembatalan  harus mengikuti  peraturan  hukum  yang  berlaku,  memberikan  legitimasi  hukum  terhadap hubungan  baru yang terbentuk.
Di  Badung,  terjadi  suatu  kasus  pembatalan  perkawinan  yang  akan  menjadi  fokus penelitian  ini.  Penelitian  ini  akan  membahas  pembatalan  perkawinan  yang  dilakukan dengan  alasan  bahwa  pihak  perempuan  (istri)  tidak  memenuhi  tugasnya  sebagai  istri dan  ibu  dengan  baik,  kesulitan  dalam  mengelola  keuangan  rumah  tangga,  serta  adanya perbedaan  keyakinan  antara  pasangan.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menggali  lebih dalam  mengenai  faktor-faktor  yang  menjadi  dasar  pembatalan  perkawinan  dalam kasus  tersebut.  Faktor-faktor  seperti  ketidakmemenuhi  tugas  sebagai  istri  dan  ibu, kesulitan  dalam  mengatur  keuangan  keluarga,  dan  perbedaan  keyakinan  menjadi  titik sentral  dalam  penelitian  ini.  Melalui  penelitian  ini,  diharapkan  dapat  ditemukan pemahaman  yang  lebih  mendalam  tentang  dinamika  yang  melatarbelakangi  keputusan pembatalan  perkawinan  dalam  konteks  kasus  di  Badung.  Analisis  terhadap  alasan- alasan  tersebut  dapat  memberikan  wawasan  mengenai  peran  dan  tanggung  jawab dalam  suatu  perkawinan,  dampak  ketidakmampuan  mengelola  keuangan,  serta pengaruh  perbedaan  keyakinan  terhadap  keharmonisan  hubungan  pernikahan. Penelitian  semacam  ini  dapat  memberikan  kontribusi  dalam  memahami  dinamika perkawinan,  serta  memberikan  pandangan  yang  lebih  luas  mengenai  faktor-faktor  yang dapat  mempengaruhi  keberlangsungan  suatu  hubungan  pernikahan  di masyarakat.
Oleh  karena  itu,  berdasarkan  latar  belakang  di  atas,  penulis  memilih  judul  topik akhir  tulisan  ini  terkait  pembatalan  perkawinan  dengan  judul,  "TINJAUAN  YURIDIS

## TERHADAP  PUTUSAN  NOMOR  55/Pdt.6/2014/PA.Bdg  TENTANG  PEMBATALAN PERKAWINAN  AKIBAT  MURTAD."

## 2. Rumusan Masalah
Dari  uraian  latar  belakang  di  atas,  kita  dapat  menghitung  berapa  masalah  utama yang akan dibahas  dalam skripsi  ini,  yang mencakup  berbagai  hal, antara lain:
a. Bagaimana hukum Indonesia  menangani  pemutusan  perkawinan?
b. Dalam  Putusan  No.55/Pdt.6/2014/PA.Bdg  tentang  Pembatalan  Perkawinan, bagaimana pertimbangan  hakim?

## 3. Tujuan Penelitian
a. Untuk mengetahui  hukum  pemutusan  perkawinan  di Indonesia
b. Untuk  mengetahui  apakah  permohonan  pembatalan  perkawinan  dikabulkan  atau tidak,  lihat pertimbangan  hakim.

## 4. Manfaat Penelitian
a. Manfaat Teoritis
Diharapkan  bahwa  penelitian  ini  akan  meningkatkan  pengetahuan,  khususnya  di bidang  hukum perkawinan  dan pembatalan  perkawinan  di  Indonesia;
b. Manfaat Praktis
Studi  ini  diharapkan  dapat  meningkatkan  pengetahuan  pelajar  dan  masyarakat tentang  ketentuan  undang-undang  perkawinan  yang  sah  dan  proses  pembatalan perkawinan.

## 5. Keaslian Penelitian
Setelah  dilakukan  pengecekan  di  Universitas  Prima  Indonesia,  ternyata  penelitian berjudul  "Tinjauan  Yuridis  Putusan  Nomor  55/Pdt.6/2014/PA.Bdg  Tentang  Pembatalan Perkawinan  Karena  Murtad"  belum  pernah  dibahas  oleh  mahasiswa  sebelumnya. Penelitian  ini  merupakan  hasil  dari  pemikiran  peneliti  yang  didasarkan  pada  ide,  fakta, dan referensi  buku. Keaslian  penelitian  ini  dapat  dijamin.

## 6. Kerangka Teori Dan Konsepsi
a. Kerangka  teori
Tujuan  dari  kerangka  teori  adalah  untuk  memberikan  gambaran  tentang  batasan teori  yang  akan  digunakan  sebagai  dasar  untuk  penelitian  yang  akan  dilakukan  tentang teori  variabel  pemasalahan.

## 1) Teori  Kepastian  Hukum
Kepastian  hukum  memiliki  makna  sebagai  sistem  hukum  suatu  negara  yang  dapat menjamin  hak  dan  kewajiban  warganya.  Kepastian  hukum  tidak  hanya  mencakup
ketentuan-ketentuan  dalam  undang-undang,  tetapi  juga  melibatkan  konsistensi  dalam putusan  hakim  antara  satu  kasus  dengan  kasus  serupa  yang  telah  diputuskan  oleh hakim lainnya.

## 2) Teori  Perlindungan  Hukum
Selain  itu,  teori  perlindungan  hukum  dimaksudkan  untuk  menyelesaikan  masalah kedua,  yaitu  bagaimana  hukum  dapat  melindungi  hak  pihak  yang  perkawinannya dibatalkan.
b. Konsepsi
Konsep  adalah  komponen  penting  dari  teori.  Dalam  penelitian  ini,  konsepsi digunakan  untuk  menghubungkan  teori  dan  observasi,  serta  antara  abstrak  dan kenyataan.

## METODE PENELITIAN

## 1. Jenis Dan Sifat Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  deskriptif,  yang  bertujuan  untuk mengumpulkan  data  dengan  seakurat  mungkin  mengenai  manusia,  keadaan,  atau fenomena  lainnya.  Sifat  penelitian  ini  adalah  deskriptif  analitis,  dimana  tujuan  dari penelitian  ini  adalah  untuk  memberikan  gambaran  sistematis  mengenai  permasalahan yang  menjadi  fokus  penelitian.  Analisis  dilakukan  secara  teliti  untuk  merinci bagaimana  mengatasi  permasalahan  dan  menyimpulkan  solusi  dari  permasalahan  yang diangkat.

## 2. Sumber Data
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  Data  Sekunder,  yang  merujuk pada  informasi  yang  tidak  diperoleh  secara  langsung  dari  lapangan.  Sebaliknya,  data ini  diperoleh  melalui  studi  kepustakaan,  termasuk  Putusan  Pengadilan  Agama  Badung Nomor  55/Pdt.6/2014/PA.Bdg,  peraturan  perundang-undangan,  dan  sumber  tertulis lainnya.

## 3. Teknik Pengumpulan Data
Teknik  pengumpulan  data  yang  diterapkan  dalam  penelitian  ini  adalah  studi kepustakaan  (library  research).  Dalam  konteks  ini,  peneliti  melakukan  analisis dokumen  untuk  mendapatkan  data  sekunder.  Langkah-langkah  melibatkan  membaca, mempelajari,  mengidentifikasi,  dan  menganalisis  materi  yang  berkaitan  dengan  hukum perkawinan,  termasuk  peraturan  perundang-undangan,  buku-buku,  literatur-literatur, dan sumber-sumber  lainnya.

## 4. Analisa Data
Penulis  menggunakan  metode  analisis  data  kualitatif,  yang  merupakan  pendekatan untuk  secara  komprehensif  menggambarkan  kualitas  dan  karakteristik  dari  data  yang telah  terkumpul.  Metode  ini  bertujuan  untuk  menghasilkan  pemahaman  mendalam dan  kualifikasi  yang  sesuai  dengan  permasalahan  penelitian,  dan  dapat  digunakan dalam  penyusunan  tulisan  yang  lebih  sistematis  untuk  menjawab  permasalahan  yang telah  dirumuskan.

## 5. Sistematika Penulisan
Fokus  penelitian  disusun  secara  sistematis.  Penelitian  ini  dibagi  menjadi  beberapa bab.  Setiap  bab  membahas  masalah  yang  berbeda,  tetapi  saling  berhubungan  satu sama lain.  Studi ini  secara  umum terbagi  menjadi  dua  bab, yaitu
Bab  I  Pendahuluan  membahas  masalah  latar  belakang,  rumusan  masalah,  tujuan penelitian,  keuntungan,  dan  keaslian  penelitian.  Ini  juga  membahas  kerangka teori  dan konsepsi.
Bab  II  Metodologi  Penelitian  membahas  jenis  dan  karakteristik  penelitian  serta  metode pengumpulan  sumber  data, analisis  data, dan sistematika  penulisan.

## HASIL DAN  PEMBAHASAN

## 1) Pemutusan Perkawinan Menurut Hukum Indonesia
Perkawinan  diartikan  sebagai  kesepakatan  antara  seorang  pria  dan  seorang  wanita untuk  menjadi  suami  dan  istri  yang  sah,  dengan  tujuan  membentuk  keluarga  yang bahagia  dan  sejahtera  sesuai  dengan  perintah  Tuhan  Yang  Maha  Esa.  Syarat  sahnya perkawinan,  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  2  ayat  (1)  dan  (2)  Undang-Undang  No.  1 Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  menyatakan  bahwa  (1)  "Perkawinan  dianggap  sah apabila  dilaksanakan  sesuai  dengan  ajaran  dan  tata  cara  ibadah  masing-masing  agama dan  kepercayaannya."  (2)  "Setiap  perkawinan  wajib  dicatat  sesuai  dengan  ketentuan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku."  Selanjutnya  dalam  Pasal  6  sampai  Pasal 12  Undang-Undang  No.1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  syarat  sahnya  perkawinan yaitu harus:
a. Tidak  ada  potensi  paksaan  dalam  perkawinan  karena  didasarkan  pada persetujuan  bebas antara suami  dan calon  isteri;
b. Pada  dasarnya,  perkawinan  memiliki  prinsip  bahwa  satu  suami  hanya  dapat memiliki  satu  isteri,  dan  sebaliknya,  satu  isteri  hanya  dapat  menjadi  milik  satu suami.  Namun,  terdapat  pengecualian  yang  dapat  diberikan  oleh  Pengadilan Agama  dengan  syarat-syarat  yang  ketat  jika  seseorang  ingin  memiliki  lebih  dari satu  isteri.  Dispensasi  ini  juga  memerlukan  izin  dari  isteri  pertama,  serta  jaminan dari  pihak  suami  bahwa  ia  mampu  memenuhi  kebutuhan  hidup  dari  isteri-isteri dan  anak-anaknya.  Selain  itu,  suami  diwajibkan  memberikan  jaminan  bahwa  ia akan bersikap  adil  terhadap  isteri-isteri  dan anak-anak mereka.
c. Menurut  peraturan,  seorang  pria  harus  berusia  19  tahun  atau  lebih,  sementara seorang  wanita  harus  berusia  16  tahun  atau  lebih  untuk  dapat  menikah.  Kedua calon  pengantin  wajib  mendapatkan  izin  dari  kedua  orang  tua  mereka,  kecuali dalam  situasi  tertentu.  Dispensasi  dari  Pengadilan  Agama  dapat  diberikan  jika calon  pengantin  berusia  kurang  dari  19  tahun  (pria)  atau  16  tahun  (wanita). Dispensasi  ini  dapat  diberikan  untuk  situasi-situasi  tertentu  yang  dianggap memenuhi  persyaratan  yang diatur  oleh  hukum  perkawinan.
d. Tidak  termasuk  larangan perkawinan;
e. Orang yang masih  menikah  dengan  orang lain  kecuali  diizinkan  oleh  pengadilan;
f. Jika  seseorang  memberikan  pemberitahuan  cerai  untuk  yang  kedua  kalinya,  maka antara  pasangan  tersebut  tidak  diperbolehkan  untuk  menikah  kembali,  selama hukum  agama  dan  keyakinannya  masing-masing  tidak  menentukan  keadaan yang  berbeda  untuk  yang  bersangkutan.  Artinya,  ketentuan  ini  mengisyaratkan bahwa  setelah  pemberitahuan  cerai  yang  kedua  kalinya,  pasangan  tersebut  tidak dapat  melangsungkan  perkawinan  kembali  kecuali  jika  ada  ketentuan  hukum atau keyakinan  agama yang menyatakan sebaliknya.
g. Jika  perkawinan  seorang  wanita  telah  berakhir  dan  ia  ingin  menikah  lagi,  maka  ia harus menunggu melewati tenggang waktu tertentu sebelum dapat melangsungkan  perkawinan  kembali.  Tenggang  waktu  ini  dikenal  sebagai  masa tunggu  atau  iddah.  Aturan  dan  lamanya  masa  tunggu  dapat  bervariasi berdasarkan  hukum  agama  atau  perundang-undangan  yang  berlaku  di  suatu negara  atau  komunitas  tertentu.  Masa  tunggu  ini  dimaksudkan  untuk memberikan  waktu  bagi  wanita  yang  telah  bercerai  agar  memastikan  bahwa  tidak ada  kehamilan  yang  terjadi  sebagai  hasil  dari  perkawinan  sebelumnya  dan  untuk menjaga kewajaran  dan ketertiban  dalam  proses  perkawinan.
h. Perkawinan  harus  diselenggarakan  sesuai  dengan  prosedur  yang  diatur  oleh Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  tahun  1975  yang  dikombinasikan  dengan Peraturan  Menteri  Agama  No.  3  tahun  1975  tentang  pencatatan  nikah,  talak,  dan rujuk.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  ada  suatu  tata  cara  atau  prosedur  tertentu yang  harus  diikuti  dan  dipatuhi  oleh  calon  pengantin  sesuai  dengan  ketentuan hukum  yang  berlaku  untuk  pencatatan  perkawinan,  perceraian  (talak),  dan rekonsiliasi  (rujuk).  Tujuan  dari  peraturan  tersebut  adalah  untuk  memberikan landasan  hukum  yang  jelas  dan  tersistematis  dalam  melangsungkan  perkawinan serta  pencatatan  status  perkawinan  dan perceraian.
Secara  formal,  perkawinan  di  Indonesia  diatur  oleh  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  dan  Instruksi  Presiden  Republik Indonesia  Nomor  1  Tahun  1991  tentang  Kompilasi  Hukum  Islam.  Kedua  peraturan  ini mengatasi  berbagai  aspek  perkawinan,  termasuk  perkawinan  antar  agama.  Putusnya perkawinan  secara  umum  dapat  diklasifikasikan  menjadi  tiga,  yaitu  karena  kematian, perceraian,  dan/atau  keputusan  pengadilan.  Ketentuan  ini  diatur  oleh  Pasal  38  Undang-
Undang  No.  1  Tahun  1974  dan  Pasal  113  Kompilasi  Hukum  Islam.  Pasal-pasal  tersebut memberikan  dasar  hukum  yang  jelas  terkait  dengan  berbagai  aspek  hukum perkawinan,  termasuk  mekanisme  pemutusan  perkawinan.

## 1) Putusnya Ikatan Perkawinan
Putusnya  perkawinan  adalah  istilah  hukum  yang  umum  digunakan  dalam  undang- undang  perkawinan  untuk  merujuk  pada  berakhirnya  hubungan  perkawinan  antara seorang  laki-laki  dan  seorang  perempuan  yang  selama  hidup  mereka  menjadi  pasangan suami  istri.  Istilah  ini  mencakup  berbagai  kondisi  yang  dapat  mengakhiri  perkawinan, seperti  kematian,  perceraian,  atau  putusan  pengadilan  yang  menyatakan  batalnya perkawinan.  Dengan  kata  lain,  putusnya  perkawinan  menggambarkan  situasi  di  mana hubungan  perkawinan  resmi  berakhir,  dan  pasangan  tersebut  tidak  lagi  dianggap sebagai  suami  istri  menurut  hukum.
Perkawinan  biasanya  dibagi  menjadi  3 bagian, yaitu:
a. Menurut  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974:  Salah  satu  alasan  suami  atau  isteri dapat  mengajukan  gugatan  cerai  ke  pengadilan  adalah  karena  salah  satu  alasan di  bawah  ini  dapat  memutuskan  ikatan  perkawinan.  Menurut  Pasal  38  Undang- Undang  Perkawinan,  perceraian  hanya  dapat  dilakukan  di  depan  sidang pengadilan  setelah  pengadilan  yang  bersangkutan  berusaha  dan  tidak  berhasil mendamaikan  kedua  belah pihak.
b. Perceraian  Menurut  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI):  KHI  tidak  memberikan definisi  perceraian  yang  umum.  Namun,  pasal  117  KHI  mendefinisikan  talak sebagai  janji  suami  sebelum  sidang  Pengadilan  Agama,  yang  merupakan  salah satu  hasil  pembubaran  perkawinan  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  129, pasal  130,  dan  pasal  131.  Namun,  pasal  116  KHI  secara  terbatas  mengatur  alasan perceraian,  salah  satunya  adalah  murtad  atau  peralihan  agama  yang  menjauhkan seorang  suami  dari  agamanya.
c. Pembatalan  Perkawinan  Menurut  UU  No.  1  Tahun  1974:  Tidak  ada  peraturan dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974,  begitu  juga  Peraturan  Pemerintah Nomor  9  Tahun  1975,  yang  melaksanakannya,  yang  mengatur  definisi pembatalan  perkawinan.  Namun,  Pasal  22  UU  No.  1  Tahun  1974  menyatakan bahwa  jika  suami  dan  isttelri  tidak  memenuhi  syarat  untuk  melangsungkan pernikahan,  maka perkawinan  dapat  dibatalkan.
d. Menurut  Pasal  70  Kompilasi  Hukum  Islam,  pembatalan  perkawinan  berarti perkawinan  batal  jika  penyebab  pembatalannya  baru  diketahui  atau  terjadi setelah  perkawinan  tersebut  sah  diakui  oleh  hukum  Negara  Indonesia  menurut agama Islam.
e. Perkawinan  dianggap  bubar  ketika  salah  satu  pihak  yang  menjadi  subjek  dalam perkawinan  meninggal  dunia,  sesuai  dengan  Pasal  199  BW  (Burgerlijk  Wetboek). Pada  dasarnya,  kematian  suami  atau  istri  menyebabkan  putusnya  ikatan
perkawinan  sejak  saat  kejadian  tersebut.  Dalam  konteks  ini,  hukum  warisan berlaku,  yang  berarti  harta  yang  diperoleh  selama  perkawinan  akan  dialihkan kepada  keluarga  yang  ditinggalkan  melalui  proses  pewarisan  sesuai  dengan ketentuan  hukum  waris  yang  berlaku.  Perlu  diingat  bahwa  regulasi  mengenai perkawinan  dan  perceraian  dapat  bervariasi  antar  yurisdiksi,  dan  informasi  di atas  mencerminkan  prinsip-prinsip  umum  yang  mungkin  dapat  berlaku  dalam konteks  hukum tertentu.

## 2) Larangan Perkawinan
Pasal  8  Undang-Undang  Perkawinan  Nomor  1  Tahun  1974  menetapkan  bahwa perkawinan  dilarang  antara dua orang yang:
a. Hubungan  darah lurus  kebawah  atau keatas;
b. Hubungan  darah  menyamping  dalam  garis  keturunan,  yang  mencakup  saudara, saudara  orang tua, dan saudara  nenek.
c. Berhubungan  dengan  keluarga  mertua,  anak tiri,  dan bapak tiri;
d. Orang tua susuan,  anak susuan,  saudara  susuan,  dan bibi  atau paman susuan;
e. Hubungan  saudara  dengan  pasangan,  sebagai  bibi,  atau  sebagai  kemenakan pasangan  jika suami  memiliki  lebih  dari  satu  pasangan;
f. Karena  agamanya  atau  peraturan  lain  yang  berlaku,  memiliki  hubungan  yang dilarang  kawin.
Dari  penjelasan  sebelumnya,  dapat  disimpulkan  bahwa  pembahasan  lebih  fokus pada  proses  bubar  atau  putusnya  perkawinan,  terutama  ketika  salah  satu  pihak meninggal  dunia.  Tidak  ada  informasi  yang  mengindikasikan  adanya  larangan perkawinan  dalam  konteks  tersebut.  Rujukan  terhadap  Pasal  8  Undang-Undang  No.  1 Tahun  1974  tentang  Perkawinan  dan  Pasal  39  sampai  Pasal  44  dalam Kompilasi Hukum Islam  sepertinya  tidak  terkait  dengan  pembahasan  sebelumnya.  Jika  ada  klarifikasi  atau informasi  tambahan  tentang  larangan  perkawinan  yang  dimaksud,  itu  akan  membantu memberikan  tanggapan yang lebih  tepat.

## 3) Alasan yang dibenarkan untuk bercerai
Karena  perceraian  tidak  dapat  terjadi  begitu  saja  secara  hukum,  ada  alasan  yang dibenarkan  oleh  hukum  untuk  melakukannya.  Pasal  39  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  1974, dalam  ayat 1 dan ayat 2, menyatakan:
a. Setelah  pengadilan  berusaha  mendamaikan  kedua  belah  pihak,  perceraian  hanya dapat  dilakukan  di depan  pengadilan.
b. Tidak  akan  ada  hubungan  suami  istri  yang  rukun  jika  perceraian  dilakukan karena alasan  yang cukup.
Peraturan  Pemerintah  No.  9  Tahun  1975  juga  mengatur  alasan  ini.  Pasal  19  dari peraturan  tersebut  menyatakan bahwa  perceraian  dapat  terjadi  karena alasan  berikut:
a. Salah  satu  pihak  melakukan  perbuatan  zina  atau  menjadi  pemabuk,  pemadat, penjudi,  atau jenis  penyakit  yang tidak dapat  disembuhkan  lainnya;
b. Jika  salah  satu  pihak  meninggalkan  pihak  lain  selama  dua  tahun  berturut-turut tanpa  izin  dari  pihak  lain  dan  tanpa  alasan  yang  sah  atau  karena  hal  lain  di  luar kemampuannya,  hal  ini  dapat  menjadi  dasar  untuk  pembubar  atau  perceraian perkawinan.
c. Salah  satu  pihak  dihukum  selama  lima  (5)  tahun  atau  lebih  lama  setelah perkawinan;
d. Salah  satu  pihak  melakukan  tindakan  kejam  atau  penganiayaan  yang menimbulkan  bahaya bagi pihak lain.
e. Salah  satu  pihak  mengalami  cacat  fisik  atau  penyakit  yang  membuatnya  tidak dapat  melaksanakan  tanggung  jawab rumah tangganya;
f. Perselisihan  dan  pertengkaran  yang  berkelanjutan  antara  pasangan  membuat rumah tangga tidak lagi  rukun.
Namun,  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  pasal  116,  huruf  (g)  dan  (k)  ditambahkan dengan  dua  alasan  tambahan  selain  yang  disebutkan  sebelumnya:  (g)  Suami  melanggar takik-talak,  dan  (k)  Ketidakharmonisan  dalam  rumah  tangga  disebabkan  oleh perubahan  agama  atau  murtad.  Berdasarkan  pasal-pasal  sebelumnya  yang  memberikan alasan  untuk  perceraian,  penulis  tertarik  pada  situasi  di  mana  salah  satu  pasangan suami  istri  meninggalkan  agama Islam  (murtad).

## 4) Penyebab Pembatalan Perkawinan
Kompilasi  Hukum  Islam  Pasal  70  menjelaskan  alasan  pembatalan  perkawinan,  yang mencakup:
a. Suami  menikah,  tetapi  dia  tidak  memiliki  hak  untuk  melakukan  akad  nikah karena  dia  sudah  memiliki  empat  orang  istri,  meskipun  salah  satu  dari  keempat isterinya  berada dalam  iddah  talak raj'i.
b. Seseorang  menikah  bekas yang telah  dili'annya  oleh  isterinya;
c. Seseorang  menikah  dengan  pasangannya  sebelumnya  yang  telah  dijatuhi  tiga  kali talak,  kecuali  jika  pasangannya  sebelumnya  pernah  menikah  dengan  orang  lain dan  kemudian  bercerai  ba'da  al  dukhu  dan  pria  tersebut  telah  habis  masa iddahnya.
d. Menurut  Pasal  8  Undang-Undang  No.1  Tahun  1974,  perkawinan  dilakukan  antara dua  orang  yang  memiliki  hubungan  darah;  semenda  dan  sesusuan  sampai  derajat tertentu  yang menghalangi  perkawinan.

## 5) Akibat Dari Putusan Perkawinan
a. Cerai
Menurut  Pasal  41  UU  No.  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  ada  beberapa hal yang menjadi  hasil  dari keputusan  perkawinan,  yaitu:
1) Baik  ibu  maupun  ayah  tetap  memiliki  kewajiban  untuk  memelihara  dan  mendidik anak-anaknya  hanya  berdasarkan  minat  anak;  apabila  terjadi  perselisihan  tentang penguasaan  anak, pengadilan  yang akan membuat keputusan.
2) Pengadilan  memutuskan  bahwa  ibu  juga  bertanggung  jawab  atas  semua kebutuhan  dan pendidikan  anak jika bapak tidak  dapat  memenuhinya.
3) Pengadilan  dapat  memutuskan  bahwa  bekas  suami  harus  membayar  biaya penghidupan  atau memberi  bekas isteri  tanggung jawab.

## B. Batal
Pengadilan  dapat  membatalkan  perkawinan  jika  mereka  membuat  keputusan  bahwa perkawinan  tersebut  tidak pernah  ada.
Beberapa  kesimpulan  dapat  ditarik  dari penjelasan  ini:
1) Bahwa perkawinan  tidak diakui  secara  hukum.
2) Dengan  sendirinya  dianggap  tidak  pernah  ada (never  existed).
3) Laki-laki  dan  perempuan  yang  perkawinannya  dibatalkan  tidak  dianggap pernah  kawin.
Oleh  karena  itu,  pembatalan  perkawinan  tidak  sama  dengan  pencegahan perkawinan  atau  perceraian.  Perceraian  adalah  pembubaran  perkawinan  yang  sah  dan telah  terjadi,  baik  atas  persetujulan  bersama  atau  atas  permintaan  salah  satu  pihak,  dan disebut  pencegahan  perkawinan.  Sehubungan  dengan  pembatalan  perkawinan, meskipun  perkawinan  telah  dilakukan,  baru-baru  ini  diketahui  bahwa  ada  kesalahan yang tidak  memenuhi  persyaratan  hukum.
Dengan  kata  lain,  perkawinan  dapat  dibatalkan  karena  memiliki  cacat  formil  dan materiil.
2. Analisis  Keputusan  Nomor  55/Pdt.G/2014/PA.Bdg  Tentang  Pembatalan Perkawinan Karena Murtad
1) Kasus  Posisi Dalam Putusan  No.55/Pdt.G/2014/PA.Bdg  para pihak  yang berperkara  yaitu:
a. Penggugat  beragama  Hindu,  berusia  52  tahun,  kuliah  di  STM,  bekerja  sebagai kontraktor,  dan tinggal di  Kabupaten  Badung.
b. Terdakwa  berusia  30  tahun,  beragama  Islam,  telah  tamat  sekolah  menengah, bekerja sebagai  ibu rumah  tangga, dan tinggal  di Badung.
Tergugat  dan  penggugat  menikah  pada  tanggal  XX  Nopember  2010  di  Kantor Urusan  Agama  Kecamatan  Banjar,  Kabupaten  Pandeglang,  Provinsi  Banten.  Penggugat dan  tergugat  tinggal  di  Kuta  Utara,  kabupaten  Badung  setelah  mereka  menikah. Penggugat dan tergugat  memiliki  dua anak selama  pernikahan  mereka.
Penggugat  sebelumnya  mengajukan  gugatan  cerai  di  Pengadilan  Agama  Badung pada  2011.  Namun,  gugatan  dicabut  dan  penggugat  dan  tergugat  tinggal  bersama  lagi setelah  perdamaian  dicapai.  Namun,  pada  akhir  2012,  tergugat  mengambil  sikap  baru
yang  membuat  penggugat  dan  tergugat  saling  bertengkar.  Argumennya  adalah  bahwa tergugat  tidak  dapat  menjalankan  tanggung  jawabnya  sebagai  istri  dan  ibu  yang  baik dan  bahwa  tergugat  tidak  dapat  mengelola  keuangan  dengan  baik,  termasuk  berhutang dan mengambil  kredit  tanpa sepengetahuan  dan izin.
Puncak  pertengkaran  tersebut  terjadi  pada  maret  2014,  ketika  tergugat  mengetahui bahwa  dia  memiliki  hutang  kepada  penggugat.  Setelah  kejadian  itu,  tergugat meninggalkan  rumahnya  dan  memilih  tinggal  di  alamat  yang  disebutkan  di  atas hingga saat ini.
Dengan demikian,  penggugat  percaya  bahwa  kediamannya  tidak  dapat dipertahankan  lagi.  Penggugat  membuat  keputusan  untuk  bercerai  dengan tergugat.Pelnggulgat  meminta  agar  ketua  Pengadilan  Agama  Badung,  cq.  Majelis Hukum  yang menangani  dan mengevaluasi  kasus  ini.
Majelis  Hakim  menggunakan  lembaga  mediasi  untuk  membantu  penggugat  dan tergugat  berdamai.  Ternyata  teleponnya  tidak  berfungsi.  Setelah  membaca  gugatan, penggugat  menyatakan  bahwa  dia  telah  mengubah  identitas  agamanya,  mengubah nama  tergugat  dari  Kristen  Katolik  menjadi  Hindu,  dan  dia  juga  mengubah  ejaan agamanya.  Penggugat  mempertahankan  semua  hal  lainnya.  Tergugat  juga  menyatakan secara  lisan  bahwa  dia  setuju  dengan  gugatan  cerai  penggugat.  Selain  itu,  menolak gugatan cerai  penggugat.

## 2) Pertimbangan  Hakim
Salah  satu  komponen  paling  penting  dalam  menentukan  nilai  putusan  hakim  adalah pertimbangan  hakim.  Pertimbangan  hakim  harus  dilakukan  dengan  teliti,  baik,  dan cermat  jika  tidak  teliti,  baik,  dan  cermat.  Jika  tidak,  putusan  hakim  yang  berasal  dari pertimbangan  hakim  tersebut  akan  diputuskan  oleh  Pengadilan  Tinggi  atau  Mahkamah Agung.
Dalam  kasus  Nomor  55/Pdt.G/2014/PA.Bdg,  hakim  mengabulkan  gugatan  sebagian atau  sepenuhnya  berdasarkan  Pasal  8  huruf  (f)  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974 yang  menyatakan  bahwa  "mempunyai  hubungan  yang  oleh  agamanya  atau  peraturan lain  yang  berlaku,  dilarang  kawin".  Dengan  demikian,  Majelis  Hakim  memutuskan bahwa  perbedaan  agama  yang  terjadi  setelah  perkawinan  Penggugat  dan  Tergugat disebabkan  oleh  murtad.
3) Analisis  Putusan  Nomor  55/Pdt.G/2014/PA.Bdg
Berdasarkan hasil penelitian yang terdapat dalam putusan Nomor 55/Pdt.G/2014/PA.Bdg  tentang  Pembatalan  Perkawinan  Akibat  Murtad,  murtad diartikan  sebagai  kembali  kepada  kekafiran  atau  meninggalkan  agama  Islam  untuk menjadi  penganut  agama  selain  Islam.  Apabila  individu  yang  melakukan  tindakan murtad  tersebut  sudah  baligh,  berakal,  atau  mukalaf,  maka  keadaan  tersebut  dapat dengan  pasti  disebut  sebagai  murtad.  Penting  untuk  dicatat  bahwa  istilah  "murtad"
tidak  secara  eksplisit  ditemukan  dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan.  Namun,  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam,  kata  "murtad"  disebutkan  dua kali.  Pertama,  pada  Pasal  75  huruf  (a)  yang  menyatakan  bahwa  keputusan  pembatalan perkawinan  tidak  berlaku  surut  terhadap  "perkawinan  yang  batal  karena  salah  satu suami  atau  istri  murtad."  Kedua,  pada  Pasal  116  huruf  (k)  yang  menyebutkan  bahwa perceraian  dapat  terjadi  karena  alasan  "peralihan  agama  atau  murtad  yang menyebabkan  terjadinya  ketidakrukunan  dalam rumah  tangga."
Apakah  ketidakrukunan  dalam  rumah  tangga  terjadi  jika  suami  atau  istri  murtad pertama  kali  dilihat,  menurut  Pasal  116?  Dalam  Undang-Undang  Nomor  1  tahun  1974, pasal  39  ayat  2  menyatakan  bahwa  "untuk  melakukan  perceraian  harus  ada  cukup alasan,  bahwa  antara  suami  isteri  itu  tidak  akan  dapat  hidup  bersama."  Sebaliknya,  jika perbuatan  murtad  itu  menyebabkan  ketidakrukunan  dalam  rumah  tangga,  maka perceraian  tidak dapat  dijadikan  alasan  perceraian.
Penelitian  ini  menemukan  bahwa,  berdasarkan  pemeriksaan  keputusan  tentang perceraian  akibat  murtad  di  Pengadilan  Agama  Badung,  dengan  nomor  putusan Nomor  55/Pdt.G/2014/PA.Bdg,  Majelis  Hakim  menolak  perkawinan  karena  penggugat mengubah  agamanya.  Seperti  yang  disebutkan  sebelumnya,  perkawinan  dianggap batal  jika  salah  satu  suami  atau  istri  murtad.  Berdasarkan  pasal  311  Rbg/  174  HIR, penggugat  dan  tergugat  mengakui  dan  membenarkan  dakwaan  penggugat.  Oleh karena  itu,  dakwaan  penggugat  pada  dasarnya  telah  terbukti.  Namun,  untuk menghindari  penyimpangan  dalam  perkara  perceraian,  Majelis  Hakim  tetap menginginkan  bukti  di  persidangan.  Dalam  kasus  perceraian  akibat  murtad  di Pengadilan  Agama  Badung,  Majelis  Hakim  menyimpulkan  bahwa,  secara  hukum, perceraian  akibat murtad  tidak  dapat  di  difasakh.
Dalam  penelitian,  ketika  orang  tua  bercerai,  sebagian  besar  pengadilan  memutuskan hak  asuh  anak  berdasarkan  usia  anak  saat  perceraian.  Artinya,  jika  anak  belum dianggap  dewasa,  ibunya  memiliki  hak  asuh.  Namun,  ada  banyak  pengecualian. Hakim  memiliki  otoritas  untuk  menetapkan  kepada  siapa  hak  asuh  anak  akan diberikan.  Hakim  juga  harus  mempertimbangkan  alasan  hak  asuh  anak  tidak  hanya didasarkan  pada usia  anak.
Lain  halnya  jika  perkawinan  dibatalkan.  Anak  yang  dilahirkan  sebagai  hasil  dari pembatalan  perkawinan  tidak  akan  memutuskan  hubungan  antara  mereka  dan  orang tua  mereka  karena  mereka  akan  dianggap  sebagai  anak  yang  sah.  Pasal  75  dan  76  KHI menetapkan  bahwa,  meskipun  pernikahan  telah  dibatalkan  oleh  pengadilan,  kedua orang  tua  harus  memberikan  pengajaran  dan  pemeliharaan  anak  sebaik  mungkin. Keputusan  pengadilan  menentukan  siapa  anak  tersebut  akan  ikut.  Namun,  anak-anak di  bawah  umur  biasanya  dibiarkan  mengikuti  ibunya.  Ayah  kandung  anak  perempuan tetap  dapat  menjadi  wali  nikah.  Anak  masih  memiliki  hubungan  kekeluargaan  dan  hak waris  dari  orang  tuanya  saat  mewarisi.  untuk  melindungi  perkawinan  dari  konsekuensi pembatalan  perkawinan.
Pasal  35  UU  Perkawinan  Nomor  1  Tahun  1974  mengatur  pembagian  harta  bersama jika  perceraian  terjadi.  Ini  menyatakan  bahwa  harta  yang  dimiliki  bersama  selama perkawinan  dianggap  sebagai  harta  bersama.  Aset  yang  ada  akan  dibagi  menjadi  dua untuk  pembagian  harta  bersama.  Meskipun  demikian,  perlu  diingat  bahwa  pembagian kekayaan  sebenarnya  didasarkan  pada  hukum  agama  masing-masing.  Pasal  37  UU Perkawinan  mengatur  hal  ini.  Pasal  97  KHI  mengatur  bagaimana  suami  dan  istri  yang beragama  Islam  akan  membagi  hartanya.  Perlu  diperhatikan  bahwa  aturan  harta bersama  hanya  berlaku  ketika  ada  perjanjian  perkawinan  yang  mengaturnya.  Jika pasangan  sudah  memiliki  perjanjian  perkawinan  atau  pranikah  yang  mengatur pembagian  harta bersama,  aturan di  atas tidak perlu  diterapkan.
Berdasarkan  pasal  85  dan  87  KHI,  dalam  kasus  di  mana  perkawinan  dibatalkan, harta  bawaan  masing-masing  suami  dan  istri,  serta  harta  yang  diterima  masing-masing sebagai  warisan  atau  hadiah,  dimiliki  masing-masing  suami  dan  istri,  sepanjang  pihak- pihak  tersebut  tidak  menetapkan  hal  lain  dalam  perjanjian  perkawinan.  Karena  itu, dalam  perkawinan  yang dibatakan,  tidak ada percampuran  antara harta bersama.

## SIMPULAN DAN SARAN
A. Simpulan
a. Dalam  undang-undang  perkawinan,  istilah  "putusnya  perkawinan"  mengacu pada  hubungan  suami  istri  antara  seorang  laki-laki  dan  seorang  perempuan.  Bab VIII  UU  No.  1  Tahun  1974,  pasal  38  sampai  dengan  pasal  41  menetapkan  bahwa "perkawinan  dapat  putus  akibat perceraian,  kematian,  dan putusan  pengadilan."
b. Dalam  Putusan  Nomor  55/Pdt.G/2014/PA.Bdg  mengenai  pembatalan  perkawinan akibat  murtad,  hakim  membatalkan  gugatan  penggugat  karena  penggugat  dapat membuktikan  bahwa  gugatan  yang  dibenarkan  untuk  bercerai  diatur  dalam  pasal 8  UU  No.  1  Tahun  1974,  Bat  al  diatur  dalam  pasal  22  UU  No.  1  Tahun  1974,  dan kematian  diatur  dalam pasal  199 BW.

## B. Saran
a. Semua  pihak  yang  ingin  menikah  harus  memiliki  kesadaran  hukum.  Perkawinan, sesuatu  yang  sulci  dan  sakral,  harus  dilakukan  sesuai  dengan  aturan  agama  dan negara  agar  tidak  terjadi  hal-hal  yang  tidak  diinginkan  di  kemudian  hari,  seperti dalam  kasus  ini, pembatalan  pernikahan.
b. Agar  orang  tua  memahami  hak  dan  tanggung  jawab  mereka  sebagai  orang  tua terhadap  anak  mereka  untuk  menjaga  dan  memenuhi  kebutuhan  mereka  Karena tidak  ada  istilah  "mantan  anak"  dalam  perkawinan  mereka,  anak-anak  mereka tetap  menjadi  milik  mereka  sebagai  anak  yang  sah,  bahkan  jika  perkawinan mereka  putus  atau batal.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahda  Bina  Afianto,  Status  Perkawinan  Ketika  Suami  Atau  Istri  Murtad  Dalam Kompilasi  Hukum  Islam,  Jurnal  Humanity,  Vol  9, No 1, tahun  2013
Ahmad  Azhar  Basyir,  2000,  Hukum  Perkawinan  Islam,  Universitas  Islam  Indonesia (UII) Press,  Yogyakarta
Anton  M.Moelino,  Dkk, 2008, Kamus  besar Bahasa Indonesia,  Jakarta Beni Ahmad  Saebani, Fiqh Munakahat 2, 2001, CV Pustaka  Setia, Bandung
Darmabrahta  Prayono  dan  Surini  Ahlan  Sjahrif,  2004,  Hukum  Perkawinan  dan
Keluarga  di Indonesia,  Fakultas  Hukum  Universitas  Indonesia,  Jakarta
Mahkamah  Agung  RI,  Himpunan  Peraturan  Perundang-undangan  Yang  Berkaitan Dengan  Kompilasi  Hukum  Islam  Serta  Pengertian  Dalam  Pembahasannya, Mahkamah Agung  RI, 2011, Jakarta
Majdi  bin  Manshur  bin  Sayyid  asy-Syuri,  2009,  Mahkota  Pengantin,  Pustaka  at-Tazkia, Jakarta
Mukti  Arto,2004,  Praktek  Perkara  Perdata  pada  Pengadilan  Agama,  Pustaka  Pelajar, Yogyakarta
Nasution,  Mustika  Elianda.  2021.  “Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Pembatalan  Perkawinan Akibat  Tidak  Sahnya  Wali  Nikah  Menurut  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 Dan  Hukum  Islam  (Studi  Putusan  PA  Demak  Nomor  1821/Pdt.  G/2018/PA. Dmk).” Jurnal  Hukum  Al-Hikmah:  Media  Komunikasi  dan  Informasi  Hukum  dan  Masyarakat 2(3): 569–87.
Peter  Mahmud  Marzuki, 2008, Pengantar  Ilmu  Hukum, Jakarta Samadi Suryabrata, 1998, Metodologi  Penelitian,  Jakarta
Soemiyati,  2013,  Hukum  Perkawinan  Islam  dan  Undang-Undang  Perkawinan,  Liberty,
Yogyakarta
Syalis,  Elprida  Riyanny,  and  Nunung  Nurwati  Nurwati.  2020.  “Analisis  Dampak Pernikahan  Dini  Terhadap  Psikologis  Remaja.”  Focus:  Jurnal  Pekerjaan  Sosial  3(1): 29–39.