## PERAN PEMERINTAH DALAM PENCEGAHAN SAMPAH PLASTIK (STUDI KASUS DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN GUNUNGKIDUL)
Arif Waskitha Aji, Rahayu Subekti, Sapto Hermawan
Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta
e-mail : arifwaskitha@gmail.com , rahayusubekti.fh@staff.uns.ac.id , saptohermawan. fh@staff.uns.ac.id

## abstrak
Artikel  ini mengkaji peran pemerintah dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul dalam menangani pengelolaan sampah plastik di wilayah pesisir pantai Drini didasarkan dengan peraturan undang- undang serta peraturan daerah yang berlaku dalam hal ini serta hambatan apa saja yang dihadapi serta solusi untuk mengatasi hambatan tersebut. Metodologi penelitian adalah empiris bersifat diskriptif dengan bersumber pada  bahan  hukum primer, sekunder dan tersier. Penulisan hukum ini memiliki pendekatan  penelitian  yang bersifat  kualitatif  dengan  bersumber  pada  bahan  hukum  primer  dan  sekunder.  Penulis  melakukan  teknik pengumpulan  data  dengan  cara  wawancara  dengan  memperoleh  data  langsung  dari  respondern  atau narasumber yang bersangkutan. Teknik analisis yang digunakan adalah metode partisipatif. Hasil penelitian hukum ini antara lain peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul mempunyai tugas membantu Kepala Daerah melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup. Peran nyata dalam program pengelolaan  sampah  di  wilayah  pesisir  pantai  Drini  masih  belum  maksimal.  Hambatan  yang  ada  masih memerlukan  solusi  yang  bisa  mengurangi  serta  membantu  meningkatkan  pengelolan  sampah  plastik  di wilayah pantai.
Kata Kunci: Pengelolaan Sampah,Sampah Plastik,Dinas Lingkungan Hidup, Kabupaten Gunungkidul

## abstract
This article examines the role of the government in this case, the Environmental Department of Gunungkidul Regency  in  the  management  of  plastic  waste  in  the  coastal  area  of  Drini  based  on  the  regional  laws  and regulations that apply in this case, as well as the obstacles encountered and the solutions to be overcome. these hindrances. The research methodology is empirical and descriptive in nature with sources from primary, secondary  and  tertiary  legal  documents.  This  legal  writing  has  a  qualitative  research  approach  based  on primary and secondary legal materials. The author uses techniques of data collection  through interviews by obtaining data directly from the respondent or the relevant resource person. The analysis technique used is a participatory method. The results of this legal research include the role of the Environmental Department of the Gunungkidul  Regency  in  assisting  the  regional  chief  in  carrying  out  government  affairs  in  the  field  of  the environment.  The  actual  role  of  the  waste  management  program  in  the  coastal  area  of  Drini  is  still  not maximized. Existing barriers still require solutions that can reduce and help improve plastic waste management in coastal areas.
Keywords: Waste Management, Plastic Waste, Environmental Service, Gunungkidul Regency

## PENDAHULUAN
Masalah sampah memang tidak ada habisnya.  Permasalahan  sampah  sudah menjadi persoalan serius terutama di kota- kota  besar,  bukan  hanya  di  wilayah Indonesia  saja  tetapi  di  seluruh  pelosok dunia.  Beberapa  negara  maju  telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi  masalah  ini,  begitupun  bagi pemerintah  daerah  dimana  permasalahan sampah  merupakan  hal  yang  patut diperhatikan. Produksi sampah yang terus menerus meningkat seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, perubahan pola konsumsi, dan gaya hidup masayarakat  yang  telah  meningkatkan jumlah  timbulan  sampah,  jenis,  dan keberagaman karakteristik sampah.
Menurut Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan  sampah Bab  I Pasal    1    menyatakan    bahwa    sampah adalah  sisa  kegiatan  sehari-hari manusia atau  proses  alam  yang  berbentuk  padat. Pada saat ini sampah menjadi salah  satu masalah    utama    yang    dihadapi    oleh manusia    dapat    mengandung  bahan pencemaran  yang  memiliki  pengaruh terhadap  kebersihan  lingkungan  serta kesehatan manusia.
Faktor-faktor  yang  mempengaruhi sampah  adalah:  1)  Jumlah  Penduduk. Bahwa  semakin  banyak  penduduk  maka akan semakin  banyak pula  jumlah sampahnya.  Pengolahan  sampah  inipun berpacu  dengan  lajunya  pertumbuhan penduduk.  2)  Keadaan  Sosial  Ekonomi. Apabila  semakin  tinggi  keadaan  sosial ekonomi  masyarakat,  maka  semakin banyak  pula  jumlah  perkapita  sampah yang  dibuang.  Kualitas  sampahnya  pun semakin  banyak  bersifat  tidak  dapat membusuk, perubahan kualitas sampah ini tergantung  pada  bahan    yang  tersedia, peraturan  yang  berlaku  serta  kesadaran masyarakat akan persoalan persampahan. Kenaikan  kesejahteraan  inipun  akan meningkatkan kegiatan dan kontribusi dan pembaharuan bagunan-bagunan dan transformasi bertambah, peduduk pertanian,    industri    akan    mendapatkan konsekuensi    dengan  bertambahnya volume  dan  jenis  sampah.  3)  Kemajuan Teknologi.  Kemajuan  teknologi  akan menambah jumlah maupun kualitas
sampah,  karena  bahan  baku  yang digunakan beragam (Soemirat, 2011).
Dampak  negatif  yang  ditimbulkan sampah antara lain : (1) Dampak Terhadap Lingkungan. Sampah yang dikelola dengan  baik  dapat  menyebabkan  tidak senambungan  lingkungan.  Cairan  yang berasal  dari  rembesan  sampah  bisa masuk kedalam drainase atau sungai yang kemudian akan mencemarkan air. Sampah yang dibakar juga akan
menyebabkan    pencemaran  udara;  2)
Dampak Terhadap Keadaan Sosial Ekonomi.  Kebanyakan  orang  pasti  tidak merasa senang bahkan merasa terganggu adanya
TPA akan menimbulkan banyaknya  dampak  dan  mengganggu estetika keindahan lingkungan mereka; 3) Dampak  Terhadap  Kesehatan.  Dimana lokasi tempat pembuangan sampah kurang memadai. Dampak terhadap kesehatan lokasi dan pengelolaan sampah yang  kurang  memadai  menagakibatkan pencemaran  udara  dan  bau  yang  tidak sedap  dan  tempat  berkembang  biak makhluk  hidup  yang  dapat  menimbulkan berbagai penyakit.(Tobing, 2015)
Pencemaran  lingkungan  di  sekitar terlihat jelas pada keseharian kita, contoh riil dari hal tesebut diantaranya  timbunan sampah  di  tempat  umum, pendangkalan sungai akibat tercemarnya dengan kotoran, ataupun dapat pula pencemaran udara  akibat   asap  knalpot  yang  timbul dari  kendaraan bermotor maupun   yang dihasilkan  dari  asap    pabrik.    Akan tetapi,   ada pula  pencemaran lingkungan yang  tidak  nampak  seperti  halnya terlepasnya gas   hidrogen   sulfida   dari sumber    minyak    tua.(Sastrawijaya, 2009)
Penggunaan plastik  di masyarakat cukup besar,  hal  ini  disebabkan plastik mempunyai  sifat    yang    sangat berguna atau  fungsional,    pada  dasarnya    plastik merupakan  alat   yang digunakan sekali pakai    maka  memiliki  sifat  higienis  yang tinggi,serta memproduksi plastik membutuhkan  biaya  yang  tidak  terlalu tinggi sehingga  dapat  diproduksi secara besar  serta  mudah  untuk  kita  temukan. (Halden, 2010)
Keberadaan sampah terutama plastik  adalah  salah  satu  problematika yang  sedang dialami  berbagai negara di dunia  sebab  sifatnya  yang  sukar  untuk diurai, tetapi keberadaannya terus bertambah  tiap  tahun.  Setiap  negara mempunyai  jumlah  sampah  plastik  yang bermacam-macam  dengan  bermacam latar belakang masyarakat dan yang pasti kondisi  negaranya.  Pemakaian    plastik yang    tinggi  akan      berdampak    kepada masyarakat dimana ketergantungan terhadap  kebutuhan  plastik  bertambah tinggi  juga.  Ketergantungan  terhadap plastik  juga    memiliki    dampak    yang kurang  baik,    karena  sampah  plastik memiliki   potensi   membahayakan bagi kesehatan    mahkluk      hidup    dan lingkungan.(Hoornweg & Bhada, 2012)
Pengelolaan persampahan di Kabupaten gunungkidul merupakan tanggung  jawab  Dinas  Lingkungan  Hidup Kabupaten Gunungkidul, termasuk pengelolaan  sampah  di  TPA  (Tempat
Pemrosesan  Akhir)  sedangkan  Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunungkidul memiliki tanggungjawab untuk menyediakan sarana prasarana persampahan termasuk di TPA. Selama ini pengelolaan sampah di Kabupaten Gunungkidul menggunakan pola langsung dan  pola  tidak  langsung.  Pola  langsung merupakan  sampah  yang  dikumpulkan dari sumbernya dan langsung diangkut ke TPA,  sedangkan  pola  tidak  langsung merupakan  sampah  yang  dikumpulkan kemudian  dipindahkan  ke  TPS/TPS-3R untuk  dilakukan  pemilahan  dan  diangkut ke  TPA.  TPA  Wukirsari  yang  beradad  di Kecamatan  Wonosari  baru  melayani  13 dari  18  kecamatan  yang  terdapat  di Kabupaten Gunungkidul. Volume sampah yang masuk ke TPA baru kurang lebih 10% dengan  kisaran  40  ton  per  hari  dari timbulan sampah yang ada dimana hampir
360  ton  per  hari.  Kecamatan  yang  tidak terlayani pengangkutan sampahnya, masyarakat membuang sampahnya dengan  cara  dibakar,  dibuang  ke  lahan terbuka  secara  liar,  dibuang  ke  sungai, pekarangan  maupun  lahan  sewa.  Kondisi TPA  saat  ini  sudah  hampir  penuh, sehingga perlu dilakukan
upaya pengurangan  sampah  yang  masuk  ke TPA.
Seiring berkembangnya  pariwisata di  Gunungkidul,  terutama  untuk wisata pantai  wisatawan  banyak  yang  masih meninggalkan  sampah  plastik.  Para warga  pesisir  pantai  sekaligus  pelaku wisata  di  kawasan  pantai  banyak  yang mengeluhkan  terkait  minimnya  lokasi pembuangan sampah yang representatif. Hal  ini  selain  berdampak  polusi  udara yang menyebabkan bau tidak sedap juga berdampak  terhadap  citra  wisata  di masyarakat  maupun  wisatawan  yang datang ke kawasa pantai di Gunungkidul. Beberapa titik wilayah pantai yang masih meninggalkan  banyak  limbah  sampah salah  satunya  adalah  Pantai  Tanjung. Menurut  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Gunungkidul,  permasalahan  sampah  di kawasan  Pantai  Drini  serta  Sepanjang seharusnya  menjadi  tanggung  jawab bersama.
Berdasarkan latar belakang artikel maka penulis akan merumuskan
masalah:
1. Bagaimana peran Pemerintah Daerah Gunungkidul dalam pengelolaan sampah  plastik di kawasan Pantai Drini?
2. Bagaimana efektivitas hukum peraturan  daerah  dalam  rangka pengelolaan  sampah  plastik  di kawasan Pantai Drini?

## METODOLOGI
Metodologi  penelitian  adalah  empiris bersifat diskriptif dengan bersumber pada bahan hukum  primer,  sekunder  dan  tersier.  Penulisan hukum  ini  memiliki  pendekatan  penelitian  yang bersifat kualitatif dengan bersumber pada bahan hukum primer dan sekunder. Penulis melakukan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara  dengan  memperoleh  data  langsung dari respondern atau narasumber yang bersangkutan.  Teknik  analisis  yang  digunakan adalah metode partisipatif.

## PEMBAHASAN
A. Deskripsi Objek Penelitian
Berdasarkan Peraturan  Bupati  (Perbup) Gunungkidul Nomor  64  tahun  2016 tentang Kedudukan,  Susunan  Organisasi,  Tugas, Fungsi,  dan  Tata  Kerja  Dinas  Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul  Pegawai pada Dinas
Lingkungan
Hidup Kabupaten
Gunungkidul berjumlah 203 orang   terdiri dari 42 PNS dan 161 Tenaga harian Lepas. Dinas
Lingkungan  Hidup  Kabupaten  Gunungkidul merupakan  instansi  yang  memiliki  tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan  di  bidang  lingkungan    hidup berdasarkan: a. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor   7   Tahun   2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Nomor 5 Tahun 2019;
b. Peraturan  Bupati  (Perbup)  Gunungkidul
Nomor  64  tahun  2016 tentang  Kedudukan, Susunan  Organisasi,  Tugas,  Fungsi,  dan Tata  Kerja Dinas Lingkungan Hidup.
Berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup)  Gunungkidul  Nomor  64  tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,  Tugas,  Fungsi,  dan  Tata  Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul  bahwa  tugas  pokok  dan  fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul membantu Bupati
melaksanakan  urusan  pemerintahan  dan tugas  pembantuan  di  bidang  lingkungan hidup  yang  ada  di  daerah  Kabupaten Gunungkidul.  Dinas  Lingkungan  Hidup Kabupaten  Gunungkidul  mempunyai  tugas melaksanakan  urusan  pemerintahan  dan tugas  pembantuan  di  bidang  lingkungan hidup.  Untuk  menyelenggarakan  tugas tersebut Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul mempunyai fungsi:
a.  Perumusan  kebijakan  umum  di  bidang lingkungan hidup;
b.  Perumusan  kebijakan  teknis  di  bidang lingkungan hidup;
c.  Penyusunan  rencana  kinerja  dan  perjanjian kinerja  di  bidang  lingkungan hidup;
d.  Pengelolaan sistem informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup;
e.  Penataan dan pentaatan  perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
f.    pengendalian   pencemaran   dan pengembangan   kapasitas   lingkungan hidup;
g.  Konservasi dan pengendalian kerusakan lahan;
h.  Pemberdayaan masyarakat di bidang lingkungan hidup;
i.  Penyelenggaraan sistem pengendalian interndi bidang lingkungan hidup;
j.  Penyusunan    dan    penerapan    norma, standar,    pedoman,    dan    petunjuk operasionaldi bidang lingkungan hidup:
k.  Pelaksanaan    monitoring,    evaluasi,    dan pelaporan      kegiatan      bidang  lingkungan hidup; dan
l.  Pengelolaan UPT.
B.  Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

## Gunungkidul dalam Pengelolaan Sampah

## Plastik
1. Landasan Hukum dalam Pengelolaan Sampah Plastik di Wilayah Kabupaten Gunungkidul
Dasar hukum yang menjadi pedoman dalam Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Platik di Wilayah Gunungkidul adalah :
a. Undang-Undang 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan

## Lingkungan Hidup
Lingkungan  hidup  yang  bersih  serta sehat  merupakan  hak  asasi  setiap  warga negara  Indonesia.  Pengelolaan  lingkungan hidup  adalah  salah  satu  kegiatan  yang terpadu dan sistematis dalam upaya pencegahan  terjadinya  pencemaran  maupun kerusakan lingkungan. Salah satu yang dapat menyebabkan  kerusakan  lingkungan  hidup adalah  sampah.  Sampah  adalah  buangan yang  dihasilkan  dari  suatu  proses  produksi baik  industri  maupun  domestik.  Tujuan  dari perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan hidup ialah Pasal 3:
1) Melindungi  wilayah  negara  kesatuan republik indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
2) Menjamin  keselamatan,  kesehatan,  dan
kehidupan manusia
3) Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
4) Menjaga  kelestarian  fungsi  lingkungan hidup;
5) Mencapai  keserasian,  keselarasan,  dan
keseimbangan lingkungan hidup;
6) Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan 7) Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
8) Mengendalikan  pemanfaatan  sumber daya alam secara bijaksana
9) Mewujudkan
pembangunan berkelanjutan.
10)  Mengantisipasi isu lingkungan global. Menurut  Pasal  1  ayat  (2)  Perlindungan  dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis  dan  terpadu  yang  dilakukan  untuk
melestarikan  fungsi  lingkungan  hidup  dan mencegah  terjadinya  pencemaran  dan/atau kerusakan  lingkungan  hidup  yang  meliputi perencanaan,  pemanfaatan,  pengendalian, pemeliharaan,  pengawasan,  dan  penegakan hukum. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan  hidup  adalah  tanggungjawab setiap orang. Selain pemerintah tingkat pusat maupun  daerah,  masyarakat  umum  juga memeiliki peran disitu. Tugas dan wewenang pemerintah  daerah  dalam  perlindungan  dan pengelolaan  lingkungan  hidup  diatur  dalam pasal 63 ayat (3) berbunyi :
1) Menetapkan kebijakan tingkat kabupaten/kota 2) Menetapkan  dan  melaksanakan  klhs tingkat kabupaten/kota; 3) Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai rpplh kabupaten/kota; 4) Menetapkan
dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan ukl-upl;
5) Menyelenggarakan inventarisasi sumber daya  alam  dan  emisi  gas  rumah  kaca  pada tingkat kabupaten/kota;
6) Mengembangkan  dan  melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
7) Mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
8) Memfasilitasi penyelesaian sengketa;
9) Melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan  penanggung  jawab  usaha  dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-
undangan; 10)  Melaksanakan standar
pelayanan minimal 11)  Melaksanakan  kebijakan  mengenai  tata cara  pengakuan  keberadaan  masyarakat hukum  adat,  kearifan  lokal,  dan  hak masyarakat hukum  adat  yang  terkait  dengan perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota 12)  Mengelola  informasi  lingkungan  hidup tingkat kabupaten/kota 13)  Mengembangkan  dan  melaksanakan kebijakan  sistem  informasi  lingkungan  hidup tingkat kabupaten/kota;
14)  Memberikan pendidikan, pelatihan,
pembinaan, dan penghargaan
15)  Menerbitkan izin lingkungan pada tingkat kabupaten/kota; dan 16)  Melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan  Hidup  telah  menjadi  pedoman bagi pemerintah untuk menjalankan kewenangan dalam bidang perlindungan dan pengelolaan  lingkungan  hidup  khususnya pemerintahan daerah Kabupaten
Gunungkidul.  Lembaga  daerah  memiliki tupoksi  berdasarkan  Undang –  Undang  ini akan  memiliki  daya  yang  berat  jika  hanya melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan tetapi  dibutuhkan  juga  penetap  kebijakan. Undang –  Undang  ini  bisa  membuat pemerintah memberikan penguatan terhadap prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan  didasarkan atas tata pengelolaan pemerintahan yang baik. Penguatan instrumen  pencegahan  pencemaran  dan kerusakan lingkungan hidup. Sampah merupakan limbah padat yang menjadi salah satu
bahan penyebab pencemaran lingkungan.  Undang –  Undang  ini  sudah cukup  kuat  memberikan  aturan  mengenai saknssi  bagi  kejahatan  lingkungan  dibantu oleh  pemerintahan  daerah.  Dengan  adanya Undang-  Undang  ini  diharapkan  masyarkat ikut turut serta menjaga lingkungan hidup.
b . Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah Undang-undang  ini  bertujuan  untuk meningkatkan kesehatan bermasyarakat dan kualitas  di  lingkungan  masyarakat  serta menjadikan  sampah  sebagai  sumber  daya yang  bernilai  ekonomis.  Pada  Pasal  5 menyebutkan,“Pemerintah dan pemerintahan  daerah  bertugas  menjamin terselenggaranya  pengelolaan  sampah yang  baik  dan  berwawasan  lingkungan sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini .” Hal  ini  dikuatkan  oleh  setiap  orang siapapun itu berhak mendapatkan pelayanan dalam    pengelolaan    sampah    serta  setiap orang  berhak  memperoleh  pembinaan  agar dapat  melaksanakan  pengelolaan  sampah secara  baik  dan  berwawasan  lingkungan yang merupakan tanggung jawab pemerintah  dan  pemerinta  daerah  tertulis pada  Pasal  11  huruf  a  dan  e.  Kewajiban setiap orang pada Pasal 12 ayat (1) dimana Setiap    orang    dalam    pengelolaan sampah    rumah    tangga    dan  sampah sejenis  sampah  rumah  tangga  wajib mengurangi  dan  menangani sampah dengan cara
yang berwawasan
lingkungan. Sampah yang dihasilkan kawasan  Gunungkidul  terutama  di  pesisir pantai  merupakan  sampah  rumah  tangga
serta sampah dari tampat perdagangan serta pariwisata.
Pengelolaan sampah di kawasan tersebut berdasarkan asas-asas yang tertuang dalam Pasal 3 yaitu:
1) Asas  tanggung  jawab  adalah  bahwa Pemerintah      dan      pemerintah      daerah mempunyai   tanggung jawab pengelolaan sampah dalam
mewujudkan hak masyarakat  terhadap  lingkungan  hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamanatkan  dalam  Pasal  28H  ayat  (1) Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945.
2) Asas  berkelanjutan  adalah  bahwa pengelolaan  sampah  dilakukan  dengan menggunakan  metode  dan    teknik    yang ramah    lingkungan    sehingga    tidak menimbulkan  dampak  negatif  terhadap kesehatan  masyarakat  dan  lingkungan, baik  pada  generasi  masa  kini  maupun pada generasi yang akan datang.
3) Asas manfaat adalah bahwa pengelolaan sampah perlu menggunakan pendekatan yang menganggap  sampah  sebagai  sumber daya  yang  dapat  dimanfaatkan  untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
4) Asas  keadilan  adalah  bahwa  dalam
pengelolaan  sampah,  Pemerintah  dan pemerintahan daerah memberikan kesempatan yang
sama    kepada
masyarakat dan  dunia usaha untuk berperan secara aktif dalam
pengelolaan sampah.
5) Asas  kesadaran  adalah  bahwa  dalam pengelolaan sampah, Pemerintah dan
pemerintahan  daerah  mendorong  setiap orang  agar  memiliki  sikap,  kepedulian,  dan kesadaran untuk
mengurangi dan menangani sampah yang dihasilkannya. 6) Asas  kebersamaan  adalah  bahwa pengelolaan sampah
diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
7) Asas keselamatan adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin keselamatan manusia. 8) Asas keamanan adalah bahwa
pengelolaan  sampah  harus  menjamin  dan melindungi masyarakat dari berbagai dampak negatif.
9) Asas    nilai    ekonomi    adalah    bahwa sampah  merupakan  sumber  daya  yang mempunyai  nilai  ekonomi  yang  dapat
dimanfaatkan  sehingga  memberikan  nilai tambah.
Pemerintah dan pemerintahan daerah memiliki  tugas  dalam  pengelolaan  sampah yang dicantumkan pada pasal 6 terdiri atas:
1) Menumbuh kembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaansampah;
2)  Melakukan    penelitian,    pengembangan teknologi      pengurangan,  dan  penanganan sampah;
3)  Memfasilitasi,      mengembangkan,      dan melaksanakan upaya  pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah
4) Melaksanakan      pengelolaan      sampah dan      memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
5)  Mendorong dan memfasilitasi pengembangan   manfaat   hasil;
6)  Memfasilitasi        penerapan        teknologi spesifik        lokal  yang  berkembang  pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah; dan
7)  Melakukan    koordinasi    antarlembaga pemerintah,   masyarakat, dan  dunia  usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan Dalam menjalankan tugasnya pemerintah  daerah  memiliki  kewenangan dalam  pengeloalaan  sampah  di  wilayah kabupaten  atau  kota  yang  tertuang  paada pasal 9 ayat (1) yaitu:
1) Menetapkan   kebijakan   dan   strategi
pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi; 2) Menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten/kota sesuai dengan  norma,  standar,  prosedur,  dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah;
3) Melakukan pembinaan dan pengawasan  kinerja  pengelolaan  sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain; 4) Menetapkan lokasi tempat penampungan    sementara,    tempat pengolahan    sampah    terpadu,    dan/atau tempat  pemrosesan akhir sampah;
5) Melakukan  pemantauan  dan  evaluasi secara  berkala  setiap  6  (enam)  bulan selama  20  (dua  puluh)  tahun  terhadap tempat  pemrosesan  akhir  sampah  dengan sistem  pembuangan  terbuka  yang  telah ditutup; dan
6) Menyusun    dan    menyelenggarakan sistem      tanggap      darurat  pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.
Undang –  Undang  Nomor  8  Tahun  2008 tentang Pengelolaan Sampah menjadi patokan  arah  dalam  pengelolaan  sampah. Pandangan  masyarakat  pada  umumnya serta  khususnya  masyarakat    daerah Kabupaten    Gunungkidul  pesisir  pantai terhadap    sampah  hanya  sesuatu  sisa  dari suatu  kegiatan  sehingga  tidak  dapat  diambil manfaatnya.  Padahal  yang  tejadi  sampah dapat dimanfaatkan sesuai dengan penggolongannya  dan  dapat  kenjadi  branag yang berinilai ekonomis secara tidak langsung akan  mengurangi  sampah  yang  sudah  tidak dimanfaatkan dan meningkatkan perekonomian.  Undang –  undang  ini  juga menjadi payung hukum bagi
penyelenggaraan pengelolaan sampah scara terpadu,  pemenuhan  hak  dan  kewajiban masyarakat  serta  tugas  pemerintah  dan pemerintahan  daerah  dalam  melaksanakan pelayanan publik.
c. Peraturan
Daerah Kabupaten
Gunungkidul  Nomor  14  Tahun    2020 Tentang  Pengelolaan  Sampah  Rumah Tangga  Dan  Sampah  Sejenis  Sampah Rumah Tangga
Peraturan  ini    bertujuan  meningkatkan pengelolaan  dan  perlindungan  sumber  daya alam  yang  berkelanjutan.    Dengan  program pembangunan  sebagai berikut : 1) Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup 2) Program perlindungan dan Konservasi sumber daya alam
Kawasan  pantai  yang  banyak  di wilayah Kabupaten Gunungkidul menyebabkan banyak sampah yang
dihasilkan  baik  karena  kawasan  tersebut merupakan  destinasi  wisata  serta  adanya pemukiman penduduk. Penduduk dan wisatawan  diwajibkan  menjaga  kesehatan lingkungan  serta  turut  dalam  pengelolaan sampah. Hal ini dikuatkan dalam pasal 7 ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang berkewajiban melaksanakan kegiatan pengelolaan sampah.”  Tujuan dari pengelolaan sampah di Kabupaten Gunungkudul tertuang pada Pasal 3 yaitu :
a.Mewujudkan  lingkungan  yang  bersih  dan sehat di semua kawasan;
b. Meningkatkan kualitas lingkungan;
c. Meningkatkan kesehatan masyarakat; d. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pengelolaan sampah merupakan kegiatan  sistematis  yang  artinya  meliputi
pengurangan  sampah  dan  penanganan sampah  sebagaimana  tertuang  di  Pasal  8. Pengurangan  Pengurangan  sampah  yang dimaksud  pada  Pasal  8  ialah  pembatasan sampah,  pendauran  ulang  sampah  dan pemanfaatan kembali sampah. Prinsip tersebut dikenal dengan 3R (Reuse, Recycle dan  Reduce).  Upaya  pemerintahan  daerah dalam  pengurangan  sampah  tertuang  pada pasal 11 yaitu dengan cara :
1) fasilitasi dan
edukasi kepada
masyarakat dan dunia usaha dalam pembatasan penggunaan bahan sekali pakai dan pemanfaatan hasil daur ulang;
2) mengembangkan  dan  memanfaatkan hasil  daur  ulang,  pemasaran  hasil  produk daur ulang, dan guna ulang sampah;
3) pemantauan        dan        evaluasi pelaksanaan    rencana pemanfaatan bahan produksi  ramah  lingkungan  oleh  pelaku usaha; dan 4) mendorong masyarakat untuk membentuk  Lembaga Pengelola Sampah.
Dalam  Pembatasan  Timbulan  sampah setiap orang yang  dalam melakukan kegiatannya memerlukan wadah wajib menggunakan  wadah  kemasan  yang  ramah lingkungan, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang  serta  yang  mudah  diurai  oleh  proses alam dijelaskan pada Pasal 13. Pemanfataan kembali sampah     Pasal     12    menjelaskan setiap    orang    berkewajiban menggunakan bahan  yang  diguna  ulang  dan  dapat  terurai oleh alam.
Upaya Pemerintahan Daerah Kabupaten  Gunungkidul  dalam penanganan sampah  adalah  pemilahan,  pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemprosesan  akhir  sampah  sesuai  dengan Pasal 15. Dalam proses pemilihan mewajibkan  setiap  orang  wajib  memiliki fasilitas  tempat  sampah  organik,  sampah anorganik  dan  sampah  spesifik.  Dalam proses pengumpulan dilakukan oleh pengelola  sampah  mandiri,  produsen  PJPS, dan  pemerintah  daerah.  Pemerintah  daerah wajib menyediakan transferdepo, TPS (Tempat  Pembuangan  Sementara),  TPS, TPS  3R,  TPST.  Pada  proses  pengumpulan sampah  adanya  pengelompokan  sampah yaitu rumah tangga yang mengandung bahan berbahaya  dan  beracun  serta  limbah  bahan berbahaya  dan  beracun,  sampah  yang mudah terurai, sampah yang dapat digunakan  kembali,  sampah  yang  dapat didaur  ulang,  sampah  residu  sebagaimana
tertuang  dalam  pasal  17.  Pengolahan sampah  dilakukan  setiap  orang  sesuai kewenangannya, fasilitas dalam  pengolahan sampah  berupa  kompostes,  transdepo,TPA. Kegiatan  Pengolahan  sampah  dilakukan pemisahan  sampah  yang  belum  dipilah  dari sumber sampah, sampah yang sudah dipilah dai  TPS,  dan  residu  sampah  yang  berasal dari TPS 3R/TPST. Dalam prose pemrosesan  akhir  sampah,  pemerintah daerah  menyediakan  fasilitas  berupa  TPA.
Pemrosesan akhir berupa metode lahan urug terkendali,  metode  lahan  urug  saniter  dan teknologi ramah lingkungan. Pada pelaksanaan pengelolaan sampah
pemerintah tidak bekerja sendiri, dibantu oleh lembaga  masyarakat  mandiri  yang  disebut JPSM  (Jasa  Pengelola  Sampah  Mandiri) serta  PJPS  (Penyedia  Jasa  Pengelolaan Sampah)  Sarana  dan  prasarana  JPSM  dan PJPS  merupakan  tanggung  jawab  pribadi namun perizinan dan kewenangan
pengelolaan sampah dipegang oleh pemerintah daerah.
Dengan  adanya  Peraturan  Daerah Kabupaten  Gunungkidul  Nomor  14  Tahun 2019  tentang  Pengelolaan  Sampah  Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga sudah memberikan pedoman dan arah pada pelaksana  kebijakan  mengenai  pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah lebih menekankan  pada  proses  pengurangan sampah  yang  berbasis  3R  dan  proses penanganan  sampah  mulai  sampah  itu dibuang hingga diangkut ke tempat pembuangan akhir. Pada peratuan daerah ini tidak hanya pemerita daerah yang turut serta dalam  pengelolaan  sampah  namun  juga didukung  oleh  lembaga  mandiri  masyarakat yang ikut dalam proses pengelolaan sampah. Masyarakat  Kabupetan  Gunungkidul  sendiri wajib  ikut  serta  dalam  upaya  pengurangan sampah  sehningga  diharapkan  adanya lingkungan sehat maka masyarakat sejahtera.
2.  Mekanisme Pengelolaan Sampah Plastik di

## Kawasan Pantai Drini
Mekanisme  Pengelolaan  sampah  plastik  oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Gunungkidul  dalam  pengelolaan  samoah sebagai berikut:
a.    Pengurangan Sampah
Pengurangan  sampah  dalam  pasal  1  ayat 34  ialah  upaya  yang  meliputi  kegiatan membatasi, mengguna ulang, dan
mendaurulang sampah Kegiatan pengurangan sampah  ialah  mengarah  kepada  kegiatan  3R yaitu  Reduce  (kegiatan  membatasi  sampah), Reuse (kegiatan mengguna ulang), dan Recyle (Kegiatan pendaur ulang sampah) , menjelaskan : 1)  Pembatasan Timbulan Sampah Pembatasan Timbulan Sampah atau reduce diatur  dalam  pasal  12  Peraturan Daerah  Kabupaten  Gunungkidul  Nomor  14 Tahun    2020, reduce upaya  mengurangi volume sampah di lingkungan sumber sebelum sampah dihasilkan dengan cara merubah pola hidup  komsumtif  yaitu  merubah  kebiasaan boros  yang  menghasilkan  banyak  sampah menjadi  produsen  yang  hemat  akan  sampah. Misalnya memperbanyak pemakaian kemasan yang mudah terdegradasi seperti daun.
2)  Pemanfaatan Kembali
Pemanfaatan  kembali  atau reuse adalah upaya memanfaatkan kembali sampah melalui prosedur  daur  ulang  setelah  melalui  proses tertentu.  Hal  ini  diatur  dalam  pasal  13 Peraturan  Daerah  Kabupaten  Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2020. Misalnya memanfaatkan  sampah  dapur  untuk  dijadikan pupuk  atau  pembuatan  ember  melalui  olahan sampah plastik.
3)  Daur Ulang
Penggunaan  kembali  atau recycle ialah upaya  pemakaian  kembali  bahan  serta material  agar  tidak  langsung  menjadi  sampah tanpa  pengolahan  jadi  bersifat  langsung digunakan ulang. Hal ini diatur dalam pasal 14 Peraturan  Daerah  Kabupaten  Gunungkidul Nomor  14  Tahun    2020.  Misalnya  pembuatan biostarter bahan ramah lingkungan atau lokal untuk pengompasan.
Kegiatan Pengurangan Sampah merupakan  dibawah  kewenangan  Bidang Bidang Pengendalian Pencemaran dan Pengembangan Kapasitas.  Peran  Dinas Lingkungan Hidup dalam pengurangan sampah di kawasan pantai ialah mengadakan sosialisasi  dan  pembinaan  mengenai  3R kepada  warga  pesisir  pantai.  Sosialisasi bermaksud  untuk  memberikan  pemahaman kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran  dan  peran  masyarakat  serta memberikan motivasi dalam mengatasi persoalan  sampah  di  lingkungannya.  Dalam sosialisasi  Dina  Lingkungan  Hidup  kepada masyarakat  dengan  cara  mengadakan  forum atau  pertemuan  formal  dengan  perwakilan kepala dusun serta beberapa lapisan kelompok, melalui media massa serta
pemberitahuan  pamflet  di  tempat  yang  dapat dijangkau  warga  pesisir.  Peran  masyarakat dalam pengurangan sampah sangat diperlukan hal ini diatur dalam pasal 31 ayat (2) Peraturan Daerah  Kabupaten  Gunungkidul  Nomor  14 Tahun  2020. Dibawah ini merupakan Rencana Strategis  serta  capaian  Dinas  Lingkungan Hidup terkait persampahan Tahun 2021.
Bidang Pengendalian Pencemaran dan Pengembangan Kapasitas  memiliki kewenangan  dalam  pembuatan  kebijakan serta pembinaan pengelolaan sampah kepada masyarakat.  Sedangkan  Bidang  lain  bisa membantu ketika membutuhkan serta berkaitan terhadap kewenangan bidang Pengendalian Pencemaran dan Pengembangan Kapasitas. Menurut wawancara dengan Ibu Dwi Wiyani,ST.M.Eng, menyatakan bahwa pengelolaan sampah baik pengurangan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas yang berperan aktif dan lebih  maksimal  apabila  masyarakat  itu  sendiri terjun  aktif  serta  didampingi  dan  pengadaan sarana prasarana dibantu oleh Dinas Lingkungan  Hidup  Gunungkidul  sekaligus melakkan pendampingan masyarakat.
Dalam  upaya  pengurangan  sampah,
Dinas Lingkungan Hidup Gununngkidul sudah berupaya secara terarah meningkatkan kesadaran  masyarakat  pesisir  pantai  untuk bertanggungjawab dalam pengelolaan sampah plastik  di  kawasan  tersebut,  penekanan sosialisasi  yang  diarahkan  adalah  pemilahan serta  pemanfaatan  kembali  sampah  plastik. Hasil  dari  daur  ulang  sampah  plastik  juga bernilai  ekonomis  dan  juga  menekan  volume sampah  yang  ada  di  wilayah  Pesisir.  Melalui warga  yang  memiliki  kelompok  mandiri  dari tingkat bawah sampai dukuh telah melakukan kehiatan  lingkungan  dengan  memanfaatkan sampah plastik meskipun  belum menyeleuruh sesuai pasal 13 Peraturan  Daerah  Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun  2020.
Bukan  hanya  penduduk  lokal,  para wisatawan  yang  datang  ke  kawasan  pantai harus  menyadari  untuk  menekan  jumlah sampah,  kesadaran  tersebut  salahsatunya dengan cara membawa peralatan yang ramah lingkungan.  Pihak  Dinas  Lingkungan  Hidup bekerjsama dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul terus mengkampanyekan hal tersebut melalui poster atau  pemberitahuan yang  dapat  dilihat
langsung oleh wisatawan di kawasan pariwisata  tersebut.  Kesadaran  masyarakat dalam pengelolaan sampah sangatlah
dibutuhkan, salah satunya kemauan masyarakat  dalam  mematuhi  aturan  yang mengatur tentang persampahan. Dinas Lingkungan  Hidup  Gunungkidul  bekerjsama dengan pihak berwajib dalam hal ini polisi serta Satuan  Polisi  Pramong  Praja  untuk  menindak masyarakat  yang  melanngar  peraturan  terkait sampah.  Hal  ini  telah  tertuang  pada  pasal  33 Peraturan  Daerah  Kabupaten  Gunungkidul Nomor 14 Tahun  2020 yang berbunyi,“Setiap orang dilarang:
a. Membuang   sampah   di   sungai,   parit, saluran   irigasi, saluran drainase,taman kota, tempat  terbuka,  fasilitas  umum,  jalan  dan tempat-tempatlain  yang  tidak  diperuntukkan sebagai tempat penampungan sampah;
b. Membakar sampah anorganik;
c. Membakar  sampah  di  tempat  terbuka yang  dapat  menimbulkan  bahaya    kebakaran dan/atau    polusi  dan/atau  mengganggu lingkungan;
d. Menggunakan lahan untuk dimanfaatkan  sebagai  tempat  pembuangan sampah  tanpa  dilakukan  proses  pengolahan sesuai  dengan jenis  sampah agar  aman  bagi lingkungan
e. Membuang  sampah  yang  berasal  dari luar wilayah daerah ke dalam wilayah daerah; dan/atau
f. Melakukan  kehiatan  ternak  di  dalam lingkungan TPA/TPST.”
Penerapan sanksi bagi pelanggar  yang melanggar sebagaui pembuang sampa sembarangan diatur pada  Pasal 51 Peraturan Daerah  Kabupaten  Gunungkidul  Nomor  14 Tahun    2020  yang  berbunyi  ,  “Setiap  orang yang melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33  diancam  dengan  pidana  kurungan  paling lama  6  (enam)  bulan  atau  denda  paling banyak  Rp50.000.000,00  (lima  puluh  juta rup iah).” Melalui  penerapan  sanksi tersebut, pemerintah    bertujuan    agar    masyarakat sadar    akan pengelolaan  sampah  sehingga membuang  sampah  pada  tempatnya.
Berdasarkan  wawancara  yang  telah dilakukan  kepada  pihak  Dinas  Lingkungan Hidup  Kabupaten  Gunungkidul  bahwa  pihak Dinas  melakukan  sosialisasi  dalam  bentuk pendampingan  untuk  pengelolaan  sampah berbasis  3R.  Pendampingan  dilakukan  baik dalam  tindakan  pencegahan  serta  tindakan preventif  yaitu  perencanaan  dan  keputusan akhir.  Namun  banyak  sekali  hambatan  yang terjadi  dalam  hal  ini  sehingga  tidak  efektif. Masyarakat  masih  sedikit  yang  memahami
bahwa sampah daur ulang jika dikelola dengan baik  bisa  menjadi  bernilai  ekonomis.  Melalui wawancara  dengan  Dukuh  Wonosobo  Bapak Mugiraharjo, dijelaskan bahwa memang kesadaran  masyarakat  pesisir  pantai  Drini belum secara keseluruhan memahami perihal ini.  Beberapa  masyarakat  berusaha  memilah sendiri  baik  dari  sampah  yang  bisa  didaur ulang  dengan  sampah  makanan.  Tetapi masyarakat merasa tidak mampu secara terus menerus  mengolah  sendiri  jika  lahan  yang disediakan untuk tempat pembuangan sampah masih tetap sedangkan volume sampah  yang dihasilkan baik dari penduduk sendiri serta dari wisatawan  semakin  tinggi.  Sarana  dan prasarana  dari  Dinas  juga  belum  bisa maksimal dalam menangani sampah yang ada di  wilayah  ini.  Agar  tindakan  berjalan  efektif dibutuhkan tindakan represif dimana tindakan itu dilakukan setelah pencemaran terjadi yang memerlukan  biaya  operasional.  Menurut Soerjono Soekanto, ada beberapa faktor yang menjadi  indikator  apakah  suatu  aturan  ukum dapat  dikatakan  efektif  atau  tidak,  beberapa faktor tersebut disebutkan ialah :
1)faktor hukum itu sendirif
2)  Faktor  penegak  hukum,  yakni  pihak-pihak yang  membentuk  dan  menerapkan  hukum itu
3)  Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4)    Faktor  dari  masyarakat  yakni  lingkungan dimana hukum itu diterapkan
5)    Faktor kebudayaan  yang  merupakan  hasil karya,cipta dan rasa yang didasarkan pada karya  manusia  dalam  pergaulan  hidup (Soekanto, 1998) Pelaksanaan  penguranagan  sampah  di kawasan  pantai  Gunungkidul  masih  tergolong belum terlaksana dengan baik. Teori efeketifitas  hukum  pemerintah  daerah  dalam hal  ini  Dinas  Lingkungan  Hidup  wajib melakukan edukasi kepada masyarakat untuk mengelola sampah secara baik sesuai dengan pasal  11  ayat  (2)  huruf  a  Peraturan  Daerah Kabupaten  Gunungkidul  Nomor  14  Tahun 2020.  Edukasi  yang  dilakukan  harus  berkala sehingga  membuat  masyarakat  sadar  dan pemerintah  juga  bisa  memberikan  kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan sampah  semisal  kegiatan  bersih  desa  atau membuat  kerajinan  berbahan  dasar  sampah daur  ulang,  membuat  pupuk  kompos  dari sampah organik sehingga diharapkan masyarakat dapat
mengambil ilmu pembelajaran.

## b. Penanganan Sampah
Penanganan  sampah  ialah  upaya  yang meliputi kegiatan pemilahan sampah, pengumpulan sampah, pengangkutan
sampah, pengelolaan sampah hingga pembuangan  sampah  di  tempat  pembuangan akhir  sampah.  Gambar  dibawah  menjelaskan bagaimana  teknik  operasional  penanganan sampah mulai sampah dibuang hingga dibawa ke tempat pembuangan akhir

## GAMBAR 1. Bagan Teknik Operasional Penanganan Sampah

## 1) Pemilahan Sampah
Pemilahan  sampah  merupakan  kegiatan mengelompokkan  dan  memisahkan  sampah sesuai  jenis  sampah.  Diatur  dalam  pasal  15 Peraturan  Daerah  Kabupaten  Gunungkidul Nomor  14  Tahun    2020.  Pemilahan  atau pengelompokan  bertujuan  untuk  memisahkan sampah berikut :
a.    sampah        rumah        tangga        yang mengandung    bahan berbahaya  dan  beracun  serta  limbah  bahan berbahaya dan beracun;
b.  sampah yang mudah terurai;
c.  sampah yang dapat digunakan kembali;
d.  sampah yang dapat didaur ulang; dan/atau e.  sampah residu.
Salah  satu  fasilitas  sebagai  pengelolaan sampah yang baik ialah penyediaan sarana dan prasarana  yang  baik  khusunya  tong  sampah atau bak sampah. Terutama bak sampah yang ada pemisah mana sampah organik, anorganik dan  spesifik  agar  memudahkan    saat pembuangan    diakhir  nanti.    Sampah    plastik tergolong  dalam  sampah  anorganik  karena sampah yang berasal dari  manusia  sulit  untuk diuraikan  oleh  alam  lebih  baik  didaurulang untuk digunakan kembali sebagai sesuatu yang bernilai ekonomi. Sarana tempat sampah yang tersedia  di  kawasan  Pantai  Drini  Gunungkidul
sangat terbatas dan hanya ada di beberapa titik saja. Berdasarkan wawancara Ibu Dwi
Wiyani,ST.M.Eng,  selaku  menyampaikan  dan mengakui bahwa kawasan pariwisata tertutama pesisir pantai tempat sampah 3R masih sedikit. Selain itu  yang terjadi saat ini pemilihan   tidak dilakukan  oleh  masyarakat  sehingga  sampah yang  diangkut  oleh  petugas  belum  terpilah. Volume yang makin tinggi juga menjadi kendala tersendiri bagi pihak Dinas karena keterbatasan pengangkut  sampah  yang  berada  di  wilayah pesisir.  Maka  pemerintah  dalam  hal  ini  Dinas Lingkungan Hidup sedang fokus untuk menganggarkan  pengadaan  tempat  sampah 3R  beserta  pengelolaan  memilah  sampah sesuai dengan peraturan daerah agar terwujudnya prinsip 3R.
2)Pengumpulan Sampah
Pengumpulan  sampah  ialah  sistem pengumpulan  sampah  denga  cara  mengambil sampah  mulai  dari  tempat  sampah  atau  dari timbulan sampah sampai ke tempat pengumpulan sementara(TPS) atau Transferdepo  atau  TPS3R  atau  kontainer  ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Pengumpulan sampah dilakukan oleh lembaga pengelola  sampah  mandiri,  produsen  dan pemerintah  daerah.  Peran  dari  pemerintah daerah  dalam  strategi  pengelolaan  sampah ialah  menyediakan  petugas  kebersihan  serta ketersediaan  tempat  pembuangan  akhir,  TPS 3R  pada  fasilitas  umum.  Hal  ini  diatur  dalam pasal  21  Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun  2020.
Pengelolaan  sampah  menurut  Bapak Mugiraharjo  masih  kurang  dari  masyarakat sendiri  maupun  para  pengunjung  wisata. Sebagai  kepala  Dukuh  Wonosobo  sekaligus pedagang  yang  berada  di  sektor  timur  pantai Drini  sampah  yang  ditimbulkan  dominan  dari sektor  sisa  makanan  serta  blukong  atau  sisa- sisa  kelapa.  Dari  pedangang  secara  pribadi mengumpulkan sampah sendiri yang kemudian dikumpulkan pada satu titik tempat pembuangan sementara di wilayah Pantai Drini. Setelah  it  pada  sore  hari  ada  2  sampai  3 petugas  mengambil  sampah  yang  telah terkumpul. Kendala yang terjadi adalah sampah yang  ada  belum  dipilah  masih  menjadi  satu akibat  sarana  tempat  sampah  yang  belum maksimal,  selain  itu  kesadaran  masyarakat memang  kurang.  Petugas  yang  mengambil dalam  jadwalnya  yang  seharusnya  setiap  hari dalam  waktu  sore  mengambil  kenyataan  yang ada  tidak  mengambil  setiap  hari,  apalagi
setelah pandemi berakhir sampah makin lama makin naik volume.
Pengumpulan  data  wawancara  lain kepada  Kepala  Dukuh  Melikan  Bapak  Agus sekaligus  pedagang  dan  nelayan  aktif  yang berada di sektor timur Pantai Drini menyatakan sampah laut masih sering terjadi terutama pada musim  penghujan.  Sampah  yang  datang  dari sungai-sungai  besar  di  kota  yang  hanyut  ke arah  bibir  laut.  Ketika  akan  melaut  sampah yang  volumenya  banyak  membuat  para nelayan terhambat jalan ketika musim penghujan  karean  sampah  yang  ada  cukup banyak dan besar seperti batang-batang kayu, popok-popok  serta  bekas  kelapa.  Hal  yang dilakukan masyarakat disitu adalh memngumpulkan  sampah  kemudian  dibakar. Hal  ini  tidak  dibenarkan  membakar  sampah  di pasir  pantai  tetapi  tetap  dilakukan  karena tempat  pembuangan  sementara  lahan  yang terbatas.
3)Pengangkutan Sampah Pengangkutan  Sampah  ialah  proses kegiatan  operasi  yang  dimulai  dari  titik pengumpulan  sampah  terakhir  menuju  tempat pembuangan akhir. Metode tersebut menggunakan  alat  yang  dimiliki  oleh  Dinas Lingkungan  Hidup.  Ketersediaan  alat  angkut sampah  yang  terdiri  dari  gerobak  dan  truk sampah juga perlu dicukupi. Di kawasan pantai Gunungkidul  memang  hanya  sedikit  armada yang  dikerahkan  berupa  2  truk  sampah  untuk mengambil  sampah-sampah  yang  ada  di tempat pembuangan sementara salah satunya Tempat  pembuangan  sementara  di  Pantai Drini.  Alat  berat  yang  bisa  digunakan  1  buah biasanya digunakan untuk sampah berat  yang berada di pesisir pantai biasanya digunakan di muara sungai saat ada sampah kayu-kayu atau ranting  besar.    Pelaksanaan  pengangkutan sampah  seharusnya  dilakukan  pemilahan antara mana sampa organik, sampa anorganik. dilakukan  pemilahan  antara  mana  sampa organik,  sampa  anorganik.  Sampah  berbahan plastik  merupakan  sampah  yang  sangat  sulit diurai oleh alam. Namun kenyataan yang terjadi belum ada pemilihan. Seluruh sampah dibawa ke Tempat Pembuangan Akhir Wukirsari.
4) Pengolahan Sampah
Pengolahan  sampah  ialah  kegiatan untuk  mengubah  karakteristik,  komposisi  dan jumlah sampah agar dapat diproses lebih lanjut dumanfaatkaan  atau  dikembalikan  ke  media lingkungan  secara  aman  (Wahdatunnisa, 2019). Pemerintah daerah bekerjasama dengan  pengelola  sampah  mandiri.  Sampah
plastik  akan  dipisahkan,  biasanaya  berupa botol,  kardus  dan  lain-lain.  akan  digunakan ulang.  Dalam  pengelolaan  sampah,  dinas lingkungan  hidup  dan  masyarakat  di  Pantai Drini  tidak  melakukan  pengolahan  sampah yang  baik  secara  pemadatan,  pengompasan, daur ulang karena masyarakat belum memeiliki inisiatif  terkait  hal  itu.  Maka  Dinas  Lingkungan Hidup  sampai  saat  ini  sedang  melakukan sosialisasi terkait pedoman pengelolaan sampah  dimana  cara  pengelolaan  sampah oraganik dan anorganik.
5) Proses Akhir Sampah
Pemprosesan akhir sampah ialah pembuangan sampah ke Tempat  Pembuangan Akhir.    Dinas    Lingkungan    Hidup  membuang sampah dari TPS Drini serta TPS pantai lain ke TPA  Wukirsari.  Sampah  yang  dihasilkan kawasan  pantai  Driini  sendiri  setiap  harinya  1 truk penuh Pemprosesan akhir hanya menggunakan  sistem  Open  Dumping  yang artinya  sampah  hanya  dihamparkan  di  lahan terbuka, sehingga  yang terjadi sampah di TPA semakin  menumpuk.  Dinas  Lingkungan  Hidup juga menerapkan  pemusnah  sampah dengan metode sanitary  landfill yaitu  metode  dengan cara  membuang  dan  menumpuk  sampah  ke sebuah  lokasi  yang  cekung,  memadatkan kemudian  menutup  dengan  tanah.  Metode  ini cukup  efektif  untuk  mengurangi  polusi  udara. Akan  tetapi  volume  sampah  yang  makin meningkat  akan  menimbulkan  bau  yang  tidak sedap sehingga perlu rehabilitasi yang berkelanjutan.

## GAMBAR 2. Data Volume Sampah TPA Wukirsari 2017-2021
Menurut  penulis  terdapat  beberapa masalah  penanganan  pengelolaan  Sampah dikaitkan dengan Peraturan Daerah  Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun  2020 tentang
Pengelolaan  Sampah  Rumah  Tangga dan  Sampah  Sejenis  Sampah  Rumah  Tangga
dalam pelaksanaannya di kawasan Pantai Drini sebagai berikut :
A. Pasal 16 ayat  1  yang berbunyi, “Proses pemilahan  dilakukan  pada    setiap    orang sumber    sampah ”. Dalam praktik di lapangan memang  belum  sesuai  karena  tidak  semua pihak menerapkan hal tersebut seperti masyarakat pesisir , para pengunjung wisata.
B. Pasal  18  ayat  2  yang  berbunyi,
“Pengumpulan
sampah sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  dilakukan  secara ter pisah  sesuai  dengan  jenis  sampah.”  Hal  ini belum  terlaksana  dengan  baik  karena  sarana tempat sampah di kawasan pantai Drini masih belum memadai baik dati tong sampah organik dan  sampah  anorganik  masih  belum  banyak. Pembuangan ke TPS juga tidak terpisah.
C. Hambatan  Dinas  Lingkungan  Hidup kabupaten Gunungkidul dalam pengelolaan sampah plastik di kawasan Pantai Drini Hambatan  dalam  pengelolaan  sampah plastik yang dihadapi dari kegiatan pengelolaan sampah  di  kawasan  pantai  Drini  oleh  Dinas Lingkungan  Hidup  Kabupaten  Gunungkidul adalah :
a.  Kurangnya sumber daya manusia Analisa  penelitian  yang  dilakukan  penulis penghambat  pengelolaan  sampah  plastik  di kawasan  Pantai  Drini  oleh  Dinas  Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul adalah kurangnya  petugas  kebersihan  di  lapangan. Meningat  pantai  Drini  adalah  salah  satu kawasan  wisata  yang  ramai  pengunjung  serta sampah  yang  dihasilkan  menjadi  salah  satu yang  paling  besar  diantara  pantai  lain.  jika hanya  sedikit  petugas  kebersihan  sedangkan jangkauan wilayah sampah semakin luas maka hanya  akan  memperhambat  efektivitas  waktu dalam  pengangkutan  sampah.  Perlu  diketahui bahwa sumber daya manusia adalah salah satu faktor penting dalam suatu perkumpulan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki.
b.  Sarana dan Prasarana
Sarana  dan  Prasarana  yang  berada  di kawasan  Pantai  Drini  belum  efektif  karena petugas  dihadapkan  dalam  mebersihkan  dan mengangkut sampah dalam 1 jenis belum ada pemilahan.  Hal  ini  tidak  menerapkan  pola  3R yang  diharapkan  sesuai  aturan  yang  berlaku. Selain itu tempat pembuangan sementara yang dekat  dengan  parkir  para  pengunjung  wisata juga  menimbulkan  polusi  udara.  Pemerintah diharapkan  mencarikan  lahan  baru  dan membangun TPS permanen yang layak.
Selain  itu  tong  sampah  3  jenis  yang diharapkan  ada  di  berbagai  titik  supaya
TAHUN VOLUME SATUAN 2017 41056.60 M 3 2018 42523.10 M 3 2019 13910.47 Ton 2020 15844.73 Ton 2021 17763.50 Ton
masyarakat setempat serta pengunjung wisata bisa  membuang  sampah  sesuai  jenisnya. Masyarakat setempat juga dapat melaksanakan  daur  ulang  dengan  terpilhanya sampah yang ada.
c. Kurangnya TPA
Tempat  Pembuangan  Akhir  merupakan aspek  yang  sangat penting dalam pengelolaan sampah. Apabila tidak ada tempat pembuangan  akhir  maka  tidak  tahu  sampah harus  dibawa  kemana.  Tempat    Pembuangan akhir  sampah  untuk  sampah  Kawasan  Pantai Drini  dan  kawasan  pantai  sekitar  ialah  TPA Wukirsari.  TPA  Wukirsarai  yang  berada  di Kecamatan Wonosari baru melayani 13 dari 18 kecamatan yang berada di Kabupaten Gunungkidul.  Volume  sampah  yang  masuk ke TPA  baru  kurang  lebih  10%  (40  ton/harii)  dari timbulan sampah yang ada sekitar 360 ton/hari. Kecamatan  yang tidak terlayani pengangkutan sampahnya masayarakat membuang sampahnya  dengan  cara  dibakar  ,dibuang  ke lahan  terbuka  secara  liar,  dibuang  ke  sungai, pekarangan maupun lahan sewa. Kondisi TPA saat  ini  sudah  hampir  penuh  sehingga  perlu dilakukan  upaya  pengurangan  sampah  yang masuk ke TPA Wukirsari.
Upaya  Dinas  Lingkungan  Hidup  dalam mengatasi hambatan dalam pengelolaan sampah plastik di kawasan pantai Drini :
1) Dalam menangani hambatan kurangnya sumber daya manusia, pihak Dinas Lingkungan Hidup  menambah  petugas  kebersihan  dimana mereka  termasuk  tenaga  harian  lepas.  Hal  ini dilakukan  apabila  terjadi  kenaikan  volume sampah yang terjadi di kawasan wisata pantai 2) Dalam rencana Dinas Lingkungan Hidup akan  membangun  TPS3R  di  area  pantai  yang layak  tempat  supaya  mengurangi  volume sampah  yang  berada  di  TPS  pantai  Drini  dan pantai lainnya.
3) Kontribusi  bank  sampah  serta  TPS3R cukup efektif dimana kurang lebih 10% volume sampah sehingga rencana berkelanjutan untuk menambah  bank  sampah  serta  TPS3R  di beberapa titik.
4) TPA Wukirsari rencananya akan diperluas  dalam  beberapa  waktu  kedepan karena semakin naik volume sampah terhitung dalam  2  tahun  terakhir  setelah  pandemi berakhir.
Efektivitas berlakunya hukum di Kabupaten Bantul terhadap  pengelolaan sampah  plastik  di  kawsan  pantai  Drini  apabila dilihat  dari  teori  efektivitas  hukum  dengan aturan yang dibuat pemerintaah telah
mengatur kehidupan masyarakatnya. Pemerintah    Kabupaten  Gunungkidul  telah mengeluarkan  peraturan  daerah  Kabupaten Gunungkidul  Nomor  14  Tahun    2020  tentang Pengelolaan  Sampah  Rumah  Tangga  dan Sampah  Sejenis  Sampah  Rumah  Tangga berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008  Tentang  Pengelolaan  Sampah.  Materi hukum yang dibentuk dan diperinci secara jelas terkait sampah-sampah yang dimaksud. Hukum  yang  dibuat  oleh  pemerintah  daerah tersebut tidak
dilaksanakan dengan semestinya.  Hambatan-hambatan  yang  ada juga  mengurungi  pelaksanaan  norma  hukum yang berlaku. Penyediaan sarana dan prasarana  berupa  fasilitas  dalam  penunjang pengelolaan  sampah  secara  memadai  sesuai dengan  kewenangan  merupakan  kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul.

## KESIMPULAN
Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul dalam pengelolaan sampah plastik di kawasan  pesisir  pantai  Drini  ialah  pengurangan sampah dan  penanganan  sampah. Pengurangan sampah  yang  dimaksud  ialah  pembatasan timbulan  sampah,  pendaur  ulang  sampah  dan pemanfaatan kembali. Penanganan sampah ialah proses sampah mulai dari pemilahan, pengumpulan,  pengangkatan.  Pengolahan  dan pemrosesan akhir sampah. Pengelolaan sampah belum sesuai. Peraturan daerah Nomor 14 Tahun 2019  Tentang  Pengelolaan  Sampah  Rumah Tangga  dan  Sampah  Sejenis  Rumah  Tangga dikarenakan faktor peran masyarakat yang kurang sadar  dalam  pengelolaan  sampah  yang  baik. Sampah  plastik  tidak  melalui  proses  pemilahan sejak  awal  proses  pemilihan  membuat  Dinas Lingkungan  Hidup  Kabupaten  Gunungkidul  tidak dapat  menjalankan  perannta  sesuai  dengan peraturan daerah.
Hambatan
yang dihadapi Dinas Lingkungan    Hidup    Kabupaten  Gunungkidul dalam  pengelolaan  sampah  plastik  di  kawasan pesisir pantai Drini ialah hambatan berupa teknis yaitu  hambatan  kurangnya  SDM,  Hambatan kurangnya  sarana  dan  prasarana  yang baik,  dan Hambatan  mengenai  TPA  Wukirsari  yang  sering naik volume sampah hingga menutup akses untuk pengumpulan sampah. Dengan adanya hambatan-hambatan  tersebut,  Dinas  Lingkungan Hidup tetap berupaya untuk menjalan tupoksinya serta  aturan  sesuai  yang  dicantumkan  dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan  Sampah  Rumah  Tangga  dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

## SARAN
Untuk    meningkatkan    upaya    pelaksanaan pengelolaan   sampah,   maka sebaiknya Dinas Lingkungan  Hidup  Kabupaten  Gunungkidul melakukan  penyuluhan  mengenai  sampah dan  pengelolaannya  secara  intensif  dan berkala  kepada  masyarakat,  adanya  usaha membangun  kerja  sama  dengan  petugas  baik dari  Dinas  Lingkungan  Hidup  serta  Dinas  lain yang terkait, pengurus serta kader pengelolaan sampah  sehingga  masyarakat  memeprhatikan kebersihan  lingkungan.  Hal  yang  diutamakan pasti  mengeai  pengelolaan  sampah  berbasis 3R (Reduce, Reuse, dan Recycle). Masyarakat juga  harus  berperan  aktif  misalanya  dengan membentuk  kelompok  bank  sampah  dengan demikian  masyarakat  bisa  memilah  sampah sendiri.
Perlunya  penyediaan  lahan  yang  cukup  untuk TPS  Permanen  di  wilayah  pesisir  pantai  Drini dan  tidak  berdekatan  dengan  wilayah  sungai serta  tertata  dengan  baik  untuk  membuat lingkungan  bersih  dan  wisatawan  terasa nyaman. Wilayah pesisir pantai serta membangun  dekat sungai  ditakutkan  sampah- sampah  yang  menyentuh  wilayah  air  akan hanyut  dan  ikut  arus  menuju  laut  lepas. Pengadaan  tempat  sampah  di  beberapa  titik juga harus diperhatikan.

## DAFTAR PUSTAKA BUKU
Artiningsih.  (2008). Peran  Serta  Masyarakat Dalam  Pengelolaan  Sampah  Rumah Tangga . Diponegoro Unversity Press. Asyhadie,  Zaeni,  &  Dkk.  (2015). PENGANTAR HUKUM INDONESIA . Rajawali Pers. Budiati,  L.  (2012). Good  Governance :  Dalam Pengelolaan  Lingkungan  Hidup .  Penerbit Ghalia Indonesia.
Chandra. (2006). Pengantar Kesehatan Lingkungan . EGC.
Erwin,  M.  (2008). Hukum  Lingkukngan  Dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup . Grafika Media. Fajar,  M.,  &  Achmad,  Y.  (2010). Dualisme Penelitian  Hukum  Normatif  &  Empiris . Pustaka Pelajar. Friedman, M. M. (1992). Family Nursing. Theory and Practice . EGC. Hardjosoemantri,  K.  (2009). Hukum  Tata Lingkungan .  Gadjah  Mada  University Press.
Hoornweg,  D.,  &  Bhada,  P.  (2012). What-a- Waste-2012-Final-updated
A Global
Review  of  Solid  Waste  Management .
January 2012 . Ishaq.  (2009). Dasar-Dasar  Ilmu  Hukum .  Sinar Grafika.
J.S., S. (2009). Kesehatan Lingkungan . Gadjah Mada University Press.
Jonson,  A.  S.  (2006). Sosiologi  Hukum .  Asdi Mahastya. Marzuki,  P.  M.  (2011). Penelitian  Hukum . Kencana Prenada Media Group.
Masriani,  Y.  T.  (2014). Pengantar  Hukum Indonesia (cet 9). Sinar Grafika Sarwono,  S.  W.  (2015). Teori-Teori  Psikologi
Sosial . Rajawali Pers. Sastrawijaya, T. (2009). Pencemeran Lingkungan  /  Tresna  Sastrawijaya,  A. Rineka Cipta.
Siahaan,  N.  H.  T.  (2006). Hukum  Lingkungan . Pancuran Alam. Soekanto,  S.  (1998). Efektivitas  Hukum  dan Peranan Saknsi . C. Remaja Karya. Soekanto, S. (2006). Sosiologi Suatu Pengantar . PT Raja Grafindo.
Soemirat.  (2011). Kesehatan  Lingkungan . Gadjah Mada University Press.
Sucipto.  (2012). Teknologi  Pengolahan  Daur Ulang Sampah . Penerbit Gosyem
Publishing.
Takdir,  R.  (2011). Hukum  Lingkungan  di Indonesia . Rajawali Pers. Tobing, I. S. (2015). Dampak Sampah Terhadap Kesehatan  Lingkungan  Dan  Manusia .
Universitas Indonesia.
UNNES, T. M. P. (2014). Pendidikan Lingkungan  Hidup.  In PUSBANG  MKU (Vol. 7, Issue 1). PUSBANG MKU.
Windari,  R.  A.  (2017). Pengantar  Hukum Indonesia . Rajawali Pers.

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Undang –  Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-  Undang  32  Tahun  2009  Tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Undang-Undang    Nomor    18    Tahun    2008 tentang   Pengelolaan Sampah Peraturan  Daerah  Kabupaten  Gunungkidul
Nomor  14  Tahun    2020  Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
Peraturan  Bupati  (Perbup)  Gunungkidul Nomor 64  tahun  2016  tentang Kedudukan,
Susunan  Organisasi,  Tugas,  Fungsi,  dan Tata Kerja  Dinas  Lingkungan  Hidup Kabupaten Gunungkidul

## JURNAL
Halden, R. U. (2010). Plastics and health risks. Annual Review of Public Health , 31 , 179 – 194. https://doi.org/10.1146/annurev.publhealth .012809.103714 Rosita, C. (2015). Penegakan Hukum Lingkungan  Dalam  Bidang  Pengelolaan Sampah  Sebagai  Perwujudan  Prinsip Good  Environmental  Governance  Di  Kota Surakarta. Yustisia  Jurnal  Hukum , 93 (3), 581 –601. https://doi.org/10.20961/yustisia.v93i0.368 6 Sagama,  S.  (2016).  Analisis  Konsep  Keadilan, Kepastian  Hukum  dan  Kemanfaatan
dalam Pengelolaan Lingkungan. Mazahib , 15 (1), 20 –41. https://doi.org/10.21093/mj.v15i1.590 Wahdatunnisa, M. (2019). Pelaksanaan Pengelolaan Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Pangandaran. Jurnal Moderat , 5 (2), 123 –138.
Yudho, W., & Tjandrasari, H. (n.d.). Efektivit As Hukum  Dalam  Masy  Arakat. Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat , 57 –63.