## Al-Risalah
Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan Vol. 18, No. 2, Desmber 2018 (hlm. 93-108)
p-ISSN: 1412-436X e-ISSN:  2540-9522

## PERAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH DALAM MENGEMBANG DAN MENSOSIALISASIKAN PERBANKAN ISLAM DI ACEH

## THE ROLE OF ACEH’S ULAMA COUNCIL IN DEVELOPING AND SOCIALIZING THE ISLAMIC BANKING IN ACEH

## Munawar Rizki Jailani & Mohammad Taqiuddin bin Mohamad
Akademi Pengajian Islam University of Malaya, Malaysia Jalan Universiti 50603 Kuala Lumpur, Malaysia e-mail: munawarjailani@gmail.com
Abstract: Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) or Aceh’s Ulama Council is a unified forum for Aceh- nese Scholars who are the independent and partners of Aceh Government and it can establish fatwa which is considered by Aceh Government in term of making policies. This research focuses on the role of MPU in the development and dissemination of Islamic banking in Aceh. This research is a qualitative research by using the interview method. The research’s results show that the MPU has an extraordinary role in a development of Islamic banking in Aceh in terms of lawmaking, the distribution of MPU Aceh members to become members of the DPS, encouraging the Aceh government to establish Islamic banks and socializing Islamic banking to the community and responding to the fatwa of MUI that are related to Islamic banking.
Keywords: Islamic Banking, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh.
Abstrak: Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) merupakan wadah pemersatu ulama-ulama Aceh yang bersifat independen dan berkedudukan sebagai partner Pemerintah Aceh serta dapat menetapkan fatwa yang menjadi bahan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah. Penelitian ini memfokuskan pada peran yang diberikan oleh MPU dalam pengembangan dan sosialisasi perbankan syariah di Aceh. Penelitian ini merupa- kan penelitian kualitatif dengan mengambil metode interview. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MPU mempunyai peran yang luar biasa dalam mengembangkan perbankan syariah di Aceh, mulai dari pembuatan undang-undang, penyebaran anggota MPU Aceh untuk menjadi anggota DPS, mendorong pemerintah Aceh mendirikan bank syariah, mensosialisasi perbankan syariah kepada masyarkat sampai merespon fatwa-fatwa MUI berkaitan dengan perbankan syariah.
Kata kunci: Bank Syariah, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh.

## Pendahuluan
Ulama merupakan pelita umat yang memiliki karisma  terhormat  dalam  masyarakat.  Peran mereka sangat penting dalam membentuk wat- ak dan karakter masyarakat serta memajukan umat. Penerimaan atau penolakan masyarakat terhadap suatu gagasan, konsep atau program juga banyak dipengaruhi oleh ulama. Dalam perjalanan  sejarah  masyarakat  Aceh,  telah diperlihatkan bagaimana ulama telah berperan dalam  pengembangan  peradaban Aceh  pada masa  kesultanan  sehingga  membawa  nama Aceh terkenal di seluruh penjuru dunia. 1
Di zaman modern sekarang ini, untuk me- nyatukan  langkah  para  ulama,  didirikanlah sebuah  wadah  yang  menghimpun  para  ula- ma Aceh  yang  disebut  dengan  Majelis  Per- musyawaratan  Ulama  (MPU).  Institusi  ini merupakan lembaga independen, setaraf den- gan lembaga eksekutif, legislatif dan institusi lainnya. 2 Hasil musyawarah ulama se-Nang- groe Aceh Darussalam pada tanggal 5 Rabiul Akhir 1422 H atau dengan 27 Juni 2001 M di Banda Aceh  merupakan  awal  lahirnya  insti - tusi ini. Hingga saat penelitian ini dijalankan, MPU sudah memiliki 23 cabang di Kabupat- en/Kota dalam lingkungan provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. 2
Ditinjau  dari  aspek  hukum,  pendirian lembaga  ini  berdasarkan  atas  perlaksanaan Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan  keistimewaan  di  Provinsi
1  M.  Hasbi  Amiruddin,  “Ulama  dan  Tanggung Jawabnya  pada  Pembangunan  Politik  Aceh”, makalah pada Aceh Development International Conference Volume 1 , Universiti Kembangsaan Malaysia, 26-28 Maret 2011.
2  Tim Penyusun Dinas Syariat Islam Aceh, Hi - punan  Undang-Undang,  Keputusan  Presiden, Peraturan  Daerah/Qanun,  Instruksi  Gubenur Berkaitan  Pelaksanaan  Syariat  Islam (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2009), 626.
Daerah  Istimewa  Aceh. 3 Menurut  Undang- Undang  tersebut,  MPU  diharapkan  menjadi sebuah wadah pemuafakatan para ulama yang menyeru dan membimbing masyarakat sesuai dengan pelaksanaan Syariat Islam di Daerah Is- timewa Aceh, serta memberikan nasehat atau fatwa  yang  berkaitan  dengan  permasalahan- permasalahan  keagamaan  dan  kemasyaraka- tan  baik  kepada  pemerintah  Aceh  maupun masyarakat.
Dalam  perjalanannya,  Majelis  Per- musyawaratan Ulama tidak hanya sebagai in- stitusi yang membahas aspek ibadah maḥdah , 4 tetapi  juga  mencakupi  bidang-bidang  lain seperti persoalan ekonomi yang menyangkut dengan perbankan syariah, makanan halal dan sebagainya. Hal ini terjadi sesuai dengan kes- empurnaan ajaran Islam itu sendiri.
Adapun dalam bidang perbankan syariah, salah satu tugas MPU antara lain membantu Pemerintah  Nanggroe Aceh  Darussalam  da- lam  mengembangkan  dan  mensosialisasikan perbankan  syariah  kepada  masyarakat  Aceh seiring dengan tujuan penerapan Syariat Islam di Bumi Serambi Mekkah. 5
Bank  syariah  adalah  sebuah  badan  usaha yang masuk dalam lingkup Lembaga Keuan- gan  Syariah  (LKS).  Pengertian  LKS  sendiri menurut Dewan Syariah Nasional adalah lem- baga  keuangan  yang  mengeluarkan  produk- produk keuangan syariah dan yang mendapat
3  Tim  Penyusun  Mahkamah  Syariah  Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Himpunan Perun- dang-Undangan Tentang Mahkamah Syariah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (t.t: Mah- kamah Syariah Aceh, 2008), 17.
4  Ibadah Mahdah adalah perbuatan yang dilak - kan  manusia  dengan  motivasi  pokok  untuk mendapatkan manfaat di akhirat, misalnya: sha- lat, puasa ramadan, dan lain-lain.
5  “MPU Aceh,”  akses  3  Juli  2018,  https://mpu. acehprov.go.id/index.php/page/3/tupoksi-.
izin  operasional  sebagai  lembaga  keuangan syariah. 6
Tulisan ini bertujuan untuk menyelidiki se- jauh mana peran MPU dalam pengembangan dan  sosialisasi  perbankan  syariah  di  Aceh. Untuk mencapai tujuan ini, tulisan ini meng- gunakan metode penelitian kualitatif. 7 Sumber datanya  diperoleh  dari  dokumentasi  dan  pe- mikiran tokoh-tokoh yang berwenang. Semen- tara  sifatnya  adalah  deskriptif-analitik,  yaitu menggambarkan secara sistematik dan akurat. Memaparkan dan menganalisa secara menye- luruh,  kemudian  mengklasifikasikannya  dari sumber-sumber yang ada. Teknik pengumpu- lan data diperoleh melalui kajian primer dan sekunder. Jenis wawancara dilakukan dengan pihak-pihak yang mempunyai kaitan dengan peran MPU dalam pengembangan dan sosial- isasi perbankan syariah di Aceh secara biasa ataupun formal.

## Kedudukan  MPU  dalam  Pemerintahaan Aceh
Dalam catatan sejarah Aceh, dari zaman kesul- tanan membuktikan bahwa para ulama selalu mendapat tempat istimewa di hati masyarakat. Karena itulah, sebagaimana disebutkan dalam Qânûn al-Asyȋ 8 bahwa lembaga ulama adalah salah satu institusi tertinggi negara yang dip - impin oleh Qadhi Malik al-‘Adil 9 yang diban-
6  Made  Warka,  Erie  Hariyanto,  “Kedudukan Bank Syariah Dalam Sistem Perbankan Di In- donesia,” Iqtisadia , Vol 3, No. 2 (2016), 236. 7  Ansel  Strauss  dan  Juliet  Corbin, Dasar-dasar Penelitian  Kualitatif (Yogyakarta:  Pustaka Pelajar, 2003), 4.
8 Qânûn al-Asyȋ disebut juga dengan istilah Me - kuta Alam, merupakan Undang-Undang Dasar Kerajaan Aceh Darussalam pada zaman Kesul- tanan Iskandar Muda.
9  Mulyadi Kurdi, Aceh Di Mata Sejarawan: R - kontruksi Sejarah Sosial Budaya (Banda Aceh: Lembaga  Kajian  Agama  dan  Sosial  (LKAS),
tu empat orang Syaikh al-Islam 10 yaitu Mufti Mazhab Syafi‘i, Mufti Mazhab Maliki, Mufti Mazhab Hanafi dan Mufti Mazhab Hambali.
Pada  masa  peperangan  melawan  penja- jahan  Belanda  dan  Jepang,  institusi-institusi tersebut tidak berfungsi lagi dengan baik lagi akibat  tidak  stabilnya  pemerintahan  Aceh yang disebabkan oleh penjajahan Belanda dan Jepang.  Dalam  situasi  seperti  ini  munculah mufti-mufti kecil di setiap daerah yang meng- gantikan  peran  Qadhi  Malik  al-‘Adil  dalam memberikan nasehat, fatwa dan masukan ke- pada masyarakat.
Memasuki zaman kemerdekaan, peran ula- ma masih terus dibutuhkan oleh masyarakat, oleh  karena  itu,  untuk  menyatukan  gerak langkah para ulama didirikan wadah pemer- satu  seperti  Persatuan  Ulama  Seluruh  Aceh (PUSA) yang diprakarsai oleh Teungku Daud Beureueh pada awal kemerdekan. 11 Selanjut- nya tertular inisiatif penyatuan ulama oleh Te- ungku Daud Beureueh tersebut keluar Aceh, maka  lahirlah  organisasi-organisasi  seperti: PERTI,  Nahdatul  Ulama, Al-Washiyah,  Mu- hammadiyah dan lain-lain.
Lembaga-lembaga tersebut hanyalah lem- baga swadaya masyarakat dan tidak memiliki wewenang dalam pengambilan kebijakan pe- merintah. Menyadari akan hal tersebut, pada tahun 1965, musyawarah Alim Ulama se-Aceh yang dilaksanakan pada tanggal 17 hingga 18 Desember  1965  di  Banda  Aceh  disepakati pembentukan  lembaga  yang  menghimpun para ulama dan mempunyai wewenang dalam mengambil  kebijakan  pemerintah  dan  diberi
2009), 193.
10  Hasanuddin Yusuf Adan, Sejarah Aceh dan Ts - nami (Yogyakarta: Percetakan Ar-Ruzz Media, 2005), 27.
11  Hasil wawancara dengan Pak Abdurrahman Bin Abdullah  (Tokoh  Pemerhati  Sejarah Aceh)  13 Januari 2018 di Lueng Putu, Pidie Jaya, Aceh.
nama dengan Majelis Permusyawaratan Ula- ma (MPU) dengan Ketua Umum pertamanya Tgk. H. Abdullah Ujong Rimba. 12
Adapun  Kedudukan  Majelis  Per- musyawaratan  Ulama  dalam  Ketatanegaraan Indonesia secara perUndang-Undang an terda- pat dalam pasal 18 B Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945) ayat (1) Negara mengakui dan menghormati insti - tusi-institusi  pemerintah  daerah  yang  bersi - fat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang . Kemudian ayat (2) Negara mengakui dan menghormati institusi- institusi masyarakat hukum adat beserta hak- hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang . Beberapa kata kunci pada Pasal tersebut adalah “Negara mengakui  dan  menghormati”  maka  dengan demikian  lembaga-lembaga  seperti  MPU adalah konstutisional, kata kunci lain adalah “diatur dengan Undang-Undang ” dapat dike- tahui bahwa Undang-Undang  No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi  Daerah  Istimewa Aceh,  merupakan dasar dibentuknya MPU, yaitu melalui Pera- turan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh No. 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan Or- ganisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawa- tan Ulama (MPU) Provinsi Daerah Istimewa Aceh. 13
Dengan  demikian,  dapat  disimpulkan bahwa  secara  resmi  kedudukan  MPU  di Aceh telah sesuai dan sah menurut Undang-
12  Nazaruddin  Sjamsuddin, Revolusi  di  Serambi Mekkah: Perjuangan Kemerdekaan dan Pertar- ungan Politik di Aceh 1945-1949 (Jakarta: UI Press, 1999), 2.
13  Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 1999 te - tang  Penyelenggaraan  Keistimewaan  Provinsi Daerah Istimewa Aceh.

## Undang    yang  berlaku  di  Negara  Kesatuan
Republik  Indonesia.  Ditambah  lagi  dengan sistem  perundangan  yang  menganut  ajaran trias politica , 14 yaitu distribusi kekuasaan di mana pemerintahan dibagi kepada tiga institu - si: Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif. Maka sesuai  dengan  keistimewaan  Aceh,  tugas- tugas Legislatif diamanahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Aceh atau disingkat den- gan  DPRA, 15 dan  tugas-tugas  Eksekutif  di- jalankan oleh Pemerintah Daerah Aceh, serta tugas-tugas yudikatif dijalankan oleh Majelis Permusyawartan Ulama (MPU) sebagai mitra kerja DPRA dan pemda.
Kemudian disebutkan lagi secara exsplisit dalam  Undang-Undang    Pemerintahan Aceh (UUPA) dalam satu Bab dan tiga Pasal secara khusus  mengatur  MPU.  Maka  kemudian  la- hirlah Qanun Aceh No. 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama yang men- gantikan  Peraturan  Daerah  Provinsi  Daerah Istimewa  Aceh  No.  3  Tahun  2000  tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Ma- jelis Permusyawatan Ulama (MPU) Provinsi Daerah Istimewa Aceh.
Wadah  pemersatu  ulama  ini  terdiri  dari Pimpinan,  Badan  Kerja,  Komisi  dan  Panitia khusus. Komisi pada waktu itu, terdiri atas 5 (lima) Komisi, iaitu: Komisi Iftâ’ ; Komisi Pe-
14  Kekuasaan  di  suatu  negara  tidak  dilimpahkan pada satu struktur kekuasaan politik melainkan dipisahkan  ke  lembaga-lembaga  negara  yang berbeda. Sistem yang kini banyak   diterap- kan adalah pemisahan kekuasaan kepada 3 lem- baga  yang  berbeda:  Legislatif,  Eksekutif,  dan Yudikatif.
15  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Aceh  (disingkat DPRA) adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daer- ah  di  Provinsi  Aceh.  Berbeda  dengan  DPRD Provinsi lain di Indonesia pada umumnya, lem- baga ini  selain memiliki nama yang unik, juga memiliki jumlah anggota 1¼ kali lebih banyak dari DPRD  provinsi-provinsi lain.
nelitian dan Perencanaan; Komisi Pendidikan, Pengajaran dan kebudayaan; Komisi Dakwah dan  Penerbitan  serta  Komisi  Harta  Agama. Komposisinya tetap demikian pada MPU Ka- bupaten/Kota dan MPU Kecamatan. 16
Sedikit mengenai nama lembaga ini, pada tahun 1968, sesuai dengan Keputusan Guber- nur No. 038/1968, 17 Majelis Permusyawaratan Ulama telah diganti namanya menjadi Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Daerah Is- timewa Aceh, dengan nama komisi-komisinya berubah  menjadi A  (Hukum/Fatwa),  Komisi B (Penelitian dan Perencanaan); C (Pendidi- kan, Pengajaran dan Kebudayaan) Komisi D (Dakwah dan Penerbitan; dan Komisi E (Har- ta Agama).
Kedudukan MUI Provinsi Aceh diperkuat dengan lahirnya Undang-Undang  No. 44 Ta- hun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistime - waan  Provinsi  Daerah  Istimewa Aceh.  Pada Pasal  9  ayat  (1)  disebutkan  “Daerah  dapat membentuk sebuah lembaga yang anggotanya terdiri dari Ulama”. 18 Dalam ayat (2) ditegas- kan lagi “Institusi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) bersifat independent yang ber- fungsi  memberikan  pertimbangan  terhadap kebijakan  daerah,  termasuk  bidang  pemer- intahan,  pembangunan  dan  kemasyarakatan serta tatanan ekonomi yang Islami. 19
16  “MPU  Aceh,”  akses  3  Juli  2018,  http://mpu. acehprov.go.id/index.php/page2.
17  Alyasa  Abubakar, Syari’at  Islam  di  Provinsi Nanggroe  Aceh  Darussalam,  Paradigma,  Ke- bijakan  dan  Kegiatan (Banda  Aceh:  Dinas Syari’at Islam Provinsi Nanngroe Aceh Darus- salam, 2008), 5.
18  Alyasa Abubakar, Penerapan Syariat Islam di Aceh  Upaya  Penyusunan  Fiqih  dalam  Nega- ra  Bangsa (Banda Aceh:  Dinas  Syariat  Islam Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam,  2008),
22.
19  Undang-Undang  RI No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daer-
Amanat  Undang-Undang  ini  diteruskan dengan lahirnya Peraturan Provinsi No. 3 Ta- hun  2000  tentang  Pendirian  Organisasi  dan Tata  Kerja  Majelis  Permusyawaratan  Ulama (MPU)  Provinsi  Daerah  Istimewa Aceh  dan Peraturan Provinsi Daerah Istimewa Aceh No. 43  Tahun  2001  tentang  Perubahan  Pertama atas Peraturan Provinsi Daerah Istimewa Aceh No. 3 Tahun 2000 tentang Pendirian Organ- isasi  dan  Tata  kerja  Majelis  Permusyawara- tan Ulama (MPU) Provinsi Daerah Istimewa Aceh. 20
Kemudian  diadakan  Musyawarah  Ulama se-Aceh  pada  tanggal  2  sampai  dengan  5 Rabi’ul Akhir 1422 H atau 24 sampai dengan 27 Juni 2001 M di Banda Aceh untuk memil- ilh  atau  membentuk  organisasi  MPU.  Pada malam 17 Ramadhan 1422 H atau 3 Desem- ber  2001M  melalui iqrâr sumpah,  terben- tuklah MPU Provinsi NAD yang independent , bermitra sejajar dengan Pemerintah Aceh dan DPRA untuk masa jabatan 2001-2006. Mela- lui Undang-Undang  No. 11 Tahun 2006 Ten- tang  Pemerintahan  Aceh  dan  Qanun  No.  2 Tahun  2009  mengukuhkan  kedudukan  MPU Aceh sebagai mitra setaraf dengan Pemerin- tah Aceh dalam menyelenggarakan pemerin- tahan dan pembangunan. 21
MPU merupakan salah satu dari lembaga keistimewaan  dalam  sistem  pemerintahaan Aceh. Dalam menjalankan tugas dan fungsin- ya  terhadap  institusi  pemerintahan  lainnya, MPU mempunyai tata cara yang diatur dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
ah Istimewa Aceh, Pasal 9 ayat (1).
20  Peraturan  Daerah  Propinsi  Daerah  Istimewa Aceh  Nomor  3 Tahun  2000 Tentang  Pemben- tukan  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Majelis  Per- musyawaratan Ulama (MPU) Provinsi Daerah Istimewa Aceh.
21  Undang-Undang  RI No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.
Hubungan  yang  diatur  adalah  mekanisme hubungan fungsional antara MPU dengan ba- dan eksekutif, legistlatif dan instansi lainnya yang berkaitan dengan fungsi dan tugas MPU dalam penentukan kebijakan daerah. 22 Hal ini untuk  saling  menjaga  dan  menciptakan  sua- sana harmonis antar sesama lembaga pemer- intahan.
Selain  pelaksanaan  pemerintahan  Aceh yang  terdiri  dari  Gubernur  dan  Dewan  Per- wakilan Rakyat Aceh (DPRA), serta Mahka- mah Syariah di tinggkat provinsi, juga ada in- stitusi yang berada langsung di bawah kendali pemerintah pusat. Institusi-institusi ini terke - nal dengan nama institusi vertikal. 23 Institusi vertikal ini bertanggung jawab langsung ke- pada pimpinan mereka di ibu kota Jakarta dan hanya melakukan penyalarasan kerja (koordi- nasi) dengan pihak pemerintah Aceh.
Sesuai  dengan  pengakuan  yang  diberikan dalam  Qanun  Provinsi  Nanggroe Aceh  Dar- usalam  No.  9  tahun  2003  tentang  hubungan tata  kerja  Majelis  Permusyawaratan  Ulama dengan  Eksekutif,  Legislatif  dan  Instantansi lainnya.  Institusi  vertikal  pemerintah  pusat di Aceh  adalah  terdiri  dari:  Komando  Mili- ter  (KODAM)  Iskandar  Muda,  Kepolisian Daerah Aceh (POLDA Aceh) dan Kejaksaan Tinggi Aceh. 24

## Merujuk  kepada  Qanun  ini,  MPU  ber-
22  Undang-Undang  RI No. 9 Tahun 2003 tentang Pemerintah Aceh, Pasal 1 ayat (8).
23  Institusi/Instansi  vertikal  adalah  lembaga  p - merintah yang merupakan cabang dari kemen- terian pusat yang berada di wilayah administra- si sebagai kepanjangan tangan dari departemen pusat,seperti: Kepolisian Daerah.
24  Bab  I,  Pasal  7  Qanun  Provinsi  Naggroe Aceh Darussalam  Nomor  9  tahun  2003  tentang Hubungan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama dengan Eksekutif, Legislatif dan Instansi lainnya.
wenang  memberikan  pertimbangan,  saran/ fatwa baik diminta maupun tidak kepada Ba- dan Eksekutif, Legislatif, Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam, Kejaksaan, KO- DAM Iskandar Muda dan institusi pemerintah lainnya. 25
Dalam Qanun No. 9 ini juga diatur dengan sangat  jelas  hubungan  antara  MPU  dengan institusi pemerintah lainnya. Dalam kaitanya dengan eksekutif, MPU merupakan mitra ker- ja (partner) Badan Eksekutif dalam penetuan kebijakan  daerah  terutama  sekali  yang  ber- hubungan dengan pelaksanaan Syariat Islam. 26 Sebagai mitra kerja, MPU berkewajiban un- tuk memberikan masukan, pertimbangan dan saran  kepada  Badan  Eksekutif  dalam  meru- muskan  dan  menjalankan  kebijakan  daerah baik dalam bidang pemerintahan, pembangu- nan, kemasyarakatan, tatanan hukum maupun tatanan ekonomi Islam. 27
Sehubungan dengan hubungan timbal ba- lik antara kedua institusi, Badan Eksekutif da - lam menjalankan kebijakan daerah berkewa- jiban untuk menempatkan MPU sebagai mitra sederajat  terutama  yang  berkenaan  dengan bidang Syariat Islam. Selain itu, juga berke- wajiban untuk meminta masukan, pertimban- gan dan saran mereka dalam menjalankan ke-
25  Bab II, Pasal 2, Qanun Provinsi Naggroe Aceh Darussalam  Nomor  9  tahun  2003  tentang Hubungan  Tata  Kerja  Majelis  Permusyawara- tan Ulama dengan Eksekutif, Legislatif dan Instansi lainnya.
26  Bab  II,  Pasal  3  (1),  Qanun  Provinsi  Naggroe Aceh Darussalam Nomor 9 tahun 2003 tentang Hubungan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama dengan Eksekutif, Legislatif dan Instansi lainnya.
27  Bab  II,  Pasal  3  (2),  Qanun  Provinsi  Naggroe Aceh Darussalam Nomor 9 tahun 2003 tentang Hubungan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama dengan Eksekutif, Legislatif dan Instansi lainnya.
bijakan tersebut. Sementara dalam hal fatwa yang dikeluarkan oleh MPU, badan eksekutif wajib  mendengarkannya  baik  dalam  bidang pemerintahan,  pembangunan,  kemasyaraka- tan, tatanan hukum dan tatanan ekonomi yang Islami. 28

## Perbankan Syariah

## 1.  Definisi Bank Syariah
Kata bank berasal dari bahasa Italia yaitu banca yang berarti bangku. 29 Dapat dikatakan demikian karena pada abad pertengahan orang memberikan pinjaman dalam melakukan usa- hanya di atas bangku-bangku. 30 Istilah ini ke - mudian mengalami evolusi sehingga diguna- kan untuk lembaga yang mengelola pinjaman uang seperti Bank of Venice. 31
Perkataan bank kemudian digunakan oleh orang Arab  dan  menjadi  perkataan  yang  di- arabkan.  Namun  demikan,  sebagian  orang Arab masih menggunakan istilah al-mashraf untuk menyebutkan lembaga keuangan yang menjalankan  kegiatan  perbankan.  Menurut Hamoud  perkataan al-mashraf yang  populer hari  ini  tidak  sama  dengan  perkataan  bank, bahkan  tidak  dapat  menggantikan  posisi  is-
28  Bab II, Pasal 4 (1,2,3), Qanun Provinsi Naggroe Aceh Darussalam Nomor 9 tahun 2003 tentang Hubungan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama dengan Eksekutif, Legislatif dan Instansi lainnya.
29  Sara Anisah, et. al., “Analisis Istilah Perbankan Syariah dari Bahasa Arab: Tinjauan Morfologi dan  Semantis,” Jurnal  Arabic  Learning  and Teaching 2, No. 1, (2013), 39.
30  Edi Wibowo dan Untung Hendy Widodo, Me - gapa Memilih Bank Syariah (Bogor: Ghalia In- donesia, 2005), 36.
31  F.L. Garcia, Encyclopedia of Banking and F - nance (Boston: The Bankers Publishing Com- pany, 1962), 39.
tilah bank yang populer sekarang ini. 32 Akan tetapi  al-Hamsyari  berpendapat  sebaliknya dan  menganggap  perkataan al-mashraf dan bank adalah sama. 33 Pendapat ini merupakan pendapat  yang  umum  berkembang  dalam masyarakat Arab dewasa ini.
Adapun  menurut  Istilah  Undang-Undang No. 10 tahun 1998, bank syariah merupakan bank  yang  melaksanakan  kegiatan  usahanya berdasarkan prinsip syariah yang dalam keg- iatannya  memberikan  jasa  dalam  lalu  lintas pembayaran. 34 Menurut  Joni  Tamkin,  bank syariah  secara  umum  adalah  sebagai  urusan perbankan yang bebas dari pada unsur-unsur riba  dan  berlandaskan  pada  prinsip-prinsip Syariah. 35
Menurut Ausaf perbankan syariah merang- kumi  segala  jenis  usaha  perbankan  syariah iaitu  lembaga  perbankan  yang  menjalankan segala  aktivitas  perbankan  mengikut  prinsip dan  ideologi  agama  Islam. 36 Pengertian  ini hampir mirip dengan definisi yang diberikan oleh  Cunningham. 37 Adapun  bank  syariah
32 Sâmî  Ḥasan  Aḥmad  Ḥamoud, Tathwîr  al- A’mâl  al-Mashrâfiyyah  bi  mâ  yattafiq  ma’â al-Syarȋ‘ah al-Islâmiyyah (Amman: Mathba’ah al-Syarq wa Maktabahâ, 1982), 31.
33 Mustafâ ‘Abd Allâh al-Ḥamsyarȋ, al-A’mâl al- Mashrâfiyyah  wa  al-Islâm. (Cairo:  al-Hai‘ah al ‘Âmmah li Syu’ûn al-Maktab al-Âmiriyyah, 1985), 27-8.
34  Sara Anisah et. al, “Analisis Istilah Perbankan Syariah”, 39.
35  Joni  Tamkin  B.  Borhan,  “Pemikiran  Perban - an Islam: Sejarah dan Perkembangan,” Jurnal Usuluddin Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya , No. 12, (2000): 105.
36  Ausaf Ahmad, Development  and  Problems  of Islamic  Banks (Jeddah:  Islamic  Research  and Training Institute, Islamic Development Bank, 1987), 10.
37  Andrew Cunningham, Islamic Banking and F - nance Prospect for the 1990s (London: Midlle East Economic Digest, 1990), 1.
menurut al-‘Abbadî institusi perbankan yang berkomitmen  untuk  tidak  terlibat  dengan riba  dalam  semua  aktivitasnya. 38 Sedangkan al-Ṭayyar  memberikan  definisi  yang  long - gar bagi perbankan syariah dengan mengata- kan perbankan syariah adalah setiap lembaga yang terlibat secara langsung dengan aktivitas keuangan yang berdasarkan syariat Islam dan menggunakan kaedah-kaedah fiqh. 39
Menurut  Undang-Undang  Perbankan Syariah No 21 tahun 2008 tentang perbank- an  Syariah,  bank  syariah  merupakan  istilah yang dipakai di Indonseia untuk menyatakan suatu jenis bank yang dalam pelaksanaannya berdasarkan  prinsip  syariah.  Prinsip  syariah adalah  prinsip  hukum  Islam  dalam  kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluar- kan oleh lembaga yang memiliki wewenang dalam menerapkan fatwa di bidang perbankan syariah. 40
Menurut  Karnaen  Purwaatmadja,  bank syariah  adalah  bank  yang  beroperasi  sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, yakni bank yang tata cara dan operasinya mengikuti ketentuan- ketentuan syariat Islam. Unsur yang harus di- jauhi dalam muamalah Islam adalah praktik- praktik yang mengandungi unsur riba. 41

## Berdasarkan definisi-definisi di atas, bank
38  ‘Abd Allâh ‘Abd al-Rahîm al-‘Abbadî , Mauqif al-Syarî‘ah  min  al-Masârif  al-Islâmiyyah  al- Mu‘âshirah (al-Ghuriyah: Dâr al-Salâm, 1994),
162.
39  Ab Mu’min ab Ghani, Sistem Keuangan Islam dan Palaksanaannya di Malaysia (Kuala Lum- pur: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, 1999), 255.
40  Yayat  Rahmat  Hidayat,  “Analisis  Pencapaian Tujuan  Bank  Syariah  Sesuai  Undang-Undang No. 21 Tahun 2008,” Amwaluna, Vol. 01, No. 01, (2017), 34-50.
41  Muhammad Firdaus. dkk, Konsep & Impleme - tasi  Bank  Syariah (Jakarta:  Renaisan,  2005),
18.
syariah  dapat  diartikan  sebagai  lembaga keuangan yang beroperasi berlandaskan pada prinsip  syariat  Islam,  yakni  dengan  berpe- doman pada al-Quran dan hadist. Kedua hal tersebut menjadi pijakan bagi perbankan sya- riah  dalam  menjalankan  kegiatan  operasion- alnya,  mengembangkan  kegiatan  usahanya lewat  produk  dan  layanan  yang  ditawarkan kepada  nasabah  serta  sebagai  pijakan  juga untuk  aspek-aspek  lainnya  berkaitan  dengan bank syariah itu sendiri.

## 2.  Produk Bank Syariah
Produk  bank  syariah  dibagi  menjadi  tiga bagian,  yaitu  produk  penghimpunan  dana, produk penyaluran dana dan produk pelayan- an jasa yang diberikan kepada para nasabah.
Produk Penghimpunan Dana a.
Produk  penghimpunan  dana  dalam  bank syariah dibagi menjadi dua, yaitu:
Prinsip 1. al-Wadî‘ah
Al-Wadî‘ah merupakan  prinsip  simpanan murni dari pihak yang menyimpan atau me- nitipkan  sesuatu  barang  kepada  pihak  yang menerima  titipan  untuk  dimanfaatkan  atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan. Titipan  tersebut  harus  dijaga  dan  dipelihara oleh pihak yang menerima titipan dan titipan dapat diambil sewaktu-waktu pada saat dibu- tuhkan oleh pihak yang menitipkan. 42
Prinsip 2. Mudhârabah
Mudhârabah adalah akad perjanjian antara dua  pihak  atau  lebih  untuk  melakukan  ker- jasama usaha. Pihak pertama atau disebut den- gan shâḥib  al-mâl memberikan  modal  sebe- sar 100% dan pihak kedua sebagai pengelola modal  yang  disebut  dengan mudhârib. Bagi hasil  dari  usaha  yang  dikerjakan  akan  dihi-
42  Muhammad bin Idrîs al-Syâfi’î, al-Umm , Vol. 8 (Beirût: Dâr al-Qutaibah, 2003), 388.
tung sesuai dengan nisbah yang telah disepak- ati antara kedua belah pihak yang melakukan kerjasama. 43
b.  Produk Penyaluran Dana
Produk penyaluran dana dalam bank sya- riah dibagi menjadi beberapa katagori, yaitu:
Prinsip Jual Beli
1.
Prinsip jual beli dilakukan dengan adanya perpindahan  kepemilikan  barang  atau  benda (transfer of property).

## Pembiayaan
2. Mudhârabah
Mudhârabah adalah  jual  beli  atas  barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga pembelian  barang  kepada  pembeli  dengan mensyaratkan  keuntungan  yang  diharapkan sesuai dengan jumlah tertantu. 44
Pembiayaan 3. Salam
Salam adalah  jual  beli  barang  pesanan antara  pembeli  dan  penjual  dengan  pemba- yaran dilakukan di awal pada saat akad, dan pengiriman barang dilakukan di akhir kontrak. Barang  pesanan  tersebut  harus  jelas  speksi- fikasinya. 45
Pembiayaan 4. Istisnâ’.
Istisnâ’ adalah  akad  kontrak  jual  beli  ba- rang  antara  dua  pihak  berdasarkan  pesanan dari  pihak  lain,  dan  barang  pesanan  akan diproduksi sesuai dengan spesifikasi yang te - lah disepakati dan menjualnnya dengan harga
43  Ahmad  al-Syarbasî, al-Mu’jam  al-Iqtisâd  al- Islâmî (Beirùt: Dâr ‘Âlamî li al-Kutub, 1987), 214.
44  Mahmud  ‘Abd  al-Karîm  Ahmad  Irsyîd, al- Syâmil fi Mu‘âmalât wa Masârif al-Islâmiyah (Jordan: Dâr al-Nafâis 2001), 41.
45 Muḥammad  Ibn  Aḥmad  Ibn  Muḥammad  Ibn Rusyd, Bidâyah  al-Mujtahid  wa  Nihâyah  al- Muqtaṣîd, Vol. II (Beirût: Dâr al-Qalam, 1998),
216.
dan cara pembayaran yang telah dsetujui ter- lebih dahulu. 46

## Prinsip Sewa
5. (Ijârah)
Ijârah adalah  kontrak  sewa  antara  pihak yang  menyewakan  dan  pihak  penyewa,  di- mana  pihak  penyewa  harus  membayar  sewa sesuai dengan perjanjian, dan pada saat yang jatuh tempo, asset yang disewa harus dikem- balikan  kepada  pihak  yang  menyewakan. Biaya pemeliharaan asset yang menjadi objek sewa menjadi tanggungan pihak yang menye- wakan. 47
Prinsip Bagi Hasil 6.
(1)  Pembiayaan Musyârakah Musyârakah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih dalam menjalank- an usaha, dimana masing-masing pihak meny- ertakan modalnya sesuai dengan kesepakatan, dan bagi hasil atas usaha bersama diberikan sesuai  dengan  kontribusi  dana  atau  sesuai dengan kesepakatan bersama. 48
(2) Pembiayaan Mudhârabah
Mudhârabah adalah  akad  pembiayaan antara  bank  syariah  sebagai shâhibu  al-mâl dan nasabah sebagai mudhârib untuk melak- sanakan kegiatan usaha, dimana bank syariah memberikan modal sebanyak 100% dan nas- bah menjalankan usahanya. Hasil usaha atas pembiayaan mudhârabah dibagi  sesuai  den- gan  nisbah  bagi  hasil  yang  telah  disepakati pada masa akad.
c.  Produk Pelayanan Jasa
Produk palayanan jasa merupakan produk
46  Adiwarman  A.  Karim, Bank  Islam;  Analisis Fiqh  dan  Keuangan (Jakarta:  Raja  Grafindo Persada, 2010), 167.
47  Wahbah al-Zuhailî, al-Fiqh al-Islâmî wa Adi - latuhu (Beirut: Dâr al-Fikr), 4, 731.
48  Sayyid Sâbiq, Fiqh Sunnah (Bandung: PT. Al- Ma’arif, 1987), 193.
yang  diberikan  kepada  nasabah  untuk  me- menuhi kebutuhanya.
Al-Wakâlah 1.
Al-Wakâlah adalah akad antara dua pihak, dimana pihak pertama menyerahkan, mende- legasikan, mewakilkan atau memberi mandat kepada  pihak  kedua,  dan  pihak  kedua  men- jalankan  amanat  sesuai  dengan  permintaan pihak pertama.
Al-Kafâlah 2.
Al-Kafâlah adalah jaminan yang diberikan oleh  pemberi  jaminan  (penanggung)  kepada pihak lain untuk memenuhi kewajiban pihak yang ditanggung. 49
Al-Hawâlah 3.
Al-Hawâlah adalah pengalihan kewajiban memabayar uatang dari beban pihak pertama kepada  pihak  lain  yang  berutang  kepadanya atas saling mempercayai. 50
Rahn 4.
Rahn adalah  akad  perjanjian  penyerahan barang yang digunakan sebagai agunan untuk mendapatkan fasilitas jaminan. 51
Qardh 5.
Qardh adalah  pemberian  harta  kepada orang  lain  yang  dapat  ditagih  atau  diminta kembali sesuai dengan jumlah uang yang dip- injamkan, tanpa adanya tambahan atau imbal- an yang diminta oleh bank syariah. 52
49  Wahbah al-Zuhailî, al-Fiqh al-Islamî…, Vol. 5,
130.
50  M.  Syafe’i Antonio, Bank  Syariah  dari  Teori ke Praktek (Jakarta: Gema Insani Press, 2001),
127.
51  Muhammad  Maulana,  “Jaminan  dalam  Pe - biayaan pada Perbankan Syariah di Indonesia: Analisis Jaminan Pembiayaan Musyarakah dan Mudrabah,” dalam Jurnal Ilmiah Islam Futura ,
Vol. 14, No. 1, (2014), 76.
52  Irma Devita Purnamasari, Akad Syariah (Ban - ung: Kaifa, 2011), 113.

## Sharf
6.
Sharf adalah  transaksi  jual  beli  antar mata uang yang satu dengan mata uang yang lainnnya,  misalnya  jual  beli  antara  Ringgit Malaysia dengan Rupiah.

## Peran  MPU  Dalam  Pengembangan  Dan Sosialisasi Perbankan Syariah Di Aceh
Pelaksanaan sistem perbankan syariah di In - donesia dimulai dengan pendirian Bank Mua- malat Indonesia (BMI) oleh para ulama yang tehimpun  dalam  dua  institusi  besar,  yaitu ICMI  (Ikatan  Cendekiawan  Muslim  Indone- sia)  dan  MUI  (Majelis  Ulama  Indonesia). 53
Bank  syariah  secara  resmi  diperkenalkan kepada  masyarakat  sejak  dibuat  Undang- Undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan. Adanya bank syariah ini bukan sesuatu yang terjadi karena alamiah, akan tetapi pendirian dan pengembangan bank syariah dan lembaga keuangan  syariah  merupakan  suatu  proyek para cendekiawan Muslim dari berbagai un- sur, termasuk para ulama. 54
Perkembangan perbankan syariah di Aceh sejalan dengan perkembangannya di provinsi- provinsi lain di seluruh tanah air. Akan tetapi dengan  keistimewaan  yang  dimiliki  oleh provinsi ini, maka perkembangan perbankan syariah disini memiliki keunikan tersendiri.
Oleh karena itu, perkembangan perbankan syariah di Aceh sangat erat hubungannya den- gan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU). MPU telah memberikan peranan yang sangat penting dalam perkembangan perbankan sya- riah di provinsi di Aceh. Hal ini dilakukan kar- ena MPU merupakan wadah pemersatu ulama
53  Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah,  Deskripsi  dan  Ilustrasi (Yogyakarta:
Ekonisia, 2004), 30.
54  Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Deskripsi dan Ilustrasi …, 30
yang memiliki wewenang dalam mengambil kebijakan daerah,
Diantara  wewenang  MPU  adalah  mem- berikan saran/fatwa dalam pembuatan Qanun yang berkaitan dengan perbankan syariah di Aceh.  Qanun  Lembaga  Keuangan  Syariah (LKS)  misalnya,  merupakan  dasar  dalam penerapan Syariat dalam aspek perbankan di Aceh.  Sebagaimana  penjelasan  yang  disam- paikan  oleh  Bapak  Abdullah  Saleh,  dengan lahirnya  Qanun  ini  bank-bank  konvensional yang ada di Aceh perlu berubah kepada sistem perbankan syariah atau menutup operasional- nya di Aceh. 55
Selain itu, Majelis Permusyawaratan Ula- ma (MPU) juga mendorong pemerintah Aceh untuk  mendirikan  institusi  penjamin  mutu ekonomi  dan  keuangan  syariah  di  provinsi yang menerapkan Syariat Islam ini. Institusi tersebut  berfungsi  menyediakan  pakar  yang mengawasi  praktik  ekonomi  dan  keuangan syariah  dan  mensosialisasi  produk-produk sistem  ekonomi  serta  keuangan  syariah  ke - pada masyarakat. 56
Permintaan  ini  merupakan  bentuk  dari usaha konkrit MPU dalam praktik perbankan syariah  di  Aceh.  institusi  tersebut  nantinya diharapkan akan menjadi lembaga pengawal dan penjamin mutu bagi sistem keuangan sya - riah khusus untuk provinsi Aceh yang sudah memiliki  banyak  keistimewaan  setelah  pen - erapan syariat Islam.
Disamping itu, MPU menghimbau kepada para umara dan pelaku ekonomi dan keuan-
55  Wawancara dengan Bapak Abdullah Saleh An - gota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Bank Aceh di Banda Aceh, 4 Juli 2018.
56  Wawancara  dengan  Bapak  Musannif  Sanusi Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Aceh (DPRA)  Bank  Aceh  di  Banda  Aceh,  4  Juli 2018.
gan  syariah  agar  meningkatkan  pemahaman komprehensif dan  terpadu  terhadap  landasan falsafah “ fiqh mu‘âmalah mâliyah ” dan kon- sep praktik ilmu ekonomi dan keuangan syari- ah. Dengan pemahaman itu maka diharapkan ekonomi dan keuangan syariah dapat berkem- bang dengan baik di Aceh. 57
Sebagai  lembaga  yang  mempunyai  we- wenang  untuk  memberikan  saran/fatwa  da- lam  pengambilan  kebijakan  daerah,  MPU meminta  Pemerintah  Aceh,  kabupaten  dan kota agar mendirikan bank-bank syariah dis- eluruh penjuru Aceh sehingga mempermudah masyarakat  dalam  menjalakan  syariat  Islam dalam bidang perbankan. Di samping itu, hal ini dapat memperkuat posisi perbankan sya- riah dalam masyarakat. 58
Dalam  usaha  pengembangan  dan  sosial- isasi perbankan syariah, setiap anggota MPU memiliki  tanggung  jawab  untuk  mensosial- isasikannya  kepada  masyarakat.  Cara  yang paling  mudah  adalah  menyampaikannya melalui  khutbah  jumat  atau  ceramah  agama baik  dari  segi  keunggulan  sistem  perbankan syariah ataupun dari segi pelarangan riba da- lam Islam. 59
Begitu juga dengan usaha yang dilakukan oleh MPU dalam meningkatkan pemahaman perbankan syariah di kalangan anggota atau- pun ummat dengan melaksanakan muzakarah ekonomi dan keuangan Syariah. Diantara per- masalahan  yang  dibahas  adalah  pentingnya peningkatan  pemahaman  perbankan  syariah dan ekonomi syariah secara menyeluruh dan
57  Wawancara dengan Ustaz Faisal, Anggota M - jelis  Permusyawaratan  Ulama  Aceh  Besar,  5 Juli 2018.
58  Wawancara dengan Ustaz Faisal.
59  Serambi  Indonesia,  akses  3  Juli  2018 ,  http:// aceh.tribunnews.com/2016/03/22/sosialisasi- ke-syariah-bank-aceh-gandeng-mpu.
terpadu. 60
Dalam  muzakarah  ini  juga  disebutkan bahwa  lembaga-lembaga  pendidikan  Islam di Aceh termasuk dayah 61 perlu memasukkan mata  pelajaran  ekonomi  dan  keuangan  sya- riah ke dalam kurikulumnya di semua jenjang pendidikan. Usaha ini merupakan percobaan untuk  memperkenalkan  perbankan  syariah kepada dayah-dayah yang terkesan jauh dari pendidikan modern.
Selain itu, peran MPU dalam perkemban- gan  perbankan  syariah  di Aceh  adalah  den- gan  mengirim  anggota-anggotanya  ke  ber- bagai bank-bank syariah dan institusi-institusi keuangan  yang  ada  di Aceh  sebagai  Dewan Pengawas Syariah (DPS). Sebagaimana ketua MPU Aceh, Tgk Muslim Ibrahim merupakan anggota DPS Bank Aceh dan Bank Hareukat Syariah serta anggota Dewan Syariah Nasion- al. 62
Begitu juga peran MPU sebagai perwaki- lan  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  untuk provinsi Aceh yang mempunyai tugas dan we- wenang  sebagai  perpanjangan  tangan  MPU pusat di Aceh. Oleh karena itu, setiap fatwa- fatwa yang dikeluarkan oleh MUI pusat selalu disampaikan oleh MPU kepada masyarakat.
Dalam  kaitannya  dengan  perbankan  sya- riah, MPU Aceh selalu menyelaras fatwa-fat- wa MUI pusat yang berkaitan dengan isu-isu perbankan syariah kepada bank-bank syariah
60  Lihat  Keputusan  Majelis  Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh No. 10 tahun 2012 tentang Hasil Muzakarah Ekonomi dan Keuangan Sya- riah MPU.
61 Dayah merupakan istilah yang digunakan bagi pesantren tradisonal di Aceh yang mempunyai tugas untuk membimbing generasi Islam secara umum  melalaui  system  Pendidikannya  untuk menjadi manusia yang berkepribadian Islami.
62  Wawancara dengan Samsuar Abdurahman, P - gawai Bank Aceh di Banda Aceh, 1 Juli 2018.
yang berada di lingkungan pemerintah Aceh. Diantara  fatwa-fatwa  tersebut  adalah  sistem mudhârabah, musyârakah, bay‘ bi tsaman ajil, ijârah,  muzâra‘ah,  Mu‘âqah,  bay‘  al-salam, bay’  al-istisnâ’,  qarḍ  al-ḩasan,  murâbahah, wadî’ah, rahn, reksadana syariah dan lainnya. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional-MUI sebagai  penanggung  jawab  terhadap  praktek perbankan  syariah  di  Indonesia  mengawasi operasional bank dan produk-produknya agar sesuai dan tidak menyimpang dari nilai-nilai syariah.
Fatwa-fatwa  tersebut  sebagian  besar  be- lum  dikembangkan  pada  perbankan  syariah di Aceh, hanya sebagian kecil saja yang da- pat  dikembangkan  dan  disosialisasikan  sep- erti pada Bank Syariah Mandiri menerapkan sistem mudhârabah,  wadî‘ah,  murâbahah, bay al-istisnâ’, kafâlah, Rahn dan hiwâlah. 63 Sedangkan pada Bank Aceh iaitu; mudhâra- bah, wadî‘ah, murâbahah, dan ijârah. 64 Hal ini disebabkan oleh perbankan syariah yang ada di Aceh masih baru dan keperluan masyarakat dalam  berurusan  dengan  perbankan  syariah masih  terbatas,  selain  itu  juga  bank-bank syariah yang ada di Aceh masih sedikit baik berkaitan  dengan  jumlah  bank,  infrastruktur dan sumber daya manusia. Namun demikian, MPU dan pihak-pihak bank syariah sentiasa berusaha dalam mengembangkan dan menso- sialisasikan fatwa-fatwa tersebut guna mema- jukan perekonomian masyarakat Aceh. 65
Namun  demikian,  keterbatasan  sumber daya manusia yang dimiliki oleh MPU teruta- ma dalam bidang ilmu-ilmu perbankan syari-
63  Wawancara  dengan  Khairul  Amni,  Pegawai Bank  Syariah  Mandiri  di  Banda Aceh,  1  Juli 2018.
64  Wawancara  dengan  Anwar  Zainal  (Pegawai Bank Aceh Syariah) pada 16 Februari 2017 jam 11 Pagi, di Kantor Bank Aceh, Banda Aceh.
65  Wawancara dengan Anwar Zainal.
ah menjadi kendala utama dalam pengemban- gan  dan  sosialisasi  perbankan  syariah.  Para anggota MPU kebanyakan adalah alim-ulama yang  lebih  fokus  dalam  bidang-bidang  fikih ibadah maupun tasawuf dan kurang memiliki pengetahuan dalam ilmu perbankan syariah.
Ditambah  lagi,  ilmu  perbankan  syariah merupakan  disiplin  ilmu  baru  sekarang  ini. Sedangan institusi-institusi pendidikan Islam di  Aceh  yang  melahirkan  para  alim  ulama masih  kurang  mengajarkan  ilmu-ilmu  yang berkaitan  dengan  perbankan  Islam,  karena kebanyakan  institusi-institusi  tersebut  lebih memusatkan perhatian pada ilmu fikih, nahu, saraf dan tasawuf. 66
Tantangan  lain  yang  menjadi  hambatan bagi MPU dalam pengembangan dan sosial- isasi  perbankan  Islam  juga  terjadi  di  Aceh adalah  adalah  perbankan  syariah  itu  sendiri. Dimana  sistem  ini  merupakan  suatu  sistem baru bagi masyarakat yang sudah lebih dulu mengenal sistem perbankan konvensional. Hal ini dirasakan oleh semua lapisan masyarakat baik masyarakat umum maupun pelaku bisnis. Banyak diantara mereka yang tidak mau ber- pindah ke perbankan syariah dari perbankan konvensional. 67

## Penutup
Majelis  Permusyawaratan  Ulama  (MPU) Aceh sebagai lembaga independent dan mitra setaraf dengan Gubenur dan Dewan Perwaki- lan Rakyat Aceh (DPRA) telah memberikan peran  yang  baik  dalam  pengembangan  dan sosialisasi  perbankan  syariah  di  Aceh.  Hal ini  dibuktikan  dengan  berbagai  usaha  yang dilakukan oleh lembaga ini diantaranya men- dorong  pemerintah  untuk  membuat  payung hukum  bagi  mempermudah  perkembangan
66  Wawancara dengan Ustaz Faisal. 67  Wawancara dengan Anwar Zainal.
perbankan Islam di Aceh yang disebut dengan Qanun Lembaga Keuangan Syariah.
Begitu juga, peran yang diberikan oleh in- stitusi ini adalah dengan meminta penyelang - gara  pemerintah  di  Aceh  untuk  mendirikan bank-bank  syariah  diseluruh  pelosok  Aceh bagi mempermudah akses masyarakat dalam berinteraksi  dengan  perbankan  syariah.  Hal ini juga sesuai dengan semangat menjalankan Syariat Islam di bidang perbankan.
Adapun  kaitan  dengan  hubungan  MPU dengan MUI pusat. Dimana posisi MPU se- bagai perwakilan MUI pusat di Aceh. Disini MPU  selalu  merespon  dengan  baik  fatwa- fatwa MUI yang berkaitan dengan perbankan syariah  dan  mensosialisasikannya  kepada masyarakat.
Walaupun demikian, Majelis Permusyawar- tan Ulama (MPU) masih banyak mengalami berbagai hambatan dan kendala serta kekuran- gan  di  banyak  aspek  dalam  pengembangan dan sosialisasi perbankan syariah di Aceh. Di- antaranya  kekurangan  sumber  daya  manusia dalam bidang perbankan syariah, namun usa- ha untuk mencari penyelesaian dan mengatasi masalah-masalah yang masih terus dihadapi.

## Bibliography

## Journals
B. Borhan, Joni Tamkin. “Pemikiran Perbank- an  Islam:  Sejarah  dan  Perkembangan.” Jurnal Usuluddin Akademi Pengajian Is- lam Universiti Malaya , No. 12, 2000.
Warka, Made & Hariyanto, Erie. “Kedudukan Bank  Syariah  Dalam  Sistem  Perbankan Di  Indonesia.” Iqtisadia ,  Vol  3,  No.  2, 2016.
Maulana, Muhammad. “Jaminan dalam Pem- biayaan  pada  Perbankan  Syariah  di  In-
donesia:  Analisis  Jaminan  Pembiayaan Musyarakah dan Mudrabah.” Jurnal Ilm- iah Islam Futura , Vol 14, No. 1, 2014.
Sara Anisah, et al. “Analisis Istilah Perbank - an  Syariah  dari  Bahasa  Arab:  Tinjauan Morfologi dan Semantis.” Jurnal Arabic Learning and Teaching , Vol. 1, 2013. Hidayat, Yayat Rahmat. “Analisis Pencapaian
Tujuan  Bank  Syariah  Sesuai  Undang- Undang No. 21 Tahun 2008.” Jurnal Am- waluna , Vol. 1, No. 1, 2017.

## Books
‘Abbadî,  ‘Abd Allâh ‘Abd  al-Raîm .  Mauqif al-Syarî‘ah  min  al-Mashârif  al-Islâmi- yyah  al-Mu‘âshirah. al-Ghûriyah:  Dâr al-Salâm, 1994.
A.  Karim,  Adiwarman. Bank  Islam;  Anali- sis  Fiqh  dan  Keuangan. Jakarta:  Raja
Grafindo Persada, 2010.
Abdul Gahni, Abdul Mu’min. Sistem Keuan- gan  Islam  dan  Palaksanaannya  di  Ma- laysia. Kuala Lumpur: Jakim. 1999. Abubakar, Alyasa. Penerapan  Syariat  Islam di Aceh Upaya Penyususunan Fiqih da- lam Negara Bangsa. Banda Aceh: Dinas Syariat  Islam  Provinsi  Nanggroe  Aceh Darussalam, 2008.
Abubakar, Alyasa. Syari‟at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Paradigma, Kebijakan  dan  Kegiatan .  Banda  Aceh:
Dinas Syari’at Islam Provinsi Nanngroe Aceh Darussalam, 2008.
Adan,  Hasanuddin Yusuf. Sejarah Aceh  dan Tsunami. Yogyakarta: Percetakan Ar-Ru- zz Media, 2005.
Al-Zuhaili,  Wahbah. al-Fiqh  al-Islâmî  wa Adillatuhu. Damaskus:  Dâr  al-Fikr,
2011.
Antonio, M. Syafe’i. Bank Syariah dari Teori ke Praktek. Jakarta: Gema Insani Ausaf, Ahmad. Development and Problems of
Islamic Banks. Jeddah: Islamic Research and Training Institute, Islamic Develop - ment Bank, 1987.
Cunningham, Andrew. Islamic  Banking  and Finance Prospect for the 1990s. London: Midlle East Economic Digest, 1990.
Devita  Purnamasari,  Irma. Akad  Syariah.
Bandung: Kaifa, 2011.
Firdaus, Muhammad, dkk. Konsep & Imple- mentasi Bank Syariah. Jakarta: Renaisan, 2005.
Garcia, F.L. Encyclopedia of Banking and Fi- nance. Boston: The  Bankers  Publishing Company, 1962. Ḥamoud,  Sāmī  Ḥasan  Aḥmad. Tathwîr  al- A‘mâl  al-Mashrâfiyyah  bi  mâ  yattafiq ma‘â  al-Syarî‘ah  al-Islâmiyyah. Am- man: Mathba’ah al-Syarq wa Maktabahâ, 1982. Ḥamsyarî, Mustafâ ‘Abd Allâh, al-A’mâl al- Mashrâfiyyah wa al-Islām. Cairo: al-Hay ‘ah al ‘Ammah li Syu’ūn al-Maktabi al-
Amiriyyah, 1985.
Ibnu  Rusyd,  Muḥammad  Ibn  Aḥmad  Ibn Muḥammad. Bidâyat  al-Mujtahid  wa Nihâyah  al-Muqtashid, Beirut:  Dār  al- Qalām, 1998.
Irsyd,  Mahmud  ‘Abd  al-Karim  Ahmad. al- Syâmil fȋ Mu‘âmalât wa ‘a-Mashârif al- Islâmiyyah. Jordan: Dâr al-Nafâ’is 2001. Kurdi,  Mulyadi. Aceh  Di  Mata  Sejarawan: Rekontruksi  Sejarah  Sosial  Budaya. Banda  Aceh:  Lembaga  Kajian  Agama dan  Sosial  (LKAS)  bekerjsama  dengan Pemerintah Aceh, 2009.
Moleong, Lexi J. Metodologi Penelitian Kual- itatif. Bandung:  Remaja  Rosda  Karya, 2002.
Sâbiq,  Sayyîd. Fiqh  Sunnah .  Bandung:  PT. Al-Ma‘arif, 1987.
Sjamsuddin, Nazaruddin. Revolusi di Serambi Mekkah: Perjuangan Kemerdekaan dan  Pertarungan  Politik  di  Aceh  1945- 1949 . Jakarta: UI Press, 1999.
Strauss, Ansel & Corbin, Juliet. Dasar-dasar Penelitian  Kualitatif. Yogyakarta:  Pus- taka Pelajar, 2003. Sudarsono, Heri. Bank dan Lembaga Keuan- gan Syariah, Deskripsi dan Ilustrasi. Yo- gyakarta: Ekonisia, 2004.
Syâfi‘î, Muhammad bin Idrȋs, al-Umm. Beirût:
Dâr al-Qutaibah, 2003.
Syarbasî, Aḥmad, al-Mu’jam  al-Iqtishâd  al- Islâmî. Beirut:  Dâr  ‘Âlami  li  al-Kutub,
1987.
Tim  Penyusun  Dinas  Syariat  Islam  Aceh,
Himpunan  Undang-Undang  Keputusan Presiden  Peraturan  Daerah/Qanun  In- struksi Gubenur Berkaitan P e l a k - sanaan  Syariat  Islam. Banda Aceh: Di- nas Syariat Islam Aceh 2009.
Tim  Penyusun  Mahkamah  Syariah  Provinsi
Nanggroe Aceh  Darussalam, Himpunan PerUndang-Undang an Tentang Mahka- mah Syariah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam .  t.t.:  Mahkamah  Syariah Aceh Press, 2008.
Wibowo,  Edi  &Hendy  Widodo.  Untung,
Mengapa Memilih Bank Syariah. Bogor:
Ghalia Indonesia, 2005.

## Papers and Proceedings
Amiruddin, M. Hasbi. “Ulama dan Tanggung- jawabnya Pada Pembangunan Politik Aceh.” makalah pada Seminar Aceh De- velopment International Conference Vol- ume 1 , Universiti Kembangsaan Malay- sia, 26-28 Maret 2011.

## Laws
Undang-Undang RI No. 44 Tahun 1999 ten- tang  Penyelenggaraan  Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Undang-Undang Pemerintahan Aceh Nombor 11 Tahun 2006.
Qanun  Provinsi  Naggroe  Aceh  Darussalam
Nomor 9 tahun 2003 tentang Hubungan Tata  Kerja  Majelis  Permusyawaratan Ulama dengan Eksekutif, Legislatif dan Instansi lainnya.

## Internets
Majelis Permusyawaratan Aceh. Akses 3 Juli 2018: http://mpu.acehprov.go.id/index. php/page2.
Serambi Indonesia. Akses 3 Juli 2018 :http://aceh.tribunnews.com/2016/03/22/ sosialisasi-ke-syariah-bank-aceh- gandeng-mpu.