## HARMONISASI  NORMA  HUKUM  BAGI  PERLINDUNGAN  HAK KEPERDATAAN  ANAK  LUAR  KAWIN  DALAM  SISTEM  HUKUM INDONESIA

## Bernadeta Resti Nurhayati
Universitas Katolik Soegijapranata Semarang Email: bernadeta_resti@yahoo.com

## Abstrak
Masyarakat  dan  hukum  telah  lama  melakukan  diskriminasi  terhadap  anak  luar kawin.  Hal  ini  menyebabkan anak  luar kawin  mendapatkan stigma  negatif dalam kehidupannya  sehari-hari.  Masyarakat  menyebutnya  dengan  berbagai  istilah seperti:  “ anak  haram”,  “haram  jadah”,  “anak  kowar”,  “anak  astral ”  dan sebagainya. Sampai saat ini hukum Indonesia membedakan status, kedudukan serta hak-hak  anak  luar  kawin.  Persoalan  yang  mendesak  untuk  segera  diselesaikan adalah  ketidakharmonisan  dalam  norma  hukum  tertulis  yang  mengatur  tentang perlindungan anak luar kawin. Tujuan penelitian adalah untuk melakukan evaluasi dan  harmonisasi  atas  norma  hukum  yang  ada  dalam  bidang  perlindungan  hak keperdataan  anak  luar  kawin.  Harmonisasi  atas  norma  hukum  ini  dengan mendasarkan  pada  praktek  perlindungan  hukum,  doktrin,  serta  norma-norma tertulis yang berkaitan langsung dengan perlindungan anak luar kawin di Indonesia. Penelitian  ini  merupakan  pelengkap  disertasi.  Pada  penelitian  ini  dilakukan: inventarisasi norma hukum positif di bidang status dan kedudukan anak luar kawin, praktek  hukum  berkaitan  dengan  perlindungan  bagi  anak  luar  kawin  serta  teori hukum  yang  relevan  untuk  melihat  kemungkinan  perlindungan  hak  anak.  Dalam penelitian  ini  akan  dilakukan  pemetaan  terhadap  norma  dan  lembaga  untuk mengetahui  bagian-bagian  yang  bertentangan/tidak  berkesesuaian  satu  sama  lain, sebagai  dasar  untuk  menyusun  harmonisasi  peraturan  perundang-undangan  di bidang  status  serta  kedudukan  anak  luar  kawin.  Dari  harmonisasi  ini  diharapkan akan  ditemukan  norma  yang  perlu  direvisi  serta  formula  rumusan  norma  yang memberikan  perlindungan  terhadap  hak  keperdataan  bagi  anak  luar  kawin  di Indonesia.  Luaran  yang  dihasilkan  berupa:  draft  disertasi  yang  telah  disetujui promotor,  publikasi  ilmiah  internasional  bereputasi,  publikasi  nasional terakreditasi,  pemakalah  pertemuan  nasional  dan  internasional,  serta  luaran tambahan berupa draft buku referensi.
Kata  kunci  :  harmonisasi  perundang-undangan,  perlindungan  hukum,  anak  luar kawin.

## Abstract
Communities  and  laws  have  long  discriminated  against  children  outside  of marriage. This causes out of wedlock children to get a negative stigma in their daily lives. People call it with various terms such as: “anak haram”, “haram jadah”,
“anak kowar”, “anak astral”  and so on. Until now Indonesian law distinguishes the  status,  position  and  rights  of  children  out  of  wedlock.  An  urgent  issue  to  be resolved  is  disharmony  in  written  legal  norms  that  regulate  the  protection  of children outside of marriage. The research objective is to evaluate and harmonize the legal norms that exist  in  the field of protection of  civil  rights of non-married children.  Harmonization  of  these  legal  norms  is  based  on  the  practice  of  legal protection, doctrine, and written norms that are directly related to the protection of extramarital  children  in  Indonesia.  This  research  is  a  complement  to  the dissertation. In this research, an inventory of positive legal norms in  the field of status  and  position  of  out-of-child  children,  legal  practices  relating  to  the protection of children outside of marriage and the relevant legal theory to see the possibility of protection of children's rights. In this research, mapping of norms and institutions will be conducted to find out the parts that are conflicting / incompatible with each other, as a basis for formulating harmonization of laws and regulations in  the  field  of  status  and  position  of  children  outside  of  marriage.  From  this harmonization, it is expected that norms that need to be revised will be found and formulas for norms that provide protection for civil rights for married children in Indonesia. Outputs are in the form of: draft dissertations that have been approved by  promoters,  reputable  international  scientific  publications,  accredited  national publications,  speakers  of  national  and  international  meetings,  and  additional outputs in the form of draft reference books.
Keywords: harmonization of legislation, legal protection, extramarital children.

## 1 . Pendahuluan
Di  Indonesia,  persoalan  status  perdata  anak  yang  lahir  di  luar  perkawinan menyeruak  sejak  kasus  gugatan  hak  keperdataan  anak  MM  yang  menikah  siri dengan alm. Moerdiono, mantan Menteri Sekretaris Negara pada era pemerintahan presiden  Soeharto.  Perjalanan  panjang  perjuangan  MM  memperjuangkan  hak keperdataan  anaknya  menjadi  catatan  sejarah  hukum  di  Indonesia.  Gugatan peninjauan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  (UUP) dikabulkan  sebagian  oleh  Mahkamah  Konstitusi,  terutama  terkait  dengan  bunyi Pasal 43 ayat (1) UUP yang kemudian harus dibaca menjadi:
“Anak  yang  dilahirkan  di  luar  perkawinan  mempunyai  hubungan  perdata dengan  ibunya  dan  keluarga  ibunya  serta  dengan  laki-laki  sebagai  ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat  bukti  lain  menurut  hukum  mempunyai  hubungan  darah,  termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”. Meskipun telah ada putusan Mahkamah Konstusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, namun untuk  mendapatkan  hak keperdataan atau  sekurang-kurangnya pengakuan dari ayah biologisnya tetap tidaklah mudah.
Undang-undang dan doktrin  hukum  membedakan status anak  menjadi  anak sah  dan  ALK  (dalam  tulisan  ini  untuk  selanjutnya  disebut  ALK).  Pasal  42  UUP menyebutkan: “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan di dalam atau sebagai akibat  perkawinan  yang  sah”.  Dengan  demikian  anak  yang  dilahirkan  tidak  di
dalam,  atau  bukan  sebagai  akibat  perkawinan  yang  sah,  dikategorikan  sebagai “anak luar kawin”. 1
Perbedaan  status  anak,  berakibat  pada  hubungan  hukum  anak  dengan orangtuanya. Antara anak dengan ibunya, secara otomatis anak memiliki hubungan keperdataan.  Tidak  demikian  halnya  dengan  bapak  biologisnya.  Tiadanya hubungan keperdataan antara anak dengan bapak biologisnya, menyebabkan si anak tidak  berhak  mendapatkan  hak  alimentasi,  hak  atas  pemeliharaan,  hak  untuk memakai  nama  keluarga  si  bapak  dan  hak  mewaris.  Bapak  biologis  harus melakukan “pengakuan terhadap si anak” agar timbul hak keperdataan pada si anak.
Atau  dalam  hal  bapak  biologis  menikah  dengan  ibunya,  maka  harus  dilakukan “pengesahan anak”.
Namun  dalam  hukum  Indonesia,  meskipun  telah  ada  putusan  MK  No. 046/PUU-VIII/2010, tidak mudah bagi ALK untuk mendapatkan status keperdataan dengan  ayahnya.  Bahkan  UU  No.  24  tahun  2013  tentang  Perubahan  UU  No.  23 tahun 2006 tentang Administrasi dan Kependudukan menghilangkan harapan bagi ALK  yang  lahir  sebelum  perkawinan  sah  agama  kedua  orangtuanya  tidak  dapat diakui,  sedangkan  mereka  tidak  pernah  meminta  untuk  dilahirkan  di  luar perkawinan.
Hal ini menimbulkan pertentangan antara doktrin/ilmu hukum perdata dengan hukum  perlindungan  anak,  karena  pada  dasarnya  Deklarasi  Universal  Hak-hak Asasi Manusia (DUHAM) tidak membeda-bedakan manusia siapapun dia. Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi yang bertentangan dengan Deklarasi ini, dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi semacam ini. Hal inilah yang membuat persoalan hak  keperdataan  ALK  menarik  untuk  dikaji,  karena  sebagai  anak-anak  mereka membutuhkan perlindungan hukum untuk dapat tumbuh kembang secara sempurna. Berdasarkan uraian pada latar belakang permasalahan tersebut di atas, maka dirumuskan permasalahan utama dalam penelitian ini adalah :
1. Bagaimanakah  norma-norma  hukum  eksisting  yang  memberikan perlindungan hukum bagi ALK di Indonesia?
2. Bagaimanakah  seharusnya  norma-norma  hukum  itu  secara  harmonis dapat memberikan perlindungan hukum terhadap ALK?
2 . Kajian Literatur
a. Perkawinan dalam Sitem Hukum Indonesia
Dalam hukum positif Indonesia, perkawinan diatur dalam UU Nomor 1 tahun 1974  tentang  Perkawinan  (UUP).  UUP  memberikan  definisi  perkawinan  dalam Pasal 1 yang menyebutkan: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”
1 Abdulkadir  Muhammad  menyebutkan  bahwa  salah  satu  dilakukan  pembedaan  antara anak sah dan anak luar kawin adalah untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kelahiran sebelum dilangsungkannya  perkawinan,  dan  juga  ada  hubungannya  dengan  hak  mewaris,  baca Abdulkadir  Muhammad.  1993. Hukum  Perdata  Indonesia. Bandung:  Citra  Aditya  Bhakti. hlm.73.
UUP  memandang  perkawinan  sebagai  ikatan  lahir  maupun  ikatan  batin. Ikatan lahir adalah apa yang nampak keluar/formalitas atau hubungan formil. Ikatan lahir  mengungkapkan  adanya  hubungan  hukum  antara  seorang  laki-laki  dan perempuan sebagai suami isteri, dan nyata dapat dilihat baik bagi dirinya sendiri, orang  lain,  dan  masyarakat.  Ikatan  lahir  tampak  dengan  dilangsungkannya perkawinan  dengan  memenuhi  syarat-syarat  yang  ditentukan  oleh  hukum  yang berlaku.
Ikatan batin adalah ikatan yang tidak formil. 2 Ikatan batin antara suami isteri menampakkan adanya kasih sayang antara suami isteri. Kasih sayang itulah yang menjadi  dasar  ikatan  perkawinan  dan  akan  melanggengkan  perkawinan  tersebut, menciptakan kerukunan dan menjadi fondasi dalam kehidupan keluarga.
Perkawinan dimaksudkan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut J. Prins, titik berat perkawinan dalam UUP adalah pada Pasal 2, yakni pelaksanaan perkawinan secara agamis. Ini adalah salah satu perbedaan dengan KUHPerdata. 3

## b. Pengertian Anak
Anak  adalah  insan  pribadi  yang  memiliki  dimensi  khusus  dalam kehidupannya. Tumbuh kembang anak memerlukan bantuan orangtua, tetapi faktor lingkungan  juga  memiliki  peranan  yang  sangat  penting  dalam  mempengaruhi kepribadian  anak  dalam  menyongsong  fase  kedewasaannya. 4 Anak  adalah  sosok yang  akan  memikul  tanggungjawab  di  masa  yang  akan  datang,  sehingga  tidak berlebihan jika negara memberikan suatu perlindungan khusus bagi anak-anak dari perlakuan yang dapat menghancurkan masa depannya.
Dalam pandangan sosiologis, Haditono berpendapat bahwa anak merupakan makhluk  yang  membutuhkan  pemeliharaan,  kasih  sayang,  dan  tempat  bagi perkembangannya. Anak  merupakan bagian dari keluarga, dan keluarga  memberi kesempatan bagi anak untuk belajar tingkah laku yang penting untuk perkembangan yang  cukup  baik  dalam  kehidupan  bersama.  Tidak  berlebihan  kiranya  jika  anak berhak  mendapatkan  pemeliharaan,  pendidikan  dan  pendampingan  dari  kedua orangtuanya. 5 Hak  inilah  yang  membentuk  dan  mengisi  watak  anak,  sehingga mereka  nantinya  dapat  menjadi  orang-orang  yang  mampu  bersikap  dan  berlaku benar dan bertanggungjawab.
Mengenai  siapa  yang  dimaksud  dengan  anak,  Pasal  47  ayat  (1)  UUP memberikan definisi anak adalah mereka yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Anak berada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
2 K.Wantjik  Saleh.  1980. Hukum  Perkawinan  Indonesia. Cetakan  keempat.  Jakarta:  Ghalia Indonesia. hlm. 15.
3 J. Prins. 1982. Tentang Hukum Perkawinan di Indonesia. Cetakan pertama. Jakarta: Ghalia Indonesia. hlm. 25.
4 D.Y.  Witanto.  2012. Hukum  Keluarga  Hak  dan  Kewajiban  Anak  Luar  Kawin  Pasca Keluarnya Putusan MK tentang Hak Uji Materiil UU Perkawinan . Jakarta: Prestasi Pustaka. hlm. 10.
5 Ibid., hlm. 6.
Konsep anak dalam KUHPerdata berbeda dengan konsep anak dalam UUP.
KUHPerdata hanya memberikan pengertian “belum dewasa” atau “minderjarige” dan  bukan  “anak-anak”.  Adapun  yang  dimaksud  dengan  “belum  dewasa” atau “minderjarige” adalah  mereka  yang  belum  mencapai  umur  genap  duapuluh satu  tahun,  dan  tidak  lebih  dahulu  telah  kawin. 6 Terhadap  mereka  yang  “belum dewasa”,  UU  menentukan  bahwa  mereka  harus  berada  di  bawah  kekuasaan orangtua atau wali.
Bila dibandingkan antara ketentuan anak dalam UUP dan KUHPerdata, maka terdapat persamaan dan perbedaan di antara keduanya. Persamaannya adalah:
a. Konsep “anak” dalam UUP pada dasarnya sama dengan konsep “belum dewasa”  atau  “ minderjarige ”  dalam  KUHPerdata.  Mereka  adalah seseorang yang belum genap mencapai usia tertentu sebagai batas ukuran kedewasaan.
b. Anak atau mereka yang belum dewasa/ minderjarige menurut ketentuan UU harus diletakkan di bawah kekuasaan orangtua.
Adapun  perbedaannya  adalah  bahwa  batas  usia  dewasa  menurut  Pasal  47 UUP adalah 18 tahun, sedangkan batas usia dewasa menurut Pasal 330 KUHPerdata adalah 21 tahun.
UU  yang  khusus  ditujukan  bagi  perlindungan  anak  pun  memberikan  batas usia anak secara  berbeda-beda. UUKA  memberikan  batasan anak sampai dengan usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. 7 UU Perlindungan Aanak 2002 memberikan batas usia anak, mulai dari anak yang masih dalam kandungan ibunya sampai dengan batas usia 18 (delapan belas) tahun.
UU lain yang mengatur tentang batas usia  dewasa adalah UUJN. Mengenai batas usia dewasa, UUJN 2014 mengatur dalam Pasal 39 yang menyebutkan:
(1) Penghadap  harus  memenuhi  syarat  sebagai  berikut:  a.  paling  rendah berumur  18  (delapan  belas)  tahun  atau  telah  menikah;  dan  b.  cakap melakukan perbuatan hukum.
(2) Penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2  (dua) orang  saksi  pengenal  yang  berumur  paling  rendah  18  (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya.
Berdasarkan  uraian  tersebut  di  atas,  nampak  adanya  perbedaan  mengenai siapa yang termasuk dalam kategori anak. Beberapa UU menyebut batas usia anak adalah 18 tahun, sedangkan yang lain menyebutkan batas usia 21 tahun. Mengingat bahwa hukum merupakan satu kesatuan sistem, maka berdasarkan asas hukum lex posteriori derogat legi priori , yang dimaksud dengan “anak” adalah seseorang yang belum  berusia  18  tahun,  termasuk  anak  yang  masih  berada  dalam  kandungan ibunya.
Dalam  struktur  masyarakat  Indonesia,  kehadiran  anak  merupakan  hal  yang penting. Dalam sistem UUP Indonesia, tujuan hidup berumah tangga adalah untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ukuran kebahagiaan dalam perkawinan adalah hadirnya anak di tengah-
6 Baca Pasal 330 ayat (1) KUHPerdata.
7 Baca Pasal 1 angka 2 UUKA.
tengah  keluarga.  Tidak  dilahirkannya  anak  bahkan  merupakan  alasan  untuk melakukan poligami. Pasal 4 ayat (2) huruf c UUP menyebutkan:
Pengadilan  dimaksud  dalam  ayat  (1)  pasal  ini  hanya  memberi  izin  kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:
a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.
Dalam kenyataan kehadiran anak tidak selamanya diharapkan. Banyak fakta menunjukkan  ada  orangtua  yang  membuang,  bahkan  membunuh  anaknya  demi menutupi aib keluarga. Kelahiran si anak akan membuat malu bagi keluarga karena anak itu dihasilkan dari hubungan di luar perkawinan yang tidak dibenarkan oleh ajaran agama dan etika yang berlaku di masyarakat 8 . Masyarakat juga sistem hukum 9 , membedakan anak menjadi “anak sah” dan “anak  luar  kawin”.  Terhadap  anak  luar  kawin,  hukum  memperlakukan  secara berbeda. Anak sah memiliki kedudukan istimewa dengan hak secara penuh. Anak luar  kawin  memiliki  hak  yang  lebih  terbatas.  Menurut  KUHPerdata,  anak  sah memiliki  hubungan keperdataan dengan kedua orangtuanya, sedangkan anak  luar kawin  tidak  memiliki  hubungan  keperdataan  dengan  siapapun.  Bahkan  ayah biologisnya dan  ibu  yang  melahirkannya perlu  melakukan pengakuan terhadap si anak  luar kawin, agar hubungan keperdataan dengan anaknya terbentuk. Berbeda dengan  KUHPerdata,  UUP  mengambil  sikap  bahwa  anak  luar  kawin  memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya.

## c. Perlakuan terhadap Anak Luar Kawin
Anak luar kawin mengalami perbedaan status dan perlakuan oleh hukum. Dalam UUP, anak luar kawin memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan  keluarga  ibunya.  Dalam  perkembangannya,  Mahkamah  Konstitusi  - berdasarkan  permohonan  peninjauan  terhadap  Pasal  43  jo  Pasal  2  ayat  (1)  UUP- memberikan putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010, sehingga Pasal 43 ayat (1) UUP harus dibaca:
“Anak  yang  dilahirkan  di  luar  perkawinan  mempunyai  hubungan  perdata dengan  ibunya  dan  keluarga  ibunya  serta  dengan  laki-laki  sebagai  ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat  bukti  lain  menurut  hukum  mempunyai  hubungan  darah,  termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”. 10
Dalam sistem KUHPerdata, anak sah memiliki hak penuh untuk mendapatkan pemeliharaan,  pendidikan  dan  hak  waris.  Tetapi  anak  luar  kawin,  tidak mendapatkan hak apapun. Anak luar kawin seperti halnya anak yang tak berbapak tak beribu.
Menurut  Ko  Tjai  Sing,  pada  masa  lalu,  hubungan  perkawinan  sangat disakralkan,  sehingga  hubungan-hubungan  antara  laki-laki  dengan  perempuan  di
8 D.Y. Witanto. 2012. op.cit . hlm. 3.
9 KUHPerdata, UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Hukum Islam dan hukum Adat mengenal pembedaan anak menjadi “anak sah” dan “anak luar kawin”.
10 Berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.
luar ikatan perkawinan yang sah menurut ukuran masyarakat setempat dipandang rendah.  Pembedaan  ini  karena  pada  dasarnya  pembentuk  undang-undang  tidak ingin anak-anak ditumbuhkan dan dilahirkan di luar perkawinan. 11 Untuk mencapai itu pembentuk undang-undang mengadakan pembedaan antara anak-anak yang sah dan  anak-anak  yang  tidak  sah.  Anak-anak  yang  tidak  sah  diberikan  kedudukan hukum  yang  buruk  sekali  dan  akibat-akibat  kesalahan  ayah  dan  ibu  dibebankan pada anak-anak yang tidak bersalah. 12

## d. Disharmoni dalam Perlindungan Anak Luar Kawin di Indonesia
Praktek pembedaan perlakuan terhadap anak luar kawin terus terjadi. Sistem KUHPerdata  mengatur  lembaga  “pengakuan  anak”  serta  lembaga  “pengesahan anak  luar  kawin”  sebagai  lembaga  untuk  mendapatkan  hubungan  keperdataan dengan  orangtua  biologisnya.  UUP  tidak  mengatur  sama  sekali  kedua  lembaga tersebut.  Mengingat  ketiadaan  norma  hukum  yang  mengatur  lembaga  pengakuan anak serta lembaga pengesahan anak luar kawin, maka di dalam praktek mengacu pada KUHPerdata.
Pengaturan  lembaga  pengakuan  anak  serta  lembaga  pengesahan  anak  baru ada  pada  tahun  2006  yakni  dengan  diundangkannya  UU  Nomor  23  Tahun  2006 tentang  Administrasi  dan  Kependudukan  (UU  Adminduk  2006).  Dengan diundangkannya  UU  Nomor  24  Tahun  2013  tentang  Perubahan  UU  Adminduk 2006, maka beberapa ketentuan dalam UU Adminduk 2006 direvisi.
Salah  satu  revisi  yang  paling  berdampak  terhadap  status  anak  luar  kawin adalah revisi terhadap Pasal 49 dan Pasal 50 UU Adminduk 2006. Adapun revisinya berkaitan  dengan  ketentuan  bahwa  hanya  anak  luar  kawin  yang  lahir  dari perkawinan siri saja  yang dapat diakui dan/atau disahkan. Ini  berarti bahwa anak luar kawin yang kedua orangtuanya belum/tidak menikah secara siri kehilangan hak untuk  diakui  dan/atau  disahkan.  Ketentuan  menyebabkan  terjadinya  saling pertentangan (disharmoni) antar norma yang mengatur hak keperdataan anak luar kawin, karena  menurut ketentuan dalam  KUHPerdata yang selama  ini digunakan sebagai  acuan  di  Pengadilan  Negeri  dan  Kantor  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan  Sipil  (Dispendukcapil),  setiap  anak  luar  kawin  pada  dasarnya  dapat diakui dan/atau disahkan sekalipun kedua orangtua biologisnya tidak menikah satu sama  lain. Revisi UU Adminduk 2013 justru menimbulkan diskriminasi terhadap anak luar kawin.
Hak  anak  adalah  hak  asasi  manusia.  Oleh  karena  itu,  setiap  anak  berhak menikmati hak atas pemeliharaan dan hak atas pendidikan. Hal ini mengacu kepada CRC ( Convention on the Rights of the Child ) sebagaimana telah diratifikasi oleh Negara Indonesia dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990.  Disharmoni  ini  karena  menyebabkan  ketidakjelasan  hukum  yang  potensial merugikan  anak  luar  kawin,  oleh  karena  itu  perlu  dilakukan  harmonisasi  norma hukumnya sehingga lebih menjamin keadilan, kemanfaatan, serta kepastian hukum.
11 Ko Tjai Sing. op.cit . hlm. 403.
12 Ibid . Sebagai catatan, Ko Tjai Sing memakai istilah ”anak sah” dan “anak tidak sah”.

## 3 . Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan penelitian  yuridis  normatif  dengan  data primer dan sekunder, yang berupa:
a. Inventarisasi norma hukum positif yang yang mengatur tentang hak keperdataan anak dan perlindungan anak.
b. Karya tulis dan pemikiran para ahli hukum.
c. Pandangan dari para pakar, terutama berkaitan dengan praktek revisi perundang- undangan, dengan narasumber: (1) BPHN (Jakarta); (2) DPR RI (Jakarta); dan (3) Narasumber hukum adat dari Minahasa Utara Analisa data dilakukan dengan analisis kualitatif.
4 . Hasil Penelitian dan Pembahasan
a. Norma-norma  Hukum  Eksisting  yang  Memberikan  Perlindungan Hukum bagi Anak Luar Kawin di Indonesia
Anak  adalah  subjek  hukum.  Meskipun  belum  cukup  umur,  anak  bukanlah manusia  dalam  bentuknya  yang  mini.  Anak  tetaplah  subjek  hukum  yang memerlukan  perlindungan,  karena  anak  tidak  mampu/belum  mampu  melindungi dirinya  sendiri.  Anak senantiasa  memerlukan perlindungan dari orang/pihak  lain, baik orangtua, wali, pengampu, masyarakat, dan negara. Negara dibutuhkan peran sertanya  untuk  menetapkan  regulasi  untuk  melindungi  anak.  Kebijakan perlindungan oleh  negara akan  menjadi alur penting dalam  menetapkan  langkah- langkah selanjutnya.
Konstitusi negara menjadi sumber dari segala hak yang dimiliki setiap warga negara. 13 UUD1945  sebagai  konstitusi  negara,  merupakan  dasar  hukum  tertinggi bagi  tatanan  kehidupan  kenegaraan.  UUD1945  mencantumkan  pula  tujuan pembentukan negara, yakni dalam Alinea IV UUD 1945 yang menyebutkan:
a) Membentuk  Pemerintah  negara  Indonesia  yang  melindungi  segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
b) Memajukan kesejahteraan umum;
c) Mencerdaskan kehidupan bangsa; dan
d) Ikut  melaksanakan  ketertiban  dunia  yang  berdasarkan  kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Tujuan  negara  untuk  melindungi  segenap  bangsa  Indonesia,  tanpa membedakan  orang  dari  segi  suku,  ras,  dan  agama.  Artinya,  bahwa  setiap  warga negara  Indonesia  diperlakukan  sama  di  hadapan  hukum  dan  pemerintahan. Perlindungan  ini  juga  tidak  membedakan  apakah  seseorang  termasuk  anak  sah ataukah ALK. Dalam ilmu hukum hal ini dikenal sebagai asas “ equality before the law ”.  Adapun pasal-pasal dalam UUD1945  yang  memberikan perlindungan  bagi hak anak adalah sebagai berikut:
13 Muhamad  Erwin.  2015. Filsafat  Hukum,  Refleksi  Kritis  terhadap  Hukum  dan  Hukum Indonesia dalam Dimensi Ide dan Aplikasi. Edisi Revisi. Jakarta: PT. Rajagrafindo Perkasa. hlm. 319.
a) Pasal 1 ayat (3) UUD1945 yang menyebutkan bahwa: “Negara Indonesia adalah negara  hukum”.  Pernyataan  bahwa  negara  Indonesia  adalah  negara  hukum membawa konsekuensi negara wajib mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat.
b) Pasal 28B UUD1945 yang menyebutkan:
(1) Setiap  orang  berhak  membentuk  keluarga  dan  melanjutkan  keturunan melalui perkawinan yang sah.
(2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
c) Pasal 28 D ayat (1) UUD1945 yang  menyebutkan:  “Setiap orang berhak atas pengakuan,  jaminan,  perlindungan  dan  kepastian  hukum  yang  adil  serta perlakuan sama di hadapan hukum.”
d) Pasal  28D  ayat  (4)  UUD1945  yang  menyebutkan:  “Setiap  orang  berhak  atas status kewarganegaraan.”
e) Pasal 28H ayat (1) UUD1945 yang menyebutkan: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin…. “ Perlindungan sebagaimana ditentukan dalam pasal-pasal tersebut di atas tidak secara  khusus  dimaksudkan  untuk  memberikan  perlindungan  terhadap  hak-hak anak  pada  umumnya,  maupun  hak  anak  luar  kawin  pada  khususnya,  tetapi merupakan  bentuk  perlindungan  yang  umum  berlaku  bagi  setiap  warga  negara. Sebagai negara kesejahteraan, negara wajib mewujudkan perlindungan hukum bagi setiap  orang,  termasuk  bagi  anak-anak  serta  ALK  yang  rentan  mengalami diskriminasi serta kekerasan.
Ketentuan perlindungan sebagaimana diatur dalam UUD1945 tersebut di atas, ini diatur lebih lanjut dalam berbagai UU sebagai berikut:
a) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
b) KUHPerdata.
c) UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
d) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
e) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
f) UU Nomor 23Tahun 2006 tentang Administrasi dan Kependudukan.
g) UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23Tahun 2006 tentang Administrasi dan Kependudukan.
h) Keputusan Presiden Nomo 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak- Hak Anak.
b . Harmonisasi  Norma-norma  hukum  untuk  Memberikan  Perlindungan Hukum terhadap ALK
Meskipun  undang-undang  sebagaimana  tersebut  di  atas  bermaksud memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak pada umumnya dan perlindungan hak  ALK pada khususnya,  namun ternyata tujuan tersebut tidaklah  selalu selaras antar norma hukum yang satu dengan norma hukum yang lain, yang dapat diuraikan sebagai berikut:
1) UUP  mengatur  tentang  ALK  secara  singkat,  karena  hanya  diatur  dalam  satu pasal, yakni Pasal 43 yang menyebutkan:
(1) Anak  yang  dilahirkan  di  luar  perkawinan  hanya  mempunyai  hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
(2) Kedudukan  anak  tersebut  ayat  (1)  di  atas  selanjutnya  akan  diatur  dalam Peraturan Pemerintah.
Namun  sampai  saat  ini,  PP  sebagaimana  termaksud  dalam  Pasal  43  ayat  (2) UUP  belum  diterbitkan.  UUP  tidak  mengatur  tentang  lembaga-lembaga penolong  yang  memberikan  perlindungan  terhadap  hak  keperdataan  ALK. Ketiadaan  dasar  hukum  menyebabkan  praktek  pencatatan  sipil  menggunakan KUHPerdata sebagai pedoman.
2) KUHPerdata  mengatur  secara  lengkap  tentang  anak  luar  kawin,  termasuk mengatur tentang lembaga pengakuan anak dan lembaga pengesahan anak luar kawin.  Kedua  lembaga  ini  memberikan  perlindungan  terhadap  ALK  dengan membentuk hubungan hukum antara anak luar kawin dengan ibu dan/atau ayah biologisnya. 14 Dalam  konsep  KUHPerdata,  ALK  tidak  memiliki  hubungan keperdataan  dengan  siapapun,  bahkan  ayah  dan/atau  ibunya  masih  harus melakukan pengakuan terhadap anak biologisnya agar timbul hubungan hukum dengannya. Bila ayah dan ibu biologis menikah satu sama lain, maka ALK yang lahir  sebelum  perkawinan  secara  sah  dapat  diakui  dan  kemudian  disahkan. Dengan  pengesahan  terhadap  ALK,  maka  berlaku  konsekuensi  hukum,  yakni ALK  tersebut  akan  memiliki  kedudukan  yang  sama  seperti  halnya  anak  sah. Kedua  lembaga  tersebut,  meskipun  tidak  diatur  dalam  UUP,  namun  dalam praktek dapat dilakukan oleh orang-orang Indonesia asli meskipun KUHPerdata sebetulnya tidaklah dimaksudkan berlaku bagi mereka. 15 Hal ini dilakukan agar tidak  terjadi  kekosongan  hukum  dalam  soal  pengakuan  anak  dan  pengesahan ALK.
3) Pengaturan  tentang  ALK  dalam  undang-undang  produk  Indonesia  baru ada/diundangkan pada tahun 2006, yakni dengan diundangkan Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk 2006). Undang-undang  ini  pada  dasarnya  merupakan  peraturan  tentang  tata  cara pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan perseorangan tertentu, dan dimaksudkan sebagai data base kependudukan Indonesia.
c. Hukum Adat sebagai Inspirasi
Di dalam hukum Adat baik dahulu maupun sekarang orang mengenal lembaga- lembaga yang bermaksud melepaskan ibu dan anaknya dari nasib malang itu.  Imam Sudiyat 16 menyebutkan dua upaya yang dilakukan masyarakat, yakni:
1. Kawin paksa ; dan
2. Kawin darurat.
14 Dalam  sistem  KUHPerdata,  anak  luar  kawin  tidak  memiliki  hubungan  perdata  dengan siapapun. Hubungan keperdataan terbentuk dengan dilakukannya pengakuan anak oleh ayah dan/atau ibu biologisnya atau dengan pernikahan ayah dan ibu biologis, maka anak luar kawin dapat disahkan oleh orangtuanya.
15 Berdasarkan  wawancara  dengan  petugas  Kantor  Dispendukcapil  Kota  Semarang,  Agustus 2016.
16 Iman Sudiyat. 1981. Hukum Adat, Sketsa Asas. Cetakan Kedua. Yogyakarta:  Liberty. hlm. 91-92.
Kedua cara tersebut di atas merupakan upaya yang dilakukan oleh masyarakat untuk  menghindari  kelahiran  anak  di  luar  perkawinan.  Kelahiran  ALK,  selain merupakan  aib  bagi  masyarakat  juga  dikhawatirkan  dapat  membuat  masyarakat celaka karena anak dilahirkan tanpa upacara-upacara yang mendahului.
Di  Minahasa,  hubungan  antara  seorang  anak  luar  kawin  dengan  lelaki  tak kawin  yang  menurunkannya  (ayah  biologisnya),  sama  seperti  hubungan  anak dengan ayah-(yuridis) nya. Bilamana si ayah menghendaki supaya hubungan itu tak diragukan lagi, maka ia memberikan hadiah (biasanya berupa tanah) yang disebut “lilikur” bagi  ibu  si  anak.  Di  tempat-tempat  lain,  anak  yang  terlahir  di  luar perkawinan menurut hukum adat anak-anak ini dianggap tidak berayah. Di Ambon, anak-anak  Bumiputera  Kristen  dapat  disahkan  pada  waktu  perkawinan  orang tuanya. 17 Ini  bukti  bahwa  hukum  Adat  Minahasa  dan  Ambon  yang  patrilineal memberikan  kedudukan  dan  perlindungan  hukum  yang  baik  terhadap  anak  luar kawin.

## d. Pemikiran Hukum sebagai Solusi
Terdapat  beberapa  pemikiran  berdasarkan  idealisme  untuk  memberikan perlindunagn terhadap hak keperdataan ALK adalah:
(1) Dilakukan  revisi  atas  ketentuan  Pasal  I  butir  10  dan  11,  khususnya  berkaitan dengan  syarat  ALK  lahir  yang  dapat  diakui  (Pasal  I  butir  10)  dan  disahkan setelah perkawinan sah ayah ibu biologisnya (Pasal I butir 11) adalah anak-anak yang lahir dalam perkawian secara agama. Ketentuan UU Adminduk 2006 jauh lebih mengakomodir kepentingan perlindungan hak keperdataan ALK. Hal ini dengan  pertimbangan  tidak  setiap  ALK  lahir  dalam  hubungan  perkawinan menurut hukum agama.
(2) UUP  perlu  mengatur  tentang  status  dan  kedudukan  ALK,  terutama  setelah adanya  Putusan  MK  No.  046/PUU-VIII/2010,  serta  beberapa  persoalan  lain seperti batas usia kawin.
(3) Mengadopsi  kearifan  lokal  dalam  masyarakat  adat,  yang  terbukti  mampu memberikan perlindungan hak-hak ALK .

## 5 . Kesimpulan dan Saran
Berdasarkan  uraian  pada  bab  di  atas  dapat  disimpulkan  hal-hal  sebagai berikut:
a) Dalam  sistem  tata  hukum  Indonesia  terdapat  beberapa  norma  yang memberikan  perlindungan  terhadap  hak  keperdataan  ALK.  UUD1945 memberikan perlindungan dalam Alinea IV Pembukaan,  Pasal 1 ayat (3), Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (4), dan Pasal 28H  ayat  (1)  UUD1945.  Pasal-pasal  tersebut  menjadi  landasan  hukum pengaturan dalam  berbagai UU  lain sebagai peraturan pelaksanaannya, yakni: UUP, KUHPerdata, UUKA, UUHAM, UU Perlindungan Anak jo UU Nomor 35 Tahun 2014, UU Administrasi dan Kependudukan jo UU
17 Ter Haar, B. Bzn. 1960. Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat, Terjemahan K. Ng. Soebakti Poesponoto. Jakarta: Pradnja Paramita. hlm. 95, Iman Sudiyat, loc.cit.
Nomor  24  Tahun  2013,  Keppres  Nomor  36  Tahun  1990  tentang Pengesahan Convention  of  the  Right  of  the  Child (Konvensi  Hak-Hak Anak).  Norma-norma  eksisting  tersebut  memberikan  perlindungan terhadap anak, termasuk ALK.
b ) Terdapat disharsmoni antar norma, karena dengan diundangkannya UU No.  24  Tahun  2013  ALK  justru  kehilangan  hak  untuk  diakui  dan disahkan,  karena  hanya  ALK  yang  lahir  dalam  perkawinan  menurut hukum agama sajalah yang dapat diakui dan disahkan.
c ) Kearifan lokal yang berasal dari ketentuan hukum adat dapat digali untuk memberikan perlindungan bagi ALK.

## 6 . Ucapan Terimakasih
Penelitian  ini  didanai  dengan  Dana  Riset  skim  Penelitian  Disertasi  Doktor Kementerian  Riset  dan  Teknologi  Republik  Indonesia  tahun  2017.  Penulis menyampaikan  terimakasih  yang  tak  terhingga  atas  pemberian  dana  Riset  skim PDD.

## Daftar Pustaka
Abdulkadir Muhammad. 1993. Hukum Perdata Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
D.Y.  Witanto.  2012. Hukum  Keluarga,  Hak  dan  Kedudukan  Anak  Luar  Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK tentang Uji Materiil UU Perkawinan. Jakarta: Prestasi Pustaka.
Hilman  Hadikusuma.  2003. Hukum  Perkawinan  Adat  dengan  Adat  Istiadat  dan Upacara Adatnya. Cetakan keempat. Bandung: Citra Aditya Bakti. Iman  Sudiyat.  1981. Hukum  Adat,  Sketsa  Asas. Cetakan  Kedua.  Yogyakarta: Liberty.
J. Prins. 1982. Tentang Hukum Perkawinan di Indonesia. Cetakan pertama. Jakarta: Ghalia Indonesia.
J. Satrio. 2000. Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang. Cetakan pertama. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Ko  Tjai  Sing,  1960, Hukum  Perdata  Jilid  I  Hukum  Keluarga  (Diktat  Lengkap ), Semarang: Etikad Baik.
Muhamad  Erwin.  2015. Filsafat  Hukum,  Refleksi  Kritis  terhadap  Hukum  dan Hukum Indonesia dalam Dimensi Ide dan Aplikasi. Edisi Revisi. Jakarta: PT. Rajagrafindo Perkasa.
Neng  Djubaidah.  2012. Pencatatan  Perkawinan  dan  Perkawinan  Tidak  Dicatat, Menurut  Hukum  Tertulis  di  Indonesia  dan  Hukum  Islam. Cetakan  kedua. Jakarta: Sinar Grafika.
Ter Haar. 1960. Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat, Terjemahan K. Ng. Soebakti Poesponoto. Jakarta: Pradnja Paramita. Wantjik Saleh K. 1980. Hukum Perkawinan Indonesia. Cetakan keempat. Jakarta: Ghalia Indonesia.

## Perundang-undangan:
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi dan Kependudukan.
UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi dan Kependudukan.
UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.
Keppres Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).
Internet: http://warta17agustus.com/berita-disertasi-i-nyoman-sujana-shmhum-soroti- kedudukan-hukum-anak-luar-kawin-dalam-perspektif-putusan-mahkamah- konstitusi-nomor-46puuvii2010.html, diunduh 15 Juli 2015.
http://www.ui.ac.id/berita/kartini-dan-hak-asasi-manusia.html, diunduh tanggal 21 Januari 2017.
http://bunga-legal.blogspot.co.id/2010/05/sejarah-pemikiran-ham-di-
indonesia.html,  diunduh tanggal 21 Januari 2017.
http://www.zonasiswa.com/2014/07/sejarah-hak-asasi-manusia-ham.html, diunduh pada tanggal 18 Januari 2017.