DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i4 Received: 10 Mei 2024, Revised: 23 Mei 2024, Publish: 05 Juni 2024 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

## Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencucian Uang dalam
Bentuk Investasi Reksadana (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 2937 K/Pid.Sus/2021)
Bella Azigna Purnama 1* , Mahmud Mulyadi 2 , Robert 3
1 Universitas Sumatera Utara, Sumatera Utara, Indonesia, bellaazigna94@gmail.com 2 Universitas Sumatera Utara, Sumatera Utara, Indonesia, mahmud_mulyadi@usu.ac.id 3 Universitas Sumatera Utara, Sumatera Utara, Indonesia, robert92@usu.ac.id
* Corresponding Author: bellaazigna94@gmail.com
Abstract: Money  laundering  in  mutual  fund  investments  in  Indonesia  is  regulated  through Law  Number  8  of  2010  concerning  the  Prevention  and  Eradication  of  Money  Laundering Crimes  (UU  TPPU),  which  stipulates  penalties  of  up  to  20  years  imprisonment  and  a maximum fine of Rp10 billion. Additionally, the Financial Services Authority (OJK) regulates the  implementation  of  anti-money  laundering  programs  through  OJK  Regulation  Number 12/POJK.01/2017.  This  study  aims  to  analyze  the  legal  regulations,  the  proof  of  predicate offenses, and criminal liability related to money laundering in mutual fund investments based on  Supreme  Court  Decision  Number  2937  K/Pid.Sus/2021.  This  normative  legal  research uses  a  statutory  approach  and  case  approach.  The  study  results  show  that  Benny Tjokrosaputro  was  proven  to  have  committed  corruption  and  money  laundering  in  the management  of  PT  Asuransi  Jiwasraya's  investments,  causing  state  losses  amounting  to Rp16.8  trillion.  The  panel  of  judges  applied  the  theory  of  reverse  burden  of  proof  and  the sharpened absorption system (concursus realis), imposing a life imprisonment sentence and a replacement  money  fine  of  Rp6.078  trillion.  This  research  provides  insights  into  the mechanisms  for  preventing  and  addressing  financial  crimes  and  supports  the  creation  of  a secure and illegal practice-free financial system.
Keyword: Mutual Fund Investment, OJK, Money Laundering, UU TPPU.
Abstrak: Pencucian  uang  dalam  investasi  reksadana  di  Indonesia  diatur  melalui  Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  2010  tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana Pencucian  Uang  (UU  TPPU)  yang  menetapkan  sanksi  hingga  20  tahun  penjara  dan  denda maksimal  Rp10  miliar.  Selain  itu,  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  mengatur  penerapan program anti pencucian uang melalui Peraturan OJK Nomor 12/POJK.01/2017. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum, pembuktian pidana asal, dan pertanggungjawaban pidana terkait tindak pidana pencucian uang dalam investasi reksadana berdasarkan Putusan Mahkamah  Agung  Nomor  2937  K/Pid.Sus/2021.  Metode  penelitian  ini  adalah  hukum normatif  dengan  pendekatan  peraturan  perundang-undangan  dan  pendekatan  kasus.  Hasil
penelitian  menunjukkan  bahwa  Benny  Tjokrosaputro  terbukti  melakukan  korupsi  dan pencucian  uang  dalam  pengelolaan  investasi  PT  Asuransi  Jiwasraya,  merugikan  negara sebesar  Rp16,8  triliun.  Majelis  Hakim  menerapkan  teori  pembuktian  terbalik  dan  sistem penyerapan  dipertajam (concursus  realis), menjatuhkan  pidana  penjara  seumur  hidup  dan denda  uang  pengganti  Rp6,078  triliun.  Penelitian  ini  memberikan  wawasan  tentang mekanisme  pencegahan  dan  penindakan  kejahatan  keuangan,  serta  mendukung  terciptanya sistem keuangan yang aman dan bebas dari praktik ilegal.
Kata Kunci: Investasi Reksadana, OJK, Pencucian Uang, UU TPPU .

## PENDAHULUAN
Reformasi  di  sektor  keuangan  memiliki  urgensi  yang  tinggi  dalam  meningkatkan peranan intermediasi sektor keuangan serta memperkuat resiliensi sistem keuangan nasional. Sektor keuangan yang dalam, inovatif, efisien, inklusif, dapat dipercaya, kuat, dan stabil akan mendukung  pertumbuhan  ekonomi  yang  akurat,  seimbang,  inklusif,  dan  berkesinambungan (Amalina,  2023).  Hal  ini  sangat  diperlukan  dalam  mewujudkan  masyarakat  Indonesia  yang adil,  makmur,  dan  sejahtera  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Namun,  sektor  keuangan  Indonesia  saat  ini  masih mengalami  banyak  permasalahan  fundamental.  Aisyah  &  Nurmala,  (2019)  mengemukakan bahwa proporsi aset di sektor keuangan nasional belum merata dengan sektor perbankan yang masih  sangat  dominan  sebagai  sumber  pembiayaan  jangka  pendek  dibandingkan  sektor keuangan  lainnya.  Adenan  et  al.,  (2021)  juga  menegaskan  porsi  aset  di  industri  keuangan nonbank yang  merupakan  sumber  dana  jangka  panjang  masih  relatif  kecil.  Kondisi  ini menunjukkan  bahwa  penghimpunan  dana  oleh  industri  keuangan  masih  terbatas,  sementara potensi pendalaman pasar keuangan nasional masih cukup besar.
Sementara  itu,  perpindahan  uang  dapat  dilakukan  secara  efisien  dan  efektif,  bahkan melampaui batas wilayah hingga lintas negara. Rahma, (2022) menyatakan perpindahan uang juga  merupakan  bagian  dari  transaksi  keuangan.  Menurut  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun 2010  tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang,  transaksi keuangan  mencakup  berbagai  kegiatan  seperti  penempatan,  penyetoran,  penarikan, pemindahbukuan,  dan  pentransferan  uang.  Tindak  pidana  pencucian  uang  atau money laundering merupakan tindakan yang dilakukan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau  harta kekayaan hasil tindak pidana sehingga tampak seolah-olah berasal dari  kegiatan  yang  sah  (Harahap,  2020).  Tindak  pidana  ini  mengancam  stabilitas  dan integritas  sistem  perekonomian  dan  sistem  keuangan,  serta  membahayakan  sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Berbagai kejahatan seperti korupsi, penyuapan, narkotika, penyelundupan, perdagangan orang,  terorisme,  dan  lain-lain  seringkali  menghasilkan  harta  kekayaan  yang  sangat  besar (Rafi,  2022).  Dalam  rangka  menyembunyikan  asal-usul  harta  tersebut,  pelaku  kejahatan sering  menggunakan  metode  pencucian  uang,  salah  satunya  melalui  investasi  reksadana. Kasus  pencucian  uang  dalam  bentuk  investasi  reksadana  di  Indonesia,  seperti  yang  terjadi pada  kasus  Benny  Tjokrosaputro  dalam  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  2937 K/Pid.Sus/2021,  menunjukkan  bagaimana  pelaku  kejahatan  dapat  memanfaatkan  instrumen investasi untuk menyamarkan dana ilegal.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum tindak pidana pencucian uang dalam kegiatan investasi reksadana di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga berfokus pada  menganalisis  pembuktian  pidana  asal  terkait  tindak  pidana  pencucian  uang  dalam kegiatan  investasi  reksadana  berdasarkan  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  2937 K/Pid.Sus/2021.  Terakhir,  penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  pertanggungjawaban
pidana  terhadap  pelaku  tindak  pidana  pencucian  uang  dalam  kegiatan  investasi  reksadana berdasarkan putusan yang sama.
Dalam  rangka  mencapai  tujuan  tersebut,  penelitian  ini  akan  menggunakan  beberapa teori  pendukung.  Pertama,  Teori  Kepastian  Hukum  yang  dikemukakan  oleh  Hans  Kelsen (Aviva,  2023).  Menurut  Kelsen,  hukum  adalah  sistem  norma  yang  bersifat  pasti  dan  adil, memberikan pedoman bagi individu dalam bertingkah laku di masyarakat. Kepastian hukum adalah perihal yang pasti dan jelas, tidak menimbulkan keraguan, serta konsisten (Andrianto, 2020).  Teori  ini  akan  digunakan  sebagai  analisis  untuk  pengaturan  hukum  tindak  pidana pencucian uang.
Kedua,  Teori  Pembuktian  yang  menjelaskan  bagaimana  alat-alat  bukti  digunakan, diajukan, atau dipertahankan sesuai dengan hukum acara yang berlaku (Hatta, 2021). Munir Fuady  menyatakan  bahwa  hukum  pembuktian  harus  menentukan  dengan  tegas  ke  pundak siapa beban pembuktian (burden of proof) harus diletakkan. Teori ini akan membantu dalam menjawab  permasalahan  kedua  terkait  kategori  penentuan  tindak  pidana  pencucian  uang dalam kegiatan investasi reksadana.
Ketiga,  Teori  Pertanggungjawaban  Pidana  yang  merupakan  penilaian  apakah  seorang tersangka atau terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi (Panggabean, 2022). Teori ini akan membantu dalam menjawab permasalahan ketiga terkait pertanggungjawaban  pidana  terhadap  pelaku  tindak  pidana  pencucian  uang  dalam  kegiatan investasi reksadana. Dengan menggunakan teori ini, penelitian ini akan menganalisis sejauh mana  pelaku  dapat  dimintakan  pertanggungjawaban  pidana  atas  tindak  pidana  yang dilakukan.
Penelitian  ini  memiliki  implikasi  yang  signifikan  bagi  pengembangan  hukum  dan praktik  di  sektor  keuangan  Indonesia.  Dengan  memahami  dan  menganalisis  pengaturan hukum,  pembuktian  pidana,  dan  pertanggungjawaban  pidana  dalam  kasus  pencucian  uang melalui investasi reksadana, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam tentang mekanisme pencegahan dan penindakan kejahatan keuangan. Hasil penelitian ini  diharapkan  dapat  menjadi  dasar  bagi  pembuat  kebijakan  dan  penegak  hukum  dalam merumuskan  regulasi  yang  lebih  efektif  serta  meningkatkan  pengawasan  terhadap  aktivitas keuangan,  sehingga  menciptakan  sistem  keuangan  yang  lebih  aman,  transparan,  dan  bebas dari praktik-praktik ilegal. Selain itu, penelitian ini juga berkontribusi pada literatur akademik dalam bidang hukum keuangan dan kriminal, memberikan landasan teoritis dan praktis bagi penelitian selanjutnya di bidang ini.

## METODE
Penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif  yang  mengacu  pada  norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan dengan sifat deskriptif analitis (Diantha, 2016). Pendekatan  yang  digunakan  adalah  pendekatan  peraturan  perundang-undangan (statute approach) dan  pendekatan  kasus (case  approach). Pendekatan  peraturan  perundang- undangan  dilakukan  dengan  menelaah  semua  regulasi  terkait  untuk  memahami  hirarki  dan asas-asas hukum, sedangkan pendekatan kasus menganalisis putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap untuk memahami pertimbangan hakim dalam kasus-kasus konkrit (Ghea, 2023). Sumber data meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.
Bahan  hukum  primer  termasuk  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1995  tentang  Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor  8  Tahun  2010  tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2023  tentang  Pengembangan  dan  Penguatan  Sektor Keuangan.  Bahan  hukum  sekunder  berupa  dokumen  resmi,  publikasi  hukum,  buku  teks, jurnal  hukum,  dan  komentar  atas  putusan  pengadilan,  sedangkan  bahan  hukum  tersier
termasuk  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI)  dan  kamus  hukum.  Teknik  pengumpulan data  dilakukan  melalui  studi  pustaka  dengan  penelusuran  melalui  berbagai  media  termasuk internet  (Sugiyono,  2013).  Data  dianalisis  secara  kualitatif  dengan  menginterpretasikan  dan menyusun  data  secara  ringkas  untuk  menjawab  permasalahan  penelitian  (Purwanto,  2022). Data  diuraikan  sistematis  dan  dianalisis  menggunakan  teori  dan  norma  yang  relevan  untuk menjawab  permasalahan  terkait  pengaturan  hukum  tindak  pidana  pencucian  uang,  kategori tindak  pidana  pencucian  uang  dalam  investasi  reksadana  dalam  Putusan  Mahkamah  Agung Nomor  2937  K/Pid.Sus/2021,  serta  pertanggungjawaban  pidana  pelaku  dalam  kasus  yang sama.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengaturan  Hukum  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  dalam  Kegiatan  Investasi Reksadana di Indonesia
Pencucian  uang (money  laundering) merupakan  salah  satu  tindak  pidana  yang memiliki dampak negatif terhadap perekonomian suatu negara, termasuk Indonesia (Unger & Busuioc,  2007).  Kegiatan  ini  dilakukan  dengan  tujuan  untuk  menyembunyikan  atau menyamarkan  asal-usul  dana  yang  diperoleh  dari  tindak  pidana,  sehingga  dana  tersebut tampak  berasal  dari  kegiatan  yang  sah.  Halim,  (2018)  mengemukakan  bahwa  salah  satu sektor yang rentan terhadap praktik pencucian uang adalah investasi reksadana. Oleh karena itu,  pemerintah  Indonesia  telah  menetapkan  sejumlah  aturan  hukum  terkait  pencegahan  dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dalam kegiatan investasi reksadana. Pencucian uang dapat terjadi melalui tiga tahapan, yaitu penempatan (placement) , pelapisan (layering), dan  penyamaran (integration) (Mintje,  2018) . Pada  tahap  penempatan,  dana  hasil  tindak pidana  dimasukkan  ke  dalam  sistem  keuangan.  Selanjutnya,  pada  tahap  pelapisan,  dana tersebut  diputar  melalui  serangkaian  transaksi  kompleks  untuk  menyembunyikan  asal- usulnya.  Terakhir,  pada  tahap  penyamaran,  dana  tersebut  telah  tampak  sah  dan  dapat digunakan untuk kegiatan investasi atau transaksi lainnya.
Dalam  investasi  reksadana,  pelaku  pencucian  uang  dapat  memanfaatkan  skema investasi reksadana untuk menyembunyikan asal-usul dana yang diperoleh dari tindak pidana. Hal  ini  dikarenakan  reksadana  menawarkan  kemudahan  dalam  bertransaksi  dan  melakukan perpindahan  dana,  serta  tidak  terlalu  memperhatikan  asal-usul  dana  yang  diinvestasikan. Mengingat  besarnya  risiko  pencucian  uang  dalam  sektor  investasi  reksadana,  pemerintah Indonesia  telah  mengambil  langkah-langkah  hukum  yang  tegas.  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun  2010  tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  (UU TPPU)  menjadi  payung  hukum  utama  dalam  mengatur  tindak  pidana  pencucian  uang  di Indonesia. Undang-undang ini mengatur tentang definisi, jenis-jenis tindak pidana pencucian uang,  serta  sanksi  bagi  pelaku  tindak  pidana  tersebut.  Dalam  UU  TPPU,  terdapat  beberapa pasal  yang  dapat  dikenakan  kepada  pelaku  tindak  pidana  pencucian  uang  dalam  kegiatan investasi reksadana, antara lain Pasal 3 dan Pasal 5 ayat (1).
Pasal 3 UU TPPU menyatakan bahwa setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri,  mengubah  bentuk,  menukarkan  dengan  mata  uang  atau  surat  berharga,  atau melakukan  perbuatan  lain  atas  harta  kekayaan  yang  diketahuinya  atau  patut  diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan, dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama  20  tahun  dan  denda  paling  banyak  Rp10  miliar.  Pasal  5  ayat  (1)  menyatakan  bahwa setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar.
Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  sebagai  lembaga  pengawas  di  sektor  jasa  keuangan juga  telah  menerbitkan  sejumlah  peraturan  terkait  pencegahan  dan  pemberantasan  tindak pidana pencucian uang (Simamora et al., 2022). Salah satunya adalah Peraturan OJK Nomor 12/POJK.01/2017  tentang  Penerapan  Program  Anti  Pencucian  Uang  dan  Pencegahan Pendanaan  Terorisme  di  Sektor  Jasa  Keuangan.  Peraturan  ini  mewajibkan  seluruh  penyedia jasa  keuangan,  termasuk  manajer  investasi  reksadana  untuk  menerapkan  program  anti pencucian  uang  dan  pencegahan  pendanaan  terorisme  (APU  dan  PPT).  Dalam  rangka menjamin kepastian hukum terkait pengaturan tindak pidana pencucian uang dalam kegiatan investasi reksadana, pemerintah telah berupaya menyusun aturan yang jelas dan tegas. Hal ini sejalan  dengan  teori  kepastian  hukum  yang  dikemukakan  oleh  Gustav  Radbruch  yang menyatakan  bahwa  salah  satu  tujuan  hukum  adalah  kepastian  hukum (rechtssicherheit). Kepastian  hukum  ini  diperlukan  agar  masyarakat  dapat  menyesuaikan  perilakunya  dengan aturan  hukum  yang  berlaku,  sehingga  tercipta  ketertiban  dan  keamanan  dalam  kehidupan bermasyarakat.
Melalui  aturan  hukum  yang  jelas  dan  tegas,  seperti  UU  TPPU  dan  peraturan  OJK terkait  APU  dan  PPT,  pemerintah  berupaya  memberikan  kepastian  hukum  kepada  seluruh pihak  yang  terlibat  dalam  kegiatan  investasi  reksadana.  Dengan  demikian,  pelaku  usaha  di bidang  investasi  reksadana  dapat  mengetahui  secara  pasti  aturan  main  yang  harus  dipatuhi, serta sanksi yang akan diberikan apabila melanggar aturan tersebut. Hal ini juga memberikan kepastian  kepada  investor  bahwa  dana  yang  mereka  investasikan  tidak  berasal  dari  hasil tindak pidana, serta memberikan kepastian kepada masyarakat luas bahwa kegiatan investasi reksadana  tidak  dijadikan  sarana  untuk  kegiatan  pencucian  uang.  Kepastian  hukum  dalam pengaturan  tindak  pidana  pencucian  uang  pada  investasi  reksadana  juga  tercermin  dari adanya  pembagian  kewenangan  yang  jelas  antara  otoritas  yang  terlibat.  UU  TPPU memberikan  kewenangan  kepada  Pusat  Pelaporan  dan  Analisis  Transaksi  Keuangan (PPATK)  untuk  melakukan  pengawasan  dan  analisis  terhadap  transaksi  keuangan  yang mencurigakan. Sementara itu, OJK sebagai lembaga pengawas sektor jasa keuangan memiliki kewenangan  untuk  menerbitkan  peraturan  dan  mengawasi  pelaksanaan  program  APU  dan PPT oleh pelaku usaha di sektor jasa keuangan, termasuk manajer investasi reksadana.
Aturan  hukum  yang  ada  juga  mengatur  secara  jelas  kewajiban  dan  tanggung  jawab manajer  investasi  reksadana  dalam  mencegah  praktik  pencucian  uang.  Manajer  investasi reksadana  diwajibkan  untuk  menerapkan  prinsip  mengenal  nasabah (know  your  customer) secara  ketat,  melakukan  pemantauan  terhadap  transaksi  yang  mencurigakan,  serta melaporkan  transaksi  tersebut  kepada  PPATK.  Hal  ini  bertujuan  untuk  memastikan  bahwa dana  yang  diinvestasikan  dalam  reksadana  berasal  dari  sumber  yang  sah  dan  tidak  terkait dengan tindak pidana. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa aturan hukum tersebut dapat diakses  dan  dipahami  dengan  mudah  oleh  seluruh  pemangku  kepentingan.  Hal  ini  sejalan dengan  prinsip  publisitas  dalam  teori  kepastian  hukum  dari  Gustav  Radbruch  yang menyatakan  bahwa  aturan  hukum  harus  diundangkan  secara  layak  agar  dapat  diakses  dan dipahami  oleh  masyarakat.  Dalam  investasi  reksadana,  pemerintah  dapat  memanfaatkan berbagai  saluran  komunikasi  dan  edukasi  untuk  menyosialisasikan  aturan  hukum  terkait pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Salah satu upaya yang dapat dilakukan  adalah  dengan  menyediakan  informasi  yang  lengkap  dan  mudah  diakses  melalui situs  web  resmi  lembaga  terkait,  seperti  OJK  dan  PPATK.  Informasi  ini  dapat  mencakup peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku, frequently  asked  questions (FAQ),  serta panduan praktis bagi manajer investasi reksadana dalam menerapkan program APU dan PPT.
Pemerintah juga dapat bekerja sama dengan asosiasi industri reksadana dan lembaga terkait  lainnya  untuk  menyelenggarakan  seminar,  lokakarya,  atau  pelatihan  bagi  manajer investasi  reksadana  dan  pelaku  usaha  lainnya.  Kegiatan  ini  bertujuan  untuk  meningkatkan pemahaman  dan  kapasitas  mereka  dalam  mengimplementasikan  aturan  hukum  terkait
pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang secara efektif. Upaya edukasi dan sosialisasi ini tidak hanya ditujukan kepada pelaku usaha, tetapi juga kepada masyarakat luas sebagai calon investor potensial. Masyarakat perlu memahami bahwa kegiatan investasi reksadana yang melibatkan dana hasil tindak pidana dapat merugikan perekonomian nasional, serta  memicu  dampak  negatif  lainnya  seperti  meningkatnya  kejahatan  keuangan  dan kejahatan  terorganisir.  Oleh  karena  itu,  pemerintah  dapat  melakukan  kampanye  edukasi melalui  berbagai  media,  seperti  televisi,  radio,  media  sosial,  dan  lain-lain,  untuk meningkatkan kesadaran masyarakat  tentang pentingnya mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dalam kegiatan investasi reksadana.
Pemerintah  juga  perlu  memastikan  bahwa  aturan  hukum  yang  diberlakukan  tidak bertentangan  dengan  prinsip  non-retroaktif  dalam  teori  kepastian  hukum  dari  Gustav Radbruch.  Prinsip  ini  menyatakan  bahwa  aturan  hukum  tidak  boleh  berlaku  surut.  Dalam konteks  investasi  reksadana,  pemerintah  harus  memastikan  bahwa  aturan  hukum  terkait pencegahan  dan  pemberantasan  tindak  pidana  pencucian  uang  hanya  diberlakukan  untuk kegiatan  yang  dilakukan  setelah  aturan  tersebut  diundangkan.  Hal  ini  untuk  menjamin kepastian  hukum  dan  menghindari  terjadinya  ketidakadilan  bagi  pelaku  usaha  yang  telah melakukan  kegiatan  investasi  reksadana  sebelum  aturan  hukum  tersebut  diberlakukan. Memperhatikan  prinsip-prinsip  kepastian  hukum  yang  dikemukakan  oleh  Gustav  Radbruch, seperti  publisitas  dan  non-retroaktif,  serta  upaya  pemerintah  dalam  menyusun  aturan  yang jelas dan tegas, menegakkan hukum secara konsisten, serta melakukan edukasi dan sosialisasi yang  memadai,  maka  kepastian  hukum  terkait  pengaturan  tindak  pidana  pencucian  uang dalam kegiatan investasi reksadana di Indonesia dapat terwujud secara optimal. Hal ini pada akhirnya akan mendukung terciptanya iklim investasi yang sehat, aman, dan terlindungi dari praktik-praktik ilegal seperti pencucian uang.

## Pembuktian  Pidana  Asal  Terkait  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  dalam  Kegiatan Investasi Reksadana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2937 K/Pid.Sus/2021
Pembuktian pidana asal terkait tindak pidana pencucian uang dalam kegiatan investasi reksadana  merupakan  proses  yang  kompleks  dan  membutuhkan  bukti-bukti  yang  kuat  dan sah.  Dalam  kasus  yang  dikaji,  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  2937  K/Pid.Sus/2021, terdakwa  Benny  Tjokrosaputro  bersama  beberapa  pihak  lainnya  terbukti  melakukan  tindak pidana korupsi dan pencucian uang dalam pengelolaan investasi saham dan reksadana di PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Dalam kasus ini, terdakwa Benny Tjokrosaputro bersama Heru Hidayat,  Joko  Hartono  Tirto,  Hendrisman  Rahim,  Hary  Prasetyo,  dan  Syahmirwan melakukan  kesepakatan  dalam  pengelolaan  investasi  saham  dan  reksadana  PT  Asuransi Jiwasraya  yang  tidak  transparan  dan  tidak  akuntabel.  Terdakwa  melakukan  pengelolaan investasi  tanpa  analisis  yang  didasarkan  pada  data  yang  objektif,  tetapi  hanya  formalitas. Selain  itu,  terdakwa  mengatur  dan  mengendalikan  manajer  investasi  untuk  membentuk produk reksadana khusus untuk PT Asuransi Jiwasraya agar pengelolaan instrumen keuangan dapat  dikendalikan  oleh  Joko  Hartono  Tirto.  Tindakan  ini  merugikan  negara  sebesar Rp16,807 triliun.
Dalam persidangan, penuntut umum mengajukan berbagai alat bukti yang sah sesuai dengan  Pasal  184  ayat  (1)  KUHAP.  Alat  bukti  tersebut  mencakup  keterangan  saksi  yang memberikan  informasi  mengenai  perbuatan  terdakwa  dan  pihak-pihak  terkait  dalam pengelolaan  investasi  yang  merugikan  negara.  Selain  itu,  terdapat  keterangan  ahli  yang menjelaskan  mengenai  mekanisme  investasi,  dampak  finansial,  dan  kerugian  negara. Dokumen-dokumen  yang  menunjukkan  transaksi  dan  pengelolaan  investasi  yang  tidak  sah juga diajukan sebagai  bukti surat.  Petunjuk  berupa  bukti-bukti yang mendukung  keterangan saksi,  ahli,  dan  surat-surat  juga  disertakan,  serta  keterangan  terdakwa  yang  memberikan pengakuan dan penjelasan mengenai perbuatannya.
Dalam  membuktikan  tindak  pidana  asal  berupa  korupsi,  Majelis  Hakim  menerapkan teori  pembuktian  berdasarkan  undang-undang  secara  negatif (negatief  wettelijk), di  mana pembuktian  harus  didasarkan  pada  alat  bukti  yang  sah  dan  keyakinan  hakim.  Berdasarkan alat  bukti  yang  diajukan,  Majelis  Hakim  menilai  bahwa  terdakwa  Benny  Tjokrosaputro bersama  pihak  lainnya  terbukti  melakukan  tindak  pidana  korupsi  yang  menyebabkan kerugian  negara.  Setelah  terbukti  melakukan  tindak  pidana  asal  berupa  korupsi,  Majelis Hakim kemudian membuktikan tindak pidana pencucian uang. Terdakwa menggunakan dana hasil  korupsi  untuk  membeli  aset,  membayar  utang,  dan  keperluan  lainnya  dengan  tujuan menyamarkan  asal-usul  dana  tersebut.  Dalam  pembuktian  tindak  pidana  pencucian  uang, Majelis  Hakim  menerapkan  teori  pembuktian  terbalik (reversal  burden  of  proof), sesuai dengan Pasal 77 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pasal 77 UU TPPU menyatakan bahwa untuk kepentingan  pemeriksaan  di  sidang  pengadilan,  terdakwa  wajib  membuktikan  bahwa  harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana. Pasal 78 UU TPPU menjelaskan bahwa dalam  pemeriksaan  di  sidang  pengadilan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  77,  hakim memerintahkan  terdakwa  agar  membuktikan  bahwa  harta  kekayaan  yang  terkait  dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Terdakwa membuktikan bahwa harta kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal  atau  terkait  dengan  tindak  pidana  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  2  ayat  (1) dengan cara mengajukan alat bukti yang cukup.
Dalam  kasus  ini,  terdakwa  Benny  Tjokrosaputro  tidak  dapat  membuktikan  bahwa harta  kekayaannya  diperoleh  dari  sumber  yang  sah.  Oleh  karena  itu,  Majelis  Hakim memutuskan  bahwa  terdakwa terbukti secara sah  dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencucian  uang.  Terdakwa  terbukti  melakukan  tindak  pidana  korupsi  dalam  pengelolaan investasi  saham  dan  reksadana  di  PT  Asuransi  Jiwasraya  yang  merugikan  negara  sebesar Rp16,807 triliun. Dana hasil korupsi kemudian digunakan untuk membeli aset dan keperluan lainnya  guna  menyamarkan  asal-usul  dana  tersebut.  Majelis  Hakim  menerapkan  teori pembuktian  terbalik,  di  mana  terdakwa  harus  membuktikan  bahwa  harta  kekayaannya diperoleh dari sumber yang sah, tetapi terdakwa gagal membuktikan hal tersebut. Akibatnya, terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana korupsi.
Berdasarkan  pembahasan  di  atas,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  dalam  Putusan Mahkamah  Agung  Nomor  2937  K/Pid.Sus/2021,  pembuktian  pidana  asal  terkait  tindak pidana  pencucian uang  dalam  kegiatan  investasi reksadana dilakukan  dengan menghadirkan alat-alat bukti  yang  sah  di  persidangan.  Terdakwa Benny  Tjokrosaputro terbukti  melakukan tindak  pidana  korupsi  yang  merugikan  negara  dan  menggunakan  dana  hasil  korupsi  untuk berbagai  keperluan guna menyamarkan  asal-usul dana  tersebut.  Penerapan teori  pembuktian terbalik  menjadi  kunci  dalam  membuktikan  bahwa  harta  kekayaan  terdakwa  berasal  dari tindak pidana, sehingga terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana pencucian uang dan korupsi.

## Pertanggungjawaban  Pidana  terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  dalam Kegiatan  Investasi  Reksadana  dalam  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  2937 K/Pid.Sus/2021
Pertanggungjawaban  pidana  adalah  aspek  mendasar  dalam  ilmu  hukum  pidana  yang mencakup  kesalahan,  pertanggungjawaban,  dan  pidana  (Fadlian,  2020).  Ketiga  unsur  ini saling  terkait  dan  berakar  dalam  suatu  sistem  normatif  yang  mengatur  tingkah  laku masyarakat.  Pertanggungjawaban  pidana,  dalam  bahasa  asing  disebut  sebagai criminal responsibility atau criminal  liability ,  menentukan  apakah  seseorang  dapat  dimintai pertanggungjawaban  atas  tindak  pidana  yang  dilakukannya.  Menurut  Roeslan  Saleh, pertanggungjawaban  pidana  adalah  penerusan  celaan  objektif  pada  perbuatan  pidana  dan
subjektif pada pelakunya yang memenuhi syarat untuk dipidana (Runtuwene, 2017). Celaan objektif  merujuk  pada  perbuatan  yang  dilarang  oleh  hukum,  sedangkan  celaan  subjektif mengacu  pada  orang  yang  melakukan  perbuatan  terlarang  tersebut.  Pertanggungjawaban pidana  mengaitkan  beban  pertanggungjawaban  kepada  pelaku  pelanggaran  tindak  pidana, berkaitan dengan dasar penjatuhan sanksi pidana. Menurut Chairul Huda, seseorang memiliki pertanggungjawaban  pidana  jika  perbuatannya  bersifat  melawan  hukum  dan  jika  dalam dirinya tidak ditemukan unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab (Muda et al., 2023).
Asas  legalitas (nullum  delictum  nulla  poena  sine  pravia  lege) adalah  prinsip  dasar yang  menyatakan  bahwa  seseorang  tidak  dapat  dipidana  tanpa  ada  kesalahan.  Asas  ini mengandung  pengertian  bahwa  tidak  ada  perbuatan  yang  dilarang  dan  diancam  pidana  jika hal  itu  belum  dinyatakan  dalam  undang-undang.  Prinsip  ini  menekankan  bahwa  seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawaban  jika perbuatan tersebut  telah  diatur  dalam  undang- undang.  Pertanggungjawaban  pidana  didasarkan  pada  kesalahan  yang  dapat  berupa  sengaja (opzet) atau  lalai (culpa) .  Dalam  hukum  pidana  Indonesia,  kesalahan  dipandang  dalam  arti normatif  yang  menilai  perbuatan  seseorang  dari  sudut  norma-norma  hukum  pidana. Kesalahan  terdiri  dari  beberapa  unsur:  adanya  kemampuan  bertanggungjawab,  hubungan batin  antara  pelaku  dengan  perbuatannya  (kesengajaan  atau  kealpaan),  dan  tidak  adanya alasan yang menghapus kesalahan atau alasan pemaaf.
Dalam  pertanggungjawaban  pidana,  terdapat  beberapa  unsur  yang  harus  dipenuhi. Pertama,  adanya  kesalahan  yang  mencakup  kesengajaan (dolus) dan  kelalaian (culpa). Kesengajaan  berarti  pelaku  dengan  sadar  dan  kehendak  melakukan  atau  tidak  melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Terdapat beberapa jenis kesengajaan, termasuk sengaja  sebagai  maksud,  sengaja  dengan  kesadaran  tentang  kepastian,  dan  sengaja  dengan kesadaran kemungkinan. Kelalaian terjadi jika seseorang tidak menyadari adanya risiko dari perbuatannya  atau  menyadari  risiko  namun  tetap  melakukan  perbuatan  tersebut.  Kedua, adanya kemampuan bertanggungjawab, yang mengacu pada keadaan batin normal seseorang yang  memungkinkan  mereka  mengerti  makna  serta  akibat  perbuatannya  dan  menentukan kehendaknya  sesuai  dengan  kesadaran  tersebut.  Ketiga,  tidak  adanya  alasan  pemaaf  yang menghapuskan  pertanggungjawaban  pidana  seseorang.  KUHP  mengatur  berbagai  alasan pemaaf,  seperti  tidak  adanya  kesalahan,  daya  paksa,  pembelaan  terpaksa,  menjalankan perintah undang-undang, dan menjalankan perintah jabatan.
Dalam  kasus  ini,  terdakwa  Benny  Tjokrosaputro  bersama  Heru  Hidayat  dan  Joko Hartono  Tirto  mengatur  pengelolaan  investasi  saham  dan  reksadana  PT  Asuransi  Jiwasraya (PT  AJS)  secara  melawan  hukum.  Terdakwa  bekerja  sama  dengan  direksi  PT  AJS,  yaitu Hendrisman  Rahim,  Hary  Prasetyo,  dan  Syahmirwan,  untuk  mengelola  dana  investasi  PT AJS  dengan  cara  yang  tidak  transparan  dan  tidak  akuntabel.  Akibatnya,  terjadi  kerugian negara sebesar Rp16,8 triliun. Pada periode 2008-2018, Benny Tjokrosaputro bersama Heru Hidayat  dan  Joko  Hartono  Tirto  mengatur  pengelolaan  investasi  saham  dan  reksadana  PT Asuransi Jiwasraya (PT AJS) secara melawan hukum. Terdakwa bekerja sama dengan direksi PT  AJS,  yaitu  Hendrisman  Rahim,  Hary  Prasetyo,  dan  Syahmirwan  untuk  mengelola  dana investasi PT AJS dengan cara yang tidak transparan dan tidak akuntabel. Melalui serangkaian pertemuan  sejak  2008,  para  direksi  sepakat  menyerahkan  pengaturan  pengelolaan  investasi saham  dan  reksa  dana  PT  AJS  kepada  Benny  dan  Heru  yang  dikendalikan  melalui  Joko Hartono  Tirto.  Langkah  ini  diambil  dengan  dalih  agar  portofolio  investasi  PT  AJS  dapat dinaikkan nilainya melalui skema pembelian dengan harga perolehan tinggi yang ditentukan sendiri.
Dana yang digunakan adalah hasil produk PT AJS sekitar Rp91 triliun untuk membeli saham-saham  berisiko,  tidak  likuid,  dan  berfundamental  buruk,  di  antaranya  saham  milik Benny seperti MYRX,  BTEK,  ARMY, RODA,  RIMO,  FIRE dan saham  milik  Heru  seperti
IIKP,  TRAM,  SMRU,  POOL,  SUGI.  Setelah  dibeli,  saham-saham  tersebut  ditempatkan  di reksa dana  yang dikendalikan Benny, Heru  dan Joko  melalui skema  transaksi dengan harga tinggi,  sehingga  saham-saham  itu  seolah  untung.  Reksa  dana  yang  digunakan  seperti  DMI, OSO,  Pinnacle,  Millenium,  Prospera,  MNC,  Maybank,  GAP,  Jasa  Capital,  Pool  Advista, Corfina,  Treasure  Fund,  dan  Sinarmas.  Pada  2015-2017,  PT  AJS  besar-besaran  membeli saham milik Benny seperti MYRX, BTEK, ARMY, RODA, RIMO, FIRE dengan dijual dulu ke  pihak  yang  dikendalikan  Benny-Heru  seperti  PT  Topas,  Dexa,  Tandikek,  Anugrah Semesta,  baru  dibeli  reksa  dana  AJS.  Sebelumnya,  dilakukan  pengaturan  harga  saham  lain seperti BJBR, PPRO, SMBR, SMRU oleh pihak Benny-Heru agar harganya tinggi saat dibeli AJS. Mekanismenya  dengan  memonopoli perdagangan  saham  tersebut  hingga mendominasi volume  transaksi  melalui  skema  transaksi  fiktif  dan  buyer  initiated  untuk  menaikkan  harga tidak wajar.
Selama 2008-2018, hampir semua keputusan investasi AJS diambil alih Benny, Heru dan  Joko.  Komite  Investasi  AJS  hanya  formalitas  untuk  melegalisasi  transaksi  yang  diatur sebelumnya.  Administrasi  seperti  NIKP  dan  order  transaksi  juga  hanya  formalitas  karena dikendalikan Benny,  Heru  dan Joko.  Akibatnya, saham  yang  dibeli  AJS  berisiko  tinggi  dan tidak  likuid.  Pengaturan  tersebut  juga  melibatkan  pemberian  uang,  saham,  fasilitas  hiburan dan  liburan  kepada  Hendrisman,  Hary,  Syahmirwan  yang  berasal  dari  keuntungan pengelolaan  dana  AJS  oleh  Benny-Heru.  Hasil  audit  investigasi  BPK  menyimpulkan  total kerugian negara mencapai Rp16,8 triliun, dengan rincian: investasi saham Rp4,65 triliun dan investasi reksa dana Rp12,15 triliun.
Terdakwa  diajukan  di  depan  persidangan  Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi  pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:
1. Primair: Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal  18  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Subsidiair: Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 juncto Pasal 18  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-  Undang  Nomor  20  Tahun  2001 tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Dakwaan Kedua sebagai berikut:
1. Primair:  Perbuatan  Terdakwa  diatur  dan  diancam  pidana  dalam  Pasal  3  Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
2. Subsidiair:  Perbuatan  Terdakwa  diatur  dan  diancam  pidana  dalam  Pasal  4  Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Dalam kasus ini, penuntut umum menuntut hukuman penjara seumur hidup dan denda sebesar  Rp5.000.000.000  dengan  pidana  pengganti  jika  tidak  membayar.  Terdakwa  juga dituntut  untuk  membayar  uang  pengganti  sebesar  Rp6,078  triliun.  Berdasarkan  alat  bukti yang  diajukan,  ditemukan  fakta  bahwa  Benny  Tjokrosaputro  bersama  rekan-rekannya melakukan  pengelolaan  investasi  PT  AJS  secara  melawan  hukum  yang  menyebabkan kerugian negara sebesar Rp16,8 triliun. Dana hasil kejahatan digunakan untuk membeli aset, membayar utang, dan keperluan lainnya guna menyamarkan asal-usul dana.
Dalam  perkara  tindak  pidana  korupsi  dan  pencucian  uang  yang  dilakukan  terdakwa Benny  Tjokrosaputro,  majelis  hakim  terlebih  dahulu  mempertimbangkan  unsur-unsur  dari
tindak  pidana  yang  didakwakan  kepada  terdakwa.  Untuk  dakwaan  kesatu  tindak  pidana korupsi, majelis mempertimbangkan satu per satu unsur sebagai berikut:
1. Unsur  setiap  orang  terpenuhi  dengan  mempertimbangkan  bahwa  terdakwa  adalah orang perseorangan bukan korporasi.
2. Unsur  melawan  hukum  terpenuhi  karena  terbukti  tindakan  terdakwa  dalam menginvestasikan dana PT Asuransi Jiwasraya dilakukan tidak sesuai prosedur, tanpa analisis memadai, dan dengan cara melawan hukum.
3. Unsur  memperkaya  diri  sendiri  atau  orang  lain  terpenuhi,  karena  investasi  yang dilakukan secara melawan hukum tersebut mengakibatkan terdakwa dan pihak-pihak lain menjadi kaya.
4. Unsur  merugikan  keuangan  negara  terpenuhi  dengan  ditemukannya  kerugian  negara sekitar  Rp16,8  triliun  dari  investasi  PT  Asuransi  Jiwasraya  berdasarkan  perhitungan BPK.
5. Unsur turut serta melakukan terpenuhi dengan adanya peran dari terdakwa dan pihak- pihak  lain  seperti  Heru  Hidayat,  Joko  Hartono  Tirto,  Hendrisman  Rahim,  Hary Prasetyo,  Syahmirwan,  Agustin  Widhiastuti  dan  lainnya  dalam  melakukan  investasi secara melawan hukum melalui kolaborasi yang sistematis.
Untuk  dakwaan  kedua  tindak  pidana  pencucian  uang,  unsur-unsurnya  juga  dianggap terpenuhi  oleh  majelis,  yaitu  terdakwa  melakukan  penempatan,  pengalihan,  membelanjakan harta  kekayaan  senilai  Rp6,078  triliun  yang  diketahuinya  atau  patut  diduganya  merupakan hasil tindak pidana korupsi, dengan tujuan menyembunyikan asal-usul harta tersebut. Setelah unsur-unsur  tindak  pidana  dianggap  terbukti,  majelis  kemudian  mempertimbangkan  hal-hal lain  seperti  pembelaan  terdakwa  dan  penasehat  hukumnya,  pertimbangan  barang  bukti, hingga pertimbangan penjatuhan hukuman.
Majelis  menolak  dalil  pembelaan  terdakwa  yang  menyatakan  baru  bertemu  Hary Prasetyo tahun 2015, karena terbukti sejak 2012 telah terjadi transaksi saham terdakwa di PT Asuransi  Jiwasraya  secara  melawan  hukum.  Terdakwa  terlibat  kolaborasi  dengan  Heru Hidayat  menggunakan  nominee  (pihak  ketiga)  untuk  menaikan  harga  saham  secara  tidak wajar,  sebelum  kemudian  menjual  saham-saham  tersebut  ke  PT  Asuransi  Jiwasraya  baik langsung maupun melalui reksadana. Majelis juga menolak dalil terdakwa yang menyatakan tidak  mengendalikan  investasi  PT  Asuransi  Jiwasraya,  karena  berdasarkan  fakta  terungkap adanya  koordinasi  sistematis  dari  banyak  pihak.  Walaupun  tidak  saling  mengenal,  namun transaksi tetap bisa terjadi sesuai karakteristik perdagangan saham.
Majelis menolak dalil bahwa kasus ini bukan tindak pidana korupsi karena berkaitan investasi,  sebab  meskipun  modus  di  ranah  pasar  modal,  namun  unsur-unsur  tindak  pidana korupsi  terbukti  terpenuhi  sesuai  SEMA  No.7/2012.  Hakim  juga  menolak  dalil  bahwa perhitungan kerugian negara Rp12,157 triliun hanya potensial, karena mengacu pada Laporan Hasil Pemeriksaan BPK yang menghitung kerugian nyata tersebut. Dalil agar kerugian dibagi rata dengan terdakwa lain ditolak karena bertentangan PERMA No.5/2014.
Terkait barang bukti, dokumen fotokopi tetap dilampirkan dalam berkas. Barang bukti yang  digunakan  perkara  terdakwa  lain  tidak  dikembalikan  karena  masih  diperlukan. Sedangkan  harta  benda  terdakwa  hasil  tindak  pidana  dirampas  negara  berdasarkan pembuktian terbalik atas kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya sesuai Pasal 37 ayat 3 dan 4 UU Tipikor. Dalam menjatuhkan hukuman, hakim menolak tuntutan pidana seumur  hidup  disertai  denda  karena  bertentangan  Pasal  67  KUHP.  Hakim  juga  menolak tuntutan  pidana  pengganti  10  tahun  jika  tidak  membayar  uang  pengganti,  karena  Pasal  18 ayat  3  UU  Tipikor  mengatur  maksimal  sama  dengan  ancaman  pidana  pokoknya.  Majelis mempertimbangkan  hal-hal  yang  memberatkan  seperti  terdakwa  melakukan  korupsi terorganisir  dengan  baik  menggunakan  banyak  nominee  bahkan  KTP  palsu,  menyebabkan kerugian negara yang sangat besar dan merugikan masyarakat sebagai nasabah asuransi, serta
merusak  kepercayaan  pada  pasar  modal  dan  perasuransian.  Namun  di  sisi  lain,  terdakwa bersikap sopan di persidangan walaupun tidak merasa bersalah.
Pada  akhirnya,  Hakim  menjatuhkan  pidana  penjara  seumur  hidup  kepada  Benny Tjokrosaputro dan memerintahkan pembayaran uang pengganti sebesar Rp6,078 triliun. Jika uang  pengganti  tidak  dibayar  dalam  waktu  1  bulan,  maka  harta  bendanya  akan  disita  dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
Dalam  memutuskan  perkara  ini,  hakim  menerapkan  sistem  penyerapan  dipertajam (absorbsi  stelsel) untuk  perbarengan  tindak  pidana (concursus  realis). Hanya  satu  pidana pokok  yang  dijatuhkan,  yaitu  pidana  penjara  seumur  hidup.  Untuk  pidana  tambahan  berupa pembayaran uang pengganti, hakim mempertimbangkan ketentuan dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jika terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 bulan setelah  putusan  berkekuatan  hukum  tetap,  maka  harta  bendanya  akan  disita  dan  dilelang untuk  membayar  uang  pengganti  tersebut.  Berdasarkan  pembahasan  tersebut,  Putusan Mahkamah  Agung  Nomor  2937  K/Pid.Sus/2021,  terdakwa  Benny  Tjokrosaputro  terbukti secara  sah  dan  meyakinkan  melakukan  tindak  pidana  korupsi  dan  pencucian  uang  dalam pengelolaan investasi PT Asuransi Jiwasraya. Putusan ini didasarkan pada fakta-fakta hukum, alat  bukti,  dan  ketentuan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Hakim  menjatuhkan  pidana penjara  seumur  hidup  dan  denda  uang  pengganti  sebagai  bentuk  pertanggungjawaban  atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

## KESIMPULAN
Pencucian  uang  dalam  kegiatan  investasi  reksadana  di  Indonesia  diatur  melalui Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010  tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak Pidana  Pencucian  Uang  (UU  TPPU)  yang  menetapkan  sanksi  hingga  20  tahun  penjara  dan denda maksimal Rp10 miliar bagi pelaku. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatur penerapan  program  anti  pencucian  uang  melalui  Peraturan  OJK  Nomor  12/POJK.01/2017. Dalam  kasus  korupsi  dan  pencucian  uang  di  PT  Asuransi  Jiwasraya,  Benny  Tjokrosaputro terbukti  bersalah  berdasarkan  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  2937  K/Pid.Sus/2021, dengan  menggunakan  dana  hasil  korupsi  untuk  investasi  ilegal  yang  merugikan  negara sebesar  Rp16,8  triliun.  Majelis  Hakim  menerapkan  teori  pembuktian  terbalik  dan  sistem penyerapan  dipertajam  (concursus  realis),  menjatuhkan  pidana  penjara  seumur  hidup  dan denda  uang  pengganti  sebesar  Rp6,078  triliun,  sesuai  Pasal  2  dan  Pasal  3  UU  TPPU  serta ketentuan dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

## REFERENSI
Adenan,  M.,  Safitri,  G.  H.,  &  Yuliati,  L.  (2021).  Market  Share  Bank  Syariah  Terhadap Institusi  Keuangan  Syariah  di  Indonesia. E-Journal  Ekonomi  Bisnis  Dan  Akuntansi , 8 (1), 75–83. https://doi.org/10.19184/ejeba.v8i1.21144
Aisyah, S., & Nurmala, S. (2019). Aktualisasi Kebijakan Moneter Islam Dalam Permasalahan Makro Ekonomi Islam. Syariah , 7 (2), 49–64.
Amalina, A. P. N. (2023). Kepastian Hukum Atas Kebijakan Central Bank Digital Currency (CBDC)  dihubungkan  dengan  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2023  Tentang Pengembangan  dan  Penguatan  Sektor  Keuangan  dari  Perspektif  Politik  Hukum  di Indonesia
[Other, Universitas
Komputer
Indonesia].
https://doi.org/10/UNIKOM_AnandaPutri_BAB%20IV.pdf
Andrianto,  F.  (2020).  Kepastian  Hukum  dalam  Politik  Hukum  di  Indonesia. Administrative Law and Governance Journal , 3 (1), 114–123. https://doi.org/10.14710/alj.v3i1.114-123 Aviva,  F.  N.  (2023).  Pengaruh  Teori  Positivisme  Hukum  dan  Teori  Utilitarianisme  Hukum Dalam  Penegakan  Hukum  Indonesia. Jurnal  Relasi  Publik , 1 (4),  111–123. https://doi.org/10.59581/jrp-widyakarya.v1i4.1837
Diantha,  IMP,  &  Sh,  MS  (2016). Metodologi  penelitian  hukum  normatif  dalam  justifikasi teori hukum . Media Prenada.
Fadlian,  A.  (2020).  Pertanggungjawaban  Pidana  Dalam  Suatu  Kerangka  Teoritis. Jurnal Hukum Positum , 5 (2), Article 2. Ghea, Z. R. (2023). Analisis Pembuktian Pembunuhan Tanpa Jasad Korban (Studi Putusan No. 736/Pid.B/2021/PN Tjk) [Masters, UNIVERSITAS LAMPUNG]. https://digilib.unila.ac.id/73633/
Halim, P. (2018). Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Penegakan Tindak Pidana Korupsi. Al- Qisth Law Review , 1 (2), Article 2.
Harahap,  H.  H.  (2020).  Pencegahan  Dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang. Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat , 4 (2), Article 2. https://doi.org/10.32696/ajpkm.v4i2.551
Hatta,  M.  (2021).  Ratio  Legis  Penerapan  Beban  Pembuktian  Terbalik  Di  Indonesia.
Istinbath : Jurnal Hukum , 18 (1), Article 1.
https://doi.org/10.32332/istinbath.v18i1.3288
Mintje,  C.  (2018).  Pencucian  Uang  Yang  Diakibatkan  Oleh  Penyelahgunaan  Kewenangan Berdasarkan  UU  No  8  Tahun  2010. LEX  CRIMEN , 7 (5),  Article  5. https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/20547
Muda,  A.  H.  S.,  Lubis,  M.  Y.,  &  Mustamam,  M.  (2023).  Analisis  Yuridis  Pemalsuan Dokumen  Tanah  Di  Deli  Serdang  (Studi  Putusan  Pengadilan  Negeri  Lubuk  Pakam Nomor  1871/Pid.B/2022/PN.  Lbp). Jurnal  Ilmiah  METADATA , 5 (3),  Article  3. https://doi.org/10.47652/metadata.v5i3.391
Panggabean,  C.  D.  C.  (2022). Analisis  Yuridis  Peranan  Penyidik  Terhadap  Tindak  Pidana Penipuan  Pembiayaan  Pekerjaan  Proyek  Pembangunan  Drainase  Ditinjau  Dari KUHAP  (Studi  Putusan  Nomor  1193/Pid.B/2020/PN.Kisaran) [Thesis,  Fakultas Hukum,
Universitas Islam Sumatera Utara].
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/1102
Purwanto,  A.  (2022). Konsep  Dasar  Penelitian  Kualitatif:  Teori  Dan  Contoh  Praktis . Penerbit P4I.
Rafi,  M.  (2022). Penegakan  Hukum  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  Hasil  Kejahatan Narkotika  (Studi  Putusan  No  414  /Pid.B/2014/PN.Mks) [Other,  Universitas  Muslim Indonesia]. https://fh.umi.ac.id
Rahma,  I.  (2022).  Urgensi  Peran  Pusat  Pelaporan  Dan  Analisis  Transaksi  Keuangan  Dalam Penegakkan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang. MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum , 113–126. https://doi.org/10.47498/maqasidi.vi.1311
Runtuwene,  R.  R.  R.  (2017).  Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi  Sebagai  Suatu Perkembangan Tindak Pidana. Lex Et Societatis , 5 (2), Article 2. https://doi.org/10.35796/les.v5i2.15245
Simamora,  D.,  Mulyadi,  M.,  Marlina,  M.,  &  Siregar,  M.  (2022).  Peranan  Otoritas  Jasa Keuangan  dalam  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  yang  Menggunakan Bank Sebagai Instrumen Kejahatan. Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum , 2 (1), Article 1. https://doi.org/10.56128/jkih.v2i1.236
Sugiyono;,  P.  D.  (2013). Metode  Penelitian  Pendidikan  Pendekatan  Kuantitatif,  Kualitatif dan R&D
(Bandung). Alfabeta.
//digilib.unigres.ac.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D43
Unger, B., & Busuioc, E. M. (2007). The Scale and Impacts of Money Laundering . Edward Elgar Publishing.