## Padaringan : Jurnal Pendidikan Sosiologi Antropologi
Vol.06, No. 2 (Mei,  2024), pp. 148-162 E-ISSN: 2684-8104 P - 2775-9148 DOI: https://doi.org/10.20527
Upaya  Institusi  Sosial  dalam  Menanggulangi  Keberadaan  Orang  Dengan Gangguan  Jiwa  (ODGJ)  Terlantar  (Studi  terhadap  Institusi  Sosial  Formal  Dinas Sosial Kota Serang)
Anten Fhabella 1 , Subhan Widiansyah 2 , Stevany Afrizal 3
1 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; antenfhabella@gmail.com
2. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; subhanwidiansyah@untirta.ac.id
3 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; stevanyafrizal@untirta.ac.id

## ARTICLE INFO ABSTRACT

## Keywords:
People  with  Mental  Disorders (ODGJ) are neglected; Serang City Social Service; Social practice; Institutional This  article  aims  to  describe  the  efforts  of  the  Serang  City  Social Service in dealing with the presence of neglected people with mental disorders (ODGJ). The existence of abandoned people with mental disorders (ODGJ) in Serang City is caused by families not being able to care for and treat them at home, families let them wander outside the  house  which  ultimately  causes  people  with  mental  disorders (ODGJ)  to  become  abandoned,  and  families  lock  up  their  family members  who  Having  a  mental  disorder  also  makes  his  condition worse. There is a need for an institution to handle the existence of abandoned people with mental disorders (ODGJ), namely the Serang City Social Service which has the authority to deal with the existence of  abandoned  people  with  mental  disorders  (ODGJ)  through  the ATENSI program. Giddens in structuration theory, there are agents and structures that give rise to social practices in the form of daily routines  for  people  with  mental  disorders  (ODGJ)  who  are abandoned while in halfway houses. Meanwhile, according to Scott,
there  are  pillars  on  which  an  institution  is  built,  namely  the regulative, normative and cultural-cognitive pillars. In this research, it was found that these three pillars went hand in hand, resulting in the establishment of an institution for the Serang City Social Service that could create stability in life in society.
Article history:
Received 2023-11-15 Revised  2023-12-25 Accepted 2024-02-27
This is an open access article under the CC BY-SA license.

## Corresponding Author:
Anten Fhabella Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; antenfhabella@gmail.com

## INFORMASI ARTIKEL ABSTRAK
Kata Kunci: Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) terlantar; Dinas Sosial Kota Serang; Praktik sosial; Kelembagaan Artikel  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  upaya  Dinas  Sosial
Kota  Serang  dalam  menanggulangi  keberadaan  Orang  Dengan Gangguan  Jiwa  (ODGJ)  terlantar.  Keberadaan  Orang  Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) terlantar di Kota Serang disebabkan karena keluarga  tidak  mampu  merawat  dan  mengobatinya  di  rumah,

## Article history:
Received 2023-11-15
Revised  2023-12-25 Accepted 2024-02-27 keluarga membiarkannya berkeliaran di luar rumah yang akhirnya menyebabkan  Orang  Dengan  Gangguan  Jiwa  (ODGJ)  tersebut menjadi  terlantar,  dan  adapun  keluarga  memasung  anggota keluarganya  yang  mengalami  gangguan  jiwa  turut  membuat kondisinya menjadi semakin buruk. Dibutuhkannya sebuah lembaga untuk  emnangani  keberadaan  Orang  Dengan  Gangguan  Jiwa (ODGJ)  terlantar,  yaitu  Dinas  Sosial  Kota  Serang  memiliki kewenangan  dalam  menanggulangi  keberadaan  Orang  Dengan Gangguan  Jiwa  (ODGJ)  terlantar  melalui  program  ATENSI. Giddens  dalam  teori  struturasi,  terdapat  agen  dan  struktur  yang memunculkan adanya praktik sosial berupa rutinitas keseharian bagi para  Orang  Dengan  Gangguan  Jiwa  (ODGJ)  terlantar  selama berada di rumah singgah. Sedangkan menurut Scottterdapat pilar- pilar yang terbangunnya sebuah kelembagaan, yaitu pilar regulatif, normatif  dan  kultural-kognitif  .  dalam  penelitian  ini  ditemukan ketiga  pilar-pilar  tersebut  berjalan  beriringan,  sehingga terbangunnya sebagai kelembagaan Dinas Sosial Kota Serang yang dapat menciptakan stabilitas kehidupan dalam masyarakat.
This is an open access article under the CC BY-SA license.
Penulis Koresponden :
Anten Fhabella Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; antenfhabella@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Masalah  kesehatan jiwa di dunia sudah menjadi masalah kesehatan global yang sangat serius. Hampir 400 juta penduduk dunia menderita masalah kesehatan jiwa dan gangguan perilaku,  satu  dari  empat  keluarga  sedikitnya  mempunyai  seorang  keluarga  dengan gangguan  jiwa  (Tenri  2021).  Setiap  orang  yang  memiliki  masalah  kesehatan  jiwa membutuhkan  pelayanan  kesehatan.  Ketika  di  antaranya  mengalami  gangguan  jiwa, seringkali  tidak  terdiagnosis  secara  tepat,  sehingga  tidak  memperoleh  perawatan  dan pengobatan yang  tepat. Gangguan jiwa merupakan suatu penyakit yang menyerang sel saraf, dan mempengaruhi keadaan emosional serta psikologis seseorang (Tenri 2021)
Gangguan jiwa identik dengan sebutan “Orang gila” dan sering mendapatkan perlakuan yang  tidak  menyenangkan  dari  masyarakat  atau  orang  yang  berada  di  sekelilingnya, ditambah  dengan  perlakuan  kasar  terhadap  Orang  Dengan  Gangguan  Jiwa  (ODGJ)  dan penelantaran turut membuat kondisi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) baik secara fisik maupun  kejiwaannya  menjadi  semakin  buruk.  Adapun  Orang  Dengan  Gangguan  Jiwa (ODGJ)  terlantar  ialah  seseorang  yang  mengalami  gangguan  jiwa  yang  tidak  terurus kondisinya  sering  berada  di  jalanan  dan  tinggal  suatu  tempat  yang  tidak  layak  untuk dijadikan sebagai tempat tinggal manusia (Arin 2021). Keberadaan Orang Dengan Gangguan
Jiwa  (ODGJ)  terlantar  sudah  menjadi  sebuah  permasalahan  di  setiap  daerah  di  Indonesia, termasuk di perkotaan.
Menurut  Kepala  Bidang  Rehabilitasi  Sosial  Dinas  Sosial  Kota  Serang  menyebutkan bahwa di Kota Serang masih terdapat Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) terlantar, dan tidak semua Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) terlantar tersebut merupakan penduduk Kota  Serang  ada  yang  berasal  dari  luar  Kota  Serang  disebabkan  awalnya  datang  ke  Kota Serang untuk mencari pekerjaan, namun terhambat oleh kemampuannya yang tidak dapat bersaing  sehingga  gagal  mendapatkan  pekerjaan,  kemudian  mengalai  stress  berat  dan gangguan  jiwa.  Dan  Adapun  karena  merupakan  hasil  kiriman  dari  daerah  lain  ke  Kota Serang.
Memasung  Orang  Dengan  Gangguan  Jiwa  (ODGJ)  bukanlah  solusi  yang  baik  dalam menangani penderita gangguan jiwa hanya akan membuat keadaan fisik dan psikologisnya menjadi  semakin  buruk,  sehingga  memperlambat  proses  penyembuhan  dari  pederita gangguan  jiwa.  Diketahui  terhitung  dari  tahun  2022-2023,  Orang  Dengan  Gangguan  Jiwa (ODGJ)  yang  dipasung  berdasarkan  data  Dinas  Kesehatan  Kota  Serang  terdapat  9  orang Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang dipasung oleh keluarga. Alasan mengapa Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dipasung oleh pihak keluarga, dikarenakan pihak keluarga merasa  malu  dengan  adanya  anggota  keluarga  mengalami  gangguan  jiwa.  Menganggap bahwa  hal  tersebut  sebagai  ‘aib’  keluarga,  sehingga  pihak  keluarga  tidak  ingin  orang  di sekitar  mengetahuinya.  Menurut  (Soemanto  2014)  keadaan  tersebut  dipahami  sebagai perilaku  keluarga,  yaitu  mengenai  tanggapan  balik  terhadap  rangsangan  tentang  hal-hal yang berasal dari luar keluarga. Jika tanggapan tersebut dilakukan secara berulang, terus- menerus maka dapat melihat terbangnnya pola perilaku keluarga. Seiring berjalannya waktu, tanggapan  tersebut  menjadi  respons  yang  dapat  merugikan  kehidupan  keluarga, dikarenakan dengan memasung untuk menghindari perasaan malu tidak membuat anggota keluarga yang mengalami gangguan jiwa dapat sembuh, namun sebaliknya.
Alasan lain pihak keluarga memasung anggota keluarganya yang mengalami gangguan jiwa  disebabkan  tidak  mengetahui  bagaimana  merawat  dan  mengobatinya,  sehingga menganggap  dengan  memasung  adalah  pilihan  yang  tepat,  pihak  keluarga  juga  merasa khawatir  akan  menganggu  kenyamanan  orang-orang  di  sekitar  dikarenakan  terkadang anggota keluarga yang mengalami gangguan jiwa tersebut bisa sampai tiba-tiba mengamuk hingga mengancam nyawa orang lain. Adapun disebabkan pihak keluarga kebingungan apa yang  harus  dilakukan,  sehingga  terkadang  membiarkannya  lepas  dari  pasungan  atau membiarkannya keluar dari rumah dan akhirnya berkeliaran di jalanan yang menyebabkan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) tersebut menjadi terlantar.
Berdasarkan data dari Dinas Sosial Kota Serang pada tahun 2020-2022 jumlah keberadaan Orang  Dengan  Gangguan  Jiwa  (ODGJ)  terlantar  di  Kota  Serang,  yaitu  pada  tahun  2020 terdapat  50  orang,  2021  terdapat  45  orang,  dan  2022  terdapat  36  orang.  Dinas  Sosial  Kota Serang dalam menangani keberadaan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) terlantar hanya merupakan masyarakat Kota Serang.

## 2. METODE
Penelitian ini adalah kualitatif, yaitu untuk mengkonstruksikan permasalahan sosial ke permukaan  secara  deskriptif.  Penelitian  kualitatif  ini  emnggunakan  pendekatakan  studi kasus. Studi kasus merupakan kegiatan pada penelitian di mana peneliti mengembangkan analisis mendalam atas suatu kasus, dapat berupa program, peristiwa, aktivitas, proses pada suatu  individu  atau  lebih.  Kasus-kasus  dibatasi  oleh  waktu  dan  aktivitas,  dan  peneliti menyimpulkan  informasi  secara  lengkap  dengan  menggunakan  berbagai  teknik pengumpulan data penelitian (Creswell 2016).
Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan metode observasi, wawancara kepada Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Serang, pekerja sosial, keluarga Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)  terlantar, dan Satpol PP sebagai informan serta dokumentasi terkait  penelitian.  Hasil  penelitian  dianalisis  berdasarkan  konsep  teori  strukturasi  yang disampaikan oleh Anthony Giddens yang menurutnya bahwa hubungan struktur dan agen adalah hubungan yang dualitas. Agen pada penelitian ini adalah pekerja sosial dan Orang Dengan  Gangguan  Jiwa  (ODGJ)  terlantar  sednagkan  struktur  terdapat  3  struktur,  yaitu struktur signifikasi, dominasi, dan legitimasi yang dapat memunculkan suatu tidnakan yang disebut  sebagai  praktik  sosial.  Pada  penelitian  ini  sebagai  upaya  dalam  menanggulangi keberadaan  Orang  Dengan  Gangguan  Jiwa  (ODGJ)  terlantar  yang  dilakukan  oleh  institusi sosial formal, yaitu Dinas Sosial Kota Serang juga dianalisis menggunakan teori Kelembagaan milik Richard Scott guna menganalisis pilar-pilar yang ada dalam kelembagaan agar dapat mengetahui terbangunnya sebuah kelembagaan atau institusi yang ada di Dinas Sosial Kota Serang.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1. Gambaran Umum Dinas Sosial Kota Serang
Dinas  sosial  Kota  Serang  merupakan  instansi  pemerintah  yang  memiliki  peran  dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat guna meningkatkan kualitas kesejahteraan sosial perorangan  maupun  kelompok,  dan  masyarakat.  Dinas  Sosial  Kota  Serang  dibentuk
berdasarkan Peraturan Walikota Serang Nomor 12 Tahun 2017 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial. Dinas Sosial Kota Serang yang awalnya  berada  di  Jl.  KH.  Sulaeman  No.  20  Kagungan,  Kecamatan  Serang,  Kota  Serang, Provonsi Banten, naun kini berpindah di Jl. Yusuf Martadilaga No. 54 Cipare, Kota Serang, Provinsi Banten. Pelayanan sosial di Dinas Sosial Kota Serang dibuka pada Hari Senin-Jumat pukul 08.00-16.00 WIB.

## Gambar 1. Lokasi Dinas Sosial Kota Serang
Berdasarkan Pasal 3 ayat 2 Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2017, Dinas Sosial Kota Serang  mempunyai  tugas  pokok  melaksanakan  susunan  pemerintahan  di  bidang  sosial. Dinas sosial dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi dan kewenangan:
a. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang sosial.
b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan bidang sosial.
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang sosial.
d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sosial.
e. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan bidang sosial.
f. Pengelolaan UPT.
g. Pelaksanan tugas lain yang diberikan Walikota seustai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
Dinas Sosial Kota Serang memiliki, visi “Terwujudnya Kemandirian bagi Penyandnag Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).” Untuk mewujudkan visi tersebut salah satu misi yang diemban oleh Dinas Sosial Kota Serang adalah meningkatkan akses pelayanan dalam aspek rehabilitasi  sosial  bagi  Penyandnag  Masalah  Kesejahteraan  Sosial  (PMKS).  Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data PMKS dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial.

## 3.1.1. Pelayanan Dinas Sosial Kota Serang

## 1. Layanan Kegawatdaruratan
a. Pelayanan  bagi  individu  yang  mengalami  kevelakaan,  sakit  fisik,  Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) terlantar
b. Pelayanan bagi Masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi
2. Layanan Rehabilitasi Sosial Anak, Lanjut Usia, dan Penyandang Disabilitas
a. Pelayanan rehabilitasi PMKS
b. Pelayanan eks psikotik terlantar
c. Pelayanan rekomendasi bebas biaya ke rumah sakit untuk orang terlantar
d. Pelayanan anak berhadapan hukum
e. Pelayanan bantuan biaya pemakaman bagi orang terlantar dan panti
f. Melayani bagi masyarakat yang melakukan pengaduan
g. Permintaan informasi terkait rehabilitasi
3. Layanan Linjamosos
a. Pelayanan bantuan logistik korban bencana
b. Pelayanan mengusulkan BPJS/KIS
4. Layanan Bidang Dayasos FPM
a. Penertiban surat perizinan mendirikan LKS
b. Layanan  perpanjangan  Surat  Izin  Operasional  (SIOP)  Organisasi  Sosial

## Gambar 2. Pelayanan Sosial bagi Penyandang Disabilitas Fisik

## 3.1.2. Rumah Singgah Dinas Sosial Kota Serang
Rumah singgah merupakan tempat untuk mewadahi orang-orang terlantar di Kota Serang. Rumah singgah Dinas Sosial Kota Serang beralamat di Komplek Pengairan, Sempu Cipayung RT 002 RW 018, Cipare, Kota Serang, Provinsi Banten. Penanggung jawab di rumah singgah sendiri adalah Dinas Sosial Kota Serang khususnya bidang rehabilitasi sosial anak, lanjut usia, dan penyandang disabilitas. Pemberian  pelayanan sosial yang dilakukan, yaitu pelayanan  rehabilitasi  sosial  bagi  Penyandang  Masalah  Kesejahteraan  Sosial  (PMKS).  Di rumah singgah tersebut terdapat pekerja sosial yang melayani dan merawat salah satunya
adalah  Orang  Dengan  Gangguan  Jiwa  (ODGJ)  terlantar.  Orang  Dengan  Gangguan  Jiwa (ODGJ) terlantar tersebut dibawa ke rumah singgah karena adanya laporan dari masyarakat mengenai  keberadaan  Orang  Dengan  Gangguan  Jiwa  (ODGJ)  di  jalanan,  maupun  karena adanya penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Serang.

## Gambar 3. Penertiban oleh Satpol PP dan Dinas Sosial Kota Serang
Adanya  rumah  singgah  tersebut  menjadi  salah  satu  bentuk  pelayanan  dalam kesejahteraan  sosial  dan  rehabilitasi  sosial  oleh  Dinas  Sosial  Kota  Serang  dalam  upaya menanggulangi keberadaan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) terlantar, dan masyarakat lainnya  yang  berhak  menggunakan  rumah  singgah.  Keberadaan  rumah  singgah  ini diharapakn  dapat  bermanfaat  dan  menjadi  salah  satu  bentuk  kepedulian  dan  upaya Pemerintah  Kota  Serang  melalui  Dinas  Sosial  dalam  melaksanakan  pelayanan  dan penanganan terhadap masalah keberadaan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) terlantar.

## 3.2. Upaya  Dinas  Sosial  Kota  Serang  dalam  Menanggulangi  Keberadaan  Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Terlantar
Gangguan  jiwa  merupakan  terjadinya  gangguan  otak  yang  ditandai  oleh terganggunya  emosi,  proses  berpikir,  perilaku  dan  persepsi  dalam  hal  penangkapan panca indera (Yunita 2017). Gejala yang ditimbulkan pada gangguan jiwa, yaitu berupa halusinasi, ilusi, waham, gangguan proses berpikir, kemampuan berpikir, serta tingkah laku  yang  aneh,  misalnya  berupa  tindakan  agresivitas  atau  katatinik.  Orang  Dengan Gangguan  Jiwa  (ODGJ)  t  termasuk  pada  gangguan  jiwa  berat.  Gangguan  jiwa  berat menurut  Idaini  (Astuti  2017)  dikenal  dengan  sebutan  psikosis  dan  salah  satu  contoh psikosis adalah skizophrenia. Skizophrenia didefinisikan menurut Hawari (Astuti 2017) sebagai suatu sindrom gangguan jiwa yang penderitanya tidak mampu menilai realitas dengan  baik  dan  pemahaman  diri  buruk,  sedangkan  Orang  Dengan  Gangguan  Jiwa (ODGJ) tercantum dalam Undang-Undang tentang Kesehatan Jiwa Pasal 1 Tahun 2014
bahwa orang Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) adalah seseorang yang mengalami gangguan  dalam  pikiran,  perilaku  dan  perasaan  yang  termanifestasi  dalam  bentuk sekumpilan  gejala  satu  perubahan  perilaku  yang  bermakna,  serta  dapat  menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi sebagai manusia. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Serang merupakan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) terlantar.
Upaya  yang  dilakukan  oleh  Dinas  Sosial  Kota  Serang  dalam  menanggulangi keberadaan    Orang  Dengan  Gangguan  Jiwa  (ODGJ)  terlantar  terdapat  pada  Bidang Rehabilitasi  Sosial  melalui  program  ATENSI.  Asistensi  Rehabilitasi  Sosial  (ATENSI) merupakan salah satu layanan rehabilitasi sosial yang menggunakan pendekatan berbasis keluarga, komunitas melalui dukungan keluarga, bantuan sosial, dukungan akessibilitas, perawatan  sosial,  terapi  fisik,  terapi  psikosisal,  terapi  mental,  pelatihan  vikasional, pembinaan kewirausahaan, dan asistensi sosial (Akbar 2022).
Program ATENSI ini tertuang dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial bahwa dalam program ATENSI, Dinas Sosial Kota Serang menyelenggaran fungsi-fungsi: 1). Penyusunan program, evaluasi, dan pelaporan, 2).  Pelayanan  sosial  terpadu  dan  berkelanjutan,  3).  Mengjangkau  seluruh  warga  yang mengalami  masalah  sosial  dan  strategi  inklusif  salah  satunya  bagi  Orang  Dengan Gangguan  Jiwa  (ODGJ)  terlantar,  4).  Sistem  dan  program  rehabilitasi  sosial  dilakukan secara komprehensif yang mengutamakan pada pencegahan, 5). Pusat layanan kepada keluarga dan masyarakat.
Menurut Giddensi, ‘menjadi manusia’ berarti menjadi agen yang memiliki tujuan dan tidak  hanya  memiliki  alas  an  logis  terhadap  tindakannya,  tetapi  juga  mampu menguraikan secara diskursif atau memeprtanyakan alas an terkait tindakannya tersebut (Maulana 2021). Tindakan agen dapat dirangsang oleh keinginan menyelediki tindakan sendiri atau proses pemeriksaan diri yang disebut sebagai pemantauan refleksif (Achmad 2021).  Pemantauan  refleksif  adalah  bagian  utama  dari  praktik  sosial  dan  tidak  hanya melibatkan  perilaku  individu,  tetapi  juga  orang  lain.  Para  agen,  tidak  hanya  secara berlanjut memantau tindakan mereka dan mengharapkan reasksi orang lain, mereka juga rutin  memantau  aspek  fisik  dan  sosial.  Pemantauan  refleksif  bergantung  pada  proses rasionalisasi yang menggambarkan kemampuan agen (Maulana 2021). Menurut Giddens, bahwa  rasionalisasi  tindakan  merupakan  kriteria  utama  dari  kompetensi  yang diharapkan dan ditetapkan oleh agen dalam praktik sosial, dan biasnaya agen mampu menjelaskan Sebagian besar tindakan mereka tersebut. Meskipun demikian, rasionaisasi tindakan  tidak  dapat  disamakan  dengan  kemampuan  menentukan  alas  an  secara
diskursif  (Maulana  2021).  Model  tindakan  Giddens  memiliki  3  (tiga)  elemen,  yaitu pemantauan releksifm rasionalisasi, dan motivasi. Pemantauan refleksif diartikan sebagai kesadaran,  tetapi  menurut  Giddens  (Ritzer  2012)  dalam  bersikap  refleksif,  agen  tidak hanya saar diri, tetapi juga ikut dalam pemantauan secara terus-menerus dari kegiatan- kegiatan  dan  kondisi-kondisi  structural.  Di  dalam  lingkup  kesadaran,  Giddens, memberikan  perbedaan,  yaitu  adanya  kesadaran  diskursif  dan  kesadaran  praktis. Kesadaran diskursif merupakan kemampuan agen dalam menjelaskan tindakan-tindakan dengan kata-kata taau dapat juga mempertanyakan sistem dan dapat juga memunculkan tawaran sistem yang baru. Sedangkan kesadaran praktis meliputi tindakan-tindakan yang diterima begitu saja oleh para gaen, tanpa mampu mengungkapkan dalam kata-kata apa yang sedang mereka lakukan. Kesadaran praktis menjadi secara khusus penting bagi teori strukturasi  yang  mana  mencerminakn  pada  pehatian  utama  mengenai  apa  yang dilakukan dari apa yang dikatakan (Ritzer 2012).
Dalam menyelenggarakan fungsi-fungsi program ATENSI terdapat struktur menurut Giddens, yaitu signifikasi, dominasi, dan legitimasi. Pada struktur signifikasi merupakan kode makna atau wacana yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kota Serangm yaitu visi Dinas Sosial  Kota  Serang,  “Terwujudnya  Kemandirian  bagi  PMKS.”.  PMKS  tersebut  adalah Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) terlantar. Untuk mewujudkan visi tersebut perlu adanya tindakan-tindakan seperti yang dilakukan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dan dibantu oleh pekerja sosial di Dinas Sosial Kota Serang.
Salah satunya ialah melalui program ATENSI dengan dilakukannya rehabilitasi sosial bagi  Orang  Dengan  Gangguan  Jiwa  (ODGJ)  terlantar.  Agar  sebuah  perilaku  dapat dikatakan  menjadi  tindakan,  siapa  pun  yang  bertindak  harus  bermaksud  melakukan tindakan  itu,  jika  tidak  maka  perilaku  tersebut  hanyalah  sekadar  reaktif  semata. Pandangan  masuk  akal  karena  tindakan  tertentu  hanya  dapat  terjadi  jika  agen berkeinginan untuk melakukan tindakan tersebut berdasarkan keinginanannya (Giddens 2010). Hal tersebut membutikan bahwa tindakan menjadi sebuah jalan yang membawa agen di dalamnya terdapat kemampuan sebagai reklesi diri yang dimiliki individu, dan sangat  penting  untuk  pengendalian  terhadap  diri  menjalankan  kehidupan  dalam keseharian aktor.
Keberadaan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) terlantar disebabkan karena salah satunya  adalah  kelarga  tidak  memiliki  pengetahuan  mengenai  cara  merawat  dan mengobati  anggota  keluarga  yang  mengalami  gangguan  jiwa.  Adanya  tindakan  yang dilakukan  oleh  Kepala  Bidang  Rehabilitasi  Sosial  dan  pekerja  sosial  dalam  upaya menanggulangi  keberadaan  Orang  Dengan  Gangguan  Jiwa  (ODGJ)  terlantar  melalui
program  ATENSI,  dan  adanya  tindakan  dari  keluarga  Orang  Dengan  Gangguan  Jiwa (ODGJ) terlantar yang menyebakakan keberadaan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) terlantar di Kota Serang menjadi sebuah wacana dari visi Dinas Sosial Kota Serang yang berkaitan  dengan  praktik  terwujudnya  kemandirian  bagi  PMKS,  yaitu  Orang  Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) terlantar.
Dibuktikan dengan adanya keluarga Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) terlantar yang  tidak  memiliki  pengetahuan  mengenai  cara  merawat  dan  mengobati  anggota keluarganya yang mengalami gangguan jiwa, sehingga pihak Dinas Sosial Kota Serang berusaha mengoptimalkan upaya menanggulangi keberadaan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) terlantar dengan adanya sosialisasi mengenai program ATENSI. Hal tersebut sebagai  upaya  untuk  mengedukasi  masyarakat  agar  memiliki  pengetahuan  dan meminimalisir  keberadaan  Orang  Dengan  Gangguan  Jiwa  (ODGJ)  terlantar  di  Kota Serang.
Pada  struktur  menurut  Giddens,  yaitu  dominasi.  Dominasi  bergantung  pada penggunaan 2 (jenis) sumber daya yang berbeda. Sumber daya alokatif mengacu pada kemampuan manusia dalam bentuk hasil produktif. Sedangkan sumber daya otoritatif mengacu pada jenis kemampuan yang dapat diubah untuk mengendalikan orang atau agen  (Giddens  2010).  Peneliti  temukan  di  lapangan,  yaitu  kekuasaan  struktur  sebagai Kepala  Bidang  Rehabilitasi  Sosial  Dinas  Sosial  Kota  Serang  yang  menanggulangi keberadaan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) terlantar. Kewenangan Kepala Bidang Rehabilitasi  Sosial  Dinas  Sosial  Kota  Serang  menjalankan  tugas  dalam  menangani keberadaan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) terlantar dianggap sebagai kekuasaan yang sah karena tertuang dalam Peraturan Walikota Serang Nomor 12 Tahun 2017 Pasal 16  ayat  1  mengenai  tugas  Kepala  Bidang  Rehabilitasi  Sosial  Dinas  Sosial  Kota  Sernag membantu Kepala Dinas Sosial Kota Serang dalam melaksanakan pembinaan, koordinasi, evaluasi, dan perumusan kebijakan teknis operasional di Bidang Rehabilitasi Sosial.
Menurut  Giddens,  pada  struktur  selanjutnya,  yaitu  legitimasi  mencakup  peraturan yang membahas mengenai aturan dan kebijakan dalam mewujudkan kemandirian bagi PMKS  salah  satunya  adalah  bagi  Orang  Dengan  Gangguan  Jiwa  (ODGJ)  terlantar, program  ATENSI,  dan  sanksi  diberikan  kepada  agen  yang  menyebabkan  anggota keluarganya yang mengalami gangguan jiwa terlantar, tertuang dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pendataan dan pengelolaan Data PMKS dan PSKS, sedangkan pada legitimasi program ATENSI yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor  7  Tahun  2021  Pasal  5  bahwa  dalam  pelaksanaan  ATENSI  ini  bertujuan  untuk mencapai  keberfungsian  sosial  individu,  keluarga,  dan  komunitas  dalam  memenuhi
kebutuhan dan hak dasar untuk mengatasi masalah dalam kehidupan. Adapun sanksi yang  akan  diberikan  oleh  Dinas  Sosial  Kota  Serang  kepada  pihak  keluarga  yang memasung anggota keluarganya yang mengalami gangguan jiwa, yaitu berupa teguran dan  diberikan  pengetahuan  kepada  keluarga  bahwa  hanya  akan  menyakiti  anggota keluarganya  yang  menglami  gangguan  jiwa  tidak  membuat  kondisinya  menjadi  baik, namun sebaliknya.
Dari  struktur-struktur  tersebut  menyebabkan  adanya  suatu  tindakan  yang  disebut sebagai praktik sosial yang menjadi tindakan para agen, yaitu pekerja sosial dan Orang Dengan  Gangguan  Jiwa  (ODGJ)  terlantar.  Praktik  sosial  yang  peneliti  temukan,  yaitu mengenai rutinitas keseharian  bagi para Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) terlantar selama  berada  di  rumah  singgah.  Rutinitas  keseharian  tersebut  merupakan  kegiatan sehari-hari  dari  pagi  hari  hingga  malam  hari.  Adapun  tujuan  dari  adanya  rutinitas keseharian tersebut supaya Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) terlantar dapat melatih kedisplinan dan tanggung jawab dan dapat merefleksikan mereka dengan rutinitas yang positif.
Kelembagaan sosial merupakan terjemahan dari istilah “ social institution ”. Terdapat perbedaan  antara  kelembagaan  sosial  dengan  istilah  “lembaga”  yang  berasal  dari  kata “ institute ”, yang biasanya merujuk kepada suatu badan, seperti organisasi yang memiliki tujuan  tertentu.  Seperti  yang  dikatakan  oleh  Syahyuti  (Putri  S.  et  al.  2020)  konsep “ intstituion ”  paling  sering  mengalami  kekeliruan    dalam  penerjemahan  menjadi  kata kelembagaan, sedangkan kata lembaga diterjemahkan persis sebagai organisasi. Namun, menurut Uphoff (Nasdian 2015) sampai sejauh ini memang belum ada yang membedakan secara  eksplisit  antara  institusi  (kelembagaan)  dan  organisasi,  menegaskan  bahwa kelembagaan  dapat  sekaligus  berwujud  organisasi  begitupun  sebaliknya.  Akan  tetapi, jelas bahwa kelembaagn merupakan seperangkat norma dan perilaku yang bertahan dari waktu  ke  waktu  dengan  memenuhi  kebutuhan  kolektif,  sedangkan  organisasi  adalah struktur dari peran-peran yang diakui dan diterima.
Kelembagaan sosial pada dasarnya menyangkut seperangkat norma atau tata laku. Maka  fungsi  kelembagaan  menurut  (Soekanto  2010)  harus  dilaksanakan  fungsi-fungsi, seperti memberi pedoman pada anggota masyarakat tentang bagaimana bertingkah laku atau bersikap di dalam menghadapi masalah-masalah dalam masyarakat terutama yang menyangkut  kebutuhan-kebutuhan,  menjaga  keutuhan  masyarakat,  memberikan pegangan  kepada  masyarakat  untuk  mengadakan  sistem  pengandalian  sosial,  artinya sistem pengawasan masyarakat terhadap tingkah laku anggotanya.
Dinas sosial merupakan suatu lembaga yang di dalamnya terdapat pekerja-pekerja sosial  dan  mempunyai  keteraturan  dalam  pemerintahan  sosial  dengan  tujuan  untuk mensejahterakan masyarakat, membangun masyarakat, dan kepentingan umum lainnya yang  berkaitan  dengan  kemasyarakatan  (Wijayanto  Dwi  2019).  Dinas  sosial  memiliki tugas pokok dalam melaksanakan urusan rumah tangga daerah dan tugas pembantuan dalam  bidang  pembinaan  kesejahteraan  sosial,  rehabilitasi  sosial,  pembinaan kesejahteraan sosial, dan pembinaan tenaga kerja. Dalam melaksanakan tugas-tugas dinas sosial dibantu oleh pekerja sosial. Pekerja sosial adalah petugas khusus dari Departemen Sosial  yang  memiliki  keterampilan  khusus  dan  jiwa  pengabdian  di  bidang  usaha kesejahteraan sosial (M. Ramadhani, Sarbaini 2016).
Dinas  Sosial  Kota  Serang  sebagai  sebuah  kelembagaan  memiliki  beberapa  elemen penyusun  atau  pilar  yang  berperan  penting  demi  memelihara  stabilitas  dan  untuk masyarakat memaknai kehidupan sosial (Scott 2013). Pada pilar yang pertama, yaitu pilar regulatif  berkenaan  dengan  Dinas  Sosial  Kota  Serang  dalam  menjalankan  tugas  dan wewenang  memerlukan  regulasi  yang  dapat  menjadi  landasan  lembaga,  namun  tetap tidak lepas dari kebutuhan masyarakat. Karenanya, regulasi tersebut tertuang di dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 mengenai 26 jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang menjadi kewenangan Dinas Sosial Kota Serang untuk ditangani  agar  para  PMKS  dapat  menjalankan  fungsi  sosialnya  secara  wajar  dalam kehidupan  masyarakat.  Regulasi  selanjutnya,  yaitu  berkenaan  dengan  sebagai perwujudan  dari  visi  Dinas  Sosial  Kota  Serang  melakukan  upaya  penanggulangan keberadaan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) terlantar tertuang dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI).
Pada  pilar  selanjutnya,  yaitu  pilar  normatif  berupa  norma-norma  yang  digunakan dalam suatu lembaga menjadi pedoman bagi kebijakan-kebijakan lembaga. Pilar normatif pada lembaga Dinas Sosial Kota Serang merujuk pada tujuan, tugas , dan status pekerja sosial di Dinas Sosial Kota Serang. Tujuan, tugas, dan status dari pekerja sosial telah diatur dalam  Peraturan  Menteri  Sosial  Nomor  10  Tahun  2019  Pasal  1  tentang  Pekerja  Sosial Masyarakat (PSM). Bahwa pekerja sosial juga disebut sebagai Pekerja Sosial Masyarakat, yaitu  masyarakat  yang  memiliki  kesadaran  dan  tanggung  jawab  serta  didorong  oleh perasaan  kebersamaan,  kekeluargaan,  dan  kesetiakawanan  secara  sukarela  mengabdi untuk membantu pemerintah dan masyarakat dalam hal penyelenggaraan kesejahteraan sosal.
Pilar  yang  terakhir,  yaitu  pilar  kultural-kognitif.  Dinas  Sosial  Kota  Serang  sebagai lembaga  uang  menjadi  pelayan  masyarakat  diharapkan  selalu  hadir  dalam  kehidupan
masyarakat.  Dinas  Sosial  Kota  Serang  dapat  merangsang  naiknya  kepercayaan masyarakat atau sebaliknya. Ada banyak hal yang disebabkan oleh pemahaman bersama dalam  masyarakat  yang  akhirnya  dibiasakan  kemudian  menjadi  budaya,  berkaitan dengan  Dinas  Sosial  Kota  Serang  sebagai  lembaga  sosial  formal  diharapkan  dapat memberikan  pemahaman  kepada  masyarakat  mengenai  merawat  ataupun  mengobati anggota keluarga yang mengalami gangguan jiwa. Budaya tersebut berkenaan dnegan pengobatan yang dilakukan oleh keluarga melalui pengobatan non medis. Keadaan ini malah  membuat  kondisi  Orang  Dengan  Gangguan  Jiwa  (ODGJ)  terlantar  menjadi semakin buruk dengan sering mengamuk. Maka kehadiran Dinas Sosial Kota Serang yang memiliki wewenang dan peraturan dan kebijakan membantu keluarga dalam merawat dan mengobati Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) terlantar sangat penting.
Dalam  upayanya,  Dinas  Sosial  Kota  Serang  mengalami  beberapa  kendala  dalam menanggulangi  keberadaan  Orang  Dengan  Gangguan  Jiwa  (ODGJ)  terlantar,  yaitu mengenai identitas pada saat poses assessment dari Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) terlantar yang tidak diketahui melalui data kependudukan, hal ini menyulitkan dalam memberikan pelayanan sosial. Selanjutnya, kendala mengenai kurangnya sumber daya manusia pekerja sosial di rumah singgah Dinas Sosial Kota Serang dalam memberikan pelayanna  kepada  Orang  Dengan  Gangguan  Jiwa  (ODGJ)  terlantar,  dan  kendala mengenai  anggaran  untuk  menanggulangi  keberadaan  Orang  Dengan  Gangguan  Jiwa (ODGJ) terlantar yang masih minim sehingga dalam upayanya Dinas Sosial Kota Serang masih terbatas.

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai upaya Dinas Sosial Kota Serang dalam menanggulangi keberadaan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) terlantar dengan menggunakan teori strukturasi dari Anthony Giddens dan konsep pilar-pilar kelembagaan milik Scott. Bahwa keberadaan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) terlantar sendiri masih banyak  ditemukan  di  Kota  Serang,  hal  ini  disebabkan  karena  keluarga  tidak  mampu menangani dengan tepat, sehingga menjadi terlantar. Dan adapun Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) terlantar yang berasal dari luar Kota Serang dikarenakan awalnya untuk mencari pekerjaan  di  Kota  Serang,  namun  terhambat  karena  tidak  mampu  bersaing  sehingga menyebabkan gangguan jiwa yang akhirnya berkeliaran di jalanan. Dinas Sosial Kota Serang hanya  menanggulangi  keberadaan  Orang  Dengan  Gangguan  Jiwa  (ODGJ)  terlantar    yang berasal dari Kota Serang. Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) terlantar termasuk dalam 26 jenis  PMKS  berdasarkan  Peraturan  Menteri  Sosial  Nomor  8  Tahun  2012  dan  menjadi
kewenangan  Dinas  Sosial  Kota  Serang  untuk  menangani  para  PMKS  agar  dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
Upaya  yang  dilakukan  oleh  Dinas  dalam  menanggulangi  keberadaan  Orang  Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) terlantar melalui program ATENSI dengan diberikan perawatan di rumah singgah. Terdapat agen dan struktur yang memunculkan adanya sebuah tindakan, yaitu praktik sosial. Di mana agen pekerja sosial memberikan treatment kepada Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) terlantar selama berada di rumah singgah berupa rutinitas keseharian yang  menjadi  praktik  sosial.  Dinas  Sosial  Kota  Serang  terdapat  pilar-pilar  yang membangunnya  sebagai  kelembagaan,  yaitu  pilar  regulatif  berkenaan  dengan  Peraturan Menteri  Sosial  Nomor  8  Tahun  2012  dan  Peraturan  Menteri  Sosial  Nomor  7  Tahun  2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI), pilar normatif berkenaan dengan mengenai norma tanggung jawab dan berkeadilan yang harus dimiliki oleh Dinas Sosial Kota Serang termasuk kepada pekerja sosial, pilar kultural-kognitif berkenaan dengan pendekatan khusus yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Serang untuk keluarga dapat bersedia menyerahkan anggota keluarganya yang mengalami gangguan jiwa untuk dirawat oleh Dinas Sosial Kota Serang  dnegan  dilakukan  pendampingan  kepada  pihak  keluarga.  Adapun  kendala  bagi Dinas Sosial Kota Serang dalam upaya menanggulangi keberadaan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) terlantar, yaitu 1). Identitas dari Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) terlantar yang  tidak  diketahui  melalui  data  kependudukan,  hal  ini  menyulitkan  dalam  memberkan pelayanan sosial, 2). Kurangnya sumber daya manusia pekerja sosial di rumah singgah, 3). Anggaran  terkait  program  untuk  Orang  Dengan  Gangguan  Jiwa  (ODGJ)  terlantar  masih sangat minim.

## DAFTAR PUSTAKA
Achmad,  Zainal  Abidin.  2021.  “Anthony  Giddens:  Antara  Teori  Strukturasi  Dan  Ideologi Jalan Ketiga.” in Antologi Teori Sosial .
Akbar, Muhammad. 2022. “Menakar Arah Kebijakan Kesejahteraan Sosial Melalui Program Asistensi  Rehabilitasi  Sosial  (ATENSI)  Bidang  Lanjut  Usia.” Jurnal  Ilmu  Kesejahteraan Sosial 23(1):59–68.
Arin,  Wahyuni.  2021.  “Rehabilitasi  Sosial  Bagi  Orang  Dengan  Gangguan  Jiwa  Terlantar Melalui  Program  Griya  Peduli  Palang  Merah  Indonesia.” Jurnal  Penelitian  Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial 11 (1).
Astuti,  Mulia.  2017.  “Kondisi  Orang  Dengan  Gangguan  Jiwa  Pasung,  Keluarga  Dan Masyarakat  Lingkungannya  Di  Kabupaten  50  Kota.” Sosio  Konsepsia .  doi: 10.33007/ska.v6i3.1000.
Creswell,  John  W.  2016. Research  Design,  Pendekatan  Metode  Kualitatif,  Kuantitatif,  Dan Campuran, Terj . Giddens,  Anthony.  2010. Teori  Strukturasi  (Dasar-Dasar  Pembentukan  Struktur  Sosial Masyarakat) .
M. Ramadhani, Sarbaini, Harpani Matnuh. 2016. “Peran Dinas Sosial Dalam Penanggulangan Anak Jalanan Di Kota Banjarmasin.” Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan . Maulana,  Agung.  2021.  “Strukturasi  Praktik  Sosial  Mempercantik  Diri  (Studi  Kasus Mahasiswi FISIP UIN Jakarta.”
Nasdian, Fredian. 2015. Sosiologi Umum .
Putri  S.,  Diah  Astriani,  Rachmad  K.  Dwi  Susilo,  Muhammad  Hayat,  and  Joan  Hesti  Gita Purwasih.  2020.  “Sistem  Kelembagaan  Organisasi  Subak  Sebagai  Pengelola  Sumber Daya Air Berkelanjutan.” EnviroScienteae . doi: 10.20527/es.v16i2.9654. Ritzer, George. 2012. “Teori Sosiologi: Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern.” Yogyakarta: Pustaka Pelajar .
Scott, Richard. 2013. Institutions and Organizations (Ideas, Interests, and Identities) . Soekanto, Soerjono. 2010. “Sosiologi Suatu Pengantar Edisi 12.” Jakarta: Rajawali Pers . Soemanto, R. .. 2014. “Pengertian Dan Ruang Lingkup Sosiologi Keluarga.” Modul .
Tenri, Andi. 2021. “Peran Dinas Sosial Dalam Penanganan Odgj ( Orang Dengan Gangguan Jiwa ) Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar.” Mitzal (Demokrasi, Komunikasi Dan Budaya) : Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Ilmu Komunikasi . doi: 10.35329/mitzal.v6i2.2154.
Wijayanto  Dwi,  Hargo.  2019.  “Peran  Dinas  Sosial  Dalam  Pemberdayaan  Anak  Jalanan  Di Kabupaten Magetan.” Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical .
Yunita, Fildzah Cindra. 2017. “Gambaran Koping Keluarga Dalam Merawat Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Pasca Pasung.” Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga .