## PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DALAM PROSES AKREDITASI SEKOLAH/MADRASAH

## ICT USE FOR ACCREDITATION PROCESS AT SCHOOL/MADRASAH
Hendarman
Pusat Penelitian Kebijakan, Badan Penelitian dan Pengembangan Kemdikbud Gedung E Lantai 19, Kompleks Kemdibud, Senayan, Jakarta, Indonesia (hendarman@kemdikbud.go.id dan hendarmananwar@gmail.com)
diterima: 14 Agustus 2013   dikembalikan untuk direvisi: 23 Agustus 2013;   disetujui: 30 Agustus 2013
Abstrak: Kajian ini bertujuan untuk mencermati kemungkinan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam proses akreditasi sekolah/madrasah dengan mempertimbangkan keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/D). Penggunaan TIK diasumsikan dapat menuntaskan akreditasi terhadap satuan/madrasah sehingga dapat menghindari masalah hukum berupa tidak diperkenankannya peserta didik untuk mengikuti ujian kompetensi dan ujian nasional. Kajian ini pada dasarnya merupakan analisis dokumentasi dan publikasi lainnya dengan fokus pada anggaran untuk tahapan proses akreditasi serta penggunaan berbagai modus TIK. Hasil analisis menunjukkan bahwa masih terdapat tahap-tahap proses akreditasi yang dilakukan secara manual sehingga berimplikasi anggaran yang tidak efisien. Penggunaan TIK pada beberapa tahapan proses akreditasi dapat meningkatkan maka sasaran satuan pendidikan yang diakreditasi dan meminimalkan anggaran yang diperlukan. Disarankan agar Badan Akreditasi Nasional- Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) mereformasi proses akreditasi yang selama ini diterapkan secara lebih efektif dan efisien melalui penggunaan TIK.
Kata Kunci: akreditasi, sekolah/madrasah, TIK, Badan Akreditasi Nasional,
Abstract: This analysis was intended to study the possibility of using Information and Communication Technology (ICT) in accreditation process for school/madrasah due to the limitation of budget allocation at the central and local government (APBN/D). The use of ICT is assumed to enable all schools/madrasah be accredited in order to avoid the legal consequencies where students from non-accredited school/madrasah are not allowed to attend competency and national examination. Documentation and related publications were used for this analysis with focuses on budget allocated and stages within the accreditation process. The results revealed that such stages in accreditation process undertaken in manual way which implies inefficiency in budget spending. The use of ICT in stages of accreditation process will reduce the cost and enable more schools/madrasah be accredited. It was recommended that National Accreditation Board for Schools/Madrasah (BAN-S/M) reforms the accreditation process for more effective and efficient by using ICT. .
Keywords: accreditation, school/madrasah, ICT, National Accreditation Board

## Pendahuluan
Pelaksanaan akreditasi pada sekolah/madrasah selama ini sudah dilaksanakan walaupun belum seluruh sekolah/madrasah telah diakreditasi. Merujuk pada laporan eksekutif Badan Akreditasi Nasional- Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) hingga akhir tahun 2012 sebanyak 51.450 sekolah dan madrasah (S/M) sudah diakreditasi yang terdiri dari 43.223 sekolah dan 8.227 madrasah (BAN-S/M, 2012). Secara nasional selama kurun waktu tahun 2007-2012, dari 326.004 sekolah dan madrasah, yang terdiri dari 265.794 sekolah dan 60.210 madrasah,  BAN-S/M sudah berhasil melaksanakan akreditasi terhadap 261.977 (80,36%) sekolah dan madrasah, dan sisanya 64.047 (19,64%) sekolah dan madrasah belum terakreditasi. Meskipun secara nasional masih tersisa 19,64 persen sekolah dan madrasah yang belum diakreditasi, terdapat lima provinsi sampai dengan akhir Desember 2012 sudah melakukan akreditasi pada seluruh sekolah dan madrasah. Kelima provinsi tersebut yaitu Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada tahun 2013, terhadap sekolah dan madrasah di 5 provinsi ini hanya dilakukan akreditasi ulang (reakreditasi). Salah satu kendala yang dihadapi sehingga akreditasi sekolah/madrasah tidak dapat dituntaskan seluruhnya yaitu keterbatasan anggaran. Pelaksanaan akreditasi selama ini hampir seluruhnya dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Balitbang Kemdikbud).
Apabila sekolah/madrasah belum terakreditasi seluruhnya, akan berimplikasi pada masalah hukum. Peraturan Pemerintah Nomor 19, Tahun 2005 tentang Sistem Nasional Pendidikan. Bab XVI Pasal 94 butir b yang mengatur tentang Ketentuan Peralihan menyatakan bahwa “satuan pendidikan wajib menyesuaikan diri dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini paling lambat 7 (tujuh) tahun” (Departemen Pendidikan Nasional, 2005). Mengingat bahwa Peraturan Pemerintah ini telah diundangkan pada tanggal 16 Mei 2005 maka seyogianya pada tanggal 16 Mei 2012 seluruh satuan pendidikan sudah
harus diakreditasi. Apabila suatu satuan pendidikan belum diakreditasi maka peserta didik satuan pendidikan dimaksud tidak diperkenankan untuk mengikuti uji kompetensi dan ujian nasional. Hal ini diatur dalam Pasal 90 PP Nomor 19, Tahun 2005 ayat (1) dan ayat (2). Ayat (1) menyatakan bahwa “Peserta didik pendidikan informal dapat memperoleh sertifikat kompetensi yang setara dengan sertifikat kompetensi dari pendidikan formal setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau oleh lembaga sertifikasi mandiri/ profesi sesuai ketentuan yang berlaku. Ayat (2) menyatakan bahwa “Peserta didik pendidikan informal dapat memperoleh ijazah yang setara dengan ijazah dari pendidikan dasar dan menengah jalur formal setelah lulus uji kompetensi dan ujian nasional yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi sesuai ketentuan yang berlaku”.
Kajian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dapat mempercepat proses penuntasan akreditasi sekolah/madrasah dengan mempertimbangkan keterbatasan anggaran yang tersedia. Secara khusus, kajian ini akan mengidentifikasi kegiatan-kegiatan dalam proses akreditasi yang selama ini dilaksanakan secara manual untuk selanjutnya diubah dengan menggunakan TIK, dan memperkirakan efisiensi akibat penggunaan TIK tersebut terhadap satuan biaya pelaksanaan akreditasi sekolah/madrasah.

## Kajian Literatur
Akreditasi diasumsikan dapat memotivasi proses belajar mengajar karena akreditasi dapat digunakan sebagai bahan penyempurnaan program dari waktu ke waktu dan sekaligus sebagai indikator akuntabilitas mutu. Akreditasi merupakan salah satu cara yang digunakan untuk meningkatkan kualitas sekolah- sekolah (Teacher Education Accreditation Council, 2010). Basso (2003) berpendapat bahwa proses akreditasi digunakan sekolah negeri maupun swasta untuk mengevaluasi kinerja pendidikan sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Basso berargumentasi bahwa walaupun akreditasi sebagai indikator dari kualitas sekolah, tujuan utama proses
akreditasi adalah perubahan sekolah secara berkesinambungan ( continuous school improvement ). Ditambahkannya lebih lanjut bahwa akreditasi merupakan alat pengaturan sendiri dan reviu dari teman sejawat  yang kemudian diadopsi oleh komunitas pendidikan. Pendapat lain mengatakan bahwa proses akreditasi bertujuan untuk memperkuat dan mempertahankan kulitas dan integritas pendidikan. Hasil proses ini meningkatkan kepercayaan publik terhadap sekolah dan meminimalkan pengaruh kontrol dari pihak eksternal (Middle States Commission on Higher Education, 2006).
Dalam pandangan Sywelem dan Witte (2009), proses akreditasi memiliki lima tujuan. Pertama , untuk menjamin komunitas pendidikan, masyarakat umum, dan organisasi serta lembaga-lembaga bahwa institusi yang terakreditasi memiliki mutu tertentu. Kedua , untuk mempromosikan kesungguhan institusi terhadap isu-isu terkait efektivitas pendidikan dan pembelajaran, untuk mengembangkan penerapan terbaik dalam penilaian, dan untuk membenahi proses belajar mengajar. Ketiga , untuk mengembangkan dan menerapkan standar-standar yang telah ditetapkan yang pada tahap berikutnya akan direviu dalam rangka pembenahan kualitas pendidikan dan kinerja institusi. Keempat , untuk mempromosikan bahwa institusi telah membudayakan sejumlah indikator kinerja yang dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan, perencanaan dan pembenahan dari institusi dimaksud. Kelima , untuk memungkinkan adanya pertukaran gagasan secara aktif antara institusi publik dan independen dalam rangka peningkatan kinerja dan efektivitas institusi. Meskipun kriteria akreditasi berbeda dari satu negara ke negara lain, kenyataannya terdapat kesamaan dalam berbagai aspek. Kriteria tersebut termasuk penilaian yang menyangkut misi, manajemen, pengajaran, tenaga pendidik, infrastruktur, pelayanan terhadap peserta didik, pembiayaan, dan perencanaan (Sywelem dan Witte, 2009).
Pelaksanaan akreditasi telah digunakan sebagai suatu instrumen untuk perbaikan mutu di Turki. Kebijakan tersebut dikaitkan dengan proses harmonisasi pengembangan sistem pendidikan di
Turki agar sejalan dengan kebijakan pendidikan negara-negara yang tergabung dalam Masyarakat Ekonomi Eropa (Saðlam, Özüdoðru, & Çýray, 2011 dalam Furuzan, 2012). Dalam konteks pendidikan di Indonesia, secara definisi, akreditasi sekolah/ madrasah diartikan sebagai proses penilaian secara komprehensif terhadap kelayakan program dan satuan pendidikan. Kelayakan tersebut diwujudkan dengan adanya sertifikasi yang dikeluarkan oleh suatu lembaga yang mandiri dan profesional. Untuk tujuan tersebut, digunakan instrumen akreditasi yang komprehensif dengan berdasarkan standar yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (SNP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19, Tahun 2005 yang memuat kriteria minimal tentang komponen pendidikan (Kementerian Pendidikan Nasional, 2005). Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa SNP adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sekaligus bermakna bahwa SNP harus dijadikan standar mutu guna memetakan secara utuh profil kualitas sekolah/ madrasah.
Keharusan melakukan akreditasi terhadap sekolah/madrasah merupakan amanat dari Undang- Undang Nomor 20, Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu bahwa dalam meningkatkan mutu pendidikan nasional secara bertahap, terencana, dan terukur Pemerintah melakukan akreditasi sekolah/madrasah (Departemen Pendidikan Nasional, 2003). Pada Pasal 60 tentang Akreditasi dinyatakan bahwa, ayat (1) akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan; ayat (2) akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik; ayat (3) akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka; dan ayat (4) ketentuan mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Mengingat pentingnya akreditasi dalam meningkatkan mutu pendidikan, Pemerintah melalui Peraturan Mendikbud Nomor 59, Tahun 2012
Ika Kurniawati: Evaluasi Sistem TV EdukasiHendarman: Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Proses Akreditasi Sekolah/Madrasah
membentuk Badan Akreditasi Nasional (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2012). Pada pasal 1 ayat (2) dinyatakan bahwa, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disebut BAN-S/M adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program dan satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah jalur formal dengan mengacu pada SNP. Pada Pasal 2 ayat (2) dinyatakan BAN-S/M merupakan badan nonstruktural yang bersifat nirlaba dan mandiri yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Tugas BAN-S/M adalah merumuskan kebijakan operasional, melakukan sosialisasi kebijakan, dan melaksanakan akreditasi sekolah/madrasah, sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 ayat (1).
Dalam melaksanakan tugas tersebut, BAN-S/M mempunyai fungsi untuk: (1) merumuskan kebijakan dan menetapkan akreditasi sekolah/madrasah; (2) merumuskan kriteria dan perangkat akreditasi sekolah/madrasah untuk diusulkan kepada Menteri; (3) melaksanakan sosialisasi kebijakan, kriteria, dan perangkat akreditasi sekolah/madrasah; (4) melaksanakan akreditasi sekolah/madrasah; (5) mengevaluasi pelaksanaan dan hasil akreditasi sekolah/madrasah; (6) memberikan rekomendasi tindak lanjut hasil akreditasi; (7) mengumumkan hasil akreditasi sekolah/madrasah secara nasional; (8) melaporkan hasil akreditasi sekolah/madrasah kepada Menteri; dan (9) melaksanakan ketatausahaan BAN-S/M. Dalam melaksanakan akreditasi sekolah/madrasah, BAN S/M dibantu oleh Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah (BAP- S/M) seperti tercantum pada pasal 10 ayat (1).
Belum terdapat studi khusus yang meneliti penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam proses akreditasi. Namun, sejumlah teori dan pendapat menunjukkan bahwa penggunaan TIK dalam sektor pendidikan akan memberikan manfaat secara jelas. Misalnya, Tinio (2001) dalam Anwas(2013) berargumentasi bahwa pendayagunaan TIK untuk pendidikan tidak hanya berbasis pada internet saja, tetapi bisa berbasis teknologi online , offline atau teknologi broadcast yang antara lain meliputi audio, radio,video, televisi, web, dan multimedia. Menarik untuk mencermati pernyataan
Siahaan (2013) yaitu bahwa dengan memanfaatkan TIK akan memungkinkan terjadinya proses berbagi pengetahuan dan pengalaman kepada berbagai lapisan masyarakat dalam waktu yang bersamaan tanpa harus melakukan kunjungan secara fisik. Dengan demikian, dengan menggunakan TIK akan memungkinkan interaksi dalam waktu yang relatif singkat antara 2 orang atau lebih atau yang dilakukan seseorang dengan kelompok tertentu dengan lokasi yang berbeda.

## Metodologi
Kajian ini bersifat eksploratif dalam arti menggali berbagai informasi yang relevan sesuai dengan tujuan kajian. Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, tujuan kajian untuk memperoleh informasi tentang kegiatan-kegiatan dalam proses akreditasi sekolah/madrasah yang dapat ditransformasi menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sehingga dapat lebih mengefisienkan proses akreditasi sekolah/madrasah. Data yang digunakan bersifat sekunder dengan bersumber pada berbagai dokumen dan publikasi baik yang diterbitkan maupun yang tidak diterbitkan. Dokumen dimaksud terdiri dari peraturan perundang- undangan yang berlaku, laporan-laporan dari lembaga atau institusi yang terkait, dan hasil studi terkait yang ditemukan antara lain dari berbagai portal.
Model analisis yang digunakan adalah mengadopsi model analisis kebijakan yang mengarahkan kajiannya terhadap akibat dari penerapan suatu kebijakan. Model ini juga disebut sebagai model analisis kebijakan evaluative karena banyak menggunakan pendekatan terhdap dampak dari suatua kebijakan yang sedang atau telah diimplementasikan (Suharto, 2005). Analisis yang dilakukan pada dasarnya merupakan meta-analysis . Sebagaimana dikatakan oleh Cooper (2010) bahwa untuk dapat melakukan meta-analysis yang memiliki keakuratan data dan informasi maka diperlukan tahapan untuk melakukan kodifikasi terhadap berbagai studi atau dokumen terkait agar tidak terjadi bias yang cukup besar terhadap masalah yang akan dikaji dalam suatu penelitian. Sehubungan dengan hal tersebut, penelitian ini menggunakan sumber data
yang relevan dengan masalah yang akan dikaji, dimana sumber data tersebut berasal dari sejumlah dokumen sebagai data sekunder.

## Hasil dan Pembahasan
Proses akreditasi dengan menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pada dasarnya telah dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah/ Madrasah (BAN-S/M). Lembaga ini sejak tahun 2011 telah memulai akreditasi online. Hingga tahun 2013, mekanisme ini baru dikhususkan pada jenjang pendidikan menengah yaitu Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah (SMA/MA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Mengingat berbagai keterbatasan baik dalam hal pendanaan dan kesiapan dari masing- masing provinsi khususnya Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Menengah (BAP-S/M) maka proses akreditasi online dilakukan secara bertahap. Pada tahun 2011 mekanisme ini dimulai di 5 provinsi, pada tahun 2012 dikembangkan di 15 provinsi lainnya, dan seluruh provinsi pada tahun 2013, kecuali provinsi baru Kalimantan Utara karena masih bergabung dengan provinsi Kalimantan Timur.
Laporan BAN-S/M tahun 2012 menunjukkan beberapa permasalahan terkait sistem akreditasi online (BAN-S/M, 2012). Masalah tersebut meliputi (1) kekurangsiapan sekolah/madrasah mengikuti akreditasi online , (2) sosialisasi tentang akreditasi online masih belum memadai, (3) Sekolah/Madrasah peserta akreditasi online . Dalam laporan dimaksud, BAN-SM telah merekomendasikan sejumlah solusi untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Terkait masalah kekurangsiapan maka solusi yang diajukan adalah (1) UPA-S/M dan pengawas dipersiapkan untuk ikut mensosialisasikan akreditasi online , (2) pemberitahuan ke sekolah/madrasah dilakukan lebih awal, (3) Sekolah/Madrasah yang belum siap agar diberi kesempatan dengan cara manual, dan (4) diadakan pelatihan khusus peserta akreditasi online . Untuk masalah sosialisasi, direkomendasikan hal-hal berikut (1) sosialisasi diperluas dengan mengikutsertakan pengawas, (2) sosialisasi perlu dilakukan di kabupaten/kota, dan (3) pelatihan kepada kepala sekolah dan petugas IT di sekolah. Terkait masalah yang ketiga yaitu bahwa selama ini kebijakan
online baru diberlakukan untuk SMA/MA dan SMK maka rekomendasi dari BAN-S/M adalah (1) agar untuk jenjang SMP diberlakukan akreditasi online , dan (2) disediakan fasilitas di Website BAN-S/M bagi sekolah/madrasah yang akan menanyakan/konsultasi tentang akreditasi.
Mekanisme akreditasi terhadap sekolah/ madrasah yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah (BAP-S/M) selama ini terdiri dari 15 (lima belas) langkah yang dimulai dari langkah pertama yaitu “BAP-S/M menyusun perencanaan jumlah dan alokasi sekolah/madrasah yang akan diakreditasi dengan koordinasi Dinas Pendidikan dan Kantor Wilayah Kementerian Agama di tingkat Provinsi” hingga langkah terakhir yaitu “BAP- S/M mensosialisasikan hasil akreditasi kepada masyarakat”. Adapun langkah-langkah yang sudah menggunakan sistem online yaitu (1) BAP-S/M mengumumkan kepada sekolah/ madrasah untuk mendaftar akreditasi melalui website BAN-S/M (http:\\www.ban-sm.or.id), (2) Sekolah/Madrasah mengunduh dan mencetak perangkat akreditasi dari website BAN-S/M (http:\\www.ban-sm.or.id), dan (3) Sekolah/Madrasah mengirimkan secara online dokumen persyaratan, dan hasil isian instrumen akreditasi melalui program aplikasi penskoran (http:\\www.ban-sm.or.id).
Satuan biaya yang digunakan untuk melakukan akreditasi per satuan pendidikan secara rata-rata adalah Rp 5,250,000 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), di mana anggaran tersebut digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh BAP-S/M di tingkat provinsi (Badan Penelitian dan Pengembangan, Kemdikbud, 2013). Anggaran dimaksud dibebankan sepenuhnya kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) melalui Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang). Anggaran dimaksud dimanfaatkan untuk tiga kegiatan utama, yaitu (1) rapat koordinasi BAN-S/M dengan BAP-S/M, (2) operasional BAP-S/M, dan (3) pelaksanaan akreditasi BAP-S/M. Kegiatan utama Operasional BAP-S/M meliputi sembilan kegiatan, yaitu (1) koordinasi berkala di tingkat BAP S/M, (2) koordinasi BAP S/M dengan BAN S/M ditingkat Pusat, (3) rapat koordinasi
Ika Kurniawati: Evaluasi Sistem TV EdukasiHendarman: Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Proses Akreditasi Sekolah/Madrasah
BAP-S/M dengan Unit Pelaksana Akreditasi Sekolah/ Madrasah (UPA-S/M), (4) sewa jaringan IT, (5) pelatihan asesor, (6) monitoring dan evaluasi pelaksanaan akreditasi, (7) seminar hasil akreditasi, (8) sosialisasi dan pencitraan Akreditasi S/M, dan (9) penyusunan laporan keuangan.
Kegiatan utama pelaksanaan akreditasi BAP-S/ M meliputi persiapan, pelaksanaan serta evaluasi dan penyusunan laporan. Untuk tahap persiapan, terdapat tiga kegiatan yaitu sosialisasi perangkat akreditasi ke Sekolah/Madrasah, pengumpulan dan pengolahan pelaksanaan akreditasi Sekolah/Madrasah, dan pembekalan asesor. Adapun tahapan pelaksanaan akreditasi meliputi kegiatan (1) evaluasi dan audit dokumen dalam rangka akreditasi S/M, (2) visitasi, (3) validasi (re-evaluasi), (4) verifikasi dan rekomendasi hasil akreditasi, dan (5) evaluasi pelaksanaan akreditasi. Tahap akhir berisikan kegiatan evaluasi data hasil pelaksanaan akreditasi S/M,dan finalisasi laporan, dokumentasi dan publikasi laporan pelaksanaan akreditasi S/M.
Apabila dicermati, terdapat beberapa kegiatan yang seyogianya dapat dilakukan tanpa tatap-muka ( face-to-face ), tetapi menggunakan mailing-list (milis). Kegiatan dimaksud yaitu koordinasi berkala di lingkup BAP-S/M yang dialokasikan biaya sebesar Rp 350,000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per satuan pendidikan (sekolah/madrasah); dan rapat koordinasi BAP-S/M dengan Unit Pelaksana Akreditasi Sekolah/ Madrasah (UPA-S/M) yang memerlukan biaya sebesar Rp 250,000 (dua ratus limapuluh ribu rupiah) untuk per satuan pendidikan. Penggunaan milis tersebut sesungguhnya sudah dapat mengurangi satuan biaya akreditasi sekitar 11.5% dari total satuan biaya per satuan pendidikan.
Kegiatan lain yang selama ini masih dilaksanakan secara manual adalah proses sosialisasi yaitu dengan mengundang pihak sekolah/madrasah untuk mendapatkan informasi mengenai tata-cara dan prosedur akreditasi. Setidak-tidaknya terdapat dua kegiatan sosialisasi yang selama ini dilakukan BAP- S/M dengan menggunakan anggaran APBN dari Balitbang Kemdikbud, yaitu sosialisasi dan pencitraan akreditasi S/M, dan sosialisasi perangkat akreditasi ke Sekolah/Madrasah. Kedua kegiatan tersebut
masing-masing memerlukan anggaran sebesar Rp 110,000 (seratus sepuluh ribu rupiah) dan Rp 130,000 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dengan total Rp 240,000 (dua ratus empat puluh ribu rupiah). Padahal, kedua kegiatan tersebut sesungguhnya dapat ditransformasi dengan menggunakan website yang sudah tersedia pada masing-masing BAP-S/M. Yang juga dapat dilakukan penghematan yaitu terkait dengan asesor berupa kegiatan pelatihan dan pembekalan asesor. Kedua kegiatan tersebut secara total memerlukan biaya Rp 220,000 (dua ratus dua puluh ribu rupiah).
Perlu dipertanyakan tentang sewa jaringan IT yang juga dibebankan pada APBN Balitbang dan bukannya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari Provinsi. Jaringan tersebut berada pada BAP-S/M dan digunakan untuk kepentingan satuan pendidikan yang berada di provinsi maupun kabupaten/kota. Untuk sewa jaringan IT tersebut adalah sebesar Rp 350,000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
Apabila kegiatan-kegiatan sebagaimana dijelaskan di atas yang meliputi sosialisasi, rapat koordinasi, dan asesor dapat menggunakan modus TIK serta sewa jaringan IT dibebankan pada APBD maka paling tidak dapat dikurangi biaya sebesar Rp 1.410,000 (satu juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) dari total Rp 5,250,000. Dengan demikian, terjadi penghematan sebesar 26,85 %.
Apabila kebijakan penggunaan TIK untuk sejumlah kegiatan dilakukan dan tidak terbatas pada akreditasi online yang selama ini dilakukan maka terdapat implikasi terhadap anggota BAP-S/M dan asesor. Syarat seseorang untuk dapat menjadi asesor selama ini yaitu: (1) memiliki pengetahuan tentang sekolah/madrasah; (2) memiliki etika moral dengan menjunjung tinggi kejujuran; (3) memiliki kemampuan, kompetensi dan integritas diri serta komitmen untuk melaksanakan tugas; (4) berpengalaman minimal lima tahun dalam pelaksanaan dan/atau pengelolaan pendidikan dengan reputasi baik; (5) kualifikasi pendidikan sekurang-kurangnya adalah sarjana (S1) atau yang sederajat; (6) berusia maksimal 65 tahun; (7) berbadan sehat; (8) tidak sedang menduduki jabatan struktural di lingkungan Disdik dan Kanwil
Depag; (9) tidak sedang menjadi anggota BAP-S/M; dan (10) telah mengikuti pelatihan asesor dan memperoleh sertifikat yang dikeluarkan oleh BAN-S/ M atau BAP-S/M. Dengan digunakannya TIK pada beberapa kegiatan sebagaiman diuraikan sebelumnya maka syarat lain yaitu bahwa asesor harus memiliki keterampilan dalam penggunaan TIK. Hal yang sama juga diperlakukan kepada anggota BAP-S/M.

## Simpulan dan Saran Simpulan
Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN- S/M) sudah menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam melaksanakan proses akreditasi sekolah/madrasah yaitu secara online terutama untuk kegiatan-kegiatan berupa pengisian dan penyerahan dokumen untuk mengikuti proses akreditasi. Namun, pada tataran di provinsi yaitu yang dikoordinasikan oleh BAP-S/M hampir seluruh kegiatan masih dilakukan secara manual. Padahal, terdapat beberapa kegiatan yang dapat menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) tanpa harus mengubah produk dan output yang dihasilkan, dan justru dapat menghemat satuan biaya akreditasi per satuan pendidikan.
Selama ini, kontribusi pemerintah daerah dalam kaitan dengan proses akreditasi masih belum nyata dimana hampir seluruh biaya untuk proses akreditasi
oleh BAP-S/M dibebankan kepada APBN Balitbang, dan tidak didukungn oleh APBD. Padahal, hasil proses akreditasi akan menentukan status dan nasib sekolah/ madrasah.

## Saran
Mengingat keterbatasan Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menganggarkan biaya akreditasi dan dalam kerangka efisiensi, sebaiknya BAN-S/M segera melakukan reformasi dalam mekanisme proses akreditasi dengan menggunakan TIK. Agar penggunaan TIK tersebut lebih efektif, BAN-S/M perlu mengubah kriteria anggota BAP-S/M dan asesor yaitu dengan menambah keterampilan penggunaan TIK sebagai salah satu persyaratan.
Dalam rangka efisiensi pendanaan dan menghindari adanya sekolah/madrasah yang belum diakreditasi maka BAN-S/M perlu menghimbau kepada pemerintah daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota untuk turut mendanai kegiatan- kegiatan yang melekat pada BAP-S/M. Perlu dijelaskan pada pemerintah daerah bahwa apabila satuan pendidikan baik sekolah maupun madrasah belum terakreditasi maka akan mempunyai implikasi hukum yaitu para peserta didik pada satuan pendidikan tersebut tidak diperkenankan mengikuti ujian kompetensi dan ujian nasional.

## Pustaka Acuan
Anwas, O.M. 2013 . Peran Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Implementasi Kurikulum 2013 . Jurnal Teknodik, vol. 17, No. 1 Maret 2013. Jakarta: Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Badan Penelitian dan Pengembangan, Kemdikbud. 2013. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2013: Badan Penelitian dan Pengembangan . Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
BAN-S/M. 2012. Executive Summary: Capaian kinerja Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/
M) (tidak dipublikasikan). Jakarta: Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M). Basso, M., 2003. AMS/NAEYC: New joint Accreditation Process . Montessori Life, 15 (1), 15-16.
Cooper, Harris. 2010. Research Synthesis and Meta-analysis: A Step-by-Step Approach (4 th ed.). London: SAGE Publications Ltd.
Departemen Pendidikan Nasional, 2003. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional . Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
Furuzan, V.G. 2012. Accreditation Policies of Turkey in Primary and Secondary Education . US-China Education Review B 7 (2012) 647-656; Earlier title: US-China Education Review, ISSN 1548-6613.
Ika Kurniawati: Evaluasi Sistem TV EdukasiHendarman: Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Proses Akreditasi Sekolah/Madrasah
Kementerian Pendidikan Nasional. 2005. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan . Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2012. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Middle States Commission on Higher Education (MSC). 2006. Characteristics of Excellence in Higher Education (12th ed.). Philadelphia, P. A.: Middle States Commission on Higher Education Publications.
Saðlam, M., Özüdoðru, F., & Çýray, F. 2011. The European Union Education Policies and Their Effects upon Turkish Education System . Yüzüncü Yýl University, Faculty of Education Journal, 8, 87-109. (in Turkish). Siahaan, S. 2013. Menuju Arah Pendidikan Berkualitas di Daerah Tertinggal dan Perbatasan melalui Pemanfaatan TIK . Jurnal Teknodik, vol. 17, No. 1 Maret 2013. Jakarta: Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Suharto, E. 2005. Analisis Kebijakan Publik . Bandung: Alfabeta.
Sywelem, M., & Witte, J. 2009. Higher Education Accreditation in view of International Contemporary Attitudes . Contemporary Issues in Education Research, 2 (2), 41-54.
Teacher Education Accreditation Council. 2010. Guide to Accreditation . Washington, D. C.: TEAC Press.
Tinio. 2001. ICT in Education . New York: United Nations Development Programme Bureau for Development Policy.
*******