Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi Vol. 9, No. 1, Juni 2020 pp.64 - 75 ISSN 2310 - 6051 (Print), ISSN 2548 - 4907 (online) Journal hompage https://ejournal.undip.ac.id/index.php/interaksi

## MEMILIH FIGUR PUBLIK BERKESADARAN GENDER: STUDI JARINGAN PENGGUNAAN TOKOH SELEBRITI UNTUK TEMA
‘ SETARA ’ PADA AKUN INSTAGRAM KEMENPPPA
Fitria Angeliqa, Martriana P. Said fitria.angeliqa.17@gmail.com, martrianaps@yahoo.com Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Pancasila, Jakarta
Article Info Keyword:
network,  gender,  public  figure, equality of women, Instagram.

## Abstract
The government had used convergence media to disseminate policies to obtain useful feedback. The purpose of this study searched the implications of the communication technology  in  the  participation  of  social  media  users,  Instagram,  in  its  debate  with public policies related to the issue of women's equality promoted by the Ministry of PPPA. The results became an evaluation of the institutions in determining the use of celebrities who have a vast network of friends. The issue of government policy did not get an adequate response because of the lack of audience knowledge and their reflec- tion on the topic—and vice versa. This study used the concept of the communication network with a constructivist paradigm. The unit of analysis is text, posting by select- ed public figures on the 'Setara' issue in the Kemenpppa account. The collecting data technique  used  a  mix - method  to  obtain  completeness—the  data  analysis  technique used quantitative network analysis with UCI - Net and discourse analysis for qualita- tive.  The  results  showed  that  public  figures  could  not  be  sub - groups/betweenness centrality  that  gaining  public  participation.  The  inaccuracy  in  choosing  celebrity figures for disseminating gender awareness caused equality issues, not fulfilling ex- pectations, from secondary data spread of the gender issues to the weak content in- teraction.
Copyright © 2020 Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi. All rights reserved.

## PENDAHULUAN
Digitalisasi  media  adalah  sebuah  konsekuensi kemajuan  teknologi  yang  tidak  dapat  dihindari.  Ke- hadiran  teknologi  komputer  berjaringan  memung- kinkan  kognisi,  komunikasi,  dan  kerjasama  terjalin dalam satu perangkat. Ini yang disebut dengan konver- gensi  media.  Perangkat  ini  mengendalikan  produksi, distribusi (komunikasi) dan konsumsi informasi di satu waktu yang sama, menyatukan ruang - ruang privat dan publik,  serta  meleburkan  berbagai  peran - peran  sosial dalam  sebuah platform (Fuchs,  2014,  p.  58;  Fuchs, 2013, p. 43).
Media  baru  dan  masyarakat  seakan  memiliki hubungan  dialektis  yang  memberikan  dampak  positif dan  negatif  secara  bersamaan.  Hampir  semua  konten diproduksi dan direproduksi oleh pribadi maupun insti- tusi  dalam  akun - akun  dengan  tujuan  mereka  masing -
masing.  Bagi  institusi—terutama  institusi  pemerinta- han—akun  media  sosial  tidak  hanya  digunakan  untuk mengingatkan khalayak akan eksistensinya, tetapi juga membangun citra, hingga diseminasi isu - isu atau nilai - nilai  yang  menjadi  perhatiannya  (Criado,  Sandoval - Almazan, & Gil - Garcia, 2013). Berbeda dengan model media  konvensional  yang  memberikan ‘ efek  tunda ’ pada  terpaan  konten  yang  disampaikan,  media  digital yang  memiliki  visi  meringkaskan  kendala  jarak  dan waktu menawarkan percepatan interaksi yang dampak- nya  langsung  dirasakan  kedua  belah  pihak  atau  lebih, selama pihak - pihak ini saling terhubung.
Dalam konteks pemerintahan, pemanfaatan me- dia  sosial  juga  sudah  dijelaskan  dalam  Buku  Seri  Lit- erasi  Digital  (2018)  yang  dikeluarkan  oleh  Dirjen  In- formasi  dan  Komunikasi  Publik  Kekominfo  Republik Indonesia.  Pada  artikel  tersebut  dibahas  cara  me- maksimalkan  penggunaan  media  sosial  bagi  Lembaga
Pemerintahan.  Dirjen  IKP  Kekominfo  menyebutkan bahwa pentingnya perencanaan dan pengelolaan media sosial yang baik dan terukur, sebagai bentuk represen- tasi dari negara dan organisasi.
Masalah  perempuan  terutama  berkaitan  dengan kesetaraan gender adalah isu  abadi yang  mengisi akun Instragram  Kementrian  Perlindungan  dan  Pem- berdayaan  Perempuan  dan  Anak  (Kemenpppa).  Lu- asnya  abstraksi  isu  kesetaraan  ini  kemudian  juga berkaitan  dengan  pembagian  kerja,  akses  kesehatan perempuan,  hingga  kekerasan  seksual.  Dalam  akun Instagram Kemenppa (@kemenpppa), setidaknya mun- cul  mayoritas  unggahan  yang  berkaitan  tentang  isu kesetaraan gender ini dengan sekitar 200 - an likes pada masing - masing  tautan  tersebut.  Unggahan  terkait  isu - isu kesetaraan gender masuk dalam pengelolaan konten yang  penting,  sehingga  perlu  memanfaatkan  jaringan tokoh selebriti sebagai cara untuk meningkatkan disem- inasi isu di kalangan pengguna media sosial.
Dalam  terminology  jaringan  di  media online digital, teman  bersifat intangible .  Ia  berada  dalam dunia virtual (bukan fisik), namun selalu berada ‘ dekat ’ dengan individu. Pola penggunaan media sosial bahkan juga menggambarkan bentuk afirmasi dari orang - orang yang terhubung dengan pengguna media sosial tersebut. Penelitian tentang sosial media analytic juga  memper- lihatkan efektivitas konten bisnis melalui interaksi anta- ra follower dan  akun  Instagram  produk/jasa  melalui like,  comment dan share (Alfajri  et.  al,  2019).  Fitur social media analytic digunakan untuk memperlihatkan insight yang mengukur activity, content , dan audience.
Hasilnya  kemudian  dapat  dibaca  dalam  bentuk  tabel data  fluktuasi akun. Pada  penelitian ini pola  grafik in- teraksi  akun  menjadi  aspek  utamanya,  dan  tidak melihat pada analisis jaringan yang terbentuk dari kon- ten yang diunggah.
Selain  jaringan  sosial,  media  digital  juga  mem- buka  peluang  munculnya  komunitas - komunitas  baru yang banyak mengusung semangat pemberdayaan yang seringkali  juga  dimotori  oleh  institusi  pemerintahan atau  kementrian.  Komunitas  dan  institusi  kementrian umumnya  melakukan  usaha  partisipatif  dalam  rangka mengubah kebiasaan - kebiasaan alamiah individu dalam isu - isu  sosial  yang  mereka  usung.  Hal  yang  sama
pernah pula dilakukan di Parlemen Inggris yang mem- bentuk  badan  khusus  yang  menangani  dan  mempro- mosikan  soal  kesetaraan  gender  (Grace  &  Sawer, 2016).
Kampanye  kesetaraan  gender  atau  penyadaran atas tindak pelecehan seksual, dan lain - lain adalah tema - tema  yang  sering  diusung  oleh  institusi  Kementrian PPPA  yang  biasanya  diunggah  melalui  media  sosial Instagram. Melalui testimony figur publik yang dipilih, isu sosial didiseminasi  melalui jaringan - jaringan sosial yang menghubungkan banyak individu di dalamnya. Di sinilah  peran endorser sebagai  titik - titik  kumpul  indi- vidu kemudian menjadi penting. Strategi menggunakan endorser yang  merupakan  figur  publik  adalah  satu aspek  kreatif  yang  digunakan  oleh  Kementrian  PPPA untuk  mengkomunikasikan  isu  kesetaraan  gender dengan  tema ‘ Setara ’. Bukan  hanya ‘ likes ’, komentar yang merupakan bentuk respon khalayak juga bermun- culan  dalam  unggahan  tersebut,  beberapa  mendukung, berkomentar  netral  atau  malah  bertentangan. Endorser setidaknya  menjadi  tokoh  penting  yang  dapat  mendu- lang simpati lebih pada tiap unggahan berdasarkan pada jumlah pengikut masing - masing endorser tersebut. Dari sinilah  jaringan  komunikasi  terjalin,  dan  isu  tersosial- isasikan dengan luas.
Dalam  artikel  lain,  disebutkan  pula  bagaimana aspek gender dan sosial kapital yang dimiliki endorser ternyata  juga  memengaruhi  keberhasilan  usaha  kecil dan  menengah  (Tata  &  Prasad,  2008).  Dari  pemikiran tersebut,  peneliti  mengajukan  pertanyaan; bagaimana model  jaringan  komunikasi  yang  terkait  dengan  isu kesetaraan perempuan yang menggambarkan partisipasi publik dalam  akun Instagram  Kemenpppa? Dengan  pertanyaan  ini,  maka  tujuan  penelitian  yang ingin dicapai adalah melihat implikasi penggunaan me- dia  sosial  dalam  akun  Instagram  pemerintah,  terutama untuk  topik  kesetaraan  perempuan  yang  menggunakan figur  publik  dalam  diseminasinya.  Tujuan  utama  ini dapat  tercapai,  jika  peneliti  melakukan  beberapa  hal berikut terlebih dahulu, yaitu;
1. Identifikasi  figur  publik  yang  dapat  mendulang partisipasi publik yang paling besar.
2. Identifikasi  jaringan  yang  terbentuk  dalam  tema ‘ Setara ’ di akun Instagram Kemenppa.

## KAJIAN PUSTAKA

## Metodologi
Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah  paradigma  post - positivis,  dengan  pendekatan kuantitatif  dan  kualitatif (mix - method). Pendekatan kuantitatif  digunakan  untuk  melihat  model  jaringan komunikasi yang terbentuk dalam akun Instagram Ke- mepppa  dalam  isu  kesetaraan  perempuan.  Sementara pendekatan  kualitatif  digunakan  untuk  memperjelas temuan  data  kuantitatif  yang  diperoleh  sebelumnya. Terutama  untuk mendeskripsikan bagaimana isu dapat memiliki keterkaitan dengan khalayak.
Secara kuantitatif dan kualitatif, perangkat ana- lisa teks digunakan sebagai  metode pengumpulan data primer pada penelitian ini. Unit analisis sekaligus unit observasi  di  dalam  penelitian  ini  adalah  teks,  yaitu akun  Instagram  @Kemenpppa  untuk  tema ‘ Setara ’ yang  setidaknya  tayang  pada  bulan  November  2016 hingga  Januari  2017.  Dalam  teks  tersebut  terlihat  em- pat  hal  utama  dalam  teks  yang  menunjukan  tentang wacana  tema ‘ Setara ’, yaitu:  adanya  narasi,  produser teks (para figur publik), receiver (khalayak yang mem- berikan  likes  dan  komen  dalam  akun  Instagram  Ke- mepppa),  serta  waktu  temporal  selama  tema  tersebut digunakan.
Dalam  pendekatan  kuantitatif,  data  likes  dan comments dikoding  untuk  kemudian  diolah  dengan perangkat Uci - Net. Data yang telah diolah, menunjuk- kan  sentralitas  pada nodes yang  mampu  mengumpul- kan likes dan comments terbanyak.  Sentralitas  adalah fitur  yang  dapat  dimiliki  masing - masing  node  dalam jaringan  hingga  tingkat  yang  lebih  besar  atau  lebih kecil.  Artinya,  aktor  mungkin  sangat  sentral  dalam jaringan atau juga bisa sangat marjinal (Giuffre, 2013, p.  136).  Data  juga  menunjukan  tingkatan,  dimana  be- berapa  figur  publik  diharapkan  menjadi ‘ perantara ’ antara followers dengan  akun  Kemenpppa.  Sedangkan data  kualitatif  menggunakan  analisis  isi  kualitatif dengan memantau semua konten Instagram dalam akun Kemenpppa  yang  memuat  figur  publik  yang mengangkat tema ‘ Setara ’.

## Kajian Konsep
Jaringan  Komunikasi  di  Media  Digital  dan
Partisipasi Publik
Istilah  komunikasi  dan  masyarakat  jaringan sebenarnya  telah  dikenal  sejak  lama,  bahkan  sejak umat  manusia  melakukan  komunikasi  dengan  orang lain,  dan  membentuk  relasi - relasi  sosial  di  dalamnya. Jaringan sosial merupakan serangkaian aktor dan hub- ungan - hubungan yang terjadi di antara mereka. ‘ Aktor ’ di sini merujuk pada entitas sosial apa pun yang terlibat dalam  interaksi  dengan  orang  lain,  kelompok  kecil seperti  keluarga,  kelompok  yang  lebih  besar  seperti organisasi masyarakat, perusahaan atau bahkan negara - bangsa.  Aktor  direpresentasikan  sebagai  titik  atau ‘ titik ’ (nodes) jika digambarkan dalam sosiogram. Gar- is  yang  menghubungkan  para  aktor  mewakili ‘ hubungan ’ mereka, dalam bentuk apa saja. Dua aktor dalam  jaringan  yang  diikat  bersama  disebut ‘ dyad ’ yang merupakan blok bangunan paling dasar dari jarin- gan (Giuffre, 2013, p. 8).
Tidak  dapat  dipungkiri,  teknologi  memang  ter- bukti  mewadahi  jaringan  sosial  ini.  Sejak  tahun 1990an, ketika internet begitu pesat perkembangannya dalam industri  teknologi  komunikasi,  ia  banyak  mem- berikan sumbangan besar dalam terbentuknya masyara- kat jaringan seperti saat ini. Teknologi memungkinkan informasi diproses dan disebarkan dengan sangat cepat, dari berbagai sumbernya (Castells, 2010, pp. 51 - 52).
Menurut  Diesner  (2015)  pada  dasarnya,  data jaringan dapat dikumpulkan atau dibangun dengan dua cara: Pertama, tersedia secara eksplisit. Misalnya, ber- dasarkan  informasi  tentang  peserta  jaringan—individu atau organisasi—yang memiliki simpul - simpul koneksi dengan  agen  sosial  lain  yang  telah  berteman  dengan mereka atau yang kontennya pernah mereka komentari atau  balas.  Dimana  konten  tersebut  sengaja  maupun tidak  sengaja  disebarluaskan  oleh  anggota  jaringan, seperti  (mengulang)  unggahan  dan tweet mereka.  Da- lam hal ini, media - media sosial seperti Facebook, Twit- ter,  dan  YouTube  menyediakan  ruang  untuk  konten tersebut, sekaligus memberikan opsi untuk impor data.
Selain  menyaring  data  jaringan  dari  data  teks, media  sosial  juga  memberikan  informasi  tentang  apa yang ditulis atau disebarluaskan. Salah satu keuntungan utama dari mempertimbangkan data teks untuk analisis jaringan  adalah  bahwa  pendekatan  ini  memungkinkan
untuk mempelajari interaksi dan evolusi informasi dan jejaring  sosial.  Ini  merupakan  bentuk  transformatif yang dapat  dimainkan oleh bahasa  dalam jaringan dan sebaliknya.
Secara  keseluruhan,  membangun  atau  mening- katkan  data  jaringan  berdasarkan  data  teks  melibatkan sejumlah besar keputusan yang harus dibuat. Misalnya, cara mengidentifikasi node apa saja yang potensial dan menghubungkannya  ke  berbagai  titik  lainnya.  Masa- lahnya  di  sini  adalah  bahwa  dampak  dari  pilihan - pilihan (nodes) ini  pada  data  relasional  jaringan  tidak cukup dipahami oleh banyak orang, terutama jika ang- gota  jaringan  juga  memanfaatkan  metode  relasi  yang berbeda.  Padahal  dengan  cara  ini,  setidaknya  dapat dimanfaatkan untuk mengetahui kasus jaringan rahasia atau bersejarah.
Oleh  karena  itu,  salah  satu  fitur  utama  dari  in- teraksi dan partisipasi dalam jaringan sosial adalah kon- vergensi  antara  ruang  privat  dan  publik,  yang  di- manifestasikan  dalam  hilangnya  batas  dalam  ucapan atau ekspresi pribadi. Setiap komunikasi yang dimedia- si melalui jaringan sosial ini berpotensi publik, bersifat abadi  dan  reproduksibilitasnya  terjadi  kata  demi  kata dalam  setiap  komunikasi  online  yang  bisa  keluar  dari konteks  aslinya.  Pesan  dapat  disebarkan  melalui  jarin- gan  teman  yang  saling  terkait.  Status  penerima  bisa berubah, dengan memediasi pesan secara terus - menerus ke  penerima  lain,  ke  penerima  baru,  dan  bahkan  kem- bali  ke  pengirim  aslinya.  Melalui  efek  multiplikasi, rantai  beberapa  generasi  penerima  ini  diibaratkan  sep- erti bola salju yang terjadi di media sosial. Dengan cara ini, rantai pengirim - penerima pesan teratifikasi dengan sendirinya (Dynel & Chovanec, 2015, p. 10).
Hal  yang  sama  diadopsi  pula  dalam  konteks pemerintahan dan pengglangan partisipasi publik. Mod- el  pelayanan  dan  diseminasi  kebijakan  pemerintahan yang  konvensional  disebut - sebut  telah  beralih  ke ‘ e - governance ’ sejak era digital 2.0 (Dadashzadeh, 2010). Di sisi lain, jaringan sosial yang terwadahi dalam jarin- gan  komunikasi  digital—terutama  media  sosial—juga berguna untuk meluaskan sekaligus ‘ menyatukan ’ suara publik dalam satu isu. Dengan media sosial yang saling terhubung,  warga  berbagi  informasi,  mengemukakan pendapat dan masukan, hingga terlibat dalam pengam-
bilan keputusan di tingkat lokal, regional, hingga pusat (Evans - Cowley  &  Hollander,  2010).  Artikel  lain  me- nyebutnya  dengan  istilah  kolaborasi  untuk  demo- kratisasi (Brabham, 2009).
Dengan kolaborasi ini, pemerintah daerah dapat memberikan  umpan  balik  dengan  segera,  timbal  balik, serta  memungkinkan  transparansi  data  dan  informasi terjaga  (Gagliardi,  et  al.,  2016).  Hal  ini  tentunya  juga dapat  menjadi  bentuk  kontrol  sosial  warga  terhadap kinerja  pemerintah  (Song  &  Lee,  2015).  Masalahnya, keterbukaan  dan  kontrol  sosial  yang  dijalankan  publik juga  dapat  mengarah  ke  hal - hal  yang  bersifat  sinikal, olok - olok, dan  mempermalukan  pejabat  pemerintahan. Misalnya  saja  dengan  bentuk - bentuk meme yang  ban- yak  dibagikan  melalui  akun - akun  warga  (Milner, 2013).  Alih - alih  memberikan  masukan,  warga  lebih aktif mengkritisi pemerintah dengan analogi permainan dalam meme yang terus direproduksi.

## TEMUAN DAN DISKUSI
Gambaran  Umum  Konten  Tema ‘ Setara ’ dalam akun @kemenppa
Tema ‘ Setara ’ yang  diusung  oleh  Kementrian Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak (Kemenpppa)  menurut  Yohana  S.  Yembise  (Menteri PPPA  saat  itu)  adalah  sebuah  tema  tentang  kesetaraan gender  yang  diluncurkan  untuk  membentuk  pola  pikir masyarakat  terhadap  perempuan  melalui  penggunaan internet,  dan  dilakukan  melalui  pendidikan  sejak  dini. Tema ini kemudian didiseminasikan oleh 30 orang fig- ur publik yang menyampaikan pesan kesetaraan gender menurut versi mereka masing - masing. ‘ Setara ’ menjadi tema konten dalam akun @kemenpppa selama periode 3 bulan, sejak November 2016 hingga Januari 2017.
Pemahaman  tentang  konsep  gender  dan kesetaraan,  setidaknya  disampaikan  oleh  figur  publik dalam  beberapa  pesan  tentang  pembagian  kerja  laki - laki  dan  perempuan, ‘ isu  kodrat ’ perempuan,  pem- berdayaan,  serta  potensi  dan  peluang  yang  dapat  dil- akukan oleh perempuan dan laki - laki.  Refleksi pribadi ini setidaknya termuat pada tiga hal, yaitu: narasi teks, gambar/foto, video (audio visual). Narasi teks dan foto setidaknya  memberikan  gambaran  tentang  makna kesetaraan  gender  yang  dipahami  oleh  masing - masing
figur publik.
Gambaran  Umum  Figur  Publik  dalam  Tema ‘ Setara ’ dalam akun @kemenppa
Analisis  awal  dilakukan  dengan  melihat  jumlah ‘ likes ’, ‘ comment ’ , ataupun ‘ likes - comment ’ pada mas- ing - masing  unggahan.  Dari  bentuk  partisipasi  minim tersebut,  dapat  dilihat  figur  publik  mana  saja  yang dapat  memobilisasi  akun - akun followers - nya  untuk memberikan dukungan sosial sebagai bentuk partisipasinya. Adapun figur publik terdiri dari laki - laki dan  perempuan  yang  berasal  dari  berbagai  profesi,  di- antaranya adalah dokter muda, aktor/artis sinetron/fim, artis senior, penyanyi, hingga presenter. Berikut adalah gambaran  profesi  dan  nama  figur  publik  yang  men- gusung tema ‘ Setara ’ di akun @kemenppa;
Tabel 1. Nama dan Profesi Figur Publik
Masing - masing  figur  publik  yang  dipilih  tersebut
setidaknya  melakukan  unggahan  dalam  tiga  hingga empat  kali  konten  untuk  tema ‘ Setara ’ ini.  Unggahan mencakup foto dan narasi hingga video yang berisikan pendapat  pribadi  figur  publik  mengenai  kesetaran  per- empuan berdasarkan versinya sendiri. Dari tabel di atas terlihat  bahwa  figur  publik  yang  dipilih  lebih  banyak bekerja  di  dunia  hiburan/ entertainment ,  meliputi  pen- yanyi  dan  pemain  film  atau  sinetron.  Jikapun  mereka berprofesi lain, tetap saja profesi dunia hiburan dilakoni sebagai kerja sambilannya . Pilihan figur dengan peker- jaan  ini  tentunya  bukan  tanpa  sebab.  Memilih  figur yang berkenaan dengan dunia hiburan, berarti memilih orang - orang  yang  telah  dikenal  dan  memiliki  basis penggemar (fanbase)— dan  tentunya  juga  f ollowers — yang cukup besar. Hal ini memudahkan isu kesetaraan ini tersosialisasikan dengan jangkauan yang lebih luas.
Secara  demografis,  30  orang  figur  publik  yang dipilih  oleh  Kemenpppa  dalam  meyuarakan  pendapat tentang  kesetaraan  gender  ini  ternyata  didominasi  per- empuan  (24  orang),  dan  6  orang  sisanya  adalah  laki - laki.  Berdasarkan  usia  dan pengalaman di dunia  kerja, empat  orang  perempuan  dan  satu  orang  laki - laki  figur publik adalah artis senior (di atas usia 40tahunan). Se- mentara  sisanya  didominasi  oleh  mereka  yang  berusia di  bawah  40  tahun.  Sebaran  usia  ini  tentunya  dimak- sudkan  untuk  menjangkau  target  di  semua  kalangan usia,  terutama  para  generasi  millennial  yang  menjadi pengguna  Instagram  sekaligus  penggemar  figur  publik dalam  usia  yang  sebaya.  Dengan  kata  lain,  isu kesetaraan  ini  memang  lebih  banyak  ditujukan  bagi mereka yang berusia muda.
Secara  keseluruhan,  dari  unggahan  tema ‘ Setara ’ yang  dilakukan  oleh  ke - 30  figur  publik  terpilih,  tern- yata  tidak  satupun  yang  mencapai  jumlah likes di  atas 250. Rata - rata  setiap unggahan di tema ‘ Setara ’ hanya mencapai 200an likes dengan komentar yang juga min- im.  Tercatat  hanya  tiga  orang  figur  publik  yang  dapat mengumpulkan jumlah likes yang tinggi pada unggahan ‘ Setara ’ - nya.

## Figur  Publik  yang  Mendapatkan  Dukungan  Sosial Paling Banyak
Dari hasil analisis dengan menggunakan perangkat Ucinet, maka didapatkan nilai sentralitas tingkatn tinggi hanya pada tiga figur publik saja. Hal ini menunjukkan
Nama Figur Publik Kelompok Profesi 1.Tasya Kamila 2.Widi Mulia 3.Maudy Ayunda 4.Dira Sugandi Penyanyi dan/atau artis sinetron/film 1.Ringgo Agus Rah- man 2.Natasha Rizky Sabaidieter 3.Ayudia Bing Slamet 4.Herfiza 5.Ricky Harun 6.Carissa Puteri 7.Maya Septha 8.Olivia Jensen 9.Haykal Kamil 10.Alice Norin 11.Michelle Joan
12.Jessica Mila 13.Maudy Koesnadi 14.Dwi sasono
15.Widyawati 16.Lukman Sardi Aktor/aktris  sinetron dan/atau film Alexandra Asmasoe- brata Pembalap  dan  pre- senter TV 1.Zeezee Shahab 2.Astrid Satwika 3.Desta 4.Vincent Rompies 5.Nycta Gina Presenter/penyiar radio  (dan/atau  artis sinetron/film) Mesty Ariotedjo Dokter dan model 1.Tantri Namirah 2.Alika Islamidina 3.Ayla Dimitri Influencer / fashion
blogger
bahwa tidak satupun dari ketiga puluh figur publik ter- sebut  mampu  menjadi ‘ penghubung ’ —diistilahkan dengan sentralitas keperantaraan—jaringan pertemanan yang  mereka  miliki  dengan  akun  Kemenpppa,  Gam- baran sosiogramnya sebagai berikut;
Gambar 1. Figur Publik dengan Dukungan Sosial Paling Banyak (sumber: olahan peneliti, 2019)
Dari sosiogram, terlihat bahwa ada tiga figur pub- lik  yang  memiliki  dukungan  sosial  berupa  rata - rata 200an  likes  (ditandai  oleh  garis  hitam),  comment (menggunakan  garis  merah),  ataupun likes - comment (garis  kuning)  paling  banyak.  Data  juga  menunjukkan bahwa  para followers lebih  banyak  yang  hanya  mem- berikan likes, dibandingkan comments ,  ataupun likes - comments. Hal ini terlihat dari tebal - tipisnya garis yang terdapat dalam gambar. Figur publik dengan dukungan sosial  paling  banyak  ini  adalah  Michelle  Joan (penyanyi),  Dira  Sugandi  (penyanyi),  dan  Nycta  Gina (dokter,  presenter).  Michelle  Joan  dan  Nycta  Gina memiliki dukungan sosial paling besar di semua ungga- han ’ Setara ’ (versi 1 sampai dengan 3), sedangkan Dira Sugandi  hanya  mendapatkan  banyak  dukungan  di unggahan  kedua  dalam  narasi  foto.  Data  tersebut  juga menggambarkan  bahwa  Michelle  Joan  adalah  figur publik  dengan  nilai  sentralitas  tingkatan  tertinggi  dari semua  pesohor  yang  digunakan  dalam  tema ‘ Setara ’ ini.
Gambar 2. Tangkapan Layar Figur Publik dengan Dukungan Paling Banyak(Sumber: tangkapan foto akun Instagram Kemenpppa (2018))
Gambaran  hasil  ini  juga  menunjukan  bahwa dukungan  sosial  mengerucut  pada  figur  publik  per- empuan dengan dua  orang berusia  di bawah 40 tahun, dan satu orang yang tergolong artis senior (40 tahun ke atas). Fakta ini menunjukan bahwa ketertarikan publik ternyata  tidak  melulu  ditentukan  oleh  usia,  tetapi  oleh konten yang ditampilkan oleh figur publik tersebut.
Dira  Sugandi  pada  unggahan  keduanya menyampaikan  tentang  pengembangan  potensi  per- empuan dan anak, serta hak yang harus dipenuhi. Ber- beda  dengan  Dira  Sugandi,  Nycta  Gina  dan  Michelle Joan  adalah  figur  publik  yang  konstan  mendapatkan dukungan  sosial  besar  di  setiap  unggahan  mereka.  Di antara tiga tema yang mereka posting , tema kedua tetap yang  terfavorit  bagi followers kedua  figur  publik  ini. Dalam unggahan kedua ini, Nycta Gina menyampaikan isu  tentang  penanganan  bencana  alam  yang  terkadang kurang  memperhatikan  kebutuhan  spesifik  perempuan ketika haid dan kebutuhan diapers untuk anak. Semen- tara  Michele  Joan  membahas  tentang  isu  pergaulan perempuan dalam ruang lingkup sosial yang sebenarn- ya  memiliki  hak  yang  sama  dengan  komunitas  per- gaulan laki - laki, tetapi banyak dikhawatirkan orang tua.
Figur  Publik  Laki - laki  yang  Mendapatkan

## Dukungan Sosial Paling Banyak
Data  menunjukan  bahwa  enam  orang  figur  publik laki - laki  ternyata  tidak  cukup  menarik  minat  publik untuk  berpartisipasi  dalam  tema ‘ Setara ’ yang  di- canangkan  Kemenppa.  Minimnya  jumlah  figur  publik laki - laki  juga  menunjukan  bahwa  tema ‘ Setara ’ dalam akun  tersebut  sejatinya  hanya  ditujukan  untuk  target perempuan,  dan  tidak  (perlu)  menjadi  perhatian  laki - laki.
Dari data terlihat bahwa Haykal Kamil yang beru- sia  28  tahun,  menjadi  figur  publik  laki - laki  dengan jumlah  dukungan  sosial  terbesar  di  antara  lima  orang figur  publik  laki - laki  lainnya.  Haykal  Kamil  yang relatif paling muda ternyata mendulang partisipasi lebih banyak  di  antara  seniornya.  Uniknya,  hanya  akun Haykal  Kamil pula  yang follower - nya  memiliki  kaitan dengan follower Jessica  Mila—seorang  figur  publik perempuan  yang  berusia  sebaya  dengan  Haykal  dan ikut  menyuarakan  tema ‘ Setara ’ ini.  Dalam  data  di bawah ini juga terlihat bahwa dukungan publik banyak diberikan  pada  Haykal  di  unggahannya  yang  kedua yang mengangkat tentang perlindungan terhadap perun- dungan di media sosial.

## Gambar 3. Perbandingan Jumlah Dukungan So- sial pada Akun Haykal Kamil(sumber: olahan peneliti,
2019)
Haykal  yang  merupakan  figur  publik  yang  ber- profesi sebagai entertainer/pemain sinteron, adalah juga suami dari Tantri Namirah, yang juga ikut dalam kam- panye  ini.  Sama  halnya  dengan  sang  suami,  Tanti Mirah  yang  berprofesi  sebagai selebgram dan  artis sinetron ternyata tidak juga dapat mendulang partisipasi publik yang besar untuk tema tersebut. Setidaknya dari data  figur  publik  yang  digunakan  Kemenppa  untuk
menyuarakan tema ‘ Setara ’ dalam akun Instagramnya, tercatat  ada  empat  pasangan  suami  istri  lainnya  yang terlibat  dalam  kampanye  ini,  yaitu  Ringgo  Agus - Sabaidieter,  Dwi  Sasono - Widi  Mulia,  Desta - Natasha Rizky,  serta  Lucky  Harun - Herfiza.  Sama  halnya dengan  pasangan  Haykal - Tantri,  pasangan  lain  juga tidak mampu mendulang partisipasi publik pada konten bertema  kesetaraan  gender  yang  mereka  sampaikan. Padahal,  sebagai  pasangan  dengan  jumlah followers masing - masing  yang  besar—dan  saling  terhubung— tema  kesetaraan  ini  akan  lebih  mudah  tersebar  karena moda  keterhubungan  di  antara  akun  Instagram  pasan- gan - pasangan ini.
Kerja  Jaringan  dan  Usaha  Pemberdayaan  dalam Tema ‘ Setara ’ di Akun Kemenpppa
Cara  berpikir  jaringan  adalah  meniru  cara  kerja sistem  syaraf  manusia  yang  memiliki  keterhubungan, dengan  berbagai nodes sebagai  simpul  kontrolnya. Globalisasi  dan  masyarakat  berjaringan  paling  mudah dikenali dalam operasional organisasi  saat ini.  Penem- patan unit - unit bisnis dalam industri periklanan, jurnal- istik,  radio,  film,  rekaman  dan  hiburan  di  berbagai Negara adalah salah satu contoh (Staubhaar, LaRose, & Davenport, 2012, p. 504) bagaimana industri menerap- kan  model  komunikasi  jaringan.  Intinya,  jaringan komunikasi  memungkinkan  pemberdayaan  setiap  titik yang  terhubung,  untuk  berbagai  tujuan,  seperti komersil hingga diseminasi ideologi.
Pola  yang  sama  setidaknya  juga  coba  diikuti  oleh Kementrian  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlin- dungan  Anak  (Kemenpppa)  dalam  mengusung  tema ‘ Setara ’.  ‘ Menggerakan ’ suara  publik  via  figur  publik menjadi teknik untuk merebut hati dalam tema tersebut. Figur publik yang memiliki basis penggemar (fanbase), dianalogikan seperti nodes yang dapat saling menghub- ungkan berbagai  suara  publik  yang tersebar, untuk se- lanjutnya  mengerucut  di  akun  Kemenpppa.  Jumlah figur publik yang digunakan pun cukup besar—bahkan sepuluh  di  antaranya  berstatus  suami - istri—yang  di- harapkan mampu menarik perhatian dan dukungan pub- lik  yang  besar  pula  berdasarkan  jalinan  relasi - relasi sosial tersebut.
Sayangnya, data  menunjukkan bahwa figur publik yang digunakan dalam tema ‘ Setara ’ di akun Kemenpp-
pa,  ternyata  tidak  mampu  mendulang  dukungan  yang besar  dari  publik.  Hal  ini  setidaknya  terlihat  dari temuan tentang jumlah yang minim pemberi ‘ like ’ dan ‘ comment ’ pada  masing - masing  unggahan  yang  dil- akukan  figur  publik  pada  tema - tema ‘ Setara ’ tersebut. Padahal ‘ like ’ dan ‘ comment ’ adalah respon awal yang dapat  menentukan  apakah  suatu  unggahan  berhasil menarik  perhatian  publik  ataukah  tidak. ‘ Like ’ dan ‘ comment ’ ini  juga  menjadi  indikasi  minim  interaksi dan partisipasi yang menjadi ciri utama pengguna  me- dia sosial online. Ketika poin ini bernilai rendah, maka beberapa hal dapat menjadi sebabnya, diantaranya;
Pertama ,  tidak  semua  figur  publik  mengaitkan unggahan  mereka  tentang  tema ‘ Setara ’ dalam  akun Kemenpppa,  ke  dalam  akun  pribadi  mereka  sendiri. Tercatat  hanya  sebelas  orang  yang  melakukan  unggah ulang  tema  tersebut  dalam  akunnya  dan  menyebut (mentioned) akun  Kemenpppa.  Mereka  adalah  Ricky Harun, Ayudia Bing Slamet, Sabaidieter, Jessica Mila, Michelle  Joan,  Alika  Islamidina,  Maudy  Koesnaedi, Vincent  Rompies,  Naura,  dan  Ayla  Dimitri.  Uniknya dari  kesebelas  figur  publik  yang  melakukan  unggahan ulang tema  tersebut,  hanya  Michelle  Joan yang  masuk dalam kategori figur yang dapat mendulang partisipasi terbesar  sebagaimana  penjelasan  pada  bagian  sebe- lumnya. Rendahnya  aksi unggah ulang oleh para  figur publik  ini,  menyebabkan  isu ‘ Setara ’ tidak  terdesimi- nasi  secara  luas,  bahkan  tidak  juga  menjangkau  basis followers para pesohor itu sendiri, yang rata - rata mem- iliki  jumlah  pengikut  di  atas  seratus  ribu  akun.  Alih - alih fanbase adalah modal utama bagi figur publik da- lam  menarik  banyak  partisipasi  yang  berasal  dari  para pengikut mereka.
Kedua ,  adanya  ketidaksesuaian  tema ‘ Setara ’ dengan pemikiran followers para figur publik tersebut. Terlebih untuk figur publik yang didominasi oleh gen- erasi  millennial  dengan  basis  pengikut  dengan  usia yang sama pula. Ketidakpahaman tentang konsep gen- der  juga  menjadi  salah  satu  poin  yang  menyebabkan partisipasi  publik  tidak  tertampak.  Ketidaksetaraan gender dianggap sesuatu yang ‘ normal ’, alih - alih ketid- akberesan.  Bukan  sekedar  karena  mereka  tidak  me- nyukai, tapi lebih karena mereka tidak memahami mak- na di balik narasi para figur publik tersebut dalam tema
kampanye ‘ Setara ’. Hal  ini  tergambar  pada  tangkapan layar beberapa pesohor berikut ini;

## Gambar 4. Tangkapan Layar Figur Publik dengan Narasi Ketidakpahaman Gender (Sumber: Instagram Kemenpppa, 2018)
Dari  tangkapan  layar  kedua  figur  publik  di  akun Kemenppa  ini,  terlihat  bagaimana  kedua  pesohor  ini masih  memiliki  ketidaksadaran  gender  dalam  narasi yang ditulisnya. Sebagai contoh, Natasha  Rizky masih menggunakan kata ‘ peran ganda ’ sebagai bentuk eman- sipasi  perempuan. Padahal peran  ganda  merupakan stigma  yang  menurut  Ardaneshwari  (2013)  dikon- struksi secara universal. Oleh karena itu sebutan super- woman dikenakan  kepada  perempuan  bekerja,  sebagai pengganti istilah ‘ peran ganda ’ yang lagi - lagi menuntut perempuan  yang  bekerja  di  luar  rumah  untuk  tetap menjalankan peran domestik secara sempurna. Semen- tara  figure  publik  lainnya—Nindy  Ayunda—juga menyampaikan  hal  senada.  Ia  menggambarkan  figur ibu yang memiliki tanggung jawab mendampingi suami sekaligus pendidikan anak di rumah.
Ketiga ,  konten  yang  dimuat  merupakan  tutur sebenarnya  dari  pendapat  para  figure  publik.  Artinya, narasi  yang  termuat  tidak  melalui  proses editing ,  se- hingga  ada  ketidaksamaan  visi  tentang  tema ‘ Setara ’ antara  satu  figur  publik  dengan  yang  lainnya,  maupun dengan  Kemenpppa  sendiri.  Fungsi gatekeeper yang berubah  memang  menjadi  salah  satu  masalah  dalam
media online. Mereka tidak lagi menjadi ‘ penjaga ’ lalu - lintas  pemberitaan,  tetapi  hanya  memastikan  bahwa trafik  data  tetap  tinggi  sehingga  terakumulasi  dalam database,  untuk  dapat  dimanfaatkan  di  kemudian  hari (Abidin, 2018, p. 44; Harp & Bachmann, 2018, p. 188). Akibat  lanjutannya  adalah  tidak  adanya  evaluasi  pada informasi  yang  muncul.  Ini  juga  menjadi  poin  yang menarik  untuk  ditelisik  lebih  dalam.  Tidak  dapat dipungkiri, perbedaan ideologi dan pemahaman sering- kali  menyebabkan  orang  salah  menafsirkan  tentang wacana kesetaraan gender dan terkesan bias atau justru ‘ mendorong ’ orang untuk lebih terjerat dalam dominasi wacana ketidaksetaraan tersebut.
Temuan penelitian juga menunjukan bahwa hampir tidak  ada  keterhubungan  akun  publik  pengguna  dalam satu unggahan figur publik dengan figur publik lainnya. Ketidakterhubungan  ini  juga  menjadi  indikasi  bahwa figur  publik  yang  dipilih  bukanlah nodes /simpul  yang menghubungkan  banyak  orang,  yang  berpotensi  mem- bentuk  jaringan  yang  semakin  luas,  selaras  dengan jumlah pesohor yang digunakan. Pun demikian konten yang disampaikan para figur publik tersebut juga tidak diunggah  ulang  oleh  para  pengikutnya.  Ketertarikan pada figur publik secara pribadi ternyata tidak seband- ing  dengan  kemampuan  mereka  dalam  memobilisasi partisipasi,  atau  mendorong  tindakan  nyata  publik  un- tuk bersepakat pada satu wacana yang sama.
Fakta  minimnya  dukungan publik  yang dijelaskan di  atas,  menunjukkan  bahwa  pengertian  tentang  jarin- gan tidak mampu dimobilisasi oleh figur - figur publik— dari berbagai kelompok usia dan profesi—seperti yang dipilih oleh Kemenpppa. Ketidakmampuan  mendulang partisipasi  ini  bahkan  tidak  juga  dapat  dilakukan  oleh figur  publik  yang  termasuk  dalam  kategori  generasi milenial  –dan  generasi - generasi  selanjutnya—yan merupakan pengguna terbesar media sosial.
Kepercayaan  publik—dalam  konteks  media  sosial Instagram  Kemenpppa—ternyata  tidak  pada  sosok, tetapi  pada  konten.  Sayangnya,  informasi  tentang alasan  ketidaktertarikan  publik  bukanlah  poin  utama yang ingin digali dalam penelitian ini. Banyaknya vari- asi umur dan profesi jumlah figur publik yang direkrut, sebenarnya    bisa  menjadi  salah  satu  strategi ‘ memerangkap ’ publik  dengan  tema  yang  sama.
Dengan  tema  yang  simultan,  diharapkan  publik  di  lini manapun dapat  menerima pesan yang sama dan dalam periode  yang  tetap.  Bagian  ini  setidaknya  ditunjukkan oleh  tema ‘ Setara ’ yang  dipartisi  dalam  tiga  sub - tema bagi masing - masing publik figur.
Dalam  perspektif  jaringan, ‘ tokoh ’ atau ‘ sosok ’ hanyalah ‘ alat ’. Satu  tema  bisa  menjadi  efektif,  jika memang kesepakatan atas norma dan nilai dalam jarin- gan  telah  terbentuk  sebelumnya.  Bahkan  aktor - aktor dalam  kelompok - kelompok  yang  kohesif  dapat mengenakan  tekanan  pada  anggota - anggota  kelompok yang dianggap tidak taat pada norma dan aturan terse- but.  Dalam  ikatan  jaringan  yang  kuat,  capaian  tujuan komunitas bahkan juga  dapat  diprediksi (Borgatti,  Ev- erett, & Johnson, 2013, p. 194).
Barangkali strategi inilah yang ingin diadopsi oleh akun  Kemenpppa,  yaitu  dengan  mengandalkan  basis pengikut  dari  masing - masing  figur  publik  yang    ter- pilih.  Dengan  cara  ini,  akun  Kemenpppa  berlaku  se- bagai ‘ pusat ’ sementara  figur  publik  sebagai  sebagai subgroup  (nodes). Masalahnya,  banyaknya  varian— usia, jenis kelamin, jenis pekerjaan, tingkat pendidikan, keyakinan,  pemahaman,  dan  lain  sebagainya—dari figur  yang  bersangkutan  untuk  menyuarakan  tema ‘ Setara ’ justru  menyebabkan  suara  publik  tersebar  da- lam berbagai variasi, tergantung pada ‘ nilai dan norma ’ yang  dianut  oleh  tokoh  yang  mereka  ikuti.  Terlebih hasil  penelitian  juga  menunjukkan  bagaimana  hanya satu  dari  30  orang  figur  publik  yang  berperan  sebagai sentral,  dan  satu  orang  lainnya  sebagai link yang menghubungkan  seorang follower dengan  akun  figur publik lainnya.
Dalam  hal  ini  Kemenpppa  melupakan  satu  hal penting  dalam  studi  jaringan—baik  jaringan  komu- nikasi maupun sosial—bahwa tidak semua  tokoh yang direkrut  memiliki  nilai  dan  pemahaman  yang  sama dengan  wacana  yang  digaungkan  oleh  Kemenpppa. Bagaimanapun  gender  adalah  konsep  besar  dengan berbagai  perspektif  yang  terkait  di  dalamnya.  Pun demikian  dengan  pemahaman  para  penganutnya. Dengan  demikian,  memobilisasi  suara  publik  melalui figur  berdasarkan  popularitasnya  untuk  sebuah  tema ‘ Setara ’ dalam wacana tentang kesetaraan gender, men- jadi  sebuah  kenaifan.  Latar  belakang  dan  nilai  pribadi
figur  adalah  salah  satu  penyebab  utama  mengapa partisipasi pada tema ini begitu rendah.
Terlebih  dibandingkan  akun  kementrian  lainnya, akun Kemenpppa hanya memiliki 47.000 pengikut, dan mengikuti  42  akun  lainnya.  Angka  ini  relatif  kecil dibandingkan  dengan  akun  Kementrian  Lingkungan Hidup  dan  Kehutanan  (@kementrianlhk)  dengan 145.000  pengikut  dan  mengikuti  218  akun  lain.  Pun dibandingkan  dengan  akun  Kementrian  Kominfo dengan 566.000 pengikut, dan mengikuti 143 akun lain. Atau  akun  Kementrian  Pariwisata  dengan  399.000 pengikut dan mengikuti 217 akun lain.
Fakta  ini  juga  menunjukkan  bahwa  semakin  kecil ruang  jaringan  yang  dibuat  oleh  akun  Kementrian,  se- makin  minim  pula  suara  publik  yang  dapat  didulang. Dalam hal ini terlihat bagaimana akun Kemenpppa pun tidak mengikuti akun - akun lainnya  yang berelasi lang- sung  maupun  tidak  langsung  dengannya.  Sempitnya ruang  pertemanan  ini  tentunya  mengurangi  kemung- kinan suatu isu terdeseminasi dengan baik.
Sebagaimana  disebutkan  dalam  bagian  sebe- lumnya,  Instagram  adalah  media  sosial  yang  dimiliki konglomerasi media sosial dunia, Facebook. Sama hal- nya  dengan cara  kerja  media  sosial lainnya, Instagram ‘ mengaitkan ’ satu  per  satu  akun  hingga  membuat rangkaian  panjang  pertemanan.  Bukan  itu  saja,  sistem algoritma dalam media sosial juga dapat membaca pola dan  ketertarikan  penggunanya,  sehingga  media  sosial dapat memberikan saran akun lain yang sesuai dengan ketertarikan  tersebut.  Dengan  demikian,  jaringan  per- temanan  makin  besar,  tapi  secara  bersamaan  juga makin spesifik dalam wacana ketertarikannya.
Dalam  konteks  Instagram,  minimnya  akun  te- man—baik  pengikut  dan  yang  diikuti—akun  Ke- mepppa  juga  menurunkan  popularitas  si  pemilik  akun tersebut.  Bagaimanapun  Instagram  adalah  satu  media sosial yang menawarkan layanan ‘ visual ’ dengan narasi bagi  penggunanya.  Media  sosial  ini  adalah satu  plat- form yang  mampu  menunjukkan  eksistensi  pengguna, dan seberapa populernya ia dalam dunia online digital . Maka jika aspek tersebut tidak terpenuhi, pemilik akun harus  rela ‘ tenggelam ’ dan  tidak  dikenal  di  antara berbagai  akun  lainnya  yang  lebih  menghibur,  lebih banyak  pengikut,  dan  lebih  sering  melakukan  ungga-
han.
Beruntung, akun Kemenpppa adalah akun manda- tory yang  memang  harus  dimiliki  hampir  semua  insti- tusi  Negara  untuk  mendesiminasikan  program - programnya. Dengan demikian, akun jenis ini memang tidak  ditujukan  untuk  monetasi  maupun  menggalang pengikut.  Tidak  heran  jika  unggahanya  tidak  juga  di- narasikan  dan  dikonsepsikan  sebagaimana  karakter institusi bersangkutan. Akibatnya—selain tidak populer—program  yang  dicanangkanpun  tidak  efektif karena tidak mendapatkan respon yang memadai untuk sebuah institusi yang dibiayai negara.

## KESIMPULAN
Pada  akhirnya  dari  berbagai  temuan  yang  di- peroleh  peneliti,  simpulan  yang  dapat  ditarik  antara lain;
1. Kemenpppa merekrut 30 orang sosok figur publik yang  mayoritas  adalah  perempuan,  dan  hanya enam orang laki - laki. Mereka kebanyakan bekerja di  dunia  hiburan/keartisan,  dengan  berbagai rentang  usia,  untuk  menyuarakan  tema ‘ Setara ’ sebagai  upaya  menyosialisasikan  kesetaraan  gen- der.  Dari  30  orang  pesohor  tersebut,  hanya  tiga figur  publik,  yaitu  Michele  Joan  (penyanyi/artis film),  Nyctagyna  (dokter/ presenter ),  dan  Dira Sugandi    (penyanyi)  yang  mampu  mendulang partisipasi  publik  melalui  nilai  sentralitas  ting- katan dalam bentuk komen dan likes.
2. Rendahnya  jumlah  partisipasi  publik,  jumlah pengikut,  dan  akun  yang  diikuti,  menyebabkan jaringan  komunikasi  yang  terbentuk  tidak  efektif dalam  menyuarakan  tema ‘ Setara ’ di  akun  Ke- menpppa  ini.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa penggunaan figur publik sebagai node , dan  akun Kemenpppa  sebagai  pusat,  tidak  efektif  untuk mendiseminasikan tema ‘ Setara ’ tentang kesetaraan  gender,  karena  ketidakterhubungan antar  akun followers maupun  akun  figur  publik yang dipilih.

## DAFTAR PUSTAKA
Abidin,  C.  (2018).  Internet  Celebrity:  Understanding Fame Online. European Journal of Communication, 33
No. 6, 696 – 697. https:// doi.org/10.1177/0267323118814646a.
Ardaneshwari,  J.  (2013,  March).  Potret  Dilema  Per- empuan  Bekerja  dalam  Media  Perempuan  Indonesia. Jurnal Perempuan 76, Vol. 18 No. 1, 24.
Brabham, D. C. (2009, July 3). Crowdsourcing the pub- lic participation process for planning projects. Planning
Theory, Vol. 8. https://
doi.org/10.1177/1473095209104824.
Borgatti, S. P., Everett, M. G., & Johnson, J. C. (2013). Analyzing Social Networks. California : SAGE Publica- tions Ltd.
Castells,  M.  (2010). The  Rise  of  the  Network  Society, 2nd  edition  With  a  New  Preface. Sussex:  Blackwell Publishing Ltd.
Criado,  J.  I.,  Sandoval - Almazan,  R.,  &  Gil - Garcia,  J. R.  (2013,  November  18).  Government  innovation through  social  media.  Government  Information  Quar- terly,  Vol.  30  No.  4,  319 - 326. https://doi.org/ doi:101016/j.giq.2013.10.003.
Dadashzadeh, M. (2010, November 3). Social Media In Government:  From  eGovernment  To  eGovernance. Journal of Business & Economics Research, Vol. 8 No. 11, 81 - 86. https://doi.org/10.19030/jber.v8i11.51.
Diesner, J. (2015). Words and Networks: How Reliable Are  Network  Data Constructed from  Text  Data? In E. Bertino, & S. A. Matei, Roles, Trust, and Reputation in Social  Media  Knowledge  Markets:  Theory  and  Meth- ods. Springer International Publishing.
Dynel,  M.,  &  Chovanec,  J.  (2015). Participation  in Public  and  Social  Media  Interactions. Pragmatics  & Beyond New Series 256.
Evans - Cowley,  J.,  &  Hollander,  J.  (2010,  June).  The New Generation of Public Participation: Internet - based
Participation Tools. Planning Practice & Research, Vol 25 No. 3, 397 – 408. https://
doi.org/10.1080/02697459.2010503432.
Fuchs,  C.  (2013). Social  Media:  A  Critical  Introduc- tion . Los Angeles: Sage Publications Ltd.
________. (2014). Critique of the Political Economy of Informational  Capitalism  and  Social  Media .  In  C.  F.
Sandoval,  Critique,  Social  Media  and  Information  So- ciety. New York: Routledge.
Grace, J., & Sawer, M. (2016, March 3). Representing Gender  Equality:  Specialised  Parliamentary  Bodies. Parliamentary Affairs, Vol. 69 No. 4, 745 - 747. https:// doi.org/10.1093/pa/gsw004.
Gagliardi,  D.,  Schina,  L.,  Sarcinella,  M.  L.,  Mangi- alardi, G., Niglia, F., & Corallo, A. (2016). Information and  communication  technologies  and  public  participa- tion:  interactive  maps  and  value  added  for  citizens. Government Information Quarterly, Vol. 34 No. 1, 153 - 166. https://doi.org/10.1016/j.giq.2016.09.002.
Giuffre, K. (2013). Communities and Networks: Using Social  Network  Analysis  to  Rethink  Urban  and  Com- munity Studies. Cambridge: Polity Press.
Harp, D., & Bachmann, I. (2018). Gender and the Me- diated  Political  Sphere  from  a  Feminist  Theory  Lens . In  D.  Harp,  J.  Loke,  &  I.    Bachmann,  Feminist  Ap- proaches  to  Media Theory  and  Research.  Switzerland: Springer International Publishing, Palgrave Macmillan.
Kementrian  Kominfo  Republik  Indonesia.  (2018).  Bu- ku  Seri  Literasi  Digital,  2018, Memaksikmalkan Penggunaan  Media  Sosial  Dalam  Lembaga  Negara , Direktorat  Jenderal  Informasi  dan  Komunikasi  Publik Kementrian  Kominfo  Republik  Indonesia,  ISBN:  978 - 623 - 90126 - 0 - 1.
M.  Alfajri,  V.  Adhiazni,  and  Q.  Aini.  (2019).  Pem- anfaatan Social Media Analytic Pada Instagram Dalam Peningkatan Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 8 No. 1, 41 - 51. https://doi.org/10.14710/interaksi.8.1.34 - 42.
Milner,  R.  M.  (2013).  Pop  Polyvocality:  Internet Memes,  Public  Participation,  and  the  Occupy  Wall Street  Movement. International  Journal  of  Communi- cation , Vol. 7, 2357 - 2390.
Silverblatt,  A.,  Miller,  D.  C.,  Smith,  J.,  &  Brown,  N. (2014). Media  Literacy:  Keys  to  Interpreting  Media Messages 4th ed . California: Praeger.
Song, C., & Lee, J. (2015). Citizens ’ use of social me- dia in government, perceived transparency, and trust in government.  Public  Performance  &  Management  Re- view,
Vol. 39, 430 – 453. https://
doi.org/10.1080/15309576.2015.1108798.
Staubhaar,  J.,  LaRose,  R.,  &  Davenport,  L.  (2012). Media Now, Understanding Media, Culture, and Tech- nology  7th  edition .  Boston:  Wadsworth  Cengage Learning.
Tata, J., & Prasad, S. (2008, February 5). Social Capi- tal,  Collaborative  Exchange  And  Microenterprise  Per- formance: The Role Of Gender. International Journal of Entrepreneurship  and  Small  Business,  Vol.  5  No.  3 - 4. https://doi.org/10.1504/IJESB.2008.01731.