Ridwan, Et all

## Al-Mustla: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman dan Kemasyarakatan
Volume 5 Nomor 2 Bulan Desember Tahun 2023 https://jurnal.stainmajene.ac.id/index.php/almutsla/about E-ISSN: 2715-5420

## Relevansi Fungsi dan Tujuan Hukum Islam dalam Era Modern
Ridwan 1* , Kurniati 2 ,  Misbahuddin 3
1 UIN Alauddin Makassar, Makassar, Indonesia 2 UIN Alauddin Makassar, Makassar, Indonesia 3 UIN Alauddin Makassar, Makassar, Indonesia
* andi_ridwan@gmail.com
Keywords :
Islamic Law 1; Modern Era2; Abstract Religion, as a guide for life in this world and the hereafter, plays a central  role  in  Islam  as  a  holistic  legal  system.  Islamic  law encompasses  four  main  functions,  including  the  foundation  of worship, the enforcement of goodness, the organization of family life, and  societal  regulations.  The  formation  of  Islamic  law  aims  to achieve  the  well-being  of  humanity  by  ensuring  the  fulfillment  of basic  needs,  secondary  needs,  and  complementary  aspects  that enhance prosperity. The profound correlation between Islamic law and  community  development  lies  in  its  role  in  shaping  a  just, prosperous, and moral society. Islamic law serves not only as a legal guide  but  also  as  a  framework  for  creating  an  empowering environment. Additionally, Islamic law serves as a foundation for educational values and stimulates the pursuit of knowledge, making it a primary foothold in building a society of integrity.. Kata Kunci : Hukum Islam 1; Era Modern 2; Abstrak Agama,  sebagai  penuntun  kehidupan  dunia  dan  akhirat, memainkan  peran  sentral  dalam  Islam  sebagai  sistem  hukum holistik. Hukum Islam memiliki empat fungsi utama, mencakup landasan  ibadah,  penegakan  kebaikan,  penyelenggaraan kehidupan  keluarga,  dan  regulasi  masyarakat.  Pembentukan hukum Islam bertujuan untuk mencapai kemaslahatan manusia
Ridwan, Et all
dengan  memastikan  pemenuhan  kebutuhan  dasar,  kebutuhan sekunder, dan aspek pelengkap yang meningkatkan kesejahteraan. Korelasi  yang  mendalam  antara  hukum  Islam  dan  pembinaan masyarakat terletak pada perannya dalam membentuk komunitas yang adil, sejahtera, dan bermoral. Hukum Islam bukan hanya sebagai panduan hukum, melainkan juga sebagai pedoman untuk menciptakan  lingkungan  yang  memberdayakan.  Selain  itu, hukum Islam menjadi landasan bagi nilai-nilai pendidikan dan merangsang semangat pencarian ilmu pengetahuan, menjadikannya pijakan utama dalam membangun masyarakat yang berintegritas.
Article History : Received : 16 September 2023 Accepted : 12 Desember 2023

## PENDAHULUAN
Hukum  Islam  adalah  sebuah  pedoman  yang  mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk komponen ibadah, muamalah,  dan  mu'amalah.  Hukum  Islam  memiliki  tujuan  dan fungsi yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Tujuan hukum  Islam  adalah  untuk  mengatur,  menjaga,  dan  memajukan masyarakat. Tujuan hukum Islam adalah untuk menjamin keadilan dan kesejahteraan bagi semua orang.
Syariah, nama lain dari hukum Islam, sangat penting bagi komunitas  Muslim  di  seluruh  dunia.  Syariah  adalah  kode  moral yang  mengarahkan  berbagai  aspek  kehidupan  individu  dan komunal, selain sebagai seperangkat hukum dan peraturan. Hukum Islam lebih dari sekadar serangkaian peraturan; hukum Islam juga mencerminkan cita-cita, konsep, dan tujuan penting yang berupaya menciptakan masyarakat yang adil, aman, dan sejahtera.
Dalam  menjalankan  kehidupan,  selalu  tak  terlepas  dari aktivitas  huku,  karena  setiap  apa  yang  kita  lakukan  mempunyai akibat hukum tersendiri. Ketika memahami makna hukum Islam sering  kali  di  pemahaman  mengenai  hukum  Islam  ini  dikaitkan dengan  istilah-istlah  lain  yang  sering  kurang  tepat  dan  tertukar dalam  memaknainya.  Istilah-istilah  tersebut  antara  lain,  syariah, fikih dan hukum Islam itu sendiri. Maka dari itu kita perlu untuk memahami  terlebih  dahulu  istilah-istilah  tersebut  dan  juga
Ridwan, Et all
kaitannya satu sama lain agar tidak salah arti lagi (Bintarawati 2022). Hukum Islam, dengan maksud dan tujuan yang melibatkan isu-isu sosial, politik, ekonomi, dan moral, tidak hanya memberikan pedoman  tentang  bagaimana  menjalani  kehidupan  sehari-hari sesuai ajaran Islam, tetapi juga berfungsi sebagai pelindung hak-hak individu  dan  pengatur  interaksi  antarpribadi.  Sebagai  instrumen utama,  hukum  Islam  tidak  hanya  mengarahkan  ke  arah  keadilan dan  harmoni,  tetapi  juga  berperan  sebagai  alat  untuk  mencapai tujuan moral dan spiritual yang tinggi, seperti membina keadilan, keharmonisan, dan ketertiban dalam keseimbangan masyarakat.
Hukum Islam  memiliki peran yang sangat penting dalam perjalanan  pengembangan  masyarakat.  Sasaran  utamanya  adalah menciptakan  masyarakat  yang  berakar  pada  nilai-nilai  keadilan, solidaritas,  dan  kemakmuran  bersama.  Hukum  Islam  bertujuan untuk memastikan setiap individu dalam masyarakat memiliki hak- hak  yang  diakui  dan  dilindungi,  termasuk  hak  atas  properti, kebebasan beragama, dan hak mendapatkan pendidikan. Dengan demikian,  hukum  Islam  menjadi  tulang  punggung  dalam membangun fondasi masyarakat yang adil, bersatu, dan sejahtera..
Hukum  Islam  tidak  hanya  memiliki  tujuan  untuk membentuk  masyarakat  yang  adil  dan  makmur,  tetapi  juga bertujuan untuk mengatasi berbagai masalah sosial yang mungkin muncul,  seperti  ketidakadilan,  ketidaksetaraan,  dan  kemiskinan. Dalam hal ini, hukum Islam menetapkan prinsip-prinsip distribusi sumber daya yang adil, dengan memberikan penekanan kuat pada konsep zakat dan sedekah sebagai sarana untuk membantu mereka yang  membutuhkan.  Prinsip-prinsip  ini  bukan  hanya  menjadi pijakan dalam menjaga keseimbangan ekonomi, tetapi juga menjadi instrumen  penting  dalam  menjawab  tantangan  sosial  dan memastikan kesejahteraan bersama dalam masyarakat.
Hukum Islam memberikan kontribusi yang sangat berarti terhadap  kemajuan  masyarakat,  khususnya  dalam  ranah  politik. Hukum  Islam  menyajikan  sebuah  kerangka  kerja  yang  merinci pembangunan  pemerintahan  yang  adil,  merata,  dan  melibatkan batasan-batasan ketat terhadap kekuasaan politik untuk mencegah
Ridwan, Et all
penyalahgunaan. Dalam konteks ini, hukum Islam juga mengatur dengan  tegas  kewajiban  dan  hak-hak  warga  negara,  termasuk memberikan  mereka  kemampuan  untuk  berpartisipasi  dalam pemilihan  perwakilan  dan  aktif  terlibat  dalam  proses  politik. Dengan  demikian,  hukum  Islam  tidak  hanya  menjadi  panduan etika  dalam  pemerintahan,  tetapi  juga  menjadi  landasan  yang kokoh  untuk  membangun  sistem  politik  yang  inklusif  dan berkeadilan.
Hukum Islam dan pengembangan masyarakat saling terkait erat. Hukum Islam membentuk landasan bagi aturan hukum yang menjadi  dasar  bagi  negara-negara  Muslim  untuk  hidup  dalam keamanan,  keadilan,  dan  kemakmuran.  Diperkirakan  akan  ada lebih  sedikit  konflik,  lebih  banyak  kesejahteraan  sosial,  dan pertumbuhan  yang  berkelanjutan  dalam  masyarakat  yang dikendalikan  oleh  hukum  Islam.  Hal  ini  menunjukkan  dedikasi hukum Islam untuk membangun masyarakat yang adil, aman, dan merata yang bermanfaat bagi semua konstituennya.
Lebih  jauh  lagi,  hukum  Islam  memiliki  kapasitas  untuk menjadi  model  bagi  kemajuan  sosial  dan  ekonomi  masyarakat. Konsep-konsep  ekonomi  Islam,  seperti  pelarangan  bunga  dan promosi perdagangan yang adil, dapat digunakan untuk mengatasi masalah kemiskinan dan ketidakadilan ekonomi. Serupa dengan hal ini,  hukum  Islam  dapat  bertindak  sebagai  fondasi  untuk pembangunan  infrastruktur  sosial  yang  sesuai  dengan  prinsip- prinsip  moral  dan  etika  Islam,  termasuk  perumahan,  perawatan kesehatan, dan pendidikan.
Pemahaman  yang  menyeluruh  tentang  peran  dan signifikansi hukum Islam, serta bagaimana hukum Islam berkaitan dengan  pembangunan  masyarakat,  menjadi  semakin  penting  di dunia  yang  saling  terhubung  secara  global  saat  ini.  Hal  ini  akan memudahkan  masyarakat  Muslim  dan  non-Muslim  untuk mengenali  dampak  positif  dari  hukum  Islam  dalam  membangun struktur  sosial  yang  lebih  adil,  merata,  dan  tahan  lama.  Untuk memahami  bagaimana  hukum  Islam  dapat  berkontribusi  dalam menciptakan masa depan yang lebih baik bagi masyarakat Muslim
Ridwan, Et all
dan seluruh dunia, artikel ini akan membahas lebih dalam mengenai ide-ide ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Defenisi Hukum Islam
Hukum  islam  merupakan  seperangkat  norma  atau peraturan yang bersumber dari Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW  untuk  mengatur  tingkah  laku  manusia  di  tengah-tengah masyarakatnya. Dengan kalimat yang lebih singkat, hukum islam dapat diartikan sebagai hukum yang bersumber dari ajaran islam (Marzuki  2013).  Hukum  Islam  berarti  keseluruhan  ketentuan- ketentuan perintah Allah yang wajib dituruti (ditaati) oleh seorang muslim  (Latupono  2017).  Hukum  islam  atau  syariat  islam  yaitu hubungan manusia dengan Allah SWT yang berupa perintah yang berdasarkan wahyu Allah SWT untuk seluruh manusia yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang berkaitan atas keyakinan serta peraturan-peraturan yang mengikat atas tingkah laku oleh seluruh pemeluk muslim (Iryani 2017).
Sebagai sistem hukum ia mempunyai beberapa istilah kunci yang perlu dijelaskan, yang dimaksud adalah istilah-istilah hukum, hukm  dan  ahkam,  syariah  atau  syariat,  dan  fiqih  atau  fiqh  dan beberapa kata lain yang berkaitan dengan istilah-istilah tersebut (Ali 2015). Hukum, jika kita berbicara tentang hukum secara sederhana segera  terlintas  dalam  pikiran  kita  peraturan-peraturan  atau seperangkat  norma  yang  mengatur  tingkah  laku  manusia  dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang  tumbuh  dan  berkembang  dalam  masyarakat  maupun peraturan  atau  norma  yang  dibuat  dengan  cara  tertentu  dan ditegkkan oleh penguasa. Bentuknya mungkin berupa hukum yang tidak  tertulis  seperti  hukum  adat,  mungkin  juga  berupa  hukum tertulis dalam peraturan perundangundangan seperti hukum Barat. Hukum  Barat  melalui  asas  konkordansi,  sejak  pertengahan  abad ke-19 (1985) berlaku di Indonesia. Hukum dalam konsepsi seperti hukum  Barat  adalah  hukum  yang  sengaja  dibuat  oleh  manusia untuk  mengatur  kepentingan  manusia  sendiri  dalam  masyarakat
Ridwan, Et all
tertentu. Dalam konsepsi hukum perundang-undangan (Barat), yang diatur oleh hukum hanyalah hubungan manusia dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat.
Di  samping  itu,  ada  konsepsi  hukum  lain,  diantaranya adalah  konsepsi  hukum  Islam.  Dasar  dan  kerangka  hukumnya ditetapkan  oleh  Allah,  tidak  hanya  mengatur  hubungan  manusia dengan  manusia  lain  dan  benda  dan  masyarakat,  tetapi  juga hubungan-hubungan  lainnya,  karena  manusia  yang  hidup  dalam masyarakat  itu  mempunyai  berbagai  hubungan.  Hubungan- hubungan itu seperti hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia  dengan  dirinya  sendiri,  hubungan  manusia  dengan manusia  lain  dan  hubungan  manusia  dengan  benda  dalam masyarkat serta alam sekitarnya. Interaksi manusia dalam berbagai tata hubungan itu diatur oleh seperangkat ukuran tingkah laku yang di dalam bahasa Arab, disebut hukm jamaknya ahkam (Ali 2015).
Hukum dan Ahkam, dalam ilmu hukum islam kaidah itu disebut hukm. Itulah sebabnya maka di dalam perkataan sehari-hari orang berbicara tentang hukum suatu benda atau perbuatan. Yang dimaksud,  seperti  patokan,  tolok  ukur,  ukuran  atau  kaidah mengenai perbuatan atau benda itu. Dalam sistem hukum islama ada  lima  hukm  atau  kaidah  yang  dipergunakan  sebagai  patokan mengukur  perbuatan  manusia  baik  di  bisang  ibadah  maupun  di lapangan  muamalah.  Kelima  jenis  kaidah  tersebut,  disebut  al- ahkam al-khamsah atau penggolongan hukum yang lima, yaitu jaiz atau mubah atau ibahah, sunnat, makruh, wajib, dan haram.
Syariat  merupakan  jalan  hidup  Muslim.  Syariat  memuat ketetapan-ketetapan Allah dan ketentuan Rasul-Nya, baik berupa larangan  maupun  berupa  suruhan,  meliputi  seluruh  aspek  hidup dan  kehidupan  manusia.  Dilihat  dari  segi  ilmu  hukum,  syariat merupakan norma hukum dasar yang ditetapkan Allah, yang wajib diikuti oleh orang Islam berdasarkan iman yang berkaitan dengan akhlak,  baik  dalam  hubungannya  dengan  Allah  maupun  dengan sesama manusia dan benda dalam masyarakat. Norma hukum dasar ini dijelaskan dan atau dirinci lebih lanjut oleh Nabi Muhammad
Ridwan, Et all
sebagai Rasul-Nya (Ali 2015).
Al-Fiqh  adalah  ilmu  yang  secara  khusus  membahas hukumhukum yang berhubungan dengan amal perbuatan manusia, Ibnu  Subki,  mendefinisikn  al-Fiqh  sebagai  pengetahuan  tentang hukum  syara’  yang  berhubungan  dengan  amal  perbuatan,  yang digali  dari  satu  per  satu  dalilnya.  Yang  dimaksud  dengan  ilmu (pengetahuan) disini adalah pengetahuan yang hanya sampai pada tingkatan zhan (asumsi),  hal  ini  disebabkan  dalam  definisi  diatas terdapat  kata  al- muktasab  yang  berarti  “diusahakan”  yang mengandung  pengertian  adanya  campur  tangan  akal  pikiran manusia dalam penarikan hukumhukumnya dari nash. Al-Fiqh juga dapat  dipahami  sebagai  pengetahuan  tentang  hak  dan  kewajiban seseorang  yang  diketahui  dari  Al’Qur’an  dan  Sunnah  atau disimpulkan dari keduanya atau apa yang telah disepakati oleh para ahli hukum agama (Izomidon 2018).

## Fungsi Hukum Islam
Tujuan  hukum  Islam,  baik  secara  global  maupun  secara detail,  mencegah  kerusakan  pada  manusia  dan  mendatangkan kemaslahatan  bagi  mereka,  mengarahkan  mereka  kepada kebenaran  dan  kebajukan  serta  menerangkan  jalan  yang  harus dilalui oleh manusia.
Hukum Islam disyariatkan oleh Allah dengan tujuan utama untuk merealisasikan dan melindungi kemaslahatan umat manusia, baik  individu  ataupun  kolektif  untuk  menjamin,  melindungi  dan menjaga  kemaslahatan  tersebut  Islam  menetapkan  sejumlah aturan,  baik  berupa  perintah  atau  larangan.  Perangkat  aturan  ini disebut  hukum  pidana  Islam,  sedangkan  tujuan  pokok  dalam penjatuhan  hukum  dalam  syariat  Islam  ialah  pencegahan  dan pengajaran serta pendidikan.
Oleh karena itu tujuan hukum pencegahan, maka hukuman harus  sedemikian  rupa  yang  cukup  mewujudkan  tujuannya  dan dengan  demikian  maka  terdapat  perinsip  keadilan  dalam menjatuhakn hukuman. Dengan demikian, maka hukuman dapat
Ridwan, Et all
berbeda- beda terutama hukuman ta’zir.
Menurut  Juhaya  S.  Pradja  fungsi  hukum  Islam  sebagai sumber hukum yang tidak kering bagi perundang-undangan (Praja. 1995).  Menurut  definisi  mutakalimin,  agama  ditujukan  untuk kemaslahatan hamba di dunia dan di akhirat. Islam sebagai agama memiliki  hukum  yang  fungsi  utamanya  terhadap  kemaslahatan umat. Adapun fungsi adanya hukum Islam adalah sebagai berikut :
1. Fungsi Ibadah
Hukum  Islam  adalah  peraturan  yang  ditetapkan  oleh Tuhan dan wajib diikuti oleh umat manusia. Kepatuhan terhadap hukum  Islam  tidak  hanya  dianggap  sebagai  pelaksanaan  aturan, tetapi juga sebagai bentuk ibadah kepada Tuhan. Lebih dari sekadar patuh,  kepatuhan  terhadap  hukum  Islam  juga  dianggap  sebagai indikator  utama  dari  tingkat  keimanan  seseorang.  Dengan mematuhi hukum-hukum Allah, individu menunjukkan komitmen mereka  pada  nilai-nilai  spiritual,  moral,  dan  etika  yang  diajarkan oleh  agama  Islam.  Oleh  karena  itu,  kepatuhan  terhadap  hukum Islam  tidak  hanya  menjadi  kewajiban,  tetapi  juga  menjadi  jalan menuju  pemantapan  keimanan  dan  hubungan  yang  lebih  dekat dengan Tuhan dalam pandangan keyakinan Islam.
2. Fungsi Amar Ma’ruf Nahi Mungkar
Hukum  Islam,  sebagai  bagian  dari  kalam  Allah  yang Qadim,  telah  ada  sebelum  masyarakat  terbentuk  dan  tetap  eksis sebagai  panduan  utama.  Meskipun  demikian,  dalam  prakteknya, hukum Islam selalu berinteraksi dengan realitas masyarakat. Proses penetapan  hukum  tidak  pernah  mengubah  atau  memberikan toleransi  dalam  proses  pengharamannya.  Sebagai  contoh, pengharaman riba dan khamr tidak terjadi secara sekaligus, tetapi melalui  tahapan  tertentu.  Hal  ini  menggambarkan  pemahaman akan fungsi kontrol sosial yang dilakukan melalui tahapan riba dan khamr. Dalam  konteks  ini,  hukum  Islam  tidak  hanya  menjadi panduan  moral,  tetapi  juga  beradaptasi  dengan  kebutuhan  dan
Ridwan, Et all
perkembangan  masyarakat.  Penetapan  hukum  secara  bertahap mencerminkan kesadaran akan dinamika sosial dan kebijaksanaan dalam memberikan petunjuk kepada umat. Oleh karena itu, sifat fleksibel  dan  adaptif  hukum  Islam  menjadikannya  relevan  dan dapat  diaplikasikan  dalam  berbagai  situasi  seiring  berjalannya waktu dan perkembangan masyarakat..

## 3. Fungsi Zawajir
Fungsi  hukum  Islam  dapat  diartikan  sebagai  sarana pemaksa yang bertujuan melindungi warga masyarakat dari segala bentuk ancaman dan perilaku yang membahayakan. Terlihat jelas dalam  pengharaman  tindakan  membunuh  dan  berzina,  di  mana hukum Islam memberlakukan ancaman atau sanksi hukum sebagai bentuk perlindungan. Qishash dan Diyat digunakan untuk tindak pidana  terhadap  jiwa  atau  tubuh,  hudud  diterapkan  untuk kejahatan  tertentu  seperti  pencurian,  perzinaan,  qadhaf,  hirabah, dan riddah, sementara ta'zir digunakan untuk tindak pidana di luar kategori  tersebut.  Adanya  sanksi  hukum  mencerminkan  fungsi hukum  Islam  sebagai  alat  pemaksa  yang  bertujuan  melindungi warga masyarakat dari segala bentuk ancaman dan perilaku yang berbahaya.  Fungsi  ini  dapat  dikenal  dengan  istilah  "Zawajir," menciptakan  landasan  hukum  yang  mengatur  dan  menegakkan keamanan serta ketertiban dalam masyarakat.
4. Fungsi Tanzim wa Islah al-Ummah
Fungsi-fungsi  tersebut  berperan  sebagai  sarana  untuk mengatur  sebaik  mungkin  dan  memperlancar  proses  interaksi sosial,  dengan  tujuan  mewujudkan  masyarakat  yang  harmonis, aman,  dan  sejahtera.  Dalam  beberapa  konteks,  hukum  Islam menghadirkan aturan yang rinci dan mendetail, khususnya dalam masalah  muammalah.  Meskipun  pada  umumnya  hukum  Islam hanya  menetapkan  aturan  pokok  dan  nilai-nilai  dasarnya  dalam muammalah, rincian dan implementasinya diberikan kepada para ahli dan pihak yang berkompeten di bidang masing-masing. Tetapi, prinsip-prinsip dasar ini tetap dipegang teguh. Fungsi ini dikenal
Ridwan, Et all
dengan istilah "Tanzim wa Islah al-Ummah," yang mencerminkan upaya hukum Islam dalam mengatur dan memperbaiki masyarakat. Keempat fungsi hukum Islam tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama  lain  dan  saling  terkait,  membentuk  suatu  kesatuan  yang integral  untuk  mencapai  tujuan  utama,  yaitu  terbentuknya masyarakat yang teratur, adil, dan sejahtera..

## Tujuan Hukum Islam
Pembentukan hukum Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan  manusia  dengan  menjamin  pemenuhan  kebutuhan pokok  (dharuriyyah),  kebutuhan  sekunder  (hajiyyah),  dan kebutuhan  pelengkap  (tahsiniyyat).  Dalam  diskursus  umum, kebutuhan  dharuriyyah  dianggap  sebagai  yang  utama,  kebutuhan hajiyyah  sebagai  yang  kedua,  dan  kebutuhan  tahsiniyyah  sebagai yang  ketiga.  Klasifikasi  ini  menyebut  kebutuhan  dharuriyyah sebagai  primer,  kebutuhan  hajiyyah  sebagai  sekunder,  dan kebutuhan tahsiniyyah sebagai tersier. Dalam mempelajari hukum Islam,  penting  untuk  memahami  maksud  dan  tujuan pembentukannya,  serta  situasi  atau  kejadian  yang  memerlukan penurunan  wahyu  dalam  ayat  al-Quran  dan  Hadits  Nabi  saw. Dengan  demikian,  pemahaman  terhadap  konteks  dan  tujuan hukum  Islam  menjadi  kunci  dalam  mengaplikasikan  prinsip- prinsipnya untuk mencapai kesejahteraan dan kemaslahatan umat manusia.. Para ahli hukum islam mengklasifikasikan tujuan-tujuan yang luas dari syariat atau hukum islam sebagai berikut:
a) Dharuriyyah Dalam kehidupan manusia, kebutuhan ini merupakan hal penting sehingga tidak
dapat diabaikan.
Apabila
kebutuhankebutuhan ini tidak terjamin, akan terjadi kekacauan dan ketidaktertiban  di  mana-mana.  Kelima  kebutuhan  hidup  yang primer ini (dharuriyyah) dalam kepustakaan hukum Islam disebut dengan istilah al-maqashid al-khamsah atau disebut juga alkulliyyat al-khoms  (lima  hal  inti/pokok),  yaitu  hifdz  ad-din  (memelihara
Ridwan, Et all
agama), hifd an-nafs (memelihara jiwa), hifdz al- ‘aql (memelihara akal),  hifdz  an-nasl  (memlihara  keturunan),  dan  hifdz  al-mal (memelihara hak milik/harta) (Rohidin 2016).
b) Hajiyyat Tujuan  berikutnya  adalah  menjamin  keperluan  hidup
(keperluan  sekunder)  atau  disebut  hajiyyat  (kebutuhan).  Ini mencakup hal-hal penting bagi ketentuan itu dari berbagai fasilitas untuk penduduk dan memudahkan kerja keras dan beban tanggung jawab mereka. Untuk memenuhi hajiyyat di bidang ibadah, Islam telah memberikan hukum rukhshah (keringanan), kemudahan, dan kelapangan apabila terdapat kesulitan dalam menjalankan hukum Allah.  Misalnya,  bila  seseorang  sakit  di  bulan  Ramdhan,  maka dibolehkan berbuka puasa dengan kewajiban harus mengganti di hari lain (Marzuki 2013).
c) Tahsiniyyat (Tersier)
Adalah kebutuhan hidup manusia selain dari yang sifatnya primer dan sekunder itu yang perlu diadakan dan dipelihara untuk kebaikan  hidup  manusia  dalam  masyarakat  misalnya  sandang, pangan, perumahan, dan lain lain (Rohidin 2016).

## Korelasi Hukum Islam terhadap Pembinaan Masyarakat
Nabi  Muhammad  SAW  menggambarkan  Islam  sebagai agama  yang  menggabungkan  persyaratan  ibadah  mua'amalah (Syariah), yang harus diikuti oleh umat Islam sebagai panduan dan hukum yang sempurna untuk digunakan oleh umat manusia dalam membangun cara hidup yang benar dan mengatur hubungan dan kewajiban  kepada  Tuhan.  Islam  mendorong  para  pemeluknya untuk menyeru dan mengajak semua orang untuk memeluk Islam dan  mempraktikkan  ajaran-ajarannya  secara  murni  dan  benar. Untuk menjaga keseimbangan kepentingan masyarakat, ketertiban dan  keadilan  dikembangkan  dengan  tujuan  agar  dapat  dirasakan oleh semua masyarakat yang terkena dampaknya.
Ridwan, Et all
Korelasi  antara  hukum  Islam  dengan  pembinaan masyarakat  adalah  bahwa  hukum  Islam  memiliki  peran  penting dalam  membina  masyarakat  yang  sejahtera,  adil,  dan  berakhlak mulia.  Karena  hukum  Islam  mencakup  semua  aspek  kehidupan, maka tujuan dan fungsinya dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat  sangat  berkaitan  atau  berhubungan  erat  (Syarifuddin 2017). Hukum Islam mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, mulai  dari  hubungan  manusia  dengan  Tuhannya,  hubungan manusia  dengan  sesama  manusia,  hingga  hubungan  manusia dengan  alam  sekitarnya.  Oleh  karena  itu,  hukum  Islam  dapat menjadi  pedoman  bagi  masyarakat  dalam  berperilaku  dan berinteraksi satu sama lain.
Beberapa  contoh  korelasi  antara  hukum  Islam  dengan pembinaan masyarakat :
a) Hukum  Islam  mengatur  tentang  pentingnya  menjaga kebersihan  dan  kesehatan.  Hal  ini  sejalan  dengan  tujuan pembinaan  masyarakat,  yaitu  untuk  meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
b) Hukum  Islam  mengatur  tentang  pentingnya  menjaga silaturahmi  dan  tolong  menolong sesama.  Hal  ini  sejalan dengan  tujuan  pembinaan  masyarakat,  yaitu  untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan saling peduli.
c) Hukum  Islam  mengatur  tentang  pentingnya  menegakkan keadilan  dan  kebenaran.  Hal  ini  sejalan  dengan  tujuan pembinaan  masyarakat,  yaitu  untuk  menciptakan masyarakat yang adil dan makmur.
d) Hukum  Islam  melarang  perbuatan-perbuatan  yang  dapat merusak  moral  dan  akhlak,  seperti  zina,  perjudian,  dan minuman keras. Hal ini sejalan dengan tujuan pembinaan masyarakat,  yaitu  untuk  menciptakan  masyarakat  yang berakhlak mulia
Selain  itu,  hukum  Islam  juga  mengajarkan  tentang pentingnya  pendidikan  dan  ilmu  pengetahuan.  Hal  ini  sejalan dengan tujuan pembinaan masyarakat, yaitu untuk meningkatkan
Ridwan, Et all
kualitas  sumber  daya  manusia.  Adanya  pembinaan  terhadap masyarakat  tentunya  berdampak  bagi  manusia  itu  sendiri  yang menjadikan  agama  sebagai  pedoman  dan  pengendalian  tingkah laku,  sikap  dan  gerak  geriknya  dalam  hidup.  Seseorang  akan memiliki  kesadaran  menjauhi  segala  larangan  Tuhan  dan mengerjakan  segala  perintah-Nya.Tindakan  yang  dilakukan merupakan kesadaran yang muncul secara alamiah bukan paksaan dari luar (Syarifuddin 2017).
Pembinaan  masyarakat  dengan  menggunakan  hukum Islam dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti:
a) Sosialisasi dan edukasi tentang hukum Islam. Hal ini dapat dilakukan  melalui  berbagai  kegiatan,  seperti  ceramah, diskusi, dan pelatihan.
b) Penegakan hukum Islam secara konsisten dan adil. Hal ini penting  dilakukan  untuk  menciptakan  masyarakat  yang tertib dan teratur.
c) Pemberian contoh yang baik oleh para tokoh masyarakat dan  pemimpin  agama.  Hal  ini  penting  dilakukan  untuk membangun  citra  positif  hukum  Islam  dan  mendorong masyarakat untuk mematuhinya.

## PENUTUP
Agama  dalam  Islam  diarahkan  untuk  menjadi  landasan kemaslahatan  hamba,  baik  di  dunia  maupun  di  akhirat.  Dalam konteks ini, Islam sebagai agama membawa konsep hukum yang menjalankan  fungsi-fungsi  krusial  dalam  kehidupan  umatnya. Pertama,  terdapat  fungsi  ibadah  yang  merangkul  praktik-praktik spiritual dan ritual dalam rangka mendekatkan diri kepada Tuhan. Kedua, fungsi Amar Ma'ruf Nahi Mungkar menjadi landasan moral untuk  menegakkan  kebenaran  dan  menolak  segala  bentuk kemungkaran dalam masyarakat. Ketiga, fungsi Zawajir menyoroti aspek kehidupan berkeluarga, sementara fungsi keempat, Tanzim wa  Islah  al-Ummah,  bertanggung  jawab  dalam  mengatur  dan
Ridwan, Et all
menyempurnakan tatanan sosial masyarakat.
Dalam  pembentukan  hukum  Islam,  tujuannya  tak  lain adalah merealisasikan kemaslahatan manusia dengan memastikan pemenuhan  kebutuhan  dasar  (dharuriyyah),  kebutuhan  sekunder (hajiyyah), dan kebutuhan pelengkap yang meningkatkan kualitas hidup  (tahsiniyyat).  Dengan  demikian,  hukum  Islam  menjadi instrumen yang tidak hanya mengatur, tetapi juga melindungi hak- hak asasi manusia dan menjaga keseimbangan antara individu dan masyarakat.
Korelasi  yang  erat  antara  hukum  Islam  dan  pembinaan masyarakat tergambar melalui peran sentralnya dalam membentuk suatu komunitas yang sejahtera, adil, dan bermoral. Hukum Islam bukan  hanya  sebagai  panduan  normatif,  melainkan  juga  sebagai pilar pendidikan yang menekankan pentingnya ilmu pengetahuan dan nilai-nilai moral. Dengan demikian, hukum Islam tidak hanya menjadi  kerangka  hukum  semata,  melainkan  fondasi  yang membangun masyarakat yang berintegritas dan berdaya saing.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali, Mohammad Daud. 2015. Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Bintarawati. 2022. Hukum Islam untuk Perguruan Tinggi. Padang Panjang: PT. Global Eksekutif Teknologi.
Iryani, Eva. 2017. “Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia.” Jurnal Ilmiah Universitas Jambi 17.
Izomidon. 2018. Pemikiran dan Filsafat Hukum Islam. Jakarta: Prenadamedia Group. Latupono, Barzah. 2017. Buku Ajar Hukum Islam. Yogyakarta: Deepublish.
Ridwan, Et all
Marzuki. 2013. Pengantar Studi Hukum Islam. Yogyakarta: Penerbit Ombak. Praja., Juhaya S. 1995. Filsafat Hukum Islam. Bandung: Pusat Penerbitan UNISBA. Rohidin. 2016. Pengantar Hukum Islam dari Semenanjung Arabia Hingga Indonesia. Yogyakarta: Lintang Sari Aksara Book. Syarifuddin. 2017. Hubungan antara Hukum dengan Moral dalam Islam. Bandung: Tahkim.