Jurnal Hukum POSITUM Vol.7, No.1, Juni 2022, Hal. 108-122 E-ISSN  : 2541-7193 P-ISSN  : 2541-7185

## URGENSI PENGAWASAN TERHADAP HAKIM DALAM RANGKA PELAKSANAAN E-COURT DAN E-LITIGATION DI INDONESIA
Romualdus Jefan Saradodo Telaumbanua Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendika Romualdus.telaumbanua@student.ukdc.ac.id.

## ABSTRAK
Perkembangan kondisi kehidupan di dalam masyarakat akan mempengaruhi perkembangan hukum juga di  dalamnya.  Secara  garis  besar  bahwa  kondisi  masyarakat  yang  secara  terus  menerus-menerus berkembang,  akan  menjadikan  peran  masyarakat  sangat  dibutuhkan.  Hal  tersebut  di  tambah  dengan masa pandemic yang mempengaruhi segi-segi kehidupan masyarakat. Pengaruh yang ditimbulkan tidak hanya pada kondisi ekonomi, social dan budaya akan tetapi kondisi hukum juga ikut dipengaruhi. Salah satu  dampak  yang  dirasakan  dari  segi  penegakan  hukum  yaitu  penyelenggaraan  persidangan  yang jadwal  pelaksanaannya  mengalami  penundaan  akibat  kondisi  pandemic  yang  belum  selesai.  Melihat kondisi tersebut kemudian Mahkamah Agung sebagai Lembaga yang berwenang dalam ruang lingkup persidangan,  mencoba  untuk  memberikan  sebuah  respon  yang  baik  dengan  memberlakukan persidangan online. Wacana pelaksanaan sidang online atau pendaftaran berkas perkara yang dilakukan secara online sudah dilakukan sejak 2018. Dimana pelaksanaan persidangan tersebut dikenal dengan E- Court dan E-Litigation. Akan  tetapi  pelaksanaanya  masih  mendapat  belum  terlaksana sepenuhnya, akibat berbagai keterbatasan yang dimilki Lembaga peradilan
Kata Kunci : Peradilan, Perkembangan, E-Court dan E-Litigation

## ABSTRACT
The development of living conditions in society will also affect the development of law in it. Broadly speaking, the condition of society which is continuously developing will make the role of the community very needed. This is coupled with a pandemic period that affects aspects of people's lives. The impact is not only on economic, social and cultural conditions but also on legal conditions. One of the impacts felt in terms of law enforcement is the holding of trials whose implementation schedule has been delayed due to the unfinished pandemic condition. Seeing these conditions, the Supreme Court as the authorized institution in the scope of the trial, tried to give a good response by imposing online trials. The discourse of conducting an online trial or registering case files online has been carried out since 2018. Where the implementation of the trial is known as E-Court and E-Litigation. However, its implementation is still not fully implemented, due to various limitations that the judiciary has
Keywords: Justice, Development, E-Court and Litigaiton
Romualdus Jefan : Urgensi Pengawasan...

## A. PENDAHULUAN
Secara  harfiah  indonesia  merupakan  negara  hukum  yang  secara  tegas  telah dijelaskan  didalam  Undang-Undang  Dasar  1945.  Sehingga  kita  dapat  memahami bahwa  Indonesia  merupakan  negara  yang  memiliki  landasan  hukum  dalam menjalankan sistem pemerintahannya. Salah satu pilar terpenting dalam menjalankan fungsi landasan hukum tersebut ialah dengan memberikan perlidungan hukum kepada masyarakat. Salah satu fungsi penting yaitu melaksanakan peradilan yang bersih dari segala bentuk kepentingan-kepentingan yang merusak citra dari pelaksanaan hukum tersebut.
Berbicara terkait dengan Lembaga peradilan  maka kita juga akan membahas terkait dengan bagaimana mekanisme menjalankan sebuah persidangan didalam ruang Lembaga peradilan, jika melihat dari Lembaga kekuasaan kehakiman maka Lembaga peradilan yang bertugas dalam menjalankan fugsi kekuasaan kehakiman (Zainal Arifin Hoesein  2013). 1 Kekuasaan  kehakiman  didalam  pasal  1  ayat  1  Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menjelaskan bahwa “ Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan  keadilan  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”. 2 Oleh  karena  itu  penyelenggaraan  peradilan  harus  dijalankan  sesuai  dengan  amanat Undang-Undang.
Perlu untuk kita pahami bahwa sistem peradilan dapat dikatakan berhasil dalam menjalankan fungsinya sebagai sebuah Lembaga penegak hukum, hal tersebut dapat kita  lihat,  sejauh  mana  Lembaga  peradilan  tersebut  menjaga  komitmen  yang  tinggi dalam menegakan hukum di dalam setiap perkara yang ada dalam Lembaga peradilan. Jika  kita  belum  menemukan  pelaksanaan  fungsi  Lembaga  peradilan  sebagaimana diamanatkan  didalam  Undang-Undang,  maka  integritas  dari  Lembaga  tersebut  akan
1 Zainal Arifin Hoesein. 2013. “Lembaga Peradilan Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum.” Jurnal Media Hukum 20, Nomor (12), 24
2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
menjadi pertayaan besar didalam masyarakat.
Permasalahan  pengawasan  dalam  Lembaga  peradilan  sering  memunculkan banyak  polemic  di  dalam  masyarakat.  Masalah  kurangnya  pengawasan  bukan merupakan hal baru didalam tubuh Lembaga peradilan, akan tetapi ini menjadi sebuah masalah yang terus-menerus berulang terjadi. Akibat dari kurangnya pengawasan yang dilakukan  oleh  Mahkamah  Agung  ataupun  Komisi  Yudisial  mengakibatkan  banyak terjadinya  pelanggaran-pelanggaran  hukum  mulai  dari  kasus  suap  hingga  jual  beli perkara  didalam  Lembaga  peradilan.  Sehingga  menyebabkan  banyaknya  hakim  dan perangkat-perangkat  pengadilan  yang  tertangkap  dan  akibatnya  kepercayaan  public terhadap Lembaga peradilan menjadi relative menurun.
Pengawasan menjadi hal yang sangat perlu dan wajib untuk dilakukan di dalam Lembaga peradilan, baik dilakukan oleh Mahkamah Agung atau Komisi Yudisial yang juga memiliki fungsi dalam melakukan pengawasan terhadap Hakim. Dengan adanya pengawasan  maka  terjadinya  kasus  suap  hingga  jual  beli  perkara  dalam  Lembaga peradilan  menjadi  sangat  sulit  terjadi.  Perkembangan  teknologi  juga  menjadi  factor penting terjadinya berbagai macam tindak pidana yang dilakukan oleh para penegak hukum yang berada di dalam Lembaga peradilan, sehingga perlunya sebuah gagasan dan aturan hukum yang kuat dalam menanggapi teknologi yang semakin pesat dalam berkembang.  Pengawasan  seharusnya  tidak  hanya  dilakukan  pada  saat  persidangan berlangsung akan tetapi harus juga dilakukan diluar jam persidangan.
Masa pandemic Covid-19 menjadi sebuah masa transisi yang harus dilalui oleh seluruh  negara  di  Dunia.  Salah  satu  negara  yang  mengalami  dampak  dari  wabah pandemic yang berlangsung selama tiga tahun yaitu bangsa Indonesia. Pandemic tidak yang  mempengaruhi  perkembangan  ekonomi,  social,  politik,  dan  Kesehatan  tetapi perkembangan  hukum  juga  sangat  dipengaruhi  oleh  wabah  pandemic  Covid-19. Pengaruh yang sangat dirasakan dalam penegakan hukum akibat Covid-19 yaitu proses praktik  peradilan,  dimana  pelaksanaan  praktik  peradilan  harus  dilakukan  secara elektronik  atau  online.  Kesiapan  dari  negara  dalam  menangapi  hal  tersebut  sangat dibutuhkan, agar hak masyarakat dalam mencari keadilan didalam Lembaga peradilan
tidak  terbengkalai  akibat  dari  ketidaksiapan  negara  menanggapi  permasalahan  yang ada.
Pelaksanaan  Praktik  Peradilan  secara  online  yang  dilakukan  karena  kondisi pandemic,  langsung  ditanggapi  oleh  Mahkamah  Agung  sebagai  Lembaga  yang memiliki  fungsi  dalam  mengatur  hal  tersebut,  dengan  mengeluarkan  Surat  Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama  Masa  Pencegahan  Penyebaran  Covid-19  di  Lingkungan  Mahkamah  Agung. Meskipun demikian wacana pelaksanaan persidangan secara online sudah lebih dahulu digagas oleh Mahkamah Agung dengan terlebih dulu menerapkan sistem E-Court di dalam Lembaga peradilan Indonesia. Hal tersebut dapat terlihat dari adanya Peraturan Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2019  Tentang  Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Eletronik.
Sejalan dengan pelaksanaan praktik persidangan secara online dan kemudian bagaimana  aturan  hukum  yang  harus  mengaturnya  maka  masalah  pengawasan terhadap  hakim  juga  perlu  untuk  diatur  secara  tegas.  Akan  tetapi  adanya  praktik peradilan secara online ini dilakukan sejalan dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan  yang  secara  tegas  telah  diatur  didalam  Undang-Undang  Dengan  munculnya sistem E-Court dan E-Litigation di dalam Lembaga peradilan Indonesia maka sistem pengawasan  terhadap  para  hakim  serta  perangkat  yang  ada  di  dalam  Lembaga peradilan  perlu  didorong  dalam  pelaksanaanya.  (Susanto,  Iqbal,  and  Supriyatna 2020). 3 .
Bila  melihat  dari  pentingnya  pelaksanaan E-Court dan E-Litigation di Indonesia  maka  sudah  seharusnya  gagasan  dan  ide  yang  diberikan  oleh  Mahkamah Agung  perlu  untuk  kita  dukung  secara  Bersama-sama.  Akan  tetapi  pengawasan terhadap  pelaksanaan E-Court dan E-Litigation menjadi  hal  yang  tetap  dilakukan.
3 Susanto,  Susanto,  Muhamad  Iqbal,  and  Wawan  Supriyatna.  2020.  “Menciptakan  Sistem Peradilan Efisien Dengan Sistem E-Court Pada Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Se- Tangerang
Raya.” JCH (Jurnal Cendekia
Hukum) 6 (1): 104.
https://doi.org/10.33760/jch.v6i1.287
Melibatkan  banyak  pihak  dalam  hal  pengawasan  kepada  hakim  sangat  perlu,  agar dalam  melakukan  pengawasan  tidak  hanya  dilakukan  oleh  Lembaga-lembaga  yang memiliki  fungsi  seperti  di  dalam  Undang-Undang.  Tidak  hanya  membantu  dalam menjaga marwah hakim, akan tetapi dengan adanya pengawasan yang komperhensif dilakukan  secara  Bersama-sama  maka  akan  meningkatkan  rasa  kepercayaan  yang tinggi didalam masyarakat terhadap Lembaga peradilan.
E-Court dan E-Litigation merupakan bagian dari administrasi pengadilan yang ditujukan  dalam  melakukan  pendaftaran  perkara  secara  online,  pengiriman  berkas perkara secara online dan metode pembayaran biaya perkara dilakukan secara online (Retnaningsih  et  al.  2020). 4 Dengan  mekanisme  administarasi E-Court dan E- Litigation yang  sangat  sederhana  dan  biaya  ringan  ini  menjadikan  pelaksanaan persidangan  tidak  akan  lama.  Sehingga  rangkaian  pelaksanaan E-Court dan E- Litigation perlu  menjadi  sebuah  focus  utama  terkhusus  dalam  urusan  menciptakan sebuah keharmonisan dalam menegakan hukum diruang Lembaga peradilan.
Oleh  karena  itu  dalam  tulisan  yang  akan  menjadi  focus  pembahasan  dari penulis  melihat  dari  adanya  sebuah  kekosongan  hukum  dalam  ranah  pengawasan terhadap  hakim  dalam  rangkaian  pelaksanaan E-Court dan E-Litigation di  dalam sistem  peradilan  Indonesia,  maka  yang  menjadi  pokok  permasalahan  yang  akan dibahas oleh penulis yaitu bagaimana Mekanisme pengawasaan terhadap hakim dalam pelaksanaan  sistem  e-court  dan  e-litigation  di  Indonesia  dan  Bagaimana  aturan pengawasan  terhadap  hakim  yang  dilakukan  oleh  Komisi  Yudisial  dalam  rangka pelaksanaan sistem e-court dan e-litigation.
4 Retnaningsih,  Sonyendah,  Disriani  Latifah  Soroinda Nasution,  Rouli  Anita  Velentina, and Kelly Manthovani. 2020. “Pelaksanaan E-Court Menurut Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi  Perkara  Di  Pengadilan  Secara  Elektronik  Dan  E-Litigation  Menurut  Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Di Pengadilan Negeri Di Indonesia).” Jurnal  Hukum &  Pembangunan 50 (1): 124. https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no1.2486

## B. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  tulisan  ini  yaitu  penelitian  yuridis normatif  dimana  data-data  yang  diperoleh  dari  bahan-bahan  Pustaka  dan  juga pendekatan  Undang-Undang. Kemudian  dari  data  yang  diperoleh  kemudian  diolah menjadi  sebuah  deskripsi  atau  menjadi  sebuah  gagasan  berpikir.  Penelitian  ini bertujuan  untuk  mencari  kepastian  hukum  yang  diperuntukan  kepada  masyarakat pencari keadilaan dan juga untuk mengetahui sejauh mana pengawasan yang dilakukan kepada  para  hakim  sejak  diberlakukannya E-Court dan E-Litigation di  dalam  Lembaga peradilan Indonesia.

## C. PEMBAHASAN DAN ANALISIS
1. Mekanisme pengawasaan terhadap hakim dalam pelaksanaan sistem e-court dan e-litigation
Dalam  rangka  menjaga  dan  menegakan  kehormatan,  serta  keluhuran  hakim maka pelaksanaan pengawasan harus dilakukan.  Hal  tersebut  Sebagai  bentuk upaya pelaksanaan  fungsi  dari  Lembaga  penegak  hukum  yang  di  dalam  Undang-Undang, dimana kewanangan serta fungsinya telah di atur secara jelas. Kemudian bila berbicara terkait  dengan  mekanisme  pengawasan  yang  harus  dilakukan  dalam  persidangan konvensional  dalam  rangka  menjaga  marwah  hakim,  maka  dalam  hal  ini  kita  akan berbicara  juga  terkait  dengan  aturan  pengawasan  yang  dilakukan  dalam  rangka pelaksanaan E-Court dan E-Litigation di Indonesia.
Kemudian  bila  kita  meninjau  dari  undang-undang  tentang  kekuasaan kehakiman  dalam  hal  mekanisme  pengawasan  kepada  hakim  terkait  dengan pelaksanaan E-Court dan E-Litigation Lembaga  peradilan  Indonesia  belum  diatur dengan jelas. Begitu juga dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang  Administrasi  Perkara  dan  Persidangan  di  Pengadilan  Secara  Eletronik  dan Peraturan  Bersama  Mahkamah  Agung  dan  Komisi  Yudisial  tentang  Panduan Penegekan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, tidak adanya penjelasan terkait
dengan mekanisme pengawasan terhadap hakim dalam rangka pelaksanaan E-Court dan E-Litigation.
Akan  tetapi  bila  melihat  mekanisme  pengawasan  terhadap  perilaku  hakim secara  umum,  maka  mekanisme  pengawasan  dilakukan  oleh  Badan  Pengawasan Mahkamah Agung melalui mekanisme pemeriksaan dari Lembaga peradilan, individu hakim, dan juga penanganan dalam hal pelayanan pengaduan dari masyarakat (Farid, Nugroho, and Retnaningrum 2020). 5 Dalam hal pelaksanaan E-Court dan E-Litigation sistem pengawasan kepada hakim masih belum ada aturan yang lebih jelas. Sehingga pengawasan kepada para penegak hukum  yang berada di  dalam  Lembaga peradilan menjadi tidak terlaksana dengan baik. Sistem persidangan yang dilakukan dengan cara online juga tidak memudahkan masyarakat dalam melakukan pengawasan kepada para hakim, hal tersebut dikarenakan proses presidangan yang memungkinkan masyarakat untuk dapat melihat langsung proses perkara yang akan berlangsung.
Meskipun E-Court merupakan  layanan  administrasi  yang  dilakukan  secara online dalam proses penyelengaraan proses pengadilan yang lebih mudah, baik dalam hal  pendaftaran  perkara  hingga  pada  pembayaran  biaya  perkara.  Akan  tetapi pengawasan yang akan dilakukan dalam hal ini sangat menyulitkan dikarenakan, tidak adanya  aturan  hukum  yang  jelas  tata  cara  dalam  pengawasan  yang  harus  dilakukan oleh masyarakat, advokat dan Lembaga penegak hukum yang memiliki fungsi dalam hal pengawasan.
Dengan adanya sistem E-Court dan E-Litigation di dalam Lembaga peradilan Indonesia,  menjadikan  mekenisme  pengawasan  perlu  diatur  di  dalam  sebuah  aturan baku yang menjelaskan terkait dengan pengunaan aturan yang seperti apa yang harus dilakukan serta dilaksanakan. Meskipun bila kita lihat pelaksanaan persidangan online tidak  jauh  berbeda  dengan  pelaksanaan  persidangan  secara  offline  atau  langsung, tetapi  mekanisme-mekanisme  yang  sepatutnya  ada  di  dalam  rangka  pelaksanaan E-
5 Farid, Achmad Miftah, Hibnu Nugroho, and Dwi Hapsari Retnaningrum. 2020. “Pelaksanaan Fungsi  Pengawasan  Terhadap  Perilaku  Hakim  Oleh  Mahkamah  Agung.” Soedirman  Law Review 2 (1).
Romualdus Jefan : Urgensi Pengawasan...
Court dan E-Litigation dalam hal pengawasan memang sangat dibutuhkan.
Hal  tersebut  tidak  hanya  melihat  bahwa  pengawasan  merupakan  insturemen yang tidak boleh lepas dari Lembaga peradilan, akan tetapi pengawasan bisa menjadi tolak  ukur  keberhasilan  Mahkamah  Agung  dalam  pelaksanaan E-Court dan E- Litigation di  Indonesia.  Dengan  adanya  keselarasan  dalam  hal  pengawasan  maka memudahkan  juga  Lembaga  peradilan  menjawab  permasalah-permasalahan  hukum untuk menegakan keadilan di tengah masyarakat.
Berdasarkan  pada  pasal  39  ayat  1  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009 Tentang  Kekuasaan  Kehakiman  yang  menjelaskan  bahwa  “Pengawasan  tertinggi terhadap  penyelenggaraan  peradilan  pada  semua  badan  peradilan  yang  berada  di bawah Mahkamah Agung dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh  Mahkamah  Agug”. Akan  tetapi  hal  tersebut  tidak  bisa  menjamin  di  dalam masyarakat bahwa keterbukaan dalam hal pengawasan dilakukan sesuai dengan apa yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang.
Jika  kita  melihat  fungsi  pengawasan  dalam  Hukum  Administrasi  Negara merupakan  sebuah  Tindakan  dalam  hal  mencegah  terjadinya  segala  bentuk penyimpamgan, Sehingga dalam upaya menjaga integritas hakim maka pengawasan sangat  perlu  untuk  dilakukan.  Tidak  hanya  menjaga  intergritas  hakim  akan  tetapi pengawasan  juga  dapat  menjaga  marwah  Lembaga  peradilan  di  dalam  masyarakat (Sudrajat  2010). 6 Oleh  karena  itu  mekanisme  pengawasan  terhadap  hakim  dalam rangka pelaksanaan E-Court dan E-Litigation di dalam Lembaga peradilan Indonesia. Adanya aturan yang jelas dalam hal pengawasan yang lebih khusus dalam mendukung pelaksanaan  persidangan  secara  online  dan  mekanisme  administrasi  yang  juga dilakukan secara online.
6 Sudrajat, Achmad Sodik. 2010. “Konsep Dan Mekanisme Pengawasan Terhadap Peraturan.” Jurnal Ilmu Administrasi VII (3), 155–66
2. Aturan  pengawasan  terhadap  hakim  yang  dilakukan  oleh  Komisi  Yudisial dalam rangka pelaksanaan sistem e-court dan e-litigation
Dalam rangka pelaksanaan E-Court dan E-Litigation di Indonesia yang sudah diberlakukan  pada  beberapa  pengadilan  di  Indonesia.  Pemberlakuan  dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang  Administrasi  Perkara  dan  Persidangan  Di  Pengadilan  Secara  Eletronik. Sejalan  dengan  adanya  asas  cepat,  sederhana  dan  biaya  ringan  maka  pelaksanaan persidangan dapat dikonsepkan dengan sedemikian rupa, tetapi harus tetap sejalan dan selaras dengan asas, cepat, sederhana dan biaya ringan.
Melihat situasi pandemic yang juga masih mewabah pelaksanaan persidangan sangat memungkinkan untuk dilaksanakan secara online. Dikarenakan perlunya dalam menjaga  situasi  agar  penyebaran  Covid-19  dapat  dikendalikan  dan  jumlah  yang tertapapar  semakin  menurun,  pemerintah  kemudian  menganjurkan  segala  bentuk kegiatan  baik  didalam  instansi  pemerintah  dan  masyarakat  untuk  melakukan pekerjaannya  secara  daring.  Perbandingan  antara  persidangan  konvensioan  dan persidangan  online  sangat  terlihat  jelas  baik  dalam  pendaftaran  perkara  hingga pelaksanaan persidangan.
Kemudian dari persidangan konvensional yang sekarang menjadi persidangan online  tetap  memiliki  beberapa  kelemahan  yang  perlu  untuk  diperbaiki  oleh Mahkamah  Agung  sebagai  badan  pelaksana  persidangan.  Kelemahan-kelemahan pelaksanaan persidangan online dapat kita lihat dari pelaksanaan, peralatan penunjang persidangan  online,  pengawasan  dilakukan  dengan  cara  apa.  Dengan  adanya kelemahan-kelemahan  tersebut,  seharusnya  lembag  peradilan  kemudian  mampu menjawab segala kelemahan tersebut di dalam pelaksanaan persidangan yang mereka lakukan.
Kehadiran  pandemic  juga  menjadi  batu  loncatan  kepada  Mahkamah  Agung dalam merubah sistem peradilan kita yang kurang adaptif dengan perkembangan yang ada  didalam  masyarakat.  Banyaknya  pelanggaran-pelangaran  yang  terjadi  di  dalam tubuh Lembaga peradilan menambah keraguan masyarakat bahwa peradilan menjadi
jalan  untuk  masyarakat  dalam  menemukan  keadilan.  Tingkat  pelanggaran  yang dilakukan  pada  saat  persidangan  secara  konvensional  saja  masih  banyak  dilakukan, kemudian  ditambah  dengan  persidangan  yang  diubah  ke  online  juga  semakin menyulitkan  Lembaga  pengawas  pada  peradilan  dalam  melaksanakan  tugas pengawasan.
Persidangan yang menjadi alternatif bagi masyarakat dalam mencari keadilan dalam hal memenuhi hak mereka saat ini menjadi sangat sulit. Pelaksanaan E-Court dan E-Litigation juga tidak adanya pemberitaan dan pemberitahuan secara massif yang dilakukan  kepada  masyarakat  dalam  konteks  sosialisasi  bahwa  terdapat  beberapa aturan  terbaru  di  dalam  Lembaga  peradilan.  Sehingga  hal  tersebut  dapat membingungkan  masyarakat  yang  hendak  ingin  mengajukan  gugatan  atau  laporan kepada pengadilan.
Meskipun pelaksanaan E-Court dan E-Litigation sangat menganut asas cepat, sederhana dan biaya murah akan tetapi masyarakat dalam konteks kesadaran hukum masih  belum  bisa  memahami  hal  tersebut  dengan  baik. E-Court kemudian  harus mampu dalam menciptakan pengelolaan administrasi yang sederhana yang tujuannya untuk membuka akses keadilan bagi masyarakat (Triana and Taun 2021). 7 Akan tetapi bila  melihat  dari  sudut  pandang  masyarakat,  pelaksanaan  sistem E-Court dan E- Litigation masih  belum  bisa  memberikan  jaminan  kepada  masyarakat  bahwa  akan tidak terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh para penegak hukum yang berada di dalam lembaga peradilan.
Kemudian  akan  menjadi  sulit  peran  dari  Komisi  Yudisial  dalam  hal pelaksanaan  pengawasan  yang  dilakukan  di  pengadilan,  jika  persidangan  yang dilakukan  secara  online.  Sedangkan  bila  kita  melihat  bahwa  peran  Komisi  Yudisial sebagai Lembaga pengawas eksternal dari hakim pada Mahkamah Agung merupakan
7 Triana, Angreani, and Taun. 2021. “Efektivitas Implementasi E-Court Sebagai Perwujudan Peradilan  Cepat,  Sederhana  Dan  Biaya  Ringan  Di  Pengadilan  Negeri  Karawang.” Jurnal Kertha  Semaya 9  (7):  1099–1111.  https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article /view/69484/39446.
peran yang sangat penting dalam menjaga intergritas para hakim Mahkamah Agung. Pengawasan  internal  yang  dilakukan  oleh  Mahkamah  Agung  juga  masih  belum menunjukan  keefektifannya  dalam  urusan  pengawasan  hal  tersebut  terbukti  dengan kinerja yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam memulihkan wibawa pengadilan (Khatimah 2017). 8 Itu artinya pelaksanaan pengawasan dalam tingkat internal masih belum  sesuai  dengan  apa  yang  diharapkan  oleh  masyarakat.  Kemudian  dengan pelaksanaan E-Court dan E-Litigation yang  pengawasan  eksteranal  akan  sulit dilakukan jika pelaksanaan persidangan dilakukan secara online.
Dalam pasal 24 B Undang-Undang Dasar 1945 Menyebutkan bahwa Komisi Yudisial  memiliki  wewenang  dalam  hal  menjaga  serta  menegakan  kehormatan, keluhuran  serta  perilaku  hakim,  yang  kemudian  dijelaskan  pada  Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2011  Tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun 2004  Tentang  Komisi  Yudisial  yang  menunjukan  bahwa  Komisi  Yudisia  memiliki peran  dalam  hal  pengawasan  (Nasution  2020). 9 Sehingga  peran  Komisi  Yudisial sangat penting dalam proses pengawasan di ruang lingkup persidangan.
Kemudian dalam hal ini aturan atau pelaksanaan E-Court dan E-Litigation di dalam sistem peradilan Indonesia belum melibatkan Komisi Yudisial sebagai badan pengawas  eksternal  hakim.  Jadi  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  Komisi  Yudisial dalam  hal  mendukung  pelaksanaan E-Court dan E-Litigation didalam  paradilan Indonesia menjadi sangat minim, hal tersebut dikarenakan formulasi yang tepat dalam hal pengawasan atau aturan yang jelas tentang sikap serta Tindakan seperti apa yang harus dilakukan oleh Komisi Yudisial dalam pengawasan di persidangan online.
Meskipun demikian bila melihat bahwa persidangan online merupakan sebuah gagasan  yang  baik  dalam  hal  memperberbaiki  peradilan  Indonesia  yang  selama  ini masih  belum  efektif  dalam  hal  memberikan  pelayanan  yang  terbaik  kepada
8 Khatimah, Khusnul. “Terhadap Penyelenggaraan Peradilan” 4 (1). 2017, 1–15.
9 Nasution, Hilmi Ardani. “Penguatan Fungsi Komisi Yudisial Dalam Amandemen Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Jurnal Magister Hukum: Hukum Dan Kesejahteraan V (1). 2020, 13–21. https://jurnal.uai.ac.id/index.php/JMIH/article/view/767.
Romualdus Jefan : Urgensi Pengawasan...
masyarakat.  Hal  tersebut  di  tambah  dengan  masa  pandemic  yang  juga  memaksa pelaksanaan  sidang  harus  dilakukan  secara  online  yang  hal  tersebut  diatur  didalam Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  (SEMA)  nomor  1  Tahun  2020  Tentang  Pedoman Pelaksanaan  Tugas  Selama  Masa  Pencegahan  Penyebaran  Covid-19  di  Lingkungan Mahkamah  Agung  dan  Badan  Peradilan  yang  Berada  Di  Bawahnya  (Iswantoro 2020). 10
Pengawasan  dilakukan  oleh  komisi  yudisial  dalam  rangka  mendukung pelaksanaan E-Court dan E-Litigation akan  tetap  dilakukan  sesuai  dengan  aturan Undang-Undang  yang  ada,  dikarenakan  persidangan  online  tanpa  pengawasan  akan bisa  menimbulkan  banyak  terjadi  pelanggaran-pelanggaran  hukum.  Tujuan dilakukannya  pengawasan  bukan  untuk  merusak  citra  dari  Lembaga  peradilan  akan tetapi  dengan  adanya  sebuah  pengawasan  yang  dilakukan  maka  akan  menciptkan sebuah  karakter  hakim  yang  tidak  terlepas  dari  jabatan  yaitu  kehormatan  dan keluhuran (Yuliska 2020) 11 .
Oleh  karena  itu  dalam  hal  pelaksanaan E-Court dan E-Litigation maka diperlukannya mekanisme serta aturan yang jelas dalam hal melakukan pengawasan oleh  Komisi  Yudisial.  Sehingga  tidak  terjadi  ketimpangan  dalam  hal  mewujudkan peradilan Indonesia yang cepat, sederhana dan biaya ringan.
10 Iswantoro, Wahyu. “Persidangan Pidana Secara Online, Respon Cepat MA Hadapi Pandemi Covid-19.” Selisik 6 (1). 2020, 56–63.
http://journal.univpancasila.ac.id/index.php/selisik/article/download/1705/1015/.
11 Yuliska,  Edwin.  “Perilaku  Hakim  Dalam  Pengawasan  Komisi  Yudisial  Edwin.” Ensiklopedia of Journal PERANCANGAN 2 (2). 2020, 155–64.

## D. KESIMPULAN
Sebagai bentuk upaya pelaksanaan fungsi dari Lembaga penegak hukum yang di  dalam  Undang-Undang,  dimana  kewanangan  serta  fungsinya  telah  di  atur  secara jelas.  Maka  mekanisme  pengawasan  yang  harus  dilakukan  dalam  persidangan konvensional  dalam  rangka  menjaga  marwah  hakim.  Begitu  juga  dengan  Peraturan Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2019  Tentang  Administrasi  Perkara  dan Persidangan  di  Pengadilan  Secara  Eletronik  tentang  Panduan  Penegekan  Kode  Etik dan  Pedoman  Perilaku  Hakim.  Meskipun  bila  kita  lihat  pelaksanaan  persidangan online  yang  seperti  apa  yang  harus  dilakukan  serta  dilaksanakan.  Menjadikan mekenisme pengawasan perlu diatur di dalam sebuah aturan baku yang menjelaskan terkait tata cara pengawasan. Maka memudahkan juga Lembaga peradilan menjawab permasalah-permasalahan hukum untuk menegakan keadilan di tengah masyarakat.
Maka  pelaksanaan  persidangan  dapat  dikonsepkan  dengan  sedemikian  rupa, tetapi harus tetap sejalan dan selaras dengan asas, cepat, sederhana dan biaya ringan. Pemberlakuan  dilaksanakan  sesuai  dengan  Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik Indonesia  Nomor  1  Tahun  2019  Tentang  Administrasi  Perkara  dan  Persidangan  Di Pengadilan  Secara  Eletronik.  Dikarenakan  perlunya  dalam  menjaga  situasi  agar penyebaran  Covid-19  yang  tertapapar  semakin  menurun,  pemerintah  kemudian menganjurkan segala bentuk kegiatan baik didalam instansi. Meskipun pelaksanaan E- Court dan E-Litigation sangat menganut asas cepat, sederhana dan biaya murah akan tetapi masyarakat dalam konteks kesadaran hukum masih belum bisa memahami hal tersebut  dengan  baik.  Pengawasan  internal  yang  dilakukan  oleh  Komisi  Yudisial sebagai Lembaga pengawas eksternal dari hakim pada Mahkamah Agung merupakan peran yang sangat penting dalam menciptakan pengelolaan administrasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Farid,  Achmad  Miftah,  Hibnu  Nugroho,  and  Dwi  Hapsari  Retnaningrum.  2020. “Pelaksanaan  Fungsi  Pengawasan  Terhadap  Perilaku  Hakim  Oleh  Mahkamah Agung.” Soedirman Law Review 2 (1).
Iswantoro,  Wahyu.  2020.  “Persidangan  Pidana  Secara  Online,  Respon  Cepat  MA
Hadapi Pandemi Covid-19.” Selisik 6(1):56–63. http://journal.univpanca sila.ac.id/index.php/selisik/article/download/1705/1015/.
Khatimah, Khusnul. 2017. “Terhadap Penyelenggaraan Peradilan” 4 (1): 1–15.
Nasution,  Hilmi  Ardani.  2020.  “Penguatan  Fungsi  Komisi  Yudisial  Dalam Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Jurnal  Magister  Hukum:  Hukum  Dan  Kesejahteraan V  (1):  13–21. https://jurnal.uai.ac.id/index.php/JMIH/article/view/767.
Retnaningsih, Sonyendah, Disriani Latifah Soroinda Nasution, Rouli Anita Velentina, and Kelly Manthovani. 2020. “Pelaksanaan E-Court Menurut Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik Dan E-Litigation  Menurut  Perma  Nomor  1  Tahun  2019  Tentang  Administrasi Perkara  Dan  Persidangan  Di  Pengadilan  Secara  Elektronik  (Studi  Di  Peng.”
Jurnal Hukum & Pembangunan 50 (1): 124. https://doi.org /10.21143/jhp.vol50.no1.2486.
Sudrajat,  Achmad  Sodik.  2010.  “Konsep  Dan  Mekanisme  Pengawasan  Terhadap Peraturan.” Jurnal Ilmu Administrasi VII (3): 155–66.
Susanto,  Susanto,  Muhamad  Iqbal,  and  Wawan  Supriyatna.  2020.  “Menciptakan Sistem Peradilan Efisien Dengan Sistem E-Court Pada Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Se-Tangerang Raya.” JCH (Jurnal Cendekia Hukum) 6 (1): 104. https://doi.org/10.33760/jch.v6i1.287.
Triana,  Angreani,  and  Taun.  2021.  “Efektivitas  Implementasi  E-Court  Sebagai Perwujudan  Peradilan  Cepat,  Sederhana  Dan  Biaya  Ringan  Di  Pengadilan Negeri  Karawang.” Jurnal Kertha Semaya 9 (7): 1099–1111. https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/69484/39446.
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
Yuliska,  Edwin.  2020.  “Perilaku  Hakim  Dalam  Pengawasan  Komisi  Yudisial Edwin.” Ensiklopedia of Journal PERANCANGAN 2 (2): 155–64.
Zainal  Arifin  Hoesein.  2013.  “Lembaga  Peradilan  Dalam  Perspektif  Pembaharuan Hukum.” Jurnal MediaHukum 20, Nomor (12): 24.