Alat Bukti Ganda Hak Garap Tanah Kelompok Tani Pada Areal Izin Pertambangan PT. Kaltim Prima Coal

## (Studi Kasus Di Desa Swarga Bara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur)
Eli Tri Kursiswanti, Septhian Cahya Nugraha, Rusli Akib Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long, Samarinda, Indonesia eli.tri@stih-awanglong.ac.id, septhian@stih-awanglong.ac.id, rusliakib@gmail.com
Article Info Abstract Article History Received: Oct 30, 2021 Accepted: Nov 30, 2021 Ownership of cultivation rights on the same land by several farmer groups  in  the  mining  permit  area  of  PT.  Kaltim  Prima  Coal  in Swarga Bara Village, North Sangatta District, East Kutai Regency, East  Kalimantan,  has  created  conflicts  between  community groups.  The  problem  occurred  because  the  official  apparatus (Village  Head  and  Camat)  issued  a  certificate  of  cultivating  land rights  without  a  clear  legal  basis  so  that there  was  overlapping  of arable  land  rights  and  gave  rise  to  double  evidence  of  cultivating rights on land on the same object/land. Based on these problems, this  study  examines  the  factors  causing  the  double  evidence  of cultivation  rights  over  the  mining  permit  area  of  PT.  Kaltim  Prima
Coal  in  Swarga  Bara  Village,  North  Sangatta  District,  East  Kutai Regency, East Kalimantan. In addition, to find out how the form of dispute resolution between fellow holders of cultivation rights over the  mining  permit  area  of  PT.  Kaltim  Prima  Coal  in  Swarga  Bara Village,  North  Sangatta  District,  East  Kutai  Regency,  East Kalimantan  so  that  the  settlement  can  be  beneficial  for  all  parties to the dispute.
Keywords: double evidence, cultivation rights, farmer groups

## Abstrak
Kepemilikan  hak  garap  pada  lahan  yang  sama  oleh  beberapa  Kelompok  Tani  pada  areal  ijin pertambangan  PT.  Kaltim  Prima  Coal  di  Desa  Swarga  Bara,  Kecamatan  Sangatta  Utara, Kabupaten  Kutai  Timur,  Kalimantan  Timur,  memunculkan  konflik  antar  kelompok  masyarakat. Permasalahan  terjadi  karena  aparat  pejabat  (Kepala  Desa  dan  Camat)  mengeluarkan  surat keterangan tanah hak garap tanpa dasar hukum yang jelas sehingga terjadi tumpang tindih hak atas tanah garapan dan memunculkan alat bukti ganda hak garap atas tanah pada objek/lahan yang sama. Berdasarkan permasalahan tersebut maka penelitian ini mengkaji mengenai faktor penyebab  alat  bukti  ganda  atas  hak  garap  di  atas  areal  ijin  pertambangan  PT.  Kaltim  Prima Coal  di  Desa  Swarga  Bara,  Kecamatan  Sangatta  Utara,  Kabupaten  Kutai  Timur,  Kalimantan Timur.  Selain  itu  juga  untuk  mengetahui  bagaimana  bentuk  penyelesaian  sengketa  antar sesama  pemegang  hak  garap  di  atas  areal  ijin  pertambangan  PT.  Kaltim  Prima  Coal  di  Desa Swarga  Bara,  Kecamatan  Sangatta  Utara,  Kabupaten  Kutai  Timur,  Kalimantan  Timur  agar penyelesaiannya  dapat  menguntungkan  bagi  semua  pihak  yang  berselisih. Penulis menggunakan metode library research atau kajian pustaka.
Kata Kunci: alat bukti ganda, hak garap, kelompok tani

## LATAR BELAKANG
Dilihat Tanah  mempunyai  peranan  yang  besar  dalam  dinamika  kehidupan manusia,  maka  didalam  Undang-Undang  Dasar  1945  pasal  33  ayat  3 disebutkan  bahwa  Bumi  dan  air  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung didalamnya  dikuasai  oleh  negara  dan  dipergunakan  untuk  sebesar-besar kemakmuran  rakyat.  Ketentuan  mengenai  tanah  juga  dapat  dilihat  dalam Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau disingkat dengan sebutan UUPA. Hak-hak atas tanah diluar konteks Pasal 16 dan Pasal 53 UUPA sebagaimana telah disebutkan di atas, dikenal dengan adanya sebutan tanah garapan. Tanah garapan  adalah  sebidang  tanah  yang  sudah  atau  belum  dilekati  dengan sesuatu  hak  yang  dikerjakan  atau  dimanfaatkan  oleh  pihak  lain  baik  dengan persetujuan  atau  tanpa  persetujuan  yang  berhak  dengan  atau  tanpa  jangka waktu  tertentu.  Sebetulnya  apa  yang  dikenal  dengan  sebutan  “Hak  Garapan” tidak  ada  dalam  Hukum  Tanah.  Harsono  bahkan  dengan  tegas  mengatakan bahwa  hukum  tanah  nasional  tidak  mengenal  tanah  garapan.  UUPA  sendiri tidak  mengatur  mengenai  tanah  garapan  karena  tanah  garapan  bukan merupakan kategori tanah hak.
Di Kalimantan Timur Permasalahan tanah yang terjadi menjadi persoalan yang sangat  krusial  dan  perlu  mendapat  perhatian  serius  mengingat  kasusnya menunjukkan  angka  yang  semakin  meningkat.  Menurut  mantan  Gubernur Kaltim Dr. H. Awang Faroek Ishak mengatakan bahwa, “persoalan tanah harus menjadi  prioritas  utama  untuk  diselesaikan  selain  itu  juga  efektivitasnya  harus semakin  ditingkatkan  mengingat  pada  2012  di  Kaltim  terdapat  742  kasus pertanahan yang tumpang tindih”.
Didesa  Swarga  Bara,  Kecamatan  Sangatta  Utara,  Kabupaten  Kutai  Timur, Kalimantan  Timur,  masyarakat  setempat  memiliki  hak  garap  di  areal  ijin pertambangan  PT.  Kaltim  Prima  Coal  (PT.KPC)  yang  dikeluarkan  oleh  pihak Kelurahan/Kantor Desa dan Ketua Rukun Tetangga (RT) setempat. Pada lahan areal ijin pertambangan PT. Kaltim Prima Coal (PT.KPC) banyak beredar surat izin  menggarap  lahan,  artinya  beredarnya  alat  bukti  ganda  hak  garap  atas tanah  pada  objek  tanah  yang  sama,  sehingga  pada  akhirnya  menimbulkan konflik kepentingan atas hak tanah garapan pada lahan tersebut. Permasalahannya kemudian adalah bagaimana bentuk penyelesaian sengketa tanah  garapan  sebagaimana  yang  disampaikan  di  atas  mendapat  kepastian dan perlindungan, mengingat kompleksnya permasalahan tanah garapan akibat overlapping surat  keterangan  hak  tanah  garapan  yang  menimbulkan  alat  bukti ganda.

## METODE
Dalam  tulisan  ini  penulis  menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif,  karena pendekatannya  maka  penelitian  hukum  model  ini  disebut  dengan  penelitian hukum normatif.
Ketentuan-ketentuan  hukum  merupakan  bahan  hukum  primer  berdasarkan Undang-Undang  RI  Nomor  5  Tahun  1960  Tentang  Peraturan  Dasar  Pokok- Pokok Agraria atau disingkat dengan sebutan UUPA.
Penulis menggunakan metode library research atau kajian pustaka. Riset kajian kepustakaan  ini  adalah  melakukan  penelitian  dari  buku-buku  perpustakaan, majalah,  jurnal  dan  artikel  dan  sumber  dari  internet  yang  relevan  dengan masalah yang dibahas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1.  Faktor  Penyebab  Alat  Bukti  Ganda  Atas  Hak  Garap  di  Areal  Ijin Pertambangan  PT.  Kaltim  Prima  Coal  di  Desa  Swarga  Bara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur
Sengketa  tanah  yang  menjadi  objek  penelitian  diduga  sebagai  akibat  adanya tumpang  tindih  kepemilikan  hak  garapan  atas  objek  lahan/tanah  yang  sama terletak  di  Dusun  panorama  RT  05  Desa  Swarga  bara  Kecamatan  Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur.
Objek  tanah  hak  garap  di  lokasi  tersebut  disengketakan  oleh  beberapa kelompok,  baik  secara  perorangan  maupun  yang  sudah  terbentuk  dalam kelompok  tani  karena  masing-masing  pihak  merasa  punya  hak  untuk menggarap  tanah/lahan  tersebut  dan  masing-masing  memiliki  surat  hak  atas tanah  yang  hanya  berdasarkan  surat  keterangan  yang  dikeluarkan  dari  Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Kepala Desa atau dari pemerintah setempat. Berdasarkan  data  lapangan  hasil  inventarisasi  dan  identifikasi  tanah/lahan sengketa  yang  dilakukan  oleh  Tim  Penyelesaian  Sengketa  Pertanahan Kabupaten  kutai  Tmur  Area  Pinang  Dome  di  atas  areal  seluas  600  hektar, didapati  luas  sesuai  bukti  alas  hak  yang  terdiri  yakni  3,051.11  (tiga  ribu  lima puluh satu koma sebelas) hektar.
Dari  situasi  tersebut,  dilakukanlah  musyarawah  yang  difasilitasi  oleh  Tim Penyelesaian Sengketa Pertanahan Kabupaten kutai Tmur Area Pinang Dome dengan  para  kelompok  tani  dan  perorangan  dengan  isi  berita  acara  sebagai berikut:
--- Pada hari ini, Senin, tanggal 15 Mei 2017, bertempat di Ruang Rapat (Arau) Pemkab Kutai Timur, telah dilakukan pertemuan untuk menyepakati pembagian luas lahan area Pinang Dome Desa Swarga Bara,  Kecamatan Sangata Utara, Kab. Kutai Timur.
Dalam pertemuan tersebut, telah disepakati hal-hal sebagai berikut: Bahwa  yang  berhak  dan  diakui  sebagai  penggarap  tanah  perwatasan  diatas lahan  seluas  kurang  lebih  600  (Enam  Ratus)  hektar  sesuai  titik  koordinat (terlampir) di area Pinang Dome Desa Swarga Bara Kecamatan Sangata Utara Kab.Kutai Timur yang meminta untuk dibebaskan oleh pihak PT. Kaltim Prima Coal adalah sebanyak 14 (empat belas) Kelompok Tani/ Perorangan, yakni:
1.  Kelompok  Tani  Kutai  (Lukmanto  Saidi/Rachmat)  sesuai  Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatasan
No. Regiter: 592.11/2198/IX/2009  tanggal 31  Agustus  2009  seluas  410  (empat  ratus sepuluh) hektar.
2.  Salma  (Toni  Irawan)  sesuai  Surat  Pernyataan  Pemilikan  Tanah  No. Register:  592.11/1538/III/2007 Tanggal 08 Januari 2007 seluas 2 (dua) hektar.
3.  Kelompok  Tani  Kutabug  (Ali  Rachmansyah/Hermanto)  sesuai  Surat Pernyataan  Penguasaan  Tanah  tanggal  15  Agustus  2000  seluas  375 (tiga ratus tujuh puluh lima) hektar.
4.  Kelompok  Tani  Barokah  ex.  PT.  Senang  (Suriansyah)  sesuai  Surat Pernyataan Perwatasan tanggal 15 September 2000 seluas 144 (seratus empat puluh empat) hektar.
5.  Kelompok  Tani  Bukit  Subur  Ranting  PT.Senang  (Thomas  Ware)  sesuai Surat  Pernyataan  Pelepasan  Hak  Anggota  Kelompok  Tani  Timba tanggal 27 Juli 2011 seluas 21 (dua puluh satu) hektar.
6.  Frasiskus  Riwu  (Frenky)  sesuai  Surat  Pernyataan  Penggarapan  Tanah No.  register  592.11/2932/II/2011  tanggal  07  Februari  2011  dan  Surat Keterangan  Desa  Swarga  Bara  No:  9/SB/SGT-U/I/2012  Tanggal  20 Januari  2012  seluas  24,75  (dua  puluh  empat  koma  tujuh  puluh  lima) hektar.
7.  Kelompok  Tani  Mekar  Jaya  Ex  PT.Senang  (Lasina.S)  sesuai  Surat Pernyataan  Perwatasan  Tanggal  20  September  2001  seluas  250  (dua ratus lima puluh) hektar.
8.  Kelompok Tani Lestari Ex PT.Senang (Mesransyah/ Hasan) sesuai Surat Pernyataan Perwatasan tanggal 22 September 2001 seluas 100 hektar.
9.  Kelompok Tani Subur Jaya Ex PT.Senang (Dwi Herawono) sesuai Surat Pernyataan  Perwatasan  Tanggal  21  September  2001  seluas  100 (seratus) hektar.
10. Kelompok  Tani  Sentosa  (H.  Syarkawi)  sesuai  Surat  Pernyataan Penguasaan  Tanah  Perwatasan  No.  Register  592.11/2201/IX/2009 tanggal 25 Agustus 2009 seluas 100 (seratus) hektar.
11. Kelompok  Tani  Ismail  Ad  sesuai  Surat  Keterangan  Garapan  Tanah Perwatasan tanggal 19 Maret 1999 seluas 80 hektar.
12. Kelompok Tani Sungai Pinang Kutai 4 dan 6 (H. Nasrun G) sesuai Surat Pernyataan Pemilikan Tanah tanggal 07 Juli 2006 seluas 300 hektar.
13. Kelompok  Tani  Banjar  Sari  (Rumaidi)  sesuai  Surat  Pernyataan  Tanah Perwatasan Tanggal 19 Maret 1999 seluas 844.36 (delapan ratus empat puluh empat koma tiga puluh enam) hektar.
14. Kelompok  Tani  Rahmat  Jaya  Sungai  Pinang  (Alamsyah)  sesuai  Surat Pernyataan  Perwatasan  Tanggal  24  Oktober  2006  seluas  300  (tiga ratus) hektar.
Bahwa  keempat  belas  Kelompok  Tani  tersebut  telah  bersepakat  dengan pembagian luasan masing-masing:
1.  Kelompok  Tani  Kutai  (Lukmanto  Saidi)  seluas  43  (empat  puluh  tiga) hektar  sesuai  Surat  Pernyataan  atas  nama  Rahmat  tertanggal  02  Mei 2017;
2.  Salma/ Toni Irawan seluas 2 (dua) hektar sesuai Surat Pernyataan atas nama Toni Irawan tertanggal 05 Juni 2017.
3.  Kelompok Tani Kutabug atas nama:
a)  H.M.  Lonca  seluas  94  (sembilan  puluh  empat)  hektar  Sesuai  Surat Pernyataan atas nama H.M.Lonca tertanggal 28 Mei 2017;
b)  Yakobus Karo seluas 30 (tiga puluh) hektar sesuai Surat Pernyataan atas nama Yakop tertanggal 04 Mei 2017;
c)  Hermanto seluas 30 (tiga puluh) hektar sesuai Surat Pernyataan atas nama Hermanto tertanggal 04 Mei 2017;
d)  Edy Waren alias Dedok seluas 15 (lima belas) hektar;
e)  Sanio  dan  Bahrani  seluas  20  (dua  puluh)  hektar  sesuai  Surat Pernyataan atas nama Sanio tertanggal 29 Mei 2017.
4.  Kelompok  Tani  Barokah  ex.  PT.  Senang  seluas  45  (empat  puluh  lima) hektar  sesuai  Surat  Pernyataan  atas  nama  Sutaji  tertanggal  02  Mei 2017;
5.  Kelompok  Tani  Bukit  Subur  Ranting  PT.  Senang  seluas  23  (dua  puluh tiga)  hektar  sesuai  Surat  Pernyataan  Thomas  Ware  tertanggal  19  Mei 2017;
6.  Fransiskus  Riwu  seluas  18  (delapan  belas)    hektar  sesuai  Surat Pernyataan atas nama Fransiskus Riwu tertanggal 19 April 2017;
7.  Kelompok  Tani  Mekar  Jaya  Ex  PT.Senang  (Lasina.S)  seluas  25  (dua puluh lima) hektar;
8.  Kelompok  Tani  Lestari  Ex  PT.Senang  seluas  40  (empat  puluh)  hektar sesuai Surat Pernyataan atas nama Hasan tertanggal 02 Mei 2017;
9.  Kelompok Tani Subur Jaya Ex PT.Senang seluas 15 (lima belas) hektar;
10. Kelompok  Tani  Sentosa  seluas  30  (tiga  puluh)  hektar  sesuai  Surat Pernyataan atas nama H Syarkawi dan Basrah;
11. Kelompok  Tani  Ismail  Ad  seluas  30  (tiga  puluh)  hektar  sesuai  Surat Pernyataan atas nama Ivansyah tanggal 28 April 2017;
12. Kelompok  Tani  Sungai  Pinang  Kutai  4  dan  6  seluas  50  (lima  puluh) hektar  sesuai  Surat  Pernyataan  atas  nama  Hamran  tertanggal  03  Mei 2017;
13. Kelompok Tani Banjar Sari seluas 105 (seratus lima) hektar sesuai Surat Pernyataan atas nama Andi Arbain.G tertanggal 03 Mei 2017;
14. Kelompok Tani Rahmat Jaya Sungai Pinang (Alamsyah) seluas 25 (dua puluh lima) hektar.
Bahwa  dengan  telah  menerima  hasil  pembagian  luasan  diatas,  maka masing  masing  kelompok  Tani  (14  Kelompok  Tani)  tersebut  tidak  berhak  lagi atas  Tanah  Perwatasan  sesuai  luasan  yang  tertera  dalam  Surat  Pernyataan Penguasaan/ Pemilikan Tanah yang dimilikinya.
Bahwa  keempat  belas  Kelompok  Tani  tersebut  bersepakat  untuk  tidak mempermasalahkan  bagian  luasan  dari  masing  -  masing  Kelompok  Tani  dan tidak  berhak  mengajukan  keberatan  atau  tuntutan  terhadap  PT.  Kaltim  Prima Coal dengan alasan apapun.
2.  Bentuk  Penyelesaian  Sengketa  Alat  Bukti  Ganda  Antar  Sesama Pemegang  Hak  Garap  di  Areal  Izin  Pertambangan  PT.  Kaltim  Prima Coal  di  Desa  Swarga  Bara,  Kecamatan  Sangatta  Utara,  Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur
Berdasarkan  hasil  identifikasi  dan  inventarisir  tanah/lahan  di  lapangan,  maka permasalahan  sengketa  hak  garap  atas  tanah  pada  areal  ijin  pertambangan PT.  Kaltim  Prima  Coal  di  Desa  Swarga  Bara,  Kecamatan  Sangatta  Utara, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur sebagai berikut:
1.  Tanah/lahan garapan yang disengketakan oleh beberapa orang/kelompok tani  adalah  tanah/lahan  dalam  objek  yang  sama,  yaitu  terletak  di  Dusun panorama  RT  05  Desa  Swarga  bara  Kecamatan  Sangatta  Utara Kabupaten Kutai Timur.
2.  Objek  tanah  yang  seluruhnya  seluas  hanya  600  Hektar  yang diakui/dikuasai  oleh  14  Kelompok  Tani  dan  Perorangan  dimana  total luasan  surat  surat  yang  dimiliki  oleh  14  Kelompok  tani  dan  perorangan tersebut yakni 3,051.11 (tiga ribu lima puluh satu koma sebelas) hektar.
3.  Timbulnya  sengketa  penguasaan  lahan/tanah  dalam  objek  yang  sama sebagai  akibat  begitu  mudahnya  pihak  RT,  Kepala  Desa  menerbitkan surat  keterangan  hak  penguasaan  tanah  garapan  di  atas  Tanah  Negara kepada  perorangan  baik  secara  sendiri-sendiri  maupun  yang  sudah tergabung dalam kelompok tani, sehingga tanpa dilakukan inventaris dan pengawasan  penggunaan  lahan  yang  baik  mengakibatkan  terjadinya tumpang tindihatau surat penguasaan tanah garapan ganda. Permasalahan tersebut memicu sengketa antar kelompok, karena masing- masing  pihak  merasa  memiliki  hak  berdasarkan  surat-surat  keterangan yang diberikan oleh pihak RT dan Kepala Desa.

## 3. Solusi  Atas  Penyelesaian  Sengketa  Antar  Sesama  Pemegang  Hak Garap
Berkaitan  dengan  sengketa  tanah  garapan  yang  terjadi  sebagaimana  telah disebutkan di atas, mengingat masing-masing pihak yang bersengketa merasa punya  hak  atas  tanah  garapannya  berdasarkan  bukti  surat  keterangan  hak garap    yang  dikeluarkan  dari  RT  dan  Kepala  Desa  (sekalipun  secara  awam para  pihak  mengangap  bahwa  surat  keterangan  tersebut  sah  sebagai kepemilikan hak garap lahan), maka  alternatif penyelesaian sengketa sesama pemegang  hak  garap  dapat  ditempuh  dengan  cara  mediasi  dengan  maksud agar  para  pihak  yang  bersengketa  tidak  ada  yang  merasa  dirugikan,  namun harus memberikan keuntungan bagi sesama pemegang hak garap.
Dengan  berlandaskan  pada  Pasal  33  ayat  (3)  bahwa  bumi  dan  air  dan kekayaan  alam  yang  terkandung  didalamnya  dikuasai  oleh  Negara  dan dipergunakan  untuk  sebesar-besarnya  bagi  kemakmuran  rakyat,  maka  sudah menjadi  kewajiban  pemerintah  dalam  penyelesaian  setiap  terjadi  sengketa pertanahan  di  tanah  air,  termasuk  didalamnya  sengketa  antar  sesama pemegang  hak  garap dengan  cara  damai  dan menguntungkan  kepada  semua pihak yang bersengketa.
Hal tersebut di atas telah jelas diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UUPA yang telah memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
a.  mengatur  dan  menyelenggarakan  peruntukan,  penggunaan,  persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasatersebut;
b.  menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antaraorang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa,
c.  menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antaraorang-orang dan  perbuatan-perbuatan  hukum  yang  mengenaibumi,  air  dan  ruang angkasa.
Oleh  karenanya  dalam  upaya  penyelesaian  sengketa  tanah  daam  kasus  ini dapat  ditempuh  dengan  jalan  mediasi  guna  pencapaian  penyelesaian  yang dapat menguntungkan para pihak yang bersengketa.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasal 6 ayat (1) sampai (7) diatur secara rinci:
(1)   Sengketa  atau  beda  pendapat  perdata  dapat  diselesaikan  oleh  para pihak melalui  alternatif  penyelesaian  sengketa  yang  didasarkan pada itikad  baik  dengan  mengesampingkan  penyelesaian  secara  litigasi  di Pengadilan Negeri.
(2)  Penyelesaian  sengketa  atau  beda  pendapat  melalui  alternatif penyelesaian  sengketa  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1) diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling  lama  14  (empat  belas)  hari  dan  hasilnya  dituangkan  dalam suatu kesepakatan tertulis.
(3)   Dalam  hal  sengketa  atau  beda  pendapat  sebagaimana  dimaksud dalam  ayat  (2)  tidak  dapat  diselesaikan,  maka  atas  kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan  seorang  atau  lebih  penasehat  ahli  maupun  melalui  seorang mediator.
(4)   Apabila para pihak tersebut dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari  dengan  bantuan  seorang  atau  lebih  penasehat  ahli  maupun melalui  seorang mediator  tidak  berhasil  mencapai  kata  sepakat, atau mediator  tidak  berhasil  mempertemukan  kedua  belah  pihak,  maka para  pihak  dapat  menghubungi  sebuah  lembaga  arbitrase  atau lembaga  alternatif  penyelesaian  sengketa  untuk  menunjuk  seorang mediator.
(5)   Setelah  penunjukan  mediator  oleh  lembaga  arbitrase  atau  lembaga alternatif  penyelesaian  sengketa,  dalam  waktu  paling  lama  7  (tujuh) hari usaha mediasi harus sudah dapat dimulai.
(6)    Usaha  penyelesaian  sengketa  atau  beda  pendapat  melalui  mediator sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (5)  dengan  memegang  teguh kerahasiaan,  dalam  waktu  paling  lama  30  (tiga  puluh)  hari  harus tercapai  kesepakatan  dalam  bentuk  tertulis  yang  ditandatangani  oleh semua pihak yang terkait.
(7) Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat secara tertulis adalah  final  dan  mengikat  para  pihak  untuk  dilaksanakan  dengan itikad  baik  serta  wajib  didaftarkan  di  Pengadilan  Negeri  dalam  waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan.
Surat Keputusan Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2003 tentang Norma dan Standar Mekanisme Ketatalaksanaan Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan menjabarkan beberapa langkah dalam penyelesaian sengketa, yaitu:
a. Melakukan penelitian terhadap subyek dan obyek sengketa.
b. Mencegah  meluasnya  dampak  sengketa  tanah  garapan  baik  subyek maupun obyeknya
c.  melakukan  Koordinasi  dengan  instansi  yang  terkait  untuk  menetapkan langkah-langkah penanganannya;
d. Memfasilitasi  musyawarah  antara  para  pihak  yang  bersengketa  untuk mendapat kesepakatan para pihak.
e. Jika  tidak  terjadi  kesepakatan  dalam  musyawarah  Pemerintah  atau pemegang hak dapat menempuh jalur hukum.
Salah  satu  kegiatan  dalam  program  strategis  BPN  RI  adalah  penyelesaian kasus  pertanahan.  Berdasarkan  Peraturan  Kepala  BPN  RI  Nomor  3  Tahun 2011  tentang  Pengelolaan  Pengkajian  dan  Penanganan  Kasus  Pertanahan, kasus  pertanahan  adalah  sengketa,  konflik  dan  perkara  pertanahan  yang disampaikan  kepada  Badan  Pertanahan  Nasional  Republik  Indonesia  untuk mendapatkan  penanganan,  penyelesaian  sesuai  peraturan  perundang- undangan dan/atau kebijakan pertanahan nasional.
1)  Pelayanan pengaduan dan Informasi Kasus
a) Pengaduan disampaikan melalui Loket pengaduan.
b) Dilakukan Register terhadap pengaduan yang diterima.
c) Penyampaian informasi, digolongkan menjadi:
2)  Pengkajian Kasus
a) Untuk mengetahui faktor penyebab.
b) Menganalisis data yang ada.
c) Menyusun suatu rekomendasi penyelesaian kasus.
3)  Penanganan Kasus
Penanganan suatu kasus pertanahan yang disampaikan atau diadukan dan ditangani oleh Badan Pertanahan Nasional RI dilakukan dengan tahapan:
a) Pengolahan data pengaduan, penelitian
b) lapangan/koordinasi/investigasi.
c) Penyelenggaraan gelar kasus/penyiapan berita acara.
d) Analisis/Penyusunan Risalah Pengolahan Data/surat keputusan.
e) Monitoring dan evaluasi terhadap hasil penanganan kasus.
Untuk  suatu  kasus  pertanahan  tertentu  yang  dianggap  strategis, dilaksanakan pembentukan tim penanganan kasus potensi konflik strategis.
4)  Penyelesaian Kasus
Penyelesaian suatu kasus pertanahan dikelompokkan menjadi 2 yaitu:
a) Penyelesaian melalui jalur hukum/pengadilan.
b) Penyelesaian melalui proses mediasi.
Penyelesaian  sengketa  tanah  oleh  BPN  tersebut  selayaknya  memegang beberapa prinsip dasar yaitu:
1)  Perlakuan yang berimbang kepada tiap pihak yang terlibat dalam sengketa.
2)  Transparansi dalam langkah-langkah penyelesaian sengketa dengan selalu melibatkan para pihak yang bersengketa.
3)  Pemberian  kebebasan  kepada  para  pihak  yang  terlibat  dalam  sengketa untuk  menentsukan  sendiri  penyelesaian  masalahnyauntuk  kasus-kasus tertentu selama masih di dalam koridor hukum yang ditetapkan oleh BPN.

## KESIMPULAN
Penyebab terjadinya hak garap yang sama antar Kelompok Tani karena Kepala Desa/RT  terlalu  mudah  mengeluarkan  surat  keterangan  sebagai  kepemilikan hak garap kepada warga masyarakat pada objek yang sama, yaitu pada lahan areal ijin pertambangan PT.KPC, sehingga sengketa hak garap atas lahan tidak dapat  terhindarkan  sebagaimana  yang  terjadi  di  Desa  Swarga  Bara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur.
Penyelesaian  sengketa  sesama pemegang hak garap  dapat  ditempuh dengan cara mediasi dengan maksud agar para pihak yang bersengketa tidak ada yang merasa  dirugikan,  namun  harus  memberikan  keuntungan  bagi  sesama pemegang hak garap.
Alas  hak  bagi  para  penggarap  wajib  diberikan  untuk  tertibnya  administrasi  di bidang  pertanahan  dan  sekaligus  dapat  memberikan  kepastian  dan perlindungan  hukum  kepada  para  penggarap  agar  potensi  sengketa pertanahan dapat dihindari sedini mungkin.

## REFERENSI
Agement  Bepalingen  Van  Wetgeving  Voor Indonesia.  (AB  S.1847-23, diumumkan  secara  resmi  pada  tanggal  30  April  1847),  Kitab  Undang – Undang Hukum Perdata.
Abdulkadir  Muhammad,  2004, Hukum  dan  Penelitian  Hukum ,  Bandung:  PT. Citra Aditya Bakti.
Dermawan,  Dkk .  Implementasi  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997 Tentang  Pendaftaran  Tanah  Di  Desa  Baning  Kota  Kecamatan  Sintang Kabupaten Sintang. Jurnal Tesis Pmis-Untan-Psian, 2014. Harsono,  B.,  2006. Himpunan  Peraturan  Undang-Undang  Pokok  Agraria,
Jakarta: Djambatan.
Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria