Pidana Pemilu Dan Pilkada Oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu Muhammad Junaidi
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
UPAYA NON-PENAL DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
Mochamad Ramdhan Pratama 1 , Mas Putra Zenno Januarsyah 2
1 Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
2 Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Bandung. putrazenno@gmail.com
Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  secara  jelas  mengenai  upaya  non-penal dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.  Korupsi di Indonesia bukan sekedar persoalan normatif, akan tetapi sudah menjadi penyakit kolosal. Urgensi penelitian ini  berkofus  pada  upaya  non-penal  dengan  strategi  perubahan  sosial  dengan mengubah  cara  berpikir  masyarakat  di  lingkungan  sekitar.  Metode  penelitian bersifat  deskriptif  ( descriptive  research ),  jenis  penelitian  kriminologis  dengan pendekatan  konseptual  ( conceptual  approach ).  Hasil  dari  penelitian  ini  dapat dikonklusikan bahwa sarana non-penal memiliki nurani intelektual yang berfokus pada  perbaikan  kondisi  sosial  yang  mempunyai  pengaruh  previntif  terhadap kejahatan melalui perwujudan pendidikan anti korupsi sebagai kunci utama.
Kata Kunci: Korupsi; Non-Penal; Pendidikan Antikorupsi; Perubahan Sosial
1 Mahasiswa Pascasarjana Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro
2 Dosen Sekolah Tinggi Hukum Bandung
Pidana Pemilu Dan Pilkada Oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu Muhammad Junaidi
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
NON-PENAL EFFORTS IN ERADICATING CORRUPTION
Mochamad Ramdhan Pratama 1 , Mas Putra Zenno Januarsyah 2
1 Master of Law, Diponegoro University, Semarang.
2 Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Bandung. putrazenno@gmail.com
Abstract
This  study  aims  to  examine  clearly the  non-penal  efforts  in  eradicating  criminal acts of corruption. Corruption in Indonesia is not just a normative issue, but has become  a  colossal  disease.  The  urgency  of  this  research  focuses  on  non-penal efforts with social change strategies by changing the way of thinking of people in the  surrounding  environment.  The  research  method  is  descriptive  (descriptive research),  a  type  of  criminological  research  with  a  conceptual  approach.  The results of this study can be concluded that non-penal means have an intellectual conscience  that  focuses  on  improving  social  conditions  that  have  a  prevailing influence on crime through the realization of anti-corruption education as the main key.
Keywords: Corruption, Non-Penal, Anti-Corruption Education, Social Change
Pidana Pemilu Dan Pilkada Oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu Muhammad Junaidi
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842

## I. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Berpangkal  pada  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Herman,  dengan  judul upaya  non  penal  dalam  penanggulangan  tindak  pidana  korupsi.  Esensi penelitiannya  adalah    model  pencegahan  tindak  pidana  korupsi  dalam perspektif  hukum  pidana  dengan  pendekatan non-penal yang  fokus  utamanya pada  upaya  preventif  yang  menekankan pada  usaha  pencegahan  korupsi  yang diarahkan  untuk  meminimalkan  penyebab  dan  peluang  untuk  dilakukannya tindak pidana korupsi, sehingga model pencegahan yang dapat dilakukan adalah penataan kualitas Sumber Daya Manusia (selanjutnya disebut SDM), penataan manajemen  kerja  pada  instansi  dan  organisasi,  optimalisasi  peran  satuan pengawas internal instansi dan organisasi, peningkatan peran serta masyarakat, dan penataan Undang-Undang dan perbaikan SDM aparat penegak hukum. 3
Penelitian  ini  berkaitan  dengan  penelitian  Rangga  Jayanuarto,  dalam penelitiainnya  membahas  kebijakan non  penal (penanggulangan  korupsi) berdimensi  transendental,  esensi  penelitian  tersebut  menjelaskan  bahwa kejahatan korupsi merupakan extra ordinary crime (kejahatan yang luar biasa), oleh karena itu cara menanggulangi pun juga harus dengan cara-cara yang luar biasa  karena  korupsi  meruapakan  kejahatan  yang  merugikan  negara  dan berakibat  pada  tidak  stabilnya  keadilan  dan  kesejahteraan  yang  dirasakan masyarakat. Oleh karenanya salah satu upaya luar biasa tersebut adalah dengan memasukkan dimensi transendental pada kebijakan non penal penanggulangan korupsi  sehingga  upaya  yang  dilakukan  juga  melampaui  batas  sejalan  dengan korupsi yang juga merupakan kejahatan yang melampaui batas. 4
Lebih dari itu terdapat juga penelitian yang dilakukan oleh Japansen Sinaga dengan judul kebijakan penegakan  hukum dalam tindak pidana  korupsi berdasarkan
3 Herman, “ Upaya Non Penal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi ”, Horlev Volume 2  Issue  1  March  2018,  Fakultas  Hukum  Universitas  Halu  Oleo,  2018,  Kendari,  hal  313  DOI: http://dx.doi.org/10.33561/holrev.v2i1.4192
4 Rangga  Jayanuarto,  “ Kebijakan  Non  Penal  (Penanggulangan  Korupsi)  Berdimensi Transendental ”, Prosiding Seminar Nasional 2018, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018, Surakarta, hal 390. http://hdl.handle.net/11617/9712
Pidana Pemilu Dan Pilkada Oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu Muhammad Junaidi
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
pendekatan  non-penal , esensi  dalam  penelitian  tersebut  menjelaskan  bahwa penyebab  lemahnya  pemberantasan  korupsi  di  Indonesia,  terutama  di  daerah, selain  masih  kurang  jumlah  penegak  hukum  yang  berwawasan  hukum  luas, penegak hukum yang berani berbenturan dengan kekuasaan juga masih kurang. Penegak  hukum  hanya  berani  pada  pelaku  yang  sudah  lemah  kekuasaannya, mantan pejabat, atau pengusaha yang tidak ada back up kekuasaan yang kuat, sehingga  terkesan  seperti  tebang  pilih  pelaku  korupsi  yang  dihadapkan  ke peradilan. 5 Penelitian di atas memberikan peneliti referensi dalam memperkaya bahan  kajian  pada  penelitian  ini.  Kelebihan  dalam  penelitian  ini  menjelaskan upaya non-penal dengan strategi perubahan sosial yang berfokus pada strategi mengubah  cara  berpikir  masyarakat  dalam  pemberantasan  tindak  pidana korupsi. Penelitian ini melengkapi penelitian sebelumnya yang membahas atau berkorelasi dengan judul variabel penelitian.
Harus disadari meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan  membawa  dampak  yang  tidak  hanya  sebatas  kerugian  negara  dan perekonomian  nasional  tetapi  juga  pada  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara. Perbuatan  tindak  pidana  korupsi  merupakan  pelanggaran  terhadap  hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, sehingga tindak pidana korupsi tidak dapat  lagi  digolongkan  sebagai  kejahatan  biasa  ( ordinary  crimes )  melainkan telah  menjadi  kejahatan  luar  biasa  ( extra-ordinary  crimes ).  Sehingga  dalam upaya  pemberantasannya  tidak  lagi  dapat  dilakukan  “secara  biasa,”  tetapi “dituntut cara-cara yang luar biasa ( extra-ordinary enforcement ).” 6
Sedangkan  dalam  penelitian  Tamala  Sari  Martha  Prakoso  membedakan antara unsur-unsur tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 UU PTPK dengan unsur- unsur  tindak  pidana  korupsi  dalam  Pasal  3  UU  PTPK  ialah  pada  unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan unsur secara
5 Japansen  Sinaga,  “ Kebijakan  Penegakan  Hukum  Dalam  Tindak  Pidana  Korupsi  Berdasarkan Pendekatan Non-Penal ”, Jurnal Law Pro Justitia Vol. II, No. 2 – Juni 2017, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, 2017, Medan, hal 39.
6 Mas  Putra  Zenno  Januarsyah,  “ Penerapan  Prinsip  Ultimum  Remedium  dalam  Tindak  Pidana Korupsi  Kajian  Putusan  Nomor  2149  K/Pid.Sus/2011 ”,  Jurnal  Yudisial  Vol  10  No  3  Desember  2017, Komisi Yudisial, 2017, Jakarta, hal 264. http://dx.doi.org/10.29123/jy.v10i3.266
Pidana Pemilu Dan Pilkada Oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu Muhammad Junaidi
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
melawan  hukum  dalam  Pasal  2  UU  PTPK  dibandingkan  dengan  unsur menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang  lain  atau  korporasi  dan  unsur menyalahgunakan  kewenangan,  kesempatan  atau  sarana  yang  ada  padanya karena jabatan atau kedudukan dalam Pasal 3 UU PTPK. Sementara itu unsur setiap  orang,  dapat  merugikan  keuangan  negara  dan  secara  bersama-sama sebagai  orang  yang  melakukan,  menyuruh  lakukan,  atau  yang  turut  serta melakukan,  tidak  terdapat  perbedaan  antara  Pasal  2  dan  Pasal  3  UU  PTPK. 7
Berelasi  dengan  hal  tersebut,  maka  korupsi  bukan  sekedar  persoalan  normatif saja,  akan  tetapi  sudah  menjadi  penyakit  kolosal.  Sehingga  korupsi  sudah menjadi musuh masyarakat karena bisa menghancurkan sendi-sendi kehidupan bangsa.  Kegagalan  hukum  modern  saat  ini  yang  berkamuflase  pada  liberal kapitalistik  tidak  mampu  menyelesaikan  secara  komprehensif  kasus-kasus tindak pidana korupsi yang berelasi dengan pejabat tinggi atau elit politik.
Melihat  hal-hal  di  atas  seyogyanya  pemerintah  melakukan  usaha  yang rasional  dalam  menanggulangi  kejahatan  melalui  pendekatan  perundang- undangan maupun pendekatan pencegahan. Menurut Barda Nawawi Arief suatu kebijakan atau upaya penanggulangan tindak pidana pada hakikatnya merupakan bagian  integral  dari  upaya  perlindungan  masyarakat  ( social  defence )  guna mencapai  kesejahteraan  masyarakat  ( social  welfare ). 8 Apabila  ditinjau  dari sudut  pandang  politik  kriminal,  maka  keseluruhan  kegiatan preventif yang berelasitas  dengan  kebijakan  sosial  atau  pembangunan  nasional  untuk memperbaiki  kondisi  sosial  tertentu  seperti  penyatuan  dan  pendidikan  sosial dalam  rangka  mengembangkan  tanggung  jawab    sosial  warga  masyarakat, penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama, atau
7 Tamala Sari Martha Prakoso, “ Pemenuhan Unsur Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Korporasi Dalam Pasal 2 UU Nomor 31 Tahun 1999 Dan Unsur Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain  Atau  Korporasi  Dalam  Pasal  3  UU  Nomor  31  Tahun 1999  Pada  Putusan  Hakim  Perkara  Tindak Pidana  Korupsi  (Studi  Putusan  Nomor  238/Pid.b/2009/PN.Kray  jo.  Nomor  373/Pid.b/2010/PT.Smg  jo. Nomor 167k/Pid.sus/2011 di Pengadilan Negeri Karanganyar) ”, Recidive Volume 3 No 1 Januari-April 2014, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2014, Surakarta, hal 22.
8 Barda  Nawawi  Arief,  “ Bunga  Rampai  Kebijakan  Hukum  Pidana  Perkembangan  Penyusunan Konsep KUHP baru ”, Genta Publishing, 2010, Jakarta, hal 4.
Pidana Pemilu Dan Pilkada Oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu Muhammad Junaidi
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
yang  bersifat  moralistik  lainnya  yang  secara  tidak  langsung  mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan.
Berpangkal  dari  pendapat  Marc  Ancel,  mengemukakan  bahwa  politik kriminal  dapat  diberikan  pengertian  sebagai  “ the  rational  organization  of  the control of crime by society ”. Definisi tersebut tidak berbeda dengan pendapat G. Peter  Hoefnagels  yang  menyatakan  bahwa  “ criminal  policy  is  the  rational organization of the social reaction to crime ”. 9 Hal ini berarti dapat dirumuskan bahwa  politik  kriminal  merupakan  suatu  usaha  yang  rasional  dari  masyarakat dalam penanggulangan kejahatan.
G.  Peter  Hoefnagels  menggambarkan  untuk  menanggulangi  kejahatan, kebijakan kriminal dapat dijabarkan dalam berbagai bentuk antara lain: 10
a. Penerapan hukum pidana (criminal lawapplication);
b. Pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment);dan
c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (influencing views of society on crime andpunishment).
Perlu  ditegaskan  bahwa  sebagai  suatu  kesatuan  dalam  keseluruhan mekanisme  penanggulangan  kejahatan,  maka  harus  ada  jalinan  mata  rantai antara  setiap  tahap  pemidanaan,  hal  ini  berarti  tahap  pemberian  pidana  tidak dapat dilepaskan dari tahap penetapan pidana dan tahap pelaksanaan pidana yang menjadi  kebijakan  eksekutif.  Perlu  juga  diingat,  bahwa  yang  menjalin  ketiga tahap pemidanaan itu sehingga menjadi satu kesatuan dari tujuan pemidanaan. Oleh  karena  itu  dalam  tahap  pemberian  pidana,  harus  dihayati  adalah  tujuan pemidanaan yang berlatar belakang filsafat pemidanaan. 11
Refleksi  di  atas,  memberikan  suatu  pemahaman  bahwa  harus  adanya jalinan mata rantai antara kebijakan yang menetapkan jumlah sanksi pidana oleh pembuat undang-undang dengan kebijakan dijatuhkan pidana itu secara konkret oleh  hakim.  Namun  hal  ini  tidak  berarti  jika  jumlah  maksimum  pidana  yang ditetapkan  oleh  pembuat  undang-undang  harus  sama  dengan  yang  dijatuhkan
9 Marc Ancel dalam Barda Nawawi Arief, ibid., hal 3.
10 G. Peter Hoefnagels dalam Barda Nawawi Arief, ibid., hal 5 11 Widiada Gunakaya, “ Politik Kriminal ”, STHB, 1997, Bandung,    hal 89.
Pidana Pemilu Dan Pilkada Oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu Muhammad Junaidi
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
oleh  hakim.  Akan  tetapi  sebaliknya  juga,  tidak  berarti  juga  bahwa  kebebasan hakim itu boleh terlalu jauh berbeda dari kebijakan strategi  pidana yang telah ditetapkan.
Penelitian  ini  melengkapi  penelitian  sebelumnya  tentang  bagaimana penanganan tindak pidana korupsi baik melalui upaya penal maupun non penal .
Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah berkisar pada masalah politik kriminal  di  bidang  korupsi,  karena  setiap  usaha  yang  bersifat  rasional  untuk menanggulangi  kejahatan,  pada  hakikatnya  merupakan  bidang  kajian  politik kriminal.  Hanya  saja,  permasalahan  pokok  tadi  lebih  berspektrum  pada permasalahan criminal  policy  by  non-penal .  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah mengkaji secara jelas mengenai upaya non-penal dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

## B. Perumusan Masalah
Merujuk  pada  latar  belakang  di  atas,  permasalahannya  yang  dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah upaya non-penal dalam pemberantasan tindak pidana korupsi?

## C. Metode Penelitian
Penelitian ini bersifat deskriptif dengan jenis penelitian pendekatan yuridis normatif, penelitian yuridis normatif dilakukan melalui penelitian kepustakaan yang  meneliti  data  sekunder  berupa  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, dengan pendekatan konseptual ( conceptual approach ). Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum.
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif,  yakni  analisis  data  dengan  cara  menguraikan  data  secara  bermutu dalam  bentuk  kalimat  yang  teratur,  runtun,  logis,  tidak  tumpang  tindih,  dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.
Pidana Pemilu Dan Pilkada Oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu Muhammad Junaidi
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842

## II. PEMBAHASAN
1. Upaya Non-Penal Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Korupsi  menjadi  salah  satu  masalah  besar  yang  dihadapi  Indonesia, bahkan  telah  kronis.  Zainuri  mengungkapkan  bahwa  korupsi  di  negeri  ini merambah semua lini bagaikan gurita. Penyimpangan ini bukan saja merasuki kawasan  yang  sudah  dipersepsi  publik  sebagai  sarang  korupsi,  tetapi  juga menyusuri lorong-lorong instansi yang tidak terbayangkan sebelumnya bahwa di sana ada korupsi. Satu per satu skandal keuangan di berbagai instansi negara terbongkar. 12
Kajian tentang korupsi di Indonesia sudah banyak disampaikan kepada publik, baik melalui diskusi, seminar, hasil survei, media masa dan sebagainya. Salah  satu  kajian  dan  survei  rutin  tentang  korupsi  dilakukan  oleh  salah  satu lembaga  independen  yaitu  Transparency  International  (selanjutnya  disebut TI). 13 Hasil  survei  yang  dilakukan  oleh  badan  yang  berwenang  tersebut memberikan skor 38 bagi Indonesia. 14
Usaha rasional dalam menanggulangi kejahatan dapat dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) sarana, yaitu dengan sarana penal (hukum pidana), dan non-penal ( non hukum pidana), yang dalam pelaksanaannya merupakan satu kesatuan  integratif  dan  bersinergi  dengan  kebijakan  yang  lebih  besar  yaitu kebijakan sosial. Terkait dengan penelitian ini adalah penggunaan sarana penal, yakni  pembuatan  dan  perumusan  hukum  pidana  (UU  PTPK)  yang  baik, diharapkan tindak pidana korupsi dapat ditanggulangi dengan baik pula.
Kelemahan-kelemahan  formulasi  tindak  pidana  korupsi  saat  ini  ialah Kebijakan hukum pidana dalam hal pemberantasan tidak pidana korupsi, masih
12 Zainuri dalam Mas Putra Zenno Januarsyah, op.cit ., hal 264.
13 Achmad Badjuri, loc.cit.
14 Transparansi International, Corruption Percep tion Index , https://ti.or.id/corruptionpercep tion- index-2018/, diakses 18 April 2020.
Pidana Pemilu Dan Pilkada Oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu Muhammad Junaidi
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
tersebar  di  beberapa  perundang-undangan,  hal  ini  dapat  menimbulkan persoalan terutama dalam aspek keadilan. 15
Ekspektasi  rakyat  kepada  pemerintah  bukan  hanya  membentuk  suatu aturan-aturan normatif semata, akan tetapi eksistensi pemerintah secara aktif dalam  menciptakan  suasana  pemerintahan  yang  terbuka,  berintegritas,  dan segala  kebijakan  yang  hasilnya  untuk  kepentingan  rakyat.  Oleh  karena  itu jabatan-jabatan penting di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia harus dijabat oleh orang-orang yang mempunyai softskill dan hardskill yang baik, serta tidak menyalahgunakan otoritasnya untuk kepentingan pribadi.
Pemerintah  dalam  hal  penanganan  tindak  pidana  korupsi  mempunyai usaha  rasional  melalui  pendekatan  upaya  penal  ( represif )  dengan  pemberian sanksi  kepada  subjek  hukum  yang  melakukan  tindak  pidana.  Sehingga, pemberian  sanksi  terhadap  tindak  pidana  korupsi  merupakan  reaksi  atas perbuatan  korupsi  yang  dilakukan.  Namun  demikian  dalam  proses penanggulangan  tindak  pidana  termasuk  tindak  pidana  korupsi  tidak  hanya menggunakan upaya penal yang cenderung reaktif, akan tetapi juga harus ada upaya non-penal dengan  pendekatan preventif dengan  jalan  pencegahan seseorang melakukan tindak pidana.
Penanggulangan  kejahatan  melalui non-penal harus  dilakukan  karena sarana penal memiliki  kelemahan  atau  ketidakmampuan  hukum  pidana  dari sudut  berfungsinya  atau  bekerjanya  hukum  (sanksi)  pidana  itu  sendiri. Sedangkan apabila ditinjau dari kejahatan sebagai sosial, maka banyak faktor yang  menyebabkan  terjadinya  suatu  kejahatan.  Wajarlah  hukum  pidana mempunyai  keterbatasan  kemampuan  untuk  menanggulangi  seperti  yang dikatakan sudarto bahwa penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan  secara  gejala  ( Kuren  am  Symton )  dan  bukan  suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya. Meniscayakan langkah-
15 Andi  Febriansyah  Al  Sabah  AZ, Kebijakan  Hukum  Pidana  Dalam  Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi , Jurnal Al Daulah Vol 6 No 1, Universitas Islam Negeri Alaudin, 2017, Makassar, hal 206. http://dx.doi.org/10.24252/ad.v6i1.4875
Pidana Pemilu Dan Pilkada Oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu Muhammad Junaidi
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
langkah  penanggulangan  kejahatan  dengan  sarana  non-penal  maka  proses perwujudannya melalui pendidikan yang mempunyai peran kunci.
Sarana non-penal memiliki  nurani  intelektual  yang  berfokus  pada perbaikan kondisi sosial, namun secara implisit mempunyai pengaruh previntif terhadap  kejahatan.  Usaha-usaha non-penal ini,  misalnya  penyantunan  dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat,  penggarapan  kesehatan  jiwa  masyarakat  melalui  pendidikan moral, agama, atau yang bersifat moralistik lainnya, peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja, kegiatan patroli dan pengawasan lainnya. Tidak kalah  pentingnya  mengenai  meningkatkan  usaha-usaha  yang  bersifat abolionistik,  yaitu  usaha-usaha  yang  dapat  mengikis  habis  secara  langsung faktor-faktor kondusif penyebab kejahatan.
Sejalan dengan hal di atas, United Nations Office on Drugs and Crime (selanjutnya  disebut  UNODC)  dalam  buku ANTI-CORRUP  TION EDUCATION  AT  SCHOOL  Methodical  material  for  general  and  higher education  schools mempunyai  program  pendidikan  anti  korupsi  di  sekolah yaitu: 16
An  anti-corruption  movement  is  heavily  emotional.  Emotions  are  not bad, although sometimes they mean that protestors have very superficial and vague knowledge about the phenomenon they disapprove of and, as a result, they fail to change anything in principle. Bearing this in mind, one of the key tasks of anti-corruption education at school is to provide knowledge in order to:
a. Teach  how  to  recognise  corruption  (and  separate  it  from  other  types  of crime);
b. Provide arguments why corruption is evil;
c. Demonstrate means of reducing corruption.
Provision and obtaining of information for anti-corruption education may be carried out in the same way as for the other social disciplines which include
16 UNODC,  “ ANTI-CORRUPTION  EDUCATION  AT  SCHOOL  Methodical  Material  For General And Higher Education Schools ”, UNODC, 2006, Wina, hal 26.
Pidana Pemilu Dan Pilkada Oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu Muhammad Junaidi
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
lectures;  analysis  of  various  written  sources  of  information  (articles,  survey reports, historical sources); discussions with various people (law enforcement officials,  witnesses,  politicians and  civil servants);  review  of  video  material, etc. Yet when dealing with anti-corruption education, there is always a threat that mere provision of information can turn into a methodological material of training young people about the possibilities of corrupt conduct or contribute to  tearing  up  the  fabric  of  society  we  live  in  and  its  institutions.  Therefore, provision  of  information  should  be  done in  a  moderate  and  tasteful  manner, bearing in mind that the key objective is not to gain the most knowledge but to make the best judgement.
Attitude  is  an  evaluative  disposition  toward  some  object  based  upon cognitions, affective reactions, behavioural intentions and past behaviours. For example:
a. Behaviour “I paid the public official in order to... ”;
b. Intentions “I should ‘grease the palm’ of Mr. Z to keep him quiet”;
c. Attitude  “The  fight  against  corruption  is  a  funny  and  senseless  thing, though...”;
d. Cognitions “I have to take care of bribes all the time to make it smooth and so do the people I know”;
e. Affective  Reactions  “To  tell  you  the  truth,  it  is  disgusting  to  ‘grease somebody’s palm‘ every time I have to solve something”
Pada  prinsipnya  apa  yang  dijelaskan  di  atas  memuat  suatu  relasitas anatara setiap elemen. Perubahan dalam satu elemen dapat meminta perubahan pada  yang  lain.  Misalnya,  mengubah  niat  perilaku  dan  perilaku  dapat mengubah kognisi, reaksi afektif, dan sikap.
Apabila ditinjau dari konsep tenaga pengajar, seperti seorang guru atau dosen,  maka  seharusnya  memberikan  informasi  tentang  bahaya  laten  dari korupsi,  pengembangan  sikap  dasar  siswa  atau  mahasiswa  harus  dilakukan ketika  memasuki  dunia  pendidikan.  Pencapaian  informasi  yang  dapat direalisasikan  dalam  pemahaman  mengenai  kerugian  yang  diakibatkan  oleh perbuatan  korupsi  dengan  menggunakan  argumen  keilmuan  baik  bidang ekonomi, sosial, hukum, politik, dan budaya. Oleh karena itu, setiap argumen harus  transformasikan  ke  dalam  bahasa  lebih  mudah  untuk  menunjukkan
Pidana Pemilu Dan Pilkada Oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu Muhammad Junaidi
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
bahwa  perbuatan  korupsi  mengancam  kepentingan  kehidupan.  Penyampaian informasi yang diberikan kepada siswa atau mahasiswa harus diberikan secara kreatif  dan  inovatif.  Setelah  disampaikan  informasi  pengetahuan  tentang bahaya laten dari perbuatan korupsi, maka tugas selanjutnya diemban oleh para agen perubahan yaitu mahasiswa. Mahasiswa menyampaikan kembali kepada masyarakat  betapa  bahayanya  perbuatan  korupsi  dalam  kepentingan kehidupan. Pemeberian informasi kepada masyarakat dapat dilakukan melalui dialog,  Kuliah  Kerja  Nyata,  Bina  Desa,  dan  lain  sebagainya  dalam  bentuk pengabdian kepada masyarakat.
Perubahan  sosial  masyarakat  dapat  terjadi  apabila  mengubah  cara berpikir  masyarakat  itu  sendiri.  Mengubah  cara  berpikir  masyarakat  bisa dilakukan dengan konsep pedagogi antikorupsi. Untuk itu pedagogi antikorupsi diartikan  sebagai  pendidikan  koreksi  budaya  yang  bertujuan  untuk mengenalkan cara berpikir dan nilai-nilai baru kepada masyarakat. 17
Konsep  Pedagogi  antikorupsi  dapat  dilaksanakan  di  semua  jalur pendidikan  baik  formal,  nonformal  maupun  informal.  Akan  tetapi  yang mempunyai otoritas dan kultur yang jelas adalah jalur formal yang sampai saat ini  dipandang  efektif  untuk  menyiapkan  generasi  muda  berperilaku antikorupsi.  Lebih  dari  itu  pada  tingkat  informal,  seperti  kegiatan  ekstra kurikuler dipandang lebih efektif karena suasana penyampaiannya tidak formal seperti dikelas. 18
Sinergi  dengan  pemikiran  di  atas,  fokus  utama  pedagodi  antikorupsi adalah  membentuk  kesadaran  diri  pribadi,  maka  lingkungan  yang  paling menguntungkan  untuk  itu  adalah  disiplin  sosial,  termasuk  pendidikan  Ilmu Hukum,  Sejarah,  Politik,  Kewarganegaan,  dan  Etika.  Interdisipliner  ilmu tersebut, mempunyai peranan dalam menjelaskan bahaya laten dari perbuatan korupsi. Apabila penyampaian informasi diterima dengan baik oleh para agen
17 Totok Suyanto, “ Pendidikan Anti Korupsi dan Pengembangan Budaya Sekolah ”,    JPIS Vol 23 No 8 Edisi Juli – Desember 2005, Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial, 2005, Bandung, hal 43.
18 Eko Handoyono, “ Pendidikan Anti Korupsi ”, Ombak, 2013, Yogyakarta, hal 44.
Pidana Pemilu Dan Pilkada Oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu Muhammad Junaidi
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
perubahan,  maka  satu  langkah  awal  telah  tercapai  untuk  mengubah  cara berpikir masyarakat.
Konsep  pedagogi  antikorupsi  dalam  jenjang  pendidikan  di  Indonesia harus  diatur  secara  jelas  dan  tidak  menimbulkan  interprestasi  ganda  oleh penerima  atau  pembaca.  Sebagai  contoh  yang  bisa  diberikan  dalam pembelajaran  anti  korupsi  pada  tingkatan  Siswa  Dasar  (SD)  teknik  mencari pasangan,  teknik  bertukar  pasangan,  teknik  berpikir  berpasangan  berempat, teknik berkirim salam dan soal, teknik kepala bernomor, teknik dua tinggal dua tamu,  teknik  keliling  kelompok,  teknik  keliling  kelas,  teknik  kancing gemerincing,  teknik  jigsaw  dan  teknik-teknik  lainnya  yang  relevan  dengan kompetensi dasar yang ingin dicapai. 19
Pedagogi antikorupsi di Sekolah Menengah Pertama (selanjutnya disebut SMP)  dan  Sekolah  Mengah  Atas  (selanjutnya  disebut  SMA)  dapat menggunakan  model  penelitian  sosial,  simulasi, brainstorming ,  studi  kasus, silang  pendapat, problem-centered  group ,  seminar  group, syndicate  group , debat, team-quiz ,  poster  dan  model-model  lain  yang  relevan  dengan kompetensi dasar yang ingin dicapai. 20 Sama halnya dengan Perguruan Tinggi, konsep  pedagogi  antikorupsi  dapat  diintegrasikan  ke  dalam  mata  kuliah Pendidikan  Pancasila,  Pendidikan  Kewarganegaraan,  Pendidikan  Agama, Bahasa Indonesia, Ilmu Sosial Dasar, Ilmu Budaya Dasar, atau dapat dijadikan sebagai mata kuliah tersendiri. 21
Pemikiran  lain  mengenai  strategi  anti  korupsi  melalui  pendekatan pendidikan  formal  dapat  dilakukan  melalui  pendidikan  berkarakter  sebagai upaya penyelenggaraan pendidikan anti-korupsi. Kurikulum pendidikan anti- korupsi merupakan konsep yang menanamkan nilai-nilai anti korupsi. Seperti, konsep  mata  pelajaran  tersendiri,  konsep  terintegrasi  dalam  semua  mata pelajaran,  luar  pembelajaran,  konsep  pembudayaan,  pembiasaan  nilai  dalam
19 Ibid., hal 50.
20 Ibid . 21 Ibid., hal 51.
Pidana Pemilu Dan Pilkada Oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu Muhammad Junaidi
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
seluruh aktivitas dan suasana sekolah, dan kosep gabungan. Sedangkan untuk metode atau cara penyampaian nilai-nilai anti korupsi, dapat dilakukan dengan metode  demokratis,  pencarian  bersama,  siswa  aktif  atau  aktivitas  bersama, keteladanan, live in , dan penjernihan nilai atau klarifikasi nilai. 22
Uraian di atas sebagai contoh penerapan pedagogi antikorupsi di sekolah sampai perguruan tinggi melalui jalur pembelajaran saja. Pedagogi antikorupsi dapat diwujudkan melalui kegiatan lomba tulis, baca puisi antikorupsi, lomba poster  antikorupsi,  lomba  pidato  antikorupsi,  lomba  geguritan  antikorupsi, lomba  dongeng  antikorupsi,  lomba  kisah  antikorupsi,  lomba  tulis  cerpen antikorupsi, drama antikorupsi, lomba debat tentang korupsi, dan kegiatan lain yang  lebih  cair,  segar,  menyenangkan,  bebas,  menarik,  menantang  dan mendidik.
Komparatif  dengan  berbagai  negara,  misalnya  Negara  Finlandia  yang terbilang relatif bersih dari korupsi. Ada tiga faktor utama yang menyebabkan Finlandia bersih dari korupsi. Pertama, obedience, yaitu sikap taat atau patuh pada hukum. Kedua, honesty , yaitu sikap jujur pada diri sendiri dan orang lain. Ketiga, life style atau gaya hidup sederhana dan tidak konsumtif. Di Finlandia, sikap bohong tidak disukai oleh rakyat. 23
Menarik  untuk  diperhatikan  dari  pengalaman  Hongkong  dalam  hal menangani korupsi dinegaranya, dikatakan oleh Mr Raymond  H. C. WONG bahwa: 24
Since  its  inception  in  1974,  the  Independent  Commission  Against Corruption  (commonly  known  as  the  ICAC)  has  witnessed  the  rapid economic  development  of  Hong  Kong.  As  Hong  Kong  develops  into  a metropolitan city and a major financial centre, the crime of corruption has  also  grown  in  complexity.  Nowadays  it  very  often  forms  part  and parcel  of  other  organized  and  serious  crimes.  With  the  rise  of
22 Ahmad  Zuber,  “ Strategi  Anti  Korupsi  melalui  Pendekatan  Pendidikan  Formal  dan  KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) ”, Journal of Development and Social Change, Vol. 1, No. 2, Oktober 2018, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret, 2018, Surakarta, hal 189.
23 Bambang Suryadi, “ Belajar dari Pemberantasan Korupsi di Negara Lain” , CSRC UIN Syarif Hidayatullah, 2006, Jakarta, hal 192.
24 Mr Raymond H. C. WONG dalam Herlambang, “ Belajar menanggulangi Korupsi dari Negara Lain ”,  Jurnal  Hukum  Supremasi  Hukum  Nomor  2  (23)  Agustus  2012,  Fakultas  Hukum  Unversitas Bengkulu, 2012, Bengkulu,    hal 2.
Pidana Pemilu Dan Pilkada Oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu Muhammad Junaidi
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
"Globalization"  and  the  "Knowledge-based  Economy"  due  to  the advance of information technology, criminals round the world are now able  to  plan  and  execute  a  wide  range  of  illicit  activities  through  the internet  or  other  means  of  mobile  communication  facilities.  Many corrupt activities have transformed into cross-border crimes. Criminals are  also  able  to  escape  justice  by  speedily  moving  around  different places, taking advantage of the convenience of rapid modern-day travel. In  the  face  of  the  challenge  of  hi-tech  and  internationalized  corrupt activities, how to tackle cross-border crimes has become an  important issue of common concern amongst law enforcement agencies worldwide. The ICAC has always paid serious attention to the need of international cooperation in combating corruption and organized crime. Our strategy focuses  on  three  areas:  law  enforcement  cooperation,  experience sharing, and staff training.
Hal di atas, pada esensinya  Hongkong mendirikan Komisi Independen Anti  Korupsi  (umumnya  dikenal  sebagai  ICAC)  pada  tahun  1974.  Ketika Hongkong berkembang menjadi kota metropolitan dan pusat keuangan utama, kejahatan  korupsi  juga  tumbuh  dalam  kompleksitas.  Munculnya  Era "Globalisasi"  dan  "Ekonomi  Berbasis  Pengetahuan"  dengan  kemajuan teknologi informasi, penjahat di seluruh dunia sekarang dapat merencanakan dan  melaksanakan  berbagai  kegiatan  terlarang  melalui  internet  atau  sarana komunikasi  seluler  lainnya.  Banyak  kegiatan  korupsi  telah  berubah  menjadi kejahatan lintas batas. Penjahat juga dapat melarikan diri dari keadilan dengan bergerak  cepat  di  berbagai  tempat  dengan  cepat.  Menghadapi  tantangan  itu, cara untuk mengatasi kejahatan lintas batas telah menjadi isu penting bersama di antara lembaga penegak hukum di seluruh dunia. ICAC selalu memberikan perhatian  serius  pada  kebutuhan  kerjasama  internasional  dalam  memerangi korupsi  dan  kejahatan  terorganisir.  Strategi  kami  berfokus  pada  tiga  bidang: kerjasama penegakan hukum, berbagi pengalaman, dan pelatihan staf.
Selain  itu,  konsep  keberhasilan  China  memberantas  korupsi  adalah adanya penegakan hukum yang tegas, China memiliki badan antikorupsi, yaitu Anti  Corruption  Branch  (ACB)  yang  ditangani  oleh  kepolisian.  Oleh  karena ACB  dikelola  oleh  kepolisian  yang  sudah  mendapatkan  stigma  korup,  maka ACB tidak direspon masyarakat. Itulah sebabnya,  ACB diganti menjadi Anti
Pidana Pemilu Dan Pilkada Oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu Muhammad Junaidi
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
Corruption Office (ACO) yang dipimpin oleh pemimpin baru yang betul-betul jujur. ACO memiliki tiga bagian, yaitu:
a. Bagian pengumpul keterangan intelijen yang telah lama ada;
b. Bagian penyidikan tuduhan korupsi sehari-hari; dan
c. Bagian  penyidikan  terhadap  pegawai  pemerintah  yang  mempunyai kekayaan yang jauh melampaui gaji mereka. 25
Selanjutnya Negara Malaysia semula adalah negara dengan sistem feodal agraris .  Sejak  dijajah  Inggris,  sistem  feodal  tersebut  berubah  menjadi perserikatan  berbasis  demokrasi  dengan  model  Inggris.  Meskipun menggunakan model Inggris, sisa-sisa feodalisme di Malaysia masih tampak, yakni  adanya  praktik  pemberian  upeti  yang  menjadi  lahan  subur berkembangnya  korupsi.  Dalam  rangka  membangun  negara  modern  yang bebas  korupsi,  sejak  tahun  1961  Malaysia  mengeluarkan  Undang-Undang Antikorupsi yang dikenal dengan nama Prevention of Corruption Act atau Akta Pencegahan Rasuah 57 . Strategi yang dilakukan oleh Badan Pencegah Rasuah (BPR) yaitu: 26
a. strategi pengukuhan, dimana untuk meningkatkan efektivitas BPR, strategi pengukuhan  memberi  kekuatan  kepada  profesionalisme  BPR  dan meningkatkan kerjasama dengan penegak hukum antikorupsi internasional dan media massa;
b. Strategi penggalakan dan pencegahan, yang menekankan pada usaha-usaha penghayatan nilai-nilai murni, pencegahan korupsi, dan peningkatan sistem supervisi yang tegas dalam penegakan peraturan perundang-undangan;
c. Strategi  penegakan  hukum,  yaitu  melalui  pembalikan  beban  pembuktian kepada  tersangka  yang  terbukti  memiliki  harta  benda  yang  berlebihan dibandingkan  dengan  pendapatannya,  perampasan  harta  yang  tidak  dapat dijelaskan  asal-usulnya,  dan  meningkatkan  ketegasan  penegakan  undang- undang yang memberi dampak pada pencegahan korupsi. 27
Melihat  hal-hal  di  atas,  jelas  kiranya  negara-negara  maju  mempunyai strateginya  masing-masing  dalam  pemberantasan  korupsi.  Indonesia membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (selanjutnya disebut KPK), KPK
25 Bambang Suryadi, “ Belajar dari Pemberantasan...”, op.cit., hal 195.
26 Ibid., hal 39-40.
27 Ibid.
Pidana Pemilu Dan Pilkada Oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu Muhammad Junaidi
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
adalah  lembaga  negara  yang  dalam  melaksanakan  tugas  dan  wewenangnya bersifat  independen  dan  bebas  dari  pengaruh  kekuasaan  manapun. 28
Dibentuknya  KPK  dengan  tujuan  meningkatkan  daya  guna  dan  hasil  guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. 29 Apabila ditinjau dari perbedaan kelembagaan negara-negara maju di atas membentuk suatu lembaga khusus  dalam  penanganan  korupsi.  Akan  tetapi  di  Indonesia  terdapat  tiga lembaga yang mempunyai otoritas dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu,  Kepolisian,  Kejaksaan  dan  KPK,  hal  ini  menjadi  kesan  bahwa kewenangan  dalam  hal  penanganan  korupsi  di  Indonesia  menjadi  tumpang tindih.
Selain itu ditinjau dari rencana strategi yang termaktub dalam Pasal 26 Undang-Undang  Nomor 30  Tahun  2002  tentang  Komisi  Pemberantasan  Korupsi dalam  pelaksanaannya  selalu  berubah-ubah  dan  tidak  berkesinambungan.  Berbeda dengan  ICAC,  bahwa  dalam  rencana  strategisnya  terfokus  pada  departemen  yang sudah ditentukan dengan pola kerjasama penegakan hukum, berbagi pengalaman, dan pelatihan staf.
Lebih  dari  itu  di  China,  strategi  dalam  upaya  pemberantasan  korupsi dengan  penegakan  hukum  yang  tegas.  Sedangkan  KPK  dalam  penegakan hukum harus membagi kewenangannya dengan kepolisian atau sebaliknya, hal ini dapat dilihat dari maksud dan tujuan dari Undang-Undang KPK inkonsisten dengan  ketentuan  Undang-Undang  Kepolisian  dan  Kejaksaan.  Misalnya, dalam konteks penyidikan dan penuntutan yang semula menjadi kewenangan Kepolisian  dan  Kejaksaan  sepertinya  telah  memberikan  peluang  akan  tak terbatasnya kewenangan KPK, meskipun jumlah satu milyar rupiah (Pasal 11 UU  KPK)  cukup  jelas.  Namun,  dalam  arti  pembagian  dan  pemisahan kewenangan tampak kurang konsisten. Hal itu sungguh memprihatinkan ketika penegakan  hukum,  khususnya  kepolisian,  kejaksaan,  dan  pengadilan  tidak
28 Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi
29 Pasal 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi
Pidana Pemilu Dan Pilkada Oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu Muhammad Junaidi
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
kompak  dalam  melaksanakan  tugasnya  menerapkan  hukum  terhadap  suatu kasus yang sedang diimpikan masyarakat.
Harapan  yang  dituangkan  dalam  legalitas  formal  merupakan  suatu konsep yang sangat baik, akan tetapi dalam kenyataannya sering terjadi tidak singkronnya  anatara  harapan  dan  kenyataan.  Butuh  suatu  usaha  yang  bisa mewujudkan  pencegahan  korupsi  melalui  sarana  pendidikan.  Usaha  yang dilakukan adalah melakukan perubahan sosial yang dimulai dengan perubahan cara berpikir. Hal ini akan mustahil jika ingin ada perubahan ke arah yang benar kalau kesalahan berpikir masih menjebak masyarakat.
Teringat dua bait puisi yang berbunyi, sekiranya kucing-kucing miskin diberikan sayap, maka kucing itu akan terbang dan menghabiskan semua telur burung  pipit.  Bait  tersebut  mengajarkan  bagaimana  perubahan  sosial  pada tingkat individu dapat berpengaruh pada perubahan perilaku orang lain. Maka tidak  benar  bahwa  kalau  orang  miskin  diberi  kekayaan  akan  menjadi  baik. Juga, tidak benar kalau orang kaya dijarah lalu menjadi miskin akan berubah menjadi menjadi baik. Semua itu tergantung pada sumber daya manusianya.
Saat  ini,  pada  kebanyakan  rakyat  Indonesia  telah  terjadi  perubahan norma-norma secara administrative . Maksudnya adalah perubahan norma yang terjadi sebagai dampak dari perubahan organisasi sosial (perubahan prosedur) bukan  kesalahan  prosedur.  Misalnya  seorang  PNS  harus  berhadapan  dengan ketentuan  bahwa  bantuan  dari  pemerintah  hanya  diberikan  kepada  anak pertama  dan  kedua,  selebihnya  dari  itu  di  luar  tanggung  jawab  pemerintah. Berkaca dengan hal tersebut bisa saja atau patut diduga seseorang melakukan tindak pidana korupsi agar memenuhi segala kebutuhan hidupnya.
Salah  satu  cara  yang  bisa  dilakukan  untuk  menanggulangi  kejahatan melalui non-penal dengan  mengedepankan  konsep  pedagodi  antikorupsi melalui  strategi  persuasif  ( persuasive  strategy ).  Dalam  strategi  ini,  media massa  bisa  sangat  berperan,  karena  pada  umumnya  strategi  ini  dijalankan melalui pembentukan opini dan pandangan masyarakat yang tidak lain melalui media massa.
Pidana Pemilu Dan Pilkada Oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu Muhammad Junaidi
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
Lebih lanjut strategi  dalam penelitian ini penulis mengusulkan strategi normative-reeducation (normatif-reedukatif) yang dapat diartikan suatu aturan yang  berlaku  di  masyarakat.  Norma  termasyarakatan  lewat education (pendidikan). Oleh sebab itu, strategi normatif ini digandengkan dengan upaya reeducation (pendidikan ulang) untuk menanamkan dan mengganti paradigma masyarakat tentang bahaya korupsi bagi segala lini aspek kehidupan.
Setelah  melihat  konsep  pendidikan  untuk  menanggulangi  kejahatan korupsi yang sasarannya meliputi pendidikan formal, maka selanjutnya perlu dipahami mengenai pendidikan bagi orang tua dalam mengelola penggunaan kekayaan. Sudah dijelaskan sebelumnya bahwa orang miskin ketika menjadi kaya belum tentu akan menjadi baik maupun sebaliknya.
Masyarakat  hari  ini  dalam  konteks  pikirannya  sangat  dipengaruhi  oleh pola  hidup  yang  berlebihan,  tidak  menjadi  masalah  bagi  orang-orang  yang terlahir  dengan  kekayaan  yang  lebih  dari  cukup,  akan  tetapi  yang  menjadi masalah adalah orang yang mempunyai kekayaan cukup harus mengikuti pola hidup orang yang mempunyai keuangan yang berlebih.
Konsep  yang  bisa  dijalankan  bagi  orang  tua  atau  masyarakat  adalah konsep  pola  tengah  penggunaan  kekayaan.  Hal  ini  dapat  diartikan  bahwa penggunaan kekayaan harus memenuhi kewajaran, dalam arti lain kepribadian dan  prihatin  merupakan  unsur  solidaritas  sosial.  Selain  itu,  solidaritas  sosial merupakan  sikap  yang  memperhitungkan  dan  memperhati  kan  keadaan  dan kepentingan  orang  banyak.  Lebih  dari  itu  harus  terdapat  keprihatinan  dalam menggunakan harta pribadi digunakan sesuai kebutuhan hidup yang wajar, dan menyisihkan  sebagian  harta  kekayaan  untuk  mendorong  produktivitas masyarakat.

## III. PENUTUP
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  dapat  diinferensikan  yaitu  sarana non- penal memiliki  nurani intelektual  yang  berfokus  pada  perbaikan  kondisi  sosial, namun  secara  implisit  mempunyai  pengaruh  previntif  terhadap  kejahatan. Penanggulangan  kejahatan  melalui  sarana  non-penal  harus  dilakukan  karena sarana penal memiliki kelemahan atau ketidak mampuan hukum pidana dari sudut
Pidana Pemilu Dan Pilkada Oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu Muhammad Junaidi
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
berfungsinya  atau  bekerjanya  hukum  (sanksi)  pidana  itu  sendiri.  Meniscayakan langkah-langkah  penanggulangan  kejahatan  dengan  sarana non-penal maka proses perwujudannya melalui pendidikan yang mempunyai peran kunci. Sebagai contoh pendidikan anti korupsi sejak dini melalui pendidikan formal dalam tingkat SD  sampai  Perguruan  Tinggi,  lebih  dari  itu  upaya  penangulangan  kejahatan melalui non penal dalam konsep pendidikan tidak hanya diberikan kepada orang yang menempuh pendidikan formal saja, tetapi kepada seluruh lapisan masyarakat dengan  mensosialisasilkan  pola  hidup  sederhana  dan  melakukan  rekaya  sosial dengan  tujuan  perubahan  sosial  yang  baik.  Berdasarkan  penarikan  inferensi tersebut, maka diberikan saran yaitu pemerintah atau KPK seharusnya membuat perencanaan  perubahan  sosial  ( Planned  Social  Change )  walaupun  perubahan sosial  terkadang  tidak  dalam  proses  perencanaan  akan  tetapi  perubahan  sosial akan  terjadi  dengan  sendirinya.  Usaha  membuat  rencana  perubahan  sosial merupakan langkah awal untuk mengubah cara berpikir masyarakat.  Lebih dari itu  pemerintah  melalui  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  dan stakeholder terkait untuk  membuat  konsep  pendidikan  anti  korupsi  masuk  dalam  lini  kehidupan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku: Bambang Suryadi, “ Belajar dari Pemberantasan Korupsi di Negara Lain” , CSRC UIN Syarif Hidayatullah, 2006, Jakarta. Barda  Nawawi  Arief,  “ Bunga  Rampai  Kebijakan  Hukum  Pidana  Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru ”, Genta Publishing, 2010, Jakarta.
Eko Handoyono, “ Pendidikan Anti Korupsi ”, Ombak, 2013, Yogyakarta. UNODC, “ ANTI-CORRUPTION EDUCATION AT SCHOOL Methodical Material For General And Higher Education Schools ”, UNODC, 2006, Wina.
Widiada Gunakaya, “ Politik Kriminal ”, STHB, 1997, Bandung.
Jurnal: Ahmad Zuber, “ Strategi Anti Korupsi Melalui Pendekatan Pendidikan Formal dan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) ”, Journal of Development and Social Change,  Vol.  1,  No.  2,  Oktober  2018,  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Politik Universitas Sebelas Maret, 2018, Surakarta.
Andi Febriansyah Al Sabah AZ, Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi ,  Jurnal  Al  Daulah  Vol  6  No  1,  Universitas  Islam Negeri Alaudin, 2017, Makassar. http://dx.doi.org/10.24252/ad.v6i1.4875
Pidana Pemilu Dan Pilkada Oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu Muhammad Junaidi
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
Herlambang, “ Belajar Menanggulangi Korupsi Dari Negara Lain ”, jurnal Hukum Supremasi Hukum Nomor 2 (23) Agstus 2012, Fakultas Hukum Unversitas Bengkulu, 2012, Bengkulu.
Herman,  “ Upaya  Non  Penal  dalam  Penanggulangan  Tindak  Pidana  Korupsi ”,
Horlev  Volume  2  Issue  1  March  2018,  Fakultas  Hukum  Universitas  Halu Oleo, 2018, Kendari. http://dx.doi.org/10.33561/holrev.v2i1.4192
Japansen  Sinaga,  “ Kebijakan  Penegakan  Hukum  Dalam  Tindak  Pidana  Korupsi Berdasarkan Pendekatan Non-Penal ”, Jurnal Law Pro Justitia Vol. II, No. 2 – Juni 2017, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, 2017, Medan.
Mahmud  Mulyadi  “ Penanggulangan  Tindak  Pidana  Korupsi  dalam  Perspektif Criminal  Policy  (Corruption  Reduction  In  Criminal  Policy  Perspective)”, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 8 No 2 - Juni 2011, Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta.
Mas  Putra  Zenno  Januarsyah,  “ Penerapan  Prinsip  Ultimum  Remedium  dalam Tindak Pidana Korupsi Kajian Putusan Nomor 2149 K/Pid.Sus/2011 ”, Jurnal Yudisial Vol 10 No 3 Desember 2017, Komisi Yudisial, 2017, Jakarta. http://dx.doi.org/10.29123/jy.v10i3.266
Rangga Jayanuarto, “ Kebijakan Non Penal (Penanggulangan Korupsi) Berdimensi Transendental ”,  Prosiding  Seminar  Nasional  2018,  Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018, Surakarta.
Tamala  Sari  Martha  Prakoso,  “ Pemenuhan  unsur  memperkaya  diri  sendiri  atau orang lain atau Korporasi dalam pasal 2 uu nomor 31 tahun 1999 dan unsur Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi dalam pasal 3 uu nomor  31  tahun  1999  pada  putusan  hakim  Perkara  tindak  pidana  korupsi (Studi Putusan Nomor 238/Pid.b/2009/PN.Kray jo. Nomor
373/Pid.b/2010/PT.Smg jo. Nomor 167k/Pid.sus/2011 di Pengadilan Negeri Karanganyar) ”,  Recidive  Volume  3  No  1  Januari-April  2014,  Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2014,    Surakarta.
Totok Suyanto, “ Pendidikan Anti Korupsi dan Pengembangan Budaya Sekolah ”,
JPIS Vol 23 No 8 Edisi Juli – Desember 2005, Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial, Bandung, 2005.

## Undang-Undang
Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  Jo.  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun 2001 tentag Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2002  Jo.  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi
Internet: https://ti.or.id/corruptionperception-index-2018/ https://www.kpk.go.id/id/