## FAKTOR PENENTU PENGEMBANGAN BP3K SEBAGAI SIMPUL KOORDINASI PEMBANGUNAN PERTANIAN WILAYAH DI KABUPATEN MAJALENGKA
Oleh : Wiwik Yuniarti 1 dan Yoyon Haryanto 2
1 Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian 2 Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Bogor Corr : yoyonharyanto@gmail.com

## ABSTRAK
Balai penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan (BP3K) memiliki peranan yang strategis dalam mengelola kegiatan penyuluhan pertanian di tingkat kecamatan. Terdapat beberapa faktor yang diduga mempengaruhi pengembangan BP3K sebagai simpul koordinasi yaitu adanya dukungan kelembagaan, manajemen fasilitas, manajemen sumberdaya insani dan manajemen mutu. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi BP3K dan sejauhmana pengaruh faktor penentu tersebut mempengaruhi koordinasi kerja di lingkungan BP3K, adalah pertanyaan-pertanyaan pada penelitian ini. Penelitian ini menggunakan desain survei terhadap 36 responden yang mewakili penyuluh pertanian yang berada di BP3K pada daerah dataran tinggi, dataran sedang dan dataran rendah di Kabupaten Majalengka. Pengumpulan data dilakukan pada bulan Mei sampai dengan bulan Oktober 2015. Analisis data menggunakan teknik deskriptif dan Path Analysis. Kesimpulan penelitian ini adalah: (1) faktor dukungan kelembagaan, manajemen fasilitas dan manajemen sumberdaya insani secara bersama-sama mempengaruhi manajemen mutu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BP3K di wilayah kecamatan. (2) Dukungan kelembagaan menjadi satu-satunya faktor penentu yang tidak mempengaruhi secara langsung koordinasi kerja di lingkungan BP3K, dan (3) strategi yang dapat diimplementasi untuk meningkatkan efektivitas BP3K sebagai simpul koordinasi dan integrasi pembangunan pertanian di wilayah kecamatan adalah dengan menjadikan BP3K sebagai sekretariat bersama, baik bagi penyuluh pemerintah, penyuluh swadaya maupun penyuluh swasta serta mengaktifkan musrenbang tingkat kecamatan dan desa sebagai forum koordinasi pengelolaan pembangunan pertanian.
Kata Kunci : Faktor Penentu Pengembangan BP3K, Simpul Koordinasi Pembangunan Pertanian Kecamatan

## ABSTRACT
The office of agriculture, fisheries and forestry extension (Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan/BP3K) have a strategic role in managing agricultural extension activities at the district level. There are several factors assumed to affect the development of BP3K as a coordination node: 1. institutional support, 2. facilities management, 3. human resource management and 4. quality management. Which factors are affecting the performance of BP3K tasks and functions and how big the influences, are the questions of this study. The design of this study was a survey of 36 respondents representing agricultural extension workers in BP3K located in highlands, medium and lowlands in Majalengka. The data collection was conducted in May to October 2015. Data were analyzed using descriptive technique and Path Analysis. The conclusion of this study are: (1) factors of institutional support, facilities management and human resource management together affect the quality management in the implementation of BP3K tasks and functions in the district area. (2) Support from the organization to be the only deciding factor that does not directly affect coordination of work in BP3K, and (3)
strategies that can be implemented to improve the effectiveness of BP3K as a node of coordination and integration of agricultural development in the district area is to make BP3K as join office, both for government extension workerand non government extension worker as well as enable district and village levels of Musrenbang as a forum to coordinate the management of agricultural development.
Keywords: Determinants of BP3K Development, the District Agricultural Development Coordinating Node

## PENDAHULUAN
Balai penyuluhan kecamatan/Balai
Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BPK/BP3K) memiliki peran strategis dalam menentukan keberhasilan pembangunan pertanian serta sekaligus merupakan cerminan keberhasilan pembangunan pertanian di wilayah kecamatan. Sesuai amanat Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang sistem penyuluhan pertanian,
perikanan dan kehutanan, kebijakan pengembangan kelembagaan penyuluhan pertanian adalah mengutamakan prinsip kemitraan dalam pengembangan kelembagaan pertanian dan memacu pengembangan kelembagaan penyuluhan pertanian melalui prioritas insentif pembiayaan. Sedangkan strategi pengembangan kelembagaan penyuluhan adalah
menempatkan kelembagaan penyuluhan pertanian sebagai penggerak utama kegiatan penyuluhan pertanian di masing-masing tingkatan wilayah administrasi pemerintahan (Pusluh, 2014). Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang sistem penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan juga menjelaskan secara hirarkis kelembagaan penyuluhan, mulai dari pusat hingga tingkat kecamatan. Kelembagaan penyuluhan di tingkat pusat berkedudukan di eselon satu masing-masing kementerian, di tingkat provinsi kelembagaan penyuluhan berupa Badan Koordinasi Penyuluhan, di kabupaten/kota berupa Badan
Pelaksana Penyuluhan (dalam bentuk BP4K, BKP5,
BP4KP), sedangkan tingkat kecamatan kelembagaan penyuluhan berbentuk Balai Penyuluhan (BPP, BP3K, BPK atau lainnya). Balai penyuluhan di tingkat kecamatan memiliki peran sebagai tempat satuan administrasi pangkal (Satminkal) bagi penyuluh yang berperan mengkoordinasikan, mensinergikan, dan menyelaraskan kegiatan-kegiatan pembangunan pertanian, perikanan, dan kehutanan di wilayah kerja balai. Pasal 15 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 menyebutkan, bahwa fungsi Balai Penyuluhan di tingkat kecamatan sebagai tempat pertemuan untuk memfasilitasi pelaksanaan tugas Balai Penyuluhan. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Balai Penyuluhan mengamanatkan, bahwa tugas utama Balai Penyuluhan di tingkat kecamatan (BP3K) adalah; 1) menyusun programa penyuluhan pada tingkat kecamatan yang sejalan dengan programa penyuluhan kabupaten atau kota yang merupakan sintesa antara RKPD-RKPD se-kecamatan dan program-program pembangunan pertanian di wilayah kecamatan, yang disusun setiap tahun; 2) melaksanakan penyuluhan berdasarkan programa penyuluhan yang telah ditetapkan;
3) menyediakan dan menyebarkan informasi tentang teknologi, sarana produksi, pembiayaan, dan pasar; 4) memfasilitasi
Jurnal Penyuluhan Pertanian Vol. 11 No. 1, Mei 2016
Keterangan : n = ukuran sampel N = ukuran populasi e = persen kelonggaran sebesar 15%
pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha;
5)
memfasilitasi
peningkatan kapasitas penyuluh PNS, penyuluh swadaya, 6) memfasilitasi
penumbuhan dan pengembangan kelembagaan ekonomi pelaku utama dan pelaku usaha; dan 7) melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usahatani bagi pelaku utama dan pelaku usaha.
Hasil penelitian Jamil (2012) menunjukkan terdapat beberapa faktor yang berpengaruh pada pelaksanaan tugas dan fungsi BP3K. Program Balai Penyuluhan Pertanian adalah tatakelola, BPP, kepemimpinan, sistem pengelolaan, dan suasana kerja. Namun, beberapa hal yang menjadi faktor penentu pengembangan BP3K sebagai simpul koordinasi pembangunan pertanian belum tergali secara mendalam. Fokus permasalahan penelitian ini adalah pada 1) faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi BP3K? dan 2) sejauh mana pengaruh faktor penentu tersebut mempengaruhi koordinasi kerja di lingkungan BP3K?. Berdasarkan hal tersebut tujuan penelitian ini adalah 1) mendeskripsikan dan menganalisis faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi BP3K; 2) menganalisis pengaruh setiap faktor penentu dalam mempengaruhi koordinasi kerja di lingkungan BP3K; dan 3) menyusun strategi pengembangan BP3K sebagai simpul koordinasi pembangunan pertanian wilayah kecamatan.

## METODE
Desain penelitian adalah survei, yaitu menjelaskan hubungan kausalitas antara peubah-peubah penelitian melalui penjelasan hipotesis (Gulo, 2000). Lokasi penelitian dilaksanakan di Kabupaten Majalengka
Provinsi Jawa Barat. Pemilihan lokasi dilakukan dengan pertimbangan kabupaten tersebut telah memiliki Badan Penyuluhan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2006 yaitu dalam bentuk Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan
Kehutanan (BP4K) Kabupaten Majalengka. Selain itu Kabupaten
Majalengka juga merupakan kabupaten yang sedang berkembang menuju kabupaten modern dengan pembangunan infrastruktur yang cukup signifikan. Penentuan responden ditetapkan dengan menggunakan teknik simple random sampling dan untuk memudahkan penetapan responden, dilakukan dengan menggunakan rumus Slovin (Sevilla dkk., 1993), yaitu:

## N
n =
1 + N (e) 2
Berdasarkan rumus Slovin tersebut didapatkan jumlah sampel sebesar 36 orang responden . Untuk memperoleh 36 responden tersebut didasarkan pada keterwakilan posisi penyuluh pertanian yang berada di BP3K didasarkan pada BP3K yang berada pada daerah dataran tinggi, dataran sedang dan dataran rendah sehingga diperoleh yaitu BP3K Maja (12 orang), sebagai wakil dataran tinggi, BP3K Panyingkiran (11 orang) sebagai wakil dataran sedang dan BP3K Kadipaten (9 orang) dan BP3K Kertajati (4 orang) sebagai wakil dataran rendah. Pengumpulan data dilakukan pada bulan Mei sampai dengan bulan Oktober 2015. Data primer dikumpulkan melalui wawancara
Faktor Penentu Pengembangan BP3K sebagai Simpul Koordinasi....................(Wiwik Yuniarti dan Yoyon Haryanto)
terstruktur
menggunakan
kuesioner,
wawancara mendalam, dan observasi. Data sekunder
diperoleh dari berbagai kantor/instansi terkait. Pengolahan dan analisis data menggunakan 1) statistik deskriptif dan 2) statistik inferensial ( Path Analysis ).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Gambaran Umum Responden Penelitian Secara umum, responden penelitian sejumlah 36 orang yang memiliki sebaran umur berkisar dari 23 – 58 tahun, sehingga dapat diklasifikasikan bahwa responden penelitian berada pada golongan usia awal dewasa ( early adulthood ) 18 - 30 tahun dan masa usia dewasa tengah yaitu antara 30 – 60 tahun (Havigurst, 1974). Pada usia ini biasanya seseorang dalam kondisi yang relatif produktif dalam bekerja dan banyak mencari peluang atau informasi yang menguntungkan bagi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan kesejahteraan dan pencarian prestise diri. Responden penelitian terdiri dari unsur koordinator atau kepala BP3K, penyuluh pertanian PNS, Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian dan Penyuluh Swadaya. Rata-rata pengalaman bertugas para penyuluh ini adalah berkisar di 4 sampai 32 tahun. Berdasarkan hal tersebut, seharusnya pengalaman yang cukup lama (32 tahun) dari senior ini memberikan motivasi lebih kepada para penyuluh muda untuk dapat berkarya lebih baik dalam memberdayakan dan memandirikan petani serta mampu mengarahkan petani untuk mengenali sendiri kebutuhannya dan keberanian dalam pengambilan keputusan dalam menghadapi resiko usahataninya.

## Faktor yang Berpengaruh terhadap
Manajemen Mutu Pelaksanaan Tugas dan Fungsi BP3K
Murthy (2011) menyatakan bahwa organisasi adalah tempat seseorang dapat menempatkan diri pada posisinya untuk menyelesaikan apa yang menjadi tugasnya. Lebih jauh, ia juga menyatakan bahwa pengertian organisasi akan terus berkembang, mulai dari sekadar organisasi sebagai struktur, fungsi dan hubungan tetapi lebih maju sebagai suatu proses, dan juga sebagai suatu sistem. Secara konseptual, faktor-faktor eksternal cenderung mempengaruhi peran dan koordinasi penyuluh dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkup kelembagaannya, saat ini adalah BP3K sebagai bentuk kelembagaan yang menaungi penyuluh di tingkat kecamatan. Menurut Bromley (1982), kelembagaan merupakan kesepakatan kolektif ( norms ) dan prinsip aturan yang membentuk standar perilaku individu maupun kelompok yang diterima. Ia lebih jauh membedakan antara konsep kelembagaan sebagai norma-norma dan prinsip-prinsip yang melandasi organisasi dan organisasi sendiri sebagai wadah opersionalisasi normanorma dan prinsip - prinsip tersebut.
Hanafiah (1997) dalam Budiman (1998), menambahkan bahwa kelembagaan pada dasarnya dapat dipandang dari dua sisi, yaitu: (1) kelembagaan sebagai software atau rules of the game (aturan main) yang mengatur interdependensi baik antar individu kelompok masyarakat, kondisi maupun situasi, misalnya ilmu pengetahuan, dan teknologi, dan (2) kelembagaan sebagai hardware yaitu sebagai organisasi yang membungkus aturan main. Berdasarkan hal tersebut dapat diartikan bahwa adanya salah satu sistem saja yang tidak berjalan maka pelaksanaan tugas dan fungsi dalam lembaga atau BP3K tersebut tidak dapat berjalan dengan optimal. Oleh karena itu, untuk menjawab faktor yang berpengaruh terhadap
Jurnal Penyuluhan Pertanian Vol. 11 No. 1, Mei 2016
pelaksanaan tugas dan fungsi di BP3K yang berada di wilayah Kabupaten Majelangka dilakukan uji regresi berganda dengan derajat kepercayaan (α) = 5% (0,05).
Hasil uji statistik untuk mengetahui pengaruh dukungan kelembagaan, manajemen fasilitas dan manajemen sumberdaya insani terhadap manajemen mutu pelaksanaan tugas dan fungsinya diperoleh besarnya koefisien adalah 0.893, sementara besarnya pengaruh bersama variabel eksogenus terhadap variabel endogen ditunjukkan dengan nilai R square sebesar 0.798 atau 79,8%. Hal ini berarti pengaruh dukungan kelembangan, manajemen fasilitas dan manajemen sumberdaya insani secara bersama-sama berpengaruh
terhadap pembentukan manajemen mutu sebagai faktor yang menentukan pengaruh utama dalam pelaksanaan tugas kelembagaan BP3K di Kabupaten Majalengka sebesar 89,3% dengan tingkat determinasi 79,8%, sementara 11,2% lainnya ditentukan oleh faktor diluar variabel yang dianalisis pada penelitian ini.
Hasil tersebut selaras dengan
pengamatan dan wawancara secara mendalam kepada beberapa penyuluh pertanian, dimana para penyuluh pertanian dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dan bekerja tanpa tekanan karena komponen yang terlibat dalam pengelolaan manajemen BP3K mampu memberikan kenyamanan dan fasilitas yang memadai dalam mendukung pelaksanaan tugas para penyuluh pertanian. Ditinjau dari dukungan kelembagaan BP3K yang berada di wilayah Kabupaten Majalengka dari keempat BP3K lokasi penelitian dan secara umum BP3K lainnya memang telah memiliki struktur organisasi yang lengkap dari Kepala, Bagian Supervisor, Bagian Program dan Evaluasi. Selain itu, diperkuat juga dengan pendanaan yang memadai untuk operasional.
Pemerintah Daerah melalui BP4K Kabupaten Majalengka. Kabupaten Majalengka juga selalu memberikan alokasi dana operasional diluar dana DAK atau DAU yang diberikan oleh Pemerintah Pusat.
Pengelolaan asset yang baik disetiap BP3K memperlihatkan tertibnya manajemen fasilitas dalam menjalankan fungsi dan tugas BP3K. Hal ini terlihat dari adanya pembagian sarana operasional kendaraan bermotor secara adil kepada setiap penyuluh tanpa membedakan status (PNS atau THL), kecuali dari jenis kendaraannya. Bantuan Operasional Penyuluh (BOP) relatif tepat waktu tidak terlambat dalam pencairannya serta berbagai macam alat peraga yang digunakan dalam proses penyuluhan pertanian juga terawat dengan baik. Pada aspek pengembangan sumberdaya insani terlihat dengan meratanya sebaran penyuluh yang mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan baik program daerah maupun program pusat. Hampir semua penyuluh pertanian PNS telah memiliki sertifikat penyuluh pertanian ahli, terampil maupun alih kelompok serta pelatihan-pelatihan teknis lainnya, sedangkan untuk THL-TBPP secara simultan diikutkan pada pelatihan teknis dan pemberdayaan. Hanya untuk penyuluh swadaya memang proses pengikutsertaan peningkatan kapasitasnya belum terprogram dengan baik sehingga hanya beberapa orang saja yang telah mengikutinya, maka disarankan peningkatan kapasitas sumberdaya insani kepada penyuluh swadaya baik dari segi metode maupun pemberdayaannya.
Berdasarkan hasil analisis statistik dan uraian pengamatan tersebut, maka manajemen mutu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di BP3K wilayah Kabupaten Majalengka telah berjalan dengan baik, hanya beberapa item saja pada manajemen sumberdaya insani yang perlu ditingkatkan,
Faktor Penentu Pengembangan BP3K sebagai Simpul Koordinasi....................(Wiwik Yuniarti dan Yoyon Haryanto)