ISSN: 2580-4197 (print) ISSN: 2685-0281 (on line) E-mail: bunayyajurnalpaudumj@gmail.com Volume 6 Issue 2 (2022) Pages 54-64

## KONSEP STANDAR DAN RUANG LINGKUP PENGELOLAAN PENDIDIKAN
Risbon Sianturi 1)* , Nur Aini 2) , Karina Salsabila Surya 3) , Gina Khaerunnisa 4) Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Tasikmalaya
risbonsianturi@upi.edu¹, nur_aini@upi.edu² , karinasalsabilasurya@upi.edu³, ginakhaerunnisa@upi.edu⁴
Diterima: 11 11 2022 Direvisi: 17 11 2022 Disetujui: 30 11 2022

## Abstrak
Penelitian  ini  dilakukan  untuk  mngumpulkan  informasi  yang  cukup  terhadap konsep  standar  dan  ruang  lingkup  pengelolaan  pendidikan.  Artikel  ini  menggunakan metode  pendekatan  konseptual  dan  teknik  studi  pustaka  dengan  cara  menganalisis, membandingkan  dan  mengambil  data  dari  beberapa  artikel  dan  buku  yang  sama dengan  isi  judul  yang  diambil.  Pendekatan  konseptual  ini  dibangun  secara  teoritis dengan  mengkaji  secara  seksama  bersama  anggota  kelompok  terkait  permasalahan yang  sedang  dibahas.  Pengelolaan  pendidikan  dapat  diartikan  sebagai  segala  sesuatu yang  berkenaan  dengan  pengelolaan  proses  pendidikan  untuk  mencapai  tujuan  yang telah ditetapkan. Pengelolaan pendidikan pada umumnya memiliki ruang lingkup yang lebih  luas  dari  pada  pengelolaan  sekolah  karena  pengelolaan  pendidikan  merupakan aktifitas  luar  biasa  yang  melibatkan  banyak  sumber  daya.  Standar  pengelolaan pendidikan merupakan salah  satu  bagian  yang terpenting agar dapat  berjalan dengan lancar  karena  pada  dasarnya  untuk  mengelola  suatu  lembaga  pendidikan  itu  tidak mudah  jika  dilakukan  secara  mandiri,  akan  tetapi  jika  dilakukan  dengan  seksama makan akan terasa mudah dan ringan.

## Kata Kunci: Konsep, Pengelolaan, Pendidikan

## PENDAHULUAN
Perwujudan visi nasional bangsa  Indonesia  tentang  pendidikan, dalam  UUD  45  telah  diperlihatkan sejak dahulu yaitu alat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan merupakan instrumen nasional dalam mengembangkan Sumber  Daya  Manusia  Indonesia yang  maju,  modern,  Ilmiah,  edukatif, religius,
kompetitif dalam
menghadapi persaingan global,
Asean, AFTA dan NAFTA (Risbon & Elan, 2022). Istilah pendidikan merupakan suatu hal yang tidak asing lagi bagi semua orang, terlebih lagi di era  globalisasi  yang  dikenal  dengan zaman  kemajuan  ilmu  pengetahuan dan teknologi (IPTEK) seperti sekarang  ini.  Berkembangnya  IPTEK diikuti  dengan  berkembangnya  pola pemikiran masyarakat Pada perkembangan  pemikiran  masyarakat seperti  sekarang  ini,  pendidikan merupakan  hal  yang  sangat  penting dalam  kehidupan  Sebab,  persaingan untuk mempertahankan hidup semakin ketat dengan sulitnya lapangan  pekerjaan  sebagai  modal untuk  mempertahankan  hidup  dan melanjutkan keturunan. Untuk mendukung terselenggaranya
pendidikan formal bagi anak, tentunya guru perlu
mengesampingkan  think  fare  share yang  tidak  dapat  dipisahkan  dari bekerja sama dengan orang tua karena pada dasarnya pendidikan akan berjalan  dengan  lancar  jika  adanya kolaborasi antara pihak sekolah dengan orang tua ataupun masyarakat yang  ada  disekitar  (Hasnidar  &
Elihami, 2019).
Menurut (Afis dalam (Januardi & Afriansyah, 2019)) pendidikan  merupakan  salah  satu faktor terpenting dalam meningkatkan SDM  yang  akan  menopang  gerak pembangunan.  Pendidikan  sebagai investasi yang akan memiliki pengetahuan, sikap, dan  keterampilan yang dibutuhkan dalam pembangunan suatu bangsa, maka dari itu dibutuhkan  untuk  mengatur  agar dapat  terstuktur  dengan  baik.  Dalam pandangan nilai, pendidikan mempunyai  peran  contril  sebagai pendorong individu dan warga masyarakat untuk meraih progreseivitas  dan  warga  masyarakat untuk  meraih  progreseivitas  pada semua  lini  kehidupan.  Pendidikan adalah proses sosialisasi untuk mencapai  kompetensi  pribadi  dan sosial sebagai dasar untuk mengembangkan potensi dirinya sesuai dengan kapasitas yang dimiliki.  Pendidikan  bertujuan  untuk mendewasakan  anak,  kedewasaan tersebut mencakup kedewasaan intelektual,  sosial,  emosional,  dan moral  tidak  sematamata  kedewasaan dalam  arti  fisik  saja.  Sebagaimana yang  tertuang  dalam  Fungsi  dan tujuan  pendidikan  nasional  tercantum dalam  UU  No.  20  tahun  2003  bab  II pasal  3  yang  berbunyi  bahwa  Fungsi pendidikan nasional adalah mengembangkan  kemampuan  dan membentuk  watak  serta  peradaban bangsa  yang  bermartabat  dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Sedangkan tujuan dari pendidikan  nasional  adalah  untuk mengembangkan potensi-potensi peserta didik yang menjanjadi
Risbon Sianturi, Nur Aini, Karina Salsabila Surya & Gina Khaerunnisa :

## Konsep Standar Dan Ruang Lingkup Pengelolaan Pendidikan
manusia beriman dan bertaqwa kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa, berakhlak  mulia,  sehat,  berilmu, cakap,  kreatif,  mandiri  dan  menjadi warga  negara  yang  demokratis  serta bertanggung jawab. Fungsi dan tujuan pendidikan  nasional  dalam  rumusan tersebut merupakan proses memuliakan manusia agar berkembang  sesuai  dengan  potensi kebaikan yang
dimilikinya
(Sulaeman, 2021). Menurut (Sulfemi Wahyu Bagja & Arsyad, 2012)
penyelenggaraan  pendidikan  yang berkualitas  sangat  terkait  erat  dengan keberhasilan  peningkatan  kompetensi dan  profesionallisme  pendidik  dan Tenaga  Kependidikan  (PTK)  tanpa mengabaikan  faktor-faktor  lainnya seperti  sarana  dan  prasarana  serta pembiayaan.
Kepala sekolah merupakan  salah  satu  PTK  yang posisinya  memegang  peran  sangat signifikan dan strategis dalam meningkatkan  profesional  guru  dan mutu pendidikan di sekolah.
Keunggulan  suatu  bangsa  tidak  lagi bertumpu pada kekayaan alam
melainkan  pada  keunggulan  sumber daya  manusia  (SDM),  yaitu  tenaga terdidik  yang  mampu  menjawab tantangan-tantangan yang samgat cepat.
Keberhasilan sekolah
merupakan  ukuran  bersifat  mikro yang  didasari  pada  tujuan  pendidikan nasional  serta  sejauh  mana  tujuan  itu dapat  dicapai  pada  periode  tertentu sesuai  dengan  lamanya  pendidikan yang berlangsung disekolah. Menurut (Mackenzie  dalam  (Sulfemi  Wahyu
Bagja & Arsyad, 2012)) mengidentifikasi tiga dimensi pendidikan efektif yaitu
kepemimpinan, kefektifan, dan efisiensi  serta  unsur  pokok  dan penunjang  masing-masing  dimensi tersebut.

## METODE PENELITIAN
Artikel ini menggunakan metode  pendekatan  konseptual  dan teknik  studi  pustaka  dengan  cara menganalisis,  membandingkan  dan mengambil data dari beberapa artikel dan buku yang sama dengan isi judul yang diambil. Pendekatan konseptual ini  dibangun  secara  teoritis  dengan mengkaji  secara  seksama  bersama anggota kelompok terkait permasalahan  yang  sedang  dibahas. Titik  fokus  yang  menjadi  acuan dalam  artikel  ini  terkait  konsep standar dan ruang lingkup pengelolaan  pendidikan.  Penulisan ini  bertujuan  agar  pembaca  dapat lebih  memahami  terkait  konsep standar dan ruang lingkup pengelolaan pendidikan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Konsep Pengelolaan Pendidikan
A. Pengertian
Pengelolaan  berasal  dari  kata bahasa  Inggris  management  alau  to manage yang berarti mengatur, mengelola, mengendalikan dan memperlakukan.  Pengelolaan  adalah suatu proses sistematis untuk mencapai  tujuan  dengan  perencanaan yang  tepat,  arahan,  dan  pemanfaatan secara  maksimal  sehingga  semua tujuan  yang  direncanakan  dapat
Volume 6,  No. 2,  November, 2022
dicapai  secara  efektif  dan  efisien (Herson A, 2017).  Kata  “pendidikan” dalam Bahasa Inggris sepadan dengan kata “Education” yang secara
etimologi  diserap  dari  Bahasa  Latin “Eductum”.  Kata  Eductum  sendiri terdiri  dari  dua  kata  yaitu  E  yang bermakna  perkembangan  dari  dalam keluar  atau  dari  sedikit  ke  banyak, dan  Duco  yang  bermakna  sedang berkembang. Sehingga secara etimologis  pendidikan  adalah  proses pengembangan  dalam  diri  individu.
Hal  ini  sejalan  dengan  pendapat Priatna  (2004:27)  dalam  (Mulyadi  & Haura,  2019)  bahwa  pendidikan merupakan usaha pengembangan kualitas  diri  manusia  dalam  segala aspek.
Pengelolaan  pendidikan  ialah
serangkaian  aktivitas  merencanakan, mengorganisasikan, memotivasi, mengendalikan, serta mengembangkan seluruh upaya didalam mengatur serta mendayagunakan sumber daya manusia, sarana serta prasarana untuk mencapai tujuan pendidikan. Menurut Satori  dalam  (Hidayat  &  Machali, 2012) menjelaskan bahwa pengelolaan pendidikan ialah keseluruhan proses  kerjasama dengan memanfaatkan semua sumber personil  dan  materil  yang  tersedia serta  sesuai  untuk  mencapai  tujuan pendidikan  yang  telah  ditetapkan secara  efektif  dan  efisien.  Ada  3 dimensi  penting  didalam  konsep pengelolaan diantaranya:
1. Dimensi pertama, dalam pengelolaan terjadi kegiatan yang dilakukan
oleh seseorang
pengelola (peminpin, kepala sekolah, komandan). Dimensi ini menunjukkan  betapa  pentingnya kemampuan  serta  keterampilan khusus  yang  harus  dimiliki  oleh pengelola.
2. Dimensi  kedua,  menunjukkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan bersama serta melalui orang lain itu mempunyai  tujuan  yang  hendak dicalai.
3. Dimensi  ketiga,  pengelolaan  itu dilakukan dalam organisasj, sehingga tujuan organisasj dicapai  melalui  kegiatan  yang dilakukan  bersama  orang  lain baik perorangan maupun
kelompok. B.  Fungsi  dan  Prinsip  Pengelolaan
Pendidikan
1. penyelenggaraan pendidikan yaitu  Membuat  Patasan  yang merupakan  salah  satu  fungsi administrasi yang perlu dilakukan oleh para administrator yang akan membawa  dampak  terhadap seluruh  organisasi,  prilakunya dan hasil keputusan.
2. Merencanakan, adalah persiapan  untuk  mengantisipasi tindakan-tindakan  yang  akan dilaksanakan.  Menurut  Dudung
A  Dasuqi  dan  Setyo  Somantri (1994) menjelaskan bahwa merencanakan  mengandung  pra rencana yang berisi, pengumpulan  dan  pengolahan data,  diagnosa  dan  prognosis situasi,  perumusan  kebijakan,
estimasi kebutuhan,
Risbon Sianturi, Nur Aini, Karina Salsabila Surya & Gina Khaerunnisa :

## Konsep Standar Dan Ruang Lingkup Pengelolaan Pendidikan
menganggarkan kebutuhan, memilih  sasaran,  merumuskan rencana, perincian rencana, implementasi rencana, dan revisi dan perencanaan.
3. Mengorganisasikan, menurut Oteng  Sutisna  (1983)  makna arti  mengorganisasikan  adalah sebagai kegiatan dalam menyusun struktur dan membentuk hubungan- hubungan agar diperoleh kesesuaian dalam usaha
mencapai  tujuan  yang  telah disepakati.
4. Mengkomunikasikan adalah berani  menyalurkan  informasi, ide, penjelasan, perasaan,
pertanyaan dari orang yang satu kepada  orang  lain  atau  dari kelompok  yang  satu  dengan yang lainnya.
5. Mengkoordinasikan,
Oteng sutism (1983) mengkoordinasikan adalah serangkaian kegiatan untuk mempersatukan sumbangan dan saran dari para anggota
organisasi  bahan  dan  sumber-
sumber  lain  yang  terdapat dalam  organisasi  itu  ke  arah pencapaian  tujuan  yang  telah disepakati.
6. Megawasi meminit oleng Sutisna  (1983)  adalah  suatu
proses fungsi dan prinsip administrasi  untuk  melihat  apa yang  terjadi  sesuai  dengan  apa yang semestinya .
7. Menilai  Oteng  sutisna  (1983) mengartikan  penilaian  sebagai seperangkat kegiatan yang dapat
menentukan baik
tidaknya program-program atau kegiatan-kegiatan organisasi yang sedang dijalankan untuk mencapai tujuan yang ditentukan.  Fungsi penilaian  memperoleh  dasar bagi pertimbangan akhir periode  kerja,  mendukung  dan menjamin  cara  bekerja  yang efektif dan efisien, memperoleh fakta-fakta tentang  kesukaran-kesukaran, memajukan pengembangan oragnisasi sekolah Prinsip penilaian  dalam  pengelolaan pendidikan. Menurut Usman dalam (Kristiawan & Bengkulu, 2017)  memamparkan  unsur- unsur pengelolaan yaitu sebagai berikut. 1. Man (manusia), bserperan  sebagai  man power dalam organisasi atau perusahaan, diperlukan untuk memimpin, menggerakkan karyawan/bawahan, serta memberikan tenaga  dan  juga  pikiran untuk  kemajuan  dan kontinuitas lembaga. Sumbangan tenaga manusia  di  sini  dapat pula dinamakan sebagai leadership atau kewirausahaan. 2. Material (barang),
material digunakan sebagai proses produksi dalam suatu perusahaan atau  organisasi,  dapat
Volume 6,  No. 2,  November, 2022
terdiri  dari  bahan  baku, bahan  setengah  jadi, atau barang jadi.
3. Machine (mesin), merupakan  kebutuhan pokok dalam melancarkan jalannya suatu organisasi. Mesian berupa peralatan  yang  modern maupun  peralatan  yang masih bersifat konvesional. 4. Money (uang), money/modal dibagi menjadi  2,  yaitu  model tetap berupa tanah, gedung/bagunan,  mesin serta modal kerja berupa kas, piutang. 5. Mothod (metode), pemilihan dan penggunaan metode yang  tepat  digunakan sebagaiaturan atau cara- cara tertentu yang bertujuan untuk menghindari  terjadinya inefisiensi dan pemborosan. Dalam lembaga pendidikan, metode pembelajaran yang dibentuk oleh seorang  guru  sangat diperlukan dalam menerangkan  pelajaran. Karena  metode  yang dipakai akan memengaruhi peserta didik  dalam  memahami pelajaran.
6. Market
(pasar), merupakan tempat
bertemunya penjual dan pembeli untuk mengadakan  transaksi, dalam lembaga pendidikan market berupa tempat terjadinya interaksi antara  pendidik  dengan peserta  didik  maupun dengan stakeholders yang ada dalam lingkup. 7. Minute  (waktu),  ialah waktu yang dipergunakan serta dimanfaatkan dalam pencapaian  visi  dan misi suatu lembaga secara efektif dan efisien.

## 2. Standar Pengelolaan Pendidikan
Standar pengelolaan ialah salah satu  Standar  Nasional  Pendidikan (SNP)  yang  berperan  menentukan terwujudnya  mutu  pendidikan  di sekolah. Standar Nasional Pendidikan (SNP)  yang  dimaksud,  yaitu  Standar Kompetensi  Lulusan,  standar  Isi, Standar  Proses,  Standar  Pendidik serta  Tenaga  Kependidikan,  Standar Pengelolaan Standar Sarana dan Prasarana,  Standar  Pembiayaan,  serra
Standar  Penilaian.  Betapa  pentingnya eksitensi pengelolaan dalam menumbuhkan  sebuah  lembaga  yang efektif, tak terkecuali sekolah sebagai lingkup  manajerial  utama  dalam pendidikan.  Kekuatan  pengelolaan akan mampu mengendalika serta mewujudkan efisiensi serta evektifitas sekolah.  Pengelolaan  yang  baik  akan membawa pada perubahan sekolah ke
Risbon Sianturi, Nur Aini, Karina Salsabila Surya & Gina Khaerunnisa :

## Konsep Standar Dan Ruang Lingkup Pengelolaan Pendidikan
pencapaian yang lebih baik sedangkan  pengelolaan  yang  kurang baik  akan  menyebabkan  stagnasi sekolah  dalam  pencapaian  visi  dan misi sekolah (Handoko et al., 2022).
Standar  pengelolaan  adalah standar  nasional  pendidikan  yang berkaitan dengan perencanaan,
pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan  pendidikan  pada  tingkat satuan  pendidikan,  kabupaten/kota, provinsi,  atau  nasional  agar  tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan (Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia  Nomor  32  Tahun  2013). Standar Pengelolaan Pendidikan pada bagian kesatu tentang standar pengelolaan  oleh  satuan  pendidikan dijelaskan  bahwa  pengelolaan  satuan pendidikan  pada  jenjang  pendidikan dasar  dan  menengah  menerapkan manajemen  berbasis  sekolah  yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan,  partisipasi,  keterbukaan, dan  akuntabilitas.  Kemudian  pada setiap  satuan  pendidikan  dipimpin oleh  seorang  kepala  sekolah  dan dibantu  minimal  oleh  satu  orang wakil  kepala  sekolah.  Pada  aspek pengambilan keputusan dibagi menjadi keputusan akademik dan non akademik. Untuk pengambilan keputusan  secara  akademik  melalui rapat  Dewan  Pendidik  dipimpin  oleh Kepala Satuan Pendidikan, sedangkan keputusan  non  akademik  dilakukan oleh  komite  sekolah  dihadiri  kepala satuan pendidikan.(REFIKA, 2018).
Standar Pengelolaan Pendidikan Berdasarkan Permendikbud  Nomor  137  Tahun
2014  tentang  Standar  pengelolaan
PAUD  merupakan  pelaksanaan  yang mengacu  pada  standar  isi,  proses, pendidik  dan  tenaga  kependidikan, sarana dan prasarana, serta
pembiayaan meliputi: a. Perencanaan Program Perencanaan program
merupakan penyusunan kegiatan lembaga  PAUD  dalam  mencapai  visi, misi,  tujuan  lembaga.  Setiap  satuan atau  program  memiliki  kurikulum, kalender pendidikan, struktur organisasi,  tata  tertib,  dan  kode  etik.
Kurikulum harus dapat mengembangkan potensi peserta didik menjadi kemampuan-kemampuan yang  diperlukan  dalam  kelanjutan pendidikan  dan  kehidupannya  dengan menyiapkan  anak  untuk  masa  depan bukan  hanya  untuk  masa  kini. Selanjutnya Kalender Pendidikan (KALDIK) sangatlah diperlukan untuk  mengetahui  hari  efektif  masuk sekolah  dan  hari  libur  sekolah. Umumnya kaldik dipergunakan sebagai  pelengkap  administrasi  guru kelas,  sekolah  dan  operator  sekolah. Menurut  (Kismianti,  2017)  tata  tertib adalah  kumpulan  aturan  yang  dibuat secara  tertulis  dan  mengikat  meliputi kewajiban,  keharusan  dan  larangan- larangan. Sedangkan kode etik PAUD merupakan  suatu  bentuk  aturan  yang tertulis, yang secara sistematik dengan sengaja  dibuat  melalui  kesepakatan berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada dan ketika dibutuhkan dapat difungsikan sebagai alat untuk menghakimi berbagai macam tindakan  yang  secara  umum  dinilai menyimpang dari kode etik tersebut. Philip  H.  Combs  (Rusdiana,
2015) mengemukakan lima ciri
perencanaan pendidikan sebagai berikut.
1. Berpandangan  jangka pandang.
2. Terperinci
3. Diintegrasikan  dengan
rencana  ekonomi  yang lebih luas dan perkembangan masyarakat. 4. Merupakan bagian integral pengelolaan
pendidikan.
5. Mmemperhitungkan bagian kualitatif, karena  perkembangan pendidikan bukan perluasan secara kuantitatif saja.
b. Pengorganisasian Merupakan pengaturan seluruh komponen  untuk  mencapai  tujuan dengan membagi suatu kegiatan besar menjadi  kegiatan  yang  lebih  kecil.
Selain  itu,  mempermudah  dalam
melakukan
pengawasan dan menentukan  orang  yang  dibutuhkan untuk  melaksanakan tugas-tugas yang telah  dibagi-bagi  tersebut  seperti menentukan  tugas  apa  yang  harus dikerjakan, siapa yang harus mengerjakannya,  bagaimana  tugas- tugas  tersebut  dikelompokkan,  siapa yang  bertanggungjawab  atas  tugas tersebut,  dan  pada  tingkatan  mana keputusan harus diambil.
c. Pelaksanaan rencana kerja Merupakan
kegiatan pelaksanaan  program  kerja  yang
sudah direncanakan. Pelaksanaan Program  PAUD  merupakan  integrasi dari  layanan  pendidikan,  pengasuhan, perlindungan, kesehatan dan gizi yang
diselenggarakan  dalam  bentuk  satuan atau  program  Taman  Kanak-kanak (TK)/ Raudatul Athfal (RA), Bustanul Athfal  (BA),  Kelompok  Bermain (KB),  Taman  Penitipan  Anak  (TPA), dan  Satuan  PAUD  Sejenis  (SPS). Kegiatan  layanan  PAUD  meliputi jenis layanan, waktu kegiatan, frekuensi  pertemuan,  rasio  guru  dan anak.
Jenis  layanan  sebagaimana
dimaksud  terdiri  atas:  Usia  lahir  -  2 tahun  dapat  melalui  TPA  atau  SPS dengan  satu  kali  pertemuan  minimal 120  menit  dengan  melibatkan  orang tua, dan frekuensi pertemuan minimal satu kali per minggu; Usia 2 - 4 tahun dapat  melalui  TPA,  KB  atau  SPS dengan  satu  kali  pertemuan  minimal 180  menit  dan  frekuensi  pertemuan minimal  dua  kali  per  minggu;  dan Usia  4  -  6  tahun  dapat  melalui  KB, TK/RA/BA,  TPA  atau  SPS  dengan satu  kali  pertemuan  minimal  180 menit dan frekuensi pertemuan minimal lima kali per minggu.
d. Pengawasan meliputi pemantauan,
supervisi,  evaluasi,  pelaporan,  dan tindak  lanjut  hasil  pengawasan  guna menjamin  terpenuhinya  hak  dan kebutuhan  anak  serta  kesinambungan program PAUD.
3. Ruang Lingkup Pengelolaan Pendidikan
Adapun ruang lingkup pengelolaan pendidikan ini secara lebih rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:
a. Pengelolaan  kurikulum,  meliputi perencanaan, pelaksanaan,
pengawasan  dan  evaluasi  kegiatan tentang pendataan mata
Risbon Sianturi, Nur Aini, Karina Salsabila Surya & Gina Khaerunnisa :

## Konsep Standar Dan Ruang Lingkup Pengelolaan Pendidikan
pelajaran/mata kuliah yang
diajarkan,  waktu  yang  tersedia.
jumlah guru beserta pembagian jam pelajaran, jumlah
kelas,
penjadwalan. kegiatan belajar-
mengajar, buku-buku yang
dibutuhkan, program semester, evaluasi, program tahunan, kalender  pendidikan,  perubahan kurikulum,  maupun  inovasi-inovasi dalam pengembangan kurikulum.
b. Pengelolaan  peserta  didik,  meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan. pengawasan dan
evaluasi kegiatan pengalangan penerimaan siswa baru, pelaksanaan  tes  penerimaan  siswa baru,  penempatan  dan  pembagian kelas,  kegiatan-kegiatan  kesiswaan. motivasi  dan  upaya  peningkatan kualitas lulusan dan sebagainya.
c. Pengelolaan tenaga pendidikan
(kepegawaian), meliputi
perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi kegiatan penerimaan
pegawai baru, mutasi, surat keputusan  surat  tugas,  berkas- berkas  tenaga  kependidikan,  daftar umum kepegawaian, upaya peningktan  SDM  serta  kinerja pegawai, dan sebagainya.
d. Manajemen  keuangan  pembiayaan pendidikan,  meliputi  perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan,
pengawasan  dan  evaluasi  masuk dan  keluarnya  dana,  usaha-usaha menggali
sumber pendanaan sekolah  seperti  kegiatan  koperasi serta penggunaan dan secara efisien.
e. Pengelolaan  sarana  dan  prasarana pendidikan,  meliputi  perencanaan,
pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan  dan  evaluasi  kegiatan pengadaan  barang  pembagian  dan penggunaan  barang  (inventaris). perbaikan  barang,  tukar  tambah maupun penghapusan barang.
f. Pengelolaan  administrasi  sekolah, meliputi perencanaan,
pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan  dan  evaluasi  kegiatan sekolah agar memberikan pelayanan  yang  terbaik  kepada semua  orang  yang  membutuhkan serta  berhubungan  dengan  kegiatan lembaga.
g. Pengelolaan hubungan dengan masyarakat,  meliputi  perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan  dan  evaluasi  kegiatan hubungan  masyarakat,  misalnya pendataan alamat kantor/orang yang  dianggap  perin,  hasil  kerja sama, program-program humas.
h. Pengelolaan  unit-unit  penunjang pendidikan,  meliputi  perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan  dan  evaluasi  kegiatan unit-unit penunjang, misalnya bimbingan  dan  konseling  (BK) perpustakaan UKS. pramuka, olahraga, kesenian, dan sebagainya.
i. Pengelolaan  ekstrakurikuler  adalah seluruh  proses  yang  direncanakan dan  diusahakan  secara  terorganisir mengenai  kegiatan  sekolah  yang dilakukan  diluar  kelas  dan  diluar jam  pelajaran  kurikulum)  untuk menumbuhkembangkan potensi sumber  daya  manusia  (SDM)  yang dimiliki peserta didik, baik berkaitan  dengun  aplikasi  ilmu pengetahuan  yang  didapatkannya maupun  dalam  pengertian  khusus
Volume 6,  No. 2,  November, 2022
untuk  membimbing  peserta  didik dalam mengembangkan potensi dan bakat  yang  ada  dalam  dirinya melalui kegiatan-kegiatan yang wajih maupun pilihan.
j. Pengelolaan layanan khusus pendidikan  meliputi  perencanaan,
pengorganisasian,
pelaksanaan, pengawasan  dan  evaluasi  kegiatan pelayanan  khusus,  misalnya  menu makanan/konsumsi,  layanan  antar jemput,  bimbingan  khusus  dirumah dan sebagainya.

## 4. Urgensi Manajemen Pendidikan
Berikut  ini merupakan urgensi manajemen terhadap bidang manajemen pendidikan :
(1) manaejemen kurikulum
(2) manajemen peserta didik
(3) manajemen sarana dan prasarana
(4) manajemen tenaga pendidik
(5) manajemen hubungan masyarakat (6) manajemen keuanagan
(7)  manajemen  tenaga  kependidikan (Aliyyah dkk., 2019)

## KESIMPULAN
Pengelolaan  pendidikan  dapat diartikan  sebagai  segala  sesuatu  yang berkenaan  dengan  pengelolaan  proses
pendidikan  untuk  mencapai  tujuan yang  telah  ditetapkan.  Pengelolaan merupakan  komponen  integal  dan tidak  dapat  dipisahkan  dari  proses pendidikan secara keseluruhan. Alasannya  tanpa  pengelolaan  tidak mungkin  tujuan  pendidikan  dapat diwujudkan  secara  optimal,  efektif, dan  efisien.  Pengelolaan  pendidikan pada umumnya memiliki ruang lingkup  yang  lebih  luas  dari  pada pengelolaan sekolah karena pengelolaan  pendidikan  merupakan aktifitas  luar  biasa  yang  melibatkan banyak  sumber  daya.  Selain  itu, memerlukan  keterampilan  tersendiri dalam memberdayakan segala sumber daya yang ada.
Standar pengelolaan pendidikan  merupakan  salah  satu bagian  yang  terpenting  agar  dapat berjalan  dengan  lancar  karena  pada dasarnya  untuk  mengelola  suatu lembaga  pendidikan  itu  tidak  mudah jika  dilakukan  secara  mandiri,  akan tetapi  jika  dilakukan  dengan  seksama makan akan terasa mudah dan ringan.

## DAFTAR PUSTAKA
Risbon & Elan. (2022), Pengelolaan Pendidikan. Bandung, Alfabeta. Afifuddin, MM., & Sukito. (2008). Pengelolaan Pendidikan “Teori dan Praktek”. Prospect
Aliyyah,  R.  R.,  Mulyadi,  D.,  Widyasari,  &  Kholik,  A.  (2019). Manajemen  Lembaga Pendidikan (Issue November).
Handoko, G., Saepudin, A., & Barlian, U. C. (2022). Eduvis : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam  STANDAR  PENGELOLAAN  DALAM  MEWUJUDKAN  SEKOLAH  YANG EFEKTIF  (Analisis  Deskriptif  di  SMA  Negeri  8  Jakarta). Eduvis,Jurnjal  Manajemen Pendidikan Islam , 7 (1), 37–46.
Hasnidar, H., & Elihami, E. (2019). The management Model of National Character Education
Risbon Sianturi, Nur Aini, Karina Salsabila Surya & Gina Khaerunnisa :

## Konsep Standar Dan Ruang Lingkup Pengelolaan Pendidikan
for  Early  Childhood  Education  through  based  on  Democracy. Edumaspul  -  Jurnal Pendidikan , 3 (1), 15–19. https://doi.org/10.33487/edumaspul.v3i1.75
Herson A. (2017). Standar Pengelolaan Pendidikan Dalam Perspektif Pengelolaan Madrasah Aliyah Swasta. TADBIR : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam , 5 , 15–27.
Hidayat,  A.,  &  Machali,  I.  (2012).  Pengelolaan  Pendidikan  (Konsep,  Prinsip,  dan  Aplikasi dalam Mengelola sekolah dan Madrasah). Universitas Pendidikan Indonesia , 4–6. Januardi,  Y.,  &  Afriansyah,  H.  (2019).  Konsep  Dasar  ,  Proses  dan  Ruang  Lingkup Administrasi Pendidikan. Administrasi Pendidikan , 5 (1), 1–6.
Kismianti, P. (2017). Standar Pengelolaan Pendidikan TK Berdasarkan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 Di RA Al Muna Kota Semarang. Universitas Negeri Semarang . Kristiawan, M., & Bengkulu, U. (2017). Manajemen Pendidikan . April . Mulyadi, N., & Haura, N. (2019). “Pengertian Pendidikan.” Academia , 1–12. REFIKA,  N.  (2018). IMPLEMENTASI  STANDAR  PENGELOLAAN  PENDIDIKAN  DALAM PENINGKATAN MUTU SEKOLAH DI SMPN 4 4 BATU SANGKAR . Rusdiana. (2015). Pegelolaan Pendidkan (p. 293).
Sulaeman,  D.  (2021).  Manajemen  Satuan  PAUD  ditinjau  dari  Standar  Pengelolaan  dalam Peningkatan  Mutu  Kelembambagaan. Edumaspul:  Jurnal  Pendidikan , 5 (1),  458–462. https://doi.org/10.33487/edumaspul.v5i1.1112
Sulfemi  Wahyu  Bagja,  &  Arsyad.  (2012).  PENGELOLAAN  MANAJEMEN  SEKOLAH YANG EFEKTIF DAN UNGGUL Wahyu. - , 02 (09), 1–19.