## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 6, No. 2 Maret 2022 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.36312/ jisip.v6i1.3201/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Studi Praktek Diskriminasi Agama Minoritas di Desa Terpencil
Rahmad Hidayat 1 , Muhammad Sauki 2 1,2 STISIP Mbojo, Bima, Indonesia Article Info ABSTRACT Article history: Accepted: 30 Maret 2022 Published: 31 Maret 2022 This article discusses the dynamics of the practice of discriminating religious minorities in Oi Bura Village, Tambora District, Bima Regency, West Nusa Tenggara Province by dominant ethnic  and/or  religious  adherents  there.  The  practice  of  religious  discrimination  took  the form  of  prejudice,  different  treatment,  and  political-economic  restrictions  experienced  by Hindus  as  immigrants from  Bali.  The  study  case  approach  used  in this  study  examined  the relevance of two main aspects. These aspect include  (1) the history of Oi Bura Village and the  phenomenon  of  social  segregation,  and  (2)  the  practice  of  discrimination  of  religious minorities in that village and the strategy of eliminating it through the  iterative construction of social inclusion discourse. The process of separating the location of settlements between a group of people from Bali and other groups in Oi Bura Village reflects the  continuity of the colonial heritage in the form of ethnic and religious residential segregation. As a result, this practice  has  triggered  the  emergence  of  social  distances  between  community  groups  that have violated the principles of inclusion or social solidarity. Keywords: Discrimination, Ethnicity, Inclusion,
Minority, Segregation Article Info Abstrak Article history: Diterima: 30 Maret 2022 Terbit: 31 Maret 2022 Artikel  ini  membahas  dinamika  praktek  diskriminasi  agama  minoritas  di  Desa  Oi  Bura Kecamatan  Tambora  Kabupaten  Bima  Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat  yang  dilakukan  etnis dan/atau pemeluk agama dominan di sana. Praktek diskriminasi agama  itu mengambil wujud berupa  prasangka,  perlakuan  berbeda,  dan  pembatasan  politis-ekonomis  yang  dialami pemeluk agama  Hindu sebagai pendatang  dari Bali. Pendekatan  studi kasus  yang digunakan dalam  studi  ini  mengulas  relevansi  dua  aspek  utama  yakni  (1)  sejarah  Desa  Oi  Bura  serta fenomena  segregasi  sosial,  dan  (2)  praktek  diskriminasi  agama  minoritas  di  desa  itu  serta strategi  peniadaannya  melalui  konstruksi  iteratif  wacana  inklusi  sosial.  Proses  pemisahan lokasi pemukiman antara sekelompok orang yang berasal dari Bali dengan kelompok lainnya di  Desa  Oi  Bura  mencerminkan  keberlangsungan  warisan  kolonial  dalam  bentuk  segregasi residensial etnis sekaligus agama. Imbasnya, praktek tersebut telah memicu kemunculan jarak sosial antarkelompok masyarakat yang mencederai prinsip inklusi atau solidaritas sosial.
This is an open-access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author: Rahmad Hidayat STISIP Mbojo, Bima, Indonesia Email: rahidsmart@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Pengunduran  diri  Presiden  Soeharto  pada  21  Mei  1998  praktis  menandai  berakhirnya sistem pemerintahan otoriter dan sentralistik di Indonesia. Tuntutan penerapan demokratisasi di tingkat  lokal  dan/atau  desentralisasi  sebagai  pilar  inti  reformasi  politik  semakin  mengemuka. Kejenuhan  rakyat  atas  kondisi  keterpurukan  atau  ketiadaan  kesejahteraan  hidup menjadi  alasan utama  kemunculan  gerakan  sosial  yang  mengusung  agenda  pengakhiran  durasi  pemerintahan Orde  Baru,  sebab  Soeharto  dianggap  sudah  “tidak  layak”  lagi  mengemban  mandat  lebih  lama sebagai  presiden.  Desentralisasi  merupakan  azas  penyelenggaraan  pemerintahan  yang  selalu dipertentangkan  substansinya  dengan  sentralisasi.  Ia  mencerminkan  proses  pembagian kewenangan, perluasan ruang gerak, serta pemberian porsi lebih besar kepada pemerintah yang lebih rendah (pemerintah lokal) untuk mengelola urusan publik di daerah masing-masing.
Sebelum  era  reformasi  bergulir,  segala  bentuk  tanggung  jawab,  wewenang,  serta  fungsi yang  berkenaan  dengan  tata  kelola  pemerintahan  di  Indonesia  adalah  berada  sepenuhnya  di tangan  dan  kendali  pemerintah  pusat.  Alhasil,  praktek  sentralisasi  semacam  ini  menempatkan pemerintah  pusat  sebagai  aktor  utama  penyelenggara  pemerintahan.  Demokratisasi  dan desentralisasi adalah dua konsep yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Keduanya berkaitan
erat,  sebab  desentralisasi  merupakan  varian  derivatif  dari  demokratisasi.  Tanpa  demokratisasi, desentralisasi  politik  (devolusi)  dan  desentralisasi  administratif  (dekonsentrasi)  tidak  akan terwujud.  Demokratisasi  menjadi  landasan  utama  yang  memungkinkan  terjadinya  diversifikasi kekuasaaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Desentralisasi menjanjikan perwujudan tata  kelola  pemerintahan  yang  lebih  baik  dan  demokratisasi  yang  lebih  dalam.  Desentralisasi menghendaki pejabat publik bertindak akuntabel atas segala tindakannya dan masyarakat terlibat lebih aktif dalam penyelenggaraan urusan-urusan lokal (Grindle, 2007).
Reformasi  politik  yang  berlangsung  telah  menyemai  harapan  baru  bagi  perwujudan kehidupan  demokrasi  di  aras  lokal  seiring  diinisiasinya  upaya-upaya  substantif  oleh  beragam aktor  untuk  meniadakan  sentralisasi  penyelenggaraan  pemerintahan.  Tanpa  demokrasi, desentralisasi  hanya  akan  melipat-gandakan  masalah-masalah  yang  diciptakan  oleh  sistem klientelistik. Relasi antara demokrasi dengan desentralisasi adalah saling menguatkan satu sama lain.  Desentralisasi  mensyaratkan  demokrasi  agar  bisa  berjalan  efektif,  dan  desentralisasi  akan memperdalam  demokrasi  dengan  adanya  perluasan  otonomi  lokal,  responsivitas  yang  lebih besar, dan representasi yang lebih efektif (Barter, 2013).
Dengan  kata  lain,  kejatuhan  Soeharto  di  tahun  1998  telah  mengkerangkai  jalan  bagi perwujudan  demokratisasi  di  Indonesia  melalui  pelaksanaan  berbagai  aktivitas  pembangunan politik  kenegaraan  yang  diarahkan,  terutama,  untuk  menciptakan  tata  kelola  pemerintahan demokratis. Aktivitas pembangunan politik yang dilakukan tersebut mengambil wujud berupa (i) instalasi  massif  lembaga-lembaga  demokratis  modern  dalam  sistem  politik,  (ii)  dispersi kekuasaan,  dan  (iii)  liberalisasi  politik  (Lay,  2012).  Menyertai  implementasi  politik desentralisasi, langkah pemangkasan jarak yang selama ini membentang jauh antara pemerintah daerah  dengan  masyarakat,  dalam  konteks  pemberian  pelayanan  publik,  juga  dilakukan.  Citra pemerintah  yang  terkesan  “mengambil  jarak”  dari  masyarakat  selama  Orde  Baru  berlangsung hendak  dipulihkan  dengan  cara menyelenggarakan  politik  desentralisasi  yang  dianggap  sebagai alat  (tool)  terbaik  untuk  mencapai  tujuan  bernegara,  yakni  memberikan  pelayanan  publik  yang lebih baik dan menciptakan proses pengambilan keputusan publik yang lebih demokratis (Sidik, dikutip Sugiharta, 2012).
Berkaca  pada  situasi  sekarang,  efek  desentralisasi  politik  di  Indonesia  yang  telah berlangsung hampir dua dekade ini, bagi kebanyakan orang, bersifat paradoksikal. Di satu sisi, desentralisasi  mampu  menghadirkan  sejumlah  perubahan  signifikan  di  daerah.  Namun,  di  sisi lain, desentralisasi pun mencuatkan beragam masalah. Salah satu dampak negatif  desentralisasi adalah  dapat  memicu  proliferasi  konflik  sosial  berlatar  perbedaan  agama,  etnis,  suku,  budaya, dan faktor lainnya di daerah. Keistimewaan yang diberikan desentralisasi kepada pemerintah dan masyarakat  lokal,  terutama  ketersediaan  akses  melimpah  dalam  hal  memilih  dan  dipilih  secara politik, telah memantik kompetisi sengit antara beragam aktor lokal beserta pengikutnya masing- masing dalam perebutan kekuasaan di daerah. Persaingan antaraktor dengan latar belakang sosial yang berbeda-beda menjadi sinyalemen konflik kepentingan dalam rangka peningkatan pengaruh politik  dan  penguasaan  tampuk  kepemimpinan  di  aras  lokal.  Tak  pelak  konflik  kepentingan  itu pun melibatkan penggunaan kekerasan fisik di dalamnya.
Kecenderungan  penggunaan  kekuatan  kekerasan  dalam  proses  politik  di  Indonesia  telah dicermati  oleh  Indonesianis  seperti  Hefner  (2000).  Ia  meneropong  masa  depan  demokrasi Indonesia    melalui lensa  pesimistik,  di mana  masyarakat  serta  asosiasi  sosial  lokal  tidak  hanya bertindak non-demokratis, melainkan juga condong kepada sektarianisme yang sangat kuat dan kentara.  Masyarakat  semacam  ini  jauh  dari  karakter-karakter  demokratis  yang  diharapkan. Perbedaan  intensi  politik  tersebut  pada  akhirnya  mendorong  pembentukan  segmentasi  cara hidup,  berasosiasi,  dan  berinteraksi  anggota  masyarakat,  yang  semata-mata  disandarkan  pada faktor  kesamaan  identitas  sosial  dan  kepentingan  politik  yang  mereka  miliki.  Kehadiran desentralisasi justru menyemai benih konflik atas dasar perbedaan identitas sosial. Potret buram desentralisasi  sebagaimana  dijelaskan  di  atas  nampak  pada  konteks  kehidupan  sosial  politik masyarakat Desa Oi Bura Kecamatan Tambora Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat. Intensi  beragam  kelompok  masyarakat  dalam  perebutan  kekuasaan  politik  semakin  menjadi
alasan pembenaran terhadap praktek segregasi sosial yang berlangsung.

## 2. METODE PENELITIAN
Studi  ini  menggunakan  pendekatan  studi  kasus  untuk  mencermati  secara  kontekstual fenomena  segregasi  sosial  di  Desa  Oi  Bura  serta  dinamika  dan  dampak  praktek  diskriminasi agama  minoritas  yang  terjadi  di  desa  itu berikut  strategi  peniadaan  berbasis  konstruksi  wacana inklusi  sosial  yang  diterapkan  oleh  sebuah  organisasi  lokal  melalui  program  pemberdayaan masyarakat. Informan utama riset ini mencakup unsur warga dan pemerintah desa serta pimpinan organisasi  lokal  “LAKPESDAM  PCNU  Kabupaten  Bima”  sebagai  pihak  pelaksana  program “Peduli”  berdurasi  lima  tahun  (2015-2019)  di  Desa  Oi  Bura.  Program  tersebut  merefleksikan respon  taktis  dan  reaksi  strategis  organisasi  masyarakat  sipil  untuk  mencegah  sekaligus mengatasi bahaya destruktif diskriminasi agama bagi kehidupan sosial  guna perwujudan inklusi di sana.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1. Sejarah Desa dan Isu Segregasi Sosial
Secara  administratif,  Oi  Bura  merupakan  salah  satu  desa  di  Kecamatan  Tambora, Kabupaten  Bima.  Ia  terbentuk  pada  tahun  2007  sebagai  hasil  pemekaran  dari  desa  induk “Labuhan  Kananga”. Desa Oi  Bura terdiri atas 3 (tiga) Dusun,  yakni  Sori  Bura,  Tambora, dan  Jembatan  Besi.  Selain  Oi  Bura,  desa-desa  lainnya  yang  termasuk  dalam  wilayah Kecamatan  Tambora  adalah  Kawinda  Na’E,  Kawinda  To’I,  Labuhan  Kananga,  dan  Oi Panihi.Seperti  desa-desa  lainnya  di  Kecamatan  Tambora,  keberadaan  Desa  Oi  Bura  tidak dapat  dipisahkan  dari  sejarah  Gunung  Tambora  yang  meletus  pada  5  April  1815.  Sebutan lain desa dan/atau gunung Tambora adalah Tamboro dan Tamporo (Munger, 2012: 9).
Gunung  Tambora  membentuk  Semenanjung  Sanggar-Pulau  Sumbawa  dan  ia menguasai sebagian besar semenanjung tersebut (Oppenheimer, 2003: 232). Letusan dahsyat Gunung  Tambora  yang  terjadi  2  abad  lampau  memicu  beragam  konsekuensi  iklim, lingkungan, dan kemanusiaan destruktif bertaraf lokal, regional, dan internasional. Dampak letusan  Gunung  Tambora  mempengaruhi  kehidupan  masyarakat  di  wilayah  sekitar  gunung (Bima, Dompu, Sumbawa, Lombok, dan Bali), wilayah-wilayah lainnya di Indonesia, Benua Asia,  Benua  Eropa,  dan  bahkan  Benua  Amerika.  Terdapat  pandangan,  pendapat,  dan/atau kesimpulan berbeda-beda dari sejumlah ilmuwan mengenai skala tragedi kemanusiaan yang muncul  akibat  meletusnya  Gunung  Tambora.  Identifikasi  jumlah  korban  tewas  dalam bencana alam tersebut sangat bervariasi. Zollinger (1855), misalnya, menyimpulkan bahwa sekitar 10.000 orang tewas selama erupsi karena hempasan batu dan 38.000 jiwa meninggal lantaran  bencana  kelaparan  di  Sumbawa.,  serta  nyawa  10.000  orang  di  Lombok  terenggut akibat penyakit. Ilmuwan lain, Petroeschevsky (1949), berpendapat bahwa 48.000 orang di Sumbawa dan 44.000 orang di Lombok meninggal, atau 35% dan 23% dari total populasi di kedua wilayah (Oppenheimer, 2003: 249).
Berkenaan  dengan  dampak  internasional  erupsi  Gunung  Tambora,  muncul  istilah “ Year without a Summer ” atau “ Eighteen-Hundred-and-Froze-to-Death ” untuk melukiskan ke-ekstrim-an  iklim  dan  cuaca  di  Benua  Eropa  pada tahun  1816  (satu  tahun  pasca  erupsi). 1816  merupakan  tahun  yang  paling  terkenal  lantaran  ketiadaan  musim  panas  di  tahun tersebut. Sebagai imbas letusan Gunung Tambora, pola iklim di seluruh dunia “kacau-balau” selama  berbulan-bulan  di  musim  panas  tahun  1816.  Pada  saat  itu,  Amerika  Serikat  dan Eropa  dihujani  air,  embun  beku,  serta  salju  dalam  kuantitas  eksesif.  Lebih  parah  lagi,  di Amerika  Serikat,  cuaca  ekstrim  tersebut  menyebabkan  kelangkaan  bahan  makanan, kebangkitan  religius,  dan  migrasi  ekstensif  dari  New  England  (Maine,  New  Hampshire, Vermont,  Massachusetts,  Rhode  Island,  Connecticut)  menuju  Midwest  (Ohio,  Rocky Mountains).  Sedangkan  di  Eropa,  musim  panas  yang  justru  “dingin”  dan  “basah” menimbulkan kelaparan, huru-hara penjarahan bahan makanan, perubahan masyarakat yang stabil  ke  situasi  pengeluyuran  pengemis,    serta  penyebaran  wabah  penyakit  tifus  yang
terparah dalam sejarah negeri (Klingaman & Klingaman. 2013).
Year  without  a  Summer yang  menyertai  erupsi  Gunung  Tambora  di  tahun  1815 menimbulkan  krisis  makanan  yang  sangat  luas,  kelaparan,  dan  keruntuhan  beberapa kerajaan  kecil  (McMichael,  2012:  4732).  Muntahan  jutaan  kubik  debu  sulfat  Gunung Tambora telah memicu penurunan suhu udara, mengganggu sistem cuaca selama lebih dari tiga  tahun  (1815-1818),  dan  menyebabkan  masyarakat  di  seluruh  dunia  mengalami kelaparan,  mengidap  penyakit,  dan  bergejolak  karena  kerusuhan  sipil  (Wood,  2014). Dahulu,  Tambora  merupakan  sebuah  kerajaan  tersendiri.  Namun  dalam  perkembangan selanjutnya,  Kerajaan  Tambora  menjadi  koloni  Kerajaan  Sanggar.  Kedua  kerajaan  ini mengalami  kehancuran  seiring  meletusnya  Gunung  Tambora.  Kerajaan  Pekat  turut  lenyap bersamaan dengan Kerajaan Sanggar dan Tambora. Kerajaan-kerajaan lainnya  yang berada di  Pulau  Sumbawa,  yakni  Dompo,  Sumbawa,  dan  Bima  juga  menjadi  korban  “keganasan” erupsi Gunung Tambora.
Tidak  didapati  satu  catatan  pun  yang  menggambarkan  kapan  dimulainya  kembali kehidupan manusia di sejumlah area bekas kerajaan kecil, terutama Sanggar dan  Tambora, setelah luluh-lantak akibat terjangan lava, batu, dan debu vulkanik Gunung Tambora. Tidak seperti Kerajaan Pekat dan Tambora yang “hilang ditelan bumi untuk selamanya”, Kerajaan Sanggar  menjadi  satu-satunya  kerajaan  yang  “eksis”  kembali.  Pada  tahun  1928,  Kerajaan Sanggar menggabungkan diri dan menjadi wilayah kekuasaan Kerajaan (Kesultanan) Bima. Tidak  jelas  kapan  Kerajaan  Bima  mulai  terbentuk,  akan  tetapi  sebagai  sebuah  Kesultanan, Bima berdiri pada 5 Juli 1640 ketika Sultan Abdul Kahir (La Kai) dinobatkan sebagai Sultan Bima I yang menjalankan pemerintahan berdasarkan Syariat Islam. Sebagai pusat kekuasaan Islam  di  Pulau  Sumbawa,  Kesultanan  Bima  telah  dipimpin  oleh  14  (empat  belas)  Sultan, mulai  dari  Sultan  Abdul  Kahir  (1620-1640)  sampai  Sultan  Muhammad  Salahuddin  (1915- 1951) sebagai Sultan Bima yang terakhir (Haris, 2006: 17).
Tambora memiliki hamparan tanah yang sangat subur dengan hasil alam melimpah. Karena  faktor  ini,  sejumlah  pedagang  asing  tertarik  mendatanginya.  Seiring  kehadiran Belanda  sebagai  penjajah  di  Indonesia,  Tambora  menjadi  kawasan  yang  turut  dikuasainya. Pra  erupsi,  Tambora  dijadikan  Belanda  sebagai  sentra  produksi  komoditas  kopi  (1701- 1815). Tidak berhenti sampai di situ, pemanfaatan kawasan Tambora sebagai produsen kopi pun  berlanjut  pasca  erupsi  (1892-1945)  [As’ad,  2015].  Proklamasi  kemerdekaan  Bangsa Indonesia  pada  17  Agustus  1945  yang  menandai  berakhirnya  penjajahan  Belanda  (dan Jepang)  di  Indonesia,  praktis  menjadikan  Tambora  sebagai  salah  satu  wilayah  naungan NKRI  (Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia),  sebab  Kesultanan  Bima  (penguasa  kawasan Tambora)  telah  menyatakan  bergabung  dalam  NKRI.  Keberadaan  Kesultanan  Bima “berakhir” setelah diterbitkannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1957 tentang Penghapusan Daerah Swapraja, yang kemudian diikuti dengan pembentukan Daerah Tingkat II di seluruh Indonesia (Haris, 2006: 19).
Kesultanan Bima, kini dikenal dengan nama Kabupaten Bima, dan Tambora menjadi salah  satu  wilayah  administratif  di  dalamnya  sebagai  kecamatan.  Meski  telah  mengakui kedaulatan  NKRI  dan  menyetujui  penamaannya  sebagai  Kabupaten  Bima,  eksistensi Kesultanan  Bima  masih  terus  dipertahankan.  Pasca  kematian  Sultan  Bima  Ke-14,  Sultan Muhamad  Salahuddin  (1915-1951),  kepemimpinan  Kesultanan  Bima  kemudian  bergulir serta  berada  di  bawah  kendali  Sultan  Abdul  Kahir  II  (1951-2001)  dan  Sultan  Ferry Zulkarnain  (Juli  2013-Desember  2013).  Dan  setelah  Sultan  Bima  Ke-16  tiada,  sosok penggantinya belum dilantik secara resmi hingga detik ini.
Jika  dicermati  dari  komposisi  agama,  mayoritas  penduduk  Kabupaten  Bima beragama  Islam.  Di  tahun  2004,  penduduk  yang  beragama  Islam  berjumlah  401.974  jiwa (99,623%),  sedangkan  persentase  penganut  agama  lain  seperti  Katolik,  Protestan,  Hindu, dan  Budha  begitu  kecil.  Penduduk  yang  beragama  Islam  tersebar  di  semua  kecamatan, sedangkan penduduk  yang beragama non-Islam hanya ada di beberapa kecamatan saja dan dalam kuantitas terbatas. Gambaran komposisi dan kuantitas pemeluk agama di Kabupaten
Bima tersebut tidak jauh berbeda dengan apa yang terdapat di Desa Oi Bura. Selain didiami oleh kelompok masyarakat pribumi yang beretnis “Mbojo” dan beragama Islam, di Desa Oi Bura  juga  dihuni  warga  pendatang  dari  Bali  (pemeluk  Hindu)  dan  Lombok  (penganut Islam).  Dalam  tulisan  ini,  istilah  “pribumi”  menunjuk  pada  warga  Desa  Oi  Bura  yang berasal  dari  Kabupaten  Bima  dan  Dompu.  Meski  kehadiran mereka  di  desa  tersebut  sama- sama  dilatarbelakangi  oleh  keikutsertaannya  dalam  program  transmigrasi  yang  dicanankan oleh  Pemerintah  Daerah,  sebagaimana  alasan/dorongan  kedatangan  orang-orang  dari Lombok  dan  Bali,  namun  predikat  sebagai  pribumi  lebih  tepat  disandangkan  kepada penduduk  Desa  Oi  Bura  yang  berasal  dari  Kabupaten  Bima  dan  Dompu  lantaran kepemilikan  etnisitas  yang  sama  dengan  mayoritas  masyarakat  di  berbagai  wilayah Kabupaten Bima lainnya.
Sebagaimana  disinggung  sebelumnya,  Desa  Oi  Bura  merupakan  satu  dari  5  (lima) desa yang ada di Kecamatan Tambora. Penuturan menyeluruh tentang sejarah desa tersebut dan  fenomena  segregasi  sosial  di  sana  merupakan  titik  pijak  untuk  mendalami  tren diskriminasi  terhadap  minoritas  (agama)  tertentu  yang  terjadi.  Segregasi  sosial,  secara sederhana, dapat dipahami sebagai praktek atau kebijakan yang bertujuan memisahkan ras, kelas,  atau  kelompok  etnis  yang  berbeda-beda  satu  sama  lain  dalam  kehidupan  sosial, sebagai  bentuk  diskriminasi.  Dengan  kata  lain,  segregasi  sosial  merupakan  proses pemisahan  orang-orang  ke  dalam  kelompok  atau  subkelompok  yang  homogen  berdasarkan kriteria-kriteria  tertentu.  Segregasi  berkonsekuensi  menghadirkan  jarak  sosial  ( social distance ) antar kelompok yang berbeda dalam kehidupan masyarakat. Mengacu pada data penelitian yang diperoleh, potret kehidupan masyarakat Desa Oi Bura  saat  ini  cenderung  terkotak-kotak  ( segregated ).  Jarak  sosial  kelompok-kelompok masyarakat  di  Desa  Oi  Bura,  terutama  antara  warga  beragama  Islam  dengan  penganut Hindu, terjadi karena faktor jarak ruang ( spatial distance ) yang mulai terbentang sejak tahun 2013  lalu.  Di  Dusun  Tambora-Desa  Oi  Bura,  terdapat  pemukiman  yang  dikenal  sebagai “Kampung  Bali”  lantaran  semua  penghuninya  merupakan  warga  pendatang  dari  Bali  dan tentu saja beragama Hindu. Hingga saat ini, terdapat 27 (dua puluh tujuh) Kepala Keluarga di  Kampung  Bali.  Sementara  itu,  warga  desa  sisanya  yang  beragama  Islam,  baik  yang berasal dari Bima serta Dompu maupun Lombok,  juga ada di Dusun Tambora dan tersebar di  dusun-dusun  lain  di  Desa  Oi  Bura  yakni  Dusun  Sori  Bura  dan  Dusun  Jembatan  Besi. Akibat  jarak  spasial  antardusun  yang  sangat  jauh  satu  sama  lain,  pemisahan  lokasi pemukiman,  dan  pengelompokkan  cara  hidup  warga  desa  yang  beragam  Islam  dengan penganut  Hindu  tersebut  semakin  menguatkan  kesan  bahwa  telah  terjadi  proses  segregasi kehidupan antarkelompok masyarakat di Desa Oi Bura.
Di  tahun  tersebut,  pemisahan  lokasi  pemukiman  mereka  diinisiasi  oleh  aparatur pemerintahan desa (terutama kepala desa) dengan cara menempatkan semua pendatang dari Bali  dan  beragama  Hindu  di  Kampung  Bali  yang  terletak  di  wilayah  pegunungan  Dusun Tambora,  terpisah  jauh  dari  kelompok  masyarakat  pemeluk  agama  Islam  yang  mendiami dusun-dusun  lain  Desa  Oi  Bura.  Praktek  pemisahan  lokasi  pemukiman  (tempat  tinggal) semacam ini diistilahkan sebagai residential segregation. Kemunculan segregasi residensial dapat  dipicu  oleh  faktor  perbedaan  etnis  (ethnic  residential  segregation)  dan  agama (religious  residential  segregation).  Sesuai  data  penelitian,  kedua  jenis  segregasi  residensial tersebut adalah berlaku atau didapati pada konteks Desa Oi Bura.
Praktek  segregasi  tersebut  dilakukan  bukan  karena  alasan  kebencian  atau ketidaksukaan  aparatur  pemerintahan  desa  terhadap  keberadaan  pendatang-pendatang  dari Bali,  melainkan  didorong  oleh  pertimbangan  matang  bahwa  di  Dusun  Tambora  (Kampung Bali)  terdapat  spot-spot  ideal  yang  menunjang  kekhusu’an  penyelenggaraan  aktivitas peribadatan pemeluk agama Hindu. Keberadaan “Pura Kuno” di sana semakin menguatkan keputusan  pemisahan  lokasi  pemukiman  warga  Hindu  dengan  kelompok  masyarakat lainnya.  Ketiadaan  reaksi  penolakan  dari warga  Hindu  dan  warga  lainnya  terhadap  inisiasi aparatur  pemerintahan  desa  tersebut  juga  mendorong  diterapkannya  praktek  segregasi
residensial  di  Desa  Oi  Bura  (Wawancara  dengan  Sekretaris  Desa  Oi  Bura,  pada  11  April 2016).
Jika  dirunut  ke  belakang,  pemisahan  lokasi  pemukiman  antaretnis  semacam  ini bukan  hal  baru  yang  terjadi  di  area  sentra  perkebunan  kopi  peninggalan  Belanda  yang sekarang menjadi wilayah Desa Oi Bura. Segregasi residensial antaretnis yang berlangsung di  Desa  Oi  Bura  saat  ini  merupakan  warisan  kolonial  ( colonial  legacy ).  Dulu,  ketika Tambora dikuasai oleh Belanda yang kemudian dijadikan sebagai sentra produksi komoditas kopi  pada  1701-1815  (pra  erupsi)  dan  1892-1945  (pasca  erupsi),  pemisahan  lokasi  tempat tinggal berdasarkan perbedaan etnis bagi para pekerja (buruh) perkebunan yang didatangkan dari  wilayah-wilayah  terdekat  Tambora  seperti  Lombok,  Bali,  dan  Sumba  (termasuk  di dalamnya pribumi yang berasal dari Bima, Dompu, Sumbawa), memang sengaja dilakukan semata-mata  demi  kepentingan  produksi  sekaligus  menghindari  gerakan  pemberontakan pribumi yang sewaktu-waktu dapat muncul jika mereka dibiarkan hidup berbaur satu sama lain  selama  masa  pemanfaatan  Tambora  sebagai  sentra  produksi  kopi.  Imbasnya,  muncul beragam nama atau istilah untuk menandai lokasi pemukiman khusus yang telah atau akan didiami  oleh  pekerja  beretnis  tertentu,  misalnya  “Kampung  Bali”  untuk  para  buruh  yang berasal  dari  Bali,  “Kampung  Lombok”  untuk  mereka  yang  datang  dari  Lombok,  serta “Kampung  Timur”  bagi  siapapun  yang  datang  dari  Sumba  dan  sekitarnya.  Berdasarkan praktek ini, struktur kehidupan masyarakat Tambora yang hendak dibangun oleh Pemerintah Kolonial Belanda adalah berbasis perkebunan (kepentingan produksi kopi).
Setelah  Indonesia  merdeka,  warisan  kolonial  berupa  struktur  sosial  berbasis kepentingan produksi itu pun masih berlangsung dalam kehidupan masyarakat Desa Oi Bura hingga saat ini, meski sekarang mereka telah bersentuhan dengan sistem politik demokrasi yang berlaku secara nasional di wilayah  NKRI semenjak tahun 1945. Area sentra produksi kopi peninggalan Belanda tersebut kini telah menjadi wilayah Desa Oi Bura yang  dibentuk pada tahun 2007 lalu (hasil pemekaran dari Desa Induk  Labuhan  Kananga). Struktur sosial berbasis  kewargaan  (citizenship -based  social  structure )  yang  menghendaki  penerapan  azas inklusi  (penciptaan  interaksi  sosial  tanpa  sekat  perbedaan  etnis  demi  terwujudnya  kohesi dan/atau  solidaritas  sosial)  belum  mampu  menggeser  keberadaan  struktur  sosial  berbasis produksi  yang berlaku di Desa Oi Bura. Pemisahan lokasi pemukiman antaretnis (terutama antara etnis Bali dengan etnis lainnya) yang diinisiasi oleh Kepala Desa Oi Bura pada tahun 2013  lalu  semakin  membuktikan  cengkeraman  struktur  sosial  berbasis  produksi  (warisan kolonial)  dalam  kehidupan  warga  Desa  Oi  Bura.  Sangat  dimahfumi  bahwa  inisiatif  kepala desa  melakukan  pemisahan  lokasi  pemukiman antaretnis itu  bukanlah  diorientasikan  untuk melanggengkan  eksistensi  struktur  sosial  peninggalan  Belanda  sebagaimana  dijelaskan  di atas, melainkan untuk penataan ruang semata.
Pemisahan lokasi tempat tinggal antara warga yang beragama Hindu dengan Islam di Desa Oi Bura dimaksudkan, terutama, untuk menghindari kemunculan rasa antipati pemeluk Islam  terhadap  keberadaan  etnis  Bali  (penganut  Hindu)  lantaran  faktor  ketiadaan  jaminan kesucian  dari  najis  jika  mereka  dibiarkan  hidup  berbaur  dalam  lokasi  pemukiman  yang sama.  Namun,  praktek  tersebut  dapat  kita  posisikan  sebagai  indikator  kenihilan  struktur sosial desa berbasis kewargaan. Tak dapat dipungkiri bahwa pemisahan lokasi pemukiman kelompok-kelompok  masyarakat  tertentu  di  Desa  Oi  Bura  benar-benar  telah  memicu kemunculan  jarak  sosial  di  antara  mereka,  di  mana  warga  pemeluk  agama  Islam  sebagai mayoritas  di  sana  tidak  dapat  berkomunikasi  secara  intensif  dengan  kelompok  minoritas Hindu.  Penghuni  Kampung  Bali  pun  nampak  enggan  menjalin  komunikasi  dengan  sub- populasi  lainnya.  Selain  karena  faktor  jarak  spasial,  keengganan  tersebut  juga  disebabkan oleh  predikat  “pendatang”  yang  melekat pada  diri  mereka. Jarak  spasial  yang  terlalu  jauh, mengakibatkan interaksi bersifat terbatas, yakni hanya dalam lingkup antarsesama pemeluk agama. Pada konteks aktivitas sosial yang lebih luas, minoritas Hindu hampir tidak pernah dilibatkan  guna  membahas  persoalan  di  tingkat  lokal,  misalnya  dalam  musyawarah perencanaan  pembangunan  di  dusun  dan/atau  desa  serta  forum  perkumpulan  masyarakat
lainnya.  Konsekuensi  lain  juga  terlihat  pada  kegiatan  transaksi  ekonomi  masyarakat, khususnya aktivitas jual-beli hasil pertanian dan perkebunan, yang hanya berlangsung antara sesama pemeluk.
Jarak sosial kian meruncing tatkala proporsionalitas distribusi pengelola kebun kopi di  Desa  Oi  Bura  mulai  dipersoalkan.  Sebagaimana  diketahui,  aparatur  pemerintahan  desa melakukan  penentuan  sosok-sosok  pengelola  (penggarap)  kebun  kopi  produktif  seluas  100 Hektar dari 4.500 Hektar yang tersedia di Desa Oi Bura pada tahun 2013. Tidak digarapnya 4.400  Hektar  kebun  kopi  tersisa  karena  masih  berupa  area  semak-belukar  yang  ditumbuhi pohon  kopi  di  dalamnya.  Terlebih  lagi  kebun  kopi  seluas  100  Hektar  tadi  merupakan peninggalan Belanda yang kemudian dikelola oleh PT. Bayu Aji selama 25 (dua puluh lima) tahun  pasca  kemerdekaan  Indonesia  (1973-1998).  Sepeninggal  PT.  Bayu  Aji,  pengelolaan kebun  kopi  mengalami  kevakuman  selama  puluhan  tahun,  namun  perhatian  warga  serta aparatur  Desa  Oi  Bura  mulai  tercurah  pada  kebun  kopi  tersebut  di  tahun  2013  dan  hingga kini pengelolaannya masih berlangsung (Wawancara dengan Sekretaris Desa Oi Bura, pada 11 April 2016).
Jika dilihat dari aspek agama yang dianut, distribusi pengelola kebun kopi di Desa Oi Bura mencerminkan keterlibatan penghuni Kampung Bali yang  beragama Hindu dan warga desa lainnya penganut Islam. Sebagai mayoritas, jumlah warga pemeluk Islam yang menjadi pengelola  kebun  kopi  justru  lebih  banyak  ketimbang  penganut  Hindu.  Ketimpangan distribusi  semacam  ini  dianggap  bukan  merupakan  bentuk  diskriminasi,  melainkan  terapan azas keadilan karena telah disesuaikan dengan rasio kuantitas penduduk. Beberapa informan yang  diwawancarai  menyetujui  kebenaran  anggapan  tersebut.  Meskipun  demikian, kecurigaan penghuni Kampung Bali perihal diskriminasi dalam penentuan pengelola kebun kopi mulai mencuat. Alhasil, jarak sosial pun kian menganga karenanya.
Secara  teoritis,  segregasi  residensial  memang  selalu  berdampak  negatif  bagi kehidupan  sosial.  Ia  berkonsekuensi  menciptakan tindakan  seklusi  (tindakan  penarikan  diri individu-individu  dari  wilayah  publik  akibat  ketidakpastian  dan  kerentanan  hidup  tak tertahankan/teramat  berat  yang  mereka  alami.  Seklusi  merupakan  respon  terhadap kekurangan  standar  etis  ruang  publik  yang  dicirikan  oleh  kekerasan  dan  kesewenang- wenangan  pelaksanaan  kekuasaan  politik)  oleh  individu-individu  yang  mengalami  atau menjadi  “korban”  keganasannya.  Sebagai  varian  khusus  segregasi  residensial, socioeconomic  residential  segregation sangat  berbahaya  bagi  masyarakat  (terlebih  lagi untuk orang miskin), sebab ia akan memperuncing ketidaksetaraan kelas/status sosial (Lehr, 2011:  21).  Racial  residential  segregation  pun  bisa  melipat-gandakan  atau  memperburuk kemiskinan tingkat rumah-tangga (Massey & Fischer, dikutip Anderson, 2011: 6). Fenomena segregasi yang berdampak pada penciptaan jarak sosial antarkelompok ini semakin menambah kompleksitas persoalan hidup yang dihadapi masyarakat Desa Oi Bura, yakni  tingkat  kemiskinan  yang  tinggi,  ketidaklayakkan  kondisi  infrastruktur  penunjang aktivitas dan mobilitas warga desa, ketiadaan kepemilikan identitas kependudukan sebagian besar  orang,  ketidakseriusan  perhatian  pemerintah  daerah  dalam  pendayagunaan  potensi desa,  serta  kenihilan  fasilitas  pelayanan  kesehatan  dan  pendidikan  yang  memadai. Persoalan-persoalan  semacam  ini  menyebabkan  Desa  Oi  Bura  sangat  jauh  tertinggal dibanding desa-desa lainnya di Kabupaten Bima.
Letak  Desa  Oi  Bura  yang  sangat  jauh  dari  Pusat  Pemerintahan  menjadi  hambatan utama  bagi  sebagian  warga  desa  untuk  mengurus  identitas  kependudukan  mereka. Dibutuhkan  waktu  tempuh  selama  16  jam  (8  jam  pergi,  8  jam  pulang)  guna  mendatangi Kantor  Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  (DisDukCaPil)  Kabupaten  Bima  serta menyerahkan  berkas  administrasi  yang  disyaratkan.  Lantaran  penerbitan  identitas pendudukan  tidak  dapat  dilakukan  hanya  dalam  sehari  saja  oleh  DisDukCaPil  (sesuai ketentuan perundang-undangan, durasi pengurusan identitas kependudukan seseorang adalah selama 7 hari), maka warga Desa Oi Bura masih harus menempuh 16 jam lagi di hari lain untuk  mengambil  identitas  kependudukan  miliknya.  Pertimbangan  atas  jauhnya  jarak  dan
lamanya  waktu  tempuh  inilah  yang  menimbulkan  keengganan  sejumlah  warga  desa mengurus identitas kependudukan mereka.
3.2. Praktek  Diskriminasi  Agama  Minoritas  dan  Strategi  Peniadaannya  melalui Konstruksi Iteratif Wacana Inklusi Sosial
Jarak  sosial  yang  terbentang  antara  pemeluk  Agama  Hindu  (minoritas)  dengan penganut  Agama  Islam  (mayoritas)  sebagai  akibat  dari  praktek  segregasi  residensial  yang tercipta di Desa Oi Bura, tak pelak, mulai menimbulkan masalah baru yang bermuara pada tindakan  diskriminatif  atas  dasar  perbedaan  agama  yang  dianut.  Bergulirnya  wacana  dan aksi  penutupan  “Pura  Agung  Udaya  Parwata/Pura  Agung  Jagad  Tambora”  yang  menjadi tempat  penyelenggaraan  peribadatan  utama  bagi  pemeluk  Agama  Hindu  di  Desa  Oi  Bura oleh sebuah organisasi yang menamakan diri sebagai Forum Umat Islam (FUI) Dompu dan Bima,  dengan  komposisi  keanggotaan  yang  mutlak  berasal  dari  penganut  agama  Islam  di kedua  wilayah  itu,  praktis  mencitrakan  kemunculan  tren  diskriminasi  terhadap  agama minoritas  tertentu.  Menggeliatnya  gerakan  penolakan  atas  eksistensi  pemeluk-pemeluk Agama  Hindu  di  Desa  Oi  Bura  (yang  berlangsung  sejak  September  2014  hingga  Januari 2015)  dapat  diterjemahkan  melalui  intensitas  tinggi  aksi  FUI  mengkampanyekan  wacana pembatasan keleluasaan dan akses mereka terhadap tempat peribadatan tersebut. FUI  terus  mengangkat  ke  permukaan  isu  pelarangan  kegiatan  peribadatan  dan/atau bahkan penutupan Pura Agung Jagad melalui media massa lokal, semata-mata dilatari oleh motivasi  substantif  agar  isu  tersebut  mendapatkan  perhatian  halayak  ramai  dan  kemudian dapat menjadi agenda publik. Penggalangan dukungan tokoh masyarakat, tokoh agama, serta organisasi  kemasyarakatan  lainnya  dimaksudkan  sebagai  langkah  menyemai  simbol kolektivitas  dan  wujud  keinginan  bersama  (common  interests)  dari  gerakan  sosial  yang dilakukan.  Menyampaikan  aspirasi  kepada  Lembaga  Eksekutif  dan  Legislatif  yang  ada  di Kabupaten  Bima  melalui  aksi  demonstrasi  kontinyu  pun  turut  dilancarkan  guna  perolehan legitimasi  gerakan.  Meski  capaian-capaian  memuaskan  dari  aksi  tersebut  tak  kunjung terwujud  sebagaimana  diinginkan,  namun  resistensi  semacam  ini  telah  menyadarkan sejumlah  pihak  bahwa  kebencian  mayoritas  terhadap eksistensi  minoritas  tertentu memang benar-benar  ada  dan  nyata  di  wilayah  yang  majemuk  seperti  Kabupaten  Bima.  Tindakan tersebut  tentu  menjadi  ancaman  serius  bagi  integrasi  (kohesi)  sosial  yang  telah  lama bersemai.
Jauh sebelum isu penutupan Pura itu mengemuka, pada Oktober 2014 muncul protes warga  Desa  Tambora  Kabupaten  Dompu  (dahulu  bernama  Desa  Pancasila)  dan  Desa  Oi Bura  terhadap  keberadaan  “Bak  Penampungan  Air”  yang  dibangun  oleh  Pemeluk  Agama Hindu  Kampung  Bali  Dusun  Tambora  Desa  Oi  Bura  karena  letaknya  sangat  dekat  dengan sebuah  sungai  yang  menjadi  sumber  air  utama  warga  kedua  desa.  Pembangunan  bak penampung air gunung (yang berasal dari mata air tertentu) oleh pemeluk agama Hindu di sana  adalah  dimaksudkan  untuk  keperluan  penyelenggaraan  peribadatan  pemeluk Hindu  di Pura,  oleh  karenanya  bak  tersebut  pun  diperlakukan  sebagai  barang/benda  “suci”  oleh mereka.  Lantaran  penggunaan  air  bak-nya  dianggap  untuk  membersihkan  sesajen peribadatan,  protes  warga  non-Hindu  kemudian  muncul  atas  dasar  kekhawatiran  bahwa rembesan  air  sisa  pembersihan  sesajen  yang  mengalir  masuk  ke  sungai  akan  mencemari higienitas  dan  kesucian  air  sungai  yang  dimanfaatkan  oleh  warga  Desa  Pancasila  dan  Oi Bura guna keperluan sehari-sehari, seperti Mandi, Minum, Wudhu, dan lain sebagainya. Merespon protes warga, bak penampung air itu pun dibongkar oleh Pemangku Pura dan  pemeluk  agama  Hindu  lainnya.  Hal  ini  dilakukan  karena  pertimbangan  matang menghindari konflik sosial yang bersifat terbuka serta berkepanjangan antara mereka dengan warga  non-Hindu,  baik  yang  ada  di  Desa  Oi  Bura  maupun  Desa  Pancasila,  meski tuduhan yang  dilancarkan  itu  dianggap  tidak  memiliki  kebenaran  sama  sekali.  Pemangku  Pura, Bapak Agung Udaya Parwata, menuturkan bahwa “pembongkaran bak harus dilakukan demi menyelamatkan kohesi dan kerukunan antarumat beragama. Kekhawatiran warga non-Hindu terhadap pencemaran sungai sebagai akibat rembesan air dari bak penampung tersebut tidak
perlu  ada.  Air  bak  itu  kami  perlakukan  sebagai  air  suci,  jadi  tidak  mungkin  dikotori sebagaimana dituduhkan karena kami selalu menjaganya dengan baik (kahaba.net, 2014).
Akibat  kemunculan  kedua  kasus  di  atas,  keengganan  pemeluk  agama  Hindu  untuk membuka  diri,  berbaur,  atau  berinteraksi  dengan  warga  lainnya  (yang  berbeda  agama)  di Desa  Oi  Bura  kemudian  tercipta.  Hal  ini  semakin  diperparah  oleh  jarak  spasial  (lokasi pemukiman)  yang  terbentang  jauh  di  antara  mereka.  Alhasil,  partisipasi  kelompok  Hindu dalam  berbagai  kegiatan  di  tingkat  desa  tidak  pernah  dilakukan.  Segregasi  sosial  pun semakin menganga karenanya. Praktek diskriminasi agama dalam bentuk perlakuan berbeda dan pembatasan yang bersifat politis-ekonomis sebagaimana didapati pada konteks Desa Oi Bura,  oleh  pemeluk  agama  mayoritas  (Islam)  kepada  penganut  agama  minoritas  tertentu (Hindu), menjadi salah satu contoh konkrit adanya garis demarkasi dalam pluralisme agama di Indonesia.
Praktek diskriminasi agama yang terjadi di Desa Oi Bura ini mencitrakan secara utuh kesimpulan  Fox  (2007:  48-49)  bahwa  diskriminasi  agama  (religious  discrimination) merupakan  pembatasan-pembatasan  yang  dikenakan  kepada  praktek atau  organisasi  agama minoritas  tertentu  dalam  sebuah  negara  yang  bukan  menjadi  bagian  dari  agama  mayoritas. Definisi  ini  menggambarkan  2  (dua)  elemen  penting,  yakni  (a)  diskriminasi  berarti prasangka dan perlakuan berbeda, (b) diskriminasi mencerminkan pembatasan yang bersifat politis  dan  ekonomis  terhadap  agama  minoritas.  Selain  itu,  sebagaimana  dinyatakan  oleh Weller  &  Religion  and  Belief  Research  Group  (2011:  11),  diskriminasi  agama mencerminkan  serangkaian  jenis  perlakuan  tidak  adil  (unfair  treatment)  dari  seseorang dan/atau  sekelompok  orang  kepada  orang/kelompok  lain  atas  dasar  agama  dan  juga  atas dasar  ketidakhadiran  agama.  Diskriminasi  agama  dapat  mencakup  (i)  prasangka  agama ( religious  prejudice ):  bersifat  attitudinal,  dapat  menyinggung  perasaan  individu,  dan  dapat membentuk sebuah basis eksklusi; (ii) dendam agama ( religious hatred ): dapat disulut oleh prasangka  agama  dan  menghasilkan  perilaku  kekerasan;  (iii)  ketidakberuntungan  agama ( religious  disadvantage ):  dialami  oleh  kelompok-kelompok  penganut  agama  yang  bukan berasal  dari  agama  mayoritas;  (iv)  diskriminasi  langsung  agama  ( direct  religious discrimination ):  tindakan  tidak  adil  yang  disengaja  berdasarkan  agama;  (v)  diskriminasi tidak  langsung  agama  ( indirect  religious  discrimination ):  merupakan  sebuah  konsekuensi dari praktek dan prosedur yang tidak teruji; serta (vi) religionisme institusional ( institutional religionism ):  penggabungan  sejumlah  faktor  ke  dalam  lingkungan  yang  tidak  saling memperkuat.
Kehadiran  Lembaga  Swadaya  Masyarakat  (LSM)  sebagai  aktor  non-negara  atau elemen  masyarakat  sipil,  seperti  LAKPESDAM  PCNU  Kabupaten  Bima  melalui pelaksanaan program “Peduli” dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir ini (2014-2016) di Desa  Oi  Bura  adalah  dimaksudkan  sebagai  ikhtiar  mencegah  kontinyuitas  kemunculan praktek  diskriminasi  agama  yang  lebih  besar  dan  massif  di  sana.  LAKPESDAM  didirikan pada 7 April 1985 sebagai salah satu perangkat departementasi organisasi Nahdlatul Ulama yang  berfungsi  sebagai  pelaksana  kebijakan  Nahdlatul  Ulama  di  bidang  pengkajian  dan pengembangan  sumber  daya  manusia.  LAKPESDAM  mempunyai  tugas  substantif  dalam pengembangan  kapasitas  sumber  daya  manusia  baik  fungsionaris  (kader)  maupun  warga (jama’ah)  NU  dan  penguatan  kapasitas  organisasi  (jam’iyyah)  di  lingkungan  NU  dalam rangka  meningkatkan  pelayanan  (khidmah)  organisasi  terhadap  warga  (jama’ah). Lantaran sifat  kepengurusannya  bersifat  hierarkis  (dari  pusat  ke  daerah)  dan  berada  dalam  naungan Pengurus  Besar  Nahdlatul  Ulama,  maka  LAKPESDAM  PCNU  Kabupaten  Bima  pun menjadi salah satu departemen/divisi dalam Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Bima.  Sedangkan  Peduli  adalah  program  di  bawah  koordinasi  Kementerian  Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Republik Indonesia yang menggunakan pendekatan “Inklusi Sosial” sebagai usaha untuk memberdayakan masyarakat marjinal, meningkatkan kesejahteraan, dan memberantas kemiskinan. LAKPESDAM PBNU dijadikan  oleh  Kemenko  PMK  sebagai  salah  satu  mitra  nasional  pelaksana  program,
sehingga LAKPESDAM PCNU Kabupaten Bima pun bisa turut terlibat di dalamnya karena faktor itu.
Penggunaan  pendekatan  inklusi  sosial  dalam  implementasi  Program  Peduli  di  Desa Oi  Bura  diorientasikan  untuk  membangun  suatu  tatanan  sosial  yang  inklusif,  sehingga masyarakat  bisa  bersinergi  satu  sama  lain  dalam  menjalankan  secara  demokratis  program- program  pembangunan  desa  tanpa  diwarnai  tindakan  diskriminatif  atas  dasar  perbedaan agama  di  dalamnya.  Inklusi  sosial  secara  sederhana  merupakan  sebuah  kondisi  yang mencerminkan  tidak  adanya  pembatasan  akses  seseorang  maupun  kelompok  terhadap sumber  daya,  informasi,  pelayanan,  dan  lain-lain,  termasuk  dalam  hal  keleluasaan berkeyakinan/beragama.  Konsep  derivatif  inklusi  sosial  dapat  mencakup  toleransi  dan pluralisme.
Kini,  berbagai  perubahan  signifikan  telah  muncul  sebagai  akibat  dari  implementasi Program  Peduli  oleh  LAKPESDAM  PCNU  Kabupaten  Bima  yang  difokuskan  untuk membangun  inklusi  sosial  di  Desa  Oi  Bura.  Perubahan  tersebut  ditunjukkan  oleh:  (1) Lahirnya 15 (orang) kader penggerak program yang berasal dari perwakilan kelompok etnis yang berbeda. Kelima belas orang kader bertugas melaksanakan kegiatan penyadaran sosial dan  advokasi  kepentingan  masyarakat;  (2)  Tumbuhnya  kesadaran  masyarakat  terhadap keberartian  kohesi  sosial  dan  kerjasama  dalam  membangun  desa  dengan  penerapan  azas gotong  royong,  hormat-menghormati,  dan  rukun  satu  sama  lain;  (3)  Setiap  ada  persoalan yang  muncul,  masyarakat  tidak  lagi  terkotak-kotak  untuk  mengambil  sikap,  tetapi mendahulukan  musyawarah  bersama  guna  mencari  solusi;  (4)  Tersemai  keberanian masyarakat  untuk  menyuarakan  aspirasi  kritis  menyangkut  permasalahan  kolektif  yang mereka  hadapi  kepada  Pemerintah  Desa,  Pemerintah  Kecamatan,  dan  bahkan  Pemerintah Kabupaten  Bima;  (5)  Terlaksananya  diskusi  rutin  yang  digagas  para  kader  penggerak program  dengan  melibatkan  juga  unsur  LPMD,  BPD  dan  Pemuda  Desa  Pancasila  (desa tetangga terdekat) guna membahas strategi peningkatan kemajuan desa masing-masing; (6) Tingginya  perhatian  Pemerintah  Kabupaten  Bima  melalui  SKPD  terkait,  seperti  Dinas Kesehatan,  Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil,  serta  Dinas  Pariwisata  untuk menjadwalkan  agenda  rutin  pelayanan  kesehatan,  penuntasan  identitas  kependudukan,  dan pemberian  dukungan  terhadap  gelaran  kegiatan  Festival  Budaya  Lereng  Tambora  yang diinisiasi LAKPESDAM PCNU Kabupaten Bima; serta (7) Penyediaan layanan pengurusan identitas kependudukan, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta Nikah,  serta  Akta  Kelahiran  oleh  Tim  Program  sangat  dirasakan  manfaatnya  oleh  warga Desa  Oi  Bura  yang  memang  membutuhkan  dokumen-dokumen  semacam  itu (LAKPESDAM PCNU Kabupaten Bima, 2015: 1-3).
Ketujuh capaian signifikan itu tidak muncul begitu saja, melainkan karena langkah- langkah  sistematis  dan  terencana  yang  diterapkan  oleh  Tim  Program  dalam  implementasi Program  Peduli  di  periode  pertama  (Oktober  2014-September  2015),  yakni  terdiri  dari:  (i) Pelatihan Pemuda Wisata (29-30 April 2015). Kegiatan ini diikuti oleh 15 (lima belas) orang pemuda  laki-laki  dan  perempuan  yang  diorientasikan  untuk  meningkatkan  kemampuan pemuda  dan  masyarakat  dalam  mengelola  potensi  wisata  di  Gunung  Tambora.  Mereka dikenalkan  dengan  sejumlah  pengetahuan  substantif  tentang  pengelolaan  pariwisata  agar dapat  menjadi  pengelola  dan  pemandu  wisata  profesional  sehingga  dapat  menggenjot kemajuan  pariwisata  yang  memberikan  manfaat  penting  bagi  peningkatan  kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa Oi Bura; (ii) TOT Pencegahan dan Mediasi Konflik untuk Aktor Perdamaian (23-24 Mei 2015). Kegiatan ini diikuti oleh para aktor pro perdamaian lingkup Kabupaten  Bima,  seperti  Forum  Kerukunan  Umat  Beragama  (FKUB),  Aktivis  pro  Inklusi, Akademisi, Pemuda Desa, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Organisasi keagamaan, dan  insan  media,  yang  bertujuan  menciptakan  kader  lokal  yang  mampu  mengembangkan kerja-kerja  mendorong  inklusivitas  di  tengah  masyarakat,  melakukan  pencegahan  dan mediasi konflik, serta memahami strategi advokasi kepentingan minoritas agama. Selain itu, kegiatan  inipun  bermaksud  menciptakan fasilitator  handal  yang  mampu  menyelenggarakan
pelatihan perdamaian (training for peaceful life) di wilayah kerja organisasi masing-masing; (iii)  Pelatihan  Teknik  Pencegahan  dan  Mediasi  Konflik  untuk  Kader  Damai  Lereng Tambora. Kegiatan ini diikuti oleh kader damai di Desa Oi Bura dan Desa Pancasila, dengan tujuan  membina  pemuda  di  kedua  desa  agar  memiliki  kemampuan  mendasar  dalam pembentukan  organisasi  pemuda  dan  perekrutan  kader  damai  yang  bertugas  menyuarakan dan  mengkampanyekan  signifikasi  perdamaian  sosial.  Kegiatan  ini  juga  diorientasikan sebagai proses pendidikan kader yang memahami secara komprehensif strategi pencegahan dan mediasi konflik, sehingga masyarakat Desa Oi Bura dapat hidup dalam suasana damai, harmonis,  toleran  satu  sama  lain;  (iv)  Layanan  Kependudukan  dan  Kesehatan  Gratis (Agustus  2015).  Kegiatan  pelayanan  kesehatan  gratis  didukung  oleh  Dinas  Kesehatan Kabupaten  Bima  dengan  mengirim  3  (tiga)  orang  Dokter  dan  sejumlah  perawat  berikut peralatan  medis  serta  obat-obatan  untuk  memberikan  layanan  secara  langsung  kepada masyarakat  Desa  Oi  Bura.  Masyarakat  kemudian  berbondong-bondong  mendatangi  lokasi pengobatan gratis di Uma Nae Desa Oi Bura guna pemeriksaaan medis dan pengobatan atas berbagai  macam  penyakit  yang  diidapnya.  Kegiatan  ini  benar-benar  bermanfaat  bagi masyarakat Desa Oi Bura lantaran faktor kesulitan atau ketiadaan akses bagi mereka selama ini  terhadap  fasilitas-fasilitas  kesehatan  yang  tersedia.  Sedangkan  kegiatan  pelayanan kependudukan  didukung  penuh  oleh  Disdukcapil  Kabupaten  Bima  dengan  cara menyediakan  sejumlah  personil,  dokumen,  dan  peralatan  foto  yang  dibutuhkan  dalam pengurusan identitas kependudukan masyarakat Desa Oi Bura selama dua kali dalam bulan Agustus 2015. Penuntasan administrasi kependudukan seperti Akta Nikah, Akte Kelahiran, KTP, dan KK merupakan manfaat penting yang diperoleh masyarakat desa melalui kegiatan tersebut; (v) Festival Budaya Lereng Tambora (26-27 September 2015). Kegiatan ini adalah puncak  dari  semua  program  inklusi  sosial  di  Desa  Oi  Bura  pada  periode  pertama  yang mampu  memberikan  outcome  signifikan  bagi  persatuan  masyarakat  desa.  Dalam  kegiatan ini, masyarakat benar-benar menikmati nuansa kebersamaan, di mana semua etnis yang ada di Desa Oi Bura yakni Sasak, Bali, dan Mbojo menampilkan budaya mereka masing-masing dengan  penuh  kemeriahan,  mulai  dari  peragaan  busana,  tari-tarian,  drama,  dan  seni tradisional  seperti  Gantao  dan  Prisean.  Lantaran  mampu  menciptakan  dan  mengukuhkan persatuan  masyarakat,  Dinas  Pariwisata  Kabupaten  Bima  pun  turut  memberikan  dukungan agar  penyelenggaraan  festival  budaya  ini  dapat  dilakukan  setiap  tahun  (LAKPESDAM PCNU Kabupaten Bima, 2015).
Pada Periode II (Desember 2015-November 2016), kegiatan tertentu yang dilakukan pada  Periode  I  masih  tetap  dipertahankan  pelaksanaannya  (yakni  pengurusan  identitas kependudukan masyarakat desa), meskipun ada penambahan kegiatan-kegiatan lain. Dengan tetap mempertahankan aplikasi pendekatan inklusi sosial di dalamnya, pelaksanaan Program Peduli  Periode  II  di  Desa  Oi  Bura  oleh  LAKPESDAM  PCNU  Kabupaten  Bima  masih diorientasikan  untuk  Penguatan  Kader  Damai  Lereng  Tambora.  Rincian  kegiatan  yang dilakukan  adalah  terdiri  dari  (a)  Diskusi  Cerita  Perubahan  bersama  Media,  Pemerintah, Aparat  Keamanan,  Akademisi,  Warga  Desa,  dan  Aktor;  (b)  Theory  of  Change  (TOC);  (c) Lobi  SKPD;  (d)  Sekolah  Penyadaran  Sosial:  Fasilitasi,  Tata  Kelola  Desa,  Analisis  Sosial, Jurnalistik,  dan  Pemberdayaan  Perempuan;  (e)  Advokasi  dan  Pembentukan  Forum  SKPD 3T; (f) Penulisan Media Kampanye (News-Letter); (g) Ritual Tanah Pra Panen; dan (h) Bina Usaha Lokal dan Kirab Potensi Desa (LAKPESDAM PCNU Kabupaten Bima, 2015).
Secara garis besar, outcome substantif dari pelaksanaan Program Peduli di Desa Oi Bura  dalam  dua  tahun  terakhir  adalah  semakin  mengemukanya  perbincangan  masyarakat desa  tentang  diskursus  inklusi  sosial.  Perubahan  substantif  ini  terjadi  bukan  karena  faktor kesadaran  warga  sendiri  atas  konsep  tersebut,  melainkan  dipicu  oleh  kehadiran  aktor eksternal,  terutama  LAKPESDAM  PCNU  Kabupaten  Bima,  yang  mulai  memperkenalkan strategi  pencegahan  konflik  secara  diskursif  kepada  mereka.  Kesadaran  masyarakat Tambora  kini  mulai  mengarah  pada  pemahaman  tentang  apa  yang  dimaksud  dengan kewargaan  ( citizenship )  dan  partisipasi  sipil  ( civic  participation ),  yang  diperoleh  melalui
aktivitas  diskusi  dan  deliberasi  (musyawarah)  yang  dominan  digelar  atas  inisiatif LAKPESDAM PCNU Kabupaten Bima.
Meskipun  demikian,  tak  dapat  dipungkiri,  pernah  terselenggara  sejumlah  diskusi informal antarwarga desa yang diinisiasi oleh ke-15 orang kader penggerak program (pilihan LAKPESDAM  PCNU  Kabupaten  Bima)  sebagai  wujud  terapan  atas  wawasan  yang  telah mereka  peroleh  selama  mengikuti  kegiatan  “sekolah  kepemimpinan”  yang  dilaksanakan sekali sebulan oleh Tim Program Peduli LAKPESDAM PCNU Kabupaten Bima di Desa Oi Bura. Inklusi sosial telah menjadi wacana publik di sana, karena masing-masing pihak mulai menyadari bahwa pendekatan diskursif merupakan strategi pencegahan konflik yang paling efektif  diterapkan.  Hal  ini  terlihat  pada  berbagai  rangkaian  pertemuan  (musyawarah) maupun  kegiatan  kebudayaan  yang  melibatkan  kedua  belah  pihak,  yakni  penganut  agama Islam sebagai mayoritas dengan pemeluk Hindu sebagai minoritas.
Uraian  panjang  perihal  peran  LAKPESDAM  PCNU  Kabupaten  Bima  menyemai benih-benih  inklusi  sosial  di  Desa  Oi  Bura  sebagaimana  ditampilkan  di  atas,  tanpa diimbangi  penjelasan memadai  tentang  kontribusi  aktor-aktor  lain  dalam  domain kerja  dan konteks yang sama, memang tak dapat dihindari lantaran LAKPESDAM PCNU Kabupaten Bima merupakan satu-satunya organisasi masyarakat sipil yang concerned terhadap masalah eksklusi  sosial  atau  praktek  diskriminasi  agama  minoritas  yang  terjadi  di  sana.  Ia  adalah NGO  yang  pertama  kali  memposisikan  Desa  Oi  Bura  sebagai  lokasi  pelaksanaan  program pemberdayaan  sosial  dalam  rangka meniadakan imbas  negatif eksklusi  sosial  yang  muncul dalam  kehidupan  warga  desa.  Praktek  pembatasan  akses  kelompok  tertentu  terhadap sumberdaya, layanan, informasi, dan lain-lain oleh kelompok lain di Desa Oi Bura hendak dikurangi  kadar  atau  massivitasnya  oleh  LAKPESDAM  PCNU  Kabupaten  Bima  melalui implementasi  Program  Peduli  yang  sudah  berlangsung  dua  tahun  terakhir  ini  guna mewujudkan kehidupan sosial inklusif (Wawancara dengan Ketua Badan Permusyawaratan Desa Oi Bura, pada 23 Oktober 2016).
Upaya  signifikan  LAKPESDAM  PCNU  Kabupaten  Bima  untuk  mendorong perwujudan struktur sosial berbasis kewargaan di Desa Oi Bura yang mencirikan kehidupan inklusif antarwarga desa tanpa sekat perbedaan etnis dan bahkan agama, guna meniadakan potensi  atau  gejala  praktek  diskriminasi  agama  yang  lebih  massif  di  sana  menjadi  bukti otentik kemampuan Organisasi Masyarakat Sipil ( Civil Society Organizations ) menjalankan agenda pemberdayaan masyarakat yang diusungnya sehingga layak dijadikan sebagai mitra utama  pemerintah  dalam  melaksanakan  program-program  pembangunan  sosial  (social development) yang telah dicanangkan.

## 4. KESIMPULAN
Ketunggalan eksistensi LAKPESDAM PCNU Kabupaten Bima sebagai aktor penggagas kehidupan  inklusif  di  Desa  Oi  Bura  bukan  terjadi  tanpa  sebab.  Ketiadaan  sokongan  dana  dari lembaga donor internasional atau dari sumber pendanaan alternatif (seperti pemerintah pusat dan pemerintah  daerah)  menjadi  alasan  utama  kepasifan  organisasi-organisasi  masyarakat  sipil  lain di Kota/Kabupaten Bima untuk melirik problem eksklusi sosial yang sedang mendera kelompok warga tertentu di Desa Oi Bura. Terlebih lagi, masalah diskriminasi agama minoritas yang terjadi di  sana  mungkin  tidak  dianggap  sebagai  sebuah  isu  seksi  yang  harus  diperjuangkan penyelesaiannya oleh mereka. Hal ini mengesankan bahwa seluruh organisasi masyarakat sipil, terutama  NGO,  yang  ada  di  Kota/Kabupaten  Bima  masih  sangat  bergantung  pada  pendanaan funding  agencies  untuk  melaksanakan  sebuah  program.  Citra  sebagai  “donor-driven  NGOs” tetap melekat erat dalam operasionalisasi organisasional mereka selama ini.
Pemerintah  Kabupaten  Bima  pun  terkesan  tidak  sepenuh  hati  berikhtiar  menyelesaikan persoalan  tersebut.  Konklusi  ini  dibuat  mengacu  pada  apa  yang  pernah  pemerintah  daerah lakukan  dalam  menangani  kasus  yang  berhubungan  dengan  konteks  Desa  Oi  Bura.  Untuk meredam  aksi  protes  Forum  Umat  Islam  (FUI)  Bima  dan  Dompu  terhadap  keberadaan  Pura Agung  Jagad,  misalnya,  solusi  yang  ia  terapkan  hanya  berkutat  pada  penyediaan  penjelasan
teknokratis tentang itu. Tidak ada sama sekali langkah follow-up dalam bentuk program-program khusus  yang  digagas  guna  menciptakan  kehidupan  inklusif  di  Desa  Oi  Bura.  Hanya LAKPESDAM PCNU  Kabupaten Bima  yang menjadi pemerhati tunggal atas problem eksklusi sosial  yang berlangsung di sana, meski kontribusinya pun tak luput dari dorongan ketersediaan sokongan dana funding agencies untuk melakukan kerja-kerja pemberdayaan semacam itu.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
A.  J.  McMichael,  “Insights  from  Past  Millenia  into  Climatic  Impacts  on  Human  Health  and Survival,”  Proceedings  of  the  National  Academy  of  Sciences  of  the  United  States  of America, Vol. 109, No. 13, pp. 4730-4737, 2012.
As’ad., “Keterbelakangan Kecamatan Sanggar-Tambora dan Kabupaten Terluar di Propinsi Nusa Tenggara  Barat,”  Dinas  Kebudayaan  dan  Pariwisata  Lembaga  Kearifan  Lokal Indonesia,  2015.  Http://lklisanggar.blogspot.co.id/2015/04/keterbelakangan-kecamatan- sanggar.html. Diakses pada 11 Mei 2016 Jam 20.43 WITA.
C.  Lay,  “Democratic  Transition  in  Local  Indonesia:  An  Overview  of  Ten  Years  Democracy,” JSP  FISIPOL  UGM,  Dinamika  Politik  Desentralisasi,  Vol.  15,  No.  3,  pp.  207-219, 2012.
C.  Oppenheimer,  “Climatic,  Environmental,  and  Human  Consequences  of  the  Largest  Known Historic  Eruption:  Tambora  Volcano  (Indonesia)  1815,”  Progress  in  Physical Geography, Vol. 27, No. 2, pp. 230-259, 2003.
G.  D.  Wood,  “Tambora:  The  Eruption  that  Changed  the  World,”  Princeton  University  Press, 2014.
J.  Fox,  “Religious  Discrimination:  A  World  Survey,”  Journal  of  International  Affairs,  Vol.  61, No. 1, pp. 47-68, 2007.
K.  R.  Anderson,  “Racial  Residential  Segregation  and  Access  to  Health  Care  Coverage:  A Multilevel Analysis,” Thesis, Oklahoma State University, 2011.
Kahaba.net., “Diprotes warga, Bangunan Air Suci Pura Dibongkar,” 2014. Http://kahaba.net/berita-bima/18628/diprotes-warga-bangunan-air-suci-pura- dibongkar.html. Diakses pada Minggu 28 Agustus 2016, Jam 21.42 WITA.
L. S.  Lehr, “Housing Policy and Socio-Economic Residential Segregation: The Case of Buenos Aires, Argentina,” Thesis, Georgetown University, 2011.
LAKPESDAM  PCNU  Kabupaten  Bima,  “Detil  Perubahan  Signifikan:  Membangun  Inklusi Sosial di Lereng Tambora,” Kabupaten Bima, 2015.
LAKPESDAM  PCNU  Kabupaten  Bima,  “Laporan  MIS  Online  Program  Peduli  Periode  I,” Kabupaten Bima, 2015.
LAKPESDAM  PCNU  Kabupaten  Bima,  “Work  Plan  Kegiatan  Program  Peduli  (Penguatan Kader Damai Lereng Tambora) Tahun 2016,” Kabupaten Bima, 2015.
M.  S.  Grindle,  “Going  Local:    Decentralization,  Democratization,  and  the  Promise  of  Good Governance,” Princeton University Press, 2007.
M. S. Munger, “1816: The Mighty Operations of Nature: An Environmental History of the Year Without a Summer,” Thesis, University of Oregon, 2012.
P.  Weller  and  Religion  &  Belief  Research  Group,  “Religious  Discrimination  in  Britain:  A Review  of  Research  Evidence,  2000-2010,”  Equality  and  Human  Rights  Commission, 2011.
R.  W.  Hefner,  “Civil  Islam,  Muslims  and  Democratization  in  Indonesia,”  Princeton  University Press, 2000.
S.  J.  Barter,  "The  Dangers  of  Decentralization:  Clientelism,  the  State,  and  Nature  in  a Democratic Indonesia,” Working Paper, University of British Columbia, 2013.
S.  Sugiharta,  “Desentralisasi  dan  Sumber  Daya  Aparatur:  Problematika  Pelaksanaan Desentralisasi  Pelestarian  Cagar  Budaya  di  Provinsi  Sumatera  Barat,  Riau,  dan Kepulauan Riau,” JSP FISIPOL UGM, Dinamika Politik Desentralisasi, Vol. 15, No. 3, pp. 232-245, 2012.
T. Haris, “Kesultanan Bima di Pulau Sumbawa,” Wacana, Vol. 8, No. 1, pp. 17-31, 2006.
W.  K.  Klingaman  and  N.  P.  Klingaman,  “The  Year  Without  Summer:  1816  and  the  Volcano That Darkened the World and Changed History,” St. Martin's Press, 2013.