INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 564-570 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Analisis Hukum Ketenagakerjaan Dalam UU Cipta Kerja
Delycia Anwar Rannu 1 ✉ , Rasji 2
Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta Email: Delycia.205210064@stu.untar.ac.id 1 ✉

## Abstrak
Undang-Undang  Cipta  Kerja  (UU  CK)  yang  diberlakukan  di  Indonesia  telah  membawa  perubahan signifikan  dalam  regulasi  ketenagakerjaan.  UU  CK  mencakup  sejumlah  aspek  yang  mencakup perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), alih daya (outsourcing), upah minimum (UM), tenaga kerja asing (TKA), pemutusan hubungan kerja (PHK), jaminan kehilangan pekerjaan (JKP), dan waktu kerja. Tujuan utamanya adalah mencapai keseimbangan antara kepentingan pengusaha dan pekerja, sambil meningkatkan lapangan kerja dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pekerja.
Kata Kunci: Undang-Undang Cipta Kerja, Hukum, Ketenagakerjaan.

## Abstract
The Job Creation Law (UU CK) that is implemented in Indonesia has brought significant changes in the labor regulation. UU CK covers a number of aspects that include fixed-term employment contracts (PKWT), outsourcing, minimum wage (UM), foreign workers (TKA), termination of employment (PHK), job loss guarantee (JKP), and working hours. The main objective is to achieve a balance between the interests of employers and workers, while increasing employment opportunities and providing better protection for workers.
Keyword: Job Creation Law, Law, Labor.

## PENDAHULUAN
Ketengakerjaan memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan sebuah negara. Hal ini tidak hanya berlaku bagi negara-negara maju, tetapi juga negara-negara berkembang. Ketengakerjaan merujuk  pada jumlah  dan kualitas pekerjaan yang tersedia dalam suatu negara, serta dampaknya terhadap ekonomi, sosial, dan politik. Berikut adalah beberapa alasan mengapa ketengakerjaan sangat penting dalam sebuah negara:
Ketengakerjaan  memiliki  peran  yang  sangat  penting  dalam  perkembangan  suatu
negara.  Pertama-tama,  ketengakerjaan  yang  tinggi  berkontribusi  pada  pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan. Ketika individu-individu memiliki pekerjaan yang layak, penghasilan mereka meningkat, dan hal ini mendorong daya beli yang lebih besar, yang  pada  gilirannya  menggerakkan  sektor-sektor  ekonomi  yang  berbeda.  Selain  itu, pekerjaan  yang  mencukupi  juga  memiliki  dampak  langsung  pada  pengurangan  tingkat kemiskinan. Dengan akses lebih banyak ke pekerjaan, masyarakat memiliki peluang untuk meningkatkan kualitas hidup mereka dan mengurangi tingkat kemiskinan.
Ketengakerjaan  yang  tinggi  juga  menciptakan  stabilitas  sosial.  Ketika  mayoritas populasi  memiliki  pekerjaan,  tingkat  ketidakpuasan  sosial  dan  ketegangan  dalam masyarakat  cenderung  berkurang,  sehingga  mengurangi  risiko  konflik  sosial  dan ketidakstabilan politik.
Pekerjaan  juga  memberikan  peluang  untuk  pengembangan  keterampilan  dan kompetensi.  Ketika  lebih  banyak  orang  memiliki  pekerjaan,  mereka  dapat  meningkatkan kualifikasi mereka, yang pada gilirannya dapat meningkatkan daya saing negara di pasar global dan mendorong inovasi(Sunusi et al., 2014). Selain manfaat ekonomi, ketengakerjaan yang  tinggi  juga  berkontribusi  pada  pendapatan  pajak  yang  lebih  besar  bagi  negara. Pendapatan pajak ini dapat digunakan untuk mendukung berbagai program pemerintah, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan layanan sosial.
Ketengakerjaan yang tinggi juga mendorong inovasi dan perkembangan teknologi. Dengan lebih banyak orang yang terlibat dalam dunia kerja, ada potensi lebih besar untuk ide-ide  baru  dan  penemuan  yang  dapat  mendorong  kemajuan  ekonomi.  Penting  untuk dicatat bahwa pekerjaan yang layak juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.  Ini  mencakup  akses  yang  lebih  baik  ke  perumahan,  pendidikan,  perawatan kesehatan,  dan  kebutuhan  dasar  lainnya,  yang  semuanya  memberikan  kontribusi  positif pada  kualitas  hidup  individu.  Terakhir,  ketengakerjaan  yang  tinggi  juga  menciptakan dampak  sosial  yang  positif  dengan  meningkatkan  partisipasi  aktif  masyarakat  dalam kehidupan sosial dan budaya. Masyarakat yang aktif secara ekonomi cenderung lebih puas dan  berkontribusi  secara  positif  pada  perkembangan  sosial.Dengan  demikian, ketengakerjaan  yang  tinggi  memiliki  manfaat  yang  sangat  luas  dan  signifikan  bagi perkembangan dan kesejahteraan suatu negara.
Pentingnya ketengakerjaan dalam sebuah negara tidak bisa diabaikan. Pemerintah, perusahaan, dan lembaga lainnya harus bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang mendukung  pertumbuhan  ketengakerjaan  yang  berkelanjutan.  Dengan  begitu,  sebuah negara  dapat  mencapai  stabilitas  ekonomi,  sosial,  dan  politik  yang  lebih  baik,  serta memberikan peluang yang lebih besar bagi warga negaranya untuk meningkatkan kualitas
hidup mereka. Regulasi dalam ketenagakerjaan memiliki peran penting dalam melindungi hak-hak pekerja, menjaga keseimbangan antara pengusaha dan pekerja, serta menciptakan lingkungan kerja yang adil dan aman. Regulasi ini merujuk pada peraturan-peraturan yang dibuat  oleh  pemerintah  untuk  mengatur  hubungan  antara  majikan  dan  pekerja.  Berikut adalah beberapa alasan mengapa regulasi dalam ketenagakerjaan sangat penting:
1. Perlindungan  Hak-Hak  Pekerja:  Regulasi  ketenagakerjaan  berperan  penting  dalam memberikan perlindungan hukum kepada pekerja. Ini mencakup hak-hak fundamental seperti upah yang adil, jam kerja yang wajar, cuti yang dijamin, dan perlindungan dari diskriminasi. Regulasi ini bertujuan untuk mencegah eksploitasi pekerja dan memastikan bahwa mereka diperlakukan dengan adil oleh majikan.
2. Kesetaraan dan Non-Diskriminasi: Regulasi ketenagakerjaan mendorong kesetaraan di lingkungan kerja. Mereka melarang diskriminasi berdasarkan faktor-faktor seperti jenis kelamin,  ras,  agama,  orientasi  seksual,  dan  lainnya.  Dengan  demikian,  regulasi  ini membantu  menciptakan  tempat  kerja  yang  inklusif,  menghormati  keragaman,  dan menghindari diskriminasi yang tidak adil.
3. Keamanan  dan  Kesehatan  Kerja:  Regulasi  ketenagakerjaan  juga  mencakup  standar keselamatan dan kesehatan kerja yang harus dipatuhi oleh majikan. Ini penting untuk mencegah kecelakaan kerja dan penyakit yang terkait dengan pekerjaan. Regulasi ini mengharuskan  pelatihan  pekerja  tentang  tindakan  pencegahan  yang  harus  diambil untuk menjaga kesejahteraan mereka di tempat kerja.
4. Stabilitas Ekonomi: Regulasi ketenagakerjaan membantu menciptakan stabilitas ekonomi dengan  menciptakan  keseimbangan  dalam  hubungan  antara  majikan  dan  pekerja. Dengan  memberikan  kerangka  kerja  yang  adil,  regulasi  ini  membantu  menghindari ketidaksetaraan ekonomi yang dapat menyebabkan ketidakstabilan sosial dan ekonomi yang lebih besar.
5. Hubungan Industrial yang Sehat: Regulasi yang baik dalam ketenagakerjaan mendukung hubungan industrial yang sehat. Ini mencakup aturan untuk menyelesaikan sengketa antara  majikan  dan  pekerja  serta  hak  pekerja  untuk  berorganisasi  dan  melakukan pemogokan jika diperlukan. Regulasi ini berperan dalam menciptakan lingkungan kerja yang adil dan berkelanjutan.
6. Investasi  dan  Pertumbuhan  Ekonomi:  Regulasi  yang  jelas  dan  teratur  dalam ketenagakerjaan  memberikan  keyakinan  kepada  investor  bahwa  bisnis  di  negara tersebut berjalan dengan baik. Ini dapat meningkatkan investasi asing dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang, menciptakan lebih banyak peluang kerja.
7. Penghindaran  Ketidakadilan  Sosial:  Regulasi  ketenagakerjaan  berkontribusi  pada
penghindaran ketidakadilan sosial dengan memastikan bahwa semua pekerja memiliki akses  yang  setara  ke  peluang  kerja  dan  perlindungan  hukum.  Ini  membantu menciptakan masyarakat yang lebih adil dan inklusif.
8. Pengembangan  Keterampilan:  Beberapa  regulasi  mendorong  pelatihan  dan pengembangan  keterampilan  pekerja.  Ini  membantu  pekerja  meningkatkan kemampuan mereka dan meningkatkan mobilitas kerja, memungkinkan mereka untuk bersaing  dengan  lebih  baik  dalam  pasar  tenaga  kerja  yang  terus  berubah.  Dengan demikian, regulasi ini memfasilitasi pengembangan sumber daya manusia yang lebih unggul(Zahra et al., 2021).
Tujuan  dari  penelitian  ini  yaitu  untuk  menidentifikasi  bagaimana  hukum ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penulisan  ini  adalah  metode  kualitatif dengan pendekatan jenis dokumen. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang tidak menghasilkan  data  berdasarkan  statistik  atau  perhitungan  lainnya.  (Nahrowi,  2008) Instrumen  yang  digunakan  dalam  penelitian  kualitatif  adalah  peneliti  sendiri.  Salah  satu sumber  data  yang  utama  adalah  studi  pustaka,  yakni  memanfaatkan  sumber-sumber kepustakaan  untuk  mengumpulkan  data  penelitian  tanpa  melakukan  pengumpulan  data langsung di lapangan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan menggunakan studi pustaka sebagai sumber kajian utama, dengan melakukan analisis terhadap penelitian- penelitian sebelumnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Undang-Undang Cipta Kerja, juga dikenal sebagai Omnibus Law Cipta Kerja, adalah undang-undang  yang  signifikan  dalam  konteks  hukum  ketenagakerjaan  di  Indonesia. Undang-Undang ini diberlakukan pada tahun 2020 dan memiliki dampak besar terhadap peraturan ketenagakerjaan di negara tersebut. Dalam paragraf ini, akan dijelaskan beberapa poin utama terkait dengan hukum ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja.
1. Fleksibilitas Jam Kerja: Salah satu aspek penting dari UU Cipta Kerja adalah fleksibilitas dalam  jam  kerja.  Undang-undang  ini  memberikan  fleksibilitas  bagi  majikan  untuk menyesuaikan  jam  kerja  pekerja  sesuai  dengan  kebutuhan  bisnis  mereka,  dengan memastikan  bahwa  waktu  kerja  dan  waktu  istirahat  diatur  dalam  perjanjian  kerja.  Ini memungkinkan perusahaan untuk merespons perubahan permintaan pasar dengan lebih cepat.
2. Pengaturan  Kontrak  Kerja:  UU  Cipta  Kerja  juga  mengatur  kontrak  kerja  dengan  lebih fleksibel. Pekerja dapat mengadakan perjanjian kerja berdasarkan berbagai jenis kontrak, termasuk  kontrak  kerja  waktu  tertentu  dan  tidak  tertentu.  Hal  ini  memberikan  lebih banyak pilihan bagi pekerja dan majikan dalam menentukan jenis hubungan kerja yang sesuai.
3. Pemutusan  Hubungan  Kerja:  UU  Cipta  Kerja  mengatur  aturan  yang  lebih  jelas  terkait dengan  pemutusan  hubungan  kerja  (PHK).  Salah  satu  perubahan  utama  adalah pengenalan sistem pesangon yang lebih adil berdasarkan masa kerja. Undang-undang ini juga memberikan persyaratan yang lebih jelas untuk alasan pemutusan dan prosedur yang harus diikuti oleh majikan dalam melaksanakan PHK.
4. Outsourcing  dan  Alih  Daya:  UU  Cipta  Kerja  mengatur  lebih  rinci  tentang  outsourcing (penyediaan  tenaga  kerja)  dan  alih  daya.  Hal  ini  dimaksudkan  untuk  memberikan perlindungan lebih baik bagi pekerja yang bekerja melalui perusahaan penyedia tenaga kerja. Undang-undang ini juga mencakup ketentuan yang mengatur upah minimum bagi pekerja yang dipekerjakan melalui perusahaan penyedia tenaga kerja.
5. Upah  Minimum:  Undang-undang  ini  tetap  menjaga  konsep  upah  minimum,  tetapi memberikan fleksibilitas bagi pemerintah pusat dan daerah untuk menentukan besaran upah minimum yang berbeda. Hal ini memungkinkan penyesuaian upah minimum sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial di berbagai wilayah.
6. Perlindungan Pekerja Informal: Salah satu perubahan positif dalam UU Cipta Kerja adalah pengakuan  dan  perlindungan  bagi  pekerja  informal.  Undang-undang  ini  mencakup program perlindungan sosial yang lebih luas bagi pekerja informal dan memberikan akses lebih baik ke layanan kesejahteraan sosial.
7. Investasi dan Kemudahan Berusaha: UU Cipta Kerja juga bertujuan untuk meningkatkan iklim investasi di Indonesia dengan menyederhanakan prosedur perizinan dan perizinan. Ini diharapkan akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lebih banyak peluang kerja.
8. Perlindungan Hak-hak Pekerja: Meskipun UU Cipta Kerja mengenalkan fleksibilitas dalam beberapa aspek ketenagakerjaan, undang-undang ini juga berusaha untuk melindungi hak-hak pekerja. Ini termasuk hak untuk mendapatkan upah yang adil, perlindungan dari diskriminasi,  dan  hak  untuk  berorganisasi  dan  melakukan  pemogokan  sesuai  dengan ketentuan yang diatur oleh undang-undang(Syahrial, 2020).
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah memberikan persetujuan untuk mengesahkan Rancangan  Undang-Undang  (RUU)  Cipta  Kerja,  menjadikannya  Undang-Undang  yang berlaku. Dalam UU Cipta Kerja ini, terdapat klaster ketenagakerjaan yang memiliki tujuan
utama untuk meningkatkan lapangan kerja sekaligus memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pekerja.
Dalam  klaster  ketenagakerjaan,  beberapa  aspek  yang  diatur  mencakup  perjanjian kerja  waktu  tertentu  (PKWT),  di  mana  pekerja  atau  buruh  berhak  menerima  uang kompensasi sesuai dengan masa kerja mereka, namun PKWT hanya dapat digunakan untuk pekerjaan tertentu yang tidak bersifat tetap. Selanjutnya, terdapat pengaturan terkait alih daya atau outsourcing, yang menjamin perlindungan hak-hak pekerja dalam perusahaan alih daya, bahkan ketika terjadi pergantian perusahaan alih daya(Sulaksono, 2015).
UU  Cipta  Kerja  juga  menangani  upah  minimum  (UM)  dengan  mengharuskan penetapan  UM  di  tingkat  Provinsi  (UMP)  dan  memungkinkan  penetapan  UM Kabupaten/Kota  dengan  syarat  tertentu  seperti  pertumbuhan  ekonomi  dan  inflasi  yang melebihi UMP. Kenaikan UM juga mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi daerah, dan UM yang telah ditetapkan sebelum UU Cipta Kerja tidak boleh diturunkan.
Dalam hal tenaga kerja asing (TKA), UU ini menetapkan batasan yang lebih ketat, hanya memperbolehkan kehadiran TKA untuk jabatan tertentu dengan kompetensi khusus, serta mengatur kemudahan terkait rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) yang hanya berlaku untuk TKA yang memiliki keahlian tertentu.
Terkait pemutusan hubungan kerja (PHK), pekerja atau buruh yang mengalami PHK akan  tetap  menerima  uang  pesangon,  uang  penghargaan  masa  kerja,  dan  uang penggantian  hak  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan.  UU  Cipta  Kerja  juga menetapkan kompensasi PHK sebesar 25 kali upah, dengan 19 kali ditanggung oleh pemberi kerja dan 6 kali ditanggung oleh Pemerintah melalui Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
Selanjutnya, JKP diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan dan Pemerintah, yang tidak akan mengurangi manfaat dari program jaminan kesejahteraan lainnya seperti Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKm), Dana Pensiun (JHT), dan Jaminan Pensiun (JP). Pembiayaan JKP bersumber dari pengelolaan dana BPJS Ketenakerjaan dan APBN.
Terakhir,  UU  Cipta  Kerja  tetap  memperkuat  ketentuan  waktu  kerja  yang  sesuai dengan  Undang-Undang  No.  13  Tahun  2003,  sambil  menambahkan  fleksibilitas  dalam pengaturan  waktu  kerja  untuk  pekerjaan  tertentu  seperti  pekerjaan  paruh  waktu  dan pekerjaan dalam ekonomi digital. Dengan berbagai perubahan ini, UU Cipta Kerja mencoba mencapai  keseimbangan  antara  kepentingan  pengusaha  dan  pekerja,  dengan  tujuan meningkatkan lapangan kerja dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pekerja di Indonesia.

## SIMPULAN
Undang-Undang  Cipta  Kerja  (UU  CK)  memiliki  dampak  signifikan  pada  regulasi ketenagakerjaan  di Indonesia. Dengan  mengatur  berbagai  aspek,  seperti perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), alih daya (outsourcing), upah minimum (UM), tenaga kerja asing (TKA), pemutusan hubungan kerja (PHK), jaminan kehilangan pekerjaan (JKP), dan waktu kerja, UU CK bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan pengusaha dan pekerja, serta untuk meningkatkan lapangan kerja dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pekerja.
Untuk  menjaga  keberhasilan  implementasi  Undang-Undang  Cipta  Kerja  (UU  CK), beberapa  rekomendasi  yang  perlu  dipertimbangkan  adalah  meningkatkan  edukasi  dan kesadaran, menguatkan penegakan hukum,  dan melaksanakan monitoring serta  evaluasi secara  berkala.  Pemerintah  harus  secara  aktif  memberikan  edukasi  kepada  pekerja  dan pengusaha  tentang  implikasi  UU  CK  dalam  ketenagakerjaan  untuk  mencegah  terjadinya kesalahpahaman dan konflik yang dapat muncul. Selain itu, penegakan hukum yang kuat dan  adil  terkait  dengan  UU  CK  sangat  penting  agar  aturan  dan  perlindungan  yang ditetapkan oleh undang-undang ini dapat ditegakkan dengan baik. Terakhir, pemantauan dan evaluasi berkala terhadap implementasi UU CK perlu dilakukan oleh pemerintah untuk memastikan bahwa undang-undang ini mencapai tujuan-tujuannya tanpa merugikan salah satu pihak. Dengan langkah-langkah ini, UU CK dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan ketenagakerjaan di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Sulaksono,  A.  (2015).  Pengaruh  Investasi  Dan  Tenaga  Kerja  Terhadap  Pdb  Sektor Pertambangan Di Indonesia. Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis, 20(1), 6017.
Sunusi, D. K., Kumenaung, A., & Rotinsulu, D. (2014). Analisis Pengaruh Jumlah Tenaga Kerja, Tingkat  Pendidikan,  Pengeluaran  Pemerintah  Pada  Pertumbuhan  Ekonomi  Dan Dampaknya Terhadap Kemiskinan Di Sulawesi Utara Tahun 2001-2010. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, 14(2), 120 – 137.
Syahrial. (2020). Dampak Covid-19 terhadap Tenaga Kerja. Jurnal Ners, 4(2), 21 – 29.
Zahra, H. A., Fauzi, A. M., & Surabaya, N. (2021). Dampak Sosial Omnibus Law Cipta Kerja.
ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan, 15(1), 91 – 100.
https://doi.org/10.15575/adliya.v15i1.10294