*Corresponding author Rendy Adiwilaga Universitas Bale Bandung rendyadiwilaga@gmail.com Received: Mei 5, 2021 Revised:  Mei 31, 2021 Accepted: June 15, 2021 Available Online: June 30, 2021

## ANALISIS SWOT PADA PENANGGULANGAN KEKERASAN TERHADAP ANAK
OLEH DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP2KBP3A) DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2018
Rendy Adiwilaga 1 , Yani Alfian 2, Dian Andriani 3
1 Universitas Bale Bandung, rendyadiwilaga@gmail.com
2 Fakultas Manajemen Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri, ynalfian.2666@gmail.com
3 Universitas Bale Bandung, dianandriani@gmail.com

## ABSTRAK
Disamping  kekerasan  terhadap  perempuan,  kekerasan  terhadap  anak  juga  masih  menjadi permasalahanpelik di tengah masyarakat Kabupaten Bandung  sebagai wilayah satelit kota yang memiliki transisi kebudayaan yang dinamis. Dalam peneltian ini,penulis menggunakan Analisis SWOTsebagai  upaya  menggalikondisi existing pemerintah  daerah  menyikapi  kasus  kekerasan terhadap anak.Analisis  SWOT  sendiri  digunakan  sebagai  alat  analisis  yang  berfungsi  menggali pemahaman  komprehensif  mengenai  kondisi  internal  DP2KBP3A  sebagai  pelaksana  utama pengentasan  kekerasan  terhadap  anak.  Metode  yang  digunakan  adalah  Metode  penelitian Kualitatif  yang  bermaksud  untuk  memahami  informasi  deskriptif  yang  dialami  oleh  subjek penelitian  misalnya  perilaku,  persepsi,  motivasi,  tindakan,  dan  lain  sebagainya.  Hasil  dari penelitian di lapangan dilihat dari pisau analisis SWOT bahwa dengan Strengths (kekuatan) yang dimiliki  DP2KBP3Ahanya  pada  tataran  program  rutin  sosialisasi  pada  masyarakat/warga mengenai  kekerasan  pada  anak  yang  diharapkan  dapat  sedikitnya  mengurangi  kekerasan  pada anak  di  Kabupaten  Bandung  meskipun  masih  adanya Weaknesses (Kelemahan)  pada DP2KBP3A yaitu kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM), yaitu jumlah pegawai Dinas sendiri secara  kuantitatif  bahkan  kualitatif.  tapi  Dinas  masih  memiliki Opportunities (Peluang)  dalam menanggulangi  kekerasan  pada  anak  di  Kabupaten  Bandung  yaitu  dengan  masyarakat  yang mulai  pro-aktif  dalam  pelaporan  kekerasan  anak. Threats (Ancaman)  yaitu  faktor  tidak menguntungkan  pada  petugas  Dinas  contohnya  ada  penolakan  dari  sebagian  masyarakat/warga lain  yang  menolak  sosialisasi  yang  di  lakukan  petugas  Dinas  dan  sulitnya  merubah  pola  pikir mereka dalam mendidik anak dengan benar.
Kata Kunci : Strategi, Kekerasan pada Anak, SWOT

## ABSTRACT
Apart from violence against women, violence against children is still a polemic in the people of Bandung Regency as a satellite city area that has a dynamic cultural transition. In this study, the authors used a SWOT analysis in examining local government strategies in responding to cases of violence against children. The method used is the qualitative research method which intends to understand the phenomena experienced by the research subject such as behavior, perception, motivation,  action,  and  so  on,  holistically  and  with  a  special  natural  context  and  by  utilizing various scientific methods. The results of the research in the field can be seen from the blade of the SWOT analysis that with the Strengths ofthe Officefor Family Planning Population, Women's Empowerment  and  Child  Protection,  only  at  the  level  of  socialization  to  the  community  /
residents  regarding  violence  against  children,  which  is  expected  to  at  least  reduce  violence against  children  in  the  district.  Bandung,  although  there  are  still  Weaknesses  in  the  Office  of Population Control for Family Planning, Women's Empowerment and Child Protection, namely the  lack  of  Human  Resources  (HR),  namely  the  number  of  Dinasemployeesthemselves quantitatively  and  evenqualitatively.  but  the  Agency  still  has  Opportunities  (Opportunities)  in overcoming violence against children in Bandung Regency, namely with the community starting to be pro-active in reporting child abuse. Threats are unfavorable factors for Dinas officers, for example,  there  is  resistance  from  some  of  the  community  /  other  residents  who  refuse  the socialization  carried  out  by  Dinas  officers  and  the  difficulty  in  changing  their  mindset  in educating children properly.

## Keywords: Strategy, Violence in Children, SWOT

## PENDAHULUAN
Anak  merupakan  bagian  yang  tak  terpisahkan  dari  keberlangsungan  hidup  manusia  dan keberlangsungan hidup sebuah bangsa serta negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab serta berkontribusi dalam pembangunan, setiap anak sejatinya perlu mendapatkan kesempatan seluas- luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara mental, fisik, yang terpenting ialah dalam kehidupan sosial.
Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan    kesejahteraan anak melalui  pemberian  jaminan,  khususnya  perihak  pemenuhan  hak-hak  dasarnya  tanpa  perlakuan diskriminatif,  maka  dari  itu  pula,  pembinaan  dan  perlindungan  anak  haruslah  menjadi  tugas utama seluruh komponen bangsa.
Undang-Undang  Dasar  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  tahun  1945,  khususnya pada pasal 28B ayat 2 menyatakan “setiap anak berhak tumbuh dan berkembangserta berhak atas perlindungan  dari  kekerasan  dan  diskriminasi”.Negara  telah  mengupayakan  untuk  mengatasi tindak kekerasan terhadap anak secara sederhana dapat dilihat dari terbentuknya  UU Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.
Perlindungan  terhadap  anak  akan  sangat  keliru  ketika  dilimpahkan  tanggung  jawabnya secara  keseluruhan  kepada  pemerintah  pusat  maupun  pemerintahan  daerah,  karena  sejatinya orang  tua  atau  wali,  masyarakat  dan  bagian  keluarga  lainnya  juga  ikut  berperan  dalam perlindungan terhadap anak. Hal ini bahkan dengan tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 35  tahun  2014  tentang  perubahan  atas  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan  Anak.  Terutama  di  pasal  20,  disebutkan  bahwa  negara,  pemerintah,  pemerintah daerah,  masyarakat,  keluarga  dan  orangtua  atau  wali  “berkewajiban”  dan  bertanggung  jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.
Sayangnya,  walaupun  orangtua,  kerabat  dekat,  maupun  lingkungan  terdekatnya  juga bertanggung  jawab  dalam  perlindungan  anak,  namun  realitanya  menurut  Kepala  Bagian Perlindungan  Anak  Dinas  Pengendalian  Penduduk  Keluarga  Berencana,  Pemberdayaan Perempuan,  dan  Perlindungan  Anak  (DP2KBP3A),malah  menjelaskan  bahwa  kekerasan terhadap anak cenderung terjadi di lingkungan masyarakat maupun lingkungan pendidikan yang dekat  dengan  si  anak.  Pelakunya  bahkan  merupakan  orang  terdekat  seperti  orangtua  maupun guru,  dimana  keduanya  idealnya  melindungi  anak  itu  sendiri  serta  mengedukasi  anak  agar terhindar dan terlibat dalam kekerasan.
Salah  satu  wilayah  dengan  tingkat  kekerasan  terhadap  anak  yang  cukup  tinggi  ialah wilayah Kabupaten Bandung. Berikut merupakan data mengenai tindak kekerasan terhadap anak
di  Kabupaten  Bandung  yang  ada  pada  Dinas  Pengendalian  Penduduk  Keluarga  Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A).

## Tabel 1
Tabulasi Kekerasan Terhadap Anak di Kabupaten Bandung tahun 2015-2017
(sumber: dataDinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Tahun 2018)
Mengacu  pada  data  yang  dipublikasikan  di  tabel  diatas  bahwa  terjadi  peningkatan  di setiap  tahunnya  kasus  tindak  kekerasan  pada  anak  di  Kabupaten  Bandung,hal  ini  harus mendapatkan perhatian khusus karena bagaimanapun juga tindakan kekerasan tidak dibenarkan dan  bukan  perbuatan  yang  manusiawi  bahkan  korbannya  mengarah  kepada  anak-anak  yang notabennya adalah makluk lemah.
Pemerintah  dalam  hal  ini  berfungsi  untuk  menjamin  hak-hak  anak  yang  mengalami penindasan dari berbagai pihak, dan sudah sepatutnya pemerintah melakukan upaya penyelesaian konflik-konflik  yang  terjadi  pada  anak.Di  kabupaten  Bandung  sendiri,  terdapat  Satuan  Kerja bernama  Dinas  Pengendalian  Penduduk,  Keluarga  Berencana,  Pemberdayaan  Perempuan  dan Perlindungan  Anak  (DP2KBP3A)  yang  selain  bertanggung  jawab  pada  pemberdayaan perempuan, juga bertanggung jawab pada upaya-upaya perlindungan terhadap anak.
DP2KBP3A  sendiri  menyikapi  serius  permasalahan  kekerasan  terhadap  anak  tersebut, Dinas  bahkan  telah  melakukan  riset  yang  menjelaskan  bahwa  terdapat  beberapa  faktor  yang membuat anak mengalami kekerasan yaitu salah satunya lingkungan, ekonomi dan media online.
Tindakan  kekerasan  memiliki  dampak  yang  cukup  serius  untuk  para  korban  atau  anak- anak.  Misalnya  pada  kesehatan  Fisik  dapat  berupa  luka  memar,  cedera  bagian  luar  dan  dalam, gangguan  kesehatan  yang  kronis,  kesehatan  mentalnya  dapat  berupa  depresi,  ketakutan, gangguan stress pasca trauma dan dampak fatalnya bahkan dapat menyebabkan kematian.
Salah  satu  cara  Dinas  Pengendalian  Penduduk,  Keluarga  Berencana,  Pemberdayaan Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  (DP2KBP3A)  untuk  menanggulangi  kekerasan  pada  anak sejauh ini yaitu dengan dengan melakukan sosialisasi di kecamatan-kecamatan, di desa-desa dan di  sekolah-sekolah  melalui  guru  BK  untuk  di  sosialisasikan  pada  siswa-siswi  sekolahnya,  atau juga melakukan diklat di lingkungan DP2KBP3A Kabupaten Bandung.
Adanya sosialisasi ini dilakukanDP2KBP3A dengan harapan masyarakat bisa memahami dan  mengetahui  seperti  apa  tindak  kekerasan  pada  anak  itu  sendiri  dan  dapat  lebih  cepat melaporkan  jika  ada  kasus  tindak  kekerasan  khususnya  pada  anak,  kepada  pihak  berwenang.
No Tahun Jumlah Kasus 1 2015 78 Kasus 2 2016 176 Kasus 3 2017 231 Kasus
DP2KBP3A  menyebutkan  adanya  kekurangan  dalam  menanggulangi  kekerasan  pada anak  yaitu  salah  satunya  kekekurangan  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  dikarenakan  luasnya wilayah Kabupaten Bandung tetapi DP2KBP3A berencana menambah lebih banyak lagi Sumber Daya  Manusia  (SDM).Rumit  dan  maraknya  kasus  kekerasan  terhadap  anak  yang  berbanding jauh  dengan  kondisi existing pemerintah  daerah  Kabupaten  Bandung,  menjadikan  urgensi penelitian  ini  terbilang  tinggi,  karena  jika  hendak  masuk  pada  tataran  strategis  penanganan kekerasan  anak,  perlu  dikaji  lebih  mendalam  bagaimana  kesiapan  DP2KBP3A  sebagai  garda terdepan  penanganan  kekerasan  terhadap  anak.  Dimana,  jika  DP2KBP3A  masih  banyak kekurangan  dan  minim  persiapan,  maka  akan  berimplikasi  terhadap  percepatan  penanganan kasus  kekerasan  anak  khususnya  di  wilayah  Kabupaten  Bandung.  Diharapkan,  artikel ini  dapat menjadi  pra-riset  yang  mapan  menuju  penelitian  yang  lebih  rinci  terkait  strategi  pemerintah daerah terkait penanganan kasus kekerasan anak khususnya di Kabupaten Bandung.

## Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah
Mengacu  kepada  latar  belakang  yang  telah  dijabarkan  diatas  maka  permasalahan  yang dapat di elaborasi dalam penelitian ini, ialah sebagai berikut:
1. Masih tingginya kekerasan pada anak di Kabupaten Bandung dimana jumlah tersebut terus meningkat dari tahun ke tahun.
2. Kesiapan pemerintah daerah yang direpresentasikan oleh DP2KBP3A terbilang masih belum terstruktur  dan  matang  dalam  penanggulangan  kekerasan  terhadap  anak  di  Kabupaten Bandung.
3. Hal diatas dapat dilihat dari terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) untuk melaksanakan kegiatan  sosialisasi  kekerasan  pada  anak  di  Kabupaten  Bandung,  serta  terbatasnya  metode yang dijalankan dalam sosialisasi sehingga kurang menyentuh seluruh lapisan masyarakat.
4. Kurangnya  kualitas  dan  Riwayat  pendidikan  orang  tua  serta  pengetahuan  orang  tua  terkait permasalahan kekerasan terhadap anak.
Berdasarkanidentifikasi  masalah  tersebut,  kemudian  rumusan  masalahyang  hendak  dikaji dalam artikel ini, yaitu:
1. Bagaimanakah  kekuatan  ( strength) penanggulangan  Kekerasan  terhadap  anak  oleh  Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) di Kabupaten Bandung?
2. Bagaimana  kelemahan (weakness) penanggulangan  Kekerasan  terhadap  anak  oleh  Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) di Kabupaten Bandung?
3. Bagaimana  peluang (opportunities) penanggulangan  Kekerasan  terhadap  anak  oleh  Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) di Kabupaten Bandung?
4. Bagaimana  ancaman (threat) penanggulangan  Kekerasan  terhadap  anak  oleh  Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) di Kabupaten Bandung?

## KERANGKA PEMIKIRAN Analisis SWOT
Salah  satu  alat  formulasi  strategi  adalah  analisis  SWOT  yang  terdiri  dari strengths, weaknesses,  opportunities, dan threats. (Rangkuti,  1997:19)  SWOT  sendiri  merupakan identifikasi  terhadap  berbagai  faktor  yang  dilakukan  menyeluruh  dan  sistematis  guna merumuskan sebuah atau beberapa strategi.
Ekstraksi  dari  masing-masing  variabel  dalam  SWOT,  ialah  pertama  untuk strengths, strengths disebut  juga  sebagai  analisis  kekuatan,  artinya  situasi  dan  kondisi  yang  merupakan gambaran  kekuatan  dari  suatu  organisasi  Yang  harus  di  lakukan  dalam  mengunakan  analisis iniadalah  setiap  organisasi  perlu  menilai  kekuatan  dan  kelemahan  yang  dimiliki.  Kekuatan  ini bisa  dilihat  dari  bagaimana  organisasi  memiliki  karakteristik,  jaringan, leadership yang  kuat, serta anggota organisasi yang cakap, total, loyal, dan produktif.
Kemudian weaknesses  (S) ,  atau  biasa  disebut  sebagai  analisis  kelemahan.  Merupakan variabel  yang  menganalisis  kelemahan  dari  suatu  organisasi  dimana  analisis  pada  variabel  ini sangatlah  penting  karena  mempengaruhi  kemajuan  suatu  organisasi.  Jika  hasil  analisis kelemahan dibiarkan, maka stagnansi bahkan kemunduran dalam organisasi dikhawatirkan akan terjadi.
Yang  ketiga  ialah opportunities  (O), atau  biasa  disebut  sebagai  peluang,  merupakan situasi  atau  kondisi  yang  menggambarkan  peluang  dari  suatu  organisasi  yang  juga  sejatinya mampu  mendorong  organisasi  berkembang  di  masa  depan. Opportunity sendiri  merupakan analisis  yang  juga  digunakan  untuk  mencari  terobosan  yang  memungkinkan  suatu  organisasi untuk bisa bertahan, baik di masa kini, maupun di masa yang akan datang.
Dan terakhir dari analisis SWOT ialah threats (T), threats merupakan salah satu variabel yang  dirumuskan  untuk  menganalisis  ancaman  bagi  suatu  organisasi. Threats juga  merupakan cara  menganalisis  tantangan  maupun  ancaman  yang  harus  dihadapi  oleh  suatu  organisasi, khususnya  dalam  menghadapi  berbagai  macam  faktor  lingkungan  yang  tidak  menguntungkan bagi  organisasi.  Terlebih,  hasil  dari  analisis  ancaman  dapat  memberikan  gambaran  tentang penyebab kemunduran suatu organisasi di masa depan.

## Kekerasan terhadap Anak
Kemudian,  dalam  konteks  kekerasan  anak,  Definisi  “kekerasan  terhadap  anak”  sendiri penulis  nilai  sangat  luas  apalagi  jika  dikaitkan  dengan  nilai  kultural.  Argumen  terakhir didasarkan pada sebuah contoh bahwa apa yang dianggap kekerasan terhadap anak di Amerika Serikat  dan  Inggris,  belum  tentu  dianggap  sebagai  hal  yang  sama  oleh  orang  Indonesia  serta wilayah besar Asia lainnya. hal ini terverifikasi melalui penelitian yang dilakukan oleh UNICEF dan UGM, yang menemukan fakta bahwa beberapa daerah bahkan menganut nilai-nilai budaya yang cenderung mendukung “kekerasan” terhadap anak sebagai upaya pendidikan, termasuk di dalamnya pernikahan dini.
Menurut  Richard  J.  Gelles  (Huraerah,  2012:44) child  abuse (kekerasan  anak)  adalah perbuatan yang disengaja dan berimplikasi pada kerugian atau bahaya terhadap anak-anak baik dalam  aspek  fisik  maupun  aspek  emosional.  Hal  ini  sejatinya  diamini  oleh  Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Menurut undang- undang  ini,  kekerasan  fisik  yang  juga  dialami  oleh  seorang  anak  dalam  keluarga,  merupakan perbuatan  yang  mengakibatkan  rasa  sakit,  jatuh  sakit,  atau  luka  berat.  Disusul  pengertian  lain bahwa kekerasan psiksi merupakan perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya percaya diri,  hilangnya  kemampuan  dalam  bertindak,  rasa  tidak  berdaya,  dan/atau  penderitaan  psikis berat pada seseorang
Ada tiga bentuk kekerasan pada anak yaitu kekerasan anak secara fisik, psikis dan seksual, ketiga bentuk kekerasan anak ini ialah sebagai berikut:

## 1. Kekerasan anak secara fisik
Kekerasan fisik merupakan setiap tindakan yang mengakibatkan kerusakan atau sakit fisik yang dapat  diaktualisasikan  melalui  tindakan-tindakan  seperti  menampar,  memukul,  menusuk, mencekik,  memutar  lengan,  menendang,  membakar,  termasuk  juga  ancaman  dengan menggunakan benda atau senjata tajam, sertaancamanpembunuhan. Dalam kasus terhadap anak, umumnya  kekerasan  fisik  dapat  berupa  cubitan,  jeweran  dari  orangtuanya  karena  orangtua memiliki anger  management yang  buruk.  Sayangnya  memang  perbuatan  tersebut  umumnya dianggap  wajar  oleh  sebagian  besar  orang  tua  karena  dianggap  sebagai  pendidikan  terhadap anak.

## 2. Kekerasan anak secara psikis
Kekerasan  psikis  sendiri  berkutat  pada  perilaku-perilaku  berbentuk  intimidasi  penganiayaan, ancaman, serta penyalahgunaan wewenang. Dalam kasus kekerasan terhadap anak dapat berupa pembatasan keluar rumah atas alasan yang tidak terlalu jelas, pengambilan hak asuh anak secara paksa,  merusak  benda  anak,  mengisolasi,  agresi  verbal,  dan  penghinaan  konstan.  Selain  itu ancaman  dan  teror  berkesinambungan  juga  merupakan  bentuk  kekerasan  psikis.  Selain  itu, pemaksaan  kehendak  orangtua  kepada  anak,  tidak  memberi  perhatian,  menciptakan  rasa  takut, merampas kebutuhan anak, dan tidak mendengarkan anak juga merupakan bagian dari tindakan- tindakan kekerasan psikis. Dampaknya, anak akan mengalami depresi, merasa cemas dan takut seolah-olah  ada  yang  selalu  mengancam.  Yang  terburuk,  si  anak  akan  mengalami  kepercayaan diri  rendah  atau  dengan  kata  lain  minder,  trauma,  serta  berpengaruh  pada  motivasi  dan  minat belajar, juga prestasi anak.

## 3. Kekerasan anak secara seksual
Kekerasan seksual pada prinsipnya merupakan aktifitas seks yang dipaksa baik melalui ancaman, intimidasi,  atau  kekuatan  fisik,  dimana  korbannya  tidak  menginginkan  dan  pelaku  memaksa secara  sepihak  kegiatan  seksual  yang  melibatkan  dua  atau  lebih  pihak.  Kekerasan  seksual  juga sangat mungkin dialami oleh anak-anak, termasuk di dalam lingkungan keluarga sendiri. Ketika anak  mengenal  seks  tanpa  edukasi  dan  mengalami  adiksi  terhadap  konten  pornografi  tanpa batasan,  anak  juga  akan  sulit  mengendalikan  perilakunya  terhadap  anak  lain.  Jika  kekerasan seksual  dialami  anak,  maka  implikasinya  ialah  si  anak  akan  mengalami  gangguan  fungsi reproduksi,  serta  berpotensi  mengidap  penyakit  kelamin  dan  menimbulkan  trauma  yang  akan melekat seumur hidupnya.
Dalam kaitannya secara garis besar  pada artikel ini, kajian difokuskan padaDP2KBP3A Kabupaten  Bandung,  diantaranya  bagaimana  kesiapan  Dinas  Pengendalian  Penduduk  Keluarga Berencana,  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  (DP2KBP3A)  dalam menanggulangi kekerasan pada anak di Kabupaten Bandung dengan berbagai sumber dan daya yang  dimilikinya,  mengingat  masih  tingginya  kekerasan  pada  anak  di  Kabupaten  Bandung, apalagi  secara  periodik  dari  tahun  menuju  tahun,  tingkat  kasus  kekerasan  pada  anak  di Kabupaten Bandung semakin meningkat
Dari  teknik  analisis  SWOT ini,  DP2KBP3A  Kabupaten  Bandung  harus mengetahui  apa kekuatan (strengths) yang  di  miliki  internal  organisasi  DP2KBP3A  untuk  membuat  strategi penanggulangan pada kekerasan anak agar kekerasan anak di Kabupaten Bandung tidak semakin meningkat,  kelemahan (weaknesses) apa  yang  harus  di  perbaiki,  peluang (opportunities) apa yang  harus  diambil  dan  mengetahui  ancaman (threat) apa  yang  harus  di  hindari  atau  di  hadapi untuk menanggulangi kekerasan pada anak di Kabupaten Bandung.
Dari kerangka pemikiran diatas, maka penulis mencoba membuat alur berfikir seperti di bawah ini :
Sumber: Olahan Penulis, 2021

## METODE PENELITIAN
Metode serta pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian kualitatif. Kualitatif  sendiri,  mengacu  pada  pendapat  Moleong  (2011:  6)  merupakan  penelitian  yang bermaksud  memahami  fenomena  tentang  apa  yang  dialami  oleh  subjek  dari  suatu  penelitian. Misalnya  perilaku,  persepsi,  motivasi,  tindakan,  strategi,  dan  lainnya  secara  holistik  disertai konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.
Kemudian,  sumber  data  dalam  penelitian  ini  sendiri  diperoleh  dari  dua  sumber, diantaranya  ialah data  primer ,  yang  diperoleh  melalui  hasil  wawancara  serta  data-data  tertulis dan  terdokumentasi  dari  Dinas  Pengendalian  Penduduk,  Keluarga  Berencana,  Pemberdayaan Perempuan,  dan  Perlindungan  Anak  (DP2KBP3A).  yang  kedua  ialah data  sekunder, yang diperoleh dari dokumen-dokumen, sumber literatur baik jurnal maupun buku, aturan perundang- undangan, serta sumber lainnya yang berkaitan dengan konteks penelitian.
Lokasi  penelitian  bertempat  di  kantor  Dinas  Pengendalian  Penduduk,  Keluarga Berencana,  pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  (DP2KBP3A)  lingkungan Kabupaten  Bandung,  yang  berlokasi  di  jalan  Raya  Soreang  nomor  104,  Pamekaran,  Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Adapun waktu kegiatan dimulai sejak bulan April tahun 2018.
Bentuk Kekerasan Pada Anak 1. Kekerasan anak secara fisik 2. Kekerasan anak secara psikis
3. Kekerasan anak secara seksual Bagan 1 Alur Berfikir

## Strategi Menggunakan Analisi SWOT
S     : Strengths (Kekuatan) W     : Weaknesses (Kelemahan)
O     : Opportunities (Peluang) T      : Threats (Ancaman) Albert Humhprey (Rangkuti, 1997:20)
(Huraerah, 2012:47)
Menanggulangi kekerasan pada anak di Kabupaten Bandung

## PEMBAHASAN

## Strengths (Kekuatan)
Untuk  mencapai  suatu  tujuan  tertentu,  maka  Dinas  sendiri  harus  terlebih  dahulu memahami  apa  kekuatan  dari  DP2KBP3A  Kabupaten  Bandung,  karena  tanpa  memahami  dan mengetahui  kondisi existing dalam  internal  serta  eksternal  DP2KBP3A,  maka  sulit  untuk melangkah  lebih  lanjut  pada  pembahasan  perihalpenanggulangan  kekerasan  pada  anak  di Kabupaten  Bandung.  Jika  kondisi  tersebut  terjadi,  maka  sasaran  untuk  penanggulangan  akan kurang optimal.
Ketika  penulis  melakukan  pengkajian  intens  terhadap  informan  yaitu  Kepala  Bidang Perlindungan  Anak  dari  DP2KBP3A  Kabupaten  Bandung  mengenai  kekuatan  yang  dimiliki Dinas  untuk  menanggulangi  kekerasan  pada  anak  di  Kabupaten  Bandung,  berikut  penuturan beliau:
“Dengan  arahan  pak  kepala  dinas  juga  dengan  kesesuaian  dengan  kebijakan  program pemerintah  Kabupaten  Bandung  khususnya  bidang  perlindungan  anak.  Intinya  Pemerintah Kabupaten Bandung mempunyai kekuatan dalam penanggulangan kekerasan pada anak dengan berkomunikasi  secara  langsung  kepada  warga  atau  masyarakat  melalui  sosialisasi  di  tingkat kecamatan, ke sekolah-sekolah melalui guru BK dan tentu dengan cara berkomunikasi yang baik agar warga masyarakat dapat memahami sosialisasi ini”.
Dari  pernyataan  tersebut,  DP2KBP3A  pada  prinsipnya  telah  memiliki  jaringan  yang mengakar cukup kuat pada media atau wadah-wadah eksplorasi anak seperti halnya sekolah pada umumnya dan Guru Bimbingan Konseling (BK) pada khususnya. Tidak hanya itu, dalam hirarki pemerintahan  pun,  Dinas  sudah  memiliki  program  rutin  dan  berkesinambungan  dengan melakukan sosialisasi rutin kepada masyarakat melalui kecamatan-kecamatan yang berada dalam lingkup  kabupaten  Bandung.  Sosialisasi  rutin  tersebut  merupakan  modal  awal  yang  menjadi kekuatan  DP2KBP3A  dalam  penanganan  permasalahan  serta  kasus-kasus  kekerasan  terhadap anak khususnya di wilayah Kabupaten Bandung.
Agar  mendapatkan  pemahaman  yang  komprehensif  mengenai  program  rutin  sebagai modal  awal strength DP2KBP3A  Kabupaten  Bandung  dalam  penanggulangan  kekerasan terhadap  anak,  penulis  mengklarifikasinya  kepada  Seksi  Hak  Perlindungan  Anak  terkait bagaimana cara sosialisasi petugas di lapangan, berikut jawabannya:
“Jadi,    saat    melakukan    sosialisasi,kami  menjelaskan  pokoknya  ke  semua  masyarakat,  ke masyarakat..  ya  itu  tentang  apa  sih  itu  kekerasan  terhadap  anak,  bagaimana  sih  bentuk kekerasan terhadap anak.  Kami juga memberikan pengajaran teknis kepada khalayak. Kurang lebih gambaran nya seperti itu”
Berdasarkan  hasil  penelaahan  tersebut,  maka  dalam  sosialisasi  ini  Dinas  melakukan sosialisasi dalam bentuk verbal dan langsung kepada masyarakat di kecamatan-kecamatan yang sifatnya  menganjurkan  dan  mempengaruhi,  sehingga  masyarakat  yang  sudah  mempunyai  anak yaitu  pihak  yang  diajak  atau  dididik  dapat  menerima  pesan  yang  disampaikan  dan  dapat diterapkan dalam keseharian masyarakat. Adapun metode penyampaian materi dilakukan dalam berbagai  bentuk,  mulai  dari  ceramah  satu  arah  dan  mendongeng,  kemudian  diskusi  interaktif melalui  tanya  jawab,  serta  menggunakan  media-media  perangkat  lain  seperti  halnya  stiker, poster,  buku-modul,  leaflet,  majalah,  serta  media-media  lain  yang  isinya  berputar  pada kampanye pencegahan kekerasan terhadap anak.
Seluruh  program  DP2KBP3A  secara  legal  formal  bahkan  ditunjang  secara  penuh  oleh regulasi daerah. program Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung tentang penanganan kekerasan terhadap  anak  bahkan  sudah  terbit  melaluiperaturan  Bupati  (Perbup)  Bandung  Nomor  12 tahun2018 tentang “pedoman pelaksanaan pencegahan dan penanganan korban tindak kekerasan terhadap anak”, khususnya pasal 2, pasal 3, dan pasal 4 tentang pencegahan perlindungan kasus kekerasan terhadap anak.
Agar  kelak  dapat  dirumuskan  sebuah  strategi  olehDinas  Pengendalian  Penduduk, Keluarga berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A)khususnya guna  menanggulangi  kekerasan  pada  anak  di  Kabupaten  Bandung  agar  berjalan  lancar,  maka petunjuk  strategi  yang  dilakukan  DP2KBP3A  untuk  menanggulangi  kekerasan  pada  anak  di Kabupaten  Bandung  haruslah  jelas  dan  tidak  membingungkan  masyarakat,  karena  dengan ketidakjelasan  perihal  pola  komunikasi  yang  dijalankan,  akan  berdampak  pada  terjadinya misinterpretasi  atau  penyampaian  makna  yang  salah,  yang  malah  berdampak  semakin meningkatnya kekerasan pada anak di Kabupaten Bandung.
Berdasarkan  temuan  di  lapangan  sendiri,  pola  komunikasi  yang  dilakukan  oleh  petugas dari DP2KBP3A penulis nilai cukup jelas, runut, sistematis, dan menarik untuk disimak. Petugas juga  menguasai  permasalahan  serta  menguasai  data  kekerasan  terhadap  anak  yang  meningkat dari tahun ke tahun dalam skup nasional, sehingga hal tersebut menjadi modal awal yang sangat penting.  Tanpa  memahami  tentang  urgensi  penanggulangan  kekerasan  anak  serta  penguasaan data,  maka  akan  sulit  untuk  berharap  muncul  satu  atau  dua  strategi  khusus  dalam  rangka penanggulangan kekerasan terhadap anak di Kabupaten Bandung ke depannya.

## Weakness (Kelemahan)
Dalam hal perumusan strategi yang efektif dan efisien, sejatinya juga diperlukan sumber daya  aparatur  yang  representatif.  Tidak  hanya  dari  segi  kualitas,  namun  juga  dari  aspek kuantitas.  Aspek  kuantitas  penting  mengingat  aspek  tersebut  berimplikasi  pada  performa  dan mobilitas yang juga menunjang efektifitas program atau strategi yang kelak akan dirumuskan.
Weaknesses (kelemahan) dalam konteks kondisiDinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  (DP2KBP3A)  Kabupaten Bandung  ialahkurang  representatifnya  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  dari  pegawai  di DP2KBP3A  Kabupaten  Bandung  secara  kuantitas,  dimana  kondisi  tersebut  menjadikan penghalang Dinas sendiri dalam menanggulangi kekerasan pada anak di Kabupaten Bandung.
Ketika  penulismengklarifikasi  terhadap  informan  yaitu  Kepala  Bidang  Perlindungan Anak  dari  DP2KBP3A  Kabupaten  Bandung  mengenai  kelemahan  dimiliki  Dinas  terkait  untuk menanggulangi kekerasan pada anak di Kabupaten Bandung, yang menjadikan tingkat kekerasan pada anak di Kabupaten Bandung meningkat, berikut jawaban dari informan:
“Dinas sendiri mempunyai kekurangan dalam Sumber Daya Manusia (SDM), khususnya kalau nanti  jalan  lagi  program  rutin  untuk  mensosialisasikan  penanggulangan  kekerasan  pada  anak yang  menjadikan  Dinas  sendiri  kekurangan  pegawai  dalam  menanggulangi  kekerasan  pada anak. Karena jujur saja dari kemarin itu memang kerepotan terus”
Kurangnya  sumber  daya  manusia  yang  dimiliki  DP2KBP3A  Kabupaten  Bandung sejatinya juga menjadikan kurang optimalnya Dinas dalam menanggulangi kekerasan pada anak di Kabupaten Bandung. Adapun kekurangan pegawai di DP2KBP3A Kabupaten Bandung untuk menanggulangi kekerasan pada anak di kabupaten Bandungdapat dilihat pada tabel di bawah ini:

## Tabel 3
Data Jumlah Pegawai Bidang Perlindungan Anak DP2KBP3A yang mensosialisasikan Penanggulangan Kekerasan pada Anak di Kabupaten Bandung

## (Sumber: data Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencama Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Tahun 2018)
DP2KBP3A  Kabupaten  Bandung  pada  tahun  2016  hanya  mempunyai  jumlah  pegawai sebanyak  3  orang  di  Bidang  Perlindungan  anak  dan  kemudian  menambah  jumlah  pegawai  di Bagian Perlindungan Anak sebanyak 2 orang di tahun 2017 yang menjadikan jumlah pegawai di Bidang  perlindungan  anak  berjumlah  5  orang.Tetapi  dengan  penambahan  jumlah  pegawai menjadi  5  orang  dirasa  kurang  cukup  untuk  dapat  menanggulangi  kekerasan  pada  anak  di Kabupaten  Bandung  yang  Dinas  sendiri mengatakan  harusnya  untuk  menanggulangi  kekerasan pada anak di Kabupaten Bandung agar lebih optimal yaitu setidaknya sebanyak 8 orang pegawai.
Kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM), dimana justru SDM sangat diperlukan kelak dalamimplementasi strategi perihalpenanggulangan kekerasan pada anak di Kabupaten Bandung, sejatinyamenjadikan  strategi  yang  akan  dijalankan  cenderung  tidak  efektif  dan  besar kemungkinan yang di rencanakan tidak akan berhasil. Karena dengan demikian, SDM sejatinya merupakan salah satu faktor yang penting dalam melaksanakan penanggulangan.
Kurangnya  SDM  juga  akan  berakibat  pada  sulitnya  DP2KBP3A  dalam  melakukan manuver  yang  lebih  jauh.  Idealnya,  dalam  penanggulangan  kekerasan  anak  perlu  dirumuskan satuan tugas (satgas) penanganan yang ditempatkan di tiap kecamatan yang dikordinir langsung oleh  DP2KBP3A,  sayangnya,  5  orang  yang  harus  mengkonsepsikan  permasalahan  anak  se Kabupaten Bandung jelas bukan jumlah yang ideal.

## Opportunities (Peluang)
Dalam menanggulangi kekerasan pada anak di Kabupaten Bandung,Dinas Pengendalian Penduduk,  Keluarga  Berencana,  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Anak  (DP2KBP3A)  harus mengetahui opportunities (peluang)  atau  situasi  yang  menguntungkan  bagi  Dinas  agar  Dinas dapat  menanggulangi  kekerasan  pada  anak  di  Kabupaten  Bandung.Apabila  DP2KBP3A mengetahui  peluang  yang  menguntungkan  bagi  DP2KBP3A  Kabupaten  Bandung,  otomatis DP2KBP3A  Kabupaten  Bandung  dapat  dengan  baik  menanggulangi  kekerasan  pada  anak  di Kabupaten Bandung.
Ketika penulis tanyakan terhadap informan yaitu Kepala Bidang Perlindungan anak dari DP2KBP3AKabupaten  Bandung  mengenai  Peluang  yang  dapat  DP2KBP3A  ambil  dalam menanggulangi kekerasan pada anak di Kabupaten Bandung, berikut jawabannya: ”Dinas punya peluang yang bagus dalam menanggulangi kekerasan pada anak yaa berangkat dari sosialisasi dulu  deh,  yakni  dengan  cara  mendatangi  rumah  ke  rumah  memberikan  pemahaman  secara
No  Tahun  Nama Pegawai Golongan 1 2016 1.Yuli Aslamawati,S.Pd III/c 2.Yanti Sriutami,S.Kep III/c 3.Mochamad Tuchira,S.IP III/c 2 2017 1.Temi Hamdan,S.Sos III/b 2.Damayanti,S.Pd III/b
langsung pada keluarga yang terkait, dengan cara seperti ini diharapkan dengan cara ini aparat yang  mensosialisasikan  bisa  lebih  dekat  pada  masyarakat  dan  masyarakat  lebih  mengerti  dan mau menerima pemahaman/sosialisasi yang diberikan dari Dinas dan jika terlihat indikasi kasus kekerasan  pada  anak  dapat  segera  diketahui  oleh  petugas  DP2KBP3A.  Nah  yang  menjadi peluang, masyarakat juga pelan-pelan sudah mulai berani untuk speak up”.
Mengacu  pada  hasil  wawancara  yang  dilakukan  penulis  dengan  informan,  diperoleh keterangan  bahwa  perlahan-lahan  sebagian  masyarakat  sudah  mulai  berani  melaporkan  adanya kekerasan  terhadap  anak  di  lingkungannya.  Terlihat  dalam  sosialisasi  yang  dilakukan, masyarakat  cenderung  mencurahkan  ketidakpahamannya  mengenai  kekerasan  anak  yang cenderung bertabrakan dengan adat dan tradisi, seperti yang disampaikan oleh Informan:
“sebagian besar masyarakat sebelum ikut sosialisasi, bahkan ada yang terang-terangan bilang bahwa  dirinya  juga  secara  tidak  sadar  menjadi  pelaku  kekerasan  terhadap  anak  dengan menjewer  atau  bahkan  memukul.  Dimana  setelah  kita  telaah,  oh  ternyata  ‘warisan’  dari orangtua sebelumnya dalam mendidik anak. Ditambah, masyarakat yang berasal dari ekonomi menengah  kebawah  tingkat  stressnya  lebih  tinggi,  jadi  kadang  terlampiaskan  ke  anak  apalagi kalau anaknya bandel. Tapi untuknya pelan-pelan mereka menyadari bahwa itu salah”
Dengan  adanya  kesadaran  yang  perlahan  muncul  dalam  masyarakat,  ini  menjadi  modal penting  bagi  DP2KBP3A  untuk  merumuskan  sebuah  strategi  yang  efektif  menekan  kekerasan terhadap  anak  di  Kabupaten  Bandung.  Karena  tanpa  adanya  kesadaran  yang  timbul  dari masyarakat, serta ketiadaan satu suara dan pemahaman terkait makna kekerasan terhadap anak, maka  sulit  bagi  pemerintah  daerah  ke  depan  untuk  bergerak  lebih  luas.  Sosialisasi  yang dilakukan  melalui  rumah  ke  rumah  dalam  menanggulangi  kekerasan  pada  anak  di  Kabupaten Bandung merupakan salah satu gerbang yang menjembatani peluang untuk mengatasi kekerasan pada  anak  di  Kabupaten  Bandung,  diharapkan  sosialisasi  tersebut  bisa  menimbulkan  respon positif  khususnya  dari  pihak  terkait  dalam  hal  ini  keluarga  mau  dan  bisa  menerima  saran  dari aparat  yaitu  cara  mendidik  anak  dengan  baik  seperti  berbicara  dengan  lembut  kepada  anak, berinteraksi/berkomunikasisesering mungkin dengan anak, menegur anak tanpa dengan teriakan atau nada tinggi ataupun dengan cara melukai fisik anak, dan melarang anak tidak dengan sebuah ancaman.
Selain itu, seiring berkembangnyapola pikir masyarakat serta pesatnya arus informasi dan referensi  literal,  pada  prosesnya  kemudian  hal  tersebut  mendorong  peningkatan  kualitas  yang berkaitan dengan hak dasar manusia, dimana salah satunya ialah pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Wacana perlindungan anak khususnya, saat ini tengah marak. Bantuan hibah dalam inovasi perlindungan anak tengah pesat berkembang. Hal ini juga yang perlu disoroti oleh pemerintah  Kabupaten  Bandung  melalui  DP2KBP3A.  selain  dana  hibah,  lembaga-lembaga mandiri  yang  berkaitan  dengan  perlindungan  anak  pun  tengah  marak.  Setidaknya  lembaga tersebut  mampu  meminimalisir  dampak  akibat  kurangnya  SDM  dengan  program  Kerjasama intens.

## Threats (Ancaman)
Analisa  terakhir  perihal  kondisi existing pemerintah  daerah  Kabupaten  Bandung kemudian  dikaji  melalui  aspek threats (ancaman).  Ketika  penulis  tanyakan  terhadap  informan mengenai  ancaman  atau  faktor  yang  tidak  menguntungkan  bagi  Dinas  dalam  menanggulangi kekerasan pada anak di Kabupaten Bandung, berikut jawaban dari Seksi Perlindungan Hak Anak Bidang  Perlindungan  Anak  DP2KBP3A  Kabupaten  Bandung: ”Ancaman  itu  pasti  ada,  dalam menanggulangi  kekerasan  pada  anak  di  Kabupaten  Bandung  tidak  akan  selalu  mulus  dalam melakukannya, ada beberapa faktor yang tidak menguntungkan bagi  DP2KBP3A yang menjadi
ancaman  tersendiri  dan  jadi  tantangan  sendiri  bagi  Dinas  untuk  menghadapi  ancaman  itu seperti  penolakan  dari  masyarakat  atau warga  untuk  diberikan  pemahaman  tentang  kekerasan pada  si  anak  serta  bagaimana  sih cara mendidik  anak yang  baik,  yang  mereka  berfikir  bahwa apa yang mereka lakukan dalam mendidik anak mereka adalah benar”
Bertolak  dari  jawaban  informan  di  atas,  bahwa  DP2KBP3A  Kabupaten  Bandung mendapatkan beberapa faktor yang tidak menguntungkan dalam menanggulangi kekerasan pada anak di Kabupaten Bandung, seperti salah satunya  ialah tidak proaktif warga/masyarakat untuk menerima  pemahaman  yang  di  berikan  Dinas  untuk  mendidik  anak  mereka  dengan  cara  benar tanpa adanya kekerasan.
Keterangan  tersebut  jelas  bersifat  anomali  karena  pada  peluang  sebelumnya,  nyatanya terdapat  masyarakat  yang  pro-aktif.  Sayangnya  kondisi  tersebut  tidaklah  menyeluruh,  karena sebagian  masyarakat  yang  lain  terkesan  resisten  atau  menolak  terhadap  sosialisasi-sosialisasi yang dilakukan oleh DP2KBP3A.
Resistensi  tersebut  berangkat  dari  pemikiran-pemikiran  konservatif  yang menilai  bahwa pendidikan  anak  merupakan  urusan  internal  keluarga  dimana  pemerintah  tidak  perlu  campur tangan  mengintervensi  cara  mendidik  mereka.  Ditambah,  masih  ada  masyarakat  yang  berpikir bahwa  ‘memukul’  merupakan  teknik  pendidikan  yang  wajar  bahkan  jitu  agar  anak  disiplin. Masyarakat  yang  terlanjur  meyakini  pendapat  ini  secara  turun  temurun  cenderung  sulit  untuk diandalkan guna memutus rantai kekerasan terhadap anak.
Kondisi  tersebut  menjadi  tantangan  tersendiri  untuk  DP2KBP3A  Kabupaten  Bandung, dan  dinas  harus  segara  mencari  langkah  dan  solusi  yang  tepat  agar  faktor  yang  tidak meguntungkan  itu  tidak  menghambat  DP2KBP3A  Kabupaten  Bandung  dalam  menanggulangi kekerasan pada anak di Kabupaten Bandung.

## PENUTUP Kesimpulan
Dalam hal Strengths (Kekuatan), DP2KBP3A Kabupaten Bandung mempunyai strength (kekuatan)  dalam  menanggulangi  kekerasan  pada  anak  di  kabupaten  Bandung  yakni  dengan mengakar dan sinambungnya program rutin yang berjalan tanpa putus dari tahun ke tahun seperti diklat,  sosialisasi  ke  Kecamatan-Kecamatan  dan  Sekolah-Sekolah  melalui  guru  BK,  dalam menanggulangi kekerasan pada anak. Intinya ialah, sudah terbangun jaringan atau akar yang kuat terkait penanganan kekerasan terhadap anak karena adanya konsolidasi yang sustain.
Aparat  Dinas  juga  melakukan  metode  penyampaian  materi  seperti  ceramah  melakukan komuinkasi  kepada  masyarakat/warga  dengan  baik,    yaitu  melalui  metodekhusus  yang  pelan- pelan  merubah  pola  pikir  masyakarat  bagaimana  mendidik  anak  dengan  cara  yang  benar, memberikan pemahaman kepada masyarakat dengan menjelaskan dan mengajari mereka contoh bagaimana  pendekatan  yang  baik  kepada  anak  dengan  tidak  membentak,  tidak  melakukan kekerasan  fisik  dan    bersikap  bersahabat  pada  anak  adapun  sesi  tanya/jawab  dialog  dan mendongeng ada juga sosialisasi kepada masyarakat untuk peduli pada sekitar jika ada indikasi kekekerasan  pada  anak  di  daerah  mereka,  untuk  tidak  menutup  mata  dan  langsung melaporkannya  pada  pihak  yang  berwajib.Dengan  cara  seperti ini  DP2KBP3A  dapat  lebih  bisa menanggulangi kekerasan pada anak di Kabupaten Bandung.Kemudian dalam aspek Weaknesses (Kelemahan)  khususnya  terkait  penanggulangan  kekerasan  pada  anak  di  wilayah  Kabupaten Bandung,  DP2KBP3A  mempunyai  kelemahan  dalam  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  yaitu  dari pegawai Bidang Perlindungan Anak DP2KBP3A Kabupaten Bandung, pada tahun 2016 pegawai Bidang Perlindungan Anak DP2KBP3A  Kabupaten Bandung hanya mempunyai 3 pegawai dan
bertambah  sebanyak  2  orang  yang  berarti  menjadi  5  pegawai  di  tahun  2017,  tetapi  dengan  5 pegawai saja di rasa kurang untuk menanggulangi kekerasan pada anak di Kabupaten Bandung yang  ketentuan  DP2KBP3A  sendiri  harusnya  berjumlah  8  pegawai  mengingat  luasnya  wilayah Kabupaten Bandung.
Dengan  kurangnya  pegawai  di  Bidang  Perlindungan  Anak  DP2KBP3A  Kabupaten Bandung  menjadikan  DP2KBP3Akelak  akan  kurang  optimal  dalam  merumuskan  strategi penanggulangan kekerasan pada anak di Kabupaten Bandung.
Kemudian  untuk Opportunities (Peluang),  DP2KBP3A  memiliki  peluang  pada antusiasme  sebagian  masyarakat  yang  mulai  proaktif  menyuarakan  kekerasan  pada  anak  di lingkungannya.  Terlebih,  banyak  juga  yang  mulai  menyadari  bahwa  metode  pendidikan  yang mereka  lakukan  dengan  menyertakan  kekerasan  sudah  usang.  Namun  anomali  timbul  ketika Threats (Ancaman)  sendiri  bermuara  pada  lagi-lagi  masyarakat,  yang  nyatanya,  sebagian masyarakat lainnya resisten terhadap adanya sosialisasi dan ajakan-ajakan. Karena bagi sebagian masyarakat  yang  konservatif  ini,  warisan  pendidikan  dari  pendahulunya  sudah  tepat  dan pemerintah  tidak  memiliki  hak  untuk  mencampuri  urusan  privat  rumah  tangganya,  dan  bagi mereka pengurusan anak juga merupakan bagian dari ranah privat keluarga.

## Saran
Adapun saran yang bisa penulis berikan secara umum, yang diharapkan mampu menunjang keberhasilan penanggulangan kekerasan pada anak di Kabupaten Bandung agar dapat lebih baik lagi kedepannya, diantaranya ialah:
1. Bidang Perlindungan Anak DP2KBP3A Kabupaten Bandung harus lebih gencar lagi dalam mensosialisasikan tentang kekerasan  pada anak, cara mendidik anak dengan benar, mampu merubah  pola  pikir  warga/masyarakat  yang  salah  dalam  mendidik  anak  dan  juga  mampu merubah  pola  pikir  mereka  tentang  masalah  kekerasan  pada  anak  yang  terjadi  di  sekitar daerah mereka.
2. Komunikasi  yang  terjalin  baik  antara  aparat  DP2KBP3A  Kabupaten  Bandung  dengan masyarakat/warga untuk mensosialisasikan tentang kekerasan pada anak harus terus terjalin dan berkesinambungan.
3. Diharapkan  adanya  penambahan  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  yaitu  pegawai  Bidang Perlindungan  Anak  DP2KBP3A  Kabupaten  Bandung,  dengan  bertambahnya  Sumber  Daya Manusia (SDM) yaitu pegawai Bidang Perlindungan Anak DP2KBP3A Kabupaten Bandung dapat lebih optimal dalam menanggulangi kekerasan pada anak di Kabupaten Bandung.
4. Melihat  dari  beberapa  warga/masyarakat  yang  menolak  dalam  menerima  pemahaman tentang kekerasaan pada anak dan bagaimana mendidik anak dengan baik dan benar jangan sampai  membuat  petugas  Bidang  Perlindungan  Anak  DP2KBP3A  Kabupaten  Bandung menyerah  dan  menurunkan  minat  untuk  terus  melakukan  sosialisasi  dalam  menanggulangi kekerasan pada anak di Kabupaten Bandung.
5. Mengembangkan  terus  Diklat  yang  diberikan  kepada  para  Bidang  Perlindungan  Anak DP2KBP3A,  selalu  memberikan  motivasi  khusus  dari  Kepala  Bidang  Perlindungan  Anak DP2KBP3A  Kabupaten  Bandung  kepada  para  bawahannya,  tingkatkan  terus  kekompakan dan kerjasama yang bagus untuk terus menekan jumlah kekerasan pada anak di Kabupaten Bandung setiap tahunnya untukmenanggulangi kekerasan pada anak di Kabupaten Bandung.
6. DP2KBP3A  juga  perlu  melakukan  akselerasi  dalam  pembentukan  satuan  tugas penanggulangan  kekerasan  terhadap  anak,  serta  perlu  mendorong  pimpinan  daerah  guna merumuskan  regulasi  yang  tegas  menghukum  pelaku  kekerasan  terhadap  anak  khususnya dalam aspek kekerasan seksual. Satgas juga perlu dibentuk dan bergerak dengan aktif dalam hal pencegahan kekerasan fisik dan psikis baik dalam lingkungan keluarga maupun sekolah.

## DAFTAR PUSTAKA

## Jurnal, Buku, Karya Ilmiah
Adawiah,  Rabiah  AI.  Tesis-2008.  Diseminasi  Undang-Undang  Perlindungan  Anak  Nomor  23 tahun  2002  oleh  Komisi  Perlindungan  Anak  Indonesia  sebagai  Upaya  Pencegahan Kekerasan terhadap Anak. Depok: Universitas Indonesia.
Adiwilaga,  Rendy,  Alfian,  Yani,  &  Ujud  Rusdia.  2018.  Sistem  Pemerintahan  Indonesia. Yogyakarta: Deepublish.
Adiwilaga,  Rendy.  &  Aryanti,  Risma.  2019.  Implementasi  Peraturan  Daerah  Kabupaten Bandung  Nomor  21  Tahun  2016  tentang  Perlindungan  Perempuan  oleh  Pusat  Pelayanan Terpadu  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Anak  P2TP2A  Kabupaten  Bandung. JISIPOL  | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik . 3, 1 (Jan. 2019), 28-38.
Aji Pratama, Wachid Wahyu. 2017. Peran badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Kabupaten Karanganyar dalam Pendampingan Korban Kekerasan  Seksual  guna  Pengembangan  Bahan  Ajar  Pendidikan  Kewarganegaraan. Surakarta: Universitas Sebelas Maret Surakarta.
Aristia,  Nisa.  2017.  Strategi  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  dalam  Upaya Pemberdayaan Perempuan Korban Tindak Kekerasan di Kota Bandar Lampung. Lampung: Universitas Lampung.
Fatnisah,  Fitria  Nurul.  2017.  Strategi  Komunikasi  Lembaga  Perlindungan  Anak  (LPA)  dalam Mensosialisasikan  Program  mengenai  Pencegahan  Kekerasan  terhadap  Anak  di  Kabupaten Gowa. Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
Huraerah, Abu. 2012. Kekerasan terhadap Anak. Bandung: Nuansa Cendekia.
Maknum,  Lu’luil.  2017.  Kekerasan  Terhadap  Anak  Yang  Dilakukan  Oleh  Orang  Tua  (Child Abuse). Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
Moleong,  Lexy  J.  2011.  Metodologi  Penelitian  Kualitatif  (Edisi  Revisi).  Bandung:  Remaja Rosdakarya.
Nurani,  Wida  Deli.  2015.  Peran  Badan  Pemberdayaan  Perempuan  Perlindungan  Anak  Dan Keluarga Berencana Dalam Meningkatkan Pelayanan Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (Studi Kasus  Di  UPT  BPPPAKB  Kecamatan  Cipatat  Kabupaten  Bandung  Barat).  Bandung: Universitas Bale Bandung.
Rangkuti, Freddy. 1997. Teknik Membedah Kasus Bisnis Analisis SWOT. Jakarta: Gramedia.
Salusu.  1996.  Pengambilan  Keputusan  Stratejik  untuk  Organisasi  Publik  dan  Organisasi  Non Profit.  Jakarta:  Gramedia  Widiasarana  Indonesia.Sugiyono.  2015.  Metode  Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Suyanto, Bagong. 2013. Masalah Sosial Anak (Edisi Revisi). Jakarta: Prenadamedia Group.
Tobing,  Febrini  Lumban.  2017.  Kinerja  Badan  Pemberdayaan  Perempuan  Perlindungan  Anak Dan  Keluarga  Berencana  Dalam  Menangani  Kasus  Kekerasan  Seksual  Pada  Anak  di  Kota Bekasi Tahun 2016. Serang: Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

## Perundang-undangan
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Peraturan Bupati Bandung Nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Kekerasan Terhadap Anak