Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Penerapan Sistem E-Filing dan Penerapan Sistem E-Billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Rifa Renia Kusmeilia 1 , Cahyaningsih 2 , Kurnia 3
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis,  Universitas Telkom rifarenia7@gmail.com cahyaningsih@telkomuniversity.ac.id kurnia@telkomuniversity.ac.id
Abstrak: Rendahnya  kepatuhan  wajib  pajak  disebabkan  karena  kurangnya pengetahuan wajib pajak, serta belum efektifnya penerapan sistem e-Filling dan sistem e-Billing .  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menjelaskan  bagaimana  pengetahuan  pajak, penerapan sistem e-Filing, penerapan sistem e-Billing , dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi  (non  karyawan),  serta  membuktikan  pengaruh  pengetahuan  perpajakan, penerapan sistem e-Filing dan penerapan sistem e-Billing secara simultan dan parsial terhadap kepatuhan  wajib  pajak.  Penelitian  ini  merupakan penelitian  kualitatif  dengan menggunakan  data  primer  yang  diperoleh  dari  kuesioner  dan  diukur  dengan menggunakan  skala  Likert.  Populasi  penelitian  adalah  wajib  pajak  orang  pribadi  (non karyawan) yang terdaftar wajib SPT (Surat Pemberitahuan) di KPP (Kantor Pelayanan Pajak) Pratama Bandung Cicadas sampai dengan tahun 2017 yang berjumlah 26.578 Wajib Pajak. Metode pemilihan sampel menggunakan metode non probabilitas dengan teknik convenience sampling , maka diperoleh jumlah sampel wajib pajak orang pribadi yang  menyampaikan  SPT  di  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Bandung  Cicadas sebanyak  77  orang.  Teknik  analisis  data  yang  digunakan  adalah  analisis  regresi berganda. Berdasarkan hasil pengujian simultan, pengetahuan perpajakan, penerapan sistem e-Filing dan penerapan sistem e-Billing berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (non karyawan) di KPP Pratama Bandung Cicadas. Hasil pengujian secara parsial, dapat diketahui bahwa penerapan sistem e-Filing dan penerapan sistem e-Billing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (non  karyawan),  sedangkan  pengetahuan  perpajakan  tidak  berpengaruh  terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (non karyawan).
Kata Kunci: pengetahuan perpajakan, penerapan sistem e-Filing , penerapan sistem e- Billing , kepatuhan wajib pajak.
Abstract: The  low  compliance  by  taxpayers  because  of  the  lack of  knowledge of  the taxpayers as well as the ineffectiveness of the implementation of e-Filling systems and e-Billing systems.  This research aims to explain how tax knowledge, the implementation of e-Filing system and e-Billing system, and aims to empirically prove the influence of tax knowledge, the implementation of the e-Filing system and e-Billing system jointly against non-employee  individual  tax  compliance  and  test  the  influence  of  each  independent variable against variable dependent which is tax compliance. This research is qualitative research  using  primary  data  obtained  from  the  questionnaire  and  measured  using the  Likert  scale.  The  population  of  the  research  is  and  the  individual  taxpayer  (non- employee) registered mandatory Tax Return in Tax Office Pratama Bandung Cicadas until  2017,  amounting  to  26.578  taxpayers.  The  sample  selection  method  using the nonprobability method with the convenience sampling techniques obtained a number of samples individual taxpayer (non-employee) registered mandatory Tax Return in Tax Office  Pratama  Bandung  Cicadas  as many  as  77  tax  payes.  Data  analysis  technique used is multiple regression analysis. Based on the test results of the simultaneous testing of tax knowledge, the implementation of the e-Filing system and e-Billing system have effect on tax compliance of individual taxpayers (non-employee) in Tax Office Pratama
Bandung Cicadas. Based on partial test results, it can be seen that the application of the e-Filing  system  and  application  of  the  e-Billing  system  have  positive  and  significant impact  on  the  compliance  of  individual  taxpayers  (non-employee),  while  the  tax knowledge has no effect on the compliance of individual taxpayers (non-employee).
Keywords: tax knowledge, implementation of the e-Filing system, implementation of the e-Billing system, tax compliance.

## PENDAHULUAN Latar Belakang
Kepatuhan  perpajakan  merupakan sejauh  mana  wajib  pajak  taat  dalam menjalankan  ketentuan  perpajakannya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Rahayu, 2017:193). Saat ini kepatuhan perpajakan  di  Indonesia  masih  rendah. Hal ini dapat dilihat dari rasio kepatuhan penyampaian SPT PPh (Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan)
wajib  pajak  orang  pribadi  (OP)  dari tahun  2012-2016  yang  tersaji  dalam tabel 1.2 berikut:

## Tabel 1 Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT PPh
No Tahun Jumlah Wajib Pajak OP yang Terdaftar Wajib SPT Realisasi SPT Wajib Pajak OP Rasio Kepatuh an Wajib Pajak OP 1 2012 16.632.890 8.740.817 52.55% 2 2013 16.589.939 9.420.488 56.78% 3 2014 17.191.797 10.299.590 59.91% 4 2015 16.975.024 10.291.198 60.63% 5 2016 18.950.301 11.555.472 60.98%
Sumber : Laporan Tahunan Direktorat

## Jenderal Pajak (2012-2016)
Berdasarkan  tabel  1  mengenai rasio kepatuhan penyampaian SPT PPh yang  terdapat dalam  Laporan  Tahunan Direktorat  Jenderal  Pajak  tahun  2012-
2016 menunjukkan rendahnya kepatuhan wajib
pajak dalam menyampaikan SPT, dilihat dari
adanya  kesenjangan  yang  cukup  jauh antara jumlah wajib pajak orang pribadi yang  terdaftar  wajib  SPT  dengan realisasi SPT  wajib pajak orang pribadi dari tahun 2012-2016. Selain itu Kepala Kanwil  Ditjen  Pajak  Jabar  1,  Yoyok
Satiotomo menyatakan bahwa rendahnya  kepatuhan  wajib  pajak disebabkan karena adanya penghindaran pajak, kurangnya sosialisasi  perpajakan,  dan  pelaporan pajak  yang  tidak  sesuai  dengan realisasinya          (Richard,  2018). Rendahnya  kepatuhan  wajib  pajak tersebut,  salah  satunya  berasal  dari masyarakat  Kota  Bandung  yang  hanya mencapai  48%  pada  tahun  2017.  Total wajib  pajak  (WP)  yang  mencapai 750.000  orang,  hanya  600.000  wajib pajak yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dan dari jumlah  penyampaian  SPT  tersebut, hanya 360.000 atau 60% yang membayar  pajak.  Jadi  dari  total  wajib pajak,  ada  sekitar  390.000  atau  sekitar 52% yang tidak melakukan kewajibannya membayar pajak (Fauzan,  2017).  Berdasarkan  fakta- fakta yang telah diungkapkan, menunjukkan  bahwa  kepatuhan  wajib pajak  Jawa  Barat  khususnya  di  Kota Bandung masih rendah.
Penelitian tentang kepatuhan wajib pajak sudah banyak diteliti oleh peneliti pada  kajian  ilmu  ekonomi  perpajakan, salah satunya penelitian yang dilakukan oleh Redae (2016) menekankan bahwa perilaku kepatuhan wajib pajak dipengaruhi  oleh  pengetahuan  wajib pajak di negara bagian Tigray, Ethiopia.
Semakin baik pengetahuan wajib pajak mengenai  perpajakan,  maka  akan semakin  baik  wajib  pajak  dalam melakukan  kewajiban  perpajakannya dalam menyampaikan SPT.
Penelitian  ini  memilih  wajib  pajak orang  pribadi  (non  karyawan)  yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan  bebas  sebagai  unit  analisis, karena  rasio  kepatuhan  wajib  pajak orang  pribadi  (non  karyawan)  lebih rendah  daripada  wajib  pajak  orang pribadi  karyawan  (Suwiknyo,  2018). Selain  itu  dari  data  KPP  Pratama Bandung  Cicadas  dalam  lima  tahun terakhir  menunjukkan  bahwa  setiap tahunnya  jumlah  realisasi  SPT  wajib pajak orang pribadi (non karyawan) jauh lebih  rendah  dibandingkan  dengan jumlah  wajib  pajak  orang  pribadi  (non karyawan) yang terdaftar wajib SPT. Hal tersebut tersaji dalam tabel 2 berikut:

## Tabel 2 Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Non Karyawan) KPP
Pratama Bandung Cicadas Tahun Jumlah WP OP (Non Karyawan) yang Terdaftar Wajib SPT Realisasi SPT Wajib Pajak OP (Non Karyawan) Rasio Kepatuha n Wajib Pajak OP (Non Karyawan) 2013 10.172 2.805 27,58% 2014 11.819 2.428 20,54% 2015 8.285 2.805 33,86% 2016 7.359 3.350 45,52% 2017 7.169 4.174 58,22% Sumber: KPP Pratama Bandung Cicadas (2018) Tabel 2 menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang sangat signifikan  antara  jumlah  wajib  pajak orang  pribadi  (non  karyawan)  yang terdaftar  wajib  SPT  dengan  realisasi SPT  wajib  pajak  orang  pribadi  (non karyawan).  Pada  tahun  2013  jumlah realisasi SPT  wajib pajak orang pribadi (non  karyawan)  di  KPP  Pratama Bandung  Cicadas  hanya  berjumlah 2.805 atau sebesar 27,58% dari jumlah wajib pajak orang pribadi (non karyawan)  yang  terdaftar  wajib  SPT yaitu  berjumlah  10.172  wajib  pajak. Pada  tahun  2014  jumlah  realisasi  SPT mengalami  penurunan  sebanyak  377
dimana jumlah wajib pajak orang pribadi (non  karyawan)  yang  terdaftar  wajib SPT  meningkat  pada  tahun  tersebut. Lalu  pada  tahun  2015  sampai  dengan tahun  2017  jumlah  realisasi  SPT  wajib pajak  orang  pribadi  (non  karyawan) mengalami peningkatan
setiap tahunnya.  Dapat  dilihat  juga  rasio kepatuhan  dalam  lima  tahun  terakhir paling  tinggi  hanya  mencapai  angka 58,22%  pada  tahun  2017.  Dari  data tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa walaupun  rasio  kepatuhan  wajib  pajak setiap  tahunnya  meningkat,  tetapi realisasi  dalam  penyampaian  SPT Tahunan belum mencapai target tahunan  yang  ditetapkan.  Hal  itu menunjukkan  bahwa  kepatuhan  wajib pajak  orang  pribadi  (non  karyawan)  di KPP  Pratama  Bandung  Cicadas  masih rendah  karena  masih  ada  wajib  pajak yang belum patuh dalam melaksanakan kewajiban  perpajakannya.  Rendahnya kepatuhan  pajak  dapat  diakibatkan karena  besarnya  biaya  kepatuhan (Indriyani,  2018).  Biaya  kepatuhan adalah  biaya  yang  ditanggung  oleh wajib  pajak  pada  saat  melaksanakan kewajiban perpajakannya, seperti biaya untuk  menyewa  konsultan  dan  biaya transportasi pada saat melapor pajaknya  ke  KPP.  Semakin  kecil  biaya kepatuhan,  maka  akan  meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Indriyani, 2018).
Berdasarkan  teori  agensi,  pihak agent (pemerintah)  bertugas  untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dari para  pembayar  pajak  sesuai  dengan aturan dan perundang-undangan perpajakan yang berlaku demi kepentingan  pembangunan  nasional.
Pihak principal (wajib pajak) termotivasi untuk  memenuhi  kebutuhan  ekonomi dan  psikologisnya  yaitu  dalam  hal mendapatkan kehidupan yang lebih baik dari  suatu  Negara.  Oleh  karena  itu, masalah  keagenan  muncul,  dimana perilaku  wajib  pajak  sebagai principal
yang ingin memaksimalkan kesejahteraannya  sendiri,  berlawanan dengan kepentingan agent yaitu pemerintah (Primasari, 2016).
Faktor pertama yang mempengaruhi  kepatuhan  wajib  pajak adalah pengetahuan perpajakan. Pentingnya mengetahui peran pengetahuan perpajakan dapat meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak. Menurut Yulianawati (2011), pengetahuan perpajakan adalah proses pembelajaran terhadap perubahan sikap  dan  perilaku  wajib  pajak  agar dapat  mengetahui  dan  memahami perpajakan  dengan  benar.  Masyarakat kurang  mengerti  mengenai  pentingnya peranan pajak dalam kehidupan berbangsa  dan  bernegara.  Hal  itu mungkin  diakibatkan  oleh  kurangnya sosialisasi  yang  akan  berdampak  pada rendahnya  pengetahuan  perpajakan.
Sehingga  masyarakat  enggan  dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dan menyebabkan tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  menjadi rendah (Khasanah, 2016). Menurut  Nurulita  (2017),  untuk meningkatkan  kepatuhan  kewajiban perpajakan dilakukan dengan
menguasai  peraturan  perpajakan.  Jika wajib  pajak  mengetahui  peraturan perpajakan  yang  berlaku,  maka  wajib Pajak akan terhindar dari sanksi-sanksi perpajakan. Berdasarkan penelitian Mukhlis (2015) pengetahuan perpajakan  memiliki  pengaruh  yang signifikan  terhadap  keadilan  pajak  dan kepatuhan  pajak  yang  disertai  dengan pengaruh yang positif. Berbeda dengan hasil  penelitian  Kamil  (2015)  yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan  memiliki  pengaruh  negatif yang  signifikan  terhadap  kepatuhan wajib pajak. Faktor  kedua  yang  mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah penerapan  sistem e-Filing .  Menurut PER-1/PJ/2014, e-Filing adalah  suatu cara penyampaian SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara online dan real  time melalui  internet  pada website Direktorat  Jenderal  Pajak (www.pajak.go.id)  atau  Penyedia  Jasa
Aplikasi atau Application Service Provider (ASP).  Indonesia  menganut self  assessment  system dalam  hal
membayar  pajak. Self  Assessment System, yaitu  sebuah  sistem  dimana wajib pajak melakukan kewajiban perpajakannya sendiri, seperti melakukan  pendaftaran,  penghitungan pajak terhutang, melaporkan dan membayarkan  jumlah  pajak  terhutang atas  dirinya  sendiri.  Saat  ini  sistem pembayaran tersebut dirasa masih sulit oleh  wajib  pajak.  Oleh  karena  itu, pelayanan perpajakan akan dioptimalkan  oleh  Direktorat  Jenderal melalui  sistem e-Filing .  Walaupun kepatuhan wajib pajak sudah meningkat karena sistem e-Filing , akan tetapi tidak mudah dalam pengimplementasian sistem tersebut (Handayani, 2016). Direktorat  Jenderal  Pajak  (DJP) berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan  perpajakan  di  bidang  IT seperti e-Filing yang diharapkan kepatuhan  pajak  menjadi  meningkat. Hal ini didukung oleh penelitian Kiswara (2016), yang menyatakan bahwa penerapan sistem e- Filing berpengaruh signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib pajak.  Tetapi  berbeda  dengan  hasil penelitian  Handayani  (2016),  yang menyatakan  bahwa  penerapan  sistem e- Filing tidak  berpengaruh  signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, karena penggunaan e- Filing yang mudah belum tentu efisien bagi Wajib Pajak. Ketidakpahaman mengenai sistem tersebut  dapat  menyebabkan  kenaikan atau penurunan kepatuhan Wajib Pajak. Faktor ketiga
yang dapat
mempengaruhi  kepatuhan  Wajib  Pajak yaitu  penerapan  sistem e-Billing . E- Billing adalah  layanan  pajak  dengan tujuan  untuk  memberikan  kemudahan dalam pembayaran pajak secara online ke  Direktorat  Jenderal  Pajak  (DJP) (Hadyan,  2017).  Sitem e-Billing yang memanfaatkan  jaringan  internet  dalam penggunaanya dianggap masih rendah, karena  masih  banyak  masyarakat
Indonesia yang tidak dapat mengoperasikan internet (Hadyan, 2017).
Suhadi (2017), menyatakan bahwa dengan  adanya  e- Billing, kepatuhan wajib  pajak  akan  meningkat  karena
pelaksanaan  pembayaran  pajak  yang modern  dimana  pembayaran  pajak menjadi  lebih  efisien,  ekonomis  dan cepat.    Hal  tersebut  didukung  oleh penelitian Hadyan (2017), yang menyatakan  bahwa  penerapan  sistem e- Billing berpengaruh positif dan signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib pajak.  Berbeda  dengan  penelitian  Putri (2018), yang menyatakan e-Billing tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak,  karena  sulitnya  penggunakan sistem E-Billing.
Berdasarkan uraian latar belakang di atas dan karena adanya inkonsistensi pada penelitian terdahulu, maka penulis tertarik  untuk  melakukan  penelitian tentang “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Penerapan Sistem e-Filing dan Penerapan Sistem e-Billing
terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib  Pajak Orang Pribadi    (Non Karyawan)  yang  Melakukan  Kegiatan Usaha atau Pekerjaan Bebas di Kantor Pelayanan  Pajak  Pratama  Bandung Cicadas Periode 2019)” dilakukan.

## Teori Agensi
Menurut  Halim,  Meiden,  dan  Tobing (2005)  yang  dikutip  dari  Primasari (2016),  teori  agensi  mengasumsikan bahwa  setiap  individu  semata-mata termotivasi oleh kepentingan diri sendiri sehingga  akan  menimbulkan  konflik kepentingan antara principal dan agent . Pihak agent (pemerintah)  bertugas untuk mengoptimalkan penerimaan pajak  dari  para  pembayar  pajak  sesuai dengan aturan dan perundang- undangan  perpajakan  yang  berlaku demi kepentingan
pembangunan
nasional.  Pihak principal (wajib  pajak) termotivasi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan psikologisnya yaitu dalam hal mendapatkan kehidupan yang lebih baik dari suatu Negara. Oleh karena itu, masalah  keagenan  muncul,  dimana perilaku  wajib  pajak  sebagai principal yang ingin memaksimalkan kesejahteraannya  sendiri,  berlawanan dengan kepentingan agent yaitu pemerintah (Primasari, 2016).
Kepatuhan Wajib Pajak Menurut Rahayu (2017), kepatuhan  perpajakan  adalah  suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban  perpajakannya  yang  sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang  berlaku  dalam  suatu  negara. Tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  dapat meningkat  jika  tingkat  perhitungan  dan memperhitungkan  ketepatan  menyetor juga  meningkat,  serta  pengisian  dan pemasukkan Surat Pemberitahuan (Gunarso,  2016).  Menurut  Nurhidayah dalam Saung (2017), indikator kepatuhan  wajib  pajak  yaitu  kepatuhan untuk  mendaftarkan  diri,  kepatuhan untuk menyetorkan kembali SPT, kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. Pengetahuan Pajak Menurut Mardiasmo (2016), pengetahuan perpajakan adalah pengetahuan dan pemahaman mengenai hukum pajak materiil maupun hukum pajak formil.
Menurut Rahayu dalam Sari (2017), pengetahuan  perpajakan  terdiri  dari  3 indikator,  yaitu  pengetahuan  mengenai
Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara
Perpajakan,  pengetahuan  mengenai fungsi pajak, dan pengetahuan mengenai  sistem  perpajakan.  Sikap wajib  pajak  dapat  dipengaruhi  oleh pengetahuan  dan  kesadaran  terhadap kewajiban pajak. Jika pengetahuan dan kesadaran  wajib  pajak  akan  peraturan perpajakan  meningkat,  maka  nilai kepatuhan  wajib  pajak  juga  akan meningkat.  Kepatuhan  wajib  pajak merupakan keadaan dimana wajib pajak dinilai  dalam  pemenuhan  kewajiban perpajakannya  yang  sesuai  dengan peraturan perpajakan (Suhadi, 2017).
Penerapan Sistem e-Filing
E-Filing menurut Peraturan Direktorat  Jenderal  Pajak  Nomor  PER- 1/PJ/2014 adalah suatu cara penyampaian  SPT  Tahunan  secara elektronik yang dilakukan secara online dan real  time melalui  internet  pada website (www.pajak.go.id)  atau  melalui
JASa ( Jurnal Akuntansi, Audit dan Sistem Informasi Akuntansi ) Vol. 3 No. 3 /Desember  2019 ISSN 2550-0732 print / ISSN 2655-8319 online
Perusahaan  Penyedia  Jasa  Aplikasi atau Application Service Provider (ASP)
dengan mendaftar terlebih dahulu untuk mendapatkan eFIN . Menurut Nurhidayah dalam Saung (2017), indikator  penerapan  sistem e-Filing
terdiri  dari  kecepatan  pelaporan  SPT, lebih  hemat,  perhitungan  lebih  cepat,
kemudahan pengisian SPT, kelengkapan data pengisian SPT,  lebih ramah lingkungan, dan tidak merepotkan. Direktur  Jenderal  (Dirjen)  pajak memanfaatkan kemajuan teknologi dengan  membuat  inovasi  baru  yaitu pelaporan  dan  pembayaran  pajak secara ontime dan realtime (Susanti, 2018).  Dengan  adanya  inovasi  baru dalam memperbarui dan menyempurnakan  sistem  administrasi perpajakan  secara  modern,  maka diharapkan dapat memberikan kemudahan dan kenyamanan pelayanan  kepada  wajib  pajak  untuk memenuhi kewajiban pajaknya (Suhadi, 2017). Oleh karena itu, dengan diterapkannya  sistem  e- Filing yang dirasa lebih mudah dan praktis diharapkan dapat memberikan kepuasan kepada wajib pajak sehingga dapat  meningkatkan  kepatuhan  wajib pajak (Ratnasari, 2018).
Penerapan Sistem e-Billing E- Billing adalah  layanan  pajak dengan tujuan untuk  memberikan kemudahan  dalam  pembayaran  pajak secara online ke  Direktorat  Jenderal Pajak (DJP) (Hadyan, 2017). Sistem e- Billing adalah  metode  pembayaran elektronik  dengan  menggunakan  Kode id-Billing .  Kode id-Billing adalah  kode identifikasi  yang  diterbitkan  melalui Sistem Billling atas suatu jenis pembayaran  atau  setoran  yang  akan dilakukan wajib pajak. Indikator
penerapan  sistem e-Billing menurut Nurhidayah dalam Saung (2017), terdiri dari  kemudahan  pembayaran  pajak, kecepatan  dalam  pembayaran  pajak, keakuratan  dalam  perhitungan  dan
pengisian Surat Setoran Pajak. Dengan adanya  e- Billing diharapkan  dapat mempermudah  wajib  pajak  dalam membayar pajak karena sehingga akan meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak (Suhadi, 2017).

## Kerangka Pemikiran dan Hipotesis
Hipotesis  Penelitian  yang  diajukan berdasarkan  kajian  pustaka  yang  ada adalah sebagai berikut:
H 1 :  Pengetahuan Perpajakan, Penerapan  Sistem e-Filing dan Penerapan Sistem e-Billing berpengaruh secara simultan terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak Orang  Pribadi  (Non  Karyawan)  di KPP  Pratama  Bandung  Cicadas pada tahun 2019.
H 2 :  Pengetahuan  Perpajakan  secara
parsial
berpengaruh positif terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak Orang  Pribadi  (Non  Karyawan)  di KPP  Pratama  Bandung  Cicadas pada tahun 2019.
H 3 :  Penerapan  Sistem e-Filing secara parsial berpengaruh positif terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak
Orang  Pribadi  (Non  Karyawan)  di KPP  Pratama  Bandung  Cicadas pada tahun 2019.
H 4 :  Penerapan  Sistem e-Billing secara parsial berpengaruh positif terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak Orang  Pribadi  (Non  Karyawan)  di
KPP  Pratama  Bandung  Cicadas pada tahun 2019.
Berdasarkan  penjelasan  di  atas maka  diperoleh  model  dari  kerangka pemikiran adalah sebagai berikut:
Kepatuhan Wajib Pajak (Y) Pengetahuan Perpajakanan (X1) Penerapan
Sistem e-Filing
(X2)
Penerapan
Sistem e-Billing
(X3) + + +
Gambar 1 Kerangka Pemikiran
Keterangan:
Parsial Simultan

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  tergolong  ke  dalam penelitian  kualitatif.  Sampel  dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi (Non Karyawan) yang melakukan kegiatan usaha atau
pekerjaan  bebas  di  KPP  Pratama Bandung  Cicadas  Periode  2019  yang berjumlah  77  orang.  Teknik  sampel yang  digunakan  adalah convenience sampling .  Data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  data  primer  yang didapatkan  dari  penyebaran  kuesioner kepada responden. Teknik analisis yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah teknik  analisis  statistik  deskriptif  dan analisis regresi linier berganda. Analisis regresi  linier  berganda  dalam  penilitian ini memiliki persamaan sebagai berikut:
Y = α + β 1 X 1 + β 2 X 2 + β 3 X 3 + e
Keterangan:
Y : Kepatuhan Wajib Pajak α : Konstanta
β 1 , β 2 , β 3 : Koefisien Regresi X 1
: Pengetahuan Pajak
X 2 : Penerapan Sistem e-Filing
X 3 : Penerapan Sistem e-Billing e : Error Variabel Penelitian 1.  Variabel Dependen
Kepatuhan  wajib  pajak  diukur dengan  menggunakan  kuesioner. Kuesioner dibuat berdasarkan indikator  atau  kriteria  pada  variabel dependen  yaitu  kepatuhan  Wajib Pajak yang digunakan dalam penelitian ini dengan jumlah 4 (tiga) indikator yang terdiri dari 9 (sembilan)  item  pernyataan  yang menggunakan  dasar  pemikiran  dari
Nurhidayah  (2015)  dalam  Saung (2017).
2.  Variabel Independen
a.  Pengetahuan  Perpajakan  (X 1 ), indikator  atau  kriteria  yang digunakan  dalam  penelitian  ini berjumlah 3 (tiga) indikator yang terdiri dari 5 (lima) item pernyataan  yang  menggunakan dasar  pemikiran  dari  Rahayu
(2010:30) dalam Sari (2017). b.  Penerapan  Sistem e-Filing (X 2 ), indikator  atau  kriteria  yang digunakan  dalam  penelitian  ini berjumlah  7  (tujuh)  indikator yang  terdiri  dari  15  (lima  belas) item pernyataan yang menggunakan  dasar  pemikiran dari  Nurhidayah  (2015)  dalam Saung (2017).
c.  Penerapan Sistem e-Billing (X 3 ), indikator  atau  kriteria  yang digunakan  dalam  penelitian  ini berjumlah 3 (tiga) indikator yang terdiri  dari  8  (delapan)  item pernyataan  yang  menggunakan dasar  pemikiran  dari  Direktorat Jenderal  Pajak  (2017)  dalam Saung (2017).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Analisis Statistik Deskriptif
Analisis  statistik  deskriptif  variabel pengetahuan  perpajakan,  penerapan
sistem e-Filing dan penerapan sistem e- Billing tersaji pada tabel berikut:
Tabel 3 Descriptive Statistics
Descriptive Statistics N Range Minimu m Maximu m Sum Mean Std. Deviation Varianc e Statis tic Statisti c Statistic  Statistic Statisti c Statisti c Std. Error Statistic Statisti c Pengetahuan Perpajakan 77 10 15 25 1558 20.23 .247 2.170 4.708 Penerapan Sistem e- Filing 77 39 29 68 4331 56.25 1.076 9.440 89.109 Penerapan Sistem e- Billing 77 16 24 40 2525 32.79 .486 4.265 18.193 Kepatuhan Wajib Pajak 77 18 27 45 2883 37.44 .479 4.204 17.671 Valid N (listwise) 77

## Sumber: Data yang diolah menggunakan SPSS versi 22 (2019)
Berdasarkan  data  dari  tabel  3  di atas  dapat  diketahui  masing-masing nilai  minimum,  nilai  maksimum,  rata-
rata( mean ), dan standar deviasi untuk N
dengan jumlah keseluruhan data 77.

## Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas
Salah  satu  metode  yang  banyak digunakan  untuk  menguji  normalitas adalah  dengan  Uji Histogram dan  Uji Kolmogorov  Smirnov dengan  bantuan software IBM SPSS Statistics 22.

## Uji Histogram
Uji  histogram  pada  penelitian  ini diolah  menggunakan  bantuan software IBM  SPSS Statistics 22  dengan  hasil sebagai berikut:
Gambar 2 Histogram

## Sumber: Data yang diolah menggunakan
SPSS versi 22 (2019)
Gambar  2  di  atas  menunjukkan hasil  pengujian  histogram dimana terdapat  garis  membentuk  gunung  dan terlihat  sempurna  dengan  kaki  yang simetris, maka dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian berdistribusi normal.

## Uji Kolmogorov Smirnov
Uji Kolmogorov smirnov pada penelitian  ini  diolah  menggunakan bantuan software IBM  SPSS Statistics 22 dengan hasil sebagai berikut:
Tabel 4 One-Sample Kolmogorov-

## Smirnov Test
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Unstandardize d Residual N 77 Normal Parameters a,b Mean .0000000 Std. Deviation 3.69150687 Most Extreme Differences Absolute .056 Positive .056 Negative -.048 Test Statistic .056 Asymp. Sig. (2-tailed) .200 c,d a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.
d. This is a lower bound of the true significance. Sumber: Data yang diolah menggunakan
SPSS versi 22 (2019) Data yang baik dan layak digunakan dalam penelitian adalah data yang  memiliki  distribusi  normal.  Jika pada  tabel  One-Sample  Kolmogorov- Smirnov  Test  nilai Asymp  Sig >  0,05 maka  data  berdistribusi  normal.  Jika nilai Asymp Sig < 0,05 maka data tidak berdistribusi normal. Maka dapat disimpulkan  dari  hasil  pada  tabel  4  di atas nilai Asymp Sig 0,200 > 5% berarti data berdistribusi normal.

## Uji Multikolinieritas
Uji  multikolinieritas  pada  penelitian ini diolah menggunakan bantuan
software IBM  SPSS Statistics 22 dengan hasil sebagai berikut:
Tabel 5 Variance Inflation Factor (VIF) Test Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardize d Coefficients t Sig. Collinearity Statistics B Std. Error Beta Toleranc e VIF 1 (Constant) 16.826 5.707 2.948  .004 Pengetahuan Perpajakan -.037 .203 -.019 -.184  .854 .965 1.036 Penerapan Sistem e- Filing .130 .047 .292  2.750  .008 .939 1.065 Penerapan Sistem e- Billing .429 .103 .435  4.159  .000 .964 1.037

## a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak
Sumber: Data yang diolah menggunakan SPSS versi 22 (2019)
Uji multikolinearitas dapat
dilaksanakan dengan meregresikan model  analisis  dan  melakukan  uji korelasi  antar  independen  variabel dengan menggunakan
Variance Inflation  Factor  (VIF) .  Batas  dari  VIF adalah  10  dan  nilai tolerance  value adalah 0,1. Jika nilai VIF lebih besar dari 10 dan nilai tolerance value kurang dari 0,1  maka  terjadi  multikolinearitas.  Dari hasil  output  di  atas  memperlihatkan tidak  adanya  multikolinearitas  karena nilai tolerance > 0,1 atau sama dengan nilai VIF < 10.

## Uji Heterokedastisitas
Model regresi yang baik adalah yang tidak  terjadi  Heteroskedastisitas.  Jika titik-titik  data  menyebar  di  atas  dan  di bawah titik 0 (nol) pada sumbu Y dan X serta  tidak  membentuk  pola  tertentu seperti zig-zag, menumpuk, maka dapat disimpulkan  bahwa  tidak  terjadi  gejala heteroskedastisitas.

## Gambar 3 Histogram

## Sumber: Data yang diolah menggunakan
SPSS versi 22 (2019)
Hasil  output  pada  gambar  3  dapat disimpulkan  bahwa  tidak  terjadi  gejala heteroskedastisitas.

## Analisis Regresi Linear Berganda
Berdasarkan  hasil  dari  analisis regresi  linear  berganda  yang  telah dilakukan dengan
menggunakan
bantuan software IDM  SPSS Statistics 22,  berikut  menghasilkan  persamaan seperti dibawah ini :
Kepatuhan Wajib Pajak = 16.826 - 0,037 Pengetahuan  Perpajakan  +  0,130 Penerapan  Sistem e-Filing +  0,429 Penerapan Sistem e-Billing + e
Dari persamaan di atas, dapat diartikan bahwa :
1.  Konstanta (a) = 16.826
Hal  ini  menyatakan  bahwa  jika variabel  pengetahuan  perpajakan (X 1 ), penerapan sistem e-Filing (X 2 ), dan penerapan sistem e-Billing (X 3 )
bernilai konstan, maka maka kepatuhan  wajib  pajak  sebesar 16.826 (konstan). 2.  Pengetahuan Perpajakan (X 1 ) terhadap Y
Koefisien X 1 bernilai negatif sebesar 0,037  menyatakan  bahwa  setiap peningkatan pengetahuan perpajakan sebesar satu satuan dan
variable independen lainnya konstan,  maka  akan  menyebabkan kepatuhan wajib pajak turun sebesar 0,037 satuan. 3.  Penerapan  Sistem e-Filing (X 2 )
terhadap Y Koefisien  X 2 bernilai  positif  sebesar 0,130  menyatakan  bahwa  setiap peningkatan  penerapan  sistem e- Filing sebesar  satu  satuan  dan variabel independen lainnya konstan,  maka  akan  menyebabkan kepatuhan wajib pajak naik sebesar 0,130 satuan. 4.  Penerapan  Sistem e-Billing (X 3 ) terhadap Y Koefisien  X 3 bernilai  positif  sebesar 0,429  menyatakan  bahwa  setiap peningkatan  penerapan  sistem e-
Biling sebesar  satu  satuan  dan variable independen lainnya konstan,  maka  akan  menyebabkan kepatuhan wajib pajak naik sebesar
0,429 satuan
Uji Kelayakan Model

## Pengujian Simultan (Uji F)
Jika nilai signifikansi < 0,05 maka H 0 ditolak  dan  H a diterima  yang  artinya variabel independen (X) secara simultan berpengaruh terhadap variabel
dependen  (Y).  Jika  nilai  signifikansi  > 0,05  maka  H 0 diterima  dan  H a ditolak yang  artinya  variabel  independen  (X) secara  simultan  tidak  berpengaruh terhadap variabel dependen (Y).

## Tabel 6 Uji Simultan (Uji F)
ANOVA a Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1  Regre ssion 307.318 3  102.439  7.221 .000 b Resid ual 1035.669  73 14.187 Total 1342.987  76
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak b. Predictors: (Constant), Penerapan Sistem e-Billing, Pengetahuan Perpajakan , Penerapan Sistem e-Filing
Sumber: Data yang diolah menggunakan SPSS versi 22 (2019)
Berdasarkan tabel 6 di atas, dapat diketahui nilai signifikansi 0,000 < 0,05, maka  H 0 ditolak  dan  H a diterima  yang artinya, tingkat pengetahuan perpajakan,  penerapan  sistem e-Filing , dan  penerapan  sistem e-Billing secara signifikan  bersama-sama  merupakan variabel  penjelas  terhadap  variabel terikat yaitu kepatuhan wajib pajak.

## Pengujian Parsial (Uji t)
Pengujian  parsial  diolah  menggunakan  bantuan software IBM  SPSS Statistics 22 dengan hasil sebagai berikut:
Tabel 7 Uji Parsial (uji t) Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1  (Constant) 16.826 5.707 2.948 .004 Pengetahuan Perpajakan -.037 .203 -.019 -.184 .854 Penerapan Sistem e-Filing .130 .047 .292 2.750 .008 Penerapan Sistem e-Billing .429 .103 .435 4.159 .000 a.  Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

## Sumber: Data yang diolah menggunakan SPSS versi 22 (2019)
Berdasarkan hasil output SPSS tabel 7 di atas, dapat diartikan bahwa: 1.  Pengetahuan Perpajakan (X 1 ) Tingkat signifikan lebih dari 0,05 yaitu 0,854 (0,854>0,05). Maka H0 1 diterima  dan  Ha 1 ditolak.  Artinya, variabel  pengetahuan  perpajakan secara  parsial  tidak  berpengaruh signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib pajak.
2.  Penerapan Sistem e-Filing (X 2 ) Tingkat  signifikan  kurang  dari  0,05 yaitu 0,008 (0,008 < 0,05). Maka H0 2 ditolak  dan  Ha 2 .  Artinya,  variabel penerapan  sistem e-Filing secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
3.  Penerapan Sistem e-Billing (X 3 )
Tingkat  signifikan  kurang  dari  0,05 yaitu 0,000 (0,000 < 0,05). Maka H0 3 ditolak  dan  Ha 3 .  Artinya,  variabel penerapan  sistem e-Billing secara parsial berpengaruh
signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
Analisis Koefisien Determinasi (R 2 ) Tabel 8 Analisis Koefisien Determinasi (R 2 ) Model Summary Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .478 a .229 .197 3.767 a. Predictors: (Constant), Penerapan Sistem e- Billing, Pengetahuan Perpajakan, Penerapan
Sistem e-Filing
Sumber: Data yang diolah menggunakan SPSS versi 22 (2019)
Berdasarkan  hasil output SPSS  di atas,  diketahui  nilai R  Square sebesar 0,229  atau  22,9%.  Artinya  semua variabel  bebas  mampu  menjelaskan kepatuhan  wajib  pajak  sebesar  22,9%. Sedangkan sisanya (100%- 22,9%=77,1%) dipengaruhi oleh variabel lain di luar model regresi ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengaruh  Pengetahuan  Perpajakan,
Penerapan Sistem e-Filing dan Penerapan  Sistem e-Billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hasil penelitian ini  menyatakan  bahwa  secara  simultan berpengaruh  signifikan  antara  variabel pengetahuan  perpajakan,  penerapan sistem e-Filing dan penerapan sistem e- Billing .  Hal  ini  menunjukkan  nilai  F diperoleh sebesar 7.221 dengan tingkat signifikan 0,000. Karena tingkat signifikansi  lebih  kecil  dari  0,05,  maka dapat dikatakan bahwa hipotesis penelitian 1 diterima, yaitu pengetahuan perpajakan,  penerapan  sistem e-Filing , dan penerapan sistem e-Billing berpengaruh  secara  simultan  dan signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib pajak.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa semakin  baik  penerapan  pengetahuan perpajakan,  penerapan  sistem e-Filing , dan  penerapan  sistem e-Billing maka kepatuhan  wajib  pajak  juga  akan semakin baik. Jika, wajib pajak memiliki minat untuk meningkatkan pengetahuan perpajakan  dan  menerapkan  sistem e- Filing , dan e-Billing yang telah disediakan  oleh  Direktorat  Jenderal Pajak  maka  kepatuhan  wajib  pajak untuk mendaftarkan diri dan membayar pajaknya akan semakin meningkat.
1.  Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan  tidak  berpengaruh  secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak orang  pribadi  (non  karyawan)  yang terdaftar  di  KPP  Pratama  Bandung Cicadas,  yang  ditunjukan  dengan  nilai signifikan sebesar 0,854 > 5%, sehingga hipotesis  penelitian  2  ditolak  yang artinya pengetahuan perpajakan secara parsial  tidak  berpengaruh  terhadap kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi (non  karyawan)  di  KPP  Pratama
Bandung Cicadas. Hal tersebut dipertegas melalui hasil analisis regresi berganda,  nilai  beta  pengetahuan perpajakan  bernilai  negatif  sebesar 0,037 dengan nilai signifikan 0.854 yang
menyatakan  bahwa  setiap  peningkatan pengetahuan  perpajakan  sebesar  satu satuan dan variabel independen lainnya konstan,  maka  akan  menyebabkan kepatuhan  wajib  pajak  turun  sebesar 0,037  satuan.  Wajib  pajak  yang memperoleh  pengetahuan  yang  baik tidak  menjamin  dapat  meningkatkan kepatuhan  wajib  pajak,  karena  hal  itu sesuai  dengan  pengertian  pajak  yang bersifat memaksa. Pada kuesioner item pernyataan  no.7  variabel  kepatuhan wajib  pajak  memiliki  skor  yang  tinggi, menyatakan  bahwa  pemeriksaan  pajak oleh  petugas  pajak  dapat  mendorong wajib pajak untuk berlaku jujur. Dengan kata  lain  wajib  pajak  tidak  membayar pajaknya  dengan  sukarela,  sehingga walaupun wajib pajak memiliki pengetahuan  perpajakan  yang  baik tidak akan berpengaruh terhadap kepatuhan  wajib  pajak. Hasil ini mendukung penelitian Yulianawati (2011)  yang  mengungkapkan  bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.  Hasil  ini  mendukung  penelitian Yulianawati (2011) yang mengungkapkan  bahwa  pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
2.  Pengaruh  Penerapan  Sistem e- Filing Terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem e-Filing berpengaruh terhadap  kepatuhan  wajib  pajak,  yang ditunjukan dengan hasil uji t memperoleh  nilai  t hitung >  t tabel dan  nilai signifikan sebesar 0,008 < 5%, sehingga hipotesis  penelitian  3  diterima  yang artinya  apabila  penerapan  sistem e- Filing semakin  baik,  maka  kepatuhan wajib  pajak  akan  semakin  meningkat. Penerapan  sistem e-Filing yang  dapat memudahkan wajib pajak dalam pelaporan  SPT  sudah  dilaksanakan secara optimal, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. E- Filing merupakan sistem yang memfasilitasi  pelaporan  pajak  menjadi lebih mudah dan cepat yang berdampak
positif  bagi  wajib  pajak,  dan  dapat mengakibatkan  biaya  kepatuhan  pajak menurun baik dari sisi direct money cost maupun time  cost yang  menunjukkan sistem e-Filing berpengaruh  terhadap kepatuhan  wajib  pajak.  Hal  ini  sesuai dengan penelitian yang dilakukkan oleh Kiswara  (2016),  yang  menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif antara penerapan  sistem e-Filing terhadap kepatuhan wajib pajak.
3.  Pengaruh  Penerapan  Sistem e-
Billing Terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak Hasil penelitian menunjukkan bahwa
penerapan  sistem e-Billing secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, yang ditunjukan dengan hasil uji t memperoleh nilai t hitung > t tabel dan nilai signifikan sebesar 0,000 <  5%.  Dalam  hasil  analisis  regresi berganda,  nilai  beta  sistem e-Billing bernilai  positif  sebesar  0,427  yang menyatakan  bahwa  setiap  peningkatan penerapan sistem e-Biling sebesar satu satuan  akan  menyebabkan  kepatuhan wajib  pajak  naik  sebesar  0,427. Sehingga hipotesis penelitian 4 diterima yang  artinya  apabila  sistem e-Filing semakin  baik,  maka  kepatuhan  wajib pajak akan semakin meningkat.
Berdasarkan pernyataan dalam
kuesioner,  penerapan  sistem e-Billing dapat mempermudah wajib pajak dalam pembayaran pajak secara online.
Sistem e-Billing dapat  membimbing wajib  pajak  dalam  perhitungan  dan pengisian  Surat  Setoran  Pajak  (SSP) menjadi  tepat  dan  akurat.  Oleh  karena itu,  dengan  diterapkannya  sistem e- Billing wajib pajak tidak perlu membawa SSP ke Bank atau Kantor Pos Persepsi, sehingga  dapat  mengurangi  biaya kepatuhan  pajak.  Hal  ini  mendukung penelitian  Hadyan  (2017)  dan  Yusuf (2015) yang membuktikan bahwa
penerapan sistem e- Billing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

## KESIMPULAN DAN SARAN
KESIMPULAN Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan beberapa kesimpulan sebagai berikut: 1.  Pengetahuan Perpajakan, Penerapan  Sistem e-Filing dan Penerapan Sistem e-Billing berpengaruh secara simultan terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak Orang  Pribadi  (Non  Karyawan)  di KPP  Pratama  Bandung  Cicadas pada tahun 2019.
2.  Pengetahuan  Perpajakan  secara parsial  tidak  berpengaruh  terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang Pribadi  (Non  Karyawan)  di  KPP Pratama  Bandung  Cicadas  pada tahun 2019.
3.  Penerapan  Sistem e-Filing secara parsial berpengaruh positif terhadap
Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang Pribadi  (Non  Karyawan)  di  KPP Pratama  Bandung  Cicadas  pada tahun 2019.
4. Penerapan  Sistem e-Billing secara parsial berpengaruh positif terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang Pribadi  (Non  Karyawan)  di  KPP Pratama  Bandung  Cicadas  pada tahun 2019.

## SARAN
Terdapat  beberapan  saran  yang dapat dipertimbangkan bagi pihak-pihak yang memerlukan:
1. Mengenai pengetahuan tentang pajak,  pemerintah  harus  berperan aktif dalam mensosialisasikan terkait tata  cara  perpajakan,  sanksi  pajak maupun  tentang  perpajakan  yang berlaku di Indonesia sehingga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak  pada  wajib  pajak  orang pribadi. Sedangkan untuk penerapan  sistem e-Filing dan penerapan sistem e-Billing pemerintah  harus mempertahankan layanan pajak tersebut karena dapat memberikan kemudahan dalam pembayaran  pajak  secara online
sehingga  meningkatkan  kepatuhan wajib pajak.
2. Bagi  instansi  pajak,  sosialisasi terkait pengetahuan perpajakan masih  perlu  dilakukan  agar  wajib pajak mengetahui mengenai perpajakan yang berlaku di Indonesia.  Sedangkan  berdasarkan hasil penelitian, variabel yang paling dominan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak yaitu penerapan  sistem e-Billing, dengan nilai Beta yaitu 0, 429, artinya setiap peningkatan  penerapan  sistem e- Biling sebesar  satu  satuan  dan variable independen lainnya konstan,  maka  akan  menyebabkan kepatuhan wajib pajak naik sebesar 0,429  satuan.  Sehingga  instasi pajak dapat meningkatkan penerapan  sistem e-Billing dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
3. Bagi  peneliti  selanjutnya  dapat menambah  atau  memperbanyak jumlah  sampel  seperti  mengambil objek penelitian pada tingkat kanwil dan  menambah  variabel  lain  yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak  seperti  variabel  pemeriksaan pajak.

## DAFTAR PUSTAKA
DJP. (2014). Direktorat Jenderal Pajak.
Retrieved Oktober 7, 2018, from Peraturan Direktur Jenderal Pajak  Nomor  PER-1/PJ/2014 Tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan  Tahunan  Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang Menggunakan  Formulir  1770s atau  1770ss  Secara  e-Filing Melalui Website Direktoral Jendral Pajak: http://www.pajak.go.id/sites/defa ult/files/info-pajak/PER- 1%20Tahun%202014.pdf Fauzan.  (2017).  Retrieved  Oktober  5, 2018,  from Tingkat  Kepatuhan
Bayar  Pajak  di  Bandung  Baru
48% Melalui  Website  Koran Sindo: http://koran- sindo.com/page/news/2017-03- 14/5/138/Tingkat_Kepatuhan_B ayar_Pajak_di_Bandung_Baru_ 48_ Gunarso, P. (2016). Efektivitas Manajemen  E-System  Dalam Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pelaporan SPT (E- Filing). Jurnal  Manajemen  & Kewirausahaan ,  Vol.  4,  No.2, Hal: 2-3. Hadyan, D. (2017). Pengaruh Penerapan Sistem E-Billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Kabupatenn Pandeglang. Jurnal Kajian Administrasi dan Pemerintahan  Daerah ,  Vol.  11, No. 6, ISSN 1979-5343, Hal: 3-4. Handayani,  K.  R.  (2016).  Pengaruh Penerapan  Sistem  E-Filling  dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Sebagai  Variabel  Moderating. Jurnal Media Akuntansi Perpajakan ,  Vol.  1,  No.2,  ISSN
2355-9993, Hal: 2-3.
Indriyani,  N.  (2018).  Pengaruh  Kualitas Pelayanan,  Sanksi  Perpajakan, Biaya-Biaya  Kepatuhan  Pajak dan  Penerapan  E-Filing  pada Kepatuhan  Wajib  Pajak. E-JRA
Vol. 07, Hal: 2-3.
Kamil,  N.  I.  (2015).  The  Effect  of
Taxpayer Awareness, Knowledge,  tax  Penalties  and Tax  Authorities  Services  on  the Tax Complience: (Survey on the Individual Taxpayer at Jabodetabek & Bandung). Research  Journal  of  Finance and  Accounting ,  Vol  6  No.  2,
ISSN: 2222-1697, Hal: 4-5.
Khasanah,  S.  N.  (2016).  Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta  Tahun  2013. Jurnal Profita , Hal: 2-3. Kiswara, D. (2016). Pengaruh Penerapan  E-Filing  dan  Peran Account Representative Terhadap  Pencitraan  Otoritas Pajak  Dan  Kepatuhan  Wajib Pajak. E-Jurnal Akuntansi Universitas  Udayana ,  Vol.  15,
No. 1, ISSN 2302-8556, Hal: 23.
Mardiasmo.  (2016). Perpajakan  Edisi
Terbaru 2016. Yogyakarta: Andi. Mukhlis.  (2015).  The  Role  of  Taxation Education on Taxation Knowledge and Its Effect on Tax Fairness as well as Tax Compliance on Handicraft SMEs Sectors in Indonesia. International Journal of Financial Research ,  Vol.  6  No  4,  ISSN: 1923-4023, Hal: 7. Nurulita. (2017). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan  Sanksi  Pajak,  Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak. Jurnal Akuntansi  Dewantara ,  Vol.  1,
No. 1, Hal: 2-3. Primasari,  N.  H.  (2016).  Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang
Melakukan  Pekerjaan  Bebas.
Akuntansi  dan  Keuangan ,  Hal:
184.
Putri,  M.  M.  (2018). Skripsi. Retrieved Oktober 12, 2018, from Pengaruh e-Filing, E-Billing, dan E-Tax Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: https://dspace.uii.ac.id/bitstream /handle/123456789/7732/Penga
ruh%20E-Filing%2C%20E- Billing%2C%20DAN%20E- Tax%20Terhadap%20Kepatuha n%20Wajib%20Pajak%20- %2014312167%2C%20Meity% 20Muhrani%20Putri.pdf?sequen ce=1&isAllowed=y
Rahayu,  S.  K.  (2017). Perpajakan
Indonesia:  Konsep  &  Aspek Formal. Yogyakarta: Graha Ilmu. Ratnasari, R. (2018). Pengaruh Penerapan  E-Filing  terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  dalam Menyampaikan  SPT  Tahunan dengan Kepuasan Kualitas Pelayanan sebagai Variabel Intervening. Jurnal  Akuntansi,  6 No.1 , Hal: 2-3.
Redae,  R.  B.  (2016).  Taxpayers’ Knowledge and Tax Compliance Behavior in Ethiopia: A Study of Tigray State. Internationa. Journal  of  Management  and Commerce  Innovations ,  Vol.  3,
Issue  2,  pp:  (1090-1102),  ISSN
2348-7585. Richard, T. (2018). Kepala Kanwil Ditjen Pajak  Jabar  I  Sebut  Kepatuhan Pajak Masyarakat Masih Rendah. Bandung: TribunJababar.id. Sari,  V.  P.  (2017).  Pengaruh  Tax Amnesty, Pengetahuan Perpajakan, Dan Pelayanan Fiskus  Terhadap  Kepatuhan Wajib  Pajak. Jurnal  Ilmu  dan Riset  Akuntansi ,  Vol.  6,  No.  2. Hal: 5. Saung, D. P. (2017). Pengaruh Penerapan  Sistem  E-Filing  dan E-Billing  Terhadap  Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara. Dipetik Februari 04, 2018, dari http://repository.unhas.ac.id/bitst ream/handle/123456789/26320/
skripsi%20lengkap-
DANIEL%20PATA%20SAUNG_ 2.pdf?sequence=1 Suhadi.  (2017).  Pengaruh  E-Filing,  e- Billing  dan  e-Faktur  Terhadap
Kepatuhan Pajak pada BMT Se- Kabupaten Kudus. Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan , Vol. 1, No.1. Susanti.  (2018).  Analisis  Penerapan  e- Filing sebagai Upaya Peningkatan  Kepatuhan  Wajib Pajak Badan dalam Penyampaian  SPT  Tahunan Wajib  Pajak  Badan  di  KPP Pratama  pandeglang. Jurnal Akuntansi, 5 (1), Hal:  4-5. Suwiknyo.  (2018). Insentif  Seharusnya Angkat  Kepatuhan  Wajib  Pajak Badan. Bisnis.Com.
Yulianawati,  P.  H.  (2011).  Faktor-faktor
yang  Mempengaruhi  Kemauan Membayar Pajak. Dinamika
Keuangan  dan  Perbankan ,  Vol.
3, No.1, Hal: 126-142.