Volume 5 Issue 1, March 2021: pp. 64-73. Copyright © 2021 Halu Oleo Law Review. Faculty of Law, Halu Oleo University, Kendari, Southeast Sulawesi, Indonesia. P-ISSN: 2548-1762 | E-ISSN: 2548-1754. Open Access at: http://ojs.uho.ac.id/index.php/holrev/
Halu Oleo Law Review is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

## Budaya Masyarakat Hukum Adat Moronene Hukaea Laea Menangkal Penyebaran Penyakit di Masa Pandemi COVID-19
Moronene Hukaea Laea's Customary Law Society Culture to Prevent the Spread of Diseases in the COVID-19 Pandemic Time
Jabalnur 1 , Sahrina Safiuddin 2 , Wa Ode Zuliarti 3
1. Universitas Halu Oleo, Indonesia. E-mail: jabalnur821@gmail.com
2. Universitas Halu Oleo, Indonesia. E-mail: sahrina.safiuddin_fh@uho.ac.id
3. Universitas Halu Oleo, Indonesia. E-mail: waodezuliarti@uho.ac.id

## ARTICLE INFO ABSTRACT
Keywords: Hukaea Laea; Customary Law; COVID-19
Hukaea  Laea’s Customary  Law  Society  has  a  unique  view  regarding  the COVID-19 pandemic, which is interpreted as a reaction to excessive human activities that disturb the balance of nature and create wrecking catastrophes that  could  be  set  off  by  humans,  so  what  can  be  done  is  to  carry  out  the Montewehi Ceremony (village purification). On the other hand, it is essential to keep the tradition with consistency. The tradition that’s proven help people who practice it and essential for the well-being of the body.

## INFO ARTIKEL ABSTRAK
Kata kunci: Hukae Laea; Hukum Adat; COVID-19; Masyarakat  hukum  adat  Moronene  Hukae  Laea  memiliki  pandangan  yang khas terkait dengan pandemi COVID-19 yaitu diartikan sebagai reaksi atas perbuatan/tindakan manusia yang sudah berlebihan sehingga mengganggu keseimbangan alam dan memunculkan bala sehingga yang perlu dilakukan adalah melaksanakan upacara Montewehi (penyucian kampung). Selain itu juga  diperlukan  konsistensi  dalam  menjaga  tradisi  yang  tanpa  disadari tradisi  ini  membentuk  siklus  hidup  yang  sehat  sehingga  dapat  menjadi kekuatan dalam menangkal penyakit.

## 1. Pendahuluan
Keberadaan masyarakat hukum adat mendapat jaminan dalam konstitusi. Pola kehidupan tradisional  mendapat  perlindungan  sebagai  kekayaan  keragaman  budaya  bangsa.  Di Indonesia  Pasal  18B  ayat  (2)  UUD  1945  menyatakan  bahwa  negara  mengakui  dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara Kesatuan  Republik  Indonesia,  yang  diatur  dengan undang-undang.  Pengaturan  lebih lanjut  terdapat  pada  Bab  X  A  tentang  Hak  Asasi  Manusia  pada  Pasal  28  I  ayat  (3) disebutkan  bahwa  Identitas  dan  hak  masyarakat  tradisional  dihormati  selaras  dengan
perkembangan  zaman  dan  peradaban.  Hal  ini  merupakan  bentuk  pengakuan  hak masyarakat  tradisional  dan  masyarakat  adat  yang  kepentingannya  diperhatikan 1 dan telah mendapat pengakuan secara universal.
Masyarakat hukum adat sebagai salah  satu bagian dari kelompok masyarakat memiliki pengetahuan  tentang  cara-cara  merawat  kehidupan  termasuk  cara  dalam  pencegahan penyakit. Pengetahuan ini didapat dari sistem kepercayaan yang dianut oleh masyarakat hukum adat bahwa selain manusia, di alam semesta ini terdapat pula makhluk-makhluk gaib yang memiliki kekuatan dan kekuasaan dalam mempengaruhi kehidupan manusia. Menjaga  alam  agar  tetap  seimbang  menjadi  keharusan  yang  telah  mentradisi  pada masyarakat hukum adat.
Masyarakat  hukum  adat  adalah  kelompok  masyarakat  yang  secara  turun  temurun bermukim  di  wilayah  geografis  tertentu  karena  adanya  ikatan  pada  asal  usul  leluhur, adanya  hubungan  yang  kuat  dengan  lingkungan  hidup,  serta  adanya  sistem  nilai  yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum. 2
Masyarakat  hukum  adat  berkembang  dengan  menyebutkan  ciri-cirinya  yaitu, pertama , bahwa masyarakat hukum adat terbentuk secara alamiah atau spontan. Selain itu para anggotanya tidak punya pikiran untuk menghilangkan identitas bersama yang mengikat mereka  ataupun  melepaskan  diri  dari  ikatan  tersebut  untuk  selama-lamanya. Kedua , menegaskan  bahwa  tertib  atau  tata  hukum  dari  masyarakat  hukum  adat  tersebut didasarkan pada hukum adat. 3
Penjelasan  terkait  masyarakat  hukum  adat  adalah  dengan  menambah  bobot  pada  ciri adanya  ikatan  batin.  Ikatan  batin  dimungkinkan  karena  adanya  sejumlah  hal  yang dianggap  sebagai  identitas  bersama  seperti  leluhur,  wilayah  dan  benda-benda  yang memiliki kekuatan gaib. Hal ini sesuai dengan kepercayaan religio magis yang dianutnya. 4
1 Nyoman  Suhardana,  “Keunggulan  Komptitif  Berbasis  Keunggulan  Komparatif  Sumber  Daya  Kawasan Kepulauan  Nusantara  sebagai  Pemacu  Pertumbuhan  Ekonomi  Nasional,”  in Politik  Hukum  Perspektif Daerah Kepulauan Indonesia (Malang: Nuswantara, 2018), 247.
2 Pasal 1 butir 31 Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
3 Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, Naskah Akademik Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Adat (Jakarta, 2016), 13, https://www.aman.or.id/wp-content/uploads/2017/09/NA-RUU- Masyarakat-Adat_AMAN.doc.
4 Religio magis adalah :
1. Kepercayaan  kepada  makhluk-makhluk  halus,  roh-roh  dan  hantu-hantu  yang  menempati  seluruh alam  semesta  dan  khususnya  gejala-gejala  alam,  tumbuh-tumbuhan, binatang,  tubuh  manusia  dan benda-benda.
2. Kepercayaan kepada kekuatan sakti yang meliputi seluruh alam  semesta dan khusus terdapat  dalam peristiwa-peristiwa yang luar biasa, binatang, tubuh manusia dan benda-benda  yang luar biasa dan suara yang luar biasa.
3. Anggapan bahwa kekuatan sakti yang pasif itu dipergunakan sebagai magische kracht dalam berbagai perbuatan-perbuatan ilmu gaib untuk mencapai kemauan  manusia  atau untuk menolak bahaya gaib.
4. Anggapan bahwa kelebihan kekuatan sakti dalam alam menyebabkan keadaan kritis, menyebabkan timbulnya  berbagai  macam  bahaya  gaib  yang  hanya  dapat  dihindari  dengan    berbagai  macam pantangan.
Lihat Bushar Muhammad, Asas-asas Hukum Adat (Suatu Pengantar) (Jakarta: Pradna Paramita, 1976),
52 –53;  Bandingkan  dengan  Soerojo  Wignjodipoero:  “Corak religio-magis terlihat  dengan  jelas  sekali
Daftar  hal-hal  mengikat  tersebut  tentu  saja  bisa  ditambah  seperti  bahasa.  Dari  segi perannya bagi masyarakat hukum adat, ke dalam pengikat-pengikat tersebut membentuk soliditas  dan  solidaritas  sosial sedangkan  keluar  untuk  membentuk  identitas  bersama yang dipakai untuk menjelaskan dirinya kepada pihak-pihak lain . 5
Masyarakat  hukum  adat  mengenal  pola  perilaku  yang  merupakan  interaksi  manusia- alam-dan  hal  yang  gaib  terkadang  diformulasikan  ke  dalam  simbol-simbol,  yang  bagi orang luar tidak serta merta dapat secara mudah memahami bentuk komunikasi semacam itu. Sebagaimana yang dinyatakan Kusnaka Adimihardja bahwa kearifan lokal itu sarat makna, sesuatu yang “keramat” misalnya belum tentu menggambarkan apa yang tampak sesungguhnya  berupa  keangkeran  tempat  itu  tetapi  makna  di  balik  itu  bisa  jadi merupakan  tujuan  perilaku  sesungguhnya  yang  diharapkan,  yakni  agar  tidak  merusak keseimbangan alam/lingkungan. 6
Keberadaan  Kesatuan  Masyarakat  Hukum  Adat  di  Indonesia  memberikan  peran  dan pengaruh  yang  besar  bagi  bangsa  Indonesia.  Peran  Kesatuan  Masyarakat  Hukum  Adat diibaratkan  s ebagai  “pelestari”  atau  “penjaga”  nilai -nilai  kehidupan  bangsa  Indonesia. Nilai-nilai  luhur  mereka  sudah  menjadi  warisan  turun-temurun  bagi  anak  hingga  cucu mereka agar kelak warisan nilai-nilai tersebut tidak luntur dan tetap terjaga dalam bingkai Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Kesatuan  Masyarakat  Hukum  Adat  beranggapan dirinya  merupakan  bagian  yang  terpenting  dari  lingkungan  dan  bagian  yang  tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. 7
Kearifan lokal masyarakat hukum adat Moronene Hukaea Laea dipengaruhi oleh sistem kepercayaan. Konsep pengetahuan tradisional tentang alam sekitar termasuk yang harus senantiasa  mengacu  pada  tata  krama  kehidupan  para  dewa-dewa  dan  penjelmaannya dalam wujud makhluk gaib yang diyakini mengontrol alam semesta. Dengan berpedoman pada  kepercayaan  tersebut  mendorong  dan  mempengaruhi  masyarakat  hukum  adat Moronene  Hukaea  Laea  untuk  senantiasa  mematuhi  larangan-larangan  adat  dalam menjalani kehidupan sehari-hari.
Masyarakat adat dengan berbagai nilai kearifan lokal yang melekat padanya merupakan kekayaan  bangsa  ini  yang  harus  dilestarikan.  Tidak  hanya  sekadar  untuk  melihatnya
pada upacara-upacara adat dimana  lazimnya  diadakan sesajen-sesajen  yang ditujukan  kepada roh-roh leluhur  yang  ingin diminta restu serta bantuannya. Soerojo Wignjodipoero, Pengantar dan Azaz-azaz Hukum Adat (Bandung: Alumni, 1973), 72.
5 Rikardo  Simarmata, Penjelasan  Konsep-Konsep  Kunci  Terkait  Masyarakat  Hukum  Adat (Yogyakarta, 2016),
4, https://www.academia.edu/31316372/Penjelasan_konsep_konsep_kunci_terkait_masyarakat_hukum_ adat.
6 Kusnaka Adimihardja, “Leuweung Titipan: Hutan Keramat Warga Kasepuhan di Kaki Gunung Halimun,” in Situs Keramat Alami: Peran Budaya dalam Konservasi Keanekaragaman Hayati , ed. Herwasono Soedjito (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia - LIPI, 2009), 78 – 79.
7 Amrina Rosyada, Esmi Warassih, dan Ratna Herawati, “ Perlindungan Konstitusional terhadap Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Mewujudkan Keadilan Sosial (Constitutional Protection of Indigenous Community in Achieving Social Justice),” Kanun Jurnal Ilmu Hukum 20, no. 1 (2018): 4.
sebagai produk kebudayaan semata, tapi kearifan lokal harus menjadi sumber konstruksi sistem hukum yang berangkat dari pemahaman filosofis. 8
Kenyataan di Indonesia, tidak sedikit komunitas masyarakat hukum adat telah mengalami pergeseran pola hidup. Agar masyarakat hukum adat Moronene Hukaea Laea bisa tetap hidup  berdasarkan  nilai-nilai  tradisionalnya  dan  menjaga  nilai-nilai  tersebut  sebagai kekayaan adat maka perlu mendapat dukungan dari semua kalangan. Masyarakat hukum adat dalam hal ini dapat berperan aktif bagi kemajuan pembangunan bangsa dan negara.

## 2. Metode
Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang mendeskripsikan budaya hukum sebagai wujud perilaku sosial masyarakat hukum adat Hukaea Laea dalam pencegahan penyakit.

## 3. Budaya  Masyarakat  Hukum  Adat  Moronene  Hukaea  Laea  Menangkal Penyebaran Penyakit di Masa Pandemi COVID-19
Di  Indonesia,  salah  satu  kelompok  masyarakat  yang  rentan  terpapar  penyakit  adalah mereka yang tinggal di daerah terpencil dan tertinggal. Penyebabnya adalah betapa sulit dan sangat terbatas mendapatkan layanan kesehatan di daerah tersebut. 9 Masyarakat adat di seluruh Indonesia berjuang dengan cara mereka sendiri untuk memerangi virus corona yang  mewabah  dengan  melakukan  adat  dan  ritual  masing-masing  untuk  mencegah penularan penyakit pernapasan mematikan ini. 10
Kearifan lokal adalah sikap bijak suatu komunitas terhadap lingkungannya dengan cara menjaga, merawat, melindungi dan memanfaatkannya untuk keperluan hidup. Kearifan lokal dalam pengobatan tradisional dapat diartikan sebagai perilaku masyarakat untuk memanfaatkan  flora  dan  fauna  di  lingkungannya  untuk  kepentingan  kesehatan masyarakat. 11
Masyarakat hukum adat Moronene Hukaea Laea merupakan masyarakat hukum adat yang diakui  keberadaannya  melalui  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Bombana  Nomor  4  Tahun 2015  tentang  Pengakuan,  Perlindungan,  dan  Pemberdayaan  Masyarakat  Hukum  Adat Moronene Hukaea Laea. Adanya pengakuan ini membuka kesempatan bagi masyarakat
8 Heryanti  Kadidaa,  “Kajian  Filsafat  Tanggungjawab  Negara  Terhadap  Nilai -Nilai  Kearifan  Lokal Masyarakat  Hukum  Adat,” Halu  Oleo  Law  Review 1,  no.  1  (Maret  11,  2018):  84, http://ojs.uho.ac.id/index.php/holrev/article/view/2351.
9 Riyanti Djalante et al., “Review and Analysis of Current Responses to COVID -19 in Indonesia: Period of January to March 2020,” Progress in Disaster Science 6 (April 2020): 5, https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S2590061720300284.
10 Rachmawati, “Perangi Corona dengan Kearifan Lokal, Masak Sayur Nangka hingga Disinfektan Sirih Jeruk Nipis,” Kompas.com , last modified
2020,
diakses Oktober 10, 2020, https://regional.kompas.com/read/2020/04/14/06100011/perangi-corona-dengan-kearifan-lokal- masak-sayur-nangka-hingga-disinfektan?page=all.
11 Yuzar Purnama, “Kearifan Lokal Masyarakat Jatigede Dalam Pengobatan Tradisional,” Patanjala : Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya 8, no. 1 (2016): 71.
hukum  adat  Moronene  Hukaea  Laea  untuk  dapat  mengaktualisasikan  hidupnya berdasarkan nilai-nilai budaya leluhur sebagai identitas diri.
Masyarakat hukum adat di mana pun percaya bahwa unsur-unsur yang membentuk alam sama dengan unsur yang membentuk manusia, yakni terdiri dari tanah (padat), air (cair), udara,  api  dan  ruang  kosong.  Jika  terjadi  tubuh  manusia  mengalami  sakit,  maka kemungkinan ketika itu alam juga sedang terganggu. Hal inilah yang merupakan nilai-nilai universal  dari  hukum  adat,  jadi  menyikapi  hal  demikian  selain  mengobati  yang  sakit dilakukan juga upacara untuk mengembalikan keseimbangan alam.
Mayoritas masyarakat umum pada masa pandemi seperti virus corona saat ini diartikan sebatas  kondisi  darurat  kesehatan.  Adaptasi  atas  darurat  kesehatan  ini  disesuaikan dengan  protokol  kesehatan  yang  ditetapkan  mengikuti  prosedur  standar  ilmu pengetahuan kesehatan modern. Namun bagi masyarakat hukum adat Moronene Hukaea Laea pandemi ini diartikan sebagai reaksi atas perbuatan/tindakan manusia yang sudah berlebihan sehingga mengganggu keseimbangan alam.. Untuk memulihkan situasi yang terganggu  ini,  masyarakat  hukum  adat  Moronene  Huakae  Laea  melaksanakan  upacara Montewehi Wonua (penyucian kampung) . 12
Proses  penyucian  kampung  merupakan  sarana  komunikasi  antara  manusia  dengan penguasa  alam  yang  dilakukan  dengan  ritual Mo’ooli yang  pada  hakikatnya  memiliki  3 (tiga) fungsi utama yakni 13 :
1) Permohonan izin untuk memanfaatkan sumber daya alam;
2) Adat pembelian atau penebusan tanah/lokasi/wilayah agar makhluk-makhluk yang bersemayam di tempat yang akan dimanfaatkan berkenan pindah ke tempat lain;
3) Permohonan maaf apabila ada anggota masyarakat hukum adat yang telah melakukan pelanggaran terhadap tradisi yang dianggap pamali ( upali ).
Ritual ini dilakukan oleh seorang Wolia atau Pembue’a yang biasa dikenal dengan sebutan miano ntepo ‘awa atau orang yang bisa bertemu dan berkomunikasi dengan makhluk gaib. Pengetahuan  ini  lahir  melalui  sistem  kepercayaan  yang  meyakini  bahwa  dunia  ini dikontrol oleh 4 (empat) kekuatan utama yang merupakan penjelmaan dari Tuhan yang disebut Apu yang  menguasai,  menjaga  dan  mengontrol  alam  semesta  termasuk  yang mempengaruhi manusia. 14
Hubungan  yang  kuat  antara  masyarakat  hukum  adat  dengan  alam  semesta  ini  selalu diyakini sebagai hubungan yang mengikat antara leluhur dengan masyarakat hukum adat. Keterhubungan  ini  disebut  hubungan  batin  yang  selalu  mempengaruhi  cara  berpikir,
12 Hasil wawancara dengan Alias, anggota masyarakat hukum adat Moronene Hukaea Laea pada tanggal  31 Oktober 2020.
13 Hasil wawancara dengan Mansyur Lababa, Ketua Adat Moronene Hukaea Laea pada tanggal 31 Oktober 2020.
14 Hasil Wawancara dengan Responden Mansyur Lababa, Ketua Adat Moronene Hukaea Laea pada tanggal 31 Oktober 2020.
bertindak dan berperilaku sehari-hari, termasuk dalam mengenali sebuah penyakit dan menerapkan cara hidup yang sehat.
Masyarakat  hukum  adat  Moronene  Hukaea  mengenal  penyakit Kalelei ,  penyakit  ini dianggap sebagai virus yang gejalanya serupa dengan COVID-19. Terapi pengobatannya dilakukan dengan cara tradisional  yakni minum ramuan asam, garam dan jeruk. Untuk mengobati  demam  tinggi  yang  menyertainya,  diasapi  dengan  uap  dari  rebusan  daun Ombu . Selain pengobatan bagi yang sakit, masyarakat hukum adat Moronene Hukaea Laea juga dalam kesehariannya memiliki pola hidup yang bersifat pencegahan yakni aktivitas yang  membentuk  sistem  kekebalan  tubuh  secara  alami  yaitu  bangun  tidur  kemudian berkebun, sore harinya balik ke rumah membersihkan diri lalu istirahat begitu seterusnya bagai  sebuah  siklus.  Makanan  yang  dikonsumsi  sehari-hari  juga  adalah  makanan  sehat alami  berupa  lauk  dari  pucuk  agel,  pucuk  pohon  nira,  pucuk  rotan  dan  air  rebusan Kamukongka (nama  lokal  untuk  bajakah).  Makanan  ini  dipercaya  sebagai  makanan pendamping karbohidrat yang membuat masyarakat hukum adat Moronene Hukea Laea menjadi tidak gampang sakit.
Dari sisi ini, terlihat masyarakat hukum adat Moronene Hukaea Laea memiliki ketahanan komunitas masyarakat hukum adat ketika menghadapi wabah penyakit (pandemi) dan daya pulih ( resilience ) dalam situasi tersebut. Namun kapasitas dan kapabilitas komunitas masyarakat hukum adat dalam menghadapi pandemi COVID-19 sering kali tidak menjadi bagian yang penting yang dilihat oleh pihak luar. Terdapat pandangan bahwa komunitas masyarakat hukum adat hanya bersifat  pasif dan menunggu kebijakan dari pemerintah untuk menghindari penularan COVID-19 padahal pengetahuan lokal yang mewujud dalam kearifan lokal merupakan kekayaan adat yang bernilai tinggi.
Chatarina Dewi Wulansari dari Universitas Parahyangan menyampaikan bahwa banyak hal  yang  bisa  dipelajari  dari  kekayaan  masyarakat  adat  Indonesia  di  sektor  kesehatan. “Hak pengelolaan kesehatan, apabila itu memang merupakan kekayaan yang dimiliki oleh masyarakat  adat,  kenapa  tidak  digunakan.  Alternatif  berbagai  macam  bahan  yang  bisa digunakan untuk kesehatan dan itu dikelola oleh masyarakat adat,” 15
Peningkatan kemampuan dan penguatan peran masyarakat hukum adat dapat dilakukan berdasarkan konsep community-based natural resource management antara lain berupa upaya menjaga kesehatan masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya lokal yang ada di sekitarnya. Terbukti di sejumlah Negara di Afrika yang menerapkan konsep tersebut berhasil menciptakan masyarakat adat yang lebih sehat. 16
Kemampuan  yang  dimiliki  ini  perlu  disosialisasikan  sehingga  dapat  menumbuhkan kesadaran bagi masyarakat hukum adat Moronene Hukaea Laea untuk mampu berperan serta dalam upaya mencegah penyebaran COVID-19 baik bagi anggota masyarakat hukum adat  secara  khusus  maupun  masyarakat  secara  umum  dengan  menggali  dan
15 Makalah  dalam  diskusi  “Melihat  COVID - 19  dari  Perspektif  Hukum  Adat”  (Diskusi  daring  ini diselenggarakan Asosiasi Pengajar Hukum Adat (APHA) Indonesia pada Selasa, 12 Mei 2020),
16 Ibid .
mengembangkan  bahan  obat  dan  makanan  tradisional  sebagai  kekayaan  adat  yang dimiliki oleh komunitas masyarakat hukum adat Moronene Hukaea Laea.
Pengembangan  dan  penggalian  sumber  bahan  obat  dan  makanan  lokal  ini  juga  dapat dilakukan melalui program pemberdayaan kepada masyarakat hukum adat sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 15 ayat (1) Perda Kabupaten Bombana No. 4 tahun 2015 yaitu bahwa Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat hukum adat Moronene Hukaea Laea yang meliputi bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan hukum sebagai kebutuhan dasar menurut peraturan perundang-undangan.

## 4. Upaya Menjaga Kemampuan Masyarakat Hukum Adat Moronene Hukaea Laea Menangkal Penyebaran Penyakit di Masa Pandemi COVID-19
Pengaturan kehidupan masyarakat hukum adat tertuang dalam berbagai aturan-aturan adat yang disebut hukum  adat. Hukum adat  adalah aturan tidak  tertulis yang hidup di dalam masyarakat adat suatu daerah dan akan tetap hidup selama masyarakatnya masih memenuhi hukum adat yang telah diwariskan kepada mereka dari para nenek moyang sebelum mereka. Hukum Adat adalah hukum yang benar-benar hidup dalam kesadaran hati nurani warga masyarakat yang tercermin dalam pola-pola tindakan mereka sesuai dengan  adat-istiadatnya  dan  pola  sosial  budayanya  yang  tidak  bertentangan  dengan kepentingan nasional. 17
Kesadaran akan peran-peran strategis yang dimiliki komunitas masyarakat hukum adat Moronene Hukaea Laea dalam mencegah penyebaran COVID-19 ini menurut ketua adat Mansyur Lababa, melahirkan inisiatif untuk membentuk kelompok kerja tanggap darurat COVID-19 di tingkatan komunitas. Hal ini diperlukan karena menyikapi adanya interaksi anggota komunitas masyarakat hukum adat dengan masyarakat dari luar komunitas.
Selain  itu  agar  masyarakat  hukum  adat  Moronene  Hukaea  Laea  dapat  menjalankan perintah leluhur untuk menjaga kelestarian kearifan lokal di antaranya  yang berkaitan dengan  pengetahuan  tentang  obat  dan  makanan  tradisional  serta  khasiatnya  untuk kesehatan, maka saat ini telah dibuat  atau disusun sebuah program pembelajaran bagi anak-anak dan generasi muda masyarakat hukum adat Moronene Hukaea Laea tentang pengetahuan tradisional terkait kekayaan adat yang telah dimiliki secara turun temurun.
Kesadaran  yang  melahirkan  pemahaman  ini  merupakan  modal  utama  untuk  terus melestarikan  nilai-nilai  budaya  leluhur.  Hal  ini  juga  menjadi  pendukung  utama kemandirian masyarakat hukum adat agar tidak selalu mendapat stigma negatif.  Inilah kunci untuk menjamin ketahanan sistem sosial dalam komunitas masyarakat hukum adat. Oleh  Karena  itu  mengilmiahkan  pengetahuan  tradisional  adalah  upaya  mengangkat citranya dan mencari solusi yang efektif setiap masalah di masing-masing lokalitas. 18
17 Marco Manari sip, “Eksistensi Pidana Adat dalam Hukum Nasional,” Lex Crimen 1, no. 4 (2012): 24.
18 H. Soedjito  dan  E.  Sukara,  “Mengilmiahkan  Pengetahuan  Tradisional:  Sumber  Ilmu  Masa  Depan Indonesia,” in Kearifan Tradisional dan Cagar Biosfer di Indonesia (Jakarta: Komite Nasional MAB LIPI, 2005), 23.
Pemerintahan  Daerah  dalam  hal  ini  dituntut  kepeduliannya  untuk  menyelenggarakan berbagai  kegiatan  pemberdayaan  sebagaimana  yang  tertuang  dalam  Perda  Kabupaten Bombana  No.  4  tahun  2015  bahwa  pemberdayaan  masyarakat  adat  Moronene  Hukaea Laea dilakukan dengan:
a. Meningkatkan kualitas masyarakat adat Moronene Hukaea Laea melalui pendidikan, pelatihan dan penyuluhan;
b. Mengakui  dan  memfungsikan  lembaga  adat  yang  sudah  ada  di  dalam  masyarakat hukum adat Moronene Hukaea Laea;
c. Menerapkan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk temuan baru untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat hukum adat Moronene Hukaea Laea;
d. Mengembangkan dan menjaga budaya serta kearifan lokal masyarakat hukum adat Moronene Hukaea Laea;
e. Menjamin  akses  informasi,  akses  keadilan  bagi  masyarakat  hukum  adat  Moronene Hukaea Laea;
Pada akhirnya tantangan untuk menjaga dan mempertahankan kemampuan yang dimiliki sebagaimana diuraikan di atas, harus dijawab dengan karya nyata oleh masyarakat hukum adat bahwa pengetahuan tradisional termasuk pola hidup yang dekat dengan alam sebagai sumber  pengetahuannya  adalah  merupakan  warisan  kekayaan  adat  yang  tidak  pernah habis dari para leluhur. Hal ini merupakan modal untuk keberlanjutan hidup dari generasi ke generasi dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia.

## 5. Kesimpulan
Masyarakat  hukum  adat  merupakan  entitas  yang  mandiri  dan  terbentuk  secara  alami. Keberadaan  masyarakat  hukum  adat  sebagai  sebuah  sistem  dilengkapi  dengan kemampuan untuk menunjang keberlanjutan hidup bersama. Kearifan lokal merupakan kristalisasi dari pengetahuan tradisional yang bersumber dari sistem kepercayaan yang telah berlangsung lama dan dilaksanakan secara turun temurun. Pengetahuan tradisional yang  tergambar  dari  praktik  kearifan  lokal  terbukti  dan  dipercaya  sebagai  pendukung keberlanjutan dari hidup bersama masyarakat hukum adat. Demikian juga yang dialami oleh  masyarakat  hukum  adat  Moronene  Hukaea  Laea,  di  masa  pandemi  COVID-19  ini pengetahuan tentang obat dan makanan tradisional mampu berperan sebagai penangkal penyebaran penyakit. Selain itu hubungan yang kuat antara manusia dan alam melahirkan ikatan batin yang kuat karena dipercaya para leluhur selalu hidup bersama dan menjaga komunitas melalui unsur-unsur alam tersebut. Hal ini dilakukan dengan ritual Montewehi Wonua  (penyucian  kampung).  pengetahuan  tradisional  ini  adalah  kekayaan  adat  yang tidak  ternilai  harganya  sehingga  diwajibkan  untuk  menjaga  keberadaan  dan kelestariannya. Kekayaan adat ini merupakan kekayaan bangsa dalam ruang lingkup yang lebih besar sehingga terhadap Negara  (pemerintah) diwajibkan untuk mendukung dan memberdayakan kemampuan yang dimiliki masyarakat hukum adat pada umumnya dan masyarakat hukum adat Moronene Hukaea Laea pada khususnya.

## Daftar Pustaka
Adimihardja,  Kusnaka.  “Leuweung  Titipan:  Hutan  Keramat  Warga  Kasepuhan  di  Kaki Gunung  Halimun.”  In Situs  Keramat  Alami:  Peran  Budaya  dalam  Konservasi Keanekaragaman  Hayati ,  diedit  oleh  Herwasono  Soedjito.  Jakarta:  Yayasan  Obor Indonesia - LIPI, 2009.
Aliansi  Masyarakat  Adat  Nusantara. Naskah  Akademik  Penyusunan  Rancangan  Undang- Undang  tentang  Masyarakat  Adat .  Jakarta,  2016.  https://www.aman.or.id/wp- content/uploads/2017/09/NA-RUU-Masyarakat-Adat_AMAN.doc.
Djalante,  Riyanti,  Jonatan  Lassa,  Davin  Setiamarga,  Aruminingsih  Sudjatma,  Mochamad Indrawan,  Budi  Haryanto,  Choirul  Mahfud,  et  al.  “Review  and  Analysis  of  Current Responses to COVID- 19 in Indonesia: Period of January to March 2020.” Progress in Disaster Science 6 (April 2020): 100091. https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S2590061720300284.
Kadidaa, Heryanti. “Kajian Filsafat Tanggungjawab Negara Terhadap Nilai -Nilai Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat.” Halu Oleo Law Review 1, no. 1 (Maret 11, 2018): 75. http://ojs.uho.ac.id/index.php/holrev/article/view/2351.
Manarisip, Marco. “Eksistensi Pidana Adat dalam Hukum Nasional.” Lex Crimen 1, no. 4 (2012).
Muhammad, Bushar. Asas-asas Hukum Adat (Suatu Pengantar) . Jakarta: Pradna Paramita, 1976.
Purnama,  Yuzar.  “Kearifan  Lokal  Masyarakat  Jatigede  Dalam  Pengobatan  Tradisional.” Patanjala : Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya 8, no. 1 (2016): 69.
Rachmawati.  “Perangi  Corona  dengan  Kearifan  Lokal,  Masak  Sayur  Nangka  hingga Disinfektan Sirih Jeruk Nipis.” Kompas.com . Last modified 2020. Diakses Oktober 10, 2020.  https://regional.kompas.com/read/2020/04/14/06100011/perangi-corona- dengan-kearifan-lokal-masak-sayur-nangka-hingga-disinfektan?page=all.
Rosyada,  Amrina,  Esmi  Warassih,  dan  Ratna  Herawati.  “Perlindungan  Konstitusional terhadap  Kesatuan  Masyarakat  Hukum  Adat  dalam  Mewujudkan  Keadilan  Sosial (Constitutional  Protection  of  Indigenous  Community  in Achieving  Social  Justice).” Kanun Jurnal Ilmu Hukum 20, no. 1 (2018): 1 – 22.
Simarmata,  Rikardo. Penjelasan  Konsep-Konsep  Kunci  Terkait  Masyarakat  Hukum  Adat . Yogyakarta,
2016. https://www.academia.edu/31316372/Penjelasan_konsep_konsep_kunci_terkait_m asyarakat_hukum_adat.
Soedjito, H., dan E. Sukara. “Mengilmiahkan Pengetahuan Tradisional: Sumber Ilmu Masa Depan  Indonesia.”  In Kearifan  Tradisional  dan  Cagar  Biosfer  di  Indonesia .  Jakarta: Komite Nasional MAB LIPI, 2005.
Suhardana,  Nyoman.  “Keunggulan  Komptit if  Berbasis  Keunggulan  Komparatif  Sumber Daya  Kawasan  Kepulauan  Nusantara  sebagai  Pemacu  Pertumbuhan  Ekonomi Nasional.”  In Politik  Hukum  Perspektif  Daerah  Kepulauan  Indonesia .  Malang: Nuswantara, 2018.
Wignjodipoero, Soerojo. Pengantar dan Azaz-azaz Hukum Adat . Bandung: Alumni, 1973.