## Revitalisasi Sistem Syariah di Indonesia
(Mempertegas Payung Hukum Dan Menstandarisasi Konsep)

## Moh Syifa’ul Hisan
Prodi Hukum Islam Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Email: chiesan90@gmail.com Hp. 081336320111

## Abstrak
Sampai saat ini, sistem syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup membanggakan. Dalam proses perkembangannya, sistem yang diklaim sebagai antitesis dari sistem konvensional ini memang masih perlu adanya catatan- catatan guna sebagai penyempurna. Beberapa di antaranya adalah menghindari dari tergesa-gesa dalam mengeluarkan produk-produk baru.Sebenarnya yang penting untuk diperhatikan sebelum mengeluarkan produk adalah menyiapkan payung hukum yang benar-benar jelas serta tegas. Tanpa adanya landasan hukum yang jelas dan tegas dalam produk-produk yang hendak diatas namakan berbasis syariah, tentu saja hal ini bisa jadi justru mengundang cibiran karena tidak menutup kemungkinan banyak hal yang sebanarnya masih serupa dengan apa yang ada dalam konvensional. Kejelasan dan ketegasan itulah yang pada akhirnya akan menjadi pembeda antara sistem syariah dan konvensional. Selain itu, yang tidak kalah penting untuk juga diperhatikan adalah perlunya standarisasi konsep dalam regulasi agar apa saja yang tertuang di dalamnya bisa dipahami dengan jelas sehingga tidak mengundang penafsiran yang bercabang apalagi membingungkan.

## Kata kunci: Sistem Syariah, Payung Hukum, Standarisasi Konsep

## A. Pendahuluan
Perlahan namun pasti, itulah yang saat ini dialami oleh sistem syariah yang ada di Indonesia.Setelah sukses mengawal lahirnya perbankan syariah, sistem syariah tampaknya juga sudah mulai banyak merambah di sektor keuangan nonbank.Seperti yang telah diketahui bersama bahwa saat ini sudah banyak berdiri asuransi syariah, pegadaian syariah, pasar
186
modal syariah, dan baru-baru ini juga sudah marak hotel syariah, dan bahkan ada pula laundry syariah.Ini berarti, sistem syariah yang berkembang di Indonesia ternyata banyak diminati masyarakat.Andai kata tidak, maka tidak mungkin sistem syariah dapat berkembang hingga seperti sekarang ini. Banyak yang menyatakan bahwa pentingnya menggagas sistem syariah karena demi mengimbangi laju perkembangan rival utamanya, yaitu sistem konvensional. Sistem syariah yang ada di bidang ekonomi merupakan antitesis dari ekonomi konvensional yang sarat akan ketidakadilan, kezaliman, kapitalisme, serta hal-hal lain yang telah jauh menyimpang dengan sendi-sendi dan asas-asas agama Islam. Oleh karena itu perlu dibentuk suatu sistem yang dapat menghapus praktik- praktik yang zalim tersebut, dan sistem yang dimaksud adalah sistem ekonomi yang islami atau ekonomi syariah.
Sebenarnya tidak mudah bagi sistem syariah di Indonesia bila ingin bersaing secara ketat dengan sistem yang telah sejak awal berlangsung jauh sebelum sistem syariah booming seperti saat ini.Banyak hal yang perlu dipersiapkan matang-matang, tidak cukup hanya mengeluarkan semacam produk-produk yang diklaim sebagai hasil dari sistem syariah.Namun yang terpenting adalah bagaimana regulasi yang mengatur produk- produk tersebut benar-benar telah dipersiapkan.
Namun sampai saat ini, pribadi penulis masih belum cukup puas dengan adanya sistem ekonomi syariah (Islam).Bukan berarti bentuk ketidak puasan ini lantas dipahami sebagai ingin menjatuhkan dan bahkan ingin menggembosi sistem ini. Secara teoritis, sistem ekonomi syariah memang belum ada duanya karena nilai yang dibangun di atasnya adalah nilai-nilai ilahi, tidak seperti sistem lain yang merupakan hasil produk pikiran manusia. Namun dalam tataran implementasi, sepertinya masih jauh dari harapan. Di sisi lain, dalam realitas menunjukkan bahwa sistem syariah sering kali seperti “kebakaran jenggot” apabila mendapati sistem konvensional mampu menawarkan model praktik atau produk baru. Hal yang penting untuk diperhatikan bukan masalah unsur-unsur dalam sistem konvensional yang bertentangan dengan prinsip Islam, namun hanya cara untuk mengimbanginya saja yang perlu dievaluasi. Apakah karena sudah menjadi budaya dan tradisi ataukah ada faktor lain yang

## Moh Syifa’ul Hisan: Revitalisasi Sistem Syariah...
menjadikan hukum di Indonesia baik yang syariah ataupun konvensional selalu berjalan lambat dan tidak dapat berjalan beriringan dengan perkembangan ekonomi, dan itu bukan lagi hal yang baru.
Ada baiknya jika pendapat Abdul Manan diperhitungkan dan dipertimbangkan.Ia mengatakan bahwa hubungan hukum dengan ekonomi bukanlah hubungan satu arah, namun hubungan timbal balik dan saling memengaruhi. Keduanya ibarat dua sisi mata uang yang saling tidak dapat dipisahkan dan saling melengkapi. Oleh karena itu, ia mencontohkan dengan apa yang pernah dilakukan oleh negara maju seperti Singapura dalam menyikapi masalah ini. Sebagai negara maju, Singapura menerapkan sebuah sistem, di mana sebelum produk-produk ekonomi di terjunkan di pasar bebas, terlebih dahulu dibuat aturan hukum yang bertujuan agar produk tersebut tepat saranan dan tidak terjadi penyalah gunaan penggunaan.Misalnya masalah handphone, sebelum handphone ditebar di pasaran, terlebih dahulu harus diatur di mana saja lokasi dan waktu yang diperkenankan menggunakan handphone. 1
Dalam kasus lain yang dapat dicontohkan adalah masalah internet. Kehadiran internet di negeri ini tidak dapat ditampik telah banyak membantu dan memberi manfaat yang luar biasa. Namun di sisi lain, sudah berapa banyak kasus kejahatan yang timbul lantaran akibat internet. Oleh karena itu, membuat regulasi tentang internet menjadi sangat penting sebelum program internet dengan leluasa bebas diakses di negara ini.Upaya ini adalah salah satu bentuk antisipasi agar program internet tidak disalahgunakan oleh penggunanya.Namun yang sangat disayangkan, Indonesia termasuk negara yang lebih memilih mengobati dibandingkan dengan mencegah.Ketika terjadi suatu masalah, maka hukum baru dibentuk, bukan sebelum masalah terjadi terlebih dahulu harus dipersiapkan peraturan yang mengaturnya.Kondisi seperti inilah yang lumrah terjadi di negara ini.
Kaitannya dengan sistem ekonomi konvensional dan syariah sebagaimana yang telah diurai dalam pembahasan sebelumnya, maka hal yang tepat dilakukan oleh sistem syariah
1 Abdul Manan, Aspek Hukum Dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 7.
Moh Syifa’ul Hisan: Revitalisasi Sistem Syariah...
188
dalam rangka menjajakan produk-produknya adalah terlebih dahulu menyiapkan regulasi yang mengaturnya, jangan sampai kejadian yang sama yaitu lebih mendahulukan produk dari pada regulasi kembali terjadi dan bahkan diikuti. Bila pada umumnya Undang-Undang yang mengatur masalah ekonomi konvensional dibentuk pasca produk ditebarkan, maka Undang-Undang ekonomi syariah harusnya tidak mengikuti perkembangan tersebut. Pertimbangan ini tidak lain juga dalam rangka meyakinkan bahwa hukum dan ekonomi itu selalu akan berjalan beriringan, tidak ada yang mendahului dan didahului.

## B. Pembahasan
1. Akibat Dari Tergesa-Gesa Sadarkah kita terhadap apa yang dapat ditimbulkan dari sikap yang tergesa-gesa dalam menjalankan sesuatu. Tentu saja, bisa kita prediksi bahwa hasilnya akan menjadi kurang maksimal. Memang ada lima hal yang tergesa-gesa (secepatnya) sangat dianjurkan 2 , namun selebihnya merupakan hal yang dipandang kurang baik dan bila perlu diupayakan untuk dihindari. Himbauan ini tentu juga berlaku dalam masalah ekonomi. Sumber dari himbauan tersebut berasal dari sebuah riwayat populer sebagaimana yang pernah dikeluarkan oleh al- Turmuzi yang berbunyi: “al-‘ajalah min al-syaitan” (sikap terburu-buru atau tergesa-gesa adalah termasuk perbuatan setan). 3
Terkadang ada kondisi di mana keputusan yang tergesa- gesa diambil karena alasan lebih maslahat dibanding harus berlama-lama. Hal ini seperti yang terjadi dalam peluncuran
2 Sebagaimana yang pernah dikatakan oleh Hatim bahwa tergesa-gesa hanya disarankan bila menyangkut lima hal, yaitu; menyuguhkan makanan ketika datang tamu, merawat mayit, menikahkan perawan ketika sudah waktunya, melunasi hutang ketika sudah mampu membayar, dan bertaubat ketika melakukan suatu dosa. Baca:   Abu Na‘im Ahmad ibn Abdillah ibn Ahmad ibn Ishaq ibn Musa ibn Mahran al-Asbahani, Hilyat al-Auliya’ wa Tabaqat al-Asfiya’ (Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabi, 1974), VIII: 78.
3 Teks asli dari riwayat tersebut adalah sebagai berikut:
ْنَعَو ِلْھَس ِنْب ٍدْعَس - َيِضَر ُﷲ ُهْنَع - َلاَق : َلاَق ُلوُسَر ِﷲ - ىﱠلَص ُﷲ ِهْيَلَع َمﱠلَسَو - : » ُةَلَجَعْلا ْنِم ِناَطْيﱠشلا « ُهَجَر ْخَأ ،ﱡيِذِم ْرﱢتلا َلاَقَو : ٌنَسَح .
Lebih lanjut lihat: Ah{mad ibn Ali ibn Muh{ammad ibn Ahmad ibn H{ajar al- ‘Asqala>ni,  Bulugh al-Maram min Adillat al-Ahkam (Riyadl: Dar al-Falaq, 1424 H), hlm. 455.
produk-produk yang bersistem syariah, baik berupa perbankan, asuransi, pasar modal, atau yang lain. Keputusan segera dalam meluncurkan produk berbasis syariah adalah bertujuan untuk mengimbangi laju perkembangan dan pertumbuhan produk yang berbasis konvensional. Perbankan, asuransi, dan pasar modal konvensional dinilai banyak menimbulkan ketidak adilan, spekulasi, penuh dengan riba terlarang, dan sering memicu timbulnya kerugian bagi salah satu pihak, terutama mereka yang lemah dan minim akan pengetahuan dan informasi. Minimnya pengetahuan dan informasi tersebut lantas dimanfaatkan oleh sebagian pihak untuk dapat meraup keuntungan yang banyak.Dari alasan ini, maka penting kiranya syariah juga ikut andil dan berperan dalam menegakkan keadilan serta melindungi pihak-pihak yang lemah dan sering terzalimi.Oleh karena itu, maka digagaskan perbankan syariah, asuransi syariah, serta pasar modal yang berbasis syariah.
Walaupun angin segar yang membawa kesejukan dalam bidang ekonomi telah gencar disuarakan, yakni menjalankan sistem berbasis syariah yang menjunjung tinggi keadilan dan nilai-nilai luhur yang lain, namun bukan berarti usaha itu dapat berjalan mulus tanpa ada sedikit hambatan yang menghadang. Saat bendera syariah mulai dikibarkan di pojok-pojok sektor ekonomi, tampaknya produk-produk berbasis syariah sering “kedodoran” akibat terlalu mementingkan meluncurkan produk dibandingkan harus menyiapkan legalitas hukumnya sehingga payung hukum yang menaungi produk tersebut selalu datang belakangan. Tentu hal ini mengesankan bahwa hukum Islam (syariah) ternyata tidak dapat mengimbangi laju pertumbuhan ekonomi dan tidak dapat bersinergi antara keduanya.Harusnya yang lebih ideal adalah baik hukum syariah dan ekonomi berjalan secara beriringan sebagaimana yang dikatakan dalam pembahasan sebelumnya.
Beberapa hasil penelitian di lapangan menyebutkan bahwa masih ditemukan sejumlah permasalahan menyangkut mekanisme operasional dalam produk yang berbasis syariah. Seperti dalam pasar modal misalnya, Meri Piryanti dalam hasil risetnya menemukan bahwa salah satu saham yang termasuk saham syariah yakni PT. Phintraco Securities masih saja melibatkan Bank BCA dan Bank Mandiri dalam pembuatan Rekening Dana Investor (RDI) serta masih menjalankan
Az Zarqa’, Vol. 6, No. 2, Desember 2014
marking at the close dengan alasan sulit untuk dihindari. 4 Dengan salah satu bukti ini berarti bahwa regulasi syariah sepertinya masih belum sepenuhnya dapat diaplikasikan di lapangan. Belum lagi hasil penelitian lain yang banyak mengungkap kesenjangan dan kejanggalan dalam praktik sistem syariah.
Kejadian ini seharusnya dapat dijadikan sebagai ibrah dan bahan evaluasi dalam menilai kelangsungan operasional produk- produk yang mengatas namakan berbasis syariah.Regulasi yang menjadi payung hukum sepertinya masih belum begitu kokoh. Hingga saat ini, Undang-Undang yang dikeluarkan untuk mengatur jalankan produk berbasis syariah masih terbatas pada perbankan syariah saja, belum merata  kepada  yang  lain  seperti pada asuransi dan pasar modal. Oleh karena sumber hukum yang mengatur asuransi dan pasar modal masih bergantung pada keputusan fatwa DSN-MUI, maka masih banyak celah yang memungkinkan untuk dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu. Apabila sudah ada Undang-Undang yang mengatur asuransi atau pasar modal syariah, maka setidaknya hal itu akan menambah kuat dan bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi yang tegas. Hal yang juga tidak kalah pentingnya ketika sistem syariah ingin mengimbangi laju pertumbuhan sistem ekonomi konvensional adalah dengan menyiapkan sumber daya manusia yang memadai serta lebih meningkatkan kompetensi.
Sebenarnya ketika sistem konvensional menawarkan produk terbaru, tidak seharusnya sistem syariah langsung meresponnya dengan menawarkan produk yang sama. Seandainya kita selaku umat Islam belum mampu menyuguhkan tawaran baru, itu pun masih tergolong ma’fu  dan dharurat sehingga kita masih ditoleransi dan tidak dikenai dosa.Misalnya persoalan menyangkut bunga bank, pandangan ulama mengenai hal ini terpecah menjadi tiga kelompok, ada yang mengharamkan mutlak, ada yang subhat, dan ada pula yang boleh menimbang masih dalam kondisi dharurat. Pertimbangan dharurat muncul karena belum ditemukannya bank yang benar- benar menggunakan sistem syariah, bukan sekedar hanya formalitas nama belaka. Lalu bagaimana dengan status bank
4 Meri Piryanti, Implementasi Prinsip-Prinsip Syariah Dalam Investasi Saham Syariah Di Pasar Modal, Tesis (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014).
syariah yang dewasa ini telah berkembang pesat, apakah belum sepenuhnya menjadi representasi dari sistem syariah. Apabila pertanyaan semacam ini diajukan kepada para ulama yang konservatif dan tradisionalis yang memegang teguh terhadap fikih klasik, maka mereka akan menjawab belum. Banyak hal yang menurut mereka dalam bank syariah tidak sepenuhnya sesuai dengan apa yang ada dalam kitab klasik kendati telah menjalankan operasionalnya dengan bagi hasil, dan tidak menggunakan sistem bunga.
Analisis dan pertimbangan yang berbeda barang kali juga dimiliki oleh kalangan muslim awam terhadap kedudukan perbankan syariah. Di mata mereka, secara sederhana pertimbangan syariah dan tidaknya perbankan selain dari aspek akad, mungkin bisa juga dari keuntungan yang didapatkan.Pasalnya, ketika sebuah bank diatas namakan sebagai bank syariah, harusnya lebih menentramkan, lebih mudah, murah, dan terjangkau. Mungkin kita tidak dapat menampilkan bukti nyata dari masyarakat muslim awam, namun setidaknya opini yang berkembang di masyarakat bahwa bank yang bersistem syariah tampaknya lebih mahal dibanding dengan yang konvensional, dan kita tidak dapat menafikan hal itu. Mungkin masyarakat perlahan mulai bertanya-tanya, harusnya sistem syariah jauh lebih menguntungkan dibandingkan dengan konvensional, lebih mudah dan murah. Sudah menjadi pengetahuan khalayak umum bahwa kalangan muslim awam tidak pernah mau tahu akad apa yang hendak dijalankan, yang terpenting adalah ketika meminjam uang sekian juta, intinya berapa total pembayaran yang harus dibayarkan. Ketika pikiran mereka hanya tertuju pada kesimpulan pembayaran akhir, maka mereka akan mendapati bahwa bank syariah lebih mahal dari pada konvensional, di samping juga prosesnya yang rumit serta agunan yang memberatkan. Satu hal yang menjadi catatan paling penting adalah bahwa keuntungan yang didapatkan perbankan syariah jauh lebih besar dibandingkan dengan yang konvensional.Apakah bank yang berlabel syariah dan mengambil keuntungan lebih tinggi dan besar jauh lebih maslahat dibandingkan dengan bank yang dilabeli konvensional namun mereka hanya mengenakan bunga kecil dan lebih terjangkau.Tampaknya masalah ini masih membutuhkan
Moh Syifa’ul Hisan: Revitalisasi Sistem Syariah...
192
pengkajian yang lebih serius dan mendalam. Pada intinya, prinsip kemudahan, biaya yang ringan, proses yang cepat, harusnya lebih menjadi karakteristik bank syariah dan bukan bank yang dilabeli konvensional.
Walaupun saat ini perbankan yang berlabel syariah dan perbankan yang dilabeli konvensional sedang bertarung sengit untuk memperebutkan para nasabah, namun secara umum kita tidak dapat menampik bahwa sistem yang dinilai Islami dan syariah juga banyak yang mengadopsi sistem konvensional. Salah satunya adalah adanya gagasan tentang jaminan fidusia 5 yang kemudian diandopsi dalam fatwa DSN-MUI No: 68/DSN- MUI/III2008 tentang Rahn Tasjily, dan masih banyak hal lain yang maslahat dan kemudian diadopsi dalam sistem syariah. Dari penjelasan ini, sudah sepantasnya kita tidak dengan gampang langsung memvonis dan menjustis kalau sistem konvensional selalu buruk, penuh dengan ketidak adilan, jauh dari menemtramkan, ataupun lainnya yang pada intinya selalu dipandang negatif.Perhatian ini tidak hanya tertuju pada masalah perbankan saja, namun juga produk ekonomi lainnya termasuk asuransi dan pasar modal.

## 2. Payung Hukum Syariah Yang Belum Jelas Dan Tegas
Dalam bidang ekonomi, peraturan yang menjadi acuan bagi kelangsungan sistem syariah telah tertera dalam fatwa DSN- MUI.Isi fatwa tersebut harus dijadikan sebagai tolok ukur (benchmark)  dalam menilai syariah atau tidaknya suatu sistem yang dijalankan.Adapun hal-hal yang dimuat dalam fatwa
5 Menurut ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya. Kemudahan yang bisa didapatkan oleh kreditur yang memakai fidusia sebagai jaminan utangnya dibandingkan dibandingkan dengan gadai adalah bahwa kreditur tidak perlu menyediakan tempat penyimpanan barang, kreditur tidak menanggung pemeliharaan barang, kreditur tidak bertanggung jawab terhadap risiko kehilangan barang, kreditur tetap berhak menarik barang ketika hendak melakukan eksekusi fidusia. Lebih lanjut lihat: Gatot Supramono, Perjanjian Utang Piutang (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 83.

## Moh Syifa’ul Hisan: Revitalisasi Sistem Syariah...
tersebut mencakup akad yang dipakai, seperangkat aturan- aturan yang berkaitan dengan hal-hal yang dilarang dan yang dibolehkan serta mekanisme operasionalnya. Walaupun sumber hukum yang menjadi dasar penetapan fatwa berasal dari al- Qur’an dan al-Hadis, Ijmak, qiyas, serta pendapat para ulama, serta beberapa kaidah, akan tetapi apa yang menjadi rujukan tampaknya masih terkesan hasil “copy paste”, semuanya sama tanpa disertai dengan penalaran yang rasional. Hasil keputusan fatwa mulai dari fatwa Nomor 1 yang berkaitan dengan Giro hingga fatwa yang terakhir diterbitkan semuanya sama dasar hukumnya, baik yang bersumber dari al-Qur’an, al-Hadis, hingga yang lain. Seandainya memang dasar hukumnya sama, namun paling tidak nalar berpikirnya akan berbeda sehingga perlu dicantumkan. Prinsip-prinsip yang ada dalam tabungan di perbankan dengan obligasi dalam pasar modal tentunya jauh berbeda. Oleh sebab itu, walaupun yang menjadi landasan syariahnya sama, akan tetapi bagaimana landasan hukum yang sama tersebut kemudian dapat menghasilkan produk yang berbeda, itu harus ada alur berpikir logis yang dapat diterima. Namun sayangnya apa yang seharusnya diungkap tersebut tidak sama sekali disentuh di dalamnya.
Masalah semacam ini penting kiranya mendapat perhatian dari semua pihak, sebab hal ini menyangkut identitas syariah itu sendiri. Bila persoalan semacam ini dibiarkan berlarut-larut, maka ditakutkan bahwa sistem syariah akan dipandang tidak sehebat yang digaung-gaungkan dan digembar-gemborkan. Untuk itu, kritikan yang membangun dalam hal ini sangat dibutuhkan.Di antara yang masuk dalam bahan kritikan adalah tentang ijmak yang menjadi sumber hukum suatu keputusan.Penggunaan terminologi ijmak sebagai sumber hukum sepertinya telah keluar dari jalur penggunaan awalnya. Seperti yang kita tahu bahwa ijmak oleh para ulama sekurang- kurangnya didefinisikan dengan: “kesepakatan para ulama suatu masa atas keputusan suatu hukum, dan apabila sebagian dari mereka masih terjadi selang pendapat maka tidak dikatakan sebagai ijmak. 6
6 Adapun definisi ijmak yang tertera di atas merupakan definisi yang ditawarkan oleh al-Syirazi(w. 476 H) dalam karyanya yang berjudul al- Luma‘fi Ushul al-Fiqh. Adapun teks asli dari definisi tersebut berbunyi: ُقاَفﱢتِإ ِعْيِمَج ِءاَمَلُع ِر ْصَعْلا ىَلَع ِمْكُحْلا ْنِإَف َفَلاَخ ْمُھُضْعَب ْمَل ْنُكَي َكِلَذ اًعاَمْجِإ
. Lihat: Abu Ishaq Ibrahim
Moh Syifa’ul Hisan: Revitalisasi Sistem Syariah...
194
Dengan memperhatikan definisi ijmak di atas, maka ada hal penting yang perlu diperhatikan ketika isi fatwa menyebutkan telah terjadi ijmak di antara ulama, yakni perlu menyebutkan siapa saja ulama yang dipandang telah menyepakatinya.Jangan sampai hanya merujuk kepada tulisan Wahbah al-Zuhaily atau bahkan tanpa menyebutkan ulama yang telah bersepakat lantas mengatas namakan telah terjadi ijmak. Salah satu buktinya seperti yang tertera dalam Fatwa Dewan Syari’ah Nasional NO: 58/DSN-MUI/V/2007 tentang Hawalah bil Ujrah. Padahal, hawalah bil ujrah adalah termasuk jenis akad baru yang merupakan hasil modifikasi dari akad lama.Karena sifatnya yang baru, maka –tidak mungkin tidak– akad tersebut merupakan hasil kesepakatan ulama baru (kontemporer) pula.Namun yang kemudian menjadi pertanyaan adalah apakah mungkin dalam konteks saat ini dapat terjadi ijmak sebagaimana terminologi ijmak dalam ushul fiqh. Di samping itu, hasil fatwa tentang hawalah bil ujrah tidak satu pun menyebutkan siapa ulama dimaksud yang telah bersepakat 7 , jangan sampai ketika menyebutkan telah sepakat masih ada ulama lain yang tidak bersepakat, sebab ketika masih ada yang tidak sepakat berarti bukanlah disebut ijmak.
Selain itu, yang juga tidak kalah pentingnya adalah alur berpikir yang dibangun dari mengutip pendapat ulama.Dengan mengutip pendapat ulama kiranya penting menyebutkan bagaimana dari pendapat tersebut dapat menghasil suatu keputusan hukum.Jangan sampai pendapat ulama disalah gunakan dan hanya dijadikan sebagai pembenar semata.Mungkin masalah ini dapat dicontohkan dengan hasil keputusan  bahtsul masa’il salah satu pesantren tradisional di Kediri tentang masalah jual beli mercon (petasan) yang terkesan dipaksakan walaupun pendapat ulama yang usung bila
ibn Ali ibn Yusuf al-Syirazi, al-Luma‘ fi Ushul al-Fiqh (t.t: Dar al-Kutub al- ‘Ilmiyyah, 2003), hlm. 91.
7 Dalam Fatwa Dewan Syari’ah Nasional NO: 58/DSN-MUI/V/2007 tentang Hawalah bil Ujrah dikatakan bahwa “Para ulama sepakat (ijmak) atas kebolehan akad hawalah” tanpa disertai siapa saja ulama yang sepakat dan tanpa memberikan rujukan pula. Selain itu,  tambahan  “bil  Ujrah”  tentunya berbeda dengan Hawalah murni seperti yang terdapat dalam kitab fiqh klasik, namun sepertinya tetap disamakan dan bahkan menambahkan “telah terjadi ijmak” yang terkesan dipaksakan. Masukan ini penting kiranya sebagai bahan evaluasi.

## Moh Syifa’ul Hisan: Revitalisasi Sistem Syariah...
dipertimbangkan juga dapat masuk akal.Petasan menurut hasil keputusan tersebut hukumnya boleh diperjual belikan dengan pertimbangan tujuan dan kegunaannya terutama pada momen hari raya, yakni untuk memeriahkan dan bersukaria. 8 Sedangkan argumentasi yang dibangun adalah dengan menggunakan pendapat beberapa ulama sebagai berikut: Pertama:  pendapat yang dinukil dari kitab I‘anat al-Talibin yang berbunyi:
اﱠمَأَو ُهُف ْرَص يِف ِةَقَدﱠصلا ِه ْوُجُوَو ِرْيَخْلا ِمِعاَطَمْلاَو ِسِب َلاَمْلاَو اَياَدَھْلاَو يِتﱠلا َلا ُقْيِلَت ِهِب َسْيَلَف ٍرْيِذْبَتِب ْيَأ ىَلَع ،ﱢحَصَلأْا ﱠنَ ِلأ ُهَل يِف َكِلَذ اًض ْرَغ ،اًحْيِحَص َوُھَو ، ُباَوﱠثلا ِوَأ ُذﱡذَلﱠتلا . “Adapun menggunakan harta untuk jalan sedekah, kepentingan kebaikan, keperluan makanan, pakaian, hadiah yang sebenarnya kurang layak untuk yang bersangkutan, maka yang demikian ini tidak termasuk dalam kategori mubadzir menurut pendapat yang lebih sahih, karena semua itu memiliki tujuan yang benar yaitu mengharap pahala dan kesenangan.” 9
Kedua: pendapat yang dikutip dari kitab al-Bajuriy :
ُعْيَب ٍنْيَع ٍةَدَھاَشُم ْيَا ٍةَرِضاَح اَذِا ْتَدِجُو ُطْوُرﱡشلا ْنِم ِن ْوَك ِعْيِبَمْلا اًرِھاَط اًعَفَتْنُم ِهِب اًر ْوُدْقَم ىَلَع ِهِمْيِلْسَت ِدِقاَعْلِل ِهْيِلَع ٌةَي َلاِو
.
“Adalah hukumnya boleh menjual-belikan barang yang dapat dilihat, maksudnya barang tersebut secara riil benar- benar ada pada saat terjadi transaksi, apabila telah memenuhi beberapa syarat, yang di antaranya adalah barang yang dijual belikan merupakan barang suci, bermanfaat, dapat diserah-terimakan, dan juga barang tersebut benar-benar milik si penjual.” 10
Dengan memakai dua sumber rujukan di atas, maka kalangan pesantren tradisional tersebut mencoba membuat rumusan hukum jual beli petasan, dan kesimpulan yang diperoleh adalah boleh.Kebolehan yang dirumuskan itu bukanlah tidak berasalan.Mereka berkesimpulan boleh karena
8 Santri Tamatan 2012, Mabahits 1001 Solusi Masalah (Kediri: Lirboyo Press, 2012), hal. 157.
9 Abu Bakr bin Muhammad Shata al-Dimyatiy, I‘anat al-Talibin, vol. 3 (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), hlm. 85.
10 Syekh Ibrahim al-Bajuriy, Hashiyat al-Bajuriy, vol.1 (Surabaya: Nur al-Huda, t.th.), hlm.340.
Moh Syifa’ul Hisan: Revitalisasi Sistem Syariah...
196
melihat dengan dua sudut pandang. Sudut pandang pertama adalah terkait dengan penggunaan barang yang dilegalkan menurut syariah (ghard sahih) dan sudut pandang kedua adalah dari  mabi‘  (barang yang dijual belikan). Karena kedua pertimbangan tersebut sudah sesuai dengan prinsip syariah,
maka jual beli petasan tergolong sesuatu yang diperbolehkan.Walaupun hasil keputusan ini berkesimpulan boleh, namun pemerintah sendiri sedari awal telah melarang keras praktik jual beli petasan sebagaimana yang tertera dalam
Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951. Jadi dari sini dapat disimpulkan bahwa keputusan hukum yang dihasilkan tampaknya mengabaikan imbauan dari peraturan pemerintah dan ini tentu kesimpulan yang seakan menimbulkan tanda tanya besar serta perlu kiranya dikaji ulang.
Munculnya uraian di atas bukan berarti tulisan ini ingin lepas kendali dan melebar kemana-mana, namun hanya ingin menyarankan bahwa apabila suatu keputusan hukum lebih-lebih berupa hasil fatwa yang akan menjadi konsumsi publik perlu kiranya benar-benar dipertimbangkan dengan matang dan harus selalu diuji sebab akan menyangkut orang banyak. Jangan sampai isi fatwa justru malah menimbulkan kesan kalau semua hasil “copy paste”, semua dalilnya masih bersifat umum tanpa ada nalar berpikirnya yang rasional, serta penggunaan terminologi yang tidak pada tempatnya. Selain itu, hal yang tidak kalah pentingnya adalah benar-benar sesuai dengan yang diharapkan. Maksudnya, berdasarkan pemahaman masyarakat luas, sistem syariah selama ini disebut-sebut sebagai sistem yang selalu akan sejalan dengan al-Qur’an dan al-Hadis. Justifikasi ini perlu dijaga dan dipertahankan karena apabila sampai tercederai, maka urusannya akan fatal. Di samping itu, seperti yang dikatakan sebelumnya bahwa ayat al-Qur’an maupun hadis yang menjadi sandaran keputusan beberapa fatwa tampaknya rata-rata sama dan bersifat umum. Oleh karena itu penting adanya penjelas agar walaupun bersifat umum namun dapat diperuntukkan untuk menghasilkan fatwa-fatwa yang bersifat khusus.Bila hal ini tidak diperhatikan, besar kemungkinan kalau produk-produk konvensional sekalipun seandainya dirujukkan kepada al-Qur’an dan hadis tersebut juga dapat masuk dan masih bisa match.

## 3. Pentingnya Standarisasi Konsep Dalam Regulasi Pasar Modal Syariah
Setelah kita banyak menyoroti dan memberikan kritik kontruktif bagi kelangsungan regulasi syariah dalam bidang ekonomi (fatwa DSN-MUI), selanjutnya kita akan membahas lebih spesifik tentang kondisi regulasi syariah dalam pasar modal. Sebenarnya pembahan ini bukan tidak ada kaitannya dengan pembahasan sebelumnya, namun pembahasan ini lebih bersifat melanjutkan dari pembahasan sebelumnya.Apabila sebelumnya menyoroti lebih umum tentang sistem ekonomi syariah, namun dalam pembahasan ini lebih spesifik perihal masalah pasar modal.
Sesungguhnya, munculnya pembahasan ini berangkat dari kegundahan penulis pribadi melihat realitas dimana banyak para praktisi dan penggerak pasar modal syariah sering kali menyudutkan pasar modal konvensional.Bukan berarti sikap protes yang penulis lakukan ini dipahami bahwa penulis lebih ingin memihak pada pasar modal konvensional.Hanya saja, secara obyektif apabila sebuah tuduhan yang dilayangkan tidak secara jelas terbukti, tentu kita tidak boleh mengikuti begitu saja walaupun mengatas namakan syariah sekalipun.Selama ini banyak pihak yang mendukung dan pro terhadap pasar modal syariah dengan mudah menyatakan bahwa pasar modal konvensional penuh dengan spikulasi, perjudian, gharar, tadlis, serta hal-hal yang negatif lainnya. 11 Namun dalam realitasnya, mereka belum secara tegas dan jelas membuktikan tuduhan- tuduhan tersebut.
Walaupun sampai saat ini telah banyak tulisan atau hasil penelitian tentang pasar modal syariah, namun semua tulisan yang ada belum secara gamblang mengungkap letak sisi negatif yang ada dalam pasar modal konvensional. Rata-rata hanya membedakan antara syariah dan konvensional dari segi teoritis
11 Penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang terlarang dijalankan dalam pasar modal, lihat: Manan, Aspek Hukum…, hlm. 80. Di samping itu, dapat kita lihat dalam fatwa sendiri sepertinya menyampaikan pendapat yang senada. Seperti dalam fatwa reksa dana syariah misalnya, dikatakan bahwa dalam Reksa Dana konvensional masih banyak terdapat unsur-unsur yang bertentangan dengan Syari'ah Islam, baik dari segi akad, pelaksanaan investasi, maupun dari segi pembagian keuntungan. Lihat: Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 20/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk reksa dana syari'ah.
198
saja, akan tetapi masih belum banyak yang mengkaitkannya dengan fakta empiris di lapangan. Tentunya suatu tuduhan yang tanpa disertai dengan bukti kongkrit dan riil merupakan upaya “mengkambing hitamkan” pasar modal konvensional, dan sudah selayaknya tindakan seperti ini tidak pantas dilakukan.
Secara sederhana, untuk mengetahui syariah dan tidaknya suatu pasar modal sebenarnya sangatlah mudah.Apabila sebuah pasar modal dalam mekanisme operasionalnya menjalankan larangan (haram) yang telah ditetapkan dalam syariah Islam, maka pasar modal tersebut bukanlah pasar modal syariah.Keharaman yang dimaksud dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu haram li dzatihi, dan  haram li gharirihi. Haram li dzatihi dapat terjadi ketika sebuah perusahaan yang menjadi emiten memproduksi dan mendistribusikan minuman keras, daging babi, rokok, usaha perjudian, atau juga jasa-jasa yang melanggar etika dan norma agama, dll. 12 Sedangkan haram li ghairihi di antaranya karena tadlis, ihtikar, taghrir, bay‘ al- najasy, gharar, dll. 13
Dari pengelompokan haram di atas, yang paling mudah untuk dideteksi dan diketahui adalah haram li dzatihi.Oleh sebab itu, setiap ada perusahaan (emiten) yang bergerak di bidang usaha terlarang sebagaimana yang telah disebutkan di atas, maka bukanlah termasuk dalam bagian pasar modal syariah.Hal sedikit agak sulit untuk dideteksi adalah ketika berkaitan dengan haram li ghairihi.Dalam fatwa DSN-MUI tidak secara tegas dijelaskan masing-masing komponen yang masuk dalam kawasan haram li ghairihi.Semua penjelasan masih bersifat sederhana, kurang dielaborasi, dan yang terpenting lagi adalah belum adanya standarisasi konsep dalam fatwa.
Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa dalam haram li ghairihi yang tertera dalam fatwa, banyak istilah-istilah asing yang masih diartikan dan didefinisikan secara sederhana.Contoh saja seperti istilah gharar,  di mana fatwa DSN-MUI hanya mengartikannya dengan “ketidakpastian dalam suatu akad, baik mengenai kualitas atau kuantitas obyek akad
12 M. Irsan Nasarudin dkk, Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia, cet. 7(Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 208.
13 Manan,  Aspek Hukum…, hlm. 80. Bandingkan dengan: Khaerul Umam,  Pasar Modal Syariah & Praktik Pasar Modal Syariah (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 86.
Az Zarqa’, Vol. 6, No. 2, Desember 2014
maupun mengenai penyerahannya”. 14 Dalam fatwa tidak disebutkan bagaimana klasifikasi dari gharar,  pengaruh dan tidaknya dalam akad, serta standarisasi konsepnya. Oleh karena itu, kita tidak mungkin menggunakan istilah tersebut secara mutlak tanpa pula memperhatikan apa yang hendak kita pandang sebagai gharar  tersebut.  Apabila istilah gharar dipandang secara mutlak, maka besar kemungkinan akan mengundang pengharamanan terhadap banyak usaha yang belakangan ini marak terjadi.
Banyak contoh yang dapat kita ajukan terkait dengan gharar.Pernahkah kita memperhatikan orang yang menggunakan air di kamar mandi yang tersedia di dekat terminal, stasiun, atau tempat pemberhentian transportasi lainnya. Di tempat tersebut kita akan menemukan tulisan “Mandi Rp.2500”, “Buang Air Kecil Rp.1000”, dll. Suatu akad dalam hukum Islam itu harusnya jelas takaran dan timbangannya. 15 Namun dalam kasus mandi dan buang air kecil, pernahkah ada kepastian takaran atau timbangan penggunaan air, tentu saja tidak ada. Orang yang mandi menghabiskan 10 gayung, 15 gayung, atau bahkan menghabiskan satu bak mandi sekali pun, semua akan terhitung sama, yaitu senilai Rp.2500. Contoh lain yang dapat kita perhatikan adalah “warung bebas”, yang orang dengan bebas dapat mengambil nasi sesuka hati. Baik porsi nasi yang diambil tergolong sedikit, sedang, atau banyak, harganya sama saja.
Contoh pertama atau contoh kedua, semua orang akan mengatakan bahwa akadnya tidak jelas. Karena akad yang tidak jelas ini, beranikah kita kemudian mengatakan bahwa usaha kamar mandi, warung bebas, atau usaha sejenis lainnya
14 Lihat: Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Nomor 80/DSN-MUI/III/2011 Tentang Penerapan Prinsip Syariah Dalam Mengakisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas Di Pasar Reguler Bursa Efek, hlm. 11.
15 Ketentuan bahwa dalam sebuah transaksi diharuskan ada kepastian timbangan dan takaran telah banyak disinggung oleh para ulama. Ini tidak lain untuk menghindari gharar  (ketidakjelasan) bobot barang yang hendak dijadikan objek transaksi. Di antara ulama yang pernah menyinggung masalah keharusan adanya kesamaan dalam timbangan menurut syara‘ (mi‘yar al-syar‘i) adalah Imam al-Rafi’i (w. 623 H), dan standar syara‘ yang dipakai untuk memberi kepastian bobot barang adalah dengan takaran atau timbangan. Lebih lanjut lihat: ‘Abdul Karim ibn Muh}ammad al-Rafi‘i al- Qazwini, Fath al-‘Aziz bi Syarh al-Wajiz (t.t: Dar al-Fikr, t.th), VIII: 167.
Moh Syifa’ul Hisan: Revitalisasi Sistem Syariah...
200
termasuk usaha yang haram karena termasuk tidak jelas alias gharar.Oleh karena itu, berkaca pada uraian di atas, penting kiranya dilakukan standarisasi konsep agar orang menjadi tidak salah paham dalam menilai suatu transaksi, apakah akan dipandang sebagai transaksi yang dihalalkan atau justru yang diharamkan. Untuk itu, fatwa DSN-MUI yang pada akhirnya akan menjadi rujukan dalam kesyariahan pasar modal harus menyajikan uraian yang jelas dan terstandar, terutama jika menyangkut terminologi istilah tertentu agar orang menjadi tidak salah dalam memahami dan menggunakannya.
Mungkin kita tidak mengira bahwa sebuah akad yang pernah disepakati secara ijmak ternyata ada yang memandangnya  gharar,  dan akad yang dimaksud adalah akad Ijarah. Dalam hasil Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No: 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang PembiayaanIjarah, dikatakan bahwa telah terjadi ijmak ulama tentang kebolehan melakukan akad sewa menyewa. Dengan adanya keputusan ijmak ini, berarti semua ulama telah menyepakati dan tidak satu pun ada yang menolak.Namun siapa sangka, ulama sekaliber Ibn Taimiyyah (w. 728 H) justru malah mengatakan gharar terhadap akad ijarah. 16 Dalam salah satu pernyataannya, Ibn Taimiyyah mengatakan:
ُعْيَبَو
ِرَرَغْلا َوُھ ْنِم ِع ْوَن ِراَمِقْلا ِرِسْيَمْلاَو ُةَرْجُ ْلأاَف ُنَمﱠثلاَو اَذإ ْتَناَك ًرَرَغ ا َلْثِم اَم ْمَل ْفَصوُي ْمَلَو َرُي ْمَلَو ْمَلْعُي ُهُسْنِج : َناَك َكِلَذ اًرَرَغ اًراَمِقَو . ٌموُلْعَمَو ﱠنَأ َرِجْأَتْسُمْلا اَمﱠنإ ُدِصْقَي َعاَفِتْن ِلاا ِض ْرَ ْلأاِب ِلوُصُحِب ِع ْرﱠزلا ُهَل اَذِإَف ىَطْعَأ َةَر ْجُ ْلأا َةاﱠمَسُمْلا َناَك ﱢجَؤُمْلا ُر ْدَق َلَصَح ُهَل ُهُدوُصْقَم ِنيِقَيِب . اﱠمَأَو ُرِجْأَتْسُمْلا َلاَف يِرْدَي ْلَھ ُلُص ْحَي ُهَل ُع ْرﱠزلا ْمَأ ؟ َلا ِف َلاِخِب ِةَعَراَزُمْلا اَمُھﱠنِإَف ِناَكِرَتْشَي يِف ِمَنْغَمْلا يِفَو ِناَم ْرِحْلا . اَمَك يِف ِةَبَراَضُمْلا ْنِإَف َلَصَح ٌء ْيَش اَكَرَتْشا ِهيِف ْنِإَو ْمَل ْلُص ْحَي ٌء ْيَش اَكَرَتْشا يِف ِناَم ْرِحْلا َناَكَو ُباَھَذ ِعْفَن ِلاَم اَذَھ يِف ِةَلَباَقُم ِباَھَذ ِعْفَن ِنَدَب اَذَھ .
16 Pendapat yang dikemukakan oleh Syaikh al-Islam Ibn Taimaiyyah tentu tidak dapat kita kesampingkan begitu saja.Pasalnya, terlalu banyak gagasan dan ide brilian yang telah dia lahirkan, terutama menyangkut masalah ekonomi. Sejumlah prototipe pernah keluar dari pikirannya, mulai dari gagasan tentang mekanisme pasar, regulasi pasar, uang dan kebijakan moneter, perencanaan ekonomi, dan masih banyak gagasan lain. Untuk itu, semua pendapat yang pernah Ibn Taimiyyah nyatakan terutama berkaitan dengan ekonomi secara umum kiranya penting untuk dipertimbangkan. Tentang beberapa konsep Ibn Taimiyyah khusus masalah ekonomi, lihat: Abul Hasan M. Sadeq dan Aidit Ghazali (ed), Reading Islamic Economic Though (Selangor: Longman Malaysia Sdn. Bhd, 1992), hlm. 119.

## Moh Syifa’ul Hisan: Revitalisasi Sistem Syariah...
Jual beli gharar  termasuk jenis dari qimar  dan maysir.Apabila ujrah atau harga apabila tidak jelas (gharar)  seperti tidak dapat disifati, tidak dapat dilihat, tidak dapat diketahui, maka hal itu termasuk gharar  dan qimar.Sebagaimana diketahui bahwa sesungguhnya penyewa  (musta’jir)  menyewa tanah bertujuan ingin mendapatkan manfaat berupa hasil panen dari tanah sewaan tersebut. Apabila ia menyerahkan upah (ujrah) yang telah disepakati awal, maka pihak yang memberi sewa (mu’ajjir) sudah jelas akan mendapatkan apa yang menjadi tujuan (ujroh)secara pasti. Namun pihak penyewa (musta’jir)  masih belum tahu apakah ia akan sukses mendapatkan hasil yang diharapkan ataukah sebaliknya (spekulasi)?.Beda halnya dengan muzara‘ah,  kedua belah pihak yang bersekutu dalam keuntungan dan kerugian.Seperti yang terjadi di dalam mudharabah, apabila berhasil maka dibagi sesuai porsi persetujuan dan apabila gagal juga dibagi sesuai dengan porsi.Oleh sebab itu, kerugian dari materi itu (pihak sahib al-mal) sebanding dengan kerugian dari tenaga (pihak mudharib). 17
Dengan memperhatikan pernyataan Ibn Taimiyyah di atas, ini semakin menegaskan bahwa penting kiranya membuat standarisasi konsep ketika menyangkut terminologi tertentu dalam kajian fiqh Islam agar pemahaman orang dapat menjadi serempak dan tidak bercabang.Dalam masalah ini, menggunakan terminologi tertentu tidak cukup hanya sekedar berpedoman pada makna lahiriah semata, namun perlu juga ditunjang oleh pemahaman yang utuh dengan berbagai perspektif.Dalam masalah gharar misalnya, mungkin kita perlu membuat klasifikasi, memetakan mana yang berpengaruh dalam sebuah akad dan mana yang tidak, atau bila perlu kita harus hubungkan dengan berbagai disiplin ilmu tertentu agar dapat menjadi lebih komprehensif. Oleh sebab itu, upaya integrasi- interkoneksi mungkin akan sangat membantu serta menunjang terhadap pemahaman tentang apa itu gharar dan spekulasi dalam pasar modal.
17 Taqiyuddin Abu al-Abbas Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taimiyyah al- Harrani,  Majmu‘ al-Fatawa (Madinah: Majma‘ al-Mulk Fahd li Taba‘at al- Mushaf al-Syarif, 1995), XXV:61.
Moh Syifa’ul Hisan: Revitalisasi Sistem Syariah...
Az Zarqa’, Vol. 6, No. 2, Desember 2014
202

## 4. Penutup
Di antara yang melatar belakangi munculnya tulisan yang berjudul “antara gengsi dan kompetensi” ini adalah karena melihat institusi-institusi yang mengatasnamakan syariah tampaknya belum begitu siap menjalani persaingan di pasar global.Walaupun banyak pihak menyatakan secara tegas bahwa sistem syariah jauh lebih mampu bertahan dalam menghadapi krisis dibandingkan dengan konvensional, namun di balik ketahanan tersebut ternyata juga masih menyisakan sejumlah persoalan.Hal semacam ini juga bukan termasuk masalah yang remeh, sebab bukan tidak mungkin image institusi-institusi yang mengatasnamakan dirinya syariah bisa menjadi jatuh karenanya.
Selama ini, sudah semakin banyak institusi-institusi yang mengatasnamakan berprinsip syariah telah mengeluarkan sejumlah produk, di mana produk tersebut dinilai sebagai hasil representasi dari ajaran Islam. Namun apabila kita amati secara seksama, entah apakah pengamatan ini akan dipandang obyektif ataukah mungkin hanya subyektif penulis saja, maraknya lebelisasi syariah atau Islami di berbagai institusi keuangan baik bank, pasar modal, atau yang lain sepertinya hanya bertujuan untuk menggait hati masyarakat agar supaya produk menjadi “laris manis”. Di samping itu, kesan untuk “menang-menangan” tidak luput juga menjadi bahan sorotan. Bagaimana dikatakan tidak, apabila setiap kali institusi yang dilabeli konvensional mampu menawarkan produk atau model jasa baru, maka tidak berselang kemudian institusi yang mengatasnamakan dirinya syariah juga akan mengeluarkan produk yang hampir sama, namun dengan ditambah sedikit “bumbu” akan terkesan lebih menarik. Walaupun banyak pihak mengklaim bahwa tujuan dihadirkannya produk atau jasa yang berbasis syariah adalah agar masyarakat muslim tidak terjerumus untuk melakukan hal- hal yang terlarang di dalam ajaran Islam, akan tetapi klaim yang ada masih belum cukup kuat untuk dijadikan sebagai bahan pembenaran.
Kita mungkin banyak menyaksikan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa banyak produk yang berlebel syariah tidak sepenuhnya menjalankan prinsip syariah.Padahal dalam fatwa DSN-MUI telah dinyatakan secara tegas bahwa dalam pasar modal syariah dilarang berhubungan dengan lembaga keuangan konvensional, namun tidak sedikit perusahaan yang menjadi

## Moh Syifa’ul Hisan: Revitalisasi Sistem Syariah...
emiten juga masih bersinggungan dengan bank konvensional dalam mengembangkan usahanya sebagaimana yang pernah disampaikan dalam pembahasan sebelumnya.Selain itu, sukuk (obligasi syariah) yang dipandang sebagai produk bandingan bagi obligasi konvensional ternyata juga masih menjadikan Undang-Undang Pasar Modal konvensional sebagai regulasinya. Mungkin kasus yang telah disebutkan ini masih termasuk bagian kecil, dan besar kemungkinan masih banyak lagi persoalan lain yang belum terungkap.
Sebenarnya salah satu faktor utama yang menjadi penyebab timbulnya persoalan adalah belum dibentuknya Undang-Undang syariah yang menjadi tumpuan regulasi yang mengatur secara rinci terkait dengan pasar modal.Di samping itu, human resources (sumber daya manusia) yang benar-benar masuk kualifikasi dan berkompeten di bidang syariah juga masih terbatas.Itu sebabnya, membenahi kekurangan- kekurangan yang ada tentu jauh lebih penting dibandingkan dengan memaksakan diri untuk menerbitkan produk baru.Kita tidak perlu merasa “gengsi” ketika pasar modal konvensional mampu membuat produk dan menawarkan model jasa baru. Walaupun akibat menahan “gengsi” mungkin menjadikan wahana instrumen investasi syariah menjadi terbatas dan tidak banyak variasi, akan tetapi setidaknya kesyariahan suatu instrumen investasi menjadi tetap terjaga dan dapat dipertanggung jawabkan. Kita tidak perlu mentargetkan harus memiliki berbagai varian instrumen investasi syariah, namun yang menjadi harapan paling utama ialah bagaimana investasi yang dijalankan tetap dan selalu berada dalam koridor syariah.Dengan demikian, hal-hal yang perlu dipersiapkan guna menyongsong pasar modal syariah yang lebih baik di antaranya adalah perlu segera diwujudkan Undang-Undang Pasar Modal Syariah serta menyiapkan humar resources yang benar-benar berkompeten di bidang kesyariahaan pasar modal.
Dengan terpenuhinya kekurangan-kekurangan yang ada, maka pasar modal syariah tidak lagi akan dipertanyakan kesyariahannya serta masyarakat muslim pun tidak akan ragu lagi untuk berinvestasi di dalamnya, dan tidak akan pula memperdebatkannya. Di samping itu, ketika terdapat sebuah perusahaan (emiten) yang mengatasnamakan syariah namun tidak mengindahkan Undang-Undang yang telah ditetapkan,
Moh Syifa’ul Hisan: Revitalisasi Sistem Syariah...
204
maka perusahaan yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi tegas sehingga kesyariahan pasar modal bisa tetap terjaga dengan baik secara berkesinambungan.

## Daftar Pustaka
Al-‘Asqalani, Ahmad ibn Ali ibn Muhammad ibn Ah}mad ibn Hajar. 1424 H. Bulugh al-Maram min Adillat al-Ahkam. Riyadl: Dar al-Falaq.
Al-Asbahani, Abu Na‘im Ahmad ibn Abdillah ibn Ahmad ibn
Ishaq ibn Musa ibn Mahran.1974. Hilyat al-Auliya’ wa
Tabaqat al-Asfiya’. Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabi. VIII.
Al-Bajuriy,Syekh Ibrahim.T.th. Hashiyat al-Bajuriy, vol.1. Surabaya: Nur al-Huda.
Al-Dimyatiy, Abu Bakr bin Muhammad Shata. 1997. I‘anat al- Talibin, vol. 3. Beirut: Dar al-Fikr.
Al-Qazwini, ‘Abdul Karim ibn Muhammad al-Rafi‘i. T.th. Fath al-‘Aziz bi Syarh al-Wajiz.T.t: Dar al-Fikr, t.th. VIII. Al-Syirazi, Abu Ishaq Ibrahim ibn Ali ibn Yusuf. 2003. al-Luma‘ fi Ushul al-Fiqh. T.t: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
Ghazali (ed), Abul Hasan M. Sadeq dan Aidit. 1992. Reading Islamic Economic Though. Selangor: Longman Malaysia Sdn. Bhd.
Ibn Taimiyyah, Taqiyuddin Abu al-Abbas Ahmad ibn Abdul Halim al-Harrani. 1995. Majmu‘ al-Fatawa. Madinah: Majma‘ al-Mulk Fahd li Taba‘at al-Mushaf al-Syarif. XXV. Manan, Abdul.2012. Aspek Hukum Dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia. Jakarta: Kencana.
Nasarudin dkk, M. Irsan. 2011. Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia, cet. 7. Jakarta: Kencana.
Piryanti, Meri. 2014. Implementasi Prinsip-Prinsip Syariah Dalam Investasi Saham Syariah Di Pasar Modal, Tesis.
Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
Supramono, Gatot. 2013. Perjanjian Utang Piutang. Jakarta: Kencana.
Tamatan 2012, Santri. 2012. Mabahits 1001 Solusi Masalah.
Kediri: Lirboyo Press.
Umam, Khaerul. 2013. Pasar Modal Syariah & Praktik Pasar Modal Syariah. Bandung: Pustaka Setia.
Fatwa Dewan Syari’ah Nasional NO: 58/DSN-MUI/V/2007 tentang Hawalah bil Ujrah Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Nomor 80/DSN-MUI/III/2011 Tentang Penerapan Prinsip Syariah Dalam Mengakisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas Di Pasar Reguler Bursa
Efek Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 20/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk reksa dana syari'ah.
Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No: 68/DSN-MUI/III2008 tentang Rahn Tasjily