## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 4 (Nov-Jan 2023) pp.1521-1536 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.297

## IMPLEMENTASI RENCANA AKSI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN EKSTREMISME BERBASIS KEKERASAN YANG MENGARAH PADA TERORISME
Alfrida Heanity Panjaitan 1 , Neneng Sri Rahayu 2 , Hamka 3
Politeknik STIA LAN Jakarta Correspondet author : alfridaheanity@ymail.com Jakarta Pusat, 10260, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Indonesia

## Abstract
Presidential Regulation Number 7 of 2021 concerning the National Action Plan for Preventing and Combating Violent-Based Extremism that Leads to Terrorism for 2020-2024 (RAN PE)". This policy  is  aimed  at  increasing  citizens'  rights  to feel  safe  from violent  extremism  that  leads  to terrorism.  This  research  aims  to  analyze  and  determine  the  implementation  of  the  National Action  Plan  for  Preventing  and Combating  Violent-Based  Extremism  that  Leads  to  Terrorism. This research uses a qualitative approach with primary data, namely interviews with working groups  (pokja),  monitoring  and  evaluation  teams,  academics,  civil  society,  development partners and deradicalization partners. The research was conducted using 4 (four) aspects in identifying inhibiting and driving factors in policy implementation using the Edward III Model, namely  Communication,  Resources,  Disposition  and  Bureaucratic  Structure.  The  research results concluded that Communication, Resources and Disposition were the inhibiting factors in implementing RAN PE at BNPT while Bureaucratic Structure was the only supporting factor in implementing RAN PE internally at BNPT. Apart from that, through this research, strategies were found that can be used to overcome inhibiting factors. It is hoped that the results of this research  will  be  able  to  provide  constructive  input  for  BNPT  as  an  institution  that  has responsibility for the successful implementation of RAN PE until 2024.
Keywords: Extremism; Implementation; National Action Plan; terrorism; violence

## Abstrak
Peraturan  Presiden  Nomor  7  Tahun  2021  tentang  Rencana  Aksi  Nasional  Pencegahan  dan Penanggulangan  Ekstremisme  Berbasis  Kekerasan  yang  Mengarah  pada  Terorisme  Tahun 2020- 2024 (RAN PE)”.  Kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan hak atas rasa aman warga negara dari Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menanalisis  dan  mengetahui  Implementasi  Rencana  Aksi Nasional  Pencegahan  dan  Penanggulangan  Ekstremisme  Berbasis  Kekerasan  yang Mengarah pada Terorisme. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan data primer  yaitu  wawancara  terhadap  kelompok  kerja  (pokja),  tim  monitoring  dan  evaluasi, akademisi,  masyarakat  sipil,  mitra  pembangunan  dan  mitra  deradikalisasi.  Penelitian dilakukan  menggunakan  4  (empat)  aspek  dalam  mengidentifasi  faktor  penghambat  dan pendorong dalam implementasi kebijakan menggunakan Model Edward III yaitu Komunikasi, Sumber  Daya,  Disposisi  dan  Struktur  Birokrasi.  Hasil  penelitian  menyimpulkan  bahwa Komunikasi,  Sumber Daya  dan  Disposisi  menjdi  faktor  penghambat  implementasi  RAN  PE  di BNPT  sedangkan  Struktur  Birokrasi    menjadi  satu-satunya  faktor  pendukung  dalam implementasi RAN PE di internal BNPT. Selain itu juga melalui penelitian ini ditemukan Strategi yang dapat dilakukan dalam mengatasi faktor penghambat. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan konstruktif BNPT selaku institusi yang memiliki tanggung jawab dalam menyukseskan pelaksanaan RAN PE hingga Tahun 2024 mendatang.

## Kata Kunci: Ekstremisme; Implementasi; kekerasan; Rencana Aksi Nasional; terorisme
Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index Journal Publicuho is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

## IMPLEMENTASI RENCANA AKSI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN EKSTREMISME BERBASIS KEKERASAN YANG MENGARAH PADA TERORISME
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 6 Number 4 (Nov - Jan 2023), pp.1521-1536                                      Alfrida Heanity Panjaitan.et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.297 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022

## PENDAHULUAN
Permasalahan terorisme di Indonesia merupakan ancaman serius terhadap tatanan sosial  dan  politik  bangsa,  yang  dapat  berdampak  terhadap  fisik  maupun  non  fisik  secara luas.  Saat  ini,  pola  serangan  teroris  telah  bergeser ke  arah  aksi  kekerasan  acak (lone  wolf), dan  terjadi  peningkatan  signifikan  dalam  insiden  ekstremisme  kekerasan  di  Indonesia. Pemerintah  Indonesia  telah  menerapkan  berbagai  kebijakan  dan  program  pencegahan dan  pemberantasan  terorisme,  salah  satunya  melalui  Rencana  Aksi  Nasional  Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah ke Terorisme (RAN PE) yang  menekankan  pendekatan  lunak  dalam  mengatasi  ekstremisme  berbasis  kekerasan yang mengarah pada terorisme.
RAN  PE  merupakan  bukti  nyata  kehadiran  negara  untuk  mencegah  kondisi  rawan dan  berpotensi  mengancam  hak  atas  rasa  aman  masyarakat  serta  mengganggu  stabilitas keamanan  nasional.  Penetapan  RAN  PE  ini  diharapkan  dapat  memperkuat  kebijakan pemerintah  pusat  dan  daerah  sebagai  upaya  pencegahan  tindakan  ekstremisme  berbasis kekerasan  yang  berkembang  di  Indonesia  yang  diwujudkan  melalui  pelaksanaan  aksi-aksi nyata  yang  terpadu  dan  sinergis  antar-pemangku  kepentingan,  baik  antar-kelembagaan pemerintah  tingkat  pusat,  maupun  antar  pemerintah  pusat  dan  daerah,  serta  antara pemerintah dan masyarakat.
Terdapat  3  (tiga)  strategi  dan  inisiatif  utama  dalam  menjalankan  Perpres  Nomor  7 Tahun  2021  tentang  RAN  PE:  (1)  Pilar  Pencegahan  yang  terdiri  dari  Kesiapsiagaan,  Kontra- radikalisasi,  dan  Deradikalisasi  (2)  Pilar  Penegakan  Hukum,  Pelindungan  Saksi  dan  Korban, dan  Penguatan  Kerangka  Legislasi  Nasional;  dan  (3)  Pilar  Kemitraan  dan  Kerja  Sama Internasional.
Peranan  BNPT  memiliki  posisi  strategis  dalam  kebijakan  ini  yaitu  menjadi  institusi penanggung  jawab  yang  bertugas  untuk  melakukan  monitoring  dan  evaluasi  dalam memastikan  kebijakan  ini  dapat  dilaksanakan  oleh  Kementerian/Lembaga  maupun pemangku  kepentingan  terkait  lainnya.  Selain  itu,  BNPT  juga  merupakan  institusi  yang bertugas  untuk  mengimplementasikan  116  (serratus  enam  belas)  aksi  sebagaimana  yang dimandatkan dalam Perpres. Tentunya BNPT aktor utama yang mengupayakan kesuksesan kebijakan ini.
Merujuk  pada  Laporan  Pelaksanaan  RAN  PE  Tahun  2022,  Tim  Sekretariat  BNPT menyampaikan  adanya  kendala  dan  hambatan  dalam  pelaksanaan  kebijakan  RAN  PE dimaksud antara lain: Pertama, masih diperlukannya koordinasi yang efektif baik di internal BNPT  maupun  K/L  yang  terkait;  Kedua,  bahwa  RAN  PE  belum  dapat  menjadi  prioritas  dan masuk  dalam  program  masing-masing  unit  pelaksana;  Ketiga,  permasalahan  terbanyak terkait dengan keterbatasan anggaran mengingat tahun pelaksanaanya merupakan masa

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 4 (Nov-Jan 2023) pp.1521-1536 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.297
pandemi  COVID-19  sehingga  cukup  menyulitkan  unit  pelaksana  di  BNPT  untuk mengalokasikan anggaran pelaksanaan kebijakan RAN PE ini.
Hal tersebut sejalan dengan hasil pengamatan awal yang dilakukan oleh peneliti di lingkungan internal BNPT yang bertujuan untuk menjaring informasi atas permasalahan yang ingin  diteliti.  Ditemukan  bahwa  adanya  ketidakmampuan  untuk  memprioritaskan  tugas dengan  baik  seperti  kurangnya  sumber  daya  manusia  dan  sumber  penganggaran,  dan kurangnya  koordinasi  internal  BNPT.  Melihat  hasil  laporan  dan  pengamatan  awal  tersebut masih  terdapat  masalah  lainnya  yang  muncul  selama  proses  implementasi  RAN  PE  di lingkungan sekitarnya.
Melihat  berbagai  kendala  dan  hambatan  tersebut,  maka  BNPT  sebagai  inisiator  sekaligus sebagai leading  sector dalam  kebijakan  RAN  PE  ini  memiliki  peran  yang  sangat  penting untuk  mengoptimalkan  implementasi  RAN  PE  hingga  Tahun  2024  mendatang.  Oleh  karena itu, penelitian ini akan membahas apa saja faktor penghambat dan juga pendorong dalam pelaksanaan RAN PE di BNPT. Selain itu juga di teliti apa saja strategi untuk mengatasi faktor penghambat  tersebut.  Melalui  penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  gagasan  baru kepada  BNPT  untuk  meningkatkan  efektivitas  pelaksanaan  kebijakan  RAN  PE  sehingga berkontribusi terhadap keamanan dan stabilitas nasional Indonesia secara keseluruhan.

## METODE
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  kualitatif  deskriptif dengan  pendekatan  studi  lapangan.  Penelitian  lapangan  adalah  pendekatan  untuk menemukan secara tepat dan realistis apa yang terjadi di masyarakat pada waktu tertentu, dan  dilakukan  di  dunia  nyata.  Tujuan  utama  dari  sebagian  besar  studi  lapangan  adalah untuk  memberikan  solusi  yang  dapat  ditindaklanjuti  dalam  mengatasi  masalah  yang  ada. Metode pemilihan kualitatif bertujuan untuk memperoleh deskripsi dan penjelasan yang utuh dan  mendalam  dari  sebuah  entitas  (Rahardjo,  2010).  Melalui  metode  ini,  data-data  yang dikumpulkan  dideskripsikan  dengan  kata-kata,  kalimat,  pandangan  dan  pendapat  yang sesuai dengan subjek penelitian sehingga akan menghasilkan gambaran utuh dan lengkap dengan  keaslian  dan  kealamiahannya.  Oleh  karena  itu,  penulis  akan  melakukan pengamatan  pada  situasi  nyata  yang  terjadi  di  lapangan  dan  akan  menggunakan berbagai  sudut  pandang  untuk  mendapatkan  gambaran  komprehensif  yang  nantinya dapat  memberikan  alternatif  kebijakan  melalui  identifikasi  terhadap  faktor-faktor penghambat  dan  pendukung  serta  strategi  implementasi  kebijakan  RAN  PE  di  lingkungan BNPT.
Data  primer  dalam  penelitian  ini  adalah  hasil  data  wawancara  dan  observasi ditriangulasi. Wawancara purposive dilakukan dengan informan utama penelitian. Informasi tersebut dikumpulkan dengan melakukan wawancara purposive kepada 11 (sebelas) orang

## IMPLEMENTASI RENCANA AKSI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN EKSTREMISME BERBASIS KEKERASAN YANG MENGARAH PADA TERORISME
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 6 Number 4 (Nov - Jan 2023), pp.1521-1536                                      Alfrida Heanity Panjaitan.et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.297 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
key  informan  yang  berasal  dari  BNPT,  Kemendagri  Pusat,  Kesbanpol  Bandung,  Akademisi,
Mitra Pembangunan dan Mitra Deradikalisasi.
Selain  wawancara  secara  purposive,  penelitian  ini  menggunakan  metode triangulasi,  yang mengacu  pada  beberapa  sumber  data  untuk  mendapatkan  informasi  yang  sama,  untuk memverifikasi  keakuratan  data  yang  dikumpulkan.  Sebuah  studi  atau  fenomena  sosial mungkin mendapat manfaat dari triangulasi jika beberapa sumber data, peneliti, kerangka teori,  dan  alat  metodologi  digunakan.  Ada  pro  dan  kontra  untuk  setiap  pendekatan, sehingga  penting  untuk  menggabungkannya.  Oleh  karena  itu,  triangulasi  memungkinkan representasi  realitas  yang  lebih  akurat.  Data  yang  diperoleh  selanjutnya  dianalisis  secara kualitatif  dengan  model  interaktif  dan  berlangsung  secara  terus  menerus  sampai  datanya jenuh, dimulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan  Miles, Huberman  &  Saldaña  (2014)  dalam  (Elwan  et  al.,  2022).  Kondensasi  data  merujuk  pada proses seleksi, fokus studi, penyederhanaan, ringkasan dan transformasi data dengan tujuan untuk mengetahui Implementasi Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme  Berbasis  Kekerasan  yang  Mengarah  pada  Terorisme.(Muhammad  Elwan  et  al., 2022)

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian  ini  menjawab  2  (dua)  rumusan  permasalahan  yaitu:  1)  Faktor  apa  saja yang  menentukan  keberhasilan  dan  penghambat  dalam  implementasi  Rencana  Aksi Nasional  Pencegahan  dan  Penanggulangan  Ekstremisme  Berbasis  Kekerasan  yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2022 di BNPT dan 2) Strategi apa yang dibutuhkan dalam mengatasi  faktor  penghambat  implementasi  Rencana  Aksi  Nasional  Pencegahan  dan Penanggulangan  Ekstremisme  Berbasis  Kekerasan  yang  Mengarah  pada  Terorisme  Tahun 2022 di BNPT.
Menurut  Jones  (1991)  dalam  La  Ode  Muhammad  Elwan,  (2011:  18)  menjelaskan  bahwa Implementasi  kebijakan  mudah  dimengerti  secara  teoritik  dan  konseptual,  namun  tidak senantiasa demikian dalam bentuknya yang kongkrit, karena pelaksanaannya secara nyata bukanlah  sesuatu  yang  mudah  (Supriadin  et  al.,  2020).  Pendekatan  implementasi  menurut Mirelee  Grindle  (Grindle,  2017)  dalam  menentukan  keberhasilan  suatu  kebijakan,  yaitu  isi kebijakan dan konteks implementasi. (Ode et al., 2023)
Merujuk pada konsep yang digagas oleh George Edward III menyampaikan bahwa terdapat  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  keberhasilan  maupun  kegagalan  dalam mengimplementasikan kebijakan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE) di BNPT. Adapun faktor-faktor tersebut antara lain: Komunikasi; Sumberdaya; Disposisi atau Sikap dan; Struktur Birokrasi yang satu dan lainnya saling terkait sehingga dapat terlihat penyebab keberhasilan

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 4 (Nov-Jan 2023) pp.1521-1536 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.297
dan kegagalan sebuah implementasi kebijakan.
Sementara  itu  untuk  mengetahui  apakah  strategi  kebijakan  RAN  PE  di  BNPT  dapat mengatasi  faktor  penghambat  dalam  implementasi  RAN  PE  yang  didasarkan  melalui  Teori yang  disampaikan  oleh  Sunggono  (1994).  Adapun  strategi  dimaksud  antara  lain:  Fasilitas yang  diperlukan  untuk  memfasilitasi  pelaksanaan  kebijakan;  Peraturan  atau  kebijakan hukum,  mentalitas  pejabat  pelaksana  undang-undang  atau  kebijakan;  dan  indivu  yang bertindak sesuai dengan norma yang ditetapkan oleh masyarakat pada umumnya.

## Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi RAN PE di BNPT Struktur Birokrasi
Untuk  melihat  bagaimana  efektivitas  struktur  birokrasi  dalam  mendukung implementasi kebijakan Perpres RAN PE, penilitian ini mengkaji beberapa aspek pendukung struktur birokrasi yaitu, Aspek Pelaksanaan Tusi Kepala BNPT, Aspek Mekanisme Pengambilan Keputusan,  Aspek  Landasan  Hukum,  dan  Aspek  Dukungan  Institusi.  Berdasarkan  hasil wawancara  yang  diolah,  Struktur  Birokrasi  menjadi  satu-satunya  faktor  pendorong  dalam implementasi RAN PE. Hal ini dapat dilihat melalui tingginya respon positif yang disampaikan oleh  para  key  informan  di  semua  aspek  birokrasi.  Keberadaan  seorang  pemimpin  menjadi hal yang penting dalam menetapkan dan memutuskan tentang hakikat dalam tujuan yang ingin dicapai.
Oleh karena itu, pelaksanaan tugas dan fungsi yang dijalankan oleh Kepala Badan Nasional  Penanggulangan  Terorisme  (Kepala  BNPT)  yang  juga  menjadi  Ketua  Sekretariat Bersama  RAN  PE  memberikan  pengaruh  dalam  kesuksesan  kebijakan  RAN  PE  ini.  Kepala BNPT  bertanggung  jawab  untuk  menyelenggarakan  berbagai  pertemuan  koordinasi, melakukan  pemantauan  dan  juga  melakukan  evaluasi  pelaksanaan  RAN  PE.  Kemampuan Kepala BNPT dalam memimpin dan mengambil keputusan dengan memberikan arah yang jelas  kepada  bawahan  di  lingkungan  BNPT  telah  menghasilkan  berbagai  capaian  dan program berjalan dengan baik. Terdapat sebanyak 9 dari 11 responden memberikan respon positif pada Aspek Pelaksanaan Tusi Kepala BNPT. Disampaikan bahaw dalam pelaksanaan kebijakan  ini  Kepala  BNPT  menjadi  Ketua  Sekretariat  Bersama.  Adapun  keanggotaan Sekretariat  Bersama  itu  terdiri  dari  6  (enam)  Kementerian/Lembaga.  Kepala  BNPT  ini  yang kemudian  bertugas  untuk  mengkoordinit  progres  pelaksanaan  dan  juga  menyampaikan pelaporan kepada Presiden.
Landasan  hukum  yang  kuat  menjadi  pondasi  penting  ketika  kebijakan  tersebut dijalankan.  Landasan  hukum  menjadi  dasar dan  pedoman  oleh  para  pelaksana  bertindak dalam  menjalankan  kebijakan  tersebut.  Selain  menjadi  pedoman,  hukum  juga  dapat difungsikan  sebagai  sarana  pengendali  dan  sumber  rujukan  sebagai  dasar  dalam pengambilan keputusan pelaksanaan kebijakan. Untuk memastikan pelaksanaan kebijakan

## IMPLEMENTASI RENCANA AKSI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN EKSTREMISME BERBASIS KEKERASAN YANG MENGARAH PADA TERORISME
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 6 Number 4 (Nov - Jan 2023), pp.1521-1536                                      Alfrida Heanity Panjaitan.et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.297 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
tersebut berjalan dengan baik dan memenuhi prinsi-prinsip Akuntabilitas, Transparansi, maka BNPT  selaku leading  sector pelaksanaan  RAN  PE  telah  mengesahkan  Surat  Keputusan Kepala BNPT Nomor 129 Tahun 2021 tentang Pembentukan Sekretariat Bersama RAN PE yang memiliki  tugas  untuk  melakukan  pemantauan  terhadap  aksi  yang  dimandatkan  dalam Perpes  yang  selanjutnya  di  evaluasi  untuk  melihat  sejauh  apa  progres  pelaksanaan  yang kemudian dilaporkan kepada Presiden Republik Indonesia sebagai bentuk tanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan ini. Selain itu juga telah dibentuk Ketua Kelompok Kerja RAN PE dan juga Ketua Kelompok Kerja RAN PE pada ketiga Pilar RAN PE yang membantu Ketua Sekber dalam penguatan pelaksanaan di masing-masing RAN PE.
Dalam  rangka  membantu  kerja-kerja  Sekber  RAN  PE  juga  telah  dibentuk  Kelompok Kerja  K/L  Nomor  256  Tahun  2021  yang  kemudian  mengalami  perubahan  keanggotaan Kelompok  Kerja  K/L  Nomor  76  Tahun  2022.  Adapun  Skep  Pokja  K/L  mengatur  bagaimana mekanisme  koordinasi  dan  para  penanggung  jawab  masing-masing  K/L.  Dalam  rangka mengoptimalkan  implementasi  RAN  PE  di  internal  BNPT  juga  ditetapkan  Surat  Keputusan Kepala  BNPT  Nomor  52  Tahun  2022  yang  diharapkan  dapat  meningkatkan  efektivitas  dari pelaksanaan kebijakan RAN PE ini khususnya dalam lingkup dan tanggung jawab BNPT.
Selain  itu  juga  untuk memastikan  pelaksanan  kebijakan  yang  multi-stakeholder  juga telah dibentuk Kelompok Kerja Tematis RAN PE melalui Surat Keputusan Kepala BNPT Nomor 299  Tahun  2022.  Adapun  Kelompok  Kerja  ini  terdiri  dari  masyarakat  sipil.  Dalam  regulasi  ini juga  turut  mengatur  bagaimana  peran  masyarakat  sipil  dalam  melaksanakan  RAN  PE melalui  7  (tujuh)  bidang  intervensi  yaitu  Pengarusutamaan  Gender,  Pelindungan  Saksi  dan Korban  dan  Pemenuhan  Hak-Hak  Korban,  Pelibatan  Pemuda,  Komunikasi  Strategis, Kesiapsiagaan Nasional, Rehabiltasi dan Reintegrasi (Deradikalisasi) dan terakhir Hukum dan Perlindungan  HAM.  Guna  mendukung  kebijakan  tersebut  juga  telah  ditetapkan  Peraturan BNPT  Nomor  5  Tahun  2021  yang  mengatur  koordinasi  melalui  Struktur  dan  Keanggotaan Sekretariat  Bersama  RAN  PE  dan  juga  Mekanisme  Pelaporan  RAN  PE.  melalui  sistem monitoring  evaluasi  dan  pelaporan  berbasis  digital  melalui I-Khub  on  CT/VE (Indonesia Knowledge Hub on Countering Terrorism and Violent Extremism).
Keberadaan  I-Khub  on  CT/VE  digunakan  sebagai  platform  untuk  berbagai pengetahuan  dan  pengalaman  antar  K/L  yang  dapat  memberikan  kemudahan  dalam melakukan  koordinasi  terkait  upaya  pencegahan  dan  penanggulangan  ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.
Dalam  rangka  mengakselerasi  pelaksanaan  RAN  PE  di  daerah,  BNPT  berkoordinasi dengan  Kementerian  Dalam  Negeri  untuk  menyiapkan  berbagai  kebijakan  dalam mendukung  kebutuhan  pelaksanaan  kebijakan  tersebut.  Adapun  kebijakan  dimaksud antara  lain  seperti:  Surat  Edaran  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  339/5267/SJ  tentang Implementasi  RAN  PE  yang  menginstruksikan  kepada  pemerintah  daerah  untuk  dapat

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 4 (Nov-Jan 2023) pp.1521-1536 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.297
melaksanakan  RAN  PE  di  daerah  dan  mempedomani  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri tentang  Pedoman  Penyusunan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  terkait penganggaran  RAN  PE  di  daerah.  Hal  ini  dapat  mendorong  Pemerintah  Daerah merumuskan  kebijakan  pelaksanaan  RAN  PE  di  tingkat  daerah.  Selain  itu  juga  Kemendagri telah  mengeluarkan  Surat  Edaran  Nomor  300.1.4/8656/SJ  yang  meminta  Laporan Perkembangan  Capaian  Implementasi  RAN  PE  kepada  Gubernur,  Bupati/Walikota  seluruh Provinsi di Indonesia.
Berbagai  Landasan  Hukum  yang  komprehensif  ini  dibutuhkan  untuk  memberikan dampak positif dalam pencapaian Aksi RAN PE mengingat pemacu terjadinya ekstremisme berbasis kekerasan (push dan pull factors) bersumber dari multifaktor di antaranya ekonomi, sosial dan politik.
Bukti  lain  dalam  aspek  dukungan  BNPT  maupun  pemangku  kepentingan  lainnya dalam kebijakan RAN PE, dapat dilihat melalui terselenggaranya berbagai sosialisasi RAN PE di  berbagai  K/L  yang  meminta  BNPT  untuk  dapat  menjelaskan  secara  komprehensif bagaimana pelaksanaan dari RAN PE itu sendiri. Selain itu juga turut dilaksanakan sosialisasi di  berbagai  wilayah  seperti  Provinsi  NTB, Provinsi  Jawa  Tengah,  Provinsi  Jawa  Timur,  Provinsi Jawa Barat, Provinsi Aceh, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi NTB, Kota Bandung, Kota Surakarta, Kota Malang, Kota Maluku, Kota Makassar, Kota Medan dan Kota Bogor. Selain itu BNPT juga telah menyelenggarakan Sosialisasi dan Konsolidasi RAN PE di  Bali  yang  turut  mengundang  Kesbangpol  dan  FKPT  seluruh  Provinsi.  Adapun  hasil  yang dapat  dilihat  dari  pelaksanaan  Sosialisasi  ini  adalah  terbentuknya  berbagai  regulasi  atau peraturan  perundangan  terkait  pelaksanaan  RAN  PE  di  daerah  yang  disesuaikan  dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing daerah.
Hal ini dibuktikan dengan pelaksanaan berbagai sosialisasi pelaksanaan RAN PE baik di tingkat nasional (K/L) maupun di tingkat daerah (pemda dan masyarakat sipil).

## Komunikasi
Pada  implementasi  RAN  PE  dilaporkan  bahwa  salah  satu  kendala  yang  dihadapi  adalah komunikasi.  Hal  ini  dilihat  dari  laporan  yang  dihimpun  oleh  Tim  Sekber  RAN  PE.  Dalam Laporan  Pelaksanaan  RAN  PE  Tahun  2022  disebutkan  bahwa  agenda  RAN  PE  kurang dikomunikasikan dalam internal Kementerian/Lembaga yang terlibat. Kurangnya komunikasi pada  akhirnya  akan  berdampak  pada  tidak  efektifnya  implementasi  RAN  PE.  Tanpa komunikasi  yang  jelas  tentang  RAN  PE,  para  penggiat  RAN  PE  belum  secara  optimal mengetahui  apa  yang  dikerjakan  dan  ingin  dicapai  akibat  minimnya  komunikasi  dalam mewujudkan pemahaman bersama.
Kurangnya  komunikasi  kemudian  mengakibatkan  ketidakpastian  dan  kebingungan para penggiat RAN PE di internal K/L dalam merumuskan realisasi aksi dari amanat Perpres

## IMPLEMENTASI RENCANA AKSI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN EKSTREMISME BERBASIS KEKERASAN YANG MENGARAH PADA TERORISME
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 6 Number 4 (Nov - Jan 2023), pp.1521-1536                                      Alfrida Heanity Panjaitan.et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.297 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
RAN  PE.  Lebih  jauh,  ketidak  pahaman  dan  kebingungan  dalam  mengimplementasikan kebijakan  dapat  menyebabkan  kurangnya  motivasi,  komitmen,  dan  partisipasi  para  K/L yang terkait dalam implementasi kebijakan yang dimaksud.
Selanjutnya,  untuk  mengetahui  lebih  jauh  bagaimana  komunikasi  dalam  internal BNPT  selaku  leading  sector dan  K/L  terkait  dalam  implementasi  RAN  PE,  penelitian  ini  dikaji melalui  faktor  komunikasi  dalam  beberapa  aspek,  yaitu  aspek  keterlibatan  dan  tanggung jawab, pola koordinasi internal, serta sosialisasi internal dan eksternal.
Pada dasarnya, selaku leading sector BNPT telah mengambil langkah-langkah yang dianggap  tepat  dalam  implementasi  RAN  PE.  Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  telah diolah, sebagian responden menganggap BNPT telah melaksanakan aspek keterlibatan dan tanggung jawab dengan baik karena telah mengambil langkah-langkah normatif, misalnya dengan membuat SKEP No. 53 tentang Tim Sekretariat Pendukung Pelaksanaan RAN PE 2023 dalam internal BNPT. SKEP tersebut telah membagi ketiga Pilar RAN PE pada masing-masing Kedeputian  di  BNPT  yang  sesuai  dengan  tupoksi  dan  tanggung  jawab  3  kedeputian  yang terdapat  di  BNPT.  Misalnya,  Pilar  Pencegahan  diampu  oleh,  Deputi  Bidang  Pencegahan, Perlindungan  dan  Deradikalisasi;  Pilar  Penegakan  Hukum,  Perlindungan  Saksi  dan  Korban, dan  Penguatan  Kerangka  Legislasi  Nasional  diketuai  oleh  Deputi  Bidang  Penindakan,  dan Pembinaan  Kemampuan,  serta  Pilar  Kemitraan  dan  Kerja  Sama  Internasional  diampu  oleh Deputi  Bidang  Kerja  Sama  dan  Internasional.  SKEP  tersebut  memperlihatkan  bagaimana seluruh  bagian  BNPT  disiapkan  untuk  dapat  bertanggungjawab  dan  terlibat  secara  penuh dalam mewujudkan implementasi RAN PE secara optimal.
Mengenai Aspek yang masih kurang  berjalan efektif terletak pada aspek koordinasi di  internal  BNPT.  Hal  ini  dilihat  dari  lemahnya  sinergi  antar  unit  kerja  di  BNPT  dalam merumuskan  seta  melaksanakan  kegiatan  yang  sesuai  dengan  amanat  dalam  Perpres. Akibatnya, kegiatan yang dirumuskan banyak yang tidak sesuai dengan keluaran dan hasil yang  diminta  oleh  Perpres  RAN  PE.  Selain  itu,  kurangnya  koordinasi  internal  membuat  unit kerja yang menghambat proses kolaborasi untuk menyelaraskan kegiatan-kegiatan RAN PE antar unit kerja RAN PE. Kurangnya koordinasi ini dibuktikan dengan masih sedikitnya rapat koordinasi terkait RAN PE yang diselenggarakan oleh masing-masing Ketua Kelompok Kerja RAN PE di BNPT.
Hal yang sama juga terjadi pada pelaksanaan aspek sosialisasi Internal dan Eksternal. Meskipun  secara  keseluruhan,  BNPT  telah  melakukan  berbagai  inisiatif  aktif  dalam melakukan sosialisasi secara eksternal baik dengan K/L maupun pemerintah daerah, tetapi dalam internal BNPT sosialisasi RAN PE justru dianggap sangat kurang dan perlu dioptimalkan karena  masih  kurangnya  pemahaman  bersama.  Selain  itu,  kurangnya  sosialisasi  di  internal BNPT  sendiri  sehingga  membuat  para  penggiat  tidak  sepenuhnya  memahami  tugas, tanggung  jawab,  keluaran,  serta  hasil  yang  diharapkan  dari  mereka.  Ini  dapat

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 4 (Nov-Jan 2023) pp.1521-1536 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.297
mengakibatkan  ketidakjelasan  dalam  peran  mereka,  yang  pada  gilirannya  dapat menghambat pelaksanaan RAN PE di internal BNPT. Dampak lainnya adalah penggiat RAN PE  di  BNPT  kekurangan  motivasi  dan  komitmen  dalam  menjalankan  kegiatan  RAN  PE sehingga dapat mengurangi bahkan meniadakan sense of ownership (rasa kepemilikan) di internal BNPT itu sendiri.
Dari  tiga  aspek  komunikasi  tersebut  dapat  dilihat  bahwa  kurangnya  koordinasi internal  dan  sosialisasi  menyebabkan  transmisi  atau  persebaran  informasi  terkait  RAN  PE menjadi  tidak berjalan  dengan  lancar dan  efektif.  Hal  ini  kemudian  menyebabkan  ketidak jelasan dan kebingungan dari para penggiat RAN PE dalam melaksanakan tugas mereka. Di samping  itu,  perubahan  personal  yang  menduduki  jabatan  juga  menimbulkan  ketidak konsistenan  terhadap  prioritas  dan  informasi  yang  disebarkan  kepada  para  penggiat  RAN PE. Oleh karena itu, tiga indikator komunikasi, yaitu transmisi, kejelasan, dan konsistensi masih belum dapat ditemukan dalam alur komunikasi internal BNPT.

## Sumber Daya
Dalam Laporan Pelaksanaan RAN PE Tahun 2022, diidentifikasi bahwa kendala faktor sumber  daya  merupakan  hal  yang  paling  sering  ditemukan  dalam  implementasi  RAN  PE, kendala  ini  setidaknya  disebutkan  oleh  30  dari  39  K/L  yang  terlibat  dari  dalam  RAN  PE (laporan  hal  66).  Oleh  karena  itu,  penelitian  ini  akan  menggali  lebih  jauh  terkait  faktor sumber  daya  dari  aspek  kompetensi  SDM,  anggaran,  waktu,  serta  sarana  dan  prasarana dalam internal BNPT.
Dari aspek kompetensi SDM, disebutkan bahwa BNPT telah memiliki inisiatif yang baik dalam  mempersiapkan  kompetensi  SDM  dengan  membagikan  tugas-tugas  terkait  RAN  PE yang  disesuaikan  dengan  tupoksi  masing-masing  unit  kerja. Sayangnya,  persiapan  tersebut tidak  dibarengi  dengan  komunikasi  yang  berdampak  pada  kurangnya  pemahaman  dan kompetensi  yang  dimiliki  penggiat  RAN  PE  di  internal  BNPT.  Seperti  yang  telah  disebutkan pada faktor komunikasi, hingga saat ini kurangnya komunikasi terjadi di tingkat atas hingga bawah yang menghambat proses penyampaian informasi dan kurang pahamnya penggiat RAN PE atas tugas yang seharusnya mereka kerjakan.
Dari  yang  disampaikan  oleh  Key  Informan  disampaikan  bahwa  komunikasi  yang tidak lancar berdampak pada  kurangnya  pemahaman  dan  kompetensi  penggiat  RAN  PE. Komunikasi  yang  tidak  memadai  antara  pejabat  dan  penggiat  Program  RAN  PE  telah mengakibatkan  kesulitan  dalam  menyampaikan  informasi  yang  esensial,  membuat penggiat  kurang  paham  mengenai  tujuan  dan  perubahan  dalam  program,  dan  sebagai akibatnya, melambatkan proses implementasi program. Lebih dari itu, kurangnya komunikasi ini  juga  mempengaruhi  koordinasi  antara  unit-unit  yang  terlibat,  mengakibatkan ketidakjelasan  peran  dan  tanggung  jawab,  dan  dengan  demikian,  menghambat

## IMPLEMENTASI RENCANA AKSI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN EKSTREMISME BERBASIS KEKERASAN YANG MENGARAH PADA TERORISME
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 6 Number 4 (Nov - Jan 2023), pp.1521-1536                                      Alfrida Heanity Panjaitan.et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.297 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
kemampuan mereka untuk menjalankan tugas mereka dengan efisien.
Aspek  lain  yang  mempengaruhi  sumber  daya  adalah  terkait  dukungan  anggaran. Dalam hal ini sebanyak 10 dari 11 responden menyebutkan anggaran merupakan masalah utama  yang  mereka  hadapi.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  Penanggaran  dalam  Pelaksanaan Perpres  RAN  PE  bersumber  dari  APBN,  APBD,  atau  sumber  sah  yang  lain.  Namun,  pada dasarnya hingga saat ini belum ada alokasi khusus yang diberikan untuk implementasi RAN PE kepada setiap K/L atau pun Pemda, termasuk BNPT.
Berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh Key Informan disampaikan  bahwa implementasi RAN PE memang tidak mendapat anggaran khusus dari Pemerintah Indonesia sehingga  setiap  K/L  termasuk  BNPT  perlu  menganggarkan  sendiri  dari  alokasi  dana  yang ada. Sayangnya, hingga saat ini masih sedikit unit kerja yang secara sadar mengalokasikan dana khusus untuk RAN PE. Adapun hal ini terjadi karena anggaran yang ada hanya cukup untuk  kegiatan  rutin  sehingga  unit-unit  kerja  yang  ada  merasa  terbebani  apabila  mereka juga perlu mengalokasikan anggaran untuk RAN PE.
Kemudian,  dari  aspek  waktu  seluruh  responden  menyebutkan  bahwa  waktu  yang mereka butuhkan untuk menyelesaikan RAN PE ini masih sangat kurang mengingat periode pelaksanaan  Perpres  RAN  PE  hanya  5  tahun  (2020-2024)  tetapi  bisa  dilaksanakan  setelah Presiden  Republik  Indonesia  mengesahkan  Perpres  Nomor  7  Tahun  2021  tentang  RAN  PE Tahun 2021. Implementasi RAN PE saat ini baru berjalan di fase sosialisasi yang membutuhkan waktu  yang  lebih  lama  untuk  memastikan  bagaimana  setiap  programnya  dapat dilaksanakan  dengan  efektif.  Kemudian,  perlu  dicermati  pula  ketika  waktu  terbatas, implementasi  kebijakan  seringkali  harus  dilakukan  dengan  cepat.  Hal  tersebut  dapat berpengaruh  terhadap  kesalahan  maupun  tindakan  yang  tidak  terkoordinasi.  Personil mungkin tergesa- gesa dalam menjalankan tugas mereka, yang dapat mengurangi kualitas implementasi kebijakan, dalam hal ini merupakan kebijakan Perpres RAN PE.

## Disposisi/Sikap
Secara  keseluruhan  pelaksanaan  Kebijakan  Rencana  Aksi  Nasional  Pencegahan  dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE) ini  memiliki  tujuan  secara  umum  yaitu  meningkatkan  rasa  aman  warga  negara  dari ancaman ekstremisme kekerasan yang mengarah pada terorisme. Selain itu, RAN PE memiliki tujuan  secara  khusus  untuk  meningkatkan  partisipasi  dan  sinergitas  pelaksanaan  program- program  pencegahan  dan  penanggulangan  ekstremisme  berbasis  kekerasan  yang mengarah  pada  terorisme  baik  kementerian/lembaga,  pemerintah  daerah  maupun masyarakat sipil. Para key informan menyampaikan bahwa kebijakan  RAN PE jadi program soft approach yang dinilai strategis dalam pencegahan dan penanggulangan ekstremisme kekerasan dan terorisme. Berdasarkan hasil wawancara peneliti, jika meninjau faktor disposisi berdasarkan aspek SOP, sebenarnya BNPT selaku leading sector kebijakan ini telah berhasil

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 4 (Nov-Jan 2023) pp.1521-1536 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.297
membangun  infrastruktur  yang  kuat  melalui  berbagai  SOP  yang  dinilai  dapat  memberikan pemahaman dan pedoman yang jelas kepada para pelaksana kebijakan RAN PE.  Adapun keberhasilan  tersebut  teridentifikasi  melalui  Pembentukan  Sekretariat  Bersama  RAN  PE melalui SKEP Kepala BNPT Nomor 129 Tahun 2021 tentang Sekretariat Bersama RAN PE (terdiri dari  Pejabat  Eselon  1,  6  (enam)  K/L);  SKEP  Kepala  BNPT  Nomor  256    Tahun  2021  yang mengalami  perubahan  pada  tahun  2022  menjadi  SKEP Kepala  BNPT  Nomor 76  Tahun  2022 (terdiri dari Pejabat Eselon 2 K/L) serta Pembentukan Kelompok Kerja Tematis RAN PE (terdiri dari  masyarakat  sipil)  yang  di  dalamnya  terdapat  Penjabaran  tugas-tugas  dari  Pelaksana Kebijakan  yaitu  para  Kelompok  Kerja.  Selain  itu  dalam  memonitor  dan  mengevaluasi kebijakan RAN PE ini juga telah di susun suatu pedoman untuk Tata Cara dalam melakukan Koordinasi,  Pemantauan,  Evaluasi  dan  Pelaporan  Pelaksanaan  RAN  PE  Tahun  2020-2024 melalui  Peraturan  BNPT  Nomor  5  Tahun  2021.  Dengan  disusunnya  berbagai  infrastrukutur yang komprehensif tersebut hasil wawancara menilai bahwa RAN PE menjadi spesial karena menjadi satu-satunya rencana aksi yang sampai saat ini harus diakui bersama sebagai salah satu rencana aksi yang memerankan dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk terlibat  aktif  dalam  pelaksanaannya.  Secara  konseptual  RAN  PE  ini  secara  jelas menempatkan  bagaimana  peran  pemerintah,  bagaimana  peran  masyarakat  sipil, organisasi masyarakat sipil, bagaimana peran masyarakat secara umum untuk berpartisipasi dalam  pelaksanaan  upaya-upaya  pencegahan  dan  penanggulangan  ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah kepada terorisme ini.
Selain itu juga, dukungan kepemimpinan tentunya menjadi hal yang strategis dalam menjadikan  suatu  kebijakan  sebagai  prioritas  utama  program.  Hasil  wawancara menyampaikan bahwa ketika kebijakan RAN PE mendapat arahan pimpinan dengan jelas dan  menjadi  prioritas,  maka  selanjutnya  akan  sangat  mudah  para  bawahan  untuk mengimplementasikannya  kebijakan  tersebut.  Selanjutnya,  dengan  dasar  tersebut,  secara otomatis  juga  akan  lebih  mudah  ketika  terdapat  permasalahan  maupun  hambatan  yang membutuhkan respon cepat dan tepat dari para pimpinan untuk dapat diselesaikan.
Meskipun  aspek  SOP  sudah  mendapatkan  respon  positif,  aspek  antusiasme/respon dari internal di BNPT justru tidak mendukung kebijakan yang sudah disiapkan. Para penggiat RAN  PE  memiliki  peran  krusial  dalam  menjalankan,  memahami,  dan  mendukung  kebijakan organisasi.  Jika  antusiasme  mereka  rendah,  kemungkinan  besar  dapat  mengakibatkan ketidakpatuhan  dan  kurangnya  keterlibatan  dalam  menjalankan  kebijakan  tersebut, sehingga  akan  mengakibatkan  penurunan  kualitas  pelaksanaan  kebijakan  hingga meningkatkan risiko kesalahan dalam implementasi kebijakan.
Dari  hasil  penyataan  yang  disampaikan  oleh  para  key  informan  antusiasme  masih menjadi  kendala  dalam  pelaksanaan  RAN  PE  di  internal  BNPT  meskipun  pada  tingkat

## IMPLEMENTASI RENCANA AKSI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN EKSTREMISME BERBASIS KEKERASAN YANG MENGARAH PADA TERORISME
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 6 Number 4 (Nov - Jan 2023), pp.1521-1536                                      Alfrida Heanity Panjaitan.et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.297 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
pimpinan  tinggi  sudah  menunjukkan  langkah  tindak  lanjut  secara  konkrit  yang  dibuktikan melalui penyampaian berbagai progress pelaksanaan RAN PE.
Namun  pada  pimpinan  di  level  menengah  hingga  pada  level  bawah  dilihat  bahwa antusiasme  masih  rendah.  Hal  itu  diakibatkan  oleh  beberapa  hal  antara  lain  seperti: Pergantian  pimpinan  yang  kerap  mengakibatkan  pergantian  program  prioritas  masing- masing unit, akibat kurangnya informasi terhadap urgensi dari pelaksanaan RAN  PE. Hal itu kemudian mengakibatkan implementasi RAN PE terhambat.
Selain itu juga, kurangnya diskusi secara berkesinambungan juga menurunkan antusiasme di antara para penggiat RAN PE, meskipun dalam pelaksanaanya Sekretariat Bersama RAN PE juga  telah  menyelenggarakan  berbagai  pertemuan  Koordinasi  untuk  monitoring  dan evaluasi pelaksanaan RAN PE baik di internal BNPT, K/L dan Masyarakat sipil. Selain itu juga, Sekretariat  Bersama  RAN  PE  juga  turut  membuka  ruang  koordinasi  dan  komunikasi  dalam memberikan  informasi  terkait  perkembangan  pelaksanaan  RAN  PE  maupun  pemahaman terkait aksi yang terdapat dalam lampiran RAN PE.
Namun  demikian,  adanya  ruang  koordinasi  dan  komunikasi  justru  masih  belum dimanfaatkan dengan optimal di internal BNPT. Hal ini dilihat masih rendahnya internal BNPT yang secara langsung menghubungi Sekretariat Sekber RAN PE untuk berkonsultasi. Adapun hal  ini  sudah  dijelaskan  oleh  Key  Informant  5  yang  menyampaikan  bahwa  rendahnya antusias  serta kurangnya partisipasi  untuk berkonsultasi dengan Sekber terkait implementasi RAN  PE  dapat  disebabkan  karena  perbedaan  kepentingan  ( interest ).Selain  permasalahan terkait  antusiasme,  rendahnya  komitmen  juga  masih  menjadi  temuan  dalam  penelitian  ini. Padahal  komitmen  para  pelaksana  kebijakan  menjadi  faktor  yang  cukup  penting  dalam proses penyelenggaraan kebijakan.
Greenberg  dan  Baron  (1993,  dalam  Chairy,  2002)  menyampaikan  karyawan  yang memiliki  komitmen  organisasional  yang  tinggi  adalah  karyawan  yang  lebih  stabil dan  lebih produktif sehingga pada akhirnya juga akan lebih menguntungkan bagi organisasi. Sebaik- baiknya  sistem  yang  dibangun  dalam  suatu  penyelenggaraan  suatu  kebijakan,  tanpa adanya komitmen tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Maka perlu digaris bawahi, peran pelaksana kebijakan yang dalam hal ini BNPT sangat penting untuk terus ditingkatkan, terutama perwujudan komitmen dalam pelaksanaan kebijakan ini yaitu, meningkatkan hak atas rasa aman masyarakat dari ancaman ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme\
Dengan  demikian  berdasarkan  Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan ditemukan  bahwa  Faktor  Struktur  Birokrasi  menjadi  Faktor  yang  mendukung  implementasi RAN  PE  di  BNPT  sedangkan  Faktor  penghambat  implementasi  RAN  PE  di  BNPT  antara  lain seperti: Komunikasi, Sumber Daya dan Disposisi atau Sikap.

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 4 (Nov-Jan 2023) pp.1521-1536 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.297

## Strategi mengatasi faktor penghambat
RAN  PE  merupakan  suatu  kebijakan  yang  mengedepankan  pendekatan  lunak (soft approach)  dalam  menanggulangi  Ekstremisme  Berbasis  Kekerasan  yang  Mengarah  pada Terorisme secara sistematis, terencana dan terpadu. Kebijakan RAN PE ini diharapkan dapat memberikan rasa aman warga negara yang di capai melalui berbagai upaya antara lain: meningkatkan  koordinasi  antar  K/L,  partisipasi  dan  sinergitas  dalam  menjalankan  berbagai program,  pengembangan  instrumen  dan  sistem  pendataan,  meningkatkan  kapasitas aparatur dan infrastruktur serta meningkatkan kerja sama internasional.
Namun  dalam  pelaksanaannya  melalui  penelitian  ini,  ditemukan  berbagai  faktor penghambat yang perlu untuk di benahi agar dapat mencapai ultimate goals dalam RAN PE  itu  sendiri.  Oleh  karena  itu  diperlukan  strategi-strategi  yang  dilakukan  dalam  mengatasi faktor penghambat, antara lain:
1. Optimalisasi  komunikasi  di  lingkungan  BNPT  melalui  Forum  Diskusi  Rutin  RAN  PE  pada masing-masing  Pilar  RAN  PE.  Forum  digunakan  sebagai  ruang  komunikasi  dan koordinasi  dalam  menyamakan  pemahaman  dan  bertukar  informasi  terkait  RAN  PE. Melalui  pengawasan  dan  perhatian  dari  Ketua  Pokja  dan  Pejabat  Penanggung Jawab masing-masing Pilar RAN PE. melalui  forum  tersebut  dapat  dilakukan evaluasi internal  BNPT  dengan  berfokus  pada  masing-masing  Pilar  RAN  PE.  Hal  tersebut bertujuan  untuk  memberikan  kemudahan  dalam  mengidentifikasi  sejauh  mana progress  dan  langkah  tindak  lanjut  pelaksanaan  implementasi  RAN  PE  dengan berpedoman  pada  Peraturan  Badan  Nasional  Penanggungan  Terorisme  Nomor  5 Tahun  2021  tentang  Tata  Cara  Koordinasi,  Pemantauan,  Evaluasi  dan  Pelaporan Pelaksanaan RAN PE.
2. Pembentukan  Manajemen  Teknologi  untuk  mengatasi  persoalan  atas  kurangnya kapasitas penggiat RAN PE terhadap pelaporan. Manajemen Teknologi ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi dan efektivitas dari pelaksanaan RAN PE itu sendiri.  Misalnya  dengan  mengintegrasikan  AI  melalui  sistem  Pelaporan  RAN  PE, Platform I-KHub. diperlukan peningkatan kapasitas kepada para Penanggung Jawab Pelaporan  BNPT  agar  hasil  yang  dilaporkan  sesuai  dengan  amanat  dan  keluaran dalam Perpres RAN PE.
3. Dorongan untuk memasukkan Aksi RAN PE dalam Sistem RKAKL BNPT dan RPJMN 2025- 2029.  BNPT  selaku  leading  sector  kebijakan  RAN  PE,  dapat  melakukan  identifikasi dengan  memasukkan  program-program  RAN  PE  ke  Rencana  Kerja  Dan  Anggaran Kementerian/Lembaga  (RKAKL).  Dengan  pelaksanaan  kegiatan  tersebut  akan  lebih mudah bagi para personal di BNPT untuk melaksanakan aksi-aksi yang dimandatkan RAN  PE  itu  sendiri.  Selain  itu,  BNPT  juga  dapat  melakukan  pendekatan  dengan

## IMPLEMENTASI RENCANA AKSI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN EKSTREMISME BERBASIS KEKERASAN YANG MENGARAH PADA TERORISME
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 6 Number 4 (Nov - Jan 2023), pp.1521-1536                                      Alfrida Heanity Panjaitan.et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.297 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
Bappenas,  agar  dapat  memasukkan  nomenklatur  RAN  PE  di  RPJMN  2025-2029 sekaligus  mengkonstruksikan  RAN  PE  menjadi  satu  nomenklatur  tersendiri  dalam pembiayaannya.  Dengan  demikian,  realisasi  pelaksanaan  RAN  PE  dapat  berjalan optimal karena dapat dilaksanakan juga oleh seluruh K/L dan juga lebih mudah untuk mengukur keberhasilannya. Mengenai strategi ini seluruh informan di mengungkapkan pentingnya strategi ini dalam mengoptimalkan RAN PE.
4. Penguatan  Tim  Sekretariat  Sekber  RAN  PE.  Hal  ini  sangat  dibutuhkan  dengan penambahan  kekuatan  personil  kesekretariatan  seperti  penambahan  tim  analis  dan pengolah data dan pelaporan.
5. Perpanjangan  Perpes  RAN  PE  Tahun  2025-2029.  Berdasarkan  hasil  wawancara dengan  seluruh  Key  Informan  disampaikan  bahwa  RAN  PE  kiranya  dapat  terus dilanjutkan  pada  periode  2025-2029.  Hal  tersebut  didasari  karena  pencegahan  dan penanggulangan  ekstremisme  berbasis  kekerasan  yang  mengarah  pada  terorisme masih  menjadi  kebijakan  yang  baru  dan  ekstremisme  berbasis  kekerasan  yang mengarah  pada  terorisme  juga  menjadi  ancaman  laten  yang  perlu  untuk dikoordinasikan  secara  sistematis  dengan  kolaboratif,  dengan  strategis  dengan seluruh pemangku kepentingan. Selain itu juga, RAN PE dikatakan sebagai jembatan yang dianggap strategis untuk melihat serta menyelesaikan berbagai persoalan yang terkait dengan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme yang dapat di kerjakan bersama-sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Seluruh  Key  Informan  menyampaikan  sangat  penting  untuk  menindaklanjuti permasalahan  terkait  penganggaran  dalam  pelaksanaan  pencegahan  dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasn yang mengarah pada terorisme.

## KESIMPULAN
Penelitian  ini  memberikan  gambaran  menyeluruh  tentang  implementasi  RAN  PE  di  BNPT sebagai  leading  sector.  Rekomendasi  melibatkan  peningkatan  koordinasi  internal  dan eksternal, perumusan kebijakan lanjutan  RAN PE, dan optimalisasi komunikasi melalui Forum Diskusi  Rutin  RAN  PE  di  BNPT.  Strategi  prioritas  termasuk  integrasi  Aksi  RAN  PE  dalam  Sistem RKAKL  BNPT,  koordinasi  dengan  Bappenas  untuk  RPJMN  2025-2029,  serta  persiapan perpanjangan  RAN  PE.  Diperlukan  juga  penguatan  Tim  Sekretariat  Sekber  RAN  PE  dan infrastruktur  pendukung,  seperti  manajemen  teknologi.  Penelitian  selanjutnya  dapat mengeksplorasi  dampak  jangka  panjang  kebijakan  RAN  PE  di  BNPT  dan  melibatkan pemangku kepentingan eksternal.

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 4 (Nov-Jan 2023) pp.1521-1536 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.297

## DAFTAR PUSTAKA
Agung  Nugraha,  C.,  Budi  Prasetyo,  T.,  Kurniadi  Prodi  Peperangan  Asimetris,  A.,  &  Strategi Pertahanan,  F.  2022.  “Penggunaan  Kekuatan  Batalyon  Infanteri  315/Garuda  Dalam Menanggulangi Kelompok Separatis Teroris Di Papua” Jur nal Ilmu Pengetahuan Sosial,
9, (6), 2141 – 2148. http://dx.doi.org/10.31604/jips.v9i6.2022.2141-2148
Alkin, M. C., & King, J. A. 2017. “Defnitions of evaluation use and misuse, evaluation in fuence, and factor s afecting use”. American Journal of Evaluation, 38(3), 434– 450. Anderson,  J.  E.  2003.  Public  Policy  Making:  An  Introduction  Fifth  Edition.  Boston:  Houghton Mifflin Company.
Bahrul,  J.  2021.  “Implementasi  Visi  Sustainable  Development  Goa ls  (SDGs)  pada  Program Berbasis  Masyarakat  di  Era  Pandemi”.  Kacanegara  Jurnal  Pengabdian  Pada Masyarakat, 4, (1). https://doi.org/10.28989/kacanegara.v4i1.711
Bardwell, H., & Iqbal, M. (2021). The Economic Impact of Terrorism from 2000 to 2018. Peace Economics, Peace Science and Public Policy, 27(2), 227 – 261. https://doi.org/10.1515/PEPS-2020-0031/Machinereadablecitation/Ris
Berger, J. 2018. Extremism. Cambridge: The MIT Press.
Creswell, J. W. 2013. Qualitative Inquiry and Research Design. California: SAGE Publication. Dunn,  W.  N.  1999.  Pengantar  Analisis  Kebijakan  Publik.  Yogyakarta:  Gajah  Mada  University Press.
Edwards,  G.  C.  1980.  Implementing  Public  Policy.  Washington  DC:  Congressional  Quarterly Press.
Grindle,  M.  S.  .1980.  Politics  and  Policy  Implementation  in  the  Third  World.  New  Jersey:
Princeton University Press.
Hardani, Andriani, H., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Istiqomah, R. R., Fardani, R. A., Sukmana, D. J., &  Auliya,  N.  H.  2017.  Buku  Metode  Penelitian  Kualitatif  dan  Kuantitatif.  Yogyakarta: Pustaka Ilmu Grup.
I-KHub BNPT. 2023. Counter Terrorism and Violent Extremism Outlook. Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.
Jones, C. O. 1984. An Introduction to the Study of Public Policy. California: Cole Pub Co. Knorr,  K.  D.  1977.  “Producing  and  reproducing  knowledge:  Descriptive  or  constructive?
Toward a model of research production”. Social Science Information, 16(6), 669– 696. Nugraha,  C.  A.,  Kurniadi,  A.,  &  Prasetyo, T.  B.  2022.  “Natio nal  Agency  for  Counter-Terrorism
Strategy  in  Preventing  The  Threat  of  Violent  Extremism  to  Support  The  National’s Defense”. Edukasi IPS, 06, (1), 12– 20.
https://doi.org/:https://doi.org/10.21009/EIPS.006.1.03
Nugroho,  R.  2000.  Otonomi  Daerah,  Desentralisasi  Tanpa  Revolusi.  Jakarta:  Elex  Media Komputindo.
Muhammad  Elwan,  L.  O.,  Rahman,  R.,  &  Fitri  Cahyani,  E.  2022.  Implementasi  Program Penanggulanggan  Pravelansi  Stunting  Anak Balita Pada  Dinas  Kesehatan  Kabupaten Konawe. Journal Publicuho, 5(2).
Ode, L., Elwan, M., Kadir, A., Rezkiawaty, S. U., & Qomariyah, E. (2023). Implementation of Covid-19 Budget Policy in Southeast Sulawesi ( Case Study of Budget Refocussing and Reallocation of Regional Revenue and Expenditure Budgets 2020 ). Journal of Governance and Public Policy , 10 (3), 234 – 252.
https://doi.org/10.18196/jgpp.v10i3.16108
Q.  Patton,  M.  2002.  Qualitative  research  and  evaluation  methods.  California:  SAGE Publication.
Rahardjo,  M.  2010.  Triangulasi  dalam  Penelitian  Kualitatif.  Sekolah  Pascasarjana  Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

## IMPLEMENTASI RENCANA AKSI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN EKSTREMISME BERBASIS KEKERASAN YANG MENGARAH PADA TERORISME
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 6 Number 4 (Nov - Jan 2023), pp.1521-1536                                      Alfrida Heanity Panjaitan.et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.297 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
Sabatier, P., & Mazmanian, D.. 1980. “The Impl ementation of Public Policy : A Framework of Analysis”.  Policy  Studies  Journal,  8,  (4),  538– 560. https://doi.org/10.1111/j.1541- 0072.1980.tb01266.x
Sekaran, U. 2006. Metode Penelitian Bisnis. Jakarta: Salemba Empat.
Selepe,  M.M.  2021.  “An  Overview  of  Mechanisms  of  the  Development  of  Pub lic  Policy  for Good  Governance”.  African  Journal  of  Development  Studies  11,  (3). https://doi.org/10.31920/2634-3649/2021/v11n3a10
Sjoraida,  D.  F.  2017.  “Analisis  atas  Program  Aksi  dalam  Implem entasi  Kebijakan  Informasi Publik  pada  Pemerintah  Provinsi  Jawa  Barat”.  Jurnal  Agregasi  Aksi  Reformasi,  5,  (2). https://doi.org/10.34010/agregasi.v5i2.442
Sunggono, B. 1994. Hukum dan Kebijaksanaan. Jakarta: PT. Karya Unipress.
Supriadin, R., Alam, S., & Elwan, L. O. M. (2020). IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA KENDARI. Journal Publicuho . https://doi.org/10.35817/jpu.v3i1.11506
Tambunan, E. M. 2019. Analisis Penerapan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia dalam Kebijakan Hukum Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara. Sumatra Utara: Universitas Sumatera Utara.
Tangkilisan, H. N. S. 2003. Implementasi Kebijakan Publik: Transformasi Pemikiran. Y.A.P. Thwahirwa,  A.  2018.  Why  public  policy  management  remains  a  challenge  in  Africa.The NewTimeshttps://www.newtimes.co.rw/opinions/wh y-public-policy-management- remains-challenge-africa.  Diakses pada 29 September 2023.
Tim  Peneliti  Habibie  Center.  2018.  Kajian  Kontra  Terorisme  dan  Kebijakan:  Aspek-Aspek Penting  Penanganan  Korban  Tindak  Pidana  Terorisme.  Department  of  Foreign  Affairs,
Trade and Development Canada, 2(November).1 – 28.Online.
(https://www.habibiecenter.or.id/img/publication/THC-kajian-kontra-terorisme-dan- kebijakan-4.pdf). Diakses pada 12 Januari 2023.
Tim  Republika.  2018.  Ledakan  Bom  Surabaya  di  Tiga  Gereja.  Republika.  Online.
(https://www.republika.co.id/berita/p8n8j4430/ledakan-bom-surabaya-terjadi-di-tiga- gereja). Diakses pada 12 Januari 2023.
U.S. Embassy & Consulates in Indonesia. 2016. 2016 Country Reports on Terrorism. U.S. Embassy &  Consulates  in  Indonesia.  Online  (https://id.usembassy.gov/id/our-relationship- id/official-reports-id/laporan-tahunan-tentang-terorisme-2016/).  Diakses  12  Januari 2023.
UNESCO.  2017.  Preventing  violent  extremism  through  education:  A  guide  for  policy- makers.Online.    (http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002477/247764e.pdf)  Diakses pada 15 Januari 2023.
United Nations Security Council. 2022. Thirtieth report of the Analytical Support and Sanctions Monitoring Team submitted pursuant to resolution 2610 (2021) concerning ISJL (Da’esh), AI-Qaida and associated individuals and entities.
Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. .1975. “The Policy Implementation Process”. Administration & Society, 6, (4), 445-488. . https://doi.org/10.1177/009539977500600404
Wahid  Foundation.  2017.  Ekstremisme  Berbasis  Kekerasan  dan  Kebebasan  Beragama  dan Berkeyakinan. Wahid Foundation, 1 – 17.
Wardhani, Y. 2022. Hopes and Hurdles for Indonesia’s National Action Plan to Prevent Violent Extremism. Maret. https://doi.org/10.37805/pn2022.2.sea Wulandari,  D. D.  2019.  “Analysis  of  The  Indonesian  Government  Initiative  of  The  National Action  Plan  on  Counter Violent  Extremism  that  Lead  to  Terrorism”.  Journal  of  Strategic and Global Studies, 2, (1). https://doi.org/10.7454/jsgs.v2i1.1017 Zulfikar,  M.,  &  Aminah,  A .  2020.  “Peran  Badan  Nasional  Penanggulangan  Terorisme  Dalam Pemberantasan Terorisme d i Indonesia”. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 2, (1), 129 – 144. https://doi.org/10.14710/jphi.v2i1.129-144