## Evaluasi Realisasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (Pbb-P2) Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar
Evaluation of Realization of Urban and Rural Land and Building Tax Collection (Pbb-P2) Matakali District, Polewali Mandar Regency
Sobirin, Sulfianna, Abdullah R Email: sobirinhamid@gmail.com Program Studi Administrasi Negara, Universitas Sawerigading
Diterima: 19 Agustus 2022 / Disetujui: 30 Desember 2022

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  Mengetahui  realisasi  pemungutan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan Perkotaan Pedesaan (PBB P2) di Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar, serta mengetahui faktor  penghambat  dan  faktor  pendukung  dalam  implementasi  kebijakan  pemungutan  Pajak  Bumi dan  Bangunan  Perkotaan  Pedesaan  (PBB  P2)  di  Kecamatan  Matakali Kabupaten  Polewali  Mandar. Penelitian  ini  bersifat  deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif  dan  bersifat  cross  sectional.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  implementasi  kebijakan  pemungutan  PBB  yang  dilaksanakan  oleh pemerintah  Kecamatan  Matakali  Kabupaten  Polewali  Mandar,  didasari  pada  kewajiban melaksanakan  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009  tentang  Pajak  dan  Retribusi  Daerah  serta sebagai upaya meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pajak.  Masih adanya keterlambatan dan kesalahan dalam SPPT yang dikeluarkan Dispenda mengakibatkan keterlambatan dan permasalahan petugas pemungut di lapangan.
Kata Kunci: Dispenda, Pajak, Retribusi

## ABSTRACT
This study aims to determine the realization of the collection of Rural Urban Land and Building Tax (PBB  P2)  in  Matakali  District,  Polewali  Mandar  Regency,  and  to  determine  the  inhibiting  factors and supporting factors in implementing the policy of collecting Rural Urban Land and Building Tax (PBB  P2)  in  Matakali  District,  Polewali  Regency.  Mandarin.  This  research  is  descriptive  with  a qualitative approach and is cross sectional. The results showed that the implementation of the PBB collection  policy  carried  out  by  the  Matakali  District  government,  Polewali  Mandar  Regency,  was based on the obligation to implement Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Levies and as an effort to increase regional income from the tax sector. There are still delays and errors in the SPPT issued by the Regional Office resulting in delays and problems with the collection officers in the field.
Keywords : Dispenda, Tax, Retribution
This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

## A. PENDAHULUAN
Undang-Undang  Nomor  12  Tahun 2008  tentang  Perubahan  Kedua  atas Undang-Undang      Nomor      32      Tahun 2004      tentang      Pemerintahan      Daerah merupakan  bentuk  reformasi  yang  terjadi
pada  level  pemerintah  daerah.  Reformasi pada tingkat struktur pemerintahan dikenal  dengan  kebijakan  desentralisasi dan    pengelolaan        pemerintah    daerah disebut    dengan    otonomi  daerah  (Halim, 2009). Bentuk dari pelaksanaan kebijakan
desentralisasi  dan  otonomi  daerah  salah satunya  tentang  pengelolaan  jenis  pajak yang  dahulu  dikelola  pemerintah  pusat, sekarang  diserahkan  sepenuhnya  kepada pemerintah daerah.
Reformasi  perpajakan  di  Indonesia dicetuskan  oleh  pemerintah  Indonesia pada  tahun  1983  atau  38  tahun  setelah Indonesia  merdeka  (Pamuji,  2011).  Salah satu perubahannya adalah Undang Undang  Pajak  dan  Retribusi  Daerah dengan  beberapa  kali  perubahan.    Yang terakhir  adalah  Undang-Undang  Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Perkembangan terbaru tentang pajak daerah saat ini yaitu pelimpahan kewenangan pengelolaan pajak  bumi  dan  bangunan  perdesaan  dan perkotaan (PBB-P2) yang pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah  daerah.  Menurut  UU  Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi  Daerah  (PDRD)  pelimpahan kewenangan  pengelolaan  PBB-P2  kepada pemerintah  daerah  sesuai  pasal  182  ayat 1,  dilaksanakan  selambat-lambatnya  1 Januari 2014.
Wacana  pelimpahan  kewenangan pengelolaan  PBB-P2  dari  pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebenarnya  sudah  berlangsung  lama,  dan baru  terwujud  setelah  adanya  UU  Nomor
28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Mekanisme pengelolaan PBB-P2 dahulu dipungut dan diadministrasikan semuanya oleh
pemerintah pusat tetapi hasilnya dibagikan  lagi  kepada  masing-masing pemerintah  daerah  untuk  pembangunan daerah.  Mekanisme  persentase  bagi  hasil pajak  bumi  dan  bangunan  berdasarkan Undang-  Undang  Nomor  33  Tahun  2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah  yaitu  10%  untuk  pusat,  16,2% untuk propinsi dan 64,8% untuk kabupaten/kota.
Undang-Undang tentang Pajak
Daerah  dan  Retribusi  Daerah  (PDRD) membawa banyak perubahan, salah satunya terkait dengan mekanisme pengelolaan  PBB-P2  yang  diserahkan kepada  masing-masing  daerah.  Tata  cara pengalihan  PBB  P2  sebagai  pajak  daerah telah  diatur  dalam  Peraturan  Bersama Menteri  Keuangan  dan  Menteri  Dalam Negeri  Nomor  213/PMK.07/2010  dan Nomor  58  Tahun  2010  tentang  Tahapan Persiapan  Pengalihan  PBB-P2  sebagai Pajak Daerah. Peraturan bersama tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan  Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor PER-61/PJ/2010 tentang Tata Cara
Persiapan    Pengalihan    Pajak    Bumi    dan
Bangunan    Perdesaan    dan    Perkotaan sebagai Pajak Daerah.
Peraturan  Direktur  Jenderal  Pajak (PER  DJP)  mengatur  setidaknya  ada  tiga instansi yang terlibat serta memiliki tugas dan  tanggung  jawab  dalam  persiapan pengalihan PBB-P2 sebagai pajak daerah, yaitu:  (a)  Kantor  Pusat  Direktorat Jenderal  Pajak  (KPDJP),  (b)      Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP), (c) Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP Pratama).
Ketiga  instansi  tersebut  memiliki tugas  dan  tanggung  jawab  yang  berbeda- beda  tetapi  saling  berkaitan  satu  dengan yang  lain.  Penelitian  ini  hanya  akan berfokus  pada  tugas  dan  tanggung  jawab Kantor  Pelayanan  Pajak  (KPP)  Pratama serta  proses    pengalihan    PBB    P2    di pemerintah    daerah    sesuai    dengan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan
Menteri Dalam Negeri Nomor
213/PMK.07/2010  dan  Nomor  58  Tahun 2010.Menurut  Buku  Saku  Pengalihan PBB-P2  2013,  salah  satu  yang  menjadi tolak  ukur  keberhasilan  pengalihan  PBB- P2    yaitu    proses    pengalihan    berjalan dengan    lancar    dengan    biaya    yang minimal.  Dari  tolak  ukur  keberhasilan tersebut  maka  peneliti  ingin  mengetahui Implementasi Kebijakan PBB-P2.
Kabupaten  Polewali  Mandar  adalah Kabupaten  yang  telah  mengambil  alih pengelolaan      PBB      per  2014.    Menurut Kepala  Bidang  Dana Perimbangan Dinas
Pendapatan dan Perizinan (DPP) Kabupaten Polewali Mandar per 1 Januari 2014,  PBB-P2  resmi  dikelola  mandiri,
mulai dari perencanaan hingga pengelolaan dilakukan oleh DP, tidak lagi melalui  KPP  Pratama.  Pengambilalihan pengelolaan PBB-P2 di Kabupaten Polewali  Mandar  selain  karena  peraturan yang  telah  ditetapkan  pemerintah  pusat, juga untuk memaksimalkan potensi penerimaan PBB-P2 di Kabupaten
Polewali Mandar.
Pajak  Bumi  dan  Bangunan  atau property tax mempunyai potensi pendapatan    yang    tinggi    (Kelly,  2013). Pengalihan    kewenangan    pengelolaan PBB-P2 ini dimaksudkan agar meningkatkan  akuntabilitas,  efektivitas, transparansi dan pengawasan dari masyarakat.
Selain  itu  pengalihan  kewenangan ini  juga  dimaksudkan  agar  meningkatkan pembangunan daerah untuk kesejahteraan masyarakat.  Keberhasilan  pelaksanaan pemungutan  PBB-P2  dan  BPHTB  oleh pemerintah  daerah    sangat    bergantung dari  kesiapan  pemerintah  daerah  dalam menyiapkan berbagai infrastruktur
pendukung  (Sunyoto  dan  Hidayanti, 2011).
Tingkat  efektivitas  dan  kontribusi PBB-P2 juga menjadi persoalan PBB- P2. PBB-P2    selama    ini    dianggap    bahwa tingkat    efektivitas    dan    kontribusi terhadap pendapatan daerah masih kurang untuk  menopang  pembangunan  daerah (Sari, 2010). Rata-rata di negara
berkembang penerimaan dari property tax hanya mencapai 0.6% dari GDP, dibandingkan dengan negara-negara maju yang rata- rata di atas 2% (Bahl, 2009).
Kenyataan yang terjadi di Kabupaten  Polewali  Mandar,  pendapatan dari  sektor  PBB  P2  belum  mencapai target  seperti  yang  diharapkan.  Data penerimaan  PBB  P2  dari  tahun  ke  tahun menunjukan tren yang fluktuatif. Berdasarkan  rata-rata  menunjukan  rata- rata  setiap  tahun  terjadi  penurunan realisasi  penerimaan  yang  cukup  besar. Meskipun  pada  tahun  sebelumnya  masih ada  tunggakan  tetap  saja  terjadi  kenaikan realisasi  PBB  P2.  Besarnya  tunggakan dari  tahun  ke  tahun  tidak  menunjukan trend  yang  konstan  melainkan  bersifat fluktuatif.
Adapun  tunggakan  yang  selalu terjadi setiap tahun merupakan
permasalahan  rutin  yang  tidak  mudah diselesaikan. Untuk menjawab
permasalahan  ini  dibutukan  strategi  yang tepat  untuk  memberikan  arah  bagi pelaksanaan kebijakan yang komprehensif dan menyentuh akar pemasalahan. Penyusunan strategi yang tepat membutuhkan  informasi  yang  cukup akurat mengenai hambatan-hambatan dalam  proses  implementasi  pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan di Kecamatan Matakali
Kabupaten Polewali Mandar.
Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui  realisasi  pemungutan  Pajak Bumi  dan  Bangunan  Perkotaan  Pedesaan (PBB  P2)  di  Kecamatan  Matakali Kabupaten Polewali Mandar, serta mengetahui faktor penghambat dan faktor pendukung dalam implementasi kebijakan pemungutan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan Perkotaan Pedesaan (PBB P2) di Kecamatan  Matakali  Kabupaten  Polewali Mandar.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  jenis penelitian  deskriptif  dengan  pendekatan kualitatif dan bersifat cross sectional yang artinya  penelitian  ini  dilakukan  dalam satu  waktu  tertentu. Teknik  pengumpulan data  yang  digunakan  adalah  penelitian lapangan  yang  diperoleh  langsung  dari kenyataan-kenyataan dan praktik di lapangan yang diperoleh melalui
observasi,  wawancara,  dan  dokumentasi atau  studi  literatur.  Proses  analisis  data dilakukan  secara  kualitatif  dengan  cara reduksi  data,  rangkuman  data,  dan menarik kesimpulan.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Mobilisasi Sumber Daya Manusia (SDM)  dalam  Pemungutan  PBB
P2
Petugas yang terlibat dalam Pemungutan  PBB  P2  terdiri  dari  para petugas  yang  telah    ditetapkan    Bupati Polewali  Mandar  tentang    Penetapan Tim      Intensifikasi      PBB  P2  Kabupaten Polewali  Mandar.  Dalam  Tim  tersebut Tim  Intensifikasi  dibentuk  berjenjang mulai    dari    Kabupaten    sampai Kacamatan.  Selanjutnya  Kepala  Desa ditunjuk  sebagai  koordinator  petugas pemungut, Sekretaris Desa sebagai Petugas  Administrasi  PBB  P2  Desa  dan Kepala  Dusun  sebagai  Petugas  Pemungut PBB P2.
Di    Tingkat    Kecamatan    Tim Intensifikasi  PBB P2  terdiri  dari  Camat sebagai penanggungjawab dengan anggota  Sekretaris  Kecamatan,  Kasi Pemerintahan      dan  beberapa  staf  yang membidangi.  Tim  Tingkat  Kecamatan  ini bertugas memobilisasi proses pemungutan    PBB  P2  mulai  dari Penyampaian SPPT sampai pada
pelaporan realisasi pelunasan PBB P2. Di Kecamatan Matakali Tim ini terdiri dari 5 orang yang masing-masing telah memahami  peran  dan  fungsinya    masing- masing   sebagaimana     diungkapkan oleh Camat Matakali yang menyebutkan bahwa  meskipun  jumlahnya  hanya  5 orang,  dan  supaya  menjadi  efektif  maka tim  dibagi  dalam  wilayah  desa  binaan sehingga dengan demikian masing- masing  akan  lebih  fokus  terhadap permasalahan  di  desa  binaannya,  dengan demikian mereka akan mengetahui permasalaha  yang  ada.  Idealnya  satu orang membina satu desa.
Pernyataan tersebut menggambarkan  bahwa  Tim  Intensifikasi Tingkat  Kecamatan      yang      berjumlah lima      orang      telah      cukup      berfungsi sebagai  pengendali    proses    pemungutan PBB  P2    di  Kecamatan  Matakali.    Tolok ukur  yang  dapat    digunakan    untuk melakukan  penilaian  ini   adalah   semua administrasi  PBB  P2  di  Kecamatan Matakali tertata dan berjalan dengan Baik disamping  itu  setiap  kesulitan  dari  Desa dapat  teratasi  dengan  baik  sebagimana dikemukakan Sekretaris Desa yang mengatakan bahwa “Selama ini tidak ada masalah  pak,  komunikasi      dengan kecamatan  berjalan  dengan  baik  setiap persoalan yang muncul selalu bisa dibantu
dengan    baik    oleh    petugas    kecamatan, tetapi    kalau    soal    lunasnya    yang  itu semua  sudah  kami  usahakan  tetapi  ada saja wajib pajak yang membandel”.
Berdasarkan  pernyataan  tersebut terlihat bahwa secara administratif persoalan-persoalan    PBB  P2    dapat teratasi,    tetapi    tetap    saja    persoalan wajib pajak  yang menunggak masih  ada. Selanjutnya      untuk      tingkat      desa      di Kecamatan  Matakali,    jumlah    petugas PBB  P2    terdiri    dari    7    orang koordinator  petugas  pemungut,  8  orang petugas  administrasi,  dan  32  orang Petugas  Pemungut.    Jumlah  tersebut sesuai  dengan  komposisi    Kecamatan Matakali  yang  terdiri  dari  7  desa  dan  32 dusun.  Maka  jumlah  tersebut  secara umum  sudah  cukup      memadai. Permasalahan      muncul      ketika      sebuah dusun      memiliki  penduduk    yang  sangat besar seperti di Desa Tonrolima.  Di desa ini ada satu orang petugas pemungut yang harus  menangani  lebih  dari  3.000  Wajib Pajak.  Hal  ini  terjadi  karena  Tonrolima adalah  kompleks  perumahan  yang  sangat padat  sehingga  jumlah  penduduknya sangat  banyak.  Atas  dasar  kenyataan tersebut  perlu  dipikirkan  untuk  diusulkan penambahan  petugas  pemungut  PBB  P2 khusus  untuk  desa  dengan  karakteristik khusus seperti Desa Tonrolima tersebut.
Data    tingkat    pendidikan    petugas pemungut    PBB  P2    di  Kecamatan Matakali menunjukkan rata-rata berpendidikan  Sarjana  (S1).  Hal  ini menunjukkan  kondisi  yang  cukup  baik dan  tingkat  pendidikan  yang  baik  ini diharapkan juga akan berpengaruh terhadap  kinerja  implementasi  kebijakan pemungutan PBB P2. Meskipun tidak ada data  yang  menunjukkan    kaitan  langsung antara  tingkat  pendidikan      petugas pemungut      dengan      keberhasilan pemungutan   PBB P2, setidaknya dengan tingkat  pendidikan  yang  cukup  maka tingkat pemahaman dan kreatifitas seseorang dalam memahami suatu kebijakan akan lebih baik.
2. Penerapan  Sistem  rewards  and
punishmet  dalam  Pemungutan

## PBB P2
Dalam  UU  PBB  P2  maupun peraturan-peraturan turunannya tidak mengatur  rewards  bagi  wajib  pajak  yang telah  membayar  pajak  dengan  baik. Pemerintah  daerah  sebagai  pihak  yang berkepentingan untuk mendapatkan pemasukan  dari  sektor  PBB  P2  telah berusaha memberikan penghargaan kepada  wajib  pajak  maupun  institusi pemungut di lapangan yang telah mendukung  keberhasilan    pemungutan PBB  P2.    Di  Kabupaten    Polewali Mandar,    rewards        atau  bentuk
penghargaan yang diberikan kepada wajib pajak  yang  telah  membayar  pajak  lebih awal  diberikan  dalam  bentuk  pembarian hadiah  undian  bagi  Wajib  pajak    yang telah  melunasi  PBB P2  sebelum  bulan agustus    setiap    tahunnya.  Tentang      hal ini      Kasubdin      Pajak  Daerah      pada Dinas      Pendapatan      daerah  Kabupaten Polewali  Mandar  mengemukakan  bahwa pemerintah  telah  mendesain  cara  agar masyarakat tergugah untuk sadar membayar pajak lebih awal sebelum jatuh tempo  dengan  memberikan  stimulant berupa pemberian hadian bagi wajib pajak yang  di  undi  bagi  para  wajib  pajak  yang telah melunasi PBBP2 sampai waktu yang telah  ditetapkan,  pemberian  stimulan  ini turut  memberi  kontribusi  yang  signifikan terhadap  sulitnya  tercapai  keberhasilan tersebut.
Adanya  Penghargaan  bagi  yang berprestasi  atau  yang  kooperatif  tentunya juga  perlu  dibarengi  dengan  adanya hukuman  atau  punishment    bagi  yang melanggar.    Dalam  Kebijakan    PBB  P2 telah  memuat  sanksi  terhadap  para pelanggar  kebijakan  ini.  Sanksi  yang dikenakan  terhadap  pelanggar  kebijakan PBB  P2  diberikan  dalam  bentuk  sanksi administratif    dan  sanksi  pidana.  Sanksi administratif  diberikan  jika  wajib  pajak terlambat mengembalikan Surat
Pemberitahuan  Obyek  Pajak  (SPOP)  dan jika  wajib  pajak  terlambat  membayar pajak  terhutang  yang telah  jatuh  tempo. Sanksi  administratif  ini dikenakan dalam bentuk      denda,  misalnya  untuk  wajib pajak  yang  terlambat  membayar  PBB  P2 dikenakan  denda  administratif  sebesar  2 %  dari  pajak  terhutang  per  bulan keterlambatan pembayaran.
Tindakan  yang  dapat  dikenakan sanksi pidana antara lain: Tidak mengembalikan Surat Pemberitahuan Obyek  pajak  (SPOP),  menyampaikan SPOP  yang  isinya  tidak  benar,  tidak lengkap,  dan  atau  lampirannya  tidak memberikan          keterangan        yang benar,        tidak        mengembalikan  SPOP, menunjukkan  dokumen  palsu  atau  yang dipalsukan,  dan  tidak  memperlihatkan dokumen  yang  dibutuhkan  oleh  Ditjen pajak dalam penetapan PBB P2. Terhadap pelanggaran-pelanggaran  tersebut  dapat dikenai  sanksi  pidana  kurungan  paling lama  satu  tahun  atau  denda  paling  tinggi Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
Sanksi  sebagaimana  diatur  dalam undang  undang  PBB  P2  tersebut  hanya mengatur    hukuman    bagi   para   Wajib pajak      yang      tidak      taat      dalam menyampaikan    informasi    perpajakan yang  menjadi    tanggungjawabnya.    UU PBB P2 tidak mengatur sanksi yang keras
terhadap Wajib Pajak yang terlambat atau tidak  membayar    PBB  P2.    Sanksi    yang diatur    hanyalah    sanksi    denda    atas keterlambatan    pembayaran    yang besarnya  ditetapkan    sebesar  2  %  per bulan  keterlambatan  dari  ketetapan  pajak yang telah ditentukan.
Pernyataan  Camat  Matakali  yang mengungkap  adanya  kelemahan    dalam penegakan    hukum    tersebut    diperkuat oleh    Kasi    Pemerintahan    Kecamatan Matakali  dalam  wawancara  tanggal  17 Februari  2020  yang  mengemukakan bahwa;  “Permasalahan      yang    dialami selama    ini    adalah    selalu    saja    ada perangkat  Desa  yang  terlambat  menyetor PBB  P2  dari  masyarakat  ke  bank Sulselbar,  sebenarnya  kalau  bicara  sanksi sudah  jelas  bagi  perangkat  desa  yang melanggar dapat diproses hukuman disiplin, bahkan jika petugas ini menggunakan uang PBB P2 bisa dikenakan pasal KUHP tentang penggelapan    atau  karena  mengakibatkan kerugian negara dapat dijerat UU Korupsi,  tetapi  untuk  yang  terakhir  ini belum  bisa  melaksanakannya  karena berbagai pertimbangan terutama pertimbangan manusiawi”.
Mencermati    pernyataan    diatas penerapan   sanksi  perlu  juga diterapkan terhadap  para  petugas  pemungut  karena
menurut  pengamatan  Tim  Intensifikasi PBB  P2    Kecamatan  Matakali    kendala dalam    pemungutan  PBB  P2  seringkali muncul  dari  petugas  pemungut  sendiri. Selama  ini  masih  ada  saja  petugas Pemungut  yang tidak menyetorkan  uang PBB  P2  yang  mereka    pungut  dari masyarakat. Permasalahan ini akan menimbulkan
kekecewaan dari masyarakat    yang  telah  membayar    pajak dengan  tertib.  Kekecewaan    tersebut  jika tidak  segera  diatasi  akan  menimbulkan sikap wajib pajak yang menolak membayar  PBB  P2  karena  menganggap negara  sudah  tidak  bisa  dipercaya  karena aparatnya yang nakal.
Untuk  menjawab  pemrmasalahan ini,  tim  intensifikasi  Kabupaten  Polewali Mandar  telah  menjalin  kerjasama  dengan Kantor  Satuan  Polisi  Pamong  Praja (SATPOL  PP)  yang  akan  mengerahkan Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  (PPNS) untuk  melakukan  penegakan  hukum terhadap  para  petugas  pemungut  yang menggunakan    atau  menyelewengkan setoran    PBB  P2.    PPNS  dari    Kantor Satpol  PP  ini  akan  dikerahkan  untuk menindaklanjuti laporan camat atas penyelewengan    yang  dilakukan  petugas Pemungut.  Menurut  Kasi  Pajak  Daerah Dinas  Pendapatan  Kabupaten  Polewali Mandar, kerjasama ini merupakan sebuah
langkah    yang  sudah    rutin    dilakukan sudah  mulai    tahun    sebelumnya implementasinya akan lebih dioptimalkan. Kerjasama  ini  bukan  barang  baru,  tetapi tahun ini diusahakan agar pelaksanaannya lebih efektif,  agar menimbulkan efek jera bagi  para  petugas  yang  melanggar ketentuan.  Diaman  permasalahan  yang terjadi berdasarkan laporan yang disampaiakan  para  camat  tidak  jelas sehingga sulit untuk ditindaklanjuti, maka tahun  ini  kita  dorong  para  camat  untuk membuat  laporan  yang  jelas  dan  valid untuk  dapat  ditindaklanjuti    secara  tepat oleh PPNS Satpol PP. Kerjasama  tersebut disambut    baik    oleh    Kepala    Kantor Satpol  PP.
Dari  pernyataan  tersebut  dapat dilihat bahwa perangkat untuk melakukan penegakan hukum telah tersedia, selanjutnya sejauh mana perangkat tersebut  dapat  dimobilisasi  secara  efektif untuk  pencapaian  tujuan  keberhasilan pemungutan  PBB P2  sangat  tergantung pada    kesadaran    pihak-pihak    tersebut dalam menjalankan tugas tanggung jawabnya masing-masing.

## 3. Koordinasi  dalam  pemungutan PBB P2
Koordinasi  ini  dilakukan  untuk memadukan langkah terkait dengan pelaksanaan    intensifikasi    Pajak    Bumi
dan    Bangunan    di    Kecamatan  Matakali, antara  lain  tim  tingkat  Kecamatan  yang terdiri,    Camat,    Sekretaris    Camat, Petugas  administrasi  Pajak  Bumi  dan Bangunan, Para Kepala seksi dan Staf dan Kepala  Bank  Sulselbar  dalam  hal  ini Kecamatan Matakali. Koordinasi bersama  tim  tingkat  Kecamatan  Matakali dilakukan  setiap  seminggu  sekali,  untuk mengetahui  potensi  wajib  pajak,  realisasi pemasukan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan atau target  dan sisa target yang ada, serta hambatan–hambatan yang dijumpai dilapangan.
Koordinasi  tim  tingkat  Kecamatan dilakukan  setiap  saat  untuk    mengetahui apakah  hasil  pemungutan    kepada    para wajib pajak telah disetorkan kepada Bank persepsi,  karena  berdasarkan  pengalaman sudah banyak setoran  yang dipungut  oleh para pemungut pajak, namun tidak segera disetorkan,  bahkan  dipakai  oleh  para pemungut pajak sehingga terjadi tunggakan.
Koordinasi dengan Muspika juga di perlukan,  terutama  apabila  dijumpai  para pemungut  pajak  dalam  hal  ini  Kepala Dusun  menggunakan uang titipan setoran PBB  P2  tersebut    untuk      kepentingan pribadi.  Sebelum  perkara  ini  diserahkan kepada  tim  tingkat  Kabupaten  Polewali Mandar, biasanya masalah tersebut
diselesaikan lebih dulu di tingkat kecamatan.
Koordinasi  Tim  Intensifikasi  Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Matakali dengan  para  Kordinator  pemungut  pajak, dalam  hal  ini  semua  Kepala  Desa  se Wilayah Kecamatan Matakali beserta para pemungut  pajak  dalam  hal  ini  Semua Kepala  Dusun  se  Kecamatan  Matakali dilaksanakan  satu  bulan  sekali.  Kegiatan ini  dilaksanakan  setiap  bulan  sekali  pada tanggal  17  setelah  pelaksanaan    upacara bendera    bertempat    di    ruang    rapat Kantor  Kecamatan Matakali.
Koordinasi instansi Kecamatan Matakali  dengan  Tim  Tingkat  Kabupaten Polewali  Mandar  dilakukan  rutine  setiap bulan  sekali  di  Kantor  Dinas  Pendapatan Daerah,    yang    dipimpin    langsung    oleh Bapak    Wakil    Bupati    Polewali  Mandar. Dalam    pertemuan    ini    Camat melaporkan    jumlah    baku    Pajak    Bumi dan  Bangunan  yang  ada  diwilayahnya, realisasi  selama  satu  bulan,  sisa  target yang ada, serta langkah-langkah  apa yang telah  dilakukan    untuk  mencapai  target yang  telah  ditetapkan,  sekaligus  untuk mengetahui  kinerja  Camat  dalam  hal intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan.
Koordinasi  dengan  instusi  lain seperti  BPN  dilakukan  sesuai  kebutuhan. Tim Kecamatan selalu memberikan
perkembangan  data  terutama  mengenai perubahan    hak    milik    tanah    yang dilanjutkan    dengan    perubahan  Wajib Pajak  yang  tertulis  di  SPPT.  Untuk pengajuan  perubahan  ini  biasa  dilakukan sendiri oleh masyarakat atau di bantu oleh petugas administrasi desa setelah mendapatkan pengesahan dan rekomendasi dari Camat.
Keluhan yang terjadi adalah pengurusan  perubahan  terbentur  pada persyaratan  birokrasi  yang  rumit  seperti yang  dikemukakan  oleh  Sekdes  Jaten yang  mengatakan  bahwa,  “Pengurusan Perubahan    SPPT  itu  butuh    persyaratan yang  banyak    dan  bertele-tele  padahal kami hanya ingin membantu agar tunggakan    yang  dulu  menjadi  terbayar. Untuk  bisa  meningkatkan  penerimaan negara mestinya diberi kemudahan. Dengan  banyaknya  persyaratan  kami kesulitan  jika  harus  menghubungi  orang- orang  diluar  kota  padahal  kan  tidak  ada pos biaya untuk itu”.
Pernyataan  Sekdes  Jaten  tersebut dikemukakan berkaitan dengan perubahan data    dalam    SPPT    mengingat    wajib pajak    tidak    mau    membayar  pajak selama  data  yang  ada  dalam  SPPT  tidak benar, sedangkan yang bersangkutan tidak mau  mengurus  perubahannya.  Beberapa wajib  pajak  yang  seperti    itu  ada  yang
berdomisili  di luar kota, selama ini SPPT ini  menjadi  beban  tunggakan  bagi  Desa Pasiang.  Pihak  Dispenda  menanggapi  hal ini, menyatakan  bahwa  tidak  ada  yang sulit  sejauh  persyaratan  lengkap  semua dapat  terlayani  dengan baik,  dan menurut petugas  di  Dispenda  hal  ini  sudah  ada aturan baku dan prosedur tetapnya.
Kesenjangan  Koordinasi  yang  terjadi ketika petugas administrasi desa mencoba membantu    kelancaran    PBB  P2    dengan mengurus    pembetulan  data  dengan institusi Dispenda yang tetap mempertahankan    bahwa    persyaratan harus  lengkap    untuk  dapat  dilayani. Keadaan  ini  sulit  untuk  mendapat    titik temu  karena  masing  masing  pihak bersikap kaku pada kaca mata kepentingan  masing-masing  yang  sama memiliki argumen yang dapat dipertanggungjawabkan.

## D. KESIMPULAN DAN SARAN
Hasil  penelitian  dapat  disimpulkan bahwa  kepatuhan      Pelaksana      dalam Menyalurkan      SPPT      PBB  P2      tidak dapat  dilakukan  tepat  sesuai  dengan alokasi  waktu  yang  ditentukan  karena pengiriman  SPPT  dari  Dispenda  sebagai Pihak  yang  mengeluarkan  SPPT  sudah terlambat, serta kepatuhan dalam pengadministrasian PBB P2 belum berjalan  dengan  baik,  disebabkan  karena
belum  padunya  koordinasi  antarinstansi yang menangani Pertanahan dan Dispenda yang  menangani  penerbitan  SPPT  PBB. Faktor  pendukung yang  mendorong keberhasilan  Pemungutan  PBB  P2  di Kecamatan  Polewali  Mandar  adalah  (1) Komitmen  pimpinan  wilayah  dalam  hal ini Camat dalam mensukseskan Pemungutan  PBB  P2  sangat  tinggi,  (2)
Sistem rewards berupa hadiah undian bagi wajib  pajak yang  membayar  PBB sebelum waktu yang ditentukan. Sedangkan  faktor  yang  menghambat pelaksanaan  pemungutan  PBB-P2  adalah masih adanya keterlambatan dan kesalahan  dalam  SPPT  yang  dikeluarkan Dispenda,  belum  adanya  shock  therapy berupa  sanksi  berat  yang  diterapkan terhadap wajib pajak yang tidak membayar  PBB  P2,  jumlah  petugas intensifikasi di Tingkat Kecamatan Matakali  masih  kurang,  komunikasi antara    pelaksana    di  lapangan    dengan pihak    Dispenda  sering  tidak    berjalan dengan    baik    karena    besarnya    cakupan layanan  Dispenda Polewali Mandar yang sangat luas.
Saran untuk
meningkatkan keberhasilan Implementasi Kebijakan
Pemungutan  PBB  P2  adalah  perlu  ada shock  therapy  berupa  sanksi  yang  tegas terhadap  wajib  pajak  yang  menunggak
PBB terutama bagi yang menunggak lebih dari  1  tahun.  Sanksi  tegas  juga  perlu diterapkan  untuk  petugas  pemungut  yang menggunakan uang PBB dari wajib pajak untuk  kepentingan  pribadi  serta  perlu adanya penyempurnaan sistem administrasi  pertanahan  yang  mengatur kewajiban dan kewenangan Pejabat Pembuat  Akte  Tanah,  Badan  Pertanahan Nasional  (BPN),  dan      Dispenda      agar setiap      mutasi      kepemilikan      dan pemanfaatan  tanah  diikuti  dengan  mutasi SPPT PBB P2.

## DAFTAR PUSTAKA
Anderson,  James  E,  1975,  Public  Policy making  An  Introduction,  Houghton Miflin Company, Boston USA. Dye,  Thomas  R,  1978,  Understanding  Public
Policy, New jearsey: prentice Hall Inc.
Engelwood Cliffs,
Dunn, N. William, Muhadjir Darwin (Penyunting), 2001, Analisis Kebijaksanaan Publik: Kerangka Analisis dan Dasar Prosedur Perumusan Masalah, Yogyakarta, Hanindita.
Guritno  Mangkoesoebroto,  1993,  “Ekonomi
Publik”, BPFE UGM, Yogyakarta.
Grindle, Merilee  S,  1980, Politics  and  Policy Implementation  in  The  Third  World, New  York,  Princenton  University Press.
HB  Sutopo,  1998,  “Penelitian  Kualitatif”, UNS Press, Surakarta.
Josep  Riwu  Kaho,  1997,  Prospek  Otonomi daerah  di  negara  Republik  Indonesia,
(Identifikasi      beberapa      factor      yang Mempengaruhinya),    Raja      Grafindo Perkasa, Jakarta.
Meter, Donald S. Van, dan Horn, Carl E. Van, 1975,  The  Policy  Implementation Process,  A  Conceptual  Framework,
Ohio,  Sage  Publication  inc.  Ohio  State University.
Mardiasmo, 1987, “Perpajakan”, Andi Offset, Yogyakarta.
Miles  dan  Huberman,  1992,  Analisis  Data Kualitatif, UI Press, Jakarta
Mikkelsen,  Britha,  2003,  Metode  Penelitian
Partisipatoris dan upaya-upaya pemberdayaan,  sebuah  buku  pegangan bagi  para  praktisi  lapangan,  Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.
Muhajir  Darwin,  1994,  “Kebijaksanaan
Publik”, UNS Press, Surakarta. Lexy J Moleong,. Metode Penelitian Kualitatif, Rosdakarya, Bandung. Munawir,  H.S,  2000,  Pengantar  Ilmu  Hukum Pajak, Eresco, Bandung-Jakarta. Wahyu Nurharjadmo, 2004, Laporan Penelitian Berbagai Upaya yang dilakukan  oleh  Pemerintah  Kecamatan Klaten  Utara  dalam  Meningkatkan Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (PBB). UNS Surakarta. Pal, Leslie A., 1987, “Public Policy Analysis An  Introduction”,  Departement  of Political Sience, University of Calgary. Pariata Westra, 1994, manajemen Pembangunan      Daerah,  Ghalia Indonesia, Jakarta. Parkin,  M  &  Bade,  R.,1986,  Macro Economics and The Australian Economy, Allen & Unwim. Ripley,  Randall  B.,  &  Franklin  Grace A.,1986,  “Policy  Implementation  and Bureaucracy”,  The  Dorcey  Press, Chicago.
Rochmat  Soemitro,  1989,  “Pajak  Bumi  dan Bangunan”, PT Eresco, Bandung.
Syaukani,  Afan  Gaffar  &  Ryaas  Rasyid, 2002,  “Otonomi  Daerah”,  Pustaka
Pelajar, Yogyakarta.
Steers,  Richard  M,  1985,  “Efektivitas Organisasi”, Erlangga, Jakarta.
Sugiyono, 2003, “Metode Penelitian
Administrasi”.Edisi ke-10 (edisi revisi),
Bandung : Alfabeta. Winarno      Surakhmad,  1989,  “Metode Penelitian   Administrasi”,      Bandung,
Alfabeta.
Samodra Wibawa, 1994, “Evaluasi
Kebijakan”,  PT  Raja    Grafindo Persada, Jakarta.
Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009 tentang Pajak Daerah Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1986 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan.
Undang-Undang  No  12  tahun  1994  tentang
Pajak Bumi Dan Bangunan. Undang-undang  Nomor  32  tahun  2004 tentang Pemerintahan Daerah.