## QUESTION CAREER PATH ACEH SHARIA POLICE

## Muhammad Siddiq Armia
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh msiddiq@ar-raniry.ac.id

## ABSTRACT
After  more  than  a  decade  of  imposing  Islamic  law  in  Aceh,  appearing  various  legal problems such as career path of Sharia Police or known as Wilayatul Hisbah (WH). In one hand, WH is faced on commitment of working harder by upholding religious norms as well as  national  regulations.  On  the  other  hands,  their  career  path  does  not  have  a  future certainty,  even  futureless.  In  the  Act  of  Government  of  Aceh  WH  positions  hand  in  hand with  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  (Satpol  PP),  having  specific  task  to  uphold  general bylaws. Unfortunately in national level there are no single regulations arranging a path of professional career for WH. This fact contributes on hesitation of WH members to pursue their future career. Some of them switch their position to other career paths, having more certainty in national level. From the perspective of budged use, skill training cost for WH members  are  very  expensive.  If  most  of  them  change  their  future  career,  it  will  be  a  big loss for national budget, because their skill cannot be used for WH development. Thus, it needs a breakthrough to resolve this problem.
Keywords: Career Path, Wilayatul Hisbah (WH), Special Autonomy

## ABSTRAK
Setelah  lebih  dari  10  tahun  pemberlakuan  syariat  Islam  di  Aceh,  berbagai  problematika hukum  kerap  muncul,  salah  satunya  adalah  jenjang  karir  masa  depan  Wilayatul  Hisbah (WH)  yang  dikenal  luas  sebagai  polisi  syariat.  Pada  suatu  sisi  WH  dihadapkan  dengan komitmen harus  bekerja  maksimal dengan  menjunjung  tinggi  norma-norma agama, serta hukum positif lainnya, akan tetapi secara penjenjangan karir masa depan tidak ada suatu kejelasan  pasti.  Dalam  undang-undang  WH  diletakkan  berdampingan  dengan  Satuan Polisi  Pamong  Praja  (Satpol  PP),  sayangnya  dalam  regulasi  tingkat  pusat  sama  sekali tidak  ada  kepastian  hukum  dan  pengaturan  khusus  tentang  jenjang  karir  profesionalitas WH. Hal ini berakibat pada keengganan anggota WH untuk meneruskan jenjang karirnya di  WH,  sebagian  mereka  ada  yang  berpindah  ke  posisi  lain  yang  jelas  jenjang  karirnya secara  nasional.  Dari  anggaran  biaya  pelatihan  dan  kemahiran  sangat  merugikan keuangan  negara,  karena  setelah  keahlian  didapatkan  oleh  anggota  WH,  tidak  dapat dikembangkan dan ditingkatkan secara khusus dibidang keahliannya tersebut.
Kata kunci: Jenjang Karir, Wilayatul Hisbah (WH), Otonomi Khusus

## A. PENDAHULUAN
Polisi  syariah  Aceh  atau  disebut  juga  Wilayatul  Hisbah  (WH),  telah  ada  dalam sejarah penegakan hukum Islam. Petugas WH pada saat itu mempunyai tugas diantaranya, memberikan  penyuluhan/  pendidikan,  pencegahan,  dan  penindakan  terhadap  pelanggaran dari hukum Islam, hingga ditetapkannya putusan hukuman oleh pengadilan.
Tindakan penyuluhan/ pendidikan  yang dilakukan seperti memberikan pemahanan tentang  pentingnya  hukum  Islam  bagi  masyarakat,  sehingga  masyarakat  benar-benar paham  bahwa hukum  Islam  tersebut adalah kebutuhan masyarakat.  Tindakan pencegahan diantaranya  seperti  pengeceken  ketepatan  timbangan  di  pasar-pasar, 1 menghimbau  umat Islam ketika waktu shalat hampir sampai, dan lain-lain. Sedangkan penindakan dilakukan bagi  mereka  yang  secara  nyata-nyata  melanggar  peraturan,  sehingga  marwah  hukum  dan efek jera dapat benar-benar dirasakan oleh pelanggarnya. 2
Kehadiran  WH  mempunyai  latar  belakang  historis  didalam  sejarah  negara-negara Islam,  baik  dari  periode  awal,  pertengahan,  hingga  era  modern. 3 Karena  itu,  manakala syariat  Islam  diformalkan  di  Aceh,  maka  visi  utamanya  sebagaimana  visi  diutusnya Muhammad, yaitu menyempurnakan keagungan akhlak (moral) umat manusia. Dari visi ini muncul  prinsip  amar  ma’ruf  nahi  munkar,  dan  Wilayatul  Hisbah  adalah  wujud  dari  asas dan prinsip tersebut.
Pada  masa  Khalifah  Umar  bin  Khatab,  lembaga  hisbah  dijalankan  untuk memastikan bahwa transaksi-transaksi yang ada di pasar tidak menyimpang dari nilai-nilai ajaran  Islam  dalam  kegiatan-kegiatan  ekonomi.  Lembaga  hisbah  memiliki  wewenang untuk  memperingatkan,  dan  memberikan  sanksi  administratif  terhadap  pelaku  ekonomi yang melakukan praktek-praktek yang di dapat. Khalifah Umar Ibn Khattab juga berperan ____________
1 Lucky  Enggrani  Fitri,  ‘‘Peranan  Wilayatul  Hisbah  Dalam  Pengawasan  Pasar,’’  dalam Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan, Vol. 1, No.1, 2014, hlm. 62-73.
2 Peranan polisi syariat Islam pada era modern  juga sudah diterapkan oleh beberapa negara. Seperti di Saudi Arabia mempunyai Polisi Syariat yang diistilahkan dengan ‘AlHaiah Amar Ma’ruf Nahi Mungkar’. Lihat  juga  dalam  http://www.pv.gov.sa/.    Lihat  juga  William  Ochsenwald,  ‘‘Saudi  Arabia  and  the  Islamic Revival,’’  dalam International  Journal  of  Middle  East  Studies, Vol.13,  No.3,  1981,  h.  271-286.  R.  Hrair Dekmejian, ‘‘The Rise of Political Islamism in Saudi Arabia,’ dalam The Middle East Journal, Vol. 48, No. 4, 1994, h. 627-643. Moch Nur Ichwan, ‘The Politics of Shari ‘atisation: Central Governmental and Regional Discourses of Shari ‘a Implementation in Aceh, dalam ’ Islamic Law in Modern Indonesia,’ (USA: Harvard University Press, 2007), hlm. 193-215.
3 Ma Theresa R Milallos, ‘‘Muslim Veil As Politics: Political Autonomy, Women and Syariah Islam in Aceh,’’ dalam Contemporary Islam, Vol.1, No.3, 2007, hlm. 289-301.
dalam mengawasi  pasar  dengan melakukan inspeksi-inspeksi  ke dalam  pasar. Mengawasi praktek-praktek  yang  dapat  menyebabkan  distorsi  pasar,  dan  juga  memberikan  sanksi terhadap  pelaku  pasar  yang  menyimpang  dan  membuat  kekacauan  kondisi  pasar. Pengawasan-pengawasan  yang  dilakukan  untuk  memastikan  berjalannya  ketentuan- ketentuan  antara  lain:  1.  Kebebasan  masuk  dan  keluar  pasar,  2.  Mengatur  promosi  dan propaganda,  3.  Larangan  penimbunan  barang,  4.  Mengatur  perantara  perdagangan,  5. Pengawasan terhadap harga. 4
Terinspirasi cerita sukses WH yang pernah terjadi sebelumnya di dunia Islam, Aceh juga  mencoba  mengulangi  hal  yang  sama  dengan  membentuk  institusi  tersebut.  Dengan otonomi dalam bidang syariat Islam, 5 kebutuhan akan ‘polisi khusus’ syariat Islam adalah suatu  keharusan.  Peran  WH  disini  dibutuhkan,  mengingat  keberadaan  aparat  penegak hukum  seperti  Polisi  dan  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  (Satpol  PP),  sama  sekali  tidak mempunyai  latar  belakang  pengalaman  dan  pengetahuan  untuk  menangani  masalah penegakan syariat Islam di lapangan.
Salah  satu  alasan  penting  pembentukan  lembaga  WH  di  Aceh  adalah  kebutuhan akan lembaga pelaksana syariat Islam. Diawal pembentukannya, nama lembaga WH terasa agak  sedikit  asing  dalam  sistem  pemerintahan  dan  sistem  penegakan  hukum.  Seiring dengan berjalannya waktu, masyarakat dan lembaga WH mulai beradaptasi dan mendapat tempat  dalam  struktur  pemerintahan  dan  struktur  penegakan  hukum (law  enforcement )  di Indonesia,  khususnya  Aceh. 6 Hal  ini  diperkuat  lagi  dengan  penyebutan  langsung  dalam dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh di Pasal 224.
____________
4 Ahmad Fitri, ‘‘Studi Analisis Peran Lembaga Hisbah Pada Masa Pemerintahan Khalifah Umar Ibn Khattab,’’ (Disertasi Doktor, IAIN Walisongo 2009), hlm. i-x.
5 Keberadaan  otonomi  khusus  untuk  pelaksanaan    syariat  Islam  di  Aceh,  didukung  kuat  oleh  sejumlah peraturan  perundang-undangan  Republik  Indonesia.  Lihat  juga  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2006 Tentang  Pemerintahan  Aceh;  Peraturan  Daerah  Nomor  5  Tahun  2000  Tentang  Pelaksanaan  Syari’at  Islam; Surat Keputusan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja  Wilayatul  Hisbah;  Peraturan  Pemerintah  Nomor  6  Tahun  2010  tentang  Satuan  Polisi  Pamong  Praja; Peraturan    Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  40  Tahun  2011  Tentang  Pedoman  Organisasi  Dan  Tata  Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.
6 Asma  Uddin,  ‘‘Religious  Freedom  Implications  of  Sharia  Implementation  in  Aceh-Indonesia,’’ dalam University of St. Thomas Law Journal, Vol.7, No.3, 2010, h. 603-648. Lihat juga Nicholas Parsons and Marcus Mietzner, ‘’Sharia Bylaws in Indonesia: A Legal and Political Analysis,’’ dalam Australian Journal of Asian Law , Vol.11, No.2, 2009, hlm. 190-217.
Alih-alih  mengulang  cerita  sukses,  keberadaan  WH  di  Aceh  saat  ini  malahan mengundang berbagai permasalahan baru, yang menuai kritik dari dunia nasional maupun internasional. 7 Diantaranya  adalah  perlawanan  masyarakat  terhadap  personil  WH, 8 keterbatasan  hukum  acara  tentang  penangkapan  dan  penahanan,  kekurangpemahaman terhadap tugas pokok dan aksi, pengurangan ruang gerak setelah di gabung dengan Satpol PP, dan lain sebagainya.
Disamping  itu,  permasalahan  utama  yang  tidak  kalah  pentingnya  adalah  tentang kepastian  jenjang  karir  seorang  petugas  WH  di  masa  depan.  Mengingat  posisi  WH  tidak mempunyai  nomenklatur  yang  jelas  dalam  sistem  kepegawaian  nasional  dan  hukum administrasi negara, sehingga mengakibatkan jenjang karir fungsionalnya jadi tidak pasti. Kasus yang lumrah terjadi,  seorang petugas WH, yang telah mendalami tugas WH secara profesional  dengan  latihan  ketat,  pada  akhirnya  harus  beralih  fungsi  menjadi  pegawai daerah  dengan  tugas  yang  berbeda.  Hal  ini  bisa  dipahami,  karena  untuk  jenjang  karir lanjutan, tidak ada jenjang karir fungsional khusus WH.
Akibat yang ditanggung dari ketidakpastian jenjang karir WH ini sangat merugikan, baik  dari  segi  waktu  maupun  dari  segi  keuangan  negara. 9 Mengingat  anggaran  yang dihabiskan untuk mendidik dan melatih seorang aparat WH sangatlah besar. Namun pada akhirnya  mereka  terpaksa  meninggalkan  keahliannya  sebagai  WH,  karena  secara  jenjang karir tidak menjanjikan. Pembentukan WH di Aceh tidak diiringi dengan penguatan secara karir masa depan di tingkat pusat.
Untuk  menyiasati  hal  tersebut,  untuk  berkarir  anggota  WH  di  tempatkan  bersama Satpol  PP,  atau  dileburkan  pada  dinas-dinas  lainnya  dalam  lingkungan  birokrasi pemerintah  Aceh.  Kalau  sebelumnya  keberadaan  WH  hanya  berdasarkan  Qanun  Aceh, maka dalam  UU PA  WH hanya  dianggap sebagai  bagian dari Satpol PP dan diberi  nama
____________
7 David  Kloos,  ‘ Strengthening  Local  Leadership.  Sharia,  Customs,  and  the  Dynamics  of  Vigilante Violence  in  Aceh,’  Regime  Change,  Democracy  And  Islam  The  Case  Of  Indonesia, (University  of  Leiden 2013), hlm. 202.
8 Serambi Indonesia, ‘Wilayatul Hisbah Tak
Seharusnya Diserang,’ http://aceh.tribunnews.com/2015/05/11/wilayatul-hisbah-tak-seharusnya-diserang, diunduh 16 Juni 2015.
9 Medan  Bisnis  Daily,    ‘Anggaran  Wilayatul  Hisbah  Perlu  Ditingkatkan,    dalam http://www.medanbisnisdaily.com/news/arsip/read/2011/12/15/62376/anggaran-wilayatul-hisbah-perlu- ditingkatkan/#.VYBKLfknKDQ, diunduh 16 Juni 2015.
Polisi  Wilayatul  Hisbah. 10 Pengaturan  tentang  kewenangan,  tugas,  dan  jenjang kepangkatan  mengikuti  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  secara  nasional. Secara  nasional,  tugas  penegakan  peraturan  daerah  dibebankan  kepada  Satpol  PP  sesuai dengan jenjangnya masing-masing.
Artinya  Qanun  provinsi  ditegakkan  oleh  Satpol  PP  Provinsi  sedang  Qanun kabupaten/kota  ditegakkan  oleh  Satpol  PP  kabupaten/kota.  Sedang  tugas  penyidikan  atas pelanggaran  Perda  menjadi  tugas/kewenangan  PPNS  sesuai  dengan  jenjangnya  masing- masing. Dengan demikian Polisi WH hanya berwenang melakukan sosialisasi, pengawasan dan pembinaan qanun syari’at Islam dan tidak berwenang melakukan penyidikan.
Dualisme  fungsi  tersebut  telah  mengakibatkan  profesionalitas  kerja  yang  kurang maksimal, dikarenakan penempatan yang tidak sesuai dengan bidang keahlian. Disamping itu, dalam praktek dilapangan antara Satpol PP dan WH juga terjadi tumpang tindih tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing. Tidak jarang seorang WH juga di sertakan dalam razia pedagang liar hingga mengejar ternak yang berkeliaran di jalan. 11
Berdasarkan  latar  belakang  diatas,  ada  beberapa  pokok  permasalahan  yang  akan ditelaah  dalam  artikel  ini,  diantaranya  adalah;  1)  jenjang  karir  WH  dalam  sistem  hukum administrasi  negara  di  Indonesia,  2)  langkah  kongkrit  untuk  memperkuat  WH,  dan  3) Format  masa  depan  dalam  memposisikan  Satpol  PP  dan  WH  sebagai  institusi  penegak regulasi daerah.

## B. PEMBAHASAN

## 1. Jenjang Karir WH Dalam Sistem Hukum Administrasi Negara Di Indonesia
Sebelum pembahasan lebih mendalam tentang karir fungsional WH, sebaiknya ada gambaran awal tentang jenjang karir dalam sistem hukum administrasi negara, khususnya menyangkut tentang sistem kepegawaian nasional. Sehingga nantinya akan terlihat dimana posisi WH saat ini dalam struktur kepegawaian nasional.
Setelah  pemberlakuan  UU  No.5/  2014  tentang  Aparatur  Sipil  Negara  (UU  ASN), terjadi  perubahan  fundamental  dalam  sistem  kepegawaian  nasional,  khususnya ____________
10 Lihat juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, Pasal 224.
11 Serambi Indonesia, ‘‘Tim  Terpadu  Pidie  Jaring  23  Ekor  Kambing,’’  dalam http://aceh.tribunnews.com/2014/08/20/tim-terpadu-pidie-jaring-23-ekor-kambing, diunduh 16 Juni 2015.
menyangkut  tentang  jenjang  karir  dalam  pemerintahan.  Konsekuensi  dengan  adanya  UU ASN  ini  adalah  terjadinya  perubahan  norma  dasar  dalam  sistem  kepegawaian  nasional, yang seharusnya diikuti dengan peraturan pelaksana dibawahnya. Akan tetapi, fakta  yang kerap terjadi pada undang-undang baru adalah keterlambatan peraturan pelaksananya. Hal ini  berakibat  pada  kebijakan  dilapangan,  yang  membuat  undang-undang  tersebut  sukar untuk segera diterapkan.
UU ASN ini membagi jabatan ASN menjadi tiga kategori. Pertama adalah jabatan administrasi; yaitu jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. Kedua adalah jabatan fungsional; yaitu sekelompok  jabatan  yang  berisi  fungsi  dan  tugas  berkaitan  dengan  pelayanan  fungsional yang  berdasarkan  pada  keahlian  dan  keterampilan  tertentu. Terakhir adalah  jabatan pimpinan tinggi; yaitu sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah. 12
Jabatan  fungsional  pada  hakekatnya  adalah  jabatan  teknis  yang  tidak  tercantum dalam  struktur  organisasi,  namun  sangat  diperlukan  dalam  tugas-tugas  pokok  pada  suatu organisasi  pemerintah. 13 Jabatan  fungsional  dikembangkan  untuk  mengisi  jabatan  yang tugas-tugasnya  belum  terakomodir  oleh  pejabat  di  suatu  unit  kerja,  sehingga  ke  depan sangat  menunjang  pelaksanaan  tugas  pokok  yang  berorientasi  pada  tuntutan  efisiensi  dan efektivitas organisasi.
Penetapan jabatan fungsional oleh pemerintah dalam rangka terselenggaranya tugas umum  pemerintahan  yang  dalam  pelaksaan  tugasnya  didasarkan  pada  keahlian  dan/atau keterampilan  tertentu  serta  bersifat  mandiri.  Akan  tetapi,  kenyataan  dilapangan  dinamika yang  berkembang  dalam  pengembangan  PNS  fungsional  belum  menunjukkan  kinerja optimal. 14 Perlu  dilakukan  upaya  pemberdayaan  dengan  meningkatkan  kompetensi, melimpahkan wewenang, mengembangkan program kerja yang mempunyai nilai strategis, melaksanakan  beban  kerja  secara  maksimal,  dan  dukungan  fasilitas  sehingga  mampu meningkatkan prestasi dalam tugas jabatan dan unit kerja.
____________
12 Lihat juga Undang-Undang No.5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 13.
13 Wahyudi Kumorotomo, Etika Administrasi Negara , (Jakarta: Rajawali Pers, 1992), hlm. 246.
14 Yeremias T. Keban, ‘Pokok-Pokok Pikiran Perbaikan Sistem Manajemen SDM PNS di Indonesia,’ dalam Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik , Vol.8, No.2, 2004, hlm. 19.
Penetapan  suatu  jabatan  fungsional  pada  umumnya  dibentuk  karena  perintah  dari suatu  undang-undang.  Dalam  hal  ini,  ada  norma  yang  secara  langsung  memerintahkan untuk  membentuk  suatu  peraturan  pelaksana  sebagai  pendelegasian  wewenang  lebih khusus, yang dapat berupa peraturan pemerintah (PP). 15 Akan tetapi, pada kondisi tertentu kementerian  juga  dibenarkan  untuk  membentuk  suatu  jabatan  fungsional  tertentu. 16 Dari segi  hirarki  peraturan  perundang-undangan,  sudah  bisa  dipastikan  bahwa  kedudukan peraturan  pemerintah  lebih  kuat  daripada  peraturan  menteri.  Hal  inilah  yang  terkadang menimbulkan  permasalahan  dilapangan,  khususnya  tentang  jenjang  karir  profesionalitas sampai ke atasnya. 17
Berdasarkan UU ASN, jabatan fungsional itu dibagi lagi kepada dua kategori; yaitu 1)  jabatan  fungsional  keahlian,  dan  2)  jabatan  fungsional  keterampilan. 18 Jabatan fungsional  keahlian  merupakan  jabatan  fungsional  kualifikasi  profesional   yang pelaksanaan   tugas  dan  fungsinya  mensyaratkan  penguasaan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi  di  bidang  keahliannya.  Tugas  utama  jabatan  fungsional  keahlian  meliputi pengembangan pengetahuan, penerapan konsep dan teori, ilmu dan seni untuk pemecahan masalah, 19 dan pemberian pengajaran dengan cara yang sistematis.
Sedangkan  jabatan  fungsional  keterampilan  adalah  jabatan  fungsional  kualifikasi teknis  atau  penunjang  profesional  yang  pelaksanaan  tugas  dan  fungsinya  mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis di satu bidang ilmu pengetahuan  atau lebih. Tugas utama jabatan  fungsional  ketrampilan  meliputi  pelaksanaan  kegiatan  teknis  yang  berkaitan dengan  penerapan  konsep  dan  metoda  operasional  di  bidang  ilmu  pengetahuan  tersebut serta  pemberian  pengajaran  di  tingkat  pendidikan  tertentu.  Kualifikasi  pendidikan  untuk
____________
15 Dalam  kaitan  lebih  teknis  dan  rinci,  suatu  undang-undang  cenderung  memerintahkan  untuk membentuk suatu peraturan pendukung seperti peraturan pemerintah, peraturan  menteri  dan lain-lain.  Lihat juga Undang-Undang No.12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
16 Jabatan  fungsional  tak  selamanya  dibentuk  oleh  peraturan  pemerintah  tetapi  bisa  saja  dibentuk melalui  peraturan  menteri,  karena  dianggap  dibutuhkan  untuk  memberikan  pelayanan  maksimal  kepada masyarakat. Lihat juga Undang-Undang No.5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal. 138.
17 Ridwansyah,  ’’Penempatan  Jabatan  Fungsional,’’  dalam  Publika    Jurnal  Ilmu  Administrasi Negara, Vol.2, No.3, 2013, hlm. 6-8.
18 Lihat  juga  Keputusan  Presiden  Nomor  87  Tahun  1999  Tentang  Rumpun  Jabatan  Fungsional Pegawai Negeri Sipil.
19 Wei  He,  ‘‘Developing  Problem-Solving  Skills  With  Case  Study  In  A  Conceptual  Management Course,’’ dalam Journal of Business Case Studies, Vol. 11, No.2, 2015, hlm. 57-70.
jabatan  fungsional  keterampilan  ini  serendah-rendahnya  Sekolah  Menengah  Umum  atau Sekolah Menengah Kejuruan dan setinggi-tingginya setingkat Diploma III (D-3).
Rincian  kerja  dan  tata  laksana  peningkatan  karir  dari  kedua  kategori  ini  biasanya diatur dalam peraturan pemerintah, serta lebih mendetailnya dalam peraturan menteri, yang membawahi  suatu  bidang  tertentu. 20 Setelah  UU  PA  diterapkan  tahun  2006,  sampai  saat ini  belum  ada  peraturan  pemerintah,  peraturan  presiden,  maupun  peraturan  menteri  yang mengatur secara khusus tentang jabatan fungsional WH. Hal ini berakibat posisi WH tidak bisa  berkembang  secara  jenjang  karir,  kecuali  mereka  pindah  posisi  kejabatan  fungsional atau  struktural  lainnya.  Ini  sangat  merugikan  WH  dari  segi  profesionalitas  dan  keahlian, mengingat sebelum menjadi WH mereka telah menjalani berbagai macam pelatihan khusus untuk meningkatkan profesionalitas mereka.

## 2. Langkah Kongkrit untuk Memperkuat WH
Secara  normatif,  pengakuan  tentang  keberadaan  WH  dalam  sistem  hukum administrasi  negara  hanya  terdapat  pada  UU  PA.  Selebihnya  tidak  ada  peraturan  lainnya ditingkat  kementerian  negara.  Pengaturan  tersebut  hanya  bersifat  cantolan  dan  penafsiran pada  peraturan  perundang-undangan  Satpol  PP.  Hal  ini  berakibat  WH  tidak  bisa  berdiri sendiri, baik dari segi profesionalitas maupun jenjang karir.
Sehingga langkah-langkah kongkrit pengisian kekosongan hukum selama ini hanya bisa  dilakukan  di  tingkat  provinsi,  seperti  pembentukan  qanun, 21 pembentukan  peraturan ditingkat  gubernur, 22 dan  lain-lain.  Dalam  hal  ini  kita  perlu  mengapresiasi  kegiatan- kegiatan  produktif  yang  telah  dilakukan  Pemerintah  Aceh  dalam  mengisi  kekosongan
____________
20 Sebagai  contoh  dapat  dilihat  pada  jabatan  fungsional  Satpol  yang  mempunyai  peraturan pemerintah  dan  peraturan  menteri  untuk  menjalankan  jabatan  fungsionalnya.  Dalam  karir  fungsionalnya Satpol PP dimasukkan dalam  rumpun Penyidik dan Detektif. Lihat juga  Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2010  Tentang  Satuan  Polisi  Pamong  Praja.  Lihat  juga  Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara Dan  Reformasi  Birokrasi  No.  4  Tahun  2014  Tentang  Jabatan  Fungsional  Polisi  Pamong  Praja  Dan  Angka Kreditnya, Pasal. 12
21 Qanun  Aceh  Nomor  5  Tahun  2007  tentang  Susunan  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Dinas,  Lembaga Teknis  Daerah,  dan  Lembaga  Daerah  Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam.  Qanun  No.11  Tahun  2002 Tentang  Penyelenggaraan  Syariat,  Pasal  14  ayat  1-5.  Lihat  juga  Peraturan  Daerah  Provinsi  Nanggroe  Aceh Darussalam No.33 Tahun 2001 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Syari’at Islam.
22 Lihat  juga  Keputusan  Gubernur  No.  1  Tahun  2004  Tentang  Pembentukan  Organisasi  Wilyatatul Hisbah,  Pasal  4.  Peraturan  Daerah  Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam  No.5  Tahun  2000  tentang Pelaksanaan Syariat Islam, Pasal 13.
hukum tersebut. Akan tetapi sejumlah regulasi ditingkat daerah sifatnya sebagai pelengkap, sehingga tidak menyelesaikan inti permasalahan jenjang karir WH sebagai pegawai negeri sipil. Salah satu inti permasalahan jenjang karir WH saat ini adalah kekosongan regulasi di tingkat pemerintah pusat, khususnya jenjang karir fungsional.
Oleh  karena  itu  diperlukan  tahapan  langkah  nyata  dalam  menyusun  peraturan regulasi  penguatan  WH.  Langkah-langkah  tersebut  diantaranya  adalah; 23 Pertama adalah langkah  perencanaan.  Langkah  perencanaan  ini  bisa  dikatakan  sebagai  tahapan  dimana Gubernur  beserta  timnya  menyusun  daftar  regulasi  yang  akan  diajukan  ke  pemerintah pusat.  Daftar  tersebut  ada  baiknya  dikoordinasikan  dengan  pihak  DPRA,  agar  tidak terkesan bahwa regulasi tersebut hanya keinginan gubernur semata.
Hasil  akhir  yang  diharapkan  nantinya  adalah  lahirnya  peraturan  pemerintah  dan peraturan  menteri.  Oleh  karena  itu,  ada  baiknya  terdapat  latar  belakang  pendekatan akademik tentang butuhnya regulasi tersebut. Agar langkah perencanaan ini dapat berjalan diperlukan  tahapan-tahapan  berupa  mengumpulkan  masukan,  penyaringan  masukan, penetapan awal, dan pembahasan bersama.
Kedua adalah  langkah  penyusunan.  Langkah  ini  merupakan  tahap  penyiapan sebelum  regulasi  tersebut  diajukan  ke  pemerintah  pusat. 24 Tahapan-tahapan  yang  harus dilalui  dalam  langkah  ini  seperti  penyusunan  latar  belakang  akademis,  penyusunan rancangan  peraturan  pemerintah  dan  peraturan  menteri,  harmonisasi  regulasi,  dan pemantapan  konsepsi.  Penyusunan  latar  belakang  akademik  yang  dimaksudkan  disini adalah seperti layaknya penyusunan naskah akademik. 25
Hanya saja karena produk hukum yang direncanakan adalah peraturan pemerintah, sehingga perlu dicari istilah lain, karena penyusunan naskah akademik hanya untuk produk undang-undang  atau  peraturan  daerah.  Latar  belakang  akademik  disini  adalah  hasil penelitian  atau  pengkajian  hukum  dan  hasil  penelitian  lainnya,  terhadap  suatu  masalah tertentu  yang  dapat  dipertanggungjawabkan  secara  ilmiah,  mengenai  pengaturan  masalah tersebut  dalam  suatu  rancangan  peraturan,  sebagai  solusi  terhadap  permasalahan  dan ____________
23 Michael Zander, The Law-Making Process, (London: Bloomsbury Publishing, 2015), h. 12. 24 Julian  Harris,  ‘A  Clinical  Approach  To  Legal  Drafting,’  dalam Amicus  Curiae ,  Vol.  94,  No.1, 2015.
25 David    Christian,  ‘‘Naskah  Akademik  Dalam  Pembentukan  Undang-Undang  Ditinjau  Dari Perspektif Pembangunan Hukum Nasional,’’ dalam Jurnal Legislasi Indonesia , Vol.11, No.4, 2015, hlm. 41.
kebutuhan  hukum  masyarakat.  Pemantapan  konsepsi  disini  bertujuan  untuk  memastikan bahwa  rancangan  regulasi  tersebut  telah  sesuai  Pancasila,  UUD  1945,  undang-undang lainnya, teknik penyusunan, dan substansi dalam undang-undang tersebut.
Ketiga adalah  langkah  pembahasan.  Dalam  pembahasan  ini  berbagai  pihak  di tingkat  provinsi  saling  memberikan  kritikan  terhadap  rancangan  yang  ditawarkan pemerintah daerah. 26 Jika rancangan regulasi tersebut  berasal  dari  Gubernur maka DPRA akan memberikan kritikannya, demikian juga sebaliknya. Langkah pembahasan ini sangat diperlukan  untuk  mendapatkan  sudut  pandang  baru  terhadap  regulasi  yang  diajukan nantinya.  Setelah  langkah  pembahasan  selesai  ditingkat  provinsi  dan  kesepakatan  telah dicapai,  maka  dengan  sendirinya  proses  legislasi  ditingkat  daerah  sudah  rampung. Selanjutnya  rancangan  peraturan  pemerintah  maupun  rancangan  peraturan  menteri  ini dibawa  kepada  pemerintah  pusat  untuk  mendapatkan  persetujuan,  yang  akan  dibahas selanjutnya pada langkah pengesahan.
Terakhir adalah  langkah  pengesahan.  Langkah  pengesahan  erat  kaitannya  dengan peran sentral pemerintah pusat. Akan tetapi dalam hal ini jajaran pemerintah daerah tidak bisa  hanya  menunggu,  dibutuhkan  langkah  pengawalan  dengan  seksama  sampai terwujudnya  pengesahan  tersebut.  Pola  pendekatan  pengesahan  ini  mesti  sedikit  diubah, dimana  pendekatannya  tidak  melalui  menteri,  tetapi  gubernur  dan  jajarannya  langsung menemui  Presiden.  Hal  ini  bertujuan  untuk  mempersingkat  birokrasi,  karena  Presiden dapat langsung memerintahkan para menterinya.
Setelah  pengesahan  Presiden  terhadap  suatu  peraturan  pemerintah,  selanjutnya hanya  menunggu  penetapan  nomor  untuk  diletakkan  dalam  lembaran  negara  sebagai bentuk  dari  tertib  hukum. 27 Namun  perlu  dicatat,  biasanya  dalam  suatu  peraturan pemerintah  juga  memuat  pendelegasian  wewenang.  Pendelegasian  itu  biasanya  kepada kementerian tertentu. Oleh karena itu, perlu pengawalan dan pengawasan intensif terhadap pendelegasian  tersebut.  Suatu  regulasi  bisa  saja  akan  lemah  kalau  pendelegasian wewenang didalamnya tidak langsung ditindak lanjuti.
____________
26 Susan  Rose-Ackerman,  Stefanie  Egidy,  and  James  Fowkes, Due  Process  of  Lawmaking, (Cambridge: Cambridge University Press 2015), hlm.100.
27 Lihat  juga  Sekretariat  Negara  Republik  Indonesia, Sumber  Tertib  Hukum  Republik  Indonesia (Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia 1985), hlm.7-10.
3.    Format  Masa  Depan  Dalam  Memposisikan  Satpol  PP  dan  WH  Sebagai  Institusi Penegak Regulasi Daerah
Sebelum  membahas  lebih  jauh  tentang  format  masa  depan,  ada  baiknya  terdapat gambaran awal tentang akar filosofis historis dari Satpol PP dan WH. Pembentukan Satpol PP  dan  WH  mempunyai  akar  historis  filosofis  yang  berbeda-beda,  walaupun  kedua lembaga  ini  mempunyai  tugas  sebagai  penegak  peraturan  perundang-undangan  di  tingkat provinsi. Berikut ini akan dipaparkan akar filosofis historis dari kedua institusi ini. Sejarah mencatat Satpol PP telah ada saat VOC menduduki Batavia pada tahun 1602.
Pada  masa  itu  Gubernur  Jenderal  VOC  telah  membentuk Bailluw yaitu  semacam polisi yang merangkap sebagai jaksa dan hakim yang bertugas untuk menangani sengketa hukum  yang  timbul  antara  VOC  dengan  warga  kota.  Selain  menjaga  ketertiban  dan ketentraman  warga  kota,  institusi  ini  berkembang  menjadi  organisasi  kepolisian  di  setiap Karasidenan pada saat itu. 28
Setelah  tahun  1945,  kedudukan  Satpol  PP  terlihat  semakin  dibutuhkan.  Presiden menganggap perlu penciptaan suasana ketentraman dan ketertiban umum bagi masyarakat. Hal  ini  sebagai  usaha  untuk  melangsungkan  dan  mempertahankan  Negara  Kesatuan Republik Indonesia yang baru diplokamirkan pada saat itu. Menyahuti hal ini, pada bulan September 1948 Kementrian Dalam Negeri memerintahkan kepada semua rasiden 29 untuk membentuk  Detasemen  Polisi Pamong Praja. 30 Pertimbangan pembentukan detasemen itu adalah  untuk  memberikan  suatu  daya  kekuatan  sebagai  penyokong  bagi  polisi  pamong praja,  dalam  menjaga  ketentraman  dan  ketertiban  di  daerahnya,  serta  dalam  rangka mengembalikan kewibawaan pemerintah daerah.
____________
28 M  Oudang, Perkembangan  Kepolisian  di  Indonesia, (Jakarta:  Mahabarata  Djakarta,  1952),  hlm. 106-107.
29 Karesidenan adalah sebuah pembagian administratif dalam sebuah provinsi di Hindia Belanda dan kemudian  Indonesia  hingga  tahun  1950-an.  Sebuah  karesidenan  ( regentschappen )  terdiri  atas  beberapa afdeeling (kabupaten). Tidak di semua provinsi di Indonesia pernah ada karesidenan. Hanya di pulau Jawa, Sumatra,  Kalimantan,  Bali,  Lombok  dan  Sulawesi  saja.  Biasanya  ini  daerah-daerah  yang  penduduknya banyak.  Wikipedia,  ‘Karesidenan,’  dalam  https://id.wikipedia.org/wiki/Karesidenan,  diunduh  28  Oktober 2015.
30 Millidge Walker and Irene Tinker, ‘‘Development and Changing Bureaucratic Styles in Indonesia: The Case of the Pamong Praja,’’ dalam Pacific Affairs , Vol. 48, No.1, 1975, hlm. 70-72.
Selain  itu,  penyusunan  struktur  detasemen  ini  juga  bermaksud  untuk  membantu kepolisian  negara  dalam  memelihara  keamanan,  karena  pada  masa  itu  kepolisian  sangat minim  anggota  dari  kebutuhan  pengamanan  yang  semakin  meningkat.  Seiring perkembangan  zaman  tugas  dan  fungsi  Satpol  PP  memang  ditekankan  pada  pelayanan keamanan  masyarakat,  khususnya  bertugas  sebagai  penegak  peraturan  daerah  secara umum, yang bisa saja tidak mempunyai dasar pemahaman tentang hukum Islam. 31 Karena telah dibentuk dalam jangka waktu  yang lama, jenjang karir fungsional dari Satpol PP ini telah dikuatkan dengan berbagai peraturan perundang-undangan ditingkat nasional. 32
Secara tersirat keberadaan WH dalam hukum nasional diakui setelah pemberlakuan Undang-undang  Nomor  44  Tahun  1999  tentang  Penyelenggaraan  Keistimewaan  Provinsi Daerah  Istimewa  Aceh,  dan  dipertegas  dengan  Undang-Undang  Nomor:  18  Tahun  2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
Dari  kedua  undang-undang  tersebut  pemerintah  daerah  pada  waktu  itu  mencoba mengisi  kebutuhan-kebutuhan  regulasi 33 untuk  menggerakkan  pelaksanaan  syariat  Islam, diataranya  adalah  pembentukan  WH  dengan  berbagai  kewenangannya. 34 Kebutuhan  akan institusi  WH  mengingat  bahwa  perlunya  aparat  khusus  untuk  menjalankan  syariat  Islam dengan  pendekatan-pendekatan  lebih  Islami.  Diantara  berbagai  fungsi  WH  pada  saat  itu adalah  mengontrol  dan  mengawasi  pelaksanaan  syariat  di  tengah-tengah  kehidupan masyarakat  di  dalam  wilayah  Provinsi  Aceh.  Hanya  saja,  pada  aspek  lainnya  masih menimbulkan  berbagai  persoalan.  Persoalan  itu  meliputi  masalah  konsepsional  dan filosofis yang dianut dan masalah penerapannya.
Sebagai  institusi  baru  dalam  sistem  kenegaraan  Indonesia,  WH  dalam pelaksanaannya memerlukan sejumlah perangkat  hukum, terutama aparat  penegak hukum ____________
31 Lihat juga Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
32 Lihat  juga  Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  Dan  Reformasi  Birokrasi  No.  4 TAHUN 2014 Tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Dan Angka Kreditnya.
33 Qanun  Aceh  Nomor  5  Tahun  2007  tentang  Susunan  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Dinas,  Lembaga Teknis  Daerah,  dan  Lembaga  Daerah  Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam.  Qanun  No.11  Tahun  2002 Tentang  Penyelenggaraan  Syariat,  Pasal  14  ayat  1-5.  Lihat  juga  Peraturan  Daerah  Provinsi  Nanggroe  Aceh Darussalam No.33 Tahun 2001 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Syari’at Islam.
34 Keputusan  Gubernur  No.  1  Tahun  2004  Tentang  Pembentukan  Organisasi  Wilyatatul  Hisbah, Pasal  4.  Peraturan  Daerah  Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam  No.5  Tahun  2000  tentang  Pelaksanaan Syariat Islam, Pasal 13.
( law  enforcer )  yang  telah  memiliki  legalitas  kewibawaan  secara  perundang-undangan seperti kepolisian dan kejaksaan. Akan tetapi keberadaan polisi dan jaksa yang menguasai syariat  Islam  merupakan  salah  satu  hambatan  serius.  Demikian  pula  masalah  hirarki sumber hukum yang berkenaan dengan peraturan pelaksanaan pasal-pasal dalam qanun ini dalam konteks penerapan syariat Islam tidak boleh bertentangan dengan hirarki diatasnya.
Masa  depan  WH  sedikit  tercerahkan  dengan  kehadiran  UU  PA  tahun  2006.  Pada undang-undang  ini  WH  disatukan  dengan  Satpol  PP  sebagai  lembaga  tambahan.  Akan tetapi,  disini  WH  bersifat  institusi  negara  yang  melekat  dibawah  institusi  yang  lain ( attached  state  organ ). 35 Karena  sifatnya  melekat  pada  institusi  yang  lain,  maka  dengan sendirinya  dia  harus  tunduk  dibawah  aturan  dimana  ia  melekat.  Fakta  hukum  ini  makin membuat  WH  sangat  sulit  untuk  berkembang,  baik  secara  karir  personal  maupun  secara institusi  kelembagaan.  Kedudukan  WH  makin  sulit,  ketika  secara  regulasi  pemerintah hanya  mengatur  secara  rinci  jenjang  karir  fungsional  Satpol  PP  saja,  tanpa  memasukkan WH kedalamnya. 36
Berdasarkan  fakta  diatas,  ada  beberapa  pilihan  yang  dapat  dipertimbangkan  untuk memposisikan  Satpol  PP  dan  WH  dimasa  yang  akan  datang.  Akan  tetapi  perlu  diingat bahwa setiap pilihan  mempunyai  akibat  yang patut  juga dipertimbangkan. Pilihan-pilihan tersebut diantaranya adalah;
Pertama pembentukan peraturan perundang-undangan terpisah untuk WH ditingkat pemerintah  pusat,  khususnya  untuk  jenjang  karir  fungsional  WH,  baik  itu  jabatan fungsional  keterampilan  maupun  jabatan  fungsional  keahlian.  Peraturan  tersebut  dapat berupa  peraturan  pemerintah  ataupun  peraturan  menteri.  Agar  lebih  khusus  dan  kongkrit, peraturan-peraturan  tersebut  sebaiknya  di  rancang  oleh  Pemerintah  Aceh,  kemudian meminta  persetujuan  pemerintah  pusat.  Pentingnya  rancangan  tersebut  dibuat  Pemerintah Aceh  bertujuan  untuk  memasukkan  nilai-nilai  syariat  Islam  dan  ide  dasar  dari
____________
35 Ahmad  Basarah,  ‘‘Kajian  Teoritis  Terhadap  Auxiliary  States  Organ  Dalam  Struktur Ketatanegaraan Indonesia,’’ dalam Masalah-Masalah Hukum, Vol.43, No.1, 2014, h. 1-8. Lihat juga Lukman Hakim and Agus Sudaryanto, ‘‘An Institutionalization of the State Commisions as a State Institutions on the Basis  of  the  1945  Constitution  of  the  Republic  of  Indonesia,’’  dalam Journal  of  Law,  Policy  and Globalization, Vol.33, 2015, hlm. 77-85.
36 Lihat  juga  Peraturan  Pemerintah  No.  6  Tahun  2010  Tentang  Satuan  Polisi  Pamong  Praja.  Lihat juga  Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  Dan  Reformasi  Birokrasi  No.  4  TAHUN  2014 Tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Dan Angka Kreditnya.
pembentukan WH dalam tradisi Islam dalam regulasi tersebut. Namun pilihan ini bisa saja berhadapan  dengan  politik  hukum  ditingkat  nasional.  Birokrasi,  diskusi  dan  perdebatan panjang  bisa  saja  terjadi  selama  pengurusan  regulasi  ini.  Oleh  karena  itu,  intensitas pengawalan sampai regulasi tersebut disahkan sangat diperlukan sekali.
Kedua penggabungan  secara  menyeluruh  dalam  kesatuan  Satpol  PP.  Hal  ini mengingat  Satpol  PP  telah  mempunyai  jenjang  karir  fungsional  yang  jelas  ditingkat nasional. Jenjang karir tersebut telah jelas pengaturannya dalam peraturan pemerintah dan peraturan  menteri.  Dalam  posisi  ini  WH  dapat  berbentuk  sebagai quasi  institution ,  yaitu lembaga  yang hanya terlihat  namanya saja tapi  pada hakikatnya dia bukan lembaga  yang eksis. Dengan kata lain, nama WH hanya ditempelkan saja pada Satpol PP tanpa ada peran apapun. Akan tetapi langkah ini berakibat hilangnya inti dari pembentukan WH itu sendiri sebagai  pengawal  syariat  Islam  ( the  guardian  of  Islamic  law ).  WH  nanti  tidak  ubahnya seperti Satpol PP yang hanya jadi penegak peraturan daerah pada umumnya.
Ketiga penggabungan  secara  sebagian  dalam  kesatuan  Satpol  PP.  Garis koordinasinya  bisa  saja  berada  dalam  Satpol  PP  tapi  dia  mempunyai  kelembagaan  dan kesatuan terpisah. Sedangkan untuk jenjang karir fungsionalnya, dia dapat mencantol pada institusi lainnya, seperti pada institusi, kepolisian, kantor urusan agama, atau pada jabatan karir fungsional tertentu yang ada di bawah kementerian dalam negeri. Namun langkah ini juga akan melahirkan hambatan tersendiri, terutama tentang kerjasama antar lembaga yang akan memakan banyak waktu.
Terakhir adalah  pemisahan  secara  total  menyeluruh  dengan  Satpol  PP.  Dengan pemisahan menyeluruh ini maka ada di Aceh terdapat dua penegak peraturan daerah. WH untuk  peraturan  daerah  berbasis  syariat  Islam  dan  Satpol  PP  untuk  peraturan  daerah berbasis umum diluar syariat Islam. Dengan pemisahan ini, masing-masing lembaga akan berkembang  sesuai  filosofi  dasar  pendiriannya,  sehingga  salah  satu  tidak  inferior  dengan yang  lainnya.  Akan  tetapi  ada  pekerjaan  besar  yang  menanti  untuk  langkah  ini,  salah satunya  adalah  judicial  review  UU  PA.  Mengingat  norma  tentang  WH  berada  didalam
undang-undang, 37 maka  untuk  merubah  norma  tersebut  harus  ada  upaya  pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi.
Diperlukan legal  standing yang  logis  untuk  meyakinkan  para  hakim  konstitusi bahwa norma tentang WH yang terdapat dalam UU PA bertentangan dengan konstitusi. 38 Hal  ini  bukan  pekerjaan  mudah  tetapi  juga  bukan  sesuatu  yang  mustahil.  Argumen  yang bisa  dibangun  adalah  salah  satu  kendala  penerapan  otonomi  khusus,  ada  posisi  tertentu dalam  sistem  kepegawaian  daerah,  yang  tidak  ada  dasar  hukum  di  tingkat  pusat,  seperti WH di Aceh, karena pemerintah pusat tidak cepat merespon hal ini, berakibat pada ketidak pastian  hukum  di  daerah.  Oleh  karena  itu  dibutuhkan  perubahan  norma  pada  pasal-pasal tertentu di dalam UU PA.

## C. KESIMPULAN
1. Dalam  peraturan  perundang-undangan  ditingkat  pusat,  norma  hukum  tentang  WH hanya  ada  di  UU  PA.  Hanya  saja  norma  tersebut  bersifat  tautan  ( attached  norm ) pada  Satpol  PP,  sehingga  WH  tidak  bisa  berdiri  sendiri.  Secara  jenjang  karir fungsional,  Satpol  PP  telah  memiliki  panduan  jelas  berupa  peraturan  pemerintah dan  peraturan  menteri.  Sayangnya  dalam  peraturan  tersebut  tidak  ada  pengaturan tentang WH sama sekali.
2. Mengingat  ketatnya  sistem  hirarki  peraturan  perundang-undangan,  mengakibatkan pengaturan  tentang  jabatan  fungsional  sangat  sulit  untuk  diselesaikan  melalui peraturan  ditingkat  daerah.  Pembentukan  qanun  atau  peraturan  gubernur  nantinya malah  akan  menyulitkan  Pemerintah  Aceh  sendiri,  mengingat  sistem  renumerasi sangat  berkaitan  dengan  kementerian  keuangan  dan  kementerian  lainnya  ditingkat pusat.
3. Oleh  karena  itu  untuk  menghindari  konflik  norma  yang  terdapat  dalam  UUPA, diperlukan upaya pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar. Dalam
____________
37 Untuk  merubah  norma  suatu  undang-undang  bisa  juga  ditempuh  melalui  Mahkamah  Konstitusi karena dapat berfungsi sebagai positive legislator (pembuat hukum setara parlemen). Allan-Randolph Brewer Carías  (ed), Constitutional  Courts  as  Positive  Legislators  A  Comparative  Study, (Cambridge:  Cambridge University Press, 2011), hlm. 15.
38 Lihat juga Gabe Ferrazzi, Legal Standing And Models Of Local Government Functions In Selected Countries: Implications For Indonesia, (Jakarta: Ministry of Home Affair of Indonesia 2002), hlm.1-6.
hal  ini,  Pasal  tentang  WH  harus  di  uji  dengan  mekanisme  judicial  review  di Mahkamah  Konstitusi.  Sehingga  dengan  demikian  diharapkan  akan  terciptanya norma baru bagi pelaksanaan WH di dalam struktur pemerintah Aceh.
4. Badan Kepegawaian Nasional (BKN) diharapkan dapat menempatkan WH kedalam jabatan  karir  fungsional,  layaknya  jabatan  fungsional  lainnya  dalam  sistem kepegawaian.  Penempatan  jabatan  karir  fungsional  ini  dapat  dibentuk  dalam nomenklatur baru sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Penyusunan  peraturan  pemerintah  dan  peraturan  menteri  menyangkut  karir fungsional  WH  sangat  mendesak  untuk  dilaksanakan.  Sehingga  WH  dapat mengajukan  kenaikan  pangkat  reguler  dengan  fungsinya  sebagai  WH.  Dalam  hal ini  Pemerintah  Aceh  langsung  mempersiapkan  rancangan  peraturan  tersebut,  baik itu  Peraturan  Pemerintah,  Permenpan,  Peraturan  BKN,  dan  lain-lain.  Hal  ini mengingat  untuk  mempercepat  proses  dan  menjaga  dasar  filosofis  pembentukan WH sebagai aparat penegak syariat Islam.

## DAFTAR PUSTAKAAN
Basarah,  Ahmad,  ‘‘Kajian  Teoritis  Terhadap  Auxiliary  States  Organ  Dalam  Struktur Ketatanegaraan Indonesia,’’ dalam Masalah-Masalah Hukum, Vol.43, No.1, (2014)
Carías,  Allan-Randolph  Brewer  (ed), Constitutional  Courts  as  Positive  Legislators  A Comparative Study, Cambridge: Cambridge University Press, 2011.
Christian, David, ‘‘Naskah Akademik Dalam Pembentukan Undang-Undang Ditinjau Dari Perspektif  Pembangunan  Hukum  Nasional,’’  dalam Jurnal  Legislasi  Indonesia , Vol.11, No.4, (2015)
Daily,  Medan  Bisnis,  ‘Anggaran  Wilayatul  Hisbah  Perlu  Ditingkatkan,    dalam http://www.medanbisnisdaily.com/news/arsip/read/2011/12/15/62376/anggaran- wilayatul-hisbah-perlu-ditingkatkan/#.VYBKLfknKDQ, diunduh 16 Juni 2015.
Ferrazzi,  Gabe, Legal  Standing  and  Models  of  Local  Government  Functions  in  Selected Countries: Implications For Indonesia, Jakarta: Ministry of Home Affair of Indonesia 2002.
Fitri, Ahmad, ‘‘Studi Analisis Peran Lembaga Hisbah Pada Masa Pemerintahan Khalifah Umar Ibn Khattab,’’ Semaran: Disertasi Doktor UIN Walisongo, 2009.
Fitri,  Lucky  Enggrani,    ‘‘Peranan  Wilayatul  Hisbah  Dalam  Pengawasan  Pasar,’’  dalam Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan, Vol. 1, No.1, (2014)
Hakim, Lukman and Agus Sudaryanto, ‘‘An Institutionalization of the State Commisions as  a  State  Institutions  on  the  Basis  of  the  1945  Constitution  of  the  Republic  of Indonesia,’’ dalam Journal of Law, Policy and Globalization, Vol.33, (2015)
Harris, Julian, ’’A Clinical Approach To Legal Drafting,’’ dalam Amicus Curiae , Vol. 94, No.1, (2015)
He,  Wei,  ‘‘Developing  Problem-Solving  Skills  With  Case  Study  In  A  Conceptual Management Course,’’ dalam Journal of Business Case Studies, Vol. 11, No.2, (2015)
http://www.pv.gov.sa/
Hrair Dekmejian, R, ‘‘The Rise of Political Islamism in Saudi Arabia,’ dalam The Middle East Journal, Vol. 48, No. 4, (1994)
Ichwan, Moch Nur, ‘The Politics of Shari ‘atisation: Central Governmental and Regional Discourses  of  Shari  ‘a  Implementation  in  Aceh,  dalam  ’ Islamic  Law  in  Modern Indonesia,’ USA: Harvard University Press, 2007.
Indonesia,  Serambi,  ‘‘Tim  Terpadu  Pidie  Jaring  23  Ekor  Kambing,’’  dalam http://aceh.tribunnews.com/2014/08/20/tim-terpadu-pidie-jaring-23-ekor-kambing, diunduh 16 Juni 2015.
Indonesia, Serambi, ‘Wilayatul Hisbah Tak Seharusnya Diserang,’
http://aceh.tribunnews.com/2015/05/11/wilayatul-hisbah-tak-seharusnya-diserang, diunduh 16 Juni 2015.
Keban,  Yeremias  T,  ‘Pokok-Pokok  Pikiran  Perbaikan  Sistem  Manajemen  SDM  PNS  di Indonesia,’ dalam Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik , Vol.8, No.2, (2004)
Keputusan  Gubernur  No.  1  Tahun  2004  Tentang  Pembentukan  Organisasi  Wilyatatul Hisbah.
Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 Tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil.
Kloos,  David  ‘ Strengthening  Local  Leadership.  Sharia,  Customs,  and  the  Dynamics  of Vigilante  Violence  in  Aceh,’  Regime  Change,  Democracy  And  Islam  The  Case  Of Indonesia, Leiden: University of Leiden 2013.
Kumorotomo, Wahyudi, Etika Administrasi Negara , Jakarta: Rajawali Pers, 1992. Milallos,  Ma  Theresa  R,  ‘‘Muslim  Veil  As  Politics:  Political  Autonomy,  Women  and
Syariah Islam in Aceh,’’ dalam Contemporary Islam, Vol.1, No.3, (2007)
Ochsenwald,  William,  ‘‘Saudi  Arabia  and  the  Islamic  Revival,’’  dalam International Journal of Middle East Studies, Vol.13, No.3, (1981)
Oudang, M, Perkembangan Kepolisian di Indonesia, Jakarta: Mahabarata Djakarta, 1952.
Parsons,  Nicholas  and  Marcus  Mietzner,  ‘’Sharia  Bylaws  in  Indonesia:  A  Legal  and Political Analysis,’’ dalam Australian Journal of Asian Law , Vol.11, No.2, (2009)
Peraturan    Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  40  Tahun  2011  Tentang  Pedoman  Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi No. 4 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Dan Angka Kreditnya.
Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  Dan  Reformasi  Birokrasi  No.  4 TAHUN  2014  Tentang  Jabatan  Fungsional  Polisi  Pamong  Praja  Dan  Angka Kreditnya.
Peraturan  Daerah  Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam  No.5  Tahun  2000  tentang Pelaksanaan Syariat Islam.
Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja
Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  Dan  Reformasi  Birokrasi  No.  4 TAHUN  2014  Tentang  Jabatan  Fungsional  Polisi  Pamong  Praja  Dan  Angka Kreditnya.
Qanun  Aceh  Nomor  5  Tahun  2007  tentang  Susunan  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Dinas, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
Qanun No.11 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan Syariat, Pasal 14 ayat 1-5. Lihat juga Peraturan  Daerah  Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam  No.33  Tahun  2001  Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Syari’at Islam.
Ridwansyah, ’’Penempatan Jabatan Fungsional,’’ dalam Publika  Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Vol.2, No.3, (2013)
Rose-Ackerman,  Susan,  Stefanie  Egidy,  and  James  Fowkes, Due  Process  of  Lawmaking,
Cambridge: Cambridge University Press 2015.
Sekretariat Negara Republik Indonesia, Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia , Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia 1985.
Surat  Keputusan  Gubernur  Nanggroe  Aceh  Darussalam  Nomor  01  Tahun  2004  Tentang Organisasi  Dan  Tata  Kerja  Wilayatul  Hisbah;  Peraturan  Pemerintah  Nomor  6  Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja
Uddin,  Asma,  ‘‘Religious  Freedom  Implications  of  Sharia  Implementation  in  Aceh- Indonesia,’’ dalam University of St. Thomas Law Journal, Vol.7, No.3, (2010)
Undang-Undang No.12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
Undang-Undang No.5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh
Peraturan  Daerah  Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam  No.33  Tahun  2001  Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Syari’at Islam.
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Syari’at Islam
Walker,  Millidge  and  Irene  Tinker,  ‘‘Development  and  Changing  Bureaucratic  Styles  in Indonesia:  The  Case  of  the  Pamong  Praja,’’  dalam Pacific  Affairs ,  Vol.  48,  No.1, (1975)
Wikipedia,  ‘Karesidenan,’  dalam  https://id.wikipedia.org/wiki/Karesidenan,  diunduh  28 Oktober 2015.
Zander, Michael, The Law-Making Process, London: Bloomsbury Publishing, 2015.
Muhammad Siddiq Armia adalah dosen tetap pada Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan  Hukum,UIN  Ar-Raniy,  Banda  Aceh.  Bidang  kekhususan  perbandingan  hukum konstitusi,  judicial  review,  and  mahkamah  konstitusi.  Menyelesaikan  Sarjana  di  Fakultas Syariah UIN Ar-Raniry,  Magister di  Fakultas Hukum,  Universitas  Indonesia, dan PhD di Anglia  Ruskin  University-Cambridge,  Inggris.  Sebagai  peneliti  dan  pengajar,  dia  telah melahirkan banyak karya tulis, yang terbaru diantaranya adalah;
1.Kegentingan  Memaksa  Atau  Kepentingan  Penguasa  (Analisis  Terhadap  Pembentukan Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  (PERPPU))." Asy-Syir'ah:  Jurnal  Ilmu Syari'ah dan Hukum 48.1 (2014).
2.The  Amendments  of  the  1945  Constitution  of  Indonesia,  Paper  Presented  in  Summer Class, Anglia Ruskin University, Cambridge-Inggris, 2012.
3.Retribusi  Daerah  di  Provinsi  Otonomi  Khusus:  Kajian  Terhadap  Eksekutif  Review Peraturan Daerah, Media Syari’ah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial, Vol.XII, No.24, ISSN: 1411-2353.
4. Perkembangan  Pemikiran  Teori  Ilmu  Hukum ,  Jakarta:  Pradnya  Paramita,  2008.  (ISBN: 978-979-408-517-2).
Muhammad Zulhilmi adalah dosen tetap pada Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Ar-Raniy, Banda Aceh. Mengajar dalam mata kuliah Aspek Hukum Ekonomi,  Ekonomi  Keuangan  Islam  Sistem  Keuangan  dan  Perbankan  Islam. Menyelesaikan  Sarjana  Perbandingan  Mazhab  dan  Hukum  di  Fakultas  Syariah  UIN  Ar- Raniry,  Magister  Ekonomi  dan  Perbankan  Islam  di  Akademi  Pengajian  Islam  Universiti Malaya,  Kuala  Lumpur,  dan  Doktoral  pada  Fakultas  Ekonomi  Universitas  Trisakti, Konsentrasi  Ekonomi  Keuangan  Islam,  Jakarta.  Sebagai  peneliti  dan  pengajar,  dia  telah melahirkan banyak karya tulis, yang terbaru diantaranya adalah;
1.Pengukuran Wellbeing Index Berbasis Kinerja Institusi Berdasarkan Metodologi Tawhidy String Relation (TSR) (Studi Kasus : Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), Muamalat Harkat, Bengkulu).
2.Identifikasi  dan  Analisis  Wellbeing  (Kemaslahatan)  Pada  Organisasi  Berbasis  Syariah Perspektif  Metodologi Tawhidy String Relation (TSR).
3.Investasi dan Tanggung Jawab Ekonomi Rumah Tangga, Jurnal Tahqiqa Vol. 1 No. 1 Januari – Juni Tahun 2014.