## Pendahuluan
Bencana alam paling dahsyat yang pertama kali terjadi di Indonesia adalah meletusnya gunung Krakatau. Simon Winchester (2003) melukiskan Krakatau sebagai sebuah gunung berapi yang memiliki sifat menakjubkan, indah sekaligus  berbahaya,  sulit  diramalkan,  dan tidak bisa dilupakan. Gunung yang terletak di antara  Pulau  Jawa  dan  Pulau  Sumatera tersebut meletus pada Senin, 27 Agustus 1883, pukul  sepuluh  pagi.  Ledakannya  sangat dahsyat  sehingga  dapat  meluluhlantakkan alam  sekitarnya  dan  menewaskan  36.000 orang.
Meletusnya gunung Krakatau berdampak pada iklim, terutama karena dalam sekejap telah menurunkan suhu udara, menyebabkan gelombang tsunami sampai ribuan kilometer hingga  mencapai  Bombay,  Brisbane,  dan Boston-Amerika  Serikat,  serta  mematikan
navigasi udara. Dampak bencana meletusnya Krakatau adalah Selat Sunda yang terletak di antara Jawa dan Sumatera yang sebelumnya tidak dikenal menjadi pusat perhatian dunia. Para  ilmuwan  dari  berbagai  penjuru  dunia berusaha  mempelajari  tempat  tersebut sehingga kepedulian mereka menjadi bagian dari sebuah persaudaraan pengetahuan yang baru. Bencana tersebut mewariskan dimensi praktis  yang  amat  lengkap  dalam  tataran disiplin  ilmu,  di  antaranya  dimensi  politik, religius, sosial, ekonomi, psikologi, dan ilmu eksak  lainnya.  Peristiwa  Krakatau  dapat menimbulkan perubahan sangat besar. Dari peristiwa  itu,  ramalan  atas  realita  geologi, seismik,  dan  tektonik  telah  memastikan kejadian di tahun 1883 itu akan terjadi lagi di masa mendatang dengan cara yang persis sama walaupun bentuk kejadian alam tersebut bisa berbeda.

## DAMPAK BENCANA KEKERINGAN TERHADAP PELUANG KESEJAHTERAAN PENDUDUK

## Y. B. Widodo
1

## Abstract
Natural disasters that happened lately in many parts of the world, especially drought and big flood in Indonesia, are accumulative effects of climate change due to global warming that need to be addressed seriously. However, the most important issue in Indonesia nowadays is natural disaster that happens in conjuction with mass-impoverishment effected by unleashed human greed. If this excessive lifestyle cannot be restrained, the country of Indonesia will face an incurable ecological destruction. This article tries to address natural disasters from socio- economic and socio-demographical aspects.
Keywords: natural disasters, climate change, welfare
1 Peneliti Senior pada Pusat Penelitian Kependudukan  Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PPK-LIPI).

## Y. B. Widodo
Satu abad kemudian, yaitu pada awal abad 21 ini musibah bencana alam kembali melanda Indonesia  pada  26  Desember  2004  terjadi gempa  bumi  dahsyat  di  Samudera  Hindia, sebelah barat Provinsi Daerah Istimewa Aceh dengan  kekuatan  9,3  Skala  Richter  yang menimbulkan gelombang tsunami ketinggian 9 meter dengan kecepatan 250 km per jam yang menewaskan kurang lebih 250 ribu jiwa. Gempa  bumi  tektonik  terjadi  dua  tahun kemudian  di  Provinsi  Daerah  Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah pada 27 Mei 2006  dengan  kekuatan  6,3  Skala  Richter dengan korban tewas 5.778 jiwa dan 137.889 jiwa luka-luka, serta sejumlah besar rumah rusak,  termasuk  prasarana  dan  sarana pendidikan,  sosial,  dan  kesehatan  (Muda Saputra, 2006; Abdur Rofi, 2006). Peristiwa bencana alam tersebut sangat berpengaruh terhadap tingginya angka kematian penduduk. Hal ini karena titik pusat gempa di Daerah Istimewa  Yogyakarta  dan  Jawa  Tengah berdekatan dengan permukiman penduduk. Demikian pula tingginya gelombang laut akibat tsunami  di  wilayah  Aceh  dan  Tapanuli merupakan faktor penting yang menyebabkan tingginya angka kematian penduduk di daerah tersebut.
Selain  kejadian  alam,  pada  saat  ini perhatian utama dunia terfokus pada masalah pemanasan  global,  yaitu  bencana  yang diakibatkan ulah dan perilaku manusia selama puluhan,  bahkan  ratusan  tahun  yang dampaknya terasa pada saat ini. Pada tiga dekade terakhir, emisi gas rumah kaca pada tahun 1970 hingga 2004 meningkat 70 persen (www.kompas.co.id,  17-11-2007). Apabila kondisi ini tidak dapat diatasi, maka pada tahun 2020, sebanyak 70 juta dari 250 juta penduduk Afrika akan mengalami kekurangan sumber air,
penduduk kota di Asia berisiko terlanda banjir dan  rob,  sedangkan  di  benua  Eropa  dan Amerika akan terjadi kepunahan spesies.
Ilmuan  NASA  bernama  James  Hansen pada Juni 1988 mengumumkan pemanasan global  sudah  mulai  yang  kemudian menimbulkan  kecemasan  publik  (Brown, 1990).  Memanasnya  bumi  merupakan malapetaka  lingkungan  dalam  skala  baru karena dengan iklim yang sedikit saja bergeser, dunia kemungkinan menghadapi perubahan yang sangat cepat, terutama dalam dasawarsa yang akan datang. Namun kejadian ini ternyata sudah terjadi pada saat ini, lebih cepat dari perkiraan.
Gelombang panas yang terjadi bertahan lama sehingga menciptakan kekeringan alam, hujan lebat, kebakaran hutan, dan penyakit. Kekeringan alam mengakibatkan menurunnya kualitas dan kadar air yang pada gilirannya menurunkan  produktifitas  tanaman.  Sekjen PBB, Ban Ki Moon, menantang pemerintah negara-negara di dunia untuk melakukan aksi nyata  mengatasi  ancaman  global  dengan merespons temuan hasil konferensi perubahan iklim di Bali, Desember 2007.
Tulisan  ini  merupakan  refleksi  terhadap kecenderungan yang terjadi saat ini, yaitu di tengah-tengah  perkembangan  ilmu  dan teknologi yang cepat, musibah gempa bumi, baik  vulkanik  maupun  tektonik,  tidak  bisa dihindari dan akan tetap terjadi. Di samping itu, terdapat bencana yang mengancam ribuan, bahkan  jutaan  penduduk  dunia  akibat perubahan iklim dan perilaku manusia yang merusak  alam  sehingga  menyebabkan kekeringan lahan pertanian dan banjir yang menyebabkan  bahaya  kelaparan. Analisis masalah bencana alam juga dilakukan pada tulisan  ini,  khususnya  dari  aspek  sosial

## Dampak Bencana Kekeringan terhadap Peluang Kesejahteraan Penduduk
demografi dan sosial ekonomi serta membahas kebijakan yang dilakukan dalam menghadapi bencana tersebut. Siklus gempa besar yang terjadi satu abad silam tengah kembali terjadi, seperti  gempa  bumi  tektonik  yang  disertai gelombang tsunami, letusan gunung api, angin puting  beliung,  banjir,  tanah  longsor,  dan pemanasan global.

## Bencana Alam dan Kekeringan
Penduduk  terus  bertumbuh  secara eksponensial,  yang  tetap  harus  dipenuhi dengan penyediaan bahan pangan yang cukup dan hal itu sangat tergantung pada lahan yang dapat  ditanami  dan  ketersediaan  air  yang cukup (Ehrlich, 1982). Sementara itu, sebagian besar  tanah  pertanian  beralih  fungsi  untuk keperluan industri, perluasan kota, dan sarana transportasi. Di lain pihak, tanah semakin tidak dapat  dikelola  secara  produktif  dan kesuburannya semakin menurun akibat erosi. Hal semacam ini, dalam studi The Limit to Growth , merupakan awal krisis tanah pertanian (Prisma,  1973).  Penyebaran  polusi  sangat bertalian  langsung  dengan  pertambahan jumlah penduduk dan kegiatan pertanian. Oleh sebab  itu,  meningkatnya  GNP  per  kapita berakibat pula terhadap beban polusi secara keseluruhan terhadap alam lingkungan, yang paling sedikit mencapai 10 kali lipat dengan peningkatan besarnya GNP.
Timbul suatu perumpamaan berikut: andai kata alam dapat dikendalikan melalui suap, tentu saja bahaya krisis air, kekeringan, dan bencana alam akan sangat mudah kita atasi (Pranadji,  2006). Akan  tetapi,  alam  tidak mengenal keserakahan. Perilaku alam dalam bentuk terjadinya krisis air dan bencana alam lainnya (banjir dan kekeringan) merupakan refleksi atau konsekuensi logis dan respons
alam terhadap ulah manusia. Alam mempunyai tingkat  kepatuhan  yang  hampir  sempurna terhadap  hukum-hukumnya.  Manusia mempunyai kebebasan untuk memanfaatkan jasa alam disertai dengan bekal pengetahuan tentang hukum yang melekat pada alam yang diajarkan Sang pencipta.
Selama  manusia  (masyarakat)  tidak mampu melakukan pembebasan dari belenggu keserakahannya, selama itu pula ancaman balasan  dari  kekuatan  alam  hingga  pada tingkat  pemusnahan  bersama  ( collective disaster ) akan terus menghantuinya. Krisis air dan bencana alam yang mengiringi terjadinya kemiskinan massal adalah rangkaian akibat dari budaya keserakahan dan pelanggaran terhadap keteraturan alam. Memuaskan diri berlandaskan keserakahan akan mengundang dan menghendaki terjadinya peristiwa Sodom dan Gommora di Indonesia.
Masalah kekeringan yang mengakibatkan bencana kelaparan telah dikupas satu abad silam melalui pendekatan ekonomi neoklasik dan  salah  satu  pelakunya  adalah  Malthus. Pada tahun 1780, Malthus (dalam Penny, 1990) menyatakan  daya  reproduksi  manusia  dan keterbatasan  alam  telah  menyebabkan bencana kelaparan secara periodik, terutama di kawasan negara-negara Afrika dan Asia, seperti Etiopia dan Bangladesh. Pandangan Malthus, tentang hukum kenaikan hasil yang makin berkurang dalam memproduksi bahan pangan  yang  akan  berlaku  dalam  jangka panjang,  masih  dianggap  sangat  relevan hingga saat ini.
Pada saat ini, petani cenderung semakin bergantung  pada  lahan-lahan  irigasi  untuk bercocok tanam. Di sisi lain, berkurangnya sumber air tawar akan mengancam persediaan bahan  makan.  Oleh  sebab  itu,  musibah
kekeringan merupakan batu ujian terberat bagi pertumbuhan  ekonomi,  terutama  karena pemenuhan  kebutuhan  pangan  masih bergantung pada pertanian tradisional yang masih mengandalkan iklim dan curah hujan. Kekeringan merupakan faktor eksternal yang sulit dikendalikan, demikian pula dengan faktor internal, seperti rendahnya modal usaha dan kinerja sumber daya manusia di sektor tersebut yang secara umum juga masih lemah. Apabila kekeringan yang bakal terjadi dikaitkan dengan persediaan pangan tentu saja akan sangat memengaruhi  kestabilan  sektor  lain  dan sekaligus  berpengaruh  pula  terhadap  laju pertumbuhan ekonomi.
Pada  masa  Orde  Baru  dengan  konsep pembangunan  lima  tahun  atau  disingkat dengan Pelita, pemerintah telah melakukan pembangunan di sektor pertanian, khususnya tanaman pangan. Pada Pelita I (1969 -1974), tepatnya 35 tahun yang lalu, Pemerintahan Orde Baru telah berusaha mengatasi bahaya kekeringan dengan membuat sejumlah mega proyek berupa sarana infrastruktur yang tidak sedikit  biayanya.  Beberapa  waduk  atau bendungan sungai di Jawa, Sumatera, dan pulau  lainnya  di  Indonesia  dibangun  untuk dapat mengairi tanah kering dan sawah tadah hujan. Sepuluh tahun kemudian tepatnya tahun 1984, usaha mega proyek tersebut menuai hasil berupa pencapaian Indonesia sebagai negara swasembada pangan, bahkan dapat mengekspor  beras  dan  mengirim  bantuan beras ke negara di Afrika, seperti Nigeria. Pada saat itu, laju ekonomi tumbuh pesat hingga mencapai 7 persen yang dibarengi dengan bonansa minyak yang sangat fantastik, yaitu berupa  tingginya  harga  minyak  yang merupakan  sumber  devisa  utama  bagi Indonesia.
Pada  periode  19861997,  setelah swasembada  pangan  tercapai  hingga  saat krisis  ekonomi  terjadi,  sektor  pertanian mengalami kontraksi. Menurut Bustanul Arifin (2004), hal ini terjadi karena beberapa sebab. Pertama , adanya ketidakpedulian ( ignorance ) di  kalangan  perumus  kebijakan. Kedua ,
munculnya
kebijakan teknokratik pembangunan ekonomi yang mengarah pada strategi industrialisasi secara besar-besaran dan  tidak  didasarkan  pada  basis  pertanian yang kuat.
Ketidakpedulian tersebut merupakan efek dari  persepsi  dan  pandangan  yang  salah bahwa  keberhasilan  swasembada  pangan merupakan dampak pembangunan pertanian yang akan terus bergulir dengan sendirinya. Padahal kenyataan menunjukkan swasembada  pangan  tidak  dapat  bertahan hingga saat ini. Faktor penyebab lainya adalah diberlakukannya  kebijakan  perdagangan bebas (WTO) tahun 1995. Penurunan subsidi dan proteksi terhadap petani sebagai salah satu  implikasi  kesepakatan  WTO  secara otomatis  sangat  memberatkan  sebagian negara  berkembang  (termasuk  Indonesia) yang belum memiliki basis ekonomi kuat dan tenaga kerja yang tangguh.
Walaupun  Indonesia  mempunyai  luas daratan dan hutan tropis ketiga terluas di dunia setelah  Brasilia  dan  Zaire,  dengan  potensi untuk devisa dan kegiatan konservasi, adanya kegiatan  konservasi  tersebut,  selain mengurangi  kawasan  hijau,  juga  telah menciptakan terjadinya polusi udara. Menurut protokol  Kyoto,  pada  tahun  2010  negara industri maju (G-8) diwajibkan menurunkan emisi  gas  buang  yang  menimbulkan  efek rumah  kaca  sebesar  5  persen  lebih  kecil dibandingkan dengan tahun 1990 ( Kompas , 23

## Dampak Bencana Kekeringan terhadap Peluang Kesejahteraan Penduduk
Juni 2007). Emisi gas rumah kaca tersebut membentuk selubung yang semakin tebal dan menyebabkan  temperatur  bumi  meningkat sekitar 1-3 derajat celsius pada abad ini. Hal itu berpotensi mengubah pola cuaca secara ekstrem.
Terjadi  perluasan  pemanasan  air samudera, sedangkan pemanasan di kutub akan mencairkan bagian gletser dan gunung es. Hasil kajian menyimpulkan kenaikan suhu dari 3 derajat celsius menjelang tahun 2005 akan menaikkan permukaan laut sampai 50- 100 sentimeter (Brown, 1990). Menjelang akhir abad  berikutnya,  yaitu  akhir  abad  21, permukaan laut (rob) mungkin naik sebanyak dua meter. Bagi Indonesia, hal itu akan terasa berat  karena  Indonesia  adalah  negara kepulauan  yang  dikelilingi  lautan  lepas sehingga  perubahan  iklim  merupakan ancaman besar bagi negara ini. Sementara itu, masalah kemiskinan yang belum dapat diatasi akan  semakin  diperburuk  oleh  dampak perubahan iklim tersebut, yang menyebabkan penurunan  curah  hujan  di  kawasan  bumi bagian selatan katulistiwa. Penurunan curah hujan berakibat rusaknya siklus tanam, krisis air bersih, dan rusaknya sarana infrastruktur listrik tenaga air.
Apabila kekeringan yang panjang terjadi di Indonesia,  maka  musibah  tersebut  akan berpengaruh langsung terhadap pemenuhan kebutuhan  pangan.  Kekeringan  dapat menyebabkan  terjadinya  kematian  akibat kelaparan,  baik  dalam  proporsi  yang  kritis maupun  dalam  jangka  waktu  yang  singkat karena kondisi tersebut dapat menciptakan bencana kelaparan. Gejala kelaparan massal akibat faktor alam tersebut dapat berlanjut terus di kemudian hari. Hal ini merupakan tantangan besar  bagi  ilmu-ilmu  sosial  kependudukan
maupun  sosial  ekonomi  agar  dapat memberikan penjelasan yang memadai untuk dapat mengatasi musibah tersebut.

## Transisi Demografi dan Peluang Kesejahteraan
Awal abad 21 ini telah terjadi tanda-tanda perubahan iklim secara global. Aturan alam yang  selama  ini  kita  anggap  mapan  telah berubah. Musibah kekeringan yang biasanya terjadi  di  belahan  benua Afrika  kini  sudah merambah benua lain, seperti Eropa, Australia, Amerika,  dan Asia.  Di  Indonesia,  tanaman pangan terutama padi masih tergantung pada alam  atau  pertanian  tradisional  yang mengandalkan pada iklim dan curah hujan.
Apabila  kekeringan  terus  berlangsung, kelaparan  akan  menjadi  bencana  ikutan dengan  asumsi  lama  yang  dikemukakan Malthus  bahwa  penduduk  akan  terus bertambah karena tidak dapat mengendalikan aktivitas reproduksinya. Laju kematian akibat kelaparan  merupakan  satu-satunya mekanisme utama memelihara keseimbangan alami  antara  jumlah  penduduk  dengan persediaan bahan pangan. Oleh sebab itu, menurut Penny (1990), teori transisi demografi yang dapat memberikan angin segar adalah laju kelahiran akan menurun hanya sesudah adanya  peningkatan  pendapatan. Teori  ini merupakan satu-satunya model penting yang dapat memperbaiki model pemikiran Malthus.
Pada saat ini Indonesia merupakan salah satu negara yang sedang mengalami transisi demografi. Artinya suatu keadaan ketika angka fertilitas dan mortalitas mengalami penurunan dengan cepat yang menyebabkan terjadinya perubahan  struktur  umur  penduduk (Moertiningsih, 2005). Perubahan struktur umur penduduk  dapat  menciptakan  bonus
demografi,  yaitu  angka dependency  ratio antara jumlah usia muda (0-14 tahun) ditambah usia  lansia  (64th+)  dibagi  usia  produktif semakin  rendah.  Akan  tetapi,  ini  perlu diimbangi dengan produktivitas angkatan kerja yang  dapat  memanfaatkan  kesempatan tersebut (the window of opportunity) sehingga dapat  lebih  meningkatkan  kesejahteraan penduduk.
Proyeksi PBB 2002 menunjukkan di tahun 2005-2009  laju  pertumbuhan  penduduk  di Indonesia per tahun diperkirakan sebesar 1,26 persen dan pada tahun 2015-2020 akan turun menjadi sebesar 0,99 persen. Faktor utamanya adalah akibat dari TFR ( Total Fertility Rate ) atau tingkat  kelahiran  yang  semula  sebesar  2,3 (2005-2009) turun menjadi 2,1 (2015-2020), demikian  pula  tingkat  kematian  bayi  yang semula sebesar 41,6 (2005-2009) turun pula menjadi 29,2 (2015-2020) (Gambar 1). Hal ini menciptakan angka harapan hidup sebesar 66,8  tahun  2005-2009  menjadi  69,9  tahun 2015-2020 (Moertiningsih, 2005).
Atas  dasar  tersebut,  diperkirakan  pada tahun 2020-2030 d ependency ratio atau rasio ketergantungan akan mencapai titik terendah, yaitu 44 per 100 apabila syarat-syarat dipenuhi dan tidak ada faktor lain yang berpengaruh hal itu dapat terjadi. Artinya, setiap 100 penduduk usia kerja menanggung 44 anak berusia di bawah 15 tahun ditambah jumlah penduduk usia 64 tahun ke atas. Setelah tahun 2030, dependency ratio akan naik menjadi lebih dari 50 per 100 akibat meningkatnya penduduk usia lanjut. Perubahan struktur umur penduduk dan menurunnya age  dependency  ratio memberikan peluang akan tercapainya tingkat kesejahteraan atau disebut bonus demografi atau demographic dividend. Oleh sebab itu, rendahnya  rasio  ketergantungan  penduduk akan menciptakan the window of opportunity atau sering disebut jendela kesempatan yang dapat  dimanfaatkan  untuk  menaikkan kesejahteraan  masyarakat.  Kesempatan tersebut hanya terjadi satu kali saja dalam seluruh  perjalanan  kehidupan  penduduk
Dependency Ratio 0-14, 65+, Total 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 Tahun Pe rs e n Muda Lansia Total Bonus Demografi w indow  of opportunity
Sumber: Murtiningsih, 2005
sehingga  kualitas  penduduk  usia  produktif dapat ditingkatkan agar dapat menanggung penduduk usia nonproduktif.
Fertilitas di Indonesia telah menurun lebih dari separuh dalam kurun tiga puluh tahun terakhir. Menurut Saputro (2007), hasil analisis data sensus penduduk menunjukkan fertilitas tersebut telah menurun dari TFR 5,6 anak per ibu (Sensus Penduduk 1971) menjadi TFR 2,6 anak per ibu (SDKI 2002/2003). Berdasarkan proyeksi Bappenas dan UNFPA, pada periode tahun 2020-2025 angka fertilitas diharapkan dapat menurun lagi menjadi 2,07. Akan tetapi, beberapa  faktor,  seperti  bencana  alam, kerusakan  lingkungan,  dan  bencana kekeringan,  yang  menciptakan  kemiskinan dapat mengganggu laju penurunan fertilitas dan mengganggu terciptanya bonus demografi. Oleh  karena  itu,  peluang  untuk  mencapai kesempatan  kesejahteraan  ekonomi  akan terlewatkan  dan  justru  akan  menuju kehancuran.
Berdasarkan  laporan  tahunan  tentang Human Development Index (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dilakukan oleh United Nation Development Programme (UNDP), SDM Indonesia berada pada posisi rendah dibandingkan dengan negara-negara lain, termasuk di ASEAN. Pada tahun 1997 IPM Indonesia berada pada peringkat 99 dari 175 negara di dunia dan menurun pada peringkat 112 pada tahun 2003. Posisi Indonesia hanya berada di atas negara-negara seperti Myanmar (urutan ke-131) dan Kamboja (urutan ke-130) di ASEAN. Pada tahun 2004, IPM Indonesia berada pada peringkat 111 dari 175 negara, satu tingkat di atas Vietnam (Word Bank, 2005).
Angka harapan hidup di Indonesia relatif sudah cukup tinggi, yaitu berkisar 68 tahun dan angka melek huruf sudah mencapai 90 persen.
Ada  beberapa  faktor  yang  menyebabkan rendahnya angka IPM di Indonesia. Pertama adalah  angka  pendapatan  per  kapita  yang masih  rendah,  yaitu  baru  sebesar Rp620.000,00 atau setara dengan US$ 2 per hari (garis kemiskinan yang ditetapkan World Bank). Kedua ,  rata-rata  lama  sekolah  baru mencapai 7 tahun (BPS, Indeks Pembangunan Manusia  2004-2005).  Gambaran  tersebut menunjukkan mayoritas kondisi penduduk di Indonesia  masih  sangat  rentan. Ketiga , terdapat jenis penyakit massal yang belum bisa tertangani secara menyeluruh, seperti malaria, deman berdarah, TB,  dan  busung  lapar,  di beberapa daerah akibat masalah kekeringan yang  disebabkan  oleh  bencana  alam  dan kerusakan  lingkungan.  Oleh  karena  itu, diperlukan perencanaan pembangunan yang menangani  esensi  persoalan  dan  berpihak kepada kesejahteraan penduduk. Mengiringi bonus  demografi  tersebut  di  atas,  target Millennium Development Goals (MDG) tahun 2015 menjadi tantangan besar bagi Indonesia. Bangsa  Indonesia  harus  menghadapi kompetisi dalam tatanan global, terutama di bidang ekonomi dan perdagangan dunia.

## Pembangunan Ekonomi dan Kesejahteraan
Pemerintahan era reformasi bisa mengatasi masalah ekonomi makro dengan menekan laju inflasi tahun 20062007 menjadi sebesar 7 persen. Pada tahun 2005 laju inflasi jauh lebih tinggi,  yaitu  sebesar  17  persen  karena pengaruh cost-push inflation , seperti tingginya harga minyak (BPS, Laporan Perekonomian Indonesia,  2006)  sehingga  pertumbuhan ekonomi  pada  tahun  2006  -  2007  dapat mencapai  target  sebesar  5,8  persen. Akan tetapi, apabila bencana kekeringan dikaitkan
dengan persediaan pangan, hal itu akan sangat memengaruhi  kestabilan  sektor  lain,  yang dapat  menciptakan  terjadinya demand  pull inflation sekaligus berpengaruh terhadap laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
Selama  ini  pertumbuhan  ekonomi  yang tinggi dapat dicapai dalam waktu yang singkat dengan  mengabaikan  kondisi  alam  dan lingkungan, yaitu melakukan tindakan negatif, seperti  pencemaran  lingkungan  dan pengrusakan  sumber  daya  alam  (hutan, pertambangan,  dan  kelautan).  Dampak bencana alam yang jauh lebih berat adalah yang disebabkan oleh perbuatan manusia. Hal ini  merupakan  konsekuensi  pembangunan sendiri.  Pencemaran  lingkungan  yang disebabkan oleh pabrik yang mengeluarkan limbah industri, seperti luapan lumpur panas di Sidoarjo, Jawa Timur, merupakan akibat eksploitasi industri tambang di daerah tersebut. Oleh  sebab  itu,  untuk  mengembalikan lingkungan hidup agar udara, air, dan tanah menjadi bersih kembali membutuhkan biaya. Dengan  demikian,  berapa  pun  tingginya pertumbuhan  ekonomi  yang  memperbesar pendapatan nasional pada tahun tertentu tidak akan  meningkatkan  pendapatan  nasional apabila  biaya  rehabilitasi  akibat  kerusakan lingkungan masuk dalam perhitungan ekonomi.
Menurut laporan Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), Indonesia akan mengalami penurunan curah hujan di kawasan selatan, sebaliknya terjadi peningkatan curah hujan  di  utara  ( Kompas ,  23  Juni  2007). Ancaman  kekeringan  akibat  gejala  El-Nino menjadi faktor pendorong kebakaran hutan. Pada tahun 1997/1998 kebakaran hutan terjadi menyebabkan rusaknya hutan seluas 9,7 juta hektar sehingga mengakibatkan penggundulan hutan. Indonesia pada posisi ketiga setelah
Amerika dan Cina dalam emisi gas buangan (CO2) atau sekitar 1.700 juta ton CO2 per tahun atau  hampir  seperempat  emisi  global  gas rumah kaca yang dibuat negara maju. Dengan kata lain, komunitas masyarakat yang tinggal di kawasan hutan akan terancam mendapatkan sumber  penghidupan.  Padahal  yang menyebabkan  kerusakan  tersebut  adalah kegiatan  ekonomi  yang  berbasis  hutan berskala  besar  yang  didukung  kebijakan pemerintah.  Inilah  seperti  yang  disebut: bencana  alam  yang  mengiringi  terjadinya kemiskinan massal adalah rangkaian akibat dari budaya keserakahan dan pelanggaran terhadap keteraturan alam .

## Pertanian dan Ketahanan Pangan
Pertumbuhan  penduduk  terjadi  secara eksponensial dan hal ini tetap harus dipenuhi dengan  penyediaan  bahan  pangan  yang memadai. Lahan pangan yang dapat ditanami perlu ketersediaan air. Pada saat ini sarana infrastruktur,  seperti  waduk  sungai,  sudah kurang  berfungsi  karena  endapan  lumpur bendungan  sungai  menumpuk  sepanjang tahun sehingga debit air mulai rendah. Pada akhirnya pasokan air menjadi berkurang.
Sementara itu, negara lain seperti Republik Rakyat Cina sedang melakukan pengelolaan dan menangani air yang berlimpah dengan membangun  sebuah  proyek  raksasa: membendung sungai Yangtze untuk kebutuhan air Kota Beijing. Proyek ini dapat digunakan sebagai  pembangkit  tenaga  listrik  untuk keperluan industri dan pariwisata di samping pengairan tanaman pangan (Barlow dan Clark, 2005).  Dampak  sosial  dalam  membuat bendungan tersebut adalah jutaan orang terusir dari tempat tinggalnya. Ilustrasi lain, negara- negara di Timur Tengah, seperti Arab Saudi,

## Dampak Bencana Kekeringan terhadap Peluang Kesejahteraan Penduduk
Dubai, Israel, dapat mengatasi masalah air dengan membangun bendungan bawah tanah dengan menggunakan air resapan dan air laut yang diolah terlebih dahulu. Israel, bahkan telah membangun bank air bawah tanah untuk mengatasi kekeringan dengan menggunakan peralatan  komputer  yang  sangat  canggih mengatur pergiliran air bagi tanaman pangan.
Di balik itu semua, pertanian di Indonesia masih  mengandalkan  pada  pengelolaan pertanian  tradisional  yang  sebagian  besar dilakukan  oleh  petani  dengan  kemampuan yang  masih  terbatas.  Slamet  (2006) menyebutkan  salah  satu  harapan  di  masa mendatang dalam pengembangan pertanian tanaman  pangan  adalah  melalui  teknologi modern, tetapi perlu mendapatkan perhatian yang serius. Perkembangan ilmu pemuliaan tanaman dapat dilakukan melalui pemahaman sistem  biologi  yang  lebih  dikenal  dengan pemuliaan  transgenik  melalui  rekayasa genetika tanaman. Hal ini masih mendapat tanggapan  pro  dan  kontra  di  Indonesia. Tanaman transgenik akan memberi manfaat yang jelas, antara lain ketahanan terhadap hama  dan  penyakit,  ketahanan  terhadap kekeringan, dan tanah marginal lainnya.
Di lain pihak, pola tanam tradisional yang sebenarnya sudah ratusan tahun dilakukan di Indonesia  terutama  Jawa  masih  bisa dipertahankan. Pola tanam itu adalah sistem penanaman  secara  tumpang  sari atau kombinasi tanaman pangan padi atau jagung dengan  tanaman  perdagangan  tembakau seperti yang dilakukan oleh petani-petani di perdesaan. Selain itu, petani juga memelihara sapi  dan  kambing.  Kombinasi  tersebut merupakan  kegiatan  yang  berkelanjutan: jagung ditanam untuk pangan dan sebagian daunnya digunakan untuk makanan ternak,
sementara tanaman kacang-kacangan yang bersifat memperbaiki kualitas ladang tembakau dan  ladang  jagung  karena  kemampuannya mengikat  nitrogen  (pupuk  hijau)  juga dibudidayakan. Di lain pihak, ternak sapi dan kambing  menghasilkan  pupuk  yang  dapat digunakan untuk memupuk tanaman (Widodo, 2005).
Pola kegiatan pertanian yang merupakan kombinasi  pertanian  tanaman  pangan  dan tanaman  perdagangan  dilengkapi  dengan peternakan  di  beberapa  daerah  terbukti berhasil. Kombinasi ketiga kegiatan tersebut menjadi identitas petani di perdesaan yang mempunyai ciri ketahanan pangan dan hidup selaras  dengan  alam.  Usaha  tani  terpadu semacam ini secara optimal memanfaatkan sumber  daya  manusia  dan  sumber  dana dengan  tujuan  utama  meningkatkan kesejahteraan penduduk.
Salah satu kunci daya tahan petani dapat bertahan hidup adalah melakukan pola nafkah ganda  atau  mengusahakan  diversifikasi sumber  pendapatan.  Makin  rendah  tingkat upah atau pendapatannya, makin beraneka ragam  sumber  nafkahnya.  Demikian  pula semakin kecil luas lahannya, semakin besar persentase pendapatan keluarga yang berasal dari sumber-sumber di luar sektor pertanian, seperti bekerja di pabrik, sektor perdagangan dan  jasa,  atau  bahkan  meninggalkan  desa untuk  mencari  tambahan  nafkah  di  kota. Pengembangan usaha kecil, baik secara formal maupun  tidak  formal,  yang  telah  tumbuh terutama  di  perdesaan  Jawa  merupakan manifestasi tumbuhnya wirausaha di daerah perdesaan.
Perkembangan  sektor  formal  (modern) akan  memberi  dampak  positif  terhadap keterkaitan antara sektor ekonomi jasa dan
sektor  tradisional  sehingga  perkembangan ekonomi  perdesaan  dapat  dirasakan manfaatnya oleh sebagian besar masyarakat setempat yang kreatif berusaha. Munculnya usaha kecil dan menengah (UKM) merupakan salah satu contoh keterkaitan antara beberapa industri di perkotaan dengan sektor tradisional di perdesaan (Widodo, 2007).
Pekerjaan di luar sektor pertanian dianggap sebagai pekerjaan sambilan yang dilakukan untuk menambah pendapatan rumah tangga karena sebagian besar penduduk perdesaan adalah  petani. Akan  tetapi,  pendapatan sambilan  tersebut  biasanya  lebih  besar daripada bila mereka melakukan pekerjaan sebagai  petani.  Pekerjaan  sambilan  yang mereka  lakukan  misalnya  adalah  sebagai pengrajin atau buruh di sektor jasa perhotelan di kota dengan status tempat tinggal tetap di desa.  Dapat  dikatakan  bahwa  industri pengolahan  hasil  pertanian,  sektor perdagangan, hotel dan restoran, serta sektor jasa lainnya mempunyai keterkaitan. Tentu saja ini didukung oleh tenaga kerja yang terserap pada sektor tersebut. Keterkaitan antarsektor tersebut telah menyebabkan sistem ketahanan ekonomi masyarakat perdesaan.

## Penutup
Jeffrey  Sachs  (2005)  menyatakan walaupun banyak penduduk Indonesia yang masih termasuk dalam kategori miskin, secara relatif mereka tidak termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem seperti yang dialami oleh sebagian besar penduduk benua Afrika dengan pendapatan  kurang  dari  US$  2  per  hari. Kategori  kemiskinan  esktrem  menunjukkan sebagian  besar  penduduk  tidak  memiliki makanan untuk dimakan hari ini, tidak memiliki akses  terhadap  air  bersih,  pelayanan
kesehatan, sarana transportasi, dan sarana penerangan. Akan  tetapi,  apabila  masalah bencana kekeringan yang sedang dan akan terjadi di Indonesia tidak segera ditanggulangi, kemungkinan besar negara ini akan masuk dalam kategori kemiskinan ekstrem seperti yang dialami oleh sebagian besar penduduk benua Afrika tersebut.
Bencana kekeringan akan dapat menunda bonus  demografi  yang  seharusnya  dicapai tahun 2020 dan telah mengkhawatirkan banyak pihak  yang  berpandangan  jauh  ke  depan. Kemajuan manusia yang dinyatakan dalam keberhasilan  menguasai  alam  telah dihadapkan pada kenyataan baru: kegagalan menggunakan kemampuan
untuk kelangsungan hidupnya di masa depan dan hal itu telah terbukti benar. Untuk ini, diperlukan suatu bentuk kelompok yang memprakarsai pemulihan kelestarian alam dan mengingatkan kembali akibat buruk kerusakan alam tersebut, seperti yang dilakukan forum The Club of Roma pada tahun 1968 yang membahas kehidupan manusia pada masa sekarang dan masa yang akan  datang.  Yang  paling  penting  adalah menciptakan pemahaman bahwa komponen sosial budaya, ekonomi, politik, dan alam yang berbeda  akan  tetap  saling  tergantung  satu sama lain.
Pada  kenyataannya  bencana  kelaparan masih tetap terjadi meskipun tersedia bahan pangan dan uang. Salah satu sebab adalah bencana datang secara tiba-tiba dan tidak bisa diramalkan, sementara yang bisa dilakukan adalah  berusaha  membangun  bagi kepentingan  bersama  dan  menciptakan kebersamaan dalam masyarakat. Di samping itu, tiap individu diharapkan mampu melakukan tindakan yang diperlukan untuk memecahkan masalah secara mandiri. Namun masalah akan
menjadi lebih berat apabila sebagian besar penduduk belum memiliki kesadaran persoalan lingkungan  kependudukan.  Fakta  tersebut menunjukkan kemiskinan merupakan masalah yang  kompleks  dan  rumit.  Masyarakat memerlukan  dorongan  dan  bantuan  agar mampu mengubah orientasi mereka daripada sekadar hidup mengandalkan iklim dan curah hujan ke perilaku yang lebih maju mengikuti perkembangan zaman.
Potensi alam daerah bencana yang perlu mendapat  prioritas  utama  adalah  di  sektor pertanian karena sebagian besar penduduk hidup dari sektor pertanian, sementara sektor industri dapat terus dikembangkan, terutama jenis  industri  pengolahan  kekayaan  alam, khususnya  gas  dan  pengolahan  hasil-hasil pertanian.  Untuk  menunjang  kedua  sektor tersebut, perkembangan sektor perhubungan dan listrik perlu ditingkatkan. Berbagai kegiatan pembangunan prasarana telah dilaksanakan, seperti pembangunan prasarana perhubungan, irigasi, dan sarana sosial. Akan tetapi, masalah yang belum dapat terpecahkan adalah masalah pemerataan  pembangunan  desa  dan  kota, seperti  tersedianya  berbagai  sarana  dan prasarana ekonomi relatif yang lebih baik. Hal ini  khususnya  bagi  daerah  yang  belum berkembang dan tertinggal misalnya daerah wilayah pedalaman yang baru saja digoncang bencana kekeringan, seperti yang terjadi di NTT,  baik  di  tingkat  perdesaan  maupun pegunungan.
Prakarsa  Bali  2007  yang  membahas masalah  perubahan  iklim  yang  kini mengancam dunia merupakan titik temu yang sangat berarti bagi kesejahteraan penduduk dunia dewasa ini. Oleh sebab itu, masalah perubahan  iklim  yang  berakibat  bencana kekeringan tidak bisa dipandang remeh lagi.
Dari sana hasil penemuan para pakar atas sistem dunia baru yang organik dan didukung oleh para pembuat keputusan atas penemuan mereka disertai oleh kebijakan yang adil dapat terwujud.

## Daftar Pustaka
Batas Akhir  Pertumbuhan  Dunia:  Hasil penelitian Global. 1973. Prisma , disponsori oleh Club of Rome. Edisi No. Ekstra Akhir Tahun. hlm. 47-58.
Benarkah  Indonesia  sedang  memasuki periode  bencana  alam?.  2007. Koran
Tempo , 21 Mei.
Arifin,  Bustanul.  2004. Analisa  Ekonomi Pertanian  Indonesia .  Jakarta:  Penerbit Buku Kompas.
Badan  Pusat  Statistik.  2006. Indeks Pembangunan  Manusia  2004-2005 .
Jakarta.
.  2007. Statistik  Indonesia 2006 . Jakarta.
Barlow, M. dan Tony Clarke. 2005. Blue Gold: Perampasan dan Komersialisasi Sumber Daya Air .  Jakarta:  Gramedia  Pustaka Utama.
Brown,  Lester  R.  dkk.  1990. Dunia  di Tepi Jurang Kebinasaan . Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
. 1977. Dengan Sesuap Nasi . Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Ehrlich,  Paul  R.  1982. Ledakan Penduduk . Jakarta: Gramedia.
Jolis,  Alan.  2003. Banker  to  the  Poor: Muhammad  Yunus,  Founder  of  The Gramen Bank. New York: Public Affairs.
Murtiningsih, S. Adi Utomo. 2006. Transisi demografi dan pembangunan sumber daya manusia, presentasi pada Pendidikan dan Latihan Tenaga  Kerja .  Pusat  Penelitian Kependudukan, Lembaga Ilmu
Pengetahuan Indonesia.
Partadiredja,  Ace.  1980. Perhitungan Pendapatan Nasional . Jakarta: LP3ES.
Penny  D.  H.  1990. Kemiskinan:  Peranan Sistem Pasar. Jakarta: UI Press.
Pranadji, T. dan Effendi Pasandaran. 2006. Keserakahan,  krisis  air  dan  bencana alam, Analisis Kebijakan Pertanian , 4(3).
Rofi, Abdur. 2006. Kematian terkait gempa bumi 27 Mei 2006 di Kabupaten Klaten, Jawa  Tengah, Populasi,  Buletin Kependudukan dan Kebijakan , 17(2): 191- 200.
Sachs, Jeffrey. 2005. The End of Poverty: How We Can Make It Happen In Our Lifetime . London: Penguin Books.
Saputra, Muda. 2006. Kondisi penduduk dan kependudukan di Kabupaten Nias dan Nias Selatan pasca tsunami 2004 dan gempa bumi 2005, Warta Demografi , 36(2): 7-19.
Saputra,  Muda.  2007.  Kebijakan kependudukan  dan  keluarga  berencana dalam  jendela  kesempatan, Warta Demografi , 37(1).
SlametLoedin, Inez. 2006 Pengembangan varietas  tanaman:  dari  mendel  ke pendekatan  genomik. Revitalisasi Pertanian dan Dialog Peradaban . Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
Stiglistz,  Joseph  E.  2006. Dekade Keserakahan: Era 90-an dan Awal Mula Petaka Ekonomi Dunia . (Seri terjemahan).
Jakarta: Cipta Lintas Wacana.
Tjiptoherianto, Prijono. 1999. Keseimbangan Penduduk,  Manajemen  Sumber  Daya Manusia  dan  Pembangunan  Daerah . Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
Wichester, Simon. 2004. Krakatao. The Day The  World  Exploded August  27,  1883.
London: Penguin Books.
Widodo, Y. B. 2005. Dinamika pengembangan pedesaan:  masalah  petani  gurem  dan buruh tani di pedesaan Jawa, Masyarakat Indonesia:  Majalah  Ilmu-Ilmu  Sosial Indonesia , 31(2): 99-113.
.  2007.  Peralihan  yang menentukan, Kompas , 23 Juni.
. 2007. Urban rural disparities and the regeneration of rural livelihoods in Java Indonesia. Paper Presented at The Asian  Rural  Sociological Association (ARSA)  3 rd International  Confrence  on: Globalization, Competitiveness and Human Insecurity  in  Rural Asia , August  8-10 th ,
Bejing, China.
Widodo, Y. B., dkk. 2002. Kualitas Petani Kopi dalam Perspektif Kependudukan, Sosial Budaya, dan Ekonomi di Kabupaten Kediri- Jawa  Timur .  Laporan  Hasil  Penelitian. Jakarta: PPK-LIPI.
Word  Bank.  2005. National  Development Report 2005 . Jakarta: UNDP/Bappenas.