Jurnal Ekombis Review – Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis
Available online at : https://jurnal.unived.ac.id/index.php/er/index DOI: https://doi.org/10.37676/ekombis.v11i1

## Pengaruh Sukuk, Inflasi, Suku Bunga, Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Simpanan Dana Ketiga Perbankan Syariah
Catur Aldiansyah 1) ; Tri Inda Fadhila Rahma 2)
1,2) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara E-mail: 1) caturaldiansyah.7@gmail.com ; 2) triindafadhila@uinsu.ac.id
How to Cite :
Aldiansyah,  C.  Rahma,  T.  I.  F  (2023).  Pengaruh  Sukuk,  Inflasi,  Suku  Bunga,  Dan  Pertumbuhan  Ekonomi Terhadap  Simpanan  Dana  Ketiga  Perbankan  Syariah. EKOMBIS  REVIEW:  Jurnal  Ilmiah  Ekonomi  Dan Bisnis, 11 (1). doi: https://doi.org/10.37676/ekombis.v11i1

## ARTICLE HISTORY
Received 30 September 2022] Revised [24 Desember 2022]
Accepted [31 Desember 2022]

## ABSTRAK
Dana pihak ketiga (DPK) biasanya dikenal dengan dana masyarakat yang merupakan dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat dalam arti luas, meliputi masyarakat individu, maupun badan usaha bank yang  menawarkan  produk  simpanan  kepada  masyarakat  dalam menghimpun  dananya.  Dana  pihak  ketiga  menjadi  komponen  utama dalam permodalan bank syariah karena dana pihak ketiga adalah variabel penting  yang  merupakan  sumber  utama  dana  bank.  Keberadaan  dana pihak  ketiga  dipengaruhi  oleh  berbagai  faktor-faktor  dalam penghimpunan  dana  masyarakat.  Faktor-faktor  tersebut  tidak  lepas  dari keberadaan  Sukuk,  Inflasi,  Suku  Bunga,  dan  Pertumbuhan  Ekonomi. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  pengaruh  Sukuk,  Inflasi,  Suku Bunga,  dan  Pertumbuhan  Ekonomi  terhadap  Dana  pihak  ketiga  pada Perbankan  Syariah  Indonesia  Periode  2009-2021.  Data  time  series  yang dipublikasikan  oleh  Bank  Indonesia  (BI),  Otoritas  Keuangan  Indonesia (OJK),  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  digunakan  dalam  penelitian  ini. Pengujian dilakukan dengan menggunakan metode empiris menggunakan model  analisis  jalur  untuk  mendukung  hipotesis  penelitian.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat sukuk berpengaruh positif sebesar 10,81%,  Inflasi  berpengaruh  positif  sebesar  19,06  %,  tingkat  suku  bunga berpengaruh  positif  sebesar  24,22%,  dan  pertumbuhan  ekonomi berpengaruh positif  sebesar 18,27%. Hasil ini menunjukkan bahwa semua faktor yang diteliti berpengaruh dan signifikan terhadap dana pihak ketiga perbankan syariah.

## ABSTRACT
Third  party  funds  (DPK)  are  usually  known  as  community  funds  which  are funds  collected  by  banks  originating  from  the  public  in  a  broad  sense, including individual communities, as well as bank business entities that offer deposit products to the public in raising funds. Third party funds are the main component in Islamic bank capital because third party funds are an important variable which is the main source of bank funds. The existence of third party funds is influenced by various factors in the collection of public funds. These factors  cannot  be  separated  from  the  existence  of  Sukuk,  Inflation,  Interest Rates, and Economic Growth. This study aims to examine the effect of Sukuk, Inflation,  Interest  Rates,  and  Economic  Growth  on  third  party  funds  in

## KEYWORDS
Third party funds, Sukuk, Inflation, Interest Rates, Economic Growth.
This is an open access article under the CC–BY-SA license
Indonesian  Islamic  Banking  for  the  2009-2021  Period.  Time  series  data published by Bank Indonesia (BI), Indonesian Financial Authority (OJK), Central Bureau of Statistics (BPS) are used in this study. Testing was carried out using empirical  methods  using  a  path  analysis  model  to  support  the  research hypothesis. The results showed that the rate of sukuk had a positive effect of 10.81%, Inflation had a positive effect of 19.06%, interest rates had a positive effect of 24.22%, and economic growth had a positive effect of 18.27%. These results  indicate  that  all  the  factors  studied  have  an  influence  and  are significant on Islamic banking third party funds.

## PENDAHULUAN
Produk  simpanan  di  perbankan  syariah  terdiri  atas  berbagai  jenis  dengan  merujuk  kepada akad  yang  digunakannya. Salah  satu  peranan  perbankan  syariah  dalam  industri  keuangan  Islam adalah  sebagai  lembaga  penghimpun dana  masyarakat  atau dana  pihak  ketiga  (DPK). Dana  pihak ketiga (DPK) biasanya dikenal dengan dana masyarakat, merupakan dana yang dihimpun oleh bank yang  berasal  dari  masyarakat dalam  arti luas,  meliputi masyarakat  individu,  maupun badan usaha bank yang menawarkan produk simpanan kepada masyarakat dalam menghimpun dananya (Amalia, 2015).
Dana  pihak  ketiga  menjadi komponen utama dalam permodalan bank syariah karena dana pihak  ketiga  adalah  variabel  penting  yang  merupakan  sumber  utama  dana  bank.  Bank  yang memiliki  dana  pihak  ketiga  yang  baik  mencerminkan  kondisi  permodalan  yang  baik.  Pemerintah Indonesia  telah  mendukung  perkembangan perbankan  syariah  dan  menilainya  mempunyai  daya tahan  yang  tinggi  dalam  menghadapi  krisis  keuangan  (Bank  Indonesia,  2016).  Dukungan  dari pemerintah ditunjukkan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan tentang perbankan syariah  mulai  dari  UU  No.  7  Tahun  1992  tentang  Perbankan,  kemudian  diganti  oleh  UU  No.  10 Tahun  1998  yang  lebih lengkap dan secara eksplisit menggunakan  kata bank syariah dan prinsip- prinsip  syariah.  Selanjutnya  secara  khusus  pemerintah  mengeluarkan  UU  No.  21  Tahun  2008 tentang Perbankan Syariah..  Berikut adalah tabel perkembangan DPK bank syariah di Indonesia :
Tabel 1. Perkembangan DPK Pada Bank Syariah di Indonesia  Periode 2009-2021
Tahun Dana Pihak Ketiga (dalam miliar) Growth 2009 52,271 48% 2010 76,036 45% 2011 115,415 52% 2012 147,512 28% 2013 183,534 24% 2014 217,858 19% 2015 231,175 6% 2016 279,335 21% 2017 334,719 20% 2018 371,828 11% 2019 416,558 12% 2020 418,223 13% 2021 423.890 14%

## Sumber: Laporan SPS OJK (2009-2021)
Tabel di atas menunjukkan bahwa secara volume nilai Dana Pihak Ketiga pada bank syariah di  Indonesia  gabungan antara  BUS  dan  UUS  pada  periode  2009-2021  menunjukkan  pertumbuhan yang positif tetapi mengalami tren yang cenderung menurun terutama lima tahun terakhir dan jika dilihat dari besar market sharenya pun tidak mengalami perubahan  yang signifikan, yakni berkisar di
angka  5%  saja  (Otoritas  Jasa  Keuangan,  2021).  Hasil  penelitian  terdahulu  mengungkapkan  bahwa perkembangan  DPK  perbankan  syariah  dipengaruhi  oleh  faktor-  faktor  internal  dan  eksternal. Faktor  internal  antara  lain  adalah  ukuran  perusahaan.  Ukuran  perusahaan  merupakan  besarnya aset yang dimiliki perusahaan dan sangat menentukan keinginan nasabah untuk menyimpan dana di bank. Ukuran bank memiliki kecenderungan kuat dalam menghasilkan profit yang tinggi.
Deposan  pada  umumnya  menyimpan  dananya  di  bank  dengan  motif profit  maximitation . Semakin  besar  ukuran  bank,  maka  masyarakat  akan  cenderung  menyimpan  uangnya  di  bank tersebut  karena  masyarakat  berpikir  akan  merasa  aman  menyimpan  dananya  disana.  Selain dipengaruhi  oleh  faktor  internal,  dana  pihak  ketiga juga  dipengaruhi  oleh  faktor  eksternal.  Faktor eksternal merupakan variabel-variabel yang tidak memiliki hubungan langsung dengan manajemen bank, tetapi faktor tersebut secara tidak langsung memberikan efek bagi perekonomian dan hukum yang  akan  berdampak  pada  kinerja  lembaga  keuangan.  Adapun  faktor-faktor  eksternal  tersebut antara lain adalah sukuk, inflasi, suku bunga dan pertumbuhan ekonomi. Sukuk merupakan  jenis sukuk yang banyak di pasarkan kepada nasabah bank. Sukuk  adalah produk surat berharga syariah negara yang ditertbitkan oleh pemerintah republik Indonesia dalam hal ini kementerian keuangan dan  dijual  kepada  individu  atau   perseorangan  warga  negara  Indonesia  melalui  agen  penjual  di pasar  perdana  dalam  negeri.  Sukuk  diterbitkan  sebagai  upaya  Negara  dalam  mendukung peningkatan  sektor  keuangan  syariah  secara  komprehensif,  selain  itu  sukuk  akan  membawa perubahan pada masyarakat dalam berinvestasi dan akan membangkitkan semangat membangun mental  masyarakat  dalam  melakukan  investasi  yang  berdasarkan  pada  tujuan  sosial.  Sukuk diterbitkan pemerintah sejak tahun 2009 dan rutin setiap tahunnya, per tahun 2021 telah memasuki seri 13. Berikut ini adalah data perkembangan sukuk negara ritel :
Tabel 2. Perkembangan Sukuk Indonesia Periode 2009-2021
SR Imbal Hasil Tahun Terbit  Jangka Waktu Nilai 001 12,00% 25-02-2009 3 tahun Rp 5,55 triliun 002 8,70% 10-02-2010 3 tahun Rp 8,00 triliun 003 8,15% 23-02-2011 3 tahun Rp 7,34 triliun 004 6,25% 21-02-2012 3,5 tahun Rp 13,61 triliun 005 6,00% 27-02-2013 3 tahun Rp 14,96 triliun 006 8,75% 05-03-2014 3 tahun Rp 19,32 triliun 007 8,25% 11-03-2015 3 tahun Rp 21,96 triliun 008 8,30% 10-03-2016 3 tahun Rp 31,50 triliun 009 6,90% 22-03-2017 3 tahun Rp 14,03 triliun 010 5,90% 21-03-2018 3 tahun Rp 8,43 triliun 011 8,05% 28-03-2019 3 tahun Rp 21,11 triliun 012 8,02% 28-03-2019 3 tahun Rp 21,02 triliun 013 7,85% 28-03-2019 3 tahun Rp 20,75 triliun Total Nilai Sukuk Negara Ritel Rp207,58 triliun
Sumber: Kementerian Keuangan (2009-2021)
Pada tabel di atas terlihat bahwa dari tahun 2009 sampai  dengan tahun 2021 pemerintah telah mengeluarkan setidaknya 13 seri sukuk dengan nilai atau volume outstanding telah   mencapai 10%  dari  total  DPK  bank  syariah  di  Indonesia.    Sukuk  ritel  dapat  bersaing  dengan  deposito  yang diterbitkan  oleh  perbankan,  karena  keduanya  sama-sama  merupakan  investasi  berjangka  yang memberikan imbalan atau bagi hasil yang cukup tinggi tiap tahunnya. Namun dalam hal ini sukuk jauh  lebih  tinggi  dalam  memberikan  imbalan  pada  investor,  yaitu  berkisar  5- 12%  per  tahun. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Said dan Ali, 2016) portofolio simpanan pada bank syariah di Indonesia di dominasi oleh simpanan yang memberikan bagi hasil  atau berakad Mudharabah. Hal tersebut mengindikasikan bahwa  nasabah bank syariah sangat memperhatikan aspek return yang
diberikan  oleh  bank.  Sementara  itu,  penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Muhammad  Syakur,  2020) menunjukkan  bahwa  penerbitan  sukuk  negara  ritel  merupakan rival atau  ancaman  bagi  produk- produk  DPK  bank  syariah  sehingga  merupakan  salah  satu  faktor  penyebab  menurunnya pertumbuhan DPK bank syariah di  Indonesia.
Berdasarkan  penjelasan-penjelasan  tersebut  menunjukkan  adanya  potensi  persaingan antara sukuk negara ritel dan produk- produk penghimpunan DPK pada bank syariah di  Indonesia. Dana  pihak  ketiga  yang  menjadi  sumber  likuiditas  perbankan  dapat  tergoyahkan  dengan diterbitkannya sukuk ritel, karena sukuk ritel memberikan investasi yang aman dan profit yang lebih tinggi bisa sebagai alternatif penyimpanan dana oleh masyarakat. Selain sukuk, faktor eksternal lain yang  mempengaruhi  perkembangan  dana  pihak  ketiga  bank  syariah adalah  inflasi.  Inflasi  dapat diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus. Ketika terjadi inflasi,  maka  akan  terjadi  ketidakpastian  kondisi  ekonomi  suatu  negara  yang  mengakibatkan masyarakat  lebih  menggunakan  uang mereka  untuk  konsumsi.  Tingginya  harga  dan  tidak  diikuti dengan  kenaikan  pendapatan  membuat  masyarakat  tidak  mempunyai  kelebihan  dana  untuk disimpan dalam bentuk tabungan atau diinvestasikan. Menurut para pakar Islam, inflasi berakibat sangat buruk  bagi perekonomian karena melemahkan semangat menabung dari masyarakat  yang mengakibatkan  hasrat  masyarakat  untuk  menabung  di  bank  berkurang  (turunnya marginal propensity  to  save ).  Sehingga  berpengaruh  terhadap  penghimpunan  dana  pihak  ketiga  yang dilakukan  oleh  bank  syariah. Selain  inflasi,  menurut  ahli  ekonomi  klasik,  tingkat  suku  bunga  juga menentukan besarnya tabungan maupun  investasi yang akan dilaksanakan dalam perekonomian.
Tingkat  suku  bunga  atau  yang  lebih  dikenal  dengan  BI rate adalah  suku  bunga  kebijakan yang mencerminkan sikap atau stance kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan  kepada  publik.  Berikut  adalah  data  perkembangan  tingkat  inflasi  dan   tingkat  suku bunga (BI rate ) Indonesia :
Tabel 3. Data Tingkat Inflasi Dan BI Rate Perode 2009-2021
Tahun Tingkat Inflasi (%) BI Rate (%) 2009 2,78 6,50 2010 6,96 6,50 2011 3,79 6,00 2012 4,30 5,75 2013 8,38 7,50 2014 8,36 7,75 2015 3,35 7,50 2016 3,02 4,75 2017 3,61 4,25 2018 3,13 6,00 2019 2,48 5,50 2020 3.18 6,85 2021 3,45 6,94

## Sumber: Bank Indonesia (2009-2021)
Setiap perubahan dalam suku bunga akan menyebabkan perubahan pula dalam tabungan rumah tangga dan permintaan dana untuk investasi perusahaan. Tingginya tingkat suku bunga (BI Rate )  akan  berdampak  pada  biaya  peminjaman  dan  pengembalian  tabungan  yang  lebih  besar. Dengan  menariknya  suku  bunga  yang  ditawarkan,  akan  berdampak  pada  penghimpunan  dana pihak ketiga bank syariah yang dalam kegiatan operasionalnya tidak menggunakan sistem bunga. Karena  pada  bank  konvensional,  para  pemilik  dana  tertarik  untuk  menyimpan  dana  di  sana berdasarkan  tingkat  bunga  yang  diperjanjikan.  Selain  itu,  berdasarkan  efek  substitusi,  kenaikan suku bunga bank konvensional dapat mengakibatkan perpindahan dana dari perbankan syariah ke perbankan  konvensional  karena  nasabah  yang profit  oriented akan  memilih  menyimpan  dananya pada produk yang memberikan keuntungan lebih tinggi. Artinya saat terjadi kenaikan suku bunga
akan  menurunkan  DPK  bank  syariah  (Al-Asqalani:  2008).  Selanjutnya  faktor  eksternal  yang  turut mempengaruhi simpanan dana pihak ketiga adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah  proses  kenaikan  output  per  kapita  dalam  jangka  panjang.  Ada  tiga  aspek  yang  perlu diperhatikan  yaitu  proses,  output  per  kapita  dan  jangka  panjang.  Pertumbuhan  ekonomi  adalah suatu proses, bukan suatu gambaran ekonomi pada suatu saat.
Dilihat  aspek  dinamis  dari  suatu  perekonomian,  yaitu  melihat  bagaimana  perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu. Pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan kenaikan output per kapita. Ada dua sisi hal yang perlu diperhatikan yaitu sisi output totalnya dan sisi jumlah penduduknya.  Output per kapita adalah output total dibagi jumlah penduduk. Jadi proses kenaikan output  per  kapita, tidak  bisa  tidak, harus dianalisis  dengan jalan  melihat  apa  yang  terjadi dengan output  total  di  satu  pihak,  dan  jumlah  penduduk  di  lain  pihak  (Bramantyo:  2006).  Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses dimana meningkatnya pendapatan tanpa mengaitkannya dengan tingkat  pertumbuhan  penduduk,  tingkat  pertumbuhan  penduduk  umumnya  sering  dikaitkan dengan pembangunan ekonomi yang berasal dari penghimpunan dana dari masyarakat.
Salah  satunya  ialah  adanya  himpunan  dana  pihak  ketiga  yang  turut  menyumbang pertumbuhan  ekonomi.  Saat  ini  dengan  banyaknya  masyarakat  yang  enggan dalam menghimpun dana  ke  bank  sebagai  akibat  dari  adanya  pandemi  Covid-19  menyebabkan  terhambatnya pertumbuhan  ekonomi  di  Indonesia.    Pertumbuhan  ekonomi  di  Indonesia  sangat  lemah  akibat adanya pandemi COVID-19, dimana pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi sebesar 5,02% namun sejak pandemi tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 3,64%.
Pada kuartal I Tahun 2020 perekonomian dunia serta nasional masih belum terlihat signifikan terdampak, namun pada kuartal II dan seterusnya dapat dikatakan mengalami terjun bebas bahkan telah mengalami resesi, kondisi ini merupakan periode terburuk sejak Tahun 1999 bagi Indonesia, dalam  waktu  singkat  dapat  mengalami  penurunan  drastis.  Hal  ini  dapat  terlihat  pada  data International  Monetary  Fund  (IMF)  bahwa  laju  pertumbuhan  ekonomi  beberapa  negara  di  dunia seperti Amerika Serikat pada data kuartal IV Tahun 2020 adalah -2,4%, Korea Selatan adalah -1,4%, Jepang  -1,2%  dan  Singapura  -3,8%.  Tidak  terkecuali  bagi  Indonesia  berdasarkan  rilis  data  Badan Pusat Statistik, bahwa laju pertumbuhan ekonomi nasional pada Tahun 2020 kuartal I adalah 2,97%, kuartal  II  adalah  -5,32%,  selanjutnya  pada  kuartal  III  adalah  -3,49%  dan  kuartal  IV  adalah  -2,19%, bahkan pertumbuhan jauh di bawah pencapaian Kuartal I 2019 yang mencapai 5,07%. Sedangkan pada laju  pertumbuhan  ekonomi nasional  untuk  Tahun 2020  yakni  -2,97%  saja  dan berbeda  jauh pada tahun sebelum pandemi.

## LANDASAN TEORI

## Dana Pihak Ketiga (DPK)
Dana  pihak  ketiga  sangatlah  penting  bagi  bank  dalam  menghimpun  dana,  karena  pada dasarnya untuk kepentingan usahanya bank dalam menghimpun dana dari bank itu sendiri (pihak kesatu),  dana  yang  berasal  dari  pihak  lain  (dana  pihak  kedua)  dan  dana  yang  berasal  dari masyarakat  atau  pihak  ketiga  yang  berupa  tabungan,  deposito,  serta  sumber  dana lainnya.  Dana pihak  ketiga  merupakan  sumber  dana  bank  yang  diperoleh  dari  masyarakat  yang  berbentuk giro,  tabungan,  dan  deposito. Menurut  undang-undang  No.  21  Tahun  2008  tentang  perbankan syari’ah (pasal 1) tertulis bahwa simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada bank syari’ah  dan/atau  unit  usaha  syari’ah  berdasarkan  akad  wadi’ah  atau  akad  lain  yang  tidak bertentangan  dengan prinsip  syari’ah  dalam  bentuk  giro,  tabungan, atau  bentuk  lainnya  yang dipersamakan  dengan itu.  Jadi  semua  dana  masyarakat  yang  dikumpulkan  oleh  perbankan secara  umum,  termasuk  bank  syari’ah  dapat  dalam  bentuk  rekening  giro,  tabungan  dan deposito (At-Tariqi: 2004) .
Setiap bentuk rekening tersebut memiliki karateristik yang berbeda-beda satu sama lainnya. Giro  adalah  simpanan  pada  bank  yang  penarikannya  dapat  dilakukan  setiap  saat  dengan menggunakan  cek  atau  surat  perintah pembayaran  lain  atau  dengan  cara  pemindah bukuan
DPK = Giro + Tabungan + Deposito
(Firdaus: 2011). Tabungan pada bank syari’ah adalah simpanan pada bank berdasarkan akad wadi’ah atau investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad yang tidak bertentangan dengan prinsip syari’ah  yang  penarikannya  hanya  dapat  dilakukan  menurut  syarat  dan  ketentuan  tertentu  yang disepakati,  tetapi  tidak  dapat  ditarik  dengan cek, bilyet  giro,  atau  alat lainnya yang disamakan dengan itu. Deposito pada bank syari’ah adalah investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syari’ah yang penarikannya hanya dapat dilakukan  pada  waktu  tertentu  berdasarkan  akad  antara  nasabah  penyimpan  dan  bank  syari’ah dan/atau  unit usaha  syari’ah.  Dana pihak ketiga (DPK) adalah dana yang berasal dari  masyarakat atau  nasabah  yang  terdiri  dari  giro,  tabungan  dan  simpanan  berjangka,  sertifikat  deposito  dan kewajiban segera lainnya (Rosdakarya: 1997).
Secara  teknis  yang  dimaksud  dana  pihak ketiga  pada  perbankan  syariah  adalah  giro  wadiah, tabungan  wadiah,  deposito  mudharabah.  Salah  satu  sumber  dana  yang  digunakan  dalam pembiayaan  antara  lain  dana  simpanan  atau  dana  dari  nasabah  (DPK).  Sehingga  semakin  besar dana  pihak  ketiga  yang  tersedia,  maka  Bank  Syariah  akan lebih banyak menawarkan pembiayaan musyārakah. Landasan  hukum  Islam  dari  pelaksanaan  dana  pihak  ketiga  salah  satunya  tertuang dalam firman Allah surah An-nisa ayat 58:
َّ نِا َّ هّٰللا َّْمُك ُرُمْأ ي َّْن ا اوُّد ؤُت َِّتٰن ٰم  ْلْا ىٰٰٓلِا َّ ا هِلْه ا ا ذِا  و َّْمُتْم ك ح َّ نْي ب َّ ِسا نلا َّْن ا ا ْوُمُكْح ت َّ عْلاِب َِّلْد َّ ۗ َّ نِا َّ هّٰللا ا مِعِن َّْمُكُظِع ي َّ هِب َّ ۗ َّ نِا َّ هّٰللا َّ نا ك َّ اًعْيِم س َّْي ِص ب ا ًر
“Sungguh,  Allah  menyuruhmu  menyampaikan  amanat  kepada  yang  berhak  menerimanya,  dan apabila  kamu  menetapkan  hukum  di  antara  manusia  hendaknya  kamu  menetapkannya  dengan  adil. Sungguh,  Allah  sebaik-baik  yang  memberi  pengajaran  kepadamu.  Sungguh,  Allah  Maha  Mendengar, Maha Melihat” (An-Nisa: 58). Indikator dana pihak ketiga ini menurut Muhamad: 4
Berdasarkan  pemikiran  di  atas  dapat  dinyatakan  bahwa  indikator  dana  pihak  ketiga merupakan jumlah dari giro, tabungan dan deposito.

## Bank Syariah
Di  Indonesia  secara  kelembagaan  bank  yang  beroperasi  dengan  prinsip  syariah  yang pertama  kali  berdiri  adalah  Bank  Muamalat  yang lahir atas prakarsa MUI kemudian lahir bank-bank konvensional  membuka islamic  window yang  menjalankan  kegiatan  usahanya  dengan prinsip  syariah. Prinsip  syariah  ( syariah  compliance) dimaksud  adalah  bebas  dari  unsur riba , gharar ,  dan maysir dengan  terlebih  dahulu  membentuk Unit Usaha Syariah (UUS) (Umar, 2010). Menurut Adiwarman Karim,  bank  syariah  adalah  bank  yang beroperasi  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  Islam,  yakni  bank dengan  tata  cara  dan  operasinya  mengikuti  ketentuan-ketentuan  syariah  Islam.  Salah  satu  unsur yang  harus  dijauhi  dalam  muamalah  Islam  adalah  praktik-praktik  yang  mengandung  unsur  riba (spekulasi dan tipuan) (Karim: 2004).
Bank  berdasarkan  syariah  Islam  (Bank  Islam)  adalah  lembaga  perbankan  yang  sistem operasinya berdasarkan syariah Islam. Ini berarti operasi perbankan mengikuti tata cara berusaha dan perjanjian berusaha berdasarkan Al-Qur’an dan Sunah Rasul Muhammad SAW.
Dalam  operasinya  Bank  Islam  menggunakan  sistem  bagi  hasil  dan  imbalan  lainnya  yang sesuai dengan tuntunan syariah Islam, tidak menggunakan bunga (Aziz, 1992: 1). Menurut undang- undang No 10 Tahun 1998 dari perubahan undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, disebutkan  bahwa  bank  syariah  adalah  bank  umum  yang  melaksanakan  kegiatan  usaha berdasarkan  prinsip  syariah  yang  dalam  kegiatannya  memberikan  jasa  dalam  lalu  lintas pembayaran. Pada umumnya, hal yang dimaksud dengan bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberi layanan pembiayaan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah.
Bank  syariah  merupakan  bank  yang  beroperasi  sesuai  dengan  prinsip  syariah  Islam, mengacu  kepada  ketentuan-ketentuan  yang  ada  dalam  al-Qur’an  dan  hadis.  Dengan  mengacu kepada  al-Qur’an  dan  hadis,  maka  bank  syariah diharapkan  dapat  menghindari  kegiatan-kegiatan yang  mengandung  unsur  riba  dan  segala  hal  yang  bertentangan  dengan  syariat  Islam.  Landasan hukum Islam dari pelaksanaan perbankan Islam tertuang dalam firman Allah:
َّ نْيِذ ل ا َّ ن ْوُلُكْأ ي اوٰب ِ رلا َّ لْ َّ ن ْوُم ْوُق ي َّ لِْا ا م ك َُّم ْوُق ي َّْيِذ لا َُّهُط ب خ ت ي َُّن ٰطْي شلا َّ ن ِم َّ ِ س مْلا َّ كِلٰذ َّْمُه ن اِب ا ْٰٓوُلا ق ا م نِا َُّعْي بْلا َُّلْثِم َّ اوٰب ِ رلا َّ ل ح ا  و َُّهّٰللا َّ بْلا َّ عْي َّ م  ر ح  و َّ اوٰب ِ رلا َّْن م ف َّ ه ءۤا ج َّ م َّ ة ظِع ْو َّْنِ م َّ هِ ب  ر ى ٰه تْنا ف َّ ه ل ف ا م َّ  ف ل س َّٰٓ ه ُرْم ا  و ى لِا َِّهّٰللا َّ ۗ َّْن م  و َّ دا ع َّ كِٕى ٰۤلوُا ف َُّب ٰحْص ا َِّرا نلا َّ ۗ َّْمُه ا هْيِف َّ ن ْوُدِل ٰخ
“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang  kemasukan  setan  lantaran  (tekanan)  penyakit  gila.  Keadaan  mereka  yang  demikian  itu,  adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah  menghalalkan  jual  beli  dan  mengharamkan  riba.  Orang-orang  yang  telah  sampai  kepadanya larangan  dari  Tuhannya,  lalu  terus  berhenti  (dari  mengambil  riba),  maka  baginya  apa  yang  telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah.” (QS. al-Baqarah [2]:275).
Bank  syariah  mempunyai  tiga  fungsi  utama  yaitu  menghimpun  dana  dari  masyarakat  dalam bentuk titipan  dan  investasi,  menyalurkan dan  kepada masyarakat  yang  membutuhkan  dana dari bank,  dan  juga  memberikan  pelayanan  dalam  bentuk  jasa  perbankan  syariah  (Ismail,  2011:  39). Bank syariah mempunyai beberapa tujuan di antaranya sebagai berikut (sudarsono, 2003:45):
a) Mengarahkan  kegiatan  ekonomi  umat  untuk  bermuamalat  secara  Islam,  khususnya  muamalat yang  berhubungan  dengan  perbankan,  agar  terhindar  dari  praktek  riba  atau  jenis  usaha  atau perdagangan lain yang mengandung unsur gharar (tipuan), di mana jenis usaha tersebut selain di  larang  dalam  Islam,  juga  telah  menimbulkan  dampak  negatif  terhadap  kehidupan  ekonomi rakyat.
b) Untuk  menciptakan  suatu  keadilan  di  bidang  ekonomi  dengan  jalan  meratakan  pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana.
c) Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar terutama kelompok miskin, yang diarahkan pada kegiatan usaha yang produktif, menuju terciptanya kemandirian usaha.
d) Upaya bank syariah menuntaskan kemiskinan berupa pembinaan nasabah yang lebih menonjol sifat  kebersamaan  dari  siklus  usaha  yang  lengkap  seperti  program  pembinaan  pengusaha produsen,  pembinaan  pedagang  perantara,  program  pembinaan  konsumen,  program pengembangan modal kerja dan program pengembangan usaha bersama.
e) Untuk  menjaga  stabilitas  ekonomi  dan  moneter.  Dengan  aktivitas  bank  syariah  akan  mampu menghindari  pemanasan  ekonomi  di  akibatkan  adanya  inflasi.  Menghindari  persaingan  yang tidak sehat antara lembaga keuangan.
f) Untuk menyelamatkan ketergantungan umat terhadap bank non syariah. Secara  garis  besar,  hubungan  ekonomi  berdasarkan  syariah  Islam  ditentukan  oleh hubungan akad yang terdiri dari lima konsep dasar akad. Bersumber dari kelima konsep dasar inilah dapat ditemukan produk-`produk bank syariah. Kelima konsep tersebut yaitu (Muhammad, 2005: 86-87):
a) Prinsip Simpanan Murni (al-Wadi’ah)
Prinsip  simpanan  murni  merupakan  fasilitas  yang  diberikan  oleh  bank  syariah  untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang berlebihan dana untuk menyimpan dananya dalam bentuk al-Wadi’ah. Fasilitas al-Wadi’ah biasa diberikan untuk tujuan investasi guna mendapatkan keuntungan  seperti  halnya  tabungan  dan  deposito.  Dalam  dunia  perbankan  konvensional  al- Wadi’ah identik dengan giro.
b) Prinsip Bagi Hasil (syirkah)
Sistem ini adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana  dengan  pengelola  dana.  Pembagian  hasil  usaha  ini  dapat  terjadi  antara  bank  dengan penyimpan  dana,  maupun  antara  bank  dengan  nasabah  penerima  dana.  Bentuk  produk  yang berdasarkan  prinsip  ini  adalah  mudharabah  dan  musyarakah.  Lebih  jauh  prinsip  mudharabah dapat  dipergunakan  sebagai  dasar  baik  untuk  produk  pendanaan  (tabungan  dan  deposito) maupun pembiayaan, sedangkan musyarakah lebih banyak untuk pembiayaan atau penyertaan.
c) Prinsip Jual Beli (at-Tijarah)
Prinsip  ini  merupakan  suatu  sistem  yang  menerapkan  tata  cara  jual  beli,  dimana  bank  akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan (margin). Implikasinya dapat berupa murabahah, salam, dan istishna’.
d) Prinsip Sewa (al-Ijarah)
Prinsip ini secara garis besar terbagi atas dua jenis, pertama ijarah sewa murni, seperti halnya penyewaan traktor dan alat-alat produk lainnya (operating lease). Dalam teknis perbankan, bank dapat  membeli  dahulu  equipment  yang  dibutuhkan  nasabah  kemudian  menyewakan  dalam waktu  dan  hanya  yang  telah  disepakati  kepada  nasabah.  Kedua,  bai  al-takjiri  atau  ijarah  al- muntahiyah bit tamlik merupakan penggabungan sewa dan beli, dimana si penyewa mempunyai hak untuk memiliki barang pada akhir masa sewa.
e) Pinsip Jasa (al-Ajr wal Umulah)
Prinsip ini meliputi seluruh layanan non-pembiayaan yang diberikan bank. Bentuk-bentuk yang berdasarkan prinsip ini antara lain bank garansi, kliring, inkaso, jasa transfer, dan lain-lain. Secara syariah prinsip ini didasarkan pada konsep al-Ajr wal Umulah.

## Sukuk
Sukuk  atau  obligasi  syariah  adalah  surat  berharga  sebagai  instrumen  investasi  yang diterbitkan  berdasarkan  suatu  transaksi  atau  akad  syariah  yang  melandasinya  ( underlying transaction ), yang dapat berupa ijarah (sewa), mudharabah (bagi-hasil), musyarakah, atau yang lain. Obligasi  Syariah  di  dunia  internasional  dikenal  nama Sukuk .  Kata Sukuk dapat  ditelusuri  dengan mudah  pada  literatur  islam  komersial  klasik. Sukuk berasal  dari  bahasa  arab “sak” (tunggal)  dan “Sukuk” (jama’) yang memiliki arti mirip dengan sertifikat atau note. Didalam fatwa DSN-MUI Nomor 32/DSN-MUI/IX/2012,  DSN  masih  menggunakan  istilah  Obligasi  Syariah,  belum  menggunakan istilah Sukuk .  Jika  mengacu  kepada  fatwa  tersebut  Obligasi  Syariah  adalah suatu  surat  berharga jangka  panjang  berdasarkan  prinsip  syariah  yang  dikeluarkan  emiten  kepada  pemegang  obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa hasil/ margin/fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Sedangkan menurut Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) berpendapat lain mengenai arti sukuk.
Menurut  organisasi  tersebut,  sukuk  adalah  sebagai  sertifikat  dari  suatu  nilai  yang direpresentasikan  setelah  penutupan  pendaftaran,  bukti  terima  nilai  sertifikat,  dan menggunakannya  sesuai  rencana.  Sama  halnya  dengan  bagian  dan  kepemilikan  atas  aset  yang jelas, barang, jasa, atau modal dari suatu proyek tertentu atau modal dari suatu aktivitas inventasi tertentu.  Setiap  sukuk  yang  diterbitkan  harus  mempunyai  aset  yang  dijadikan  dasar  penerbitan ( underlying  asset ).  Klaim  kepemilikan  pada   sukuk  didasarkan  pada  aset/proyek  yang  spesifik. Penggunaan dana hasil sukuk juga tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.
Berbeda dengan proses obligasi yang dapat digunakan secara bebas tanpa memperhatikan ketentuan syariah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sukuk merupakan suatu instrumen yang inovatif  dapat  membantu  dalam  menghimpun  dana  untuk  kepentingan  pembangunan  bagi negara  maupun corporate dan  meningkatkan  modal  usaha  dalam  pengembangan  usaha  bagi yang  menerbitkan.  Kondisi  utama  mengapa sukuk ini  dikeluarkan  adalah  sebagai  penyeimbang
dari  kekayaan  yang  terdapat  dalam  neraca  keuangan  pemerintah,  penguasa  moneter, perusahaan, bank,  dan lembaga keuangan  serta bentuk entitas lainnya yang memobilisasi dana masyarakat. Emiten atau pihak yang menerbitkan sukuk dapat berasal dari institusi pemerintah, perusahaan  swasta,  lembaga  keuangan,  maupun  otoritas  moneter.  Landasan  hukum  islam mengenai sukuk terdapat dalam Q.S Al-Baqarah ayat 275 sebagai berikut:
َّ نْيِذ ل ا َّ ن ْوُلُكْأ ي اوٰب ِ رلا َّ لْ َّ ن ْوُم ْوُق ي َّ لِْا ا م ك َُّم ْوُق ي َّْيِذ لا َّ ي َُّهُط ب خ ت َُّن ٰطْي شلا َّ ن ِم َّ ِ س مْلا َّ كِلٰذ َّْمُه ن اِب ا ْٰٓوُلا ق ا م نِا َُّعْي بْلا َُّلْثِم َّ اوٰب ِ رلا َّ ل ح ا  و َُّهّٰللا َّ بْلا َّ عْي َّ م  ر ح  و َّ اوٰب ِ رلا َّْن م ف َّ ه ءۤا ج َّ ة ظِع ْو م َّْنِ م َّ هِ ب  ر ى ٰه تْنا ف َّ ه ل ف ا م َّ  ف ل س َّٰٓ ه ُرْم ا  و ى لِا َِّهّٰللا َّ ۗ َّ و َّْن م َّ دا ع َّ كِٕى ٰۤلوُا ف َُّب ٰحْص ا َِّرا نلا َّ ۗ َّْمُه ا هْيِف َّ ن ْوُدِل ٰخ
“ Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah  menghalalkan  jual  beli  dan  mengharamkan  riba.  Orang-orang  yang  telah  sampai  kepadanya larangan  dari  Tuhannya,  lalu  terus  berhenti  (dari  mengambil  riba),  maka  baginya  apa  yang  telah diambilnya  dahulu  (sebelum  datang larangan);  dan  urusannya  (terserah)  kepada  Allah.  Orang  yang kembali  (mengambil  riba),  maka  orang  itu  adalah  penghuni-penghuni  neraka;  mereka  kekal  di dalamnya”.
Penerbitan sukuk pada umumnya memerlukan SPV ( Special Purpose Vehicle ) sebagai penerbit, sedangkan  obligasi diterbitkan  secara  langsung  oleh  obligor.  SPV  ( Special  Purpose  Vehicle )  adalah badan  hukum  yang  didirikan  khusus  untuk  kepentingan  penerbitan  sukuk  yang  memiliki  fungsi sebagai  penerbit  sukuk, counterpart pemerintah  dalam  transaksi  pengalihan  aset  dan  bertindak sebagai  wali  amanat  ( trustee )  yang  mewakili  kepentingan investor.  Dan  perlu  dipahami,  bahwa sukuk merupakan instrumen penyertaan sementara obligasi adalah instrumen hutang.
Perlu  ada  pengkajian  yang  lebih  kritis,  terutama  dalam  menempatkan jawaban  tentang bentuk  sukuk  itu  sendiri.  Pertama,  kontrak  sukuk  dihubungkan  dengan  asas  kontrak,  di  mana sukuk merupakan jual beli aset yang nyata dan dapat dikuasai secara sempurna. Kedua, kontrak sukuk berlanjut dengan perpindahan hak milik dan obligasi dari satu pihak  ke pihak lainnya dan dapat  dipertanggungjawabkan  secara  syar’i.  Oleh  karena  itu,  produk  sukuk  yang  berkembang sekarang  ini  dapat  dibenarkan  karena  bukan  dalam  bentuk  penjualan  dengan  uang  pada  harga yang  berbeda,  tetapi penjualan asset  real yang  diwakili  oleh  sertifikat  sukuk.  Demikian  pula keuntungan  investasi  sukuk  tidak  didasarkan  pada  kadar  yang  menjurus kepada  riba,  tetapi keuntungan  diperoleh  berdasarkan  keuntungan asset  real ,  baik  dalam  bentuk  sewa,  diskon, maupun profit  sharing . Dalam  bentuk  sederhana  sukuk  menggambarkan  kepemilikan  dari  suatu asset.  Klaim  atas  sukuk  tidak  mendasarkan  pada cash  flow melainkan  pada  kepemilikan. Kedudukan  inilah  yang membedakan  antara  sukuk  dengan  obligasi konvensional yang selama ini berfungsi sebagai surat pengakuan utang.

## Inflasi
Secara  umum  inflasi  adalah  keadaan  ekonomi  dimana  terjadi  kenaikan  harga-  harga barang  secara  menyeluruh  serta  terjadi  dalam  waktu  yang  cukup  lama.  Menurut  al-  Maghrizi sebagaimana  yang  dikutip  oleh  Amalia  inflasi  adalah  kenaikan  harga  yang  terjadi  terus menerus  dan  pada  saat  itu  persediaan barang dan jasa mengalami kelangkaan, sementara  konsumen harus  mengeluarkan  lebih banyak  uang  untuk  mendapatkan  barang  maupun  jasa  yang  sama (Amalia,  2005).  Inflasi  merupakan  suatu  kejadian  yang  menggambarkan  situasi  dan  kondisi dimana harga barang mengalami kenaikan dan nilai mata uang mengalami pelemahan, dan jika ini terjadi  terus  menerus  maka  akan  mengakibatkan  pada  memburuknya  kondisi  ekonomi  secara menyeluruh  serta  mampu  mengguncang  tatanan  stabilitas  politik  suatu  negara  (Mankiw,  2003). Inflasi  diartikan  sebagai  kenaikan  harga  barang/komoditas  dan  jasa  secara  terus  menerus  dalam suatu perekonomian untuk suatu periode tertentu.
Inflasi dianggap sebagai fenomena moneter karena terjadinya inflasi menyebabkan penurunan nilai unit perhitungan moneter (nilai riil uang) terhadap suatu komoditas (Marthon, 2004). Tingkat harga merupakan opportunity cost bagi masyarakat dalam memegang aset finansial. Semakin tinggi perubahan  tingkat  harga  yang  berlaku,  menyebabkan  semakin  tinggi  oportunity  cost  untuk memegang aset finansial.  Istilah inflasi tidak pernah tersurat dalam Al-Qur’an maupun hadis. Inflasi merupakan  permasalahan  masyarakat  modern,  timbul  karena  beberapa  sebab,  antara  lain keinginan  masyarakat  untuk  mengkonsumsi  secara  berlebih.  Jauh  sebelum  timbulnya  masalah inflasi, dalil-dali Al-Qur’an dan hadis telah memberikan petunjuk. Dalam rangka menjelaskan inflasi ditunjukkan dalam QS Ali Imran :14, yang artinya:
َّ نِ ي ُز َّ ِسا نلِل َُّّبُح َِّت ٰو ه شلا َّ نِم َِّءۤا سِ نلا َّ نْيِن بْلا  و َِّرْيِطا ن قْلا  و َِّة  ر طْن قُمْلا َّ ن ِم َِّب ه ذلا َِّة ضِفْلا  و َِّلْي خْلا  و َِّة م  و سُمْلا َِّما عْن  ْلْا  و َِّث ْر حْلا  و َّ ۗ َّ كِلٰذ َُّعا ت م َِّةوٰي حْلا لا ا يْنُّد َُّهّٰللا  و  ۗ َّ ه دْنِع َُّنْسُح َِّبٰا مْلا
“Dijadikan indah pada pandangan manusia kencintaan kepada apa-apa yang diinginkannya, yaitu wanita-wanita,  anak-anak,  harta  yang  banyak  dari  jenis  emas,  perak  kuda  pilihan,  binatang-binatang ternak dan sawah ladang” .

## Tingkat Suku Bunga
Di Indonesia kebijakan dalam menetapkan tingkat  suku  bunga  dipegang  oleh  otoritas  Bank Indonesia  setelah  melakukan  rapat  bulanan dewan  gubernur  yang  kemudian  diumumkan kepada publik.  Suku  bunga  diimplementasikan pada  operasi  moneter  yang  dilakukan  Bank  Indonesia melalui  pengelolaan  likuiditas  ( liquidity  management) di  pasar  uang  untuk  mencapai sasaran operasional kebijakan moneter.
Sasaran operasional  kebijakan  moneter  tercermin  pada perkembangan  suku  bunga  pasar Uang antar Bank Overnight (PUAB O/N). Pergerakan suku bunga PUAB ini diharapkan akan diikuti oleh perkembangan  suku  bunga  deposito  dan  pada gilirannya  suku  bunga  kredit  perbankan. Peraturan  bank  Indonesia  No.  7/38/PBI/2005  suku  bunga  BI  atau  BI  Rate  yang  merupakan  suku bunga  dengan  tenor  satu  bulan  yang  diumumkan  oleh  Bank  Indonesia secara  periodik  yang berfungsi sebagai sinyal (stance) kebijakan moneter. (Muana, 2001), bahwa perkembangan BI rate dapat  memengaruhi  beberapa  variabel  makro  ekonomi.  Peningkatan      suku      bunga  dapat membuat  para  pelaku  usaha  menurunkan  investasi  mereka,  disebabkan  biaya  modal  semakin tinggi.  Perbankan  syariah  tidak  menggunakan  sistem  bunga  melainkan  dengan  sistem  bagi hasil.  Sehingga  dengan naiknya suku bunga maka akan mendorong  masyarakat  memilih  bank syariah untuk mendapat tambahan modal.
Dalam  perspektif  islam  bunga  adalah  tambahan  yang  dikenakan  dalam  transaksi  pinjaman uang  yang  diperhitungkan  dari  pokok  pinjaman  tanpa  mempertimbangkan  pemanfaatan  pokok tersebut berdasarkan tempo waktu yang diperhitungkan secara pasti dimuka, dan pada umumnya berdasarkan presentase (Naf’an: 2014).
Menurut Smith, bunga merupakan kompensasi yang dibayarkan oleh
debitor  kepada  kreditor  sebagai  balas  jasa  atas  keuntungan  yang  diperoleh  dari uang  pinjaman  tersebut.  Ekonomi  ini  percaya  bahwa  akumulasi  capital  uang sebagai akibat dari penghematan,
dimana penghematan ini tidak dapat dilaksanakan tanpa mengharapkan balas
jasa atas pengorbanannya. Karena itulah  bunga  sebagai  balas  jasa  atau  perangsang  tabungan.  Sedangkan  pendekatan  Keynes terhadap teori bunga sering dikenal sebagai pendekatan persediaan (stock), Keynes berpendapat bahwa bukan tingkat bunga, tapi tingkat pendapatan yang meminjam untuk menyamakan tingkat tabungan  dengan  tingkat  investasi.  Dengan  kata  lain  bunga  merupakan  balas  jasa  untuk  tidak membelanjakan  uang  atau  untuk  tidak  menyimpan  uang  dalam  bentuk  kas.  Bunga  simpanan merupakan  biaya  dana  yang  harus  dikeluarkan  kepada  nasabah  sedangkan  bunga  pinjaman merupakan  pendapatan  yang  diterima  dari  nasabah.  Baik  bunga  simpanan  maupun  bunga pinjaman  masing-masing  saling  mempengaruhi  satu  sama  lainnya.  Sebagai  contoh  seandainya
bunga  simpanan  tinggi,  maka  secara  otomatis  bunga  pinjaman  juga  terpengaruh  ikut  naik  dan demikian  sebaliknya.  Dalam  hal  ini  bunga  diharamkan  karena  sifat  dan  zat  nya  sama  dengan konsep riba. Sebagaimana Riba juga dapat diartikan sebagai pengambilan tambahan, baik dalam transaksi  jual  beli  maupun  pinjam-meminjam  secara  batil  yang  bertentangan  dengan  prinsip muamalat dalam islam (Rozalinda: 2014). Di dalam Islam telah jelas disebutkan mengenai larangan riba yang terdapat dalam Al-Qur’an. Salah satunya terdapat pada Alquran surah Ar-Ruum: 39, yang berbunyi:
َّٰٓا م  و َّْمُتْي تٰا َّْنِ م اًب  ِر َّ ا وُب ْر ي ِل َّْٰٓيِف َِّلا  وْم ا َّ ِسا نلا َّ ل ف ا ْوُب ْر ي َّ دْنِع َِّهّٰللا َّٰٓا م  و  ۗ َّْمُتْي تٰا َّ ِم َّْن َّ ةو ٰك  ز َّ ن ْوُدْي ِرُت َّ هْج  و َِّهّٰللا َّ كِٕى ٰۤلوُا ف َُّمُه َّ ن ْوُفِعْضُمْلا
“Dan  sesuatu  riba  (tambahan)  yang  kamu  berikan  agar  harta  manusia  bertambah,  maka  tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).”

## Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan  ekonomi  adalah  sebuah  proses  dari  perubahan  kondisi  perekonomian  yang terjadi  di  suatu  negara  secara  berkesinambungan  untuk  menuju  keadaan  yang  dinilai  lebih  baik selama  jangka  waktu  tertentu.  Pertumbuhan ekonomi merupakan masalah ekonomi  dalam  jangka panjang.  Biasanya  pertumbuhan  ekonomi  dipakai  untuk  mengukur  tingkat  prestasi  dari perkembangan  suatu  ekonomi.  (Jhingan,  2014).  Menurut  Sukirno  pertumbuhan  ekonomi  berarti perkembangan fisikal produksi barang dan jasa yang berlaku di suatu negara seperti pertambahan produksi  barang  industri,  perkembangan  infrastruktur,  pertambahan  jumlah  sekolah, pertambahan  produksi  sektor jasa  dan  pertambahan  produksi  barang  modal. Maka  ukuran  yang digunakan  adalah  tingkat pertumbuhan  pendapatan  nasional  riil  yang  dicapai  (Sukirno,  2011). Dalam  terma  ekonomi  modern  pertumbuhan  ekonomi  merupakan  perkembangan  dalam perekonomian  yang  menyebabkan barang dan jasa yang diproduksikan dalam masyarakat meningkat, yang selanjutnya diiringi dengan peningkatan kemakmuran masyarakat (Soemitra, 2009).

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  disini  yaitu  penelitian  lapangan  ( field  research )  dengan menggunakan  penelitian kuantitatif yang berusaha mengungkapkan secara mendalam tentang Pengaruh  Tingkat  Inflasi,  Nilai  Kurs,  Tingkat  Suku  Bunga,  Pertumbuhan  Ekonomi  dan  Jumlah Uang  beredar  Terhadap  Dana  Pihak Ketiga (DPK) Bank Syari’ah di Indonesia Periode 2009 – 2021. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang bersumber dari Bank Indonesia  (BI)  dan Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK),  yang  diperoleh melalui  akses  internet.  Data dalam bentuk time series selama 12 tahun, yakni dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2021. Dalam melakukan analisis, hipotesis diterjemahkan ke dalam sebuah diagram jalur. Diagram jalur  adalah  alat  untuk  melukiskan  secara  grafis,  struktur  hubungan  kausalitas  antar  variabel eksogen,  intervening  (intermediary)  dan  endogen.  Untuk  merepresentasikan  hubungan  kausalitas diagram  jalur  menggunakan  simbol  anak  panah  berkepala  satu  (single-headed  arrow),  ini mengindikasikan  adanya  pengaruh  langsung  antara  variabel  eksogen  atau  intervening  dengan variabel endogen, anak panah ini juga menghubungkan error dengan variabel endogen, dan untuk merepresentasikan  hubungan  korelasi  atau  kovarian  diantara  dua  variabel  menggunakan  anak panah  berkepala  dua  (two-headed  arrow).  Setiap  variabel  disimbolkan  dalam  bentuk  kotak sedangkan  variabel  lain  yang  tidak  dianalisis  dalam model  atau  error  digambarkan dalam  bentuk lingkaran.
Dalam penelitian ini, tanda panah menunjukan hubungan antar variabel, hubungan X 1 dan X 2 ,  X 1 dan  X 3 ,  X 1 dan  X 4 ,  X 2 dan  X 3 ,  X 2 dan  X 4 ,  X 3 dan  X 4 ,  merupakan  hubungan  korelasional (Sambas, 2007:224).  Sedangkan  tingkat  keeratan  hubungan   korelasionalnya  di  simbolkan  dengan  r,
secara   berurutan  tingkat  keeratan  korelasionalnya  adalah,  rX 1 X 2 ,  rX 1 X 3 ,  rX 1 X 4 ,  rX 2 X 3 ,  rX 2 X 4 ,  rX 3 X 4 . Besarnya pengaruh langsung dari X 1 , X 2 , X 3 , dan X 4 ke Y dinyatakan oleh besarnya nilai numerik koefisien  jalur  PyX 1 ,  PyX 2 ,  PyX 3 ,  dan  PyX 4 .  Sedangkan  PY Є menggambarkan  besarnya pengaruh langsung variabel residu terhadap Y. Hasil besaran diagram jalur menunjukkan besarnya pengaruh masing-masing variabel endogen terhadap variabel eksogen yang disebut dengan koefisien jalur dan diasumsikan seperti dalam persamaan berikut:
Y = PyX 1 X 1 + PyX 2 X 2 + PyX 3 X 3 + PyX 4 X 4 + ɛ

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian ini disusun dengan menggunakan analisis jalur ( path analisis ). Analisis jalur dibuat   untuk menerangkan pengaruh langsung dan  tidak langsung  seperangkat variabel yang  mempengaruhi terhadap variabel yang dipengaruhi. Hasil  analisis  jalur  menunjukkan  besarnya kontribusi pengaruh masing-masing  variabel  penyebab  terhadap  variabel  akibat  yang  disebut dengan  koefisien  jalur. Langkah  pertama  yang  dilakukan  adalah menentukan koefisien  jalur  dari  masing-masing variabel penyebab  dan  variabel  lain  ( ɛ ).  Berdasarkan  analisis  regresi  dengan  menggunakan  bantuan program  SPSS versi 15.0 didapatkan koefisien regresi setiap variabel adalah sebagai berikut:

## Tabel 4 Koefisien Regresi Variabel Eksogen Terhadap Variabel Endogen
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients B Std. Error (Constant) 1,967 1,342 X 1 ,221 ,072 X 2 ,240 ,079 X 3 ,252 ,086 X 4 ,281 ,089
a. Dependent Variable: Y
Berdasarkan  tabel  diatas,  diketahui  koefisien  regresi  variabel  X 1 terhadap  Y  sebesar  0,221 dengan std error sebesar 0,072 sekoefisien regresi variabel X 2 terhadap Y sebesar 0,240 dengan std error sebesar 0,079, koefisien regresi variabel X 3 terhadap Y sebesar 0,252 dengan std error sebesar 0,086 koefisien regresi  variabel  X 4 terhadap Y sebesar 0,281 dengan std error sebesar 0,089. Sedangkan penentuan signifikan atau tidaknya koefisien jalur  dari  masing-masing  variabel X (variabel eksogen) terhadap varibel Y (variabel endogen) berdasarkan uji F dan uji t. Berdasarkan analisis regresi  dengan  menggunakan  bantuan program  SPSS  versi  15.0  didapatkan  hasil  uji   F  dan  uji  t sebagai berikut:
Tabel 5. Koefisien Regresi Variabel Eksogen Terhadap Variabel Endogen
Model Std. Error of the Estimate Change Statistics R Square Change F Change Sig. F Change 1 117,325 ,998 498,233 ,000
a. Predictors: (Constant), X 1 ,X 2 ,X 3 ,X 4 b. Dependent Variable: Y
Penjelasan dari tabel diatas adalah sebagai berikut ini:
a. Berdasarkan  tabel  anova  diketahui  R  Square  change  sebesar  0,998  dengan  uji  F  =  498,233 pada  signifikan  0,000  <  0,05,  ini  berarti  secara  bersama-sama  semua  variabel X  (variabel eksogen) mempunyai hubungan signifikan terhadap variabel Y (variabel endogen).
b. Karena  uji  F  mempunyai  pengaruh  signifikan  maka  analisa  selanjutnya  dapat  dilanjutkan
dengan  melakukan  uji  t  untuk  melihat  signifikan  atau  tidaknya  pengaruh  langsung secara individu  dari  masing  masing  variabel X  (variabel  eksogen)  terhadap  variabel  Y  (variabel endogen) seperti dapat dilihat dalam tabel seperti dibawah ini:
Tabel 6. Koefisien Regresi Variabel Eksogen terhadap Variabel Endogen
Standardized Coeficents t Sig. Ket X 1 8,821 0,000 Signfikan X 2 9,341 0,000 Signfikan X 3 9,988 0,000 Signfikan X 4 9,221 0,000 Signfikan a. Predictors: (Constant), X 1 ,X 2 ,X 3 ,X 4

## b. Dependent Variable: Y
Berdasarkan  hasil  uji  t,  koefisien  jalur  masing  masing  variabel  eksogen  (X 1 s/d  X 4 )   dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. PyX 1 = 0,221 t hitung = 8,821 pada sig. 0,000 < 0,05 menunjukkan koefisien jalurnya signifikan.
2. PyX 2 = 0,240 t hitung = 9,341 pada sig. 0,000 < 0,05 menunjukkan koefisien jalurnya signifikan. 3.  PyX 3 = 0,252 t hitung = 9,988 pada sig. 0,000 <     0,05 menunjukkan koefisien jalurnya signifikan. 4.  PyX 4 = 0,281 t hitung = 9,221 pada sig. 0,000 <   0,05 menunjukkan koefisien jalurnya signifikan.
Dari uji koefisien jalur diatas seperti pada tabel dapat disimpulkan bahwa keempat variabel eksogen (X 1 , X 2 , X 3 dan X 4 ) berpengaruh secara signifikan terhadap variabel endogen (Y).
Pengaruh variabel lain
= 0,21
Pengaruh  langsung  dan  tidak  langsung  variabel  X  (variabel  eksogen)  terhadap  variabel    Y (variabel endogen), terlihat pada tabel berikut ini:
Tabel 7. Pengaruh Langsung Dan Tidak Langsung Variabel Eksogen terhadap Variabel Endogen
Keterangan Nilai Pengaruh langsung variabel X 1 terhadap Y 0.0332 Pengaruh tidak langsung variabel X 1 terhadap Y melalui X 2 0.0232 Pengaruh tidak langsung variabel X 1 terhadap Y melalui X 3 0.0271 Pengaruh tidak langsung variabel X 1 terhadap Y melalui X 4 0.0246 Jumlah pengaruh X 1 terhadap Y 0.1081 Pengaruh langsung variabel X 2 terhadap Y 0.0551 Pengaruh tidak langsung variabel X 2 terhadap Y melalui X 1 0.0758 Pengaruh tidak langsung variabel X 2 terhadap Y melalui X 3 0.0232 Pengaruh tidak langsung variabel X 2 terhadap Y melalui X 4 0.0365 Jumlah pengaruh X 2 terhadap Y 0.1906 Pengaruh langsung variabel X 3 terhadap Y 0.0546 Pengaruh tidak langsung variabel X 3 terhadap Y melalui X 1 0.0544 Pengaruh tidak langsung variabel X 3 terhadap Y melalui X 2 0.0765 Pengaruh tidak langsung variabel X 3 terhadap Y melalui X 4 0.0567 Jumlah pengaruh X 3 terhadap Y 0.2422 Pengaruh langsung variabel X 4 terhadap Y 0.0778 Pengaruh tidak langsung variabel X 4 terhadap Y melalui X 1 0.0217 Pengaruh tidak langsung variabel X 4 terhadap Y melalui X 2 0.0321 Pengaruh tidak langsung variabel X 4 terhadap Y melalui X 3 0.0511 Jumlah pengaruh X 4 terhadap Y 0.1827
Jumlah Pengaruh X 1 , X 2 , X 3 , dan X 4 Terhadap Y 0.7236 Jumlah Pengaruh Variabel Lain Terhadap Y 0.2764
Pengaruh  Variabel Lain  terhadap Y  Yang       Tidak Termasuk Dalam Penelitian Ini Faktor  (variabel)  yang  mempengaruhi  dana  pihak  ketiga  perbankan  syariah,  tidak  hanya dipengaruhi  oleh  variabel  tingkat  inflasi  (X 1 ),  nilai  kurs  (X 2 ),  tingkat  suku  bunga  (X 3 ),  dan pertumbuhan  ekonomi  (X 4 )  terhadap jumlah dana pihak  ketiga (Y) perbankan syari’ah, akan tetapi juga dipengaruhi faktor lain diluar variabel penelitian, sebesar 0,2764 atau 27,64 %.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa secara empirik hubungan antara pengaruh sukuk, inflasi,  suku  bunga,  dan  pertumbuhan  ekonomi  terhadap  simpanan  dana  ketiga  perbankan syariah.  Hasilnya  menunjukkan  bahwa  berdasarkan analisis jalur dan pembahasan hasil penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa:  Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  sudah  dilakukan  diatas  diketahui bahwa sukuk berpengaruh positif (10,81%) dan  signifikan terhadap  dana  pihak ketiga perbankan syari’ah.  Sedangkan  pada  inflasi  berpengaruh positif (19,06 %)  dan signifikan terhadap dana pihak ketiga  perbankan  syari’ah.  Sementara  tingkat  suku  bunga  berpengaruh  positif  (24,22%)  dan signifikan  terhadap  dana  pihak  ketiga  perbankan  syari’ah.  Dan  pertumbuhan  ekonomi berpengaruh positif (18,27%) dan signifikan terhadap dana pihak ketiga perbankan syari’ah.
Hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  memperkuat  temuan  pada  penelitian-penelitian sebelumnya  terkait  hubungan  Inflasi,  Suku  Bunga,  dan  Pertumbuhan  Ekonomi  terhadap  Dana Pihak  Ketiga  Bank  Syariah  sehingga  bisa  dijadikan  sebagai  referensi  bagi  pihak  terkait  dalam merumuskan  kebijakan mengenai  pengembangan  Industri  keuangan  di  Indonesia  secara  umum. Adapun  untuk  penelitian  kedepannya  diharapkan  bisa  menggunakan  metode  empirik  lainnya seperti VECM atau ARDL karena datanya merupakan time series sehingga kestasioneran data perlu diperhatikan.  Selain  itu,  bisa  juga  menggunakan  variabel  faktor  internal  atau  eksternal  yang berbeda  dengan  rentang  waktu  yang  lebih  panjang  sehingga  bisa  memberikan  perspektif  yang berbeda dan hasil yang lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Asqalani, I. H. (2008). Fathul Baari Penjelasan Kitab Al Bukhari . Jakarta: Pustaka Azzam. Amalia,  E.  (2005). Sejarah  Pemikiran  Ekonomi  Islam dari  Masa  Klasik  Hingga  Kontemporer. Jakarta: Pustaka Asarus.
At-Tariqi, A. A. H. (2004). Ekonomi Islam, Prinsip, Dasar dan Tujuan . Yogyakarta: Magistra Insania Press.
Bramantyo, D. (2006). Prinsip-prinsip Ekonomi Makro. Jakarta: PPM. Cooper, D. R., Schindler, P. S., & Sun, J. (2006). Business Research Methods . New York: McGraw- Hill. Firdaus,  R.  (2011). Pengantar  Teori  Moneter Serta  Aplikaisinya  pada  Sistem  Ekonomi  Konvensional dan Syariah. Bandung:  Alfabeta.  Hartono,  T.  (2006). Mekanisme  Ekonomi  dalam Konteks  Ekonomi Indonesia . Bandung: Remaja Rosdakarya. Insukindro.  (1997). Ekonomi Uang dan Bank. Yogyakarta: BPFE. Jhingan, M. L. (2014). Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan . Jakarta: Rajawali Pers. Karim, A. A. (2004). Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Jakarta: Rajawali Pers. Mankiw, G. N. (2003) Teori Makro Ekonomi. Jakarta: Erlangga. Marthon, S.S. (2004). Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global . Jakarta: Zikrul Hakim. Muana, N. (2001) Makro Ekonomi Teori, Masalah dan Kebijakan. Jakarta: RajaGrafindo Persada. Naf’an. (2014). Ekonomi Makro Tinjauan Ekonomi Syariah . Yogyakarta: Graha Ilmu. Rozalinda. (2014). Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi . Jakarta: Rajawali. Soemitra, A. (2009). Bank dan Lembaga Keuangan Syariah . Jakarta: Kencana. Sukirno, S. (2011) Makro Ekonomi Teori Pengantar. Jakarta: Rajawali. Umar, H. (2000). Research Methods in Finance and Banking . Jakarta: Gramedia.