Rencana Aksi Pengarusutamaan Gender Kabupaten Pacitan (Gyska Indah Harya)

## RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER KABUPATEN PACITAN
Gyska Indah Harya gyskaharya.agribis@upnjatim.ac.id Dosen pada Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian

## Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

## ABSTRAK
Penelitian  ini  dengan  judul  Rencana  Aksi  Daerah  Pengarusutamaan  Gender Kabupaten  Pacitan  adalah  untuk  strategi  pembangunan  yang  dilakukan  dengan  cara mengintegrasikan  pengalaman,  aspirasi,  kebutuhan  dan  kepentingan  perempuan  dan  laki- laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan, program dan kegiatan di bidang pembangunan.
Tujuan dari penelitian ini antara lain: 1) Memberikan panduan dan arahan di dalam menyusun  kebijakan,  program  dan  kegiatan  dari  tahap  perencanaan,  pelaksanaan  dan monitoring–evaluasi (monev) yang responsif gender pada setiap tahapan pembangunan; 2) Mengefektifkan pelaksanaan strategi PUG secara lebih konkrit dan terarah untuk menjamin agar  perempuan  dan  laki-laki  memperoleh  akses,  partisipasi,  mempunyai  kontrol  dan memperoleh  manfaat  yang  adil  dari  pembangunan,  dan  berkontribusi  pada  terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender.
Hasil Penelitian ini berupa kaidah pelaksanaan  RAD PUG yang diintergrasikan ke dalam  dokumen  perencanaan  pembangunan  daerah  baik  dalam  rencana  jangka  menengah yaitu  RPJMD  dan  Renstra  SKPD  maupun  dalam  rencana  jangka  pendek  (tahunan)  yaitu dalam RKPD maupun Renja SKPD.
Pemerintah Kabupaten Pacitan (Seluruh SKPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dunia  Usaha  dan  seluruh  komponen  masyarakat  Kabupaten  Pacitan  wajib  mendukung pelaksanaan  RAD  PUG  ini  dengan  memperhatikan  dan  melaksanakan  berbagai  program dan kegiatan yang tercantum dalam RAD PUG ini.
Pelaksanaan  pemantauan  dan  evaluasi  terhadap  pelaksanaan  RAD  PUG  wajib dilakukan  oleh  Bappeda  dan  Dinas  Pengendalian  Penduduk,  Keluarga  Beren-cana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk memaksimalkan efektivitas.
RAD PUG Kabupaten Pacitan ini memiliki jangka waktu hingga tahun 2021. Dalam rangka  mempertahankan  keberlanjutan  penyelenggaraan  pengarus-utamaan  gender,  maka pada periode berikutnya perlu disusun kembali RAD PUG sesuai dengan tingkat kemajuan penyelenggaraan pengarusutamaan gender di Kabupaten Pacitan.
Kata kunci : Pengarusutamaan Gender, Monitoring Evaluasi, Perencanaan Daerah.

## PENDAHULUAN Latar Belakang
Pengarusutamaan gender merupakan strategi pembangunan yang dilakukan dengan cara  mengintegrasikan  pengalaman,  aspirasi,  kebutuhan  dan  kepentingan  perempuan  dan laki-laki  ke  dalam  perencanaan,  pelak-sanaan,  pemantauan  dan  evaluasi  dari  seluruh
Rencana Aksi Pengarusutamaan Gender Kabupaten Pacitan (Gyska Indah Harya)
kebijakan,  program  dan  kegiatan  di  bidang  pembangunan.  Pengarusutamaan  gender merupakan  proses  memasukkan  analisis  gender  ke  dalam  program  dan  kegiatan  dari instansi  pemerintah  dan  organisasi  kemasyarakatan  mulai  dari  tahapan  perencanaan, pelaksanaan,  pemantauan  dan  evaluasi  dari  seluruh  kebi-jakan,  program  dan  kegiatan instansi pemerintah dan organisasi kema-syarakatan.
Permendagri  Nomor  15  Tahun  2008  pasal  15  huruf  k  mengamanatkan  kepada kabupaten/kota  untuk  menyusun  Rencana  Aksi  Daerah  Pengarus-utamaan  Gender  (RAD PUG).  Untuk  mengimplementasikan  amanat  ter-sebut,  maka  Kabupaten  Pacitan  perlu menyusun  RAD  PUG  yang  akan  memberikan  arahan  kepada  setiap  stakeholders  dalam melaksanakan strategi pengarusutamaan gender untuk mencapai Kesetaraan dan Ke-adilan Gender  dengan  lebih  fokus,  efektif,  sistematik,  terukur  dan  berke-lanjutan.  Rencana  Aksi Daerah  Pengarusutamaan  Gender  (RAD-PUG)  Kabupaten  Pacitan  diharapkan  dapat mendorong  upaya  percepatan  penyusunan  kebijakan,  program  dan  kegiatan  pembangunan yang responsif gender.

## Tujuan Dan Kegunaan Penelitian
Tujuan Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender adalah sebagai berikut:
1. Memberikan panduan dan arahan di dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan dari  tahap  perencanaan,  pelaksanaan  dan  monitoring–evaluasi  (monev)  yang  responsif gender pada setiap tahapan pembangunan;
2. Mengefektifkan  pelaksanaan  strategi  PUG  secara  lebih  konkrit  dan  terarah  untuk menjamin  agar  perempuan  dan  laki-laki  memperoleh  akses,  partisipasi,  mempunyai kontrol dan memperoleh manfaat yang adil dari pembangunan, dan berkontribusi pada terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender.
Adapun  kegunaan  RAD  PUG  Kabupaten  Pacitan  adalah  menjadi  pedoman  bagi seluruh  SKPD  di  Kabupaten  Pacitan  dalam  melaksanakan  pengarusu-tamaan  gender  agar lebih  terfokus,  terukur,  efisien,  sistematis  dan  berkelanjutan  dalam  proses  penyusunan rencana  pembangunan,  pelaksanaan  program  dan  kegiatan  pembangunan,  monitoring  dan evaluasi pembangunan yang responsif gender.

## TINJAUAN PUSTAKA Kedudukan PUG dalam Peraturan Perundangan di Daerah
Pedoman pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah yaitu 1) Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional; dan 2) Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 ten-tang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender di  Daerah  yang  diper-baharui  dengan  Permendagri  Nomor  67  Tahun  2011  tentang perubahan  Permendagri  Nomor  15  Tahun  2008  tentang  Penyelenggaraan  Pengarus- utamaan Gender di Daerah. Dalam kedua peraturan tersebut terdapat amanat dalam proses perencanaan pembangunan yaitu:
1. Integrasi  isu  gender  dalam  proses  pembangunan  dimulai  dari  tahap  perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi;

## Rencana Aksi Pengarusutamaan Gender Kabupaten Pacitan (Gyska Indah Harya)
2. Internalisasi  pengarusutamaan  gender  dalam  dokumen perencanaan  jangka  panjang (20 Tahun),  menengah  (5  Tahun)  dan  jangka  pendek  (1  Tahun)  serta  pelembagaan pengelolaan PUG.
Kelembagaan  PUG  mengarah  pada  upaya  percepatan  pencapaian  kesetaraan  dan keadilan  gender  melalui  berbagai  lembaga  yang  ada  di  daerah seperti  Kelompok  Kerja (Pokja PUG), Tim Teknis Pokja PUG dan Focal Point PUG. Pemerintah daerah berkewajiban menyusun  kebijakan,  program,  dan  kegiatan  pembangunan  responsif  gender  yang  dituangkan dalam  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah  (RPJMD),  Rencana  Strategis  SKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Rencana Kerja SKPD.
Dalam  rangka  mempercepat  pelaksanaan  PUG  pada  tingkat  SKPD  dibentuk focal point SKPD,  sayangnya  hingga kini  belum  seluruh  SKPD di  Kabupaten Pacitan  memiliki Focal  Point.  Pembentukan focal  point ditetapkan  dengan  Surat  Keputusan  Kepala  SKPD. Focal  point terdiri  dari  pejabat  dan/atau  staf  yang  membidangi  tugas  Pemberdayaan Perempuan dan Perwakilan tiap bidang yang ada. Adapun tugas dari focal point yaitu:
1. mempromosikan pengarusutamaan gender pada unit kerja;
2. memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran SKPD yang responsif gender;
3. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi pengarusutamaan gender kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan SKPD;
4. melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan SKPD;
5. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja; dan
6. memfasilitasi penyusunan data gender pada masing-masing SKPD; Pada  tahap  pelaporan  monitoring  dan  evaluasi,  Bupati  Pacitan  mempersiapkan laporan  pelaksanaan  PUG  kepada  Gubernur  secara  berkala  setiap  6  (enam)  bulan.  Selain itu,  Bupati  melakukan  pemantauan  dan  evaluasi  pe-laksanaan  PUG  pada  setiap  SKPD. Bupati  melakukan  pembinaan  terhadap  pelaksanaan  PUG  yang  meliputi:  (1)  penetapan panduan  teknis  pelak-sanaan  PUG  skala  Kabupaten,  Kecamatan  dan  Kelurahan;  (2) penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi, dan koor-dinasi; (3)  pemantauan  dan  evaluasi  pelaksanaan  PUG  di  Kelurahan  dan  pada  SKPD;  (4) peningkatan kapasitas focal point dan Pokja PUG; dan (5) strategi pencapaian kinerja.

## Kedudukan PUG dalam Siklus Perundangan di Daerah
Integrasi  Pengarusutamaan  Gender  dalam  perencanaan  pembangunan  Daerah Kabupaten  Pacitan  menurut  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2004  tentang  Sistem Perencanaan  Pembangunan  Nasional,  terdapat  empat  tahapan  dalam  siklus  perencanaan pembangunan  nasional,  yaitu  (1)  penyusunan  rencana;  (2)  penetapan  rencana;  (3) pengendalian  pelaksanaan  rencana;  dan  (4)  evaluasi  pelaksanaan  rencana.  Pada  tingkat daerah, perencanaan pembangunan daerah juga disusun melalui empat tahapan dalam siklus perencanaan pembangunan daerah. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Peme-rintahan  Daerah,  yaitu  bahwa  Dalam  rangka penyelenggaraan peme-rintahan daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
Rencana Aksi Pengarusutamaan Gender Kabupaten Pacitan (Gyska Indah Harya)
Pembangunan  di  daerah  di  awali  dengan  penyusunan  dokumen  perencanaan pembangunan  daerah.  Dokumen  perencanaan  pembangunan  daerah  di  susun  secara berjangka,  dokumen  perencanaan  pembangunan  untuk  kurun  waktu  20  Tahun  disebut Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang  Daerah  (RPJPD),  dokumen  perencanaan pembangunan  untuk  kurun  waktu  5  Tahun  disebut  Rencana  Pembangunan  Jangka Menengah  Daerah  (RPJMD),  dan  dokumen  perencanaan  Tahunan  disebut  Rencana  Kerja Pemerintah  Daerah  (RKPD),  RKPD  menjadi  dasar  dalam  penyusunan  RAPBD  dan Penetapan  APBD.  Pada  tingkat  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD),  perencanaan pembangunan  untuk  jangka  waktu  lima  Tahun  disebut  Rencana  Strategis  SKPD  (Renstra SKPD).  Renstra  SKPD  merupakan  penjabaran  dari  RPJMD.  Perencanaan  Tahunan  di SKPD  disebut  Rencana  Kerja  SKPD  (Renja  SKPD)  yang  merupakan  penjabaran  dari RKPD  yang  selanjutnya  dijadikan  sebagai  pedoman  dalam  menyusun  Rencana  Kerja  dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD).
Pengarusutamaan  Gender  (PUG)  dalam  Permendagri  Nomor  15  Tahun  2008  jo Permendagri  Nomor  67  Tahun  2011,  merupakan  strategi  yang  dibangun  untuk mengintegrasikan  gender  menjadi  satu  dimensi  integral  mulai  perencanaan,  penyusunan, pelaksanaan,  pemantauan,  dan  evaluasi  atas  kebijakan  serta  program  pembangunan nasional.  Penyelenggaraan  peng-arusutamaan  gender  di  daerah  di  mulai  dari  tahap perencanaan,  pelak-sanaan  dan  evaluasi.  Pengarusutamaan  gender  dilaksanakan  melalui langkah-langkah  analisis  gender  serta  Komunikasi,  Informasi,  dan  Edukasi  (KIE)  tentang pengarusutamaan  gender  pada  instansi  dan  lembaga  pemerintah  di  tingkat  Pusat  dan Daerah.
Tahap  perencanaan,  pemerintah  daerah  berkewajiban  menyusun  kebijakan, program,  dan  kegiatan  pembangunan  responsif  gender  yang  dituangkan  dalam  RPJMD, RKPD,  Renstra  SKPD,  dan  Renja  SKPD.  Peren  canaan  responsif  gender  disini  adalah perencanaan  untuk  mencapai  kesetaraan  dan  keadilan  gender,  yang  dilakukan  melalui pengintegrasian  pengalaman,  aspirasi,  kebutuhan,  potensi,  dan  penyelesaian  permasalahan perempuan  dan  laki-laki  (Permendagri  15  Tahun  2008).  Pengintegrasian  PUG  juga mencakup  proses  penganggaran  pembangunan  daerah,  yaitu  pada  tahap  penyusunan RAPBD  berdasarkan  RKA-SKPD  dan  penetapan  APBD  yang  selanjutnya  dirinci  dalam rincian APBD.
Perencanaan dan penganggaran pembangunan yang responsif gender harus melalui proses analisis gender menggunakan metode Alur Kerja Analisis Gender ( Gender Analisys Pathway /GAP),  dan Gender  Budget Statement (GBS).  GAP  dan  GBS  digunakan  untuk menganalisis  isu  gender yang  berkembang,  merumuskan  tujuan,  menyusun  kegiatan  yang responsif gender, menyusun indikator capaian, dan menentukan target kinerja atas rumusan kegiatan  rensponsif  gender.  Perumusan  isu  gender  sampai  dengan  penentuan  indikator capaian  dan  penetapan  target  kinerja  dengan  analisis  GAP  dan  GBS  dilakukan menggunakan  data  pilah  gender  (data  menurut  jenis  kelamin).  Data  pilah  gender  penting untuk mengetahui sejauhmana kesenjangan akses, kontrol, partisipasi dan peran antara laki- laki dengan perempuan.
GAP  merupakan  salah  satu  alat  analisis  gender  yang  dikembangkan  oleh  Badan Perencanaan  Pembangunan  Nasional  yang  dapat  digunakan  untuk  membantu  para perencana  memasukan  pengarusutamaan  gender  dalam  perencanaan  kebijakan,  program,
Rencana Aksi Pengarusutamaan Gender Kabupaten Pacitan (Gyska Indah Harya)
proyek,  dan  atau  kegiatan  pembangun-an.  Perencana  dapat  mengidentifikasikan kesenjangan dan permasalahan gender serta sekaligus menyusun rencana kebijakan/program/proyek/  kegiatan  yang  ditujukan  untuk  memperkecil  atau  menghapus kesenjangan  gender  dengan  menggunakan  GAP.  Berdasarkan  buku  pedoman  teknis perencanaan  dan  penganggaran  responsif  gender  bagi  daerah  yang  dikeluarkan Kementerian  Pemberdayaan  Perempuan  Tahun  2010,  metode  GAP  meliputi  9  (sembilan) langkah yaitu:
1. Pilih Kebijakan/Program/Kegiatan yang akan di analisis:
a. memilih kebijakan/program/kegiatan yang hendak dianalisis;
b. menuliskan tujuan kebijakan/program/ kegiatan.
2. Menyajikan Data Pembuka Wawasan:
a. menyajikan data pembuka wawasan yang terpilah menurut jenis kelamin;
b.  data  terpilah  ini  bisa  berupa  data  statistik  yang  kuantitatif  atau  yang  kualitatif, misalnya hasil survei, hasil FGD, review pustaka, hasil kajian, hasil pengamatan, atau hasil intervensi kebijakan/program/ kegiatan yang sedang dilakukan.
3. Mengenali Faktor Kesenjangan Gender:
Menemukan  dan  mengetahui  ada  tidaknya  faktor  kesenjangan  gender  yaitu  Akses, Partisipasi, Kontrol, dan Manfaat (APKM).
4. Menemukan Sebab Kesenjangan Internal: Temukan  isu  gender  di  internal  lembaga.  Misalnya  terkait  dengan  produk  hukum, kebijakan, pemahaman gender yang masih kurang diantara pengambil keputusan dalam internal lembaga.
5. Menemukan Sebab Kesenjangan Eksternal: Temukan  isu  gender  di  eksternal  lembaga.  Misalnya  apakah  budaya patriakhi , gender stereotype (laki-laki yang selalu dianggap sebagai kepala keluarga).
6. Reformulasi Tujuan: Merumuskan kembali tujuan kebijakan/ program/kegiatan supaya responsif gender.
7. Rencana Aksi:
a. menetapkan rencana aksi;
b. rencana  aksi  diharapkan  mengatasi  kesenjangan  gender  yang  teriden-tifikasi  pada langkah 3, 4 dan 5.
8. Data Dasar:
a. menetapkan data dasar yang dipilih untuk mengukur kemajuan (progress);
b. data  yang  dimaksud  diambil  dari  data  pembuka  wawasan  yang  telah  diungkapkan pada langkah 2 yang terkait dengan tujuan kegiatan dan ouput kegiatan.
9. Indikator Gender: Menetapkan indikator gender sebagai pengukuran hasil melalui ukuran kuantitatif maupun kualitatif.
Selanjutnya  dalam  pelaksanaan  pembangunan  PUG  juga  terintegrasi  dalam pelaksanaan  kegiatan-kegiatan  pembangunan  di  setiap  SKPD  yang  mengampu urusanurusan  yang  dilimpahkan  pusat  kepada  daerah.  Dalam  pelak-sanaan  kegiatan  yang berhubungan  dengan  manusia  secara  langsung  maupun  tidak  harus  memperhatikan  akses kontrol,  partisipasi  dan  peran  antara  perempuan  dan  laki-laki.  Apalagi  kegiatankegiatan yang  langsung  mengarah  pada  penyelesaian  kesenjangan  antara  laki-laki  dan  perempuan
Rencana Aksi Pengarusutamaan Gender Kabupaten Pacitan (Gyska Indah Harya)
harus secara efektif dapat mengurangi kesenjangan antara laki-laki dengan perempuan atau sebaliknya.
Tahap  pelaksanaan  pembangunan  daerah  PUG  tetap  harus  menjadi  “jiwa”  setiap kegiatan  yang  dilaksanakan.  Dalam  pelaksanaan  pembangunan  di  Kabupaten  Pacitan Kelompok  Kerja  (Pokja)  PUG  harus  mengendalikan  kegiatan-kegiatan  pembangunan supaya  tetap  memperhatikan  kesetaraan  gender.  Pokja  PUG  melakukan  pemantauan pelaksanaan  PUG  di  masing-  masing  instansi  agar  pengarusutamaan  gender  berjalan dengan optimal. Pokja PUG beserta tim teknis Pokja PUG dan Focal point menjadi garda terdepan  dalam  mengawal  pengarusutamaan  gender  di  Kabupaten  Pacitan.  Pokja  PUG dibentuk  berdasarkan  SK  Bupati,  sedangkan  focal  point  SKPD  ditetapkan  dengan  SK Kepala SKPD.
Tahap  evaluasi,  dokumen  rencana  responsif  gender  menjadi  acuan  utama  dalam melakukan  evaluasi  terhadap  pelaksanaan  pembangunan.  Tahap  pelaporan  pelaksanaan pembangunan  PUG  menjadi  jiwa  dalam  substansi  laporan  pelaksanaan  pembangunan daerah. Keadilan dan kesetaraan gender merupakan tujuan utama dalam evaluasi terhadap kinerja  SKPD  dan  evaluasi  dokumen  perencanaan,  sehingga  dapat  diketahui  apakah  hasil kinerja SKPD dan perencanaan sudah responsif gender atau belum.
Dalam  tahap  ini  integrasi  perencanaan  penganggaran  di  Kabupaten  Pacitan  belum secara  spesifik  mencantumkan  pengarusutamaan  gender  dalam  dokumen  RPJMD  Tahun 2016-2021.

## Kedudukan PUG dalam RPJMD dan RKPD
Kedudukan  PUG  ke  dalam  RPJMD  diwujudkan  dalam  penggambaran  kondisi, strategi,  arah  kebijakan,  program  dan  kegiatan yang  selalu  memperhatikan  akses,  kontrol, partisipasi dan peran laki-laki dan perempuan secara sei-mbang. Perhatian terhadap akses, kontrol,  partisipasi  dan  peran  laki-laki  dan  perempuan  dalam  setiap  aspek  dalam  RPJMD diwujudkan  dalam  setiap  aspek  dalam  perencanaan  jangka  menengah  daerah  tersebut. Penyusunan  perencanaan  yang  mengintegrasikan  PUG  selalu  didasarkan  pada  data  pilah. Pada  setiap  penyajian  kondisi  dan  prediksi  selalu  memperhatikan  data  pilah  gender  dan issue gender yang berkembang berkaitan dengan kondisi data yang ada.
Pengintegrasian  pengarusutaman  gender  melalui  Rencana  Pembangunan  Jangka Menengah  Daerah  merupakan  langkah  strategis  dalam  proses  pengarusutamaan  gender  di daerah.  Hal  ini  karena  RPJMD  akan  dijadikan  acuan  dalam  menyusun  rencana  strategis SKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) SKPD.
Dalam  RPJMD  meskipun  secara  umum  harus  memperhatikan  kesetaraan  dan keadilan  gender,  ter-utama  dalam  salah  satu  rumusan  misi  pembangunan-nya.  Demikian juga  dalam  tujuan  pembangunan  yang  menjabarkan  misi  tersebut,  dengan  secara  tegas menyatakan  tujuan  pengarusutamaan  gender,  misalnya  mengurangi  ketimpangan  gender; penguatan  kelembagaan  dan  pember-dayaan  perempuan,  sehingga  dapat  mencantumkan sasaranya misalnya: 1) meningkatnya indeks pembangunan gender (IPG); 2) meningkatnya indeks  pemberdayaan  gender  (IDG);  3)  meningkatnya kesadaran hukum  oleh  masyarakat; 4)  terwujudnya  peningkatan  sumber  daya  manusia  dan  kualitas  hidup  pe-rempuan  dan perlindungan  anak  yang  kompetitif  dan  memiliki  kompetensi;  5)  terwujudnya  masyarakat yang  mempunyai  ke-mampuan  dan  pengetahuan  yang  berlandaskan  keadilan  dan
Rencana Aksi Pengarusutamaan Gender Kabupaten Pacitan (Gyska Indah Harya)
kesetaraan  gender  dalam  pene-rapan  segala  aspek  kehidupan.  Dengan  secara  tegas mencantumkan pengarusutamaan gender dalam misi, tujuan dan sasaran pada RPJMD akan menjadi  modal  awal  untuk  perencanaan  pembangunan  Tahunan,  yaitu  RKPD  dan  Renja SKPD yang lebih responsif gender.
Kedudukan  PUG  dalam  Dokumen  RKPD  (Rencana  Kerja  Pemerintah  Daerah) merupakan  arus  utama  dalam  setiap  arah  kebijakan,  strategi,  program  dan  kegiatan. Pengarusutamaan  gender  akan  menjadi  jiwa  dalam  dokumen  RKPD  yang  menjadi  pedoman dalam  penyusunan  RAPBD  untuk  ditetapkan  menjadi  APBD.  RAPBD  disusun  dengan mendasarkan  pada  Rencana  Kerja  dan  Anggaran  (RKA)  seluruh  SKPD.  APBD  ini  kemudian akan  dijabarkan  menjadi  Daftar  Penetapan  Anggaran  (DPA)  SKPD.  Dalam  perencanaan  dan penganggaran pembangunan Tahunan, SKPD perlu melakukan analisis gender, sehingga dapat diketahui  permasalahan  kesenjangan  gender  menyangkut  akses,  kontrol,  partisipasi  dan manfaat  yang diperoleh penduduk perempuan dan  laki-laki,  dan menentukan rencana  aksi yang sesuai untuk memecahkan permasalahan tersebut.
Pengintegrasian  pengarusutamaan  gender  dalam  pembangunan  Tahunan  harus dimulai sejak penyusunan RKPD. Sementara titik kritis dalam perencanaan yang responsif gender  yaitu  pada  saat  penyusunan  RKA  dan  DPA  SKPD.  Hal  ini  karena  dalam  kedua dokumen  tersebut  telah  menyebut-kan  kelompok  sasaran  suatu  kegiatan,  dimana  sudah harus memperhatikan prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan gender.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Kemajuan Pembangunan dan Pemberdayaan Gender
1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Indeks  pembangunan  Manusia  adalah  angka  yang  digunakan  untuk  mengukur kemajuan  pembangunan  sumberdaya  manusia.  Unsur pembentuk  IPM  terdiri  dari  tiga  bidang  yaitu  kesehatan, pendidikan  dan  perekonomian.  Indikator  dari  bidang kesehatan yaitu usia harapan hidup, indikator dari bidang pendidikan  yaitu  angka  melek  huruf  dan  rata-rata  lama se-kolah,  sementara  dari  bidang  perekonomian  indikator yang dipergunakan yaitu rata-rata pengeluaran per-kapita. Per-kembangan IPM di Kabupaten Pacitan dalam periode 2013- 2017 menunjukkan pening-katan. Tahun 2013 IPM
Kabupat en
Pacitan  sebesar  63,38,  Tahun  2015 meningkat  menjadi  64,92,  dan  Tahun 2017 menjadi sebesar 65,92.
Dibandingkan  dengan  kabupaten sekitar,  capaian  IPM  Kabupaten  Pacitan selama  periode  2013-2017  merupakan
Rencana Aksi Pengarusutamaan Gender Kabupaten Pacitan (Gyska Indah Harya)
yang  terendah.  Bila  dibandingkan  dengan  rata-rata  IPM  Provinsi  Jawa  Timur,  IPM Kabupaten  Pacitan  juga  masih  lebih  rendah.  Selengkapnya  dapat  dilihat  dalam  tabel berikut.
2. Indeks Pembangunan Gender (IPG)
Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah angka pencapaian  kemampuan  dasar  pembangunan  manusia sama  seperti  IPM,  namun  terpilah  antara  laki-laki  dan perempuan. IPG digunakan untuk mengetahui kesenjangan  pembangunan  manusia  antara  laki-laki  dan perempuan. Dikatakan tidak ada kesenjangan
pembangunan apabila nilai IPG sama dengan nilai IPM.
Pada  kurun  waktu  2013-2017  capaian  IPG Kabupaten  Pacitan  menunjukkan  kecenderungan  trend yang  meningkat.  Tahun  2013  IPG  Kabupaten  Pacitan
sebesar  82,12  meningkat  menjadi 84,41 pada Tahun 2017. Sebagaimana IPM, dibandingkan dengan kabupaten sekitar,  capaian  IPG  Kabupaten Pacitan  selama  periode  2013-2017 merupakan  yang  te-rendah.  Bila dibandingkan  dengan  rata-rata  IPG Provinsi Jawa Timur, IPG Kabupaten Pacitan  juga  masih  lebih  rendah. Selengkapnya  dapat  dilihat  dalam tabel berikut.
3. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Indeks Pemberdayaan Gender merupakan angka komposit  yang  ter-susun  dari  beberapa  variabel  yang mencerminkan  tingkat  keterlibatan  perempuan  dalam proses  pe-ngambilan  keputusan  dalam  bidang  politik dan ekonomi.
Perkembangan IDG di Kabupaten Pacitan dalam periode  tahun  2013-2017  meskipun  fluktuatif,  tetapi masih menunjukkan trend perkembangan yang meningkat.  Pada  tahun  2013  IDG  Kabupaten  Pacitan sebesar  68,70,  tahun  2014  turun  menjadi  67,29, kemudian  tahun  2015  meningkat  menjadi  67,42  dan
meningkat  lagi  hingga  menjadi  69,01 pada Tahun 2017. Dibandingkan  dengan  IPM  dan IPG, capaian indeks pemberdayaan gender  (IDG)  Kabupaten  Pacitan  dalam perspektif  kabupaten  kota  disekitarnya,
Rencana Aksi Pengarusutamaan Gender Kabupaten Pacitan (Gyska Indah Harya)
menunjukkan  kondisi  capaian  yang  lebih  baik.  Selengkapnya  dapat  dilihat  pada  tabel berikut.
Analisis Isu Gender Dalam Pembangunan
1. Bidang Kesehatan
a. Masih  tingginya  angka  kematian  ibu  hamil  dan  melahirkan,  tahun  2017  sebesar 101,94  per-100  ribu  kelahiran  hidup,  sementara  target  SDGs  70  per-100  ribu kelahiran hidup (Target SDGs Pemerintah Indonesia untuk AKI adalah 306 per 100 ribu kelahiran hidup);
b. Masih  rendahnya  proporsi  persalinan  ditolong  tenaga  kesehatan  ter-latih,  tahun 2017  sebesar  82,39  persen,  mengalami  penurunan  di-bandingkan  tahun  2016  yang tercatat  sebesar  87,40  persen  dan  tahun  2015  yang  tercatat  sebesar  99,80  persen, sementara  target  SDGs  Pemerintah  Republik  Indonesia  pada  tahun  2019  adalah sebesar 95 persen;
c. Masih rendahnya kunjungan K4 yang baru mencapai 82,25% pada tahun 2017,
d. Masih rendahnya jumlah ibu hamil yang mendapat imunisasi TT-1 (0,03 %), TT-2 (0,05  %),  TT-2+  (12,60  %),  dan  TT-5  (10,60  %)  pada  tahun  2017  yang  dapat meningkatkan resiko kematian ibu dan juga kematian bayi;
e. Kebutuhan keluarga berencana yang belum terpenuhi ( Unmetneed );
f. Rendahnya partisipasi laki-laki dalam program KB.
2. Bidang Pendidikan
a. Masih  rendahnya  rata-rata  lama  sekolah,  tahun  2017  baru  sebesar  7,10  tahun, sementara  target  SDGs  Pemerintah  Indonesia  pada  tahun  2019  adalah  sebesar  8,8 tahun;
b. Pada  APK  jenjang  pendidikan  SLTA  sederajat  terdapat  kesenjangan  gender ditunjukkan  dengan  indeks  paritas  gender  untuk  APK  pada  jenjang  pendidikan SLTA  sederajat  sebesar  138,34  persen  dengan  angka  disparitas  gender  sebesar 27,01  anak,  artinya  Penduduk  perempuan  lebih  banyak  berpartisipasi  dalam menempuh pendi-dikan pada sekolah menengah atas dibandingkan dengan laki-laki;
c. Masih  belum  tercapainya  target  SDGs  untuk  APK  jenjang  pendidikan  SD/MI  dan SLTP/MTs, dimana capaian APK jenjang SD/MI untuk tahun 2017 adalah sebesar 104,73  persen,  sementara  target  SDGs  yang  dicanangkan  Pemerintah  pada  tahun 2019  adalah  114,09  persen,  sedangkan  capaian  APK  SMP/MTs  untuk  tahun  2017 adalah sebesar 98,75 persen, sementara target SDGs yang dicanangkan Pemerintah pada tahun 2019 adalah 116,94 persen;
d. Indeks  paritas  gender  untuk  APM  jenjang  pendidikan  SMA/MA/SMK  sebesar 138,38  persen,  terdapat  kesenjangan  gender  pada  tingkat  partisipasi  penduduk dalam  menempuh  pendidikan  di  sekolah  menengah  atas,  dimana  partisipasi penduduk perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki;
e. Angka  putus  sekolah  anak  usia  13-15  tahun  masih  menunjukkan  kategori  rendah, namun  terdapat  kesenjangan  gender  dengan  in-deks  paritas  gender  sebesar  69.23 persen  dengan  angka  disparitas  gender  sebesar  -8  anak  usia  13-15  tahun.  Hal  ini menunjukkan  pada  usia  13-15  tahun,  laki-laki  lebih  banyak  putus  sekolah dibandingkan dengan perempuan;
Rencana Aksi Pengarusutamaan Gender Kabupaten Pacitan (Gyska Indah Harya)
f. Angka putus sekolah 16-18 tahun juga masih termasuk kategori rendah dan terdapat kesenjangan  gender  dengan  indeks  paritas  gender  131,25  persen  dan  angka disparitas gender sebesar 5 anak 16-18 tahun. Hal ini berarti bahwa pada usia 16-18 tahun, perem-puan lebih banyak putus sekolah dibandingkan dengan laki-laki;
g. Angka melek huruf di Kabupaten Pacitan pada tahun 2017 dengan capaian sebesar 93,14  persen  masih  belum  mencapai  target  SDGs  yang  dicanangkan  Pemirintah Republik  Indonesia  yang  mentarget-kan  pada  tahun  2019  sebesar  95,20  persen. Sementara  itu  indeks  paritas  gender  untuk  angka  melek  huruf  pada  tahun  2017 adalah
h. sebesar  92,76  persen,  artinya  meskipun  kecil,  terjadi  kesenjangan  gender  terhadap angka  melek  huruf,  dimana  perempuan  lebih  se-dikit  yang  melek  huruf dibandingkan laki-laki, dengan angka dispa-ritas gender sebesar -7 jiwa.
3. Bidang Ketenagakerjaan
a. Terjadi  kesenjangan  gender  pada  angkatan  kerja  di  Kabupaten  Pacitan  tahun  2017 dengan indeks paritas gender sebesar 86,25 persen dengan angka disparitas gender sebesar  -27.112  orang.  Indeks  ini  menggambarkan  bahwa  jumlah  angkatan  kerja laki-laki lebih banyak dibandingkan jumlah angkatan kerja perempuan;
b. Tingkat  pengangguran  terbuka  termasuk  kategori  kecil  dengan  persentase  sebesar 0,84  persen.  Indeks  paritas  gender  untuk  peng-angguran  terbuka  sebesar  191.14 persen.  Angka  tersebut  menun-jukkan  bahwa  terdapat  ketimpangan  gender  dalam jumlah  peng-angguran.  Jumlah  pengangguran  perempuan  lebih  banyak  diban- dingkan dengan laki-laki dengan angka disparitas sebesar 967 jiwa;
c. Terdapat  kesenjangan  gender  pada  peduduk  yang  bekerja  dengan  indeks  paritas gender  untuk  penduduk  bekerja  sebesar  65,68  per-sen.  Jumlah  penduduk  yang bekerja lebih banyak laki-laki diban-dingkan dengan perempuan.
4. Bidang Ekonomi
a. Belum tersedianya data terpilah gender untuk jumlah anggota koperasi laki-laki dan perempuan,  serta  perkembangannya  minimal  untuk  5  (lima)  tahun  terakhir  pada unit-unit koperasi yang ada di Kabupaten Pacitan;
b. Belum  tersedianya  data  terpilah  gender  untuk  jumlah  pekerja  laki-laki  dan perempuan,  serta  perkembangannya  minimal  untuk  5  (lima)  tahun  terakhir  pada usaha industri kecil dan menengah yang ada di Kabupaten Pacitan.
5. Bidang Sosial
a. Masih  tingginya  persentase  penduduk  miskin,  pada  tahun  2017  se-besar  15,42 persen,  dimana  target  Pemerintah  Republik  Indonesia  mentargetkan  tingkat kemiskinan nasional pada tahun 2019 sebe-sar 7~8 persen;
b. Masih  tingginya  penduduk  lanjut  usia  terlantar  dan  sebagian  besar  adalah perempuan, tahun 2017 sebanyak 1.499 orang;
c. Masih relatif tinggi kasus-kasus kekerasan pada perempuan dan anak;
d. Meskipun  tergolong  sedikit,  masih  terdapat  ±641  rumah  tangga  yang  menghuni rumah tidak layak huni;
e. Masih  terdapat  rumah  tangga  dengan  persoalan  akses  terhadap  air  bersih  dan sanitasi yang layak.
6. Bidang Politik dan Pengambilan Keputusan
Rencana Aksi Pengarusutamaan Gender Kabupaten Pacitan (Gyska Indah Harya)
a. Masih rendahnya keterwakilan perempuan dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pacitan (15%);
b. Masih  terbatasnya  peran  perempuan  dalam  rangka  penegakkan  hukum.  Hal  ini terlihat dari jumlah jaksa, polisi, dan hakim di Kabupaten Pacitan yang didominasi oleh laki-laki;
c. Pejabat struktural maupun fungsional di Kabupaten Pacitan masih didominasi oleh laki-laki mulai dari eselon IV sampai dengan eselon II. Indeks paritas gender untuk pejabat  struktural  di  Kabupaten  Pacitan  secara  keseluruhan  masih  menunjukkan adanya kesen-jangan gender dalam jabatan struktural maupun fungsional;
d. Masih  rendahnya  keterlibatan  perempuan  dalam  organisasi  politik  dan  organisasi kemasyarakatan.

## Dukungan/Komitmen Politik Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender
Dukungan  politik  ( political  will )  dari  Bupati  dan  pimpinan  DPRD  Kabupaten Pacitan  merupakan  salah  satu  indikator  keberhasilan  pelaksanaan  PUG.  Kondisi  di Kabupaten  Pacitan  dukungan  politik  ( political  will )  dalam  penyelenggaraan  PUG  di Kabupaten Pacitan terutama dari Bupati dan Wakil Bupati Pacitan sangat baik.
Dukungan  politik  tersebut  tergambarkan  dari  komitmen  untuk  mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan yang diwujudkan dengan mendorong penyelenggaraan  pengarusutamaan  gender,  melalui  pembentukan  kelompok  kerja pengarusutamaan  gender  (Pokja  PUG).  Pem-bentukan  Pokja  PUG  dibentuk  melalui  Surat Keputusan  Bupati  Pacitan  Nomor:  88.45/157/KPTS/408.12/2017  tentang  Kelompok  Keja Pengarus-utamaan  Gender  Kabupaten  Pacitan.  Hal  ini  menjadi  bekal  bagi  SKPD  utama yaitu: 1) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) selaku Ketua Pokja PUG;  2)  Kepala  Bidang  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  pada  Dinas Pengendalian  Penduduk,  Keluarga  Beren-cana,  Pemberdayaan  Perempuan  dan Perlindungan  Anak  yang  menjadi  sekretaris  Pokja  PUG;  dan  3)  segenap  SKPD  sebagai anggota  untuk  me-nindaklanjuti  dukungan  kepala  daerah  dalam  pelaksanaan  berbagai  ke- giatan yang dapat mempercepat pelaksanaan PUG di Kabupaten Pacitan.
Dukungan  politik  dari  pimpinan  dan  anggota  DPRD  juga  merupakan  salah  satu kunci  bagi  keberhasilan  pelaksanaan  PUG  di  Kabupaten  Pacitan.  Pelaksanaan  PUG memperoleh respon positif berupa komitmen DRPD untuk melaksanakan dan mewujudkan keadilan  dan  kesetaraan  gender.  Komit-men  tersebut  dilakukan  dengan  memberikan perhatian  besar  terhadap  penganggaran  yang  berkaitan  dengan  keadilan  dan  kesetaraan gender.

## Kebijakan Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender
Komitmen  dari  Bupati  dan  Pimpinan  Dewan,  meskipun  belum  secara  spesifik dituangkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Meski demikian pada misi ke-4 RPJMD Tahun 2016-2021 Kabupaten Pacitan, yaitu “ Meningkatkan kesalehan sosial dan  harmonisasi  antar  seluruh  lapisan  masyarakat ”,  kata  harmonisasi  semestinya  dapat memiliki  arti  kesetaraan  antara  laki-laki  dan  perempuan  dalam  memperoleh  kesempatan (akses) dan memafaatkan berbagai pelayanan publik, serta kesetaraan dalam berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan.
Rencana Aksi Pengarusutamaan Gender Kabupaten Pacitan (Gyska Indah Harya)
Pelaksanaan  PUG  diarahkan  melalui  kebijakan  dari  Pimpinan  daerah  baik  Bupati maupun  Pimpinan  DPRD  Kabupaten  Pacitan.  Kebijakan  penyelenggaraan  PUG  di Kabupaten  Pacitan  diwujudkan  dalam  bentuk  Peraturan  Daerah  (Perda)  Nomor  13  Tahun 2014  tantang  Pengarusutamaan  Gender  dalam  Pembangunan  Daerah.  Kebijakan pelaksanaan  pengarusutamaan  gender  juga  tertuang  dalam  Rencana  Kerja  Pemerintah Daerah  (RKPD)  setiap  tahunnya,  dan  dalam  Rencana  Strategis  (Renstra)  Dinas  Pengen- dalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Per-lindungan Anak pada Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

## Kelembagaan Pengarusutamaan Gender
Kelembagaaan  dalam  Pelaksanaan  PUG  di  tingkat  Kabupaten  terdiri  dari  dua lembaga yaitu Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG), Tim Teknis Pokja dan Focal  Point .  Kedua  lembaga  tersebut  harus  dibentuk  di  tingkat  Kabupaten  sesuai amanat  Permendagri  Nomor  15  tahun  2008  tentang  Pedoman  Pelaksanaan Pengarusutamaan  Gender  di  Daerah.  Dalam  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  nomor  15 tahun  2008  jo  Permendagri  nomor  67  tahun  2011  tentang  Pedoman  Pelaksanaan Pengarusutamaan  Gender  di  Daerah,  pada  pasal  14  disebutkan  bahwa  Bupati/Walikota membentuk Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG) dan Tim Teknis Pokja PUG melalui SK Bupati/Walikota. Pokja PUG merupakan wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di daerah.
Pembentukan Pokja PUG dan Tim Teknis Pokja PUG ini sudah dilaksanakan pada tahun  2014  melalui  Keputusan  Bupati  Pacitan  Nomor:  188.45/466.A/  408.21/2014,  dan diperbaharui pada tahun 2017 dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor: 88.45/157/KPTS/408.12/2017  tentang  Kelompok  Kerja  Peng-arusutamaan  Gender Kabupaten Pacitan.
Menurut  ketentuan  Permendagri  Nomor  15  tahun  2008  tentang  Pedoman Pelaksanaan  Pengarusutamaan  Gender  di  Daerah,  pada  pasal  15  Kelompok  Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG) dan Tim Teknis Pokja PUG memiliki tugas sebagai berikut:
1. Mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing SKPD;
2. Melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada Camat, Kepala Desa, dan Lurah;
3. Menyusun program kerja setiap tahun;
4. Mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang res-ponsif gender;
5. Menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
6. Bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota melalui Wakil Bupati/Wali-kota;
7. Merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati/Walikota;
8. Menyusun Profil Gender Kabupaten/Kota;
9. Melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing instansi;
10. Menetapkan Tim Teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
11. Menyusun Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG di Kabupaten/Kota; dan
12. Mendorong  dilaksanakannya  pemilihan  dan  penetapan Focal  Point di  masing-masing SKPD.
Beberapa  tugas  penting  Pokja  PUG  sebagaimana  diamanatkan  dalam  Permendagri Nomor  15  Tahun  2008  jo  Permendagri  Nomor  67  tahun  2011  yang  belum  terlaksana
Rencana Aksi Pengarusutamaan Gender Kabupaten Pacitan (Gyska Indah Harya)
dengan  baik,  diantaranya  adalah:  1)  Mendorong  perwujudan  pelaksanaan  anggaran  yang responsif  gender  di  masing-masing  SKPD;  2)  Perumusan  rekomendasi  kebijakan  Bupati; Fasilitasi  SKPD  atau  Unit  Kerja  yang  membidangi  Pendataan  untuk  menyusun  Profil Gender Kabupaten Pacitan; 3) Pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing instansi; 4) penetapan  tim  teknis  untuk  melakukan  analisis  terhadap  anggaran  daerah;  5)  Mendorong pemilihan  dan  penetapan  Focal  Point  di  masing-masing  SKPD.  Melihat  berbagai kekurangan  diatas,  maka  diper-lukan  upaya  keras  untuk  membentuk  kelembagaan pengarustamaan  gender  dengan  jaringan  yang  kuat,  sehingga  dapat  mempercepat  pelak- sanaan pengarustamaan gender di Kabupaten Pacitan. Diperlukan duku-ngan seluruh SKPD untuk mendukung penguatan kelembagaan PUG di tingkat Kabupaten Pacitan.
Pelaksanaan PUG pada tingkat SKPD sesuai dengan ketentuan Permendagri nomor 15 tahun 2008 jo Permendagri nomor 67 tahun 2011 menjadi tanggungjawab Kepala SKPD yang  sekaligus  menjadi  anggota  Kelompok  Kerja  (Pokja)  PUG.  Sesuai  dengan  ketentuan Permendagri nomor 15 tahun 2008 jo Permendagri nomor 67 tahun 2011 pasal 1 angka 13, yang  disebut focal  point adalah  aparatur  SKPD  yang  mempunyai  kemampuan  untuk melakukan  pengarusutamaan  gender  di  Unit  kerjanya  masing-masing.  Perkembangan penyelenggaraan PUG di masing-masing SKPD sudah mulai tampak. Beberapa SKPD telah membentuk focal point. Beberapa SKPD belum membentuk focal point dikarenakan belum tersosialisasikannya  dengan  baik  pembentukan focal  point pada  masing-masing  SKPD. Bebe-rapa  SKPD  yang  sudah  membentuk focal  point beberapa  telah  berperan  dalam memperkuat PUG di Kabupaten Pacitan. focal point PUG merupakan aparatur SKPD yang mempunyai  kemampuan  untuk  melakukan  pengarus-utamaan  gender  di  unit  kerjanya masing-masing.
1. Focal point menjalakan  tugas dengan berpedoman pada Permendagri Nomor 15 tahun 2008 jo Permendagri 67 tahun 2011, Focal Point SKPD memiliki tugas sebagai berikut:
2. Mempromosikan pengarusutamaan gender pada unit kerja;
3. Memfasilitasi  penyusunan  rencana  kerja  dan  penganggaran  SKPD  yang  responsif gender;
4. Melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi pengarusutamaan gender kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan SKPD;
5. Melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan SKPD;
6. Mendorong  pelaksanaan  analisis  gender  terhadap  kebijakan,  program,  dan  kegiatan pada unit kerja; dan
7. Memfasilitasi penyusunan data gender pada masing-masing SKPD; Promosi pengarusutamaan gender pada unit kerja baru dilaksanakan pada sebagian SKPD, walaupun telah dilaksanakan sosialisasi PUG yang dihadiri perwakilan dari masing- masing  SKPD.  Beberapa  SKPD  teknis  belum  menguasai  bagaimana  aplikasi  PUG  dalam pelaksanaan  program  dan  kegiatan  pembangunan.  Oleh  sebab  itu,  beberapa  SKPD  belum meng-anggap  penting  promosi  PUG  di  masing-masing  SKPD.  Kondisi  demikian menjadikan pelatihan, sosialisasi, advokasi pengarusutamaan gender kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan SKPD belum menjadi agenda yang harus dilaksanakan oleh SKPD bersangkutan.
Pemahaman aparat SKPD mengenai pentingnya data pilah gender untuk keperluan analisis gender dan perumusan kebijakan pembangunan masih perlu ditingkatkan, sehingga
Rencana Aksi Pengarusutamaan Gender Kabupaten Pacitan (Gyska Indah Harya)
SKPD dalam penyusunan profil pembangunan dapat menampilkan data pilah gender secara lengkap.
Proses perencanaan dan penganggaran di tingkat SKPD pada masing-masing SKPD secara umum sudah memperhatikan kesenjangan gender dalam pembangunan. Hal ini dapat dilihat  dari  proses  penyusunan  Rencana  Kerja  (Renja)  oleh  beberapa  SKPD  yang  sudah didahului  dengan  analisis  gender,  sehingga  indikasi  kegiatan  yang  disusunpun memperhatikan  kesen-jangan  gender  yang  terjadi.  Proses  penyusunan  RKA  dan  DPA kegiatan  pada  beberapa  SKPD  selama  ini  juga  sudah  didahului  dengan  analisis  gender menggunakan  instrumen Gender  Analysis  Pathway (GAP)  dan Gender  Budget  Statement (GBS). Oleh karena itu dalam proses penentuan sasaran kegiatan, substansi materi dan hal lain  yang  terkait  dalam  kegiatan  tersebut  mengarah  pada  peningkatan  kesetaraan  dan keadilan gender.

## Sumberdaya Manusia dalam Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender
Penyelenggaraan  PUG  di  Kabupaten  Pacitan  akan  berjalan  dengan  baik  bila didukung dengan Sumberdaya Manusia yang memadai. Akan tetapi sampai dengan saat ini sumberdaya manusia yang ada di Kabupaten Pacitan masih terbatas baik dari kualitas dan kuantitas.  Keterbatasan  kualitas  dilihat  dari  pemahaman  oleh  aparatur  tentang  gender, perencanaan  dan  penganggar-an  yang  responsif  gender  masih  perlu  diperkuat  lagi.  Selain itu  kemampuan  dalam  menggunakan  instrumen Gender  Analysis  Pathaway (GAP)  dan Gender  Budget  Statement (GBS)  juga  masih  perlu  ditingkatkan.  Keterbatasan  kuantitas dilihat  dari  perwakilan  yang  dikirimkan  oleh  SKPD  dalam  mengikuti  koordinasi  hanya orang yang sama.  Hal  ini  mengindikasikan bahwa selama ini  pengetahuan tentang  gender belum tersebar luaskan secara baik.
Peningkatan  kualitas  SDM  pada  tahun  2016  dilakukan  dengan  mengadakan pelatihan  perencanaan  dan  penganggaran  responsif  gender.  Dalam  pela-tihan  ini  peserta mempraktikkan  langsung  teknik  analisis  gender  meng-gunakan  GAP  dan  GBS.  Selain  itu juga  dilakukan  pendampingan  kepada  SKPD  yang  menjadi pilot  project ,  peserta  dari pendampingan ini yaitu perwakilan bidang-bidang yang ada di SKPD bersangkutan. Hal ini untuk  mempercepat  penyebarluasan  pengetahuan  tentang  penyelenggaraan  PUG  di Kabupaten  Pacitan.  Pelatihan  dan  pendampingan  ini  juga  diharapkan  dapat  meningkatkan kapasitas  aparatur  yang  ada  di  SKPD,  sehingga  penyelenggaraan  PUG  dapat  berjalan dengan optimal.

## Ketersediaan Sistem Data dan Informasi Gender
Kondisi  ideal  agar  PUG  dapat  berjalan  dengan  baik  adalah  tersedianya  data  base PUG,  yaitu  data  yang  terpilah  antara  laki-laki  dan  perempuan  untuk  data  yang  berkaitan dengan  orang  atau  manusia.  Data  yang  terpilah  antara  laki-laki  dan  perempuan  ini  akan dapat  digunakan  oleh  siapa  saja  yang  memerlukan  untuk  merumuskan  isu  atau permasalahan  gender  yang  selanjutnya  membutuhkan  pemecahan  berupa  kegiatan. Ketersediaan  data  pilah  di  tingkat  SKPD  belum  optimal,  bahkan  beberapa  SKPD  belum me-naruh perhatian pada pengumpulan data pilah.
Data  pilah  penting  untuk  merumuskan  strategi  dan  arah  kebijakan  pem-bangunan, sehingga  sasaran  pembangunan  akan  sesuai  dengan  keadaan  sesungguhnya.  Belum
Rencana Aksi Pengarusutamaan Gender Kabupaten Pacitan (Gyska Indah Harya)
tersedianya  dengan  lengkap  data  pilah  antara  laki-laki  dan  perempuan  dikarenakan kesadaran  dan  pemahaman  aparatur  tentang  pentingnya  data  pilah  masih  rendah.  Untuk mendorong  SKPD  melakukan  pengumpulan  data  pilah  bisa  dengan  mengeluarkan Peraturan  Bupati  tentang  data  pilah.  Peraturan  ini  nantinya  mengatur  data  pilah  apa  saja yang harus dikumpulkan oleh SKPD.

## Target dan Arah Kebijakan Pencapaian Pengarusutamaan Gender
Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah merupakan rumusan peren-canaan komprehensif tentang upaya Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD yang diselaraskan  dengan  Pencapaian  Percepatan  Pengarus-utamaan  Gender  (PuG)  dengan efektif  dan  efisien.  Strategi  adalah  langkah-langkah  berisikan  program-program  indikatif untuk  mewujudkan  visi  dan  misi.  Arah  kebijakan  merupakan  tindakan  yang  diambil  oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran berdasarkan strategi yang dipilih.
Penentuan arah kebijakan per tahun selama 5 (lima) tahun memberikan gam-baran prioritas  pembangunan  daerah  pada  setiap  tahunnya.  Dengan  demikian,  arah  kebijakan RPJMD  Kabupaten  Pacitan  diimplementasikan  dalam  RKPD  Tahun  2017  sampai  dengan Tahun 2021 dengan prioritas yang jelas. Prioritas pem-bangunan Kabupaten Pacitan selama 5  (lima)  tahun  sekurang-kurangnya  di-arahkan  pada  8  (delapan)  agenda  Prioritas  Utama yang dapat disingkat menjadi HASTA TAMA, yang terdiri dari:
1. Layanan Pendidikan
2. Layanan Kesehatan
3. Penanggulangan Kemiskinan
4. Ketahanan Pangan Daerah
5. Daya Saing Ekonomi
6. Infrastruktur Dasar Berkelanjutan
7. Kehidupan Beragama Dan Sosial Kemasyarakatan
8. Tata Kelola Pemerintahan
Prinsip-prinsip  pembangunan  yang  dikedepankan  dalam  pembangunan  5  (lima) tahun mendatang, yaitu:
1. Pembangunan  untuk  semua  (seluruh  lapisan  masyarakat),  bukan  untuk  sebagian masyarakat atau golongan tertentu.
2. Keterlibatan  seluruh  lapisan  masyarakat  dalam  proses  pembangunan  mulai  dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi.
3. Keterbukaan informasi pembangunan. Secara  umum  strategi  pencapaian  pengarustamaan  gender  (PUG)  berdasarkan Indikator  Umum  atau  7  (tujuh)  Prasyarat  sebagaimana  Surat  Edaran  Nomor: 270/M.PPN/11/2012;  Nomor:  SE-33/MK.02/2012;  Nomor:  050/4379A/SJ;  Nomor:  SE 46/MPP-PA/11/2012  tentang  Strategi  Nasional  Percepatan  Pengarusutamaan  Gender (PUG), meliputi :
1. Komitmen
Prasyarat  komitmen  adalah  adanya  komitmen  politik  dan  kepemimpinan  lembaga, misalnya  komitmen  yang  tertuang  dalam  dokumen  perencanaan  pembangunan  daerah (RPJMD, Resntra, RKPD dan Renja).
Rencana Aksi Pengarusutamaan Gender Kabupaten Pacitan (Gyska Indah Harya)
Secara umum, Komitmen pemerintah Kabupaten Pacitan umum dalam mendukung percepatan  Pengarustamaan  Gender  (PUG)  melalui  program  pembangunan  daerah Kabupaten Pacitan dengan rincian sebagai berikut:
Sasaran :  Meningkatnya  transparansi,  akuntabilitas  kinerja  dan  pengelolaan keuangan daerah Strategi :  Menerapkan  reformasi  birokrasi dan peningkatan kualitas  tata kelola pemerintahan Arah Kebijakan :  1. Peningkatan  kualitas  perencanaan  pembangunan  daerah  secara terpadu
2. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan asset daerah 2. Kebijakan
Merupakan  kerangka  kebijakan  sebagai  wujud  komitmen  pemerintah  yang ditujukan  bagi  perwujudan  kesetaraan  gender  di  berbagai  bidang  pem-bangunan. (kebijakan, strategi, program, panduan, Juklak/juknis, dan lain-lain). Kebijakan pemerintah Kabupaten  Pacitan  dalam  mendukung  percepatan  Pengarustamaan  Gender  (PUG)  melalui program pembangunan daerah Kabupaten Pacitan dengan rincian sebagai berikut:
Sasaran
:  1. Meningkatnya transparansi, akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah; 2. Menurunnya pengangguran; 3. Menurunnya penyandang masalah kesejahteraan sosial. Strategi :  1. Menerapkan  reformasi  birokrasi  dan  peningkatan  kualitas  tata kelola pemerintahan 2. Memperluas kesempatan kerja dan usaha 3. Memberdayakan dan meningkatkan pelayanan ter-hadap penyandang masalah kesejahteraan sosial Arah Kebijakan :  1. Peningkatan  kualitas  perencanaan  pembangunan  daerah  secara terpadu
2. Peningkatan pemberdayaan perempuan dan eko-nomi keluarga
3. Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak 3. Kelembagaan
Kelembagaan  yang  dimaksud  merupakan  Struktur  dan  mekanisme  peme-rintah yang mendukung pelaksanaan PUG, seperti Pokja PUG, focal point, forum, dan tim  focal point gender dll
Secara umum prasyarat terkait kelembagaan, Pemerintah Kabupaten Pacitan dalam mendukung  percepatan  Pengarustamaan  Gender  (PUG)  melalui  program  pembangunan daerah Kabupaten Pacitan dengan rincian sebagai berikut:
Sasaran :  1. Menurunnya penyandang masalah kesejahteraan sosial 2. Meningkatnya  transparansi  dan  akuntabilitas  kinerja  dan pengelolaan keuangan daerah Strategi :  1. Memberdayakan dan meningkatkan pelayanan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial 2. Menerapkan  reformasi  birokrasi  dan  peningkatan  kualitas  tata kelola pemerintahan Arah Kebijakan :  1. Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak
Rencana Aksi Pengarusutamaan Gender Kabupaten Pacitan (Gyska Indah Harya)

## 2. Peningkatan tata kelola pemerintahan

## 4. Sumber Daya
Terkait adanya sumber daya yang memadai, yang meliputi :
1. Sumber daya manusia yang memiliki kepekaan, pengetahuan, dan ketrampilan analisis gender.
2. Sumber  dana  yang  memadai  untuk  pelaksanaan  Pengarustamaan  Gender  (PUG)  dan Anggaran responsif Gender (ARG).
Secara umum prasyarat  terkait sumber daya, Pemerintah Kabupaten Pacitan dalam mendukung  percepatan  Pengarustamaan  Gender  (PUG)  melalui  program  pembangunan daerah Kabupaten Pacitan dengan rincian sebagai berikut:
Sasaran :  1. Menurunnya penyandang masalah kesejahteraan sosial 2. Meningkatnya  transparansi  dan  akuntabilitas  kinerja  dan pengelolaan keuangan daerah Strategi :  1. Memberdayakan dan meningkatkan pelayanan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial 2. Menerapkan  reformasi  birokrasi  dan  peningkatan  kualitas  tata kelola pemerintahan Arah Kebijakan :  1. Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak
2. Peningkatan tata kelola pemerintahan
5. Data Terpilah
Dalam pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) sangat dibutuhkan data terpilah melalui sistem informasi dan data terpilah menurut jenis kelamin. Penyediaan data terpilah, Pemerintah  Kabupaten  Pacitan  dalam  mendu-kung  percepatan  Pengarustamaan  Gender (PUG)  melalui  program  pem-bangunan  daerah  Kabupaten  Pacitan  dengan  rincian  sebagai berikut:
Sasaran :  1. Menurunnya pengangguran 2. Menurunnya penyandang masalah kesejahteraan sosial Strategi :  1. Memperluas kesempatan kerja dan usaha 2.Memberdayakan dan meningkatkan pelayanan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial Arah Kebijakan :  1. Peningkatan pemberdayaan perempuan dan ekonomi keluarga 2. Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak
6. Alat Analisis .
Idenfikasi  secara  sistemats  tentang  isu-isu  gender  yang  disebabkan  karena  adanya pembedaan  peran  serta  hubungan  sosial  antara  perempuan  dan  laki-laki.  Analisis  gender dilakukan  dengan  mengkaji  isu/kesenjangan  gender  dalam  output  kegiatan.  Alat  analisis gender yang digunakan Gender Ana-lysis Pathway (GAP) Model analisis Gender Analysis Pathway  (GAP)  untuk  mengetahui  kesenjangan  gender  dengan  empat  aspek,  akses, par*sipasi,  kontrol  dan  manfaat  yang  diperoleh  laki-laki  dan  perempuan  dalam program/kegiatan pembangunan mulai  kebijakan  sampai  dengan  moni-toring  dan evaluasi Dalam  pelaksanaan  Pengarustamaan  Gender  (PUG)  Gender  Analysis  Pathway  (GAP) sebagai  alat  analisis  sangat  dibutuhkan  melalui  Perencanaan  dan  Penganggaran  Responsif Gender  (PPRG),  Pemerintah  Kabupaten  Pacitan  dalam  mendukung  percepatan
Rencana Aksi Pengarusutamaan Gender Kabupaten Pacitan (Gyska Indah Harya)
Pengarustamaan  Gender  (PUG)  melalui  program  pembangunan  daerah Kabupaten Pacitan dengan rincian sebagai berikut:
Sasaran :  1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam upaya meningkatkan pelayanan publik yang prima 2. Meningkatnya  transparansi  dan  akuntabilitas  kinerja  dan pengelolaan keuangan daerah 3. Meningkatnya akses dan mutu pendidikan 4. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat 5. Menurunnya angka kemiskinan 6. Menurunnya pengangguran 7. Menurunnya penyandang masalah kesejahteraan sosial 8. Menguatnya kondisi perekonomian daerah 9. Meningkatnya kemandirian Usaha Mikro dan koperasi 10. Meningkatnya kinerja sektor industri 11. Meningkatnya kinerja sektor pariwisata daerah 12. Meningkatnya daya saing sektor pertanian
13. Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan 14. Meningkatnya  layanan  infrastruktur  dasar  yang  menjangkau seluruh wilayah 15. Meningkatnya kualitas lingkungan 16. Meningkatnya kerukunan, kemanan dan ketertiban Strategi :  1. Meningkatkan pelayanan publik secara profesional 2. Menerapkan  reformasi  birokrasi  dan  peningkatan  kualitas  tata kelola pemerintahan
3. Meningkatkan  pelayanan  pendidikan  yang  merata  dan terjangkau
4. Meningkatkan  kualitas  layanan  kesehatan  masya-rakat  yang merata dan terjangkau
5. Mempercepat  penanggulangan  kemiskinan  dan  meningkatkan kualitas hidup masyarakat
6. Memperluas kesempatan kerja dan usaha 7. Memberdayakan  dan  meningkatkan  pelayanan  ter-hadap penyandang masalah kesejahteraan sosial 8. Meningkatkan sinergi pengelolaan perekonomian daerah 9. Meningkatkan peran UM dan koperasi dalam aktifitas ekonomi untuk mendukung sektor unggulan daerah 10. Meningkatkan pengembangan sektor industri untuk mendukung sektor unggulan daerah
11. Meningkatkan  pengembangan  sektor  pariwisata  unggulan daerah yang terintegrasi dan berdaya saing
12. Meningkatkan  kualitas  produksi  dan  produktifitas  sektor pertanian 13. Pacitan bebas rawan pangan 14. Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar yang memadai
Rencana Aksi Pengarusutamaan Gender Kabupaten Pacitan (Gyska Indah Harya)
15. Meningkatkan  pengelolaan  lingkungan  hidup  sesuai  daya dukung dan daya tampung 16. Meningkatkan  keamanan  dan  ketertiban  masya-rakat  (Pacitan Adem Ayem). Arah Kebijakan :  1. Peningkatan  pelayanan  publik  yang  prima  berbasis  Teknologi Informasi 2. Peningkatan kapasitas aparatur 3. Peningkatan  pengelolaan  perpustakaan  dan  arsip  pemerintah daerah secara profesional
4. Peningkatan akses informasi publik yang akurat dan up to date
5. Pengembangan sistem penanggulangan bencana yang responsif
6. Peningkatan tata kelola pemerintahan
7. Penataan organisasi/kelembagaan 8. Peningkatan  kualitas  perencanaan  pembangunan  daerah  secara terpadu
9. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan asset daerah 10. Peningkatan  transparansi  dan  akuntabilitas  penye-lenggaraan pemerintahan daerah 11. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa 12. Peningkatan akses PAUD dan pendidikan dasar yg bermutu dan terjangkau 13. Peningkatan  mutu  pendidikan  dan  tenaga  kepen-didikan  serta kualitas manajemen pendidikan 14. Peningkatan kualitas peran pemuda dan prestasi olah raga 15. Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan 16. Peningkatan akses kesehatan masyarakat
17. Peningkatan kualitas layanan kesehatan
18. Peningkatan kemandirian masyarakat dalam pene-rapan PHBS 19. Penerapan  jaminan  kesehatan  masyarakat  dan  pemenuhan pelayanan kesehatan dasar
20. Peningkatan  ketahanan  keluarga  dan  program  keluarga berencana 21. Peningkatan  kapasitas  dan  keterampilan  masya-rakat  kurang mampu 22. Perluasan akses permodalan dan layanan keuangan 23. Renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) 24. Peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan 25. Pengendalian jumlah penduduk
26. Peningkatan pemberdayaan perempuan dan eko-nomi keluarga
27. Pengembangan industri kreatif dan wirausahawan muda kreatif
28. Peningkatan  kapasitas  dan  keterampilan  angkatan  kerja  untuk memenuhi kebutuhan pasar
29. Peningkatan  rehabilitasi  sosial,  pemberdayaan  sosial,  dan penanganan PMKS
Rencana Aksi Pengarusutamaan Gender Kabupaten Pacitan (Gyska Indah Harya)
30. Peningkatan  kualitas  hidup  dan  perlindungan  perempuan  dan anak 31. Pemberian  dukungan  regulasi  untuk  mendorong  iklim  investasi yang positif 32. Peningkatan pengendalian harga bahan pokok 33. Pengembangan sarana prasarana perdagangan untuk mendukung produksi dan distribusi per-ekonomian di daerah 34. Penguatan dan pemberdayaan UM dan koperasi 35. Pengembangan  sistem  kemitraan  UM  dan  koperasi  dengan sektor unggulan daerah 36. Mendorong pengembangan industri kecil dan menengah 37. Perluasan jaringan kerjasama dan pemasaran hasil industri kecil dan menengah 38. Peningkatan pengelolaan destinasi wisata unggulan 39. Perluasan jaringan kerjasama dan pemasaran pari-wisata 40. Pemenuhan infrastruktur pertanian di sentra pro-duksi pangan 41. Penguatan  dan  pemberdayaan  petani  dan  pelaku  usaha  sektor pertanian 42. Mendorong keanekaragaman konsumsi pangan masyarakat 43. Peningkatan produksi dan ketersediaan pangan berkelanjutan 44. Peningkatan  kualitas  dan  kuantitas  infrastruktur  transportasi darat (jalan dan jembatan) 45. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur air minum 46. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur sanitasi 47. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur sumber daya air dan irigasi 48. Menetapkan rencana strategis dalam mendorong pengembangan wilayah 49. Peningkatan pengelolaan sampah dan pengenda-lian pencemaran lingkungan 50. Peningkatan  kualitas  keagamaan  dan  kerukunan  hidup  umat beragama. 51. Penumbuhan rasa nasionalisme dan akhlak mulia 52. Pelestarian seni budaya tradisonal dan benda cagar budaya serta kearifan lokal sebagai jati diri masyarakat Pacitan
7. Partisipasi Masyarakat .
Partisipasi masyarakat dalam mekanisme dapat berbentuk dialog dan diskusi dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, peman-tauan dan evaluasi.
Secara  umum  prasyarat  terkait  Partisipasi  Masyarakat,  Pemerintah  Kabu-paten  Pacitan dalam  mendukung  percepatan  Pengarustamaan  Gender  (PUG)  melalui  program pembangunan daerah Kabupaten Pacitan dengan rincian sebagai berikut:
Sasaran :  Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah Strategi :  Menerapkan  reformasi  birokrasi dan peningkatan kualitas  tata kelola
Rencana Aksi Pengarusutamaan Gender Kabupaten Pacitan (Gyska Indah Harya)
pemerintahan Arah Kebijakan :  1.  Peningkatan  kualitas  perencanaan  pembangunan  daerah  secara terpadu
2. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan asset daerah

## Monitoring dan Evaluasi Pengarusutamaan Gender
1. Monitoring
a. Monitoring Perencanaan Pembangunan Responsif Gender:
Pelaksanaan  monitoring  perencanaan  pembangunan  responsif  gender  dilaksanakan dengan  mengamati  dan  menghimpun  informasi  ber-kaitan  dengan  proses  perencanaan pembangunan.  Perencanaan  responsif  gender  adalah  perencanaan  pembangunan  yang memper-hatikan  dan  mempertimbangkan  kesetaraan  dan  keadilan  gender  dalam penyusunan issue strategis,  visi  dan  misi,  strategi,  arah  kebijakan,  program  dan  kegiatan. Sasaran  monitoring  perencanaan  yangresponsif  gender  adalah  proses  penyusunan dokumen-dokumen  pe-rencanaan  seperti  Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang  Daerah (RPJPD),  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah  (RPJMD),  Rencana  Strategis (Renstra) SKPD, dan Rencana Kerja (Renja) SKPD.
Monitoring perencanaan responsif gender pada RPJMD dan RKPD di-lakukan oleh tim Pokja PUG, sedangkan monitoring perencanaan responsif gender pada SKPD dilakukan oleh Focal Point SKPD.
b. Monitoring Penganggran Responsif Gender:
Monitoring  penganggaran  responsif  gender  merupakan  upaya  peng-amatan  dan penilaian  terhadap  proses  penyusunan  anggaran  yaitu  mulai  dari  penyusunan  Kebijakan Umum  APBD  (KUA)  dan  Prioritas  Plafon  Anggaran  Sementara  (PPAS),  Rencana  Kerja Anggaran  (RKA)  sampai  dengan  Daftar  Penetapan  Anggaran  (DPA).  Penganggaran responsif  gender  adalah  penganggaran  pembangunan  daerah  yang  memperhatikan kepentingan laki-laki dan perempuan secara se-imbang dan selalu memperhatikan keadilan dan  kesetaraan  gender.  Sasaran  dalam  melakukan  monitoring  terhadap  penganggaran res- ponsive  gender adalah  proses  penyusunan  Rencana  Kerja  Anggaran  (RKA)  SKPD, Kebijakan  Umum  Anggaran  dan  Prioritas  Plafon  Ang-garan  Sementara  (PPAS)  serta RAPBD.
Monitoring  terhadap  RKA, KUA  dan  PPAS serta RAPBD dilakukan  oleh institusi yang  berbeda.  Moni-toring  terhadap  RKA  dilakukan  oleh Focal  Point sedangkan monitoring terhadap KUA, PPAS dan RAPBD dilakukan oleh Pokja PUG.
Ada  dua  kegiatan  yang  harus  dilakukan  dalam  monitoring  terhadap  Anggaran Responsif  Gender  (ARG),  yaitu:  1)  Persiapan,  yaitu  meng-umpulkan,  memilah  dan menyajikan  data  yang  terkait  dengan  penerapan  anggaran  responsif  gender  pada kegiatan/sub  kegiatan;  2)  Pe-laksanaan,  yaitu  pelaksanaan  monitoring  oleh  SKPD  untuk menjawab  pertanyaan  yang  sudah  tersedia  pada  instrumen  monitoring  dan  evaluasi.  Di bawah  ini  adalah  format  sederhana  yang  dapat  digu-nakan  untuk  melakukan  monitoring dan evaluasi mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban.
2. Evaluasi
Evaluasi terhadap pelaksanaan penganggaran responsif gender dilaku-kan pada saat penyusunan  KUA  PPAS,  RKA  dan  DPA.  Evaluasi  ini  dilaku-kan  dalam  rangka  untuk
Rencana Aksi Pengarusutamaan Gender Kabupaten Pacitan (Gyska Indah Harya)
mengetahui  isu  strategis  gender  yang  diter-jemahkan  kedalam  kegiatan  telah  tertulis didalam dokumen KUA PPAS, RKA dan DPA.
Instrumen  Evaluasi  hanya  menjumlahkan  nilai  yang  ada  dalam  instrumen monitoring. Pendekatan yang digunakan dalam evaluasi ini menitikberatkan pada dokumen kebijakan  kegiatan/sub  kegiatan,  yaitu  sejauhmana  substansi  kegiatan/sub  kegiatan menerapkan  prinsip  penyu-sunan  anggaran  responsif  gender.  Evaluasi  ini  mencakup  pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan/sub kegiatan.

## KESIMPULAN
RAD PUG Kabupaten Pacitan memberikan arahan bagi seluruh stakeholders dalam pelaksanaan  pengarusutamaan  gender  dalam  rangka  mewujudkan  kesetaraan  dan  keadilan gender.  Melalui  RAD  PUG  ini  setiap  program  dan  kegiatan  yang  dilakukan  oleh stakeholder dilaksanakan secara lebih fokus, efektif, sistematik, terukur dan berkelanjutan.
Agar  RAD  PUG  ini  dilaksanakan  dengan  baik  diperlukan  kaidah-kaidah pelaksanaan  yang  memberikan  pedoman  bagi  pengguna  RAD  PUG  ini.  Kaidah-kaidah pelaksanaan  Rencana  Aksi  Daerah  Pengarusutamaan  Gender  Kabupaten  Pacitan  adalah sebagai berikut:
1. RAD  PUG  ini  perlu  diintergrasikan  ke  dalam  dokumen  perencanaan  pembangunan daerah baik dalam rencana jangka menengah yaitu RPJMD dan Renstra SKPD maupun dalam rencana jangka pendek (tahunan) yaitu dalam RKPD maupun Renja SKPD.
2. Pemerintah  Kabupaten  Pacitan  (Seluruh  SKPD),  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah, Dunia Usaha dan seluruh komponen masyarakat Kabupaten Pacitan wajib mendukung pelaksanaan  RAD  PUG  ini  dengan  memperhatikan  dan  melaksanakan  berbagai program dan kegiatan yang tercantum dalam RAD PUG ini.
3. Pelaksanaan  pemantauan  dan  evaluasi  terhadap  pelaksanaan  RAD  PUG  wajib dilakukan  oleh  Bappeda  dan  Dinas  Pengendalian  Penduduk,  Keluarga  Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk memaksimalkan efektivitas.
4. RAD  PUG  Kabupaten  Pacitan  ini  memiliki  jangka  waktu  hingga  tahun  2021.  Dalam rangka  mempertahankan  keberlanjutan  penyelenggaraan  pengarusutamaan  gender, maka pada periode berikutnya perlu disusun kembali RAD PUG sesuai dengan tingkat kemajuan  penyelenggaraan  pengarusutamaan  gender  di  Kabupaten  Pacitan.  Selain  itu jika  terjadi  perubahan  peraturan  Perundangundangan  ataupun  perubahan  kebijakan nasional yang terkait dengan pelaksanaan pengarusutamaan gender didaerah maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap RAD ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Australia  Indonesia  Partnership  for  Decentralization (AIPD),  2014,  Pedoman  Teknis Penyusunan  dan  Analisis  Data  Terpilah  untuk  Perencanaan  Penganggaran  yang Responsif Gender di Daerah, Jakarta.
Badan Pusat Statistik, 2011, Ensiklopedia Indikator Ekonomi dan Sosial, Jakarta. Badan Pusat Statistik, 2018, Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2017,
Jakarta.
Rencana Aksi Pengarusutamaan Gender Kabupaten Pacitan (Gyska Indah Harya)
Badan  Pusat  Statistik  Kabupaten  Pacitan,  2017,  Kabupaten  Pacitan  Dalam  Angka  Tahun 2017, Pacitan.
Badan  Pusat  Statistik  Provinsi  Jawa  Timur,  2017,  Keadaan  Angkatan  Kerja  di  Provinsi Jawa Timur – Agustus 2016, Surabaya.
Badan  Pusat  Statistik  Provinsi  Jawa  Timur,  2017,  Laporan  Eksekutif  Kesehatan  Provinsi Jawa Timur 2016, Surabaya.
Badan Pusat  Statistik  Provinsi  Jawa  Timur,  2017,  Laporan  Eksekutif  Pendidikan Provinsi Jawa Timur 2016, Surabaya.
Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2017, Perempuan dan Laki-Laki di Jawa Timur 2017, Surabaya.
Badan  Pusat  Statistik  Provinsi  Jawa  Timur,  2017,  Provinsi  Jawa  Timur  Dalam  Angka Tahun 2017, Surabaya.
Departemen  Dalam  Negeri  dan  Lembaga  Administrasi  negara,  2007,  (Modul-Modul Diklat),  Teknis  Penyadaran  Gender  di  Era  Desentralisasi  ( Gender  Awareness  in Decentrali-zation Era ), Jakarta.
Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Pacitan,  2018,  Profil  Kesehatan  Kabupaten  Pacitan  Tahun 2017, Pacitan.
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, 2018, Profil Kesehatan Proinsi Jawa Timur Tahun 2017, Surabaya.
Dinas  Pendidikan  Kabupaten  Pacitan,  2018,  Profil  Pendidikan  Kabupaten  Pacitan  Tahun 2017, Pacitan.
Kementerian  Perencanaan  Pembangunan  Nasional/Bappenas,  2013,  Pembangunan  Kese- taraan Gender – Background Study RPJMN (2015-2019), Jakarta.