Vol. 4 No. 2 Mei - Agustus 2024 Hal. 277-284 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v4i2.1728

## Penetapan Tata Kelola Keuangan Desa
Nini a , Riani Sukma Wijaya b, Rahmaita c
a Fakultas Ekonomi dan Binsis Universitas Dharma Andalas, nini@unidha.ac.id
a Fakultas Ekonomi dan Binsis Universitas Dharma Andalas, rianisukmawijaya@unidha.ac.id

## Abstract
Sejak  adanya  kebijakan  otonomi  daerah,  membuat  pemerintah  desa  harus  mandiri  dakam  mengelola  sumberdaya  yang dimiliiki desa   Pemerintah   daerah   di   tuntut kemandiriannya untuk mengelola sumber daya desa yang dimilikinya dengan baik. Pemerintah desa harus mampu mengelola dana tersebut secra akuntabilitas dan juga transparan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan akuntabilitas, transparasi dan pemahaman perangkat desa dalam tata Kelola keuangan desa pada masa pandemic COVID-19 di 13 desa yanga ada di Kabupaten Padang Pariaman. Penelitian kuantitatif ini menggunakan data primer  yang dikumpul melalui survey  kuisioner di 13 desa di Kabupaten Padang Pariman. Sampel dalam penelitian terdiri  dari  kepada  desa,  sekretaris,  dan  kepala  keuangan  serta  masyarakat  setempat.Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa akuntabilitas dan transparansi berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa dan pemahaman perangkat desa tidak berpengaruh  terhadap  pengelolaan  keuangan  desa.  Kabupaten  Padang  Pariaman  sudah  melakukan  akuntabilitas  dan transaparansi tentang dana desanya dengan baik.
Keywords: Akuntabilitas, Transparasi, Pemahaman Perangkat Desa dan Manajemen Keuangan Desa
This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

## PENDAHULUAN
Pemerintah pusat memberikan perhatian kepada  masyarakat  pedesaan,  terutama  di  masa pandemic COVID-19 yang menyebabkan terpuruknya  perekonomian  masyarakat  desa. Malnutrisi  yang  menyebabkan  stunting  mulai meningkat  di  komunitas  pedesaan.  Untuk  itu, pemerintah    meningkatkan  angaran  pedesaan melalui  BLT  untuk  membantu  perekonomian masyarakat desa. Yang menjadi permasalahan atau pertanyaan apakah program-program tersebut dapat diterapkan  di  desa-desa  mengingat  rendahnya kualitas sumberdaya manusia yang akan berdampak  kepada  penerapan  teknologi  informasi dalam tata Kelola keuangan. Ha ini  yang menjadi alasan mengapa penlitian ini penting.
Dana  desa  khususnya  BLT  berperan membantu masyaraka pedesaaan dalam beraktivitas social di masa pandemic. Menteri Desa PDTT  Nomor  11  tahun  2019  tentang  prioritaas penggunaan  dana  desa  dimana  BLT  (Bantuan Langsung Tunai yang diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu sebesar Rp 600.000 per bulan per keluarga diberikan selama 3 (tiga) bulan sejak April  2020.pendanaan  ini  membantu  membantu masyarakat  masyarakat  miskin  di  masa  pandemic COVID-19  untuk  meningkatkan  pendpatannya. Selain  itu,  membantu  menngkatkan  daya  beli masyarakat yang tidak mampu memenuhi kebutuhasn  pokok  sehari-hari.  BLT  tersebut sebesar 40% dari dana desa. Minimal 8% dana desa harus  digunakan  untuk  membiayai  penanganan pandemic  COVID-19,  termasuk  pembatasan kegiatan masyarakat mikro (PPKM) di desa 8% ini
di luar alokasi BLT. Sebanyak Rp 5,4 triliun telah dikuncurkan  untuk  penanganan  dampak  COVID- 19.
Wahap  Tuanaya  (2020)  Pemerintah khawatir pandemi ini akan menyebabkan peningkatan  angka stunting baru. Akibat  pandemi tersebut, pendapatan warga menurun dan mengakibatkan  rendahnya  penyerapan  gizi  pada anak-anaknya, terutama balita. Strategi penganggaran  juga  dapat  mempengaruhi  alokasi dana untuk mencegah stunting. Penentuan lapangan kerja  masyarakat  juga  menyebabkan  kekosongan fasilitas Posyandu. Ketersediaan dana desa menjadi penting  karena  merupakan  salah  satu  dukungan keuangan  untuk  pencegahan  stunting.  Fokus pemerintah  ditunjukkan  pada  prioritas  dalam pelaksanaan  dana  desa.  Dana  desa  diharapkan dapat  membantu  masyarakat  yang  terdampak pandemi. Selain itu, dapat meningkatkan perekonomian  nasional  dengan  meningkatkan kesejahteraan warga di desa-desa terpencil. Sebagai wakil  pemerintah,  desa  mempunyai  tugas  penting untuk  mengelola  dana  desa  secara  tepat,  efisien, hati-hati, transparan, dan akuntabel untuk meningkatkan kebahagiaan masyarakat dan pertumbuhan perekonomian  nasional  (Peraturan Presiden Nomor 104, 2021).
Tata  kelola  keuangan  desa  menarik  untuk dikaji  karena  masih  banyak  penyelenggara  desa yang  belum  memahami  bagaimana  merncanakan tata Kelola keuangan desa, paahal dana desa selalu meningkat setiap tahunnya
Vol. 4 No. 2 Mei - Agustus 2024 Hal. 277-284 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v4i2.1728
Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  tata kelola  keuangan  desa  diperkuat  dengan  teori keagenan dan peraturan pemerintah serta penelitian-penelitian  terdahulu  antara  lain  (a) Akuntabilitas  (Alfiani  &  Estiningrum,  2021; Sugiharti & Hariani, 2021; Anggrayeni, Wawo, & Jannah, 2021; Garung & Ga, 2020; Tahir, Malia, & Faisol, 2020; Dewi, Ikbal, & Moh, 2019; Putra & Rasmini,  2019;  Risya  &  Nurodin,  2017);  (b) Transparansi  (Juwanti,  Santoso,  &  Rahayu,  2022; Latif, Savitri, & Suislatri, 2021; Fitriyani 2020; c) Pemahaman  perangkat  desa  (Reu  &  Lasdi,  2021;
Sara,  2021;  Hasanah,  Nurhayati,  &  Purnama  , 2020;  Yulianti,  Rasuli,  &  Kamaliah,  2019)  dan masih banyak variabel lain yang tidak dimasukkan disini,  namun  salah  satu  yang  paling  berpengaruh adalah akuntabilitas.
Permasalahan dalam tata kelola keuangan  desa  disebabkan  oleh  kurangnya akuntabilitas.  Pengambilan  keputusan  oleh  kepala sekolah  dalam  hal  ini  pemerintah  pusat  dan masyarakat  daerah  menjadi  terganggu  sehingga menimbulkan  permasalahan  dalam  perencanaan organisasi pemerintah. Oleh karena itu, akuntabilitas yang kuat diharapkan demi keberlangsungan  tata  kelola,  dan  rencana  berjalan sesuai  kemauan  kepala  sekolah.  Hal  ini  sejalan dengan  temuan  Alfiani  &  Estiningrum  (2021), Sugiharti & Hariani (2021), Anggrayeni, Wawo, & Jannah (2021), Garung & Ga (2020), Tahir, Malia, & Faisol (2020), Dewi , Ikbal, & Moh (2019), Putra
& Rasmini  (2019), Risya &  Nurodin  (2017)  yang menunjukkan  bahwa  akuntabilitas  berpengaruh terhadap  tata  kelola  keuangan  desa.  Namun berbeda dengan temuan Sari, Arza & taqwa (2019) yang  menunjukan  bahwa  akuntabilitas  tidak berpengaruh  terhadap  tata  Kelola  keuangan  desa. Pengungkapan  yang  tidak  memuaskan  juga  dapat berdampak  pada  tata  kelola  keuangan  desa  yang bermasalah  karena  ada  bagian  tertentu  yang disembunyikan  untuk  kepentingan  pribadi.  Oleh karena itu, kurangnya transparansi dapat menimbulkan  permasalahan  pada  tata  kelola keuangan desa. Hal ini juga sejalan dengan temuan Juwanti, Santoso, & Rahayu (2022), Latif, Savitri,
&  Susilatri  (2021),  serta  Fitriyani  (2020)  yang menunjukan bahwa transparasi berpengaruh terhadap  tata  Kelola  keuangan  desa.  Namun berbeda  dengan  temuan  Putri  &  Maryono  (2022), Purba  &  Tarigan  (2022),  Purba  &  Silalah  (2021),
Sukmawati & Nurfitriani (2019) yang menunjukkan bahwa transparansi tidak berpengaruh terhadap tata kelola keuangan desa.
Tata  kelola  keuangan  desa  juga bermasalah jika pemahaman perangkat desa lemah yang  menyebabkan  ketidakmampuan  mereka dalam  mengelola  dana  desa  sesuai  tujuan  untuk
mencapai kesejahteraan masyarakat desa setempat. Hal ini sejalan dengan temuan Reu & Lasdi (2021), Sara  (2021),  Hasanah,  Nurhayati,  &  Purnama (2020), Yulianti, Rasuli, & Kamaliah (2019) yang menunjukkan  bahwa  pemahaman  aparatur  desa berpengaruh  terhadap  keuangan  desa.  Berbeda dengan  temuan  Purba  (2020),  Sumiyati,  Icih,  & Umiyati  (2019),  Setiawan  &  Yuliani  (2017)  yang menunjukkan  bahwa  pemahaman  perangkat  desa tidak  berpengaruh  terhadap  tata  kelola  keuangan desa.
Penelitian  ini  merupakan  penelitian kualitatif, data yang digunakan adalah data primer yang dikumpulkan dengan cara menyebar kuisioner kepada perangkat desa di Kota Pariaman. Populasi penelitian  ini  adalah  15  orang  perangkat pemerintahan  desa  di  desa-desa  yang  ada  di  kota Pariaman. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 45 orang  perangkat  desa.  Pengambilan  sampel menggunakan purposive smpling.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Variabel yang diteliti dalam penelitian ini adalah Akuntabilitas,  Transparasi,  Pemahaman  Pegawai Desa variable bebas dan tata Kelola keuangan desa sebagai  variabel  terikat.  Adapun  yang  menjadi populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  15  orang kepala  desa  di  kabupaten  Padang  Pariaman. Metode Pengambilan sampel menggunakan teknik Purposiv  Sampling.  Jenis  data  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  data  kualitatif  yang merupakan daftar pertanyaan atau pernyataan yang diberikan  kepada  kepala  desa  yang  ada  di Kabupaten Pariaman Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer.
Variable dependen dalam penelitian ini adalah tata Kelola keuangan desa, sedangkan variable independenya  adalah  Akuntabilitas,  Transparasi, Pemahaman Pegawai Desa.

## Akuntabilitas
Akuntabilitas  dalam  pengelolaan  dana desa  sangat  penting,  mengingat  dana  desa  sangat rentan  untuk  dikorupsi  oleh  pihak-pihak  tertentu, terutama  pejabat  atau  aparatur  desa  yang bersangkutan.  Sedangkan  akuntabilitas  dalam pengelolaan  dana  desa  merujuk  pada  kondisi, dimana pejabat (aparatur) desa mampu mempertanggungjawabkan  terhadap  kebijakan yang diambil terkait penggunaan dana desa.

## Transparasi
Transparansi dalam pengelolaan dana desa merujuk  pada  kondisi,  dimana  pemerintah (aparatur)  desa  melakukan  pengelolaan  dana  desa
Vol. 4 No. 2 Mei - Agustus 2024 Hal. 277-284 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v4i2.1728
sacara  terbuka,  yang  dilakukan  dengan  cara menyampaikan informasi terkait penggunaan dana dan aktivitas-aktivitas yang didanainya secara rinci kepada warga desa yang bersangkutan.

## Pemahaman Perangkat Desa
Pengelolaan        keuangan        Desa merupakan        upaya        untuk        mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan  Desa,  pembinaan  kemasyarakatan Desa  dan  pemberdayaan  masyarakat  Desa. Pengelolaan  keuangan    merupakan    suatu    siklus yang    terdiri  dari  perencanaan,  penganggaran  dan pelaksanaan, penata usahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, pembinaan dan pengawasan, pelaporan  serta  pemantauan  dan  evaluasi.  Siklus dalam  alur  pengelolaan  keuangan  tersebut merupakan  rangkaian  terpadu  dan  terintegrasi. Oleh karenanya sangat penting untuk memperhatikan tiap tahapan dalam siklus tersebut secara seksama Dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola yang baik (good governance)
dalam penyelenggaraan desa, pengelolaan keuangan desa dilakukan  berdasarkan  prinsip  tata  kelola  yaitu transparan, akuntabel, dan partisipatif.

## Metode Analisi Data
Metode  analisis  data  mengunakan  Uji  Asumsi Klasik  dengan  malakukan  pengujian    uji normalitas,  multikolineritas,  heterokedastisitas, dan autokorelasi
Penggunaan Model Data Model regresi linier berganda merupakan  analisis  regresi  linier  yang  lebih  dari satu variabel bebasnya. Dalam penelitian ini karena variabel      bebasnya  lebih  dari  satu  yaitu akuntabilitas,  transparasi,  pemahaman  perangkat desa dan tata Kelola keuangan desa.  Model regresi yang dapat dinyatakan adalah:
Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + e

## Pengujian Hipotesis
Untuk  menguji  hipotesis  maka  penulis menggunakan uji statistik berupa uji parsial dan Uji koefisiensi Determinasi (R2)

## HASIL DAN PEMBAHASAN Deskriptif responden
Penelitian ini dilaksanakan di 13 desa yang ada di Kabupaten  Padang  Pariaman  dengan  dengan melibatkan  3  orang  perangkat  di  masing-masing desa  tersebut  yaitu  kepada  desa,  bendaharawan desa,  dan  bagian  keuangan  serta  beberapa  tokoh masyarakat.
Tabel 1.1 Tingkat Pendidikan
Tingakt Pendidikan Frekwensi 1 Persentase
Sekolah Menengah Atas 10 29.41 Diploma 6 17.64 Sajana 18 52.94 Total 34 100
Sumber data Olahan
Berdasarkan  tabele  1.1  sbagaian  aparat  desa merupakan lulusan Sarjana sbesar 52.94%, disusul lulusan Sekolah Menengah Atas sebesar 29.42%

## Uji Kualitas data
Hasil  uji  validitas  dari  masing-masing  pertanyaan sudah dikatkan reliabel  yang dilihat dari  r hitung lebih  besar  dari  r  table.  Hasil  uji  reabilitas  dapat dikethui  bahwa  setiap  item  pertanyaan  sudah reliabel  hal  ini  di  ketahui  berdasarkan  hasil pengujian Alpha Cronbach’s yang diperoleh sudah melebihi  nilai  reliabel  sebesar  >  0,6.  Dengan demikian  kesekuruhan  item  pertanyaan  dapat dikatakan reliabel.

## Uji Asumsi Klasik
Normalitas diketahui  bahwa  nilai  signifikansi  Asymp.Sig  (2- tailed) sebesar masing-maing variable 0.064, 0.54, 0.20 dan 0.66 lebih besar dari 0,005. Maka sesuai dengan  dasar  pengambilan  keputusan  dalam  uji normalitas  Kolmogorov-smirnov  diatas,  dapat disimpulkan  bahwa  data  berdistrinbusi  normal. Dengan  demikian,  asumsi  atau  persyaratan normalitas dalam model regresi sudah terpenuhi. Uji Multikolinearitas
Tabel 1.2 Uji Multikolinearitas Variabel Toleransi VIF Akuntabilitas 0.667 1.500 Transparansi 0.710 1.409 Pemahaman 0.894 1.119 Sumber: data olahan SPSS Versi 21
Uji  Multikolineritas  jelas  menunjukan  nila  VIF <10.00.  Oleh  karena  itu,  tidak  ada  gejala multikolinearitas antar variable independent dalam penelitian ini.
Uji Heterokedastisitas
Tabel 4.5. Hasil Uji Gleser Variabel Signifikansi Akuntabilitas 0.244 Transparansi 0.756 Pemahaman 0.845
Sumber: data olahan menggunaka SPPS Versi 21.
Untuk  uji  Heterokedastisitas  dilakukan dengan  menggunakan  grafik  scatterplot.  Hasilnya menunjukan bahwa titik-titik tersebar merata diatas dan  di  bawah  0.  Uji  glesier  juga  dilakukan  dang menghasilkan semua nilai signifikansi di atas 0,05. Oleh  karena  itu  dapat  disimpulakan  tidak  terjadi heterokedastisitas dan data dapat digunakan untuk pengujian lebih lanjut.
Vol. 4 No. 2 Mei - Agustus 2024 Hal. 277-284 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v4i2.1728

## Pengujian Hipotesis
Y= 1.634 + 0.783X1 + 0.814X2 – 0,039 + e
Berdasarkan  pengolahan  data,  akuntabilitas berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  tata Kelola keuangan desa  dimana. H1 diterima. Untuk variable  transparansi  juga  berpengaruh  postif  dan signifikan  terhadap  tata  Kelola  keungan  desa  dan H2 di terima. Namun variable pemahaman kepada desa  tidak  berpengaruh  positif  terhadapa  tata Kelola keuangan desa dengan nilai -039. Sehingga H3 di tolak.

## Tabel 4.7. Hasil Adjusted R2
Sumber data olahan SPSS versi 21 R2  yang  disesuaikan  adalah  0.173,  dimana akuntabilitas, transparansi dan pemahaman apparat desa  dapat  menjelaskan  17.3%  varisi  keuangan desa.

## PEMABAHASAN

## Pengaruh  Akuntabilitas  terhadap  tata  Kelola keuangan desa
Dari hasil data yang sudah diolah dapat disimpulkan  bahwa  H1  diterima  yang  berarti berpengaruh  positif  dan  sginifikan  terhadap  tata Kelola  keuangan  desa.  Pemerintah  desa  di Pariaman  telah  melakasnkan  akuntabilitas  tata Kelola  keuangan  desa  sesuai  dengan  indikator Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 (2018). Akuntabilitas  adalah  konsep  yang  mengacu  pada kewajiban  individu  untuk  menjelaskan  dan tanggungjawab  atas  Tindakan,  keputusan,  dan kebijakan  kepada  pemangku  kepentingan  atau pemerintah  pusat.  Dalam  kontek  tata  Kelola keuangan  desa,  akuntabilitas  berarti  bahwa pemerintah desa harus transparansi dan bertanggunggjawab dalam pengelolaan dan penggunaan  dana  desa.  Dimana  kemungkinan warga desa mengetahui bagaimana dana digunkanan,  sehingga  meningkatkan  kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam proses pengelolaan  keuangan.  Pengawasan  yang  baik
membantu,  mendeteksi  dan  mencegah  praktik korupsi,  penyalahgunaan  dana,  atau  inefesiensi dalam penggunaan dana desa.
Hasil  ini sejalan dengan  teori  keagenan karena agen atau pemerintah desa telah memperttanggungjawabkan  segala  sesuatu  yang menjadi  tanggungjawababnya.  Pelakunya  adalah pemerintah  daerah  atau  pemerintah  pusat  dan masyarakat  setempat.  Hasil  ini  mendukung  hasil penelitian alfiani & Estinigrum (2021), Sugiharti & Hariani  (2021),  Anggrayeni,  Wawo  &  Jannah (2021), Garung & Ga (2022), Tahir, Malia, & faisol (2020),  Dewi,  Ikbal,  &  Moh  (2019),  Putra  & Rasmini (2019) yang menunjukan bahwa akuntabilitas  berpengaruh  terhadap  tat  Kelola keuanga desa.
Pengaruh  Transparasi  terhadap  Tata  Kelola Keuangan Desa.
Dari hasil uji statistic di atas di jelaskan bahwa  H2  dimana  transparasi  berpegaruh  postif terhadap  tata  Kelola  keuangan  desa.  Pentingnya transparansi ini telah disadari oleh pemerintah desa dengan  memberikan  informasi  yang  dibutuhkan oleh  masyarakat.  Transparasi  dalam  pengelolaan keuangan  desa  berarti  bahwa  semua  informasi terkait sumber dana, alokasi anggaran, penggunaan dana, serta hasil dan capaian dari penggunaan dana tersbut  terbuka  dan  mudah  diakses  oleh  semua kepentingan,  ternasuk  masyarakat  desa.  Sehingga dapat  meningkatkan  kepercayaan  masyarakat trhadap  pemerintahan  desa.  Ketika  warga  desa dapat  melihat  dengan  jelas  bagaimana  dana  desa digunakan,  maka  cenderung  lebih  percaya  bahwa dana  tersebut  di  kelola  dengan  baik  dan  sesuai kebutuhan  masyarakat.  Kepercayaan  ini  sangat penting  untuk  membangun  kerjasama  antar pemerintah desa dengan masyarakat.
Hasil penelitian didukung oleh juwati, Sugeng dan Rahayu (2022) yang menyatakan bahwa transparansi  berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa.

## Pemahaman perangkat desa tidak berpengaruh terhadap tata Kelola keuangan desa
Pemahaman yang baik tentang tata kelola keuangan desa  memungkinkan  perangkat  desa  untuk menyusun  perencanaan  anggaran  yang  tepat  dan realistis,  namun  jika  perengkat  desa  tidak memahami prinsip-prinsip dasar anggaran, mereka mungkin  tidak  mampu  mengidentifikasi  prioritas pembangunan  yang  tepat  atau  membuat  estimasi biaya  yang  akurat.  Hal  ini  mengakibatkan ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan  yang  pada  akhirnya  menghambat tujuan pembangunan desa. Selain itu, banyak desa yang  Badan  usaha  Milik  Desa  (BUMDES)  tidak berfungsi.  Hal  ini  terjadi  karena  kurangnya profesionalisme aparat desa dalam mengelola dana
Mo del R R Square Adjusted R Square 1 .498 a ,248 ,173
Vol. 4 No. 2 Mei - Agustus 2024 Hal. 277-284 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v4i2.1728
desa,  serta  kesalahpahaman  peraturan.  Sebab, pemerintah desa kurang memahami peraturan yang diterimanya.  Kondisi  tersebut  didukung  oleh penelitian Purba (2022), Sumiyati, Inch & Umiyati (2019)  yang  menunjukan  bahwa  pemahaman perangkat  desa  tidak  berpengaruh  terhadap  tata kelola keuangan desa.
Bagian  ini  menyajikan  hasil  penelitian.  Hasil penelitian  dapat  dilengkapi  dengan  tabel,  grafik (gambar),  dan/atau  bagan.  Bagian  pembahasan memaparkan hasil pengolahan data,
menginterpretasikan  penemuan secara logis, mengaitkan  dengan sumber  rujukan  yang relevan. [Times New Roman, 10, normal], spasi 1. Format gambar png/jpg.

## SIMPULAN
Berdasarkan pembahasan dan uraian di  atas maka dapat disimpukan bahwa :
5.1.1.  Variabel  akuntabilitas    (X1)  berpengaruh positif dan signifikan terhadap tata kelola keuangan desa.  Pentingnya akuntabilitas telah disadari oelh pemerintah  desa.  Pelaksanaan  akuntabilitas  di lakukan  dengan  spanduk  keuangan  desa  agar masyarakat  mengetahuan  anggaran  dan  realisasi anggaran 5.1.2.  Variabel  transparansi  (X2)  berpengaruh positif  dan  signifikan  trhadap  pengelolaan  dana desa. Pentingnya transparansi ini telah disadari oleh pemerintah  desa  dengan  memberikan  informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat.
5.1.3.  Variabel  (X3)  pemahaman  perangkat  desa tidak  berpengaruh  terhadap  tata  kelola  keuangan desa.    Perengkat  desa  tidak  memahami  prinsip- prinsip  dasar  anggaran,  mereka  mungkin  tidak mampu  mengidentifikasi  prioritas  pembangunan yang  tepat  atau  membuat  estimasi  biaya  yang akurat.  Hal  ini  mengakibatkan  ketidaksesuaian antara  perencanaan  dan  pelaksanaan  yang  pada akhirnya menghambat tujuan pembangunan desa.

## DAFTAR PUSTAKA
Abduh, M. (2019). Dugaan Kasus Korupsi Dana  Desa,  Polres  Brebes  Juga
Tangkap Mantan Kepala Desa Wanacala. Diambil dari https://panturapost.com/dugaan- kasus-korupsi-dana-desa-polres- brebes-juga-tahan-mantan-kades- wanacala/ .
Alfiani,  A.  &  Estiningrum,  SD  (2021). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Sistem Akuntansi Keuangan Desa
dalam  Pengelolaan  Keuangan  Desa. Ekuitas:  Jurnal  Pendidikan  Ekonomi,
9 (2), 222–229. doi:10.23887/ekuitas.v9i2.36125.
Anggrayeni, RL S, Wawo, A., & Jannah, R.
(2021).  Pengaruh  Transparansi  dan
Akuntabilitas  terhadap  Pengelolaan
Keuangan Desa dengan  Kepercayaan sebagai  Variabel  Moderating.  (2), 179–  ISAFIR:  Tinjauan  Akuntansi dan Keuangan Islam, 2 193. doi:10.24252/isafir.v2i2.25485. Aziz,  A.  (2017).  Mengurai  Benang Kusut Pengelolaan Dana Desa. Diperoleh dari https://tirto.idmengurai-benang- kusut-pengelolaan-dana-desa-cunY.
Budiana,  D.  A.,  Said,  D.,  &  Sodiq,  N. (2019).    The    Effect    Of    Village
Device
CompetenciesAndInternal Control  System   On  Accountability Of    Village  Management.  Scientific Research Journal, 1(7), 10–20 David  Wijaya,  2018.  Akuntansi  Desa. Yogyakarta: Gava Media
Dewi,  CK,  Ikbal,  MA,  &  Moh,  F.  (2019). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan  Komitmen  Organisasi  terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Momunu Kabupaten Buol. (2), 57–64. Bomba: Jurnal Pembangunan Daerah, 1
Fitriyani, LY, Marita, Windyastuti, Absor,
M. (2020). Analisis Pengaruh Transparansi,Akuntabilitas dan Peran Perangkat Desa terhadap Pengelolaan Dana  Desa.  (2),  Jurnal  Ekso,2  132–
139.
Fokus Reu, FM & Lasdi, L. (2021). Penentu Akuntabilitas  Pengelolaan  Keuangan Desa di Kecamatan Tanawawo. Studi Akuntansi  dan  Keuangan  Indonesia,
59. doi:10.21632/saki.4.1.38-59. Garung,  CY  &  Ga,  LL  (2020).  Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap  Pengelolaan  Alokasi  Dana Desa  (ADD)  dalam  Mewujudkan Good  Governance  di  Desa  Manulea Kecamatan Sasitamean Kabupaten
Vol. 4 No. 2 Mei - Agustus 2024 Hal. 277-284 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v4i2.1728
Gatra,  S.  (2019).  Total  Dana  Desa  Tahun 2019-2024  Rp400  Triliun.  Diambil
dari https://
nasional.kompas.com/read/2019/02/2 6/17333511/total-dana-desa-2019-
2024-rp-400-triliun.
Ghozali,  I.  (2013).  Aplikasi  Analisis
Multivariat  dengan  Program  IBM SPSS 21 Semarang: Penerbit Universitas Diponegoro. Ginting, M. (2018). Penggunaan Dana Desa
Tidak  Transparan,  Warga  Datangi Kantor Camat Biru-Biru. Diambil dari https://asarpua.com/penggunaan- dana-desa-tidak-transparan- warga- datangi-kantor-camat-biru-biru/ .
Harahap,
SAW (2015). Dampak Pemekaran Desa dalam Pembangunan Infrastruktur  (Studi  Kasus  pada Desa Penampaan Uken Kecamatan Blangkejeren  Kabupaten  Gayo  Lues. (1), 291-303. Hardiningsih,  P.,  Januarti,  I.,  Srimindarti, C., & Oktaviani, RM (2019). Apakah Karakteristik  Pemerintahan  Daerah dan  Kompleksitasnya  Berpengaruh Terhadap Pengungkapan LaporanKeuanganDaerah?.(2),106J– u1rn1a6l.Adkoui:n1t0a.n2s0i8&85/ja Aaui.dviotlI2n3d.oisnse2s.iar,t52.3
Hariyanto. (2022). Kepala Desa, Sekretaris Desa,  dan  Bendahara  Desa  di  Bima Menjadi  Tersangka  Korupsi  Uang Rakyat,  Ternyata  Ini  Modusnya. Diterima  dari https://mataram.mind- rakyat.com/klik-news/pr- 2223590250/kades-sekdes-dan bendahara desa dibima jaditersangka- korupsi-uang-rakyat
Hasanah, S., Nurhayati, E., & Purnama, D.
(2020).  Akuntabilitas  Pengelolaan
Keuangan  Desa:  Studi  Pemerintahan Desa di Kecamatan Cibeureum
Kabupaten  Kuningan.  (1),  Reviu
Akuntansi dan Bisnis Indonesia, 4 17– 27. doi:10.18196/rab.040149 Indrianasari,  NT  (2017).  Peran  Perangkat Desa dalam
Akuntanbilitas
Pengelolaan Keuangan Desa. (2), 29- 46. dJouir:n1a0l.3Il0m7ia4h1/Ialmssuet Ask.vu1nit2a.n2s8i.,  Keuangan,  dan Pajak, 1
Jensen, MC & Meckling, WH (1976). Teori Perusahaan: Perilaku Manajerial, Biaya Agensi dan Struktur Kepemilikan.  (4),  305–  Jurnal  dari
Ekonomi Keuangan, 3 360.
Juwanti,  AN,  Santoso,  S.,  &  Rahayu,  ES
(2022).  Pengaruh  Akuntabilitas  dan
Transparansi  terhadap  Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Mantingan  Kecamatan  Mantingan
Kabupaten  Ngawi(1),  47–55.  .Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah, 20
Kompas.  (2019).  Total  Dana  Desa  2019- 2024  Rp  400  Triliun.  Diambil  dari https:// nasional.kompas.com/read/2019/02/2 6/17333511/total-dana-desa-2019- 2024-rp-400-triliun.
Latif, A., Savitri, E., & Susilatri, S. (2021). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan  Kualitas  Sumber  Daya  Manusia terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi  Empiris  pada  Pemerintahan Desa  di  Kabupaten  Solok  Sumatera Barat). , 5(2), 183–192. Jurnal Ilmiah Akuntansi Bilancia:
Mardiasmo.  (2018).  Perpajakan  Edisi Revisi  Tahun  2018  .  Yogyakarta: Penerbit Andi. Permendagri. (2018).
Malaka.  (1),  19–27.  Jurnal  Akuntansi: Transparansi dan Akuntanbilitas,
doi:10.35508/jak.v8i1.2363. Manajerial Pada Kinerja Perusahaan Manufaktur. 678–696. E-Jurnal Akuntansi, 2 dan Kompetensi Perangkat Desa terhadap Pengelolaan
Dana Desa. 1668– Nilai: Jurnal Ilmiah Akuntansi  dan  Keuangan,  Jurnal Akuntansi  Aktual,  Vol.  10  Nomor  1 Februari 2023
Vol. 4 No. 2 Mei - Agustus 2024 Hal. 277-284 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v4i2.1728
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia  Nomor  20  Tahun  2018 Tentang Pengelolaan KeuanganDesa.
Permendagri.  (2020).  Peraturan  Menteri Dalam  Negeri  Republik  Indonesia Nomor  73  Tahun  2020  Tentang Pengawasan  Pengelolaan  Keuangan Desa. Perpres.  (2021).  Peraturan  Presiden Republik  Indonesia  Nomor  104 Tahun 2021.
Purba,  S.  &  Silalah,  M.  (2021).  Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Akuntanbilitas  Keuangan  Desa  pada Desa  di  Kecamatan  Pahae  Jae, Kabupaten  Tapanuli  Utara.  Jurnal
Mutiara Akuntansi,
Putra,  IMYD  &  Rasmini,  NK  (2019). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Efektivitas Pengelolaan  Dana  Desa.  E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 132– 158 Purwanti,  U.      2021.      Transparansi Pengelolaan   Dana   Desa   di   Desa Melilian Kecamatan Gelumbang
Kabupaten  Muara  Enim.  Jurnal  Ilmu Administrasi  dan  Studi  Kebijakan
(JIASK). Volume 3 Nomor 2:79-90
Putri,  ARL  &  Maryono.  (2022).  Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat,. Rachmad,  AA  (2013).  Pengaruh Penerapan  Tata  Kelola  Perusahaan Berbasis Karakteristik Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022. Purba,  S.  &  Tarigan,  NM  (2022). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan  Dana  Desa  di  Desa Kecamatan Namorambe. Jurnal Riset Akuntansi Keuangan, (1), 1-14. Raharjo, E. (2007). Teori Agensi dan Teori Stewrship dalam Perspektif Akuntansi. Ekonomi, 2 (1), 37–46. Rahmi  Kurnia,  dkk.  2019.  Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Jurnal
Eksplorasi  Akuntans.Vol.  1  No.  1: 159-180. Risya,  U.  &  Nurodin,  I.  (2017).  Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap  (11),  74– Pengelolaan Keuangan  Desa  Jurnal  Ilmiah  Ilmu
Ekonomi, 6 80.
Sara,  IM  (2021).  Kualitas  Sumber  Daya Manusia  dan  Komitmen  Pemerintah Daerah  dalam  Pengelolaan  Dana Desa.  (2),  Nilai  Wajar:  Jurnal  Ilmiah Akuntansi  dan  Keuangan,  3268–284. doi:10.32670/fairvalue.v3i2.369.
Sari, SAYA, Arza, FI, & Taqwa, S. (2019). Pengaruh  Akuntabilitas,  Kesesuaian Kompensasi dan Pengendalian Magang terhadap Potensi Kecurangan Dana  Desa.  (3),  1443–  Jurnal EksplorasiAkuntansi,1. Setiawan,  ND  &  Yuliani,  NL  (2017). Pengaruh  Pemahaman  dan  Peran Perangkat Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. tanggal 6 Penelitian Universitas Sugiharti,  CA  &  Hariani,  S.  (2021). Dampak  Akuntabilitas,  Transparansi dan Pengawasan terhadapPengelolaanDanaDesa. Sukmawati,  F.  &  Nurfitriani,  A.  (2019). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas  terhadap  Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada Pemerintahan  Desa  di  Kabupaten Garut). Sumiyati,  Y.,  Icih,  &  Umiyati,  I.  (2019). Pemahaman  Pengelolaan  Keuangan Desa dan Ketepatan Waktu Pertanggungjawaban Dana Desa.
Jurnal  Akuntansi  dan  Pajak,  89–98.
doi:10.29040/jap.v20i1.372
Simanjuntak,  Elisabeth,  Purba,  Sitohang, Tarigan - Tekad di desa.
Syahduri.  (2020).  Pembangunan  Rabat Beton  Tak  Tepat  Sasaran,  Infonya
Vol. 4 No. 2 Mei - Agustus 2024 Hal. 277-284 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v4i2.1728
Kades Tanung Diperoleh dari https://podiumindonesia.com/pemban gunan-rabat-beton-tak-tepan-sasaran- infonya- kades-tanjung-sena-kasi- pmd-dipanggil-inspektorat/.
Tahir, SY, Malia, E., & Faisol, IA (2020).
Pengaruh  Akuntabilitas,  Partisipasi Masyarakat, Pengetahuan Kepala
Desa,  dan  Transparansi  terhadap
Kualitas Informasi Laporan Keuangan Desa  di  Kabupaten  Pamekasan.  (1),
20–29.  Jurnal  dari  Akuntansi  dan Masalah Keuangan (JAFIS), 1 doi:10.24929/jafis.v1i1.1203.
Tundunaung,  L,  dkk.  2018.  Transparansi
Pengelolaan  Dana  Desa  di  Desa
Tabang. Jurnal
Jurusan Ilmu
Pemerintahan. Volome 1 No. 1:1-11
Yulianti,  W.,  Kamaliah,  &  Rasuli,  M.
(2019). Pengaruh Kompetensi, Teknologi Informasi, Sistem Akuntansi, Pengendalian Intern terhadap  Akuntabilitas  Pemerintah Desa  dalam  Pengelolaan  Keuangan Desa  (Studi  Empiris  di  Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan  Tahun  2018).  (4).p.386- 398. Wahab Tuanaya, Joana J. Tuhumury,Marno Wance.Management    Model  And
Village      Fund      Allocation      During Pandemic      Covid-19      In  Waiheru Village    Ambon    City-Indonesia-- Palarch’s    Journal    Of Archaeology Of  Egypt/Egyptology  17(7),  13357- 13369. ISSN 1567-214x