Wasiat Dalam Perkembangan Hukum Islam Kontemporer Di Indonesia

## AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies
Journal website: https://al-afkar.com
P-ISSN : 2614-4883;  E-ISSN : 2614-4905 Vol. 7  No. 1  (2024). https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i1.886            pp.  855-867

## Research Article

## Wasiat Dalam Perkembangan Hukum Islam Kontemporer Di Indonesia
Muntasir 1 , Oyo Sunaryo Mukhlas 2
1. UIN Sunan Gunung Djati Bandung; muntasir.syukri@gmail.com
2. UIN Sunan Gunung Djati Bandung; osumfsh@yahoo.com
Copyright © 2024 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0). Received :  October 12, 2023 Revised :  November 26, 2023 Accepted :  December 17, 2023 Available online    :  January 22, 2024
How To Cite: Muntasir and Oyo Sunaryo Mukhlas (2024) “Wasiat in the Development of Contemporary Islamic  Law  in  Indonesia”, al-Afkar,  Journal  For  Islamic  Studies ,  7(1),  pp.  855 – 867.  doi: 10.31943/afkarjournal.v7i1.886.

## Wasiat in the Development of Contemporary Islamic Law in Indonesia
Abstract. Islam  brings  a  set  of  legal  rules,  namely  shari'a  on  inheritance,  zakat,  infaq,  shadaqah, grants, waqf and wasiat. Wasiat is the transfer of ownership of something to someone after the owner dies. Wasiat in the Compilation of Islamic Law (KHI) is defined as the giving of an object from the testator to another person or institution that will take effect after the testator dies. With the approach of normative or doctrinal legal studies, it has been concluded that the original will as a gift of a person to another person either in the form of an object, or just a benefit that will belong to the person who will be given a will without expecting a reward (tabarru') whose implementation takes effect after the person  who  testifies  has  passed  away.      In  the  development  of  contemporary  Islamic  law  has  been known with the existence of a mandatory will, which is known as Egypt, Syria, Morocco and Tunisia is to address the issue of grandchildren whose parents died before his grandparents. While in Indonesia, the mandatory will is enacted to overcome the relationship between adopted children and adoptive

## Muntasir, Oyo Sunaryo Mukhlas
Wasiat Dalam Perkembangan Hukum Islam Kontemporer Di Indonesia
parents  who  cannot  receive  inheritance  by  being  given  a  mandatory  will  as  much  as  1/3  of  the testamentary  property  or  inheritance  property.  In  the  further  development  of  wills  wajibah  is recontructed to provide parts to non-Muslim heirs, through several court decisions into jurisprudence.
Keywords: Wasiat, Islamic Law, Contemporary
Abstrak. Islam membawa seperangkat aturan hukum, yaitu syari'at tentang kewarisan, zakat, infaq, shadaqah, hibah, wakaf dan wasiat. Wasiat adalah penyerahan pemilikan sesuatu kepada seseorang sesudah pemilik tersebut meninggal dunia. Wasiat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) didefiniskan pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Dengan pendekatan kajian hukum normatif atau doktrinal telah diperoleh simpulan bahwa wasiat yang semula sebagai pemberian seseorang kepada orang lain baik berupa benda, atau sekedar manfaat yang akan menjadi milik bagi orang yang akan diberikan wasiat tanpa mengharapkan imbalan (tabarru’) yang pelaksanaannya berlaku setelah orang yang berwasiat telah meninggal dunia. Didalam perkembangan hukum islam kontemporer telah dikenal dengan adanya wasiat wajibah, yang dikenal seperti Mesir, Suriah, Maroko dan Tunisia adalah untuk mengatasi persoalan cucu yang orang tuanya  meninggal  lebih  dahulu  daripada  kakek  neneknya.  Sedangkan  di  Indonesia  wasiat  wajibah diberlakukan untuk mengatasi hubungan antara anak angkat dan orang tua angkat yang tidak dapat menerima waris dengan diberikan wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta wasiat atau harta warisan. Dalam perkembangan selanjutnya wasiat wajibah direkontrusksi memberikan bagian kepada ahli waris non muslim, melalui beberapa putusan pengadilan menjadi yurisprudensi.
Kata Kunci: Wasiat, Hukum Islam, Kontemporer.

## PENDAHULUAN
Harta  menjadi  salah  satu  aspek  yang  tidak  dapat  dipisahkan  dan  selalu berkaitan  dengan  kehidupan  manusia  dan  masyarakat  pada  umumnya.  Apapun alasannya  manusia  dan  masyarakat  secara  umum,  tidak  mungkin  dilepaskan  dari aspek  tersebut  dan  menjadi  pergulatan  kehidupan  manusia.  Oleh  karena  manusia dilengkapi hawa nafsu, maka Al-Qur'an mengingatkan bahwa harta kekayaan adalah fitnah atau cobaan. Sehingga banyak masalah yang timbul akibat dari harta tersebut.
Didalam  ajaran  Islam  kepemilikan  seseorang  terhadap  harta  tidak  hanya menjadi dominasi pribadi (privat) dan terlepas dari aspek sosial. sehingga berkaitan dengan  harta,  Islam  membawa  seperangkat  aturan  hukum,  yaitu  syari'at  tentang kewarisan,  zakat,  infaq,  shadaqah,  hibah,  wakaf  dan  wasiat.  Adanya  syari'at  Islam tentang Kewarisan, Zakat, Infaq, Shadaqah, Hibah, Wakaf dan Wasiat merupakan hal yang tidak terpisahkan dari iman dan akhlak. Hal ini menunjukkan bahwa Islam telah siap  dengan  sebuah  konsep  untuk  menghadapi  problema-problema  dalam masyarakat,  terutama  yang  bersangkutan  dengan  masalah  kemiskinan,  kebodohan dan keterbelakangan.
Wasiat  adalah  penyerahan  pemilikan  sesuatu  kepada  seseorang  sesudah pemilik  tersebut  meninggal  dunia. 1 Didalam  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI) menjelaskan, wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain
1 Syaikh  al- ‘Allamah  Muhammad  ibn  ‘Abdurrahman  ad -Dimasyqi, Rahmah  al-Ummah  fi Ikhtilaf al- A’immah; Fiqih Empat Mazhab , (terj: Abdullah Zaki Alkaf), cet. 2, (Bandung: Hasyimi Press, 2004), h. 330
Vol. 7  No. 1 (2024) P-ISSN : 2614-4883 ;  E-ISSN : 2614-4905 AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies https://al-afkar.com 857

## Muntasir, Oyo Sunaryo Mukhlas
Wasiat Dalam Perkembangan Hukum Islam Kontemporer Di Indonesia
atau  lembaga  yang  akan  berlaku  setelah  pewaris  meninggal  dunia. 2 Disinilah perbedaan  antara  perpindahan  kepemilikan  harta  dengan  jalan  wasiat  dan perpindahan  kepemilikan  harta  secara  jual  beli,  sewa  menyewa,  hibah  dan  lain sebagainya.
Wasiat  dalam  hukum  islam  kontemporer  pada  perkembangannya  dikenal dengan  adanya  wasiat  wajibah.  Di  negara-negara  muslim  seperti  Mesir,  Suriah, Maroko dan Tunisia melembagakan wasiat wajibah untuk mengatasi persoalan cucu yang orang tuanya meninggal lebih dahulu daripada kakek neneknya. 3 Di Indonesia lembaga wasiat wajibah diberlakukan untuk mengatasi hubungan antara anak angkat dan  orang  tua  angkat  yang  tidak  dapat  menerima  waris  dengan  diberikan  wasiat wajibah  sebanyak-banyaknya  1/3  dari  harta  wasiat  atau  harta  warisan. 4 Dalam perkembangan  terakhir  ketentuan  wasiat  wajibah  pada  Pasal  109  KHI  telah direkonstruksi  melalui  beberapa  putusan  Mahkamah  Agung  RI  yang  memberikan bagian kepada ahli waris non muslim melalui jalan wasiat wajibah, 5 putusan tersebut kemudian diikuti oleh hakim pada tingkat pertama dan bandung melalui beberapa putusannya sehingga menjadi sebuah yurisprudensi.

## METODE PENELITIAN
Untuk  menjawab  permasalahan  tersebut  dilakukan  penelitian hukum normatif atau doktrinal, sehingga diketahui kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya. 6 Oleh karena itu landasan teoritis yang dipergunakan adalah landasan  teoritis  yang  terdapat  dalam  tataran  teori  hukum  normatif  baik  yang terkandung dalam Al Qur’an dan Hadits Nabi SAW maupun Peraturan Perundang- undangan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Pengertian Wasiat
Wasiat  secara  etimologi  berasal  dari  kata wasiat ( ةيصولا ) berasal  dari  kata “ washshaitu ( تيصو ), asy-syaia ( ئيشلا ), ushiiyah ( هيصأ ), artinya: aushaltu ( تلصوأ ) (aku menyampaikan  sesuatu)”.yang  juga  berarti  pesanan,  jadi  berwasiat  juga diartikan berpesan.  Sedangkan secara terminologi wasiat adalah pemberian seseorang kepada
2 Pasal 171 huruf (f) KHI
3 Raihan A. Rasyid, Penggantian Ahli Waris Dan Wasiat Wajibah , dalam Cik Hasan Bisri et al (eds),  1999, Kompilasi  Hukum  Islam  Dan  Peradilan  Agama  Dalam  Sistem  Hukum  Nasional ,  Logos Wacana Ilmu, Jakarta, hlm. 88-89.
4 Pasal  209 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan, (1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta wasiat anak angkatnya (2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak- banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.
5 Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 368.K/AG/1995  tanggal 16 Juli 1998, yang  memutuskan  memberikan  anak  perempuan  kandung  yang  non  muslim  mendapatkan  bagian dengan jalan wasiat wajibah.
6 Johnny  Ibrahim, Teori  dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif ,  (Malang:  Bayumedia, 2013). h. 57

## Muntasir, Oyo Sunaryo Mukhlas
Wasiat Dalam Perkembangan Hukum Islam Kontemporer Di Indonesia
orang  lain,  baik  berupa  barang,  pelunasan  hutang  atau  manfaat  supaya memilikibarang tersebut setelah meninggalnya si pemberi wasiat. 7
Ada  beberapa  definisi  wasiat  menurut  para  imam  madzab.  Menurut  Imam Hanafi,  wasiat  adalah  pemberian  hak  milik  yang  dilaksanakan  setelah  pemberinya meninggal dunia dengan jalan tabarru` (sukarela). 8
Imam  Malik  memberikan  definisi  yang  lebih  rinci  dengan  memasukkan jumlah harta yang dapat diwasiatkan. Menurut Imam Malik, wasiat adalah transaksi yang mengharuskan penerima wasiat berhak memiliki sepertiga harta peninggalan si pemberi  wasiat  setelah  meninggal  atau  mengharuskan  penggantian  hak  1/3 (sepertiga) harta si pewasiat kepada penerima. 9
Imam  Syafi’i  mendefinisikan  wasiat adalah  suatu  perbuatan  baik  dengan memberi hak yang pelaksanaannya berlaku setelah wafat, baik diucapkan atau tidak. 10 Sedangkan Imam   Ahmad   memberikan   rumusan  yang  lebih sederhana dibandingkan Imam-imam mazhab lain, bahwa wasiat adalah transaksi yang berlaku setelah  wafat,  seperti  berwasiat  kepada  seseorang  agar  memelihara  anaknya  yang masih  kecil  atau  mengawini  anak  perempuannya  atau  menyisihkan  sepertiga hartanya, dan lain-lain. 11
Menurut jumhur ulama, sebagaimana dijelaskan oleh al- ‘Allamah Muhammad ibn  Abdurrahman  ad-Dimasyqi,      yang      merangkum rumusan  wasiat  sebagai penyerahan pemilikan sesuatu kepada seseorang sesudah pemilik tersebut meninggal dunia, diperbolehkan dalam agama Islam tetapi tidak diwajibkan. 12
Sementara itu dalam KHI dijelaskan bahwa definisi wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. 13 Dalam definisi tersebut secara sederhana dapat dipahami bahwa  objek  yang  diwasiatkan hanya berbentuk  benda  dan  tidak  dalam  yang  lain. Sedangkan  penerima  wasiat  ditujukan  kepada  seseorang  atau  badan  hukum  yang dikehendaki pemberi wasiat.
Beberapa pengertian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa wasiat adalah pemberian  seseorang  kepada  orang  lain  baik  berupa  benda,  atau  sekedar  manfaat yang akan menjadi milik bagi orang yang akan diberikan wasiat tanpa mengharapkan imbalan (tabarru’) yang pelaksanaannya berlaku setelah orang yang berwasiat telah meninggal dunia.
7 Sayyid  Sabiq, Fikih  Sunnah , Terj. Mudzakir  A.S,  Juz.  XIV,  (Bandung:  PT.  Al- Ma’arif, 1987), 220
8 Syams al Din al Syarakhsiy, al Mabsuth Syarh al Kafiy, (Mesir: t.pn, 1331 H), Juz XXVII, h. 142; lihat juga al Mahammi Subhi al Mahmashani, al Mabadi` al Syar`iyyah wa al Qanuniyyah, (Beirut: Dar al `Ilm al Malayin, 1967), Cet. IV, h. 151.
9 Abd al Rahman al Jaziri, Kitab Fiqh `ala Mazahib al Arba`ah, (Beirut: Dar al Fikr, 1986), Juz III, h. 316.
10 Abd al Rahman al Jaziri, Kitab Fiqh…, h. 316
11 Abd al Rahman al Jaziri, Kitab Fiqh… h. 316
12 Syaikh al- ‘Allamah Muhammad ibn ‘Abdurrahman ad -Dimasyqi, Rahmah…, h. 330
13 Pasal 171 huruf (f) KHI

## Muntasir, Oyo Sunaryo Mukhlas
Wasiat Dalam Perkembangan Hukum Islam Kontemporer Di Indonesia

## Dasar Hukum Wasiat
Menurut para ulama, hukum pelaksanaan wasiat telah diatur dalam al Qur`an, al Sunnah, dan Ijma’:
a. Al Qur’an
Dalam al Qur`an, ketentuan tentang wasiat diungkap secara tegas dalam Q.S. al Baqarah (2) ayat: 180:
َمْلِبِ َينِبَرْ قَْلْاَو ِنْيَدِلاَوْلِل ُةَّيِصَوْلا اًْيَْخ َكَرَ ت ْنِإ ُتْوَمْلا ُمُكَدَحَأ َرَضَح اَذِإ ْمُكْيَلَع َبِتُك اًّقَح ۖ  ِفوُرْع
َينِقَّتُمْلا ىَلَع
Artinya: Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda- tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib  kerabatnya  secara  ma'ruf,  (ini  adalah)  kewajiban  atas  orang-orang  yang bertakwa.
Selanjutnya, ketentuan wasiat ini juga terdapat dalam surat Al Maidah ayat 106: لْدَع اَوَذ ِناَنْ ثا ِةَّيِصَوْلا َينِح ُتْوَمْلا ُمُكَدَحَأ َرَضَح اَذِإ ْمُكِنْيَ ب ُةَداَهَش اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّ يَأ َيَ ْمُكْنِم َُنوُسِبَْتَ ۚ  ِتْوَمْلا ُةَبيِصُم ْمُكْتَ باَصَأَف ِضْرَْلْا  ِفِ ْمُتْ بَرَض ْمُتْ نَأ ْنِإ ْمُكِْيَْغ ْنِم ِناَرَخآ ْوَأ ِدْعَ ب ْنِم اَم َهَش ُمُتْكَن  َلََو ۙ َٰبَْرُ ق اَذ َناَك ْوَلَو اًنََثَ ِهِب يَِتَْشَن  َلَ ْمُتْ بَ تْرا ِنِإ َِّللَِّبِ ِناَمِسْقُ يَ ف ِة َلََّصلا َّنَِّإ َِّللَّا َةَدا
َينِِثَ ْلْا َنِمَل اًذِإ
Artinya:  “Hai  orang -orang  yang  beriman,  apabila  salah  seorang  kamu  menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan dimuka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. Kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu: "(Demi Allah) kami tidak akan membeli  dengan  sumpah  ini  harga  yang  sedikit  (untuk  kepentingan  seseorang), walaupun dia karib kerabat, dan tidak (pula) kami menyembunyikan persaksian Allah; sesungguhnya kami kalau demikian tentulah termasuk orang-orang yang berdosa". 14
b. Hadits Nabi SAW:
َرَمُع َنْبا  ِنِْعَ ي َِّللَّا ِدْبَع ْنَع
ُهَل  مِلْسُم  ئِرْما ُّقَح اَم َلاَق َمَّلَسَو ِهْيَلَع َُّللَّا ىَّلَص َِّللَّا  ِلوُسَر ْنَع ُهَدْنِع ٌةَبوُتْكَم ُهُتَّ يِصَوَو  َّلَِإ ِْينَتَلْ يَل ُتيِبَي ِهيِف يِصوُي ٌءْيَش Artinya: “Dari Abdullah bin Umar dari Rasulullah SAW, beliau berkata, "Tidaklah hak seorang muslim yang memiliki sesuatu yang diwasiatkan untuk bermalam selama dua malam melainkan wasiatnya telah tertulis di sisinya." HR. Abu Daut. 15
14 QS. al Maidah [5] ayat: 106.
15 HR.  Abu  Daut.No.  2478, dalam  Kitab:  wasiat,  Bab:  sesuatu  yang  diperintahkan  untuk diwasiatkan. Ensiklopedia Hadits.

## Muntasir, Oyo Sunaryo Mukhlas
Wasiat Dalam Perkembangan Hukum Islam Kontemporer Di Indonesia
Hadits yang lain yang menyebut tentang wasiat adalah :
ِهْيَلَع َُّللَّا ىَّلَص َِّللَّا َلوُسَر ُتْعَِسَ
َّلُك ىَطْعَأ ْدَق ََّللَّا َّنِإ ِعاَدَوْلا ِةَّجِح َماَع ِهِتَبْطُخ  ِفِ ُلوُقَ ي َمَّلَسَو ثِراَوِل َةَّيِصَو  َلََف ُهَّقَح   قَح يِذ Artinya:  "Aku  mendengar  Rasulullah  SAW  bersabda  pada  saat  khutbah  haji  wada': 'Sesungguhnya  Allah  Subhanahu  wa  Ta'ala  telah  memberi  masing-masing  orang haknya, maka tidak ada harta wasiat bagi ahli waris.'"HR. Ibnu Majah.No. 2704. 16 c. Ijmak
Dalil tentang bolehnya melaksanakan wasiat juga disandarkan kepada ijma` para ulama. Pada dasarnya, para ulama sepakat bahwa tindakan wasiat merupakan syari`at Allah dan Rasul-Nya. Hal ini didasarkan pada ayat-ayat dan hadits di atas. yang  mengedepankan  urgensi  pelaksanaan  wasiat,  tidak  hanya  bagi  orang  yang berwasiat, tetapi juga bagi penerima wasiat dan ahli waris yang akan ditinggalkan.
Praktek pelaksanaan wasiat ini telah dilakukan oleh umat  Islam sejak zaman Rasulullah  saw  hingga  sampai  sekarang.  Tindakan  yang  demikian  tidak  pernah diingkari oleh siapapun. Dan ketiadaan ingkar seseorang itu menunjukkan  adanya ijma’ atau kesepakatan umat Islam bahwa wasiat merupakan syari’at Allah swt dan Rasulnya  yang  didasarkan  atas  nash-nash  al- Qur’an  maupun  Hadis  Nabi  yang menerangkan tentang keberadaan wasiat. 17
Umat  Islam  sejak  dari  zaman  Rasulullah  SAW.sampai  sekarang  banyak menjelaskan  wasiat.  Perbuatan  yang  demikian  itu  tidak  pernah  diingkari  oleh seorangpun. Ketiadaan ingkar seseorang itu menunjukkan adanya Ijma. 18

## Rukun dan Syarat Wasiat
Wasiat merupakan syariat agama Islam, sehingga dalam pelaksanaannya harus memenuhi  syarat  dan  rukun  yang  jelas. rukun  wasiat  menurut  para  ulama’  ada  4 (empat) macam, yaitu: 19
1) Mushi (orang yang berwasiat),
2) Mushalahu (orang yang menerima wasiat),
3) Mushibihi (barang yang di wasiatkan),
4) Sighat (lafal ijab dan qabul)
Sesuai  dengan  rukun  wasiat  yang  dikemukakan  di  atas,  maka  fuqaha menetapkan syarat-syarat dari  masing-masing  rukun wasiat sebagai berikut:
1) Syarat  orang  yang  berwasiat, orang  yang  berwasiat  harus  memenuhi  syarat adalah  orang  yang cakap  bertindak  hukum  dan  wasiat  dilakukan  dengan  sadar dan  sukarela.  Pasal  195  ayat  1  KHI  menentukan,  orang  yang  telah  berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan.
16 HR.  Ibnu  Majah.  No.  2704, dalam  Kitab:  Wasiat,  Bab:  Tidak  Ada  Wasiat  bagi  Ahli  Waris. Ensiklopedia Hadits.
17 M. Ali Hasan, Hukum Warisan dalam Islam , h. 21.
18 Fatchur Rahman, Fiqih Waris , (Bandung: Al- Ma’arif, 1975), h. 51
19 Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, Juz II, (Semarang: Toha Putra, tt), 561

## Muntasir, Oyo Sunaryo Mukhlas
Wasiat Dalam Perkembangan Hukum Islam Kontemporer Di Indonesia
2) Syarat penerima wasiat , bukan ahli waris dari orang yang berwasiat dan bukan orang  yang  membunuh  si  pemberi wasiat.  Jumhur  ulama’  berpendapat  boleh wasiat kepada ahli waris asalkan mendapat izin dari ahli waris lainnya. Pendapat yang  kedua  adalah  bahwa  wasiat  tidak  boleh  diberikan  kepada  ahli  waris walaupun  ahli waris lainnya memberikan izin. Dalam KHI pada Pasal 195 ayat 3, Wasiat kepada ahli waris hanya berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris.
3) Syarat harta/benda yang di wasiatkan , barang yang diwasiatkan oleh pewasiat disyaratkan  adalah  harus  miliknya  sendiri,  tidak  milik  orang  lain,  juga  tidak dalam tanggungan orang lain. Selain itu barang tersebut harus berwujud. Adapun barang yang tidak berwujud misalnya hak dan  manfaat suatu barang, para ulama berbeda pendapat atas sah atau tidaknya wasiat semacam ini. Pasal 194 ayat (2) menentukan, harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat.
4) Syarat yang berkenaan dengan ijab qabul , sighat wasiat sebagaimana bentuk perikatan  lainnya  terdiri  dari  ijab  dan  qabul.  Ijab  merupakan  perkataan  atau pernyataan  atau  statemen  dari  orang  yang  memberikan  wasiat  disebut  pula mushi. Sedangkan  qabul  adalah  perkataan  atau  pernyataan  oleh  orang  atau lembaga yang menerima wasiat disebut pula dengan mushalahu . Adapun bentuk dari wasiat adalah ucapan, tulisan, atau isyarat (ini dikhususkan bagi orang yang bisu  yang  tidak  dapat  berbicara).    Pasal  195  ayat  1  KHI  menegaskan,  wasiat dilakukan  secara  lisan  di  hadapan  2  (dua)  orang  saksi,  atau  secara  tertulis  di hadapan dua orang saksi, atau di hadapan notaris.

## WASIAT  DALAM  PERKEMBANGAN  HUKUM  ISLAM  KONTEMPORER  DI INDONESIA Wasiat Wajibah
Term wasiat wajibah boleh dikatakan salah satu istilah kontemporer di dunia Islam.  Dalam  kitab-kitab  klasik  selama  ini  hanya  ditemui  istilah  wasiat,  tidak  ada istilah wasiat wajibah. Tetapi substansinya secara umum sudah dibahas para ulama terdahulu. Dewasa ini istilah wasiat wajibah sudah popular di berbagai belahan dunia Islam, bahkan sudah menjadi hukum positif di negara-negara Islam, tidak terkecuali di Indonesia.
Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  selain  mengatur  masalah  wasiat  biasa  juga mengatur dan mengintrodusir hal baru dalam khazanah hukum Islam di Indonesia yaitu mengenai wasiat wajibah. 20 Pasal  209 KHI menyatakan:
(1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat  diberi  wasiat  wajibah  sebanyak-banyaknya  1/3  dari  harta  wasiat  anak angkatnya.
(2) Terhadap  anak  angkat  yang  tidak  menerima  wasiat  diberi  wasiat  wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya
20 Pengaturan ini dianggap baru apabila dikaitkan dengan aturan di dalam fiqh klasik bahkan perundang-undangan kewarisan yang berlaku di berbagai dunia Islam kontemporer.

## Muntasir, Oyo Sunaryo Mukhlas
Wasiat Dalam Perkembangan Hukum Islam Kontemporer Di Indonesia
Berdasarkan pasal ini harta warisan seorang anak angkat atau orang tua angkat harus  dibagi  sesuai  aturan  warisan  biasa,  yaitu  dibagi-bagikan  kepada  orang  yang mempunyai hubungan darah (kerabat) yang menjadi ahli warisnya, orang tua angkat atau anak angkat tidak akan memperoleh harta warisan karena dia bukan ahli waris. Namun  orang  tua  angkat  tersebut  dianggap  telah  meninggalkan  wasiat – oleh karenanya  diberi  nama  wasiat  wajibah – maksimal  sebanyak  1/3  harta  untuk  anak angkatnya, atau sebaliknya dari anak angkat untuk orang tua angkatnya. Bertolak dari pasal ini pula kemudian dikenal dengan asas wasiat wajibah , yang merupakan salah satu asas dalam Hukum Kewarisan dalam KHI. 21
Dalam KHI pada Bab I mengenai Ketentuan Umum Pasal 1 tidak memberikan definisi secara eksplisit tentang wasiat wajibah. Namun secara teori wasiat wajibah didefinisikan  sebagai  tindakan  yang  dilakukan  penguasa  (hakim)  sebagai  aparat negara  untuk  memaksa  atau  memberi  putusan  wajib  wasiat  bagi  orang  yang  telah meninggal dunia yang diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu. 22 Ensiklopedi Hukum Islam memberikan definisi wasiat wajibah adalah suatu wasiat  yang  diperuntukkan  kepada  para  ahli  waris  atau  kerabat  yang  tidak memperoleh  bagian  harta  warisan  dari  orang  yang  wafat,  karena  adanya  suatu halangan syara’ 23 Hasby Ash Shiddieqy 24 menjelaskan bahwa wasiat wajibah adalah wajib bagi kerabat-kerabat yang terhalang menerima harta pusaka. Selanjutnya beliau mengutip dari Al-Jashash dalam kitab Ahkamul Qur’an , menjelaskan bahwa Surat Al- Baqarah (2) : 180 terang menunjuk kepada wajibnya wasiat bagi keluarga yang tidak mendapat pusaka. Perkataan “kutiba” dalam ayat itu bermakna “furida” (difardlukan) dan perkataan bi alma’ruf haqqan ‘ala al -muttaqin, adalah suatu lafadz yang sangat kuat  menunjuk  kepada  wajibnya  wasiat,  sehingga  menurut  beliau ma’ruf sebagai suatu hak (kewajiban) atas segala orang yang bertaqwa. Dan Allah SWT menjadikan pelaksanaan wasiat ini salah satu dari syarat taqwa menunjukkan kepada kewajiban wasiat itu. 25 Menurut Fatchur Rahman, disebut wasiat wajibah karena dua hal, yaitu : 26
1. Hilangnya  unsur  ikhtiar  bagi  si  pemberi  wasiat  dan  munculnya  unsur  kewajiban melalui  pandangan  atau  surat  keputusan  tanpa  tergantung  kerelaan  orang  yang berwasiat dan persetujuan si penerima wasiat.
21 Asas Wasiat Wajibah , maksudnya anak angkat dan ayah angkat secara timbal balik dapat melakukan wasiat tentang harta masing-masing, bila tidak ada wasiat dari anak angkat kepada ayah angkat  atau  sebaliknya,  maka  ayah  angkat  dan/atau  anak  angkat  dapat  diberi  wasiat  wajibah  oleh Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar’iyah secara ex officio maksimal 1/3 bagian dari harta warisan. Baca  Pedoman  Pelaksanaan  Tugas  Dan  Administrasi  Peradilan  Agama,  Buku  II    Edisi  Revisi, Mahkamah Agung RI Direktoral Jendral Badan Peradilan Agama, Jakarta, 2014, hlm. 161.
22 Abdul  Manan, Beberapa  Masalah  Hukum  Tentang  Wasiat  Wajibah  Dan  Permasalahannya Dalam Konteks Kewenangan Peradilan Agama , Mimbar  Hukum Aktualisasi Hukum Islam Nomor 38 Tahun IX, 1998, hlm. 23.
23 Abdul  Aziz  Dahlan  (ed), Ensiklopedi  Hukum  Islam ,  (Jakarta:  PT.  Ichtiar  Baru  van  Hoeve, 1996), hlm. 1930.
24 TM. Hasbi  Ash-Shiddiqy, Fiqih  Mawaris ,  (Semarang:  PT.  Pustaka  Rizki  Putra,  1999),  hlm. 274.
25 TM. Hasbi Ash-Shiddiqy, Fiqih Mawaris , (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1999), hlm. 274 .
26 Fatchur Rahman, Ilmu Waris , (Bandung: al- Ma’arif, 1981), cet. ke -2, hlm. 65.

## Muntasir, Oyo Sunaryo Mukhlas
Wasiat Dalam Perkembangan Hukum Islam Kontemporer Di Indonesia
2. Ada  kemiripannya  dengan  ketentuan  pembagian  harta  pusaka  dalam  hal penerimaan laki-laki dua kali lipat bagian perempuan.
KHI  mempunyai  ketentuan  tersendiri  tentang  wasiat  wajibah  dan  berbeda dalam  pengaturannya  dari  negara-negara  muslim  yang  lain.  Konsep  KHI  adalah memberikan wasiat wajibah kepada orang tua angkat atau anak angkat. Sementara negara-negara muslim lain seperti Mesir, Suriah, Maroko dan Tunisia melembagakan wasiat wajibah untuk mengatasi persoalan cucu yang orang tuanya meninggal lebih dahulu daripada kakek neneknya. 27
Melihat  latar  belakang  penyusunan  KHI  dapat  diperoleh  beberapa  alasan tentang penetapan wasiat wajibah terbatas pada anak dan orang tua angkat yaitu: Pertama , para ulama Indonesia belum dapat menerima konsep anak angkat sebagai ahli waris sebagaimana berlaku dalam hukum adat.
Kedua, pelembagaan  ahli  waris  pengganti  terhadap  cucu  yang  ditinggal  mati  lebih dulu  oleh  orang  tuanya  dipandang  lebih  adil  dan  lebih  berkemanusiaan  bagi masyarakat Indonesia. 28
Adapun ide yang ada dibalik semangat untuk mengkonstruksi wasiat wajibah tersebut  adalah  para  ahli  hukum  Islam  Indonesia  merasa  berkewajiban  untuk menjembatani  kesenjangan  antara  hukum  Islam  dan  hukum  adat.  Karena sebagaimana  diketahui  hukum  Islam  secara  keras  menolak  lembaga  adopsi, sementara di kalangan keluarga Islam di Indonesia banyak ditemui praktik adopsi, maka para ahli hukum Islam di Indonesia berusaha mengakomodasikan sistem nilai yang ada dalam kedua hukum itu dengan jalan mengambil  institusi wasiat wajibah yang berasal dari hukum Islam sebagai sarana untuk menerima fasilitas nilai moral yang ada dibalik praktik adopsi dalam hukum adat. Usaha ini menurut Ratno Lukito, harus  dilakukan  karena  realitas  sosial  menunjukkan  bahwa  masyarakat  yang memperaktikkan adopsi tersebut, orang tua angkat selalu memikirkan kesejahteraan anak angkatnya ketika mereka sudah meninggal. 29
Keberadaan KHI menetapkan lembaga wasiat wajibah terhadap anak angkat dan orang tua angkat yang berbeda dengan lembaga wasiat wajibah yang dikenal di negara-negara Islam lain dapat merangsang tumbuhnya pemahaman yang antisipatif terhadap perkembangan kebutuhan hukum. Dalam praktiknya wasiat wajibah inipun diserahkan kepada inisiatif hakim atau pembentukannya oleh negara. Karena wasiat wajibah  pada  dasarnya  merupakan  tindakan  yang  dilakukan  penguasa  atau  hakim sebagai aparat negara untuk “memaksa” atau membe ri putusan wajib bagi orang yang telah meninggal yang diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu. 30
27 Raihan A. Rasyid, Penggantian Ahli Waris Dan Wasiat Wajibah , dalam Cik Hasan Bisri et al (eds),  1999, Kompilasi  Hukum  Islam  Dan  Peradilan  Agama  Dalam  Sistem  Hukum  Nasional ,  Logos Wacana Ilmu, Jakarta, hlm. 88-89.
28 Hartini, Wasiat Wajibah Dalam Komilasi Hukum Islam Di Indonesia, Mimbar Hukum No. 37 tahun II, 2001 , hlm. 189.
29 Ratno Lukito Hukum Islam dan Realitas Sosial, (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, 2008),hlm. 111
30 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 362.

## Muntasir, Oyo Sunaryo Mukhlas
Wasiat Dalam Perkembangan Hukum Islam Kontemporer Di Indonesia

## Wasiat Wajibah Kepada Ahli Waris Non Muslim
Dalam  hukum  kewarisan  Islam  ada  ketentuan  mengenai  halangan  untuk menerima warisan (mawani’ al -irts) . Halangan untuk menerima warisan adalah hal- hal yang menyebabkan gugurnya hak ahli waris untuk menerima warisan dari harta peninggalan pewaris. Hal-hal yang dapat menghalangi tersebut telah disepakati para ulama ada tiga, yaitu : pembunuhan, berlainan agama, perbudakan, dan yang tidak disepakati ulama adalah berlainan negara. 31 Didalam KHI tidak menyebutkan secara langsung perbedaan agama sebagai penghalang untuk dapat mewarisi, namun Pasal 171 huruf b dan c KHI menyatakan bahwa pewaris dan ahli waris harus dalam keadaan beragama Islam. hal ini menunjukkan bahwa apabila salah satunya tidak beragama Islam maka di antara keduanya tidak dapat saling mewarisi.
Sementara  itu  masyarakat  Indonesia  sangat  majemuk  yang  tidak  dapat dihindari  dari  persoalan  penegakan  hukum  yang  berkeadilan  bagi  semua  warga negara  Indonesia  terlepas  dari  agama,  suku,  dan  budaya,  sehingga  tidak  tertutup kemungkinan hubungan hukum yang terjadi antara para pihak yang berbeda agama. Perbedaan  agama  tersebut  dapat  terjadi  ketika  pewaris  meninggal  dalam  keadaan beragama  Islam  (muslim),  sementara  para  ahli  waris  ada  yang  beragama  Islam (muslim)  dan  ada  juga  yang  beragama  non  Islam  (non  muslim),  atau  sebaliknya, ketika pewaris non muslim, sementara para ahli waris ada yang muslim dan ada yang non muslim. 32
Dalam perkembangannya beberapa tahun terakhir ini, asumsi  tersebut  secara faktual    dipraktikkan  oleh  hakim  dalam  beberapa  putusannya.  Mahkamah  Agung dalam beberapa putusannya telah merekonstruksi ketentuan wasiat wajibah untuk memutuskan  beberapa  kasus  yang  belum  ada  ketentuan  hukumnya.  Berdasarkan beberapa putusan Mahkamah Agung RI (MA RI) ternyata wasiat wajibah diberikan kepada ahli waris non muslim.
Pertama, Putusan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor: 368.K/AG/1995 tanggal 16 Juli 1998, yang memutuskan memberikan anak perempuan kandung yang non muslim mendapatkan bagian dengan jalan wasiat wajibah.
Kedua, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 51.K/AG/1999 tanggal  29 Februari 1999 yang memutuskan  memberikan kepada saudara kandung yang non muslim melalui jalan wasiat wajibah.
Ketiga, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 16.K/AG/2010 tanggal 30 April 2010, yang memutuskan tentang hak mewaris istri non muslim dari suami yang beragama Islam mendapatkan bagian melalui wasiat wajibah.
Putusan  MA  RI  yang  memberikan  kepada  ahli  waris  non  muslim  melalui wasiat wajibah diluar ketentuan wasiat wajibah yang ada dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum  Islam  kemudian  diikuti  oleh  beberapa  hakim yudex  factie di  lingkungan Peradilan  Agama  dalam  memutus  perkara  yang  sama  telah  menjadi  sebuah yurisprudensi.
31 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia , Kencana Prenada Media, Jakarta, 2014, cet. Ke-4, hlm. 206.
32 Muhamad Isna Wahyudi, “Penegakan Keadilan Dalam Kewarisan Beda Agama: Kajian Lima Penetapan  dan  Dua  Putusan  Pengadilan  Agama  dalam  Perkara  Waris  Beda  Agama ”,  dalam Jurnal Yudisial , (Jakarta: KY-RI, 2015), Vol. 8, No. 3, Desember 2015, hal. 270.

## Muntasir, Oyo Sunaryo Mukhlas
Wasiat Dalam Perkembangan Hukum Islam Kontemporer Di Indonesia
Ada  beberapa  putusan  dan  penetapan  hakim  tingkat  pertama  dan  banding yang mengikuti putusan MA RI dalam pertimbangan hukumnya dengan memberikan wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim atau pihak lain di luar ketentuan Pasal 209 KHI. Putusan-putusan tersebut adalah sebagai berikut :
1. Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3321/Pdt.G/2010/PA.Sby Tanggal 16 Agustus  2011.  Dalam  pertimbangannya  Majelis  Hakim  memutuskan  bahwa  dua orang ahli waris non muslim mendapatkan bagian didasarkan pada kriteria wasiat wajibah, sesuai dengan pembagian yang telah ditentukan/disepakati ketika masih hidup;  halmana  sesuai  dengan  Yurisprudensi  Putusan  Mahkamah  Agung  RI Nomor 368K/AG/1995 dan 51 K/AG/1999.
2. Penetapan Pengadilan Agama Surabaya Nomor : 473/Pdt.P/2010/PA.Sby tanggal 16 Agustus 2010. Majelis Hakim menetapkan ahli waris non muslim yang tidak dapat menjadi ahli waris yang bersangkutan tetap berhak memperoleh harta warisan dari pewaris yang beragama Islam berdasarkan wasiat wajibah, bukan dalam kapasitas sebagai ahli waris tetapi dalam kapasitas sebagai penerima wasiat wajibah (secara serta  merta  walau  tidak  diwasiatkan),  sesuai  dengan  Yurisprudensi  Putusan Mahkamah  Agung  RI.  Nomor  :  368  K  /  AG  /  1995  tanggal  16  Juli  1998  dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 51 K/AG/1999 tanggal 29 September 1999.
3. Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2554/Pdt.G/2011/PA.JS Tanggal 12 September 2012. Majelis Hakim sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung Republik  Indonesia  dalam  Yurisprudensi  Nomor  368  K/AG/1995  tanggal  16  Juli 1998  dan  Yurisprudensi  Nomor  51  K/AG/1999  tanggal  29  Februari  1999  yang kemudian  diambil  alih  sebagai  pendapat  majelis  bahwa  ahli  waris  yang  tidak beragama Islam tidak dapat menjadi ahli waris, namun dapat diberikan bagian dari harta warisan tersebut melalui wasiat wajibah yang bagiannya tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sah.
4. Putusan Pengadilan Agama Kebonjahe Nomor 002/Pdt.G/2011/PA.Kbj  Tanggal 21 Pebruari  2011.  Dalam  pertimbangnnya  Majelis  Hakim  berpendapat  meskipun Penggugat  (yang  non  muslim)  tidak  berhak  sebagai  ahli  waris,  akan  tetapi berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 51K/AG/1999, Penggugat berhak mendapatkan bagian sebagai penerima wasiat wajibah atas harta warisan almarhum.
5. Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor : 84/Pdt.P/2012/PA.JU  tanggal 11  September  2012.  Dalam  pertimbangnnya  Majelis  Hakim  menyatakan,  bahwa meskipun Pemohon II terhalang untuk mendapatkan harta warisan dari Pewaris, namun  Pemohon  II  masih  dapat  menerima  harta  warisan  dari  Pewaris  dengan jalan wasiat. Apabila Pewaris ketika masih hidupnya tidak ada memberikan wasiat, maka  Pemohon  II  dapat  menerima  harta  dengan  jalan  wasiat  wajibah.  Wasiat wajibah adalah wasiat yang pelaksanaannya tidak pengaruhi atau tidak bergantung kepada kemauan atau kehendak si yang meninggal dunia, melainkan didasarkan kepada Putusan Pengadilan Agama. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah  Agung  RI  Nomor  :  368.  K/AG/1995,  tanggal  16 Juli  1998  jo  Nomor    : 51.K/AG/1995, tanggal 29 September 1999.

## Muntasir, Oyo Sunaryo Mukhlas
Wasiat Dalam Perkembangan Hukum Islam Kontemporer Di Indonesia
6. Putusan  Pengadilan  Tinggi  Agama  Bandung  Nomor  168/Pdt.G/2012/  PTA.Bdg tanggal  19  Juli  2012.  Majelis  Hakim  Pengadilan  Tinggi  Agama  Bandung memutuskan sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 368 K/AG/1995 tanggal  10  Juli  1998  dan  Nomor  51  K/AG/1999  tanggal  29  September  1999  yang dapat  dipedomani  bahwa  kepada  seseorang  yang  berdasarkan  hubungan kekerabatan  termasuk  ahli  waris,  akan  tetapi  menurut  Hukum  Islam  terhalang karena beda agama dapat diberikan bagian atas dasar wasiat wajibah.

## KESIMPULAN
Sebagaimana uraian dan analisa yang dipaparkan dimuka maka dapat diambil simpulan sebagai berikut :
1. Wasiat  adalah pemberian  seseorang  kepada  orang  lain  baik  berupa  benda,  atau sekedar manfaat yang akan menjadi milik bagi orang yang akan diberikan wasiat tanpa  mengharapkan  imbalan (tabarru’) yang  pelaksanaannya  berlaku  setelah orang  yang  berwasiat  telah  meninggal  dunia,  pelaksanaannya  harus  memenuhi ketentuan rukun dan syarat wasiat.
2. Dalam perkembangannya hukum Islam kontemporer telah dikenal dengan adanya wasiat wajibah, yaitu sebagai tindakan yang dilakukan penguasa (hakim) sebagai aparat  negara  untuk  memberikan  putusan  wajib  wasiat  bagi  orang  yang  telah meninggal dunia yang diberikan kepada orang tua angkat kepada anak angkat atau sebaliknya sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan (Pasal 209 KHI), sedangkan di  negara-negara  muslim  lain  seperti  Mesir,  Suriah,  Maroko  dan  Tunisia melembagakan wasiat wajibah untuk mengatasi persoalan cucu yang orang tuanya meninggal  lebih  dahulu  daripada  kakek  neneknya.  Ketentuan  hukum  wasiat wajibah dalam Pasal 209 KHI telah direkonstruksi melalui beberapa Putusan MARI dengan memberikan kepada ahli waris non muslim melalui wasiat wajibah, yang kemudian diikuti oleh beberapa putusan hakim pada tingkat pertama dan banding sehingga menjadi sebuah Yurisprudensi.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia , Kencana Prenada Media, Jakarta, 2014, cet. Ke-4,
Abdul  Aziz  Dahlan  (ed), Ensiklopedi  Hukum  Islam ,  (Jakarta:  PT.  Ichtiar  Baru  van Hoeve, 1996),
Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003). Fatchur Rahman, Ilmu Waris , (Bandung: al- Ma’arif, 1981), cet. ke -2 Hartini, Wasiat Wajibah Dalam Komilasi Hukum Islam Di Indonesia, Mimbar Hukum No. 37 tahun II, 2001.
Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, Juz II, (Semarang: Toha Putra, tt)
Raihan  A.  Rasyid, Penggantian  Ahli  Waris  Dan  Wasiat  Wajibah ,  dalam  Cik  Hasan Bisri et al (eds), 1999, Kompilasi Hukum Islam Dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional , Logos Wacana Ilmu, Jakarta.
Ratno Lukito Hukum Islam  dan Realitas Sosial, (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, 2008).

## Muntasir, Oyo Sunaryo Mukhlas
Wasiat Dalam Perkembangan Hukum Islam Kontemporer Di Indonesia
Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II Edisi Revisi, Mahkamah  Agung  RI  Direktoral  Jendral  Badan  Peradilan  Agama,  Jakarta, 2014.
TM. Hasbi Ash-Shiddiqy, Fiqih Mawaris , (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1999). Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Abdul  Manan, Beberapa  Masalah  Hukum  Tentang  Wasiat  Wajibah  Dan Permasalahannya Dalam Konteks Kewenangan Peradilan Agama , MimbarHukum Aktualisasi Hukum Islam Nomor 38 Tahun IX, 1998.
Muhamad Isna Wahyudi, “Penegakan Keadilan Dalam Kewarisan Beda Agama: Kajian Lima  Penetapan  dan  Dua  Putusan  Pengadilan  Agama  dalam  Perkara  Waris Beda  Agama ”,  dalam Jurnal  Yudisial ,  (Jakarta:  KY-RI,  2015),  Vol.  8,  No.  3, Desember 2015.