## Dinamika usaha penangkapan ikan Pulau Sapeken 1904-1914

## Dynamics of Sapeken Island fishing business 1904-1914
Fajar Nugroho ajankboyz3@gmail.com
Universitas Tadulako, Jl. Soekarno Hatta Km. 9, Tondo, 94118, Palu Sulawesi Tengah Corresponding email: ajankboyz3@gmail.com

## Sejarah dan Budaya: Jurnal Sejarah, Budaya, dan Pengajarannya
Journal homepage: http://journal2.um.ac.id/index.php/sejarah-dan-budaya/index
Research
Article

## ARTICLE INFO
Received: March 29, 2023 Revised: June 12, 2023
Accepted: June 14, 2023 Published: June 30, 2023

## ABSTRACT
Fisheries is one of the two non-agricultural sectors that played an important role in the economy of the people of Sapeken Island in the late 19th to early 20th centuries. This study aims to explain that the role of the fishing elite (owners of capital and moneylenders)  succeeded  in  bringing  the  fishing  business  sector  to  fish  in  the direction  of  growth.  But  on  the  other  hand,  the  existence  of  this  group  makes fishermen  bound  to  the monopoly  system  they  control.  The method  used  in  this study  is  the  historical  method,  namely  topic  selection,  heuristics,  criticism, interpretation, and historiography. The findings produced in this study are that the fisheries sector is a place of business for the elite group of fishermen, they control and  dominate  this  sector  starting  from  the  provision  of  capital,  equipment, production,  and  distribution  of  fish  trade.  This  condition  ultimately  results  in fishermen  not  being  able  to  develop  their  own  business  network,  so  that  the productivity of the fishing effort becomes erratic.

## KEYWORDS
fisherman; fish catching; fisheries; Sapeken

## ABSTRAK
Perikanan merupakan salah satu dari dua sektor di luar pertanian yang memiliki peranan penting dalam perekonomian masyarakat Pulau Sapeken pada akhir abad ke-19 sampai awal abad ke-20. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan bahwa peran kelompok elit nelayan (pemilik modal dan pelepas uang) berhasil membawa sektor usaha penangkapan ikan ke arah pertumbuhan. Namun di sisi lain, dengan adanya kelompok tersebut membuat para nelayan menjadi terikat terhadap sistem monopoli  yang  dikendalikannya.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  metode  sejarah  yakni  pemilihan  topik,  heuristik,  kritik,  interpretasi,  dan historiografi. Temuan yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah sektor perikanan menjadi  tempat  ladang  bisnis  bagi  kelompok elit  nelayan, mereka  menguasi  dan mendominiasi  sektor  ini  mulai  dari  penyediaan  modal,  peralatan,  produksi,  dan distribusi  perdagangan  ikan.  Kondisi  ini  pada  akhirnya  mengakibatkan  para nelayan  tidak  dapat  mengembangkan  jaringan  usahanya  sendiri,  sehingga produktivitas usaha penangkapan ikan menjadi tidak menentu.

## KATA KUNCI
nelayan; penangkapan ikan; perikanan; Sapeken

## Permalink/DOI
10.17977/um020v17i12023p66-80
Copyright © 2023. Sejarah dan Budaya Email: jsb.journal@um.ac.id Print ISSN: 1979-9993 Online ISSN: 2503-1147
How to Cite APA Style:
Nugroho, F. (2023). Dinamika usaha penangkapan ikan Pulau Sapeken 1904-1914. Sejarah dan Budaya: Jurnal Sejarah, Budaya, dan Pengajarannya, 17 (1), 66- 80. https://dx.doi.org/10.17977/u m020v17i12023p66-80
This  work  is  licensed  under  a  Creative Commons  Attribution-ShareAlike  4.0 International (CC BY-SA 4.0) license.

## PENDAHULUAN
Masyarakat  yang  bertempat  tinggal  di  daerah  kepulauan  hampir  sebagian  besar penduduknya menitikberatkan pada sektor usaha perikanan dan kelautan. Pada abad 19 Pulau  Sapeken  merupakan  desa-desa  nelayan  yang  keseharian  masyarakatnya  selalu melakukan  usaha  penangkapan  ikan,  para  nelayan  umumnya  memanfaatkan  peran  Selat Madura, Laut Jawa ( Tjiptoatmodjo, 1983 ), dan perairan di kepulauan sebelah Timur Pulau Madura  sebagai  media  alam  dalam  mencukupi  kebutuhannya,  baik  untuk  lokasi penangkapan ikan maupun penghubung terhadap pusat dagang atau daerah pemasarannya ( Utomo, 2017 ).
Penangkapan  ikan  sebagai  sumber  mata  pencaharian  masyarakat  pada  dasarnya menawarkan  suatu  landasan  ekonomi  yang  kuat,  melalui  organisasi  usaha  penangkapan ikan yang baik mampu membuat nelayan sejahtera. Pertumbuhan usaha penangkapan ikan sangat  dipengaruhi  oleh  adanya  investasi  modal  yang  cukup  dan  adanya  pemasaran produksi ikan yang lancar. Sektor perikanan menjadi salah satu dari dua sektor terpenting di luar pertanian, setidak-tidaknya hingga paruh kedua abad 19. Pada masa-masa ini, usaha penangkapan ikan laut mengalami perkembangan yang pesat khususnya di kawasan Madura beserta  kepulauannya.  Perekonomian  nelayan  mengalami  pertumbuhan  yang  terus meningkat,  pendapatan  nelayan  dapat  diasumsikan  lebih  baik  dibandingkan  pendapatan rata-rata petani ataupun pendapatan buruh harian di perusahaan-perusahaan perkebunan.
Pada periode ini terdapat beberapa proses pengolahan dan pengawetan ikan yang lazim dilakukan oleh nelayan di Hindia-Belanda dengan cara pengasinan, pemindangan , dan pengasapan.  Dalam  hal  ini  garam  dibutuhkan  sebagai  bahan  utama  pengolahan  dan pengawetan ikan agar dapat bertahan lama, sementara penggunaan es masih belum dikenal ( Masyhuri,  1995 ).  Tersedianya  dan  tidaknya  garam  pada  gilirannya  sangat  menentukan terhadap  perkembangan  usaha  penangkapan  ikan.  Dengan  kata  lain,  semakin  terdapat garam untuk pengolahan ikan dan semakin baik sistem pengawetan yang dilakukan maka produksi ikan yang dihasilkan semakin dapat bertahan cukup lama dari pembusukan dan kesempatan pendistribusian ikan pun menjadi semakin luas pula.
Faktor  terpenting  yang  mempengaruhi  keadaan  tersebut  adalah  terintegrasinya sektor perikanan ke dalam sistem ekonomi sewa ( pachtselsel ), yakni sistem ekonomi yang muncul di daerah-daerah jajahan Asia Tenggara pada masa-masa abad 19 ( Masyhuri, 2009 ). Desentralisasi kekuatan-kekuatan  politik yang cukup  tajam  dan terbatasnya kemampuan pemerintah jajahan dalam mengumpulkan perolehan dari sektor pajak mendorong untuk melakukan kompromi, beraliansi dengan pihak ketiga sebagai perantara pajak. Dengan uang sewa tertentu yang dibayarkan kepada pemerintah, penyewa ( cadok ) memiliki hak untuk melakukan  penarikan  pajak  atas  pemukiman  nelayan  tertentu  yang  disewa  sekaligus memperoleh hak istimewa pembelian garam dengan harga murah dari pemerintah untuk pengawetan ikan. Tidak saja sektor penangkapan ikan, sistem sewa semacam ini diterapkan pula di sektor-sektor lainnya. Dalam hal ini pemerintah melakukan aliansi dengan golongan Cina  yang  secara  sosial-ekonomis  memiliki  kedudukan  kuat  dibandingkan  dengan masyarakat  lokal.  Orang  Cina  menempati  posisi  penting  dalam  sistem  ekonomi  sewa  di kalangan  masyarakat  nelayan,  mereka  juga  bertindak  sebagai  penyalur  utama  barang- barang dan jasa kepada penguasa kolonial ( Semedi, 2003 ).
Namun demikian, pemerintah Hindia-Belanda dengan berbagai pertimbangan mulai mengeluarkan keputusan mengenai penghapusan sistem ekonomi sewa sektor perikanan pada  tahun  1864.  Dengan  dihapuskannya  sistem  ekonomi  sewa  menciptakan  suatu perubahan  struktural  pada  usaha  penangkapan  ikan,  para  nelayan  kesulitan  dalam mendapatkan modal usaha. Sebagai akibatnya, produksi ikan pada masa-masa ini menurun dan  kemerosotan  usaha  penangkapan  ikan  pun  terjadi.  Kondisi  seperti  ini  mencapai puncaknya pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, dimana sektor usaha penangkapan ikan mengalami proses deindustrialisasi.
Penelitian tentang nelayan di Pulau Sapeken sebelumnya dilakukan oleh Adawiyah terkait  pemberdayaan  masyarakat  nelayan  di  Desa  Sapeken  Kec.  Sapeken  Kab.  Sumenep Madura. Kajian ini lebih berfokus pada upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan yang  muncul  di  kalangan  nelayan,  yakni  tentang  ketersedian  modal  usaha  bagi  nelayan. Penelitian berikutnya dilakukan oleh Umrawati yang membahas tentang perilaku nelayan Desa Sapeken, Kec. Sapeken Kab. Sumenep (studi kasus nelayan potasium di Kepulauan Desa Sapeken,  Kec.  Sapeken.  Kab.  Sumenep)  ( Gambar  1 ).  Kajian  ini  berfokus  pada  teknik penangkapan ikan yang menggunakan potasium, persaingan antar sesama nelayan dalam menangkap ikan menjadi faktor terjadinya perilaku seperti ini. Akibatnya kerusakan terjadi tidak hanya pada ekosistem laut, melainkan juga berdampak pada hubungan sosial antar sesama nelayan.  Penelitian lainnya juga dilakukan oleh Danial dan Setiadi yang berjudul “Interaksi Nelayan Mandar dan Madura Kangean: Studi Kasus Interaksi Sosial di Kepulauan Kangean Kec. Sapeken, Kab. Sumenep, Prov. Jawa Timur ”. Penelitian ini memaparkan tentang pola interaksi yang terjadi di kalangan nelayan Sapeken dengan nelayan dari wilayah lainnya ( Danial, 2014 ; Adawiyah, 2015 ).
Berdasarkan  pada  penelitian  sebelumnya  di  atas,  kajian  tentang  nelayan  Pulau Sapeken  lebih  berfokus  pada  perilaku  nelayan,  kondisi  sosial  dan  permasalahan  yang dihadapi oleh nelayan. Penelitian tentang pola hubungan yang terjadi antara nelayan dan pemilik modal yang berpengaruh pada produktivitas usaha penangkapan ikan belum ada. Permasalahan  tentang  bagaimana  strategi  atau  cara  nelayan  Sapeken  dapat  keluar  dari lingkaran  permasalahan  yang  dihadapinya  sama  sekali  tidak  dibahas  oleh  peneliti sebelumnya.  Batasan  lingkup  temporal  awal  dalam  penelitian  ini  adalah  1904  ditandai dengan menguatnya peran punggawa sebagai kelompok pelepas uang yang menyediakan modal  bagi  nelayan.  Sedangkan  batasan  akhir  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  pada tahun 1914, yakni munculnya organisasi sosial-ekonomi di kalangan nelayan yang berusaha tidak terikat terhadap dominasi kelompok pelepas uang dan mencoba untuk memecahkan berbagai permasalahan terkait dengan usaha penangkapan ikan serta dibentuknya bentuk Dinas  Perikanan  ( Afdeeling  Visscherij )  di  Hindia  Belanda.  Oleh  karena  itu,  penelitian  ini berusaha  untuk  memberikan  gambaran  tentang  keberadaan  lembaga  pembiayaan  non formal serta peran pentingnya dalam usaha penangkapan ikan di Pulau Sapeken.

## METODE
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  sejarah  yang  terdiri  dari pemilihan  topik,  heuristik,  kritik,  interpretasi,  dan  historiografi  ( Kuntowijoyo,  2013 ). Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguraikan  dinamika  usaha  penangkapan  ikan  Pulau
Sapeken  dari tahun 1904-1914, latar belakang sistem  ekonomi  yang mempengaruhi dan pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  sektor  usaha  penangkapan  ikan  dijelaskan  secara kronologis.  Sumber-sumber  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yakni  dokumen pemerintah,  arsip,  surat  kabar,  dan  tulisan-tulisan  sezaman  lainnya.  Beberapa  sumber tersebut yang digunakan misalnya: Koloniaal Tijdschrift, Koloniale Studien, Staatsblad van Nederlandsch-Indie, dan sebagainya. Literatur penunjang lainnya seperti karya Kuntowijoyo dengan judul  Perubahan Sosial dalam  Masyarakat Agraris Madura 1850-1940, kemudian karya Masyhuri yang berjudul Menyisir pantai Utara: Usaha dan perekonomian nelayan di Jawa dan Madura, 1850-1940, dan beberapa literatur penunjang lainnya. Proses verifikasi dan interpretasi diterapkan terhadap sumber agar sesuai dengan fokus penelitian, kemudian disusun menjadi sebuah tulisan sejarah ekonomi maritim.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Faktor  terpenting  dalam  usaha  perikanan  adalah  tersedianya  modal  usaha,  karena  pada dasarnya perikanan merupakan suatu bentuk aktivitas perdagangan ( Kuntowijoyo, 2002 ). Semakin besar modal usaha yang ditanamkan, maka semakin besar pula kemungkinan usaha akan berkembang, dan begitu juga sebaliknya. Pada masa sistem ekonomi sewa, peran cadok sangatlah sentral dalam bisnis sektor perikanan di Pulau Sapeken. Sistem ekonomi sewa sendiri diberlakukan oleh pemerintah Hindia-Belanda sejak paruh pertama abad ke-19 pada sektor perikanan,  pertanian, dan sektor usaha lainnya. Dalam hal ini pemerintah Hindia- Belanda  melakukan  kerjasama  kompromi  dengan  pihak  kedua  (terutama  Cina)  untuk melakukan penarikan pajak secara berkala ( Dick, 1993 ).
Gambar 1. Peta Kepulauan Kangean 1905
Sumber: Gennep ( 1905 )
Cadok berhasil  mengembangkan  dan  membangun  jaringan  bisnis  sistem  sewa, mereka juga senantiasa memperbesar usahanya dengan menanamkan kembali keuntungan yang  diperoleh.  Bagi  nelayan  sendiri,  keberadaan cadok merupakan  kesempatan  untuk mendapatkan  modal  usaha  penangkapan  ikan.  Para cadok juga  menyediakan  dan menyalurkan  alat-alat  produksi  seperti  perahu,  jaring,  dan  sebagainya  dan  menjualnya kepada nelayan dengan harga yang lebih tinggi dari harga pasar ( Masyhuri, 1995 ). Mereka juga  menyediakan  keperluan  kehidupan  sehari-hari  untuk  keluarga  nelayan  dan  para nelayan  harus  membayarnya  dengan  angsuran,  menyerahkan  hasil  tangkapan,  dan  juga menjual ikan hasil tangkapan selebihnya kepada mereka.
Bertumpu  pada  sistem  sewa  ini,  investasi  modal  yang  tertanamkan  pada  sektor penangkapan ikan cukup besar dan sebagian besar nelayan Sapeken menjalankan usahanya dengan  modal  pinjaman.  Dalam  proses  komersialisasi  usaha  penangkapan  ikan,  tukang cadok  menempati  posisi  yang  sentral.  Walaupun  bisnis  yang  mereka  kembangkan mengandung  resiko  yang  besar,  mereka  tetap  dapat  menikmati  keuntungan  yang  cukup besar.  Dalam  hal  ini  dapat  dikatakan  usaha  penangkapan  ikan  di  Pulau  Sapeken  bersifat sentralistis,  yakni  menempatkan cadok sebagai  pusat  dari  seluruh  aktivitas  produksi, pengolahan, dan jaringan perdagangan ikan. Cadok juga menguasai industri pengolahan dan pengawetan ikan. Seluruh peralatan dalam industri pengawetan dan pengolahan ikan adalah milik  tukang  cadok,  dan  mereka  umumnya  mempekerjakan  para  pekerja  dengan  sistem upahan ( Kuntowijoyo, 2002 ).
Di antara para cadok lebih banyak terdapat kerjasama daripada persaingan, beberapa cadok menyerahkan  pemungutan  penghasilan  yang  menjadi  haknya  kepada  para  kaki tangan  mereka.  Dalam  hal  ini,  seorang cadok terkadang  juga  dapat  menyewakan  daerah wewenangnya  atau  sebagian  dari  haknya  kepada cadok lainnya  secara  bulanan  atau tahunan. Bahkan mungkin juga seorang cadok bertindak sebagai kepala dari jaringan atau kongsi “para penyewa pajak bawahan” ( Jonge & Suparmin, 1989 ). Dengan adanya organisasi kerja  seperti  ini  memberikan  kesempatan  untuk  terjadinya  pertumbuhan  usaha penangkapan  ikan,  pendapatan  dan  kesejahteraan  nelayan  pun  dengan  sendirinya  akan mengalami peningkatan. Keadaan ekonomi masyarakat nelayan pada periode ini umumnya lebih  baik  dibandingkan  dengan  keadaan  ekonomi  masyarakat  petani.  Mobilitas  sosial vertikal  cukup  tinggi  dan  banyak  nelayan pandega yang  semula  tidak  memiliki  perahu, menjadi juragan laut yang memiliki perahu ( Masyhuri, 2009 ).
Sistem  ekonomi  sewa  sendiri  dihapus  pada  tahun  1864  oleh  pemerintah  Hindia- Belanda dan secara bertahap cadok tidak lagi menempati posisi sentral dan mulai kehilangan perannya di sektor penangkapan ikan Investasi modal mengalami penurunan drastis, dan bahkan bisa dikatakan tidak ada sama sekali. Para nelayan kesulitan mendapatkan modal usaha dan bahkan Pulau Sapeken pada periode ini banyak ditinggalkan oleh penduduknya. Pada  tahun  1845  jumlah  penduduk  di  Pulau  Sapeken  mencapai  sekitar  1.078  jiwa,  dan setelah  adanya  kebijakan  penghapusan  sistem  sewa  tersebut  jumlah  penduduk  yang menghuni Pulau Sapeken hanya 169 jiwa ( Bleeker, 1870 ).
Setelah  penghapusan  sistem  ekonomi  sewa,  nelayan  Pulau  Sapeken  mulai membangun  organisasi  kerja  secara  mandiri.  Mereka  umumnya  berusaha  untuk  tetap bertahan dengan modal patungan di  antara para nelayan. Meskipun demikian,  tetap saja keadaan  tidak  berubah.  Pendapatan  nelayan  terus  mengalami  penurunan  dan  mobilitas vertikal menurun pun banyak terjadi khususnya pada para juragan dan keadaan ini bertahan setidak-tidaknya hingga menjelang tahun 1880-an. Banyak penduduk yang meninggalkan Pulau Sapeken, sebagian besar dari mereka melakukan migrasi terutama ke daerah-daerah yang menawarkan pekerjaan di sektor pertanian. Ada juga yang menjadi buruh musiman di perusahan-perusahaan  perkebunan  yang  ada  di  Jawa  Timur  seperti  Jember,  Situbondo, Probolinggo, dan Banyuwangi ( Kuntowijoyo, 2002 ).

## Munculnya Elite Nelayan dan Produktivitas Usaha Penangkapan Ikan
Penghapusan sistem ekonomi sewa membuat para cadok lenyap dari sektor perikanan Pulau Sapeken, kondisi ini menghadirkan momentum bagi kelompok pelepas uang sebagai pihak yang  menyediakan  modal  bagi  nelayan.  Kelompok  pelepas  uang  dikenal  dengan  sebutan punggawa yang  berasal  dari  kelompok  masyarakat  elit  setempat.  Kedudukan punggawa sangatlah sentral dalam usaha perikanan, selain memiliki modal yang banyak mereka juga menjalin hubungan baik dengan para petugas penyalur garam. Keterlibatan para punggawa ini pada perkembangannya menciptakan suatu kondisi monopoli pada usaha penangkapan ikan di kalangan masyarakat nelayan. Usaha penangkapan ikan di Pulau Sapeken pada akhir abad ke 19 telah dikuasai oleh empat orang punggawa , mereka menanamkan modal kepada para  juragan  ( Kuntowijoyo,  2002 ).  Setidak-tidaknya  sampai  tahun  1910-an  kedudukan punggawa dalam usaha penangkapan ikan sangatlah kuat. Punggawa menjalin hubungan baik dengan para petugas penyalur garam dan mereka juga menyediakan semua peralatan yang  dibutuhkan  dalam  industri  pengolahan  dan  pengawetan  ikan.  Peralatan-peralatan tersebut  seperti  tungku-tungku  (besi  atau  logam)  untuk  pengolahan  ikan  pindang,  dan ruangan untuk tempat pengasinan ikan ( Masyhuri, 1995 ). Kelompok punggawa berhasil melakukan pengontrolan terhadap pengolahan ikan, distribusi perdagangan ikan, dan bahkan transportasi pengiriman ikan terutama ke daerah Bali. Akibat dari penguasaan atas monopoli usaha penangkapan tersebut, kehidupan para nelayan terus mengalami kemunduran. Pendapatan nelayan menurun akibat dari harga ikan rendah,  dan  lebih  parahnya  lagi  usaha  penangkapan  di  wilayah  ini  tidak  dapat  lagi memberikan  kesempatan  untuk  memperoleh  keuntungan  ( Masyhuri,  1995 ).  Dalam  hal perdagangan ikan, nelayan tidak memiliki kesempatan lain untuk melakukan perdagangan secara mandiri. Mereka umumnya mengalami kesulitan baik dari segi keterbatasan modal maupun  dalam  hal  transaksi  yang  dilakukan  secara  kredit  terhadap  pedagang  pengecer. Terlebih  lagi,  mereka  juga  tidak  memiliki  kesempatan  dalam  membangun  jaringan perdagangan  dengan  wilayah  lain  akibat  adanya  pengawasan  yang  ketat  oleh  aparat pemerintah. Salah satu dampak yang ditimbulkan akibat kondisi seperti ini yakni terjadinya penurunan produksi ikan, beberapa produksi ikan seperti ikan asin ( kannas ) dan ikan kering sempat mengalami penurunan produksi pada masa-masa awal penyaluran garam bersubsidi tahun 1908.
Tabel 1. Produksi Ikan di Pulau Sapeken Tahun Jenis Ikan Nilai (gulden) Ikan kering (pikul) Ikan pindang ( blikken ) Ikan asin ( stuks ) 1904 8.547 19.423 2.231 f 264.500 1905 8.056 9.811 1.184 f 226.00 1906 10.752 6.351 5.418 f 277.000 1907 6.496 10.353 512 f 175.000 1908 2.709 10.109 4.156 f 109.000 1909 2.821 10.545 4.706 f 115.000 1910 2.140 11.766 2.192 f 86.000 1911 4.043 13.470 3.604 f 128.000 1912 4.615 14.526 6.575 f 152.000 1913 3.608 18.210 3.485 f 132.000 1914 3.457 29.710 974 f 147.000 Sumber: Plas ( 1920 )
Berdasarkan tabel 1 tersebut dapat diketahui bahwa produksi ikan khususnya ikan kering  dan  ikan  asin  di  Pulau  Sapeken  terus  mengalami  penurunan  hingga  tahun  1910, sementara  ikan  pindang  justru  melonjak  naik  setidaknya  setelah  mengalami  produksi rendah pada tahun 1906. Kebijakan monopoli garam yang diterapkan oleh pemerintah pada tahun 1908 sangat mempengaruhi terdapat produksi ikan terutama ikan kering dan ikan asin, karena kedua jenis ikan ini banyak memerlukan garam sebagai bahan dasar utama dari pengolahan dan pengawetan. Akibat adanya penyaluran garam bersubsidi menjadikan para nelayan sulit untuk memperoleh garam, berbeda dengan sebelumnya para nelayan dapat dengan  mudah  memperoleh  garam  dari  Sulawesi.  Pada  masa-masa  ini,  dapat  dikatakan bahwa  apa  yang  disebut technoware,  humanware,  infoware ,  dan orgaware sektor penangkapan ikan mengalami keterpurukan ( Parwoto, 2018 ).
Pada  dasarnya  penyaluran  garam  bersubsidi  yang  diterapkan  oleh  pemerintah memiliki  tujuan  untuk  agar  biaya  produksi  ikan  dapat  diperkecil,  pendapatan  nelayan mengalami kenaikan, dan dapat memacu pertumbuhan perekonomian masyarakat nelayan serta  membatasi  perdagangan  garam  gelap.  Apabila  kebijakan  tersebut  berhasil,  maka pemerintah akan memperoleh keuntungan dan pemasukan yang cukup besar dari sektor ini. Nelayan  merupakan  pembayar  pajak  tertinggi  per  kapita,  dibandingkan  dengan  sektor- sektor lainnya. Seperti pada tahun 1871 terdapat 16.265 nelayan membayar pajak masing- masing f 7,56, dibandingkan dengan pedagang yang membayar pajak f 1,62, pengusaha pabrik f 4,69,  dan  pengusaha  transportasi  pelabuhan  laut f 7,30.  Separuh  dari  seluruh  pembayar pajak  usaha  adalah  nelayan;  pada  tahun  1903,  dari  sejumlah  58.197  pembayar  pajak  di Hindia  Belanda,  7.321  diantaranya  berasal  dari  pemilik  perahu  dan  28.387  berasal  dari nelayan ( Kuntowijoyo, 2002 ). Namun demikian, berbagai pembatasan juga diterapkan oleh pemerintah untuk mencegah penyalahgunaan garam bersubsidi yang berakibat pada kurang maksimalnya kebijakan tersebut kepada para nelayan.
Sementara untuk ikan pindang masih bisa bertahan dari dampak adanya penyaluran garam bersubsidi, hanya pada tahun 1906 nilai produksinya menurun sebesar 6.541 dan pada tahun-tahun berikutnya terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan sampai pada tahun 1914 naik tiga kali lipat sebesar 29.710 ( Parwoto, 2018 ) ( Tabel 2 ). Terdapat
beberapa  hal  yang  menyebabkan  nilai  produksi  produksi  ikan  pindang  pada  masa-masa krisis  garam  tetap  terjaga  eksistensinya,  salah  satunya  adalah  fleksibilitasnya  dalam penggunaan garam pada saat proses pengolahan dan pengawetannya.
Pemindangan merupakan  pola  pengawetan  yang  dilakukan  dengan  cara  merebus ikan selama beberapa waktu, dan tidak dapat dilakukan dalam jumlah besar-besaran. Jumlah garam yang digunakan pada proses pengawetan sangat bervariasi, semakin banyak garam yang digunakan untuk membubuhkan ikan semakin lama pula ikan pindang dapat bertahan dari  pembusukan.  Oleh  karena  itu,  tidak  mengherankan  apabila  produksi  ikan  pindang masih tetap menunjukkan eksistensinya pada waktu terjadi krisis garam daripada ikan asin dan ikan kering.
Tabel 2. Jumlah garam yang digunakan untuk pengawetan ikan di Pulau Sapeken 1904-1914 Tahun Jumlah Garam Nilai (gulden) 1904 15.627 f 1250.18 1905 17.555 f 1404.46 1906 12.492 f 999.36 1907 10.942 f 875.36 1908 15.133 f 1210.64 1909 26.883 f 2150.68 1910 37.613 f 3009.06 1911 41.760 f 3340.80 1912 42.100 f 3368.00 1913 43.860 f 3508.80 1914 45.580 f 3646.40 Sumber: Plas ( 1920 )
Adanya kelompok punggawa di Sapeken membawa sektor usaha penangkapan ikan di  wilayah  ini  ke  arah  monopoli  dan  membuat  nelayan  tidak  dapat  terlepas  dari hegemoninya. Kepemilikan modal yang kuat dan menjalin hubungan baik dengan petugas- petugas  penyalur  garam  menjadikan  kelompok punggawa memiliki  posisi  sentral  dalam sektor  ini.  Mulai  dari  kontrol  terhadap  pengolahan  ikan,  pendistribusian  ikan,  serta pembelian  dan  perdagangan  ikan.  Kegiatan  pengolahan  dan  pengawetan  ikan  bukan merupakan  industri  rumah  tangga,  melainkan  sebagai  industri  yang  dikuasai  oleh  para punggawa .
Dalam  melakukan  kegiatan  pengolahan  dan  pengawetan  ikan punggawa menggunakan jasa dari tenaga-tenaga buruh upahan yang dikenal dengan sebutan pandega Bali (para  nelayan  yang bekerja  kepada punggawa ), mereka mengerjakan  dan  mengolah ikan milik punggawa sekaligus sebagai pengantar produksi ke daerah-daerah pemasaran terutama  ke  Bali  ( Plas,  1920 ).  Kelompok punggawa juga  menguasai  jalur  transportasi pengiriman ikan dengan armada perahunya yang dikenal dengan sebutan pelaris , dan tujuan utamanya dari pemasaran ikan adalah Bali dan Panarukan. Untuk pemasaran wilayah Bali, para punggawa membangun  koneksi  perdagangan  dengan  para  pedagang  ikan Cina di daerah Buleleng dan Sangsit. Sementara untuk Panarukan,  para punggawa juga menjalin hubungan dengan dua penguasa dagang Cina yang dikenal dengan sebutan Baba Bi Tjoeng dan  Baba  Kopoh  ( Masyhuri,  1995 ).  Pemasaran  ikan  yang  dilakukan  oleh  kelompok punggawa bukan  hanya  dengan  Bali  dan  Panarukan,  mereka  juga  menguasai  jalur
pemasaran  produksi  skala  lokal.  Wilayah-wilayah  di  sekitar  Kepulauan  Sapeken  seperti Raas, Gayam, Gowa-gowa dan Kangean, merupakan sasaran dari pemasaran produksi ikan oleh punggawa, bahkan kebutuhan ikan di Sumenep daratan juga disuplai oleh perikanan yang berasal dari Sapeken.
Organisasi usaha penangkapan ikan di Pulau Sapeken berawal dari punggawa yang memberikan modalnya kepada para juragan, kemudian juragan menjual hasil tangkapannya sebesar  5/12  kepada punggawa ( Plas,  1920 ) . Selanjutnya punggawa bergantung  pada majikan  ( tauke )  yang  merupakan  pedagang-pedagang  besar  yang  menguasai  pasar  pada wilayah-wilayah tertentu ( Anwar & Wahyuni, 2019 ). Akibat adanya sistem perekonomian yang demikian ini, kepemilikan kelompok terhadap sarana produksi sangatlah terbatas baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Sejak tahun 1908 sampai tahun-tahun berikutnya semakin  berkurang,  bahkan  hilang  sama  sekali  dan  beralih  kepada  pola  kepemilikan individu  yakni punggawa .  Kelompok punggawa dan  juragan  pada  perkembangannya semakin menduduki posisi yang kuat dalam usaha penangkapan ikan, umumnya mereka mampu  berinvestasi  dengan  baik.  Sarana  produksi  yang  sebelumnya  dibeli  dengan menggunakan uang pinjaman berubah menjadi milik juragan, sementara sebagian nelayan tetap sebagai nelayan tanpa kepemilikan sarana produksi. Kepemilikan sarana produksi bagi pelaku usaha penangkapan ikan sangatlah penting, sebab pada gilirannya akan memberikan keuntungan tersendiri bagi pemiliknya ( Masyhuri, 1995 ).
Sebagai  catatan,  sebenarnya  pemerintah  Hindia  Belanda  pada  tahun  1900  telah memberikan perhatian yang cukup besar terhadap sektor perikanan. Berbagai perubahan- perubahan terus dilakukan agar dapat mendorong tumbuh usaha penangkapan ikan, salah satunya  dengan  menempatkan  masalah  perikanan  di  bawah  wewenang  Departemen Pertanian.  Pada  tahun  1905,  Departemen  Pertanian  mendirikan  lembaga Het  Visscherij Station di  Jakarta  dan  pada  tahun  1914  berhasil  membentuk  Dinas  Perikanan  ( Afdeeling Visscherij ) ( Soegiarto, 1987 ).
Dalam rangka memajukan usaha perikanan  di Hindia Belanda,  pemerintah secara serius  menangani  masalah-masalah  yang  berhubungan  dengan  perikanan  seperti perkreditan,  pendirian  pusat  pengasinan  ikan,  pembangunan  dan  perbaikan  pasar  ikan, penyuluhan  masalah  perikanan,  penyaluran  garam  subsidi,  pembangunan  pelabuhan- pelabuhan pendaratan ikan ( Syafi’i, 2013 ); seperti pada tahun 1912 di Pasongsongan yang letaknya  di  sebelah  Barat  Utara  Sumenep,  pemerintah  mengalokasikan  dana  sebesar f 200.000 untuk merenovasi pelabuhan, tetapi kontraktor rupanya membutuhkan f 300.000 ( Kuntowijoyo, 2002 ).
Kembali lagi ke permasalahan yang dialami oleh para nelayan, investasi modal yang berasal  dari  kredit  pemerintah  maupun  dari  para  kelompok punggawa tidak  banyak mengalami perubahan. Sebagian besar kredit tersebut hanya tersalurkan pada kelompok- kelompok  tertentu  yang  secara  sosial  politik  dan  ekonomi  menempati  posisi  yang menguntungkan, sedangkan kredit untuk nelayan sendiri jumlahnya sangat terbatas. Bank Kangean yang merupakan cabang  dari Soemenepsche Afdeelingsbank hanya menyalurkan kredit  kepada  nelayan-nelayan  yang  menghasilkan  dan  mengapalkan kannas (ikan  asin), kredit yang  diberikan merupakan uang  muka sebelum ikan terjual yang besarnya f 6  per seribu ikan kannas . Mereka berada dalam pengawasan Panarukansche Afdeelingsbank dan
harus secepat mungkin melunasi hutang kepada bank perwakilan yang dimaksud setelah ikan yang dibawanya terjual ( Plas, 1920 ).
Kelompok  juragan  pada  umumnya  berpendapatan  cukup  dan  bahkan  lebih  dari cukup, sebab apabila  dilihat  dari kepemilikan  atas sarana produksi menunjukkan bahwa tingkat  kesejahteraan  dan  kondisi  perekonomian  kelompok  juragan  sangatlah  baik.  Para kelompok juragan mengalami mobilitas sosial ke atas, melalui pengembangan keterampilan dan pengetahuan yang dimilikinya juragan mampu mencapai posisi dari nelayan yang tidak bermodal menjadi nelayan yang bermodal. Bahkan di antara mereka ada yang kemudian tidak mau lagi melaut, dan beralih status menjadi juragan darat ( Juliantono & Munandar, 2016 ).
Akibat  dari  pola  investasi  yang  terpusat  pada punggawa dan  aliran  modal  hanya terfokus pada para juragan, harga ikan dan pendapatan nelayan menjadi rendah. Apabila pada tahun 1870-an pendapatan per kapita nelayan mencapai 48 sen per hari atau f 3 per tahun, pada masa-masa ini pendapatan per kapita tersebut telah turun menjadi 16,6 sen per hari atau f 0,60  per  tahun ( Masyhuri, 2009 ). Produksi ikan Sapeken yang dikirim ke luar wilayah mengalami penurunan khususnya ikan pindang, dan ikan asin ( kannas ). Seringkali terjadi  kesenjangan  sosial  ekonomi  di  antara  kelompok punggawa ,  juragan,  dan  nelayan yang berdampak pada penurunan jumlah nelayan di Pulau Sapeken.
Usaha penangkapan ikan bagi nelayan bukan lagi sesuatu yang bisa diharapkan untuk mendapatkan keuntungan, banyak nelayan yang meninggalkan Pulau Sapeken. Dalam waktu 4 tahun sejak  penyaluran garam bersubsidi, jumlah  penduduk menyusut dari 6.800 jiwa menjadi  3.700  jiwa  ( Kempen,  1922 ).  Mereka  kebanyakan  melakukan  migrasi  ke  daerah- daerah seperti Besuki, Bondowoso, Jember, Banyuwangi dan daerah-daerah lainnya yang menyediakan  lapangan  pekerjaan  ( Jonge  &  Suparmin,  1989 ).  Pembukaan  lahan-lahan perkebunan yang banyak dilakukan pada akhir abad 19 telah banyak menyerap tenaga kerja musiman  ataupun  permanen,  yang  secara  tidak  langsung  memberikan  harapan kesejahteraan yang lebih baik dari daerah asalnya ( Parwoto, 2018 ). Oleh karena itu, alasan tersebutlah yang memungkinkan banyak nelayan Sapeken pada periode pertama abad ke 19 memilih meninggalkan pulau dan hijrah ke daerah-daerah lain.
Sampai di sini beberapa hal dapat ketahui bahwa pada kalangan masyarakat nelayan Sapeken setidaknya terdapat tiga golongan dalam stratifikasi sosial usaha penangkapan ikan. Mereka terdiri dari juragan darat dan juragan laut, kelompok pelepas uang ( punggawa ), dan pandega (ABK). Kelompok juragan darat dan juragan laut memiliki posisi sosial ekonomi yang  cukup  berpengaruh  bagi  kalangan  masyarakat  nelayan,  bersama  dengan  kelompok pelepas uang ( punggawa ) mereka dapat disebut sebagai kelompok elit nelayan. Sementara kelompok pandega atau para nelayan itu sendiri umumnya hanya memiliki peran dalam hal penangkapan ikan di laut, mereka tidak terlibat dalam urusan organisasi perikanan seperti kelompok  juragan  dan punggawa .  Para  nelayan  umumnya  bergantung  pada  organisasi kerjasama  yang  dilakukan  oleh punggawa dan  juragan,  dan  mereka  cenderung  tidak memiliki kesempatan untuk mengembangkan jaringan usahanya sendiri. Kesempatan dalam membangun jaringan perdagangan ikan juga praktis sulit untuk dilaksanakan akibat adanya kontrol dan pengawasan, keterbatasan akses dan modal dalam membangun usaha ini jelas menjadi kendala tersendiri bagi para nelayan.

## Munculnya Organisasi Nelayan
Pertumbuhan usaha penangkapan ikan di Jawa dan Madura pada perempat pertama abad ke 20 ditandai oleh perubahan penting, yakni kemunculan organisasi-organisasi sosial ekonomi di  kalangan  nelayan  ( Widodo,  2007 ).  Melalui  organisasi  ini,  nelayan  mencoba  untuk memecahkan  berbagai  permasalahan  terkait  dengan  usaha  penangkapan  ikan  yang dialaminya.  Adanya  organisasi  ini  bukan  saja  sebagai  bentuk  reaksi  terhadap  dominasi kelompok-kelompok  tertentu,  akan  tetapi  juga  menjadi  momentum  pertumbuhan  dan peningkatan produksi usaha penangkapan ikan. Keberadaan organisasi sosial ekonomi baru di  kalangan  masyarakat  nelayan  tersebut  tentu  tidak  dapat  dipisahkan  dari  pengaruh perkembangan  politik  luar,  semangat  kebangsaan  semakin  gencar  digalakkan  menyusul kemunculan gerakan-gerakan emansipasi bangsa Indonesia.
Propaganda  yang  dilancarkan  organisasi-organisasi  pergerakan  nasional  dalam bentuk  gerakan  perkoperasian  di  kalangan  masyarakat  nelayan  sedang  meluap-luap, mendorongnya  untuk  melakukan  perubahan  terhadap  kondisi  mereka  yang  kurang menguntungkan. Pada masa sebelumnya hampir semua masyarakat nelayan pantai utara Jawa  dan  Madura  berada  dalam  hegemoni  kelompok  pelepas  uang.  Oleh  karena  itu, organisasi sosial ekonomi pertama didirikan  dalam bentuk  koperasi pada tahun 1912 di kalangan nelayan Tegal ( Masyhuri, 1995 ).
Berdirinya organisasi koperasi di kalangan nelayan Tegal, telah memicu munculnya organisasi serupa di lingkungan nelayan pantai utara Jawa dan Madura. Pada awal tahun 1914  berdiri  juga  organisasi  sosial  ekonomi  dalam  bentuk  koperasi  di  kalangan  nelayan Sapeken, tidak jelas siapa pelopornya namun kemungkinan besar adalah para nelayan itu sendiri ( Plas, 1920 ). Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, usaha penangkapan ikan di Pulau  Sapeken  sepenuhnya  di  monopoli  oleh  kelompok punggawa yang  mengalirkan modalnya  kepada  kelompok  juragan.  Dengan  kepemilikan  modal  yang  sangat  kuat  dan berhubungan baik dengan petugas penyalur garam setempat, mereka berhasil menguasai jalur perdagangan ikan, pengolahan dan distribusi ikan ke daerah pemasaran-pemasaran, serta menguasai sarana produksi usaha penangkapan ikan.
Hampir semua nelayan terikat oleh pola monopoli kelompok punggawa , dominasi seperti  ini  sangat  membawa  dampak  yang  sangat  signifikan  bagi  nelayan.  Harga  ikan menjadi jatuh, perekonomian nelayan memburuk akibat rendahnya pendapatan, dan yang paling  penting adalah usaha  penangkapan ikan di Sapeken sudah tidak  lagi memberikan kesempatan untuk memperoleh keuntungan ( Plas, 1920 ). Kondisi tersebut mendorong para nelayan untuk membentuk organisasi sosial ekonomi, dengan asumsi dapat menggeser pola investasi yang dijalankan oleh punggawa . Selain itu, harapan lain dengan adanya organisasi ini adalah untuk mematahkan monopoli kelompok punggawa serta mendorong kemajuan usaha penangkapan ikan di wilayah Pulau Sapeken. Tentu apabila hal tersebut berjalan baik, maka nelayan akan memperoleh keuntungan dan juga kesejahteraan hidup yang lebih baik.
Pola  perdagangan  yang  berlaku  dengan  adanya  organisasi  ini  yakni  dengan  cara menempatkan organisasi koperasi sebagai pusat pelelangan ikan, para nelayan terikat untuk menjual ikan hasil tangkapan. Hal seperti ini juga berlaku pada organisasi-organisasi nelayan yang ada di pantai utara Jawa dan Madura, para anggota organisasi diharuskan menjual ikan hasil tangkapannya kepada koperasi. Sumber keuangan koperasi yang dipinjamkan berupa
modal kepada nelayan diperolehnya dari bank secara kredit sebesar f 150.000 per tahunnya dan  untuk  melunasinya  sesama  anggota  koperasi  menanggungnya  secara  bersama-sama ( Plas,  1920 ).  Jadi  dengan  kata  lain  nelayan  dalam  menjalankan  usaha  penangkapan  ikan dapat memperoleh modal dari koperasi dan untuk melunasi hutang tersebut mereka tidak perlu membayarnya sendiri, melainkan sesama anggota koperasi menanggung hutang yang diperolehnya dari bank. Tentu dalam hal ini mereka para nelayan juga berkewajiban untuk menjual ikan hasil tangkapannya kepada koperasi.
Organisasi memiliki tugas yang sangat kompleks, mulai dari perkreditan, penjualan ikan,  penyaluran  garam,  dan  tentunya  pemberdayaan  nelayan.  Anggota  dewan  koperasi terdiri dari 5 warga Sapeken dan juga anggota gabungan dari luar pulau, mereka memiliki tugas dalam hal mengawasi dan mengontrol masalah administrasi dan membuat laporan tahunan untuk pertanggungjawaban setiap bulannya. Pengangkatan dan pengunduran diri setiap  anggota  berada  di  bawah  wewenang  Bank  cabang  Kangean,  dan  di  berbagai pelabuhan  terutama  Bali  dan  Jawa  Timur  terdapat  agen  atau  petugas  koperasi  yang melakukan kontrol terhadap penjualan ikan di tempat-tempat pendaratan ikan ( Plas, 1920 ). Penjualan ikan kepada koperasi dikenakan potongan harga sebesar 1/13 untuk biaya transportasi  ke  daerah  pemasaran,  2/13  untuk pandega  Bali yang  terlibat  dalam  proses pengolahan dan pengiriman ikan, 1/13 untuk pandega Bali yang hanya terlibat dalam proses pengawetan  ikan.  Sisanya,  setelah  dikurangi  biaya  operasional,  pembayaran  hutang,  dan biaya lainnya, merupakan hak dan pendapatan nelayan sepenuhnya ( Masyhuri, 1995 ).
Munculnya  organisasi  nelayan  dan  tempat  pelelangan  ikan  tersebut  memicu tumbuhnya  pola  perdagangan  bebas,  para  pedagang  memiliki  beragam  pilihan  dalam melakukan  transaksi  yang  berpusat  di  pelelangan  ikan.  Penjualan  ikan  melalui  tempat pelelangan ikan jelas merupakan salah satu pilihan bagi nelayan di samping perdagangan dengan pola “kerumunan” jual beli yang berpusat pada pedagang ikan ( Merliya & Ikhwan, 2019 ).  Kondisi  yang  demikian  membawa  dampak  positif  bagi  usaha  penangkapan  ikan, harga  ikan  umumnya  membaik  dan  pendapatan  nelayan  dengan  sendirinya  mengalami peningkatan pula.
Harga  ikan  bambangan  yang  sempat  menurun  tajam  selama  terjadinya  monopoli oleh punggawa dari sebesar f30,- menjadi sekitar f20,- per 100 ekor, mengalami peningkatan kembali setelah perdagangan bebas menjadi sekitar f29,- sampai f33,- per 100 ekor. Bahkan pedagang dari Gua-gua (Sulawesi) mau membelinya dengan harga f 35,- per 100 ekor, dan penjualan ikan di pasar-pasar di Bondowoso pada tahun 1915 mencapai harga f50,- per pikul . Harga ikan jenis lainnya juga mengalami peningkatan dari sebesar f15,- per 1000 ekor pada tahun 1913 menjadi sebesar f30,- per 1000 ekor pada tahun 1915 ( Plas, 1920 ). Persaingan yang  sering  terjadi  antar  pedagang  dan  antar  punggawa  menjadi  salah  satu  pendorong meningkatnya harga ikan.
Sampai di sini menjadi jelas bahwa  kemajuan sektor penangkapan ikan berkaitan erat dengan kondisi yang di dalamnya tercipta interaksi yang dinamis dan simultan antara empat komponen; technoware, humanware, infoware, dan orgaware ( Paillin, 2013 ) . Apabila interaksi yang dinamis dan simultan tersebut dapat terlaksana, maka usaha penangkapan ikan dapat dilakukan secara mudah, efisien dan dapat mencapai produktivitas tinggi, yang pada gilirannya akan mengangkat derajat kesejahteraan masyarakat nelayan.
Dengan  demikian, sektor penangkapan ikan selama menjelang  perempat pertama abad  20  mengalami  perubahan-perubahan  penting.  Persoalan  yang  terjadi  dalam  kurun waktu  1906-1912  dengan  adanya  monopoli  kelompok punggawa ,  mulai  tergeser  oleh kemunculan  organisasi  nelayan  pada  tahun  1914  ( Kempen,  1922 ).  Dengan  kemunculan organisasi  tersebut  berkembang  pula  perdagangan  bebas  yang  berpusat  pada  tempat- tempat pelelangan ikan. Penyaluran kredit dari bank pemerintah dapat menjangkau lapisan masyarakat nelayan lebih luas, bank pemerintah juga menjadi alternatif sumber modal bagi nelayan  ( Widodo,  2007 ).  Dengan  adanya  pola  investasi  seperti  ini,  pendapatan  sektor penangkapan ikan mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.
Munculnya organisasi nelayan di Pulau Sapeken mendorong terjadinya peningkatan dan  meluasnya  jangkauan  jaringan  perdagangan  ikan.  Pada  masa-masa  ini  distribusi perdagangan  ikan  Pulau  Sapeken  telah  mampu  menjangkau  daerah-daerah  seperti  Bali, Panarukan, Sapeken, dan Sulawesi. Bahkan produksi kerang loklak Sapeken telah diekspor dalam jumlah yang besar ke Lombok, Sumbawa, hingga Singapura ( Plas, 1920 ).

## KESIMPULAN
Dinamika  usaha  penangkapan  ikan  bagi  masyarakat  Pulau  Sapeken  dipengaruhi  oleh beberapa  faktor  diantaranya  adalah;  Pertama  sistem  ekonomi  sewa  yang  menempatkan cadok  sebagai  kelompok  pemilik  modal  menguasai  keseluruhan  aspek  organisasi  usaha penangkapan ikan. Dalam konteks ini cadok berperan sebagai motor penggerak pada sektor usaha  penangkapan  ikan  di  Pulau  Sapeken,  sehingga  sektor  ini  dapat  tumbuh  dan berkembang.  Kedua  kelompok  punggawa  (rentenir/pelepas  uang)  yang  muncul  setelah dihapuskannya sistem ekonomi sewa yang berperan sebagai institusi penyedia modal bagi nelayan dalam bentuk uang pinjaman secara perorangan. Ketiga, kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Hindia-Belanda pada tahun  1908 tentang penyaluran garam bersubsidi yang menjadikan  para  nelayan  sulit  untuk  memperoleh  garam,  sehingga  berdampak  pada produksi  ikan  karena  garam  merupakan  bahan  dasar  utama  dari  pengolahan  dan pengawetan. Usaha penangkapan ikan baru menunjukkan peningkatan yang signifikan sejak hilangnya dominasi dari kelompok-kelompok tertentu dan munculnya organisasi nelayan pada awal tahun 1914.

## DAFTAR RUJUKAN
Adawiyah,  A.  (2015). Pemberdayaan  masyarakat  nelayan  di  Desa  Sapeken  Kecamatan Sapeken  Kabupaten  Sumenep  Madura [Thesis,  University  of  Muhammadiyah Malang]. http://eprints.umm.ac.id/23846/
Anwar,  Z.,  &  Wahyuni,  W.  (2019).  Miskin  di  laut  yang  kaya:  nelayan  Indonesia  dan kemiskinan. SOSIORELIGIUS: JURNAL ILMIAH SOSIOLOGI AGAMA , 4 (1), Article 1. https://doi.org/10.24252/sosioreligius.v4i1.10622
Bleeker, P. (1870). Nieuwe bijdragen tot de kennis der bevolkingstatistiek van Java . Martinus Nijhoff.
Danial, S. F. I. (2014). Interaksi nelayan Mandar dan Madura Kangean: studi interaksi sosial di Kepulauan  Kangean  Kecamatan  Sapeken,  Kabupaten  Sumenep,  Provinsi  Jawa Timur. [Magister Thesis. Universitas Gadjah Mada].
Dick, H. (1993). A fresh approach to  Southeast Asian history. In J. Butcher & H. Dick (Eds.), The  rise  and  fall  of  revenue  farming:  business  elites  and  the  emergence  of  the modern  state  in  southeast  asia (pp.  3 – 18).  Palgrave  Macmillan  UK. https://doi.org/10.1007/978-1-349-22877-5_1
Gennep, J. L. van. (1905). Bijdrage tot de kennis van den Kangéan-Archipel. Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde , 46 (1), 89 – 108.
Jonge,  H.  de,  &  Suparmin  (Eds.).  (1989). Agama,  kebudayaan  dan  ekonomi:  studi-studi interdisipliner tentang masyarakat Madura (Cet. 1). Rajawali.
Juliantono,  F.  J.,  &  Munandar,  A.  (2016).  Fenomena  kemiskinan  nelayan:  perspektif  teori strukturasi. POLITIK , 12 (2), 1858-1866
Kempen. (1922). Boekbespreking: visscherij en vischteelt in  Nederlandsch-Indië. Koloniale studiën , 06 (01).  https://colonialarchitecture.eu/obj?sq=id%3Auuid%3A315f- 6af0-c06f-4b45-8c05-6a182db67316
Kuntowijoyo. (2002). Perubahan sosial dalam masyarakat agraris Madura, 1850-1940 (Cet. 1).  Matabangsa  bekerja  sama  dengan  Yayasan  Adikarya  IKAPI  dan  the  Ford Foundation : Distributor, Lintasbuku.
Kuntowijoyo. (2013). Pengantar ilmu sejarah . Tiara Wacana.
Masyhuri.  (1995). Menyisir  Pantai  Utara:  usaha  dan  perekonomian  nelayan  di  Jawa  dan Madura,  1850-1940 .  Yayasan  Pustaka  Nusatama  bekerjasama  dengan Perwakilan KITLV, Koninklijk Instituut voor Taal-, Land-en Volkenkunde.
Masyhuri  (Ed.).  (2009).  Iptek  dan  dinamika  ekonomi  nelayan.  In Kembara  bahari:  Esei kehormatan 80 tahun Adrian B. Lapian (Cet. 1). Komunitas Bambu.
Merliya, M., & Ikhwan, I. (2019). Pola interaksi sosial pedagang dengan nelayan di Pasar Ikan Pantai Purus Padang Kecamatan Padang Barat. Jurnal Perspektif , 2 (4), Article 4. https://doi.org/10.24036/perspektif.v2i4.159
Paillin, D. B. (2013). Analisis kontribusi komponen teknologi dalam usaha budidaya rumput laut di Kabupaten Seram bagian barat. Jurnal Teknik Industri , 7 (1).
Parwoto, P. (2018). Dampak monopoli garam di Madura pada abad XX. MOZAIK: Jurnal Ilmu- Ilmu Sosial dan Humaniora , 7 (1). https://doi.org/10.2-1831/moz.v7i1.6182
Plas, Van der. (1920). De visscherij en de vischhandel in den Kangean en Sapoedi archipel. Koloniaal Tijdschrift , 09 (1), 611 – 632.
Semedi,  P.  (2003). Close  to  the  stone,  far  from  the  throne:  The  story  of  a  Javanese  fishing community, 1820s-1990s (1st. ed). Benang Merah.
Soegiarto, K. A. (1987). Menelusuri tonggak-tonggak sejarah PUSLITBANG Oseanologi-LIPI . Oseana, XII, 3, 1-52.
Syafi’i, I. (2013). Persaingan pengangkutan garam di S elat Madura tahun 1924-1957. Jurnal Sejarah CITRA LEKHA , XVII (1), 85 – 104.
Tjiptoatmodjo, F. A. S. (1983). Kota-kota pantai di sekitar selat Madura (abad XVII sampai medio abad XIX). [Magister Thesis. Universitas Gadjah Mada]
Utomo,  A.  A.  P.  (2017).  Potensi  bahari  Lasem  sebagai  sejarah  maritim  lokal. Sejarah  dan Budaya :  Jurnal  Sejarah,  Budaya,  dan  Pengajarannya , 11 (2),  141 – 150. https://doi.org/10.17977/um020v11i22017p141
Widodo, S. K. (2007). Dinamika kebijakan terhadap nelayan: tinjauan historis pada nelayan Pantai  Utara  Jawa  1900-2000 .  Pidato  Pengukuhan  Guru  Besar  pada  Fakultas Sastra tanggal 17 Maret, Universitas Diponegoro.