## SINERGITAS PRINSIP BHINEKA TUNGGAL IKA DENGAN PRINSIP PLURALISME HUKUM

## Oleh : Anak Agung Sagung Ngurah Indradewi
sagungindradewi@gmail.com

## Abstrak
Prinsip Bhineka Tunggal Ika dapat diajdikan sebagai dasar dalam penghapusan diskriminasi terkait Suku Agama dan Ras (SARA). Secara mendalam Bhineka Tunggal Ika memiliki makna walaupun di  Indonesia terdapat banyak suku,  agama, ras, kesenian, adat, bahasa, dan lain sebagainya namun tetap  satu  kesatuan  yang  sebangsa  dan  setanah  air.  Pluralisme  artinya  beragam,  beraneka  macam, bermacam  rupa  dan  beraneka  ragam,  sedangkan  “isme”  berarti  paham,  memahami    atau pemahaman, jadi pluralisme adalah kesediaan untuk menerima kenyataan bahwa dalam masyarakat ada  cara  hidup  beragama  dan  cara  hidup  berbudaya  yang  berbeda,  serta  kesediaan  untuk  hidup, bergaul  dan  bekerja  bersama  serta  membangun  negara  bersama,  singkatnya  sikap  positif  terhadap kemajemukan.  Bhineka  Tunggal  Ika  bila  direnumgkan  secara  mendalam  dapat  disimpulkan merupakan  substansi  dari  pluralisme  skala  nasional.  Bhineka  berarti  berbagai  macam  perbedaan- perbedaan Tunggal Ika berarti bersatu dalam kesatuan, merupakan usaha antisipasi guna mengindari pertumbuhan  fanatisme  sempit  (yaitu,  fanatisme  yang  tidak  dibarengi  dengan  pemahaman  agama yang  mendalam)  yang  berbuahkan  kekerasan  atas  nama  agama  yang  sering  terjadi  dan  dilakukan oleh  sejumlah  kelompok,  untuk  itu  pluralisme  berusaha  menetralisir  atau  meretas  konflik  sosial yang  bernuansa  SARA  (Suku,  Agama,  Ras  dan  Antar  golongan).  Seperti  halnya  pada  pluralisme hukum yang berkembang walau berbeda disetiap daerah.

## Kata Kunci : Bhineka Tunggal Ika Pluralisme Hukum

## Abstract
The  principle  of  'unity  in  diversity  can  diajdikan  as  a  basis  for  the  elimination  of  discrimination related Tribe Religion and Race (SARA). In depth national unity has meaning in Indonesia although there are a lot of ethnicity, religion, race, art, customs, language, and so forth, but remains a single entity and compatriots. Pluralism means variety, assortment, various shapes and diverse, while the "ism"  means  understanding,  understanding  or  comprehension,  so  pluralism  is  the  willingness  to accept the fact that in society there are ways of religious life and a way of life culture is different, and  a  willingness  to  live,  get  along  and  work  together  and  build  the  country  together,  in  short  a positive attitude toward pluralism. Unity in Diversity when direnumgkan in depth can be concluded is the substance of pluralism national scale. Bhineka means a wide range of differences Tunggal Ika means  united  in  communion,  is  an  effort  of  anticipation  in  order  to  avoid  the  growth  of  narrow fanaticism (ie, fanaticism which is not accompanied by the understanding of deep religious) are the fruit of violence in the name of religion that often happens and is done by a number of groups, for it sought  to  neutralize  or  hacking  pluralism  social  conflicts  SARA  (Tribe,  Religion,  Race  and  Inter- group). As well as on developing legal pluralism though different in each area.

## Keywords: Unity in Diversity Legal Pluralism

## A. Pendahuluan

## 1. Latar Belakang Masalah
Bahwa ada masa ketika istilah Suku Aga- ma  dan  Ras  (SARA)  demikian  popular  dalam hal ini ada masa dimana terjadi diskriminasi ras- etnik  di  negeri  ini.  Dalam  praktik,  pemenuhan hak-hak  sipil  yang  merupakan  bagian  masyara- kat  ditandai  dengan  keturunan  Tionghoa,  bah- kan sampai detik inipun  masih  terjadi diskrimi- nasi. Pembedaan perlakuan ketika mengurus do- kumen  paspor,  dengan  keharusan  melampirkan Surat Bukti Kewarganegaraan, merupakan salah satu  contoh  praktik  diskriminasi  ras.  Diskrimi- nasi  ras-etnik,  khususnya  terhadap  orang-orang Indonesia  suku  Tionghoa  sudah  menjadi  kisah panjang,  termasuk  dalam  lingkup  adanya  orang Indonesia  suku  Tionghoa  yang  masuk  ke  dunia politik  dalam  hal  ini  banyak  mengalami  diskri- minasi terkait SARA.
Konflik  dilatarbelakangi  oleh  perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu inter- aksi.  Perbedaan-perbedaan  tersebut  diantaranya adalah  menyangkut  ciri  fisik,  kepandaian,  pe- ngetahuan, adat istiadat, keyakinan, dan lain se- bagainya.  Dengan  dibawasertanya  ciri-ciri  indi- vidual  dalam  interaksi  sosial,  konflik  merupa- kan situasi  yang wajar dalam setiap masyarakat dan  tidak  satu  masyarakat  pun  yang  tidak  per- nah  mengalami  konflik  antar  anggotanya  atau dengan  kelompok  masyarakat  lainnya,  konflik hanya akan hilang bersamaan dengan hilangnya masyarakat itu sendiri.
Prinsip Bhineka Tunggal Ika dapat dijadi- kan sebagai dasar dalam penghapusan diskrimi- nasi  terkait  SARA.  Secara  mendalam  Bhineka Tunggal Ika memiliki makna walaupun di Indo- nesia terdapat  banyak suku, agama, ras,  keseni- an,  adat,  bahasa,  dan  lain  sebagainya  namun tetap  satu  kesatuan  yang  sebangsa  dan  setanah air. Dipersatukan dengan bendera, lagu kebang- saan,  mata  uang,  bahasa  dan  lain-lain  yang  sa- ma. Kata-kata Bhinneka Tunggal Ika juga terda- pat  pada  lambang  negara  Republik  Indonesia yaitu Burung Garuda Pancasila. Di kaki Burung Garuda Pancasila mencengkram sebuah pita
ngan  Prinsip  Legal  Puralisme.  Plularisme  hu- kum  adalah  merupakan  suatu  kondisi  yang  ter- jadi  di  wilayah  sosial  mana  pun,  di  mana  selu- ruh tindakan komunitas di wilayah tersebut dia- tur  oleh  lebih  dari  satu  tertib  hukum. 1 Konflik yang  dilatarbelakangi  oleh  perbedaan  ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu interaksi me- nyangkut  ciri  fisik,  kepandaian,  pengetahuan, adat istiadat, keyakinan, dan lain sebagainya da- pat  dinetralkan  dengan  memahami  Prinsip  Bhi- neka Tunggal Ika dan Prinsip Legal Puralisme.

## 2. Rumusan Masalah
Bagaimana konsep Prinsip Bhineka Tung- gal Ika bersinergi dengan Prinsip Legal Puralis- me dalam penyelesaian  diskriminasi Suku Aga- ma dan Ras (SARA) ?

## B. Pembahasan
Konsep Prinsip Bhineka Tunggal Ika ber- sinergi  dengan  Prinsip  Legal  Puralisme da-lam  penyelesaian  diskriminasi  Suku Agama dan Ras (SARA)
Bahwa  walaupun  bangsa  Indonesia  terdiri dari  berbagai  macam  suku  bangsa  yang  memi- liki kebudayaan dan adat-istiadat yang beraneka ragam  namun  keseluruhannya  merupakan  suatu persatuan.  Adanya  keanekaragaman  hukum  di setiap  suku  ras  kebudayaan  dan  adat-istiadat  di Negara Indonesia membuktikan Prinsip Bhineka Tunggal  Ika  bersinergi  dengan  Prinsip  Legal Pluralisme. Pluralisme berasal dari kata “Plural” yang artinya beragam, beraneka macam, berma- cam  rupa  dan  beraneka  ragam,  sedangkan  “is- me”  berarti  paham,  memahami  atau  pemaha- man,  jadi  pluralisme  adalah  kesediaan  untuk menerima  kenyataan  bahwa  dalam  masyarakat ada cara hidup beragama dan cara hidup berbu- daya yang berbeda, serta kesediaan untuk hidup, bergaul  dan  bekerja  bersama  serta  membangun negara  bersama,  singkatnya  sikap  positif  terha- dap kemajemukan.
Prinsip  pluralisme  hukum  yaitu  adanya sistem-sistem atau kultur hukum yang berbeda
yang  bertuliskan  Bhinneka  Tunggal  Ika. Kata- kata tersebut dapat pula diartikan : Berbeda-be- da tetapi tetap satu jua.
Bhineka Tunggal Ika dapat bersinergi de- 1 Jhon  Grifftiths,  2005,  “Memahami  plirarisme  Hukum, Sebuah  deskripsi  konseptual”  dalam  plurarisme  hukum Sebuah  pendekatan  Interdisipliner,  penerjemahan  Andri Akbar dkk, HUMA, Jakarta, hal 69-71.
Sinergitas Prinsip Bhineka Tunggal Ika Dengan …
dalam  sebuah  komunitas  politik  tunggal. 2 Da- lam  lingkup  Negara  Kesatuan,  “dimana  masya- rakat  Indonesia  telah  menjadi  kenyataan  memi- liki berbagai ragam hukum, baik disebut hukum adat,  hukum  lokal  ( sosial  and  cultural  plurali- ty ), atau hukum kebiasaan yang ditandai sebagai hukum yang hidup dan bekerja dalam kenyataan empiris  sesuai  dengan  perkembangan  yang  ada di dalam masing-masing lingkup masyarakat. 3
Bahwa  pada  kultur  hukum  menekankan bahwa  hukum  tidak  berlaku  universal,  setiap bangsa  memiliki  kesadaran  hukum,  kebiasaan, budaya  yang  berbeda  dengan  bangsa  lain  yang dapat ditemukan dalam jiwa bangsa. Hukum da- pat  dikenali  dalam  ciri  khas  sebuah  bangsa,  se- perti  bahasa,  tata  krama  dan  konstitusi.  Hukum tumbuh  melalui  sebuah  perkembangan  dan  me- nguat  dengan  kekuatan  rakyat  dan  akhirnya  le- nyap  sebagaimana  kehilangan  rasa  kebangsaan- nya.” 4
Penyeragaman  hukum  (unifikasi  hukum) pada masyarakat yang majemuk/beragam seper- ti  di  Indonesia,  akan  menimbulkan  ketidakadi- lan. Sama tidak adilnya dengan menerapkan hu- kum  yang  beragam  (pluraisme  hukum)  pada masyarakat  yang  seragam.  Keanekaragaman masyarakat  Indonesia  tersebut  tercermin  pada semboyan Negara yang terkenal, yaitu “Bhinne- ka Tunggal Ika” yang artinya bermacam-macam tapi  satu  jua.  Di  Indonesia  terdapat  bermacam- macam  suku,  ras,  agama,  kebudayaan,,  hukum, dan  lain-lain,  namun  merupakan  satu  kesatuan yang  tidak  dapat  dipecah”. 5 Pandangan  ini  se- cara  jelas  bersifat  plural  karena  adanya  berma- cam-macam suku, ras, agama dan kebudayaan.
Dengan  adanya  prinsip  pluralisme  hukum tersebut dapat dijadikan dasar suatu pemahaman bagi  oknum-oknum  individu  masyarakat  yang masih  melakukan  diskriminasi  SARA,  bahwa- sannya suatu hukum saja yang tidak berbentuk
2 Lawrence  M.  Friedman,  2009,  Sistem  Hukum  Perspek- tif Ilmu Sosial (A Legal Sistem A Sosial Science Perspec- tive),  diterjemahkan  oleh  M.  Khozim,  Nusa  Media,  Ban- dung, Hal 257.
3 Yanis  Maladi,  2008,  Pendaftaran  Tanah  Nasional  Dan Kehidupan Hukum Masyarakat (Perspektif teori-teori So- sial), Mahkota Kata, Yogyakarta, Hal 77.
4 Ibid .,
5 Muhamad  Bakrie,  2008,  Unifikasi  dalam  pluralismee hukum tanah di Indonesia, Kertha Patrika Vol. 33 No. 1, Januari, hal. 1.
fisik  bisa  lahir  dan  berkembang  beranekaragam di  setiap  daerah  di  Negara  Indonesia  dan  dapat diterima  dari  sebelum  Negara  Indonesia  lahir hingga  sampai  saat  ini,  maka  jelas  masyarakat minoritas  yang  serta  merta  telah  ada  sejak  da- hulu  dari  sebelum  Negara  Indonesia  lahir  hing- ga sampai saat ini merupakan bagian dari Nega- ra  Indonesia  berhak  secara  konstitusi  mendapat kesetaraan  di  segala  aspek  baik  politik  maupun hak-hak sipil.
Bhinneka  Tunggal  Ika  memiliki  konsep sebagai  landasan  multikulturalisme.  Multikultu- ralisme secara sederhana dapat dikatakan penga- kuan atas pluralisme. Pluralisme bukanlah suatu yang given tetapi merupakan suatu proses inter- nalisasi  nilai-nilai  didalam  suatu  komunitas. 6 Makna  Bhineka  Tunggal  Ika  yaitu  meskipun bangsa dan negara Indonesia terdiri atas berane- ka ragam suku bangsa yang memiliki kebudaya- an dan adat-istiadat yang bermacam-macam ser- ta beraneka ragam kepulauan wilayah negara In- donesia  namun  keseluruhannya  itu  merupakan suatu persatuan yaitu bangsa dan negara Indone- sia. Keanekaragaman tersebut bukanlah merupa- kan  perbedaan  yang  bertentangan  namun  justru keanekaragaman  itu  bersatu  dalam  satu  sintesa yang  pada  gilirannya  justru  memperkaya  sifat dan makna persatuan bangsa dan negara Indone- sia.
Prinsip Bhineka Tunggal Ika dapat diajdi- kan sebagai dasar dalam penghapusan diskrimi- nasi  terkait  Suku  Agama  dan  Ras  (SARA).  Se- cara  mendalam  Bhineka  Tunggal  Ika  memiliki makna  walaupun  di  Indonesia  terdapat  banyak suku,  agama,  ras,  kesenian,  adat,  bahasa,  dan lain sebagainya namun tetap satu kesatuan yang sebangsa dan setanah air. Pluralisme artinya be- ragam,  beraneka  macam,  bermacam  rupa  dan beraneka  ragam,  sedangkan  “isme”  berarti  pa- ham, memahami atau pemahaman, jadi pluralis- me adalah kesediaan untuk menerima kenyataan bahwa dalam masyarakat ada cara hidup beraga- ma dan cara hidup berbudaya yang berbeda, ser- ta  kesediaan  untuk  hidup,  bergaul  dan  bekerja bersama  serta  membangun  negara  bersama, singkatnya sikap positif terhadap kemajemukan. Oleh  karena  itu  pluralisme  tak  lebih  hanya  se- bagai sikap saja bukanlah Relativisme (semua
6 H.A.R Tilaar, 2004, Kekuatan dan Pendidikan , Grasin- do, Jakarta, hal 20.
Jurnal Lex Publica, Vol. III, No. 2, Mei 2017, hal. 577 - 582
agama sama) dimana seseorang harus komitmen yang kokoh terhadap agama yang dianutnya, te- tapi  jangan  sampai  terjebak  kepada  fanatisme sempit.
Bhineka  Tunggal  Ika  bila  direnumgkan secara mendalam dapat disimpulkan merupakan substansi  dari pluralisme skala  nasional.  Bhine- ka berarti berbagai macam perbedaan-perbedaan Tunggal Ika berarti bersatu dalam kesatuan, me- rupakan  usaha  antisipasi  guna  mengindari  per- tumbuhan  fanatisme  sempit  (yaitu,  fanatisme yang tidak dibarengi dengan pemahaman agama yang  mendalam)  yang  berbuahkan  kekerasan atas nama agama yang sering terjadi dan dilaku- kan oleh sejumlah kelompok, untuk itu pluralis- me  berusaha  menetralisir  atau  meretas  konflik sosial  yang  bernuansa  SARA  (Suku,  Agama, Ras  dan  Antar  golongan),  guna  menciptakan perdamaian, kerukunan, kehidupan yang harmo- nis  dan  tidak  memakai  sistem  yang  hanya  baik untuk  suatu  kelompok  tetapi  sistem  yang  juga akan  membawa  kebaikan  untuk  semua  anggota masyarakat. Bhineka Tunggal Ika juga berusaha menciptakan  legitimasi  yang  setara  kepada  se- mua  agama  (semua  aliran  dan  idiologi)  yang ada,  agar  dapat  hidup  berdampingan  bersama secara  damai,  aman,  penuh  tenggang  rasa,  to- leransi dan saling menghargai.
Sejak  awal  berdirinya  negara  indonesia, para  pendiri  negara  menghendaki  persatuan  di negara  ini  diwujudkan  dengan  menghargai  ter- dapatnya  perbedaan  di  dalamnya.  Artinya  bah- wa  upaya  mewujudkan  integrasi  nasional  Indo- nesia dilakukan dengan tetap memberi kesempa- tan kepada unsur-unsur perbedaan yang ada un- tuk  dapat  tumbuh  dan  berkembang  secara  ber- sama-sama  yang  berlandaskan  Pancasila  dan Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indo- nesia Tahun 1945.

## C. Penutup

## 1. Kesimpulan
Bhineka  Tunggal  Ika  dapat  bersinergi  de- ngan Prinsip Legal Puralisme dalam penyelesai- an  diskriminasi  Suku  Agama  dan  Ras  (SARA). Prinsip  pluralisme  hukum  yaitu  adanya  sistem- sistem  atau  kultur  hukum  yang  berbeda  dalam sebuah  komunitas  politik  tunggal.  Dalam  ling- kup Negara Kesatuan, “dimana masyarakat  In-
donesia  telah  menjadi  kenyataan  memiliki  ber- bagai  ragam  hukum,  baik  disebut  hukum  adat, hukum lokal (sosial  and cultural plurality), atau hukum  kebiasaan  yang  ditandai  sebagai  hukum yang  hidup  dan  bekerja  dalam  kenyataan  empi- ris sesuai dengan perkembangan yang ada di da- lam masing-masing lingkup masyarakat . Penye- ragaman hukum (unifikasi hukum) pada masya- rakat yang majemuk/ beragam seperti di Indone- sia,  akan  menimbulkan  ketidakadilan.  Sama  ti- dak  adilnya  dengan  menerapkan  hukum  yang beragam  (pluraisme  hukum)  pada  masyarakat yang seragam.  Keanekaragaman masyarakat  In- donesia  tersebut  tercermin  pada  semboyan  Ne- gara  yang  terkenal,  yaitu  “Bhinneka  Tunggal Ika”  yang  artinya  bermacam-macam  tapi  satu jua. Di Indonesia terdapat bermacam-macam su- ku,  ras,  agama,  kebudayaan,,  hukum,  dan  lain- lain, namun merupakan satu kesatuan yang tidak dapat  dipecah”. Pandangan ini secara jelas ber- sifat plural karena adanya bermacam-macam su- ku, ras, agama dan kebudayaan. Dengan adanya prinsip  pluralisme  hukum  tersebut  dapat  dijadi- kan dasar suatu pemahaman bagi oknum-oknum individu masyarakat yang masih melakukan dis- kriminasi SARA, bahwasannya suatu hukum sa- ja yang tidak berbentuk fisik bisa lahir dan ber- kembang beranekaragam  disetiap daerah di  Ne- gara  Indonesia  dan  dapat  diterima  dari  sebelum Negara  Indonesia  lahir  hingga  sampai  saat  ini, maka  jelas  masyarakat  minoritas  yang  serta merta telah ada sejak dahulu dari sebelum Nega- ra  Indonesia  lahir  hingga  sampai  saat  ini  meru- pakan  bagian  dari  Negara  Indonesia  berhak  se- cara  konstitusi  mendapat  kesetaraan  di  segala aspek baik politik maupun hak-hak sipil.

## 2. Saran
Sikap  toleransi,  saling  hormat  menghor- mati, mendudukkan masing-masing pihak sesuai dengan  peran,  harkat  dan  martabatnya  secara tepat,  tidak  memandang  remeh  pada  pihak  lain, apalagi menghapus eksistensi kelompok dari ke- hidupan bersama, merupakan syarat bagi lestari- nya  negara-bangsa  Indonesia.  Oleh  karena  itu, Kerukunan  hidup  perlu  dikembangkan  dengan sebaik-baiknya,  agar  mewujudkan  kedamaian dan rasa aman. Bila setiap warga negara mema- hami makna Bhinneka Tunggal Ika dan Pluralis- me, maka diyakini akan ketepatannya bagi lan-
Sinergitas Prinsip Bhineka Tunggal Ika Dengan …
dasan kehidupan berbangsa dan bernegara  yang multikulturalisme, serta mau dan mampu meng- implementasikan secara tepat dan benar, maka
Negara  Indonesia  akan  tetap  kokoh  dan  bersatu selamanya.  Seperti  pepatah  yang  mengatakan bersatu kita teguh bercerai kita runtuh.

## DAFTAR PUSTAKA
H.A.R Tilaar, 2004, Kekuatan dan Pendidikan, Grasindo, Jakarta. Jhon Grifftiths,2005, Memahami plirarisme Hukum, Sebuah deskripsi konseptual dalam plurarisme hukum Sebuah pendekatan Interdisipliner, penerjemahan Andri Akbar dkk, HUMA, Jakarta. Lawrence M. Friedman, 2009, Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial (A Legal Sistem A Sosial Science Perspective), diterjemahkan oleh M. Khozim , Nusa Media, Bandung.
Muhamad Bakrie,2008, Unifikasi dalam pluralismee hukum tanah di Indonesia, Kertha Patrika Vol. 33 No. 1, Januari, Jakarta.
Yanis Maladi, 2008, Pendaftaran Tanah Nasional Dan Kehidupan Hukum Masyarakat (Perspektif teori-teori Sosial), Mahkota Kata, Yogyakarta.