## MENEMUKENALI MASYARAKAT ADAT
SEBAGAI BASIS “KEBHINNEKATUNGGALIKAAN”

## MENUJU INTEGRASI BANGSA
Oleh: Djaja Hendra*

## ABSTRACT
Put  the  indigenous  peoples  to  be  followed  by  the  term  "all  still  alive  and  in accordance  with  the  development  of  society"  or  other  terms  that  convey  the  same  in  the constellation  of  state  regulations,  no  doubt  point  to  the  existence  of  ideological  claims unilateral and provocative. On the one hand, indigenous peoples as being faraway, while we are on the other side so arrogant and intervention while differentiating themselves into, "so another". Disorder was demonstrated through planned regulatory policies, structural and massive for our indigenous people buried in the frame word 'all still alive' and so on. Though there are many other socio-cultural based that sustains the existence and survival on  indigenous  peoples  outside  of  agriculture.  The  Kebhinnekatunggalikaan  was  eminent merely  ended  motto  compliance  rigid  beliefs  and  unilateral.  If  so  integration  with  the nation as the adhesive is based on the awareness of the need for unity in fact not be as, a mere mirage.
Key Words: Indigenous peoples, all still alive, the integration of the nation

## Pendahuluan
Ada banyak  harapan dilekatkan pada Pancasila  dengan  semboyan  kebhinneka- tunggalikaan.  Harapan  demikian  telah muncul  sejak  kita  mengenalnya  melalui pendidikan  formal  yang  diajarkan  di sekolah-sekolah  hingga  bangku  kuliah maupun  di  pendidikan  nonformal  dan informal.  Ada  yang  melihatnya  dari  sudut pandang  ideologis,  filosofis,  yuridis, sosiologis maupun kultural. Dengan begitu maka,  tak  dapat  diingkari  bahwa  lambang negara  kita  begitu  berwibawa  sebagai simbol  pemersatu  sehingga  ditempatkan begitu  tinggi  dan  diagungkan.  Nilai-nilai Pancasila  diyakini  mampu  membentuk
karakter  bangsa  baik  dalam  kaitannya dengan  tatanan  ketatanegaraan  maupun dalam kehidupan berbangsa.
Dari  sudut  pandang  ideologis, filosofis maupun politik Pancasila di dalam tatanan  bernegara  cukup  handal  terutama dalam  menghadapi  berbagai  rongrongan dan  rintangan  yang  dicerminkan  dari keberhasilan dan kemampuan menciptakan demokratisasi pemerintahan maupun ketatanegaraan. Rendahnya separatis, tertatanya  siklus  lima  tahunan  pergantian rezim  dan  makin  menguatnya  otonomi daerah  menggambarkan  mekanisme  dan proses  bernegara  sedang  telah  berjalan. Namun  bukti-bukti  yang  menggembirakan
* Dosen pada Universitas Widya Mataram Yogyakarta. Email : djajahendraaa@gmail.com
itu ternyata belum sejalan jika dipotret dari aspek  kebangsaan  khususnya  dari  sudut pandang  sosiologis  maupun  kultural. Implementasi dan penerjemahan semboyan kebhinnekatunggalikaan  nampak  masih tertatih-tatih,  berjalan  ditempat  bahkan mundur.  Suasana  itu  ditunjukkan  melalui perjalanan  anak  bangsa  yang  sudah  lebih dari  setengah  abad,  dimana  posisi Pancasila  dan  kebhinennekaan    acapkali dipergunakan  sebagai  pemukul,  ketika beragam nasion yang  terhubung  dan membentuk  Nusantara,  tidak  sejalan dengannya.  Padahal  entitas  sosial  atau nasion-nasion itu  telah  lama  ada  bahkan sebelum  negara  Indonesia  terbentuk (Bachtiar,  1976:  7).  Eksistensi  dan survivalitas  mereka  --yang  kemudian dikenal dengan masyarakat adat itu-- terus tumbuh  dan  berkembang  secara  alamiah tanpa perlu campur tangan negara.
Jika  demikian  tidak  kelirulah  apa yang  dikatakan  Marx  bahwa    negara demokratis,  bersifat  dermawan,  dan berposisi  sebagai  lembaga  yang  netral  itu, tidak pernah ada di muka bumi ini. Negara pada dasarnya memiliki banyak kepentingan. Negara adalah sebuah lembaga atau alat yang diperuntukkan bagi memenuhi  kepentingan  elite  penguasa yang  menjalankan  roda  pemerintahan. Secara  demikian  maka  dapat  saja  sebuah negara  dikategorikan  sebagai  kapitalis, sosialis  atau  mungkin  juga  pancasilais,
dengan  diikuti  oleh  sistem  politik  otoriter maupun  demokratis,  ataupun  irisan-irisan di  antara  itu;  namun  dalam  praktik kenegaraan  dapat  berbeda  dan  bahkan bertolak  belakang.  Praktik  kebijakan  itu berlangsung  manakala  dilakukan  dan dijalankan  oleh  orang  atau  sekelompok orang  atau  aktor-aktor  politik  yang menguasai  negara.  Dalam  bahasa  politik- pemerintahan  mereka  dikenal  sebagai rezim  penguasa.  Gramsci  lebih    menyebut mereka sebagai intelektual organis (Femia, 1977: 24).
Sosok rezim atau intelektual organis, dengan  begitu,  muncul  dan  terlahir  dari rahim  entitas  sosialnya.  Mereka  adalah sekelompok  kecil  orang  dan  memiliki kelebihan-kelebihan sehingga dengan demikian mereka bukan orang sembarangan.  Intelektual    organis  pastilah berbeda  dari  orang  kebanyakan.  Untuk Indonesia,  mereka  hadir  di  awal  abad  ke- 20  dan  kiprah  utama  mereka  terlihat  dari lahirnya Boedi Oetomo menyusul organisasi-organisasi sejenis. Meski ideologi  masih  bersifat  lokal  dan  parsial tetapi  langkah-langkah  yang  dibangun memiliki  kesamaan-kesamaan  sehingga sikap  demikian  dijadikan  tonggak  sejarah perjuangan bangsa hingga kemerdekaan.
Kenapa mereka dapat hadir di tengah masa-masa  sulit  akibat  penindasan?  Siapa mereka? Berdasarkan sejarahnya intelektual  organis,  yang  adalah  bagian
dari  entitas  sosial  masyarakatnya,  di  masa kolonial  bergantung  pada  kedudukan  dan posisi orang-orangtua mereka. Para orangtua  dari  intelektual  organis  adalah sekelompok  orang  terpandang  baik  secara sosial,  politik  maupun  kultural.  Sebutan bagi  mereka  yaitu  pangreh  praja  atau priyayi,  kelompok  bangsawan,  ningrat, guru, rohaniwan, tuan tanah dan elite sosial lainnya.  Mereka  dihormati  dan  karenanya terbedakan dari rakyat kebanyakan. Gramsci  menyebutnya  sebagai  intelektual tradisional. Mereka dicirikan dari tata cara kehidupan  dan  tutur  bahasa    yang  teratur, berdisiplin  tinggi  serta  memiliki  hierarki dalam  keluarga  maupun  sistem  sosial lain. Komunitas ini membentuk tatanan
kehidupan
tersendiri lepas dari sosiokultural  masyarakatnya  (Wertheim. 1999: 43) namun dekat dengan pemerintah
kolonial karena sifat dan fungsi pelayanannya.  Artinya  mereka  adalah perpanjangan  tangan  dalam  struktur pemerintahan kolonial.
Jadi  intelektual  organis  ini  terlahir melalui  rahim  dari  elite  dalam  entitas sosialnya  atau  intelektual  tradisional. Meski  tidak  seluruhnya  seperti  itu  tetapi tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  generasi yang  demikian  menjadi  tidak  peka  dan sensitif  atas  masyarakatnya.  Di  satu  sisi mereka  sibuk  menata  diri  dan  menuntut persembahan  atas  rakyatnya;  tetapi  di  sisi lain  mengambil  posisi  merendah  dan
penghambaan-diri  dihadapan  pemerintah kolonial. Sartono Kartodirdjo menyebutnya sebagai  saling  kontradiktif  (Sutherland, 1983: 74). Dalam posisi inilah maka setiap pergantian  rezim  dan  ketika  mereka menjalankan  fungsi  pemerintahan  atau negara  jangkauan  dan  raihan  atas masyarakat adat nyaris tidak terwacanakan apalagi  dalam  bentuk  kebijakan  yang menguntungkan  dan  adil.  Ini  semua sebagai  konsekuensi  dari  kontradiktif kepentingan  tadi.  Masyarakat  adat  dalam praktiknya  berjalan  sendiri  sehingga terkesan ada jarak dengan rezim pengaturnya.    Di  sinilah  Pancasila  dengan Bhinneka  Tunggal  Ika  sebagai  wadah tunggal  atas  semua  entitas  sosial  dituntut keterujiannya.
Posisi Masyarakat Adat dalam Keanekaan Struktur Masyarakat Indonesia Struktur masyarakat
Indonesia ditandai  oleh  sekumpulan nasion yang teruntai  memanjang  mengikuti  garis khatulistiwa  atau  yang  dikenal  dengan Nusantara.  Mereka  memiliki  ragam,  corak yang  beraneka  dan  sosiokultural  yang berbeda,  namun  bergerak  di  atas  suatu sistem  ekologi,  teknologi,  demografi  dan klimatologi  yang  sama.  Secara  sistematis Wertheim (1999: 1-2) mencirikan perbedaan  pada:  pertama,  perbedaan geografi.  Perbedaan  dibuktikan  dari
banyaknya  pulau  baik  besar  maupun  kecil tetapi  dengan  akar  genealogis  yang  sama. Kedua,  perbedaan  pada  etnik.  Perbedaan yang  bertolak  dari  perbedaan  budaya  dan bukan  pada  ras  dalam  pengertian  rasial. Ketiga, perbedaan terkait dampak teknologi  yang  ditimbulkan.  Akibat dampak  teknologi  yang  berlangsung selama berabad-abad menimbulkan peradaban yang sangat berbeda.
Rangkaian perbedaan yang
membentuk  struktur  masyarakat  Indonesia itu tetap hidup seirama alam lingkungannya. Kehidupan demikian dikenal  dengan  sosiokultural.    Adalah kelompok  atau  komunitas  orang  yang menggunakan berbagai cara untuk beradaptasi  dengan  lingkungan,  bertindak menurut  bentuk-bentuk  perilaku  sosial yang  sudah  terpolakan,  dan  menciptakan kepercayaan  dan  nilai  bersama  yang dirancang  hidup  untuk  memberi  makna bagi  tindakan  kolektif  mereka  (Sanderson, 2003:  59).  Sehingga  tidak  tertutup kemungkinan  jika  mendasarkan  pada prinsip-prinsip  sosiokultural  tadi,  maka kecil kemungkinkan mereka akan berperilaku  menyimpang  dan  menggerus kewibawaan negara
(korupsi); dibandingkan dengan mereka yang semata- mata  bekerja  karena  adanya  peluang  dan akses  yang  terhubung  di  sektor  jasa maupun  di  birokrasi-pemerintahan  (diluar sosiokultural).
Lebih lanjut, berdasarkan perbedaan yang ada  struktur  masyarakat  Indonesia  dapat  dilihat dari dua sisi, yaitu: horizontal dan vertikal.

## 1. Perbedaan  Horizontal  dalam  Struktur Masyarakat Indonesia
Adanya  perbedaan-perbedaan  jika dilihat  dari  sisi  horizontal  adalah  sebuah fakta  sosial.  Perbedaan  ditandai  oleh beragam  suku,  bahasa,  agama,  adat istiadat,  etnik  maupun  kedaerahan;  yang merupakan  bentuk  asli  maupun  akulturasi, berdasar dimensi waktu dan ruang di mana satu sama lain telah berproses begitu lama dan panjang hingga berabad-abad. Perbedaan-perbedaan inilah yang melandasi  dalam  cara  bersikap  dan berpikir,  sehingga  karakter-karakter  yang muncul  dalam  konstelasi  pergaulan  antar- nasion menjadi  berbeda  pula.    Awalnya mereka hidup sendiri-sendiri dan membentuk nasion- nya  sendiri,  terpisah satu  sama  lain  dengan  tanpa  dibalut  oleh suatu  kesatuan  politik  yang  sama. Perbedaan-perbedaan  itu  kata  Nasikun (1989:  33)  dapat  dirumuskan  sebagai sesuatu  yang,  memiliki  ketidaksamaan kehendak bersama ( common will ), sekaligus memiliki ketidaksamaan permintaan  sosial  yang  dimengerti  dan dihayati  bersama  oleh  seluruh nasion ( common social demand ).
Dengan  tidak  adanya  permintaan sosial  yang  sama  secara  ekonomi  dan dengan  dibimbing  oleh  ketidaksamaan kehendak  bersama  maka  peluang  dan potensi  konflik  diantara  mereka  menjadi laten  dan  terendap.  Terlebih  di  atas  segala perbedaan-perbedaan yang ada justru  akan semakin  tajam  dan  sewaktu-waktu  dapat meledak  ketika  semua  itu  bermuara  pada kepentingan  ekonomi  dan  jatuh  dalam libatan  etnis  (Tionghoa).  Kerusuhan  Mei 1998  merupakan  perwujudan  dari  titik simpul  itu.  Sedang  yang  terbaru  adalah jelang  dan  pasca  pemilihan  anggota legislatif dan presiden 2014 lalu.
Keterpilihan  dan  kedudukan  mereka  saat ini  sebagai  elite  politik  terpulang  dan berangkat  dari  mudahnya  akses  informasi dan komunikasi antardaerah yang dibentuk dan  direkayasa  secara  sosial  (tidak  alami). Pembentukan  gaya  tersebut  harus  terus dipacu dan dipertahankan secara sedemikian rupa hingga periode kepemimpinan  itu  berakhir.  Jika  tidak, tidak tertutup kemungkinan isu-isu kekerasan  agama,  kedaerahan,  suku  dan etnis  berpotensi  muncul,  mengingat ‘pendeknya sumbu’ dinamit sosial.
Akibatnya  dengan  sentuhan  sedikit  saja sudah  cukup  menimbulkan  gejolak  dan ledakan sosial. Sekurang-kurangnya kenyataan  demikian  itu  telah  menjadi agenda  tahunan  di  Propinsi  Daerah Istimewa Yogyakarta.

## 2. Perbedaan  Vertikal  dalam  Struktur Masyarakat Indonesia
Selain  perbedaan  horizontal  terjadi pula  dari  sisi  vertikal.  Adapun  yang dimaksud  dengan  perbedaan  vertikal  yaitu perbedaan-perbedaan yang muncul melalui pembentukan  lapisan  atas  dan  lapisan bawah. Mereka hadir melalui entitas sosial berbasis perbedaan horizontal yang berujung  pada  perselingkuhan  di  akses politik dan kekayaan hingga menyebabkan terbentuk  jurang  pemisah  antarentitas sosial.  Kehadiran  entitas  sosial ini  bersifat semu, rentan, ringkih dan penuh kecurigaan  serta  kehilangan  kepercayaan ( trust )  sehingga  daya  kontrol  satu  sama lain  makin  tajam  dan  sensitif.  Setelah reformasi  isu  tambahan  berupa  etnis  Jawa dan  luar  Jawa  turut  menyemarakan perbedaan vertikal seiring dengan pengerucutan  politik  dan  ekonomi  yang mengusung  isu-isu  kemiskinan  dan  putra daerah.  Isu-isu  ini  kerap  menjadi  sajian utama  di  setiap  kampanye  pemilihan presiden maupun kepala-kepala daerah.
Berkelidan perbedaan-perbedaan horizontal dan vertikal yang berujung pada tidak  terlihat  dan  tidak  terakomodasikan posisi  dan  kepentingan  masyarakat  adat sendiri.  Mereka  seolah-olah  tidak  berarti dan  tidak  ada.  Peristiwa  dan  sikap demikian  menjadi  benar  adanya  jika pertarungan  dan  kontestasi  antaraktor intelektual  organis  berlangsung  dan
berkutat di seputar entitas sosial.
Kontestasi dan pertarungan telah terjadi di masa  sebelum  dan  sesudah  terbentuknya negara  (Indonesia).  Deklarasi  Sumpah Pemuda  sekurang-kurangnya  merupakan representasi  dari  bibit-bibit  perbedaan sebelum  kemerdekaan,  dan  pada  pasca kemerdekaan  mereka  mengelompok  yang dikenal  dengan  rezim  yang  memerintah atau the  ruling  class meminjam  istilah
Mosca. Adagium politik, “merebut kekuasaan  jika  belum  diperoleh  dan dipertahankan  selama  mungkin  dengan berbagai  cara  jika  kekuasaan  itu  sudah  di tangan”. Oleh  karena  itu  mereka  menjadi terlalu sibuk menyusun strategi pertahanan dan berupaya keras memenuhi kepentingan kelompoknya.  Sehingga  tak  ayal  posisi masyarakat  adat  lantas  terdepak  dari konstelasi kelompok-kelompok yang terajut  membentuk  masyarakat  dalam untaian khatulistiwa tadi.
Mereka  atau  kelompok  masyarakat adat ini oleh Marx diklasifikasikan sebagai kelas lumpen  proletariat. Dalam  bahasa populer atau keseharian adalah sekelompok atau  segolongan  kecil  orang  yang  tidak berguna.  Termasuk  diantaranya  pengemis, gelandangan,  pencuri  dan  orang  gila. Mereka  tidak  masuk  dalam  hitungan  dan dalam konteks apapun, di dalam kehidupan berbangsa  dan  bernegara.  Andaikan mereka  ini  hidup  di  negara  zionis  (Israel), mereka sudah sejak awal dimusnahkan dan
tidak diperbolehkan hidup ditengah masyarakat ketika tanda-tanda bakal masuk klasifikasi lumpen  proletariat; karena dianggap  sangat  memberatkan  negara ( kibult )  dan  tidak  menghasilkan  apapun yang lebih produktif. Tepatnya, rezim tidak ingin  berurusan  dengan  orang-orang semacam  ini  karena  memang  tidak memberikan  kontribusi  dalam  bentuk apapun kepada negara.
Ideologi  Pancasila  tentu  tidak sekejam itu. Pancasila dengan kebhinnekaan    seharusnya  mampu  sebagai penopang  dan  sandaran  bagi  setiap  anak bangsa  termasuk  masyarakat  adat  dalam kehidupan berbangsa, namun kenyataan itu belum  sepenuhnya  terealisir.  Pancasila masih  terlalu  sibuk  berurusan  dan mengalami  problem  internalnya  sendiri. Sebagai  contoh,  kita  mungkin  bertanya- tanya ada apa dengan Pancasila yang lahir 1  Juni  1945  yang  selalu  dihidupkan  dan didengungkan  di  setiap  pertemuan  massa terbuka  ketika  temanya  mengangkat Pancasila oleh salah satu parpol pendukung pemerintah  terpilih  saat  ini,  dibandingkan dengan  Pancasila  yang  secara  formal  lahir pada 18  Agustus 1945!  Apakah berkenaan dengan  persoalan  identitas,  ataukah  ada hubungan dengan status politik?
Problem internal tersebut tentu saja terciprat  ke  dunia  Internasional.  Dalam kancah  global  Indonesia  adalah  bagian darinya.  Meski  mungkin  bagi  negara-
negara  lain  tidak  ada  persoalan  tetapi  jika sistem ekonomi dan pemerintahan semacam itu (tidak jelas) yaitu tidak liberal dan  tidak  sosialis  (Budiman,  1987:  71) maka hasil akhirnya menjadi tidak optimal.
Meski  para founding  fathers termasuk Soepomo  menyebut  sosioreligius  dan integralistik  sebagai  wujud  dan  tujuan akhir  fondasi  bangsa  ini,  atau  tokoh-tokoh lain  dengan  segala  gagasannya.  Sedikit lebih  mudah  terkait  penjelasan  secara filosofis tetapi sangat problematik ditataran empiris.  Sehingga  tidak  terlalu  salah  jika rezim  Soeharto  berupaya  menerjemahkan dan menginterpretasikan sendiri melalui P4 (Pedoman  Penghayatan  dan  Pengamalan Pancasila) dengan  36 kristalisasi dan dapat dikembangkan menjadi lebih dari 100 butir sebagai  dasar-dasar  perilaku  manusia Indonesia dalam berbangsa dan bernegara.
Rezim  Soekarno  lain  lagi.  Tokoh kaliber  dunia  ini  sempat  mensimulasikan dengan memeras Pancasila menjadi Trisila bahkan  dapat  diringkas  hingga  Ekasila alias  Gotongroyong.    Sementara  tafsiran lain,  sebagaimana  kita  lihat  dan  buktikan melalui penerjemahan Pancasila ke Batang Tubuh  UUD  1945  hingga  diamandemen maupun  UUPA  1960  (Undang-undang Pokok  Agraria);  keseluruhan  penjelasan yang  ada  tidak  memberikan  ruang  dan singgungan  yang  berarti  bagi  kehadiran masyarakat  adat  untuk  berkiprah.  Namun sebaliknya  ada  beberapa  undang-undang
seperti UU Sumberdaya Air, UU Lingkungan  Hidup,  UU  Kehutanan,  UU ESDM  serta  berbagai  peraturan  daerah seluruh  Indonesia  ternyata  memiliki variannya sendiri.
Kelihatannya  sosok  rezim  yang bermukim di wilayah  administratif- pemerintahan    didominasi  dan  dilingkupi oleh  ekologi  laut  dan  hutan  dengan  segala sistem  ikutannya,  dapat  disimpulkan (secara  acak)  bahwa  para  intelektual organis  ini  jauh  lebih  empatif  terkait masyarakat  adat  di  wilayahnya.  Kenyatan tersebut dapat dilihat dari peraturan daerah tentang  tataruang  dan  wilayah  (RT/RW) dan  lain  sebagainya;  di  mana  pilihan- pilihan dan penetapan regulasi suprastruktur kelembagaan yang merupakan bagian terbesar dari sosiokultural  masyarakatnya  jauh  lebih mendapatkan  penghargaan,  penghormatan dan pengagungan dari mereka.

## Kebhinnekatunggalikaan  sebagai  Basis Integrasi Bangsa
Apa  yang  tergambar  di  atas  dengan dimensi-dimensi  vertikal  dan  horizontal adalah  upaya  untuk  mendekatkan  realitas sosial  melalui  etnografi-etnografi  sebagai sebuah  kenyataan.  Gambaran  semacam  ini tidak terhampar secara utuh seiring dengan hadirnya negara. Pancasila yang selama ini diyakini,  dianalisis,  dan  selalu  berkutat seputar ketatanegaraan dan lain
sebagainya, dengan politik-hukum ditempatkan  sebagai  panglima;  selain  juga ada  yang  mengembangkan  nilai-nilai  itu melalui  budaya  karena  memang  Pancasila digali  dari  akar-akar  dan  nilai  budaya bangsanya.  Namun  sayang  (Soetiknjo, 1985: 17) pemahaman dan perkembangannya  ternyata  tidak  terlalu direspons  dengan  cukup  baik  oleh  para intelektual  organis  kita.  Kebudayaan  yang terbentuk,  bisa  jadi,  diposisikan  hanya  -- meminjam  pendekatan  evolusioner  baku berlandaskan  pemikiran  Malinowski  dan Radcliffe-Brown  atau  antropolog  Boas – sangat  berorientasi  pada  tujuan  dan mengabaikan  proses,  atau  diringkas sebagai “pembangunan” itu.
Pemahaman Pancasila berbasis kebudayaan  mestinya  tidak lagi dipandang sebagai  manifestasi  sekuensial  sebuah kisah  yang  mengalir  runtut  begitu  saja; juga  bukan  pula  hanya  membentang  dari zaman  di  mana  manusia  belum  mengenal peradaban  hingga  ke  puncak-puncak peradaban, melainkan sebagai sesuatu yang harus “dilakukan” oleh orang -orang secara kolektif dengan cara yang berbeda-beda, di tempat  dan  waktu  yang  juga  berbeda-beda (Jenks,  2013:  46).  Merujuk  fakta  historis demikian itulah warna dan corak masyarakat  kita  dalam  berbangsa  harus diakui  sebagai  plural  dan  heterogen. Pengakuan demikian dibaca dengan sangat baik  oleh  pemerintah  kolonial  dan
dieksplisitkan dengan membagi-bagi Indonesia  itu  dalam  golongan-golongan, yaitu  yang  menjadi  golongan  kelas  utama adalah Eropa khususnya Belanda, menyusul  Timur  Asing  yang  didominasi Tionghoa  sebagai  golongan  kedua,  dan golongan  terbawah  adalah  kita/pribumi ( Inlander ). Tentu tujuannya, untuk memecah-belah bangsa.
Masa itu pemerintah kolonial membaginya berdasar aspek sosial- ekonomi-politik-kultural  dengan  aspek politik sebagai pemacu guna mempertahankan  kekuasaan  tetapi  setelah merdeka  pembacaan  berubah.  Intelektual organis  lebih  menekankan  aspek-aspek penggolongan  berdasar  ekonomi-politik. Konsekuensi atas tekanan ini menyebabkan Indonesia  terbelah  menjadi:  mereka  yang memiliki  kapital  besar  tetapi  dengan jumlah  kecil  orang,  dan  sisanya  adalah jumlah terbesar orang tetapi tidak memiliki modal  sama  sekali.  Sehingga  golongan yang  terbentuk  menjadikan:  mereka  yang berpunya dan mereka yang tidak berpunya. Sementara  rajutan  lain  secara  horizontal tersegmentasi  menjadikan  mereka  dalam bagian-bagian  kecil  mengikuti  garis keturunan  dan  kedaerahan.  Posisi  sisanya, dalam  horizontal  tadi,  adalah  golongan lumpen  proletariat (masyarakat  adat termasuk  orang  gila  dan  segolongan  yang tidak berguna lainnya) tidak
diperhitungkan  dalam  kancah  ekonomi- politik nasional.
Berdasarkan  penggolongan  hingga membentuk  struktur  dengan  mana  struktur atas  melalui  hegemoni  atau  ideologi  yang dibawa  “merembes”  keseluruh  sendi -sendi kehidupan  berbangsa  dan  bernegara. Dengan kemampuan koersif dan
“penyadaran” ideologi yang berujung pada upaya  untuk  “mendapat  restu”  atau persetujuan masyarakat (termasuk masyarakat  adat),  sehingga  rezim  alias intelektual organis dapat menjalankan roda pemerintahan
tanpa gangguan.
Membungkus  setiap  kebijakan  dengan istilah  pembangunan  dan  kesejahteraan, bahkan  rezim  sekarang  melambungkan KIS  (Kartu  Indonesia  Sehat),  KIP  (Kartu Indonesia  Pintar),  dan  KKS  (Kartu Keluarga Sejahtera) adalah strategi manipulatif  yang  membius  masyarakat termasuk masyarakat adat agar dengan dan atas  nama  pembangunan  melalui  istilah “sosial dan kepentingan umum” dalam titik kulminasi  yang  mematikan.  Masyarakat adat  secara  “sadar”  lantas  melepaskan sumber-sumber  kehidupannya  dan  lantas beralih  pemilik  (baca:  kekuasaan)  ke tangan para pemodal.
Cara  hegemonik  demikian  dapat berlangsung  sempurna  tanpa  merasa bersalah  jika  telah  merugikan  anak bangsanya.  Mereka  yakin  jika  tindakan yang  dilakukan  benar  adanya.  Perihal
demikian  dapat  terjadi  karena  para intelektual  organis  ini  di  masa  kolonial belajar  dan  menimba  ilmu  di  luar  negeri terutama di negeri induk jajahan (Belanda), sehingga  tak  ayal  cara  berpikir  dan bertindak lebih berempati kepada pemerintah  kolonial  daripada  penderitaan anak  bangsanya.  Hegemoni  atau  ideologi pemikiran  menjalar    ke  seluruhan  jaringan birokrasi pemerintahan kolonial. Di sinilah Toffler  (1988:  327)  mengingatkan  bahwa, perilaku  semacam  itu  sebagai  satu rangkaian  yang  menghasilkan  peradaban dan  lantas  menjualnya  ke  seluruh  planet bumi  termasuk  Indonesia  sebagai  bentuk pemerintahan  yang  baru,  paling  efisien, dan  paling  manusiawi  yang  dapat dibayangkan. Namun praktik-praktik kebijakan  semacam  itu  hanya  suatu kamuflase atau bayang-bayang belaka.
Persoalannya sekarang, melalui kebhinnekaan dengan menjual isu “pembangunan  dan  kepentingan  umum” pastinya berakhir pada penciptaan keseragaman  dalam  bahasa,  nilai-nilai, mesin-mesin, cara kerja, arsitektur, pandangan  politik,  dan  gaya  hidup  pada umumnya.  Singkat  kata  menghasilkan “masyarakat massa”. Dalam posisi “masyarakat massa” semacam itu memudahkan  pergerakan  setiap  kebijakan, namun  karena  kesadaran  diri  untuk berempati  atas  masyarakat  adat  tidak terbentuk  maka  tentu  saja  semakin  lama
semakin  sulit  untuk  mencapai  konsensus secara lokal sekalipun!
Selebihnya intelektual organis sebagai sebuah rezim yang saat ini sedang duduk  di  legislatif  maupun  eksekutif, sejauh  dipahami,  ternyata  tidak  pernah dirancang  untuk  menanggulangi  tingkat keanekaragaman  ini.  Jika  pun  belakangan ada sekelompok masyarakat (adat) melalui anak-anak  mereka  yang  secara  ekonomi tidak mampu tetapi memiliki kecerdasan di atas  rata-rata  dan  ketika  mengambil pendidikan  di  sekolah-sekolah  formal hingga  ke  perguruan  tinggi  atas  beasiswa; tetapi  ketika  mereka  sudah  menyelesaikan pendidikannya  maka  mereka  tidak  pernah kembali lagi ke habitat atau sosiokulturalnya.  Mereka  menjadi  sosok intelektual  organis  “baru”  yang  politik kebijakannya juga seirama dengan intelektual organis yang merekrutnya.
Jika demikian, Bhinneka Tunggal Ika dalam  cengkraman  burung  garuda  yang dikalungi  Pancasila  yang  menunjuk  arti “persatuan  dalam  perbedaan”  nampaknya masih  berhenti  di  sini.  Sampai  kapankah kita  dengan  masyarakat  adat  mampu  dan siap  menjadi  “kita  bersama  dan  bersama kita?”.  Padahal  masyarakat  atau  suatu sistem sosial senantiasa terintegrasi di atas dua  landasan,  yaitu:  pertama,  suatu masyarakat  senantiasa  terintegrasi  di  atas tumbuhnya  konsensus  diantara  sebagian anggota  masyarakat  di  atas  nilai-nilai
kemasyarakatan  yang  dijunjung  bersama dan  bersifat  fundamental.  Kedua,  suatu masyarakat  senantiasa  terintegrasi  dalam satu  solidaritas  yang  diakui  bersamat sekaligus  sebagai  satu  bagian  dari  satu solidaritas  yang  lain  dalam  berbagai kesatuan  sosial  ( cross-cutting  affiliations ) (Nasikun,  1989:  69).  Jika  demikian patutlah dipertanyakan sejauhmana ideologi  Pancasila  dengan  kebhinnekaan yang dipraktikkan  rezim berkuasa mampu bersikap dan dimana pula posisi dan peran negara terkait masyarakat adat ini?

## Masyarakat  Adat  dalam  Dilema  dan Ancaman
Kesenjangan  terhadap  apa  yang seharusnya  dilakukan  oleh  negara  tentu saja  harus  menunjuk  pada  akar  persoalan. Pada  dasarnya  masyarakat  adat  tanpa negara dapat survive. Sehingga penempatan masyarakat adat dalam beragam  kasus  sebagai  daerah  tertinggal dan  terluar  (bahasa  pemerintah),  sangatlah tidak  tepat  sasaran.  Sejauh  dilihat  dari perspektif sosiokultural posisi mereka labil akibat  goncangan  dan  penempatan  yang salah  sasaran  tadi,  sehingga  karenanya tidak  ada  artinya  kita  bicara  integrasi apalagi  nasionalisme?  Dalam  kerangka kerja  demikian  itulah  Taylor-Gooby  dan Dale (dalam Ife dan Frank Tesoriero, 2008: 109-116)  mencoba  merumuskan  berdasar pertimbangan isu sosial tatkala
menetapkan  perspektif  yang  sesuai  dalam menyikapi  masyarakat adat ini.

## Pertimbangan-pertimbangan dalam Isu Sosial
PERSPEKTIF SUMBER KESALAHAN PERSEPSI ATAS MASALAH SOLUSI Individual Menyalahkan korban Patologi individual; psikologis, cacat moral atau watak Terapi, perawatan me- dis, modifikasi perilaku, dukungan moral, kontrol Reformasi kelembagaan Menyalahkan penolong Lembaga-lembaga yang dibentuk untuk mengurus masalah tersebut Reorganisasi lembaga- lembaga, tambahan sumberdaya, tambahan layanan, pelatihan yang lebih baik dsb. Struktural Menyalahkan sistem Struktur-yang- merugikan atau opresi: kelas, ras, gender, distribusi penda-patan, kekuasaan dsb Perubahan struktural, mengubah basis opresi, revolusi Post-struktural  Menyalahkan wacana Modernitas, bahasa, formasi dan akumulasi pengetahuan, pemahaman bersama Analisis dan pemaham- an wacana, akses kepada pemahaman, menantang ‘aturan’
dsb.
Sumber: Ife dan Frank Tesoriero (2008: 115)
Berdasarkan  kajian  Ife  dan  Frank Tesoriero,  perspektif  individu  sudah  tentu menekankan  aspek  individu  katakanlah soal  kemiskinan,  pengangguran,  depresi dan  lainnya;  tetapi  pendekatan  ini  gagal karena  persoalan  terletak  di  luar  diri individu yang tidak mampu dikendalikannya,  katakan  seperti  distribusi pendapatan,  patriaki,  dan  ketidakadilan pasar ( market-induced inequality ).
Perspektif  kelembagaan,  kelemahannya terletak  pada  sistem  peradilan  “sumbang” dan karenanya justru memunculkan masalah  baru  seperti  kriminalitas  dan pelanggaran.  Solusinya  adalah  penguatan
kelembagaan  dengan  pengadaan  rumah sakit  dan  sekolah.  Maka  itu  hanya berkonsentrasi  pada  perbaikan  masalah- masalah  sosial  daripada  penyebabnya. Perspektif  struktural  terletak  pada  struktur sosial  yang  opresif  dan  tidak  adil. Pendekatan ini berkonsentrasi pada isu-isu seperti  patriaki,  kapitalisme,  rasisme, kelembagaan  dan  distribusi  pendapatan  di mana  struktur  yang  merugikan  sebagai  isu utama  yang  harus  ditangani.  Resepnya adalah  restrukturisasi  masyarakat  secara besar-besaran.  Akibatnya  pendekatan  ini dikenal  sangat  radikal.  Biasanya  tidak
terlalu  laku  dijual  di  negara-negara  baru seperti Indonesia.
Akhirnya,  perspektif  post-strukturalis. Dalam  perspektif  ini,  penyebab  utama adalah  penggunaan  bahasa,  penyampaian makna, formasi dan akumulasi pengetahuan, dan cara-cara yang digunakan untuk mengontrol dan mendominasi melalui pendefinisian hal-hal yang dianggap sesuai, perilaku yang dapat- diterima  dan  seterusnya.  Melalui  bahasa kita  mengontruksikan  wacana  kekuasaan ( power discourse ), dan di dalam konstruksi “kekuasaan  diskursif”  ( discursive  power ) seperti opresi dan keadaan-yang-
merugikan menjadi
diabadikan.
Pendekatan ini diametral dengan pendekatan struktural. Sehingga lebih tepat disebut  sebagai  “menyalahkan  wacana”.
Mereka  lebih  mencari  pemahaman  makna, yang memungkinkan orang untuk membantu  membentuk  wacana  alternatif. Apa  yang  kelihatan  sebagai  titik-titik kelemahan  senantiasa  berubah  dan  dapat dieksploitasi  untuk  tujuan-tujuan  politik tertentu.
Artinya,
post-strukturalis mendorong suatu keanekaragaman konstruk si  “dari  masalah  dan  dari  solusi”; jadi tidak ada satu jawaban yang “benar”.
Berkenaan  dengan  masyarakat  adat kita  nampak  perspektif  post-strukturalis lebih  relevan.  Sebagaimana  masyarakat adat  sesungguhnya  “tidak  perlu  negara” maka  pemberian  ruangan  dan  legitimasi
bagi  suara-suara  alternatif  untuk  didengar dan disahkan, dan bagi munculnya wacana alternatif  daripada  bersikukuh  seraya “menunggu  kepunahannya”  (lihat  pasal demi  pasal  UUD  1945  dan  turunannya). Itulah  jawabannya.  Akhirnya  perlu  kita renungkan  apa  yang  ditulis  Soetrisno (2000:  xxi)  dalam  Kata  Pengantar  buku, Senjatanya  Orang-orang  yang  Kalah, karya James C. Scott bahwa “…dunia saat ini, juga, dihuni oleh manusia-manusia gila yang  mampu  menciptakan  mesin-mesin pembunuh yang sangat canggih. Kelompok seperti  ini  bergabung  dengan  kelompok radikal lokal untuk mengganggu keamanan.  Hal  ini  tidak  dapat  dicegah dengan  kekuatan  militer  tetapi  hanya mungkin  dicegah    oleh  satu  pemerintahan yang  demokratis,  yang  menghormati  hak- hak  asasi  manusia,  dan  bersih”.  A pakah peringatan Soetrisno itu menunjuk keterbuktiannya, tatkala menyimak tayangan  di  Youtube  dimana  kelompok ISIS (Negara Islam Irak dan Suriah/Syam) begitu  berani  menantang  TNI,  Polri  dan Banser.  Aktor  atau  pelakunya  adalah  anak bangsa lokal-sendiri bersama kekuatan luar di  Suriah.  Apakah  tidak  dapat  diartikan bahwa  tayangan  itu  dianggap  sebagai sebuah bentuk perlawanan akibat disingkirkan dan tidak dihargai akan harkat dan  martabatnya  sebagai  salah  satu  anak bangsa?

## DAFTAR PUSTAKA
Bachtiar,  Harsja,  W. ,  1976.  “Masalah
Integrasi
nasional”. Prisma. LP3ES. Nomor 8.
Budiman,  Arief,  1996. Teori  Negara : Negara,  Kekuasaan  dan  Ideologi. PT Gramedia. Jakarta.
Budiman,  Arief,  1987.  “Kebudayaan
kekuasaan atau Sosiologi Kekuasaan”. Prisma. LP3ES. Nomor 3.
Femia,  Joseph,  V,  1987. Gramsci’s Political  Though. Clarendonpress. Oxford.
Gramsci, Antonio, 2013. Prison Notebooks:  Catatan-catatan  dari Penjara . Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
Ife,  Jim  dan  Frank  Tesoriero,  2008. Community  Development. Pustaka Pelajar. Yogyakarta ’
Jenks,  Chris,  2013. Culture : Studi Kebudayaan .  Pustaka  Pelajar.
Yogyakarta ’
Nasikun,  1989. Sistem  Sosial  Indonesia. Rajawali. Jakarta ’
Sanderson,  Stephen  K.,  2003. Sosiologi Makro. Rajawali. Jakarta ’
Soetiknjo,  Iman,  1985. Politik  Agraria Nasional. Gadjah  Mada  University Press. Yogyakarta ’
Soetrisno,  Loekman,  2000.  “Pengantar”. Dalam,  James  C.  Scott. Senjatanya Orang-Orang yang Kalah. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta ’
Sutherland,  Heather,  1983. Terbentuknya Sebuah  Elite  Birokrasi .  Sinar harapan. Jakarta ’
Toffler, Alvin, 1988. ‘Krisis Pemerintahan Demokratis’.  Dalam,  D.C  Korten dan Sjahrir, Penyunting. Pembangunan Berdimensi Kerakyatan. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta ’ Wertheim, W.F, 1999. Masyarakat Indonesia  dalam  Transisi. Tiara Wacana. Yogyakarta