## PERSEPSI KEADILAN SOSIAL DAN KEPERCAYAAN INTERPERSONAL SEBAGAI PREDIKTOR KEPERCAYAAN POLITIK PADA MAHASISWA DI INDONESIA
Johan Wahyudi* 1 , Mirra Noor Milla 2 , & Hamdi Muluk 1
1 Fakultas Psikologi, Universitas Indonesia, Depok
2 Fakultas Psikologi, UIN Sultan Syarif Kasim, Riau *Email: johan.wahyudi.1994@gmail.com

## Abstrak
Penelitian ini menjawab pertanyaan yaitu faktor apa di antara variabel persepsi terhadap keadilan  sosial  atau  variabel  kepercayaan  interpersonal  yang  paling  memprediksi kepercayaan  politik.  Metode  penelitian  yang  dipakai  adalah  korelasional,  dengan  subjek penelitian yaitu mahasiswa perguruan tinggi se-Indonesia yang berusia di atas 19 tahun, dengan  teknik  accidental  sampling,  dan  didapatkan  sejumlah  1161  responden.  Persepsi keadilan  sosial  diukur  dengan  Procedural  dan  Distributive  Justice  Scale  (Blader  &  Tyler, 2003),  kepercayaan  interpersonal  diukur  dengan  Propensity  to  Trust  Scale  (Evans  & Revelle,  2008),  dan  kepercayaan  politik  diukur  dengan  Citizen  Trust  in  Government Organizations  Scale  (Grimmelikhuijsen  &  Knies,  2015).  Hasil  menunjukan  bahwa kepercayaan politik berkorelasi positif secara signifikan dengan persepsi keadilan sosial (r = 0.714, n = 1161, p>0.01, one-tailed) dan kepercayaan interpersonal (r = 0.112, n = 1161, p>0.01, one-tailed). Hasil dari analisis regresi juga menunjukan bahwa persepsi keadilan sosial  menjadi  prediktor  yang  lebih  kuat  (β  =  0.711)  dibandingkan  kepercayaan interpersonal (β = 0.114) terhadap kepercayaan politik.
Kata kunci: kepercayaan politik, persepsi keadilan sosial, kepercayaan interpersonal.

## Abstract
The  purpose  of  this  research  was  to  answer  the  question  regarding  whether  perceived social justice or interpersonal trust is the stronger predictors of political trust. The research method  was  correlational  study,  using  accidental  sampling  method,  with  university students above 19 years old as the research respondents. We successfullygathered 1161 respondent. Perceived social justice was measured by Procedural and Distributive Justice Scale  (Blader  &  Tyler,  2003),  interpersonal  trust  was  measured  by  Propensity  to  Trust Scale  (Evans  &  Revelle,  2008),  and  political  trust  was  measured  by  Citizen  Trust  in Government  Organizations  Scale  (Grimmelikhuijsen  &  Knies,  2015).  Results  show  that political trust was positively correlated with perceived social justice (r = 0.714, n = 1161, p>0.01,  one-tailed)  and  interpersonal  trust  (r  =  0.112,  n  =  1161,  p>0.01,  one-tailed). Regression  analysis  showed  that  perceived  social  justice  was  the  better  predictor  (β  = 0.711) rather than interpersonal trust (β = 0.114) towards political trust.
Keywords : political trust, percieved social justice, interpersonal trust.

## Pendahuluan
Pada  awal  tahun  2016,  Edelman mempublikasikan hasil risetnya mengenai survei  kepercayaan  di  Indonesia  atau lebih  dikenal  dengan  Edelman  Trust Barometer.  Hasil  survei  tersebut  menunju-
kan  bahwa  tingkat  kepercayaaan masyarakat Indonesia terhadap pemerintah berada  di  angka  58  persen,  di  mana angka  tersebut  menurun  dari  tahun  lalu yang  sebesar  65  persen.  Tingkat kepercayaan  masyarakat  terhadap
pemerintah juga berada di bawah tingkat kepercayaan  masyarakat  terhadap perusahaan  dan  media  (Edelman,  2016). Perbedaan tingkat kepercayaan masyarakat ini  tidak  hanya  sekadar  angka  belaka karena  hasil  studi  tersebut  juga menunjukan  bahwa  80  persen  dari responden  di  seluruh  dunia  lebih mempercayai sektor bisnis atau perusahaan  sebagai  kunci  untuk menyelesaikan permasalahan sosial yang ada  (Edelman,  2016).  Hasil  ini menunjukan  bahwa  secara  global, pemerintah bukanlah institusi yang paling dipercaya oleh masyarakatnya.
Terdapat beberapa indikasi penyebab dari  menurunnya  kepercayaan  terhadap pemerintah,  salah  satunya  adalah  terkait isu  yang  paling  menjadi  perhatian  dari masyarakat.  Secara  spesifik,  di  Indonesia, permasalahan  yang  menjadi  perhatian utama  masyarakat  adalah  pengentasan kemiskinan (Edelman, 2016). Masyarakat ternyata  berharap  sektor  bisnis  atau perusahaan  yang  akan  membantu pengentasan  tersebut,  dibandingkan institusi  pemerintah  (Edelman,  2016). Sementara,  menurut  amanat  Undang Undang  Dasar  Republik  Indonesia  1945 negara  seharusnya  yang  pertama berkewajiban  melayani  setiap  warga negara  dan  penduduk  untuk  memenuhi hak  dan  kebutuhan  dasarnya  (Arisman, 2014).  Hasil  tersebut  mengindikasikan bahwa  masyarakat  Indonesia  tidak  lagi sepenuhnya  mempercayai  pemerintah yang  seharusnya  menjadi  aktor  utama untuk  menyelesaikan  permasalahan sosial yang ada.
Kepercayaaan  terhadap  pemerintah memiliki  berbagai  istilah  lain.  Dari berbagai literatur akademik, kepercayaan terhadap  pemerintah  disebut  dengan kepercayaan  politik  atau political  trust (Seyd,  2016).  Kepercayaan  politik  dapat didefinisikan secara singkat sebagai rasa percaya individu bahwa pemerintah akan berperforma  dengan  baik (Hardin,  2002). Kepercayaan  politik  menjadi  penting untuk  dibahas  karena  berkaitan  dengan berbagai  hal  lain  seperti  peningkatkan
angka  partisipasi  publik  di  ranah  politik (Almond  &  Verba,  1963;  Stokes,  1962), persetujuan  terhadap  pengeluaran  dana oleh  pemerintah  (Rudolph  &  Evans, 2005),  dukungan  secara  umum  terhadap kebijakan pemerintah (Chanley, Rudolph, dan  Rahn,  2000),  paritisipasi  pada pemilihan  umum,  dan  kepatuhan terhadap  hukum (Schiffman,  Thelen,  dan Sherman, 2010; Chanley, 2002).
Selain  karena  dampak  pada perilaku  publik,  kepercayaan  politik  juga menjadi  penting  untuk  dibahas  karena berkaitan  erat  dengan  kepuasan  warga negara  terhadap  pemerintahnya  (Blind, 2006)  serta  kualitas  terhadap  sistem demokrasi  (Bonner,  2009).  Oleh  karena itu,  menurut  Blind  (2006)  kepercayaan politik  dapat  menjadi  indikator  kesuksesan dari  suatu  negara.  Kepercayaan  politik juga  dapat  menjadi  indikator  kesuksesan dari  suatu  negara  karena  salah  satu faktor  yang  memprediksi  kepercayaan politik  adalah  evaluasi  individu  terhadap pemerintah.
Dilihat  dari  subjeknya,  kepercayaan politik dapat dibedakan secara makro dan mikro  (Blind,  2006).  Subjek  dari kepercayaan politik yang dimaksud adalah acuan  terhadap  kata  ‘pemerintah’  dalam definisi  kepercayaan  politik.  Kepercayaan politik  secara  makro  ( macro-level atau organizational  trust )  berarti  melihat ‘pemerintah’  sebagai  suatu  agregat  dan melihat  insitusi-institusi  politik  yang  ada, sedangkan  mikro  ( micro-level atau individual  politcal  trust )  berarti  melihat ‘pemerintah’  dalam  konteks  tokoh politiknya,  seperti  gubernur  tertentu, presiden,  dan  lainnya.  Secara  makro, ‘pemerintah’  dapat  dilihat  secara diffuse ( system based trust ) yaitu secara agregat dan  mengacu  pada  pemerintah  secara umum dari suatu negara, maupun secara specific  political  trust yaitu  melihat ‘pemerintah’ berdasarkan institusi-institusi politik  seperti  DPR  dan  kepolisian  (Blind, 2006).  Dalam  penelitian  ini,  peneliti memakai  konteks  kepercayaan  politik dalam  tingkat  makro,  tepatnya diffuse atau system-based  trust sesuai  dengan
bagaimana  pemerintah  dilihat  secara keseluruhan pada survei Edelman (2016).
Kepercayaan politik menurut Grimmelikhuijsen dan Knies (2015) terdiri atas  tiga  dimensi  yaitu perceived competence, perceived benevolence, dan perceived  integrity . Perceived  competence didefinisikan sebagai sejauh mana warga negara  mempersepsikan  pemerintah mampu,  efektif,  cakap,  dan  profesional dalam bekerja (Grimmelikhuijsen & Knies, 2015). Perceived  benevolence didefinisi- kan  sebagai  sejauh  mana  warga  negara mempersepsikan pemerintah peduli akan kesejahteraan  publik  dan  termotivasi untuk  bertindak  atas  kepentingan  umum (Grimmelikhuijsen  &  Knies,  2015). Terakhir, perceived  integrity didefinisikan sebagai  sejauh  mana  warga  negara mempersepsikan  pemerintah  tulus,  jujur, dan memenuhi janjinya (Grimmelikhuijsen & Knies, 2015).
Terdapat berbagai faktor yang dapat memprediksi kepercayaan  politik ,  selain evaluasi  individu  terhadap  pemerintah. Mishler  dan  Rose  (2001)  menjelaskan dua  perspektif  yang  menjadi  pendekatan untuk melihat faktor-faktor yang memprediksi  kepercayaan  politik  yaitu institutional theory dan cultural perspective . Institutional  theory menjelaskan  bahwa institusi  yang  berperforma  baik  akan menciptakan  kepercayaan,  sedangkan institusi  yang  bekerja  dengan  tidak  baik akan  menciptakan  ketidakpercayaan  dan skeptisme  (Mishler  &  Rose,  2001). Kepercayaan  politik dibentuk  atas terpenuhinya  ekspektasi  bahwa  sebuah institusi  politik  berperforma  secara memuaskan  (Coleman,  1990,  dalam Mishler  &  Rose,  2001).  Oleh  karena  itu, kepercayaan  politik merupakan  dampak performa  suatu  institusi  dan  bukan  hal yang  memprediksi  penilaian  performa suatu institusi (Mishler & Rose, 2001).
Pendekatan  kedua  dari  Mishler  dan Rose  (2001),  yaitu cultural  perspective. Cultural  perspective menjelaskan  bahwa kepercayaan  politik  adalah  perpanjangan dari interpersonal trust atau kepercayaan interpersonal di mana hal tersebut dibentuk
semenjak  tahap  kehidupan  awal,  yang nantinya  terarah  kepada  insititusi  politik serta  penilaian  performanya  (Inglehart, 1997;  Putnam,  1993). Cultural  perspective cocok  untuk  menjelaskan  temuan  bahwa kepercayaan politik dipengaruhi oleh latar belakang  individu  seperti  gender,  umur, pendidikan,  preferensi  politik  (lihat  King, 1997; Putnam, 2000; Norris, 2001), status minoritas  (You,  2005),  dan  lainnya. Berbeda  dengan  pendekatan institutional theory , cultural  perspective menekankan pengaruh lingkungan dalam jangka waktu yang  lama  dan  berpengaruh  terhadap perbedaan  individual  dalam  melihat kepercayaan  politik  (Mishler  dan  Rose, 2013).
Hasil studi Mishler dan Rose (2001) di  10  negara  menunjukan  bahwa penjelasan  dari institusional  theory lebih tepat  dalam  memprediksi  kepercayaan politik  dibandingkan cultural  perspective . Hasil serupa juga ditemukan oleh peneliti lain  bahwa  kepercayaan  politik  lebih dapat  dijelaskan  secara  rasional  (lihat van  Elsas,  2015;  Tao,  Su,  Sun,  dan  Lu,
2011) terkait evaluasi performa pemerintahan  sesuai  dengan institusional theory . Dalam penjelasan dari institusional theory ,  juga  diakui  adanya  pengaruh cultural  perspective dalam  membentuk kepercayaan politik seperti halnya evaluasi terhadap  pemerintahan  sebelumnya (Mishler  &  Rose,  2001). Oleh  karena  itu, baik institusional  theory maupun cultural perspective tidak  dapat  menjelaskan kepercayaan  politik  secara  independen. Perdebatan  yang  masih  berlanjut  antara kedua  pendekatan  ini  perihal  pandangan mana  yang dapat  lebih  diandalkan  untuk menjelaskan kepercayaan politik (Mishler & Rose, 2001).
Indikasi menurunnya tingkat kepercayaan terhadap pemerintah karena isu  tertentu  sesuai  fenomena  studi  ini dapat  dijelaskan  dengan institusional theory bahwa pemerintah tidak menjalan- kan  performanya  dengan  baik,  yaitu pengentasan  kemiskinan.  Kumlin  (2004) menjelaskan  bahwa  terdapat  tiga  faktor utama terkait evaluasi terhadap
Pemerintahan  yang  dapat  berpengaruh terhadap  kepercayaan  politik  yaitu self- interest (minat  pribadi), distributive  justice, dan procedural justice . Distributive justice (keadilan  distributif)  dan procedural  justice (keadilan  prosedural)  dikategorikan sebagai social justice atau keadilan sosial (Kumlin, 2004).
Minat  pribadi  menjelaskan  bahwa individu membentuk sikap terhadap politik berdasarkan  ketertarikan  dan  kebutuhan individualnya.  Sedangkan  keadilan  sosial berorientasi  pada  penilaian  menyeluruh individu secara makro terhadap pemerintah dan  keadaan  di  sekitar  individu. Pengentasan  kemiskinan  merupakan suatu permasalahan sosial dan cenderung di  luar  dari  individu  yang  bersangkutan, terkecuali apabila individu tersebut merasa masuk ke dalam masyarakat miskin. Oleh karena  itu,  pendekatan  dari  faktor persepsi  terhadap  keadilan  sosial  lebih sesuai  dengan  latar  belakang  studi  ini dibandingkan  dengan  pendekatan  minat pribadi.
Keadilan  sosial terdiri  atas keadilan distributif dan keadilan prosedural. Rawls (1971)  mendefinisikan  keadilan  distributif sebagai  keadilan  yang  berorientasi  pada alokasi  dan  hasil  dari  sumber  daya  yang sesuai  dengan  prinsip  keadilan.  Secara lebih detil, keadilan distributif berawal dari tiga hal. Tiga hal tersebut adalah “ equality ” yang berarti setiap orang menerima hasil yang  sama,  “ equity ”  yang  berarti  hasil pribadi  seharusnya  sesuai  dengan kontribusinya,  dan  “ need ”  yang  berarti hasil  dapat  bervariasi  menyesuaikan kebutuhan pribadi (Deutsch, 1985). Kumlin (2004) berpendapat bahwa keadilan akan mempengaruhi  rasa  keadilan  secara umum  dan  membentuk  persepsi kepercayaan.  Oleh  karena  itu,  keadilan dalam konteks politik dapat mempengaruhi kepercayaan  politik.  Keadilan  prosedural secara singkat dapat didefinisikan sebagai kebebasan  dan  kesamaan  yang  adil terhadap kesempatan berpartisipasi dalam pemerintahan  (Rawls,  1971).  Menurut Rawls (1971, dalam Kumlin 2004), bentuk kebebasan  dan  kesempatan  ini  dapat
berupa  mekanisme  pemilihan  umum, mekanisme check  and  balances, serta pelibatan dalam pembuatan kebijakan.
Blader  dan  Tyler  (2003)  menyatakan empat  kriteria  dari  dua  dimensi  keadilan prosedural  yaitu  (a)  evaluasi  terhadap aturan  dan  kebijakan  terkait  kebijakan dibentuk  ( formal  decision  making ),  (b) evaluasi  terhadap  aturan  dan  kebijakan yang  memengaruhi  bagaimana  suatu kelompok  diperlakukan  ( formal  quality  of treatment ),  (c)  evaluasi  terhadap bagaimana  proses  suatu  kelompok  yang berkuasa  membuat  aturan  ( informal decision  making ),  and  (d)  evaluasi terhadap  bagaimana  kelompok  yang berkuasa  memperlakukan  kelompok lainnya (informal  quality  of  treatment ). Sebagai  suatu  konsep  yang  melibatkan proses  kognitif,  persepsi  keadilan  dilihat bukan  sebagai  evaluasi  sebenarnya terkait  pemerintah  saja.  Dalam  konteks penelitian,  pengukuran  terkait  keadilan atau justice maupun fairness memakai kata “ perceive ” (lih. Lind, Kanfer, & Early, 1990). Keadilan yang dinilai oleh individu terkait  keadilan  distributif  atau  keadilan prosedural  merupakan  persepsi  dari individu  dan  tidak  benar-benar  meng- gambarkan  keadilan  absolut  secara sebenarnya.  Studi  ini  menilai  keadilan sosial sebagai keadilan yang dipersepsikan oleh individu.
Mengingat  karakteristik  dan  budaya di  masyarakat  di  tiap  negara  berbeda, pandangan  dari cultural  perspective juga diperlukan  untuk  melihat  kepercayaan politik  di  Indonesia.  Salah  satu  faktor yang termasuk dalam cultural perspective dan  dapat  menjelaskan  kepercayaan politik  adalah interpersonal  trust .  Mengutip Rotter  (1967), interpersonal  trust atau kepercayaan interpersonal adalah pengharapan  yang  dimiliki  oleh  individu atau  kelompok  bahwa  kata,  janji, perkataan,  dan  tulisan  dari  pihak  lain dapat  diandalkan.  Pengharapan  yang dimaksud digeneralisir dan menjadi stabil pada  berbagai  konteks  dan  membentuk kepribadian  (Rotter,  1980).  Kepercayaan interpersonal  terbentuk  atas  interaksi
dalam  jangka  waktu  yang  lama  dan memengaruhi  berbagai  hal,  namun  di zaman modern  ini,  interaksi  dapat  terjadi secara  tidak  langsung  seperti  media massa.
Secara teoretis, pendekatan cultural perspective juga  menjelaskan  bahwa kepercayaan  politik  bermula  dari kepercayaan interpersonal yang terbentuk selama  kehidupan  dan  kemudian  mem- bentuk  kepercayaan  individu  terhadap pemerintah  (Inglehart,  1997;  Putnam, 1993).  Mayer  dkk.  (1995)  mendefinisikan kepercayaan  secara  umum  sebagai kesediaan bagi suatu pihak untuk menjadi rentan  terhadap  perilaku  pihak  lain, berdasarkan  harapan  bahwa  pihak  lain akan  melakukan  perilaku  yang  baik  bagi dirinya  tanpa  perlu  diawasi  dan dikendalikan.  Terdapat  dua  hal  yang membentuk  kepercayaan  secara  umum yaitu kesediaan untuk merasa rentan dan penilaian  terhadap orang  lain.  Kedua  hal ini  selanjutnya  menjadi  komponen kepercayaan  interpersonal  (Evans  & Revelle, 2008) yaitu trust dan trustworthiness . Trust secara  umum dalam  kepercayaan  interpersonal  terkait dengan  penerimaan  individu  terhadap kerentanan  atas  dirinya. Trust muncul  di situasi  di  mana  individu  menerima  hasil yang  tidak  pasti  yaitu  kemungkinan adanya reciprocity atau betrayal (Evans & Revelle,  2008).  Kemungkinan  yang dimaksud adalah, individu akan berada di situasi di mana dirinya bergantung kepada orang  lain  dan  hasil  kebergantungannya dapat menguntungkan bagi dirinya sesuai atas  kepercayananya  ( reciprocity )  atau tidak  menguntungkan  dan  tidak  sesuai dengan  kepercayaannya  ( betrayal ). Selanjutnya, trustworthiness yang  sering diteliti  bersamaan  dengan trust dianggap menjadi  kompelemen  natural  dari trust (Evans  &  Revelle,  2008)  dalam  konteks kepercayaan  interpersonal.  Hal  ini dikarenakan  kepercayaan  interpersonal tidak  terlepas  dari  ekspektasi  atas  pihak lainnya.
Mayer  dkk.  (1995)  mengidentifikasi tiga  faktor  yang  terkait trustworthiness
yaitu ability (kumpulan  kemampuan, kompetensi,  dan  karakteristik  yang membuat sebuah pihak memiliki pengaruh pada  suatu  konteks) ,  benevolence (keinginan  untuk  menolong  orang  lain, walaupun  mengorbankan  diri  mereka sendiri) , dan integrity (keinginan  untuk mempertahankan  aturan  dan  norma sosial) . Ketiga  faktor  ini  juga  sesuai dengan  faktor  kepercayaan  politik  yang diukur,  namun  memiliki  perbedaan  inti  di mana pada kepercayaan politik, persepsi kepercayaan  mengacu  kepada  pemerin- tahan  dan  pada  kepercayaan  inter- personal  mengacu  pada  manusia  secara umum.  Pandangan  bahwa  kepercayaan interpersonal  dapat  berkorelasi  dengan kepercayaan  politik  juga  didasari  oleh argumen  bahwa  individu  yang  lebih mempercayai  orang  lain  secara  umum akan  memandang  pemerintah  sebagai objek  yang  lebih  dapat  dipercaya, dibandingkan  individu  yang  tidak mempercayai  orang  secara  umum.  Hasil ini  dibuktikan  oleh  studi  Schiffman, Thelen,  dan  Sherman  (2010),  yang menemukan  bahwa  terdapat  korelasi positif  antara  kepercayaan  interpersonal dengan  kepercayaan  terhadap  institusi pemerintahan dan kepercayaan terhadap tokoh  politik.  Studi  dari  Luhmann  (1989) menunjukan  bahwa  terdapat  hubungan antara  kepercayaan  interpersonal  dan kepercayaan politik.
Studi  sebelumnya  (lih.  Mishler  & Rose,  2001;  van  Elsas,  2015;  Tao  dkk., 2011)  menunjukan  bahwa  faktor institusional theory menjadi prediktor yang lebih  kuat  dibandingkan  pendekatan cultural  approach .  Studi  sebelumnya meneliti di berbagai negara di Eropa dan negara  Republik  Rakyat  Tiongkok, namun  studi  serupa  di  Indonesia  belum dilakukan. Mengingat data penelitian dari Mishler  dan  Rose  (2001)  berasal  dari negara-negara  selain  Indonesia,  konteks Indonesia mungkin memberikan penjelasan yang berbeda terkait kepercayaan politik. Jumlah studi terkait kepercayaan politik di Indonesia  masih  cukup  minim,  terutama terkait  kepercayaan  politik  secara diffuse
atau system-based  trust .  Studi  terkait kepercayaan  politik  di  Indonesia  lebih berfokus  pada  hubungan  kepercayaan politik  dengan  partisipasi  politik  (lih. Handaningrum  &  Rini,  2014;  Wahyudi dkk.,  2013).  Studi  lebih  lanjut  terkait kepercayaan  politik  diperlukan  untuk mengetahui  terlebih  dahulu  faktor-faktor yang  memprediksi  kepercayaan  politik  di Indonesia.  Dua  pendekatan  dari  Mishler dan  Rose  (2001)  dapat  menjadi  awal untuk  menjelaskan  faktor-faktor  yang memprediksi  kepercayaan  politik  di Indonesia.  Oleh  karena  itu,  dengan  2 variabel  yang  mewakilkan  kedua pendekatan  tersebut,  studi  ini  melihat persepsi keadilan sosial dan kepercayaan interpersonal  sebagai  prediktor  dari kepercayaan  politik.  Studi  ini  melihat korelasi  dari  persepsi  keadilan  sosial dengan  kepercayaan  politik,  korelasi  dari kepercayaan  interpersonal  dengan kepercayaan  politik,  dan  terakhir  melihat besarnya  kontribusi  dari  persepsi keadilan  sosial  dan  kepercayaan interpersonal  terhadap  kepercayaan politik.
Berdasarkan tinjauan teoritis tersebut,  peneliti  merancang  metode penelitian  yang  akan  dipakai.  Hipotesis yang  peneliti  ajukan  yaitu,  (1)  terdapat korelasi yang positif dan signifikan antara persepsi  keadilan  sosial  dengan kepercayaan  politik  di  Indonesia,  (2) terdapat  korelasi  yang  positif  dan signifikan
antara kepercayaan interpersonal dengan  kepercayaan  politik di  Indonesia,  dan  (3)  persepsi  keadilan sosial  adalah  prediktor  kepercayaan politik  yang  lebih  kuat  dibandingkan kepercayaan  interpersonal.  Penelitian  ini tergolong  sebagai applied  research berorientasi  pada  penerapan  teori terhadap  situasi  dan  permasalahan  asli, serta  hasilnya  dapat  dimanfaatkan  untuk tujuan  praktis, correlational  research karena berorientasi meneliti kaitan antara dua  atau  lebih  variabel, quantitative research karena memakai data numerikal/angka,  dan  studi  ini  memakai primary  data karena  peneliti  mengambil
data  langsung  dari  sampel  penelitian (Kumar, 1996).

## Metode Penelitian
Desain  penelitian  ini  adalah cross- sectional studies karena hanya melakukan  satu  kali  pengambilan  data dari  sampel  penelitian, retrospective study karena  meneliti  variabel  yang ditampilkan  pada  gejala  atau  fenomena yang sudah terjadi di masa lalu, dan non- experimental  study karena  dalam penelitian  ini  sama  sekali  tidak dilakukan manipulasi terhadap variabel independen (Kumar, 2005).
Karakteristik  dari  responden  adalah warga negara Republik Indonesia di atas 19  tahun  dengan  pertimbangan, responden pernah mendapat kesempatan untuk  mengikuti  pemilu  2014  lalu  yaitu memenuhi  batas  usia  17  tahun. Responden  diharapkan  sudah  memiliki kesempatan untuk memberikan partisipasi  politik  secara  konkret. Karakteristik  kedua  adalah  responden merupakan  mahasiswa  aktif  di  negara Republik  Indonesia,  karena  kemudahan mengakses  data  dan  mengontrol extraneous  variable agar  data  yang masuk  tidak  terlalu  beragam  latar belakangnya. Penelitian sebelumnya terkait  kepercayaan  politik  di  Indonesia juga  sudah  memakai  responden mahasiswa  karena  mahasiswa  sudah potensial  memberikan  partisipasi  politik yang  kongrket  seperti  mengikuti  diskusi, studi  terkait  pemerintahan,  mengikuti pemilihan  umum  dalam  kampus  maupun secara  nasional,  dan  mengikuti  lembaga kemahasiswaan  yang  sesuai  sejarah memiliki kekuatan politik seperti BEM (lih. Handaningrum  &  Rini,  2014;  Wahyudi dkk., 2013).
Berdasarkan karakteristik responden, teknik  pengambilan  responden  yang dipakai  adalah non-probability  sampling karena  jumlah  populasi  total  mahasiswa di  atas  19  tahun  tidak  diketahui  secara pasti dan setiap responden tidak memiliki kesempatan  yang  sama  untuk  diukur sebagai responden. Secara lebih spesifik,
teknik  yang  dipakai  adalah accidental sampling di  mana  responden  terpilih berdasarkan  kemudahan  mengakses data  dan  kesediaan  untuk  berpartisipasi (Gravetter & Forzano, 2012).
Berdasarkan  hipotesis  penelitian, terdapat  tiga  variabel  yang  diukur  dalam penelitian  ini  yaitu  persepsi  keadilan sosial,  kepercayaan  interpersonal,  dan kepercayaan  politik.  Variabel  keadilan sosial  pada  penelitian  ini  diukur  dengan memamaki  alat  ukur Procedural  and Distributive Justice
Scale
yang dikembangkan  oleh  Blader  dan  Tyler (2003).  Alat  ukur  ini  mengukur  keadilan prosedural  dengan  lima  komponennya sejumlah 32 item dan mengukur keadilan distributif  sejumlah  9  item.  Kuesioner yang  mengukur  keadilan  distributif dimodifikasi  sesuai  dengan  komponen keadilan  distributif  oleh  Deutsch  (1985) yaitu equality,  equity ,  dan need .  Total item dari kuesioner ini berjumlah 42 item.
Variabel  kepercayaan  interpersonal pada  penelitian  ini  diukur  dengan memamaki  alat  ukur Propensity  to  Trust Scale yang  dikembangkan  oleh  Evans dan Revelle (2008). Alat ukur ini mengukur kecenderungan  orang  untuk  percaya kepada orang lain, dilihat dari 2 komponen yaitu trustworthiness sebanyak  10  item dan trust sebanyak  11  item.  Total  item dari  kuesioner  ini  berjumlah  21  item. Variabel  kepercayaan  politik  pada penelitian ini diukur dengan memakai alat ukur Citizen  Trust  in  Government Organizations  Scale yang  dikembangkan oleh  Grimmelikhuijsen  dan  Knies  (2015). Alat  ukur  ini  mengukur  kepercayaan orang  terhadap  institusi  pemerintah  dan terdiri  dari  tiga  dimensi  yaitu  perceived competence  sebanyak  5  item,  perceived benevolence  sebanyak  3  item,  dan perceived integrity sebanyak 4 item. Total item dari kuesioner ini berjumlah 12 item.
Peneliti  melakukan  proses  adaptasi alat  ukur  penelitian  yang  aslinya  tertulis dalam bahasa Inggris. Pertama, alat ukur yang  sudah  ditranslasi,  diujikan  kepada tiga  orang,  direvisi,  dilakukan back translation ,  kemudian  terakhir  dilakukan
expert  judgement .  Alat  ukur  tersebut kemudian  diujicobakan  untuk  melihat validitas dan reliabilitas alat ukur tersebut. Uji  reliabilitas  dengan alpha  –Cronbach dengan  hasil  yaitu  ketiga  alat  ukur  yang dipakai  di  penelitian  ini  memiliki  reliabilitas yang  tinggi  ( Procedural  dan  Distributive Justice  Scale α  =  0.943, Propensity  to Trust  Scale α  =  0.839, Citizen  Trust  in Government  Organizations  Scale α  = 0.930).  Uji  validitas  dilakukan  dengan melihat internal consistency , dengan hasil yaitu  tidak  ada  item  pada  alat  ukur  yang memiliki konsistensi internal yang buruk.
Pengambilan data penelitian dilakukan  pada  10  Juni-12  Juni  2016. Pengambilan  data  dilakukan  dengan metode  survei  online  dan  menggunakan platform Google  Form .  Metode  survei online dipakai peneliti dengan pertimbangan  lebih  luasnya  cakupan demografis data, kemudahan mengakses kuesioner,  dan  efisiensi  waktu  yang dibutuhkan  untuk  mendapatkan  data yang besar. Pengambilan data responden ditutup  pada  12  Juni  2016  pukul  23.59 WIB.  Jumlah  responden  yang  mengisi kuesioner  penelitian  ini  berjumlah  1333 orang.  Setelah  melakukan  pengecekan data  dan  eliminasi  data  berdasarkan  uji normalitas,  peneliti  memakai  data  dari 1161 responden.
Peneliti  memakai  3  analisis  untuk mengolah  data  penelitian.  Analisis deskriptif dipakai untuk melihat gambaran karakteristik  demografis  responden  yaitu usia,  jenis  kelamin,  dan  domisili.  Analisis deskriptif  juga  dipakai  untuk  melihat gambaran umum variabel penelitian seperti rata-rata  total  skor,  standar  deviasi,  nilai maksimum,  dan  nilai  minimum.  Analisis selanjutnya  yang  dipakai  untuk  menguji hipotesis  penelitian  adalah Pearson product-moment correlation untuk melihat hubungan dari seluruh faktor dan variabel yang  diteliti.  Peneliti  memfokuskan  pada variabel yang menjadi hipotesis penelitian. Teknik  ini  dipakai  untuk  membuktikan hipotesis  pertama  dan  kedua  penelitian. Hipotesis  ketiga  dan  keempat  penelitian

## Tabel 1. Gambaran Demografis Responden Penelitian
Karakteristik Demografis Total (N=1161) Frekuensi Persentase Asal Universitas Universitas Indonesia 650 56.0% Lainnya 551 44.0% Usia 19 – 24 tahun 1146 98.7% 24 – 31 tahun 15 1.3% Domisili Jabodetabek 861 74.2% Luar Jabodetabek 300 25.8% Jenis Kelamin Pria 391 33.7% Wanita 770 66.3%
dibuktikan  dengan linear  regression . Pertama,  peneliti  melakukan linear regression atas  variabel  prediktor  yaitu keadilan  sosial  dan  kepercayaan  inter- personal  secara  terpisah  terhadap kepercayaan  politik.  Setelah  melihat hasilnya  dan  dirasa  perlu  mengontrol faktor  demografis,  peneliti  melakukan hierarichal  multiple  regression untuk membuktikan  hipotesis  keempat  dan kelima penelitian.

## Hasil Penelitian
Peneliti  mendapatkan  1141  data sebagai hasil dari pengambilan data yang dilakukan  oleh  peneliti  setelah  melewati proses  seleksi  data  dan  uji  normalitas. Gambaran  demografis  dari  responden tercantum pada tabel 1.
Responden  penelitian  sebagian besar  berasal  dari  Universitas  Indonesia (N=650,  56.0%)  dan  lainnya  berasal  dari lebih  dari  100  universitas  di  seluruh Indonesia  seperti  dari  Sumatera  (contoh, Universitas  Syiah  Kuala),  Jawa  (contoh, Universitas  Gadjah  Mada),  Bali  (contoh, Universitas  Udayana),  dan  Indonesia Tengah  (contoh,  Universitas  Hassanudin). Variasi  universitas  juga  berasal  dari universitas  negeri  (contoh,  Institut Pertanian Bogor, Universitas Diponegoro) dan universitas swasta (contoh, Universitas  Ciputra,  Universitas  Bina
Nusantara).  Mayoritas  dari  responden yang  mengisi  data  penelitian  ini  berusia antara  19-24  tahun  (N=1146,  98.7%), berdomisili  di  Jabodetabek  (N=861, 74.2%).  Responden  di  luar  Jabodetabek berasal  dari  berbagai  wilayah  seperti Sumatera (Aceh, Lampung, dan lainnya), Jawa  (Bandung,  Jogjakarta,  Surabaya, dan  lainnya),  Bali,  serta  wilayah Indonesia Tengah (Gowa dan Makassar). Berdasarkan  jenis  kelamin  responden, 66.3% responden adalah wanita (N=770) dan 33.7 responden adalah pria (N=391).
Peneliti  menggunakan pearson product-moment  correlation  test untuk menguji  hipotesis  pertama  dan  kedua penelitian. Hipotesis pertama yaitu apakah keadilan  sosial berkorelasi  positif  secara signifikan  dengan  kepercayaan  politik. Hasil  menunjukan  korelasi  positif  yang signifikan  antara  keadilan  sosial  ( social justice) dengan  kepercayaan  politik ( political trust ) sebesar 0,714. (r = 0.714, n  =  1161,  p>0.01, one-tailed ).  Hipotesis kedua penelitian yaitu apakah kepercayaan interpersonal berkorelasi  positif  secara signifikan  dengan  kepercayaan  politik. Hasil  menunjukan  korelasi  positif  yang signifikan  antara  kepercayaan  inter- personal (interpersonal  trust) dengan kepercayaan  politik sebesar  0,112.  (r  = 0.112,  n  =  1161,  p>0.01, one-tailed ). Koefisien  korelasi  tersebut  signifikan

## Gambar 1. Korelasi Antar-Variabel
pada  LoS  0,01  ( p= 0,00).  Korelasi  antar variabel dapat dilihat pada gambar 2.
Pengujian hipotesis ketiga dilakukan dengan  memakai  teknik  analisis  statistik linear  regression dengan  metode enter . Hipotesis  ketiga  penelitian  ini  mengacu pada  variabel  keadilan  sosial  atau kepercayaan  interpersonal  yang  menjadi prediktor  yang  lebih  kuat  atas kepercayaan  politik.  Hasil  pembuktian hipotesis  dengan  linear  regression, menghubungkan  keadilan  sosial  dan kepercayaan  interpersonal  dengan kepercayaan politik secara terpisah. Hasil menunjukan  bahwa  keadilan  sosial (β=0,714)  lebih  kuat  berkontribusi  atas skor  kepercayaan  politik  dibandingkan kepercayaan interpersonal (β=0,112). Hal ini  berarti,  skor  keadilan  sosial  memiliki kontribusi  yang  lebih  besar  terhadap kepercayaan politik dibandingkan kepercayaan  interpersonal.  Secara  lebih lanjut,  sebelum  peneliti  menyimpulkan terbuktinya hipotesis penelitian, dilakukan hierarichal  multiple  regression terhadap variabel  keadilan  sosial,  kepercayaan interpersonal,  dan  kepercayaan  politik. Dengan  model  ini,  dilakukan  kontrol terhadap  karakteristik  demografis  yang dapat  mempengaruhi  hasil  analisis statistik. Hasil menunjukan bahwa bahwa skor  keadilan  sosial  (β = 0,711)  masih lebih  kuat  berkontribusi  atas  skor kepercayaan politik dibandingkan kepercayaan  interpersonal  (β = 0,114) setelah  mengontrol  variabel  demografis. Dengan  demikian,  hasil  analisis  ini membuktikan  penolakan  atas  H 0 3,  serta menerima  H A 3  bahwa  keadilan  sosial adalah prediktor kepercayaan politik yang
lebih  kuat  dibandingkan  kepercayaan interpersonal.
Hasil  studi  ini  menunjukan  bahwa keadilan  sosial  dapat  memprediksi kepercayaan  politik  di  Indonesia,  tidak berbeda  dengan  hasil  riset  di  negara Eropa (lihat Kestilä - Kekkonen & Söderlund. 2015).  Keadilan  sosial  merupakan  salah satu  cara  untuk  melihat  hasil  evaluasi kerja  pemerintah  dan  hasil  riset  selama ini berfokus pada pengaruh evaluasi kerja pemerintahan  terhadap  kepercayaan politik.  Evaluasi  terhadap  pemerintahan dapat  memprediksi  kepercayaan  politik karena secara filosofis, konsep pemerintahan  dan  kepercayaan  politik terhadapnya  adalah  gambaran  dari kedaulatan  pemerintahan  itu  sendiri. Bentham  (1999,  dalam  Blind,  2006) menyatakan  bahwa  kepercayaan  politik muncul  karena  pada  dasarnya  kita memang  seharusnya  waspada  kepada pemerintah  karena  mereka  memiliki kekuasaan yang besar dan dapat menjadi tergoda  untuk  menyalahgunakannya.  Hal ini  disebabkan  juga  karena  kita  tidak dapat  mengetahui  secara  pasti  motivasi dan  tindakan  yang  akan  dilakukan  oleh pemimpin  politik  kedepannya  (Przeworski, 1991, dalam Blind, 2006).
Studi  lebih  lanjut  mengenai hubungan kepercayaan interpersonal dan kepercayaan politik juga dapat dilakukan. Studi  sebelumnya  yang  dilakukan  oleh Schiffman,  Thelen,  dan  Sherman,  (2010) menunjukan  bahwa  terdapat  korelasi yang signifikan antara kepercayaan inter- personal  dan  kepercayaan  pemerintah. Secara  spesifik,  kepercayaan  inter- personal  berkorelasi  kuat  dengan
r= 0,714
r= 0,112
kepercayaan  terhadap  tokoh  politik ( incumbent  trust )  dan  berkorelasi  lemah namun  signfikan  terhadap  pemerintah sebagai  sebuah  keseluruhan  ( trust  in government  form ).  Terdapat  kemungkinan bahwa  kepercayaan  interpersonal  tidak dapat langsung menjadi variabel prediktor terhadap  kepercayaan  politik,  walaupun menurut  Inglehart  (1997)  dan  Putnam (1993),  kepercayaan  politik  terbentuk atas  perpanjangan  dari  kepercayaan interpersonal,  kepercayaan  interpersonal tidak  dapat  langsung  dijadikan  prediktor dari kepercayaan politik.
Hasil  studi  juga  menunjukan  bahwa faktor  demografis  ternyata  dapat  mem- prediksi  kepercayaan  politik  lebih  baik dibandingkan  mengukur  kepercayaan interpersonal.  Penelitian  ini  berusaha mengontrol  variasi  demografis  dengan membatasi partisipan meliputi mahasiswa saja,  namun  dari  faktor  demografis lainnya,  ternyata  perbedaan  masih ditemukan.  Hasil  yang  ditemukan  di penelitian  ini  berbeda  dengan  hasil  yang ditemukan  dari  penelitian  Schoon  dan Cheng  (2011).  Walaupun  domisili  yang dapat  mewakilkan  perbedaan  sosial- ekonomi, sumber daya, dan lainnya, pada riset  Schoon  dan  Cheng  (2011) menunjukan  individu  dengan  akses  yang lebih  tinggi  atas  sumber  daya  memiliki kepercayaan  politik  yang  lebih  tinggi. Kesimpulan  dari  diskusi  ini  adalah, persepsi  keadilan  sosial  memiliki pengaruh  yang  lebih  kuat  terhadap kepercayaan  politik  dengan  melalui pemrosesan  informasi  jalur  sentral  atas kepercayaan  politik.  Faktor  jenis  kelamin dan  faktor  domisili  juga  dapat  menjadi prediktor terhadap kepercayaan politik.

## Kesimpulan
Terdapat  lima  kesimpulan  yang dapat  diambil  dari  hasil  penelitian  ini. Pertama adalah bahwa persepsi keadilan sosial  memiliki  hubungan  dengan kepercayaan politik. Kedua, kepercayaan interpersonal  memiliki  hubungan  dengan kepercayaan  politik.  Ketiga,  persepsi keadilan  sosial  memiliki  pengaruh  yang
lebih  besar  terhadap  kepercayaan  politik dibandingkan  dengan  kepercayaan  inter- personal.  Keempat,  faktor  demografis yang berpengaruh terhadap kepercayaan politik  adalah  faktor  domisili  dan  jenis kelamin.  Kelima,  responden  yang  mem- bayangkan institusi pemerintahan eksekutif memiliki  tingkat  kepercayaan  politik  yang lebih tinggi dibandingkan responden yang membayangkan  institusi  pemerintahan legislatif.
Saran  metodologis  yang  didapat dari  penelitian  ini  dapat  dipakai  sebagai pertimbangan  ketika  akan  melakukan penelitian  selanjutnya.  Saran  tersebut yaitu  mengembangkan  lebih  lanjut  ketiga kuesioner  penelitian  ini.  Selama  proses pengambilan  data,  beberapa  responden ternyata masih tidak sepenuhnya mengerti makna dari item yang ada pada kuesioner. Saran  kedua  adalah  melakukan  metode yang  lebih  bervariasi  untuk  menjawab permasalahan  penelitian.  Kepercayaan politik  adalah  konsep  yang  abstrak  dan faktor yang memprediksinya baru dibahas oleh  peneliti  dari  luar  negri.  Dengan metode penelitian mengikuti alur kuantitatif seperti  ini,  penjelasan  baru  yang  belum ditemukan menjadi sulit ditemukan. Saran ketiga  adalah  memakai  teknik sampling yang  lebih  memungkinkan  mendapat responden  penelitian  yang  merata  dan representatif. Quota sampling adalah salah satu  contoh  metode  pengumpulan  data yang  dapat  memberikan  kemungkinan mendapat sampel yang representatif dari berbagai daerah.
Penelitian akademik terkait kepercayaan  politik  Indonesia  belum terlalu  banyak  dilakukan,  terutama dengan  melihat  kepercayaan  politik sebagai variabel terikat. Penelitian terkait hubungan  antara  keadilan  sosial  dan kepercayaan  interpersonal  dengan kepercayaan  politik  juga  belum  pernah dilakukan  sebelumnya  di  Indonesia. Penelitian  banyak  melihat  dampak  dari kepercayaan  politik  seperti  terhadap perilaku  politik  dan  lainnya,  namun penelitian  yang  melihat  sebab  dan prediktor  dari  kepercayaan  politik  masih
perlu lebih banyak dilakukan. Kedepannya, studi  terkait  variabel  lain  dari  kedua pendekatan ini perlu dilakukan di konteks Indonesia,  terutama  variabel  selain kepercayaan  interpersonal  yang  terbukti tidak  menjadi  prediktor  yang  kuat terhadap kepercayaan politik.

## Daftar Pustaka
Almond, G. A., dan Verba, S. (1963). The
Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations . Princeton: Princeton University Press. Arisman, O. (2014). Peran kepemimpinan dalam  membangun  kepercayaan masyarakat  terhadap  pelayanan publik. Makalah Kepemimpinan
Kementrian  Hukum  dan  HAM .
Kementrian Hukum dan HAM.
Blader,  S.  L.,  dan  Tyler,  T.  R.  (2003).  A four-component model of procedural justice:  Defining  the  meaning  of  a “fair”  process. Personality  and Social  Psychology  Bulletin ,  29(6),
747-758.
Blind,  P.  K.  (2007).  Building  trust  in government  in  the  twenty-first century:  Review  of  literature  and emerging  issues.  In 7th  Global Forum  on  Reinventing  Government Building  Trust  in  Government (pp. 26-29). Bonner,  D.  E.  (2009). A  comprehensive examination of the determinants and consequences  of  political  trust among Latinos . ProQuest. Chanley,  V.  A.  (2002).  Trust  in government in the aftermath of 9/11: Determinants  and  consequences. Political  psychology ,  23(3),  469–
483.
Chanley, V. A., Rudolph, T. J., dan Rahn,
W.  M.  (2000).  The  origins  and consequences  of  public  trust  in government: A time series analysis. Public opinion quarterly , 64(3), 239- 256.
Deutsch,  M.  (1985). Distributive  Justice.
A  Social-Psychological  Perspective . New Haven :Yale University Press Edelman (2016). Edelman trust barometer 2016 . Diakses di http://www.edelman.com/insights/int ellectual-property/2016-edelman- trust-barometer/ pada 20 Mei 2016. Evans,  A.  M.,  dan  Revelle,  W.  (2008). Survey and behavioral measurements of interpersonal trust. Journal  of  Research  in Personality , 42(6), 1585-1593.
Gravetter,  F.  J.,  dan  Forzano,  L.  A.  B. (2012). Research  Methods  for  the Behavioral  Sciences  4th  edition .
Wadsworth: Cengage Learning.
Grimmelikhuijsen,  S.,  dan  Knies,  E. (2015). Validating a scale for citizen trust  in  government  organizations. International Review of Administrative Sciences , 0020852315585950. Grimmelikhuijsen, S. G., dan Meijer, A. J.
(2012).  The  effects  of  transparency on  the  perceived  trustworthiness  of a  government  organization: Evidence from an online experiment. Journal  of  Public Administration  Research  and Theory
Hardin,  R.  (1993).  The  street-level epistemology  of  trust. Politics  and Society 21(4): 505–529.
Hardin,  R.  (2002).  Trust  dan Trustworthiness.  Sage  Foundation Series  on  Trust.  New  York:  Russell Sage Foundation, Russell.
Inglehart,  R.  (1997). Modernization  and postmodernization: Cultural, economic, and political change in 43 societies .
Princeton,  NJ:  Princeton  University Press.
Kestilä - Kekkonen,  E.,  dan  Söderlund,  P. (2015). Political Trust, Individual - level  Characteristics  and Institutional  Performance:  Evidence from Finland, 2004–13. Scandinavian Political Studies.
39: 138–160. doi: 10.1111/1467- 9477.12052 King,  D.C.  (1997).  The  polarization  of american  parties  and  mistrust  of government.  In Why  people  don’t trust  government ,  edited  by  J.S. Nye,  P.D.  Zelikow,  and  D.C.  King,
155-178. Cambridge: Harvard University Press
Kumar,  R.  (1996,  2005). Research methodology:  A  step-by-step  guide for  beginners .  London:  SAGE Publications. Kumlin,  S.  (2004).  The  personal  and  the political.  In The  Personal  and  the Political:  How  Personal  Welfare State  Experiences  Affect  Political Trust  and  Ideology (pp.  3-19).
Palgrave Macmillan US
Lind, E. A., Kanfer, R., dan Earley, P. C.
(1990). Voice, control, and procedural  justice:  Instrumental  and noninstrumental concerns in fairness  judgments. Journal  of
Personality  and  Social  psychology ,
59(5), 952.
Mayer,  R.  C.,  Davis,  J.  H.,  dan Schoorman,  F.  D.  (1995).  An Integrative  model  of  organizational trust. Academy  of  Management Review , 20, 709-734.
Mishler,  W.,  dan  Rose,  R.  (2001).  What are  the  origins  of  political  trust? Testing  institutional  and  cultural theories in post-communist societies. Comparative political studies , 34(1), 30-62. Norris,  P.    (2001). Digital  Divide:  Civic engagement,  information  poverty, and the internet worldwide .
Cambridge:  Cambridge  University Press Putnam,  R.  (1993). Making  democracy work:  Civic  traditions  in  modern Italy .  Princeton,  NJ:  Princeton University Press. Putnam,  R.  (2000). Bowling  alone.  The collapse  and  revival  of  american community .  New  York:  Simon  and Schuster.
Rawls,  J.  (1971). A  Theory  of  Justice . Harvard University Press. Cambridge, England Rudolph,  T.  J.,  dan  Evans,  J.  (2005). Political  trust,  ideology,  and  public support  for  government  spending.
American Journal of Political Science , 49(3), 660-671.
Rotter,  J.  (1967).  A  new  scale  for  the measurement  of  interpersonal  trust. Journal  of  Personality ,  Vol.  35,  pp. 651-65.
Rotter,  J.  (1980).  Interpersonal  trust, trustworthiness, and gullibility. American  Psychologists ,  Vol.  35, January, pp. 1-7 .
Seyd, B. (2016). How should we measure political trust? PSA Annual
Conference Paper . Brighton. Schiffman,  L.,  Thelen,  S.  T.,  dan Sherman,  E.  (2010).  Interpersonal and political trust: modeling levels of citizens'  trust. European  Journal  of Marketing , 44(3/4), 369-381.
Schoon,  I.,  dan  Cheng,  H.  (2011). Determinants  of  political  trust:  a lifetime learning model. Developmental  psychology ,  47(3), 619.
Stokes,  D.  E.  (1962).  Popular  evaluation of government: An empirical assessment. In H. Cleveland dan H. D.  Lasswell  (Eds.), Ethics  and bigness:
Scientific, academic, religious,  political  and  military (pp. 61-72). New York: Harper Tao,  R.,  Su,  F.,  Sun,  X.,  dan  Lu,  X.
(2011).  Political  trust  as  rational belief:  Evidence  from  Chinese village elections. Journal of Comparative  Economics ,  39(1), 108-121
Wahyudi,  H.,  Fernando,  T.,  Ahmad,  A.,
Khairani,  A.,  Fatimah,  F.,  Agung,  I.
M.,  dan  Milla,  M.  N.  (2013).  Peran kepercayaan  politik  dan  kepuasan demokrasi terhadap partisipasi politik  mahasiswa. Jurnal  Psikologi
9 (2), 94-99.
van  Elsas,  E.  (2015).  Political  trust  as  a rational  attitude:  A  comparison  of the  nature  of  political  trust  across different levels of education . Political Studies , 63(5), 1158-1178. You,  J.  S.  (2005).  Corruption  and inequality  as  correlates  of  social trust:  Fairness  matters  more  than similarity. Hauser Center for Nonprofit  Organizations,  Harvard University.