## RESTORATIVE JUSTICE DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA
Oleh Juhari
Fakultas Hukum UNTAG Semarang

## ABSTRAK
Restorative  justice merupakan  suatu  pendekatan  yang  menitik  beratkan  pada kondisi  terciptanya  keadilan  dan  keseimbangan  bagi  pelaku  tindak  pidana  serta korbannya  sendiri  Mekanisme  tata  acara  dan  peradilan  pidana  yang  berfokus  pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas  penyelesaian  perkara  pidana  yang  lebih  adil  dan  seimbang  bagi  pihak  korban  dan pelaku. Pengaturan tentang restotrative justice sebagi upaya penyelesaian perkara pidana, sudah  diakui  secara  Internasional.  Konsep  ini  juga  sesuai  dengan  hukum  yang  hidup dalam  masyarakat  Indonesia  (hukum  adat).  Pembaharuan  hukum  menentukan  arah pembentukan watak bangsa, dari satu  kondisi  riil  menuju pada kondisi  ideal,  sehingga RUU KUHP merupakan alat trasfonnasi sosial dan budaya masyarakat secara terencana.
Kata Kunci: Restorative Justice, Pembaharuan Hukum Pidana, Indonesia

## ABSTRACT
Restorative justice Is an approach focusing on the condition for creating justice and balance for criminals and their victims. The mechanism, procedures, and criminal judiciary focusing on punishing are changed, into the processes of dialog and mediation to create an agreement on the criminal, resolution which is more just and balancedfor victims and violators. The setting on resttrative justice as an ejfort to settle criminal cases has been recognised internationally. This concept is also in accordance with the law that allies in Indonesian society (adat wal ). The renewal of laws detertnine the formation of national character, from real to ideal, conditions, so that the Draft of the Criminal Code is the tool of social and cultural transformation for the society in well-planned manner.
Keywords: Restorative Justice, Renewal of Criminal Iaw, Indonesia.

## A. Pendahuluan
Pengkajian
tentang penyelenggaraan dan distribusi keadilan di Indonesia ,  merupakan suatu hal yang sangat  penting  untuk  dibahas  karena masyarakat  Indonesia  masih  tergolong masyarakat  majemuk  yang  tidak  bisa terhindar  dari  masalah  konflik  atau pertikaian  dalam  kehidupan  masyarakat dewasa ini telah dan akan terus menjadi
fenomena biasa dalam masyarakat, baik yang  terkait  anatara  dua  individu maupun  lebih.  Situasi  ini  akan  semakin mempersulit dunia hukum dan peradilan apabila  semua  konflik,  sengketa  atau pertikaian  itu  diproses  secara  hukum oleh Peradilan.
Oleh  karena  itu,  perlu  dicari upaya-upaya  lain  di  luar  prosedur peradilan  pidana  yang  sudah  ada,  agar
masyarakat tidak hanya tergantung pada prosedur yang ada saat ini. Namun tetap mendapatkan keadilan dan penyelesaian masalah  terutama  untuk  korban  sebagai pihak yang paling dirugikan (menderita),
di samping juga untuk pertanggungjawaban  pelaku.  Salah  satu bentuk  solusi  yang  ditawarkan  adalah proses  penyelesaian  dalam  konteks restoralive justice (keadilan restoratif).
Konsep  pendekatan restorative justice merupakan  suatu  pendekatan yang  menitik  beratkan  pada  kondisi terciptanya  keadilan  dan  keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan  diubah  menjadi  proses dialog  dan  mediasi  untuk  menciptakan kesepakatan  atas  penyelesaian  perkara pidana  yang  lebih  adil  dan  seimbang bagi pihak korban dan pelaku. Restomtive  justice itu  sendiri  memiliki makna  keadilan  yang  merestorasi, adapun  restorasi  disini  memiliki  makna yang  lebih  luas  dari  apa  yang  dikenal dalam proses peradilan pidana konvensional adanya restitusi atau ganti rugi terhadap korban.
Hal  ini  berangkat  dari  pandangan bahwa dalam suatu peristiwa kejahatan, penderitaan  orang  yang  telah  menjadi
korban  tidak  saja  berakibat  pada  orang itu  sendiri,  tetapi  juga  berdampak  pada orang-  orang  disekitanya.  Bahkan  juga berdampak pada masyarakat dan negara dalam  lingkup  yang  lebih  luas.  Dalam praktik  peradilan  pidana,  korban  hanya diperlukan  atau  diposisikan  sebagai saksi  (korban),  tanpa  berhak  untuk  ikut serta  berperan  aktif  dalam  sidang pengadilan.  Aparat  penegak  hukum hanya  mendudukkan  korban  sebagai instrumen  dalam  rangka  membantu mereka untuk menghukum atau menjatuhkan  pidana  bagi  pelaku,  tanpa pernah  berlanjut  pada  apa  yang  mereka berikan untuk kepentingan korban.
Namun  demikian,  dalam  konsep restomtive  justice meliputi  pemulihan hubungan  antara  pihak  korban  dan pelaku.  Pemulihan  hubungan  ini  bisa didasarkan  atas  kesepakatan  bersama antara korban dan pelaku. Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelakupun  diberi  kesempatan  untuk menebusnya,  melalui  mekanisme  ganti rugi  perdamaian,  kerja  sosial,  maupun kesepakatan-kesepakatan  lainnya.  Hal ini  menjadi  penting,  karena  proses pemidanaan konvensional tidak memberikan  ruang  kepada  pihak  yang terlibat, dalam hal ini korban dan pelaku
untuk berpartisipasi aktif dalam penyelesaian masalah mereka.
Pada  akhir-akhir  ini  terlihat seolah-olah  hanya  pengadilan  saja tempat yang paling baik untuk menyelesaikan masalah (konflik) hukum dan  mencari  keadilan.  Sehingga  setiap indikasi  adanya  tindak  pidana,  tanpa memperhitungkan eskalasi perbuatannya,  akan  terus  digulirkan keranah  penegakan  hukum  yang  hanya menjadi jurisdiksi para penegak hukum. Partisipasi  aktif  dari  masyarakat  seakan tidak  menjadi  penting  lagi,  semuanya hanya bermuara pada putusan pengadilan  dalam  bentuk  pemidanaan (punishment) tanpa  melihat  esensinya.
Padahal,  dalam  suatu  peradilan  pidana, pihak-pihak  yang  berperan  adalah penuntut  umum,  hakim,  terdakwa,  dan penasihat  hukum  serta  sakisi-saksi. Pihak  korban  diwakili  oleh  penuntut umum dan untuk menguatkan pembuktian lazimnya yang bersangkutan dijadikan
saksi (korban). 1 Namun  hal  tersebut  belum memberikan dampak atau manfaat yang nyata bagi korban kejahatan.
Padahal  di  banyak  negara  sudah
1 BambangWaluyo, 2011, ViktintologiPerlindunganSaksidan Korban,
SinarGrafika, Jakarta,hlm.8
mulai  memikirkan  alternatif  lain  untuk menyelesaikan  konflik  yang  ada  dalam masyarakat  Hal  ini  disebabkan  karena ketidakpuasan  dan  frustasi  terhadap penerapan  hukum  pidana  yang  ada selama  ini,  serta  penerapan  sistem peradilan  pidana  ( Criminal  justice System) yang tidak memberikan keadilan  bagi  individu,  perlindungan kepada  korban,  dan  tidak  memberikan manfaat  kepada  masyarakat  Apabila dilihat  dari  sejarahnya,  pendekatan model restorative  justice sebenarnya merupakan pendekatan darurat pada era Tahun 1960 dalam rangka menyelesaikan kasus-kasus pidana, yang tidak  menggunakan  sistem  peradilan pidana.
Dengan  pendekatan restorative justice ini,  pendekatan  ini  focus  pada partisipasi  secara  langsung  dari  pelaku, korban  dan  masyarakat  dalam  proses penyelesaian kasus-kasu spidana. Memang  pendekatan  ini  dalam  praktek masih  mengalami  perdebatan  secara teori, namun pandangan ini berkembang dan  mempunyai  dampak terhadap kebijakan  hukum  ( legal  policy) dan praktik  penegakan  hukum  di  beberapa negara. Restorative justice dianggap sebagai  bentuk  pemikiran  baru  yang dapat digunakan untuk merespon
berbagai  kejaliatan  dan  menjawab ketidakpuasan  dari  kinerja  system peradilan pidana pada saat ini.

## B. Permasalahan
Berdasarkan  uraian  tersebut  di atas, ruang lingkup permasalahan adalah bagaimana pendekatan restorative justice dapat  menjadi  bagian  dari pembaharuan  hokum  pidana  di  masa yang akan datang.
C. Pembahasan 1. Tujuan pidana dan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana.
Sebelum  membahas  mengenai restorative  justice, perlu  disinggung mengenai tujuan pidana dan pemidanaan terhadap  pelaku  tindak  pidana,  karena salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari  hokum  pidana  adalah  pemidanaan itu  sendiri  Bukan  merupakan  hokum pidana  suatu  peraturan  yang  hanya mengatur norma tanpadi ikuti oleh suatu ancaman pidana. Pidana yang dijatuhkan bagi  mereka  yang  dianggap  salah, merupakan  sikap  derita  yang  harus dijalani,  walaupun  demikian,  sanksi pidana  bukanlah  semata-mata  bertujuan untuk memberikan rasa derita. 2
2 NaniekSupami, 1993,
EksistensiPidanadendaDalamsistemPidanad
Pidana pada hakikatnya
merupakan  alat  untuk  mencapai  tujuan dan  bagaimana  merumuskan  tujuan tersebut dalam konsep atau materi suatu undang-undang yang oleh pembentuknya ingin ditegakkan dengan mencantumkan pidana. Selain ditegakkan,  didalamnya  juga  terdapat tujuan pemidanaan dan syarat pemidanaan. Tujuan pemidanaan terdapat  perlindungan  masyarakat  dan perlindungan atau pembinaan pelakunya. Barda Nawawi Arief menyatakan, 3 bahwa  pidana  pada hakekatnya hanya merupakan alat untuk mencapai  tujuan  yang  bertolak  dari keseimbangan  dua  sasaran  pokok  yaitu perlindungan masyarakat dan perlindungan  atau  pembinaan  individu pelaku  tindak  pidana.Bertolak  dari keseimbangan tersebut, syarat pemidanaan menurut konsep juga bertolak dari pokok pemikiran keseimbangan monodualistik antara kepentingan masyarakat dan kepentingan  individu,  antara  factor objektif dan factor subjektif.
Dengan demikian, pidana
anpemidanaan, SinarGrafika, Jakarta,hlm.1-2 3 BardaNawawiAnef, 2002, BungaRanpaiKebijakanhukumPidana , Citra
AdtityaBakti,
Bandung.hlm.88
merupakan  nestapa  yang  dikenakan
Negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap
ketentuan undang-undang. Pidana dijatuhkan  secara  sengaja  oleh  Negara terhadap terpidana agar dirasakan sebagai  nestapa.  Penderitaan  pidana merupakan penebusan dosa dari sipembuat.  Dengan  penebusan  dosa,
kesalahannya akan dipulihkan keseimbangan nilai pada diri sipembuat. Penebusan diri adalah kebutuhan fundamental  dari  sifat  moral  kita. 4 Ada beberapa  ujuan  yang  hendak  dicapai dengan  pemidanaan  tersebut  G  Peter Hoefnagels,  sebagaimana  dikuti  oleh Muladi  dan  Barda  Nawawi  Arief mengatakan bahwa tujuan pidana adalah untuk :
a. Penyelesaian konflik (Conflict resolution)
b.  Mempengaruhi  para  pelanggar  dan orang-orang  lain  ke  arah  perbuatan yang  kurang  lebih  sesuai  dengan hukum  (influencing  offenders  and possibly other than offenders toword more or less law-corforming behavior).
2. Konsep Restorative justice
4 BardaNawawiAnef, 2000, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulaan Kejahatan dengan Pidana Penjara, Badan Penerbit UNDIP, Semarang,hlm159.
Konsep Restorative justice sebenarnya  telah  muncul  cukup  lama, kurang  lebih  dari  20  tahun  yang  lalu sebagai  alternatif  penyelesaian  perkara pidana, khususnya anak dengan berbagai pertimbangannya. Sebagaimana dikemukakan  oleh  John  Braithwaite bahwa, restorative  justice sebuah  arah baru  antara ‘ ٠ justice ”  dan  “ walfare modef\ kemudian  antara retribution'” dan rehabilitation ”. 5 Di Amerika Utara, Austria  dan  sebagian  Eropa,  keadilan restoratif  sudah  diterapkan  pada  semua tahap proses peradilan pidana konvensional yaitu tahap penyidikan dan penuntutan,  tahap  adjudikasi  dan  tahap eksekusi pemenjaraan.
6 Dalam
perkembangan pertumbuhan dan penyebaran keadilan restoratif mendapat dukungan  Perserikatan  Bangsa-Bangsa (PBB). Dalam Konggres Lima Tahunan yang  ke  5  di  Jenewa  tahun  1975,  PBB mulai menaruh perhatian terhadap ganti rugi  bagi  korban  kejahatan,  sebagai alternatif bagi peradilan pidana retributif.
5 John  Brithwaite,  2002, Restorative  Justice  and
responsive  Regulation ,  Oxford  University Press. 6 Eriyanto Wahid, 2009, KeadilanRestoratifdanPeradilanKonvension aldalamHukumPidana, UniversitasTrisakti. Jakarta.hlm.1
Konsep  asli  praktek  keadilan
restoratif berasal dari praktik pemeliharaan perdamaian yang digunakan suku bangsa Maori
(Penduduk  asli  suku  di  Selandia  Baru), bilamana timbul konflik, praktik restoratif akan menangani pihak pelaku, korban dan para stakeholders 7
Jeff  Chistian,  seorang  pakar lembaga  pemasyarakatan  Internasional dari  Kanada  mengemukakan  bahwa sesungguhnya  peradilan  restoratif  telah dipraktekkan banyak masyarakat ribuan tahun  yang  lalu,  jauh  sebelum  lahirnya hukum  negara  yang  formalitas  seperti sekarang yang kemudian disebut hukum modern. 8
Pada dasarnya restorative justice mengutamakan  makna  pertemuan  antar pihak  berkepentingan  dalam  kejahatan dan periode sesudahnya, seperti dikemukakan  oleh  Achmad  Ali  yang mengutip pendapat Howard Zher seorang  perintis  keadilan restoratwe justte di  Amerika  Serikat,  mengartikan restorative  justice adalah  suatu  proses yang  melibatkan  pihak-pihak  yang berkepentingan dari sebuah pelanggaran khusus dan secara bersama-sama
7 HadiSupeno, 2010, KriminalisasiAnak, tawaranGagasanRadikalPeradilanAnakTanp aPemidanaan , Grainedia, Jakarta.hlm.196. 8 Ibid
mengidentifikasi kerugian serta memenuhi  kewajiban  dan  kebutuhan serta  menempatkan  pembahan  sebagai hak yang harus diterima. 9
Berdasarkan  pendapat  tersebut, upaya penyelesaian konflik dan sekaligus  penyembuhan  antara  pelaku dan  korban  caranya  adalah  dengan mempertemukan atau mengenalkan pelaku dalam satu forum dengan korban ataupun keluarganya untuk
menumbuhkan  empati  di  kedua  belah pihak. Dengan demikian
dalam penyelesaian  konflik  yang  ditonjolkan bukan menegaskan kesalahan pelanggar kemudian  menjatuhkan  sanksi  pidana, tetapi peran aktif pihak yang berkonflik melalui mediasi atau konpensasi terhadap kerugian materiil dan imateriil dalam  bentuk  restitusi  atau  konpensasi dan  pemulihan  kehormatan  hubungan kemanusiaan  antar  para  pihak-pihak (humanisasi).  Van  Nessseperti  dikutip oleh  Mudzakkir,  mengatakan  bahwa keadilan  restoratif (restorative  justice) dicirikan  dengan  beberapa  preposisi yaitu : 10
9 Ahmad  Ali,  2009, MenguakTeoriHukum  (Legal
Theori) danTeoriPeradilan(,Judicial
Prudence ), KencanaPrenadaMedia, Jakarta.
10 Mudzakkir,  2005, Viktimologi  :studikasus  di Indonesia, MakakhpadaPenataran Nasional
HukumPidanadanKriminologiKeXI,Surabay
a. Kejahatan  adalah  konflik  antar individu yang mengakibatkan kerugian  pada  korban,  masyarakat, dan pelaku itu sendiri;
b. Tujuan  yang  harus  dicapai  dari proses  peradilan  pidana  adalah melakukan  rekonsilisasi  diantara pihak-pihak sambil saling memperbaiki kerugian yang
ditimbulkan oleh kejahatan;
c. Proses  peradilan  pidana  harus memfasilitasi  partisipasi  aktif  para korban,  pelanggar  dan  masyarakat, tidak  semestinya  peradilan  pidana didominasi  oleh  negara  dengan mengesampingkan lainnya.
Berdasarkan pendapat tersebut di atas seyogyanya sistem peradilan pidana dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan  yang  tetap  menegakkan keadilan  bagi  bagi  korban  maupun pelaku kejahatan. Secara teoritis terdapat 3  (tiga)  model  yang  menempatkan hubungan  keadilan  restoratif  dengan sistem peradilan pidana, yaitu : 11
a. Sebagai bagian dari sistem peradilan pidana.  Adalah  masuk  akal  jika keadilan  restoratif  sebagai  suatu
a.
11 Eva Achjani, 2009, KeaclikmRestoratif di Indonesia (Studitentangkennmgkinanpenerapanpendek atankeadilanrestoratifdalampraktekpenegaka nluikumpidana), Disertasi, padaUniversitas Indonesia.hlm.180-183
pemidanaan  mengingat  ciri  dari pemidanaan adalah memaksa,
menderitakan seiring dengan
timbulnya rasa bersalah dan penyesalan dalam diri pelaku;
b. Di  luar  sistem  peradilan  pidana melalui lembaga/institusi lain di luar sistem. Pandangan keadilan
restoratif berbanding terbalik dengan  sistem  peradilan  pidana yaitu mengharamkan sifat keras dari hukum  pidana  atau  disebut  sebagai softjustice karenannya  dia  harus berada  di  luar  sistem  peradilan pidana;
c. Di  luar  sistem  peradilan  pidana dengan  tetap  melibatkan  pihak penegak  hukum.  Ini  merupakan gambaran  dari  sistem  quasi  dimana titik  berat  disini  adalah  bahwa model penyelesaian dengan pendekatan  restoratif  tetap  harus berdampingan dengan sistem peradilan pidana karena pada dasarnya  model  penyelesaian  ini dapat  dijadikan  dasar  dari  strategi penanganan  perkara  pidana  yang tujuannya  diarahkan  pada  kebaikan pelaku,  korban  dan  masyarakat.  Di samping itu menjadikannya sebagai bagian  dari  mekanisme  yang  sah dalam sistem hukum negara.
Lebih  jauh  lagi  apabila  dilihat  dari pengaturan  tentang restotrative  justice sebagai  upaya  penyelesaian  perkara pidana, sudah diakui secara Internasional.  Konsep  ini  juga  sesuai dengan  hukum  yang  hidup  dalam masyarakat  indonesia  (hukum  adat).  Di Indonesia  sendiri,  sebenarnya  konsep restorative  justice ini  telah  lama dipraktekkaan dalam masyarakat Indonesia,  seperti  masyarakat  di  Papua, Bali Toraja, Minangkabau, Kalimantan, Jawa Tengah dan masyarakat komunitas lain  yang  masih  kuat  memegang kebudayaan.
Dalam prakteknya
penyelesaian dilakukan dengan
pertemuan  atau  musyawarah  mufakat yang  dihadiri  oleh  tokoh  masyarakat, pelaku, korban, dan orang tua
pelaku/keluarga untuk mencapai sebuah kesepakan untuk memperbaiki
kesalahan. Hal ini sebenarnya merupakan  nilai  dari  ciri  dari  falsafah bangsa Indonesia yang tercantum dalam sila ke empat Pancasila, yaitu musyawarah mufakat, dengan demikian, restorative justice sebetulnya bukan hal yang  baru  bagi  masyarakat  Indonesia.
Apabila  penyelesaian  ini  tidak  ada sepakat  antara  korban/keluarga  korban dengan pelaku, maka selanjutnya penyelesaian masalah tersebut di proses
secara  mekanisme  Pengadilan  yang  ada (litigasi).
3.  Konsep restorative  justice dalam pembaharuan  hukum  pidana  di Indonesia.
Upaya  melakukan  pembahaman hukum  pidana ("penal  reform") pada hakikatnya  termasuk  bidang "penal policy" yang  merupakan  bagian  dan terkait  erat  dengan "law  enforcement policy",  "criminal  policy", dan "social policy". Ini berarti, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya: 12
a. Merupakan  bagian  dari  kebijakan (upaya rasional) untuk
memperbaruhi  substansi  hukum (legal substance) dalam  rangka lebih  mengefektifkan  penegakan hukum;
b. Merupakan  bagian  dari  kebijakan
(upaya rasional) untuk memberantas/ menanggulangi kejahatan dalam rangka
perlindungan masyarakat;
c. Merupakan  bagian  dari  kebijakan (upaya  rasional)  untuk  mengatasi masalah sosial dan masalah 12 Barda  Nawawi  Arief, Pokok-PokokPemikiran  (Ide Dasar) Asas-AsasHukumPidana NasionalDisajikandalamSeminar Nasional tentang  "Asas-asasHukumPidana  Nasional", diselenggarakanoleh BPHN DepartamenKehakimandan HAM bekeljasamadengan  FH  UNDIP,  di  Hotel Ciputra, Semarang. tgl 26 - 27 April 2004
kemanusiaan dalam rangka mencapai/menunjang tujuan
nasional (yaitu "social defence" dan
"social welfare ');
d. Merupakan  upaya  peninjauan  dan penilaian  kembali  ("reorientasi  dan re-evaluasi") pokok-pokok pemikiran,  ide-ide  dasar,  atau nilai-nilai
sosio-filosofik, sosio-politik,  dan  sosio-kultural yang  melandasi  kebijakan  kriminal dan  kebijakan  (penegakan)  hukum pidana selama ini Bukanlah pembaharuan  ("reformasi")  hukum pidana,  apabila  orientasi  nilai  dan hukum  pidana  yang  dieitacitakan sama saja dengan orientasi nilai dari hukum pidana lama warisan penjajah (KUHP lama atau WvS).
Pembaruan  hukum  pidana  yang menyeluruh  harus  meliputi  pembaruan hukum  pidana  materiil (substallfive), hukum  pidana  formil  (hukum  acara pidana), dan hukum pelaksanaan pidana.
Ketiga-tiga  bidang  hukum  pidana  itu harus  bersama-sama  diperbarui.  Kalau hanya salah satu bidang yang diperbarui dan  yang  lain  tidak,  maka  akan  timbul kesulitan  dalam  pelaksanaannya,  dan tujuan  dari  pembaruan  itu  tidak  akan tercapai  sepenuhnya.  Adapun  tujuan utama dari pembaruan itu ialah
penanggulangan kejahatan. Ketiga bidang hukum itu erat sekali hubungannya dalam usaha penanggulangan  dan  pemberantasan kejahatan. 13
Pembaharuan hukum pidana meteriil  dalam  bentuk  RUU  KUHP, merupakan  upaya  mewujudkan  cita negara  hukum,  sehingga  RUU  KUHP merupakan manifestasi dari hal itu yang berkepribadian Indonesia. Pembaharuan hukum  bukan  hanya  memperbaiki hukum,  tetapi  mengganti  hukum  yang ada  dengan  hukum  yang  lebih  baik, sehingga  RUU  KUHP  bukan  sekedar mengadakan perubahan- perubahan seperlunya yang mengganti baju kolonial  menjadi  kemasan  Nasional, melainkan wujud dari kemerdekaan dan kedaulatan  bangsa  yang  sesungguhnya. Bahkan pembaharuan hukum menentukan  arah  pembentukan  watak bangsa,  dari  satu  kondisi  riil  menuju
13 Nyoman  Serikat  Putra  Jaya, Urgensi Pembahasan  Baku  I  Tentang  Ketentuan Umum Hukum Pidana Dalam Ruu
Kuhp Dalam Rangka Pembaruan Dan Pembentukan  Sistem  Hukum  Pidana
Nasional Makalah  disampaikan  pada Lokakaiya  Peiencanaan  Pembangunan Hukum Nasional Perkembangan Hukum Pidana  Dalam  EJndang-Undang  di  Luar KUHP dan Kebijakan Kodifikasi Hukum Pidana,  diselenggarakan  oleh  BPHN
bektTja sama dengan Kanwil
Ketnenterian  Hukum  dal  1  HAM  Jawa Tengah. Semarang, 3-5 November 2010
pada  kondisi  ideal,  sehingga  RUU KUHP merupakan alat trasformasi sosial
dan budaya masyarakat secara terencana.
Prinsip  inilah  kemudian  dikenal dengan restomtive justice yang dimtrodusir dalam RUU KUHP melalui sejumlah ketentuan dalam Pasal 2, Pasal 12,  Pasal  54  dan  Pasal  55,  adanya mediasi  dalam  Pasal  145  huruf  d,  serta diversi  terhadap  anak  dalam  sistem peradilan  anak.  Munculnya  konsep  ini untuk memberikan keseimbangan perhatian  diantara stakeholders hukum pidana yaitu pelaku, korban, masyarakat dan negara. Keseimbangan tersebut juga terlihat  dalam  hal  pengaturan  pidana dengan pengaturan tentang tindakan dan kemungkinannya sanksi gabungan antara pidana dan tindakan ( doubel track system ) mengingat heterogenitas masalah  kejahatan,  serta  kesadaran tentang  pentingnya  terapi  yang  tepat terhadap victimless crime.
Dengan  demikian, restorative justice dalam penanganan tindak pidana hanya  dilihat  dari  kaca  mata  hukum semata,  tetapi  juga  dikaitkan  dengan aspek-aspek  moral,  sosial,  ekonomi, agama  dan  adat  istiadat  lokal  serta berbagai  pertimbangan  lainnya.  Selain itu, dalam perkembangan hukum pidana
pada saat ini juga dikenal mediasi penal. Dalam  praktek  hukum  pidana,  mediasi penal  dianggap  sebagai  sebuah  turunan dari restomtive justice karena tidak perlu menjalankan  hukum  pidana  melalui pengadilan. Meskipun penyelesaian perkara  di  luar  Pengadilan (Alternative Députe  Re  solution /ADR)  umum  atau lazimnya  diterapkan  dalam  perkara perdata,  tetapi  tidak  untuk  perkara pidana  tidak  dapat  diselesaikan  di  luar Pengadilan,  tetapi  dalam  prakteknya untuk  hal-hal  tertentu  mungkin  terjadi, bahkan  boleh  jadi  penyelesaian  di  luar Pengadilan menjadi hal yang ideal.
Dalam  perkembangan  wacana teoritik maupun perkembangan pembaharuan hukum pidana di berbagai negara  ada  kecenderungan  kuat  untuk menggunakan  mediasi  penal  sebagai salah satu alternatif penyelesaian masalah di bidang hukum pidana. Tidak bisa  dipungkiri  lagi,  bahwa  praktek penegakan  hukum  di  Indonesia  dalam perkara  pidana  diselesaikan  di  luar Pengadilan  melalui  diskresi  aparat penegak hukum, yang kemudian menyebabkan tuntutan untuk mempositifkan bentuk-bentuk penyelesaian perkara di luar Pengadilan semakin kuat, di Indonesia.
4.  Konsep Restorative  justice dalam
UU  No  11  Tahun  2012  tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Dalam Undang-Undang Republik Indonesia  No  11  Tahun  2012,  yang disahkan  pada  tanggal  30  Juli  2012 sudah  menganut  paradigma restorative justice. Dimana adanya ketentuan tentang  diversi  yang  dapat  menjadi bentuk  dari  keadilan  restoratif.  Diversi adalah  pengalihan  yang  di  duga  telah melakukan  atau  tanpa  syarat.  Prinsip yang terdapat dalam pelaksanaan program  diversi  ini  adalah  proses pemidanaan  tidak  akan  diteruskan  bagi seorang anak jika ada alternatif penyelesaian lain untuk perkara, kecuali menyangkut kepentingan umum
Diterimanya konsep diversi sebagai  nilai  dari restomth’e  justice dalam  UU  No  11  Tahun  2012,  antara lain bertujuan untuk mendorong anak-anak  tidak  perlu  menjalani  proses pidana.  Majelis  hakim  yang  mengadili harus  menfasilitasi  jika  diminta  oleh pihak yang  berperkara,  dan  jika disepakati  untuk  berdamai  maka  sidang langsung  dihentikan.  Disilah  terlihat bahwa  hukum  pidana  sebagai ultimum remidium benar-benar diterapkan.
Oleh  karena  itu  diversi  melalui konsep restomtive justice menjadi suatu
pertimbangan  yang  sangat  penting dalam  menyelesaian  perkara  pidana yang  dilakukan  oleh  anak.  Berdasarkan Pasal 40 konvensi hak anak, mengatakan bahwa negara diwajibkan untuk mengkaji  dan  menetapkan  undang- undang  yang  dapat  diterapkan  secara khusus  terhadap  anak-anak  yang  di sangka,  dituduh,  atau  diakui  telah melanggar  ketentuan  hukum  pidana, agar menyediakan langkah-langkah penanganan  tanpa  melalui  pengenaan tindakan hukum.
Adapun  faktor-faktor  yang  dapat menjadi  bahan  pertimbangan  dalam pelaksanaan diversi adalah:
1. Sifat dan kondisi perbuatan;
2. Pelanggaran yang sebelumnya dilakukan;
3. Derajat  keterlibatan  anak  dalam kasus;
4. Sikap  anak  terhadap  perbuatan tersebut;
5. Reaksi orang tua dan/atau keluarga anak terhadap perbuatan tersebut;
6. Dampak perbuatan terhadap korban;
7. Pandangan  hakim  tentang  latar belakang  dan  penyebab  perbuatan tersebut
C. Penutup Kesimpulan
Dengan pendekatan restorative ini penyelesaian perkara pidana lebih mengutamakan hal-hal sebagai berikut:
1. Dalam penyelesaian perkara pidana di  Indonesia  selama  ini  sebenarnya dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan restoratwe justice,
dimana mekanisme yang digunakan dengan cara  musyawarah  mufakat  antara pelaku,  korban/keluarga  korban, masyarakat  dan  negara  sebagai slakeholders dari hukum pidana.
2. Bahwa sebenarnya mekanisme penyelesaian perkara pidana dengan
pendekatan restorative justice sudah lama  diterapkan  oleh  masyarakat Indonesia. Bahkan berkembang dan eksis dalam kehidupan  masyarakat, karena  secara in  concrito dapat membawa  kemanfaatan  bersama dan  menghindari  dampak  buruk pidana penjara serta pemulihan bagi korban akan hak-haknya, hanya saja belum secara formil menjadi bagian dari sistem hukum Indonesia.
3. Dalam konteks pembaharuan
hukum  pidana  di  Indonesia  juga telah mengakomodir prinsip restorative justice sebagaimana diatur dalam RUU KUHP Nasional, dimana rumusan tentang jenis-jenis
pidana mengandung sifat  restoratif. Begitu juga halnya dalam undang-undang  sistem  peradilan pidana anak, sehingga sangat mungkin  sekali  konsep restorative justice ini  dapat  dijadikan  bagian dari pembaharuan hukum pidana di Indonesia  di  masa  yang  akan datang.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad  Ali,  2009, Menguak  Teori Hukum  (Legal  Theori)  dan  Teori Peradilan  (,Judicial  Prudence ),
Kencana Prenada Media, Jakarta.
Bambang  Waluyo,  2011, Viktintologi Perlindungan  Saksi  dan  Korban, Sinar Grafika, Jakarta
Barda  Nawawi  Anef,  2002, Bunga Ranpai  Kebijakan  hukumPidana , Citra Adtitya Bakti, Bandung.

## ……2000, Kebijakan  Legislalif  Dalam
Penanggulangan Kejahatan
Dengan  Pidana  Penjara, Badan Penerbit UNDIP, Semarang.
……. Pokok-Pokok Pemikiran (Ide
Dasar)  Asas-Asas  Hukum  Pidana Nasional Disajikan dalam Seminar
Nasional tentang "Asas-asas Hukum Pidana Nasional", diselenggarakan oleh BPHN Departamen Kehakiman dan HAM  bekerjasama  dengan  FH UNDIP, di Hotel Ciputra,
Semarang. tgl 26 - 27 April 2004
Eriyanto Wahid, 2009, Keadilan Restoratif dan Peradilan Konvensional dalam Hukum Pidana, UniversitasTrisakti. Jakarta. Eva Achjani, 2009, Keaclikm Restoratif
di Indonesia (Studi tentang
kennmgkinan penerapan pendekatan  keadilan  restorative dalam  praktek  penegakan  hokum pidana), Disertasi, pada Universitas Indonesia.
Hadi Supeno, 2010, Kriminalisasi Anak, tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan , Gramedia, Jakarta. John  Brithwaite,  2002, Restorative Justice and responsive Regulation ,  Oxford  University
Press.
Hadi Supeno, 2010, Kriminalisasi Anak, tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan , Gramedia, Jakarta.
Mudzakkir,  2005, Viktimologi  :studi kasus  di  Indonesia, Maka  pada Penataran Nasional Hukum
Pidana  dan  Kriminologi  Ke  XI,
Surabaya.
Nyoman  Serikat  Putra  Jaya, Urgensi Pembahasan  Baku  I  Tentang Ketentuan  Umum  Hukum  Pidana Dalam  Ruu  Kuhp  Dalam  Rangka Pembaruan  Dan  Pembentukan Sistem  Hukum  Pidana  Nasional
Makalah disampaikan pada Lokasinya Perencanaan
Pembangunan  Hukum  Nasional Perkembangan  Hukum  Pidana Dalam  Undang-Undang  di  Luar KUHP  dan  Kebijakan  Kodifikasi Hukum  Pidana,  diselenggarakan oleh  BPHN  bekerjasama  dengan Kanwil Kementerian Hukum hal 1 HAM  Jawa  Tengah.  Semarang, 3-5 November 2010
Naniek Supami, 1993, Eksistensi Pidana denda  Dalam  system  Pidana  dan pemidanaan, Sinar
Grafika, Jakarta