Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia

## Perbandingan Sistem Pemerintahan Presidensial dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia dan Iran
Sultoni Fikri 1 , Anang Fajrul Ukhwaluddin 2
1 Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Alamat Jl. Semolowaru No.45, Kota Surabaya, Kode Pos 60118
Email: sultonifikri@untag-sby.ac.id
2 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Alamat Jl. Prof. DR. Selo Soemardjan, Kota Depok, Kode Pos 16424 Email: anangfajrul@gmail.com
Abstract--This paper describes a comparison related to the presidential government system in the Unitary State of the Republic of Indonesia and the State of the Islamic Republic of Iran. Some of the basic reasons that make the writer interested in discussing presidential government systems are the existence of standard rules or at least oriented to the United States presidential government system, but in practice, the system tends to follow the conditions of the socio-political-cultural structure that exists in each country. While the background why the author chose Indonesia and Iran to be compared, at least based on several factors. First, related to the history of upheaval in each country, Indonesia has experienced a period of reform and Iran has experienced a period of revolution. Second, Indonesia and Iran are both countries with a majority Muslim population, and Iran makes Islamic values the basis of state life. Meanwhile, in Indonesia, Islamic values are not fully used as the basis of the state, considering that Indonesia is a diverse country in terms of religion and culture. Third, Indonesia and Iran both use a presidential system of government, but Indonesia and Iran  can combine the rules of a presidential government system with the conditions of the socio-political-cultural structure that exist in each country. This research is research using the statutory approach, conceptual approach, and comparative approach.  As  a  result,  there  are  differences  in  the  implementation  of  presidential  government  systems  in Indonesia and Iran in several indicators. This is very reasonable because the system of government in a country must adapt to the socio-political historical conditions that exist in both Indonesia and Iran.
Keywords: Indonesia, Iran, presidential system.

## PENDAHULUAN
Negara merupakan salah satu entitas yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk mengatur masyarakatnya.  Untuk  melakukan  hal  tersebut  negara  harus  memiliki  sistem  ketatanegaraan.  Sistem-sistem tersebut  salah  satunya  sistem  pemerintahan.  Pada  dasarnya  sistem  pemerintahan  berfungsi  untuk  menjaga kestabilan  pemerintahan,  kehidupan  sosial,  politik,  pertahanan,  ekonomi,  dan  lain  sebagainnya. 1 Sistem pemerintahan sendiri yang lazim diterapkan di negara-negara di dunia yakni sistem pemerintahan presidensial, sistem pemerintahan parlementer dan sistem pemerintahan semi presidensial. 2
Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang menggunakan sistem pemerintahan presidensial. 3 Dalam sejarahnya Indonesia menggunakan sistem pemerintahan presidensial sejak era Presiden Soekarno, namun dalam  prakteknya  terdapat  dinamika  yang  menyertainnya  dan  prinsip-prinsip  dalam  sistem  pemrintahan presidensial  belum  sepenuhnya  digunakan.  Pasca  kemerdekaan  pada  saat  itu  Indonesia  menggunakan  sistem pemerintahan  presidensial  tetapi  pernah  mengalami  perubahan  menjadi  sistem  pemerintahan  parlementer  pada tahun  1929. 4 Pada  saat  menggunakan  sistem  pemerintahan  parlementer  Presiden  Soekarno  tidak  memiliki
1 Josef M. Monteiro, Perpaduan Presidensial dan Parlementer dalam Sistem Pemerintahan RI”, Jurnal Hukum Prioris, Vol. 5 No.3, Januari 2017, h.202
2 Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik , Jakarta: PT Gramedia, 1992, h.169-170.
3 Ahmad  Yani,  “Sistem  Pemerintahan  Indonesia:  Pendekatan  Teori  dan  Praktek  Konstitusi  Undang-Undang  Dasar  1945”, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum , Vol.12 No.2, Juli 2018, h.124
4 Castle, H. F, Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965 , Jakarta: PT Pustaka LP3ES, 1995, h.41.
kekuasaan  secara  langsung,  karena  kekuasaan  dijalankan  oleh  para  formatur  untuk  membentuk  kabinet  yang akhirnya terpilih kabinet pertama yang dipimpin Natsir mulai dari September 1450 sampai Maret 1951. 5
Hasil  pemilihan  umum  pada  tahun  1955  yang  tidak  menghasilkan  partai  dengan  suara  mayoritas menjadikan stabilitas politik di Indonesia bergejolak. Hal ini yang akhirnya menjadikan Presiden Soekarno pada saat  itu  memutuskan  untuk  menggunakan  sistem  pemerintahan  presidensial  atau  biasanya  disebut  dengan demokrasi terpimpin ala Soekarno yang dituangkan melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dalam dekrit tersebut banyak poin yang disampaikan salah duanya terkait dengan kembalinya Negara Indonesia pada Undang-Undang Dasar 1945 dan pembubaran dewan konstituante. Proses berjalannya demokrasi terpimpin pada saat itu dijalankan Presiden  Soekarno  bersama-sama  dengan  angkatan  bersenjata. 6 Dalam  perjalananya  demokrasi  terpimpin mengalami banyak kendala dan dinamika, salah satunya terkait dengan hubungan antar angkat bersenjata yang memang dari awal sudah terdapat faksi-faksi di dalamnya. Puncak dari itu semua yakni terjadinya peristiwa G-30 S PKI dan peristiwa-peristiwa lainnya yang akhirnya mengharuskan Presiden Soekarno berhenti dan digantikan oleh Presiden Seoharto.
Masa kepemimpinan Presiden Soeharto sistem pemerintahan presidensial tetap digunakan, tetapi banyak prinsip  yang  tidak  digunakan  atau  diabaikan.  Seperti  terkait  pemilihan  umum  yang  harusnya  langsung  tetapi dilakukan melalui parlemen dengan berbagai manipulasi karena orang- orang diparlemen merupakan kepanjangan tangan dari Presiden Soharto. Dan masa jabatan Presiden Soeharto lebih dari 5 tahun atau 32 tahun dengan 7 kali pemilihan.  Kondisi  semacam  itu  yang  akhirnya  ditentang  oleh  banyak  pihak.  Bahwa  sistem  pemerintahan presidensial  sangat  menghendaki  prinsip  pembagian  kekuasaan  bukan  pemusatan  kekuasaan  seperti  yang dilakukan oleh Presiden Soeharto pada saat itu.
Selain  Indoensia,  Iran  juga  merupakan  salah  satu  negara  yang  menerapkan  sistem  pemerintahan presidensial. Di Iran juga diterapkan sistem islam, mengingat dalam sejarahnya Iran termasuk dalam salah satu negara kekaisaran islam yakni Persia. Dalam sejarahnya Iran peran melalui masa-masa perang revolusi Iran atau yang biasa disebut dengan Perang Teluk Persia yang mengakibatkan perpecahan antara Iran dan Irak. 6 Revolusi ini merupakan hasil suatu protes akumulasi ketidakpuasan rakyat Iran terhadap kebijaksanaan Syah, baik di bidang ekonomi,  politik,  agama,  maupun  sosial  budaya. 7 Pasca  revolusi  dan  perang  tersebut  Iran  merubah  bentuk negaranya menjadi Republik Islam pada tahun 1979 atau semenjak Iran dipimpin Mohammad Reza Pahlevi dari Dinasti  Syah.  Dalam  perjalanannya  Dinasti  Syah  runtuh  akibat  pengaruh  Amerika  Serikat  dan  juga  sikap pemerintahan Iran yang represif, kooptasi dan dictator. Belum lagi cara-cara yang digunakan untuk mengawasi oposisi dengan bentuk SAVAK atau sejenis tentara yang dilatih langsung oleh agen CIA. 8
Undang-Undang Republik Islam Iran disebutkan bahwa Iran adalah negara yang menggunakan sistem pemerintahan presidensial dengan masa jabatan presiden selama 4 tahun dengan dua periode atau dua kali dapat dipilih. 9 Dalam prakteknya sejak sistem pemerintahan presidensial digunakan, Iran mengalami berbagai dinamika yang mengharuskan sistem pemerintahan presidensial disesuaikan dengan kondisi sejarah sosial-politik yang ada di  Iran.  Prakteknya  penggunaan  sistem  pemerintahan  akan  mengalami  dinamika  dan  pergolakan  dalam  suatu negara. Hal tersebut sangat lazim terjadi salah satu alasannya adalah karena penyesuaian dengan dinamika sosial- politik  yang  ada  di  suatu  negara.  Dalam  kasus  Indonesia  dan  Iran  dapat  dilihat  dan  dianalisis  lebih  mendalam mengenai proses dan dinamika penerapan sistem pemerintahan presidensial saat Indonesia pasca reformasi dan Iran pasca revolusi.
Dari latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana perbandingan sistem presidensial dalam sistem ketatanegaraan antara di Indonesia dengan di Iran?
5 Ricklefs, M.C, Sejarah Indonesia Modern . Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991, h.363.
6 Ibid ., h.387.
7 Zul Karnen, “Budaya Struktur Pemerintahan Republik Islam Iran”, Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Hmaniora , Vol.3 No.1, Maret 2015, h.9
8 Syafiq Basri, Iran Pasca Revolusi: Sebuah Reportase Perjalanan . Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987, h.20-21.
9 Kedutaan Besar Republik Islam Iran. Republik Islam Iran: Selayang Pandang, h.54.
Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum 10 .  Metode  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah menggunakan  pendekatan  perundang-undangan  ( statute  approach ) 11 ,  pendekatan  konseptual  ( conceptual approach 12 ), dan pendekatan perbandingan ( comparative approach ) 13 .

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

## Sistem Pemerintahan Presidensial
Sistem  pemerintahan  presidensial  lazim  digunakan  dibeberapa  negara  di  dunia  dengan  berkiblat  pada negara Amerika Serikat dan negara-negara barat. Amerika Serikat dipandang sebagai negara yang menerapakan sistem  pemerintahan  presidensial  sesuai  dengan  prinsip  dan  tujuan  dari  sistem  tersebut.  Sistem  pemerintahan presidensial  memposisikan  presiden  sebagai  kepala  negara  sekaligus  kepala  pemerintahan,  mensyarakatkan presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Presiden tidak bisa membubarkan parlemen, tetapi parlemen  dapat  memberhentikan  presiden  dengan  syarat-syarat  yang  telah  ditetapkan  dalam  masing-masing konstitusi negara. Syarat lain yakni parlemen dan Presiden memiliki kedudukan yang terpisah dengan tujuan untuk terciptanya check and balances 14 diantara lembaga-lembaga negara. 15 Pembagian kekuasaan pada masing-masing lembaga  dan  lembaga  tersebut  dipilih  langsung  oleh  rakyat  menjadikan  sistem  pemerintahan  presidensial dianggap cukup ideal untuk mewakili kepentingan rakyat dan mampu untuk dikontol secara langsung oleh rakyat. Sistem presidensial selalu berkaitan dengan trias politica 16 , sehingga adanya pemisahan  kekuasaan  tersebut harus juga dengan  diperkuat  oleh  legalitas keseimbangan antara rakyat, lembaga eksekutif maupun legislatif  melalui pemilihan  umum. 17
Pandangan  lain  seperti  yang  disampaikan  Hanta  Yuda,  bahwa  sistem  pemerintahan  presidensial kekuasaan terpusat pada lembaga eksekutif dengan basis legitimasi berasal dari rakyat bukan dari legislatif atau parlemen. Hal ini terjadi karena pemilihan presiden dan  wakil presiden dilakukan  secara langsung oleh rakyat sehingga  konsekuensinya  pertanggung  jawabannya  juga  ke  rakyat  bukan  ke  legislatif  atau  parlemen. 18 Sistem pemerintahan presidensial juga dapat dilihat dari pemisahan kekuasaannya. Pemisahan kekuasaan disini dilakukan dengan  tujuan  agar  tercipatanya Checks  and  Balances . 19 Menurut  Miriam  Budiarjo  dalam  setiap  cabang  atau lembaga kekuasaan dapat saling mengawasi dan mengimbangi cabang atau lembaga kekuasaan lainnya. Presiden diberi  kekuasaan  untuk  menolak  atau  membatalkan  undang-undang  yang  telah  diterima  kongres.  Dipihak  lain penolakan  atau  pembatalan  yang  dilakukan  oleh  Presiden  dapat  pula  ditolak  dan  dibatalkan  kongres  dengan dukungan  2/3  suara  kongres.  Dan  pada  cabang  atau  lembaga  kekuasaan  yang  lain  memiliki  kekuasaan  untuk meninjau kembali undang-undang yang telah disepakati oleh presiden dan kongres melalui ( judicial review ). 20 Sistem pemerintahan presidensial presiden memiliki kekuasaan yang cukup luas dan besar. Dimulai dari kekuasaan  sebagai  panglima  tertinggi  angkatan  bersenjata,  pemegang  kekuasaan  eksekutif,  pemilik  kekuasaan dalam  hal  politik  luar  negeri,  bisa  mengajukan  atau  menolak  rancangan  Undang-Undang  dan  juga  sebagai pemimpin kabinet. 21 Kekuasaan presiden yang begitu luas dan besar hampir menyasar semua aspek pada 3 cabang utama  dalam  lembaga  negara  yakni  eksekutif,  legislatif  dan  yudikatif.  Pada  eksekutif,  presiden  memiliki
10 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , Edisi Revisi, Cetakan ke-8, Kencana, Jakarta, 2013, h. 55-56.
11 Ibid ., 136.
12 Ibid ., 177.
13 Ibid ., 172.
14 Implementasi  prinsip checks  and  balances dapat  dilakukan  melalui:  a).  memberikan  wewenang  untuk  melakukan  suatu tidnakan  kepada  beberapa  lembaga  negara;  b).  memberikan  kewenangan  untuk  mengangkat  pejabat  kepada  lebih dari  satu Lembaga;  c).adanya  upaya  impeachment  Lembaga  satu  terhadap lembaga  lainnya;  d).  adanya  pengawasan  yang  dilakukan lembaga  negara  satu  dengan  lembaga  negara  lainnya;  e).  memberikan  kewenangan  kepada  lembaga  pengadilan  sebagai Lembaga yang memiliki wewenang untuk memutus suatu perkara sengketa kewenangan antara eksekutif dan legislatif. Lihat Munir Fuady, Teori Negara Hukum Modern , Bandung: Refika Aditama, 2009, h.124.
15 Ramlan Surbakti , Op.cit ., h.170-171.
16 Ribkha Annisa Octovina, “Sistem Presidensial di Indonesia”, Cosmogov: Jurnal Ilmu Pemerintahan , Vol.4 No.2, Oktober 2018, h.249
17 Zulfan, “Analisis Pengaturan dan Praktik Pemisahan Kekuasaan Sistem Pemerintahan Presidensial Berdasarkan Konstitusi”, Jurnal Media Hukum , Vol.25 No.1, Juni 2018, h.62
18 Hanta Yuda, Presidensil Setengah Hati: Dari Dilema ke Kompromi , Jakarta: PT Gramedia, 2010, h.10-12.
19 Relasi Politik antara Presiden dan Parlemen dalam sistem Presidensil adalah setara dan mandiri ( Checks and Balances ).
20 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik , Jakarta: PT. Ikrar Mandiri, 2008, h.284.
21 Ramlan Surbakti, Op.cit ., h.171-172.
kekuasaan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Di legislatif, presiden memiliki kekuasaan dan hak untuk  mengajukan,  menyetujui  dan  menolak  rancangan  undang-undang.  Dan  di  yudikatif,  presiden  memiliki kekuasaan untuk memberikan pengampunan atau remisi, grasi dan amnesti kepada seorang terpidana.
Paling tidak terdapat tiga karakteristik sistem presidensial sebagai berikut: presiden merupakan kepala negara  dan  kepala  pemerintahan;  presiden  memilki  kewenangan  untuk  mengangkat  menteri  sebagai  pembantu presiden;  dan  menteri  bukan  dari  anggota  parlemen. 22 Kemudian  sebagai  penguatan  kekuasaan  presiden  Scot Mainwaring  berpendapat  jika  proses  pemilihan  presiden  harus  terpisah  dengan  pemilihan  legislative,  sehingga hasil pemilihan legislative tidak mempengaruhi kekuasaan eksekutif secara langsung. 23
Sistem  pemerintahan  presidensial  memiliki  kelebihan  dan  kelemahan.  Salah  satu  kelebihannya  yakni rakyat ikut serta dalam setiap partisipasi baik dalam pemilihan maupun dalam pengawasan yang dilakukan dengan sistem perwakilan melalui parlemen. Dengan demikian legitimasi kekuasaan presiden berasal dari rakyat melalui pemilihan  umum. 24 Sedangkan  kelemahan  sistem  pemerintahan  presidensial  yakni  kekuasaan  yang  dimiliki presiden sangat luas dan besar karena presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.

## Sistem Presidensial di Indonesia
Indonesia  merupakan  salah  satu  negara  yang  dari  awal  atau  pasca  kemerdekaan  menggunakan  sistem pemerintahan  presidensial,  meskipun  dalam  perjalananya  mengalami  beberapa  dinamika  bahkan  pergantian sistem  pemerintahan. 25 Salah  satu  kesepakatan  dalam  pelaksanaan  amandemen  UUD  1945  adalah  tetap mempertahankan  sistem  presidensial,  sekaligus  menyempurnakan  agar  betul-betul  memenuhi  ciri-ciri  umum sistem prsidensial. 26 Praktek implementasi sistem pemerintahan presidensial pada  saat orde lama dan orde baru tidak hanya mengalami berbagai dinamika, tetapi banyak prinsip dari sistem pemerintahan presidensial yang tidak implementasikan secara penuh. Salah satu yang penting yakni terkait dengan pemilihan presiden yang pada orde baru  dilakukan  melalui  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  (MPR)  atau  tidak  dilakukan  secara  langsung  oleh masyarakat dan tidak adanya batasan dalam proses kepemimpinan tersebut. Ini kemudian yang menjadi salah satu isu  penting  bagi  semua  kalangan  pada  saat  itu  untuk  segera  dirubah  dan  diganti  dengan  prinsip  sistem pemerintahan presidensial yakni pemilihan secara langsung oleh masyarakat dan adanya batasan terkait dengan masa kepemimpinan presiden dan wakil presiden
Indonesia  untuk dapat  menerapkan prinsip-prinsip sistem  pemerintahan presidensial dan  mewujudkan kehidupan bernegara yang demokratis yakni melalui reformasi pada 1998. Pasca reformasi 1998 Undang-Undang Dasar  1945  diamademen  dengan  salah  satu  tujuannya  untuk  mewujudkan  pemerintahan  yang  demokratis  dan memperkuat sistem pemerintahan presidensial. Kontruksi yang dibangun sejak awal dengan menjalankan sistem presidensial khas Indonesia. 27 Salah satu konsekuensi dari amandemen tersebut yakni posisi lembaga negara yang setara dengan tujuan penguatan prinsip check and balance dan pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan secara langsung oleh rakyat 28 . MPR merupakan lembaga negara yang sebelum amandemen secara struktur berada
22 Andrew Heywood, Politics , NewYork: Palgrave Foundation, 2002, h.4.
23 Scot  Mainwaring,  “Presidentialism,  Multipartism,  and  Democracy:  The  Difficult  Combination”, Comparative  Political Studies , Vol. 26 No. 2, Juli 1993, h.202-203.
24 Muhammad Ibrahim Rantau, “Penguatan Sistem Presidensial di Indonesia: Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum”, PELITA: Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah, Vol.19. No.2, Desember 2019, h.184 25 Dinamika  penerapan  sistem  presidensial  di  Indonesia  mengalami  perubahan  sejak  didirikannya  Indonesia.  Awalnya Indonesia menerapkan sistem presidensial, lalu mengalami perubahan sejak Indonesia berganti menjadi Republik Indonesia Serikat  yang  mana  sistem  pemerintahan  menggunakan  sistem  parlementer.  Kemudian  RIS  dibubarkan  dan  dikembalikan menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga berubah pula sistem pemerintahan kembali pada sistem presidensial. Meskipun dalam perjalanannya, sistem presidensial yang dianut dianggap tidak murni, karena dalam UUD NRI 1945 sebelum amandemen presiden bertanggungjawab kepada MPR yang menjadi lembaga tertinggi negara. Selain itu juga, presiden dapat diberhentikan oleh MPR. Barulah ketika adanya amandemen pada UUD NRI 1945, menempatkan presiden dalam posisi kuat dan stategis dan dianggap menganut atau menerapkan sistem presidensial. Meskipun ada perdebatan tentang penerapan sistem presidensial  di  Indonesia  yang  banyak  dikatakan  jika  sistem  presidensial  Indonesia  tidak  murni.  Lihat,  Barhamudin, “Pemilihan Umum Serentak Dapat Memperkuat Sistem Presidensial”, SOLUSI, Vol.16 No.3, September 2018, h.229.
26 Jimly  Asshiddiqie, Implikasi  Perubahan  UUD  1945  Terhadap  Pembangunan  Hukum  Nasional ,  Jakarta:  Mahkamah Konsitusi RI, 2005, h. 10.
27 Padmo Wahyono, Membudayakan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Jakarta: IndHill.Co, 2016, h.43.
28 Gagasan  tentang  pemilihan  presiden  dan  wakil  presiden  secara  langsung  merupakan  perubahan mendasar  dalam  system politik di Indonesia, hal ini disebabkan karena trauma  atas era orde baru yang dianggap terlalu otoriter sehingga  membuat banyak  desakan  pasca  jatuhnya  orde  baru  untuk  memilih  presiden  dan  wakil  presiden  secara  langsung  oleh  rakyat.  Lihat. Zulfirman, “Analisis Politik dan Hukum Pemilihan Presiden Secara Langsung”, Jurnal  Hukum , Vol.  9  No.  20,  Juni  2002,
di atas lembaga-lembaga  negara lainnya. Kini komposisi  MPR terdiri atas seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat  (DPR  RI)  ditambah  Dewan  Perwakilan  Daerah  (DPD)  yang  mekanisme  pemilihannya  dipilih  secara langsung. 29
Berdasarkan UUD NRI 1945, presiden merupakan pemegang kekuasaan tertinggi (lihat Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI 1945). Presiden dan wakil presiden merupakan pemegang kekuasaan eksekutif sebagai kepala  negara 30 sekaligus  kepala  pemerintahan 31 .  Presiden  dan  wakil  presiden  dipilih  secara  langsung  melalui pemilihan umum yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik, dengan masa jabatan selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk satu kali lagi masa jabatan/dua periode. 32 Sebelum amandemen dilakukan presiden dan wakil presiden ditunjuk oleh MPR dan tidak ada batasan masa kepemimpinan. Salah satu prinsip sistem pemerintahan presidensial yakni pada pemilihan umum presiden dan wakil presiden dan juga adanya batasan masa jabatan presiden dan wakil presiden coba diterapkan di Indonesia pasca reformasi.
Sistem parlemen yang digunakan di Indonesia adalah sistem parlemen dua kamar terdiri dari DPR dan DPD  yang  secara  otomatis  anggota  kedua  lembaga  tersebut  menjadi  anggota  MPR  juga.  MPR  memiliki kewenangan  untuk  merubah  atau  mengamandemen  dan  menetapkan  perubahan  Undang-Undang  Dasar.  DPR memiliki kewenangan di bidang legislasi, pengawasan dan penganggaran. Sementara kewenangan DPD berkaitan dengan  rancangan  undang-undang  otonomi  daerah,  hubungan  pusat  dan  daerah,  pembentukan,  pemekaran, pengabungan daerah dan berkaitan dengan dana perimbangan pusat dan daerah. Anggota DPR dan DPD dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Anggota DPR diajukan melalui partai politik dan anggota DPD dapat mengajukan diri secara independen. Pemilihan secara langsung anggota DPR dan DPD merupakan salah satu hasil dari amandemen dengan sistem pemilihan proporsional terbuka.
Kekuasaan kehakiman atau yudikatif di Indonesia terdiri dari 3 lembaga yakni Mahkamah Agung (MA), Mahkamah  Konstitusi  (MK)  dan  Komisi  Yudisial  (KY).  MA  memiliki  kewenangan  untuk  menguji  peraturan perundang-undangan  di  bawah  UU  terhadap  UU.  MK  memiliki  kewenangan  untuk  mengadili  atau  menguji Undang-Undang  terhadap  UUD  yang  keputusannya  bersifat  final,  kewenangan  lainnya  memutuskan  sengketa kewenangan  lembaga  negara  yang  kewenangannya  diberikan  UUD,  memutuskan  pembubaran  partai  politik, memutuskan  perselisihan  hasil  pemilihan  umum  presiden  dan  wakil  presiden  dan  memeriksa  dan  memberikan rekomendasi kepada MPR terkait status hukum presiden dan wakil presiden pada proses impichment. Sedangkan kewenangan  KY  yakni  menyeleksi  dan  mengusulkan  pengangkatan  hakim  agung  dan  juga  menegakkan kehormatan, keluruhan martabat dan perilaku hukum. 33 Kekuasaan kehakiman di Indonesia dibagi sesuai dengan
h.158.  Pemilihan  presiden  dan  wakil  presiden  sempat  mengalami  pro  dan  kontra.  Adapun  alasan  pihak  yang  mendukung pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung berpendapat jika presiden terpilih secara langsung maka memiliki mandate dan legitimasi yang kuat karena merupakan pilihan rakyat, dan disebut sebagai system yang accountable dibandingkan dengan system sebelumnya, karena proses pemilihan tidak lagi diwakilkan oleh MPR. Sementara pendapat yang menolak beralasan jika pemilihan secara langsung akan memberikan peluang yang besar untuk menang kepada partai besar karena  kekuatan  politik  yang  dimiliki,  pemilihan  langsung  akan  memperlemah  kedudukan  MPR  sebagai  lembaga  tinggi negara, dan rakyat dianggap belum siap untuk melangsungkan pemilihan secara langsung. Lihat juga. Abu Tamrin, “Urgensi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Secara Langsung di Era Reformasi”, Jurnal Cita Hukum , Vol. 1 No. 2, Desember 2013, h.189.
29 Zulfan, “Analisis Pengaturan dan Praktik Pemisahan Kekuasaan Sistem Pemerintahan Presidensial Berdasarkan Konstitusi”, Jurnal Media Hukum , Vol. 25 No. 1, Juni 2018, h.63.
30 Bersarkan UUD NRI 1945, kekuasaan presiden sebagai kepala negara sebagai berikut: (a) Presiden memegang kekuasaan tertinggi angkatan darat angkatan laut dan angkatan udara (lihat Pasal 10); (b) Presiden mengangkat duta dan konsul (lihat Pasal 13 ayat 1); (c) Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan menerima pertimbangan  DPR (lihat Pasal 13 ayat 3).
31 Berdasarkan  UUD  NRi  1945,  kekuasaan  presiden  meliputi:  Presiden  Republik  Indonesia  memegang  kekuasaan pemerintahan  menurut  undangundang  dasar  (lihat  Pasal  4  ayat  1);  Presiden  menetapkan  peraturan  pemerintah  untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya (lihat Pasal 5 ayat 2); Menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden (lihat Pasal 17 ayat 2); Rancangan undang-undang anggaran dan belanja negara yang disetujui oleh presiden untuk disetujui  bersama  DPR  dengan  memperhatikan  pertimbangan  DPD  (lihat  Pasal  23  ayat  2);  Anggota  Badan  Pemeriksa Keuangan  dipilih  oleh  DPR  dengan  mepertimbangkan  DPD  dan  diresmikan  oleh  Presiden  (lihat  Pasal  23F  ayat  3);  Calon Hakim  Agung  meminta  Komisi  Yudisial  kepada  DPR  untuk  mendapatkan  persetujuan  dan  selanjutnya  ditetapkan  sebagai hakim  agung  oleh  Presiden  (lihat  Pasal  24A  ayat  3);  Anggota  Yudisial  diangkat  dan  diberhentikan  oleh  Presiden  dengan persetujuan DPR (lihat Pasal 24B ayat 3); Mahkamah Konstitusi memiliki sembilan orang anggota pengadilan yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing oleh tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh DPR, dan tiga orang oleh Presiden (lihat Pasal 24C ayat 3);
32 Lihat Pasal 6A ayat (1) dan (2); dan Pasal 7 UUD NRI 1945
33 Lihat Pasal 24A ayat (1), Padal 24B ayat (1), dan Pasal 24C ayat (1) dan ayat (3) UUD NRI 1945
fungsi  dan  kewenangannya  salah  satu  tujuannya  yakni  agar  kekuasaan  kehakiman  tidak  terpusat  dalam  satu lembaga.

## Susunan Lembaga Negara Sebelum Amandemen

## Susunan Lembaga Negara Setelah Amandemen

## Sistem Presidensial di Iran
Iran merupakan salah satu negara di Timur Tengah dengan bentuk negara republik islam. Kesepakatan bentuk negara republik islam digunakan oleh Iran didapatkan dari hasil pemilihan umum pada tahun 1980. Dengan kata lain bahwa masyarakat Iran tidak mau kembali lagi menjadi negara monarki. 34 Sebelum melakukan pemilihan umum  Iran  terlebih  dahulu  melakukan  referendum  Undang-Undang  Dasar  yang  ditetapkan  pada  tanggal  5 November  1979  atau  satu  tahun  sebelum  dilaksanakannya  pemilihan  umum. 35 Referendum  Undang-Undang Dasar  juga  akhirnya  merubah  sistem  pemerintahan  monarkhi  konstitusional  menjadi  sistem  pemerintahan presidensial.  Bentuk  Republik  Islam  secara  resmi  disetujui  98,2%  masyarakat  Iran  melalui  referendum  yang diadakan pada 1 April 1979 dan Undang-undang Dasar Republik Islam Iran secara resmi disetujui 99,5% rakyat Iran melalui referendum yang diadakan pada 3 Desember 1979. 36
34 Republik Islam Iran: Selayang Pandang. Op.cit ., h.54., h.11 dan h.52
35 Undang-Undang Dasar Republik Islam Iran., h.94
36 Zul Karnen, Op.Cit ., h.10
UUD 1945

## MPR
DPR
Presiden BPK DPA MA UUD 1945 BPK MPR
DPD dan DPR Presiden dan Wakil Presiden MK MA KY

## Bagan Struktur Pemerintahan Republik Islam Iran
37
Iran  menggunakan  islam  sebagai  landasan  utama  dalam  bernegara  ini  terrepresentasikan  dari ditempatkannya tauhid dalam struktur paling tinggi di Iran. Selain itu, sistem pemerintahan di Iran yang mencoba untuk mengikuti sistem yang diterapkan oleh Rasul saat memerintah di Madinah. Lalu demokrasi di Iran mencoba menggabungkan  demokrasi  dengan  teokrasi  dimana  kedaulatan  rakyat  dibatasi  oleh  kedaulatan  Tuhan  dengan mahzab  Syiah. 38 Artinya  pemerintahan  dilaksanakan  oleh  rakyat,  tetapi  sumber  hukum  dan  kedaulatan  milik Tuhan. 39 Tauhid,  kemahakuasaan-Nya  dan  Sya’riat-Nya  hanyalah  milik-Nya  semata-mata  serta  kewajiban mentaati Perintah-Nya. Di bawahnya ada Al-Qur’anul Karim dan Nubuwah yang diartikan sebagai Wahyu Illahi dan  peranannya  yang  mendasar  dalam  mengekspresikan  perundang-undangan. 40 Pasca  itu  terdapat  Imamah, dalam penjelasannya Imamah dan Wilayatul Faqih 41 mempunyai keterikatan berdasarkan perintah kesucian dan kepemimpinan  agama  yang  menerus  (Imamah),  Undang-Undang  Dasar  di  Iran  dipersiapkan  sedemikian  rupa untuk memberikan kesempatan kepada ulama ahli agama yang memenuhi syarat dan diakui untuk menjadi seorang pemimpin. 42 Ayatullah al-‘Uzma Imam Khomeini sebagai pemimpin revolusi Iran pada saat itu ditafsirkan oleh banyak kalangan sebagai seorang yang sesuai dengan apa yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Iran.
Kekuasaan  eksekutif  di  Iran  berada  ditangan  presiden  dan  dewan  pemimpin.  Kepala    pemerintahan dipegang oleh seorang presiden yang walaupun dipilih oleh rakyat, tetapi diangkat, dilantik, dan diberhentikan oleh dewan. 43 Dewan pemimpin merupakan orang ahli fiqih yang adil dan taqwa memiliki tingkat keterkenalan oleh mayoritas umat islam dan diterima oleh umat islam sebagai pemimpin mereka. 44 Dewan pemimpin memiliki kewenangan seperti halnya seorang raja yang kewenangannya tidak terbatas dan sebagai kepala negara sekaligus panglima  angkatan  bersenjata,  juga  memiliki  kewenangan  untuk  memberhentikan  presiden. 45 Saat  ini  dewan pemimpin tersebut dipegang oleh Imam Ali Khamenei Presiden Iran dipilih secara langsung melalui pemilihan umum dengan masa jabatan empat tahun dan hanya dapat dipilih kembali satu kali masa jabatan secara berturut-
37 UUD Republik Islam Iran. Ibid., h.19
38 Riza  Sihbudi, Dinamika  Revolusi  Iran:  Dari  Jatuhnya  Syiah  Hingga  Wafatnya  Ayatullah  Khomeni ,  Jakarta:  Pustaka Hidayah, 1989, h.43.
39 Ami Pratama, Ahmad Khaerul Kholidi, dan Diyani Suci Novita Dewi, “Konsep Wilayatul Faqih dalam Sistem Pemerintahan Republik Iran”, Jurnal Riset Intervensi Pendidikan, Vol. 3 No. 2, Juli 2021, h.90
40 UUD Republik Islam Iran.  Ibid., h.21-22
41 Dalam pemahaman ini, wailaytul faqih adalah suatu konsep pemerintahan yang dipegang oleh ahli hukum islam, konsep ini dipengaruhi oleh ajaran Islam syiah sebagaimana disebutkan di dalam  Pasal 5 UUD Republik Islam Iran, “selama okultasi Walial-Asr (semoga Tuhan mempercepat kemunculannya kembali), wilayah dan kepemimpinan umat diserahkan kepada faqih yang  adil  ['adil]  dan  saleh  (muttaqi),  yang  sepenuhnya  menyadari  keadaan  zamannya;  berani,  banyak  akal,  dan  memiliki kemampuan administratif, akan memikul tanggung jawab jabatan ini sesuai dengan pasal 107”.
42 UUD Republik Islam Iran.  Ibid., hlm 11-12
43 Elva Imeldatur Rohmah, “Perbandingan Sistem Pemerintahan Indonesia, Iran, dan Perancis”, Jurnal Ummul Qura , Vol.13 No.1, Maret 2019, h.125
44 UUD Republik Islam Iran. Ibid., hlm 25-26 Pasal 5
45 UUD Republik Islam Iran. Ibid., hlm 67-71 Pasal 107 dan 110
turut.  Presiden  menunjuk  menteri  dan  diserahkan  kepada  Majelis  untuk  disetujui. 46 Di  tingkat  eksekutif  Iran presiden dan dewan pemimpin memiliki peran masing-masing, tetapi peran yang dominan dimiliki oleh dewan pemimpin  bahkan  banyak  yang  menyebutkan  kekuasaan  yang  dimiliki  mirip  seperti  seorang  raja.  Kekuasaan legislatif di Iran menggunakan sistem dua kamar Dewan Perwakilan dan Majelis Syura Islam. Majelis syura islam terdiri dari  wakil rakyat  yang dipilih  melalui pemilihan  umum dengan  masa jabatan selama 4 tahun. Iran juga menggunakan  perwakilan  bagi  kelompok-  kelompok  minoritas. 47 Majelis  syura  islam  dalam  bekerja  tidak dibenarkan  dan  dibolehkan  untuk  keluar  dari  prinsip-prinsip  islam  serta  prinsip  Undang-Undang  Dasar. Sedangkan dewan perwakilan merupakan salah satu lembaga yang diisi oleh 6 orang faqih atau orang yang paham fiqih yang diangkat oleh dewan pimpinan dan 6 orang ahli hukum yang diangkat oleh majelis syura islam dengan masa  jabatan  6  tahun. 48 Kekuasaan  yudikatif  di  Iran  dipegang  oleh  dua  lembaga  yakni  pengadilan  dan  dewan tinggi kehakiman. Dewan Tinggi Kehakiman terdiri dari Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung dan Tiga Hakim yang  ahli  dalam  agama  dan  fiqih  Islam,  yang  dipilih  oleh  mahkamah  Negara.  Kekuasaan  kehakiman  bersifat independen untuk membela hak-hak rakyat Iran serta bertanggung jawab atas pelaksanaan kehakiman. 49 Praktek kehakiman  di  Iran  didominasi  oleh  hukum-hukum  islam  dan  hakim  atau  orang  yang  berada  pada  kekuasaan yudikatif harus paham terkait dengan hukum-hukum islam.
Iran  secara  sistem  menggunakan  sistem  dari  pemikiran-pemikiran  barat,  tetapi  secara  substansi pengimplementasian sistem tersebut diisi oleh nilai-nilai agama islam yang merupakan landasan dan nilai-nilai yang  dipegang  dan  diyakini  oleh  masyarakat  di  Iran. Iran  memadukan  antara  sistem  pemerintahan  modern konstitusional dengan tradisi kepemimpinan Syiah. 50 Terdapat elaborasi atau perpaduan yang cukup menarik jika melihat sistem pemerintahan presidensial di Iran, bisa jadi ini merupakan ciri yang khas yang terdapat di Iran yang kemungkinan juga terdapat di negara- negara lain.

## Perbandingan Sistem Presidensial Antara Indonesia Dengan Iran
Perkembangan  Iran  dan  Indonesia  tidak  bisa  dilepaskan  oleh  momentum  besar  pada  masing-masing negara.  Momentum  tersebut  sangat  mempengaruhi  tatanan  sosial-politik  pada  masing-masing  negara,  bahkan mampu  merubah  sistem  yang  selama  ini  digunakan  berpuluh-puluh  tahun  untuk  dirubah  dengan  sistem  yang diyakini  lebih  baik  dari  sebelumnya.  Iran  mengalami  momentum  revolusi  Iran  pada  1979  dan  Indonesia mengalami momentum reformasi 1998. Salah satu perubahan yang selama ini dijadikan objek kajian pada masing- masing  negara  yakni  pada  sistem  pemerintahan  presidensial  di  Iran  dan  Indonesia.  Sistem  pemerintahan presidensial  yang  saat  ini  digunakan  di  Iran  dan  Indonesia  merupakan  salah  satu  hasil  atau  konsekuensi  dari momentum revolusi di Iran dan reformasi di Indoenesia.
Bo  Rothstein  mengklasifikasikan  lembaga  menjadi  4  jenis,  tetapi  Rothstein  juga  mengemukakan  dan memandang bahwa konsep trias politika tidak hanya sebagai bentuk pemisahan kekuasaan di dalam suatu negara. Konsep trias politika dapat dimaknai sebagai bentuk the rule of the game. Rothstein memandang bahwa kekuasaan pada suatu lembaga negara tidak hanya dapat dilihat dari pemisahannya yang bertujuan untuk mewujudkan prinsip check and balance seperti  yang selama ini dipahami.  Lebih dari itu, pemisahan kekuasaan lembaga juga dapat dipahami dan dipandang dari sudut fungsi dan kewenangannya. Presiden di Indoensia merupakan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, tetapi hal tersebut berbeda dengan yang dilakukan di Iran. Presiden Iran memiliki fungsi dan kewenangan seperti soerang perdana menteri karena kekuasaannya terbatas dan kekuasaan yang selama ini lazim dipegang oleh kepala negara, salah satunya seperti panglima tertinggi angkatan bersenjata yang dipegang oleh dewan pimpinan. Bahkan dewan pimpinan mempunyai kekuasaan untuk memberhentikan presiden padahal presiden tersebut dihasilkan melalui pemilihan umum.
Ranah eksekutif antara Iran dan Indonesia pada satu sisi memiliki kesamaan tetapi disisi yang lain sangat bertolak belakang seperti yang dijelaskan di paragraph sebelumnya. Indoensia berupaya untuk menerapkan sistem pemerintahan presidensial secara murni seperti yang diterapkan di Amerika Serikat dan negara-negara barat secara fungsi dan kewenangan tata kenegaraannya. Sedangkan Iran yang menggunakan sistem pemerintahan presidensial
46 UUD Republik Islam Iran. Ibid., hlm 75 dan 78 Pasal 124 dan 133
47 UUD Republik Islam Iran. Ibid., hlm 49-50 Pasal 62, 63 dan 64
48 UUD Republik Islam Iran. Ibid., hlm 60-62 Pasal 91 dan 92
49 UUD Republik Islam Iran. Ibid., hlm 86, 87 dan 88 Pasal 156 dan 158
50 Ali Sodiqin, “Dinamika Konstitusi Islam: Dari Periode Kekhilafahan hingga Nation-State”, JIL: Journal of Islamic Law , Vol.2 No.2, 2021, h.152
secara  fungsi,  kewenangan  dan  prakteknya  lebih  condong  seperti  parlementer  karena  pada  cabang  kekuasaan eksekutif terdapat kekuasaan lain dan bahkan lebih tinggi dari kekuasaan presiden.
Jan-Erik  Lane  dan  Svante  Ersson  memiliki  model  kelembagaan  yang  menurut  Johannes  Althusius disebut  dengan  istilah  Konsosioralisme.  Johannes  memandang  bahwa  pembagian  kekuasaan  dan check  and balance adalah sesuatu yang sangat penting. Indonesia dan Iran melakukan pembagian kekuasaan dan lembaga- lembaga  negara  melakukan  sistem  check  and  balance  dengan  karakteristik  yang  sesuai  dengan  kondisi  sosial- politik  pada  masing-masing  lembaga.  Di  Indonesia  salah  satu  fungsi  utama  dari  lembaga  legislatif  yakni melakukan kontroling terhadap kinerja eksekutif, salah satu instrumennya adalah melakukan RDP (rapat dengar pendapat),  DPR  dapat  memanggil  eksekutif  untuk  dimintai  keterangan  dan  bentuk-bentuk  kegiatan  lain  yang merupakan bagian dari pengimplementasian prinsip check and balance .
Di Iran pengimpelemntasian prinsip check and balance dilakukan melalui forum perbincangan terbuka majelis. Forum tersebut mengharuskan semua pimpinan timggi negara untuk menghadiri permintaan yang dibuat oleh  majelis syura islam dan forum tersebut juga salah satu  wadah bagi legislatif untuk bertanya dan  meminta klarifikasi terhadap apa yang telah dan apa yang akan dilakukan oleh eksekutif.
Kondisi pinsip check and balance di Indonesia dan Iran secara mekanisme memiliki kesamaan, tetapi di Iran prinsip check and balance hanya dapat dilakukan pada level lembaga yang mempunyai kedudukan yang sama karena terdapat dewan pimpinan  yang  memiliki kekuasaan dominan seperti seorang raja. Pada satu sisi dewan pimpinan mampu menjadi pengontrol bagi lembaga yang lain, namun pada sisi yang lain dewan pimpinan susah untuk dikontrol oleh lembaga yang lain.

## KESIMPULAN
Sistem pemerintahan presidensial yang selama ini diimplementasikan di negara-negara di dunia condong berpedoman dengan apa yang sudah dilakukan di Amerika Serikat atau di negara- negara Barat. Indonesia dan Iran salah dua dari negara di dunia yang menerapkan sistem pemerintahan presidensial, tetapi dalam prakteknya baik Indonesia dan Iran cenderung menyesuaikan dengan karakteristik sosial-politik pada masing-masing negara. Indonesia secara prinsip berusaha untuk menerapkan dan memperkuat sistem pemerintahan presidensial dengan dilakukaknnya pemilihan umum secara langsung, pembatasan masa jabatan presiden, adanya prinisp check and balance  atau  pembagian  kekuasaan  pada  masing-  masing  lembaga  negara,  presiden  sebagai  kepala  negara sekaligus kepala pemerintahan dan prinsip-prinsip lainnya yang dipandang dapat mempekuat sistem pemerintahan presidensial. Sedangkan Iran menerapkan sistem pemerintahan presidensial tidak  murni  sesuai dengan prinisp- prinsip  yang  selama  ini  digunakan  atau  yang  berasal  dari  Amerika  Serikat  atau  negara-negara  barat.  Iran melakukan pemilihan presiden secara langsung dengan adanya batasan masa jabatan kekuasaan presiden dan juga adanya  prinsip  check  and  balance  diantara  masing-masing  lembaga  negara,  tetapi  pada  sisi  lain  kekuasaan presiden hanya sebagai kepala pemerintahan karena kekuasan kepala negara dipegang oleh dewan pimpinan yang memiliki  kekuasaan  seperti  halnya  seorang  raja.  Perbedaan  dalam  parktek  pengimplementasian  sistem pemerintahan presidensial antara Indonesia dan Iran merupakan sesuatu yang biasa, hal ini dikarenakan adanya pengaruh sejarah sosial-politik pada masing-masing negara sehingga sistem negara harus mampu menyesuaikan dengan kondisi tersebut agar kondusifitas dalam pelaksanaan pemerintahan dapat berjalan secara maksimal untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan masing-masing negara.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Andrew Heywood, 2002, Politics , NewYork: Palgrave Foundation.
Castle, H. F, 1995, Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965 , Jakarta: PT Pustaka LP3ES.
Hanta Yuda, 2010, Presidensil Setengah Hati: Dari Dilema ke Kompromi , Jakarta: PT Gramedia.
Jimly  Asshiddiqie,  2005, Implikasi  Perubahan  UUD  1945 Terhadap  Pembangunan  Hukum  Nasional , Jakarta: Mahkamah Konsitusi RI.
Miriam Budiardjo, 2008, Dasar-Dasar Ilmu Politik , Jakarta: PT. Ikrar Mandiri.
Munir Fuady, 2009, Teori Negara Hukum Modern , Bandung: Refika Aditama.
Padmo Wahyono, 2016, Membudayakan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 , Jakarta: IndHill.Co.
Peter Mahmud Marzuki, 2013, Penelitian Hukum , Edisi Revisi, Cetakan ke-8, Jakarta: Kencana.
Ricklefs, M.C, 1991, Sejarah Indonesia Modern . Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
Riza Sihbudi, 1989, Dinamika Revolusi Iran: Dari Jatuhnya Syiah Hingga Wafatnya Ayatullah Khomeni , Jakarta: Pustaka Hidayah.
Surbakti, Ramlan, 1992, Memahami Ilmu Politik . Jakarta: PT Gramedia.
Syafiq Basri, 1987, Iran Pasca Revolusi: Sebuah Reportase Perjalanan . Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

## Jurnal:
Abu Tamrin, (2013). Urgensi Pemilu Presiden dan Wakil  Presiden Secara Langsung di  Era Reformasi. Jurnal Cita Hukum , 1(2), 189.
Ahmad Yani. (2018). Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori dan Praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum , 12(2), 124.
Ali Sodiqin. (2021). Dinamika Konstitusi Islam: Dari Periode Kekhilafahan hingga Nation-State”, JIL: Journal of Islamic Law , 2(2), 152.
Ami Pratama, Ahmad Khaerul Kholidi, dan Diyani Suci Novita Dewi. (2021). Konsep Wilayatul Faqih dalam Sistem Pemerintahan Republik Iran. Jurnal Riset Intervensi Pendidikan , 3(2), 90.
Barhamudin. (2018). Pemilihan Umum Serentak Dapat Memperkuat Sistem Presidensial. 16(3), 229.
Elva Imeldatur Rohmah. (2019). Perbandingan Sistem Pemerintahan Indonesia, Iran, dan Perancis. Jurnal Ummul Qura , 13(1), 125.
Muhammad  Ibrahim  Rantau.  (2019).  Penguatan  Sistem  Presidensial  di  Indonesia:  Analisis  Terhadap  Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. PELITA: Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah , 19(2), 184.
Ribkha Annisa Octovina. (2018) Sistem Presidensial di Indonesia. Cosmogov: Jurnal Ilmu Pemerintahan , 4(2), 249.
Scot  Mainwaring.  (1993).  Presidentialism,  Multipartism,  and  Democracy:  The  Difficult  Combination. Comparative Political Studies , 26(2), 202-203.
Zulfan.  (2018).  Analisis  Pengaturan  dan  Praktik  Pemisahan  Kekuasaan  Sistem  Pemerintahan  Presidensial Berdasarkan Konstitusi. Jurnal Media Hukum , 25(1), 63.
Zulfirman. (2002). Analisis Politik dan Hukum Pemilihan Presiden Secara Langsung. Jurnal Hukum , 9(20), 158.
Zul  Karnen.  (2015).  Budaya  Struktur  Pemerintahan  Republik  Islam  Iran. Jurnal  Al-Azhar  Indonesia  Seri Hmaniora , 3(1), 9-10.

## Peraturan Perundang-undangan:
Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Dasar Republik Islam Iran Tahun 1979