## MEMAHAMI ETNISITAS DI PERKOTAAN: POLITIK INTER-RUANG DI KOTA MULTIKULTURAL

## UNDERSTANDING ETHNICITY IN THE CITIES: INTER-SPACE POLITICS IN MULTICULTURAL CITIES
Thung Ju Lan Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan - LIPI thung_julan@yahoo.com

## Abstrak
Tulisan ini membahas pemaknaan konsep etnisitas di perkotaan yang berbeda dengan konsep ‘kelompok etnik’ di perdesaan. Pemaknaan etnisitas di perkotaan, seperti dikatakan Hirschman, tidak terkait dengan sifat asalnya yang primordial, melainkan karena etnisitas menjadi dasar dari organisasi politik dan ekonomi di masa lalu dan masa  kini  yang  dapat  diproyeksikan  ke  masa  depan.  Perspektif  Hirschman  menjadi  penting  untuk  memahami dinamika  etnisitas  di  perkotaan  yang  diterjemahkan  dan  diartikulasikan  melalui  “strategi  komunikasi  dan diferensiasi  yang  sangat  dinamis”.Ini  juga  terkait  erat  dengan  fungsi  baru  etnisitas  sebagai  sumber  daya  bagi proses negosiasi politik di perkotaan untuk membangun–apayang dikatakan Ojeda–sebagai“skenario pengakuan baru  oleh negara”. Hal itu seperti  yang terlihatpada kasus Pilkada 2017  yang sepertinya membelah masyarakat Jakarta atas dasar etnisitas (pribumi Islam-non-pribumi non-Islam).
Kata kunci: etnisitas, perkotaan, politik identitas kota, multikultural

## Abstract
This  article  discusses  the  reinterpretation  of  urban  ethnicity  which  differs  to  the  concept  of  ethnic  groups introduced  by  classical  anthropologists.  Urban  ethnicity,  as  Hirschmansuggested,  could  be  defined  as  the foundation  of  economic  and  political  organizations  in  the  past  and  present  which  might  be  projected  to  the future.It  is  totally  unrelated  to  its  primordial  characteristics.  Hirschman’s  perspective  becomes  significant  to understand the dynamics of urban ethnicity which has been interpreted or articulated through “highly dynamic communication  and  differentiation  strategies”.This  perspective  of  ethnicity  works  as  a  resource  for  political negotiation process in urban life to build–whatOjeda called--“newrecognition scenario by the state”. The case of  2017  Regional  Election  of  Jakarta  Governor-Vice  Governor–whichis  seen  as  dividing  Jakarta  people  into indigenous  Islams  and  non-indigenous  non-Islams–mightprovide  an  interesting  example  of  how  to  construe urban ethnicity in the present context.
Keywords: ethnicity, urban politics, multicultural city

## Pendahuluan
Di  tahun  1984,  Charles  Hirschmantelah menulis  tentang  etnisitas  yang  akan  terus menjadi  kekuatan  yang  signifikan  di  Asia Tenggara, bukan karena sifatnya yang primordial melainkan  karena  etnisitas  menjadi  dasar  dari organisasi  politik dan ekonomi  di  masa lalu dan masa  kini  (Hirschman,  1984:114).  Menurutnya, kemerdekaan  tidak  menghapuskan  proses  ini, tetapi  bahkan  menciptakan  arena  baru  untuk mobilisasi  berdasarkan  garis  etnis,  walaupun, pada  waktu  yang  sama,  perubahan-perubahan lainnya telah mengurangi lingkup polarisasi etnis (Hirschman, 1984:114).
Ia  juga  berpendapat  bahwa  ideologi rasisme  tidak  mati,  karena  masih  ada  sedikit
legitimasi dari institusi-institusi masyarakat yang paling berpengaruh, sementara pergeseran fungsional  berdasarkan  kelas  dan  status  kian dipaksakan oleh kekuatan  modernisasi  (Hirschman, 1984:114).Dalam  hal  ini,  etnisitas,  seperti dikatakan  David  Jacobson 1 yang  mengacu
1 David  Jacobson  membuat  ulasan  buku Urban  Ethnicity  yang  diedit  oleh  Abner  Cohen  dan dipublikasikan sebagai Association of Social Anthropologists  Monograph  Series,  12.  Buku  ini diterbitkan  di  London  oleh  Tavistock  tahun  1974. Ulasan David Jacobson diambil Wiley Online Library dari  American  Anthropologist,  Volume  81,  Issue  2, Version of Record Online: 28 Oct. 2009, General and Theoretical,  pp.  437-438,  http://onlinelibrary.wiley. com/doi/10.1525/aa.1979.81.2.02a00900/pdf,  diakses tanggal 28 Mei 2017.
kepada Abner Cohen, diartikan sebagai “processually  and  as  an  idiom  by  which distinctiveness  is  articulated  in  a  context  of cultural  heterogeneity  and  in  terms  of  which political  interests  are  defended  or  advanced (secara  proses  dan  sebagai  suatu  ungkapan bahasa  yang  mengartikulasikan  kekhususan dalam  konteks  keberagaman  budaya  dan  dalam batasan  di  mana  kepentingan  politik  dipertahankan atau dikembangkan)” (Jacobson, 2009:437).
Oleh  karena  itu,  seperti  dijelaskan Jacobson, “the cultural characteristics chosen as diacritical  need  not  reflect  traditional  customs: they  need  only  be  different  from  others  in  the same  situation  (karakteristik  kultural  yang dipilih  untuk  kekhasan/kekhususan  tidak  harus merefleksikan  kebiasaan-kebiasaan  tradisional, melainkan hanya perlu berbeda dengan yang lain dalam situasi  yang sama” (Jacobson, 2009:438). Pandangan Hirschman, Jacobson, dan Cohen ini menjadi  penting  untuk  memahami  mengapa masyarakat  kota  Jakarta,  yang  secara  umum dapat  dikategorikan  sebagai  masyarakat  yang terbuka  dan  maju,  pada  pilkada  2017  yang  baru lalu  terbelah  atas  dasar  etnisitas  (pribumi  Islam vs non-pribumi non-Islam).
Lebih  lanjut,  seperti  dikatakanJacobson, etnisitas  muncul  sebagai  prinsip  dasar  dari organisasi  sosial  dalam  dua  macam  keadaan. Pertama,  konflik  antargrup  dalam  setting  lokal. Kedua,  solidaritas  intragrup  dan  jaringan  kerja sama  etnik  yang  dikembangkan  antarlokasi (perkotaan dan perdesaan) (Jacobson, 2009:438). Baik  kelompok  pertama  maupun  kelompok kedua  bisa  kita  temukan  di  Jakarta.  Menarik  untuk dicatat  bahwa  di  daerah  yang  penduduknya sedikit  dan  cukup  lahan,  di  antara  para  imigran yang  datang  ke  daerah  itu,  kelompok-kelompok etnik  yang  berbeda  tidak  saling  berkompetisi untuk  memperebutkan  sumber  daya  yang  langka, walaupun mereka tetap memperlihatkan kekhususan budaya masing-masing.
Hal itu tidak dikarenakan adanya konflik, melainkan  untuk  mempertahankan  ikatan  dengan daerah  lain,  tepatnya  dengan  anggota  kelompok atau  komunitas  suku  yang  sama  di  daerah  asal mereka.  Barangkali  para  pedagang  Lamongan, atau  para  perantau  Bugis  bisa  dikategorikan sebagai kelompok ini (kelompok kedua). Dengan kata  lain,  etnisitas  di  sini  merupakan  ungkapan bahasa  untuk  “solidaritas  ekstra-lokal”  (Jacobson, 2009:438).  Dalam  hal  ini,  mereka  mengklaim
kepentingan  bukan  di  daerah  tujuan  mereka bermigrasi melainkan di daerah asalnya.
Ini  berbeda  dengan  yang  pertama  yang bersifat  local  divisiveness  atau  “pembelahan lokal”  (Jacobson,  2009:438).  Untuk  kelompok pertama  ini,  biasanya  elit-elit  baru,  kepentingan kelompok  berada  di  tempat  di  mana  mereka bermigrasi.  Kelompok  ini  berusaha  melepaskan diri  dari  kelompok  atau  komunitas  suku  di daerah  asalnya  dan  mengembangkan  basis perkotaan  melalui  pekerjaan  dan  pendapatan mereka  tanpa  menekankan  identitas  etnik  [asal] baik  secara  kognitif  maupun  tingkah  laku (Jacobson, 2009:438).
Dengan  demikian,  urban  ethnicity  atau etnisitas di perkotaan yang dimaksud Cohen dan Jacobson  adalah  etnisitas  yang  ditunjukkan oleh mereka yang masih mempunyai ikatan pedesaan ke  daerah  asal,  sehingga  unit  deskripsi  atau analisis  terhadap  tingkah  laku  mereka  tidak  lagi terbatas  pada  setting  lokal  tempat  mereka  hidup dan bekerja, melainkan pada konteks yang lebih luas  secara  regional  maupun  nasional  yang mempengaruhi  tindakan  mereka  (Jacobson, 2009:438).
Akan tetapi, jika kita memperhatikan konsep etnisitas Mitchell dalam Cohen yang dipaparkan oleh  Jacobson,  tampak  bahwa  studi  etnisitas tidak  berhenti  pada  kelompok-kelompok  etnik dan/atau  pengelompokan  atas  dasar  etnik. Menurut Mitchell, ada dua konsep etnisitas, yaitu “a  structural  concept.  which  is  the  analyst’s abstraction  of  the  attributes  of  actors  used  to explain their behavior, and a cultural concept in terms of which actors themselves may order and interpret  their  experiences(konsep  struktural yang merupakan abstraksi analis tentang atribut- atribut  aktor  untuk  menjelaskan  tingkah  laku mereka,  dan  konsep  kultural  dalam  arti  aktor- aktor sendiri dapat menyusun dan menterjemahkan pengalaman-  pengalaman  mereka)”  (Jacobson, 2009:438).  Pembedaan  semacam  itu  kemudian memunculkan pertanyaan tentang arti etnisitas itu sendiri bagi para aktor.
Seperti  dikemukakan  Schildkrout  yang dipaparkan  oleh  Jacobson,  bagi  para  migran  di perkotaanyang  jaringan  kekerabatannya  tidak lengkap  dan  bersifat  sementara,  kinship  atau hubungan  kekerabatan,  misalnya,  menawarkan ungkapan  bahasa  yang  bisa  menggambarkan hubungan  kerja  sama  antaretnik.  Selain  itu, hubungan  kekerabatan  yang  fiktif  tersebut memberikan  rasa  keberlanjutan  secara  ideologis
dengan  kualitas  hubungan  kekerabatan  yang tahan  lama  (Jacobson,  2009:438).  Dengan  kata lain,  metafor  hubungan  kekerabatan/etnisitas membantu  individu-individu  migran  di  kota untuk  menata  kembali  kehidupan  mereka  dan menghubungkan masa lalu mereka dengan masa depan.  Artinya,  di  perkotaan  juga  dapat  kita temukan  konstruksi  jaringan  etnisitas  ‘baru’ yang  dibentuk  oleh  mereka  yang  berasal  dari kelompok-kelompok  etnis  yang  berbeda,  akan tetapi  secara  ideal  mempunyai  karakteristik seperti  etnisitas.  Contoh  yang  paling  jelas  dari hal  tersebut  adalah  kelompok-kelompok  pekerja di  satu  perusahaan  yang  sudah  merasa  seperti satu  keluarga  ketika  menghadapi  ancaman  dari luar.  Komunitas  preman,  pemulung,  pengamen, dan ojek pun bisa dikategorikan sebagai etnisitas ketika  mereka  berhadapan  dengan  komunitas non-preman, non-pemulung, non-pengamen, atau non-ojek.
Secara  umum  kajian  tentang  etnisitas  di perkotaan  Indonesia  masih  sangat  jarang.  Salah satu di antaranya adalah tulisan Hendro Prabowo dan  Agus  Suparman  yang  berjudul  “Masalah Etnisitas  dan  Tata  Ruang  di  Indonesia”,yang diterbitkan  sebagai  bagian  Proceeding  Seminar Nasional  PESAT  2005  (Auditorium  Universitas Gunadarma, Jakarta, 23-24 Agustus 2005; ISSN: 18582559).  Untuk  tiga  sampel  wilayah  yang diteliti (Jakarta, Medan, dan Lampung), Prabowo dan  Suparman  secara  umum  menyimpulkan bahwa  “masalah  etnisitas  bermotif  ekonomi sangat  kuat  dan  berpengaruh  terhadap  tata ruang”,  dan  bahwa  semakin  besar  sebuah  kota, semakin  banyak  pula  jumlah  kelompok  etnis yang ada di kota tersebut, akan tetapi “pola-pola cluster  semakin  bergeser  pada  heterogenitas”. Sayangnya  tidak  ada  rincian  yang  jelas  tentang hal-hal  yang  disimpulkan  mereka  ini,  karena etnisitas  di  sini  hanya  dipergunakan  sebagai “penanda”  kelompok-kelompok  dalam  populasi di  wilayah-wilayah  yang  diteliti,  yang  oleh kedua  peneliti tersebut dibedakan  antara pendatang  dan  penduduk  asli.  Atas  dasar  itu, penting  untuk  mendiskusikan  konsep  urban ethnicity atau etnisitas di perkotaan sebagaiurban politicsatau  politik  di  perkotaan,  karena  seperti yang  bisa  kita  lihat  baru-baru  ini,  etnisitas menjadi  sebuah  isu  politik  yang  menonjol, khususnya dalam Pilkada DKI Jakarta 2017.
Etnisitas dan Modernisasi di Ruang Perkotaan
Secara  sosiologis,  menurut  Robert  H. Bates  (1999:6),  modernisasi  mengacu  pada
pertumbuhan  pendidikan  dan  munculnya  kota- kota.  Sementara  itu,  secara  ekonomis,  ia mengacu  pada  meningkatnya  taraf  pendapatan per  kapita.  Untuk  itu  dibutuhkan  input  kapital, atau lebih tepatnya investasi, pada manusia yang di negara-negara berkembang biasanya terjadi di dalam  keluarga.  Etnisitas  sebagai  bentuk  yang lebih luas dari kelompok-kelompok kekerabatan, karena  merupakan  gabungan  dari  keluarga- keluarga  yang  mempunyai  asal-usul  dan  leluhur yang  sama,  “memberikan  kontrak  (transfer sumber  daya)antargenerasi  yang  secara  implisit terpercaya  sehingga  memungkinkan  keluarga- keluarga  dalam  satu  etnik  menjadi  instrumen untuk  membentuk  modal  manusia  dan  sebagai agen modernisasi di masyarakat” (Bates, 1999:6- 7).
Seperti  dijelaskan  oleh  Bates,  walaupun berbasis  di  pedesaan,  kelompok-kelompok  etnik seringkali  diorganisasikan  oleh  orang-orang  di kota,  yaitu  anggota-anggota  elit  yang  menemukan dirinya berada pada posisi yang tidak menguntungkan  dalam  pasar  ketenagakerjaan  di kota. Mereka berupaya mengubah ekspektasi dan pola  remunerasi  di  pasar  tenaga  kerja  dengan mengkonstruksi  pandangan  tentang  “diskriminasi” melalui  apa  yang  oleh  David  Abernethy  disebut sebagai “misionaris etnik”, yang tugasnya adalah menyusun  strategi  agar  anggota-anggota  etnik mereka  di  perdesaan  sadar  akan  potensi persatuan  mereka  dalam  berkompetisi  dengan saingan  mereka  (Bates,  1999:15-16).  Dengan demikian,  sejak  pembentukannya,  kelompok  etnik bersifat  politik,  dan  elit-elitnya  di  perkotaan selalu  berupaya  untuk  ikut  serta  dalam pengambilan  keputusan  pada  tingkat  nasional sambil  memastikan  dukungan  anggota-anggotanya di perdesaan (Bates, 1999:22).
Dalam  hal  ini,  faktor  yang  terpenting adalah  informasi,  yang  bila  dikuasai  oleh  etnik tertentu  akan  menimbulkan  spesialisasi  pekerjaan atas  dasar  etnis,  dan  dogma  keahlian  berbasis etnik  seperti  yang  dicontohkan  oleh  Horowitz tentang penambang dan pedagang Cina, pengumpul karet  India,  pekerja  kereta  api  Srilangka,dst (Bates,  1999:17-18).  Kondisi  di  pasar  tenaga kerja  ini  menghubungkan  kepentingan  elit  di perkotaan  dengan  kolektif  di  perdesaan.Dengan kata lain, kelompok etnik muncul sebagai sebuah aliansi  antara  mereka  yang  tinggal  di  perkotaan dan mereka yang tinggal di perdesaan, walaupun pada dasarnya di  antara  mereka pun ada konflik kepemimpinan  antara  yang  ‘modern’  dan  yang ‘tradisional’ (Bates, 1999: 21-22).
Paparan  di  atas  memperlihatkan  urban ethnicity  sebagai  bentuk  kontemporer  dari membangun  identitas  dan  sense  of  belonging yang  dilakukan  dengan  strategi  komunikasi  dan diferensiasi  yang  sangat  dinamis  (Ojeda,  2009: V),  untuk  tujuan  menangani  konteks  hari  ini dan/atau  untuk  membayangkan  proyek  kolektif di masa depan (Ojeda, 2009:3). Oleh karena itu, menurut  Ojeda,  etnisifikasi  kota  adalah  suatu kecenderungan  global.  Akan  tetapi,  ia  juga menekankan  bahwa  kota  sendiri  bukan  hanya latar  belakang  dari  proses  tersebut,  melainkan juga  memainkan  peran  yang  mendasar  karena setiap  ruang  perkotaan  mempunyai  “aturan” sendiri  yang  menstrukturkan  cara  penghuninya berhubungan  satu  sama  lain  (Ojeda,  2009:  3). Bahkan,  bagi  Ojeda,  “urbanity  is  currently  a hegemonic  way  of  organizing  social  life (urbanitas  saat  ini  merupakan  suatu  cara hegemonik  untuk  mengorganisasikan  kehidupan sosial)” (Ojeda, 2009: 3).
Jika  dulu  pengakuan  diri  dan  asal-usul yang  sama  merupakan  fondasi  internal  untuk mendefinisikan  kelompok  etnik,  akhir-akhir  ini, menurut  Ojeda,  telah  berkembang  pandangan yang lebih luas tentang fenomena eksternal yang bekerja  secara  bersama-sama  untuk  menentukan batas-batas  sebuah  kelompok  etnik.  Dimensi eksternal ini terdiri dari institusi-institusi negara, organisasi-organisasi etnik, partai politik, gereja, atau  ilmuwan  sosial  yang  menemukan  kategori diferensiasi  memakai  sensus,  undang-undang khusus, riset, dst.
Selanjutnya,  seperti  dikatakan  oleh Ojeda,  elemen  internal  dan  eksternal  tersebut terlibat  dalam  hubungan  yang  dialektikal  dalam proses mengkonstruksi perbedaan (Ojeda, 2009:12).  Contoh  yang  diberikannya  adalah kondisi  masyarakat  Chile  setelah  keluarnya Undang-undang  Penduduk  Asli  Tahun  1993 yang  dikenal  sebagai  19,253.  Pengaruh  dimensi institutional  dengan  diterbitkannya  undang-undang tersebut terhadap perkembangan kesadaran etnik, oleh  Ojeda  dinamakan  “ethno-genesis  processes” atau  re-etnifikasi  populasi  yang  terjadi  ketika beberapa komunitas mulai mengadopsi kategori- kategori  sosial  tertentu,  seperti    Indian,  petani, dan  Atacameño  agar  menjadi  bagian  kelompok etnik  Likan  Antay,  sebagai  salah  satu  penduduk asli.  Di  sini  etnisitas  menjadi  “a  resource  of political  negotiation  that  allows  building  new scenarios  of  recognition  by  the  state  (sumber negosiasi politik yang memungkinkan membangun
skenario  pengakuan  baru  oleh  negara)”  (Ojeda, 2009: 13).
Etnisitas  komunitas  Betawi  dalam  bentuk Rembug  Betawi  barangkali  tidak  akan  muncul sebagai  alat  negosiasi  politik  jika  Jakarta  hanya dihuni  oleh  kelompok  etnis  Betawi.  Dalam  hal ini,  penting  untuk  menggaris-bawahi  kenyataan bahwa  urban  atau  perkotaan  dalam  tradisi  yang panjang  didefinisikan  sebagai  “places  of difference”  atau  tempat  perbedaan,  yaitu  ruang tempat  ketika  beragam  subjek  dan  kolektif bertemu  dan  hidup  berdampingan.  Selain  itu, penting  pula  untuk  memahami  “Urban”  sebagai suatu  proses  ketika  yang  tidak  dikenal  menjadi dikenal,  ketika  tiadanya  kepercayaan  menjadi adanya  kepercayaan,  serta  dari  yang  asing menjadi  yang  familiar  (Ojeda,  2009:209), menjadikan  diri  seseorang  menjadi  salah  satu penghuni kota (Ojeda, 2009: 210).
Bagaimana  mengidentifikasi  etnisitas  di kota/perkotaan  sebagai  “identitas  dan  sense  of belonging”  yang  dibangun  melalui  “strategi komunikasi  dan  diferensiasi  yang  sangat dinamis”?  Tempat-tempat  yang  memperlihatkan adanya  pemberlakuan  etnisifikasi  umumnya tidak  terlihat  oleh  penghuni  kota  yang  lain, karena  berupa  poin-poin  komunikasi  fisik  atau virtual  yang  bersifat  diffuse  atau  membaur (Ojeda,  2009:  218).  Seperti  dikemukakan  oleh Ojeda,  kelompok  etnis  tidak  menteritorialisasi etnisitas mereka di kota, melainkan membangun poin-poin diferensiasi, yaitu tempat ketika proses perbedaan  komunikasi  yang  permanen dibangun (Ojeda,  2009:  218),  sebagai  bagian  dari  sistem identitas  yang  diakui  oleh  para  anggotanya  di antara  mereka  sendiri.  Akar  etnik  tersebut muncul  dalam  situasi  kehidupan  sosial  tertentu dan  terkait  dengan  tradisi  yang  lain,  misalnya tukang  roti  terkait  dengan asosiasi perdagangan, praktik  kesehatan  tradisional  terkait  dengan sistem kesehatan negara, generasi muda generasi kedua  migran  terkait  dengan  kebudayaan  pop global, dst (Ojeda, 2009: 218-219).
Dalam  hal  ini  etnisitas  mempunyai nilai dan  fungsi  yang  berbeda-beda.Bagi  tukang  roti, etnisitas  adalah  sumber  kekuasaan;  bagi  praktisi kesehatan tradisional, etnisitas adalah cara untuk mendapatkan pengakuan; sedangkan bagi generasi  muda  migran  kedua,  etnisitas  merupakan sumber untuk  membangun identitas orang muda yang  unik  di  kota  (Ojeda,  2009:218-219).  Kembali pada  contoh  pedagang  Lamongan,  sepertinya etnisitas  bagi  mereka  menjadi  sumber  untuk
membangun  jejaring  ekonomi  pasar  yang kompetitif.
Walau  mereka  yang  melakukan  studi pembangunan  percaya  bahwa  modernisasi  akan mengakhiri etnisitas, karena melalui pendidikan, nasionalisme  akan  menggantikan  identitas  politik kelompok etnis yang tidak kosmopolitan itu, dan melalui  pertumbuhan  pasar  dan  peningkatan pendapatan  per  kapita,  kepentingan  kelas  akan menggantikan  identifikasi  etnis,  akan  tetapi banyak  fakta  tidak  sejalan  dengan  harapan tersebut.  Tampaknya,  alih-alih  memperlemah etnisitas,  modernisasi  malah  memperkuat  etnisitas, seperti  kasus  Goodwin  Lewanika,  pendiri  dan pemimpin  Asosiasi  Staf  di  Rhodesia  Utara (sekarang  Zambia).  Sebagaimana  dipaparkan Robert  H.  Bates,  Lewanika  yang  berpendidikan tinggi,  bekerja  di  perkotaan  dan  pemimpin asosiasi  tersebut  bisa  dianggap  sebagai  anggota elit  modern.  Namun,  tahun  1960-an  ia  memilih untuk  berhenti  dari  posisinya  di  Asosiasi  Staf dan menjadi raja di kerajaan Lozi yang memilih mempertahankan kesukuannya di tengah gerakan nasionalisme.  Kasus  Lewanika  memperlihatkan bahwa  memiliki  atribut  modern  tidak  berarti hilangnya loyalitas etnis. Di sini Lewanika tidak mempertentangkan  etnisitas  dengan  modernitas, melainkan  menjadikannya  komplementari  (Bates, 1999:5).
Etnisitas dalam Politik di Perkotaan
Bagi  Robert  H.  Bates,  etnisitas  adalah pedang  bermata dua. Di satu sisi, ia mempromosikan  kekuatan  modernisasi,  atau dengan  kata  lain,  ia  membentuk  modal  sosial. Namun,  di  sisi  lain,  kelompok  etnik  secara politik berorganisasi, kadangkala mereka terlibat tindakan kekerasan, menghancurkan harta benda, dan  menolak  pembentukan  modal  (Bates, 1999:2).  Artinya  etnisitas  bisa  menghasilkan manfaat  dan  juga  kerugian  bagi  masyarakat. Meskipun  demikian,  politik  etnik  adalah  politik yang  biasa  di  dunia  modern,  sehingga,  menurut Bates,  etnisitas  tidak  perlu  ditakuti  (Bates, 1999:2).
Dalam pandangan Bates, etnisitas terhubung dengan munculnya dan berkembangnya komunitas-komunitas  di  seluruh  bagian  dunia, tempat  etnisitas  membentuk  relasi  politik  di seluruh  pusat  perkotaan  utama,  termasuk  di Shanghai,  Manchester,  dan  New  York  yang sudah  bertransformasi  menjadi  dunia  kontemporer (Bates,  1999:25).  Menurut  Bates,  ketika  politik
etnisitas  sangat  meresap  dan  menyebar,  tetapi kekerasan  politik  tidak  menyebar,  maka  politik etnisitas  tentu  saja  tidak  mendatangkan  bahaya sebesar  yang  diperkirakan  terkait  dengannya (Bates, 1999:25).
Dengan  menggunakan  data  dari  46 negara Afrika pada periode 1970 sampai dengan 1995  yang  mencakup  tidak  hanya  informasi tentang  ekonomi,  sosial,  dan  politik,  melainkan juga  tentang  jumlah  dan  distribusi  kelompok etnik,  diversitas  linguistik,  dan  data  keberadaan atau  ketidakberadaan  etnik  minoritas  yang terancam  yang  disusun  oleh  Ted  Gurr  dan timnya, serta jumlah  kerusuhan dan demonstrasi dan  jumlah  revolusi  dan  pembunuhan  yang diteliti  Arthur  Banks  untuk  mengukur  protes politik  dan  kekerasan  politik  (Bates,  1999:26). Hasil penelitian Bates menunjukkan bahwa etnik minoritas  bisa  terancam,  ketegangan  antaretnik tinggi,  akan  tetapi  tidak  ada  kekerasan  politik, walaupun  memang  ketika  etnisitas  dihubungkan dengan kekerasan secara langsung maka tampak adanya  daerah  merah  atau  tanda  bahaya  (Bates, 1999:27-28).  Dalam  mengeksplorasi  hubungan etnisitas  dengan  kekerasan  ini,  Bates  menemukan bahwa:
“Ethnic  politics  is  most  volatile,  it  would appear,  when  an  ethnic  bloc  may  be sufficient  in  size  to  permanently  exclude others from the exercise of power. The group then  stands  in  a  position  to  privatize  the state,  as  it  were.  Politics  may  then  be redefined  as  a  redistributive  or  zero-sum game  and  become  fundamentally  conflictual in nature. The remedy would appear to be (1) to  avoid  strengthening  the  incentives  to exclude  and  (2)  to  institutionalize  incentives to  promote  inter-ethnic  cooperation  (politik etnik  paling  mudah  berubah,  tampaknya, ketika  blok  etnik  cukup  besar  jumlahnya untuk secara permanen menyingkirkan kelompok lain dari  kekuasaan. Kelompok itu kemudian mempunyai  posisi  untuk  memprivatisasi  negara seperti  yang  diinginkan.  Dalam  hal  ini  politik bisa  didefinisikan    sebagai  redistributif  atau permainan  yang  akhirnya  nol,  dan  sifatnya menjadi  sangat  berkonflik.  Cara  mengatasinya sepertinya  harus  dengan  (1)  Menghindari memperkuat  insentif  untuk  menyingkirkan kelompok lain, dan (2) Menginstitusionalisasikan insentif  untuk  mempromosikan  kerja  sama antar etnik)” (Bates, 1999: 32).
Terlihat  dari  penjelasan  di  atas  bahwa ketakutan  akan  disingkirkan  secara  permanen ketika  suatu  kelompok  naik  dalam  yurisdiksilah yang mendorong pemimpin etnik untuk memilih
kekerasan daripada protes sebagai strategi politik (Bates,  1999:33).  Barangkali  ini  juga  yang  kita lihat  dalam  pilkada  DKI  2017,  ketika  ada  satu kelompok  (kelompok  agama)  yang  ketakutan akan  disingkirkan  oleh  kelompok  yang  lain (kelompok  nasionalis-sekuler).  Menurut  Bates, diversitaslah  yang  menurunkan  konflik,  bukan homogenitas.  Oleh  karena  itu,  usulnya,  “in ethnically  diverse  societies,  we  should  seek  to avoid the adoption of winner-take-all institutions for the choice of governments (dalam masyarakat yang  secara  etnis  beragam,  kita  harus  mencoba menghindari pengadopsian institusi-institusi yang bersifat ‘pemenang memperoleh semuanya’ dalam pemilihan pemerintahan)” (Bates, 1999:33). Artinya diperlukan sistem representasi yang  proporsional  di  mana  minoritas  bisa  ikut bernegosiasi  dalam  membentuk  pemerintahan sebagai  cara  untuk  mengurangi  ketakutan  akan disingkirkan.
Etnisitas  di  perkotaan  (urban  ethnicity) adalah  sebuah  konsep  lama,  akan  tetapi  belum banyak  dikembangkan  di  Indonesia.  Pengertian etnisitas  yang  berbeda  juga  perlu  diklarifikasi dengan  data  empirik  agar  jelas  perbedaan  yang dimaksud:  apakah  manajemen  keberagaman etnisitas/ras  yang  ditunjukkan  oleh  kota-kota besar  di  dunia  akan  berbeda  secara  substansial dengan  manajemen  keberagaman  etnisitas/suku bangsa  yang  ada  di  Indonesia,  jika  secara konseptual  permasalahan  yang  muncul  sama saja,  yaitu  relasi  antara  ‘tuan  rumah/penduduk asli’ dan ‘migran/pendatang/pekerja tamu’?
Etnisitas dan Kota Multikultural
Pengalaman Inggris menunjukkan, seperti  dikatakan  oleh  Ash  Amin  (2002:2), bahwa  isu perbedaan  etnis  dan  penegosasiannya menjadi bagian dari masalah sehari-hari kehidupan  perkotaan,  bukan  dalam  kerangka nasional  tentang  ras  dan  etnisitas  di  negara tersebut.  Dengan  kata  lain,  yang  ditekankan  di sini  adalah  politik  kehidupan  setempat,  atau peranan  kontak  dan  pertukaran  sosial  yang bersifat  mikropublik  setempat.  Dalam  hal  ini, contoh-contoh dari beberapa kota besar di dunia yang  diteliti  Ruth  Fincher,  Kurt  Iveson,  Helga Leitner,dan  Valerie  Preston  menjadi  sebuah pembelajaran  yang  menarik  untuk  dibahas  di sini.
London, misalnya, walaupun pemerintah Inggris  enggan  membicarakan  multikulturalisme 2 , keberagaman  demografisnya  sebagai  ‘a  city  of super-diversity’  menyebabkan  banyak  daerah setingkat kelurahan atau boroughs yang membentuk Greater London Area 3 dan berupaya untuk  memperbaiki  akses  pelayanan  untuk seluruh  kelompok  etnik dan ras, terutama dalam pemberian  subsidi  perumahan  serta  land  use zoning  dan  proses  perencanaan  yang  inovatif untuk  menyelesaikan  konflik  pendirian  rumah ibadah  orang  Yahudi  (eruvim)  dan  mesjid (Fincher, et.al., 2014: 10).
Sementara  itu,  Amerika,  yang  menerapkan asimilasi  sebagai  praktik  resmi  di  tingkat nasional, menganggap multikulturalisme sebagai tanggung jawab individu dan keluarganya. Akan tetapi,  pada  tingkat  lokal,  Kota  New  York menunjuk  Kantor  Urusan  Imigrasi  untuk mempromosikan  kesejahteraan  seluruh  imigran, antara  lain  dengan  menjamin  pelayanan  kota diberikan  dalam  berbagai  bahasa  dan  setiap departemen di pemerintahan kota harus memberikan pelayanan yang menargetkan imigran untuk memfasilitasi pemukiman mereka. Pemerintahan  kota  juga  aktif  mempublikasi  dan secara  finansial  mendukung  daerah  etnis  yang didesain untuk menarik turis dan penduduk yang tertarik  untuk  merayakan  keberagaman  budaya di  restoran  dan  toko-toko.  Program  kesempatan kerja yang setara yang diberikan kepada Afrika- Amerika  juga  menguntungkan  pekerja  dan wiraswasta  kelompok  minoritas  yang  baru datang (Fincher, et.al., 2014: 11-12).
Kondisi di New York ini paralel dengan keadaan  di  Toronto,  walaupun  secara  nasional berbeda  karena  Kanada  terkenal  sebagai  negara pertama yang menerapkan kebijakan multikulturalisme (tahun  1971)  yang  mengizinkan  dua  bahasa resmi  (Inggris  dan  Prancis).  Sayangnya,  di Kanada  peran  pemerintah  lokal  malah  sangat ambigu  (atau  tanpa  mandat  resmi).  Hal  ini menyebabkan  ketimpangan  dan  perlakuan  yang berbeda  tetap  terjadi,  terutama  di  daerah suburban  tempat  pandangan  asimilasi  masih dominan  dan  konflik    dalam  hal  penggunaan lahan  untuk  acara  keagamaan  dan  retail  juga terjadi.  Hal  ini  dikarenakan  setiap  kota  bebas
2 Pemerintahan Blair (Partai Buruh) menekankan institusi  keagamaan  sebagai  alat  neoliberalisme  dan komunitarian.
3 Greater  London  Area  terdiri  atas  32 boroughs dan city corporation.
menerapkan kebijakan sendiri yang dirasa sesuai (Fincher, et.al., 2014:8-9).
Situasi  di  Sydney,  Amsterdam,  dan Berlin berbeda pula. Sydney yang seperti Kanada menerapkan  kebijakan  multikulturalisme.  Hal  itu dilakukan dengan dikeluarkannya Racial Discrimination Act  1975,  pendirian  kantor  urusan  multikultural di  tahun  1980-an,  pembentukan  Dewan  Penasehat Multikultural  Tingkat  Nasional  di  tahun  1990- an,  serta  pembuatan  kebijakan  multikultural yang  baru  berjudul  “The  People  of  Australia  – Australia’s  Multicultural  Policy” di  tahun 2011. Pemerintah  lokal  diwajibkan  membuat  laporan tahunan  tentang  pelayanan  terhadap  penduduk dari  berbagai latar-belakang budaya dan linguistik  dan  mengembangkan  rencana  sosial yang mengintegrasikan pelayanan untuk penduduk  asli  (aborigin)  dengan  mereka  yang berlatar-belakang  bahasa  bukan  Inggris.  Perayaan dalam  bentuk  festival  dan  peristiwa-peristiwa budaya lain juga disebar-luaskan.
Akan  tetapi,  hal  ini  hanya  terjadi  di wilayah-wilayah  dengan  populasi  migran  yang besar,  karena  di  tempat-tempat  yang  jumlah migrannya  sedikit,  pemerintah  lokal  kadang- kadang menekankan aspek sempit dari multikulturalisme,  yaitupandangan  integrasi  dari perspektif  asimilasi  kepada  “White  Australian Norm”,  terutama  karena  tidak  ada  bantuan sumber  daya  (konsultasi,  pelatihan,  serta keuangan)  dari  pemerintah  nasional,  sehingga seperti  di  Kanada,  pemerintah  lokal  memainkan peranan subordinat dalam menerapkan kebijakan multikulturalisme (Fincher, et.al., 2014: 9-10).
Kasus Amsterdam menarik untuk dilihat. Kota  ini  menerapkan  kebijakan  multikulturalisme sampai tahun 1990-an, bahkan dianggap sebagai sebuah model sukses yang mengizinkan  sekolah dan  pelayanan  lain  dikelola  oleh  minoritas, melalui  kebijakan  minoritasnya  yang  dicanangkan pada tahun 1979, khususnya untuk pekerja Turki dan Moroko, serta warga koloni Suriname. Akan tetapi,  pada  tahun  1990-an,  kebijakannya  berubah drastis  akibat  adanya  tuntutan  agar  migran  dan anak-anaknya berasimilasi.
Sebagai respon terhadap tuntutan tersebut,  dikeluarkanlah  Civic  Integration  Act yang  menekankan  tanggung  jawab  setiap individu  migran  untuk  berintegrasi  ke  dalam masyarakat  Belanda.  Pemerintah  pusat  sudah menyatakan akan mengakhiri dana pelatihan dan kelas  bahasa  untuk  sejarah  dan  budaya  Belanda yang  selama  ini  diberikan  secara  gratis  kepada
para  migran.  Pemerintah  lokal  merupakan  aktor kunci  dalam  mensukseskan  integrasi  tersebut. Melalui  ‘Big  City  Policy’  yang  dikeluarkan tahun  1990-an,  pemerintah  lokal    ditugaskan untuk mengurangi konsentrasi kelompok pendapatan rendah  yang  umumnya  merupakan  minoritas, melalui pengembangan  kembali  stok perumahan yang  mengabaikan  latar-belakang  etnik  dan  ras. Kebijakan  ini  hanya  berhasil  sebagian,  karena segregasi  etnik dan ras pada  kenyataannya tidak berkurang (Fincher, et.al., 2014:11).
Di tahun 2010, Kanselor Jerman, Angela Merkel menyatakan bahawa multikulturalisme di Jerman sudah gagal, akan tetapi fakta menunjukkan  bahwa  penduduk  Jerman  tidak homogen  dengan  adanya  pekerja  Turki  dan keturunannya  di  kota-kota  Jerman.  Kota  Berlin sendiri,melalui  Neighbourhood  Councils-nya, lebih  melibatkan  penduduk  minoritas  yang paling  terdidik  dan  sukses  dari  daerah-daerah yang  kurang  beruntung  daripada  perwakilan sektor  publik  dan  privat  di  setiap  wilayah ketetanggaan  sebagaimana  dianjurkan  dalam program Socially Integrative City yang diperkenalkan pemerintah federal, The Bund. Hal ini  menunjukkan  bagaimana  pemerintah  lokal berhasil  menciptakan  inisiatif  yang  mempunyai karakteristik  inklusif  dari  program  multikultural di mana pun, akan tetapi kebijakan nasional yang cenderung  pada  integrasi  telah  membatasinya, terutama melalui kebijakan pendanaan yang tidak mendukung  pengembangan  kembali  daerah-daerah yang  kurang  beruntung  (Fincher,  et.al.,  2014: 12-13).
Contoh dari ke enam kota besar dunia di atas  memperlihatkan  bahwa  realitas  keberagaman demografis  sulit  diabaikan  oleh  pemerintah lokal,  atau  dalam  hal  ini  pemerintahan  kota. Walaupun  kebijakan  nasional  tidak  mengakui multikulturalisme,  pemerintahan  kota  perlu mengembangkan  inisiatif  untuk  mengelola keberagaman  di  kotanya,  karena  fakta  memper- lihatkan  bahwa  daerah  yang  kurang  beruntung pada umumnya dihuni oleh kelompok minoritas.
Sayangnya,  hasil  penelitian  Finscher, dkk.  juga  memperlihatkan  bahwa,  dalam  era neoliberal  sekarang  ini  ketika  pasar  mendominasi, perencanaan  daerah  perkotaan  lebih  dilihat sebagai  bagian  dari  upaya  investasi  dan pengembangan  kembali  (redevelopment)  sehingga lebih  terkonsentrasi  pada  perencanaan  fisik seperti  pengembangan  kembali  lingkungan perumahan  daripada  tujuan-tujuan  tradisional
dari  perencanaan sosial(Fincher, et.al, 2014:15). Dalam  pandangan  neoliberal,  semua  pemangku kepentingan  bertanggung  jawab  untuk  keteraturan dan  keharmonian  sosial,  terlepas  dari  “apakah mereka mempunyai kekuasaan untuk melakukan perubahan” (Fincher, et.al., 2014:16).
Dengan kata lain, solusi untuk marginalisasi kelompok minoritas lebih berorientasi pasar,  sehingga  menghasilkan  homogenisasi diskursus  dan  praktik  perencanaan  (Fincher, et.al.,  2014:15),  yang  dikenal  sebagai  “social mix  planning”.  Hal  ini  seperti  terlihat  pada Singapura sebagai Negara-Kota yang multietnik, tempat  kuota  dan  penyebaran  spasial  menjadi inti  kebijakan  multikultural  (Fincher,  et.al., 2014: 18).
Sejak  tahun  1990-an,  menurut  Fincher, dkk.  kebijakan  ‘social  mix’  terdiversifikasi menjadi  revitalisasi  lingkungan  ketetanggaan melalui  strukturisasi  perumahan–seperti  diversifikasi sewa-menyewa, mixed-income development yang  juga  dikenal  dengan  istilah  gentrifikasi,  in situ  upgrading–danperbaikan  infrastruktur  dan ruang  publik  untuk  menciptakan  program  dan ruang  yang  memfasilitasi  pertemuan  individual pada  skala  interpersonal.  Perubahan  ini  bisa dilihat  dalam  konteks  urgensi  politik  yang diperbaharui  terkait  imigrasi  dan  segregasi (Fincher, et.al., 2014:18).
Terlepas dari argumentasi teoritis bahwa social mix dapat meningkatkan inklusi sosial dan mobilitas sosial, mengurangi kemiskinan, memperkuat kohesi sosial, serta sebagai revitalisasi  perkotaan,  pendekatan  social  mix mempunyai  beberapa  kelemahan.  Pertama, adanya  kesalahan  asumsi  yang  mendasar  pada pendekatan  ini  tentang  ‘efek  negatif’  dari konsentrasi/segregasi  etnik  dan  ras.  Kedua, pendekatan  inimenekankan  pada  program-program yang  menangani  gejala  daripada  penyebab kemiskinan dan segregasi. Ketiga, fokus pendekatan ini  pada  area  ketetanggaan  dalam  melakukan intervensi telah membatasi/menafikan kenyataan tentang  kehidupan  yang  lintas  banyak  ruang. Keempat,  kurangnya  perhatian  pada  ruang  si kaya atau kelompok dominan telah menempatkan beban integrasi pada si miskin dan kelompok  minoritas  (Fincher,  et.al.,  2014:  22- 24).
Hasil  studi  Fincher,  dkk.  menunjukkan bahwa,  walaupun  perencanaan  merupakan  salah satu  upaya  strategis  pada  tingkat  lokal  untuk membuat  kota  menjadi  tempat  yang  lebih  baik,
peran  yang  tepat  dari  para  perencana  yang menaruh perhatian pada regenerasi dan kebaikan kota  tidak  selalu  jelas  (Fincher,  et.al.,  2014:34). Bahkan, Fincher, dkk. melihat perencana daerah perkotaan  sebagai  “protagonis  kunci”  yang selalu  dicoba  untuk  dipengaruhi  oleh  yang  pro dan kontra agar memberikan izin  pembangunan, misalnya,  tempat  ibadah,  atau  izin  lokasi pedagang jalanan. Oleh karena itu, bagi Fincher, dkk.  sangat  penting  untuk  mengakui  implikasi dari kebijakan perencanaan bagi segmen-segmen penduduk  yang  berbeda  sebagai  bagian  dari tugas  “perencanaan  multikultural”  (Fincher,  et.al., 2014:47).
Dengan kata lain, memahami kota dalam berbagai  lokasi  dan  berbagai  hal  multikultural merupakan sesuatu yang mendasar dalam praktik perencanaan,  karena  menurut  Fincher,  dkk, perencanaan daerah perkotaan dan pemerintahan di  kota-kota  multikultural  bukan,  dan  tidak boleh,  menjadi  hak  satu-satunya  perencana- perencana  professional,  melainkan  juga  harus melibatkan  perwakilan  dari  institusi-institusi publik  dan  privat,  atau  organisasi-organisasi komunitas sebagai sebuah aliansi (Fincher, et.al., 2014:47).Akan  tetapi,  seperti  ditekankan  oleh Fincher, dkk, rasisme paling baik ditangani oleh perencana  yang  cukup  kuat  untuk  melakukan intervensi  dalam  pembentukan  tempat  dan kebijakan (Fincher, et.al., 2014:47).
Untuk Indonesia, khususnya kota Jakarta,  membicarakan  etnisitas,  jelas  bukan mengacu  pada  etnisitas  dan  ras  yang  dikenal  di kota-kota dunia di atas, walaupun di kota Jakarta juga  kita  melihat  hadirnya  ras  yang  berbeda, termasuk  Eropa  dan  Afrika.  Namun  demikian, membahas  etnisitas  dalam  definisi  suku  bangsa sebagaimana yang dikenal di Indonesia pun, kita tetap  harus  berbicara  tentang  Jakarta  sebagai kota  multikultural,  karena  dalam  hal  ini  kita membicarakan  tentang  segmen-segmen  penduduk kota  Jakarta  yang  berbeda-beda,  baik  perbedaan itu  atas  dasar  etnisitas/suku  bangsa,  agama, ataupun  perbedaan-perbedaan  lain.  Artinya, pengalaman-pengalaman  kota-kota  dunia  tersebut juga  bisa  menjadi  pembelajaran  yang  positif dalam mengelola keberagaman di kota Jakarta.
Pada  dasarnya  tidak  cukup  berbicara tentang  pendekatan  social  mix  yang  difokuskan pada  pengembangan  fisik  lingkungan  perumahan. Kita  perlu  juga  mempertanyakan  dan/atau memperhatikan  “bagaimana  penduduk  setempat dan  gerakan  sosial  mengimajinasikan  dan
mengkonstruksikan  ruang  ketetanggaan  dan komunitas  yang  ko-eksisten”  untuk  membentuk –apayang  oleh  Fincher,  dkk  disebut  sebagai– “theco-construction  of  everyday  multiculturalisms”, sebagai  tugas  bersama    penghuni  kota  dan  para perencana (Fincher, et.al., 2014: 47).
Pilkada  Jakarta  2017  dan  Jakarta  sebagai Kota Multikultural
Berkaitan dengan pembelahan atas dasar etnisitas  (dan  agama)  yang  terjadi  pada  Pilkada Jakarta  2017,  jika  kita  memakai  perspektif Hirschman, Cohen, dan Jacobson, maka pembelahan itu  tidak  bisa  dilihat  sebagai  konsekuensi pertarungan  politik  semata.  Pada  dasarnya, perkembangan  kota  Jakarta  dari  Batavia  pada masa  kolonial  sebagai  kota  multikultural,  dan selanjutnya  pada  masa  kemerdekaan  menjadi ibukota  Negara  Republik  Indonesia,  dan  pada masa Orde Baru sebagai ‘kota metropolitan’, telah menempatkan  kelompok-  kelompok  etnis  yang tinggal  di  Jakarta  dalam  pola  hubungan  yang berubah secara dinamis. Kelompok-kelompok etnis yang  hidup  berdampingan  tetapi  tersegregasi dalam  lingkungan  masing-masing  (Kampung Jawa, Kampung Bugis, Kampung Ambon, Pecinan, Kampung  Arab.  dll.)  di  era  kemerdekaan  mulai terintegrasikan  menjadi  warganegara  Indonesia yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama.
Kemudian, perlahan-lahan segregasi tersebut  menghilang dan  muncullah  lingkungan- lingkungan  yang  membaur,  tempat  yang warganya  berasal  dari  berbagai  latar  belakang etnis  yang  berbeda.  Sebagai  gantinya,  terjadi konsentrasi  pemukiman  berdasarkan  kelas, misalnya antara daerah selatan (Kebayoran) yang dihuni  kelas  atas,  dengan  daerah  timur  (Kampung Melayu  dan  Tanjung  Priok)  yang  dihuni  oleh kelas  bawah  dan  pendatang.  Pembagian  atas kelas  ini  semakin  nyata  ketika  di  masa  Orde Baru Jakarta menjadi kota metropolitan. Muncul pemukiman-pemukiman  elit  seperti  daerah Permata  Hijau,  daerah  Menteng,  dsb.,  ditambah dengan  kota-kota  satelit  yang  bertumbuh  di pinggiran  Jakarta, seperti Bumi  Serpong Damai, Lippo Karawaci, dll.
Pecinan Glodok, yang mulai kumuh dan ditinggalkan  oleh  penghuni  lamanya,  kemudian berganti  penghuni  yang  berasal  dari  pendatang miskin  dari  luar  Jawa  pada  tahun  1980-an. Penghuni  awal  Pecinan  Glodok  tersebut  berpindah ke  daerah  Kelapa  Gading  yang  semakin  lama semakin  tampak  mentereng  karena  menampung
kelas  atas  dan  menengah  etnis  Tionghoa, khususnya para migran dari luar Jawa.
Sejak  tahun  1990-an,  sejalan  dengan bertumbuhnya perusahaan-perusahaan real- estate dan periklanan, segregasi etnis yang mulai menghilang dimunculkan kembali melalui proyek-proyek  pemukiman  yang  ‘secara  tidak langsung’ mengusung perbedaan kelas, terutama ketika  dihadapkan  dengan  perumahan  BTN, yaitu  ‘rumah  murah’  yang  diperoleh  melalui kredit  pemilikan,  sebuahprogram  kerjasama Kementerian Pekerjaan Umum dengan  Perumahan Rakyat  yang  memberikan  suku  bunga  rendah dan  cicilan  ringan  dan  tetap  sepanjang  jangka waktu kredit.
Era reformasi pascaPeristiwa Tragis Mei 1998  yang  memotivasi  etnis  Tionghoa  untuk terjun  ke  politik  berhasil  membawa  Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ke kursi Gubernur pada tahun  2014  menggantikan  Joko  Widodo  yang terpilih  menjadi  Presiden  Republik  Indonesia. Segregasi etnis dan kelas yang menjadi ciri kota Jakarta  sejak  kemerdekaan–danbelum  pernah diupayakan untuk dihapuskan–padaakhirnya menjadi sumber isu untuk mobilisasipolitik yang siap  dipergunakan  untuk  Pilkada  Jakarta  2017. Jelas  bahwa  pengorganisasian  sebuah  kota berdampak  besar  terhadap  proses  negosiasi politik  untuk  “mendapatkan  pengakuan  Negara” sebagaimana  dikatakan  oleh  Ojeda  di  atas. Terlebih karena Jakarta sebagai ibukota Indonesia, dan sebagai kota terbesar di Indonesia yang  menjadi  tujuan  setiap  individu  untuk membangun  kehidupan  yang  lebih  baik  bagi dirinya,  menjadi  tempat  berbagai  perbedaan bertemu  dan  bernegosiasi  untuk  mendapatkan pengakuan negara.
Pilkada  Jakarta  2017,  berbeda  dengan pilkada  sebelumnya,  terfokus  pada  kota  Jakarta seperti  apa  yang  akan  dibangun  untuk  masa depan.  Tidak  mengherankan  jika  isu  etnisitas yang  diangkat  adalah  pribumi  versus  non- pribumi,  karena  sudah  sejak  kemerdekaan  isu tersebut  diidentikkan  dengan  golongan  ekonomi lemah  dan  golongan  ekonomi  kuat  melalui Politik  Benteng  tahun  1950-an 4 .  Basuki  Tjahaja
4 Tentang Kebijakan Politik Benteng ini, lihat Anonim,  “Kebijakan  Ekonomi,  Program  Benteng Tahun 1950-1957”, Bab IV, hal. 63-98, Perpustakaan Universitas  Pendidikan  Indonesia,  tanpa  tahun. Diunduh dari http://a-research.upi.edu/operator/ upload/s_ps_022903_chapter4(1).pdf  pada  4  Januari 2018.
Purnama yang berasal dari etnis Tionghoa “tidak dipercaya”  akan  membantu  kelompok  pribumi yang  secara  ekonomi  lemah,  walaupun  banyak program-program  yang  diakui  oleh  beberapa kalangan  telah  berpihak  pada  kelas  bawah. Pelabelan “pribumi – Islam” dan “non-pribumi – non-Islam”,  di  sisi  lain  bisa  dikaitkan  dengan fenomena  global,  Peristiwa  Pemboman  World Trade  Center  pada  11  September  2001  di Amerika  Serikat,  yang  menstigma  kelompok Islam  sebagai  kelompok  teroris 5 .  Kebangkitan Islam  yang  terjadi  setelah  peristiwa  tersebut menjadikan Islam sebuah “identitas perlawanan” kaum tertindas.
Hal  yang  penting  untuk  digaris-bawahi di  sini  adalah  pengorganisasian  Jakarta  sebagai sebuah kota yang diharapkan bersifat multikultural. Pilkada 2017 memperlihatkan wajah Jakarta sebagai kota  yang  sesungguhnya  ‘tidak  multikultural’, karena ada segregasi etnis dan kelas yang sudah berakar dalam, bahkan sejak sebelum kemerdekaan. Oleh  karena  itu,  menjadi  penting  untuk melakukan  kajian  tentang  masyarakat  Jakarta yang  serius  dan  difokuskan  pada  persoalan etnisitas  dan  etnisifikasi  ruang  kota  yang  terjadi di Jakarta agar kita bisa menemukan manajemen keberagaman seperti apa yang tepat bagi Jakarta di masa depan.

## Kesimpulan
Perspektif Hirschman, Cohen, dan Jacobson tentang  etnisitas  di  perkotaan  membuka  wawasan kita  tentang  pentingnya  melihat  kajian  etnisitas di  perkotaan  sebagai  sesuatu  yang  berbeda dengan  kajian  etnisitas  di  perdesaan.  Hal  itu karena  struktur  kota  mengatur  pola  hubungan antarkelompok  secara  berbeda  dengan  pola hubungan  di  perdesaan.  Oleh  karena  itu, etnifikasi  ruang  kota  menjadi  sesuatu  yang sangat  dinamis,  terutama  jika  mengingat populasi kota selalu berubah dengan adanya arus urbanisasi dari perdesaan.
Kajian  tentang  etnisitas  di  perkotaan perlu  dilihat  sebagai  “prinsip  dasar  dari organisasi  sosial  dalam  dua  macam  keadaan” sebagaimana  diperkenalkan  oleh  Jacobson  di
5 Tentang kaitan Islam dan pemboman World Trade  Center,  baca  Triwahyuni,  Dewi,  n.d., “Perubahan  kebijakan  keamanan  Amerika  Serikat Pasca  11  September  2001  Untuk  Kawasan  Asia Tenggara”.  Diunduh  dari  https://repository.unikom. ac.id/30659/1/bu-dewi-triwahyuni.pdf  pada  4  Januari 2017.
atas,  yaitu  pertama,  konflik  antar-grup  dalam seting lokal, dan kedua, solidaritas intragrup dan jaringan  kerja  sama  etnik  yang  dikembangkan antar-lokasi  (perkotaan  dan  perdesaan).  Barangkali, melalui  kajian  atas  dua  hal  ini,  kita  bisa memahami  mengapa  Pilkada  Jakarta  2017 membelah  masyarakat  Jakarta  dan  pembelahan seperti  apa  pula  yang  sesungguhnya  terjadi  jika dikaitkan  dengan  Jakarta  sebagai  sebuah  ruang kehidupan, sekaligus ruang perbedaan.

## Daftar Pustaka
Amin,  Ash.  (2002).  “Ethnicity  and  the Multicultural City: Living with Diversity”. Report for the Department of  Transport, Local  Government  and  the  Regions  and theESRC  Cities  Initiative.  Diunduh  dari https://pdfs.semanticscholar.org/7e55/df d8faa32dc221f3c41b37bb5bfb2c710031. pdf pada 2 Agustus 2017.
Anonim.  n.d.  “Kebijakan  Ekonomi,  Program Benteng  Tahun  1950-1957”.  Bab  IV, hal.  63-98.  Perpustakaan  Universitas Pendidikan  Indonesia.  Diunduh  dari http://a-research.upi.edu/operator/ upload/s_ps_022903_chapter4(1).pdf pada 4 Januari 2018.
Bates,  Robert  H.  (1999).  ”Ethnicity,  Capital Formation  and  Conflict”.  Makalah  yang dipresentasikan  pada  the  festschrift conference  for  Myron  Weiner,  Sept  24– 26. Kellogg Institute, University of Notre Dame. Diunduh dari http://theleder.com/ docs/Misc/Bates_Ethnicity-Capital- Formation-and-Conflict.pdf pada 3 Januari 2018.
Fincher,  Ruth.  et.al.  (2014).  “Planning  in  the multicultural  city:  Celebrating  diversity or  reinforcing  difference?”.  Dalam Progress  in  Planning  92  (2014)  1-55 source: http://dx.doi.org/10.1016/ j.progress. 2013.04.001. Diunduh dari http://faculty. bemidjistate.edu/mlawrence/Fincher.pdf pada 20 Agustus 2017.
Hirschman,  Charles.  (1984).  “Ethnic  Diversity and  Social  Change  in  Southeast  Asia”. Southeast  Asian  Studies  –  Options  for the  Future,  The  Wilson  Center,  March 1984.  Diunduh  dari  https://faculty. washington.edu/charles/new%20PUBS/ A46.pdf pada 27 Mei 2017.
Jacobson, David. (2009). “Urban  Ethnicity, Abner Cohen,  ed.  (London:Tavistock,  1974)”. American  Anthropologist  Volume  81, Issue  2,  Version  of  Record  online:  28 OCT 2009, General and Theoretical, hal. 437-438.  Diunduh  dari  http://online library.wiley.com/doi/10.1525/aa.1979. 81.2.02a00900/pdf pada 28 Mei 2017.
Ojeda, Walter Alejandro  Imilan. (2009). “Urban Ethnicity in Santiago de Chile: Mapuche Migration  and  Urban  Space”.  Disertasi Von  der  Fakultät  VI  -  Planen  Bauen Umwelt  der  Technischen  Universität Berlin. Diunduh dari https://depositonce. tu-berlin.de/bitstream/11303/2479/5/
Dokument_6.pdf pada 29 Mei 2017.
Prabowo,  Hendro  dan  Agus  Suparman.  (2005). “Masalah  Etnisitas  dan  Tata  Ruang  di Indonesia”.Dalam  Proceeding  Seminar Nasional  PESAT  2005  (Auditorium Universitas  Gunadarma,  Jakarta,  23-24 Agustus 2005;  ISSN:18582559).  Diunduh dari  http://repository.guna  darma.ac.id/ 635/1/MASALAH%20ETNISITAS% 20DAN%20TATA%20RUANG%20DI %20INDONESIA_UG.pdf pada 29 Mei 2017.
Triwahyuni,  Dewi.  n.d.  “Perubahan  Kebijakan Keamanan  Amerika  Serikat  Pasca  11 September  2001  Untuk  Kawasan  Asia Tenggara”. Diunduh dari https://repository. unikom.ac.id/30659/1/bu-dewi- triwahyuni.pdf pada 4 Januari 2017.