## PRAKTIK PUBLIC RELATIONS DAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DALAM PERUBAHAN SOSIAL GLOBAL

## Rina Juwita
Dosen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Mulawarman Rinajuwita1704@gmail.com

## ABSTRAK
This paper tries to analyze the trends and patters working in public relations industry in term of Corporate  Social  Responsibility  (CSR).  Recent  literatures  from  the  PR  scholars  state  that  this field requires a broader approach in term of desaigning and implementing CSR rather than just being a small part of management communication function. However, as Clark proposed (2000), these activities should be integrated into the management function and become an important part of management component of the modern public relations. It is true since there are more positive opportunities in the implementation of social responsibility if it is integrated into the PR program if  the  approaches  being  used  allows  the  establishment  of  a  stronger  relationship  between organisation, stakeholders, and the public itself.
Kata Kunci: Public Relations, CSR, Social Exchange

## PENDAHULUAN
Gagasan  mengenai  perusahaan  yang harus bertanggung jawab secara sosial dimulai pada  tahun  1960an,  sebuah  masa  ketika banyak  perusahaan  bisnis  di  dunia  mulai meluas  secara  internasional  dan  berkembang secara  cepat  dalam  skala  ukuran  dan kekuasaan  (Lantos,  2001).Sejak  saat  itu, permasalahan  mengenai  konsep  etis  dan tanggung  jawab  sosial  yang  seringkali diindahkan  oleh  banyak  perusahaan  mulai menarik  perhatian  publik  terkait  dengan kegiatan  mencari  keuntungan  ekonomi  dan kekuatan  sosial  yang  dilakukan  oleh perusahaan. Bahkan kemudian kita menyaksikan beberapa perusahaan terkenal di dunia  seperti  Nike  dan  Shell  mengalami kerugian besar akibat kehilangan kepercayaan publik terkait dengan meluasnya pemberitaan mengenai  perilaku  tidak  terpuji  terkait operasional pabrik-pabrik mereka yang berada di  negara-negara  berkembang  yang  ternyata
berkontribusi  signifikan  terhadap  kerusakan lingkungan  dan  timbulnya  masalah  sosial. Kebangkrutan  perusahaan  besar  lainnya seperti  Enron  dan  Worldcom  yang  juga mempengaruhi  ribuan  pekerja  dan  investasi ekonomi  kemudian  menimbulkan  banyak pertanyaan  mengenai  praktek  kerja  dan kredibilitas  perusahaan  yang  ternyata  bisa mengguncang  kepercayaan  publik  yang berimplikasi terhadap keberadaan perusahaan.
Kondisi  tersebut  menjadi  pengingat bagi  para  praktisi  bisnis  kemudian  bahwa penekanan  operaisonal  perusahaan  pada kepentingan  ekonomi  semata  hanya  akan merugikan  bukan  hanya  reputasi  organisasi tetapi  juga  kelangsungan  hidup  organisasi. Selain  itu  bencana  tsunami  akibat  gempat bumi  yang  terjadi  di  Asia  Selatan  yang menimbulkan  kerusakan  yang  tidak  pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah kemanusiaan  membangkitkan  perhatian  dan tanggapan  para  pelaku  bisnis,  LSM  dan
pemerintah.  Sehingga  kemudian  esensi  dari kegiataan  tanggung  jawab  sosial  perusahaan (CSR)  bergeser  kearah  pentingnya  bagi perusahaan  untuk  melampaui  kewajiban ekonomi  dan  hukumnya  semata,  serta bertindak  dengan  penuh  tanggung  jawab terhadap bagi keuntungan berbagai stakeholder-nya  termasuk  didalamnya  adalah masyarakat  secara  luas.Di  era  milenium  baru ini,  kegagalan  dalam  melakukan  hal  tersebut ternyata dapat mengancam legitimasi organisasi tersebut dalam kegiatan operasionalnya.  Pencarian  tanpa  henti  untuk menyeimbangkan
antara kepentingan stakeholders  dan  profit  finansial,  dipicu dengan  meningkatnya  ekspektasi  publik tentang  kewajiban  sosial  perusahaan  yang akhirnya membuka jalan bagi berkembangnya gerakan CSR secara global.
Indonesia  sendiri  merupakan  wilayah kajian  yang  menarik  terkait  dengan  topik CSR.Hal ini dikarenakan Indonesia merupakan  negara  salah  satu  dari  sedikit sekali  negara  di  dunia  yang  berani mengintegrasikan  nilai-nilai  CSR  kedalam perundang-undangan  negara  baik  itu  secara eksplisit  maupun  implisit.Kewajiban  eksplisit mengenai  CSR  ditegaskan  keberadaannya didalam  UU  Badan  Usaha  Milik  Negara  No. 19/2003,  diikuti  oleh  UU  Penanaman  Modal No.  25/2007,  serta  UU  Perseroan  Terbatas No.  40/2007.  Selain  itu  kewajiban  mengenai CSR  juga  dapat  ditemukan  secara  implisit dalam  UU  No.  41/1999  tentang  Kehutanan, UU  No.  22  Tahun  2001  tentang  Minyak  dan Gas  Bumi,  UU  No.  7  Tahun  2004  tentang Sumber  Daya  Air,  UU  No.  4  Tahun  2009 tentang  Pertambangan  Mineral  dan  Batubara, serta  UU  No.  32  Tahun  2009  tentang Lingkungan.
Perdebatan  sengit  tentang  hukum nasional  dan  internasional  mengenai  CSR dalam  konteks  Indonesia  terus  berkembang
mengenai  dikotomi mandatory-voluntary (kewajiban-sukarela),  penciptaan  beragam bentuk (semi-legal) instrumen CSR, serta cara untuk  memverifikasi  kepatuhan  atau  reaksi terhadap  pelanggaran  yang  terjadi  (Lambooy dkk,  2013).  Pada  saat  yang  sama,  realitas  di Indonesia  menunjukan  sejumlah  tantangan yang  luar  biasa  terhadap  implementasi  CSR pada tataran praktek, terutama dalam aktivitas ekonomi  yang  merupakan  hal  vital  di Indonesia, seperti kehutanan dan pertambangan.  Hal  ini  pernah  dibawa  ke hadapan Mahkamah Konstitusi Indonesia oleh sekelompok pebisnis Indonesia.Mereka menentang  secara  konstitusional  kewajiban CSR  yang  dikenakan  pada  perusahaan  oleh perundang-undangan Indonesia. Mereka menegaskan  bahwa  kewajiban  hukum  CSR melanggar prinsip-prinsip ekonomi  berkaitan dengan  efisiensi  dan  keadilan  yang  dijamin dalam  pasal  33  (4)  UUD  1945.  Namun  MK dalam  keputusannya  No.  53/PUU-VI/2008 menegaskan  bahwa  UU  kewajiban  CSR sesuai  dengan  UUD  1945,  sebagaimana hukum  ditetapkan  oleh  negara  dalam kapasitas konsitusionalnya untuk mengontrol, mengelola,  dan  melindungi  tanah,  air,  dan sumber  daya  alam  Indonesia  (pasal  33  (3) UUD  1945.  MK  juga  menyatakan  bahwa kewajiban  CSR  merepresentasikan  nilai  yang berkeadilan sosial yang merupakan salah satu dasar negara Republik Indonesia.

## DEFINISI DAN TERMINOLOGI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
Masalah  fundamental  dalam  kajian CSR adalah bahwa tidak adanya definisi yang diterima  secara  universal  mengenai  konsep terebut.  Bowen  memberikan  salah  satu definisi  awal  tentang  CSR  sebagai  sebuah kewajiban  bagi  para  pelaku  bisnis  untuk melaksanakan  kebijakan  tersebut,  untuk membuat  keputusan  dan  atau  mengikuti  alur
kebijakan  yang  diinginkan  terkait  tujuan  dan nilai-nilai  yang  ada  dalam  masyarakat (Sriramesh  dkk,  2007).  Sejak  saat  itu kemudian, kajian ini terus berkembang dalam berbagai nama seperti misalnya tanggap sosial perusahaan  ( corporate  social  responsiveness) pada  tahun  1970an  dan  kinerja  sosial perusahaan  ( corporate  social  performance ) pada  tahun  1980an.  Evolusi  ini  juga mencerminkan  meningkatnya  kesadaran  pada tindakan  dan  performa  penting  organisasi yang pada awal mulanya seringkali diabaikan (Carroll, 1991).
Bowd,  Harris  dan  Cornelissen  (dalam May,  Cheney  &  Roper,  2007,  hal.  121-131) mendefinisikan konsep CSR sebagai aktivitas dimana  perusahaan  vertanggung  jawab  baik itu  secara  eksplisit  maupun  tersirat  oleh kontrak  sosial  dengan  para  stakeholders-nya untuk  mematuhi  hukum  dan  kewajiban pemerintah  dan  melaksanakannya  sesuai dengan  perilaku  etis  yang  melampaui kewajiban  hukum  yang  berlaku.  Guna menekankan  keabstrakan  konsep  ‘perilaku etis’seperti  yang  disebutkan  ini,  Bowd  dkk memberikan  contoh  mengenai  perilaku  etis tersebut  seperti  keterlibat  proaktif  komunitas, filantrofi,  tata  kelola  pemerintahan,  dan komitmen  terhadap  lingkungan.Definisi  ini juga  kemudian  memerlukan  komitmen pelakunya  terhadap  keberadaan  akuntabilitas dimana perusahaan diwajibkan untuk mengukut  dan  mengaudit  strategi,  tujuan, prinsip,  dan  manifestasi  kegiatan  CSR-nya sekaligus  terus  memfokuskan  diri  untuk menghasilkan keuntungan bagi para investornya.
Pendapat  yang  menyatakan  bahwa perusahaan  memiliki  kewajiban  terhadap masyarakat  berkembang  saat  bisnis  sedang menikmati  kondisi      dimana  perusahaan memiliki  kekuasaan  yang  belum  pernah terjadi  sebelumnya (terutama  terhadap
masyarakat)  namun  hanya  melaksanakan sedikit  sekali  tanggung  jawab  sosial  (Wood, 1991;  Carroll,  1999).  Model  CSR  yang diajukan  oleh  Carrol  yang  menonjol  selama tahun  1970an  membingkai  tanggung  jawab bisnis  kedalam  empat  komponen,  yakni: ekonomi,  hukum,  etika,  dan  kebijaksanaan. Ketika  penulis  merefomurlasikan  model tersebut pada tahun 1991, ia
menggambarkannya  dalam  bentuk  piramida dimana  kinerja  ekonomi  merupakan  fungsi yang paling mendasar (digambarkan di bagian bawah  piramida)  dan  bergerak  ke  komponen hukum, etika, dan filantrofi.
Piramida CSR Carroll (1991) menyatakan bahwa perusahaan yang bertanggung  jawab  secara  sosial  seharusnya mampu secara simultan menghasilkan keuntungan,  mematuhi  hukum,  bersifat  etis, dan  menjadi corporate  citizenship yang  baik. Carroll  juga  secara  spesifik  membedakan antara  tanggungjawab  filantrofi  dan  sosial dimana pada kenyataannya banyak perusahaan  berasumsi  bahwa  mereka  telah bertanggung  jawab  secara  sosial  dengan menjadi  warga  perusahaan  yang  baik  dalam komunitas.Namun  menariknya,  beberapa  ahli dan para ekonom pada kenyataannya menolak filantrofi  sebagai  tindakan  korporat  yang bersifat  legitimasi  (Lantos,  2001;  Friedman, 1970).Carrol  sendiri  menyatakan  bahwa filantrofi meskipun sebenarnya sangat dibutuhkan,  namun  sebenarnya  tidak  begitu penting dibandingkan dengan ketiga komponen  CSR  lainnya.  Sehingga  perlu ditekankan bahwa meskipun keempat komponen  yang  ada  tersebut  dikonstruksikan terpisah namun pada dasarnya  satu sama lain tidak bersifat ekslusif.
Berdasarkan  pada  kerangka  berpikir Carroll tersebut Lantos kemudian mengklasifikasikan CSR kedalam tiga bentuk: etis,  altruistis,  dan  strategis  (2001).  CSR  etis
merupakan  bentuk  minimal  pemenuhan kewajiban  ekonomi,  hukum  dan  tanggung jawab  etis  perusahaan  terhadap  publiknya. CSR  strategis  dimaknai  sebagai  bentuk partisipasi perusahaan dalam kegiatan filantrofi  yang  pada  dasarnya  hanya  akan menguntungkan  perusahaan  secara  finansial dengan  cara  menarik  publisitas  positif  dan mempertunjukan goodwill yang  mereka milikiki.  Sedangkan  CSR  yang  bersifat altruistik  merupakan  tindakan  filantrofi  yang berkontribusi  pada  biaya  yang  dikeluarkan untuk para pemegang saham.Lantos menegaskan  bahwa  CSR  yang  bersifat altruistik tidak memiliki legitimasi. Meskipun memiliki  orientasi  yang  berbeda,  para  ahli tersebut  menegaskan  adanya  gagasan  yang sama  bahwa  perusahaan  tidak  dapat beroperasi tanpa berinteraksi dengan masyarakat  di  mana  mereka  berada. Hubungan  simbiosis  ini  disimpulkan  Wood sebagai  ‘ business  and  society  are  interwoven rather than distinct entities’ (1991, hal. 695).

## BEBERAPA PENDEKATAN TERHADAP CSR
Bertentangan  degan  para  pendukung pendekatan  bisnis  dan  masyarakat,  para ekonom klasik memisahkan fungsi sosial dari fungsi  ekonomi  untuk  menegaskan  bahwa bisnis  memiliki  tanggung  jawab  utama  yakni memaksimalkan keuntungan bagi pemilik atau para  stakeholder-nya.Adam  Smith  (1863 sebagaimana dikutip oleh Lantos, 2001) yang merupakan pemikir pertama tentang pendekatan maksimalisasi nilai pasar mengemukakan  bahwa  dengan  mengejar keuntungan perusahaan menghasilkan kebaikan  sosial  terbesar  karena  perpanjangan kapitalis tersebut tentunya membantu menyelesaikan
masalah-masalah sosial masyarakat.  Lantos  (2001)  menggunakan istilah  CSR  Ekonomi  untuk  mengacu  pada
aktivitas  CSR  yang  berorientasi  profit  yang membebaskan  perusahaan  dari  kontribusi sosial  dikarenakan  mereka  telah  membayar pajak  dan  gaji  kepada  para  pegawainya  dan bukannya  memperbudak  mereka  (Phillips, 2003,  hal.  18).  Beberapa  ekonom  sejauh  ini menyatakan  bahwa  satu-satunya  tanggung jawab  sosial  perusahaan  adalah  mematuhi hukum yang berlaku.
Sama  seperti  pernyataan  sebelumnya, ekonom  penerima  nobel  Milton  Friedman menawarkan  pandangan  dominan  dan  yang umum  diterima  yang  merepresentasikan perbedaan  fungsi  sosial  dari  fungsi  bisnis dengan  menekankan  bahwa  ‘ business  of business is business’ (Klonoski, 2001). Namun demikian Friedman (1970) menyadari spektrum tanggung jawab moral dan etis yang dimiliki  bisnis  dengan  memposisikan  bahwa tanggung  jawab  sosial  perusahaan  adalah dengan menghasilkan uang sebanyak- banyaknya  sambil  memenuhi  aturan  dasar masyarakat baik itu  yang tercantum di dalam hukum maupun yang terkandung dalam tradisi etis masyarakat.
Pendekatan  ekonomi  pada  dasarnya mengabaikan  fakta  bahwa  dalam  upayanya untuk memaksimalkan keuntungan, keberadaan perusahaan pastilah
mempengaruhi  berbagai  level  stakeholders (Freeman  &  McVea,  2001).  Sedangkan pendekatan stakeholder terhadap CSR melihat perusahaan  sebagai  ‘ a  set  of  interrelated, explicit  or  implicit  connections  between individuals  and  or  groups  of  individuals’ (Lawton,  Doh  &  Rajwani,  2013,  hal.  149) termasuk  didalamnya  siapa  pun  yang  dapat mempengaruhi  ataupun  dipengaruhi  oleh pencapaian tujuan-tujuan organisasi (Freeman & McVea,
2001). Pendekatan ini membedakan  antara  stakeholder  primer  (mis. pegawai,  konsumen  dan  pemasok)  dan stakeholder  sekunder  (mis.  media  dan  LSM).
Pendukung pendekatan ini menyatakan bahwa perusahaan  bertanggung  jawab  menangani kepentingan  berbagai  stakeholder  (bukan hanya para pemilik dan/atau penanam saham) karena  publik  tersebut  juga  merupakan investor non-moneter yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan-tujuan perusahaan (May, Cheney & Roper, 2007, hal. 122).
Akhirnya  pendekatan  kemasyarakatan ( societal  approach )  memandang  bahwa kewajiban  perusahaan  terhadap  masyarakat secara  keseluruhan,  dimana  perusahaan merupakan  bagian  terintegrasi  didalamnya
(van Marrewijk, 2003).Pendekatan ini menegaskan  bahwa  perusahaan  beroperasi karena  persetujuan  publik  (diberikan  ijin untuk  beroperasi)  dengan  tujuan  untuk melayani  secara  konstruktif  kebutuhan masyarakat,  demi  kepuasan  masyarakat  (van Marrewijk,
2003).Pendekatan ini menyarakankan  pentingnya  bagi  perusahaan untuk mempertimbangkan posisi dan tindakan mereka dalam konteks kompleksitas
kemasyarakatan  dimana  mereka  menjadi bagian daripadanya. Pendekatan kemasyarakatan
merupakan  jawaban  terhadap  tantangan perusahaan  dalam  konteks  kemasyarakatan yang kompleks di masa sekarang ini.perusahaan  menghadapi  tekanan  yang semakin  meningkat  untuk  mengatasi  dan menjawab  masalah-masalah  sosial  yang muncul  akibat  dari  aktivitas  perusahaan mereka (Pinkston & Carroll dalam Yudarwati, 2011).  Tuntuntan  yang  terus  menerus  dari berbagai kelompok, seperti misalnya lembaga swadaya  masyarakat/LSM,  konsumen  bisnis, investor  yang  memiliki  rasa  tanggung  jawab sosial, serikat buruh,  serta komunitas (Doh & Guay,  2006)  memaksa  perusahaan  untuk mengalokasikan sumberdayanya untuk melaksanakan program CSR. Harapan masyarakat terhadap perusahaan telah berkembang dalam merespon  berbagai  kesulitan  yang  mereka alami.Isu-isu  sosial  yang  diarahkan  kepada organisasi oleh para pemangku
kepentingannya  seringkali  bervariasi  dan  tak pelak menimbulkan konflik (Maon, Lindgreen & Swaen, 2008).Dalam situasi tersebut, maka perusahaan  seringkali  mengalami  kesulitan dalam  usahanya  untuk  mengidentifikasi masalah  untuk  pelaksanaan  program  CSR mereka.

## IMPLEMENTASI  CSR  DAN  GERAKAN SOSIAL GLOBAL
Kritik  yang  selama  ini  muncul terhadap  konseptualisasi  fungsional  CSR adalah  bahwa  konsep  ini  bersifat  terlalu inklusif dan ‘terlalu abstrak kegunaannya’(Kristoffersen, Gerrans &
Clark-Murphy,  2005).Rowe  dan  Schlacter (dalam  Abdul  Hamid  &  Atan,  2011) menyatakan  bahwa  ketidakjelasan  istilah  ini kemudian  menjadi  tameng  bagi  perusahaan yang  sebenarnya  enggan  mengintegrasikan program CSR dalam operasionalnya.Kesulitan dalam  mengukur  manifestasi  dan  efek  dari kegiatan  CSR  telah  membuktikan  faktor lainnya yang menghambat para manajer untuk merangkul  konsep  ini.  Data  yang  bisa membuktikan  asumsi  keterkaitan  antara  CSR dan  pencapaian  tujuan-tujuan  perusahaan (mis. profitabilitas, keberlangsungan, reputasi atau branding )  merupakan  argumentais  yang paling  baik  dan  paling  efektik  untuk mendorong pelaksanaan CSR ( Commission of the European Communities , 2002).
Dalam  beberapa  tahun  terakhir  telah berkembang fakta di kalangan akademis yang menyatakan  bahwa  terdapat  hubungan  positif antara  praktek  CSR  dengan  kinerja  finansial (Bodwell, Graves & Waddock, 2002). Sampai saat ini belum ada model yang diterima secara

## umum mengenai audit praktek CSR meskipun
Global  Reporting  Initiative (GRI)  dan the International Organisation for Standardisation (ISO) telah melakukan upaya yang  signifikan  untuk  memberikan  panduan untuk  tanggung  jawab  sosial.  Namun demikian  hal  tersebut  bukanlah  sebuah pendekatan  yang  bersifat  menyeluruh  untuk mengaudit  CSR  sehingga  kemudian  banya perusahaan  mengontrak  lembaga  audit  untuk melakukan verifikasi tradisional, atau menggunakan  konsultan  ahli,  atau  bahkan menggunakan proses yang sudah dikustomisasi  untuk  mengukur  aktivitas  CSR mereka.
Disisi  lain,  meskipun  konsep  CSR sendiri berasal dari sistem liberal demokrasi di negara-negara  Barat  namun  gerakan  CSR telah  berkembang  menjadi  sebuah  gerakan global  yang  melibatkan  berbagai  sektor seperti  bisnis,  pemerintah,  LSM,  bahkan publik  secara  luas.  Meningkatnya  perhatian yang  diberikan  terhadap  aktivitas  CSR  di ruang  publik  dan  perusahaan  seiring  dengan proliferasi  kajian  akademik  dan  manajemen subyek  tersebut  (May,  Cheeney  &  Roper, 2007). Sebuah studi yang dilakukan oleh Echo Research (2003)  menemukan  bahwa  liputan media  mengenai  masalah  CSR  telah meningkat  secara  dramatis  sebanyak  407% pada  kurun  waktu  tahun  2000an  di  wilayah barat.
Di  masa  sekarang  ini,  CSR  telah berkembang  di  seluruh  dunia  dan  telah menjadi  masalah  yang  penting  dalam  agenda diplomatik internasional.Beberapa kesepakatan antar pemerintah, seperti misalnya  konvensi  ILO  telah  ditetapkan selama  bertahun-tahun  terakhir  ini.  Pada pertemuan  KTT  Ekonomi  Dunia  di  Davos pada tahun 2000 lalu, Sekretaris Jenderal PBB Kofi  Annan  meluncurkan Global  Compact sebagai  salah  satu  upaya  untuk  merangkul
perusahaan  di  seluruh  dunia  agar  secara sukarela  mengintegrasikan  praktek  CSR kedalam operasional mereka. Sepuluh prinsip dasar  yang  meliputi  empat  area  kunci  yakni; hak asasi manusia, standar buruh, perlindungan  lingkungan,  dan  anti  korupsi telah ditetapkan di perusahaan diminta secara sukarela  untuk  mengadopsi  prinsip-prinsip tersebut  dan  mengaturnya  sendiri  dalam kebijakan-kebijakannya.  Selain  itu  pada konferensi internasional ISO tentang tanggung jawab  sosial  (2004)  yang  dihadiri  oleh  para stakeholder  dari  66  negara  pada  tahun  2004 lalu  menghasilkan  konsensus  di  antara  para peserta  untuk  mendukung  kerja  ISO  tentang CSR yang menegaskan tanggung jawab sosial merupakan  hal  yang  penting  secara  global sehingga  perlu  dilakukan  secara  jelas  di seluruh dunia.
Globalisasi  memainkan  peran  yang signifikan  sebagai  katalis  gerakan  CSR.Hal ini tidaklah mengherankan dimana perusahaan multinasional  (MNC)  merupakan  pendukung utama  gerakan  CSR  mengingat  ada  banyak hal  yang dipertaruhkan  bagi keberlangsungan perusahaan  mereka  ( Commission  of  the European  Communities, 2001).  Hal  ini dikarenakan  sebagian  besar  perusahaan multinasional  tersebut  berkantor  pusat  di negara-negara  demokrasi  liberal  di  wilayah barat  dimana  kemudian  mereka  seringkali ditekan  oleh  regulasi  pemerintah,  media massa,  dan  kelompok  swadaya  masyarakat (LSM)  agar  menjalankan  tanggung  jawab sosialnya.  MNC  tersebut  tersebar  di  seluruh dunia  dengan  jaringan  pasokan  dan  pabrik- pabrik manufaktur yang berlokasi di sejumlah negara.Selain  itu,  operasional  perusahaan dituntut  menjadi  lebih  transparan  seiring dengan meningkatnya teknologi informasi dan komunikasi.Meningkatnya  keperluan  akan visibilitas ini adalah untuk memastikan bahwa tindakan  perusahaan  yang  bersifat  tidak  etis
atau  tidak  bertanggung  jawab  akan  semakin rentan dari pengawasan dan kritisisme publik. Seperti misalnya perusahaan Nike yang harus berjuang  keras  untuk  meraih  kembali reputasinya  bertahun-tahun  setelah  skandal tenaga  kerjanya  seiring  dengan  upaya peningkatkan  kondisi  kerja  yang  lebih  baik (Knight  &  Greenberg,  2002).  Sebuah  studi tentang  Sosial  dan  Lingkungan  pada  tahun 2001 sempat menempatkan Nike pada tingkat teratas  perusahaan  yang  gagal  memenuhi tanggung jawab sosialnya pada saat itu.

## CSR DI ASIA DAN INDONESIA
Kesadaran
mengenai dan pengadopsian  praktek  CSR  sendiri  masih cenderung  rendah  di  Asia  jika  dibandingkan dengan  negara-negara  maju  di  benua Barat.Globalisasi  nampaknya  muncul  sebagai unsur  utama  terbesar  yang  mendorong gerakan  CSR  di  Asia  (Idowu  &  Filho,  2009, hal. 28).Perusahaan-perusahaan yang berbasis di  Asia  yang  tergabung  dalam  pasar internasional  meningkatkan  standar  program CSR mereka untuk mengukur ekspektasi para stakeholder  global  mereka  agar  tetap  bisa bertahan  dalam  kompetisi  dunia  (Khanna, Palepu  &  Srinivasan,  2004).Bagaimana  CSR dipersepsikan dan di praktekkan dibentuk oleh budaya,  agama,  politik,  dan  juga  kondisi sosial ekonomi. Sehingga nampaknya terdapat perbedaan  yang  signifikan  tentang  cara bagaimana  CSR  diimplementasikan  di berbagai  negara  dan  wilayah  yang  berbeda (Bronn & Vrioni, 2001).
Kekuatan  penggerak  program  CSR  di Indonesia  juga  berasal  dari  gerakan  global internasional yang mengacu pada konsep etika bisnis. Konsep tersebut pada awalnya dimulai oleh  perusahaan  asing  yang  beroperasi  di wilayah  Indonesia  (termasuk  didalamnya Badan Usaha Milik Negara/BUMN) meskipun kebanyakan mereka masih
melakukan  aktivitas  yang  terbatas  pada program charity atau  amal . MNC  yang beroperasi di Indoensia mencoba mengadopsi keijakan  CSR  yang  diawali  oleh  perusahaan induk  mereka  terutama  setelah  laporan  kasus yang menimpa pabrik manufaktur Nike  tahun 1992 terkait masalah buruh dan HAM.
Meningkatnya  inisiatif  pelaksanaan CSR  telah  memunculkan  salah  satunya pembentukan  Komite  Nasional  Tatakelola Korporasi  yang  bekerja  untuk  membangun Kode  Etik  bagi  pelaksanaan Good  Corporate Governance dan  beberapa  forum  korporasi CSR yang dipicu oleh berbagai masalah sosial dan  bencana  alam  yang  terjadi.  Dikarenakan panduan  nasional  tentang  pemberdayaan masyarakat cenderung berbasis sektoral maka kebanyakan MNC mengadopsi  panduan  yang ada secara internasional. Salah satunya adalah pembentukan  organisasi  non-profit  bernama Indonesia  Business  LInks (IBL)  pada  tahun 1998 yang merupakan inisatif para pemimpin bisnis  terkemuka  di  Indoensia  untuk mempromosikan atau mengadvokasi
semangat good corporate citizenship diantara antara perusahaan dan membangun kemitraan untuk pembangunan.
Selain  itu,  kecelakaan  yang  terjadi seperti  pada  kasus  Buyat  (Newmont Minahasa),  kasus  Papua  (Freeport)  atau  yang paling mutakhir adalah kasus lumpur panas di Sidoarjo  (Lapindo  Brantas)  membuka  mata para  pemimpin  bisnis  dan  masyarakat  luas mengenai  pentingnya  kegiatan  CSR.  Selama konferensi  nasional  mengenasi  CSR  yang diselenggarakan  oleh  IBL  pada  tahun  2006 lalu,  para  peserta  menegaskan  bahwa  CSR menjadi semakin penting keberadaannya bagi perusahaan  di  masa  mendatang.  Sehingga kemudian  terdapat  indikasi  kuat  terjadinya peningkatan  aktivitas  CSR  sejak  tahun  2006 terkait  masalah  etika  bisnis  dan corporate governance (Lindgren, 2006).
Meskipun  Indonesia  menjadi  negara tertinggi  di  ASEAN  dalam  hal  pembuatan laporan berkelanjutan ( sustainability reports ) mengenai  CSR  yang  dilakukan  oleh perusahaan,  namun  ternyata  secara  kuantitas hanya terdapat 40 perusahaan yang melaporkan  kegiatan  CSR  mereka  tersebut (SWA,  2013).  Dari  total  keseluruhan  itu  pun hanya  sekitar  29  yang  laporannya  mengacu pada  standar  pelaporan  yang  ditentukan  oleh Global Reporting Initiative (GRI), sedangkan sisanya  hanya  sekedar  laporan  berupa  satu atau  dua  halaman  laporan  biasa.  Hal terpenting  lainnya  menurut  Chambers  dkk (Yudarwati,  2011)  adalah  ternyata  Indonesia memiliki keterlibatan masyarakat yang paling rendah  dalam  upaya  perencanaan  dan pengimplementasian CSR dibandingkan negara-negara lain di ASEAN. CSR di Indonesia sendiri diimplementasikan  dalam  berbagai  bentuk aktivitas  yang  dikenal  dengan  berbagai  nama dan  bentuk.  Misalnya  dengan  istilah pemberdayaan masyarakat ( community empowerment ),  program  kemitraan,  Program Kemitraan  Bina  LIngkungan  (PKBL)  yang diinisiasi  oleh  pemerintah  dan  menarget Badan Usaha Milik Negara (BUMN) (Oktavia &  Meaton,  2014).Program-program  tersebut umumnya  ditujukan  untuk  memberikan kontribusi positif bagi masyarakat, khususnya masyarakat  yang  ada  di  sekitar  perusahaan. Namun  sayangnya  implementasi  program yang dilaksanakan oleh perusahaan- perusahaan  tersebut  masih  sangat  sedikit  jika dibandingkan  dengan  keuntungan  yang didapatkan oleh perusahaan, jumlah perusahaan  yang  beroperasi  di  Indonesia  dan jumlah  kegiatan  yang  seharusnya  dapat dilakukan mengingat tingginya masalah sosial dan  lingkungan  yang  dihasilkan  oleh perusahaan-perusahaan tersebut, seperti penggundulan  hutan,  polusi,  dan  kerusakan
yang diterima oleh masyarakat adat (WALHI, 2006).  Berbagai  gerakan  organisasi  sosial kemudian  hadir  secara  masif  menandai meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap  perkembangan  CSR  di  Indoensia agar mampu melakukan signifikansi hubungan  antara  masyarakat,  bisnis,  dan pemerintah;  seperti  misalnya Business  Watch Indonesia (BWI),  CSR  Indonesia,  Lingkar Studi  CSR  dan Public  Interest  Advocacy Center (PIRAC). Namun demikian pelaksanaan  CSR  masih  saja  berdasar  pada inisiatif  perusahaan  yang  cenderung  berbasis sektoral (Waagstein, 2011).
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN PUBLIC

## RELATIONS
Terkait  dengan  rendahnya  baik  itu kuantitas  maupun  kualitas  pelaksanaan  CSR maka  kekosongan  inilah  yang  kemudian menjadi salah satu bagian dari tanggungjawab para  praktisi  PR  yang  harus  disikapi  dan disiasati dengan baik sesuai dengan peran dan fungsi  profesionalnya.  Konsep  tanggung jawab  sosial  atau social  responbility berkembang  dalam  ranah  keilmuan  etika bisnis  sejak  tahun  1950an,  yang  kemudian didefinisikan sebagai moralitas dalam praktek perusahaan  yang  berkembang  pada  tahun 1980an dan 1990an yang kemudian mengarah pada  konsep Corporate  Social  Responsibility di  era  modern  ini  (Carroll,  1999).  Di  masa awal-awal  penerapan  paradigma  CSR,  unsur komunikasi bukanlah hal yang dipertimbangkan  dalam  kaitannya  dengan manajemen  pencitraan  dan  program  kerja Public  Relations .  Perusahaan  pada  mulanya menerapkan  CSR  hanya  dikarenakan  tekanan yang  mereka  terima  dari  publik  eksternal, seperti  yang  diajukan  oleh  para  aktivis konsumeris, para environmentalis, dan aktivis sosial  (Shah  &  Chen,  2010).  Hal  inilah  yang
kemudian  harus  dievaluasi  kembali  dimana menurut  Pinskton  &  Carrol  (dalam  Shah  &
Chen, 2010.) perusahaan haruslah mengembalikan
rasionalisasi moralitas mereka  pada  praktek-praktek  yang  bersifat etis,  sehingga  harus  memastikan  bahwa  CSR yang  mereka  lakukan  sesuai  dengan  tuntutan yang  dibuat  oleh  para  praktisi  PR  yang merupakan ethical guardian dalam organisasi (Corbett, 2012). Frankental (2001)
menegaskan  bahwa  CSR  merupakan  ‘ the invention  of  public  relations’ ,  dimana perusahaan  bekerja  dalam  dunia  yang  sangat kompleks dengan berbagai  perbedaan budaya yang  merupakan  realitas  sosial  dominan manusia.  Sehingga  perusahaan  seharusnya melaksanakan fungsi CSR mereka sebagaimana  layaknya  PR  dikarenakan keduanya merupakan simbiosis realitas sosial dan dianggap sama satu sama lain.
Beberapa penelitian menemukan beberapa  hal  yang  menyatakan  kesamaan antara Public  Relations dan  CSR  (Juholin, 2004;  Goodwin  &  Bartlett,  2008;  Shah  & Chen,  2010;  Vallentin,  2004;  Frankental, 2001).  Jika  menengok  pada  asal  muasalnya, kajian PR dan CSR sama-sama dikembangkan dari  pendekatan  manajemen/sosial-ekonomi dan  kemudian  etika-sosial  dimana  perbedaan ditemukan hanya pada unsur komunikasi yang digunakan. Model PR simetris dua arah ( two- way  symmetrical  model )  yang  dikemukakan oleh Grunig, Grunig & Ehling (Shah & Chen, 2010)    menjelaskan  dengan  lebih  baik kesamaan  antara  program  dan  proses  CSR meskipun jika mengikuti model ini perusahaan  dan  publik  sama-sama  dapat mengubah  sikap  mereka  dengan  aliran komunikasi  yang  lebih  baik  dalam  dinamika sosial  kultural  dan  dapat  berperilaku  lebih efisien,  lebih  etis  dan  bertanggung  jawab terhadap  masyarakat.  Model  PR  yang dikemukakan  oleh  Cutlip,  Center  &  Broom
(2005)  dan  juga  oleh  Clarkson  (dalam  Zu, 2009,  hal.  28  &  41)  tentang  CSR mengidentifikasi  adanya  beberapa  kesamaan.
Kedua model tersebut sama-sama mengidentifikasi  adanya  model  yang  sama, namun  PR  dimulai  dengan  prospek  masalah sedangkan  proses  CSR  dimulai  dengan kesadaran  akan  sebuah  masalah.  Sedangkan tahapan  kedua,  yakni  perencanaan  yang merupakan  proses  inti  baik  itu  PR  dan  CSR dimana  pemprograman  dan  analisa  memiliki perbedaan.  Di  tahapan  ketiga,  PR  berkaitan dengan  pengambilan  tindakan  dalam  konteks eksekusi    proses  komunikasi,  tindakan CSRberkaitan dengan pengembangan kebijakan.  Akhirnya,  di  langkah  keempat, keseluruhan program PR dievaluasi sedangkan kalau dalam model CSR dilakukan eksekusi  terkait  dengan  kebijakan  yang ditetapkan oleh perusahaan.
Model Cutlip, Center & Broom (2005) danClarkson  (dalam  Zu,  2009)  membahas mengenai  kepentingan  para  stakeholder, dimana  masyarakat  bukanlah  tema  fokus model  ini.  Namun  demikian  model  ini memberikan  kerangka  dasar  mengenai penelahaan  lebih  lanjtu  dan  menawarkan proses  yang  lebih  mudah.  Dalam  rangka menemukan  kesamaan  antara  PR  dan  CSR, Clark  (dalam  Goodwin  &  Barlett,  2008) menawarkan  model  untuk  memahami  proses PR dan CSR berdasarkan pada kajian pustaka yang ada seperti dibawah ini.
Gambar 1: Kesamaan antara PR dan CSR Sumber: Clarkson, 1995
Clark  meliat  bahwa  manajemen  PR
Cutlip  dan  Center  dan  model  kinerja  sosial perusahaan Wood ternyata memiliki kesamaan.  Model  Lerbinger  memberikan posisi  analisis  terhadap  program  manajemen PR  yang  menawarkan  bahwa  sebuah hubungan  tidak  bisa  terjadi  tanpa  adanya keterlibatan lingkungan dan secara komprehensif haruslah
melibatkan ‘pengawasan lingkungan, PR, komunikasi dan audit  sosial’yang  mengacu  pada  hubungan yang  baik.  Konsep  ‘audit’sendiri  mengarah pada semua proses komunikasi simetris dalam program  PR  dimana  perusahaan  haruslah bertanggung  jawab  terhadap  semua  tindakan dan  perilakunya  terhadap  para  stakeholders. Sedangkan  dalam  model  CSP-nya  Wood, konsep  ‘ environement’ atau  lingkungan merupakan  topik  sentral  bagi  keseluruhan program Kinerja Sosial Perusahaan ( Corporate Social Performance ). Lingkungan sendiri  dapat  didefinisikan  sebagai  koherensi antara  entitas  sosial,  politik,  ekonomi  dan budaya  didalam  sebuah  sistem.Selain  itu, model  Wartic  dan  Cochran  mengidentifikasi pentingnya  respon  terhadap  lingkungan melalui  perilaku  reaktif,  defensif,  responsif dan  juga  interaktif  perusahaan.  Disisi  lain, dimensi  responsif  Miles  menghubungkan antara  PR  dan  CSP  melalui  hubungan eksternal  perusahaan  dengan  strategi  dan desain hubungan eksternya yang mempengaruhi  intensitas  hubungan  yang terjadi.  Kemudian,  model  Cutlip  dan  Wood mengenai proses ‘Lingkungan’dan ‘Komunikasi’merupakan faktor dominan dalam keseluruhan proses. Model PR Marston dan  CSP  Preston  menempatkan  manajemen strategis sebagai unsur penting dari fenomena keseluruhan.  Sehingga  secara  keseluruhan dapat dikatakan bahwa PR sebagai bentuk dari Kinerja  Sosial  Perusahaan  (CSP)  atau Tanggungjawab  Sosial  Perusahaan  (CSR)
berkisar  dalam  konteks  hubungan  dengan lingkungan  dan  bersifat  komprehensif  atau juga  merupakan  bagian  dari  proses  PR  yang baik  yang  berdasarkan  pada  strategi  internal terbaik  yang  terhubung  dengan  realita  sosial di eksternal.
Salah  satu  pendekatan  yang  dapat digunakan untuk memahami fungsi PR dalam masalah CSR adalah melalui peran organisasional  praktisi  PR.  Seperti  yang dinyatakan  oleh  Dozier  (dalam  Holstrom, 1997), bahwa peranan praktisi PR merupakan kunci  untuk  memahami  fungsi  PR  dan komunikasi  organisasional.Peran  praktisi berada di nexus jaringan konsep-konsep yang mempengaruhi pencapaian professional praktisi, struktur dan process dari fungsi yang ada  dalam  organisasi,  serta  kapasitas organisasi untuk mendominasi atau bekerjasama dengan lingkungan mereka.
Berdasarkan  atas  konsep  PR  yang merupakan  bagian  dari  fungsi  manajemen, maka  Cutlip  (dalam  Theaker  dan  Yaxley, 2013)  menyatakan  bahwa  PR  merupakan bagian  dari  fungsi    manajemen  yang  unik yang membantu membangun dan mempertahankan alur komunikasi,
pemahaman,  penerimaan  dan  kerjasama antara  organisasi  dan  publiknya;  melibatkan majemen  masalah  atau  isu;  membantu manajemen  terus  mendapatkan  informasi  dan bersikap  responsif  terhadap  opini  publik; mendefinisikan  dan  menegaskan  tanggung jawab manajemen untuk melayani kepentingan  publik;  membantu  manajemen mengatasi  dan  secara  efektif  memaksimalkan perubahan  sebagai  sistem  peringatan  untuk mengatasi perubahan trend; serta menggunakan  penelitian  serta  komunikasi yang baik dan beretika sebagai alat utama.
Pernyataan  mengenai  peran  PR  yang paling  sering  digunakan  dicetuskan  oleh Broom  dan  Smith  yang  menawarkan  empat
peran  praktisi  PR.  Terdiri  dari  peranan majerial  seperti  penasehat  ahli,  fasilitator proses pemecahan masalah, fasilitator komunikasi,  sampai  ke  peran  teknisi komunikasi (Theaker, 2012). Sebagai seorang penasehat ahli ( expert prescriber) , praktisi PR menjadi  orang  yang  dianggap  ahli  dalam organisasinya  dan  memberikan  pertimbangan solusi  terhadap  masalah-masalah  kehumasan bagi  manajemen.Peran  fasilitator  komunikasi berarti  bahwa  praktisi  PR  memfasilitasi komunikasi antara organisasi dan publiknya.Peran  ini  mengarahkan  praktisi  PR untuk menjadi pendengar yang sensitive serta sebagai  penampung  informasi  (Cutlip,  2011). Fasilitator proses pemecahan masalah mengacu  pada  konsep  bahwa  praktisi  PR bekerjasama  dengan  manajemen  untuk memecahkan  masalah-masalah  kehumasan. Disini  para  praktisi  PR  berpartisipasi  dalam tim  perencanaan  strategis.  Sebagai  seorang teknisi,  praktisi  PR  memproduksi  materi informasi  dan  menjadi  eksekutor  dari kebijakan  yang  dibuat  oleh  manajemen. Dalam  kaitannya  dengan  aktivitas  CSR, Yudarwati  (2011)  menyatakan  bahwa  peran yang dilaksanakan oleh praktisi PR tergantung pada  model  komunikasi  yang  dilaksanakan oleh organisasi. Komunikasi simetris dua-arah memungkinkan para praktisi PR menjalankan peran  manajerial.Namun  jika  pendekatan propaganda yang dijalankan maka kecenderungannya adalah PR sebagai pendukung teknis semata.

## KESIMPULAN
Di  masa  sekarang  ini  penciptaan  nilai mengenai triple  bottom  line ( profit,  people, and planet ) dalam dunia bisnis merupakan hal yang fundamental dalam konsep CSR.Namun demikian,  proses  menngkatkan  performa sosial  korporat  tidak  diragukan  lagi  meliputi adanya perubahan sosial dan sosial yang lebih
luas  yang  tidak  mudah  untuk  diubah  dalam waktu  singkat.Masalah-masalah  multidimensi yang  terjadi  dalam  kehidupan  sosial masyarakat mempengaruhi penerimaan organisasi  terhadap  keberadaan  CSR  dalam konteks Indonesia.
Meskipun  ada  beberapa  perusahaan yang secara tulus mengupayakan implementasi praktek CSR yang baik, namun dugaan bahwa CSR hanya sekedar ‘kosmetik’atau  sekedar  untuk  mendapatkan legitimasi semata mempengaruhi opini publik tentang  perusahaan.  Perusahaan  yang  hanya mencari keuntungan semata, menjadikan sifat sukarela  atas  pelaksanaan  CSR  dan  disertai dengan lemahnya penegakan hukum terhadap perilaku  etis  di  Indonesia  menjadi  alasan untuk  menghindari  melakukan  praktek- praktek CSR ini. Di sisi lain, perusahaan yang benar-benar  berusaha  menegakan  keadilan sosial  merasa  bahwa  kondisi  sekarang  ini sangatlah membingungkan. Beberapa hambatan  yang  menjadikan  perusahaan  tidak mampu  mengimplementasikan  CSR  secara utuh  seringkali  berasal  dari  lingkungan eksternal  dan  juga  sistem  internal  yang ada.Kurangnya  pemahaman  mengenai  CSR merupakan hambatan utama dalam membangun  pemahaman  antara  bisnis, pemerintah,  dan  masyarakat  sipil.Sehingga perlu  adanya  upaya  tertentu  yang  bisa menjembatani kesenjangan tersebut.
Akhirnya,  keberadaan  praktisi  PR sangat  tepat  untuk  menangani  masalah tanggung  jawab  sosial  (CSR)  yang  mengikat perusahaan  dikarenakan  mereka  dilatih  untuk melihat  baik  itu  dari  sudut  pandang perusahaan maupun publik serta menyeimbangkan  kepentingan  perusahaan dengan  kepentingan  publik.  Para  ahli menegaskan  bahwa  dibandingkan  pegawai lain  di  perusahaan,  praktisi  PR  merupakan yang  terbaik  untuk  membangun  kesadaran
korporasi,  atau  kesadaran  sosial,  atau kesadaran  etis.  Kesadaran  seperti  yang dinyatakan oleh Bok (dalam Bowen, 2005) ‘ is seen  as  another  and  more  exacting  sel’ . Bowen  (2005)  menegaskan  bahwa  kesadaran merepresentasikan  diri  kita  yang  lebih  baik atau sesuatu yang seharusnya dilakukan untuk menyelesaikan dilema  yang berkaitan dengan panduan  etika  normatif.  Kesadaran  ini memberikan  panduan  mengenai  apa  yang terbaik  untuk  mengatasi  dilema  tersebut. Praktisi  PR  dianggap  sebagai  kesadaran korporat  karena  mereka  menggabungkan masalah  etika  dan  kepetingan  publik  yang beragam  kedalam  pengambilan  keputusan organisasi.Sebagai kesadaran korporat, praktisi  PR  mendukung  organisasi  untuk mempertahankan  hubungan  antara  organisasi dengan  publik,  dengan  mengelola  aliran informasi diantara mereka, mengartikulasikan kepentingan  publik  kepada  organisasi  dan memastikan  pengimplementasian  kebijakan adalah untuk keuntungan kedua belah pihak.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Hamid,  F.Z.  dan  Atan,  R.  (2011), ‘Corporate  Social  Responsibility  by the  Malaysian  Telecommunication Firms, The  Special  Issue  on
Contemporary Issues in Business and
Economics, Vol.  2,  No.  5,  hal.  198- 208.
Bowen,  S.A.  (2005),  ‘A  Practical  Model  for
Ethical  Decision  Making  in  Issues Management  and  Public  Relations’, Journal of Public Relations Research ,  Vol.  17,  No.  3,  hal.  191- 216. Bronn,  P.S.  dan  Vrioni,  A.B.  (2001), ‘Corporate Social Responsibility and Cause-Related Marketing: An Overview’, International  Journal  of
Advertising , Vol. 20, No. 2, hal. 207- 222.
Carroll,  A.B.  (1991),  ‘The  Pyramid  of
Corporate  Social  Responsibility: Toward  the  Moral  Management  of Organisational Stakeholders’,
Business  Horizons ,  Vol.  34,  Iss.  4, July-August, hal. 39-48
Carroll,  A.B.  (1999),  ‘Corporate  Social Responsibility:  Evolution  of  a Definitional Construct’, Business and Society’, Vol.  38,  No.  3,  hal.  268- 295.
Clarkson,  M.B.  (1995),  ‘A  Stakeholder Framework  for  Analyzing  and Evaluating Corporate Social Performance’, The  Academy  of Management Review , Vol. 20, No. 1, hal.92-117. Commission  of  the  European  Communities (2002), ‘Corporate Social Responsibility: A Business Contribution to Sustainable Development’, Communication From the Commission.
Commission  of  the  European  Communities (2001),  ‘Promoting  a  European Framework  for  Corporate  Social Responsibility ’, Green Paper.
Corbett,  G.F.  (2012),  ‘All  Public  Relations Professionals Are  Liars?-That is Not the Case in America’, The Guardian, Vol. 9 Maret.
Cutlip, S.M., Center, A.H., dan Broom, G.M. (2005), Effective  Public  Relations , Edisi  ke-9,  Prentice  Hall,  New Jersey.
Doh,  J.P.  &  Guay,  T.R.  (2006),  ‘Corporate Social  Responsibility,  Public  Policy, and NGO Activism in Europe and the United  States:  An  Institutional- Stakeholder  Perspective’, Journl  of
Management Studies , Vol. 43, Iss. 1,
hal.43-73. Frankental,  P.  (2001),  ‘Corporate  Social Responsibility-a PR Invention?’, Corporate Communications:  An  International
Journal , Vol. 6, Iss. 1, hal.18-23.
Freeman,  R.E.,  dan  McVea,  J.  (2001),  ‘A Stakeholder  Approach  to  Strategic Management’, Darden Business School Working Paper , No. 01-02. Friedman, M. (1970) ‘The Social Responsibility  of  Business  is  to Increase  its  Profits’, The  New  York
Times Magazine , Iss. 13 September.
Goodwin, F. dan Bartlett, J.L. (2008), ‘Public Relations  and  Corporate  Social Responsibility (CSR), Public Relations  and  CSR  Review  Working Paper , QUT Digital Repository.
Holstrom,  Susanne,  (1997),  ‘Two  Basically Differing  Roles  for  Public  Relations In  the  Corporate  Practice  of  Social Responsibility’, Journal of Communication  Management, hal  1- 22.
Idowu,  S.O.  dan  Filho,  W.L.  (2009), Global Practices  of  Corporate  Social Responsibility , Springer, Berlin.
Juholin, E. (2004), ‘For Business of the good of  All?  A  Finish  Approach  to Corporate  Social  Responsibility’, Corporate Governance: The International  Journal  of  Business  in Society ’, Vol. 4, Iss. 3, hal.20-31.
Khanna,  T.,  Palepu,  K.G.,  dan  Srinivasan,  S. (2004),  ‘Disclusure  Practices  of Foreign  Companies  Interacting  with U.S. Markets’, Journal of Accounting
Research ,  Vol.  42,  Iss.  2,  hal.475- 508. Klonoski, E. (1991), ‘Foundational Considerations  in  the  Corporate Social Responsibility Debate’, Business  Horizons, Vol.  34,  No.  4, hal.9-18.
Knight  G.    dan  Greenberg,  J.  (2002), ‘Promotionalism  and  Subpolitics:
Nike  and  Its  Labor  Critics’, Management Communication Quarterly ,  Vol.  15,  No.  4,  hal.  541-
570.
Kristoffersen,  I.,  Gerrans,  P.  dan  Clark- Murphy,  M.  (2005),  ‘The  Corporate Social Responsibility and the Theory of  the  Firm’, FIMARC  Working Paper Series 0505.
Lambooy,  T.E.,  Kusumadara,  A.,  Argyrou, A., dan Istiqomah, M. (2013), CSR In Indonesia  Legislative  Developments and  Case  Studies ,  Konstitusi  Press,
Jakarta. Lantos,  G.P.  (2001),  ‘The  Boundaries  of Strategic Corporate Social Responsibility’, Journal of Consumer Marketing, Vol.  18,  Iss.7,  hal.595- 632.
Lawton, T., Doh, J.P., dan Rajwani, T. (2013),
Aligning for Advantage: Competitive Strategies for the Political and Social Arenas ,  Oxford  University  Pers,
Oxford. Lindgren,  D.  (2006),  ‘Corporate  Social Responsibility Among Foreign Multinational Companies in Indonesia’, Professional  Research Paper , Ohio University. Maon,  F.,  Lindgreen,  A.,  dan  Swaen,  V. (2008), ‘Thinking of the Organisation  as  a  System:  The  Role of Managerial Perceptions in Developing  a  Corporate  Social Responsibility  Strategic  Agenda’,
Systems  Research  and  Behavioural Science , vol. 25, Iss. 3, hal.413-426.
May,  S.,  Cheney,  G.,  dan  Roper,  J.  (2007),
The  Debate  Over  Corporate  Social Responsibility, Oxford  University Press, New York.
Oktavia, S. dan Meaton, J. (2014), ‘Corporate Social  Responsibility  (CSR)  Public
Policy in  Indonesia: Profile, State of the  Art  and  the  Key  Motive’, 4th International Conference on Management Proceeding , Bali, 16-17 Juni 2014. Phillips,  R.  (2003), Stakeholder  Theory  and Organisational Ethics , Berrett- Koehler Publishers Inc., San Fransisco. Shah, M.H. dan Chen,  X. (2010), ‘Relational Corporate  Social  Responsibility: Public  Relations  Implications  in Culturally Confucius China’, International  Journal  of  Business and  Social  Science ,  Vol.  1,  No.  3, hal. 117-123.
Sriramesh, K., Hallahan, K., Holtzhausen, D.,
van Ruler, B., dan Vercic, D. (2007),
‘Defining Strategic Communication’, International  Journal  of  Strategic Communication ,  Vol.  1,  No.  1,  hal. 3-35.
SWA (2013, 3 Januari), ‘Perusahaan Pembuat Laporan  Keberlanjutan  Kian  Banyak di Indonesia.
Theaker,  A.  (2012), The  Public  Relations Handbook ,  Edisi  ke-4,  Routledge,
New York. Theaker A. dan Yaxley, H. (2013), The Public Relations Strategic Toolkit, Routledge, New York. Vallentin,  S.  (2004),  ‘Corporate  Social
Responsibility  and  Public  Opinion’, PR  Working  Papers ,  Copenhagen Business School.
van  Marrewijk,  M.  (2003),  ‘Concepts  and Definitions  of  CSR  and  Corporate Sustainability:  Between  Agency  and Communion’, Journal  of  Business Ethics, Vol. 44, Iss. 2-3, hal.95-105.
Waagstein,  P.R.  (2011),  ‘The  Mandatory Corporate  Social  Responsibility  in Indonesia: Problems and Implications’, Journal  of  Business Ethics , Vol. 98, Iss. 3, hal.455-466. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), (2006), Pelanggaran HAM  dan  Kejahatan  Ekologis  PT Lapindo  Cederai  Masyarakat  Luas ,
Website Content.
Waddock,  S.A.,  Bodwell,  C.,  dan  Graves, S.B.  (2002),  ‘Responsibility:  The New  Business  Imperative’, The Academy  of  Management  Executive ,
Vol. 16, No. 2, hal. 132-148
Wood,  D.J.  (1991),  ‘Corporate  Social
Performance Revisited’ , The Academy  of  Management  Review ,
Vol.  16,  No.  4,  October,  hal.  691-
718.
Yudarwati,  G.A.  (2011), The  Enactment  of Corporate  Social  Responsibility  and Public  Relations  Practices:  Case Studies  from  the  Indonesian  Mining Industry ,  Disertasi  Doktor  School  of
Media  and  Communication,  RMIT University Zu, L. (2009), Corporate Social Responsibility, Corporate Restructuring and Firm’s Performance, Springer, Berlin.