## PENANGGUHAN PENAHANAN TERHADAP GISEL ANASTASIA DITINJAU DARI KITAB UNDANG HUKUM ACARA PIDANA DAN UNDANG-UNDANG TENTANG PORNOGRAFI
Muhammad Ikhwan Adabi 1
Chandra Darusman S 2 Jalaluddin 3
Adam Sani 4
1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik , Universitas Teuku Umar
1 m.ikhwanadabi@utu.ac.id
2 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar
2 chandradarusman@utu.ac.id
3 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar
3 jalaluddin@utu.ac.id
4 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar
4 adamsani@utu.ac.id

## Abstract
Suspension  of  detention  is  regulated  in  Article  31  of  Law  no.  8  of  1981  concerning Criminal Procedure Law, which states that at the request of a suspect or defendant, an  investigator  or  public  prosecutor  or  judge,  in  accordance  with  their  respective authority, can hold a suspension of detention with or without a guarantee of money or  a  guarantee  of  person,  based  on  the  conditions.  which  is  determined.  These requirements  are  regulated  in  Article  21  paragraph  (1)  of  the  Criminal  Procedure Code   or  referred  to  as   subjective  requirements   and  Article  21  paragraph  (4) KUHAP  or  so-called  objective  requirements.  The  subjective  view  carried  out  by  the Polda  Metro  Jaya  investigators  in  suspending  detention  of  a  case  (GA)  is  not  in accordance  or   continuous    with   Article    21    paragraph   (1)    of   the   Criminal Procedure    Code  according  to  the  author's  subjective  view.  Against  (GA)  is  charged with  Article  4  paragraph  (1)  jo.  Article  29  and  /  or  Article  8  of  Law  no.  44  of  2008 concerning Pornography. The criminal regulation that ensnares (GA) is in the form of imprisonment  for  more  than  five  years.  If  seen  from  the  objective  requirements, this  is  not  in  accordance  with  Article  21  paragraph  (4)  of  the  Criminal  Procedure Code.  Article  21  paragraph  (4)  of  the  Criminal  Procedure  Code  states  that  the conditions  for  detention  of  a  suspect  or  defendant  cannot  be  withdrawn,  the suspect's or defendant's relationship with a prison sentence of more than five years.
Keywords : suspension, detention, Gisel Anastasia

## 1.    PENDAHULUAN
Negara Indonesia sebagai negara hukum mengatur kehidupan masyarakatnya
berdasarkan  hukum  yang  sedang  berlaku  pada  saat  ini  atau  dapat  disebut  juga dengan hukum positif. Hukum Positif dapat dibagi menjadi dua, yaitu hukum publik dan  hukum  privat.  Hukum  publik  yaitu  hukum  yang  mengatur  hubungan  antara masyarakat dengan negara dan juga kepentingan umum
Sedangkan hukum  privat yaitu  hukum  yang  mengatur  hubungan  antar  satu orang  dengan  orang  lain.  Salah  satu  hukum  publik  yang  diatur  dalam  peraturan perundang-undangan  di  Indonesia  yaitu  hukum  pidana  dan  hukum  acara  pidana. Hukum  pidana  adalah  hukum  yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan  yang  di larang dan sanksi bagi para pelanggarnya. Sedangkan hukum acara pidana mengatur tentang cara untuk menjalankan hukum pidana  melalui alat-alat negara dan haknya untuk menjatuhkan pidana.
Penangguhan  penahanan  masuk  dalam  ranah  hukum  acara  pidana.  Hukum acara  pidana  dijalankan  oleh  para  penegak  hukum  seperti  polisi,  kejaksaan  dan hakim.  Tugas  penangguhan  penahanan  dapat  dilakukan  oleh  kepolisian,  kejaksaan maupun  hakim.  Selain  wewenang  kepolisian  untuk  melakukan  penahanan  atau penangguhan penahanan, polisi juga mempunyai tugas melakukan penyelidikan dan penyidikan  sebagaimana  diatur  dalam  KUHAP.  Tugas  polisi  sebagai  penyelidik  yaitu mencari dan  menemukan  suatu  peristiwa  yang di duga sebagai  suatu  tindak  pidana guna untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Sedangkan tugas polisi  sebagai  penyidik  yaitu  mengumpulkan  barang  bukti,  menemukan  tersangka, melakukan  rangkaian  ulang  tempat  kejadian  perkara  dan  lain  sebagainya.  Dasar hukum  wewenang  dari  penyelidikan  dan  penyidikan  diatur  dalam  UU  No.  8  Tahun 1981 tentang KUHAP dan diatur pula dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Dalam  Pasal  1  butir  21  KUHAP,  menyebutkan  bahwa  penahanan  adalah penempatan  tersangka  atau  terdakwa  di  tempat  tertentu  oleh  penyidik,  penuntut umum  atau  hakim  dengan  penetapannya,  dalam  hal  dan  menurut  cara  yang  diatur dalam  undang-undang  ini.  Berkaitan  dengan  penahanan  Andi  Hamzah  menegaskan bahwa: 1
“ pembahasan  terhadap  suatu  kebebasan  yang  dimiliki  oleh  seseorang khususnya  kebebasan  bergerak  seseorang  maka  hendaknya  penahanan tersebut  dilakukan  bilamana  memang  sangat  diperlukan  bagi  kepentingan penegakan    hukum.    Selain    itu    penahanan    juga    menimbulkan    dua pertentangan  azas  yaitu  di  satu  pihak  penahanan  menyebabkan  hilangnya kebebasan  bergerak  seseorang.  Dipihak  lainnya  penahanan  dilakukan  untuk menjaga ketertiban yang harus dipertahankan demi kepentingan umum  atas perbuatan jahat yang disangkakan kepada tersangka atau terdakwa”
Jadi  menurut  Andi  Hamzah  penahanan  dapat  dilakukan  jika  memang  hal tersebut  sangat  diperlukan  untuk  dilakukan  penahanan.  Dapat  disimpulkan  bahwa penahanan  tersebut  bukanlah  suatu  kewajiban  melainkan  dapat  dilakukan  jika  hal tersebut  harus betul-betul perlu dilakukan.  Untuk dapat  seseorang tidak   dilakukan penahanan maka dapat diajukan penanguhan penahanan.
Penangguhan penahanan diatur dalam Pasal 31 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang menyebutkan bahwa:
1)  Atas  permintaan  tersangka  atau  terdakwa,  penyidik  atau  penuntut umum  atau  hakim,  sesuai  dengan  kewenangan  masing-masing,  dapat mengadakan  penangguhan  penahanan  dengan  atau  tanpa   jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan.
2)  Karena jabatannya penyidik atau penuntut umum atau hakim sewaktu- waktu  dapat  mencabut  penangguhan  penahanan  dalam  hal  tersangka atau terdakwa melanggar syarat sebagaimana dimaksud  dalam ayat (1)
Adapun untuk syarat-syarat penangguhan penahanan yaitu: 2
1)  Wajib lapor
2)  Tidak keluar rumah, atau
3)  Tidak keluar kota
Untuk  dapat  diterima  penangguhan  penahanan  ini,  terdapat  beberapa  syarat atau  pertimbangan.  Seperti  yang  diatur  dalam  Pasal  21  KUHAP  disebutkan  bahwa penahanan dapat dilakukan dengan pertimbangan antara lain:
1.  Tersangka/terdakwa tidak melarikan diri.
2.  Tersangka/terdakwa   tidak   akan   merusaki/menghilangkan   barang bukti.
3.  Tersangka/terdakwa tidak mengulang kembali tindak pidana.
Syarat-syarat  tersebut  dinilai  berdasarakan  subjektif  para  penegak  hukum. Para  penegak  hukum  itu  sendiri  yang  akan  menilai  apakah  tersangka/terdakwa dapat   ditangguhkan   penahanannya   yang   berpedoman   pada   Pasal   21   KUHAP tersebut.  Penilaian  secara  subjektif  oleh  penegak  hukum  ini  masih  sangat  luas  dan tidak  konsisten.  Hal  ini  dapat  dilihat  dalam  beberapa  kasus  yang  syarat  untuk ditangguhkannya penahanan sudah memenuhi kriteria yang telah diatur dalam Pasal
21 KUHAP. Namun dalam prakteknya ada tersangka/terdakwa yang ditahan dan ada juga yang di tangguhkan.
Seperti  contoh  kasus  yang  melibat  Gisel  Anastasia  (GA)  yang  dikabulkan penangguhan penahanannya dengan alasan bahwa anaknya masih berumur 4 tahun lebih  dan  selama  dipanggil  pada  saat  pemeriksaan  GA  bersifat  kooperatif. 3 Dua pertimbangan  ini  yang  dijadikan  polisi  untuk  tidak  menahan  GA.  Jika  dilihat  bahwa kedua  pertimbangan tersebut  bukanlah merupakan  syarat penangguhan penahanan seperti yang diatur dalam  Pasal 21  KUHAP. Namun hal tersebut kembali lagi kepada pertimbangan  kepolisian  secara  subjektif.  Pada  kasus  lainnya  seorang  ibu  bernama Rismaya  (R)  yang  ditahan  bersama  bayinya  di  Bone,  Sulawesi  Selatan  pada  tahun 2016.  Banyak  masyarakat  yang  membandingkan  antara  kasus  (GA)  dan   (R)  ini.  Ibu (R)  terpaksa  mendekam  di  Lapas  Klas  II  Watampone  bersamaan  dengan  bayinya yang saat itu berusia 10 bulan atas kasus pencurian. Hal itu dilakukan lantaran si bayi masih  membutuhkan  ASI  ibunya.  Atas  kejadian  tersebut  Kabid  Humas  Polda  Metro Jaya  Kombes  Yusri Yunus, meminta masyarakat  untuk  tidak  membandingkan  antara dua kasus tersebut. 4
Menurut  penulis  hal  tersebut  perlu  ada  perbandingan.  Perbandingan  perlu dilakukan  agar lebih jelas dan terang  alasan kenapa Ibu (R)  ditahan sedangkan (GA) tidak.  Jika  dilihat  bahwa alasan  antara  ibu  (R)  dan  (GA)  sama yaitu  keduanya  masih memiliki  bayi  di  bawah  umur.  Bahkan  bayi  (R)  masih  10  bulan  yang  masih  perlu mendapatkan  perhatian  khusus  dari  si  ibu.  Sedangkan  anak  (GA)  sudah  berumur  6 tahun.
Kasus  tersebut  diatas  merupakan  salah  satu  permasalahan  yang  perlu  dikaji lebih  lanjut.  Masih banyak permasalahan-permasalahan  lainnya  yang   berhubungan dengan  kasus  GA  yang  ditangguhkan  penahanannya.  Latar  belakang  masalah  yang akan  dibahas  lebih  lanjut  yaitu  bagaimana  mekanisme  peraturan  penangguhan penahanan yang diatur dalam KUHAP dan UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan juga  akan membahas  apakah penerapan penangguhan penahanan terhadap GA sudah sesuai dengan KUHAP atau UU tentang Pornografi.
3 Jpnn, “Ini Alasan Polisi Tidak Menahan Gisel”, https://m.jpnn.com/amp/news/ini-alasan- polisi-tidak-menahan-gisel, (diakses pada 18 Februari 2021, pukul 11.44)
4 Muhammad Radityo Priyasmoro, “Kasus Gisel Dibandingkan Dengan Ibu Di Bone Ditahan Bersama Bayinya, Ini Respon Polisi”,  https://m.liputan6.com/news/read/4466680/kasus-gisel- dibandingkan-dengan-ibu-di-bone-ditahan-bersama-bayinya-ini-respons-polisi, (diakses pada 18 Februari 2021, pukul 11.48)

## 2.    HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
2.1   Mekanisme  Pengaturan  Penangguhan  Penahanan  Yang  Diatur  Dalam  KUHAP dan UU tentang Pornografi
Penahanan  sebagaimana  yang  dijelaskan  dalam  Pasal  1  angka  12  KUHAP, menyebutkan bahwa:
”penahanan   adalah   penempatan   tersangka   atau   terdakwa   di   tempat tertentu  oleh  penyidik  atau  penuntut  umum  atau  hakim  dengan penetapannya,  dalam  hal  serta  menurut  cara  yang  diatur  dalam  undang- undang ini”.
Penahanan   dapat   dilakukan   dengan   dasar   kewenangan   dari   penyidik, penunutut  umum dan  atau hakim, sebagaimana  yang diatur dalam Pasal 20  KUHAP, yang menyebutkan:
1.  Untuk  kepentingan  penyidikan,  penyidik  atau  penyidik  pembantu  atas perintah    penyidik    sebagaimana    yang    dimaksud    dalam    Pasal    11 berwenang melakukan penahanan
2.  Untuk  kepentingan  penuntutan,  penuntut  umum berwenang  melakukan penahanan atau penahanan lanjutan.
3.  Untuk   kepentingan  pemeriksaan  hakim  di  sidang   pengadilan  dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan.
Ketentuan  lainnya  dari  KUHAP  yang  perlu  diperhatikan  tentang  penahanan adalah Pasal 21 ayat (1) dan (4) KUHAP, yang menyebutkan:
Pasal 21 ayat (1) KUHAP:
“perintah penahanan atau penahan lanjutan dilakukan terhadap seseorang tersangka  atau  terdakwa  yang  diduga  keras  melakukan  tindak      pidana berdasarkan  bukti  yang  cukup,  dalam  hal  adanya  keadaan  yang menimbulkan  kekhawatiran  bahwa    tersangka  atau  terdakwa  akan melarikan  diri,  merusak  atau  menghilangkan  barang  bukti  dan  atau mengulangi tindak pidana”.

## Pasal 21 ayat (4) KUHAP:
Penahanan   tersebut   hanya   dapat   dikenakan   terhadap   tersangka    atau terdakwa  yang  melakukan  tindak  pidana  dan  atau  percobaan  maupun  pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal:
a.  Tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih; b.  Tindak  pidana  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  282  ayat  (3),  Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal  378,  Pasal  379  a,  Pasal  453,  Pasal  454,  Pasal  455,  Pasal  480  dan Pasal    506    KUHP,    Pasal    25    dan    Pasal    26    Rechtenordonnantie (pelanggaran  terhadap  ordonansi  Bea  dan  Cukai,  Pasal  1,  Pasal  2  dan Pasal  4  UU  tentang  Tindak  Pidana  Imigrasi  (UU  No.  8  Drt.  Tahun  1995, Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47 dan Pasal 48 UU No. 9 Tahun 1976 tentang Narkotika.
Sedangkan menurut M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa penahanan adalah sebagai berikut : 5
1.  Landasar  Dasar  atau  Unsur  Yuridis,  diatur  dalam  Pasal  21  ayat  (4)  KUHAP  atau dapat  juga  disebut  dengan  dasar  hukum  secara  objektif,  karena  dalam  pasal tersebut  sudah  ditentukan  pasal  mana  saja  yang  dapat  dilakukan  penahanan terhadap  tersangka  atau  terdakwa,  juga  yang  dapat  dikenakan  penahanan terhadap tersangka atau terdakwa adalah yang ancaman hukumannya lima tahun atau lebih.
2.  Landasan Unsur Keadaan Kekhawatiran, yaitu yang diatur dalam pasal 21 ayat (1) KUHAP  yang  menyebutkan  bahwa  penahanan  terhadap  tersangka  maupun terdakwa dapat dilakukan jika diduga keras melakukan tindak pidana atau adanya bukti permulaan yang yang cukup, dilakukan dalam hal:
a.  Adanya  keadaan  yang  menimbulkan  kekhawatiran  bahwa  tersangka  akan melarikan diri;
b.  Adanya  keadaan  yang  menimbulkan  kekhawatiran  bahwa  tersangka  akan merusak atau menghilangkan barang bukti;
c.  Adanya  keadaan  yang  menimbulkan  kehawatiran  bahwa  tersangka  akan mengulangi tindak pidana.
Keadaan kekhawatiran yang dijelaskan diatas merupakan  keadaan yang dilihat dari  segi  subjektif  tersangka  maupun  terdakwa.  Sedangkan  poin  pertama  diatas yaitu  landasan  dasar  atau  unsur  yuridis  merupakan  ditinjau  dari  segi objektif.  Pada dasarnya baik  itu penyidik, penunutut umum maupun hakim harus melihat dari segi subjektif  maupun  dari  segi  objektif  si  tersangka  maupun  terdakwa  dalam  hal  jika ingin dilakukan penahanan.
Jika suatu tindak pidana tidak bertentangan dengan apa yang telah diatur dari segi objektif maupun sebjektif maka tersangka maupun terdakwa dapat mengajukan
5 Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan Kuhap Penyidikan dan Penuntutan , Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 165.
penangguhan penahanan. Terhadap pengajuan penahanan ini diatur dalam Pasal 31 ayat (1) KUHAP, yang menyebutkan bahwa:
Atas  permintaan  tersangka  atau  terdakwa  ,  penyidik  atau  penuntut  umum atau    hakim,    sesuai    dengan    kewenangan    masing-masing,    dapat mengadakan  penangguhan  penahanan  dengan  atau  tanpa  jaminan  uang, atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan.
Dari  ketentuan  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  yang  dapat  mengadakan penangguhan  penahanan  tidak  hanya  tersangka  maupun  terdakwa,  namun  juga dapat  dilakukan  oleh  penyidik,  penuntut  umum  maupun  hakim.  Permintaan  dan permohonan  yang  diajukan  tersangka  maupun  terdakwa  tersebut  disetujui  oleh penyidik,  penuntut  umum  dan  hakim  dengan     atau  tanpa  jaminan.  Tersangka maupun  terdakwa  jika  ingin  ditangguhkan penahanannya  harus  setuju dan  sanggup untuk memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan jika dilakukan dengan jaminan.
Dalam  UU  No.  44  Tahun  2008  tentang  Pornografi  tidak  mengatur  mengenai penangguhan  penahanan.        Pasal  44  UU  No.  44  Tahun  2008  menyebutkan  bahwa pada saat UU ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur  tentang  tindak  pidana  pornografi  tetap  berlaku  sepanjang  tidak bertentangan  dengan  undang-undang  ini.  Jadi  dapat  disimpulkan  bahwa  tata  cara penangguhan penahanan tetap mengikuti ketentuan yang diatur dalam KUHAP.
2.2   Penangguhan Penahanan Terhadap Gisel Anastasia Yang Ditinjau Dari KUHAP dan UU No. 44 Tahun 2008 tentang  Pornografi
Untuk  mengkaji  tentang  penangguhan  penahanan  terhadap  Gisel  Anastasia (GA)  apakah  sudah  sesuai  dengan  KUHAP  maupun  UU  tentang  Pornografi  perlu adanya  patokan  atau  pedoman.  Yang  akan  digunakan  sebagai  pedoman  adalah seperti  yang  dijelaskan  oleh  M.  Yahya  Harahap  yaitu  landasar  dasar  atau  unsur yuridis (Objektif) dan landasan unsur keadaan khawatir (subjektif).
Landasan dasar atau unsur yuridis (objektif) adalah melihat apakah penahanan dapat  dilakukan  dengan  landasan  aturan-aturan  pasal  yang  diatur  dalam  Pasal  21 ayat  (4)  KUHAP.  Terhadap  (GA)  Polda  Metro  Jaya  Jakarta  menjerat  (GA)  dengan Pasal  4  ayat  (1)  jo.  Pasal  29  dan/atau  Pasal  8  UU  No.  44  Tahun  2008  tentang Pornografi. 6 Selanjutnya akan diuraikan sebagai berikut:
Pasal 4 ayat (1), UU tentang Pornografi:
6 Lukman Nurhadi Arunanta, “Gisel Punya Anak Kecil, Akankah Dijadikan Pertimbangan Soal Penahanan”, https://news.detik.com/berita/d-5314973/gisel-punya-anak-kecil-akankah-dijadikan- pertimbangan-soal-penahanan, (diakses pada 25 Februari 2021, pukul 11.30)
“Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan,  menyebarluaskan,  menyiarkan,  mengimpor,  mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau  menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:”
a. Persenggamaan termasuk persenggamaan yang menyimpang;
b. Kekerasan seksual;
c. Masturbasi atau onani;
d. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
e. Alat kelamin; atau
f.  Pornografi anak
Pasal 29, UU tentang Pornografi:
“Setiap  orang  yang  memproduksi,  membuat,  memperbanyak,  menggandakan, menyebarluaskan,  menyiarkan,  mengimpor,  mengekspor,  menawarkan, memperjualbelikan,  menyewakan,        atau        menyediakan,        pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling  singkat  6  (enam)  bulan  dan paling  lama  12  (dua  belas)  tahun dan/atau pidana  denda  paling  sedikit  Rp.  250.000.000,00  (dua  ratus  lima  puluh  juta rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).”
Pasal 8, UU tentang Pornografi:
“Setiap  orang  dilarang  dengan  sengaja  atau  atas  persetujuan  dirinya  menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi.”
Untuk sanksi pidana terhadap  Pasal 8 tersebut diatur dalam  Pasal 34 UU  No. 44  Tahun  2008  dengan  ancaman  pidana  penjara  paling  lama  10  (sepuluh)  tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
Pada  UU  No.  44  tahun  2008,  tidak  diatur  tentang  syarat  dapat  dilakukan penahanan.  Maka  dari  itu  syarat  untuk  dapat  diajukan  penahanan  berpedoman pada  KUHAP.   Sesuai dengan  apa  yang diatur dalam  Pasal 21  ayat  (4)  KUHAP  yang menyebutkan  bahwa  penahanan  dapat  dilakukan  jika  diancam   dengan  pidana penjara  5  (lima)  tahun  atau  lebih  dan  beberapa  pasal  yang  dapat  dilakukan penahanan.
Penerapan pasal yang dikenakan terhadap (GA)  yaitu Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 29 dan/atau Pasal 8 UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Seperti yang telah di uraikan  diatas pasal-pasal tersebut memuat aturan pidana penjara melebihi  5 (lima) tahun. Jika berpedoman kepada Pasal 21 ayat (4) huruf a, maka terhadap (GA) tidak memenuhi  syarat  dari  dapat  ditangguhkan  penahanannya.   Sedangkan  terhadap
Pasal 21 ayat (4) huruf b, tidak dapat dijadikan sebagai patokan, disebabkan karena terhadap (GA) dikenakan pasal tentang UU Pornografi.
Landasan  unsur keadaan khawatir (subjektif)  yaitu yang diatur dalam  Pasal 21 ayat  (1)  KUHAP  yang  menyebutkan  bahwa  penahanan  terhadap  tersangka  maupun terdakwa  dapat  dilakukan  jika  diduga  keras  melakukan  tindak  pidana  atau  adanya bukti  permulaan  yang  yang  cukup,  dilakukan  dalam  hal  adanya  keadaan  yang menimbulkan  kekhawatiran  bahwa  tersangka  akan  melarikan  diri,  adanya  keadaan yang    menimbulkan    kekhawatiran    bahwa    tersangka    akan    merusak    atau menghilangkan  barang  bukti,   adanya   keadaan  yang   menimbulkan   kehawatiran bahwa tersangka akan mengulangi tindak pidana.
Landasan  unsur  keadaan  khawatir  ini  objek  penilaiannya  tergantung  kepada pandangan  subjektif  penegak  hukum  baik  itu  polisi,  jaksa  maupun  hakim.  Mereka mendapatkan  kewenangan  penuh  untuk   menetapkan  tersangka  atau  terdakwa untuk  dapat  dilakukannya  penangguhan  penahanan  atau  tidak  dengan  melihat beberapa pertimbangan yang diatur dalam pasal 21 ayat (1) KUHAP.
Pandangan subjektif  akan berbeda-beda pada  setiap orang. Setiap orang  akan berbeda  pendapat  dalam  menetapkan  suatu  keputusan.  Maka  selanjutnya  penulis akan  menganalisa  secara  subjektif  menurut  pandangannya  mengenai  penangguhan penahanan terhadap (GA) Pasal 21 ayat (1) KUHAP.
Menurut  Kabid  Humas  Polda  Metro  Jaya  Kombes  Yusri  Yunus  mengatakan bahwa ditangguhkannya penahanan terhadap (GA) dikarenakan alasan kemanusiaan dan   tersangka    kooperatif.   Berdasarkan   pertimbangan   penyidik,   saudari   GA kooperatif  selama  dipanggil  juga  hadir  dalam  setiap  pemeriksaan,  sehingga  diambil satu  kesimpulan  tak  perlu  dilakukan  penahanan.  Sedangkan  alasan  kedua  penyidik tidak  melakukan  penahanan  terhadap  gisel  karena  yang  bersangkutan  mempunyai anak    yang   masih   balita   yang   masih   berusia   empat   tahun   lebih,    maka    perlu bimbingan  orang  tua  khususnyanya  ibunya.  Ia  menegaskan  bahwa  penyidik mempunyai  kewenangan  untuk  melakukan  penahanan  apabila  tersangka  tidak kooperatif, melarikan diri, dan berupaya menghilangkan barang bukti. 7
Dari  penjelasan  diatas   terhadap  (GA)   tidak  dilakukan  penahanan   dengan alasan karena tersangka kooperatif dan alasan kemanusiaan. Maksud dari tersangka kooperatif  yaitu  (GA)  memenuhi  semua panggilan  oleh  Polda  Metro  Jaya  dalam  hal dilakukan  pemeriksaan  terhadap  (GA).  Alasan  tersebut  jika  dibandingkan  dengan syarat   yang   diatur   dalam   Pasal   21   ayat   (1)   tidak   ada   kesinambungan   antara
7 Jpnn, “Ini Alasan Polisi Tidak Menahan Gisel”, https://m.jpnn.com/amp/news/ini-alasan- polisi-tidak-menahan-gisel, (diakses pada 4 Maret 2021, pukul 17.34)
keduanya.  Tidak  ada  alasan  “tersangka  kooperatif”  yang  dijadikan  sebagai  syarat untuk  tidak  dilakukan  penahanan.  Sedangkan  alasan  kemanusiaan  yang  dijadikan alasan  sebagai  pertimbangan  untuk  tidak  dilakukan  penahan  terhadap  (GA)  artinya yang  bersangkutan  yaitu  (GA)  mempunyai  anak  yang  masih  balita  yaitu  berusia empat tahun lebih. Alasan ini juga tidak berhubungan dengan apa yang diatur dalam Pasal  21  ayat   (1).   Selanjutnya   Kombes   Yusri   Yunus   mengatakan  bahwa   tidak dilakukan  penahanan  terhadap  (GA)  dengan  alasan  bahwa  penahanan  dapat dilakukan  apabila  tersangka  tidak  kooperatif,  melarikan  diri,  dan  berupaya menghilangkan  barang  bukti.  Hal  ini  sangat  tidak  sesuai  dengan  apa  yang  diatur dalam Pasal 21 ayat (1) KUHP yang mengatakan bahwa  bahwa penahanan terhadap tersangka  maupun  terdakwa  dapat  dilakukan  dalam  hal  adanya  keadaan  yang menimbulkan  kekhawatiran  bahwa  tersangka  akan  melarikan  diri,  adanya  keadaan yang    menimbulkan    kekhawatiran    bahwa    tersangka    akan    merusak    atau menghilangkan  barang  bukti,   adanya   keadaan  yang   menimbulkan   kehawatiran bahwa tersangka akan mengulangi tindak pidana.
Bila  dilihat  lebih  lanjut  dalam  Pasal  21  ayat  (1)  KUHAP,  yang  menyatakan bahwa  syarat  untuk  penahanan  terhadap  tersangka  dapat  dilakukan  jika dikhawatirkan  tersangka  akan  melarikan  diri.  Syarat  tersebut  bisa  sangat  mudah untuk  dapat  dilakukan  oleh  (GA).  Karena  seperti  yang  diketahui  (GA)  merupakan artis  papan  atas  yang  memiliki  materi  dari  segi  keuangan.  Maka  dari  itu  dengan sangat  mudah  jika  (GA)  ingin  melarikan  diri  yang  mengakibatka  perkaranya  tidak dapat dilanjutkan.
Perbedaan  pandangan  subjektif  akan  sangat  berbeda  di  dalam  menetapkan penangguhan  penahanan  seperti  contoh  kasus  yang  telah  dijelaskan  pada  bagian pendahuluan  diatas.  Hak  dalam  memberikan  pandangan  secara  subjektif  yang diberikan  kepada  penyidik,  penuntut  umum  maupun  hakim  dalam  menentukan ditahan  atau  tidak  ditahannya  tersangka  atau  terdakwa  harus  sangat  dilakukan dengan  bijaksana dan  sesuai dengan  aturan-aturan  yang  telah  diatur.  Hal ini sangat diperlukan  untuk  mendapatkan  kepastian  hukum  dan  keadilan  bagi  tersangka maupun terdakwa.

## 3. KESIMPULAN
Mekanisme  penangguhan  penahanan  diatur  dalam  KUHAP  dan  UU  No.  44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Dalam UU tentang Pornografi tidak diatur mengenai tata  cara  penangguhan  penahanan,  hanya  diatur  mengenai  aturan-aturan  tindak pidana  dan  sanksi  pidana.  Sedangkan  KUHAP  mengatur  lebih  rinci  tentang  syarat dapat  dilakukan  penangguhan  penahanan  terhadap  tersangka  maupun  terdakwa. Penangguhan penahanan diatur dalam KUHAP   Pasal 21 ayat (1) KUHAP atau dapat
disebut  dengan  syarat  subjektif  dan  Pasal  21  ayat  (4)  KUHAP  atau  dapat  disebut dengan  syarat  objektif.  Pandangan  subjektif  yang  dilakukan  penyidik  Polda  Metro Jaya  dalam  menangguhkan  penahanan  terhadap  kasus  (GA)  tidak  sesuai  atau berkesinambungan  dengan  Pasal  21  ayat  (1)  KUHAP  menurut  pandangan  subjektif penulis. Terhadap (GA) dijerat Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 29 dan/atau Pasal 8 UU No. 44  Tahun  2008  tentang  Pornografi.  Pengaturan  sanksi  pidana  yang  menjerat  (GA) tersebut berupa pidana penjara lebih dari lima tahun. Jika dilihat dari syarat objektif hal  tersebut  tidak  sesuai dengan  Pasal  21  ayat  (4)  KUHAP.  Pasal  21  ayat  (4)  KUHAP mengatur  bahwa  syarat  untuk  tidak  dapat  ditangguhkan  penahanan  terhadap tersangka  maupun  terdakwa,  apabila  tersangka  atau  terdakwa  tersebut  dihukum dengan hukuman pidana penjara lebih dari lima tahun.

## 4. REFERENSI

## Buku:
Andi Hamzah, (2004). Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.
Yahya    Harahap,    (2008).    Pembahasan    Permasalahan    Dan    Penerapan    Kuhap Penyidikan dan Penuntutan, Sinar Grafika, Jakarta.

## Sumber Internet:
Jpnn,  “Ini  Alasan  Polisi  Tidak  Menahan  Gisel”,  https://m.jpnn.com/amp/news/ini- alasan-polisi-tidak-menahan-gisel.
Muhammad  Radityo  Priyasmoro,  “Kasus  Gisel  Dibandingkan  Dengan  Ibu  Di  Bone Ditahan
Bersama Bayinya, Ini Respon Polisi”,
https://m.liputan6.com/news/read/4466680/kasus-gisel-dibandingkan-dengan-ibu- di-bone-ditahan-bersama-bayinya-ini-respons-polisi.
Lukman    Nurhadi    Arunanta,    “Gisel    Punya    Anak    Kecil,    Akankah    Dijadikan Pertimbangan  Soal  Penahanan”,  https://news.detik.com/berita/d-5314973/gisel- punya-anak-kecil-akankah-dijadikan-pertimbangan-soal-penahanan.

## Peraturan Perundang-undangan:
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP)  Undang-Undang  Nomor  44 Tahun 2008 tentang Pornografi