Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                              e-ISSN : 2745 4053 Vol 4, No 5 Desember 2023 SPECIAL ISSUE |pp: 60-65 | DOI : http://doi.org/10.55338/jpkmn.v4i5. 2095

## Pendampingan Penatausahaan Aset Desa Bagi Aparatur Desa Se-Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri
1) Lilik Purwanti*, 2) Dian Surya Ayu, 3) Soelchan Arief Effendi
1,2) Accounting Department, Faculty of Economics and Business, Universitas Brawijaya, Indonesia Email Corresponding: lilik@ub.ac.id

## INFORMASI ARTIKEL ABSTRAK
Kata Kunci: Aset desa Administrasi Pelaporan
Masalah terkait aset di desa Langenharjo adalah ketidakvalidan dan ketidakpastian informasi aset  karena  kurangnya  pelaporan  aset  secara  rutin.  Hal  ini  disebabkan  oleh  kurangnya  tata kelola  aset  dan  pembaruan  catatan  aset  yang  tidak  sesuai  dengan  kondisi  barang  yang sebenarnya.  Universitas  Brawijaya,  dalam  upaya  pengabdian  kepada  masyarakat, menyelenggarakan  kegiatan  pelatihan  dan  pendampingan.  Kegiatan  ini  bertujuan  untuk memberikan pengetahuan tentang pengelolaan aset desa, khususnya dalam hal tata kelola dan pelaporan  aset  desa.  Kegiatan  ini  dihadiri  oleh  kepala  desa,  sekretaris  desa,  dan  pengelola barang  milik desa.  Pendampingan  dilakukan  dengan  membantu  pengelola  properti  mencatat aset dalam berbagai buku inventaris aset. Hasil dari kegiatan ini berupa Formulir Data Aset Desa dalam format Excel yang mencakup Buku Induk (BI), Kartu Inventarisasi Barang (KIB)
A,  B,  C,  D,  E,  dan  F.  Dokumen tersebut  memuat  rincian  barang milik  desa  Langenharjo di kecamatan Pringan, Kabupaten Kediri.

## ABSTRACT
Keywords: Village asset Administration Reporting
An asset problem that asset information is not truly valid and reliable because they do not make regular asset reports in Langenharjo village. This is because asset administration is inadequate, asset records are not updated according to the real condition of the goods. Brawijaya University in  carrying  out  community  service  carries  out  community  service  activities  in  the  form  of training and mentoring. This activity is carried out in order to provide knowledge about village asset management, especially the administration and reporting of village asset, which will be attended by the village head, village secretary and property administrators. Mentoring activities are carried out by helping property managers record assets in various asset inventory books. The results of administration activities are in the form of the village asset Data Form in Excel form in the form of a Master Book (BI), Goods Inventory Cards (KIB) A, B, C, D, E and F which  contain  details  of  goods  owned  by  Langenharjo  village,  Pringan  sub-district,  Kediri Regency.
This is an open access article under the CC–BY-SA license.

## I. PENDAHULUAN
Lahirnya  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  memperkuat  akan  otonomi  desa,  yang sebelumnya telah  dimiliki desa.  Otonomi  desa  yang berarti  juga  kekuatan  hukum  yang  dimiliki  suatu  desa untuk  dapat  melakukan  beberapa  tindakan  hukum  sesuai  dengan  Undang-Undang  yang  berlaku.  Dalam tindakan  hukum  yang  dimiliki  oleh  desa,  salah  satunya  adalah  aset  desa.  Dampaknya,  Pemerintahan  Desa memiliki kekayaan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahannya. Kekayaan atau aset desa merupakan salah satu hasil kekayaan dari desa yang harus dikelola dan dikembangkan keberadaannya. Pemerintah Desa sebagai satu unsur dominan dari desa perlu memiliki pendapatan dan aset desa tanpa ditunjang oleh elemen- elemen ini pemerintah desa akan menemui kesulitan dalam menjalankan tugasnya.
Salah  satu  sumber  kekayaan  asset  desa  adalah  adanya  penyaluran  dana  desa  sejak  tahun  2015  sampai tahun  2022  menuntut  desa  untuk  mengelola  keuangannya  sendiri  dalam  rangka  mencapai  kemakmuran masyarakat.  Dana  tersebut  digunakan  untuk  mendanai  berbagai  program  dan  kegiatan  pada  bidang pembangunan  desa  dan  pemberdayaan  masyarakat  Desa.  Berbagai  jenis  program  dan  kegiatan  yang  telah
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                              e-ISSN : 2745 4053 Vol 4, No 5 Desember 2023 SPECIAL ISSUE |pp: 60-65 | DOI : http://doi.org/10.55338/jpkmn.v4i5. 2095
dilaksanakan desa turut menghasilkan aset desa. Penggunaan aset desa diharapkan mampu untuk mendukung operasional pemerintah desa dalam mengoptimalkan pelayanannya kepada masyarakat dan untuk memajukan perekonomian desa.
Permasalahan  yang  sering  timbul  dengan  asset  desa  adalah  melakukan  penatausahaan,  pelaporan  dan penghapusan asset desa.  Tidak tertibnya dalam pencatatan atau pembukuan asset desa maka menjadi masalah dalam pengelolaan Barang Milik Desa. Banyak kasus barang hilang tidak jelas letak dan kondisinya, barang inventaris desa dibawa pulang dan bahkan tidak dikembalikan untuk kepentingan pribadi. Kepala desa yang sudah habis masa jabatannya tidak segan membawa laptop atau asset milik desa dan tidak dikembalikan. Hal ini terjadi karena tidak tertibnya tata Kelola asset desa. Masalah lain barang yang dipinjam oleh pihak lain tidak ada bukti peminjaman dan tidak jelas klausul pinjamnya. Jika asset desa dikelola dan digunakana dengan baik maka akan dapat meningkatan pendapatan desa dan memperlancar pelaksanaan pemerintahan desa.
Lilik  et.al  (2020)  memetakan  adanya  permasalahan  yang  sering  terjadi  di  beberapa  desa  adalah  tanah bengkok. Tanah bengkok atau biasa disebut dengan tanah kas desa adalah salah satu Barang Milik Desa. Dalam beberapa kasus tanah bengkok langsung dikerjakan oleh perangkat Desa sebagai ganti tunjangan perangkat desa. Namun, ada permasalahan ketikan tanah desa tetap dikerjakan oleh mantan perangkat desa yang sudah pensiun bahkan sudah meninggal. Perangkat desa yang menjabat saat ini tidak berani atau enggan meminta kembali. Permasalahan yang lain, penghasilan tanah bengkok tidak disajikan pada APBDesa karena praktik seperti  ini  sudah  bertahun-tahun  dan  dianggap  sudah  biasa.  Melihat  permasalahan-permasalahan  tersebut, sangat perlu untuk diluruskan dan diklarifikasi sesuai dengan peraturan yang berlaku saat ini.
Berdasarkan  permasalahan  yang  telah  diidentifikasi  akan  dapat  dirumuskan  usulan  penyelesaian  atau solusi untuk memecahkan masalah tersebut. dengan penatausahaan Barang Milik Desa maka akan diperoleh jumlah dan nilai Barang Milik Desa yang andal, dapat dipercaya dan menciptakan tertib administrasi. Dari kegiatan inventarisasi Barang Milik Desa akan disusun Buku Inventaris yang menunjukkan semua kekayaan desa  yang  bersifat  kebendaan,  baik  yang  bergerak  maupun  yang  tidak  bergerak.  Buku  inventaris  tersebut memuat data meliputi lokasi, jenis/merk type, jumlah, ukuran, harga, tahun pembelian, asal barang, keadaan barang, dan sebagainya. Oleh karena itu, tim Pengabdian dari Universitas Brawijaya melakukan pendampingan Penatausahaan  Aset  Desa  Bagi  Aparatur  Desa  Se-Kecamatan  Plemahan  Kabupaten  Kediri  dalam  rangka peningkatan kapasitas penatausahaan barang milik desa.

## II. MASALAH
a. Penatausahaan Barang Milik Daerah
Dalam  kaitannya  dengan  Aset  Desa  yang  merupakan  bagian  dari  Barang  Milik  Daerah,  tidak  dapat dipisahkan dari rezim Permendagri No. 47 Tahun 2021 terkait dengan Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah. Secara ringkas, Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang di lakukan meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan aset Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal penatausahaan secara spesifik pada pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa bahwa aset desa yang sudah ditetapkan penggunaannya harus diinventarisir dalam buku inventaris aset desa dan diberi kodefikasi.
Penatausahaan  Aset  Desa  bermanfaat  untuk  penyusunan  neraca  Pemerintah  Daerah  setiap  tahun, perencanaan kebutuhan pengadaan, dan pemeliharaan Aset Desa setiap tahun untuk digunakan sebagai bahan penyusunan rencana anggaran, pengamanan administratif terhadap barang milik daerah. Tujuan penatausahaan adalah tertib  administrasi dan tertib  pengelolaan. Penatausahaan yang tertib menghasilkan angka-angka yang tepat  dan  akurat,  tersedianya  database  yang  memadai  sehingga  akan  menghasilkan  laporan  aset  daerah  di neraca  dengan  angka  yang  tepat  dan  akurat.  Terwujudnya  tertib  administrasi  pengolahan  Aset  Desa  yang Efektif, Efisien, Optimal dan Akuntabel. Hasil laporan dalam penatausaan Aset Desa digunakan sebagai bahan untuk menyusun catatan laporan keuangan (CaLK) dan Neraca Pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tertib pengelolaan, tersedianya database hasil penatausahaan Aset Desa yang memadai dapat digunakan dalam penyusunan neraca Pemerintah Daerah, perencanaan kebutuhan, pengadaan dan pemeliharaan, bahan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran.
b. Barang Milik Desa/Aset Desa
Undang-  Undang  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Desa  Pasal  1  angka  11  mendefinisikan  Aset  Desa merupakan barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                              e-ISSN : 2745 4053 Vol 4, No 5 Desember 2023 SPECIAL ISSUE |pp: 60-65 | DOI : http://doi.org/10.55338/jpkmn.v4i5. 2095
Pendapatan  dan  Belanja  Desa  atau  perolehan  hak  lainnya  yang  sah.  Selanjutnya,  dalam  Peraturan  Menteri Dalam Negeri No 1 Tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa dalam pasal 2 aset desa terdiri atas Kekayaan asli desa , Kekayaan milik desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa, Kekayaan desa yang diperoleh dari  hibah  dan  sumbangan  atau  yang    sejenis,  Kekayaan  desa  yang  diperoleh  sebagai  pelaksanaan  dari perjanjian/kontrak dan/atau diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang, Hasil kerja sama desa; dan Kekayaan desa yang berasal dari perolehan lain yang sah.
Nurdinawati  (2019:30)  menjelaskan  bahwa  dalam  rangka  pengelolaan  aset  desa,  semua  proses  harus dijalankan mengikuti asas atau prinsip dasar pengelolaan barang milik negara (BMN). Asas atau prinsip dasar dalam  pengelolaan  aset  desa  adalah  sebagai  berikut  yakni  Asas  Fungsional,  Asas  Kepastian  Hukum,  Asas Keterbukaan, Asas Efisiensi, Asas Akuntabilitas dan Asas Kepastian Nilai. Sebagai tambahan, Dalam Garis (2017)  Agar  mengetahui  pengelolaan/pelaksanaan  tersebut,  maka  penting  diperlukan  pengamatan  dan perhatian dalam proses implementasi sampai evaluasi guna mengetahui gambaran praktis- empiris dan juga untuk menggambarkan berbagai faktor yang dapat mempengaruhinya dalam implementasi tersebut.
Aset desa yang merupakan kekayaan milik desa perlu dilakukan tata kelola secara baik guna mendukung akuntabilitas  keuangan  pemerintah  desa  dalam  rangka  memberikan  manfaat  yang  sebesar-besarnya  bagi masyarakat desa. Pengelolaan aset desa diamanatkan pada pengelola asset desa yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris  Desa,  Kaur  Umum  dengan  Pembinaan  dan  Pengawasn  melalui  Aparat  Pengawasan  Intern Pemerintah (APIP), Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Camat, Pengelolaan Aset Desa merupakan rangkaian  kegiatan  mulai  dari  perencanaan,  pengadaan,  penggunaan,  pemanfaatan,  pengamanan, pemeliharaan,  penghapusan,  pemindahtanganan,  penatausahaan,  pelaporan,  penilaian,  pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset Desa. Untuk itu pemerintah telah mengatur tata kelola aset desa ini melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2016 tentang Aset Desa. Pelaksanaan Pengelolaan aset Desa dipimpin oleh Kepala Desa dan dibantu Sekretaris Desa. Ketentuan tentang pengelolaan aset Desa:
1. Aset Desa yang berupa tanah ketika dipinjamsewakan harus mendapat ijin tertulis dari Bupati/walikota.
2. Aset desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa.
3. Aset desa berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib.
4. Aset  desa  dapat  diasuransikan  sesuai  kemampuan  keuangan  desa  dan  dilaksanakan  sesuai  ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Aset desa dilarang untuk diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada pemerintah desa.
6. Aset desa dilarang digadaikan atau dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.
Selanjutnya pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa paling lama 2 (dua)  tahun  sejak  diberlakukannya  undang-undang  tersebut,  Pemerintah  Daerah  bersama  Pemerintah  Desa wajib melakukan inventarisasi aset desa sebagai gerbang awal pencapaian tata kelola yang baik atas aset desa. Selanjutnya aset desa tersebut yang ditetapkan penggunaannya lalu ditatausahakan dalam buku inventaris aset desa  dan  diberi  kodefikasi.  Selain  peraturan  tersebut,  berbagai  regulasi  terkait  tata  kelola  aset  desa  telah diterbitkan baik di tingkat pusat oleh Kementerian Dalam Negeri maupun di tingkat daerah melalui peraturan Kepala Daerah tentang pedoman teknis tata kelola aset desa, namun pelaksanaannya belum efektif. Terbitnya Surat  Edaran  Menteri  Dalam  Negeri  nomor  143/1348/BPD  tanggal  22  Maret  2021  perihal  pembinaan  dan pengawasan  pelaksanaan  inventarisasi  aset  desa,  menjadi  dorongan  pemerintah  kabupaten/kota  dan pemerintah desa untuk segera melakukan perbaikan tata Kelola aset desa yang dimulai dengan melaksanakan inventarisasi aset desa.
c. Inventarisasi Aset Desa
Inventarisasi  aset  desa  adalah  kegiatan  untuk  melakukan  pendataan,  pencatatan,  dan  pelaporan  hasil pendataan aset desa. Purwanti dan Fatmawati (2020) menjelaskan bahwa tujuan dari inventarisasi barang milik daerah  dalam  hal  ini  asset  desa  adalah  agar  semua  asset  desa  dapat  terdata  dengan    baik  dalam  upaya mewujudkan  tertib    administrasi  dan  mempermudah  pelaksanaan  pengelolaan  asset  desa.Inventarisasi  ini dilakukan  terhadap  seluruh  aset  milik  desa  ataupun  dalam  penguasaan  desa,  baik  secara  fisik,  catatan,  dan dokumen  sumber  lainnya.  Inventarisasi  dilakukan  dengan  mendaftarkan  satu  per  satu  aset  desa  dicatat  dan didaftarkan  dalam  buku  inventaris  aset  dengan  mencantumkan  kodefikasi  barang.  Kodefikasi  barang
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                              e-ISSN : 2745 4053 Vol 4, No 5 Desember 2023 SPECIAL ISSUE |pp: 60-65 | DOI : http://doi.org/10.55338/jpkmn.v4i5. 2095
merupakan  pemberian  kode  barang  pada  aset  desa  dalam  rangka  pengamanan  dan  kepastian  status kepemilikan.
Pelaksanaan inventarisasi aset desa merupakan salah satu tugas dan tanggung jawab dari pengurus aset desa,yang selanjutnya dikoordinasikan oleh Sekretaris Desa selaku pembantu pengelola aset desa. kegiatan inventarisasi aset desa ini juga merupakan salah satu bentuk dari upaya pengamanan aset desa. Hasil kegiatan inventarisasi aset desa dituangkan dalam Buku Inventaris Aset Desa serta Laporan Aset Desa. Semua aset desa merupakan sasaran inventarisasi yaitu seluruh barang milik desa baik yang berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak, yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak  lainnya  yang  sah,  baik  yang  berada  dalam  penguasaan  pemerintah  desa  maupun  yang  berada  pada penguasaan pihak lain. Dalam pelaksanaannya, inventarisasi aset desa dapat dibarengi dengan penilaian aset apabila memang diperlukan. Pelaksanaan inventarisasi dan penilaian aset desa dilaksanakan Pemerintah Desa bersama  Pemerintah  Kabupaten/Kota.  Inventarisasi  aset  desa  bertujuan  untuk  mengetahui  jenis  barang, identitas,  kode,  asal-usul,  tanggal  perolehan,  dan  kondisi  barang  yang  sebenarnya  (baik/rusak  ringan/rusak berat), baik yang berada dalam penguasaan pemerintah desa maupun yang berada dalam penguasaan pihak lain  sehingga  semua  aset  desa  dapat  terdata  dengan  baik  dalam  upaya mewujudkan  tertib  administrasi  dan pengelolaan aset yang akuntabel. Tahapan inventarisasi aset desa adalah sebagai berikut:
Gambar 1: Prosedur Inventarisasi Aset Desa

## III. METODE
Metode  yang  digunakan  untuk  melaksanakan  pendampingan  penatausahaan  asset  desa  di  desa Langenharjo, kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri dibagi menjadi 2 (dua) bagian. Bagian pertama kegiatan sosialisasi  tentang  penting,  tujuan,  dan  manfaat  dari  pengelolaan  asset  desa  dan  khusus  penekanan  pada pembuatan  daftar  asset  desa.  Kegiatan  sosialisasi  dilakukan  oleh  tim  dosen.  Sosialisasi  dilakukan  kepada pengelola Barang Milik Desa meliputi: kepala desa, sekretaris desa, bendahara dan staf administrasi Barang Milik  Desa  atau  pengurus  aset  desa.  Kegiatan  sosialisasi  memberikan  gambaran  kepada  mitra,  apa  yang dimaksud  dengan  Barang  Milik  Desa,  tujuan  dan  manfaat  dilakukannya  pengelolaan  asset  desa,  tahapan penatausahaan  aset  desa,  dokumen  untuk  penatausahaan  asset  desa,  dan  membuat  laporan  kekayaan  desa. Sosialisasi dilakukan pada 10 Juli 2023, yang dilaksanakan di Kantor Desa Langenharjo, kecamatan Plemahan, kabupaten Kediri.
Kegiatan pendampingan dilakukan oleh dosen dan dibantu oleh mahasiswa S1, S2 dan S3 yang terlibat dalam kegiatan pengabdian. Kegiatan pengabdian ini bagi mahasiswa S1 setara dengan kegiatan KKNP yaitu bobot  3  sks.  Pendampingan  penatausahaan  aset  desa  dilakukan  kurang  lebih  selama  1,5  –  2  bulan  dengan mempertimbangkan jumlah dan variasi BMDesa. Penatausahaan dilakukan oleh tim lapang yang terdiri dari 4 orang mahasiswa di bawah supervisi tim pengabdian. Selain itu tim lapang juga dibantu atau didampingi oleh pengurus  barang  desa  untuk  menunjukkan  catatan  barang  yang  ada,  jumlah  barang  dan  letak  asset  desa. Sebelum  terjun  ke  lapangan,  mahasiswa  atau  tim  lapang  akan  diberi  penjelasan  bagaimana  tahapan  dan pelaksanaan sosialisasi dan pendampingan penyusunan dokumen pembukuan BMDesa.
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                              e-ISSN : 2745 4053 Vol 4, No 5 Desember 2023 SPECIAL ISSUE |pp: 60-65 | DOI : http://doi.org/10.55338/jpkmn.v4i5. 2095

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pelatihan dan pendapingan penatausahaan Barang Milik Desa (Aset Desa) dikuti oleh perangkat desa se- kecamatan Plemahan. Ada 17 desa dan setiap desa mengirimkan 2 orang tetapi ada 4 desa yang mengirimkan 1 orang sehingga jumlah peserta 30 orang. Kegiatan pelatihan dan pendampingan dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 2023 mulai jam 09.00 sampai 17.00. Rincian alokasi waktu jam 09.00-12.00 penyampaian materi dan dilanjutkan  pendampingan jam  13.00-17.00.  Penyampaian  materi  pengelolaan  aset  desa dan penatausahaan aset  desa  oleh  ibu  Dr.  Lilik  Purwanti,  M.Si.,  Ak  dan  pendampingan  oleh  Dian  Surya  Ayu  Fatmawati  dan Sartika Fasta.

## Gambar 2: Foto Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan
Dalam  penyampaian  materi  lebih  ditekankan  pada  pentingnya  mengelola  aset  khususnya  melakukan penatausahaan atas aset yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan aset desa. Peserta pelatihan merasakan  manfaat  dari  kegiatan  ini,  selama  ini  kurang  memperhatikan  penatausahaan  aset  desa.  Di  desa pemegang buku aset hanya mempunyai catatan daftar aset yang dimiliki oleh desa dan tidak jelas asal usul dan statusnya,  ukurannya  bahkan  ada  yang  tidak  ada  nilainya  atau  harga  perolehannya.  Dengan  mengikuti pelatihan  ini,  peserta  antusias  untuk  menyarankan  pelatihan  lanjutan.  Peserta  ingin  tahun  bagaimana  cara melakukan  inventarisasi  aset,  yang  selama  ini  belum  pernah  dilakukan.  Ada  satu  desa  yang  mempunyai pembukuan  dengan  format  KIBAR  meskipun  isinya  bermacam-macam  aset  yang  dimiliki.  Jadi  belum menunjukkan KIBAR masing-masing jenis aset yang dimiliki oleh desa.

## V. KESIMPULAN
Penatausahaan  merupakan  rangkaian  kegiatan  yang  di  lakukan  meliputi  pembukuan,  inventarisasi  dan pelaporan  aset  Desa  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku.  Dalam  pelaksanaannya  urgensi  atas  kebutuhan laporan asset desa yang akuntabel dan reliabel menjadi hal yang tidak dapat dipungkiri dari amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri No 1 Tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa. Dalam pelaksanaan penatausahaan tersebut  dilakukan  prooses  inventarisasi  asset  desa.  Pembukuan  menghasilkan  daftar  BMD  dalam  bentuk KIBAR dan KIR. Kegiatan inventarisasi untuk memastikan bahwa BMD secara fisik atau nyata sama dengan catatan, BMD benar milik pemda dan diperoleh daftar BMD yang benar dan akurat. Selanjutnya BMD harus dilaporkan  sesuai  dengan  jenjang  pelaporan.  Hasil  pelatihan  pada  aparatur  perangkat  desa  se-kecamatan Plemahan menghasilkan pembukuan dengan format KIBAR meskipun belum sepenuhnya sempurna.

## DAFTAR PUSTAKA
Garis, R. R. 2017. Analisis Implementasi 4 Program Prioritas Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Di Kabupaten Ciamis (Studi kasus pada lima desa di Kabupaten Ciamis). MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 3(2), 108-130.
Lilik et. al . 2020. Bunga Rampai Akuntansi Publik: Isu Kontemporer Akuntansi Publik . Penerbit: Unitomo Press. Retrive from: https://www.iaijawatimur.or.id/course/ interest/detail/11
Purwanti,  L.  dan   Fatmawati,  D.S.A.  2020.  The  Meaning  Of  Regional  Assets  Inventorying:  Perspective  Of  Asset Administrators. Proceedings of the 23rd Asian Forum of Business Education(AFBE 2019) Series. Advances in Economics, Business and Management Research. ISBN 10.2991/aebmr.k.200606.026. ISSN 2352-5428 Nurdinawati, E. 2019. Buku Pintar Pengelolaan Aset Desa. Temanggung: Desa Pustaka Indonesia.
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                              e-ISSN : 2745 4053 Vol 4, No 5 Desember 2023 SPECIAL ISSUE |pp: 60-65 | DOI : http://doi.org/10.55338/jpkmn.v4i5. 2095
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa . Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri No.  47  Tahun  2021  tentang  Tata  Cara  Pelaksanaan  Pembukuan,  Inventarisasi,  dan Pelaporan Barang Milik Daerah .
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 143/1348/BPD tanggal 22 Maret 2021 Perihal Pembinaan Dan Pengawasan Pelaksanaan Inventarisasi Aset Desa.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Zed, M. 2008. Metode Penelitian Kepustakaan . Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.