## PERLINDUNGAN ANAK DARI KONTEN BERBAHAYA MEDIA ELETRONIK DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
Murtiningsih Universitas Wiralodra
Email : murti.kartini76@gmail.com

## ABSTRACT
Children  are  the  hope  of  a  nation.  They  are  our next  generation,  and  in  their  hands  the future  of  this  nation  will  be  laid.  As  the  successor  of  the  nation,  it  is  necessary  for  the present generation to provide protection to them from moral damage caused by the use of dangerous  content  in  printed  and  electronic  media,  especially  content  that  contains elements  of  violence  and  pornography.  This  research  used  normative  research  method which is based on the study of legal  materials from the literature and is  as a process to find the rule of law, legal principles, and legal doctrines in order to answer the contents of the law encountered. The legal protection for children and women is indeed an absolute thing to be done by the government. They are the institution responsible for the continuity of an orderly, peaceful and prosperous community life. The legislation that regulates the legal protection of children from dangerous content in printed and electronic media is still general. There are no specific rules aimed at providing legal protection for children from dangerous content that might be present in printed and electronic media.
Keywords: Child Protection, Electronic Media, Dangerous Content.

## I. PENDAHULUAN
Perkembangan  kehidupan  masyarakat  dan  kemajuan  teknologi  dewasa  ini  secara tidak  langsung  juga  memicu  perkembangan  dan  keberagaman  perilaku  kejahatan  dalam masyarakat,  kejahatan  dapat  terjadi  kepada  siapa  saja  tidak  hanya  orang  dewasa  akan tetapi juga sering terjadi terhadap anak kalau kita perhatikan informasi yang ada di media cetak  maupun  elektronik  kasus  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  cenderung mengalami  peningkatan.Perlindungan  terhadap  anak  dalam  konstitusi  kita  dinyatakan sangat  tegas  bahwa  negara  menjamin  hakatas  keberlangsungan  hidup,  tumbuh  dan berkembang serta menjamin perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak  yang  terlahir  harus  mendapatkan  hak-haknya  tanpa  anak  tersebut  meminta.  Hal  ini sesuai  dengan  Konvensi  hak  anak  yang  diratifikasi  oleh  Pemerintah  Indonesia  melalui Keputusan  Presiden  Nomor  36  Tahun  1990  yang  mengemukakan  tentang  prinsip-prinsip
umum perlindungan anak, yaitu non diskrimnasi, kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak 1 .
Kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan pemanfaatannya dalam berbagai  bidang  kehidupan  memadai  perubahan  peradaban  manusia  menuju  masyarakat informasi.Internet  adalah  produk  TIK  yang  memudahkan  setiap  orang  memperoleh  dan menyebarkan  informasi  dengan  cepat,  murah  dan  menjangkau  wilayah  yang  sangat  luas. Pemanfaatan  internet  tidak  hanya  membawa  dampak  positif,  akan  tetapi  juga  dampak negative.  Salah  satu  dampak  negative  dari  pemanfataan  internet  adalah  penyebaran informasi bermuatan pornografi yang menjadi perhatian serius dari Pemerintah.
Kata  pornografi  berasal  dari  kata  pornos  maksudnya  melanggar  kesusilaan  atau cabul  dan  grafi  yang  berarti  tulisan  dan  selanjutnya  sekarang  meliputi  juga  gambar  dan patung.  Pengertian  pornografi  ini  diperluas  mananya  dalam  Pasal  1  angka  1  UU  No.  44 Tahun  2008,  yaitu  gambar,  sketsa,  ilustrasi,  foto,  tulisan,  suara,  bunyi,  gambar  bergerak, animasi,  kartun,  percakapan,  gerak  tubuh,  atau  bentuk  pesan  lainnya  melalui  berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum,  yag membuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.
Mendidik anak sama halnya dengan merawat batang pohon, ketika pohon itu masih kecil  akan  lebih  mudah  membentuk  batang  atau  ranting-ranting  pohon  tersebut  sesuai dengan  harapan  kita.  Namun sebaliknya,  jika  pohon  itu  sudah  tumbuh  besar  dan  batang pohonya  sudah  keras,  tentu  akan  lebih  sulit  untuk  meluruskannya  atau  membentuknya sesuai dengan harapan.  Kadang-kadang dari pada menjadi lurus boleh jadi batang pohon yang sudah besar tersebut malah menjadi patah 2 .
Anak adalah harapan bangsa yang merupakan generaasi penerus, dimana ditangan merekalah nantinya masa depan bangsa ini akan diletakan. Sebagai penerus bangsa, maka kewajiban  generasi  sekarang  untuk  memberikan  perlindungan  kepada  mereka  dari kerusakan  moral  yang  disebabkan  penggunaan  konten-konten  berbahaya  dalam  media cetak dan elektronik, terutama konten yang mengandung unsur kekerasan dan pornografi.
Memasuki  tahun  2010  kekerasan  yang  dialami  anak  semakin  banyak.Tahun  2009 dari  1.998  kasus yang  diadukan  ke  Komnas  PA  (1.736  kasus  tahun  2008).  Sekitar  62,7 persen dari 1.998 kasus termasuk kekerasan seksual (sodomi, perkosaan, pencabulan, dan incest). Hasil dari pantauan dan monitoring Komisi Nasiional Perlindungan Anak selama
1 Rika Saraswaty, Hukum Perlindungan Anak di Indonesia, Bandung, Citra Aditya Bhakti, 2009, hlm. 1
2 Sri  Mulyanti, Perkembangan  Psikologi  Anak,  Laras  Media  Prima,  Yogyakarta,  2013,  hlm.  Vii.  (dalam Jurnal Varia Justitia Vol. 10 No. 2 Oktober 2014)
Januari-Juni  2010  mencatat  beberapa  kasus  yang  terjadi.  Pada  kasus  kekerasan  ini  yakni terdapat  453  kasus  kekerasan  fisik  pada  anak,  sebanyak  646  anak  mengalami  kasus kekerasan  seksual,  dan  pada  kekerasan  psikis  terpantau  sebanyak  550.  Kasus  penculikan dan pornografi pada anak masing-masing tercatat 69 kasus penculikan dan 30 kasus anak yang  terlibat  dalam  pornografi 3 .  Linda  Amalia  Sari  Gumelar  dalam  siaran  Pers  nya menyatakan  harapannya :  “perempuan  dan  anak  Indonesia  mendapat  perlindungan  dari tindakan  kekerasan,  diskrimi nasi,  eksploitasi  dan  perlakuan  salah.”  Sosialisasi  besarnya anggaran  untuk  perlindungan  anak  dan  perempuan  di  sambut  baik  Komisi  Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) 4 .
Dalam  pornografi  ini,  anak  biasanya  yang  selalu  menjadi  korbannya.Pornografi yang marak beredar pada masa sekarang dalam berbagai bentuk yang dapat dengan mudah dan  murah  diperoleh  oleh  anak-anak. Seperti  dalam  bentuk  game  palystation,  video ditelefon genggam, pesan singkat (sms), situs-situs porno di internet atau gambar-gambar seronok di Koran atau majalah. Belum lagi kalau disebutkan vcd-vcd porno atau tayangan televise yang cenderung mengumbar sensualitas dan seksualitas.
Tanpa  disadari  anak-anak  dapat  mengkonsumsi  semua  konten  tersebut  secara bebas,  tanpa  ada  pengawasan  yang  ketat  dari orang  tua.  Bukan  tidak  mungkin, dikarenakan  konten-konten  berbahaya  tersebut,  seperti  tndakan  kekerasan  dan pornografidi  media  massa,  maka  lambat  laun  akan  merubah  persepsi  anak  tentang  apa yang dilihatnya. Anak akan menganggap bahwa masalah pornografi dan kekerasan adalah sebuah hal atau tindakan yang wajar dan biasa saja, sehingga bisa mengakibatkan mereka juga akan meniru dan melakukan tindakan yang serupa.
Jika  kita  melihat  media  cetak  yang  beredar,  misalnya  di  Kota  Indramayu,  akan dijumpai begitu banyak media elektronik di warnet-warnet yang sebenarnya tidak layak di mainkan  atau  di  peruntukan  untuk  anak-anak.  Tetapi  dalam  kenyataan  nya  anak-anak dapat  dengan  mudah  memainkan  atau  menyewa  internet  di  warnet-warnet  yang  bebas  di peruntukan bagi siapa saja baik anak-anak maupun orang dewasa tanpa pengawasan dari para  penegak  hukum  baik  pihak  polri  maupun  pihak  polisi  pamong  praja.  Banyaknya warnet-warnet  yang  dengan  mudah  anak-anak  meyewa  atau  bermain  di  warnet  dengan
3 Pusat Data & Informasi, “ Fakta dan Data Pelanggaran Hak Anak di Indonesia periode Januari-Juni 2010, ”Jurnal  Kecil  Fakta  &  Data  Pelanggaran  Hak  Anak,  1 September  2010  (pada  Jurnal  Dinamika  Hukum Vol. 11 No. 2 Mei 2011.
4 Linda Amalia Sari Gumelar, Siaran Pers, Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Republika 14 April 2010, dalam Jurnal Dinamika Hukum Vol. 11 No. 2 Mei 2011 hlm. 202
alasan  game  dan  lain  sebagainya  sehingga  bebas  anak-anak  tersebut  untuk  melihat tampilan berbentuk pornografi mauapun dengan konten kekerasan.
Padahal  apabila  mengacu  kepada  peraturan  perundang-undangan  yang  ada,  telah diatur tentang pemberitaan dan distribusi media cetak maupun elektronik. Pasal 13 ayat (2) UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang pronografi menyebutkan pembuatan, penyebarluasan, dan  penggunaan  pronografi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  harus  dilakukan  di tempat  dan  dengan  cara  khusus,  misalnya  penempatan  yang  tidak  dapat  dijangkau  anak- anak  atau  pengemasan  yang  tidak  menampilkan  atau  menggambarkan  pornografi.  Pada kenyataannya  hal  yang  berbeda  terjadi  di  lapangan.Dengan  mudah  siapa  saja  termasuk anak-anak dapat memperoleh media cetak dan elektronik dan menonton serta memainkan atau mendengar konten-konten berbahaya tersebut.
Berbicara  mengenai  anak  adalah  hal  yang  sangat  penting  karena  anak  merupakan potensi  nasib  suatu  generasi  atau  bangsa  di  masa  mendatang.Anak  merupakan  cerminan sikap  hidup  bangsa  dan  penentu  perkembangan  bangsa  tersebut 5 . Dengan  demikian perlindungan  anak  terhadap  konten  berbahaya  dirumuskan  sebagai  berikut: Bagaimana pengaturan mengenai  perlindungan hukum terhadap  anak  dari  konten  berbahaya  dalam media cetak maupun elektronik? dan bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap hal tersebut  oleh  badan  hukum  media  cetak  dan  elektronik  berdasarkan  Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014?

## II. METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metode  pendekatan yuridis  normatif  yaitu dengan menggunakan  bahan  hukum  sekunder. Dalam  spesifikasi  penelitaian  berupa  deskriptif analisis  yaitu  dengan  menggambarkan  penelitian  berdasarkan  analisa  bahan  hukum skunder.
Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan sebagai upaya untuk memperoleh data  yang  diperlukan  dalam  penyusunan penelitian ini,  adalah  melalui  Penelitian Kepustakaan (library research), yaitu suatu bentuk teknik pengumpulan data dengan cara mengkaji  dan  menelaah  bahan-bahan  kepustakaan  dengan  mempergunakan  bahan  data sekunder berupa bahan-bahan hukum baik primer, maupun sekunder.
5 Wagiati Sutedjo, Hukum Pidana Anak, Cetakan ketiga, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 5
Teknik analisis data yang  digunakan  yaitu  kualitatif  yaitu  menggambarkan  fakta- fakta dan fenomena berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## III. PEMBAHASAN

## 3.1. Pengaturan  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Dari  Konten  Berbahaya Dalam Media Cetak Atau Elektronik
Secara  khusus  tidak  ada  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  secara lengkap  pengaturan  perlidungan  anak  dari  konten  berbahaya,  baik  untuk  media  cetak maupun  media  elektronik,  melainkan  tersebar  dalam  beberapa  peraturan  perundang- undangan.Namun demikian, dalam peraturan perundang-undangan yang tersebar tersebut, secara umum diatur bahwa baik lembaga pers (media cetak dan media elektronik) maupun lembaga penyiaran mempunyai kewajiban untuk mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan  perlindungan  hukum terhadap anak dari konten berbahaya media cetak dan elektronik adalah:
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
5. Peraturan  Menteri  Negara  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak Nomor  2  tahun  2010  tentang  Rencana  Aksi  Nasional  Pencegahan  dan Penanganan Kekerasan Terhadap Anak. Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Undang- Undang  Penyiaran  (Undang- Undang  No.  32  Tahun  2002)  disebutkan  bahwa penyiaran  melalui  televise  dilakukan  oleh  lembaga  penyiaran  swasta  yaitu lembaga  penyiaran  yang  bersifat  komersial  berbentuk  badan  hukum  Indonesia, yang  bidang  usahanya  hanya  menyelenggarakan  jasa  penyiaran  radio  atau televisi.
Dari  pengaturan  tersebut  dapat  dipahami  bahwa  jika  akan  melakukan  usaha penyiaran,  maka  harus  berbentuk  badan  hukum,  yang  diakui  oleh  hukum  Indonesia, misalnya  Perseroan  Terbatas  (PT),  yayasan  atau  koperasi.  Sebagai  contoh  adalah  PT. Rajawali  Citra  Televisi  Indonesia  (RCTI),  PT.  Indosiar  Visual  Mandiri  (Indosiar),  PT. Andalas  Televisi  (ANTV),  PT.  Surya  Citra  Televisi  (SCTV)  dan  lain  sebagainya.  Selain pengaturan dalam UU Penyiaran, pengaturan lainnya yang juga berhubungan dengan jasa
penyiaran  televisi  adalah  Undang-Undang  Pers,  yaitu  Undang-Undang  No.  40  Tahun 1999. Perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi  perusahaan  media  cetak, media  elektronik,  dan  kantor  berita,  serta  perusahaan media  lainnya  yang  secara  khusus  menyelenggarakan,  menyiarkan,  atau  menyalurkan informasi (Pasal 1 angka 2 UU Pers). Jika diperhatikan, maka untuk jasa penyiaran televisi juga berlaku UU Pers.
Selanjutnya  berhubungan  dengan  konten  dari  media,  baik  cetak  atau  elektronik, salah  satunya  adalah  iklan.  Pasal  13  Undang-Undang  Pers  menyebutkan  bahwa perusahaan iklan dilarang memuat iklan:
a. yang berakibat merendahkan martabat suatu agama dan atau mengganggu kerukunan hidup antar umat beragama, serta bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat;
b. minuman  keras,  narkotika,  psikotropika,  dan  zat  aditif  lainnya  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c. peragaan wujud rokok dan atau penggunaan rokok.
Dalam pasal ini tidak secara eksplisit menyebutkan tentang pelarangan iklan yang berbahaya  bagi  anak.Namun  demikian,  iklan  yang  dibuat  tidak  boleh  mengakibatkan pertentangan  dengan  rasa  kesusilaan  dalam  masyarakat,  tentu  saja  termasuk  didalamya adalah anak-anak, tetapi memang tidak ada pengaturan tentang hal yang berkaitan dengan pelaranga  secara  tegas  tindakan  atau  aksi  kekerasan  dalam  iklan.Padahal  aksi  kekerasan dalam  iklan  juga  merupakan  hal  yang  berbahaya  bagi  anak,  karena  anak  mempunyai kecenderungan untuk meniru tindakan tersebut.
Walaupun  dalam  Pasal  13  UU  Pers  terdapat  hal-hal  yang  dilarang  sebagaimana disebut diatas, tetapi tidak ada sanksi yang tegas dan jelas dalam undang-undang tersebut jika ada perusahaan iklan yang ternyata melanggar aturan ini, atau jika ada lembaga pers yang  menayangkan  iklan-iklan  yang  dilarang  tersebut.  Disamping  pengaturan  dalam  UU Pers, UU Penyiaran juga memberikan pengaturan tersendiri. Pengaturan tersebut memang tidak  secara  detail  yang  melarang  tayangan-tayangan  yang  berbahaya  bagi  anak,  tetapi terdapat  lembaga  independent  tertentu  yang  mempunyai  kewenangan  untuk  membuat regulasi dan mengatur hal-hal mengenai penyiaran.
Lembaga dimaksud adalah Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), baik yang dibentuk di tingkat pusat maupun daerah. Fungsi dari KPI adalah mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan  masyarakat  akan  penyiaran,  sedangkan  kewenangan  yang  dimiliki  oleh  KPI (Pasal 8 UU Penyiaran) adalah:
a. menetapkan standar program siaran;
b. menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran;
c. mengawasi  pelaksanaan  peraturan  dan  pedoman  perilaku  penyiaran  serta  standar program siaran;
d. memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran;
e. melakukan  koordinasi  dan/atau  kerjasama  dengan  Pemerintah,  lembaga  penyiaran, dan masyarakat.
KPI mempunyai tugas dan kewajiban :
a. menjamin  masyarakat  untuk  memperoleh  informasi  yang  layak  dan  benar  sesuai dengan hak asasi manusia;
b. ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran;
c. ikut  membangun  iklim  persaingan  yang  sehat  antarlembaga  penyiaran  dan  industri terkait;
d. memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang;
e. menampung,  meneliti,  dan  menindaklanjuti  aduan,  sanggahan,  serta  kritik  dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran; dan
f. menyusun  perencanaan  pengembangan  sumber  daya  manusia  yang  menjamin profesionalitas di bidang penyiaran.
Berdasarkan  UU  Penyiaran  ini,  maka  KPI  merupakan  lembaga  yang  mempunyai kewenangan untuk mengawasi konten siaran lembaga penyiaran di  Indonesia, khususnya televisi.Disamping itu, KPI juga menerima dan meneliti, bahkan sampai  menindaklanjuti apabila  ada  aduan,  sanggahan,  kritik  dan  apresiasi  yang  berasal  dari  masyarakat  terkait dengan  penyelenggaraan  siaran  televisi.Dengan  demikian,  masyarakat  juga  mempunyai kesempatan untuk dapat mengawasi secara langsung konten televisi yang berbahaya bagi anak, dan selanjutnya melaporkan hal tersebut ke KPI, untuk dapat ditindaklanjuti.Tindak lanjut  yang  dilakukan  KPI  bervariasi,  dari  teguran  kepada  stasiun  televisi  terhadap  acara dan  konten  acara  tersebut,  sampai  dengan  perintah  penghentian  penayangan  acara. Pengaturan selanjutnya adalah dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan  Penanganan  Kekerasan  Terhadap  Anak  (Permen  No.  10  Tahun  2010  tentang  RAN PPKTA).  Dalam  Permen  No.  10  Tahun  2010  diuraikan  tentang  program  yang  akan
dilakukan  berkaitan  dengan  pencegahan  dan  penanganan  kekerasan  terhadap  anak. Program-program yang direncanakan adalah:
1. Program Pencegahan dan Partisipasi
2. Program Rehabilitasi Kesehatan
3. Program Rehabilitasi Sosial, Pemulangan dan Reintegrasi Sosial
4. Program Pengembangan Norma dan Penegakan Hukum
5. Program Koordinasi dan Kerjasama
Dalam  hal  ini,  program  yang  akan  dibahas  adalah  program  yang  pertama,  yaitu pencegahan dan partisipasi. Program ini mempunyai tujuan khusus, strategi dan program kerja untuk pencegahan kekerasan terhadap anak.
Tujuan khusus dari program pencegahan dan partisipasi ini adalah:
a. Mewujudkan jaringan kerja dan kelompok yang terintegrasi dan terkoordinasi di antara  instansi  pemerintah,  organisasi  profesi  dan  organisasi  sosial kemasyarakatan  dalam  upaya  pencegahan  dan  penanganan  anak  dari  tindak kekerasan dengan melibatkan partisipasi anak;
b. Menyelenggarakan  sistem  dukungan  yang  berbasis  peran  serta  masyarakat  sipil dalam  upaya  mencegah  kekerasan  terhadap  anak  dengan  melibatkan  partisipasi anak;
c. Menyusun  satuan  acuan  pembelajaran  dengan  melibatkan  partisipasi  anak  yang mendasari  muatan  perlindungan  anak  dalam  mata  pelajaran/mata  kuliah  pada semua tingkat pendidikan dan kode etik pengajaran bagi pendidik/guru, petugas lapas dan panti;
d. Membangun dan memberdayakan wadah atau organisasi anakuntuk memastikan partisipasi  anak  dalam  pemantauan  pelaporandan  fasilitasi  dalam  rangka  upaya pencegahan kekerasan terhadapanak;
e. Menumbuhkan kesadaran baik di kalangan dewasa dan anak untuk menghindari perilaku kekerasan (termasuk diskriminasi) terhadapanak.
Strategi yang dirancang untuk tujuan khusus diatas adalah:
a. Penggalangan  peran  serta  media  dalam  penyebarluasan  bahan  komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE);
b. Penguatan  potensi  seluruh  elemen  masyarakat  dalam  pencegahan  tindak kekerasan terhadap anak dengan berbasis budaya dan agama;
c. Penyediaan akses dan kesempatan bagi partisipasi seluas-luasnya kepada semua anak dalam sistem dan mekanisme pembuatan kebijakan publik;
d. Penguatan  jaringan  organisasi  yang  berbasis  keanggotaan  anak  di  tingkat nasional,  provinsi,  dan  kabupaten/kota  agar  mereka  bisa  berpartisipasi  secara maksimal  dalam  perencanaan,  implementasi,  pemantauan  dan  evaluasi  program penghapusan kekerasan terhadap anak;
e. Pembentukan kaukus anak di legislatif.
Kemudian program kerja yang dipersiapkan adalah:
a. Kampanye  Anti  Kekerasan  Terhadap  Anak  melalui  kegiatankegiatan  berbasis masyarakat  dan  program  pendidikan  secara  formal  (dimasukkan  dalam kurikulum) dan informal (pelatihan, semiloka, talk show, ceramah, dll);
b. Fasilitasi,  pelatihan-pelatihan  Pencegahan  dan  Penanganan  Kekerasan  Terhadap Anak  bagi  aparat  pemerintah,  penegak  hukum,  tenaga  medis  dan  para  medis, tokoh  agama,  tokoh  masyarakat,  pendidik,  wartawan,  orangtua/keluarga  dan pelatihan tentang pengasuhan dan perawatan anak serta hak anak;
c. Penyusunan  model  pencegahan  Kekerasan  Terhadap  Anak  berbasis  masyarakat dan  kebudayaan;  model  deteksi  dini  pencegahan  anak  dari  kekerasan, pembentukan kelompok pemantau;
d. Penyusunan model mekanisme pencegahan tindak kekerasanterhadap anak;
e. Penyusunan  modul  pengorganisasian  anak,  sosialisasi  danpembentukan kelompok anak pemantau, bagi anak-anak sekolahdan anak-anak di masyarakat;
f. Penyusunan  pedoman  pemantauan  dan  pembentukan  kelompokpemantau  tindak kekerasan anak di tempat-tempat khusus;
g. Penyusunan  data  base,  pelatihan  pengoperasian  data  base,  danpemberdayaan anak dalam pembuatan media ramah anak;
h. Penyusunan  kode  etik  bagi  pendidik/guru,  petugas  Lapas  dan  panti,dll  serta pedoman proses konsultasi dengan anak dan pelatihanfasilitator konsultasi anak.
Kegiatan utama antara lain yang berkaitan dengan pencegahan kekerasan terhadap anak  adalah  pelatihan  bagi  jurnalis  dan  pengelola  media  dalam  memuat  berita  terkait kekerasan  terhadap  anak  dan  pelatihan  pengembangan  kemampuan  masyarakat: lifeskill, resiliency untuk  pencegahan  kekerasan  terhadap  anak.  Dalam  memberikan  perlindungan terhadap anak, tetap harus diperhatikan bahwa anak merupakan makhluk yang lemah yang harus dilindungi dan memerlukan perhatian khusus.
Penerapan  peraturan  perundang-undangan  juga  harus  memperhatikan  asas Lex Specialis  Derogat  Legi  Generali,  bahwa  aturan-aturan  yang  lebih  khusus  dapat mengenyampingkan ketentuan yang umum.Dengan demikian, peraturan yang khusus yang berhubungan  dengan  perlindungan  anak  dari  konten  berbahaya  didalam  media  cetak  dan elektronik dapat mengenyampingkan ketentuan yang sifatnya lebih umum.

## 3.2. Pertanggungjawaban Hukum Oleh Badan Hukum Dalam Perlindungan Hukum Terhadap  Anak  Dari  Konten  Berbahaya  Dalam  Media  Cetak  Dan  Media Elektronik
Badan hukum yang dimaksud adalah lembaga penyiaran dan lembaga pers, dalam hal ini adalah perusahaan yang menerbitkan Koran atau majalah dan stasiun televisi yang mempunyai ijin penyiaran dan ijin penerbitan dari pemerintah.Badan hukum adalah subjek hukum yang  dapat  diminta  pertanggungjawaban  apabila  dalam  melakukan  perbuatan hukum  ternyata  melakukan  pelanggaran  ketentuan  yang  ada.  Hal  ini  sudah  diuraikan dalam  bab  dua  laporan  ini,  bahwa  terdapat  beberapa  teori  yang  menerima  keberadaan badan  hukum  sebagai  pendukung  hak  dan  kewajiban.  Undang-undang  yang  mengatur tentang  badan  hukum,  salah  satunya  adalah  Undang-Undang  Perseroan  Terbatas  (PT), yakni  Undang- Undang  Nomor  40  Tahun  2007.  Pasal  1  angka  1  menyebutkan  bahwa Perseroan  Terbatas  atau  Perseroan  adalah  badan  hukum  yang  merupakan  persekutuan modal,  didirikan  berdasarkan  perjanjian,  melakukan  kegiatan  usaha  dengan  modal  dasar yang  seluruhnya  terbagi  dalam  saham  dan  memenuhi  persyaratan  yang  ditetapkan  dalam UU PT dan peraturan pelaksananya.
Pihak  yang  mewakili  PT  baik  didalam  maupun  diluar  pengadilan  adalah  direksi (Pasal  98  UU  PT),  sedangkan  kewenangan  untuk  mewakili  PT  adalah  tidak  terbatas  dan tidak  bersyarat,  kecuali  ditentukan  lain  dalam  undang-undang,  anggaran  dasar  PT  atau keputusan  Rapat  Umum  Pemegang  Saham  (RUPS),  sehingga  jika  terjadi  pelanggaran aturan  yang  berkaitan  dengan  konten  berbahaya  terhadap  anak,  baik  di  media  cetak maupun  elektronik,  maka  direksi  yang  harus  mempertanggungjawabkan  perbuatan tersebut.  Sepanjang  berkaitan  dengan  iklan  yang  ditayangkan  atau  diterbitkan  oleh lembaga  penyiaran  atau  lembaga  pers,  maka  ketentuan  yang  dapat  diberlakukan  adalah Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Undang-Undang No. 8 Tahun 1999).
Lembaga pers maupun lembaga penyiaran tidak boleh melepaskan tanggung jawab atas  iklan  yang  diterbitkan  atau  ditayangkan.  Untuk  itu  diperlukan  peran  serta  dari lembaga-lembaga  tersebut  dalam  menyaring  iklan  yang  akan  mereka  terbitkan  atau
tayangkan. Penyarigan atau sensor ini, dapat dilakukan oleh badan internal dalam lembaga penyiaran.Disamping  itu,  perusahaan  periklanan  juga  seharusnya  hati-hati  dalam menerima  order  dari  kliennya.    Dalam  hal  ini  perusahaan  periklanan  harus  yakin  bahwa produk yang akn diiklankan merupakan produk yang telah lulus uji keamanan dari pejabat yang berwenang 6 .
Pedoman  yang  bisa  digunakan  adalah  Pedoman  Perilaku  Penyiaran  dan  Standar Program Siaran (P3 & SPS) tahun 2009 yang telah dibuat oleh KPI. Aturan tersebut antara lain adalah dalam Pasal 29 P3 & SPS yang mengatur:
(1) Lembaga penyiaran wajib berpedoman pada Etika Pariwara Indonesia.
(2) Lembaga penyiaran dalam menyiarkan siaran iklan niaga dan siaran iklan layanan masyarakat wajib mematuhi waktu siar dan persentase yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Pertanggungjawaban  lembaga  pers  dan  lembaga  penyiaran  dalam  hal  terjadinya pelanggaran  UU  Pornografi  dapat  dilhat  dalam  Pasal  29  UU  Pornografi  yang  mengatur bahwa  “Setiap  orang  yang  memproduksi,  membuat,  memperbanyak,  menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan,  menyewakan,  atau  menyediakan  pornografi  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam)bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua  ratus  lima  puluh  juta  rupiah)  dan  paling  banyak  Rp6.000.000.000,00  (enam  miliar rupiah)”.
Pasal 40 UU Pornografi selanjutnya mengatur:
(1) Dalam hal tindak pidana pornografi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, tuntutan  dan  penjatuhan  pidana  dapat  dilakukan  terhadap  korporasi  dan/atau pengurusnya.
(2) Tindak pidana pornografi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang, baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan  lain,  bertindak  dalam  lingkungan  korporasi  tersebut,  baik  sendiri maupun bersama-sama.
(3) Dalam  hal  tuntutan  pidana  dilakukan  terhadap  suatu  korporasi,  korporasi  tersebut diwakili oleh pengurus.
6 Yusuf  Shofie,  1999, Perlindungan  Konsumen  dan  Instrumen-instrumen Hukumnya,  Citra  Aditya  Bakti, Bandung, 1999, hlm.134
(4) Pengurus  yang  mewakili  korporasi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3)  dapat diwakili oleh orang lain.
(5) Hakim  dapat  memerintahkan  pengurus  korporasi  supaya  pengurus  korporasi menghadap  sendiri  di  pengadilan  dan  dapat  pula  memerintahkan  pengurus korporasi supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.
(6) Dalam  hal  tuntutan  pidana  dilakukan  terhadap  korporasi,  panggilan  untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.
(7) Dalam  hal  tindak  pidana  pornografi  yang dilakukan  korporasi,  selain  pidana penjara  dan  denda  terhadap  pengurusnya,  dijatuhkan  pula  pidana  denda  terhadap korporasi dengan ketentuan maksimum pidana dikalikan 3 (tiga) dari pidana denda yang ditentukan dalam setiap pasal dalam Bab ini. Dengan demikian, lembaga pers dan  lembaga  penyiaran  yang  memang  berbentuk  badan  hukum,  sanksi  dapat diberikan baik kepada korporasi, maupun kepada pengurusnya.

## IV. PENUTUP

## 4.1. Simpulan
Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat di simpulkan antara lain sebagai berikut:
1. Peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan hukum terhadap anak dari  konten  berbahaya  dalam  media  cetak  dan  elektronik  sifatnya  masih  secara umum, belum ada aturan yang khusus dan spesifik yang ditujukan untuk memberi perlindungan  hukum  terhadap  anak  dari  konten  berbahaya  yang  mungkin  ada dalam media cetak dan elektronik.
2. Lembaga  pers  dan  lembaga  penyiaran  dapat  diminta  pertanggungjawabannya, apabila  mereka  melakukan  perbuatan  yang  melanggar  peraturan  perundang- undangan.  Sanksi  yang  diberikan  dapat  dijatuhkan  kepada  korporasi,  maupun kepada pengurus korporasi tersebut.

## 4.2. Saran
Dari kesimpulan diatas dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut:
1. Peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan hukum terhadap anak dari  konten  berbahaya  dalam  media  cetakdan  elektronik  sifatnya  masih  secara umum, belum ada aturan  yangkhusus dan spesifik  yang ditujukan untuk memberi
perlindunganhukum terhadap anak dari konten berbahaya yang mungkin ada dalam media cetak dan elektronik.
2. Lembaga  pers  dan  lembaga  penyiaran  dapat  diminta  pertanggungjawabannya, apabila  mereka  melakukan  perbuatanyang  melanggar  peraturan  perundang- undangan.  Sanksi  yangdiberikan  dapat  dijatuhkan  kepada  korporasi,  maupun kepada pengurus korporasi tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Rika Saraswaty, Hukum Perlindungan Anak di Indonesia, Bandung, Citra Aditya Bhakti, 2009, hlm. 1
Sri Mulyanti, Perkembangan Psikologi Anak, Laras Media Prima, Yogyakarta, 2013, hlm. VII. (dalam Jurnal Varia Justitia Vol. 10 No. 2 Oktober 2014)
Pusat Data  &  Informasi,  “ Fakta  dan  Data  Pelanggaran  Hak  Anak  di  Indonesia periode Januari- Juni  2010,  ”Jurnal  Kecil  Fakta  &  Data  Pelanggaran  Hak  Anak,  1 september 2010 (pada Jurnal Dinamika Hukum Vol. 11 No. 2 Mei 2011.
Linda  Amalia  Sari  Gumelar,  Siaran  Pers,  Kementrian  Pemberdayaan  Perempuan  dan
Perlindungan  Anak,  Republika  14  April  2010,  dalam  Jurnal  Dinamika Hukum Vol. 11 No. 2 Mei 2011 hlm. 202
Wagiati Sutedjo, Hukum Pidana Anak, Cetakan  ketiga, Refika Aditama,  Bandung, 2010, hlm. 5
Yusuf Shofie, 1999, Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.134