## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM
Volume 7 Nomber 1, Februari 2021 P-ISSN: 2356-4164, E-ISSN: 2407-4276 Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja
Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Mobile Banking dalam Transaksi Perbankan
Ni Made Trisna Dewi 1
1 Fakultas Hukum, Universitas Dwijendra E-mail : madetrisnadewishmh@gmail.com
Info Artikel

## Abstract
Masuk:
Diterima:
Terbit:
Keywords: legal protection for mobile banking custumers This essay discusses the legal protection for mobile  banking  custumers,  because  the  mobile banking  product  as  one  of  the  delivery  many benefits but contain many risk on the other side that could cause losses for the custumers. Therefore, the protection  for  mobile  banking  custumers  is requiered  in  order  to  protect  the  rights  of  the custumers  banking  servise.  The  study  was conducted  to  determine  how  the  indonesian  low and  regulations  that  protect  mobile  banking custumers  in  banking  transaction  in  case  of  the error  transaction  electronic  in  review  of  low number  11 of 2008 on  information  and  electronic transactionsas well as the bank’s responsibility for the  mobile  banking  custumers  in  case  of  a transaction  error.  This  study  is  a  normative  study with the literature research method to analyze the book  of  legal  literature  and  the  low  number  8  of 1999 about the custumers protection, low number 10 of 1998 about the indonesia banking sistem, low number  11  of  2008  about  the  transaction  and electronic  information.  The  result  showed  that although  there  is  no  customers  legislation  that specificaly  regulates  mobile  banking,  but  in indonesia  positive  legal  order  there  are  laws  and regulation which has provided legal protection for mobile  banking  custumers.  There  are  law  number 11  of    2008    about  information  and  electronic transaction  as  contained  in  article  1.2  and  3.  The bank’s  responsibility  to  the  custumer  in  case  of
error transaction. The loss is a proxy of fullfillment of  one  custumers  protection  law.  Right  to copensation  in  accordance  with  the  treaty  law  in article  1313  civil law.  Then  the  current  legislation already  includes  aspects  of  legal  protection  for mobile banking custumers. Abstrak Kata kunci:
Perlindungan hukum nasabah pengguna mobile banking
Corresponding Author: Ni Made Trisna Dewi, E-mail: madetrisnadewishmh@gmail.com
Karya  tulis  ini  mengenai  perlindungan  hukum terhadap  nasabah mobile  banking ,  karena  pada prakteknya  produk  layanan mobile  banking yang merupakan salah satu saluran spengiriman layanan perbankan  terkait  erat  dengan  teknologi  yang disatu  sisi  memang  telah  memberikan  banyak manfaat, namun disisi lain mengandung risiko yang dapat  menyebabkan  kerugian  bagi  nasabah.
Sehubungan  dengan  hal  tersebut,  perlindungan terhadap nasabah mobile banking diperlukan dalam rangka  melindungi  hak-hak  nasabah  selaku konsumen jasa perbankan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaturan mengenai  perlindungan  hukum  bagi  nasabah mobile  banking dalam  transaksi  perbankan  jika terjadi error transaksi ditinjau dari Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2008  tentang  informasi  dan transaksi  elektronik  serta  tanggung  jawab  bank terhadap nasabah mobile banking jika terjadi error transaksi. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan metode penelitian kepustakaan menganalisa  buku-buku  literatur  hukum  dan Undang-Undang  yaitu  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun  1999  tentang  perlindungan  konsumen, Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998  tentang perbankan,dan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2008 tentang informasi transaksi  elektronik.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun tidak ada peraturan  Perundang-Undangan  yang  mengatur secara  khusus  mengenai mobile  banking, namun dalam tatanan hukum positif di indonesia terdapat beberapa  peraturan  Perundang-Undangan  yang telah  memberikan  perlindungan  hukum  bagi nasabah mobile  banking. Di  antara  nya  adalah Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang Informasi  dan  TransaksiElektronik  (ITE) seperti yang  terdapat  didalam  Pasal  30  ayat  1,  2  dan  3. Tanggung jawab bank terhadap nasabah jika terjadi error  transaksi,  kerugian  merupakan  perwujudan
dari  pemenuhan  salah  satu  hak  nasabah  dalam Undang-Undang  No  8  Tahun  1999  Tentang perlindungan konsumenyaitu hak untuk mendapatkan  kompensasi,  ganti  rugi  atau penggantian, apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian yang terdapat dalam pasal  1313  Kitab  Undang-Undang  hukum  perdata, dan sebagaimana mestinya. Maka dengan demikian peraturan  Perundang-Undangan  yang  ada  saat  ini sudah  mencakup  aspek  perlindungan  hukum nasabah mobile banking . Terciptanya perlindungan hukum  terhadap  nasabah mobile  banking membutuhkan  keterlibatan  pihak  antara  lain nasabah sendiri, bank, pemerintah dan pihak-pihak terkait lainnya.
@Copyright 2021.

## A. PENDAHULUAN
Perbankan  di  Indonesia  pada  masa  sekarang  ini  telah  mengikuti perkembangan teknologi dan komunikasi. Mobile banking pada umunya disebut M- banking yang  merupakan  sebuah  sistem  layanan  dari  sebuah  lembaga  keuangan seperti  bank  untuk  melakukan  sejumlah  transaksi  keuangan  yang  dapat  diakses langsung oleh nasabah melalui perangkat mobile seperti telepon  seluler. Fasilitas mobile  banking adalah  sebuah  fasilitas  dari  bank  dalam  era  modern  ini  yang mengikuti  perkembangan  teknologi  dan  komunikasi.  Fasilitas mobile  banking ini merupakan fasilitas dalam komunikasi yang bergerak dan diakses melalui telepon seluler  berbasis Global  Sistem  for  Mobile  communication  (GSM). Telepon  seluler merupakan sebuah sistem komunikasi yang sudah dipastikan pada masa sekarang ini dipakai sebagai alat komunikasi yang berguna bagi setiap orang. Dalam sistem perbankan yang memiliki akses mobile banking , di mana setiap orang dapat dengan mudah memakai  fasilitas  seperti  transfer  dana,  informasi  saldo,  mutasi  rekening, informasi nilai tukar uang, pembayaran kartu kredit, telepon, listrik dan asuransi, juga dapat digunakan untuk pembelian isi ulang pulsa.
Dari  uraian  permasalahan  di  atas  dapat  dirumuskan  beberapa permasalahannya  antara  lain:  1.  Bagaimanakah  perlindungan  hukum  nasabah mobile banking dalam transaksi perbankan jika terjadi eror transaksi ditinjau dari undang-undang  No  11  Tahun  2008  tentang Informasi  Transaksi  Elektronik  (ITE)? Dan  Bagaimanakah  tanggung  jawab  bank  terhadap  nasabah  pengguna mobile banking jika terjadi eror transaksi?
METODE
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  penelitian normatif  yaitu  merupakan  penelitian  yang  berfokus  bahan  hukum  sebagai  data utama  yang  meliputi  bahan  primer  seperti  peraturan  perundang-undangan, putusan  hakim,  peraturan  bank  indonesia.  Dan  bahan  hukum  sekunder  yang meliputi buku, hasil penelitian jurnal hukum dan pendapat hukum.
Berdasarkan  atas  penggunaan  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum sekunder dalam penelitian hukum normatif masing-masing dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Bahan hukum primer yaitu dengan membaca literatur tentang hukum perdata, khususnya hukum perlindungan konsumen, peraturan bank indonesia, dan undang-undang  hukum Informasi  Transaksi  Elektronik (ITE),  Undang-undang hukum perbankan serta buku-buku yang relevansinya dengan permasalahan yang akan  dibahas.  2.  Bahan  hukum  sekunder  terdiri  atas  buku-buku  hukum,  jurnal- jurnal hukum, karya tulis hukum, atau pandangan ahli hukum yang termuat dalam media  masa  dan  insiklopedia  hukum  dan  internet  yang  berkaitan  dengan permasalahan yang diteliti.
Pengumpulan data dilakukan dengan teknik analisis data bahan hukum yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi adalah sebagai berikut: 1.  Studi Kepustakaan,  menganalisa  berdasarkan  buku-buku  literatur  hukum  dan  undang- undang  yaitu  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  perlindungan konsumen,  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun 1998  Tentang  Perbankan,  Undang- Undang  Nomor  11  tahun  2008  Tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik.  2. Penelitian  normatif  meliputi  beberapa  hal  seperti  asas-asas  hukum,  sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum.
Karya tulis yang tersaji dalam karya tulis ini mengunakan teknik pengolahan dan analisa data secara analisis kualitatif . Pada tahap ini dilakukan pengolahan data yang telah dikumpulkan, diteliti dan ditetapkan dari hasil penelitian, data tersebut dipilih  dan  dihimpun  secara  sistematis  sehingga  dapat  dijadikan  acuan  dalam melakukan analisis yaitu penelitian yang diharapkan dapat memberikan gambaran tentang  perlindungan  hukum  terhadap  nasabah mobile  banking dalam  transaksi perbankan.Metode  pengolahan  data  yang  dalam  penelitian  ini  diperoleh  dan disusun secara sistematis.

## B. PEMBAHSAN
Pengaturan mobile  banking tidak  terlepas  dari  Undang-undang  Nomor  10 Tahun  1998,  dimana  kegiatan mobile  banking pada  khususnya  dan  penggunaan sarana elektronik lainnya dalam perbankan di Indonesia dimungkinkan oleh adanya pasal  6  huruf  n  bahwa  bank  dapat    melakukan  kegiatan  usaha  lain  yang  lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan Undang Undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Beberapa ketentuan dalam undang- undang ini yang secara tidak langsung berhubungan dengan perlindungan nasabah adalah sebagai berikut:
1. Adanya  kewajiban  bank  untuk  memelihara  kesehatan  dengan memperhatikan  aspek  permodalan,  kualitas  aset,  kualitas  manajemen, rentabilitas, solvabilitas dan aspek lain yang berhubungan dengan bank.
2. Pemberian  kredit  dan  kegiatan  usaha  bank  yang  dilakukan  wajib menempuh  cara-cara  yang  tidak  merugikan  bank  dan  kepentingan nasabah.Kewajiban  bank  untuk  menyediakan  informasi  mengenai kemungkinan  timbulnya  risiko  kerugian  bagi  transaksi  nasabah  yang dilakukan melalui bank.
3. Kewajiban  bank  untuk  menyampaikan  kepada  bank  indonesia  segala keterangan  dan  penjelasan  mengenai  kegiatan  usahanya  menurut  tata cara  yang  telah  ditetapkan  bank  indonesia.  Kepercayaan  masyarakat
terhadap lembaga perbankan hanya dapat ditumbuhkan apabila lembaga perbankan dalam kegiatan usahanya selalu berada dalam keadaan sehat. Oleh karna itu, dalam rangka memperoleh kebenaran atas laporan yang disampaikan  oleh  bank,  bank  indonesia  diberi  wewenang  untuk melakukan  pemeriksaan  buku-buku  dan  berkas-berkas  yang  ada  pada bank.
4. Kewajiban  bank  untuk  merahasiakan  keterangan  mengenai  nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam  Pasal  41  Pasal  41A  Pasal  42  Pasal  43  Pasal  44  dan  Pasal  44A Undang-Undang  Perbankan.  Pelanggaran  oleh  pihak  yang  tanpa membawa  perintah  tertulis  atau  izin  dari  Pimpinan  Bank  Indonesia dengan sengaja memaksa bank atau Pihak Terafiliasi untuk memberikan keterangan  rahasia  bank  atau  pelanggaran  oleh  anggota  Dewan Komisaris, Direksi, Pegawai bank, atau pihak terafiliasi lainnya terhadap ketentuan rahasia Bank tersebut di atas diancam dengan pidana.
5. Kewajiban bank untuk menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan melalui Lembaga Penjamin Simpanan.
6. Kewajiban  bank  untuk  menyampaikan  kepada  Bank  Indonesia,  neraca dan perhitungan laba rugi tahunan serta penjelasannya beserta laporan berkala lainnya.
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan Transaksi Elektronik (Undang  Undang ITE )  yang  disahkan  pada  21  April  2008  dinilai  telah cukup  mampu  mengatur  permasalahan-permasalahan  hukum  dari  sistem mobile banking sebagai  salah  satu  layanan  perbankan  yang  merupakan  wujud perkembangan  teknologi  informasi.  Kendala  seperti  aspek  teknologi  dan  aspek hukum  bukan  lagi  menjadi  faktor  penghambat  perkembangan mobile  banking di Indonesia,  meskipun  dalam  pasal-pasal  Undang-Undang Informasi  Transaksi Elektronik tidak  ada  pasal-pasal  yang  spesifik  mengatur  tentang mobile  banking , akan  tetapi  terdapat  pasal-pasal  yang  mengatur  transaksi  dengan  media mobile. Dengan dilakukan penafsiran terhadap Undang-Undang ini, maka apabila terdapat pihak-pihak  yang  menyalahgunakan  media  internet  dalam  transaksi  perbankan, maka  apabila  terjadi  permasalahan  ataupun  sengketa  berkaitan  dengan mobile banking dan  diatur  dalam  undang-undang  ini,  maka  dapat  diselesaikan  atau diproses dengan berdasarkan pada ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini. Hal  ini  juga  dikarenakan  Bank  sebagai  lembaga  kepercayaan  sehingga  dalam menjalankan  kegiatan mobile  banking harus  pula  diselenggarakan  dengan memperhatikan ketentuan maupun prinsip-prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko  terkait  penyelenggaraan mobile  banking khsususnya  risiko  reputasi  dan risiko  hukum.  Pemanfaatan  teknologi  informasi  bagi  industri  perbankan  dalam inovasi  produk  jasa  bank  juga  dibayang-bayangi  oleh  potensi  risiko  kegagalan sistem dan/atau risiko kejahatan elektronik yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak  bertanggung  jawab.  Dalam  memberikan  pelayanan mobile  banking ,  Bank dapat menyediakan layanan yang bersifat informational, communicative dan/atau transactional .  Penyediaan  layanan  tersebut  memperhatikan  prinsip prudential banking ,  prinsip  pengamanan  dan  terintegrasinya  sistem Teknologi  Informasi , costeffectiveness, perlindungan nasabah yang memadai serta searah dengan strategi bisnis Bank.
Terkait  dengan  para  pihak  yang  melakukan  kegiatan  transaksi  elektronik diatur  bahwa  pengirim  atau  penerima  dapat  melakukan  transaksi  elektronik sendiri, melalui pihak yang dikuasakan olehnya, atau melalui agen elektronik. Pihak yang  bertanggung  jawab  atas  segala  akibat  hukum  dalam  pelaksanaan  transaksi elektronik adalah:
1. Jika dilakukan sendiri, segala akibat hukum dalam pelaksanaan transaksi elektronik menjadi tanggung jawab para pihak yang bertransaksi.
2. Jika  dilakukan  melalui  pemberian  kuasa,  segala  akibat  hukum  dalam pelaksanaan transaksi elektronikmenjadi tanggung jawab pemberi kuasa.
3. Jika  dilakukan  melalui  agen  elektroniksegala  akibat  hukum  dalam pelaksanaa transaksi  elektronik menjadi  tanggung  jawab  penyelenggara agen elektronik.
4. Jika  kerugian  transaksi  elektronik  disebabkan  gagal  beropersinya  agen elektronik akibat tindakan pihak ketiga secara langsung terhadap sistem elektronik, segala akibat hukum menjadi tanggung jawab penyelenggara agen  elektronik.  Namun  demikian  jika  kerugian  transaksi  elektronik disebabkan  gagal  beroperasinya  agen  elektronikakibat  kelalaian  pihak pengguna  jasa  layanan,  segala  akibat  hukum  menjadi  tanggung  jawab pengguna  layanan.  Ketentuan  tersebut  tidak  berlaku  dalam  hal  dapat dibuktikan  terjadinya  keadaan  memaksa,  kesalahan,  dan/atau  kelalaian pihak pengguna sistem elektronik.
Ketentuan-Ketentuan pidana yang diatur dalam undang-undang ini antara lain sebagai berikut:
1. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 600.000.000,00.
2. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun dan/atau denda paling banyak Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).
3. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).
4. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31  ayat  1  atau  ayat  2  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  10 tahun dan/atau  denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).
5. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).
6. Setiap rang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).
Tanggung jawab bank dalam hal terjadi kerugian merupakan perwujudan dari pemenuhan  salah  satu  hak  konsumen  dalam  Undang-Undang  Perlindungan Konsumen  yaitu  hak  untuk  mendapatkan  kompensasi,  ganti  rugi  dan/atau penggantian,  apabila  barang  dan/atau  jasa  yang  diterima  tidak  sesuai  dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Secara umum, konsep tanggung jawab
merupakan  bagian  dari  konsep  kewajiban  hukum.  tanggung  jawab  timbul  dari adanya  perikatan,  baik  yang  berasal  dari  Undang-Undang  atau  dari  perjanjian. Dengan  adanya  perjanjian  yang  dibuat  oleh  para  pihak,  maka  timbul  hak  dan kewajiban masing-masing pihak. Hak dan kewajiban para pihak ini erat kaitannya dengan masalah tanggung jawab. Mereka bertanggung jawab atas segala akibat yang ditimbulkan dari perjanjian yang dibuat.

## C. KESIMPULAN
1. Perlindungan Hukum Nasabah Mobile Banking dalam Transaksi Perbankan jika terjadi  error  transaksi  ditinjau  dari  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,belum ada Perundang-Undangan yang mengatur secara kusustentang produk mobile banking , namun didalam hukum positif di Indonesia saat ini untuk melindungi nasabah mobile banking di  tafsirdariUndang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang Informasi  dan TransaksiElektronik (ITE) seperti yang terdapat didalam Pasal 30 ayat (1,2 dan 3). Maka dengan demikian peraturan Perundang-Undangan yang ada saat ini sudah  mencakup  aspek  perlindungan  hukum  nasabah  pengguna mobile banking .
2. Tanggung  Jawab  Hukum  Terhadap  Nasabah  Pengguna Mobile  Banking secara garis  besar  dapat  dibagi  menjadi  tiga  yaitu:Tanggung  jawab  atas  informasi meliputi  informasi  iklan,  kontrak  elektronik,  dan  penyelesaian  sengketa, Tanggung jawab atas produk meliputipenuntutan ganti rugi kerana kerusakan, pencemaran  atau  kerugian  konsumen  akibat  menggunakan  aplikasi tersebut,Tanggung jawab atas keamanan khususnya pada kontrol keamanan, dan keandalan jaringan transaksi yang digunakan mengenai tanggung jawab atas  informasi  bank,telah  melakukan  kewajibannya  dengan  sesuai pencantuman  iklan  dengan  apa  yang  ada  dalam  aplikasi  elektronik,  juga mengenai  pencantuman  kontrak  elektronik.  Sedangkan  dalam  bentuk tanggung  jawab  atas  produk  bank  memang  telah  menyediakan  jalan  untuk tuntutan  ganti  rugi  akan  tetapihanya  ketika  terbukti  secara  nyata  kerugian akibat  kesalahan  bank,  dan  juga  ganti  rugi  yang  diberikan  hanya  meliputi kerugian yang langsung dialami oleh nasabah.

## Saran
Berdasarkan uraian kesimpulan yang diuraikan diatas dapat disarankan yaitu :
1. Bagi Pemerintah, harus memberi sanksi yang tegas kepada para pihak yang tidak  mengikuti  prosedur  layanan mobile  banking seperti  yang  telah ditetapkan  dalam  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998  tentang perbankan yang terdapat dalam pasal 29 dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik dalam pasal 30 dan 31.
2. Bagi Nasabah, Jagalah kerahasiaan pasword jangan menggunakan password yang  mudah  ,  seperti  tanggal  lahir.  Salah  satu  kunci  keberhasilan cyber adalah password yang sangat mudah ditebak. Jika benar-benar peduli akan keamanan data  serta uang, maka gunakanlah password yang sukar ditebak. Meski password harus gampang diingat tetapi anda harus membuat tingkat kesukaran bagi cybercrime . Penggunaan kombinasi antara huruf besar dan
kecil  serta  angka,  menjadi  pilihan  yang  baik.  Jangan  pula  menggunakan password yang sama pada aplikasi yang berbeda.

## DAFTAR PUSTAKA
A. Muktie Fadjar, 2006, Tipe Negara Hukum, Malang: Bayumedia Publising.
Celina  Tri  Siwi  Kristiyanti,  2008,  Hukum  Perlindungan  Konsumen,  Jakarta, SinarGrafika
Hadjon, Philipus M., 2005, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
Hermansyah, 2008, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Jakarta: Kencana.
Kaligis O.C., 2012, Penerapan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Jakarta: Yarsif Watampone.
Kansil CST., 2011, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.