## PARADOKS HAM DALAM HUBUNGAN INTERNASIONAL: HUMANITARIAN INTERVENTION DI SURIAH

## Faisal Maulana
2110412071@mahasiswa.upnvj.ac.id , Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

## Abstract
Human rights have been approved as an achievement for every nation according to the 1945 UN Charter. So the UN  formed  the  UN  Security  Council  which  has  the  responsibility  to  protect  parties  who  are  victims  of  human rights violations due to war crimes through humanitarian intervention and R2P. However, several things hinder the creation of a world without human rights violations, especially in the international system. In the end, this creates  a  new  paradox  in  the  goals  of  the  UN  formed  based  on  the  1945  UN  Charter. Keywords: Human rights violation, Humanitarian interventio, Right 2 Protect, UN Security Council

## Abstrak
HAM  telah  disetujui  sebagai  pencapaian  bagi  setiap  bangsa  menurut  Piagam  PBB  1945.  Sehingga  PBB membentuk Dewan Keamanan PBB yang memiliki tanggung jawab untuk melindungi pihak-pihak yang menjadi korban  pelanggaran  HAM  atas  kejahatan  perang  melalui  intervensi  humanitarian  dan  R2P.  Meskipun  begitu, beberapa  hal  menjadi  penghalang  terciptanya  dunia  tanpa  pelanggaran  HAM,  khususnya  dalam  sistem internasional. Pada akhirnya, hal ini menciptakan paradoks baru dalam tujuan PBB terbentuk berdasarkan Piagam PBB 1945.
Kata Kunci: Dewan Keamanan PBB, HAM, Intervensi humanitarian, R2P

## PENDAHULUAN
Hak  asasi  manusia  (HAM),  sebuah  konsep  fundamental  dalam  wacana  global kontemporer,  mencakup  hak  dan  kebebasan  yang  melekat  pada  setiap  individu  berdasarkan kemanusiaannya  (Marks,  2014).  Hak-hak  ini,  yang  dijelaskan  dalam  berbagai  deklarasi  dan konvensi  internasional,  dimaksudkan  untuk  menjaga  martabat  manusia  dan  memajukan keadilan,  kesetaraan,  dan  kebebasan.  Intervensi  kemanusiaan  dan  hukum  humaniter internasional  (HHI)  terkait  erat  dengan  perlindungan  dan  penegakan  hak-hak  ini,  sehingga membentuk interaksi yang kompleks dalam tata kelola global.
Intervensi  kemanusiaan  ( humanitarian  intervention )  mengacu  pada  penggunaan kekerasan  atau  bentuk  pemaksaan  lainnya  yang  dilakukan  oleh  satu  atau  lebih  negara  untuk mengatasi  pelanggaran  HAM  yang  berat  di  negara  lain  (Wolf,  1988).  Meskipun  konsep  ini berakar  pada  tujuan  melindungi  populasi  rentan,  penerapannya  sering  menimbulkan permasalahan etika, hukum, dan geopolitik (DUPI, 1999). Para pengkritik berpendapat bahwa intervensi  dapat  dimotivasi  oleh  kepentingan  strategis  dan  bukan  karena  kepentingan kemanusiaan,  sehingga  berpotensi  melemahkan  prinsip-prinsip  yang  seharusnya  dijunjung (Acharya,  2002).  Menghormati  kedaulatan  negara  dan  mencegah  pelanggaran  berat  HAM masih menjadi tantangan abadi dalam diskursus intervensi kemanusiaan.
Hukum Humaniter Internasional, di sisi lain, adalah seperangkat aturan dan norma yang dirancang  khusus  untuk  mengatur  konflik  bersenjata  dan  mengurangi  dampaknya  terhadap warga sipil (ICRC, 2023). Perjanjian ini menetapkan kerangka kerja bagi perlakuan manusiawi terhadap individu yang terkena dampak konflik bersenjata, tanpa memandang kewarganegaraan atau  kesetiaan  mereka.  Hubungan  antara  HAM  dan  Hukum  Humaniter  Internasional  terlihat jelas  karena  kedua  kerangka  kerja  tersebut  memiliki  tujuan  yang  sama  dalam  melindungi individu dari bahaya. HAM memberikan landasan yang lebih luas, membimbing negara-negara pada saat damai dan perang, sementara Hukum Humaniter Internasional memberikan pedoman khusus  untuk  mengatur  perilaku  angkatan  bersenjata  selama  konflik,  memastikan terpeliharanya hak asasi manusia yang penting bahkan di tengah-tengah permusuhan (American Red Cross, 2011).

## Journal of Law, Administration, and Social Science
Dalam  praktiknya,  titik  temu  antara  HAM,  intervensi  kemanusiaan,  dan  Hukum Humaniter Internasional memerlukan keseimbangan antara perlindungan individu dari bahaya dan  penghormatan  terhadap  kedaulatan  negara.  Upaya  untuk  mencapai  keseimbangan  ini memerlukan pemahaman yang berbeda mengenai kompleksitas yang melekat dalam hubungan internasional,  serta  komitmen  untuk  menjunjung  tinggi  nilai-nilai  bersama  yang  tercantum dalam kerangka HAM global. Ketika dunia internasional menghadapi berbagai tantangan yang terus berkembang, sangat penting untuk dapat mengarungi prinsip dan keterkaitan antara HAM, intervensi kemanusiaan, dan Hukum Humaniter Internasional agar dunia yang menghargai hak individu dan negara dapat tercipta.
Namun,  dilihat  dari  implementasinya,  Hukum  Humaniter  Internasional  ini  justru menimbulkan paradoks tentang bagaimana sebetulnya teknis dan mekanisme yang seharusnya berlaku tetapi pada kenyataannya justru berjalan jauh dari yang semestinya. terlihat dalam kasus konflik Suriah yang di mana PBB justru belum mampu memberikan solusi baik itu dalam hal intervensi maupun tindakan lain yang dapat menjadi solusi bagi keberlanjutan konflik. Lantas, hal  ini  kemudian  menimbulkan  pertanyaan  seperti  apa  sebetulnya  konsep  HAM  dalam Hubungan Internasional terkait dengan intervensi kemanusiaan. Oleh karena itu, penelitian ini ditulis  untuk  menjelaskan  paradoks  HAM  dalam  Hubungan  Internasional  dan  menjawab pertanyaan mengenai konsep HAM dalam Hubungan Internasional.

## KAJIAN PUSTAKA Teori Hak Asasi Manusia
Setiap individu yang dilahirkan sebagai ciptaan tuhan mempunyai hak dalam menjamin kehidupannya yang adil dan damai. Hak yang dimaksud merupakan hak  asasi  manusia. Hak asasi  manusia  merupakan  suatu  hak  yang  diperoleh  dalam  melindungi  harkat  dan  martabat setiap  individu  yang  bersifat  universal  dan  abadi  yang  berlandaskan  hukum-hukum  dalam mengatur perlindungan hak asasi manusia pada setiap negara. Hak asasi manusia juga diatur dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Dijelaskan bahwa dalam undang-undang tersebut hak asasi manusia sebagai suatu hak yang  melekat  pada  hakikat  manusia  sebagai  ciptaan  tuhan  yang  maha  esa  yang  mana  hal tersebut  perlu  untuk  dilindungi  serta  dihormati  antar  individu  dalam  menjunjung  kehidupan yang adil dan damai. Sebagai masyarakat internasional modern yang memiliki pemikiran kritis, pemahaman  terkait  hak  asasi  manusia  merupakan  suatu  hal  penting  bagi  kehidupan bermasyarakat  antar individu dalam menghormati harkat dan martabat setiap individu dalam segala aktivitas kehidupan tanpa adanya ketimpangan atau pembeda dari berbagai adanya suku, ras, kebangsaan, kepercayaan, dan agama (Lestari, 2019).
Hak asasi manusia dalam sudut pandang instrumen hukum internasional tidak segenap mengatur terkait perlindungan hak-hak dan martabat saja melainkan perlu adanya kewajiban terhadap pertanggungjawaban yang tidak dapat dipenuhi oleh negara. Jika dilihat dari instrumen hukum  internasional  terkait  perlindungan  hak  asasi  manusia  bahwa  ( International  Human Rights Law) masih terbilang tidak sempurna terhadap perlindungan hak asasi manusia tersebut, yang  mana  jika  dilihat  dari  beberapa  kasus  bahwa  penegakan  yang  dilakukan  oleh  beberapa negara-negara  masih  belum  siap  dalam  menjalankan  kewajiban  dalam  melindungi  hak-hak tersebut, bahkan seringkali negara tersebutlah yang menjadi aktor yang melanggar kewajiban dan perlindungan hak asasi manusia.

## Teori Intervensi Kemanusiaan
Dalam  mencegah  pelanggaran  terhadap  hak  asasi  manusia,  intervensi  kemanusian diperlukan sebagai upaya pencegahan dengan kekuatan diplomasi dan militer pada gabungan negara-negara dalam mengatasi permasalahan pelanggaran hak asasi manusia pada negara yang berkonflik (Sationo, 2019). Berdasarkan sebagian pendapat pakar hukum internasional bahwa,

## Journal of Law, Administration, and Social Science
intervensi kemanusian dipandang dari segi legitimasinya selama dalam pelaksanaannya masih berdasarkan pada persyaratan, yaitu (1) Intervensi kemanusiaan harus didasarkan pada tujuan penegakan  dan  perlindungan  hak  asasi  manusia.  (2)  Intervensi  kemanusiaan  juga  harus berdasarkan  pada  syarat  proporsionalitas.  (3)  Intervensi  kemanusiaan  harus  didasari  dasar hukum  dan aturan yang konkret  untuk  menghindari eksploitasi  wilayah yang dilakukan oleh negara menduduki wilayah tersebut.
Secara  umum  intervensi  kemanusiaan  dapat  diartikan  sebagai  suatu  upaya  yang dilakukan  sebagai  bentuk  perlindungan  dari  segala  pelanggaran  terhadap  hak  asasi  manusia dengan melakukan tindakan kekuatan yang sesuai dengan norma internasional yang berlaku. Yang  mana  jika  terdapat  pelanggaran  terhadap  hak  asasi  manusia  di  suatu  negara  maka intervensi  kemanusiaan  diperlukan  dalam  upaya  menangani  pelanggaran  berat  terhadap  hak asasi manusia di negara tersebut. Menurut PBB intervensi yang berlandaskan pada kemanusiaan tidak melanggar pedoman piagam PBB berdasarkan tindakan yang dilakukan secara kolektif dalam upaya mencegah pelanggaran berat hak asasi manusia (Nasution, 2023).

## Konsep Kedaulatan
Kedaulatan  merupakan  suatu  konsep  yang  dapat  mencederai  hukum  internasional. Konsep kedaulatan tersebut melahirkan prinsip non-intervensi terhadap urusan internal negara lain yang akan mengakibatkannya pelanggaran hukum internasional karena sifat absolut yang dimiliki  setiap  negara.  Pada  sisi  lain  konsep  kedaulatan  lahir  dari  penelitian  para  sarjana keilmuan  dalam  upaya  mempelajari  struktur  yang  dimiliki  suatu  negara  (Koesrianti,  2021). Sebagai subjek norma dunia, negara mempunyai struktur yang tidak dapat  di intervensi oleh subjek  lainnya,  terkhususnya  konsep  kekuasaan.  Yang  berarti  kedaulatan  berarti  negara mempunyai hak regional terhadap batas-batas wilayahnya ( Adnyana, 2022).

## METODE
Penelitian  yang  disusun  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif.  Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berdasarkan pada data-data yang dianalisis secara kritis  dan  mendalam  yang  kemudian  diinterpretasikan  hasilnya.  Tujuan  dari  penelitian menggunakan  metode  kualitatif  itu  sendiri  bertujuan  supaya  peneliti  memiliki  pemahaman tentang  kejadian  dan  kenyataan  dalam  hal  yang  sedang  diteliti  dengan  berdasarkan  pada pemikiran  yang  induktif.  Metode  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini menggunakan  studi  kepustakaan  dengan  dilakukannya  pengumpulan  data  dan  informasi menggunakan sumber sekunder seperti jurnal, artikel, dan buku terkait penelitian yang diteliti. Data-data  yang  diperoleh  dari  studi  kepustakaan  tersebut  nantinya  akan  menjadi  jawaban terhadap  permasalahan  yang  diangkat  dalam  penelitian  ini.  Dalam  melakukan  penelitian, peneliti berupaya untuk menganalisis permasalahan secara mendalam dan memperoleh sumber- sumber informasi yang digunakan diperoleh secara valid dan terpercaya (Adlini dkk, 2021).

## HASIL DAN PEMBAHASAN Pelanggaran HAM di Suriah
Pelanggaran HAM yang terjadi di Suriah dilatarbelakangi oleh peristiwa Arab Spring. Kemudian, puncaknya di tahun 2011 ketika 15 orang anak laki-laki ditahan dan disiksa setelah membuat  grafiti  yang  menyinggung  Pemerintah  Suriah,  gelombang  protes  menjadi  semakin tidak terkendali. Lalu, bermunculan kelompok pemberontak yang bernama Free Syrian Army (FSA)  yang  bertujuan  untuk  menggulingkan  pemerintah  Assad  yang  kemudian  menjadi penanda dimulainya perang saudara di Suriah.
Pelanggaran  HAM  di  Suriah  sudah  banyak  bukti  dan  contohnya,  Pihak  pihak  yang terlibat  akan  konflik  Suriah  ini  melanggar  HAM    serta  peraturan  internasional  HAM (International Human Rights Law). Pihak pihak yang terlibat: Pemerintahan Syria dan Russia,

## Journal of Law, Administration, and Social Science
Group Pemberontak Syria (Termasuk Group Ekstremis), Group Koalisi, ISIL, serta YPG (Iffat, 2017). Berikut contoh HAM yang dilanggar oleh tiap grup di atas:
● Pemerintahan Suriah dan Rusia
○ Pemboman massal baik dengan artileri dan barrel bombs (alat peledak improvisasi atau IED)
○ Menjadikan tempat edukasi dan rumah sakit sebagai sasaran. Pada tanggal 26 Oktober 2016,  pesawat  tempur  yang  diduga  milik  pemerintah  membom  salah  satu  institusi pendidikan  di  Idleb  yang  membunuh  35  warga  sipil,  termasuk  guru  serta  anak-anak (Amensty,2017)
○ Penggunaan  Senjata  Kimia,  pada  4  April  2017,  pesawat  tempur  milik  pemerintah menjatuhkan bom kimia di desa Khan Sheikhoun, hampir 100 orang terbunuh sisanya terkena gejala gejala penyakit yang disebabkan oleh senjata kimia (Iffat,2017)
○ Dan masih banyak lagi, termasuk dengan pembunuhan tidak berhukum, pemerkosaan, penyiksaan POW, menjadikan organisasi kemanusiaan sebagai target, dan list nya yang panjang.
● Group Pemberontak Suriah
○ Pemboman  yang  sembarangan,  Group  Pemberontak  Suriah  menggunakan mortar serta artileri di area yang padat dengan penduduk, penggunaan bom jarak jauh  ini  melanggar  peraturan  Internasional  jika  dilakukan  di  tempat  yang populasi penduduk nya padat.
○ Pemerkosaan,  Kelompok-kelompok  ekstremis  (Al-Qaeda,  Ahr  Asham,  Aknaf Bait)  menggunakan  pemerkosaan  dan  kekerasan  seksual  sebagai  ancaman perang (HRC UPR WG, 2016)
○ Penggunaan hukum Shari’a, Group pemberontak menerapkan hukum shari’a di lokasi  yang  mereka  pegang.  Sistem  hukum  ini  biasanya  gagal  dalam menegakkan keadilan yaang di  akhirnya,pelanggar peraturan akan berakhir di eksekusi.
● Group Koalisi
○ Serangan Udara ( airstrikes) yang melibatkan warga sipil/penduduk. Contohnya adalah pada 4 Oktober 2016, Koalisi AS menembakkan roket kendali nya untuk menargetkan anggota ISIL di desa Taltana. Roket tersebut berhasil membunuh 2 target ISIL tetapi memakan korban sipil, 13 nya adalah warga sipil dan 9 nya adalah anak-anak. (Iffat, 2017)
● ISIL/ISIS
○ ISIS, juga dikenal sebagai ISIL, telah melakukan berbagai kekejaman, termasuk menargetkan dan membunuh warga sipil melalui serangan langsung dan tidak langsung (mortar dan artileri), menggunakan bom bunuh diri yang menyebabkan korban  sipil,  Mereka  mengklaim  bahwa  mereka  melakukan  pengeboman tersebut yang menewaskan lebih dari 80 warga sipil.
○ Mereka juga menggunakan senjata kimia, menerapkan hukum agama yang ketat, melakukan eksekusi umum (Shari’a Law), dan melakukan kekerasan terhadap perempuan, termasuk pemerkosaan dan perbudakan seksual.
● Kurdish People’s Protection Units (YPG)
○ Pasukan Demokratik Suriah ( Syrian Democratic Forces ), yang sebagian besar terdiri  dari  pasukan  YPG,  telah  melakukan  serangan  yang  ditandai  dengan pengusiran paksa penduduk sipil (Amnest,2015).
○ Laporan-laporan menunjukkan adanya penjarahan, pembongkaran  rumah, dan pemindahan  paksa,  yang  sering  kali  dianggap  sebagai  tindakan  pembalasan terhadap mereka yang simpati kelompok ISIS (Amnesty,2017).

## Journal of Law, Administration, and Social Science

## Responsibility To Protect (R2P) di Suriah dan Kepentingan Geopolitik DK PBB
Konsep  Responsibility  to  Protect  (R2P)  muncul  pada  awal  tahun  2000an  menyusul laporan mengenai krisis kemanusiaan seperti yang terjadi di Rwanda dan Srebrenica. Mereka mengusulkan intervensi internasional ketika suatu negara gagal melindungi penduduknya dari kekejaman  massal.  Intervensi  R2P  ini  disarankan  sebagai  upaya  terakhir (last  resort) ,  yang disahkan oleh Dewan Keamanan PBB, dan tujuannya yaitu berfokus pada pencegahan, reaksi, dan pembangunan kembali setelah krisis humaniter.
Aplikasi R2P berbeda dengan tiap krisisnya. Kita bisa lihat Kenya dan Suriah sebagai perbandingannya. Di Kenya, R2P berkontribusi dalam menyelesaikan krisis pasca pemilu tanpa intervensi militer, yang dipimpin oleh upaya diplomatik. Dibandingkan isunya di Suriah yang sangat berbeda dengan situasi R2P di Kenya.
PBB  belum  mampu  melakukan  intervensi  atau  mengambil  tindakan  apapun  meski mereka mempunyai bukti jelas akan adanya pelanggaran hak asasi manusia yang besar, baik oleh  pemerintah  Suriah  maupun  grup  pemberontak,  Pelanggaran  ini  pun  juga  sudah dikonfirmasi  oleh  Komisi  Penyelidikan  Dewan  Hak  Asasi  Manusia  PBB.  Kelambanan  ini disebabkan  oleh  ketidakmampuan  DK  PBB  untuk  mengeluarkan  resolusi,  karena  Rusia  dan China  mengancam  akan  memveto  setiap  resolusi  yang  diusulkan,  sehingga  menyebabkan kelumpuhan dalam DK PBB.
Walau  tujuan  R2P  itu  adalah  untuk  mencegah  pembunuhan  massal  dan  pelanggaran peraturan  internasional  yang  berat,  baik  perlindungan  dari  negara  mereka  sendiri  atau  grup pemberontak.  Faktanya,  belum  ada  resolusi  dari  DK  PBB  terkait  pelanggaran  HAM  dan peraturan  internasional  ini.  Resolusi  yang  disahkan  sejauh  ini  hanya  mendesak  pemerintah Suriah  untuk  menjunjung  tinggi  hak  asasi  manusia  dan  mencegah  warga  sipil  untuk  terlibat dalam konflik tersebut. Hal ini sejalan dengan tujuan PBB untuk menyelesaikan krisis secara damai,  sebuah  sikap  yang  didukung  oleh  China.  Hal  ini  juga  mementingkan  bagaimana tindakan  internasional  seringkali  lebih  didorong  oleh  kepentingan  tertentu  suatu  negara dibandingkan komitmen terhadap hak asasi manusia, yang menyebabkan inkonsistensi dalam penerapan  prinsip-prinsip  seperti  Tanggung  Jawab  Untuk  Melindungi (Responsibility  to Protect/R2P).

## HAM vs. Kedaulatan di Suriah
Kedaulatan negara telah menjadi konsep fundamental bagi studi hubungan internasional semenjak terbentuknya PBB sebagai pusat hubungan internasional. Kelahiran PBB membantu negara-negara baru yang memerdekakan diri menjadi negara penyangga sistem internasional. Sehingga  kemunculan  kedaulatan  sendiri  memberikan  banyak  peran  penting  bagi  negara- negara  baru  untuk  terbebas  dari  penjajahan  yang  bersifat  melanggar  HAM  (Riyanto,  2012). Meski begitu, seringkali kedaulatan dengan HAM berjalan bersinggungan.
Kedaulatan sendiri diartikan sebagai konsep yang mengartikan kekuasaan politik yang lebih  besar  dari  otonomi  organisasi  maupun  otoritas  publik,  jangkauannya  meluas  sehingga bersifat  lebih  tinggi  daripada  intuisi  dalam  negeri  maupun  internasional,  hal  ini  juga  yang membuat kedaulatan bersifat independen dan bebas dari intervensi pihak luar. Hal ini berujung pada  konsep  negara  sebagai  kesatuan  otoritas  yang  berdaulat  menjadi  sistem  hubungan internasional dan lahir prinsip-prinsip non-intervention (Riyanto, 2012). Dalam  beberapa  studi,  prinsip non-intervention yang  berjalan  dalam  sistem internasional  seringkali  menjadi  tembok  penghalang  sebuah  resolusi  terjadinya  pelanggaran HAM  di  suatu  negara.  Seperti  pelanggaran  HAM  pada  Rezim  Apartheid  di  Afrika  Selatan, bahkan Rezin Bashar Al-Assad di Suriah yang telah berkuasa sejak tahun 2011.
Perlindungan HAM sendiri telah menjadi inti dari berdirinya PBB seperti tercatat pada Piagam PBB 1945. Meski begitu Piagam PBB merupakan agreement yang tidak dapat mengikat maupun memberikan obligasi untuk mengambil alih rezim yang melakukan pelanggaran HAM
(Kunz,1949),  namun  berangkat  dari  persetujuan  ini,  seluruh  bangsa  mengakui  bahwa pelanggaran  HAM  merupakan  kejahatan  besar  dan  tidak  dapat  ditoleransi  pada  hukum internasional  (Riyanto,  2012).  Dengan  begitu,  masyarakat  internasional  dapat  memberikan perlindungan  pada  masyarakat  yang  terdampak  pelanggaran  HAM  melalui Responsibility  2 Protect (R2P) dan Intervensi Humaniter.
Dengan  terjadinya  pelanggaran  HAM  di  Suriah,  seperti  perlakuan  genosida, penggunaan  senjata  kimia,  Pemerintahan  Al-Assad  telah  melanggar  hukum  humaniter sebagaimana dicatat dalam Konvensi Jenewa 1949. Beberapa negara seperti Rusia dan Amerika melakukan intervensi militer atas kondisi ini, begitupun PBB mencoba untuk mencari resolusi atas pelanggaran HAM  yang terjadi di  Suriah (Ene, 2021). Namun  hasil resolusi  yang dapat diberikan  hanya  mencakup  pada  pemberhentian  senjata  peledak  dan  senjata  kimia,  serta memberhentikan  pelanggaran  HAM.  Dengan  ini  hukum  humaniter  dan  peran  masyarakat internasional  hanya  dapat  berperan  melindungi  tanpa  membebaskan  masyarakat  dari  rezim berkuasa (Ene, 2021).
Tentu  saja  resolusi  yang  disampaikan  tidak  mudah  untuk  dicapai  hingga  saat  ini, pelanggaran  HAM  tetap  menjadi  permasalahan  utama  di  Suriah  atas  rezim  Al-Assad.  Tidak banyak yang dapat dilakukan oleh masyarakat internasional untuk menghentikan pelanggaran yang  terjadi  di  atas  pemerintahan  Al-Assad.  Sebagian  besar  literatur  menyatakan  bahwa persepsi pelanggaran HAM dalam kalangan masyarakat internasional terkesan kaku sehingga sebagian  besar  Dewan  Keamanan  PBB  tidak  menyatakan  hak  vetonya  terhadap  Suriah (Lombardo, 2015). Tidak hanya persepsi yang kaku atas pelanggaran HAM, beberapa negara harus ikut terlibat atas kepentingan geopolitik seperti Rusia (Ene, 2021). Sehingga sangat sulit bagi  Suriah  untuk  mendapatkan  Perlindungan  HAM  sebagaimana  ditegaskan  pada  Piagam PBB.
Keterbatasan Intervensi Humanitarian ini menjadi perhatian bagi masyarakat hubungan internasional. Sebab Intervensi Humanitarian dan Right 2 Protect hanya dapat dilakukan oleh negara-negara  yang  memiliki  kapabilitas.  Selain  daripada  kapabilitas,  kegagalan  Dewan Keamanan PBB dan prinsip  R2P digagalkan dengan kedaulatan masing-masing  negara yang lebih menjunjung national interest dibandingkan dengan hormat terhadap HAM (Lombardo, 2015).
.

## PENUTUP Simpulan
Terlihat  dengan  jelas  bahwasanya  konsep  HAM  dalam  Hubungan  Internasional  ini masih memiliki ketidakjelasan yang disebabkan oleh adanya kepentingan dan keinginan negara dalam  mengedepankan  national  interest  dibandingkan  tunduk  patuh  terhadap  HAM  serta kapabilitas  negara-negara  dalam  implementasi  intervensi  humaniter  maupun  R2P. Kecenderungan  negara  untuk  melakukan  “tebang  pilih”  dan  prinsip  non-intervensi  sebagai prinsip turunan dari kedaulatan sebuah negara ini justru melahirkan paradoks mengenai konsep HAM yang ditandai dengan adanya keterbatasan suatu negara atau negara lain untuk melakukan intervensi  humaniter  demi  melanggengkan  HAM  dalam  Hubungan  Internasional.  Kasus pelanggaran  HAM  yang  terjadi  di  Suriah  pada  akhirnya  menjadi  salah  satu  contoh  nyata bagaimana  dunia  internasional  ini  justru  gagal  melindungi  HAM  yang  digaungkan  selama bertahun-tahun lamanya sebagai salah satu isu yang harus dituntaskan.

## DAFTAR PUSTAKA
Acharya, A. (2002). Redefining the dilemmas of humanitarian intervention. Australian Journal of International Affairs , 56 (3), 373–381.
https://doi.org/10.1080/1035771022000019705

## Journal of Law, Administration, and Social Science
Adlini,  M.  N.,  Dinda,  A.  H.,  Yulinda,  S.,  Chotimah,  O.,  &  Merliyana,  S.  J.  (2022).  Metode penelitian kualitatif studi pustaka. Edumaspul: Jurnal Pendidikan , 6 (1), 974-980. Akbar,  T.,  and  Irwandi,  S.  A.,  (2014).  Partisipasi  Penetapan  Tujuan  Perusahaan  Sebagai Variabel  Prediktor  Terhadap  Kinerja  Manajerial. Jurnal  Akuntansi  Multiparadigma , ISSN 2086-7603, 5(2), 170-344.
Adnyana, K. R. T. (2022). KEDAULATAN NEGARA DALAM HUKUM INTERNASIONAL. Jurnal Pacta Sunt Servanda , 3 (2), 32-41. American  Red  Cross.  (2011). International  Humanitarian  Law  and  Human  Rights . https://www.redcross.org/content/dam/redcross/atg/PDF_s/Family___Holocaust_Tra cing/IHL_HumanRights.pdf
Beams, Floyd A., Anthony, Joseph, H., Bettinghaus, B., Smith, Kenneth A., (2015) Advanced Accounting. London: Pearson Education. Danish Institute of International Affairs [DUPI]. (1999). Humanitarian Intervention: Legal and Political Aspects. Danish
Institute of International Affairs. https://www.diis.dk/files/media/publications/import/extra/humanitarian_intervention_ 1999.pdf

## Ene, D. V. (2021). SYRIA–“THE WAR WITH MULTIPLE PROXIES”. VIOLATIONS OF INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW AND HUMAN RIGHTS. STRATEGIES XXI-Security and Defense Faculty , 17 (1), 167-178.
International  Committee  of  the  Red  Cross  [ICRC].  (2023,  February  11).  War  &  Law. International Committee of the Red Cross. https://www.icrc.org/en/war-and-law Irwandi,  S,  A  and  Akbar,  T.  (2014).  Goal-setting  participation  as  strategic  measurement performance for enhancing managerial performance through procedural  fairness and Goal Commitment. Journal of Economics, Business, and Accountancy Ventura, ISSN 2087-3735, 17(3), 353-364. KOESRIANTI,  S.  (Ed.).  (2021). KEDAULATAN  NEGARA:  Menurut  Hukum  Internasional . Airlangga University Press.
Kunz,  J.  L.  (1949).  The  United  Nations  declaration  of  human  rights. American  Journal  of International Law , 43 (2), 316-323.
Lombardo, G. (2015). The responsibility to protect and the lack of intervention in Syria between the protection of human rights and geopolitical strategies. The International Journal of Human Rights , 19 (8), 1190-1198. Marks,  S.  P.  (2014). Human  Rights:  A  brief  introduction . http://nrs.harvard.edu/urn- 3:HUL.InstRepos:23586712
Nasution,  H.  A.  (2023).  Intervensi  Kemanusiaan  (Humanitarian  Intervention)  sebagai Fenomena Hukum Internasional Kontemporer dalam Perspektif Islam. Jurnal Magister Ilmu Hukum , 4 (2), 59-67.
Putra, Y.M., (2018). Pemetaan Penerapan Standar Akuntansi Keuangan EMKM pada UMKM di  Kota  Tangerang  Selatan.  Profita:  Komunikasi  Ilmiah  AKuntansi  dan  Perpajakan, ISSN 2622-1950, 11(2), 201-217.
Putra,  Y.M.  (2018).  Literasi  dan  Sitasi  Karya  Ilmiah  Berbasis  Aplikasi  Menggunakan Mendeley. Panduan Penulisan Jurnal Ilmiah, Jakarta: Universitas Mercu Buana
Riyanto, S. (2012). Kedaulatan Negara Dalam Kerangka Hukum Internasional Kontemporer. Yustisia Jurnal Hukum , 1 (3).
Sationo,  T.  I.  (2019).  Humanitarian  Intervention  Menurut  Hukum  Internasional  Dan Implikasinya  Dalam Konflik  Bersenjata. Widya  Pranata  Hukum:  Jurnal  Kajian dan Penelitian Hukum , 1 (1), 65-88.
Utami, W., Priantara, D., Manshur T. (2011). Profesional Accounting Education in Indonesia: Evidence on Competence and Profesional Commitment, Asian Jounal of Business and Accounting , ISSN 1984-4064, 4(2), 93-118.
Wolf,  D.  (1988).  Humanitarian  intervention.  Michigan  Journal  of  International  Law,  9(1). https://repository.law.umich.edu/mjil/vol9/iss1/11