## PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MUSRENBANG DI DESA TAPADAA KECAMATAN BOTUMOITO KABUPATEN BOALEMO
Lisda Van Gobel STIA Bina Taruna Gorontalo lisdavangobel69@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang  Partisipasi Masyarakat Dalam  Musrenbang  di  Desa  Tapadaa  Kecamatan  Botumoito  Kabupaten  Boalemo. Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah    penelitian  deskriptif  dengan  pendekatan kualitatif.  Sementara  pengumpulan  data  dilakukan  melalui  wawancara  mendalam kepada sejumlah informan, observasi dan melakukan pencatatan data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
Hasil  penelitian  menyimpulkan  bahwa  keterlibatan  dalam  pengambilan  keputusan, belum  sepenuhnya  melibatkan  masyarakat  desa    terutama  dalam  penyusunan perencanaan  program  pembangunan  desa  di  forum  Musrenbang.  Yang  diundang hanya  orang-orang  tertentu  yang  tidak  membawakan  aspirasi  masyarakat.  Dimana dalam  pelaksanaan,  belum  sepenuhnya  masyarakat  dilibatkan  pada  program pembangunan  yang  telah  direncanakan  dalam  forum  Musrenbang.  Lembaga Pemberdayaan  Masyarakat  (LPM)  sebagai  organisasi  kemasyarakatan  belum berfungsi  dengan  baik  dalam  menghimpun  masyarakat  dalam  melaksanakan program  pembangunan  desa,  sehingga  masyarakat  belum  sepenuhnya  memperoleh manfaat  baik  materi  maupun  non  materi  atas  pelaksanaan  program  pembangunan desa. Pelaksanaan pembangunan di desa lebih didominasi oleh Pemerintah Daerah, yang  menyebabkan  belum  sepenuhnya  masyarakat  dapat  memantau  dan mengevaluasi  program  pembangunan  desa.  Selain  itu,  belum  optimalnya  Badan Permusyawaratan  Desa  (BPD)  sebagai  mediator,  masyarakat  merasa  segan mengkiritik dan memantau terhadap pelaksanaan program pembangunan yang tidak direncanakan sendiri oleh masyarakat.
Disarankan  perlu  memberi  kesempatan  seluas-luasnya  kepada  seluruh  komponen masyarakat  untuk  dapat  melibatkan  secara  aktif  dalam  setiap  tahapan  mulai pengambilan  keputusan  perencanaan,  pelaksanaan,  pemanfaatan,  dan  pemantauan serta  evaluasi  guna  mengakselerasikan  dan  mengaktualisasikan  kemampuan masyarakat desa dan  menjamin kelangsungan program d imasa mendatang.
Kata Kunci : Partisispasi, Masyarakat, Musrenbang, Desa

## PENDAHULUAN
Penerapan otonomi daerah merupakan wujud pelimpahan wewenang  Pemerintah  Pusat  kepada Pemerintah  Daerah  kabupaten/kota yang dapat dijadikan momentum untuk
meningkatkan  keterlibatan  masyarakat dalam  pembangunan.  Karena  otonomi daerah  akan  memperpendek  tingkatan atau  jenjang  hirarki  pengambilan keputusan,  sehingga  keputusan  dapat diambil secara lebih cepat.
Selain  itu,  otonomi  daerah  akan memperbesar kewenangan dan keleluasaan daerah sehingga pemerintah daerah kabupaten/kota dapat merumuskan dan mengimplementasikan  kebijakan  yang lebih  sesuai  dengan  kebutuhan  daerah dan  masyarakat.  Dengan  demikian akan  mendekatkan  pemerintah  dengan rakyatnya  sehingga  penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan mudah  merespon  tuntutan  masyarakat secara  lebih  cepat.  Kedekatan  dengan masyarakat tersebut juga akan meningkatkan akuntabilitas penyelenggara pemerintah karena masyarakat  dapat  memilih  akses  lebih besar  untuk  mengontrol  jalannya pemerintahan. Dalam arti, kunci keberhasilan otonomi daerah tergantung pada sejauhmana partisipasi  masyarakat  dalam  setiap tahapan pembangunan. Menurut  pandangan  para  ahli, selama ini penyelenggaraan partisipasi masyarakat di Indonesia dalam kenyataannya  masih  terbatas  pada keikutsertaan anggota masyarakat dalam  pelaksanaan  dan  penerapan program-program  pembangunan  saja. Kegiatan  partisipasi  masyarakat  masih lebih dipahami sebagai upaya mobilisasi untuk kepentingan pemerintah  atau  negara.  Partisipasi tersebut  idealnya  berarti  masyarakat ikut menentukan kebijakan pemerintah yaitu  sebagai  bagian  dari  kontrol
masyarakat terhadap kebijakan- kebijakannya.    Dalam  pelaksanaan pembangunan,  seharusnya  masyarakat tidak hanya menjadi  objek, tetapi  juga sebagai  subyek yaitu penentu  program pembangunan  bagi  kepentingannya. Sebagai  subyek  berarti  mulai  tahap penyusunan rencana hingga pelaksanaan, evaluasi dan
pengawasan,  harus  melibatkan  seluruh lapisan  masyarakat.  Pelibatan  atau partisipasi  masyarakat  tersebut  dapat dilakukan,  baik  secara  individu  atau kelompok, bersifat spontan atau terorganisasi, secara berkelanjutan atau sesaat,  serta  dengan  cara-cara  tertentu yang dapat dilakukan
Keterlibatan  masyarakat  mulai tahap  perencanaan,  dimaksudkan  agar apa yang diaspirasikannya dapat disusun dalam program-program pembangunan. Dengan demikian, rencana  yang  sudah  disusun  bersama membawa konsekuensi dilaksanakannya rencana tersebut secara  bersama-sama.  Dari  kegiatan penyusunan  rencana  dan  pelaksanaan program  tersebut,  masyarakat  dapat menilai  atau  mengevaluasi  sendiri kekurangan dan kelemahannya. Dengan demikian mereka akan memperoleh  manfaat,  baik  manfaat yang  bersifat  non-materi  maupun manfaat yang bersifat materi. Program-program  pembangunan desa yang dibiayai dari subsidi/bantuan pemerintah dapat secara langsung dinikmati oleh masyarakat itu sendiri hasilnya.
Manfaat  non  materi  yang  diperoleh atas    keterlibatan  masyarakat  dalam penyusunan  rencana  dan  pelaksanaan, berupa pengetahuan tentang
bagaimana  menyusun  suatu  rencana program dan melaksanakannya dengan baik. Pada gilirannya, program- program  yang  telah  disusun  dan dilaksanakan secara bersama-sama itu, dapat  dinilai  dan  dievaluasi  secara bersama-sama  pula  dimana  letak kekurangan dan kelemahannya.
Keterlibatan  masyarakat  mulai dari
tahapan
perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hingga penilaian tersebut yang sering dinamakan dengan partisipasi. Keterlibatan masyarakat yang demikian itu, membiasakan masyarakat  dapat  menyusun  program pembangunan  yang  lahir  dari  inisiatif mereka sendiri. Dengan demikian akan memunculkan kreativitas-kreativitas
individu  yang  akan  memperbaiki  apa saja  yang  harus  dilaksanakan  untuk dapat  meningkatkan  pendapatan  dan kesejahteraannya. Berdasarkan pengamatan,  sejak  penerapan  otonomi daerah  tahun  1999,  hingga  saat  ini belum  nampak  adanya  keterlibatan masyarakat  secara  aktif  seperti  yang diuraikan tersebut.
Demikian  pula  di  Desa  Tapadaa Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, keterlibatan masyarakat dalam  setiap  kegiatan  penyusunan rencana  melalui  forum  musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang)  di  desa  yang  digelar setiap  awal  tahun  sangat  minim. Minimnya  keterlibatan  (partisipasi) masyarakat  menunjukkan  kurangnya aspirasi masyarakat dalam penyusunan program pembangunan. Dalam pelaksanaan  musrenbang  terekesan masyarakat  dimobilisasi  agar  dapat melibatkan  diri  dan  untuk  memenuhi
ketentuan. Selama ini forum Musrenbang  yang  digelar  di  setiap desa, khususnya di desa Tapadaa tidak lebih hanya sebagai pemenuhan proses, bahwa dalam rangka pelaksanaan  program  pembangunan, harus  diawali  dari  forum  musrenbang tingkat  desa,  kemudian  ke  tingkat kecamatan,  kabupaten  hingga  ke tingkat  Provinsi  dan  tingkat  Nasional (Pusat).  Dalam  arti,  kegiatan  tersebut hanya  untuk  melegitimasi  program- program yang telah disusun oleh setiap Pemerintah  Daerah  melalui  Satuan Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD), berdasarkan tugas pokok dan fungsinya (Tupoksi).
Setiap  Satuan  Kerja  Perangkat
Daerah  (SKPD),  menyusun  program didasarkan atas visi dan misi
Pemerintah  Daerah  yang  dituangkan dalam bentuk RPJM (rencana
pembangunan  jangka  menengah)  yang dijabarkan  dalam  RPJP  (rencana pembangunan jangka
pendek).
Berdasarkan  RPJP  tersebut,  disusun rencana tahunan SKPD yang dituangkan  dalam  dokumen  RAPBD, yang  tidak  mencerminkan  aspirasi masyarakat.  Hal  itulah  yang  sering menimbulkan pertanyaan bagi masyarakat desa yang selama ini selalu mengikuti  Musrenbang  dalam  rangka penyusunan
program-program
pembangunan di desa.

## PERMASALAHAN
Berdasarkan uraian latar belakang  masalah  di  atas,  rumusan penelitian  ini  adalah:  Bagaimana partisipasi masyarakat
dalam
Musrenbang di Desa Tapadaa
Kecamatan Botumoito Kabupaten Boalemo?

## TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN
Tujuan Penelitian Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui tingkat partisipasi
masyarakat  dalam  Musrenbang  di Desa  Tapadaa  Kecamatan  Botumoito Kabupaten Boalemo.

## Manfaat Penelitian
Hasil  penelitian  ini  diharapkan memperoleh  manfaat,  baik  teoritis maupun praktis.
1. Manfaat teoritis dari hasil penelitian ini yaitu, dapat dijadikan bahan  informasi  pengembangan ilmu pengetahuan sosial, khususnya Ilmu Administrasi Publik, dan sebagai bahan referensi bagi  peneliti  lain  yang  memiliki minat yang sama dalam melakukan penelitian tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
2. Manfaat praktis dari hasil penelitian ini yaitu, dapat dijadikan bahan  informasi  bagi  pemerintah daerah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam forum  Musrenbang  merumuskan kebijakan  program  pembangunan, khususnya di Desa Tapadaa Kecamatan  Botumotio  Kabupaten Boalemo.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan jenis  deskriptif  dengan  pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan
melalui  wawancara  mendalam  kepada sejumlah  informan,  observasi  dan melakukan  pencatatan  data  sekunder yang  berkaitan  dengan  permasalahan penelitian.

## Fokus Penelitian
Penelitian  ini  difokuskan  pada partisipasi
masyarakat dalam Musrenbang yang dikonsepkan sebagai  keterlibatannya,  baik  secara fisik, mental, maupun emosional tanpa adanya keterpaksaan dalam pengambilan  keputusan  perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, pemantauan dan evaluasi pembangunan. Secara operasional, fokus penelitian dideskripsikan sebagai berikut:
1.  Keterlibatan  dalam  pengambilan keputusan, yaitu keterlibatan masyarakat desa dalam penyusunan  perencanaan  program pembangunan desa.
2.  Keterlibatan  dalam  pelaksanaan, yaitu keterlibatan masyarakat desa dalam  melaksanakan  apa  yang sudah direncanakan.
3.  Keterlibatan  dalam  pemanfaatan, yaitu keterlibatan masyarakat desa dalam memperoleh manfaat materi dan non materi.
4.  Keterlibatan  dalam  pemantauan dan  evaluasi,  yaitu  keterlibatan masyarakat  dalam  memantau  apa yang  sudah  dilaksanakan  dan menilai hambatan serta permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1. Keterlibatan Dalam Pengambilan Keputusan Keterlibatan dalam pengambilan keputusan  yang  dimaksud  dalam penelitian ini, yaitu keterlibatan masyarakat  desa  dalam  penyusunan perencanaan  program  pembangunan desa.  Partisipasi  tersebut  cenderung efektif  jika  dilakukan  dalam  konteks organisasional.  Dalam  arti  bahwa  di tingkat  desa,  partisipasi  masyarakat membutuhkan  organisasi  yang  dapat melindungi  atau  memproteksi  apa yang  menjadi  harapan  masyarakat dalam  setiap  kegiatan  pembangunan desa. Organisasi tersebut adalah Badan Permusyawaratan  Desa  (BPD)  dan Lembaga  Pemberdayaan  Masyarakat (LPM)  yang  merealisasikan  program- program pembangunan desa yang dulu dikenal  dengan  Lembaga  Ketahanan Masyarakat  Desa  (LKMD).  Namun demikian, walaupun sudah ada lembaga  baru  yang  dibentuk  sebagai wadah  aspirasi  masyarakat,  tetapi partisipasi atau keterlibatan masyarakat  dalam  setiap  tahapan pembangunan belum nampak,
sehingga  dalam  forum  Musrenbang mulai  tingkat  dusun,  dan  tingkat  desa dalam  rangka  penyusunan  program- program  pembangunan  desa,  yang diundang mengikuti pertemuan
tersebut  hanya  orang-orang  tertentu saja. Lembaga  kemasyarakatan  desa seperti halnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai mediator masyarakat dalam
menampung aspirasi, menurut
pengamatan belum mampu
mengakselerasikan  kepentingan  dan juga belum ada keberpihakkan kepada kepentingan masyarakat miskin.

## 2. Keterlibatan Dalam Pelaksanaan
Keterlibatan  dalam  pelaksanaan yang  dimaksud  dalam  penelitian  ini, yaitu  keterlibatan  masyarakat  desa dalam  melaksanakan  apa  yang  sudah direncanakan. Menurut Undang- Undang  Nomor  32  Tahun  2004, tentang  Pemerintahan  Daerah,  yang mengisyaratkan  perlunya  partisipasi masyarakat desa sebagaimana disebutkan  dalam  pasal  209,  bahwa setiap desa dibentuk
Badan Permusyawaratan  Desa  (BPD)  yang berfungsi  menetapkan  peraturan  desa bersama kepala desa, menampung  dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Lembaga  tersebut  seharusnya  sebagai mediator  pembangunan  desa  mulai merencanakan, mengevaluasi dan melakukan pengawasan terhadap program pembangunan di desa.
Sedang  sebagai  pelaksana  adalah Lembaga  Pemberdayaan  Masyarakat (LPM). Keberadaan Lembaga
Ketahanan  Masyarakat  Desa  (LKMD) pada  waktu  itu  perlu  ditinjau  kembali, mengingat  lembaga  tersebut  yang selama  ini  kurang  berfungsi  sebagai wadah  partisipasi  masyarakat  desa dalam  merencanakan,  melaksanakan dan melakukan
pengawasan pembangunan di desa. Undang- Undang Nomor 32 menjelaskan bahwa esensi  otonomi  daerah  adalah  untuk meningkatkan  partisipasi  masyarakat dalam  pembangunan  sebagai  upaya pemberdayaan masyarakat.
Kepala  desa  sebagai  pembina dan    pembimbing,  sementara  Camat selaku  koordinator  program  yang mengarahkan agar program pembangunan  desa  sesuai  sasarannya. Namun dalam kenyataannya, intervensi aparat dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan terhadap program- program  pembangunan  cukup  tinggi. Hal  itulah  yang  membuat  masyarakat segan  untuk  melibatkan  diri  dalam setiap  tahapan  pembangunan.  Apa yang  mereka  aspirasikan,  selalu  saja tidak terwujud sehingga mereka menjadi  jenuh  dan  apatis  terhadap Pemerintah. 3. Keterlibatan Dalam

## Pemanfaatan
Keterlibatan dalam pemanfaatan yang  dimaksud  dalam  penelitian  ini, yaitu  keterlibatan  masyarakat  desa dalam  memperoleh  manfaat  materi dan  nonmateri.  Dengan  melibatkan diri dalam setiap pelaksanaan pembangunan  di  desa,  diharapkan mendapatkan  manfaat  baik  materi dalam bentuk upah maupun non materi dalam bentuk pengetahuan dan pengalaman. Dalam  kaitan  itu  diperlukan wadah  partisipasi  masyarakat  dalam pelaksanaan  program  pembangunan desa  yaitu  organisasi  kemasyarakatan dalam  hal  ini  Lembaga  Pemberdayaan Masyarakat  (LMD).  Pada  dasarnya organisasi kemasyarakatan desa memiliki  beberapa  manfaat  yaitu, selain  untuk  mencapai  efisiensi  yang tinggi  mencegah  timbulnya  konflik kepentingan,  juga  untuk  menyatukan
arah dan tujuan sesuai dengan harapan masyarakat.
Berdasarkan pengamatan,
selama ini masyarakat tidak memperoleh  manfaat  baik  dari  segi materi maupun nonmateri seperti yang dikemukakan oleh informan tersebut di atas.  Pembangunan  yang  digalakkan oleh Pemerintah saat ini lebih cenderung membuat masyarakat selalu mengharapkan bantuan dari Pemerintah. Kegiatan apa saja di desa, diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah.  Di  sisi  lain,  Pemerintah Daerah  kesulitan  untuk  menyediakan anggaran bagi kepentingan
pembangunan di desa. Oleh karena itu, partisipasi  masyarakat  menjadi  hal utama  keberhasilan  pembangunan  di desa.  Partisipasi  masyarakat  yang dimaksud  di  sini  bukan  dalam  bentuk memberikan  tenaganya  secara  cuma- cuma, tetapi disesuaikan dengan ketersediaan  anggaran.  Kemiskinan berkaitan erat dengan tingkat partisipasi  masyarakat,  semakin  tinggi partisipasi  masyarakat  dalam  setiap kegiatan pembangunan, maka pendapatannya pun semakin
meningkat.
4. Keterlibatan Dalam Pemantauan dan Evaluasi Keterlibatan dalam pemantauan dan evaluasi yang dimaksud  dalam  penelitian  ini,  yaitu keterlibatan masyarakat dalam
memantau apa yang sudah
direncanakan  dan  dilaksanakan  serta menilai  hambatan  permasalahan  yang dihadapi
dalam pelaksanaan pembangunan.
Fungsi memantau dan mengevaluasi atau mengawasi kegiatan  pembangunan  di  desa,  tidak tergantung pada beban anggaran tetapi lebih  terhadap  peruntukkannya  bagi kepentingan  masyarakat  desa.  Jadi kewajiban untuk memantau dan mengevaluasi  melekat  pada  lembaga tersebut  sebagai  mitra  Pemeritnah Desa.  Kegiatan  apa  saja  yang  ada  di desa,  sudah  menjadi  kewajiban  bukan saja oleh pengurus BPD, tetapi seluruh warga  masyarakat  desa.  Hal  itu dimungkinkan  karena  program  yang dilaksanakan  di  desa  adalah  untuk kepentingan  masyarakat  desa,  maka wajib  bagi  setiap  warga  desa  bukan saja  pengurus  BPD  untuk  memantau dan  mengevaluasi  atau  mengawasi jalannya  pembangunan  tersebut.  Baik tidaknya pelaksanaan program tersebut, harus dipantau dan dievaluasi  oleh  masyarakat  untuk kemudian  disampaikan  kepada  yang berwewenang  apabila  tidak  sesuai dengan ketentuan.
Berdasarkan pengamatan, masyarakat  desa  selama  ini  belum diberdayakan  secara  baik  terutama menyangkut  hak-hak  dan  kewajiban. Mereka hanya ditekankan pada kewajiban  membayar  pajak  (PBB), tetapi haknya untuk mengkritik program  yang  tidak  sesuai  dengan kehendak  mereka  sering  diabaikan. Bahkan  ada  yang  menaku-nakuti masyarakat  jika  ada  yang  mengkritik pekerjaannya.
Hal inilah yang seharusnya menjadi perhatian Pemerintah  Daerah,  bagaimana  agar masyarakat mau perduli dengan desanya,  yaitu  dengan  terlibat  secara aktif  mulai  perencanaan,  pelaksanaan
hingga  evaluasi  dan  pengawasan, berarti mereka dihargai
keberadaannya.  Lambat  laun  mereka secara sadar aktif berpartisipasi, karena  mereka  memeproleh  manfaat baik  pengetahuan  maupun  meteri. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat,  perlu  ada  suatu  gerak langkah  atau  pendekatan  pemahaman yang  lebih  operasional  dan  mampu mendekati
permasalahan yang dihadapi masyarakat. Pendekatan tersebut  hanya  dapat  dilaksanakan apabila  cara-cara  yang  ditempuh seirama  dengan  dinamika  yang  ada dalam  masyarakat  desa  tersebut.  Oleh karena  itulah    diperlukan  suatu pengamatan  yang  berkesinambungan dalam  kurun  waktu  tertentu  di  desa. Pendekatan  yang  paling  sesuai  adalah apabila  pengamat  meletakkan  dirinya sebagai  bagian  dari  proses  dinamika itu  sendiri,  bersama-sama  dengan masyarakat.  Jangan  masyarakat  hanya dijadikan  sebagai  tumpuan  kesalahan, tidak  mau  berpartisipasi,  tidak  mau ikut  rapat  dan  berbagai  kegiatan  desa yang pada dasarnya untuk kepentingan mereka.  Kekeliruan  pendekatan  yang dilakukan Pemerintah seperti itu, yang hanya  menyalahkan  masyarakat  tetapi kurang  memberikan  peluang  yang lebih  besar  untuk  selalu  mendengar dan  mengikuti  apa  yang  mereka kehendaki sebagai aspirasinya.

## SIMPULAN
Berdasarkan analisis hasil penelitian  dan  pembahasan  tersebut  di atas, disimpulkan sebagai berikut:
1.   Keterlibatan masyarakat desa dalam  pengambilan  keputusan, belum  sepenuhnya  terjadi  dalam penyusunan  perencanaan  program pembangunan di forum Musrenbang.  Karena  hanya  orang- orang tertentu yang tidak membawakan  aspirasi  masyarakat saja  yang  diundang  menghadiri pertemuan tersebut.
2.  Keterlibatan  dalam  pelaksanaan, belum  sepenuhnya  masyarakat diikutkan dalam program pembangunan yang telah direncanakan dalam forum Musrenbang. Lembaga Pemberdayaan  Masyarakat  (LPM) sebagai organisasi kemasyarakatan  belum  berfungsi dengan  baik  dalam  menghimpun masyarakat
melaksanakan program pembangunan desa. 3.  Keterlibatan  dalam  pemanfaatan, belum  sepenuhnya  masyarakat dapat  memperoleh  manfaat  baik materi  maupun  nonmateri  atas pelaksanaan program pembangunan  desa.  Pelaksanaan pembangunan di desa lebih didominasi oleh Pemerintah Daerah. 4.  Keterlibatan  dalam  pemantauan dan  evaluasi,  belum  sepenuhnya masyarakat  dapat  memantau  dan mengevaluasi program pembangunan  desa,  selain  belum optimalnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai mediator, masyarakat merasa  enggan  mengkiritik  dan memantau  terhadap  pelaksanaan program  pembangunan  yang  tidak
direncanakan sendiri oleh masyarakat.

## SARAN
Dalam  rangka  meningkatkan partisipasi  masyarakat  dalam  forum Musrenbang  di  masa  mendatang, disarankan sebagai berikut:
1.   Perlu memberi kesempatan seluas- luasnya kepada seluruh komponen masyarakat untuk dapat
melibatkan  secara  aktif  dalam tahapan  pengambilan  keputusan perencanaan program
pembangunan  desa  pada  setiap digelarnya forum Musrenbang. 2.  Perlu memberi kesempatan seluas- luasnya kepada seluruh komponen masyarakat untuk dapat melibatkan  secara  aktif  dalam tahapan pelaksanaan guna mengakselerasikan dan mengaktualisasikan kemampuan mereka dalam melaksanakan program-program pembangunan desa. 3.  Perlu  melibatkan  secara  aktif seluruh  komponen  masyarakat dalam pemanfaatan, guna memberikan  kesempatan  kepada masyarakat desa untuk
memperoleh pengetahuan dan pengalaman dari pelaksanaan program  pembangunan  desa,  dan terutama manfaat materi.
4.  Perlu  melibatkan  secara  aktif seluruh  komponen  masyarakat dalam  setiap  pemantauan  dan evaluasi program pembangunan di desa,
untuk menjamin
kelangsungan  program dimasa mendatang.  Tidak  dilibatkannya
masyarakat  dalam  pemantauan dan evaluasi program yang dilaksanakan  di  desa,  membuat kualitas  pekerjaan  tidak  dapat dipertanggungjawabkan.
Tidak
heran  banyak  program-program sudah  selesai  dikerjakan  oleh pihak  luar  (kontraktor),  tidak  bisa bertahan  lama,  bahkan  ada  yang rusak sebelum dimanfaatkan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah,  Syukur.  1999. Administrasi dan  Manajemen  Pembangunan,
Ujung Pandang: Fisip Unhas, Adi, Isbandi Rukmianto. 2003. Pemberdayaan  Pengembangan Masyarakat  (Pengantar  Pada Pemikiran dan Pendekatan praktis), Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
Arikunto,  Suharsini.,  2006, Prosedur Penelitian,  Statu  Pendekatan
Praktik ,  Edisi  Revisi  VI,  Cet. Ketigabelas. Jakarta: Rineka Cipta Atmosudirdjo, Prajudi 1999, Pengambilan Keputusan . Jakarta: Gunung Agung. Budiman, Arief, 1995, Teori Pembangunan  Dunia  Ketiga, Jakarta: Gramedia Pusataka Drama Bryant,  C.,  dan  White,  L.G.,  1998, Manajemen Pembangunan untuk
Negara  Berkembang. Jakarta:
LP3ES Chariri,  A.  2009.  “ Landasan  Filsafat dan Metode Penelitian Kualitatif ”, Paper disajikan pada Workshop Metodologi Penelitian Kuantitatif dan
Kualitatif , Laboratorium Pengembangan Akuntansi (LPA), Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang,
Gany,  Radi  A.  2002. Kemandirian Lokal, Yogyakarta  :  Percetakan LKIS Isma., 2002. Perencanaan Pembangunan Partisipatif, Yogyakarta:PPS UGM Kartasasmita, Ginandjar, 1996, Pembangunan  Untuk  Rakyat, Memadukan  Pertumbuhan dan Pemerataan , Jakarta : CIDES Khairuddin. 2003. Pembangunan Masyarakat, Yogyakarta : Liberty Moekijat. 2003. Fungsi-Fungsi Manajemen, Bandung:CV Mandar Maju Mubyarto. 2002. Pembangunan Partisipatif , Jakarta:PT.Ghalia Indonesia Rahardjo.  2003. Pengantar  Sosiologi Pedesaaan dan Pertanian, Yogyakarta:Gadjah Mada University Press Siagian, S.P. 1998. Organisasi Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi ,  Jakarta:  Gunung Agung
_______.  2004. Filsafat  Administrasi,
Jakatra: PT. Gunung Agung Slamet, Y. 2003. Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipatif, Surakarta  :  Sebelas Maret University Press
Sudriamunawar,  2003, Pembangunan, Partisipasi,  dan    Masyarakat Desa , diakses melalui , tgl.4 April
2012
di:
http://www.sudri.com/publicatio ns Syamsi,  Ibnu.  1993. Dasar-Dasar Kebijaksanaan Keuangan Negara , Jakarta: Rineke Cipta Tikson, 2002, Pengertian Pembangunan Masyarakat Desa , diakses  melalui , tgl.4  April  2012 di :http://www.tikson.com/publicati ons Tjokroamidjojo,Bintoro., 1997, Pengantar Administrasi Pembangunan , Jakarta : LP3ES Todaro, Michael P. 1993.
(terjemahan). Pembangunan
Ekonomi Dunia Ketiga, Jakarta :
Ghalia Indonesia Ul Haq, Mahbud. 1993. Tirai Kemiskinan, Tantangan- Tantangan Untuk Dunia  Ketiga , Jakarta : Yayasan Obor Indonesia Undang-Undang dan Peraturan: Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004, tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008, tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang  Nomor  25  Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor  66  Tahun  2007,  tentang Musrenbang
Peraturan  Pemerintah  Nomor  8  Tahun
2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,  Pengendalian,  dan Evaluasi  Pelaksanaan  Rencana Pembangunan Daerah dalam
penyelenggaraan  Musrenbang  di daerah.