PERLINDUNGAN  HUKUM  TERHADAP  HAK  ANAK YANG LAHIR DALAM PERKAWINAN SIRI BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 DAN

## KOMPILASI HUKUM ISLAM
LEGAL PROTECTION OF THE RIGHTS OF CHILDREN BORN IN UNREGISTERED MARRIAGE BASED ON THE CONSTITUTIONAL  COURT  DECISION  NUMBER 46/PUU-VIII/2010  AND  THE  COMPILATION  OF ISLAMIC LAW
Shania  Dwi  Hidayati a ,  Sonny  Dewi  Judiasih b ,  Fatmi  Utarie Nasution c

## ABSTRAK
Seorang anak yang terlahir dari perkawinan  siri  maka anak tersebut akan dikatakan sebagai anak luar kawin dan perlu adanya pembuktian sesuai  dengan  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  46/PUU- VIII/2010.  Seperti  kasus  yang  ada  dalam  Putusan  Nomor 125/Pdt.P/2022/PA.Sor dan Putusan Nomor 89/Pdt.G/2020/PA.Sbh yang  mana  masing-masing  dari  pihak  ayah  tidak  mau  melakukan pembuktian  ilmu  pengetahuan  atau  tes  DNA  sesuai  Putusan Mahkamah  Konstitusi.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menentukan pembuktian dan hak anak yang lahir dalam perkawinan siri melalui
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  46/PUU-VIII/2010  dan Hukum  Islam.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan pengumpulan data informasi diperoleh  dari  penelitian  kepustakaan  dan  penelitian  lapangan (wawancara).  Berdasarkan  hasil  penelitian  menunjukan  status perkawinan siri menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam adalah sah jika mengacu pada keabsahan perkawinan secara hukum agama masing-masing dan memperhatikan syarat dan rukun perkawinan. Dalam hal ayah tidak mau melakukan pembuktian sesuai  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  46/PUU-VIII/2010 maka  hakim  akan  memeriksa  kembali  pada  alat  bukti lain  yang  sah menurut hukum.
Kata kunci: anak; pembuktian; siri.
a Fakultas  Hukum  Universitas  Padjadjaran,  Jalan  Ir.  Soekarno  Km.21  Jatinangor,  Sumedang,  email: Shania18003@mail.unpad.ac.id
b Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jalan Ir. Soekarno Km.21 Jatinangor, Sumedang, email: sonny@unpad.ac.id
c Fakultas  Hukum  Universitas  Padjadjaran,  Jalan  Ir.  Soekarno  Km.21  Jatinangor,  Sumedang,  email: fatmi.utarie@unpad.ac.id

## JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
P-ISSN: 2715-7202 E-ISSN: 2715-9418
Artikel diterima: 9 Juli 2022
Artikel diterbitkan: 30 November 2022
DOI: https://doi.org/10.23920/jphp .v4i1.961 Halaman Publikasi: http://jurnal.fh.unpad.ac.id/i ndex.php/JPHP/issue/archive
Diterbitkan oleh:
Fakultas Hukum
Universitas Padjadjaran

## ABSTRACT
A  child  born  from  an  unregistered  marriage,  the  child  will  be  said  to  be  an  illegitimate  child  and  it  is necessary to prove it in accordance with the Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010. Such  as  the  case  in  Decision  Number  125/Pdt.P/2022/PA.Sor  and  Decision  Number 89/Pdt.G/2020/PA.Sbh  where  each  of  the  fathers  does  not  want  to  do  scientific  proof  or  DNA  tests according  to  Constitutional  Court  Decision.  This  study  aims  to  determine  the  evidence  and  rights  of children  born  in  unregistered  marriages  through  the  Constitutional  Court  Decision  Number  46/PUU- VIII/2010 and Islamic Law. This study uses a  normative  juridical approach by using information data collection obtained from library research and field research (interviews). Based on the results of the study, it shows that the status of unregistered marriage according to the Marriage Law and the Compilation of Islamic Law is valid if it refers to the validity of marriage according to the law of each religion and pays attention to the terms and pillars of marriage. In the event that the father does not want to prove according to the Decision of the Constitutional Court Number 46/PUU-VIII/2010, the judge will re-examine other evidence that is legal according to law.
Keywords: child; evidence; siri.

## PENDAHULUAN
Perkawinan  merupakan  proses  pengikatan  antara  laki-laki  dan  perempuan dengan ketentuan dan syarat yang berlaku baik secara agama maupun negara. Setiap perkawinan yang dilaksanakan hakikatnya adalah selain untuk membina rumah tangga dan  membentuk  sebuah  keluarga  yang  bahagia  antara  suami  dan  isteri,  melalui perkawinan  setiap  orang  berhak  untuk  melanjutkan  keturunan  melalui  perkawinan yang  sah  menurut  amanat  Pasal  28  B  ayat  (1)  Amandemen  Kedua  Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
Perkawinan  yang  sah  secara  hukum ini  diatur  dalam  Pasal  2  ayat  (1) Undang- Undang  Nomor  16  Tahun  2019  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  1974  tentang  Perkawinan  untuk  yang  selanjutnya  disebut  dengan  Undang- Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa peristiwa perkawinan yang dianggap sah apabila telah memenuhi syarat yang sesuai dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.
Demi terwujudnya ketertiban perkawinan dalam masyarakat dan agar para pihak yang melangsungkan perkawinan dapat dilindungi oleh negara maka perkawinan yang dilangsungkan harus dilaksanakan di depan petugas yang berwenang sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan. Hal ini merupakan alat bukti bagi anak- anaknya dikemudian hari apabila terdapat suatu permasalahan atau sengketa.
Menurut hukum Islam syarat sahnya perkawinan bertujuan agar seseorang tidak terjebak  atau  terjerumus  ke  dalam  perzinaan.  Sejak  disahkannya  Intruksi  Presiden Nomor  1  Tahun  1991  tentang  Kompilasi  Hukum  Islam  untuk  warga  negara  yang
beragama Islam, selain berlaku Undang-Undang Perkawinan berlaku pula Kompilasi Hukum  Islam  yang  dapat  dipergunakan  sebagai  pedoman  dalam  menyelesaikan masalah-masalah di bidang perkawinan, kewarisan, dan perwakafan.
Pentingnya keabsahan hubungan perkawinan merupakan suatu hal prinsipil dan harus  memenuhi  ketentuan-ketentuan  hukum  agama  yang  dipeluk  oleh  para  calon pengantin karena berhubungan erat dengan akibat yang ditimbulkan dari perkawinan terkait menyangkut tentang anak dan harta.
Perlindungan  anak  dalam  hal  ini  sangat  penting  untuk  mewujudkan  kondisi supaya  anak  dapat  melaksanakan  hak  dan  kewajibannya  serta  agar  mendapatkan keadilan  di  dalam  masyarakat.  Penyelenggaraan  perlindungan  tersebut,  negara  dan pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan fasilitas sarana dan prasarana bagi anak terutama untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal. 1
Anak yang dilahirkan dari  suatu  perkawinan akan membawa akibat terjadinya suatu hubungan hukum berupa suatu perikatan antara orang tua dengan anak. Secara ilmiah seorang perempuan yang melahirkan seorang anak pada hakikatnya terjadi atas campur tangan suami melalui hubungan seksual. Tidak adil oleh karena itu jika hukum hanya menetapkan hubungan anak yang lahir di luar perkawinan sah hanya dengan ibu dan keluarga ibunya saja.
Perlindungan  anak  luar  kawin,  Mahkamah  Konstitusi  Republik  Indonesia membentuk suatu norma hukum baru atas permohonan uji materiil Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan.
Putusan  Nomor  46/PUU-VIII/2010,  Mahkamah  Konstitusi  pada  pokoknya memutus  bahwa  anak  luar  kawin  dapat  memiliki  hubungan  keperdataan  dengan ayahnya  sepanjang  dapat  dibuktikan  dengan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  serta bukti lainnya sesuai dengan hukum. Menentukan anak luar kawin agar mendapatkan status  ayah  biologis  adalah  dengan  cara  tes  DNA  atau  tes  genetika  yang  mana  hasil pemeriksaannya  akan  menunjukan  kesesuaian  serta  dapat  dibuktikan  dihadapan hukum. 2
Ketentuan dalam hukum Islam, hubungan anak dengan ayah dan ibunya tidak masalah tetapi bila dihadapkan dengan hukum Negara hubungan keperdataan dengan
1 Alimuddin. (2014). Pembuktian Anak Dalam Hukum Acara Peradilan Agama . Bandung: Nuansa Aulia. hlm. 2.
2 Sanny  Budi  Kusuma,  Proses  Pembuktian  Seorang  Anak  Luar  Kawin  Terhadap Ayah       Biologisnya Melalui Tes DNA, Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, 3.
ayah biologisnya tidak diakui sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan siri dianggap sebagai anak  luar  kawin  (dianggap  tidak  sah)  oleh  negara  sehingga  akibat  hukumnya  anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarganya sedang hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada (Pasal 42 dan 43 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam).
Persoalan hak dan kedudukan anak dalam Hukum Islam cukup berbeda dengan Putusan  Mahkamah  Konstitusi  tersebut.  Sebagaimana  sabda  Nabi  Muhammad  SAW melalui hadist Said bin Abi Waqash:
“Barang siapa yang mengakui seseorang dalam Islam sebagai ayah, sedang ia tahu bahwa itu bukan ayahnya maka diharamkan baginya surga”. (HR. Muslim 95)”
Perlindungan  anak  dalam  hukum  Islam,  sebagaimana  terdapat  dalam  firman Allah SWT Q.S.An-Nisa/4:9:
ْوُقَيْل َو َ هاللّٰ اوُقَّتَيْلَف  ْْۖمِهْيَلَع ا ْوُفاَخ اًفٰع ِض ًةَّي ِ رُذ ْمِهِفْلَخ  ْنِم ا ْوُك َرَت  ْوَل َنْيِذَّلا  َشْخَيْل َو اًدْيِدَس  ًلً ْوَق ا ْوُل
Artinya:  “Dan  hendaklah  takut  kepada  Allah  orang -orang  yang  seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap  (kesejahteraan  mereka  oleh  sebab  itu  hendaklah  mereka  bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.” (Q.S. An-Nisa/4:9)
Prinsip-prinsip  perlindungan  terhadap  anak  sebagaimana  perintah  Allah  SWT, terhadap  penanggungjawab  keluarga  agar  memelihara  keluarganya  dari  api  neraka, sebagaimana firman Allah SWT:
ٰي َّنلا اَهُد ْوُق َّو ا ًراَن ْمُكْيِلْهَا َو ْمُكَسُفْنَا ا  ْوُق ا ْوُنَمٰا َنْيِذَّلا اَهُّيَا َن ْوُلَعْفَي َو ْمُه َرَمَا  اَم َ هاللّٰ َن ْوُصْعَي  َّلً ٌداَدِش ٌظ َلَِغ ٌةَكِٕى ٰٰۤلَم اَهْيَلَع ُةَراَجِحْلاَو ُسا
َن ْو ُرَم ْؤُي اَم
Artinya: “Hai orang -orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat- malaikat  yang  kasar,  keras,  dan  tidak  mendurhakai  Allah  terhadap  apa  yang diperintahkan-Nya  kepada  mereka  dan  selalu  mengerjakan  apa  yang diperintahkan.” (Q.S. Al -Tahrim/66: 6)
Fenomena  yang  terjadi  pada  masa  ini  yakni  banyak  terjadi  perkawinan  yang dilakukan secara siri atau di bawah tangan kemudian dalam perkawinan tersebut lahir seorang anak yang dapat disebut dengan anak luar kawin. Permasalahan yang timbul adalah bagaimana cara membuktikan anak tersebut sebagai anak sah dan mendapatkan
semua hak keperdataan yang mereka butuhkan. Bentuk perlindungan hukum diberikan terhadap anak yang diatur dalam undang-undang karena setiap anak yang dilahirkan ke dunia telah mempunyai hak dan agar si anak mendapatkan pengakuan dan diberikan perlindungan untuk memudahkan atas kedudukan si anak tersebut.
Berkaitan dengan latar belakang di atas, bagaimana perlindungan terhadap anak luar kawin khususnya hak keperdataan anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah dalam hal ini perkawinan siri dan bagaimana pembuktian anak tersebut menjadi anak sah jika pihak pihak yang berperkara dalam hal ini ayah kandung telah meninggal dunia  ataupun  menolak  untuk  membuktikan  anak  tersebut  dengan  melihat implementasi pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

## METODE PENELITIAN
Metode  dari  penelitian  ini  adalah  menggunakan  metode  pendekatan  yuridis normatif,  yaitu  penelitian hukum  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan-bahan kepustakaan  sehingga  data  yang  digunakan  adalah  data  sekunder  yang  merupakan sumber  data  utama.  Penelitian  yang  dilakukan  adalah  deskriptif  analitis  yaitu pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan tentang ketentuan-ketentuan  atau  peraturan-peraturan  yang  berlaku  dikaitkan  dengan  teori- teori hukum serta dihadapkan keadaan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak pada praktek atau sebagaimana adanya.
Adapun  teknik  pengumpulan  data  menggunakan  studi  kepustakaan  dan wawancara  yang  dilakukan  di  lokasi  penelitian  yang  dilakukan  di  beberapa  tempat diantaranya  perpustakaan-perpustakaan,  Kantor  Urusan  Agama,  Majelis  Ulama Indonesia dan Kantor Pengadilan Agama.

## PEMBAHASAN

## Status Hukum terhadap Perkawinan Siri Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam
Pemberlakuan  Undang-Undang  Perkawinan  sampai  dengan  saat  ini  dalam penegakan hukum perkawinannya masih menjadi problematika hukum. Melihat fakta yang terjadi di masyarakat masih banyak praktik perkawinan yang tidak sepenuhnya sesuai dengan tata cara yang telah diatur Undang-Undang Perkawinan yang berlaku. Utamanya yang berkaitan dengan perkawinan yang hanya mendasarkan pada norma
agama.  Undang-Undang  Perkawinan  di  Indonesia  telah  menetapkan  tata  cara  agar perkawinan  yang  dilaksanakan  dapat  dinyatakan  sah  dan  memilik  kekuatan  hukum yang  dapat  melindungi  kepentingannya  apabila  nanti  di  kemudian  hari  terjadi perselisihan antara suami istri.
Suatu perkawinan akan menimbulkan akibat hukum bagi pihak suami ataupun istri. Di antara akibat hukum yang akan ditimbulkan adalah terkait hubungan hukum antara  suami  dan  istri  kemudian  akan  terbentuknya  suatu  harta  benda  dalam perkawinan, kedudukan dan status anak yang sah serta keterkaitan waris antara anak dengan orangtua. 3
Undang-Undang Perkawinan merupakan suatu peraturan yang bersifat nasional yakni aturan yang dimuat di dalamnya akan berlaku bagi seluruh warga negara yang akan melaksanakan perkawinan.
Mengacu  pada  Undang-Undang  Perkawinan  Pasal  1  dikatakan  bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami  isteri  dengan  tujuan  membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang  bahagia  dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jika ditinjau dalam pengertian tersebut maka perkawinan dalam arti perundang-undangan adalah yang memiliki ikatan lahir dan batin tidak salah satunya.
Ikatan  lahir  adalah  ikatan  yang  dapat  dilihat,  yang  mengungkapkan  adanya hubungan  hukum  antara  seorang  pria  dengan  seorang  wanita  untuk  hidup  bersama sebagai  suami  istri,  atau  dengan  kata  lain  dapat  disebut  sebagai  hubungan  formal. Ikatan bathin merupakan hubungan yang mana suatu ikatan tersebut tidak dapat dilihat atau bisa disebut bahwa ikatan ini merupakan ikatan tidak formal. Oleh karena itu maka terjalinnya  ikatan  lahir  dengan  ikatan  batin  merupakan  pondasi  yang  kuat  bagi pembentukan keluarga yang bahagia dan kekal. 4
Hukum  perkawinan  yang  berlaku  sejak  sebelum  kemerdekaan  sampai  era sekarang  selalu  mengalami  perubahan.  Sebelum  merdeka  terdapat  beberapa  hukum yang digunakan pada saat itu perkawinan tertulis peninggalan Belanda yang berlaku untuk masyarakat Indonesia yaitu ordonansi perkawinan kristen (HOCI) untuk orang Indonesia yang beragama Kristen, KUHPerdata (BW) untuk orang Eropa dan keturunan
3 Sonny Dewi Judiasih. (2019). Harta Benda Perkawinan: Kajian terhadap Kesetaraan dan Hak Kedudukan Suami dan Istri atas Kepemilikan Harta dalam Perkawinan . Bandung: PT Refika Aditama. hlm. 3.
4 Bing Waluyo. (2020) Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Volume2. Nomor 1 April.194.
Cina.  Hukum  perkawinan  untuk  orang  muslim  hanya  sebatas  hukum  materiil  yang diambil dari kitab-kitab fiqih karangan ulama terdahulu.
Berdasarkan pada aturan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan, suatu perkawinan di Indonesia harus dilaksanakan menurut tata cara yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melihat pada realita yang terjadi di masyarakat saat ini dimana banyak pihak yang kini melakukan perkawinan siri atau perkawinan bawah tangan.
Sistem hukum Indonesia tidak mengenal istilah kawin siri dan semacamnya dan tidak  mengatur  secara  khusus  dalam  peraturan.  Namun,  secara  sosiologis,  istilah  ini diberikan  bagi  perkawinan  yang  tidak  dicatatkan  dan  dianggap  dilakukan  tanpa memenuhi  ketentuan  Undang-Undang  yang  berlaku,  khususnya  tentang  pencatatan perkawinan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan.
Salah satu praktik perkawinan yang merujuk pada norma/kaidah hukum yang tidak tertulis  dalam  konteks  norma  agama  adalah  perkawinan  siri.  Pada  umumnya perkawinan siri adalah sebuah perkawinan yang lazim dilaksanakan oleh masyarakat muslim dengan melaksanakan syarat dan rukun perkawinan namun tidak didaftarkan dalam buku register di KUA. 5
Sesuai  dengan  aturan  hukum  Islam,  perkawinan  dapat  dikatakan  sah  ketika dilakukan  dengan  telah  sesuai  pada  syarat  dan  rukun  yang  ditetapkan.  Akan  tetapi menurut Undang-Undang Perkawinan, aturan tersebut menambah dan meluas dengan ketentuan  khusus  yang  mensyaratkan  agar  setiap  perkawinan  yang  dilakukan  di Indonesia dilakukan pencatatan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN).
Setiap  warga  negara  hendaknya  melaksanakan  semua  peraturan  yang  telah ditetapkan pemerintah, hal ini didasarkan untuk melindungi kepentingan masyarakat. Mengingat fenomena perkawinan siri yang saat ini kian marak dilakukan oleh pasangan laki-laki dan perempuan di Indonesia, pasangan tersebut nantinya tidak akan memiliki bukti hukum adanya perkawinan yaitu berupa akta nikah. Padahal perlu diingat bahwa untuk dapat memiliki kekuatan hukum dari perkawinannya, pasangan suami istri harus memiliki bukti otentik dilakukannya perkawinan.
Bukti otentik yang dimaksud adalah berupa kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Akta ini memiliki kekuatan hukum yang dapat digunakan
8 Bahruddin  Muhammad. (2021). Hak  Waris  Anak  di  Luar  Perkawinan  Studi  Putusan  MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 . Semarang: Fatawa Publishing. Cetakan Ketiga. hlm. 48.
apabila suatu waktu terjadi perselisihan di antara suami dan istri, atau dari salah satu pihak tidak bertanggung jawab, maka pihak yang lain dapat melakukan upaya hukum guna  mempertahankan  atau  memperoleh  haknya  masing-masing.  Adanya  aturan  ini merupakan  kebutuhan  yang  tidak  bisa  dihindarkan.  Adapun  kaitannya  dengan perkawinan siri, sepanjang perkawinan tersebut dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukun perkawinannya sebagaimana yang diatur dalam hukum perkawinan Islam, maka agama mensahkan perkawinan tersebut dan akibatnya dari perkawinan yang sah akan timbul akibat hukum di dalamnya.
Nikah siri dalam perspektif lingkup agama senantiasa dipandang sah di negara Indonesia apabila rukun dan syarat dari perkawinan yang ditetapkan terpenuhi, tetapi siri ini dapat menimbulkan sebab atau akibat hukum yang merugikan salah satu pihak baik  itu  suami  dan  utamanya  pihak  dari  istri  dan  anak-anaknya.  Pemaparan  yang diungkapkan  oleh  Ali  Uraidy  tentang  akibat-akibat  hukum  dari  perkawinan  siri diantaranya: 6
1) Tidak ada kekuatan hukum yang tetap terhadap legalitas perkawinan tersebut, sehingga  apabila  adanya  hak-hak  istri  yang  dilanggar  oleh  suami,  istri  tidak dapat menuntut hak-hak tersebut secara hukum;
2) Akad nikah yang dilakukan cenderung tidak membuktikan secara hukum dan para pihak yang melaksanakan akad nikah sirri dalam hal  ini  suami  dan istri dikemudian  hari  akan  kesulitan  bahkan  tidak  bisa  membuktikan  bahwa keduanya adalah suatu pasangan yang sah dimata hukum Islam maupun hukum negara.  Meskipun  saksi  hadir  pada  saat  itu,  namun  karena  terkait  usia  yang terbatas, kemudian tidak bisa lagi  menjadi  saksi  ketika diperlukan. Selain itu, kita  mungkin  akan  hidup  berpindah-pindah  ke  daerah  atau  tempat  lain, sehingga  jika  saat  dibutuhkan  adanya  suatu  bukti  perkawinan  yang  telah dilangsungkan  tersebut,  pihak  suami  dan  pihak  istri  yang  menjalankan  akad nikah siri mungkin saja tidak menghadirkan saksi tersebut;
3) Kepentingan-kepentingan  kedua  pasangan  suami  dan  istri  dalam  menjalani bahtera biduk rumah tangga tidak terlindungi;
4) Disebabkan  bukti  dari  perkawinan  tidak  ada,  kepentingan  seperti  pembuatan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Passport, akta lahir anak
6 Irfan Islami. (2017), Perkawinan di Bawah Tangan (Kawin Sirri) dan Akibat Hukumnya, ADIL: Jurnal Hukum. Volume8. Nomor1. 84.
akan  sulit  diproses  secara  administrasi.  Hal  tersebut  dikarenakan  lemahnya legalitas atau tidak adanya bukti dari pernikahan yang berupa Buku Nikah atau Akta Nikah.
Keabsahan  suatu  perkawinan  menurut  Undang-Undang  Perkawinan  diukur dengan  ketentuan  hukum  agama  dan  kepercayaan  masing-masing  orang  yang melangsungkan perkawinan, atau dengan perkataan lain suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan dengan memenuhi semua syarat dan rukun hukum agamanya dan kepercayaannya itu. Jika perkawinan tersebut tidak dicatatkan sesuai dengan Pasal 2 ayat  (2)  maka  perkawinan  tersebut  tidak  akan  mendapat  perlindungan  hukum  dari negara.
Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan sejumlah tokoh secara langsung di  lapangan,  diantaranya  dengan  Kepala  Majelis  Ulama  Indonesia  Kota  Bandung, Kepala  Kantor  Urusan  Agama,  Hakim  Pengadilan  Agama  dan  Penghulu  atau  tokoh agama lainnya, diketahui bahwa status keabsahan perkawinan siri secara hukum Islam adalah sah jika memenuhi syarat dan rukun perkawinan secara Islam atau yang bisa dilihat dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam meskipun tidak melakukan pencatatan kepada pejabat yang berwenang.
Menetapakan  status  hukum  dalam  suatu  perkawinan  yang  dilakukan  secara agama dan kepercayaan tetap memiliki akibat hukum yang mengikat dan sah, karena mengacu pada Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan  Undang-Undang  Perkawinan  bahwa  tidak  dicatatkannya  suatu perkawinan  hanya  akan  berakibat  dikenakannya  hukuman  denda,  serta  tidak menjadikan perkawinan dinyatakan tidak sah.

## Perlindungan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Apabila Ayah Biologis Tidak Mau Melakukan Pembuktian Pengetahuan Sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
46/PUU-VIII/2010 dan Kompilasi Hukum Islam
Perlindungan  hukum  terhadap  anak  secara  praktik  dilakukan  di  dalam pengadilan.  Jika  kedua  orangtuanya  beragama  Islam  maka  diajukan  ke  Pengadilan Agama  dan  jika  beragama  selain  Islam  (non  Muslim)  dapat  diajukan  ke  Pengadilan Negeri. Sebelum pembuktian pada asal usul anak maka perlu dilihat terlebih dahulu apakah perkawinan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya telah memenuhi rukun atau  tata  cara  secara  agama,  dalam  hal  ini  Islam  dan  sudah  memenuhi  syarat-syarat
yang  tercantum  di  dalam  Undang-Undang  Perkawinan  atau  belum.  Jika  suatu perkawinan  tidak  memenuhi  rukun  dan  syarat  perkawinan  maka  keabsahan  status anaknya juga akan terdampak.
Pembuktian  perkawinan  perlu  diperhatikan  diantaranya  rukun  perkawinan sesuai dengan hukum Islam diantaranya adanya calon pengantin pria, wali nikah, saksi, dan  ijab  qobul.  Ketentuan  tersebut  perlu  dipenuhi  bagi  kedua  calon  mempelai  yang akan  melaksanakan  perkawinan  secara syari’at Islam.  Namun  apabila  salah  satu persyaratan tersebut tidak terpenuhi maka perkawinan tersebut tidak akan sah secara hukum agama.
Syarat sahnya perkawinan selain memenuhi syarat menurut hukum Islam perlu juga diikuti dengan syarat sahnya menurut hukum negara dimana setiap perkawinan perlu  untuk  dicatat  oleh  pejabat  yang  berwenang.  Jika  hanya  memenuhi  syarat perkawinan berdasarkan hukum Islam saja maka perkawinan tersebut dapat dikatakan sebagai  perkawinan  siri.  Pasca  adanya  pengajuan  Hj.  Aisya  Mochtar  yang  anaknya bernama Muhammad Iqbal Ramadhan saat itu statusnya anak luar kawin dikarenakan perkawinannya dilakukan sebatas perkawinan siri, maka muncul Putusan Mahkamah Konstitusi  dalam  Putusan  Nomor  46/PUU-VIII/2010  terkait  konstitusionalitas hubungan keperdataan anak dan ayah biologisnya. Mahkamah Konstitusi menimbang bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan perubahan dan penambahan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang pada awalnya anak yang terlahir dari perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga  ibunya,  dan  diubah  menjadi  anak  yang  dilahirkan  di  luar  perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibu serta dengan laki-laki sebagai  ayah  yang  dapat  dibuktikan  berdasar  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi dan/atau  alat  bukti  lain  menurut  hukum  mempunyai  hubungan  darah  termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.
Ketentuan  yang  ditetapkan  oleh  Mahkamah  Konstitusi  memunculkan  berbagai kontroversi di masyarakat yang mendukung terhadap putusan tersebut dan ada juga yang menentang dengan alasan-alasan filosofis dan ayat-ayat yang terdapat dalam kitab suci.
Anak  yang  lahir  di  luar  perkawinan  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum  dan seringkali mendapatkan perlakuan diskriminatif di masyarakat, sehingga Mahkamah Konstitusi  menganggap  anak  yang  lahir  diluar  perkawinan  harus  mendapatkan
perlindungan  hukum  dan  kepastian  hukum  yang  sama  meskipun  keabsahan perkawinannya  masih  dipersengketakan,  karena  anak  tersebut  tidak  berdosa  atas kelahiran di luar perkawinan.
Anak di luar perkawinan pada dasarnya tetap berasal dari hubungan antara laki- laki dan perempuan, sehingga Mahkamah Konstitusi mengganggap tidak adil jika anak di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan dengan perempuan sebagai ibunya dan hukum membebaskan laki-laki yang menyebabkan kehamilan dan kelahiran anak tersebut  dari  tanggung  jawab  seorang  ayah  dan  bersamaan  dengan  itu,  hukum meniadakan hak-hak anak terhadap laki-laki tersebut sebagai ayahnya.
Pada dasarnya anak luar kawin yang tidak mendapatkan pembuktian dari ayah ataupun keluarga ayahnya karena beberapa alasan. Pembuktiannya akan dikembalikan kepada Pengadilan yang berarti  bahwa hakim di Pengadilan yang akan menentukan apakah anak tersebut merupakan anak sah atau anak luar kawin.
Mengacu  pada  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  46/PUU-VIII/2010  hak- hak keperdataan yang dimaksud merupakan hak yang berlaku secara umum dan tidak dilihat dari segi hukum Islam saja. Pada dasarnya hak-hak yang diberikan oleh Putusan Mahkamah  Konstitusi  ini  hanya  hak-hak  kemanusiaan  antara  anak  dan  ayah biologisnya agar ayah biologis dapat bertanggung jawab.
Menurut  Kepala  Bidang  Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia  Provinsi  Jawa  Barat mengatakan  bahwa  dengan  adanya  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  46/PUU- VIII/2010 tidak berarti anak luar kawin memiliki hak waris ataupun wali kepada ayah biologisnya. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tidak tepat jika dipandang dalam sudut pandang hukum Islam saja.
Perlindungan hukum terhadap hak anak luar kawin yang ayah biologis ataupun keluarga ayahnya enggan dan/atau telah meninggal sehingga sulit untuk dibuktikan dalam  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  46/PUU-VIII/2010  sudah  cukup melindungi anak luar kawin tersebut. Karena jika di dalam prakteknya anak luar kawin perlu  pembuktian  dari  pihak  ibu  dan  keluarga ibu jika ingin  membuktikan  di  muka Pengadilan Agama. Alat bukti yang diperlukan juga perlu memenuhi syarat-syarat alat bukti yang sah seperti salah satunya bukti surat kelahiran ataupun akta kelahiran perlu dikeluarkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang.
Kini  dalam zaman yang modern banyak sekali terlahir  beberapa teknologi dari para ilmuwan yang telah dipergunakan dalam sistem peradilan, di antaranya berupa
teknologi tes kebohongan, perekam gambar, perekan suara, alat pelacak sidik jari dan uji tes DNA. 7
Tes  DNA  kini  merupakan  salah  satu  wujud  pembuktian  yang  mengacu  pada teknologi  dari  ilmu  yang  diciptakan  dari  ilmu  pengetahuan  yang  paling  akurat  dan paling canggih terkait menentukan salah bukti konkret keterikatan darah antara satu sama lainnya terhadap pembuktian asal usul anak yang dapat dikemukakan di dalam pengadilan.
Proses  pembuktian  hakim  menetapkan  anak  tersebut  menjadi  anak  luar  kawin maka  bukan  berarti  pengadilan  agama  tidak  setuju  terhadap  putusan  Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan dengan kata lain tidak melindungi anak luar kawin. Hakim memiliki aturan tersendiri atau kode etik seperti yang tercantum dalam Pasal 163 HIR “barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu” dengan kata  lain  jika  terdapat  hakim  yang  menetapkan  dengan  putusan  yang  berbeda  itu disebabkan  karena  hakim  dapat  mendalilkan  dengan  adanya  bukti-bukti  kongkret diantara bukti-bukti kongkret tersebut yang telah disebutkan di dalam Pasal 164 HIR.
Permohonan asal usul anak yang tidak dikabulkan oleh hakim Pengadilan Agama bukan berarti Pengadilan Agama tidak melindungi anak luar kawin dengan kata lain bukan  berarti  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  46/PUU-VIII/2010  ini  tidak berjalan, hal  ini  disebabkan karena hukum perdata merupakan hak person (individu) dan  ditolak  atau  diterimanya  suatu  putusan  itu  berdasarkan  seseorang  yang mengajukan. Pada dasarnya aturan yang terdapat pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah diimplementasikan oleh Pengadilan Agama akan tetapi pelaksanaan menggunakan ilmu pengetahuan seperti tes DNA jarang dilakukan karena pengadilan agama mengedepankan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Jadi sebelum menentukan asal usul anak pengadilan agama harus menentukan terlebih dahulu perkawinannya dan dilakukan pengesahan perkawinan.
Hukum  Islam  membedakan  antara  anak  luar  kawin  dengan  anak  hasil  zina. Dalam hal ini yang dikatakan dengan anak luar kawin merupakan anak yang dihasilkan sebelum ataupun sesudah perkawinan dalam hal ini anak luar kawin merupakan anak
7 Diah Ayu Sulistiya. (2015). Pembuktian Anak dengan Bapak Biologisnya Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VII-2010. Jurnal Pro Hukum, Volume IV. Nomor 2. (Gresik: Universitas Gresik). 107.
yang melalui perkawinan baik perkawinannya sah ataupun tidak. Jika anak hasil zina maka  anak  tersebut  dilahirkan  tanpa  adanya  ikatan  perkawinan  baik  sebelum  atau sesudah anak itu lahir.
Hal ini ditegaskan pula di dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina yang mana terhadap anak dan ayah biologis  tidak  memiliki  hubungan  hukum  atau  nasab  seperti  tidak  dapat  mewaris ataupun menjadi wali. Hanya saja jika dilihat dalam hubungan darah atau nasal maka ayah biologis memiliki tanggung jawab untuk memberikan hak-hak perdata seperti hak nafkah dan hak pendidikan.
Pembuktian  dalam  proses  peradilan  perdata  adalah,  mencari  kebenaran  dan diwujudkan oleh hakim, jadi di dalam peradilan perdata yang dicari hanya kebenaran formil  atau formeel  waarheid .  M.  Yahya  Harahap  menjelaskan  bahwa:  Dari  diri  dan sanubari  hakim,  tidak  dituntut  keyakinan.  Pada  proses  perkara  berjalan  para  pihak dapat  mengajukan  permohonon  sebagai  bahan  atau  alat  bukti  untuk  dijadikan pembuktian yang didasarkan pada kebohongan dan  kepalsuan, fakta yang demikian secara teoritis harus diterima oleh hakim untuk melindungi atau mempertahankan hak perorangan atau hak perdata para pihak yang bersangkutan. 8
Pembuktian juga adalah tahapan dalam menguji suatu kebenaran, pada ketentuan Pasal 164 HIR menyatakan 5 (lima) alat bukti yang ditetapkan dalam sistem peradilan, yakni di antaranya bukti oleh surat, oleh saksi, dugaan atau prasangka, sumpah dan atau pengakuan.
Sekarang ini selain alat-alat bukti yang dijelaskan di atas terdapat pula alat bukti lain, seperti di antaranya keterangan dari para ahli. Pasal 153 HIR menjelaskan bahwa seorang  hakim  memiliki  suati  kesempatan  jika  memang  diperlukan  untuk memdapatkan pertolongan dari panitia, guna memeriksa situasi ataupun keadaan dari suatu tempat, kendati pun pada pasal ini jika memang dianggap mempunyai suatu nilai atau  faedah,  kepada  hakim  diberikan  peluang  atau  beberapa  kemungkinan  agar meminta pertolongan atau pendapat para pakar/ahli. 9
8 Fernando Kobis. (2017). Kekuatan Pembuktian Surat Menurut Hukum Acara Perdata . Lex Crimen VolumeVI. Nomor 5.
105 .
9 Georgina Agatha dkk. (2021). Pembuktian dan Pengesahan Anak Luar Kawin Serta Akibat Hukumnya Setelah Berlaku Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Dalam Pandangan Hukum Islam. Indonesian Notary 3(1). 72-
73.
Pembuktian  anak  luar  kawin  perlu  diketahui  sebelumnya  terlebih  dahulu pengertian  antara  Nasab  dan  Nasal.  Nasab  atau  hubungan  nasab syar’i merupakan hubungan status hukum sebagai anak yang sah. Nasal merupakan hubungan darah atau dapat dikatakan sebagai anak biologis dari sepasang suami isteri. Cara membuktikan apakah seorang anak tersebut nasab syar’i atau nasal dapat dibuktikan dengan beberapa alat bukti yang dapat diajukan oleh pihak-pihak yang bersangkutan diantaranya adalah akta kelahiran dari pejabat yang berwenang dan saksi-saksi.
Hakim  dapat  menambahkan  barang  bukti  lain  kepada  para  pihak  jika  barang bukti  yang  diterima  belum  cukup  dalam  pembuktian.  Pembuktian  anak  luar  kawin hakim  dapat  memerintahkan untuk  melakukan tes  DNA  ataupun  ilmu pengetahuan lain.  Jika  dalam  prakteknya  seseorang  tidak  dapat  melakukan  pembuktian  tersebut maka  hakim  akan  mengembalikan  pada  bukti-bukti  awal.  Karena  dalam  praktek  di Pengadilan  Agama  menggunakan  asas  peradilan  cepat,  sederhana  dan  biaya  ringan dimana  pemberlakuan  tes  DNA  tidak  wajib  untuk  dilakukan,  pembuktian  secara  tes DNA  akan  perlu  untuk  dilakukan  jika  anak  tersebut  merupakan  anak  di  luar perkawinan. Maka hakim akan membuktikan pada alat bukti sesuai dengan Pasal 164 HIR/284 RBg atau 1866 KUHPerdata.
Pembuktian  asal  usul  anak,  ayah  atau  keluarga  ayah  menolak  karena  alasan enggan  dan/atau  sudah  meninggal  maka  perlu  ditinjau  terlebih  dahulu  hubungan hukum antara pihak ibu dengan pihak ayah. Di dalam hukum acara perdata terdapat legal standing dimana seseorang yang memiliki kepentingan saja yang dapat ikut serta dalam  penyelesaian  perkara.  Jika  di  dalam  legal  standing  dapat  mengikuti  perkara tersebut dan pihak ayah tetap enggan untuk menjalani tes DNA maka dengan ini pihak tersebut  tidak  dapat  membuktikan  dan  otomatis  hakim  akan  membuat  persangkaan terhadap  anak  tersebut  melalui  bukti-bukti  lain  salah  satunya  keabsahan perkawinannya.
Keabsahan  perkawinan  akan  berakibat  hukum  khususnya  terhadap  hubungan keperdataan  dengan  anak  diantaranya  status  hukum  anak  dan  hak-hak  yang  akan didapatkan oleh anak tersebut. Apabila anak yang akan dibuktikan tidak dapat terbukti di  pengadilan  maka  hak-hak  anak  pun  akan  ikut  terdampak  diantaranya  tidak  akan mendapatkan  hak  nafkah  dari  ayah  ataupun  keluarga  ayahnya  sesuai  dengan  yang disebutkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.
Pengertian anak luar kawin hanya terbatas pada tidak dicatatkannya perkawinan akan tetapi  perkawinan  tersebut  sah  menurut  hukum  agama  maka  anak  yang  dilahirkan merupakan  anak  yang  sah  dari  orangtuanya.  Jika  anak  tersebut  dilahirkan  sebelum perkawinan dilakukan maka dapat dikatakan sebagai anak biologis saja.
Terkait ketentuan yang diatur dalam hukum Islam, anak luar kawin yang tidak dicatatkan perkawinannya akan mendapatkan hak-hak keperdataan bahkan nasab dari ayah dan keluarga ayahnya karena memenuhi rukun perkawinan secara Islam. Apabila tidak memenuhi syarat sahnya perkawinan secara Islam maka nasab antara ayah dan anak akan hilang dimana anak tersebut tidak berbapak, tidak akan saling mewarisi dan tidak dapat menjadi wali. Yang ada hanya hubungan nasal atau hubungan darah saja dan hanya diakui sebagai anak biologis tidak sebagai anak sah.
Tokoh terkenal yang mahsyur di kalangan umat Islam yakni Yusuf al-Qaradawi mengungkapkan pendapatnya berhubungan dengan penetapan nasab melalui tes DNA, bahwasannya  beliau  mengapresiasi  atas  lahirnya  penemuan  teknologi  terkait  DNA yang berkaitan dengan hukum, apalagi fungsi dan kemaslahatannya sangat dirasakan sekali untuk kepenting masayarakat umum dewasa  kini,  akan tetapi  dalam sebagian banyak dari kasus seputar hal penetapan nasab terutama, beliau mengakui bahwa ada kendala dalam menempatkan tes DNA 10
Pembuktian  anak  luar  kawin  menurut  hukum  Islam  perlu  dilakukan  juga  di Pengadilan Agama yang mana hal ini dilakukan karena di Indonesia selain menganut hukum  tidak  tertulis  menganut  hukum  tertulis  yang  mana  semua  perbuatan  yang menimbulkan akibat hukum perlu untuk dicatat sesuai aturan hukum yang berlaku agar mendapatkan perlindungan hukum dari negara.

## PENUTUP
Status  hukum  terhadap  perkawinan  yang  dilaksanakan  secara  siri  adalah  sah, akan  tetapi  dalam  perlindungan  hukumnya  tidak  ada  karena  tidak  dilakukan pencatatan perkawinan. Pencatatan tidak menjadi syarat sah perkawinan karena hanya merupakan  kewajiban  administratif  untuk  membuktikan  terjadinya  perkawinan  dan bukti otentik untuk melindungi hak-hak yang timbul dari suatu perkawinan. Keabsahan suatu  perkawinan  diukur  dengan  ketentuan  agama  dan  kepercayaan masing-masing
10 Mutiara  Fahmi.  (2019). Penetapan  Nasab  Anak  Melalui Tes  DNA  (Studi  Atas  Metode  Istinbat  Yusul  Al-Qadarawi). Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam. Volume3. Nomor1. 167.
orang,  atau  dengan  kata  lain  perkawinan  adalah  sah  apabila  dilakukan  dengan memenuhi semua syarat dan rukun agama dan kepercayaannya.
Ayah  yang  tidak  mau  melakukan  pembuktian  sesuai  Putusan  Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, pada proses pembuktiannya hakim Pengadilan Agama akan menggunakan alat bukti lain yang sah untuk menetapkan asal usuk anak tersebut adalah sah atau tidak. anak yang tidak mendapatkan pembuktian dari  ayah biologisnya dalam hukum Islam maka hanya akan memiliki hubungan darah (nasal) saja yang berarti mencakup pada hak alimentasi tetapi tidak dengan hak waris ataupun wali.
Perlu adanya sosialisasi oleh pemerintah seperti penyuluhan hukum ke daerah- daerah  pelosok  pada  khususnya  secara  terus  menerus  kepada  setiap  warga  negara bahwa suatu pencatatan perkawinan merupakan hal penting bagi setiap pasangan yang melaksanakan perkawinan agar mendapatkan perlindungan hukum dari negara seperti mendapatkan  akta  otentik  berupa  akta  nikah.  Hakim  dalam  menetapkan  putusan sebaiknya  lebih  memperhatikan  lagi  alat-alat  bukti  yang  diajukan  oleh  para  pihak. Pembuktian  yang  sesuai  dengan  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  46/PUU- VIII/2010 menggunakan ilmu pengetahuan atau tes DNA dibutuhkan adanya bantuan khusus seperti peringanan biaya untuk tes DNA agar memudahkan para pihak yang akan membuktikan asal usul anak dengan ayah biologisnya.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Alimuddin.  (2014). Pembuktian  Anak  dalam  Hukum  Acara  Peradilan  Agama .  Bandung: Nuansa Aulia.
Bahruddin Muhammad. (2021). Hak Waris  Anak di Luar Perkawinan Studi Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 . Semarang: Fatawa Publishing. Cetakan Ketiga.
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (2015). Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat . Jakarta: Raja Grafindo Utama.
Sonny Dewi Judiasih. (2019). Harta Benda Perkawinan : Kajian terhadap Kesetaraan dan Hak Kedudukan Suami dan Istri atas Kepemilikan Harta dalam Perkawinan . Bandung: PT Refika Aditama.

## Jurnal
Bing Waluyo. (2020). Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974  tentang  Perkawinan. Jurnal  Media  Komunikasi  Pendidikan  Pancasila  dan Kewarganegaraan. 2(1).
Diah  Ayu  Sulistiya  (2015).  Pembuktian  Anak  dengan  Bapak  Biologisnya  Menurut Putusan  Mahkamah  Konstitusi  No.  46/PUU-VII/2010 .  Jurnal  Pro  Hukum .  IV (2)107.
Fernando Kobis. (2017). Kekuatan Pembuktian Surat Menurut Hukum Acara Perdata.
Lex Crimen. VI (50).
Georgina  Agatha  dkk.  (2021).  Pembuktian  dan  Pengesahan  Anak  Luar  Kawin  Serta Akibat  Hukumnya  Setelah  Berlaku  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 46/PUU-VIII/2010 dalam Pandangan Hukum Islam. Indonesian Notary 3(1).
Irfan Islami. (2017), Perkawinan di Bawah Tangan (Kawin Sirri) dan Akibat Hukumnya,
ADIL: Jurnal Hukum. 8(1).
Mutiara Fahmi. (2019). Penetapan Nasab Anak Melalui Tes DNA (Studi Atas Metode Istinbat  Yusul  Al-Qadarawi). Samarah:  Jurnal  Hukum  Keluarga  dan  Hukum  Islam . 3(1).
Sanny  Budi Kusuma,  Proses  Pembuktian  Seorang  Anak  Luar Kawin  Terhadap Ayah
Biologisnya Melalui Tes DNA, Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum. 3.

## Peraturan Perundang-undangan
HIR.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009  tentang  Perubahan  Kedua  atas  Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.
Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975  tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

## Sumber Lainnya
Al- Qur’an .
Hadist.