## DANA TALANGAN HAJI DALAM ETIKA ISLAM

## Aye Sudarto
IAI Agus Salim Metro ayesudarto18@gmail.com
Diterima: Agustus 2021           Direvisi : September 2021        Diterbitkan: Desember 2021
Abstract: It is inappropriate for people to be trapped in products containing elements of usury  which  result  in  imperfection  of  the  pilgrimage  because  they  depart  in  a  way  that contains elements of gharar. The practice opens the door to danger, and brings harm. The Ministry of Religion which has the authority to evaluate the existence of hajj bailout funds with the Regulation of the Minister of Religion (PMA) RI No. 24 of 2016. The Hajj bailout fund is intended to meet the customer's lack of funds in meeting the minimum requirements to  get  the  Hajj  portion.  This program  is enough  to  ease  the  people  in  preparing for  the departure of the pilgrimage. For LKS, this program is also a benefit where LKS gets Ujrah from every customer who participates in the Hajj bailout program. On the other hand, the bailout  program  creates  and  contains  disadvantages  that  are  not  in  accordance  with Islamic  ethics.  Hajj  bailouts  incur  debts  that  can  cause  damage  to  the  purity  of  the pilgrimage. The Hajj bailout financing contract at LKS attracts ujrah based on the time and amount of the bailout fund. This practice is not in accordance with the DSN-MUI Fatwa No. 29 of 2002. The hajj bailout has an effect on the length and length of the waiting list for hajj departures.
Abstrak : Tidak sepantasnya  umat terjebak pada produk mengandung unsur riba yang berakibatpada ketidak kesempurnaan ibada haji dikarenan berangkat dengan cara yang mengandung unsur gharar. Praktek tersebut membuka pintu bahaya,dan  mendatangkan mudarat.  Kementerian  agama  yang  mempunyai  kewenangan  untuk  mengevaluasi keberadaan dana talangan haji dengan Peraturan Menteri Agama (PMA) RI no 24 tahun 2016. Dana talangan haji ditujukan untuk mencukupi kekuarangan dana nasabah dalam memenuhi  persyaratan  minimum  untuk  mendapatkan  porsi  haji.  Program  ini  cukup meringankan umat dalam mempersipakan keberangkatan ibadah haji. Bagi LKS program ini  juga  menjadi  maslahat  dimana  LKS  mendapatkan  Ujrah  dari  setiap  nasabah  yang mengikuti  program  dana  talangan  haji.  Disi  yang  laian  program  dana  talangan menimbulkan dan mengandung kemudaratan yangtidak sesuai dengan etika Islam.  Dana talangan haji menimbulkan hutang yang dapat menyebabkan merusak kemurnian ibadah haji. Akad pembiayaan dana  talangan haji pada LKS manarik ujrah berdasarkan waktu dan besaran dana talangan. Praktik ini tidak sesuai dengan Fatwa DSN-MUI no 29 tahun 2002. Dana talangan haji berefek pada panjang dan lamanya daftar tunggu keberangkatan ibadah haji.
MULTAZAM : Jurnal Manajemen Haji dan Umrah
P-ISSN: 2809-2430 Vol. 1, No. 2 (2021): 67-79 http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/Multazam

## A. Pendahuluan
Melaksanakan rukun Islam yang kelima yaitu Ibadah haji merupakan hal yang menyenangkan  sebagai  bagian  dari  kepatuhan  terhadap  perintah  agama.  Faktor antusias dan aspek sosial  turut memotifasi keinginan untuk menunaikan ibadah haji. Cukup banyak faktor yang terlibat dalam penyelenggaraan ibadah haji boleh jadi mulai dari persepsi masyarakat nilai norma status aspek ekonomi bahkan politik. 1
Disamping  hal  tersebut  menunaikan  ibadah  haji  merupakan  dambaan  umat yang  merupakakan  pencapaian  spiritual  dalam  menjalankan  agamanya  dan  juga dianggap sebagai simbol eksistensi dalam lingkungan sosial.  Hal ini yang mendorong Ghirrah (semangat) umat Islam setiap tahunnya. Hal ini dapat dimengerti sebab umat Muslim Indonesia menempati urutan atas dari populasi umat Islam dunia.
Pembiayaan  Dana  Talangan  Haji  merupakan  pembiayaan  dalam  bentuk konsumtif yang ditujukan kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhan biaya setoran awal BPIH yang ditentukan oleh Kemenag RI melalui sistem komputerisasi haji terpadu (SISKOHAT)  untuk  mendapatkaan  nomor  seat  porsi  haji  dengan  menngunakan  akad Qard dan Ijarah.
LKS  menjalankan  peran  sosialnya  dengan  penawaran  produk  yang  bertuuan untuk membantu nasabah/konsument yang menghendaki mendapatkan porsi haji lebih awal  walaupun  belum  cukup  memiliki  dana  untuk  mendapatkan  porsi  haji. 2 LKS menalangi  pelunasan  biaya  perjalanan  ibadah  haji  (BPIH)  kegiatan  tersebut  dapat meringankan  membantu  dan  memudahkan  bagi  umat  yang  akan  menunaikan  rukun Islam kelima. Dana talangan haji merupakan pinjaman dari LKS kepada nasabah untuk menutupi  kekurangan  dana  guna  mendapatkan  porsi  haji.  Selanjutnya  nasabah mengembalikan sejumlah uang yang dipinjam dalam angka waktu tertentu. Akad yang dipergunakan  dalam  praktik  ini  adalah  akad qard.  Qard adalah  pemberian  pinjaman kepada pihak lain yang dapat ditagih atau dikembalikan tanpa mengharap imbalan. LKS memberikan  jasa  p[engurusan  pembiayaan  BPIH  sampai  mendapatkan  porsi  haji.
Dengan prinsip al ijaarah LKS memdapatkan imbalan qaad yang besaran nominalnya tidak didasarkan pada jumlah dana yang dipinjjamkan. 3
Dalam perkembangan penerapan dana talangan haji dihentikan karena cukup banyak  menimbulkan  permasalahan.  Diantaranya  adalah  semakin  panjanggya  daftar tunggu  hingga  mencapai  bertahun  tahun.  Penyelenggaraan  ibadah  haji  dari  tahun
1 Ahmad  Maulidizen, Analisis  Dana  Talangan  Haji  pada  Bank  Mega  Syariah  CabangPekan  Baru Menurut Hukum Islam , Jurnal Al Banari2018, Vol 17 no 1, h 113
2 M. Tho’in , EmyPrastiwi , Analisis Dana Talangan HajiBerdasarkan Fatwa no 29/DSN-MUI/VI/2002 studi pada BPRS Dana Mulia Surakarta. Jjurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol 2.1 2016 h 21.
3 Lihat Fatwa DSN MUI Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Oleh Lembaga Keuangan Syariah.
ketahun mengalami perkembangan dengan berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi.  Animo  umat  untuk  menunaikan  ibadah  haji  makin  tahun  mengalami peningkatan. Sebagai gambaran di Provinsi Lampung. Pembatalan keberangkatan calon camaah  haji  Indonesia  dua  tahun  terahir  ini  berdampak  kian  panjang  antrian  daftar tunggu untuk Provinsi Lampung. Sebelum Pandemik Covid 19 tahun 2019 waiting list 16 tahun, setelah 2 tahun tidak ada penyelenggraaan haji. Waiting list menjadi 21 tahun dengan asumsi kuota haji saat ini untuk Provinsi Lampung 7.050 Jamaah per tahun. 4
Artinya yang mendaftar pada saat ini akan berangkat tahun 2041. Dalam beberapa kasus beberapa nasabah mengalami kegagalan dalam melunasi Ongkos Naik Haji (ONH) yang telah  ditentukan.  Kegagalan  dalam  melunasi  INH  menyebabkan  teradinya  ketidak jelasan ( gharar) terhadap waiting list yang memjadikan porsi ibadah haji menjadi titak valid.
Ditinjau dai hkum islam dan fiqh pemanfaatan dana talangan haji dibolehkan ( mubah ). Hal ini bila dilihat dari tujuan dana talangan tersebut. Pun demikian dalam perkembangannnya  pengmanfatan  dana  talangan  haji  memunculkan  berbagai persoalan diantaranya adanya unsur riba, gharaar dan dampak negatif lainnya. 5
Akad talanagan haji cukup riskan karena ada unsur gharar dengan mesyaratkan imbalan jasa.  Dalam prakteknya tambahan itu bergantung pada besaran pinjaman dan lama waktu pinjaman.  Setiap faedah piutang yang mendatangkan keuntungan adalah riba.  Dari Ali Bin Abithalib Iya Berkata Rasulullah S.A.W bersanda: Setiap hutang yang mengambil manfaat adalah riba (HR. Al Harist) Manfaat dimaksudkan adalah menjadi syarat  dari  pepberi  pinjaman  namun  jika hal  tersebut  merupakan sedekah  dan  tidak menjadi syarat dari peminam maka hal itu dibolehkan. 6
Tidak  sepantasnya  umat  terjebak  pada  produk  mengandung  unsur  riba  yang berakibatpada ketidak kesempurnaan ibada haji dikarenan berangkat dengan cara yang mengandung  unsur gharar. Praktek  tersebut  membuka  pintu  bahaya,  dan mendatangkan  mudarat.  Kementerian  agama  yang  mempunyai  kewenangan  untuk mengevaluasi keberadaan dana talangan haji dengan Peraturan Menteri Agama (PMA) RI no 24 tahun 2016.
Dilihat  dari  etika  Islam  dalam  berbisnis  terhadap  produk  LKS  hal  ini  dalam pembiayaan  ibadah  hajicukup  urgen.  Apabila  LKS  tidak  menerapkan  prinsip  prinsip etika Islam dalam berbisnis akan kehilangan subtansi sebagai LKS yang didasarkan atas
4 https://lampung.idntimes.com/news/lampung/tama-wiguna/ibadah-haji-ditiadakan-daftar- tunggu-cjh-di-lampung-sampai-21-tahun/full akses 24 November 2021 pk06.58
5 A.  Dewi  Cahyani, Perinsip  dan  Penerapan  Produk  Pembiayaan  Dana  Talangan  Haji  serta Implikasinya Terhadap Aspfek Keauangan LKS , JIM,. FEB. 2015. Vol 4.1
6 Syayid  Ibrahim  al  Huwaiti, Terjemah  Subulusalam  syarah  Bulughul  Marom ,  Edisi  Lengkap, Kampung Quran, 2013. 0802
prinsipprinsip  Islam  dimana  dalam  hal  ini  akan  sulit  membedakan  dengan  lembaga keuangan yang berbasis ribawi.  Yang pada batasan tertentu justru akan mengancam kelangsungan dan perkembangan LKS pada masa yang akan datang. 7
Penelitian terkait dana talangan haji dalam tinjauan etika Islam menjadi cukup menarik dan cukup urgen untuk dikaji untuk dapat mengetahui sejauh mana praktik pembiayaan  dana  talangan  haji  terhadap  aturan  tatanilai  Islam  dalam  kerangka optimalisasi profit perusahaan dan kesejateraan dan kemaslahatan umat.

## B. Metode Penelitian
Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode  penelitian  kwalitatif.  Metode  penelitian  kwalitatif  adalahpenelitian  dengan maksud memahami fenomena empiris secara menyeluruh (holistik) dengan dskriptip dengan  memanfaatkan  berbagai  metode  ilmiah.8Pengumpulan  data  menggunakan motode analisis dokumen. Analisis dokumen adalah metode pengumpulan data untuk mendapatkan  informasi  mengenai  variabel  yang  mungkin  tidakdidapatkan  melalui wawancara  atau  observasi  beberapa  catatan,  transkrip,  buku,  surat  kabar,  majalah, prasasti, notulen rapat dan sebagainya. Dokumen yang dikumpulkan berupa data rinci mengenai tema penilian.

## C. Hasil dan Pembahasan

## Dana Talangan Haji
Dana talangan haji adalah pinjaman dari lembaga keuangan syariahkepada calon jamaah haji (nasabah) guna menutupi kekurangan dana guna memperoleh porsi (kursi) haji  pada  saat  pelunasan  biaya  penyelenggaraan  ibadah  haji  (BPIH).    Dana  talangan ditujukan untuk mencukupi kekurangan dana dalam memenuhi persayaratan minimum mendapatkan porsi haji. Dasar hukum dana talangan haji adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) nomor 29 tahun 2002 tentang pembiayaan pengurusan haji LKS.
Dikeluarkannnya Fatwa DSN nomor 29 tahun 2002 adalah untuk kemudahan kepada  nasabah  pembiayaan  haiuntuk  mendapatkan  porsi  haji  dengan  persyaratan mudah dan cepat dalam proses. Sementara dari pihak LKS pembiayaan ini agar dapat meningkatkan  pembiayaan  konsumtif  meningkatkan  jumlah  nasabah,  dan meningkatkan profit.
7 Afrida Putritritama, Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Industri Perbankkan Syariah Jurnal Profit, Kajian Ekonomi dan Perbankan, 2019 Vol 3.1 h 52
8 Tatang M Arifin, Menyususn Rencana Penelitian. Rajawali Jakarta, 1986 h 89
Ketentuan umum akad Qard dalam fatwa DSN tersebut adalah: Al Qard adalah pinjaman  yang  diberikan  kepada  nasabah  yang  memerlukan.    1)  Nasabah  wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama. 2) Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah. 3) LKS dapat meminta Qoleteral jika diperlukan.  4)  Nasabah  dapat  memberikan  tambahan  dengan  sukarela  kepada  LKS selama  tidak  diperjanjikan  dalam  aqad.  5)  Jika  nasabah  tidak  dapat  mengembalikan sebagian  atau  seluruh  kewajibannya  pada  saat  yang  telah  disepakati  dan  LKS  telah memastikan  ketidakmampuannya,  maka  LKS  dapat:  a)  memperpanjang  angka  waktu pengembalian, b) Menghapus sebagian atau seluruh kewajibannnya. 9
Ketentuan  akad  ijaarah  diatur  sebagai  berikut:  rukun  dan  syarat  ijaarah:  1) Sighat  Ijaraah  adalah  ijab  dan  qabul  berupa  pernyataan  dari  keduabelah  pihak  yang berakad baik secara verbail maupun dalam bentuk lain. 2)  pihak yang berakad terdiri atas pemberi sewa jasa (LKS)  dan penyewa/pengguna jasa (nasabah). 3) Objek kontrak: pembayaran sewa dan manfaat dari pemanfaatan aset. 4) Manfaat dari pengguna aset dalam  ijarah  adalah  objek  kontrak  yang  harus  dijamin  karena  ia  rukun  yang  harus dipenuhi sebagai ganti dari sewa. 5) Sighat Ijarah adalah berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak. 10
Ketentuan  objek  ijarah:  Objek  ijarah  adalah  manfaat  dari  penggunaan  barang dan jasa. Manfaat barang dan jasa harus dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak. Manfaat barang dan jasa harus bersifat mubah.  Memenuhi manfaat nyata dan sesuai dengan syariah.  Manfaat dikenal secara sfesifik. Sewa atau upah adalah sesuatuyang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Pembayaran sewa  atau  upah  boleh  berbentuk  jasa  (manfaat  lain)  dari  jenis  yang  sama  dalam kontrak. 11
Kewajiban LKS dan nasabah dalam pembiayan Ijarah: 12 Kewajiban LKS sebagai pemberi manfaat adalah: 1) Memberikan/menyediakan  barang yang disewakan atau jasa  yang  diberikan.  2)  Menanggung  biaya  pemeliharaan  barang.  3)  Menamin  bila terdapat  cacat  pada  barang  yang  disewakan.  Kewajiban  nasabah  sebagai  penerima manfaat barang atau jasa adalah: 1) Membayar sewa atau upah dan bertanggung jawab
9 Lihat  Fatwa  DSN-MUI    nomor  29/DSN-MUI/VI/2002  tanggal  26  Juni  2002  tentang  Pembiayaan Pengurusan Haji oleh LKS.
10 Aye  Sudarto,  Tenaga  Kerja  Outsourcing  Dalam  Tinjauan  Hukum  Islam  dan  UU  no  13  Tahun  2013 Tentang Ketenagakerjaan. Jurnal Studi Islam Nizham Volume 7 no 01 2019, h 153. Ahmad Ifham Shalihin, Pedoman Umum LKS , Jakarta Gramedia Pustaka Utama, 2010, h 219.
11 Ibid, h 186
12 Ibid , h 187
untuk  menjaga keutuhan  barang  serta menggunakan  sesuai  kontrak.  2)  Menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya ringan (tidak materiil). 3) bila barang yang disewa  rusak  bukan  karena  pelanggaran/kelalauian  dari  penggunaaan  yang diperbolehkan ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.

## Dampak Dana Talangan Haji
Sejak kemunculan perdana tahun 2002, produk pembiayaan dana talangan haji telah memberikan warna pada produk pembiayaan LKS. Pada batasan tertentu produk ini  telah  memberikan    cukup  banyak  kemudahan  bagi  nasabah  yang  belum  mampu secara langsung ke Siskohat. Dengan dengan produk ini nasabah cukup menyediakan 5%  dari  setoran  awal  biaya  haji  sudah  dapat  porsi  haji.  Dana  talangan  haji  yang dilakukan LKS memiliki multi maslahah bagi berbagai puhak. Diantaranya : Talangan haji  itu  meringankan  bagi  umat,  Kemaslahatan  bagi  perekonomian  bangsa, Kemaslahatan bagi LKS.
Namun demikian dampak yang lain terkait dana talangan hai diantaranya adalah daftar  tunggu  yang  cukup  panjang.  Sampai  dengan  tahun  2021  masa  tunggu keberangkatan untuk Provinsi Lampung hingga 21 tahun. Efek dari lamanya penantian keberangkatan haji, menimbulkan praktik  curang dan tak terpuji dari biro perjalanan haji dan nasabah yang tak sabaran. Dengan melalukan praktik jual beli porsi haji. 13

## Etika Islam
Etika adalah Ilmu yang mempelajaribagaimana berfikir jujur benar dan adil. 14
Kaidah prinsip yang mengatur hidup manusia, yang merupakan bagian dari filsafat yang membahas  secara  rasional  secara  kritis  tentang  norma  dan  moralitas.  Etika  menjadi semakin urgent dalam sektor bisnis  dan keuangan.
Etika bisnis berarti seperangkat perinsip dan norma para pelaku bisnis terkait sebagai rambu rambu dalam menjalankan bisnis, bertanraksi, prilaku dengan reali guna mencapai  tujuan  bisnis  dengan  benar,  baik  dan  selamat. 15 Etka  Islam  mengajarkan bahwa dalam menjalankan bisnis tidak dibenarkan  untuk melanggar hukum nasional maupun hukum Islam. Jasa LKS  sudah seharusnya mematuhi tata aturan dan batasan batasan yang dibolehkan dan yang dilarang dalam agama.
13 https://www.republika.co.id/berita/mbq389/kbih-penjualbeli-porsi-haji-bakal-ditutup . Akses 28
November 2021 pukul 7.37
14 Aye Sudarto, Etika Bisnis Islam , Purnama Jaya 2019, h 1
15 Ahmad Yusuf Marzuki dan Acmad Badarudin Latief, Management Laba  dalam tinjauan  Etika Bisnis Islam, Jurnal dinamika ekonomi dan Bisnis, 2010Vol 7(1) h 10.
Prilaku  bisnis  yang  bermartabat  dan  sesuai  dengan  nilai-nilai  ilahiyah  perlu diejawentahkan dalam kehidupan keseharian. Untuk itu perlu pemahaman yang baik terhadap  nilai  nilai  ajaran  yang  dianut.    Beberapa  prinsip  etika  Islam: 16 1) Unity (kesatuan) merupakan konsep eklusive dan sekaligus sebagai konsep inklusive. Pada tingkat  absolutia  membedakan  khalik  dan  mahluk,  memerlukan  penyerahan  tanpa syarat  kepada  kehendak-Nya.  Pada  eksistensi  manusia  memberi  suatu  prinsip perpaduan  yang  kuat  dikarenakan  seluruh  manusia  dipersatukan    dalam  kesatuan kepada  Allah.  Islam  menawarkan  keterpaduan  agama,  ekonomi  dan  sosial  dalam membentuk  kesatuan.  Pengusaha  muslim  dalam  melakukan  aktifitasnyakudu memperhatikan: Tidak diskriminasi terhadap pekerja, penual, pembeli mitra kerja atas dasar pertimbangan ras, warna kulit jenis kelamin.
Wahai  manusia,  sungguh  kami  telah  menjadikan  kamu  seorang  laki-laki  dan seorang perempuan kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Q.S Al Hujarat (49) 13.
2)  Keseimbangan  ((keadilan).  Islam  berorientasi  pada  terciptanya  karakter manusia yang bersikap dan prilaku yang setimbang adil dalam bermuamalah dengan manusia.Dimana keseimbangan, kebersamaan, kemoderatan, kemoderenan merupakan prinsip  etis  mendasar  dalam  bermuamalah.  Dalam  Al  quran  dijelaskan  bahwa pembelanjaan harta benda kudu dilakukan dalam kebajikan atas jalan Allah dan bukan sesuatu  yang  dapat  membinasakan.  Q.s.  Al  Baqarah,  (2)  195.  3).  Kehendak  bebas manusia,  Manusia  sebagai  khilafah  di  bumi  pada  batasan  teertentu  mempunya kehendak  bebas  untuk  menjadikan  kehidupan  yang  lebih  baik.  Berdasarkan  aksioma kehendak bebas manusia dalam bermuamalah dapat membuat perjanjian ataupun tidak melakukan bentuk muamalah tertentu serta dapat berkreasi mengembangkan potensi. Dalam mengembangkan potensi memeliki pilihan pilihan terkait baik dan buruk sebagai bentuk resiko dan manfaat yang bakal diterima dalam islam dikenal dengan pahala dan dosa.  Sebagaimana  (Qs  An  Nisa  (4)  85.  4)  Pertanggungjawaban.    Kebebasan    dalam bermuamalah kudu bertanggungjawab atas apa yang diperbuatnya.  (Qs. Al Mudatsir (74) 38. Kebebasan  yang ada pada manusia memiliki batasan batasan tertentu dengan batasan hukum, norma dan etika. Etos kerja Islam mendorong untuk: jujur, istiqomah, menghargai waktu, komitment tinggi, adil, amanah dan tanggung jawab, menyambung silaturrahmi, hemat efektif dan efesien. 17
16 Op.Cit. Aye Sudarto, h 91-92
17 M.  Saiful  Suib,  Halimatussadiah. Alam  Menghadapi  era  Globalisasi  Ekonomi  persefektive  Ekonomi Islam. Jurnal Provit. 2019 Vol 3.1 h 55
Pelaku bisnis yang dianjurkan dalam Islam adalah: 18 1) Menggunakan niat yang ikhlas. Niat Ikhlas dengan diniatkan sebagai ibadah kepada Allah. Q.s Adz Dzariyaat 56, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Dan Hadis dari Umar bin Khatab: Nabi S.A.W bersanda: bahwa amal itu tergantung dari niatnya  dan  masing  masing  orang  akan  mendapatkan  balasan  dari  apa  yang diniatkannya. (Hr. Bukhari dan Muslim.) 2). Al quran dan Hadist sebagai pedoman. Al Quran S. Al asiyaah ayat 20.  Al Quran itu pedoman  bagi manusia petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. 3).  Meneladani ahlaq Rasulullah. Allah memberikan pujian kepada  Nabi  Muhammad  dalam  al  Quran  surat  Al  Qalam  ayat  4:    bahwasanya  kamu benar-benar  berbudi  pekerti  yang  agung.Nabi  S.A.W  bersabda  Kamu  semua    tidak mungkin  mempergauli  manusia  hanya  dengan  hartamu  saja,    tetapi  hendaklah seseorang  dari  kamu  semua  mempergauli  mereka  dengan  muka  berseri-seri  dan budipekerti  yang  baik.  (Hr.  Tabrani  dan  Baihaqi).  4)  Melakukan  Jual  Beli  yang  Halal. Allah  menghalalkan  jual  beli  dan  mengharamkan  riba  (Q.s.  Al  Baqarah  ayat  275). Rasulullah  menganjurkan    jal  beli  yang  halal  dan sedapatmungkin  menghindari  yang subhat.  Ya  Rasulullah  pekerjaan  apa  yang  baik?    Beliau  menjawab:    pekerjaan  yang terbaik adalah usahanya seseorang dengan tangannnya sendiri dan semua jual beli yang dianggap  baik.  (Hr.  Ahmad  dan  Baihaqi)  5).  Melaksanakan  keadilan:    Allah menganjurkan  untuk  berbuat  adil  dalam  bermuamalah,  bisnis  dan  lainnnya.  Q.S  Ar Rahman  ayat  9  dan  tegakkanlah  timbangan  itu  dengan  adil  dan  janganlah  kamu mengurangi  timbangannnya.  6).  Melaksanakan  kejujuran.  Allah  menganjurkan  untuk melaksankan kejujuran Q.S. Al an Fal ayat 58. Rasulullah bersabda: Pedagang yang jujur dan dapat dipercaya termasuk golongan para nabi orang yang benar-banar tulus dan para suhada. ( Dari abu Said al Hudri, (Hr Tirmizi, Darulqutni). 7) Menepati janji.  Allah menganjurkan menepati janji dalam jual beli. Q.s al Maidah ayat 1. Hai orang-orang yang beriman  penuhilah aqad aqadmu itu.  8). Menunaikan Hak.  Hak yang kudu ditunaikan diantaranya  adalah    hak  seorang  saudagar  kepada  Allah,  Zakat  atas  harta  mereka, diikuti shadaqoh dan infaq. Q.S At Taubah ayat 103.
Syifat Prilaku bisnis yang kudu melekat dalan diri saudagar muslim diatas merupakan  faktor  kunci  kesuksesan  dalam  mengelola  stategi  pemasaran  syariah. Pemasaran ssyariah mengarahkan proses penciptaan,  penawaran dan perubahan nilai dari inisiasi kepada pemangku kepentingannya dimana dalam seluruh prosesnya sesuai dengan aqad  dan prinsip-prinsip muamalah dalam Islam. 19
18 Op.Cit. Aye Sudarto, h 118 -119
19 Aye Sudarto, Pemasaran Syariah , Purnama Jaya,  2018, h 140
Transaksi yang dilarang dan betentangan dengan bisnis Islam diantaranya: 1). Mengandung  Unsur  riba,  2).  Mengandung  perjudian  yang  dikenal  dengan Maisir. 3) Transaksi yang objeknya tidak jelas tidak dimiliki, keberadaannya tidak jelas,  dan tidak dapat  diserahyerimakan,  dikenal  dengan  istilah Grarar. 4).  Transaksi  yang  objeknya dilarang dalam syariah (Haram Lizatihi dan Ligoirihi)) 5). Transaksi yang menimbulkan ketidak adilan bagi pihak lain (Zalim).

## Dana Talangan Haji dalam Etika Islam
Operasional Lembaga  keuangan  syariah  agar  tetep  dalam  rambu  kesyariahan dan prinsip-prinsip Islam, diawasi oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) Didirikan oleh Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  dengan  SK  MUI  NO  754/II/1999.  Dengan  tugas  dan kewenangan: 1). memberikan dan atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai anggota dewan pengawas syariah pada LKS. 2). Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan. 3).  Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah. 4).  Mengawasi penerapan fatwa yang telah ditetapkan.
DSN  memiliki  badan  terafiliasi  pada  setiap  LKS  yang  dikenal  dengan  Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dalam menjalankan tugasnya, DPS berkewajiban melakukan pengawasan penerapan prinsip-prinsip etika bisnis Islam pada transaksi di LKS seperti transaksi Mudarobah, Musyarakah, Murabahah, Salam, dan Istisna, Ijarah, Qaard, Rahn,
Beberapa tugas DPS dalam menjaga agar LKS tegak lurus menjalankan syariah Islam  pada  setiap  aktivitasnya.  Diantaranya  meliputi:  1)  meneliti  terkait  pemberian informasi  secara  lengkap  telah  disampaikan  LKS  kepada  nasabah  secara  tertulis maupun lisan. 2) Menguji, dalam melakukan dan menjalankan penghitungan nisbah bagi hasil telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. 3). Memastikan terpenuhinya syarat dan rukun dalam melakukan transaksi  dan tidak masuk jjenis usaha yang bertentangan dengan  prinsip-prinsip  Islam.  4).  Memastikan  dalam  funding  dan  landing  tidak dipergunakan  untuk  kegiatan  yang  bertentangan  dengan  prinsip-prinsip  Islam.  5). Meneliti akad yang diterapkan LKS telah sesuai dengan fatwa DSN MUI. 20
Aktivitas  keuangan  yang  kudu  berdlandaskan  etika  bisnis  Islam:  1)  Aktivitas memperoleh  harta.  2)Aktivitas  pengelolaan  harta  dan  3)  Aktivitas  penggunaan  dan pemanfaatan harta.
Dana talangan haji pada LKS merupakan implementasi Fatwa DSN MUI nomor 29 tahun 2002 tentang pembiayaan pengurusan haji LKS. Merupakan pembiayaan yang
20 https://www.allianz.co.id/explore/fungsi-dan-tugas-dewan-pengawas-syariah.html akses 28
November 2021 pk 7.20
bersifat sosial untuk menalangi dana pendaftaran keberangkatan haji agar dapat porsi haji,  Dalam  aplikasi  fatwa  DSN  MUI  tersebut  diaplikasikan dalam  bentuk  akad  qardh pada pembiayaan dana talangan haji, berbeda dengan karakteristik dan penerapan dan penggunaan akad qardh.
Karakteristik  pembiayaan  qardh  adalah:  1)  tidak  mengambil  keuntungan apapun dari dana yang telah diberikan. 2) tidak tergantung pada jumlah tagihan atau rentang waktupengembalian pinjaman. 3) Pengembalian sama jumlahnya dengan saat meminjam.  4)  jika  dalam  bentu  uang/nominal  pengembalian  sama  dengan  jumlah pinjaman semula. 21
Sementara penerapan dalam produk dana talangan haji, akad qardh tidak sesuai dengan fatwa DSN MUI. Penerapan jasa atas pinjaman qardh bergantung besaran jumlah talangan  yang  diterimakan  nasabah  dan  lama  /jangka  waktu  pelunasan.    Walaupun besaran qardh yang diberikan sesuai dengan kesepakatan, tetapi dalam hukum syara termasuk dalam katagori riba.
Dalam perkembangannnya , tidak sedikit ketika waktu keberangkatan ternyata nasabah tidak mampu/tidak dapat melunasi atu gagal melunasi ONH. Tentunya akan mempengaruhi kwota haji yang berakibat masa tunggu menjadi tidak valid dan tidak jelas yang patut diduga mengandung unsur gharar. Akibatnya praktek dana talangan haji tidak selaras dengan prinsip prinsip etika Islam yang dikenal dengan benevolance (kemanfatan/kebajikan hati).
Prinsim  kesatuan  merupakan  prinsim  tertinggi  dengan  melibatkan  aspek poleksosbud  dalam  dimensi  vertikal  antara  manusia  dan  sang  khalik.  Dimensi ketauhidan  dalam  bermuamalahterlaksana  dalam  niat  dan  tujuan  dalam  kehidupan ilahiyah. Dalam tujuan ilahiyah menyadarkan umat manusia sebagai hamba dan khilafah dimuka bumi. Dalam nita dalam menjalankan syariah Islam didedikasikan semata dalam kerangka ibadah kepada Tuhan termasuk didalamnya dalam menunaikan ibadah haji. Praktik dana talangan tidak sesuai dengan prinsip keseimbangan dalam islam.
Karena Terlalu lama daftar tunggu, merpakan efek dari program dana talangan karena mudahnya  mendapatkan  prosi  haji.  Praktik  dana  tangan  haji  hanya  menguntungkan salah  satu  pihak  antara  LKS  dan  nasabah.  Semakin  banyak  dan  lama  daftar  tunggu semakin banyak ujroh bagi LKS, dan semakin lama waktu tunggu keberangkatan haji bagi  nasabah.  Prinsip  keseimbangan  dalam  Islam  diantaranya  ditandai  dengan  tidak berlebihan,  tidak  merugikan  dan  dirugikan  para  pihak,  proporsional  dan
21 Farid Budiman, Karakteristik akad  pembiayaan al Qardh, sebagai akad tabar u. Yuridka 2013 h 406
mengedepankan keselarasanserta harmodi dalam kehidupan. Dampak negatis kudunya dapat diminimalisir baik untuk jamaah/nasabah maupun LKS.
Daftar  tunggu  yang  terlalu  lama  tidak  selaras  dengan  prinsip responsibility (tanggung  jawab).  Pebisnis  sudah  seharusnya  menerapkan  stategi  bisnis  yang betanggung jawab.  Program dana talangan haji cukup memberikan ketidak nyamanan dan pada tahapan tertntu  menimbulkan keresahanan nasabah.
Dalam  muamalah  dianjurkan  bermuamalah  sesuai  dengan  kapasistas  yang dimiliki  dengan  mengacu  pada  aturan  dan  hukum  yang  berlaku.  Dana  talangan  haji merupakan salah satu bentuk dari pelaksanaan kebebasan dalam berbisnis yang perlu diingat  dalam kebebasan  muslim  itu  tidak  dibenarkan  untuk  melewati rambu-rambu yang  sudah  diterapkan  dalam  Islam.  Rambu  rambu  yang  terlanggar  dalam  hal  ini diantaranya adalah menimbulkan mudarat/mafsadah bagi kehidupan manusia.
Bagi  LKS,  program  dana  talangan  hai  merupakan  bentuk  kebebasan  dalam memberikan  layanan  dan  mengembangkan  inovasi  produk.  LKS  bebas  untuk memberikan layanan beripa pinjaman dengna yang sah dan diperbolehkan selama tidak ada  praktik  yang  dilarang  syara.  Begitu  juga  dengan  nasabah.  Namun  demikian, kebebasan dalam benrmuamalah tidak dibenarkan sampai menimbulkan mafsadat yang mengarah bada bahaya.
Tingginya  anomo  masyarakat  dalam  menunaikan  ibadah  haji,  memang  dana talangan haji menjadi bisnis yang cukup menjanjikan dan menguntungkan. Efek dari hal tersebut, banyaknya umat berhutang pada LKS. Dampak yang laiannya daftar tunggu antrian  kebenarangkatan  ibadah  haji  semakin  panjang  dan  lama.  Besarnya dampaknegatif yang ditimbulkan menjadikan praktik dana talangan haji menyimpang dari esensi kebebasan bermuamalah dalam Islam.

## D. Kesimpulan
Dana  talangan  haji  ditujukan  untuk  mencukupi  kekuarangan  dana  nasabah dalam  memenuhi  persyaratan  minimum  untuk  mendapatkan  porsi  haji.  Program  ini cukup meringankan umat dalam mempersipakan keberangkatan ibadah haji. Bagi LKS program  ini  juga  menjadi  maslahat  dimana  LKS  mendapatkan  Ujrah/fee  dari  setiap nasabah  yang  mengikuti  program  dana  talangan  haji.  Disi  yang  laian  program  dana talangan menimbulkan dan mengandung kemudaratan yangtidak sesuai dengan etika Islam.    Dana  talangan  haji  menimbulkan  hutang  yang  dapat  menyebabkan  merusak kemurnian ibadah haji. Akad pembiayaan dana talangan haji pada LKS manarik ujrah berdasarkan waktu dan besaran dana talangan. Praktik ini tidak sesuai dengan Fatwa DSN-MUI  no  29  tahun  2002.  Dana  talangan  haji  berefek  apada panjang  dan  lamanya
daftar tunggu keberangkatan ibadah haji. Hal ini terlihat hanya menguntungkan pihak LKS, padahal dalam etika Islam  kesetimbangan terhadap para pihak kudu selaras tidak boleh ada yang dirugikan dan merugigan salah satu puhak. Pada sisi yang laian, lamanya daftar  tunggu  menimbukan  pihak  pihak  tertentu  melakukan  parik  curang  dengan memnperjual belikan kursi keberangkatan haji.

## Daftar Pustaka
Ahmad Maulidizen, Analisis Dana Talangan Haji pada Bank Mega Syariah CabangPekan Baru Menurut Hukum Islam, Jurnal Al Banari2018, Vol 17 no 1
A. Dewi Cahyani, Perinsip dan Penerapan Produk Pembiayaan Dana Talangan Haji serta Implikasinya Terhadap Aspfek Keauangan LKS, JIM,. FEB. 2015. Vol 4.1
Afrida Putritritama, Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Industri Perbankkan Syariah Jurnal Profit, Kajian Ekonomi dan Perbankan, 2019 Vol 3.1
Ahmad Ifham shalihin Pedoman Umum LKS, Jakarta Gramedia Pustaka Utama, 2010
Ahmad Yusuf Marzuki dan Acmad Badarudin Latief, Management Laba dalam tinjauan Etika Bisnis Islam,  Jurnal dinamika ekonomi dan Bisnis, 2010Vom 7(1)
Aye  Sudarto, Tenaga  Kerja  Outsourcing  Dalam  Tinjauan  Hukum  Islam  dan  UU  no  13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaa n. Jurnal Studi Islam Nizham Volume 7 no 01 2019
_______, Etika Bisnis Islam, Purnama Jaya 2019 _______, Pemasaran syariah, Purnama Jaya,  2018 Al Quranulkarim, Al Qassbah Bandung. 2020
Fatwa DSN MUI Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Oleh Lembaga Keuangan Syariah.
Farid Budiman, Karakteristik akad  pembiayaan al Qardh, sebagai akad tabaru. Yuridka 2013
https://www.allianz.co.id/explore/fungsi-dan-tugas-dewan-pengawas-syariah.html akses 28 November 2021
https://lampung.idntimes.com/news/lampung/tama-wiguna/ibadah-haji-ditiadakan- daftar-tunggu-cjh-di-lampung-sampai-21-tahun/full
https://www.republika.co.id/berita/mbq389/kbih-penjualbeli-porsi-haji-bakal- ditutup. Akses 28 November 2021
M. Saiful Suib, Halimatussadiah. Alam Menghadapi era Globalisasi Ekonomi persefektive Ekonomi Islam. Jurnal Provit. 2019 Vol 3.1
M.Tho’in,  EmyPrastiwi,  Analisis  Dana  Talangan  HajiBerdasarkan  Fatwa  no  29/DSN - MUI/VI/2002  studi  pada  BPRS  Dana Mulia  Surakarta. Jjurnal  Ilmiah  Ekonomi Islam Vol 2.1 2016
Syayid  Ibrahim  al  Huwaiti, terjemah  Terjemah  Subulusalam  syarah Bulughul  Marom, Edisi Lengkap, Kampung Quran, 2013
Tatang M Arifin, Menyususn Rencana Penelitian. Rajawali Jakarta, 1986