## Journal of Millennial Community, 3 (2), 2021, 94-106
Page | 94

## Life Skill Sebagai Langkah Pemberdayaan Masyarakat Menuju Kemandirian Ekonomi
Ragil Atmaja 1 , Nurlaila 2 , Rahman Arif 3 , Rahmi Atikah
12 Sekolah Menengah Kejuruan Pekerja Sosial (SMK 9), Sumatera Utara
34 Program Studi Pendidikan Masyarakat, Universitas Negeri Medan Email : ragilatmaja19@gmail.com

## Abstrak
Pendidikan  keterampilan  ( life  skill) dalam  rangka  pemberdayaan  kepada  masyarakat guna mempersiapkan individu yang mandiri sehingga mampu terberdayakan untuk kehidupan mereka.  Pemberdayaan  masyarakat  sebagai  proses  pengembangan,  memandirikan,  dan memperkuat elemen masyarakat yang memiliki kondisi sosial ekonomi yang rendah. Kegiatan pemberdayaan  melalui  pendidikan  keterampilan  berhasil  membawa  diri  individu  menjadi terampil  secara  pengetahuan,  perilaku,  dan  mengorganisasikan  diri  dan  lingkungan  sosial. Pemberdayaan  masyarakat  sebagai  proses  pengembangan,  memandirikan,  dan  memperkuat elemen masyarakat yang memiliki kondisi sosial ekonomi yang rendah. Kegiatan pemberdayaan melalui  pendidikan  keterampilan  berhasil  membawa  diri  individu  menjadi  terampil  secara pengetahuan, perilaku, dan mengorganisasikan diri dan lingkungan sosial
Kata Kunci : Life Skiil, Pemberdayaan Masyarakat, Ekonomi

## Life Skills as a Step Towards Empowering The Community Towards Economic Independence

## Abstract
Skills  education  (life  skill)  in  the  context  of  community  empowerment  to  prepare independent individuals so that they are empowered for their lives. Community empowerment is a process of developing, empowering, and strengthening elements of society that have low socioeconomic conditions. Empowerment activities through skills education succed in bringing individuals to become skilled in knowledge, behaviour, and organizing themselves and the social environment.  Community  empowerment  is  a  process  of  developing,  empowering,  and strengthening  elements  of  society  that  have  low  socioeconomic  conditions.  Empowerment activities  through  skills  education  succed  in  bringing  individuals  to  become  skilled  in knowledge, behaviour, and organizing themselves and the social environment.
Keywords: Skill Education, Life skill, Empowerment, Economics.
_________________________________________________________________________________

## PENDAHULUAN
Bangsa Indonesia telah memasuki era globalisasi dan demokrasi yang maju serta  desentralisasi  yang  luas  dengan pelaksanaan otonomi daerah yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan guna tercapainya
kesejahteraan masyarakat.
Namun
demikian kita masih menghadapi berbagai  permasalahan  pada  berbagai aspek. Masalah moral, ekonomi
Page | 95
kerakyatan, pendidikan, kesehatan, kekerasan dalam rumah tangga, perdagangan  perempuan  dan  anak  dan sebagainya  yang  semuanya  memerlukan prioritas untuk penanganan dan penanggulangannya.
Kegiatan membangun masyarakat terkait  erat  dengan  memberdayakan masyarakat karena di samping memerangi kemiskinan dan kesenjangan, juga  mendorong  masyarakat  menjadi lebih aktif dan penuh inisiatif. Pemberdayaan masyarakat sendiri merupakan  upaya  untuk  memandirikan masyarakat,  lewat  perwujudan  potensi kemampuan
yang
dimiliki. Pengembangan  potensi  manusia  salah satunya  dapat  diwujudkan  melalui kegiatan
pendidikan
berbasis
kemasyarakatan  dengan  menekankan pentingnya memahami kebutuhan masyarakat dan cara pemecahan permasalahan  oleh  masyarakat  dengan memperhatikan  potensi  yang  ada  di lingkungannya.
Kebutuhan masyarakat akan pendidikan  sangat  tinggi  khususnya pendidikan  nonformal  (PNF)  terus mengalami  peningkatan  agar  mereka semakin  berdaya.  Banyak  faktor  yang mendorong terjadinya peningkatan kebutuhan PNF dalam kehidupan masyarakat. Perubahan masyarakat yang sangat cepat menyebabkan hasil pendidikan  yang  diperoleh  di  sekolah (pendidikan formal) menjadi tidak sesuai lagi  atau  tertinggal  dari  tuntutan  baru dalam dunia kerja. Ilmu pengetahuan  dan atau  ketrampilan  yang didapatkan  dari  sekolah  cepat  menjadi usang dan kurang dapat digunakan untuk memecahkan masalah-masalah baru dalam  kehidupan  seharihari.  Hal  ini sejalan dengan apa yang telah disampaikan
Muhaimin Iskandar,
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigarasi mengatakan, kesempatan kerja yang ada tidak  dapat  diisi  oleh  pencari  kerja  atau lulusan sekolah. Kondisi ini dapat terjadi karena  ketidaksesuaian  kompetensi  atau bahkan tidak memiliki kompetensi sama sekali, padahal pasar kerja membutuhkan angkatan kerja atau lulusan sekolah yang memiliki kompetensi tertentu. Pengangguran  lulusan  SMA,  Diploma (D1,  D2,  D3),  dan  S1  meningkat  masing- masing  0,19%,  2,45%,  dan  0,49%. Pengangguran  lulusan  SMU  mencapai 14,5%,  SMK  14,9%,  Diploma  13,66%,  dan Sarjana  13,08%  (Kedaulatan  Rakyat,  4 Januari 2009).
Penyelenggaran kurikulum berbasis kompetensi  di  Lembaga  Kursus  dan Keterampilan  (LKP),  merupakan  bagian dari proses pendidikan nonformal untuk meningkatkan kualitas dan produktifitas sumber  daya  manusia.    Implementasi kurikulum  berbasis  kompetensi  ini merupakan  penjabaran  dari  amanat  UU No.  20  Tahun  2003  tentang  Sistem Pendidikan Nasional dan PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Peningkatan mutu
penyelenggaraan  dan  mutu  lulusan kursus ada di bawah tanggung jawab sub Direktorat  Mutu  Kursus,  Direktorat Pembinaan  Kursus  dan  Kelembagaan (Dir.Binsuskel).  Program-program  yang dikembangkan pada Sub Direktorat Mutu Kursus adalah: (1) pengembangan kurikulum  kursus  berbasis  kompetensi; (2)  pengembangan  bahan  ajar/modul kursus; (3) pengembangan norma penjaminan  mutu  kompetensi  lulusan; (4)  pengembangan  bank  soal  ujian nasional;  (5)  pengembangan  lembaga sertifikasi profesi (LSK); (6) pengembangan  tempat  uji  kompetensi (TUK); dan (7) peningkatan ka[asitan LSK dan TUK.
Page | 96
Berdasarkan  pemaparan  di  atas maka perlu dikembangkan sebuah strategi  pemberdayaan  masyarakat  yang nantinya  akan  membantu  mereka  lebih berdaya.  Hal  ini  dikarenakan  selama  ini belum  ditemukan  hasil  atau  perubahan nyata  sebagai  dampak  apakah  program ini  cukup  efektif  untuk  memberdayakan masyarakat. Keberhasilan program tentu tidak terlepas dari strategi yang diterapkan  dalam  proses  pelaksanaan program.  Untuk  mengetahui  hal  ini, diperlukan pengkajian untuk menggambarkan  proses  tersebut.  Dari penggambaran proses pelaksanaan program dapat diketahui apakah program tersebut  telah  sesuai  dengan  strategi pemberdayaan masyarakat.
Salah satu karakteristik bangsa yang ideal adalah  bangsa  yang  mandiri.  Bangsa mandiri  adalah  bangsa  yang  mampu berdiri sendiri tanpa bergantung dengan negara  lain.  Bangsa  yang  mandiri  tidak meminta,  tidak  menunggu  dan  tidak berharap  uluran  tangan  negara  lain. Kemandirian  perekonomian  Indonesia berdasarkan  ekonomi  Pancasila  adalah kemandirian
ekonomi nasional berlandaskan nilai-nilai yang
diperjuangkan  pendiri  bangsa  sesuai amanah  Undang-Undang  Dasar  (UUD) 1945.  Kemandirian  ini juga  tidak dimaksudkan tak peduli dengan perekonomian global, justru kemandirian ekonomi  nasional  yang  mampu  survive guna  menyejahterakan  rakyat.  Saat  ini kemandirian  ekonomi  rakyat  Indonesia secara  umum,  masih  belum    dapat dikatakan  mandiri,  bahkan  masih  jauh dari kemandirian.
Pertumbuhan  ekonomi  Indonesia menuju  kemandirian  ekonomi  nasional, merupakan  sesuatu  hal  penting  yang perlu dilakukan dalam rangka menumbuhkan pemikiran dan semangat
nasionalisme ekonomi yang berpijak pada kemandirian  bangsa  dengan  berbagai kegiatan  ekonomi  yang  sangat  produktif dan  kreatif.  Di  Indonesia  sebenarnya telah  memilki  suatu  sektor  yang  sangat potensial yakni UMKM.
Untuk pengembangan  sektor  ini  maka  sangat perlu  dialakukan  berbagai  upaya  dalam bentuk  pelatihan  ataupun  cara  lainnya untuk mengembangkan  sektor ini. Salah satu upayanya yakni dengan penanaman wawasan Entrepreneur kepada masyarakat  pelaku  UMKM.  Bahasan dalam  paper  ini  ialah  bahwa  dengan wawasan  Entrepreneur  ini  maka  UMKM akan  dapat  lebih  berperan  dalam banyaknya  penciptaan  lapangan  kerja baru, sehingga para angkatan kerja akan terserap. Dengan adanya berbagai inovasi dari UMKM dengan wawasan
entrepreneur akan meningkatkan produktivitas yang lebih.
KETERAMPILAN HIDUP ( LIFE SKILL ) Pendidikan adalah semua perbuatan  dan  usaha  dari  seorang pendidik untuk mengolah
pengetahuannya,
pengalamannya, kecakapannya,  serta  keterampilannya Saliman,  Shudarsono (1993, h.178). Program  pendidikan  sering  dikaitkan dengan orang-orang dewasa yang memiliki segudang pengalaman, sehingga diperlukan  pendekatan  andragogi  dan pendekatan  partisipatif  dalam  setiap tahapan  kegiatan  dari  perencanaan sampai penilaian.
Sedangkan keterampilan adalah kemampuan    untuk  mengerjakan    atau melaksanakan    sesuatu    dengan    baik Nasution  (1975,  h.28).    Maksud  dari pendapat  tersebut  bahwa  kemampuan adalah    kecakapan    dan    potensi    yang dimiliki oleh seseorang untuk menguasai suatu  keahlian  yang  dimilikinya  sejak
Page | 97
lahir.  Kemampuan  tersebut  merupakan suatu hasil latihan yang digunakan untuk melakukan sesuatu.  Melalui  pendapat  di atas    dapat    disimpulkan    bahwa kemampuan  seseorang    itu    dapat tumbuh    melalui    latihan-latihan    yang dilakukan  oleh  orang  itu sendiri.
Keterampilan (skill)  dalam  arti  sempit yaitu    kemudahan,    kecepatan,    dan ketepatan  dalam  tingkah  laku  motorik yang    disebut    juga    normal    skill. Sedangkan dalam arti luas, keterampilan meliputi  aspek  normal  skill,  intelektual skill,  dan  sosial  skill  Vembriarto  (1981, h.52). Dari  beberapa  pendapat  di  atas dapat  disimpulkan  bahwa  keterampilan adalah    kemampuan    untuk    melakukan sesuatu  dengan  baik,  cepat,  dan  tepat. Keterampilan  akan  dapat  dicapai  atau ditingkatkan    dengan    latihan    tindakan secara berkesinambungan.
Banyak sekali dan bercorak-ragam kebutuhan akan pendidikan untuk usaha pembangunan  pedesaan,  namun  untuk keperluan praktis seluruh kebutuhan itu menurut Philip dan Manzoor (1985, h.21- 22) dapat dibagi dalam empat kelompok:
1. Pendidikan  Umum  dan  Dasar: melekaksara,  melek-angka,  pengertian dasar  mengenai  ilmu  pengetahuan  dan lingkungan  dan  sebagainya,  yang  pada umumnya diusahakan oleh sekolah dasar dan sekolah lanjutan umum.
2. Pendidikan
Kesejahteraan
Keluarga:  terutama  dirancangkan  untuk menyebarkan pengetahuan, keterampilan dan  watak  yang  bermanfaat  untuk meningkatkan  kesejahteraan  keluarga, mencakup  mata  pelajaran  seperti  ilmu kesehatan,  ilmu  gizi,  kepandaian  rumah tangga dan mengasuh anak-anak, pemeliharaan dan penyempurnaan perumahan, KB dan sebagainya. 3. Pendidikan Kemasyarakatan: yang bertujuan
mengokohkan dan
menyempurnakan  lembaga-lembaga  dan prosesproses daerah dan nasional melalui pengajaran tentang soal-soal pemerintah daerah  dan  negara,  gerakan  koperasi, proyek  pembangunan  masyarakat  dan sebagainya.
4. Pendidikan Kejuruan: dirancangkan untuk membina
kepandaian  atau  keterampilan  tertentu, yang berkaitan dengan berbagai kegiatan dalam  bidang  ekonomi,  dan  yang berfaedah untuk mencari nafkah.

## PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Konsep  Strategi  Pemberdayaan Masyarakat  Strategi  adalah  cara  untuk mengerahkan  tenaga,  dana,  daya,  dan peralatan  yang  dimiliki  guna  mencapai tujuan yang ditetapkan.
Arti pemberdayaan  masyarakat  itu  sendiri adalah suatu proses yang
mengembangkan dan memperkuat kemampuan  masyarakat  untuk  terus terlibat dalam proses pembangunan yang berlangsung  secara  dinamis  sehingga masyarakat dapat menyelesaikan masalah yang  dihadapi  serta  dapat  mengambil keputusan  secara  bebas  (independent) dan  mandiri  (Sumaryo,  1991).  Hikmat (2001:12)  menjelaskan  ada  beberapa faktor internal yang menghambat pemberdayaan  antara  lain,  kurang  bisa untuk  saling  mempercayai,  kurang  daya inovasi  atau  kreativitas,  mudah  pasrah atau  menyerah  atau  putus  asa,  aspirasi dan  cita-cita  rendah,  tidak  mampu menunda menikmati hasil kerja, wawasan waktu  yang  sempit,  familisme,  sangat tergantung  pada  bantuan  pemerintah, sangat terikat pada tempat kediamannya dan  tidak  mampu  atau  tidak  bersedia menempatkan diri sebagai orang lain.
Menurut  Sutoro  Eko  (Cholisin,  2011) bahwa  pemberdayaan  sebagai  proses mengembangkan, memandirikan,
Page | 98
menswadayakan,  memperkuat  posisi tawar  menawar  masyarakat  lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan  di  segala  bidang  dan  sektor kehidupan. Konsep pemberdayaan (masyarakat  desa)  dapat  dipahami  juga dengan  dua  cara  pandang.  Pertama, pemberdayaan  dimaknai  dalam  konteks menempatkan  posisi  berdiri  masyarakat. Posisi masyarakat bukanlah obyek penerima  manfaat  (beneficiaries)  yang tergantung  pada  pemberian  dari  pihak luar seperti pemerintah, melainkan dalam posisi  sebagai  subyek  (agen  atau partisipan  yang  bertindak)  yang  berbuat secara  mandiri.  Berbuat  secara  mandiri bukan  berarti  lepas  dari  tanggungjawab negara. Pemberian layanan publik (kesehatan, pendidikan, perumahan, transportasi  dan  seterusnya)  kepada masyarakat  tentu  merupakan  tugas (kewajiban) negara secara given. Masyarakat yang mandiri sebagai partisipan  berarti  terbukanya  ruang  dan kapasitas mengembangkan potensi- kreasi,  mengontrol  lingkungan  dan sumberdayanya  sendiri,  menyelesaikan masalah  secara  mandiri,  dan  ikut menentukan  proses  politik  di  ranah negara.  Masyarakat  ikut  berpartisipasi dalam proses pembangunan dan pemerintahan.
Menurut  Sumodiningrat  (1996,  h.185) menyatakan memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan  martabat  lapisan  masyarakat  yang dalam  kondisi  sekarang  tidak  mampu untuk  melepaskan  diri  dari  perangkat kemiskinan dan keterbelakangan.
Dengan kata lain pemberdayaan bermaksud untuk mengembangkan kemampuan  masyarakat  agar  secara mandiri  memiliki  keterampilan  untuk mengatasi masalah-masalah mereka sendiri.
Pemberdayaan  masyarakat,  secara  lugas dapat diartikan sebagai suatu proses yang membangun  manusia  atau  masyarakat melalui pengembangan kemampuan masyarakat, perubahan perilaku masyarakat, dan pengorganisasian masyarakat. Dari definisi tersebut terlihat ada 3 tujuan utama dalam pemberdayaan masyarakat yaitu mengembangkan kemampuan masyarakat, mengubah perilaku  masyarakat,  dan  mengorganisir diri  masyarakat.    Priyono  (Arisah,  2009) memberikan makna pemberdayaan masyarakat  sebagai  upaya  menjadikan suasana  kemanusiaan  yang  adil  dan beradab  menjadi  semakin  efektif  secara struktural, baik dalam kehidupan keluarga,  masyarakat,  negara,  regional, internasional  maupun  dalam  bidang politik, ekonomi, psikologi dan lain-lain. Memberdayakan masyarakat mengandung  makna  mengembangkan, memandirikan, menswadayakan dan memperkuat posisi tawar-menawar masyarakat  lapisan  bawah  terhadap kekuatan  penekan  di  segala  bidang  dan sektor kehidupan
Pemberdayaan masyarakat muncul  karena  adanya  suatu  kondisi sosial  ekonomi  masyarakat  yang  rendah mengakibatkan mereka tidak mampu dan tidak tahu. Ketidakmampuan dan ketidaktahuan masyarakat mengakibatkan  produktivitas  mereka rendah. Pemberdayaan masyarakat dilaksanakan melalui : (1) Pengembangan masyarakat, (2) Pengorganisasian masyarakat (Nuryasin, 2011). Berdasarkan makna katanya,
pemberdayaan atau empowerment. diartikan  sebagai  kekuatan  yang  berasal dari dalam yang dapat diperkuat dengan unsur-unsur  dari  luar  (Kartasasmita, 1996).
Page | 99 Sebagai proses,
pemberdayaan mempunyai  tiga  tahapan:  penyadaran, pengkapasitasan, dan pendayaan” Wrihatnolo dan Nugroho (2007, h.2).
1. Tahap pertama adalah penyadaran.  Pada  tahap  ini  target  yang hendak
diberdayakan diberikan pencerahan  dalam  bentuk  pemberian penyadaran  bahwa  mereka  mempunyai hak untuk memiliki sesuatu.
2. Tahap kedua adalah
pengkapasitasan.  atau  disebut  capacity building  atau  dalam  bahasa  yang  lebih sederhana  yaitu  memampukan  atau enabling. Pengkapasitasan manusia artinya  memampukan  manusia  baik dalam konteks individu maupun keompok  seperti  melalui  pelatihan, workshop, seminar dan lain sebagainya.
3. Tahap  ketiga  adalah  pemberian daya  itu  sendiri  atau  empowerment dalam  makna  yang  lebih  sempit.  Pada tahap ini target diberikan daya, kekuasaan,  otoritas  maupun  peluang. Pemberian  ini  sesuai  dengan  kecakapan dan kualitas yang telah dimiliki.
Schwartz dalam Suharto (2006)
mengemukakan  lima  tugas  yang  dapat dilaksanakan oleh penyelenggara program pemberdayaan masyarakat sebagai berikut:
1. Mencari  persamaan  mendasar antara  persepsi  masyarakat  mengenai kebutuhan  mereka  sendiri  dan  aspek- aspek  tuntutan  sosial  yang  dihadapi mereka.
2. Mendeteksi dan menghadapi kesulitan-kesulitan  yang  menghambat banyak  orang  dan  membuat  frustasi usaha-usaha orang untuk mengidentifikasi  kepentingan  mereka dan  kepentingan  orang-orang  yang berpengaruh terhadap mereka.
3.
Memberikan kontribusi data mengenai  ide-ide,  fakta,  nilai,  konsep yang  tidak  dimiliki  masyarakat,tetapi bermanfaat bagi mereka dalam menghadapi  realitas  sosial  dan  masalah yang dihadapi mereka.
4. Membagi  visi  kepada  masyarakat, harapan,  dan  aspirasi  penyelenggara merupakan investasi bagi interaksi orang, masyarakat,  dan  kesejahteraan  individu serta sosial.
5. Mendefinisikan  syarat-syarat  dan batasan-batasan  situasi  dengan  sistem relasi antara pihak penyelenggara program dan masyarakat sasaran program  yang  dibentuk.  Aturan-aturan tersebut membentuk konteks bagi ‘kontrak kerja’ yang mengikat masyarakat dan  lembaga.  Batasan-batasan  tersebut juga  mampu  menciptakan  kondisi  yang dapat  membuat  masyarakat  dan  pihak penyelenggara  program  pemberdayaan masyarakat menjalankan fungsinya masing-masing.
Hikmat  (2001:  12)  menjelaskan  ada beberapa faktor internal yang menghambat  pemberdayaan  antara  lain kurang  bisa  untuk  saling  mempercayai, kurang  daya  inovasi/  kreativitas,  mudah pasrah/ menyerah/ putus asa, aspirasi dan cita-cita rendah, tidak mampu menunda menikmati  hasil  kerja,  wawasan  waktu yang sempit, familisme, sangat tergantung  pada  bantuan  pemerintah, sangat terikat pada tempat kediamannya, dan  tidak  mampu/  tidak  bersedia menempatkan diri sebagai orang lain.

## KEMANDIRIAN EKONOMI Pengertian Ilmu Ekonomi
Dalam  buku  Pengantar  Ekonomi  teori dan  aplikasi  menurut  Sukirno,  Sadono (2018:1-3)  Kata  ekonomi  petama  kali digunakan oleh Xenophone, seorang ahli
Page | 100
filsafat  Yunani.  Istilah  ekonomi  bersal dari suku kata yunani yaitu : OIKOS dan NOMOS yang artinya pengaturan rumah tangga. Dengan demikian, secara sederhana  ekonomi  dapat  diartikan sebagai  kaidah-kaidah,  aturan-aturan, cara pengelolaan rumah tangga. Sedangkan  ilmu  yang  mempelajari bagaimana  tiap  rumah  tangga  atau masyarakat mengelola sumber daya yang mereka miliki untukmemenuhi kebutuhan
mereka disebut ilmu ekonomi. Secara lebih luas ilmu ekonomi dikemukakan  oleh  Prof.  DR.  J.L  Mey  JR. Yaitu  bahwa  ilmu  ekonomi  adalah  ilmu pengetahuan  yang  mempelajari  usaha manusia ke arah kemakmuran. Sedangkan  Adam  Smith  mendefinisikan bahwa  ilmu  ekonomi  adalah  ilmu  yang mempelajari tingkah laku manusia dalam usahanya untuk mengalokasikan sumber- sumber  daya  yang  terbatas  guna mencapai tujuan tertentu.
Dari  dua  definisi  tersebut,  selanjutnya kita  dapat  menarik  kesimpulan  bahwa ilmu  ekonomi  adalah  ilmu  pengetahuan sosial  yang  mempelajari  tingkah  laku manusia dalam masyarakat secara individu  atau  secara  bersama-sama, dalam usaha untuk memenuhi keburuhan guna mencapai kemakmuran.
Kemakmuran  adalah  keadaan  dimana semua  kebutuhan  kebendaan  dapat dipenuhi dengan sebaik-baiknya. Sementara  yang  dimaksud  dengan  ahli ekonomi  atau  ekonom  adalah  orang menggunakan konsep ekonomi dan data dalam bekerja. Ilmu ekonomi merupakan bagian dari ilmu sosial yang mempelajari masyarakat dari segi pemenuhan kebutuhan. Karena sebagian besar perbuatan  manusia  ditujukan  untuk memenuhi kebutuhan hidup, maka ilmu ekonomi  dapat  dikatakan  memegang peranan penting dalam kehidupan sosial. Ilmu  Ekonomi  sebagai  bagian  dari  Ilmu
Sosial  mendapat  julukan  sebagai  The Queen of the Sosicial Science (ratu ilmu- ilmu  sosial)  karena  ilmu  ekonomi  satu dari  antara  ilmu-ilmu  sosial  yang menggunakan  metode  kuantitaif  di dalam analisis-analisisnya. Adapun untuk memecahkan  persoalan  ekonomi,  dapat digunakan  ekonometri  yang  merupakan perpaduan ilmu ekonomi dan matematika

## Prinsip Ekonomi
Dinar  &  Hasan  dalam  buku  Pengantar Ekonomi  teori  dan  aplikasi  (2018:5-6) Dalam ilmu ekonomi kita mengenal suatu kaidah  yang  dapat  dipakai  sebagai pedoman  umum  untuk  melakukan tindakan  ekonomi.  Kaidah  itu  disebut prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi adalah :
1.
Suatu  cara  bertindak  dengan berusaha mencapai hasil sebesar mungkin (optimal) dibandingkan dengan pengorbanan yang dikeluarkan atau
2. Suatu cara bertindak untuk mencapai hasil tertentu dengan mengeluarkan pengorbanan sekecil mungkin.  Istilah lain yang berhubungan dengan  prinsip  ekonomi  adalah  efisien. Efisiensi  menunjukkan  perbandingan yang seoptimal mungkin antara pengorbanan  dan  hasil.  Jadi  cara  kerja yang  efisien  menunjukkan  bahwa  suatu hasil  dicapai  dengan  pengorbanan  yang paling sesuai tanpa pemborosan.

## Motif Ekonomi
Dalam  buku  Pengantar  Ekonomi  teori dan  aplikasi  menurut  Sukirno,  Sadono (2018:6)  Motif  ekonomi  adalah  alasan atau  hal-hal  yang  mendorong  seseorang melakukan  tindakan  ekonomi.  Motif
Page | 101
ekonomi  bagi  seseorang  itu  berbeda- beda, namun motif utama yang mendorong  mereka  melakukan  kegiatan ekonomi  adalah  keinginan  memenuhi kebutuhan hidup untuk mencapai kemakmuran.  Adapun  motif  ekonomi lainnya  adalah  :  1.  Motif  memperoleh keuntungan Motif ini merupakan dorongan  wajar  bagi  pengusaha  untuk mendapatkan  keuntungan  yang  besar dalam rangka memeperbesar usahanya. 2. Motif memperoleh penghargaan Motif ini merupakan  motif  agar  terpandang  dan dihargai  oleh  masyarakat  sekitarnya. Untuk itu ia tampil  dengan gaya mewah dan  senang  memeberi  bantuan  agar mendapat pujian/penghargaan dari pihak lain.  3.  Motif  memperoleh  kekuasaan ekonomi Motif ini merupakan motif ingin mendapatkan kekuasaan ekonomi,
setelah seseorang sukses mengembangkan usahanya dan
mendirikan cabangcabang usahanya disetiap kota, ia tetap berusaha mengembangkan usahanya.  Kadang- kadang  motif  memperoleh  kekuasaan sulit dibedakan dengan motif memperoleh penghargaan 4. Motif sosial /  membantu  sesama  Dalam  hal  ini kegiatan  ekonomi  seseorang  didorong bukan  hanya  untuk  kepentingan  diri sendiri  tetapi  juga  untuk  kepentingan berbuat sosial seperti membantu korban bencana alam, memberi sumbangn pada panti asuhan, yayasan tuna netra dll.

## Hukum Ekonomi
Pada buku Pengantar Ekonomi teori dan aplikasi menurut Sukirno, Sadono (2018:7-8)  Hukum  ekonomi  adalah ketentuan-ketentuan  yang  menerangkan hubungan  peristiwa-peristiwa  ekonomi. Artinya,  bagaimana  hubungan  suatu peristiwa dengan peristiwa lainnya. Ada 2 (dua) hubungan pertistiwa ekonomi yaitu
hubungan  sebab  akibat  dan  hubungan saling  mempengaruhi.  1.  Hubungan Sebab-Akibat  (kausal)  Hubungan  sebab- akibat  atau  hubungan  kausal  adalah hubungan peristiwa yang satu mengakibatkan  peristiwa  yang  lain. Kejadian ini tidak dapat berlaku sebaliknya.  Contoh  hubungan  ini  adalah hubungan  antara  jumlah  uang  beredar dalam  masyarakat  dengan  kenaikan harga.  Apabila  jumlah  uang  beredar bertambah,  harga  barang-barang  akan naik.  Hubungan  kausal  ini  tidak  dapat berlaku  sebaliknya  dimana  kenaikan harga barang tidak menyebabkan bertambahnya  jumlah  yang  beredar. Bagaimana  hubungan  antara  upah  dan harga? kenaikan upah biasanya menyebabkan  kenaikan  harga.  Tapi kenaikan  harga  tidak  menyebabkan kenaikan  upah.  2.  Hubungan  Saling Mempengaruhi  (Fungsional)  Hubungan saling  mempengaruhi  adalah  hubungan dua  peristiwa  atau  lebih  yang  saling mempengaruhi.
Hubungan saling mempengaruhi
disebut juga
hubunganfungsional.  Contoh  hubungan ini adalah hubungan antara harga dengan permintaan  barang.  Apabila  harga  suatu barang  naik,  permintaan  atas  barang berkurang.  Di  sini  harga  mempengaruhi permintaan. Sebaliknya, apabila permintaan bertambah, harga akan naik.
Dalam  hal  ini  terjadi  hubungan  timbal balik  dimana  harga  mempengaruhi permintaan  dan  sebaliknya  permintaan juga mempengaruhi harga. Perlu diketahui  bahwa  hukum  ekonomi  itu tidak  berlaku  mutlak  tetapi  lebih  tepat disebut  tendensi  atau  kecendrungan. Hukum  ekonomi  berlaku  dengan  syarat ceteris  paribus,  yaitu  jika  hal-hal  lain  di dalam  masyarakat  yang  diluar  objek penelitian  tidak  berubah.  Faktor-faktor ceteris  paribus  tersebut  adalah  :  a. Pendapatan  harus  tetap  b.  Selera  (taste)
Page | 102
orang  tetap atau  tidak  berubah  c. Harga barang  lain  tetap  d.  Barang  substitusi tidak  ada  e.  Pengharapan  pada  masa depan tetap. Contoh hukum permintaaan yang menerangkan bahwa jika harga naik maka permintaan berkurang dan demikian  sebaliknya  jika  harga  turun permintaan bertambah.

## Pelaku Ekonomi
Dalam  buku  Pengantar  Ekonomi  teori dan aplikasi menurut Rahardja,Prathama (2018:8)  Pada  hakikatnya  di  dalam masyarakat  terdapat  tiga  kelompok pelaku  ekonomi,  yaitu  (1)  perorangan yang  tergabung  dalam  rumah  tangga keluarga,  (2)  perusahaan  atau  rumah tangga produksi, dan (3) pemerintah atau rumah  tangga  negara.  Bagi  negara  yang mempunyai hubungan internasional masih  ada  satu  kelompok  pelaku ekonomi  lagi,  yaitu  (4)  masyarakat  luar negeri.

## PEMBAHASAN
Pemberdayaan masyarakat strategi  guna  melakukan  pebanguna dalam  diri  individu  masyarakat  atau secara  keseluruhan  wilayahnya  dengan memanfaatka  kemampuan  yang  ada dalam  diri  mereka  maupun  dari  sumber daya lingkungannya. Perilaku masyarakat yang perlu diubah tentunya perilaku yang merugikan masyarakat atau yang menghambat  peningkatan  kesejahteraan masyarakat. Pemberdayaan selalu mengacu  kepada  kelompok  masyarakat yang berada di lapisan bawah yang karena posisinya  itu  seringkali  menjadi  korban dari  dinamika  pembangunan.  Kelompok masyarakat itu menyandang kondisi yang serba lemah dan kekurangan dalam mutu dan taraf hidup, keterampilan, keswadayaan  dan  sebagainya.  Oleh
karena itulah, mereka perlu diberdayakan.
Apa  yang  dikembangkan  dari masyarakat yaitu potensi atau kemampuannya  dan  sikap  hidupnya. Kemampuan  masyarakat  dapat  meliputi antara  lain  kemampuan  untuk  bertani, berternak,  melakukan  wirausaha,  atau ketrampilan-ketrampilan membuat home industri; dan masih banyak lagi kemampuan dan ketrampilan masyarakat yang  dapat  dikembangkan.  Salah  satu upaya  yang  bisa  dilakukan  untuk memberdayakan masyarakat adalah melalui lembaga pendidikan non formal. Pendidikan  non  formal  merupakan pendidikan alternatif setelah pendidikan formal. Lifeskill (lembaga kursus) sebagai salah  satu  bentuk  penyelenggaraan pendidikan  pada  jalur  pendidikan  non formal  mempunyai  kaitan  yang  sangat erat  dengan  jalur  pendidikan  formal. Selain  memberikan  kesempatan  bagi peserta didik yang ingin mengembangkan keterampilannya  pada  jenis  pendidikan tertentu  yang  telah  ada  di  jalur pendidikan  formal  juga  memberikan kesempatan  bagi  masyarakat  yang  ingin mengembangkan pendidikan keterampilannya yang tidak dapat ditempuh dan tidak terpenuhi pada jalur pendidikan formal. Pendidikan non formal merupakan  usaha  masyarakat  dalam mencari  jalan  keluar  terhadap  persoalan pendidikan formal yang tidak terjangkau oleh  masyarakat.  Perhatian  pendidikan non  formal  lebih  terpusat  pada  usaha- usaha  untuk  membantu  terwujudnya proses  pembelajaran  di  masyarakat.  Hal ini sesuai dengan Pasal 55, UU Sisdiknas No.20  tahun  2003  butir  pertama  yaitu, Masyarakat  berhak  menyelenggarakan pendidikan  berbasis  masyarakat  pada pendidikan formal dan non formal sesuai
Page | 103
dengan  kekhasan  agama,  lingkungan sosial,  dan  budaya  untuk  kepentingan masyarakat.
Oleh  karena  itu  masyarakat berhak  menyelenggarakan  pendidikan yang berbasis masyarakat, dengan mengembangkan dan melaksanakan kurikulum dan evaluasi pendidikan, serta manajemen  dan  pendanaannya  sesuai dengan  standard  nasional  pendidikan. Partisipasi masyarakat tersebut kemudian tercipta  sebuah  lembaga  kursus  dan pelatihan yang bersumber dari masyarakat  untuk  masyarakat.  Dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggara kursus, Lembaga
pendidikan non formal atau penyelenggara  kursus  dan  pendidik  atau instruktur    kursus  di  berikan  kebebasan dalam  berorganisasi  menjadi  mitra pemerintah. Dalam
rangka mengembangkan kemampuan dan ketrampilan masyarakat, dapat dilakukan dengan  berbagai  cara.  Misalnya    dengan mengadakan pelatihan atau mengikutkan masyarakat  pada  pelatihan-pelatihan pengembangan kemampuan dan ketrampilan yang dibutuhkan  Salah satu upaya  yang  bisa  dilakukan  untuk    itu adalah  melalui  lembaga  pendidikan  non formal, dan salah satu lembaga pendidikan  non  formal  tersebut  adalah lembaga  kursus  Pemerintah  melalui Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan  sebenarnya    sudah  lama memberikan  berbagai  bantuan  kepada lembaga  kursus    untuk  memberikan kursus gratis khususnya bagi masyarakat yang  kurang  mampu.  Sebagaimana kabupaten  lain,  di  kabupaten  Balangan juga    terdapat  berbagai  lembaga  kursus yang  tersebar  di  semua  kecamatan. Namun  berdasarkan  studi  awal  yang dilakukan,    peranan  lembaga  kursus untuk memberdayakan masyarakat khususnya melalui kursus gratis ternyata
jauh  lebih  rendah  dibandingkan  dengan kabupaten-kabupaten lainnya.
Berdasarkan  hal  tersebut,  maka    perlu pengkajian  secara  mendalam  berkaitan dengan hal tersebut.
Kemandirian  ekonomi  Indonesia harus  didorong  atas  dasar  penguatan kekuatan ekonomi seluruh rakyat Indonesia dengan tanpa adanya dominasi maupun intervensi pihak asing dan kuasa lokal berdiri paling depan bersama-sama mengejar kesejahteraan rakyat Indonesia di  seluruh  pelosok  Indonesia.  Sudah saatnya  bangsa  Indonesia  melakukan kemandirian  dalam  rangka  mewujudkan kehidupan ekonomi yang mapan, adil dan sejahtera. Negara memiliki kemakmuran secara  ekonomi  adalah  negara  yang mampu  menguasai  ekonomi  yakni menghasilkan  produk-produk  unggulan yang  berkualitas,  teknologi  maju  dan segala outputnya yang memiliki nilai jual tinggi,  hal  ini  jelas  dapat  mmacu pertumbuhan  ekonomi  dan  sekaligus meningkatkan kemakmuran.

## KESIMPULAN
Life  skill dalam  hal  ini  dalam rangka pemberdayaan masyarakat
sebagai proses
pengembangan, memandirikan  dan  memperkuat  seluruh lapisan  masyarakat.  Dalam  hal  ini diberikan kepada masyarakat yang berada pada  kondisi  sosial,  ekonomi  yang tergolong rendah sehingga dapat terperdayakan  dengan  adanya  kegiatan ini.  Kegiatan  pendidika  keterampilan ini selain sebagai pemberdayaan masyarakat juga  sebagai  langkah  pembangunan ekonomi, sebab mempersiapkan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan  ekonomi  mereka  dengan menitik  beratkan  pada  masyarakat  yang memiliki  atau  berada  pada  kondisi ekonomi rendah.
Page | 104 Untuk memajukan potensi daerah
perlu  bekal  pengetahuan  teknologi  dan inovasi serta kreativitas kearah agropreneurship dan technopreneurship. Untuk  itu  perubahan  cara  berpikir  dan bertindak sebagai wirausahawan diperlukan. Mencontoh
kegiatan pemberdayaan  yang  berhasil,  maka pemberdayaan  masyarakat  perlu  sejalan dengan kegiatan riset.
Pada era global perlu pemberdayaan yang menyeluruh baik aspek mikro dan makro, baik  dari  dalam  diri  maupun  dari  luar yang  melibatkan  segenap  komponen masyarakat. Adanya kompetensi entrepreneur sangat penting. Diperlukan pula pemimpin yang tidak hanya populis, akan  tetapi  juga  mampu  sebagai  leader maupun manajer dan memiliki kekuatan moral.
Masyarakat sebagai agent of change di masyarakat dalam segala sub kehidupan dilingkungan sosial, termasuk pemberdayaan sesama masyarakat. Setiap anggota masyarakat berhak dan berkewajiban  memiliki  kesadaran  akan sesama  anggota  masyarakatya  untuk memperbaiki  lingkungan  sosial  mereka dari  segi  ekonomi,  pendidikan,  dan budaya.  Ketika  semua  individu  yang berada  dimasyarakat  sadar  akan  hal  ini maka  sifat  gotong  royong  yang  menjadi ciri khas budaya Indonesia dapat menjadi pahlawan dalam pemberantasan kemiskinan  dan  kesejahteraanpun  akan timbul  pula  dalam  semua  lapisan masyarakat.  Tidak  perlu  membutuhkan modal  materi  untuk  memberdayakan sesama  anggota  masyarakat,  namun dengan  pengetahuan  sajapun  dapat menjadi  senjata  yang  ampuh  seperti memberikan keterampilan, mengembangkan,  dan  mengorganisir masyarakat  hal  ini  sebagai  kegiatan pemberdayaan masyarakat.

## DAFTAR RUJUKAN
Agussalim. (2016) . Transcultural Nursing
Masyarakat  Ekonomi  Asean  Dan  Caring Serta Latihan Critical Thinking. Yogyakarta: Citramaya. Arief, Budiman. (1995). Teori Pembangunan  Dunia  Ketiga.  Jakarta:  Pt Gramedia Pustaka Utama. Arisah. (2009). Pemberdayaan Masyarakat Dalm Pembangunan
Ekonomi Desa. Artikel, Jurnal Wacanavol 12, 2 April 2009.
Avilliani,  2012,  Kemandirian  Ekonomi, Uin  Online – Institute  For  Development Of Economics And Finance (Indef)
Combs,  Philip,  H.  Ahmad  Manzoor. (1985). Memerangi Kemiskinan Di Pedesaan Melalui Pendidikan Nonformal,
Jakarta: Rajawali.
Cholisin.  (2011)  Pengembangan  Karakter Dalam Materi Pembelajaran Pkn.
Makalah  Disampaiakan  Pada  Kegiatan Mgmp Pkn Smp Kota Yogyakarta.
Dinar,  M  Dan  Hasan,  M.  (2018). Pengantar  Ekonomi:  Teori  Dan  Aplikasi. Makassar:  Nur  Lina  &  Pustaka  Taman Ilmu.
Hikmat,  R.  Harry.  (2001).  Strategi Pemberdayaan  Masyarakat.  Bandung: Humaniora Utama Press (Hup)
Faisal Sanapiah. (1981). Dasar Dan Teknik Menyusun  Angket.  Surabaya:      Penerbit Usaha Karya.
Hasan,  Muhammad  Dan  Muhammad Aziz. (2018). Pembangunan Ekonomi Dan
Page | 105
Pemberdayaan Masyarakat. Makassar: Cv Nur Lina
Evaluasi, A., Kurikulum, I., & Kompetensi,
B. (N.D.). Evaluasi
Implementasi Kurikulum  Berbasis  Kompetensi  Pada Lembaga  Kursus  Dan  Pelatihan  (  Lkp  ) Competency-Based Curriculum In Course And  Training  Institutes  For  Automotive Programs  Abstract :  The  Evaluation  Of The  Implementation  Of  Competency- Based Curriculum In Course, (1), 267 – 283.
Kartasasmita,  G.  (1996).    Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan
Pertumbuhan  Dan  Pemerataan.  Jakarta:
Cides
Maryunani,  Salfitrie  Roos  And  Mirzanti, Isti  Raafaldini  (2015),  “The  Development Of Entrepreneurship In Creative Industries With Reference To Bandung As
A  Creative  City”  Procedia -  Social  And Behavioral Sciences Vol 169, Pp. 387 – 394
Mubyarto.  (1991).  Pengantar  Ekonomi Pertanian. Jakarta: Lp3es.
Nasution,  A.H  (1975).  Teori  Statistika. Jakarta: Bhatara Karya.
Nuryasin. Artikel Pemberdayaan
Masyarakat  Dalam  Pembangunan  Desa, Sabtu, 12 Februari 2011.
Pamungkas,  A.  H.,  Sunarti,  V.,  & Wahyudi,  W.  A.  (2018).  Pkbm  Dalam Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesejahteraan  Hidup  Masyarakat  Sesuai Target Sdg ’ S. Spektrum Jurnal Pendidikan Luar Sekolah , Volume 1, (Pkbm, Economic Growth, Welfare, Sdg’s), 302– 307.
Https://Doi.Org/10.5281/Zenodo.1452508
Pengantar  Ekonomi  Teori  Dan  Aplikasi, Dinar.M & Hasan.M, 2018. Cv. Nur Lina.
Penggerak, T. I. M., Dan, P., Keluarga, K., Kaliori, K., Rembang, K., Riana, N. R., … Hayat, A. (N.D.). ( Studi Tentang Program Pendidikan Dan Keterampilan, 2 (5), 851 – 856.
Rachmanda,  B.  Adityo.  Penciptaan Kemandirian  Ekonomi  Rakyat  Dan Umkm  Melalui  Wawasan  Entrepreneur. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Brawijaya.
Rahardja.  Prathama,  Pengantar  Teori Ekonomi  Mikro,  Universitas  Indonesia, 1999
Ravinder  Kumar,  Rajesh  K.  Singh,  Ravi Shankar  (2015),  “Critical  Success  Factors For  Implementation  Of  Supply  Chain Management  In  Indian  Small  And Medium  Enterprises  And  Their  Impact On  Performance”,  Iimb  Management Review Vol 27,Pp. 92-104.
Solikatun,  Supono,  Masruroh,  &  Zuber.
(2014). Kemiskinan Dalam Pembangunan.  Jurnal  Analisa  Sosiologi. Vol 3  No 1 St. Vembriarto. (1981) Pengantar Pengajaran Modul. Yogyakarta: Paramita Suharto, Edi. (2006). Membangun Masyarakat  Memberdayakan  Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan  Sosial  Dan  Pekerjaan Sosial. Bandung: Refika Aditama. Sukirno, Sadono, Pengantar Teori Ekonomi, Rajawali Pers, 2002.
Sukirno,  Sadono,  Makro  Ekonomi  Teori Pengantar , Rajawali Pers, 1994
Sumaryo.  (1991).  Implementasi  Rural Apparsial  (Pra)  Dalam  Pemberdayaan Masyarakat. Disampaikan
Dalam Pelatihan  Pengorganisasian  Masyarakat Dalam Rangka Peningkatan Mutu
Pengabdian  Pada  Masyarakat,  Di  Iain
Page | 106
Raden  Intan  Bandar  Lmpung,  26 November 2005.
Sumodiningrat.  (1996).  Pembangunan
Daerah  Dan Pemberdayaan Masyarakat.
Jakarta: Bina Rena Pariwira.
Suradi.
2012. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi  Minat  Beli  Konsumen Terhadap Produk Tepung Sagu.
Http://P3m.Polbeng.Ac.Id/Dataq/File_C ontent/File/Abstrak_Ta_Mahasis Wa/Adm/Jurnal%20adm%20suradi.Pdf
Syawie, M. Dkk. (2007). Kemiskinan Dan Kesenjangan  Sosial.  Jurnal  Kemiskinan Dan Kesenjangan Sosial. Vol 163 No 3, Hal 213-218.
Tapian,  Dkk.  (2011).  Characterization  Of Quinoa  Protein-Chitosan  Blend  Edible Films.  Food  Hydrocolloids.  Vol  25,  Hal 879-886.
Wilonoyudho, Saratri. (2009). Kesenjangan Dalam Pembangunan
Kewilayahan.  Surakarta:  Jurnal  Forum Geografi  Universitas  Muhammadiyah Surakarta. Vol 23.
Wrihatnolo, Rany. R Dan Riant Nugroho D.  (2007).  Manajemen  Pemberdayaan:
Sebuah  Pengantar  Dan  Paduan  Untuk
Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta:
Gramedia