## J-HES
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Volume 05 | Nomor 01 | Juni 2021 p-ISSN: 2549-4872 │ e-ISSN: 2654-4970
Eksistensi  Qanun  Nomor  11  Tahun  2018  tentang  Lembaga Keuangan Syariah terhadap Konversi Bank Konvensional menjadi Bank Syariah

## Zulfahmi

## Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta│zulfahmialputeh@gmail.com

## Abstrak
Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah merupakan peraturan perundang-undangan yang setara dengan peraturan daerah yang mana negara  memberikan  wewenang  kepada  daerah  tertetntu  untuk  dapat  mengelola daerahnya  sendiri  seperti  Aceh  salah  satunya.  Qanun  Aceh  bertujuan  untuk menegakkan  aturan  syariah  yang  menjadikannya  berbeda  dari  daerah  daerah lainnya.  Telah  banyak  aturan  aturan  syariah  yang  dikeluarkan  dalam  bentuk Qanun seperti hukuman jinayat, Qanun tentang pokok-pokok syariat Islam, dan Qanun  tentang  lembaga  keuangan.  Keberadaan  Qanun  11  Tahun  2018  tentang Lembaga  Keuangan  Syariah  memberikan  dampak  positif  terhadap  dunia perekonomian  terutama  perekonomian  daerah,  karena  terdapat  aturan  yang mampun  meningkatkan  potensi  dalam  pemberdayaan  UMKM  sehingga tercapainya  tujuan  untuk  kesejahteraan  dan  keadilan  masyarakat.  Tujuan  yang diteliti  adalah  untuk mengetahui perbedaan  antara  sebelum  terjadinya  konversi dan  setelah  terjadinya  konversi  terhadap  perekonomian  masyarakat  terutama masyarakat  kecil.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif  analitis,  yaitu penelitian yang menggambarkan ruang lingkup dan tinjauan tentang eksistensi. Selain  itu  penelitian  ini  juga  menggunakan  pendekatan statute  approach (pendekatang  perundang-undangan),  dan conceptual  approach (pendekatan konsep). Hasil yang dicapai dengan berlakunya Qanun ini adalah lebih membantu terhadap pihak UMKM yang mana pasca konversi pihak bank telah menetapkan target penyaluran dana lebih banyak dari sebelumnya.
Kata Kunci: Eksistensi; Lembaga Keuangan Syariah; Qanun.

## J-HES
p-ISSN: 2549-4872│e-ISSN: 2654-4970
The  Exixtence  of  Qanun  Number  11  of  2018  concerning  Islamic  Financial Institutions on Conversion of Conventional Banks to Islamic Banks

## Abstract
Qanun  Number  11  of  2018  concerning  Islamic  Financial  Institutions  is  a statutory  regulation  equivalent  to  regional  regulations  where  the  state  gives authority to certain regions to be able to manage their own regions, such as Aceh, for  example.  Aceh's  Qanun  aims  to  enforce  sharia  rules  that  make  it  different from  other  regions.  There  have  been  many  sharia  rules  issued  in  the  form  of Qanun such as jinayat punishment, Qanun on the main points of Islamic law, and Qanun on financial institutions. The existence of Qanun 11 of 2018 concerning Islamic  Financial  Institutions  has  a  positive  impact  on  the  world  economy, especially the regional economy, because there are regulations that are able to increase  the  potential  in  empowering  micro,  small  and  medium  enterprises  so that the goals for welfare and community justice are achieved. The purpose of this study is to determine the difference between before the conversion and after the conversion to the economy of the community, especially the small community. This research uses descriptive analytical method, namely research that describes the scope and overview of existence. In addition, this research also uses a statute approach, and a conceptual approach. The results achieved with the enactment of this Qanun are more helpful for micro, small and medium enterprises where after  the  conversion  the  bank  has  set  a  target  for  disbursing  more  funds  than before.
Keywords: Existence; Islamic Financial Institutions; Qanun

## PENDAHULUAN
Indonesia  adalah  negara  hukum, dilihat  dari  sejarah  penerapannya hukum  di  Indonesia  berasal  dari  tiga sumber  hukum  yaitu  sunber  hukum barat,  hukum  Islam,  dan  hukum  adat (Kamarusdiana,  2016:  151).  Sebagai negara  hukum,  dalam  menjalankan pemerintahannya  telah  menetapkan beberapa  aturan  yang  terdapat  dalam perundang-undangan  disebut  dengan hirarki  perundang-undangan.  Hirarki perundang-undangan  telah  tercantum dalam  Undang-Undang  Nomor  10 Tahun  2004  tentang  Pembentukan Peraturan  Perundang-Undangan,  yaitu;
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah. Aceh  merupakan  salah  satu provinsi yang mendapatkan
keistimewaan  yang  terdapat  dalam undang-undang  nomor  44  tahun  1999 dan  mendapat  wewenang  sebagai daerah  otonomi  khusus  yang  terdapat dalam  undang-undang  nomor  18  tahun 2001.  Salah  satu  keistimewaan  Aceh adalah dapat menjalankan syariat Islam dengan  sempurna  yang  diatur  melalui Qanun.  Qanun  merupakan  salah  satu peraturan  perundang-undangan  yang memiliki derajat sama dengan peraturan daerah.
Negara telah memberikan wewenang seluas-luasnya kepada Aceh untuk  menjalankan  pemerintahannya secara  mandiri  yang  tercantum  dalam Penjelasan  Undang-undang  nomor  11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh, menyatakan  bahwa,  “Undang-Undang ini  mengatur  dengan  tegas  bahwa pemerintahan  Aceh  merupakan  bagian yang  tidak  terpisahkan  dari  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  dan tatanan  otonomi  seluas-luasnya  yang diterapkan di Aceh berdasarkan undang-undang ini merupakan subsistem  dalam  sistem  pemerintahan secara  nasional.  Dengan  demikian,
otonomi  seluas-luasnya  pada  dasarnya bukanlah  sekadar  hak,  tetapi  lebih  dari itu yaitu merupakan kewajiban konstitusional  untuk  memanfaatkan sebesar-besarnya  bagi  kesejahteraan  di Aceh.  Oleh  karena  itu,  pengaturan dalam Qanun yang banyak diamanatkan dalam  undang-undang  ini  merupakan wujud  konkret  bagi  terselanggaranya kewajiban konstitusional tersebut dalam pelaksanaan  pemerintahan  Aceh  dan kabupaten/kota,  dan  merupakan  acuan yang  bermartabat  untuk  mengelola urusan  pemerintahan  secara  mandiri sebagai bagian dari wilayah kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia.”
Penjelasan umum diatas, pemerintahan  menindaklanjuti  dengan mengeluarkan  Qanun  yang  berkaitan dengan penegakan syariat Islam, diantaranya;  Qanun  tentang  tata  cara pembentukan  Qanun,  Qanun  tentang baitul  mal,  Qanun  tentang  kehidupan adat  dan  adat  istiadat,  Qanun  tentang
lembaga  adat,  Qanun  tentang  hukum acara  jinayat,  Qanun  hukum  jinayat, Qanun  tentang  pokok-pokok  syariat Islam,  Qanun  tentang  pembentukan bank Aceh syariah, dan Qanun tentang lembaga keuangan syariah.
Pelaksaan  Qanun  dengan  tujuan untuk menerapkan hukum Islam secara penuh  didasari  pada  tiga  argumentasi, yaitu  pertama,  Islam  adalah  identitas utama  masyarakat  dan  kebudayaan Aceh. Kedua, syariat pernah diterapkan di Aceh pada masa kesultanan, jadi ada preseden  historis,  ketiga,  penerapan syariat telah jadi sebuah tuntutan politis dari rakyat Aceh sejak masa penjajahan dan  penolakan  untuk  memberikan  hak menerapkan syariat kepada rakyat Aceh akan menjamin pemberontakan di Aceh akan terus berlanjut (Manan, 2018: 172).
Baru-baru ini pemerintahan Aceh membuat sebuah aturan terkait lembaga keuangan  syariah,  yaitu  Qanun  Nomor 11  Tahun  2018  tentang  Lembaga Keuangan  Syariah.  adanya  Qanun  ini pemerintah mengharapkan adalah untuk menegakkan syariat Islam secara kaffah dan  juga  dengan  adanya  Qanun  ini diharapkan dapat membantu perekonomian  masyarakat  meningkat dan  pemerataan  pendapatan  dapat teratasi antara masyarakata yang golongan  berkemampuan  dengan  yang tidak  mampu.  Oleh  karena  itu  peunlis tertarik  ingin  meneliti  sejauh  mana eksistensi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang  Lembaga  Keuangan  Syariah terhadap  konversi  bank  konvensional menjadi bank yang berbasis syariah.

## J-HES
p-ISSN: 2549-4872│e-ISSN: 2654-4970

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan
metode deskriptif analitis, yaitu penelitian  yang  menggambarkan  ruang lingkup  dan tinjauan  tentang  eksistensi Qanun khususnya Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah terhadap  konversi  bank  konvensional menjadi  bank  syariah.  Selain  itu penelitian ini juga menggunakan pendekatan statute approach (pendekatang perundang-undangan),
dan conceptual  approach (pendekatan konsep).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Qanun  Nomor  11  Tahun  2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah
Istilah Qanun berasal dari bahasa arab yang merupakan bentuk kata kerja qanna.  Qanun  adalah  membuat  hukum ( to  make  law,  to  legislate ).  Kemudian berkembang  menjadi  hukum  ( law ),
peraturan ( rule, regulation ), dan undang-undang  ( statute,  code ).  Dalam pemakaiannya  Qanun  terbagi  menjadi tiga  makna.  Pertama,  Qanun  sebagai kumpulan peraturan hukum atau undang-undang (kitab Undang-undang). Kedua,  Qanun  memiliki  sama  makna dengan  hukum  sehingga  Qanun  juga disebut  sebagai  hukum.  Ketiga,  Qanun berarti  undang-undang.  Qanun  pada poin pertama lebih umum daripada poin ketiga,  seperti  Qanun  perkawinan  dan Qanun  zakat  sama  pengertiannya dengan undang-undang perkawinan dan
undang-undang  zakat  (Ridwan,  2013:
287). Lahirnya Qanun menurut (Ridwan,  2013:  284)  dikarenakan tuntutan  kuat  dari  masyarakat  Aceh untuk  pemberlakuan  syariah  Islam. Keluarnya undang-undang No. 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan provinsi Daerah Istimewa  Aceh,  yang  bermula  dari pengajuan  anggota  DPR  acal  Aceh.
Berbagai peraturan daerah yang muncul seperti  Peraturan  Daerah  No.  3  tahun 2000  tentang  Majlis  Permusyawaratan Ulama yang diundangkan pada tanggal
22  Juni  2000,  Peraturan  Daerah  No.  5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariah  Islam  yang  diundangkan  pada 25 Agustus 2000. Pospos (2015: 131) menerangkan pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan  UU  no.  18  Tahun  2001 tentang Provinsi Nanggoe Aceh Darussalam  (NAD)  yang  mengatur lebih  jauh  otonomi  khusus  bagi  NAD, seperti  Mahkamah  Syar’iyyah,  Qanun, lambang daerah, zakat sebagai pemasukan  daerah,  kepolisian  dengan ciri khas Aceh, Kepemimpinan adat dan lainnya.  Oleh  karena  itu  kemudian lahirlah  berbagai  instrument  hukum dalam  bentuk  Qanun  sebagai  bagian dari implementasi pemberlakuaan syariah  Islam  secara  kaffah.  Penerapan syariah Islam secara kaffah merupakan impian masyarakat Aceh oleh karena itu maka perlu untuk mengesahkan
berbagai Qanun yang berkaitan dengan syariat Islam.
Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga  Keuangan  Syariah  merupaka suatu aturan daerah Aceh yang disahkan pada tahun 2018 terkait seluruh lembaga keuangan  konvensional  yang  ada  di Aceh  harus  beralih  status  menjadi lembaga keuangan yang berbasis syariah.  Qanun  ini  lahir  dalam  rangka mewujudkan ekonomi masyarakat Aceh yang adil dan sejahtera dalam naungan Syariah  Islam  maka  memerlukan  jasa lembaga  keuangan  syariah.  Dasar pembentukan  Qanun  tentang  lembaga keuangan syariah adalah sebagai berikut:
a. Bahwa  al-Quran  dan  as-Sunnah adalah  dasar  utama  agama  Islam yang membawa rahmat bagi seluruh alam  dan  telah  menjadi  keyakinan serta  pegangan  hidup  masyarakat Aceh.
b. Bahwa  dalam  rangka  pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka di Helsinki 15  Agusrus  2005,  pemerintahan Republik  Indonesia  dan  Gerakan Aceh merdeka menegaskan komitmen  untuk  menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat  bagi  semua  pihak,  dan bertekad untuk menciptakan kindisi yang kondusif sehingga Pemerintahan Aceh dapat
diwujudkan  melalui  suatu  proses demokratis  dan  adil  dalam  Negara Kesatuan Republik Indonesia.
c. Bahwa  dalam  rangka  mewujudkan ekonomi masyarakat Aceh yang adil dan sejahtera dalam naungan Syariat Islam  memerlukan  jasa  lembaga keuangan syariah.
d. Bahwa kebutuhan masyarakat Aceh terhadap lembaga keuangan syariah sebagai salah satu instrument
penting dalam pelaksanaan ekonomi syariah.
e. Bahwa  ketentuan  dalampasal  2 undang-undang  nomor  44  Tahun
1999 tentnag pernyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Pasal 125, pasal 126  tentang  Pemerintahan  Aceh, Aceh  diberi  kewenangan  untuk mengembangkan dan mengatur pelaksanaan syariah Islam.
f. Bahwa berdasarkan pasal 21 Qanun
Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentnag pokok- Pokok Syariah Islam, lembaga  keuangan  dan  transaksi syariah dilaksanakan sesuai
ketentuan  peraturan  perundang- undangan  dan  ditetapkan  dengan Qanun. g. Berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf
a  sampai  huruf  f  maka  perlu membentuk  Qanun  Aceh  Tentang Lembaga Keunagan Syariah.

## J-HES
p-ISSN: 2549-4872│e-ISSN: 2654-4970

## Lembaga Keuangan Syariah
Lembaga keuangan secara umum menurut  (Syauqoti  dan  Ghozali,  2018: 16) adalah suatu badan usaha yang aset utamanya  mengelola  aset  keuangan maupun  tagihan-tagihan  yang  dapat berupa  saham,  obligasi,  dan  pinjaman dari  pada  berbentuk  aktiva  riil  seperti bangunan,  perlengkapan  dan  bahan baku. Undang-undang Nomor 14 Tahun
1967 lebih lanjut mendefinisikan tentang Pokok-Pokok Perbankan menyatakan  yang  dimaksud  lembaga keuangan  adalah  lembaga  keuangan yang  usaha  pokoknya  memberikan kredit  dan  jasa-jasa  dalam  lalu  lintas pembayaran dan peredaran uang.
Lembaga  keuangan  ( financial Institution )  adalah  suatu  perusahaan yang  usahanya  bergerak  di  bidang  jasa keuangan. Artinya semua kegiatan yang dilakukan  berkaitan  dengan  bidang keuangan, baik itu dalam penghimpunan dana, penyaluran,
dan/atau  jasa  jasa  keuangan  lainnya (Susamto, 2010: 1). Lembaga keuangan syariah  menurut  (Ismail,  2013:  51) adalah lembaga yang bergerak dibidang keuangan  baik  itu  penghimpunan  dana
maupuun penyaluran
dilakukan berdasarkan  prinsip  syariah.  prinsip syariah  adalah  prinsip  hukum  Islam dalam  kegiatannya  berdasarkan  fatwa yang  dikeluarkan  oleh  lembaga  yang memiliki  wewenang  dalam  penetapan fatwa di bidang syariah.
Dari  pengertian  hemat  penulis lembaga keuangan adalah suatu tempat atau wadah dalam bentuk lembaga yang mempertemukan  kedua  belah  pihak (yang memiliki dana lebih, dengan yang kekurangan  dana)  dengan  kegiatan dalam  bidang  keuangan  baik  itu penghimpunan  maupun penyaluran dana atau jasa.
Dilihat  dari  segi  beroperasinya secara  garis  besar  lembaga  keuangan dapat digolongkan menjadi dua golongan  (Ismail,  2013:  17),  yaitu;
lembaga keuangan bank dan  non bank. Keduanya memiliki fungsi dan
kelembagaan yang berbeda.
1. Lembaga Keuanga Bank ( depositori )
Terbagi menjadi dua yaitu:
a. Bank Sentral ( Central Bank ) Merupakan bank milik pemerintah yang bertugas mengatur, menjaga, dan memelihara kestabilan nilai mata uang negaranya, membimbing pelaksanaan kebijakan moneter, serta mengkoordinasi,  membina,  dan
mengawasi semua perbankan.
b.  Bank Umum ( Comercial Bank ) Yaitu lembaga yang menjalankan  usaha  keuangan secara  konvensional  maupun
syariah yang kegiatan utamanya
memberikan  jasa  dalam  lalu lintas pembayaran.
2. Lembaga keuangan Non-Bank
( nondepository ) Lembaga  keuangan  non-bank menurut (Soemitra, 2009: 46) merupakan  lembaga  keuangan  yang lebih  banyak  jenisnya  dari  lembaga keuangan bank. Masing masing memiliki cirinya sendiri, secara operasional  lembaga  keuangan  non bank  dikelola  dan  diawasi  oleh Departemen Keuangan yang dijalankan oleh Bapepan LK, sedangkan pengawasan  dan  pembinaan  lembaga keuangan syariah dilakukan oleh Dewan  Syariah  Nasional  MUI  terbagi menjadi:
a. Pasar Modal ( capital market ),
b. Pasar uang ( money market ),
c. Perusahaan asuransi,
d. Dana pensiun,
e. Perusahaan modal ventura,
f. Lembaga pembiayaan,
g. Perusahaan pegadaian,
h. Lembaga keuangan syariah mikro, dan
i. BMT. Struktur sistem lembaga keuangan  di  Indonesia  selain  lembaga keuangan  umu  terdapat  juga  lembaga keuangan  syariah  yang  pada  dasarnya tidak  jauh  berbeda  dengan  lembaga keuangan  umum  atau  konvensional. Sistem  lembaga  keuangan  syariah  juga terdiri  dari  Bank  Umum  Syariah,  Unit
Usaha  Syariah,  dan  Bank  Pembiayaan
Syariah, juga terdapat lembaga keuangan non bank seperti pasar modal syariah,  pasar  uang  syariah,  asuransi syariah, dana pensiun syariah, pembiayaan  syariah  seperti  sewa  guna usaha,  perusahaan  anjak  piutang  dan lain  sebagainya,  dan  juga  lembaga keuangan  mikro  seperti  pengelolaan zakat, dan wakaf, dan BMT.

## Bank Konvensional
Tidak  ada  definisi  yang  baku untuk kata bank, setiap pakar memiliki varian  definisi  tersendiri  namun  masih dalam makna yang sama. Menurut prof G.M Verryn Stuart mendefinisikan bank adalah  suatu  badan  yang  bertujuan untuk  memuaskan  kebutuhan  kredit, baik  dengan  alat-alat  pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperolehnya  dari  orang  lain,  maupun dengan  jalan  mendengarkan  alat-alat penukar  baru  berupa  uang  giral. (Suratno,  2007:  1)  mengutip  dari  A. Abdurrahman mengatakan bahwa yang dimaksud  dengan  bank  adalah  suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan  berbagai  macam  jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan  mata  uang,  pengawasan terhadap mata uangm bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaka perusahaan- perusahaan, dan lain-lain.
Undang-undang  No.  14  Tahun 1967  Pasal  1  tentang  Pokok-Pokok Perbankan  mnyatakan  bank  adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-

## J-HES
p-ISSN: 2549-4872│e-ISSN: 2654-4970
jasa  dalam  lalu  lintas  pembayaran  dan peredaran uang.
Bank konvensional menurut (Usanti dan Somad, 2016: 3) merupakan bank  yang  kegiatan  usahanya  berjalan secara  konvensional  dan  berdasarkan jenisnya  terdiri  atas  bank  umum konvensional  dan  bangk  perkreditan rakyat.  Bank  umum  konvensional merupakan bank yang memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan  bank  perkreditan  rakyat adalah  bank  konvensional  yang  dalam kegiatannya  tidak  memberikan  jasa dalam lalu lintas pembayaran.
Wafa (2017: 259) mendefinisikan
Bank konvensional adalah jenis lembaga  keuangan  yang  memberikan jasa,  seperti  menghimpun  dana  dari masyarakat, menghimpundana dari masyarakat,  menyalurkan  dana  kepada masyarakat  dalam  bentuk  kredit,  dan memperlancar  transaksi  perdagangan dengan
menggunakan sistem
perhitungan bunga ( interest forgone ).
Sistem  operasional  dalam  bank konvensional adalah menggunakan sistem  perhitungan  bunga  kredit  atau pinjaman  ( invest  note ),  bunga  adalah imbalan  balas  jasa  yang  diterima nasabah  dari  bank  sebagai  penyimpan dan penyalur dana karena membeli atau menjual produknya, artinya bunga bank adalah  harga  yang  harus  dibayar  oleh nasabah  kepada  bank  karena  nasabah sebagai  pihak  pemiinjam  atau  debitan. Perlu diketahui bahwa tinggi rendahnya suku  bunga  dapat  dipengaruhi  oleh beberapa  faktor,  yaitu;  Likuiditas masyarakat, Ekspestasi, Inflasi,
besarnya suku bunga dalam Negeri dan Ekpektasi  perubahan  nilai  tukar  dan premi atas resiko. Bank Syariah Indonesia sebagai negara mayoritas muslim terpengaruh terhadap perkembangan  bank-bank  syariah  di negara-negara  Islam.  Dimulai  pada periode 1980-an, diskusi mengenai bank syariah  sebagai  pilar  ekonomi  Islam mulai  dilakukan.  Tokoh  yang  terlibat dalam  diskusi  tersebut  adalah  Karneen A. Perwataatmadja, M. Dawam Rahardjo,  A.M.,  Saefuddin,  M.  Amien Azis,  dan  lain-lain.  lembaga  keuangan Islam  yang  menjadi  uji  coba  saat  itu adalah Bairut Tamwil-Salman, Bandung, yang sempat tumbuh mengesankan. Di Jakarta juga dibentuk lembaga serupa dalam bentuk koperasi, yakni  Koperasi  Ridho  Gusti  (Antonio, 2001: 25).
Akan  tetapi,  bank  syariah  di Indonesia  pertama  kali  muncul  pada tahun  1992  yaitu  bank  muamalat Indonesia  (BMI).  Kemunculan  BMI  di Indonesia  terhitung  terlambat  bila dibandingkan  dengan  negara-negara muslim lainnya, namun
perkembangannya  terus  berkembang hingga saat ini. Bila pada periode 1992- 1998 hanya ada satu unit bank syariah, maka  pada  tahun  2005,  jumlah  bank syariah  di  IIndonesia  telah  bertambah menjadi  20  unit,  yaitu  3  Bank  Umum Syariah  dan  17  Unit  Usaha  Syariah. sementara itu, jumlah Bank Perkreditan Syariah  (BPRS)  hingga  akhir  tahun 2004  bertambah  menjadi  88  buah (Karim, 2013: 25).
Bank  syariah  adalah  perbankkan yang berlandaskan al-Quran dan Hadis. Bank  yang  dibawa  oleh  Islam  adalah bentuk perbankan yang memiliki prinsip  keadilan.    Bank  syariah  juga berbeda  dengan  bank  konvensional, bank  syariah  memberikan  layanan bebas bunga kepaada para nasabahnya. Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan  usaha,  serta  cara  dan  proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah memiliki dua fungsi yaitu pertama , menghimpun dana dari masyarakat  dalam  bentuk  titipan  dan investasi  dari  pihak  pemilik  dana. Kedua, sebagai penyaluran dana kepada pihak  yang  membutuhkan  dana  dalam bentuk  jual  beli  maupun  kerja  sama usaha (Ismail, 2013: 32).
Lebih  lanjut  A.  Wangsawidjaja mendefinisikan  bank  syariah  adalah bank  yang  melakukan  kegiatan  usaha perbangkan dengan prinsip dasar adalah syariah.  seperti  telah  dinyatakan  dalam UU Perbankan Syariah bahwa kegiatan usaha  yang  tidak  bertentangan  dengan prinsip syariah meliputi kegiatan usaha yang  tidak  mengandung  unsur  riba, maisir,  gharar,  haram,  dan  zalim (Wangsawidjaja,  2012:  16).  Tujuan penyaluran dana oleh perbankan syariah adalah menunjang pelaksanaan pembangunan,  meningkatkan  keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Elemen penting dalam
perbankkan syariah adalah larangan riba atau  membungakan  uang.  Allah  telah
mengharamkan  riba  dalam  al-Quran, Allah SWT berfirman (Kemenag: 66 ):
اَهُّي َ أََٰٓي ٱ َني ِذ َّ ل اوُن َما َء ا َ ل او ُ ل ُ كۡأَت ٱ ا َٰٓوَب ِ رل ا ٗ ف ََٰعۡض َ أ ٗة َ ف َع ََٰض ُّم َو ٱ او ُ قَّت ٱ َ َّ للّ ۡم ُ ك َّ ل َع َ ل َ نو ُحِلۡف ُت
Terjemahnya:
“Wahai  orang-orang  yang  beriman! Janganlan  kamu  memakan  riba dengan berlipat ganda dan
bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.” (QS. Ali Imran: 130).
Rasulillah SAW juga bersabda: ُ ناَم ث ُع َو  ٍب  ر َح  ُن ب  ُر ي َهُزَو  ِحاَّبَّصلا  ُن ب  ُدَّمَح ُم اَنَث َّد َح ن َع  ِر يَب ُّزلا وُب َ أ اَن َرَب  خ َ أ ٌم  ي َش ُه اَن َ ث َّد َح او ُ لا َ ق َة َب ي َش يِب َ أ  ُن ب َر  َن َع َ ل َ لا َ ق  ٍرِبا َج َ ل ِكآ َم َّ ل َس َو  ِه ي َ ل َع  ُ َّ للّا ى َّ ل َص ِ َّ للّا ُ لو ُس ٌءا َو َس  م ُه َ لا َ ق َو  ِه ي َد ِها َشَو ُهَبِتاَكَو ُه َ ل ِك  ؤ ُم َو اَب ِ رلا
Terjemahnya:
“dari  jabir  ra.  berkata,  ‘bahwa Rasulullah  SAW  melaknat  orang yang  memakan  riba,  orang  yang memeberikannya,  penulisnya  dan dua  saksinya,  dan  beliau  berkata, mereka  semua  adalah  sama.’”  (HR.
Muslim)
Beberapa prinsip operasional yang  dianut  oleh  sistem  perbankan syariah  menurut  (Ichsan,  2014:  45),
antara lain:
1. Pembayaran terhadap pinjaman dengan nilai uang berbeda dari nilai pinjaman  dengan  nilai  ditentukan sebelumnya tidak dipebolehkan
2. Pemberi  dana  harus  turut  berbagi keuntungan  dan  kerugian  sebagai

## J-HES
p-ISSN: 2549-4872│e-ISSN: 2654-4970
akibat  hasil  usaha  institusi  uang meminjam dana
3. Islam tidak memperbolehkan
“menhasilkan  uang  dari  uang”.
Uang  hanya  merupakan  media pertukaran  dan  bukan  komoditas
karena tidak memiliki nilai instrinsik 4. Unsur gharar (ketidakpastian, spekulasi)  tidak  diperkenankan. Kedua belak pihak harus mengetahui dengan baik hasil yang akan  mereka  peroleh  dari  sebutah
transaksi
5. Investasi  hanya  boleh  diberikan pada usaha-usaha yang tidak diharamkan  dalam  Islam.  usaha minuman  keras  misalnya  tidak boleh  didanai  oleh  perbangkan
syariah. Eksistensi Keberadaan Qanun No 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah Keberadaan  Qanun  Nomor  11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan
Syariah  berlandaskan  al-Quran  dan Sunnah.  Aqidah,  Syariah,  dan  Akhlak menjadi konsep dasar dalam
pelaksanaan lembaga keuangan syariah. Aqidah  merupakan  keyakinan  bahwa
Allah  SWT.  ada  dan  senantia  selalu mengawasi setiap aktivitas yang dilakukan  oleh  manusia  dan  seluruh
makhluk yang ada di dunia dan seisinya, sehingga  dengan  keyakinan  yang  kuat inilah  seorang  mukmin  (orang  yang beriman)  terus  berbuat  baik  untuk mendapatkan  keridhaan  Allah  dan menjauhi segala perbuatan yang buruk.
Syariah adalah ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah yang mengatur kehidupan  manusia  baik  dalam  bidang ibadah ( habluminaAllah ) maupun dalam hal muamalah ( hablumminannas ).  Sedangkan  Akhlak merupakan  perilaku  yang  keluar  dari diri  seseorang  yang  mencerminkan kepribadian  berdasarkan  Aqidah  dan Syariah sehingga terbentuklah ketaatan kepada Allah SWT.
Berdasarkan prinsip tersebut diatas  lah  yang menyebabkan  perlunya sebuah  aturan  yang  dapat  memperkuat Islam  terutama  dalam  hal  muamalah yaitu lembaga keuangan syariah. Kemudian lahirlah konsep-konsep yang merupakan turunan dari konsep Aqidah, Syariah,  dan  Akhlah  tadi  berupa pelaksanaan  dengan  mengutamakan keadilan,  kemitraan,  transparansi,  dan Universal.
Qanun  Nomor  11  tahun  2018 tentang  Lembaga  Keuangan  Syariah juga  lahir  untuk  menghapus  praktik yang dilarang dalam Islam berupa Riba, Gharar,  dan  Maisir  yang  sering  terjadi dalam  masyarakat.  Abu  Zahrah  dalam kitab Buhusu fi al-Riba mendefinisikan riba  adalah  tiap  tambahan  sebagai
imbalan  dari  masa  tertentu,  baik pinjaman  itu  untuk  konsumsi  atau eksploitasi,  artinya  baik  digunakan untuk pribadi maupun untuk dikembangkan, karena nash itu bersifat umum.  Dalam  perbankan  Riba  sering juga  diterjemahkan  dalam  bahasa inggris  “ usury ”  dengan  arti  tambahan uang atas modal yang diperoleh dengan cara yang dilarang syaria’, baik dengan jumlah  tambahan  yang  sedikit  maupun yang banyak (Chairi, 2014: 101-102).
Gharar  menurut  (Wahhab,  2019: 14) adalah sebagai bentuk transaksi atau perbuatan  yang  mengandung  unsure ketidakjelasan  dan  ketidakpastian  uang menimbulkan  potensi  adanya  pihak yang  merasa  dirugikan.  Sedangkan Maisir Menurut Yusuf Qardhawi dalam bukunya al-halal  wal-Haram  fil-Islam yang  dikutip  oleh  (Hosen,  1987:  24) adalah  setiap  permainan  yang  di campuri  dengan  judi  (taruhan)  adalah haram,  yaitu  permainan  yang  tidak sunyi  atau  lepas  dari  untung  atau  rugi (untung-untungan).
Lembaga keuangan syariah merupakan salah satu instrument penting  dalam  pelaksanaan  ekonomi syairah, sehingga dengan adanya lembaga keuangan yang berbasis syariah  mampu  mewujudkan  ekonomi masyarakat  Aceh  yang  adil  dan sejahtera. Dalam pasal 1 Qanun Nomor 11 tahun 2018 mendefinisikan Lembaga Keuangan  Syariah  yang  di  sebut  LKS
merupakan
lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, sektor keuangan syariah non perbankan dan sektor keuangan lainnya sesuai  prinsip  syariah.  Selanjutnya dalam Pasal 5 menyebutkan tujuan LKS adalah sebagai berikut:
a. Mewujudkan perekonomisan Aceh;
b. Menjadi  penggerak  dan  pendorong pertumbuhan perkonomian Aceh;
c. Menghimpul dan memberikan dukungan pendanaan serta menjalankan fungsi lembaga keuangan berdasarkan prinsip syariah;
d. Menjalankan  fungsi  sosial  lainnya termasuk memanfaatkan harta
agama  untuk  kemaslahatan  umat berdasarkan pinsip syariah;
e. Mendorong peningkatan pendapatan asli Aceh;
f. Meningkatkan akses pendanaan dan usaha bagi masyarakat;
g. Membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan
produktivitas masyarakat; dan
h. Membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.
Secara  tegas  Qanun  Nomor  11 tahun  2018  pada  pasal  6  menyebutkan hanya berlaku untuk:
p-ISSN: 2549-4872│e-ISSN: 2654-4970
a. Setiap  orang  beragama  Islam  yang bertempat  tinggal  di  Aceh  atau badan  hukum  yang  melakukan transaksi keuangan di Aceh;
b. Setiap  orang  yang  beragama  bikan
Islam  melakukan  transaksi  di  Aceh dapat  menudukan  diri  pada  Qanun ini;
c. Setiap orang beragama bukan Islam,
badan usaha dan atau badan hukum yang melakukan transaksi keuangan dengan pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten atau kota;
d. LKS  yang  menjalankan  usaha  di Aceh; dan
e. LKS  di  luar  Aceh  yang  berkantor
pusat di Aceh.
Artinya menjalankan tujuan
syariah menjadi perioritas utama dalam penegakan  Qanun  tersebut.  sehingga dalam  upaya mewujudkan agama  yang kaffah  pemerintah  Aceh  mewajibkan kepada seluruh lembaga keuangan yang ada  di  Aceh  yang  belum  beroperasi secara  syariah  agar  segera  beralil menjadi  lembaga  keuangan  syariah. dalam pasal 7 ayat 1 lembaga keuangan syariah terdiri atas 3 macam, yaitu bank syariah,  lembaga  keuangan  non-bank syariah, dan lembaga keuangan lainnya. Selanjutkan  dalam  ayat  2  menjelaskan bank syariah terbagi menjadi tiga, yaitu bank umum syairah, unit usaha syariah, dan bank pembiayaan rakyat syariah.
Ayat 3 mengenai lembaga keuangan non-bank terdiri dari asuransi syariah,  pasar  modal  syariah,  dana pensiun syariah, modal ventura syariah, pegadaian syariah, koperasi pembiayaan syariah, lembaga pembiayaan  syariah,  anjak  piutang syariah,  lembaga  keuangan  mikro syariah, teknologi financial syariah, dan lembaga  keuangan  non-bank  syariah lainnya.
Produk lembaga keuangan syariah menjadi faktor pembeda dengan lembaga keuangan konvensional. Produk  yang  ditawarkan  oleh  lembaga keuangan  syariah  adalah  produk  yang bebas  dari  bunga  ( free  interest )  dan hanya menyalurkan pembiayaan seperti bagi hasil, jual beli, sewa menyewa, jasa, dan pinjam kebaikan ( qardh hasan ).
Keberadaan  Qanun  Nomor  11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah  sangat  berpengaruh  terhadap kebutuhan masyarakat
terutama terhadap  UMKM  dalam  mengambil pembiayaan  pada  lembaga  keuangan. Dimana sebelum Qanun tersebut lembaga  keuangan  syariah  mengacu pada  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor 17/12/Bank  Indonesia  Tahun  2015 Tentang pemberian kredit UMKM yang mengamanatkan 20 persen harus disalurkan  dari  pembiayaan  terhadap UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah).  Sementara  dengan  adanya Qanun tersebut maka makin besar rasio
pembiayaan  yang  harus  tersalurkan terhadap  UMKM.  Seperti  dalam  pasal 14 ayat 4, sebagai berikut:
a. Minimal  30  persen  paling  lambat tahun 2020;
b. Minimal  40  persen  paling  lambat
tahun 2022.
Adanya  target  tersebut  membuat lembaga  keuangan  syariah  lebih  dapat membantu  perekonomian  masyarakat secara  khususnya  dan  perekonomia daerah selara umum. Pembiayaan yang
disalurkan mengutamakan
akad berbasis  bagi  hasil  dan memperhatikan kemampuan  dan  kebutuhan  nasabah. Kemampuan  nasabah  terdapat  dalam pasal 14 ayat 6, sebagai berikut:
a. Pengajuan  pembiayaan  dari  calon nasabah  yang  didasarkan  kepada kebutuhan;
b. Prospek bisnis atau usaha dari calon nasabah  yang  memenuhi  kriteria kelayakan  pembiayaan  perbankan;
dan
c. Besarnya  total  kewajiban  angsuran nasabah  paling  banyak  1/3  (satu pertiga) dari pendapatan resmi.
Akad  yang  berbasis  bagi  hasil dijelaskan dalam ayat 7, sebagai berikut:
a. Tahun 2020 paling sedikit 10 persen;
b. Tahun 2022 paling sedikit 20 persen; dan
c. Tahun 2024 paling sedikit 40 persen.
Qanun tentang lembaga keuangan
syariah juga memperkuat dalam perlindungan terhadap nasabah. Diantaranya  dalam  pasal  55  bahwa lembaga keuangan syariah harus menyediakan  informasi  yang  terbuka seperti hak dan persyaratannya, produk dan persyaratannya, mekanisme pembiayaan dan manajemen resiko, dan termasuk informasi penguasaan jaminan atau agunan dan eksekusinya.

## KESIMPULAN
Kebijakan  UU  No.  18  Tahun 2001  tentang  Provinsi  Nanggoe  Aceh Darussalam  (NAD)  yang  mengatur lebih  jauh  otonomi  khusus  bagi  NAD melahirkan  Qanun  Nomor  11  Tahun 2018  tentang  Lembaga  Keuangan Syariah.  Qanun  No.  11  Tahun  2018 tentang  Lembaga  Keuangan  Syariah merupaka  suatu  aturan  daerah  Aceh yang  disahkan  pada  tahun  2018  terkait seluruh lembaga keuangan konvensional  yang  ada  di  Aceh  harus beralih status menjadi lembaga
keuangan yang berbasis syariah. Qanun ini  lahir  dalam  rangka  mewujudkan ekonomi  masyarakat  Aceh  yang  adil dan  sejahtera  dalam  naungan  Syariah Islam  maka  memerlukan  jasa  lembaga keuangan syariah.
Terdapat beberapa point penting dalam  pembentukan  Qanun  No.  11
Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah. pertama, pembentukan Qanun berdasarkan tujuan menjalankan  perintah  Allah  dalam

## J-HES
p-ISSN: 2549-4872│e-ISSN: 2654-4970
menjalankan  perekonomi  yang  sesuai dengan  aturan  yang  terdapat  dalam  al- Quran  dan  Hadis.  al-Quran  dan  Hadis sangat  melarang  perbuatan  yang  dapat menzalimi  setiap  orang  diantaranya seperti  praktik  riba,  gharar,  dan  maisir dalam  dunia  perekonomian  sekarang. Oleh  karena  itu  dengan  adanya  Qanun tersebut  diharapkan  dapat  menghapus praktik  tersebut  hingga  lahir  sistem perekonomian yang adil dan sejahtera.
Kedua, memberikan dampak positif terdapat peningkatan perekonomian daerah khususnya dalam
bidang  UMKM  (Usaha  Mikro  Kecil Menengah) dimana dalam pasal 14 ayat 4,  pemberdayaan  harus  mencapai Minimal 30 persen paling lambat tahun 2020,  dan  Minimal  40  persen  pada tahun 2022. Ketiga, adanya Qanun No. 11  Tahun  2018  dapat  meningkatkan perlindungan  hukum  bagi  nasabah, dimana  selain  Undang-Undang  No  21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah,
Qanun menjadi penguat dalam perlindungan  bagi  kedua  belah  pihak,
terutama nasabah.

## DAFTAR PUSTAKA
A.  Wangsawidjaja  Z.  (2012). Pembiayaan  Bank  Syariah .  Jakarta:  PT.  Gramedia Pustaka Utama .
Andri, S. (2009). Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta: Kencana .
Antonio,  M.  S.  I.  (2001). Bank  Syariah:  Dari  Teori  Ke  Praktik .  Depok:  Gema Insani.
Chairi, W. (2014). Riba dalam Perspektif Islam dan Sejarah, Jurnal Iqtishadia . 1.
(1), 101-102.
Hosen,  I.  (1987). Apakah  judi  itu? .  Lembaga  Kajian  Ilmiah  Institute  Ilmu  Al- Qurʼan.
Ichsan, D. N. (2014). Perbankan Umun dan Syari’ah. Banten: Universitas Terbuka . Ismail. (2013). Perbankan Syariah . Jakarta: Kencana.
Kamarusdiana,  K.  (2016).  Qânûn  Jinâyat  Aceh  dalam  Perspektif  Negara  Hukum Indonesia. AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah , 16 (2), 151-162.
Karim,  A.  A.  (2013). Bank  Islam:  Analisis  Fiqh  dan  Keuangan. Jakarta:  PT RajaGrafindo Persada.
Kemenag. (2019). Quran Asy-Syifa. Bandung: Sygma Examedia Arkanleema.
Manan, H. T. A. (2018). Mahkamah syar'iyah Aceh dalam politik hukum nasional . Kencana. Jakarta: Kencana.
Pospos,  A.  F.  (2015).  Fenomena  Ekonomi  Islam  di  Tanah  Rencong. Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam , 1 (2), 124-136.
Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah
Ridwan,  R.  (2014).  Positivisasi  Hukum  Pidana  Islam  (Analisis  atas  Qanun  No: 14/2003  tentang  Khalwat/Mesum  Provinsi  Nangroe  Aceh  Darussalam). Al- Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam , 8 (2), 281-294.
Susamto, B. (2010). Aspek hukum lembaga keuangan syariah . Yogyakarta: Graha Ilmu.
Syauqoti, R., & Ghozali, M. (2018). Analisis sistem lembaga keuangan syariah Dan lembaga keuangan konvensional. IQTISHODUNA , 14, (1), 15-30.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
Usanti, T. P., & Shomad, A. (2017). Hukum Perbankan . Jakarta: Kencana.
Wafa,  M.  A.  (2017).  Hukum  Perbankan  dalam  Sistem  Operasional  Bank Konvensional  dan  Bank  Syariah. Kordinat:  Jurnal  Komunikasi  antar Perguruan Tinggi Agama Islam , 16 (2), 257-270.