## IMPLEMENTASI  KEBIJAKAN PENGHAPUSAN JABATAN ESELON III DAN IV KE DALAM PENYETARAAN JABATAN FUNGSIONAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM

## Siti Mastoah
Universitas Nasional Jakarta Selatan, Indonesia Email: mastoahsiti22@gmail.com *Correspondence
INFO ARTIKEL ABSTRAK Diterima  : 23-05-2023 Direvisi : 28-05-2023 Disetujui  : 29-05-2023
Artikel  ini  bertujuan  untuk  mengeksplorasi  penyederhanaanibirokrasi di  berbagai  instansi  pemerintahidalam  bentuk  alih  pegawai  dalam jabatan struktural ke jabatan fungsional dimana guna meningkatkaniprofesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN), PemerintahiIndonesia  telah    menghapus  pejabat  eselon  III  dan  IV  dan dialihkan  melalui  program  penyetaraan  jabatan  fungsional.  Tulisan iniimenggunakan  metodeiyuridis  empirisiyang  mendasarkanipada teoriihukum.  Lawias  a  tooliof  sosial  engineeringiyang  dicetuskanioleh Roscoe  Pound,  dikaitkan  antara  kebijakan  pemerintah  dengan  teori Mochtar Kusumaatmadja bahwa kegiatan penyederhanaan birokrasi ini sebagaiisarana pembaharuaniyang bisaidiartikan hukum dapat digunakanioleh pemerintahiuntuk mengubahikonsep-konsep sosialiyang  lama  mengakar  di  masyarakat  menjadi  konsep  baru  yang lebih teratur dan lebih berkepastianidalam usahaimencapai tujuannya.Meskipun  dalam  pelaksanannya    pelaksanaannya  belum sepenuhnya  memenuhi  asas-asas  dalam  Undang-Undang  Administrasi Pemerintahan salah satunya belum terpenuhinya asas kepastian hukum dan  asas  kecermatan,  Dengan  terbitnya  beragam  regulasi,  juklak  dan juknis  dalam  Penyetaraan  jabatan  struktural  ke  jabatan  fungsional belum  memenuhi  Teori  Efektifitas  Hukum  sehubungan  peraturan  – peraturan yang telah diterbitkan yang berubah-ubah dalam waktu yang berdekatan atau bahkan menganulir peraturan yang telah ada.

## ABSTRACT
Thisiarticle  aimsito  explore  the  simplification  of  the  bureaucracy  in various  government  agencies  in  theiform  of  transferring  employees  in structural  positions  to  functional  positions  where  iniorder  to increaseithe  professionalismiof  theiState  Civil  Apparatus  (ASN), theiGovernment  ofiIndonesia has  removed  echelon  III  and IV  officials and  transferred  them  through  a  functional  equalization  program.  This paper usesian empiricalijuridical method that is basedion legalitheory. Lawias  a  tooliof  socialiengineering  initiated  by  Roscoe  Pound,  is linked  between  government  policies  and  Mochtar  Kusumaatmadja's theory  that  this  bureaucratic  simplification  activity  is  aimeans ofirenewal  which  can  be  interpreted  as  law  can  be  used  by  the government  toichange  socialiconcepts  that  have  long  been  rootediin society  intoinew  concepts.  new  regulations  thatiare  more  organized and  more  certain  in  their  efforts  to  achieve  their  goals.  Although  in practice the implementation has not fully complied with the principles in the Government Administration Law, one of which has not been the fulfillment  ofithe  principleiof  legal  certainty  and  theiprinciple  of accuracy.  structural  to  functional  positions  have  not  fulfilled  the Theory of Legal Effectiveness in relation to regulations that have been issue. Kata kunci : penyetaraan jabatan;  jabatan  fungsional; asas hukum.
Keywords: equalization of positions; functional; principle of law.
Attribution-ShareAlike 4.0 International

## Pendahuluan
Program  nawacita  Presiden  Joko  Widodo  dalam  rencanai  pembangunan  Jangkai Menengah  Nasional  (RPJMN)  2020-2024  Pembangunan  danimerupakan  Rencanai Pembangunan  Jangkai  Menengah  Nasional  (RPJMN)  tahapike-4  dari  rencanai Pembangunan  Jangka  Panjang  Nasional  (RPJPN)  2005-2025.  Salah  satu  rencana Peningkatan  Jangkai  Menengah  Publik  Tahun  2020-2024  adalah  visi  yang  bertujuan untuk menumbuhkan SDM yang lebih baik, melalui area publik dan penguatan dari area non publik untuk mewujudkan SDM yang serius secara universal (Setiawan, Sururama, & Nurdin, 2022).
Dalam  beberapa  kesempatan  Presiden  Jokowi  selalu  mengutarakan  kalimat  di dalam pidatonya bahwa sistem pemerintahan saat ini di Indonesia harus dipangkas, hal itu  jika  kita  telaah  program  hingga  roadmap  kedua,  grand  design  reformasi  birokrasi telah dijalankan dan banyak hal yang telah dicapai, akan tetapi seperti disinggung diatas adanya  indikator  tidak  tercapainya  pemberdayaan  sektor  publik  dengan  SDM  yang mencerminkan  kapabilitas  pelaksanaan  reformasi  sistem  pemerintahan  Indonesia dimana  di  beberapa  program  pencapaiannya  masih  terdapat  beberapa  sisi  yang menunjukkan  adanya  permasalahan  pelayanan  publik,  kelembagaan,  profesionalisme SDM aparatur, tatailaksana dan etikaidalam budaya organisasi (Nalien, 2021). Bertolak dari hal tersebut,  guna terbentuknya birokrasi  yang sederhana, dan tepat sasaran, cepat dan  sigap  dalam  memberikan  pelayanan  publik  yang  terbaik  bagi  masyarakat,  maka Pemerintah  dalam  hal  ini  mengharuskan  Kementrian/Lembaga/Pemerintah  Daearah untuk  segera  melakukan  penyesuaian  menyederhanaan  struktur  organisasi  masing- masing (Chairiah, Ariski, Nugroho, & Suhariyanto, 2020).
Untuk  kementerian,  lembagainegara,  dan  pemerintahidaerah,  kebijakan  ini  akan berlaku  efektif  pada  Desember  2020.  Untuk  menciptakan  organisasi  pemerintah  yang lebih  kompeten,  akuntabel,  dan  dinamis,  maka  penyederhanaan  jabatan  struktural dilakukan. Terbitnya Surat Edaran Nomor 393 Tahun 2019 berjudul “Langkah-Langkah Strategis dan Konkrit Penyederhanaan Birokrasi” semakin menguatkan kebijakan ini .
Maka  dari  itu  salah  satu  bentuk  penyerderhanaan  yang  dilakukan  adalah penyetaraan  jabatan  dengan  menghapuskan  beberapa  jabatan  struktural  Eselon  III  dan IV  yangibertujuan  untukimenciptakan  birokrasi  yang  lebih  dinamis  dan  professional. Mengapa  penghapusanijabatan  Eselon  III  dan  IV  ini  menjadi  keputusan  pemerintah tentu  beralasan  bahwa  banyakitugas  dilingkungan  kementerian,  lembaga,  dan pemerintahidaerah  yang  sebenarnya  dapat  dikerjakan  1  (satu)  orang  tetapi  justru dikerjakan lebih dari 1 (satu) orang, hal inilah yang menjadi tujuan penghapusan, yang diharapkan dapat memangkas biaya-biaya yang tidak diperlukan dan menyederhanakan birokrasi  pemerintahan  dalam  upaya  membuat  pemerintahan  lebih  efisien  dan mempercepat  pengambilan  keputusan  untuk  meningkatkan  pelayanan  publik.  Jumlah posisi  administratif  yang  dibutuhkan  dapat  dikurangi  sedangkan  pengetahuan,
keterampilan, dan pengalaman  yang dibutuhkan  dalam manajemen sektor publik dapat ditingkatkan dengan mengikuti kemajuan teknologi (Rohman & Rismana, 2021).
Dalam  upaya  penghapusan  jabatan  Eselon  III  dan  IV  ini  juga  pemerintah  telah menyiapkan  pengganti  sebagai  kompensasi  pengalihan  jabatan  bagi  pegawai  yang menduduki  jabatan-jabatan  tersebut  untuk  memindahkan  fokus  pegawai  dariiposisi jabataniadministrasiiatauiyang  lebih  dikenalidengan  jabatan  struktural  ke  posisi jabatanifungsional, upaya tersebut di antaranya menambah 200 unit pos rumpun jabatan termasuk  di  dalamnya  adalah  analis-analisis  (jabatan,  pegawai,  keuangan,  dan  auditor dll)  (Hermawan,  Kawuriyan,  &  Ernawati,  2023).  Dengan  terbitnya  Peraturan  Menteri PendayagunaaniAparatur  Negaraidan  ReformasiiBirokrasi  Nomor  28  Tahun  2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasiike dalam Jabatan Fungsional merupakanitindak  lanjutisalah  satu  dari  apaiyang  menjadi  visi  pembangunan  diatas, sejalan  dengan  diterbitkannya  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  17 Tahun  2020  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  11  Tahun  2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Ramadani & Sofyaningrum, 2020).
Maka  Pemerintah  menerbitkan  Permen  PAN  RB  Nomor  17  Tahun  2021  tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional yang mencabut Permen PANRB  Nomori28  Tahun  2019.  Dampak  pemberlakuan  Permen  PAN  RB  Nomor  17 Tahun  2021  inilah  yang  berimbas  terhadap  system  dan  mekanisme  kerja  birokrasi  di berbagai  instansi  pemerintah,  salah  satunya  adalah  kewajiban  pengangkatan danipelantikan  penyetaraanike  dalam  jabatan  fungsional  dilaksanakan  paling  lambat tanggal 31 Desember 2021 (Abdullah, 2023). Bahkan di beberapa kementerian/lembaga per 1 Januari 2020 para ASN yang menjabat sebagai eselon  III dan  IV sudah otomatis menjabat nama jabatan baru sebagai jabatan fungsional.
Berbagai  kebijakan  yang  diambil  pemerintah  tentu  mempunyai  tujuan  dan berperan  penting  dalam  suatu  masyarakat,  baik  masyarkat  dalam  hal  ini  ASN  atau masyarakat  pada  umumnya  demiimencapaiikeadilan,  kepastianihukum,  ketertiban, kemanfaatan. Perubahan ini yang dalamihubungannya dengan sektor hukum merupakan bagian  dari  disiplin  ilmu  Sosiologi  Hukum.  Bagaimana  tidak  diaktakan  demikian Karena  terdapat  beberapa  Hubungan  antara  perubahan  sosial  yang  berdampak  pada perubahan sektor hukumidemikian pula sebaliknyaiperubahan hukumijuga berpengaruhiterhadap  suatu  perubahanisosial,  hal  ini  sejalanidengan  salahisatu fungsiihukum  sebagai  sarana  perubahan  sosial  atau  sarana  rekayasa  masyarakat (socialiengineering)  .  Dalam  artikel  ini  akan  dibahas  bagaimana  kebijakan  pemerintah tentang  penghapusan  pejabat  Eselon  III  dan  IV  dalam  perspektifiteori  hukum  dari Roscoe  Pound  Lawias  a  tooliof  socialiengineering  dan  mengkolaborasikan  dengan konsep  hukum  sebagai  sarana  pembaharuan  masyarakat  sebagai    teori  hukum  dari Mochtar Kusumaatmadja. Secara singkat juga akan dibahas tentang dampak sosial yang ditimbulkanisebagai  akibatidari  penghapusan  pejabat  Eselon  III  daniIV  disetarakan  ke penyetaraan jabatan fungsional oleh pemerintah.

## Metode Penelitian
Dalam  penulisan  ini  menggunakanimetode  yuridisiempiris  yang  mendasarkan padaiteori  hukum,  perundangan  yang  berlaku  serta  beberapa  literature  yang disandingkan  dengan  mengamati  keadaan  di  lapangan.  Penelitian  yang  mencakup identifikasi  dan  efektivitas  dalam  penulisan  ini  merupakan  bentuk  penelitian  hukum empirisidengan spesifikasi deskriptif analitis yang secara menyeluruh berkaitan dengan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan  teori-teori  hukum  untuk  sekiranya sejalan,  guna  mendukung  penyelesaian  permasalahan.  Tulisan  ini  juga  akan menganalisis  beberapa  pertanyaan  dan  permasalahan  yang  timbul  dengan  pendekatan teoretik,  khususnya  dari  perspektif  hukum  administrasi.  Diharapkan  denganiadanya gambaran  atas  permasalahan  yang  timbul  tersebutidapat  diambil  suatuikebijakan yangitepat  dalamipengelolaan  danipengaturan  masalah  kepegawaian  khususnya mengenai  penghapusan  jabatanieselon  III  dan  IV  ke  penyetaraan  jabatan  fungsional  di lingkungan  instansi  Pemerintahan,  yang  bertumpu  pada  dasar-dasar  teoritikiyang dapatidipertanggungjawabkan  secaraiilmiah.  Basis  ilmu  hukum  normatif  yang digunakan disini adalah keterkaitan antara norma yang hidup dalam masyarakat sebagai bentuk  dari  adanya  reaksi  atas  perubahan  sosial  meskipun  secara  organisatoris  hanya dalam  lingkup  instansi  pemerintah.  Data  sekunder  yang  digunakaniadalah  dataiberupa peraturan  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2014  Tentang  Aparatur  Sipil  Negara daniPeraturan  PemerintahiNomor  11iTahun  2017  tentang  Manajemen  Pegawai  Negeri Sipil  serta  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  17iTahun  2020itentang PerubahaniAtas  PeraturaniPemerintah  Nomori11  Tahuni2017  tentang  Manajemen Pegawai  Negeri  Sipil.  Selain  itu  juga  ada  Peraturan  Men  PAN  RB  Nomor  17  Tahun 2021  tentang  Penyetaraani  abatan  Administrasi  ke  dalam  Jabatan  Fungsional  yang mencabut  Permen  PANRB  Nomor  28  Tahun  2019.  Referensi  lain  yang  diambil  dari pengamatan  lapangan  sebagai  bahan  kajian  disamping  literature  lain  yang  relevan, jurnal dan makalah serta sumber dari internet.

## Hasil dan Pembahasan
Perubahan regulasi  di  Indonesia diarahkan untuk  mengakui  kekuasaan mayoritas pemerintah  dan  mempercepat  pengakuan  bantuan  individu  pemerintah  yang  sangat penting untuk perubahan luas di bidang keuangan, politik, hukum, dan ketat dan sosial- sosial.  Selain mendapatkan sistem berbasis suara dan mendukung ekonomi, perubahan juga mengarah pada pengakuan administrasi yang hebat (Adnan, 2018).
ASN  atau  aparatur  sipil  negara  yang  merupakan  bagian  dari  pemerintah  sebagai PNS,  merupakan  alat  negara  dimana  apabila  dikaji  secara  kedudukan  hukumnya (rechtspositie)  PNS  tersebut  dariiperspektif  hukum,  khususnyaihukum  tatainegara danihukum  administrasi  negara  mengandung  pengertian  bahwa  menurut  Logemann (1954:104)  di  dalam  hubungan  hukum  (rechtsbetrekking)  PNS  dengan  negaraiatau pemerintahiitu  ditandaiidengan  adanya  hubungan  dinas  publik  (de  open  bareid enstbetrekking), yaitu; “waariemand zichiverbindt omizich de aanstell ingin ambtenivan eenimin  ofimeer  bepaldeisort  teilaten  welgevallen  tegenoveribezoldiging  eniverdure persoonlijkeivoordelen,” (di mana seseorang mengikatkanidirinya terhadapipenunjukan padaisuatu  atauibeberapa  jenisijabatan  tertentuiyang  kepadanya  diberikan  gaji  dan
keuntunganipribadi  lainnya).  Hubungan  hukum  yang  dimaksud  adalah  hubungan kedinasan  yang  bersifat  publik,  artinya  bahwa  sejakiseseorang  mendapatkanisurat keputusan (beschikking) pengangkatan dari pejabat yang berwenang dan berakhir ketika seseorang tersebut diberhentikan atau telah berakhir masa kerjanya, maka ada hubungan atau ikatan monoloyalitas PNS terhadap pemerintah. Hal ini menimbulkan konsekuensi yuridis yang menurut Muchsan (1988:10) apapun yang akan timbul sebagai akibat dari adanya  ikatan  hubungan  monoloyalitas  tersebut  secara  public  mengandung  pengertian bahwa  PNS  mempunyai  kewajiban  mutlak  untuk  mematuhi  dan  tunduk  pada pengangkatan  dalam  suatu  atau  beberapa  macam  jabatan  tertentu.  Bahkan  di  awal pengangkatan  sebagai  PNS  terikat  dengan  beberapa  ketentuan  yang  diantaranya  tidak boleh  menolak  pengangkatan  dalam  suatu  jabatan  yang  telah  ditentukan  oleh pemerintah  seperti  yang  tertuang  dalam  surat  keputusan.  Demikian  pula  dalam  hal  ini adalah hak dan wewenang pemerintah yang secara sepihak (eenzijdig) mengangkatiseseorang  dalam  jabatan  yang  ditentukan.  Di  dalam  ketentuan  berikutnya pula  menurut  (Susilawati,  2021)  bahwa  hubungan  dinas  publik  ini  timbul  dan berakhirnya  tidak  tergantung  pada  suatu  pengangkatan  atau  suatu  pemberhentian  dari suatu jabatan tertentu, hal ini dapat kita lihat adanya beberapa ketentuan dalam hukum kepegawaian  bahwa  PNS  yang  diberhentikan  sementara  karena  ada  perkara  dalam bidang  kepegawaian  dengan  mendapat  uang  tunggu  (wachtgeld),  dan  konsekwensi- konsekwensi lainnya.
Penyederhanaan  birokrasi  yang  salah  satunya  penghapusan  eselon  III  dan  IV bahkan  di  instansi  pemerintah  daerah,  ada  kategori  Eselon  V  yang  otomatis  juga dihapuskan  dan  dilakukan  penyetaraan  jabatan  ke  jabatan  fungsional,  dengan  deadline waktu  pelantikan  yang  memang  sudah  menjadi  keputusan  pemerintah,  sesuai  dengan kewajibannya untuk taat kepada pemerintah, maka apapun jabatan fungsional yang baru yang  dilekatkan  pada  status  PNS  nya  harus  diterima,  meskipun  di  lapangan  banyak terjadi  ketidaksesuaian  antara  jabatan  eselon  yang  dipangku  nya  dulu  jauh  berbeda dengan  jabatan  fungsional  yang  disandangnya  saat  ini,  walaupun  sebelumnya  telah didengungkan dan dibuat mapping penyesuaian jabatan fungsional berdasarkan skill dan kompetensi  yang  dimiliki  tanpa  menghilangkan  hak  nya  terdahulu  sebagai  pejabat dengan  memberinya  kompensasi.    Kesiapan  instansi  untuk  melaksanakan penyederhanaan  birokrasi  tentulah  sangat  beragam,  apalagi  untuk  tingkat  daerah. Dampak  dari  adanya  penyetaraan  jabatan  tersebut  tentunya  menyisakan  permasalah yang  sampai  saat  ini  berbagai  regulasi  pendamping,  regulasi  berupa  juklak  dan  juknis bertebaran  menyesuakan  dengan  permasalahan  yang  timbul  akibat  dari  penyetaraan jabatan.
Berdasarkan  data  dari  Menpan  RB  pada  tahun  2019,  penyederhanaan  birokrasi menjadi  dua  level  eselon  dilaksanakan  melalui  pengalihan  Jabatan  Administrator (eselon  III),  Pengawas  (eselon  IV),  dan  Pelaksana  (eselon  V)  menjadi  jabatan Fungsional pada seluruh instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, yaitu pusat (34 kementerian,  7  sekretariat  lembaga  negara,  93  sekretariat  lembaga  non-struktural,  29 lembaga pemerintah nonkementerian, dan 2 lembaga penyiaran publik) dan daerah (34 pemerintah  provinsi  dan  514  pemerintah  kota  dan  kabupaten).    Proses  penyetaraan
jabatan  hingga  saat  ini  di  Tahun  2023  dengan  terbitnya  beberapa  peraturan  yang  baru masih menyisakan adanya beberapa pejabat fungsional dilantik pada jabatan yang tidak sesuai  kompetensi  dan latar belakang  pendidikan. Beberapa peraturan  yang diterbitkan Permen PAN RB dan  BKN  yang mengganti nomenklatur Jabatan  Fungsional Tertentu yang  beragam  menyebabkan  beberapa  personil  dilantik  pada  jabatan  yang  sudah  tidak ada  dan  tidak  sesuai.  Kebijakan  penghapusan  eselon  ini  dan  dialihkan  melalui penyetaraan  jabatan  fungsional  ini  memaksa  Pemerintah  serta  merta  menerbitkan regulasi  terkait  penggantian  nomenklatur  jabatan  fungsional,  sampai  saat  ini  regulasi bertebaran  terbit  untuk  mengantisipasi  dan  mengatasi  masalah-masalah  yang  timbul akibat penyetaraan jabatan ini.
Selain itu bukan suatu hal yang mudah mengubah suatu kondisi dari zona nyaman Pejabat Struktural  yang semula naik pangkat dan jabatan otomatis tidak ada kewajiban mengumpulkan  angka  kredit  beralih  menjadi  Pejabat  Fungsional  yang  memerlukan waktu  yang  lama  untuk  beradaptasi  dengan  kewajiban  naik  pangkat  dan  jabatan  harus mengumpulkan  angka  kredit  terlebih  dahulu.  Untuk  menghadapi  situasi  seperti  ini, regulasi  baru  bermunculan  untuk  mengakomodir  berbagai  permasalahan  yang  timbul. Di  dalam  pelaksanaan  penyetaraan  jabatan  masih  banyak  terdapat  pejabat  yang disetarakan  tidak  sesuai  latar  belakang  pendidikannya.sehingga  menghambat  karir sebagai  pejabat  fungsional.  Pemerintah  pun  terus  menyesuaikan  regulasi  yang  ada dengan  menawarkan  sesuai  prosedur  yangidiatur  dalam  Petunjuk  pelaksanaan  dan petunjuk  teknis  secara  kepegawaian  bagi  pejabat  fungsional  hasil  penyetaraan  yang tidak sesuai latar belakang pendidikan untuk beralih ke jabatan fungsional  yang sesuai latar  belakang  pendidikannya.  Jabatan  Fungsional  dipilih  berdasarkan  passion sedangkan jabatan struktural adalah amanah/instruksi pimpinan. Beban seorang Pejabat Fungsional  hasil  penyetaraan  jabatan  bertambah  setelah  mendapatkan  SK  selaku Koordinator/Sub Koordinator. Kebijakan penunjukan Koordinator dan Sub Koordinator terkesan hanya merubah istilah dari birokrasi yang sebelumnya. Bahwa Koordinator dan Sub  koordinator  merupakan  fungsi  tambahan  yang  diberikan  bagi  pejabat  struktural eselon III dan eselon IV (pejabat administrasi) yang terdampak penyetaraan dari pejabat administrasi  setelah  dilakukan  penyederhanaan  birokrasi.  Pemberian  fungsi  tambahan tersebut  untuk  memastikan  bahwa  hak  hak  keuangan  dan  fasilitas  yang  diterima  bagi pejabatiadministrasi  yang  terdampak  penyederhanaan  birokrasi  tidak  berkurang. Menyikapi  hal  tersebut  selanjutnya  dengan  ditetapkannya  Permen  PANRB  7/2022, ketentuan mengenai peran koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Peraturan Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi  Nomor  1  Tahun 2021  tentang  Penyetaraan  Jabatan  Administrasi  keidalam  JabataniFungsional, dicabutidan  dinyatakan  tidak  berlaku.  Hal  tersebut  dilakukan  agar  tidak  muncul paradigma  bahwa  tambahan  fungsi  koordinasi/sub  koordinasi  seolah  olah  hanya menggantikan  jabatan  administrasi  tersebut.  Selanjutnya  di  dalam  Peraturan  Menteri PANRB  Nomor  7  Tahun  2022  tersebut  diatur  mekanisme  kerja  baru  yaitu  dengan adanya Tim Kerja. Tim kerja terdiri atas Ketua dan Anggota. Ketua Tim Kerja berasal dari  unit  organisasi  pemilik  kinerja.  Sedangkan  anggota  dapat  dipilih  dari  unit organisasi internal maupun eksternal sesuai kebutuhan pemetaan JF yang diperlukan.
Mengenai  penyempurnaan  organisasi  ini  ditinjau  dari  peraturan  perundang- undangan  negara,  di  mana  Peraturan  Tata  Kelola  Negara  berkepribadian  sebagai peraturan  umum  sebagai  ciri  peraturan  yang  disakralkan,  yang  rinciannya  mengenai bagian  kekuasaan  negara.  Agar  pemerintah  dapat  melakukan  perbuatan  hukum  tata usaha  negara  yang  diinginkan,  selalu  mengusahakan  peran  serta  masyarakat  dalam melaksanakan  kewajiban  yang  ditentukan  dalam  undang-undang  ketika  menegakkan norma-norma  hukum  tata  negara  itu  sendiri.  Dalam  hal  ini,  ketika  undang-undang menentukan  pemindahan  ke  pemerataan  jabatan  dan  pemberhentian  pejabat  di  eselon atas,  semua  aturan  yang  mengatur  pemindahan  jabatan  ini  harus  diikuti.  Pelaksanaan standar  peraturan  otoritatif  Negara  sering  membutuhkan  investasi  penduduk  dan aktivitas  posisi  pemerintah  untuk  melakukan  kegiatan  Peraturan  Manajerial  Negara tersebut. Hukum Tata Negara telah mempengaruhi perkembangan Hukum Tata Negara baik  dalam  ranah  umum  (Hukum  Tata  Usaha  Negara  umum)  yang  memiliki  fungsi pemerintahan,  maupun  ranah  khusus/sektoral  (Hukum  Tata  Usaha  Negara  sektoral) yang  memiliki  fungsi  kontrol.  Fungsi  utama  hukum  administrasi  negara  adalah  untuk memungkinkan  pemerintah  melaksanakan  tugasnya.  Guna  mendukung  pelaksanaan fungsi  pemerintahan  secara  maka  dilakukan  penyediaan  sarana-sarana  pemerintahan yang efektif. Sedangkan hukum administrasi Negara juga memiliki fungsi pengendalian, lebih  kepada  agaripelaksanaan  tugas-tugasipemerintahan  olehipemerintah  selalu sesuaiidengan peraturaniperundang-undangan.
Mengamati  banyaknya  regulasi  terkait  penyederhanaan  birokrasi  melalui penghapusan  pejabat  eselon  ke  penyetaraan  jabatan  fungsional,  jika  ditelaah  menurut UU Administrasi Pemerintahan, yangiterdiri dari 8 (delapan) asas,yaitu antara lain :
1. Dalam  suatu  negara  hukum,  asas  kepastian  hukum  mengutamakan  kepatutan, keteguhan,  dan  keadilan  dari  setiap  kebijakan  pemerintah  sebagai  landasan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Manfaat yang harus seimbang adalah manfaat asas manfaat.
3. Asas  ketidakberpihakan  menuntut  badan  dan/atau  pejabat  pemerintah  untuk mempertimbangkan  kepentingan  semua  pihak  dalam  membuat  dan  melaksanakan keputusan dan/atau tindakan tanpa diskriminasi.
4. Asas  yang  dikenal  dengan  “Asas  Ketelitian”  menyatakan  bahwa  suatu  keputusan atau  tindakan  harus  didukung  dengan  informasi  dan  dokumen  yang  lengkap  agar sah  secara  hukum.  Ini  berarti  bahwa  keputusan  atau  tindakan  yang  relevan  harus dipersiapkanidengan cermatisebelum dibuatiatau dilakukan.
5. Setiap  Instansi  dan/atau  Pejabat  Pemerintah  wajib  berdasarkan  Asas  Tidak Menyalahgunakan  Kewenangan  untuk  tidak  menggunakan  kewenangannya  untuk keuntungan  pribadi  atau  kepentingan  lain  yang  tidak  sesuai  dengan  tujuan pemberianikewenangan  tersebut,  tidakimelampaui,  tidakimenyalahgunakan,  atau untuk tidakimencampuradukkan otoritas.
6. Asas  keterbukaan  menjamin  terjaganya  hak-hak  pribadi,  golongan,  danirahasia negara dengan tetap memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengakses dan  memperoleh  informasi  yang  akurat,  jujur,  dan  diskriminatif  dalam penyelenggaraan pemerintahan.
7. Asas  aspiratif,  akomodatif,  selektif,  dan  tidak  diskriminatif  dari  asas  kepentingan umum yang mengutamakan kesejahteraan dan kemaslahatan umum.
8. Asas  memberikan  pelayanan  tepat  waktu  sesuai  dengan  standar  pelayanan  dan peraturan perundang-undangan, serta proseduridan biaya yang jelas dikenal dengan asas pelayananiyang baik.
Dari  keseluruhan  asas  diatas,  penyederhanaan  birokrasi  ini  dengan  adanya penghapusan  Eselon  III  dan  IV  ke  penyetaraan  jabatan  fungsional,  belum  secara keseluruhan  memenuhi  asas  yang  terkandung  di  dalam  UUAPB,  hal  ini  disebabkan karena para mantan pejabat Eselon III dan IV yang semula merupakan jabatan struktural masih  terdapat  adanya  ketidaktercapaian  asas  kepastian  hukum  dimana  regulasi  yang terbit  belum  mengakomodir  jabatan  fungsional  yang  sesuai  kebutuhan.  Dan  peraturan yang  terbit  mencabut  serta  mengganti  aturan-aturan  sebelumnya  yang  baru  saja diterbitkan  mencirikan  tidak  adanya  asas  kecermatan,  karena  di  dalam  penyetaraan jabatan  ini  kurang  mempertimbangkan  padaiinformasi  danidokumen  yang  lengkap untuk  mendukung  legalitas  penetapan  dan/atau  pelaksanaan  Keputusan  dan/atau Tindakanisebelum Keputusanidan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atauidilakukan. Sebagai contoh beberapa regulasi yang berbeda terbit dalam kurun waktu  yang  cepat  seperti  PeraturaniPemerintah  Nomori11  Tahuni2017  tentang Manajemen  Pegawai  Negeri  Sipil  sertaiPeraturan  PemerintahiRepublik  Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Selain itu juga ada Peraturan Men PAN RB Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsionaliyang  mencabut  Permen  PAN  RB  Nomor  28  Tahun  2019,  disusul  dengan terbitnya  Permenpan  Nomor  7  Tahun  2022  tentangiSistem  KerjaiSistem  KerjaiPada Instansi  Pemerintah  untukiPenyederhanaan  Birokrasi.  Selain  itu  beberapa  juklak  dan Juknisiyang  diterbtkan  oleh  Badan  Kepegawaian  Negara  yang  mengatur  secara  teknis mengenai  prosedur,  tata  cara  termasuk  pembiayaan  sebagai  kompensasi  atas  adanya penyetaraan  jabatan  ini  secara  simultan  dan  beririingan  pula  terbit  peraturan  tentang nomenklatur  jabatan-jabatan  baru  jabatan  fungsional.  Tidak  berhenti  sampai  di  sebuah aturan,  maka  pekerjaaan  rumah  lainnya  yang  mengatur  system  penilaian  kinerja, ketercapaian angka kredit, syarat dan prosedur kenaikan pangkat tiap jabatan fungsional yang beragam, hal ini menimbulkan banyaknya bertebaran regulasi sebagai akibat dari penyetaraan jabatan ini. Disinilah letak ketidaktercapaian asas- asas tersebut diatas.
Jika  dibandingkan  dengan  hipotesis  keberlangsungan  yang  sah  (kecukupan hipotesis yang sah) atau dalam bahasa Belanda effectiviteit van de juridische hipotesis, dalam referensi Kata Besar Bahasa Indonesia, ada dua istilah yang berhubungan dengan keberlangsungan, yaitu keberhasilan dan keberlangsungan. Ampuh berarti (1) membuat perbedaan (karena dampaknya, kesan), (2) layak atau efektif, (3) dapat membawa hasil, menarik  (tentang  bisnis,  aktivitas),  (4)  berlaku  (tentang  peraturan  ,  pedoman). Sebaliknya,  istilah  "efektivitas"  mengacu  pada  hal-hal  berikut:  (1)  keadaan  yang berpengaruh;  (2)  khasiat;  kegunaan,  (3)  prestasi  (usaha,  kegiatan),  dan  (4)  hak  bagian menjadi berlaku (peraturan, pedoman) . Dari sini kita melihat bahwa dari sisi efektif dan
keefektifan  dari  beragam  regulasi  ini  tentu  kurang  efektif  mengingat  jika  dalam membentuk  regulasi  perlu  mempertimbangkan  alur  dokumen  yang  panjang,sementara PNS  yang  dilakukan  penyetaraan  jabatan  tidak  sedikit  dan  tersebar  di  seluruh  pelosok Indonesia  dengan  berbagai  instansi  yang  memiliki  karakter  serta  organisasi  tata  kerja yang berbeda- beda (Sekhuti, n.d.).
Kemudian  menurut  Salim  HS  dan  Erlies  Septiana  Nurbani  Gagasan  hipotesis kecukupan  yang  sah  sebagai  mana  hipotesis  melihat  dan  membedah  keberhasilan  dan juga  kekecewaan  dari  unsur-unsur  yang  mempengaruhi  pelaksanaan  dan  pemanfaatan peraturan untuk strategi pemerintah situasi ini. Kajian teori efektivitas hukum memiliki tiga bidang konsentrasi: 1. Outcome in execution; 2. Kekecewaan dalam eksekusi; dan 3.  Variabel  yang  mempengaruhi  hasil  dalam  melaksanakan  pengaturan  adalah  bahwa strategi yang dibuka telah mencapai motivasinya . Hal ini menunjukkan bahwa menurut kebijakan  yang  mengatur  PNS,  kebijakan  tersebut  dianggap  efektif  atau  berhasil  jika diikuti  dan  dilaksanakan  oleh  PNS.  Kekecewaan  dalam  menjalankan  strategi  adalah bahwa  pengaturan  pendekatan  yang  telah  ditetapkanitidak  mencapai  motivasinya atauitidak  berhasilidalam  pelaksanaannya.  Perspektif  keberhasilan  dan  kegagalan  dari faktor-faktor  yang mempengaruhi dapat  diperiksa. Elemen  yang mempengaruhi adalah hal-hal  yang  menambah  atau  berdampak  pada  eksekusi  dan  penggunaan  strategi tersebut.  Satu  lagi  pandangan  tentang  keberlangsungan  hukum  yang  dikomunikasikan oleh  Soerjono  Soekanto  adalah  bahwa  kecukupan  atau  kekecewaan  masih  mengudara oleh  5  (lima)  faktor,  khususnya:  1.  Aspek  hukum  yang  sebenarnya  (hukum)  Faktor- faktor  yang mempengaruhi penegakan hukum, khususnya para pihak  yang membentuk dan  menegakkan  hukum.  3.  Kantor  atau  kantor  yang  membantu  kepolisian.  4.  Faktor wilayah  setempat,  yaitu  iklim  di  mana  hukum  itu  berlaku  atau  diterapkan.  5.  Faktor budaya,  khususnya  yang  berhubungan  dengan  kreativitas,  rasa,  dan  karsa  individu dalam  kehidupan  bermasyarakat.  Kelima  unsur  di  atas  sangat  erat  hubungannya  satu sama  lain,  karena  merupakan  inti  dari  kepolisian.  Pada  bagian  pertama,  aturan  hukum itu sendiri yang menentukan berfungsi atau tidaknya hukum tertulis. Soerjono Soekanto mengatakan  bahwa  efektivitas  elemen  pertama  diukur  dengan:  1.  Pedoman  yang  ada terkait dengan persoalan sehari-hari yang spesifik sangat metodis. 2. Hukum yang ada di beberapa bidang kehidupan sangat sinkron, dan tidak ada konflik baik secara horizontal maupun hierarkis .
Sementara  berdasarkan  teori  George  Edward  III  terdapat  empat  dimensi implementasi kebijakan Bereaucratic Trimming sebagai berikut  :
1. Komunikasi.  Jika  penanggung  jawab  implementasi  kebijakan  sudah  mengetahui secara  pasti  apa  yang  akan  dilakukan,  maka  kebijakan  tersebut  akan  dilaksanakan dengan  benar.  Hal  ini  tidak  hanya  bergantung  pada  isi  proses  komunikasi  itu sendiri,  yang  harus  mencakup  instruksi  yang  jelas,  terperinci,  sistematis,  dan berkesinambungan,  tetapi  juga  pada  proses  komunikasi  itu  sendiri  antara  pembuat kebijakan  dan  pelaksana.  Jika  tidak  demikian,  mungkin  ada  kesalahpahaman  atau interpretasi  yang  berbeda,  dan  bahkan  mungkin  ada  peluang  bagi  orang  yang menerapkan kebijakan untuk  tidak menerapkannya sama sekali. Akibatnya, tujuan kebijakan yang dimaksud niscaya tidak tercapai (Edwards III, 1980).
2. Sumber daya. Jika instruksi kebijakan jelas, diperlukan sumber daya—dalam hal ini sumber daya manusia yang cukup kuantitas dan kualitasnya. Jumlah yang dimaksud adalah  jumlah  yang  tergantung  pada  situasi  dan  kualitasnya  ditentukan  dengan mencocokkan  kemampuan  yang  telah  ditentukan.  Menurut  Edwards  III,  1980, harapannya  adalah  sumber  daya  yang  dimaksud  akan  memungkinkan  kinerja implementasi kebijakan yang maksimal.
3. Sikap  pelaksana.  Ketika  praktisi  secara  pasti  mengetahui  dengan  tepat  hal  yang akan  diselesaikan,  dalam  jumlah  dan  kualitas  yang  memadai,  hal  lain  yang dibutuhkan adalah sikap dari praktisi itu sendiri. Mereka harus memiliki pandangan dan  sudut  pandang  yang  menggembirakan  dalam  melaksanakan  strategi  yang direncanakan  dan  menerima  bahwa  strategi  tersebut  akan  berdampak  baik  pada asosiasi  mereka.  Namun,  berbagai  fakta  menunjukkan  bahwa  kebijakan diimplementasikan  sesuai  dengan  keinginan  implementor,  sehingga  menimbulkan ambiguitas  dan  ketidakjelasan  arah  dalam  implementasi  kebijakan  yang  dimaksud (Edwards III, 1980).
4. Struktur birokrasi. Meskipun petunjuk kebijakannya jelas, sumber dayanya tersedia, dan  pelaksananya  antusias  untuk  menjalankannya,  faktor  struktur  birokrasi  masih berpotensi  menyebabkannya  gagal.  Misalnya,  kolaborasi  yang  tidak  kuat  karena tanda-tanda  keretakan  otoritas.  Demikian  juga  cenderung  digambarkan  dengan adanya  metodologi  kerja  standar  yang  kaku.  dimana  prosedur  hanya  sesuai  untuk kebijakan  yang  telah  dilaksanakan  atau  sedang  dalam  proses  pelaksanaan,  tetapi tidak sesuai dengan kebijakan yang baru diadopsi (Edwards III, 1980).
Jika  diamati  secaraikualitatif  danikuantitatif  peraturan-peraturaniyang  mengatur kebutuhan akan penyetaraan jabatan ini sudahimencukupi, namun penerbitaniperaturan- peraturan tertentuisudah sesuaiidengan persyarataniyuridis yangiada atau belum, hal ini belum  dapat  dikatakan  efektif  karena  teoriiefektivitas  adalahisuatu  ukuraniyang menyatakaniseberapa jauhitarget (kuantitas, kualitasidan waktu) yangitelah dicapaiioleh manajemen, yangimana target tersebut sudah ditentukaniterlebih dahulu. Efektivitasidalam  haliini  dapatidiartikan  sebagaiisuatu  prosesipencapaian  suatuitujuan dariipenyederhanaan birokrasiiyang telahiditetapkan sebelumnyaitelah mencapaiitujuannya.  Mengapa  dikatakan  demikian,karena  sebagai  imbas  dari  tujuan penyederhanaan  sampai  saat  ini  peraturan-peraturan  yang  mengiringinya  masih  terus dilakukan, dirumuskan dan bahkan tumpeng tindih sehingga menyebabkan aturan yang baru terbit diganti atau tidak berlaku lagi dalam kurun watu yang cepat.

## Kesimpulan
Kesimpulan  dari  penelitian  di  atas  adalah  Program  Nawacita  Presiden  Joko Widodo  bertujuan  untuk  meningkatkan  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  melalui penguatan  sektor  publik  dan  nonpublik  guna  mencapai  SDM  yang  lebih  baik  secara universal.  Dalam  rangka  mencapai  tujuan  tersebut,  pemerintah  mendorong penyederhanaan  struktur  organisasi  serta  melakukan  perubahan  regulasi  guna mempercepat  perubahan  luas  di  berbagai  bidang,  termasuk  keuangan,  politik,  hukum, dan  sosial.  Dalam  konteks  ini,  aparatur  sipil  negara  (ASN)  atau  PNS  memiliki
kedudukan  hukum  yang  mengikat  dengan  pemerintah  dalam  hubungan  dinas  publik, yang melibatkan kewajiban dan tanggung jawab serta konsekuensi hukum tertentu.

## Bibliografi
Abdullah,  Sait.  (2023).  PROBLEMATIKA  DAN  TANTANGAN  KEBIJAKAN PENYEDERHANAAN  BIROKRASI  DI  INDONESIA. Kebijakan:  Jurnal  Ilmu Administrasi , 14 (1), 47–55.
Adnan,  Indra  Muchlis.  (2018). Pemberdayaan  Masyarakat,  Komunikasi  Politik  dan Pembangunan Nasional . Trussmedia Grafika.
Chairiah,  Anggita,  Ariski,  S.,  Nugroho,  Agus,  &  Suhariyanto,  Adi.  (2020). Implementasi  Sistem  Merit  pada  Aparatur  Sipil  Negara  di  Indonesia. Jurnal Borneo Administrator , 16 (3), 383–400. https://doi.org/10.24258/jba.v16i3.704
Hermawan,  Rizqon,  Kawuriyan,  Megandaru  W.,  &  Ernawati,  Dyan  Poespita.  (2023). Analisis  Manajemen  Perubahan  Dan  Struktur  Organisasi  Pasca  Alih  Jabatan Administrator  (Eselon  III)  Dan  Jabatan  Pengawas  (Eselon  IV)  Ke  Jabatan Fungsional  Di  Provinsi  DKI  Jakarta. Management  Studies  and  Entrepreneurship Journal (MSEJ) , 4 (2), 798–808.
Nalien,  Elvira  Mulya.  (2021).  Faktor-Faktor  Penghambat  Implementasi  Kebijakan Bureaucratic  Trimming  Di  Pemerintahan  Kota  Bukittinggi. Jurnal  Kebijakan Pemerintahan , 1–13. https://doi.org/10.33701/jkp.v4i1.1622
Ramadani,  Thoriq,  &  Sofyaningrum,  Eviana  D.  (2020).  Strategi  Komunikasi Kementerian  Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral  dalam  Penyetaraan  Jabatan Administrasi  ke  Jabatan  Fungsional. Jurnal  Wacana  Kinerja:  Kajian  Praktis- Akademis Kinerja Dan Administrasi Pelayanan Publik , 23 (2), 239.
Rohman,  M.  Najibur,  &  Rismana,  Daud.  (2021).  Kebijakan  Pemangkasan  Struktur Birokrasi  di  Indonesia. Volksgeist:  Jurnal  Ilmu  Hukum  Dan  Konstitusi . https://doi.org/10.24090/volksgeist.v4i2.5232
Sekhuti, Luhur. (n.d.). Penghapusan Tenaga Honorer Dalam Perspektif Hukum Sebagai Sarana  Pembaharuan  Sosial  Untuk  Mewujudkan  Asn  Profesional. Jurnal  Hukum Dan Pembangunan Ekonomi , 10 (2), 213–226.
Setiawan,  Irfan,  Sururama,  Rahmawati,  &  Nurdin,  Ismail.  (2022).  Implementasi Kebijakan  Penyederhanaan  Organisasi  Di  Kementerian  Pendayagunaan  Aparatur Negara  dan  Reformasi  Birokrasi. Jurnal  Terapan  Pemerintahan  Minangkabau , 2 (1), 12–25. https://doi.org/10.33701/jtpm.v2i1.2380
Susilawati, Susilawati. (2021). Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pemberhentian Pegawai  Negeri  Sipil  Sebagai  Terpidana  Korupsi  Di  Kabupaten  Kampar . Universitas Islam Riau.