## PEREKONOMIAN INDONESIA PASCA INVASI AMERIKA SERIKAT KE IRAK
Oleh: Supriyanto
(Staf Pengajar di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta)

## Abstract
In order to understand economic of a nation in  the increasing of interdependency era, domestic economic and non economic factors identification is insufficient. We must  relate them to the abroad economic and non economic phenomena. Non economic factors consist of social, politic, law and  foreign affair. Among of the economic factors are economic growth, inflation, exchange rate, foreign reserve, current account and investment. Strong structure and economic fundamental are important to reduce effects of both economic and non economic fluctuation occurring overseas.
Kata kunci : Perekonomian Indonesia, Invasi Amerika Serikat

## A.   Pendahuluan
Era globalisasi dan informasi seperti sekarang ini, apa yang terjadi di satu belahan bumi tidak lepas begitu saja pengaruhnya ke belahan bumi lainnya. Dunia telah menjadi borderless, runtuhnya blok-blok militer dan menguatnya blok-blok ekonomi, serta meningkatnya interdependensi (saling ketergantungan) antar satu negara dengan negara lain. Oleh karena itu dalam memahami perekonomian suatu negara, di samping kita harus mampu mengidentifikasi faktor-faktor apa yang diperkirakan mampu mempengaruhi perekonomian suatu negara, kita juga harus mampu mengkaitkan kejadian-
kejadian baik yang terjadi di dalam negeri maupun di luar negeri.
Faktor yang diperkirakan mampu mempengaruhi perekonomian suatu negara, terdiri atas faktor yang bersifat ekonomi maupun yang bersifat non- ekonomi. Dari indikator yang bersifat ekonomi, indikator makro ekonomilah yang sering diungkap dalam mencoba memahami perekonomian suatu negara. Demikian juga indikator yang bersifat non ekonomi, seperti indikator faktor sosial dan politik, hukum, hubungan dengan luar negeri serta masih banyak faktor lainnya juga perlu diungkap dalam memahami prospek perekonomian suatu negara.
Jurnal Ekonomi & Pendidikan, Volume 1, Nomor 1, Februari 2004
Salah satu peristiwa nonekonomi yang ternyata berpengaruh  terhadap kondisi perekonomian, dan melanda banyak negara adalah peristiwa yang terjadi di bulan Maret 2003, tepatnya tanggal 20 Maret 2003 ketika Amerika Serikat menginvasi Irak, maka seluruh dunia terkena dampaknya. Bahkan ketika baru memasuki tahap ketegangan Amerika Serikat dengan Irak yang terjadi jauh sebelum serangan pun, dunia sudah merasakan dampaknya. Hal ini tidak terkecuali juga dialami negara Indonesia. Lebih-lebih seperti Indonesia dengan tingkat keterbukaan yang sangat tinggi jelas ikut pula merasakan dampaknya.
Tulisan ini bertujuan untuk mengupas sekilas bagaimana situasi dan prospek perekonomian Indonesia pasca invasi Amerika Serikat ke Irak.

## B.  Perekonomian Indonesia Saat Ini
Berbicara  kondisi perekonomian Indonesia saat ini, maka analisis ekonomi makro dan fiskal menjadi memainkan peranan penting. Dengan melihat analisis ekonomi makro dan fiskal dapat memberikan gambaran kinerja perekonomian secara keseluruhan pada tahun berjalan dan juga dapat memberikan perkiraan akan kinerja perekonomian tahun yang akan datang. Kondisi makro perekonomian Indonesia dapat kita pahami melalui:
1. Tingkat Pertumbuhan ekonomi.
Tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia selama tahun 2002 dalam
APBN ditargetkan 4%, namun realisasi sekitar 3,5%. Sedangkan untuk tahun 2003 asumsi dalam RAPBN sebelum kejadian bom Bali 5%, setelah kejadian Bali direvisi menjadi 4%. Ekonom Citibank Anton Gunawan ( Bisnis Indonesia, 18 Maret 2003) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia 2003 diperkirakan melambat 0,2% atau menjadi 3,8% dari perkiraan semula sebesar 4% yaitu akibat pecahnya perang Irak.

## Tabel 1. Pertumbuhan GDP beberapa
Negara ASEAN 2003 Negara Proyeksi GDP 2003 Revisi Malaysia 5,1% Thailand 4,8%
Filipina 4,0% Singapura 3,9% Indonesia 3,8% Sumber : Citigroup Asset Management
Meskipun tingkat pertumbuhan ini lebih baik dari tingkat pertumbuhan tahun 2002, namun tingkat pertumbuhan Indonesia masih tetap terendah dibanding negara-negara ASEAN lainnya.
2. Tingkat Inflasi.
Awal krisis moneter kita yang berlanjut menjadi krisis ekonomi  pada akhir tahun 1997 sampai tahun 1998 kita mengalami tingkat inflasi yang sedemikian tinggi yaitu sampai dengan 77% dengan tingkat pertumbuhan -13%. Namun tahun-tahun berikutnya tingkat
inflasi semakin bisa dikendalikan. Dalam APBN 2002 tingkat inflasi dipatok 9,0%, perkiraan realisasi 9,5%. Untuk tingkat inflasi tahun 2003 dalam asumsi RAPBN sebelum kejadian pemboman Bali sebesar 8%, tetapi asumsi RAPBN setelah kejadian Bali sebesar 9% (Maurin Sitorus, 2003). Banyak perkiraan memprediksi tingkat inflasi akan berhasil dikendalikan di bawah 9%, hal ini tentunya akan menggembirakan seandainya tingkat inflasi tetap berhasil dikendalikan di bawah satu digit, target inflasi dalam APBN 2003 sendiri diprediksikan sebesar 9%.
Pengamatan tingkat inflasi yang terjadi selama bulan Januari 2003 sebesar 0,8% dan bulan Februari 2003 bahkan hanya 0,2% (Koran Tempo, 17 Maret 2003). Inflasi yang terkendali dan dapat ditekan serendah mungkin merupakan indikator yang positif bagi perekonomian nasional.
3. Nilai Tukar Rupiah terhadap US
$
Kondisi nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing (Kurs) merupakan salah satu indikator makro ekonomi yang cukup penting , lebih-lebih bagi mata uang kita (Rp) yang tergolong mata uang soft currency (mata uang lemah) dan cenderung inconvertible currency (tidak mudah dipertukarkan/diterima di banyak negara), maka kita perlu mematok atau membandingkannya dengan mata uang asing yang tergolong hard currency dan convertible currency. Dalam penentuan
kurs sehari-hari, seperti dalam APBN kita membandingkan mata uang rupiah dengan mata uang dollar Amerika serikat ( US $).
Dalam APBN 2002, asumsi kurs (Rp/US $) sebesar Rp 9.000,-, sedang perkiraan realisasinya APBN 2002 sebesar Rp 9.500,- . Untuk usulan dalam APBN 2003 hasil kesepakatan panitia anggaran DPR dan pemerintah kurs 1 US $ diasumsikan berkisar Rp 8.000,- sampai dengan Rp 9.000,-. Asumsi sebelum kejadian Bom Bali ditetapkan sebesar Rp 8.700,- dan setelah kejadian Bom Bali asumsi direvisi menjadi Rp 9.000,-. Kenyataan selama tahun 2003 kurs masih relatif stabil.
4. Suku Bunga Sertifikat Bank

## Indonesia (SBI)
Suku bunga SBI yang digunakan sebagai acuan bagi bank-bank umum dalam menentukan tingkat suku bunga depositonya, telah turun menjadi sekitar 11% - 13% di tahun 2003 dan diperkirakan akan tetap rendah, walaupun sebelum serangan AS ke Irak BI sempat menaikkan sedikit suku bunganya sebagai salah satu usaha untuk mengurangi tekanan terhadap rupiah.
Padahal sebagaimana kita ketahui suku bunga SBI pernah mencapai 67% awal krisis, kemudian menjadi 36% Januari 1999 dan saat ini (Juli, 2003) sudah sedemikian rendah mencapai 9,53%. Asumsi dalam RAPBN 2003 suku bunga SBI 3 bulan sebesar 13%.
Jurnal Ekonomi & Pendidikan, Volume 1, Nomor 1, Februari 2004
Rendahnya suku bunga SBI diharapkan dapat sebagai motor penggerak agar investasi bisa bergairah kembali. Di sisi lain juga akan dapat memperingan beban bunga dalam negeri pemerintah. Walaupun kenyataan suku bunga SBI yang rendah belum mampu menggairahkan sektor investasi.

## 5. Cadangan Devisa
Cadangan devisa kita saat ini (5 Mei 2003) sekitar 32 miliar US $. Cadangan devisa sebesar ini cukup aman dan tidak perlu dikhawatirkan. Indikator makro ekonomi menyebutkan bahwa cadangan devisa dianggap aman kalau cadangan devisa tersebut cukup untuk membiayai impor selama 3 bulan berturut-turut seandainya tidak ada ekspor. Padahal saat ini import kita sebulan sekitar 5 miliar US $. Oleh karena itu cadangan devisa kita masih cukup untuk membiayai impor lebih dari 6 bulan.
6.    Neraca Transaksi Berjalan
Neraca perdagangan (lalu lintas barang ekspor dan impor) Indonesia sekarang ini selalu surplus, tetapi untuk neraca pembayaran/transaksi berjalan (lalu lintas barang, jasa dan modal) selalu defisit. Bahkan defisit neraca pembayaran kita dari tahun ke tahun semakin besar. Defisit neraca transaksi berjalan selama ini ditutup dengan mendorong arus modal masuk baik dari investasi langsung/FDI, utang dari negara donor seperti CGI, IMF atau dari lembaga-lembaga keuangan internasional lain. Hal inilah yang berdampak pada
utang kita yang cukup besar. Saat ini utang Indonesia dari luar negeri mencapai 75 miliar US $ dan utang domestik mencapai Rp 670 triliun (Boediono, Republika, 5 Mei 2003).
Utang yang tinggi itu menyebabkan beban pembayaran bunga dan cicilan utang yang semakin lama semakin memberatkan neraca pembayaran kita. Didik J. Rachbini (2001) menyatakan defisit neraca transaksi berjalan sudah sebesar 3,6% dari PDB (Produk Domestik Bruto), padahal defisit neraca pembayaran yang sudah di atas 2% PDB sebenarnya sudah lampu merah.
Besarnya utang luar negeri swasta dan pemerintah sejak tahun 1980-an sebenarnya telah menimbulkan krisis, karena pada tahun-tahun tersebut mulai dirasakan bahwa pinjaman luar negeri tiap-tiap tahun yang diperoleh tidak lagi cukup untuk pembayaran bunga dan cicilan (sehingga filosofi gali lubang tutup lubang dalam manajemen utang pemerintah kita sebenarnya sudah berjalan cukup lama).
Di sisi lain DSR (Debt Services Ratio) kita sebenarnya sudah lampu merah sejak tahun 1986, saat itu pemerintah kita sudah diperingatkan oleh Prof. Sumitro. DSR kita pernah mencapai 33%, padahal DSR di atas 20% sebenarnya sudah lampu merah (baca : memberatkan perekonomian kita).
7.   Tingkat Investasi
Investasi di Indonesia baik PMDN maupun PMA dari tahun ke tahun
bukannya naik, tetapi ada kecenderungan menurun terus. Data investasi di BKPM Pusat, baik investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA), selalu mengalami penurunan. Tahun
1997 PMDN mencapai Rp 119.872 miliar dan PMA mencapai 33,8 miliar US $. Sedangkan tahun 2001 PMDN sebesar Rp 58.816 miliar, PMA sebesar 15,056 US $. Tahun 2002 PMA mengalami penurunan lagi menjadi 9,8 miliar US $. Di otoritas Batam, antara persetujuan investasi dan realisasinya juga mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Tahun 2000, realisasi hanya sebesar 90% dari persetujuan, tahun 2001 menurun lagi hanya 70% dari investasi yang sudah disetujui. Untuk tahun 2002, realisasi hanya 65% dari persetujuan.
Hal ini menunjukkan bahwa investasi di Indonesia tetap belum bergairah. Kalau dulu awal krisis investor asing cenderung “wait and see” sekarang bukanlah lagi wait and see, tetapi sudah “hit and run”. Salah satu bukti tidak
menariknya investasi di Indonesia adalah keluarnya perusahaan elektronika terkemuka dari Jepang yaitu Sony dan disusul keluarnya Gillete dari Indonesia. Survey dari JETRO (Japan External Trade Organization) mengeluhkan kondisi investasi di Indonesia yang menjadi tidak menarik karena kurangnya kepastian hukum, pungli, penyelundupan dan maraknya demo-demo serikat pekerja.
Di sisi lain walaupun suku bunga SBI sudah sedemikian rendah, tetapi toh investasi belum meningkat. Bukti lain bahwa investasi di Indonesia belum bergairah juga bisa dilihat dari LDR ( Loan
Tabel 2. Indikator Utama Perbankan (dalam triliun Rp)
Indikator Triwulan IV 2002 Triwulan I 2003 Triwulan II 2003 Total Asset 1.112,2 1.100, 0 1.102,9 Dana Pihak Ketiga 835,8 833,4  838,1 Kredit 410,3 420,5 428,0 NII 42,9 11,4 19,2 LDR (%) 38,2 39,0 41,2 NPL – gross (%) 8,1 8,2 8,3 NPL – net (%) 2,1 0,6 1,0 CAR (%) 22,5 24,8 23,5
Sumber : Laporan BI Triwulan II-2003
Jurnal Ekonomi & Pendidikan, Volume 1, Nomor 1, Februari 2004
to Deposit Ratio) di sektor perbankan yang masih rendah.
Tabel 3. Data persentase dana yang disalurkan dunia Perbankan dari Produk
Domistik Bruto Negara Dana yang disalurkan Perbankan  (% dari PDB) Singapura 107
Malaysia 136 Korea 107 Hongkong 139 Sumber : Kompas 26 Maret  2003
Data Triwulan IV tahun 2002 menunjukkan bahwa LDR 38,2%, triwulan I 2003 LDR 39,0% dan triwulan II 2003 LDR sebesar 41,2%. Padahal dalam perekonomian yang sehat atau bergairah minimal dana yang berhasil dihimpun akan disalurkan lagi sebesar 80%, tentunya kalau dilihat dari LDR angka kita masih sedemikian rendah.
Kalau dilihat dari sisi PDB, maka dana yang berhasil disalurkan kembali oleh perbankan hanya sebesar 20% PDB. Kondisi penyaluran kembali dana yang berhasil dihimpun sektor perbankan di Indonesia ini paling rendah dibanding negara-negara Asia lainnya .

## C.  Prospek  Perekonomian Indonesia
Sebagaimana diuraikan di muka, dari indikator ekonomi makro yang tampak sehat adalah tingkat pertumbuhan
positif, tingkat inflasi relatif rendah, kurs relatif stabil, suku bunga SBI rendah dan cadangan devisa kuat. Indikator lain seperti neraca transaksi berjalan dan tingkat investasi belum menunjukkan adanya perbaikan. Bahkan untuk neraca transaksi berjalan defisit yang terjadi makin tahun akan semakin besar. Lebih- lebih dengan skenario perpisahan kita dengan IMF (International Monetary Funds) bulan Oktober 2003 maka neraca transaksi berjalannya akan semakin berat. Namun bukan berarti kita tidak berani putus dengan IMF. Banyak skenario yang bisa dilakukan, karena amanat mengakhiri hubungan dengan IMF sudah diamanatkan dalam TAP MPR No. VI/MPR 2002.
Skenario putus dengan IMF akan membawa konsekuensi antara lain:
1. Hilangnya dukungan dana dalam neraca pembayaran senilai 1,5 – 2 miliar US $, hal ini dapat mengakibatkan posisi neraca pembayaran menjadi semakin rentan.
2. Penjadwalan utang dalam kerangka Paris Club  juga tak bisa dilakukan lagi, perlu siap-siap untuk melakukan rescheduling utang-utang secara bilateral dan untuk yang segera jatuh tempo perlu disiapkan cadangan devisa sekitar 8 miliar US $ (Kwik Kian Gie, Kompas, 5 Mei 2003).
3. Masalah lain kemungkinan ambruknya kepercayaan asing terhadap Indonesia, karena selama
ini IMF sering sebagai garansi kepercayaan. Beban berat lainnya adalah adanya beban bunga Obligasi Pemerintah          ( T-Bond dan T-Bill) yang bunganya saja sebesar Rp 60 triliun per tahun.
Di sisi lain dengan lepasnya kita dari IMF, menjadikan kita mempunyai ruang gerak yang lebih leluasa dalam melakukan kebijakan ekonominya yang mandiri. Untuk kasus Indonesia dengan IMF, dari 4 opsi Exit Strategy yang disiapkan pemerintah, yaitu (1) Memperpanjang kerja sama dengan IMF. Opsi ini bertentangan dengan Tap MPR No VI/2002, tetapi dari sisi ekonomi akan tetap tersedia dana dari IMF dan masih terbuka peluang penjadwalan utang melalui Paris Club. (2) Mengakhiri program dengan IMF, tetapi masih mengikuti PPM ( Post Monitoring Program). Opsi ini tidak bertentangan dengan Tap MPR, karena tidak ada lagi LoI ( Letter of Intent) sedang monitoring dengan IMF adalah hal yang wajar, karena dalam keadaan normal-pun setiap anggota IMF akan diadakan monitoring, di sisi ekonomi kita tidak lagi mendapat fasilitas Paris Club. (3) Mengakhiri program IMF tanpa PPM, dalam arti Indonesia perlu melunasi utangnya. Opsi ini sesuai dengan Tap MPR, tapi dari sisi ekonomi tidak ada lagi fasilitas Paris Club dan tidak ada lagi fasilitas untuk membiayai cadangan devisa yang selama ini dikelola BI. (4) Menggunakan Precutionary Stand By Arransement. Opsi
ini berbenturan dengan Tap MPR, karena masih ada LoI, namun sebenarnya sudah meniadakan kucuran dana dari IMF. Kerja sama dengan IMF ini dimaksudkan untuk memperoleh dukungan dan stempel dari kredibilitas IMF, karena selama ini masih ada asumsi bahwa IMF bisa sebagai kepercayaan atau barometer dari pasar.
Dari empat opsi ini, pemerintah melalui Sidang Kabinet terbatas yang dipimpin Presiden Megawati Soekarnoputri (Senin, 28 Juli 2003) telah resmi memilih Opsi mengakhiri kerja sama dengan IMF dengan PPM. Sebagai konsekuensi keputusan ini tentunya pemerintah harus membayar cicilan dan bunga utama ke IMF. Dengan cadangan devisa yang kita miliki, menurut Burhanudin Abdullah (Kedaulatan Rakyat, 29 Juli 2003) Indonesia tetap mampu membayar utang, walaupun utang kita kepada IMF melebihi kuota (kuota 300%, sedangkan kita lebih dari 300%).
Dengan cadangan devisa yang kuat dan sudah diputuskannya pilihan opsi keluar dari IMF, diharapkan ke depan pelaku pasar dan pelaku bisnis lainnya akan dapat memperoleh kepastian, sehingga ke depan ekonomi akan bergairah.
Untuk investasi yang tetap belum bergairah, walaupun suku bunga SBI sudah sedemikian rendah dapat dijelaskan sebagai berikut : (1) Dari faktor ekonomi. Dalam teori investasi dikemukakan bahwa hasrat investasi
Jurnal Ekonomi & Pendidikan, Volume 1, Nomor 1, Februari 2004
berbanding terbalik dengan tingkat bunga. Saat ini memang suku bunga SBI sudah rendah, demikian juga suku bunga deposito, namun perlu diketahui bahwa suku bunga pinjaman masih tetap tinggi. Tingginya suku bunga pinjaman dapat sebagai indikator bahwa perbankan kita belum efisien  (baca : pendapatan utama dari Spread, dan spread masih tinggi), di sisi lain dunia perbankan sendiri masih menganut prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kreditnya. (2) Iklim investasi yang belum bergairah terkait dengan banyak faktor-faktor non ekonomi, seperti meningkatnya suhu politik menjelang Pemilu 2004, kondisi keamanan dalam negeri yang masih kurang kondusif (baca : masalah Aceh, Ambon, Papua, peristiwa pemboman Bandara Soekarno – Hatta, Gedung MPR/DPR dll.). Demo-demo buruh yang semakin marak, pengangguran yang semakin tinggi (40 juta orang), belum lagi julukan-julukan lain seperti negara juara korupsi, juara utang, juara “ country risk”, juara atau nomor satu dalam pelanggaran hak cipta dan yang tidak kalah menakutkan sempat dapat julukan sebagai sarang teroris. Tentunya kondisi yang tidak kondusif ini semua harus dikurangi, dikikis atau kalau bisa diubah sehingga menimbulkan citra yang baik/positif sehingga kondusif untuk meningkatkan investasi.
Di era otonomi daerah, seringkali pejabat di daerah justru banyak melakukan pungutan-pungutan kepada
para pengusaha (dengan perda- perdanya) yang lebih berorientasi peningkatan PAD dalam jangka pendek, tetapi justru kurang mendukung dari sisi investasi dalam jangka panjang (baca : menjadi kurang menarik bagi investor).
Masalah ketidakpastian di bidang hukum dan regulasi pemerintah yang merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum kepada para investor juga belum maksimal. Kasus dikabulkannya spin-off Semen Padang dari Semen Gresik, kasus penjualan saham Indosat, kasus-kasus insider trading, saham palsu dan lainnya telah menimbulkan “imej” bahwa perlindungan hukum dan kepastian hukum di Indonesia belum maksimal. Untuk itu ke depan perlu dibuat regulasi yang jelas (mampu memberikan kepastian hukum) dan juga mampu melindungi kepentingan investor.
Sedangkan faktor luar negeri, sekarang ini juga harus diperhatikan karena di masa seperti sekarang ini tidak ada satu pun negara di dunia ini yang tidak terpengaruh oleh gejolak-gejolak internasional. Bahkan kecenderungan interdependensi satu negara dengan negara lain sekarang ini makin meningkat. Kasus invasi Amerika Serikat ke Irak jelas akan membawa pengaruh- pengaruh bagi negara lain, tidak terkecuali Indonesia-pun terkena dampaknya.

## D.    Dampak Invasi Amerika Serikat ke Irak
Dampak perang yang perlu diamati antara lain bagaimana dampak perang terhadap :
1. Pasar Uang jangka pendek
2. Pergerakan Harga di Pasar Saham/Modal
3. Harga Minyak Dunia
4. Keyakinan Konsumen
Reaksi invasi AS ke Irak dalam pasar uang ( Kurs) dan pasar modal (IHSG) dapat diamati dalam Gambar 1.
Sepekan sebelum terjadinya serangan Amerika Serikat ke Irak, bursa saham jatuh bangun. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sebagai jendela untuk mengintip aktivitas bursa perdagangan
bursa menunjukkan turun drastis yaitu sebesar 1,48% pada tanggal 17 Maret yaitu ditutup pada posisi 382,149 (Kompas, 24 Maret 2003). Demikian juga dipasar uang, permintaan akan dollar sempat naik sehingga untuk mengurangi tekanan terhadap rupiah BI pun sempat menaikkan suku bunga SBI, sehingga keterpurukan rupiah terhenti. Alasan lain kenaikan suku bunga SBI agar
penurunan suku bunga SBI tidak terlampau cepat, dalam APBN 2003 suku bunga SBI dipatok 13%, kenyataan pernah suku bunga SBI hanya 11,5%. Seminggu setelah perang kurs rupiah ternyata tetap stabil pada kisaran Rp 8890 – Rp 8920 masih di bawah Rp 9000,- dan di bawah kurs rata-rata tahun 2002 sebesar Rp 8946/ 1 US $, walaupun
Gambar 1. Perkembangan Nilai Tukar Rupiah terhadap Dollar dan IHSG (Kompas, 7 Mei 2003, hal. 1)
Jurnal Ekonomi & Pendidikan, Volume 1, Nomor 1, Februari 2004
kurs yang dipatok dalam APBN 2003 sebesar Rp 8500/ 1US $.
Sementara sejak ketegangan terjadi antara AS dan Irak, dan timbul kekhawatiran pecah perang, maka harga minyak-pun mengalami kenaikan bahkan sampai 30 US $ per barel, beberapa waktu kemudian setelah pecah perang harga minyak pun mengalami penurunan ke 26-27 US $/barel. Asumsi harga minyak dalam APBN 2003 sebesar 22 US $/barel. Ketidakpastian harga minyak tetap saja akan berpengaruh terhadap RAPBN kita, karena komponen harga minyak akan mempengaruhi sektor penerimaan dan subsidi dari sektor migas.
Dampak lain yang mulai dirasakan sejak meletus perang dalam kegiatan ekonomi, misalnya Perusahaan Penerbangan Garuda terpaksa menambah premi asuransi sebesar 5 US $ per penumpang. Ekspor kita ke Timur Tengah juga melorot sampai 50%. Biaya transportasi untuk ekspor juga mengalami kenaikan sampai 25% dan lama waktu pengiriman barang juga mengalami peningkatan cukup besar. Untuk ekspor walaupun ke Timur Tengah mengalami penurunan, tetapi ekspor secara keseluruhan selama 3 bulan pertama tahun 2003 masih tetap mengalami kenaikan.  Hal ini karena adanya diversifikasi ekspor baik tujuan maupun macam barangnya.
Invasi Amerika Serikat ke Irak kemudian juga menimbulkan
ketidakpastian  perekonomian dunia dan berdampak buruk bagi Indonesia terutama terhadap investasi dan pertumbuhan ekonomi. Padahal tahun 2003 telah dicanangkan pemerintah sebagai tahun investasi (Kompas, 20 April 2003, hal 25). Di sisi lain ekonomi global Jepang dan Amerika Serikat sebagai penggerak ekonomi dunia juga dilanda kelesuan, sehingga aliran modal ke negara-negara dunia ketiga menjadi terganggu, termasuk yang ke Indonesia. Untuk target pertumbuhan ekonomi seperti dalam APBN 2003 sebesar 4%, barangkali menjadi sulit dicapai, sehingga beberapa pihak menyarankan untuk direvisi menjadi 3,8% bahkan ada yang menyarankan 3,6% saja.
Kekhawatiran bahwa perang AS – Irak berlangsung lama terjadi di banyak negara, seperti di Indonesia dengan mengantisipasi perlunya disiapkan stok bahan bakar, keamanan dalam negeri dll. Walaupun ternyata invasi Amerika Serikat ke Irak ternyata berlangsung singkat, tetapi tetap saja menimbulkan guncangan di Asia, perang telah memperlambat pertumbuhan ekonomi, berpengaruh terhadap iklim investasi.

## E.   Kesimpulan
Dari uraian di atas maka kecenderungan ekonomi Indonesia tahun –tahun mendatang tidak bisa hanya diprediksi dengan indikator ekonomi semata-mata, tetapi perlu melihat indikator-indikator non ekonomi seperti
faktor politik, sosial, hukum, keamanan dan faktor luar negeri.
Sejauh ini beberapa angka makro sudah menunjukkan kondisi yang semakin membaik, tingkat pertumbuhan ekonomi, kurs yang relatif stabil, tingkat inflasi yang rendah, suku bunga yang rendah dan cadangan devisa yang kuat. Tetapi di sisi dunia usaha (sektor riil) ternyata belum bangkit, karena masih terganjal sektor perbankan yang sebagai urat nadi perekonomian juga belum mampu bangkit dari keterpurukannya.
Defisit pada neraca transaksi berjalan Indonesia yang telah berlangsung lama tampaknya juga belum akan segera berakhir, lebih-lebih skenario putusnya hubungan dengan IMF Oktober 2003
dapat menjadikan beban neraca pembayaran semakin berat (tidak diperolehnya fasilitas Paris Club), tetapi kita masih memiliki energi dari cadangan devisa yang kuat, jika terpaksa cadangan devisa akan dipangkas untuk pengembalian dana IMF.
Di sisi lain untuk membangkitkan iklim investasi yang menarik, maka kita perlu melakukan reformasi di bidang hukum dan struktur, seperti masalah otonomi daerah/desentralisasi, ketenagakerjaan, tata niaga, UU anti korupsi dan sebagainya. Untuk mengurangi pengaruh gejolak-gejolak yang terjadi di luar negeri, maka kita perlu membangun fundamental ekonomi dengan struktur yang kuat.

## Daftar Pustaka
Anonim. (2003). Kompas. 24 Maret 2003 Anonim. (2003). Kompas. 26 Maret 2003 Anonim. (2003). Kompas 20 April 2003
Anonim. (2003). Kompas, 7 Mei 2003
Anonim. (2003). Surat Kabar Harian Tempo, 17 Maret 2003
Abdullah, Burhanuddin. (2003). “Optimis Mampu Membayar Hutang Indonesia – IMF Resmi Putus”. Kedaulatan Rakyat. 29 Juli 2003
Anton Gunawan. (2003). “Citigroup Proyeksikan Ekonomi RI Tumbuh 3,8%”. Bisnis Indonesia, Maret 2003.
Boediono. (2003). Republika, 5 Mei 2003
Boediono. (2003). “Pemerintah Siapkan 4 Opsi Exit Strategy”. Kedaulatan Rakyat. 9 Juli 2003
Isaak, Robert A. (1995). Ekonomi Politik Internasional. Yogyakarta : Tiara Wacana Kwik Kian Gie. (2003). Kompas, 5 Mei 2003
Jurnal Ekonomi & Pendidikan, Volume 1, Nomor 1, Februari 2004
Rachbini, Didik J. (2001). Analisis Kritis Ekonomi Politik Indonesia. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
Sitorus, Maurin, Peningkatan Peran Fungsi Analisa Ekonomi Makro dan Fiskal : Dari Fungsi Utama ke Fungsi Tambahan,
Umar Juoro. (2003). “Prospek Perekonomian Indonesia Pasca IMF, Soal IMF Jangan Langgar Tap MPR”. Kedaulatan Rakyat, 29 Juli 2003.
Laporan BI. (2003). Kinerja Bank Indonesia Triwulan II-2003, http://www.bi.go.id