## Irfani
ISSN 1907-0969 E ISSN 2442-8272 Volume 14 Nomor 1 Juni 2018 Halaman 77-86 http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ir

## HAKIKAT KEBEBASAN BERPIKIR DAN ETIKA

## Said Subhan Posangi
Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo Email: saidsubhan70@iaingorontalo.ac.id

## Abstrak
Sebuah kebenaran yang dicapai melalui berpikir sangat ditentukan oleh subyektifitas atau  obyektifitas  dalam  berpikir.  Sebagai  diketahui  bahwa,  dalam  membicarakan persoalan  berpikir  obyektif  tidak  bisa  terlepas  dari  berpikir  secara  filsafati,  sebab pada  dasarnya  filsafat  mengajak  manusia  untuk  berpikir  menurut  tata  tertibnya (logika)  dengan  bebas  yang  tidak  terikat  dengan  tradisi,  dogma  serta  agama,  dan dengan sedalam-dalamnya sampai ke dasar persoalan.

## A. Pendahuluan
Berpikir  merupakan  suatu  kegiatan  untuk  menemukan  pengetahuan  yang benar.  Apa  yang  disebut  benar  bagi  tiap  orang  adalah  tidak  sama.  Oleh  karenanya kegiatan  proses  berpikir  untuk  menghasilkan  pengetahuan  yang  benar  itu  juga berbeda-beda.  Artinya,  setiap  jalan  pikiran  mempunyai  apa  yang  disebut  sebagai kriteria  kebenaran,  dan  kriteria  kebenaran  ini  kemudian  dijadikan  sebagai  sebuah landasan  bagi  proses  penemuan  kebenaran  tersebut. 1 Karena  berbedaan  kriteria  ini kemudian,  maka  kebenaran  ada  yang  bersifat  subyektif  dan  ada  yang  bersifat obyektif.  Dimana  keduanya  dapat  diperoleh  dengan  melalui  proses  berpikir.  Karena kegiatan  berpikir  merupakan  karakteristik  dasar  manusia  yang  membedakannya dengan  makhluk  yang  lain.  Itu  sebabnya,  sebagai  khalifah  di  bumi,  manusia  diberi kebebasan  menggunakan  akal  pikirannya  untuk  memakmurkan  kehidupan,  sebab pada  prinsipnya  manusia  adalah  mahkluk  yang  beripkir,  merasa,  bersikap,  dan bertindak.
Oleh  karena  itu  sebuah  kebenaran  yang  dicapai  melalui  berpikir  sangat ditentukan  oleh  subyektifitas  atau  obyektifitas  dalam  berpikir.  Sebagai  diketahui bahwa,  dalam  membicarakan  persoalan  berpikir  obyektif  tidak  bisa  terlepas  dari berpikir  secara  filsafati,  sebab  pada  dasarnya  filsafat  mengajak  manusia  untuk
1 Jujun  S.  Sumantri, Filsafat  Ilmu  Sebuah  Pengantar  Populer ,  Cet.  XVII,  (Jakarta:  Pustaka Sinar Harapan, 2003), h. 42-43

## Irfani
ISSN 1907-0969 E ISSN 2442-8272 Volume 14 Nomor 1 Juni 2018 Halaman 77-86 http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ir
berpikir  menurut  tata  tertibnya  (logika)  dengan  bebas  yang  tidak  terikat  dengan tradisi,  dogma  serta  agama,  dan  dengan  sedalam-dalamnya  sampai  ke  dasar persoalan. 2 Jadi,  berpikir  secara  filsafati  yang  penulis  maksudkan  adalah  berpikir secara  mendasar,  bebas  dan  logis  yang  tidak  terikat  oleh  nilai  apapun.  Berpikir sebagai  kegiatan  filsafati  individual  memang  tidak  ada  sangkut  pautnya  dengan kehidupan  kamunal  atau  sosial,  tetapi  tidak  dapat  dipungkiri  juga  bahwa  implikasi dari  sebuah  pemikiran  adalah  akan  memasuki  pada  ranah-ranah  kehidupan  sosial. Dengan  demikian  maka,  pertanyaannya  kemudian  adalah  mungkinkah  manusia berpikir sebebas-bebasnya atau justru kebebasan itu akan membawa manusia kepada ketidak  bebasan  ketika  harus  dihadapkan  dengan  hak  kebebasan  sesama  manusia yang lain dalam ranah kehidupan sosial.

## B. Permasalahan
Berdasarkan  latar  belakang  pemikiran  di  atas,  maka  tulisan  ini  paling  tidak mencoba  mengelaborasi  permasalahan  yang  berkaitan  dengan  apa  sesungguhnya hakikat kebebasan berpikir dan bagaimana hubungannya dengan etika.

## C. Metode Penulisan
Dalam  penulisan  tukisan  ini,  penulis  menggunakan  analisa  data  deskriptif- analitik. Deskriptif digunakan untuk menemukan pandangan tentang hakekat berpikir dalam  hubungannya  dengan  etika.  Analitik,  digunakan  untuk  menelaah  konsep kebebasan  berpikir  serta  hubungannya  terhadap  etika.  Sedangkan  cara  yang digunakan  adalah  content  analitik,  yaitu  dengan  menganalisis  konsep-konsep  yang berkaitan dengan kebebasan berpikir hubungannya dengan etika.

## D. Hakikat Berpikir
Paling  tidak,  definisi  yang  paling  umum  dari  berpikir  adalah  perkembangan idea  atau  konsep,  yang  dalam  metafisika,  berpikir  adalah  sebuah  proses  kerja  akal budi  ketika  menangkap  pengalaman  indrawi  (realita)  untuk  menemukan  sebuah kebenaran  tentang  apa  yang  diindra. 3 Dimana,  apa  yang  ditangkap  oleh  pikiran, termasuk  penginderaan  dari  segenap  pengalaman  manusia,  adalah  bersifat  mental. 4
2 Harun Nasution, Falsafah Agama , (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), h. 10
3 J.  M.  Bochenski,  “Apakah  Sebenarnya  Berpikir”,  dalam  Jujun  S.  Suriasumantri  (ed.), Ilmu Dalam Perspektif, Cet. XV (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001), h. 52
4 Ibid., h. 68

## Irfani
ISSN 1907-0969 E ISSN 2442-8272 Volume 14 Nomor 1 Juni 2018 Halaman 77-86 http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ir
Mental,  dapat  dibagi  ke  dalam  tiga  tingkat  klasifikasi  yang  dipresentasikan  dengan pembedaan antara afektif, kognitif dan psiokomotor . 5
Dalam  berpikir  menemukan  kebenaran,  manusia  melakukan  penalaran  yakni berpikir melalui cara-cara yang logis dan sistematis. Sebagai suatu  kegiatan berpkir maka penalaran mempunyai ciri-ciri tertentu.. Ciri yang pertama adalah adanya suatu pola  berpikir  yang  secara  luas  dapat  disebut  logika. 6 Dimana,  kegiatan  penalaran merupakan suatu proses berpikir logis dalam arti melakukan sebuah kegiatan berpikir menurut  suatu  pola  atau  logika  tertentu.  Ciri Kedua dari  penalaran  adalah,  sifat analitik  dari  proses  berpikirnya.  Penalaran  merupakan  suatu  kegiatan  berpikir  yang menyandarkan  diri  kepada  suatu  analisis,  dan  kerangka  berpikir  yang  dipergunakan untuk analisis tersebut adalah logika penalaran yang bersangkutan. 7
Atas  dasar  kriteria  tersebut,  paling  tidak  dapat  dikatakan  bahwa  tidak  semua kegiatan berpikir bersifat logis dan analitis. Karena, cara berpikir yang tidak logis dan analitis  tidak  termasuk  ke  dalam  penalaran. 8 Sebagai  misal;  perasaan  enak,  tidak enak,  senang,  atau  benci.  Lebih  dari  itu,  dalam  konteks  ini  maka  intuisi  merupakan suatu penarikan kesimpulan yang tidak berdasarkan penalaran. Seperti halnya intuisi, manis panas dan sebagainya adalah terminologi yang diberikan oleh manusia kepada gejala  yang  ditangkap  melalui  pancaindera.  Rangsangan  pancaindera  ini  kemudian disalurkan  ke  otak  tanpa  melalui  proses  berpikir  nalar,  dapat  menghadirkan  gejala tersebut  melalui  proses  kimia-fisika.  Yang  oleh  aliran  monistik  (aliran  yang berpendapat  tidak  membedakan  antara  pikiran  dan  zat)  menyatakan  bahwa  proses berpikir dianggap sebagai aktivitas elektrokimia dari otak. 9
Oleh  karena  itu,  sebagai  proses  elektrokimia  maka  berpikir  adalah  sebagai bebas  nilai  sebab  pembatasannya  adalah  logika  yang  merupakan  cara  penarikan kesimpulan  dalam  berpikir,  sehingga  dalam  proses  penemuan  kebenaran  maka validitas sebuah hasil dari proses berpikir selalu ditentukan dan diukur dengan cara- cara  tertentu  secara  logik  baik  dengan  menggunakan  logika  deduksi  maupun  logika
5 A. C. Awing, Persoalan-persoalan Mendasar Filsafat, terjemahan Uzair Fauzan, Rika Iffati Farikha, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h. 162
6 Secara luas logika dapat didefinisikan sebagai pengkajian untuk berpikir secara sahih. Lihat, Wiliam  S.  Sahakian  dan  Mabel  Lewis  Sahakian, Realism  of  Philosophy, (Cambridge,  Mass: Schenkman, 1965), h. 3
7 Jujun S. Suriasumantri, Ibid. , h. 43 8 Ibid.
9 Ibid., h. 66

## Irfani
ISSN 1907-0969 E ISSN 2442-8272 Volume 14 Nomor 1 Juni 2018 Halaman 77-86 http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ir
induksi.  Demikian  pula, secara  ontologi  ilmu  sebagai  hasil  dari  proses  berpikir  juga bebas nilai secara total adanya.
Lebih  dari  itu,  secara  aksiologis  ketika  ilmu  diperhadapkan  dengan  masalah moral, ketika termnya ilmu dan teknologi membawa akses yang merusak kehidupan, misalnya  bom,  senjata  pemusna  masal  dan  sebagainya  maka  ini  menjadi  sebuah persoalan  yang  oleh  para  ilmuan  menjadi  sebuah  diskusi  yang  sangat  kontrofersial. Dalam  konteks  ini,  paling  tidak  para  ilmuan  terbagi  ke  dalam  dua  pendapat  yang berbeda. Pendapat pertama, menginginkan bahwa ilmu harus bersifat netral terhadap nilai baik secara ontologis maupun  aksiologis. Oleh karena itu, golongan ini  sangat menginginkan  untuk  melanjutkan  tradisi  kenetralan  ilmu  secara  total  seperti  pada waktu  era  galileo.  Dimana,  tugas  para  ilmuan  adalah  berpikir  secara  nalar  untuk menemukan  pengetahuan  dan  penggunanyalah  yang  sepenuhnya  bertanggung  jawab akan segala hasil temuannya itu. 10
Pendapat kedua, sebaliknya berpendapat bahwa netralitas ilmu terhadap nilai hanyalah  terbatas  pada  metafisika  keilmuan  (ontologi),  sedangkan  dalam penggunaannya  harus  berlandaskan  pada  asas-asas  moral.  Artinya  bahwa  Seberapa tinggi  temuan  dalam  bidang  ilmu  pengetahuan,  harus  terus  memperhatikan  manfaat dan  mudaratnya  untuk  manusia  sebagai  pengguna  hasil  temuan  ilmu  pengetahuan tersebut.  Tahap  tertinggi  dari  kebudayaan  moral  manusia  ini,  kata  Charles  Darwin adalah  ketika  manusia  menyadari  bahwa  manusia  seyogyanya  mengontrol pikirannya. 11 Lebih dari itu, Karel Jaspers mengemukakan bahwa ilmu adalah usaha manusia  untuk  mendengarkan  jawaban-jawaban  yang  keluar  dari  dunia  yang dihuninya. Disinilah paling tidak lengketanya etika dengan ilmu. Dimana, ilmu bukan tujuan  tetapi  sarana,  karena  hasrat  akan  kebenran  itu  berkait  erat  dengan  etika pelayanan bagi sesama manusia dan tanggung jawab secara agama. 12

## E. Hakikat Sebuah Kebebasan
Sebelum  lebih  jauh  memperbincangkan  hakikat  sebuah  kebebasan,  maka paling  tidak  kebebasan  yang  akan  kita  perbincangkan  disini  dapat  dibedakan  antara kebebasan  dalam  berbuat yang  terikat  oleh  ruang  dan  waktu,  hukum  moral  dan hukum sosial, dan kebebasan dalam berpikir yang pada prinsipnya sangat berwatak bebas.
10 Ibid., h. 235 11 Ibid.
12 N. Daldjoeni, “Hubungan Etika dengan Ilmu” dalam Yuyun Suriasumantri, Ibid., h. 235

## Irfani
ISSN 1907-0969 E ISSN 2442-8272 Volume 14 Nomor 1 Juni 2018 Halaman 77-86 http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ir
Secara  sederhana  kebebasan  dapat  dirumuskan  sebagai  sebuah  keleluasaan untuk  bertindak  atau  tidak  bertindak  berdasarkan  pilihan  yang  tersedia  bagi seseorang.  Artinya,  seseorang  dapat  dikatakan  bebas  jika  tak  ada  hambatan  dan larangan baginya untuk melakukan apa saja. Dimana, kebebasan muncul dari doktrin bahwa  setiap  orang  memiliki  hidupnya  sendiri  dan  memiliki  hak  untuk  bertindak menurut  pilihannya.  Dalam  konteks  sosial,  kebebasan  seseorang  dibatasi  oleh kebabasan  orang  lain. 13 Dengan  kata  lain,  bahwa  kebebasan  manusia  mengandung pengertian  bahwa  dibalik  kebebasan  terdapat  tanggung  jawab  artinya,  tidak  ada kebebasan  tanpa  tanggung  jawab,  dan  begitu  pula  sebaliknya,  tidak  ada  tanggung jawab tanpa kebebasan.
Dalam  teologi  Islam,  kebebasan  pada  manusia  (tidak  termasuk  kebebasan berpikir) selalu ada batasan dan kekuatan yang tidak bisa dilawan. 14 Batasan itu bisa bersifat  fisik  dan  bisa  berupa  moral  keagamaan.  Sebebas-bebas  manusia,  ia  tetap terikat  dengan  hukum  fisik,  sebagai  misal  hukum  alam  membatasi  manusia  untuk tidak  bisa  mencapai  semua  imajinasi  dan  angan-angannya,  terkait  dengan keterbatasan  ruang  dan  waktu.  Sebab,  secara  moral  semua  tindakan  manusia  akan dimnatai  pertanggung  jawabannya.  Oleh  karena  itu,  kebebasan  yang  sejati  adalah kebebasan  seseorang  agar  tidak  terbelenggu  oleh  kebodohan  dan  kenistaan  hidup. Dari  sudut  pandang  moral  keagamaan,  orang  yang  merdeka  adalah  mereka  yang bebas  dari  keterikatan  dan  ketundukan  pada  kekuatan  yang  menurunkan  derajat kemanusiaannya. 15
Berbeda  dengan    kebebasan  bertindak  atau  berbuat,  kebesan  berpikir  tidak terikat  oleh  nilai-nilai  tertentu.  Artinya,  apapun  boleh  dan  tidak  haram  dipikirkan, bahkan  dalam  konteks  mempertahankan  eksistensi  kebudayaan,  maka  kebebasan berpikir  sangat  mutlak  diperlukan  bagi  sebuah  kebudayaan.  Misalnya,  kebebasan berpikir  dalam  melakukan  ijtihad,  ini  merupakan  sesuatu  yang  amat  vital  dalam pengembangan  kebudayaan  Islam.  Oleh  karena  itu,  penutupan  pintu  ijtihad  dalam Islam akan merupakan sebuah awal kejatuhan kebudayaan Islam. 16
13 Desi  Fernanda, Etika  Organisasi  Pemerintah, (Jakarta:  Lembaga  Administrasi  Negara, 2003), h. 16 14 Harun Nasution, Teologi Islam: Aliran-aliran, Sejarah Analisa Perbandingan, (Jakarta: UI Press, 1986), h. 102
15 Komaruddin  Hidayat, Menafsirkan  Kehendak  Tuhan, (Jakarta  :  Penerbit  Teraju,  2004),  h. 218
16 Musa  Asy’arie,  “Konsep  Qur’anik  tentang  Strategi  Kebudayaan”,,  dalam  Abdul  Basir Solissa, al-Qur’an dan Pembinaan Dialod dan Transformasi, (Yogyakarta: LESFI, 1993), h. 10

## Irfani
ISSN 1907-0969 E ISSN 2442-8272 Volume 14 Nomor 1 Juni 2018 Halaman 77-86 http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ir
Lebih  dari  itu,  kebebasan  berpikir  tidak  berarti  pemutlakan  terhadap  hasil pemikiran,    karena  kebebasan  berpikir  tidaklah  berbahaya  sepanjang  hasilnya  tidak dipandang  absolut.    Sebab  jika  tidak,  maka  pemutlakan  dari  hasil  pemikiran seseorang untuk orang lain akan menimbulkan tindakan anarkis. 17 Dalam konteks ini, betapapun  validnya  sebuah  hasil  pemikiran  harus  dipahami  dan  diletakkan  dalam ketidak  mutlakan  (kenisbian),  yang  bersifat  terbuka  menerima  perubahan  secara dinamis.
Lewat  tinjauan  filosofis  dan  historisnya,  Harun  Nasution  berpendapat  bahwa kebudayaan  Islam  dizaman  klasik  berkembang  pesat  bahkan  mengambil  bentuk peradaban  yang  tinggi,  karena  ada  kebebasan  berpikir,  sehingga  pemikiran  menjadi terbuka dan pandangan menjadi luas. Sikap menjadi dinamis, dan pemikiran rasional dapat berkembang dengan baik. 18 Dengan demikian maka kebebasan berpikir berkait erat  dengan  eksistensi  kebudayaan  dimana  manusia  tidak  akan  pernah  bisa  terlepas darinya.  Dengan  kata  lain,  kemajuan  sebuah  kebudayaan,  salah  satunya,  ditentukan oleh adanya kebebasan  berpikir. Rasio  manusia harus dilatih dan dipertajam dengan memberikan dan melengkapinya dengan alat analisis untuk melihat realitas sosial dan mengevaluasi  perubahan  sosial  secara  kritis  agar  tidak  membuat  diri  kita  hilang dalam gelombang besar transformasi budaya, jika tidak, manusia akan tergiring oleh transformasi budaya tersebut ke dalam ”kepribadian terbelah” ( slip personality ). 19
Dalam  konteks  Kebudayaan,  nabi  Muhammad  saw  telah  memberikan keteladanan dalam sunnah berpikirnya yang mampu mentransendir realitas, imajinatif dan  mempunyai  komitmen  moralitas  dan  kemanusiaan  yang  tinggi.  Sunnah  nabi dalam  berpikir  tersebut  adalah  berpikir  dengan  basis  akal qudsi, yang  disebut  Ibnu Sina  dengan al-hads yaitu  kecenderungan  transenden,  yang  dalam  al-Qur’an bersendikan  pada  hikmah  (diartikan  sebagai  filsafat)  dan  kitab  al-Qur’an.  Adapun prosesnya  adalah  dengan  metode  menyatukan  pikir  dan  zikir,  dan  dengan  kesatuan pikir  dan  zikir  itu  dikembangkan  untuk  memasuki  pengalaman  spiritual,  yang  akan memberikan makna yang lebih tinggi pada apa yang dilangit dan di bumi yang telah Tuhan  ciptakan  dengan  kebenaran,  bukan  kebatilan,  dan  dengan  rendah  hati
17 Ibid., h. 11 18 Harun  Nasution, “ Tinjauan  Filosofis  Tentang  Pembantukan  Kebudayaan  Islam” , dalam Ibid., h. 32 19 M. Amin Abdullah, Antara Al-Gazali dan Kant: Filsafat Etika Islam, edisi terjemahan oleh Hamzah, (Bandung: Penerbit Mizan, 2002), h. 217

## Irfani
ISSN 1907-0969 E ISSN 2442-8272 Volume 14 Nomor 1 Juni 2018 Halaman 77-86 http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ir
memohon  ampunan  atas  segala  tindakannya  yang  tidak  benar. 20 Oleh  karena  itu dalam  kasus  kebebasan  berpikir  dalam  melakukan  ijtihad,  implementasinya  tetap diperlukan  sebuah  etika.  Etika  dimaksud  adalah  sikap  rendah  hati  dengan mengosongkan  ruang  batin  dari  egoisme  sempit  yang  hanya  mementingkan  diri sendiri.  Terbuka  terhadap  adanya  kebenaran  lain,  dan  mau  mendengarkan  dan mempertimbangkannya,  serta  bersedia  menerima  pendapat  yang  baik.  Dengan  etika demikian pemikirannya akan lebih terjaga dari kekeliruan. 21
Dalam  konteks  visi  kenabian,  kebudayaan  manusia  termasuk  berpikir  adalah tanggung  jawab  kreatif  yang  berdimensi  moral,  artinya  kebebasan  kreatif  yang menjadi  pusat  tumbuhnya  kebudayaan  tidak  bebas  nilai,  baik  dalam  pengertian teologis maupun etis. Hanya dalam konteks ini, maka kebudayaan akan dapat menjadi ibadah  seseorang  kepada  Tuhan,  sebaliknya  kebudayaan  bisa  menjadi  perlawanan seseorang  kepada  hukum-hukum  Tuhan,  yang  pada  akhirnya  akan  menghancurkan dirinya sendiri. 22
Oleh karena itu, nilai moral  yang menjadi landasan kebudayaan adalah nilai- nilai  moral  yang  bersifat  universal,  yang  berbasis  pada  kemanusiaan  dan  spiritual agama, yang jika disodorkan kepada seseorang, secara kodrati ia akan menerima dan menyetujuinya sebagai sebuah kebaikan. Itu sebabnya, dengan mengikatkan diri pada nilai  moralitas  universal  tersebut,  maka  suatu  kebudayaan  akan  menjadikan kehidupan  ini  menjadi  lebih  seimbang.  Artinya,  tidak  melawan  kepada  kodrat hidupnya,  sehingga  kebudayaan  menjadi  sebuah  bentuk  kepatuhan  dan  ketaatan seseorang pada hukum-hukum Tuhan.

## F. Hubungan Etika dan Kebebasan Berpikir
Etika, berasal  dari bahasa Yunani; ethikos,  ethos yang berarti kebiasaan  atau watak. 23 Sebagaimana  dikutip  oleh  Desi  Fernanda  mengemukakan  bahwa  etika ( ethics )  adalah  salah  satu  cabang  filsafat,  yang  mencakup  filsafat  moral  atau pembenaran-pembenaran  filosofi  ( pylosophical  judgment ),  yang  secara  konseptual istilah etika memiliki kecenderungan dipandang sebagai suatu sistem nilai, apa yang baik  dan  buruk  bagi  manusia  dan  masyarakat.  Yang  dalam  implementasinya  etika banyak  dikembangkan  sebagai  norma-norma  yang  mengatur  tata  kehidupan  sebuah
20 Musa Asy’arie, Filsafat Islam Tentang Kebudayaan, (Yogyakarta: LESFI, 1999), h. 21-23
21 Ibid., h. 107 22 Ibid., h. 24 23 Bagus  Lorens, Kamus  Filsafat, cet.  II.,  (Jakarta:  PT.  Gramedia  Pustaka  Umum,  2000),  h. 217

## Irfani
ISSN 1907-0969 E ISSN 2442-8272 Volume 14 Nomor 1 Juni 2018 Halaman 77-86 http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ir
komunitas. 24 Etika  tidak  mempersoalkan apa atau siapa manusia  itu,  tetapi mempersoalkan bagaimana manusia seharusnya berbuat atau bertindak.
Etika  yang  juga  disebut  filsafat  moral  adalah  cabang  disiplin  aksiologi  yang membicarakan  dan  berusaha  mendapatkan  simpulan  tentang  norma-norma  tindakan serta  pencarian  ke  dalam  watak  moralitas  atau  tindakan-tindakan  moral.  Etika menganalisis  konsep-konsep  seperti  keharusan,  kemestian,  tugas,  aturan-aturan moral,  benar,  salah,  wajib,  tanggung  jawab,  dan  lain-lain.  Pembagian  bidang  kajian etika  setidaknya  menyangkut  empat  bidang  yaitu  ; pertama, moralitas  berdasarkan kitab  suci  ( spiritual  morality ), kedua, etika  teologis  ( theological  ethics ), keetiga, kefilsafatan  ( philosophical  ethics )  dan keempat, moralitas  keagamaan  ( religious morality ). 25
Paling  tidak,  ada  enam  prinsip  yang  merupakan  landasan  prinsipil  dari  etika yaitu prinsip keindahan ( beauty ), persamaan ( equality ) kebaikan (goodness) , keadilan ( justice ),  kebebasan  ( liberty ),  dan  prinsip  kebenaran  ( truth ).  Pada  prinsip  yang terakhir  ini  biasanya  ditakar  dengan  prinsip  logika  ilmiah  yang  bersifat  realistis, faktual  dan  dapat  dibuktikan.  Namun  ada  pula  kebenaran  yang  hanya  dapat dibuktikan  dengan  keyakinan  yaitu  kebenaran  teologis  dan  agama.  Pada  realitanya, kebenaran  harus  dapat  dibuktikan  dan  ditunjukan  secara  nyata  baik  itu  kebenaran agama maupun kebenaran ilmiah. 26 Oleh karena itu, perlu ada jembatan penghubung antara  kebenaran  dalam  pemikiran  ( truth  in  mind )  dengan  kebenaran  dengan kenyataan  ( truth  in  reality ).  Jembatan  dimaksud  adalah  norma  atau  hukum  yang disepakati yang dapat menjamin terciptanya enam prinsip tersebut.
Norma  atau  hukum  yang  disepakati  ada  yang  bersifat  absolut  dan  ada  yang bersifat  relatif.  Yang  absolut  kebenarannya  berupa  hukum-hukum  Allah  ( Syari’ah ), sedangkan  yang  bersifat  relatif  kebenarnnya  adalah  hukum  atau  norma  yang diciptakan  oleh  manusia  misalnya  hukum-hukum  fikih  dan  hukum  adat  yang diciptakan oleh masyarakat komunitas sosial tertentu. Kedua norma tersebut mestinya diharapkan  dapat  menjembatani  antara  apa  yang  dipikirkan  manusia  dan  kenyataan. Oleh  karenanya  mengukur  kebenaran  tergantung  pada  alat  ukur  dan  jembatannya. Jika kebenaran diukur dan melalui jembatan norma yang absolut maka legitimasinya
24 Desi  Fernanda, Etika  Organisasi  Pemerintah, (Jakarta:  Lembaga  Administrasi  Negara, 2003), h. 2-5
25 Musa Asy’arie, Filsafat Islam Sunnah Nabi dalam berpikir, (Yogyakarta: LESFI, 1999), h. 83
26 Ibid., h. 9

## Irfani
ISSN 1907-0969 E ISSN 2442-8272 Volume 14 Nomor 1 Juni 2018 Halaman 77-86 http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ir
berlaku  untuk  siapapun  yang  mengakui  keabsolutannya.  Jika  kebenarannya  diukur dengan norma yang relatif seperti hukum adat maka legitimasinyapun akan berfariasi, artinya sesuatu dapat dianggap sebagai kebenaran oleh masyarakat tertentu dan dalam kasus  yang  sama  bisa  dianggap  sebaliknya  oleh  masyarakat  lain.  Misalnya  kriteria pornografi  yang  menjadi  pesoalan  yang  sangat  mengkristal  saat  ini  lewat  UU  anti pornografi  dan  pornoaksinya,  apa  yang  dianggap  oleh  orang  jawa  sebagai  tindakan pornografi  misalnya  dengan  membuka  aurat,  mungkin  hal  ini  akan  sangat  tidak berlaku bagi  masyarakat suku pedalam Papua yang kesehariannya memakai koteka. Itu sebabanya maka etika sangat berkaitan erat dengan moral.

## G. Penutup
Manusia, sesuai dengan fitrahnya diberikan kebebasan untuk berpikir apa saja. Tetapiharusmemperhatikan  aspeketika  dan  moral  dalam  berpikir.  Secara  ontologis kebebasan berpikir tidak terikat dengan nilai, tetapi implikasi dari kebebasan berpikir itu  secara  aksiologis  dibatasi  dengan  tanggung  jawab  dan  moral.  Hanya  sebagian filosof  Barat  seperti  Galileo  Galilie  dan  para  pengikutnya  yang  membebaskan manusia  berpikirsebebas-bebasnya.  Kebebasan  itu  tidak  adasangkut  pautnya  dengan nilai,  sehingga  mereka  berpendapat  bahwa  ilmu  sebagai  produk  pemikiran,  adalah bebas nilai secara total.
Menurut filsafat Islam, dimana dasar pijakannya adalah hikmah (filsafat) dan al-Qur’an,  buday  berpikir  dalam  implementasinya,  sebagaimana  dicontohkan  oleh nabi,  adalah  tidak  bebas  nilai.  Begitu  pula  ilmu  sebagai  produk  berpikir  tentu  juga tidak bebas nilai. Dimana secara etika, ilmu harus dapat mensejahterakan kahidupan bukan  sebaliknya.  Ilmu  sebagai  sarana  menemukan  kebenran  berimpitdengan  etika pelayanan bagi sesama manusia dan tanggung  jawab agama.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah M.  Amin, Antara  al-Gazali dan Khant: Filafat  etika Islam, edisi  terjemah oleh Hamzahm, Bandung: Mizan, 2002
Asy’arie,  Musa, Konsep  al-Qur’an  Tentang  Strategi  Kebudayaan, Dalam  Abdul Basir  Solissa,  dkk.  (ed), al-Qur’andan  Pembinaan  Budaya  Dialog  dan Transformasi, Yogyakarta: LESFI, 1993
---------, Filsafat Islam Tentang Kebudayaan, Yogyakarta: LESFI, 1999

## Irfani
ISSN 1907-0969 E ISSN 2442-8272 Volume 14 Nomor 1 Juni 2018 Halaman 77-86 http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ir
--------, Filsafat Islam Sunnah Nabi dalam Berpikir, Yogyakarta, LESFI, 1999
Bagus, Lorens, Kamus Filsafat, cet. II, Jakarta: PT Gramedi Pustaka Utama, 2002
Bochenski, J. M., Apa Sebenarnya Berpikir, Dalam Jujun S. Suryasumantri (ed) Ilmu Dalam Perspektif, cet. XV. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001
Daldjoeni, N., HubunganEtika dengan Ilmu, dalamJujun S. Suryasumantri (ed), Ilmu dalam Perspektif, Cet. XV.,Jakarta: yayasan Obor Indonesia, 2001
Fernanda, Desi., Etika Organisasi Pemerintah, Jakarta: Lembaga administrasiNegara, 2003
Hidayat, Komaruddin, Imenafsirkan Kehendak Tuhan, Jakarta: Penerbit teraju, 2004
Nasution, Harun., Falsafah Agama, Jakarta: BulanBintang, 1979
---------,  Teologi  Islam:  Aliran-aliran,  Sejarah  analisa  Perbandingan, Jakarta:  UI- Press, 1986