## JIUBJ
Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 21(2), Juli 2021, 529-535 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat universitas Batanghari Jambi ISSN 1411-8939 (Online), ISSN 2549-4236 (Print) DOI 10.33087/jiubj.v21i2.1301

## Evaluasi Pelaksanaan Program TBC MDR di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan

## Sari Nazliyati Putri*, Novrikasari, M. Zulkarnain
Program Studi Magister Kesehatan Masyarakat, Universitas Sriwijaya *Correspondence email: sariputri1234@gmail.com
Abstrak. TBC MDR  merupakan  suatu  fenomena  buatan  manusia ( man-made phenomenon )  yang  terjadi  akibat  dari pengobatan pasien  TBC  yang  tidak  adekuat  maupun  penularan  langsung  dari  pasien  TBC  MDR.  Adanya  kasus  yang  belum  terdeteksi  dan ditatalaksana  oleh  program  penanggulangan  TBC  MDR  menjadikan  hal  ini  tantangan  baru  dalam  penanggulangannya.  Tujuan penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  bagaimana  pelaksanaan  program  penanggulangan  TBC  MDR  di  Sumatera  Selatan menggunakan  model  evaluasi conteks,  input,  process,  product (CIPP).  Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif deskriptif, dengan melakukan indepth interview. Dari hasil penelitian pada evaluasi conteks yang terdiri dari latar belakang, tujuan dan peluang program  sudah sesuai dengan aturan dan petunjuk tehnis tuberkulosis. Pada evaluasi input penyediaan sumber daya manusia  pengelola  program,  dana  serta  sarana  prasarana  sudah  sesuai  dengan  kebutuhan  program  baik  di  provinsi  dan kabupaten/kota. Pada evaluasi proses untuk perencanaan program TBC MDR telah dilaksanakan dengan melibatkan lintas sektor dan lintas program dan  instansi terkait  lainnya, target program jelas, namun terdapat hambatan pada sumber daya manusia pada fasilitas  kesehatan  tingkat  pertama  dan  tingkat  lanjutan  yang  berada  di  Kabupaten/Kota.  Pada  evaluasi  produk  didapat  angka penemuan dan pengobatan kasus TB MDR ( enrollment rate ) yaitu pada tahun 2017: 46%, tahun 2018: 36 %, tahun 2019: 41 %. Kesimpulan yang didapat yaitu pelaksanaan program penanggulangan TBC MDR di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan dari  conteks,  input,  proses,  sudah  berjalan  dengan  baik  namun  masih  perlu  penyempurnaan  untuk  dapat  menghasilkan  produk sesuai dengan Permenkes Nomor 67 Tahun 2016.

## Kata kunci : CIPP; Evaluasi; MDR TB
Abstract. MDR  TB  is  a  man-made phenomenon  that  occurs  as a result of  inadequate  treatment of TB patients as  well  as direct transmission  from MDR  TB patients.  The existence  of  cases that have  not been detected and  managed by  the  MDR TB  control program makes this a new challenge in overcoming it. The purpose of this study was to determine how the implementation of the MDR TB control program in South Sumatra using theevaluation model Context, Input, Process, Product (CIPP). This study uses descriptive  qualitative  research  methods,  by  conducting  in-  depth  interviews.  From  the  results  of  the  research  on  the  Context Evaluation  which  consisted  of  the  background,  objectives  and  program  opportunities  in  accordance  with  the  Tuberculosis technical  rules  and  guidelines  (Permenkes  No.  67/2016).  In  the  evaluation  of  the  input  of  the  provision  of  human  resources, program managers, funds and infrastructure are in accordance  with the needs of the program in both the province and district / city.  In  the  evaluation  process  for  MDR  TB  program  planning,  it  has  been  carried  out  by  involving  cross-sector  and  cross- program and other related agencies, the program target is clear, but there are obstacles to Human Resources at first-level and advanced  level  health  facilities.  In  the  Product  Evaluation,  the  detection  and  treatment  rates  for  MDR  TB  cases  (obtained, Enrollment  rate)  werenamely  in  2017:  46%,  2018:  36%,  2019:  41%.  In  general,  the  implementation  of  the  MDR  TB  Control Program in South Sumatra Province from context, input, process, has been going well but still needs improvement / improvement, to be able to produce products as expected by Permenkes Number 67 of 2016.
.
Keywords: CIPP; Evaluation; MDR TB

## PENDAHULUAN
Tahun  2018 World  Health  Organization (WHO) memperkirakan  diseluruh  dunia  ada  sebanyak  10  juta orang  menderita  TBC  dan  1,2  juta  orang  meninggal. TBC  di  Indonesia  menempati  urutan  ke-3  tertinggi  di dunia  setelah  India  dan  China.  Indonesia  juga merupakan  salah satu  negara dengan triple burden TBC untuk  insiden  TBC,  insiden  TBC  MDR  dan  TBC  HIV (Global TB Report, 2019). Pada tahun 2017 kasus TBC yang  tercatat  di  program  penanggulangan  TBC Kementerian  Kesehatan  ada  sejumlah  442.000  kasus yang  mana  diperkirakan  ada  8.600-15.000  kasus  TBC MDR  (perkiraan  2%  dari  kasus  baru  dan  13%  dari pasien  TBC  yang  diobati  sebelumnya),  tetapi  cakupan yang diobati baru sekitar 27, 36% (Riskesdas, 2018).
Belum selesai permasalahan TBC, pada saat yang sama  muncul  permasalahan  baru  yang  berkaitan  dengan TBC  yaitu  kekebalan  ganda  kuman  TBC  terhadap  obat anti tuberkulosis (OAT) atau disebut Tuberculosis Multi Drug Resistant (TBC MDR). TBC MDR adalah keadaan dimana  kuman  penyebab  tuberculosis  ( MTbc) kebal terhadap 2 jenis antibiotik paling paten seperti isoniazid dan rifampisin. Penyebab  utama  terjadinya  resisten adalah  pengobatan  yang  tidak  adekuat  ( man-made phenomenon )  maupun  penularan  yang  terjadi  secara langsung  dari  pasien  TBC  MDR  (Kementerian Kesehatan, 2014).
Adanya  TBC  MDR  merupakan  ancaman  yang cukup  serius  bagi  penduduk  di  dunia  dan  telah  menjadi perhatian  bagi  masyarakat  di  berbagai  negara  di  dunia,
Sari Nazliyati Putri, Novrikasari dan M. Zulkarnain, Evaluasi Pelaksanaan Program TBC MDR di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan
mengingat  pengobatannya  yang  sulit  dan  membutuhkan biaya yang cukup besar sehingga menjadi hambatan baru dalam  program  pengendalian  TBC  MDR.  Penyebab resistensi terhadap OAT antara lain: 1) Pengobatan yang diberikan  pemberi  layanan  pengobatan  (provider)  tidak adekuat  yaitu,  jenis,  dosis,  jumlah  dan  paduan  OAT tidak  standar  DOTS,  2)  Motivasi  minum  obat  penderita TBC yang rendah sehingga tidak patuh dan tidak minum obat  TBC  secara  teratur,  3)  Dukungan  keluarga  yang rendah  dalam  memotivasi  penderita  selama  pengobatan (Sarwani D, 2012).
Pada penelitian yang dilakukan untuk mengetahui penyebab  terjadinya  TBC  MDR  di  Kota  Badung, diperoleh  bahwa  TBC  MDR  terjadi  akibat  dari penatalaksana pengobatan  yang tidak memenuhi  standar Directly  Observed  Treatment  Short  Course (DOTS) meliputi  diagnosis  yang  tidak  tepat;  pemberian  OAT dengan dosis, jenis, jumlah paduan yang tidak tepat serta jangka  waktu  pengobatan  yang  lama  dan  tidak  adekuat (Nugrahaeni, 2015).
Penelitian  lain  yang  dilakukan  di  Sumatera Selatan  menunjukkan  bahwa  kejadian  TBC  MDR  di puskesmas  Kabupaten/Kota  Provinsi  Sumatera  Selatan merupakan kombinasi dari berbagai faktor yang meliputi faktor  komposisional  (individu)  dan  faktor  kontekstual (puskesmas).  Pasien  TB  yang  berobat  di  puskesmas mempunyai risiko terhadap kejadian TBC MDR apabila mempunyai  pendidikan  rendah,  mempunyai  riwayat pengobatan, tingkat kepatuhan menelan obat, pengetahuan  dasar  TBC  rendah,  dan  mempunyai Pengawas  Makan  Obat  (PMO)  dengan  kinerja  buruk (Nurdin, 2018 ).
Di Sumatera Selatan Estimasi Insiden TBC Tahun 2017  sampai  dengan  Tahun  2019  adalah  33.733  kasus. Dengan  perkiraan  insiden  kasus  TBC  MDR  2%  maka jumlah kasus TBC MDR di Sumatera Selatan adalah 675 kasus. Penemuan kasus TBC MDR Tahun 2017 ada 110 kasus;  Tahun  2018  ada  281  kasus,  tahun  2019  ada  391 kasus.  Dan  tercatat  menjalani  Pengobatan  TBC  MDR pada  tahun  2017  sampai  dengan  tahun  2019  ada  161 kasus  dengan  status  yaitu:  sembuh  6  kasus  (3,72%), putus berobat 23 kasus (14,28%), gagal 1 kasus (0,62%), meninggal  19  kasus  (11,80%),  pengobatan  lengkap  2 kasus  (1,24%),  dalam  pengobatan  109  kasus  (67,70%), lainnya  1  kasus  (0,62%)  (Data  Dinkes  Prov  Sumsel, 2019). Perkiraan kasus TBC MDR yang ada  di Provinsi Sumatera  Selatan  675  kasus,  yang  tercatat  391  kasus (dari 391 kasus, 161 kasus yang sudah diobati dan masih dalam  pengobatan,  sisanya  230  kasus  belum  di tatalaksana  pengobatannya).  Dengan  perkiraan  675 kasus  TBC  MDR  dikurangi  161  kasus  TBC  MDR  yang sudah diobati dan masih dalam pengobatan, maka masih ada  514  kasus  harus  ditemukan,  berada  di  masyarakat, belum  tersentuh,  belum  terdeteksi,  belum  diobati  dan belum  dilaporkan  pada  Program  Penanggulangan  TBC MDR (Prov Sumsel, 2018).
Permasalahan  yang  ada  diatas  menjadikan  TBC MDR tantangan baru dalam program penanggulangannya, sehingga dibutuhkan suatu pendekatan  yang  komprehensif  dan  terintegrasi,  sesuai amanah  Undang  Undang  Dasar  1945  dan  Pancasila. (Menteri kesehatan republik indonesia, 2019). Pelaksanaan  pemberantasan  terhadap  penyakit  menular mengalami  kesulitan  karena  dipengaruhi  wilayah. Penyebab lainnya yang berpengaruh terhadap peningkatan beban penyakit menular dalam hal ini  TBC adalah  belum  berjalan  secara  optimal  pelaksanaan program penanggulangan TBC selama ini, karena belum ada  komitmen  yang  kuat  dari  pelaksanaan  pelayanan kesehatan,  dari  pengambil  kebijakan,  pendanaan  dalam segi  operasional  program  dan  sarana  prasarana penunjang program (Fatimah and Indrawati, 2018).
Sebagai  bagian  dari  Organisasi  Perangkat  Daerah (OPD),  Dinas  Kesehatan  Provinsi  Sumatera  Selatan adalah  perpanjangan  tangan  dari  Pemerintah  Provinsi Sumatera Selatan yang bertanggung jawab menyelenggarakan  program  penanggulangan  TBC  dan TBC  MDR  di  Provinsi  Sumatera  Selatan.  Diperlukan penerapan  manajemen  kesehatan  pada  suatu  organisasi kesehatan  untuk  meningkatkan  produktivitas  dengan efektif  dan  efisien  sehingga  dihasilkan  pelayanan kesehatan  yang  berkualitas.  Manajemen  merupakan suatu  ilmu  terapan  yang  didalamnya  dapat  digunakan oleh  para  manajer  organisasi  untuk  melakukan  suatu proses dalam pembuatan perencanaan, pengorganisasian, mengendalikan  dan  memimpin  berbagai  usaha  dari anggota  organisasi  dan  menggunakan  semua  sumber daya organisasi untuk mencapai sasaran (Stoner, 1996).
TBC dan TBC MDR merupakan penyakit menular yang  dapat  disembuhkan  dengan  kunci  utama  yaitu melakukan  pengobatan  secara  tuntas  agar  dapat memutus mata  rantai penularan. Selain dengan  tindakan medis  juga  dibutuhkan  pelaksanaan  kebijakan  strategis dengan  melakukan  komitmen  politis  pada  level pengambil  keputusan.  Hal  tersebut  sangat  diperlukan untuk  mendukung  pelaksanaan  program  dilapangan seperti  pendanaan,  ketersediaan  sarana  prasarana,  dan adanya pengawasan yang optimal terhadap pasien dalam melakukakan  pengobatan  sehingga  dengan  adanya koordinasi  yang  baik  antar  penyelenggara  kebijakan dapat membantu mengatasi permasalahan penanggulangan  TBC  dan  TBC  MDR  (Boli,  Baliwati and Sukandar, 2018).
Adanya  permasalahan  dalam  penanggulangan TBC  MDR  di  Provinsi  Sumatera  Selatan  seperti  masih ada  penderita  yang  belum  ditemukan,  belum  diobati, setelah  diobati  masih  rendah  angka  keberhasilan pengobatannya,  penderita  tidak  patuh,  tidak  ada pengawas  makan  obat serta  dukungan/kebijakan pemerintah,  komitmen  politis  dari  pengambil  keputusan dari  sehingga  peneliti  ingin  melakukan  Evaluasi Pelaksanaan Program  Penanggulangan Tuberculosis Multi  Drug  Resistant (TBC  MDR)  di  Dinas  Kesehatan
Sari Nazliyati Putri, Novrikasari dan M. Zulkarnain, Evaluasi Pelaksanaan Program TBC MDR di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan
Provinsi Sumatera Selatan tersebut dengan menganalisis program  tersebut  berdasarkan  komponen-komponen model  Evaluasi  CIPP  ( Context,  Input,  Proccess, Product ).

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian kualitatif  deskriptif.  Lokasi  penelitian  di  Dinas Kesehatan  Provinsi  Sumatera  Selatan  pada  Bidang Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit (P2P) dan Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular (P2M). Kategori  informan  yang  akan  dilakukan  wawancara adalah  orang  yang  tahu  dari  awal  sampai  akhir bagaimana  proses  program  penanggulangan  TBC  MDR di  Provinsi  Sumatera  Selatan  dengan  pengalaman  masa kerja  rata-rata  diatas  10  Tahun.  Jumlah  informan  dalam penelitian  ini  yaitu  21  informan  yang  dipilih  dengan memakai tehnik purposive sampling.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Evaluasi Conteks
Evaluasi  konteks  berhubungan  dengan  masalah kekuatan  dan  kelemahan  dari  objek  tertentu  yang  akan atau  sedang  berjalan.  Evaluasi  konteks  memberikan informasi bagi pengambil keputusan dalam perencanaan suatu  program  yang  akan  dilaksanakan.  Selain  itu, konteks  juga  melihat  bagaimana  rasionalnya  suatu program (Nurcahya et al, 2019).
Dari  hasil  penelitian,  latar  belakang  kebutuhan program  TBC  khususnya  TBC  MDR  sudah  ada  sejak tahun  2010  hingga  sekarang  diperlukan  strategi  khusus untuk  menanggulanginya,  salah  satunya  yaitu  dengan dimasukannya  dalam  SPM  masing-masing  daerah Kabupaten/Kota  di  Sumatera  Selatan  dan  upaya pengintegrasian dengan layanan kesehatan lain, kegiatan surveilans  dan  pelacakan  rutin,  guna  memberikan pelayanan  yang  menyeluruh  bagi  masyarakat  Sumatera Selatan.
TBC  MDR  merupakan  permasalahan  baru  dalam program  penanggulangan  TBC.  TBC  MDR  terjadi karena timbulnya kekebalan ganda kuman TBC terhadap obat  anti  tuberkulosis.  Hal  tersebut  disebabkan  belum optimalnya penatalaksanaan, ketidakpatuhan dan ketidaktahuan  akan  bahaya  yang  terjadi.  Dengan permasalahan  kesehatan  yang berpotensi berkembang di wilayah  Sumatera  Selatan  maka  perlu  ditetapkan  TBC MDR  sebagai  prioritas  dalam  program  penanggulangan TBC.
Kompleknya permasalahan mengenai TBC mengharuskan  semua  pihak  untuk  dapat  berkomitmen dan  bekerjasama  dalam  melakukan  penanggulangan TBC.  Kerugian  yang  terjadi  sangat  besar  tidak  hanya dari  aspek  kesehatan  semata  namun  juga  dari  aspek ekonomi  maupun  aspek  sosial  seperti  permasalahan ekonomi  dan  persepsi  masyarakat  tentang  pengobatan. Dengan  demikian  TBC  merupakan  ancaman  terhadap cita-cita  pembangunan  meningkatkan  kesejahteraan
rakyat  secara  menyeluruh.  Hasil  wawancara  dengan informan :
“Karena TBC ini sudah bukan hanya permasalah kesehatan  tetapi  juga  banyak  pihak  yang  terlibat.  TBC MDR  ini  resisten  terhadap  obat  jadi  sangat berbahaya, pengobatannya  lama  dan  pasti  membutuhkan  banyak biaya  dalam  pengobatannya  baik  untuk  pasien  itu sendiri atau program” .
Hasil  penelitian  tersebut  menunjukkan  bahwa masalah  ekonomi  dan  masalah  informasi  mengenai pengobatan menjadi salah satu aspek lain latar belakang permasalahan TBC MDR yang ada di Sumatera Selatan. Permasalahan ekonomi cenderung mempengaruhi masyarakat  dalam  hal  memilih  pengobatan,  masyarakat dengan  kemampuan  ekonomi  terbatas  akan  kesulitan mengeluarkan  biaya  transportasi  untuk  menuju  fasilitas kesehatan untuk melakukan pengobatan.
Berdasarkan  wawancara  mendalam  informan diketahui  bahwa  TBC  masih  merupakan  masalah kesehatan  masyarakat  di  Indonesia  pada  umumnya  dan Sumatera  Selatan  pada  khususnya  yang  sudah  ada  sejak lama  sehingga  diperlukan  strategi  khusus  untuk mengatasinya  yaitu  dengan  dimasukannya  dalam  SPM masing-masing  daerah  Kabupaten/Kota  di  Sumatera Selatan  dan  upaya  pengintegrasian  dengan  layanan kesehatan  lain,  kegiatan  surveilans  dan  pelacakan  rutin, guna  memberikan  pelayanan  yang  menyeluruh  bagi masyarakat Sumatera Selatan.
Kebijakan  penanggulangan  TBC  MDR  yang berlaku  saat  ini  menitikberatkan  pada  manajemen program  yang  meliputi  perencanaan,  pelaksanaan, monitoring,  dan  evaluasi  serta  menjamin  ketersediaan sumber  daya.  Untuk  melaksanakan  hal  tersebut, diperlukan  komitmen  dari  para  pelaksana  program  agar adanya  peningkatan  kualitas  pelayanan,  kemudahan dalam  penemuan  dan  pengobatan  kasus  serta  memutus mata rantai penularan.

## Evaluasi Input
Pada penelitian ini input terdiri dari Sumber Daya Manusia  (SDM),  Pendanaan  dan  logistic.  Pada  level provinsi  penanggulangan  TBC  dilaksanakan  berdasar struktur yang ada sesuai tugas dan fungsinya dan dibantu Tim TB yang terdiri dari Petugas Pengelola Program TB Provinsi  (wasor  TB),  Tim  Pelatih  Provinsi  (TPP),  unit terkait  di  jajaran  Dinas  Kesehatan  provinsi  dan  petugas lainnya.  Hasil  penelitian  menunjukkan  jumlah  secara keseluruhan  petugas  ada  9  orang  yang  sehari-hari berkantor  pada  sekretariat  TBC  di  Dinas  Kesehatan Provinsi  Sumatera  Selatan.  Untuk  pemegang  program penanggulangan  TBC  MDR  di  kabupaten/kota  adalah wasor  yang  pernah  mendapatkan  pelatihan  TBC sebelumnya  sedangkan  SDM  yang  ada  pada  Dinas Kesehatan  Kabupaten  masing-masing  1  orang  wasor aktif,  Kota  Palembang  dengan  2  orang  wasor  aktif sehingga  total  berjumlah  18  orang  dan  telah  mengikuti
Sari Nazliyati Putri, Novrikasari dan M. Zulkarnain, Evaluasi Pelaksanaan Program TBC MDR di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan
pelatihan  Program  TBC  bersertifikat  dari  Kementerian Kesehatan.
Jumlah  tersebut  sesuai  menurut  arijanto  (2018), bahwa  menjadi  hal  utama  bagi  satu  organisasi  dalam melakukan  manajemen  sumber  daya  manusia  adalah harus  adanya  kejelasan  dalam  pembagian  wewenang tugas  ( authority) dan  tanggung  jawab  ( responsibility ) agar  nanti  pelaksanaannya  dapat  berjalan  dengan  baik dan  menghindari  terjadinya  tumpang  tindih  pekerjaan dan  pembagian  tugas  ( job  description )  yang  jelas (Arijanto, 2018).
Kriteria SDM yang harus dipenuhi oleh tiap Dinas Kesehatan  Provinsi/Kabupaten/Kota  pada  program penanggulangan  TBC MDR di Sumatera  Selatan, sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 67 Tahun 2016 tentang kriteria standar SDM yang ada untuk di Provinsi adalah 1 orang Pengelola Program Penanggulangan TBC (wasor)  terlatih  pada  Dinas  Kesehatan  Provinsi  dengan membawahi  10-20  kabupaten/kota  di  daerah  yang aksesnya  mudah  dan  10  kabupaten/kota  untuk  Daerah Terpencil Perbatasan Kepulauan sudah terpenuhi.
Adanya kriteria standar dalam ketenagaan TBC di Fasilitas  Pelayanan  Kesehatan  menjadi  kendala  dalam pelaksanaan  program.  Tidak  semua  faskes  dapat memenuhi kriteria standar tersebut, hal ini sesuai dengan pernyataan  dari  informan  bahwa  tidak  terpenuhinya kriteria SDM pada fasilitas pelayanan kesehatan menjadi permasalahan dalam penanggulanagan program.
Ketersediaan  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  pada pelaksana  kegiatan  pelayanan  TBC  MDR  yang  ada  di Fasilitas  Kesehatan  Tingkat  Pertama  (FKTP)  dan Fasilitas  Kesehatan  Tingkat  Lanjutan  (FKTL)  masih mengalami  masalah  pada  segi  jumlah  dan  kemampuan. Belum semua Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten/Kota  di  Sumatera  Selatan  membuka  layanan Pengobatan TBC MDR, dengan alasan tidak mempunyai SDM Ahli, SDM yang ada tidak percaya diri jika belum pelatihan  khusus  TB  RO,  SDM  yang  pindah  atau berhenti  kerja,  Hal  ini  juga  sesuai  dengan  pernyataan wawancara informan :
“Untuk  dirumah  sakit  ini  sekitar  50%  cuma  sering terkendala  dengan  TIM  yang  terlatih  karena  SDM nya sering berganti-ganti…”.
Ketersediaan sumber daya manusia untuk program TBC  MDR  di  Rumah  Sakit  Kabupaten/Kota  masih mengalami  kendala  baik  dalam  segi  kuantitas  maupun kualitas.  Kendala  utama  karena  dibutuhkan  Tim  Ahli Khusus  yang  telah  dilatih  untuk  menatalaksana  pasien TBC  MDR  dan  permasalahan  lain  seperti  petugas  yang pindah  bagian  dan  mutasi  kerja.  Dari  6  RSUD  Rujukan Regional  Sumatera  Selatan,  ada  2  rumah  sakit  yang belum  memelakukan  inisiasi  pengobatan  dengan  alasan tidak memiliki tenaga ahli/subspesialis paru dan 4 rumah sakit yang telah melakukan inisiasi pengobatan.
Selain itu, dalam penanggulangan TBC dibutuhkan  pembiayaan  yang  optimal  sehingga  dapat menurunkan  permasalahan  TBC  di  Sumatera  Selatan. Pendanaan  Program  TBC  dapat  diperoleh  mulai  dari anggaran  pemerintah  dan  dari  sumber  lainnya,  sehingga semua  potensi  sumber  dana  dapat  dimobilisasi. Mobilisasi  alokasi  sumber  dana  secara  tepat,  baik  di tingkat pusat maupun daerah harus dilaksanakan melalui komitmen pembiayaan pemerintah pusat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) dan peningkatan  pemerintah  daerah  dalam  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan penerimaan  dana  hibah.  Sumber  pendanaan  terbesar untuk  program  penanggulangan  TBC  dan  TBC  MDR berasal dari bantuan luar negeri yaitu Global Fund (GF), suatu  lembaga  donor  internasional  non  pemerintah dibidang kesehatan.
Indonesia  sebagai  negara  dengan  beban  TBC terbesar  didunia  maka  diperlukan  adanya  pendanaan yang  cukup  dan  berkesinambungan.  Diharapkan  untuk pembiayaan  TBC  dialokasikan  dengan  tepat  sehingga dapat untuk membiayai pelaksanaan program (Swansburg, 2001).
Hal  yang  tak  kalah  penting  dalam  program penanggulangan  TBC  MDR  yaitu  sarana  dan  prasarana kesehatan.  Sarana  dan  prasarana  penunjang  medik canggih  dalam  bentuk  alat  Tes  Cepat  Molekuler  (TCM) yang membantu dalam mempercepat penegakan diagnosis  pasien  TBC  MDR,  sehingga  mempengaruhi untuk  memulai  pengobatan  pasien  TBC  MDR.  Sampai dengan  bulan  Juni  2020  jumlah  alat  TCM  yang  ada  di Sumatera Selatan berjumlah 30 buah. Dengan penempatan masing-masing 1 alat TCM pada tiap RSUD Kabupaten/Kota  sehingga  total  ada  18  alat,  kemudian  1 alat di RSMH, 1 alat di RSK Paru Provinsi, 1 alat RSUD Siti  Fatimah,  1  RS  Pratama  Tugujaya  dan  8  Puskesmas Kabupaten/Kota.
Hasil penelitian bahwa sarana dan prasarana untuk program penanggulangan  TBC MDR yang  ada di Dinas Kesehatan  Provinsi  Sumatera  Selatan  tersedia  dan mencukupi,  hal  tersebut  didasari  kebutuhan  program TBC  ( program  oriented )  bukan  berdasarkan  kebutuhan biaya  ( budget  oriented ).  Untuk  menjamin  ketersedian dan  mutu  agar  sarana  prasarana  yang  didapat  tetap berkualitas  baik  harus  dengan  perencanaan  kebutuhan logistic (Tambunan, Engelina, 2018).

## Evaluasi Process
Pada penelitian ini proses terdiri dari perencanaan, pelaksanaan  dan  hambatan.  Perencanaan  merupakan suatu  proses  awal  yang  harus  dilakukan  agar  tujuan organisasi  tercapai  dengan  efektif  dan  efisien,  apabila perencanaaan tidak dibuat dan dicatat dengan jelas maka tidak  ada  keteraturan  dan  berurutan  dalam  melakukan kegiatan.  Perencanaan  harus  jelas  dan  menyeluruh terhadap  kegiatan  yang  akan  dikerjakan,  kejelasan  akan siapa  yang  melakukan  kegaiatan,  kapan  waktu
Sari Nazliyati Putri, Novrikasari dan M. Zulkarnain, Evaluasi Pelaksanaan Program TBC MDR di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan
pengerjaanya  dan  proses  dalam  melaksanakannya  (Gde Muninjaya,  2011).  Dari  hasil  wawancara  mendalam, observasi  dan  studi  dokumen  diketahui  bahwa  proses perencanaan  yang  ada  pada  program  penanggulangan TBC melalui tahapan mulai dari memperhatikan usuulan dari  fasilitas  kesehatan  (RSUD  atau  Puskesmas) kemudian  ada  keterlibatan  dari  pimpinan  dan  terakhir baru  ke  subbag  perencanaan  Dinas  Kesehatan  Provinsi Sumatera Selatan.
Proses  perencanaan  yang  terjadi  di  Seksi  P2M Dinas  Kesehatan  Provinsi  Sumatera  Selatan  dimulai dengan  adanya  perencanaan  masing-masing  seksi  yang dibuat  dalam  bentuk  Term  Of  Reference  (TOR) kemudian  TOR  tersebut  yang  diajukan  ke  seksi perencanaan, perencanaan  yang  ada akan dikoordiir dan dirapatkan,  untuk  menentukan  apakah  sudah  benar  dan menjadi prioritas program. Pencanaan-perencanaan yang sudah  di  rapatkan  tadi  kemudan  akan  diajukan  ke  Biro Perencanaan Kementerian Kesehatan, Bappeda, BPKAD,  dipilah  apakah  usulan  tersebut  disesuaikan dengan  anggaran  yang  ada  pada  Provinsi  atau Kabupaten/Kota.  Setelah  disetujui  maka  akan  turun satuan  tiga,  pra  DPA,  dan  terakhir  baru  DIP,  DIPA, kemudian  dilakukan  pengecekan  apakah  sesuai  alokasi anggaran  yang  diusulkan  dengan  dana  yang  didapat sesuai dengan TOR yang diajukan diawal perencanaan.
Selain  itu,  hasil  wawancara,  observasi  dan  studi dokumen  terhadap  proses  pelaksanaan  program  dengan Informan Pengelola program diperoleh informasi bahwa untuk  pelaksanaan  pengobatan  standar  pasien  TBC MDR  pada  awalnya  ada  satu  pilihan  yaitu  dengan  lama pengobatan  selama  20  –  24  bulan.  Seiring  dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan perkembangan mengenai  pengobatan,  WHO  merilis  secara  resmi pengobatan  jangka  pendek  untuk  pasien  TBC  MDR dengan  lama  pengobatan  9  –  11  bulan.  Dan  mulai diimplementasikan  pengobatan  tersebut  di  Indonesia pada tahun 2017.
Pelaksanaan program TBC MDR ini tak luput dari hambatan,  hambatan  yang  terjadi  dalam  pelaksanaan program  TBC  yaitu  pada  rumah  sakit,  sebagai  tempat pelaksanan  pengobatan  TBC  MDR  masih  adanya kendala seperti tempat rawat jalan dan rawat inap pasien TBC  MDR  yang  masih  gabung  dengan  pasien  biasa, rumah sakit tidak memiliki dana untuk renovasi gedung, selain  itu  dari  pasiennya  bahwa  pengobtan  TBC  MDR ini lama dan timbul efek samping obat yang berat.
Sedangkan dari hasil triangulasi berupa wawancara  mendalam  dan  observasi  yang  dilakukan terhadap  pasien  TBC  MDR,  adanya  hambatan  eksternal dalam  pelaksanaan  program  yaitu  pada  saat  menjalani pengobatan dan mengetahui lamanya pengobatan, setiap hari harus ke Rumah Sakit untuk menjalani pengobatan, sudah  menjalani  pengobatan  yang  banyak  (suntikan  dan obat)  timbul  efek  samping  obat  yang  berat  membuat mereka pernah terpikir untuk menstop sendiri pengobatan,  hal  ini  selaras  dengan  penelitian  yang
dilakukan  pada  pasien  TBC  MDR  di  RS  Moewardi Surakarta,  Jawa  Tengah  bahwa  mual  dan  muntah,  serta artralgia.  Efek  samping  tersebut  merupakan  derajat ringan  dan  dapat  diatasi  dengan  memberikan  obat simtomatis  tanpa  mengubah  paduan  obat.  Efek  samping gangguan renal berhubungan dengan riwayat pengobatan TB  sebelumnya  dan  lebih  banyak  terjadi  pada  laki-laki. Sebaliknya,  untuk  gangguan  pendengaran  lebih  banyak terjadi  pada  perempuan.  Efek  samping  dari  gangguan psikiatri  cukup  banyak  sehingga  perlu  kerjasama  yang erat  antara  tim  ahli  klinis  dan  ahli  kesehatan  jiwa (Reviono,  P.  Kusnanto,  Vicky  Eko,  Helena  Pakiding, 2014).
Menjalani  masa  pengobatan  yang  lama  sekitar  9- 11 bulan juga menjadi hambatan bagi pasien TBC MDR. Dari  hasil  wawancara  mendalam  dengan  informan bahwa  mereka  dahulu  pernah  menjalani  pengobatan TBC  namun  menstop  sendiri  pengobatannya  karena merasa  sudah  lebih  baik.  Sehingga  akan  menyebabkan penghentian  pengobatan  sebelum  waktunya  ( drop  out ). Drop  out di  Indonesia  merupakan  faktor  terbesar  dalam kegagalan  pengobatan  penderita  TBC  yang  besarnya 50%. Angka drop out tidak boleh lebih dari 10% karena jika  terjadi  maka  akan  menghasilkan  proporsi  kasus retreatment  yang  tinggi  dimasa  yang  akan  datang  yang disebabkan  karena  ketidakefektifan  dari  pengendalian tuberkulosis  (Nugroho,  2011).  Oleh  karena  itu,  perlu adanya  edukasi  atau  penyuluhan  kepada  pasien  TBC tentang pentingya menyelesaikan setiap tahapan pengobatan  TBC,  sehingga  pasien  dapat  menyelesaikan pengobatan TBC (Abdool Karim et al. , 2010).

## Evaluasi Produk
Berdasarkan  hasil  penelitian  indikator  evaluasi produk  adalah  angka  penemuan  dan  pengobatan  kasus TBC  MDR  ( Enrollment  rate) dan  angka  keberhasilan pengobatan  TBC  MDR. Enrollment  rate digunakan sebagai  indikator  gambaran  terhadap  kemampuan program  untuk  melakukan  pengobatan  TBC  MDR  yang berhasil ditemukan dan juga sebagai gambaran terhadap beban  penderita  TBC  MDR  pada  suatu  wilayah  pada periode  tertentu  (triwulan  atau  pertahun).  Dari  sumber data  TB  03  ETB  Manager Enrollment  rate Dinas Kesehatan  Provinsi  Sumatera  Selatan,  pada  tahun  2017 sebesar 46%, tahun 2018 sebesar 36%, dan Tahun 2019 sebesar  41%.  Data  ini  sesuai  dengan  informasi  dari informan  4  selaku  pengelola  program  TBC  MDR  dan dapat  diKesimpulankan  bahwa  penemuan  kasus  TBC MDR baru mencapai 40%.
Hasil wawancara :
“ Penemuan kasus sampai saat ini kita baru mencapai 40-45  %  sdh  mendekati  target  namun  belum memenuhi  standar  nasional  kalo  angka  kesembuhan masih  dibawah  50%  karena  pasien  kita  ada  yag meninggal  dan  menyetop  pengobatan.  Karena  efek samping  obat  yang  mereka  terima  sangat  berat
Sari Nazliyati Putri, Novrikasari dan M. Zulkarnain, Evaluasi Pelaksanaan Program TBC MDR di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan
samapai bahkan pernah dirawat keluar masuk rumah sakit pada awal-awal pengobatan”.
Berdasarkan  data  WHO  tahun  2018,  angka keberhasilan pengobatan TBC MDR di Indonesia masih rendah,  hanya  2.500  penderita  yang  sembuh  dari  total 23.000  penderita  TBC  MDR  atau  sekitar  10,83%.  Pada penelitian  yang  dilakukan  dengan  menggunakan  data sekunder  ETb  Manajer  Subdit  TBC  Kemenkes  RI terhadap  223  pasien  TBC  MDR  yang  menggunakan pengobatan  regimen  jangka  pendek  di  Indonesia  Tahun 2017 terdapat pasien  TB RO dengan status  kesembuhan sebanyak  104  (46,6%)  dan  sisanya  tidak  sukses sebanyak 119 (53,4%) (Agustina, Maulida and Yovsyah, 2018).
Walaupun  WHO  telah  menetapkan  target  angka keberhasilan pengobatan sebesar 75%, angka keberhasilan  pengobatan  TBC  MDR  yang  dilaporkan masih  rendah  yaitu  di  antara  40-70%.  Beberapa penelitian di Cina, negara dengan beban TB yang tinggi, mencatat  hasil  pengobatan  TB-MDR.  Suatu  studi retrospektif  melaporkan  angka  keberhasilan  44,6% (13,7%  sembuh  dan  30,9%  pengobatan  lengkap)  dan hasil  yang  buruk  pada  55,4%  (3,8%  meninggal;  21% gagal; 3,2% putus; 27,4% pindah/tidak diketahui/hilang). Penelitian  kohort  lain  melaporkan  57%  kasus  sembuh, 3%  pengobatan  lengkap,  3%  kematian,  13%  gagal pengobatan,  dan  27%  tidak  terpantau  (Kada  r et  al. , 2020).Penanganan  TBC  MDR  membutuhkan  kerjasama lintas  bagian  yang  baik.  Penyebab  tertinggi  resistensi TBC adalah faktor manusia; ketidakpatuhan minum obat dan pemberian informasi dan panduan minum obat yang salah  oleh  tenaga  kesehatan  menjadi  penyebab  yang paling  tinggi  terjadinya  TBC  MDR,  di  samping  kurang atau  tidak  teraturnya  suplai  OAT  lini  kedua  dan kurangnya  metode  diagnosis  TBC  MDR  (Christanto, 2018).

## SIMPULAN
Kesimpulan  yang  didapat  dalam  penelitian  ini, yaitu :
1. Secara Conteks ,  dari  latar  belakang  program  bahwa penyakit  TBC merupakan salah satu penyakit infeksi penyebab  masalah  kesehatan  dimasyarakat  sejak lama  sehingga  dibutuhkan  upaya  penanggulangan yang  secara  menyeluruh  tidak  hanya  dari  aspek kesehatan  namun  dari  aspek  ekonomi  dan  aspek social.
2. Secara Input ,  dari  Sumber  Daya  Manusia  (SDM) yang  ada  pada  Dinas  Kesehatan  Provinsi  dan Kabupaten/Kota  di  Sumatera  Selatan  sudah  sesuai dengan  standar  Kementerian  Kesehatan  RI,  namun SDM  pelaksana  seperti:  dokter,  perawat,  petugas laboratorium,  kader  dan  pengawas  menelan  obat (PMO)  yang  ada  di  Puskesmas  dan  Rumah Sakit/Rumah  Sakit  Umum  Daerah  belum  sesuai dengan standar Kementerian Kesehatan RI
3. Secara Process ,  dari  Perencanaan  Program  telah berjalan sesuai dengan tahapan penyusunan anggaran dan  tujuan  program  TBC  MDR  dengan  melibatkan lintas  program  dan  lintas  sektor  yang  berhubungan dengan  program  ini.  Sedangkan  hambatan  yang terjadi berupa proses pelaksanaan Program Penanggulangan  TBC  MDR  di  Sumatera  Selatan berasal  dari  FKTP  dan  FKTL  sebagai  pelaksana program, baik hambatan internal maupun eksternal. 4. Secara Product, masih  ada  beberapa  fasilitas kesehatan  yang  belum  membuka  atau  mengaktifkan pelayanan  TBC  MDR  sehingga  angka  penemuan kasus  TBC  MDR  semakin  tahun  semakin  meningkat namun tidak diimbangi dengan angka pengobatannya. Pada  tahun  2019 Enrollment  rate 41%  dari  target nasional 75%.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdool Karim, S. S. et al. (2010) ‘Timing of initiation of antiretroviral  drugs  during  tuberculosis  therapy’, New  England  Journal  of  Medicine .  doi: 10.1056/NEJMoa0905848.
Agustina,  R.,  Maulida,  R.  and  Yovsyah  (2018)  ‘Faktor- Faktor  yang  Berhubungan  dengan  Kesuksesan Kesembuhan  dari  Pengobatan  Regimen  Pendek  ( Short  Treatment  Regiment  )  pada  Pasien Tuberkulosis  Resistensi  Obat  di  Indonesia  Tahun 2017  Factors  Associated  with  Recovery  Success after Short Treatment Regimen’, Jurnal
Epidemiologi  Kesehatan  Indonesia ,  2(2),  pp.  65– 71.
Arijanto, A. (2018) ‘Leadership  style,  career development  and  work  satisfaction  to  employee’s performance’, European Research Studies
Journal . doi: 10.35808/ersj/1402.
Boli,  E.  B.,  Baliwati,  Y.  F.  and  Sukandar,  D.  (2018) ‘Komitmen  Politik  dan  Peluang  Pengembangan Kebijakan Gizi Pemerintah Daerah Provinsi  Nusa Tenggara  Timur  Political  Commitment  and Opportunity  to  Advance  Nutrition  Policy  in  East Nusa Tenggara Province’, 14(4), pp. 351–359. Christanto,  A.  (2018)  ‘Paradigma  Baru  Tuberkulosis pada Era Sustainable Development Goals  (SDGs) dan  Implikasinya  di  Indonesia’, Cdk-260 ,  45(1),
pp. 57–60. Available at: http://www.kalbemed.com/Portals/6/19_260Opini -Paradigma Baru Tuberkulosis pada Era Sustainable Development Goals dan
Implikasinya.pdf.
Fatimah,  S.  and  Indrawati,  F.  (2018)  ‘Higeia  Journal  of Public  Health’, Higeia  Journal  of  Public  Health Research and Development , 1(3), pp. 84–94.
Gde  Muninjaya,  A.  .  (2011) Manajemen  Kesehatan . Ed.3. Jakarta: EGC.
Kadar,  H. et  al. (2020)  ‘Hubungan  Kadar’, Jurnal Respirologi Indonesia , 40(1).
Kemenkes RI. (2014). ‘Pedoman Nasional Pengendalian
Sari Nazliyati Putri, Novrikasari dan M. Zulkarnain, Evaluasi Pelaksanaan Program TBC MDR di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan
Tuberkulosis 2014’, Pedoman Nasional Pengendalian Tuberkulosis .
Menteri  kesehatan  republik  indonesia  (2019) Peraturan Menteri  Kesehatan  RI  Nomor  4  Tahun  2019 , Kementerian  Kesehatan  Republik  Indonesia .  doi: 10.1017/CBO9781107415324.004. Nugrahaeni,  D.  K.  (2015)  ‘ANALISIS  PENYEBAB RESISTENSI  OBAT  ANTI  TUBERKULOSIS’,
Jurnal Kesehatan Masyarakat . doi:
10.15294/kemas.v11i1.3341. Nugroho,  R.  A.  (2011) Qualitatif  Study  Factors  related to  Drop  Out  Tuberkulosis  Treatment  in  Balai Pegobatan Penyakit Paru- Paru Tegal , Kesmas . Nurcahya,  E.,  Muftiadi,  A.  and  Buchari,  A.  (2019) ‘Evaluasi  Konteks  Dan  Produk  Program  Badan Usaha Milik Desa’, Unpad.Ac.Id , 2 no 3, p. 14. Nurdin,  N.  (2018) Pengembangan  Strategi  Intervensi Pengendalian  Tuberculosis  Multidrug  Resistant (TB  MDR)  di  Provinsi  Sumatera  Selatan . Universitas Indonesia. Prov Sumsel, D. (2018) Profil Dinas Kesehatan Tah un 2019 . Palembang. Prov Sumsel, D. (2019) Dinas kesehatan . Reviono,  P.  Kusnanto,  Vicky  Eko,  Helena  Pakiding,  D.
N.  (2014)  ‘Multidrug  Resistant  Tuberculosis (MDR-TB): Tinjauan Epidemiologi dan’, Majalah
Kedokteran Bandung , 46(4), pp. 189–196. Riskesdas.  (2018). Kemenkes  RI.  Profil  Kesehatan Indonesia  2017.  Data  dan  Informasi.  Kementrian Keseahtan RI; 2018. , Jurnal Ilmu Kesehatan . Sarwani  D,  N.  S.  (2012)  ‘Faktor  Risiko  Multidrug Resistant  Tuberculosis  (Mdr-Tb)’, KESMAS  - Jurnal  Kesehatan  Masyarakat ,  8(1),  pp.  60–66.
doi: 10.15294/kemas.v8i1.2260. Stoner, J. A. S. (1996) Manajemen Jilid II .  Cetakan  Ta. Edited by P. Prenhalindo. Swansburg, R. . (2001) Pengembangan Staf Keperawatan . Jakarta: Bumi Aksara. Tambunan, Engelina, M. (2018) ‘Analisis
Penatalaksanaan  Program  Penanggulangan  TB Paru dengan  Strategi Dots di Puskesmas Belawan Kecamatan Medan Belawan Tahun 2017’, fakultas kesehatan masyarakat . WHO. (2019). Global tuberculosis report 2019.