## PEMENUHAN HAK-HAK EKONOMI DAN MORIL MASYARAKAT ASLI ATAS PENGETAHUAN TRADISIONAL DAN EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL MELALUI SISTEM HKI INDONESIA
THE FULFILLMENT OF ECONOMIC AND MORAL RIGHTS OF INDIGENOUS PEOPLES ON TRADITIONAL KNOWLEDGE AND TRADITIONAL CULTURAL EXPRESSIONS THROUGH INDONESIA'S TPR's SYSTEM

## Dwi Martini
Dosen Fakultas Hukum Bisnis Universitas Mataram E-mail : dwi_maret@yahoo.co.id
Naskah diterima : 18/08/2014; revisi : 28/10/2014; disetujui : 30/10/2014

## A bstrAct
Economy and moral rights are the part of basic human rights entitled to the proprietor of the intellectual property that must be full filed by the state, to meet the requirements of Constitution. Similar treatment must be provided by the state to economic and moral rights of indigenous peoples on their own Intellectual Property, in the form of Traditional Knowledge and Traditional Cultural expressions as described in Article 18 b of the Constitution of 1945 “The state recognizes and respects the customary  law community units including their traditional rights as long as it exists and in accordance to society development and principles of Unitary State of The Republic of Indonesia, as stated by the Law.”. Fulfilment of these rights through modern TRIPs-WTO IPRs regime brings about legal problems, considering their different character, where individual and commercial character of modern IPRs contradicts the communal and non-commercial character of Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expression. On the other hand, to get modern IPRs protection, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expression must meet particular conditions such as originality/ novelty, inventive step and applicable to industry which indeed unable to fill due to its anonymous inventor, developed and bequeathed from generation to generation and is not intended specifically for industrial/commercial purpose.

## Keywords: Rights, Indigenous Peoples

## A bstrAk
Hak ekonomi dan hak moril merupakan hak asasi yang dimiliki oleh setiap pemilik kekayaan Intelektual dan harus dapat dipenuhi oleh Negara dalam rangka memenuhi amanat Undang- undang Dasar. Demikian juga hak-hak ekonomi dan moril yang dimiliki oleh masyarakat asli atas Kekayaan Intelektual mereka berupa Pengetahuan Tradisional dan ekspresi Budaya Tradisional harus dapat dijamin pemenuhannya oleh Negara sebagaimana bunyi Pasal 18b UUD 1945 “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang- undang”.. Pemenuhan hak-hak tersebut melalui rezim HKI modern versi TRIPs-WTO memunculkan permasalahan hukum mengingat adanya pertentangan karakter diatara keduanya, di mana karakter  individual dan komersial dalam HKI modern bertolak belakang dengan karakter komunal dan non komersial yang dimiliki oleh PTEBT. Selain itu untuk mendapat perlindungan rezim HKI, PTEBT harus memenuhi syarat-syarat seperti orisinalitas/ baru, mengandung langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industry,
J urnal IuS | Vol II | Nomor 6 | Desember  2014 | hlm

## PENDAHULUAN
i stilaH masyarakat asli ( Indigenous Peoples ) merupakan istilah yang digunakan secara global untuk mendeskripsikan se- kelompok orang atau masyarakat yang mendiami daerah tertentu, dipersatukan oleh sejarah, bahasa, kebiasaan maupun hukum. Dalam kepustakaan Nasional istilah ini sering juga dipersamakan mak- na nya dengan “masyarakat adat”. Di mana masyarakat adat sendiri adalah kelompok masyarakat yang memiliki asal usul leluhur (secara turun temurun) di wilayah geografis tertentu serta memiliki sistem nilai, ideologi, ekonomi, politik, budaya, sosial dan wilyah sendiri 1 . Adapun titik berat kedua istilah tersebut adalah pada kekhususan sumber, nilai, karakter dan sistem yang dianut oleh masyarakat tersebut dibandingkan dengan masyarakat dominan. Untuk menunjang praktek ke- hidupan sehari-hari, masya rakat asli men- cipta kan serta mengem bangkan sistem pe- ngetahuan tertentu dengan kekhasan dan ciri yang melekat dengan masyarakat ter- sebut, pengetahuan inilah yang ke mudian dikenal sebagai pe ngetahuan tradisional ( Tra  ditional  Know ledge ).
Pengetahuan tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisonal (PTEBT) Indonesia lahir sebagai produk budaya, yang proses penciptaannya tidak sekali jadi melainkan terus berkembang seiring dengan perkem- bangan masyarakatnya dan mewujud dalam berbagai karya yang dikuasai dan di- manfaatkan bersama oleh seluruh anggota komunitas. Dalam konteks kekinian,
1 Pengertian Masyarakat adat ini diajukan oleh JAPHAMA (Jaringan Pembela Hak-hak Masyarakat Adat) dalam BPP-HAM Kementerian Hukum dan HAM RI, Perlindungan Kekayaan Intelektual atas Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Mayarakat adat, Alumni, Bandung, 2013. hlm 18
PTEBT tidak dapat hanya dipandang se- bagai “peninggalan nenek moyang” yang kental dengan nilai sejarah sehingga hanya diperlakukan sebagai pajangan indah, ku- no dan antik yang menghiasi sudut rumah namun minim kontribusi. …if there is one lesson in the past half century of economic de- velopment, it is that natural resources do not power economies, human resources do.. ”. Ku- tipan The Washington Post tertanggal 28 April 2001 di atas dapat memberi gamba- ran bahwasanya di era perdagangan bebas yang semakin global ini, inovasi dan karya intelektual merupakan modal utama setiap Negara untuk memenangkan persaingan dan potensi ekonomi tersebut sejatinya ter- kandung dalam kekayaan khasanah Penge- tahuan Tradisional Indonesia.
Jembatan penghubung antara pengeta- huan tradisional sebagai sebuah produk inovasi dan kreasi pemikiran umat manu- sia dengan aspek ekonomi dan morilnya ialah Hak Kekayaan Intelektual (HKI). HKI dapat diartikan sebagai “Hak yang be- rasal dari hasil kegiatan kreatif, suatu ke- mampuan daya fikir manusia yang diek- spresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki man- faat serta berguna dalam menunjang ke- hidupan manusia, serta bernilai eko- nomis”. 2 Sedangkan dari sudut pandang kepemilikan, secara sederhana HKI meru- pakan hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak 3 . Setiap ide, gagasan, hasil olah fikir manusia dapat menghasilkan benda, yakni benda immaterial (tidak berwujud) yang
2 R. Ardiansyah Natakusumah, Hak Atas Kekayaan Intelektual,  http://zuyyin.wordpress.com/2007/05/29/ hak-atas-kekayaan-intelektual, diunduh pada tanggal 15 Desember 2013.
3 OK Saidin, aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Rajawali Press, Jakarta, 2007. hlm 9
yang mana justru tidak dapat dipenuhi oleh PTEBT karena tidak diketahui siapa pencipta/ inventornya, dikembangkan dan turunkan dari generasi ke generasi dan tidak di`hajatkan untuk keperluan industry/ komersial semata.

## Kata kunci: Hak, masyarakat asli
Dwi Martini | Pemenuhan Hak-Hak Ekonomi dan Moril Masyarakat Asli Atas Pengetahuan .............. atasnya dapat dikuasai dengan hak milik. Penguasaan dengan hak milik merupakan pernyataan jelas bahwa ada jaminan hu- kum bagi pemilik hak untuk secara bebas dan leluasa menguasai sepenuh-penuhnya pemanfaatan maupun kegunaan suatu ben- da selama tidak bertentangan dengan Ke- tentuan yang berlaku.
Eksistensi HKI modern tidak dapat dilepaskan dari peranan World Trade Or- ganization (WTO) terutama karena salah satu lampiran utamanya yaitu agreement on TRIPs ( Trade Related Aspect of Intellec- tual Property Rights ) menegaskan kaitan erat antara HKI dengan perdagangan dunia. Oleh ekonom Keith E.Marcus din- yatakan bahwa “…HKI merupakan syarat penting bagi perkembangan dunia bisnis selama ia didukung dan diiringi oleh kebi- jakan yang memadai dan hal ini merupak- an tantangan ekonomi utama untuk mem- perkuat HKI di bawah sistem global baru 4 . Dalam perjalanannya pernyataan ini mendapat beberapa kritik terutama dari pi- hak penggiat PTEBT dengan argumen bah- wasanya HKI yang terkandung dalam PTEBT tidak melulu terkait dengan ko- mer sialisasi untuk mendapatkan keuntun- gan materi namun lebih jauh dalam PTEBT terkandung nilai-nilai sosial, buda- ya bahkan nilai magis-relijius sehingga per- lindungan terhadap PTEBT harus bersifat menyeluruh meliputi perlindungan terha- dap hak ekonomi dan hak moril masyara- kat adat.
Sejatinya sistem Hak Kekayaan Intelek- tual telah dikenal di Indonesia jauh sebe- lum kemerdekaan. Adalah pemerintah Hin  dia-belanda yang memperkenalkan sis- tem ini melalui beberapa perundang- undangan seperti Undang-undang Merek perindustrian ( Reglement industriele eigen- dom , 1881), Undang-undang Paten ( Octroi- wet , 1910) dan Undang-undang Hak Cipta
4 Lihat Keith E. Marcus dalam Ahmad Zen Umar Purba, Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs, Alumni, Bandung, 2005. hlm 7
( Auterswet , 1912). Adapun Agreement on TRIPs merupakan acuan bagi setiap Nega- ra anggota WTO dalam membentuk dan memberlakukan ketentuan hukum per- lindungan HKI. Berdasarkan pada ketentu- an tersebut pula Indonesia pada saat ini telah mengundangkan 7 Undang-undang di bidang HKI yaitu: Undang-undang No- mor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, Undang- undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Undang- undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang, Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Ter padu.
Dengan diundangkannya Perlindungan HKI, maka terdapat kewajiban Negara untuk memastikan pemenuhan hak-hak pemilik karya intelektual. Sebagaimana diungkapkan oleh mantan dirjen WIPO, Arpad Bogsch:
“Human genus is the source of all works of art and invention. These works are the guarantee of a life worthy of men. It is the duty of the state to ensure with diligence the protection of the arts and inventions” 5 .
Dalam konteks ini setidaknya terdapat 2 dimensi hak yang wajib dilindungi oleh Negara yaitu hak ekonomi dan hak moril yakni hak untuk dihormati dan diakui sebagai pemilik PTEBT dan hak eksklusif atas pemanfaatan PT secara komersil atau benefit sharing dari komersialisai PTEBT oleh pihak asing.
Namun pemenuhan hak-hak ekonomi dan moril ini menjadi rumit ketika diha-
5 Arpad Bogsch dalam Rahmi Jened, Hak Kekayaan Intelektual penyalahgunaan Hak Eksklusif, Airlangga University Press, 2007. hlm vii
J urnal IuS | Vol II | Nomor 6 | Desember  2014 | hlm
455~475
dap kan dengan kriteria karya Intelektual yang tercakup dalam skema HKI versi TRIPs-WTO seperti harus jelas siapa pencipta/inventor/pendesainnya, pendaf- tarannya mengacu pada first to file system dan perlindungannya terbatas untuk selama jangka waktu tertentu. Di mana kriteria tersebut tidak dapat di penuhi oleh PTEBT. Karena PTEBT tidak diketahui siapa penciptanya atau kapan diciptakan karena ia ada, hidup dan berkembang seiring perkembangan masya rakat ter- sebut.  Terkait  pendaftaran,  ma yo  ritas masyarakat asli memandang tidak perlu untuk mendaftarakan PTEBT Mereka karena bagi mereka tidaklah merugi kan mereka jika pengetahuan ter sebut dibagi kepada pihak lain, sebalik nya mereka merasa membagi PTEBT sama artinya dengan melakukan kebajikan se perti di- ajarkan oleh leluhur, dan terkait dengan jangka waktu perlindungan yang terbatas sangat tidak tepat jika dipaksakan berlaku pada PTEBT karena PTEBT me rupa kan suatu “ way of life ” bagi masya rakat asli, bagian dari identitas mereka sebagai se- buah komunitas, se hingga tidak mungkin untuk memberi batasan waktu bagi pe- nguasaan terhadap cara hidup suatu masyarakat.
Berdasarkan latar belakang di atas, maka artikel ini akan mengaji (1) bagai- mana bentuk hak ekonomi dan hak moril yang diatur dalam sistem HKI Indonesia dalam kaitannya dengan PTEBT dan (2) bagaimana upaya Negara untuk memenuhi hak-hak ekonomi dan moril masyarakat asli atas PTEBT melalui sistem HKI yang ada.

## PEMBAHASAN
A. Landasan Filosofis pemenuhan hak-hak masyarakat asli atas Pengetahuan Tra- disional dan Ekspresi Budaya Tra- disional
Pemenuhan terhadap hak individual, absolut dan mutlak atas HKI berangkat dari gagasan mengenai sistem penghargaan ( reward system ) yang dicetuskan pertama kali oleh Hippodamus dari Miletus, idenya adalah agar Negara memberikan peng- hargaan yang lebih bagi penemu yang berkontribusi menghasilkan temuan ber- nilai tinggi bagi masyarakat. 6 Pada intinya Hippodamus mengusulkan untuk mem- beri kan penghargaan yang sepadan atas jasa tiap-tiap individu. Ide ini sendiri men- dapat kritik dari Aristoteles melalui teori kebajikan dengan menyatakan bahwa: 7
“A such system of individual reward may otherwise reduce social welfare… a reward for revealing information to the state would give rise to fraudulent claims of discovery of malfeasance on the part of public officials”. Sistem penghargaan individual sedemikian dapat mengurangi kesejahteraan sosial. Sebuah penghargaan karena mengungkap suatu informasi kepada Negara akan menimbulkan peng a- kuan-pengakuan bohong dengan menyalahgunakan jabatan oleh para petugas Negara atas temuan tertentu” Ini merupakan pernyataan bahwa seharusnya kepentingan individu ber- ada di bawah kepentingan komunal, seseorang tidak boleh mengorbankan kepentingan orang banyak demi me- menuhi kehendaknya sendiri.
Dalam konteks ini perlindungan atas PTEBT mewakili kepentingan komunal masyarakat asli karena berdasarkan teori kebajikan di atas, merupakan suatu ke baji- kan jika seseorang menciptakan te muan baru bukan semata-mata untuk dirinya melainkan untuk kepentingan orang banyak. Sehingga sudah seharusnya pe nge- tahuan tersebut dilindungi oleh Peme- rintah karena akan sama artinya dengan
6 Lihat Rahmi Jened, Ibid. hlm 15
7 Anthony D’Amato dalam Rahmi Jened, Ibid.
Dwi Martini | Pemenuhan Hak-Hak Ekonomi dan Moril Masyarakat Asli Atas Pengetahuan .............. melindungi kepentingan pemilik penge- tahuan yakni masyarakat asli. Pikiran yang menguatkan ide di atas, diungkapkan oleh Lawrence. M Friedman, menurutnya agar hukum dapat bekerja, harus dipenuhi 3 (tiga) syarat: pertama, aturan itu harus dapat dikomunikasikan kepada subjek yang diaturnya; kedua, subjek yang diatur- nya mempunyai ke mampuan untuk me- laksanakan aturan itu; ketiga, subjek itu harus mempunyai moti vasi untuk melak- sanakan aturan itu. 8
Meskipun perdebatan tentang sistem penghargaan ini telah berlangsung sejak abad keempat sebelum masehi namun hingga berabad-abad sesudahnya perde- batan terus berlanjut. Beberapa pemikir seperti Grotius dan John Locke mengemu- kakan teori yang menguatkan pandangan bahwa HKI merupakan suatu sistem kepe- milikan ( Property ). Sejatinya perlindungan hukum HKI diberikan sebagai bentuk penghargaan terhadap segala pengorbanan yang diberikan dalam rangka melahirkan karya intelektual tersebut. Dalam teori the fruit of Labour 9 yang dikembangkan oleh John Locke dinyatakan bahwasanya jika seseorang menghasilkan sesuatu berdasar- kan hasil usahanya maka tidak seharusnya hasil tersebut diambil alih oleh pihak lain karena itu merupakan tindakan yang merugikan sehingga hanya orang yang berupaya tersebut lah yang berhak men- guasai hasilnya. Teori ini terkait dengan hal alami setiap individu untuk memiliki buah atas usahanya.
Konsep ini sebangun dengan HKI, bah- wasanya HKI lahir dari jerih payah para pencipta, inventor ataupun pendesain se- hingga atasnya mereka berhak untuk me- nikmati secara absolut dan eksklusif karya
8 Lawrence M.Friedman dalam Imas Rosidawati, Konsep Perlindungan Pengetahuan Tradisional berdasarkan asas keadilan melalui Sui Generis Intellectual Property System , Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, No. 2 Vol 20, April 2013. hlm 173
9 Ibid.
tersebut serta melarang pihak manapun untuk mengambil manfaat darinya. Lebih jauh, teori ini juga sejalan dengan empat norma dasar dalam hukum alam yang dice- tuskan oleh Grotius yakni (1) kita harus menjauhkan diri dari harta benda kepun- yaan orang lain; (2) kita harus mengemba- likan harta benda kepunyaan orang lain yang berada di tangan kita beserta hasil dari benda orang lain yang sudah kita nik- mati; (3) kita harus menepati janji-janji yang kita sudah buat dan; (4) kita harus mengganti kerugian yang disebabkan oleh kesalahan kita, lagipula kita harus dihu- kum apabila perbuatan kita pantas disalah- kan 10
Pemikiran hukum alam di atas sesung- guhnya tidak hanya dapat digunakan seb- agai landasan untuk melindungi hak abso- lut pencipta, inventor atau pendesain se- cara individual sebagaimana yang didtitik beratkan oleh rezim HKI TRIPs-WTO na- mun dalam dimensi yang berbeda juga me- landasi perlindungan terhadap hak-hak masyarakat asli atas kepemilikan terhadap PTEBT. Karena terdapat kaitan erat antara pemikiran hukum alam dengan persoalan hak moral yang inti ajarannya adalah “jan- gan mencuri atau mangambil yang bukan milikmu” 11 .
Ajaran ini dapat menjadi pijakan pe- mikiran untuk menggugat perlindungan yang lebih baik bagi PTEBT terutama se- cara sui generis karena seringnya terjadi penggunaan tanpa hak PTEBT dengan dalih ketentuannya tidak diatur, ataupun kalau diatur masih belum jelas aturannya di dalam Perundang-undangan HKI yang ada saat ini. Sebagaimana yang dikemuka- kan oleh Thomas Aquinas bahwa hukum
10 Gazalba Saleh, Upaya perlindungan Hukum Bagi Pengetahuan Tradisional di Negara-negara berkembang khususnya Indonesia, Jurnal Supremasi Hukum Universitas Sahid Jakarta, supremasihukumusahid.org/ jurnal. Diakses pada tanggal 19 Agustus 2014
11 Frederick Abbott dalam Agus Sardjono, Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional, Alumni, Bandung, 2006. hlm 25
J urnal IuS | Vol II | Nomor 6 | Desember  2014 | hlm
455~475
dapat mengandung ketidakadilan manaka- la ia bertentangan dengan gagasan tentang kesejahteraan manusia 12 . Sehingga hukum yang ideal adalah hukum yang mengede- pankan kepentingan umum, bukannya me- maksakan kehendak penguasa atau hukum yang dibentuk oleh pembuat yang melam- paui kewenangannya dan bukan pula hukum yang dipaksakan kepada masy- atakat meskipun dengan dalih demi kese- jahteraan umum.
Realisasi dari hukum alam dalam hu- kum positif disebut sebagai hak, yaitu ke- pentingan yang dilindungi oleh hukum. Kepentingan adalah tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk di- penuhi 13 . Suatu hak dapat diperoleh secara kodrati dan melalui perjanjian atau kese- pakatan dengan pihak lain. Hak kodrati se- bagaimana diatur oleh hukum alam ber- sumber dari Tuhan sedangkan hak positif diperoleh melalui persetujuan/ kesepaka- tan dengan pihak lain dan diatur dalam hukum positif. Hak Kodrati terkait dengan hak moril berupa hak masyarakat asli un- tuk mendapatkan pengakuan dan penghor- matan secara layak sebagai pemilik PTEBT. Dalam konteks benda berwujud dapat diumpamakan seperti peternak yang merawat dan mengembangbiakkan sendiri ternaknya, secara kodrati hanya dialah yang layak diakui sebagai pemilik ter- naknya. Demikian juga hak masyakat asli atas PT, mengingat ide, gagasan, kreatifitas tersebut bersumber dari komunitas terse- but.
Sehingga jika PT hendak dimanfaatkan oleh pihak lain harus seijin masyarakat as- li pemilik PT tersebut. Pengakuan ini pent- ing sebagai landasan untuk mendapatkan perlindungan hukum. Karena jika PT ti- dak diakui sebagai milik masyarakat asli apalagi hanya dipandang sebagai heritage of mankind (warisan seluruh umat manusia)
12 Ibid. hlm 27
13 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Liberty, Jogjakarta, 1989. hlm 41
sebagaimana pandangan dunia barat maka akan memberi keleluasaan bagi pihak eksternal untuk mengambil, memanfaat- kan bahkan mengkomersilkan PT secara tidak bertanggung jawab. Tindakan demikian oleh pembela hak masyarakat as- li disebut sebagai misappropriation 14 dan bio-piracy 15 . Sedangkan hak positif dalam kontek masyarakat asli terkait dengan hak ekonomi atas PT di mana selain masyara- kat asli berhak atas benefit sharing yang adil dan wajar bagi kesejahteraan mereka atas komersialisasi PTEBT oleh pihak eksternal. Melalui ajaran hukum alam dari Aquinas ini menjadi tidak sulit untuk me- mahami aspirasi yang menghendaki pen- gakuan terhadap hak kolektif atas warisan budaya ( cultural heritage ) 16 .
B. Pengertian masyarakat asli,  Penge ta- huan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional (PTEBT)
Istilah Masyarakat asli digunakan seb- agai padanan bagi istilah Indigenous Peoples yang dirumuskan oleh Jose Martinez Cobo selaku Peneliti khusus sub-komisi PBB bagi promosi dan perlindungan Hak Asasi Manusia sebagai berikut: 17
“Indigenous communities, peoples and nations are those which, having a his- torical  continuity  with  pre-invasion and  pre-colonial  societies  that devel- oped  on  their  territories,   consider themselves  distinct  from  other sectors of the societies now prevailing in those territories, or parts of them. They form at present non-dominant sectors of soci-
14 Tindakan penyalahgunaan tanpa izin atau secara melawan hukum suatu dana atau benda diluar dari yang dimaksudkan.
15 Istilah yang digunakan untuk menggambarkan pemanfaatan tanpa hak keanekaragaman hayati suatu Negara. Contoh: dipatenkannya beberapa tanaman 9 asli Indonesia seperti kayu rapet, tempuyung, kemukus dsb oleh shiseido, perusahaan kosmetik jepang sebagai bahan produk perawatan rambut.
16 Op.Cit, Agus Sardjono,  hlm 28
17 Jose Martinez Cobo dalam Yance Arizona, New York 2014 mendefinisikan Indigenous Peoples di Indo- nesia. Yancearizona.net/tag/masyarakat-adat/. Diakses pada tanggal 30 Agustus 2014
Dwi Martini | Pemenuhan Hak-Hak Ekonomi dan Moril Masyarakat Asli Atas Pengetahuan .............. ety and are determined to  preserve, develop  and  transmit  to  future  gen- erations  their  ancestral territories, and  their  ethnic  identity,   as  the  ba- sis  of  their  continued existence  as peoples,   in  accordance  with  their own  cultural,   social institutions and legal systems.”
Berdasarkan rumusan di atas dapat dik- etahui bahwa PBB memandang Masyara- kat Asli sebagai masyarakat yang sejarahn- ya telah dimulai sebelum terjadinya invasi dan kolonialisasi di wilayah mereka, me- mandang diri mereka berbeda dari ma- syarakat dominan serta cenderung meles- tarikan, membangun dan mewariskan wilayah leluhur dan identitas etnis kepada generasi berikutnya untuk melanjutkan eksistensi mereka sebagai sebuah komu- nitas berdasarkan sistem kebudayaan, hukum dan institusi sosial tersendiri. Dalam rumusan ini PBB memberi per- nyataan bahwa istilah Indigenous Peoples lahir dari pengalaman kolonialisasi yang menciptakan tatanan masyarakat bahkan Negara baru sehingga meminggirkan masya rakat asli yang sejatinya telah lebih dulu terbentuk dan memiliki karakter khas yang lahir dari kepribadian dan kebutuhan masyarakat tersebut.
Pengertian yang lebih “ membumi ” di- beri kan  oleh  Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), sebagai berikut 18 :
“Masyarakat adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temu- run bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah dan sumber daya alam di wilayah adatnya serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial dan hukum yang berbeda, baik seluruhnya mau-
18 ibid

## pun seluruhnya dari masyarakat pada umumnya”.
Dari pengertian yang diberikan oleh AMAN di atas, Nampak beberapa karakter yang ada pada masyakat asli, yaitu:
1. Memiliki hubungan kekerabatan yang kuat diantara sesama anggota masyara- kat
2. Mengedepankan komunalisme sebagai sebuah komunitas yang berasal dari asal usul dan leluhur yang sama
3. Keterikatan yang kuat dengan alam, baik sebagai sumber penghidupan mau- pun terkait dengan sistem kepercayaan
4. Memiliki pranata yang khas dalam bidang ekonomi, politik, sosial dan hukum
Dalam kajiannya tentang Hukum Adat, Ter Haar memilih menggunakan istilah masyarakat hukum adat sebagai akronim dari indigenous peoples , menurutnya ma- sya rakat hukum adat adalah: 19
“Kelompok masyarakat yang teratur, bersifat tetap, mempunyai kekuasaan dan kekayaan sendiri baik berupa benda yang terlihat maupun tidak terlihat”
Definisi yang diberikan oleh Ter Haar ini mengantarkan kita untuk memahami bahwa masyarakat asli merupakan ma- syarakat yang terorganisir sedemikian rupa sehingga mampu menghasilkan kekayaan berwujud maupun tidak berwujud. Istilah “ adat ” ditujukannya untuk menjelaskan kekhususan yang dimiliki oleh masyarakat tersebut terutama berupa sistem nilai yang diacu dalam kehidupan mereka. Yang men- arik adalah, Ter Haar telah memberikan pengakuan terhadap hak-hak moril mau- pun ekonomi atas hasil-hasil kebudayaan masyarakat asli yang dalam konteks HKI
19 Masyarakat lokal dalam sistem sertifikasi hutan di Indonesia, www.dephut.go.id/ hlm/...info/isi_3.htm diakses pada tanggal 16 September 2014
J urnal IuS | Vol II | Nomor 6 | Desember  2014 | hlm
455~475
modern disebut sebagai Pengetahuan trad- isional (PT). Maka jelaslah alasan meng- apa pembahasan tentang Pengetahuan Tradisional tidak dapat dilepaskan dari pembahasan tentang masyarakat asli se- laku pemiliknya.
World Intellectual Property Organization (WIPO) tidak memberikan pengertian se- cara spesifik tentang Pengetahuan Tradis- ional, hanya saja dalam salah satu ketentu- annya menyatakan mengenai cakupan PT yaitu:
“Traditional knowledge is not limited to any specific field of technology or the arts. The entire field of human endeavor is open to enquiry by tra- ditional methods and the full breadth of human expression is available for its transmission…”
Pengertian ini memberi gambaran bah- wa PT memiliki cakupan yang sangat luas, segala pengetahuan yang diperoleh melalui metode tradisional termasuk segala bentuk ekspresi manusia dapat dikelompokkan se- bagai bagian dari PT. Oleh sebab itu WIPO kemudian memberi penjelasan lebih lan- jut, sebagai berikut:
“….Traditional knowledge systems in the fields of medicine and healing, bio- diversity conversation, the environt- ment and foods and agriculture are well known”.

## Berikutnya dinyatakan juga bahwa:
“The categories of Traditional Knowl- edge include… expressions of folklore in the form of music, dance, song, hand- craft, design, stories and artwork”
Dari penjelasan di atas, dapat disimpul- kan bahwa sistem PT memiliki dua bagian besar yang terdiri dari obat-obatan dan pe- nyembuhan, pemanfaatan keanekaraga- man hayati, lingkungan, makanan dan per- tanian. Serta yang umumnya disebut seb-
agai folklore atau ekspresi Budaya Tradis- ional dalam bentuk musik, tarian, lagu, kerajinan tangan, desain, cerita rakyat dan karya seni. Sehingga dalam beberapa litera- tur nasional Pengetahuan Tradisional se- cara lengkap disebut sebagai Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradis- ional atau disingkat PTEBT.
Berdasarkan rumusan WIPO di atas, Rancangan Undang-undang Perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan intelektual Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Bu- daya Tradisional juga membagi Pengeta- huan Tradisional menjadi 2 bagian, yaitu Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional, dengan pengertian masing-masing sebagai berikut 20 :
1.  Pengetahuan tradisional adalah karya intelektual di bidang pengetahuan dan teknologi yang mengandung un- sur karakteristik warisan tradisional yang dihasilkan, dikembangkan dan dipelihara oleh komunitas masyara- kat lokal atau masyarakat adat
2. Ekspresi Budaya Tradisional adalah karya intelektual di bidang seni, ter- masuk ekspresi sastra yang men- gandung unsur karakteristik warisan tradisional yang dihasilkan, dikem- bangkan dan dipelihara oleh komuni- tas masyarakat lokal atau masyarakat adat.
Pengertian di atas mendapat penegasan dari UU Hak Cipta, yang secara jelas menyatakan bahwa UU tersebut mem- berikan perlindungan terhadap PT dalam bentuk Ekspresi Budaya Tradisional. Yaitu:
“…Folklor dimaksudkan sebagai se- kumpulan ciptaan tradisional, baik yang dibuat oleh kelompok aupun per- orangan dalam masyarakat, yang
20 Lihat Rancangan Undang-undang Tentang Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional. Pasal 1 Angka 1 dan Angka 2
Dwi Martini | Pemenuhan Hak-Hak Ekonomi dan Moril Masyarakat Asli Atas Pengetahuan ..............
menunjukkan identitas sosial dan bu- dayanya berdasarkan standar dan ni- lai-nilai yang diucapkan atau diikuti secara turun temurun, termasuk:
a. cerita rakyat, puisi rakyat;
b. lagu-lagu rakyat dan musik instrumen tradisional;
c. tari-tarian rakyat, permainan tradis- ional;
d. hasil seni antara lain berupa: lukisan, gambar, ukiran-ukiran, pahatan, mo- saik,
e. perhiasan, kerajinan tangan, pak- aian, instrumen musik dan tenun tradisional”. 21
Jadi, sebagai karya yang lahir dari pro- ses panjang lintas generasi, sudah sewa- jarnya PTEBT dihargai karena keunikan, nilai materiil maupun non materiilnya dan apapun bentuk pemanfaatan PTEBT oleh pihak eksternal harus memperhatikan ke- pentingan pemangku PTEBT tersebut yai- tu masyarakat asli.

## C. Hak Ekonomi dan Moril masyarakat asli atas PTEBT
Convention on Biological Diversity (CBD) 1993 mewajibkan setiap Negara anggotanya untuk menghormati, memeli- hara dan menjaga pengetahuan tradisional; dalam menggunakannya harus meminta persetujuan dari dan melibatkan peme- gangnya; dan harus mendukung pemba- gian kemanfaatan secara adil dari penggu- naannya. 22 Ketentuan ini merupakan pene- gasan bahwa dalam penggunaan PTEBT oleh pihak asing terdapat hak-hak ma- syarakat asli yang harus dihormati dan di- penuhi. Hak-hak yang dimaksud berupa hak atas pembagian keuntungan yang adil dan wajar dalam hal terjadi komersialisasi
21 Indonesia, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, Penjelasan Pasal 10 Ayat (2).
22 Hawin, Perlindungan Pengetahuan Tradisional Di Indonesia, Pidato Pengukuhan jabatan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. 5 Agustus 2009. hlm 7
atas PTEBT, hak untuk mengizinkan atau tidak mengizinkan pihak tertentu untuk memanfaatkan PTEBT, serta hak untuk diakui dan dihormati sebagai pemangku PTEBT. Kesemua hak tersebut merupakan perwujudan dari hak ekonomi dan hak moril.
Perlu dicatat bahwa walaupun CBD dengan tegas telah mengatur mengenai pemenuhan hak-hak yang dimaksud namun hal ini menjadi sulit terealisasi mengingat TRIPs sebagai landasan pem- bentukan Perundang-undangan HKI di In- donesia belum mengatur secara tegas per- masalahan tersebut dan tidak merujuk ke- pada CBD dalam hal perlindungan terha- dap PTEBT. Satu-satunya Undang-undang HKI Indonesia yang secara implisit mem- bahas mengenai hak ekonomi dan moril adalah Undang-undang hak Cipta Tahun 2014. Dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-un- dang Hak Cipta Tahun 2014 disebutkan bahwa hak eksklusif sebagaimana dimak- sud pada Ayat (2) terdiri atas hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2) merupak- an hak pencipta atau pemegang hak cipta untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya melaksanakan:
a.  Perbanyakan atas Ciptaan;
b.  Penerjamahan atas Ciptaan;
c. Adaptasi, aransemen atau transformasi lain atas Ciptaan;
d. Pendistribusian kepada public atas Cip- taan;
e. Penyewaan atas Ciptaan asli atau salinan baik yang berupa sinematografi, Ciptaan yang disatukan dalam fonogram atau perangkat lunak computer;
f.  Pertunjukan atas Ciptaan;
g.  Penyiaran atas Ciptaan; atau
J urnal IuS | Vol II | Nomor 6 | Desember  2014 | hlm
455~475
h. Pengkomunikasian kepada publik atas Ciptaan. 23
Pengakuan secara implisit akan hak ekonomi dan moril atas ciptaan dalam Un- dang-undang hak Cipta terbaru ini meru- pakan sebuah kemajuan yang cukup berar- ti. Mengingat pada Undang-undang sebel- umnya tidak disebutkan secara rinci ten- tang apa saja privilege bagi pemegang hak. Meskipun dalam salah satu Pasalnya dise- butkan bahwa sifat kepemilikan hak cipta adalah individual, absolut dan mutlak. Pencipta mempunyai hak khusus untuk mengeksploitasi ciptaan-ciptaanya di sam- ping mempunyai hak moral untuk me- ngawasi eksploitasi ciptaan-ciptaannya oleh pihak lain yang menerima hak dari Pencipta. 24 Lebih jauh Eddy Damian 25 me- nyatakan bahwa “yang dinamakan hak moral tetap berada pada pencipta, tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Hak untuk mengeksploitasi suatu ciptaan (=hak ekonomi) seperti halnya hak moral pada mulanya ada pada Pencipta…”. Dengan demikian hanya hak ekonomi yang dapat beralih/ dialihkan dengan cara- cara yang ditentukan oleh hukum seperti pewarisan, hibah, wasiat, lisensi dan cara- cara lain yang dibenarkan oleh Undang- undang. Masa perlindungan hak ekonomi dibatasi oleh Undang-undang misalnya hak ekonomi sebuah Ciptaan adalah seumur hidup si pencipta ditambah 50 tahun setelah ia meninggal dunia, tujuannya adalah agar terdapat keseimbangan bagi karya intelektual tersebut untuk melayani kepentingan individual pencipta, inventor atau pendesainnya dengan kepentingan publik untuk mendapatkan akses terhadap karya tersebut tanpa dibebani pembayaran royalti.
23 Indonesia, Undang-undang Tentang Hak Cipta tahun 2014, ketika artikel ini ditulis UU tersebut baru disetujui oleh DPR dan belum disahkan oleh Presiden.
24 Eddy Damian, Hukum Hak Cipta, Alumni, Bandung, 2003. hlm 108
25 Ibid . hlm 112
Sedangkan hak moral sifatnya per- manen, dan tidak habis masa perlindun- gannya selama Ciptaan tersebut masih di- manfaatkan oleh umat manusia maka hak atas pengakuan dan pernghormatan tetap dimiliki oleh Pencipta. Dalam UUHC 2014 diatur bahwa Pencipta memiliki hak moral sebagai berikut:
a. untuk tetap dicantumkan atau tidak dicantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Cip- taannya untuk umum;
b.  menggunakan nama samaran;
c. mengadakan perubahan pada Cip- taannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
d. mengadakan perubahan judul dan anak judul ciptaan; dan
e. mengajukan gugatan atas distorsi, mutilasi atau modifikasi lain atau hal-hal yang bersifat merugikan ke- homatan dan reputasinya.
Sejatinya, konsep hak moral berasal dari sistem hukum kontinental, di mana yang dimaksudkan sebagai Hak moral adalah hak-hak yang melindungi kepentingan pribadi si pencipta. 26 Kepentingan pribadi tersebut bukan dalam bentuk materi na- mun lebih berupa pengakuan atau perlind- ungan terhadap reputasi si Pencipta. Dalam konteks penggunaan PTEBT oleh pihak asing, pemenuhan hak moral dapat berupa prior informed consent , yaitu permo- honan izin kepada pemiliknya untuk me- manfaatkan PTEBT mereka baik untuk tu- juan komersil, pendidikan maupun peneli- tian. Menurut Terri Janke, seorang ahli ke- budayaan berdarah masyarakat Aborigin, Australia bahwa hak moral sesungguhnya juga bisa dipakai, tidak hanya untuk me- lindungi integritas seorang Pencipta den- gan karyanya, tetapi juga integritas pulu- han kelompok masyarakat pemangku
26 Budi Agus Riswandi, M. Syamsudin, Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum, Rajawali Press, Jakarta, 2005. hlm 3
Dwi Martini | Pemenuhan Hak-Hak Ekonomi dan Moril Masyarakat Asli Atas Pengetahuan .............. tradisi Aborigin Australia dengan kekay- aan tradisional mereka. 27
Secara lebih spesifik, pengakuan terha- dap Hak ekonomi Hak moral harus mewu- jud dalam perlindungan dan kepemilikan penuh masyarakat asli atas PTEBT dan dapat mencegah atau menentang klaim pa- ra pengambil manfaat atau pemakai penge- tahuan tradisional, termasuk perusahaan multinasional. 28 Hak ekonomi berupa hak ekslusif untuk mereproduksi dan menjual suatu PTEBT atau mengizinkan pihak lain untuk melakukannya dan Hak moral beru- pa pengakuan terhadap pemilik PTEBT serta hak agar PTEBT tersebut tidak di- ubah kecuali atas persetujuan pemi- liknya. 29 Perlindungan hak-hak tersebut di atas secara global dipandang sebagai ba- gian dari Hak Asasi Manusia, sebagaimana tertuang dalam Pasal 27 Ayat (1) Universal Declaration of Human Rights yang me- nyatakan bahwa setiap hasil karya Intelek- tual memberikan kepada pemiliknya “the right to benefit from the protection of moral and material interest resulting from author- ship af any scientific, literary or artistic pro- duction” .
Kenyataannya seringkali pengetahuan tradisional menjadi pengetahuan awal in- dustri tertentu seperti kosmetik, farmasi, kimia dan lain sebagainya yang pengem- bangan dan penelitian lanjutannya dilaku- kan oleh perusahaan multinasional tanpa meminta izin dan membayar pembagian keuntungan secara adil dengan masyarakat pemilik pengetahuan. Bahkan pihak asing tersebut merasa lebih berhak atas pengeta- huan yang dimaksud dengan alasan mer- ekalah yang mempatenkan pengetahuan
27 Terri Janke dalam Miranda Risang Ayu, Hak Moral, Indikasi Asal dan Hak Kebudayaan, Opini, Harian Pikiran Rakyat, Selasa 4 Desember 2007.
28 Op.Cit , Hawin.
29 Lihat Naskah Akademik Rancangan Undang- undang Tentang Perlindungan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional. Bphn.go.id/data/… na_ruu_folklor.pdf. Diakses pada tanggal 23 September 2014. hlm 15
tersebut. Hal ini tergambar dari besarnya nominal yang dihasilkan pasar global, khu- sus untuk obat-obatan yang berasal dari tanaman ( herbal medicines ) pada tahun 2000 mencapai US$ 60 Miliar. Sementara pada tahun 2002 di Australia tercatat keuntungan yang diperoleh dari hasil kera- jinan dan seni penduduk asli mencapai US$ 130 Juta, di mana penduduk asli han- ya memperoleh benefit sharing sebesar US$ 30 Juta. 30
Sejauh ini bentuk perlindungan rezim HKI modern terhadap PTEBT diimple- mentasikan ke dalam dua bentuk yaitu: Pertama, menginternalisasikannya sebagai HKI. Misalnya, hak cipta melidungi hak moral pencipta (pemegang) pengetahuan tradisional dan merek melindungi indikasi geografis. Kedua, walaupun belum mema- dai, paten memakai cara lain yaitu justru mengecualikan pengetahuan tradisional, seperti tanaman dan binatang (dan makh- luk hidup yang lain), dari invensi yang dapat dipatenkan. Menjadi isu yang perlu dikaji secara mendalam apakah pengeta- huan tradisional tertentu bisa dilindungi dengan cara dipatenkan mengingat syarat kebaruan ( novelty ) dan langkah inventif ( inventive step/non-obvious ) kemungkinan besar sulit dipenuhi oleh kebanyakan pen- getahuan tradisional. 31
D. Upaya Negara dalam memenuhi hak- hak masyarakat asli atas PTEBT
1.  Pengakuan Negara
Negara sebagai sebuah institusi publik mempunyai kewajiban untuk memberi jaminan terhadap keadilan, keamanan dan kesejahteraan segenap warganya seb- agaimana amanat UUD 1945, dan ma- syarakat asli merupakan bagian tidak ter- pisahkan dari sejarah pembentukan Nega- ra Indonesia. Bahkan hukum adat sebagai suatu kumpulan peraturan yang dibentuk
30 Ibid . hlm 14 31 Loc.Cit , Hawin. hlm 7
J urnal IuS | Vol II | Nomor 6 | Desember  2014 | hlm
455~475
oleh masyarakat asli dan mewakili karak- ter serta kebutuhan masyarakat tersebut diberi tempat tersendiri berdampingan dengan hukum positif yang dibentuk oleh Pemerintah. sebagaimana bunyi Pasal 18B Ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 seb- agai hasil amandemen kedua pada tahun 2000 sebagai berikut:
“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-undang”.
Dari pasal ini dapat disimpulkan bahwa perlindungan terhadap PTEBT merupakan bagian dari hak asasi masyarakat asli yang dapat dipertahankan terhadap pihak mana- pun. Berbeda dengan konsep pengakuan dan benefit sharing yang selama ini berkembang, lebih merupakan belas kasi- han Negara daripada bentuk pengakuan Negara. Idealnya perlindungan PTEBT di- lakukan dengan falsafah pendekatan pem- bangunan berbasis HAM 32 . Sesuai dengan konsepsi Satjipto Raharjo yakni Negara In- donesia merupakan Negara Hukum, Nega- ra yang peduli atau Negara kepedulian 33 . Pemikiran ini sejalan dengan amanat Pasal 34 Ayat (2) dengan bunyi sebagai berikut:
“Sebagai jaminan konstitusional, Neg- ara wajib mengembangkan kebijakan kesejahteraan yang bersifat “affirma- tive action” bagi kepentingan warga masyarakat, termasuk di dalamnya masyarakat adat”.
Affirmative action yang dimaksud- kan disini harus berupa manifestasi dari nilai keadilan sosial, pengakuan keber- adaan masyarakat hukum adat tidak ber- maksud melestarikan masyarakat hukum
32 Op.cit Kementerian Hukum dan HAM RI. hlm 8 33 Ibid
adat dalam keterbelakangan, tetapi seba- liknya mereka harus tetap memperoleh ke- mudahan dalam mencapai kesejahteraan, menjamin adanya kepastian hukum yang adil dan baik bagi subjek maupun objek hukumnya, jika perlu diperlakukan istime- wa 34 .
Pasal ini menjadi landasan konstitu- sional bagi setiap pihak untuk menghor- mati eksistensi masyarakat asli sekaligus hasil-hasil kebudayaan yang terkandung di dalamnya. Namun, pada kenyataannya pelanggaran hak masyarakat asli atas PTEBT masih marak terjadi, seperti di- patenkannya motif ukiran Bali oleh pen- gusaha asing, dipatenkannya tumbuh-tum- buhan asli Indonesia sebagai bahan obat kanker oleh perusahaan farmasi Amerika Serikat,  atau ditayangkannya kesenian Re- og Ponorogo dan lagu rasa sayange milik Indonesia dalam iklan pariwisata Negara Malaysia. Pelanggaran sedemikian tidak saja merupakan wujud pengabaian terha- dap eksistensi masyarakat asli, namun leb- ih jauh merupakan pelanggaran terhadap hak ekonomi dan moril mereka sebagai pe- milik PTEBT yang dalam konsep PBB disa- makan dengan hak asasi author atas hak material dan moral dari aktifitas keilmuan, seni dan sastra. Pernyataan ini ditegaskan oleh World Intellectual Property Organiza- tion (WIPO), berdasarkan Article 27 of the Universal  Declaration of Human Rights yang turut diratifikasi oleh Indonesia, den- gan bunyi sebagai berikut:
“Everyone has the right freely participate in the cultural life of the community, to enjoy the arts and to share in scientific advancement and its benefit. Everyone has the right to the protection of the moral and material interest resulting from any scientific, literary or artistic production of which he is the author”.
34 UN Office for REDD coordination in Indonesia, www.unorcid.org. Diakses pada tanggal 28 Agustus 2014
Dwi Martini | Pemenuhan Hak-Hak Ekonomi dan Moril Masyarakat Asli Atas Pengetahuan ..............
Kenyataannya, di kancah Internasional masih terjadi tarik menarik dan perde- batan panjang terkait perlindungan PTEBT khususnya antara pihak yang di- golongkan menjadi Negara maju dan Nega- ra berkembang. Negara maju menghendaki pemberlakuan massif rezim HKI TRIPs- WTO bagi setiap bentuk Kekayaan Intelek- tual di seluruh dunia. Meskipun tidak me- nolak rezim HKI namun Negara berkem- bang termasuk Indonesia memiliki kekha- watiran tersendiri terhadap kekayaan Pen- getahuan Tradisional mereka karena kon- sep perlindungan HKI jelas-jelas berbeda dengan konsep masyarakat asli atas pen- guasaan PTEBT. Dalam hal ini konsep in- dividual dan monopoli HKI berlawanan dengan konsep komunal PTEBT, karakter perlindungan terbatas HKI modern berla- wanan dengan konsep way of life PTEBT dan karakter komersil yang melekat pada HKI justru tidak dominan pada PTEBT. Menurut Tim Lindsey pertentangan terse- but akan semakin nampak dalam proses pendaftaran PTEBT, di mana PTEBT akan kesulitan memenuhi syarat-syarat pendaft- aran, sebagai berikut: 35
a. Keaslian: Hak Cipta dalam sistem TRIPs mensyaratkan karya-karya yang di lindungi harus bersifat asli. Asli dalam pengertian tidak meniru atau men  jiplak karya orang lain. Tentunya syarat ini tidak dipenuhi oleh karya- karya tradisional karena pada umumnya diilhami oleh adat yang telah ada dan melibatkan pola yang meniru pola lain secara berulang-ulang dalam jangka waktu panjang. Padahal peniruan meru- pakan bagian dari adat sebab dalam ma- syarakat adat berlaku aturan bahwa suatu kebiasaan yang tidak sama den- gan kebiasaan sebelumnya dianggap me- langgar hukum adat.
b. Bentuk yang berwujud, Hak Cipta dalam sistem TRIPs mensyaratkan pula
35 Tim Lindsey dalam Gazalba Saleh, Op.cit. hlm 7.
bahwa karya cipta yang dilindungi harus dalam bentuk berwujud dan dapat diproduksi ulang. Persyaratan ini kurang dimiliki oleh karya tradisional yang pada umumnya bersifat lisan atau dapat dilihat dan dipertunjukkan serta disampaikan secara turun temurun.
Melihat masalah-masalah di atas, Nega- ra berkembang mengusulkan adanya per- lindungan sui generis atas PTEBT, usulan mana yang belum sepenuhnya dapat diteri- ma oleh Negara maju. Mengingat perlind- ungan sedemikian dapat menghalangi ak- ses mereka terhadap PTEBT Negara ber- kembang. Meskipun masih dapat diperde- batkan, penolakan ini terkait dengan tingginya keuntungan finansial yang diper- oleh oleh perusahaan-perusahaan dari Negara tersebut dari akses gratis mereka terhadap PTEBT. Seringkali dengan dalih penelitian bersama ilmuwan-ilmuwan dari Negara maju mempelajari pemanfaatan sumber daya genetis untuk keperluan in- dustri obat-obatan, pangan atau benih, ke- mudian mempatenkan temuan tersebut dan menjualnya kembali dengan harga tinggi ke Negara pemilik sumber daya. Be- gitu juga dengan folklore seperti tari-tarian asli Indonesia yang belakangan marak diklaim oleh Negara lain.
Bahkan, dalam kancah perundingan WTO, Negara-negara maju terkesan ingin memaksakan perlindungan atas PTEBT melalui rezim HKI versi TRIPs yaitu me- lalui Hak Cipta, Paten, Merek, Desain In- dustri, PVT dengan cara mendokumentasi- kan PTEBT untuk dimanfaatkan dalam rangka prior art search . Usulan ini seolah menutup mata atas keistimewaan dan per- bedaan karakter yang dimiliki oleh PTEBT dengan HKI modern sebagaimana telah dijelaskan di atas. Dengan keagresifan Negara maju sedemikian rupa, dalam satu dekade terakhir terdapat peningkatan tajam pematenan serta proses analitis terh- adap Sumber Daya Alam seperti materi ge-
J urnal IuS | Vol II | Nomor 6 | Desember  2014 | hlm
455~475
netika tumbuhan dan manusia. Peningka- tan ini diikuti oleh perdebatan controver- sial diantara para pihak yang terkait men- genai kesenjangan ekonomi, keilmuan, etis, spiritual dan moral, mulai dari level aktivis individu hingga Perusahaan multi- nasional. Perbedaan tajam terutama terkait pemahaman relijius, cara-cara peman- faatan hingga pengertian istilah 36 .
Sehingga sejak digalakkannya rezim HKI banyak tuduhan penjiplakan diala- matkan pada Indonesia seperti pemba- jakan terhadap karya cipta musik dan film Negara asing dengan berbagai ancaman sanksi sementara pembajakan terhadap pengetahuan obat-obatan, sumber daya ge- netika, seni, sastra masyarakat asli tidak pernah dipermasalahkan karena masuk ke dalam wilayah “abu-abu” skema HKI mod- ern.
Kuatnya desakan dari masyarakat asli beserta aktivis pemerhati kepentingan ma- syarakat belum membuahkan hasil maksi- mal, sejauh ini telah ada RUU Tentang Perlindungan dan Pemanfaatan kekayaan intelektual Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional. Dalam RUU tersebut yang dimaksudkan sebagai per- lindungan adalah segala bentuk upaya mel- idungi Pengetahuan Tradisional terhadap pemanfaatan secara komersial yang dilaku- kan tanpa izin. Sedangkan lingkup perlind- ungan PTEBT mencakup unsur budaya yang: a. Disusun, dikembangkan, dipeliha- ra dan diturunkan sebagai tradisi; dan b. Memiliki karakter khusus sebagai identitas budaya masyarakat tertentu yang meles- tarikannya. Untuk mendukung perlindun- gan tersebut telah digagas pula perangkat hukum perlindungan keanekaragaman hayati dalam bentuk RUU Pengesahan Pro- tokol Nagoya Tentang akses pada sumber
36 Lihat Johannes Mathias Schubert, Appropriating and comercialicing immaterial goods- Monsanto’s property regime and the case of transgenic seeds, Thesis for Diploma in sociology, Ludwig Maximilians University of Munich. hlm 3
daya genetik dan pembagian keuntungan yang adil dan seimbang yang timbul dari pemanfaatannya atas konvensi keanek- aragaman hayati. Selain dalam Bentuk RUU, upaya pemenuhan hak ini telah sam- pai pada pengakuan dan perlidnungan se- cara Internasional beberapa PTEBT Indo- nesia, yaitu sebagai berikut:
a. Alat dan proses (yang baru) untuk membuat perangkat musik tradision- al (angklung, gamelan, rebana, dll);
b. Alat dan proses (yang baru) untuk membuat/ memproduksi karpet yang dihiasi seni Tradisional;
c. Alat dan proses (yang baru) untuk membuat dan memproduksi batik Tradisional;
d. Alat dan proses untuk (yang baru) untuk meracik dan mengemas jamu Tradisional;
e. Logo dan Merek pada instrument musik Tradisional (logonya menun- jukkan ciri khas daerah asal instru- men musik);
f. Logo dan Merek batik Tradisional (logo atau tanda yang menunjukkan seni batik tradisional dari daerah asalnya;
g. Alat dan proses (yang baru) untuk membuat perangkat musik tradision- al (angklung, gamelan, rebana, dll)
h. Pola garis-warna yang diterapkan pada perangkat musik Tradisional;
i. Logo dan merek jamu Tradisional; dan lain-lain. 37
Menurut catatan Dirjen HKI sejak ta- hun 2005 hingga pertengahan tahun 2009 terdapat setidaknya 2.058 Kebudayaan Tradisional yang tersebar di 15 daerah. Se- barannya adalah sebagai berikut: Jawa Tengah sebanyak 575 daftar, Jawa Barat sebanyak 213 daftar, Jawa Timur sebanyak
37 Arif Syamsudin, Antara pelestarian dan perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional/ Pengetahuan Tradisional dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, Buah Pena Vol V/ No.4/ Agustus 2008. hlm 17
Dwi Martini | Pemenuhan Hak-Hak Ekonomi dan Moril Masyarakat Asli Atas Pengetahuan .............. 201 daftar, Daerah Istimewa Yogyakarta sebanyak 96 daftar, Lampung, sebanyak 65 daftar, Riau sebanyak 39 daftar, Sulawesi Selatan sebanyak 37 daftar, Nusa Tenggara Timur sebanyak 11daftar, Sumatera Barat sebanyak 8 daftar, Sulawesi Tengah seban- yak 8 daftar, Bengkulu sebanyak 7 daftar dan Nusa Tenggara Barat sebanyak 7 daft- ar 38 . Artinya dengan kekayaan sedemikian banyak Indonesia berpotensi untuk meraih cita-cita kesejahteraan melalui optimalisasi pemanfaatan PTEBT sekaligus di sisi lain berpotensi menjadi “korban” pembajakan oleh Negara lain karena belum jelasnya aturan yang melindungi “kekayaaan” tersebut.
2. Konsep perlindungan melalui Rezim HKI
Isu perlindungan PTEBT sebagai salah satu bentuk kekayaan Intelektual meru- pakan masalah yang semakin urgen dalam konteks ini, terlebih jika dikonfrontir den- gan pendapat para teoritis masyarakat post- industrial , bahwasanya dalam masyarakat post-industrial , kekayaan intelektual me- megang peranan penting sebagai nilai tam- bah dan inti utama dari suatu produk 39 . Oleh karena itu Sistem HKI modern versi TRIPs-WTO dianggap sebagai wadah yang paling tepat untuk mengakomodir perlind- ungan yang dimaksud. Dalam Perurndang- undangan HKI dapat ditemukan beberapa Pasal yang secara parsial mengatur menge- nai hak-hak masyarakat asli atas PTEBT dan turunannya.
Khusus mengenai folklore , Pasal 10 Ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Hak Cipta (UUHC) meng- atur bahwa “ Negara memegang hak cipta atas folklore seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan,  tangan, ko- reografi, tarian, kaligrafi dan karya seni lainnya” . Dalam hal ini Negara menjadi
38 Lihat Media Indonesia dalam Badan Penelitian dan Pengembangan HAM RI, Op.Cit hlm 8
39 Op.Cit, Johannes Mathias Schubert. hlm 3
representasi Masyarakat asli atas pengua- saa n folklore , dengan kata lain beban per- lindungan dan tanggung jawab atas pe- manfaatan folklore oleh pihak eksternal di- ambil alih oleh Negara. Ayat (3) Pasal di atas menegaskan bahwa “Untuk mengu- mumkan atau memperbanyak ciptaan ter- sebut pada Ayat (2) orang yang bukan Warga Negara Indonesia harus terlebih dahulu mendapat izin dari instansi yang terkait dalam masalah tersebut”. Dari Pasal di atas dapat difahami bahwa di satu sisi kepemilikan hak cipta folklore oleh Negara tidak dimaksudkan untuk menutup seluruh kesempatan bagi pihak asing un- tuk melakukan pemanfaatan secara komer- sil. Di sisi yang lain Negara berusaha mem- berikan perlindungan atas praktek mono- poli atau komersialisasi tidak wajar demi memastikan terpenuhinya hak-hak pemilik folklore dengan cara mewajibkan pihak- asing untuk mendapatkan ijin dari Negara terlebih dahulu sebelum melakukan pe- manfaatan tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk melaksanakan prinsip natural justice yang menjadi landasan utama HKI yaitu pencipta sebuah karya atau orang yang bekerja membuahkan hasil kemam- puan Intelektualnya wajib memperoleh im- balan baik materi maupun non materi 40 .
Pasal 10 UUHC di atas merupakan landasan perlindungan bagi hak ekonomi, sedangkan terkait dengan pemenuhan Hak moral, Pasal 24 UUHC menyatakan bahwa:
1) Pencipta atau ahli warisnya berhak menuntut pemegang Hak Cipta supa- ya Nama Pencipta tetap dicantumkan dalam ciptaannya
2) Suatu ciptaan tidak boleh diubah wa- laupun hak ciptanya telah diserah- kan kepada pihak lain kecuali dengan persetujuan ahli warisnya dalam hal pencipta telah meninggal dunia
40 Op.Cit, Budi Agus Riswandi, M. Syamsudin. hlm 32
J urnal IuS | Vol II | Nomor 6 | Desember  2014 | hlm

## 455~475
3) Ketentuan sebagaimana pada ayat (2) berlaku juga terhadap perubahan judul dan anak judul ciptaan, pen- cantuman dan perubahan nama atau nama samaran pencipta
4) Pencipta tetap berhak mengadakan perubahan pada ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat.
Perlindungan hak moral yang dimak- sudkan oleh Pasal ini terkait dengan pen- gakuan dan penghormatan terhadap pen- cipta meskipun masa perlindungan ciptaan tersebut telah habis 41 dan hak cipta telah berpindah tangan. Pasal ini tidak mengatur khusus mengenai hak moral masyarakat asli sehingga beberapa poin kurang sesuai dengan karakter PTEBT. diantaranya men- genai berpindahnya hak cipta dari pencip- ta kepada ahli warisnya setelah pencipta meninggal dunia karena dalam PTEBT hak cipta tidak dipegang oleh perseoran- gan sehingga pewarisannya pun bukan an- tar individu pewaris kepada ahli warisnya melainkan antar generasi, yaitu dari gen- erasi terdahulu kepada generasi berikut- nya. Pewarisan dalam konteks PTEBT leb- ih banyak bersifat oral berupa tuturan orang tua kepada anak keturunannya, meskipun beberapa kebudayaan tanah air juga mengenal budaya tulis. Pewarisan dalam konteks HKI modern dimaksudkan untuk menjaga reputasi si pencipta sedang- kan dalam PTEBT hal itu lebih ditujukan untuk pelestarian budaya.
Ketentuan lainnya yang terkait dengan perlindungan PTEBT terdapat pada Un- dang-Undang No 15 Tahun 2001 Tentang Merek yaitu Pasal 56 yang mengatur men- genai perlindungan terhadap indikasi geo- grafis. Ayat (1) Menyatakan bahwa: “Indi- kasi-geografis dilindungi sebagai suatu tan- da yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor ma-
41 Masa perlindungan hak ekonomi adalah selama hidup pencipta ditambah 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia
nusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas ter- tentu pada barang yang dihasilkan”. Untuk mendapat perlindungan, disyaratkan bah- wa indikasi geografis tersebut harus didaft- arkan terlebih dahulu. Menurut Pasal 56 Ayat (2) UU Merek Pihak-pihak yang dapat mengajukan pendaftaran adalah:
a. Lembaga yang mewakili masyarakat di daerah yang memproduksi barang yang bersangkutan, yang terdiri atas:
1. pihak yang mengusahakan barang yang merupakan hasil alam atau kekayaan alam;
2.  produsen barang hasil pertanian;
3. pembuat barang-barang kerajinan tangan atau hasil industri ; atau
4. pedagang yang menjual barang tersebut;
b. Lembaga yang diberi kewenangan untuk itu; atau
c. Kelompok konsumen barang terse- but.
Perlindungan ini merupakan sesuatu yang penting untuk diberlakukan mengin- gat luasnya wilayah geografis Indonesia dengan keunikan cuaca, kontur wilayah, kondisi tanah dan lain sebagainya yang mendukung keunggulan dan kekhasan ma- sing-masing daerah di Indonesia. Seperti terasi Lombok, madu Sumbawa, Ubi Cilembu, Salak Bali, Apel Malang dan lain sebagainya. Kualitas komoditas-komoditas tersebut identik dengan daerah asalnya se- hingga akan merugikan bagi masyarakat asli dan konsumen jika produk yang tidak berasal dari daerah bersangkutan diberi merek seolah olah diproduksi di daerah tertentu. Seperti kasus dipatenkannya ubi cilembu, yaitu ubi yang rasanya khas yang tumbuh di daerah Jawa Barat, namun produk olahan berbahan dasar ubi Cile- mbu ternyata sudah dipatenkan dan merek
Dwi Martini | Pemenuhan Hak-Hak Ekonomi dan Moril Masyarakat Asli Atas Pengetahuan .............. panganan ubi Cilembu telah terdaftar di Je- pang. 42
Selain terdapat aturan tentang Indikasi Geografis, UU Merek juga mengatur ten- tang indikasi Asal khususnya pada Pasal 59. Indikasi Asal dilindungi sebagai tanda yang memenuhi ketentuan Pasal 56 (1) tetapi tidak didaftarkan atau semata-mata hanya menunjukkan asal suatu barang atau jasa. 43 Dalam hal ini terdapat perbe- daan tipis antara Indikasi Geografis den- gan Indikasi Asal. Indikasi Asal tidak per- lu didaftarkan sebagaimana Indikasi Geo- grafis dan perlindungan Indikasi Asal tetap dapat diberikan meskipun produk yang dihasilkan tidak memiliki keunggulan atau ciri spesifik selama ia merupakan penanda asal suatu barang/jasa. Khusus untuk memperkuat perlindungan terhadap Indikasi Geografis, telah disahkan Per- aturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 yang mengatur secara teknis tentang indi- kasi geografi.
Perundang-undangan HKI yang terkait dengan pemenuhan hak-hak masyarakat asli atas sumber daya genetika (SDG) 44 adalah UU Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman dan UU nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten. Per- lindungan yang dimaksud terutama untuk melindungi SDG dari tindakan biopiracy yang sangat merugikan kepentingan ma- syarakat asli. Mengingat betapa menggiur- kan potensi ekonomi yang dikandung oleh kekayaan keanekaragaman hayati Indone- sia maka tindakan biopiracy perlu men- dapat perhatian serius. Salah satu con- tohnya adalah di Hutan kita terdapat se- dikitnya 30 ribu spesies tumbuhan berbun- ga dan 1.650 diantaranya berkhasiat untuk
42 Lihat Gazalba Saleh, Op.Cit. hlm 8
43 Lihat Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Merek, Pasal 59.
44 Sumber Daya Genetik mencakup semua spesies tanaman, hewan maupun mikroorganisme, serta ekosistem di mana spesies tersebut menjadi bagiannya.
dijadikan obat. 45 Potensi ini barangkali ti- dak disadari oleh masyarakat asli, yang mereka tahu hanya memanfaatkan secara tradisional tumbuh-tumbuhan tersebut. Misalnya dengan dikenalnya traditional healer atau penyembuh tradisional yang di- percaya memiliki kekuatan “istimewa” untuk menyembuhkan penyakit menggu- nakan tanaman obat dan dilakukan den- gan ritual tertentu. Sehingga akan sangat mencederai perasaan masyarakat asli keti- ka Pengetahuan warisan leluhur mereka kemudian dikuasai dan dipatenkan oleh pihak asing, di Negara asing dan seolah- olah hal itu dibenarkan oleh hukum. Sep- erti p ada kasus dipatenkannya tumbuh- tumbuhan asli Indonesia sebagai bahan obat kanker di Amerika Serikat, yang keti- ka di jual kembali di Indonesia harganya menjadi sangat tinggi.
Sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UUPVT bahwa varietas lokal milik ma- syarakat dikuasai oleh Negara, dalam hal ini pelaksanaan penguasaan dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah ber- wenang untuk menamai varietas lokal tersebut. Sejatinya, pengobatan menggu- nakan tumbuh-tumbuhan telah dikenal oleh masyarakat asli di berbagai daerah se- jak ratusan tahun lalu, menjadi bagian ke- hidupan yang tidak terpisahkan bahkan seringkali terkait dengan unsur magis atau kepercayaan. Misalnya dengan dikenalnya traditional healer atau penyembuh tradis- ional yang dipercaya memiliki kekuatan “istimewa” untuk menyembuhkan penya- kit menggunakan tanaman obat dan di- lakukan dengan ritual tertentu. Sehingga akan sangat mencederai perasaan masyara- kat asli ketika Pengetahuan warisan le- luhur mereka kemudian dikuasai dan di- patenkan oleh pihak asing, di Negara asing dan seolah-olah hal itu dibenarkan oleh hukum. Seperti pada kasus dipatenkannya
4 5 h t t p : / / n a s i o n a l . k o m p a s . c o m / read/2008/08/07/14403563/obat.kolesterol.dari. suku.Sasak.. diakses pada bulan Februari 2014
J urnal IuS | Vol II | Nomor 6 | Desember  2014 | hlm
455~475
tumbuh-tumbuhan asli Indonesia sebagai bahan obat kanker di Amerika Serikat, yang ketika di jual kembali di Indonesia harganya menjadi sangat tinggi.
Potensi ekonomi dari pemanfaatan dan komersialisasi SDG biasanya melibatkan pengetahuan tradisional dan mendorong terjadinya eksploitasi tanpa hak. Hal ini umumnya terjadi melalui dua cara yaitu (1) pencurian, penyalahgunaan atau free riding melalui sistem Paten (2) pengambi- lan, pengumpulan tanpa ijin untuk tujuan komersial 46 . Pematenan seringkali menjadi “legalisasi” bagi pencurian terhadap kekay- aan SDG, merujuk pada bunyi Pasal 1 An- gka 1 UU Paten No.14 Tahun 2001 “Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada inventor atas hasil inven- sinya di bidang teknologi, yang untuk sela- ma waktu tertentu, melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan per- setujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya”. Bunyi Pasal ini mem- berikan celah terhadap pematenan materi- al genetika dan varietas tanaman beserta produk-produk turunannya selama me- menuhi syarat-syarat invensi yang dapat dipatenkan yaitu: baru, mengandung lang- kah inventif dan dapat diterapkan dalam industri, tanpa mempermasalahkan lebih jauh bagaimana cara memperoleh invensi tersebut serta apakah mengandung perten- tangan dengan kepentingan Negara pemi- lik sumber daya.
Lebih jauh praktek tersebut seolah mendapat dukungan dari TRIPs karena dalam Pasal 27 (3) TRIPs disebutkan bah- wa “mikroorganisme baik yang telah ada di alam atau hasil rekayasa genetika meru- pakan subject matter yang patentable ”. Pasal ini menjadi semacam “payung hukum” bagi Negara-negara maju untuk mematen-
46 Dede Mia Yusanti, Perlindungan Sumber Daya Ge- netik melalui sistem Hak Kekayaan Intelektual, makalah dalam Lokakarya Nasional Pengelolaan dan Perlindun- gan Sumber Daya Genetik di Indonesia: Manfaat Eko- nomi untuk mewujudkan ketahanan Nasional. hlm 55
kan materi genetika yang mereka pelajari dari Indonesia dan kemudian mengambil keuntungan darinya. Seperti yang terjadi dalam kasus virus flu burung, ketika wa- bah flu burung merebak, Indonesia dengan intensif mengirim sampel virus tersebut ke laboratorium di luar Negeri. Begitu vaksin- nya ditemukan dan diperjual belikan, kita mengakses saja tidak boleh. 47 . Terlebih lagi UU Paten mengenal perlindungan ber- dasarkan hak prioritas yakni, semua Negara  anggota Paris convention for the pro- tection of Industrial Property harus meneri- ma pendaftaran Paten invensi yang sudah diterima di Negara lain sesama anggota Paris Convention .
Eksploitasi massif ini mengandung re- siko kepunahan keanekaragaman hayati yang penting bagi keberlangsungan ke- hidupan generasi berikutnya, yang men- gantarkan 157 Negara menyepakati Kon- vensi Keanekaragaman Hayati atau Con- vention on Biological Diversity (CBD) pada tahun 1992. Salah satu poin pentingnya adalah pengakuan mengenai peran penting masyarakat asli dalam konservasi Sumber Daya Alam dan Keanekaragaman Hayati 48 dan semakin terancamnya keanekaraga- man hayati akibat komersialisasi global. Namun harapan akan pemenuhan hak-hak masyarakat asli atas SDG rupanya tidak bi- sa disandarkan pada konvensi ini mengin- gat substansi konvensi ini adalah pada pelestarian sumber daya hayati dan bukan merupakan konvensi spesifik tentang HKI, sehingga titik beratnya pun lebih pada isu lingkungan bukannya isu perdagangan seb- agaimana halnya TRIPs. Sebagaimana ter- muat dalam Pasal 1 CBD yang menyatakan bahwa:
“The objectives of this convention, …, are the conservation of biological diver- sity,  sustainable use of its com ponents,
47 Asing banyak curi sumber daya Genetika Indonesia, IPABIonline.com. diakses pada tanggal 9 September 2014
48 Lihat Darrel Addison Posey dalam Agus Sardjono, Op.Cit. hlm 64
Dwi Martini | Pemenuhan Hak-Hak Ekonomi dan Moril Masyarakat Asli Atas Pengetahuan .............. and the fair and equitable sharing of the benefits arising out of the utilization of genetic resources, …”
Kelemahan lainnya adalah pada keeng- ganan Amerika Serikat untuk ikut menan- datangani konvensi ini dengan alasan bah- wa konvensi ini dapat mengurangi jami- nan perlindungan terhadap hak paten. 49 Sehingga berdampak pada kurang efektif- nya konvensi ini dalam memenuhi benefit sharing yang menjadi hak masyarakat asli atas komersialisasi keanekaragaman hayati mereka.
Berdasarkan uraian di atas, terdapat 4 (empat) kategori permasalahan utama dalam perlindungan PTEBT melaui rezim HKI modern versi TRIPs-WTO yaitu 50 (1) peristilahan dan konsep; (2) Standar yang digunakan terkait ketersediaan, ruang ling- kup dan penggunaan Hak Kekayaan Intele- ktual dalam Pengetahuan Tradisional; (3) Kriteria tertentu untuk penerapan elemen tehnis standar terkait pengajuan paten; (4) Pemenuhan hak-hak atas Pengetahuan tradisional.

## KESIMPULAN
Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual diberikan atas segala wujud kreatifitas, olah fikir maupun karya intelektual umat manusia. Termasuk Pengetahuan Tradis- ional dan Ekspresi Budaya Tradisional (PTEBT) milik masyarakat asli ( Indigenous Peoples ) yang lahir dari proses pembuday- aan dari satu generasi ke generasi berikut- nya dan menjadi milik bersama seluruh anggota masyarakat yang bersangkutan. Rezim HKI modern di bawah TRIPs-WTO secara umum memberikan 2 (dua) bentuk pengakuan hak atas segala kekayaan In- telektual, yaitu hak ekonomi dan hak mor-
49 Ibid. hlm 67
50 Heroepoetri dalam Rosnidar sembiring, Perlindun- gan terhadap karya-karya Intelektual masyarakat adat, Jurnal Equality, Vol.11 No.2 Agustus 2006, Universitas Sumatera Utara. hlm 70
al. Hak ekonomi berupa hak untuk men- guasai dan mengeksploitasi secara komer- sil Kekayaan Intelektual tersebut dalam jangka waktu tertentu sesuai yang ditetap- kan oleh Undang-undang. Sedangkan hak moral adalah hak untuk diakui dan dihor- mati sebagai pemegang HKI sampai kapan- pun, selama kekayaan intelektual itu ma- sih digunakan oleh orang lain. Dalam kon- teks PTEBT, (1) hak ekonomi berupa pem- bagian keuntungan secara adil dan wajar ( benefit sharing ) atas penggunaan PTEBT untuk tujuan komersil oleh pihak asing, bagi pemiliknya yaitu masyarakat asli; (2) hak moral berupa perlindungan terhadap reputasi, atau kewajiban mendapatkan izin dari masyarakat asli atas penggunaan PTEBT oleh pihak asing untuk keperluan apapun baik komersil, pendidikan maupun penelitian.
Hingga saat ini Indonesia telah men- gundangkan 7 (tujuh) Undang-undang di bidang HKI yakni UU Hak Cipta, Paten, Merek, Rahasia dagang, Desain Industri, Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Kesemua Undang-undang ini lahir di bawah rezim TRIPs-WTO sehingga nuan- sa komersialnya sangat kuat. Hal ini ber- dampak pada minimnya perhatian terha- dap PTEBT. Ketentuan mengenai PTEBT tidak diatur secara khusus, melainkan tersebar dalam beberapa Undang-undang seperti dalam UU Hak Cipta terkait pen- guasaa Negara atas folklore, dalam UU Paten terkait tidak boleh dipatenkannya mahluk hidup, jasad renik dan mikro- organisme, dalam UU Merek terkait per- lindungan Indikasi Geografis dan Indikasi Asal, dan dalam UU PVT terkait dikua- sainya Varietas lokal oleh Negara. Ketentu- an semacam ini mempersulit pemenuhan hak-hak ekonomi dan moral masyarakat asli karena beberapa karakter HKI modern justru tidak dijiwai oleh PTEBT seperti: (1) karakter individual dan absolut yang bertentangan dengan spirit komunal ma-
J urnal IuS | Vol II | Nomor 6 | Desember  2014 | hlm

## Daftar Pustaka
Agus Sardjono, Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradision- al , Alumni, Bandung, 2006.
Ahmad Zen Umar Purba, Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs , Alumni, Bandung, 2005.
Arif Syamsudin, Antara pelestarian dan perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional/ Pengetahuan Tradisional dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektua l, Buah Pena Vol V/ No.4/ Agustus 2008.
Asing banyak curi sumber daya Genetika Indonesia, IPABIonline.com. Budi Agus Riswandi, M. Syamsudin, Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum, Rajawali Press, Jakarta, 2005.
Dede Mia Yusanti, Perlindungan Sumber Daya Genetik melalui sistem Hak Kekayaan Intelektual, makalah dalam Lokakarya Nasi- onal Pengelolaan dan Perlindungan Sumber Daya Genetik di Indonesia: Manfaat Ekonomi untuk mewujudkan ketahanan Nasional
Eddy Damian, Hukum Hak Cipta, Alumni, Bandung, 2003.
BPP-HAM Kementerian Hukum dan HAM RI, Perlindungan Kekay- aan Intelektual atas Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Mayarakat adat, Alumni, Bandung, 2013
Gazalba Saleh, Upaya perlindungan Hukum Bagi Pengetahuan Tradis- ional di Negara-negara berkembang khususnya Indonesia, Ju- rnal Supremasi Hukum Universitas Sahid Jakarta, supremasi- hukumusahid.org/jurnal.
Hawin, Perlindungan Pengetahuan Tradisional Di Indonesia, Pidato Pengukuhan jabatan Guru Besar pada Fakultas Hukum Uni- versitas Gadjah Mada. 5 Agustus 2009.
http://nasional.kompas.com/read/2008/08/07/14403563/obat.koles- terol.dari.suku.Sasak.
Imas Rosidawati, Konsep Perlindungan Pengetahuan Tradisional ber- dasarkan asas keadilan melalui Sui Generis Intellectual Prop- erty System , Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, No. 2 Vol 20, April 2013.
Johannes Mathias Schubert, Appropriating and comercialicing imma- terial goods- Monsanto’s property regime and the case of trans-
syarakat asli; (2) Berlakunya syarat terten- tu untuk mendapat perlindungan paten, yaitu baru, mengandung langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri. Syarat-syarat tersebut sulit dipenuhi oleh
Pengetahuan Tradisional mengingat sifat- nya yang dibuat dan dikembangkan lintas generasi, nilai yang dikandung tidak terba- tas pada nilai industri namun juga nilai so- sial, budaya bahkan magis-relijius.
Dwi Martini | Pemenuhan Hak-Hak Ekonomi dan Moril Masyarakat Asli Atas Pengetahuan ..............
genic seeds, Thesis for Diploma in sociology, Ludwig Maximil- ians University of Munich.
Jose Martinez Cobo dalam Yance Arizona, New York 2014 mendefinisi- kan  Indigenous Peoples di Indonesia. Yancearizona.net/tag/ masyarakat-adat/
Miranda Risang Ayu, Hak Moral, Indikasi Asal dan Hak Kebudayaan, Opini, Harian Pikiran Rakyat, Selasa 4 Desember 2007.
OK Saidin, aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Rajawali Press, Jakarta, 2007.
R. Ardiansyah Natakusumah, Hak Atas Kekayaan Intelektual, http:// zuyyin.wordpress.com/2007/05/29/hak-atas-kekayaan-in- telektual
Rahmi Jened, Hak Kekayaan Intelektual penyalahgunaan Hak Eksklu- sif, Airlangga University Press, 2007.
Rosnidar sembiring, Perlindungan terhadap karya-karya Intelektual masyarakat adat,  Jurnal Equality , Vol.11 No.2 Agustus 2006, Universitas Sumatera Utara. Hal 70
Sudikno Mertokusumo, Menganal Hukum, Liberty, Jogjakarta, 1989.
Yance Arizona, mendefinisikan Indigenous Peoples di Indonesia. Yancearizona.net/tag/masyarakat-adat/
_______Masyarakat lokal dalam sistem sertifikasi hutan di Indonesia, www.dephut.go.id/Halaman/...info/isi_3.htm
_______UN Office for REDD+ coordination in Indonesia, www.un- orcid.org.
Peraturan Perundang-undangan
Indonesia, Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlind- ungan Varietas Tanaman
Indonesia, Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Merek Indonesia, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta