ENTITAS GEREJA DALAM BERPOLITIK DI INDONESIA (TINJAUAN SUDUT ETIKA KRISTEN)
Oleh: Ni Nyoman Fransiska M.Th Email : Fransiska.nyoman@yahoo.com

## Abstrak
This  paper discusses  the political  attitudes of  Christians towards  politics in  Indonesia.  Christians have been actively involved in the resistance movement against the Dutch colonialists, participated in establishing the country, formulated ideology and ratified the 1945 Constitution, participated in maintaining Indonesia's independence through the war of independence and played an active role in building the Indonesian nation. The state was created by God to carry out its function of creating justice,  protecting  and  serving  society.  Therefore  Christians  are  also  called  to  participate  in  the creation of Peace (Welfare) in the country, because in a prosperous and peaceful country, the church can live better (Jer.29: 7).
Tulisan ini membahas Etika umat Kristen terhadap politik di Indonesia. Umat Kristen sudah dari sejak awal terlibat aktif dalam gerakan perlawanan terhadap penjajah Belanda, turut serta dalam mendirikan negara  ,  merumuskan  Ideologi  dan  mengesahkan  UUD  1945,  ikut  mempertahankan  kemerdekaan Indonesia  melalui  perang  kemerdekaan  serta  berperan  aktif  dalam  membangun  bangsa  Indonesia. Negara diciptakan Tuhan untuk menjalankan fungsinya yaitu menciptakan keadilan, melindungi dan melayani  masyarakat.  Oleh  karena  itu  umat  Kristen  juga  terpanggil  untuk  ikut  mengusahakan terciptanya Damai (Kesejahteraan) di dalam negara, karena dalam negara yang makmur dan damai, gereja dapat hidup lebih baik (Yer.29:7).
Kata Kunci : Gereja,Politik,Etika, hubungan gereja dan politik

## I. Pendahuluan
Indonesia merupakan negara dengan masyarakat yang majemuk. Indonesia sendiri memiliki enam agama yang resmi, yaitu Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Budha dan Konghucu. Selain agama yang beragama, Indonesia juga memiliki aneka ragam suku, budaya, bahasa dan lainnya. Dengan memiliki banyak perbedaan yang tercipta Indonesia dilebihkan karena memiliki persatuan dan kesatuan dimana masyarakat harus memiliki hak dan kewajiban yang sama disemua bidang, contohnya bidang politik, hukum, sosial, budaya, pendidikan dan beberapa bidang lainnya. Dewasa ini peran orang Kristen sebagai sekte minoritas di dalam perpolitikan di Indonesia masih sangat minim. Pertama: Menurut sejarah, Kekristenan di Indonesia dan Kolonialisme kebetulan datang
dalam waktu yang bersamaan. Sehingga muncul pandangan bahwa orang-orang Kristen di Indonesia kurang Nasionalis 1 . Sejarah mencatat bahwa masuknya gereja di Indonesia terutama di Nusantara daerah pesisir merupakan hasil dari Zending yang dipengaruhi oleh politik Portugis dan Spanyol pada saat itu. Diperkirakan bahwa gereja hadir di Indonesia dibawa oleh bangsa Eropa sejak abad ke-16 2 Alasan inilah yang menjadikan batasan bagi umat kristen yang ingin ikut berjuang dalam politik di Indonesia. Dan pandangan ini harus dibantah karena tujuan dari Kekristenan dan Kolonialisme berbeda. Kekristenan untuk memberitakan injil sedangkan Kolonialisme untuk menguasai perdagangan di Indonesia. Umat Kristen sejak awal bersikap kritis kepada penjajah bahkan mereka pernah melakukan perlawanan bersenjata kepada penjajah seperti yang dilakukan oleh Pattimura di Maluku 3 Tentu sikap intoleransi terhadap umat Kristen yang semakin menguat di bangsa ini adalah suatu kemunduran dan keprihatinan besar yang sangat mengkhawatirkan masa depan sebagai  negara demokrasi.
Kedua: Di masa reformasi ini ada semakin banyak terjadi penyimpangan dalam bidang politik. Sudah menjadi rahasia umum bahwa politik sering diidentikan dengan penggunaan kuasa tanpa moral 4 Jadi tidaklah mengherankan apabila banyak hal yang terjadi di dunia ini dihubungkan dengan politik. Ada begitu banyak respon dan tanggapan dari berbagai kalangan yang berbeda, termasuk menurut agama Kristen. Cukup banyak orang Kristen, termasuk mahasiswa Kristen, yang takut atau antipati terhadap politik. Hal ini terjadi akibat image negatif dari politik yang dianggap tempat iblis atau setan bermain. Adanya konsep pemikiran seperti ini timbul karena mereka tidak memahami esensi dan makna politik dengan benar. sebab mau tidak mau masyarakat, khususnya umat Kristen, pasti dihadapkan dengan masalah politik. Melalui tulisan ini Penulis ingin mendorong umat Kristen di Indonesia meningkatkan jiwa Nasionalisme sesuai dengan UUD 1945 dan jiwa Pancasila.

## II. Pengertian Etika Kristen
Kata “Etika Kristen” berasal dari Bahasa Yunani “etos” yang memiliki arti adat istiadat dan kebiasaan. Menurut Hukum Taurat, Etika dalam Kristen adalah segala perbuatan yang dikehendaki oleh Allah untuk selalu melakukan perbuatan baik. Di dalam hidup, etika dalam Kristen bertugas untuk menyelidiki, mengoreksi, mengontrol, dan mengarahkan tentang mana yang harusnya dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Tolak ukur untuk melakukan perbuatan baik bersumber pada titah Yesus Kristus, dimana landasan untuk berbuat baik tertuang dalam Hukum Taurat. Dari sudut perjanjian lama etika adalah anugerah Allah terhadap umatNya dan tuntunan dan
1 Yewange A.A, Gereja dan Reformasi , Jakarta:Yakoma PGI, 1999 hal.157
2 Borrong, Robert P. Etika Politik Kristen. (Jakarta: Unit Publikasi dan Informasi (UPI) dan Pusat Studi Etika (PSE), 2006) hal. 22
3 Daulay Richard M, Agama dan Politik di Indonesia, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2016 hal.3
4 Robert Borong, Etika Politik Kristen serba-serbi politik praktis, Jakarta:UPI dan PSE, 2006 hal 27
perintahNya yang terikat pada tindakanNya demi keselamatan manusia. Berdasarkan konsep tersebut, maka dasar etika perjanjian lama dapat disorot dari empat sisi : 1. Menanggapi perbuatan Allah dimana bangsa Israel harus memiliki dorongan untuk mengarah pada kelakuan etis dalam wujud tanggap terhadap tindakan Allah dalam sejarah kehidupan mereka. 2. Mengikuti teladan Allah dimana bangsa Israel wajib memperlihatkan sifat Allah melalui tingkah laku mereka. 3. Hidup dibawah pemerintahan Allah maksudnya adalah manusia harus taat dan tunduk pada kedaulatan Allah sebagai Raja yang memerintah. 4. Menaati semua perintah Allah. Dan menurut George Wolfgang Forell menekankan bahwa, titik utama Etika Kristen, khususnya etika Perjanjian Baru) adalah Yesus Kristus. Kehidupan Kristus menjadi tema-tema pokok Perjanjian baru, menjadi pusat norma etis bagi orang yang percaya kepada-Nya. Dalam Etika Kristen kehendak Tuhan dikedepankan sehingga sifat Etika Kristen adalah teologis dan imani.
Dengan  hadirnya  etika  kristen  di  dunia  tentu  memiliki  dasar  kuat  dalam  memberikan pencerahan  dalam  pengaturan  tata  perilaku  dan  norma  dalam  masyarakat.  Hubungan  antara  etika Kristen  dan  politik  dal0am  Kekristenan  kita  adalah  perbuatan  yang  dilakukan  berdasarkan  analisa akal budi dan keputusan batin akan hal yang baik dalam bidang politik agar sesuai dengan kehendak Tuhan.  Dengan  demikian  etika  Kristen  dalam  politik  tidak  berhak  atau  tidak  berkuasa  atau  tidak bertugas  untuk  mengucapkan  firman  Tuhan,  tetapi  menjadi  petunjuk  yang  sederhana  dan mengarahkan supaya semua negara dan bangsa harus tunduk kepada Tuhan dan firman-Nya. Oleh sebab itu  Etika Kristen yang dimaksudkan di sini adalah kebiasaan ( way of live ) menurut 2 Petrus 3:11 yang mengikat seseorang dan sekelompok orang yang berpedoman kepada sikap Kristus, yang dinyatakan melalui Alkitab sebagai firman Tuhan. Dan hakekat firman Tuhan tidak berubah (Matius 5:18;  Matius  24:35),  serta  Kristus  yang  menjadi  pusat  penilaian  Etika  Kristen,  yang  tidak berubah   (Ibrani  1:12;  13:8),  menjadikan  Etika  Kristen  itu  tidak  mengalami  perubahan,  sekalipun konteks  sebuah  Negara  atau  kota  berbeda-beda,  dan  berubah-ubah  sesuai  dengan  perkembangan zaman. Etika Kristen bukan hanya untuk orang Kristen dan oleh orang Kristen tetapi berlaku untuk semua manusis, masyarakat, dan semua aspek kehidupan ( universal).

## III. Pandangan Alkitab Terhadap Politik
Istilah  politik  tidak  dijumpai  secara  tersurat  dalam  Alkitab.    Alkitab  tidak  menulis  secara sistematis mengenai masalah politik. Namun perlu disadari bahwa di dalam Alkitab tersirat bagian- bagian tentang bagaimana Umat  Allah atau Gereja hadir di  tengah-tengah masyarakat  dan menata kehidupan  bersama.  Alkitab  dapat  membantu  kita  memahami  kehendak  Allah  dalam  pengelolaan kehidupan politik tetapi tidak menyangkut detail keterlibatan dalam politik praktis.  Dalam Alkitab ditemui berbagai hal yang didalamnya mengajak umat untuk turut serta dalam pembangunan bahkan dalam  pemerintah.  Melalui  nabi  yeremia,  mengajarkan  agar  setiap  orang  turut  bertanggungjawab
untuk membangun kesejahteraan kota di mana ia ditempatkan oleh Tuhan (Yer. 29:4-7 ; Rm. 13:1- 7). Bila hal seperti ini berlaku dalam masa dan terhadap pemerintah yang sedang menjajah apalagi terhadap pemerintah bangsa Indonesia. Pemerintah Publik Indonesia adalah pemerintah kita sendiri dan kehadiran kita pada saat seperti ini di tengah Republik ini adalah ketetapan Tuhan, bukan atas pilihan kita sendiri karena itu harus kita terima dan syukuri dengan demikian dapat di garis bawahi pemerintah  itu  adalah  Ketetapan  Tuhan,  bukan  atas  pilihan  kita.  Sama  seperti  bagian  komponen bangsa  yang  lain,  umat  kristiani  baik  secara  individu  maupun  kelompok  ikut  bertanggung  jawab untuk menjaga kelangsungan kemerdekaan bangsa ini dalam arrti bebas dari pengaruh dan kekuatan luar manapun dan memaksanya untuk melakukan apa yang sesungguhnya tidak di inginkan. Maka umat yang mengemban tugas bersama untuk turut serta mewujudkan cita-cita yang terkandung dalam Pancasila.  Yesus  sendiri  adalah  seorang  aktivitis  dan  pembaharu  politik.  Walaupun  Yesus  tidak pernah  membentuk  Gereja  atau  partai  politik,  tetapi  Yesus  aktif  melakukan  gerakan  moral  untuk membaharui, memperbaiki, bahkan dengan cara-cara damai Dia pernah menggoyangkan kemapanan dan status quo pada samannya. Selama hidup dan pelayanan di dunia ini, tiga setengah tahun, Dia berjuang tanpa rasa takut menentang penjajahan Romawi dan pemerintahan “Boneka”  Romawi yakni Sanhedrin dan Imam  Kepala yang diberikan wewenang terbatas memerintah Yahudi  di  Palestina 5 Dan  demikian  halnya  dalam  masalah  pajak,  ketika  Yesus  ditanya  tentang  pajak  kepada  Kaisar (negara), Dia mengatakan prinsip pemisahan Gereja dengan Negara. Berikanlah kepada Allah yang wajib kamu berikan kepada Allah (Mat.22:21). Pengajaran ini juga dijadikan untuk menjerat Yesus. 6 Dalam prinsip etika politik Alkitabiah, suatu pemerintahan yang baik memang terfokus dalam ketiga urusan ini: penegakan hukum yang tidak berat sebelah, keadilan bagi orang miskin, dan pembebasan warga dari penindasan dan kekerasan. Syair mazmur-mazmur yang terkait dengan peran kekuasaan berulang-ulang  mengungkapkan  pemerintahan  ideal  adalah  yang  menyahuti  seruan  orang berkekurangan, yang peduli orang miskin, dan yang menentang kekerasan melainkan mengupayakan damai. Di balik etika itu terdapat pengakuan bahwa para penguasa yang memihak pada pemulihan kaum  yang  lemah,  miskin  dan  tertindas  adalah  “wakil”  Allah.  Jadi  dapat  dikatakan  bahwa  dalam Perjanjian  Lama  yang  menetukan  sistem  perpolitikan,  khususnya  di  kalangan  bangsa  Israel  dalam menata kehidupan bersama adalah ketaatan kepada Allah yang ditandai dengan berlakunya hukum Taurat  dan  keadilan.  Ada  beberapa  aspek  dari  kehidupan  yang  menonjol  dalam  pengajaran  dan kehidupan Yesus Kristus yakni hubungan dan perhatian-Nya terhadap rakyat jelata atau miskin dan termarginalkan. Jika kita menelusuri latar belakang kehidupan Yesus maka Dia sebenarnya berasal dari  kalangan  rakyat  kecil  dan  melakukan  pemberitaan  dan  pelayanannya  terutama  di  wilayah pedalaman  Galilea  di  antara  rakyat  kecil.  Laporan  Injil-injil  mengenai  pekerjaan  dan  pengajaran
5 Ibid, hal 12
6 Ibid
Yesus  memperlihatkan  perhatian  terhadap  dan  keakrabanya  dengan  dunia  orang  kebanyakan.  Ia berbelas  kasihan  terhadap  orang  banyak  (Mat.  9:36).  Orang-orang  yang  dilayani  Yesus  secara langsung  adalah  rakyat  miskin  dan  mereka  yang  dikucilkan  dari  masyarakat.  Penyembuhan- penyembuhan-Nya  adalah  atas  rakyat  kecil  yang  sakit  seperti  orang  buta  dan  orang  timpang.  Ia memberi  makan  kepada  orang  banyak,  yaitu  rakyat  yang  datang  berkumpul  mendengar pengajarannya  tanpa  bekal  yang  cukup.  Pengajaran  Yesus  Kristus  sendiri  memihak  kaum  jelata. Sabda bahagia dalam  khotbah di  bukit (Luk. 6:20-21) tertuju kepada mereka:  “Berbahagialah, hai kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya Kerajaan Allah. Berbahagialah, hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis karena  kamu  akan  tertawa  (Luk.  6:20-21;  Mat.  5:1-2).  Pengajaran  Yesus  Kristus  bertolak  dari pemahaman akan misinya selaku Mesias pembawa kabar sukacita bagi kaum miskin dan menderita. Dalam khotbah-Nya di Nazaret, Yesus merujuk kepada nubuatan nabi Yesaya (Yes. 61:1-2): “Roh Tuhan ada pada-Ku, oleh sebab ia mengurapi aku, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang- orang  miskin;  dan  Ia  telah  mengutus  Aku  dan  memberitakan  pembebasan  kepada  orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi  orang-orang buta, untuk  membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk  memberitakan  tahun  rahmat  Tuhan  telah  datang”  (Luk.  4:18-19).  Mesias  dikaruniakan  dan diperlengkapi  Tuhan  dengan  kemampuan  untuk  mengatasi  krisis  yang  melanda  masyarakat,  tugas mesias adalah menegakkan keadilan bagi rakyat yang tertindas, dan memulihkan damai sejahtera di tengah-tengah  masyarakat,  serta  membawa  umat  pada  pertobatan,  mesias  bekerja  tidak  terutama dengan mengandalkan kekuatan kekuasaan, melainkan dengan kerelaan untuk menderita. 7

## IV. Hubungan Gereja dan Negara.
Istilah Gereja berasal dari bahasa latin ecclesia dan berasal dari bahasa Yunani ekklesia . Dan kata  ini  tertulis  dalam  Perjanjian  Baru;  misalnya  diterjemahkan  dengan  kata orang  atau jemaat (dahulu  diterjemahkan  dengan  kata  “sidang”  ataupun  “sidang  jemaat”);  jemaat  dari  segala tempat  dan  segala  abad,  persekutuan  segala  orang  percaya;  sering  juga  disebut  gereja  yang  tidak kelihatan (Mat. 16:18); jemaat di suatu kota (Kis 5:11); jemaat yang berkumpul di sebuah rumah (Rm 16:5). 8 Sedangkan Negara merupakan sebuah organisasi tertinggi yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat umum. Negara juga memiliki peran untuk melindungi setiap penduduknya dan mencerdaskan dengan mensejahteraan kehidupan warganya. Hubungan antara Gereja dan Negara merupakan hal yang sangat penting dibicarakan baik dalam lingkup akademis maupun dalam lingkup masyarakat pada umumnya. Hubungan itu berbeda dari waktu ke waktu seiring dengan hubungan antara keduanya menimbulkan polemik. Di Indonesia
7 Zakaria J. Ngelow, Gereja dan Masyarakat Madani di Indonesia, Jurnal Teologi Persetia, 1999, Hlm. 32-33
8 R. Soedarmo, Kamus Istilah Teologi, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2002, hlm, 30.
khususnya  pada  zaman  kolonial,  kita  juga  menghadapi  kasus  yang  serupa.  Pemerintah  kolonial Belanda  antara  lain  menempatkan  apa  yang  disebutnya“ Commisarissen ”  di  dalam majelis-majelis Jemaat ‘ De Indische Kerk’ , yang pada waktu itu merupakan Gereja-Negara, yang berfungsi sebagai yang mewakili kepentingan-kepentingan Negara 9
Philip Wogaman, guru besar Etika Kristen di Wesley Theological Seminary, Washington, Amerika Serikat  (AS) menulis  buku berjudul  Christian Perspectives on Politics (2000) membedakan  empat tipe hubungan negara dan agama:
1. Pertama, Teokrasi, yaitu suatu kehidupan bernegara yang di dalamnya pemimpin agama atau lembaga keagamaan tertentu mengendalikan kehidupan bernegera lewat berbagai kebijakan kenegaraan dan undang-undang untuk tujuan-tujuan agama tersebut di mana negara berada di bawah kontrol pemimpin-pemimpin agama. Dalam masyarakat primitif, bentuk negara seperti ini sangat lazim, seperti di dalam teokrasi Ibrani kuno.
2. Kedua,  Erastianisme.  Istilah  ini  berasal  dari  nama  seorang  Swiss-Jerman  di  abad  ke-16, Thomas Erastus. Di sini negara, atau lebih tepat para politisi berusaha mengendalikan gereja. Mereka  mencari  keuntungan-keuntungan  politik  dengan  memperalat  gereja.  Singkatnya, gereja  dipolitisasi  bagi  keuntungan-keuntungan  politik.  Bentuk  erastianisme  memiliki kemiripan  dengan  bentuk  Gereja-Negara.  Yang  dimaksud  dengan  Gereja-Negara  adalah kehidupan bersama dalam suatu Negara (state nation) dimana pemerintah memberi jaminan keamanan atau perlindungan istimewa bagi gereja atau agama tertentu. Negara menjalankan pengawasan yang ketat dan memiliki wibawa yang besar dalam kehidupan sosial termasuk kehidupan beragama, Negara mengatur semua hal termasuk agama mana yang harus dianut oleh  wargannya.  Dalam  Gereja-Negara  bisa  juga  ditemukan  agama  lain,  tetapi  eksistensi agama itu dan hak-hak pemeluk agama ini sangat tidak menentu. Masih beruntung jika agama mereka tidak dipedulikan. Yang paling celaka ialah jika agama itu dan pemeluknya dianiya dan ditindas oleh penguasa. Ini yang terjadi dengan keadaan agama Kristen pada periode awal berdirinya 10
3. Ketiga, pemisahan gereja dan negara secara ramah adalah suatu kehidupan bernegara yang di dalamnya ada pemisahan yang tegas secara legal antara kehidupan beragama dan
9 Carlton Clymer Rodee dkk (ed), op.cit, hlm. 3
10 Ebenhaizer I. Nuban Timo, Umat Allah di Tapal Batas: Percakapan Tentang Gereja Jilid II: Masa Kini Gereja, dicetak oleh Alfa Design Kemiri II – Salatiga, 2011, hlm. 295.
kehidupan bernegara. Di banyak negara pemisahan itu berlaku secara legal, tanpa kekerasan dan rasa benci. Itulah yang secara konstitusional terjadi di Amerika Serikat, kendati di dalam kenyataannya tidak selalu begitu.
4. Keempat, pemisahan gereja dan negara yang tidak ramah. Khususnya dalam dua abad terakhir pemisahan  seperti  ini  marak.  Gerakan  anti-klerikalisme  (anti-gereja)  misalnya  di  Perancis pada  abad  ke-19.  Juga  di  Mexico  terjadi  hal  serupa,  ketika  para  imam  dilarang  memakai pakaian  imam.  Di  kebanyakan  negeri  Marxis  juga  pemisahan  seperti  ini  terjadi.  Negara Albania dulu merupakan contoh yang sangat jelas bahwa negara sama sekali tidak mau tahu dengan gereja.
Hak independensi ini ada pada setiap individu dan masyarakat sebagai bagian dari hak-hak asasinya. Hak  ini  bukan  pemberian  Negara,  walaupun  Negara  seharusnya  menjamin  hak-hak  individu  dan masyarakat untuk bersikap untuk bersikap sesuai dengan hati nurani dan keyakinannya, selama itu tidak menimbulkan anarki. Dalam arti Negara harus menjamin kebebasan beragama. Tetapi dijamin atau tidak oleh Negara, gereja wajib untuk mewujudkan kebebasannya itu, dan jika perlu bersedia menderita demi suara hati nurani dan keyakinannya.
Dengan  melihat  pemahaman  gereja  dan  negara,  jelas  ada  hubungannya  karena  sama-sama menyinggung masyarakat dimana di dalam gereja, masyarakat digambarkan sebagai jemaat. Dengan demikian  bahwa  gereja  dengan  negara  sudah  pasti  memiliki  hubungan  yang  sangat  berkaitan  satu dengan  yang  lainnya.  Demikian  halnya  Gereja  dan  Negara  pasti  memiliki  hukum  ,  karena  dalam penegakan hukum ada dua komponen yang saling terkait yaitu orang (gereja) dan system (hukum) “ bad system destroys good people; bad people destroys good systems”. Hukum yang jelek merusak manusia yang baik, manusia yang jelek merusak hukum yang baik. 11 Melalui kehadiran gereja (orang) akan sangat menentukan perkembangan serta kesejahteraan suatu bangsa. Kehadiran gereja sebagai salah  satu  cara  menyampaikan  kebenaran  kepada  para  penguasa  pemerintah  dalam  menjalankan tugasnya  dengan  benar.    Karena  negara  merupakan  suatu  bidang  kehidupan  dimana  Gereja  dapat memperjuangkan terwujudnya tanda-tanda kerajaan Allah di dalam Yesus Kristus seperti keadilan, kebenaran, damai sejahtera dan sebagainya. 12 Gereja juga dipahami sebagai komunitas iman kepada Yesus  Kristus  atau  bisa  disebut  juga  komunitas  iman  politis. 13 Karena  itu,  kalau  Gereja  ingin mengabdi kepada Allah dalam Yesus Kristus, maka Gereja juga harus bersifat politis. Tetapi memang
11 Daulay, Richard, Kekristenan dan Politik. Jakarta: Waskita Publishing, 2013, hal 9
12 Sairin, Weinata- Patiassina, J.M. (Peny), Hubungan Gereja dan Negara dan Hak-Hak Asasi Manusia, Jakarta, BPK Gunung Mulia, 1996
13 Singgih, Emanuel Gerrit, Iman dan Politik Dalam Era Reformasi di Indonesia, Jakarta, BPK Gunung Mulia, 2004.
harus ditegaskan bahwa kehadiran dan peran Gereja di bidang politik harus dibedakan secara prinsip, hakikat, sifat  dan bentuk dari partai  politik. Karena Gereja bukanlah partai  politik dan tidak sama dengan  partai  politik. 14 Gereja  memiliki  tugas  panggilan  yakni  untuk  memberikan  bimbingan  – bimbingan  pastoral,  turut  dalam  terselenggaranya  suatu  kehidupan  politik  yang  benar,  adil  dan mendatangkan damai sejahtera bagi semua orang. Gereja pun harus terbuka, dinamis, dialogis pada situasi perkembangan di masyarakat dengan sikap positif, kritis, kreatif dan realistis 15 Gereja harus menegakkan  kebenaran  di  tengah  kehidupan  politik,  yaitu  menegakkan  keadilan  dan  mewujudkan kasih. Maka kekuasaan politik dalam negara harus diarahkan untuk mewujudkan keadilan dan cinta kasih dengan kata lain, tujuan keterlibatan gereja dalam politik agar manusia lebih taat kepada Allah, dari pada manusia 16 Gereja harus dapat menjadi pengkritik atau pengamat politik apabila pemerintah tidak menjalankan tugasnya dengan benar sesuai dengan perundang-undangan yang sudah disepakati sebagai  dasar  dalam  sistem  pemerintahan  di  Indonesia.  Dalam  kaitan  ini  gereja  diharapkan  dapat memiliki prinsip  yang Alkitabiah sehingga tidak  terpengaruh dalam penyimpangan-penyimpangan yang disebabkan oleh orang yang tak bertanggunjawab seperti, korupsi, penindasan dan kekerasan lainnya. Gereja-gereja di Indonesia harus menjadikan ini sebagai salah satu bentuk tindakan nyata gereja  dalam  bidang  politik  dan  perlu  kita  ketahui  bersama  bahwa  politik juga  bagian  dari  ladang pelayanan  yang  harus  kita  layani.  Dalam  Perjanjian  Lama  Yer.  29:7  mengatakan  agar  umat  Israel yang terbuang ke Babel supaya mengusahakan kesejahteraan kota di mana mereka di buang. Mereka dinasehati  untuk  menyerahkan  kota  tersebut  kepada  Tuhan  karena  kesejahteraan  kota  itu  juga merupakan kesejahteraan bangsa Israel. Disini sangat terlihat adanya hubungan antara kota dimana mereka dibuang, kesejahteraan kota merupakan kesejahteraan warganya terdiri akan umat Allah, jadi umat Allah akan berperan aktif dalam mensejahterakan kota tersebut.  Sebagai  orang  Kristen  yang tinggal  di  Indonesia  kita  juga  memiliki  tanggung  jawab  sebagai  warga  negara.  Dalam  hal  ini  kita memiliki dua kewarganegaraan yaitu warga negara kerajaan Allah ( 1 Yoh. 3:16) dan lalu kita diutus ke dunia Indonesia sehingga kita menjadi warga negara Indonesia. Oleh karena itu, kita disuruh Allah untuk berdoa demi kebaikan Indonesia (1 Tim. 2:1-2, Yes. 2:27). Sebagai orang Kristen kita harus menjadi garam dan terang di tengah – tengah masyarakat dan negara kita. Dengan sikap dan ketaatan kita  kepada  pemerintah  sebagai  warga  negara  yang  baik  merupakan  tanggung  jawab  kita  kepada Tuhan. Ketaatan kita kepada pemerintah adalah dalam rangka ketaatan kita kepada Allah (Kis. 5:29).
14 Sibarani, Poltak.YP. 2004. Bolehkah Gereja Berpolitik (Mencari pola hubungan Gereja dan Negara yang relevan di Indonesia). Jakarta: Ramos Gospel Publishing House.
15 Borrong, Robert P. 2006. Etika Politik Kristen,serba-serbi politik praktis. Jakarta: Unit Publikasi dan Informasi STT Jakarta.
16 Ibid
Paulus  menekankan  bahwa  orang  Kristen  tidak  boleh  menjungkirbalikkan  system  atau melarikan diri dari system yang ada. Orang Kristen harus tetap ada dalam system itu, sehingga orang Kristen  bisa  mentransformasi  system  itu  atas  dasar  dan  kekuatan  iman  Kristen  itu  sendiri.  Itulah sebabnya  Paulus  mengatakan:  “tiap-tiap  orang  harus  takluk  kepada  pemerintah  yang diatasnya…(Roma 13:1a) 17 Jadeni menurut Paulus, negara adalah institusi ilahi ( a divine institution ) dengan kuasa yang datang dari Allah.

## V. Etika Politik Dalam Perspektif Kristen
Etika dan moral Kristen adalah ajaran yang mengandung nilai-nilai etika dan dapat menjadi paduan bagi kehidupan individu maupun kelompok yang aktif dalam bidang politik sesuai dengan keyakinan Kristiani. Setiap orang yang telah menjadi anggota gereja di Indonesia adalah penduduk Indonesia yang dilindungi oleh pemerintah negara Indonesia, bergantung kepada pemerintah negara Indonesia.  Sehingga  dengan  demikian  orang  Kristen  yang  merupakan  anggota  masyarakat  dan penduduk  negara  Indonesia  punya  hak  dan  kewajiban  serta  tanggung  jawab  yang  sama  seperti penduduk  lainnya.  Sebagai  orang  beriman  percaya  bahwa  pemerintah  suatu  negara  dipakai  Allah sebagai  wakil-Nya  di  dunia  untuk  menata  kehidupan  masyarakat.  Hal  ini  sesuai  dengan  apa  yang telah dijelaskan dan diterangkan oleh penulis surat  Roma 13:1-7. Oleh sebab itu dikatakan bahwa Kepedulian  terhadap  kehidupan  bersama  negarawi  merupakan  tanggung  jawab  yang  tidak  dapat diabaikan oleh orang Kristen/gereja. Kristus bukannya tidak peduli akan kemiskinan, korupsi, dan ketidakadilan.  Alkitab memperlihatkan bahwa Ia sangat prihatin dengan keadaan yang mengenaskan di sekitarnya. (Markus 6:33, 34). Maka diperlukan peran etika dan moral kristen dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Melihat perkembangan terkini, sikap politik orang Kristen dapat di bagi menjadi tiga kelompok:
1. Apolitik.  Tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  ada  kesenjangan  antara  gereja  atau  orang  Kristen dengan  negara  dewasa  ini.    Kesenjangan  yang  terjadi  antara  orang  Kristen  dengan  negara dapat  dilihat  dari  adanya  sebagian  jemaat  Kristen  yang  anti  pemerintah/negara  (Apolitis), politik  dianggap  kotor,  dan  pemerintah  dianggap  mendiskreditkan  gereja/orang  Kristen. Gereja dan warga Kristen di Indonesia yang meninggalkan persepsi (warisan Pietisme) ini, namun dalam batas tertentu masih banyak warga yang menganut pandangan yang demikian. Masih banyak pemimpin dan warga gereja yang Apolitik. Walau gereja bukanlah kekuatan politik, tetapi kekuatan moral namun sikap apolitik terlalu ekstrim 18
2. Perebut Kekuasaan. Suatu kelompok yang ingin merebut kekuasaan politik atau paling sedikit mempunyai kekuatan signifikan dalam bentuk struktur pemerintahan agar dapat menentukan
17 Daulay, Richard, Kekristenan dan Politik. Jakarta: Waskita Publishing, 2013, hal 9
18 Ibid
jalannya negeri ini. Sikap seperti ini lahir dari pengalaman pahit penganut pandangan dimana orang Kristen di Indonesia dianggap sedang di marginalkan bahkan dianiaya. Untuk membela nasib orang Kristen di  Indonesia penganut pandangan ini “Bermimpi” untuk masuk dalam struktur kekuasaan dalam rangka menentukan arah pemerintahan.
3. Alat  Kristus.  Orang  Kristen  di  Indonesia  terpanggil  sebagai  garam  dan  terang  dunia  yang melalui  iman  Kristianinya  dapat  melakukan  transformasi  politik  secara  positif,  kritis, kreatif,dan realistis.
Gereja atau umat Kristen tidak diperkenankan membiarkan kekuasaan duniawi berkembang ke arah yang cenderung destruktif. Dengan demikian etika kristen sangat perlu dalam dunia politik, Robert P Borong  dalam  bukunya  yang  berjudul  “Etika  Politik  Kristen,serba-serbi  politik  praktis”  mengapa pentingnya Etika Kristen dalam politik karena:
a. Allah  melalui  Firman-Nya  selalu  mengajarkan  dan  mengkehendaki  yang  baik  dan  benar dalam  kehidupan  manusia,  termasuk  kehidupan  bermasyarakat  dan  bernegara  supaya  ada kedamaian dan kesejahteraan lahir batin.
b. Politik  adalah  kegiatan  yang  bertujuan  untuk  kebaikan  dan  kebenaran  dalam  kehidupan bermasyarakat  dan  bernegara.  Politik  tidak  bertujuan  untuk  mencapai  kepentingan  sendiri atau kelompok saja, melainkan dan terutama kepentingan bersama sebagai bangsa
c. Para pelaku politik adalah orang-orang yang menerima kuasa dan wibawa dari Tuhan untuk menegakkan kebaikan dan kebenaran.
d. Para  politisi  adalah  manusia  “berdosa”  penuh  kekurangan  bahkan  cenderung  kepada kejahatan (Destruktif) sehingga memerlukan paduan, arahan dan norma dari agama.
e. Kegiatan politik adalah juga misi Allah (misio Dei) yang bertujuan mewujudkan kekuasaan dan kedaulatan Allah di dunia.

## VI. Tindakan Praktis Etika Kristen Terhadap Politik
Tindakan praktis gereja terhadap politik adalah segala upaya dan suatu proses untuk memahami dan cara memaknai relitas politik dari cara pandang dan cara berpikir yang telah diajarkan dalam Alkitab.  Mengupayakan  suatu  kesejahteraan  kota  dalam  hal  ini  dimaksud  dengan  politik merupakan suatu amanat yang dituliskan Alkitab untuk seluruh umat Tuhan

## a. Positif
Tugas utama dari gereja adalah menegakkan ajaran etika atau moral (termasuk etika berpolitik) menyuarakan  kebenaran  dan  mengoreksi  yang  salah.  Karena  itu  gereja  harus  membina  tabiat
anggota-angggotanya  serta  menjadi  persekutuan  yang  mendukung  moralitas  mereka 19 Inilah yang biasanya disebut sebagai suara kenabian gereja. Hidup berbangsa dan bernegara merupakan hal penting untuk berpartisipasi dan menjunjung tinggi program dan kegiatan pemerintah negara. Dalam  hal  ini  diperlukan  kesadaran  untuk  menunjukan  integrasi  antara  masyarakat  dengan pemerintah. Orang Kristen pun ambil bagian karena orang Kristen merupakan bagian dari negara yang  disahkan    secara  hukum  dan  undang-undang  negara  Republik  Indonsia.Sebagai  warga negara  yang  baik,  kita  harus  mampu  menerapkan sikap  positif  terhadap  Pancasila  dalam kehidupan bukan  malah  membuat  atau  berperilaku  yang  merugikan  negara  atau  orang.  sikap positif  terhadap  Pancasila  dalam  lingkungan  berbangsa  dan  bernegara  misalnya  melaksanakan kewajiban  sebagai  warga  negara,  membayar  pajak,  ikut  menjaga  keharmonisan  hidup,  tidak melakukan  tindakan  kriminal,  mentaati  peraturan  yang  berlaku.  Dengan  demikian  gereja bukanlah untuk berjuang agar tatanan sosial menjadi sepadan dengan visinya sendiri melainkan menyajikan  visi  pengharapan  yang  benar  kepada  masyarakat 20 Yesus  Kristus  bukan  hanya menjadi pembebas dan pendamai bagi mereka yang mengikuti-Nya  tetapi Ia pun menjadi teladan bagi mereka 21

## b. Kritis
Pertama-tama Gereja harus kritis terhadap dirinya sendiri dan tidak memutlakkan agama. Gereja bukanlah  Kerajaan  Allah,  dan  pandangan  Gereja  bukan  wahyu.  Gereja  hanya  dapat menyampaikan pandangannya mengenai manusia dan masyarakat dalam ketaatan kepada sabda Allah,  yang  senantiasa  harus  direnungkan,  dan  mengakui  bahwa  “semua  berbuat  dosa  dan kehilangan  kemuliaan  Allah”  (Rm  3:23).  Bahkan,  “jika  kita  berkata,  bahwa  tidak  mempunyai dosa, maka kita menipu diri sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita” (1Yoh 1:8). Gereja sendiri  tidak  sempurna,  pewartaan  serta  pandangannya  juga  banyak  kekurangannya.  Dengan rendah hati Gereja boleh menyampaikan pandangannya sambil mendengarkan orang lain, sebab dunia berkembang dan masalah sosial berubah. Karena itu kehadiran dan keterlibatan kita dalam politik  tidak  sekedar  ikut  serta  menjadi  pengembira  melainkan  pemeran  yang  berkewajiban memberikan penilaian yang normatif.
Melawan  ideologi  dengan  ideologi  tidak  ada  gunanya.  Kalau  dimutlakkan,  agama  juga  dapat menjadi  ideologi  dan alat  politik melulu.  Justru sikap pelayanan harus menjaga Gereja supaya tetap  mempertahankan  sifat  keagamaannya  sebagai  komunikasi  iman.  Sebagai  lembaga
19 Brownlee Malcolm, Pengambilan Keputusan Etis dan faktor-faktor di dalamnya, Jakarta : BPK Gunung Mulia, 2009. Hal.164
20 Gaylord Noyce, Tanggungjawab Etis pelayan Jemaat, Jakarta:BPK Gunung Mulia, 2002. Hal. 154
21 J. Verkuyl, Etika Kristen Bagian Umum, Jakarta:BPK Gunung Mulia,2002, hal. 206
keagamaan di dalam masyarakat, secara tidak langsung ada bahaya bahwa Gereja mengikuti arus masyarakat saja, sehingga tidak lagi dapat mewartakan Injil serta memberi kesaksian mengenai imannya sendiri. Supaya tetap setia kepada Kristus dan sikap pelayanan-Nya, Gereja harus terus- menerus  merenungkan  dasar-dasar  iman,  dan  tidak  terlampau  percaya  pada  ajaran  serta organisasinya sendiri. Juga sebagai organisasi, Gereja harus tampil di dalam masyarakat sebagai pewarta sikap dan pandangan Kristus serta bukan mewartakan pandangannya sendiri. “Bukan diri kami  yang  kami  beritakan,  tetapi  Yesus  Kristus  sebagai  Tuhan,  dan  diri  kami  sebagai  hamba, karena kehendak Yesus” (2Kor 4:5). Gereja tidak meneruskan ajaran baku yang sudah membeku, melainkan  atas  dasar  iman  dan  sikap  pelayanan,  senantiasa  ikut  mencari  jalan  hidup,  bersama dengan orang lain.

## c. Kreatif
Sikap yang kreatif adalah suatu kemampuan yang mencerminkan kelancaran, keluwesan, dan orisinalitas dalam berpikir serta kemampuan untuk mengelaborasi suatu gagasan. Kreatif yang ada pada individu digunakan untuk menghadapi berbagai permasalahan yang ada ketika berinteraksi dengan lingkungannya dan mencari berbagai alternatif pemecahannya sehingga dapat tercapai penyesuaian diri yang baik. Seiring dengan perkembangan zaman, kita harus mampu menciptakan dan mengembangkan sikap kreatif dan inovatif, karena dengan sikap kreatif dan inovatif tersebut kita dapat memajukan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa pada umumnya. Sebagai umat kristen hendaknya juga menjadi agen-agen perubahan yang kreatif untuk itu dibutuhkan keteladanan sikap perilaku yang baik. Setiap umat kristen yang terlibat dalam politik harus berani mengatakan “Tidak” atas semua tawaran, bujukan, atau strategi- strategi yang dapat membuat jatuh pada tindak  korupsi, kolusi ataupun nepotisme serta menjauhi segala bentuk premanisme. Oleh karena itu yang harus dikembangkan adalah solidaritas kritis dalam proses emansipasi sosial-politik di mana semua pihak bisa menciptakan suatu suasana terbuka dan memberi sumbangan dialogis terhadap masalah-masalah dasar masyarakat. Sebagai orang beriman percaya bahwa pemerintah suatu negara dipakai Allah sebagai wakil-Nya di dunia untuk menata kehidupan masyarakat. Hal ini sesuai dengan apa yang telah dijelaskan dan diterangkan oleh penulis surat  Roma 13:1-7.  oleh sebab itu dikatakan bahwa Kepedulian terhadap kehidupan bersama negarawi merupakan tanggung jawab yang tidak dapat diabaikan oleh orang Kristen.

## d. Realistis
Perlu diingat kembali bahwa Indonesia memiliki lebih dari 1000 suku dan banyak ras. Begitupun dalam  masyarakat,  tentunya  terdapat  beraneka  ragam  suku,  ras,  agama,  dan  lainnya.
Keberagaman  ini  seharusnya  bukanlah  sesuatu  yang  dapat  mengkotakkan  masyarakat.  Seperti semboyan negeri Indonesia “Bhineka Tunggal Ika”, berbeda-beda namun tetap satu jua. Pesan dari  semboyan  ini  adalah  kita  harus  lebih  mengutamakan  persamaan  kita  sebagai  sesama masyarakat.  Fungsi  toleransi  dalam  kehidupan  adalah  hal  yang  sangat  kental  dalam  negara demokrasi. Dengannya, persatuan dalam masyarakat tidak mudah tercerai berai. Sebagai manusia biasa, tentunya kita ingin dihormati oleh orang lain. Namun, semua manusia pun mengharapkan hal  yang  sama,  sehingga  berlaku  sebuah  hukum,  yaitu  siapa  yang  hendak  dihormati  haruslah menghormati orang lain terlebih dahulu. Dasar dari demokrasi adalah rakyat punya hak setara, maka  sudah  menjadi  kewajiban  bagi  masyarakat  penganut  paham  demokrasi  bahwa  ia  harus menghormati antar anggota masyarakat, toleransi juga harus ditegakkan. Sebagai orang Kristen harus  mengingat  bahwa  tujuan  gereja  bukan  mengasingkan  orang  dari  dunia.  Gereja  harus memperlengkapi  anggotanya agar dapat  melayani dalam dunia. Kekuatan moral  dan nilai-nilai yang  diterima  dalam  gereja  dapat  menjadi  bekal  bagi  kehidupan  sehari-hari.  Tanggungjawab Kristen tidak terbatas pada saudara-saudara seiman melainkan semua orang yang ada dalam dunia ini. Seorang manusia Kristen tidak hidup dalam dirinya sendiri, tetapi ia hidup di dalam Kristus dan sesamanya manusia 22

## VII. Kesimpulan
Meskipun  kondisi  perpolitikan  di  Indonesia  sering  mengalami  perdebatan  yang  memanas akibat relasi yang kurang baik di antar penganut tertentu. Namun perlu kita tetap pertahankan adalah Negara Indonesia adalah negara Kesatuan dalam Bhineka Tunggal Ika. Karna masa depan bangsa Indonesia sangat bergantung pada sejauh mana bangsa Indonesia yang sangat majemuk ini dapat membangun kebersamaan melalui terwujudnya persaudaraan dalam segala bidang di bangsa ini. Gereja harus ada dalam proses perumusan kebijakan pemerintah. Gereja harus aktif mempengaruhi  kebijakan negara melalui politik. Gereja tidak bisa menarik diri atau diam terhadap proses politik. “The church has to be prophetic, speaking for God. The church has to herald the ethical values that enrich a nation. The church has to be bold and forthright, constructive and innovative. The church has to be “salt and light” in what is so often a corrupt environment, to bring light and  health . Dalam dunia politik dan hukum, sikap gereja  yang  perlu  dikembangkan  adalah  sikap  positif,  kritis,  dan  kreatif.  Positif  artinya memandang dunia politik sebagai bidang pengabdian dan ladang pelayanan dari Tuhan serta memiliki pandangan positif ketika  memberikan kontribusi sesuai iman Kristen. Kritis artinya tidak ragu-ragu dalam memberikan kritik  jika penguasa berbuat kesalahan, menyimpang dari hukum dan prinsip-prinsip yang berlaku. Kritik yang sesuai dengan etika Kristen adalah kritik
22 J. Verkuyl, Etika Kristen Bagian Umum, Jakarta:BPK Gunung Mulia,2002, hal. 216
yang konstruktif dan membangun, santun, dan memperdayakan, bukan kritik yang destruktif dan  menjatuhkan,  Fulgar,  dan  mencari  kesalahan.  Kreatif  artinya  berusaha  memberikan terobosan  atau  alternatif  baru  di  tengah  kebuntuan  terhadap  politik.  Kita  harus  mampu berkomunikasi  terbuka  dan  dialogis,  tidak  alergi  terhadap  perubahan.  Gereja  harus memberitakan  nilai-nilai  etika  yang  memperkaya  bangsa.  Gereja  harus  berani  dan  tegas, konstruktif dan inovatif. Dan yang tak kalah penting adalah gereja-gereja di Indonesia harus mampu  meningkatkan  dan  memperkokoh  keesaan  gereja  sebagai  utusan  Allah,  dengan demikian gereja-gereja di Indonesia tidak semakin larut dalam perpecahan yang dapat menjadi potensi lemahnya peran dan fungsi gereja ditengah politik di bangsa ini. Maka sebagai orang percaya  kita  harus  selalu  mendahulukan  kepentingan  umum  daripada  kepentingan  pribadi, kepentingan golongannya atau kepentingan partainya. Dalam prinsip itu langsung terimplikasi, bahwa  politisi  Kristiani  tidak    boleh  ikut  korupsi  (waktu,  uang,  tenaga).  Politisi  Kristiani berpolitik  demi  kesejahteraan  masyarakat  dan  tidak  memakai  kesempatan  yang  ada,  untuk memperkaya diri. Karena Peranan umat Kristen dalam kancah politik adalah menjadi garam dan  terang  dunia  (Matius  5  :  13-14).  Di  samping  itu,  gereja  berperan  sebagai  salah  satu institusi keagamaan yang mengawali dan melestarikan sikap kritis jika suatu gereja itu hendak eksis sebagai pelayan yang menggarami dan menerangi dunia ini
Saran :
1. Sebagai utusan Allah, Gereja juga perlu terlibat dalam politik dan hukum, dalam arti yang luas mengikuti dengan seksama berbagai perkembangan politik di Indonesia.
2. Gereja wajib dalam menggunakan suaranya dalam pemilihan umum yang diadakan di tengah bangsa ini.
3. Gereja  perlu  melakukan  pertemuan  konsultatif  secara  berkala  dengan  anggota- anggota jemaatnya yang terlibat dalam politik dan hukum praktis.
4. Gereja perlu menyelenggarakan pembinaan ataupun seminar yang membahas tentang tindakan etika Kristen dalam politik, sehingga pemahaman salah yang dimiliki oleh anggota dapat dipatahkan dengan memperdalam kehidupan politik dan hukum sesuai kapasitas dan kemampuaannya. Melalui itu diharapkan dapat membentuk moral atau etika umat Kristen ketika berhadapan dengan kehidupan politik.

## KEPUSTAKAAN
1. Borrong, Robert P. Etika Politik Kristen,serba-serbi politik praktis. Jakarta: Unit Publikasi dan Informasi STT Jakarta, 2006
2. Brownlee Malcolm, Pengambilan Keputusan Etis dan faktor-faktor di dalamnya, Jakarta : BPK Gunung Mulia, 2009 .
3. Daulay, Richard, Kekristenan dan Politik. Jakarta: Waskita Publishing, 2013
4. Ebenhaizer I. Nuban Timo, Umat Allah di Tapal Batas: Percakapan Tentang Gereja Jilid II: Masa Kini Gereja, dicetak oleh Alfa Design Kemiri II – Salatiga, 2011
5. Gaylord Noyce, Tanggungjawab Etis pelayan Jemaat, Jakarta:BPK Gunung Mulia, 2002.
6. Gunche Lugo, Manifesto Politik Yesus, Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2009
7. J. Philip Wogaman, Christian Perspective on Politics, Westminster John Knox Press, 2000.
8. Jim Haris, The Church’s Role in Politics, The Big Picture, 1999 R. Soedarmo, Kamus Istilah Teologi, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2002 Carlton Clymer Rodee dkk (ed), op.cit,
9. Sairin, Weinata- Patiassina, J.M. (Peny), Hubungan Gereja dan Negara dan Hak-Hak Asasi Manusia, Jakarta, BPK Gunung Mulia. 2012
10. Sibarani, Poltak.YP. Bolehkah Gereja Berpolitik (Mencari pola hubungan Gereja dan Negara yang relevan di Indonesia). Jakarta: Ramos Gospel Publishing House. 2004
11. Singgih, Emanuel Gerrit, Iman dan Politik Dalam Era Reformasi di Indonesia, Jakarta, BPK Gunung Mulia, 2004.
12. Zakaria J. Ngelow, Gereja dan Masyarakat Madani di Indonesia, Jurnal Teologi Persetia, 1999.
internet
13. https://erixreview.wordpress.com/2013/09/02/tujuh-level-partisipasi-gereja-dalam-politik/
14. http://thebigpicture.homestead.com/ChurchinPolitics.html
15. http://www.ethos.org.au/site/Ethos/filesystem/documents/In-depth/Politics/Why-Should- Christians-be-involved
16. http://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/2972/3/T2_752011031_BAB%20II