Online: http://journal.uny.ac.id/index.php/jppfa
https://doi.org/10.21831/jppfa.v7i1.26499

## Studi komparatif reformasi pendidikan di Singapura dan Indonesia
Miftahus Sa’adah *
Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta. Jl. Laksda Adisucipto, Caturtunggal, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281, Indonesia. miefsa@yahoo.co.id * Corresponding Author

## ARTICLE INFO ABSTRAK
Article History Received: 30 May 2019;
Revised: 10 February 2020;
Accepted:
12 February 2020

## Keywords
Desentralisasi pendidikan; Mutu pendidikan; Reformasi pendidikan
Educational decentralization;
Quality of education;
Education reforms
Artikel  ini  membahas  tentang  program-program  refomasi  pendidikan  di  dua Negara  dengan  latar  belakang  dan  kondisi  serta  ideologi  yang  berbeda  yaitu Singapura dan Indonesia. Diantara program reformasi pendidikan di Singapura adalah Teach less, Learn More ; Thinking School, Learning Nation , dan School Excellent  Model .  Sedangkan  kebijakan  reformasi  pendidikan  di  Indonesia diantaranya  diselenggarakan  dengan  desentralisasi  pendidikan  dalam  kerangka manajemen  berbasis  sekolah,  Kurikulum  Tingkat  Satuan  Pendidikan  dan Kurikulum  2013,  serta  program  sertifikasi  guru.  Dari  hasil  pembahasan, dapat diketahui  bahwa  Singapura  telah  berhasil  menyelenggarakan  reformasi pendidikan. Hal ini dapat dilihat dari kualitas pendidikan Singapura yang masuk dalam  ranking  teratas  Negara-negara  dengan  pencapaian  standar  pendidikan internasional.  Sementara  itu,  Indonesia  nampak  masih  harus  berjuang  untuk mencapai  tujuan  reformasi  pendidikan.  Hasil  implementasi  pendidikan  yang berbeda  di kedua Negara ini tentu dikarenakan perbedaan latar belakang, serta kondisi  sosial,  ekonomi,  politik  budaya  dan  geografis  kedua  Negara  tersebut. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan penyelengaraan reformasi pendidikan di sebuah Negara.
This  article  discusses  on  educational  reformation  programs  conducted  in  two countries which have different background as well as different ideology, social, economic,  political,  and  geographical  circumstances  i.e.,  Singapore  and Indonesia. Some of the main educational reform agendas in Singapore are Teach less,  Learn  More;  Thinking  School,  Learning  Nation,  and  School  Excellent Model.  Meanwhile,  educational  reform  programs  in  Indonesia  are  conducted through  educational  decentralization  within  the  framework  of  school  based management,  School-level  Curriculum  and  the  2013Curriculum  and  teacher certification. It can be understood that Singapore has succeeded in conducting educational reform. This can be seen from the quality of Singaore’s education which has been ranked high in achieving he benchmark of international education standard.  Meanwhile,  Indonesia  still  needs  to  struggle  to  achieve  the  desired outcomes  of  educational  reforms  agendas.  The  differing  result  of  educational reform revealed in these two countries resulted from different background of the countries. Thus, it can be concluded that there are a number of factors influencing the success of educational refoms agendas in a country.
This is an open access article under the CC-BY-SA license.

## PENDAHULUAN
Globalisasi dan hadirnya era pengetahuan menuntut adanya perubahan dramatis pada karakter dan  fungsi  pendidikan.  Era  yang  ditandai  dengan  perubahan  serba  cepat  dan  tidak  tentu  dan bergesernya  definisi  modal  dari  kepemilikan  barang  menjadi  kepemilikan  pengetahuan  dan intelektual mempengaruhi segenap lini dan aspek kehidupan. Kondisi ini mau tidak mau berpengaruh pada  kebijakan  pendidikan,  proses  pembelajaran,  dan  menuntut  adanya  reformasi  pendidikan. Struktur  sekolah  dan  materi-materi  yang  diajarkan  menjadi  usang  dan  tidak  lagi  relevan  dengan kondisi  ekonomi  dan  lingkungan  serta  tantangan  zaman  yang  saat  ini  berkembang.  Untuk meningkatkan keunggulan serta merespon kebutuhan era global bagi terciptanya masyarakat yang kompetitif, reformasi pendidikan yang menyeluruh perlu mendapatkan perhatian dan kebijakan yang serius dari    pemerintah.  Terkait  dengan  hal  tersebut, beberapa negara di  dunia  telah  menerapkan berbagai bentuk kebijakan di bidang pendidikan yang diharapkan mampu menjawab tantangan pada perkembangan era globalisasi.
Pada bulan Juni 2013, pemerintah pusat di Tiongkok mengeluarkan kebijakan evaluasi hijau yang  merupakan  panduan  untuk  seluruh  provinsi  dalam  mereformasi  model  penilaian  mutu pendidikan  serta  kebijakan  pengurangan  beban  akademik  yang  mendorong  daerah  dan  sekolah mengurangi  beban  akademik  bagi  siswa  pendidikan  dasar.  Di  Korea  Selatan,  pengaruh College Scholastic  Aptitude  Test (CSAT)  yang  dianggap  “ sakral ”,  mengakibatkan  pendidikan  di  Korea Selatan  lebih  banyak  digerakkan  oleh  lembaga  bimbingan  belajar.  Untuk  itu,  pemerintah  Korea Selatan  melakukan  beberapa  reformasi  untuk  mengurangi  ketergantungan  pada  tes  yaitu  dengan mengadakan razia kepada lembaga bimbingan belajar yang masih ada kegiatan belajar di atas jam 22.00 dan mendorong universitas untuk melakukan penerimaan mahasiswa tidak hanya berdasarkan pada  nilai  CSAT.  Sementara itu,  karena  merasa tertinggal  oleh negara-negara Asia  Timur  dalam berbagai  pemetaan  pendidikan  global,  Amerika  Serikat  mendorong  inisiatif  kurikulum  inti. Pemerintah federal menggunakan politik anggaran untuk mendorong negara bagian menyesuaikan kurikulum  daerah  dan  tes  terstandarnya  dengan Common  Core .  Pada  tahun  1998,  Polandia melakukan reformasi pendidikan dimulai dengan membuat kurikulum inti yang baru. Polandia juga mengirimkan 25% guru kembali ke LPTK untuk dididik kembali, serta mengubah jalur pendidikan dengan memundurkan penjurusan siswa selama setahun. Guru juga diberi otonomi untuk memilih buku teks sendiri serta mengembangkan atau memilih di antara lebih dari 100 opsi kurikulum spesifik yang sudah disetujui oleh pemerintah pusat (Baswedan, 2014).
Sementara itu, Singapura sebagai negara maju yang masuk sebagai salah satu naga ekonomi di Asia juga telah menerapkan program-program yang ditujukan bagi reformasi pendidikan seperti penerapan Teach less Learn More , School Excellent Model , Thinking School , dan Learning Nation (Lee, Hung, & Teh, 2013; Ng, 2017; Tan & Gopinathan, 2010; Tee Ng & Chan, 2008). Reformasi pendidikan di Singapura tersebut merupakan bentuk upaya perubahan paradigma pendidikan yang dirasa urgen untuk membekali warga negara untuk menghadapi era globalisasi dengan kemampuan berpikir yang kritis (Kadir, 2009). Dengan kondisi politik, sosial, ekonomi dan geografis yang ber- beda,  Indonesia  sebagai  negara  tetangga  Singapura  juga  telah  menerapkan  reformasi  pendidikan dengan format desentralisasi pendidikan yang bertujuan untuk mengurangi peran pemerintah pusat dalam menentukan kebijakan pendidikan dan menyerahkan pengelolaan pendidikan ke level lokal yaitu pada tingkat kabupaten, sehingga diharapkan tujuan dan aktivitas pendidikan akan lebih tepat sasaran disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan lingkungan masing-masing daerah (Bjork, 2004; Firman & Tola, 2008; Yeom, Acedo, & Utomo, 2002).
Dengan konteks latar belakang yang berbeda, Singapura dan Indonesia berupaya melakukan reformasi pendidikan dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya serta untuk merespon dan menjawab tantangan perubahan zaman. Sebagai negara yang berdekatan secara  geografis  namun  berbeda  secara  signifikan  dalam  berbagai  aspek  seperti  sosial,  budaya, politik,  ekonomi,  maupun  kondisi  geografisnya,  penting  untuk  melihat  implementasi  kebijakan pendidikan di kedua negara, sehingga dapat diungkap latar belakang penerapan kebijakan-kebijakan tersebut dan lebih lanjut dapat memberikan inspirasi bagi negara-negara yang sedang berupaya untuk memperbaiki kualitas pendidikannya melalui reformasi pendidikan.

## 72 -
Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi
Artikel ini membahas upaya reformasi pendidikan di Singapura dan Indonesia dengan terlebih dahulu memberikan ulasan mengenai latar belakang penerapan kebijakan dan deskripsi kebijakan reformasi  pendidikan  di  Singapura  dilanjutkan  dengan  pembahasan  mengenai  latar  belakang reformasi pendidikan di Indonesia dan penerapannya. Selanjutnya disimpulkan bahwa pemahaman mengenai implementasi reformasi pendidikan di suatu negara hendaknya dimulai dari pemahaman tentang latar belakang kondisi dan ideologi negara serta melibatkan analisis yang lebih luas yang meliputi  aspek  sosial,  ekonomi,  politik,  budaya,  dan  kondisi  geografis  yang  melingkupi  Negara tersebut.

## METODE
Jenis penelitian yang digunakan dalam riset ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang didasarkan pada upaya membangun pandangan yang diteliti secara rinci, dibentuk dengan kata- kata, gambaran holistik dan rumit (Moleog, 2007). Sementara itu, pendekatan yang dipakai adalah pendekatan  deskriptif  analitik  yang  dimaksudkan  untuk  mendapatkan  data  yang  mendalam  dan mengandung makna serta menelaah masalah yang ada pada masa kini (Sugiyono, 2018). Dengan pendekatan deskriptif analitik, artikel ini mengupas secara komprehensif, obyektif, dan sistematis mengenai implementasi reformasi pendidikan di Singapura dan Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka yaitu metode pengumpulan data dengan melakukan kajian terhadap berbagai literature baik berupa buku, jurnal, catatan, maupun laporan yang berkaitan dengan reformasi  pendidikan  baik  di  Singapura  maupun  di  Indonesia  (Nazir,  1988).  Pengumpulan  data dilakukan  dengan  memilah  sumber-sumber  referensi  dan  literature  ilmiah  yang  terkait  dengan reformasi pendidikan, latar belakang dan kondisi pendidikan di Singapura dan Indonesia, kebijakan- kebijakan yang terkait dengan reformasi pendidikan di Singapura dan Indonesia serta kondisi setelah diterapkannya  kebijakan-kebijakan  tersebut,  kemudian  mengkaji  dan  menganalisis  serta menyajikannya dalam susunan yang sistematis..

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Reformasi Pendidikan di Singapura
Berbeda dengan negara-negara lain di Asia yang memiliki sejarah panjang, Singapura adalah negara muda yang baru memperoleh kemerdekaan pada tanggal 9 Agustus 1965.  Pada tahun 1819, The British East India Company , perusahaan dagang Inggris yang berpengalaman melalang buana memutuskan  untuk  membangun  pelabuhan  dagang  diujung  Malaysia  yang  saat  itu  masih  berupa daerah  rawa  rawa  yang  belum  berkembang.  Sir  Thomas  Stamford  Raffles,  seorang  visioner berkebangsaan,  memimpin  upaya  pendudukan  di  daerah  tersebut  sehingga  pada  tahun  1825 Singapura  menjelma  sebagai  sebuah  pelabuhan  yang  sibuk.  Selama  lebih  dari  seratus  tahun kemudian, Singapura menjadi koloni Inggris dan terus berkembang. Namun, perkembangan tersebut harus  terhenti  dengan  pecahnya  Perang  Dunia  II  ketika  Jepang  menginvasi  pada  tahun  1942. Singapura yang dianggap sebagai benteng yang tak tertembus di area Pasific jatuh ke tangan Jepang hanya  dalam  hitungan  hari.  Selanjutnya  Singapura  diduduki  Jepang  selama  tiga  setengah  tahun. Orang-orang Inggris dan Eropa yang saat itu tinggal di Singapura dipenjara sedangkan penduduk asli harus menderita bahkan mengalami siksaan yang berakhir pada kematian.
Ketika tentara Jepang mundur pada akhir perang dunia II, penduduk asli Singapura memulai pergerakan  kemerdekaannya  dan  pada  1959  Inggris  melepaskan  kekuasaannya  atas  Singapura. Dengan demikian sejarah baru sebagai entitas yang merdeka dimulai. Awalnya, Singapura masih bergabung  dengan  Malaysia  karena  ketergantungannya  pada  pangan,  air  dan  sumber  daya  alam. Namun,  usaha  untuk  menggabungkan  Singapura  sebagai  bagian  dari  negara  Malaysia  tidak membuahkan  hasil  karena  Singapura  sebenarnya  adalah  kota  China  dimana  70%  penduduk Singapura  adalah  warga  keturunan  China,  15%  warga  keturunan  India,  dan  10%  adalah  warga keturunan Melayu. Akhirnya pada tahun 1965 Singapura benar-benar berpisah dari Malaysia dan pada tahun inilah sejarah Singapura sebagai sebuah Negara dimulai. Pada saat itu, Negara yang baru lahir ini belum memiliki sistem persekolahan, sistem konstitusi, tentara, angkatan laut maupun sum-
ber daya alam yang memadai. Kekuatan utama negara ini bersandar pada tiga hal yaitu posisi strategis di jalur laut tersibuk, kepemilikan pelabuhan laut terbesar, dan sumber daya manusia. Dari tiga modal inilah Singapura membangun sebuah negara (Koh, 2007).
Dalam  perkembangannya,  Singapura  secara  konsisten  dapat  mencapai  kualitas  unggul dalam bidang pendidikan. Selama lebih dari empat puluh tahun, Singapura telah melewati beberapa tahapan perkembangan yaitu masa survival (1959-1978), efisinesi (1979-1996), kemampuan (1997- 2011),  dan  s tudentcentric , values-driven (2012)  (Ministry  of  Education,  Singapore,  2012a dalam Mok,  2008).  Selama  itu,  Singapura  sangat  memperhatikan  keunikan  geopolitik  dan  kurangnya sumber  daya  alam  yang  dimiliki.  Tahapn-tahapan  tersebut  juga  merupakan  respon  dari perkembangan zaman, dimana Singapura selalu berusaha untuk menyesuaikan visi Negara dengan tuntutan zaman (Ng, 2017). Dalam mempersiapkan era baru, pemerintah Singapura secara terbuka menyatakan pentingnya reformasi pendidikan dalam rangka mempersiapakn warga negaranya untuk lebih kompetitif dan kompeten di era global. Gagasan “ Thinking schools , learning nation ” (TSLN) yang pertama kali diperkenalkan oleh Perdana Menteri Singapura Goh Chok Tong pada Juli 1997 menjadi tema sentral bagi arus utama  reformasi pendidikan di Singapura. Konsep “ thinking schools ” berhubungan dengan pendidikan sekolah untuk menanamkan kemandirian dan keterampilan berpikir kritis  siswa,  sedangkan  “ learning  nation ”  bertujuan  untuk  menumbuhkan  kebiasaan  belajar berkelanjutan, sehingga sesuai dengan tantangan perubahan di era globalisasi dan informasi (Mok, 2008). Strategi utama perwujudan gagasan TSLN adalah 1.) Pengajaran secara eksplisit keterampilan berpikir kritis dan kreatif; 2.) Pengurangan konten mata pelajaran; 3.) Revisi model penilaian; dan 4.) Penekanan pada proses bukan pada outcome (Ministry of Education, 1997).
Visi TSLN dianggap sebagai deskriptor komprehensif sistem pendidikan secara keseluruhan untuk menghadapi tantangan abad 21. Singapura dianggap terlalu kecil untuk memberikan pengaruh bagi  penciptaan  agenda  global  masa  depan  dunia,  maka  kualitas  sumber  daya  manusia  menjadi sangat krusial untuk persiapan dalam menghadapi tantangan masa depan. Secara umum, disatu sisi, gagasan  TSLN  diperkenalkan  sebagai  upaya  reformasi  pendidikan  dalam  rangka  merespon perubahan yang muncul karena ekonomi global, serta untuk mempersiapkan Negara dan warganya dalam  perwujudan  era  ekonomi  pengetahuan  disisi  yang  lain  (Mok,  2008).  Selanjutnya,  sebagai kelanjutan  dari  TSLN,  gagasan teach  less , learn  more (TLLM),  juga  diajukan.  Konsep  TLLM berfokus pada pedagogi kelas yang mengupayakan agar guru dapat melakukan refleksi tentang cara mengajar di kelas dan apa yang diajarkan dalam rangka meningkatkan kualitas proses belajar siswa dalam  lingkungan  yang  mendukung  budaya  berbagi  secara  terbuka  sekaligus  menekankan pentingnya  mengurangi  jumlah  materi  yang  diberikan  untuk  memberikan  ruang  bagi  aktivitas refleksi. Guru diharapkan melakukan aktivitas refleksi secara mendalam terkait dengan tugas dan pekerjaan mereka, sehingga dapat memunculkan ide-ide inovatif proses pembelajaran.
Hak untuk melakukan proses pembelajaran ada pada guru dan sekolah dengan tugas sekolah sebagai penyedia dukungan untuk meningkatkan pedagogi guru dalam melibatkan siswa. Pada level sistem, Kementerian Pendidikan Singapura bersifat sangat fleksibel dengan melepaskan kontrol dan memfasilitasi guru dan sekolah dalam melakukan tugasnya. Tujuan utama reformasi ini adalah untuk menguatkan aktivitas profesional guru dengan penguatan kepemimpinan, kurikulum pembelajaran dan  praktik  pedagodi  guru.  Kebijakan  TSLN dan  TLLM  diharapkan  dapat  menguatkan  pengem- bangan  profesionalisme  berbasis  nilai  dalam  komunitas  mengajar  di  sekolah,  yang  didasari  oleh identitas  guru  yang  kuat,  etos  profesional  bersama,  dan  proses  pembelajaran  yang  berpusat  pada siswa, sehingga diharapkan budaya kolaborasi dan berbagi tanggung jawab antar sesama guru akan menguat,  dimana  para  guru  tersebut  dapat  mengorganisasikan  dan  mengembangkan  diri  dalam komunitas yang memelihara keunggulan budaya profesionalisme guru (Low, 2011).
Melalui  visi  TSLN  dan  TLLM,  sekolah-sekolah  di  Singapura  mempunyai  tugas  untuk mentrasformasi  diri  menjadi  sekolah  unggul.  Dengan  konsep  desentralisasi  pendidikan,  sekolah- sekolah tersebut diberikan otonomi yang lebih luas, sehingga dapat lebih fleksibel dan responsive dalam  memenuhi  kebutuhan  siswa.  Pemerintah  juga  mendorong  diversifikasi  sistem  pendidikan untuk  mewadahi  perbedaan  dan  keanekaragaman  karakteristik  siswa.  Untuk  itu,  kepala  sekolah didorong untuk menjadi Chief Executif Organization (CEO) di sekolah yang bertugas memimpin anggotanya, mengelola sistem sekolah dan menciptakan inovasi pendidikan (Tee Ng & Chan, 2008)

## 74 -
Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi
Untuk mendukung realisasi sekolah unggul sekaligus menjaga jaminan mutu, mulai tahun 2000,  model  penilaian  sekolah  mengalami  perubahan.  Perangkingan  sekolah  menengah  berubah menjadi sistem pengelompokan yang lebih lunak. Namun, yang lebih signifikan saat ini, semua level pendidikan di Singapura, termasuk pada level sekolah dasar, menengah dan lanjutan, diminta untuk melakukan penilaian diri dengan menggunakan konsep The School Excellence Model (SEM). The School Excellence Model (SEM) adalah model penilaian diri sekolah yang diadaptasi dari berbagai model  mutu  yang  digunakan  oleh  organisasi  bisnis,  yaitu  The  European  Foundation  of  Quality Management (EFQM), The Singapore Quality Award (SQA) dan The American Malcolm Baldrige National Quality Award model (MBNQA). Berbagai usaha dilakukan untuk menyelaraskan SEM dengan SQA, sehingga sekolah diharapkan dapat memposisikan diri sesuai dengan pedoman nasional format organisasi unggul.
SEM bertujuan untuk menyediakan alat yang secara obyektif dapat mengidentifikasi dan mnegukur kekuatan sekolah dan area yang dapat dikembangkan lebih lanjut. SEM juga memung- kinkan dilakukannya benchmarking kepada sekolah-sekolah sejenis, menstimulasi aktivitas pengem- bangan yang dapat secara apositif berpengaruh pada peningkatan mutu sekolah yang pada akhirnya berkontribusi pada kualitas sIstem pendidikan secara umum. Core values SEM menekankan pada pentingnya  kepemimpian  sekolah  yang  berkarakter  dengan  tujuan  yang  jelas,  penempatan kepentingan siswa sebagai prioritas utama, dan memposisikan guru sebagai kunci utama terwujudnya kualitas  pendidikan.  SEM  mengakui  pentingnya  proses  pembelajaran  yang  berfokus  pada  siswa dalam rangka mencapai hasil yang unggul. SEM juga beranggapan bahwa hasil pembelajaran tidak hanya diukur dan dilihat pada pencapaian akademik semata. Performa akademik sekolah memang penting  dan  perlu  dilanjutkan  namun  sekolah  unggul  harus  tetap  menyediakan  pendidikan  yang holistic dan berkualitas (Tee Ng & Tan, 2010).
Kerangka kerja SEM terdiri dari dua kategori yaitu Enablers (kondisi yang memungkinkan terjadinya suatu hal) and Hasil. Kategori Enablers terdiri dari komponen budaya, proses dan sumber daya  yang  berhubungan  dengan  bagaimana  hasil  yang  akan  dicapai.  Sedangkan  kategori  hasil, berkaitan dengan apa yang telah dicapai sekolah atau apa yang sedang diupayakan untuk dicapai oleh sekolah. SEM meliputi sembilan kriteria penilaian kualitas sekolah (Ministry of Education, 2000), yaitu: 1.) Kepemimpinan, yaitu bagaimana pemimpin sekolah dan sistem kepemimpinannya meng- akomodir  nilai-nilai  dan  fokus  pada  proses  belajar  siswa  dan  keunggulan  performa  sekolah;  dan bagaimana sekolah melaksanakan tanggung jawab sosialnya kepada masyarakat; 2.) Perencanaan strategis,  yaitu  bagaimana  sekolah  merancang  dengan  jelas  arah  strategis  yang  berfokus  pada stakeholder ; mengembangkan rancangan kegiatan untuk mendukung implementasi renstra tersebut, mendistribusikan  rancangan  dan  mengawal  performanya;  3.)  Pengelolaan  staf,  yaitu  bagaimana sekolah mengembangkan  dan memanfaatkan  segenap potensi  stafnya untuk menciptakan  sekolah unggul; 4.) Sumber daya, yaitu bagaimana sekolah mengelola sumber daya internal serta kemitraan eksternalnya  secara  efektif  dan  efisien  untuk  mendukung  perencanaan  strategis  dan  implemen- tasinya; 5.) Proses yang berfokus pada siswa, yaitu bagaimana sekolah mendesain, mengimplemen- tasikan, mengelola dan meningkatkan proses utama pembelajaran untuk menyediakan pendidikan holistik dan bekerja untuk meningkatkan kesejahteraan diri ( wellbeing ) siswa; 6.) Administrasi dan pencapaian operasional, yaitu apa yang sedang diupayakan untuk dicapai terkait dengan efisiensi dan efektivitas  sekolah;  7.)  Pencapaian  staf,  yaitu  apa  yang  sedang  diupayakan  untuk  dicapai  terkait dengan pelatihan, pengembangan dan moral staf; 8.) Kemitraan dan pencapaian sosial, yaitu apa yang sedang  diupayakan  untuk  dicapai  terkait  dengan  kemitraan  dan  komunitas  secara  luas;  dan  9.) Pencapaian  performa  utama,  yaitu  apa  yang  sedang  diupayakan  untuk  dicapai  dalam  hal pengembangan holistik siswa dan secara khusus dalam hal sejauh mana sekolah mencapai outcome pendidikan yang diharapkan.
Dengan  demikian,  SEM  pada  dasarnya  menggambarkan  sebuah  sekolah  unggul  dimana pemimpin  mengarahkan  staf,  merencanakan  strategi  dan  mendistribusikan  sumber  daya  dengan sistematis dan diidentifikasi secara jelas yang ditujukan untuk proses pembelajaran yang berfokus pada siswa dengan merancang target-target, memonitor dan mengelola performanya. Enablers ini selanjutnya dapat menghasilkan kepuasan staf dan stakeholder sekaligus memberikan pengaruh pada masyarakat, yang kesemuanya berkontribusi pada pencapaian tujuan sekolah dan kualitas pendidikan (Tee  Ng  &  Chan,  2008).  Ketiga  gagasan  reformasi  pendidikan  di  Singapura  tersebut  mampu
menghasilkan kualitas pendidikan yang tidak diragukan lagi. Pencapaian mutu pendidikan melalui reformasi pendidikan tersebut secara nyata telah berkontribusi pada kemajuan dan stabilitas ekonomi negara, sehingga Singapura menjadi salah satu negara dengan perekonomian paling kokoh di Asia dengan kualitas sumber daya manusia yang siap berkompetisi dalam mengahadapai tantangan era globalisasi.

## Reformasi Pendidikan di Indonesia
Indonesia adalah salah satu negara kepulauan di Asia Tenggara yang memiliki lebih dari 13.000 pulau disepanjang garis ekuator antara Asia dan Australia. Populasinya berjumlah kurang lebih 250 juta jiwa yang terdiri dari sekitar 3.000 kelompok etnik dan 200 bahasa daerah. Indonesia saat ini menempati posisi keempat negara berpenduduk terbesar setelah China, India, dan Amerika Serikat dan dikategorikan sebagai negara dengan penghasilan menengah ke bawah (World Bank, 2008).  Kondisi  Indonesia  dengan  keanekaragaman  budaya,  bahasa,  etnik,  dan  keagamaan  yang dimiliki menjadi tantangan besar bagi pemerintah yang mengelola negara kepulauan ini. Kenyataan membuktikan bahwa meskipun dengan keanekaragaman tersebut, Indonesia merupakan salah satu negara di dunia dengan sistem sosial, politik, ekonomi yang paling terpusat.  Untuk mengatasi hal ini, sejak kemerdekaannya pada tahun 1945, pemerintah Indonesia dalam berbagai kesempatan telah menggagas ide untuk mentransfer otoritas dari pusat ke tingkat daerah. Pada awalnya, pemerintah memberikan  indikasi  bahwa  perwakilan  pemerintah  daerah  akan  diberikan  kepercayaan  untuk mengelola otonomi secara luas. Pemberlakuan Undang-Undang Desentralisasi yang pertama pada tahun  1948,  yaitu  Undang-Undang  Dasar  tentang  Pemerintah  Daerah,  memberikan  kesan  bahwa kekuasaan  benar-benar  akan  didistribusikan  ke  seluruh  daerah.  Walaupun  politisi  dan  pejabat memberikan dukungan untuk gagasan desentralisasi, ketiadaan perundangan menghambat rencana untuk menyerahkan otoritas kepada pemerintah daerah (Firman & Tola, 2008). Hal ini berimbas pada ketidaksiapan menyeluruh terhadap penerapan desentralisasi yang berakhir pada pengelolaan Negara dengan sifat yang sangat sentralistik.
Disisi  lain,  krisis  ekonomi  yang  melanda  dunia  pada  tahun  1997  berimbas  buruk  pada perekonomian  Indonesia.  Walaupun  kondisi  mulai  membaik  pada  akhir  1998,  keraguan  pada kemampuan untuk kembali pada posisi ekonomi yang berkembang masih tinggi. Ini berarti bahwa tenaga kerja masih akan mengalami berbagai masalah yang berefek pada keterpurukan sosial dan kesejahteraan keluarga. Dengan peningkatan goncangan politik dengan titik kulminasi lengsernya kepemimpinan orde baru pada Mei 1998, ekonomi Indonesia mengalami kelumpuhan diakibatkan oleh terpuruknya nilai tukar Rupiah. Krisis ekonomi yang berimbas parah pada kehidupan sosial mempengaruhi  keberlangsungan  kesejahteraan  keluarga  dengan  tingginya  angka  pemutusan hubungan kerja pegawai sekaligus tingginya angka inflasi (Manning, 2000).
Berjuang  untuk  meminimalisir  efek  sosial  dari  krisis,  pemerintah  Indonesia memberikan perhatian  khusus  pada  kesejahteraan  anak  dan  perempuan  sebagai  pihak  yang  paling  rentang terdampak turunnya pemasukan rumah tangga. Dalam bidang pendidikan, perhatian utama ditujukan kepada angka putus sekolah yang cukup tinggi. Untuk itu, pemerintah mempertimbangkan perlunya reformasi  pendidikan  dalam  rangka  mengamankan  anggaran  pendidikan  dari  efek  inflasi.  Tiga prioritas  utama  reformasi  pendidikan  yang  telah  ditetapkan  pemerintah  untuk  memperbaiki  dan meningkatkan pendidikan di Indonesia adalah dengan meningkatkan kesetaraan dan perluasan akses pendidikan, peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan, serta penguatan manajemen dan akunta- bilitas pendidikan (Firman & Tola, 2008). Diantara gagasan reformasi pendidikan Indonesia yang utama  adalah  desentralisasi  pendidikan  dalam  format  manajemen  berbasis  sekolah,  Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, dan sertifikasi guru.
Gagasan  desentralisasi  dan  penyerahan  otonomi  pendidikan  kepada  pemerintah  daerah merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk mereformasi sistem pendidikan nasional. Pada  dua  dekade  sebelumnya,  pemerintah  sebenarnya  telah  mendorong  upaya  desentralisasi pendidikan  di  semua  sektor  dari  kesehatan  sampai  pada  bidang  pertanian.  Pada  tahun  1980an Kementerian Pendidikan Nasional mulai mengevaluasi kemungkinan mendesentralisasikan otoritas ke level sekolah. Pada tahun berikutnya, berbagai program dan kebijakan yang dikaitkan dengan tujuan  tersebut  mulai  digulirkan.  Puncak  usaha  untuk  merekonfigurasi  kerangka  otoritas  adalah

## 76 - Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi
digulirkannya dua Undang-Undang pada tahun 1999 yang memberikan keluasan kekuasaan kepada pemerintah daerah dan kabupaten di Indonesia dimulai pada tahun 2001 (Bjork, 2006). Peraturan perundangan  ini  mengindikasikan  bahwa  sistem  pendidikan,  seperti  semua  sektor  pemerintahan lainnya,  akan  dikelola  oleh  pemerintah  dan  pendidik  tingkat  daerah  dan  tanggung  jawab  utama Kementerian Pendidikan Nasional akan bergeser dari fungsi instruksi menjadi fungsi koordinasi.
Setelah  krisis  ekonomi  dan  politik  yang  melanda,  reformasi  pendidikan  di  Indonesia diperkuat dengan digulirkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasiona  sebagai  kerangka  legal  pengembangan  pendidikan.  Undang-Undang  tersebut  menjamin bahwa siswa pada tingkat pendidikan dasar dibebaskan dari segala biaya dalam rangka memfasilitasi kemudahan  akses  pendidikan.  Undang-Undang  tersebut  juga  memberikan  pedoman  standar  isi kurikulum, standar proses pendidikan, standar lulusan, standar tenaga kependidikan, standar sarana prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan dan standar evaluasi pendidikan sebagai rujukan untuk penjaminan dan pengawasan mutu pendidikan. Desentralisasi pengelolaan pendidikan formal di  tingkat  dasar  dan menengah yang merujuk  pada Undang-Undang  Sistem  Pendidikan  Nasional dilaksanakan  dalam  kerangka  prinsip-prinsip  manajemen  berbasis  sekolah  sebagai  perwujudan demokrasi pendidikan. Dengan prinsip ini, sekolah diberikan kebebasan untuk mengelola sekolah secara  mandiri  dan  untuk  mendapatkan  dukungan  penuh  dari  komunitas  masyarakat  untuk meningkatkan  kualitas  layanan  sekolah.  Desentralisasi  pendidikan  dalam  kerangka  manajemen berbasis  sekolah  menjadikan  komunitas  sekolah  sebagai  partisipan  aktif  yang  terlibat  dalam pengambilan  keputusan  terkait  dengan  program  sekolah  termasuk  kurikulum  dan  strategi pembelajaran. Sehingga sekolah dapat menyajikan layanan pendidikan yang lebih relevan dengan kebutuhan siswa.
Pada  era  desentralisasi  pendidikan  ini,  perluasan  akses  dan  layanan  pendidikan  sangat bergantung pada willingness kepemimpinan politik di daerah untuk memberikan dukungan penuh. Maka upaya lebih lanjut untuk menyokong dan memperluas inovasi manajemen berbasis sekolah serta partisipasi masyarakat yang diinisiasi oleh pemerintah pusat dengan bantuan dari pihak asing menjadi tergantung pada kemauan pemerintah daerah dan tersedianya anggaran untuk mendukung program tersebut. Sementara itu, implementasi manajemen berbasis sekolah pada tingkat sekolah menjadi sangat tergantung pada kepemimpinan kepala sekolah. Saat ini, masih terjadi kesenjangan diberbagai daerah dan sekolah dalam pelaksanaan manajemen berbasis sekolah. Untuk itu, usaha jangka panjang perlu dilakukan oleh pemerintah pusat maupaun daerah untuk mendukung sekolah dalam menerapkan manajemen berbasis sekolah secara efektif.
Selain  penerapan  manajemen  berbasis  sekolah,  reformasi  pendidikan  dalam  kerangka desentralisasi pendidikan diwujudkan dalam format Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Sejak tahun  2006,  kurikulum  terpusat  yang  selama  berpuluh  tahun  diterapkan  sebagai  imbas  dari pengelolaan  pendidikan  yang  bersifat  sentralistik  secara  perlahan  digantikan  dengan  Kurikulum Tingkat  Satuan  Pendidikan.  Pada  kurikulum  sebelumnya,  tujuan,  isi,  metode  pembelajaran,  dan teknik penilaian ditentukan oleh Kementerian Pendidikan Nasional. Pada skema baru pengembangan kurikulum,  pemerintah  pusat  melalui  Badan  Nasional  Standar  Pendidikan  menentukan  standar kompetensi  lulusan  pada  setiap  tingkat  pendidikan,  standar  isi  kurikulum,  dan  pedoman pengembangan  Kurikulum  Tingkat  Stauan  Pendidikan.  Selaras  dengan  standar  nasional  dan pedoman  yang  telah  ditetapkan,  komunitas  sekolah  dibawah  pengawasan  pemerintah  daerah merancang kurikulum untuk sekolah masing-masing. Strategi pengembangan kurikulum ini men- jamin relevansi kurikulum dengan kebutuhan dan kondisi siswa. Selanjutnya, rasa memiliki komu- nitas sekolah terhadap kurikulum yang dikembangkan secara mandiri dapat meningkatkan keber- hasilan penerapan kurikulum itu sendiri.
Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan memberikan kebebasan bagi sekolah dan komite sekolah untuk mengembangkan kurikulum sekolah, menganalisa lingkungan internal dan eksternal sekolah, serta menentukan visi, misi, dan tujuan pendidikan yang diinisiasi oleh sekolah. Dengan merujuk pada standar nasional, masing-masing sekolah mengembangkan kurikulum yang memenuhi pedoman yang ditetapkan secara nasional yaitu 80% mengakomodir konten nasional dan 20% untuk memfasilitasi kurikulum lokal. Materi muatan lokal ditentukan oleh komunitas sekolah untuk  mengembangkan  kompetensi  siswa  yang  dirancang  berdasarkan  ketersediaan  sumber  daya karakteristik masng-masing daerah dan misi khusus sekolah.
Bekerja sama dengan  pemerintah  daerah,  sekolah juga  menentukan kalender  pendidikan. Disamping itu, kelompok guru dibawah koordinasi kepala sekolah dan komite sekolah menyiapkan silabus mata pelajaran. Untuk menyiapkan pelaksanaan kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan pada konteks kelas, guru juga mempersiapkan rencana pembelajaran. Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan merupakan fenomena baru bagi sekolah di Indonesia. Sebagai konsekuensinya, masih banyak ditemukan persoalan-persoalan terkait dengan implementasinya di sejumlah sekolah. Kebebasan  sekolah  untuk  merancang  secara  mandiri  kurikulum  yang  relevan  dengan  kebutuhan siswa tidak dapat sepenuhnya diterapkan. Model Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan yang dikem- bangkan dan diadopsi sepenuhnya oleh sekolah cenderung menghasilkan kurikulum yang seragam sebagaimana yang terjadi pada masa sentralistik.
Perubahan peran sekolah dari pelaksana kurikulum menjadi pengembang kurikulum justru membingungkan  komunitas  sekolah.  Hal  ini  terjadi  karena  peran  dan  mental  sebagai  pelaksana kurikulum sudah sedemikian rupa mengendap. Kebiasaan hanya melaksanakan instruksi dari atas masih belum bisa menggantikan peran sebagai pengambil inisiatif. Oleh karena itu, kapasitas komu- nitas  sekolah  untuk  menganalisis  kondisi  dan  kebutuhan  siswa  untuk  kemudian  mengimplemen- tasikannya dalam kurikulum sekolah perlu ditingkatkan lebih lanjut. Kebijakan mengenai penerapan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan selanjutnya digantikan dengan penerapan Kurikulum 2013 yang menitikberatkan pada pembentukan karakter siswa yang kuat.  Kurikulum 2013 dikembangkan dengan landasan filosofis yang memberikan dasar bagi pengembangan seluruh potensi peserta didik menjadi  manusia  Indonesia  berkualitas  yang  tercantum  dalam  tujuan  pendidikan  nasional  yaitu pendidikan yang berakar pada budaya bangsa untuk membangun kehidupan bangsa masa kini dan masa mendatang. Tujuan yang ingin dicapai dalam kurikulum 2013 adalah lahirnya generasi yang kreatif  dan  inovatif  dengan  harapan  mampu  meminimalisir  kemiskinan,  kebodohan  dan keterbelakangan  peradaban  bangsa.  Cita-cita  ini  merupakan  respon  dan  disesuaikan  dengan tantangan  perubahan  zaman  yang  serba  tidak  menentu  sehingga  generasi  muda  Indonesia  perlu dibekali  dengan  keterampilan  pemecahan  persoalan  serta  kreativitas  dengan  karakter  sebagai manusia yang tangguh secara holistik.
Muatan  isi  pada  kurikulum  2013  dirancang  dalam  tema-tema  yang  mengintegrasikan berbagai mata pelajaran yang pada kurikulum sebelumnya bersifat terpisah. Hal ini ditujukan untuk memperoleh pemahaman siswa yang komprehensif terhadap sebuah fenomena, sehingga keteram- pilan  berpikir  kritis  dan  kreatif  dapat  dikembangkan  sejak  dini.  Metode  pembelajaran  yang digunakan adalah inquiri dimana siswa diajak menemukan sendiri jawaban dari berbagai persoalan, sehingga pengetahuan yang didapat menjadi lebih bermakna.  Pola pembelajaran yang pada kuriku- lum sebelumnya bersifat pasif berubah menjadi pembelajaran aktif-mencari yang semakin diperkuat dengan pendekatan saintifik yang mendasarkan pada pemberian pengalaman-pengalaman bermakna bagi siswa. pola pembelajaran satu arah (interaksi guru-peserta didik) diubah menjadi pembelajaran interaktif (interaktif guru-peserta didik-masyarakat lingkungan alam, sumber atau media lainnya) , serta pola pembelajaran terisolasi menjadi pembelajaran secara jejaring (peserta didik dapat menimba ilmu  dari  siapa  saja  dan  dari  mana  saja  yang  dapat  dihubungi  serta  diperoleh  melalui  internet). Dengan demikian nampak bahwa kurikulum 2013 dirancang untuk merespon tuntutan zaman.
Selanjutnya,  reformasi  pendidikan  yang  tidak  kalah  pentingya  dalam  usaha  peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia adalah penyelenggaraan program sertifikasi guru. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengindikasikan bahwa guru sebagai pekerjaan profesional harus memenuhi sejumlah kualifikasi. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen sebagai perluasan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional juga men- syaratkan dipenuhinya kualifikasi minimum guru, pelaksanaan sertifikasi guru, implikasi dari serti- fikasi  guru  professional  bagi  otoritas  mengajar,  dan  hak  untuk  mendapatkan  insentif  profesional sebagai penghasilan tambahan. Disebutkan bahwa kualifikasi minimal guru adalah sarjana strata satu di area yang relevan dengan mata pelajaran yang diajarkan. Sertifikat mengajar adalah bukti formal untuk  diakui  sebagai  guru  yang  telah  memenuhi  kompetensi  yang  dipersyaratkan  untuk  dapat mengajar pada bidang ter-tentu. Kompetensi guru terdiri dari empat komponen yaitu: 1.) Kompetensi pedagodi;  2.)  Kompetensi  personal;  3.)  Kompetensi  sosial;  dan  4.)  Kompetensi  professional. Pendidikan dan pelatihan profesi guru diarahkan pada pengembangan keempat kompetensi tersebut. Sertifikat mengajar yag telah didapatkan sebelumnya ketika menyelesaikan studi strata satu di bidang

## 78 -
Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi
pendidikan tidak dapat secara otomatis dianggap sebagai tsertifikat guru seperti yang dipersyaratkan oleh perundangan baru tersebut.  Peraturan Kementerian Pendidikan Nasional Nomor 18 tahun 2007 tentang  sertifikasi  guru  dalam  jabatan  mengindikasikan  bahwa  guru  memerlukan  tes  kompetensi untuk mendapatkan sertifikat guru profesional.
Tujuan  pelaksanaan  program  sertifikasi  guru  bukan  hanya  untuk  meningkatkan kesejahteraan  guru  melalui  insentif  profesional  namun  juga  terutama  untuk  meningkatkan kompetensi  dan  profesionalisme  guru.  Dengan  demikian  diharapkan  program  sertifikasi  guru tersebut dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan performa guru di kelas, sehingga program sertifikasi guru ini dianggap sebagai salah satu faktor penting dalam reformasi pendidikan dalam rangka memberikan layanan pendidikan yang lebih baik di masa yang akan datang.

## SIMPULAN
Berbagai faktor yang meliputi trend dunia global maupun dimensi ekonomi, sosial, politik, budaya,  maupun  geografis  sebuah  negara  menjadi  landasan  dan  latar  belakang  digulirkan  dan diselenggarakannya  reformasi  pada bidang  pendidikan.  Singapura merupakan  negara  yang  masih terbilang cukup muda dengan kondisi geografis yang tidak begitu luas dan sumber daya alam yang minim.  Singapura  mengivestasikan  masa  depannya  dengan  perhatian  penuh  pada  sumber  daya manusia  melalui  sistem  pendidikan  yang  ditujukan  untuk  menyiapkan  generasi  mudanya  dalam menghadapai tantangan globalisasi sekaligus berperan aktif dalam agenda ekonomi global. Sejumlah program  reformasi  pendidikan  Singapura  seperti Thinking  School , Learning  Nation ; Teach  Less, Learn  More ,  dan School  Excellent  Model telah  terbukti  efektif  dalam  mewujudkan  sumber  daya manusia yang berkualitas dan dapat berperan aktif pada kancah dunia global.
Sementara itu, Indonesia sebagai negara besar dengan keanekaragaman budaya, etnik, baha- sa, dan agama juga memiliki sejumlah program bagi upaya peningkatan mutu pendidikan nasional. Program  desentralisasi  pendidikan  dalam  kerangka  manajemen  berbasias  sekolah,  Kurikulum Tingkat  Satuan  Pendidikan  (KTSP)  dan  Kurikulum  2013,  serta  program  sertifikasi  guru  yang merupakan beberapa contoh kebijakan yang digulirkan dalam rangka reformasi pendidikan. Namun, berbagai program tersebut nnampaknya belum secara efektif mampu meningkatkan kualitas pendidi- kan di Indonesia. Besarnya kekayaan sumber daya Indonesia baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia justru menjadi tantangan yang lebih bagi terwujudnya reformasi pendidikan, sehingga dibutuhkan waktu yang lebih panjang serta komitemen yang lebih kuat dari seluruh elemen bangsa untuk secara aktif bekerja sama mewujudkan cita-cita reforamsi pendidikan.

## DAFTAR PUSTAKA
Baswedan, A. R. (2014, December). Gawat darurat pendidikan di Indonesia. A paper presented at the meeting between Ministry and Head of Education Offices Indonesia, Jakarta, Indonesia.
Bjork,  C.  (2004).  Decentralisation  in  education,  institutional  culture  and  teacher  autonomy  in
Indonesia. International Review Of Education , 50 , 245-262. Doi:
https://doi.org/10.1007/s11159-004-2622-6
Bjork, C. (2006). Transferring authority to local school communities in Indonesia: Ambitious plans, mixed results. Educational Decentralization , 129-147. Doi: https://doi.org/10.1007/978-1- 4020-4358-1_9
Firman,  H.,  &  Tola,  B.  (2008).  The  future  of  schooling  in  Indonesia. Journal  of  International Cooperation in Education , 11 (1), 71-84.
Kadir,  M.  A.  A.  (2009). Rethinking  thinking  schools,  learning  nation:  Teachers’  and  students’ perspective  of  critical  thinking  in  Singaporean  education (Unpublished  doctoral dissertation). The University of Melbourne, Melbourne.
Koh,  A.  (2007).  Living  with  globalization  tactically:  The  metapragmatics  of  globalization  in Singapore. Sojourn:  Journal  of  Social  Issues  in  Southeast  Asia , 22 (2),  179-201.  Doi: https://doi.org/10.1355/SJ22-2B
Lee,  S.  S.,  Hung,  D.,  &  Teh,  L.  W.  (2013).  Moving  Singapore  from  great  to  excellent:  How educational research informs this shift. KEDI Journal of Educational Policy , 10 (2), 267-291.
Low, E. L. (2011). Paving the fourth way: The Singapore story . Singapore: Natinal Institution of Education.
Manning, C. (2000). The economic crisis and child labor in Indonesia. ILO/IPEC Working Paper , 14-34. Doi: https://doi.org/10.1.1.200.9831
Ministry  of  Education  Singapore.  (1997). Towards  Thinking  Schools .  Singapore:  Ministry  of Education Singapore.
Ministry of Education Singapore. (2000). The school excellence model: A guide. Singapore: The school appraisal branch, schools division . Singapore: Ministry of Education Singapore.
Mok, K. H. (2008). Positioning as a regional hub of higher education: Changing governance and regulatory reforms in Singapore and Malaysia. International Journal of Educational Reform , 17 (3), 230-250. Doi: https://doi.org/10.1177/105678790801700303
Moleog, L., J. (2007). Metodologi penelitian kualitatif . Bandung: Remaja Rosdakarya.
Nazir, M. (1988). Metode penelitian . Jakarta: Ghalia Indonesia.
Ng, P. T. (2017). Learning from Singapore: The power of paradoxes. Taylor & Francis.
Sugiyono, S. (2018). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D . Bandung: Alfabeta.
Tan, J., & Gopinathan, S. (2010). Education reform in Singapore: Towards greater creativity and innovation?. NIRA Review, 7 (3), 5-10.
Tee Ng, P., & Chan, D. (2008). A comparative study of Singapore’s school excellence model with Hong  Kong’s  school‐based  management. International  Journal  of  Educational Management , 22 (6), 488–505. Doi: https://doi.org/10.1108/09513540810895426
Tee Ng, P., & Tan, C. (2010). The Singapore global schoolhouse: An analysis of the development of the  tertiary  education  landscape  in  Singapore. International  Journal  of  Educational Management , 24 (3), 178–188. Doi: https://doi.org/10.1108/09513541011031556
World Bank.  (2008). World development indicators database. Retrieved from http://www.siteresources.worldbank.org/ DATASTATISTICS/
Yeom, M., Acedo, C., & Utomo, E. (2002). The reform of secondary education in indonesia during the  1990s:  Basic  education  expansion  and  quality  improvement  through  curriculum decentralization. Asia Pacific Education Review , 3 (1), 56–68. Doi:
https://doi.org/10.1007/BF03024921