## Imunitas Hukum Dalam Peraturan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019

## Fradhana Putra Disantara
Universitas Negeri Surabaya Email : dfradhana@gmail.com

## Abstract
The Government of Indonesia has issued various regulations in an effort to provide a  legal  basis  for  the  technical  handling  of  COVID-19.  However,  this  raises problems,  related  to  the  proper  legal  status  in  the  COVID-19  pandemic.  In addition, the formulation of the Articles in the regulation leaves a problem, and the most  substantive  problem  is  the  existence  of  strong  aspects  of  immunity  for  the implementers  of  the  regulation.  This  type  of  research  is  a  legal  research  that analyzes  the  relevance  between  the  determination  of  the  status  of  public  health emergencies  with  the  concept  of  Emergency  Statutory  Law  and  immunity  of implementing  regulations,  as  well  as  using  the  statute  approach  and  conceptual approach.  The  results  showed  that  the  proper  legal  status  in  the  COVID-19 pandemic  was  Emergency  Statutory  Law,  while  the  immunity  aspect  in  the formulation  of  Article  in  Regulations  issued,  was  contrary  to  the  constitution,  so the Constitutional Court should cancel the unconstitutional Articles.
Keywords : Immunity,  PERPPU,  COVID-19,  Public  Health  Emergency, Emergency Law.

## Abstrak
Pemerintah  Indonesia  telah  menerbitkan  berbagai  aturan  sebagai  upaya memberikan  dasar  hukum  yang  sah  atas  penanganan  teknis  COVID-19.  Namun, hal  ini  menimbulkan  problematik,  terkait  status  hukum  yang  tepat  dalam  masa pandemi COVID-19. Di samping itu, rumusan Pasal-pasal dalam peraturan tersebut meninggalkan  problem,  dan  problem  yang  paling  subtantif  adalah  adanya  aspek imunitas  yang  kuat  bagi  para  pelaksana  peraturan  tersebut.  Jenis  penelitian  ini adalah  penelitian  hukum  yang  menganalisa  relevansi  antara  penetapan  status darurat  kesehatan  masyarakat  dengan  konsep  Hukum  Tata  Negara  Darurat  dan imunitas pelaksana peraturan, serta menggunakan pendekatan statute approach dan conseptual  approach .  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  status  hukum  yang tepat  dalam  masa  pandemi  COVID-19  adalah  Hukum  Tata  Negara  Darurat, sedangkan  aspek  imunitas  pada  rumusan  Pasal  dalam  Peraturan-peraturan  yang diterbitkan,  bertentangan  dengan  konstitusi,  sehingga  Mahkamah  Konstitusi seyogyanya membatalkan Pasal-pasal yang inkonstitusional tersebut.
Kata  Kunci : Imunitas,  PERPPU,  COVID-19,  Darurat  Kesehatan  Masyarakat, Darurat Hukum.
Volume 17  Nomor 1, Halaman 65-82 Istinbath : Jurnal Hukum ISSN : Print 1829-8117 – Online 2527-3973
J u r n a l   H u k u m

## Pendahuluan
Dalam  sebuah  Negara  hukum,  Pemerintah  dituntut  untuk  menjaga  supremasi hukum  dalam  kondisi  apapun,  termasuk  dalam  kondisi  Negara  mengalami  dan menghadapi pandemi wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Sebagai langkah awal  Pemerintah  menetapkan  status  “Darurat  Kesehatan  Masyarakat”,  dan  memilih “Pembatasan Sosial Berskala Besar” sebagai respon atas “Darurat Kesehatan Masyara- kat”, dengan tetap menjalankan tugasnya pada sektor ekonomi dan fiskal Negara. 1
Berkenaan  dengan  pandemi  yang  dialami  dunia  dan  Indonesia  saat  ini, Pemerintah  Indonesia  akhirnya  menerbitkan  paket  aturan  guna  memberikan  legitimasi formil  dalam  penanganan Corona  Virus  Disease 2019  (COVID-19).  Peraturan  yang dimaksud antara lain: Keputusan Presiden (Keppres) No. 11 Tahun 2020 tentang Pene- tapan  Kedaruratan  Kesehatan  Masyarakat,  Peraturan  Pemerintah  (PP)  No.  21  Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid 19, dan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang (PERPPU) No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Negara Un- tuk  Penanganan  Pandemi  Covid  19,  dan  Dalam  Rangka  Menghadapi  ancaman  Yang Membahayakan Perekonomian Nasional/Stabilitas Sistem Keuangan .
Berdasarkan  peratura-peraturan  tersebut,  dapat  diasumsikan  bahwa  Pemerintah Indonesia  menganggap  pandemi  ini  merupakan  suatu  kondisi  yang  mengharuskan Negara  untuk  menetapkan  status  darurat  kesehatan  masyarakat.  Penetapan  ini  bukan tanpa  alasan,  melihat  betapa  masifnya  penyebaran  COVID-19  ini  diberbagai  daerah  di Indonesia. Ditambah  lagi penyearan tersebut disertai dengan  jumlah korban  yang  terus bertambah  dan  semakin  memprihatinkan,  tentu  sangat  logis  dan  relevan  untuk
1 Siti  Nurhalimah,  “Covid-19  dan  Hak  Masyarakat  atas  Kesehatan,” SALAM:  Jurnal  Sosial  dan Budaya Syar-i 7, no. 6 (14 April 2020).
Istinbath: Jurnal Hukum Website : http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/index
Received : 2020-01-11| Reviewed : 2020-06-20| Published : 2020-06-30.
This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons  Attribution  4.0  International  License ,  which  permits  unrestricted  use, distribution,  and  reproduction  in  any  medium,  provided  the  original  work  is properly cited.
menjadikan  kondisi  pandemi  ini  sebagai  argumentasi  utama  yang  diajukan  dalam penetapan  status  Kedaruratan  Kesehatan  Masyarakat.  Bersamaan  dengan  penetapan darurat  kesehatan  itu,  Pemerintah  juga  menetapkan  bahwa  COVID-19  merupakan bencana non-alam nasional, melaui Keppres No. 12 tahun 2020.
Dengan  adanya  peraturan  yang  cukup  eksplisit  untuk  dijadikan  dasar  hukum dalam  menghadapi  kondisi  ini,  idealnya,  Pemerintah  dapat  secara  efektif  dan  efisien dalam  melakukan  penanggulangan.  Akan  tetapi  yang  terjadi  justru  sebaliknya, Pemerintah seperti bingung, dan tidak memiliki kejelasan arah dalam menentukan status hukum  dari  pandemi  COVID-19  ini. 2 Apakah  saat  ini  kita  berada  dalam  keadaan bahaya,  sebagaimana  dalam  rumusan  Pasal  12  UUD  NRI  1945  yang  memerlukan pernyataan  “keadaan  darurat” oleh  Presiden,  atau  berada  dalam  keadaan  “kegentingan yang memaksa”, sebagaimana dalam rumusan Pasal 22 UUD NRI 1945?.
Fakta bahwa COVID-19 yang telah menyebar secara masif dan hampir merata di seluruh wilayah Indonesia, tentu tak dapat dipandang sebelah mata, karena pandemi ini pasti akan berdampak buruk bagi banyak aspek dari kehidupan masyarakat dan Negara, mulai  dari  aspek  sosial,  daya  beli  masyarakat  yang  menurun,  sampai  dengan  aspek sistem  keuangan  Negara.  Dengan  banyaknya  aspek  kehidupan  masyarakat  yang terdampak pandemi, tentu kondisi ini akan menimbulkan berbagai macam tekanan bagi Pemerintah  dan  rakyat,  khususnya  tekananan  terhadap  pertumbuhan  dan  aktivitas perekonomian  domestik/dalam  negeri.  Perekonomian  nasional,  baik  makro  maupun mikro,  mengalami  penurunan  yang  sangat  drastis.  Hal  ini  juga  dikonfirmasi  oleh, Menteri Keuangan RI yang menyatakan dan mengakui  bahwa harga bahan baku, yang merupakan komponen  besar dalam pendapatan pajak pada  saat  ini, terjun  bebas akibat melemahnya  kondisi  perekonomian  Negara,  yang  kompatibel  dengan  insentif  pajak, hingga mengurangi tingkat pajak penghasilan dan pendapatan non-pajak. 3
Sebab  itulah, dengan dalih sebagai  langkah pertama, dan  langkah  ini kemudian menjadi dasar hukum kebijakan, Presiden  menerbitkan  PERPPU  Nomor 1 tahun 2020. Dengan  PERPPU  ini  Pemerintah  dan  para  pihak  yang  berwenang,  memiliki legal standing dalam  mengambil  berbagai  langkah  kebijakan,  yang  luar  biasa,  cepat,  dan
2 Fradhana  Putra  Disantara  dan  Dicky  Eko  Prasetio,  “Nalar  Hagemonik  PERPPU  COVID-19,” Gresnews.com, 2020.
3 Rahayu  Puspasari,  “Pemerintah  Waspada  Dampak  Pandemi  Covid-19  Terhadap  Ekonomi Indonesia,” kemenkeu.go.id, 2020.
akuntabel,  untuk  melakukan  penanganan  atas  pandemi  COVID-19  ini 4 .  Meskipun kemudian,  setelah  diterbitkan,  PERPPU  ini  menimbulkan  banyak  polemik  dan  sangat probelmatik.  Salah  satu  polemik  yang  muncuk  dan  menjadi  problem  adalah,  adanya aspek imunitas bagi pelaksana Negara yang melaksanakan proses penanganan pandemi, sebagaimana yang dirumusan dalam Pasal 27 PERPPU tersebut. 5 Belum lagi, kebijakan pada level Pemerintah Pusat, cenderung menciptakan ketidakpastian hukum, yang dise- babkan oleh keengganan pemerintah  mengikuti mekanisme penanggulangan wabah pe- nyakit. 6 Ada juga masalah lain dampak dari lambannya respon pemerintah dalam meres- pon  wabah  sehingga  mengakibatkan  banyak  perusahaan  yang  harus  tutup,  karyawan dirumahkan/PHK,  yang  berakibat  pada  terhentinyaa  roda  ekonomi  sehingga  kurva  ke- miskinan  mengalami kenaikan. 7
Berdasarkan  fakta-fakta  diatas  maka  yang  akan  menjadi  pertanyaan  penelitian sekaligus  fokus  pembahasan  dalam  penelitian  ini  adalah, Pertama, apakah  penetapan status  kedaruratan  kesehatan  masyarakat  selaras  dengan  konsep  Hukum  Tata  Negara Darurat,  tentang  kondisi  darurat  Negara?, Kedua, apakah  aspek  imunitas  bagi  pejabat Negara/pelak-sana  tugas  dalam  penanganan  COVID-19  dibenarkan  oleh  hukum?. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisa  keselerasan  penetapan  status  darurat  kese- hatan  masyarakat,  dengan  konsep  Hukum  Tata  Negara  Darurat,  dan  untuk  mengiden- tifikasi sesuai tidaknya aspek imunitas dalam rumusan PERPPU tersebut dengan konsep dan prinsip hukum yang ada.

## Pembahasan

## Status Darurat Kesehatan Berdasarkan Konsep Hukum Tata Negara Darurat
Dalam  konsepsi  hukum  umum,  bencana  merupakan  kondisi  yang  bisa  menjadi salah  satu  sebab  ditetapkannya  "Keadaan  darurat"  bagi  suatu  Negara,  dan  keadaan Darurat  tersebut  dapat  membuat  “mesin  konstitusi”  tidak  bekerja  sebagaimana
4 Feby  Dwi,  “Selamatkan  Perekonomian  Indonesia,  Jokowi  Terbitkan  PERPPU,”  Kumparan.com, 2020.
5 Kementrian Sekretariat Negara RI, “PERPPU Nomor 1 Tahun 2020.pdf” (Kementrian Hukum Dan HAM, 2020).
6 Raines  Wadi,  “Konstitusionalitas  a  Daerah  dalam  Menetapkan  Kebijakan  Lockdown  pada Penananganan Covid-19,” SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i 7, no. 5 (14 April 2020),.
7 Indra  Rahmatullah,  “Jaminan  Hak  Kesehatan  Pekerja  Work  From  Office  Selama  Masa  PSBB Covid-19” 4, no. 1 (2020): 6.
diamanatkan  oleh  konstitusi  Negara  itu  sendiri. 8 Sedangakan  keadaan  darurat  publik, adalah  suatu  kondisi  yang  mengancam  kehidupan  suatu  bangsa,  sehingga,  dengan adanya ancaman tersebut sebuah deklarasi keadaan darurat akan dibenarkan 9 .
Menurut  Alan  Greene,  keadaan  darurat  memiliki  dua  komponen,  yaitu  : kerangka hukum  yang terdiri dari konstitusi dan basis  legislatif untuk keadaan darurat, dan  kerangka  kerja  operasional  yang  melibatkan  organisasi  struktur  dan  rencana strategis  untuk  berurusan  dengan  keadaan-keadaan  darurat. 10 Selanjutnya  dijelaskan bahwa, secara konsep, lihat Gambar 1, setiap Konstitusi dan/atau undang-undang suatu Negara,  biasanya  memiliki  gambaran  tentang  apa  saja  kondisi/keadaan  yang  dapat menimbulkan  keadaan  darurat,  kemudian  dari  konstitusi  tersebut  dapat  diidentifikasi, atau ia dapat memberikan, panduan prosedur untuk diikuti, dan selanjutnya menentukan batasan  pada  kekuatan  darurat  (penguasa/pejabat  dalam  keadaan  darurat)  yang  dapat menggunakan atau menangguhkan haknya. 11
Dalam  kehidupan  bernegara,  dapat  dipastikan,  akan  terdapat  banyak  sekali kondisi  abnormal  yang  terjadi  dan  dihadapai  oleh  Pemerintah  sebagai  penyelenggara Negara.  Salah  satunya  adalah,  kondisi  Pandemi  COVID-19.  Bila  merujuk  pada pendapat  Gleene  tentang  dua  komponen  keadaan  darurat  pada  paragraf  sebelumnya, maka  kerangka  hukum  yang  akan  dibangun,  harus  memperhitungkan  persyaratan operasional, sebalik-nya, persyaratan operasional  harus  mampu  menghormati kerangka hukum yang ada, ter-masuk didalamnya hukum internasional. 12 Dengan demikian yang perlu  diperhatikan  dan  digarisbawahi  adalah,  ketika  Negara  menghadapi  keadaan darutat/kondisi luar biasa, tentu Sistem Hukum biasa tidak akan mampu mengakomodir kepentingan  masya-rakat/rakyat,  sehingga  mutlak  diperlukan  seperangkat  peraturan khusus  dan  tersendiri,  yang  dapat  menjamin  penghor-matan  kepada  Negara,  sekaligus dapat  memenuhi  hak-hak  dasar  warganeraga  selama  kondisi  darurat  tersebut
8 Michael Head, Domestic Military Powers, Law and Human Rights: Calling Out the Armed Forces (New York: Routledge, 2019).
9 Dennis  G.  Molinaro, An  Exceptional  Law:  Section  98  and  the  Emergency  State,  1919-1936 (Toronto: University of Toronto Press, 2017).
10 Alan Greene, Permanent States of Emergency and the Rule of Law: Constitutions in an Age of Crisis (New York: Bloomsbury Publishing, 2018).
11 Yoav Mehozay, Between the Rule of Law and States of Emergency: The Fluid Jurisprudence of the Israeli Regime (New York: SUNY Press, 2016).
12 Nasser  Hussain, The  Jurisprudence  of Emergency: Colonialism  and  the  Rule of  Law (Michigan: University of Michigan Press, 2019).
berlangsung.  Karena  secara  teoritis  Kelalaian  penguasa  dalam  hal  pemenuhan  hak masyarakat terhadap dapat gugatan masyarakat. 13
Dalam  konstitusi  Indonesia  /UUD  NRI  1945,  pada  Pasal  12  dinyatakan  secara ekplisit  bahwa  “Presiden  menyatakan  keadaan  bahaya,  syarat-syarat  dan  akibatnya keadaan  bahaya  ditetapkan  dengan  undang-undang”. 14 Bila  merujuk  kepada  pasal  ini, dapat  dipahami  secara  jelas  bahwa  Presiden  memiliki  kewenangan  untuk  menyatakan “keadaan  bahaya”  yang  “syarat  dan  akibatnya  harus  ditetapkan  berdasarkan  undang- undang”,  sederhanya,  presiden  bisa  menentukan  suatu  keadaan  itu  berbahaya  bagi Negara,  selama  sesuai  dengan  syarat  dan  ketentuan  undang-undang    yang  berlaku. Meskipun  presiden  memiliki  kekuasaan  dan  hak  untuk  menyatakan  keadaan  bahaya, tetapi berkenaan dengan pembentukan dan pembuatan peraturan untuk pemenuhan hak- hak  dasar  warga  Negara,  dan  penghormatan  kepada  nega-ra,  tentu  tetap  harus memperhatikan parameter dari Keadaan Darurat Negara ( State Emer-gency) itu sendiri .

## Gambar 1
Konsep Konstusi Tentang Keadaan Darurat
Dalam  ketentuan  UUD  NRI  1945  terdapat  3  (tiga)  unsur  penting  yang  secara akumulatif  membentuk  pengertian  dari  keadaan  darurat  bagi  Negara  ( state  of emergency ),  dan  menimbulkan  kegentingan  yang  memaksa.  Ketiga  unsur  itu    adalah  : unsur  adanya  ancaman  yang  membahayakan  ( dangerous  threat );  unsur  adanya kebutuhan  yang  mengharuskan  ( reasonable  neccesity ),  dan  unsur  adanya  keterbatasan waktu ( limited time ) yang tersedia. 15 Bila ketiga unsur  ini telah didapati,  maka  Negara dapat  dinyatakan  berada  dalam  kondisi  yang  darurat,  dan  bahaya,  sehingga,  harus  ada
13 Latipah  Nasution,  “Hak  Kesehatan  Masyarakat  dan  Hak  Permintaan  Pertanggungjawaban Terhadap Lambannya Penanganan Pandemi Global Coranavirus Covid-19” 4, no. 1 (2020): 10.
14 MPR RI, Undang-Undang  Dasara  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 (Jakarta:  Sekretariat Jendral MPR RI, 2017).
15 Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara Darurat (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008).
tindakan  dan  kebijakan  yang  perlu  diambil  oleh  penguasa/kepala  Negara  untuk mengatasi keadaan bahaya tersebut.
Berkenaan  dengan  Pandemi  COVID-19  yang  saat  ini  melanda  Indonesia  dan dunia,  secara  faktual  pandemi  ini  tidak  hanya  mempengaruhi  sektor  perekonomian, sosial,  politik,  dan  budaya  semata,  tetapi  ia  juga  berpengaruh  pada  sektor  penegakan hukum. Oleh karena itu, pada masa temporal ini, memberlakukan Hukum Darurat dapat menjadi  opsi  kebijakan  di  bidang  penegakan  hukum.  Istilah  Hukum  Darurat  juga dikenal  dengan  istilah  Hukum  Tata  Negara  Darurat.  Instrumen  ini  wajib  dimiliki  oleh setiap  Negara,  dan  akan  sangat  dibutuhkan  oleh  Negara,  guna  mengantisipasi  keadaan yang  bersifat  abnormal.  Dengan  kata  lain,  bila  merujuk  kepada  konsepsi  dari  Hukum Darurat/Hukum  Tata  Negara  Darurat  ini,  maka  menjadi  sebuah  keharusan  bagi  setiap Negara untuk memiliki dan menerapkan prinsip Constitutional Dualism , sebuah prinsip yang  mengharuskan  Negara  memiliki  Sistem  Hukum  dalam  keadaan  normal,  dan Sistem Hukum dalam keadaan abnormal. 16
Menurut  Jhon  Reynold 17 ,  dalam  keadaan Emergency  Law, Negara  harus memperhati-kan  beberapa  prinsip  berikut  :  Prinsip  temporalitas,  hal  ini  merujuk  pada yang  luar  biasa  sifat  deklarasi  Negara emergency; Terdapat  ‘ancaman  luar  biasa’, artinya  krisis  harus  hadir  secara  nyata,  saat  ini,  atau  setidaknya  sebentar  lagi  bahaya bagi  masyarakat;  Deklarasi,  yaitu  keadaan  darurat  harus  diumumkan  secara  publik; informasi,  artinya  menginformasikan  warga  situasi  hukum  dan  mengurangi  kemung- kinan dari keadaan darurat de facto , yaitu sebuah situasi di mana Negara membatasi hak asasi  manusia  tanpa  secara  resmi  menyatakan  keadaan  darurat;  Komunikasi,  yaitu pembeitahan dari pemegang otoritas tentang langkah yang harus diambil dan dilakukan untuk memberikan klarifikasi kepada masyarakat.
Hukum Tata Negara Darurat adalah suatu  konsep  hukum  yang  secara  terpaksa, harus  dijalankan  oleh  Negara,  karena  Negara  berada  dalam  keadaan  bahaya  dan/atau darurat. 18 Secara  konsep,  keadaan  darurat  yang  dapat  dijadikan  argumentasi,  sekaligus sebagai  dasar,  dalam  menetapkan  Hukum  Tata  Negara  Darurat  adalah,  kondisi  yang
16 Michael Ramsden,  Zainab  Abdul,  dan Kadhim  Hasan,  “Dualism  in  the  Basic  Law :  The  First  20 Years,” Hong Kong Law Journal 1, no. 1 (2019): 23.
17 John  Reynolds, Empire,  Emergency  and  International  Law (Cambridge:  Cambridge  University Press, 2017).
18 Ryan  Alford, Permanent  State  of  Emergency ,  1  ed.  (Quebec:  McGill-Queens  University  Press, 2017).
benar-benar mendesak, seperti masa krisis serius  yang diakibatkan oleh konflik dengan eksternal  maupun  domestik  (pemberontak),  pandemi,  peperangan,  bencana  alam  yang mempengaruhi  seluruh  populasi,  dan/atau  adanya  kondisi  yang  menjadi  ancaman  bagi kehidupan yang terorganisir dari komunitas tempat Negara dibentuk. 19
Rumusan  Dullemen 20 menyatakan  bahwa,  terdapat  empat  syarat  Hukum  Tata Negara Darurat yang sah, dan ini merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi secara akumulatif. Pertama ,  Harus  menjadi  nyata  bahwa  kepentingan  Negara  yang  tertinggi menjadi  taruhan,  eksistensi  Negara  bergantung  pada  dilakukannya  tindakan  darurat tersebut, kedua ,  Tindakan  itu  sangat  diperlukan  dan  tak  bisa  diganti  tindakan  lain, ketiga ,  Tindakan  tersebut  bersifat  sementara  (berlaku  sekali  atau  dalam  waktu  pendek untuk sekadar menormalkan kembali), dan keempat , Ketika tindakan diambil, parlemen tak  dapat  bersidang  secara  nyata.  Agar  dapat  melihat  perbedaan  konseptual  antara pendapat ahli dan UUD NRI 1945, maka perbandingan dapat dilihat pada Tabel 1.
Sebagaimana  telah  disampaikan  pada  pendahuluan,  dalam  konteks  Indonesia, sebagai  upaya  untuk  menanggulangi  dan  mengatasi  pandemi  COVID-19,  Pemerintah telah  mengambil  langkah  kebijakan,  dengan  menetapkan  Negara  dalam  status  darurat kesehatan. Penetapan  ini dideklarasikan  melalui Keppres No. 11 tahun 2020, dan tentu dengan  merujuk  kepada  dua  terminologi  darurat  yang  berlaku  di  Indonesia,  yaitu “keadaan  bahaya”  dan    “kegentingan  yang  memaksa”. 21 Sementara  itu,  dalam  konsep yang  ada  pada  Pasal  12  UUD  NRI  1945,  dan  Pasal  22  Ayat  (1)  UUD  NRI  1945, Presiden  dapat  menyatakan  keadaan  bahaya  sesuai  dengan  ketentuan  Undang-undang yang  mengatur  tentang  Syarat-syarat  dan  akibat  dari  bahaya  tersebut,  dan  bila  benar- benar dalam  kegentingan  yang  memaksa,  maka  Presiden  berhak  menetapkan Peraturan Pemerintah  Sebagai  Pengganti  Undang-Undang.  Bila  dikaji  lebih  lanjut,  maka  dapat diketahui  bahwa  Pasal  12  UUD  NRI  1945,  lebih  menekankan  pada  aspek  penetapan keadaan  bahaya,  yang  dilakukan  oleh  Negara.  Sedangkan  Pasal  22  UUD  NRI  1945, lebih  menekankan  pada  kondisi  kegentingan  yang  memaksa,  sehingga  dibutuhkan produk  hukum  berupa  PERPPU,  yang  nantinya  bila  kondisi  sudah  memungkinkan, maka dapat dimintakan persetujuan dari DPR.
19 Bryan  Rooney,  “Emergency  powers  in  democratic  states:  Introducing  the  Democratic Emergency Powers dataset,” Research & Politics 6, no. 4 (18 Oktober 2019.
20 AALF  Van  Dullemen, Staasnoodrecht  en  Democratie (Alphen  aan  den  Rijn:  N.  Samson  NV, 1947).
21 Asshiddiqie, Hukum Tata Negara Darurat .
Tabel 1 Situasi Hukum Tata Negara Darurat Jhon Reynold AALF Van Dullemen UUD 1945
Menganut prinsip : Deklaratif; Harus Terdapat ancaman luar biasa;
Informatif, bahwa Negara membatasi hak asasi manusia;
Klarifikatif  kepada masyarakat.
Mengharuskan : Kondisi kepentingan Negara yang menjadi taruhan; Tindakan yang sangat diperlukan dan tak bisa diganti tindakan lain; Kondisi darurat bersifat sementara;
Ketika tindakan diambil, parlemen tak dapat bersidang secara nyata.
Adanya penetapan keadaan bahaya yang dilakukan oleh Negara;
Adanya kegentingan yang memaksa.
Term  “keadaan  bahaya”  di  Indonesia,  diterjemahkan  menjadi  tiga  keadaan/ kondisi  darurat,  yakni  darurat  sipil,  darurat  militer,  dan  darurat  perang.  Problemnya kemudian adalah, saat Pemerintah mengeluarkan KEPPRES Nomor 11 tahun 2020 yang menetapkan  status  keadaan  bahaya  dengan  adanya  pandemi  COVID-19,  diwaktu  yang bersamaan  Pemerintah  juga  menerbitkan  PERPPU  Nomor  1  tahun  2020,  yang menyatakan  bahwa  pandemi  COVID-19,  merupakan  kegentingan  yang  memaksa. Sehingga,  dalam  penetapan  status  pandemi  COVID-19  ini,  Pemerintah  terkesan  tidak tegas menentukan apakah situasi saat ini termasuk “keadaan bahaya”, atau “kegentingan yang  memaksa”.  Pada  praktiknya,  Pemerintah  seolah-olah  mencampuradukkan  antara “keadaan  bahaya”  dan  “kegentingan  yang  memaksa”.  Hal  ini  menyebabkan  kebing- ungan  dan  ketidakpastian  hukum  bagi  masyarakat.  Padahal,  keadaan  bahaya  atau darurat  harus  dapat  didefinisikan,  agar  dapat  membatasi  cakupan  keadaan  bahaya  itu sendiri,  agar  kemudian  potensi  penyalahgunaan  wewenang  oleh  penguasa  dapat dihindari.  Karena  dengan  kondisi  bahaya  tersebut,  Negara  dapat  melakukan  tindakan apapun, termasuk membatasi hak warga Negara, dan bila dianggap sangat perlu Negara
dapat melanggar prinsip yang dianutnya sendiri guna menyelamatkan diri dari keadaan bahaya yang ada tersebut. 22
Berkenaan  dengan  hukum  dalam  kondisi  darurat,  bila  merujuk  pada  Keppres Nomor  11  tahun  2020,  dan  Keppres  Nomor  12  tahun  2020,  maka  dapat  diasumsikan bahwa  orientasi status hukum dalam kondisi pandemi COVID-19 adalah  “kegentingan yang memaksa”. Diasumsikan demikian karena, Keppres tersebut merupakan salah satu bentuk  upaya  dan  langkah  kebijakan,  yang  juga  didasarkan  pada  Undang-Undang Nomor  4  tahun  1984 jo. Undang-Undang  Nomor  24  tahun  2007.  Sehingga,  dengan adanya “kegentingan yang memaksa” tersebut, Pemerintah cukup mengeluarkan produk hukum berupa PERPPU guna mengatasinya. Selain itu, penerbitan PERPPU juga dapat menghindarkan  Presiden,  selaku  penguasa  darurat,  dari  kesewenang-wenangan  dalam menjalankan kewenangan  istimewanya.  Kemudian,  bila  merujuk  pada Putusan Mahka- mah Konstitusi No. 138/PUU-VII/2009,  dinyatakan bahwa, “kegentingan yang memak- sa”  merupakan kondisi darurat  hukum, dan untuk  menerapkan darurat hukum, putusan MK  tersebut  mensyaratkan  tiga  hal  yang  harus  terpenuhi  secara  akumulatif. Pertama , adanya  keadaan  dan/atau  kebutuhan  mendesak  untuk  menyelesaikan  masalah  hukum secara  cepat  berdasarkan  Undang-Undang, kedua ,  Undang-Undang  yang  dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada Undang-Undang tetapi tidak memadai, dan ketiga , kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang dengan prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup  lama,  sedangkan  keadaan  yang  mendesak  tersebut  membu-tuhkan  kepastian hukum  segera.  Dengan  demikian,  penetapan  darurat  hukum  sebagai  status  hukum  dari pandemik COVID-19 adalah yang paling relevan satus hukum darurat lainnya.

## Aspek Imunitas Dalam PERPPU COVID-19
Keadaan  darurat  kesehatan  sampai  saat  ini  masih debatable ,  dengan  kata  lain masih  terjadi  perdebatan  tentang  mekanisme  dan  teknis  Penetapan  keadaan  darurat tersebut  yang  dapat  dilakukan  baik  dengan  bentuk  Peraturan  Presiden,  maupun Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-  Undang.  Menurut  ahli  konstitusi,  Kedua mekanisme dalam menetapkan keadaan darurat memiliki perbedaan yang mendasar, PP mengandung  norma  yang  konkret  dan  individual,  dikarenakan  muatannya  bersifat beschikking , sedangkan PERPPU muatannya abstrak dan umum, serta bersifat regeling-
22 Sonya Claudia Siwu, “Hukum Darurat Negara di Indonesia” (Universitas Brawijaya, 2018).
en , meskipun  tidak dinafikkan begitu saja bahwa  di dalam  PERPPU  juga  terdapat  juga unsur beschikking . 23
Berkenaan  dengan  PERPPU  Nomor  1  tahun  2020,  hingga  saat  ini  belum disahkan oleh DPR RI, akan tetapi  bila PERPPU No. 1 tahun 2020 kemudian disetujui oleh  DPR,  maka  otomatis  PERPPU  tersebut  akan  sah  menjadi  suatu  Undang-Undang. Praktisnya,  PERPPU  ini  akan  memiliki  sifat  deklaratif  dan  mengikat,  karena dideklarasikan  secara  umum,  serta  diterbitkan  dalam  lembaran  Negara,  dan  tahapan selanjutnya,  tentu  peraturan  tersebut  akan  disebarluaskan  kepada  pihak  terkait  sesuai dengan  ketentuan  hukum  yang  ada.  Terlepas  dari  telah  disetujui  atau  belum,  pro  atau kontra,  tetap  saja  PERPPU  No.1  tahun  2020  ini  sangat  problematik.  Dikatakan demikian, karena terdapat satu pasal, yaitu Pasal 27, yang  menyatakan bahwa :
1) “Biaya yang telah dikeluarkan Pemerintah dan/atau lembaga anggota KSSK dalam rangka  pelaksanaan  kebijakan  pendapatan  Negara  termasuk  kebijakan  di  bidang perpajakan,  kebijakan  belanja  Negara  termasuk  kebijakan  di  bidang  keuangan daerah,  kebijakan  pembiayaan,  kebijakan  stabilitas  sistem  keuangan,  dan  program pemulihan  ekonomi  nasional,  merupakan  bagian  dari  biaya  ekonomi  untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merrrpakan kerrrgian Negara”;
2) “Anggota  KSSK,  Sekretaris  KSSK,  anggota  sekretariat  KSSK,  dan  pejabat  atau pegawai  Kementerian  Keuangan,  Bank  Indonesia,  Otoritas  Jasa  Keuangan,  serta Lembaga  Penjamin  Simpanan,  dan  pejabat  lainnya,  yang  berkaitan  dengan pelaksanaan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  ini,  tidak  dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasar- kan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”;
3) “Segala  tindakan  termasuk  keputusan  yang  diambil  berdasarkan  Peraturan Pemerintah  Pengganti  UndangUndang  ini  bukan  merupakan  objek  gugatan  yang dapat diajukan kepada peradilan tata usaha Negara”.
Bila  dikaji  secara  seksama  maka  dari  rumusan  ayat  dari  pasal  diatas,  tentu merupakan suatu hal yang wajar apabila kemudian asumsi yang terbangun adalah akan adanya  kewenangan  eksekutif  yang  tidak  terkontrol,  dan  memberi  mereka  kekebalan hukum,  lihat  Gambar  2.  Bahkan,  dengan  kewenangan  yang  ada  tersebut,  dapat mengarah  kepada  pembentukan  kekuatan  absolute  bagi  pelaksana,  dan  menyebabkan
23 Asshiddiqie, Hukum Tata Negara Darurat .
terjadinya abuse of power pada saat kondisi darurat berlangsung. Sederhananya, secara keseluruhan  Pasal  27  PERPPU  ini  akan  memberikan  imunitas  yang  kuat  kepada beberapa  pihak/pengambil  kebijakan,  dan  dengan  adanya  imunitas  yang  diberikan tersebut  dapat  berimplikasi  pada  terdegradasinya  kewenangan  judisial  dari  peradilan, sehingga  bila  terjadi  tindakan  penyalahgunaan  keuangan  Negara  yang  telah  dan  akan dikeluarkan untuk penanganan pandemi COVID-19 lembaga yudikatif tidak akan dapat menjangkau kasus tersebut secara komprehensif.

## Gambar 2
Promblematika PERPPU 1/2020
Selain  itu,  secara  prinsip  PERPPU  ini  mengedepankan  prinsip presume  of innocent bagi  pihak  yang  diberi  kewenangan  (KSSK,  Sekretaris  KSSK,  anggota sekretariat  KSSK,  dan  pejabat  atau  pegawai  Kementerian  Keuangan,  Bank  Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan, dan pejabat lainnya), yang berkaitan  dengan  pelaksanaan  PERPPU  ini.  Sehingga  mereka  harus  dinilai  telah memiliki niat/beritikad baik, atau dengan kata lain, berdasarkan PERPPU ini  siapa pun yang melaksanakan ketentuan tersebut “dianggap” sudah beritikad baik, dan tidak dapat dituntut  baik  secara  perdata  maupun  pidana.  Padahal  “batu  uji”  dari  itikad  baik  itu sendiri berada dalam proses peradilan yang adil dan terbuka.
Aspek  imunitas  hukum  yang  sangat  kental,  bagi  pejabat/pelaksana  dalam  Pasal 27  PERPPU  1/2020,  secara  konstitusional  bertentangan  dengan  Pasal  28D  UUD  NRI 1945  yang  menyatakan  “Setiap  orang  berhak  atas  pengakuan,  jaminan,  perlindungan, dan  kepastian  hukum  yang  adil  serta  perlakuan  yang  sama  di  hadapan  hukum”. Rumusan  Pasal  28D,  memberikan  kepastian  hukum  yang  disertai  dengan  perlakuan yang sama dihadapan hukum bagi kepada seluruh pihak, tak terkecuali Anggota KSSK,
Sekretaris  KSSK,  anggota  sekretariat  KSSK,  dan  pejabat  atau  pegawai  Kementerian Keuangan, Bank  Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpan- an, dan pejabat lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan PERPPU tersebut.
Kemudian, rumusan Pasal 27 PERPPU  ini, juga bertentangan dengan Pasal 28 I Ayat (1) UUD NRI 1945,  yang  menyatakan  bahwa “hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa,  hak  kemerdekaan  pikiran  dan  hati  nurani,  hak  beragama,  hak  untuk  tidak diperbudak,  hak  untuk  diakui  sebagai  pribadi  di  hadapan  hukum,  dan  hak  untuk  tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”, dan Pasal 27 Ayat (1) UUD NRI 1945, yang menya- takan bahwa “segala warga negarabersamaan kedudukannya di dalam hukum dan Peme- rintahan  dan  wajib  menjunjung  hukum  dan  Pemerintahan  itu  dengan  tidak  ada  kecu- alinya”. Dengan kata lain,  tidak dapat dituntutnya pejabat/pelaksana PERPPU tersebut dengan  alasana  apapun,  merupakan  hal  yang  bertentangan  dengan  asas  kemer-dekaan yudisial, dan juga prinsip check and balances .
Pasal superbody ini  sejatinya   menegasikan  prinsip  konstitutionalisme  yang dianut oleh UUD 1945 yang tidak membolehka kekuasaan yang melampaui UUD 1945 ( limited  government ). 24 Maka  idealnya  PERRPU  ini  ditolak  oleh  DPR  RI,  karena, dengan  dasar  yang  sama,  yakni  kekebalan  hukum  dalam  penyelenggaraan  pengelolaan keuangan  Negara,  DPR  pernah  menolak  “Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang- Undang No. 4 Tahun 2008 Tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan” di era pemerin- tahan sebelumnya. Dengan demikian potensi abuse of power dari pelaksana dapat dimi- nimalisir atau bahkan dihindari.
Dilain sisi, ada yang berpendapat bahwa imunitas hukum ini merupakan sesuatu yang  dapat  dimaafkan  apabila  melihat  kondisi  yang  memang  sedang  darurat, tentunya dengan  memperhatikan  beberapa  prinsip  dan  asas  dari  Hukum  Darurat 25 ,  yaitu  Prinsip Necessity dan Self-Preservation . Selain itu, menurut Spinoza the virtue of a statae is its stability, 26 keutamaan/kebaikan  dari  sebuah  Negara  adalah  stabilitasnya,  Prinsip  ini menyatakan  bahwa  adanya  urgensi  Negara  untuk  mengambil  langkah-langkah  (baik kebijakan  atau  bukan)  yang  diperlukan  untuk  melindungi  dan  mempertahankan  integ-
24 Maestro  Sihaloho,  “Kritisi  Pasal  27  PERPPU  Covid-19,  Iwan  Satriawan:  ‘Darurat  Yes,  Imunitas No,’” Tajdid.id, 2020.
25 J.  Ferejohn  dan  P.  Pasquino,  “The  law  of  the  exception:  A  typology  of  emergency  powers,” International Journal of Constitutional Law , 2004.
26 Gail Belaief, Spinoza’s Philosophy of Law (Berlin: Walter de Gruyter, 2013).
ritas  Negara. 27 Bahkan ada  juga  menegaskan,  bahwa sesuatu yang tidak sah secara hu- kum, dapat menjadi sah ketika situasi darurat memerlukannya 28 .
Akan  tetapi  terdapat  banyak  kritik  atas  prinsip  diatas, pertama, karena  konsep tersebut  bersifat  samar  dan absurd .  Dikatakan  demikian  karena  prinsip  ini  tidak  dapat mengontrol  atas  kebutuhan-kebutuhan  apa  saja  yang  sebenarnya  diperlukan  dalam kondisi  darurat. 29 Oleh  karena  itu,  dalam  kondisi  darurat  tindakan-tindakan  apa  yang harus  dilakukan  harus  jelas  batasan  dan  ukurannya,  hal  ini  perlu  dilakukan  agar  tidak membuka  peluang  untuk  terjadinya  penyalahgunaan  kekuasaan  yang  menimbul-kan kerugian  yang  lebih  luas. Kedua ,  dalam  keadaan  darurat  ada  prinsip  “Proporsionalitas dan Immediacy ”yang dapat memberikan standard of reasonableness dalam  mengambil langkah-langkah  saat  keadaan  Negara  darurat. 30 Proporsionalitas  dalam  prinsip  ini adalah,  pengambilan  tindakan  dan/atau  kebijakan  oleh  penguasa,  tidak  boleh  melebihi kewajaran,  atau  sesuai  dengan  keadaan  yang  membutuhkan.  Sedangkan immediacy dalam  prinsip  ini  adalah  adanya  waktu  yang  mendesak  untuk  segera  mengambil langkah-langkah  yang  diperlukan. 31 Ketiga ,  dalam  keadaan  darurat  masih  ada  prinsip lain yang bisa diterapkan yaitu prinsip Intangibility, yang mengharuskan setiap langkah kebijakan Pemerintah  dalam penanganan keadaan darurat tidak boleh  mengurangi  hak- hak dasar manusia yang bersifat khusus dan harus dilindungi dalam keadaan apapun 32 . Dengan  demikian  menerapkan  imunitas  hukum  bagi  pelaksana  PERPPU  guna  meng- atasi COVID-19 merupakan kebijakan yang terlalu dipaksakan dan tidak relevan.
Apalagi  bila  merujuk  kepada  praktik  di  Negara  lain,  seperti  Amerika,  Inggris, dan Perancis, tidak ada pengaturan untuk pemberian imunitas, 33 bahkan ketika berada di masa  darurat,  langkah-langkah  penguasa  tetap  dikontrol  oleh  proses  peradilan. 34 Di Amerika, peradilan sipil pernah menetapkan putusan terkait problematika penguasa ke-
27 Frauke Lachenmann dan Rüdiger Wolfrum, The Law of Armed Conflict and the Use of Force: The Max Planck Encyclopedia of Public International Law (New York: Oxford University Press, 2017).
28 Nasser  Hussain, The  Jurisprudence  of Emergency: Colonialism  and  the  Rule of  Law (Michigan: University of Michigan Press, 2019).
29 Hussain.
30 Tom Hickman, Public Law after the Human Rights Act (London: Bloomsbury Publishing, 2010).
31 Carsten  Stahn  dan  Göran  Sluiter, The  Emerging  Practice  of  the  International  Criminal  Court (Leiden: Brill, 2009).
32 Shylashri  Shankar,  “The  State  of  Emergency  in  India:  Böckenförde’s  Model  in  a  Sub-National Context,” German Law Journal 19, no. 2 (1 Mei 2018): 197–218.
33 Sihaloho, “Kritisi Pasal 27 PERPPU Covid-19, Iwan Satriawan: ‘Darurat Yes, Imunitas No.’”
34 Christian Bjjrnskov dan Stefan Voigt, “Why Do Governments Call a State of Emergency? On the Determinants of Using Emergency Constitutions,” SSRN Electronic Journal , 2017, https://doi.or.
tika pada masa darurat yang telah melanggar hak-hak sipil masyarakat. 35 Sedangkan di Perancis,  telah  ditemukan  beberapa  kasus  warga  sipil  yang  mendapatkan  kompensasi dari pihak pengadilan sipil atas perbuatan  yang dilakukan penguasa  Negara  pada  masa Darurat. 36 Kemudian di Inggris, ditegaskan terkait kewenangan pelaksanaan Emergency Powers  Act tetap  berada  dalam  koridor  parlemen  dan  peradilan  sipil,  sehingga  segala pelanggaran  terhadap  hak  warga  Negara  pada  masa  darurat  oleh  penguasa  dapat diajukan ke peradilan sipil. 37
Dengan demikian point penting yang perlu digaris bawahi adalah, dalam konteks problematiknya  Pasal  27  PERPPU,  bahwa  rumusan  dalam  pasal  tersebut  bertentangan dengan prinsip dan ketentuan hukum yang telah diatur dalam UUD NRI 1945. Bahkan, dapat  dikatakan bahwa rumusan Pasal 27  tidak sebanding dengan  langkah  “minimalis” Pemerintah dalam penanganan pandemi ini. Padahal, Pemerintah pusat dapat melakukan karantina  wilayah  di  beberapa  wilayah  zona  merah.  Meskipun  demikian,  implikasi hadirnya  PERPPU  tersebut  merupakan  hukum  positif  saat  ini,  sehingga  setiap masyarakat harus mentaati dalam menjalankan PERPPU tersebut.
Hadirnya  PERPPU  ini  bukan  hanya  berdampak  pada  aspek  normatif  semata, tetapi  kepada  aspek  sosiologis  pula.  Di  khawatirkan,  akan  terjadi  konflik  horizontal ataupun  gejolak  sosial  di  tengah  kepanikan  masyarakat  akibat  keguncangan  pereko- nomian lokal maupun nasional yang fluktuatif dan tentatif. Bahkan, saat ini Pemerintah sedang mencari peluang untuk mendapatkan pinjaman dari asing sebagai biaya penang- gulangan dan penanganan COVID-19. 38 Kemudian, stabilitas politik dalam negeri akan terkena  dampak  pula,  mengingat  narasi  dan  permasalahan  perekonomian  seringkali dibahas dan diperdebatkan.
Apalagi  keadaan  tidak  stabil  ini  diperparah  manakala  Indonesia  melakukan kebijakan  hutang  luar  negeri  dengan  jumlah  yang  tidak  terkendali, 39 sehingga  hal  ini akan berdampak pada kewibawaan Indonesia dalam tataran panggung internasional.  Di
35 David Dyzenhaus, The constitution of law: Legality in a time of emergency , The Constitution of Law: Legality in a Time of Emergency , 2006.
36 Ngai  Moh  Law  dan  Martin  L.  Freeman,  “Emergency  complications  of  acute  and  chronic pancreatitis,” Gastroenterology Clinics of North America , 2003.
37 Oren  Gross  dan  Fionnuala  Ní  Aoláin, Law  in  times  of  crisis:  Emergency  powers  in  theory  and practice , Cambridge University Press , 2006.
38 Yusuf Imam  Santoso, “Terdampak  Corona,  Sri Mulyani  Jajaki Utang  Luar  Negeri  dari  ADB  dan IsDB,” kontan.co.id, 2020.
39 Taufik  Fajar,  “Utang  Luar  Negeri  RI  di  Tengah  Pandemi  Virus  Corona,  Begini  Faktanya,” okezone.com, 2020.
samping itu, kebijakan hutang luar negeri dengan dalih penanganan COVID-19  tersebut tentunya akan berdampak pada ada anggaran Negara yang akan semakin tergerus untuk membayar  pinjaman  luar  negeri.  Apabila  problematika  hutang  luar  negeri  terus  digau- ngkan oleh para elit politik  yang  berada di tataran  nasional, dan kemudian  masyarakat melihat akan hal itu, maka kewibawaan Negara akan tergerus pula.

## Kesimpulan
Berdasarkan  pembahasan  diketahui  bahwa  Pemerintah,  dalam  menerbitkan beberapa  peraturan  guna  menangani  pandemi  COVID-19,  tidak  memiliki  gambaran yang  jelas,  antara  “keadaan  bahaya”  dan  “kegentingan  yang  memaksa”  sesuai  dengan rumusan  dalam  UUD  NRI  1945,  tentang  status  hukum  kondisi  pandemi  ini.  Namun apabila  dilihat  dari  orientasinya,  status  hukum  saat  ini  mengarah  pada  Hukum  Darurat Negara,  sehingga  idealnya  Presiden  cukup  mengeluarkan  PERPPU,  sebagai  produk hukum  darurat  Negara.  Adapaun  Rumusan  Pasal  27  PERPPU  No.  1 tahun  2020,  yang berorientasi  pada  pemberian  imunitas  hukum  bagi  pelaksana,  sangatlah  tidak  tepat, karena  dengan  adanya  imunitas  tersebut  akan  terjadi  tumpang  tindih  kekuasan  antara Eksikutif  dan  Yudikatif,  atau  bahkan  eksekutif  akan  cenderung  mencampuri  urusan yudikatif.  Hal  ini  bertentangan  dengan  asas  kemerdekaan  yudisial  dan check  and balances . Di samping itu, meskipun PERPPU merupakan subjektifitas dari diri Presiden dan  mendapatkan  objektifikasi  dari  DPR, tetap  saja  PERPPU  Nomor  1 tahun  2020  ini rentan  untuk  disalahgunakan  melalui  berbagai  kebijakan  selama  PERPPU  tersebut berlaku.  Apalagi  bila  mengingat dalam konsepsi   PTUN di Indonesia, Pengadilan Tata Usaha  Negara  berwenang  untuk melakukan  pengujian  terhadap  keputusan  dalam keadaan  darurat  dengan  melihat  kepada  unsur  kebijakan  yang  diambil.  Dan  dalam menguji  kebijakan  dalam  keadaan  darurat  hakim  PTUN  tidak  harus  terpaku  pada doktrin hukum dan aturan perundang-undangan semata, tetapi dalam menguji kebjakan yang  diambil  pada  saat  keadaan  darurat  sudah  pasti  hakim  akan  mempertimbangkan kekhususan  dari  kebijakan  tersebut,  kemudian  mengujinya  menggunakan  “Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik” (AUPB). 40
40 Hartati  Hartati,  “Kewenangan  Pengujian  Terhadap  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  Dalam Keadaan Darurat Menurut Sistem Hukum Indonesia,” Al-Risalah 15, no. 02 (1 Desember 2018): 257.

## Daftar Pustaka
Alford, Ryan. Permanent State of Emergency . 1 ed. Quebec: McGill-Queens University Press, 2017.
Asshiddiqie, Jimly. Hukum Tata Negara Darurat . Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
Belaief, Gail. Spinoza’s Philosophy of Law . Berlin: Walter de Gruyter, 2013.
Bjjrnskov,  Christian,  dan  Stefan  Voigt.  “Why  Do  Governments  Call  a  State  of Emergency?  On  the  Determinants  of  Using  Emergency  Constitutions.” SSRN Electronic Journal , 2017.
Disantara, Fradhana Putra, dan Dicky Eko Prasetio. “Nalar Hagemonik PERPPU COVID- 19.” Gresnews.com, 2020.
Dullemen, AALF van. Staasnoodrecht en Democratie . Alphen aan den Rijn: N. Samson NV, 1947.
Dwi,  Feby.  “Selamatkan  Perekonomian  Indonesia,  Jokowi  Terbitkan  PERPPU.” Kumparan.com, 2020.
Dyzenhaus,  David. The  constitution  of  law:  Legality  in  a  time  of  emergency . The Constitution of Law: Legality in a Time of Emergency , 2006.
Fajar, Taufik. “Utang Luar Negeri RI di Tengah Pandemi Virus Corona, Begini Faktanya.” okezone.com, 2020.
Ferejohn,  J.,  dan  P.  Pasquino.  “The  law  of  the  exception:  A  typology  of  emergency powers.” International Journal of Constitutional Law , 2004.
Greene, Alan. Permanent States of Emergency and the Rule of Law: Constitutions in an Age of Crisis . New York: Bloomsbury Publishing, 2018.
Gross,  Oren,  dan  Fionnuala  Ní  Aoláin. Law  in  times  of  crisis:  Emergency  powers  in theory and practice . Cambridge University Press , 2006.
Head,  Michael. Domestic  Military  Powers,  Law  and  Human  Rights:  Calling  Out  the Armed Forces . New York: Routledge, 2019.
Hickman, Tom. Public Law after the Human Rights Act . London: Bloomsbury Publishing, 2010.
Hussain,  Nasser. The  Jurisprudence  of  Emergency:  Colonialism  and  the  Rule  of  Law . Michigan: University of Michigan Press, 2019.
———. The  Jurisprudence  of  Emergency:  Colonialism  and  the  Rule  of  Law .  Michigan: University of Michigan Press, 2019.
Kementrian  Sekretariat  Negara  RI.  “PERPPU  Nomor  1  Tahun  2020.pdf.”  Kementrian Hukum Dan HAM, 2020.
Lachenmann, Frauke, dan Rüdiger Wolfrum. The Law of Armed Conflict and the Use of Force:  The  Max  Planck  Encyclopedia  of  Public  International  Law .  New  York: Oxford University Press, 2017.
Law,  Ngai  Moh,  dan  Martin  L.  Freeman.  “Emergency  complications  of  acute  and chronic pancreatitis.” Gastroenterology Clinics of North America , 2003.
Mehozay,  Yoav. Between  the  Rule  of  Law  and  States  of  Emergency:  The  Fluid Jurisprudence of the Israeli Regime . New York: SUNY Press, 2016.
Molinaro,  Dennis  G. An  Exceptional  Law:  Section  98  and  the  Emergency  State,  1919- 1936 . Toronto: University of Toronto Press, 2017.
MPR  RI. Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 .  Jakarta: Sekretariat Jendral MPR RI, 2017.
Puspasari,  Rahayu.  “Pemerintah  Waspada  Dampak  Pandemi  Covid-19  Terhadap Ekonomi Indonesia.” kemenkeu.go.id, 2020.
Ramsden, Michael, Zainab Abdul, dan Kadhim Hasan. “Dualism in the Basic Law : The First 20 Years.” Hong Kong Law Journal 1, No. 1 (2019): 23.
Reynolds,  John. Empire,  Emergency  and  International  Law .  Cambridge:  Cambridge University Press, 2017.
Rooney, Bryan. “Emergency powers in democratic states: Introducing the Democratic Emergency Powers dataset.” Research & Politics 6, No. 4 (18 Oktober 2019).
Santoso,  Yusuf  Imam.  “Terdampak  Corona,  Sri  Mulyani  Jajaki  Utang  Luar  Negeri  dari ADB dan IsDB.” kontan.co.id, 2020.
Shankar,  Shylashri.  “The  State  of  Emergency  in  India:  Böckenförde’s  Model  in  a  Sub- National Context.” German Law Journal 19, no. 2 (1 Mei 2018): 197–218.
Sihaloho,  Maestro.  “Kritisi  Pasal  27  PERPPU  Covid-19,  Iwan  Satriawan:  ‘Darurat  Yes, Imunitas No.’” Tajdid.id, 2020.
Siwu,  Sonya  Claudia.  “Hukum  Darurat  Negara  di  Indonesia.”  Universitas  Brawijaya,
2018.
Stahn, Carsten, dan Göran Sluiter. The Emerging Practice of the International Criminal Court . Leiden: Brill, 2009.