## Journal of S ocial and Economics Research
Volume 6, Issue 1, June 2024 P-ISSN: 2715-6117             E-ISSN: 2715-6966 Open Access at: https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER

## RISK-BASED BUSINESS LICENSING IMPLEMENTATION THROUGH THE ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) SYSTEM

## PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO MELALUI SISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS)
Bakhrur Rokhman 1 Tobirin 2 Ali Rokhman 3 Denok Kurniasih 4
1,2,3,4 Program Magister Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman
E-mail: bakhrurrokhman@gmail.com 1 , tobirin@unsoed.ac.id 2 , alirokhman@unsoed.ac.id 3 , denok.kurniasih@unsoed.ac.id 4 ARTICLE INFO ABSTRACT Correspondent Bakhrur Rokhman bakhrurrokhman@gmail.com
Key words:
business licensing, Online Single Submission System (OSS).
Website: https://idm.or.id/JSER/index. php/JSER
Page: 1562 - 1580
The  implementation  of  the  Risk-Based  Business  Licensing System  through  the  Online  Single  Submission  (OSS)  is  an innovative  step  in  government  administration  aimed  at enhancing  efficiency,  transparency,  and  openness  in  the business  licensing  process  in  Indonesia.  With  a  risk-based approach,  the  government  can  manage  business-related  risks better,  thus  providing  business  permits  more  accurately  and measurably. OSS allows business actors to submit all licensing applications seamlessly through a digital platform, speeding up the  licensing  process,  reducing  bureaucracy,  and  enhancing transparency. Consequently, OSS supports economic progress and enhances Indonesia's competitiveness in the global market.
Copyright © 2024 JSER. All rights reserved.

## INFO ARTIKEL

## ABSTRAK
Koresponden
Bakhrur Rokhman bakhrurrokhman@gmail.com
Kata kunci : perizinan berusaha, Sistem Online Single Submission (OSS).
Website: https://idm.or.id/JSER/index. php/JSER
Hal: 1562 - 1580
Penerapan  Sistem  Perizinan  Berusaha  Berbasis  Risiko melalui Online Single Submission (OSS) merupakan langkah inovatif  dalam  administrasi  pemerintahan  untuk meningkatkan  efisiensi,  transparansi,  dan  keterbukaan dalam  proses  perizinan  usaha  di  Indonesia.  Dengan pendekatan  berbasis  risiko,  pemerintah  dapat  mengelola risiko  terkait  kegiatan  usaha  lebih  baik,  sehingga memberikan  izin  usaha  dengan  lebih  tepat  dan  terukur. OSS  memungkinkan  pelaku  usaha  untuk  mengajukan semua  permohonan  perizinan  secara  terintegrasi  melalui platform  digital,  mempercepat  proses  perizinan, mengurangi  birokrasi,  dan  meningkatkan  transparansi. Dengan  demikian,  OSS  mendukung  kemajuan  ekonomi dan meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global.
Copyright © 2024 JSER. All rights reserved.

## PENDAHULUAN
Dalam  upaya  menciptakan  iklim  investasi  yang  kondusif  dan  mempermudah proses perizinan berusaha, Pemerintah Indonesia telah menerapkan sistem Online Single  Submission (OSS)  berbasis  risiko.  Sistem  ini  bertujuan  untuk menyederhanakan  proses  perizinan,  meningkatkan  transparansi,  serta meminimalisir potensi penyalahgunaan wewenang. Penerapan OSS berbasis risiko merupakan  langkah  strategis  dalam  mewujudkan  pemerintahan  yang  baik  ( good governance )  dan  menciptakan  kemudahan  berusaha  ( ease  of  doing  business )  di Indonesia.
Melalui  OSS,  pelaku  usaha  dapat  mengajukan  izin  secara  online  dengan  lebih efisien dan transparan. Sistem ini juga memanfaatkan pendekatan berbasis risiko untuk  menilai  tingkat  risiko  dari  setiap  jenis  usaha,  sehingga  memungkinkan pemberian izin yang lebih cepat kepada usaha yang memiliki risiko yang rendah. Selain itu, OSS juga menyediakan layanan integrasi antarinstansi, memungkinkan para pemohon untuk mengurus berbagai izin dan perizinan dari berbagai instansi pemerintah  secara  terpadu  melalui  satu  platform  digital.  Hal  ini  tidak  hanya mengurangi  birokrasi  yang  berbelit-belit,  tetapi  juga  membantu  meningkatkan daya  saing  Indonesia  dalam  mengundang  investasi  serta  mempercepat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.
Dalam  kerangka  ideal, Online  Single  Submission (OSS)  berbasis  risiko  seharusnya memberikan kemudahan, kepastian, dan keadilan bagi seluruh pelaku usaha dalam mengajukan  perizinan  berusaha.  Sistem  ini  diharapkan  mampu  meminimalisir praktik koruptif, memangkas birokrasi yang berbelit, dan meningkatkan daya saing investasi di Indonesia. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip good governance yang dicanangkan  oleh  Peraturan  Presiden  Nomor  16  Tahun  2018  tentang  Pengadaan
Barang/Jasa  Pemerintah,  serta  didukung  oleh  penelitian  terdahulu  yang menunjukkan bahwa penyederhanaan proses perizinan berkorelasi positif dengan peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi (Djankov et al., 2002; Branstetter et al., 2014).
OSS berbasis risiko harus memberikan kemudahan dengan menyediakan platform yang user-friendly dan  prosedur  yang  jelas  bagi  para  pelaku  usaha  untuk mengajukan  perizinan  secara  online.  Selain  itu,  sistem  ini  juga  diharapkan memberikan kepastian dengan menetapkan batas waktu yang jelas untuk proses perizinan serta memberikan feedback yang cepat kepada para pemohon. Keadilan juga harus dijamin melalui proses yang transparan dan tidak diskriminatif dalam penilaian risiko serta pemberian izin.
Penyederhanaan  proses  perizinan  dan  pengurangan  birokrasi  yang  berlebihan diharapkan dapat mengurangi kesempatan bagi praktik koruptif. Dengan adanya OSS,  transaksi  antara  pelaku  usaha  dan  pemerintah  menjadi  lebih  terbuka  dan terdokumentasi, sehingga meminimalisir peluang terjadinya kolusi atau nepotisme. Selain  itu,  dengan  mengintegrasikan  berbagai  izin  dan  perizinan  ke  dalam  satu platform,  OSS  dapat  mengurangi  kebutuhan  akan  interaksi  langsung  dengan petugas  pemerintah,  sehingga  mengurangi  risiko  pungutan  liar  atau  permintaan suap (Damayanti et al., 2 023).
Selain menjaga integritas dan keadilan, OSS berbasis risiko juga diharapkan dapat meningkatkan daya saing investasi di Indonesia. Dengan menyederhanakan proses perizinan  dan  memberikan  kepastian  hukum,  para  investor  akan  merasa  lebih percaya diri untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Hal ini akan membuka peluang  bagi  pertumbuhan  ekonomi  yang  lebih  cepat  dan  berkelanjutan,  serta menciptakan lapangan kerja yang lebih luas bagi masyarakat.
Namun, dalam praktiknya, implementasi Online Single  Submission (OSS) berbasis risiko  masih  menghadapi  sejumlah  tantangan  yang  signifikan.  Data  dari Kementerian  Koordinator  Bidang  Perekonomian  menunjukkan  bahwa  masih terdapat kendala terkait integrasi data antara pemerintah pusat dan daerah, serta koordinasi  antar  lembaga  terkait.  Meskipun  OSS  telah  dirancang  untuk  menjadi platform yang mengintegrasikan berbagai izin dan perizinan dari berbagai instansi pemerintah,  dalam  kenyataannya  seringkali  masih  terjadi  kesulitan  dalam memastikan  sinkronisasi  data  antara  tingkat  pusat  dan  daerah,  yang  dapat menghambat proses pengurusan perizinan bagi pelaku usaha.
Selain  itu,  masih  terdapat  keluhan  dari  pelaku  usaha  mengenai  ketidakpastian waktu  pengurusan  perizinan  dan  adanya  pungutan  liar  yang  masih  merajalela. Meskipun OSS seharusnya memberikan kepastian waktu dalam proses perizinan, kenyataannya  masih  seringkali  terjadi  keterlambatan  atau  ketidakjelasan  dalam penyelesaian  proses  perizinan,  yang  dapat  menghambat  operasional  bisnis  dan investasi.  Terlebih  lagi,  praktik  pungutan  liar  yang  melibatkan  oknum  di  dalam sistem perizinan masih menjadi masalah serius yang mengganggu iklim investasi yang sehat dan transparan.
Perizinan  di  Indonesia  selama  ini  masih  memiliki  banyak  kelemahan,  termasuk regulasi yang belum selaras, birokrasi perizinan yang sulit, dan realisasi investasi yang  rendah.  Dengan  ini,  pemerintah  melakukan  deregulasi  dan  debirokratisasi untuk melahirkan reformasi perizinan di Indonesia. Pemerintah memperkenalkan
konsep  perizinan  baru  yang  disebut  Pendekatan  Berbasis  Risiko  atau  RBA  yang mengubah  konsep  berbasis  lisensi  menjadi  berbasis  risiko.  Berdasarkan  cakupan penelitian,  dalam  menulis  naskah  ini,  penulis  menggunakan  metode  penelitian yuridis  normatif.  Kesimpulan  yang  diperoleh  dari  paper  ini  adalah  bahwa  RBA adalah  langkah  berani  yang  diambil  oleh  pemerintah,  dan  sejauh  ini  telah memberikan  dampak  yang  baik  dalam  percepatan  penerbitan  izin.  Di  sisi  lain, masih  ada  banyak  komponen  yang  perlu  ditingkatkan  secara  maksimal  oleh pemerintah seperti kesiapan sistem OSS RBA, kesiapan sumber daya manusia, dan juga  peningkatan  kualitas  layanan  publik  sehingga  reformasi  perizinan  di Indonesia  bukan  hanya  sekedar  gagasan  tetapi  dapat  diwujudkan  sepenuhnya melalui regulasi ini (Abigail Praise et al., 2022).
Laporan  Transparency  International  (2020)  juga  mengungkapkan  bahwa  praktik koruptif  masih  menjadi  permasalahan  serius  dalam  penyelenggaraan  perizinan berusaha  di  Indonesia.  Meskipun  OSS  dirancang  untuk  meminimalisir  praktik korupsi  dengan  meningkatkan  transparansi  dan  akuntabilitas  dalam  proses perizinan,  namun  implementasinya  masih  dihadapkan  pada  tantangan  nyata terkait kepatuhan dan integritas petugas yang terlibat dalam proses tersebut.
Dalam  menghadapi  tantangan-tantangan  ini,  diperlukan  upaya  serius  dari pemerintah untuk memperbaiki koordinasi antarinstansi, meningkatkan integrasi data  antara  pusat  dan  daerah,  serta  memperketat  pengawasan  terhadap  praktik pungutan liar dan korupsi dalam penyelenggaraan perizinan berusaha. Selain itu, perlunya  penegakan  hukum  yang  tegas  terhadap  oknum  yang  terlibat  dalam praktik korupsi juga sangat penting guna meningkatkan kepercayaan pelaku usaha dalam  sistem  perizinan  yang  ada.  Hanya  dengan  langkah-langkah  konkret  dan komprehensif  ini,  implementasi  OSS  berbasis  risiko  dapat  mencapai  tujuannya untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, meminimalisir praktik koruptif, dan meningkatkan daya saing ekonomi di Indonesia.
Dengan  mengidentifikasi  gap  antara  idealita  dan  realita,  penelitian  ini  berupaya untuk mengkaji implementasi Online Single Submission (OSS) berbasis risiko secara komprehensif.  Hal  ini  penting  untuk  dilakukan  guna  meningkatkan  efektivitas sistem, memperbaiki kekurangan, dan memaksimalkan manfaat yang diharapkan dari penerapan OSS berbasis risiko.

## METODE PENELITIAN
Pertama-tama, penelitian ini akan melakukan analisis mendalam terhadap faktor- faktor yang menyebabkan kesenjangan antara harapan ideal dan hasil aktual dalam implementasi OSS. Hal ini mencakup evaluasi terhadap infrastruktur teknis OSS, seperti  platform  online  dan  sistem  integrasi  data  antarinstansi,  serta  peran  serta petugas dalam menjalankan proses perizinan. Selain itu, penelitian ini juga akan memeriksa hambatan-hambatan struktural,  administratif, dan kelembagaan yang mempengaruhi  kinerja  OSS,  termasuk  kendala  dalam  koordinasi  antar  lembaga pemerintah dan tingkat kepatuhan terhadap prosedur standar.
Selanjutnya,  penelitian  ini  akan  menganalisis  dampak  dari  kesenjangan  antara idealita dan realita dalam implementasi OSS terhadap pelaku usaha dan investasi di  Indonesia.  Ini  meliputi  evaluasi  terhadap  tingkat  kepuasan  pelaku  usaha terhadap  proses  perizinan,  persepsi  terhadap  tingkat  transparansi  dan  keadilan
dalam  pengelolaan  OSS,  serta  dampaknya  terhadap  investasi  dan  pertumbuhan ekonomi.
Berikutnya,  penelitian  ini  akan  menyusun  rekomendasi  kebijakan  dan  strategi untuk  memperbaiki  implementasi  OSS  berbasis  risiko.  Rekomendasi  ini  dapat mencakup perbaikan teknis dalam infrastruktur OSS, peningkatan koordinasi antar lembaga  terkait,  peningkatan  kapasitas  petugas  dalam  mengelola  OSS,  serta langkah-langkah  penguatan  hukum  dan  penegakan  aturan  terkait  pencegahan korupsi dan pungutan liar dalam proses perizinan.
Terakhir,  penelitian  ini  akan  menyajikan  hasilnya  dalam  bentuk  laporan  atau publikasi  yang  dapat  digunakan  sebagai  pedoman  bagi  pemerintah,  lembaga swadaya  masyarakat,  dan  pemangku  kepentingan  lainnya  dalam  memperbaiki implementasi  OSS  berbasis  risiko.  Dengan  demikian,  penelitian  ini  diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan efektivitas dan manfaat dari  sistem  OSS  berbasis  risiko  dalam  mendorong  investasi  dan  pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Perizinan Usaha Berbasis Resiko
Perizinan  merupakan  proses  yang  mengacu  pada  pemberian  persetujuan  dan otorisasi yang secara sah diatur oleh hukum, yang memungkinkan individu atau entitas  untuk  melakukan  aktivitas  tertentu  yang  mungkin  melibatkan penyimpangan  dari  hukum  atau  peraturan  pemerintah  yang  telah  ditetapkan dalam situasi tertentu. Ini melibatkan pemberian izin oleh badan pemerintah yang berwenang  sesuai  dengan  ketentuan  hukum  yang  berlaku,  sehingga memungkinkan  individu  atau  entitas  untuk  melakukan  aktivitas  atau  perilaku tertentu yang mungkin dilarang secara umum (Netha, 2023).
Menurut definisi yang diajukan oleh para ahli, izin merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan regulasi  perundang-undangan yang ada untuk menetapkan atau memberikan kepastian hukum terhadap peristiwa tertentu sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, izin  merupakan  langkah  awal  dari  pemerintah  yang  didasarkan  pada  kerangka hukum yang berlaku untuk menetapkan atau memberikan izin terhadap kejadian atau  aktivitas  konkret  yang  diatur  oleh  prosedur  dan  persyaratan  tertentu  yang telah  ditetapkan  sebelumnya.  Dalam  konteks  ini,  perizinan  menjadi  mekanisme penting dalam menjaga keteraturan dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan pemerintah  dalam  pelaksanaan  berbagai  aktivitas  atau  kegiatan  di  masyarakat (Ainita, 2015).
Perizinan  merupakan  salah  satu  layanan  publik  yang  diselenggarakan  oleh pemerintah dengan tujuan untuk mewujudkan tujuan negara. Dalam konteks ini, perizinan  berusaha  berbasis  risiko  melalui  Sistem Online  Single  Submission (OSS) menjadi salah satu bentuk implementasi untuk mempercepat dan mempermudah proses  perizinan  bagi  para  pelaku  usaha.  Melalui  OSS,  para  pemohon  dapat mengajukan berbagai jenis perizinan secara online tanpa harus mengurusnya secara manual  di  berbagai  instansi  terkait.  Konsep  berbasis  risiko  dalam  perizinan berusaha  menekankan  pada  penilaian  risiko  yang  objektif  dan  proporsional, sehingga  memungkinkan  proses  perizinan  menjadi  lebih  efisien  dan  responsif terhadap kebutuhan pelaku usaha. Dengan demikian, penyelenggaraan perizinan
berusaha  berbasis  risiko  melalui  OSS  diharapkan  dapat  meningkatkan  iklim investasi dan mempercepat pertumbuhan ekonomi di suatu daerah (Damayanti et al ., 2023).
Perizinan  dalam  pengertiannya  adalah  bentuk  pelaksanaan  fungsi  regulasi  dan sifatnya  berupa  pengendalian  aktivitas  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  yang dimiliki  oleh  pemerintah.  Izin ini  biasanya  dapat  berupa  registrasi,  rekomendasi untuk sertifikasi, penetapan kuota, dan izin untuk menjalankan sebuah bisnis yang biasanya  harus  dimiliki  atau  diperoleh  oleh  sebuah  organisasi  perusahaan  atau individu  sebelum  orang  yang  bersangkutan  dapat  melakukan  aktivitas  atau tindakan tertentu (Erlina & Krisnanto, 2022). Dengan memberikan izin, pengusaha memungkinkan orang yang memintanya untuk melakukan tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang demi memperhatikan kepentingan publik yang memerlukan pengawasan.  Ratifikasi  OSS  RBA  ( Risk  Based  Approach )  pada  Agustus  2021 merupakan  manifestasi  nyata  dari  apa  yang  diamanatkan  oleh  Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 tahun 2021 tentang Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Presiden  Joko  Widodo  dalam  pidatonya  pada  peluncuran  OSS  RBA  pernah menyatakan  bahwa  kunci  untuk  menarik  investasi  adalah  melalui  Reformasi Penyederhanaan  Proses  Perizinan.  Lisensi  bisnis  yang  terintegrasi,  dilakukan dengan cepat, dan  dieksekusi  dengan sederhana adalah instrumen penting yang menentukan  daya  saing  negara  Indonesia  dalam  menarik  sejumlah  investasi (Cahyaningtyas, 2022).
Perizinan  usaha  berbasis  risiko  adalah  suatu  pendekatan  dalam  penerbitan  izin usaha  yang  menitikberatkan  pada  evaluasi  risiko  yang  terkait  dengan  kegiatan usaha yang akan dilakukan oleh para pelaku usaha. Pendekatan ini memungkinkan pemerintah  untuk  mengidentifikasi,  menilai,  dan  mengelola  risiko  yang  terkait dengan suatu usaha sebelum memberikan izin usaha kepada pelaku usaha tersebut. Dalam  konteks  ini,  pemerintah  menerapkan  suatu  sistem  evaluasi  risiko  yang komprehensif untuk menentukan apakah suatu usaha layak untuk diberikan izin atau tidak.
Perizinan usaha berbasis risiko melibatkan proses analisis yang mendalam terhadap potensi dampak negatif yang mungkin timbul dari kegiatan usaha, baik terhadap lingkungan, masyarakat sekitar, maupun pihak-pihak lain yang terlibat. Selain itu, dalam pendekatan ini, risiko-risiko yang teridentifikasi juga dievaluasi berdasarkan tingkat signifikansinya dan  kemungkinan terjadinya, sehingga pemerintah dapat mengambil keputusan yang tepat terkait dengan pemberian izin usaha (Nursalim et al., 2024).
Langkah-langkah  konkret  dalam  perizinan  usaha  berbasis  risiko  mencakup pengumpulan data dan informasi terkait dengan kegiatan usaha yang diusulkan, analisis risiko terhadap dampak lingkungan, sosial, dan  ekonomi  yang mungkin timbul,  serta  pengembangan  strategi  pengelolaan  risiko  yang  efektif.  Selain  itu, proses  ini  juga  melibatkan  konsultasi  dengan  berbagai  pihak  terkait,  termasuk masyarakat lokal dan ahli lingkungan, untuk memastikan bahwa semua aspek yang relevan telah dipertimbangkan dengan baik (Wulandari et al., 2023).
Dengan  adanya  pendekatan  perizinan  usaha  berbasis  risiko,  diharapkan pemerintah dapat memberikan izin usaha kepada para pelaku usaha yang memiliki
komitmen untuk menjalankan usaha secara bertanggung jawab dan berkelanjutan, serta mampu mengelola risiko yang terkait dengan kegiatan usaha mereka. Selain itu,  pendekatan  ini  juga  diharapkan  dapat  meningkatkan  kepercayaan  publik terhadap proses perizinan usaha, karena memastikan bahwa setiap kegiatan usaha telah  dipertimbangkan  dengan  cermat  untuk  meminimalkan  dampak  negatifnya bagi lingkungan dan masyarakat (Abdurrahman, 2022) .
Perkembangan  regional  dalam  persaingan  global  telah  menuntut  upaya  untuk meningkatkan  daya  saing  dengan  menghindari  terjadinya  ekonomi  biaya  tinggi yang  selama  ini  telah  dikeluhkan,  disebabkan  oleh  birokrasi  pemerintah  yang lamban yang selalu menuntut biaya yang lebih besar daripada birokrasi pelayanan itu  sendiri,  contohnya  melalui  fasilitas  perizinan,  untuk  menciptakan  efisiensi penggunaan  sumber  daya  yang  optimal,  dalam  konteks  membangun  lahirnya mekanisme  pasar  yang  sempurna.  Kegagalan  pasar  dapat  dihindari  dengan merumuskan  norma-norma  perizinan.  Meningkatkan  daya  saing  regional  dan penyerapan  pendapatan  regional  di  sektor  investasi  melalui  implementasi Kebijakan Sistem Pendekatan Berbasis Risiko Online Single Submission (OSS RBA) untuk  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah  (UMKM),  untuk  alasan  ini,  setiap aktivitas  bisnis  memiliki  dampak  langsung  terhadap  modifikasi  model  format kebijakan,  termasuk  struktur  institusional,  dan  terkait  dengan  platform  layanan bisnis,  bagi  Pemerintah  Pusat  dan  Daerah.  Pada  tingkat  kebijakan  lokal,  ini bukanlah  masalah  yang  mudah,  dalam  upaya  untuk  menampung  kepentingan- kepentingan  tersebut,  di  era  persaingan  global  (Ida  Ayu  Kade  Febriyana Dharmayanti,  2022).  Efektivitas  implementasi  Kebijakan  Sistem  OSS  RBA  oleh Pemerintah  Daerah,  serta  bagaimana  mengatasi  hambatan  terhadap  kebijakan tersebut  sangat  menarik  untuk  dianalisis,  mengenai  Pelaku  UMKM  yang mengalami kondisi terbatas, dalam hal modal, penguasaan teknologi, dan pangsa pasar.  Metode  yang  digunakan  untuk  menganalisis  adalah  doktrinal  (yuridis normatif), dengan pendekatan konsep hukum sebagai hukum tertulis dalam bentuk teks-teks perundang-undangan, yang dibangun oleh peraturan pemerintah daerah. Temuan penelitian menyatakan bahwa Pemerintah Daerah, bahwa UMKM masih memerlukan bantuan untuk mendaftarkan izin, dalam hal Kebijakan Sistem OSS RBA  dalam  misi  mengoptimalkan  kebijakan,  sosialisasi  massif  harus  dilakukan kepada  masyarakat,  khususnya  para  pelaku  UMKM,  untuk  meningkatkan informasi tentang pentingnya kebijakan ini. Pada akhirnya, para pelaku usaha yang bersangkutan  tidak  lagi  melakukan  kesalahan  dalam  menentukan  pilihan kategorisasi Usaha Mikro Kecil dan Usaha Mikro Non-Kecil. Model kebijakan ini secara  langsung  sangat  berpengaruh  dalam  upaya  meningkatkan  efisiensi pelayanan  publik,  dan  menghindari  terjadinya  ekonomi  biaya  tinggi  (Rahman, 2023).
Faktor-faktor  penyebab  dalam  perizinan  usaha  berbasis  risiko  dapat  bervariasi tergantung  pada  konteksnya,  namun  beberapa  faktor  umum  yang  dapat mempengaruhi  proses  ini  termasuk  kompleksitas  kegiatan usaha  yang diajukan, potensi  dampak  lingkungan,  sosial,  dan  ekonomi  yang  terkait,  serta  kebutuhan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.
Pertama,  kompleksitas  kegiatan  usaha  menjadi  salah  satu  faktor  utama  yang mempengaruhi perizinan berbasis risiko. Kegiatan usaha yang melibatkan proses produksi kompleks, penggunaan bahan kimia berbahaya, atau dampak yang luas
terhadap  lingkungan  dan  masyarakat  akan  membutuhkan  evaluasi  risiko  yang lebih mendalam dan komprehensif sebelum izin dapat diberikan. Kedua, potensi dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi yang terkait dengan kegiatan usaha juga menjadi faktor penting dalam proses perizinan berbasis risiko. Pemerintah perlu mempertimbangkan potensi dampak negatif seperti polusi udara, pencemaran air, kerusakan habitat, konflik sosial, dan ketimpangan ekonomi yang mungkin timbul sebagai akibat dari kegiatan usaha yang diusulkan.
Selain  itu,  faktor-faktor  teknis  seperti  keberlanjutan  sumber  daya  alam,  efisiensi energi, dan manajemen limbah juga perlu dipertimbangkan dalam proses perizinan berbasis  risiko.  Pemerintah  perlu  memastikan  bahwa  kegiatan  usaha  yang diizinkan  tidak  hanya  menguntungkan  secara  ekonomi,  tetapi  juga memperhitungkan  dampaknya  terhadap  lingkungan  dan  masyarakat  serta berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan.
Terakhir, kebutuhan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku menjadi faktor penting dalam proses perizinan berbasis risiko. Pemerintah perlu memastikan bahwa  setiap kegiatan usaha mematuhi  semua regulasi lingkungan, sosial,  dan  ekonomi  yang  berlaku,  serta  memenuhi  standar  keselamatan  dan kesehatan  yang  ditetapkan.  Dengan  mempertimbangkan  faktor-faktor  ini  secara komprehensif, pemerintah dapat mengambil keputusan yang tepat terkait dengan pemberian izin usaha, sehingga dapat mengurangi risiko negatif bagi lingkungan, sosial,  dan  ekonomi  serta  meningkatkan  keberlanjutan  dan  keadilan  dalam pembangunan ekonomi.
Keuntungan dari implementasi perizinan usaha berbasis risiko adalah banyak dan beragam,  memberikan  manfaat  yang  signifikan  bagi  semua  pihak  yang  terlibat, termasuk pemerintah, pelaku usaha, masyarakat, dan lingkungan. Pertama-tama, pendekatan ini memungkinkan pemerintah untuk membuat keputusan yang lebih terinformasi  dan  tepat  terkait  dengan  pemberian  izin  usaha.  Dengan  melakukan evaluasi  risiko  yang  komprehensif,  pemerintah  dapat  mengidentifikasi  potensi dampak  negatif  dari  suatu  usaha  dan  mengambil  langkah-langkah  pencegahan yang sesuai untuk meminimalkan risiko tersebut.
Selain itu, perizinan usaha berbasis risiko juga memberikan kepastian hukum bagi para  pelaku  usaha.  Dengan  memiliki  izin  usaha  yang  diberikan  berdasarkan evaluasi  risiko  yang  cermat,  pelaku  usaha  dapat  merasa  lebih  yakin  dalam menjalankan kegiatan usaha mereka tanpa khawatir akan masalah hukum di masa depan. Keuntungan lainnya adalah peningkatan efisiensi dan produktivitas dalam proses  perizinan.  Dengan  menerapkan  pendekatan  berbasis  risiko,  pemerintah dapat  mempercepat  proses  perizinan  dengan  fokus  pada  aspek-aspek  yang memiliki dampak risiko yang lebih tinggi, sementara meminimalkan birokrasi yang tidak perlu.
Selain  itu,  perizinan  usaha  berbasis  risiko  juga  dapat  mendorong  inovasi  dan keberlanjutan  dalam  praktik  bisnis.  Dengan  mempertimbangkan  dampak lingkungan  dan  sosial  dari  suatu  usaha,  pelaku  usaha  diharapkan  untuk mengembangkan solusi-solusi inovatif yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Lebih jauh lagi, pendekatan ini dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dan  masyarakat  serta  memperkuat  kepercayaan  publik.  Dengan  melibatkan masyarakat dalam proses evaluasi risiko dan pengambilan keputusan, pemerintah
dapat memastikan bahwa kebijakan yang diambil mencerminkan kepentingan dan kebutuhan masyarakat secara lebih luas (Wahyuni Amalia et al. , 2023).
Secara keseluruhan, implementasi perizinan usaha berbasis risiko dapat membawa manfaat  yang  signifikan  bagi  pembangunan  ekonomi  yang  berkelanjutan  dan inklusif, sambil menjaga keseimbangan yang tepat antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan sosial.
Sistem Online Single Submission (OSS) Sistem Online Single Submission (OSS) adalah platform digital yang dikembangkan oleh  pemerintah  untuk  memfasilitasi  proses  perizinan  usaha  secara  elektronik. Dalam konteks ini, " single submission " merujuk pada konsep di mana para pelaku usaha  dapat  mengajukan  semua  permohonan  perizinan  dan  persyaratan  terkait bisnis  mereka  melalui  satu  titik  akses  yang  terpusat.  Dengan  kata  lain,  OSS menyediakan  layanan  yang  terintegrasi  untuk  mengurus  semua  perizinan  dan persyaratan usaha dalam satu proses online. Secara lebih rinci, OSS memungkinkan para pelaku usaha untuk mengajukan permohonan perizinan usaha mereka melalui platform digital yang mudah diakses. Melalui OSS, mereka dapat mengisi formulir aplikasi,  mengunggah  dokumen-dokumen  yang  diperlukan,  dan  melakukan pembayaran  secara  online.  Selain  itu,  OSS  juga  memberikan  kemampuan  untuk melacak status permohonan secara real-time dan menerima pemberitahuan melalui sistem notifikasi.
Salah  satu  fitur  utama  dari  OSS  adalah  integrasinya  dengan  berbagai  instansi pemerintah  yang  terkait  dengan  proses  perizinan  usaha.  Ini  memungkinkan koordinasi yang lebih baik antara berbagai lembaga dan departemen yang terlibat dalam memberikan izin usaha, sehingga mengurangi birokrasi dan mempercepat proses perizinan secara keseluruhan. Penggunaan OSS juga memberikan manfaat dalam  hal  transparansi  dan  akuntabilitas.  Dengan  semua  permohonan  dan dokumen  tercatat  secara  elektronik,  serta  informasi  tentang  status  permohonan yang tersedia secara publik, OSS membantu menciptakan lingkungan yang lebih terbuka  dan  terpercaya  bagi  para  pelaku  usaha  dan  masyarakat  umum.  Secara keseluruhan,  Sistem Online  Single  Submission (OSS)  adalah  inovasi  dalam administrasi  pemerintahan  yang  bertujuan  untuk  mempermudah  dan mempercepat  proses  perizinan  usaha  dengan  memanfaatkan  teknologi  digital. Dengan  menyediakan  platform  yang  terintegrasi  dan  mudah  diakses,  OSS diharapkan  dapat  meningkatkan  iklim  bisnis,  mendorong  investasi,  dan mempercepat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan (Wijayanti et al. , 2023)
OSS  merupakan  sebuah  sistem  elektronik  terpadu  yang  dikelola  dan diselenggarakan oleh lembaga OSS untuk mengurus perizinan berusaha berbasis risiko  dalam  sebuah  sistem  perizinan  usaha  yang  terintegrasi  secara  elektronik. Sistem  ini  memungkinkan  para  pemohon  untuk  mengajukan,  memantau,  dan mengelola  berbagai  jenis  perizinan  secara  online,  tanpa  perlu  melalui  proses manual yang rumit dan memakan waktu. Dengan adanya OSS, proses perizinan menjadi lebih transparan, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan para pelaku usaha.  Melalui  platform  elektronik  ini,  berbagai  instansi  terkait  dapat  saling berkoordinasi  dan  berintegrasi  dalam  mengelola  perizinan  usaha,  sehingga meminimalkan  potensi  birokrasi  dan  kesalahan  administrasi  yang  sering  terjadi dalam  proses  manual.  Dengan  demikian,  OSS  menjadi  sebuah  inovasi  penting dalam  transformasi  pelayanan  publik  di  era  digital,  yang  bertujuan  untuk
meningkatkan kemudahan berusaha dan investasi serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Cahya et al ., 2024).
Sistem OSS merupakan sebuah sistem terpadu yang dirancang untuk memfasilitasi proses  pengurusan  Perizinan  Berusaha  secara  efisien.  Dalam  rangka mensosialisasikan  ketentuan  hukum  terkait  pengurusan  perizinan  dan  proses pengurusan izin melalui OSS-RBA, maka diperlukan bimbingan teknis bagi Pelaku Usaha. Bimbingan teknis ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam  kepada  para  pelaku  usaha  mengenai  tata  cara  dan  mekanisme  yang harus  diikuti  dalam  mengurus  izin  usaha  melalui  sistem  OSS-RBA  (Lestari  & Zulkarnaini,  2023).  Hal  ini  termasuk  penjelasan  mengenai  prosedur  pengisian formulir,  dokumen  yang  diperlukan,  tahapan  proses,  dan  tata  cara  mengatasi kendala yang mungkin muncul selama proses pengurusan izin. Bimbingan teknis ini juga dapat mencakup pelatihan praktis atau workshop yang melibatkan interaksi langsung antara pelaku usaha dengan pihak yang berwenang dalam pengurusan izin.  Dengan  adanya  bimbingan  teknis  ini,  diharapkan  para  pelaku  usaha  dapat lebih  siap  dan  mampu menghadapi  proses  pengurusan  izin  melalui  sistem  OSS- RBA dengan baik dan efisien (Pratama & Aqli, 2023).
Salah  satu  kebijakan  yang  tercantum  dalam  Undang-undang  Cipta  Kerja  adalah memberikan kepastian hukum bagi pengguna layanan publik. Dalam praktiknya, terdapat  masalah  ketika  penyedia  layanan  publik  sering  kali  enggan  atau  lalai dalam  melaksanakan  kewajibannya,  meskipun  para  pelaku  usaha  dan/atau masyarakat  telah  mengajukan  permohonan  izin  usaha  sesuai  dengan  prosedur operasional standar yang berlaku (Sinulingga et al., 2023). Untuk mengatasi masalah ini dan meningkatkan pelayanan publik, diperkenalkanlah konsep diam, atau yang lebih  dikenal  sebagai  " Silence  Procedure ,"  yang  diizinkan  dalam  administrasi pemerintahan. Konsep ini menyatakan bahwa jika pemerintah tidak memberikan tanggapan  atas  permohonan  dalam  jangka  waktu  tertentu,  maka  diam  itu  bisa dianggap  sebagai  penolakan  atau  penerimaan  secara  implisit  atas  permohonan tersebut  (Milta  &  Mayarni,  2023).  Dalam  konteks  ini,  diam  dianggap  sebagai mekanisme yang memberikan kepastian hukum kepada para pemohon, sehingga mereka  tidak  terus-menerus  menunggu  keputusan  resmi  dari  pihak  berwenang. Meskipun demikian, implementasi konsep diam ini juga memerlukan ketelitian dan kejelasan dalam aturan pelaksanaannya agar tidak menimbulkan kebingungan atau penyalahgunaan (Wahyuni Amalia et al. , 2023).
Implementasi paradigma perizinan RBA OSS, yang berbasis risiko, memengaruhi seberapa siap dan responsifnya wilayah terhadap keberlanjutan, terutama terkait dengan regulasi, lembaga seperti sumber daya manusia, dan pola layanan digital. Tujuan dari Undang-undang No. 6 tahun 2023 Jo. Undang-undang No. 2 tahun 2022 adalah penempatan PP yang berkaitan dengan Cipta Kerja, yaitu mengatur untuk memberikan  kemudahan  dan  keamanan  dalam  melakukan  bisnis,  dalam  proses persaingan  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan  kemakmuran  daerah,  yaitu kenyamanan dan keamanan dalam berbisnis (Sudjai et al., 2023). Sebagai komponen inti dari setiap bisnis, perizinan telah berubah dari basis izin menjadi berbasis risiko. Agar  Pemerintah  Pusat  dan  Daerah  mencapai  kepastian  ekonomi,  pemerintah membuat  regulasi  baru,  yaitu  mengenai  RBA  OSS  dalam  bentuk  berbasis  risiko mengenai  implementasinya  diatur  dalam  (PP  No.  5  tahun  2021)  diikuti  dengan
implementasi  peraturan  daerah  (PP  No.  6  tahun  2021)  di  mana  ini  merupakan petunjuk kerja bagi penyelenggara (Rahman, 2023).
Faktor-faktor  yang  mendukung  implementasi  OSS  BRA  adalah  standarisasi persyaratan  izin,  sumber  daya  manusia,  karakteristik  lembaga  pelaksana,  dan disposisi pelaksana, kondisi ekonomi, sosial, dan politik. Sedangkan faktor-faktor penghambat adalah kesiapan sumber daya teknologi OSS RBA yang masih sering mengalami kesalahan dan belum sepenuhnya terintegrasi dengan aplikasi lain (H et al. , 2022).
Sistem  OSS  sendiri  diimplementasikan  di  Indonesia  di  bawah  payung  hukum Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2018  tentang  Layanan  Elektronik Terintegrasi  Bisnis  (PP  No.  24  Tahun  2018)  yang  telah  diamendemen  melalui Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP No. 5 Tahun 2021). Sistem OSS merupakan pengembangan dari sistem Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  (PTSP)  yang  sebelumnya  menjadi  inisiatif  utama dalam mempermudah berbisnis di Indonesia, di mana sistem ini mengdigitalisasi sistem  PTSP  yang  sudah  ada.  Dengan  demikian,  OSS  berperan  penting  dalam memfasilitasi  proses  perizinan  usaha  dengan  memanfaatkan  teknologi  untuk mengurangi  birokrasi  dan  mempercepat  proses  pengajuan  dan  penerbitan  izin usaha. Melalui OSS, para pelaku usaha dapat mengurus berbagai perizinan secara terintegrasi  secara  daring,  meminimalisir  kebutuhan  akan  kunjungan  fisik  ke berbagai  instansi  pemerintah,  dan  mempercepat  proses  perizinan  secara keseluruhan. Oleh karena itu, OSS menjadi tonggak penting dalam memperbaiki iklim investasi dan bisnis di Indonesia, serta membantu dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 dengan memberikan akses yang lebih mudah dan efisien bagi  para  pelaku  usaha  untuk  memulai  dan  mengembangkan  usaha  mereka (Maharani Saragih et al., 2024).
Implementasi  Sistem Online  Single  Submission (OSS)  memiliki  tujuan  untuk memfasilitasi  investasi  sebagai  kerangka untuk mempercepat  dan  meningkatkan investasi dan bisnis, dengan menerapkan sistem perizinan bisnis elektronik dengan integritas.  Terkait  dengan  perizinan  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan dalam konteks percepatan dan peningkatan investasi serta upaya agar berbagai izin terkait  bisnis  di  sektor lingkungan  dapat  menjadi  dukungan  dan bukan menjadi hambatan bagi pengembangan bisnis dan/atau kegiatan (Ekha Putera & Koeswara, 2023). Dengan adanya regulasi ini, izin pada dasarnya mencakup pemahaman yang sangat kompleks, yaitu dalam bentuk hal-hal yang memungkinkan seseorang atau badan  hukum  untuk  melakukan  sesuatu  yang  menurut  undang-undang  dan peraturan harus mendapatkan izin terlebih dahulu, kemudian dasar hukum dari izin tersebut dapat diketahui. Namun, Online Single Submission (OSS) berdampak pada  perizinan  penyusunan  AMDAL  (Analisis  Mengenai  Dampak  Lingkungan) karena AMDAL hanya ditempatkan sebagai dokumen administratif yang dipenuhi setelah  izin  diterbitkan.  Hal  ini  bertentangan  dengan  Undang-undang  tentang Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  (UUPLH)  yang  menyatakan bahwa dokumen AMDAL adalah dasar untuk menetapkan  keputusan kelayakan lingkungan, yang pada gilirannya menjadi syarat untuk memperoleh izin usaha dan kegiatan.  Izin  Lingkungan  adalah izin  yang  diberikan  kepada  setiap  orang  yang melakukan  bisnis  dan/atau  kegiatan  yang  diwajibkan  untuk  memiliki  Analisis Mengenai  Dampak  Lingkungan  (AMDAL)  atau  Upaya  Pengelolaan  Lingkungan
dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) dalam konteks perlindungan dan pengelolaan  lingkungan  sebagai  prasyarat  untuk  mendapatkan  izin  usaha dan/atau kegiatan (Wijayanti et al. , 2023).
Perkenalan Sistem Perizinan Berusaha Terpadu Secara Elektronik atau Online Single Submission-Risk Based Management (OSS-RBA) adalah suatu langkah inovatif dalam penerbitan  izin  usaha  yang  dilakukan  oleh  Institusi  OSS  atas  nama  menteri, pimpinan,  lembaga,  gubernur,  atau  bupati/wali  kota  kepada  para  pelaku  usaha melalui  sistem  elektronik  yang  terintegrasi.  Hal  ini  diatur  secara  resmi  dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Sistem layanan ini dikembangkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)  dengan  tujuan  utama  untuk  mempercepat  dan  meningkatkan  proses perizinan usaha di Indonesia. OSS-RBA dirancang untuk memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha, baik individu maupun badan hukum, dalam memulai dan mengelola usaha di Indonesia (Kharimah & Isyuniandri, 2022).
Implementasi  perizinan  berusaha  berbasis  risiko  melalui  sistem  OSS  merupakan bentuk  nyata  dari  implementasi  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang Cipta Kerja. OSS Berbasis Risiko diatur secara rinci dalam Peraturan BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terpadu Secara Elektronik. Penggunaan OSS Berbasis Risiko menjadi kewajiban bagi para pelaku usaha sebelum memulai kegiatan usaha di Indonesia (Gunawan et al., 2023). Dengan demikian,  OSS-RBA  menjadi  instrumen  penting  dalam  mendukung  upaya pemerintah untuk mendorong investasi dan memperbaiki iklim bisnis di Indonesia. Sistem ini memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha untuk beroperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa harus melewati proses perizinan yang rumit dan  memakan  waktu.  Sebagai  hasilnya,  diharapkan  OSS-RBA  dapat  membuka lebih  banyak  peluang  investasi  dan  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  di Indonesia (A. Agustina, 2022).

## Pembahasan dan Analisis
Hasil  penelitian  (Damayanti et  al., 2023)  menunjukkan  bahwa  implementasi kebijakan  OSS-RBA  dalam  perizinan  berusaha  berbasis  risiko  di  Kota  Cirebon belum optimal. Layanan OSS-RBA dalam perizinan berusaha berbasis risiko di Kota Cirebon  belum  disosialisasikan  dengan  baik  kepada  pegawai  dan  masyarakat sehingga  masih  banyak  hambatan  proses  yang  dihadapi,  dari  aspek  konten kebijakan juga terdapat terlalu banyak kebijakan teknis turunan yang mengaturnya, sehingga  kebijakan  OSS-RBA  menjadi  tidak  efektif.  Model  kebijakan  OSS-RBA dalam perizinan berusaha berbasis risiko di Kota Cirebon, implikasi kunci dari teori implementasi  kebijakan  Grindle  adalah  adanya  dimensi  tindakan  tambahan. Implikasi dari teori yang dikembangkan oleh peneliti berdasarkan hasil penelitian adalah bahwa untuk mencapai tujuan layanan, dimensi Koordinasi, Komunikasi, dan Komitmen perlu ditambahkan.
Terdapat  beberapa  jenis  Sistem Online  Single  Submission (OSS)  yang  diterapkan dalam  berbagai  konteks  dan  sektor  di  Indonesia.  Pertama,  OSS  untuk  perizinan usaha  secara  umum,  yang  mencakup  berbagai  jenis  izin  yang  diperlukan  untuk memulai  dan  mengoperasikan  bisnis,  seperti  izin  usaha,  izin  lingkungan,  izin bangunan,  dan  lain-lain.  Melalui  OSS  ini,  para  pelaku  usaha  dapat  mengajukan semua  permohonan  perizinan  secara  terintegrasi  melalui  satu  platform  digital. Selanjutnya,  terdapat  juga  jenis  OSS  yang  khusus  ditujukan  untuk  sektor-sektor
tertentu, seperti sektor investasi, pariwisata, pertanian, atau energi. OSS khusus ini dirancang untuk mengakomodasi kebutuhan dan persyaratan khusus yang berlaku dalam sektor tersebut, sehingga memastikan proses perizinan berjalan lebih efisien dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Selain  itu,  OSS  dapat  dibedakan  berdasarkan  tingkat  pemerintahan  yang mengelolanya. Misalnya, terdapat OSS yang dikelola oleh pemerintah pusat, seperti yang  dioperasikan  oleh  Badan  Koordinasi  Penanaman  Modal  (BKPM)  untuk perizinan  investasi.  Selain  itu,  terdapat  juga  OSS  yang  dikelola  oleh  pemerintah daerah, yang dirancang untuk memfasilitasi proses perizinan usaha di tingkat lokal. Selain itu, OSS juga dapat dibedakan berdasarkan jenis layanan yang disediakan. Ada OSS yang fokus pada penerbitan izin usaha baru (izin inisiasi), sementara yang lain  juga  menyediakan  layanan  perpanjangan  izin,  perubahan  data,  atau pembatalan  izin.  Jenis  OSS  ini  memberikan  fleksibilitas  bagi  para  pelaku  usaha untuk mengurus berbagai kebutuhan perizinan mereka melalui satu platform yang sama. Dengan demikian, berbagai jenis OSS ini mencerminkan upaya pemerintah untuk  meningkatkan  efisiensi,  transparansi,  dan  keterbukaan  dalam  proses perizinan usaha di Indonesia, serta memastikan bahwa  para pelaku usaha dapat mengakses layanan perizinan dengan mudah dan cepat sesuai dengan kebutuhan mereka (A. Agustina, 2022).
Hasil  studi  (Cahya et  al. ,  2024)  menunjukkan  bahwa  advokasi  penggunaan  OSS berbasis risiko untuk UMKM di kabupaten Sukabumi sudah berjalan cukup baik sesuai  dengan  PP  No.  5  tahun  2021.  Namun,  masih  ada  hal-hal  yang  perlu dioptimalkan  karena  adanya  hambatan  yang  dihadapi,  antara  lain  kurangnya koordinasi dan sosialisasi antara instansi dan pelaku usaha, jaringan internet yang kurang  memadai  di  daerah  pedalaman,  belum  semua  pelaku  usaha  memiliki komputer atau ponsel berbasis Android untuk mengakses OSS, kebijakan pusat dan daerah belum sepenuhnya terintegrasi, sering terjadi down server , dan upgrade OSS masih sering dilakukan. Upaya yang perlu dilakukan adalah dengan menyediakan fasilitas  internet  dan  komputer  bagi  pelaku  usaha  di  kantor  layanan  perizinan, membimbing pelaku usaha untuk mendapatkan izin yang diperlukan, melakukan sosialisasi rutin kepada pelaku usaha yang kesulitan mendapatkan akses dan tidak memahami digitalisasi, selalu mengikuti perkembangan OSS, dan sebagainya.
Hasil penelitian (Wahyuni Amalia et al., 2023) menunjukkan bahwa izin usaha yang diterbitkan melalui sistem OSS-RBA ditentukan berdasarkan analisis tingkat risiko dan  skala  usaha  yang  telah  diajukan.  Klasifikasi  tingkat  risiko  yang  dimaksud adalah  tingkat  risiko  rendah,  tingkat  risiko  antara  rendah,  tingkat  risiko  antara tinggi, dan tingkat risiko tinggi dalam bentuk NIB, sertifikat standar, dan/atau izin. Selain itu, pengaruh prinsip positif fiktif pada sistem OSS-RBA tidak memengaruhi legalitas  usaha  karena  legalitas  usaha  ditentukan  berdasarkan  pernyataan independen oleh pelaku usaha sehingga penerbitan izin masih mengikat mereka dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.
Berbeda dengan hasil penelitian oleh (Bismar et al., 2022) bahwa Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem Online Single Submission (OSS) menghadapi beberapa kendala dalam implementasinya. Pada saat pengelolaan izin berbasis risiko dengan menggunakan OSS, salah satu Klasifikasi  Baku Lapangan Usaha (KBLI) yang tercantum dalam SE 18/2021 tidak dapat diproses. Meskipun tidak semua KBLI telah diuji, namun salah satu dari 353 KBLI yang telah diproses
tidak dapat menghasilkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan belum dipantau. Jika modal bekerja dalam OSS mengikuti peraturan tentang modal yang diatur dalam Undang-undang  PT,  maka  modal  tersebut  bekerja  sesuai  dengan  modal  yang disahkan dan apa yang terjadi pada modal yang dikeluarkan dan disetor. Namun, ada kekhawatiran bahwa Undang-undang PT dipahami secara berbeda. Pasal 103 menetapkan:  Konfirmasi  kesesuaian  kegiatan  penggunaan  tanah  untuk  kegiatan komersial  yang  dilakukan  melalui  OSS;  oleh  karena  itu,  penyelidikan  terhadap implementasi  penghapusan  komersial  berbasis  risiko  oleh  Undang-undang  PT diperlukan untuk memahami pembaruan terbaru bagi para pelaku usaha. Metode yang  digunakan  adalah  metode  deskriptif  kualitatif  yang  bertujuan  untuk menerapkan  teknik  legislasi  aktif  dan  analisis  konten  dalam  literatur  penelitian untuk  memahami  konsep-konsep  yang  berbeda  dari  proses  penelitian.  Kendati Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2018 mengatur tentang perizinan bisnis yang terintegrasi secara elektronik atau penyampaian tunggal secara daring (OSS), sistem tersebut masih menghadapi beberapa kendala dalam implementasinya.
Dari hasil penelitian (Maharani Saragih et al., 2024), ditemukan bahwa kemudahan perizinan usaha mencoba mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung melalui penerapan aplikasi online single submission terhadap peningkatan investasi dalam  kategori  yang  masih  kurang  efektif,  dengan  hasil  perhitungan  pengaruh langsung  sebesar  41,5%  dan  pengaruh  tidak  langsung  sebesar  46,45%.  Di  mana terdapat  dua  indikator  kebijakan,  yaitu  indikator  transparansi  untuk  investasi dalam  negeri  dan  Akuntabilitas  untuk  investasi  asing  yang  tidak  memiliki pengaruh  langsung  yang  signifikan,  dan  indikator  koordinasi  memberikan pengaruh langsung dan signifikan terhadap investasi dalam negeri dan investasi asing. Kemudian hasil penelitian (Lontoh et al. , 2023) adalah bahwa layanan izin melalui  sistem  OSS  dianggap  efektif  dan  efisien  dibandingkan  dengan  sistem sebelumnya.  Di  mana  sistem  OSS  menawarkan  inovasi  yang  menyelesaikan masalah  yang  ada  dalam  layanan  perizinan.  Tentang  sistem  OSS,  juga  terdapat faktor  pendukung  dan  penghambat  yang  ada  dan  terkait  dengan  layanan  izin usaha.  Faktor-faktor  ini  mendukung  peningkatan  penggunaan  Sistem  OSS  itu sendiri  dan  menjadi  faktor-faktor  penghambat  yang  mendorong  Pemerintah Daerah dan Pusat untuk memberikan strategi baru atau meningkatkan Sistem OSS.
Kelahiran Online Single Submission (OSS) memainkan peran penting dalam sektor pembangunan  infrastruktur  di  Indonesia.  OSS  membawa  terobosan  persetujuan otomatis yang menyatukan persyaratan tanpa perlu proses pemeriksaan dokumen selama  memenuhi  persyaratan  administratif  di  portal,  sehingga  Anda  segera mendapatkan izin usaha. Status Persetujuan Lingkungan adalah salah satu syarat untuk  penerbitan  Perizinan  Usaha  oleh  pemerintah.  Dengan  demikian,  posisi perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  memberikan  posisi  yang  kuat  karena izin  usaha  tidak  akan  diterbitkan  tanpa  persetujuan  lingkungan.  Hal  ini  juga berdampak  pada  pelaksanaan  kegiatan  usaha,  jika  terjadi  pelanggaran  terhadap standar dan prosedur pengelolaan lingkungan, hal ini juga akan berdampak pada pelanggaran perizinan usaha sebagai izin utama.
Faktor  Kendala  dan  Solusi  terhadap  Efektivitas  Implementasi Online  Single Submission (OSS)  Terkait  dengan  Perizinan  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan di Kota Batam, yaitu terdapat beberapa aspek yang menjadi hambatan seperti aspek regulasi dari sistem OSS, aspek institusi dari staf DPMPTSP, aspek
pengdigitan proses administrasi, dan aspek pemahaman dan kesadaran pemangku kepentingan  terhadap  pentingnya  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan. Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, diperlukan koordinasi yang lebih baik antara instansi terkait, peningkatan pelatihan dan kapasitas staf DPMPTSP, serta sosialisasi  yang  lebih  intensif  kepada  para  pemangku  kepentingan  tentang pentingnya  kepatuhan  terhadap  regulasi  lingkungan  dan  prosedur  perizinan. Dengan demikian, dapat diharapkan implementasi OSS terkait dengan perizinan perlindungan dan pengelolaan lingkungan di Kota Batam dapat berjalan dengan lebih efektif dan berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan di daerah tersebut (Wijayanti et al., 2023).
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi  Nomor  19  Tahun  2021  tentang  Standar  Pelayanan  di  Lingkungan Kementerian  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi,  setiap penyedia layanan publik diwajibkan untuk menetapkan dan melaksanakan standar pelayanan  publik  untuk  setiap  jenis  layanan  yang  ditetapkan  oleh  kepala penyelenggara  layanan  publik.  Salah  satu  kantor  pemerintah  yang  memberikan layanan publik kepada masyarakat adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu  Satu  Pintu  (DPMPTSP)  Kota  Bengkulu.  Bentuk  layanan  yang  diberikan adalah implementasi perizinan berusaha berbasis risiko melalui sistem online single submission (Penyelenggaraan  Perizinan  Berusaha  Berbasis  Risiko  Melalui  Sistem Online Single Submission) (Ida Ayu Kade Febriyana Dharmayanti, 2022).
Sistem ini merupakan inovasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi, yang digunakan  untuk  menyediakan  fasilitas  layanan  data  dan  informasi  yang diperlukan  dalam  sektor  perizinan  untuk  menyederhanakan  dan  mempercepat layanan  perizinan  bagi  mereka  yang  membutuhkannya.  Sistem online  single submission ini merupakan implementasi Undang-undang Cipta Kerja, di mana OSS berbasis  risiko  harus  digunakan  oleh  para  pelaku  usaha,  kementerian/lembaga, pemerintah  daerah,  zona  ekonomi  khusus  (KEK),  dan  badan  pengelola  zona perdagangan  bebas  dan  pelabuhan  bebas  (KPBPB),  yang  dikelola  oleh  Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bengkulu (DPMPTSP). Dengan demikian, melalui  implementasi  sistem ini,  diharapkan proses perizinan usaha dapat menjadi lebih efisien dan terjangkau bagi para pelaku usaha di Kota Bengkulu, sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan dalam regulasi yang berlaku (E. Agustina et al., 2024).
Penerapan  Penyelenggaraan  Perizinan  Berusaha  Berbasis  Risiko  melalui  Sistem Online  Single  Submission (OSS)  menghadirkan  sejumlah  langkah  konkret  yang memengaruhi berbagai aspek dalam proses perizinan usaha di Indonesia. Pertama- tama, OSS memfasilitasi proses perizinan secara elektronik, memungkinkan para pelaku  usaha  untuk  mengajukan  semua  permohonan  perizinan  dan  persyaratan terkait bisnis mereka melalui platform digital yang terintegrasi. Hal ini mengurangi ketergantungan pada proses manual yang cenderung lambat dan memakan waktu. Selanjutnya,  penerapan  OSS  memungkinkan  adopsi  pendekatan  berbasis  risiko dalam  evaluasi  dan  pengelolaan  perizinan  usaha.  Pemerintah  dapat  melakukan analisis  risiko  yang  lebih  mendalam  terhadap  kegiatan  usaha  yang  diajukan, mengidentifikasi  potensi  dampak  negatif,  dan  mengambil  langkah-langkah pencegahan  yang  sesuai  untuk  meminimalkan  risiko  tersebut.  Ini  membantu
memastikan bahwa izin usaha yang diberikan lebih sesuai dengan kondisi nyata dan lebih mampu mengantisipasi tantangan yang mungkin timbul di masa depan.
Selain  itu,  penerapan  OSS  juga  membawa  manfaat  dalam  hal  transparansi  dan akuntabilitas.  Dengan  semua  proses  perizinan  tercatat  secara  elektronik  dan informasi  tentang  status  permohonan  tersedia  secara  publik,  OSS  menciptakan lingkungan  yang  lebih  terbuka  dan  terpercaya  bagi  para  pelaku  usaha  dan masyarakat  umum.  Ini  membantu  membangun  kepercayaan  dalam  sistem perizinan usaha dan memastikan bahwa keputusan yang diambil didasarkan pada data  yang  akurat  dan  transparan.  Selain  itu,  penggunaan  OSS  juga  dapat meningkatkan  efisiensi  dan  produktivitas  dalam  proses  perizinan.  Dengan menyediakan platform yang terintegrasi dan mudah diakses, OSS memungkinkan para pelaku usaha untuk mengurus semua perizinan mereka melalui satu titik akses yang  terpusat.  Ini  mengurangi  duplikasi  pekerjaan,  mengurangi  birokrasi,  dan mempercepat alur kerja secara keseluruhan.
Dengan demikian, penerapan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem Online Single Submission (OSS) merupakan langkah penting dalam meningkatkan  iklim  bisnis  di  Indonesia.  Dengan  menyederhanakan  dan mempercepat  proses  perizinan  usaha,  OSS  membantu  mendorong  investasi, mempercepat pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global.

## SIMPULAN
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem Online Single Submission (OSS)  merupakan  langkah  inovatif  dalam  administrasi  pemerintahan yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan keterbukaan dalam proses  perizinan  usaha  di  Indonesia.  Dengan  adopsi  pendekatan  berbasis  risiko, pemerintah  dapat  mengidentifikasi,  menilai,  dan  mengelola  risiko  yang  terkait dengan kegiatan usaha secara lebih baik, sehingga dapat memberikan izin usaha dengan lebih tepat dan terukur.
Melalui OSS, para pelaku usaha dapat mengajukan semua permohonan perizinan dan  persyaratan  terkait  bisnis  mereka  secara  terintegrasi  melalui  satu  platform digital. Ini tidak hanya mempercepat proses perizinan secara keseluruhan, tetapi juga mengurangi birokrasi dan meminimalkan hambatan administratif yang sering kali  menjadi  kendala  dalam  memulai  dan  mengelola  bisnis.  Selain  itu,  OSS  juga memberikan  manfaat  dalam  hal  transparansi  dan  akuntabilitas.  Dengan  semua permohonan dan dokumen tercatat secara elektronik, serta informasi tentang status permohonan yang tersedia secara publik, OSS membantu menciptakan lingkungan yang lebih terbuka dan terpercaya bagi para pelaku usaha dan masyarakat umum.
Kesimpulannya,  implementasi  OSS  untuk  penyelenggaraan  perizinan  berusaha berbasis  risiko  merupakan  langkah  maju  dalam  mendorong  investasi  dan pertumbuhan  ekonomi  di  Indonesia.  Dengan  menyediakan  platform  yang terintegrasi, mudah diakses, dan responsif, OSS memberikan kemudahan bagi para pelaku  usaha  untuk  mengakses  layanan  perizinan  dengan  cepat,  sementara pemerintah  dapat  menjalankan  tugasnya  dalam  memberikan  izin  usaha  yang berkelanjutan  dan  bertanggung  jawab.  Oleh  karena  itu,  peningkatan  dan pengembangan OSS diharapkan dapat terus mendukung kemajuan ekonomi dan meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurrahman, M. R. A. M. A. Y. T. 2022. Synchronization of Making Limited Liability Company Deeds by Notaries Based on the Law on Notary Positions Integrated with Online Single Submission System as a Business Facility (A Study in Banda Aceh City). International  Journal  Reglement  &  Society  (IJRS),  Vol  3,  No  2:  May- August, 57 – 67.
Abigail Praise, H., E. Rompis, A., & Nurzaman, R. A. 2022. Risk-Based Licensing as Licensing Reform in Indonesia Based on Government Regulation Number 5 The Year 2021. Jurnal Poros Hukum Padjadjaran, 3(2), 209 – 227. Https://Doi.Org/10.23920/Jphp.V3i2.807
Agustina,  A.  2022. The  Role  of  Notaries  in  Executing  Location  Permits  for  Housing Business Actors Using a Risk-Based OSS System . Jurnal Konstatering, 1(3), 1221 – 1230.
Agustina, E., Eko Saputra, H., Imanda, A., Lorita, E., & M. 2024. Level of Community Satisfaction with Business Licensing Services through the OSS RBA System at the One-Stop Integrated Investment and Licensing Services (DPMPTSP) in Bengkulu City. Kne Social Sciences, 2024, 372 – 393. Https://Doi.Org/10.18502/Kss.V9i7.15517
Ainita, O. 2015. Redesign of Licensing Implementation Trying to Improve the Regional Investment Ecosystem . Journal of Law, 3(1), 5 – 24.
Bismar, W. O., Respationo, S., Erniyanti, E., Fadlan, F., & Ramlan, R. 2022. Analysis of Licensing Law on Business Services Based on the Online Single Submission (OSS) System . Annalys of Justice and Humanity (AJH), 2(1), 1 – 10.
Cahya, A. F., Warsono, H., & Kismartini, K. 2024. Advocating the Use of Risk-Based Online  Single  Submission  (OSS)  to  MSMES  in  Sukabumi District .  JPPI  (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia), 10(1), 246 – 251.
Cahyaningtyas,  R.  N.  2022. The  Effect  of  RBA  OSS-Based  Company  Licensing  on
Domestic  Investment. Budapest  International  Research  and  Critics  Institute (BIRCI-Journal), 5(3), 23231 – 23242. Https://Doi.Org/10.33258/Birci.V5i3.6338
Damayanti,  M.,  Jeddawi,  M.,  Arsyad,  R.,  &  Sahyana,  Y.  2023. Implementation  of Online  Single  Submission  Risk  Based  Approach  (OSS-RBA)  Policy  in  Business Licensing. Indonesian  Journal  of  Multidisciplinary  Science,  3(2),  188 – 194.
Https://Doi.Org/10.55324/Ijoms.V3i2.789
Ekha Putera, R., & Koeswara, H. 2023. Volume  5 Nomor 2 Agustus 2023 Journal of Public  Administration  and  Government  Analysis  of  Implementation  of  OSS-RBA Policy in Padang City . INFOARTICLE. 5, 203 – 218. Https://Jurnal.Fisip.Untad.Ac.Id/Index.Php/JPAG
Erlina,  M.  R.,  &  Krisnanto,  W.  2022.  Peranan  Asas  Hukum  Dalam  Mewujudkan Tujuan  Perizinan  Berusaha  Melalui  Pengaturan  Online  Single  Submission.
Binamulia Hukum, 11(1), 93 – 103. https://Doi.Org/10.37893/Jbh.V11i1.676
Gunawan,  C.  Y.  F.,  Purnamaningsih,  P.  E.,  &  Winaya,  I.  K.  2023.  Efektivitas Penerapan  Pelayanan  Program  Perizinan  Berusaha  Berbasis  Online  Single Submission (OSS) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu  (DPMPTSP).  Business  and  Investment  Review,  1(4),  9 – 14.
https://Doi.Org/10.61292/Birev.V1i4.34
H, Z., Muklir, Hafni, N., Bin Abu Bakar, M., & Akmal, M. 2022. Policy Implementation of  System  Online  Single  Submission  Risk  Based  Approach  in  Banda  Aceh . Proceedings of International Conference on Social Science, Political Science, and Humanities (Icospolhum), 3(Icospolhum), 00021. Https://Doi.Org/10.29103/Icospolhum.V3i.65
Ida  Ayu  Kade  Febriyana  Dharmayanti,  P.  G.  A.  S.  Y.  2022.  Penerapan  Sistem Perizinan  Berusaha  Online  Single  Submission  Risk_Based  Approach  (Oss- Rba) di Bidang Industri Pasca UU Cipta Kerja. Jurnal Komunikasi Hukum,
8(1), 71 – 85.
Kharimah, M., & Isyuniandri, D. 2022. Edukasi Kepengurusan Perizinan Berusaha Berbasis  Resiko  Melalui  Sistem  Online  Single  Submission  (OSS).  Sasambo: Jurnal  Abdimas  (Journal  of  Community  Service),  4(4),  521 – 529. https://Doi.Org/10.36312/Sasambo.V4i4.838 Lestari, L., & Zulkarnaini. 2023. Pelaksanaan E-Government Melalui Online Single Submission  Risk  Based  Approach  (OSS  RBA)  di  DPMPTSP  Kabupaten Indragiri  Hulu.  Jurnal  Ilmiah  Wahana  Pendidikan,  9(8),  276 – 286.
https://Doi.Org/10.5281/Zenodo.7886310
Lontoh,  M.,  Pangkey,  I.,  &  Dilapanga,  A.  R.  2023. Implementation  of  OSS-RBA
Licensing  at  the  Department  of  Capital  Investment  and  One-Door  Integrated Services,  North  Minahasa  District. International  Journal  of  Information Technology and Education, 3(1), 127 – 139. https://Doi.Org/10.62711/Ijite.V3i1.144
Maharani Saragih, D., Sabrina, T., & Purwoko, A. 2024. The Influence of Easy Business Licensing  through  the  Implementation  of  Online  Single  Submission  (OSS) Applications on Increasing Investment in North Sumatra Province (Mid Large Scale Industrial Sector). International Journal of Science, Technology & Management,
5(1), 25 – 32. https://Doi.Org/10.46729/Ijstm.V5i1.1049
Milta, C. B., & Mayarni, M. 2023. Pelayanan Perizinan Melalui Sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) Pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  dan  Tenaga  Kerja  Kabupaten  Kuantan Singingi. Journal of Research and Development on Public Policy, 2(3), 19 – 25. https://Doi.Org/10.58684/Jarvic.V2i3.71
Netha, I. G. P. R. 2023. Law No. 11 Of 2020 Concerning Job Creations for the Tourism Sector Industry Regarding Tourism Licensing Services Through OSS (Online Single Submission)  at  the  Department  of  Capital  Investment  and  One-Door  Integrated Services in  Denpasar City (Issue 11). Atlantis  Press  SARL. https://Doi.Org/10.2991/978-2-38476-180-7_63 Nursalim, Abdul Gofur, A., & Herwina, B. 2024. JOSS : Journal of Soc Ial Science.
JOSS:  Journal  of  Social  Science,  3(3),  1264 – 1282.  https://Joss.Al- Makkipublisher.Com/Index.Php/Js
Pratama, R. C., & Aqli, H. P. 2023. Technical Guidance on Implementation of Risk-Based Approach Business Permit through Online Single Submission-Risk Based Approach .
ABDIMU: Jurnal Pengabdian Muhammadiyah, 3(3), 393 – 402.
Rahman, A. 2023. Online Single Submission Risk Based Approach Policy (OSS RBA) for Micro Small Business Development Intermediate . Edunity, 2(11), 1394 – 1402.
Sinulingga, T. A., Satoto, S., & Sirait, N. N. 2023. Ultimate  Journal of Legal Studies Public  Service  through  Online  Single  Submission:  Efforts  to  Simplify  Investment Licenses  in  Improving  Public  Service .  Jurnal  Law,  01(02),  73 – 82. https://Doi.Org/10.32734/Uljls.V1i2.13717
Sudjai, Farid, M., Evendi, W., Darmawan, D., & Wibowo, A. S. 2023. The Effectiveness of the Service of Making a Trading Business License at the Investment Office of the One-Stop  Integrated  Service  of  Surabaya  City .  International  Journal  of  Service Science,  Management,  Engineering,  and  Technology,  4(1),  1 – 4.
http://Ejournalisse.Com/Index.Php/Isse/Article/View/66%0Ahttps://Ejo urnalisse.Com/Index.Php/Isse/Article/Download/66/62
Wahyuni Amalia, S., Aspan, Z., & Sumardi, J. 2023. The Influence of Positive Fictitious Principles in the Issuance of Business Licences through the Online Single Submission Risk Based  Approach System (Oss-Rba). Istinbath: Jurnal Hukum, 20(1), 1829 – 8117.
Wijayanti, T. I., Fadlan, F., Washliaty, L., & Parohha, L. S. 2023. Juridical Analysis of the Effectiveness of Online Single Submission Implementation Related to License for Environmental Protection and Management in Batam City . International Journal of  Educational  Review,  Law  and  Social  Sciences  (IJERLAS),  3(1),  11 – 22.
http://Radjapublika.Com/Index.Php/IJERLAS/Article/View/480%0Ahttp: //Radjapublika.Com/Index.Php/IJERLAS/Article/Download/480/433
Wulandari, A. S. R., Rahmah, A., & Nurmiati, N. 2023. Renewal of Business Licensing
Policy  through  OSS  Implementation:  Perspective  of  the  Job  Creation  Law. Amsir
Law Journal, 5(1), 48 – 54. https://Doi.Org/10.36746/Alj.V5i1.298.