## CAPAIAN PROGRAM PNPM MANDIRI MELALUI PROGRAM SIMPAN PINJAM PEREMPUAN UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA SAWARNA KECAMATAN BAYAH

## ACHIEVEMENT OF PNPM MANDIRI PROGRAM THROUGH SAVING LOANS PROGRAM FOR COMMUNITY EMPOWERMENT IN SAWARNA VILLAGE BAYAH DISTRICT
(disubmit 28 Februari 2018, direvisi 1 Mei 2018, diterima 30 Juni 2018)

## Yusniah Anggraini
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten Corresponding Author: yusnia.anggraini@gmail.com

## ABSTRAK
Terwujud sebuah pembangunan yang berlandaskan pada pemberdayaan, yakni melalui sebuah program pemerintah bernama ‘Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri).  Penelitian  ini  mengenai  program  PNPM  Mandiri  yang    berfokus  pada  Capaian Program  PNPM  Mandiri  Pedesaan  melalui  pogram  simpan  pinjam  perempuan  (SPP)  untuk pemberdayaan masyarakat di desa sawarna kecamatan bayah. Dari ketiga program bidang yang ada  tulisan  ini  akan  membahas  program  pembangunan  di  bidang    ekonomi.  Yang  dalam implementasinya  di  Desa  Sawarna,    program  ini  disebut  sebagai  ‘Program  Simpan  Pinjam Perempuan(SPP). Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  deskriptif kualitatif, dengan informan adalah para Perempuan  anggota  kelompok di kecamatan tersebut. Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  teknik  wawancara,  dan  instrumennya berbentuk  pedoman  wawancara.  Adapun  teknik  analisis  datanya  adalah  analisis  data  secara induktif.  Hasil  temuan  lapangan  menunjukkan  bahwa  ,  pada  proses  pelaksanaannya  PNPM Mandiri  Pedesaan  di  Desa  Sawarna  menghasilkan  dampak    positif    dan    negatif    bagi masyarakat  (perempuan).  Diantaranya  telah  mampu  membantu  masyarakat  lokal  dalam meningkatkan  taraf  hidup  mereka,  khususny  para    perempuan  di  lingkungan  desa  sawarna. Melalui Program SPP kaum perempuan menjadi berdaya dan  dapat mampu bermetamorfosa menjadi  pribadi    yang  aktif.  Dengan  bantuan  dana  yang  diberikan  kepada  kaum  perempuan sehingga mampu mengembangkan usaha mikro yang mereka miliki menjadi lebih baik, serta mereka mampu terbebas dari jeratan  ‘bank keliling’.  Akan tetapi masih ada kekurangan dari pelaksanaan program tersebut, sehingga proram SPP menjadi kurang maksimal. Maka dalam hasil penelitian ini akan disajikan beberapa rekomendasi untuk melengkapi kekurangan yang ada.
Kata Kunci : Program PNPM mandiri, Program simpan pinjam perempuan, Pemberdayaan Masyarakat Desa Sawarna

## ABSTRACT
A  development  based  on  empowerment  is  realized,  namely  through  a  government  program called ‘Mandiri Community Empowerment National Program (PNPM Mandiri). This research is about the PNPM Mandiri program which focuses on the Achievement of the PNPM Mandiri Rural  Program  through  the  women's  savings  and  loan  program  (SPP)  for  community empowerment in Sawarna village, Bayah sub-district. Of the three field programs that exist this  paper  will  discuss  development  programs  in  the  economic  field.  Which  in  its implementation in Sawarna Village, this program is referred to as the ‘Women's Savings and Loan Program (SPP). The method used in this study is a qualitative descriptive method, with informants being women group members in the sub-district. Data collection techniques used are interview techniques, and the instruments are in the form of interview guidelines. The data analysis  technique  is  inductive  data  analysis.  The  field  findings  show  that,  in  the implementation process  of PNPM Mandiri Rural in Sawarna Village produced positive and negative impacts on the community (women). Among them have been able to help local people improve  their  lives,  especially  women  in  the  Sawarna  village.  Through  the  SPP  Program women become empowered and can be able to  morph into an active person.  With financial assistance given to women so that they can develop their own micro-businesses to be better, and they are able to be free from the entanglement of 'mobile banks'. However, there are still shortcomings  in  the implementation  of  the program, so that the SPP program becomes less than  optimal.  So  in  the  results  of  this  study  there  will  be  a  number  of  recommendations  to complement the shortcomings.
Keywords:  PNPM mandiri program, the Save Program loan women, empowerment of village community Sawarna

## PENDAHULUAN
Program  Nasional  Pemberdayaan Masyarakat  Mandiri  Perdesaan  (PNPM Mandiri Perdesaan  atau  PNPM Perdesaan) , merupakan salah satu mekanisme program pemberdayaan masyarakat yang digunakan PNPM Mandiri dalam upaya mempercepat penanggulangan  kemiskinan dan perluasan kesempatan  kerja  di  wilayah  tingkat pedesaan.  Tujuan  utama  program    ini adalah  untuk  membantu    mensejahterakan masyarakat  di  tingkat  pedesaan  dengan memandirikan anggotanya. Program PNPM  ini  terdiri  dari  tiga  program  pokok yang  sudah disusun oleh pemerintah pusat, yaitu  pembangunan  ekonomi,  sosial,  dan
lingkungan.  Pembiayaan    program    ini berasal  dari  alokasi  Anggaran  Pendapatan dan  Belanja  Negara  (APBN),  alokasi Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah (APBD),    serta  dana  hibah  dari  sejumlah lembaga pemberi bantuan. PNPM Mandiri sendiri  diresmikan  oleh  Presiden  RI  pada tanggal  30  April  2007  di  Kota  Palu, Sulawesi Tengah.
Program  ini dalam  pelaksanaannya memusatkan pada kegiatan bagi masyarakat  miskin  di  wilayah    pedesaan. Program    ini  menyediakan  fasilitasi pemberdayaan    masyarakat/  kelembagaan lokal, pendampingan, pelatihan, serta dana Bantuan  Langsung  untuk  Masyarakat
(BLM) kepada  masyarakat secara langsung.  Dalam  pelaksanaan  programnya seluruh  anggota  masyarakat  diajak  untuk dapat    terlibat    langsung  dalam  setiap tahapan  kegiatan secara partisipatif,  mulai dari  proses  perencanaan,  pengambilan keputusan  dan  pengelolaan  dana  sesuai kebutuhan  paling  prioritas  di  desanya, hingga pelaksanaan kegiatan dan pelestariannya.
Program  ini  sangat  strategi    dalam menyiapkan landasan kemandirian masyarakat  berupa  “lembaga  kepimpinan masyarakat”  yang  representatif,  mengakar dan  kondusif  bagi  perkembangan  modal sosial  ( sosial  capital )  masyarakat  di  masa mendatang,  serta  menyiapkan  “program masyarakat    jangka    menengah    dalam penanggulangan kemiskinan”  yang menjadi pengikat dalam kemitraan masyarakat dengan pemerintah daerah dan kelompok  peduli    setempat.  Lembaga kepemimpinan masyarakat  tersebut, dapat disebut juga  sebagai  Badan atau Lembaga Keswadayaan Masyarakat (disingkat BKM/  LKM) dibentuk  melalui    kesadaran kritis  masyarakat untuk menggali kembali nilai – nilai luhur kemanusiaan dan nilai – nilai  kemasyarakatan  sebagai  pondasi modal sosial kehidupan masyarakat. BKM/ LKM  diharapkan  mampu  menjadi wadah perjuangan bagi masyarakat  miskin  dalam menyuarakan    aspirasi  dan    kebutuhan mereka,  sekaligus menjadi motor pengerak
sebagai  salah  satu  upaya  penanggulangan kemiskinan yang dijalankan oleh masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan, mulai dari proses penentuan, pengambilan keputusan, proses penyusunan program, pelaksanaan program hingga  pemanfaatan  dan  pemeliharaan. Mengenai  Simpan  Pinjam  Perempuan (SPP)  melalui    program  PNPM  Pedesaan yang terletak di Desa Sawarna, Kecamatan Bayah.  Program  ini  merupakan  salah  satu produk  program  pembangunan  PNPM Pedesaan di bidang pembangunan ekonomi. Program tersebut diperuntukkan untuk para wanita yang akan  memulai usaha dan/ atau yang  sudah    mempunyai    usaha.  Dalam berjalannya  program ini terdapat beberapa pemangku kepentingan ( stakeholder )  yang berperan    dalam    berjalannya    program tersebut, yaitu: pihak aparatur desa (Kades, Sekdes,  dan  Fasilitator  Desa),  UPK  (Unit Pelaksana Kegiatan), TPK (Tim Pelaksana Kegiatan),  monitoring  dan  juga  Anggota KSPP (Kelompok Simpan Pinjam Perempuan)  itu  sendiri  sebagai  penerima manfaat.
Pemberdayaan    masyarakat  lokal dapat dilakukan  oleh semua orang  maupun semua  instansi  dan  organisasi.  Dalam lingkup  penelitian,  masalah  mengenai peran program pemerintah terhadap pemberdayaan    masyarakat  Desa  Sawarna menjadi    salah  satu    permasalahan  yang akan  di  bahasa.  Dari  ketiga  program  yang
dimiliki  PNPM  Mandiri  tersebut,  maka yang  akan  menjadi  fokus  penelitian  ini adalah  mengenai  program  ekonomi,  yakni “Simpan  Pinjam  Perempuan”  di  dalam PNPM Mandiri Pedesaan untuk mengevaluasi    sejauh    mana    capaian  dan peran  program  pemerintah  yang  berskala nasional ini di Desa Sawarna, sehingga kita dapat mengetahui apakah dengan keberadaan  PNPM  Mandiri  Pedesaan  di Desa Sawarna dapat menjadikan masyarakat setempat menjadi lebih berdaya atau tidak. Maksud dilaksanakannya penelitian  ini  adalah sejauh mana capaian program  PNPM Mandiri melalui program simpan  pinjam  perempuan  (SPP)  untuk Pemberdayaan Masyarakat di Desa Sawarna.  Sehingga  kita  dapat  mengetahui apakah dengan keberadaan PNPM Mandiri Pedesaan di Desa Sawarna dapat masyarakat setempat menjadi lebih berdaya atau  tidak.  Adapun  tujuan    dari  penelitian ini adalah:
1. Memperoleh gambaran eksistensi Program Pemberdayaan PNPM di Desa Sawarna dan pasang surut dari program tersebut,  khususnya  program  Simpan Pinjam  Perempuan.  Pendeskripsian  ini berisikan sejarah awal masuknya program SPP di Desa Sawarna,
2. bagaimana kontribusi warga masyarakat Desa  Sawarna  dan  Pemda  terhadap capaian program tersebut,
3. bagaimana program dan kinerja program tersebut dalam memberdayakan masyarakat  petani  di  Desa  Sawarna, sehingga  dari  program  PNPM  tersebut mengalami kemajuan yang cukup pesat.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilaksanakan  di  desa sawarna,  Kecamatan  Bayah,  Kabupaten Lebak,  Provinsi  Banten  selama  3  (tiga) bulan,  yaitu  bulan  Maret  -  Juni  2016, dengan  fokus  penelitian  masalah  capaian program  PNPM Mandiri melalui program simpan  pinjam    perempuan  (SPP)  untuk Pemberdayaan Masyarakat di Desa Sawarna.  Metode  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  ”metode  deskriptif kualitatif.”  Menurut  Kirk  dan  Miller (2016), dalam penelitian yang menggunakan  metode deskriptif  kualitatif, data  yang  dikumpulkan  berupa  kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Pengertian ini sejalan dengan maksud dari penelitian  ini,  yaitu  penelitian  ini  hendak menghasilkan  data  deskriptif  berupa  kata- kata tertulis atau  lisan dari para perempuan anggota simpan pinajam perempuan di desa sawarna  yang    menyangkut  capaian program  PNPM Mandiri melalui program simpan  pinjam  perempuan  (SPP)  untuk Pemberdayaan Masyarakat di Desa Sawarna tersebut yang diamati.
Informan dalam penelitian  ini adalah para  anggota  SPP  di  desa  sawarna,
Kecamatan  Bayah,  Kabupaten  Lebak. Anggota  yang  dipilih  sebanyak  10  orang. Informan penelitian dipilih dengan menggunakan teknik purposive (bertujuan).
Teknik  pengumpulan  data  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah teknik wawancara ( interview ) atau kuesioner lisan, yaitu dialog yang dilakukan  oleh  pewawancara  (atau  oleh peneliti) untuk memperoleh informasi dari terwawancara  (Arikunto,  2016).  Alat  atau instrumennya berbentuk pedoman wawancara,  atau  penulis  menggunakan instrumen  (alat)  pedoman  wawancara dalam  melakukan    interviu    dengan informan. Adapun teknik analisis data yang digunakan  mengacu  pada  Miles  dan Huberman (2015), yaitu analisis data secara induktif melalui 4 (empat) tahapan  analisis, yaitu:  reduksi  data  (mencatat,  meringkas, dan    menganalisis  data),    tampilan  data (penyajian  data  yang  dikumpulkan  dan dianalisis sebelumnya), dan konklusi/verifikasi  (penarikan  kesimpulan berdasarkan temuan dan melakukan verifikasi data).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sejarah  Masuknya  Program  Simpan Pinjam Perempuan (SPP)
Program  Nasional  Pemberdayaan Masyarakat  Mandiri  Pedesaan  (PNPM Mandiri  Pedesaan)  merupakan  sebuah program pemerintah yang berasal dari dana
APBN yang bertujuan untuk memberdayakan  masyarakat  agar  menjadi lebih mandiri dan terberdaya. Secara umum PNPM Mandiri memiliki 3 program pokok yang  dijalankan  untuk  memberdayakan masyarakat, yaitu program sosial, program ekonomi, dan program pembangunan  fisik. Dalam  pelaksaannnya    kami  menemukan, bahwa  di  Desa  Sawar  program  yang  baru dilaksanakan baru-baru ini adalah program pembangunan ekonomi dan fisik (khususnya, lingkungan/ infrasturktur). Hal ini dikarenakan, masuknya program PNPM Mandiri  Pedesaan  ke  Desa  Sawarna tersebut baru sekitar tahun 2009.
Program  Simpan  Pinjam  Perempuan (selanjutnya disebut SPP) merupakan salah satu  dari    produk  program    pembangunan dengan  fokus  ekonomi  yang  dikeluarkan oleh  PNPM  Mandiri  Pedesaan.    Seperti namanya  “Simpan  Pinjam  Perempuan”, program  SPP  ini  memang  difokuskan untuk  pemberdayaan  dan  pembangunan khusus  pada  kaum  perempuan  saja. Kehadiran  program  SPP  PNPM  Mandiri Pedesaan di Desa Sawarna diawali dengan adanya  tawaran  program  dari  pemerintah, yakni  program  dana  pinjaman  untuk Pembangunan  Percepatan  Desa  Tertinggal (PPDT).  Mengetahui  adanya  program tersebut,  warga  desa  yang  aktif    dalam kegiatan pembangunan desa (seperti Fasilitator Desa) mengkonsepkan proposal yang  akan  diajukan.  Setelah  hal  tersebut
mendapat  respon  baik  dari  warga  desa maka  selanjutnya  diadakan    musyawarah antar  dusun  untuk  membahas  mengenai penentuan  dusun  mana    yang  akan didahulukan dan  kebutuhan apa yang harus diprioritaskan terlebih dahulu untuk kepentingan desa dan warga masyarakatnya  (seperti  apa  pembangunan jalan  dahulu  atau  bantuan  modal  guna pengembangan  usaha  masyarakat  dulu). Kemudian hasilnya dimusyawarahkan kembali  di  kantor  desa  bila  sudah ditentukan mana yang akan diprioritaskan, maka  oleh  Faskel  akan  langsung  diajukan ke  Kecamatan.    Namun,  ternyata  di Kecamatan    hasil  tersebut  masih  harus dimusyawarahkan kembali dengan kepentingan desa lainnya, untuk menentukan desa mana dulu yang mendapat dana bantuan  pembangunan dari PNPM Mandiri Pedesaan terlebih dahulu.
Penentuan desa mana yang  mendapat lebih  dulu  ditentukan  berdasarkan  desa mana yang lancar dalam pengembalia dana dan yang memiliki potensial terbesar dalam memberdayakan    masyarakatnya.    Setelah ditentukan bahwa desa Sawarna mendapatkan dana bantuan PNPM Mandiri Pedesaan  lebih  dulu,  maka  kemudian dipilihlah  para  ketua  KSPP  yang  akan bertanggung jawab dalam pengelolaan dana dan  penentuan  penerima  manfaat.  Ketua KSPP  pun  dipilih  dari  warga  perempuan yang  aktif  dalam  kegiatan    pembangunan
desa dan aktif dalam mengikuti penyuluhan/ sosialisasi dari PNPM Mandiri Pedesaan.
Pemangku
Kepentingan dalam Pelaksaan Pencapaian Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP)
Dalam  pelaksanaan  program  SPP PNPM  Mandiri  Pedesaan  ini  terdapat beberapa stakeholder (pemangku kepentingan)    yang  memiliki  peranan penting mulai dari masyarakat (pemanfaat),  Ketua  KSPP,  Unit  Pelaksana Kegiatan  (UPK), Tim Pelaksana Kegiatan (TPK),  Monitoring,  dan  aparatur  desa (Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Staf).
UPK  berperan  dalam  menyalurkan dan  menyimpan  dana  bantuan.  TPK berperan  sebagai    penanggung    jawab kegiatan  dan  mengawasi  ketua  kelompok selama  berjalannya  program.  Monitoring berperan  dalam    mengawasi    kinerja  TPK selama  berjalannya    program    tersebut. Masyarakat  sebagai penerima manfaat dari bantuan  dana  tersebut  dan  ketua  KSPP sebagai  yang  bertanggung  jawab  atas anggota dan dirinya sendiri dalam pengelolaan  dana  dan  penentuan  anggota penerima manfaat.
Aparatur  desa  sendiri  memiliki banyak peran, diantaranya  berperan dalam memfasilitasi jalannya program SPP (seperti  menyediakan  tempat  untuk  rapat atau  penyuluhan    dalam    menyediakan sarana dan prasaran,  berjalannya program
SPP  (seperti  melegalkan    hasil  keputusan rembug  desa),  dalam  mengawasi  jalannya program  SPP,  dan  juga  berperan    dalam pembinaan (seperti membina saat penyuluhan dan membina anggota penerima manfaat yang telat atau kesulitan membayar iuran pengembalian dana SPP).
Fasilitator  Desa  (Fasdes)  sebagai bagian  dari  aparatur  desa  berperan  dalam memfasilitasi jalannya program pembangunan  desa.  Dalam  berjalannya program  SPP  ini,  Fasilitas  desa  berperan dalam  mensosialisasikan program SPP dan memfasilitasi masyarakat dalam mengajukan usulan ke desa dan mengajukan  proposal  ke  UPK.  Jadi Fasilitas  desa  bertanggung    jawab  dalam proses    pengajuan    permohonan  dana pinjaman SPP dan juga saat ada hambatan dalam  pengembalian  iuran  dana  SPP  ke UPK. Fasdes akan memberikan penyuluhan dan binaan  kepada anggota kelompok SPP yang bermasalah. Agar seluruh warga desa mengetahui  dan  tertarik  untuk  mengikuti program SPP PNPM Mandiri Pedesaan ini, maka  digunakan  sarana  sosialisasi  melalui rapat-rapat  di  musyawarah  dusun  ataupun dalam    penyuluhan-  penyuluhan  di  kantor desa. Sosialisasi  juga dilakukan hingga ke tingkat  RT/RW  melalui  penyuluhan- penyuluhan.
Salah  satu  syarat  utama  untuk menjadi  anggota  penerima  manfaat  dana SPP  ini  pun,  salah  satunya  diharuskan
sering    mengikuti  penyuluhan-penyuluhan yang  diadakan  oleh  pihak  PNPM  Mandiri Pedesaan.  Penyuluhan  tersebut  dilakukan secara berkelanjutan agar anggota penerima manfaat dana SPP ini paham betul tentang program dan tujuan akhir dari program SPP tersebut.  Sehingga  target  penyaluran  dana bantuan  SPP  menjadi  tepat  sasaran  dan dapat  membawa    manfaat  bagi  warga masyarakat yang menggunakannya.
Penyuluhan  dilakukan  sebanyak  5  (lima) hingga  7  (tujuh)  kali  pertemuan,  yang membahas  mengenai  program  SPP  secara lebih mendalam.

## Implikasi  Program  Simpan  Pinjam
Perempuan (SPP)
Berdasarkan    hasil  wawancara, masuknya  program  SPP  PNPM  Mandiri Pedesaan  di  Desa  Sawarna    mendapat respon yang sangat baik dari masyarakatnya.  Karena  banyak  dari  nara sumber    mengungkapkan,  bahwa  mereka sangat  tertarik  sekali  untuk  turut  serta dalam  program  SPP  tersebut.  Dengan adanya  bantuan  dana  yang  diberikan  , mereka  berharap  dapat  mengembangkan usaha  mereka menjadi  lebih baik dari yang sebelumnya.  Dan  masyarakat  (khususnya, kaum  perempuan)  sangat  berterima  kasih dengan  adanya  bantuan  dana  SPP  ini, karena sejak dilaksanakannya apara pemanfaat  dapat  menyelesaikan  beberapa permasalahan  ekonomi  mereka,  seperti bebas  dari  jeratan  bank  keliling  dan  kaum
perempuan di desa Sawarna dapat menjadi lebih  mandiri  dan  berdaya,  karena  kini mereka  tidak  lagi  hanya  bergelut  dalam ranah  privat  saja,  akan  tetapi  juga  sudah berada di ranah publik. Mereka sudah dapat bertransformasi  menjadi  perempuan yang aktif  dalam  beberapa  kegiatan  desa  (salah satunya kegiatan PKK) dan mengelola serta mengembangkan  usaha yang telah mereka miliki. Namun sangat disayangkan  karena masih  banyak  masyarakat  yang  belum dapat  merasakan  bantuan  dana  tersebut untuk pengembangan usaha mikro mereka. Hal ini dikarenakan dana   yang  diberikan masih    sangat    sedikit    sekali.  Analisis dampak  pemberian  kredit  simpan  pinjam khusus perempuan (SPP) pada  pendapatan RTM    dikabupaten    Sleman    2007-2010 oleh    Istanto  (2010).  Hasil        perhitungan menunjukan        bahwa      pemberian    kredit SPP    berpengaruh    terhadap  pendapatan rumah  tangga  miskin  penerima  kredit di kabupaten Sleman. Pemeberian  kredit  juga berpengaruh terhadap pengurangan kemiskinan    rumah  tangga  responden. Analisis    terkait      efektiftas    program PNPM-MP  dalam  rangka  pemberdayaan perempuan    yang    dilakukan    oleh    Putra (2013).
Permasalahan dari Pelaksanaan

## Program SPP
Berdasarkan    hasil  temuan  di lapangan  terdapat seorang ketua kelompok yang  menerima  bantuan  akan    tetapi  dia
tidak  memiliki usaha  dan  batuan tersebut digunakan  hanya untuk kebutuhan sehari- hari  saja.    Menurut  yang    bersangkutan  ia mendapatkan  bantuan  karena  ia  sebagai pengurus  TPK  dan  berfungsi  untuk mendampingi anggota kelompoknya dalam kegiatan SPP dan ini kami anggap sebagai salah satu masalah dalam pelaksanaan SPP di  Desa  Sawarna.  Karena    adanya pelaksanaan  pemberian  bantuan  dana dengan tidak tepat sasaran. Hasil  penelitian menyebutkan    bahwa    Program    PNPM Mandiri    Perdesaan    telah  membawa perubahan  kearah  yang  positif.   Namun, secara    keseluruhan        terkait        dengan keefektifitas        masih        belum        bisa dikatakan    efektif,  hal  ini  dapat  terlihat bahwa  program    ini    masih    belum mencapai    sasaran    yakni    nasabah  SPP belum bisa mengikuti program dikarenakan  mereka  tidak  mempunyai usaha.  Peran        PNPM-MP        dalam mengembangkan    Usaha    Kecil    Mikro dalam  peningkatan    pendapatan.
Selain itu permasalahan  yang  ada yakni,  masih  banyak  yang    kurang maksimal  dalam    mengembangkan    usaha (khususnya  perempuan  di  tingkat  mikro). Karena  tidak  adanya  pelatihan  yang berorientasi pada peningkatan pengetahuan dan  keterampilan.  Tersendatnya  proses pemberdayaan  perempuan  karena  adanya keterbatasan  dana  yang  diberikan  oleh pemerintah  sehinggga  target  penerima
Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah, Vol.2, No.1, Juni 2018, Hal. 13-28 p-ISSN: 2597-4971
manfaat    masih  dalam  sekup  yang  relatif sediki. Berpotensi menimbulkan ketergantungan  masyarakat  terhadap  dana SPP, dikarenakan tidak adanya  penerapan aturan main yang tegas dan jelas, dalam hal ini berkaitan dengan  batasan  peminjaman dana.    Padahal    mengenai  batasan peminjaman  telah  ditetapkan  oleh  pihak PNPM  Mandiri  Pedesaan.  Hal  ini  karena tidak  adanya  sosialisasi  yang  jelas  dari
pihak  PNPM  Mandiri  itu  sendiri.  Tidak semua  masyarakat  mengetahui  program SPP  dan  adanya    perbedaan    pada pemahaman  dan  pelaksanaan  terhadap program SPP hal ini dikarenakan sosialisasi yang  dilakukan  kurang  jelas  dan  tidak maksimal.  Untuk  mengtahui  lebih  jelas mengenai  permasalahan  yang  muncul  dari pelaksanaan program SPP di Desa Sawarna dapat dilihat pada tabel 1.

## Tabel 1
Masalah dan Faktor Masalah Masalah Faktor Masalah  Masih  banyak  yang  kurang  maksimal dalam mengembangkan usaha
(khususnya  perempuan  di  tingkat mikro).
 Tersendatnya  proses  pemberdayaan perempuan.
 Berpotensi menimbulkan ketergantungan  masyarakat  terhadap dana SPP.
 Berpotensi  pemanfaat  menjadi  tidak disiplin dalam pengembalian angsuran.
 Tidak  semua  masyarakat  mengetahui program SPP.
 Adanya  perbedaan  pada  pemahaman dan  pelaksanaan  terhadap  program SPP.
 Penyebaran  bantuan  menjadi  tidak tepat sasaran.
 Bentuk usaha pemanfaat tidak berkembang (monoton).
 Dana SPP menjadi kurang bermanfaat.
 Dana yang dikucurkan kurang.
 Pencairan dana cukup lama (sekitar ).
 Keterbatasan  dalam  pemberian  dana pinjaman.
 Tidak  adanya  batasan  peminjaman (Continuitas).
 Tidak adanya sanksi yang tegas.
 Kurang maksimalnya sosialisasi.
 Alokasi  target  pemanfaat  kurang selektif.
 Belum  adanya  pelatihan  peningkatan skill (keterampilan).

## PERAN  PROGRAM  SPP  DALAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
Program SPP dalam Konsep

## Pemberdayaan
Kemiskinan pada negera – negara di dunia berkembang terjadi karena program – program  pembangunan yang di keluarkan oleh  pihak    pemerintah  tidak  berhasil terealisasikan    di  kehidupan    masyarakat karena    terhambat  oleh  berbagai  faktor  – faktor  yang  terjadi  di  internal    maupun eksternal    pemerintah.      Sehingga kemiskinan    seperti  di  Indonesia  setiap tahun semakin bertambah, kegagalan pada program – program pembangunan terkadang  dikarenakan  program  yang  di keluarkan oleh pemerintah tidak melibatkan    atau    memberi  kesempatan kepada  masyrakat  miskin untuk  ikut serta dalam    merencanakan,  melaksanakan, monitoring,  dan  juga  evaluasi  program  – program  pembangunan yang dicanangkan oleh  pemerintah.  Dengan  kata  lain, masyarakat  miskin  hanya    menjadi    objek penderita   yang   hanya    menerima   semua keputusan  –  keputusan  dari  pemerintah walaupun  terkadang  keputusan  itu  tidak memihak kepada rakyat miskin.
Baru – baru  ini pada  pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan sebuah  program    yang  bernama   program PNPM    Mandiri  baik  kota  maupun masyrakat desa. Dimana dalam pelaksanaan    program  PNPM  Mandiri
tersebut  menggunakan  sebuah  konsep pemberdayaan  masyarkat.    Pemberdayaan sendiri adalah menunjuk pada  kemampuan orang,    khususnya  kelompok  rentan  dan lemah sehinggga mereka memiliki kekuatan  atau  kemampuan  dalam  (a) memenuhi  kebutuhan  dasarnya  sehingga mereka  memiliki  kebebasan  ( freedom ), dalam    mengemukakan    pendapat,  bebas dari  kelaparan,  bebas  dari  kebodohan, bebas  dari  kesakitan;  (b)  menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan
pendapatnya dan memperoleh  barang-barang dan  jasa-jasa yang    mereka  perlukan;  dan    (c) berpartisipasi dalam  proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.
Tujuan utama pemberdayaan  adalah memperkuat kekuasaan masyarakat, khususnya  kelompok    lemah    yang memiliki    ketidak  berdayaan,  baik  karena kondisi internal (misalnya persepsi mereka sendiri)    maupun  karena  kondisi  eksternal (misalnya ditindas oleh struktur sosial yang tidak  adil).  Dalam  hal  ini,  SPP  sebagai suatu program  pemberdayaan  masyarakat, dalam    kegiatannya  secara  tidak  langsung menerapkan proses pemberdayaan masyarakat    karena    SPP    mewadahi masyarakat    dalam    hal  pengembangan ekonomi sosial. Program SPP memberikan sarana  dan    fasilitas  dengan    memberi
pinjaman  modal usaha yang  di  khususkan untuk    perempuan.  Dalam    proses pemberdayaan  yang  di  keluarkan  dalam program  SPP ini proses  pengorganisasian dan  pengelolaan  monitoring  dan  evaluasi melibatkan  para  anggota  peminjam  yang di  khususkan    untuk    perempuan  dengan membuat sebuah kelompok simpan pinjam perempuan.
Pola  Pengorganisasian  Program  SPP dalam  Teori  Siklus  Organisasi  dan Struktural Fungsional
Dalam perjalannya, setiap organisasi pasti mengalami pasang surut, hal tersebut dapat  disebut  sebagai  siklus  organisasi. Siklus organisasi terdiri dari empat tahapan, yakni  tahap  lahirnya  organisasi,  tahap tumbuhnya  organisasi,  tahap  kemunduran organisasi, dan tahap kematian  organisasi. Tahap  tumbuhnya organisasi adalah proses awal  bagaimana  sebuah  organisasi  dapat terbentuk.  Tahap  tumbuhnya  organisasi berarti  proses  jalannya  organisasi  mulai dari  merintis  hingga  menuju  kepada  titik kesuksesan. Tahap kemunduran organisasi adalah  tahapan  siklus  hidup  dimana organisasi gagal mengantisipasi, menyadari, menghindari, netral atau mengadaptasi  tekanan  internal  dan  atau eksternal  yang  mempengaruhi  pertahanan hidup jangka panjang.
Pada  penelitian  ini  kami  akan mencoba menganalisis pasang surut Program SPP dengan menggunakan teori –
teori    organisasi.  Dengan  begitu  akan terlihat  secara  jelas  mengenai  perjalanan hidup  dari  organisasi  lokal  tersebut. Sehingga akan dapat mempermudah dalam membantu para pembaca untuk memahami Program  SPP  pada  Desa  Sawarna  secara mendalam.  Dalam  pelaksanaan  program SPP    ini    pengoorganisasian    berawal  dari pihak  UPK  yang    memberi  informasi kepada pihak TPK  selanjutnya pihak TPK dan Monitoring mensosialisasi dan menyeleksi  kepada  masyarakat    untuk membuat KSPP  dan  selanjutnya di  ajukan oleh pihak  fasilitator  desa  kepada   UPK dan    pencairan    dana  melalui  pihak  TPK kepada    KSPP,    bagian    monitoring selanjutnya  melakukan  pengawasan  dari berjalannya    program      SPP  ini.  Sehingga dalam    penjabaran  di  atas  membentuk sebuah sistem organisasi yang di dalamnya terdapat sebuah struktur fungsional dimana didalam  sebuah    sistem    tersebut  terdapat mekanisme    hubungan  –  hubungan    peran masing  –  masing  sistem  di  dalam  sebuah organisasi  SPP.  Apabila  salah  satu  sistem itu  tidak  menjalankan  tugasnya  dengan baik maka akan  menggangu  kinerja sistem lainnya.  Dalam  penelitian    ini  pada program    SPP  di  desa  Sawarna    terdapat sebuah    penyakit   atau  kendala  – kendala dalam  pelaksanaan  program  SPP  tersebut. Di  dalam  pihak  UPK  bertugas  sebagai sistem pemberi sosialisasi dan penanggung  jawab program SPP ini kurang
melaksanakan  tugasnya  dengan    benar, seperti  UPK    yang    seharusnya  menjadi pusat pengelolaan dalam tingkat kecamatan    bertugas    memberi    proses sosialisasi  dan  pemberian  pelatihan  – pelatihan    kepada  pihak  KSPP  tidak terealisasikan.  Proses  sosialisasi  atau adaptasi    hanya  dilakukan  awal  –  awal pencairan  modal,  setelah itu tidak  adanya perkumpulan  rutin  dengan    pihak  KSPP untuk    proses  sosialisasi  dan    pemberian pelatihan  –  pelatihan  lanjutan  untuk menambah  skill    para  anggota  KSPP,    hal ini  dapat  menggangu  kinerja  mekanisme program  SPP  yang  seharusnya  dapat memberdayakan   menjadi  kurang  efektif dalam  pelaksanaanya di lapangan  karena tidak  adanya    indikator  –  indikator    yang kongkret tentang  keberhasilan dari  pihak UPK    untuk  mengetahui  efektifitas organisasi  SPP.
Bukan    hanya  pihak  UPK  saja  yang tidak menjalankan fungsinya dengan benar, ternyata pihak TPK dan Monioring terdapat disfungsi dalam pemberian dan penyeleksian  KSPP  yang  masih  bersifat nepotisme,  dan  pihak  monitoring  kurang dalam  pengawasan  karena  masih  terjadi kecurangan dan  praktek manipulasi dalam pelaksanaan program tersebut yang disebabkan  kurangnya  sosialisasi  dan efektifitas organisasi di dalamnya. Sedangkan  pihak  KSPP  juga  mengalami disfungsi  dalam  pemilihan  anggotanya,
karena  bersifat    nepotisme  berdasarkan saudara,    kerabat  atau    teman  dekat sehingga  program  SPP  ini  tidak    merata kepada  pihak    yang  benar  –  benar membutuhkan. Kurangnya sosialisasi  juga mengakibatkan  KSPP  kurang  mengetahui mekanisme  dari  program  tersebut.  Pihak fasilitator    desa  yang  seharusnya  sebagai fasilitator  dalam  program ini tidak melibatkan KSPP dalam pengajuan pembuatan  proposal sehingga KSPP tidak tahu    menahu    mengenai  prosedur pembuatan  proposal  untuk  pengajuan pinjaman.
Berdasarkan    hasil  temuan  di lapangan  terlihat,  bahwa  hubungan  antar sistem  di  organisasi  tidak  berjalan  dengan baik sehingga merusak sebuah berjalannya sistem  pengorganisasian    program    SPP tersebut. Akibatnya mekanisme pemberdayaan  tidak  berjalan  dengan  baik pada  program SPP  tersebut. Selanjutnya, kami  akan  mengulas  proses  keterlekatan antara peminjam dan pemberi modal.
Pola  Keterlekatan  dalam  pelaksanaan Program SPP
Konsep ini digunakan untuk menjelaskan    fenomena  perilaku  ekonomi dalam hubungan sosial. Konsep keterlekatan menurut Granovetter, merupakan tindakan ekonomi yang disituasikan  secara  sosial  dan  melekat dalam jaringan sosial personal yang sedang berlangsung di antara  para  aktor.  Hal ini
tidak  hanya  terbatas  pada    tindakan  aktor individual  sendiri,  tetapi  juga  mencakup perilaku   ekonomi  yang  lebih luas, seperti penetapan  harga  dan  institusi-institusi ekonomi yang semuanya terpendam dalam suatu  jaringan  hubungan  sosial.  Cara seorang  terlekat  dalam  jaringan  hubungan sosial  adalah  penting  dalam  penentuan banyaknya tindakan sosial dan jumlah dari hasil institusional.
Dalam  penerapan  program  SPP sendiri  keterlekatan  ini  terjadi  pada  pihak penyelenggara  dengan    pihak    peminjam atau    yang  disebut  KSPP  (Kelompok Simpan  Pinjam  Perempuan).  Inilah  yang akan    membentuk    jaringan  sosial  dalam program  SPP.  Keterlekatan    ini    terjadi pada  sebuah    kata  yang    disebut kepercayaan,   kepercayaan antara pemberi modal  dan    penerima  modal  ini    terjadi pada  pencairan  dana  dan    pengembalian modal. Hal  ini  bisa terjadi  karena  terdapat jaringan    hubungan  sosial  yang  sudah berlansung    lama dalam  sebuah masyarakat.  Dalam  teori  keterlekatan  ini, sistem  kepercayaan    dapat    memudahkan para  peminjam  sebagai  modal  tambahan usaha  mereka  karena  bersifat  bebas  dari anggunan,  karena pihak pengelola berasal dari elemen masyarakat  sekitar, karena itu program  SPP  ini  bersifat  dari  masyarakat, oleh  masyarakat,  dan  untuk  masyarakat. Namun  dalam    pelaksanaannya  sistem kepercayaan  ini bisa menjadi  boomerang
dalam    program    SPP    ini    karena    hanya mengandalkan  sistem kepercayaan,   tidak terdapat  sanksi  yang  jelas apabila terjadi kredit  macet  dalam  pelaksanaannya.  Dan terkadang  dalam  sistem kepercayaan  dari jaringan  hubungan  sosial  bisa  berakibat, seperti ulasan sebelumnya (yaitu nepotisme  dalam    kalangan  teman  dekat, kerabat, dan saudara). Inilah yang menjadi kekurangan  dalam  teori  keterlekatan  yang didasarkan  dengan    rasa  percaya  yang dapat menjadi  penghambat  apabila sistem pengorganisasiannya  tidak  cukup  jelas (bedasarkan    hasil  temuan  di  lapangan). Dengan sistem keterlekatan yang dibentuk oleh  pola  pengorganisasian    KSPP    dan pihak UPK  ini tidak adanya aturan – aturan yang jelas dalam  pengembaliannya  karena pinjaman  SPP  ini  bebas  dari  anggunan, sehingga  sanksi  bagi  yang    tidak mengembalikan    uang    pinjaman    tersebut kurang    tegas    karena    tidak  adanya anggunan  yang    memaksa  mereka  untuk membayar  pinjaman  hanya  berdasarkan rasa kepercayaan semata.

## KESIMPULAN
Program  Simpan  Pinjam  Perempuan (SPP)    telah  berjalan  di  Desa  Sawarna selama  8  tahun,    yakni  mulai  dari  tahun 2009  sampai  dengan  2016, dengan jumlah Kelompok  Simpan  Pinjam  Perempuan sebanyak  15  kelompok.    Pada  tahun  2009 sebanyak  4  (empat)  kelompok  dan    tahun 2016    bertambah  sebanyak  11  kelompok.
Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah, Vol.2, No.1, Juni 2018, Hal. 13-28 p-ISSN: 2597-4971
Dalam  pelaksanaannya  program  yang bertujuan guna memberdayakan perempuan  ini,  di  satu  sisi  memiliki  nilai positif  yaitu mampu  memberikan  manfaat bagi  kaum perempuan dan  dari sisi negatif memiliki  kurangan  dari  aturan  –  aturan yang    ada  belum  sesuai  .    Manfaat  yang dirasakan oleh para target sasaran  program ini  (perempuan)    yaitu:    terbebasnya masyarakat  dari  jeratan  “ bank  keliling ”, mampu    mengembangkan  usaha    mikro yang  telah    kaum    perempuan    miliki sebelum menerima bantuan  modal (seperti: usaha  kredit  pakaian,  warung  kelontong, jual  pulsa  elektrik,  dan  lain  sebagainya)  , menjadikan  wanita  lebih  berdaya  dan mandiri  sehingga  mampu  bertransformasi ke  ranah  publik dan hal ini terwujud dalam aktivitas  kaum    perempuan    yang meningkat  (seperti:  aktif  dalam  kegiatan PKK, mampu mengelola usaha mikro yang mereka miliki, dan lain sebagainya).
Dan    hal  yang    menjadi    kurangan dalam    pelaksanaan  program  SPP  ini, yakni: pertama ,    dikarenakan    belum adanya  pelatihan    peningkatan skill (keterampilan),  pemberian    dana  SPP menjadi    kurang    bermanfaat    bagi targetnya. Sehingga, masih banyak anggota kelompoknya yang kurang maksimal dalam mengembangkan usaha (khususnya perempuan  di  tingkat    mikro),    sehingga mengakibatkan tersendatnya proses pemberdayaan perempuan di desa Sawarna.
Kedua , karena kurang maksimalnya sosialisasi, sehingga berpotensi menimbulkan  ketergantungan  masyarakat terhadap  dana  SPP  dan  tidak  semua masyarakat  mengetahui  program  SPP. Karena  terdapat  perbedaan    pemahaman dan  pelaksanaan  terhadap  program  SPP. Ketiga ,  kurang  tegasnya  sanksi  yang diberikan,  berpotensi  pemanfaat    menjadi tidak disiplin dalam pengembalian angsuran. Keempat ,  kurang  selektifnya alokasi dana SPP menyebabkan penyebarannya menjadi tidak tepat sasaran.
Berdasarkan    dari    kajian  –  kajian teori    terhadap    program  SPP  ini  terlihat sekali  bahwa  kurangnya  akan  sistem pengorganisasian yang jelas dan sosialisasi pada  program  tersebut.  Semua  itu    akan dapat  menimbulkan  permasalahan  yaitu masih  kurang    maksimalnya  dalam meningkatkan  usaha  mikro  bagi  KSPP. Berpotensi
dapat menimbulkan ketergantungan karena
sistem pengorganisasian    yang    tak    jelas  dan sanksi    yang  tidak  tegas,  sehingga masyarakat beranggapan  bahwa  pinjaman ini  akan  terus  menerus  ada  semua  ini disebabkan karena  kurangnnya sosialisasi. Kurangnya    sosialisasi    juga  dapat menimbulkan    hambatan    perputaran  dana SPP  dan  dana  pinjaman  tersebut  hanya bersifat monoton karena  masyarakat  pada umumnya  tidak  mengetahui  mengenai pinjaman  SPP  tersebut.    Adanya    praktek
nepotisme dalam penurunan atau pencairan  dana  SPP    tidak    tepat    sasaran dan  tidak  merata  yang   disebabkan  oleh hal  tersebut. Dengan  hal – hal yang terjadi seperti di atas mengakibatkan tersendatnya proses   pemberdayaaan perempuan yang di rencankan  secara  struktural  fungsional karena  terjadinya  disfungsi  –  disfungsi pada penerapan di lapangannya.

## REKOMENDASI
Berdasarkan    permasalahan    yang muncul  maupun  hal-hal  yang  berpotensi menjadi  masalah  dari    pelaksanaan Program  SPP  di  Desa  Sawarna,  ada beberapa rekomendasi untuk dapat melengkapi  dan  memperbaiki  kekurangan dari  pelaksanaan  Program  SPP  tersebut yaitu :
1. Menambah  jumlah  anggaran  dana pinjaman SPP.
2. Proses  pencairan  dana  dipercepat, dengan mempersingkat waktu penyuluhan SPP. Agar lebih efisien dan efektif,  dan  pada  akhirnya  pemanfaat dapat  mengembangkan  usahanya  lebih cepat.
3. Adanya  batasan  pinjaman  maksimal yang  diberikan  pada  pemanfaat.  Agar masyarakat  lainnya  dapat  merasakan pula bantuan dana.
4. Adanya indikator penilaian kemandirian bagi pemanfaat yang sudah mandiri.
5. Apabila sudah  ada  pemanfaatan  yang mandiri,  agar dimitrakan  dengan bank atau  swasta    agar  dapat  meminjam modal    lebih  besar,  sehingga  usaha mereka dapat berkembang lebih besar.
6. Harus  terdapat  sanksi yang tegas agar pelaksanaan SPP dapat berjalan dengan baik. Sehingga apabila terdapat kendala kemacetan  dalam  pengembalian  dapat terselesaikan secara cepat.
7. Sosialiasasi  harus  disampaikan  secara utuh  mulai  dari  TPK,  Ketua  KSPP, Monitoring,    Aparatur    Desa,    Fasdes, dan    Masyarakat.  Sehingga  para stakeholder  dapat    memahami    PNPM Mandiri  Pedesaan dan   program    yang ada  di  dalamnya  (pembangunan  fisik dan  ekonomi)    secara    utuh.  Dan    pada akhirnya    program    yang  dijalankan dapat  berjalan  sesuai  dengan    prosedur dan aturan main.
8. Penentuan    penerima    manfaat    harus sesuai    dengan    aturan  main    dan prosedur program yang sudah ditentukan.
9. Pemilihan    ketua  harus    lebih  selektif, orang    yang    berkompeten,    lebih memahami  program  dengan  baik,  dan lebih objektif.
10. Dalam pemberian dana SPP juga harus objektif.
11. Harus ada pelatihan guna peningkatan keterampilan  dan  pengetahuan  bagi masyarakat (baik perempuan dan laki-
Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah, Vol.2, No.1, Juni 2018, Hal. 13-28 p-ISSN: 2597-4971
laki)  dalam  rangka  pemberdayaan
masyarakat (seperti:
pelatihan manajemen
keuangan, pelatihan pembuatan kerajinan yang
memanfaatkan SDA di desa, pelatihan membuat  kue,  pelatihan  menjahit, dsb).
12. Bermitra dengan lembaga yang berkompeten dengan pelatihan-
pelatihan tersebut.
13. Melibatkan pihak swasta untuk
mendapatkan modal usaha.

## DAFTAR PUSTAKA
Istanto, F. 2010. Analisis dampak pemberian  kredit  simpan  pinjam khusus perempuan (SPP) pada pendapatan  rumah  tangga  miskin  di Kabupaten Sleman, 2007-
2010. Tesis: Universitas Gajah Mada,
Kirk, J dan M. L. Miller. 2016. Reliabilitas dan  Validitas  Calam  Riset  Kualit diterjemahkan  oleh  Munrsandi,  dkk. Jakarta: Rineka Cipta.
Miles, B Matthew dan C. Huberman. 2015.
Analisis  Data  Kualitatif .  Termahan Moleong.  Jakarta: Bumi Aksara.
Putra,  S.  D.  2013.  Efektifitas  Program Nasional  Pemberdayaan  Masyarakat
Mandiri  Perdesaan  dalam  Rangka Pemberdayaan Perempuan di Kelurahan                            Nenang Kecamatan Penajam Kabupaten
Penajam  Paser  Utara. eJournal  Ilmu Pemerintahan, 1 (1): 112-122
Arikunto,  S.  1996. Prosedur  Penelitian  : Suatu  Pendekatan  Praktek .  Jakarta:
Rineka Cipta.