Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN : 2548-1398 Vol. 4, No. 12 Desember 2019
PERTANGGUNGJAWABAN  HUKUM  TENAGA  MEDIS  DALAM  TINDAKAN PEMASANGAN  ALAT  PERNAPASAN  LEWAT  MULUT  ( VENTILATOR )

## PADA PASIEN DI RUMAH SAKIT
Betty Dina Lambok dan Agina Putri Asyiafa Universitas Swadaya Gunung Jati Email: bettydinalambok@gmail.com

## Abstrak
Pelayanan  kesehatan di rumah sakit melibatkan berbagai jenis tenaga kesehatan. Dokter sebagai tenaga kesehatan  ialah tenaga medis sedangkan tenaga kesehatan lainnya  dikenal  dengan  tenaga  non  medis.  Tindakan  medis  hanya  bisa dilaksanakan oleh tenaga medis (yaitu, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis).  Dalam    hal  tertentu  tenaga  medis  dapat  memberikan  pelimpahan wewenang  kepada  tenaga  non  medis  untuk  melakukan  tindakan  medis.  Penelitian ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimanakah  pertanggungjawaban    hukum tenaga  medis  dalam  pemasangan  alat  pernapasan  lewat  mulut  (ventilator)  yang dilakukan  oleh  perawat  .  Metode  yang  dipakai  dalam  penelitian  ini  yaitu  metode penelitian  hukum  dengan  pendekatan  yuridis  normatif  dengan  data  sekunder berupa  dokumen  Putusan  PN  Palembang  Nomor  No.  97/Pdt.G/2013/PN.Plg, peraturan  perundang-undangan  serta  buku-buku  hukum  kesehatan.    Dari  hasil penelusuran  data  sekunder  tersebut  diketahui  bahwa  pemasangan  alat  bantu pernapasan  lewat  mulut  (ventilator)  hanya  bisa  dilakukan  oleh  tenaga  kesehatan yang  ahli.  Sehingga  tenaga  kesehatan  yang  merupakan  tenaga  medis  maupun tenaga kesehatan nonmedis dapat melakukannya. Dalam  kasus yang telah diputus oleh Pengadilan  Negeri Palembang pemasangan  ventilator dilakukan oleh dokter dan  bukan  oleh  perawat.  Pemasangan  alat  bantu  pernapasan  dilaksanakan  oleh tenaga  kesehatan  yang  memenuhi  syarat  dan  telah  dilakukan  sesuai  dengan Standar  Prosedur  Operasional.  Sehingga  sekalipun  meninggalnya  pasien merupakan  kerugian  bagi  keluarganya  namun  kerugian  tersebut  bukan tanggungjawab tenaga kesehatan. Hal ini karena kerugian keluarga Pasien bukan akibat kesalahan tenaga kesehatan di Rumah Sakit.
Kata Kunci : Pertanggungjawaban Hukum, Tenaga Medis, Rumah Sakit

## Pendahuluan
Pelayanan  kesehatan  pada  dasarnya  bertujuan  untuk  meningkatkan  mutu kesehatan bagi seluruh masyarakat (Naldi, 2019). Pelayanan  kesehatan di Rumah Sakit terjadi  karena  adanya  perjanjian  antara  Pasien  dan  Rumah  Sakit  tentang  pelayanan kesehatan.  Selain    itu  pelayanan  kesehatan  yang  diberikan  oleh  Rumah  Sakit  harus senantiasa memperhatikan  peraturan  perundangan  yang  berlaku.    Baik  perjanjian yang
telah  dibuat  maupun  perundangan  yang  berlaku  wajib  ditaati  oleh  kedua  belah  pihak. Salah  satu    hal  yang  perlu  diperhatikan  dalam  perjanjian  dan  peraturan  perundang- undangan  yaitu hak serta kewajiban  para pihak.  Pasien dan Rumah Sakit memiliki hak serta  kewajibannya  masing-masing  sebagaimana  diatur  dalam    perjanjian  yang  telah dibuat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang kesehatan.
Pelayanan kesehatan di  Rumah Sakit selalu berkaitan dengan adanya Pasien dan tenaga  kesehatan.  Bila  tidak  ada  Pasien  dan  tidak  adanya  tenaga  kesehatan  sehingga pelayanan  kesehatan  di  Rumah  Sakit  tidak  dapat  dilaksanakan.  Oleh  karena  itu  untuk maka  tenaga  kesehatan  dan  pasien  perlu  dilindungi.  Perlindungan  terhadap  Pasien tertuang  dalam  pasal  3  UU  No.  44  2009  yang  menyatakan  bahwa  adanya  rumah  sakit bertujuan untuk  memberikan kemudahan bagi masyarakat,  menyediakan perlindungan bagi  keselamatan  pasien  dan  meningkatkan  mutu  dan  pertahanan  standar  pelayanan rumah sakit serta memebrikan kepastian hukum terhadap semua masyarakat dan SDM rumah sakit.
Dari  rumusan    tersebut  berarti  bahwa  perlindungan  hukum  dalam    pelayanan ksehatan  di  Rumah  Sakit  tertuju  kepada tenaga  kesehatan  dan  Pasien.    Apabila  terjadi kerugian  Pasien,  maka  kerugian  yang  terjadi  akibat  kesalahan  tenaga  kesehatan  wajib dipertanggungjawabkan.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  metode  pendekatan  yuridis  normatif.  Menurut Amirudin dan Zainal Asikin konsep sebuah hukum mengacu kepada tulisan dari setiap perundang-undangan ( law in books ) dalam kata lain asas ataupun norma yang menjadi patokan dalam setiap perilaku manusia (Asikin, 2004).
Pengumpulan  data  sekunder  dilakukan  dengan  penelitian  kepustakaan  dengan menelusuri  buku-buku  tentang  hukum  perikatan  dan  hukum  kesehatan.  Selain  itu dilakukan juga penelaahan terhadap beberapa peraturan tentang kesehatan, keperawatan dan tenaga kesehatan serta tentang rumah sakit. Selanjutnya dilakukan penelusuran dan analisa  terhadap  data  yang  berupa  dokumen  yaitu  Putusan  Palembang  No. 97/Pdt.G/2013/PN.Plg.sebagai  pendekatan  kasus.  Wawancara  dengan  seorang  dokter dilakukan untuk menyempurnakan data yang telah ada.

## Hasil dan Pembahasan
Kewenangan  yang  secara hukum di miiki oleh seorang tenaga kesehatan dalam menunaikan  tugas  dan  pekerjaannya  adalah  kewenangan  tenaga  kesehatan,  dengan begitu  tenaga  kesehatan  memiliki  kuasa  penuh  dalam  menjalankan  pekerjaan  sesuai bidang  ilmunya.  Dalam  melaksanakan  profesinya  seorang  tenaga  kesehatan  perlu berpegang pada tiga ukuran umum mencakup : (Supriadi, 2001)
a. Kewenangan;
Kewenangan  ialah  kewenangan  hukum  ( rechtsbevoegheid )  yang  dimiliki oleh seorang tenaga kesehatan dalam bekerja sesuai bidang ilmunya.
b. Kemampuan rata-rata
Dalam penentuan keahlian rata-rata seorang tenaga kesehatan, banyak unsur yang  perlu  jadi  pertimbangan.  Mulai  dari  pengalaman,  sarana  prasarana  dan  juga bekerja langsung sebagai tenaga kesehatan di daerah tempat bekerja seorang tenaga kesehatan. Sehingga sulit sekali untuk menentukan kemampuan rata-rata ini.
c. Ketelitian yang umum
Ketelitian  umum  dapat  ditentukan  berdasarkan  ketelitian  dokter  dalam menjalankan  tugas  dan  pekerjaannya  pada  situasi  yang  serupa.  Tolak  ukur  dalam ketelitian  sangat  sulit  sebab  tiap-tiap  bidang  keahlian  memiliki  prinsip  main masing-masing yang semestinya bias dituangkan dalam “Standar Umum”.
Beberapa  standar  bagi  dokter  sebagai  tenaga  medis  wajib  dipenuhi.  Standar tersebut  yaitu  salah  satu  kewajiban  dokter  saat  hendak  melaksanakan    langkah  medis yaitu  memberi  penjelasan  mengenai  akibat  dilaksanakannya  tindakan  medis  ataupun tidak dilaksanakannya tindakan medis. Setelah Pasien  memahami penjelasan tersebut ia berhak  untuk  menerima  ataupun    menolak  tindakan  medis  tersebut.  Bila  Pasien  telah menyetujui  tindakan  medis  berarti  Pasien  akan  menerima  segala  resiko  yang  akan terjadi  setelah  tindakan    medis  dilakukan    kecuali  dokter  telah    melakukan  kesalahan saat  (misalnya  ada  kain  kasa  tertinggal  di  dalam  tubuh  pasien).  Kesalahan  dokter tersebut  harus  dipertanggungjawabkan  ,  artinya  Pasien  yang  telah  dirugikan  akibat kelalaian dokter saat melakukan tindakan medis dapat menuntut ganti rugi.  Hak pasien atas  ganti  rugi  tersebut  telah  ditur  dalam  Pasal  58  ayat  (1)  UU  No.36  Tahun  2009 tentang Kesehatan yang menentukan sebagai berikut:
“Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau  penyelenggara  kesehatan  yang  menimbulkan  kerugian  akibat  keslahan  atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya.” (R. Indonesia, 2009)
Berdasarkan  Pasal  46  UU  No.  44  Tahun  2009  tentang  Rumah  Sakit,  maka Rumah  Sakit yang  bertanggungjawab terhadap Pasien.
Tindakan    medis    yang  mengakibatkan  kerugian  bagi  Pasien  (misalnya  sakit Pasien semakin  parah) harus dipertanggungjawabkan. Tanggungjawab tersebut timbul setelah terbukti ada kesalahan ataupun kelalaian dokter.
Dokter sebagai seseorang  yang  sudah lulus pendidikan kedokteran diberi  kuasa untuk melaksanakan praktik kedokteran dalam upaya pelayanan kesehatan. (Lumenta B, 1989). Pelayanan kesehatan di Rumah Sakit dilaksanakan oleh  tenaga kesehatan yang terdiri  dari  tenaga  medis  (dokter)  dan  tenaga  kesehatan  lainnya  seperti  perawat.  Dasar hukum  penyelenggaraan  pelayanan  kesehatan  oleh  dokter  terdapat  dalam  UU  No.  29 Tahun  2004  Tentang  Praktik  Kedokteran  (UUPK).  Sedangkan  bagi  perawat  dasar hukum  tersebut  terdapat  dalam  UU  No.  36  Tahun  2014  Tentang  Tenaga    Kesehatan. Menurut  Dina  Tul  Mardiyah  perawat  memiliki  kewajiban  untuk  memenuhi  kebutuhan pasien  meliputi  bio-psiko-sosio  serta  spiritual.  Hal  ini  tidak  dimiliki  seorang  dokter perihal  kognitif  langkah  memperlakukan  serta  meninjau  kondisi  pasien.  Dokter  lebih mengarah kepada pengobatan dan medication . (Dina Tul Mardiyah, 2019)
Ada  perbedaan  pendapat  antara  tergiugat  (Rumah  Sakit  dan  Dokter)  dan penggugat  (orangtua  Pasien)  pada  pemeriksaan  perkara  di  Pengadilan  Negeri Palembang.
Perbedaan  tersebut  mengenai      penafsiran    istilah  “tenaga  kesehatan”  yang terdapat dalam  rumusan   Pasal 68 UU No. 36 Tahun 2009. Selengkapnya bunyi pasal tersebut yaitu :
“Pemasangan implan obat dan/atau alat kesehatan ke dalam tubuh manusia hanya dapat dilakukan  oleh tenaga  kesehatan yang  mempunyai  keahlian  dan  kewenangan  serta dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan tertentu.” (R.Indonesia 2009: I)
Penggugat menafsirkan bahwa  “tenaga kesehatan” berarti dokter.  Sehingga penggugat menyatakan  bahwa ada   kesalahan  dokter  yang  telah  membiarkan  perawat   memasang alat pernapasan tersebut. Kesalahan tersebut termasuk dalam kategori perilaku melawan hukum seperti halnya diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan bahwa :
“Setiap perbuatan   melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang  lain,  mewajibkan  orang  yang  karena  kesalahannya  menyebabkan  kerugian  itu mengganti kerugiannya”
Dalil  yang  dikemukakan  oleh  penggugat  yaitu  dokter  telah  melakukan  perbuatan melawan    hokum  .  Menurut  Munir  Fuady  terdapat  3  (tiga)  kategori  perilaku  melawan hukum yaitu : (Munir Fuady 2002:3)
a. Perbuatan melawan hukum sebab kesengajaan;
b. Perbuatan    melawan    hukum    tanpa  kesalahan  (tanpa  unsur  kesengajaan  maupun kelalaian);
c. Perbuatan melawan hukum sebab kelalaian.
Ada  elemen-elemen  yang  perlu  dipenuhi  supaya  seseorang  bisa  dikatakan  sudah melakukan tindakan melawan hukum ialah (Salim, 2006)
a. Perbuatan itu perlu melawan hukum ( Onrechtmatigedaad );
b. Perbuatan itu perlu menyebabkan kerugian;
c. Perbuatan itu perlu dilakukan dengan kesalahan (kelalaian);
d. Antara perbuatan serta kerugian yang timbulperlu adanya hubungan kausal.
Dengan  demikian  tiap  perbuatan  melawan  hukum,  baik  sengaja  ataupun  tidak sengaja  yang  sifatnya  melanggar.hukum.  Berarti  unsur  kesengajaan  serta  kelalaian disini  sudah  terpenuhi.  Lantas  yang  dimaksud  dengan  hukum  tadi  di  atas  ialah  setiap ketentuan juga peraturan-peraturan ataupun kaedah-kaedah, baik yang tertulis  ataupun yang  tidak  tertulis  serta  segala  sesuatu  yang  dianggap  sebagai  hukum.  Berarti  jelas bahwa  yang  dilanggar  itu  adalah  hukum  dan  yang  dipandang  atau  dianggap  sebagai hukum,  seperti  undang-undang,  adat  kebiasaan  yang  mengikat,  keputusan  hakim  dan lain sebagainya.
Dalil  Penggugat  selanjutnya  yaitu    bahwa  pada  saat  dokteer  melakukan visite tidak  memberikan  penjelasan  apapun  terhadap  orang  tua  pasien  atau  Penggugat,  dan ketika kondisi pasien semakin  melemah dokter hanya menginstruksikan  lewat telepon kepada  perawat  untuk  memasang  alat  pernapasan    lewat  mulut  ( ventilator )  terhadap pasien  dan  akhirnya  setelah  pemasangan ventilator kondisi  pasien  justru  semakin
melemah  hingga  akhirnya  perawat  memberikan  bantuan  pompa  jantung  dan  ternyata pasien akhirnya meninggal dunia, tidak terselamatkan.
Pada  kasus  yang  telah  diputus  terdapat  pertimbangan  hakim  yang  menyatakan bahwa  menurut  Tergugat  I  serta  Tergugat  II  dalam  pemasangan  alat  pernapasan  lewat mulut tersebut sudah sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) yaitu dokumen yang  berhubungan  dengan  prosedur  yang  dilaksanakan  secara  kronologis  untuk menyelesaikan  suatu  pekerjaan  yang  memiliki  tujuan  untuk  memdapatkan  hasil  kerja yang paling efektif dari para pekerja dengan biaya yang serendah-rendahnya, walaupun dengan  dalil  yang  diajukan    Alasan  gugatan  Pihak  Penggugat  yang  menyatakan berdasarkan  Pasal 68  UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan bahwa pemasangan alat  pernapasan  harus  dilaksanakan  oleh  dokter  dinilai  oleh  Hakim  dalam prertimbangannya  yang  menyatakan    secara  eksplisit  disitu  tidak  diterangkan  bahwa pemasangan  alat  pernapasan  lewat  mulut  ( ventilator )  harus  dilakukan  oleh  dokter, karena  “tenaga  kesehatan”  bukan  hanya  dokter  tetapi  ada  juga  bagian  dari  tenaga kesehatan yaitu tenaga keperawatan dalam hal ini perawat.
Isi  gugatan  orang  tua  pasien    bahwa  Tergugat  I  dan  II  sudah    melaksanakan tindakan  melawan  hukum.  Berkaitan  dengan  perbuatan  melawan  hukum,  maka  akan timbul disini untuk tanggungjawab hukumnya.
Berdasarkan  pengertian  dan  ditinjau  dari  Pasal  68  ayat  (1)  UU  No.  36  Tahun 2009  Tentang  Kesehatan  yang  juga  menjadi  salah  satu  dalil  dalam  gugatan  pada Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 97/Pdt.G/2013/PN.Plg., yang dibahas dalam penulisan  ini  yaitu  bahwa  menurut  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku pemasangan  implan  obat  dan/atau  instrumen  kesehatan  kedalam  tubuh  manusia  hanya bisa dilaksanakan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kemampuan serta  kewenangan dan  dilaksanakan  di  sarana  pelayanan  kesehatan  tertentu.  Dalam  kata  pemasangan implan  obat  dan/atau  alat  kesehatan  yaitu  dalam  hal  ini  pemasangan  alat  bantu pernapasan lewat mulut ( ventilator ). Alat ini tentunya harus dipasang oleh seorang ahli dan sesuai prosedur yang berlaku, apabila tidak sesuai maka konsekuensinya yaitu akan mengganggu  kesehatan  organ  tubuh  lainnya  seperti  dapat  merusak  paru-paru,  terjadi pembekuan darah hingga terjadi pneumothoraks yaitu gangguan kondisi di mana udara justru  keluar  dari  paru-paru  serta  mengisi  rongga  yang  ada  di  antara  paru-paru  dan
dinding dada. Akibatnya, pasien akan mengalami sesak napas, nyeri pada dada, hingga kolaps.
Seperti pada Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 97/Pdt.G/2013/PN.Plg., bahwa    pemasangan  alat  kesehatan  atau    dalam  hal  ini  alat  bantu  pernapasan  lewat mulut  ( ventilator )  sudah  sesuai  dengan    perundang-undangan  yang  berlaku,  dilakukan pemasangan ventilator oleh dokter (dr.Silvia Triratna, SpA (K)/(Tergugat I
Ada  dua    bentuk  praktik  kedokteran  yang  pada  umumnya  dilaksanakan  oleh Dokter, yaitu (Isfandyarie, Afandi, Puspita, & Gufron, 2006)
Praktik  kedokteran  swasta  perorangan,  dimana  dokter  melakukan  pemeriksaan sampai pengobatan terhadap pasien di tempat praktik dilaksanakan.
Praktik  kedokteran  pada  sarana  pelayanan  kesehatan,  antara  lain  yang  dilaksanakan  di Rumah Sakit..
Untuk  praktik  kedokteran  yang  dilaksanakan  di  Rumah  Sakit,  biasanya  dokter tidak bekerja sendiri seperti pada praktik kedokteran perorangan (tempat konsultasi pasien),  terutama  dalam  penanganan  pasien  rawat  inap.  Sehubungan  dengan penanganan  pasien  rawat  inap  ini,  dokter  memerlukan  bantuan  dari  tenaga kesehatan  lainnya  yang  bekerja  dibawah perintahnya,  yaitu  bidan,  perawat,  dokter asisten    maupun  peserta  pendidikan  spesialis  (PPDS),  dan  sebagainya.  Kesalahan seorang  perawat  karena  menjalankan  perintah  dokter  menjadi  tanggungjawab dokter  yang  memberikan  perintah  tersebut.  Pertanggungjawaban  semacam  ini menganut doktrin  majikan-karyawan, dimana  dokter  merupakan  majikan  yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan karyawan yang dibawah pengawasannya.
Untuk  menentukan  secara  pasti  pertanggungjawaban  masing-masing terhadap  tindakan    medik,  maka  dalam    penugasan  kepada  bawahan  dianjurkan kepada dokter untuk memperhatikan hal-hal berikut :
a. Dokter hanya melakukan diagnosis, terapi, dan petunjuk medik.
b. Penugasan  tindakan  medik  hanya  boleh  dilakukan  bila  dokter  benar-benar yakin terhadap kemampuan bawahannya, agar pasien mendapatkan perawatan yang  tidak  membahayakan  jiwanya.  Penugasan  ini  harus  dilakukan  secara tertulis,  dengan  instruksi  yang  jelas  tentang  cara  melaksanakan  instruksi
tersebut  dan  kemungkinan  komplikasi  yang  bisa  terjadi  beserta  cara penanganannya.
c. Dokter harus selalu memantau   perkembangan  yang terjadi pada pasien baik pada  saat  maupun  setelah  mendapatkan  perawatan  medik  (tindakan perawatan), dan selalu siap bila sewaktu-waktu harus hadir untuk menangani pasien secara langsung.
d. Pasien  yang  menjalani  tindakan  medik  yang  tidak  dilakukan  sendiri  oleh dokter  (ada  pendelegasian  wewenang)  mempunyai  hak  untuk  menolak  atau menerima.
Dengan  berlakunya  UU  No.  29  Tahun  2004  Tentang  Praktik  Kedokteran (R.Indonesia,  2004)  yang  kemudian  diikuti  dengan  Peraturan  Menteri  Kesehatan Nomor  1419/Menkes/Per/X/2005  Tentang  Penyelenggaraan  Praktik  Dokter  dan Dokter  Gigi  sebagai  peraturan  pelaksanaan  UU  Praktik  Kedokteran  pada  Pasal  14 ayat (1) dan (2) Permenkes tersebut menyebutkan bahwa : (Permenkes, .Indonesia 2005).
(1) Dokter dan  dokter gigi dapat memberikan   kewenangan kepada perawat atau tenaga  kesehatan    tertentu    secara  tertulis  dalam    melaksanakan    tindakan kedokteran atau kedokteran gigi.
(2) Tindakan  kedokteran    sebagaimana  dimaksud  ayat  (1)  sesuai  dengan kemampuan  yang  dimiliki  dan  dilaksanakan  sesuai  ketentuan  peraturan perundang-undangan.
Maka dari itu, seperti apa yang terdapat dalam salah satu dalil gugatan pada Putusan  Pengadilan  Negeri  Palembang  No.  97/Pdt.G/2013/PN.Plg.,  bahwa  yang memasang ventilator adalah  perawat  dan  menjadi  tanggungjawab  dokter,  padahal secara  peraturan  perundang-undangan  juga  bahwa  perawat  memiliki  standar praktek keperawatan dan apabila diberikan pelimpahan wewenang yang sesuai SOP oleh  dokter  maka  tindakan  tersebut  sudah  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan.
Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 29  UU No. 38 Tahun 2014  Tentang Keperawatan yang berisi: (Indonesia & Nomor, 2014)
a. Dalam menyelenggarakan Praktik Keperawatan, Perawat bertugas  sebagai:
1) Pemberi Asuhan Keperawatan;
2) Penyuluh dan konselor bagi Klien;
3) Pengelola Pelayanan Keperawatan;
4) Peneliti Keperawatan;
5) Pelaksana tugas berdasarkan pelimpahan wewenang; dan/atau
6) Pelaksana tugas dalam keadaan keterbatasan tertentu.
b. Tugas  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dapat  dilaksanakan    secara bersama ataupun sendiri-sendiri.
c. Pelaksanaan  tugas  Perawat  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  harus dilaksanakan secara bertanggungjawab dan akuntabel.
Pada  ayat  (1)  huruf  e  dan  f  yaitu  bahwa  dalam  menyelenggarakan  praktik keperawatan,  perawat  bertugas  sebagai  pelaksana  tugas  berdasarkan  pelimpahan wewenang  dan/atau  pelaksana tugas  dalam  keadaan  keterbatasan  tertentu.  Dengan demikian perawat memiliki tugas sebagai pelaksana tugas berdasarkan pelimpahan wewenang, pelimpahan wewenang disini yaitu pelimpahan wewenang dari seorang dokter  dan  sebagai  pelaksana tugas  dalam  keadaan  keterbatasan  waktu,  dalam  arti ketika  seorang  dokter  tidak  ada  atau  dalam  kondisi  yang  sangat  tidak memungkinkan  maka  seorang  perawat  dapat  melakukan  tindakan  atas  dasar pelimpahan wewenang dari seorang dokter. Tugas tersebut dapat dilakukan secara bersama-sama  maupun  sendiri-sendiri  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2),  dan harus dilaksanakan secara bertanggungjawab dan akuntabel sebagai perawat.
Menurut Prilia Widiyana S.Ked bahwa setiap rumah sakit itu memiliki SOP (Standar  Operasional    Prosedur)  dalam    melakukan  tindakan,  atau  standar operasional  prosedurnya  masing-masing  berdasarkan  kebijakan  direktur  rumah sakit.  Dan  dalam  keadaan  tertentu,  beberapa  kegiatan  diagnostik  dan  tindakan medik  dapat  dilimpahkan  untuk  dilaksanakan  oleh  perawat.  Dalam  hal  ini  perlu diperhatikan  bahwa  tanggungjawab  utama  tetap  pada  dokter  yang  memberi  tugas sedangkan perawat mempunyai tanggungjawab sebagai pelaksana.
Kewajiban  perawat  dalam  hal  menerima  pelimpahan  kewenangan  dari tenaga medis atau tenaga kesehatan lainnya telah diatur dalam Pasal 37 butir f  UU No.  38  Tahun  2014  tentang  Keperawatan  bahwa  perawatn  wajib  untuk melaksanakan  tindakan  pelimpahan  wewenang  dari  tenaga  kesehatan  lain  yang sesuai dengan kompetensi Perawat; (R.Indonesia II: 2014
Berkenaan dengan pendapat diatas dalam Pasal 32  UU No. 38 Tahun 2014 Tentang  Keperawatan  mengenai  pelimpahan  wewenang/pelimpahan  tugas  yang berbunyi : (Indonesia & Nomor, 2014)
(1) Pelaksanaan  tugas  berdasarkan  pelimpahan  wewenang  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  29  ayat  (1)  huruf  e  hanya  dapat  diberikan  secara tertulis  oleh  tenaga  medis  kepada  Perawat  untuk  melakukan  sesuatu tindakan medis dan melakukan evaluasi pelaksanaannya.
(2) Pelimpahan  wewenang  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dapat dilakukan secara delegatif atau mandat.
(3) Pelimpahan  wewenang  secara  delegatif  untuk  melakukan  sesuatu  tindakan medis  diberikan  oleh  tenaga  medis  kepada  Perawat  dengan  disertai pelimpahan tanggungjawab.
(4) Pelimpahan  wewenang  secara  delegatif  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (3)  hanya  dapat  diberikan  kepada  Perawat  profesi  atau  Perawat  vokasi terlatih yang memiliki kompetensi yang diperlukan.
(5) Pelimpahan  wewenang  secara  mandat  diberikan  oleh  tenaga  medis  kepada Perawat untuk melakukan sesuatu tindakan medis di bawah pengawasan.
(6) Tanggungjawab  atas  tindakan  medis  pada  pelimpahan  wewenang  mandat sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (5)  berada  pada  pemberi  pelimpahan wewenang.
(7) Dalam melaksanakan tugas berdasarkan pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perawat berwenang :
a) Melakukan  tindakan  medis  yang  sesuai  dengan  kompetensinya  atas pelimpahan wewenang delegatif tenaga medis;
b) Melakukan  tindakan  medis  di  bawah  pengawasan  atas  pelimpahan wewenang mandat; dan
c) Memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan program Pemerintah.
Pelimpahan  tindakan  diatas  diatur  dalam  Pasal  65  UU  No  36  Tahun  2014 Tentang Tenaga Kesehatan yang berbunyi : (Indonesia & Nomor, 2014)
(1) Dalam melakukan  pelayanan  kesehatan, Tenaga  Kesehatan  dapat  menerima pelimpahan tindakan medis dari tenaga medis.
(2) Dalam  melakukan  pekerjaan  kefarmasian,  tenaga  teknis  kefarmasian  dapat menerima pelimpahan pekerjaan kefarmasian dari tenaga apoteker.
(3) Pelimpahan  tindakan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dan  ayat  (2) dilakukan dengan ketentuan:
a. Tindakan  yang  dilimpahkan  termasuk  dalam  kemampuan  dan keterampilan yang telah dimiliki oleh penerima pelimpahan;
b. Pelaksanaan  tindakan  yang  dilimpahkan  tetap  di  bawah  pengawasan pemberi pelimpahan;
c. Pemberi  pelimpahan  tetap  bertanggungjawab  atas  tindakan  yang dilimpahkan  sepanjang  pelaksanaan  tindakan  sesuai  dengan  pelimpahan yang diberikan; dan
d. Tindakan  yang  dilimpahkan  tidak  termasuk  pengambilan  keputusan sebagai dasar pelaksanaan tindakan.
(4) Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  pelimpahan  tindakan  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1),  ayat  (2),  dan  ayat  (3)  diatur  dengan  Peraturan Menteri.
Selain  itu  menurut  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  perawat dapat  menerima  pelimpahan  wewenang  dari  tenaga  medis  untuk  melakukan tindakan  medis.    Pelimpahan  wewenang  tersebut  wajib  diterima  oleh  perawat  bila wewenang  dimaksud  teermasuk  dalam  kompeteni  perawat.  Hal  ini  terdapat  dalam pasal  37  f  UU  No.  Nomor  38  Tahun  2014  Tentang  Keperawatan  yang  berbunyi  : (R.Indonesia 2014: II).
Perawat  dalam  melaksanakan  Praktik  Keperawatan  berkewajiban  untuk melaksanakan  tindakan  pelimpahan  wewenang  dari  tenaga  kesehatan  lain  yang sesuai dengan kompetensi Perawat;
Berkenaan dengan Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 97/Pdt.G/2013/PN.Plg.,  bahwa  kewenangan    pemasangan  alat  kesehatan  ini  sudah diatur  dalam  Pasal  68  ayat  (1)  UU  No.  36  Tahun  2009  Tentang  Kesehatan.  dan tenaga  kesehatan  yang  berwenang  adalah  dokter  (dr.Silvia  Triratna,  SpA (K)/(Tergugat  I))  dan  perawat  yang  menyiapkan  pemasangan ventilator di  Rumah Sakit RK Charitas (Tergugat II).

## Kesimpulan
Setelah melakukan pembahasan dan analisis dapat disimpulkan bahwa  :
1. Pengaturan  terkait  dengan  kewenangan  penyelenggaraan  atau  pengaturan kewenangan mengenai pemasangan alat bantu pernapasan lewat mulut ( ventilator ) sudah diatur dalam :
a. pemasangan  alat  kesehatan  (termasuk  alat  bantu  pernapasan  lewat  mulut ( ventilator )  ke  dalam  tubuh  manusia  hanya  dapat  dilakukan  oleh  tenaga kesehatan  yang  memiliki  kompetensi  yang  dibuktikan  dengan  sertifikat kompetensi.
b. Pasal 65 ayat (1) dan (2) UU No. 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan, tenaga  medis  dapat  mendelegasikan  kewenangannya  kepada  tenaga  non medis sesuai dengan keahliannya;
c. Pasal  29,  32,  37  dan  65  UU  No.  38  Tahun  2014  Tentang  Keperawatan, mengenai tugas perawat bisa karena adanya delegasi dari tenaga medis.
2. Tanggungjawab  hukum  dalam  pelayanan  kesehatan  yang  dilakukan  oleh  tenaga medis.  Terdapat  3  bentuk  pertanggungjawaban  tenaga  medis yaitu pertanggungjawaban hukum perdata, pertangungjawaban hukum pidana, pertanggungjawaban  hukum  administrasi  (sanksi  pemecatan/pencabutan  izin praktik).  Dalam  kasus    yang  diputus  oleh  Pengadilan  Negeri  Palembang  No. 97/Pdt.G/2013/PN.Plg  yaitu  bahwa  rumah  sakit  juga  sudah  memberikan  jawaban terhadap  dalil  gugatan  Penggugat  yang  menyatakan  bahwa  rumah  sakit  telah menelantarkan  pasiennya  dan  tidak  diberikan  pelayanan  medis  sesuai  SOP  rumah sakit,  namun  pada  kenyataannya  pasien  sudah  diberikan  pelayanan  sesuai  SOP rumah  sakit  sesuai  dengan  bukti  audit  rekam  medis  yang  ada,  sehingga  gugatan Penggugat ditolak oleh Majelis Hakim.

## BIBLIOGRAFI
Asikin, A. Z. (2004). Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo .
Benyamin Lumenta. (1989). Pasien, Citra, Peran dan Perilaku . Yogyakarta: Kanisius.
Indonesia,  R.  (2004).  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  36  Tahun  2009 tentang. Perimbangan  Keuangan  Antara  Pemerintah  Pusat  Dan  Pemerintah Daerah .
Indonesia, R., & Nomor, U. (2014). Tahun 2014. Lembaran Negara Tahun , (297).
Isfandyarie,  A.,  Afandi,  F.,  Puspita,  N.  Y.,  &  Gufron,  A.  (2006). Tanggung  jawab hukum dan sanksi bagi dokter . Prestasi Pustaka Publisher.
Naldi, Y. (2019). Implementasi Regulasi Pelayanan Medis Bagi Mahasiswa Kedokteran di  Rumah  Sakit  Waled  Kabupaten  Cirebon. Syntax  Literate;  Jurnal  Ilmiah Indonesia , 4 (9), 152–162.
Salim, H. S. (2006). Perkembangan hukum kontrak di luar KUH perdata . RajaGrafindo Persada.
Supriadi, W. C. (2001). Hukum Kedokteran, Bandung: CV. Mandar Maju .