## JURNAL HUKUM dan KENOTARIATAN
p-ISSN : 2549-3361 e-ISSN : 2655-7789

## PERBANDINGAN PELAKSANAAN PROGRAM NASIONAL AGRARIA DAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KOTA BATU

## Isdiyana Kusuma Ayu
Universitas Islam Malang, Jalan MT HaryonoNomor 193, Kota Malang isdiyana@unisma.ac.id

## Benny Krestian Heriawanto
Universitas Islam Malang, Jalan MT HaryonoNomor 193, Kota Malang bennyheriawanto@unisma.ac.id

## Abstrak
Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  (PTSL)  merupakan  salah satu  program  yang  diselenggarakan  oleh  Pemerintah  untuk  membantu masyarakat  dalam  memperoleh  sertipikat  tanah  yang  sebelumnya  bernama Proyek  Operasi  Nasional  Agraria  (1981)  dan  Program  Nasional  Agraria (2015).  Kota  Batu  merupakan  salah  satu kota  di  Indonesia  yang  mengikuti PTSL untuk membantu masyarakat yang mayoritas di antara mereka belum mendaftarkan  tanahnya  ke  kantor  pertanahan  Kota  Batu.  Tujuan  penelitian ini  yaitu  mengetahui  dan  menganalisis  perbandingan  antara  pelaksanaan Prona  dan  PTSL  di  Kota  Batu.  Metode  analisis  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  yaitu  penelitian  yuridis-empiris  dengan  pendekatan  yuridis- sosiologis.  Prona  di  Kota  Batu  merupakan  pendaftaran  tanah  sporadis, aturan  terkait  biaya  yang  ditarik  dari  masyarakat  yang  belum  jelas,  dan pengukuran  hanya  dilakukan  terhadap  obyek  yang  dimohonkan  saja. Sedangkan  PTSL  bersifat  sistematis,  aturan  yang  jelas  terkait  penarikan biaya  dari  masyarakat,  dan  pengukuran  dilakukan  kepada  seluruh  bidang tanah dalam satu wilayah.
Kata  Kunci: Perbedaan,  Persamaan,  Pendaftaran  Tanah  Sistematis Lengkap, Program Nasional Agraria

## Abstract
Systematic  and  Complete  Land  Registration  (PTSL)  is  a  program organized by the Government to assist the public in obtaining the certificate of  the  land  that  was  formerly  the  National  Agrarian  Operation  Project (1981) and National Programmes Agrarian (2015). Batu City is one of the cities  in  Indonesia  that  follow  to  help  communities  that  PTSL  majority among those yet to register their land to land the Batu City. The purpose of the  research  is  to  find  out  and  analyze  the  comparison  between  the implementation of Prona and PTSL in Batu City. Methods of analysis used

## PERBANDINGAN PELAKSANAAN PROGRAM NASIONAL AGRARIA DAN PENDAFTARAN
TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KOTA BATU (Isdiyana, Benny)
in  this  study  i.e.  the  juridical  research-empirical  juridical  approach- sociological. Prona in Batu City is the sporadic land register, related costs rules  drawn  from  the  communities  that  are  not  yet  clear,  and  the measurements are only done to the object that appealed only. Whereas the systematic nature of PTSL, clear rules of withdrawal-related costs from the community,  and  the  measurements  are  performed  to  the  entire  field  of ground in one region.
Keywords: Differences,  Similarities,  Systematic  and  Complete  Land Registration, The National Agrarian Programmes

## PENDAHULUAN
Pendaftaran  tanah  di  Indonesia  merupakan  hal  yang  penting  harus dilakukan  oleh  masyarakat  untuk  memperoleh  kepastian  hukum  terhadap tanah  yang  dimilikinya.  Kepastian  hukum  tersebut  telah  dijamin  oleh Pemerintah  sesuai  dengan  Pasal  19  Undang-Undang  Nomor  5  tahun  1960 tentang  Pokok-Pokok  Agraria.  Selanjutnya,  Pemerintah  untuk  memberikan sarana  dalam  memberikan  jaminan  kepastian  hukum  tersebut  dengan menerbitkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  tahun  1997  tentang Pendaftaran  Tanah  (untuk  selanjutnya  disebut  dengan  PP  No.  24  Tahun 1997).  Pasal  3  huruf  a  PP  No  24  Tahun  1997  menyebutkan  bahwa Pendaftaran  Tanah  bertujuan  untuk  memberikan  kepastian  hukum  dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah  susun,  dan  hak-hak  lain  yang  terdaftar  agar  dengan  mudah  dapat membuktikan  dirinya  sebagai  pemegang  hak  yang  bersangkutan.  Bentuk yang diberikan kepada Pemegang hak atas tanah berdasarkan Pasal 4 yaitu sertifikat hak atas tanah yang merupakan surat tanda bukti hak.
Pelaksanaan  pendaftaran  tanah  meliputi  kegiatan  pendaftaran  tanah untuk  pertama  kali  dan  pemeliharaan  data  pendaftaran  tanah.  Pendaftaran tanah  untuk  pertama  kali  merupakan  kegiatan  pendaftaran  tanah  yang dilakukan  terhadap  obyek  pendaftaran  tanah  yang  belum  didaftar berdasarkan  PP  Nomor  10  Tahun  1961  tentang  Pendaftaran  Tanah  dan  PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Pendaftaran tanah untuk pertama  kali  dapat  dilakukan  secara  sistematis  dan  sporadik.  Pendaftaran tanah  yang  dilakukan  secara  sistematis  merupakan  kegiatan  pendaftaran tanah  untuk  pertama  secara  serentak  meliputi  semua  obyek  pendaftaran yang  belum  didaftar  dalam  wilayah  atau  bagian  wilayah  suatu  desa  atau kelurahan. 1 Sedangkan  pendaftaran  tanah  secara  sporadik  merupakan kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa
1 Pasal 1 angka 10 PP 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

## Jurnal HUKUM dan KENOTARIATAN
obyek  pendaftaran  tanah  dalam  wilayah  atau  bagian  wilayah  suatu desa/kelurahan secara individual atau massal. 2
Pelaksanaan  pendaftaran  tanah  pertama  kali  secara  sistematik dilakukan berdasarkan rencana kerja dan di wilayah  yang  sudah ditetapkan oleh  Menteri.  Program  Pemerintah  yang  mengimplementasikan  kegiatan tersebut  yaitu  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  (selanjutnya  disebut PTSL).  PTSL  merupakan  kegiatan  pendaftaran  tanah  untuk  pertama  kali yang  dilakukan  secara  serentak  bagi  semua  obyek  pendaftaran  tanah  di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama  lainnya  yang  setingkat  dengan  itu,  yang  meliputi  pengumpulan  dan penetapan  kebenaran  data  fisik  dan  data  yuridis  mengenai  satu  atau beberapa
obyek pendaftaran tanah untuk keperluan
pendaftarannya. 3 Program ini mulai diberlakukan pada tahun 2016. Sebelum  adanya  PTSL  terdapat  program  yang  juga  mendaftarkan obyek  pendaftaran  secara  serentak  yaitu  Proyek  Operasi  Nasional  Agraria (PRONA)  diatur  dalam  Kepmendagri  No.  189  Tahun  1981  tentang  Proyek Operasi  Nasional  Agraria.  Tujuannya  untuk  mewujudkan  program  catur tertib  di  bidang  Pertanahan  yang  pelaksanaannya  dilakukan  secara  terpadu yang ditujukan untuk masyarakat yang termasuk dalam ekonomi lemah serta menyelesaikan  secara  tuntas  terhadap  sengketa  tanah  bersifat  strategis. PRONA diberlakukan sejak tahun 1981 dan tahun 2015 diperbarui menjadi Program Nasional Agraria (PRONA)
Salah  satu  daerah  di  Indonesia  yang  dapat  dijadikan  obyek  dari PTSL  dan  PRONAyaitu  Kota  Batu.  Kota  Batu  yang  terletak  di  Provinsi Jawa Timur dengan luas wilayah 19 . 908,72 Ha dengan jumlah 3 kecamatan, 4  kelurahan,  dan  24  desa 4 .  Kota  Batu  mendapatkan  bagian  514  sertifikat gratis  dari  PTSL  tahun  2016.  Sertifikat  tersebut  oleh  Kantor  Pertanahan Kota  Batu  diberikan  kepada  empat  desa,  yaitu  Desa  Sumberejo,  Desa Pesanggrahan, Desa Oro-oro Ombo dan Desa Tulungrejo 5 . Sedangkan pada tahun  2017,  Kepala  Kantor  Pertanahan  Kota  Batu  menyebutkan  terdapat 1000 bidang yang masuk dalam PTSL 2017. Peserta PTSL tidak dikenakan biaya  yang  berkaitan  dengan  Kantor  Pertanahan  karena  telah  dianggarkan
2 Pasal 1 angka 11 PP 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
3 Pasal  1  angka  1  Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan Pertanahan  Nasional  Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun  2017  tentang  Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
4 Badan  Pusat  Statistik  Kota  Batu, statistik  daerah  daerah  kota  batu  2016 , batu, 2016, hlm. 1.
5 Roy  Mastur,  15  februari  2016,  Bpn  Beri  514  Sertifikat  Gratis  Kota  Batu, http://www.rri.co.id/post/berita/248262/daerah/bpn_beri_514_sertifikat_gratis_kota_batu.ht ml, (diakses pada tanggal 17 juni 2018)

## PERBANDINGAN PELAKSANAAN PROGRAM NASIONAL AGRARIA DAN PENDAFTARAN
TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KOTA BATU (Isdiyana, Benny)
dari  APBN  dan  APBD  Kota  Batu.  Peserta  PTSL  hanya  membayar  biaya administrasi lainnya diluar proses sertifikasi di Kantor Pertanahan.
Berdasarkan  uraian  tersebut  maka  perlu adanya  pembahasan  terkait perbandingan  antara  pelaksanaan  Program  Nasional  Agraria  (PRONA) dengan  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  (PTSL)  yang  dilaksanakan di  Kota  Batu.  Metode  penelitian  yang  digunakan  untuk  menjawab permasalahan  tersebut  yaitu  metode  penelitian  yuridis  empiris  dengan pendekatan  yuridis  sosiologis.  Analisis  data  hukum  yang  digunakan  yaitu metode analisis deskriptif kualitatif.

## PEMBAHASAN

## Pelaksanaan Program Nasional Agraria (PRONA) di Kota Batu
Proyek  Operasi  Nasional  Agraria  (Prona)  diatur  dalam  Keputusan Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  189  Tahun  1981  tentang  Proyek  Operasi Nasional  Agraria  (Prona)  selanjutnya  diatur  kembali  dalam  Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4  Tahun  2015  tentang  Program  Nasional  Agraria  (Prona)  yang  merupakan aturan  untuk  mempercepat  pelaksanaan  PRONA.  Prona  memiliki  tujuan untuk memberikan pelayanan pendaftaran tanah pertama kali dengan proses yang  sederhana,  mudah,  cepat,  dan  murah  untuk  mempercepat  pendaftaran tanah  di  seluruh  Indonesia  sehingga  dapat  memberikan  kepastian  hukum hak atas tanah. Salah satu daerah yang melaksanakan Prona yaitu Kota Batu.
Pelaksanaan Prona di Kota Batu tidak berjalan dengan baik. Hal ini dapat  diketahui  terdapat  desa  yang  mengalami  masalah  akibat  proses pelaksanaannya.  Desa  yang  awalnya  menjadi  wilayah  pelaksanaan  Prona namun  menangguhkan  program  tersebut  yaitu  Desa  Sumbergondo,  Desa Bumiaji,  Desa  Tlekung,  dan  Desa  Giripurno.  Alasan  Kepala  Desa menangguhkan  kegiatan  tersebut  karena  tidak  ingin  bersinggungan  dengan hukum.  Menurut  Kepala  Desa  tersebut,  pembiayaan  pelaksanaan  Prona tidak jelas yang menyebabkan Kepala Desa serba salah dalam menarik biaya kepada Masyarakat.
Desa  Giripurno  merupakan  salah  satu  desa  yang  melaksanakan Prona.  Pelaksanaan  Prona  pada  dasarnya  lancar  dan  sesuai  ketentuan.  Alur pelaksanaannya  dimulai  dari  penyuluhan  yang  dilaksanakan  oleh  Kantor Pertanahan  Kota  Batu  kepada  seluruh  warga  Desa  Giripurno  untuk mensosialisasikan  terkait  mekanisme  dan  dokumen  yang  dibutuhkan. Selanjutnya  pengumpulan  data/alat  bukti/alas  hak  kepemilikan  tanah  yang dimiliki  oleh  warga  yang  proses  tersebut  dibantu  oleh  perangkat  desa. Proses  pengumpulan  tersebut  dapat  berlangsung  selama  kurang  lebih  dua bulan.  Selain  itu,  dalam  proses  pengumpulan  dokumen  tersebut  Perangkat Desa juga menarik biaya kepada masyarakat sebesar Rp.1.000.000 dan Rp.

## Jurnal HUKUM dan KENOTARIATAN
1.500.000.  Penarikan  biaya  ini  digunakan  untuk  administrasi  seperti  akta peralihan  dan  proses  pelaksanaannya.  Seteleh  pengumpulan  dokumen, proses  selanjutnya  yaitu  pengukuran  dan  pemeriksaan  tanah.  Apabila  tidak ada  masalah  terkait  hal  tersebut  maka  akan  diterbitkan  SK  dan  sertifikat yang akan diserahkan kepada masyarakat.
Prona  di  Kota  Batu  tidak  dilakukan  secara  sistematis  karena  tidak seluruh wilayah di Desa Giripurno yang mengikuti program tersebut. Alasan warga  Desa  Giripurno  yang  tidak  mengikuti  kegiatan  ini  yaitu  biaya  yang ditetapkan  oleh  Perangkat  Desa  tersebut.  Kegiatan  yang  pelaksanaannya menjadi tanggung jawab Kantor Pertanahan merupakan kegiatan yang tidak dipungut  biaya  atau  gratis.  Namun,  kata  gratis  tersebut  tidak  memiliki pengertian  yang  jelas  karena  pada  dasarnya  masyarakat  masih  dibebankan biaya  administrasi  sebelum  berkas  masuk  ke  Kantor  Pertanahan.  Apabila terdapat biaya tambahan patok, materai, ongkos ukur, dan keperluan lainnya seperti  pajak  peralihan  seharusnya  tertuang  dalam  formulir  pengajuan Prona. Hal ini bertujuan agar tidak disalahartikan oleh masyrakat.
Akibat ketidakjelasan pengaturan terkait biaya tersebut menyebabkan  besaran  biaya  ditentukan  sendiri  oleh  Perangkat  Desa Giripurno  melalui  Musayawarah  Desa  yang  dihadiri  oleh  Kepala  Desa, Sekretaris  Desa,  dan  Kepala  Dusun.  Berdasarkan  pemaparan  yang disampaikan oleh Kasi Pemerintahan Desa Giripurno terdapat salah paham terkait  pembiayaan  dalam  PRONA  yang  menyebabkan  hingga  salah  satu aparatur  desa  ditahan  untuk  permasalahan  tersebut  karena  diduga  adanya penyalahgunaan anggaran. Kasi Pemerintahan Desa Giripurno menyebutkan bahwa anggaran dari Pemerintah hanya untuk Kepala Desa dan hanya untuk keperluan  konsumsi  saja,  sedangkan  biaya  yang  lain  tidak  diatur  secara jelas.  Akibat  pengaturan  biaya  yang  tidak  jelas  tersebut,  dengan mempertimbangkan efisien dan efektifnya waktu maka dilakukan penetapan biaya untuk memberi bantuan kepada masyarakat berupa kemudahan untuk melengkapi administrasi yang diperlukan untuk permohonan Prona.
Biaya  yang  dikeluarkan  para  peserta  Prona  yaitu  untuk  tanah  yang sudah  berakta  maka  akan  dikenakan  biaya  sebesar  Rp.  1.000.000/bidang, sedangkan ketika permohonan tersebut masih membutuhkan akta peralihan maka  biaya  yang  dikeluarkan  sebesar  Rp.  1.400.000/bidang.  Rincian  biaya tersebut  digunakan  untuk  pembuatan  akta  peralihan,  kepala  desa,  saksi, materai, patok/batas, fotokopi berkas, jasa pihak-pihak yang ikut serta dalam pelaksanaan  Prona.  Biaya  yang  dikeluarkan  oleh  pemohon  dalam  Prona dapat  dikatakan  cukup  tinggi  untuk  masyarakat  desa.  Akibatnya  beberapa masyarakat  Desa  Giripurno  memprotes  kebijakan  penarikan  biaya  tersebut karena masyarakat menganggap Prona hanya dapat diikuti masyarakat yang memiliki biaya sesuai hasil musyawarah desa.

## PERBANDINGAN PELAKSANAAN PROGRAM NASIONAL AGRARIA DAN PENDAFTARAN
TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KOTA BATU (Isdiyana, Benny)
Permasalahan  terbesar  dari  Prona  yaitu  terkait  pembiayaan pendamping  karena  menurut  Ibu  Wira  Santi  Ani,  Kaur  Umum  dan Kepegawaian  Kantor  Pertanahan  Kota  Batu,  menjelaskan  bahwa  pada dasarnya Prona jika dilihat dari sisi Kantor Pertanahan sudah jelas aturannya tetapi  kelemahannya  terhadap  pembiayaan  pendampingnya.  Pembiayaan pendamping yang tidak jelas tersebut membuat pelaksana teknis dilapangan menentukan  sendiri  besaran  biayanya.  Pelaksanaan  Prona  membutuhkan tenaga dan waktu yang banyak. Tekanan terhadap kinerja Kantor Pertanahan dalam pelaksanaan Prona cukup tinggi dari Kantor Pusat untuk penyelesaian Prona.  Tetapi  Kantor  Pertanahan  Kota  Batu  tidak  dapat  menekan masyarakat karena biaya pendampingan belum ada. 6

## Pelaksanaan  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  (PTSL)  di  Kota Batu
PTSL  merupakan  program  dari  Presiden  Joko  Widodo  untuk memfasilitasi  pemberian  sertifikat  tanah  kepada  masyarakat.  Pada  tahun 2018,  Kota  Batu  ditargetkan  akan  menerbitkan  sertifikat  sebesar  10.000 bidang  dari  pelaksanaan  PTSL.  Sedangkan  pada  tahun  2019,  penerbitan sertifikat akan ditingkatkan menjadi 19.000 bidang tanah.
Pada tahun 2018, Kantor  Pertanahan Kota Batu telah melaksanakan program  ini  sejak  bulan  Januari  dan  ditargetkan  selesai  pada  tanggal  31 Oktober  2018.  Ketika  pada  tanggal  tersebut,  pelaksanaan  PTSL  belum selesai  akan  diberi  tenggang  waktu  selama  3  bulan,  berarti  pada  bulan Januari  2019.  Bapak  Agus  Harianto,  Kasi  Hubungan  Hukum  Pertanahan Kantor  Pertanahan,  menjelaskan  bahwa  dasar  hukum  PTSL  yaitu  Instruksi Presiden  Nomor  2  Tahun  2018,  SKB  3  Menteri,  dan  Permen  Nomor  6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Latar belakang pelaksanaan PTSL yaitu sebagai bentuk pendataan tanah yang masih belum selesai  sehingga  dapat  mewujudkan  peta  tunggal  terhadap  tanah  di Indonesia. Tugas utama dari PTSL yaitu memberikan sertifikat tanah kepada masyarakat  dan  pendaftaran  ini  juga  ditujukan  kepada  pengusaha  yang termasuk  Usaha  Menengah  Kecil  (UMK)  sebesar  250  bidang  dari  10.000 bidang  yang  ditargetkan  di  Kota  Batu.  Ketika  Pemohon  PTSL  merupakan pengusaha  UMK  maka  Kantor  Pertanahan  Kota  Batu  akan  dibantu  oleh Departemen Koperasi untuk pemberkasan. 7
Alur pelaksanaan PTSL di Kota Batu yaitu penyuluhan di desa-desa yang berpartisipasi  dilanjutkan  dengan  pengumpulan  data  yuridis  dan  yuridis.
6 Hasil wawancara dengan Wira Santi Ani, Kaur Umum dan Kepegawaian Kantor Pertanahan Kota Batu
7 Hasil  wawancara  dengan  Bapak  Agus  Harianto,  Kasi  Hubungan  Hukum Pertanahan Kantor Pertanahan,

## Jurnal HUKUM dan KENOTARIATAN
Selanjutnya  hasil  pemberkasan  tersebut  diberikan  kepada  Panitia  A  untuk diteliti.  Penelitian  Panitia  A  juga  termasuk  dalam  pengukuran  tanah  yang akan  didata.  Setelah  itu  sertifikat  akan  diterbitkan  oleh  Kantor  Pertanahan dengan  dilanjutkan  penyerahan  kepada  Peserta  PTSL.  Kantor  Pertanahan yang telah selesai menyerahkan sertifikat tanah kepada masyarakat, Kantor Pertanahan memiliki kewajiban untuk melakporkan hasil kerjanya ke Kantor Wilayah Pertanahan.
Biaya  yang  dikeluarkan  oleh  Pemohon  yaitu  sebesar  Rp.  150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) materai dan 3 (tiga) buah  patok.  Biaya  sebesar  Rp.  150.000  merupakan  biaya  yang  ditetapkan oleh Pemerintah yang diatur dalam Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata  Ruang/  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional,  Menteri  Dalam  Negeri, dan  Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal  dan  Transmigrasi Nomor 25/SKB/V/2017, Nomor 590-3167A Tahun 2017, Nomor 34 Tahun 2017  tentang  Pembiayaan  Persiapan  Pendaftaran  Tanah  Sistematis, selanjutnya disebut SKB 3 Menteri. Jika lebih dari ketentuan yang ada maka biaya akan dibebankan kepada peserta PTSL.Sosialisasi kegiatan PTSL oleh Pihak BPN Kota Batu yang dilaksanakan oleh BPN juga dihadiri oleh pihak Kepolisian, Kejaksaan, dan Pihak dari desa, serta masyarakat setempat.
Kota Batu telah ditargetkan mensertifikatkan tanah sebanyak 10.000 bidang.  Apabila  Kantor  Pertanahan  Kota  Batu  tidak  dapat  menyelesaikan program  tersebut  akan  diberikan  waktu  tambahan  selama  tiga  bulan. Namun,  setelah  tiga  bulan,  kantor  pertanahan  masih  belum  juga  dapat menyelesaikan program tersebut akan dikenakan sanksi administratif berupa perpindahan  wilayah  kerja.  Selain  itu,  ketika  target  yang  telah  ditetapkan oleh Pemerintah ternyata melebihi jumlahnya maka kelebihan tersebut akan diikutkan di anggaran selanjutnya.
Bapak  Agus  juga  menjelaskan  bahwa  PTSL  telah  memberikan kemudahan dan keringanan kepada masyarakat untuk memperoleh sertifikat tanah. Pengumuman terkait kepemilikan tanah dalam program PTSL hanya 14  hari  kalender  dan  tidak  memerlukan  akta  peralihan.  Akta  peralihan diubah dengan surat pernyataan pengakuan tanah.  Legalitas  yang diberikan juga  sama  sehingga  tidak  perlu  diragukan  lagi  kepastian  hukum  yang  ada. Meskipun  hanya  14  hari  kalender  untuk  pengumuman  kepemilikan  tanah, sengketa yang dimunculkan akan mudah diatasi karena program ini bersifat serentak.  Sertifikat  tanah  yang  diterbitkan  dari  proses  PTSL  tidak  ada perbedaan  dengan  sertifikat  yang  diterbitkan  secara  sporadik.  Bapak  Agus juga menjelaskan bahwa Perkaban Nomor 6 Tahun 2018
mengenyampingkan PP 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
Permasalahan  yang  timbul  dari  pelaksanaan  PTSL  dapat  berupa batas  tanah,  obyek  sedang  dijaminkan  di  bank,  dan  obyek  sudah

## PERBANDINGAN PELAKSANAAN PROGRAM NASIONAL AGRARIA DAN PENDAFTARAN
TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KOTA BATU (Isdiyana, Benny)
bersertifikat  namun  didaftarkan  kembali.  Ketika  dalam  proses  pelaksanaan PTSL  ini  timbul  suatu  permasalahan  maka  bidang  tersebut  akan  ditunda hingga  masalah  tersebut  terselesaikan.  Dalam  hal  ini  peran  desa  sangat diperlukan  karena  pihak  desa  yang  menyaring  obyek-obyek  yang bermasalah ataupun tidak.
Ketika  permasalahan  berkaitan  dengan  obyek  yang  dijaminkan  di bank  maka  Pemohon  akan  dimintakan  surat  pernyataan  bahwa  setelah sertifikat tersebut telah ditebitkan Kantor Pertanahan akan dikembalikan lagi ke perbankan. Selain itu, sertifikat tanah tersebut akan diberi tanda sebagai bentuk adanya penjaminan obyek tersebut. Penyerahan juga tidak diberikan kepada pemilik tanah melainkan akan diberikan kepada pihak bank sebagai kreditur.
Proses pemetaan atau pengukuran, berdasarkan pemaparan Bu Wira, dapat diproyekkan karena sumber daya manusia di Kantor Pertanahan Kota Batu  masih  sedikit.  Kantor  Pertanahan  Kota  Batu  dapat  memproyekkan pengukuran  tersebut  dapat  diberikan  kepada  Pihak  Ketiga.  Pihak  ketiga dapat berupa Badan Usaha maupun Perorangan yang telah menjadi surveyor berlisensi.  Tugas  yang  diberikan  kepada pihak  ketiga  ini  sejak  pengukuran hingga menggambar peta bidang.

## Perbandingan  Pelaksanaan  Pendaftaran  Tanah  melalui  Prona  dengan PTSL di Kota Batu
Pelaksanaan  PTSL  Kota  Batu  2018  dilaksanakan  oleh  Badan Pertanahan  Nasional  dengan  diwakili  oleh  Kantor  Pertanahan  Kota  Batu sejak  bulan Januari  tahun  2018.  Sebelumnya  Kantor  Pertanahan  Kota  Batu juga melaksanakan program yang serupa dengan PTSL yaitu Prona.Menurut keterangan dari Ibu Wira Santi Ani, S.SiT, Kaur Umum dan Kepegawaian, kedua  program  ini  pada  dasarnya  memang  memiliki  kemiripan  yaitu memberikan  sertifikat  kepada  masyarakat  yang  belum  memiliki  sertifikat tanah. Perbedaan keduanyayaitu
a. Prona merupakan pendaftaran tanah secara sporadik sehingga hanya tanah-tanah  yang  ikut  Prona  saja  yang  diukur,  sedangkan  PTSL merupakan  kegiatan  pendaftaran  secara  sistematis,  meskipun masyarakat  tidak  ikut  serta  PTSL  tanah  tersebut  akan  tetap  diukur untuk kepentingan pemetaan tanah.
b. Prona membutuhkan akta peralihan sehingga diperlukan pembayaran pajak-pajak  peralihan,  sedangkan  PTSL  hanya  menggunakan  Surat Pernyataan Pengakuan Hak dan tidak diperlukan pembayaran pajak- pajak  peralihan  hak  dalam  waktu  dekat,  dengan  kata  lain  menjadi pajak terutang.

## Jurnal HUKUM dan KENOTARIATAN
c. Prona  diperuntukkan  untuk  masyarakat  yang  tidak  mampu, sedangkan PTSL diperuntukan untuk semua masyarakat yang belum mensertifikatkan  tanah  yang  dikuasainya  tanpa  melihat  kemampuan ekonomi.
d. Pembiayaan yang dikeluarkan oleh peserta dalam Prona tidak diatur jelas,  sedangkan  PTSL  menetapkan  biaya  yang  dikeluarkan  oleh Peserta atau Pemohon sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).
e. Anggaran  dana  untuk  pelaksanaan  Prona  berasal  dari  Bank  Dunia, sedangkan PTSL berasal dari APBN.
f. Pengukuran  dalam  Prona  hanya  untuk  pemohon  saja,  sedangkan pengukuran  dalam  PTSL  dilakukan  terhadap  pemohon  dan  tanah yang tidak ikut serta program PTSL.
Pemerintah  sudah  memiliki  program  terkait  pemberian  kepastian hukum  terkait  kepemilikan  sertifikat  tanah  sejak  tahun  1981  melalui program  Proyek  Operasi  Nasional  Agraria  (Prona),  Program  Nasional Agraria  (Prona)  di  tahun  2015,  dan  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap (PTSL)  di  tahun  2016.  Ketiga  program  tersebut  dilakukan  melalui pendaftaran tanah sistematis.
Berdasarkan  pelaksanaannya  di  Kota  Batu  maka  dapat  diketahui bahwa  pelaksanaan  Prona  belum  berjalan  dengan  baik  karena  masih  ada desa  yang  mengalami  permasalahan  dalam  penarikan  biaya  kepada masyarakat  akibat  tidak  diatur  dengan  jelas  dalam  peraturan  perundang- undangan.  Pelaksanaan  yang  masih  membutuhkan  akta  peralihan  serta pembayaran  pajak  juga  menjadi  penghambat  pelaksanaan  Prona  di  Kota Batu  tidak  berjalan  lancar  karena  tidak  semua  warga  memiliki  dana  untuk membayarnya.  Sedangkan,  pelaksanaan  PTSL  lebih  meringankan  beban masyarakat  karena  biaya  yang  dikeluarkan  hanya  sebesar  Rp.150.000 (seratus  lima  puluh  ribu)  dan  tidak  memerlukan  akta  peralihan,  serta pembayaran  pajak  dapat  ditangguhkan  sementara.  Pelaksanaan  Prona  di Kota  Batu  tidak  diikuti  oleh  seluruh  warga  dalam  satu  wilayah  sehingga yang pada dasarnya pelaksanaan dilakukan secara sistematis hanya menjadi pendaftaran  tanah  secara  sporadik.  Sedangkan  PTSL  di  Kota  Batu dilaksanakan  secara  sistematis  karena  seluruh  obyek  tanah  dalam  satu wilayah  diukur  dan  diikutsertakan  dalam  pengukuran.  Luaran  dari  Prona yaitu Sertifikat Hak Atas Tanah, sedangkan PTSL yaitu Sertifikat Hak Atas Tanah,  Peta  Bidang  Tanah,  dan  Daftar  Tanah.  Perbedaan  output  tersebut karena dalam Prona hanya bertujuan mensertifikatkan tanah saja, sedangkan dalam  PTSL  selain  bertujuan  untuk  mensertifikatkan  tanah  juga  bertujuan untuk mewujudkan peta tunggal di Indonesia.

## KESIMPULAN
Prona  dan  PTSL  di  Kota  Batu  memiliki  persamaan  dan  perbedaan dalam  pelaksanaannya.  Kedua  program  ini  merupakan  program  yang menjadi  kewajiban  Kantor  Pertanahan  Kota  Batu  untuk  memberikan kepastian  hukum  kepada  warga  yang  masih  belum  memiliki  sertifikat  hak atas tanah. Perbedaannya  yaitu Prona di  Kota  Batu merupakan pendaftaran tanah sporadis, aturan terkait biaya yang ditarik dari masyarakat yang belum jelas,  dan  pengukuran  hanya  dilakukan  terhadap  obyek  yang  dimohonkan saja.  Sedangkan  PTSL  bersifat  sistematis,  aturan  yang  jelas  terkait penarikan biaya dari masyarakat, dan pengukuran dilakukan kepada seluruh bidang tanah dalam satu wilayah.

## DAFTAR PUSTAKA
Peraturan Pemerintah 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan Nasional  Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun  2017  tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  189  Tahun  1981  tentang  Proyek
Operasi Nasional Agraria
Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan
Nasional  Nomor  4  Tahun  2015  tentang  Program  Nasional  Agraria (Prona)
Badan  Pusat  Statistik  Kota  Batu, statistik  daerah  daerah  kota  batu  2016, batu, 2016.
Roy  Mastur,  15  februari  2016,  Bpn  Beri  514  Sertifikat  Gratis  Kota  Batu,
http://www.rri.co.id/post/berita/248262/daerah/bpn_beri_514_sertifi kat_gratis_kota_batu.html, (diakses pada tanggal 17 juni 2018)