This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

## Extrajudicial Killing Dalam Kebijakan War on
Drugs di Republic of Philippines:  Melanggar
Statuta Roma?
Aisyah Muthmainnah Fakultas Hukum Universitas Jambi *Corresponding author: aisyhmthmnh08@gmail.com
Submission : 31 Juli 2022 Revision : 16 Agutus 2022 Publication : 20 Februari 2023

## Abstract
This article aims to find out and analyze whether extrajudicial killings arising  from  the  war  on  drug  policy  in  the  Philippines  can  be  the jurisdiction of the International Criminal Court (ICC). This article uses juridical-normative  research  with  a  legislative,  historical  and conceptual approach. The act of extrajudicial killing due to the war on drug policy in the Philippines violates the provisions in the Rome Statute. The Philippines itself was a State Party of the Rome Statute although in the end the Philippines withdrew from the Rome Statute. However, this cannot change the jurisdiction of the ICC to conduct investigations into extrajudicial  killings  in  the  Philippines.  Extrajudicial  killing  is  a violation of human rights as stipulated in the Universal Declaration of Human Rights and related conventions. The act of extrajudicial killing due to the war on drug policy becomes the jurisdiction of the ICC under Article  7  paragraph  1  of  the  Rome  Statute  of  1998,  namely  crimes against humanity as part of murder. In establishing a crime the ICC uses elements  of  crimes.  Therefore,  extrajudicial  killings  that  occur  in  the Philippines can be the jurisdiction of the ICC.
Keywords:  extrajudicial  killing;  international  criminal  court;  rome statute 1998
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. x, No. x (xxxx)

## Abstrak
Artikel  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  apakah tindakan  extrajudicial  killing  yang  timbul  akibat  kebijakan  war  on drug di Filipina dapat menjadi yurisdiksi dari International Criminal Court  (ICC).  Artikel  ini  menggunakan  penelitian  yuridis-normatif dengan  pendekatan  perundang-undangan,  historis  dan  konseptual. Tindakan extrajudicial killing akibat kebijakan war on drug di Filipina melanggar ketentuan yang ada di dalam Statuta Roma. Filipina sendiri merupakan  State  Party  dari  Statuta  Roma  meskipun  pada  akhirnya Filipina  menarik diri  dari  Statuta  Roma.  Namun, hal  ini  tidak  dapat mengubah  yurisdiksi  dari  ICC  untuk  melakukan  penyelidikan  atas tindakan extrajudicial killing di Filipina. Tindakan extrajudicial killing merupakan  pelanggaran  atas  hak  asasi  manusia  sebagaimana  yang diatur di dalam Universal Declaration of Human Right dan konvensi terkait.  Tindakan  extrajudicial  killing  akibat  kebijakan  war  on  drug menjadi yurisdiksi dari ICC berdasarkan Pasal 7 ayat 1 Statuta Roma 1998  yaitu  kejahatan  terhadap  kemanusiaan  bagian  pembunuhan. Dalam  menetapkan  suatu  kejahatan  ICC  menggunakan  elements  of crimes. Oleh karena itu, tindakan extrajudicial killing yang terjadi di Filipina dapat menjadi yurisdiksi ICC.
Kata  Kunci:  extrajudicial  killing;  statuta  roma  1998;  mahkamah pidana internasional

## A. Pendahuluan
Artikel  ini  membahas  tentang  extrajudicial  killing  yang terjadi  akibat  kebijakan  war  on  drug  yang  dilakukan  oleh Presiden  Duterte  di  Filipina  pada  tahun  2016-2022.  Tujuan artikel ini untuk mengetahui apakah extrajudicial killing yang terjadi di Filipina dapat menjadi yurisdiksi dari International Criminal  Court  (ICC).  Extrajudicial  killing  adalah  tindakan- tindakan  yang  dapat  menyebabkan  seseorang  mati  tanpa melalui  proses  hukum  serta  putusan  pengadilan  yang dilakukan  oleh  aparat  negara,  ciri-ciri  dari  extrajudicial killing,  yaitu:  (1)  melakukan  tindakan  yang  menimbulkan
kematian;  (2)  dilakukan  tanpa  melalui  proses  hukum  yang sah;  (3)  pelakunya  adalah  aparat negara; (4)  tindakan  yang menimbulkan  kematian  tersebut  tidak  dilakukan  dalam keadaan membela diri atau melaksanakan perintah undang- undang. 1
Presiden  Duterte  menetapkan  Kebijakan  War  on  Drugs atau  perang  melawan  narkoba  yang  dilaksanakan berdasarkan  Command  Memorandum  Circular  (CMC)  No.16- 2016  tentang  Police  National  Philippines  (PNP):  Anti-Illegal Drugs Campaign Plan-Project: “Double Barrel” pada tanggal 1 Juli 2016. Kebijakan ini terdiri dari Oplan Tokhang dan Oplan High  Value  Target  (HVT).  Oplan  Tokhang  dilakukan  dengan cara  polisi  mengunjungi  rumah-rumah  tersangka  yang terlibat  dalam  menggunakan  obat-obatan  terlarang  dan dibujuk agar menyerahkan diri kepada pihak yang berwenang untuk  direhabilitasi.  Sedangkan  kebijakan  Oplan  HVT, Kepolisian  Nasional  Filipina  melakukan  penangkapan  dan menetralisir  individu  yang  terlibat  dalam  perdagangan narkoba  illegal  termasuk  bandar  narkoba  maupun  individu yang beroperasi dalam kelompok. 2

## House of Representatives atau Dewan Perwakilan Rakyat
Filipina mengeluarkan House Bill No.4727 yang
1 Tiya  Erniyati.  Extrajudicial  Killing  Terhadap  Terduga  Pelaku Tindak  Pidana  Terorisme  Dalam  Perspektif  Asas  Praduga  Tak  Bersalah.
Badamai Law Journal . Vol. 3, Issues 1.2018. hal. 102. 2 Command Memorandum Circular: Anti Illegal Drugs Campaign Plan Project Double Barrel.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. x, No. x (xxxx)
memberlakukan kembali Republic Act 9346 “Prohibition of the Imposition of Death Penalty: Repealing RA 8177, and amending RA  7659  and  Revised  Penal  Code  or  Act  yang  berisikan hukuman penjara seumur hidup sampai hukuman mati serta denda senilai 500.000 Peso sampai 10.000.000-peso bagi para penyalahgunaan  narkoba.  Jenis  narkoba  yang  dilarang penggunaanya  dan  terdapat  di  dalam  Republic  Act  no.9165 yaitu: opium, morfin, heroin, kokain atau kokain hidroklorida, shabu,  ganja,  ekstasi,  dan  obat-obatan  yang  dirancang  atau yang baru diperkenalkan dan turunannya. 3
Duterte secara terang-terangan mengatakan “My order is shoot  to  kill  you.  I  don’t  care  about  human  rights,  you  better believe  me”  (Perintahku  adalah  untuk  membunuhmu,  saya tidak  peduli  dengan  hak  asasi  manusia,  lebih  baik  kamu percaya  padaku). 4 Namun  dalam  pelaksanaannya,  yang terjadi  adalah  para  pengedar  dan  pengguna  Narkoba  tetap dibunuh meskipun mereka telah menyerahkan dirinya untuk ditangkap serta memohon supaya tetap dibiarkan hidup saat polisi mendatangi rumah mereka. 5

## Berdasarkan  data  dari  Real  Numbers  PH,  the  Philippine
Drug  Enforcement  Agency  (PDEA)  mengatakan  jumlah
3 House of Representatives House Bill No.4727.
4 Anonim. License  to  kill:  Philippine  police  killings  in  Duterte’s “war on drug. Human Rights Watch. 2017. 5 Veniati  Serlina.  Respon  Amnesty  International  Terhadap Pemberantasan  Narkotika  dan  Obat-obatan  Berbahaya  (Narkoba)  Di Filipina  Pada  Masa  Rodrigo  Duterte .  Jurnal  Ilmu  Hubungan Internasional , Vol.6. No.3. 2018. hal. 895
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 4, No. 1(2023)
tersangka  narkoba  yang  tewas  dalam  kebijakan  ini  telah mencapai  6.235  per  28  Februari  2022. 6 Presiden  Duterte menegaskan  tetap  akan  mengampuni  para  polisi  yang menembak mati di tempat para terdakwa kasus narkoba yang ditemui. 7 Dalam pidato kampanye pemilu yang disiarkan di tv nasional  pada  5  Juni,  Duterte  mendorong  warga  untuk membunuh  tersangka  pengedar  atau  pengguna  narkoba sebagai ‘tugas’ dan menawarkan hadiah besar kepada orang yang  menyerahkan  pengedar  narkoba.  Pada  30  Juni  2016 dalam  pidato  pelantikannya  sebagai  presiden  Duterte mengatakan  jika  anda  mengetahui  ada  pecandu  narkoba, silahkan dan bunuh mereka sendiri. 8
Padahal, Pasal 3 Universal Declaration of Human Rights menegaskan hak setiap orang atas kehidupan, kebebasan dan keselamatannya sebagai individu. Sehingga kebijakan Duterte berdasarkan pasal ini dianggap sebagai suatu tindakan yang melanggar  hak  hidup.  Menurut  Maastricht  Guidelines  on Violations  of  Economic,  Social  and  Cultural  Rights,  negara
6 Real Numbers PH, URL:
https://pdea.gov.ph/images/REALNUMBERSPH/2022/Apr2022/5_Towa rds_a_Drug_Cleared_Philippines11Apr2022.jpg
7 CNBC, 2020, “Near Impunity for drug war killing in Philippines, UN report says” URL: https://www.cnbc.com/2020/06/04/near-impunity- for-drug-war-killings-in-philippines-un-report-says.html  diakses  pada  4 Januari 2022
8 Amnesty Internationa UK Report, 2016, “ More than 7.000 killed in the Philippines in six months, as president encourages murder ” URL: More  than  7,000  killed  in  the  Philippines  in  six  months,  as  president encourages  murder  |  Amnesty  International  UK ,diakses  pada  3  Januari 2022.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. x, No. x (xxxx)
berkewajiban  melindungi  hak-hak  sipil  dan  politik,  hak-hak ekonomi, sosial dan budaya dengan memberlakukan tiga jenis kewajiban pada negara, yaitu kewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi. 9
Pada  24  mei  2021,  Jaksa  Penuntut  ICC  mengajukan permohonan  kepada  Pre-Trial  Chambers  untuk  melakukan penyelidikan di Filipina berdasarkan pasal 15 ayat 3 Statuta Roma,  sehubungan  dengan  kejahatan  yang  diduga  berada dalam  yurisdiksi  pengadilan  yang  dilakukan  di  wilayah Filipina  antara  1  November  2011  –  16  Maret  2019  dalam konteks  War  on  Drugs  Campaign. 10 Tindak  pidana  yang didakwakan  oleh  Jaksa  Penuntut  Umum  ICC  adalah  tindak pidana  terhadap  kemanusiaan  pembunuhan,  berdasarkan pasal  7  ayat  1  Statuta  Roma.  Pada  September  2021,  ICC membuka penyelidikan atas kejahatan yang terjadi di Filipina. Pada  tanggal  10  November  2021,  Manila  mengajukan permintaan  penangguhan  penyelidikan.  Kepala  Jaksa Penyidik ICC memutuskan menangguhkan penyelidikan kasus
9 Mardiyono.  Tanggung  Jawab  Negara  dan  Mekanisme Penyelesaian  Extrajudicial  Killings 1965. Refleksi  Hukum .  Vol.1,  No.1. 2016. hal.30. 10 International  Criminal  Court,  2021,  “Decision  on  the Prosecutor’s  request  for  authorization  of  an  investigation  pursuant  to Article 15(3) of the Statute, Situation in the republic of the Philippines” URL: Decision  on  the  Prosecutor’s  request  for  authorisation  of  an investigation  pursuant  to  Article  15(3)  of  the  Statute  |  International Criminal Court (icc-cpi.int)
war  on  drug  yang  termuat  dalam  dokumen  yang  dirilis  ICC pada tanggal 20 November 2021. 11
Filipina sendiri merupakan State Party dari Statuta Roma meskipun pada akhirnya Filipina menarik diri dari ICC setelah Jaksa Penuntut ICC memulai pemeriksaan pendahuluan atas kebijakan  war  on  drug. 12 Demi  menegakkan  hak  asasi manusia,  penulis  tertarik  untuk  membahas  apakah extrajudicial killing yang terjadi akibat kebijakan war on drug di  Filipina  dapat  menjadi  yurisdiksi  dari  ICC  berdasarkan Statuta Roma 1998.

## B. Pembahasan
Yurisdiksi  ICC  Terhadap  Extrajudicial  Killing  di

## Filipina
Extrajudicial  killing  merupakan  suatu  pelanggaran  Hak Asasi  Manusia  yang  tergolong  berat,  dimana  sudah  menjadi kewajiban  semua  negara  untuk  melindungi  (protect), menjamin (ensure) dan memenuhi (fulfil) Hak Asasi Manusia. Menurut  Public  Law  102-256  1992  tentang  Torture  Victim Protection  Act  of  1991,  extrajudicial  killing  adalah pembunuhan  yang  disengaja  yang  tidak  diizinkan  oleh
11 Reuters, 2021 “ICC Prosecutor Suspends Probe Into Philippines Drugs War” URL: ICC prosecutor suspends probe into Philippines drugs war | Reuters diakses pada 13 Januari 2022 12 Willy  Innocenti,  Hananto  Widodo,  dan  Elisabeth  Septin Puspoayu.  Perlindungan  Hukum  Internasional  Terhadap  Korban Extrajudicial Killing (Kasus Extrajudicial Killing dalam Kebijakan War on Drug Era Presiden Duterte di Filipina. Novum: Jurnal Hukum
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. x, No. x (xxxx)
putusan  yang  belum  diucapkan  oleh  pengadilan  yang dibentuk  secara  teratur  untuk  memberikan  semua  jaminan peradilan yang diakui oleh orang-orang yang beradab. 13
Istilah  yang  biasa  digunakan  dan  dapat  disamakan
dengan extrajudicial killing adalah
assassination
(pembunuhan),  extrajudicial  executions  (eksekusi  diluar hukum),  extrajudicial  punishment  (hukuman  diluar  hukum), selective  targeting  (penargetan  selektif),  targeted  killing (pembunuhan  sasaran),  summary  execution  (eksekusi ringkas). 14 Tindakan  extrajudicial  killing  atau  pembunuhan diluar  putusan  pengadilan  dilarang  keras  oleh  ketentuan dalam  hukum  hak  asasi  manusia  internasional  maupun peraturan perundang-undangan nasional. 15
Filipina sebagai anggota PBB telah melanggar ketentuan yang  diatur  di dalam  Universal  Declaration  of  Human  Rights (UDHR).  Pasal  3  UDHR  menyebutkan  bahwa  setiap  orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan  sebagai individu, Pasal 9 UDHR disebutkan bahwa tidak ada satupun individu  yang  diperbolehkan  ditangkap,  ditahan  ataupun
13 Lihat  Sec.3 Definitions  Torture  Victim  Protection  Act  of  1991 defined  extrajudicial  killing  for  the  purposes  of  this  Act,  extrajudicial killing means a deliberated killing not authorized by a previous judgement pronounced  by  a  regularly  contitued  court  affording  all  the  judicial guarantees which are recognized as indispensable by civilized people.
14 Rolland  Otto. Targetted  Killings  and  International  Law . Springer. Jerman 2011. hal.9-12.
15 Pritia  Tresia  Heler.  Halord  Anis,  dan  Refly  Singal.  Tinjauan Yuridis  tentang Ekstra  Judicial  Killing Dalam  Perspektif  Hak  Asasi Manusia. Lex Crimen . Vol.10, No.12. 2021. hal.170
diasingkan  dengan  sewenang-wenang,  Pasal  10  UDHR  juga menyatakan bahwa setiap individu memiliki persamaan yang penuh,  memiliki  hak  atas  peradilan  yang  adil,  bebas  dan secara  terbuka  dalam  setiap  tuntutan  pidana  yang  akan dijatuhkan.
Pelanggaran terhadap pasal tersebut dibuktikan dengan banyaknya  korban  yang  terbunuh  akibat  kebijakan  war  on drug tanpa melalui proses peradilan terlebih dahulu. Padahal, penjahat  sekalipun  juga  memiliki  hak  dasar  manusia  yang melekat, tidak hanya disediakan oleh konstitusi semua negara tetapi  juga  pilar  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  yang  mapan bahwa semua manusia layak diperlakukan selaras dengan hak dan martabat manusia. 16
Filipina telah meratifikasi ICCPR pada 23 Oktober 1986. Menurut  Pasal  6  ayat  1  ICCPR  menyatakan  bahwa  setiap manusia  hak  yang  melekat  untuk  hidup  hak  ini  harus dilindungi  oleh  hukum,  tidak  seorang  pun  akan  dirampas secara  sewenang-wenang  dari  hidupnya.  Pasal  6  ayat  2 sampai ayat 6 ICCPR menyatakan bahwa bagi negara-negara pihak yang masih menerapkan hukuman mati, mereka tidak memiliki  kewajiban  untuk  menghapuskan  hukuman  mati secara  penuh,  tetapi  negara  pihak  diharuskan  untuk
16 Abhilasha  Shrawat.  Extra-judicial  Killing  and  the  Role  of International Criminal Court. 2017.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. x, No. x (xxxx)
membatasi  penggunaan  hukuman  hanya  untuk  kejahatan serius. 17
Pengedar  maupun  pengguna  narkoba  yang  dibunuh tanpa  melalui  proses  hukum,  tidak  sesuai  dengan  prinsip presumption of innocence yaitu orang yang dituduh, ditangkap atau ditahan berhak dianggap dan dinyatakan tidak bersalah sampai  ada  putusan  pengadilan  yang  menyatakan  terbukti dan bersalah. 18 Selain itu, Perampasan hak untuk hidup secara sewenang-wenang merupakan pelanggaran HAM yang berat, karena  hak  untuk  hidup  adalah  hak  yang  tidak  dapat dikurangi  dalam  keadaan  apapun  atau  non-derogable  rights. Tindakan extrajudicial killing di Filipina banyak dikecam oleh komunitas  internasional  sebagai  penghinaan  terhadap supremasi hukum yang menjunjung tinggi supremasi hukum yang dibangun atas prinsip keadilan. 19
Filipina  meratifikasi  Statuta  Roma  pada  tanggal  30 Agustus 2011 dan resmi menjadi  state party pada tanggal 1 November 2011. Statuta Roma yang mendasari pembentukan International  Criminal  Court  (ICC),  mempunyai  kekuasaan untuk melaksanakan yurisdiksinya atas kejahatan yang paling
17 Lihat Pasal 6 ICCPR. 18 Baginda  Novrialsyah  Hutasuhut.  Langkah  Peraturan  Presiden Rodrigo Duterte Terhadap Pemberantasan Narkoba Menurut Convention Against Torture and Other Cruet, in Human or Degrading Treatment or Punishment .  Skripsi  Ilmu  Hukum  Universitas  Sumatera  Utara.  Medan. 2017.
19 Agnello  Alexander. Extrajudicial  Killings  and  Human  Rights Education  in  the  Philippines.  McGill  for  Human  Rights  and  Legal Pluralism. McGill University. Vol.5, No.6. 2017. hal.27.
serius atau the most serious crime of concern to international community  as  a  whole. 20 Adapun  yurisdiksi  dari  ICC  adalah yurisdiksi personal atau ratione personae, yurisdiksi teritorial atau  ratione  loci, yurisdiksi  temporal  atau  ratione  temporis,
dan yurisdiksi materiel atau ratione materiae. 21
Jaksa  Penuntut  ICC  mengajukan  permintaan  otorisasi untuk  melakukan  penyelidikan  di  Filipina  sesuai  dengan kejahatan yang berada pada yurisdiksi ICC antara 1 November 2011  dan  16  Maret  2019  dalam  konteks  war  on  drugs campaign.  Kejahatan  yang  dituduhkan  oleh  Jaksa  Penuntut ICC  adalah  Kejahatan  Terhadap  Kemanusiaan  atau  Crimes Against Humanity bagian Pembunuhan atau Murder (Pasal 7 Statuta Roma 1998). 22
Menurut  ICC  dalam  Pre-Trial  Chamber  Situation  in  the Republic  of  the  Philippines,  berdasarkan  bahan  pendukung, serangan  atas  kebijakan  war  on  drug  ini  terjadi  sebagai kelanjutan  dari  kebijakan  negara.  Adapun  yang  menjadi pertimbangan dari ICC adalah:
1. Pembunuhan tersangka pengedar dan pengguna narkoba sering  didorong  oleh  Rodrigo  Duterte  baik  sebelum  dan sesudah ia terpilih menjadi presiden di Filipina. Pada tahun 2009  saat  Rodrigo  Duterte  menjabat  sebagai  Walikota
20 Lihat Pasal 1 Statuta Roma 1998.
21 Anis  Widyawati. Hukum  Pidana  Internasional., Jakarta:  Sinar Grafika. 2014. hal 151-152.
22 Lihat  International  Criminal  Court  Pre  Trial  Chamber  I “Situation in the Republic of the Philippines, No.ICC-01/21, 15 September 2021.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. x, No. x (xxxx)
Davao ia mengatakan “Jika anda melakukan kegiatan ilegal di kota saya, jika anda seorang penjahat atau bagian dari sindikat  orang  yang  tidak  bersalah,  anda  adalah  target pembunuhan yang sah”. Pada saat debat presiden Februari 2016 dia mengatakan “  Jika  saya  terpilih  menjadi presiden, maka itu akan menjadi darah karena kami akan memerintahkan untuk membunuh semua penjahat”. Pada Mei 2016 ia dilaporkan berjanji untuk membunuh 100.000 penjahat  dalam  enam  bulan pertamanya.  Pada  Juni  2016 dia mengatakan “Jika anda masih menggunakan narkoba, saya  akan  membunuh  anda,  jangan  menganggap  ini sebagai lelucon. Aku tidak mencoba membuatmu tertawa, aku  akan  benar-benar  membunuhmu”.  Berdasarkan laporan  dari  media,  Rodrigo  Duterte  menyatakan  “Ada  3 Juta pecandu narkoba di Filipina, saya dengan senang hati akan  membantai  mereka”  Rodrigo  Duterte  juga menyamakan dirinya dengan Adolf Hitler. 23
2. Menurut pernyataan jaksa, ada hubungan yang jelas antara pembunuhan  dengan  operasi  war  on  drug.  Berdasarkan CMC  No-16-2016  yang  dikeluarkan  pada  1  Juli  2016, bagian  pertama  referensi  yaitu  “  Pernyataan  Presiden Rodrigo  R  Duterte  untuk  menyingkirkan  obat-obatan terlarang  selama  enam  bulan  pertama  masa  jabatannya” kemudian  pada  bagian  kedua  purpose  atau  tujuan
23 Ibid., hal.32.
dokumen tersebut menyatakan bahwa Kepolisian Nasional Filipina  bermaksud  untuk  bersama-sama  mengatasi masalah  narkoba  dan  pada  saat  yang  sama  melakukan netralisasi para pengguna maupun pengedar narkoba yang beroperasi  di  negara  Filipina.  Menurut  Jaksa  ICC,  makna netralisasi tersebut disamakan dengan membunuh. Bahan pendukung  yang  diperoleh  dari  orang  dalam  polisi menyatakan  bahwa  mereka  mengikuti  instruksi pemerintah  untuk  melakukan  pembunuhan  selama operasi  war  on  drug.  Dengan  adanya  CMC  No.16-2016 tentang  Proyek  Anti  Narkoba,  memberikan  bukti  bahwa pembunuhan  ini  terjadi  karena  pelaksanaan  atau  karena kebijakan resmi pemerintah. 24
3. Tidak  ada  informasi  khusus  mengenai  “watch  list”  atau daftar  pantau  orang  yang  diduga  menggunakan  maupun
mengedarkan narkoba. Berdasarkan penyelidikan
Amnesty  International,  daftar  pantauan  kadang-kadang hanya  didasarkan  pada  desas-desus  atau  rumor  dengan sedikit  bahkan  tanpa  verifikasi  apakah  memang  benar orang  tersebut  telah  melakukan  atau  mengedarkan narkoba. 25
24 Ibid., hal.33.
25 Ibid., hal. 34.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. x, No. x (xxxx)
4. ICC mengatakan bahwa, pelaku diberi pembayaran tunai, promosi,  dan  penghargaan  untuk  pembunuhan  yang dilakukan selama operasi war on drug. 26
5. Menurut  ICC  pihak  berwenang,  telah  gagal  dalam
mengambil Langkah-langkah untuk melakukan penyelidikan atau penuntutan terhadap pelaku pembunuhan  tersebut.  Hanya  beberapa  kasus  yang berlanjut  ke  pengadilan  seperi  kasus  pembunuhan  Kian Delos Santos. Selain itu, Presiden Duterte juga menjanjikan kekebalan  atau  pengampunan  kepada  personel  penegak hukum yang telah melakukan kesalahan. 27
Mahkamah Pidana Internasional dalam menafsirkan dan
memberlakukan unsur-unsur kejahatan,
ICC akan menggunakan dokumen Elements of Crime atau Unsur-Unsur Tindak Pidana (Pasal 9 Statuta Roma). Berdasarkan Elements of  Crime,  seseorang  dapat  dikatakan  telah  melakukan Kejahatan  terhadap  kemanusiaan  berupa  pembunuhan (Crimes Against Humanity of Murder) apabila telah memenuhi unsur-unsur: 1) Pelaku membunuh satu atau lebih orang (The perpetrator killed one or more persons) dan 2) Perilaku yang dilakukan  sebagai  bagian  dari  serangan  yang  meluas  dan sistematis. 28
26 Ibid.,, hal.35. 27 Ibid. 28 Elements  of  Crimes,  Published  by  the  International  Criminal Court. The Hague. 2011. hal.5.
Jaksa Penuntut ICC memperkirakan jumlah total korban yang terbunuh dalam kebijakan war on drug diantara bulan Juli 2016 – Maret 2019 sekitar 12.000 - 30.000 korban jiwa. 29
Selain itu, Serangan dalam kejahatan terhadap kemanusiaan harus  bersifat  meluas  atau  sistematis  terhadap  penduduk sipil.  Dalam  hal  ini  serangan  yang  meluas  ditunjukkan  oleh perkiraan jumlah keseluruhan korban serta luas wilayahnya yang meliputi seluruh wilayah Filipina. Sedangkan serangan yang  tersistematis  dapat dilihat  bahwa pembunuhan  terjadi dikarenakan kebijakan negara. Dalam persidangan Akayeshu serangan  yang  sistematis  diartikan  sebagai  serangan  yang diorganisasikan  secara  menyeluruh  melalui  pola  tertentu yang  terus-menerus  atas  dasar  kebijakan  bersama  yang melibatkan sumberdaya public atau privat substansial. 30
Extrajudicial  Killing  yang  terjadi  di  Filipina  dapat diselidiki  oleh  ICC  berdasarkan  yurisdiksi  temporal, yurisdiksi  territorial  dan  yurisdiksi  materiel. 31 Hal  ini dikarenakan  Filipina  meratifikasi  Statuta  Roma  1998  pada tahun  2011  dan  kejahatan  extrajudicial  killing  yang  terjadi dimulai pada saat Filipina sudah menjadi negara pihak Statuta
29 ICC Situation in the Philippines Op.Cit . hal.23. 30 Fivi Fajar  Iryana  dan  Handojo  Leksono.  Analisis  Kebijakan Presiden  Duterte  Melakukan  Extrajudicial  Killing  dalam  Memberantas Narkoba  di  Filipina  berdasarkan  Statuta  Roma  1998. Belli  ac  Pacis . Vol.4,No.1. 2018. Hal.48.
31 International  Criminal  Court.  Situation  in  the  republic  of  the Philippines: public Decision on the prosecutor’s request cor authorization of an investigation pursuant to Article 15(3) of the Statute.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. x, No. x (xxxx)
Roma. Berdasarkan Pasal 7 Statuta Roma 1998, extrajudicial killing  dapat  dikategorikan  sebagai  kejahatan  internasional dikarenakan  extrajudicial  killing  melakukan  pembunuhan secara massif dan sistematis.
Meskipun  pada  19  Maret  2019,  Filipina  mengundurkan diri  sebagai  negara  pihak  Statuta  Roma,  hal  ini  tidak membatasi  yurisdiksi  ICC  untuk  melakukan  penyelidikan dikarenakan  pengunduran  diri  negara  pihak  diakui  setelah satu  tahun  sejak  lembar  pernyataan  penarikan  diri diserahkan  ke  Sekretaris  Jenderal  ICC  sebagaimana  yang diatur pada Pasal 127 ayat 1 dan 2 Statuta Roma 1998.

## C. Penutup
Presiden Duterte mengeluarkan kebijakan untuk memberantas narkoba  kebijakan  ini  dinamakan  war  on  drug  atau  perang melawan  narkoba.  Kebijakan  ini  dilaksanakan  dengan dikeluarkannya  Command  Memorandum  Circular  No.16-2016 pada  tanggal  1  Juli  2016.  Filipina  merupakan  negara  anggota Statuta Roma yang mendasari berdirinya International Criminal Cout  (ICC).  Sehingga  dalam  hal  ini,  extrajudicial  killing  yang terjadi di Filipina merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan bagian  pembunuhan  (pasal  7  Statuta  Roma).  Adapun  yang menjadi yurisdiksi dari ICC atas extrajudicial killing di Filipina yaitu yurisdiksi temporal, yurisdiksi territorial dan yurisdiksi materiel.  Presiden  Duterte  selaku  komandan  tertinggi  di Filipina  dapat  diminta  pertanggungjawabannya  di  hadapan
Mahkamah  Pidana  Internasional.  Meskipun  Filipina  menarik diri  dari  ICC  hal  ini  tidak  membatasi  ICC  untuk  melakukan penyelidikan  dalam  kasus  yang  melibatkan  Presiden  Duterte berdasarkan pasal 127 ayat 1 dan 2 Statuta Roma.

## Referensi
Abhilasha  Shrawat.  Extra-judicial  Killing  and  the  Role  of International Criminal Court. 2017. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2 938358
Alexander,  Agnello.  Extrajudicial  Killings  and  Human  Rights Education  in  the  Philippines.  McGill  University.  Vol.5, No.6. 2017.
Amnesty International. United Kingdom. More Than 7.000 Killed in the Philippines in Six Months, As President Encourages Murder.
CNBC News. Near Impunity for Drug War Killing in Philippines, UN Report Says. 'Near impunity' for drug war killings in Philippines, UN report says (cnbc.com) .
Elements  of  Crimes,  Published  by  International  Criminal  Court, The Hague, 2011.
Erniyati,  Tiya.  Extrajudicial  Killing  Terhadap  terduga  pelaku tindak pidana terorisme dalam perspektif asas praduga tak bersalah. Badamai Law Journal. Vol.3, Issues 1. 2018.
Heler, Pritia Tresia dan Harold Anis dan Refly Singal. Tinjauan Yuridis  tentang  Extrajudicial  Killing  Dalam  Perspektif Hak Asasi Manusia. Lex Crimen. Vol. X, No.12. 2021.

## Human Rights Watch. License To Kill: Philippine Police Killings in
Duterte’s War on Drugs. “License to Kill”: Philippine Police Killings in Duterte’s “War on Drugs” | HRW .
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. x, No. x (xxxx)
Hutasuhur, Baginda Novrialsyah. Langkah Peraturan Presiden Rodrigo  Duterte  Terhadap  Pemberantasan  Narkoba Menurut Convention Against Torture and Other Cruet, in Human  or  Degrading  Treatment  or  Punishment.  Skripsi.
Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Medan.2017. Innocenti, Willy dan Elisabeth Septin Puspoayu. Perlindungan Hukum  Internasional  Terhadap  Korban  Extrajudicial Killing (Kasus Extrajudicial Killing dalam Kebijakan war on drug era Presiden Duterte di Filipina. Novum: Jurnal Hukum.
Inquirer.net. Drug War Death Toll as of Oct.2021 at 6.215; over 315.000 arrested PDEA. Drug war death toll as of Oct. 2021 at 6,215; Over 315,000 arrested — PDEA | Inquirer News . International  Criminal  Court.  Decision  on  the  Prosecutors Request for Authorization of an Investigation Pursuant to Article 15 (3) of the Statute, Situation in the Republic of the Philippines. Decision  on  the  Prosecutor’s  request  for authorisation of an investigation pursuant to Article 15(3) of the Statute | International Criminal Court (icc-cpi.int) Mardiyono.  Tanggung  Jawab  Negara  dan  Mekanisme Penyelesaian Extrajudicial Killings 1965. Refleksi Hukum. Vol.1, No.1. 2016. hal. 30.
Otto, Rolland. Targeted Killings and International Law.  Jerman
2011.
Republic  of  the  Philippines.  Congress  of  the  Philippines Seventeenth  Congress  First  Reguler  Session.  House  of Representatives No.4727. Death Penalty Law.
Republic  of  the  Philippine.  2016.  Command  Memorandum Circular  No.16-  2016  Subject:  PNP  Anti-Illegal  Drugs Campaign  Plan-Project:  “Double  Barrel”.  National  Police Commission.
Reuters.  ICC  Prosecutor  Suspends  Probe  into  Philippines  Drugs War. ICC prosecutor suspends probe into Philippines drugs war | Reuters .
Saragih, Hendra Maujana dan Annisa Prayuningsih. Kebijakan War  on  Drug  Presiden  Duterte:  Pelanggaran  HAM  dan Tanggapan  Masyarakat  Filipina.  Jurnal  Sosial  dan Humaniora. Vol.6, No.2. 2021.
Serlina,  Verniati.  Respon  Amnesty  International  Terhadap Pemberantasan  Narkotika  dan  Obat-obatan  Berbahaya (Narkoba)  di  Filipina.  Jurnal  Ilmu  Hubungan Internasional. Vol.6, No.3. 2018.
Situngkir, Daniel Aditia. Pertanggungjawaban Pidana Individu dalam Hukum Pidana Internasional. Jurnal Litigasi. Vol.19 (1). 2018.
Torture Victim Protection Act of 1991.
Widyawati,  Anis.  Hukum  Internasional.  Sinar  Grafika,  Jakarta, 2014.