## JURNAL SPEKTRUM HUKUM
ISSN Print: 1858-0246 | ISSN Online: 2355-1550 DOI : 10.56444/sh http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/sh

## Akomodasi Hukum Yang Hidup Dalam Kuhp Baru Indonesia Menurut Perspektif Hukum Progresif
Anugrah Sahtia Magala a,1 a Fakultas Hukum, Universitas Bangka Belitung, Indonesia 1 anugerah0809@gmail.com *email korespodensi : anugerah0809@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Pembaharuan  hukum  pidana  Indonesia  dalam  upaya  mewujudkan  misi  dekolonialisasi  dan rekodifikasi  norma  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  memasuki  era  transformasi pasca  ditetapkanya  UU  No.  1  Tahun  2023  tentang  KUHP. 1 Penetapan  KUHP  Baru  sekaligus mengakhiri keberlakuan KUHP Lama yang diadopsi dari Wetboek van Strafrecht voor Nederlands
1 Parningotan  Malau,  ‘Tinjauan  Kitab  Undang - Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  Baru  2023’, AL-MANHAJ:
Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam , 5.1 (2023), 837 – 44
<https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2815>.
I N F O R M A S I A R T I K E L A B STR A K

## Sejarah Artikel
Diserahkan
2023-09-10 Diterima 2023-10-28 Dipublikasikan 2023-10-28 Legal accommodation living in the national criminal law system is an important orientation in criminal law reform after the enactment of Law  No.  1  of  2023  concerning  the  Criminal  Code.  This  change  is aimed  at  integrating  living  law  as  an  instrument  in  achieving substantive justice in Indonesia. This research was conducted using juridical-normative methods and statutory approaches, specifically by elaborating Article 2 of Law No. 1 of 2023 concerning the Criminal Code and examining living legal accommodation arrangements using a progressive legal perspective. Progressive law was chosen as the perspective in this study because of its relevance to the movement of criminal  code  reform  in  Indonesia.  The  results  of  this  study  are divided  into  shows  that  the  legal  formulation  that  lives  in  the Criminal Code is by progressive legal concepts and values, including deconstructing  legal  positivism  by  expanding  the  principle  of legality, applying a holistic paradigm, and reorienting legal goals to substantive justice. However, there is an important note related to the potentiality of legal arrangements living in local regulations that can tend to positivization, which has an impact on the phenomenon of norm reductionism. Hukum yang hidup dan telah terpositivisasi dapat  kehilangan  esensinya  dan  menjadi  hukum  positif.  The progressive legal perspective directs that derivative arrangements of the  Criminal  Code  be  carefully  formulated  by  aligning  themselves with the five missions of the Criminal Code. The purpose of this study is  to  provide  a  comprehensive  picture  of  progressive  legal perspectives in legal accommodation that lives in the Criminal Code, so  that  it  can  be  a  guideline  for  policymakers  in  formulating strategies  for  implementing  the  Criminal  Code  in  public  life  in Indonesia.
This is an open-access article under the CC – BY 4.0 license.
Sejarah Artikel: Accommodation; Living Law; Criminal Code; Progressive Law;

## D
Indie (WvS-NI) yang telah diberlakukan sejak era kolonial Hindia-Belanda pada 1918. 2 Secara historis, KUHP Lama telah menjadi sumber utama dalam pemidanaan di Indonesia sejak UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang secara normatif mengadopsi ketentuan WvS-NI  dengan  penyesuaian  untuk  diberlakukan  dengan  nama  KUHP,  dan  berlaku  secara nasional sejak 1973. Kedudukan KUHP Lama sebagai norma yang diadopsi dari era kolonialisme menjadikan  pembaruan  hukum  pidana  sebagai  pilihan  yang  tidak  dapat  dihindari  dalam perkembangan hukum di Indonesia pasca kemerdekaan. 3
Inisiasi  pembaruan  dalam  konsep  Rancangan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (RKUHP) telah  digulirkan  sejak  dilaksanakanya  Seminar  Nasional  Hukum  Pidana  I  di  Semarang  pada 1963. 4 Semangat  dekolonialisasi  dan  rekodifikasi  menjadi  dua  landasan  penting,  disamping kebutuhan hukum  untuk  menjamin  relevansi  keberlakuan  norma-norma  yang  secara  historis telah  mencapai  usia  hampir  satu  abad  sejak  diformulasikan. 5 RKUHP  mengalami  perjalanan panjang  dalam  pembahasan  diruang  legislatif  dan  dialektika  intelektual  hukum  Indonesia. Rancangan yang kemudian disahkan menjadi KUHP dalam UU No. 1 Tahun 2023 adalah draft RKUHP ke-14 dengan sejumlah besar pembaharuan norma yang fundamental dan substansial. 6
KUHP Baru yang ditetapkan melalui UU No. 1 Tahun 2023, meski masih menimbulkan sejumlah catatan kritis terkait dengan rumusan beberapa pasal, telah mengakomodasi sejumlah pemikiran penting  yang  sangat  mendasar  dalam  memperbaruai  ruang  penegakan  hukum  pidana  di Indonesia.  Konsep-konsep  yang  muncul  sebagai  antitesa  dari  paradigma  klasik  positivisme- formil  menjadi  bagian  integral  yang  penting.  Salah  satu  aspek  penting  dari  beberapa novelty KUHP Baru Indonesia adalah unifikasi hukum yang hidup dalam sistem hukum pidana nasional. 7
Sejak  diberlakukan  di  Indonesia  pada  1946,  KUHP  memiliki  karakter  positivisme-legalistik- formalistik yang akut dengan menjadikan asas legalitas sebagai pedoman utama pemidanaan. Pasal 1 Ayat (1) KUHP Lama secara tegas menyebutkan bahwa: “ Tiada suatu perbuatan dapat di pidana, kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan ”. 8 Postulat dalam pasal ini disadur dari adegium L.A. von Feurbach, yakni “ nullum  delictum  nulla  poena  sine  praevia  lege  poenali ”,  tiada  pemidanaan  tanpa  pengaturan sebelumnya dalam undang- undang yang sah. Interpretasi atas ‘undang - undang yang telah ada’ atau ‘undang - undang yang sah’ merujuk pada peraturan perundang -undangan yang dikeluarkan oleh  negara  sebagai  otoritas  tunggal  yang  dapat  memonopoli  penegakan  hukum  dan menciptakan  ketertiban  sosial  melalui  aparat  penegak  hukum.  Negara  tidak  memberikan toleransi  atas  keberlakuan  hukum  diluar  dari  ketentuan  peraturan  perundang-undangan,
2 Barda  Nawawi  Arief, RUU  KUHP  Baru:  Sebuah  Restrukturisasi/Rekonstruksi  Sistem  Hukum  Pidana Indonesia (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2012).
3 Faisal and others, ‘Kebijakan Legislasi Pembaruan Pemidanaan Kitab Undang - Undang Hukum  Pidana’, Jurnal Magister Hukum Udayana , 11.4 (2022), 928 – 42. 4 Andri Yanto, Hukum dan Ketertiban: Fragmen Pemikiran Tentang Paradigma Hukum dan Perkembanganya (Yogyakarta: Megalitera, 2022).
5 Sardjana Orba Manullang and Louisa Yesami Krisnalita, ‘Daya Ikat KUHP Nasional terhadap Eksistensi Undang- Undang Khusus Sebelumnya Ditinjau dari Perspektif Filsafat Hukum’, Jurnal Pendidikan Tambusai , 7.2 (2023) <https://doi.org/10.31004/jptam.v7i2.9112>.
6 Manullang and Krisnalita.
7 Sekhar  Chandra  Pawana,  ‘Polemik  atas  Konsep  “Hukum  Yang  Hidup”  Dalam  Pembaharuan  KUHP  Di Indonesia’, Jurnal Hukum Volkgeist , 1.1 (2023) <https://doi.org/10.35326/judicatum.v1i1.4045>.
8 Mashuril  Anwar,  ‘Holistic  Paradigm  Contradiction  of  the  Ultimate  Principle  of  Remedium  Against  the Principle of Legality in Environmental Criminal Law Enforcement’, Administrative and Environmental Law Review , 1.1 (2020), 43 – 52 <https://doi.org/10.25041/aelr.v1i1.2083>.

## D
sehingga upaya penegakan hukum dengan sumber selain dari undang-undang yang dikeluarkan negara, tidak secara resmi diakui dan tidak memiliki kekuatan hukum. 9
Jaminan  kepastian  yang  dianut  dalam  Pasal  1  Ayat  (1)  KUHP  Lama  mereduksi  keseluruhan realitas sosial masyarakat Indonesia yang kaya akan budaya, adat, dan tradisi yang bertautan dengan  hukum  adat.  Bahkan,  penelitian  Snouck  Hurgronje  pada  1891-1892  berhasil mengklasifikasikan 19 wilayah hukum adat diseluruh Nusantara. 10 Setiap wilayah hukum adat memiliki kearifan lokal dan bentuk-bentuk hukum adat yang bahkan telah eksis jauh sebelum kolonialis Belanda mencapai daratan Indonesia. Sehingga dapat KUHP Baru, ditetapkan Pasal 2 Ayat  (1)  yang  menegaskan  bahwa:  “ ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  1  tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat dalam menentukan apakah seorang patut  dipidana  meski  perbuatan  yang  dilakukan  tidak  diatur  dalam  peraturan  perundang- undangan ”. Pasal ini menganulir karakter monopolistik dari asas legalitas dan mengakomodasi ruang bagi diberlakukanya hukum yang hidup dalam sistem hukum pidana Indonesia.
Dalam dimensi paradigmatik, unifikasi hukum yang hidup melalui Pasal 2 Ayat (2) menunjukan telah  terjadinya  dekonstruksi  positivisme  dan  kemanangan  pemikiran  hukum  kritis  yang menghendaki cara pandang holistik dalam penegakan hukum pidana. Secara korelatif dengan teori  tujuan  hukum  oleh  Gustav  Redbruch,  hukum  yang  hidup  merupakan  instrumen  yang memiliki  kecenderungan  pada  upaya  tercapainya  rasa  keadilan  dan  kemanfaatan,  lantaran diformulasikan  berdasarkan  cara  pandang  etis  dan  sosial  dan  diserap  dari  nilai-nilai masyarakat. 11 Hukum  yang  hidup  berkembang,  berubah,  dan  berlaku  seiring  dengan perkembangan  masyarakat  itu  sendiri.  Hal  ini  berbeda  dengan  hukum  pidana  nasional  yang cenderung  pada  kepastian  hukum,  dengan  formulasi  berdasarkan  cara  pandang  rasional  dan generalistik. Akomodasi hukum yang hidup adalah terobosan yang dilatarbelakangi oleh upaya mendekonstruksi kepastian hukum menuju keadilan dan kemanfaatan yang substantif. 12
Pemikiran  terkait  dengan  upaya  dekonstruksi  atas  kepastian  hukum  yang  positivistik  telah berkembang di era kontemporer melalui beberapa aliran pemikiran. Salah satu aliran pemikiran, atau  gerakan  pemikiran  yang  berasosiasi  dengan  tujuan  tersebut  adalah  gerakan  hukum progresif  yang  digagas  oleh  Satjipto  Rahardjo. 13 Konteks  pemikiran  hukum  progresif  dan ketertaikanya dalam akomodasi hukum yang hidup tidak terlepas dari pemikir-pemikir penting penyusun RKUHP yang juga dibangun oleh tokoh-tokoh hukum progresif, seperti Barda Nawawi Arief  dan  Muladi.  Kedudukan  hukum  progresif  sebagai  gerakan  pembaruan  yang  penting  di Indonesia pasca reformasi, menjadikan proyeksi KUHP Baru linear dengan konsep-konsep pokok progresivisme. Kendati demikian, perdebatan terkait kompatibilitas hukum yang hidup untuk diakomodasi secara normatif dalam KUHP tetap menjadi bahasan penting yang belum selesai.
Penelitian  sebelumnya  oleh  Sekhar  Chandra  Pawana  (2023)  menganalisis  polemik  terhadap konsep  hukum  yang  hidup  dalam  pembaruan  KUHP  di  Indonesia.  Hasil  penelitian  ini menunjukan  bahwa  konsep  hukum  yang  hidup  belum  sepenuhnya  dapat  diimplementasikan,
9 Vincentius Patria Setyawan, ‘A sas Legalitas Dalam Perspektif Filsafat Hukum ’, Justitia et Pax , 37.1 (2021) <https://doi.org/10.24002/jep.v37i1.3276>. 10 Ali Aridi and Yana Sukma Permana, ‘Kedudukan Hukum Adat Dalam Penguatan Pelestarian Nilai -Nilai Adat Dalam Yurisprudensi’, Jurnal Ilmu Hukum The Yuris , 6.2 (2022)
<https://doi.org/10.56301/juris.v6i2.602, h.361>. 11 Andri Yanto, Hukum dan Manusia: Riwayat Peralihan Homo Sapiens Hingga Homo Legalis (Yogyakarta: Segap Pustaka, 2022). 12 Nurlaila Isima, ‘Urgensi Pengakuan Hukum Yang Hidup Pada Masyarakat Dalam Asas Legalitas Ditinjau Dari Perspektif Sosiologi Hukum’, Jurnal Interdisiplin Sosiologi Agama , 2.1 (2022).
13 Satjipto Raharjo, Hukum Dalam Jagat Ketertiban (Jakarta: UKI Press, 2006).

## D
karena masih memiliki banyak kekosongan hukum, inkonsistensi aturan, dan belum meratanya pemahaman masyarakat terhadap hukum yang hidup.S 14 Dalam hal ini, pemberlakuan hukum yang hidup masih memperlukan sejumlah pengaturan lanjutan. Penelitian berikutnya oleh Ade Irawan dan Margo Hadi Pura (2023) memberikan analisis yuridis terkait ketentuan hukum yang hidup dalam KUHP baru Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengaturan hukum yang  hidup  baru  bersifat  pengakuan,  dan  bukan  kepastian  yang  detail.  Karenanya,  diberikan rekomendasi agar negara memberi jaminan kepastian hukum melalui pengaturan lex specialis . 15 Secara  konklusif,  kedua  penelitian  tersebut  telah  memberikan  gambaran  terkait  hukum  yang hidup  dalam  KUHP,  namun  belum  secara  spesifik  menggunakan  perspektif  hukum  progresif sebagai cara pandang dalam penelitian.
Kebaruan  dalam  penelitian  ini  adalah  elaborasi  akomodasi  hukum  yang  hidup  dalam  KUHP dengan  menggunakan  perspektif  hukum  progresif  sebagai  acuan  analisis.  Hukum  progresif sebagai  gerakan  pembaharuan  yang  diformulasikan  oleh  pemikir  hukum  tanah  air  memiliki kompabilitas dan relevansi yang tinggi untuk menjelaskan linearitas pengaturan hukum yang hidup dengan tujuan teleologisnya. Tujuan penelitian ini adalah memberikan gambaran tentang perspektif  hukum  progresif  terhadap  akomodasi  hukum  yang  hidup,  guna  menciptakan pemahaman bagi pemerintah, penegak hukum, pemangku kepentingan, dan masyarakat dalam rangka menegakan hukum yang berkeadilan substantif di Indonesia.

## 2. METODE PENELITIAN
Penulisan  dalam  penelitian  ini  menggunakan  metode  yuridis  normatif  dan  pendekatan perundang-undangan  ( statute  approach ). 16 Penelitian  dilakukan  dengan  menggunakan  studi pustaka, melalui elaborasi objektif terhadap bahan hukum primer berupa peraturan perundang- undangan, dan telaah bahan sekunder dari jurnal, buku, dan literatur yang relevan dengan topik penelitian  untuk  menghasilkan  sintesis  penelitian  yang  kredibel  dan  dapat dipertanggungjawabkan  secara  akademik,  bersifat  komprehensif,  sistematis,  dan  terpadu. 17 Analisis penelitian ini dilakukan secara kualitatif untuk mengelaborasi dimensi politik hukum secara mendalam dan komprehensif dari pengakuan hukum yang hidup dalam KUHP Nasional.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Konstitusi Republik Indonesia memberikan pengakuan ( recognition ) dan hak konstitusional atas kesatuan masyarakat hukum adat. 18 Pengakuan ini dirumuskan dalam ketentuan Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati hukum adat yang masih hidup selama sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI. Pengakuan ini termasuk pula upaya perlindungan terhadap hak-hak tradisional yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat. Sementara pengertian dari masyarakat hukum adat sendiri merupakan sekelompok orang  dalam  kesatuan  geografis  yang  secara  kultural  memiliki  riwayat  identitas  budaya  dan sosial,  terikat  dalam  hukum  adat,  dan  menjunjung  nilai-nilai  tradisi  yang  dimilikinya.
14 Pawana.
15 Ade Irawan and Margo Hadi Pura, ‘Analisis Yuridis Ketentuan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat pada Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Indonesia’, Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum , 7.1 (2023), 59 – 74 <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v7i1.6453>. 16 Kornelius  Benuf  and  Muhamad  Azhar,  ‘Metodologi  Penelitian  Hukum  sebagai  Instrumen  Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer’, Gema Keadilan , 7.1 (2020), 20 – 33
<https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>. 17 Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003).
18 Septya Hanung Surya Dewi and Ulfatun Najicha, ‘ Kedudukan Dan Perlindungan Masyarakat Adat Dalam Mendiami Hutan Adat’ , Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial .

## D
Kompleksitas latar belakang sosio-kultural bangsa Indonesia yang memiliki keragaman sangat tinggi  melahirkan  banyak  kesatuan  masyarakat  hukum  adat  dengan  corak  nilai,  tradisi,  dan norma hukum adat yang berbeda satu dengan lainya. 19
Pada era kolonialisme, eksistensi hukum adat dalam ranah hukum pidana tidak diakomodasi dan dianggap sebagai bukan hukum yang sah. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) WvS-NI yang  menganut  asas  legalitas  formil,  dengan  satu-satunya  sumber  hukum  yang  sah  adalah undang-undang yang ditetapkan oleh negara. 20 Hukum adat tidak dapat dan tidak diakui untuk diberlakukan  di  Indonesia.  Pasca  pembaruan  KUHP,  Pasal  2  Ayat  (1)  UU  No.  1  Tahun  2023 memberikan pengakuan hukum yang hidup sebagai pelengkap dari asas legalitas formil. Hukum yang  hidup  diakomodasi  dan  diintegrasikan  dalam  sistem  hukum  pidana  nasional. 21 Dalam Penjelasan Pasal 2 Ayat (1), ditegaskan bahwa: “ Yang dimaksud dengan ‘hukum yang hidup dalam masyarakat ’ adalah hukum adat yang menentukan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan tertentu patut dipidana. Hukum yang hidup di dalam masyarakat dalam pasal ini berkaitan dengan hukum  tidak  tertuis  yang  masih  berlaku  dan  berkembang  dalam  kehidupan  masyarakat  di Indonesia.  Untuk  memperkuat  keberlakuan  hukum  yang  hidup  dalam  masyarakat  tersebut, Peraturan Daerah mengatur mengenai Tindak Pidana adat tersebut ” . Penjelasan ini membatasi pengertian  hukum  yang  hidup  sebagai  hukum  adat  yang  diatur  lebih  lanjut  dalam  peraturan daerah.
Atribusi  pengaturan  hukum  adat  dalam  peraturan  daerah  oleh  KUHP  Baru  Indonesia menunjukan bahwa progresifitas pembaruan sistem hukum pidana masih menyisakan sejumlah peraturan baru dalam bentuk lex specialis yang belum dirumuskan. Dalam kondisi ini, dasar ratio legis dan politik hukum menjadi aspek fundamental untuk menjadi pedoman dalam perumusan lex  specialis agar  linear  dengan  tujuan  pengakomodasian  hukum  yang  hidup  dalam  KUHP. Linearitas  ratio  legis  dan  politik  hukum  dalam  akomodasi  hukum  yang  hidup  tersebut  dapat dianalisis dengan perpsektif hukum progresif.
Hukum progresif merupakan gerakan pemikiran hukum yang berkembang di Indonesia dengan pengaggas utama,  Prof. Satjipto  Rahardjo  atau Prof.  Tjip. 22 Gagasan ini melengkapi  pemikiran kontemporer yang mengkritisi positivisme di era post-modern, seperti pemikiran Critical Legal Study , dan Hukum Responsif. 23 Dalam konsepsi hukum progresif, penerapan hukum positif yang berlaku  saat  ini  dengan  karakter  analitical  jurisprudence  tidak  lagi  memiliki  relevansi  untuk mencapai tujuan keadilan dan kemanfaatan yang substantif. Hukum positif cenderung menjadi mesin yang presedural dan formalistik sehingga menjadi alat represi bagi masyarakat. Dengan mengutip pemikiran Philippe Nonetz dan Sleznick, Prof. Tjip membagi tipologi hukum menjadi tiga  domain  utama,  yakni  hukum  represif,  hukum  otonom,  dan  hukum  responsif.  Hukum represeif  ditunjukan  dengan  karakter  hukum  yang  mengobjektivasi  manusia  melalui  asas kepastian.  Menyebabkan  penegakan  hukum  dilakukan  sepenuhnya  secara  prosedural  dengan mengabaikan realitas sosial yang dalam bahasa Kelsenian dikenal sebagai unsur meta-yuridis. Guna mencapai keadilan yang sebenarnya, hukum harus bertransformasi secara berkemajuan (progresif) menjadi hukum otonom dan hukum responsif. Gerakan menuju transformasi tersebut
19 Nyoman Serikat Putra Jaya, ‘Hukum (Sanksi) Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional’, Masalah-Masalah  Hukum ,  45.2  (2016)  <https://doi.org/DOI:  10.14710/mmh.45.2.2016.123-130,  h.124- 125>.
20 Johari, T Yudi Afrizal, and Fatahillah, ‘Kedudukan Asas Legalitas dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia’, Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial, dan Humaniora , 1.1 (2023).
21 Uti Abdullah, ‘Relevansi Penerapan Asas Legalitas Dalam Penjatuhan Sanksi Pada Masyarakat Hukum’, Al Qadlaya: Jurnal Hukum Keluarga Islam , 2.1 (2022). 22 Yanto, Hukum dan Manusia: Riwayat Peralihan Homo Sapiens Hingga Homo Legalis .

## D
kemudian  dinamakan  sebagai  gerakan  hukum  progresif.  Tujuan  dari gerakan  ini  dirumuskan dalam postulat Prof. Tjip yang terkenal, yakni: “ hukum untuk manusia, dan bukan sebaliknya ”. 24
Analisis  hukum  progresif  atas akomodasi  hukum yang  hidup akan  dibahas  dalam  dua  bagian utama. Pertama, kedudukan hukum yang hidup dalam mendekonstruksi asas legalitas dan tujuan kepastian  hukum.  Bagian  ini  akan  menguraikan  tujuan  utama  dari  hukum  yang  hidup  dan relavansinya dengan tujuan hukum progresif. Kedua, batasan-batasan konseptual dalam hukum progresif terhadap positivisasi hukum yang hidup. Bagian ini akan memberi penjelasan tentang bagaimana hukum progresif mengarahkan pengaturan hukum yang hidup  untuk diakomodasi dalam sistem hukum nasional, dengan tidak meninggalkan esensinya sebagai living law .

## 3.1 Dekonstruksi  Posivisme,  Paradigma  Holistik,  dan  Keadilan  Substantif  dalam  KUHP Baru
Positivisme  hukum  merupakan  cara  pandang  filsafat  yang  memaknai  hukum  sebagai  norma- norma positif dalam sistem peraturan perundang-undangan. 25 Terdapat tiga landasan penting dalam positivisme hukum. Pertama, bahwa hukum merupakan perintah yang bersifat rasional dan  terpisah  dengan  moral.  Kedua,  penelitian  dan  penemuan  hukum  dilakukan  secara murni dengan  memisahkan  unsur-unsur  diluar  konteks  hukum,  seperti  sejarah,  politik,  atau  sosio- kultural.  Ketiga,  sistem  hukum  bersifat  logis,  berkepastian,  dan  merupakan  sistem  dengan interpretasi yang tertutub. Positivisme hukum menghendaki pola penalaran secara top to down , yakni  kehidupan  realitas  manusia  dilakukan  menurut  peraturan  perundang-undangan  yang telah  ditetapkan.  Pemikiran  positivisme  berkembang  pada  era  klasik  di  Eropa,  dengan  tokoh utama  Auguste  Comte,    H.L.A.  Hart,  John  Austin,  dan  Hans  Kelsen. 26 Positivisme  hukum diteminologikan  dari  frasa ponere-posui-positus yang  berarti  meletakan  sesuatu  pada  tempat yang telah tersaji ( given ). Hukum bersifat konkret, tertulis, dan jelas. 27
Paradigma hukum yang positivistik menjadi pandangan dan pondasi utama dalam KUHP Lama Indonesia. WvS-NI yang diberlakukan sejak 1 Januari 1918 diadopsi dari WvS Kerajaan Belanda, yang juga  diadopsi dari Code Penal Prancis yang disusun pada  era Klasik. 28 Kebutuhan  untuk memberi jaminan kepastian hukum dan melawan kesewenang-wenangan penguasa pada abad ke-17  hingga  awal  abad  ke-20  menjadi  alasan  penting  bagi  bekerjanya  posivisme  sebagai paradigma  yang  dominan.  Pasca  kemerdekaan,  pengadopsian  WvS-NI  dalam  UU  No.  1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana secara linear membawa paradigma positivisme dalam sistem hukum pidana Indonesia. Unsur positivisme ini diperkuat dengan pondasi asas legalitas formil dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP Lama. 29
Dimensi kolonialisme yang melekat dalam asas legalitas formil menyangkal keseluruhan bentuk kearifan, hukum adat, atau realitas sosio-kultural lainya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia jauh sebelum era kolonialisme. Penelitian ilmuan Belanda, Snouck Hurgronje mengklasifikasikan 19 wilayah  hukum  adat  di  Indonesia,  yang  masing-masing  memiliki  karakter  kearifan,  tradisi, budaya, dan konsep pemidanaan tersendiri. 30 Realitas tersebut tidak dapat diakomodasi dalam
24 Satjipto Rahardjo, ‘Hukum Progresif: Hukum Yang Membebaskan’, Jurnal Hukum Progresif , 1.1 (2011),
1 – 24 <https://doi.org/10.14710/hp.1.1.1-24>. 25 Setyawan. 26 Yanto, Hukum dan Manusia: Riwayat Peralihan Homo Sapiens Hingga Homo Legalis . 27 Mario  Julyano  and  Aditya  Yuli  Sulistyawan,  ‘P emahaman  Terhadap  Asas  Kepastian  Hukum  Melalui Konstruksi
Penalaran Positivisme Hukum ’, CREPIDO , 1.1 (2019), 13 – 22
<https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.13-22>. 28 Julyano and Sulistyawan. 29 Setyawan. 30 Hilman Hadikusumah, Pengantar Hukum Adat Indonesia, Bandung (Bandung: Mandar Maju, 2003).

## D
kebijakan  pemidanaan  oleh  pemerintah,  sehingga  kodifikasi  hukum  yang  diberlakukan sepenuhnya  diadopsi  dari Wetboek  van  Strafrecht yang  diterapkan  di  negeri  Belanda.  Alasan tidak dapat diintegrasikanya nilai-nilai tersebut lantaran empat karakter asas legalitas dalam tradisi civil law yang bersifat rigit. Pertama, lex scripta , hukum bersifat peraturan tertilis. Kedua, lex certa, hukum bersifat jelas dan rinci. Ketiga, tidak diperbolehkan digunakanya analogi dalam pemidanaan. Keempat, non-retroaktif, hukum pidana tidak berlaku surut. 31
Linear dengan empat karakter asas legalitas tersebut, asas legalitas yang terdapat dalam WvS-NI dan  KUHP  Lama  Indonesia  memiliki  tiga  pemaknaan  yang  sama,  yakni  berdasarkan  hukum tertulis,  larangan  analogi,  dan  prinsip  non-retroaktif.  Kondisi  ini  menunjukan  pemberlakuan KUHP  Lama  di  Indonesia  sejak  1946  masih  berdasar  pada  paradigma  berhukum  masyarakat Eropa  Kontinental  lebih  dari  dua  abad  yang  lalu. 32 Dalam  perspektif  Barda  Nawawi  Arief, pembaharuan  terhadap  asas  legalitas  merupakan  salah  satu  tujuan  fundamental  dalam penyusunan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Rekonstruksi atas asas legalitas diorientasikan untuk mengubah sifat ‘rigid’ dalam penegakan hukum pidana menjadi lebih fleksibel dan inklusif. 33
Hukum  progresif  mengkritisi  positivisme  dalam  KUHP  Lama  lantaran  orientasinya  yang cenderung  pada  kepastian  hukum.  Pengejaran  atas  asas  kepastian  hukum  melemahkan kemampuan  hukum  untuk  dapat  mencapai  keadilan  dan  kemanfaatan  sebagai  orientasi  yang sebenarnya. Sebagaimana ditegaskan oleh Prof. Tjip, bahwa tujuan akhir dari hukum progresif adalah  tercapainya  keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat.  Keadilan  tidak  dapat  diakses  semata dengan  mengandalkan  asas  legalitas  formil  dan  membatasi  hukum  dalam  ruang  lingkup peraturan perundang-undangan.
Kritik  Prof.  Tjip  terhadap  logika  monopolistik  dalam  positivisme  hukum  dirumuskan  dengan mengadopsi pemikiran Edward Wilson dalam Consiliance: Unity of Knowledge . 34 Dalam teorinya, Wilson  menegaskan  pentingnya  prinsip  kesatuan  ilmu  pengetahuan  dalam  menyelesaikan fenomena sosial. Hukum yang segregatif, misalnya dengan berdiri pada Pure Theory of Law Hans Kelsen, tidak akan mampu menjadi instrumen yang menghasilkan keadilan substantif, dan hanya menghasilkan keadilan prosedural. 35 Untuk itu, hukum progresif mendorong perlunya hukum positif  untuk  didekonstruksi  dan  dilengkapi  dengan  hukum  yang  hidup  ( living  law )  sebagai penyeimbang dalam penegakan hukum. Untuk itu, diungkapkan oleh Barda Nawawi Arief bahwa ruh yang melatarbelakangi KUHP Baru hendaknya terbangun atas dasar ide keseimbangan nilai Pancasila. 36
Keseimbangan yang dibangun atas dasar nilai Pancasila tersebut dirumuskan dengan mengubah paradigma positivisme menjadi paradigma holistik. Asas legalitas formil tidak lagi menjadi asas tunggal yang membatasi kompetensi hukum pidana dalam ruang perundang-undangan, dengan dirumuskanya asas legalitas materiil. Pokok perbedaan antara KUHP Lama dan KUHP Baru dapat dilihat dalam tabel berikut:
Tabel 1. Perbedaan asas legalitas dalam KUHP Lama dan KUHP Baru
31 Setyawan, “Asas Legalitas Dalam Perspektif Filsafat Hukum.”
32 Faisal and others.
33 Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia (Semarang: Universitas Diponegoro, 2007). 34 Yanto, Hukum dan Ketertiban: Fragmen Pemikiran Tentang Paradigma Hukum dan Perkembanganya . 35 Raharjo.
36 Arief, RUU KUHP Baru: Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia .

## D
Asas KUHP Lama KUHP Baru Asas Legalitas Formil Diatur  dalam  Pasal  1  Ayat  (1)  yang menegaskan bahwa tidak terdapat suatu perbuatan yang dapat dipidana melainkan  telah  diatur  terlebih  dahulu dalam  peraturan  perundang-undangan yang sah. Peraturan perundang- undangan  tersebut  dikeluarkan  oleh pemerintah,  dan  tidak  terdapat  sumber hukum  lain  selain  yang  ditetapkan  oleh pemerintah. Diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) yang  menegaskan  bahwa tidak terdapat suatu perbuatan yang dapat dipidana  melainkan  telah diatur  terlebih  dahulu  dalam peraturan perundang- undangan yang sah. Asas Legalitas Materiil Tidak terdapat asas legalitas materiil. Diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) yang  menegaskan  bahwa pemberlakuan  Pasal  1  tidak mengurangi  hukum  yang hidup  dalam  masyarakat.
Hukum yang hidup dimaknai sebagai  hukum  adat  yang ditetapkan  dalam  peraturan pemerintah  dan  peraturan daerah.
Perluasan asas legalitas menjadi asas legalitas formil dan materiil menempatkan hukum yang hidup sebagai sumber pemidanaan yang sah diakui keberadaanya oleh negara. Seorang dapat dipidana atas dasar perbuatan yang dinilai sebagai pelanggaran atau kejahatan terhadap norma- norma sosial masyarakat, meskipun tidak diatur dalam undang-undang. 37 Dalam hal ini, hukum yang  hidup  diterapkan  guna  mengakomodasi  kepentingan  masyarakat  hukum  adat  untuk menjalankan  tradisi  dan  hukum  adat  di  wilayah  teritorialnya,  sehingga  tercapai  prinsip penghormatan dan inklusivitas yang baik.
Meskipun berdiri pada posisi anti-tesis terhadap positivisme, hukum progresif menolak premis- premis dasar yang menghendaki dilakukanya pengaturan hukum dalam perundang-undangan. Hukum  tetap  dalam  posisinya  yang  tertulis  sebagai  instrumen  utama,  namun  bukan  menjadi satu-satunya.  Hukum  progresif  mendorong  agar  penegakan  hukum  tidak  dijalankan  secara murni  ( pure )  dengan  hanya  menggunakan  logika  undang-undang,  melainkan  juga  dengan mempertimbangkan  realitas  sosial  masyarakat  yang  dinamis.  Dalam  hal  ini,  Prof.  Tjip mengadopsi  pemikiran  Charles  Sampford  tentang  konsep  social  melee,  yang  membuktikan bahwa  ketertiban  dapat  tercapai  melalui  proses-proses  sosial  dan  tanpa  mengedepankan pendekatan hukum yang baku. Pendekatan ini dapat dilakukan dengan cara ‘ berhukum dengan hati’ dengan  aparat  penegak  hukum  sebagai  ujung  tombak  bagi  penegakan  hukum  progresif. Dengan demikian, akomidasi hukum yang hidup dalam KUHP telah menjadi legitimasi yang kuat bagi dikembangaknya penegakan hukum dengan karakter yang progresif dalam sistem hukum pidana Indonesia.

## 3.2 Positivisasi Hukum Yang Hidup dalam Pandangan Hukum Progresif
37 Vincentius  Patria  Setyawan,  ‘Pemaknaan  Asas  Legalitas  Materiil  Dalam  Pembaruan  Hukum  Pidana Indonesia’, Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu , 1.1 (2023), 13 – 15 <https://doi.org/10.59435/gjmi.v1i1.3>.

## D
Akomodasi  hukum  yang  hidup  dalam  KUHP  menimbulkan  tantangan  dalam  mekanisme pengaturan  dan  pemberlakuanya  untuk  menjalankan  sistem  hukum  pidana  di  Indonesia. Dualisme sumber hukum yang berbeda, antara hukum formil dengan bersumber pada KUHP dan peraturan  perundang-undangan,  dengan  hukum  yang  hidup  menjadikan  adanya  potensi ketidakpastian  dan  inkonsistensi  dalam  penegakan  hukum  pidana. 38 Berbeda  dengan  hukum formil  yang  penegakanya  diatur  dalam  hukum  acara  pidana,  penegakan  hukum  yang  hidup idealnya dilakukan oleh komunitas atau lembaga dalam masyarakat hukum adat tanpa melalui intervensi  pemerintah.  Hal  ini  berdiri  atas  pertimbangan  bahwa  hukum  yang  hidup  digali, dikembangkan, dan diterapkan dalam lingkungan masyarakat hukum adat dengan pembatasan- pembatasan  yang  bersifat  kultural.  Misalnya,  hukum  adat  masyarakat  Dayak  dan  Aceh  yang hanya  berlaku  bagi  masyarakat  Dayak  dan  Aceh  itu  sendiri,  di  wilayah  mereka,  dan  tidak mengikat  bagi  orang-orang  diluar  wilayah  Aceh  dan  Kalimantan.  Hukum  yang  hidup, sebagaimana pengertianya, senantiasa berkembang dan tidak dapat dibakukan secara normatif.
Namun, rumusan Pasal 2 Ayat (1) berusaha menemukan titik temu antara kebutuhan kepastian hukum  dengan  keadilan  dan  kemanfaatan  dari  hukum  yang  hidup  dengan  menggunakan pendekatan  integralistik,  yang  mengatribusikan  kepada  pemerintah  daerah  untuk  melakukan pengaturan hukum adat dalam bentuk peraturan daerah. Hal ini patut menjadi kekhawatiran, karena akan menimbulkan potensi positivisasi hukum yang hidup. Yakni kondisi ketika hukum yang hidup diadopsi, dikodifikasikan, dan diterapkan dalam bentuk Perarutan yang mengikat. Apabila  telah  dilakukan  positivisasi,  maka  norma-norma  tersebut  menjadi  hukum  positif  dan bukan hukum yang hidup. Hukum positif memiliki karakter yang jauh berbeda dengan hukum yang  hidup,  karena  bersifat  rigid,  dan  berada  dibawah  otoritas  pemerintah.  Hal  ini  dapat bersebrangan  dengan  misi  pembaruan  KUHP  yang  terbangun  dari  nilai-nilai  progresifitas. Berikut adalah lima misi KUHP yang penting dalam formulasi lebih  lanjut pengaturan hukum yang hidup di Indonesia 39 .
Tabel 2. Misi pembaharuan KUHP Indonesia
Misi Pembaharuan Penjabaran Dekolonialisasi Dekolonialisasi  adalah  usaha  strategis  untuk  mengeliminasi unsur-unsur,  konsep,  pola  pikir,  dan  substansi  inti  yang membentuk karakter hukum pidana zaman kolonial. Walaupun perubahan dalam KUHP tidak sepenuhnya menghapus seluruh ketentuan  KUHP  sebelumnya,  namun  beberapa  norma  baru muncul  atau  mengalami  revisi  yang  signifikan.  Dekolonialisasi KUHP  mengubah  paradigma  positivisme  yang  mendominasi KUHP sebelumnya, yang menekankan pada pemulihan keadilan retributif, menjadi paradigma yang lebih seimbang, dengan fokus pada  keadilan  rehabilitatif,  korektif,  dan  restoratif.  Bagian penting  yang  menjadi  fokus  dalam  dekolonialisasi  adalah dekonstruksi  atas  asas  legalitas  formil,  dengan  memperluas jangkauan melalui asas legalitas materiil. Demokratisasi hukum pidana Demokratisasi bertujuan untuk membawa hukum pidana lebih dekat  kepada  prinsip-prinsip  demokrasi  dan  masyarakat  yang lebih terbuka serta berpartisipasi. Upaya demokratisasi hukum pidana bertujuan untuk meningkatkan transparansi,
akuntabilitas,  dan  partisipasi  publik  dalam  proses  pembuatan,
38 Irawan and Pura.
39 Arief, RUU KUHP Baru: Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia .

## D
penerapan,  dan  pelaksanaan  hukum  pidana.  Hal  ini  mencakup keterlibatan  masyarakat,  organisasi  non-pemerintah,  dan pemangku  kepentingan  lainnya  dalam  proses  perumusan undang-undang  dan  kebijakan  hukum  pidana.  Selain  itu, demokratisasi juga berarti menjaga hak asasi manusia, keadilan, dan perlindungan hukum yang lebih merata bagi semua warga negara,  sehingga  hukum  pidana  tidak  digunakan  secara sewenang-wenang oleh pihak yang berwenang. Konsolidasi dan rekodifikasi hukum pidana Konsolidasi  adalah  tindakan  untuk  mengumpulkan  kembali aspek normatif yang mendasarkan diri pada nilai-nilai, budaya, warisan  tradisional,  serta  pandangan  masyarakat  guna digabungkan dalam KUHP Nasional yang bersifat terpadu. Proses konsolidasi  ini  dilakukan  dengan  menyusun  ulang  hukum, seperti yang terjadi dalam pembentukan Bagian 35 Buku II KUHP Nasional yang mengatur Tindak Pidana Khusus. Harmonisasi hukum pidana Hukum  pidana  nasional  membawa  misi  harmonisasi,  yakni upaya  sinkronisasi  hukum  antara  hukum  pidana  nasional dengan  hukum  yang  hidup  dalam  masyarakat.  Harmonisasi dilakukan guna membangun keserasian antara prinsip keadilan, kemanfaatan,  dan  kepastian  hukum..  Proses  harmonisasi melibatkan  penyatuan  berbagai  norma  hukum  pidana  yang mungkin  berasal  dari  undang-undang,  peraturan  daerah,  atau regulasi  lainnya  menjadi  satu  kesatuan  yang  seragam.  Hal  ini dapat  menghindari  konflik  hukum,  memastikan  bahwa  hukum pidana diterapkan secara adil dan konsisten di seluruh wilayah negara,  serta  memberikan  kejelasan  kepada  masyarakat  dan penegak hukum tentang apa yang dianggap sebagai pelanggaran pidana dan konsekuensinya. Modernisasi Perubahan  dalam  pemikiran  hukum  pidana  menuntut  adanya modernisasi, yang melibatkan penggantian paradigma, kerangka berpikir,  dan  isi  hukum  pidana  tradisional  dengan  elemen- elemen  yang  lebih  segar  dan  kontemporer.  Dalam  masyarakat yang terus berubah dengan cepat, hukum harus beradaptasi agar dapat mencapai tujuannya yang ideal. Perkembangan teknologi dan  informasi  juga  mendorong  urgensitas  bagi  diaturnya sejumlah delik baru, sekaligus merubah dan merevisi delik yang telah  ada  sebelumnya  agar  KUHP  tetap  relevan  untuk diterapkan.
Belum adanya pengaturan dalam bentuk Peraturan Pemerintah  dan Peraturan Daerah  terkait dengan hukum yang hidup sebaimana diatribusikan dalam Pasal 2 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 2023 penting  diisi  guna  mencegah  kekosongan  hukum  ( rechtvacuum )  dalam  sistem  hukum  pidana Indonesia. Pengaturan tersebut harus dilakukan secara linear dengan lima misi KUHP, dan tidak melakukan  positivisasi  terhadap  hukum  yang  hidup.  Dengan  kata  lain,  pemerintah  daerah melalui Peraturan Daerah hanya dapat memberikan pengakuan ( recognition ) kepada masyarakat hukum adat dan hak-haknya dalam menegakan hukum yang hidup, serta tidak mengambilalih penegakan hukum tersebut melalui aparat penegak hukum yang living law yang dipositivisasikan. Formulasi ini ditujukan guna mencegah terjadinya reduksionisme hukum yang hidup dan akan bertentangan dengan nilai-nilai progresivitas serta tujuan pengakomodasian hukum yang hidup dalam KUHP itu sendiri.

## D
Pencapaian  tujuan  keadilan  substantif  dari  pemberlakuan  hukum  yang  hidup  harus  dimaknai sebagai  keikutsertaan  masyarakat  dalam  menentukan  norma-norma  pemidanaan  dan  upaya penegakan  hukum.  Dalam  konsep  hukum  progresif,  proses  ini  merupakan  bagian  dari implementasi  paradigma  holistik  dan  pencegahan  atas  dominasi  paradigma  positivisme. Pengaturan  hukum  yang  hidup  dalam  Peraturan  Daerah  harus  dirumuskan  secara  hati-hati dengan  tidak  melakukan positivisasi  yang  reduksionistik  yang  kontra  terhadap  pembaharuan hukum yang berorientasi pada keadilan substantif.

## 4. KESIMPULAN
Akomodasi hukum yang hidup merupakan eksponen penting dalam pembaruan hukum pidana Indonesia melalui penetapan UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).  Akomodasi  ini  dirumuskan  dalam  Pasal  2  Ayat  (1)  yang  menegaskan  bahwa pemberlakuan asas legalitas formil tidak mengurangi keberlakuan asas legalitas materiil, dengan hukum  yang  hidup  sebagai  sumber  pemidanaan  yang  sah.  Dengan  menggunakan  perspektif hukum progresif, analisis terhadap akomodasi hukum yang hidup dalam KUHP dikelompokan dalam dua hasil utama. Pertama, akomodasi hukum yang hidup telah sesuai dengan semangat, konsep, nilai-nilai hukum progresif yang mendekonstruksi positivisme melalui perluasan asas legalitas, menggunakan paradigma holistik dengan perluasan sumber hukum bagi pemidanaan, dan  reorientasi  hukum  pidana  dari  pendekatan  represif  menjadi  pendekatan  responsif, rehabilitatif, korektif, dan substantif. Pembaharuan hukum pidana dan akomodasi hukum yang hidup adalah bagian kesuksesan hukum progresif di Indonesia. Kedua, pengaturan hukum yang hidup belum selesai dengan masih terdapat kekosongan hukum dalam peraturan pelaksana dan peraturan daerah, sebagaimana diatribusikan dalam Pasal 2 UU No. 1 Tahun 2023. Dalam upaya melengkapi kekosongan hukum tersebut,  penting agar hukum yang hidup dirumuskan secara linear dengan lima misi KUHP yang juga membawa nilai-nilai hukum progresif serta mencegah dilakukanya positivisasi hukum yang hidup.
Dalam  pengembangan  berikutnya,  disarankan  formulasi  hukum  yang  hidup  dalam  peraturan pemerintah  dan  peraturan  daerah  harus  dilakukan  secara  cermat  dan  hati-hati.  Hukum  yang hidup  merupakan  instrumen  penting  yang  dapat  memberi  jaminan  bagi  dapat diimplementasikan  atau  tidaknya  asas  legalitas  materiil.  Untuk  itu,  pemerintah  perlu  secara inklusif menyertakan masyarakat hukum adat untuk menggali nilai-nilai hukum yang hidup dan mempersiapkan mekanisme yang strategis dalam mengakomodasikanya secara integratif dalam hukum pidana nasional.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, Uti, ‘Relevansi Penerapan Asas Legalitas Dalam Penjatuhan Sanksi Pada Masyarakat Hukum’, Al Qadlaya: Jurnal Hukum Keluarga Islam , 2.1 (2022)
Anwar, Mashuril, ‘Holistic Paradigm Contradiction of the Ultimate Principle of Remedium Against the  Principle of  Legality in Environmental  Criminal Law Enforcement’, Administrative and Environmental Law Review , 1.1 (2020), 43 – 52
<https://doi.org/10.25041/aelr.v1i1.2083>
Aridi,  Ali,  and  Yana  Sukma  Permana,  ‘Kedudukan  Hukum  Adat  Dalam  Penguatan  Pelestarian Nilai- Nilai  Adat  Dalam  Yurisprudensi’, Jurnal  Ilmu  Hukum  The  Yuris ,  6.2  (2022) <https://doi.org/10.56301/juris.v6i2.602, h.361>

## D
Arief, Barda Nawawi, Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia (Semarang: Universitas Diponegoro, 2007)
——— , RUU KUHP  Baru:  Sebuah  Restrukturisasi/Rekonstruksi  Sistem  Hukum  Pidana  Indonesia (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2012)
Benuf,  Kornelius,  and  Muhamad  Azhar,  ‘Metodologi  Penelitian  Hukum  sebagai  Instrumen Mengurai  Permasalahan  Hukum  Kontemporer’, Gema  Keadilan ,  7.1  (2020),  20 – 33 <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>
Dewi,  Septya  Hanung  Surya,  and  Ulfatun  Najicha,  ‘KEDUDUKAN  DAN  PERLINDUNGAN MASYARAKAT  ADAT  DALAM  MENDIAMI  HUTAN  ADAT’, Nusantara:  Jurnal  Ilmu Pengetahuan Sosial
Faisal,  Anri  Darmawan,  Muhammad  Rustamaji,  Muhammad  Wirtsa  Firdaus,  and  Rahmaddi, ‘Kebijakan  Legislasi  Pembaruan  Pemidanaan  Kitab  Undang - Undang  Hukum  Pidana’, Jurnal Magister Hukum Udayana , 11.4 (2022), 928 – 42
Hadikusumah,  Hilman, Pengantar  Hukum  Adat  Indonesia,  Bandung (Bandung:  Mandar  Maju, 2003)
Irawan,  Ade,  and  Margo  Hadi  Pura,  ‘Analisis  Yuridis  Ketentuan  Hukum  yang  Hidup  dalam Masyarakat pada Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Indonesia’, Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum , 7.1 (2023), 59 – 74 <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v7i1.6453>
Isima, Nurlaila, ‘Urgensi Pengakuan Hukum Yang Hidup Pada Masyarakat Dalam Asas Legalitas Ditinjau  Dari  Perspektif  Sosiologi  Hukum’, Jurnal  Interdisiplin  Sosiologi  Agama ,  2.1 (2022)
Jaya, Nyoman Serikat Putra, ‘Hukum (Sanksi) Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional’,
Masalah-Masalah Hukum , 45.2 (2016) <https://doi.org/DOI:
10.14710/mmh.45.2.2016.123-130, h.124-125>
Johari,  T  Yudi  Afrizal,  and  Fatahillah,  ‘Kedudukan  Asas  Legalitas  dalam  Pembaharuan  Hukum Pidana di Indonesia’, Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial, dan Humaniora , 1.1 (2023)
Julyano,  Mario,  and  Aditya  Yuli  Sulistyawan,  ‘ Pemahaman  Terhadap  Asas  Kepastian  Hukum Melalui  Konstruksi  Penalaran  Positivisme  Hukum ’, CREPIDO ,  1.1  (2019),  13 – 22 <https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.13-22>
Malau,  Parningotan,  ‘Tinjauan  Kitab  Undang - Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  Baru  2023’, AL- MANHAJ:  Jurnal  Hukum  dan  Pranata  Sosial  Islam ,  5.1  (2023),  837 – 44 <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2815>
Manullang,  Sardjana  Orba,  and  Louisa  Yesami  Krisnalita,  ‘Daya  Ikat  KUHP  Nasional  terhadap Eksistensi Undang- Undang Khusus Sebelumnya Ditinjau dari Perspektif Filsafat Hukum’, Jurnal Pendidikan Tambusai , 7.2 (2023) <https://doi.org/10.31004/jptam.v7i2.9112>
Pawana, Sekhar Chandra, ‘Polemik atas Konsep “Hukum Yang Hidup” Dalam Pembaharuan KUHP
Di Indonesia’, Jurnal Hukum Volkgeist , 1.1 (2023)
<https://doi.org/10.35326/judicatum.v1i1.4045>
Rahardjo, Satjipto, ‘Hukum Progresif: Hukum Yang Membebaskan’, Jurnal Hukum Progresif , 1.1 (2011), 1 – 24 <https://doi.org/10.14710/hp.1.1.1-24>
Raharjo, Satjipto, Hukum Dalam Jagat Ketertiban (Jakarta: UKI Press, 2006)

## D
Setyawan, Vincentius Patria, ‘Asas Legalitas Dalam Perspektif Filsafat Hukum’ , Justitia et Pax , 37.1 (2021) <https://doi.org/10.24002/jep.v37i1.3276>
Soekanto,  Soerjono,  and  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif :  Suatu  Tinjauan  Singkat (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003)
Vincentius  Patria  Setyawan,  ‘Pemaknaan  Asas  Legalitas  Materiil  Dalam  Pembaruan  Hukum Pidana  Indonesia’, Gudang  Jurnal  Multidisiplin  Ilmu ,  1.1  (2023),  13 – 15 <https://doi.org/10.59435/gjmi.v1i1.3>
Yanto,  Andri, Hukum  dan  Ketertiban:  Fragmen  Pemikiran  Tentang  Paradigma  Hukum  dan Perkembanganya (Yogyakarta: Megalitera, 2022)
——— , Hukum dan Manusia: Riwayat Peralihan Homo Sapiens Hingga Homo Legalis (Yogyakarta: Segap Pustaka, 2022)