## PRAKTIK BAGI HASIL TERNAK SAPI DALAM PERSPEKTIF AKAD MUDHARABAH DI KABUPATEN TAKALAR

## Fitra Febianti, Nur Taufiq Sanusi, Fadli Andi Natsif
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email : fitrafebianti@gmail.com

## Abstrak
Agama  Islam  menghendaki  kepada  seluruh  umat  manusia  untuk  saling  tolong menolong  berdasarkan  rasa  tanggung  jawab,  jamin  menjamin,  dan  tanggung menanggung  dalam  kehidupan  bermasyarakat.  Hal  ini  dikenal  dengan  istilah muamalah yang mengatur hubungan antar manusia. Muamalah ialah semua hukum syariat  yang  bersangkutan  dengan  urusan  duniawi,  dengan memandang  kelanjutan hidup seseorang, seperti jual beli, tukar-menukar, pinjam-meminjam, beri-memberi, dan lain sebagainya. Pada dasarnya seluruh konsep muamalah adalah boleh selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip al-Qur’an dan sunnah seperi kaidah ushul yang  artinya  asal  (hukum) muamalah adalah  boleh  selama  tidak  ada  dalil  yang melarangnya.Manusia diciptakan oleh Allah Swt untuk terhubung secara sosial dan bergantung satu sama lain. Ada yang memiliki harta tambahan tetapi tidak memiliki waktu dan pengalaman untuk mengelola, serta ada pula yang memiliki kemampuan dan  keahlian  tetapi  kekurangan  dana.  Diharapkan  dengan  bertemunya  kedua  tipe orang  ini  dapat  saling  melengkapi  dan  membantu  dalam  pengembangan  harta tersebut.  Untuk  itu  Islam  memperbolehkan  syarikat  dalam  usaha  diantaranya mudharabah .
Kata Kunci: Bagi Hasil, Perjanjian, Perlindungan Hukum, Mudharabah.

## Abstract
Islam  requires  all  human  beings  to  help  each  other  based  on  a  sense  of responsibility,  guarantee,  and  responsibility  in  community  life.  This  is  known  as muamalah which regulates human relations. Muamalah are all sharia laws related to worldly affairs, by looking at the continuation of a person’s life, such as buying and selling, exchanging, borrowing, giving and so on. Basically the whole concept of  muamalah  is  permissible  as  long  as  it  does  not  conflict  with  the  principles  of Qur’an and sunnnah such as the rules of ushul, which means that the origin (law) of  muamalah  is  permissible  as  long  as  there  is  no  evidence  that  probhibits  it. Human were created by Allah Swt to be socially connected and dependent on one other.  Some  have  additional  assets  but  do  not  have  the  time  and  experience  to manage them, and some have the skills and experties but lack funds. It is hoped that by meeting these types of people, they can complement each other and help in the development  of  these  treasures.  For  this  reason,  Islam  allow  the  company  to  do business, including mudharabah.
Keyword: Agreement, Legal Protection, Mudharabah, Profit Sharing.

## A. PENDAHULUAN
Agama Islam merupakan agama yang mengatur sistem kehidupan yang bersifat komprehensif dalam mengatur semua aspek, baik sosial, ekonomi, politik, maupun spiritual.  Islam  bersifat  komprehensif  artinya  Islam  mengatur  semua  aspek kehidupan manusia, baik aqidah, akhlak, ibadah, maupun muamalah. 1 Melalui jalan muamalah,  manusia  dapat  mengoptimalkan  kemampuan  yang  dimiliki  masing- masing  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidupnya.  Manusia  dalam  memenuhi kebutuhan  hidupnya  dengan  bekerja.  Dalam  pandangan  Islam  bekerja  dinilai sebagai ibadah, selain memperoleh material juga memperoleh pahala. 2
Bagi  hasil mudharabah merupakan  akad  yang  sudah  terjadi  sejak  zaman Rasulullah Saw. Bahkan hal tersebut sudah dilakukan oleh masyarakat Arab sejak sebelum  Islam,  dalam  kegiatannya  dilakukan  dengan  cara  memberi  modal  kepada orang  lain  agar  modal  tersebut  digunakan  untuk  membuat  usaha  lalu keuntungannya  dibagi  dua  antara  pemilik  modal  dengan  pengelola  usaha  sesuai dengan  perjanjiannya,  karena  akad  kerjasama  yang  dilakukan  ini  terbebas  dari unsur  kejahatan,  maka  Islam  mengadopsi  kebiasaan  tersebut  dan  para  ahli  hukum Islam sepakat atas kebasahan mudharabah , karena ditinjau dari segi kebutuhan dan manfaatnya sesuai dengan ajaran dan tujuan syari’ah. 3
Didalam  fiqh  muamalah  ada  beberapa  bentuk  kerjasama  bagi  hasil,  salah satunya  adalah mudharabah .  Akad mudharabah ialah  akad  perjanjian  (kerjasama) antara dua belah pihak, yang salah satu dari keduanya memberi modal kepada yang lain  supaya  dikembangkan,  sedangkan  keuntungan  dibagi  antara  keduanya  sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. 4
Secara teknik, Sistem bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan kerjasama. Dalam hal ini terdapat dua pihak yang melakukan kerjasama usaha, maka hasil atas usaha yang dilakukan oleh kedua  belah  pihak  atau  salah  satu  pihak  akan  dibagi  sesuai  dengan  porsi  masing- masing pihak yang melakukan akad kerjasama. 5
Dalam  hal  bagi  hasil,  para  pihak  harus  memperhatikan  mengenai  syarat- syaratnya. Salah satu syarat tersebut adalah bagi hasil untuk masing-masing pihak tidak ditentukan dalam jumlah nominal. Hal ini dikarenakan jika penentuan tersebut ditentukan  dengan  jumlah  nominal  berarti shahibul  maal telah  mematok  untung tertentu  dari  sebuah  usaha  yang  belum  jelas  untung  ruginya  dan  akan  membawa pada perbuatan riba. 6
Tesang adalah  salah  satu  bentuk  kerja  sama  bagi  hasil ternak  sapi  yang  biasa dilakukan  di  Desa  Moncongkomba,  Kecamatan  Polongbangkeng  Selatan,
1 Zainuddin Ali, Hukum Ekonomi Syariah (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 120.
2 Siti  Hikmah  Marzuki,  “Praktek  Bagi  Hasil  Peternakan  Sapi  Masyarakat  Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone Sulawesi Selatan”, Islamiconomic : Jurnal Ekonomi Islam , Vol. 10, No. 1 (Januari, 2019),  h. 105.
3 Ahmad Isya dan Asyur, Fikih Islam Praktik (Solo: CV Pustaka Mantiq, 1995), h.90.
4 Sayyid  Sabiq, Fiqhus  Sunnah    jilid  3 terjemahan  Noor  Hasanuddin    (Jakarta:  Pundi Aksara, 2006), h.220.
5 Ismail, Perbankan Syariah (Jakarta: Kencana, 2011), h. 95.
6 Muhammad, Kontruksi Mudharabah dalam bisnis syariah (Yogyakarta: BPFE, 2005), h. 60.
Kabupaten  Takalar.  Tradisi Tesang ini  adalah  sistem  pemeliharaan  ternak  sapi dimana  pemilik  hewan  ternak  mempercayakan  pemeliharaan  ternak  nya  kepada pengelola  hewan  ternak  dengan  sistem  bagi  hasil.  Adapun  dalam  sistem  bagi hasilnya diperoleh apabila sapi telah berkembang biak maka anaknya di bagi antara pemilik  sapi  dengan  pemeliahara  sapi  dengan  ketentuan  anak  sapi  yang  lahir pertama  akan  menjadi  milik  pemilik  sapi  dan  anak  sapi  yang  lahir  kedua  akan menjadi milik pengelola sapi atau dengan jalan menjual sapi kemudian keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati.
Pada  kerjasama  bagi  hasil  ini  dilakukan  atas  dasar  kepercayaan.  Diantaranya orang-orang  yang  sudah  saling  mengenal  dari  anggota  kelompok  masyarakat tertentu  maupun  dari  saudaranya  sendiri.  Unsur  ini  kemudian  dituangkan  dalam bentuk  perjanjian  lisan  yang  terjadi  atas  dasar  kata  sepakat  antara  pemilik  ternak dengan peternak sebagaimana aturan yang telah ada dari dulu menurut hukum adat setempat.
Namun,  di  Desa  Moncongkomba,  Kecamatan  Polongbangkeng  Selatan, Kabupaten  Takalar  jika  terjadi  sesuatu  yang  tidak  di  inginkan  menimpa  hewan ternak,  seperti  hewan  ternak  yang  dikelola  sakit  bahkan  sampai  mati  dikarenakan kelalaian dari pengelola hewan ternak maka pengelola tidak memberikan ganti rugi kepada  pemilik  sapi  akibat  kelalaiannya.  Sehingga  tidak  jarang  para  pemilik  sapi merasa  dirugikan,  karena  perjanjian  semacam  ini  tidak  memiliki  kekuatan  dasar hukum yang jelas karena tidak adanya perjanjian tertulis.

## B. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  dapat  digolongkan  penelitian  lapangan (field  Research) yang  objeknya  mengenai  gejala-gejala  atau  peristiwa-peristiwa  yang  terjadi  pada kelompok  masyarakat.  Lokasi  dan  objek  penelitian  dilakukan  di  Desa Moncongkomba Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar. Adapun pendekatan  penelitian  yang  digunakan  adalah  pendekatan  syar’i,  pendekatan perundang-undangan,  dan  pendekatan  kasus.  Sedangkan  sumber  data  dalam penelitian ini adalah peternak, pemilik sapi serta beberapa pihak yang ada di Desa Moncongkomba,  Kecamatan  Polongbangkeng  Selatan,  Kabupaten  Takalar. Selanjutnya,  metode  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  observasi, wawancara, dan dokumentasi. Lalu, teknik pengelolaan dan pengujian keabsahan data dilakukan dengan tiga tahapan yaitu, editing, analisis data, dan triangulasi.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Praktik  Bagi  Hasil  Ternak  Sapi  di  Desa  Moncongkomba  Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar.
Sejak  manusia  dilahirkan  dan  bergaul,  tumbuhlah  suatu  masalah  yang  harus dipecahkan  bersama-sama,  yaitu  setiap  manusia  memenuhi  kehidupan  mereka masinh-masing, karena kebutuhan hidup seseorang tidak mungkin dapat dipenuhi oleh  dirinya  sendiri.  Makin  luas  pergaulan  mereka  semakin  bertambah  kuatlah ketergantungan antara satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan hidup. 7
7 Sohrah,  “Prinsip  Ekonomi  Dalam  Islam”, Jurnal Al-Qadau:  Peradilan  dan  Hukum Keluarga Islam , Vol. 1, No.2 (Desember, 2014), h. 76.
Dalam  bermuamalah,  kebaikan-kebaikan  manusia  merupakan  sesuatu  hal yang  sangat  mendasar  dan  harus  diperhatikan. 8 Islam  mengajarkan  untuk bermuamalah  secara  benar  sesuai  dengan  syariat  yang  diajarkan  yang  tertuang dalam  al-Qur’an,  kemudian  secara  khusus  mengenai  tata  cara  pelaksanaan  dan lain-lain diatur dalam hadis Rasulullah Saw, mulai dari mendapatkannya, memulai suatu  usaha,  mengelola,  sampai  mengakhirinya  semua  harus  sesuai  dengan  yang ditentukan oleh syariat. 9
Pada  umumnya  sistem  bagi  hasil  di  Desa  Moncongkomba  dilaksanakan dengan tujuan saling tolong menolong untuk kerjasama berusaha dalam satu usaha dimana pihak pertama kelebihan dana dan pihak kedua kekurangan modal namun memiliki  kemampuan  sehingga  mereka  dapat  melakukan  kerjasama  ini diharapkan  dapat  meningkatkan  ekonomi  keluarga,  setidaknya  menambah pendapatan  masyarakat  untuk  memenuhi  kebutuhan  pokok.  Karena  kerjasama semacam ini bersifat tolong menolong dalam hal berbuat kebaikan.
Berikut ini adalah sistem bagi hasil yang di lakukan di Desa Moncongkomba Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar:
a. Akad Dari wawancara yang dilakukan dengan pemilik sapi dan peternak dapat di ketahui  bahwa  akad-akad  yang  dilakukan  adalah  secara  lisan,  tidak  ada perjanjian  tertulis,  akad  tersebut  dilaksanakan  dengan  sistem  saling  percaya satu  sama  lain,  dan  jika  kemungkinan  terjadi  perselisihan  mereka  biasa  nya bermusyawarah untuk menyelesaikan masalah yang ada.
b. Modal
Modal awal yang diberikan oleh pemilik sapi kepada peternak yaitu berupa hewan ternak, tidak berupa uang tunai ataupun yang lainnya.
c. Cara Pemeliharaan Sapi yang dilakukan
Pada  usaha  ini,  pengelola  dibebaskan  dalam  mengurus  sapi  tersebut. Kebebasan  yang  diberikan  dalam  arti  kebebasan  yang  bertanggung  jawab. Dimana  kebebasan  tersebut  dapat  dilihat  dari  penyediaan  kandang  dan  cara pemberian  makan.  Karena  biasanya  orang  yang  di  pilih  sebagai  pengelola kebanyakan  yang  sudah  ahli  dalam  bidang  ternak,  maka  dari  itu  si  pemilik sapi mempercayai si pengelola tersebut.
d. Konsep Bagi Hasil
Bagi  hasil  yang  di  lakukan  di  Desa  Moncongkomba  Kecamatan Polongbangkeng  Selatan  Kabupaten  Takalar  adalah  bagi  hasil  hewan  ternak yaitu dalam pembagiannya jika sapi melahirkan anak sapi yang pertama maka di berikan terlebih dahulu kepada pemilik sapi dan jika anak anak sapi yang kedua  lahir  maka  sapi  itu  dimiliki  oleh  si  peternak,  dan  begitu  seterusnya. Sebaliknya,  jika  di  tahun  pertama  anak  sapi  yang  dilahirkan  mati  maka  si pemilik tidak mendapatkan bagian, begitupula jika anak sapi di tahun kedua
8 Risaldi, dkk, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelayanan Jasa dan Penerapan Akad Pada BNI Syariah di Makassar”, Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari’ah , Vol. 2, No. 1 (Januari, 2020),  h. 27.
9 Sohrah,  Aktualisasi  Konsep  Ekonomi  Adil  Menurut  al-  Qur’an”, El-iqtishady : Jurnal Hukum Ekonomi Syari’ah , Vol. 2, No.1 (Juni, 2020), h 156.
yang  mati  maka  si  peternak  tidak  mendapat  bagian.  Sesuai  dengan  proses bagi hasil yang telah disepakati.
e. Batas Waktu Kerjasama
Sistem  bagi  hasil  yang  dilakukan  di  Desa  Moncongkomba  Kecamatan Polongbangkeng  Selatan  Kabupaten  Takalar  waktunya  tidak  dibatasi,  tidak ditentukan  dalam  melakukan  kerjasama  bagi  hasil.  Peternak  akan  terus merawat  sapi  sampai  pemilik  memutuskan  untuk  mengakhiri  kerjasama tersebut.
Tabel 1 Konsep Bagi Hasil Ternak Sapi di Desa Moncongkomba Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar No Konsep Ketentuan 1 Bagi Hasil a. Kelahiran Pertama dimiliki oleh Pemilik b. Kelahiran kedua dimiliki oleh Peternak c. Kelahiran selanjutnya mengikuti urutan yang sama. 2 Kerugian Kerugian berupa kematian hewan ternak dibebankan kepada pemilik Sumber: Data Hasil Penelitian
Dari  tabel  diatas  dapat  dilihat  bahwa  ketentuan  pembagian  hewan  ternak berdasarkan  urutan  kelahiran  mengandung  unsur  ketidakpastian  ( gharar ) dikarenakan bergantung kepada kondisi yang tidak bisa dipastikan yaitu kematian. Hal  ini  dapat  merugikan  salah  satu  pihak  karena  masing-masing  pihak  memiliki potensi  kerugian  yang  bersumber  dari  ketidakjelasan  pembagian  hewan  ternak berdasarkan urutan kelahiran.
2. Perlidungan Hukum Perjanjian Tidak Tertulis Pada Praktik Bagi Hasil Ternak  Sapi  di  Desa  Moncongkomba  Kecamatan  Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar
Perlindungan  hukum  adalah    suatu  perlindungan  yang  diberikan  terhadap subyek  hukum  dalam  bentuk  perangkat  hukum  yang  baik  yang  bersifat preventif maupun  bersifat represif ,  baik  yang  tertulis  maupun  tidak  tertulis.  Perlindungan hukum  merupakan  suatu  hal  yang  pentig  untuk  menjamin  terpenuhinya  hak-hak hukum.  Selain  tujuan  tersebut,  perlindungan  hukum  yang  diberikan  guna mewujudkan kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan bagi para pihak. Perlindungan  hukum  yan  diberikan  bersifat preventif (mencegah)  atau represif (memperbaiki).
Didalam  hukum  acara  perdata,  sebagai  hukum  formil  yang  mengatur bagaimana  cara  menegakkan  hukum  perdata  materil,  terdapat  5  (lima)  alat  bukti yang diatur dalam pasal 1866 kitab undang-undang hukum perdata (KUH Perdata) dan  pasal  164 Het  Herzine  Indonesisch  Reglement (HIR).  Alat-alat  bukti  tersebut terdiri dari:
a. Bukti tulisan
b. Bukti dengan saksi
c. Persangkaan
d. Pengakuan, dan
e. Sumpah
Dan untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:
a. Sepakat mereka yang mengikatkan diri
b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
c. Suatu hal tertentu
d. Suatu sebab yang halal.
Berdasarkan  ketentuan  mengenak  syarat  sahnya  perjanjian  tersebut,  tidak  ada satupun syarat dalam pasal 1330 KUH Perdata yang mengharuskan suatu perjanjian dibuat  secara  tertulis.  Dengan  kata  lain,  suatu  perjanjian  yang  dibuat  secara  lisan juga  mengikat  secara  hukum  bagi  para  pihak  yang  membuatnya, pacta  sun servanda (pasal 1338 KUH Perdata).
Namun  demikian,  dalam  pasal  163  HIR  proses  pembuktian  suatu  perkara perdata lazimnya alat bukti yang digunakan oleh pihak adalah alat bukti surat. Hal ini karena dalam suatu hubungan keperdataan suatu surat atau akta memang sengaja dibuat dengan maksud untuk memudahkan proses pembuktian apabila di kemudian hari  terdapat  sengketa  perdata  antara  pihak-pihak  yang  terkait.  Untuk  itu,  jika seorang  pihak  (penggugat)  ingin  mendalilkan  mengenai  adanya  suatu  perjanjian secara  lisan  ke  pengadilan  maka  penggugat  tersebut  dapat  mengajukan  alat  bukti saksi  yang  dapat  menerangkan  adanya  perjanjian  lisan  tersebut.  Artinya  bahwa seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan  suatu peristiwa atau perjanjian, karena batas minimal pembuktian dalam mengajukan alat bukti saksi, yaitu paling sedikit  dua  orang  saksi  atau  satu  orang  saksi  disertai  dengan  alat  bukti  lain, misalnya  adanya  pengakuan  dari  pihak  lawan  yang  membuat  perjanjian  tersebut atau dalam hal adanya persangkaan.
3. Perspektif  Akad  Mudharabah  Terhadap  Praktik  Bagi  Hasil  Ternak  Sapi di Desa Moncongkomba, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar.
Agama  islam  telah  mengajarkan  beberapa  tata  cara  berhubungan  dengan manusia dengan tuhannya, manusia dengan alam sekitar dan juga mengajarkan tata cara  mengatur  hubungan  manusia  dengan  manusia  yang  lain.  Jika  dilihat  secara sempit  dapat  disimpulkan  bahwa  muamalah  mengajarkan  dan  menekankan  untuk mentaati aturan Allah Swt dan Rasul-Nya. 10 Dalam islam terdapat unsur yang tidak diperbolehkan dalam akad yaitu:
a. Mengandung  unsur  ketidakjelasan  ( gharar ),  ini  adalah  kaidah  yang  telah disepakati oleh para imam. Maka, tidak boleh ada unsur kesamaran ( gharar ) dalam berbagai bentuk muamalah.
b. Adanya  unsur fasid , fasid yaitu  sesuatu  yang  belum  sampai  kepada  tujuan dan  juga  belum  mencukupi,  yakni  perkara-perkara  yang  belum  memenuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh syara’ baik berupa ibadah maupun akad.
10 Kaharuddin  dan  Ashar Sinilele, “Tinjauan Hukum  Islam  Terhadap Ijarah Hukum Adat”, El-iqtishady : Jurnal Hukum Ekonomi Syari’ah , Vol. 3, No. 2 (Desember, 2021), h. 177-178.
c. Terdapat  unsur  kedzaliman,  zalim  adalah  meletakkan  sesuatu  atau  perkara bukan pada tempatnya. Dalam al-Qur’an menggunakan kata zhulm selain itu juga digunakan kata baghy , yang artinya melanggar hak orang lain, kejam, bengis, tidak berperikemanusiaan, dan melakukan kemungkaran. 11
Sistem  bagi  hasil  di  Desa  Moncongkomba  dilaksanakan  dengan  tujuan  saling tolong menolong, dengan adanya kerjasama dengan sistem bagi hasil ini diharapkan dapat  membantu  meningkatkan  perekonomian  dan  dapat  menambah  pendapatan penduduk sedikit demi sedikit. Namun, ada ketidaksesuaian antara usaha bagi hasil ( tesang ) dengan mudharabah , yaitu:
a. Akad  yang  terjalin  antara shahibul  mal dan mudharib hanya  akad  lisan bukan  tulisan,  sehingga  jika  ada  perselisihan  antara  pemilik  dan  pengelola tidak  memiliki  bukti  yang  kuat.    Hendaknya  perjanjian  ini  tertulis  seperti yang tertuang didalam QS. al- Baqarah ayat 282
b. Konsep  bagi  hasil  mengikuti  urutan  tahun  kelahiran.  Hal  ini  tidak dibenarkan  dalam mudharabah karena  mengandung  unsur  ketidakpastian ( gharar ) dikarenakan bergantung kepada kondisi yang tidak bisa dipastikan yaitu  kematian.  Hal  ini  dapat  merugikan  salah  satu  pihak  karena  masing- masing pihak memiliki potensi kerugian yang bersumber dari ketidakjelasan pembagian  hewan  ternak  berdasarkan  urutan  kelahiran.  Seharusnya masyarakat membagi keuntungan dengan dibagi rata dengan menggunakan model profit sharing pembagian margin/keuntungan nya di bagi rata 50:50. Yaitu  setiap  kelahiran  anak  sapi  dimiliki  oleh  kedua  belah  pihak shahibul maal dan mudharib .
c. Dalam  praktik  bagi  hasil  ini  juga  tidak  ditentukan  batas  waktu  dari perjanjian  ini.  Sedangkan  dalam  Fatwa  DSN-MUI  No.  7  tentang Pembiayaan Mudharabah telah  disebutkan  bahwa mudharabah boleh dibatasi dalam periode tertentu.
d. Untuk  kematian  sapi  hanya  mutlak  resiko  pemilik.  Sedangkan  di  dalam konsep mudharabah dinyatakan  bahwa  jika  usaha  kerjasama  tidak mendapatkan hasil maka aspek pemilik resikonya adalah  kehilangan modal sedangkan pengelola menerima resiko kehilangan tenaga dan fikiran dalam melakukan  pengelolaan  hewan  ternak.  Meskipun  semua  kerugian  yang timbul  merupakan  tanggungan  dari  pemilik  namun  pengelola  harus menanggung kerugian jika kerugian terjadi akibat dari kelalaiannya.

## D. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  pada  bab-bab  yang  terdahulu dapat  disimpulkan  bahwa  pelaksanaan  praktik  bagi  hasil  ternak  sapi  dalam perspektik akad mudharabah di Desa Moncongkomba Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar adalah sebagai berikut:
a. Pelaksanaan  sistem  bagi  hasil  di  desa  Moncongkomba  Kecamatan Polongbangkeng  Selatan  Kabupaten  Takalar  merupakan  kerjasama  turun temurun dilakukan oleh masyarakat disana. Masyarakat menjalankan praktik
11 Rosmiyati  dan  M.  Thahir  Maloko,  “Akad  Muzara’ah  Pertanian  Padi  Dalam  Perspektif Hukum  Ekonomi  Syariah”, El-iqtishady:  Jurnal  Hukum  Ekonomi  Syari’ah ,  Vol.  3  No.  2 (Desember, 2021),  h.171-172.
bagi  hasil  merujuk  kepada  kebiasaan  yang  sudah  lama  dilakukan.  Akad yang  digunakan  bukan  akad  tertulis  melainkan  akad  lisan  dengan  modal kepercayaan  sehingga  jika  terjadi  suatu  permasalahan  yang  dirasakan dikemudian  hari  baik  dari  pihak  pemilik  ataupun  pemodal  mereka  hanya bermusyawarah untuk menyelesaiakan permasalahan tersebut.
b. Masyarakat  di  desa  moncongkomba  Kecamatan  Polongbangkeng  Selatan Kabupaten  Takalar  pada  umumnya  mendapatkan  perlindungan  hukum  atas perjanjian yang dibuat karena didalam pacta sun servanda (pasal 1338 KUH Perdata)    suatu  perjanjian  yang  dibuat  secara  lisan  juga  mengikat  secara hukum  bagi  para  pihak  yang  membuatnya.  Namun,dalam  pasal  163  HIR proses  pembuktian  suatu  perkara  perdata  lazimnya  alat  bukti  yang digunakan  oleh  pihak  adalah  alat  bukti  surat  olehnya  dalam  proses pembuktian dimuka pengadilan perjanjian tersebut tidak kuat karena dalam pasal  1866  kitab  undang-undang  hukum  perdata  (KUH  Perdata)  dan  pasal 164 Het  Herzine  Indonesisch  Reglement (HIR)  terdapat  5  (lima)  alat  bukti yaitu bukti tulisan, bukti dengan saksi, dan persangkaan.
c. Perspektif akad mudharabah terhadap praktik bagi hasil ternak sapi di desa Moncomgkomba  Kecamatan  Polongbangkeng  Selatan  Kabupaten  Takalar belum  sesuai  dengan mudharabah .  Hal  ini  didasarkan  dari  beberapa  hal yang  ditemukan  penulis  selama  penelitian,  yaitu  Akad  yang  terjalin  antara shahibul  maal  dan  mudharib  hanya  akad  lisan  bukan  tulisan.  Hendaknya menuliskannya  sesuai  yang  tertuang  didalam  QS.  al-  Baqarah:282,  Konsep bagi hasil mengikuti urutan tahun kelahiran, Hal ini tidak dibenarkan dalam mudharabah karena mengandung unsur ketidakpastian ( gharar ) dikarenakan  bergantung  kepada  kondisi  yang  tidak  bisa  dipastikan  yaitu kematian,  Waktu  kerjasama  yang  tidak  dibatasi  sehingga  menimbulkan ketidakjelasan  ( gharar ),  dan  Untuk  kematian  sapi  hanya  mutlak  resiko pemilik.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Ali, Zainuddin. Hukum Ekonomi Syariah . Jakarta: Sinar Grafika, 2008. Ismail. Perbankan Syariah . Jakarta: Kencana, 2011.
Isya, Ahmad dan Asyur. Fikih Islam Praktik . Solo: CV Pustaka Manti, 1995. Muhammad. Kontruksi  Mudharabah  dalam  bisnis  syariah .  Yogyakarta:  BPFE, 2005.
Sabbiq,  Sayyid. Fiqhus  Sunnah    jilid  3 terjemahan  Noor  Hasanuddin.  Jakarta: Pundi Aksara, 2006.

## Jurnal
Kaharuddin dan Ashar Sinilele. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ijarah Hukum Adat”. El-iqtishady : Jurnal  Hukum  Ekonomi  Syari’ah ,  Vol.  3,  No.  2 (Desember 2021).
Marzuki,  Siti  Hikmah.  “Praktek  Bagi  Hasil  Peternakan  Sapi  Masyarakat Kecamatan  Barebbo  Kabupaten  Bone  Sulawesi  Selatan”. Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Islam , Vol. 10, No. 1 (Januari 2019).
Risaldi,  dkk.  “Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Pelayanan  Jasa  dan  Penerapan Akad  Pada  BNI  Syariah  di  Makassar”. Iqtishaduna: Jurnal  Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari’ah , Vol. 2, No. 1 (Januari 2020). Rosmiyati  dan  M  Thahir  Maloko.  “Akad  Muzara’ah  Pertanian  Padi  Dalam Perspektif  Hukum  Ekonomi  Syariah”. El-iqtishady:  Jurnal  Hukum Ekonomi Syari’ah , Vol. 3, No. 2 (Desember 2021). Sohrah.  “Aktualisasi  Konsep  Ekonomi  Adil  Menurut  al-  Qur’an”. El-iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syari’ah , Vol. 2, No.1 (Juni 2020). Sohrah. “Prinsip Ekonomi Dalam Islam”. Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam, Vol. 1, No.2 (Desember 2014).