Salah satu koran yang terbit di Hongkong me- nyatakan kalau orang China korupsi di bawah meja, orang India di atas meja, sedangkan orang Indonesia mejanya  sekalian  dibawa.  Olok-olok  orang  Hong- kong dan orang dari manca negara lainnya terhadap keadaan negara Indonesia, menyebabkan makin teng- gelamnya keberadaan Indonesia dalam percaturan du- nia yang semakin keras dan ganas. Kalau kita ingat kembali  pada  masa  lalu  di  mana  Indonesia,  seperti pada jamannya Sriwijaya, Majapahit, bahkan pemer- intahan Soekarno disegani berbagai negara di dunia ini,  kini  rasanya  hanyalah  tinggal  kenangan  belaka. Kondisi  kita  terjerumus  pada  tataran  terendah,  kita bukanlah  pemain  utama  yang  ikut  berperan  dalam percaturan dunia, akan tetapi keberadaan kita laksana pion-pion yang siap diatur dan dimakan oleh kekua- tan yang lebih besar dan begitu impresif keadaannya. Jika pendapat Prof. Arysio Santos (2009) geo- log  dan  fisikawan  nuklir  Brasil  benar,    yang  secara meyakinkan  membuktikan  pendapat  Plato  tentang hilangnya Atlantis sebagai negara surga dunia, yang pada akhirnya memunculkan negara Indonesia.  San- tos berhasil membantah para pakar terkemuka di du- nia, bahwa cerita Plato bukan isapan jempol dan reka- an belaka, akan tetapi senyatanya ada. Temuan Santos yang begitu mengagetkan adalah pusat peradaban du- nia berada di Indonesia, bukan negara lainnya.
Penduduk Atlantis  asalnya    secara  umum  be- gitu kaya, mulia, tenteram, damai dan berbudi luhur. Mereka  tidak  mementingkan  kekayaan,  akan  tetapi
lebih mementingkan kebajikan dan kesalehan. Antara rakyat  dan  para  pemimpinnya  terjadi  kepercayaan yang sangat tinggi, karena orientasinya kepada tugas dan  peran  masing-masing  di  mana  para  pemimpin berhasil memajukan rakyatnya. Lambat laun menurut Plato penduduk Atlantis terperangkap kesombongan, ambisi,  iri  hati  dan  tidak  mementingkan  etika  dan moralitas. Hukum-hukum Tuhan dilanggarnya, tidak samanya perkataan dan perbuatan, sehingga marahlah penguasa jagat raya ini, di mana banjir bandang ter- jadi,  gunung-gunung  berapi  berpolah,  dan  tsunami terjadilah di mana air laut pasang sampai seratus me- ter  lebih.  Cerita  akhirnya  hilanglah  benua   Atlantis dan  memunculkan  negara  makmur  tak  terdandingi Indonesia.
Seringnya terjadinya bencana alam akhir-akhir ini baik berupa banjir bandang, gunung meletus dan juga tsunami merupakan tanda-tanda seperti digam- barkan  Plato  tentang  marahnya  Tuhan  terhadap perilaku  kita  semua  yang  menyimpang,  utamanya para  pemimpin  yang  seharusnya  sebagai  pedoman dan  contoh,  justru  melakukan  kesalahan.  Sekiranya para  pemimpin  menduduki  jabatannya  dengan  cara tidak  benar,  yang  berarti  kepemimpinannya  begitu jelek, maka khawatirnya peringatan Plato yang disu- arakan secara meyakinkan oleh Santos, akan menjadi kenyataan (Purbayu BS, ”Drama Pemimpin Indone - sia”, dalam Suara Merdeka , 30 April 2010). Rendahnya posisi Indonesia dalam percaturan dunia  dalam  soal  pemberantasan  korupsi  nampak

## KORUPSI BANGKRUTKAN NASIONALISME

## Purbayu Budi Santosa
Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang E-mail: furifada@yahoo.com
Diterima 27 April 2011/Disetujui 10 Juni 2011
Abstract : Corruption index of Indonesia consistent in high position in the world. Corruption behavior spread in many aspect and this behaviour had been habit which no wrong. This situation decrease nationalism that could be used other part to take benefit from relationship between high corruption and low nationalism. This situation is not allow be continued and it must be solved by good leadership and law enforcement.
Keyword : corruption, rent seeking, leadership, law enforcement
JURNAL DINAMIKA EKONOMI PEMBANGUNAN, JULI 2011, VOLUME 1, NOMOR 1 60
dalam  laporan  Lembaga Tranparency  Internasional yang dalam tahun 2010 meluncurkan skor IPK (Indeks Persepsi Korupsi),  di mana kedudukan Indonesia ti- dak berubah dibandingkan tahun 2009 yaitu pada skor 2,8 (posisi nomor 110). Skor Indonesia sama dengan berbagai negara seperti Benin, Bolivia, Gabon, Koso - va dan Kepulauan Solomon. Negara Indonesia kalah dengan skor negara-negara tetangga seperti Singapura (9,3), Brunei (5,5), Malaysia (4,4) dan Thailand (3,5). Meskipun begitu Indonesia lebih baik dari  Vietnam (2,7), Philipina (2,4), Kamboja (2,1), Laos (2,1) dan Myanmar (1,4).
Posisi Indonesia yang tetap bertahan dibandin- gkan tahun lalu menunjukkan bahwa dalam percatu- ran internasional dan negara-negara tetangga (Asean), Indonesia korupsinya masih tergolong tinggi. Kinerja pemberantaran korupsi dapat dikatakan jalan ditempat atau stagnan karena dalam lingkup nasional saja dapat dilihat masih membahananya berbagai kasus korupsi dan masih banyaknya kasus korupsi yang tidak tuntas penyelesaiannya.
Pada  tataran  nasional  kita  masih  ingat  bagai- mana proses penyelesaian kasus Bank Century yang tidak jelas tindak  kelanjutannya. Kasus rekening gen- dut perwira tinggi Polri, kasus Gayus Tambunan yang penyelesaiannya terlihat karut marut , maupun kasus banyaknya  rekening  liar  di  masing-masing  departe- men yang penanganan kasusnya kelihatannya tidak- lah memuaskan. Khusus di Jawa Tengah saja, kasus rekruetmen CPNS  disinyalir dibisniskan, belum lagi dari Kejaksaan Tinggi Jateng mengklaim telah mem- proses 186 kasus tindak pidana korupsi. Kerugian ne- gara yang timbul sekitar Rp 94,3 miliar, akan tetapi baru Rp 4,5 miliar atau 4,7 persen yang berasil dise - lamatkan.

## Kebohongan Berjamaah
Filosof  Inggris  Lord  Acton  (1843-1902)  ber - pendapat  :” Power  tend  to  corrupt,  and  absolute power corrupts absoulutely ”. Pendapat Acton kiranya banyak relevannya, di mana orang yang mempunyai kekuasaan  tanpa  pembatas  yang  jelas  dan  ampuh, cenderung akan menyalahkan kekuasaan yang dimi- likinya. Belum lagi untuk kasus Indonesia, di mana Denys  Lombart  yang  meneliti  perdagangan  orang- orang Asia di Samudera Hindia dan Laut Cina pada abad  13-19,  menemukan  bukti    bahwa  bangsa  Nu - santara  hanya  mampu  sebagai  penguasa  jalur-jalur ekonomi, dan bukan sebagai pelaku ekonomi. Artinya
yang  dilakukan  oleh  kebanyakan  bangsa  kita  pada waktu itu adalah mengharapkan retribusi (upeti) dari para pengguna jasa pelayaran, bukan sebagai seorang wiraswastawan (saudagar). Studi Sutherland tentang elite  politik  di  Jawa  juga  menunjukkan  hasil  yang kurang lebih serupa. “Dalam pergantian kekuasaan”, ungkap Sutherland, “Hanya  kulit luarnya saja yang berubah, intinya tetap saja sama yaitu siapa yang be- rkuasa, siapa yang mendapat keuntungannya”.
Dari  hasil  penelitian  tersebut  dikuatirkan  ke - banyakan dari para pemimpin kita berpikiran jangka pendek, bukan mempunyai misi dan visi untuk jangka panjang. Yang penting proyek jalan, dengan demikian keuntungan ekonomi bagi segelintir kelompok dapat diselenggarakan  (kolusi),  tanpa  mempertimbangkan kegunaannya  bagi  rakyat  banyak.  Maraknya  kasus kolusi  itu  dibuktikan  dengan  banyaknya  pemimpin kita  yang  harus  berurusan  dengan  pengadilan  (Pur- bayu BS, 2010).
Pendefinisian  mengenai  masalah  korupsi bukanlah barang yang mudah. Wu (2003, dalam Nu - groho  SBM,  2010)  menyatakan  mengapa  masalah korupsi sulit didefinisikan.  Salah satu alasannya  ko - rupsi sangat terkait dengan budaya suatu masyarakat. Contohnya, pemberian kenang-kenangan  kepada se- sama rekan bisnis atau dari kaum bisnis kepada peja- bat publik dalam masyarakat Barat yang sangat ketat memegang hukum serta pendekatan hubungan bisnis bersifat formal dan business like , bisa dikategorikan sebagai suap atau korupsi. Tetapi bagi masyarakat Ti- mur seperti China, Korea dan Taiwan pemberian se- perti itu dianggap sebagai hal biasa karena hubungan bisnis yang lebih bersifat informal dan personal (tra- disi seperti itu disebut sebagai quanxi ). Dilihat dari kacamata ilmu ekonomi yang lebih bertumpu kepada pencapaian efisiensi, perbuatan ko - rupsi (suap) terdapat dua pandangan yang saling ber- tolak belakang. Pertama, efficiency grease hypotesis yang berpendapat korupsi (suap) dapat menciptakan alokasi sumberdaya secara efisien dalam suatu pereko - nomian. Suap yang dilakukan oleh suatu pihak dapat dianggap sebagai biaya transaksi, asal pemberiannya tidak  terlalu  besar  maka  dianggap  dapat  memotong jalur  birokrasi,  sehingga  terdapat  anggapan  bahwa birokrasi bersifat eksogen. Kelompok lain penentan- gnya, beranggapan bahwa korupsi (suap) justru akan menurunkan tingkat efisiensi, karena birokrasi dapat ditentukan secara endogen oleh pihak-pihak yang be- rkepentingan dengan motivasi memaksimalkan besar - nya korupsi yang dapat diperoleh.
Kalau  kita  berkiblat  kepada  aliran  ekonomi kelembagaaan  dengan  pendekatan  holistik  (terlebih sistem  Ekonomi  Syariah),  maka  perbuatan  korupsi
(suap) merupakan tindakan yang tercela dan berim- plikasi dosa. Terlebih  lagi bagi negara Indonesia yang posisi korupsi masih pada papan atas tingkat mondial dan sudah menggurita dalam masyarakat, maka peri- laku korupsi begitu mengganggu pencapaian efisiensi dalam perekonomian. Belum lagi, munculnya asime - trik  informasi  dan  disparitas  kemampuan  tiap-tiap orang berakibat kepada memusatnya dampak korupsi pada masyarakat bawah, yakni masyarakat yang iden- tik dengan asimetrik informasi  dan rendahnya kua- litas sumber daya insaninya. Dampak paling kentara dari praktik korupsi adalah lebarnya jarak ketimpan- gan, diiringi oleh semakin tingginya angka kemiski- nan dan pengangguran.
Dalam bingkai otonomi daerah, masifnya ko - rupsi yang ada pada suatu daerah menyebabkan mun- culnya  berbagai  kebohongan  yang  teramat  menge- rikan. Begawan ekonomi Soemitro Djojohadikusumo (alm) mengatakan kebocoran realisasi pembangunan pada zaman Orba sudah mencapai angka 30 persen. Sekarang ini angkanya belum diketahui secara pasti, akan tetapi patut diduga dengan keras angkanya bera- gam pada masing-masing daerah kabupaten/kota. Ka- lau dahulu korupsi yang begitu tinggi dilakukan oleh pemerintah pusat, namun sekarang ini besar kemun- gkinan bisa merembes ke berbagai daerah. Perhatikan pada pemilihan kepala desa (pilka- des)  sebagai  pemerintahan  di  tingkat  paling  bawah, sudah  banyak  dipenuhi  oleh  praktik  jual  beli  suara. Apalagi pada pemilihan pimpinan di tingkat atasnya. Bisa diduga semakin berperannya uang dibandingkan kompetensi yang dimiliki untuk menduduki suatu ja- batan.  “Tempatkan  orang  sesuai  keahliannya”  ( The righ  man/woman  on  the  right  place )  sesuai  dengan doktrin manajemen bisa mampat, sehingga pola ke- rjanya asal-asalan dan tidak profesional.
Tampilan  angka-angka  statistik  bisa  jadi  me- lenceng jauh, demi untuk mewartakan kinerja peme- rintahannya yang baik. Para ahli statistik saat meng- gunakan  alat  analisisnya,  besar  kemungkinan  akan terjadi dispersi yang cukup jauh. Padahal jika peren- canaan pembangunan menggunakan basis angka sta- tistik yang bias, sudah pasti pelaksanaannya pun akan melencenceng dari sasaran. Kalau pada suatu lemba- ga sangat dibutuhkan data pokok untuk perencanaan, karena pada akhirnya berujud pokoknya data, maka hanya  kebohongan  semata  yang  ada.  Pelaksanaan yang salah sasaran akan merugikan banyak pihak dan bisa saja hanya segelintir orang yang diuntungkan. Kesannya  target-target  pembangunan  berha- sil  dicapai,  tetapi  kalau  ditelisik  lebih  dalam  citra itu belum tentu benar. Mestinya para penyelenggara pemerintah,  birokrat-teknokrat  insyaf  dengan  ada-
gium: Suara rakyat adalah suara Tuhan. Bohong te - rhadap rakyat berarti sama dengan telah mengkhianati Tuhan. Kalau sudah begitu, tentu resiko yang bakal ditanggung  oleh  seorang  pemimpin  (pemerintah) yang  melanggengkan  kebohongan  sangat  besar  dan berat (Purbayu BS, 2010).
Segala bentuk korupsi ternyata telah merusak segala  sendi  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara, sehingga  rasa  nasionalisme  mengalami  penurunan drastis. Kalau pada jaman Orba dikatakan korupsinya berjamaah,  sekarang  ini  bersaff-saff.  Dominasi  ko - rupsi dahulu ada pada pemerintahan pusat, sekarang ini  karena  otonomi  daerah,  maka  sudah  merambah ke mana-mana. Sangatlah tidak logis gaji bupati/wa- likota secara resmi antara Rp 5-6 juta per bulan, akan tetapi untuk menjadi orang nomor satu di daerah da- pat memakan biaya sampai puluhan miliar. Akibatnya untuk mengembalikan biaya yang sudah dikeluarkan, maka  pengembaliannya  sudah  barang  tentu  penuh nuansa korupsi.
Bahaya korupsi sudah banyak menjalar ke piki - ran kita semua, maka tindakan menghalalkan cara su- dah pasti akan merebak ke mana-mana, yang penting tujuan dapat tercapai ada pun caranya tidaklah pen- ting.  Menabrak  ke  sana  ke  mari,  melanggar  hukum sekali  pun  tidaklah  mengapa  asal  sampai  apa  yang direncanakan.  Budaya  hedonisme,  materialisme  dan sekularisme akan melingkupi kita semua. Pada titik itu apa yang dikatakan dengan apa yang yang dike- rjakan bisa sangat senjang. Balon penyakit kejiwaan dan patologi sosial semakin lama semakin mengge- lembung.

## Adakah Solusinya?
Kegagalan pembangunan yang terjadi di Indo- nesia dan banyak negara sedang berkembang adalah munculnya oligarkhi kekuasaan di mana negara diku- asai oleh sekelompok orang yang terdiri dari penguasa dan pedagang. Mereka bekerja sama saling mengun- tungkan untuk menjalankan roda pemerintahan, yang secara  tidak  langsung  terperangkap  oleh  hegemoni negara maju. Dalam ranah ilmu ekonomi kerjasama yang menguntungkan segelintir orang, sedangkan pi- hak publik kebanyakan dirugikan disebut sebagai ke- giatan mencari rente ( rent seeking activity ). Bantuan asing diberikan dalam rangka pengu - asaan  negara  lain  dengan  memakai  strategi  budaya, di  mana  disengaja  dibiarkan  bantuannya  dikorupsi supaya tidak dapat melunasi utangnya. Ketika sudah tidak dapat melunasi utangnya, tinggal sebagai kom-
JURNAL DINAMIKA EKONOMI PEMBANGUNAN, JULI 2011, VOLUME 1, NOMOR 1 62
pensasinya harus menurut kemauan pemikiran negara maju dan sumber dayanya yang begitu melimpah di- kuasainya. Tentunya  penguasaan  ini  tetap  dibarengi dengan  utang  baru,  yang  lagi-lagi  penggunaannya terjadi penyelewengan yang besar (Perkins, 2005 dan Easterly, 2006).
Hungtington  (1996)  menyebutnya  sekarang terjadi  perang  peradaban  dan  ideologi,  sedangkan Khamenei (2005) menyebutnya perang kebudayaan. Tetapi  yang  jelas  penyebaran  pengaruh  dilakukan secara  intens    melalui  jasa  kemajuan  bidang  tekno- logi dan informasi. Melalui media ini berbagai segi yang ada pada pihak Barat terus saja dikampanyekan, mereka harus dianggap unggul sementara yang ber- bau lokal terus diwartakan sebagai terbelakang. Rasa rendah  diri  yang  ada  pada  bangsa  Indonesia  akibat penjajahan yang demikian lama, ditambah lagi den- gan budaya upeti yang ada, maka melalui pendekatan budaya korupsi makin meraja lela.
Rasa rendah diri dan terlalu mengagumi kepa- da pihak asing sebagai refleksi dari jiwa “ inlander ”, menyebabkan  bangsa  dan  negara  Indonesia  san- gat bergantung dan merasa inferior terhadap negara maju. Para pengambil kebijakan dan para akademisi Indonesia  begitu  gandrung  dengan  pemikiran  pihak asing,  yang  sebenarnya  juga  asing  bagi  kita  semua, akan  tetapi  karena  terus-menerus  diberikan,  dipela- jari  dan dijejali maka lama ke lamaan terkena sin- drom membenarkan segala sesuatu yang dari asing. Kepunyaan kita sendiri dianggap kurang berharga (in- ferior), sementara yang berasal dari pihak lain diang- gapnya  lebih  unggul  (superior).  Jebakan  perangkap seperti ini yang berusaha dikuak dan diingatkan oleh ibunda Obama, yang sebagian besar hidupnya justru berada di Indonesia. Sebagai antropolog yang bergaul dengan kalangan luas di Indonesia, beliau begitu pa- ham dengan segala seluk beluk orang Indonesia, baik segi kelebihan maupun kekurangannya (Purbayu BS, “Ibunda  Obama  dan  Ekonomi  Kerakyatan,  dalam Jawa Pos , 16 November 2010).
Sungguh menarik mencermati ungkapan Men- teri Luar Negeri Malaysia, Syed Hamid Albar (lihat Soepriyatno,  2008),  yang  dengan  jujur  mengatakan Malaysia banyak belajar dari Indonesia. Paling tidak negara jiran tersebut belajar tentang dua hal, pertama Malaysia  terinspirasi    oleh  semangat  nasionalisme dan  revolusioner  bangsa  Indonesia.  Kedua,  Malay - sia juga belajar dan berterima kasih pada guru-guru dari Indonesia, yang telah mengajar murid-murid dan
guru-guru Malaysia.
Bukan  hanya  Malaysia,  M.  Yunus,  peraih hadiah Nobel Perdamaian dari Bangladesh pun men - gaku terinspirasi kita. Ia mengembangkan Grameen Bank yang berfokus pada kredit mikro bagi masyara- kat ekonomi lemah, karena melihat cara kerja Bank Rakyat  Indonesia  (BRI)  yang  memberikan  berbagai kredit  perdesaan  dengan  tanggung-renteng,  yang mencerminkan  hidupnya  tolong  menolong  dan  go- tong royong sebagai modal sosial asli Indonesia.
Menarik kalau kita cermati pidato pengukuhan antropolog Achmad Fedyani Saifuddin sebagai guru besar UI pada tanggal 24 Januari 2007, adalah perlu - nya mencari ada apa di balik angka statistik kemiski- nan. Kemiskinan pada lapisan bawah menurutnya bu- kan hanya merupakan kumpulan angka dan data, akan tetapi sebagai refleksi budaya.  Yang didapatkannya adalah  moralitas yang kurang baik pada para petinggi menurun pada para  bawahan berujud budaya men- erabas,  yang  dapat  merusak  sendi-sendi  kehidupan berbangsa. Kemiskinan pada lapisan bawah disebab- kan oleh belum adanya kesempatan untuk melakukan aneka bentuk korupsi, sehingga kalau ada kesempa- tan  maka  akan  dilakukan  karena  bercermin  kepada atasannya sebagai teladan yang tersesat dalam etika dan moralitas.
Ajip Rosidi (2009) berpendapat bahwa kesala- han terbesar dari berbagai pemerintahan di Indonesia adalah pada masa rejim Orba, karena corak kepemim- pinannya yang begitu otoriter dan penuh nuansa ko- rupsi. Hal ini bukan berarti pada masa Orla tidak ada korupsi,  karena  korupsi  sebenarnya  di  mana  pun  di dunia ini pasti ada, hanya saja tingkat intensitasnya yang berbeda dan hal itu sangat tergantung bagaima- na para petinggi menyikapinya.
Korupsi  pada  masa  Orla  sifatnya  masih  indi- vidual, paling hanya melibatkan satu dua orang lain yang dekat dengan pelaku korupsi. Pada waktu itu in- tensitas korupsinya tidak mungkin tinggi, karena po- sisi keuangan negaranya masih amat terbatas. Kekay- aan sumberdaya alam Indonesia belum dieksploitasi secara serius, seperti minyak bumi, ikan di laut, hutan maupun sumber kekayaan alam lainnya.
Krisis enerji pada tahun 1970-an menyebabkan harga minyak bumi membumbung begitu tingginya. Ekspolitasi minyak waktu itu dilakukan begitu inten- sif dengan mengajak pihak luar negeri, yang terma- suk  juga  upaya  secara  masif  penebangan  kayu  dan penangkapan ikan-ikan di laut dengan menggunakan
teknologi  yang  termasuk  moderen.  Derasnya  aliran uang yang masuk ke pundi-pundi pemerintahan dit- ambah lagi dengan pinjaman uang dari berbagai neg- ara donor, sehingga menyebabkan begitu kayanya In- donesia waktu itu. Gaji pegawai negeri pada waktu itu sebenarnya dapat dipatok demikian tinggi, akan tetapi oleh  pemerintah  hal  ini  tidak  dilakukan.  Kesalahan pengambilan keputusan tersebut, menyebabkan kes- alahannya berlarut-larut hingga sekarang.
Pemerintah pada waktu itu tidak memberikan gaji  yang  layak  kepada  pegawai  negeri,  sebaliknya justru memberikan kesempatan untuk melakukan tin- dakan korupsi melalui ”proyek-proyek” yang diada - kan. Akibatnya terdapat korelasi yang positif antara kedudukan posisi jabatan dengan tambahan pendapa- tan. Semakin posisinya strategis dalam suatu jabatan maka  pendapat  tambahan  ( sabetan )  akan  semakin besar,  dan  semakin  rendah  kedudukannya  maka pendapatan tambahan semakin kecil.
Reformasi biokrasi sebenarnya telah dilakukan pada  berbagai  instansi,  dan  yang  paling  mencolok pada  departemen  keuangan.  Sayangnya  meskipun telah dilakukan perbaikan struktur gaji pada instansi tersebut,  akan  tetapi  kasus  Gayus  sebagai  pegawai yang masih termasuk yunior, ternyata  melakukan tin- dakan korupsi yang demikian tinggi. Harapan pem- berantasan korupsi yang ada sebenarnya terletak pada KPK, akan tetapi kedudukan KPK sekarang ini cukup memprihatinkan karena bukti nyata adanya manfaat lembaga ini berusaha untuk dikikis sampai tataran ter- endah. Virus korupsi yang sudah demikian mewabah, tentunya akan berusaha memberantas segala kebaikan dan kebajikan yang ada.
Tetapi  percayalah  dosa  warisan  yang  demiki- an  membelenggu  kemajuan  Indonesia,  harus  benar- benar  dapat  dihilangkan,  supaya  dapat  ke  luar  dari perangkap  lingkaran  setan  yang  demikian  menjeru- muskan. Kebaikan akan selalu menang di atas keja- hatan,  meskipun  butuh  waktu  dan  perlu  kerja  keras dari  segala  unsur  masyarakat.  Reformasi  lembaga pemerintahan, termasuk dalam tubuh kepolisian dan berbagai lembaga yang berkaitan dengan  penegakan hukum harus dilakukan guna menuju Indonesia yang maju dan berkeadilan.
Kita mesti belajar dari negara China yang da- hulunya tingkat korupsinya tinggi akan tetapi dengan kepemimpinan yang tegas dan  konsisten, maka se- gala aneka rupa korupsi dapat ditekan ke tataran ren- dah. Adalah perdana menteri China, Zhu Rongji, yang
dilantik  pada  bulan  Maret  1998,  dapat  dipandang sebagai  salah  satu  pelopor  kemajuan  negara  yang mendapat  julukan  tirai  bambu.  Beliau  mengatakan, ”Untuk melenyapkan korupsi, saya menyiapkan 100 peti, sembilan puluh sembilan untuk para koruptor dan satu untuk saya bila saya terbukti berbuat korupsi”. Dengan diberantasnya korupsi, maka dusta di antara kita di China tidak muncul, yang terjadi sekarang ini negara  China  menjadi  salah  satu  negara  terpandang dan termaju di dunia.
Sudah saatnya sekarang para pemimpin Indo- nesia mempunyai jiwa kepemimpinan yang baik dan profesional,  disertai  tingkat  kejujuran  yang  tinggi dalam artian kerja sebagai amanah dengan moralitas dan etika yang tinggi. Bagi bangsa dan negara Indone - sia para pemimpin adalah sebagai anutan dan cermin bagi masyarakatnya, apabila beliau baik akan dituruti, tetapi kalau jelek juga akan diikuti, meski pun dapat terjadi  karena  faktor  keterpaksaan.  Para  pemimpin harus  selaras  dan  serasi  antara  yang  diucapkan  dan diperbuatnya,  sehingga  penelitian  UIN  Syarif  Hi - dayatullah dapat terbantahkan di mana tidak ada kore- lasinya antara ibadah vertikal dan sosial (Abdi Kunia Djohan, ”Komitmen Antikorupsi”, dalam Republika , 5 Februari 2010).
Kalau di negara tirai bambu para koruptor yang terbukti salah akan dihukum mati, termasuk para pet- ingginya,  maka  sekiranya  Indonesia  dapat  melaku- kannya,  dalam  waktu  yang  tidak  terlalu  lama  dapat menjadi macan Asia bahkan dunia. Rasa cinta akan kebangsaan  dan  negara  Indonesia,  yang  menunjuk- kan  bangkitnya  rasa  nasionalisme,  akan  segera  ter- jadi. Jadilah para pemimpin bagaikan para pengem- bala  yang  menjaga  domba-dombanya  dari  serangan serigala, bukan lantas para elite yang justru menjadi serigala.  Sekiranya  itu  yang  dilakukan,  bukan  tidak mustahil drama tenggelamnya negara Atlantis, yang kalau  benar  Indonesia,  maka  akan  terjadi.  Semoga hal tersebut tidak terjadi dan marilah kita semua ter- lebih-lebih untuk para pemimpinnya untuk bertaubat, di mana kerja adalah sebagai amanah Tuhan yang se- mestinya harus dijalankan sebaik-baiknya.
JURNAL DINAMIKA EKONOMI PEMBANGUNAN, JULI 2011, VOLUME 1, NOMOR 1

## 64

## DAFTAR PUSTAKA
Abdi  Kunia  Djohan,  ”Komitmen  Antikorupsi”,  dalam Republika , 5 Februari 2010 Ajip  Rosidi  .2009. Korupsi  dan  Kebudayaan .  Jakarta: Pustaka Jaya.
Bambang Wisudo, et al. 2010. Sekolah Harapan Sekolah Bebas Korupsi . Jakarta:ICW Easterly,  William.  2006. The  White  Man’s  Burden .  New York: The Penguin Press.
HCB Dharmawan dan Al Soni de Rosari ( ed ). 2004. Surga Para Koruptor . Jakarta: Kompas.
Ibrahim  Z,  Fahmi  Bodoh  dan  Abdullah  Dahlan.  2010.
Korupsi  Pemilu  di  Indonesia .  Jakarta:  ICW  dan Tifa.
Nugroho  SBM.  2010. ”Determinan  Penyuapan  pada Perusahaan  Menengah  dan  Besar  di  Jawa Tengah” . Proposal disertasi. Semarang: Program
Pascasarjana UNDIP. Perkins, John. 2005. Confessions of an Ecomic Hit Man .
Terjemahan.  Herman  Tirtaatmaja  dan  Dwi
Karyani. Jakarta: Abdi Tandur.
Purbayu Budi Santosa. 2010. Kegagalan Aliran Ekonomi Neoklasik  dan  Relevansi  Aliran  Ekonomi Kelembagaan dalam Ranah Kajian Ilmu Ekonomi. Pidato  Pengukuhan  Guru  Besar  FE  UNDIP, 11  Maret  2010.  Semarang:  Badan  Penerbit Universitas Diponegoro.
Purbayu  Budi  Santosa.  2010. Politik  Beras  dan  Beras Politik, Buntelan Opini Terseleksi tentang Politik Pertanian,  Kemandirian,  dan  Pembangunan . Semarang: Badan Penerbit Universitas
Diponegoro.
Purbayu  Budi  Santosa,  ”Drama  Pemimpin  Indonesia”, dalam Suara Merdeka , 30 April 2010.
Purbayu  Budi  Santosa,  “Ibunda  Obama  dan  Ekonomi
Kerakyatan,  dalam Jawa  Pos ,  16  November 2010.
Saifuddin  Zuhri.  1981.  Sejarah Kebangkitan  Islam  dan Perkembangannya  di  Indonesia .  Bandung:
Alma’arif.
Soepriyatno.  2008. Nasionalisme  dan  Kebangkitan Ekonomi. Jakarta: Inside Press.