## OBJEK GADAI DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (BW)
Oleh Dermina Dalimunthe, MH
Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan e-mail: derminadalimunthe@iain-padangsidimpuan.ac.id

## Abstract
The economy is increasing, making it difficult for people to meet their needs both  consumer  and  productive  needs.  To  meet  the  needs  of  life,  people  need funds  and  capital.  To  open  a  business  field,  it  requires  not  only  talent  and strong will to work, but also requires sufficient capital. That is the problem for the community, especially for the weak economic group, so they need a credit institution  that  provides  loan  funds.  To  get  business  capital,  the  community needs facilities and infrastructure. So the Government provides facilities in the form of banking institutions and non-banking institutions.
Kata Kunci: Gadai, Undang-Undang, Perdata.

## A . Pendahuluan
Perekonomian
semakin meningkat,  menyebabkan  masyarakat sulit  untuk  memenuhi  kebutuhannya baik  kebutuhan  konsumtif  maupun produktif.  Untuk  memenuhi  kebutuhan hidup,  masyarakat  memerlukan  adanya dana maupun modal.
Untuk  membuka  suatu  lapangan usaha tidak hanya dibutuhkan bakat dan kemauan  keras  untuk  berusaha,  tetapi juga  diperlukan  adanya  modal  yang cukup. Hal itulah yang menjadi kendala bagi masyarakat khususnya bagi golongan  ekonomi  lemah,  sehingga mereka  memerlukan  adanya  lembaga perkreditan  yang  menyediakan  dana pinjaman.  Untuk  mendapatkan  modal
usaha, masyarakat membutuhkan adanya  sarana  dan  prasarana.  Maka Pemerintah  memberikan  sarana  berupa lembaga  perbankkan  dan  lembaga  non perbankkan.
Salah satu lembaga non perbankan  yang  menyediakan  kredit adalah  lembaga  pegadaian.  Lembaga pegadaian  menawarkan  peminjaman dengan  sistem  gadai.  Jadi  masyarakat tidak  perlu  takut  kehilangan  barang- barangnya. Lembaga pegadaian memiliki kemudahan antara lain prosedur  dan  syarat-syarat  administrasi yang  mudah  dan  sederhana,  dimana nasabah cukup memberikan keterangan- keterangan  singkat  tentang  identitasnya dan  tujuan   penggunaan  kredit,  waktu
yang  relatif  singkat  dana  pinjaman sudah cair dan bunga relatif rendah. Hal ini  sesuai  dengan  motto  dari  pegadaian itu  sendiri,  yaitu:  ”Mengatasi  Masalah Tanpa Masalah”.
Masalah jaminan utang merupakan  masalah  yang  hangat  untuk selalu  dibicarakan.  Setiap  perbuatan hukum  yang  dilakukan  oleh  setiap manusia dengan manusia lainnya senantiasa  dikaitkan  dengan  terciptanya suatu  bentuk  hubungan  hukum  antara pihak-pihak tersebut.
Dengan  adanya  barang  jaminan tersebut  maka  kedua  belah  pihak mengadakan  perjanjian  tambahan  guna menjamin dilunasinya kewajiban debitur pada waktu yang telah ditentukan  dan  disepakati  sebelumnya diantara  kreditur  dan  debitur.  Maka bentuk  kesepakatan  tersebut  adalah gadai.
Gadai  merupakan  suatu  yang diperoleh  seseorang  piutang  atas  suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seorang berhutang, atau oleh  seorang  lain  atas  namanya,  yang memberikan  kekuasaan  kepada  yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan  dari  barang  tersebut  secara didahulukan  dari  pada  orang-orang berpiutang  lainnya,  dengan  kekecualian
biaya  untuk  melelang  barang  tersebut dan  biaya  yang  telah  dikeluarkan  untuk menyelamatkannya  setelah  barang  itu digadaikan,  biaya-biaya  mana  yang harus didahulukan. 1
Berdasarkan  uraian  di  atas,  objek gadai  adalah  benda  bergerak,  benda bergerak  yang  bagaimana  sebenarnya objek  gadai  ini,  akan  diuraikan  penulis dalam makalah ini.

## B . Pembahasan
a. Pengertian Gadai
Pengertian  gadai  dalam  kamus umum  bahasa  Indonesia  terbitan  Balai Pustaka adalah: “pinjam-meminjam uang dalam batas waktu tertentu dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan,  jika  telah  sampai  pada waktunya  tidak  ditebus  barang  itu menjadi hak yang memberi pinjaman”. 2
Di  dalam  KUH  Perdata  Pasal  1150 mengatakan, gadai adalah:
Suatu hak yang diperoleh seorang  berpiutang  atas  suatu  barang bergerak,  yang  diserahkan  kepadanya oleh seorang berutang atau seorang lain atas  namanya,  dan   yang  memberikan
1 Sunaryo hadi, http://datarental.blogspot.com/2009/06/gadai.ht ml diakses  Sabtu,  tanggal  15  November  2013, jam 19:00 Wib.
2 Balai Pustaka, Kamus Umum Bahasa Indonesia , Jakarta, 1997, hlm. 283.
kekuasaan  kepada  si  berpiutang  itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut  secara  didahulukan  dari  pada orang-orang berpiutang lainnya, dengan kekecualian  biaya  untuk  melelang barang-barang  tersebut  dan  biaya  yang
telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya  setelah  barang  itu digadaikan,  biaya-biaya  mana  harus didahulukan.
Menurut Subekti
gadai/ pandrecht adalah:  “suatu  hak kebendaan  atas  suatu  benda  yang bergerak   kepunyaan  orang  lain,  yang semata-mata diperjanjikan dengan menyerahkan  bezit  atas  benda  tersebut, dengan tujuan untuk mengambil pelunasan  suatu  utang  dari  pendapatan penjualan  benda  itu,  lebih  dahulu  dari penagih-penagih lainnya”. 3
Menurut  Wiryono  Prodjodikoro, bahwa gadai adalah: “sebagai suatu hak yang  didapatkan  si  berpiutang  atau orang lain atas namanya untuk menjamin pembayaran utang dan memberi  hak  kepada  si  berpiutang untuk  dibayar  lebih  dahulu  dari  si berpiutang  lain  dari  uang  pendapatan penjualan barang itu”. 4
3 .Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata , Intermasa,  Jakarta,  Cet.  XXI,   1982, hlm. 79.
4 Wiryono Prodjodikoro , Hukum Perdata Tentang Hak-hak Atas Benda , Intermasa, Cet. V , Jakarta, 1986, hlm. 153.
Menurut bahasa, gadai (rahn) berarti al- tsubut dan al-habs yaitu  tetap,  kekal atau  penahanan. 5 Sedangkan  gadai  atau Rahn menurut syariah adalah penyerahan harta benda sebagai jaminan hutang,  yang hak kepemilikannya dapat diambil alih ketika sulit untuk menebusnya. 6
Menurut ulama Syafi’iyah gadai adalah  menjadikan  suatu  benda  sebagai jaminan  utang  yang  dapat  dijadikan pembayar  ketika  berhalangan  dalam membayar  utang.  Sedangkan  menurut ulama  hanabilah  gadai  adalah  harta yang  dijadikan  jaminan  utang  sebagai pembayar  harga  (nilai)  ketika  yang berutang  berhalangan  (tak  mampu) membayar  utangnya  kepada  pemberi jaminan.
Dalam buku lain dijelaskan pula bahwa gadai adalah:
1. Menjadikan suatu barang yang bernilai  menurut  syara’,  sebagai jaminan atas piutang, yang memungkinkan  terbayarnya  hutang si  peminjam  kepada  pihak  yang memberikan pinjaman. 7
5 Wahbah  zuhaili, Fiqih  Imam  Syafi’i Mengupas  Masalah  Fiqhiyah  Berdasarkan  Al- Qur’an  Dan  Hadits, (Jakarta:  Almahira,  2012, Cet.2, Vol.2), hlm.73.
6 Ibid .
7 Ustman  bin  Muhammad  Syattha, hasiyyat  I’anat  At-thalibien  ‘ala  Hall  Alfadz
2. Gadai dalam perspektif Islam disebut dengan  istilah rahn ,  yaitu  “suatu perjanjian  untuk  menahan  sesuatu barang sebagai jaminan atau tanggungan  utang.  Kata rahn secara etimologi berarti tetap “. 8
3. Menjadikan  barang  yang  bernilai atau  berharga  sebagai  jaminan  atas hutang  yang  dibebankan  sampai terbayarnya hutang tersebut. 9
Dari definisi- defenisi tersebut di atas  dapat  dikatakan  bahwa  gadai merupakan perjanjian riil, yaitu perjanjian  yang  disamping  kata  sepakat diperlukan suatu perbuatan nyata (dalam  hal  ini  penyerahan  kekuasaan atas  barang  gadai).  Penyerahan  itu dilakukan  oleh  debitur  pemberi  gadai dan ditujukan kepada kreditur penerima gadai.

## b. Dasar Hukum Gadai
Dasar Hukum gadai dapat dilihat pada peraturan perundang-undangan yaitu:
Fath  al-Mu’in, (Beirut:  Dar  Al-kutub  Al- Ilmiyah, 2007, Cet.2, Vol.3), hlm.94
8 Muhammad Sholihul Hadi,
Pegadaian Syariah , ( Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), hlm.50.
9 Muhamad  Nawawi  Al-jawiy, Quuth Al-Habib  Al-Gharib  Tausyekh  ‘Ala  Fath  el- Qarib  Al-Mujieb , (Jakarta:  Dar  Al-Kutub  Al- Islamiyah, 2002), hlm. 275.
1. Pasal 1150 KUH Perdata sampai dengan Pasal 1160 Buku II KUH Perdata;
2. Artikel 1196 vv, titel 19 Buku III NBW.
3. Peraturan Pemerintah Nomor: 7 tahun 1969 tentang Perusahaan Jawatan Pegadaian.
4. Peraturan Pemerintah Nomor: 10 tahun 1970 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor : 7 tahun 1969 tentang Perusahaan
Jawatan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor: 103 tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian.
c. Ciri dan Sifat-sifat Gadai
• Ciri-ciri Gadai Menurut KUH
Perdata
Gadai  adalah  hak  yang  tidak dapat  dibagi-bagi,  dimana  sebagian pembayaran tidak membebaskan sebagian  benda  yang  digadaikan  diatur dalam  pasai  1160  KUH  Perdata. Maksudnya  hak  gadai  sebagai  jaminan kebendaan haruslah dibayar atau dilunasi secara keseluruhan.
Ciri-ciri  dari  gadai  yang  diatur menurut  KUH  Perdata  adalah  sebagai berikut:
a. Benda yang menjadi objek gadai adalah benda bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud.
b. Benda gadai harus diserahkan oleh pemberi gadai kepada pemegang gadai.
c. Perjanjian gadai merupakan
perjanjian yang bersifat Accesoir yaitu adanya hak dari gadai sebagai hak kebendaan tergantung dari adanya perjanjian pokok misalnya perjanjian kredit.
d. Tujuan adanya benda jaminan, adalah untuk memberikan jaminan bagi pememegan gadai bahwa di kemudian hari piutangnya pasti dibayar.
e. Pelunasan tersebut di dahulukan dari kreditur-kreditur lainnya.
f. Biaya-biaya lelang dan pemeliharaan barang.jaminan di lunasi terlebih dahulu dari hasil lelang sebelum pelunasan piutang.
• Sifat-sifat Gadai
1.  Gadai adalah hak kebendaan
Dalam  Pasal  1150  KUH  Perdata tidak  disebutkan  sifat  gadai,  namun demikian  sifat  kebendaan  ini  dapat diketahui  dari  Pasal  1152  ayat  (3) KUH  Perdata  yang  menyatakan bahwa:
“Pemegang gadai
mempunyai  hak  revindikasi  dari
Pasal  1977  ayat  (2)  KUH  Perdata apabila  barang  gadai  hilang  atau dicuri”.  Oleh  karena  hak  gadai mengandung  hak  revindikasi,  maka hak gadai merupakan hak kebendaan sebab  revindikasi  merupakan  ciri khas dari hak kebendaan.
Hak  kebendaan  dari  hak  gadai bukanlah hak untuk menikmati suatu benda  seperti  eigendom,  hak  bezit, hak  pakai  dan  sebagainya.  Benda gadai  memang  harus  diserahkan kepada  kreditor  tetapi  tidak  untuk dinikmati, melainkan untuk menjamin piutangnya dengan
mengambil,  penggantian  dari  benda tersebut guna membayar piutangnya.
2. Hak gadai bersifat accesoir
Hak  gadai  hanya  merupakan tambahan saja dari perjanjian pokoknya,  yang  berupa  perjanjian pinjam  uang.  Oleh  karena  itu  dapat dikatakan  bahwa  seseorang  akan mempunyai  hak  gadai  apabila  ia mempunyai  piutang,  dan  tidak mungkin seseorang dapat mempunyai hak gadai tanpa mempunyai  piutang.  Jadi  hak  gadai merupakan  hak  tambahan  atau accesoir,  yang  ada  dan  tidaknya tergantung  dari  ada  dan  tidaknya
piutang  yang  merupakan  perjanjian pokoknya.
Dengan  demikian  hak  gadai akan hapus jika perjanjian pokoknya hapus.
Beralihnya piutang membawa  serta  beralihnya  hak gadai,  hak  gadai  berpindah  kepada orang  lain  bersamasama  dengan piutang  yang  dijamin  dengan  hak gadai  tersebut,  sehingga  hak  gadai tidak  mempunyai  kedudukan  yang berdiri  sendiri  melainkan  accesoir terhadap perjanjian pokoknya.
3. Hak gadai tidak dapat dibagi- bagi
Karena hak gadai tidak dapat
dibagi-bagi, maka
dengan dibayarnya  sebagian  hutang  tidak akan  membebaskan  sebagian  dari benda  gadai.  Hak  gadai  tetap membebani  benda  gadai  secara keseluruhan.  Dalam  Pasal  1160 KUH  Perdata  disebutkan  bahwa: “Tak  dapatnya  hak  gadai  dan  bagi- bagi dalam hal kreditor, atau debitur meninggal dunia dengan meninggalkan beberapa ahli waris.“ Ketentuan ini tidak merupakan ketentuan hukum memaksa, sehingga para pihak dapat menentukan sebaliknya atau dengan
perkataan  lain  sifat  tidak  dapat dibagi-bagi  dalam  gadai  ini  dapat disimpangi apabila telah
diperjanjikan lebih dahulu oleh para pihak.
4. Hak gadai adalah hak yang didahulukan
Hak  gadai  adalah  hak  yang didahulukan.  Ini  dapat  diketahui  dari ketentuan Pasal 1133 dan 1150
KUHPerdata.  Karena  piutang  dengan hak  gadai  mempunyai  hak  untuk didahulukan  daripada  piutang-piutang lainnya,  maka  kreditor  pemegang  gadai mempunyai  hak  mendahulu  (droit  de preference). Benda yang menjadi obyek gadai  adalah  benda  bergerak  baik  yang bertubuh maupun tidak bertubuh.
5. Hak gadai hak yang kuat dan mudah penyitaannya.
Adalah  hak  yang  kuat  dan  mudah penyitaannya.  Menurut  Pasal  1134  ayat (2)  KUH  Perdata  dinyatakan  bahwa: “Hak gadai dan hipotik lebih diutamakan  daripada  privilege,  kecuali jika undang-undang menentukan sebaliknya“.  Dari  bunyi  pasal  tersebut jelas  bahwa  hak  gadai  mempunyai kedudukan  yang  kuat.  Di  samping  itu kreditor pemegang gadai adalah termasuk  kreditor  separatis.  Selaku
separatis, pemegang gadai tidak terpengaruh  oleh  adanya  kepailitan  si debitor.
Kemudian  apabila  si  debitor wanprestasi,  pemegang  gadai  dapat dengan  mudah  menjual  benda  gadai tanpa  memerlukan  perantaraan  hakim, asalkan penjualan benda gadai dilakukan di muka umum dengan lelang dan  menurut  kebiasaan  setempat  dan harus  memberitahukan  secara  tertulis lebih dahulu akan maksud-maksud yang akan  dilakukan  oleh  pemegang  gadai apabila  tidak  ditebus  (Pasal  1155  ayat (2)  KUH  Perdata).  Jadi  di  sini  acara penyitaan  lewat  juru  sita  dengan ketentuan-ketentuan  menurut  Hukum Acara Perdata tidak berlaku bagi gadai.
d. Terjadinya Hak Gadai
Hak Gadai terjadi dengan memperjanjikannya terlebih  dahulu,  hal ini  berarti  terjadinya  hak  gadai  tersebut baru ada setelah proses perjanjian gadai dilaksanakan.  Dalam pelaksanaan  gadai ada proses yang terdiri dari 2 (dua) fase, yaitu:
1. Fase Pertama
Fase  Pertama  adalah  perjanjian pinjam  uang  (kredit)  dengan  janji sanggup  memberikan  benda  bergerak sebagai  jaminan.  Perjanjian  ini  bersifat konsensuil,  obligatoir.  Perjanjian  ini
merupakan awal dari perjanjian pemberian gadai.
2. Fase Kedua
Fase  Kedua  adalah  penyerahan benda  gadai  dalam  kekuasan  penerima gadai sesuai dengan benda gadai adalah benda  bergerak,  maka  benda  itu  harus dilepaskan  dari  kekuasaan  debitur  atau pemberi  gadai.  Penyerahan  itu  harus nyata,  tidak  boleh  hanya  berdasarkan pernyataan  dari  debitur,  sedangkan benda  itu  berada  dalam  kekuasaan debitur  itu.  Hal  ini  sesuai  dengan  Pasal 1152 ayat (2) KUH Perdata. 10
Di  dalam  perjanjian  gadai,  ada asas-asas hukum perjanjian yang dipakai dan berlaku yaitu:
a. Asas kebebasan membuat perjanjian Asas ini mengandung arti bahwa para  pihak  dalam  perjanjian  bebas menentukan  hak  dan  kewajibannya. Asas  ini  disebut  juga  dengan  asas kebebasan  berkontrak,  yaitu  semua perjanjian  yang  dibuat  secara  sah berlaku  sebagai  undang-undang  bagi mereka  yang  membuatnya  (Pasal  1338 ayat (1) KUH Perdata). Asas kebebasan berkontrak  ini  tidak  boleh  bertentangan dengan  ketertiban  umum,  kesusilaan dan undang-undang.
10 Mariam  Darus  Badrulzaman, Bab- bab Tentang Creditverband, Gadai dan Fiducia ,  Citra  Aditya  Bakti,  Bandung,  1991, hlm. 58.
b. Asas Konsensualitas
Asas  ini  mempunyai  arti  bahwa suatu  perjanjian  lahir  sejak  detik tercapainya  kesepakatan  antara  kedua belah pihak. Hal ini sesuai dengan salah satu  syarat  sahnya  suatu  perjanjian (Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata) c. Asas Kepatutan/Itikad baik
Asas  ini  lebih  mengutamakan kepatutan atau kesesuaian antara debitur dan  kreditur  untuk  melakukan  dan melaksanakan  perjanjian  dengan  itikad baik. Hal ini terdapat dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata.
Selanjutnya untuk sahnya persetujuan  pemberian  gadai,  maka haruslah  memenuhi  syarat-syarat  sah suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320   KUH Perdata yaitu:
1. Sepakat  mereka  yang  membuat perjanjian.
2. Cakap untuk membuat perjanjian.
3. Mengenai suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.
Dua  syarat  yaitu  yang  pertama serta  kedua  dikatakan  syarat  subjektif, karena  mengenai  orang  atau  subjek yang mengadakan perjanjian sedangkan dua  syarat  yang  ketiga  serta  keempat dikatakan syarat objektif karena mengenai  isi  perjanjiannya  sendiri  oleh
objek  dari  perbuatan  hukum  yang dilakukan itu.
ad.  1.      Sepakat  mereka  yang  membuat perjanjian.
Hal  ini  dimaksudkan  bahwa  para pihak  yang  hendak  mengadakan  suatu perjanjian, harus terlebih dahulu sepakat atau  setuju  mengenai  hal-hal  yang pokok  dalam  perjanjian  yang  akan diadakan itu.
Menurut  Pasal  1321  KUH  Perdata kata  sepakat  yang  telah  diberikan  ini adalah  menjadi  tidak  sah  apabila  kata sepakat  itu  diberikan  karena  kekhilafan atau di perolehnya dengan paksaan atau penipuan.
ad.  2.      Cakap  untuk  membuat perjanjian.
Pada  dasarnya  setiap  orang adalah cakap untuk membuat perjanjian, kecuali  jika  oleh    undang-undang dinyatakan tidak cakap.
Menurut Pasal 1330 KUH
Perdata  mereka  yang  dianggap  tidak cakap membuat perjanjian adalah :
1. Orang-orang yang belum dewasa.
2. Mereka  yang  ditaruh  di  bawah pengampuan.
3. Orang  perempuan  dalam  hal  yang ditetapkan  oleh  undang-undang,  dan semua  orang  kepada  siapa  undang-
undang  telah  melarang  membuat perjanjian tertentu. ad. 3.   Mengenai suatu hal tertentu.
Suatu  hal  tertentu  maksudnya, objek  yang  diatur  dalam  perjanjian tersebut  harus  jelas,  setidak-tidaknya dapat  ditentukan.  Jadi  tidak  boleh samar-samar. ad. 4.   Suatu sebab yang halal.
Maksudnya, isi perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan  perundang  -  undangan  yang bersifat memaksa, ketertiban umum dan atau kesusilaan.
Gadai diperjanjikan dengan maksud untuk memberikan jaminan atas suatu kewajiban prestasi tertentu, karenanya  dikatakan  bahwa  perjanjian gadai  mengabdi  kepada  perjanjian pokoknya  atau  dikatakan  bahwa  ia merupakan  perjanjian  yang    bersifat accessoir.
Perjanjian  accessoir  mempunyai ciri-ciri antara lain: a.   Tidak dapat berdiri sendiri b.  Adanya/timbulnya maupun hapusnya
bergantung pada perikatan
pokoknya
c.     Apabila perikatan pokok dialihkan,
accessoir turut beralih.
Konsekwensi perjanjian gadai sebagai perjanjian accessoir adalah:
a. Bahwa sekalipun perjanjian gadainya sendiri mungkin batal karena melanggar  ketentuan  gadai  yang bersifat  memaksa,  tetapi  perjanjian pokoknya  sendiri  (perjanjian  utang piutang  /kredit)  tetap  berlaku,  kalau dibuat secara sah. Hanya saja tagihan tersebut sekarang berkedudukan sebagai  tagihan  konkuren  belaka, kalau tidak ada dasar preferensi yang lain.
b. Hak  gadainya  sendiri  tidak  dapat dipindahkan  tanpa  turut  sertanya (turut berpindahnya) perikatan pokoknya,  tetapi  peralihan  perikatan pokok  dapat  meliputi  accessoirnya, termasuk  hak  gadainya  apabila  ada diperjanjikan.
e. Objek Gadai
Gadai terjadi dengan adanya penyerahan benda gadai kepada kreditur sebagai  pemegang  gadai.  Dan  benda jaminan berada dalam kekuasaan pemegang  gadai.  Jika  benda  jaminan telah  keluar  dari  kekuasaan  kreditur, maka  secara  tidak  langsung  hutang debitur lunas.
Adanya  perjanjian  gadai  tersebut, maka  diperlukan  juga  adanya  barang sebagai jaminan. Jaminan yang
digunakan  dalam  gadai  yaitu  seluruh barang bergerak, yang terdiri dari: a. Benda  bergerak  berwujud,  yaitu
benda yang dapat dipindah- pindahkan.  Misalnya:  televisi,  emas, dvd, dan lain-lain.
b. Benda bergerak yang tidak berwujud. Misalnya: piutang atas bawa, piutang  atas  tunjuk,  hak  memungut hasil atas benda dan atas piutang.
Sebagai  suatu  bentuk  jaminan yang  diberikan  atas  benda  bergerak yang  mensyaratkan  pengeluaran  benda gadai  dari  tangan  pemilik  benda  yang digadaikan tersebut.
Adanya penyerahan barang jaminan  oleh  debitur  kepada  kreditur, maka  beralih  pula  hak  kebendaan. Definisi  dari  hak  kebendaan  tersebut adalah  hak  yang  dimiliki  seseorang untuk memiliki hak sepenuhnya terhadap  benda  tersebut  yang  dapat dipertahankan  kepada  siapa  saja  dan mengikuti benda tersebut.
Hak  kebendaan  memiliki  sifat kebendaan  yaitu  benda  itu  tetap  terikat, didalam  tangan  siapapun  benda  itu berada.  Ketentuan  ini  diambil  alih  dari pasal 1163 ayat 2 KUH Perdata: ”Benda  itu  tetap  dibebani  dengan  hak tersebut  di  dalam  tangan  siapaaun  ia berpindah.”
Hak  kebendaan  merupakan  sifat  gadai, hal tersebut telah dijelaskan dalam pasal 1152 ayat (3)  KUH Perdata:
” Hak  gadai  hapus,  apabila barangnya  gadai  keluar  dari  kekuasaan si  penerima  gadai.  Apabila,  namun  itu barang  tersebut  hilang  dari  tangan penerima  gadai  ini  atau  dicuri  dari padanya, maka berhaklah ia menuntutnya kembali sebagaimana disebutkan  dalam  pasal  1977  ayat  ke dua,  sedangkan  apabila  barang  gadai didapatnya kembali, hak gadai dianggap tidak pernah telah hilang”.
Berdasarkan pasal tersebut dapat dijelaskan,  bahwa  apabila  barang  gadai telah  keluar  dari  kekuasaan  kreditur, maka  dianggap  debitur  telah  melunasi hutangnya,  namun  hal  tersebut  tidak berlaku  bagi  barang  yang  keluar  dari kekuasaan  kreditur  karena  hilang  atau dicuri.
Hak kebendaan ini adalah absolut artinya hak ini dapat dipertahankan  terhadap  setiap  orang. Pemegang  hak  itu  berhak  menuntut setiap orang  yang mengganggu haknya. Dilihat  secara  pasif,  setiap  orang  wajib menghormati  hak  itu.  Hak  kebendaan mempunyai   zaaksgevolg  ( droit  de suite ),  artinya  hak  itu  mengikuti
bendanya  didalam  tangan  siapapun benda itu berada. 11 Kebendaan dapat berupa
kebendaan berwujud dan tidak berwujud,  kebendaan  bergerak  dan tidak  bergerak,  kebendaan  yang  habis dipakai dan tidak habis dipakai.
Dalam  Kitab  Undang-Undang Hukum Perdata secara eksplisit menyatakan  bahwa  gadai  adalah  suatu hak kebendaan yang bersifat memaksa. Disebut  dengan  hak  kebendaan  karena hak  tersebut  melekat  pada  benda tersebut.  Kemanapun  benda  tersebut beralih, pemegang hak ini tetap memiliki  hak  atas  kebendaan  tersebut. Ketentuan  yang  mengatur  mengenai Hak  kebendaan  ini,  kemudian  dikenal dengan  Hukum  Kebendaan.  Pencatatan pada  hukum  kebendaan  merupakan  hak dari  para  pihak  dan  hanya  dilakukan jika  hal  tersebut  dikehendaki  atau dianggap  perlu  oleh  para  pihak  agar hubungan hukum mereka diketahui oleh semua  pihak,  guna  melindungi  hak-hak mereka.
Hak  kebendaan  terdiri  dari  2 (dua) macam yaitu hak kebendaan yang bersifat  memberi  kenikmatan  dan  hak
11 Mariam  Darus  Badrulzaman, Bab- Bab  Tentang  Creditverband,  Gadai  dan Fiducia ,  Cetakan  ke  IV  (Bandung  :  Penerbit Alumni, 1987), hlm. 5.
kebendaan  yang  bersifat  memberi jaminan.  Hak  kebendaan  yang  bersifat memberi  kenikmatan  yaitu   berupa  hak milik,  hak  guna  usaha,  dan  hak  guna bangunan.  Sedangkan  hak  kebendaan yang  bersifat  menjamin  terdiri  dari gadai, fidusia, dan hak tanggungan.
Apabila  ketentuan  dalam  Pasal 1150 KUH Perdata dihubungkan dengan  ketentuan  dalam  Pasal  1152 ayat  (1),  Pasal  1152,  Pasal  1153  dan Pasal  1158 ayat  (1) KUH Perdata, jelas pada dasarnya semua kebendaan bergerak  dapat  menjadi  objek  hukum hak  gadai  sebagaimana  diatur  dalam Surat  Edaran  Bank  Indonesia  Nomor  : 4/248/UPPK/PK  tanggal  16  Maret 1972.  Namun  menurut  Surat  Edaran tersebut  tidak  semua  jenis  kebendaan bergerak  dapat  dibebani  dengan  gadai, terdapat  jenis  kebendaan  bergerak lainnya  yang  dibebani  dengan  jaminan fidusia.  Kebendaan  bergerak  disini dapat kebendaan bergerak yang berwujud  atau  bertubuh (lichamelijk) dan  kebendaan  bergerak  yang  tidak berwujud  atau  bertubuh (onlichamelijk) berupa  piutang  atau  tagihan-tagihan dalam bentuk surat berharga.
Dewasa ini lembaga gadai masih berjalan terutama pada lembaga pegadaian.  Dalam  perjanjian  kredit
perbankan,  lembaga  gadai  tidak  begitu populer,  sudah  jarang  ditemukan  bagi benda berwujud.
Akan tetapi penggunaan  gadai  bagi  benda  tidak berwujud  seperti  surat-surat  berharga dan saham-saham mulai banyak digunakan pada beberapa bank.
Peningkatan  penjaminan  saham  terjadi seiring  dengan  pesatnya  perkembangan bursa  saham  di  Indonesia.  Di  dalam praktik sering terjadi penjaminan saham yang  belum  dicetak (not  printed) dan yang menjadi bukti  yang disimpan oleh pihak  bank  itu  bukti  penjaminan sejumlah  saham  yang  berupa  resipis atau  surat  pemerimaan  atau  kuitansi saja.
Pada dasarnya semua kebendaan bergerak yang berwujud dapat dijadikan sebagai  jaminan  pinjaman  atau  kredit gadai  pada  lembaga  pegadaian.  Kredit gadai adalah pemberian pinjaman (kredit)  dalam  jangka  waktu  tertentu kepada nasabah atas dasar hukum gadai dan  persyaratan  tertentu  yang  telah ditetapkan oleh perusahaan Pegadaian. 12
Yang  dimaksud  dengan  benda  bergerak termasuk  baik  benda  berwujud  maupun tidak  berwujud,  misalnya  surat-surat berharga atas tunjuk, yakni pembayaran
12 Rachmadi  Usman, Hukum  Jaminan Keperdataan, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 108.
dapat  dilakukan  kepada  orang  yang disebut  dalam  surat  itu  atau  kepada orang  yang  ditunjuk  oleh  orang  itu (untuk  surat-surat  berharga,  apabila diadakan gadai masih diperlukan penyumbatan  dalam  surat  itu  bahwa haknya  dialihkan  kepada  pemegang gadai) disamping endossement diperlukan  juga  penyerahan  surat-surat berharga. 13
Dewasa  ini  barang-barang  yang pada  umumnya  dapat  diterima  sebagai jaminan  kredit  gadai  oleh  Perum Pegadaian di antaranya:
a. Barang-barang perhiasan (emas, perak, intan, berlian, mutiara, platina, arloji, dan jam).
b. Barang-barang  kendaraan  (sepeda, sepeda  motor,  mobil,  bajay,  bemo, becak).
c. Barang-barang  elektronika  (televisi, radio,  radio  tape,  video,  computer, kulkas, tustel, mesin tik).
d. Barang-barang  mesin  (mesin  jahit, mesin kapal motor)
e. Barang-barang perkakas rumah tangga  (barang  tekstil,  barang  pecah belah).
Dimungkinkan gadai atas kebendaan bergerak yang tidak berwujud  dinyatakan  dalam  ketentuan
Pasal  1150  KUH  Perdata  dihubungkan dengan  ketentuan  dalam  Pasal  1152 ayat  (2),  Pasal  1152  dan  Pasal  1153 KUH  Perdata.  Dari  ketentuan  Pasal tersebut, dapat diketahui bahwa kebendaan bergerak yang tidak berwujud  berupa  hak  tagihan  atau piutang, surat-surat berharga, dapat pula digadaikan sebagai jaminan utang. 14
Barang  yang  dapat  dijadikan jaminan adalah:
a. Perhiasan  yang,  terdiri  dari  emas, perak,  permata  dan  lain-lain  yang tidak  terbatas  baik  bentuk  maupun jumlah beratnya.
b. Barang  yang  digolongkan  tekstil seperti  batik/kain,  sarung  tenun, permadani dan lain lain.
c. Jam-jam  seperti  jam  tangan,  jam kantong, jam lonceng dan lain-lain.
d. Barang  elektronika  seperti  TV, Komputer  (Laptop),  Radio,  Tape Recorder,  Hand  Phone,  dan  lain sebagainya.
e. Barang  bermotor  seperti  sepeda motor  dan  mobil  dengan  catatan untuk  sepeda  motor  yang  usianya  5 tahun  terakhir  kecuali  merek  Honda biasanya  yang  pembuatannya  tahun 1998.
Misalnya:  Untuk  jenis  sepeda motor  merek  astrea  yang  digadaikan tahun 2006 dapat diterima sepeda motor tersebut dan pembuatannya tahun 2000. Syarat  lainnya  untuk  barang  bermotor itu  harus  menyediakan  surat-surat berupa  STNK,  BPKB,  dan  lain-lain. Barang  lain  ,  alat  rumah  tangga  seperti mesin  jahit,  mesin  cuci,  blender  dan lain-Iain.
Saham  dapat  menjadi  objek gadai, karena berdasarkan Pasal 60 ayat (1)  Undang-undang  Nomor  40  Tahun 2007  tentang  Perseroan  Terbatas  yang berbunyi:  “Saham  merupakan  benda bergerak dan memberikan hak sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  52 kepada pemiliknya”.
Benda  dibedakan  menjadi  2 (dua)  yaitu  benda  bergerak  dan  benda tidak bergerak.15 Mengenai benda tidak bergerak,  diatur  dalam  Pasal  506  – Pasal  508  KUHPerdata.  Sedangkan untuk  benda  bergerak,  diatur  dalam Pasal 509 – Pasal 518 KUHPerdata.
Subekti,  dalam  bukunya Pokok- Pokok  Hukum  Perdata menyatakan “suatu  benda  dapat  tergolong  dalam golongan  benda  yang  tidak  bergerak (“ onroerend ”)  pertama  karena  sifatnya, kedua karena tujuan pemakaiannya, dan
ketiga karena memang demikian ditentukan oleh undang-undang”. 16
Binatang  termasuk  dalam  benda bergerak. Menurut Subekti, suatu benda dihitung termasuk golongan benda yang bergerak  karena  sifatnya  atau  karena ditentukan  oleh  undang-undang.  Suatu benda  yang  bergerak  karena  sifatnya ialah  benda  yang  tidak  tergabung dengan  tanah  atau  dimaksudkan  untuk mengikuti  tanah  atau  bangunan,  jadi misalnya  barang  perabot  rumah  tangga. Tergolong  benda  yang  bergerak  karena penetapan undang-undang ialah misalnya vruchtgebruik dari  suatu benda  yang  bergerak, lijfrenten ,  surat- surat sero dari suatu perseroan perdagangan, surat-surat obligasi negara, dan sebagainya.
Menurut Frieda  Husni  Hasbullah , menerangkan  bahwa  untuk  kebendaan bergerak  dapat  dibagi  dalam  dua golongan: 17
1.     Benda  bergerak  karena  sifatnya yaitu benda-benda yang dapat berpindah  atau  dapat  dipindahkan misalnya  ayam,  kambing,  buku,
16 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata , Intermasa, hlm. 61-62. 17 Hasbullah,  Frieda  Husni, Hukum
Kebendaan Perdata: Hak-Hak Yang  Memberi  Kenikmatan.  Ind-
Hil-Co , 2005, hlm. 34.
pensil,  meja,  kursi,  dan  lain-lain (Pasal 509 KUHPerdata).
Termasuk juga sebagai benda bergerak  ialah  kapal-kapal,  perahu- perahu, gilingan-gilingan dan tempat-tempat pemandian yang dipasang  di  perahu  dan  sebagainya (Pasal 510 KUHPerdata).
2.   Benda  bergerak  karena  ketentuan undang-undang misalnya:18
a.     Hak  pakai  hasil  dan  hak  pakai atas benda-benda bergerak
b.   Hak  atas  bunga-bunga  yang diperjanjikan
c.   Penagihan-penagihan atau piutang-piutang
d.     Saham-saham  atau  andil-andil dalam persekutuan dagang, dan lain-lain.
Oleh  karena  itu,  hewan  ternak sebagai  benda  bergerak  dapat  dijadikan jaminan  gadai.  Lebih  lanjut  mengenai benda bergerak hewan ternak, bagaiman jika objek gadai mati?
Pertama  harus  dilihat,  dalam keadaan  apa  saja  gadai  menjadi  hapus. J. Satrio menyebutkan bahwa hak gadai hapus karena: 19
18 Pasal 511 KUHPerdata
19 J.  Satrio, Hukum  Jaminan  Hak Jaminan Kebendaan . Bandung: PT Citra Aditya Bakti.2002, hlm. 132.
1.   Dengan  hapusnya  perikatan  pokok yang  dijamin  dengan  gadai.  Ini sesuai dengan sifat accessoir daripada  gadai,  sehingga  nasibnya bergantung kepada perikatan
pokoknya.  Perikatan  pokok  hapus antara lain karena:
a.    Pelunasan
b.   Kompensasi
c.   Novasi
d.    Penghapusan utang.
2.     Dengan  terlepasnya  benda  jaminan dari kekuasan pemegang gadai.
Tetapi  pemegang  gadai  masih mempunyai  hak  untuk  menuntutnya kembali  dan  kalau  berhasil,  maka undang-undang menganggap perjanjian  gadai  tersebut  tidak pernah terputus (Pasal 1152 ayat (3) KUHPerdata).
3.   Dengan hapusnya/musnahnya benda jaminan.
4.   Dengan  dilepasnya  benda  gadai secara sukarela.
5.   Dengan  percampuran,  yaitu  dalam hal pemegang gadai menjadi pemilik barang gadai tersebut.
6.   Kalau  ada  penyalahgunaan  benda gadai  oleh  pemegang  gadai  (Pasal 1159 KUHPerdata).
Sebenarnya KUHPerdata tidak mengatakan  secara  tegas  mengenai  hal ini.  Hanya  saja  dalam  Pasal  1159 dikatakan  bahwa  pemegang gadai mempunyai hak retensi, kecuali kalau ia menyalahgunakan  benda  gadai.  Dalam hal  mana,  secara  a  contrario  dapat disimpulkan  bahwa  pemberi  gadai berhak  untuk  menuntut  kembali  benda jaminan.  Kalau  benda  jaminan  keluar dari  kekuasaan  pemegang  gadai,  maka gadainya menjadi hapus.
Melihat pada uraian di atas, jelas bahwa jika hewan ternak sebagai benda gadai mati atau musnah, maka tidak ada lagi  benda  yang  dijadikan  jaminan gadai,  dengan  begitu  gadai  menjadi hapus. Jika gadai hapus, maka pemegang  gadai/kreditur  tidak  lagi mempunyai benda yang dapat dieksekusi  jika  debitur  wanprestasi. Namun  begitu,  utang  debitur  kepada kreditur tetap ada, tidak hangus bersama hilangnya jaminan gadai.

## C . Penutup
Gadai adalah hak yang diperoleh seorang  berpiutang    atas  suatu  barang bergerak,  yang  diserahkan  kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain  atas  namanya.  Objek  gadai  adalah “suatu  barang  bergerak“Kebendaan
bergerak  di  sini  dapat  kebendaan bergerak  yang  berwujud  atau  bertubuh (lichamelijk )  dan  kebendaan  bergerak yang  tidak  berwujud  atau  bertubuh ( onlichamelijk )  berupa  piutang  atau tagihan-tagihan  dalam  bentuk  surat berharga.
Selain  benda  bergerak  tersebut maka benda-benda bergerak tak bertubuh  juga  dapat  diterima  sebagai
objek  gadai.  Benda-benda  bergerak  tak bertubuh  dalam  Kitab  Undang-Undang Hukum  Perdata    disebutkan  sebagai tagihan-tagihan  atau  piutang-piutang, surat-surat  atas  tunjuk  dan  surat-surat atas bawa.

## DAFTAR PUSTAKA
Hasbullah,  Frieda  Husni, Hukum  Kebendaan  Perdata:  Hak-Hak  Yang  Memberi Kenikmatan. Ind-Hil-Co , 2005.
J.  Satrio, Hukum  Jaminan  Hak  Jaminan  Kebendaan .  Bandung:  PT  Citra  Aditya Bakti.2002, hlm. 132.
Mariam  Darus  Badrulzaman, Bab-Bab  Tentang  Creditverband,  Gadai  dan  Fiducia , Cetakan ke IV (Bandung : Penerbit Alumni, 1987)
Mariam  Darus  Badrulzaman, Bab-bab  Tentang  Creditverband,  Gadai  dan  Fiducia , Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991
Muhammad  Sholihul  Hadi, Pegadaian  Syariah ,  (Jakarta:  Salemba  Diniyah,  2003), hlm.50.
Muhamad Nawawi  Al-jawiy, Quuth Al-Habib Al-Gharib Tausyekh  ‘Ala  Fath  el-Qarib Al-Mujieb, (Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2002).
Muhamad Nawawi  Al-jawiy, Quuth Al-Habib Al-Gharib Tausyekh  ‘Ala  Fath  el-Qarib Al-Mujieb, (Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2002.
Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata , Intermasa, Jakarta, 1982
Ustman bin Muhammad Syattha, Hasiyyat I’anat At-thalibien ‘ala Hall Alfadz Fath al- Mu’in, (Beirut: Dar Al-kutub Al-Ilmiyah, 2007, Cet.2, Vol.3).
Rachmadi Usman, Hukum Jaminan Keperdataan, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
Ustman  bin  Muhammad  Syattha, hasiyyat  Ianat  At-thalibien  ‘ala  Hall  Alfadz  Fath  al- Mu’in, (Beirut: Dar Al-kutub Al-Ilmiyah, 2007, Cet.2, Vol.3).
Wiryono Prodjodikoro , Hukum Perdata Tentang Hak-hak Atas Benda , Intermasa, Cet.V ,Jakarta, 1986.
Wahbah  zuhaili, Fiqih  Imam  Syafi’i  Mengupas  Masalah  Fiqhiyah  Berdasarkan  Al- Qur’an Dan Hadits, (Jakarta: Almahira, 2012, Cet.2, Vol.2).
Muhammad  Sholihul  Hadi, Pegadaian  Syariah ,  (Jakarta:  Salemba  Diniyah,  2003), hlm.50.
Muhamad Nawawi  Al-jawiy, Quuth Al-Habib Al-Gharib Tausyekh  ‘Ala  Fath  el-Qarib Al-Mujieb, (Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2002