## PENERIMAAN HASIL PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM DAN PENGARUH TERHADAP PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DI INDONESIA
Adi Putra 1
“ Fakutas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jambi 1 adiputra@umjambi.ac.id Deka Veronica 2
Dosen Tetap Universitas Muhammadiyah Jambi 2 dekaveronica@umjambi.ac.id Yorina An’guna Bansa 3
Dosen Tetap Universitas Muhammadiyah Jambi 3 yorinaangunabansa@umjambi.ac.id

## ABSTRAK
Indonesia  merupakan  negara  yang  kaya  dan  memiliki  sumber  kekayaan  alam  yang melimpah dan berpotensi sebagai sumber penerimaan negara bukan pajak dan kesejahteraan masyarakat  apabila  dikelola  dengan  baik.  Namun  fakta  yang  ada  saat  ini  berdasarkan publikasi BPS 2023, Hasil pengelolaan SDA`saat ini masih belum maksimal untuk itu penting diketahui  pertumbuhan  serta  pengaruh  hasil  pengelolaan  sumberdaya  alam  terhadap penerimaan negara bukan pajak di Indonesia. penelitian dilakukan dengan menggunakan data sekunder  berupa  data  realisasi  penerimaan  hasil  pengelolaan  sumberdaya  alam  dan  data penerimaan  negara  bukan  pajak  di  Indonesia.  Selanjutnya  data  tersebut  dianalisis  melalui analisis  deskriptif  dan  kuantitatif  melalui  regresi.  Adapun  hasil  ditemukan  realisasi  PNBP dan  realisasi  penerimaan  dari  hasil  penggelolaan  Sumber  Daya  Alam  (SDA)  Indonesia periode  tahun  2008-2021  selalu  meningkat  dengan  kondisi  yang  berfluktuatif,  sedangkan realisasi PNBP terendah pada tahun 2015 dan tertinggi pada tahun 2021, sedangkan realisasi penerimaan  hasil  pengelolaan  SDA  terendah  terjadi  pada  tahun  2015  dan  tertinggi  tahun 2017.
Kata Kunci: APBN, Penerimaan, Realisasi, PNBP, SDA.

## PENDAHULUAN
Penerimaan  negara  digunakan  untuk  membiayai  pengeluaran  pemerintah  dan pembangunan nasional, penerimaan ini secara tidak langsung akan meningkatkan kemakmuran dan  kesejahteraan  rakyat.  Mardiasmo  (2013)  mengemukakan  salah  satu  sumber  penerimaan
negara  adalah  pajak,  Pajak  itu  sendiri  adalah  iuran  rakyat  kepada  kas  Negara  berdasarkan undang-undang  (yang  dapat  dipaksakan)  dengan  tiada  mendapat  jasa  timbal  balik (kontraprestasi)  yang  langsung  dapat  ditunjukkan  dan  yang  digunakan  untuk  membayar pengeluaran  umum.  Semakin  tinggi  tingkat  penerimaan  pajak,  maka  semakin  tinggi kemampuan  negara  membiayai  pembangunan  dan  sebaliknya.  Mulyadi  (2011)  juga berpendapat bahwa penerimaan pajak daerah salah satu sumber dana pemerintah daerah.
Penerimaan  negara  diartikan  juga  sebagai  penerimaan  pajak,  penerimaan  yang diperoleh dari hasil penjualan barang dan jasa yang dimiliki dan dihasilkan oleh pemerintah Basri, (2005), selanjutnya Susilo, (2016) mengemukakan untuk melaksanakan pembangunan pemerintah membutuhkan dana yang cukup, dan sumber dana tersebut berasal dari pengelolaan penerimaan negara seperti penerimaan perpajakan, penerimaan bukan pajak dan hibah. Sumber penerimaan pemerintah dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP) salah satunya berasal dari hasil pengelolaan sumber daya alam, karena usaha pengelolaan SDA merupakan bagian yang tidak  dapat  terpisahkan  dari  kegiatan  pembangunan  yang  secara  umum  dilakukan  untuk mendongkrak kesejahteraan hidup masyarakat.
Definisi  Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  (PNBP)  dikemukakan  Hastuti,  (2018) dimana PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) yaitu seluruh penerimaan pemerintah pusat yang  tidak  berasal  dari  penerimaan  perpajakan.  PNBP  untuk  keperluan  negara  harus  diatur dengan  undang-undang,  tidak  hanya  dalam  arti  formal  melainkan  juga  dalam  arti  material. Mengenai rencana dan laporan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari instansi Pemerintah,  Menteri  keuangan  menetapkan  kebijakan  PNBP  berdasarkan  ketentuan  Pasal  7 ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  1997  tentang  PNBP  yang  isinya  memuat  norma yang  berlaku  mengikat  secara  umum  dan  terus  menerus  (norma  hukumnya  bersifat  umum- abstrak dan berlaku terus-menerus (dauerhaftig).
Jenis-Jenis  Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  (PNBP)  Secara  umum  PNBP dikelompokkan  menjadi  empat  kelompok  besar  yaitu: pertama penerimaan  Sumber  Daya Alam yang terdiri atas pendapatan sumber daya alam (SDA) migas yang diperoleh dari bagian bersih  pemerintah  atas  kerjasama  pengelolaan  sektor  hulu  migas  dan  SDA  non-migas  yang diperoleh  dari  hasil  pertambangan  umum,  kehutanan,  perikanan,  dan  panas  bumi; Kedua Pendapatan  Bagian  Laba  Badan  Usaha  Milik  Negara  (BUMN)  yang  berasal  dari  imbalan kepada  pemerintah  pusat  selaku  pemegang  saham  BUMN  (return  on  equity)  yang  dihitung berdasarkan  persentase  tertentu  terhadap  laba  bersih  (pay-out  ratio)  dengan  klasifikasi
kelompok  perbankan  dan  nonperbankan; Ketiga PNBP  lainnya  meliputi  berbagai  jenis pendapatan  yang  dipungut  oleh  Kementerian  Negara/Lembaga  atas  produk  layanan  yang diberikan  kepada  masyarakat.  Pungutan  dilakukan  oleh  instansi  pemerintah  atas  dasar Peraturan  Pemerintah  tentang  Jenis  dan  Tarif  atas  Jenis  PNBP  pada  Kementerian/Lembaga tertentu  seperti  pendapatan  Badan  Layanan  Umum  (BLU),  yang  jenis  dan  tarif  PNBP  BLU tidak ditetapkan melalui PP melainkan Peraturan Menteri Keuangan.
Indonesia merupakan Negara yang sangat kaya akan sumber daya alam, Indonesia salah satu negara yang memiliki hutan hujan tropis terluas ketiga di dunia dan keanekaragaman flora dan  fauna  yang  hidup  di  dalamnya.  Potensi  sumberdaya  alam  Indonesia  yang  sangat  besar tersebut  saat  ini  kontribusinya  masih  belum  maksimal  terhadap  pendapatan  negara.  Badan Pusat  Statistik  (BPS)  pada  tahun  2022  mempublikasikan  realisasi  penerimaan  hasil pengelolaan potensi sumberdaya alam Indonesia pada tahun 2019 hanya sebesar Rp.154.895 triliun, selanjutnya pada tahun 2020 turun menjadi Rp. 97.225 Triliun dan tahun 2021 kembali meningkat  menjadi  Rp.149.489  Triliun.  Sedangkan  secara  persentase  kontribusi  hasil pengelolaan potensi sumberdaya alam bagi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Indonesia kondisinya  masih  belum  maksimal  dimana  pada  tahun  2019  kontribusinya  hanya  37,87%, tahun 2020 turun menjadi 28,27 % dan tahun 2021 meningkat kembali menjadi 32,60 %.
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut  maka  sangat  menarik  untuk  diteliti  bagaimana efektivitas pengelolaan sumberdaya alam di Indonesia sehingga realisasi dari hasil pengelolaan sumberdaya  alam  Indonesia  tersebut  dapat  terus  meningkat  selanjutnya  akan  berkontribusi besar terhadap penerimaan negara dan kesejahteraan masyarakat Indonesia, dengan rumusan permasalahan  penelitian  diantaranya  yaitu:  untuk  menganalisis  pertumbuhan  Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) serta hasil pengelolaan sumberdaya alam di Indonesia dari aspek dan  realisasi  penerimaan,  serta  menganalisi  pengaruh  pendapatan  hasil  pengelolaan sumberdaya alam terhadap Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Indonesia dari aspek realisasi penerimaan dengan rumusan hipotesis yaitu:
Ho  :  Tidak  terdapat  pengaruh  positif  dan  signifikan  realisasi  pendapatan  dari  hasil pengelolaan Sumberdaya Alam terhadap Penerimaan Negara Bukan pajak (PNBP) di Indonesia periode tahun 2008-2021.
H 1 :  Terdapat pengaruh positif dan signifikan realisasi pendapatan dari hasil pengelolaan Sumberdaya  Alam  terhadap  Penerimaan  Negara  Bukan  pajak  (PNBP)  di  Indonesia Indonesia periode tahun 2008-2021.

## METODOLOGI
Pada  penelitian  ini  penulis  menggunakan  jenis  penelitian  kuantitatif  dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Indonesia dan beberapa sumber pendukung lainnya. Selanjutnya data kuantitatif yang diolah seperti data realisasi penerimaan hasil pengelolaan sumberdaya alam dan realisasi Penerimaan Negara  Bukan  Pajak  (PNBP)  di  Indonesia  pada  periode  tahun  2008  sampai  2021  dianalisis menggunakan  analisis  kuantitatif  dengan  tahapan-tahapan  meliputi  pengolahan  data  dan penyajian data, melakukan perhitungan untuk mendeskripsikan data dan melakukan pengujian hipotesis.
Pengujian  statistik  pada  penelitian  ini  menggunakan  analisis  deskriptif dan analisis kuantitatif:

## 1. Analisis Deskriptif
Analisis  deskriptif  pada  penelitian  ini  untuk  menganalisis  realisasi  penerimaan  hasil pengelolaan  sumberdaya  alam  dan  penerimaan  negara  bukan  pajak  di  Indonesia  dari  aspek rencana pendapatan dan realisasi. Selanjutnya data tersebut digambarkan dengan bentuk tabel dan grafik. Analisis deskriptif adalah cara untuk menggambarkan data yang terkumpul karena tanpa ada niat membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum (Sugiyono, 2013).

## 2. Analisis Kuantitatif

## Analisis Regresi Linier Sederhana
Analisis  regresi  linier  sederhana  adalah  hubungan  secara  linier  antara  satu  variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y). Analisis ini digunakan untuk memprediksi nilai dari  variabel  dependen  (Y)  apabila  nilai  variabel  independen  (X)  mengalami  kenaikan  atau penurunan dan untuk mengetahui hubungan antara variabel independen dan variabel dependen, apakah positif atau negatif. Adapun bentuk persamaan dari regresi linier sederhana ini adalah Y  =  a  +  bX  +  ɛ dimana  Y  =  Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  Di  Indonesia  (nilai  yang diprediksikan),  a  =  Konstanta  (apabila  nilai  X  =  0),  b  =  Koefisien  regresi  sederhana,  X  =
penerimaan  hasil  pengelolaan  sumberdaya  alam  (nilai  variabel  independen)  sedangkan  ɛ  = standard error.

## Uji Hipotesis
Uji hipotesis selanjutnya yaitu menganalisis Koefisien Determinasi (Uji R2) digunakan untuk mengetahui kontribusi atau sumbangan yang diberikan oleh sebuah variabel atau lebih X (bebas) terhadap variabel Y (terikat). Jadi koefisien determinasi adalah mengukur seberapa jauh  kemampuan  variabel  X  mempengaruhi  variabel  Y,  serta  Uji  Hipotesis  (Uji  t)  yang digunakan  untuk  mengetahui  apakah  koefisien  regresi  signifikan  atau  tidak  pada  masing- masing  variabel  independen  (X)  terhadap  variabel  dependen  (Y).  dengan  kaidah  pengujian hipotesis
a.  Jika  t-Sig  >  0,05,  maka  H0  ditolak  dan  H1  diterima,  hal  ini  menyatakan  bahwa  terdapat pengaruh  antara  realisasi  pendapatan  pengelolaan  sumberdaya  alam  (X)  terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP di Indonesia (Y) periode tahun 2008 sampai 2021.
b. Jika t-sig < 0,05, maka H0 diterima dan H1 ditolak, hal ini menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh antara realisasi pendapatan pengelolaan sumberdaya alam (X) terhadap realisasi pendapatan Negara Bukan Pajak Di Indonesia (Y) periode tahun 2008 sampai 2021.

## HASIL
Perkembangan  realisasi  PNBP  dan  realisasi  penerimaan  dari  hasil  penggelolaan Sumber  Daya  Alam  (SDA)  Indonesia  periode  tahun  2008  sampai  2021,  selanjutnya mendapatkan besaran kontribusi serta pengaruh penerimaan hasil penggelolaan Sumber Daya Alam (SDA) Indonesia terhadap penerimaan PNBP di Indonesia periode tahun 2008 sampai 2021,
Perkembangan  realisasi  penerimanan  PNBP  dan  realisasi  penerimanan  hasil penggelolaan Sumber Daya Alam (SDA) Indonesia periode tahun 2008 sampai 2021 seperti pada Tabel 1. sebagai berikut:
-40,0 -30,0 -20,0 -10,0 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 0 2 4 6
8 10 12 14 16 Pertumbuhan Realisasi PNBP Indonesia Tahun 2008-2021
-80,0 -60,0 -40,0 -20,0 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 0 2 4 6
8 10 12 14 16
Pertumbuhan Realisasi Penerimaan SDA Indonesia Tahun 2008-2021

## Tabel 1 Pertumbuhan penerimaan PNBP Indonesia dari aspek realisasi
periode 2008-2021
Sumber: Bank Indonesia dan Hasil data Olahan 2023
Pada  Tabel  1  diatas  menggambarkan  dimana  perkembangan  realisasi  penerimanan PNBP  pada  periode  2008-2021  kondisinya  sangat  berfluktuatif  dengan  trent  meningkat, dimana kondisi terendah terjadi pada tahun 2015 sebesar -35,9 persen dan tertinggi pada tahun 2021 sebesar (33,4 persen) sedangkan secara rata-rata perkembangannya sebesar 5,08 Persen/ tahun .
Tabel 2

## Pertumbuhan hasil pengelolaan SDA Indonesia dari aspek realisasi
periode 2008-2021

## Sumber: Bank Indonesia dan Hasil data Olahan 2023
Tabel  2.  diatas  memperlihatkan  dimana  perkembangan  realisasi  penerimaan  hasil pengelolaan SDA kondisinya juga sangat berfluktuatif, dimana kondisi terendah terjadi pada
tahun 2015 sebesar -58,1 persen dan tertinggi tahun 2017 sebesar (71,2 persen). Secara rata- rata perkembangan realisasi penerimanan hasil pengelolaan SDA periode tahun 2008 sampai 2021 sebesar 4,96 persen/tahun
Hasil  analisis  regresi  pengaruh  penerimaan  hasil  pengelolaan  Sumberdaya  Alam terhadap penerimaan Negara Bukan pajak (PNBP) Indonesia dari aspek realisasi penerimaan secara lengkap seperti pada Tabel 3. sebagai berikut:
Tabel 3
Hasil analisis pengaruh realisasi pendapatan hasil pengelolaan SDA terhadap PNBP di Indonesia periode 2008-2021
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 257136.627 54364.143 4.730 .000 RESDA .048 .314 .403 1.528 .153 a. Dependent Variable: REPNBP Model Summary Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .403 a .163 .093 64396.006
a. Predictors: (Constant), RESDA
Pada  Tabel  3  terlihat  besaran  pengaruh  pendapatan  hasil  pengelolaan  Sumberdaya Alam terhadap penerimaan Negara Bukan pajak (PNBP) Indonesia dari aspek realisasi bernilai positif, dimana apabila realisasi hasil pengelolaan SDA Indonesia meningkat sebesar 1 persen sekaligus  mendorong  peningkatan  PNBP  di  Indonesia  sebesar  4,8  persen.  Selanjutnya  dari analisis signifikasi pengaruh, didapatkan nilai Sig-t sebesar 0.153 yang lebih besar dari 0.05 artinya  realisasi  penerimaan  hasil  pengelolaan  Sumberdaya  Alam  Indonesia  pada``periode 2008 sd 2021 berpengaruh secara tidak signifikan terhadap penerimaan Negara Bukan pajak (PNBP)  di  Indonesia.  Pernyataan  tersebut  juga  sesuai  dengan  hasil  analisis  koefisien diterminasi  (uji  R 2 ),  dimana  nilai  R-Square  yang  didapatkan  sebesar  0,163  dan  sangat  kecil menggambarkan dimana realisasi hasil pengelolaan Sumberdaya Alam Indonesia pada periode 2008 sd 2021 pengaruhnya terhadap penerimaan Negara Bukan pajak (PNBP) Indonesia hanya sebesar 16,3 % sisanya di pengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini.
Pemanfaatan sumber daya alam telah dilakukan dalam berbagai bentuk aktivitas yang disesuaikan dengan sumber daya alam yang dimiliki. Aktivitas pemanfaatan sumber daya alam dalam bentuk kegiatan ekonomi seperti aktivitas pertanian di Indonesia, aktivitas perkebunan seperti perkebunan rakyat dan perkebunan besar, usaha peternakan seperti peternakan hewan besar, peternakan hewan kecil, dan peternakan unggas, aktivitas pertambangan seperti minyak bumi, Batu bara, industry baja dan semen, aktivitas perikanan, aktivitas kehutanan dan banyak yang lain.  Maka dari itu, sudah tugas kita untuk  terus melestarikan sumber daya  alam, baik hutan, tambang, maupun perairan agar dapat terus dimanfaatkan oleh penduduk Indonesia dari generasi ke generasi.

## KESIMPULAN
1. Realisasi  PNBP  dan  realisasi  penerimaan  dari  hasil  penggelolaan  Sumber  Daya  Alam (SDA) Indonesia periode tahun 2008 sampai 2021 selalu meningkat dengan kondisi yang berfluktuatif dengan trent  meningkat.  Realisasi  PNBP  terendah terjadi  pada tahun 2015 dan  tertinggi  pada  tahun  2021,  sedangkan  realisasi  penerimaan  hasil  pengelolaan  SDA terendah terjadi pada tahun 2015 dan tertinggi tahun 2017.
2. Sektor  SDA  sangat  penting  bagi  pertumbuhan  ekonomi  Indonesia  karena  memiliki kontribusi  yang  dominan  terhadap  struktur  perekonomian  dan  memiliki  keunggulan kompetitif dibanding dengan negara-negara yang lain. Sektor SDA memberikan banyak kesempatan kerja, peningkatkan ekspor dan menarik investasi asing.

## REFERENSI
Achmad, Arif dan Heru Susilo, 2016. Pengaruh Pengetahuan Tentang Administrasi Perpajakan dan  Modernisasi  Administrasi  Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang Pribadi (Pada KPP Pratama Singosari Kabupaten Malang).
Badriyyah  Djula  2013  berjudul  Sumber  Daya  Alam  Dan  Pertumbuhan  Ekonomi  Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Gorontalo
Bank Indonesia, 2023 data Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia : Bank Indonesia.
Badan  Pusat  Statistik  2023,  Realisasi  penerimaan  hasil  pengelolaan  Indonesia  dan  PNBP Indonesia .
Basri, 2005. Keuangan Negara dan Analisis Kebijakan. Utang Luar Negeri. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
Fauzi , Ahkmad. 2004 . Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan: Teori dan. Aplikasi. PT
Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
Hastuti, 2018 Analisa Penerimaan Negara Bukan Pajak, Jurnal Ilmiah Akuntansi Manajemen Volume  1  Nomor  2–November2018  ISSN  (print):  2598-0696  55  (  PNBP)  Program Studi  Akuntansi  Fakultas  Ekonomi  Universitas  Muhammadiyah  Buton,  Baubau, Indonesia.
Irfan  Nur  Rachman  2016  Politik  Hukum  Pengelolaan  Sumber  Daya  Alam  Legal  Policy  of Natural Resources Management According to Article
Mardiasmo (2013) Perpajakan : Edisi Revisi / Mardiasmo ; Penerbitan, Yogyakarta Mulyadi (2011) Sistem Informasi Akuntansi. Jakarta: Salemba Empat.
Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods) . Bandung (ID) : Alfabeta.
Undang-Undang No. 17 Tahun 2003, Tentang Keuangan Negara, Bandung : Fokusmedia.