## PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEMBELIAN BARANG MELALUI MEDIA

## JUAL BELI ONLINE DITINJAU DARI UNDANG UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
Oleh : Wahyu simon tampubolon Dosen tetap fakultas hukum  universitas labuhanbatu (wahyu.tampubolon@yahoo.com)

## ABSTRAK
Perkembangan dunia dari segi teknologi sangat pesat, media internet menjadi salah satu bukti bahwa  kecanggihan  teknologi  sangat  mempengaruhi  perkembangan  kehidupan  manusia.  Dalam perkembangan dari waktu ke waktu teknologi merupakan bentuk pemanfaatan yang dapat digunakan bagi para pebisnis untuk menawarkan produk atau jasa kepada masyarakat atau konsumen. Pengguna layanan internet menjadi sangat banyak digunakan disebabkan karena murah dan mudah tanpa harus membuat  suatu  konsep  usaha  yang  terdiri  dari  tempat  dan  bangunan  dalam  mempromosikan  atau menjual produk usahanya. Maka bisnis yang dilakukan secara online melalui media jual beli semakin berkembang. Perkembangan dunia bisnis online juga didukung oleh peningkatan produktifitas dari industri yang menyediakan berbagai macam produk untuk dipasarkan melalui media internet yang memicu  maraknya  usaha  jual  beli  melalui  media  online  karena  mudah  untuk  dijalankan,  tidak memerlukan modal yang besar dan tidak harus membutuhkan sistem manajemen yang rumit untuk mengelolanya.  Sekarang  ini  cukup  dengan  adanya  foto  produk  dan  akses  internet  untuk memasarkannya kedalam media jual beli online.
Pengaruh  mudahnya  transaksi  jual  beli  barang  melalui  media  sosial  pada  masyarakat Indonesia  mengakibatkan  tingkat  kewaspadaan  dalam  melakukan  transaksi  jual  beli  berkurang bahkan diabaikan mengingat mudahnya fasilitas yang dihadirkan dalam belanja melalui media online tadi. Terbukti dengan banyaknya laporan dan kasus penipuan dengan modus online. Hal disebabkan karena konsumen atau pembeli tidak dapat bertatap muka secara langsung dengan penjual, sehingga sistem kepercayaan menjadi modal utama dalam setiap transaksi jual beli melalui online.
Perlu  ada  regulasi  dan  aturan  yang  mengatur  terhadap  transaksi  pembelian  barang  melalui Media  Jual  Beli  Online,  dimana  banyak  dampak  kerugian  ataupun  modus  penipuan  yang  akan menjerat atau menimpa konsumen dalam transaksi memalui onle tersebut. Pemerintah dalam hal ini berperan  untuk  mengawasi,  mengatur,  memberi  sanksi  dan  memberikan  dasar  hukum  untuk melindungi konsumen dan pelaku usaha dalam bertransaksi melalui media jual beli online.
Kata kunci : Konsumen, Pembelian, Online

## I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Jual  beli  suatu  barang  atau  produk  di era  globalisasi  seperti  ini  sangat  tinggi permintaan  dari  konsumen  dengan  kemajuan teknologi  telah  memberikan  kemudahan  bagi konsumen  dalam  berbagai  bidang,  salah satunya  dalam  bidang  perniagaan  atau  jual
beli, dalam melangsungkan kehidupan konsumen tidak akan pernah lepas dari perihal jual  beli.  Dengan  bantuan  teknologi    seluruh kemudahan bagi  konsumen  dan  pelaku  usaha dapat diwujudkan. Teknologi menghubungkan pelaku  usaha  dan  konsumen  tanpa  harus bertatap  muka  dengan  kemudahan  dalam mencari  berbagai  hal   yang  tidak  diketahui
sebelumnya,  melalui  majunya  perkembangan teknologi komunikasi, sebuah media penghubung  yang  dinamakan  internet  pun mulai  tercipta  dan  mulai  menyebar  luas sebagai  salah  satu  media  komunikasi  dan media  informasi.  Internet   yang  terkadang menimbulkan  keresahan  dan  kekhawatiran masyarakat yang disebabkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang mengambil  kesempatan  untuk  melakukan kecurangan  dalam  hal  pembelian/penjualan suatu produk dan barang.
Perkembangan  dunia  internet  yang sangat  pesat  sejak  kemunculannya,  banyak bermunculan  situs-situs  belanja  online,  blog ataupun situs jejaring sosial yang tidak hanya untuk  pertemanan  tetapi  juga  memuat transaksi jual beli yang menyediakan berbagai kebutuhan. Situs  jual beli  online sudah mulai melakukan promosinya  di media televisi, dan berlomba-lombauntuk  menjadi  situs  forum jual  beli  online  terbaik.  Kaskus.co.id  hadir sebagai situs komunitas terbesar di Indonesia.Situs  ini  tidak  hanya  menyediakan info-info  yang  selalu  up  to  date,  tetapi  juga menyediakan forum jual beli yang menyediakan  segala  pernak-pernik  sampai barang-barang  kebutuhan  primer  sehari-hari juga  tersedia  (Halim,  2010).  Kemudian olx.co.id  juga  tidak  kalah  ramainya  sebagai arena  jual  beli  online  di  internet.  Banyaknya pelaku  bisnis  yang  memasarkan  produknya akan  memberi  pilihan  bagi  masyarakat  untuk membelinya dengan lebih mudah, praktis dan hemat  dengan  mengakses  situs  tersebut.
Kondisi  promosi  ini  turut  membangkitkan minat masyarakat berbelanja secara online.
Namun  disisi itu banyak  yang menggunakan  internet  untuk  hal-hal  yang positif,  misalnya  adanya  sosial  media digunakan  untuk  bisnis  online  dimana  bisnis ini mudah dilakukan dan sangat efektif karena bisnis  online  merupakan  suatu  usaha  yang menjual  berbagai  macam   produk  dan  jasa secara  online.  Pelaku  usaha  melihat  ada peluang yang bisa dilakukan untuk memanfaatkan  media  internet  dalam  menjual barang  dan  produk  kepada  konsumen,  bisnis online  sekarang  ini  sudah  sangat  populer  dan direspon  baik  oleh  masyarakat,  karena  kita bisa  memilih  maupun  membeli  barang  hanya dengan  membuka  internet  lewat  handpone maupun laptop saja tanpa harus keluar rumah dan  bisa  memilih  sesuai  dengan  permintaan konsumen.  Media  pemasaran  lewat  internet sangat  efektif  dan  tanpa  biaya  promosi  yang membuat  online  shop  menjadi  budaya  baru dalam  berbelanja.  Namun  dibalik  fenomena tersebut  terdapat  ancaman  yang  dapat merugikan  pembeli.  Harga  yang  bervariasi, bahkan  tergolong  lebih  murah  dibandingkan harga  yang  ditawarkan  toko  offline  bisa membuat  sektor  bisnis  offline  menjadi  sepi pembeli dan merubah pola pikir masyarakat di Indonesia  untuk  tidak  lagi  belanja  secara offline  atau  on  the  spot.  Jika  dilakukan perbandingan  antara  belanja  secara  online dengan  offline,  masyarakat  dapat  merasakan keuntungan  yang  lebih  banyak  contohnya dalam  mencari  produk  yang  ingin  dibeli,
mencari  informasi  harga  untuk  melakukan perbandingan,  mudahnya  produk  didapat  dari dalam  negeri  maupun  luar  negeri,  kualitas produk  yang  sama  baiknya  dengan  toko offline,  kemasan  yang  lebih  bagus,  mudah mendapatkan merek produk tertentu yang sulit didapatkan secara offline, penghematan biaya, efisiensi  waktu  dan  tenaga  serta  mudahnya transaksi dilakukan dengan canggihnya teknologi  sekarang  ini  seperti  pembayaran melalui  (transfer)  pengiriman  uang  via  ATM bank (anjungan tunai mandiri), menggunakan kartu  kredit  dan  cash  on  delievery  (bayar  di tempat).  Namun  segala  kelebihan  dari transaksi  secara  online  tersebut  memiliki kekurangan  yang  menjadi  dampak  negatif dalam  pelaksanaannya.  Proses  transaksi  yang tidak  didukung  cukup  bukti  dapat  memicu terjadinya  penyimpangan  dan  penipuan, apalagi  pembeli  dan  penjual  tidak  saling mengenal. Transaksi online beresiko terhadap penyimpangan, karena berlangsung atas dasar saling  percaya  tanpa  landasan  hukum  dan tanpa  bukti  fisik  yang  kuat.  Keamanan transaksi  sangat  dibutuhkan  oleh  konsumen dalam  hal  ini  untuk  terhindar  dari  indikasi penipuan  yang  marak  terjadi  sekarang  di Indonesia. Namun terlepas dari kelebihan dan kekurangan  tersebut,  bisnis  online  terus berkembang  pesat  dengan  segala  resikonya. Banyak  terjadi  penyimpangan  dan  penipuan yang umumnya merugikan pihak pembeli. Jika terjadi penyimpangan, penipuan dan ketidakpuasan  terus  meningkat  maka  akan menurunkan  minat  beli  konsumen  dan
loyalitas  pembeli  untuk  bertransaksi  secara online. Kondisi tersebut akan berdampak tidak baik.
Kejahatan dalam media online terhadap  jual  beli  produk  atau  barang  pada prinisipnya  sama  dengan  kejahatan  penipuan konvensional  yang  membedakan  hanyalah pada sarana perbuatannya yakni menggunakan Sistem Elektronik (komputer, internet, perangkat  telekomunikasi).  Sehingga  secara hukum, penipuan secara online dapat diperlakukan sama sebagaimana delik konvensional yang diatur dalam Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana (KUHP). Dasar hukum yang digunakan untuk menjerat pelaku  penipuan  saat  ini  adalah Pasal  378 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut:
"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang  lain dengan  melawan  hukum,  dengan  memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan  menggerakkan  orang  lain  untuk menyerahkan  sesuatu  benda  kepadanya,  atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan  piutang,  diancam  karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun."
Dalam Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008  Tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik  Pasal  28  ayat  (1),  yang  berbunyi sebagai berikut:
(1) Setiap  Orang  dengan  sengaja  dan tanpa  hak  menyebarkan  berita  bohong  dan
menyesatkan  yang  mengakibatkan  kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.
Ancaman  pidana  dari  pasal  tersebut adalah  penjara  paling  lama  6  (enam)  tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar Pasal 45 ayat (2) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016  Tentang  Perubahan  atas  UU  Nomor  11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian yang sudah dikemukakan  pada  latar  belakang,  maka terdapat  beberapa  pokok  permasalahan  yang dapat dirumuskan sebagai berikut :
1. Bagaimana  Perlindungan  Hukum  Dalam
Transaksi Jual Beli Barang Melalui Media Online  ditinjau  dari  Undang  Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas  UU  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?
2. Bagaimana Penerapan Perlindungan
Konsumen  menurut  Undang  Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam pembelian barang melalui media online?
1.3 Tujuan Penelitian
Berdasarkan  rumusan  masalah  diatas, maka  yang  menjadi  tujuan  penelitian  ini adalah:
1. Untuk  mengetahui  dan  menganalisis Perlindungan  Hukum  Dalam  Transaksi Jual  Beli  Barang  Melalui  Media  Online ditinjau  dari  Undang  Undang  Nomor  19
Tahun  2016  Tentang  Perubahan  atas  UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Untuk  mengetahui  dan  menganalisis Penerapan Perlindungan Konsumen menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen dalam  pembelian  barang  melalui  media online.

## 1.4 Manfaat Penelitian
Kegiatan  penelitian  ini  diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun pratis, yaitu:
1. Secara Teoritis
Menambah pengetahuan dan wawasan mengenai  perlindungan  konsumen  dalam transaksi  melalui  media  online  dan  juga terhadap  aturan  mengenai  penyalahgunaan media  elektronik  yang  dapat  menjerat masyarakat  kedalam  pidana.  Penulis  juga berharap  dari  hasil  yang  dirumuskan  dalam penelitian  ini  dapat  menjadi  bahan  bacaan ataupun  literatur  bagi  pembaca  yang  tertarik dengan  transaksi  melalui  media  online  dan informasi informasi melalui media online serta regulasi yang mengatur terhadap hal tersebut.
2. Secara Praktis
Menambah wawasan dan pengetahuan bagi kalangan masyarakat dalam transaksi atau pembelian  barang  melalui  melalui  media online dan dalam menyelesaikan permasalahan yang  timbul  dalam  transaksi  pada  jual  beli melalui media online.

## II. HASIL

## PENELITIAN
DAN PEMBAHASAN 2.1 Perlindungan Hukum Dalam Transaksi Jual Beli Barang Melalui Media Online ditinjau dari Undang
Undang  Nomor  19  Tahun  2016
Tentang Perubahan atas UU Nomor  11  Tahun  2008  Tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik
Jual-beli  barang  melalui  media  online terdapat  suatu  perjanjian  jual-beli,  sehingga menerbitkan  suatu  perikatan,  yaitu  perikatan yang  bersumber  dari  perjanjian  atau  sering disebut  perjanjian  bernama.  Jual  beli  melalui media  online  harusnya  mengikuti  peraturan yang  ada,  memenuhi  unsur-unsur  jual-beli dalam  KHUPerdata.  Salah  satu  upaya pemerintah untuk mewujudkan sistem transaksi  yang  aman  dan  terpercaya  adalah dengan  menerbitkan  Undang  Undang  Nomor 19  Tahun  2016  Tentang  Perubahan  atas  UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Transaksi  jual  beli  barang  melalui media  online  setidaknya  ada  dua  pihak  yang menjadi  subyek  hukum  yang  saling  memiliki hubungan hukum antara satu dengan yang lain, pihak  tersebut  diantaranya  adalah  pihak penjual  atau  pelaku  usaha  dan  pembeli  atau konsumen.  Adanya  pihak  pembeli  sebagai konsumen  memberikan  alasan  di  dalam  jual beli online juga harus mengindahkan hak-hak
konsumen  yang  diatur  dalam  undang  undang perlindungan  konsumen.  Transaksi  online melalui  media  internet  dapat  menggunakan fasilitas website, menggunakan surat elektronik, bisa juga menggunakan electronic data interchange (EDI) atau fasilitas lain untuk bertransaksi.
Salah  satu  jenis  transaksi  jual  beli melalui online yang saat ini banyak digunakan adalah  melalui  instagram,  facebook  dan  toko jual beli online seperti Zalora, shopee. Setiap transaksi perdagangan ada risiko dan permasalahan,  salah  satu  masalah  yang dihadapi yaitu ketika terjadi suatu wanprestasi sehingga terjadi pelanggaran terhadap hak-hak konsumen.  Contoh  masalah  kongkrit  yaitu konsumen  yang  merasa  dirugikan  karena barang  yang  di  beli  tidak  diterimanya, sehingga ia mengadukan bahwa ia tertipu oleh toko online yang menggunakan akun facebook. Kasus lain yang terjadi dalam jual beli online yaitu  konsumen  membeli  barang  namun setelah  barang  diterima  tidak  sesuai  dengan yang diperjanjikan.
Salah  satu  faktor  yang  mempengaruhi masyarakat menggunakan media  online sebagai  sarana  untuk  memenuhi  kebutuhan hidupnya:
1. Bisa  belanja  dimana  saja    :  Karena  kita belanja  online  otomatis  kita  bisa  belanja dimana  saja  entah  itu  di  kantor,  dirumah, dimobil, bahkan di dapur itu bisa dilakukan asalkan kita menggunakan handphone yang bisa menyambungkan internet atau dengan
smartphone atau juga computer/laptop yang tersambung koneksi internet 2. Bisa menghemat tenaga : Karena dengan kita  belanja  online  berarti  kita  tidak  perlu datang  ke  tokonya  langsung  tinggal  kita aktifkan  smartphone,  gadget  atau  laptap yang  telah  tersambung  internet  kita  bisa memilih  barang  sambil  duduk  ataupun sambil  bersantai  santai  ria,  jadi  hemat tenaga.
3. Sangat mudah dilakukan : Karena tingal kita membuka situs web belanja online kita sudah bisa memulai belanja online tersebut. Atau  jika  kita  telah  mendownload  aplikasi belanja  online  tinggal  kita  membuka aplikasi itu dan memilih lalu pesan barang tersebut  bisa  melalui  sms,bbm,bahkan email.
4. Toko  selalu  buka  :  Karena  kita  belanja tidak datang ketoko langsung maka kita bisa buka  situs  web  toko  itu  selama  7  hari  full atau 7 x 24 jam.
5. Diskon  :  Pada  waktu  waktu  tertentu terdapat pula potongan harga dan ini sangat dinanti nanti oleh para wanita yang tergila- gila dengan belanja online.
6. Sedia produk apapun : Di internet semua hal  kita  bisa  akses  tidak  lain  pula  dengan belanja online kita bisa mecari apa aja yang kita  butuhkan.  Mulai  dari  kebutuhan wanita,  kebutuhan  pria,  kebutukan  anak- anak,  bahkan  elektronik  atau  sarana transportasi pun bisa kita dapatkan melalui online.
Namun  terdapat  dampak  negatif  dari penggunaan  media  online  sebagai  sarana pembelian  barang  maupun  jual  beli  melalui media online, diantaranya :
1.    Dapat mudah terjadi kesalahan pengiriman barang yang dapat memperlama    dalam memperoleh barang tersebut yang bisa disebabkan dari kualitas barang  yang  diinginkan  kadang-kadang berbeda kualitasnya dengan yang tercantum di website. Sehingga pihak toko akan melakukan pengiriman ulang.
2.   Rentan  aksi penipuan dimana  banyak kasus  ketika  pembeli  telah  mengirim sejumlah  uang  yang  disepakati,  barang yang dibeli tidak dikirim.
3.   Rentan  rusak  atau  pecah  karena  media pengiriman adalah pos
4.   Rentan aksi pemboboloan rekening karena pembayaran dilakukan melalui Internet
5.   Marak  aksi  spamming  karena  setelah pembeli  melakukan  registrasi,  penjual cenderung  selalu  mengirimkan  katalog online  melalui  email  pembeli  dan  hal  ini cukup mengganggu privacy.
6.   Bahaya  konsumerisme  dan  pemborosan. Biasakan  hanya  membeli  barang  yang dibutuhkan, sehingga tidak terlalu boros.
7.    Beberapa  online  shop  menaikkan  harga, karena  itu  sebagai  pembeli  sebaiknya survey dulu harga di beberapa online shop lainnya.
8.   Dapat  membuat  kita  malas  bergerak  ke toko.  Kadang-kadang  belanja  ke  toko (offline) juga penting, jangan terpaku pada
belanja  online  saja.  Ada  beberapa  barang yang lebih baik dibeli di toko biasa, seperti sepatu dan beberapa jenis pakaian.

## 9.   Menyebabkan konsumen berpikir praktis
Dalam   Undang  Undang  Nomor  19 Tahun  2016  Tentang  Perubahan  atas  UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi  Elektronik,  maka  pasal  yang dikenakan  adalah Pasal  28  ayat  (1),  yang berbunyi  sebagai  berikut:  (1) Setiap  Orang dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  menyebarkan berita  bohong  dan  menyesatkan  yang mengakibatkan  kerugian  konsumen  dalam Transaksi  Elektronik.Ancaman  pidana  dari pasal  tersebut  adalah  penjara  paling  lama  6 (enam)  tahun  dan/atau  denda  paling  banyak Rp1 miliar (Pasal 45 ayat [2] UU ITE). Untuk pembuktiannya,  bisa  menggunakan  bukti elektronik  dan/atau  hasil  cetaknya  sebagai perluasan  bukti  sebagaimana  Pasal  5  ayat  (2) Undang  Undang  Nomor  19  Tahun  2016 Tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008  Tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik,  di  samping  bukti  konvensional lainnya  sesuai  dengan Kitab  Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Bunyi Pasal  5  Undang  Undang  Nomor  19 Tahun  2016  Tentang  Perubahan  atas  UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik:
(1) Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah (2) Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya
sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara  yang berlaku di Indonesia
Jual  beli  secara  media  online  pada prinsipnya adalah sama dengan jual beli secara faktual  pada  umumnya.  Hukum  perlindungan konsumen terkait transaksi jual beli online pun sebagaimana  kami jelaskan  sebelumnya tidak berbeda  dengan  hukum  yang  berlaku  dalam transaksi  jual  beli  secara  nyata.  Pembedanya hanya  pada  penggunaan  sarana  internet  atau sarana  telekomunikasi  lainnya.  Akibatnya adalah dalam transaksi jual beli secara online sulit  dilakukan  eksekusi  ataupun  tindakan nyata  apabila  terjadi  sengketa  maupun  tindak pidana  penipuan.  Sifat  siber  dalam  transaksi secara elektronis memungkinkan setiap orang baik  penjual  maupun  pembeli  menyamarkan atau  memalsukan  identitas  dalam  setiap transaksi  maupun  perjanjian  jual  beli.  Dalam hal  pelaku  usaha  atau  penjual  ternyata menggunakan  identitas  palsu  atau  melakukan tipu  muslihat  dalam  jual  beli  online  tersebut, maka  pelaku  usaha  dapat  juga  dipidana berdasarkan  Pasal  378  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  tentang penipuan  dan  Pasal  28  ayat  (1)  UU  ITE tentang  menyebarkan  berita  bohong  dan menyesatkan  yang  mengakibatkan  kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.
Bunyi selengkapnya Pasal 378 KUHP adalah  sebagai  berikut:  Barangsiapa  dengan maksud  untuk  menguntungkan  diri  sendiri atau  orang  lain  secara  melawan  hukum,
dengan  memakai  nama  palsu  atau  martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian  kebohongan,  menggerakkan  orang lain  untuk  menyerahkan  barang  sesuatu kepadanya,  atau  supaya  memberi  hutang maupun  menghapuskan  piutang,  diancam karena  penipuan  dengan  pidana  penjara paling lama empat tahun. Bunyi selengkapnya Pasal  28  ayat  (1)  UU  ITE  adalah  sebagai berikut:  Setiap  Orang  dengan  sengaja,  dan tanpa  hak  menyebarkan  berita  bohong  dan menyesatkan  yang  mengakibatkan  kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.
Terhadap  pelanggaran  Pasal  28  ayat  (1)  UU ITE  ini  diancam  pidana  sebagaimana  diatur dalam Pasal 45A ayat (1) UU 19/2016, yakni: Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan  yang  mengakibatkan  kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  28  ayat (1)  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling lama  6  (enam)  tahun  dan/atau  denda  paling banyak  Rp1.000.000.000,00  (satu  miliar rupiah).
Berdasarkan pengamatan dan pengalaman  kami,  prinsip  utama  transaksi secara  online  di  Indonesia  masih  lebih mengedepankan  aspek  kepercayaan  atau “trust”  terhadap  penjual  maupun  pembeli. Prinsip  keamanan  infrastruktur  transaksi secara  online  seperti  jaminan  atas  kebenaran identitas  penjual/pembeli,  jaminan  keamanan jalur pembayaran (payment gateway), jaminan keamanan  dan  keandalan  website  electronic
commerce  belum  menjadi  perhatian  utama bagi  penjual  maupun  pembeli,  terlebih  pada transaksi  berskala  kecil  sampai  medium dengan  nilai  nominal  transaksi  yang  tidak terlalu  besar  (misalnya  transaksi  jual  beli melalui jejaring sosial, komunitas online, took online,  maupun  blog).  Salah  satu  indikasinya adalah banyaknya  laporan  pengaduan  tentang penipuan  melalui  media  internet  maupun media  telekomunikasi  lainnya  yang  diterima oleh kepolisian maupun penyidik Kementerian Komunikasi dan Informatika. Dengan kondisi demikian,  ada  baiknya  kita  lebih  selektif  lagi dalam  melakukan  transaksi  secara  online  dan mengedepankan aspek keamanan transaksi dan kehati-hatian  sebagai  pertimbangan  utama dalam  melakukan  transaksi  jual  beli  secara online.
2.2 Penerapan Perlindungan Konsumen menurut Undang
Undang  Nomor  8  Tahun  1999 Tentang  Perlindungan  Konsumen dalam  pembelian  barang  melalui media online
Transaksi  Jual  Beli  melalui  media

## Online Menurut Undang Undang Perlindungan
Konsumen  dengan  pendekatan  Undang  – Undang  Perlindungan Konsumen, kasus yang Anda sampaikan tersebut dapat kami simpulkan  sebagai  salah  satu  pelanggaran terhadap hak konsumen.
Pasal 4 Undang - Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa hak konsumen adalah:
a. hak  atas  kenyamanan,  keamanan,  dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
b. hak  untuk  memilih  barang  dan/atau  jasa serta  mendapatkan  barang  dan/atau  jasa tersebut  sesuai  dengan  nilai  tukar  dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
c. hak atas informasi yang  benar, jelas, dan jujur  mengenai  kondisi  dan  jaminan barang dan/atau jasa;
d. hak  untuk  didengar  pendapat  dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan,  dan  upaya  penyelesaian sengketa  perlindungan  konsumen  secara patut;
f. hak  untuk  mendapat  pembinaan  dan pendidikan konsumen;
g. hak  unduk  diperlakukan  atau  dilayani secara  benar  dan  jujur  serta  tidak diskriminatif;
h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau  jasa  yang  diterima  tidak  sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
i. hak-hak  yang  diatur  dalam  ketentuan peraturan perundangundangan lainnya.
Di  sisi  lain,  kewajiban  bagi  pelaku usaha  (dalam  hal  ini  adalah  penjual  online), sesuai  Pasal  7  Undang  Undang  Perlindungan Konsumen adalah:
a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
b. memberikan  informasi  yang  benar,  jelas dan  jujur  mengenai  kondisi  dan  jaminan barang  dan/atau  jasa  serta  memberi penjelasan  penggunaan,  perbaikan  dan pemeliharaan;
c. memperlakukan atau melayani konsumen secara  benar  dan  jujur  serta  tidak diskriminatif;
d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan  ketentuan  standar  mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
e. memberi  kesempatan  kepada  konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang   dan/atau  jasa  tertentu  serta memberi  jaminan  dan/atau  garansi  atas barang  yang  dibuat  dan/atau  yang diperdagangkan;
f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila  barang  dan/atau jasa yang  diterima  atau  dimanfaatkan  tidak sesuai dengan perjanjian.
Dalam perlindungan konsumen terhadap  pembelian  barang  melalui  media sosial lebih tegas terdapat pada Pasal 8 ayat (1) huruf  f  Undang  Undang  Perlindungan Konsumen  melarang  pelaku  usaha  untuk memperdagangkan  barang/jasa  yang  tidak
sesuai  dengan  janji  yang  dinyatakan  dalam label,  etiket,  keterangan,  iklan  atau  promosi penjualan  barang  dan/atau  jasa  tersebut. Berdasarkan  pasal  tersebut,  ketidaksesuaian spesifikasi  barang  yang  Anda  terima  dengan barang  tertera  dalam  iklan/foto  penawaran barang merupakan bentuk pelanggaran/larangan bagi pelaku usaha dalam memperdagangkan  barang,  sesuai  Pasal  4 huruf h UU Perlindungan Konsumen tersebut berhak  mendapatkan  kompensasi,  ganti  rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa  yang  diterima  tidak  sesuai  dengan perjanjian  atau  tidak  sebagaimana  mestinya. Sedangkan,  pelaku  usaha  itu  sendiri  sesuai Pasal  7  huruf  g  UU  Perlindungan  Konsumen berkewajiban memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa  yang  diterima  atau  dimanfaatkan  tidak sesuai dengan perjanjian.
Apabila  pelaku  usaha  melanggar larangan  memperdagangkan  barang/jasa  yang tidak  sesuai  dengan  janji  yang  dinyatakan dalam  label,  etiket,  keterangan,  iklan  atau promosi  penjualan  barang  dan/atau  jasa tersebut,  maka  pelaku  usaha  dapat  dipidana berdasarkan Pasal 62 ayat (1) UU
Perlindungan  Konsumen  yang  berbunyi: Pelaku  usaha  yang  melanggar  ketentuan sebagaimana dimaksud  dalam Pasal  8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara  paling  lama  5  (lima)  tahun  atau pidana denda paling banyak Rp 2 miliar.

## III. KESIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan  yang  telah dikemukakan penulis sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Penerapan  Undang  Undang  Nomor  19 Tahun  2016  Tentang  Perubahan  atas Undang  Undang  Nomor  11  Tahun  2008
Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik  terhadap  konsumen  dalam pembelian  barang  melalui  media  sosial jelas dalam pasal yang dikenakan adalah Pasal  28  ayat  (1),  yang  berbunyi sebagai  berikut:  (1) Setiap  Orang  dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi  Elektronik.  Ancaman  pidana dari  pasal  tersebut  adalah  penjara  paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak  Rp1  miliar  (Pasal  45  ayat  [2]  UU ITE). Untuk pembuktiannya, bisa menggunakan  bukti  elektronik  dan/atau hasil  cetaknya  sebagai  perluasan  bukti sebagaimana  Pasal  5  ayat  (2)  Undang Undang  Nomor  19  Tahun  2016  Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 11 Tahun  2008  Tentang  Informasi  dan Transaksi  Elektronik,  di  samping  bukti konvensional lainnya sesuai dengan Kitab Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana (KUHAP).
2. Dalam penerapan Undang Undang terhadap  transaksi  melalui  media  online dalam  hal  ini  perlindungan  konsumen
terhadap pembelian barang melalui media sosial diatur pada Pasal 8 ayat (1) huruf f
Undang  Undang  Nomor  8  Tahun  1999 Tentang Perlindungan Konsumen melarang pelaku usaha untuk
memperdagangkan barang/jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label,  etiket,  keterangan,  iklan  atau promosi  penjualan  barang  dan/atau  jasa tersebut.  Berdasarkan  pasal  tersebut, ketidaksesuaian  spesifikasi  barang  yang Anda  terima  dengan  barang  tertera  dalam iklan/foto  penawaran  barang  merupakan bentuk  pelanggaran/larangan  bagi  pelaku usaha  dalam  memperdagangkan  barang, sesuai  Pasal  4  huruf  h  UU  Perlindungan Konsumen  tersebut  berhak  mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian  apabila  barang  dan/atau  jasa yang  diterima  tidak  sesuai  dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.  Sedangkan,  pelaku  usaha  itu sendiri  sesuai  Pasal  7  huruf  g  UU Perlindungan  Konsumen  berkewajiban memberi  kompensasi,  ganti  rugi  dan/atau penggantian  apabila  barang  dan/atau  jasa yang  diterima  atau  dimanfaatkan  tidak sesuai dengan perjanjian.
DAFTRAR PUSTAKA
a. Buku

## Andi  Hamzah,  Hukum  Acara  Pidana  di
Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2008

## Hari  Sasangka  dan  Lili  Rosita,  Hukum
Pembuktian  Dalam  Perkara  Pidana, Mandar Maju, Bandung, 2003
O. C Kaligis, Penerapan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi  Dan Transaksi Elektronik Dalam Prakteknya, Yarsif Watampone, Jakarta, 2012
M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP,
Sinar Grafika, Jakarta, 2002
Sunarso,  Siswanto,  Hukum  Informasi  dan
Transaksi Elektronik; Study Kasus Prita Mulyasari, Jakarta; Rineka Cipta, 2009.
b. Perundang –undangan
Undang-Undang  No.  1  Tahun  1981  Tentang Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana (KUHP)
Undang-Undang  No.  8  Tahun  1981  Tentang Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara Pidana (KUHAP)
Undang  Undang  Nomor  19  Tahun  2016 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor  11  Tahun  2008  Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999 tentang Perlindungan Konsumen
c. Website
https://www.hukumonline.com/klinik/detai l/ulasan/lt50bf69280b1ee/perlindung an-konsumen-dala-e-commerce/ https://www.kompasiana.com/amallya- luckyta/54f97626a333112d3c8b55fb/ melihat-sisi-positif-dan-negatif- online-shop