## TUNTUTAN GANTI RUGI AKIBAT PERBUATAN MELANGGAR
HUKUM DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS
(Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Singaraja)
Oleh :
Ni Made Suparmi 1 , I Gede Surata 2 , Ni Ny. Mariadi 3

## ABSTRAK
Abstrak: Penelitian  ini  dilatarbelakangi  oleh  Kerugian  yang  timbul  dari kecelakaan  lalu  lintas  dari  segi  hukum  perdata  yaitu  sesuai  dengan  pasal  1365 KUHPerdata  yang  menyatakan  “Tiap  perbuatan  melanggar  hukum  yang membawa  kerugian  kepada  orang  lain,  mewajibkan  orang  yang  karena  salahnya menimbulkan  kerugian  itu  untuk  mengganti  kerugian  tersebut”.  Tetapi  dalam praktek  di  lapangan  pihak  yang  harus  mengganti  kerugian  dalam  terjadinya kecelakaan lalu lintas sangat sulit ditentukan dan masih harus dibuktikan dengan putusan pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas  dan  Angkutan  Jalan.  kerugian  yang  harus  diganti  oleh  pihak  yang menimbulkan  kerugian,  tidaklah  secara  otomatis  mengganti  seluruh  kerugian melainkan  harus  diperiksa  dan  diputus  oleh  hakim  Pengadilan  Negeri  tentang seberapa besar akibat langsung dari perbuatan melanggar hukum tersebut.  Jenis penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  ilmu  hukum  empiris  yaitu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kenyataan yang ada di  masyarakat.  Penelitian  yang  peneliti  lakukan,  maka  dapat  diambil  kesimpulan yaitu Bentuk ganti kerugian dalam hal terjadinya perbuatan melanggar hukum ada dua macam yaitu Ganti rugi dalam bentuk uang. Ganti rugi ini berupa pemberian uang  sejumlah  tertentu  untuk  menutup  kerugian  penderita  agar  kembali  seperti keadaan  semula.  Ganti  rugi  dalam  bentuk  uang  lebih  mudah  dilakukan,  karena seluruh  jumlah  kerugian  telah  terinci  dalam  surat  gugatan.  Dan  ganti  kerugian dalam  bentuk  “natural”.  Ganti  kerugian  dalam  bentuk  natural,  artinya  pihak korban  dapat  menuntut  adanya  pemulihan  keadaan  semula.  Proses  pemberian ganti  rugi  pada  perkara  kecelakaan  lalu  lintas  adalah  dimulai  dari  pengajuan tuntutan, selanjutnya disidangkan sampai adanya putusan pengadilan negeri yang mempunyai kekuatan hukum tetap, kemudian pelaku dapat melaksanakan putusan tersebut  dengan  sukarela,  membayar  santunan  atau  jika  tidak,  putusan  tersebut dapat dieksekusi.
Kata kunci : Jalan Raya, Kecelakaan, Ganti Kerugian,

## PENDAHULUAN
Semakin  majunya  teknologi  transportasi  maka  akan  mempengaruhi lancarnya  arus  orang  dari  suatu  tempat  ke  tempat  yang  dituju.  Kendaraan
1 Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
2 Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
3 Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
bermotor  telah  berkembang  menjadi  salah  satu  kebutuhan  manusia  yang  paling mendasar.  Maka  tak  dapat  disangkal  lagi,  sebagai  fasilitas  pendukung  seluruh kegiatan  kehidupan,  tanpa  harus  melihat  lokasi,  perkembangan  kendaraan bermotor  wajib  setara  dengan  perkembangan  kegiatan  kehidupan.  Mencermati perkembangan  ilmu  dan  tekhnologi  yang  berkembang  pesat,  maka  pola  pikir seseorangpun  turut  mempengaruhi,  tidak  terkecuali  pada  risiko  yang  menimpa dirinya.
Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  mempunyai  peran  strategis  dalam mendukung  pembangunan  dan  integrasi  nasional  sebagai  bagian  dari  upaya memajukan  kesejahteraan  umum  sebagaimana  diamanatkan  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Sebagai  bagian  dari  sistem transportasi  nasional,  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  harus  dikembangkan potensi  dan  perannya  untuk  mewujudkan  keamanan,  kesejahteraan,  ketertiban berlalu  lintas  dan  Angkutan  Jalan  dalam  rangka  mendukung  pembangunan ekonomi  dan  pengembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi,  otonomi  daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan Negara
Tujuan  dari  dibentuknya  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009  tentang Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  adalah  agar  tercipta  pelayanan  lalu  lintas  dan angkutan jalan yang aman, tertib, lancar dan terpadu dengan angkutan lain untuk mendorong  perekonomian  nasional  serta  terwujudnya  etika  dalam  berlalu  lintas dan terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyrakat. Dengan adanya  Undang-undang  yang  mengatur  lalu  lintas  dan  angkutan  jalan  ini  dapat menyeimbangkan  antara  peranan  transportasi  saat  ini  dengan  adanya permasalahan  mengenai  transportasi  tersebut.  Aspek  keamanan  mendapatkan perhatian  yang  ditekankan  dalam  pengaturan  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan. Dalam  Undang-Undang  ini  juga  ditekankan  terwujudnya  etika  berlalu  lintas  dan budaya  bangsa  ( just  culture )  melalui  upaya  pembinaan,  pemberian  bimbingan, dan  pendidikan  berlalu  lintas  sejak  usia  dini  serta  dilaksanakan  melalui  program yang berkesinambungan.
Kerugian yang timbul dari kecelakaan lalu lintas dari segi hukum perdata yaitu berupa ganti rugi karena resiko dari kecelakaan terhadap orang yang terdiri
dari penumpang dan pemakai jalan. Ganti kerugian yang dibahas dalam skripsi ini adalah  ganti  rugi  sebagai  akibat  dari  perbuatan  melanggar  hukum  dalam kecelakaan  lalu  lintas  terhadap  rusaknya  kendaraan  sesuai  dengan  pasal  1365 KUHPerdata  yang  menyatakan  “Tiap  perbuatan  melanggar  hukum  yang membawa  kerugian  kepada  orang  lain,  mewajibkan  orang  yang  karena  salahnya menimbulkan kerugian itu untuk mengganti kerugian tersebut”.
Dari ketentuan di atas, pihak yang harus mengganti kerugian adalah pihak yang  menimbulkan  kerugian  yang  dalam  kecelakaan  lalu  lintas  sangat  sulit ditentukan  dan  masih  harus  dibuktikan  dengan  putusan  pidana  berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Demikian  juga  adanya  putusan  hakim  pidana  dalam  kenyataannya  dilapangan kerugian  yang  harus  diganti  oleh  pihak  yang  menimbulkan  kerugian,  tidaklah secara  otomatis  mengganti  seluruh  kerugian  melainkan  harus  diperiksa  dan diputus oleh hakim Pengadilan Negeri tentang seberapa besar akibat langsung dari perbuatan melanggar hukum tersebut.
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut  diatas,  maka  dapatlah  dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut :
1. Bagaimana  bentuk  ganti  rugi  akibat  perbuatan  melanggar  hukum  dalam kecelakaan lalu lintas ?
2. Bagaimana proses pemberian ganti rugi pada perkara kecelakaan lalu lintas ?

## METODE PENELITIAN
Metode  adalah  proses,  prinsip-prinsip  dan  tata  cara  memecahkan  suatu masalah,  sedangkan  penelitian  adalah  pemeriksaan  secara  hati-hati,  tekun  dan tuntas  terhadap  suatu  gejala  untuk  menambah  pengetahuan  manusia.  Maka, metode  penelitian  dapat  diartikan  sebagai  proses  prinsip-prinsip  dan  tata  cara untuk  memecahkan  masalah  yang  dihadapi  dalam  melakukan  penelitian.  Dalam metode penelitian ini mencakup tentang :
Penelitian dalam ilmu hukum ada 2 (dua) jenis. Yaitu penelitian ilmu hukum normatif  dan  penelitian  ilmu  hukum  empiris.  Penelitian  ilmu  hukum  normatif adalah penelitian yang dititikberatkan pada substansi hukum, yaitu apakah dalam
suatu  aturan  hukum  terjadi  konflik  norma,  norma  kabur  atau  norma  kosong. Penelitian hukum empiris adalah penelitian untuk melihat dan menganalisa norma atau  aturan  hukum  yang  ada  kemudian  disesuaikan  dengan  kenyataan  yang  ada dalam  masyarakat.  Ciri-ciri  dari  suatu  penelitian  hukum  empiris  adalah  sebagai berikut :
a. Adanya kesenjangan antara das sollen dengan das sein yaitu kesenjangan antara  teori  dengan  dunia  realita,  kesenjangan  antara  keadaan  teoritis dengan  fakta  hukum,  dan/  atau  adanya  situasi  ketidaktahuan  yang  dikaji untuk pemenuhan kepuasan akademik;
b. Umumnya menggunakan hipotesis;
c. Menggunakan landasan teoritis dan kerangka berpikir;
d. Menggunakan  data  primer  dan  data  skunder,  dimana  data  skunder  terdiri dari  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  skunder  dan  bahan  hukum tersier;
e. Data  primer  dan  data  skunder  kontribusinya  sama  pentingnya  dalam penelitian yang sedang dikerjakan. Dalam hal ini tidak ada data yang satu lebih  unggul  dari  data  yang  lain  atau  berkedudukan  sebagai  data  utama sedangkan data  yang lain sebagai data penunjang, melainkan kedua jenis data tersebut memiliki kontribusi yang sama pentingnya.
Jenis  penelitian  yang  saya  gunakan  adalah  penelitian  ilmu  hukum  empiris secara  yuridis  dan  sosiologis,  yaitu  berdasarkan  Peraturan  Perundang-Undangan yang  berlaku  dan  kenyataan-kenyataan  yang  ada  di  masyarakat.  Alasan  peneliti menggunakan  penelitian  ilmu  hukum  empiris  adalah  karena  peneliti  berangkat dari  adanya  kesenjangan  antara  das  sollen  dengan  das  sein  (antara  teori  dan praktek).  Kesenjangan  yang  dimaksud  adalah  tentang  teorinya  terlihat  dari  pasal 1365  KUHPerdata  yang  menyatakan  “Tiap  perbuatan  melanggar  hukum  yang membawa  kerugian  kepada  orang  lain,  mewajibkan  orang  yang  karena  salahnya menimbulkan kerugian itu untuk mengganti kerugian tersebut”, sedangkan dalam prakteknya  kerugian  yang harus diganti oleh pihak  yang menimbulkan kerugian, tidaklah  secara  otomatis  mengganti  seluruh  kerugian  melainkan  harus  diperiksa
dan diputus oleh hakim Pengadilan Negeri tentang seberapa besar akibat langsung dari perbuatan melanggar hukum tersebut.
Sifat penelitian ada 3 (tiga). Yaitu eksplanatoris, eksploratif, dan deskriptif:
1. Eksplanatoris  adalah  penelitian  bertujuan  untuk  menguji  suatu  teori  atau hipotesis guna memperkuat atau bahkan menolak teori atau hipotesis hasil penelitian  yang  sudah  ada.  Eksplanatoris  bertujuan  untuk  menjelaskan hubungan antara dua atau lebih gejala atau variabel.
2. Eksploratif  adalah  suatu  penelitian  yang  dilakukan  untuk  memperoleh keterangan,  penjelasan  dan  data  mengenai  hal-hal  yang  belum  diketahui. Penelitian  eksploratif  dilakukan  apabila  peneliti  belum  memperoleh  data awal sehingga belum mempunyai gambaran sama sekali mengenai hal yang akan  diteliti.  Penelitian  eksploratori  tidak  memerlukan  hipotesis  atau  teori tertentu.
3. Deskriptif  adalah  salah  satu  jenis  penelitian  yang  tujuannya  untuk menyajikan  gambaran  lengkap  mengenai fenomena  sosial atau dimaksudkan  untuk  eksplorasi  dan  klarifikasi  mengenai  suatu  fenomena atau kenyataan sosial.
Sifat  penelitian  yang    digunakan  adalah  penelitian  yang  bersifat  deskriptif (menggambarkan) yang bertujuan untuk menggambarkan/melukiskan secara tepat sifat-sifat  suatu  individu,  keadaan,  gejala  atau  kelompok  tertentu,  atau  untuk menentukan  penyebaran  suatu  gejala,  atau  untuk  menentukan  ada  tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat. Penemuan gejala-gejala itu berarti juga tidak sekedar menunjukkan distribusinya, akan tetapi termasuk usaha mengemukakan hubungan satu dengan yang lain di dalam aspek- aspek  yang  diselidiki.  Untuk  penelitian  yang  bersifat  eksplanatoris  diharuskan menggunakan  hipotesis,  sifat  penelitian  eksploratif  tidak  perlu  menggunakan hipotesa,  sedangkan  penelitian  yang  bersifat  deskriptif  boleh  menggunakan  atau tidak  menggunakan  hipotesa.  Oleh  karena  itu  peneliti  dalam  penelitian  ini  tidak menggunakan hipotesa.
Penelitian  ini  dilakukan  di  Kejaksaan  Negeri  Singaraja.  Pemilihan  lokasi penelitian  dilakukan  secara purposive ,  jadi  berdasarkan  tujuan-tujuan  tertentu,
yang  terutama  adalah  untuk  memudahkan  proses  pencarian  dan  konfirmasi  data. Dipilihnya lokasi penelitian di Kantor Kejaksaan Negeri Singaraja dengan alasan :
a. Adanya kasus yang peneliti kaji.
b. Untuk  memudahkan  komunikasi,  mengingat  jaraknya  cukup  dekat dengan tempat tinggal peneliti.
c. Untuk menghemat tenaga, biaya, dan waktu.
Sesuai  dengan  pendekatan  masalah  yang  dipergunakan,  untuk  mendukung penelitian ini maka peneliti mempergunakan :
a. Sumber  Data  Primer,  yaitu  menggunakan  data  yang  ada  di  lokasi penelitian,  yaitu  di  Kejaksaan  Negeri  Singaraja  khususnya  yang menyangkut masalah yang ada hubungannya dengan tulisan ini.
b. Sumber Data Sekunder, yaitu peneliti menggunakan data yang bersumber dari kepustakaan berupa :
a. Bahan  hukum  primer,  yaitu  bahan-bahan  hukum  yang  mengikat,  dan terdiri dari :
1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
3. Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas  dan Angkutan Jalan.
b. Bahan hukum sekunder, yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya buku-buku, dokumen, hasil penelitian hukum terdahulu.
c. Bahan  hukum  tertier,  yaitu  bahan-bahan  yang  member  petunjuk maupun  penjelasan  terhadap  bahan  hukum  primer  dan  sekunder, misalnya, kamus-kamus umum maupun kamus-kamus hukum.
Dalam  memperoleh  data  di  lapangan,  dilakukan  dengan  tehnik  studi dokumenter.  Artinya  melalui  hasil  pengumpulan  bahan-bahan  tertulis,  dalam  hal ini  putusan-putusan  pengadilan  dan  dengan  wawancara  atau interview dengan Jaksa  di  Kejaksaan  Negeri  Singaraja  khususnya  yang  menyangkut  masalah tuntutan ganti rugi dalam kecelakaan lalu lintas.
Data  yang  telah  terkumpul,  selanjutnya  akan  diadakan  suatu  analisa  yang merupakan  tahap  yang  penting  dan  menentukan.  Penganalisaan  ini  dilakukan secara  kualitatif  dan  penyajiannya  tidak  berdasarkan  perhitungan  angka-angka atau  grafik,  mengingat  sifat  penelitian  yang  di  gunakan  adalah  secara  deskriptif analitis.  Suatu  penelitian  deskriptif  dimaksudkan  untuk  memberikan  data  yang seteliti  mungkin  tentang  keadaan  yang  ada  atau  gejala-gejala  lainnya  dalam memahami  serta  memberi  arti  terhadap  fenomena  yang  kompleks  dalam masyarakat.  Selanjutnya  data  tersebut  dianalisa  untuk  memperoleh  suatu kesimpulan.  Semua  permasalahan  harus  dicari  dan  ditemukan  sebab  musabab serta pemecahan dengan menggunakan analisis yang logis

## HASIL PENELITIAN
Sanksi  Ganti  kerugian  merupakan  suatu  sanksi  yang  mengharuskan seseorang  yang  telah  bertindak  merugikan  orang  lain  untuk  membayar  sejumlah uang  ataupun  barang  pada  orang  yang  dirugikan,  sehingga  kerugian  yang  telah terjadi  dianggap  tidak  pernah  terjadi.  Dewasa  ini  sanksi  ganti  kerugian  tidak hanya  merupakan  bagian  dari  hukum  perdata,  tetapi  juga  telah  masuk  ke  dalam hukum Pidana. Perkembangan ini terjadi karena semakin meningkatnya perhatian masyarakat dunia terhadap korban tindak pidana.
Kecelakaan  lalu  lintas  di  jalan  raya  dapat  menimbulkan  kerugian  materi, bahkan ada yang sampai dengan meninggal dunia disamping luka berat dan ringan dan/atau  cacat  seumur  hidup.  Pengaturan  tentang  kecelakaan  lalu  lintas  dapat dilihat  dari  beberapa  peraturan  tentang  lalu  lintas  itu  sendiri  dan  beberapa penerapan  yang  terdapat  didalam  kitab  undang-undang  hukum  pidana. Adakalanya suatu akibat tindak pidana adalah begitu berat merugikan kepentingan seseorang,  seperti  kematian  seorang  manusia,  sehingga  dirasakan  tidak  adil, terutama oleh ahli waris korban, bahwa si pelaku yang dengan kurang berhati-hati menyebabkan orang lain meninggal, tidak diapa-apakan
Besarnya  nilai  penggantian  kerugian  yang  merupakan  tanggung  jawab pihak  yang  menyebabkan  terjadinya  kecelakaan  lalu  lintas  dapat  ditentukan berdasarkan putusan pengadilan atau dapat juga dilakukan diluar pengadilan jika
terjadi  kesepakatan  damai  di  antara  para  pihak  yang  terlibat  dengan  catatan kerugian  tersebut  terjadi  pada  kecelakaan  lalu  lintas  ringan.  Apabila  korban kecelakaan lalu lintas meninggal dunia maka berdasar Pasal 235 ayat 1  Undang- Undang  No.  22  Tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan,  pemilik, dan/atau  perusahaan  angkutan  umum  memberikan  ganti  kerugian  wajib  kepada ahli  waris  korban  berupa  biaya  pengobatan  dan/atau  biaya  pemakaman.  Namun pemberian  ganti  kerugian  atau  bantuan  tersebut  tidak  serta  merta  menggugurkan tuntutan  perkara  pidana  sebagaimana  yang  dimaksud  Pasal  230  Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan .
Tujuan  dari  ganti  rugi  adalah  mengembalikan  orang  yang  menderita  rugi kembali  seperti  keadaan  semula.  Kerugian  itu  memang  tidak  hanya  bersifat materiil  saja,  namun  bisa  juga  inmateriil.  Bentuk  ganti  kerugian  dalam  hal terjadinya perbuatan melanggar hukum ada dua macam :
1. Ganti  rugi  dalam  bentuk  uang.  Ganti  rugi  ini  berupa  pemberian  uang sejumlah tertentu untuk menutup kerugian penderita agar kembali seperti keadaan semula. Ganti rugi  dalam bentuk  uang lebih  mudah dilakukan, karena  seluruh  jumlah  kerugian  telah  terinci  dalam  surat  gugatan.
Rincian  tersebut  misalnya  biaya  pengobatan,  kerugian  kendaraan  yang rusak, serta biaya yang lain yang telah dikeluarkan akibat kecelakaan itu, ganti  rugi  dalam  bentuk  uang  inipun  sulit  ditentukan,  bila  sudah menjurus  hal  yang  bersifat  materiil.  Suatu  contoh,  seorang  yang menderita  cacat  tetap  karena  hilang  kakinya  satu  akibat  kecelakaan  itu, maka  kerugian  itu  tidak  mudah  dinilai  dengan  uang.  Pada  dasarnya kerugian  dapat  dihitung  secara  konkrit  artinya  harus  di  perhatikan kerugian  atau  kerusakan  apa  yang  diderita  korban  atau  secara  abstrak kerugian atau kerusakan itu diganti berdasarkan kerugian  yang diderita. Perhitungan  biasanya  disesuaikan  dengan  keadaan  umum  suatu kerugian. pada asasnya menggunakan sistem perhitungan konkrit, tetapi dalam  hal  kerusakan  benda  digunakan  stelsel  abstrak.  Untuk  itu  pihak korban harus dapat mem-buktikan, bahwa ia menderita kerugian. Bila ia
dapat  membuktikan  besarnya  kerugian,  makin  dapat  menentukan  ganti kerugian dengan jumlah pantas.
2. Ganti  kerugian  dalam  bentuk  “natural”.  Ganti  kerugian  dalam  bentuk natural, artinya pihak korban dapat menuntut adanya pemulihan keadaan semula. Dalam hal terjadinya perbuatan melanggar hukum, hakim dapat memerintahkan pelaku untuk memulihkan seperti keadaan semula, tetapi ia  tidak  harus  memerintahkan  itu.  Hakim  dalam  hal  terjadinya kecelakaan  lalu  lintas  dapat  memerintahkan  pelanggar  untuk memulihkan  dalam  keadaan  semula,  tetapi  bukan  suatu  keharusan. Berdasarkan  uraian  di  atas,  nampak  bahwa  ganti  kerugian  tidak  selalu harus  berbentuk  uang.  Pemulihan  keadaan  seperti  semula  juga merupakan bentuk dari ganti kerugian.
Peristiwa  kecelakaan  lalu  lintas  selalu  melibatkan  beberapa  pihak,  paling tidak  yaitu  pihak  korban,  pelaku  perbuatan  melanggar  hukum  dan  mungkin majikan  sebagai  atasan  sopir.  Pada  umumnya,  kehidupan  seorang  pengemudi terletak  pada  golongan  ekonomi  yang  kurang  mampu,  lain  halnya  dengan pengusaha  angkutan  yang  rata-rata  berekonomi  cukup.  Menurut  hukum,  setiap orang  akan  mempertanggungjawabkan  perbuatannya  lepas  dari  apakah  ia berekonomi  cukup  atau  tidak,  hal  itu  tidak  dipermasalahkan.  Bila  terjadi perbuatan  melanggar  hukum  (kecelakaan  lalu  lintas)  maka  terjadilah  perikatan karena  Undang-undang.  Hal  tersebut  diuraikan  oleh  Pasal  1233  jo  pasal  1352 Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata,  bahwa  perikatan  timbul  karena persetujuan atau karena Undang-undang.
Berdasarkan  uraian  di  atas  telah  dijelaskan  bahwa  dalam  hal  terjadinya perbuatan  melanggar  hukum,  maka  terjadi  perikatan  antara  pelaku  dan  korban karena  ditentukan  oleh  Undang-undang  untuk  mengganti  kerugian.  Untuk melindungi  pihak  korban  dari  ingkarnya  pihak  yang  bertanggungjawab (bertanggung  gugat)  masih  ada  upaya  hukum  yang  dapat  dilakukan  oleh  pihak korban.  Pihak  korban  dapat  mengajukan  kepada  Ketua  Pengadilan  untuk mengadakan sita jaminan (sita conservatoir). Sita conservatoir dapat diajukan, bila ada  sangkaan  yang  berasalan  bahwa  tergugat  sebelum  putusan  dijatuhkan  atau
dilaksanakan mencari akal akan menggelapkan atau melarikan barang-barangnya. Sita  jamin  dapat  diletakkan  terhadap  barang  yang  bergerak  dan  yang  tidak bergerak milik tergugat.
Apabila pihak yang dikalahkan enggan atau lalai memenuhi isi putusan itu, maka pihak yang menang dapat mengajukan permintaan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan dengan lisan atau tertulis supaya menjalankan putusan itu. Apabila waktu yang sudah ditentukan sudah lewat dan pihak yang dikalahkan belum juga memenuhi putusan itu, walaupun dipanggil dengan patut, maka ketua karena jabatannya dapat membuat surat perintah supaya disita barang tidak tetap.
Keyakinan  hakim  harus  didasarkan  atas  suatu  alat  bukti  yang  sah  menurut Undang-undang.  Pembuktian  dalam  arti  yuridis  hanya  berlaku  bagi  pihak-pihak yang  berperkara  atau  memperoleh  hak  dari  mereka.  Dengan  demikian, pembuktian  dalam  arti  yuridis  tidak  menuju  kepada  kebenaran  mutlak.  Hal  itu, ada kemungkinan bahwa pengakuan, kesaksian, surat-surat tidak benar atau palsu atau  dipalsukan,  hal  ini  dimungkinkan  adanya  bukti  tiruan.  pembuktian  untuk mencari dan menemukan kebenaran.
Berdasarkan  wawancara  dengan  narasumber  yaitu  Bapak  I  Gusti  Nyoman Widana, selaku Jaksa Muda di Kejaksaan Negeri Singaraja, apabila terjadi kasus kecelakaan lalu lintas, dapat diselesaikan dengan cara perdamaian, dengan catatan adanya  perdamaian  dari  kedua  belah  pihak  itu  sifatnya  bisa  meringankan  unsur pidana dari si pelaku. Beliau juga berpendapat bahwa apabila pihak korban ingin mendapatkan ganti rugi dari pihak lawan, hal tersebut sebaiknya dilakukan di luar sidang  pengadilan  yang  biasanya  di  mediasi  oleh  pihak  penyidik  atau  pihak ketiga.  Dalam  hal  perdamaian  kecelakaan  lalu  lintas  dapat  dilihat  bahwa  aspek perdamaian di lokasi kecelakaan masih kentara dilakukan. Hal tersebut bertujuan untuk  mengurangi  penumpukan  perkara  di  pengadilan.  Pihak  kepolisian  yang memfasilitasi  pihak  yang  berperkara  dengan  alasan  supaya  para  pihak  cepat menyelesaikan sengketa yang terjadi.

## PENUTUP
Berdasarkan  latar  belakang  dan  kajian  yang  diuraikan  diatas  maka  dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :
1. Bentuk tuntutan ganti kerugian dalam hal terjadinya perbuatan melanggar hukum ada dua macam :
a. Tuntutan  ganti  rugi  dalam  bentuk  uang.  Ganti  rugi  ini  berupa pemberian  uang  sejumlah  tertentu  untuk  menutup  kerugian penderita  agar  kembali  seperti  keadaan  semula.  Ganti  rugi  dalam bentuk  uang  lebih  mudah  dilakukan,  karena  seluruh  jumlah kerugian telah terinci dalam surat gugatan.
b. Tuntutan  ganti  kerugian  dalam  bentuk  “natural”.  Ganti  kerugian dalam bentuk natural, artinya pihak korban dapat menuntut adanya pemulihan  keadaan  semula.  Dalam  hal  terjadinya  perbuatan melanggar  hukum,  hakim  dapat  memerintahkan  pelaku  untuk memulihkan  seperti  keadaan  semula,  tetapi  ia  tidak  harus memerintahkan itu
2. Proses  pemberian  ganti  rugi  pada  perkara  kecelakaan  lalu  lintas  adalah pengajuan  tuntutan,  selanjutnya  disidangkan  sampai  dengan  adanya putusan  pengadilan  negeri  yang  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap.
Kenudian  pelaku  dapat  melaksanakan  putusan  tersebut  dengan  sukarela dan membayar santunan atau jika tidak, putusan tersebut dapat dieksekusi.
Peneliti  mengemukakan  beberapa  saran  terhadap  hasil  penelitian  yang telah dikemukakan di atas, antara lain :
1. Bagi  aparat  penegak  hukum,  hendaknya  dalam  melaksanakan  tugas  tidak hanya  mengacu  pada  kepastian  hukum  saja,  namun  juga  unsur  keadilan dan manfaatpun perlu dipertimbangkan dalam kasus kecelakaan lalu lintas yaitu melalui cara perdamaian dengan cara mediasi.
2. Bagi  masyarakat,  hendaknya  dapat  memprioritaskan  keselamatan  dengan cara  tertib  berlalu  lintas  dimanapun  dan  kapanpun  serta  dalam  kondisi apapun.

## DAFTAR PUSTAKA
Frans Maramis. 2008. Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia . Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
Moelyatno, 1985 . Asas-asas Hukum Pidana . Jakarta : PT. Bima Aksara Moleong. 1995. Metode Penelitian Hukum . Bandung. PT. Remaja Kodakarya. Nawawi, Hadari. 1998. Metode Penelitian.. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press
Ramdlon  Naning.  1998. Menggairahkan  Kesadaran  Hukum  dan  Disiplin PenegakHukumDalam Lalu Lintas . Bandung : Mandar Maju Setijowarno. 2001. Pengantar Sistem Transportasi . Jakarta : Pradnya Paramitha
Sudarto. 2001. Pokok-pokok  Hukum Perdata .  Bandung : Penerbit Alumni Teguh Prasetyo. 2010. Hukum Perdata Indonesia . Jakarta : PT. Raja Grafindo