## JIUBJ Jurnal Ilmiah
Universitas Batanghari Jambi
Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi 23, 1 (2023): 24-32 DOI: 10.33087/jiubj.v23i1.2580 http://ji.unbari.ac.id/index.php/ilmiah

## Analisis Aspek Akuntabilitas Pengelolaan Dana Haji Melalui Aplikasi SISKOHAT

## Muhammad Nugraha Eka Wardana, Dwi Suhartini
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Correspondence email: mnugrahaew@gmail.com; suhartinidwi7@gmail.com
Abstrak. Berdasarkan  data  dari  Badan  Pengelola  Keuangan  Haji  (BPKH)  menyatakan  total  dana  haji  sampai dengan  Desember  2020  adalah  145,7  T  rupiah.  Dana  yang  jumlahnya  tidak  sedikit  ini  tentu  membutuhkan pengelolaan  yang  baik  oleh  pihak  Kementerian  Agama.  Namun,  fakta  dilapangan  masih  ditemukan  terjadi korupsi  dan  penyalahgunaan  dana  haji  yang  mengakibatkan  banyak  pihak  mempertanyaan  akuntabilitas  dari pengelolaan  dana  haji  ini.  Di  sisi  lain,  pihak  Kementerian  Agama  juga  berupaya  untuk  melakukan  perbaikan, salah  satu  bentuk  upaya  dalam  menjembatani  informasi  ke  masyarakat  adalah  dimaksimalkannya  penggunaan Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT). Melalui penelitian ini peneliti ingin menggali bagaimana  implementasi  serta  dampak  yang  ditimbulakan  oleh  SISKOHAT  ini.  Penelitian  ini  menggunakan metode  kualitiatif  dengan  pendekatan  fenomenologi  dalam  mengkolerasi  data  yang  didapatkan.  Metode  ini penulis  gunakan  untuk  meneliti  kondisi  permasalahan  dana  haji  secara  alamiah  dan  lebih  dalam  melalui berbagai  fenomena  haji.  Secara  spesifik  penelitian  dilakukan  dengan  mengumpulkan  data  disertai  observasi. Lokasi penelitian adalah  Kankemenag  Kota Blitar, dimana peneliti  memilih lokasi ini dikarenakan Kota Blitar adalah  salah  satu  daerah  kategori  “Kota”  yang  memiliki  daftar  tunggu  keberangkatan  yang  panjang  di  Jawa Timur,  sehingga  banyak  Calon  Jamaah  Haji  (CJH)  yang  membutuhkan  informasi  haji.  Dalam  sudut  literatur review, peneliti  juga akan  membahas sudut pandang teori stakeholder dalam  fenomena informasi dana  haji ini. Hasil penelitian menunjukan implementasi SISKOHAT di Kankemenag Kota Blitar bisa dikategorikan berhasil melalui 3  indikator utama yaitu penerapan SISKOHAT Gen 3 telah diterapkan di  semua  layanan, kecanggihan sistem  dan  tenaga  ahli  telah  sesuai  dengan  kebijakan  yang  berlaku.Sedangkan  dampak  adanya  SISKOHAT kepada kepercayaan masyarakat juga memberikan dampak yang sangat berpengaruh ditinjau dari pendekatan 4 aspek akuntabilitas pemerintah daerah.
Kata kunci : Akuntabilitas; Dana Haji; SISKOHAT; Stakeholder Theory
Abstract.  Based  on  data  from  the  Hajj  Financial  Management  Agency  (BPKH),  the  total  hajj  funds  up  to December 2020 is 145.7 T rupiah. The amount of funds that are not small certainly requires good management by the Ministry of Religion. However, the facts on the ground are that corruption and funding of hajj funds are still going on, which has resulted in many people questioning the accountability of the management of these hajj funds. On  the  other  hand,  the  Ministry  of  Religion  is  also trying to  make improvements,  one form  of effort  in bridging  information  to  the  public  is  maximizing  the  use  of  the  Integrated  Hajj  Information  and Computerization System (SISKOHAT). Through this research, we want to explore how the implementation and the  impact  caused  by  SISKOHAT  will  be.  This  study  uses  a  qualitative  method  with  a  phenomenological approach to correlate  the data  obtained. This  method is used  to  examine the  condition of the  problem of Hajj funds naturally and more deeply through various Hajj phenomena. Specifically, the research was conducted by collecting data along with observations. The research location is the Ministry of Religion of Blitar City, where the  researchers  chose  this  location  because  Blitar  City  is  one  of  the  "City"  category  areas  that  has  a  long waiting list for departures in East Java, so many prospective Hajj pilgrims (CJH) need information on Hajj. In the review of the literature point of view, the researcher will also discuss the perspective of stakeholder theory in the phenomenon of this Hajj fund information. The results showed that the implementation of SISKOHAT in the Ministry of Religion of Blitar City could be successful through 3 main indicators, namely the application of SISKOHAT Gen 3 has been implemented in all, the sophistication system and experts have been in accordance with applicable policies. aspects of local government accountability.
Keywords: Accountability; Hajj Fund; SISKOHAT; Stakeholder Theory

## PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  negara  dengan jumlah  pemeluk  agama  Islam  terbesar  di  dunia,
begitu  juga  dengan  jumlah  kuota  haji  yang mendapatkan jumlah terbanyak dibanding negara  lainnya.  Peningkatan  kesejahteraan
memungkinkan masyarakat terlibat dalam aktivitas  ekonomi,  sosial  dan  keagamaan  secara lebih  luas.  Semakin  meningkatnya  kesadaran masyarakat  melaksanakan  ibadah  haji  dan terbatasnya  kuota  haji  menyebabkan  daftar tunggu  ( waiting  list )  menjadi  semakin  lama. Bersumber  dari  tingginya  waiting  list  di Indonesia inilah timbul sebuah topik yang sangat menarik  untuk  dikaji  yaitu  aspek  pengelolaan dana  haji  bagi  lembaga  Kementerian  Agama. Sebagai  gambaran,  jika  besaran  setoran  awal haji  per  jamaah  adalah  Rp  25  juta  dan  jumlah jamaah  haji  pada  rata-rata  3  tahun  terakhir adalah  224  ribu  orang/tahun,  maka  total  dana haji  yang akan dikelola dan dibelanjakan adalah Rp 5,6 triliun/tahun. Mengutip hasil penyampaian  pada  website  Badan  Pengelola Keuangan  Haji  (BPKH)  pada  pengambilan  data 6 April 2022, sampai dengan 31 Desember 2020 dana  haji  yang  tersimpan  adalah  Rp  145,7  T. Pengawasan  dan  pengelolaan  dana  yang  sangat besar  ini  tentu  harus  dikelola  secara  benar  dan sesuai  peraturan,  sehingga  diharapkan  akan terbentuk  pengelolaan  dana  haji  yang  baik. Pengelolaan  yang  baik  ini  diharapkan  akan menimbulkan  akuntabilitas  yang  baik  bagi lembaga Kementerian Agama.
Namun  berdasarkan  fakta  dilapangan pengelolaan dana haji saat ini belum sepenuhnya terlaksana  dengan  baik.  Contohnya  pada  2015 masyarakat  dikejutkan  dengan  adanya  kasus korupsi  dana  Haji  yang  dilakukan  oleh  Menteri Agama  yang  kala  itu  menjabat,  “SA”.  Modus penyalahgunaan  wewenang  dan  memperkaya diri  sendiri,  orang  lain,  atau  korporasi  yang diduga dilakukan oleh “SA” diantaranya dengan memanfaatkan  dana  setoran  awal  Haji  pada tahun  2010-2013.  Bukan  hanya  pada  tahun tersebut  Kementerian  Agama  di  soroti  oleh masyarakat  luas,  namun  pada  tahun  2019 Kementerian  Agama  kembali  disoroti,  hal  ini terkait  dengan  jual  beli  jabatan  hingga  korupsi Al-Qur’an  dan  dana  Haji.  Sehingga  sebagai simpulan  awal,  akuntabilitas  dari  Kementerian Agama  perlu  perbaikan,  terlebih  pengelolaan sistem  manajemen  Haji  oleh  Kementerian Agama  Republik  Indonesia  masih  sangat  perlu perbaikan.
Berkaitan  dengan  pengelolaan  dana  haji, pada  tahun  2020-2021,  isu  dana  haji  kembali sangat ramai dibicarakan oleh banyak kalangan. Masyarakat  luas  khususnya  para  calon  jamaah haji kembali mempertanyakan aspek akuntabilitas  dari  Kementerian  Agama  sebagai lembaga pemerintah setelah Kementerian
Agama  resmi  membatalkan  pemberangkatan ibadah haji 1441 hijriah atau 2020 Masehi akibat pandemi  covid-19  yang  masih  mewabah diberbagai  negara  termasuk  Arab  Saudi  dan Indonesia.  Meski  tujuan  dari  pembatalan keberangkatan  demi  kemaslahatan  bersama, namun  keputusan  tersebut  tentu  menimbulkan keresahan bagi para calon jamaah haji, selain itu pembatalan  haji  pun  menimbulkan  berbagai  isu terkait  penggunaan  dana  haji  pada  masa pandemi  yang  menyebabkan  masyarakat  atau calon  jamaah  haji  mempertanyakan  akuntablitas dari Kementerian Agama.
Permasalahan tingginya tingkat ketidakpercayaan masyarakat terkait
pengelolaan  dana  haji  ini  diakibatkan  oleh belum maksimalnya Kementerian Agama memberikan informasi dan data terkait pertanggungjawaban  pengelolaan  dana  haji. Dalam  kata  lain,  akuntabilitas  Kementerian Agama dalam mempertanggung jawabkan kewenangan  yang  diberikan  belum  memuaskan masyarakat.  Akuntabilitas  menjadi  hal  yang esensial  bagi  setiap  lembaga  pemerintah. Mengutip  dalam  Pasal  3  UU  Nomor  28  Tahun 1999  yang  menjelaskan  bahwa  yang  dimaksud dengan  “Asas  Akuntabilitas”  adalah  asas  yang menentukan  bahwa  setiap  kegiatan  dan  hasil akhir  dari  kegiatan  Penyelenggara  Negara  harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat  atau  rakyat  sebagai  pemegang kedaulatan  tertinggi  negara  sesuai  dengan ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.  Oleh  sebab  itu  Kementerian  Agama yang  mendapatkan  amanat  pengelolaan  haji harus mempertanggungjawabkannya kepada orang-orang yang memberinya kepercayaan.
Tingkat  kepercayaan  masyarakat  yang rendah secara  nasional ini juga dirasakan secara tidak  langsung  di  tingkat  kabupaten/kota.  Di Kota Blitar, isu negatif terkait pengelolaan dana haji  menjadi  perbincangan  yang  hangat  untuk dibicarakan.  Bahkan  untuk  meluruskan  fakta dilapangan  terkait  isu  negatif  dana  haji,  Kantor Kementerian  Agama  Kota  Blitar  bekerjasama dengan  Kantor  Sekretariat  Daerah  Kota  Blitar saling  berganti  meluruskan  isu  yang  beredar. Sebagai  tindakan  yang  nyata,  pada  Mei  2021, Walikota  Blitar  melalui  kantor  Sekretariat Daerah memberikan sebuah press release secara resmi dikanal media online dan website. Melalui kepala  seksi  Penyelenggaraan  Haji  &  Umroh (PHU) Kantor Kementerian Agama Kota Blitar, H.  Habiburrahman,  M.Ag,  pada  25  Mei  2022 melalui  sesi  wawancara  pendahuluan  secara
singkat  mengatakan  bahwa  dampak  isu  negatif dana  haji  di  Kota  Blitar  tidaklah  terlaku signifikan,  namun  tetap  harus  diluruskan.  Salah satu  penyebabnya  adalah  rendahnya  tingkat informasi  yang  diterima  oleh  masyarakat, sehingga mudah terpengaruh oleh isu hoax yang beredar. Kantor Kementerian Agama Kota Blitar dijelaskan telah mencoba menyampaikan informasi  terkait  pengelolaan  dana  haji  melalui media  online  maupun  offline,  namun  memang belum  bisa  menjangkau  seluruh  masyarakat terutama  para  calon  jamaah  haji  Kota  Blitar secara maksimal.
Bersumber  dari  masalah  ini  maka  yang seharusnya  menjadi  perhatian  bagi  setiap lembaga pemerintah, terutama bagi Kementerian Agama  agar  dapat  memanfaatkan  penggunaaan teknologi  sebagai  alat  untuk  memenuhi  aspek akuntabilitas  dengan  menyajikan  informasi berbasis teknologi dan sistem yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Disinilah peran sebuah sistem  informasi  baik  berbasis  website  ataupun aplikasi  yang  digunakan  agar  informasi  yang diterima  masyarakat  terkait  dana  haji  dapat dijamin  keakuratannya  serta  untuk  memenuhi aspek  akuntabilitas  dari  Kementerian  Agama. Sebagai langkah kongkrit meningkatkan akuntabilitasnya,  Kementerian  Agama  telah membangun sebuah sistem yang akan membantu kinerja  pengelolaan  haji  dalam  melakukan pelayanan  kepada  calon  jamaah  haji  (CJH), sistem  yang  dimaksud  adalah  SISKOHAT (Sistem  Informasi  dan  Komputerisasi  Haji Terpadu).  SISKOHAT  adalah  sistem  yang dibentuk  pertama  kali  pada  tahun  1995  dan dikembangkan  kembali  pada  tahun  2013  dan disempurnakan pada 2021, SISKOHAT memegang  fungsi  dalam  manajemen  haji  dari pendataan  calon  jamaah  haji  mulai  dari pendaftaran,  keberangkatan  hingga  kepulangan CJH,  segala  hal  yang  mengenai  keperluan  dan kewajiban  CJH  dikelola  dengan  baik  oleh SISKOHAT,  termasuk  pengelolaan  informasi berkaitan dana haji diambil dapat melalui sistem informasi yang tersedia.
Sebagai informasi, SISKOHAT merupakan  sebuah  sistem  yang  dirancang  untuk mempermudah  pelayanan  calon  jamaah  haji, namun  seiring  perkembangan  SISKOHAT memberikan peranan penting dalam memperlancar  segala  urusan  mengenai  berbagai aspek  terkait  jamaah  haji.  Namun  demikian sampai saat  ini SISKOHAT dirasa masih belum maksimal dalam mengelola data dan menyampaikan informasi ke masyarakat. Hal ini
menjadi suatu pekerjaan rumah bagi Kementerian  Agama  dalam  memaksimalkan peran  SISKOHAT  dari  pusat  hingga  tingkat kabupaten kota.
Penelitian ini memfokuskan objek penelitian  pada  aspek  akubtabilitas  dari  sistem SISKOHAT  dalam  pengelolaan  dana  haji  di Kantor  Kementerian  Agama  Kota  Blitar.  Hal tersebut  untuk  menjawab  permasalahan  yang terjadi  beberapa  tahun  kebelakang  dimana masyarakat  khususnya  calon  jamaah  haji  dari Kota  Blitar  yang  mempertanyakan  akuntabilitas pengelolaan dana haji serta maraknya penyebaran  informasi  terkait  pengelolaan  dana haji yang kebenarannya belum dapat dipertanggungjawabkan.  Hal  tersebut  dapat berdampak  negatif  jika  masyarakat  atau  calon jamaah  haji  mengakses  dan  memperoleh informasi  yang  tidak  akurat  yang  dapat menurunkan  tingkat kepercayaan  terhadap lembaga  pemerintah.  Penelitian  ini akan dilakukan  di  Kota  Blitar  karena  Kota  Blitar merupakan  salah  satu  daerah  dengan  kategori Kota  yang  ada  di  Jawa  Timur  yang  memiliki waiting list  (daftar tunggu)  terlama  kedua untuk keberangkatan  ibadah  haji  yaitu  selama  34 tahun. ( http://haji.kemenag.go.id )
Penelitian ini menghubungkan keterkaitan keterbukaan  informasi  yang  telah  diberikan pihak  Kementerian  Agama  Kota  Blitar  melalui aplikasi  SISKOHAT  dengan  sebuah  teori bernama teori stakeholder. Teori ini menyatakan bahwa lembaga bukanlah entitas yang beroperasi untuk  kepentingan  sendiri,  namun  harus memberikan  manfaat  bagi  para  stakeholder, dalam  hal  ini  adalah  khusunya  para  Calon Jamaah  Haji  (CJH)  dan  umumnya  masyarakat Indonesia. Dengan demikian keberadaan Kemenag  Kota  Blitar  sangat  dipengaruhi kepentingan  dari  para  CJH.  Melalui  teori stakeholder ini, maka diharapkan akan membuktikan  bahwa  akuntanbilitas  organisasi jauh  melebihi  kinerja  atau  laporan  keuangan sederhana. Teori ini menyatakan bahwa lembaga akan  memilih  secara  sukarela  mengungkapkan informasi  tentang  kinerja  mereka,  melebihi  dan di  atas  permintaan  wajibnya,  untukmemenuhi ekspetasi  sesungguhnya  atau  diakui  oleh stakeholder yang dalam hal ini CJH.
Penelitian  Zubaedi  (2016)  menunjukan analisa  dari  praktik  manajemen  haji  yang  telah terlaksana saat ini sudah terlaksana baik, dengan membandingkan kondisi idealnya proses pelaksanaan haji dikatakan sukses, jika memenuhi  kesuksesan  dari  segi  keamanan,
pelayanan  petugas,  maupun  kesehatan  jamaah, tidak  ada  tumpang  tindih  tentang  pembagian tugas. Dalam penelitian ini dibahas terkait peran besar  implementasi  dari  SISKOHAT  dalam mendukung mewujudkan sebuah sistem pengelolaan  manajemen  haji  dari  sisi  teknis mulai  pendaftaran  hingga  pemberangkatan. Penelitian    Sholichah  (2018)  mendapatkan  hasil berupa analisa faktor penyebab terjadinya daftar tunggu yang panjang yaitu dari sisi yuridis yang belum  kuat.  Aspek  akuntabilitas  hukum  dari pengelolaan  haji  dinilai  masih  lemah  dari  sisi penjalanan  kebijakan.  Pembaharuan  penelitian ini  adalah  mendalami  4  dimensi  akuntabilitas dari  pengelolaan  sistem  haji  saat  ini,  yaitu dimensi  Akuntabilitas  Kejujuran  &  Hukum, Akuntabilitas Proses, Akuntabilitas Program dan Akuntalitas  Kebijakan.  Dengan  berkembangnya sistem SISKOHAT pada 2019. Tujuan penelitian  adalah  untuk  melihat  seberapa  besar dampak  adanya  sistem  ini  terhadap  pengelolaan haji saat ini.

## METODE
Penelitian ini menggunakan desain kualitatif,  yaitu  penelitian  yang  menggunakan pendekatan  naturalistik  untuk  mencari  dan menemukan pengertian atau pemahaman tentang fenomena  mengenai  apa  yang  dialami  oleh subjek  penelitian,  dengan  cara  deskripsi  dalam bentuk  kata-kata  dan  bahasa  dalam  suatu  latar yang  berkonteks  khusus  dan  alamiah  (Moleong, 2010). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah  data  primer  yang  didapat  dari  hasil wawancara  langsung  dengan  informan  serta menggunakan  dokumen  pendukung  dari  Kantor Kementerian  Agama  Kota  Blitar  yang  sudah dipublikasi.  Penelitian  yang  dilakukan  adalah penelitian  kualitatif,  dengan  cara  melakukan pengumpulan  data  dan  informasi  melalui  objek penelitian  dengan  dokumentasi  entitas  dan analisa  data  entitas.  Jenis  data  yang  digunakan dalam  penilitian  ini  yaitu  data  subjek  yang meliputi opini, sikap, pengalaman atau karakteristik dari para informan yang terdiri dari pejabat  serta  staff  penanggungjawab  dalam  hal pengelolaan informasi dana haji.

## Teknik Analisis Data
1. Reduksi Data. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan,  mengarahkan,  membuang yang  tidak  perlu  dan  mengorganisasi  data dengan  cara  sedemikian  rupa  sehingga kesimpulan  dapat  ditarik  dan  diverivikasi.
Setelah  mengklasifikasikan  data  atas  dasar tema  kemudian  peneliti  melakukan  abstraksi data kasar tersebut menjadi uraian singkat. 2. Tahap  Penyajian  Data  (Display).  Data  yang diperoleh dari hasil observasi dan pengamatan  dikumpulkan  untuk  diambil kesimpulan  sehingga  bisa  dijadikan  dalam bentuk  narasi  deskriptif.  Menurut  Iskandar (2008)  dalam  penyajian  data,  peneliti  harus mampu  menyusun  secara  sistematis  atau simultan  sehingga  data  yang  diperoleh  dapat menjelaskan  atau  menjawab  masalah  yang diteliti, untuk itu peneliti harus tidak gegabah dalam mengambil kesimpulan.
3. Tahap  Penarikan  Kesimpulan  (Verifikasi). Pengambilan  kesimpulan  juga  merupakan analisis  lanjutan  dari  reduksi  data,  dan display  dat  sehingga  data  dapat  disimpulkan dan peneliti masih berpeluang untuk menerima  masukan  Pada  tahap  ini  data  yang telah  dihubungkan  satu  dengan  yang  lain sesuai  dengan  konfigurasi-  konfigurasi  lalu ditarik  kesimpulan.  Pada  tahap  ini,  peneliti selalu melakukan uji kebenaran setiap makna yang  muncul  dari  data.  Setiap  data  yang menunjang  komponen  uraian  diklarifikasi kembali  dengan  informan.  Apabila  hasil klarifikasi  memperkuat  simpulan  atas  data yang  tidak  valid,  maka  pengumpulan  data siap dihentikan.

## HASIL
Adanya peningkatan layanan dari SISKOHAT ini adalah sebagai bentuk komitmen dari Kementerian Agama dalam bentuk pelayanan  prima.Terbukti  di  tahun  2014  seperti informasi  dari  informan,  bahwa  SISKOHAT sudah  bisa  tersambung  langsung  dengan  pihak Bank Penerima Setoran. Otomatis ini menandakan  adanya  transparansi  pengelolaan dana haji dan juga bentuk akuntabilitas langsung dari  Kementerian  Agama  Kota  Blitar  selaku pengelola  haji  kepada  para  CJH.  Selanjutnya berikaitan  dengan  dampak  dari  penerapan SISKOHAT  ini  tentu  secara  langsung  dirasakan oleh  para  CJH.  Informasi  terkait  dampak  yang ada  berkaitan  dengan  hadirnya  SISKOHAT  ini, maka  dapat  dianalisa  bahwa  ditengah  isu korupsi,  penggelapan  dana  haji,  hingga  defisit dana  haji.  Maka  dengan  diimplementasikannya SISKOHAT  diharapkan  bisa  membantu  dalam upaya  pemberian  informasi  seluas-luasnya tentang  perhajian  kepada  publik  sebagaimana diatur  dalam  undang-undang  Nomor  14  Tahun 2008  tentang  ‘Keterbukaan  Informasi  Publik.
Melalui  pengukuran  dampak  tersebut,  maka akan  disimpulkan  dampak  SISKOHAT  pada Kementerian Agama Kota Blitar dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat.
Implementasi
Sistem
Informasi
dan Komputerisasi  Haji  Terpadu  (SISKOHAT) dalam aspek  pengelolaan  manajemen  haji  pada Kementerian Agama Kota Blitar
Berdasarkan sejarah berdirinya SISKOHAT,  momentum  lahirnya  penggunaan sebuah  sistem  dalam  layanan  haji  yaitu  saat terjadinya  peristiwa  tragedi  kecelakaan  di Terowongan  Mina  yang  memakan  korban sebanyak  1.426  jiwa,  yang  mana  649  jiwa diantaranya  adalah  jemaah  haji  asal  Indonesia. Momentum  lahirnya  ide  pengembangan  sistem itu  dipicu  oleh  adanya  kesulitan  pemerintah dalam  mendata  dan  menginformasikan  jemaah haji  yang  wafat  akibat  peristiwa  Musa’iem (tragedi  Mina)  tahun  1990.  Pada  akhirnya dampak  besar  yang  sangat  dirasakan  akibat masih  minimnya  teknologi  pendataan  dan pengolahan  data  dalam  penyelenggaraan  ibadah haji.
Awalnya jaringan pendataan dan informasi  perhajian  pada  era  komputer  PC belum  terintegrasi,  sehingga  perolehan  data kurang  lengkap,  tidak  cepat  tidak  akurat  dalam proses  pelayanan  pada  masa  persiapan  maupun pada  masa  operasional  haji.  Apalagi  sistem pelaporan  dan  input  data  pendaftaran  calon  haji saat  itu  disampaikan  oleh  Bank  kepada Kementerian  Agama  dengan  sistem  berkala sebulan  sekali  melalui  kantor  pos  atau  kurir, terasa  lambat  dan  parsial.    Permasalahan lainnya, lambatnya pelaporan ini berakibat pada kepastian  jumlah  calon  haji  tidak  diketahui dengan  pasti,  sehingga  over  quota  tidak  dapat terdeteksi sejak awal yang selanjutnya menimbulkan  calon  haji  daftar  tunggu  (waiting list).  Hal  ini  berakibat  pada  kesemrawutan pelayanan, munculnya ketidakpastian keberangkatan  bagi  pendaftar  pergi  haji, sehingga  menimbulkan gejolak  sosial  di masyarakat.
Selama  tahun  1995  dan  1996, pemerintah berinisiatif  menggunakan  main  system  milik Garuda Indonesia sebagai host SISKOHAT yang tersambung  dengan  7  Bank  Penerima  Setoran (BPS)  BPIH,  yaitu  Bank  Rakyat  Indonesia, Bank  Dagang  Negara,  Bank  Bumi  Daya,  Bank Ekspor Impor Indonesia, Bank Negara Indonesia,  Bank  Pembangunan  Indonesia,  Bank Tabungan  Negara.  Sistem  tersebut  mempunyai
fungsi  melayani  pendaftaran  haji  yang  dapat dimonitor  dan  dapat  dikendalikan  secara  online dan  real  time  dari  Kantor  Cabang  Bank penerima setoran BPIH yang tersebar di seluruh Indonesia. Pengoperasian SISKOHAT pada saat itu  masih  memiliki  dualisme  basis  data  yaitu database  yang  diproses  melalui  SISKOHAT pada  PT.Garuda  Indonesia  untuk  pendaftaran dan  internal  database.  Dualisme  pendataan tersebut  menyebabkan  peran  dan  fungsi  kontrol Kementrian  Agama  untuk  pengelolaan  data  haji dirasakan  belum  maksimal,  karena  basis  awal pendataannya tergantung kepada host PT.Garuda Indonesia.
Pada  tahun  1996  Kementerian  Agama mulai  berencana  membangun  host  sendiri  untuk SISKOHAT  yang  sepenuhnya  dirancang  sendiri oleh  Kementrian  Agama.  Hal  ini  dimaksudkan agar  Kementrian  Agama  dapat  mengoperasikan dan mengontrol langsung pelaksanaan pendaftaran  melalui  pelayanan  SISKOHAT dengan  optimal.  Sistem  ini  tersambung  dengan BPS BPIH untuk menginput data pendaftar haji. Hingga  saat  ini  jaringan  yang  tersambung meliputi  31  BPS  BPIH,  12  embarkasi,  Kantor Wilayah  Kementerian  Agama  33  Provinsi,  504 Kantor  Kementerian  Agama  Kab/  Kota,  dan Kantor  Staf  Teknis  Urusan  Haji  Arab  Saudi. Pengembangan SISKOHAT pada Kantor Kementerian  Agama  Kota  Blitar  dimulai  tahun 2009.  Berawal  dari  pembangunan  secara bertahap  dan  berkesinambungan  dimulai  sejak tahun  2006  sebanyak  41  Kantor  Kementerian Agama  Kab/  Kota.  Lalu,  pada  tahun  2008 sebanyak 120 Kantor Kementerian  Agama Kab/ Kota.  Tahun  2009  sebanyak  85  Kantor Kementerian  Agama  Kab/  Kota.  Dengan demikian  sampai  tahun  2009  telah  terpasang  di 246 Kantor Kementerian Agama Kab/ Kota dari 469 Kantor, termasuk Kota Blitar.
Penyempurnaan  sistem  informasi  dan Komputerisasi haji terpadu (SISKOHAT) hingga  saat  ini  terus  dikembangkan.  Pada tanggal  3  April  2014  secara  resmi  telah diluncurkan Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu Generasi 2 (SISKOHAT  Gen-  2),  yang  mana  seluruh Kementerian Agama di 504 kab/Kota sudah bisa menggunakan fasilitas biometric system dan saat ini  jaringan  yang  tersambung  meliputi  Bank penerima setoran BPIH (BPS-BPIH).
Sumber  :  Dokumen  Internal  PHU  Kankemenag Kota Blitar

## Gambar 1
Tampilan Siskohat Gen 1
Sumber  :  Dokumen  Internal  PHU  Kankemenag Kota Blitar
Gambar 2 Tampilan Siskohat Gen 2
Teknologi  terbaru  ini  diharapkan  mampu menyediakan informasi yang lebih akurat secara otomatis  untuk  menghemat  waktu  dan  biaya sehingga  kesalahan-  kesalahan  dalam  proses pengolahan  data  dapat  diminimalisir  secara signifikan.  sistem  informasi  dan  komputerisasi haji  terpadu  (SISKOHAT)  terbaru  merupakan perbaikan dari sistem sebelumnya yaitu siskohat Gen-1  yang  masih  berbasis  text  base  beralih  ke web  base  yang  lebih  mudah  diakses  dan memiliki menu yang lebih komplek. Perkembangan demi perkembangan terus dilakukan  terhadap  SISKOHAT  demi  kebaikan dan kelancaran pemberangkatan haji. Pada tahun 2019,  SISKOHAT  diperkuat  dengan  adanya gelang QR code yang dipakaikan kepada jamaah haji  yang  mana  fungsinya  untuk  alat  kontrol jamaah  jika  tersesat,  dan  untuk  pendataan jamaah  yang  masuk  bus.  Dengan  begitu,  sistem ini  nantinya  bisa  mendeteksi  apabila  ada  travel “nakal”  yang ditangkap di Mekkah  karena  akan berhaji secara ilegal.
Peningkatan  sistem  pada  SISKOHAT terus  dilakukan  demi  mengikuti  perkembangan teknologi, pada tahun 2021 diluncurkan
SISKOHAT  Gen-3  yang  mana  secara  fungsi masih  tetap  sama  dengan  generasi  sebelumnya namun  yang  membedakan  adalah  dari  segi tampilan  dan  infrastruktur  yang  lebih  modern, praktis  dan  high  capability.  Juga  diharapkan akan menjawab tantangan dari isu-isu berkembang  saat  ini,  yaitu  terkait  keterbukaan dana  haji.  Setelah  melihat  timeline  proses implementasi  SISKOHAT  di  Kota  Blitar  secara signifikan membawa perubahan dalam manajemen  haji,  tentu  secara  tidak  langsung juga akan membawa dampak yang baik terhadap kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Implementasi  penerapan  SISKOHAT  ini tentu  dharapkan  juga  akan  berdampak  pada  isu- isu  yang  terkait  pengelolaan  dana  haji  saat  ini. Ditengah  isu  korupsi,  penggelapan  dana  haji, hingga  defisit  dana  haji.  Maka  dengan diimplementasikannya  SISKOHAT  diharapkan bisa membantu dalam upaya pemberian informasi  seluas-  luasnya  tentang  perhajian kepada  publik  sebagaimana  diatur  dalam undang-undang  Nomor  14  Tahun  2008  tentang ‘Keterbukaan  Informasi  Publik”.  Dikaitkan dengan  teori  stakeholder  mengatakan  bahwa entitas tidak hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun harus memberikan  manfaat  bagi  stakeholdernya. Dengan  demikian,  keberadaan  Kankemenag Kota  Blitar  saat  ini  melalui  adanya  SISKOHAT sangat berpengaruh untuk mendapatkan dukungan  dan  kepercayaan  para  stakeholder, yang  mana  dalam  hal  ini  adalah  para  Calon Jamaah Haji (CJH).
Penelitian  terdahulu  yang  dapat  dikaitkan dengan  teori  stakeholder  dan  keterbukaan informasi haji adalah penelitian Farhanah (2016) mengatakan bahwa “Kelangsungan hidup entitas tergantung  pada  dukungan  stakeholder  dan dukungan  itu  harus  dicari  sehingga  aktivitas entitas  adalah  berupaya  mencari  dukungan tersebut.  Makin  powerful  stakeholder,  makin besar usaha entitas untuk memberikan informasi yang  memadai.  Implementasi  SISKOHAT  di Kankemenag  Kota  Blitar  saat  ini  memberikan kontribusi yang besar dalam pelayanan manajemen Haji.
SISKOHAT  saat  ini  mempunyai  fungsi, ruang lingkup proses data, dan lingkup database yaitu:
Ruang Lingkup Proses Data SISKOHAT Jenis proses : Pendaftaran haji Fungsi Pendaftaran,  Pengendalian  kuota,  Monitoring daftar  tunggu/waiting  list,  Aplikasi  :  Rekam
Biometrik,  Pendaftaran  haji  khusus  Pembatalan BPIH Jenis proses : Dokumen haji Fungsi  :  Otomatisasi  proses  penyelesaian dokumen,  Aplikasi  :  Update  data  sesuai  data paspor,  DAPIH,  SPMA  (Surat  Pemanggilan Masuk  Asrama),  Nominatif,  Scanning  Foto  & lembar  merah  setoran  awal,  Request  Visa  ke KBSA Jenis proses : Keuangan Fungsi  :  Monitoring  dan  Pelaporan  dana, Setoran  BPIH,  Aplikasi  :  Switching  BPIH Setoran  Awal  Haji,  Reguler,  Switching  BPIH Setoran  Lunas  Haji  Reguler,  Switching  BPIH Pembatalan
Haji
Reguler, Monitoring Rekonsiliasi Setoran BPIH Jenis proses : Operasional Haji Fungsi  :  Persiapan  dan  monitoring  operasional haji,  Aplikasi  :  Validasi  data  jamaah  dengan stakeholder  lain,  Manifest  kloter,  jadwal penerbangan,  Input  data  ke  off  dan  landing penerbangan,  Tracking  posisi  jamaah  di  arab saudi Jenis proses : Informasi Fungsi  :  Menyampaikan  informasi  ke  publik, Aplikasi  :  Website  http://haji.kemenag.go.id, Haji Pintar, SISKOPATUH
Sumber : Dokumen Internal
Gambar 3
Buku Panduan SISKOHAT Gen 3
Proses  implementasi  SISKOHAT  pada Kantor  Kementerian  Agama  Kota  Blitar  yang mana sampai saat ini sudah berjalan dengan baik dan  sesuai  dengan  peraturan  yang  berlaku. Hadirnya SISKOHAT pada Kementerian Agama diharapkan  bisa  menjawab  segala  berita  negatif yang selama ini dialamatkan kepada Kementerian  Agama,  terutama  dalam  hal pengelolaan dana  haji. Pengukuran  keberhasilan
implementasi  capaian  penerapan  SISKOHAT adalah  terpasangnya  SISKOHAT  Gen  3  yang telah  diterapkan  di  semua  layanan,  kecanggihan sistem  dan  tenaga  ahli  telah  sesuai  dengan kebijakan yang berlaku. SISKOHAT merupakan ujung  tombak  dan  menjadi  urat  nadi  pelayanan penyelenggaraan  haji  Kemeneterian  Agama Kota Blitar karena semua proses pelayanan yang ada  di  pengelolaan  haji  khususnya  dari  segi penyampaian
informasi dan
pertanggungjawaban  langsung  bisa  dipantau oleh  CJH.  Jadi,  SISKOHAT  adalah  kunci  dari akuntabilitas yang ada dipengelolaan manajemen  haji.Dampak  penerapan  Sistem Informasi  dan  Komputerisasi  Haji  Terpadu (SISKOHAT)  terhadap  aspek  akuntabilitas pengelolaan  dana  haji  dalam  meningkatkan kepercayaan para Calon Jamaah Haji.
Dengan diterapkannya
sebuah keterbukaan informasi melalui hadirnya SISKOHAT, Kementerian Agama
mengharapkan melalui upaya ini dapat meningkatkan  kepercayaan  masyarakat.  Pada penelitian  ini,  dampak  penerapan  SISKOHAT diukur berdasarkan 4 dimensi aspek akuntabilitas yang dikemukakan Ellwood (1993) dalam Putra (2013):
1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran ( Accountability  for  probity  and  legality ) Akuntabilitas ini terkait dengan diterapkannya  kepatuhan  terhadap  peraturan dan hukum yang lain yang telah diatur dalam organisasi atau lembaga. Kementerian Agama  Kota  Blitar  dalam  proses  penerapan
SISKOHAT ini telah sesuai dengan kepatuhan  hukum  yaitu  Keputusan  Menteri Agama (KMA) Nomor 199 Tahun 1995, dan diperbaharui  melalui  Pearturan  Menteri Agama no 6. Tahun 2021. Pada akuntabilitas hukum,  SISKOHAT  sudah  memenuhi  aspek kejujuran  dan  keterbukaan,  yang  mana dampak  dari  segala  proses  manajemen pengelolaan  dana  haji  masih  bisa  dipantau secara  real  time.  Hal  ini  juga  menjadikan adanya  jaminan  terhadap  praktik  organisasi yang  baik  dan  sehat  sesuai  peraturan  yang berlaku.  Dampak  akuntabilitas  hukum  dan kejujuran melalui adanya SISKOHAT adalah terpenuhinya  kebutuhan  masyarakat  terkait keterbukaan informasi, yang mana memungkinkan  segala  proses  manajemen pengelolaan  dana  haji  bisa  dipantau  secara real  time  dan  berlandaskan  peraturan  yang berlaku.
2. Akuntabilitas Proses (Process Accountability).  Akuntabilitas  proses  terkait dengan  apakah  prosedur  yang  digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam  hal  kecukupan  sistem  informasi akuntansi,  sistem  informasi  manajemen,  dan prosedur  administrasi.  Akuntabilitas  proses di dalam penerapan
SISKOHAT termanifestasikan melalui
pemberian pelayanan informasi haji yang cepat, responsif, dan murah biaya dari  awal  sampai dengan  proses  akhir.  Akuntabilitas  proses pada  SISKOHAT  memberikan  keyakinan pada masyarakat umum dan  khususnya CJH, agar  dapat  secara  langsung  mengawasi  dan memeriksa terhadap setiap proses penyelenggaraan haji. Sebagai contoh pemantauan  Porsi  Haji,  masyarakat  bisa mengikuti perkembangan keberangkatan secara detail per tahunnya 3. Akuntabilitas  Program.  Akuntabilitas  ini dapat diartikan bahwa program yang dirancang  dalam  suatu  organiasi  diharapkan berupa  program  yang  berkualitas  serta mendukung untuk terwujudnya visi,misi,serta tujuan dari organiasi. Dampak dari penerapan akuntabilitas program ini adalah terwujudkan layanan  program  yang  selaras  dengan  visi misi  pengelolaan  ibadah  haji.  Dengan  terus dikembangkannya  berbagai  fitur  dalam SISKOHAT,  maka  akuntabilitas  program dari  sistem  ini  juga  meningkat.  Semakin banyak  masyarakat  yang  mulai  familiar dengan  informasi  haji  yang  resmi,  maka diharapkan akan dapat meningkatkan kepercayaan CJH.
4. Akuntabilitas  kebijakan.  Melalui  penerapan akuntabilitas  di  SISKOHAT,  diharapkan Kementerian  Agama  Kota  Blitar  dapat
mempertanggungjawabkan  kebijakan  atau keputusan  yang  telah  ditetapkan  dan  selalu mempertimbangkan  dampak  yang  mungkin akan terjadi dimasa depan dengan pertimbangan  kebijakan  hukum.  Seluruh kebijakan dalam manajemen pengelolaan haji telah tersampaikan melalui aplikasi SISKOHAT,  masyarakat  bisa  mengakses informasi  dan  layanan  haji  secara  transparan sesuai  kebijakan  yang  berlaku.  Sebagai contoh,  kebijakan  penundaan  haji  pada  masa pandemi,  sudah  bisa  disosialisasikan  melalui SISKOHAT. Sehingga bersumber dari sebuah  sistem  atau  aplikasi  yang  resmi  dari Kementerian  Agama  inilah,  diharapkan masyarakat  tidak  mudah  percaya  dengan
berita negatif yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

## SIMPULAN
Implementasi Sistem Informasi dan Komputerisasi  Haji  Terpadu  (SISKOHAT) dalam  aspek  pengelolaan  dana  haji  pada Kementerian  Agama  Kota  Blitar  bisa  ditarik kesimpulan  telah  terimplementasi  secara  baik. Hal  ini  bisa  diukur  dengan  capaian  3  (tiga) indikator  yaitu  penerapan  SISKOHAT  Gen  3 telah  diterapkan  di  semua  layanan,  kecanggihan sistem  dan  tenaga  ahli  telah  sesuai  dengan kebijakan  yang  berlaku.  Penerapan  Sistem Informasi  dan  Komputerisasi  Haji  Terpadu (SISKOHAT)  terhadap  aspek  akuntabilitas pengelolaan  dana  haji  juga  berdampak  sangat tinggi  dalam  meningkatkan  kepercayaan  para Calon  Jamaah  Haji.  Dampak  ini  dapat  diukur berdasarkan  4  dimensi  penerapan  akuntabilitas, yaitu dampak akuntabilitas hukum dan kejujuran,  akuntabilitas  program,  akuntabilitas proses,  dan  akuntabilitas  kebijakan.  Masing- masing  dari  dimensi  akuntabilitas  menunjukan dampak  yang  berhubungan  secara  langsung kepada  layanan  haji,  dan  sebagai  capaian  akhir akan  menigkatkan  kepercayaan  dari  CJH terhadap  Kantor  Kementerian  Agama  Kota Blitar.  SISKOHAT  merupakan  ujung  tombak dan menjadi urat nadi pelayanan penyelenggaraan  haji  Kemeneterian  Agama Kota  Blitar.  Hal  ini  dikarenakan  semua  proses pelayanan  yang  ada  di  pengelolaan  haji khususnya  dari  segi  penyampaian  informasi manajemen haji dan pengelolaan dana haji dapat pengawasan  langsung  oleh  stakeholder,  dalam hal  ini  yaitu  masing-masing  Calon  Jamaah  Haji (CJH).

## DAFTAR PUSTAKA
Farhanah,  N.  2016.  Problematika  Waiting  List Dalam  Penyelenggaraan  Ibadah  Haji  Di Indonesia.  Jurnal  Studi  Agama  dan Masyarakat.
Iskandar.  2008.Meteologi  Penelitian  Pendidikan dan  Sosial  (Kuantitatif  dan  Kualitatif). Gaung Persada Pers: Jakarta
Moleong,  L.  J.  2010.  Metodologi  Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosda karya.
Putra,  Deki.  2013.  Pengurus  Akuntabilitas Publik  dan  Kejelasan  Sasaran  Anggaran terhadap  Kinerja  Pemerintah  Daerah (studi  empiris  pada  SKPD  Kota  Padang). Skripsi, Universitas Negeri Padang.
Sholichah,  I.  U.  2018.  Hukum  investasi produktif  dalam  pengelolaan  dana  haji (perspektif  hukum  ekonomi  syariah. Thesis,  Universitas  Islam  Negeri  Syarif
Hidayatullah Jakarta
Undang-undang  Nomor  14  Tahun  2008  tentang
Keterbukaan Informasi Publik Zubaedi. 2016. Analisis Problematika Manajemen  Pelaksanaan  Haji  Indonesia (Restrukturisasi  Model  Pengelolaan  Haji
Menuju  Manajemen  Haji  Yang  Modern). Https://Ejournal.Iainbengkulu.Ac.Id/Index .Php/Manhaj/Article/Download/182/168