Volume 1  Issue 1,  March 2017:  pp.  124-143.  Copyright  ©  2017  HOLREV.
Faculty  of  Law,  Halu Oleo  University,  Kendari,  Southeast Sulawesi, Indonesia.
ISSN: 2548-1762 | e-ISSN: 2548-1754. Open Access at:
http://ojs.uho.ac.id/index.php/holrev/
Halu  Oleo  Law  Review  is  licensed  under  a  Creative  Commons  Attribution  4.0  International  License,  which  permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

## Aspek Hukum Badan Layanan Umum

## Legal Aspect of Public Service Agency

## Nasrullah Muhammadong
Dosen Fakultas Hukum Universitas Tadulako (Untad), Palu E-mail: nasrullahmuhammadong@yahoo.com
Abstract: Public  administration  reform  has  been  currently  due  crucial  attention, particularly post-doctrinal concept of New Public Management (NPM) that refers to Reinventing  Government.  The  NPM  has  formed  a  frame  of  managerial transformation  or  frame  of  governmental  functional  transformation.  The Government has adopted the NPM’s concept by implementing State Finance Reform that began in lately 2003.  Several transformations have been run by the Government, that’s  called  forerunner  of  the  concept  Public  Ser vice  Agency {Badan  Layanan Umum, (BLU)} . BLU is a part of Government sale services that is formed in order to serve  citizen  in  the  form  of  provision  of  goods  and/or  services  sold  without prioritizing  profit.  In  running  for  services,  it  based  on  principles  of  efficiency  and productivity. BLU itself is actually operated by either central or local government. As for  legal  instrument,  it  has  been  regulated  by  Governmental  Ordinance  and Regulation of Minister  for Internal  Affairs.  Besides explaining to legal aspect, this study also is not only exploring legal matters of BLU, but also analyzing some cases such implementing BLU on government hospital. Furthermore, it deeply goes to legal problem solving in which whether to necessarily form into Local Ordinance
Keyword: Legal Aspect; Public Service Agency; and Local Ordinance.
Abstrak: Reformasi  administrasi  publik  makin  gencar  dilakukan  dewasa  ini, terutama pasca dikenalnya  konsep Doktrin New Public Management (NPM) atau Reinventing Government . NPM merupakan pola transformasi manajemen atau pola transformasi fungsi pemerintahan. Negara  Indonesia mengadopsi pemikiran NPM dengan  melakukan  reformasi  keuangan  negara  yang  mulai  bergulir  sejak  akhir tahun 2003. Transformasi beberapa kegiatan pemerintah, itulah cikal bakal lahirnya konsep Badan Layanan Umum (BLU). BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang  dibentuk  untuk  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat  berupa penyediaan  barang  dan/atau  jasa  yang  dijual  tanpa  mengutamakan  mencari keuntungan. Dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.  BLU  ada  di  tingkat  Pusat,  ada  pula  di  tingkat  daerah.  Adapun instrumen hukum yang mengatur soal BLU, ada berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri. Tulisan ini, di samping mengulas soal aspek hukum BLU, juga diberikan contoh kasus BLU, yaitu penerapan BLU pada
rumah  sakit  milik  pemerintah.  Selanjutnya,  analisis  lebih  menukik  lagi  pada pemecahan  masalah,  yakni  perlu-tidaknya  BLU  dibuatkan  lagi  dalam  bentuk Peraturan Daerah.
Kata kunci: Aspek Hukum; Badan Layanan Umum; Perda tentang Badan Layanan Umum.

## PENDAHULUAN
Terdapat persepsi selama ini bahwa pemerintah dinilai menjadi sebagai organisasi yang birokratis yang tidak efisien, lambat dan tidak efektif. Padahal dalam manajemen modern unit pemerintahan harus profesional dan transparan.
Namun  dewasa  ini,  reformasi  administrasi  publik  pun  makin  gencar  dilakukan, terutama  pasca  dikenalnya  konsep  Doktrin New  Public  Management (NPM)  atau Reinventing Government. Didasarkan kepada pengalaman negara-negara Eropa, Amerika Serikat, Australia, dan Selandia Baru, NPM atau Reinventing Government secara berangsur- angsur  diadopsi  ke  dalam  manajemen  pemerintahan  di  berbagai  negara,  termasuk Indonesia.
Dalam  doktrin  NPM,  pemerintah  dianjurkan  untuk  meninggalkan  paradigma administrasi tradisional yang cenderung mengutamakan sistem dan prosedur birokratis yang tidak  efisien,  pemberian  layanan  yang lambat/tidak efektif, dan menggantikannya dengan orientasi pada kinerja dan hasil. Dengan kata lain, pemerintah dianjurkan untuk melepaskan diri dari birokrasi klasik, kemudian mendorong organisasi dan pegawai agar lebih fleksibel, menetapkan tujuan, serta menentukan target organisasi lebih jelas, yang pada akhirnya dapat memungkinkan pengukuran hasil. 1 Alhasil, transformasi manajemen pemerintahan  dalam  NPM  meliputi  penataan  kelembagaan (Institutional  Arrangement) , reformasi  kepegawaian (Civil  Servant  Reform), dan  reformasi  pengelolaan  keuangan Negara (New Management Reform) . 2
Negara  Indonesia  mengadopsi  pemikiran  NPM  dengan  melakukan  reformasi keuangan negara yang mulai bergulir sejak akhir tahun 2003, dengan dikeluarkannya tiga paket peraturan keuangan negara yang baru, yaitu 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003  tentang  Keuangan  Negara;  2)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2004  tentang
1 Agus Dwiyanto, dkk., Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah , Yogyakarta: PSKK-UGM, 2003, hal 43.
2 Mahmudi,  New  Public  Management  (NPM):  Pendekatan  Baru  Manajemen  Sektor  Publik,  2003, http://journal.vii.ac. id/index.php/ sinerji/artikel.
Perbendaharaan  Negara,  dan  3)  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2005  tentang Pemeriksaan Keuangan Negara.
Ketiga paket peraturan keuangan negara tersebut di atas, telah merubah pola pikir atas  pelayanan  birokrasi  agar  lebih  efisien,  profesionalitas,  akuntabel,  dan  transparan. Perubahan  pola  pikir  dimaksud,  juga  telah  mengubah  managemen  penganggaran tradisional  menjadi  penganggaran  berbasis  kinerja.  Dengan  basis  kinerja  ini,  arah penggunaan dana pemerintah menjadi lebih jelas, dari hanya membiayai input dan proses, menjadi  berorientasi  pada output .  Perubahan  ini  sangat  berarti  mengingat  kebutuhan dana yang semakin tinggi, sedangkan sumber daya yang dimiliki pemerintah terbatas. 3
Sebagaimana disinggung tadi, NPM merupakan pola transformasi manajemen atau pola transformasi fungsi pemerintahan. Menyangkut transformasi fungsi pemerintahan, menurut Joko Supriyanto dan Suparjo dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu rightsizing (cut  the  government),  corporatization  dan  privatization. Namun  menurut  mereka,  tidak semua kegiatan pemerintah bisa ditransformasikan sebagai unit yang otonom dengan pola di  atas.  Transformasi  fungsi  kegiatan  sebagai  unit  yang  otonom  dapat  dilakukan  pada berbagai  kegiatan,  antara  lain:  kegiatan  pelayanan  pendidikan,  kesehatan  masyarakat, administrasi kependudukan, pembibitan dan pembenihan, pengolahan data, administrasi kendaraan,  pengelolaan  dana  bergulir,  pembinaan  olahraga,  pemeliharaan  jalan, pemungutan  pajak  dan  retribusi,  pembinaan  calon  tenaga  kerja,  pertamanan  dan kebersihan. Jadi, berbagai kegiatan pemerintah bisa ditransformasikan sebagaimana yang dijelaskan tadi, maka itulah sebagai cikal bakal lahirnya konsep apa yang disebut dengan Badan Layanan Umum. 4
3 M. Irfan Islamy, Reformasi Pelayanan Umum , Makalah Pelatihan Strategi Pembangunan Sumber Manusia Aparatur Pemerintah Daerah dalam Era Globalisasi, di Kabupaten Daerah Tingkat II Trenggalek, 1999, hal. 37.
4 Joko  Supriyanto  dan Suparjo , Disarikan  dari  Acara  Workshop  Penyusunan  RPP  tentang  Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU). Sumber: www.perbendaharaan.go.id. Menurut Joko Supriyanto dan Suparjo, kegiatan yang tidak bisa ditranformasikan sebagai unit yang otonom antara lain: kegiatan legislasi, pengaturan (regulasi), penetapan kebijakan pelayanan, penganggaran, peradilan, penindakan, dan pertanggungjawaban.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Pengertian Badan Layanan Umum (BLU) dan Karakteristiknya 5
Pengertian  Badan  Layanan  Umum  (selanjutnya  disingkat  BLU) 6 ,  diatur  dalam  Pasal  1 angka 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yaitu: “Badan Layanan Umum adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual  tanpa  mengutamakan  mencari  keuntungan  dan  dalam  melakukan  kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas”.
Pengertian di atas diadopsi kembali dalam peraturan pelaksanaannya yaitu dalam Pasal  1  angka  1  Peraturan  Pemerintah  Nomor  23  Tahun  2005  tentang  Pengelolaan Keuangan  Badan  Layanan  Umum.  Badan  Layanan  Umum  adalah  suatu  badan  usaha pemerintah yang tidak bertujuan mencari laba, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan  memberikan  otonomi  atau  fleksibilitas  manajemen  instansi/lembaga,  baik  milik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
BLU  memiliki  karakteristik  tertentu  yang  membedakannya  dengan  instansi pemerintah lainnya, yaitu: 7
1. Berkedudukan  sebagai  lembaga  pemerintah  yang  tidak  dipisahkan  dari kekayaan negara.
2. Menghasilkan barang dan/atau jasa yang diperlukan masyarakat.
3. Tidak bertujuan untuk mencari laba.
4. Dikelola  secara  otonom  dengan  prinsip  efisiensi  dan  produktivitas  ala korporasi.
5. Rencana kerja, anggaran, dan pertanggungjawabannya dikonsolidasikan pada instansi induk.
6. Penerimaan  baik  pendapatan  maupun  sumbangan  dapat  digunakan  secara langsung.
7. Pegawai dapat terdiri dari pegawai negeri sipil dan bukan pegawai negeri sipil.
5 Istilah  pelayanan  umum  disebut  juga  dengan  istilah  pelayanan  kepada  orang  banyak  (masyarakat), pelayanan  sosial,  pelayanan  umum  dan  pelayanan  prima.  Menurut  Moenir,  pelayanan  umum  adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor material melalui sistem,  prosedur  dan  metode  tertentu  dalam  rangka  usaha  memenuhi  kepentingan  orang  lain  sesuai haknya. (lihat Moenir, H.A.S., Pendekatan Manusiawi Dan Organisasi Terhadap Pembinaan Kepegawaian , Gunung Agung, Jakarta, 1998, hal. 26.
6 “BLU”, merupakan singkatan, yang juga digunakan dalam PP No 23 Tahun 2005.
7 Sie Infokum-Ditama Binbangkum, 2009, Badan Layanan Umum, http//:www.jdih.bpk.go.id.

## 8. BLU bukan subyek pajak.
Bentuk  keistimewaan  lain  BLU,  khususnya  dalam  fleksibilitas  pengelolaan keuangan, yaitu: 8
1. Pendapatan operasional dapat digunakan langsung sesuai Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) tanpa terlebih dahulu disetorkan ke rekening kas negara atau daerah.  Namun  seluruh  pendapatan  tersebut,  merupakan  PNBP  yang  wajib dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
2. Anggaran belanja BLU merupakan anggaran fleksibel berdasarkan kesetaraan antara volume kegiatan pelayanan dengan jumlah pengeluaran.
3. Dalam  rangka  pengelolaan  kas,  BLU  dapat  merencanakan  penerimaan  dan pengeluaran  kas,  melakukan  pemungutan/tagihan,  menyimpan  kas  dan mengelola rekening bank, melakukan pembayaran, dan mendapatkan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek.
4. BLU dapat mengelola piutang dan utang sepanjang dikelola dan diselesaikan secara  tertib,  efisien,  ekonomis,  dan  transparan,  serta  memberikan  nilai tambah sesuai praktik bisnis yang sehat.
5. BLU dapat melakukan investasi jangka pendek maupun jangka panjang.
6. Pengadaan barang dan jasa BLU yang sumber dananya berasal dari pendapatan operasional, hibah tidak terikat, hasil kerjasama dengan pihak lainnya, dapat dilaksanakan berdasarkan ketentuan pengadaan barang/jasa yang ditetapkan oleh pimpinan BLU.
7. BLU  dapat  mengembangkan  kebijakan,  sistem,  dan  prosedur  pengelolaan keuangan.
8. BLU dapat memperkerjakan tenaga profesional non PNS.
9. Pejabat pengelola, dewan pengawas dan pegawai dapat diberikan remunerasi berdasarkan tingkat tanggung-jawab dan tuntutan profesionalisme.

## Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
Sebelumnya  perlu  diketahui,  BLU  dapat  dibentuk  di  Pusat,  .  Misalnya  di  lingkungan departemen.  Departemen  Pendidikan  Nasional  ada  BLU  perguruan  tinggi  negeri.
8 Direktorat  Pembinaan  PK  BLU  Direktorat  Jenderal  Perbendaharaan  Departemen  Keuangan  RI, Modul Bimbingan Teknis Penyusunan Persyaratan Adminstratif untuk Menerapkan PPK-BLU , 2008, hal 47.
Departemen  Pertanian  ada  BLU  yang  memproduksi  semen,  obat-obatan,  dan  susu.  Di Departemen Kehutanan ada BLU yang memproduksi olahan hasil hutan, dan seterusnya. Adapun BLU yang dibentuk di tingkat daerah, itulah yang dikenal dengan nama “Badan Layanan Umum Daerah”, (selanjutnya disingkat BLUD). 9
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  (Permendagri)  Nomor  61  Tahun  2007  tentang Pedoman  Teknis  Pengelolaan  Keuangan  Badan  Layanan  Umum  Daerah,  memberikan definisi tentang Badan Layanan Umum Daerah.  Yang  dimaksud dengan Badan Layanan Umum Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat  Daerah  di  lingkungan  pemerintah  daerah  yang  dibentuk  untuk  memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
BLUD merupakan bagian dari perangkat pemerintah daerah, dengan status hukum tidak  terpisah  dari  pemerintah  daerah.  Berbeda  dengan  SKPD  pada  umumnya,  pola pengelolaan  keuangan  BLUD  memberikan  fleksibilitas  berupa  keleluasaan  untuk menerapkan  praktik-praktik  bisnis  yang  sehat  untuk  meningkatkan  pelayanan  kepada masyarakat,  seperti  pengecualian  dari  ketentuan  pengelolaan  keuangan  daerah  pada umumnya.  Mengapa  BLUD  sangat  diperlukan? Pertama, dapat  dilakukan  peningkatan pelayanan  instansi  pemerintah  daerah  kepada  masyarakat  dalam  rangka  memajukan kesejahteraan  umum  dan  mencerdaskan  kehidupan  masyarakat; Kedua, instansi pemerintah  daerah  dapat  memperoleh  fleksibilitas  dalam  pengelolaan  keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas dengan menerapkan praktik bisnis yang sehat;  dan  ketiga,  dapat  dilakukan  pengamanan  atas  aset  daerah  yang  dikelola  oleh instansi terkait.
Jadi  sekali  lagi,  BLUD  merupakan  peluang  yang  secara  khusus  diberikan  pada satuan  kerja  pemerintah  daerah,  yang  memang  khusus  melaksanakan  tugas  pelayanan umum. Dalam makna lain, bahwa ada upaya peng-agenan aktivitas yang diberikan kepada instansi  atau  satuan  pemerintah  daerah  dengan  menerapkan  pola  keuangan  ala  bisnis, yang  tentu  target  ingin  dicapai  adalah  pemberian  pelayanan  kepada  masyarakat  lebih efisien dan efektif.
9 “BLUD” merupakan singkatan, yang juga digunakan dalam Permendagri Nomor 61 Tahun 2007.

## Berbagai Instrumen Hukum Yang Mengatur tentang BLU
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 10
Dalam Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, dijelaskan pengertian BLU: “Badan Layanan Umum adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual  tanpa  mengutamakan  mencari  keuntungan  dan  dalam  melakukan  kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas”.
Pasal  68  menerangkan,  BLU  dibentuk  untuk  meningkatkan  pelayanan  kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Menyangkut  kekayaan BLU,  dijelaskan  pula, yaitu merupakan  kekayaan  negara atau  daerah  yang  tidak  dipisahkan  serta  dikelola  dan  dimanfaatkan  sepenuhnya  untuk menyelenggarakan  kegiatan  BLU.  Soal  pembinaan  keuangan  BLU  di  tingkat  pusat,  juga dijelaskan, yaitu dilakukan oleh Menteri Keuangan dan pembinaan teknis dilakukan oleh menteri yang bertanggung jawab atas bidang pemerintahan yang bersangkutan. Adapun untuk  pembinaan  keuangan  BLU  yang  ada  di  daerah,  dilakukan  oleh  pejabat  pengelola keuangan daerah. Adapun pembinaan teknis dilakukan oleh kepala satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab atas bidang pemerintahan yang bersangkutan.
PP Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. 11
Diterbitkannya Peraturan Pemerintah  (PP)  Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ini, adalah amanat dari Pasal 69 ayat (7) Undang-Undang Nomor  1  Tahun  2004  tentang  Perbendaharaan  Negara.  PP  tersebut  bertujuan  untuk meningkatkan  pelayanan  publik  oleh  Pemerintah,  karena  sebelumnya  tidak  ada pengaturan yang spesifik mengenai unit pemerintahan yang melakukan pelayanan kepada masyarakat.  Kalaupun  ada,  modelnya  juga  beraneka  ragam  ketika  itu.  Jenis  BLU  di  sini antara lain rumah sakit, lembaga pendidikan, pelayanan lisensi, penyiaran, dan lain-lain. 12 Pasal  1  ayat  (1)  PP  Nomor  23  Tahun  2005  ini,  menyatakan: “ Pola  Pengelolaan Keuangan  Badan  Layanan  Umum  (atau  disingkat  PPK-BLU,  pen), adalah  pengelolaan
10 Dalam  UU  No  1  Tahun  2004  ini, dapat  dibaca  pengertian  tentang  BLU,  dan  gambaran  umum  tentang pengelolaan keuangan BLU.
11 Dalam PP No 23 Tahun 2005 ini, dapat dibaca pengertian PPK-BLUD, serta asas dan persyaratan untuk memperoleh status BLU.
12 Tjandra Aditama, Manajemen Administrasi Rumah Sakit.Jakarta: UI Press, 2007, hal 67
keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik- praktik  bisnis  yang  sehat  untuk  meningkatkan  pelayanan  kepada  masyarakat,  dalam rangka  memajukan  kesejahteraan  dan  mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya”.
Adapun  tujuan  BLU,  yaitu,  untuk  meningkatkan  pelayanan  kepada  masyarakat dalam  rangka  memajukan  kesejahteraan  umum  dan  mencerdaskan  kehidupan  bangsa dengan  memberikan  fleksibilitas  dalam  pengelolaan  keuangan  berdasarkan  prinsip ekonomi dan produktivitas dan penerapan praktik bisnis yang sehat” (Pasal 68 ayat [1]). Tentu yang dimaksud dengan praktik bisnis yang sehat adalah, penyelenggaraan fungsi organisasi  berdasarkan  kaidah-kaidah  manajemen  yang  baik  dalam  rangka  pemberian layanan yang bermutu serta manajemen yang berkesinambungan.
Untuk asas pengelolaan BLU (Pasal 3):
1. Menyelenggarakan  pelayanan  umum  yang  pengelolaannya  berdasarkan kewenangan  yang  didelegasikan,  tidak  terpisah  secara  hukum  dari  instansi induknya.
2. Pejabat  BLU  bertanggungjawab  atas  pelaksanaan  kegiatan  layanan  umum kepada pimpinan instansi induk.
3. BLU tidak mencari laba.
4. Rencana kerja, anggaran dan laporan BLU dengan instansi induk tidak terpisah.
5. Pengelolaan sejalan dengan praktik bisnis yang sehat.
Bagaimana syarat untuk menjadi BLU? Yakni harus memenuhi (Pasal 4):
a. persyaratan substantif. Yaitu instansi pemerintah menyelenggarakan layanan umum, yang berhubungan dengan:
1. Penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum;
2. Pengelolaan wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan;
3. meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum; dan/atau
4. Pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau pelayanan kepada masyarakat.
b. persyaratan teknis, apabila:
1. kinerja pelayanan di bidang tugas pokok dan fungsinya layak dikelola dan ditingkatkan pencapaiannya melalui BLU sebagaimana direkomendasikan oleh  menteri/pimpinan  lembaga/kepala  SKPD  sesuai  dengan kewenangannya; dan
2. kinerja  keuangan  satuan  kerja  instansi  yang  bersangkutan  adalah  sehat sebagaimana ditunjukkan dalam dokumen usulan penetapan BLU.
c. persyaratan  administratif,  apabila  instansi  pemerintah  yang  bersangkutan dapat menyajikan seluruh dokumen berupa:
1. pernyataan  kesanggupan  untuk  meningkatkan  kinerja  pelayanan, keuangan, dan manfaat bagi masyarakat;
2. pola tata kelola;
3. rencana strategis bisnis;
4. laporan keuangan pokok;
5. standar pelayanan minimum; dan
6. laporan  audit  terakhir  atau  pernyataan  bersedia  untuk  diaudit  secara independen.
Khusus  untuk  persyaratan  substantif  di  atas,  dalam  penjelasan  Pasal  4  ayat  (2), disebutkan: Bidang layanan umum yang diselenggarakan oleh instansi dengan PPK-BLU meliputi  kegiatan  pemerintah  yang  bersifat  operasional  dalam  menyelenggarakan pelayanan umum yang menghasilkan semi barang/jasa publik (quasipublic goods).
Selanjutnya dijelaskan, contoh instansi yang menyelenggarakan penyediaan barang dan/atau  jasa  layanan  umum  adalah  pelayanan  bidang  kesehatan  seperti  rumah  sakit pusat atau daerah 13 , penyelenggaraan pendidikan 14 , serta pelayanan jasa penelitian dan pengujian.  Contoh  instansi  yang  melaksanakan  kegiatan  pengelolaan  wilayah  atau kawasan secara otonom adalah otoritas dan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (Kapet).  Contoh  instansi  yang  melaksanakan  pengelolaan  dana  adalah  pengelola  dana bergulir untuk usaha kecil dan menengah, pengelola penerusan pinjaman, dan pengelola tabungan perumahan.
Berdasarkan  penilaian  atas  berbagai  persyaratan  di  atas,  pemerintah  dapat menentukan apakah suatu unit dapat ditetapkan sebagai BLU dengan  status BLU Penuh atau Bertahap, atau sebaliknya ditolak.
Status  BLU  secara  penuh  diberikan  apabila  seluruh  persyaratan,  baik  substantif teknis,  administratif  telah  dipenuhi  dengan  memuaskan.  Adapun  Status  BLU-Bertahap diberikan apabila persyaratan substantif dan teknis telah terpenuhi, namun persyaratan
13 Rumah  Sakit  Pemerintah  Daerah  (RSPD)  Provinsi  Sulawesi  Tengah,  yang  kini  telah menerapkan  PPK- BLU, dan mendapatkan status BLU Penuh, yaitu RS. Undata dan RS Madani
14 Universitas Tadulako telah dinyatakan resmi sebagai instansi pemerintah yang menerapkan  PPK-BLU secara penuh, sebagaimana diberitakan Media Tadulako, edisi VII, Juli 2012.
administratif belum terpenuhi secara memuaskan (Pasal 5). Sebaliknya, pencabutan BLU dilakukan apabila BLU yang bersangkutan sudah tidak memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan/atau Administratif (Pasal 6).

## PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Tujuan pemerintah membentuk BLUD, dapat dibaca dalam Pasal 145 dan 146 Peraturan Pemerintah  (PP)  Nomor 58/2005  ini,  yaitu,  “untuk  meningkatkan  pelayanan  kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa”.
Menyadari mulia dan beratnya untuk mencapai tujuan tersebut, timbul pesimisme mengingat birokrasi pemerintahan  terutama berkaitan  dengan mekanisme pengelolaan keuangan di daerah. Untuk mengantisipasi pesimisme tersebut serta upaya pemerintah mewujudkan  tujuan  BLUD,  melalui  pasal  150  PP  Nomor  58  Tahun  2005  diamanatkan bahwa:  “Pedoman  teknis  pengelolaan.  keuangan  BLUD  diatur  lebih  lanjut  oleh  Menteri Dalam Negeri setelah memperoleh pertimbangan Menteri Keuangan”. 15
Substansi  pasal  150  tersebut  dapat  diinterpretasikan;  betapa  Pengelolaan Keuangan  BLUD  harus  diciptakan  sedemikian  rupa  (bebas  dan  bertanggung  jawab) sehingga BLUD mampu mewujudkan kinerja yang berkualitas dibidang pelayanan umum di  daerah.  Bebas  dan  bertanggung  jawab  dalam  pengelolaan  keuangan  BLUD, dimaksudkan  bahwa  BLUD  diberikan  fleksibilitas  dalam  pengelolaan  keuangan  dengan mengutamakan, produktivitas, efisiensi dan efektivitas sesuai dengan praktik bisnis yang sehat.  Dengan  demikian  meskipun  BLUD  dikecualikan  dalam  pengelolaan  keuangannya dari  mekanisme  keuangan  daerah  pada  umumnya,  tetapi  harus  mampu  menciptakan kinerja bisnis yang efisien, dan tepat sasaran. 16
Permendagri Nomor 61 Tahun 2007, tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah 17
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 61 Tahun 2007 ini, merupakan instrumen  hukum  yang  lebih  menukik  lagi,  yaitu  memberi  landasan  hukum  sekaligus mengatur soal teknis BLU di tingkat daerah.
15 Ontot Murwato, Fleksibilitas Pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Dearah, Majalah Ekonomi & Bisnis Vol. 11, Nomor 2, Juni 2007, hal. 88.
16 Loc., Cit., hal. 89.
17 Dalam Permendagri No 61 Tahun 2007 ini, dapat dibaca tentang pengertian, Prinsip Tata Kelola, Status kelembagaan, Sumber Pendapatan, hingga soal Pembinaan BLUD.
Dalam  Pasal  1  angka  1  Permendagri  ini,  memberikan  rumusan:  Badan  Layanan Umum Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat  Daerah  di  lingkungan  pemerintah  daerah  yang  dibentuk  untuk  memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
Adapun Pendapatan BLUD, dapat bersumber dari (Pasal 60):
a. jasa layanan;
b. hibah;
c. hasil kerjasama dengan pihak lain;
d. APBD;
e. APBN; dan
f. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.
BLUD juga dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain. Kerja sama dimaksud, dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis dan saling menguntungkan (Pasal 96).
Untuk  pembentukan  “dewan  pengawas”,  dimungkinkan,  asa l  memperhatikan kriteria, yakni BLUD yang telah memiliki realisasi nilai omset tahunan menurut laporan operasional  atau  nilai  aset  menurut  neraca  yang  memenuhi  syarat  minimal.  Adapun Dewan Pengawas dibentuk dengan keputusan kepala daerah atas usulan pemimpin BLUD (Pasal 43).
Soal pembinaan BLUD (Pasal 122):
(1) Pembinaan teknis BLUD-SKPD dilakukan oleh kepala daerah melalui sekretaris daerah.
(2) Pembinaan  teknis  BLUD-Unit  Kerja  dilakukan  oleh  kepala  SKPD  yang bertanggungjawab atas urusan pemerintahan yang bersangkutan.
(3) Pembinaan keuangan BLUD dilakukan oleh PPKD.
Dan terakhir, soal, evaluasi dan penilaian  kerja.  Pasal 127 menegaskan, Evaluasi dan penilaian kinerja BLUD dilakukan setiap tahun oleh kepala daerah dan/atau dewan pengawas  terhadap  aspek  keuangan  dan  non  keuangan.  Evaluasi  dan  penilaian  kinerja dimaksud,  bertujuan  untuk  mengukur  tingkat  pencapaian  hasil  pengelolaan  BLUD sebagaimana ditetapkan dalam renstra bisnis dan RBA.

## Rumah Sakit Sebagai BLU (Contoh Kasus)

## Pentingnya BLU Rumah Sakit
Sebelum  menjelaskan  tentang  pentingnya  BLU  Rumah  Sakit,  akan  dipaparkan  dulu, kronologis-yuridis, sehingga melahirkan gagasan untuk menjadikan rumah sakit sebagai BLUD.
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1974  Rumah  Sakit  Umum Pemerintah (RSUP) adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT). Sebagai konsekuensi dari asas dekonsentrasi,  RSUP  menjadi  UPT  dari  Depkes.  Sedangkan  Rumah  Sakit  Pemerintah Daerah (RSPD) menjadi UPT dari Dinas Kesehatan Provinsi, kabupaten/kota, dan ini juga sebagai  konsekuensi  dari  penerapan  asas  desentralisasi.  Alhasil,  khusus  RSPD,  campur tangan Pemda untuk terlibat pada seluruh manajemen rumah sakit sangatlah besar. Ini juga bisa dilihat dari segi pembiayaan. Yaitu, 20 persen dari Pemda, dan 80 persen subsidi pemerintah pusat.
Kemudian terjadi reformasi pertama RSUP pada tahun 1992 ketika keluar Kepres Nomor  38/1991  tentang  Unit  Swadana.  Artinya  RSUP  mempunyai  kewenangan  untuk menggunakan penerimaan fungsionalnya secara langsung. Dengan kata lain, revenue dapat dikelola secara mandiri oleh RSUP, walaupun subsidi masih ada. Unit swadana memang bukan  reformasi  kelembagaan,  tapi  mulai  nyata  adanya  hubungan  antara  kemandirian pengelolaan revenue ini dengan peningkatan kualitas.
Reformasi ini hanya berjalan lima tahun, dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 20/1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Maka RSUP yang sudah terbiasa  mengelola  anggaran  pendapatan  fungsionalnya  sebagai  rumah  sakit  unit swadana, harus mengembalikan dana tersebut ke kas negara. Adapun RSPD tidak terkena Undang-Undang  ini.  Tetapi,  dengan  dikeluarkannya  Undang-Undang  Nomor  1/2004 tentang  Perbendaraan  Negara,  mulai  dibuat  terobosan  dengan  dibentuknya  Badan Layanan Umum (BLU). Jadi RSPD walau berbentuk Lembaga Teknis Daerah, namun sistem keuangannya adalah BLUD.
Mengapa BLU Rumah Sakit dibutuhkan?  Pertama, sebagai gambaran  awal, dapat kita baca tulisan Dedi Afandi, tentang Hak atas Kesehatan itu sendiri. Menurut beliau, Hak terhadap  kesehatan  bukanlah  berarti  hak  agar  setiap  orang  untuk  menjadi  sehat,  atau pemerintah  harus  menyediakan  sarana  pelayanan  kesehatan  yang  mahal  di  luar kesanggupan  pemerintah.  Tetapi  lebih  menuntut  agar  pemerintah  dan  pejabat  publik dapat membuat berbagai kebijakan dan rencana kerja yang mengarah kepada tersedia dan
terjangkaunya sarana pelayanan kesehatan untuk semua dalam kemungkinan waktu yang secepatnya. 18 Kedua, menarik apa yang diulas oleh harian Republika, Selasa, 18 Oktober 2005,  sbb: “Rumah  sakit  adalah  ujung  tombak  pembangu nan  kesehatan  masyarakat.
Namun,  tak  sedikit  keluhan  selama  ini  diarahkan  pada  kualitas  pelayanan  rumah  sakit yang  dinilai  masih  rendah.  Ini  terutama  rumah  sakit  daerah  atau  rumah  sakit  milik pemerintah. Penyebabnya klasik, yaitu masalah keterbatasan dana. Sehingga rumah sakit (RSUD dan rumah sakit milik pemerintah) tidak bisa mengembangkan mutu layanannya, baik karena peralatan medis yang terbatas maupun  kemampuan sumber daya manusia (SDM) yang rendah”.
Selanjutnya diulas: “Menyadari hal tersebut, pemerint ah kemudian mengeluarkan Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  23  tahun  2005  tentang  Pedoman  Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU). Dengan PP ini, maka status rumah sakit kini berubah  menjadi  BLU. 19 Menteri  Kesehatan,  Siti  Fadilah  Supari,  ketika  itu  menyatakan, sebelum ditetapkan menjadi BLU, RS yang berstatus Perjan telah diberi kesempatan untuk melewati masa transisi selama enam bulan. Dalam masa tersebut, ada rumah sakit yang tenang-tenang saja. Namun, ada juga yang bergejolak, baik positif maupun negatif. Dengan manajemen BLU, kata Menkes, maka sebuah RS mempunyai keleluasaan dan kelonggaran yang lebih untuk mendayagunakan uang pendapatan. ”Namun, pendapatan tersebut harus dikelola  sebaik-baiknya  untuk  meningkatkan  mutu  pelayanan  bagi  semua  pasien.  Juga untuk meningkatkan kualitas SDM, mengendalikan tarif pelayanan, mengelola sarana, dan bukannya untuk menumpuk keuntungan,” katanya.
Direktur Utama BLU RS Sanglah Denpasar, dr. I Gusti Lanang M Rudiartha MHA, kepada Republika, juga mengatakan, bahwa dengan status BLU, rakyat miskin tetap akan mendapatkan  pelayanan  kesehatan  yang  memadai.  “Masyarakat  miskin  sangat  terbuka
18 Dedi Afandi, “Hak atas kesehatan adalah hak asasi manusia” , Makalah pada Seminar KOMNAS HAM-PWI Sumatera Selatan, Palembang, 16 Maret 2006, hal. 25.
19 Pasca lahirnya PP No 23 Tahun 2005, pemerintah (sesuai usulan Depkes kepada Presiden melalui surat No 173/Menkes/II/2005 tgl 3 Februari 2005), langsung menetapkan 13 rumah sakit yang status awalnya adalah perusahaan jawatan (Perjan), diubah menjadi BLU. Yaitu enam RS di Jakarta (RSCM, RS Fatmawati, RS  Persahabatan,  RS  Jantung  dan  Pembuluh  Darah  Harapan  Kita,  RSAB  Harapan  Kita,  RS  Kanker Dharmais), dan masing-masing satu RS, yakni  di Bandung (RS Dr Hasan Sadikin), di Semarang (RS Dr Kariadi),  di  Yogyakarta  (RS  Dr  Sardjito),  di  Denpasar  (RS  Sanglah),  di  Makassar  (RS  Dr  Wahidin Sudirohusodo),  di  Padang  (RS  Dr  M  Djamil),  dan  RS  Dr  Mohammad  Hoesin  di  Palembang  (Lihat,  A. Djojosugito, Seluk Beluk Rumah Sakit Berbentuk Perusahaan Jawatan , Jurnal MARSI Vol.III, Nomor1, 2002, hal. 25).
dengan adanya pembiayaan dari Askes miskin. Yang jelas, dengan status BLU maka sisi manajemen, pelayanan, d an sebagainya harus sudah jelas arahnya,” ujarnya.
Beberapa alasan lain menjadikan RSPD memiliki status sebagai BLUD:
a. Jika RSPD harus terlibat dengan birokrasi yang rumit dalam penentuan tarif ( misalnya  tarif  layanan  kesehatan  yang  memerlukan  waktu  panjang  untuk mendapatkan  pengesahan  dari  DPRD),  maka  RSPD  tersebut  ketika  menjadi BLUD,  cukup  memberitahukan  kepada  DPRD  tentang  tarif  yang  telah dibuatnya.
b. RSPD  diberikan  kewenangan  untuk  mengelola  sendiri  penerimaan  kas terutama yang bersumber dari aktivitas operasional, tanpa harus menyetorkan ke kas umum daerah.
c. Para pejabat RSPD baik yang berasal dari PNS atau non PNS akan mendapat honorarium  yang  ditentukan  khusus  oleh  BLUD.  Honorarium  tersebut ditentukan  sedemikian  rupa  sehingga  proporsional  dengan  tingkat profesionalismenya. Yang pasti jumlah take home pay-nya akan lebih tinggi dari gaji PNS yang setara.
d. Untuk  pencapaian  efektivitas  dan  efisiensi,  BLUD-RSPD  dapat  melakukan pengadaan  barang  seperti  membeli  obat  bagi  rumah  sakit  daerah,  tanpa mengacu mekanisme pengadaan barang sebagaimana diatur oleh pemerintah. Dengan  demikian  maka  pengadaan  barang  akan  menjadi  efisien,  sekaligus efektif. 20

## Pendelegasian Dalam Bentuk Peraturan Kepala Daerah
Permendagri  Nomor  61  Tahun  2007  tentang  Pedoman  Teknis  Pengelolaan  Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, mengatur dalam beberapa pasalnya, tentang perintah atau pendelegasian kepada kepala daerah agar dapat mengatur (lebih lanjut) soal BLUD dalam bentuk “peraturan kepala daerah”. Pasal -pasal dimaksud, yaitu:
1. Pasal 55
Ayat (1) Untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas pelayanan umum yang diberikan  oleh  BLUD,  kepala  daerah  menetapkan  standar  pelayanan  minimal BLUD dengan peraturan kepala daerah.
20 Lihat Ontot Murwato, “Fleksibilitas Pengelolaan…”, Loc., Cit, hal. 91.

## 2. Pasal 58
Ayat  (3) Tarif  layanan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dan  ayat  (2),  ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dan disampaikan kepada pimpinan DPRD.

## 3. Pasal 86
Ayat  (2) Kewenangan  penghapusan  piutang  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1), ditetapkan  dengan  peraturan  kepala  daerah,  dengan  memperhatikan  ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pasal 88
Ayat  (2) Kewenangan  perikatan  pinjaman  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  diatur dengan peraturan kepala daerah.

## 5. Pasal 105
Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1),  diselenggarakan  berdasarkan  jenjang  nilai  yang  diatur  dalam  peraturan kepala daerah.

## 6. Pasal 116
Ayat  (4) BLUD  mengembangkan  dan  menerapkan  sistem  akuntansi  dengan  berpedoman pada  standar  akuntansi  yang  berlaku  untuk  BLUD  yang  bersangkutan  dan ditetapkan oleh kepala daerah dengan peraturan kepala daerah.
Untuk konteks Provinsi Sulawesi Tengah, ada beberapa peraturan kepala daerah (dalam  hal  ini  peraturan  gubernur  Sulawesi  Tengah),  yang  khusus  mengatur  tentang BLUD serta SKPD yang menerapkan BLUD dimaksud, yaitu:
1. Pergul Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Pergul  Nomor  21  Tahun  2011  tentang  Penatausahaan  Pola  Pengelolaan Keuangan BLUD;
3. Pergul Nomor 50 Tahun 2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Undata Provinsi Sulawesi Tengah;
4. Pergul Nomor 51 Tahun 2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Daerah Madani Provinsi Sulawesi Tengah.
Dari berbagai Pergul di atas, yang dapat diamati:
1. Pergul  tentang  Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  BLUD  Provinsi  Sulawesi Tengah dan Pergul tentang Penatausahaan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD,
adalah  Pergul  yang  substansinya  bersifat  umum,  dan  memang  tidak diperintahkan oleh Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 untuk dibuat.
2. Pergul  tentang  Tarif  Pelayanan  Kesehatan  Pada  Rumah  Sakit  Umum  Daerah Undata  Provinsi  Sulawesi  Tengah,  dan  Pergul  tentang  Tarif  Pelayanan Kesehatan  Pada  Rumah  Sakit  Daerah  Madani  Provinsi  Sulawesi  Tengah, merupakan Pergul yang dibuat dalam rangka melaksanakan perintah langsung Permendagri Nomor 61 Tahun 2007.

## Perdebatan Perlu-Tidaknya Dibuat Perda
Sub judul di atas dibuat, karena ada diskusi kecil yang khusus membahas tentang bentuk instrumen hukum yang didelegasikan oleh Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 dimaksud. Yakni, ada pemikiran agar BLUD tidak perlu diatur dalam bentuk Perda, dengan alasan normatif,  bahwa  itu  tidak  diperintahkan  oleh  Permendagri  Nomor  61  Tahun  2007. Perintah itu ada, namun bukan dalam bentuk Perda tapi pendelegasiannya dalam bentuk peraturan kepala daerah. 21
Berdasarkan  pendapat  di  atas,,  hemat  penulis,  perlu  di  amati  kembali  isi Permendagri  tersebut.  Yaitu  apa  saja  yang  menjadi  fokus  pendelegasian,  dan  itu  wajib dibuat  dalam  bentuk  “peraturan  kepala  daerah”.  Ternyata,  pendelegasian  menurut Permendagri itu, hanya ditujukan kepada hal-hal yang bersifat spesifik dan teknis. Baik, di sini akan ikhtisarkan kembali isi dari Permendagri dimaksud, yaitu tentang apa saja yang didelegasikan kepada kepala daerah untuk mengaturnya dalam bentuk “peraturan kepala daerah” (sebagaimana yang telah ditulis secara lengkap di atas), yaitu:
1. Standar Pelayanan Minimal (Pasal 55 ayat 1);
2. Tarif Layanan (Pasal 58 ayat 3);
3. Kewenangan Penghapusan Piutang (Pasal 86 ayat 2);
4. Kewenangan Perikatan Pinjaman (Pasal 88 ayat 2);
5. Pengadaan Barang dan/atau Jasa Berdasarkan Jenjang Nilai (Pasal 105);
6. Penerapan sistem akuntansi dengan berpedoman pada standar akuntansi yang berlaku (Pasal 116 ayat 4).
21 Pendapat  yang  muncul  ketika  penulis  melakukan  diskusi  dengan  Kabag  Perundang-Undangan,  dan Kepala Biro Hukum Kantor Gubernur, Prov. Sulteng, pada tgl 30 Oktober 2012.
Jadi sungguh jelas, perintah dari Permendagri untuk mengaturnya dalam bentuk ”peraturan kepala daerah”, hanya fokus ditujukan kepada hal -hal yang tertentu saja, mulai dari soal: standar pelayanan, tarif, penghapusan piutang, perikatan pinjaman, pengadaan barang/jasa, dan terakhir soal penerapan sistem akuntansi.
Andaikan  tetap  dipertahankan  argumentasi,  bahwa  Perda  tentang  BLUD  tidak dimungkinkan oleh Permendagri dimaksud, maka kita sebenarnya harus juga konsisten, bahwa Pergul tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi Sulawesi Tengah; dan  Pergul  tentang  Penatausahaan  Pola  Pengelolaan  Keuangan  BLUD,  semua  itu  tidak memiliki landasan untuk dibuat. Mengapa? Karena materi muatan dari kedua Pergul itu, sama  sekali  tidak  ada  didelegasikan  oleh  Permendagri  tadi.  Tapi,  kenyataannya,  kedua bentuk  Pergul  yang  tidak  didelegasikan  oleh  Permendagri  tersebut,  justru  dibuat  oleh Pemerintah Prov. Sulteng.
Analisis lain dapat berikan. Para pihak yang tetap menolak bahwa BLUD tidak bisa dibuat  dalam  bentuk  Perda  (dengan  alasan  juga  sebagaimana  tersebut  di  atas),  yaitu, kesannya mereka ingin melakukan sebuah penafsiran yang dalam ilmu hukum disebut a contrario (yaitu penafsiran dengan cara mencari makna kebalikannya).
Hemat penulis, kalau penafsiran a contrario yang mau dipakai, kita harus hati-hati, jangan sampai keliru. Sebagai contoh: ada aturan yang mengatakan ”dilarang merokok”, bukan berarti menurut penafsiran a contrario , di situ diperbolehkan kencing. Atau contoh lain,  ”di  wilayah  ini  bebas  pengemis”,  bukan  berarti  preman  dan  gelandangan  boleh berkeliaran di situ, dst. 22 Begitu pula dalam kasus ini: Permendagri Nomor 61 Tahun 2007, hanya  menyebut  dalam  bentuk  “peraturan  kepala  daerah”  (itu  pun  ditujukan  untuk mengatur hal-hal yang khusus saja), bukan berarti ditafsirkan Perda yang mengatur soal BLUD  itu  dilarang.  Raperda  tentang  BLUD  tetap  diperlukan,  jika  menurut  hasil  naskah akademik yang ada, itu sangat dibutuhkan oleh daerah. Bahkan substansinya dirancang lebih luas, ketimbang hal-hal yang cuma diperintahkan oleh Permendagri Nomor 61/2007 melalui peraturan kepala daerah dimaksud.
Alasan  terakhir  untuk  menolak  pemikiran  sebagaimana  tersebut  di  atas. Pertanyaan  awal  yang  ingin  diajukan,  apakah  Permendagri  masuk  dalam  hierarki peraturan  perundang-undangan?  Tentu  tidak.  Lalu  mengapa  dijadikan  landasan  untuk menyatakan  tidak  dimungkinkannya  sebuah  Perda  BLUD  untuk  dibuat?  Andaikan  juga
22 Lihat Sudikno Mertokusumo, “Penemuan Hukum”, Liberty: Yogyakarta, 2004, hal. 69 -70
Permendagri  Nomor  61  Tahun  2007  menggunakan  bahasa  yang  tegas,  dengan menyatakan (misalnya): “BLUD tidak boleh dibuat dalam bentuk Perda, dan hanya dibuat dalam  bentuk  peraturan  kepala  daerah”,  maka  jelas  Permendagri  ini  dipandang  cacat karena  tidak  memiliki  kompetensi  untuk  mencantumkan  materi  muatan  seperti  itu. Bahkan  bisa  disebut,  pihak  yang  mengeluarkan  aturan  hukum  tersebut  (dalam  hal  ini Menteri dalam Negeri, selaku pembantu presiden), telah melakukan anarkisme hukum dan melanggar asas ilmu perundang-undangan, di mana telah mengerangkeng atau menindas lembaga eksekutif maupun legislatif di tingkat daerah untuk memproduksi sebuah Perda, padahal aturan itu sangat dibutuhkan oleh daerah yang bersangkutan dan dijamin oleh konstitusi.

## KESIMPULAN
BLU dapat dibentuk di semua lembaga dan instansi pemerintahan, baik pusat maupun di daerah. Di pemerintah pusat, BLU adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan. BLU yang dibentuk di tingkat daerah (atau dikenal dengan singkatan BLUD), adalah SKPD atau Unit Kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah, di mana juga memiliki kesamaan fungsi dan tujuan dengan BLU yang ada di tingkat pusat.
Dalam  melakukan  kegiatannya,  BLU  dikelola  secara  otonom  dengan  prinsip efisiensi dan produktivitas ala korporasi. BLU bukan hanya terkait dengan visi, misi, dan program  kerja  secara  umum.  BLU  juga  terkait  dengan  keleluasaan  dalam  mengelola keuangan secara mandiri, sekaligus mencari pendapatan sendiri melalui pelayanan yang diberikan.  Namun,  untuk  menunjukkan  bahwa  BLU  merupakan  bagian  dari  instansi pemerintah atau SKPD, maka dalam pengelolaan keuangan tersebut, tetap mendapat dana dari pemerintah, apakah itu melalui APBN atau APBD.
PP Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, mengatur  lebih  rinci  mengenai  BLU,  yakni  menyangkut  tujuan,  asas,  persyaratan, penetapan,  pencabutan,  standar  layanan,  tarif  layanan,  pengelolaan  keuangan,  dan  tata kelola  BLU.  Dengan  melalui  pola  BLU  dimaksud  (sebagaimana  juga  diamanatkan  oleh Penjelasan  PP  23  Tahun  2005),  diharapkan,  tidak  sekadar  sebagai  format  baru  dalam pengelolaan  APBN  atau  APBD,  tetapi  BLU  diharapkan  dapat  menyuburkan  pewadahan baru  bagi  pembaharuan  manajemen  keuangan  sektor  publik,  demi  meningkatkan
pelayanan pemerintah kepada masyarakat.
Sudah  menjadi  persepsi  umum,  bahwa  pemerintah  selama  ini  dinilai  sebagai organisasi  yang  birokratis  yang  tidak  efisien,  lambat  dan  tidak  efektif.  Padahal  dalam manajemen  modern  unit  pemerintahan  harus  profesional  akuntabel  dan  transparan. Lahirnya PP Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, dapatlah  dipahami  sebagai  bentuk  pengakuan  secara  tidak  langsung  atas  persepsi masyarakat  tersebut.  Dengan  kata  lain,  gagasan  atas  pembentukan  BLU  dimaksud, mengisyaratkan  bahwa  pemerintah  sesungguhnya  menyadari,  mereka  tidak  dapat memberikan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat secara terus menerus. Sekali lagi, lahirnya PP 23 Tahun 2005 tak ubahnya sebuah pengakuan yuridis dari pemerintah kepada masyarakatnya atas kelemahan dalam soal pelayanan dimaksud.

## Daftar Pustaka

## Peraturan perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
Peraturan  Pemerintah  Nomor  23  Tahun  2005  tentang  Pengelolaan  Keuangan  Badan
Layanan Umum
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  61  Tahun  2007,  tentang  Pedoman  Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

## Buku, jurnal, dan makalah
Aditama, Tjandra, Manajemen Administrasi Rumah Sakit, Jakarta: UI Press 2007.
Afandi,  Dedi, “Hak Atas  Kesehatan  adalah  Hak  Asasi  M anusia” ,  Makalah  pada  Seminar KOMNAS HAM-PWI Sumatera Selatan, Palembang, 16 Maret 2006.
Direktorat  Pembinaan  PK  BLU  Direktorat  Jenderal  Perbendaharaan  Departemen Keuangan RI, Modul Bimbingan Teknis Penyusunan Persyaratan Adminstratif untuk Menerapkan PPK-BLU , 2008.
Djojosugito, A, Seluk Beluk Rumah Sakit Berbentuk Perusahaan Jawatan , Jurnal MARSI Vol.
III, Nomor1, 2002.
Dwiyanto,  Agus,  dkk., Reformasi  Tata  Pemerintahan  dan  Otonomi  Daerah ,  Yogayakarta: PSKK-UGM 2003.
Islamy, M. Irfan, Reformasi  Pelayanan Umum , Makalah Pelatihan Strategi Pembangunan Sumber Manusia Aparatur Pemerintah Daerah dalam Era Globalisasi, di Kabupaten Daerah Tingkat II Trenggalek, 1999.
Mertokusumo, Sud ikno, “Penemuan Hukum”, Yogyakarta : Liberty 2004.
Moenir, H.A.S., Pendekatan Manusiawi Dan Organisasi Terhadap Pembinaan Kepegawaian, Jakarta: Gunung Agung 1998.

## Majalah, koran, dan situs web
Ekonomi & Bisnis Vol. 11, Nomor 2, Juni 2007.
Mahmudi, New  Public  Management  (NPM):  Pendekatan  Baru  Manajemen  Sektor  Publik,
2003 . http://journal.vii.ac. id/index.php/ sinerji/artikel.
Media Tadulako, edisi VII, Juli 2012.
Republika, 18 Oktober 2005.
Supriyanto,  Joko  dan  Suparjo, Disarikan  dari  Acara  Workshop  Penyusunan  RPP  tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU), 2010. www.perbendaharaan.go.id.