## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Unlawful Actions of a Notary in Making a Deed of Change in the Management of the Putra Jaya Limited Liability Company (CV)

## Anggi Agustriani Putri
Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Indonesia anggiariani31tri@gmail.com

## ABSTRACT
Notaries  in  carrying  out  their  duties  are  based  on  statutory  regulations  which  are often called the Notary Position Law (UUJN) Number 2 of 2014 Jo. Law Number 30 of 2004, in fact,  notaries  are  often  found  who  violate  the  Notary  Position  Law,  such  as  in  the  case  of decision  Number  2604  K/Pdt/2019,  Notary  Herminda  Br.  Ginting,  S.H  became  the  defendant because  he  made  an  authentic  deed  of  changes  in  the  management  of  a  limited  liability company (CV) without the complete presence of an observer. The formulation of the research problem  is  what  is  the  unlawful  act  of  a  notary  in  making  an  authentic  deed  without  the presence  of  a  complete  observer?,  using  normative  juridical  research  methods  ,  it  can  be concluded  that  notary  Herminda  Br.Ginting  committed  an  unlawful  act  because  in  making  a deed of change in the management of a limited liability company (CV) putra jaya he violated article 16 paragraph 1 letter (m) and article 44 of the Law on Notary Positions which resulted in  the  deed  being  made  being  legally  flawed  and  becoming  invalid.  for  the  sake  of  law  and causing losses to other people in accordance with article 1365 of the Civil Code "any unlawful act  that  brings  loss  to  another  person,  requires  the  person  who  wrongly  issued  the  loss,  to compensate for the loss", the notary should be careful in writing an authentic deed because the deed The authentication made by the notary has perfect law-making power.
Keywords: Notary, Authentic Deed, CV

## ABSTRAK
Notaris  dalam  melakukan  tugasnya  didasari  oleh  Peraturan  Perundang-Undangan yang  sering  disebut      Undang-Undang  Jabatan  Notaris  (UUJN)  Nomor  2  Tahun  2014  Jo. Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004,  pada  kenyataanya  sering  kali  ditemukan  notaris yang melanggar Undang-undang jabatan Notaris  serperti pada kasus putusan Nomor 2604 K/Pdt/2019,  Notaris  Herminda  Br.  Ginting,  S.H  menjadi  tergugat  karena  membuat  akta ontentik  perubahan  pengurus  perseroan  komanditer  (CV)    tanpa  dihadiri  pengadap  yang lengkap,  rumusan  masalah  penelitian  ini  adalah  bagaimana  perbuatan  melawan  hukum notaris  dalam  membuat  akta  ontentik  tanpa  dihadari  penghadap  yang  lengkap  ?,  dengan menggunakan  metode  penelitian  yuridis  normative,  dapat  disimpulkan  jika  notaris Herminda  Br.Ginting  melakukan  perbuatan  melawan  hukum  karena  dalam  membuat  akta perubahan pengurus perseroan komanditer (CV) putra jaya melanggar pasal 16 ayat 1 hurup (m) dan pasal 44 Undang-Undang Jabatan Notaris yang mengakibatkan akta dibuatnya cacat hukum  dan  menjadi  batal  demi  hukum  serta  membuat  kerugian  bagi  orang  lain  sesuai dengan pasal 1365 KUHPerdata “ tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian pada  orang  lain,  mewajibkan  orang  yang  salah  menerbitkan  kerugian  itu,  mengganti kerugian  tersebut”,  sudah  seharusnya  notaris  berhati-hati  dalam  membat  akta  ontentik karena  akta  ontentik  yang  dibuat  notaris  memilik  kekuatan  pembuatan  hukum  yang sempurna.
Kata Kunci: Notaris, Akta Ontentik, CV

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga

## PENDAHULUAN
Notaris  dalam  melakukan  tugasnya  didasari  oleh  Peraturan  Perundang- Undangan  yang  sering  disebut  Undang-Undang  Jabatan  Notaris  (UUJN)  Nomor  2 Tahun 2014 Jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004. Dalam ketentuan peraturan jabatan  notaris  maupun  Undang-Undang  Jabatan  Notaris  (UUJN)  tersebut  pada intinya menyatakan bahwa tugas utama seorang notaris adalah membuat akta-akta otentik,  akta  otentik  yang  dibuat  oleh  dan  dihadapannya.  Dengan  demikian    akta otentik  merupakan  alat  bukti  yang  kuat  dan  apabila  terjadi  suatu  kasus  atau sengketa  di  Pengadilan,  karenanya  akta  Notaris  memberikan  suatu  pembuktian yang sempurna.
Akta  otentik  sebagai  alat  bukti  terkuat  dan  terpenuh  mempunyai  peranan penting  dalam  setiap  hubungan  hukum  dalam  kehidupan  Masyarakat.  Dalam berbagai  hubungan  bisnis,  kegiatan  dibidang  perbankan,  pertanahan,  kegiatan sosial, dan lain-lain, kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa akta otentik makin meningkat  sejalan  dengan  berkembangnya  tuntutan  akan  kepastian  hukum  dalam berbagai  hubungan  ekonomi  dan  sosial,  baik  pada  tingkat  nasional,  regional, maupun global. akta otentik menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian  hukum  dan  sekaligus  diharapkan  pula  dapat  dihindari  terjadinya sengketa,  suatu  akta  otentik  dibuat  oleh  atau  dihadapan  seorang  pejabat  umum. (Hendra, 2017)
Dalam  melaksanakan  tugasnya  membuat  akta  otentik,  seseorang  notaris wajib mejalankan ketentuan dalam UUJN. Notaris diwajibkan untuk bertindak jujur, saksama,  mandiri,  tidak  berpihak,  dan  menjaga  kepentingan  pihak  yang  terkait dalam  perbuatan  hukum,  sesuai  dengan  pasal  16  UUJN,  karenanya  Notaris  harus bertindak  hati-hati  dan  cermat  serta  teliti  dalam  menjalankan  prosedur  untuk membuat  akta  otentik.  Prosedor  yang  harus  dijalankan  oleh  notaris  dalam pembuatan  akta  adalah  meminta  dokume-dokumen  atau  surat-surat  yang diperlukan  untuk  dituangkan  di  dalam  akta.  Dokumen  yang  wajib  diminta  oleh notaris  untuk dilekatkan fotocopinya dalam minuta  akta  (asli akta  notaris)  adalah tanda  pengenal  atau  Kartu  Tanda  Penduduk  (KTP)  Notaris  harus  memastikan penghadap sudah cakap untuk melakukan perbuatan hukum dalam akta yang akan dibuat. (Hendra,2017)
Pasal 39 UUJN:
1. Pengahadap harus memenuhi syarat sebagai berikut:
a. Paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah
b. Cakap melakukan perbuatan hukum
2. Penghadap  harus  dikenal  oleh  notaris  atau  diperkenalkan  kepadanya  oleh  2 (dua)  orang  saksi  pengenal  yang  berumur  paling  sedikit  18  (delapan  belas) tahun  atau  telah  menikah  dan  cakap  melakukan  perbuatan  hukum  atau diperkanalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya.
3. Pengenalam  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  dinyatakan  secara  tegas dalam akta. (Hendra,2017)

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Peran  notaris  bernilai  dalam  membantu  memberikan  kepastian  hukum ataupun  perlindungan  hukum  terhadap  masyarakat  mempunyai  sifat  preventif, yakni sifat mencegah pada akta otentik yang dibuat olehnya yang mempunyai kaitan dengan  status  hukum,  hak  maupun  kewajiban  dalam  hukum  selaku  alat  bukti sempurna pada persidangan. (Komang, 2020)
Namun pada kenyataannya masih ada notaris membuat akta ontentik tanpa dihadiri  penghadap  yang  lengkap  seperti  pada  kasus    Putusan  Nomor  2604 K/Pdt/2019  pada  kasus  ini  saudari  Herminda  Br.  Ginting,  S.H,  seorang  notaris  di Banjarmasin menjadi turut termohon atau turut tergugat III atas kasus pembuatan akta Nomor 2 Tahun 2008 tentang akta perubahan pengurus perseroan komanditer (CV)  putra  jaya  yang  dimana  akta  tersebut  dibuat  tanpa  dihadiri penggugat/pengahadap  yaitu  saudari  Berlian  Mariska  Marbun,  Berlian  Mariska Marbun sebagai penggugat tidak menandatangani akta notaris nomor 02 tanggal 2 desember 2008 tersebut dan notaris Herminda br. Ginting S.H hanya menerima ktp atas  nama  penggugat,  berdasarkan  fakta  hukum  tersebut  penggugat  tidak  datang menghadap notaris.
Penggugat menggugat saudari Herminda Br. Ginting, S.H untuk menyatakan batal dan atau batal demi hukum akta notaris nomor 02 tanggal 2 Desember 2008 karena  cacat  hukum  yang  isi  dan  tanda  tangan  dipungkirin  penggugat  dan menghukum saudari Herminda Br. Ginting S.H untuk menarik
/mencoret/menghapus  akta  notaris  nomor  02  tanggal  2  Desember  2008  dari minuta/daftar  buku/registrasi.  Berdasarkan  latar belakang  yang  diuraikan di  atas, maka yang menjadi rumusan masalah yang diperoleh adalah bagaimana perbuatan melawan  hukum  notaris  dalam  membuat  akta  ontentik  tanpa  dihadari  penghadap yang lengkap.
Penelitian  ini  menggunakan  metode  yuridis  normatif  yang  menggunakan data  sekunder  yang  diperoleh  dari  bahan  kepustakaan  atau  bahan-bahan  hukum yang  diperlukan  (Soekanto,  2010).  Pendekatan  yang  digunakan,  yaitu  pendekatan konsepsual hukum sebagai norma, pendekatan perundang-undangan dan pendektan kasus.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  jenis  penelitian  pustaka  yang  menggunakan metode  kualitatif  dengan  teknik  pengumpulan  data  berupa  pengumpulan  putusan yang  berkaitan  dengan  tema  penulis.  Data  primer  yang  diperoleh  melalui putusan Perbuatan  Melawan  Hukum  Notaris  dalam  Membuat  Akta  Perubahan  Pengurus Perseroan  Komanditer  (CV)  Putra  Jaya.  Sumber  data  sekunder  melibatkan dokumentasi dari literatur-literatur yang relevan dengan penelitian. Proses analisis data  menggunakan  langkah-langkah  Miles  dan  Huberman,  meliputi  reduksi  data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan serta verifikasi data. Hasil penelitian ini diharapkan  dapat  memberikan  pemahaman  mendalam  mengenai  pandangan  dan perspektif  masyarakat  terhadap  Perbuatan  Melawan  Hukum  Notaris  dalam Membuat Akta Perubahan.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga

## HASIL DAN PEMBAHASAN Perbuatan Melawan Hukum Notaris
Kedudukan  notaris  sebagai  suatu  fungsionaris  dalam  masyarakat  hingga sekarang  masih  sangat  disegani.  Notaris  sebagai  seorang  pejabat,  merupakan tempat  bagi  seseorang  untuk  memperoleh  nasihat  yang  dapat  diandalkan.  Segala sesuatu  yang  ditulis  serta  dietetapkannya  (konstantir)  adalah  benar,  ia  adalah pembuat  dokumen  yang  kuat  dalam  proses  hukum.  Setiap  masyarakat membutuhkan  seorang  (figur)  yang  keterangannya  dapat  diandalkan,  dapat dipercayai yang tanda tangan serta segelnya (capnya) memberi jaminan dan bukti kuat,  seorang  ahli  yang  tidak  memihak  dan  penasihat  hukum  yang  tidak  ada cacatnya (onreukbaar atau unimpeachable), yang tutup mulut dan memnbuat suatu perjanjian yang dapat melindunginya dihari-hari yang akan datang. (Kie, 2007)
Senada  dengan  hal  yang  diatas,  profesi  notaris  sebagai  bagian  dari  profesi hukum  dianggap  profesi  yang  sangat  mulia  dan  terhormat,  karena  tujuan  dari profesi hukum adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan didalam kehidupan masyarakat. (Masriani, 2013) Sehingga membuat masyarakat percaya akan profesi notaris,  (Florida,  2014)  kepercayaan  dari  masyarakat  yang  luar  biasa  ini  ternyata seringkali  dalam  prakteknya  sering  terabaikan  atau  dilupakan  termasuk  sumpah atau janji yang pernah diucapkan, seakan-akan sumpah dan janji itu hanya pemanis saja atau sekedar persyaratan formal pada waktu pengangkatan seseorang menjadi seorang pejabat notaris.
Dalam hal terjadi perbuatan melawan hukum, notaris sebagai pejabat umum dapat  dimintakan  pertanggung  jawabannya  berdasarkan  sifat  pelanggaran  dan akibat  hukum  yang  ditimbulkan,  pertanggung  jawaban  yang  biasa  dikenakan terhadap notaris adalah pertanggung jawaban pidana, administrasi dan perdata, itu merupakan konsekoensi dari akibat pelanggaran atau kelalaian yang dilakukan oleh notaris  dalam  proses  pembuatan  akta  otentik.  Notaris  selaku  pejabat  umum  juga dapat  menjadi  tergugat  di  pengadilan,  baik  berdasarkan  pasal-pasal  tentang pemalsuan  surat  maupun  pasal-pasal  tentang  berkaitan  dengan  tugas  jabatannya sebagai  notaris,  bahkan  dapat  juga  dijatuhi  hukum  pidana  penjara  asalkan  saja perbuatan  itu  memenuhi  unsur-usur  dari  perbuatan  pidana  yang  tertuang  dalam pasal-pasal yang dituduhkan. (Boysal, 2015)
Dewasa  imi  ditemukan  kasus-kasus  yang  menjerat  Notaris  ke  Pengadilan mulai  dari  kasus  pidana maupun  kasus  perdata,  berkaitan  dengan  penelitian  yang dilakukan  penulis  pada  putusan  nomor  2604  K/Pdt/2019  dalam  kasus ini  Berlian Mariska  Marbun  tidak  datang  menghadap  Notaris  Herminda  Br.  Ginting,  S.H  dan tidak menandatangani akta perubahan Pengurus Perseroan Komanditer (CV) Putra Jaya  Nomor  02  pada  akta  tersebut  juga  tidak  ditemukan  kata-kata  yang  dapat membuktikan bahwa penggugat Berlian Mariska Marbun memberikan kuasa secara lisan kepada Marulam Marbun, Notaris Herminda Br. Ginting, S.H hanya menerima KTP  atas  nama  penggugat  sehingga  berdasarkan  fakta  hukum  tersebut menunjukkan bahwa  Mariska Marbun tidak datang menghadap notaris Herminda dan tidak menandatangani akta  nomor 02 tersebut.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Maka  notaris  Herminda  Br.  Ginting,  S.H  Melanggar  Pelanggaran  terhadap UUJN  dalam pembuatan akta, yaitu tidak terpenuhinya ketentuan, Pasal 16; Dalam menjalankan jabatannya notaris wajib Bertindak Amanah, jujur, sesakma, mandiri, tidak  berpihak,  dan  menjaga  kepentingan  pihak  yang  terkait  dalam  perbuatan hukum,  membacakan  akta  di  hadapan  penghadap  dengan  dihadiri  oleh  paling sedikit  2  (dua)  orang  saksi,  atau  4  (empat)  orang  saksi  khusus  untuk  pembuatan akta wasiat d bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris.
Pasal  16  akta  dibuat  tanpa  dihadiri  oleh  penghadap  yang  lengkap  yaitu berlian  Mariska Marbun, hal tersebut melanggar pasal 16  ayat (1) huruf (m) UUJN, bahwa  notaris  dalam  pembuatan  akta  yang  meliputi  “pembacaan  dan penandatanganan  akta  harus  dihadapan  penghadap  dengan  dihadiri  oleh  paling sedikit  2  orang  saksi”,  saksi-saksi  dan  penghadap  tersebut  harus  menyaksikan notaris  pada  waktu  membacakan  akta  dan  turut  menandatangani  akta  setelah notaris selesai membacakan akta tersebut, unsur dalam pasal 16 ayat (1) huruf (m) ini  tidak  terpenuhi  dalam  pembuatan  akta  perubahan  pengurus  perseroan komanditer  (CV)  Putra  Jaya  karena  Mariskan  Marbun  Tidak  Hadir  dan Menadatangani  akta  tersebut  dihadapan  notaris  da  notaris  Herminda  Br.  Ginting, S.H melanggar pasal (16) hurup (a) yaitu “bertindak tidak Amanah, jujur, sesakma, mandiri  “  karena  perbuatan  notaris  berpihak  pada  satu  pihak,  tanpa  dihadiri penghadap  yang  lengkap  dalam  pembuatan  akta  Perubahan  Pengurus  Perseroan Komanditer (CV) Putra Jaya. Pasal 44:
1. Segera  setelah  akta  dibacakan,  akta  tersebut  ditandatangani  oleh  setiap penghadap, saksi, dan notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya
2. Alasannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara tegas pada akhir akta
3. Akta  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  43  ayat  (3)  ditandatangani  oleh penghadap, notaris, saksi, dan penerjemah resmi
4. Pembacaan, penerjemahan atau penjelasan, dan penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) serta dalam pasal 43 ayat (3) dinyatakan secara tegas pada akhir akta
5. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat  (3),  dan  ayat  (4)  mengakibatkan  suatu  akta  hanya  mempunyai  kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang  menderita  kerugian  untuk  menuntut  penggatian  biaya,  ganti  rrugi,  dan bunga kepada notaris.
Pasal  44  ayat  (1)  “segera  setalah  akta  dibacakan,  akta  tersebut ditandatangani  oleh  setiap  penghadap,  saksi  dan  notaris  kecuali  apabila  ada penghadap  yang  tidak  dapat  membubuhkan  tanda  tangan  dengan  menyebutkan alasannya”  dalam  kasus  ini    Notaris  nanya  menerima  KTP  penghadap  Mariska Marbun tanpa alasan serta pembuktian yang jelas mengapa Mariska Marbun tidak bisa  hadir  dihapan  Notaris,  karena  alasan  tersebut  harus  dinyatakan  secara  tegas pada  akhir  akta  pasal  44  ayat  (2)  “  alasan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 2 (2024) 1755 - 1763 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6641
dinyatakan secara tegas pada akhir akta”. Pasal 44 ayat (5) “pelanggaran terhadap ketentuan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  ayat  (2),  ayat  (3),  ayat  (4) mengakibatkan  suatu  akta  hanya  mempunyai  kekuatan  pembuktian  sebagai  akta dibawah  tangan  dan  dapat  menjadi  alasan  bagi  pihak  yang  menderita  kerugian untuk  menuntut  pemnggatian  biaya,  ganti  rugi,  dan  bunga  kepada  notaris”.  maka bisa ditafsirkan akta tersebut tidak dibacakan dan ditandatangani oleh  penghadap yang  bersangkutan  dihadapan  notaris  serta  tidak  ada  alasan  yang  jelas  oleh  para pihak  mengapa  penghadap  Mariska  tidak  hadir,  ini  membuat  akta  perubahan pengurus  perseroan  komanditer  (CV)  putra  jaya  memiliki  kekuatan  pembuktian dibawah  tangan  dan  dapat  dibatalkan  demi  hukum  karena  akta  tersebut  cacat hukum sebagai akta ontentik notaris.
Notaris  dalam  menjalankan  tugas  jabatannya  tidak  luput  dari  kesalahan, kesalahan-kesalahan  yang  dilakukan  notaris  tersebut  memungkinkan  notaris berurusan  dengan  pertanggung  jawaban  secara  hukum  baik  secara  perdata, administrative maupun pidana, jika ternyata bahwa dalam akta tersebut ada unsur yang  melanggar  Undang-Undang  Jabatan  Notaris  maka  akta  tersebut  batal  demi hukum, Dalam Hal ini Berarti harus dibuktikan dulu apakah ada unsur tindak pidana dalam perbuatannya, ketentuan pidana tidak diatur di dalam UUJN namun tanggung jawab Notaris Secara pidana dapat dikenakan apabila melakukan perbuatan pidana.
(Boysal,2015). Pasal 264 KUHP:
1. Pemalsuan  surat  diancam  dengan  pidana  penjara  palimg  lama  delapan  tahun jika dilakukan terhadap akta-akta otentik.
2. Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat trsebut  dalam  ayat  pertama,  yang  isinya  tidak  sejati  atau  yang  dipalsukan seolah-olah  benar  dan  tudak  dipalsu,  jika  pemalsuan  surat  itu  dapat menimbulkan kerugian.
Notaris Herminda Br. Ginting. S.H dalam membuat akta perubahan pengurus perseroan komanditer (CV) Putra jaya sudah melakukan perbuatan melawan hukum karena membuat akta ontentik yang isinya tidak sejati dengan sebenarnya dan akta tersebut  dipakai  oleh  pihak  untuk  kepentingan  peribadinya,  sanksi  perdata terhadap notaris berupa penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga merupakan akibat yang  akan  diterima  notaris  atas  tuntutan  para  penghadap  karena  akta  yang bersangkutan  hanya  mempunyai  kekuatan  pembuktian  sebagai  akta  di  bawah tangan  atau  akta  tersebut  menjadi    batal  demi  hukum.  Hal  tersebut  diatur  dalam pasal 1365 KUHPedata “tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang salah menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

## Prinsip Kehatian-Hatian
Sudah  seharusnya  notaris  Herminda  Br.  Ginting,  S.H  berhati-hati  dalam menuangkan  semua  perbuatan,  perjanjian  dan  penetapan  yang  diharuskan  oleh peraturan  perundang-undangan  dan/atau  yang  dikehendaki  oleh  yang berkepentingan  dalam  akta  otentik,  Lumban  Tobing  menguraikan  kewenangan notaris sebagai berikut:

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
1. Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuat
2. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang-orang untuk kepentingan siapa akta itu dibuat.
3. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat dimana akta itu dibuat
4. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu. Notaris juga secara implisit wajib mencegah tejadinya sangketa, akta otentik memberikan  suatu  kontribusi  nyata  terhadap  pencegahan  atau  penyelesain  suatu sangketa, baik di dalam maupun diluar pengadilan, atas dasar ini, dalam membuat akta  otentik,  prinsip  kehati-hatian  dan  ketelitian  harus  di  cermati  oleh  notaris Herminda  Br.  Ginting,  S.H  agar  tercapai  kepastian,  ketertiban,  dan  perlindungan hukum  bagi  para  pihak  yang  berkepentingan  sebagaimana  diwajibkan  oleh peraturan perundang-undangan. Penerapan prinsip kehatian-kehatian oleh notaris dapat memperkecil resiko suatu akta otentik dipermasalahkan atau disangketakan secara hukum, baik sekarang maupun dimasa yang akan datang. (Puspa, 2021)
Notaris  Herminda  Br.  Ginting  tidak  berhati-hati  dalam  membuat  akta Perubahan  Pengurus  Perseroan  Komanditer  (CV)  Putra  Jaya  nomor  02  tanggal  2 Desember 2008 yang mengakibatkan akta yang dibuat Herminda menjadi sengketa dipengadilan.  Suatu  akta  otentik  dapat  mengalami  kebatalan  dalam  dua  bentuk yakni  degradasi  (kehilangan  kekuatan  pembuktian  sempurna)  atau  batal  demi hukum/dapat dibatalkan dan akta otentik batal demi hukum/dapat dibatalkan jika perjanjian  yang  mendasarinya  tidak  menuhi  syarat-syarat  sah  perjanjian sebagaimana  diatur  dalam  pasal  KUHPerdata,  baik  syarat  objektif  (batal  demi hukum)  maupun  syarat  subjektif  (dapat  dibatalkan).    Akta  Perubahan  Pengurus Perseroan Komanditer (Cv) Putra Jaya nomor 02 tanggal 2 Desember 2008 menjadi batal  demi  hukum  karena  tidak  memnuhi  syarat-syarat  sah  perjanjian  dan melanggar ketentuan Undang-Undang Notaris.

## KESIMPULAN
Profesi  notaris  sebagai  bagian  dari  profesi  hukum  dianggap  profesi  yang sangat  mulia  dan  terhormat,  karena  tujuan  dari  profesi  hukum  adalah  untuk menegakkan  hukum  dan  keadilan  didalam  kehidupan  masyarakat.Sehingga membuat  masyarakat  percaya  akan  profesi  notaris,  kepercayaan  dari  masyarakat yang  luar  biasa  ini  ternyata  seringkali  dalam  prakteknya  sering  terabaikan  atau dilupakan termasuk sumpah atau janji yang pernah diucapkan, seakan-akan sumpah dan  janji  itu  hanya  pemanis  saja  atau  sekedar  persyaratan  formal  pada  waktu pengangkatan seseorang menjadi seorang pejabat notaris.
Notaris  dalam  menjalankan  tugas  jabatannya  tidak  luput  dari  kesalahan, kesalahan-kesalahan  yang  dilakukan  notaris  tersebut  memungkinkan  notaris melakukan  perbuatan  melawan  hukum,  notaris  sebagai  pejabat  umum  dapat dimintakan  pertanggung  jawabannya  berdasarkan  sifat  pelanggaran  dan  akibat hukum  yang  ditimbulkan,  pertanggung  jawaban  yang  biasa  dikenakan  terhadap notaris  adalah  pertanggung  jawaban  pidana,  administrasi  dan  perdata,  itu merupakan konsekoensi dari akibat pelanggaran atau kelalaian yang dilakukan oleh notaris  dalam  proses  pembuatan  akta  otentik,  berkaitan  dengan  penelitian  yang

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
dilakukan  penulis  pada  kasus  putusan  nomor  2604  K/Pdt/2019  terdapat Pelanggaran  terhadap  UUJN  pada  Notaris  Herminda  Br.  Ginting,  S.H  yang  terbukti Melakukan  perbuatan melawan  hukum  dalam membuat  akta  perubahan  pengurus perseroam  komanditer  (CV)  Putra  Jaya  Nomor  02,  tanggal  2  desember  2008  dan akta tersebut cacat hukum tidak memenuhi ketentuan pasal 16 ayat 1 huruf (m) dan pasal  44    undang-undang  nomor  2  tahun  2014  dimana  isi  dan  tanda  tangan dipungkuri saudari berlian Mariska marbun .
Notaris  Hermidan  Br.  Ginting  Tidak  berhati-hati  dalam  menjalankan profesinya  dalam  mebuat  akta  ontentik  nomor  02  tanggal  2  desember  2008 sehingga  akta  yang  dibuatnya  menjadi  sangketa  dipengadilan  dan  menjadi  batal demi  hukum  karena  tidak  memenuhi  unsur-unsur  perjanjian  serta  melanggar Undang-  Undang  Jabatan  Notaris,  sudah  seharusnya  notaris  Herminda  Br.  Ginting, S.H  berhati-hati  dalam  menuangkan  semua  perbuatan,  perjanjian  dan  penetapan yang  diharuskan  oleh  peraturan  perundang-undangan  dan/atau  yang  dikehendaki oleh yang berkepentingan dalam akta otentik.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga

## DAFTAR PUSTAKA
Florida,  H.  S.  (2014).  Peran  Notaris  Dalam  Pembuatan  Akta  Pendirian  dan  Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi. Jurnal Saintech,
Hendra,  R.  (n.d.).  Tanggung  Jawab  Notaris  Terhadap  Akta  Otentik  Yang Penghadapnya Mempegunakan Identitas Palsu. Jurnal ilmu Hukum.
Kie, T. T. (2007). Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.
Masriani, Y. T. (2013). Kedudukan Hukum Akta-Akta Notaris Dalam Ekonomi Islam. Serat Acitya-Jurnal Ilmiah,
Puspa Pasaribu Dan Eva Achjani Zulfa, (2021) “Akibat Hukum Identitas Palsu Dalam Akta  Perjanjian  Kredit  Yang  Melibatkan  Pihak  Ketiga  Pemberi  Jaminan”, Jurnal USM Law Review Vol 4 No 2
Rahmad,  Hendra  (2017)  “Tanggung  Jawab  Notaris  Terhadap  Akta  Otentik  Yang Penghadapnya Mempergunakan Identitas Palsu Di Kota Pekanbaru”, Volume 3 No. 1 Jurnal Ilmu Hukum.
Septianingsih, Komang Ayuk, Dkk, (2020) “Kekuatan Alat Bukti Akta Otentik Dalam Pembuktian Perkara Perdata”, Jurnal Analogi Hukum.
Sihombing,  boysal  parulian,  (2015)  unsur  perbuatan  melawan  hukum  yang dilakukan oleh notaris dalam pembuatan akta, media nelti.com