| Volume. 21. No.2. Desember 2021

## ZAKAT PRODUKTIF DALAM KONTEKS KEINDONESIAAN: STRATEGI PENGUMPULAN DAN DISTRIBUSINYA

## Akmal Bashori
Universitas Sains Alqur’an akmalbashori@gmail.com
Abtract:
Zakat is an important pillar in Islam ( arkân al - Islâm ) meaning that it has a very  strategic  position  in  Islam  offering  solutions  that  can  overcome  the problems  of  economic  poverty.  In  Indonesia  alone  in  2020  the  potential reaches Rp.233.84 trillion, with details: Corporate zakat of Rp.6.71 trillion, Income Zakat of Rp.139.07 trillion, Agricultural Zakat of Rp.19.79 trillion,
Animal  Zakat  of  Rp.9.51  trillion,  and  Zakat  of  Rp.  IDR  58.76  trillion.
Unfortunately, the enormous potential of zakat has not been fully utilized in  Indonesia.  Of  course,  with  such  great  potential,  there  is  a  strategy  for collecting and distributing zakat so that it is more efficient and beneficial for the  people  of  Indonesia.  Of  course,  with  such  great  potential,  there  is  a strategy for collecting and distributing zakat so that it is more efficient and beneficial for the people of Indonesia. For this reason, the purpose of this paper  is  how  to  take  a  loose  fiqh  opinion  and  also  formulate  an  ideal concept  in  the  fundrising  and  distribution  of  productive  zakat  and  its development  in  Indonesia.  Meanwhile,  this  writing  uses  a  qualitative approach, where the data is written with a description, not using numbers or numerals. From this study, there are two findings in this article. First, the perspective  on  fundrising  (collection)  of  zakat  follows  the  opinion  of  the Hanafi school which is more lax so that many new types of assets become the  object  of  zakat.  Second,  the  distribution  of  zakat  through  various sectors. Distribution includes, Education, Health, humanity, advocacy, and utilization including: economy, Education and Health.

## Keywords: Productive Zakat, fundrising and distribution, Indonesia

## Abstrak:
Zakat  adalah  pilar  penting  dalam Islam  ( arkân  alIslâm )  artinya  ia mempunyai  kedudukan sangat strategis dalam Islam menawarkan solusi yang dapat mengatasi problematika kemiskinan ekonomi. Di Indonesia sendiri pada tahun 2020 potensinya mencapai Rp233,84 triliun,  dengan  rincian:  zakat  Perusahaan  sebesar  Rp6,71  triliun, Zakat Penghasilan sebesar Rp139,07 triliun, Zakat Pertanian sebesar Rp19,79 triliun, Zakat Peternakan sebesar Rp9,51 triliun, dan Zakat
Uang Rp58,76 triliun. Potensi dari zakat yang sangat besar tersebut sayangnya  belum  dimanfaatkan  dengan  maksimal  di  Indonesia. Tentu saja dengan potensi sebesar itu, terdapat stategi pengumpulan dan  distribusi  zakat  agar  berdaya  guna  lebih  maslahat  bagi masyarakat  Indonesia.  Untuk  itu  tujuan  penulisan  ini  adalah bagaimana  mengambil  pendapat  fikih  yang  longgar  dan  juga merumuskan  konsep  ideal  dalam  fundrising  dan  distribusi  zakat produktif  dan  pengembangannya  di  Indonesia.  Sementara  itu penulisan  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif,  dimana  data ditulis dengan deskripsi, tidak menggunakan angka atau nomerikal. Dari penelitian ini, terdapat dua temuan dalam artikel ini pertama, cara cara pandang dalam fundrising (penghimpunan) zakat mengikuti pendapat mazhab Hanafi yang lebih longgar sehingga banyak jenis harta baru yang menjadi objek zakat. Kedua, distribusi zakat melalui berbagai  sektor  Pendistribusian  meliputi,  Pendidikan,  Kesehatan, kemanusiaan,  advokasi-dakwah,  dan  pendayagunaan  meliputi  : ekonomi, Pendidikan dan Kesehatan.
Kata Kunci: Zakat Produktif, fundrising dan distribusi, Indonesia

## Pendahuluan
Allah Swt. Menyebutkan dalam firmannya   yang artinya “... Dan  orang- orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, bagi orang (miskin) yang meminta dan  orang  yang  tidak  mempunyai  apa-apa  (yang  tidak  mau  meminta )...”  (QS.  Al - Ma’arij,  [70]:  2 4-25).  Pada  ayat  di  atas  dapat  dipahami  bahwa  harta  harus ditasarufkan kepada yang berhak, karena zakat mengandung dua dimensi, yakni transendental  dan  sosial  atau  vertikal  dan  horisontal,  apabila  zakat  tidak dilaksanakan (bagi yang sudah wajib menunaikannya),  maka ada hak orang lain yang terampas. Berbeda dengan ibadah yang bersifat vertikal saja seperti salat, maka di situ tidak ada hak orang lain yang terambil. Sebagai ibadah maliyyah ijtima'iyyah (ibadah  yang  berkaitan  dengan  ekonomi  kemasyarakatan), keberadaan  zakat  sangat  penting  di  dalam  mengantisipasi  kesenjangan  sosial yang ada.
Zakat  sangat  erat  hubungannya  dengan  peningkatan  ekonomi  dan pembinaan  kesejahteraan  menuju  keadilan  sosial  dalam  kehidupan bermasyarakat. Mengingat bahwa nilai sosial dalam zakat ini begitu kental, maka
| Volume. 21. No.2. Desember 2021
dalam pelaksanaannya diperlukan sekelompok orang yang bertugas mengelola segala  aspek  perzakatan  yang  dalam  al- Qur’an  surah  at -Taubah  ayat  60 dinamakan ’amilin. Mereka  memiliki  peran  yang  sangat  penting,  baik  dalam pengumpulan  dan  pendistribusian  zakat,  maupun  dalam  usaha  melakukan pemberdayaan  ekonomi  masyarakat  untuk  tercapainya  kesejahteraan  dan terbebas  dari  kemiskinan.  Mereka  tidak  cukup  hanya  menunggu  kedatangan muzakki  untuk  membayarkan  zakat  tetapi  harus  aktif  mengedukasi  dan memberikan pencerahan tentang berbagai aspek terkait dengan zakat.
Selama ini masih terdapat kesan bahwa zakat itu merupakan kewajiban pribadi  sehingga  pelaksanaannya  pun  masih  banyak  yang  dilakukan  secara pribadi  pula  yaitu  muzaki  membayarkan  zakatnya  secara  langsung  kepada mustahik.  Di  samping  itu,  muzaki  tidak  pernah  mengontrol  atau  berupaya mendorong  mustahik untuk  memanfaatkan  zakat  itu  sebagai  modal  usaha sehingga  bisa  mengubah  kondisinya  dari  yang  semula  mustahik menjadi muzaki . Pembayaran zakat yang semacam itu memang tidak salah, namun bisa berdampak pada pelestarian kemiskinan karena muzaki tidak tahu untuk apa penggunaan zakat oleh mustahik.
Zakat  merupakan  sumber  dana  potensial  yang  strategis  bagi  upaya membangun perekonomian umat sehingga  pendapat yang memperbolehkan zakat untuk digunakan sebagai modal usaha  perlu mendapatkan dukungan. Pada  akhir  abad  ke-18  Masehi  Syekh  Muhammad  Arsyad  al-Banjari  dari Banjarmasin  dalam  kitabnya Sabil  al-Muhtadin telah  menjelaskan  bahwa pemberian zakat kepada fakir dan miskin itu bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan sesaat  yang  bersifat  konsumtif saja,  tetapi  hendaknya  zakat itu bisa diberikan kepada mustahik untuk kebutuhan yang bersifat produktif.
Pendapat yang belum mendapat perhatian yang memadai dari para muzaki  itu  ternyata  juga  sudah  dibahas  dalam  kitab-kitab  fiqih  terdahulu, seperti: Tuhfat al-Muhtaj bi Syarh al-Minhaj oleh Ibn Hajar al-Haitami, Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifati  Ma’ani  Alfadz al -Minhaj oleh  asy-Syarbini dan Nihayat  al- Muhtaj  ila  Syarh  al-Minhaj oleh  ar-Ramli.  Bila  ditelusuri  lebih  jauh  lagi, semangat pemberian zakat untuk usaha produktif itu telah disampaikan oleh Umar bin al-Khaththab yang menyatakan bahwa pemberian zakat hendaknya bisa mengentaskan kemiskinan meskipun dengan memberikan seratus ekor onta karena  tujuan  zakat  adalah  untuk  menjadikan  mereka  tidak  lagi  sebagai penerima zakat (mustahik).
Demikian pula penelitian Fasiha  dengan judul, Zakat Produktif: Alternatif Sistem  Pengendalian  Kemiskinan ” ,  lebih  menitikberatkan  kepada  rekomendasi

## Manarul Quran: Jurnal Studi Islam
Volume.21.No.2.Desember 2021
teoritis. 1 Juga  penelitian  dengan  title  “ Analisis  Zakat  Produktif  Dan  Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro Dan Penyerapan Tenaga Kerja Serta Kesejahteraan Mustahik  Di  Kota  Pekanbaru  Provinsi  Riau ”. 2 Penelitian  lai n  bertitel  “ Zakat Produktif  Untuk  Pemberdayaan  Ekonomi  Umat”,  dalam  penelitian  ini  fokus pada pengelolaan zakat produktif di LAZISNU Kudus, pada penelitian ini belum memberikan  rekomendasi  apa  yang  semestinya  dilakukan. 3 Penelitian  serupa juga  dilakukan  o leh  Akmal  Bashori  dan  Akhmad  Ja’far,  dengan  title  “ Model Pendayagunaan Zakat Produktif di Lazismu Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal ”. Dalam penelitian ini menawarkan secara khusu bidang pemberdayaan ekonomi. 4 Dalam kerangka seperti ini, Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan  Zakat,  mengamanatkan  BAZNAS  menjalankan  empat  fungsi pengelolaan  zakat,  yaitu:  (1)  Perencanaan  pengumpulan,  pendistribusian,  dan pendayagunaan  zakat;  (2)  Pelaksanaan  pengumpulan,  pendistribusian,  dan pendayagunaan  zakat;  (3)  Pengendalian  pengumpulan,  pendistribusian,  dan pendayagunaan zakat; dan (4) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat. 5
Dalam  regulasi  tersebut  pendistribusian  zakat,  pasal  27  poin  (1) dinyatakan bahwa: “ zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat”. Ketentuan ini juga diatur lebih lanjut dalam PMA no. 52/2014 pasal 32-34.  Dari sini, zakat sebagai salah satu rukun Islam menemukan relevansi sosiologisnya karena zakat sangat  erat  hubungannya  dengan  peningkatan  ekonomi  dan  pembinaan kesejahteraan menuju keadilan sosial dalam kehidupan bermasyarakat.
1 Fasiha, Zakat  Produktif:  Alternatif  Sistem  Pengendalian  Kemiskinan, (Palopo:  Laskar Perubahan, 2017).
2 Eka  Nuraini  Rachmawati,  Azmansyah  Azmansyah,  Titis  Triatri  Utami, “ Analisis Zakat  Produktif  Dan  Dampaknya  Terhadap  Pertumbuhan  Usaha  Mikro  Dan Penyerapan Tenaga Kerja Serta Kesejahteraan Mustahik Di Kota Pekanbaru Provinsi Riau ” dalam, Jurnal Ilmu Menejemen, Vol 8, No 2 (2019).
3 Ahmad Thoharul, Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat”, dalam,
Jurnal Zakat dan Wakaf, Vol. 5, No. 1, Juni (2018)
4 Akmal Bashori dan Akhmad Ja’far, dengan title “ Model Pendayagunaan Zakat Produktif di Lazismu Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal ” dalam Manarul Qur'an: Jurnal Ilmiah Studi Islam, Vol 20. No 2, Desember (2020).
5 Jika  kita  cermati,  lahirnya  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2011  tentang Pengelolaan Zakat sebenarnya adalah upaya mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut,  BAZNAS  dinyatakan  sebagai  lembaga  pemerintah  nonstruktural  yang bersifat  mandiri  dan  bertanggung  jawab  kepada  Presiden  melalui  Menteri  Agama. Dengan  demikian,  BAZNAS  bersama  Pemerintah  bertanggung  jawab  untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.
| Volume. 21. No.2. Desember 2021

## Meneropong Potensi Zakat Indonesia
Zakat  yang  merupakan  simbol  dari fiscal  policy dalam  Islam  merupakan sarana  pertumbuhan  ekonomi  dan  sekaligus  mekanisme  yang  bersifat built-in untuk tujuan pemerataan penghasilan dan kekayaan. Di samping itu ketentuan zakat yang berupa prosentase dari nisab dan bukan jumlah uang tertentu, juga menunjukkan betapa sistem ini tidak terpengaruh oleh laju inflasi karena secara otomatis dapat mengikuti fluktuasi inflasi. 6
Ini  berarti  bahwa,  menurut  aksioma  keseimbangan/kesejajaran, 7 zakat kebal  terhadap  pengaruh  adanya  inflasi  tersebut,  artinya,  dana  zakat  berdiri independen,  tidak  akan  dipengaruhi  oleh  keadaan  apapun.  Oleh  sebab  itu, dengan  dana  zakat,  sebenarnya  potensi  pertumbuhan  ekonomi  akan  sangat terbuka  lebar.  Berikut  adalah  beberapa  potensi  bertumbuhnya  kesejahteraan ekonomi Indonesia dengan zakat, sebagai berikut :
1. Indonesia adalah negara yang berpenduduk kurang lebih 230 juta jiwa dan  terdapat  sekitar  85-88  persen  yang  beragama  Islam.  jumlah  yang demikian  besar  itu  memiliki  potensi  zakat  yang  sangat  besar  dalam mengembangkan ekonomi umat.
2. Potensi  zakat  Indonesia — baik  perorangan  maupun  perusahaan — diperkirakan mencapai Rp 20-30 triliun per tahun. Tercatat jumlah zakat yang terkumpul di tahun 2017 mencapai 7 triliun rupiah. 8
3. Pada tahun 2020 potensinya mencapai Rp233,84 triliun, dengan rincian: zakat  Perusahaan  sebesar  Rp6,71  triliun,  Zakat  Penghasilan  sebesar Rp139,07  triliun,  Zakat  Pertanian  sebesar  Rp19,79  triliun,  Zakat Peternakan  sebesar  Rp9,51  triliun,  dan  Zakat  Uang  Rp58,76  triliun. Potensi  dari  zakat  yang  sangat  besar  tersebut  sayangnya  belum dimanfaatkan dengan maksimal di Indonesia.
4. Baznas  Provinsi  Jawa  Tengah,  untuk  Baznas  kabupaten  dan  kota masing-masing  Rp  5  miliar.  Bahkan  di  Karanganyar,  menargetkan mampu  mengumpulkan  Rp  15  miliar  tahun  2018  ini.  Sementara  jika ditambah  dengan  zakat  dari  para  orang  kaya,  Lembaga  Amil  Zakat
6 Alwi Shihab, Islam Inklusif Menuju Sikap Terbuka Dalam Beragama, (Bandung: Mizan, 1999). Cet. VII. hal. 270.
7 Syed Nawab Haider Naqvi, Menggagas Ekonomi Islam, terj. Aiful Anam (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009). Cet. II. hal. 147.
8 Beberapa  amil  zakat  di  Indonesia,  seperti  Badan  Amil  Zakat  Nasional  (BazNas), Indonesia  Magnificence  of  Zakat  (IMZ),  Dompet  Duafa  (DD),  Rumah  Zakat Indonesia (RZI), Forum Zakat (FOZ) dan lainnya. Lihat: Akmal Bashori, Metodologi Zakat Kontemporer, (Yogyakarta: Diandra Media Utama, 2018).
(LAZ)  dari  masing-masing  organisasi  kemasyarakatan,  maka  potensi zakat di Jateng mendekati angka Rp 1 triliun dalam setahun. 9
Dari  tiga  indikator  tersebut,  kita  optimis  dengan  zakat  mampun menggerakkan  perekonomian  umat.  Terlebih  menurut  Qodri  A.  Azizy  jika penyaluran dana zakat sudah tidak lagi sekedar konsumtif (untuk segera habis), akan tetapi untuk dikelola yang dapat berkembang dan dananya menjadi modal bagi mereka yang semula masuk kategori miskin untuk kemudian dalam waktu tertentu akan berubah menjadi muzaki. 10
Dengan kata lain, sudah saatnya kita memikirkan [kembali] alokasi dana zakat  yang  demikian  besarnya  ke  arah  lebih  tepat  guna,  produktif. 11 Untuk membantu  dan  menunjang  keberhasilan  pelaksanaan  program  pembangunan dalam meningkatkan  kesejahteraan masyarakat, 12 yang menjadi cita-cita Islam dan  negara  Indonesia  hingga  saat  ini  (masih  jauh  dari  harapan),  untuk  terus- menerus diperjuangkan.

## Paradigma Pengumpulan Zakat
Sebagai refresh sebelumnya  kita  membincangkan  beberapa  paradigma objek zakat, dalam hal ini dapat dipetakan menjadi tiga pendekatan:
9 K.H.  Ahmad  Darodji, Potensi  Dana  Zakat  di  Jawa  Tengah  Mencapai  Rp  1  Triliun Setahun , Tribunjateng.com diakses 29/10/2018.
10 Qodri A. Azizy, Membangun Fondasi Ekonomi Umat: Meneropong Prospek Perkembangan Ekonomi Umat (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004). Cet. II. hal. 129.
11 Berkaitan dengan kata produktif, di sini, produksi diartikan dengan kegiatan ekonomi yang  dapat  meningkatkan  nilai  tambah  suatu  barang.  Pengertian  produksi  tidak hanya  diartikan  dengan  proses  perubahan  dari  input  menjadi  output  saja  tetapi pengertian produksi menyangkut peningkatan nilai tambah suatu barang. Produksi bisa  diartikan  dengan  perubahan  bentuk  suatu  barang  disebut form  utility , memindahkan  tempat  penggunaan  barang  disebut place  utility ,  menyimpan  barang untuk dimanfaatkan disebut time utility , dan perpindahan kepemilikan suatu barang disebut possesion utility . Lihat: Imamudin Yuliadi, Ekonomi Islam: Sebuah Pengantar (Yogyakarta: LPPI, 2001), hal. 192.
12 Selama ini, mobilisasi pemikiran di Indonesia telah banyak memberikan kontribusi teori  pengentasan  kemiskinan,  namun  hasilnya  belum  memberikan  dampak  yang produktif  bagi  perkembangan  ekonomi  sosial  kemasyarakatan.  Tiadanya  praktik sosial yang meyadari praktik zakat, dapat membuahkan hasil yang dapat diharapkan dampak  produktifnya  secara  nyata  dimasyarakat.  Disinyalir  menganggap  zakat adalah tidak lebih sekedar praktik ritual ( ibadah mahdah ) an sich. Namun, jika melihat potensi perkembangannya, boleh jadi memalui dana zakat, Indonesia bisa mengulang kegemilangan  pemerintahan  Umar  bin  Abdul  Aziz,  dalam  mengelola  dan mengoptimalkan dana zakat. jika mau dikelola dengan profesional, produktif. hal itu bukan mustahil.
| Volume. 21. No.2. Desember 2021
1. Pendekatan ini bisa disebut dengan pendekatan sempit. Hal ini karena hanya membatasi zakat pada empat jenis harta yang disebutkan di dalam nash, yaitu: Emas dan perak, hasil pertanian dan buah-buahan, hewan ternak,dan  barang-barang  perdagangan.  Pendekatan  ini  menyebabkan minimnya  jumlah  perolehan  pungutan  zakat.  Pendekatan  ini  adalah pandangan  dari  madzhab  Ibnu  Hazm  dari  kalangan  Zhahiriyah,  yang hanya memandang sisi ibadah saja dari zakat.
2. Pendekatan ini dapat disebut dengan pendekatan moderat. Hal ini karena mereka menggunakan qiyas untuk menambahkan jenis harta lain yang memiliki illat yang  sama  dengan  harta-harta  yang  telah  disebutkan  di dalam nas. Selain itu, pendekatan ini juga memperluas beberapa syarat yang pada gilirannya juga dapat menambah perolehan harta zakat. Ini adalah mazhab jumhur fuqaha dari kalangan Malikiyah, Syafiiyah, dan Hanabilah.  Dalam  pendekatan  ini  memandang  zakat  sebagai  ibadah harta ( ibadah maliliyyah ).
3. Pendekatan ini bersifat memperluas. Pendekatan ini meletakkan semua harta  dalam  posisi  wajib  dizakatkan  selama  memenuhi  syarat-syarat umum  untuk  zakat.  Pendekatan  ini  memandang  zakat  sebagai  ibadah harta.  Dalam  padangan  kelompok  ini,  aspek  harta  lebih  dominan  di dalamnya karena ia merupakan hak bagi kelompok yang delapan. Secara umum, pendapat ini dianut oleh fuqaha madzhab Hanafi, meskipun pada beberapa  masalah  mereka  mengambil  pendapat  dari  pendekatan  yang moderat. 13
Dari ketiga pendekatan di atas, yang harus kita pahami bahwa, hal tersebut berkaitan dengan lokus dan tempus, di mana time and space, sangat berberbeda dan  bahkan  sama  sekali  berbeda.  Oleh  sebab  itu,  dari  ketiga  paradigma pendekatan tersebut tepat kiranya ketika kita mengambil pendekatan poin 2 atau 3 sekaligus, dalam meneropong potensi objek zakat pada saat sekarang ini.
Sementara itu mengenai kesadaran umat Islam, dapat dilihat sejauhmana saat ini lembaga-lembaga zakat (baik Plat Merah ataupun Plat hitam) yang ada menjadi  tujuan  para  muzakki  dalam  menunaikan  kewajiban  zakatnya. Kenyataannya  sungguh  sangat  memprihatinkan,  dilihat  dari  prosentasinya secara  umum  kurang  dari  5  persen  (tidak  termasuk  ASN)  umat  Islam  yang menyalurkan zakatnya melalui lembaga-lembaga tersebut.
13 Lihat  Selengkapnya:  Akmal  Bashori, Metodologi  Zakat  Kontemporer, (Yogyakarta: Diandra Media Utama, 2018);  Yusuf al-Qardawi, Fiqh al-Zakah: Dirasat muqaranat al- Ahkam  wa  Falsafatuh  fi  Dhau ’ al-Qur ’a n  wa  al-Sunnah, (Kairo:  Maktabah  Wahbah, 2006). Vol. I-II.
Dalam  hal  ini,  menurut  penulis  ada  beberapa  kemungkinan  kenapa lembaga zakat tidak atau kurang mendapat penyaluran pembayaran zakat :
1. Para  muzakki  (secara husnudhdhan )  menyalurkan  sendiri  zakatnya kepada  masyarakat  sekitar,  seperti  yang  selama  ini  dilakukan  oleh kebanyakan orang yang mau menunaikan ibadah zakat.
2. Banyak umat Islam yang belum membayar kewajiban zakatnya.
Namun,  kalau  dibandingkan  antara  dua  kemungkinan  di  atas,  tentu kemungkinan kedua itulah yang terbanyak. Hal ini boleh jadi karena umat Islam, belum mengetahui objek  zakat kontemporer yang terkena wajib zakat — ketika telah  mencapai nisab dan  masuk  masa haul — misalnya:  petani  salak,  kentang, durian  dll,  juga  peternakan,  ayam  potong,  petelur  dan  sebagainya,  ataupun tunjangan profesi pendidik (guru, dosen) dll.
Lantas  bagaiamana  cara  mendongkrak  agar  umat  Islam  yang  mampu, dapat melaksanakan kewajiban zakatnya? Tentu banyak pendapat, dan jawaban normatifnya ialah dengan memberikan penyadaran lewat dakwah,  tetapi yang lebih  efektif  tentunya  dengan  memberikan  penyadaran  yang  dilakukan  secara intensif. Dalam hal ini penulis tawarkan sebagai acuan dasar dalam pengelolaan zakat dapat kita perhatikan beberapa aspek di bawah ini :

## 1. Fundraising Management (Menejemen penghimpunan)
a. Membuat media sosialisasi dan promosi yang lebih baik dan berkualitas.
b. Melakukan  sosialisasi  dengan  bekerja  sama  dengan  media  cetak  dan elektronik (koran, radio, televisi).
c. Mengoptimalkan dengan meningkatkan kualitas layanan donatur dengan berbagai bentuk (silaturahmi, jemput zakat, konsultasi ZISWaf, layanan ceramah keagamaan, dan lain-lain).
d. Memanfaatkan teknologi canggih untuk meraih donasi (SMS Zakat, zakat via  ATM, website, aplikasi  zakat smartphone, facebook,  twiter dan  yang lainnya).
2. Amil Management (Menejemen amil)
a. Menyusun  sistem  menejemen  dan  SOP  secara  komprehenship,  dan dijalankan secara konsisten.
b. Membangun  sistem  menejemen  berbasis  kinerja  yang  mendorong peningkatan produktivitas kinerja dan pelayanan keumatan.
c. Meningkatkan  performa  lembaga  dan  kinerja âmilîn sesuai  dengan indikator-indikator profesionalisme.
| Volume. 21. No.2. Desember 2021
d. Meningkatkan kualitas SDM dengan mengadakan berbagai pelatihan.
e. Menyelenggarakan fit and propper test bag i calon âmil yang akan bekerja.
f. Mencari  kemungkinan  mendapatkan  dana  khusus  di  luar  jatah âmilîn untuk menunjang kesejahteraan âmilîn .
g. Menyediakan  kelengkapan  sarana  dan  prasarana  untuk  meningkatkan kualitas program.
3. Finance and Accounting Management (Menejemen Keuangan dan Akutansi)
a. Membuat sistem pengelolaan dan pelaporan keuangan,
b. Menerbitkan  laporan  keuangan  dan  analisis  keuangan  secara  periodik dan tepat waktu.
c. Menyosialisasikan laporan keuangan melalui berbagai media yang bisa diakses publik.
d. Melakukan pengarsipan dokumen keuangan secara tertib dan rapi.
e. Melakukan upaya-upaya untuk meraih tingkat amanah dan transparan dalam hal akuntansi, akuntabilitas, dan aksestabilitas pengelolaan dana.
4. Empovering Management (menejemen pendayagunaan)
a. Menyelenggarakan program layanan mustahiq untuk membantu mereka yang  membutuhkan  secara  konsumtif  (tradisional  dan  inovatif)  dan secara produktif (tradisional dan inovatif).
b. Menjalin  kerjasama  dengan  lembaga  lain  untuk  membuat  program unggulan di bidang pendidikan dan dakwah.
c. Menjalin  kerjasama  dengan  lembaga  lain  untuk  membuat  program unggulan di bidang ekonomi. 14
Dengan  menggunakan  fungsi  menejemen  tersebut,  maka  pengumpulan zakat  tidak  hanya  dilakukan ala kadarnya  saja  dengan  kedok  “ Lilla  ta’ala ” . Banyak ekses yang akan terjadi. Lebih-lebih jika pengelola zakat tidak jujur dan amanah.  Kemungkinan  yang  akan  terjadi  adalah  zakat  tidak  sampai  kepada mustahik, dan mungkin pula hanya dipakai untuk kepentingan pribadi saja. Oleh karena  itu,  tenaga  terampil,  menguasai  masalah-masalah  yang  berhubungan dengan zakat, jujur, dan amanah sangat dibutuhkan dalam sistem pengelolaan zakat profesional.

## Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat
14 Akmal Bashori, Metodologi Zakat Kontemporer... hal. 280-281.
Perlu  kita  membuat  hipotesa  bahwa  pendayagunaan  harta  zakat hendaknya  sebisa  mungkin  menghindari  sifat  konsumtif.  Maka  kita  tentukan jenis  orang  mana  saja  yang  terima  dana  zakat  secara  tunai,  misalnya  orang miskin yang cacat, anak yatim, kebutuhan yang mendesak bagi yang miskin, dan lain-lain. Selebihnya kita pikirkan untuk dikelola agar lebih berdaya guna, yaitu bisa bersifat produktif.
Pengelolaan  tersebut  dapat  kita  lakukan  misalnya,  secara  langsung mustahik diberi bantuan usaha. Jika, orang itu pandai dalam bidang pertanian maka berilah ia modal untuk bercocok tanam, jika ia pandai berdagang maka hendaklah diberi modal dari zakat yang diperkirakan labanya cukup untuk biaya hidupnya.
Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  dalam  fatwanya,  02  Februari  1982 sebagaimana  di  sampaikan  K.H.  Saifudin  Zuhri,  telah  memutuskan  bolehnya mendistribusikan dana zakat untuk kegiatan produktif dan kemaslahatan umum. Disusul penegasan oleh komisi fatwa pada tanggal 3 dan 17 maret 2011 boleh mendistribusikan  dana  zakat  pada  kegiatan  produktif  dengan  catatan,  antara lain:
1. Tidak ada kebutuhan yang mendesak bagi para mustahiq untuk menerima harta zakat.
2. Manfaat/keuntungan dari aset yang dikelola hanya untuk pada  mustahiq zakat.
3. Bagi  selain  mustahiq  boleh  memanfaatkan  aset  kelolaan  yang diperuntukkan bagi para mustahiq dengan melakukan pembayaran secara wajar untuk dijadikan sebagai dana kebijakan.

## A. Pola Penyaluran Zakat
Penyaluran dana zakat yang dilakukan hendaknya dibedakan berdasarkan kebutuhan mustahik. Penyaluran dana zakat untuk yang sifatnya karitatif atau layanan  kedaruratan  disebut  dengan  pendistribusian  yang  mencakup  bidang: pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, dan bidang dakwah-advokasi. Sedangkan penyaluran dana zakat yang sifatnya produktif disebut dengan pendayagunaan mencakup  bidang:  ekonomi,  pendidikan,  dan  kesehatan. 15 Berikut  skema distribusi dan pendayagunaan zakat:
15 Peraturan  Badan  Amil  Zakat  Nasional  Republik  Indonesia  nomor  3  Tahun  2018, Tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat.
| Volume. 21. No.2. Desember 2021

## B. Prioritas Pendayagunaan Zakat
Penguatan  distribusi  tidak  boleh  keluar  dari  orientasi  utama  syariah ( maqasyid syariah ) berupa Protection of Basic Five Principles ( سـمـخلا تايرورـضلا ), yang meliputi: faith ( hifd al-din ), life ( hifd nafs ), intellect ( hifd aql ), lineage ( hifd nasl ) dan, property , hifd al-mal . 16 Namun demikian, dalam hal ini ada beberapa sektor yang menjadi  skala  prioritas  dalam  pendistribusian  zakat,  yang  terbagi  kepada  tiga sektor dasar yakni: pendidikan, kesehatan dan Ekonomi.

## 1. Sektor Pendidikan
Program Pendidikan adalah program penyaluran Zakat, Infak, Sedekah (ZIS),  dan  Dana  Sosial  Keagamaan  Lainnya  (DSKL)  bidang  pendidikan kepada mustahik secara komprehensif dalam rangka meningkatkan kualitas
16 Lihat:  Akmal  Bashori, Filsafat  Hukum  Islam:  Paradigma  Filosofis  Mengais  Kebeningan Hukum Tuhan, (Jakarta: Kencana, 2020). ZAKAT Pendistribusia n Pendayaguna an Pendidikan Kesehatan Kemanusiaan Advokasi- Dakwah Ekonomi Pendidikan Kesehatan
hidup  manusia  Indonesia.  Program  Pendidikan  ini  bertujuan  untuk memberikan akses pendidikan kepada mustahik baik di wilayah perkotaan, pedesaan,  tertinggal,  terdepan  dan  terluar.  Menjadikan  program  bidang pendidikan  sebagai  model  penanganan  mustahik,  serta  meningkatkan indeks pembangunan insani. Adapun bentuk program pendidikan misalnya sebagai berikut :

## 2. Sektor Kesehatan
Program Kesehatan adalah program penyaluran ZIS dan DSKL bidang kesehatan meliputi kesehatan preventif, promotif, kuratif, rehabilitatif dan advokatif dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan mustahik. Program kesehatan ini bertujuan untuk membuat model pelayanan yang humanis dan profesional  untuk  musthaik,  misalnya:  melalui  program  Rumah  Sehat BAZNAS serta meningkatkan derajat kesehatan mustahik.
Alokasi Sektor Kesehatan Alokasi Dana Kesehatan ZAKAT
| Volume. 21. No.2. Desember 2021

## 3. Sektor Ekonomi
Program Ekonomi adalah program pendayagunaan ZIS dan dana sosial keagamaan  lainnya  (DKSL)  di  bidang  ekonomi  secara  komprehensif meliputi program modal usaha mustahik, ekonomi kreatif, pemberdayaan usaha tani, revitalisasi pasar desa, dan pemberdayaan usaha perikanan darat dan  laut,  serta  beragam  model  penanganan  dan  pemberdayaan  untuk meningkatkan  kesejahteraan  mustahik.  Program  Ekonomi  ini  bertujuan untuk  meningkatkan  pendapatan  dan  pengentasan  kemiskinan  sebagai pemberdayaan mustahik. Sasaran sektor ekoomi lebih jelas dalam skema:

## C. Strategi Aksi Pendayagunaan Zakat
Dalam proses pendistribusian dan pendayagunaan, harus merumuskan strategi  untuk  aksi  dalam  menentukan  program  yang  tepat,  sehingga penyaluran  yang  dilakukan  efektif  dan  efisien  serta  memberikan  dampak zakat yang positif di masyarakat misalnya:
Membuat role model Berbasis Komunitas
Volume.21.No.2.Desember 2021

## Keterangan gambar:
1. Membuat    role  model  :  Membuat  program  daerah  untuk  menjadi program nasional dan dapat diduplikasi.
2. Berbasis  potensi lokal: Mengembangkan program berdasarkan potensi sumberdaya lokal.
3. Berbasis    Teknologi    Tepat  Guna  :  Program  penyaluran mengoptimalkan  teknologi  tepat  guna  untuk  meningkatkan produktifitas hasil komoditi unggulan lokal.
4. Sinergi  :  Program  penyaluran  dilaksanakan  dengan  melibatkan pemangku kekuatan ummat dan bangsa
5. Berbasis  Komunitas: Penerima dan pembinaan mustahik (peneriman manfaat) berbasis komunitas.

## Studi Kasus Model Pendayagunaan Zakat
Studi kasus dalam masalah ini, sebagai bahan studi komparatif, misalnya pemerintah  kota  Semarang,  mencanangkan  Program Gerdu  Kempling (Gerakan  Terpadu  Penanggulangan  Kemiskinan  di  Bidang  Kesehatan, Ekonomi,  Pendidikan,  Infrastruktur  dan  Lingkungan) melalui  dana  zakat produktif, yang mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut:
a. Sebagai strategi percepatan penanggulangan kemiskinan di kota Semarang dengan  mensinergikan  program  pemerintah  dengan stakeholder yang  ada, yaitu: perguruan Tinggi (PTN, PTS), LSM, BUMN, Lembaga Keuangan, tokoh masyarakat dan para konglomerat/pengusaha.
b. Untuk mewujudkan keterpaduan program dana kegiatan pemerintah kota Semarang  dengan  seluruh stakeholder khusus  dalam  penanggulangan kemiskinan di kota Semarang.
c. Guna mengoptimalkan seluruh potensi yang ada di kota Semarang dalam pencapaian penanggulangan kemiskinan dapat  tercapai secara efisien dan efektif.
Strate gi Aksi
| Volume. 21. No.2. Desember 2021
Strategi  percepatan  penanggulangan  kemiskinan  ini  melalui  pendekatan kewilayahan dengan pola Tribina: pertama, Bina insani dengan penuh kebutuhan dasar:  peningkatan  pengetahuan  dan  pola  pikir; kedua, Bina  usaha:  dengan mendorong  dan  memfasilitasi  perbaikan  lingkungan  masyarakat  miskin  agar dapat menjalankan kehidupan dan usahanya dengan Aman, Sehat dan Nyaman; ketiga, Bina  lingkungan,  dengan  menciptakan  wirausaha-wirausaha  baru sehingga dapat membuka kesempatan kerja dan mendorong perbaikan keluarga.
Jika itu dilakukan menurut Qodri Azizy akan menghasilkan generasi yang kuat karena sejatinya semangat ajaran Islam adalah membentuk  pribadi kaya, dengan bersikap kritis, kreatif dan inovatif. Namun sayang ajaran yang luar biasa progresif itu, selama ini terkubur. 17

## Penutup
Potensi  zakat  di  Indonesia  sangat  besar,  untuk  itu  harus  mempunyai stategi pengumpulan dan distribusi zakat agar berdaya guna lebih maslahat bagi masyarakat  Indonesia.  Dalam  hal  ini  terdapat  dua  temuan  dalam  artikel  ini pertama, cara  cara  pandang  dalam fundrising (penghimpunan)  zakat  mengikuti pendapat mazhab Hanafi yang lebih longgar sehingga banyak jenis harta baru yang  menjadi  objek  zakat. Kedua, distribusi  zakat  melalui  berbagai  sektor Pendistribusian  meliputi,  Pendidikan,  Kesehatan,  kemanusiaan,  advokasi- dakwah, dan pendayagunaan meliputi : ekonomi, Pendidikan dan Kesehatan.
Di  samping  itu,  semestinya  komitmen  yang  dibangun  dalam pendayagunaan  zakat,  hendaknya  berorientasi  pada  pergerakan  (zakat)  untuk menaruh  poin  kepentingan  dalam  Pembangunan  Berkelanjutan  atau  Tujuan Pembangunan  Berkelanjutan  (SDGs)  sebagai  sudut  pandang  alternatif  dalam mengukur dan membimbing program pemberdayaan zakat. Kerangka pemikiran ini diperlukan karena telah disepakati bahwa negara-negara menerapkan SDGs sampai akhir 2030.
Di  periode  2025-2030,  diharapkan  dapat  menguatkan  peran  distribusi zakat  dalam  SDGs  karena  implementasi  zakat  relevan  dengan  pelaksanaan Tujuan  Pembangunan  Berkelanjutan  atau  Sustainable  Development  Goals (SDGs).  Distribusi  Zakat  yang  terarah  dan  terorganisir  dinilai  dapat  berperan dalam  realisasi  tujuan  yang  berkaitan  dengan  SDG-1  (tidak  adakemiskinan), SDG-2  (tidak  ada  kelaparan),  SDG-3  (kesehatan  dan  kesejahteraan),  SDG-5 (kesetaraan gender), SDG-8 (pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi)
17 Qodri A. Azizy, Membangun Fondasi Ekonomi Umat: Meneropong Prospek Perkembangan Ekonomi Umat (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004). Cet. II. hal. 93.

## Manarul Quran: Jurnal Studi Islam
dan SDG-16 (perdamaian, keadilan dan lembaga yang kuat), serta pendidikan (education).
Allahu A’lam

## Daftar Pustaka
Azizy,  Qodri  A. Membangun  Fondasi  Ekonomi  Umat:  Meneropong  Prospek Perkembangan Ekonomi Umat (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004). Cet. II.
Bashori,  Akmal, Metodologi  Zakat  Kontemporer, (Yogyakarta:  Diandra  Media
Utama, 2018).
______Filsafat Hukum Islam: Paradigma Filosofis Mengais Kebeningan Hukum Tuhan,
(Jakarta: Kencana, 2020).
Bashori,  Akmal dan  Akhmad  Ja’far,  dengan  title  “ Model Pendayagunaan Zakat Produktif di Lazismu Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal ” dalam Manarul
Qur'an: Jurnal Ilmiah Studi Islam, Vol 20. No 2, Desember (2020).
Darodji, K.H. Ahmad Potensi Dana Zakat di Jawa Tengah Mencapai Rp 1 Triliun
Setahun , Tribunjateng.com diakses 29/10/2018.
Fasiha, Zakat Produktif: Alternatif Sistem Pengendalian Kemiskinan, (Palopo: Laskar
Perubahan, 2017).
Naqvi,  Syed  Nawab  Haider, Menggagas  Ekonomi  Islam, terj.  Aiful  Anam
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009). Cet. II.
Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia nomor 3 Tahun 2018,
Tentang Pendistribusian.
Qardawi,  Yusuf  al-. Fiqh  al-Zakah:  Dirasat  muqaranat  al-Ahkam  wa  Falsafatuh  fi
Dhau’ al - Qur’an wa al -Sunnah, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2006). Vol. I-
II.
Rachmawati,  Eka  Nuraini,  Azmansyah  Azmansyah,  Titis  Triatri  Utami,
“ Analisis  Zakat  Produktif  Dan  Dampaknya  Terhadap  Pertumbuhan Usaha  Mikro  Dan  Penyerapan  Tenaga  Kerja  Serta  Kesejahteraan
| Volume. 21. No.2. Desember 2021
Mustahik  Di  Kota  Pekanbaru  Provinsi  Riau ”  dalam,  Jurnal Ilmu Menejemen, Vol 8, No 2 (2019) .
Shihab,  Alwi, Islam  Inklusif  Menuju  Sikap  Terbuka  Dalam  Beragama, (Bandung:
Mizan, 1999). Cet. VII.
Thoharul,  Ahmad Zakat  Produktif  Untuk  Pemberdayaan  Ekonomi  Umat”,
dalam, Jurnal Zakat dan Wakaf, Vol. 5, No. 1, Juni (2018)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
Yuliadi, Imamudin. Ekonomi Islam: Sebuah Pengantar (Yogyakarta: LPPI, 2001)