## JIUBJ

## Peremajaan Lahan Terdampak Tsunami Menjadi Ruang Terbuka Hijau Melalui Pendekatan Perencanaan Kolaboratif di Kota Banda Aceh (Studi Kasus Hutan Kota BNI Tibang dan Taman Kota BNI Trembesi)
Hafi Munirwan 1 , Marsista Buana Putri 2 , Fran Sinatra 3
1,2,3 Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Institut Teknologi Sumatera Correspondence email: hafi.munirwan@pwk.itera.ac.id
Abstrak. Ruang  terbuka  hijau  (RTH)  merupakan  komponen  penting  yang  berfungsi  sebagai  penyeimbang  ekosistem  kota. Keberadaan  RTH  semakin  terdesak  akibat  pesatnya  laju  urbanisasi  di  Indonesia  yang  berdampak  terhadap  semakin  sulitnya penyediaan RTH di kawasan perkotaan. Salah satu lahan yang dapat dioptimalkan dan dimanfaatkan menjadi RTH adalah lahan- lahan yang telah mengalami degradasi maupun  lahan terlantar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya adalah bencana alam. Hutan Kota BNI Tibang dan Taman Kota BNI Trembesi merupakan RTH yang dikembangkan pada lahan terlantar yang  terdampak  bencana  Tsunami  yang  menimpa  Aceh  pada  2004.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  kolaborasi  yang dilakukan  antara stakeholder pemerintah  dan  non-pemerintah  dalam  peremajaan  lahan  terdampak  Tsunami  menjadi  RTH  yang terdiri dari Hutan Kota BNI Tibang dan Taman Kota BNI. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa peremajaan lahan terdampak Tsunami  menjadi  RTH  telah  memberikan  kontribusi  RTH  masing-masing  seluas  6,75  Ha  dan  2,59  Ha.  Disamping  itu,  hasil penelitian  turut  menunjukkan  keterlibatan  sejumlah stakeholder non-pemerintah  yang  terdiri  dari  lembaga  swadaya  masyarakat (LSM), swasta, dan masyarakat dalam tahap inisiasi, implementasi dan perawatan Hutan Kota BNI Tibang dan Taman Kota BNI Trembesi  dengan  tingkat  kolaborasi  mencapai  tingkatan partnership (kemitraan)  antara stakeholder pemerintah  dan  non- pemerintah.
Kata kunci : Peremajaan kota; pembaharuan kota; kota layak huni; ruang terbuka hijau; perencanaan kolaboratif
Abstract. Green space is an important component of city life that functions to maintain urban ecosystem. The presence of green space is increasingly pressed due to the rapid rate of urbanization in Indonesia which has an impact on the increasing challenge of green space provisioning in urban area. One of the land that can be optimized as green space is degraded or abandoned land that can be caused by various factors, one of which is natural disasters. BNI Tibang City Forest and BNI Trembesi City Park are green  open  space  developed  on  abandoned  land  affected  by  the  Tsunami  disaster  that  struck  Aceh  in  2004. This  study  aims  to examine  the  collaboration  between  government  and  non-government  stakeholders  in  regenerating  Tsunami  affected  land  into green space area, consisting of BNI Tibang City Forest and BNI City Park. The result of the study showed that the regeneration of abandoned  land  into  green  space  area  in  two  study  cases  area  has  contributed  respectively  6.75  hectares  and  2.59  hectares. Besides,  the  study  showed  that  a  number  of  non-governmental  stakeholders  consisting  of  non-governmental  organizations (NGOs), the private sector, and the community were involved in the initiation, implementation and maintenance stages of the BNI Tibang City Forest and the BNI Trembesi City Park with the collaboration degree reaching the partnership between government and non-government stakeholders.
Keywords: Urban regeneration; urban renewal; livable city; green space; collaborative planning
PENDAHULUAN
Ruang terbuka hijau (RTH), atau area memanjang/mengelompok  tempat  tanaman  tumbuh, merupakan  salah  satu  komponen  penting  yang  tidak terpisahkan  dari  kehidupan  kota  sebagai  penyeimbang ekosistem  kota  yang  memiliki  peranan  baik  secara ekologis  maupun  sosial  (Ditjen  Penataan  Ruang,  2008). Secara  ekologis,  RTH  berperan  untuk  mengontrol kualitas  air  dan  udara,  menyerap  karbon,  dan  mencegah erosi.  Di  samping  itu,  RTH  juga  berperan  sebagai sumber  daya  yang  dibutuhkan  oleh  manusia  dan makhluk hidup lainnya untuk dapat bertahan hidup (The Economics  of  Ecosystems  and  Biodiversity,  2011). Sumber  daya  ini  dapat  berupa  air  bersih,  makanan (tumbuhan,  buah-buahan,  hewan),  serta  obat-obatan herbal yang berasal dari tumbuhan.
RTH  juga  memiliki  peranan  secara  sosial,  yaitu sebagai  ruang  alternatif  untuk  warga  kota  berinteraksi, serta tempat bagi warga untuk dapat melakukan kegiatan rekreasi  dan  wisata  (Arnita  et  al.  2014).  Keberadaan RTH  secara  sosial  dapat  berkontribusi  terhadap peningkatan kesehatan mental dan fisik masyarakat kota, serta  lebih  jauh  lagi  dapat  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat  kota  (The  Economics  of  Ecosystems  and Biodiversity, 2011).
Selain  itu,  RTH  merupakan  salah  satu  komponen yang  mendukung  tercapainya  kota  layak  huni  (Ikatan Ahli  Perencana,  2017).  Kota  layak  huni  merupakan konsep  pengembangan  kota  yang  mengedepankan kenyamanan  dan  kualitas  kehidupan  warga  suatu  kota (Ikatan Ahli Perencana, 2017).
Meskipun  memiliki  peranan  yang  penting  untuk menjaga keseimbangan ekosistem kota, keberadaan RTH
Hafi Munirwan et al, Peremajaan Lahan Terdampak Tsunami Menjadi Ruang Terbuka Hijau Melalui Pendekatan Perencanaan Kolaboratif di Kota Banda Aceh (Studi Kasus Hutan Kota BNI Tibang dan Taman Kota BNI Trembesi)
semakin  terdesak  akibat  dari  pesatnya  laju  urbanisasi  di kota-kota Indonesia, yang ditandai dengan meningkatnya proporsi  penduduk  kawasan  perkotaan  di  Indonesia. Pada  tahun  2015,  tercatat  proporsi  jumlah  penduduk kawasan  perkotaan  di  Indonesia  telah  mencapai  angka 53,3%  (Badan  Pusat  Statistik,  2018).  Kondisi  ini berbanding  terbalik  dengan  kondisi  pada  tahun  1980 yang  pada  saat  itu  hanya  22,4%  penduduk  Indonesia tinggal di kawasan perkotaan (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2019). Peningkatan ini diperkirakan  akan  terus  terjadi  dan  menyentuh  angka 72,9% pada tahun 2045 (Badan Pusat Statistik, 2019).
Sebagai  dampak  dari  pesatnya  laju  urbanisasi, konversi  lahan  RTH  menjadi  lahan  terbangun  menjadi suatu  pemandangan  yang  tidak  terhindarkan  di  berbagai kota  di  Indonesia.  Lahan-lahan  yang  seharusnya dikonservasi  sebagai  RTH  seperti  di  area  sempadan sungai, waduk, serta pantai, telah beralih fungsi menjadi bangunan liar. Hal ini bertentangan dengan mandat yang tertuang  pada  Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum Nomor:  05/PRT/M/2008  Tentang  Pedoman  Penyediaan dan  Pemanfaatan  Ruang  Terbuka  Hijau  di  Kawasan Perkotaan,  bahwa  setiap  kota  di  Indonesia  wajib menyediakan  minimal  20%  dari  seluruh  luas  wilayah kota sebagai RTH publik.
Terganggunya  keseimbangan  ekosistem  kota berdampak  terhadap  sejumlah  permasalahan  ekologis dan  sosial.  Secara  ekologis,  muncul  permasalahan lingkungan  seperti  polusi  dan  banjir  (The  Economics  of Ecosystems  and  Biodiversity,  2011).  Secara  sosial, berkurangnya  RTH  menyebabkan  semakin  langkanya ruang bagi masyarakat untuk berinteraksi dan melakukan aktivitas  rekreasi  dan  wisata  (Caesarina  dan  Rahmani, 2019).
Salah  satu  lahan  yang  dapat  dioptimalkan  dan dimanfaatkan  menjadi  RTH  adalah  lahan-lahan  yang telah  mengalami  degradasi  fungsi  maupun  lahan terlantar  yang  dapat  disebabkan  oleh  berbagai  faktor seperti  perang,  bencana  alam,  degradasi  sektor  industri tertentu  yang  menyebabkan  kosongnya  bangunan  dan kawasan  industri  (McCarthy,  2007).    Dalam  ilmu perencanaan  kota,  optimalisasi  lahan  yang  terdegradasi dikenal  dengan  berbagai  istilah  seperti  peremajaan  kota (urban regeneration), peremajaan kota (urban redevelopment) dan pembaharuan kota (urban renewal). Bencana  gempa  yang  melanda  Aceh  pada  26 Desember  2004  merupakan  peristiwa  bencana  gempa bumi  terbesar  kedua  dalam  sejarah  manusia,  dengan magnitude  mencapai  9,1  SR,  (Mangkusubroto,  2011). Gempa dahsyat ini kemudian diikuti oleh  Tsunami yang menghancurkan  kota-kota  di  sejumlah  negara  seperti Indonesia, Thailand, Sri Lanka, India,  hingga Myanmar. Bencana  tersebut  telah  menyebabkan  total  korban  jiwa yang  mencapai  127.720  orang  serta  menghancurkan 139.195  rumah,  3.415  sekolah,  dan  517  fasilitas kesehatan  (Sugiarto,  2009).  Selain  itu,  Tsunami  turut menyebabkan  rusaknya  lahan-lahan  yang  disebabkan
oleh  intrusi  air  laut  dan  pencemaran  sampah  Tsunami (Arnita et al. 2014; Mangkusubroto, 2011)
Di  samping  itu,  Kota  Banda  Aceh  merupakan salah satu kota di Indonesia yang masih dihadapkan pada tantangan  dalam  penyediaan  RTH.  Tercatat  proporsi RTH  publik  di  Kota  Banda  Aceh  baru  mencapai  angka 11%,  dengan  luas  area  688  ha  (Arnita  et  al.,  2014). Artinya, masih terdapat kekurangan RTH publik sebesar 9%,  atau  seluas  552  ha.  Menyikapi  hal  ini,  salah  satu langkah yang diambil oleh pemerintah adalah mengembangkan lahan terlantar akibat Tsunami menjadi RTH,  sebagaimana  yang  dilakukan  di  Hutan  Kota  BNI Tibang dan Taman Kota BNI Trembesi.
Pengembangan RTH secara kolaboratif merupakan  salah  satu  pendekatan  yang  dapat  didorong untuk menambah proporsi RTH perkotaan. Perencanaan kolaboratif  adalah  proses  perencanaan  yang  dilakukan melalui  diskusi  lintas stakeholder (Ansel  dan  Gash, 2007).  Selain  itu,  perencanaan  kolaboratif  merupakan pendekatan  alternatif  dalam  penataan  ruang  yang  tidak hanya  melibatkan stakeholder pemerintah  namun  juga stakeholder non-pemerintah dalam perencanaan pembangunan  (Van  der  Jagt  et  al.  2016).  Salah  satu dampak  positif  dari  perencanaan  kolaboratif  adalah output yang  dihasilkan  menjadi  lebih  sesuai  dengan kebutuhan,  serta  mengurangi  ketergantungan  terhadap pemerintah  dalam  penataan  ruang  (Nikolaidou  et  al, 2016).
Pada  penelitian  ini  akan  dibahas  pengembangan RTH kolaboratif di Kota Banda Aceh, tepatnya di Hutan Kota  BNI  Tibang  dan  Taman  Kota  BNI  Trembesi. Pengembangan  RTH  di  kedua  lokasi  ini  tidak  hanya melibatkan stakeholder pemerintah, namun  juga stakeholder non-pemerintah.
Adapun  fokus  dari  penelitan  ini  meliputi:  (1) mengidentifikasi stakeholder pemerintah  dan  non- pemerintah  yang  terlibat  dalam  pengembangan  Hutan Kota  BNI  Tibang  dan  Taman  Kota  BNI  Trembesi,  dan (2)  mengetahui  tingkat  keterlibatan stakeholder non- pemerintah  dalam  pengembangan  RTH  di  Hutan  Kota BNI Tibang dan Taman Kota BNI Trembesi.

## METODE
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  metode  penelitian  deskriptif  kualitatif.  Adapun pengumpulan  data  dilakukan  melalui  teknik  wawancara dan  pengumpulan  data  sekunder  berupa  dokumen perencanaan  RTH  terkait.  Pemilihan  narasumber dilakukan  dengan  menggunakan  teknik purposive sampling serta snowball sampling . Pada awal penelitian, sejumlah calon narasumber berasal dari unsur pemerintah khususnya Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota  Banda  Aceh  (DK3),  pengelola  taman,  masyarakat, serta  lembaga  swadaya  masyarakat  (LSM)  yang  terlibat dalam  pembangunan  RTH  di  lokasi  penelitian. Walaupun  sudah  ditentukan  sejak  awal,  jumlah narasumber  yang  diwawancarai  bertambah  sesuai
Hafi Munirwan et al, Peremajaan Lahan Terdampak Tsunami Menjadi Ruang Terbuka Hijau Melalui Pendekatan Perencanaan Kolaboratif di Kota Banda Aceh (Studi Kasus Hutan Kota BNI Tibang dan Taman Kota BNI Trembesi)
dengan  rekomendasi  yang  diberikan  dari  narasumber kunci  yang  telah  diidentifikasi  sebelumnya.  Hasil wawancara kemudian disusun menjadi transkrip wawancara,  sebelum  diolah  melalui  analisis coding untuk  mengidentifikasi  kata-kata  kunci  yang  berkaitan dengan fokus penelitian.
Fokus penelitian yang pertama pada penelitian ini adalah  mengidentifikasi stakeholder yang  terlibat  dalam pengembangan  Hutan  Kota  BNI  Tibang  dan  Taman Kota  BNI  Trembesi.  Secara  umum, stakeholder terbagi menjadi  dua  yaitu stakeholder pemerintah  dan stakeholder non-pemerintah  (Ansel  dan  Gash,  2007). Stakeholder pemerintah  terdiri  dari  pemerintah  tingkat kabupaten/kota,  provinsi  dan  pusat  baik  yang  berbentuk dinas,  badan,  mahkamah  maupun  dewan.  Sedangkan stakeholder non-pemerintah  meliputi  individu  maupun kelompok  yang  tidak  memiliki  keterikatan  atau  kontrak untuk  bekerja  dengan  pemerintah,  yang  meliputi  pelaku bisnis  ( enterpreneur ),  lembaga  swadaya  masyarakat (LSM),  kelompok/komunitas  masyarakat,  dan  individu masyarakat (Nikolaidou et al, 2016).
Fokus  kedua  dari  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui  tingkat  keterlibatan stakeholder non- pemerintah  dalam  pengembangan  RTH  di  kedua  studi kasus yang dibahas pada penelitian ini. Menurut Van der Jagt  et  al.  (2016),  tingkat  keterlibatan stakeholder non- pemerintah  dalam  pengembangan  RTH  terbagi  dalam lima tingkatan, yaitu: (1) inform , (2) consult , (3) involve , (4) partnership dan  (5) empower .  sebagaimana  terlihat pada Tabel 1.
Informasi yang digunakan untuk menjawab kedua fokus  penelitian  ini  didapatkan  melalui  studi  literatur, yaitu  dengan  mengkaji  dokumen  perencanaan  RTH terkait, serta dokumen profil RTH Kota Banda Aceh. Di samping  itu,  pengumpulan  informasi  tersebut  juga diperkaya  dengan  wawancara  yang  dilakukan  dengan narasumber  terkait.  Melalui  wawancara  dapat  dilakukan verifikasi  informasi  yang  terdapat  di  dokumen  yang telah dikaji, sekaligus menambahkan informasi- informasi  yang  belum  tersedia  pada  dokumen-dokumen rencana terkait.
Tabel 1. Tingkat Keterlibatan Stakeholder Non-Pemerintah dalam Penyediaan RTH
Tingkat Keterlibatan Stakeholder Non-Pemerintah Peran Stakeholder Non-Pemerintah Peran Stakeholder Pemerintah 1. Inform Mendapatkan informasi rencana pengembangan RTH 2. Consult Memberikan masukan terhadap rencana pengembangan RTH 3. Involve Terlibat dalam  pengambilan keputusan, perawatan atau manajemen RTH 4. Partnership Pengelolaan RTH bersama dengan pemerintah 5. Empower Pengelolaan RTH secara swadaya *) sumber: Van der Jagt et al., 2016:5
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan multiple case  studies (studi  kasus  ganda),  yang  berarti menggunakan  lebih  dari  satu  studi  kasus.  Pemilihan metode ini dilakukan untuk memperkaya informasi yang didapatkan  untuk  menjawab  kedua  fokus  penelitian. Adapun  pemilihan  studi  kasus  didasari  oleh  adanya keterlibatan stakeholder non-pemerintah dalam pengembangan  RTH  di  studi  kasus  yang  dipilih.  Studi kasus  pada  penelitian  ini  terdiri  dari  Hutan  Kota  BNI Tibang dan Taman Kota BNI Trembesi.

## Profil Hutan Kota BNI Tibang
Gambar 1. Hutan Kota BNI Tibang
Didirikan  pada  tahun  2010,  Hutan  Kota  BNI Tibang  terletak  di  tanah  yang  terlantar  dan  tidak produktif disebabkan oleh adanya intrusi air laut setelah peristiwa  bencana  Tsunami  pada  tahun  2004.  Lokasi RTH  ini  berdekatan  dengan  garis  pantai,  dengan  jarak kurang  dari  satu  kilometer,  dan  merupakan  salah  satu daerah  yang  paling  terdampak  dari  bencana  Tsunami. Tanah  terlantar  seluas  6,75  Ha  ini  kemudian  mulai dikonversi  menjadi  hutan  kota,  tepatnya  pada  tahun 2010, dan dinamakan Hutan Kota BNI Tibang (Arnita et al.  2014).  Pengembangan  Hutan  Kota  ini  memakan waktu  selama  empat  tahun,  dan  selesai  dibangun  pada tahun 2014.
Hutan Kota BNI Tibang didominasi oleh beragam vegetasi yang ditanam di seluruh sisinya. Seperti terlihat pada  Gambar  2,  terdapat  taman  tematik  bambu, tumbuhan  aromatik,  bunga,  serta  tanaman  herbal  di Hutan  Kota  BNI  Tibang  (Yayasan  Bustanussalatin, 2010).  Selain  itu,  terdapat  pula  kolam  bakau  dan pembibitan  ikan.  Tidak  hanya  menyediakan  ekosistem yang  baik  untuk  flora  dan  fauna,  Hutan  Kota  BNI Tibang  juga  menyediakan  sarana  rekreasi  yang  dapat digunakan oleh warga untuk berinteraksi dan
Dominan
Fasilitator
Hafi Munirwan et al, Peremajaan Lahan Terdampak Tsunami Menjadi Ruang Terbuka Hijau Melalui Pendekatan Perencanaan Kolaboratif di Kota Banda Aceh (Studi Kasus Hutan Kota BNI Tibang dan Taman Kota BNI Trembesi)
menghilangkan  penat,  seperti  jalur  pejalan  kaki , mangrove  board  walk,  ramp  canopy  trail ,  serta  taman kontemplasi.
Gambar 2. Masterplan Hutan Kota BNI Tibang

## Profil Taman Kota BNI Trembesi
Didirikan  pada  tahun  2011,  Taman  Kota  BNI Trembesi  memiliki  total  luas  area  yang  mencapai  2,59 Ha (Arnita et al. 2014). Sebelum dikembangkan sebagai RTH,  lahan  ini  merupakan  tanah  terlantar  yang  hancur akibat bencana Tsunami yang menimpa Aceh pada tahun 2004.

## Gambar 3. Taman Kota BNI Trembesi
Nama  ”Trembesi”  disematkan  pada  taman  ini karena  pohon  Trembesi  merupakan  spesies  vegetasi dominan  yang  ditanam  pada  taman  ini.  Secara keseluruhan, terdapat 204 pohon Trembesi yang ditanam pada  taman  ini  (Arnita,  2014).  Meski  didominasi  oleh pohon  Trembesi,  taman  ini  juga  dilengkapi  dengan sejumlah  tanaman  buah-buahan,  sebagaimana  terlihat pada  Gambar  4.  Sejumlah  tanaman  buah  yang  ditanam di  antaranya  adalah  sawo,  jambu  air,  mangga,  sukun, nangka,  asam,  sirsak,  kedondong,  durian,  labu  dan melon. Pada taman ini juga terdapat pembibitan tanaman hias  yang  dijual  kepada  pengunjung  taman.  Selain  itu, terdapat  pula  jalur  pejalan  kaki,  plaza,  dan  gazebo  yang
dapat  digunakan  oleh  pengunjung  untuk  bersosialisasi dan beristirahat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Stakeholder  yang  Terlibat  dalam  Penyediaan  Hutan Kota BNI Tibang dan Taman Kota BNI Trembesi
Pada  tahun  2010,  pemerintah  Kota  Banda  Aceh berencana untuk menginisiasi pengembangan hutan kota yang terletak di wilayah Desa Tibang, Kota Banda Aceh. Lahan  ini  merupakan  lahan  yang  rusak  dan  terabaikan pasca bencana Tsunami pada tahun 2004. Tsunami yang menerjang  wilayah  ini  menyebabkan  lahan  ini  dipenuhi oleh puing-puing bangunan,  sampah  sisa  Tsunami, serta buruknya  kualitas  lahan  yang  mengalami  degradasi akibat intrusi air laut.
Pengembangan  RTH  di  lahan  seluas  6,75  Ha memerlukan  pendanaan  yang  tidak  sedikit,  sedangkan anggaran  pendapatan  belanja  daerah  (APBD)  Kota Banda  Aceh  pun  terbatas.  Oleh  karena  itu,  pemerintah Kota  Banda  Aceh  mengajak  Yayasan  Bustanussalatin, salah  satu  LSM  yang  bergerak  di  pelestarian heritage Aceh,  untuk  mengembangkan  lahan  tersebut  menjadi hutan kota.
Gambar 4. Masterplan Taman Kota BNI Trembesi
Meskipun bergerak di bidang pelestarian heritage , Yayasan  Bustanussalatin  juga  memiliki  tujuan  untuk melestarikan  tanaman-tanaman  lokal  khas  Aceh  yang semakin  langka  akibat  bencana  Tsunami.  Sehingga, LSM  ini  kerap  turut  serta  dalam  kegiatan  penghijauan dan  penanaman  pohon,  terutama  penanaman  tanaman lokal khas Aceh. Sebelumnya, pada tahun 2008, LSM ini turut  serta  menginisiasi  berdirinya  Taman  Pembibitan ( Nursery  Park )  Bustanussalatin  yang  berada  di  pusat
Hafi Munirwan et al, Peremajaan Lahan Terdampak Tsunami Menjadi Ruang Terbuka Hijau Melalui Pendekatan Perencanaan Kolaboratif di Kota Banda Aceh (Studi Kasus Hutan Kota BNI Tibang dan Taman Kota BNI Trembesi)
Kota Banda Aceh. Pada taman ini dilakukan pembibitan terhadap  sejumlah  tanaman  khas  Aceh.  Berdasarkan pengalaman  bekerjasama  dalam  pembangunan  taman inilah, pemerintah Kota Banda  Aceh mengajak Yayasan Bustanussalatin untuk mengembangkan Hutan Kota BNI Tibang. Yayasan Bustanussalatin pun kemudian menyetujui untuk ikut mengembangkan Hutan Kota BNI Tibang.
Peran  awal  yang  dilakukan  oleh  Yayasan Bustanussalatin  adalah  menyusun  proposal  rencana pengembangan Hutan Kota BNI Tibang bersama dengan pemerintah kota, khususnya DK3 sebagai instansi terkait pengelola  RTH  di  Kota  Banda  Aceh.  Proposal pengembangan  ini  selanjutnya  diajukan  ke  berbagai jaringan  ( network )  yang  dimiliki  oleh  Yayasan Bustanussalatin, salah satunya adalah PT. BNI Persero.
Melalui  pengajuan  proposal  yang  dilakukan  oleh Yayasan  Bustanussalatin,  PT.  BNI  Persero  kemudian menyetujui  untuk  memberikan  dana corporate  social responsibility (CSR).  Hal  ini  dikarenakan  sejak  tahun 2008,  BNI  turut  meluncurkan  program  CSR  yang bernama  BNI Go  Green ,  yang  mendukung  program penghijauan  di  berbagai  kota  di  Indonesia.  Dalam  hal ini,  pengembangan  Hutan  Kota  BNI  Tibang  akan dilakukan  di  lahan  milik  pemerintah  Kota  Banda  Aceh, dengan  menggunakan  dana  CSR  dari  PT.  BNI  Persero, serta  dibangun  melalui  pemberdayaan  masyarakat  yang difasilitasi oleh Yayasan Bustanussalatin.
Pola  kerjasama  yang  serupa  kembali  dilakukan oleh  pemerintah  kota  Banda  Aceh  pada  tahun  2011, yaitu  ketika  pemerintah  kota  mengajak  Yayasan Bustanussalatin  untuk  mengembangkan  lahan  terlantar milik pemerintah kota yang berada di Desa Peulanggahan  menjadi  taman  kota.  Lahan  ini  memiliki ukuran  yang  lebih  kecil  dari  Hutan  Kota  BNI  Tibang, yaitu 2,59 Ha. Yayasan Bustanussalatin bersama dengan pemerintah  kemudian  menyusun  proposal  rencana pengembangan hutan kota yang kembali diajukan ke PT. BNI Persero. Proposal ini pun kembali disetujui oleh PT. BNI  Persero  dan  dikembangkan  melalui  skema pendanaan  CSR.  Untuk  mengapresiasi  PT.  BNI  Persero yang  telah  mendanai  pengembangan  taman  tersebut, taman  ini  pun  kemudian  dikenal  dengan  nama  Taman Kota BNI Trembesi.
Proses  pembangunan  kedua  RTH  ini  melibatkan warga lokal, atau warga gampong yang berada di sekitar lokasi  RTH  tersebut.  Yayasan  Bustanussalatin  sebagai fasilitator pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan RTH di kedua lokasi tersebut berkoordinasi  dengan  warga  sekitar  serta  pemangku kepentingan di tingkat kecamatan dan gampong .
Warga  sekitar  yang  terlibat  dalam  pengembangan RTH  ini  didominasi  oleh  kalangan  ibu-ibu.  Terdapat sejumlah  80    ibu-ibu  yang  terlibat  dalam  pengerjaan pengembangan  RTH,  yang  meliputi  kegiatan  persiapan dan  pembersihan  lahan  dari  sampah,  penanaman vegetasi,  serta  perawatan  RTH.  Selain  merawat  RTH
yang  telah  terbangun,  warga  juga  dapat  menghasilkan pendapatan  melalui  penjualan  bibit,  tanaman  herbal, buah-buahan dan pupuk yang dihasilkan.
Meskipun  warga  terlibat  dalam  perawatan  Hutan Kota BNI Tibang dan Taman Kota BNI Trembesi, kedua RTH ini secara formal masih tergolong RTH publik. Hal ini  dikarenakan  lahan  kedua  RTH  ini  merupakan  milik pemerintah kota Banda Aceh.
Tingkat  Keterlibatan  Stakeholder  Non-Pemerintah dalam  Penyediaan  Hutan  Kota  BNI  Tibang  dan Taman Kota BNI Trembesi
Berdasarkan  hasil  analisis stakeholder yang  telah dilakukan  pada  bagian  sebelumnya,  dapat  disimpulkan bahwa  pengembangan  Hutan  Kota  BNI  Tibang  dan Taman  Kota  BNI  Trembesi  melibatkan stakeholder pemerintah maupun non-pemerintah.
Keterlibatan stakeholder pemerintah  dimulai  dari tahapan  inisiasi  pengembangan  RTH.  Pemerintah  kota sebagai  pemilik  kedua  lahan  yang  terlantar  akibat bencana  Tsunami  berencana  mengembangkan  lahan yang terabaikan ini menjadi RTH berupa hutan kota dan taman kota. Adapun pemerintah dalam hal ini terdiri dari pemerintah  kota  meliputi  walikota,  wakil  walikota  dan sekretaris  daerah,  serta  DK3  selaku  instansi  pengelola RTH di Kota Banda Aceh. Tidak hanya di tahap inisiasi, pemerintah  turut  terlibat  dalam  pengembangan  rencana, implementasi,  serta  perawatan  RTH.  Keterlibatan pemerintah  dalam  pengembangan  RTH  ini  tentunya tidak  terlepas  dari  status  masing-masing  lahan  RTH yang dimiliki oleh pemerintah kota.
Meskipun memiliki lahan seluas 6,75 dan 2,59 ha, pemerintah  kota  masih  dihadapkan  dengan  masalah pembiayaan  pengembangan  RTH  di  kedua  lokasi.  Hal ini  dikarenakan  pemerintah  kota  memiliki  keterbatasan anggaran untuk pengembangan RTH.
Oleh  karena  itu,  pemerintah  kemudian  mengajak Yayasan Bustanussalatin untuk membantu pengembangan  serta membantu mencari sumber pendanaan alternatif untuk pengembangan RTH di kedua lokasi  tersebut.  Sehingga,  keterlibatan stakeholder non- pemerintah,  khususnya  LSM,  sudah  dimulai  sejak tahapan  inisiasi  pengembangan,  saat  LSM  membantu menyusun  rencana  pengembangan  dan  mencari  sumber pendanaan alternatif.
Stakeholder non-pemerintah  lain  yang  terlibat adalah  dari  pihak  swasta,  yaitu  PT.  BNI  Persero  yang mendanai  pengembangan  Hutan  Kota  BNI  Tibang  dan Taman  Kota  BNI  Trembesi  melalui  skema  pendanaan CSR BNI Go Green. Pada tahap perawatan, warga lokal turut  terlibat.  Meskipun  melibatkan  warga  lokal, perawatan  kedua  RTH  ini  tidak  terlepas  pula  dari peranan pemerintah khususnya DK3. Hal ini dikarenakan status kepemilikan kedua RTH ini berada di tangan pemerintah Kota Banda Aceh.
Berdasarkan  elaborasi  keterlibatan stakeholder di atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  tingkat  keterlibatan
Hafi Munirwan et al, Peremajaan Lahan Terdampak Tsunami Menjadi Ruang Terbuka Hijau Melalui Pendekatan Perencanaan Kolaboratif di Kota Banda Aceh (Studi Kasus Hutan Kota BNI Tibang dan Taman Kota BNI Trembesi)
stakeholder non-pemerintah  dalam  pengembangan  RTH di  kedua  studi  kasus  penelitian  ini  termasuk  pada tingkatan partnership (kemitraan).  Tingkatan  ini mencerminkan peran stakeholder pemerintah yang tidak dominan,  dan  terdapat  desentralisasi  kewenangan  yang ditransfer  kepada stakeholder non-pemerintah  (Van  der Jagt  et  al.  2016).  Desentralisasi  kewenangan  ini  terlihat setidaknya  dari  beberapa  hal,  di  antaranya  penyusunan
rencana  pengembangan  yang  dilakukan  secara  bersama- sama oleh LSM dan pemerintah, pendanaan pembangunan  yang  bersumber  dari  dana  swasta, implementasi pengembangan yang melibatkan LSM dan warga  lokal,  serta  keterlibatan  warga  lokal  dalam perawatan RTH. Hal ini mencerminkan kolaborasi yang terjadi  antara stakeholder pemerintah  dan  non- pemerintah.
Tabel 2. Tingkat Keterlibatan Stakeholder Non-Pemerintah Dalam Penyediaan RTH Hutan Kota BNI Tibang dan Taman Kota
BNI Trembesi Tingkat Keterlibatan Stakeholder Non-Pemerintah Peran Stakeholder Non-Pemerintah Peran Stakeholder Pemerintah 1. Inform Mendapatkan informasi rencana pengembangan RTH 2. Consult Memberikan masukan terhadap rencana pengembangan RTH 3. Involve Terlibat dalam  pengambilan keputusan, perawatan atau manajemen RTH 4. Partnership Pengelolaan RTH bersama dengan pemerintah 5. Empower Pengelolaan RTH secara swadaya

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil  pembahasan  yang telah dijabarkan  pada  bagian  di  atas,  peneliti  menyimpulkan bahwa  penyediaan  RTH  dapat  ditingkatkan  dengan meremajakan  atau  meremajakan  lahan  terlantar  maupun lahan  yang  telah  mengalami    degradasi  fungsi. Sebagaimana  telah  dibahas,  kedua  lokasi  RTH  yang menjadi  studi  kasus  pada  penelitian  ini  telah memberikan  kontribusi  luasan  RTH  masing-masing seluas 6,75 Ha dan 2,59 Ha.
Selain  itu,  penelitian  ini  juga  telah  membahas keterlibatan stakeholder pemerintah dan non-pemerintah dalam  pengembangan  Hutan  Kota  BNI  Tibang  dan Taman  Kota  BNI  Trembesi. Stakeholder pemerintah yang terdiri dari pemerintah kota dan DK3 mulai terlibat sejak  tahap  inisiasi  hingga  tahap  perawatan  RTH. Stakeholder non-pemerintah  yang  terlibat  dalam pengembangan kedua RTH ini terdiri dari LSM, swasta, dan masyarakat. LSM terlibat sejak tahap inisiasi hingga tahap  implementasi  pengembangan,  sedangkan  pihak swasta  terlibat  di  tahap  implementasi  pengembangan. Adapun  masyarakat  terlibat  di  tahap  implementasi  dan perawatan RTH.
Hasil  pembahasan  turut  menunjukan  tingkat keterlibatan stakeholder non-pemerintah dalam penyediaan RTH di Hutan Kota BNI Tibang dan Taman Kota  BNI  Trembesi  tergolong  dalam  tingkatan partnership (kemitraan).  Hal  ini  didasari  oleh  adanya beberapa  peran  pemerintah  yang  didesentralisasikan  ke stakeholder non-pemerintah,  seperti  menyusun  rencana pengembangan, pendanaan pembangunan serta implementasi  pengembangan  yang  melibatkan  LSM, warga lokal, dan swasta.
Lebih  lanjut,  pendekatan  kolaboratif  dalam penyediaan RTH di Hutan Kota BNI Tibang dan Taman Kota BNI Trembesi ini dapat menjadi pembelajaran bagi kota-kota  di  Indonesia  yang  masih  kekurangan  proporsi
RTH.  Sebagaimana  pada  studi  kasus  penelitian  ini terdapat beberapa peranan yang dapat didesentralisasikan  ke stakeholder non-pemerintah terkait pengembangan RTH.
Meski  begitu,  terdapat  catatan  penting  yang peneliti temui selama melaksanakan penelitian ini, yaitu ketersediaan  lahan  merupakan  salah  satu  faktor  kunci untuk  mendorong  penyediaan  RTH  secara  kolaboratif. Kedua  studi  kasus  ini  dapat  berhasil  dikembangkan karena  pemerintah  kota  menyediakan  lahan  untuk pengembangan RTH.

## DAFTAR PUSTAKA
Ansell,  C.,  dan  Gash,  A.  (2007)  Collaborative Governance  in  Theory  and  Practice. Journal  of Public Administration.
Arnita  et  al.  (2014)  Profil  Taman  Kota  Banda  Aceh 2014.  Dinas  Kebersihan  dan  Keindahan  Kota Banda Aceh.
Caesarina,  H.  M.,  dan  Rahmani,  D.  R.  (2019) Penyediaan Ruang Terbuka Hijau dengan Pendekatan  Kota  Hijau  di  Perkotaan  Martapura. Jurnal Planoearth, 4, 11-17.
Badan  Pusat  Statistik  (2018)  Proyeksi  Penduduk Indonesia 2015-2045: Hasil SUPAS 2015.
Direktorat  Jenderal  Penataan  Ruang  (2008)  Peraturan Menteri  Pekerjaan  Umum  No.  05/PRT/M/2008 Tentang  Pedoman  Penyediaan  dan  Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan.
Ikatan  Ahli  Perencana  (2017)  Indonesia  Most  Livable City Index.
Lembaga  Ilmu  Pengetahuan  Indonesia  (2019)  Dinamika Pertumbuhan Penduduk Kota-Kota di Indonesia.
Mangkusubroto, K. (2011) Analisis Dinamika
Kolaborasi antara Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi  Aceh  dan  Nias  (BRR)  dengan Lembaga Donor Pasca Tsunami 2004
Dominan Fasilitator
Hafi Munirwan et al, Peremajaan Lahan Terdampak Tsunami Menjadi Ruang Terbuka Hijau Melalui Pendekatan Perencanaan Kolaboratif di Kota Banda Aceh (Studi Kasus Hutan Kota BNI Tibang dan Taman Kota BNI Trembesi)
menggunakan Drama Theory. Manajemen
Teknologi, 10(1).
McCarthy  (2007)  Partnership,  Collaborative  Planning and  Urban  Regeneration.  Ashgate  Publishing,
Hampshire, England.
Nikolaidou, S. et al. (2016) Urban Gardening and Green Space  Governance:  Towards  New  Collaborative Planning Practices. Urban Planning, 1, 5-19. Sugiarto, R. (2009). Story: Feat of the Daunting Launch.
Banda aceh: Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi
NAD-Nias.
The  Economics  of  Ecosystems  and  Biodiversity  (2011) TEEB  Manual  for  Cities:  Ecosystem  Services  in Urban Management.
Van  der  Jagt  et  al.  (2016)  Participatory  Governance  of Urban  Green  Spaces:  Trends  and  Practices  in  the EU. Nordic  Journal  of  Architectural  Reserch, 3, 11-40.
Yayasan Bustanussalatin (2010) Laporan Akhir
Pembangunan Hutan Kota BNI Tahap 1.