DOI : https://doi.org/10.29313/jrpwk.v3i1.1956

## Strategi Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh di Kelurahan Cibangkong Berdasarkan Konsep Livable Settlement
Tasya Salsha Safarina, Verry Damayanti*
Prodi Teknik Perencanaan Wilayah & Kota, Fakultas Teknik, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

## A R T I C L E   I N F O
Article history : Received  : 21/2/2023 Revised : 2/7/2023
Published  : 19/7/2023
Creative Commons Attribution- NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Volume : 3 No. : 1
Halaman  : 55 - 64
Terbitan  : Juli 2023

## A B S T R A K
Menurut  SK  Walikota Bandung Nomor:  648/Kep. 1227-DPKP3/2020  tentang Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kota Bandung, salah satu kelurahan yang masuk kedalam daftar perumahan dan permukiman kumuh adalah Kelurahan Cibangkong (RW 01, RW 06, RW 07, RW 10, dan RW 12) kumuh dengan luas kumuh 49,9 Ha. Agar rumah dapat memberikan rasa aman dan  nyaman  maka  diperlukan  penerapan  konsep  livable  settlement.  Variabel penelitian  yang  digunakan  yaitu  kondisi  fisik  bangunan,  ketersediaan  ruang terbuka  dan  prasarana  penunjang  permukiman,  jalur  pedestrian,  jangkauan pelayanan fasilitas umum, keterjangkauan biaya hidup, transportasi umum, dan peran stakeholder. Tujuan penelitian ini yaitu merumuskan strategi penaganan permukiman kumuh yang tepat di Kelurahan Cibangkong berdasarkan konsep livable  settlement.  Metode  pendekatan  yang  digunakan  adalah  mixed  method untuk  mengidentifikasi  kondisi  permukiman  kumuh.  Hasil  dari  penelitian  ini yaitu strategi penanganan permukiman kumuh diantaranya Peningkatan kualitas dan pemeriharaan infrastruktur dasar, memberikan edukasi mengenai finansial, pemberian  modal  usaha,  dan  keterampilan  untuk  membuka  usaha/jasa  dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjalin kolaborasi antara pemerintah, akademisi, atau ahli untuk menyusun penaganan yang tepat.
Kata Kunci : Permukiman Kumuh; Livable Settelement; Strategi Penanganan.

## A B S T R A C T
According  to  the  Decree  of  the  Mayor  of  Bandung  Number:  648/Kep.  1227- DPKP3/2020 concerning Determination of Housing and Slum Locations in the City of Bandung, one of the sub-districts included in the list of slum housing and settlements is Cibangkong Village (RW 01, RW 06, RW 07, RW 10, and RW 12) slums with an area slum 49.9 Ha. In order for the house to provide a sense of security and comfort, it is necessary to apply the concept of livable settlement. The  research  variables  used  are  the  physical  condition  of  the  building,  the availability of open space and supporting infrastructure for settlements, pedestrian paths, the range of services for public facilities, the affordability of living costs, public transportation, and the role of stakeholders. The purpose of this study is to formulate  a  strategy  for  dealing with  slum settlements  in  Cibangkong Village based on the concept of livable settlement. The approach method used is a mixed method to identify the conditions of slum settlements. The results of this study are strategies for handling slum settlements including improving the quality and maintenance  of  basic  infrastructure,  providing  education  regarding  finance, providing venture capital, and/or skills to open businesses/services in improving people's welfare, establishing collaboration between government, academics, or experts to develop proper handling.
Keywords : Slums; livable settlement; handling strategy.
@ 2023 Jurnal Riset Ekonomi Syariah Unisba Press. All rights reserved.

## A. Pendahuluan
Kota  adalah  pusat  pemerintahan,  kegiatan,  dan  pelayanan  yang  menjadi  daya  tarik  bagi  p enduduk untuk  melakukan  urbanisasi.  Dengan  terpusatnya  kegiatan  di  kota  dapat  mempengaruhi  laju  urbanisasi menuju kota tersebut. Salah satu dampak dari tingginya laju urbanisasi adalah peningkatan jumlah penduduk dan  tidak  terkendalinya  pertumbuhan  serta  perkembangan  wilayah  perkotaan.    Pertambahan  jumlah penduduk  perkotaan  yang  tidak  seimbang  dengan  bertambahnya  lahan  perkotaan  dapat  mengakibatkan munculnya  permukiman  kumuh.  Permukiman  kumuh  adalah  permukiman  yang  tidak  layak  huni  karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat[1].
Munculnya permukiman kumuh ini, masyarakat mengeluhkan ketidaknyamanan di lingkungan tempat tinggalnya. Ketidaknyamanan tersebut dapat dilihat dalam permasalahan lapangan pekerjaan, lingkungan atau ekologi, pemerataan, peran serta masyarakat dan energi [2]. Maka dari itu, diperlukan suatu penanganan dan konsep  pembangunan  perkotaan  yang  mempertimbangkan  kelayakan  huni  bagi  penduduknya. Sustainable Development Goals (SDGs) Indonesia tahun 2030 yaitu penanganan permukiman kumuh termasuk kedalam tujuan ke 11 yakni kota dan permukiman yang berkelanjutan  [3]. Dalam tujuan ke 11 ini, terdapat 5 kriteria yang digunakan dalam permukiman kumuh diantaranya ketahanan bangunan (durabel housing), kecukupan luas tempat tinggal (sufficient living space) , akses air minum (access to improved water) , akses sanitasi layak (access  to  adequate  sanitation) ,  dan  keamanan  bermukim (security  of  tenure) .  Dari  kriteria  tersebut,  dapat disimpulkan  bahwa  persentase  rumah  tangga  yang  tinggal  pada  rumah  yang  telah  memenuhi  kriteria  itu memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.
Untuk mendukung Sustainable Development Goals (SDGs) Indonesia Tahun 2030, maka kota-kota di Indonesia perlu melakukan beberapa penanganan atau penataan kawasan permukiman kumuh. Salah satunya Kota  Bandung  yang  perlu  menata  beberapa  kawasan  permukiman  kumuh.  Menurut  SK  Walikota  Bandung Nomor: 648/Kep. 1227-DPKP3/2020 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Bandung, lokasi perumahan dan permukiman kumuh terdapat di 25 kecamatan, 63 kelurahan, dan 251 RW dengan luas kumuh 491.9459 Ha atau 4,919,459 m2. Salah satu kelurahan yang masuk kedalam daftar perumahan dan permukiman kumuh adalah Kelurahan Cibangkong, ada 5 RW (RW 01, RW 06, RW 07, RW 10, dan RW 12) yang termasuk permukiman kumuh dengan luas kumuh 49,9 Ha.
Secara  umum,  Kelurahan Cibangkong  termasuk kedalam  permukiman berkepadatan  tinggi yang  dilewati oleh  aliran  Sungai  Anak  Kali  Cikapundung.  Kelurahan  Cibangkong  termasuk  kedalam  kategori  kumuh  ringan dengan  kondisi  prasarana  seperti  bangunan  yang  tidak  sesuai  persayaratan  teknis,  bangunan  tidak  teratur, permukaan  jalan  yang  rusak,  masih  ada  KK  yang  tidak  terlayani  PDAM,  sistem  air  limbah,  dan  persampahan, kondisi drainase yang tidak terpelihara, serta bangunan yang tidak terlayani prasarana proteksi kebakaran.
Maka dari itu, agar masyarakat Kelurahan Cibangkong dapat merasakan lingkungan yang nyaman dan layak  diperlukan  suatu  strategi  untuk  menangani  permukiman  kumuh  tersebut  salah  satunya  dengan menggunakan konsep livable settlement . Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah  dalam  penelitian  ini  adalah  “Bagaimana  strategi  penanganan  yang  tepat  untuk  mengatasi permasalahan  permukiman  kumuh  di  Kelurahan  Cibangkong  berdasarkan  konsep livable  settlement? ”. Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk merumuskan strategi penaganan permukiman kumuh yang tepat di Kelurahan Cibangkong berdasarkan konsep livable settlement .

## B. Metode Penelitian
Peneliti  menggunakan  metode pendekatan  campuran  atau mixed  methods yaitu  antara  kuantitatif  dan kualitatif berupa analisis kondisi, analisis SWOT, dan penyusunan strategi penanganan.  Secara umum untuk ananlisis kondisi dijelaskan secara deskriptif, dimana hasil dari analisis tersebut akan digunakan dalam analisis SWOT untuk menentukan strategi penanganan permukiman kumuh. Matriks SWOT ini dapat digunakan untuk menggambarkan  peluang  dan  ancaman  eksternal  yang  dihadapi  yang  disesuaikan  dengan  kekuatan  serta kelemahan  yang  dimilikinya  [4].  Terdapat  empat  tipe  strategi  yaitu:  Strategi  SO  ( strengths-opportunities ), strategi SO adalah suatu strategi yang memanfaatkan kekuatan untuk memanfaatkan peluang. Peluang-peluang tersebut  di  dapatkan  dari  luar  wilayah  penelitian  dengan  mempertimbang  kekuatan  yang  dimiliki  oleh
wilayah  penelitian.  Strategi  WO  ( weakness-opportunities ),  strategi  WO  adalah  suatu  startegi  yang ditetapkan  berdasarkan  pemanfaatan  peluang  yang  ada  dengan  cara  meminimalkan  kelamahan.  Untuk memperoleh  peluang  tersebut,  kelemahan  yang  dimiliki  oleh  wilayah  penelitian  perlu  diperbaiki  dan mencari  solusinya.  Straegi  ST  ( strengths-threats ),  strategi  ST  adalah  suatu  strategi  yang  ditetapkan berdasarkan kekuatan yang dimiliki oleh wilayah studi untuk mengatasi ancaman dari luar . Strategi WT ( weaknesess-threats ),  strategi  WT  adalah  suatu  strategi  yang  meminimalkan  kelemahan  yang  ada  pada wilayah penelitian untuk menghindari ancaman.
Gambar 1. Matriks SWOT
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, kuesioner, observasi dan studi literatur. Untuk metode sampling yang digunakan yaitu metode slovin. Besar populasi dari penelitian ini  yaitu  jumlah  warga  pada  kawasan  kumuh  (RW  01,  RW  06,  RW  07,  RW  10,  dan  RW  12)  Kelurahan Cibangkong  sebanyak  8.007  jiwa  dengan  besar  sampel  responden  yaitu  sejumlah  100  responden.  Berikut merupakan variabel penelitian serta kriteria dari livable settlement yang digunakan dalam penelitian ini.
Tabel 1. Variabel Penelitian
No Variabel Sub Variabel Kriteria Sumber 1 Kondisi fisik bangunan Luas bangunan Bangunan  hunian  memiliki  luas minimal sebesar 36 m 2 [5], [6] Kondisi bangunan layak huni Keselamatan bangunan meliputi struktur  bawah,  tengah,  dan  atas bangunan. Kesehatan meliputi pencahayaan Kepadatan bangunan >100 unit/Ha 80-100 unit/Ha <80 unit/Ha Keberadaan  bangunan temporer >50% 25%-50% <25% Jarak antar bangunan <1,5 m 1,5 m - 3 m >3 m 2 Ketersediaan ruang terbuka Ketersediaan RTH publik Ketersediaan  RTH  publik  sebesar 20% [7] Wadah interaksi sosial masyarakat Ketersediaan RTH privat Ketersediaan RTH privat sebesar 10% 3 Jalan lingkungan Jalur lingkungan memiliki lebar ±4 m [8] [9]
No Variabel Sub Variabel Kriteria Sumber
Ketersediaan prasarana penunjang permukiman Drainase lingkungan Tersedianya drainase lingkungan dapat berupa jaringan primer, sekunder, dan tersier. Air bersih Terpenuhinya  kebutuhan  air  bersih dilihat  dari  jumlah  penduduk  yang telah terlayani jaringan PDAM Persampahan Tersedianya gerobak sampah (2m 3 ) dan bak sampah (6m 3 ) untuk skala RW
Tersedianya  gerobak  sampah  (2m 3 )
dan  bak  sampah  besar  (12m 3 )  untuk skala kelurahan Pengelolaan air limbah Tersedianya  septic  tank,  bidang resapan,  dan  atau  jaringan  perpipaan air limbah. Pengamanan bahaya kebakaran Tersedianya hidran kebakaran 4 Jalur pedestrian Tersedianya jalur pedestrian yang aman Jalur pedestrian dengan lebar ±1,5 m 5 Jangkauan Pelayanan Fasilitas Umum Jangkauan  pelayanan fasilitas pendidikan TK → 500 m SD → 1.000 m SMP → 1.000 m
[8] Jangkauan  pelayanan fasilitas kesehatan Posyandu → 1.500 m Praktek dokter → 1.500 m Praktek bidan → 1.500 m
Apotik → 1.500 m Jangkauan  pelayanan fasilitas peribadatan Musholla → 100 m Masjid → 1.000 m 6 Keterjangkauan biaya hidup Keterjangkauan  biaya kebutuhan pokok Biaya hidup sehari-hari yang terjangkau oleh masyarakat. [10] 7 Transportasi umum Aksesibilitas Jarak  rumah  untuk  menjangkau transportasi umum adalah 400 meter [10] 8 Peran stakeholder Upaya penanganan Jenis program penanganan [6] Evaluasi penanganan program

## C. Hasil dan Pembahasan

## Analisis Kondisi Permukiman Kumuh Kelurahan Cibangkong
Analisis  kondisi  permukiman  kumuh  dilakukan  terhadap  variabel  yang  telah  dilakukan  antara  lain:  analisis kondisi  fisik  bangunan,  analisis  kondisi  ketersediaan  ruang  terbuka,  analisis  kondisi  ketersediaan  prasarana penunjang  permukiman,  analisis  kondisi  jangkauan  pelayanan  fasilitas  umum,  analisis  keterjangkauan  biaya hidup, analisis keterjangkauan biaya hidup, analisis kondisi peran stakeholder.
Hasil dari analisis kondisi fisik bangunan antara lain: (1) Kriteria luas bangunan hunian harus memiliki ukuran paling sedikit yaitu 36 m 2 . Apabila dilihat dari hasil kuesioner kepada masyarakat  kawasan kumuh, ukuran atau luas bangunan hunian rata-rata kurang dari 36 m 2 . Hal tersebut terjadi karena adanya keterbatasan lahan serta kepadatan bangunan yang tinggi. (2) Untuk kondisi bangunan layak huni, dari hasil kuesioner dan wawancara diketahui bahwa sebagian besar rumah hunian atau tempat tinggal yang ada pada kawasan kumuh dapat  dikatakan  sudah  layak  huni.  Terdapat  2  kriteria  rumah  layak  huni  keselamatan  dan  kesehatan  [11].
Keselamatan  yang  dimaksud  yaitu  meliputi  struktur  atau  pondasi  mulai  dari  bawah  hingga  atas  bangunan. Kesehatan  meliputi  pencahayaan,  sanitasi,  dan  penghawaan.  Dari  hasil  survey  diketahui  untuk  struktur bangunan hunian sudah kokoh atau permanen serta pencahayaan yang cukup. (3) Terdapat tiga kriteria dari kepadatan bangunan yaitu >100 unit/Ha, 80-100 unit/Ha, dan <80 unit/Ha. Dari hasil observasi ke lapangan kepadatan bangunan di kawasan kumuh dapat dikatakan cukup tinggi. . Hasil dari analisis tersebut kepadatan bangunan  RW  01  sebesar  68,53  unit/Ha  dengan  klasifikasi  rendah,  RW  06  sebesar  62,38  unit/Ha  dengan klasifikasi rendah, RW 07 sebesar 92,83 unit/Ha dengan klasifikasi sedang, RW 10 sebesar 102,00 unit/Ha dengan  kalsifikasi  tinggi,  dan  RW  12  sebesar  113,01  unit/Ha  dengan  kalsifikasi  tinggi.  (4)  Kriteria  untuk persentase dari keberadaan bangunan temporer dibagi menjadi tiga yaitu >50%, 25%-50%, dan <25%. Dari hasil  observasi  lapangan,  keberadaan  bangunan  temporer  pada  kawasan  kumuh  di  Kelurahan  Cibangkong dapat dikatakan sedikit atau <25% karena kebanyakan bangunan hunian sudah permanen, dilihat dari struktur dinding dan atap yang kokoh. (5) Jarak antar bangunan terbagi menjadi 3 kriteria yaitu dengan jarak <1,5m, 1,5m  – 3m,  dan  >3m.  Dari  hasil  observasi  lapangan di  kawasan  kumuh  Kelurahan Cibangkong  jarak  antar bangunan hunian  satu  dengan  bangunan  hunian  lainnya  sangat  dekat  bahkan  menepel.  Maka  dari  itu  dapat dimasukan kedalam kriteria yang pertama yaitu <1,5m.
Analisis Kondisi Ketersediaan Ruang Terbuka, Ruang terbuka hijau merupakan salah satu bagian atau elemen dari infrastruktur hijau yang penting dalam mewujudkan suatu kota yang hijau [12]. Ketersediaan RTH paling sedikit yaitu 30% dari luas wilayah. Persentase tersebut terbagi untuk dua jenis RTH yaitu RTH publik sebesar 20% dan RTH privat sebesar 10%. Untuk mengetahui hal tersebut dilakukan analisis kebutuhan RTH sebagai berikut:
Tabel 2. Analisis Kebutuhan RTH Kawasan Kumuh Kelurahan Cibangkong
No  RW Luas Wilayah (Ha) Kebutuhan RTH Luas RTH Eksisting Selisih Keterangan Publik 20% (Ha) Privat 10% (Ha) Publik (Ha) Privat (Ha) Publik (Ha) Privat (Ha) 1 1 2,100 0,420 0,210 0,010 0,019 0,410 0,191 Tidak memenuhi 2 6 2,000 0,400 0,200 0,080 0,025 0,320 0,175 Tidak memenuhi 3 7 6,100 1,220 0,610 0,000 0,014 1,220 0,596 Tidak memenuhi 4 10 2,000 0,400 0,200 0,025 0,008 0,375 0,192 Tidak memenuhi 5 12 7,210 1,442 0,721 0,004 0,008 1,438 0,713 Tidak memenuhi Total 19,410 3,882 1,941 0,119 0,074 3,76 1,867
Sumber: Data Penelitian yang Sudah Diolah, 2022.
Dari  hasil  analisis  didapatkan  hasil  bahwa  luas  RTH  publik  pada  seluruh  kawasan  kumuh  yaitu sebesar 0,11 Ha dengan persentase 0,6% dan RTH privat sebesar 0,74 dengan persentase 0,4%. Artinya kawasan  kumuh  Kelurahan  Cibangkong  harus  memenuhi  kebutuhan  RTH  publik  sebesar  3,88  Ha  dan RTH privat sebesar 1,94 Ha untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan  peraturan yang telah ditetapkan.
Hasil  dari  analisis  kondisi  ketersediaan  prasarana  penunjang  antara  lain:   (1)  Berdasarkan  hasil observasi lapangan di kawasan kumuh Kelurahan Cibangkong diketahui bahwa lebar jaringan jalan yang ada yaitu sebesar ± 1m – 3m, sehingga belum memenuhi kriteria yang ditentukan yaitu ± 4m. (2) Drainase lingkungan pada kawasan kumuh Kelurahan Cibangkong sudah tersedia.  Secara umum kondisi jaringan drainase pada kawasan kumuh sudah terdapat saluran drainase. Saluran tersebut terdapat pada jalan lokal maupun  jalan  lingkungan  dengan  kondisi  yang  cukup  baik.  Tersedianya  jaringan  drainase  menujukkan bahwa sudah sesuai dengan kriteria. (3) Untuk kondisi jaringan air bersih dapat dilihat dari terlayaninya masyarakat oleh PDAM. Dari data yang di dapatkan dari Kelurahan Cibangkong, semua KK yang ada di RW  01, RW 06,  RW  07, dan RW 12  yang digunakan  juga oleh  RW  lain  disekitar  kawasan  kumuh.  (4) Untuk kondisi persampahan dapat dilihat dari tersedianya gerobak sampah dan bak sampah pada kawasan kumuh.  Kondisi  eksisting  sarana  dan  prasarana  persampahan  pada  kawasan  kumuh  saat  ini  terdapat gerobak  disetiap  RW  dan  TPS  pada  RW  06  dan  RW  12  yang  digunakan  juga  oleh  RW  lain  disekitar
kawasan kumuh. (5) Kondisi air  limbah dilihat dari tersedianya septic tank pada kawasan permukiman. Dari  hasil  observasi,  diketahui  bahwa  sebagian  besar  bangunan  hunian  menggunakan septic  tank  untuk membuang air limbah. Selain itu, terdapat juga setpic tank komunal yang terdapat di RW 12 berupa MCK komunal  dengan  jumlah  6  unit  serta  sebagian  kecil  masyarakat  yang  tinggal  di  dekat  Jalan  Anak  Kali Cikapundung seperti RW 06, RW 07, dan RW 10 memanfaatkan sungai sebagai tempat untuk membuang air limbah. (6) Untuk pengamanan bahaya kebakaran dilihat dari tersedianya hidran kebakaran. Dari hasil observasi  tidak  ditemukan  atau  tidak  tersedianya  hidran  kebakaran  pada  kawasan  kumuh,  baik  di Kelurahan Cibangkong maupun Kecamatan Batununggal.
Hasil analisis dari kondisi jangkauan pelayanan fasilitas umum antara lain:  (1) Untuk kondisi dari jangkauan pelayanan fasilitas pendidikan berdasarkan kriteria bahwa taman kanak-kanak (TK) yaitu 500 m,  sekolah  dasar  (SD)  1.000  m,  dan  sekolah  menengah  pertama  (SMP)  1.000  m.  Dilihat  dari  kondisi eksisting, fasilitas pendidikan yang ada di Kelurahan Cibangkong hanya ada TK di RW 01 dan 13 serta SD di RW 08 dan 02 sehingga semua kawasan kumuh sudah terlayani oleh fasilitas pendidikan . (2) Untuk kondisi dari jangkauan pelayanan fasilitas kesehatan berdasarkan kriteria bahwa setiap sarana kesehatan memiliki jarak yang berbeda-beda. Posyandu memiliki jarak jangkauan sebesar 500 m serta untuk praktek dokter,  praktek  bidan,  dan  apotik  jaraknya  1.500  m.  Kondisi  eksisting  fasilitas  kesehatan  di  Kelurahan Cibangkong  hanya  ada  praktek  bidan  di  RW  07  sehingga  semua  kawasan  kumuh  sudah  terlayani  oleh fasilitas kesehatan. (3) Untuk kondisi dari jangkauan pelayanan fasilitas peribadatan berdasarkan kriteria bahwa  musholla  memiliki  jarak  jangkauan  sebesar  100  m  dan  masjid  1.000  m.  Kondisi  eksisting  dari fasilitas peribadatan sendiri sudah tersebar di seluruh RW yang ada di Kelurah an Cibangkong, terutama pada kawasan kumuh yaitu di RW 01, 06, 07, 10, dan 12 sehingga semua kawasan kumuh sudah terlayani oleh fasilitas peribadatan.
Analisis  Keterjangkauan  Biaya Hidup,  untuk keterjangkauan biaya  hidup dilihat  dari  biaya  hidup sehari-hari yang terjangkau oleh masyarakat. Berdasarkan dari hasil kuesioner kepada  masyarakat pada kawasan  kumuh  Kelurahan  Cibangkong  diketahui  bahwa  mata  pencaharian  atau  pekerjaan  yang didominasi  yaitu  pedagang,  ibu  rumah  tangga,  dan  pengangguran.  Selain  itu,  in formasi  lainnya  yang didapatkan  yaitu  seluruh  masyarakat  menyatakan  bahwa  total  pendapatan  dalam  satu  bulan  lebih  kecil dari  pengeluaran,  sehingga  tidak  cukup  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup  sehari -hari.  Rata-rata  total pendapatan yang diterima masyarakat yaitu Rp.1.200.000 – Rp.1.500.000 dan untuk pengeluran kisaran Rp.2.800.000 – Rp.4.000.000.
Analisis Kondisi Transportasi Umum, dari hasil kuesioner kepada masyarakat RW 01, RW 06, RW 07,  RW 10, dan  RW  12  serta  pengukuran  oleh  software  Arcgis,  aksesibilitas  masyarakat  menggunakan transportasi  umum  sendiri  cukup  mudah  yaitu  dengan  kisaran  jarak  250  m  –  400  m.  Untuk  jaraknya sendiri, dari RW 01 dalam menjangkau transportasi umum di Jalan Jenderal Gatot Subroto sekitar 125 m -130 m, dari RW 06 sekitar 250 m – 260 m, dan RW 07 sekitar 340 m – 345 m. Sedangkan untuk RW 10 dan  12 dekat  dengan  Jalan  Laswi,  untuk  jarak  dari  RW  10 dalam  menjangkau  transportasi  umum  yaitu sekitar 215 m dan dari RW 12 sekitar 300 m – 305 m. Transportasi yang digunakan masyarakat sebagian besar yaitu transportasi umum dengan jenis angkot.
Analisis  Kondisi  Peran  Stakeholder,  dari  hasil  wawancara  dengan  pihak  Kelurahan  Cibangkong diketahui bahwa sudah terdapat program untuk menangani masalah permukiman kumuh dengan sumber pembiayaan yang berasal dari pemerintah kota. Program tersebut diantaranya program sarana air bersih (SAB),  pembuatan  darinase, open  defecation  free (ODF),  dan  KOTAKU.  Dalam  pelaksanaannya  tentu terdapat  kendala  baik  internal  maupun  eksternal.  Salah  satu  kendala  eksternal  yai tu  satuan  kerja  tidak memiliki jadwal dan kuantitas yang jelas dalam melakukan pemantauan. Selain itu untuk mempermudah kegiatan disediakan fasilitator untuk mendampingi masyarakat, tetapi hal tersebut belum berjalan dengan optimal. Kemudian untuk kendala internalnya yaitu komunikasi dua arah yang dilakukan dalam program ini  belum  berjalan  optimal  karena  dalam  penetapan  wilayah  kumuh  dan  target  capaian  pengurangan kumuh  belum  meilbatkan  masyarakat.  Apabila  dilihat  dari  hal  tersebut,  maka  perlu  adanya  kolabo rasi antar  stakeholder  antara  lain  pemerintah,  tim  fasilitator,  dan  akademisi  mungkin  dilakukan  agar penanganan permukiman kumuh lebih efektif dan efisien.

## Analisis SWOT
Hasil  dari  analisis  kondisi  yang  telah  dilakukan  digunakan  dalam  analisis  SWOT  yang  dikelompokan berdasarkan  kekuatan  ( strength ),  kelemahan  ( weakness ),  peluang  ( opportunity )  dan  ancaman  ( threat ). Faktor internal terdiri dari kekuatan dan kelemahan. Sedangkan faktor eksternal terdiri dari peluang dan tantangan.  Hasil  dari  analisis  SWOT  kawasan  ini,  maka  kita  dapat  mengetahui  strategi  penanganan kawasan yang tepat dengan memanfaatkan kekuatan dan peluang yang ada serta memperkecil kelemahan dan ancaman yang ada pada kawasan.
Tabel 3. Matriks SWOT Kualitatif
Kekuatan (strengths) : 1. Tersedianya jaringan drainase  lingkungan  pada setiap koridor jalan 2. Masyarakat  pada  kawasan kumuh sebagian besar sudah terlayani PDAM 3. Sudah  tersedianya  gerobak sampah pada masing- masing RW kawasan kumuh. 4. Semua RW sudah terlayani oleh  fasilitas  pendidikan, fasilitas  kesehatan,  dan fasilitas peribadatan. 5. Aksesibilitas masyarakat dalam menjangkau transportasi  umum  cukup mudah dengan kisaran jarak sebesar 100m-345m 6. Sudah  terdapat  program pemerintah dalam penanganan  permukiman kumuh diantaranya rutilahu, pembuatan drainase, dan ODF. Kelemahan (weakness) :
1. Kebutuhan  ruang  terbuka  yang belum memenuhi standar.
2. Lebar jalan lingkungan sebesar < 4m 3. Tidak tersedianya hidran di Kelurahan Cibangkong. 4. Pendapatan masyarakat pada
kawasan kumuh belum bisa memenuhi  kebutuhan  hidup  sehari- hari.
5. Kelurahan  Cibangkong  termasuk kedalam kategori kumuh ringan.
6. Satuan  kerja  tidak  memiliki  jadwal dan  kuantitas  yang  jelas  dalam melakukan pemantauan karena kekurangan sumberdaya.
7. Komunikasi dua arah yang dilakukan dalam program Kotaku belum berjalan  optimal  karena  kurangnya keterlibatan  masyarakat  serta  pihak swasta,  sehingga  muncul  kurangnya rasa  kepercayaan  dan  pemahaman antar stakeholder.
Peluang (opportunity) :
1. Tersedianya  RTH  publik buruan  sae di  RW  08
Kelurahan Cibangkong. 2. Memiliki  peluang  ekonomi karena terletak dekat kawasan perdagangan jasa. 3. Adanya program penanganan permukiman kumuh salah satunya program Kotaku. 4. Kolaborasi antar
stakeholder antara lain pemerintah,  tim  fasilitator,
dan  akademisi  mungkin dilakukan  agar  penanganan permukiman  kumuh  lebih efektif dan efisien.
Strategi S-O :
1. Peningkatan  kualitas  dan pemeriharaan  infrastruktur dasar (S1,S2,S3-O3) 2. Mengembangkan sarana persampahan  berupa  bank sampah  yang  dapat  di  daur ulang (S3-O2) 3. Mengembangkan sarana perdagangan/jasa yang sudah ada (W5-O2) 4. Meningkatkan  peran  dari stakeholder dalam penanganan permukiman kumuh agar lebih efektif dan efisien. (S6-O5) Strategi W-O :
1. Memanfaatkan halaman rumah untuk  menanam  tanaman  hias  atau tanaman  obat  menggunakan  media pot (W1-O1)
2. Pemeliharaan  jalan  yang  masih dalam kondisi kurang baik (W2-O3)
3. Memberikan edukasi mengenai finansial dan atau pemberian modal usaha dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat (W4-O2) 4. Menjalin
kolaborasi antara pemerintah,  akademisi,  atau  ahli untuk  menyusun  penaganan  yang tepat agar menjadi lebih terintegrasi. (W6-O6,O7)
IFAS EFAS
Kekuatan (strengths) :
1. Tersedianya jaringan drainase  lingkungan  pada setiap koridor jalan 2. Masyarakat  pada  kawasan kumuh sebagian besar sudah terlayani PDAM 3. Sudah  tersedianya  gerobak sampah pada masing- masing RW kawasan kumuh. 4. Semua RW sudah terlayani oleh  fasilitas  pendidikan, fasilitas  kesehatan,  dan fasilitas peribadatan. 5. Aksesibilitas masyarakat dalam menjangkau transportasi  umum  cukup mudah dengan kisaran jarak sebesar 100m-345m 6. Sudah  terdapat  program pemerintah dalam penanganan  permukiman kumuh diantaranya rutilahu, pembuatan drainase, dan ODF. Kelemahan (weakness) :
1. Kebutuhan  ruang  terbuka  yang belum memenuhi standar.
2. Lebar jalan lingkungan sebesar < 4m 3. Tidak tersedianya hidran di Kelurahan Cibangkong. 4. Pendapatan masyarakat pada
kawasan kumuh belum bisa memenuhi  kebutuhan  hidup  sehari- hari.
5. Kelurahan  Cibangkong  termasuk kedalam kategori kumuh ringan.
6. Satuan  kerja  tidak  memiliki  jadwal dan  kuantitas  yang  jelas  dalam melakukan pemantauan karena kekurangan sumberdaya.
7. Komunikasi dua arah yang dilakukan dalam program Kotaku belum berjalan  optimal  karena  kurangnya keterlibatan  masyarakat  serta  pihak swasta,  sehingga  muncul  kurangnya rasa  kepercayaan  dan  pemahaman antar stakeholder.
Ancaman (threats) :
1. Persaingan ekonomi dengan wilayah sekitar 2. Adanya penambahan volume sampah dari wilayah sekitar. 3. Pada  20  tahun  yang  akan datang, permukiman kumuh Kelurahan Cibangkong dapat meningkat 4. Belum  adanya  BKM/KSM yang  menjadi  penghubung antara  masyarakat  dengan stakeholder
5. Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam penetapan kawasan permukiman kumuh Strategi S-T : 1. Meningkatkan sarana persamapahan TPS eksisting menjadi  TPS  3R  ( reduce,
reuse, recycle ) (S3-T2)
2. Meningkatkan peran masyarakat  dalam  setiap proses penanganan agar tepat sasaran dengan kebutuhan masyarakat (W6-
S3,S4)
Strategi W-T : 1. Adanya pelatihan untuk memanfaatkan  keterampilan  yang dimiliki sebagai usaha untuk memenuhi  kebutuhan  hidup  (W4- T1)
2. Memanfaatkan  keterbatasan  lahan dengan membuat hidroponik vertikal sebagai  media  tanam  yang  dapat menjadi  lapangan  pekerjaan  baru (W1, W4-T1)
3. Perlu adanya pengembangan
bangunan vertikal (W5-T3)
4. Pembentukan  BKM/KSM  dalam pelaksanaan  program  penanganan permukiman kumuh dari pemerintah
(W7-T4,T5)
Sumber: Data Penelitian yang Sudah Diolah, 2022.

## D. Kesimpulan
Berdasarkan  pembahasan  dalam  penelitian  ini,  peneliti  menyimpulkan  beberapa  hasil  penelitian sebagai berikut : Terdapat Deliniasi kawasan permukiman kumuh yang ada di Kelurahan Cibangkong terdapat di RW 01, RW 06, RW 07, RW 10, dan RW 12 dengan luas eksisting sebesar 13,02 Ha. Kondisi permukiman kumuh  Kelurahan  Cibangkong  antara  lain:  (1)  Kondisi  fisik  bangunan  dengan  sub  variabel  luas  bangunan belum sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan karena rata-rata luas bangunan hunian masyarakat > 36 m 2 . (2) Dari dua kriteria bangunan layak  huni yaitu keselamatan dan kesehatan, sebagian besar dapat dikatakan
sudah  layak  huni.  (3)  Kepadatan  bangunan  pada  RW  01  masuk  kedalam  klasifikasi  rendah  sebesar  68,53 unit/Ha dan RW 12 masuk kedalam klasifikasi tinggi sebesar 113,01 unit/Ha. (4) Jalan lingkungan tidak sesuai dengan kriteria, karena memiliki lebar > 4m. untuk kondisi sudah cukup baik, hanya ada beberapa kerusakan di  RW  06  dan  RW  07.  Sedangkan  untuk  perkerasan  semua  jalan  sudah  di  aspal.  (5)  Drainase  yang  ada  di kawasan kumuh Kelurahan Cibangkong sudah tersedia dengan kedalam yang berbeda-beda. Di beberapa titik terdapat sedimentasi dan vegetasi liar pada jaringan drainase. (6) Pengelolaan air limbah sudah tersedia berupa septic tank dan open defecation free (ODF) berupa MCK yang ada di RW 12. (7) Untuk pengamanan bahaya kebakaran pada kawasan kumuh tidak tersedia hidran kebakaran. Maka dari  itu apabila kejadian kebakaran terjadi di kawasan kumuh, dapat menjangkau hidran terdekat yang ada di Jalan Supratman. (8) Aksesibilitas terhadap transportasi umum sudah sesuai dengan kriteria yaitu 400 meter. Rata-rata jarak dari semua kawasan kumuh kisaran 100 m – 450 m. (9) Peran pemerintah daerah dalam penanganan permukiman kumuh sudah ada diantaranya  program  pembuatan  drainase, open  defecation  free (ODF),  dan  rutilahu.  Untuk  evaluasi pelaksanaan program penanganan permukiman kumuh yaitu Kotaku masih ada beberapa kendala. Mulai dari komunikasi antar stakeholder yang masih belum optimal hingga kurangnya  sumber daya dalam satuan kerja kota sebagai pengendali yang melakukan pengadministrasian dokumen pelaksanaan Program Kotaku.
Strategi  untuk  penanganan  permukiman  kumuh  berdasarkan  konsep livable  settlement di  Kelurahan Cibangkong yaitu: (1) Peningkatan kualitas dan pemeriharaan infrastruktur dasar. (2) Mengembangkan sarana persampahan  berupa  bank  sampah  yang  dapat  di  daur  ulang,  sehingga  memiliki  nilai  ekonomis.  (3) Mengembangkan  sarana  perdagangan/jasa  yang  sudah  ada  (4)  Meningkatkan  peran  dari  stakeholder  dalam penanganan  permukiman  kumuh  agar  lebih  efektif  dan  efisien.  (5)  Memanfaatkan  halaman  rumah  untuk menanam tanaman hias atau tanaman obat menggunakan media pot. (6) Pemeliharaan jalan yang masih dalam kondisi kurang baik. (7) Memberikan edukasi mengenai finansial, pemberian modal usaha, dan atau keterampilan untuk  membuka  usaha/jasa  dalam  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat.  (8)  Menjalin  kolaborasi  antara pemerintah,  akademisi,  atau  ahli  untuk  menyusun  penaganan  yang  tepat  agar  menjadi  lebih  terintegrasi.  (9) Meningkatkan sarana persamapahan TPS eksisting menjadi TPS 3R ( reduce, reuse, recycle ). (10) Meningkatkan peran masyarakat dalam setiap proses penanganan agar tepat sasaran dengan kebutuhan masyarakat. (11) Adanya pelatihan untuk memanfaatkan keterampilan yang dimiliki sebagai usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup. (12) Memanfaatkan keterbatasan lahan dengan membuat hidroponik vertikal sebagai media tanam yang dapat menjadi lapangan pekerjaan baru. (13) Perlu adanya pengembangan bangunan vertikal. (14) Pembentukan BKM/KSM dalam pelaksanaan program penanganan permukiman kumuh dari pemerintah.

## Daftar Pustaka
[1] Kementerian  PUPR, Pencegahan  dan  Peningkatan  Kualitas  Terhadap  Perumahan  Kumuh  dan Permukiman Kumuh, no. 14. 2018, pp. 1–43 . [Online]. Available: http://www.pu.go.id/
[2] H. Kristarani, B. Setiawan, and A. Marsoyo, “Prosiding Seminar Nasional XII Rekayasa  Teknologi Industri dan Informasi,” ReTII, 2017.
[3] Bappenas, Metadata Indikator: Pilar Pembangunan Lingkungan . Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Sumber  Daya  Alam,  Kementerian  Perencanaan  Pembangunan  Nasional/Badan  Perencanaan Pembangunan Nasional., 2020.
[4] I.  Istiqomah  and  I.  Andriyanto,  “Analisis  SWOT  dalam  Pengembangan  Bisnis  (Studi  pada  Sentra Jenang di Desa Kaliputu Kudus),” BISNIS : Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam , vol. 5, no. 2, p. 363, 2018, doi: 10.21043/bisnis.v5i2.3019.
[5] W.  C.  Gonta,  W.  Astuti,  and  A.  Hardiana,  “Penilaian  Penerapan  Konsep  Livable  Settlement  Di Permukiman  Kota  Surakarta,” Desa-Kota ,  vol.  2,  no.  2,  p.  186,  2020,  doi:  10.20961/desa- kota.v2i2.31496.186-202.
[6] Perumahan  &  Kawasan  Permukiman,  “Kriteria,  Indikator,  dan  Klasifikasi  Penentuan  Kategori Kumuh,” https://perkim.id/kawasan-kumuh/kriteria-indikator-dan-klasifikasi-penentuan-kategori- kumuh/ , Oct. 22, 2020.
[7] Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional,  “Peraturan  Peraturan  Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN Nomor 14 Tahun 2022.”
[8] Badan  Standardisasi  Nasional, Standar  Nasional  Indonesia  Tata  cara  perencanaan  lingkungan perumahan di perkotaan .
[9] Badan Standardisasi Nasional, Standar Nasional Indonesia Pengelolaan sampah di permukiman . 2008.
[10] W. Chrysostom Gonta, W. Astuti, and A. Hardiana, “PENILAIAN PENERAPAN KONSEP LIVABLE SETTLEMENT DI PERMUKIMAN

## KOTA
SURAKARTA.” [Online]. Available: http://jurnal.uns.ac.id/jdk
[11] Perumahan  &  Kawasan  Permukiman,  “Kriteria  RLH  Menurut  Permen  PUPR  Tahun  2018,” https://perkim.id/rtlh/kriteria-rtlh-menurut-beberapa-pihak/2/ , Feb. 17, 2021.
[12] V. Damayanti, “Potensi Pengembangan Infrastruktur Hijau dalam Upaya Mewujudkan Cimahi sebagai Kota Hijau Berkelanjutan,” ETHOS (Jurnal Penelitian dan Pengabdian) , vol. 7, no. 2, pp. 233–243, Jun. 2019, doi: 10.29313/ethos.v7i2.4560.