## MASTERPLAN E-GOVERNMENT PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2016-2020
I Wayan Adi Swastama 1* , I Putu Agus Swastika 2 , I Gede Juliana Eka Putra 3
1 2 Program Studi Sistem Informasi, STMIK Primakara
3 Program Studi Teknik Informatika, STMIK Primakara E-mail: massagusswastika@gmail.com
Abstrak :  Dokumen  Rencana  Induk  Pengembangan  EGovernment  Pemerintah  Kabupaten  Bangli  ini  termuat analisis kondisi saat ini yang terkait dengan SDM serta struktur organisasi pengelola TIK, kondisi infrastruktur jaringan,  informasi  dan  aplikasi  serta  unsur  pendanaan  serta  kebijakan  e-government  yang  sudah  ada. Selanjunya  ditetapkan  visi  misi  e-government  yang  diselaraskan  dengan  visi  misi  Pemerintah  Kabupaten Bangli.  Cetak  Biru  (blueprint)  pengembangan  e-  government  Kabupaten  Bangli  merupakan  bagian  yang penting  dari  dokumen  rencana  induk  pengembangan  e-government  Pemerintah  Kabupaten  Bangli  yang merupakan model ideal e-government Pemerintah Kabupaten Bangli yang dibuat berdasarkan kondisi saat ini. Rencana  Induk  ini  memuat  acuan – acuan  strategis  yang  perlu  diperhatikan  dalam  setiap  tahapan pengembangan menuju cetak biru pengembangan. Setiap strategi pengmbangan dijabarkan dalam tahapan per tahun selama lima tahun kedepan berdasarkan prioritas utama dan menyesuaikan dengan kondisi saat ini dan mendukung visi misi Pemerintah Kabupaten Bangli.
Kata Kunci : e-Government, Cetak Biru Pengembangan, Sistem Informasi.
Abstract :  This  Bangli  Regency  Government  E-Government  Development  Master  Plan  document  contains  an analysis  of the current conditions  related to  human resources  and  ICT  management  organizational  structures, conditions of network infrastructure, information and applications as well as elements of funding and existing e- government policies.  Subsequently,  the vision  and  mission  of  e-government  was  determined  which  was  aligned with the vision and mission of the Bangli Regency Government. The Bangli Regency e-government development blueprint  is  an  important  part  of  the  Bangli  Regency  Government  e-government  development  master  plan document which is an ideal model of Bangli Regency Government e-government based on current conditions. This Master  Plan  contains  strategic  references  that  need  to  be  considered  in  each  stage  of  development  towards  a development blueprint. Each development strategy is described in stages per year for the next five years based on top  priorities  and  adapts  to  current  conditions  and  supports  the  vision  and  mission  of  the  Bangli  District Government.
Keywords : e-Government, Development Blueprint, Information System.

## 1. PENDAHULUAN
Kabupaten  bangli  adalah  salah  satu  kota yang  berada  di  tengah-  tengah  kepulauan bali, bangli merupakan daerah yang akannya objek  wisata  dan  wilayah  yang  sedang berkembang,  dari  kegiatan  masyarakat  yang akannya  banyak  kegiatan  sektor  pertanian yang  banyak  berada  di  kintamani,  dan tentunya  banyak  berpenghasilan  buah  jeruk dan  hasil  pertanian  yang  lainnya.  Disamping itu juga bangli banyak ada objek wisata yang berada di penglipuran, sudamala, dan banyak objek  yang  lainnya.  Di  kota  bangli  dari  segi pemerintahan  bangli  masih  berkembang dengan  adanya  teknologi  informasi  untuk menyelaraskan
dan mengoptimalkan informasi  akannya  kegiatan-kegiatan  kinerja pemerintah kabupaten bangli. Teknologi  informasi  dan  komunikasi menjanjikan efisiensi, kecepatan penyampaian  informasi,  jangkauan  yang global dan tranparansi. Oleh karena itu dalam era  otonomi  daerah  ini  untuk  mewujudkan pemerintahan  yang  good  governance  salah satu    upayanya  adalah  menggunakan teknologi  informasi  dan  komunikasi  atau yang populer disebut e- Government. Dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2004 mengenai pemerintahan daerah, efisiensi dan efektivitas  penyelenggaraan  pemerintahan daerah  perlu  ditingkatkan  dengan  lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman  daerah,  peluang  dan tantangan persaingan global dengan memberikan  kewenangan  yang  seluas- luasnya  kepada    daerah  disertai  dengan
pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan  otonomi  daerah  dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan  negara;  Amanat  Undang- Undang ini menunjukkan bagaimana pentingnnya  efisiensi  dan  transparansi, sehingga e-goverment sangat sejalan dengan pengamalan Undang-Undang dimaksud.
Dalam  abad  ke-21  ini  dimana  informasi memegang  peranan  penting  dari  segenap kegiatan, apalagi bangsa kita akan memasuki era  baru  yang  ditandai  dengan  keterbukaan dan  persaingan  bebas.  Era  baru  itu,  akan berpengaruh  tidak  saja  di  bidang  ekonomi, tetapi  juga  dalam  segi-segi  kehidupan  kita yang  lebih  luas  lagi.  Untuk  menghadapinya, kita dituntut untuk membangun ketangguhan nasional  di  segala  bidang.  Tentunya, ketangguhan  nasional  itu  hanya  mungkin terwujud  jika  semua  pelaku  pembangunan mempunyai  kesiapan  yang  dapat  diandalkan dan dipertanggungjawabkan. Tuntutan masyarakat  terhadap  pelayanan  yang  lebih baik  atau  pelayanan  prima  menjadikan Pemerintah  Kabupaten  Bangli  mau  tak  mau harus  mengikuti  perkembangan  teknologi yang  menjanjikan  efsiensi  yang  tinggi  dan pelayanan yang lebih baik.
Pada  pertemuan  world  summit  for information  society  (WSIS)  Desember  2003 lalu  di  Jenewa  dihasilkan  dua  dokumen penting  yaitu,  declaration  of  principles  dan plan  of  action,  yang  secara  garis  besar mengatakan antara lain bahwa setiap negara diharapkan  mampu  mengeluarkan  National e-strategy  pada  tahun  2005.  Tujuan  dari  e- strategy ini adalah bagaimana agar kebijakan dan strategi suatu negara dalam mendayagunakan dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, sehingga mampu membantu negara tersebut membuat  suatu  perubahan  yang  signifikan dalam pembangunannya. Pemerintah Indonesia juga telah menerbitkan  Inpres  No.  3  Tahun  2003 tentang kebijakan dan strategi pengembangan  e-Government,  hal  ini merupakan salah satu komitmen pemerintah.
Juga  sebagai  strategi  nasional  dalam  rangka perkembangan dan kemajuan bidang teknologi informasi dan komunikasi.
Pemerintah  Kabupaten  Bangli  juga memandang perlu untuk segera memiliki  e- strategi  dalam  pemanfaatan  teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung aktivitas-aktivitas  pemerintahan  Kabupaten
Bangli  yang  meliputi  aktivitas  internal pemerintahan  dalam  satu  instansi  maupun antar  instansi,  serta  aktivitas  pemberian pelayanan dari Pemerintah Kabupaten Bangli untuk  masyarakat  sehingga  terciptanya pemerintahan  yang  bersih,  tranparan  dan berwibawa.
Berdasarkan  uraian-uraian  di  atas  maka penulis  bermaksud  untuk  mengangkat permasalahan  tersebut  sebagai  bahan penelitian  untuk  Tugas  Akhir.  Adapun  judul yang dipilih yaitu ”Masterplan E -Government Di  Pemerintah  Kabupaten  Bangli  2016- 2020”.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
Konsep  e-government  awal  kali  muncul pada  tahun  1993  di  Amerika.  Sejak  saat  itu, baik  negara  maju  dan  negara  berkembang berupaya  menerapkan  egovernment  dalam lingkungan  pemerintahannya.  E-government memanfaatkan penggunaan teknologi informasi  dan  internet  untuk  meningkatkan pelayanan  pemerintah  kepada  masyarakat, bisnis  dan  antar  pemerintahan  itu  sendiri secara penuh selama 24 jam sehari dan 7 hari seminggu.
E-government  menggunakan  teknologi informasi  untuk  menunjang  efesiensi  dan efektivitas kegiatan pemerintahan, menyediakan layanan pemerintah yang lebih mudah  diakses,  menciptakan  lingkungan pemerintah yang transparan dan bertanggung jawab bagi masyarakat. Layanan teknologi informasi seperti internet, mobile  communication, wireless  devices  dan kombinasi  teknologi  lainnya  digunakan untuk menerapkan solusi e-government. Tujuan  utama  dari  penerapan  e- government adalah menyediakan akses yang mudah  terhadap  informasi  dan  layanan pemerintah menggunakan teknologi. Kesuksesan  penerapan  egovernment  dalam sebuah instansi dapat dillihat dari 2 kriteria, pertama  ketersediaan  layanan  dalam  24  jam sehari  7  hari  seminggu,  layanan  e- government  harus  tersedia  setiap  waktu sehingga pengguna bisa berinteraksi kapanpun  dengan  pemerintah.  Kedua, aksesibilitas,  layanan  e-government  sangat bergantung pada kemudahan akses layanannya.  Jika  layanan  tertentu  tidak tersedia  bagi  penggunanya,  maka  dapat dikatakan  penerapan  e-government  tidak akan berhasi.
3. METODE
Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif  kuantitatif  yaitu  menggunakan metode - metode sistematis untuk membangun  e-government  serta  melakukan analisis terhadap sistem yang sudah ada dan kebutuhan  dari  desa  sendiri.  Dalam pengembangan e-Government terdapat tahapantahapan yang digunakan yaitu : 1. Analisis  Organisasi  dan  Kondisi  saat  ini Pada  tahap  ini  analisis  dilakukan  untuk mengetahui organisasi khususnyapemerintah  desa,  khususnya seperti visi, misi, profil, tujuan dan juga strategi sehingga dapat dikertahui fokus pengembangan e-Government. Sehingga pengembangan  eGovernment  mampu dimaksimalkan  sesuai  dengan  potensi yang ada saat ini. Selain itu dilakukannya  analisis  terhadap  kondisi saat ini memberikan hasil pengembangan  yang  sesuai  dengan kebutuhan  masyarakat  dan  pemerintah sehingga  menghasilkan  e-Government yang  bermanfaat  penuh  bagi  pelayanan kepada masyarakat.
2. Perencanaan Strategi Teknologi Informasi.  Setelah  melakukan  analisis pada  organisasi  dan  kondisi  saat  ini, kemudian  mulai  direncanakan  strategi pengembangan  teknologi  informasi yang nantinya akan diimplementasikan.
3. Analisis  kondisi  exiting,  analisis  kondisi exiting  dilakukan  untuk  mengetahui implementasi eGovernment secara keseluruhan,  yang  meliputi  aspek sumber  daya  manusia  (SDM),  sistem informasi,  serta  infrastruktur  teknis dengan  menggunakan  analisis  SWOT.
Analisa  SWOT  untuk  mengetahui  dan menganalisis  keadaan  ekternal  seperti peluang  dan  ancaman,  serta  keadaan internal seperti kekuatan dan kelemahan  yang  dimiliki(Wiguna  & Saintika, 2018). 4. Mendefinisikan kebutuhan TIK,infrastruktur  dan  e-Government. Setelah  mengetahui  keperluan  secara internal,  kemudian  dilakukan  definisi terhadap kebutuhan baik SDM, infratruktur  maupun  sistem  tata  kelola sehingga  nantinya  akan  dijalankan sesuai dengan kebutuhan yang ada. 5. Mendefinisikan program kerja. Program kerja  yang  nantinya  dihasilkan  dapat dijadikan sebagai acuan dalam operasional  sehari-hari dan juga maintance  dari  e-government  supaya terus dapat ditingkatkan untuk melayani masyarakat. 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1. Analisis
1. Kesiapan Instansi dan SDM
a. Hanya  39%  instansi  yang telah  memiliki  unit  pengolah data, sedangkan 29% instansi menyatakan  tidak  pernah mendapatkan  training  yang berkaitan  dengan  Teknologi Informasi dan Komunikasi. b. Hanya  ada  10  instansi (24,39%)  yang  mempunyai SDM  bidang  IT  dengan tingkat  pendidikan  S1  dan  6 Instansi (21,9%) yang memiliki SDM tingkat D III. c. Untuk  kesiapan  SDM  pada instansi,  Pejabat  Pemerintah Kabupaten  Bangli  yg  familiar mengunakan komputer 26.83%  dan  internet  26.83 %,    sedangkan  untuk  level staf  yg  familiar  dengan komputer 21.95% dan internet 29.27%). d. Sekitar 71% instansi menyatakan  tidak  pernah mendapatkan  pelatihan  di bidang  teknologi  informasi dan komunikasi.
2. Kesiapan Infrastruktur Hardware dan Software a. Hampir seluruh instansi pemerintah  (97.3%)  telah menggunakan komputer dalam layanan operasionalnya,  rata-rata  12 unit, 55 instansi telah memiliki  Pentium  IV,  rata- rata 3 unit. Sedangkan jumlah yang secara rutin menganggarkan pengadaan/investasi hardware sekitar 25 instansi, rata-rata 6.78% dari anggaran tahunan.
b. Sekitar 58.54% instansi menyatakan jumlah komputer yang dimiliki kurang  memadai,  baik  dari sisi spesifikasi maupun kuantitasnya. c. Sekitar 31.7% instansi memiliki  komputer  yang terhubung  ke  Local  Area Network (LAN). d. Instansi masih dominan menggunakan Sistem Operasi Windows  (XP/7/8),  yaitu mencapai  100%.  Belum  ada yang  menggunakan  Sistem Operasi  yang  open  source seperti Linux, IGOS Nusantara, dll. e. Penggunaan  aplikasi  yang paling  dominan  di    instansi adalah pemakaian s/w perkantoran (Microsoft Office), yaitu mencapai 100%. Database yang dominan  digunakan  pada instansi  adalah  Microsoft Access. f. Instansi yang dapat pelatihan kepada karyawan yaitu 2.44%, jadi perhatian terhadap  karyawan  terhadap pelatihan  ilmu  komputer kurang memadai. g. Instansi  yang  menggunakan aplikasi  berbasis  web,  yaitu kurang dari 41.22%.
h. Instansi  yang  menggunakan database,  yaitu  kurang  dari 53.66%.
4.2. Hasil Analisis
Untuk  mengintegrasikan  seluruh implementasie-Government  dibutuhkan standar  dan  aturan-aturan  pendukung yang  dapat  dijadikan  acuan  utama  dalam pengembangan e-Government untuk seluruh  instansi.  Agar  standar  dan panduan  tersebut  dapat  diadaptasi  oleh seluruh instansi di Pemerintah Kabupaten Bangli  secara  lebih  sistematik  dan terpadu,  maka  perlu  diterjemahkan  ke dalam  suatu  bentuk  dokumentasi  yang lebih terperinci dan memudahkan mengikuti  tahapan-tahapan  kunci  yang
memungkinkan  hasil  yang  ingin  dicapai dapat  lebih  terukur.  Blueprint  e-
Government  merupakan  salah  satu panduan  yang  lebih  terperinci  yang memudahkan  pemerintah  Kabupaten Bangli melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pengembangan e-Government. Blueprint  dasar  yang  harus  tersedia adalah  blueprint  pengembangan  sumber daya  manusia,  blueprint  pengembangan infrastruktur  jaringan  dan  blueprint pengembangan aplikasi.
Agar  blueprint  menjadi  sebuah acuan standar yang dapat mengantisipasi adanya  perubahan  akibat  kemajuan teknologi  dan  dinamika  otonomi  daerah, blueprint didesain dengan prinsip keseimbangan antara flexibility (konsisten  namun  dapat  dimodifikasi sesuai  dengan  kebutuhan  dan  kebijakan yang spesifik) dan standardization.
Dengan  memahami  implementasi  e- Government  yang  benar  dan    mengacu kepada blueprint yang sudah dibuat, akan mendorong  seluruh  instansi  Pemerintah Kabupaten  Bangli  mewujudkan  visi  serta turut  mensukseskan  terciptanya  public good governance melalui e- Government.
5. KESIMPULAN DAN SARAN
5.1. Kesimpulan Dokumen Rencana Induk Pengembangan e Government Pemerintah Kabupaten  Bangli  ini  termuat  analisis kondisi saat  ini  yang  terkait  dengan  SDM serta  struktur  organisasi  pengelola  TIK, kondisi  infrastruktur  jaringan,  informasi dan aplikasi serta unsur pendanaan serta kebijakan  e-government  yang  sudah  ada.
Selanjunya  ditetapkan  visi  misi  e- government  yang  diselaraskan  dengan visi misi Pemerintah Kabupaten Bangli. Cetak Biru (blueprint) pengembangan  e-government  Kabupaten Bangli  merupakan  bagian  yang  penting dari dokumen rencana induk pengembangan e-government Pemerintah Kabupaten Bangli yang merupakan model ideal e- government Pemerintah Kabupaten Bangli yang dibuat berdasarkan kondisi saat ini.
Rencana  Induk  ini  memuat    acuan – acuan  strategis  yang  perlu  diperhatikan dalam  setiap  tahapan  pengembangan menuju  cetak  biru  pengembangan. Setiap strategi  pengmbangan  dijabarkan  dalam tahapan  per  tahun  selama  lima  tahun kedepan berdasarkan prioritas utama dan menyesuaikan dengan kondisi saat ini dan mendukung visi misi Pemerintah Kabupaten Bangli. Dokumen Rencana Induk Pengembangan e-Government Pemerintah Kabupaten Bangli diharapkan dapat  menjadi  acuan  dalam  membangun e-Government di setiap Instansi (Badan/Dinas/Kantor) dalam upaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bangli. 5.2. Saran Saran  dari  penyusunan  rencana induk e-government pada Pemerintahan  Daerah  Kabupaten  Bangli yaitu: 1. Diharapkan  dari  skripsi  ini  menjadi bagian  dari  penyusunan  rencana induk  e-government  pada  Kantor Komunikasi dan Informatika.
2. Seiring  dengan  kemajuan  ilmu pengetahuan  dan  teknologi,  maka tidak  menutup  kemungkinan  dari skripsi  guna  penyusunan  rencana induk e-government pada Pemerintahan  Daerah  Kabupaten Bangli nantinya menggunakan metode lain.

## DAFTAR REFERENSI
[1] Badan Penelitian dan Pengembangan SDM  Kominfo.  2006.  Sosialisasi Pedoman  Standard  Kompetensi  SDM Pengelola e-Government. Departemen Komunikasi dan Informatika. Jakarta
[2] Chief  Information  Officer  Council. 2001.  A  Practical  Guide  to  Federal Enterprise Architecture.
Federal Architecture Working Group.
USA.
[3] Harijadi,  D.  Agung.  2005.  Blueprint Aplikasi  E-Government  Pemerintah Daerah, Prosiding Konferensi Nasional  Teknologi  Informasi  dan
Komunikasi Indonesia. Bandung.
[4] Hermawan Kartajaya, M. Hermawan,
Yuswohady,  Taufik,  Sonni,  H.  Anwar, H.H.  Joewono,  J.  Mussry.  2002.
MarkPlus  on  Strategy.  PT  Gramedia.
Jakarta.
[5] Instruksi  Presiden  Nomor  3  Tahun 2003  tentang  Kebijakan  dan  Strategi Nasional Pengembangan e Governmen Jakarta. [6] Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2004  tentang  Tunjangan  Jabatan Fungsional Pranata Komputer. Jakarta. [7] Keputusan Menteri Komunikasi Dan Informasi  Nomor  57  Tahun  2003 Tentang Panduan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan E- Government  Lembaga. Departemen Komunikasi dan Informatika. Jakarta [8] Keputusan  Menteri  Pendayagunaan Aparatur  Negara  Nomor  66  Tahun 2003 Tentang Jabatan Fungsional Pranata  Komputer  dan  Angka Kreditnya. Kementerian Pendayagunaan  Aparatur  Negara. Jakarta