Submitted: September 10, 2021 Revised: October 25, 2021 Published: November 30, 2021

## CONTACT
Correspondence Email: anjuhasudungan81@gur u.sma.belajar.id
Address: Jalan Mesjid, Kampung Jawa Rupat, Bengkalis, Kode Pos: 28781

## KEYWORDS
Dwifungsi ABRI; Materi Pengayaan; Politik Indonesia; Mata Pelajaran Sejarah Indonesia
TARIKHUNA: JOURNAL OF HISTORY AND HISTORY EDUCATION ISSN: 2777-1105 (PRINT), 2797-3581 (ONLINE) VOLUME 3 NO. 2, NOVEMBER 2021

## DWIFUNGSI  ABRI  DALAM  POLITIK  INDONESIA SEBAGAI  MATERI  PENGAYAAN  KELAS  XII SEJARAH INDONESIA

## ANJU NOFAROF HASUDUNGAN
SMAN 1 Rupat, Provinsi Riau, Indonesia

## ABSTRACT
Materi  pengayaan  menjadi  materi  tambahan  bagi  peserta  didik  yang  telah menguasai materi dasar yang disebutkan pada Kompetensi Dasar. Membuat materi  pengayaan  harus  memperhatikan kompetensi  dasar  yang  dipelajari dan  waktu  pemberiannya.  Materi  pengayaan  mengenai  Sejarah  Campur Tangan ABRI (Militer)  dalam Politik Indonesia untuk siswa  kelas XII mata pelajaran  sejarah  Indonesia  terdapat  pada  Kompetensi  Dasar  (KD)  3.3,  3.4 dan  3.5  pada  silabus  kurikulum  2013  revisi.  Perlu  kiranya  menampilkan sosok  militer  bukan  saja  sebagai  elemen  bangsa  yang  menjadi  garda terdepan  dalam  merebut  dan  mempertahankan  kemerdekaan  republik Indonesia  tetapi  juga  terlibat  dalam  politik  kekuasaan  dalam  sejarah republik  Indonesia.  Sifat  kepahlawan  sangat  melekat  pada  diri  seorang tentara.  Oleh  karena  hal  tersebut,  banyak  peserta  didik  ingin  bercita-cita seorang  tentara  dengan  seragam  yang  gagah  dan  wibawa.  Penelitian  ini dilakukan dengan metode penelitian studi pustaka. Penelitian studi pustaka dilakukan berdasarkan telaah pustaka, yang mengkaji secara khusus tentang pendidikan  serta  beberapa  tulisan  yang  ada  relevansinya  dengan  objek kajian.  Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  cara  memanfaatkan  literatur (kepustakaan),  baik  berupa  buku,  dokumen  silabus,  artikel  jurnal,  maupun laporan  hasil  penelitian  terdahulu.  Diharapkan  melalui  pemberian  materi pengayaan  peserta  didik  mampu  mengembangkan  kemampuan  berpikir kritis (critical  thinking) ,  berpikir  historis (historical  thinking) ,  kesadaran sejarah (historical  consciousness) .  Bahkan  dalam  hal  pragmatis,  peserta didik  dapat  menjawab  soal-soal  HOTS (Higher  Order  Thinking  Skills) dan menguasai materi tingkat lanjut.

## HASUDUNGAN (2021) DWIFUNGSI ABRI DALAM POLITIK INDONESIA SEBAGAI MATERI PENGAYAAN KELAS XII SEJARAH INDONESIA

## I. PENDAHULUAN
Materi  pengayaan  mengenai  sejarah  dwifungsi  ABRI  dalam  politik  Indonesia  untuk  peserta didik pada kelas XII mata pelajaran sejarah Indonesia terdapat tiga Kompetensi Dasar yang saling berkaitan.  Yaitu,  (KD)  3.3  Mengevaluasi    perkembangan  kehidupan    politik,  sosial  dan  ekonomi bangsa Indonesia pada masa Demokrasi Liberal, KD  3.4 Mengevaluasi  perkembangan kehidupan politik,  sosial    dan  ekonomi  bangsa  Indonesia  pada  masa  Demokrasi  Terpimpin  dan  KD  3.5 Mengevaluasi    kehidupan  politik  dan  ekonomi    bangsa  Indonesia  pada  masa  Orde  Baru  dalam Silabus  sejarah  Indonesia  pada  kurikulum  2013  revisi.  Materi  pengayaan  merupakan  materi tambahan  dengan  tujuan  untuk  memberikan  kesempatan  pembelajaran  baru  bagi  peserta  didik yang memiliki kelebihan sedemikain rupa sehingga mereka dapat mengoptimalkan perkembangan minat,  bakat,  dan  kecakapannya.  Lailiyah  (2017)  menjelaskan  bahwa  materi  pengayaan  berupaya mengembangkan  keterampilan  berpikir,  kreativitas,  keterampilan  memecahkan  masalah, eksperimentasi, inovasi, penemuan, keterampilan seni, keterampilan gerak, dsb.
Perlu  kiranya  menampilkan  sosok  militer  bukan  saja  sebagai  elemen  bangsa  yang  menjadi garda terdepan dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan republik Indonesia tetapi juga terlibat  dalam  politik  kekuasaan  dalam  sejarah  republik Indonesia.  Sifat heroisme  sangat  melekat pada diri seorang tentara  (Pramudita, 2017). Oleh karena hal tersebut, banyak peserta didik ingin menjadi  seorang  tentara  karena  sifat  heroism  tersebut.  Melalui  materi  pengayaan  berikut  ini diharapkan  peserta  didik  mampu  mengembangkan  kemampuan  berpikir  kritis (critical  thinking) , berpikir historis (historical thinking) , kesadaran sejarah (historical consciousness) . Bahkan dalam hal  pragmatis, peserta  didik  dapat  menjawab  soal-soal  HOTS (Higher  Order  Thinking Skills) dan menguasai materi tingkat lanjut. Berikut ini penulis akan memaparkan keterlibatan ABRI (Militer) dalam politik Indonesia.
Tentara  Indonesia  tidak  pernah  membatasi  dirinya  hanya  sebagai  kekuatan  militer.  Dalam masa  revolusi  tahun  1945  sampai  1949,  tentara  terlibat  dalam  perjuangan  kemerdekaan  di  mana tindakan  politik  dan  militer  saling  menjalin  tak  terpisahkan  (Crouch,  1999).  Sistem  parlementer tahun  1957  yang  membuat  peran  presiden  dan  wakil  presiden  menjadi  lemah,  jatuh  bangunnya kabinet dan kegaduhan politik (sipil) membuat militer masuk dalam kancah politik, memanfaatkan situasi  "Keadaan  Darurat  Perang"  baik  dalam  fungsi-fungsi  politik,  administrasi  dan  ekonomi. Memperoleh dasar pembenaran terhadap kelanjutan peranan tentara dalam fungsi-fungsi tersebut sesudah krisis terlewati, Kepala Staf Angkatan Darat Mayjend. Abdul Haris nasution merumuskan sebuah  konsep  yang  bernama  "jalan  tengah"  yang  menetapkan  bahwa  pihak  tentara  tidak  akan mencari  kesempatan  untuk  mengambil  alih  pemerintahan,  namun  juga  tidak  akan  bersikap  acuh tak acuh terhadap politik (Sjuchro & Besman, 2020). Selain itu, tentara juga menuntut hak mereka untuk tetap duduk dalam pemerintahan, lembaga perwakilan serta administrasi. Seminar pertama yang diselenggarakan pada bulan April 1965, tentara mencetuskan suatu doktrin yang menyatakan bahwa angkatan bersenjata memiliki peranan rangkap yaitu sebagai: kekuatan militer dan kekuatan

## HASUDUNGAN (2021) DWIFUNGSI ABRI DALAM POLITIK INDONESIA SEBAGAI MATERI PENGAYAAN KELAS XII SEJARAH INDONESIA
sosial  politik  (Maarif,  2011;  Azwar  &  Suryana,  2021).  Sebagai  kekuatan  sosial  politik,  kegiatan- kegiatan  tentara  meliputi  bidang-bidang  ideologi,  politik,  sosial,  ekonomi,  kebudayaan,  dan keagamaan (Crouch, 1999). Persepsi tentara mengenai dirinya sebagai kekuatan politik berasal dari perbedaan  yang  kabur  tentang  fungsi  militer  dan  fungsi  politik  dalam  masa  perang  kemerdekaan melawan Belanda. Sifat perjuangan itu sendiri memiliki sifat politik sekaligus juga militer.  Militer merupakan kelompok kunci dalam dinamika politik di negara sedang berkembang pada umumnya, khususnya di negara dunia ketiga, seperti Indonesia (Leni, 2013).
… Pertama ,  mengapa  golongan  militer  Indonesia  campur  tangan  dalam  politik. Kedua, mengapa peralihan kekuasaan dari pemerintahan sipil ke militer begitu lambat terjadi, baru berubah  setelah  munculnya  konflik  elit  antara  sipil  dan  militer.  Dan ketiga sampai  sejauh mana  pemimpin-pemimpin  sipil harus  ikut bertanggung  jawab  atas  campur  tangan  militer dalam  politik  Indonesia  (Saundhaussen  dalam  Lembaga  Ilmu  Pengetahuan  Indonesia, 1999).
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (1999) menjelaskan secara umum, ada dua kelompok utama yang memandang faktor penyebab campur tangan militer dalam politik, yakni:
1. Kelompok  pertama  melihat  bahwa  campur  tangan  itu  lebih  disebabkan  oleh  faktor internal. Dengan demikian, militer dianggap sebagai kelompok kelas kepentingan.
2. Sementara  kelompok  kedua  melihat  hal  itu  diakibatkan  oleh  struktur  politik  dan institusional masyarakatnya. Penjelasan kelompok kedua ini, seperti yang pernah ditulis oleh Huntington, menandakan bahwa keterlibatan itu sebagai akibat rapuhnya struktur politik dan institusi masyarakat.
Dorongan  internal  terhadap  keinginan  peran  militer  dalam  politik  Indonesia  semakin  besar karena  adanya  intervensi  politik  sipil  terhadap  masalah  internal  ABRI.  Ini  tampak  dari  kian retaknya hubungan elit militer-sipil pada era Demokrasi Parlementer yang kemudian memunculkan peristiwa 17 Oktober 1952 (Utomo, 2019; Maulana & Santosa, 2019). Peristiwa tersebut merupakan penolakan  militer  secara  tegas  atas  intervensi  parpol  dalam  masalah  internalnya.  Ini  juga menunjukkan bahwa, bagaimanapun, militer merupakan kelompok kepentingan institusional yang tidak bisa  diabaikan dalam  percaturan  politik  di  Indonesia. Saat  keadaan  darurat diberlakukan  di berbagai  daerah,  sebagian  besar  komposisi  struktur  politik  diisi  oleh  kalangan  militer . Fakta  ini memperkuat  argumentasi  bahwa  campur  tangan  militer  dalam  politik  lebih  didorong  oleh kepentingan politik tentara.
Di  masa  selanjutnya,  campur  tangan  ABRI  dalam  masalah  sipil  terus  berlanjut.  Pada  masa transisi  dari  Demokrasi  Parlementer  ke  Demokrasi  Terpimpin  (1957-1959),  peran  militer  dalam politik  semakin  mendapatkan  tempatnnya  karena  diberi  kesempatan  oleh  Presiden  Soekarno (Anwar,  2020).  Kelak,  ketika  meletusnya  Gerakan  30  September  1965,  Militer  (ABRI)  khususnya Angkatan  Darat  yang  menjadi  musuh  utama  Presiden  Soekarno.  Dan  menjatuhkan  Presiden Soekarno  dari  jabatan  Presiden  Republik  Indonesia  serta  mengambil  alih  puncuk  kekuasaan tersebut  (Hasudungan,  2020).  Selanjutnya  era  Demokrasi  Terpimpin  inilah  militer  mulai  leluasa memainkan peran sosial politik dan ekonomi. Pada era tersebut, ABRI sebagai garda revolusi diberi

## HASUDUNGAN (2021) DWIFUNGSI ABRI DALAM POLITIK INDONESIA SEBAGAI MATERI PENGAYAAN KELAS XII SEJARAH INDONESIA
peran  yang  sangat  luas  dalam  penyelenggaraan  negara  dan  pengambilalihan  perusahaan- perusahaan asing.
Semakin kuatnya peran politik militer pada masa itu tidak hanya cikal bakal dominasi militer dalam perpolitikan di Indonesia, tetapi kemudian juga menjadi model pada era berikutnya hingga sekarang.  Era  berikutnya  yang  dimaksud  yakni,  pemerintahan  Presiden  Soeharto  (Orba),  dengan dwifungsi ABRI nya (Suryawan & Sumarjiana, 2020).

## II. METODE
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  metode  penelitian  studi  pustaka  (studi  literatur).  Creswell (1994)  menjelaskan  literatur  adalah  studi  penelitian  yang  memenuhi  beberapa  tujuan  yakni, pertama, membaca hasil penelitian lain yang terkait erat dengan penelitian yang dilaporkan. Kedua, menghubungkan  studi  dengan  dialog  yang  lebih  besar  dan  berkelanjutan  dalam  literatur  tentang suatu topik, mengisi kesenjangan dan memperluas studi sebelumnya. Ketiga, memberikan kerangka kerja  untuk  menetapkan  pentingnya  penelitian,  serta  tolok  ukur  untuk  membandingkan  hasil penelitian  dengan  temuan  lainnya.  Berdasarkan  pengalaman  penelitian  masa  lalu,  literatur membantu memvalidasi hipotesis atau teori uji dan dengan demikian membuat akumulasi temuan yang  berkembang  mengarah  ke  arah  penelitian  baru.  Saat  memulai  mencari  sumber,  akan ditemukan  lebih  dari  yang  dapat  gunakan,  jadi  harus  segera  mengevaluasi  kegunaannya; menggunakan dua kriteria: relevansi dan reliabilitas (Booth, Colomb, Williams, Bizup, & Fitzgerald, 2016).  Nurhuda  &  Agesti  (2021)  menjelaskan  bahwa  pembahasan  dalam  penelitian  studi  pustaka dilakukan  berdasarkan  telah  pustaka,  yang  mengkaji  secara  khusus  tentang  pendidikan  serta beberapa tulisan yang ada relevansinya dengan objek kajian. Peneliti dibebankan dengan tanggung jawab untuk hati-hati memeriksa informasi yang relevan untuk menentukan kegunaan, keandalan, dan  otoritas  sehubungan  dengan  proyek  penelitian  di  mana  mereka  terlibat  (Allen,  2017). Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  cara  memanfaatkan  literatur  (kepustakaan),  baik  berupa buku, catatan, artikel jurnal, analisis dokumen, maupun laporan hasil penelitian terdahulu. Analisis dokumen dilakukan pada dokumen silabus sejarah Indonesia kelas XII kurikulum 2013 revisi, buku sejarah Indonesia kelas XII terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia edisi revisi tahun 2018. Materi pengayaan diberikan kepada peserta didik kelas XII IPA 1 dan 2 serta kelas XII IPS 1 di SMAN 1 Rupat Provinsi Riau.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1  Materi Pengayaan ( Enrichment)
Hakikatnya materi pengayaan bagi siswa bertujuan agar membantu peserta didik untuk lebih memahami  materi  yang  diajarkan.  Darwati  (2011)  menyarankan  guru  juga  harus  mampu  untuk melakukan pengayaanpengayaan materi dari sumber-sumber belajar yang mutakhir agar informasi kesejarahan  selalu up  to  date .  Krismawati,  Warto,  &  Suryani  (2018)  mengungkapkan  materi

## HASUDUNGAN (2021) DWIFUNGSI ABRI DALAM POLITIK INDONESIA SEBAGAI MATERI PENGAYAAN KELAS XII SEJARAH INDONESIA
pengayaan adalah solusi untuk memfasilitasi peserta didik dalam mendapatkan pemahaman secara mendalam.  Bahkan  terdapat Enrichment  Triad  Model yang  merupakan  suatu  model  belajar  yang adaptif yang diperuntukkan untuk peserta didik yang dianggap cerdas dan dapat diterapkan pada berbagai  tingkat  pendidikan  dan  berbagai  mata  pelajaran  (Surya  &  Nurdin,  2021).  Program pengayaan  adalah  modifikasi  dan  penambahan  kurikulum  reguler  peserta  didik  untuk  memenuhi kebutuhan  peserta  didik  yang  berbakat  dalam  arti  kognitif,  afektif,  dan  psikomotor.  Program pengayaan  dapat  berupa  kegiatan,  pengalaman,  dan  materi  pelajaran  di  luar  program  reguler, menantang  kemampuan  peserta  didik  dan  menyelesaikan  keingintahuan  mereka,  dan  mengisi waktu  mereka.  Oleh  karena  itu,  pelaksanaan  program  materi  pengayaan  di  SMAN  1  Rupat dilakukan  diluar  jam  pembelajaran  atau  menjadi  tugas  rumah dengan  bentuk  belajar mandiri. Penelitian  dari  (Hasibuan  &  Aisiah,  2020)  menyebutkan  terdapat  juga  bentuk  pelaksanaan pengayaan yang dilakukan oleh guru mata pelajaran sejarah di SMA A Kota Padang melalui belajar mandiri  dan  pemberian  tugas.  Bentuk  tugas  yang  diberikan  guru  saat  pelaksanaan  pengayaan adalah dengan membuat suatu kesimpulan mengenai materi-materi yang telah dipelajari.
Pengayaan mendorong siswa untuk melihat konsep atau topik yang lebih luas atau mendalam, mendekatinya  dengan  lensa  atau  perspektif  yang  berbeda,  atau  menghubungkan  pada  aspek  yang lebih bermakna atau bermanfaat bagi dunia nyata tentunya dalam konteks  sejarah campur tangan ABRI (militer) dalam politik Indonesia. Komponen utama pengayaan menurut (Taylor, 2019) yakni:
a. Guru  perlu  menggunakan  informasi  data  dan  evaluasi  yang  sesuai  sebagai  pedoman untuk  mengidentifikasi  aspek-aspek  penting  seperti  tingkat  membaca,  kompetensi sejarah,  dll.  Poin  data  ini  memungkinkan  guru  untuk  menyediakan  bahan  yang  benar- benar  tinggi  atau  meningkatkan  pembelajaran  tanpa  memperkenalkan  tingkat  kesulitan yang mengecewakan.
b. Pengayaan  harus  individual  dan  mencocokkan  kemampuan  pelajar.  Penilaian  untuk mengukur  level  lexile  (membaca)  atau  kecakapan  tingkat  matematika  memungkinkan guru  untuk  melihat  persis  bagaimana  mengelompokkan  siswa  secara  efektif  untuk kegiatan  pengayaan.  Memasangkan  atau  mengelompokkan  siswa berdasarkan  poin  data ini memungkinkan siswa untuk memiliki opsi untuk bekerja secara kolaboratif di antara peserta didik dengan minat dan kemampuan yang sama.
c. Kegiatan pengayaan harus memperhitungkan pilihan siswa. Ini berarti bahwa, sementara setiap opsi untuk pengayaan harus berputar di sekitar tujuan pembelajaran yang serupa, metode dimana siswa tiba pada tujuan itu dapat sangat berbeda tergantung pada minat atau pilihan mereka.
d. Pengayaan harus terhubung ke pengetahuan dan/atau materi sebelumnya untuk koneksi lintas kurikuler.
Menurut Majid (dalam Antari, Wendra, & Wisudariani, 2017) menyatakan materi dan waktu pelaksanaan  pengajaran  pengayaan  sebagai  berikut,  yaitu  (1)  materi  pengayaan  diberikan  sesuai

## HASUDUNGAN (2021) DWIFUNGSI ABRI DALAM POLITIK INDONESIA SEBAGAI MATERI PENGAYAAN KELAS XII SEJARAH INDONESIA
dengan kompetensi dasar yang dipelajari. (2) Waktu pelaksanaan pengajaran pengayaan yaitu, (a) setelah  mengikuti  tes/ujian  KD  tertentu,  (b)  setelah  mengikuti  tes/ujian  blok  atau  kesatuan  KD tertentu,  dan  (c)  setelah  mengikuti  tes/ujian  KD  atau  Blok  terakhir  pada  semester  tertentu. Sehingga materi dan waktu pelaksanaan pengajaran pengayaan sangat bergantung pada kompetensi dasar yang dipelajari. Faktor-faktor yang diperhatikan dalam pengajaran pengayaan yaitu, peserta didik,  guru,  media  dalam  pelaksanaan,  dan  waktu  pelaksanaan  pengajaran  pengayaan.  Dengan diperhatikannya  faktor-faktor  tersebut  diharapkan  pelaksanaan  pengajaran  pengayaan  berjalan dengan lancar.

## Dwifungsi ABRI dalam Politik Indonesia sebagai Materi Pengayaan
Tarik  ulurnya  politik  antara  sipil  dan  militer  di  Indonesia  sudah  muncul  sejak  awal kemerdekaan dan disebabkan faktor internal maupun eksternal ABRI. Dari sisi internal, sejak awal sudah ada keinginan ABRI untuk memainkan peran dalam politik Indonesia dan tidak ingin hanya menjadi alat kekuasaan sipil seperti yang berlaku di negara Barat. Hal tersebut juga didukung oleh rapuhnya kekuatan elit sipil yang menjadi penguasa pada era Presiden Soekarno. Pada masa transisi dari  Demokrasi  Terpimpin  ke  Demokrasi  Pancasila,  terutama  pada  saat  terjadinya  pengambilan kekuasaan di Indonesia, 1965-1968, militer semakin mendominasi politik Indonesia. Alasan ABRI mengambil  alih  kekuasaan  karena  situasi  politik  dan  ekonomi  Indonesia  saat  itu  sangat  parah (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 1999).
Periode  ketiga  1957-1959  sangat  kontras  dengan  periode  sebelumnya  (awal  kemerdekaan); dengan pecahnya pemberontakan regional dan deklarasi darurat militer (peristiwa yang bertepatan dengan  dan  menandai  lonceng  kematian  demokrasi  parlementer  gaya  liberal),  para  pemimpin militer memperoleh kekuasaan yang sangat besar di sektor non-militer, kekuasaan yang sama sekali tidak  segan-segan  mereka  gunakan  dalam  upaya  mereka  untuk  "meningkatkan"  kerja  sistem  dan memajukan  kepentingan  politik  dan  ekonomi  mereka  sendiri.  Peningkatan  dramatis  pengaruh tentara di masyarakat ini pertama-tama dilegitimasi oleh darurat militer dan kemudian oleh doktrin dwifungsi Nasution (Jenkins, 1983). Periode 1959-1966, ABRI mendapatkan kompetitor yang relatif mampu  mengimbangi  mereka  dalam  hal  pengaruh  kekuasaan  politik  di  Indonesia  yaitu,  Partai Komunis  Indonesia  (PKI).  Sehingga,  PKI  muncul  sebagai  kelompok  politik  baru  yang  menarik perhatian bangsa Indonesia,  menyusul Soekarno dan ABRI yang telah terlebih dahulu pada posisi tersebut.  Feith (1964) menyebutknya sebagai segitiga kekuasaan pada masa demokrasi terpimpin. Setelah orde lama runtuh, maka telah dimulai sebuah periode rezim otoriter-militer yang berkuasa selama  hampir  32  tahun  di  bawah  komando  Presiden  Soeharto.  Menyadari  bahwa  militer merupakan  kekuatan  yang  paling  terorganisir,  solid  dan  secara  kultural  bersikap  hierarki  dan komando,  maka  ABRI  merupakan  sasaran  utama  Presiden  Soeharto  dalam  melanggengkan kekuasaannya melalui budaya politik patrimonial (Cipta, 2020).
Kadi  (2000)  menjelaskan  bahwa  patrimonial  adalah  upaya  menempatkan  penguasa  sebagai sesuatu  kekuatan  yang  tunggal  yang  dengan  kekuasaannya  mampu  memenuhi  segenap  kekuatan,

## HASUDUNGAN (2021) DWIFUNGSI ABRI DALAM POLITIK INDONESIA SEBAGAI MATERI PENGAYAAN KELAS XII SEJARAH INDONESIA
sehingga  pada  akhirnya  tercipta  suatu  ketergantungan  yang  menyebabkan  tidak  adanya  pilihan selain  menuruti  kehendak  sang  penguasa  dan  bersikap  loyal.  Inilah  yang  menjadi  latarbelakang penulis  untuk  mengkaji  lebih  lanjut  mengenai  proses  transisi  kekuasaan  Presiden  Soekarno  ke Presiden  Soeharto  tahun  1965  hingga  1968  dan  keterlibatan  ABRI  serta  mahasiswa  di  dalamnya. Seperti  penulis  sebutkan  sebelumnya  walaupun  ABRI  tidak  punya  kekuatan  suara  dan  financial (keuangan), tetapi ABRI adalah salah kekuatan politik di Indonesia, ABRI sangat menentukan state formation. MacFarling (1996) mengungkapkan wujud dari dominasi ABRI tersebut tercermin pada yakni:
1. Strukur  politik  Indonesia  pada  masa  pemerintahan  Presiden  Soeharto,  khususnya lembaga-lembaga birokrasi, terutaman Departemen Dalam Negeri.
2. Pada  lembaga  parlemen,  partai  politik,  dan  kelompok  kepentingan  yang  posisinya sangat lemah.
3. Pada tingkatan Massa melalui kebijakan massa mengambang.
Finer  (2002)  sementara  itu  menjelaskan  bahwa  model  intervensi  yang  dilakukan  militer melalui:
1. Saluran konstitusi yang resmi.
2. Kolusi dan atau kompetisi dengan otoritas sipil.
3. Intimidasi terhadap otoritas sipil.
4. Ancaman nonkoperasi dengan atau kekerasan terhadap otoritas sipil.
5. Penggunaan kekerasan pada otoritas sipil.
Tabel 1. Beberapa Tingkat Intervensi Politik Militer Dunia Ketiga No. Kategori Keterlibatan Rincian Tingkat Keterlibatan 1. Militer  dilibatkan  dalam  Administrasi Pemerintahan Para  perwira  militer  melibatkan  diri  dalam kegiatan  pemerintahan  dengan  ikut  serta dalam proses administrasi kebijakan pemerintahan 2 Militer dibiarkan memiliki partai politik Militer diberikan kesempatan oleh mekanisme sistem  politik  untuk  berpartai.  Kesempatan berpartai  iini  bisa  bersifat  langsung,  yaitu militer  dibiarkan  memiliki  partai  politik militer,  atau  tidak  langsung,  yaitu  partai politik  sipil  yang  dikendalikan  atau  dikuasai oleh militer.
3 Militer dilibatkan dalam posisi pemerintahan sipil Melalui  tokoh-tokohnya,  militer  terwakili dalam  struktur  pemerintahan  sipil.  Militer menduduki  posisi-posisi  strategis  dalam pemerintahan 4 Militer  dijadikan  arbitrator  atau  wasit politik Dalam keadaan pemerintahan sipil menghadapi krisis, militer dijadikan penengah untuk mengatasi dan mengendalikan krisis. Misal melalui pemberlakuan undang-undang darurat perang.  Biasanya  setelah  menjadi  wasit, militer  akan  melepas  peranan  politiknya

## HASUDUNGAN (2021) DWIFUNGSI ABRI DALAM POLITIK INDONESIA SEBAGAI MATERI PENGAYAAN KELAS XII SEJARAH INDONESIA
dengan memanfaatkan posisi kewasitannya. 5 Terbentuk otokrasi miiter Sebuah  pemerintahan  dipimpin  seorang miiter,  tapi  sang  pemimpin  tidak  memiliki pemerintahan atau kabinet miiter 6 Terbentuk oligarki militer Militer  sebagai  kelompok  kekuatan  politik menguasai kabinet dan pemerintahan. Namun pemerintahan yang tidak sepenuhnya dikuasai  oleh  militer.  Sipil  dilibatkan  dalam pemerintahan.  Ada power  sharing antara militer dan sipil 7 Terbentuk militer pretorian militer Kelompok militer menguasai hampir sepenuhnya pemerintahan. Namun masih ada fusi  dengan  kekuatan-kekuatan  sipil.  Dalam keadaan  ini,  sipil  tidak  memiliki  kontrol efektif terhadap intervensi militer 8 Terbentuk junta militer Militer berkuasa sepenuhnya dalam pemerintahan dengan mengabaikan kekuatan sipil.  Kekuasaan  dibentuk  dengan  cara represif dan koersif
Sumber data : Eep Saefullah Fatah; Majalah Indikator No. 23/Th. X/1996 dalam Iswandi, 1998)
Penulis teringat dengan peran besar militer dalam berbagai peristiwa besar dalam perjalanan bangsa  Indonesia  yang  berhasil  dikendalikan  dan  disesuaikan  oleh  miiter.  Yakni,  perang kemerdekaan,  perang  mempertahankan  kemerdekaan,  perang  menjaga  persatuan  bangsa (disintegrasi bangsa), kekacauan politik demokrasi parlemen dan gerakan 30 September 1965.
Tabel 2. Faktor Intervensi Militer dalam Politik Faktor Penjelasan Internal ABRI 1. Perwira-perwira  intervensionis  terutama  didorong  oleh  motivasi  untuk membela atau memajukan kepentingan militer yang berlawanan dengan norma konstituisonal.
2. Intervensi militer didorong oleh kepentingan kelas untuk membela nilai- nilai dan aspirasi kelas menengah yang darinya mereka berasal.
3. Kemahiran  profesional  di  kalangan  militer  menyebabkan  perwira- perwira  percaya  bahwa  mereka  lebih  mampu  dari  segi  kepemimpinan nasional dibandingkan dengan kelompok sipil.
4. Intervensi  militer  dalam  politik  sebagai  sebab  ambisi  pribadi  perwira- perwira yang haus wibawa dan kuasa.
Eksternal ABRI 1. Intervensi  militer  dalam  politik  sebagai  akibat  dari  struktur  politik masyarakat yang masih rendah dan rentan.
2. Kegagalan  sistem  politik  dari  kalangan  sipil  yang  memerintah  (untuk kasus  Indonesia  terjadi  pada  masa  Demokrasi  Parlementer  dan Demokrasi  Terpimpin  dan  pada  1965)  atau  kelompok  sipil  dipandang tidak mampu memberikan jaminan tertib politik dan stabilitas politik.
3. Kelompok  sipil  dianggap  tidak  mampu  dalam  melakukan  modernisasi ekonomi.
4. Terjadinya disintegrasi nasional.
Sumber: Modifikasi dari Ulf Sundhaussen (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 1999).
Peluang  peran  politik  ABRI  di  Indonesia  secara  umum,  khususnya  pada  persoalan  partai politik,  salah  satunya  disebabkan  oleh  masih  rendah  dan  minimnya  sistem  politik/budaya  politik

## HASUDUNGAN (2021) DWIFUNGSI ABRI DALAM POLITIK INDONESIA SEBAGAI MATERI PENGAYAAN KELAS XII SEJARAH INDONESIA
yang  berlaku.  Sistem  politik/budaya  politik  yang  ada  juga  memberikan  ruang  yang  besar  bagi militer  untuk  melakukan  intervensi  hal  tersebut  dikarenakan  besarnya  dominasi  militer  dalam membentuk  struktur  politik  di  masa  Orde  Baru  (Goncing,  2015).  Sistem  politik  Indonesia  yang dibentuk  oleh  tim  pemikir  militer  ternyata  membawa  hasil  yang  cukup  memuaskan  bagi kelompoknya,  terutama  adanya  peluang  militer  untuk  mendominasi  hampir  seluruh  kehidupan politik yang ada.
Tim Pemikir (brain trust) militer dibentuk oleh dua perwira militer, yakni Ali Moertopo dan Soedjono  Hoemardhani,  yang  berkoalisi  dengan  para  intelektual  muda  Katolik,  yaitu  Center  for Strategic  and  Internastonal  Studies  (CSIS).  Untuk  mencegah  kesan  bahwa  penguasa  orde  baru (Dominasi  ABRI  dalam  politik)  adalah  suatu  pemerintahan  militer,  militer  berupaya  untuk menggandeng  mitra  politik  sipil  (kerjasama)  yaitu  dengan  membentuk  Sekretariat  Bersama Golonga Karya yang kemudian menjadi Golongan Karya (Golkar) (Sudjito, 2016). Nantinya, pasca terjadinya  Gerakan  30  September  1965,  TNI-AD  mulai  mencari  mitra  untuk  berkerjasama  dalam menjatuhkan  pemerintahan  Presiden  Soekarno  yakni,  dengan  memilih  gerakan  mahasiswa  yang dikomandoi oleh Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI).
TNI-AD  tidak  Bisa  melakukan  perebutan  kekuasaan  langsung  dikarenakan  masih  banyak pendukung  Presiden  Soekarno  khususunya  di  Jawa  Tengah  dan  Timur  serta  di  TNI  AL  dan  AU (Hasudungan,  2020).  Menghindarkan  pertumpahan  darah  yang  besar  melanda  Indonesia  maka TNI-AD  memilih  Gerakan  Mahasiswa  untuk  melancarkan  aksi-aksi  penolakan  dan  mosi  tidak percaya  terhadap  pemerintahan  Presiden  Soekarno  sedangkan  TNI-AD  akan  mengawal  aksi-aksi tersebut  sejalan  dengan  itu  TNI-AD  melakukan  tekanan-tekanan  terhadap  Presiden  Soekarno melalui militer angkatan darat (Raillon, 1989). Koalisi untuk membangun jaringan politik agar tetap berkuasa,  tampaknya  merupakan  kepentingan  utama  pada  masa  itu.  Hal  ini  berlanjut  dengan dilucutinya  kekuatan  politik  partai  lama.  Lalu  mengapa  hampir  semua  perwira  militer  TNI-AD dapat  bersatu  melawan  Presiden  Soekarno  di  bawah  pimpinan  Mayjend.  Soeharto  dan  Jenderal A.H. Nasution? Berikut analisis dari (Luttwak, 1994);
Jika kita menghendaki seorang perwira Angkatan Darat dan memintanya untuk ikut serta dalam  suatu  kudeta,  dia-asalkan  bukan  loyalis  total-akan  dihadapkan  pada  seperangkat pilihan,  yang  memiliki  bahaya  maupun  peluang.  Ajakan  itu  bisa  saja  hanya  "pancingan" dari dinas keamanan untuk mengetahui loyalitasnya pada rezim. Ajakan itu bisa juga asli, tetapi bagian dari perencanaan yang tidak aman dan tidak efisien. Dan akhirnya, ajakan itu bisa  datang  dari  suatu  tim  yang  memiliki  banyak  peluang  untuk  berhasil.  Seandainya ajakan  itu  hanyalah  "pancingan",  maka  menerima  ajakan  berarti  kehilangan  pekerjaan bahkan lebih dari itu. Sedangkan kalau ajakan itu dilaporkan maka dia akan memperoleh imbalan  untuk  loyalitasnya.  Kalau  ajakan  itu  asli  dia  memiliki  prospek  yang  belum  pasti akan  memperoleh  keuntungan  setelah  kudeta berhasil,  ketimbang  keuntungan  yang  pasti kalau  dia  melaporkannya.  Karena  itu  hal  yang  wajar  bagi  dia  adalah  melaporkan  ajakan kudeta itu.
Hampir  semua  perwira  TNI-AD  menerima  ajakan  tersebut,  maksudnya  ajakan  untuk melakukan kudeta terhadap Presiden Soekarno di bawah pimpinan Mayjend. Soeharto dan Jenderal

## HASUDUNGAN (2021) DWIFUNGSI ABRI DALAM POLITIK INDONESIA SEBAGAI MATERI PENGAYAAN KELAS XII SEJARAH INDONESIA
A.H.  Nasution,  tidak  sedikit  perwira  TNI-AD  tersebut  menerima  keuntungan  dari  Mayjend. Soeharto  atas  loyalitas  mereka.  Terjawab  sudah  mengapa  setelah  Presiden  Soekarno  jatuh  dari jabatan sebagai presiden dan digantikan oleh Jenderal Soeharto maka dimulailah dominasi TNI-AD dalam  segala  aspek  kehidupan  bangsa  Indonesia  (Dwifungsi  ABRI).  Karena  sebelumnya  telah terjadinya sebuah bentuk kerjasama timbal-balik antar para perwira militer TNI-AD sebagai buah dari dalam menjatuhkan pemerintahan Presiden Soekarno seperti diungkap oleh tim peneliti LIPI dan Edward Luttwak sebelumnya.
Trauma politik kalangan militer atas peran partai politik pada era demokrasi parlementer dan demokrasi  terpimpin  membawa  dampak  diterapkannya  struktur  politik  yang  mendominasi  oleh militer. Sejak saat itu, mulailah fase marginalisasi partai politik melalui resrukturisasi politik  orde baru, terutama untuk menyongsong Pemilihan Umum 1971. Sementara itu, kelompok militer masih belum menemukan jaringan dan patronase (perlindungan) untuk membuat partai politik yang kuat melawan partai lama. Mengantisipasi hal itu, sejak 1967-1969, ABRI mulai terlibat aktif menyusun kekuatan  melalui  partai  politik  dengan  mengaktifkan  Sekber  Golkar  yang  dulu  pernah  ada. Dibanyak  tempat,  stukturnya  diwarnai  dengan  stuktur  kemiliteran.  Seperti,  di  daerah  tingkat  II diketuai  oleh  Dandim  (Komandan  Distrik  Militer),  sementara  di  tingkat  kecamatan  diketuai Danramil  (Komandan  Rayon  Militer).  Pada  fase  itulah  ABRI  sebagai  pemenang  kunci  kekuatan politik  melawan  komunisme,  menentukan  konsep-konsep  politik  melalui  seminar-seminar Angkatan Darat I, dan lebih-lebih pada seminar Angkatan Darat II yang sebagian besar rumusannya dijadikan  acuan  dalam  membuat  struktur  politik  yang  baru.  Muncullah  struktur  politik  bayangan antara  struktur  ABRI  dengan  struktur  Departemen  Dalam  Negeri  (Lembaga  Ilmu  Pengetahuan Indonesia, 1999).
Fase  berikutnya  yang  menarik  adalah  munculnya  upaya  untuk  mempertahankan  kekuasaan itu.  Dengan  demikian,  ABRI,  dalam  kenyataan  itu,  telah  berubah  tidak  hanya  melindungi kepentingan  kelas  elit,  tetapi  juga  sangat  menentukan  jalur  politik,  birokrasi,  ekonomi,  maupun sosial.  Peran  ABRI  akhirnya  berubah  menjadi  bagaimana  mempertahankan  keamanan  dan stabilitas  politik  agar status  quo semakin  terjaga  (Kamil,  2009).  Hubungan  semacam  ini  lalu disebut oleh banyak kalangan sebagai sistem otoriter birokratis, yaitu ketika seluruh stuktur politik, terutama  tempat-tempat  strategis  dalam  proses  politik,  dimasukinya,  sebagai  bagian  dari  strategi stabilitasasi politik dan pembangunan ekonomi.
Partai  politik  (Parpol)  akhirnya  hanya  sebagai  bagian  dari  marginalisasi  struktur  politik, bahkan  boleh  dibidang  tidak  mendapatkan  tempat  terhormat  tidak  seperti  kondisi  Parpol  dewasa ini.  Campur  tangan  pun  kerap  dilakukan  terhadap  Parpol.  Pola  inilah  yang  terus  dikembangkan. Bahkan untuk mendapatkan legimitasi politik dari negara, partai kerapkali harus meminta campur tangan pihak militer, setiap kali mereka dilanda konflik. Tidak hanya sekedar itu, pola rekayasa dan manajemen  konflik  pun  diterapkan  sebagai  upaya  agar  partai  politik,  kecuali  Golkar,  semakin lemah.  Bermula  dari  kebijakan  dari  kebijakan  penyederhanaan  Parpol  dari  10  partai  menjadi  3

## HASUDUNGAN (2021) DWIFUNGSI ABRI DALAM POLITIK INDONESIA SEBAGAI MATERI PENGAYAAN KELAS XII SEJARAH INDONESIA
partai  yakni  Partai  Persatuan  Pembangunan,  Golkar  dan  Partai  Demokrasi  Indonesia  (Hidayat, 2018). Secara sistematis hal tersebut termasuk kebijakan deparpolisasi dan depolitisasi masyarakat, yang tampak dari kebijakan massa mengambang dan monoloyalitas birokrasi.
Selain  itu,  militer  juga  memainkan  peranan  yang  amat  besar  dalam  manajemen  konflik internal  partai  pascafusi  1973  (Romli,  2018).  Kasus  yang  menimpa  PDI  dan  PPP  pascafusi menunjukkan  kenderungan  ini.  Terakhir,  kasus  yang  membuat  nyata  keterlibatan  ABRI  adalah munculnya  peristiwa  27  Juli  1996,  setelah  sebelumnya  berbagai  rangkaian  kejadian  untuk menggusur  Megawati  dari  panggung  politik  orde  baru  dilakukan.  Dengan  demikian,  cap  bahwa Parpol  hanya  sekedar  stempel  demokrasi  kerap  dipakai  sebagai  dasar  analisis  kepolitikan  di Indonesia.  Tidak  hanya  partai  politik,  Lembaga  Perwakilan  Rakyat  pun  mengalami  nasib  yang sama. Fungsi ditetapkannya pengangkatan ABRI di DPR semata-mata bertujuan agar deideologisasi semakin  lancar  diterapkan.  Umumnya  mereka  berargumen  bahwa  ABRI  duduk  di  DPR  dalam rangka mengamankan UUD 1945 dan Pancasila (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 1999).
Ketika  krisis  ekonomi  mulai  muncul  pada  periode  kedua  1997  dan  terus  berlanjut  hingga tahun 1999, berbagai tuntutan reformasi politik dan penghapusan peran militer dalam politik pun muncul  ke  permukaan.  Lembaga  Ilmu  Pengetahuan  Indonesia  (1999)  mengungkapkan  ada  dua kecenderungan umum, yaitu:
Pertama,  keinginan  agar  perombakan  struktur  politik  dilakukan  sebagai  bagian  dari transisi  politik.  Kedua,  tuntutan  agar  dwifungsi  ABRI  dihapuskan,  ditiadakannya  wakil ABRI di DPR, dan ABRI hanya memiliki wakil di MPR.Pasa masa ini pula muncul kembali kecenderungan bangkitnya kembali era partai politik, seperti yang terjadi pada masa awal kemerdekaan hingga masa transisi ke Demokrasi Terpimpin.
Mengenai reformasi di ABRI, Mayor Jenderal TNI Saurip Kadi (Kadi, 2000) mengatakan: Momentum  Reformasi  ini,  sebenarnya  harus  digunakan  TNI-AD  untuk  menuntaskan reformasi internalnya, mengembalikan kesetiaan TNI-AD pada rakyat Indonesia.kesetiaan TNI-AD  tidak  lagi  hanya  diberikan  untuk  kepentingan  seseorang  atau  segolongan  orang. TNI-AD  harus  kembali  kepada  apa  yang  pernah  diamanahkan  oleh  Panglima  Besar Jenderal Sudirman bahwa "…Kesetiaan tentara adalah kepada ideologi negara yang berarti bahwa  tentara  senantiasa  bersikap  kritis  terhadap  keputusan-keputusan  kabinet  yang diilhami oleh paham ideologi golongan yang dianut oleh berbagai partai yang mendukung pemerintah,  tentara  menganggap  diri  mereka  sebagai  pengemban  wawasan  kenegaraan, dan bukan sebagai alat dari berbagai kabinet yang sedang berkuasa.
Walaupun  orde  baru  yang  dikenal  sebagai  rezim  otoriter-militer  telah  runtuh  pada  21  Mei 1998, akan tetapi, ABRI masih memberikan pengaruh yang kuat meskipun peran dwifungsi mereka dihilangkan  secara  konstitusional.  Hal  ini  terutama  disebabkan  oleh  kepentingan  bisnis TNI  yang substansial dan hubungan mereka yang berkelanjutan dengan para pemain politik utama (Carnegie, 2008). Bahkan, dinamika politik kontemporer Indonesia saat ini masih sulit mentiadakan pengaruh militer,  seolah-olah  kestabilan  pemerintahan  hanya  dapat  terwujud  bilamana  militer  khususnya angkatan  darat  terlibat  dalam  kekuasaan  tersebut.  Peran  aktif  militer  dalam  ruang  sipil  semakin

## HASUDUNGAN (2021) DWIFUNGSI ABRI DALAM POLITIK INDONESIA SEBAGAI MATERI PENGAYAAN KELAS XII SEJARAH INDONESIA
menguat,  khususnya  di  masa  kekuasaan  Presiden  Joko Widodo  yang  sangat  mengandalkan  peran aktif militer dalam berbagai sektor publik (Jati, 2021).
Syahrul & Goncing (2020) mengungkapkan bahwa pada tahun 2019 kelompok militer masih berupaya  untuk  mengisi  jabatan  sipil  dan  hal  tersebut  terkesan  sangat  dipaksakan  dan  dianggap politis. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia, peran militer baik yang aktif maupun purnawirawan sangat penting dalam menggalang dan mengamankan kekuatan dukungan. Padahal, militer  tidak  punya  kekuatan  suara  politik  maupun  financial,  tetapi  tidak  sedikit  Presiden,  Wakil Presiden,  Capres,  dan  Cawapres  RI  yang  berlatarbelakang  militer  atau  setidaknya  membutuhkan dukungan  purnawirawan  militer  baik  secara  langsung  maupun  tidak.  Tidak  sedikit  juga  para purnawirawan militer yang menjadi tokoh penting dalam partai politik dan ekonomi serta menjadi kunci stabilitas politik di Indonesia.

## IV. KESIMPULAN
Materi pengayaan menjadi materi tambahan bagi peserta didik yang telah menguasai materi dasar yang disebutkan pada Kompetensi Dasar. Membuat materi pengayaan harus memperhatikan kompetensi  dasar  yang  dipelajari.  Pengayaan  harus  terhubung  ke  pengetahuan  dan/atau  materi sebelumnya untuk koneksi lintas kurikuler, menggunakan informasi data dan evaluasi yang sesuai sebagai pedoman untuk mengidentifikasi aspek-aspek penting seperti tingkat membaca, kompetensi sejarah,  dll.  Guru  menyediakan  bahan  yang  benar-benar  berkualitas  tinggi.  Kegiatan  pengayaan harus memperhitungkan pilihan peserta didik. Sedangakan faktor-faktor yang diperhatikan dalam pengajaran pengayaan yaitu, peserta didik, guru, media dalam pelaksanaan, dan waktu pelaksanaan pengajaran  pengayaan.  Materi  pengayaan  mengenai  dwifungsi  ABRI  dalam  politik  Indonesia ditujukan  pada  kelas  XII  mata  pelajaran  sejarah  Indonesia.  Khususnya  pada  Kompetensi  Dasar (KD)  3.3  Mengevaluasi    perkembangan  kehidupan    politik,  sosial  dan  ekonomi  bangsa  Indonesia pada masa Demokrasi Liberal, KD  3.4 Mengevaluasi  perkembangan kehidupan politik, sosial  dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin dan KD 3.5 Mengevaluasi  kehidupan politik dan ekonomi  bangsa Indonesia pada masa Orde Baru dalam Silabus sejarah Indonesia pada kurikulum  2013  revisi.  Diharapkan  materi  pengayaan  ini  dapat  memperlengkapi  peserta  didik mampu  mengembangkan  kemampuan  berpikir kritis (critical  thinking) khususnya  sejarah  militer dan  tentara  di  Indonesia,  berpikir  historis (historical  thinking) ,  kesadaran  sejarah (historical consciousness) . Selain itu, peserta didik mampu menguasai materi tingkat lanjut khususnya untuk menjawab  soal (Higher  Order  Thinking  Skills) HOTS  berkaitan  sejarah  dwifungsi  ABRI  dalam politik Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Allen, M. (Ed.). (2017). Library Research. In The SAGE Encyclopedia of Communication Research Methods .  2455  Teller  Road,  Thousand  Oaks  California  91320:  SAGE  Publications,  Inc.

## HASUDUNGAN (2021) DWIFUNGSI ABRI DALAM POLITIK INDONESIA SEBAGAI MATERI PENGAYAAN KELAS XII SEJARAH INDONESIA
Retrieved from https://doi.org/10.4135/9781483381411.n296
Antari,  N.  K.  Y.  T.,  Wendra,  I.  W.,  &  Wisudariani,  N.  M.  R.  (2017).  Pelaksanaan  Pengajaran Pengayaan Dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia Di Kelas Xi Tkj2 Smk Negeri 3 Singaraja. E- Journal  Prodi  Pendidikan  Bahasa  Sastra  Indonesia,  Undoksha ,  7(2).  Retrieved  from https://doi.org/http://dx.doi.org/10.23887/jjpbs.v7i2.11251 Anwar, A. (2020). Dwi Fungsi ABRI : Melacak Sejarah Keterlibatan ABRI dalam Kehidupan Sosial Politik  dan  Perekonomian  Indonesia. Jurnal  Adabiya ,  20(1),  23.  Retrieved  from https://doi.org/10.22373/adabiya.v20i1.6776
Azwar, A., & Suryana, M. J. (2021). Dwifungsi TNI dari Masa ke Masa. Jurnal Academia Praja , 4(1), 154–179. Retrieved from https://doi.org/10.36859/jap.v4i1.182
Booth,  W.  C.,  Colomb,  G.  G.,  Williams,  J.  M.,  Bizup,  J.,  &  Fitzgerald,  W.  T.  (2016). The  Craft  of Research (4th ed.). Chicago: University of Chicago Press.
Carnegie,  P.  J.  (2008).  Democratization  and  Decentralization  in  Post-Soeharto  Indonesia:
Understanding  Transition  Dynamics. Pacific  Affairs ,  81(4),  515–525.  Retrieved  from https://doi.org/10.5509/2008814515
Cipta, S. E. (2020). Learning From Personality A.H. Nasution: Starting from Glory to Getting Out of the Political and Military Stage in Indonesia. Journal of Contemporary Governance and Public Policy , 1(1), 18–26. Retrieved from https://doi.org/10.46507/jcgpp.v1i1.6
Creswell, J. W. (1994). Research design: Qualitative and quantitative approaches . Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
Crouch, H. (1999). Militer dan Politik di Indonesia . Jakarta: Sinar Harapan.
Darwati. (2011). Pemanfaatan Buku Teks Oleh Guru Dalam Pembelajaran Sejarah: Studi Kasus Di Sma  Negeri  Kabupaten  Semarang. Paramita  -  Historical  Studies  Journal ,  21(1),  75–89. Retrieved from https://doi.org/10.15294/paramita.v21i1.1030
Feith, H. (1964). President Soekarno, the Army and the Communists: The Triangle Changes Shape.
Asian Survey , 4(8), 969–980. Retrieved from https://doi.org/10.2307/2642634
Finer, S. E. (2002). The Man on Horseback The Role of the Military in Politics . Routledge.
Goncing, N. (2015). Politik Nahdatul Ulama dan Orde Baru. The POLITICS : Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin , 1(1), 61–74. Retrieved from
http://journal.unhas.ac.id/index.php/politics/article/view/134
Hasibuan, A. Z., & Aisiah. (2020). Pelaksanaan Remidial dan Pengayaan dala Pembelajaran Sejarah di  SMA  A  Kota  Padang. Jurnal  Pendidikan  Tambusai ,  4(1),  434–44.  Retrieved  from https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jptam.v4i1.480
Hasudungan,  A.  N.  (2020).  TNI-AD  dan  Kesatuan  Aksi  Mahasiswa  Indonesia  (KAMI)  dalam Kelengseran  Soekarno  Tahun  1965-1968. Yupa:  Historical  Studies  Journal ,  3(1),  28–37. Retrieved from https://doi.org/10.30872/yupa.v3i1.173
Hidayat, A. (2018). PERKEMBANGAN PARTAI POLITIK PADA MASA ORDE BARU (1966-1998).

## HASUDUNGAN (2021) DWIFUNGSI ABRI DALAM POLITIK INDONESIA SEBAGAI MATERI PENGAYAAN KELAS XII SEJARAH INDONESIA
Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi , 17(2), 155–164. Retrieved from
https://doi.org/10.21009/jimd.v17i2.9090 Iswandi.  (1998). Bisnis  Militer  Orde  Baru:  Keterlibatan  ABRI  dalam  bidang  ekonomi  dan pengaruhnya terhadap pembentukan rezim otoriter . Bandung: Remaja Rosdakarya.
Jati,  W.  R.  (2021). Fenomena  Kemunduran  Demokrasi  Indonesia  2021 (No.  21). The  Habibie Center THC Insights . Retrieved from Jakarta:
https://www.habibiecenter.or.id/img/publication/ac06aed73a921420af78a420d4f6f50c.pdf Jenkins,  D.  (1983).  The  Evolution  of  Indonesian  Army  Doctrinal  Thinking:  The  Concept  of Dwifungsi. Asian  Journal  of  Social  Science ,  11(1),  15–30.  Retrieved  from https://doi.org/10.1163/080382483X00103 Kadi, S. (2000). TNI-AD Dahulu, Sekarang dan Masa Depan . Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
Kamil,  H.  N.  (2009). Militer  dan  Kekuatan  Politik :  Studi  Tentang  Keterlibatan  TNI  Dalam
Perpolitikan . Retrieved from Jakarta:
https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/7541/1/HADI  NAFIS  KAMIL- FUH.pdf
Krismawati, N. U., Warto, W., & Suryani, N. (2018). Analisis Kebutuhan pada Bahan Ajar Penelitian dan  Penulisan  Sejarah  di  Sekolah  Menengah  Atas  (SMA). Briliant:  Jurnal  Riset  Dan Konseptual , 3(3), 300. Retrieved from https://doi.org/10.28926/briliant.v3i3.202
Lailiyah, N. H. (2017). PENERAPAN METODE ENRICHMENT MODEL RENZULLI PADA MATA PELAJARAN SEJARAH KEBUDAYAAN ISLAM DI MTS SABILUL ULUM MAYONG JEPARA TAHUN  PELAJARAN  2017/2018 . Physics  Letters  A (Vol.  137).  Retrieved  from  Kudus: http://eprints.stainkudus.ac.id/2074/5/FILE 5 BAB II.pdf Lembaga  Ilmu  Pengetahuan  Indonesia.  (1999). Tentara  Mendamba  Mitra .  Jakarta:  PPW-LIPI  & Mizan Pustaka.
Leni,  N.  (2013).  Keterlibatan  militer  dalam  kancah  politik  di  Indonesia. Jurnal  Tapis:  Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam , 9(1), 45. Retrieved from http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/article/view/1574/1301
Luttwak,  E.  (1994). Kudeta:  Teori  dan  Praktek  Penggulingan  Kekuasaan .  Yogyakarta:  Yayasan Bentang Budaya.
Maarif,  S.  (2011). Militer  dalam  Parlemen  1960-2004:  seri  kajian  sosiologi  militer .  Jakarta: Prenada.
MacFarling,  I.  (1996). The  Dual  Function  of  the  Indonesian  Armed  Forces  Military  Politics  in Indonesia . Canberra: Australian Defence Studies Centre.
Maulana,  A.,  &  Santosa,  A.  B.  (2019).  Peristiwa  17  Oktober  1952:  Tentara  Pretorian  Moderator dengan  Gerakan  Anti-Parlemen  Pada  Masa  Kabinet  Wilopo. FACTUM:  Jurnal  Sejarah  Dan Pendidikan Sejarah , 8(1), 47–56. Retrieved from https://doi.org/10.17509/factum.v8i1.20116
Nurhuda,  A.,  &  Agesti,  Y.  Z.  (2021).  MASA  PEMERINTAHAN  ABDURRAHMAN  WAHID  (1999-

## HASUDUNGAN (2021) DWIFUNGSI ABRI DALAM POLITIK INDONESIA SEBAGAI MATERI PENGAYAAN KELAS XII SEJARAH INDONESIA
2001). TARIKHUNA:  JOURNAL  OF  HISTORY  AND  HISTORY  EDUCATION ,  3(1),  114–124. Retrieved from https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/tarikhuna/article/view/2949/1950 Pramudita,  A.  A.  (2017). PERANAN  TENTARA  PELAJAR  DI  KULON  PROGO  DALAM  PERANG KEMERDEKAAN II 1948-1949 . Retrieved from Yogyakarta:
http://eprints.uny.ac.id/53646/8/7. Jurnal Fix 13407141057.pdf Raillon, F. (1989). Politik dan Ideologi Mahasiswa Indonesia, Pembentukan dan Konsolidasi Orde Baru 1966-1974 . Jakarta: LP3ES.
Romli,  L.  (2018).  Koalisi  dan  Konflik  Internal  Partai  Politik  pada  Era  Reformasi. Jurnal  Politica Dinamika  Masalah  Politik  Dalam  Negeri  Dan  Hubungan  Internasional ,  8(2),  95–118.
Retrieved from https://doi.org/10.22212/jp.v8i2.1138
Sjuchro, D. W., & Besman, A. (2020). Manajemen Isu Komunisme dalam Bingkai Nasakom di Era
Soekarno (1959-1966). Representamen , 6(02), 70–80. Retrieved from
https://doi.org/10.30996/representamen.v6i02.4270
Sudjito,  G.  (2016).  NEGARA  DAN  GOLKAR  (Studi  tentang  Konfigurasi  Politik  Indonesia  1971- 2009). JPAP:  Jurnal  Penelitian  Administrasi  Publik ,  2(01),  202–215.  Retrieved  from https://doi.org/10.30996/jpap.v2i01.708
Surya,  R.  A.,  &  Nurdin,  E.  A.  (2021).  Utilizing  the  enrichment  triad  model  in  history  learning:  a conceptual framework. Paramita: Historical Studies Journal , 31(1), 139–147. Retrieved from https://doi.org/https://doi.org/10.15294/paramita.v31i1.26717
Suryawan,  I.  P.  N.,  &  Sumarjiana,  I.  K.  L.  (2020).  IDEOLOGI  DIBALIK  DOKTRIN  DWIFUNGSI
ABRI. Jurnal Santiaji Pendidikan (JSP) , 10(2), 182–191. Retrieved from
https://doi.org/10.36733/jsp.v10i2.1092
Syahrul, F., & Goncing, M. A. (2020). Analisis Keterlibatan Militer dalam Jabatan Sipil Tahun 2019 di  Indonesia. SOSIOHUMANIORA:  Jurnal  Ilmiah  Ilmu  Sosial  Dan  Humaniora ,  6(2),  75.
Retrieved from https://doi.org/10.30738/sosio.v6i2.8080 Taylor, W. (2019). Enrichment in the Classroom.
Retrieved from https://learningessentialsedu.com/enrichment-in-the-classroom/
Utomo, H. K. (2019). Dinamika Politik yang menyebabkan kemunculan Bisnis Militer di Indonesia antara  tahun  1957  dan  tahun  1959. Jurnal  Communitarian ,  2(1),  134–146.  Retrieved  from http://ejurnal.ubk.ac.id/index.php/communitarian/article/view/93/63