Victorria Yunus, Amrazi Zakso, Antonius Totok Priyadi, Agung Hartoyo | JPDP 9 (2) Oktober 2023, 313-327
Jurnal Pendidikan Dasar Perkhasa http://jurnal.stkippersada.ac.id/jurnal/index.php/JPDP/ P-ISSN 2461-078X | E-ISSN 2654-783X Volume 9, Nomor 2, Tahun 2023, halaman 313-327

## PENDIDIKAN INKLUSIF PADA KURIKULUM MERDEKA
Victorria Yunus 1 , Amrazi Zakso 2 , Antonius Totok Priyadi 3 , Agung Hartoyo 4
1,2,3,4 Program Magister PGSD, Universitas Tanjungpura Informasi Artikel Abstract Riwayat Artikel: Diterima: 15 Maret 2023
Revisi: 20 Maret 2023 Diterima: 3 September 2023 Diterbitkan: 31 Oktober 2023
Keywords: Children of special needs, inclusive education, independent curriculum
Kata Kunci: Anak berkebutuhan khusus, pendidikan inklusif, kurikulum merdeka
DOI : 10.31932/jpdp.v9i2.2270 Surel Korespondensi:
f2211211005@student.untan.ac.id
Education  is  a  right  for  every  child,  including  children  with  special  needs. Inclusive  education  is  an  education  that  requires  educational  units  to  provide learning  for  children  with  special  needs  along  with  normal  children.  In  this independent curriculum, inclusive education is being intensified again so that all children experience the same education. However, in reality, inclusive education has  not  been  implemented  well  due  to  several  factors,  such  as  the misunderstanding  of  schools  who  think  that  inclusive  education  is  only  for Special Schools “Sekolah Luar Biasa” (SLB). The aim of the research is to describe the  basis  of  regulations  so  that  the  importance  of  implementing  inclusive education  in  regular  schools  is  taken  into  consideration.  This  research  is qualitative research with the type of library research. Data collection techniques use documentation techniques. The documents that are the data source are laws relating  to  inclusive  education  and  supporting  scientific  journals  regarding inclusive education. Research data shows that in Indonesia inclusive education was introduced in the 1980s. This inclusive education is guaranteed by law. The foundations  for  implementing  inclusive  education  such  as  Law  no.  4  of  1997,
Law no. 23 of 2002 articles 48 and 49, Law no. 20 of 2003 article 5 paragraph 1, as well as the publication of a guidebook for implementing inclusive education in the  independent  curriculum  by  the  Ministry  of  Education  and  Culture.  So  that schools  must  be  able  to  implement  inclusive  education  in  regular  schools  in accordance with the mandate of the law.

## Abstrak
Pendidikan  merupakan  hak  bagi  setiap  anak  termasuk  anak  berkebutuhan  khusus.  Pendidikan  inklusif  merupakan pendidikan yang menuntut satuan pendidikan untuk memberikan pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus bersama dengan anak normal. Pada kurikulum merdeka ini pendidikan inklusif kembali digencarkan agar semua anak merasakan pendidikan  yang  sama.  Namun  pada  kenyataannya  pendidikan  inklusif  belum  terlaksana  dengan  baik  karena  beberapa faktor,  seperti  salah  pahamnya  pihak  sekolah  yang  beranggapan  bahwa  pendidikan  inklusif  hanya  untuk  Sekolah  Luar Biasa  (SLB).  Tujuan  penelitian  adalah  mendeskripsikan  dasar  regulasi  sehingga  menjadi  pertimbangan  pentingnya pelaksanaan  pendidikan  inklusif  di  sekolah-sekolah  reguler.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif  dengan  jenis penelitian  pustaka.  Teknik  pengumpulan  data  menggunakan  teknik  dokumentasi.  Dokumen  yang  menjadi  sumber  data berupa  undang-undang  yang  berhubungan  dengan  pendidikan  inklusif  dan  jurnar-jurnal  ilmiah  pendukung  tentang pendidikan  inklusif.  Data  penelitian  menunjukan  bahwa  di  Indonesia  pendidikan  inklusif  sudah  mulai  dikenalkan  pada tahun  1980-an.  Pendidikan  inklusif  ini  dijamin  oleh  undang-undang.  Pondasi  tentang  pelaksanaan  pendidikan  inklusif seperti  UU  No.  4  tahun  1997,  UU  No.  23  tahun  2002  pasal  48  dan  49,  UU  No.  20  tahun  2003  pasal  5  ayat  1,  serta diterbitkannya  buku  panduan  pelaksanaan  pendidikan  inklusif  dalam  kurikulum  merdeka  oleh  Kemendikbud.  Sehingga pihak sekolah harus mampu melaksanakan pendidikan inklusif di sekolah-sekolah reguler sesuai dengan amanah undang- undang.
This is an open access article under the CC BY-SA license. Copyright © 2023 by Author. Published by STKIP Persada Khatulistiwa

## Pendahuluan
Pendidikan  merupakan  hal  yang penting  dan  menjadi  perhatian  bagi semua  orang  di  seluruh  dunia. Pendidikan  memiliki  peran  penting
dalam  mempersiapkan  generasi  masa depan.  Pendidikan  yang  berkualitas adalah  pendidikan  yang  mampu membentuk  sumber  daya  manusia (SDM)  dalam  menghadapi  tantangan
Victorria Yunus, Amrazi Zakso, Antonius Totok Priyadi, Agung Hartoyo | JPDP 9 (2) Oktober 2023, 313-327
global.  Oleh  karena  itu  sistem pendidikan  harus  terus  berkembang dan menyesuaikan dengan perkembangan  zaman  pula.  Satu  di antara  banyak  cara  yang  dapat dilakukan adalah
dengan penyempurnaan  dan  revisi  terhadap kurikulum.  Di  Indonesia  sendiri kurikulum  sudah  berganti  sebanyak 11  kali.  Perubahan  kurikulum  ini diharapkan  mampu  memperbaiki pendidikan  di  Indonesia.  Melihat pentingnya pendidikan terhadap kemajuan  bangsa,  maka  pendidikan harus  merata  dan  dapat  dirasakan oleh semua orang.
Di  Indonesia  sendiri  semua warga  negara  berhak  mendapatkan pendidikan  yang  layak  dan  telah diatur  dalam  Undang-Undang.  Dalam pasal  31  ayat  1  UUD  1945  tentang sistem
pendidikan
nasional ditegaskan  bahwa  “Setiap  Warga Negara Berhak Mendapat Pendidikan.” Dapat  diartikan  bahwa  setiap  warga negara  Indonesia  tanpa  terkecuali memiliki  hak  yang  sama  dalam mendapatkan  pendidikan  termasuk Anak  Berkebutuhan  Khusus  (ABK). Pendidikan  tanpa  memandang  anak ABK  disebut  dengan  pendidikan inklusif.
Pendidikan  inklusif  ini  dapat diartikan  sebagai  pendidikan  yang memberikan  kesempatan  yang  sama bagi semua peserta didik berkebutuhan khusus untuk belajar di dalam  suatu  ruangan  yang  sama. Pendidikan ini tidak mengenal batasan  antara  anak  biasa  dengan anak  penyandang  disabel  atau  Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Pendidikan inklusif memberi pandangan bahwa setiap anak berhak mendapatkan  pendidikan  yang  sama tanpa  memandang  keterbatasan  fisik dan  mentalnya.  Pendidikan  inklusif dapat diartikan sebagai penyelenggaraan  sistem  pendidikan bagi  semua  anak,  baik  yang  memiliki keterbatasan  tertentu  dan  anak  pada umumnya  tanpa  mengelompokkan anak sesuai keterbatasannya (Granida, 2015: 48).
Konveksi  tentang  hak  anak  atau lebih  dikenal  sebagai  UN-CRC  (United Nations  Convention  on  the  Rights  of the Child, Konvensi yang dihadiri oleh 192  negara  pada  Desember  tahun 2003,  memberi  petunjuk  umum terhadap  usaha  untuk  memperbaiki akses pendidikan bagi anak-anak, dan menjelaskan  hak-hak  anak  yang  ideal diterapkan  di  bidang  pendidikan.  Di
Victorria Yunus, Amrazi Zakso, Antonius Totok Priyadi, Agung Hartoyo | JPDP 9 (2) Oktober 2023, 313-327
Indonesia pendidian inklusif mendapat  perhatian  khusus  dari pemerintah.  Hal  ini  terbukti  dengan peraturan  pemerintah  yang  menjadi pondasi tentang
pelaksanaan pendidikan  inklusif  seperti  UU  No.  4 tahun  1997,  UU  No.  23  tahun  2002 pasal  48  dan  49,  UU  No.  20  tahun 2003  pasal  5  ayat  1,  serta diterbitkannya buku panduan pelaksanaan pendidikan inklusif dalam  masa  kurikulum  merdeka  oleh Kemendikbud. Sebagai bentuk komitmen pemerintah  dalam  mengimplemen- tasikan  pendidikan  inklusif  bagi penyandang  cacat,  pada  tahun  2002 pemerintah  secara  resmi  mulai melakukan  proyek  uji  coba  pada sembilan  (9)  propinsi  yang  memiliki pusat    sumber    dan    sejak    saat    itu lebih  dari  1500  siswa  berkebutuhan khusus    telah    bersekolah    di  sekolah reguler,  dan  pada  tahun  2005 meningkat  menjadi  6.000  siswa  atau 5,11%  dari  seluruh  jumlah  anak berkebutuhan    khusus.    Selanjutnya, pada    tahun    2007    meningkat menjadi    7,5%    atau    15.181    siswa yang  tersebar  pada  796  sekolah inklusif  yang  terdiri  dari  17  TK,  648
SD,  75  SLTP,  dan  56  SLTA  (Mulyah, 2023: 4)
Di  Indonesia  praktik  pendidikan inklusif  masih  banyak  mengalami kendala  dan  belum  berjalan  sebagai mana  semestinya.  Banyak  data penelitian yang menunjukan pendidikan  inklusif  di  Indonesia masih belum dapat dikatakan layak. Penelitian  yang  dilakukan  oleh Puspandari pada tahun 2023 menunjukan bahwa masalah pendidikan inklusif tidak hanya terjadi pada  tingkat  satuan  pendidikan namun  juga  pada  tingkat  pusat.  Pada jenjang  sekolah  hal  ini  diakibatkan kepala  sekolah  maupun  guru-guru belum memahami bagaimana pelaksanaan pendidikan inklusif
(Puspandari, 2023).
Pada  penelitian  yang  dilakukan oleh  Rusyidi  menyatakan  bahwa pendidikan  inklusif  tidak  berjalan dengan  baik  karena  Sekolah  Luar Biasa  (SLB)  hanya  ada  beberapa  dan hanya  di  kabupaten/kota,  sedangkan di desa tidak ada. Sekolah umum juga tidak mau menerima siswa berkebutuhan khusus karena kurangnya  fasilitas  serta  tidak  ada bantuan  dari  pemerintah  dalam pengadaan  sarana  dan  prasarana
untuk pelaksanaan
pendidikan inklusif (Rusyidi, 2022).
Penelitian  lain  yang  dilakukan oleh  Hanapi  menyatakan  bahwa  guru sebaiknya  memahami  pentingnya penididikan inklusif sehingga masalah pendidikan  inklusif  ini  tidak  terus menerus terjadi (Hanapi, 2022).
Penelitian  dengan  topik  yang sama  dilakukan  oleh  Jalaluddin menyatakan bahwa banyak guru-guru yang masih belum memahami konsep pendidikan  inklusif.  Selain  itu  guru- guru  dan  kepala  sekolah  juga beranggapakn  pendidikan  inklusif hanya  diperuntukan  bagi  sekolah khusus  atau  SLB  bukan  di  sekolah reguler (Jalaluddin, 2022).
Penelitian  yang  dilakukan  oleh
Kusmaryono (2023) menyatakan bahwa  pendidikan  inklusif  masih belum terlaksana
dikarenakan beberapa  faktor  di  antaranya  guru masih  belum  memahami  pentingnya pendidikan inklusif, kurangnya sarana dan  prasarana  yang  memadai.  Selain itu  pihak  sekolah  juga  mengharapkan pemerintah  memberikan  pelatihan serta  pengarahan  tentang  pentingnya dan implementasi pendidikan inklusif.
Berdasarkan  hasil  penelitian tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa
pendidikan  inklusif  di  Indonesia belum terlaksana sebagaimana diharapkan  dalam  undang-undang  di mana pendidikan harus dapat dirasakan semua anak tanpa terkecuali.    Dapat  disimpulkan  ada beberapa  faktor  pernyebab  belum terlaksananya  pendidikan  inklusif. Faktor pertama adalah kurang pahamnya  pihak  sekolah  tentang pelaksanaan pendidikan inklusif. Pihak  sekolah  beranggapan  bahwa pendidikan inklusif hanya dilaksanakan pada Sekolah Luar Biasa (SLB)  bukan  pada  sekolah  reguler. Faktor  kedua  adalah  banyak  guru yang  belum  memiliki  kemampuan dalam melaksanakan pendidikan inklusif.  Faktor  ketiga  adalah  tidak tersedianya  fasilitas  penunjang  di sekolah  yang  dapat  membantu  pihak sekolah  dalam  menyelenggarakan pendidikan  inklusif.  Faktor  terakhir yang  tidak  kalah  pentingnya  adalah kurangnya  perhatian  dari  pemerintah untuk  membantu  pihak  sekolah, khususnya  sekolah  reguler  dalam pelaksanaan pendidikan inklusif.
Berdasarkan  uraian  yang  telah disampaikan
maka dilakukan
penelitian  yang  berjudul  “Pendidikan Inklusif  Pada  Kurikulum  Merdeka”.
Victorria Yunus, Amrazi Zakso, Antonius Totok Priyadi, Agung Hartoyo | JPDP 9 (2) Oktober 2023, 313-327
Penelitian  ini  dilaksanakan  sebagai bahan  kajian  yang  diharapkan  dapat membantu  sekolah  dalam  memahami pentingnya  pendidikan  inklusif  bagi sekolah  reguler.  Penelitian  ini  juga dapat  dijadikan  referensi  dalam melaksanakan  pendidikan  inklusif  di sekolah-sekolah reguler.

## Metode
Jenis  penelitian  ini  adalah penelitian kualitatif. Penelitian
kualitatif  adalah  penelitian  yang digunakan  untuk  mendeksripsikan atau  menganalisis  suatu  fenomena sosial,  sikap,  persepsi  baik  secara individual maupun
secara berkelompok  (Ansori.  2020).  Pene- litian  kualitatif  juga  diartikan  sebagai penelitian  yang  digunakan  untuk meneliti  suatu  objek  secara  alamiah dan  menjadikan  peneliti  sebagai instrumen  utama  dalam  penelitian.
Penelitian  kualitatif  dipilih  karena ingin
mendeskripsikan dan menggambarkan  fenomena  pendi- dikan inklusif yang ada di Indonesia Metode  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah metode penelitian  pustaka (library  research).
Library  research merupakan  metode
penelitian  yang  tidak  mengharuskan peneliti  untuk  melakukan  observasi dan  wawancara  untuk  memperoleh data. Library  research merupakan metode  yang  mengumpulkan  data penelitian  melalui  dokumen  tertulis seperti  buku,  jurnal  ilmiah,  majalah, koran,  dan  dokumen  dari  suatu lembaga yang resmi (Sari, 2020).
Dokumen yang digunakan dalam penelitian  ini  berupa  peraturan- peraturan resmi dari pemerintah yang berhubungan dengan pendidikan inklusif  di  Indonesia.  Dokumen  ini meliputi buku, peraturan
internasional,  peraturan  nasional, serta  dokumen-dokemen  tentang pendidikan  inklusif  di  dunia  dan  di Indonesia,  serta  hasil  konveksi  hak anak. Selain itu digunakan juga jurnal- jurnal  yang  sesuai  dengan  fokus penelitian.

## Hasil dan Pembahasan Kurikulum Merdeka
Kurikulum  merupakan  pedo- man dalam melaksanakan pendidikan. Kurikulum yang  saat  ini  digunakan  di Indonesia adalah kurkulum meredeka. Kurikulum merdeka merupakan
kurikulum  baru  yang  dilatarbelakangi pandemi  Covid-19.  Selama  pandemi
Victorria Yunus, Amrazi Zakso, Antonius Totok Priyadi, Agung Hartoyo | JPDP 9 (2) Oktober 2023, 313-327
Covid-19  terjadi  fenomena learning loss yaitu hilangnya dan berkurangnya kemampuan  siswa  dalam  pelajaran diakibatkan belajar dari rumah dalam waktu  yang  cukup  lama.  Oleh  karena itu pemerintah mengembangkan kurikulum merdeka untuk menanggulangi  fenomena learning loss. Pada kurikulum merdeka
pembelajaran  intrakurikuler  menjadi lebih  beragam  sehingga  peserta  didik dapat  mengembangkan  minat  dan bakat  sesuai  dengan  bidangnya. Waktu  yang  diberikan  juga  cukup banyak sehingga memiliki waktu yang cukup  dalam  memahami  konsep  dan pengetahuan.  Dalam  kurikulum  ini juga  guru  diberikan  kebebasan sepenuhnya  dalam  mengembangkan perangkat  pembelajaran  yang  sesuai dengan kebutuhan belajar dan menekankan  pada  Proyek  Penguatan
Profil  Pelajar  Pancasila  (P5).  Proyek ini  dilaksanakan  sesuai  dengan  tema yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.  Proyek  ini  diharapkan mampu membentuk siswa yang dapat mencerminkan nilai Pancasila (Kemendikbudristek, 2022) Dalam kurikulum merdeka
pendidikan  inklusif  juga  mendapat
pehatian khusus. Kemendikbud sendiri  mengeluarkan  buku  panduan dalam pelaksanaan pendidikan inklusif  di  era  kurikulum  merdeka. Buku  ini  diharapkan  dapat  menjadi pedoman bagi sekolah dalam
menerapkan pendidikan inklusif.

## Pendidikan Inklusif
Pendidikan inklusif dapat diartikan  sebagai  pendidikan  yang memberikan  kesempatan  yang  sama bagi anak biasa dan Anak Berkebutuhan  Khusus  (ABK)  untuk mendapatkan pendidikan dalam
waktu  dan  tempat  yang  sama.  Dapat dipahami  bahwa  pendidikan  inklusif ini  memfasilitasi  ABK  belajar  dalam satu  kelas  yang  sama  dengan  anak biasa di sekolah umum.
Pendidikan inklusif berarti memposisikan  anak  yang  memiliki kelainan, baik kelainan ringan, sedang, hingga  berat  di  dalam  kelas  biasa (Effendi, 2013: 25). Hal ini menunjukkan  bahwa  tidak  ada pemisahan  kelas  khusus  anak  normal dan ABK.
Menurut  Peraturan  Menteri Pendidikan  Nasional  RI  No.  70  Tahun 2009 menyebutkan bahwa pendidikan inklusif adalah sistem penye-
Victorria Yunus, Amrazi Zakso, Antonius Totok Priyadi, Agung Hartoyo | JPDP 9 (2) Oktober 2023, 313-327
lenggaraan pendidikan yang memberikan  kesempatan  kepada semua  peserta  didik  yang  memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan  dan/atau  bakat  istimewa untuk  mengikuti  pendidikan  atau pembelajaran  dalam  satu  lingkungan pendidikan  secara  bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
Pengertian  yang  lain  menurut Peraturan Menteri Pendidikan
Nasional  RI  No.  32  Tahun  2008 tentang  Standar  Kualifikasi  Akademik dan  Kompetensi  Guru  disebutkan bahwa  pendidikan  inklusif  adalah pendidikan yang memberikan
kesempatan  bagi  peserta  didik berkebutuhan khusus karena kelainan fisik,  emosional,  mental,  intelektual, sosial, dan memiliki potensi
kecerdasan  dan/atau  bakat  istimewa untuk  belajar  bersama-sama  dengan peserta  didik  lain  pada  satuan pendidikan umum dan satuan pendidikan  kejuruan  dengan  cara menyediakan  sarana  dan  prasarana, pendidik,  tenaga  kependidikan  dan kurikulum  yang  disesuaikan  dengan kebutuhan individu peserta didik
Dalam  pelaksanaan  pendidikan inklusif  dibutuhkan  peran  dari  orang tua,  pihak  sekolah,  dan  pemerintah
yang  saling  mendukung.  Selain  itu peran  masyarakat  juga  dibutuhkan sehingga  ABK  dapat  mengembangkan minat dan bakatnya seperti anak pada umumnya (Sholikah, 2023: 1)
Pendidikan  inklusif  ini  awal mulanya  diprakarsai  oleh  negara-
negara Scandinavia (Denmark, Norwegia,  Swedia).  Pada  tahun  1960- an  presiden  Amerika  saat  itu  Jhon Kennedy mengirimkan pakar pendidikan ke negara-negara Scandinavia untuk mempelajari
mainstreaming dan least  restrictive environment yang cocok diterapkan di
negaranya. Penyelenggaraan pendidikan inklusif ini semakin mendapat perhatian  di  dunia  sejak  diadakan konvensi  hak-hak  anak  tahun  1989
dan konferensi dunia tentang pendidikan  pada  tahun  1991  di Bangkok.  Hasil  dari  pertemuan  ini menghasilkan deklarasi “education for all” yang artinya pendidikan merupakan hak semua manusia tanpa terkecuali termasuk anak
berkebutuhan khusus (ABK).
Sebagai  wujud  keseriusan  dari deklarasi  Bangkok,  pada  tahun  1994 dilaksanakan  konvensi  pendidikan  di Salamanca,  Spanyol.  Konvensi  ini
Victorria Yunus, Amrazi Zakso, Antonius Totok Priyadi, Agung Hartoyo | JPDP 9 (2) Oktober 2023, 313-327
membahas tentang perlunya penyelengaraan  pendidikan  inklusif yang  sekarang  dikenal  sebagai “the salamanca  statement  on  inclusive education” yang berisi (1) semua anak sebaiknya  belajar  bersama,  (2) pendidikan  didasarkan  kebutuhan siswa,  dan  (3)  anak  berkebutuhan khusus  diberi  pelayanan  khusus sejalan dengan
kecenderungan
tunututan perkembangan dunia tentang pendidikan inklusif. Dapat diartikan bahwa pendidikan  inklusif  sangat  penting dan  menjadi  topik  pembicaraan  di seluruh dunia. Pendidikan ini didasarkan  pada  pemikiran  bahwa pendidikan  merupakan  hak  setiap manusia  tanpa  terkecuali.  Sehingga setiap  anak  normal  maupun  anak berkebutuhan  khusus  memiliki  hak dan  kesempatan  untuk  belajar  di waktu dan tempat yang sama.

## Pendidikan Inklusif di Indonesia
Di Indonesia pendidikan inklusif sudah ada sejak tahun 1980-an. Hal ini dibuktikan dengan berdirinya Sekolah Luar  Biasa  (SLB)  yang  memfasilitasi anak berke-butuhan khusus.
Pada tahun 2004 diselenggarakan  konvensi  nasional yang kemudian
menghasilkan Deklarasi Bandung di mana Indonesia berkomitmen  untuk  melaksanakan pendidikan  inklusif.  Selanjutnya  pada tahun  2005  dilaksanakan  simposium internasional  di  Bukittinggi  dan menghasilkan
Rekomendasi
Bukittinggi,  yang  diharapkan  dapat menjamin  semua  anak  berkebutuhan khusus mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas.
Dalam  pelaksanaan  pendidikan inklusif  di  Indonesia  ada  3  lembaga yang memfasilitasi peserta didik, yaitu (1)  Sekolah  Luar  Biasa  (SLB),  (2) Sekolah  Dasar  Luar  Biasa  (SDLB),  (3) dan pendidian terpadu.
SLB  sebagai  pendidikan  inklusi
pertama di Indonesia, mengelompokan  anak  dengan  jenis kelainan yang sama. SLB ini dibagi lagi untuk anak dengan hambatan penglihatan  (tunanetra),  SLB  untuk anak  dengan  hambatan  pendengaran (tunarungu),  SLB  untuk  anak  dengan hambatan berpikir/kecerdasan (tunagrahita), SLB untuk anak dengan hambatan fisik dan motorik (tunadaksa),  SLB  untuk  anak  dengan hambatan emosi dan perilaku
(tunalaras),  dan  SLB  untuk  anak
dengan hambatan majemuk (tunaganda). Pendidikan terpadu adalah sekolah  reguler  yang  juga  menerima anak  berkebutuhan  khusus,  dengan kurikulum,  guru,  sarana  pengajaran, dan  kegiatan  belajar  mengajar  yang sama.  Sampai  saat  ini  anak  yang diterima adalah anak dengan hambatan  pengelihatan  (tunanetra). Namun perkembangannya tidak signifikan karena pada sekolah reguler atau  sekolah  biasa  banyak  yang menolak  menerima  anak  tunanetra (Mulyah, 2023: 3).
Menurut data statistik, sebanyak
3,3% anak usia 5-19 tahun mengalami disabilitas atau
ketunaan.
Dibandingkan  dengan  jumlah  anak  di usia tersebut sebanyak 66,6 juta jiwa, maka  jumlah  anak  penyandang disabilitas  sebanyak  2.197.833  jiwa. Data  pada  Kemendikbudristek  pada bulan  Agustus  2021  ada  sebanyak 269.389 anak yang mengikuti
pendidikan inklusif pada Sekolah Luar Biasa  (SLB).  Jika  dipersentasekan
maka  anak  disabilitas  atau  ABK  yang mendapatkan pendidikan hanya sebesar  12,26%  saja.  Hal  ini menunjukan  bahwa  masih  sedikit anak  disabilitas  yang  mendapatkan
pendidikan  yang  layak.    (Kemenko PMK, 2022).
Banyak  penelitian  menunjukan pelaksanaan  pendidikan  inklusif  di Indonesia  sudah  berjalan  dengan cukup baik. Penelitian yang dilakukan oleh  Syaiful  Bahri  menunjukan manajemen  pendidikan  inklusif  di SDN 2 Barabai Kabupaten Hulu sudah baik.  Selain  itu  penelitian  yang dilakukan oleh Desi Yuniarni dkk pada tahun  2023  menyatakan  pendidikan inklusif  di  daerah  Pontianak  sudah baik, dengan fasilitas dan infrastruktur yang tergolong baik.
Pendidikan  inklusi  di  Indonesia sering  mengalami  penurunan,  hal  ini karena  banyak  sekolah  reguler  yang belum meneriman
siswa berkebutuhan  khusus.  Hal  ini  dapat terjadi  karena  tidak  semua  sekolah mampu  menyediakan  sarana  dan prasarana  yang  memadai  bagi  ABK. Selain  itu  juga  tidak  semua  guru memiliki  kemampuan  khusus  untuk melaksanakan  pembelajaran  bagi ABK.
Saat ini pada kurikulum merdeka pemerintah mulai menggalangkan lagi pendidikan inklusif.  Hal  ini  dintunjukan  dengan diterbitkannya buku Panduan
Victorria Yunus, Amrazi Zakso, Antonius Totok Priyadi, Agung Hartoyo | JPDP 9 (2) Oktober 2023, 313-327
Pelaksanaan Pendidikan Inklusif.
Buku  yang  diterbitkan  oleh  Pusat
Kurikulum  dan  Pembelajaran  ini bertujuan  agar  dapat  membantu satuan pendidikan dalam memberikan layanan yang optimal bagi perkembangan  peserta  didik  sesuai dengan potensi dan karakteristiknya. Landasan Hukum Pendidikan Inklusif
Pelaksanaan  pendidikan  inklusif ini  sudah  dijamin  oleh  Undang- Undang  yang  resmi.  UUD  1945  pasal 28H  ayat  (2)  menyebutkan  bahwa setiap  orang  berhak  mendapatkan kemudahan  dan  perlakuan  khusus untuk  memperoleh  kesempatan  dan manfaat  yang  sama  guna  mencapai persamaan dan keadilan.
Untuk memenuhi amanah undang-undang tersebut,
maka pemerintah  mengeluarkan  kebijakan terkait  anak  berkebutuhan  khusus yang  diatur  dalam  Undang-Undang nomor  20  tahun  2003  tentang  sistem pendidikan  nasional.  Pada  Bab  IV Pasal  5  ayat  2,  3,  dan  4  dan  Pasal  32 yang menyebutkan bahwa pendidikan khusus  merupakan  pendidikan  untuk peserta  didik  yang  berkelainan  (fisik, emosional, mental, intelektual,
dan/atau  sosial)  atau  peserta  didik yang  memiliki  kecerdasan  luar  biasa yang  diselenggarakan  secara  inklusi, baik  pada  tingkat  dasar  maupun menengah.
Undang-Undang  Nomor  8  tahun 2016  tentang  penyandang  disabilitas pasal 10 menyebutkan bahwa peserta didik  berkebutuhan  khusus  berhak untuk mendapatkan layanan
pendidikan  yang  bermutu  di  semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan.
Peraturan  Menteri  Pendidikan Nasional  (Permendiknas)  Nomor  70 Tahun  2009  tentang  Pendidikan Inklusif  bagi  Peserta  Didik  yang Memiliki  Kelainan  dan  Memiliki Potensi  Kecerdasan  dan/atau  Bakat Istimewa. Pasal 3 ayat (2) menyatakan bahwa  setiap  peserta  didik  yang memiliki  kelainan  fisik,  emosional, mental,  dan  sosial  atau  memiliki potensi  kecerdasan  dan/atau  bakat istimewa
berhak mengikuti pendidikan  secara  inklusif  pada satuan  pendidikan  tertentu  sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Keputusan  Menteri  Pendidikan,
Kebudayaan,  Riset,  dan  Teknologi Nomor  56/M/2022  tentang  Pedoman Penerapan  Kurikulum  dalam  Rangka
Victorria Yunus, Amrazi Zakso, Antonius Totok Priyadi, Agung Hartoyo | JPDP 9 (2) Oktober 2023, 313-327
Pemulihan Pembelajaran menye- butkan  satuan  pendidikan  perlu mengembangkan  kurikulum  dengan prinsip  diversifikasi  sesuai  dengan kondisi  satuan  pendidikan,  potensi daerah, dan peserta didik.
Undang-Undang  No.  4  tahun 1997  tentang  penyandang  cacat menjamin  adanya  kesempatan  yang sama  bagi  difabel  pada  semua  aspek kehidupan.  Pasal  6  ayat  1  Undang- Undang khususnya menyatakan bahwa  difabel  berhak  mendapatkan layanan pendidikan yang layak semua jenjang pendidikan.
Setiap  warga  negara  berhak mendapat  kesempatan  meningkatkan pendidikan  sepanjang  hayat.  Surat Edaran Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar  dan  Menengah,  Kemendiknas No.  380/C.C6/MN/2003,  tanggal  20 Januari 2003. Selain itu, seluruh dunia juga  menjunjung  tinggi  pendidikan inklusif  bagi  anak  berkebutuhan khusus.  Hal  ini  dibuktikan  dengan dilaksanakannya  berbagai  deklarasi dan kesepakatan nasional.
Deklarasi  Hak  Asasi  Manusia tahun  1948  menegaskan  bahwa: “Setiap  orang  mempunyai  hak  atas pendidikan”. Pada tahun 1989 konvensi PBB tentang  Hak Anak yang
menyatakan  bahwa  pendidikan  dasar “wajib  dan  bebas  biaya  bagi  semua” (pasal 28). Konvesi tentang Hak Anak oleh  PBB  memiliki  empat  Prinsip Umum  yang  menaungi  semua  pasal lainya termasuk pasal tentang pendidikan (1) tidak ada diskriminasi (pasal 2) menyebutkan secara spesifik tentang  anak  penyandang  cacat,  (2) kepentingan  terbaik  anak  (pasal  3), (3) hak untuk kelangsungan hidup dan perkembangan (pasal 6), (4) menghargai pendapat anak (pasal 12). Tahun 1990 di Jomtien Thailand,
PBB  menyelenggarakan The  World Education  Forum yang  dihadiri  155 negara  dan  puluhan  Nongoverment Organization  (NGO)  dari  seluruh dunia.  Forum  yang  merupakan kelanjutan dari konvensi hak anak ini melahirkan  deklarasi  “ Education  for All ”  (EFA)  yang  menargetkan  bahwa pada tahun 2000 (sekarang
diperbaharui  menjadi  2015)  semua anak  didunia  harus  mendapatkan kesempatan  untuk  menyelesaikan pendidikan dasar.
Tahun 1994 PBB menye-
lenggarakan the  World  Conference  on special  Needs  Education di  salamanca Spanyol yang bertujuan untuk mendorong  masyarakat  internasional
Victorria Yunus, Amrazi Zakso, Antonius Totok Priyadi, Agung Hartoyo | JPDP 9 (2) Oktober 2023, 313-327
memberikan  atensi  yang  lebih  pada anak difabel dalam target EFA. Forum inilah  yang  melahirkan  apa  yang dikenal  dengan statement Salamanca dimana  terminologi  dan  konsep
Inklusif untuk pertama kali dimunculkan.  Melalui statement ini
PBB merekomendasikan semua negara  mengadopsi  prinsip  inklusif dalam semua
kebijakan pendidikannya.
Flagship PUS  (Pendidikan  Untuk Semua)  tentang  pendidikan  dan kecacatan.  Program  ini  diluncurkan pada akhir tahun 2001 dengan tujuan : “menempatkan  isu  kecacatan  dengan tepat  pada  agenda  pembangunan  dan memajukan pendidikan inklusif sebagai  pendekatan  utama  untuk mencapai  tujuan  PUS”.    (Andayani, 2013)
Kebijakan  Internasional  khusus difabel  seperti  UN standard  Rule  on the  Equalization  of  Opportunities  for Persons  with  Disabilities 2007  sering dirujukan  sebagai  landasan  moral ataupun legal Inklusi.
Berbagai  kebujakan  baik  secara internaisonal  dan  secara  nasional  di
Indonesia dimaksudkan untuk memberikan  ruang  dan  eksempatan yang  sama  bagi  anak  berkebutuhan
khusus.  Di  mana  setiap  anak  dijamin haknya dalam mendapatkan pendidikan  dari  tingkatan  pertama sampai tingkat tinggi. Dapat disimpulkan setiap satuan pendidikan wajib memberikan pelayanan
pendidikan  bagi  anak  bekerbutuhan khusus.

## Anak Berkebutuhan Khusus
Anak berkebutuhan khusus (ABK)  memiliki  arti  yang  lebih  luar dari  sekedar  anal  luar  biasa.  ABK membutuhkan  pelayanan  yang  lebih detail  dibandingkan  anak  pada umumnya (Granida, 2015: 1).
ABK  juga  dapat  didefinisikan sebagai  anak  yang  memiliki  ketunaan atau keterbatasan. Anak berkebutuhan khusus dapat
digolongkan  sebagai  anak  cacat  atau penyandang  disabel,  anak  lantib  atau anak berbakat (Mulyono, 2009).
Dapat  diartikan  bahwa  anak cacat  ini  merupakan  anak  yang memiliki  kondisi  khusus  baik  berupa kekurangan  maupun  kelebihn  yang membutuhkan pelayanan khusus pula.
Anak  Berkebutuhan  Khusus dapat  diklasifikasikan  menjadi  lima, yaitu  gangguan  pemusatan  perhatian atau  hiperaktivitas,  gangguan  tingkah
laku,  disabilitas  belajar,  retardasi mental (keterbelakangan mental), dan gangguan  autistik  (Davidson  dkk, 2006).
Garnida  (2015)  menjelaskan ketunaan  dibagi  menjadi  beberapa yaitu    tunanetra,  tunarungu/dan  atau tunawicara,  tunagrahita,  tunadaksa, tunalaras,  anak  gangguan  belajar spesifik,  anak  lamban  belajar  ( slow learner ),  anak  cerdas  istimewa  dan bakat  istimewa  (CIBI),  dan  anak autis ( Autisme ).
Dapat  disimpulkan  bahwa  ABK dikelompokkan  menjadi  tunanetra, tunarungu/dan atau tunawicara,
tunagrahita,  tunadaksa,  tunalaras, anak  gangguan  belajar  spesifik,  anak
lamban belajar, anak cerdas istimewa/bakat  istimewa,  dan  anak autis.

## Simpulan
Pasal  31  ayat  1  UUD  1945 tentang  sistem  pendidikan  nasional ditegaskan  bahwa  “Setiap  Warga
Negara Berhak Mendapat Pendidikan.” The Word Education Forum menghasilkan deklarasi “education for
all”. Hal  ini  menunjukan  bahwa pendidikan  merupakan  hak  setiap
anak  termasuk  anak  berkebutuhan khusus.
Pendidikan  inklusif  merupakan jawaban dari terlaksananya
pendidikan  yang  adil  dan  sama  rata bagi  anak  norman  dan  juga  ABK. Namun  pada  kenyataannya  banyak satuan  pendidikan  yang  masih  belum memahami  pelaksnaan  pendidikan inklusif.  Salah  satunya  faktor  belum terlaksanya  pendidkan  inklusif  di
Indonesia adalah kurangnya pemahaman guru. Para guru
menganggap  pendidikan  inklusif  bagi ABK  hanya  dilaksanakan  di  Sekolah Luar  Biasa  (SLB)  bukan  di  sekolah umum.
Di Indonesia pemerintah menjamin  pelaksanaan  pendidikan inklusif  dengan mengesahkan UU dan peraturan serta kebijakan. Di
antaranya adalah UUD 1945 pasal 28H ayat  2,  Undang-Undang  Nomro  20 tahun 2003, UU Nomor 8 tahun 2016, permendiknas  No.  70  tahun  2009, Keputusan Mentri Pendidikan
Kebudayaan  Riset  dan  Teknologi
Nomor  56/M/2022,  Undang-Undang
Nomor  4  tahun  1997,  Kemendiknas No 380/C/C6/MN/2003.
Victorria Yunus, Amrazi Zakso, Antonius Totok Priyadi, Agung Hartoyo | JPDP 9 (2) Oktober 2023, 313-327

## Daftar Pustaka
Abdurrahman, M.  ( 2009 ). Pendidikan Bagi  Anak  Berkesulitan  Belajar. Jakarta: PT Rineka Cipta.
Andayani, dkk. (2013). Disabilitas dan Pendidikan Tinggi : Bunga Rampai  Penelitian,  Yogyakarta  :
Samudra Biru.
Ansori,  M.  (2020).  Metode  Penelitian Kuantitatif  Edisi  2.  Airlangga
University Press .
Bahri, S. (2022). Manajemen Pendidikan  Inklusi  di  Sekolah Dasar . Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan, 4 (1), 94-100.
Davidson , G. C & Neale, J. M & Kring, A.
M. (2006). Psikologi  Abnormal . Jakarta  :  PT.  Rajagrafindo
Persada.Depdiknas. 200. Undang-Undang Nomor 20 Tahun  2003  Tentang  Sistem Pendidikan Nasional , Jakarta. Effendi, M. (2013). Perspektif Pendidikan Inklusi. Malang: Pendidikan Luar Biasa Universitas Negeri Malang. Granida, D. (2015). Pengantar Pendidikan  Inklusif. Bandung  : PT. Refika Aditama.
Hanapi,  M.  H.  M.,  Zakaria,  N.,  Basran, N.,  &  Shaffei,  K.  (2022).  Tahap Pengetahuan Guru Aliran Perdana  dalam  Pelaksanaan Program  Pendidikan  Inklusif Sekolah  Rendah  di  Sabak Bernam. Jurnal Dunia Pendidikan , 4 (1), 512-518.
Jalaluddin, N. S., & Tahar, M. M. (2022). Pelaksanaan  Pendidikan  Inklusif dalam  kalangan  Guru  Arus Perdana. Malaysian  Journal  of Social  Sciences  and  Humanities (MJSSH) , 7 (2), e001280- e001280.
Kemendikbudristek.  (2022). Buku Saku:  Tanya  Jawab  Kurikulum Merdeka. Kementerian Pendidikan,  Kebudayaan,  Riset Dan  Teknologi,  Kementerian Pendidikan,  Kebudayaan,  Riset
Dan Teknologi, 9–46.
Kusmaryono, I. (2023). Faktor berpengaruh,  tantangan,  dan kebutuhan  guru  di  sekolah inklusi  di  Kota  Semarang. Jurnal Ilmiah  Pendidikan  Dasar , 10 (1),
12-23.
Mulyah,  S.,  &  Khoiri,  Q.  (2023). Kebijakan  Pemerintah  terhadap Pendidikan  Inklusif . Journal  on Education, 5(3), 8270-8280
PMK,  Kemenko. “Pemerintah  Wajib Penuhi  Hak  Pendidikan  Inklusif Bagi  Penyandang  Disabilitas.” Online,
(2022). https://www.kemenkopmk.go.id /pemerintah-wajib-penuhi-hak- pendidikan-inklusif-bagi- penyandang-disabilitas.
Puspandari,  K.,  &  Sinaga,  Y.  (2023). TANGGUNG  JAWAB  NEGARA DALAM PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN INKLUSIF DI INDONESIA. Jurnal Ilmiah Publika , 11 (1), 305-315 .
Sari,  M.  &  Asmendri.  2020. Penelitian Kepustakaan  (Library  Research ) d alam Penelitian Pendidikan IPA .
Natural Science: Jurnal Pendidikan  Bidang  IPA  dan Pendidikan IPA, 6(1) 41-53. Sholikhah, K. (2023). Pola Pengasuhan ABK Serta Implementasi Pendidikan Inklusif Jenjang Pedidikan  Dasar . MIDA :  Jurnal Pendidikan  Dasar  Islam , 6 (1),  9- 22.
Yuniarni,  D.,  Linarsih,  A.,  Miranda,  D.,
Halida,  H.,  &  Seli,  S.  (2023). Persepsi  Guru  TK  terhadap Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Kota Pontianak. Jurnal Obsesi:  Jurnal  Pendidikan  Anak
Usia
Dini , 7 (1), 629-636.