## DOI: 10.46730/japs.v4i1.92
Perencanaan Perbaikan Infrastruktur Jalan Oleh Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun 2023
Fadhiilatun Nisaa 1 , Adlin 2 , Ben Hansel Notatema Zebua 3
1,2,3 Universitas Riau Email: fadhiilatunnisaa@lecturer.unri.ac.id Kata kunci Abstrak Infrastruktur, Manajemen Pemerintahan, Perbaikan Jalan Provinsi  Riau  merupakan provinsi  kedua  yang  memiliki  jalan  rusak terbanyak di Indonesia (berdasakan data BPS 2022), yaitu mencapai 633km. Kota Pekanbaru sebagai ibukota Provinsi tentunya memiliki jalan utama penting. Dari 1.277km jalan di Kota Pekanbaru, terdapat 400km  jalan  rusak,  Pada  tahun  2023,  pemerintah  Pekanbaru merencanakan  dan  melakukan  program  perbaikan  jalan  berupa pengaspalaan  ulang  (overlay).  Adapun  tujuan  penelitian  ini  untuk mendeskripsikan  bagaimana  Perencanaan  Perbaikan  Infratruktur Jalan  Oleh  Pemerintah  Kota  Pekanbaru  Tahun  2023.  Dengan menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  dan  untuk  pengumpulan data,  peneliti  menggunakan  studi  pustaka  (library  research). Pendekatan  yang  dipakai  menggunakan  konsep  manajemen pemerintah  (planning).  Hasil  dari  penelitian  ini  adalah  pemerintah kota Pekanbaru sudah melaksankan manajmen pemerintahn dengan baik,  melalui  perencanaan  perbaiakan  jalan  dengan  tambal  sulam dan  overlay  dengan  target  dan  sasaran  waktu  dan  jelas.  Namun, dibutuhkan mekanisme pemantauan, evaluasi dan pengawasan dalam melaksanakan  perencanaan  perbaikan  jalan  rusak  di  Kota Pekanbaru. Keywords Abstract Government Management, Infrastructure, Road repair Riau Province is the second province with the most damaged roads in Indonesia  (based  on  BPS  2022  data),  reaching  633km.  Pekanbaru City as the provincial capital certainly has important main roads. Of the 1,277km of roads in Pekanbaru City, there are 400km of damaged roads.  In  2023,  the  Pekanbaru  government  plans  and  carries  out  a road  repair  program  in  the  form  of  overlaying.  The purpose  of this study is to describe how the Pekanbaru City Government is planning to  improve  road  infrastructure  in  2023.  Using  qualitative  research methods  and  for  data collection,  researchers  used  library  research. The  approach  used  uses  the  concept  of  government  management (planning).  The  results  of  this  study  are  that  the  Pekanbaru  city government has implemented good government management, through planning  road  repairs  with  patchwork  and  overlays  with  clear  and timely  targets  and  targets.  However,  monitoring,  evaluation  and supervision  mechanisms  are  needed  in  carrying  out  planning  for damaged road repairs in Pekanbaru City.
Volume 4, Nomor 1 April 2023 P-ISSN: 2722-161X E-ISSN: 2722-1601

## Jurnal
JAPS

## Pendahuluan
Sejak reformasi  1998, Undang-Undang pemerintahan daerah di  Indonesia telah mengalami  tiga  kali  perubahan  mulai  dari  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  1999, dilanjutkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, kemudian disempurnakan dengan  adanya  Undang-Undang  Nomor  23  tahun  2014.  Perubahan  Undang-Undang tersebut  untuk  memperbaiki  kualitas  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah.  Dengan adanya  perubahan  tersebut,  berdampak  pada  manajemen  pemerintah  daerah.  Dengan harapan  pemerintah  daerah  dapat  melaksanakan  tugas,  kewenangan  dan  fungsi pemerintahan dengan transparansi dan akuntabel.
Salah satu urusan wajib yang harus dilakukan pemerintah Kabupaten/Kota dalam hal pelayanan adalah menyedian sarana dan prasarana umum. Prasarana jalan yang baik, merupakan  hal  yang  penting  dalam  menjalankan  roda  aktivitas  kehidupan  bagi masyarakat  maupan  untuk  pemerintah.  Berdasarkan  data  dari  Badan  Pusat  Statistik November 2022, Provinsi Riau berada di urutan  kedua sebagai provinsi yang memiliki jalan  rusak  paling  banyak  di  Indonesia,  yaitu  mencapai  633km.  Serta  untuk  Kota Pekanbaru terdapat 400km jalan rusak, dari 1.277km jalan di Kota Pekanbaru. Ada 1.946 ruas jalan, 1.277km merupakan kewenangan pemerintah Kota Pekanbaru, 74% dengan kondisi  baik  dan  25%  masuk  kategori  rusak  berat.  Tentunya  kondisi  jalan  yang  berat, perlu  dilakukannya  perbaikan  yang  segera,  karena  jalan  dengan  kondisi  baik  termasuk infrastruktur yang penting. Sesuai Pasal 24 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas  dan  Angkutan  Jalan,  penyelenggara  wajib  segera  dan  patut  untuk  memperbaiki jalan  yang  rusak  yang  dapat  mengakibatkan  kecelakaan  lalu  lintas.dalam  hal  ini, pemerintaha memiliki kewajiban untuk memperbaiki jalan rusak tersebut.
Pada  Januari  2023,  pemerintah  Provinsi  Riau  menganggarkan  20M  untuk perbaikan jalan di Pekanbaru. Mengalami kenaikan 8M dari anggaran tahun 2022. Untuk jalan  yang  perlu  dilakukan  pengaspalaan  ulang  ( overlay ),  seperti  kondisi  jalan  rusak dengan jumlah lubang jalan yang cukup rapat, membutuhkan dana 1M per 1km. Selain pemerintah provini dan pemerintah kota, perbaikan jalan merupakan tanggung jawab dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PURP). Ditargetkan perbaikan dilakukan di 50 titik ruas jalan dalam triwulan pertama tahun 2023.
Untuk  melaksanakan  dan  mengoptimalkan  perbaikan  jalan  tersebut,  maka diperlukan  analisis  perencanaan  yang  tepat  dan  akurat  agar  permasalahan  jalan  rusak dapat  diselesaikan  dengan  efektif  dan  efisien.  Maka,  penulis  tertarik  untuk  meneliti tentang  bagaimana  “Perencanaan  Perbaikan  Infratruktur  Jalan  Oleh  Pemerintah  Kota Pekanbaru Tahun 2023”.

## Metode
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Menurut Yulianty dan Jufri (2020), bahwa dalam penelitian kualitatif analisis data harus dilakukan dengan teliti, supaya data- data yang telah didapatkan bisa dinarasikan dengan baik, sehingga menjadikan penelitian
yang  layak.  Peneliti  menggunakan  metode  kualitatif  dalam  penelitian  ini,  agar  hasil penelitian  bisa  dideskripsikan  secara  komprehensif  dan  baik.  Disamping  itu,  menurut Hennik, Hutter dan Bailey (2020), tujuan dari penelitian kualitatif untuk membuat fakta atau fenomena agar understandable (mudah dipahami) dan memungkinkan sesuai dengan modelnya.
Selanjutnya  untuk  pengumpulan  data,  peneliti  menggunakan  studi  pustaka (library research) yaitu metode pengumpulan data dengan memahami dan mempelajari teori-teori  dari  berbagai  literatur  yang  berhubungan  dengan  penelitian.  Menurut Evanirosa  (2022),  studi  Pustaka  digunakan  untuk  memperoleh  data  berdasarkan  fakta- fakta  konseptual  maupun  fakta  teoritis,  tidak  berdasarkan  pada  persepsi  dari  peneliti. Dengan demikian, peneliti dapat mendapatkan data dari berbagai sumber seperti: buku, jurnal dan riset-riset yang telah ada sebelumnya. Bahan Pustaka tersebut, dapat dijadikan sebagai referensi dan dianalisis secara menyeluruh untuk mendukung gagasan peneliti.

## Hasil dan Pembahasan
Menurut Thoha  (dalam  Mustafa, 2013), birokrasi  merujuk  pada empat definisi, yaitu:  pertama,  pada  kelompok  pranata  atau  lembaga  tertentu.  Pengertian  ini menyamakan birokrasi dengan biro. Kedua, pada metode khusus yang mengalokasikan sumberdaya  dalam  suatu  organisasi  besar.  Pengertian  ini  sama  dengan  istilah pengambilan  keputusan  seecara  birokratis.  Ketiga,  pada  kebiroan  atau  mutu  yang membedakan  antara  biro-biro  dengan  jenis-jenis  organisasi  lain.  Pengertian  ini  lebih menunjukk  pada  sifat-sifat  statis  organisasi.  Keempat,  sebagai  kelompok  orang,  yakni orang-orang yang digaji yang berfungsi dalam pemerintahan.
Michael G. Roskin (dalam Mustafa, 2013), menyebutkan bahwa di dalam suatu pemerintahan  modern,  sekurang-kurangnya  ada  empat  fungsi  birokrasi  yaitu:  Pertama, fungsi  administrasi  di  dalam  pemerintahan  modern.  Fungsi  administrasi  meliputi administrasi  pelayanan,  administrasi  pengaturan,  administrasi  pengumpulan  informasi, dan  administrasi  perizinan.  Fungsi  birokrasi  dalam  hal  ini,  melaksanakan  atau mengimplementasikan  peraturan-peraturan  atau  regulasi  yang  telah  disusun  dan ditetapkan  oleh  eksekutif  dan  legislative,  serta  penafsiran  oleh  eksekutif  atas  sebuah regulasi  yang  dibuat  oleh  legislatif.  Maka,  dapat  disimpulkan  pelaksanaan  fungsi administrasi bagi birokrasi berupa pelaksanaan kebijakan umum suatu negara yang telah dirancang sedemikian rupa untuk mencapai tujuan negara secara keseluruhan.
Kedua,  fungsi  pelayanan,  yang  merupakan  fungsi  utama  birokrasi.  Birokrasi untuk melayani masyarakat atau kelompok-kelompok khusus. Di dalam pelaksanaannya, birokrasi  harus  bisa  berlaku  adil  terhadap  seluruh  kelompok  masyarakat,  tanpa memandang status sosial, status ekonomi, etnis, jenis kelamin dan agama. Ketiga, fungsi pengaturan  ( regulation ),  di  dalam  kegiatan  pemerintahan  bertujuan  memberikan kesejahteraan  masyarakat  secara  keseluruhan.  Secara  ideal  birokrasi  harus  lebih mengutamakan  kepentingan  masyarakat  luas,  daripada  kepentingan  individu  atau kelompok.
Keempat,  fungsi  pengumpul  data/informasi  ( information  gathering )  Informasi bertujuan  untuk:  (1)  apakah  suatu  kebijakan  mengalami  sejumlah  pelanggaran  dalam implementasinya atau bahkan mungkin kebijakan tersebut tidak diimplementasikan. (2) Keperluan  untuk  membuat  regulasi-regulasi  baru  yang  akan  disusun  oleh  pemerintah berdasarkan kondisi riil yang ada di masyarakat. Oleh sebab itu, birokrasi yang menjadi garda  terdepan  pelaksanaan  sebuah  kebijakan  negara  pasti  bisa  menyediakan  data berkaitan dengan kedua hal tersebut.
Kewenangan birokrasi, sebagai kewenangan formal yang dimiliki oleh legitimasi produk hukum, bukan dengan legitimasi politik. Sedangkan tujuan dari birokrasi adalah: (1) Sesuai dengan tujuan pemerintahan, (2) Melaksanakan kegiatan dan program untuk terwujudnya visi dan misi, (3) Melayani masyarakat dan melaksanakan pembangunana dengan  professional,  (4)  Menjalankan  manajemen  pemerintahan,  mulai  dari  tahap perencanaan,  pengawasan,  evaluasi,  korrdinasi,  sinkronikasi,  represif,  preventif, antisipatif,  resolutif  dan  lainnya.  Pemerintah  Kota  Pekanbaru  menjalankan  salah  satu tujuan  birokrasinya  yaitu  manajemen  pemerintahan.  Untuk  itu,  penulis  melihat perencanaan perbaikan jalan ini menggunakan pendekatan manajemen pemerintahan.
Dalam perencanaan perbaikan jalan rusak membutuhkan suatu perencanaan yang efektif dan efesien. Penulis menggunakan konsep manajemen pemerintahan. Manajemen secara  umum,  terkait  dengan  kegiatan  perencanaan,  pengorganisasian,  pengendalian, penempatan,  pengarahan,  motivasi,  komunikasi  dan  pengambilan  keputusan  yang dilakukan  suatu  organisasi.  Adapun  tujuan  yang  dimaksud  untuk  mengkorrdikasikan sumber daya yang ada, sehingga dapat menghasilan suatu produk atau jasa secara efisien.
Menurut  Robbins  dan  Coulter  (2018)  dalam  buku  yang  berjudul Management , fungsi dari manajemen terdiri dari: perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan serta pengendalian.  1)  Fungsi  perencanaan (planning )  adalah  kegiatan  manajemen  yang meliputi  penetapan  tujuan,  penetapan  strategi  dan  mengembangkan  rencana  untuk mengkoordinasikan  kegiatan.  2)  Fungsi  pengorganisasian  (organizing)  adalah  kegiatan manajemen  yang  melibatkan  pengaturan  dan  pembagian  pekerjaan  dalam  rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. 3) Fungsi memimpin (leading) yaitu kegiatan manajemen yang kegiatannya meliputi memotivasi, memimpin dan melibatkan orang lain dalam mencapai tujuan organisasi. 4) Pengendalian (controlling) adalah fungsi manajemen  yang  kegiatannya  meliputi  memantau,  membandingkan,  dan  mengevaluasi atas hasil kinerja.
Selanjutnya  manajemen  pemerintahan,  yang  menjadi  concern  dalam  penelitian ini. Menurut Nawawi Z (2013), dengan melihat pada sejarahnya, maka ilmu manajemen bisa dilekatkan atau melekat dengan sendirinya pada semua kegiatan privat dan publik, serta semua bidang atau kegiatan lainnya. Pada tataran praktis hal demikian terbukti dari penggunaan  istilah  manajemen  konflik,  manajemen  informatika,  amanajemen pemasaran,  manajemen  pendidikan,  manajemen  kesehatan,  dan  manajemen pemerintahan, serta sejumlah istilah lain yang serupa.
Sedangkan  menurut  Ndraha  (2003),  mengatakan  bahwa  gagasan  manajemen: Berasal  dari  penalaran  induktif  dan  deduktif.  Gagasan  ini  mengorganisasikan  secara sistematis  pengetahuan  aplikatif  berbagai  macam  keadaan.  Sebagai  sistem  asumsi, prinsip, dan aturan prosedur yang diterima, gagasan manajemen membantu para manajer untuk  menganalisis  dan  menjelaskan  berbagai  sebab  yang  mendasar  dari  suatu  situasi bisnis dan memprediksikan hasil gabungan berbagai macam tindakan.
Pengertian  manajemen  pemerintahan  menurut  Otto,  Hyde  dan  Shafritz  dalam Wasistiono:  bagian  utama  dari  bidang  kegiatan  administrasi  negara  yang  sangat  luas. Manajemen pemerintahan berkaitan dengan fungsi-fungsi dan proses-proses manajemen pada bagian di seluruh tingkatan pemerintahan sebagai sektor nirlaba
Menurut  Ndraha,  ruang  lingkup  manajemen  pemerintahan  meliputi:  1) Perencanaan  Pemerintahan;  2)  Pengorganisasian  sumber-sumber  pemerintahan;  3) Penggunaan sumber-sumber pemerintahan; 4) Kontrol Pemerintahan. Dalam pengelolaan pemerintahan,  bisa  dilihat  dari  LAKIP  (Laporan  Akuntabilitas  Publik)  dan  Rentsra (Rencana Strategis). Dalam hal ini, penulis focus manajemen pemerintahan pada aspek perencanaan saja.
Dengan  menggunakan  studi  pustaka,  penulis  mengumpulkan  data  dengan memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian  terkait.  Pertama,  perlu  diketahui  definisi  dari  jalan.  Jalan  adalah  prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air,  kecuali  jalan  kereta  api,  jalan  lori,  dan  jalan.  (Departemen  Pekerjaan  Umum Direktorat Jenderal Bina Marga, 2004).
Dari beberapa sumber, penulis menemukan beberapa penyebab keruakan jalan di Pekanbaru:  pertama,  karena  adanya  galian  proyek  Sistem  Pengolahan  Air  Limbah Domestik terpadu (SPALD-T) dan Sistem Pengadaan Air Minum (SPAM). Bahkan pada tahun 2022, masyarakat telah mengadukan persoalan pembangunan Instalasi Pengolahan Air  Limbah  (IPAL)  di  Pekanbaru  kepada  Polda  Riau  melalui  Tim  Advokat  Pejuang Keadilan (Tapak). Proyek  IPAL ini ditargetkan tuntas pada tahun 2023 dengan total dana lebih dari 780M.
Kedua, curah hujan yang tinggi sepanjang tahun 2022 menyebabkan genangan air hujan  yang  tidak  tertampung  lagi  dalam  drainase  yang  sudah  penuh  dengan  sampah- sampah dan endapan. Ketiga, tambang sulam yang dilakukan untuk memperbaiki jalan tidak  bertahan  lama.  Keempat,  terlambatnya  melakukan  rekondisi  jalan  bekas  galian, seperti  di  Kecamatan  Payung  Sekaki.  Kelima,  kurangnya  pemeliharaan  jalan  dari pemerintah maupun dari masyarakat, apalagi dalam menghadapi musim hujan.
Menurut manual pemeliharaan jalan No: 03/MN/B/1983 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga, kerusakan jalan dibedakan atas: 1. Retak (cracking), 2. Distorsi  (distorstion),  3.  Cacat  permukaan  (disintegration),  4.  Pengausan  (polishaed aggregate), 5. Kegemukan (bleeding of flushing), 6. Penurunan pada bekas penanaman utilitas. Berikut kondisi jalan di Kota Pekanbaru:
Tabel 1. Data Jalan Rusak di Kota Pekanbaru 2019-2022 Tahun  Panjang Jalan Kondisi Baik Kondisi Rusak Ringan Kondisi Rusak Sedang Kondisi Rusak Berat Dana Perbaikan 2019 1.277,9km 597,5 km (46,76%) 130,8 km (10,24%) 187,3 km (14,66%) 362,1km (23,84%) 12M 2020 1.277,9km 38% 9M 2021 1.277,9km 63km 307km 16M 2022 1.277,9km 74% 25% 20M
Sumber: Data diolah oleh penelitan
Kerusakan  jalan  menyebabkan  kendaraan  yang  digunakan  pada  jalan  tersebut  menjadi cepat  rusak,  borosnya  penggunaan  bahan  bakar,  kemacetan,  terhambatnya  aktivitas masyarakat karena memakan waktu yang lama untuk sampai ke tujuan dan terakhir dapat membahayakan  bagi  keselamatan  pengguna  jalan.  Maka  untuk  itu,  pemerintah  Kota Pekanbaru perlu melakukan perbaikan jalan dengan segera.
Adapun  perencanaan  yang  dilakukan  pemerintah  untuk  mengatasi  jalan  rusak  di  Kota Pekanbaru 2023, yaitu:
1. Dengan menggunakan Bantuan Keuangan (BanKeu) sebesar Rp13.296.987.767, akan  dilakukan  overlay  di  7  ruas  jalan  (Jalan  Parit  Indah,  Jalan  Firdaus,  Jalan Tanjung dan Jalan Pemuda, Jalan Suka Karya, Delima dan Jalan Dahlia), dengan rincian di 4 titik jalan berikut:
a. Untuk  peningkatan  Jalan  Firdaus  Kecamatan  Bukit  Raya  sebesar Rp664.347.410
b. Untuk peningkatan Jalan Parit Indah Kecamatan Bukit Raya sebesar Rp5.600.034 448.
c. Untuk  peningkatan  Jalan  Pemuda  Kecamatan  Payung  Sekaki  sebesar Rp5.901.997.574.
d. Untuk  peningkatan  Jalan  Tanjung  Kecamatan  Bukit  Raya  sebesar Rp1.130.608.335.
Sementara  3  titik  jalan  lainnya,  seperti:  Jalan  Suka  Karya,  Delima  dan  Jalan Dahlia  akan  dioverlay  menggunakan  anggaran  dari  pemerintah  kota. Overlay adalah memberikan lapis perkerasan tambahan yang dipasang diatas konstruksi perkerasan jalan, dengan tujuan untuk meningkatkan struktur jalan. Perencanaan tebal lapis tambahan (overlay) adalah upaya untuk meningkatkan performa suatu struktur perkerasan yang telah mengalami penurunan performa dalam melayani beban lalu lintas.
2. Dinas  PUPR  (Pekerjaan  Umum  dan  penataan  Ruang)  Kota  Pekanbaru menargetkan perbaikan ruas jalan sepanjang tahun 2023 sebanyak 280 ruas jalan atau 14% dari total ruas jalan.
a. Dalam  satu  bulan,  ditargetkan  memperbaiki  33  ruas  jalan  rusak  yang tersebar di 15 kecamatan
b. Per triwulan ditargetkan memperbaiki 50 titik dari total 200 titik ruas jalan rusak  yang  harus  dilakukan  perbaikan  tambal  sulam  di  2023.  Yang dimaksud  dengan  tambal  sulam  adalah  memperbaiki  sesuatu  (termasuk jalan),  secara  tidak  menyeluruh  (dengan  memperbaiki  bagian  tertentu saja).
c. Menargetkan  pengerjaan  perbaikan  jalan  pada  Triwulan  I  tahun  2023 yaitu, Jalan Cipta Karya, Melur, Suka Karya, Swa Karya, Bangau Sakti, Teladan,  Merpati  Sakti,  Rindang,  Lumba-lumba,  Sei  Mintan/Garuda, Sejahtera, dan Jalan Karya.
d. Periode bulan Januari, yakni  Jalan Patria Sari, Jalan Umban Sari, Jalan Melati Harjosari, Jalan Melati Sukajadi danJalan Teratai Cut Nyak Dien.
e. Bulan Februari 2023 sudah ada 17 titik ruas jalan yang telah dilakukan perbaikan dengan cara tambal sulam.
f. Perbaikan 17 ruas jalan priode bulan Februari yaitu, Jalan Ahmad Yani, Akasia, Amal Mulia, Anggrek, Bintara, Bunga Raya. Lalu, Jalan Cemara Kipas, Cut Nyak Dien, Garuda Raya, Hang Jebat, Jendral, Kelapa, Kelapa Sawit, Kulim, Lembah Raya, Melati dan Merak.
g. Kemudian di bulan-bulan selanjutnya perbaikan di Jalan Anggrek, Merak, M Yatim,  Kulim,  Permata, Amal  Mulya,  Kelapa,  Sultan  Syarif  Qasim, Hang Jebat, Thamrin, Garuda Raya, Cemara Kipas, dan Jalan Paus.
h. Per April 2023, total panjang yang sudah diperbaiki adalah 478,90 meter.
3. Pj  Walikota  Pekanbaru  juga  menginstruksi  kepada  OPD,  untuk  melakukan penanganan  dan  bergerak  cepat  menuntaskan  kondisi  kerusakan  jalan  di  Kota Pekanbaru.
4. Melakukan  pemeliharaan  rutin  terhadap  jalan,  sekaligus  terus  berupaya  melobi pemerintah  pusat  dan  provinsi  membantu  pendanaan  untuk  penanganan pemeliharaan jalan-jalan rusak yang terjadi di Kota Pekanbaru.
5. Pemerintah  Kota  Pekanbaru  mengajukan  kepada  Pemerintah  Pusat  sebesar Rp.134.462.300.000  untuk  29  ruas  jalan  lainnya,  sehingga  bisa  membantu pendanaan perbaikan jalan di Kota Pekanbaru.
Berdasarkan  rencana  pemerintah  diatas,  dapat  terlihat  bahwa  pemerintah  Kota Pekanbaru telah melaksanakan proses manajeman pemerintahan pada tahap perencanaan. 1). Dengan mentargetkan hasil akhir: perbaikan ruas jalan sepanjang tahun 2023 sebanyak 280 ruas jalan atau 14% dari total ruas jalan. Target ini terukur dengan jelas waktu dan pencapaian  yang  diharapkan.  2).  Dengan  mengkaji  sasaran  dan  prioritas.  Seperti memperbaiki jalan di empat titik ruas terlebih dahulu beserta anggaran yang jelas, yaitu
di jalan Jalan Firdaus Kecamatan Bukit Raya, Jalan Parit Indah Kecamatan Bukit Raya, Jalan Pemuda Kecamatan Payung Sekaki dan Jalan Tanjung Kecamatan Bukit Raya. 4). Ada  jangka  waktu  untuk  pencapai  sasaran  tersebut,  seperti:  dalam  satu  bulan,  pemko mentargerkan  untuk  memperbaiki  33  ruas  jalan  rusak  di  15  kecamatan.  Per  triwulan ditargetkan  bisa  memperbaiki  50  titik  dari  total  200  titik  ruas  jalan  rusak  yang  harus dilakukan  perbaikan  dengan  tambal  sulam  di  2023.  4).  Pemko  sudah  mengalokasikan dana bantuan baik  dari pemerintah provinsi  maupun dari pemerintah pusat.  5) Adanya instruksi dari Pj Walikota Pekanbaru kepada OPD terkait guna penanganan dan bergerak cepat menuntaskan kondisi kerusakan jalan di Kota Pekanbaru. Kemudian dilakukannya pemeliharaan rutin terhadap jalan, sekaligus terus berupaya melobi pemerintah pusat dan provinsi  membantu  pendanaan  untuk  penanganan  pemeliharaan  jalan-jalan  rusak  yang terjadi  di  Kota  Pekanbaru.  6).  Organisasi  atau  dinas  terkait  perbaikan  jalan  pun  sudah melalukan  koordinasi,  seperti:  pemerintah  kota,  pemerintah  provinsi,  Dinas  PUPR, camat,  lurah  dan  masyarakat.  7)  Hal  terpenting  yang  harus  dilakukan  pemerintah selanjutnya:  mekanisme  pemantauan  dalam  pelaksaan  perencanaan,  evaluasi  terhadap pelaksanaan  dan  melakukan  pengawasan  dengan  harapan  perbaikan  jalan  di  Kota Pekanbaru dapat sesuai target.

## Simpulan
Pemerintah Kota Pekanbaru memperbaiki jalan rusak dengan dua cara, pertama: dengan Overlay adalah  memberikan  lapis  perkerasan  tambahan  yang  dipasang  diatas konstruksi  perkerasan  jalan,  dengan  tujuan  untuk  meningkatkan  struktur  jalan. Perencanaan tebal lapis tambahan (overlay) adalah upaya untuk meningkatkan performa suatu  struktur  perkerasan  yang  telah  mengalami  penurunan  performa  dalam  melayani beban  lalu  lintas.  Kedua,  dengan  dengan  tambal  sulam,  yaitu  memperbaiki  sesuatu (termasuk jalan), secara tidak menyeluruh (dengan memperbaiki bagian tertentu saja).
Adapaun  perencanaan  yang  dilakukan  pemerintah  Kota  Pekanbaru  untuk memperbaiki jalan rusak, sebagai berikut: 1) Dengan menggunakan Bantuan Keuangan (BanKeu)  sebesar  13M,  memperbaiki  di  tujuh  titik  ruas  jalan.  2)  Dinas  PUPR  Kota Pekanbaru menargetkan  perbaikan  ruas jalan sepanjang tahun 2023 sebanyak 280 ruas jalan atau 14% dari total ruas jalan. 3) Pj Walikota Pekanbaru menginstruksi kepada OPD terkait guna penanganan dan bergerak cepat menuntaskan kondisi kerusakan jalan di Kota Pekanbaru.  4)  Pemeliharaan  rutin  terhadap  jalan,  sekaligus  terus  berupaya  melobi pemerintah  pusat  dan  provinsi  membantu  pendanaan  untuk  penanganan  pemeliharaan jalan-jalan  rusak  yang  terjadi  di  Kota  Pekanbaru.  Dan  terakhir  Pemerintah  Kota Pekanbaru mengajukan kepada Pemerintah Pusat sebesar Rp.134.462.300.000 untuk 29 ruas  jalan  lainnya,  sehingga  bisa  membantu  pendanaan  perbaikan  jalan  di  Kota Pekanbaru.  Hal  penting  selanjutnya  yang  harus  dilakukan  pemerintah  Kota  Pekanbaru adalah:  mekanisme  pemantauan  dalam  pelaksaan  perencanaan,  evaluasi  terhadap pelaksanaan  dan  melakukan  pengawasan  dengan  harapan  perbaikan  jalan  di  Kota Pekanbaru dapat sesuai target.

## Referensi
Evanirosa  dkk.  (2022). Metode  Penelitian  Kepustakaan  (Library  Research). Bandung: Media Sains Indonesia
Hanny  Purnamasari,  Rachmat  Ramdani  (2018).  Manajemen  Pemerintahan  Dalam Pembangunan  Di  Desa  Lemahabang  Kecamatan  Lemahabang  Kabupaten Karawang, Cosmogov: Jurnal Ilmu Pemerintahan , 4 (02): 160-172 Hennink, M., Hutter, I., & Bailey, A. (2020). Qualitative research methods. Sage Pub Herry Suharyadi Mohamad Aji Insani. (2015). Manajemen Pemerintahan Dalam Program
Unit  Reaksi  Cepat  Tambal  Jalan  di  Kota  Bandung. Cosmogov:  Jurnal  Ilmu Pemerintahan, 2 (2): 239-262
Moleong, L. J. (2017). Metodologi Penelitian Kualitatif (I. Taufik, Ed.; Cetakan 36). PT. Remaja Rosdakarya.
Mustafa, Delly, 2013, Birokrasi Pemerintahan, Alfabeta, Bandung Nawawi, Z. (2013). Manajemen Pemerintahan. Rajawali Pers. Jakarta Ndraha, Taliziduhu, (2015). Kybernologi, Jilid–1 , Jakarta: Rhineka Cipta Nugraha,  Qudrat.  (2019). Manajemen  Strategis  Pemerintahan .  Jakarta:  Universtas Terbuka
Rachmi  Yulianti,  Budi  Hasanah  (2018).  Implementasi  Program  Pemeliharaan  Jalan  di Dinas  pekerjaan  Umum  dan  Penataan  Ruang  (PUR)  di  Kabupaten  Pandeglang. Jurnal SAWALA , 6 (2): 111-125
Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. CV. Alfabeta.
Suharyadi,  Heri  dan  Insani  M,  Aji.  (2016).  Manajemen  Pemerintahan  Dalam  Program Unit Reaksi Cepat Tambal Jalan Di Kota Bandung Tahun 2015. Jurnal Cosmogov Ilmu Pemerintahan UNPAD , volume 2, No 2, 2016: 6.
Suwarsono, Muhammad. (2012). Strategi Pemerintahan: Manajemen Organisasi Publik.
Jakarta: Erlangga
Zaidan, Nawai. (2013). Manajemen Pemerintahan . Jakarta: Rajawali Press