## PENGELOLAAN SISTEM  PERIZINAN DALAM RANGKA MEWUJUDKAN IKLIM USAHA BAGI USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DI DAERAH
Teuku Ahmad Yani Email:teuku_yani@yahoo.com

## Abstract
The  licensee  is  interesting  point  for  business  entity  and  goverment.  The system of district licensee should make good condition    for every  side. Therefore, the local  goverment   should do reformation and deregulation about the local of licensee. The license is related with retribution that must be paid by business when need  licensee  from  local  goverment.  For  making  the  positive  thinking  the  system regarding license, the local  goverment should do not  always related with retibution.
Key Word: Licensee, retribution, local goverment

## Abstrak
Pengizinan  merupakan  titik  yang  menarik  untuk  entitas  bisnis  dan pemerintah.    Sistem  pengizinan  daerah  sebaiknya  membuat    kondisi  yang  baik untuk  setiap  sisi.  Oleh  karena  itu,  Pemerintah  daerah  seharusnya  melakukan reformasi  dan  deregulasi  tentang  pengizinan  daerah.  Izin  berkaitan  dengan retribusi yang harus dibayar oleh seorang bisnis ketika membutuhkan pengizinan dari  pemerintah  daerah.  Untuk  membuat  pemikiran  positif  tentang  sistem perizinan,  pemerintah  daerah  seharusnya  tidak  selalu  berhubungan  dengan retribusi.
Kata Kunci : Pengizinan, retribusi, pemerintah daerah

## A. Pengantar
Sumber daya alam yang tersedia di Indonesia sangat melimpah ruah, baik itu di  atas bumi, dalam perut bumi,  maupun di laut. Namun sayangnya  sumber daya tersebut belum dapat diberdayakan atau diolah dengan baik oleh warga negara Indonesia untuk kemamkmurannya.
Kegiatan pengolahan  sumber daya alam di Indonesia  terbuka selebar- lebarnya bagi seluruh komponen masyarakat, baik individu, kelompok masyarakat, dunia usaha baik yang berbentuk badan usaha negara, badan usaha swasta, maupun koperasi.
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia,  sebagaimana dimaksudkan  dalam  Pasal  33  dengan  tegas  menyebutkan  bahwa  kekayaan  alam harus  dimanfaatkan  sebesar-besarnya  bagi  kesejahteraan  rakyat  Indonesia. Demikian pula, kegiatan di luar pengolahan sumber daya alam juga diberikan ruang kepada dunia usaha.
Sebagai  negara  hukum,  pemerintah  negara  Republik  Indonesia  dalam memberikan  ruang  kepada  masyarakat  dan  dunia  usaha    telah  membuat  berbagai regulasi  di  bidang  perizinan  guna  menjamin  bahwa  keberadaan  dunia  usaha  tidak memberikan  dampak  negatif  bagi  kehidupan  bangsa  Indonesia.  Perizinan  telah menjadi sistem dalam kehidupan usaha di Indonesia, baik itu izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota.
Namun  acap  kali,  keberadaan  perizinan  ini  pula  telah  menjadi  momok bagi  dunia  dalam  menjalankan  usahanya.  Perizinan  telah  menjadi    salah  satu penghambat  bagi  dunia  usaha  dalam  menjalankan  usahanya,  terutama  bagi kelompok  usaha  Mikro,  kecil  dan  menengah    (Undang-Undang  Usaha  Mikro Nomor 20 Tahun 2008).
Padahal,  di  Indonesia  keberadaan      Usaha  Micro  Kecil  dan  Menengah (UMKM)    telah  diakui  sebagai  kekuatan  strategis  dan  sangat  menentukan  dalam membentengi  krisis  ekonomi  sebagaimana  terjadi  pada  tahun  1998.  Selain  itu keberadaan UMKM sangat penting untuk mempercepat pembangunan daerah, oleh karena  pertumbuhan  Usaha  Mikro  kecil  dan  Menengah  setiap  tahun  mengalami peningkatan  jumlah UMKM di Indonesia.
Peranan  besar  UMKM  dalam  peningkatan  pertumbuhan  perekonomian Indonesia, disebabkan UMKM banyak  menggunakan jumlah penduduk Indonesia sebagai tenaga kerja. UMKM berperan untuk menambah lapangan pekerjaan. Hal ini tentunya berbeda dengan perusahaan besar yang lebih menggunakan teknologi, sehingga  penyerapan  tenaga  kerja  terbatas.  Walaupun  memakai  tenaga kerjanyapun, harus memiliki kualifikasi tertentu.
Permasalahan  utama  dari  UMKM  dalam  mengembangkan  usahanya terbentur perizinan. Sebagian besar UMKM di Indonesia tidak memiliki izin dari Pemerintah Daerah setempat, sehingga mengalami kesulitan dalam mengembangkan usahanya. Pihak perbankan, dalam memberikan pinjaman kepada UMKM  selalu  mensyaratkan  adanya  izin,  selain  persoalan  jaminan  (anggunan) yang disediakan.

## B. Maksud dan Tujuan
Penulisan ini bertujuan untuk memberikan suatu  ilmu pengetahuan  untuk memahami  aspek  teori  dan  aturan  tentang  perizinan  yang  diberlakukan  terhadap UMKM.  Selain  itu,  secara  praktis  adanya  tulisan  ini  diharapkan  dapat  menjadi rujukan  dalam  mengatur  perizinan  di  daerah,  dalam  menumbuhkan  iklim  usaha sebagai diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

## C. Metode Penelitian
Tulisan  ini  merupakan  suatu  penelitian  normatif,  yang  dipadukan  pula dengan  pengamatan  secara  empiris  yang  dipraktekkan  oleh  pemerintah  daerah, sehingga dapat menggambarkan sistem perizinan bagi UMKM. Tujuan penulisan ini adalah untuk menjelaskan kaedah-kaedah perizinan bagi UMKM  sebagai sistem dalam sistem hukum di Indonesia.

## D. Sistem Perizinan
Kata  sistem  dipergunakan  untuk  menunjukkan  banyak  hal,  tetapi  secara garis besar dapat dikelompokkan dalam dua hal yakni pertama, pengertian sistem sebagai  entitas,  sesuatu  wujud  benda    (abstrak  maupun  konkret  termasuk konseptual) dan kedua, pengertian sistem sebagai suatu metode atau tata cara. Tan Kamello (2014, hal 145 ).
Secara sederhana sistem diartikan sebagai a set af element, such as people, things, and concepts, which are related to achieve a mutual goa, Robert G Murdik dan Joel E. Ross (1982- Hal 4) . Pengertian lain secara etimologi disebutkan system is  a  group  of  related  parts  which  work  together  forming  a  whole Burut  Milla, Harlow  (1987-hal  1075). sistem  adalah  kumpulan  dari  asas-asas  yang  memiliki keterpaduan, sehingga menjadi landasan  norma, dimana kemudian dibangun tertib hukum, Mariam Darus Badrulsaman (1983 hal 15).
Dari  pengertian  tersebut,  sistem  perizinan  dimaksudkan  adalah keseluruhan  langkah-langkah  yang  berkaitan  dengan  perizinan,  baik  dari  segi aturan yang menyangkut substansi perizinan maupun dari segi kelembagaannya.
Oleh  karena  itu,  sistem  perizinan  seharusnya  menjadi  alat  penyeimbang antara tuntutan dunia usaha  dan upaya perlindungan bagi kepentingan masyarakat, misalnya  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup,  (Undang-Undang Nomor 32 2009).
Mengenai  apa  yang  dimaksudkan  izin  selalu  menjadi  perdebatan.  Tanpa mengabaikan  perbedaan  pendapat  tentang  izin,  di  sini  perlu    dikemukan  satu pengertian izin yang sangat relevan dengan naskah akademik ini.
Menurut  kamus  hukum  izin (vergunning) merupakan  perkenan/izin  dari pemerintah  berdasarkan  undang-undang  atau  peraturan  pemerintah  yang disyaratkan  untuk  perbuatan  yang  pada  umumnya  memerlukan  pengawasan khusus, tetapi  yang pada umumnya tidaklah dianggap sebagai hal-hal  yang ama sekali tidak dikehendaki, S.J Fockema Andreae (dalam Ridwan Hal 207).
Izin  bagi UMKM yang diwajibkan di daerah, misalnya adalah perizinan gangguan,  perizinan  usaha,  perizinan  mendirikan  bangunan,  dan  perizinan lainnya sebagai instrumen pengedalian kegiatan usaha.
Dengan  sistem  perizinan,  kegiatan  usaha  bukan  lah  samasekali  tidak dikehendaki, tetapi kegiatan yang memerlukan pengawasan khusus karena sangat berpotensi  pula  adanya  dampak  negatif  bagi  masyarakat  sekitar.  Oleh  kerana  itu sudah  sepantasnya  kegiatan  dunia  usaha  perlu  dikendalikan  dengan  instrumen perizinan.
Sesuai dengan sifatnya, individual dan konkret, ketetapan merupakan ujung tombak dari instrument hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan atau sebagai norma  penutup  dalam  rangkaian  norma  hukum.  Izin  termasuk  sebagai  ketetapan yang  bersifat  konstitutif,  yakni  ketetapan  yang  menimbulkan  hak  baru  yang sebelumnya  tidak  dimiliki  oleh  seseorang  yang  namanya  tercantum  dalam ketetapan itu, atau ketetapan yang memperkenankan sesuatu yang sebelumnya tidak diperbolehkan. Sebagai ketetapan, izin itu dibuat dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku pada ketetapan pada umumnya.
Sebagai tindakan hukum, maka pemberian izin harus ada wewenang yang diberikan  oleh  peraturan  perundang-undangan  atau  harus  berdasarkan  pada  asas legalitas. Tanpa ada wewenang, tindakan itu menjadi tidak sah. Untuk itu, menurut Soehino, syarat-syarat dalam izin itu bersifat konstitutif dan kondisional. Bersifat konstitutif , oleh karena ditentukan suatu perbuatan atau tingkah laku  tertentu yang harus (terlebih dahulu) dipenuhi, artinya dalam pemberian izin itu ditentukan suatu perbuatan  konkret,  dan  bila  tidak  dipenuhi  dapat  dikenakan  sanksi.  Bersifat kondisional , oleh karena penilaian tersebut baru ada dan dapat dilihat serta dapat dinilai  setelah  perbuatan  atau  tingkah  laku  yang  disyaratkan  itu  terjadi,  Soehino (1984 hal 97).
Lembaga  yang  melaksanakan    pelayanan  publik  dituntut  untuk  mampu memberikan  pelayanan  yang  berkualitas  dengan  cepat,  tepat  dan  mudah,    dan prosedur yang sederhana.
Pelayanan  yang  baik  hanya  akan  diwujudkan  apabila  di  dalam  organisasi pelayanan terdapat sistem pelayanan yang mengutamakan kepentingan  masyarakat khususnya pengguna jasa pelayanan dan sumber daya manusia  yang berorientasi pada  kepentingan  pelanggan  dan  masyarakat  sebagai stakeholders .  Fokus kepentingan  masyarakat    merupakan  hal  yang  mutlak  dilakukan  tiap-tiap  unit pelayanan, karena keberadaan unit  pelayanan publik bergantung pada  ada tidaknya masyarakat membutuhkan jasa pelayanan publik.

## E. Keterkaitan antara Iklim Usaha Dengan Perizinan
Iklim usaha yang sehat dapat diartikan sebagai faktor-faktor yang bersifat khusus dan berdimensi lokal yang menciptakan insentif dan kesempatan bagi para pelaku usaha skala kecil, menengah, dan besar untuk berinvestasi secara produktif, menciptakan  lapangan  pekerjaan,    dan  mengembangkan  jenis  dan  kegiatan usahanya. Terwujudnya iklim usaha yang sehat sangat tergantung pada perilaku dan kebijakan  yang  disusun  oleh  pemerintah  setempat,  Deswanto  Marbun  dkk  (2015 hal 7).
Iklim  usaha  yang  kondusif,  mampu  memberikan  kesempatan  kepada seluruh  pelaku  usaha  untuk  berkembang  secara  wajar.  Dalam  iklim  usaha  yang kondusif, keberhasilan usaha semata-mata dipengaruhi oleh kemampuan pengusaha
untuk bersaing dengan pengusaha lain dalam memanfaatkan peluang, Edi Priyono (2013 ).
Sementara  itu,  Pasal  1  angka  9  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2008 memberikan  pengertian  pengertian  iklim  usaha  adalah  kondisi  yang  diupayakan Pemerintah  dan  Pemerintah  Daerah  untuk  memberdayakan  Usaha  Mikro,  Kecil, dan  Menengah  secara  sinergis  melalui  penetapan  berbagai  peraturan  perundang- undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Usaha Mikro, Kecil,  dan  Menengah  memperoleh  pemihakan,  kepastian,  kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.
Untuk mewujudkan iklim  usaha itu, menurut  Pasal  7 Undang-Undang ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, melainkan juga pemerintah daerah.    Dalam  Pasal  ini,  jelas  disebutkan  bahwa  Pemerintah  dan  Pemerintah Daerah  menumbuhkan  Iklim  Usaha  dengan  menetapkan  peraturan  perundang- undangan dan kebijakan yang meliputi aspek:
a. pendanaan;
b. sarana dan prasarana;
c. informasi usaha;
d. kemitraan;
e. perizinan usaha;
f. kesempatan berusaha;
g. promosi dagang; dan
h. dukungan kelembagaan.
Dari pasal tersebut, jelaslah bahwa perizinan merupakan indikator penentu terwujudnya  iklim  usaha.  Perizinan  ini  terkait  erat  dengan  lembaga  pemberian izinnya,  sehingga  banyak  daerah  telah  melakukan  terobosan-terobosan  dalam memotong birokrasi dalam proses pemberian izin.
Banyak  daerah  telah  membentuk  Kantor  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu (KPTSP), misalnya Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah semenjak tahun 2001 telah menerapkan sistem keterpaduan dalam pemberian izin dalam suatu institusi daerah.  Pengalaman sukses  dari  Kabupaten Sragen ini telah diikuti oleh  banyak daerah, yang kemudian oleh Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri pada tahun 2006.
Kemudian, kebijakan pelayanan perizinan terpadu satu pintu ini diberikan dasar  hukum  yang  lebih  kuat  lagi  sebagai  perangkat  daerah,  sebagaimana  diatur dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  41  Tahun  207  Tentang  Perangkat  Daerah. Berdasarkan dasar hukum ini, maka semua daerah telah membentuk KPTSP ini.
Keberadaan  perangkat  daerah  ini,  tentunya  harus  dibarengi  dengan  itikad baik  untuk  melayani  dari    sumber  daya  manusia  yang  ditugaskan  untuk melayaninya.  Pegawai  yang  diberi  tugas  harus  merubah maindset dari  dilayani menjadi melayani.  Oleh sebab itu, pelayanan tidak seharusnya dikaitkan dengan pendapatan yang diperolehnya dari orang yang dilayaninya. Untuk itu, pemerintah daerah telah menyediakan insentif khusus kepada pegawai yang ditempatkan pada perangkat daerah dimaksud.
Selain  itu,  pegawai  yang  ditempatkan  haruslah  pegawai-pegawai  yang memiliki  kepribadian  untuk  memiliki  sifat  melayani.  Pelatihan-pelatihan kepribadian  kepada  pegawai  perlu  diberikan  secara    berkelanjutan.  Namun sayangnya, dewasa ini penempatan pegawai di perangkat daerah kurang terseleksi dengan baik, baik yang menduduki jabatan sebagai pimpinannya maupun sebagai stafnya.  Oleh  karenanya, maindset pelayanan  dari  perangkat  daerah  mulai dipertanyakan kembali oleh penerima layanan, dalam hal ini dunia usaha.
Oleh karena itu, cita hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik menjadi tidak tercapai. Menurut Pasal  8  ayat  (1)  Organisasi  Penyelenggara  berkewajiban  menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan tujuan pembentukan.
Untuk  menjamin  pelayanan  perizinan  yang  mampu  mewujudkan  iklim usaha  ini,  maka  pelayanan  publik  harus  memberikan  kepastian  tentang  waktu pelayanan.  Hal  ini  terkait  erat  dengan  ketentuan  yang  terdapat  dalam  Pasal  3 Undang-Undang  Nomor    5  Tahun  1986  Tentang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara. Menurut undang-undang ini, bahwa apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara. Berikutnya  ditegaskan pula, bahwa jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan  yang  dimohon,  sedangkan  jangka  waktu  sebagaimana  ditentukan  data peraturan  perundang-undangan  dimaksud  telah  lewat,  maka  Badan  atau  Pejabat
Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud.
Sementara itu pada bagian yang lain, pada pasal ini ditegaskan pula, bahwa dalam  hal  peraturan  perundang-undangan  yang  bersangkutan  tidak  menentukan jangka  waktu,  maka  setelah  lewat  jangka  waktu  empat  bulan  sejak  diterimnya permohonan, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan.
Ketentuan  tersebut  memiliki  hubungan  yang  erat  dengan  ketentuan  yang terdapat  dalam  Pasal  51  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2009  Tentang Pelayanan  Publik  yang  menegaskan  bahwa  masyarakat  dapat  menggugat penyelenggara atau pelaksana pelayanan publik melalui peradilan tata usaha negara apabila  pelayanan  yang  diberikan  menimbulkan  kerugian  di  bidang  tata  usaha negara.

## F. Hubungan Perizinan dengan Pajak dan Retribusi
Perizinan  terkait  erat  dengan  retribusi  yang  dapat  dikutip  oleh  daerah. Retribusi  telah  menjadi  sumber  pendapatan  yang  sah  bagi  daerah  dalam meningkatkan  pendapatan  asli  daerah  (PAD)  sebagaimana  dimaksudkan  dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
Menurut  Halim  (2004)  ciri  utama  suatu  daerah  mampu melaksanakan otonomi sebagai berikut:
1. kemampuan  keuangan  daerah,  yang  berarti  daerah  tersebut  memiliki kemampuan  dan  kewenangan  untuk  menggali  sumber-sumber keuangan,  mengelola  dan  menggunakan  keuangannya  sendiri  untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan.
2. ketergantungan  kepada  bantuan  pusat  harus  seminimal  mungkin  oleh karena  itu,  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  harus  menjadi  sumber keuangan  terbesar  yang  didukung  oleh  kebijakan  perimbangan keuangan pusat dan daerah.
Secara  umum,  semakin  tinggi  kontribusi  pendapatan  asli  daerah  dan semakin tinggi kemampuan daerah untuk membiayai kemampuannya sendiri akan menunjukkan  kinerja  keuangan  daerah  yang  positif.  Dalam  hal  ini,  kinerja keuangan  positif  dapat  diartikan  sebagai  kemansirian  keuangan  daerah  dalam
membiayai  kebutuhan  daerah  dan  mendukung  pelaksanaan  otonomi  daerah  pada daerah tersebut Andrian Sutedi (2009 hal 11).
Lantas tidak dapat diartikan bahwa pembentukan aturan tentang perizinan di daerah harus selalu dikaitkan dengan retribusi. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009  telah  membatasi  jenis-jenis  izin  yang  dapat  dikutip  retribusi.  Karena  pada prinsipnya,  pengaturan  mengenai  izin  bukan  memiliki  orientasi    utama  untuk pengutipan retribusi, melainkan lebih kepada adanya ketertiban  dari penerima izin dalam menjalankan usahanya.
Selayaknyalah  daerah  dalam  mengatur  masalah  perizinan  tidak menyebabkan  ekonomi  biaya  tinggi  yang  sering  dikeluhkan  oleh  UMKM  dalam mengurus prizinan di KPTSP.  Sudah semestinya, pelayanan perizinan bagi UMKM harus  digratiskan,  apabila  dilihat  fungsinya  utama  sebagai  upaya  menciptakan ketertiban,  sementara  keberadaan  UMKM  telah  banyak  membantu  pemerintah daerah dalam menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional.

## G. Kesimpulan
Perizinan  merupakan  bagian  penting  bagi  dunia  usaha  dalam  menjalankan usaha.Tanpa  adanya  perizinan  maka  dunia  usaha  belum  diperbolehkan  untuk memulai  kegiatan  usaha.  Sistem  perizinan  telah  menjadi  indikator  keberhasilan dalam  pelayanan  publik.  Oleh  karena  itu  perizinan  telah  pula    menjadi  idikator penentu dalam mewujudkan iklim usaha, sehingga terus didorong untuk melakukan reformasi dan deregulasi di bidang perizinan.  Perizinan tidak selayaknya dikaitkan dengan retribusi, sehingga retribusi sudah seharusnya dilepas dari sistem perizinan.

## Daftar Kepustakaan
Adrian  Sutedi,  Implikasi  Hukum  Atas  Sumber  Pembiayaan  Daerah  Dalam Kerangka Otonomi Daerah,  Sinar Grafika, Jakarta,  2009.
Chandra, Purdi E. “Trik Bisnis Menuju Sukses.” Yogyakarta, CV. Grafika Indah,
2004.
Deswanto  Marbun  dan  kawan-kawan, Iklim  Usaha  di  Timor  Tengah  Utara, Kajian    Perekonomian  dan  Regulasi  Usaha ,  Semeru  Research  Istitute, Jakarta, 2015.
Edy Priyono, AKADEMIKA-Center for Public Policy Analysis, Seminar ADB- Litbang Deperindag-Pemkab Bekasi, 16 Juni 2003.
Halim,  Local Original Revenue as  A Source of Development Financing, Makalah disampaikan pada konferensi IRSA ke 6, Yogyakarta, 2004.
Ilmar,  Aminuddin, Hukum  Penanaman  Modal  di  Indonesia ,  Kuwais,  Jakarta, 2010.
Longman Dictionary of Contemporary English,  England: Longman House, Burut Milla, Harlow, 1987.
Mariam Darus Badrulzaman, Mencari Sistem Hukum Benda Nasional, Alumni, Bandung, 1983.
Robert  G.  Murdick  dan  Joel  E.  Ross, Information  System  for  Modern Management, Prentice-Hall of India, New Delhi, 1982.
Soehino, Asas-asas Hukum Tata Pemerintahan , Liberty, Yogyakarta, 1984.
Tan Kamello, Hukum Jaminan Fidusia, Alumni, Bandung, 2014.
Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Usaha Kecil, Mikro dan Menengah.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  5  Tahun  1999  tentang  Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Usman, Sunyoto. “ Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.” Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004.