## KAWISTARA
VOLUME 6 No. 1, 21 April 2016 Halaman 1-112

## ANALISIS KELEMBAGAAN DAN PERANAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI (KPHP) DALAM PENGEMBANGAN WILAYAH KABUPATEN KERINCI

## Mika Lestaria, Setia Hadi, M. Buce Saleh
Program Studi Ilmu Perencanaan Wilayah Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor Email : mika_foresta@yahoo.com

## ABSTRACT
Kerinci is one of regency with the large forest, but sub sector of forestry contributes only 0,04% of GDP Kerinci Regency. It’s may possibly by the weakness of forest management and policy of Kerinci Regency Government. Forest production management unit (KPHP) Model Kerinci establishment is one of goverment efforts to achieve sustainable forest management. Therefore, we need research with purpose: (1) to analyze the role of forest production management unit (KPHP) Model Kerinci in the regional development of Kerinci Regency; (2) to analyze the institutional of forest production management unit (KPHP) Model Kerinci;  (3)  to  analyze  region’s  readiness  forest  production  management  unit  (KPHP)  Model  Kerinci development. The study was conducted in Kerinci Regency. Data were analyzed by total economic value (TEV), institutional analysis, and analytical hierarchy process (AHP). The results showed that the total economic value of natural resources of KPHP Model Kerinci is Rp. 337.839.832.400 in a year, it’s mean that sub sector of forestry potentially to contribute about 8,38% of GDP Kerinci Regency. To realize the total economic values of natural resources of KPHP Model Kerinci, it needs strong institutions. Kerinci Regency is ready for KPHP Model Kerinci development, because it’s has the support from stakeholders.
Keywords: Forest  Production  Management  Unit  (KPHP); Institutional Analysis; Total Economic Value (TEV).

## ABSTRAK
Kerinci merupakan salah satu kabupaten yang memiliki luasan hutan yang cukup tinggi, namun dari sub sektor kehutanan hanya berkontribusi sekitar 0,04 % terhadap PDRB Kabupaten Kerinci. Hal ini dimungkinkan oleh adanya kelemahan dalam pengelolaan dan kebijakan kehutanan yang dilakukan oleh  pemerintah  Kabupaten  Kerinci.  Pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model Kerinci adalah salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan pengelolaan hutan yang efisien dan lestari. Oleh karena itu, dibutuhkan penelitian yang bertujuan untuk: (1) menganalisis peranan KPHP  Model  Kerinci  dalam  pengembangan  wilayah  Kabupaten  Kerinci;  (2)  menganalisis  model kelembagaan KPHP Model Kerinci; dan (3) menganalisis kesiapan daerah dalam pembangunan KPHP Model Kerinci. Metode analisis data dilakukan dengan analisis Nilai Ekonomi Total (NET), analisis kelembagaan, dan analisis hirarki proses (AHP). Hasil penelitian menunujukkan bahwa nilai ekonomi sumberdaya hutan KPHP Model Kerinci adalah sebesar Rp. 337.839.832.400/tahun, yang berarti bahwa sub sektor kehutanan berpotensi menyumbang sekitar 8,38% terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Kerinci. Untuk dapat merealisasikan nilai ekonomi tersebut, dibutuhkan penguatan kelembagaan. Kabupaten Kerinci siap untuk pembangunan KPHP Model Kerinci, hal ini dapat dilihat dari dukungan para pihak dalam proses pelaksanaan dan pembangunan KPHP Model Kerinci.
Kata Kunci: Analisis kelembagaan; Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi; Nilai Ekonomi Total (NET).
Mika Lestaria --  Analisis Kelembagaan dan Peranan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) dalam Pengembangan Wilayah Kabupaten Kerinci

## PENGANTAR
Pengembangan wilayah merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi banyak aspek yang saling berinteraksi satu sama lain. Pada dasarnya pengembangan wilayah bertujuan agar suatu wilayah dapat berkem- bang menuju tingkat perkembangan yang diinginkan yang dilaksanakan dengan cara pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki dengan cara optimal dan adil, meningkatkan keserasian antar wilayah, keterpaduan antar- sektor  pembangunan  dalam  rangka  me- wujud kan pembangunan berkelanjutan.
Salah satu ciri suatu wilayah dikatakan berkembang  adalah  jika  meningkatnya  per- ekonomian  suatu  wilayah.  Saat  ini  sumber- daya  alam  sangat  berperan  dalam  me ning- katkan  perekonomian  suatu  wilayah.  Salah satunya adalah sumberdaya hutan.
Kabupaten Kerinci merupakan salah satu wilayah yang memiliki luasan hutan yang  cukup  tinggi.  Luasan  kawasan  hutan di  Kabupaten  Kerinci  tahun  2012  meliputi hutan  pelestarian  alam  191.822  ha,  hutan produksi  28.655  ha,  hutan  adat  1.820,11  ha dan  hutan  hak/milik  5.000  ha.  Dari  luas hutan yang dimiliki, seharusnya sektor Kehutanan dapat berkontribusi lebih besar terhadap total Produk Domestik Regional Bruto  (PDRB)  Kabupaten  Kerinci.  Namun, sampai  tahun  2012,  sub  sektor  kehutanan hanya  berkontribusi  sebesar  0,04  persen terhadap PDRB Kerinci. Hal ini diindikasikan disebabkan  oleh  belum  teridentifikasinya nilai-nilai  sumberdaya  hutan  Kabupaten Kerinci, serta lemahnya kelembagaan dan kebijakan pengelolaan hutan oleh Pemerintah Kabupaten Kerinci.
Dalam melaksanakan misi pengurusan hutan di era otonomi daerah, pemerintah pusat meluncurkan berbagai kebijakan yang diharapkan dapat mendorong terwujudnya kelestarian hutan dan kesejahteraan masya- rakat, serta sekaligus mengakomodir tuntut- an  dan  kepentingan  pemerintah  daerah. Salah  satu  kebijakan  yang  sedang  dikem- bang kan adalah apa yang tertuang dalam PP  No  6/2007  yakni  Kesatuan  Pengelolaan Hutan (KPH). Badan Planologi Departemen
Kehutanan  (2006)  menyatakan  bahwa  pem- ben tukan KPH bertujuan untuk menyediakan wadah bagi terselenggaranya kegiatan penge lolaan hutan secara efisien dan lestari. Seiring dengan ditetapkannya Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  61  Tahun 2010  Tentang  Pedoman  Organisasi  dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi di Daerah, maka pembentukan Organisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP), merupakan salah satu strategi penting dalam meningkatkan kinerja pemerintah daerah Kabupaten Kerinci dan optimalisasi pelayanan kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan serta untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang efisien dan lestari.
Data  dari  Badan  Planologi  Kementeri- an  Kehutanan  (2013),  hingga  akhir  tahun 2014, Kemen terian Kehutanan menargetkan penye lesaian 120 KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan) model di beberapa wilayah di Indonesia.  KPH  model  merupakan  bentuk awal (embrio) dari KPH yang selanjutnya secara bertahap dapat berkembang menjadi KPH.  Salah  satu  KPH  Model  yang  menjadi target adalah KPH Model di Kabupaten Kerinci  Provinsi  Jambi.  KPH  Model Kerinci telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.960/ Menhut-II/2013 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Model Kerinci (Unit I) yang terletak di Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi seluas ± 34.250 (tiga puluh empat ribu dua ratus lima puluh) hektar.
Tujuan  penelitian  ini  adalah  meng- analisis peranan KPHP Model Kerinci dalam pengembangan wilayah Kabupaten Kerinci, menganalisis model kelembagaan KPHP Model Kerinci dan menganalisis kesiapan daerah dalam pembangunan KPHP Model Kerinci. Hasil dari penelitian ini diharapkan sebagai  salah  satu  referensi  dalam  pene- liti an  terkait  Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi  (KPHP).  Selain  itu  dapat  men- jadi sumber informasi bagi Pemerintah
Kawistara, Vol. 6, No. 1, April 2016: 10-20
Daerah Kabupaten Kerinci dalam rangka pembangunan di sektor kehutanan. Penelitian  dilaksanakan  selama  7 (tujuh)  bulan,  yaitu  pada  bulan  Mei  2014 sam pai  November  2014.  Lokasi  penelitian adalah KPHP Model Kerinci yang terletak di Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi. KPHP model  Kerinci  dipilih  sebagai  lokasi  pene- litian karena KPHP ini merupakan KPHP model yang ditetapkan berdasarkan Surat
Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia  No.  SK.960/Menhut-II/2013  te- ntang Penetapan Wilayah Kesatuan  Penge- lolaan Hutan Produksi Model Kerinci (Unit I) yang terletak di Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi  seluas  ±  34.250  (tiga  puluh  empat ribu  dua  ratus  lima  puluh)  hektar.  Lokasi wilayah KPHP Model Kerinci tersebar di 12  Kecamatan  dari  total  16  Kecamatan  di Kabupaten Kerinci yang dapat dilihat pada Gambar 1.

## Gambar 1
Peta Penetapan KPHP Model Kerinci berdasarkan SK Menhut No.SK.960/Menhut-II/2013
Bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data PDRB Kabupaten Kerinci Tahun  2012;  Rancang  Bangun  Pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung  (KPHL)  Provinsi  Jambi;  RT/ RW  Kabupaten  Kerinci  Tahun  2012-2032; Peta  RT/RW  Kabupaten  Kerinci;  dan  Peta Kawasan Hutan Kabupaten Kerinci. Alat yang digunakan yaitu kamera, blangko kuisio ner, laptop dengan software ArcGis, dan MS Office.
Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi kualitatif dan kuantitatif, wawancara  dan  studi  dokumen.  Pemilihan sampel dilakukan secara sengaja ( purposive sampling ).
Analisis Nilai Ekonomi Total (NET) Analisis Nilai Ekonomi Total (NET) dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui peranan KPHP Model Kerinci dalam pengembangan wilayah Kabupaten
Mika Lestaria --  Analisis Kelembagaan dan Peranan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) dalam Pengembangan Wilayah Kabupaten Kerinci
Kerinci. Metode penilaian ekonomi yang digunakan  yaitu  metode  penilaian  ber- dasarkan harga pasar dan metode penilaian dengan willingness to pay (WTP). Nilai Ekonomi Total yang digunakan dalam penelitian ini mengklasifikasikan nilai hutan sebagai berikut: Pertama , Nilai guna langsung ( direct use values ), yaitu nilai kayu bulat, agroforestry dan Kedua, Nilai guna tidak langsung ( indirect use values ), yaitu nilai jasa lingkungan sebagai pengatur tata air, penyerap karbon, pengatur iklim, pencegah erosi dan longsor, pencegah banjir, dan sebagai tempat wisata alam.

## Analisis Kelembagaan
KPHP Model Kerinci Selama ini kelembagaan (institusi) banyak diartikan sebagai organisasi, namun sebenarnya juga mencakup ideologi, hukum, adat istiadat, aturan, kebiasaan yang tidak  terlepas  dari  lingkungan.  Menurut North (1990), secara umum kelembagaan mengan dung dua pengertian penting yaitu: Pertama ,  kelembagaan diartikan sebagai aturan main ( the rules of the game ).  Sebagai aturan main, kelembagaan berupa aturan baik formal maupun informal, yang tertulis dan tidak tertulis mengenai tata hubungan manusia. Kedua , kelembagaan sebagai suatu organisasi, ada beberapa stakeholder yang terlibat dalam pengelolaan sumberdaya termasuk hutan.
Pengelolaan sumberdaya hutan ter dapat beberapa pemangku kepentingan ( stake­ holder ). Stakeholders ini akan mempunyai ke- pen tingan dan mewakili kelompoknya, baik dalam  pemanfaatan  maupun  dalam  peles- tariannya.  Apabila  salah  satu stakeholder tidak terlibat dalam pengelolaannya akan berdampak pada keberlanjutan pengelolaan kawasan  hutan  tersebut.  Menurut  Tadjudin (2000),  identifikasi stakeholders yang terlibat dalam pengelolaan hutan antara lain: Pertama , stakeholders primer, yaitu pelaku yang terlibat (berkepentingan) langsung dalam  kegiatan  konservasi  dan/atau  pen- da ya gunaan  sumberdaya  hutan:  (1)  peme- rintah, yaitu instansi yang menangani
penge lolaan sumberdaya hutan di daerah maupun di pusat; (2) swasta yang memiliki konsesi  di  kawasan  yang  bersangkutan;  (3) masyarakat yang kegiatan ekonomi maupun kegiatan  sosial-budayanya  secara  langsung tergantung pada sumberdaya hutan yang bersangkutan.  Kelompok  ini  lazim  disebut sebagai  masyarakat  pengguna. Kedua , stakeholders sekunder, meliputi: instansi pemerintah yang tidak bertanggungjawab langsung  dalam  hal  pengelolaan  sumber- daya hutan namn berkepentingan terhadap sumberdaya yang bersangkutan, misalnya swasta yang tidak terlibat dalam pengusahaan hutan, tetapi memiliki lini bisnis yang terkait  dengan  sumberdaya  hutan  atau  ter- kait dengan kegiatan masyarakat yang kehidupannya tergantung pada sumberdaya hutan;  masyarakat  yang  dipengaruhi  oleh perubahan pengelolaan sumberdaya hutan sesudah  manajemen  kolaboratif  diterapkan. Secara praktikal kelompok ini adalah masyarakat yang bermukim di sekitar hutan di luar batas yurisdiksi kawasaan hutan yang akan dikelola secara kolaboratif (Tadjudin 2000). Analisis kelembagaan pada penelitian ini dilakukan secara deskriptif yang diarahkan untuk mendapatkan gambaran dan situasi daerah dalam pengelolaan KPHP Model Kerinci.  Responden  dipilih  secara  sengaja yaitu stakeholder dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kerinci, Kementerian Kehutanan, Bappeda Kabupaten Kerinci, Dinas Pertanian Kabupaten Kerinci, LSM/ Pemerhati Lingkungan, Akademisi, dan Masyarakat.
Analisis Persepsi Stakeholders Analisis persepsi stakeholders dilakukan dengan menggunakan metode Analitycal Hierarchy Process (AHP) untuk menggali persepsi stakeholders terkait kesiapan daerah dalam pembangunan  KPHP  Model Kerinci. Prinsip kerja AHP adalah penyederhanaan suatu persoalan yang kompleks dan tidak terstruktur, strategis dan dinamis serta menata  dalam  suatu  hirarki.  Kemudian ting kat kepentingan setiap variabel diberi
Kawistara, Vol. 6, No. 1, April 2016: 10-20
numerik secara subyektif tentang arti penting variabel tersebut secara relatif dibanding dengan variabel yang lain. Dengan berbagai pertimbangan kemudian dilakukan sintesis untuk menetapkan variabel yang memiliki prioritas tinggi dan berperan untuk mempengaruhi hasil pada sistem tersebut (Marimin,  2004).  Secara  umum  langkah- lang kah yang dilakukan sebagai berikut: (1) men definisikan  masalah  dan  menentukan solusi masalah, (2) membuat struktur hirarki, yang  diawali  dengan  tujuan  umum,  dilan- jutkan  dengan  sub-sub  tujuan,  kriteria  dan kemungkinan  alternatif-alternatif  pada ting kat an  kriteria  yang  paling  bawah.  Pen- dekatan AHP menggunakan skala banding ber pasangan menurut Saaty (1993).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Nilai Ekonomi Total Sumberdaya Hutan KPHP Model Kerinci Nilai Ekonomi Kayu Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Planologi Kementerian Kehutanan (Ditjenplan  Kemenhut,  2014)  bahwa  total potensi kayu yang ada di KPHP Model Kerinci untuk areal berpenutupan primer adalah  sebesar  1.621.526,  92  m3,  sedangkan total potensi kayu untuk areal berpenutupan hutan  sekunder  adalah  sebesar  58.795,45 m3. Jenis-jenis pohon yang mendominasi di areal KPHP Kerinci adalah medang, kelat, mempening dan meranti dengan sebaran kelas  diameter  pohon  mulai  dari  20  cm sampai dengan diameter diatas 80 cm.
Penilaian ekonomi kayu yang dimaksud dalam penelitian ini adalah nilai ekonomi kayu pada areal yang boleh ditebang yaitu pada areal yang berpenutupan hutan sekunder dengan luas 510,88 ha dan potensi kayu  sebesar  58.795,45  m3.  Dari  jumlah tersebut, potensi kayu jenis komersial sekitar 65,79  m3/ha. Diperoleh  etat  tebang  537,77 m3/tahun.
Nilai ekonomi kayu diperoleh dengan menghitung jumlah kayu yang boleh ditebang pertahun dikalikan dengan harga jualnya.  Harga  kayu  di  tegakan  dihitung setelah dikurangi biaya operasional (biaya
tebang dan biaya transportasi dari lokasi tebangan ke pabrik), maka didapatkan harga tegakan  sebesar  Rp  1.500.000/m3  untuk semua jenis kayu. Hal ini berdasarkan harga pasar  lokal  untuk  tahun  2014  di  daerah Kerinci khususnya. Maka nilai ekonomi kayu pada hutan sekunder adalah Rp806.655.000/ tahun.
Nilai Ekonomi Agroforestry Keberadaan KPHP Model Kerinci memberikan manfaat dari agroforestry. Areal agroforestry ini berada pada penutupan lahan pertanian dan perkebunan seluas 24.713,61 ha. Penilaian ekonomi agroforestry ini dilakukan dengan menghitung produksi rata-rata  setiap  komoditas  per  hektar  per tahun.  Komoditas  yang  ditanam  di  areal agroforestry KPHP Model Kerinci pada umumnya hampir sama. Jenis yang dominan yaitu kopi, kayu manis, surian, kemiri, cengkeh, alpukat, durian, sirih, cabe, tomat, pisang, bambu, kayu bakar, pinang. Diperoleh nilai  agroforestry  sebesar  Rp.  12.235.000/ ha/tahun. Maka dari itu, total nilai ekonomi agroforestry  untuk  luasan  24.713,61  ha adalah sebesar Rp 302.371.018.400/tahun.

## Nilai Ekonomi Jasa Lingkungan
Nilai ekonomi jasa lingkungan pada wilayah KPHP Model Kerinci diestimasi dengan menggunakan pendekatan analisis Willingness To Pay (WTP). Pendekatan WTP ini  dilakukan  dengan  mewawancarai  60 responden yang tinggal di sekitar KPHP Model Kerinci dimana mereka diminta pen dapatnya  tentang  kesediaan  untuk  me- laku kan pembayaran atas manfaat dari jasa lingkungan yang dirasakan oleh masyarakat terhadap keberadaan hutan pada KPHP Model Kerinci. Manfaat dari jasa lingkungan yang dimaksud seperti pengaturan tata air, penyerap karbon, pencegah erosi dan longsor, pencegah banjir, dan pengatur iklim. WTP masyarakat yang merasakan manfaat dari sumberdaya hutan KPHP Model Kerinci cukup bervariasi, mulai dari  Rp.5.000  sampai  Rp.30.000  per  bulan. Berdasarkan hasil perhitungan data WTP
Mika Lestaria --  Analisis Kelembagaan dan Peranan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) dalam Pengembangan Wilayah Kabupaten Kerinci
masyarakat, didapat bahwa total nilai WTP yang dikeluarkan responden adalah sebesar 735.000  per  bulan  dengan  rata-rata  WTP masyarakat  adalah  sebesar  Rp12.250/bulan atau  Rp147.000/tahun.  Nilai  ini  terbilang cukup kecil dikarenakan sebagian besar pen duduk yang tinggal di kawasan KPHP Model Kerinci memiiki pendapatan yang relatif rendah.
Nilai  jasa  lingkungan  diperoleh  diper- oleh dengan mengalikan nilai WTP per tahun dengan jumlah populasi Kabupaten Kerinci, yaitu sebanyak 235.797 KK (Kerinci dalam  angka  2012),  maka  Nilai  Pilihan dari KPHP Model Kerinci adalah sebesar Rp.34.662.159.000/tahun.
Tabel 1 Nilai Ekonomi Total Sumberdaya Hutan pada KPHP Model Kerinci No. Jenis Manfaat Nilai Ekonomi (Rp/tahun) 1 Nilai Guna Langsung Nilai Kayu 806.655.000 Nilai Agroforestry 302.371.018.400 2 Nilai Guna Tidak Langsung Nilai Jasa Lingkungan 34.662.159.000 Jumlah 337.839.832.400 Hasil analisis nilai ekonomi total sumber daya hutan pada wilayah KPHP Model Kerinci, ternyata dari subsektor kehutanan berpotensi menyumbang sebesar Rp  337  Milyar/tahun  artinya  ber poten- si  me nyumbang  sebesar  8,38  %  terhadap PDRB Kabupaten Kerinci. Potensi kontribusi sebesar  8,38%  tersebut  dianggap  masih dalam bentuk PDRB Hijau karena di dalam- nya terdapat nilai jasa lingkungan yang selama ini tidak diperhitungkan dalam PDRB  (PDRB  Coklat)  Kabupaten  Kerinci. Nilai yang diperhitungkan dalam PDRB Coklat Kabupaten Kerinci adalah nilai dari komoditas kehutanan seperti kayu, getah, rotan, bamboo, dan sebagainya yang dalam pene litian ini diambil dari nilai ekonomi kayu  dan  nilai  ekonomi  agroforestri. Oleh  karena  itu,  dari  nilai  ekonomi  total sebesar  Rp  337  milyar/tahun  tersebut  yang
berpotensi menyumbang terhadap PDRB tercatat (PDRB Coklat) adalah sebesar Rp303 milyar/tahun ( nilai ekonomi kayu dan nilai ekonomi agroforestri) atau sekitar 7,51%. Hal ini jauh lebih besar dibandingkan dengan kontribusi sub sektor kehutanan terhadap PDRB  Kabupaten  Kerinci  tahun  2012  yang tercatat  (PDRB  Coklat)  sebesar  Rp  1,7 Milyar  atau  sebesar  0,04%  dari  total  PDRB Kabupaten Kerinci Rp 4.03 Triliun.

## Kelembagaan KPHP Model Kerinci
Stakeholders dalam Kelembagaan KPHP Model Kerinci Stakeholders yang terlibat dalam KPHP Model Kerinci secara umum dapat dikelom- pokkan menjadi dua, yaitu (1) stakeholders primer yang terdiri dari masyarakat, Dinas Kehutanan dan Perke bunan Kabupaten Kerinci dan Pemerintah Pusat (Kementerian Kehutanan);  (2) stakeholders sekunder yang ter diri dari Bappeda Kabupaten Kerinci,
Dinas Pertanian Kabupaten Kerinci, BBTNKS,  BP2HP  Wilayah  IV  Jambi,  BPKH Wilayah XIII Pangkal Pinang, Akademisi, dan LSM pemerhati lingkungan.
Berdasarkan matrik tingkat kepentingan dan pengaruh terhadap para stakeholders , menunjukkan bahwa pihak yang paling berperan dalam pengelolaan KPHP Model Kerinci adalah Dinas Kehutanan dan Perke- bunan  Kab.  Kerinci,  Masyarakat  sekitar hutan, dan Pemerintah Pusat (Kementerian Kehutanan) yang memiliki tingkat pengaruh yang tinggi. Yang berarti bahwa para stake­ holders primer  ini  harus  melakukan  kerja- sama dan koordinasi yang baik agar pelak- sanaan pembangunan KPHP Model Kerinci dapat  terwujud.  Sedangkan  dari  Bappeda, Akademisi, Dinas Pertanian, LSM memiliki tingkat kepentingan yang rendah sampai tinggi.

## Kelembagaan KPHP Model Kerinci Saat ini
Saat ini kelembagaan KPHP Model Kerinci masih berupa Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di bawah Dinas Kehutanan dan  Perkebunan  Kabupaten  Kerinci.  Sesuai
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 61  tahun  2010  tentang  Pedoman  organisasi dan tata kerja KPHP dan KPHL di daerah bahwa bentuk organisasi KPH adalah berupa satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Struktur  Organisasi  UPTD  KPHP Model Kerinci berdasarkan Peraturan Bupati Kerinci  Nomor  14  Tahun  2013  seperti  pada Gambar 2.

## Gambar 2 Struktur Organisasi KPHP Model Kerinci

## Kelembagaan KPHP Model
Kerinci berdasarkan Persepsi dan Harapan Stakeholders Model  kelembagaan KPHP Model Kerinci berdasarkan persepsi dan harapan stakeholder bahwa KPHP Model Kerinci tetap menjadi UPTD Kabupaten sehingga amanat Permendagri  Nomor  61  Tahun  2010  dapat terpenuhi.  Dengan  demikian  UPTD  KPHP Model Kerinci berada di bawah Kepala Dinas yang menangani kehutanan di Kabupaten Kerinci. KPHP menjalankan tugas mengelola hutan pada tingkat lapangan didukung oleh sumber daya manusia yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
Oleh  karena  itu,  wilayah  KPHP  Model Kerinci  tersebar  di  13  Kecamatan,  maka berdasarkan  persepsi  para  pihak,  perlu  di- bentuk  beberapa  resort  pengelolaan  di  be- berapa kecamatan agar memudahkan dalam pemantauan  dan  pengawasan  di  lapangan. Pada setiap resort akan satu orang terdapat
kepala resort dan beberapa staf dengan jabatan  fungsional.  Pembentukan  resort pengelolaan didasarkan pada pertimbangan kedekatan lokasi, sub DAS, dan luas kawasan. Adapun arahan pembagian resort pada KPHP Model Kerinci adalah sebagai berikut:
Resort 1 Resort 1 merupakan gabungan dari lokasi KPHP Model Kerinci yang berada di  Kecamatan  Gunung  Tujuh,  Kecamatan Kayu Aro, dan Kecamatan Kayu Aro Barat dengan luas resort diperkirakan sekitar 4.000 Ha.  Jenis  Penutupan  lahan  yang  dominan pada resort ini adalah lahan pertanian dan perkebunan. Jenis penutupan lahan lainnya pada resort adalah tubuh air, penutupan hutan primer, hutan sekunder dan semak belukar.  Oleh  karena  itu,  jenis  penutupan lahan yang dominan pada resort ini adalah lahan pertanian dan perkebunan, maka potensi Pemanfaatan lahan pada resort 1 ini diarahkan untuk pengembangan agroforestri kayu manis.

## Resort 2
Resort  2  merupakan  gabungan  dari lokasi KPHP Model Kerinci yang berada di Kecamatan Gunung Kerinci dan Kecamatan Siulak dengan luasan diperkirakan sekitar 7.500 Ha. Resort ini merupakan resort paling luas  dibandingkan  dengan  resort  lainnya. Jenis Penutupan lahan yang dominan hampir sama dengan resort 1 yaitu lahan pertanian dan perkebunan. Penutupan lahan lain adalah hutan primer, hutan sekunder dan  semak  belukar.  Oleh  karena  itu,  jenis penutupan lahan pada resort ini yang dominan adalah berupa lahan pertanian dan perkebunan, maka pemanfaatan lahan diarahkan untuk pengembangan agroforestri kopi.
Resort 3 Resort  3  merupakan  gabungan  dari lokasi KPHP Model Kerinci yang berada di Kecamatan Siulak Mukai, Kecamatan Air Hangat, dan Kecamatan Air Hangat Timur
Kepala Dinas
Kepala UPTD (Kepala KPHP) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Bagian Tata Usaha
Mika Lestaria --  Analisis Kelembagaan dan Peranan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) dalam Pengembangan Wilayah Kabupaten Kerinci
dengan  luasan  diperkirakan  sekitar  7.300 Ha.  Jenis  Penutupan  lahan  yang  dominan hampir  sama  dengan  resort  1  dan  2  yaitu lahan pertanian dan perkebunan. Penutupan lahan lain adalah hutan primer, hutan sekunder, semak belukar dan lahan terbuka. Pe manfaatan  lahan  pada  resort  ini  diarah- kan untuk pengembangan agroforestri kayu manis
Resort 4 Resort  4  merupakan  gabungan  dari lokasi KPHP Model Kerinci yang berada di Kecamatan Sitinjau Laut dan Kecamatan Keliling Danau dan Kecamatan Siulak dengan  luasan  diperkirakan  sekitar  3.500 Ha.  Resort  ini  merupakan  resort  yang memiliki luasan yang paling kecil di antara resort-resort lainnya. Jenis Penutupan lahan yang dominan, yaitu lahan pertanian dan perkebunan.  Penutupan  lahan  lain  adalah hutan primer, hutan sekunder dan semak belukar.  Pemanfaatan  lahan  resort  ini  di- arahkan untuk pengembangan agroforestri surian.

## Resort 5
Resort 5 merupakan lokasi KPHP Model Kerinci yang berada di Kecamatan Batang Merangin dengan luasan diperkirakan sekitar  4.000  Ha.  Jenis  Penutupan  lahan yang dominan, yaitu lahan pertanian dan perkebunan.  Jenis  penutupan  lahan  lain adalah  hutan  primer  dan  semak  belukar. Resort ini merupakan resort yang memiliki luasan hutan primer paling tinggi di antara resort-resort  lainnya.  Pemanfaatan  lahan diarahkan  untuk  perlindungan  keaneka- ragaman hayati.
Resort 6 Resort  6  merupakan  gabungan  dari lokasi KPHP Model Kerinci yang berada di Kecamatan Bukit Kerman dan Kecamatan Gunung  Raya  dengan  luasan  diperkirakan sekitar 7.000 Ha. Jenis Penutupan lahan yang
dominan hampir sama dengan resort-resort lainnya yaitu berupa lahan pertanian dan perkebunan.  Penutupan  lahan  lain  adalah hutan primer, hutan sekunder dan semak belukar.
Pemanfaatan lahan diarahkan untuk pengembangan  agroforestri  surian.  Ada nya arahan  pembentukan  resort-resort  penge- lolaan KPHP Model Kerinci ini, diharapkan dapat mempermudah dalam pengawasan wilayah KPHP karena akan terdapat petugas- petugas yang langsung berada di lapangan yang akan mengawasi wilayah KPHP, sehingga dapat mengurangi berbagai bentuk gangguan terhadap wilayah KPHP Model Kerinci, seperti perambahan, pembalakan liar, konflik tata batas, pendudukan kawasan hutan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, dan sebagainya.

## Kesiapan Daerah dalam Pembangunan KPHP Model Kerinci
Kesiapan daerah yang dimaksud di sini, kesiapan dari para pihak yang ter tarik dengan keberadaan KPHP Model Kerinci yang  kemungkinan  mendukung  atau  ber- ten tangan/berlawanan dengan keber- adaan  KPHP  Model  Kerinci.  Para  pihak yang dimaksud adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kerinci, Bappeda Kabupaten Kerinci, Masyarakat sekitar lokasi KPHP Model Kerinci, para pemerhati lingkungan dan kehutanan (LSM/ akademisi), Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIII Pangkal Pinang, dan BP2HP wilayah IV Jambi. Analisis kesiapan daerah dalam pelaksanaan KPHP Model Kerinci didasarkan pada  persepsi  para  pihak  yang  terlibat. Metode yang digunakan dalam analisis ini adalah metode Analitycal Hierarchy Process (AHP). Struktur hirarki yang dibangun pada AHP dan hasil analisis dirumuskan dari persepsi para pihak yang dapat dilihat pada gambar 3.
Kawistara, Vol. 6, No. 1, April 2016: 10-20

## Gambar 3
Struktur Hirarki Kesiapan Daerah dalam Pembangunan KPHP Model Kerinci
Dukungan Regulasi Dukungan regulasi dipilih sebagai prioritas pertama karena KPHP Model Kerinci merupakan hutan milik negara yang pengelolaan dan pemanfaatannya harus mengikuti  ketentuan  hukum  yang  berlaku. Dukungan regulasi merupakan pijakan dasar dan pedoman dalam melakukan pembangunan KPHP Model Kerinci.
Kesiapan daerah terkait dengan dukung an regulasi saat ini dapat dilihat dari persepsi para pihak di antaranya: (1) Dukungan Peraturan Perundangan Nasional terkait KPH sudah ada namun belum memadai; (2) Peraturan Bupati terkait KPHP Model Kerinci sudah ada, tetapi Peraturan Daerah  belum  ada;  (3)  Beberapa  daerah  di Kabupaten Kerinci yang berbatasan langsung dengan lokasi KPHP Model Kerinci tidak memiliki Hukum Adat terkait pemanfaatan dan pengelolaan hutan.
Perencanaan Pembangunan KPHP Model Kerinci harus diselenggarakan melalui dukungan perencanaan yang baik, komprehensif dan melibatkan  para  pihak.  Dari  hasil  persepsi para pihak diketahui bahwa Rencana Penge- lolaan KPHP Model Kerinci  telah disusun
namun belum disahkan, rencana bisnis KPHP Model Kerinci belum disusun, Rencana Anggaran Kegiatan KPHP Model Kerinci tahun 2015 sudah ada dan sudah disahkan.
Pendanaan Pembangunan KPHP Model Kerinci harus didukung dengan dana yang  memadai agar semua kegiatan dapat terealisasi. Alo- kasi dana untuk pembangunan KPHP Model Kerinci sebagian besar bersumber dari APBN (sekitar  70%), a lokasi dana  dari  APBD masih belum memadai , saat ini tersedia  juga dana  dari  donatur  yaitu  dari  Flora  Fauna Indonesia (FFI).
Dukungan Expertise Dukungan expertise menjadi salah satu kriteria kesiapan daerah dalam pembangunan KPHP Model Kerinci karena menurut pen dapat para pakar bahwa   dukungan expertise sangat penting untuk membantu proses pembangunan KPHP Model Kerinci. Dukungan expertise yang dimaksud disini adalah dukungan berupa tenaga ahli yang diperbantukan dari para pihak untuk proses pelaksanaan pembangunan KPHP Model Kerinci.
Kesiapan daerah dalam pembangunan KPHP Model Kerinci Perencanaan (0,18) Dukungan Regulasi (0,58) Pendanaan (0,17) Dukungan (0,07) Expertise Penyusunan Rencana Pengelolaan (0,71) Penyusunan Rencana Bisnis (0,14) Penyusunan Rencana Anggaran (0,15)
Peraturan Perundangan Nasional (0,74) Perda/ Perbup (0,17) Hukum Adat (0,09) APBN (0,55) APBD (0,35) Donor (0,10) Sosialisasi (0,44) Survei dan Pemetaan
(0,42)
Penilitian dan Pengembangan (0,14)

## Mika Lestaria --  Analisis Kelembagaan dan Peranan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) dalam Pengembangan Wilayah Kabupaten Kerinci
Sosialisasi pembangunan KPHP Model Kerinci belum dilakukan kepada seluruh instansi pemerintah dan non pemerintah terkait di Kerinci , survei dan pemetaan sudah pernah dilakukan di lokasi KPHP Model
Kerinci , belum ada kegiatan penelitian dan pengembangan terkait KPHP Model Kerinci. Adapun nilai dari kesiapan daerah dalam pembangunan KPHP Model Kerinci dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel 2 Penilaian Kesiapan Daerah dalam Pembangunan KPHP Model Kerinci No Kriteria dan Indikator Bobot Nilai Kesiapan Daerah 1 Perencanaan a. Penyusunan Rencana Pengelolaan b. Penyusunan Rencana Bisnis c.  Penyusunan Rencana Anggaran 0,118 0,024 0,025 0,568 0,093 0,876 0,067 0,002 0,022 2 Dukungan Regulasi a. Peraturan Perundangan Nasional b. Perda/Perbup c.  Hukum Adat 0,381 0,083 0,046 0,571 0,397 0,284 0,217 0,033 0,013 3 Pendanaan a. APBN b. APBD c.  Donor 0,118 0,076 0,020 0,593 0,523 0,453 0,070 0,040 0,009 4 Dukungan Expertise a. Sosialisai b. Survei dan Pemetaan c.  Penelitian dan Pengembangan 0,049 0,046 0,015 0,715 1,000 0,130 0,035 0,046 0,002 Jumlah 1,000 0,556 Tingkat capaian 55,6% Tabel 3 Interval Tingkat Kesiapan Daerah dalam Pembangunan KPHP Model Kerinci No Tingkat Kesiapan Interval 1 Sangat siap ≥ 80 2 Siap 51 – 79 3 Kurang siap 21 – 50 4 Tidak siap ≤ 20 Hasil penilaian kesiapan daerah dalam pembangunan KPHP Model Kerinci sebesar  55,6%,  artinya  bahwa  Pemerintah Kabupaten Kerinci telah melaksanakan kriteria dan indikator kesiapan daerah dalam pembangunan KPHP Model Kerinci sebesar 55,6%.  Tingkat  capaian  ini  memposisikan Pemerintah Kabupaten Kerinci berada pada tingkat capaian siap yaitu berada pada interval 51% sampai 75%.
Indikator yang telah dilaksanakan dengan  baik  yaitu  survei  dan  pemetaan. Indi kator yang belum dipenuhi di antaranya:
(1) penyusunan rencana bisnis; (2) Penelitian dan  pengembangan.  Indikator  yang  telah dilaksanakan namun belum optimal di antaranya:  (1)  Penyusunan  Rencana  Penge- lolaan; (2) Penyusunan Rencana Anggaran; (3) Peraturan Perundangan Nasional; (4) Perda/ Perbup;  (5)  Hukum  Adat;  (6)  Pendanaan dari  APBN;  (7)  Pendanaan  dari  APBD;  (8) Pendanaan dari Donor; (9) Sosialisasi. Pelaksanaan dalam tugas pengelolaan KPHP Model Kerinci dapat berjalan dengan baik  efektif  dan  efisien,  maka  berdasarkan bobot  masing-masing  indikator  pada  tabel
Kawistara, Vol. 6, No. 1, April 2016: 10-20
12, ada beberapa indikator yang harus segera dibenahi di antaranya: Pertama , Dukungan regulasi berupa ketersediaan Peraturan Per- undangan Nasional yang memadai sehingga dapat dijadikan dasar dan landasan dalam pelaksanaan tugas pengelolaan KPHP di tingkat tapak. Kedua , Dukungan perencanaan berupa Percepatan pengesahan rencana pengelolaan  KPHP  Model  Kerinci.  Rencana Pengelolaan merupakan pedoman dan arahan dalam pelaksanaan pembangunan KPHP Model Kerinci untuk jangka waktu 10  tahun. Ketiga, Dukungan pendanaan berupa ketersediaan dana yang bersumber dari APBN harus ditingkatkan lagi demi kelancaran  pelaksanaan  tugas. Keempat, Penyusunan Peraturan Daerah terkait KPHP Model  Kerinci. Kelima, Alokasi dana APBD masih  sangat  sedikit.  Oleh  karena  itu  Dana APBD untuk KPHP Model Kerinci perlu ditingkatkan.  Mengingat  KPHP  Model Kerinci  akan  menjadi  modal  dalam  pem- bangunan daerah Kerinci baik dari segi ekonomi,  ekologi  maupun  sosial. Keenam, Sosialisasi pada seluruh pihak terkait KPHP Model Kerinci.
SIMPULAN Keberadaan  KPHP  Model  Kerinci  ber- potensi berperan dalam pengembangan wilayah Kabupaten Kerinci. Hal ini di tunjuk- kan dari Nilai Ekonomi Total Sumber daya Hutan padaWilayah KPHP Model Kerinci sebesar  Rp337  milyar/tahun.  Dari  nilai tersebut, berpotensi menyumbang terhadap PDRB tercatat (PDRB Coklat) adalah dari nilai ekonomi kayu dan nilai ekonomi agroforestri  sebesar  Rp303  milyar/tahun atau sekitar 7,51%.
Untuk  dapat  merealisasikan  nilai  sum- ber daya hutan pada simpulan di paragraf pertama, maka dibutuhkan kelembagaan ideal yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah.  Model  Kelembagaan  KPHP  Model Kerinci  perlu  dikembangkan  dengan  pem-
ben tukan  resort-resort  pengelolaan  pada beberapa  Kecamatan.  Ada  enam  resort pengelolaan yang dapat dibentuk berdasar- kan  pertimbangan  luasan  kawasan,  kede- katan lokasi, dan potensi pemanfaatan lahan. Kabupaten Kerinci sudah siap dalam pembangunan KPHP Model Kerinci. Hal ini terlihat dari tingkat capaian kesiapan daerah sebesar  55,6%.  Akan  tetapi,  ada  beberapa indikator yang harus dibenahi terutama indikator pada kriteria dukungan regulasi dan perencanaan.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan  Pusat  Statistik  Kabupaten  Kerinci. 2013.  Kabupaten  Kerinci  Dalam Angka Tahun 2013. Kerinci (ID): BPS Kabupaten Kerinci.
Direktorat Jenderal Planologi Kementerian Kehutanan.  2013.  Laporan  Inven- tarisasi  Biogeofisik  KPHP  Model Kerinci.  Jakarta  (ID):  Kementerian Kehutanan.
Kementerian  Kehutanan.  2014.  Rencana Pengelolaan Hutan: KPHP Model Kerinci. Pangkal Pinang (ID): BPKH wilayah XIII Pangkal Pinang, Direk- torat Jenderal Planologi Kehutanan, Kementerian  Kehutanan.Marimin. 2004. Teknik dan Aplikasi Pengambilan Keputusan Kriteria Majemuk .  Jakarta (ID) : Grasindo. PT Gramedia Widia- sarana Indonesia.
North,  D.C.  1990.  Institutions,  institutional change  and  economic  performance. Cambridge  University  Press.  New York.
Saaty TL. 1993. Pengambilan Keputusan bagi Para Pemimpin. Terjemahan. Jakarta (ID): PT. Pustaka Binaman Presindo.
Tadjudin,  D.  2000.  Manajemen  kolaboratif. Pustaka Latin. Bogor.