Jurnal Interpretasi Hukum | ISSN: 2746-5047 Vol. 2, No. 2 – Agustus 2021, Hal. 447-451| Tersedia online di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.22225/juinhum.2.2.3477.447-451

## HAK MANTAN NARAPIDANA KORUPSI SEBAGAI CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM PEMILIHAN UMUM
Gede Nofantara Putra, I Gusti Bagus Suryawan, Ida Ayu Putu Widiati Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia nofantaraputra96@gmail.com, suryawanmeraku@gmail.com, widiati_dayu@yahoo.co.id

## Abstrak
Indonesia merupakan Negara demokrasi konstitusional, Negara demokrasi pemilihan umum termasuk pemilihan kepala  daerah  (pemilukada)  adalah  suatu  cara  sebagai  wujud  kedaulatan  rakyat  dalam  berperan  aktif  pada penyelenggaraan  Negara.  Eksistensi  pemilukada  diadakan  disemua  jenis  tataran  politik  baik  secara  sistem demokrasi,  otoriter  ataupun  totaliter  dan  diakui  oleh  Negara  penganut  asas  kedaulatan  rakyat.  Penelitian  ini mengkaji  pengaturan  persyaratan  pencalonan  anggota  dewan  perwakilan  rakyat  dan  dewan  perwakilan  rakyat daerah pada  pemilu  (pemilihan  umum)  dan menjelaskan implikasi dari  narapidana  korupsi  yang  mencalonkan diri  sebagaia  anggota  dewan  perwakilan  rakyat  dan  dewan  perwakilan  rakyat  daerah.  Penelitian  ini menggunakan  metode  penelitian  hukum  normatif,  pendekatan  secara  Undang-undang  dan  pendekatan konseptual,  sumber  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder,  studi  dokumen  dan  studi  kepustakaan, serta  analisis  interpretasi  hukum  dan  analisis  deskriptif.  Hasil  penelotia  menunjukkan  bahwa  pencalonan anggota  dewan  perwakilan  rakyat  dan  dewan  perwakilan  rakyat  daerah  dimulai  dari  proses  di  partai  politik. Partai politik mempunyai kriteria untuk calon anggota, kemudian apabila kriteria tersebut terpenuhi oleh  calon maka calon tersebut resmi menjadi kadernya, atau bagian dari anggota partai politik.
Kata Kunci: Hak, Mantan Narapidana Korupsi, Pemilihan Umum

## Abstract
Indonesia  is  a  constitutional  democracy  which  in  a  democratic  country,  general  elections  including  regional head elections (Pemilukada) are a way of being a form of people's sovereignty in playing an active role in state administration.  The existence  of  post-conflict local  elections  is  held  at  all  types  of  political  levels  either  in  a democratic,  authoritarian  or  totalitarian  system  and  is  recognized  by  States  adhering  to  the  principle  of people's  sovereignty.  As  for  the  formulation  of  the  problem  of  this  scientific  paper,  namely  (1)  How  are  the requirements  for  the  nomination  of  members  of  the  People's  Representative  Council  and  Regional  People's Representative Council members in the election (general election)? (2) What are the implications of corruption convicts  running  for  members  of  the  people's  representative  council  and  regional  people's  representative council? This research uses normative legal research methods, statutory and conceptual approaches, primary and secondary legal sources, document studies and literature studies, and analysis of legal interpretations and descriptive analysis. On human rights, a person who has served a sentence as a prisoner has the same rights as other citizens and because the prisoner has already served the consequences of his actions with a sentence. Keywords: Rights, Former Corruption Prisoners, General Elections

## I. PENDAHULUAN
Negara hukum atau sering  disebut Rechtsstaat merupakan pedoman yang berparadigma bahwa suatu Negara  serta  alat  kekuasaan  yaitu  pemerintahan  tidak  dibenarkan  berjalan  dari  kekuasaanbelaka sebaliknya  harus  berpedoman  atas  dasar  suatu  kebenaran  hukum  di  Indonesia  (hukum  positif)  ialah ketetapan  dimana saat bagian  muncul kokoh ditempat keabsahan  kaidah  ketetapan  dimana  dijadikan aturan  ialah  Undang-undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia (Winarno,  2013) .  Negara  Indonesia merupakan kawasan kaidah atau sering disebut dengan Rechsstaat bukan negara kekuasaan Machsstaast . Ciri dari negara hukum diantaranya yaitu adanya pembagian atau pemisahan kekuasaan  dalam  menjamin  hak-hak  asasi  manusia,  adanya  suatu  peradilan  administrasi, pemerintahan  berdasarkan  suatu  peraturan (Wetmatigheid  Van  Bestuur) dan  perindungan  yang  ada terhadap hak asasi manusia (M.D, 2000) .
Selain  merupakan  sebagai  Negara  hukum,  Indonesia  adalah  Negara  yang  demokrasinya konstitusional . Pada negara yang demokrasi pemilihan umum termasuk pemilihan suatu kepala daerah
adalah  cara  dalam  mewujudkan  kedaulatan  warga  negara  untuk  ikut  berperan  aktif  pada  proses penyelenggaraan  dalam  suatu  negara (Respationo,  2013) .  Negara  penganut  asas  kedaulatan  rakyat mengakui  eksistensi  pemilihan  umum  dan  dilaksanakan  disemua  macam  tataran  politik  baik  sistem demokrasinya,  otoriternya  ataupun  totaliternya (Zazili,  2012) .  Pada  suatu  kawasan  kerakyatan pemilihan  umum  diibaratkan  bagaikan  tolak  ukur  dan  lambing  semenjak  metode  kerakyatan  Negara tersebut. Pemilihan umum yang dilaksanakan di Negara Indonesia adalah bagian dalam pembentukan pemerintahan yang demokratis dengan cara suatu sistem yang adil dan jujur. Dalam Pasal 28 huruf D Undang-undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  1945  menyatakan  yaitu,  setiap  orang  berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
Pada bunyi dari pasal tersebut, pemilu merupakan hak suatu politik dari warga Negara dalam pemilu  (pemilihan  umum)  termasuk  pemilukada  (pemilihan  kepala  daerah)  yaitu  hak  untuk  dipilih dan memilih suatu hak asas manusia yang dijamin dalam Ketatapan Undang-undang Negara Kesatuan Republik  Indonesia  tahun  1945.  Pasal  1  ayat  (2)  Undang-undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan „bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut ketentuan  undang-undang  dasar”.  Pasal  1  ayat  3  undang-undang  dasar  Negara  Republik  Indonesia tahun  1945  menyatakan  “bahwa  negara  Indonesia  merupakan  Negara  hukum (Asshiddiqie,  1994). Pada  ihwal  berikut  sudah  terang  bahwasannya  daerah  Indonesia  patut  melindungi  terselenggaranya suatu pemilihan umum dimana bersifat leluasa dengan tidak terdapatnya di satu sisi menjadi maksud bahwasannya  daerah  Indonesia  ialah  daerah  kaidah  (Rahayu,  2015).  Hak  Asasi  Manusia  (HAM) adalah  hak  hukum  yang  berusaha  menerjemahkan  keyakinan  mengenai  martabat  manusia  ke  dalam bahasa hukum yang konkrit dengan tujuan agak hak itu seperlunya dapat dipaksakan pelaksanaanya di muka  pengadilan (Magnis-Suseno,  2001) .  Konsep  dari  hak  asasi  manusia  pada  perkembangannya sangat keterkaitan dengan konsepsi Negara hukum.
Pemilihan  umum  bukan  sekadar  berhubungan  hanya  atas  kepentingan  negara  atas  legalitas dominasi  melainkan  pula  bagaikan  cara  penduduk  memahami  relevansi  serta  harapan  ditengah semangat bernegara dan juga berbangsa (Affan, 2015) . Status mantan narapidana sebagai calon yang berpartisipasi dalam pemilihan umum dan pemilihan  kepala daerah sangat sensitive dibicarakan.Niat dari  suatu  lembaga  penyeleggaraan  pemilihan  umum  dalam  mencari  calon  terbaik  pada  pemilu  dan pemilukada  wajib  dibantu.Keinginan  bagus  berikut  wajib  pula  mencermati  berasal  darimana  aturan tersebut  selaras  dengan  tujuan  aturan  yang  sepatutnya,  bergunan  serta  berkepastian  norma.  Setelah ditetapkannya  Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  Nomor  20  Tahun  2018  tentang  Pencalonan Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Kabupaten  atau  Kota,  Anggota  Dewan  Perwakilan Rakyat  dan  Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Provinsi  oleh  sebab  itu  peraturan  mengenai pembatasan  eks  tahanan  kasus  korupsi  menjadi  peserta  dewan  telah  mampu  dibuatkan.  Kejadian  ini menjadi  perdebatan  diberbagai  kalangan  dalam  penolakan  tersebut  terjadi  karena  KPU  (Komisi Pemilihan  Umum)  dianggap  melanggar  Undang-undang.Pada  undang-undang  tersebut  mantan narapidana  yang  telah  melakukan  masa  hukumannya  5  tahun  atau  lebih  bisa  mencalonkan  diri menjadi  anggota  legislative  selama  yang  bersangkutan  mengumumkan  dirinya  kepada  public mengenai hukuman yang pernah menjeratnya.
Selainnya  juga  larangan  oleh  Komisi  Pemilihan  Umum  diatas  dianggap  berlawanan  dengan pasal 28 huruf D Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Warga Negara yang mantan  tahanan  terutama  kasus  korup  dianggap  mempunyai  hak  politik  yang  sama  dengan  warga Negara yang lainnya yaitu suatu hak yang dijamin oleh konsitusi. KPU telah mengeluarkan Peraturan Komisi  Pemilihan  Umum  Nomor  20  Tahun  2018  tentang  Pencalonan  Anggota  DPRD Kabupaten/Kota, Angggota DPR dan Anggota DPRD Provinsi pada pemilihan umum 2019. PKPU ini mejadi  pedoman  Komisi  Pemilihan  Umum  dalam  melaksanakan  tahapan  pencalonan  Anggota Legislatif dari 2019 hingga kedepannya nanti. Norma tersebut diperoleh dalam ketentuan pasal 7 ayat 1  huruf  H  disebutkan  bahwasannya  bukan  mantan  terpidana  bandar  narkoba,  kejahatan  seksual terhadap  anak  atau  korupsi.  Komisi  Pemilihan  Umum  sebagai  lembaga  yang  menyelenggarakan pemilihan  umum  pada  april  2018  menyampaikan  keinginannya  untuk  melarang  eks  tahanan  kasus korupsi  sebagai  peserta  legislative  sebagai  DPD  maupun  DPR,  Sehingga  kontra  maupun  pro mengenai  masalah  ini  timbul  dalam  lingkungan  pemerhati  pemilihan  umum,  akademisi,  lapisan masyarakat  dan  partai  politik.  Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  diuraikan  maka  oenelitian  ini bertujuan untuk Mengkaji pengaturan persyaratan pencalonan anggota dewan perwakilan rakyat  dan
anggota  dewan  perwakilan  rakyat  daerah  dalam  pemilihan  umum  dan  menjelaskan  implikasi  dari narapidana  korupsi  yang  mencalonkan  diri  sebagai  anggota  dewan  perwakilan  rakyat  dan  dewan perwakilan rakyat daerah

## II. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  dipergunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  penelitian  hukum  normatif  yang merupakan  studi  kepustakaan.  Pengkajian  hukum  normatif  atau  kepustakaan  tersebut  mencakup penelitian terhadap norma-norma hukum.Tipe pendekatan masalah yang digunakan yaitu pendekatan secara  Perundang-undangan  ( Statute  Approach )  dan  Pendekatan  konseptual  ( Conceptual  Approach ). Sumer  data  yang  digunakan  adalah  data  primer  dan  sekunder.  Bahan  hukum  primer  didapat  melalui studi  lapangan  dengan  menggunakan  tahapan  observasi  dan  wawancara  kepada  informan  atau narasumber yang memiliki kecakapan mengenai teman penulisan ini. Bahan sekunder didapat melalui Undang-undang dan beberapa bahan tulisan hukum yang memiliki tema yang sama dengan penulisan ini. Bahan-bahan hukum  yang  didapat kemudian  dianalisis  menggunakan teknik  deskriptif  kualitatif, yang  dimana  teknik  ini  memberikan  gambaran  mengenai  tema  tulisan  ini  dengan  kata-kata  atau kalimat yang dipisah menurut ketegori untuk memperoleh kesimpulan.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pengaturan  Persyaratan  Pencalonan  Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  dan  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum
Pemilihan umum merupakan salah satu bagian utama dari suatu demokrasi. Demokrasi tidak langsung ataupun  demokrasi  modern  di  Negara  Indonesia  mengandung  pengertian  bahwa  yang  melaksanakan kedaulatan  yaitu  wakil  rakyat  dengan  ditentukan  sendiri  oleh  rakyatanya.  Dalam  menentukan  siapa yang  mempunyai  wewenang  mewakili  rakyat  maka  dilakukanlah  yang  namanya  pemilihan  umum. Pemilu  merupakan  bagian  dari  proses  demokrasi  dlam  menentuka  wakil  rakyat  yang  akan  mewakili masyrakat yang akan  duduk  di suatu lembaga perwakilan  dari rakyat dan bagian  dari pelayanan  hak asasi suatu warga negara pada bidang politik (Syarbaini, 2002). Pemilu diinginkan para wakil rakyat yang dipilih benar-benar mewakili keinginan dari rakyat, aspirasi dan keragaman yang memilihnya.
Pada proses pencalonan angota dewan perwakilan rakyat dan dewan perwakilan rakyat daerah bermula  dari  suatu  partai  politik.  Partai  politiklah  yang  memiliki  kriteria  bagi  calon  anggota  akan diajukan  selanjutnya  apabila  kriteria  dapat  dipenuhi  bagi  peserta  anggota  oleh  sebab  itu  peserta anggota itu sah dan bisa dijadikan kandidat ataupun komponen oleh suatu peserta dari ParPol. Tahap lanjutnya  dengan  kandidat  menjadi  calon  anggota  legislatif  ataupun  bakal  dari  calon  anggota  dewan perwakilan  rakyat,  dalam  undang-undang  republik  Indnesia  nomor  7  Tahun  2017  tentang  Pemilihan Umum pada pasal 20 ayat 1 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
1. Telah berumur 21 tahun atau lebih.
2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
3. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Dapat membaca, berbicara dan/atau menulis dalam Bahasa Indonesia.
5. Berpendidikan  sangat  kecil  ialah  tamat  SMA,  Madrasah  Aliyah,  SMK,  Madrasah  Aliyah Kejuruan atau perguruan yang lainnya yang segolongan.
6. Setia  kepada pancasila, negara kesatuan republik Indonesia, bhinneka tunggal  ika, dan undang- undang dasar negara republik Indonesia.
7. belom  sempat  ditahan  berlandaskan  vonis  majelis  hukum  dimana  sudah  meperoleh  kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun  atau  lebih,  kecuali  secara  terbuka  dan  jujur  mengemukakan  kepada  public  bahwa  yang bersangkutan mantan narapidana.
8. stabil fisik, jiwa serta leluasa pada penyelewengan narkotika.
9. tercatat menjadi pemilih.
10. Sanggup berkarya dengan banyak durasi.
11. menangguhkan  diri  dari bagian peserta kepala daerah, wakil kepala daerah,  ASN, anggota TNI, anggota  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia,  direksi,  komisaris,  dewan  pengawas  serta pegawai dalam BUMN dan/atau BUMD, atau badan usaha lainnya dimana pendanaannya berasal
pada  finansial  negara,  dimana  dijelaskan  dalam  nota  penangguhan  diri  dimana  belum  bisa dicabut lagi.
12. Sanggup  akan  tidak  berkerja  dalam  hal  akuntan  publik,  advokat,  notaris,  PPAT,  atau menangguhkan  kegiatan  fasilitator  muatan  dan  pelayanan  dimana  berkaitan  dalam  pendanaan negara dan bahkan kegiatan berbeda dimana bisa membangkitkan konfrontasi relevansi bersama tanggung  jawab,  kedaulatan,  serta  kebebasan  selaku  peserta  dari  DPR,  DPRD  provinsi,  dan DPRD kabupaten/kota sejalan terhadap ketetapan perundang-undangan yang berlaku.
13. Sanggup  akan  tidak  mempunyai  pangkat  lebih  dari  satu  menjadi  pemangku  negara  seperti direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan dalam BUMN dan/atau BUMD bahkan badan usaha lainnya dimana pendanaanya berasal pada finansial negara.
14. Menjabat peserta Parpol anggota Pemilu.
15. dikaderkan pada satu institusi perwakilan, dan
16. dikaderkan pada satu daerah pemilihan.

## 2. Implikasi Narapidana Korupsi Mencalonkan Diri Sebagai Calon Anggota Legislatif
Penentuan bakal calon legislatif baik DPR maupun DPRD berawal pada proses internal partai politik peserta pemilihan umum. Pada partai politiklah yang diusulkan yang akan menjadi calon dalam setiap wilayah  pemilihan  walaupun  Undang-undang  mengatur  persyaratan  formal  yang  mesti  dipenuhi seseorang  yang  menjadi  benih  peserta.  Akan  sulitnya  merubah  lembaga  legislatif  jika  seorang  yang dicalonkan oleh partai politik mempunyai track record yang banyak masalah.
Data melihatkan tidak sedikit mantan narapidana khususnya korupsi banyak mengajukan diri dan maju  pada  pemilu  legislatif  di  tahun  2019.  Majunya  mantan  narapidana  korupsi  sebagai  peserta anggota  dewan  belum  terlepas  pada  Putusan  Mahkamah  Agung  dimana  telah  memvonis  uji  materi yang  terdapat  pada  ketentuan  pasal  4  ayat  (3)  PKPU  nomor  20  Tahun  2018  mengenai  pencalonan DPR  dan  DPRD  kabupaten/kota  atas  ketetapan  Undang-undang  nomor  7  Tahun  2017  mengenai Pemilihan  Umum.  akan  calon  legislative  narapidana  korupsi  menjadi  MS  (Memenuhi  Syarat).  Ini artinya,  mantan  narapidana  korupsi  diberikan  untuk  maju  menjadi  calon  legislative.  Dari  putusan Mahkamah Agung tersebut dimungkinkan banyaknya calon legislatif mantan narapidana korupsi yang awalnya  tidak  lolos  oleh  KPU  karena  adanya  peraturan  komisi  pemilihan  umum  Nomor  20  Tahun 2018 pasal 4 ayat (3) akan dapat lolos menjadi bakal calon legislatif.
Mantan napi  korupsi  memiliki  hak  yang sama dengan warga  masyarakat yang  lainnya dengan syarat-syarat hukum positif di Negara Indonesia satupun belum terdapat yang menyimpang dalam hal belum  didapatkannya  eks  terpidana  korupsi  sebagai  peserta  dewan.  Dalam  undang-undang  no.  39 tahun  1999  bab  I  ketentuan  umum  dalam  pasal  1  ayat  (1)  menyebutkan  makna  hak  asasi  manusia merupakan  seperangkat  hak  yang  melekat  pada  keberadaan  dan  hakikat  manusia  sebagai  mahkluk Tuhan  Yang  Maha  Esa  serta  merupakan  anugerah-Nya  yang  wajib  dilindungi,  dihormati  dan dijunjung  tinggi  oleh  Negara  hukum  serta  setiap  orangnya  demi  kehormatan  serta  perlindungan martabat dan harkat kemanusiaan itu.
Tiap  individu  pada  aturannya  ialah  sudah  melakoni  penahanan  dikarenakan  oleh  perilakunya wajib  dibalikkan  semua  kemerdekaan  yang  dipunyainya.  Sebab  mantan  seorang  narapidana  juga mempunyai  perlakuan  dan  hak  yang  sama  oleh  negara  serta tidak  terbatas  pada apapun  seperti  pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung no. 46 P/HUM/2018 menyatakan bahwa mantan narapidana dapat  mencalonkan  diri  sebagai  anggota  legislatif.  Setiap  perorangan  dibantu  sebab  semesta kebebasan  dimana  menempel pada  keleluasaan, kepemilikan bahkan  hidup. Hal  ini  ialah  merupakan kepunyaan  tiap  perorangan  serta  belum  bisa  dilepaskan  pada  negara.  Bantuan  pengawasan  daripada kewenangan  dimana  belum  bisa  dilepaskan  tersebut  diberikan  terhadap  negara  lewat  perjanjian kemasyarakatan.  beliau  memaparkan  mengenai  terdapatnya  pemerintahannya  dan  hukumnya  yang diciptakan  pada  warga  negara  terbit  dikarenakan  pemahaman  berdasarkan  kewenangan  dimana terdapat oleh nasibnya selaku khalayak (Lock, 2006) .
Dari  adanya  ketetapan  MA  nomor  46  P/HUM/2018  tentang  adanya  pemulihan  kembali kebebasan  dan  hak  seseorang  yang  sudah  menjalani  masa  hukuman  tidak  membatasi  hak konstitusional  dijadikan  maksud  oleh  struktur  sosialisasi  beralaskan  atas  Ketetapan  Peraturan Perundang-undangan  nomor  12  tahun  1995  menganai  Pemasyarakatan.  Pengembalian  ulang kebebasan  dan  haknya  berikut  dimaksudkan  supaya  individu  dimana  telah  melaksanakan  proses
penahanan  turut  berlaku  pada  pembentukan  serta  bisa  tumbuh  dengan  lumrah  menjadi  masyarakat yang bagus serta bertanggungjawab.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Berdasarkan uraian-uraian dan pembahasan  diatas dapat diambil beberapa kesimpulan bahwa proses pencalonan  anggota  dewan  perwakilan  rakyat  dan  dewan  perwakilan  rakyat  daerah  dimulai  dari proses  di  partai  politik.  Partai  politik  mempunyai  kriteria  untuk  calon  anggota,  kemudian  apabila kriteria  tersebut  terpenuhi  oleh  calon  maka  calon  tersebut  resmi  menjadi  kadernya,  atau  bagian  dari anggota  partai  politik.  Kemudian  untuk  mencalonkan  diri  sebagai  calon  legislatif  atau  bakal  calon anggota dewan perwakilan rakyat pada undang-undang  nomor 8 tahun 2012, bab VII, bagian kesatu tentang  persyaratan  bakal  calon  anggota  dewan  perwakilan  rakyat,  dewan  perwakilan  rakyat  daerah provinsi  dan  dewan  perwakilan  rakyat  daerah  kabupaten/kota  pada  pasal  51  menulis  syarat  bakal calon DPR dan  DPRD yaitu WNI. Berdasarkan HAM  eks terpidana  menyandang  kewenangan sama menjadi  WNI  serta  belum  dapat  disekat  dengan  apa  saja  dikarenakan  telah  melaksanakan  putusan dalam bagian kewajiban terhadap kelakuannya. Narapidana juga sama mempunyai hak untuk menjadi calon legeslatif setelah adanya putusan dari Mahkamah Agung.

## 2. Saran
Adapun saran yang bisa diberikan pada penelitian ini yaitu diharapkan kepada pemerintah agar diatur pencalonan sebaik  mungkin  dan seketat  mungkin sehingga terseleksi betul calon  yang  ingin  menjadi anggota legislatif. Partai politik juga  mempunyai peran penting  dalam  menentukan calon  yang ingin diusung  agar  benar-benar  calon  tersebut  mempunyai  kapasitas  dan  integritas  di  bidangnya.  Kepada semua  kalangan  masyarakat  diharapkan  dapat  menerima  mantan  narapidana  yang  telah  selesai menjalani hukumannya dan kembali kemasyarakat, karena seorang mantan narapidana juga memiliki hak  yang  sama  dengan  dengan  warga  lainnya.  Narapidana  juga  memiliki  kesempatan  untuk memperbaiki diri dan menjadi calon legislatif.

## DAFTAR PUSTAKA
Affan, S. (2015). Demokrasi, Partai Politik dan Pemilihan Kepala Daerah. Cosmogov , 1 (1), 12–24 . Asshiddiqie,  J.  (1994). Gagasan  Kedaulatan  Rakyat  Dalam  Konstitusi  dan  Pelaksanaannya  di Indonesia . Jakarta. PT Ichtiar Baru Van Hoeve. Lock,  J.  (2006). Kuasa  Itu  Milik  Rakyat,  Esai  Mengenai  Asal  Mula  Sesungguhnya,  Ruang  Lingkup, dan Maksud Tujuan Pemerintahan Sipil . Yogyakarta. Kanisius. M.D, M. M. (2000). Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia . Jakarta. Rineka Cipta. Magnis-Suseno, F. (2001). Etika Politik . Jakarta. Gramedia Pustaka Utama. Rahayu. (2015). Hukum Hak Asasi Manusia . Semarang. Badan Penerbit Universitas Diponegoro,. Respationo, H. M. S. (2013). Pemilihan Kepala Daerah Demokrasi Electoral. Jurnal Magister Hukum , 42 (3), 355–361.
Syarbaini, S. (2002). Sosiologi dan Politik . Jakarta. Ghalia Indonesia. Winarno. (2013). Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan . Jakarta. PT. Bumi Aksara. Zazili, A. (2012). Pengakuan Negara Terhadap Hak-hak Politik Masyarakat Adat dalam Pelaksanaan PEemilihan  Umum  (Studi  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  No.47-81/PHPU.A-VII/2009). Jurnal Konstitusi , 9 (1), 108446.