## PERAN MODAL SOSIAL DALAM PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KELURAHAN BETET KECAMATAN PESANTREN KOTA KEDIRI

## Taufiq Al-Amin*
Abstact So far an approach in overcoming poverty, both at the national, regional and local, generally is with a purely economic approach. The problem of poverty seems to be simply understood as a problem of lack of income, so that the prevention programs which are carried out especially by the government focus only on the provision of assistance in the field of capital, the provision of subsidies, aid equipment and the like. This paper uses the form of social capital theory to understand, map out and promote poverty reduction by optimally utilizing social capital in the community.
By utilizing social capital theory of Bourdieu, Coleman and Putnam, this research takes place in the Betet Village, Pesantren, Kediri City as the unit of analysis. The basic consideration of the location chosen is that Betet village is one of village areas in Kediri which implements poverty reduction programs since 2009 until now. The result shows that the poverty reduction in Betet village is implemented through a series of stages called PNPM Mandiri Urban cycle; it is started with a reflection of poverty, self power-mapping, determination of a medium-term program of poverty reduction programs. The characteristics of social capital of Betet Village community has grown and developed far before the PNPM program is implemented. The characteristics of social capital includes trust, links that has formed, values   and norms that are awakened, participation and pro-active action. The existence of social capital contributes positively to their poverty reduction programs that emphasize community participation in various activities.

## Keywords: Poverty, social capital, empowerment, PNPM-MP
Abstrak
Selama  ini  pendekatan  dalam  mengatasi  kemiskinan,  baik  di  tingkat  nasional,  regional  maupun lokal, umumnya adalah dengan pendekatan ekonomi semata. Masalah kemiskinan sepertinya hanya dipahami  sebagai  sebuah  persoalan  kekurangan  pendapatan,  sehingga  program  penanggulangan yang dilakukan, khususnya yang dilakukan pemerintah, berkutat pada pemberian bantuan di bidang permodalan, pemberian subsidi, bantuan peralatan dan semacamnya. Tulisan ini berupa menggunakan teori modal sosial untuk memahami, memetakan dan mendorong pengetasan kemiskinan dengan memanfaatkan modal sosial secara maksimal di masyarakat.
Dengan  memanfaatkan  teori  modal  sosial  dari  Bourdieu,  Coleman  dan  Putnam,  penelitian  ini mengambil lokasi di Kelurahan Betet Kecamatan Pesantren Kota Kediri sebagai unit analisis. Adapun dasar pertimbangan dipilihnya lokasi tersebut, antara lain bahwa Kelurahan Betet merupakan salah satu wilayah kelurahan di Kota Kediri yang melaksanakan program penanggulangan kemiskinan sejak tahun 2009 sampai sekarang.
Hasilnya, penanggulangan kemiskinan di Kelurahan Betet dilaksanakan melalui serangkaian tahapan yang  disebut  siklus  PNPM  Mandiri  Perkotaan,  mulai  refleksi  kemiskinan,  pemetaan  swadaya, penetapan rencana program jangka menengah program penanggulangan kemiskinan. Karakteristik modal sosial masyarakat Kelurahan Betet sudah tumbuh dan berkembang jauh sebelum program PNPM dilaksanakan. Karakteristik modal sosial ini meliputi kepercayaan ( trust ),  jaringan  yang telah terbentuk, nilai dan norma yang terbangun, partisipasi dan tindakan pro-aktif. Keberadaan modal sosial ini berkontribusi positif dengan adanya program penanggulangan kemiskinan yang menekankan keikutsertaan masyarakat dalam beragam aktivitasnya.
Kata Kunci: Kemiskinan, modal sosial, pemberdayaan, PNPM-MP
e -ISSN: 2502-860X

## I.  PENDAHULUAN
Selama ini, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk menanggulangi dan menghapus  kemiskinan,  antara  lain  dengan merumuskan standar garis kemiskinan dan menyusun peta kantong-kantong kemiskinan. Di luar itu, tidak sedikit program telah disusun dan  dilaksanakan  di  lapangan,  seperti  terus memacu  pertumbuhan  ekonomi  nasional, menyediakan fasilitas kredit bagi masyarakat miskin (antara lain melalui pemberian bantuan  dana),  membangun  infrastruktur, pengembangan model pembangunan kawasan terpadu,  termasuk  melaksanakan  dan meningkatkan kualitas program pembangunan dan lain-lain.
Untuk  sebagian,  berbagai  bantuan  dan program yang telah diupayakan pemerintah memang  cukup  bermanfaat.  Namun,  harus diakui bahwa upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan hingga kini masih belum membuahkan hasil yang memuaskan. Masih banyak penduduk Indonesia baik di desa maupun di kota yang hidup dibelit kemiskinan. Di  sisi  lain,  tidak  bisa  diingkari  fakta,  bahwa kendati jumlah orang miskin menurun, namun kesenjangan dalam banyak hal justru semakin lebar. Di  samping  itu,  faktor  lain  yang menyebabkan berbagai program pengentasan kemiskinan menjadi kurang efektif tampaknya adalah berkaitan dengan kurang dibangunnya ruang gerak yang memadai bagi masyarakat miskin itu sendiri untuk memberdayakan dirinya.  Acap  terjadi,  kegiatan  pembangunan yang bertujuan untuk menyejahterakan penduduk miskin justru terjebak menjadi program yang melahirkan ketergantungan baru, dan bahkan mematikan potensi swakarsa lokal. Diakui  atau  tidak,  selama  ini  pendekatan pemerintah dalam mengatasi kemiskinan, baik di  tingkat  nasional,  regional  maupun  lokal, umumnya adalah dengan pendekatan ekonomi semata. Ada kesan kuat bahwa di mata pemerintah masalah kemiskinan sepertinya hanya dipahami sebagai sebuah persoalan
kekurangan pendapatan. Sangat kelihatan pula di berbagai program yang dilaksanakan pemerintah,  umumnya  hanya  berusaha memberikan  bantuan  di  bidang  permodalan, memberikan subsidi dan semacamnya.
Para peneliti mengetengahkan suatu pendekatan tentang penanggulangan kemiskinan,  yang  juga  disarankan  oleh  para penasehat Bank Dunia. Pendekatan yang dimaksud adalah pendekatan modal sosial. Pendekatan ini telah ditunjukkan oleh banyak peneliti yang menyakini bahwa pengentasan kemiskinan berkaitan erat dengan peranan modal sosial. Modal sosial berkaitan dengan social networking, norm of trust, mutual reciprocity dan mutual  benefit . Hasil penelitian Putnam (2000; 2002) 1 dan Slamet (2010) 2 menunjukkan bahwa modal sosial dapat membantu dalam pengentasan kemiskinan. Menurut hasil penelitian Ali Wafa (2010), modal sosial dapat diciptakan melalui 11 pembangunan institusi- institusi sosial. Institusi sosial memungkinkan terbentuknya modal sosial yang pada gilirannya dapat mengentaskan kemiskinan.
Konsep modal sosial ( social  capital ) menjadi salah satu komponen penting untuk menunjang  model  pembangunan  manusia, karena dalam model ini manusia ditempatkan sebagai subjek penting yang menentukan arah penyelenggaraan pembangunan. Partisipasi dan kapasitas mengorganisasikan diri menjadi penting agar masyarakat dapat berperan dalam model pembangunan manusia. Padahal, kedua kapasitas tersebut baru bisa berkembang bila ditunjang oleh modal sosial yang dimiliki masyarakat. Keberadaan modal sosial juga menjadi penting dalam penanggulangan kemiskinan karena pengentasan kemiskinan tidak hanya terkait dengan pemenuhan kebutuhan  ekonomi,  tapi  juga  perluasan akses terhadap sumber daya kehidupan yang ditentukan pula oleh ketersediaan jejaring
1 Robert D. Putnam, Making Democracy Work: Civic Tradition in Modern Italy, Princeton: Princeton University Press, 1993.
2 Ali Wafa, Urgensi Keberadaan Social Capital dalam Kelompok- kelompok Sosial Masyarakat, Jurnal Fisip Universitas Indonesia, No.12. tahun 2010, hlm. 48-49
kerja ( network )  dan  saling  percaya  ( mutual trust ) di kalangan masyarakat. 3 Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini mengambil lokasi di Kelurahan Betet Kecamatan Pesantren Kota Kediri. Adapun dasar pertimbangan dipilihnya lokasi tersebut,  antara  lain  bahwa  Kelurahan  Betet merupakan salah satu wilayah kelurahan di Kota Kediri yang melaksanakan program penanggulangan kemiskinan sejak tahun 2009  sampai  sekarang.  Selain  itu,  Kelurahan Betet wilayahnya memiliki lahan pertanian cukup luas yakni 80,455 hektar ditambah luas ladangnya  47.030  hektar,  namun  dilihat  dari tingkat  produktifitas  penduduknya  justru rendah, yakni 59 Orang. Sedangkan dari sektor industri  produktifitasnya  paling  tinggi  yakni 593 Orang. 4 Tulisan ini berfokus pada analisis tentang karakteristik modal sosial yang dimiliki masyarakat Kelurahan Betet Kecamatan Pesantren  Kota  Kediri,  jaringan  sosial  dan kelembagaan  yang  dimiliki,  serta  kontribusi dan peranan modal sosial masyarakat melalui pengembangan kelembagaan sebagai upaya pengentasan kemiskinan.

## II.  METODE PENELITIAN
1.  Modal Sosial Modal sosial ( Social  Capital )  awalnya dipahami sebagai suatu bentuk di mana masyarakat menaruh kepercayaan terhadap komunitas dan individu sebagai bagian di dalamnya. Mereka membuat aturan kesepakatan bersama sebagai suatu nilai dalam komunitasnya.  Di  sini,  aspirasi  masyarakat mulai  terakomodasi,  komunitas  dan  jaringan lokal  (kelembagaan)  teradaptasi  sebagai suatu modal pengembangan komunitas dan pemberdayaan masyarakat. Menurut World Bank  (1998),  modal  sosial  dalam  lembaga sosial  di  masyarakat  yang  terdiri  dari  moral, kepercayaan,  jaringan,  dan  tindakan  sosial di  dalamnya  merupakan  hal  yang  siginfikan dalam pengembangan sosial dan ekonomi
3 Ali Wafa, Urgensi Keberadaan Social Capital dalam Kelompok- kelompok Sosial Masyarakat, hlm. 45
4 Data monografi Kelurahan Betet Kecamatan Pesantren
masyarakat. Meskipun demikian, modal sosial tidaklah sederhana, yang hanya sebagai jumlah dari seluruh institusi yang ada, namun ia adalah juga semacam perekat yang mengikat semua orang dalam masyarakat. Dalam social capital , dibutuhkan adanya nilai saling berbagi ( shared values )  serta  pengorganisasian  peran-peran ( rules )  yang  diekspresikan  dalam  hubungan- hubungan personal ( personal  relationships ), kepercayaan ( trust ), dan common sense tentang tanggung jawab bersama, sehingga masyarakat bukan hanya sekedar kumpulan individu belaka. 5
Putnam  (1995)  mengartikan  modal  sosial sebagai; “features of social organization such as  networks,  norms,  and  social  trust  that facilitate coordination and cooperation for mutual benefit”. (Modal sosial menjadi perekat bagi  setiap  individu,  dalam  bentuk  norma, kepercayaan  dan  jaringan  kerja,  sehingga terjadi kerjasama yang saling menguntungkan, untuk mencapai tujuan bersama). Hal ini juga mengandung pengertian bahwa diperlukan adanya suatu social networks dan etworks of civic engagement, jaringan sosial yang ada dalam masyarakat dan norma yang mendorong produktivitas  komunitas.  Bahkan  lebih  jauh, Putnam melonggarkan pemaknaan asosiasi horisontal, tidak hanya yang memberi desireable outcome (hasil  pendapatan  yang  diharapkan) melainkan juga undesirable  outcome (hasil tambahan). 6 Menurut  Woolcock  (dalam  Winter,  2000), konsep modal sosial pertama kali digunakan oleh  L.  F.  Hanifan  pada  tahun  1916  ketika mempelajari bagaimana pengaruh sekolah desa ( rural  school )  terhadap  perkembangan daerah bagian Barat Virginia. Bourdieu (1986)  mengemukakan,  bahwa  modal  sosial merupakan sumberdaya dari suatu institusi kelompok. Modal sosial merupakan jaringan
5 World  Bank, The  Initiative  on  Defining,  Monitoring  and Measuring  Social  Capital  Text  of  Proposal  Approved  for  Funding , Social  Capital  Initiative  Working  Paper  No.2,  tahun  1998. World  Bank, Social  Development  Family ,  Environmentally  and Socially Sustainable Development Network, June 1988.
6 Robert D. Putnam, Making Democracy Work: Civic Tradition in Modern Italy, hlm. 23
e -ISSN: 2502-860X
kerja yang bersifat dinamis dan bukan alamiah serta merupakan investasi strategis baik secara individu maupun kelompok. Modal sosial dapat menghasilkan hubungan sosial secara langsung dan tidak langsung dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Hubungan ini dapat dilakukan dalam hubungan tetangga, teman kerja (tempat kerja), maupun hubungan antar famili. 7 Jika  dibandingkan  dengan  Bourdeiu, Coleman menggunakan terminologi berbeda dalam menggambarkan modal sosial. Coleman menggambarkan modal sosial bukan saja dari hasil  interaksi,  tetapi  lebih  kepada  fungsi dan nilai dari modal sosial itu sendiri. Ia memandang bahwa modal sosial memiliki nilai yang terkandung didalamnya terutama dalam struktur  sosial.  Lebih  lanjut,  Coleman  juga menyebut modal sosial sebagai sumber-daya karena dapat memberi kontribusi terhadap kesejahteraan individu dan masyarakat seperti halnya dengan sumberdaya atau modal lainnya (alam, ekonomi dan sumberdaya manusia). Dari  serangkaian  definisi  di  atas,  terlihat dengan jelas bahwa modal sosial memiliki penekanan dalam beberapa hal, yaitu jaringan, kepercayaan,  norma  dan  tindakan  sosial. Piere Bourdieu memandang kekuasaan dalam konteks teori masyarakat, di mana ia melihat kekuasaan sebagai budaya dan simbol yang dibuat, dan terus-menerus kembali dilegitimasi melalui interaksi agen dan struktur. Cara ini terjadi melalui apa yang disebutnya ‘habitus’ atau norma yang disosialisasikan atau kecenderungan tentang perilaku, panduan dan mode berpikir.
Habitus adalah kebiasaan masyarakat yang melekat pada diri seseorang dalam bentuk disposisi  abadi,  atau  kapasitas  terlatih  dan kecenderungan  terstruktur  untuk  berpikir, merasa dan bertindak dengan cara determinan, yang kemudian membimbing mereka. Sedangkan menurut Ayub Sektiyanto bahwa Habitus merupakan hasil ketrampilan yang
7 Ian  Winter, Towards  a  theorised  understanding  of  family life and Social Capital . Working Paper No. 21. ISSN 1440-4761. Australia: Australian Institute of Family Studies, 2000.
menjadi tindakan praktis (tidak selalu disadari), yang diterjemahkan menjadi kemampuan yang terlihat alamiah. Jadi Habitus tumbuh dalam masyarakat secara alami melalui proses sosial  yang  sangat  panjang,  terinternalisasi dan terakulturasi dalam diri masyarakat menjadi kebiasaan yang terstruktur secara sendirinya. Habitus dibuat melalui proses sosial, bukan individu yang mengarah ke pola yang abadi dan ditransfer dari satu konteks ke konteks lainnya, tetapi yang juga bergeser dalam kaitannya dengan konteks tertentu dan dari waktu ke waktu. Habitus tidak tetap atau permanen, dan dapat berubah di bawah situasi yang tidak terduga atau selama periode sejarah panjang.
Bourdieu berargumen, mustahil memahami dunia sosial tanpa mengetahui peran  ‘modal  dalam  segala  bentuknya,  dan tidak sekadar dalam satu bentuk yang diakui oleh teori ekonomi’. Karya bourdieu tentang modal sosial nyaris diabaikan oleh Coleman dan  Putnam,  maupun  oleh  ilmuan  sosial lainnya. Hal ini karena Bourdieu tidak melihat sisi gelap modal sosial. Kendati perhatiannya terhadap ketimpangan dan kekuasaan adalah koreksi yang sangat berguna bagi Putnam dan Coleman, penitikberatan satu sisi pada manfaat modal sosial bagi para pemiliknya diyakini sebagai satu kelemahan. Bourdieu melihat modal sosial yang terkesan sedikit kuno dan individualistis.
Demikianlah modal sosial dikonsepsikan oleh  Bourdieu,  Coleman,  Putnam,  namun ketiganya melakukannya dengan cara yang berbeda. Bourdieu meletakkan pendekatan ini pada  satu  arah,  melihat  modal  sosial  sebagai aset  yang  dimanfaatkan  oleh  kelompok  elite, khususnya mereka yang memiliki modal finansial dan/atau modal budaya yang terbatas, seperti bangsawan Perancis dalam menjalani profesinya.  Bagi  Coleman,  modal  sosial  pun dapat menjadi sumber daya bagi mereka yang relatif tidak diuntungkan, namun Coleman dan Bourdieu sama-sama menitikberatkan aset sebagai sesuatu yang menjadi milik individu atau keluarga. Putnam menggali konsep ini
lebih  dalam  lagi,  ketika  melihatnya  sebagai sumber daya yang berfungsi pada level sosial. Ciri ini menjadikan penjelasan Putnam rentan pada  tuduhan  fungsionalisme,  dan  dapat membantu menjelaskan penekanan yang terus dilakukannya pada sisi cemerlang modal sosial.
2.  Kemiskinan Di mata sebagian ahli, kemiskinan acapkali didefinisikan semata hanya sebagai fenomena ekonomi,  dalam  arti  rendahnya  penghasilan atau tidak dimilikinya mata pencaharian yang cukup mapan untuk tempat bergantung hidup.  Pendapat  seperti  ini,  untuk  sebagian mungkin benar, tetapi diakui atau tidak kurang mencerminkan kondisi riil yang sebenarnya dihadapi keluarga miskin. Kemiskinan sesungguhnya bukan semata-mata kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup pokok atau standar hidup layak, namun lebih dari itu esensi kemiskinan adalah menyangkut kemungkinan atau probabilitas orang atau keluarga miskin itu untuk melangsungkan dan mengembangkan usaha serta taraf kehidupannya.
Banyak bukti menunjukkan bahwa yang disebut orang atau keluarga miskin pada umumnya selalu lemah dalam kemampuan berusaha dan terbatas aksesnya kepada kegiatan ekonomi sehingga seringkali makin tertinggal jauh dari masyarakat lain yang memiliki potensi lebih tinggi. Studi yang dilakukan Wignjosoebroto dkk., (1992) tentang kehidupan masyarakat rentan di Kotamadya Surabaya menemukan bahwa seseorang atau sebuah  keluarga  yang  dalam  kemiskinan, mereka  umumnya  tidaklah  banyak  berdaya, ruang geraknya serba terbatas, dan cenderung kesulitan untuk terserap dalam sektor- sektor yang memungkinkan mereka dapat mengembangkan usahanya. Jangankan untuk mengembangkan diri menuju ke taraf sejahtera, sedangkan untuk bertahan menegakkan hidup fisiknya  pada  taraf  yang  sub-sisten  saja  bagi keluarga miskin hampir-hampir merupakan hal  yang  mustahil,  bila  tidak  ditopang  oleh jaringan dan pranata sosial di lingkungan sekitarnya.
Definisi  yang  lebih  lengkap  tentang kemiskinan dikemukakan oleh John Friedman. Menurut Friedman (1979), kemiskinan adalah ketidaksamaan untuk mengakumulasi basis kekuasaan sosial. Sementara yang dimaksud basis kekuasaan sosial itu menurut Friedman meliputi. Pertama , modal produktif atas asset, misalnya  tanah,  perumahan,  peralatan,  dan kesehatan. Kedua ,  sumber  keuangan,  seperti income dan kredit yang memadai. Ketiga , organisasi sosial dan politik yang dapat digunakan untuk mencapai kepentingan bersama,  seperti  koperasi. Keempat , network atau jaringan sosial untuk memperoleh pekerjaan,  barang-barang,  pengetahuan  dan ketrampilan yang memadai. Kelima , informasi- informasi yang berguna untuk kehidupan.
Menurut akar penyebab yang melatarbelakanginya, secara teoritis kemiskinan dibedakan menjadi dua kategori. Pertama , kemiskinan alamiah, yakni kemiskinan yang timbul sebagai akibat sumber daya yang langka  jumlahnya  dan/atau  karena  tingkat perkembangan teknologi yang sangat rendah. Artinya,  faktor  yang  menyebabkan  suatu masyarakat menjadi miskin adalah secara alami memang ada, dan bukan bahwa akan ada kelompok atau individu di dalam masyarakat tersebut yang lebih miskin dari yang lain. Mungkin saja dalam keadaan kemiskinan alamiah tersebut akan terdapat perbedaan kekayaan,  tetapi  dampak  perbedaan  tersebut akan diperlunak atau dieliminasi oleh adanya pranata-pranata  tradisional,  seperti  pola hubungan patron-client ,  jiwa  gotong-royong, dan sejenisnya yang fungsional untuk meredam kemungkinan timbulnya kecemburuan sosial.
Kedua , kemiskinan  buatan,  yakni kemiskinan yang terjadi karena struktur sosial yang ada membuat anggota atau kelompok masyarakat tidak menguasai sarana ekonomi dan fasilitas-fasilitas secara merata.  Dengan  demikian,  sebagian  anggota masyarakat tetap miskin walaupun sebenarnya jumlah total produksi yang dihasilkan oleh masyarakat tersebut bila dibagi rata dapat membebaskan semua anggota masyarakat
e -ISSN: 2502-860X
dari  kemiskinan.  Kemiskinan  buatan,  dalam banyak  hal,  terjadi  bukan  karena  seorang individu atau anggota keluarga malas bekerja atau karena mereka terus-menerus sakit. Berbeda dengan perspektif modernisasi yang cenderung memvonis kemiskinan bersumber dari  lemahnya  etos  kerja,  tidak  dimilikinya etika wirausaha atau karena budaya yang tidak terbiasa dengan kerja keras, kemiskinan buatan dalam perbincangan di kalangan ilmuwan sosial acapkali diidentikkan dengan pengertian kemiskinan struktural. Menurut Selo Soemardjan (1980), yang dimaksud dengan kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang diderita oleh suatu golongan masyarakat, karena struktur sosial masyarakat itu tidak dapat ikut menggunakan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka.
Secara  teoritis,  kemiskinan  buatan atau kemiskinan struktural dapat diartikan sebagai suasana kemiskinan yang dialami oleh suatu masyarakat yang penyebab utamanya bersumber,  dan  oleh  karena  itu  dapat  dicari pada struktur sosial yang berlaku sedemikian rupa keadaannya sehingga mereka yang termasuk ke dalam golongan miskin tampak tidak berdaya untuk mengubah nasibnya dan tidak mampu memperbaiki hidupnya. Struktur sosial yang berlaku telah mengurung mereka ke dalam suasana kemiskinan secara turun- temurun selama bertahun-tahun. Sejalan dengan  itu,  mereka  hanya  mungkin  keluar dari penjara kemelaratan melalui suatu proses perubahan struktur yang mendasar.
Kemiskinan  struktural,  biasanya  terjadi di dalam suatu masyarakat di mana terdapat perbedaan yang tajam antara mereka yang hidup melarat dengan mereka yang hidup dalam kemewahan dan kaya raya. Mereka itu, walaupun merupakan mayoritas terbesar dari masyarakat,  dalam  realita  tidak  mempunyai kekuatan apa-apa untuk mampu memperbaiki nasib hidupnya. Sedangkan minoritas kecil masyarakat yang kaya raya biasanya berhasil memonopoli dan mengontrol berbagai kehidupan, terutama segi ekonomi dan politik.
Selama golongan kecil yang kaya raya itu masih menguasai  berbagai  kehidupan  masyarakat, selama itu pula diperkirakan struktur sosial yang berlaku akan bertahan. Akibatnya terjadilah apa yang disebut dengan kemiskinan struktural.
Golongan yang menderita kemiskinan struktural  itu,  misalnya  terdiri  dari  para petani  yang  tidak  memiliki  tanah  sendiri, atau para petani yang tanah miliknya kecil sehingga hasilnya tidak mencukupi untuk memberi makan kepada dirinya sendiri dan keluarganya. Termasuk golongan miskin lain adalah kaum buruh yang tidak terpelajar dan tidak terlatih, atau apa yang dengan kata asing disebut unskilled  labour . Golongan miskin ini meliputi juga para pengusaha tanpa modal dan tanpa fasilitas dari pemerintah, yang sekarang dapat dinamakan golongan ekonomi sangat lemah. Ciri utama dari kemiskinan struktural ialah tidak  terjadinya,  kalaupun  terjadi  sifatnya lamban  sekali,  apa  yang  disebut  sebagai mobilitas sosial vertikal. Mereka yang miskin akan  tetap  hidup  dengan  kemiskinannya, sedangkan yang kaya akan tetap menikmati kekayaannya. Mengapa bisa sampai begitu? Menurut  pendekatan  struktural,  adalah terletak pada kungkungan struktur sosial yang menyebabkan mereka kekurangan hasrat untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Struktur sosial yang berlaku telah melahirkan berbagai corak rintangan yang menghalangi mereka untuk maju. Umpamanya kelemahan ekonomi tidak memungkinkan mereka untuk memperoleh pendidikan yang berarti agar bisa melepaskan diri dari kemelaratan.
Atas kelemahan konsep kemiskinan absolut tersebut,  sangat  dianjurkan  bagi stakeholders di Kota Kediri untuk menggunakan konsep kemiskinan relatif sebagai pembanding. Data ini telah ada dan tersedia lengkap di 46 wilayah kelurahan  di  Kota  Kediri,  berdasarkan  hasil sensus warga miskin melalui kegiatan pemetaan swadaya yang diprakarsai oleh Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP),  atau  yang  kini  dikenal  dengan  PNPM
Mandiri Perkotaan. Penggunaan data warga miskin hasil pemetaan swadaya tersebut dapat direkomendasikan dengan pertimbangan bahwa; (i) Baik konsep kemiskinan absolut dan relatif keduanya menggunakan unit analisis yang  sama,  yaitu  keluarga;  (ii)  Data  tersedia lengkap by name dan by address ; (iii) Tersedia data update yang secara berkala diperbarui setiap tahunnya melalui siklus review partisipatif; (iv) Dikelola oleh lembaga keswadayaan masyarakat yang representatif dan dapat dipertanggung- jawabkan  validitasnya,  dan  yang  paling mendasar (v) sesuai dengan kondisi nyata dan nilai-nilai sosial yang berlaku di lingkungan masyarakat.
3.  Pemberdayaan Masyarakat Dalam  konteks  pembangunan,  istilah pemberdayaan pada dasarnya bukanlah istilah baru melainkan sudah sering dilontarkan semenjak adanya kesadaran bahwa faktor manusia memegang peran penting dalam pembangunan. Carlzon dan Macauley sebagaimana  dikutip  oleh  Wasistiono  (1998), mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan pemberdayaan adalah membebaskan seseorang dari kendali yang kaku, dan memberi orang kebebasan untuk bertanggung jawab terhadap ide-idenya, keputusan-keputusannya dan tindakan-tindakannya. Sementara dalam sumber  yang  sama,  Carver  dan  Clatter  Back (1995)  mendefinisikan  pemberdayaan  sebagai upaya memberi keberanian dan kesempatan pada individu untuk mengambil tanggung- jawab perorangan guna meningkatkan dan memberikan kontribusi pada tujuan organisasi. Pemberdayaan sebagai terjemahan dari “empowerment”,  pada  intinya  diartikan sebagai upaya untuk membantu klien memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yanga akan ia lakukan  yang  terkait  dengan  diri  mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang ia miliki, antara lain transfer daya dari lingkungan.
Sementara menurut Shardlow dalam Adi  (2008),  pemberdayaan  adalah  bagaimana individu,  kelompok  ataupun  komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka. Pemberdayaan merujuk pada pengertian perluasan kebebasan memilih dan bertindak. Bagi  masyarakat  miskin,  kebebasan  ini sangat terbatas karena ketidakmampuan bersuara ( voicelessness )  dan  ketidakberdayaan ( powerlessness )  dalam  hubungannya  dengan negara dan pasar. Karena kemiskinan adalah  multi-dimensi,  masyarakat  miskin membutuhkan kemampuan pada tingkat individu  (seperti  kesehatan,  pendidikan  dan perumahan) dan pada tingkat kolektif (seperti bertindak bersama untuk mengatasi masalah). Memberdayakan masyarakat miskin dan terbelakang menuntut upaya menghilangkan penyebab ketidakmampuan mereka meningkatkan kualitas hidupnya.
Definisi pemberdayaan yang dikemukakan para pakar sangat beragam dan kontekstual. Akan  tetapi  dari  berbagai  definisi  tersebut, dapat ditarik suatu benang merah bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memampukan dan memandirikan masyarakat.  Atau  dengan  kata  lain,  adalah bagaimana menolong masyarakat untuk mampu menolong dirinya sendiri. Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan adalah bahwa masyarakat tidak dijadikan objek dari berbagai proyek  pembangunan,  tetapi  merupakan subjek dari upaya pembangunannya sendiri.

## III. PEMBAHASAN A.  Sebaran dan Jumlah Keluarga Miskin
Kemiskinan yang terjadi di masyarakat Betet kebanyakan berkaitan dengan kepemilikan aset, sedangkan tingkat kepedulian masyarakat cukup tinggi dan kerukunan di masyarakat masih terjaga. Sebaran keluarga miskin berada menyebar di seluruh wilayah kelurahan dan tidak membentuk kantong. Wilayah yang mempunyai keluarga miskin paling tinggi yaitu RW 3, sedangkan RW yang tidak terdapat
e -ISSN: 2502-860X
kemiskinan di daerahnya berada di RW 9, RT 22 dan RT 23, karena kawasan RT ini merupakan kawasan perumahan Kelurahan Betet.
Kondisi kemiskinan yang terjadi di Kelurahan  Betet,  diketahui  bahwa  RT10 mempunyai tingkat kemiskinan tertinggi, yaitu sebesar  10,52%  dan  RT11  mempunyai  tingkat kemiskinan sebesar 7,58%. Tingkat kemiskinan yang terendah di Kelurahan Betet adalah RT 22 dan 23, serta RW 09 dengan prosentase 0,00%. Kedua RT ini merupakan kawasan Perumahan Betet Indah. Dari peta kondisi kemiskinan sebagaimana  yang  telah  diuraikan  tersebut, maka langkah selanjutnya adalah memanfaatkan potensi yang ada pada masyarakat. Langkah pemetaan potensi tersebut disebut pemetaan swadaya. Dengan memanfaatkan potensi atau keswadayaan dapat ditemukan bagaimana strategi dalam penanggulangan kemiskinan. Pihak  yang  terlibat  dalam  aktivitas  tersebut, mulai dari rembug masyarakat di tingkat RT hingga RW dan kelurahan. Keseluruhan tahapan tersebut difasilitasi oleh Lembaga Keswadayaan Masyarakat  (LKM),  bersama  fasilitator  atau pendamping.
Dalam aktivitas penanggulangan kemiskinan,  LKM  Betet  bekerja  sama  dengan tokoh masyarakat dan perangkat kelurahan. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari tujuan program tersebut yang menghendaki adanya partisipasi dan keterlibatan masyarakat sebesar-besarnya.  Selain  itu,  bertitik  tolak dari pemikiran bahwa pembangunan yang dilakukan tidak hanya berorientasi hasil tetapi juga memperhatikan proses. Dengan pratisipasi dan keterlibatan yang tinggi dalam aktivitas ini,  tidak  saja  sebuah  aktivitas  dapat  mudah dilakukan  atau  diselesaikan,  namun  juga menyangkut kepercayaan yang sangat penting. Kepercayaan ( trust ) adalah bagian penting dari modal sosial yang menjadikan sebuah program dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan pengguna, utamanya masyarakat miskin.

## B.  Karakteristik Modal Sosial
Salah satu kunci keberhasilan membangun modal sosial terletak pula pada kemampuan
sekelompok orang dalam suatu asosiasi atau perkumpulan dalam melibatkan diri dalam suatu jaringan hubungan sosial. Masyarakat selalu berhubungan sosial dengan masyarakat yang lain melalui berbagai variasi hubungan yang saling berdampingan dan dilakukan atas prinsip kesukarelaan ( voluntary ),  kesamaan  ( equality ), kebebasan ( freedom )  dan  keadaban  ( civility ). Kemampuan  anggota  kelompok/masyarakat untuk selalu menyatukan diri dalam suatu pola hubungan yang sinergetis akan sangat besar pengaruhnya dalam menentukan kuat tidaknya modal sosial suatu kelompok.
Dalam kontek penanggulangan kemiskinan di  Kelurahan  Betet,  peran  serta  masyarakat dalam program kemiskinan relatif tinggi. Keterlibatan tersebut dapat diciptakan karena adanya kebersamaan yang terus dibangun oleh  masyarakat,  maupun  antara  masyarakat dengan aparat kelurahan dalam berbagai kesempatan,  misalnya  lewat  pertemuan rutin perbulan di kantor kelurahan maupun memanfaatkan pertemuan-pertemuan rutin keagamaan  semacam  pengajian,  tahlil  dan sejenisnya.
Keguyuban yang tercipta di masyarakat Betet relatif terjaga, mengingat Betet sebagai sebuah kelurahan dulunya adalah sebuah desa yang memilki kesejarahan dan nilai- nilai kebersamaan yang telah terbangun sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya. Partisipasi tersebut juga muncul saat kegiatan-kegiatan bersama digelar. Misalnya,  saat  penelitian  ini  bersamaan dengan pelaksanaan peringatan kemerdekaan RI, yakni mengadakan jalan santai mengelilingi Desa Betet. Berdasarkan hasil pengamatan peneliti,  jumlah  masyarakat  yang  terlibat sangat banyak. Kegiatan tersebut selain diikuti oleh anak-anak dan pemuda, juga diikuti oleh para orang tua, baik laki maupun perempuan. Hal ini membuktikan bahwa solidaritas sosial masyarakat Betet masih tinggi dan terkelola dengan baik.
1.  Jaringan ( Resiprocity ) Menurut Agusyanto (2007), jaringan sosial merupakan suatu jaringan tipe khusus di mana
ada ikatan yang menghubungkan satu titik ke titik lain dalamnya hubungan sosial. Dalam hal  ini,  hubungan  sosial  diikat  oleh  adanya unsur kepercayaan yang mana kepercayaan itu dipertahankan oleh adanya norma-norma yang ada. Pada konsep jaringan sosial, terdapat unsur kerja melalui hubungan sosial yakni kerja sama.
Karang  Taruna  Wijaya,  Kelurahan Betet  Kecamatan  Santren  Kota  Kediri,  telah didirikan sejak tahun 2008. Untuk lebih mengikat  solidaritas  antar  anggota,  mereka merencanakan kegiatan rutin yang positif. Salah satunya mengadakan pameran produk lokal berupa parut dan sulak. Sebelum acara rapat kerja di Karang Taruna Wijaya, biasanya diadakan arisan sebagai sarana bertemu dan berkumpul. “Kalau bertemu hanya untuk rapat, lama-lama akan jenuh. Akhirnya disepakati dalam persiapan rapat kerja sekalian dibentuk kelompok arisan untuk menambah semangat kita  bertemu,”  kata  Hartono,  Ketua  Karang Taruna Wijaya Kelurahan Betet. Dalam rapat kerja yang dilakukan secara singkat  pada  bulan  April,  memunculkan keinginan untuk melakukan sebuah kegiatan rutin,  baik  mingguan,  bulanan  maupun tahunan. Hasil raker menetapkan kegiatan rutin mingguan berupa arisan, bulanan berupa lintas  alam  yang  diberi  nama  Kartapela, singkatan  dari  Karangtaruna  Pecinta  Alam, dan untuk kegiatan tahunan masih seputar Peringatan  Hari  Besar  Nasional  (PHBN), seperti  Agustusan,  Mauludan  dan  lain-lain. Selain itu juga melakukan kegiatan rutin setiap  hari  secara  berkelanjutan,  misalnya rebana, band, kerajinan tangan, musik akustik tradisional,  kerja  bakti,  olahraga,  pelatihan komputer,  teater  dan  jalan  santai.  Kegiatan harian ini bisa bersifat insidental. Mengapa semua ini dilakukan? Menurut Hartono, untuk menunjukkan eksistensi organisasi Karang Taruna  dan  menumbuhkan  kreatifitas  bagi anggota yang baru, di samping itu juga sebagai upaya mengorganisisr sumber daya lokal untuk dikembangkan.

## 2.  Kepercayaan ( Trust )
Trust atau rasa percaya adalah suatu bentuk keinginan untuk mengambil resiko dalam hubungan-hubungan sosial yang didasari oleh perasaan yakin bahwa yang lain akan melakukan sesuatu seperti yang diharapkan dan akan senantiasa bertindak dalam suatu pola  tindakan  yang  saling  mendukung, paling  tidak,  yang  lain  tidak  akan  bertindak merugikan diri dan kelompoknya (Robert D.  Putnam,  1993,  1995,  dan  2002).  Dalam pandangan Fukuyama (1995, 2002), trust adalah sikap saling mempercayai di masyarakat yang memungkinkan masyarakat tersebut saling bersatu dengan yang lain dan memberikan kontribusi pada peningkatan modal sosial.
Ukuran kepercayaan antar individu dan antar kelompok di kelurahan Betet masih tinggi. Hal ini bisa peneliti tunjukkan lewat program  PNPM  dari  aspek  ekomomi,  yaitu melalui ekonomi bergulir. Dalam kegiatan ini,  masyarakat  yang  membutuhkan  bantuan modal usaha dipersilahkan untuk membentuk Kelompok  Swadaya  Masyarakat  (KSM) yang anggotanya lima orang. Dalam KSM tersebut,  dibuat  mekanisme  peminjaman  dan pengembalian yang sudah diatur sebelumnya. Setelah sepuluh bulan, dan menginjak sepuluh bulan  kedua,  didapatkan  fakta  bahwa  KSM dalam mengelola pinjaman modal tidak ada yang macet. Kalaupun ada kasus tidak bisa bayar cicilan hanya beberapa orang saja, itupun tidak sampai mengganggu keuangan bersama.
Dari  kasus  tersebut,  dapat  disimpulkan bahwa ikatan kepercayaan yang dibangun masih cukup efektif dan bisa menjadi modal berlangsungnya kegiatan tersebut hingga sampai putaran yang baru. Karena perguliran dana berjalan lancer dan tidak ada yang macet,  maka  KSM  yang  bersangkutan  dapat mengajukan pinjaman modal lagi yang jumlahnya lebih besar dari tahun sebelumnya.
3.  Norma Sosial.
Norma-norma sosial akan sangat berperan dalam mengontrol bentuk-bentuk perilaku yang tumbuh dalam masyarakat. Pengertian norma itu sendiri adalah sekumpulan aturan
e -ISSN: 2502-860X
yang diharapkan dipatuhi dan diikuti oleh anggota masyarakat pada suatu entitas sosial tertentu. Norma-norma ini biasanya terinstusionalisasi dan mengandung sangsi sosial yang dapat mencegah individu berbuat sesuatu yang menyimpang dari kebiasaan yang berlaku di masyarakatnya. Aturan-aturan kolektif  tersebut  biasanya  tidak  tertulis,  tapi dipahami oleh setiap anggota rnasyarakatnya dan menentukan pola tingkah laku yang diharapkan dalam konteks hubungan sosial. Perwujudan pelaksanaan norma dalam praktek di Kelurahan Betet tidak selalu dalam bentuk manifest dan formal. Norma yang dianut oleh masyarakat Betet lebih banyak terinternalisasi dalam setiap pribadi atau individu. Hal tersebut bisa dimaklumi karena pada dasarnya setiap nilai dan norma yang berlaku di masyarakat dilakukan melalui proses sosialisasi dan internalisasi sejak dini melalui keluarga. Keberadaan dan fungsi keluarga yang  ada  di  masyarakat  masih  berjalan  kuat, meski di sisi lain banyak mengalami tantangan yang  semakin  tidak  kecil,  yaitu  dengan hadirnya media sebagai saluran informasi yang mengusung norma-norma baru dalam ranah internal mereka.
Pernah suatu ketika di Betet digemparkan dengan berita menyebarnya video porno yang diklaim pelakunya dari Betet. Menanggapi hal tersebut masyarakat terlihat sangat reaktif dalam  mensikapinya,  salah  satunya  adalah dengan melaporkan kepada pihak kepolisisan tentang kebenaran informasi tersebut. Apakah benar pelakunya dari masyarakat Betet. Setelah diproses  lebih  lanjut  oleh  pihak  kepolisian, ternyata pelakunya bukan berasal dari Betet. Berdasarkan  contoh  kasus  di  atas,  bahwa masyarakat masih memegang teguh norma. Karso,  salah  seorang  warga  mengatakan; “Menurut  saya,  kita  semua  jadi  malu  kalau memang berita tentang menyebarnya video porno tersebut benar. Lebih baik dia keluar saja dari Betet. Kita nggak mau desa ini dikotori oleh ulah oknum semacam itu” 8
4.  Nilai-Nilai Nilai adalah suatu ide yang telah turun temurun dianggap benar dan penting oleh anggota kelompok masyarakat. Yang masuk dalam  kategori  ini,  termasuk  nilai-nilai  baik yang bersumber dari adat istiadat maupun dari agama atau kepercayaan. Mayoritas masyarakat Betet adalah memeluk agama Islam, meskipun juga ada yang memeluk agama Kristen  dan  Katolik.  Nilai-nilai  kebersamaan, kejujuran dan kerjasama sangat menonjol pada masyarakat Betet. Hal ini peneliti temukan saat  mereka  menggelar  acara,  selain  dalam kepanitiaan melibatkan warga yang berbeda agama juga dalam acara tersebut tidak jarang mengundang kesenian tradisi dari agama lain, misalnya saat jalan sehat bersama. Panitia juga mengundang kesenian Barongsai yang merupakan produk kesenian agama Konghucu. Saat  itu,  kesenian  Barongsai  yang  diundang berasal dari Klenteng Tridarma Kediri.
Sebagai gambaran tingginya tingkat kebersamaan  dan  toleransi  masyarakat, berikut  komentar  aktivis  pemuda,  Hartono; ”Kebersamaan di Betet sudah lama terbangun dan biasa mengundang lain agama untuk terlibat dalam acara bersama. Di samping juga sudah ada peguyuban atau komunitas antar agama yang di dalamnya berkumpul beragam latar  belakang  sosial  dan  ekonomi,  serta agama.” 9
5.  Tindakan Proaktif Salah satu unsur penting dari modal sosial adalah keinginan yang kuat dari anggota kelompok  untuk  tidak  saja  berpartisipasi, tetapi senantiasa mencari jalan bagi keterlibatan mereka dalam suatu kegiatan masyarakat. Ide dasar dari premis ini, bahwa seseorang atau kelompok senantiasa kreatif dan aktif. Mereka melibatkan diri dan mencari kesempatan-kesempatan yang dapat memperkaya,  tidak  saja  dan  sisi  material tapi juga kekayaan hubungan-hubungan sosial,  dan  menguntungkan  kelompok,  tanpa merugikan orang lain secara bersama-sama. Mereka cenderung tidak menyukai bantuan-
9 Hasil wawancara tanggal 24 september 2015
bantuan  yang  sifatnya  dilayani,  melainkan lebih memberi pilihan untuk lebih banyak melayani secara proaktif. Bentuk modal sosial ini biasa juga disebut bentuk modern dari suatu  pengelompokan,  group,  asosiasi  atau masyarakat. Prinsip-prinsip pengorganisasian yang dianut didasarkan pada prinsip universalisme tentang persamaan, kebebasan, nilai-nilai  kemajemukan  dan  kemanusiaan, terbuka dan mandiri.
Prinsip pertama yang dimiliki masyarakat Betet,  yaitu  persamaan  bahwasanya  setiap anggota dalam suatu kelompok memiliki hak dan kewajiban yang sama. Setiap keputusan kelompok berdasarkan kesepakatan yang egaliter dari setiap anggota kelompok. Kedua, adalah kebebasan bahwasannya setiap anggota kelompok  bebas  berbicara,  mengemukakan pendapat dan ide yang dapat mengembangkan kelompok tersebut. Ketiga, adalah kemajemukan dan humanitarian. Bahwasanya nilai  nilai  kemanusiaan,  penghormatan terhadap hak asasi setiap anggota dan orang lain merupakan prinsip-prinsip dasar dalam pengembangan asosiasi, group, atau kelompok melalui masyarakat tertentu.
Di  Kelurahan  Betet,  banyak  kelompok sosial dibentuk dalam rangka untuk memuhi kebutuhan dan kepentingan yang berbeda. Bentuk-bentuk kelompok yang sudah ada selalu melibatkan kalangan pemuda dan tokoh masyarakat. Kelompok-kelompok tersebut sering mengadakan pertemuan dan sesekali mengadakan pertemuan bersama di tingkat kelurahan.

## C.  Kontribusi dan Peran Modal Sosial dalam
Program Penanggulangan Kemiskinan Kontribusi dan peran modal sosial dalam program penanggulangan kemiskinan senantiasa bervariatif tergantung kesungguhan pelaksana program dalam mengikutsertakan hal  tersebut  dalam  setiap  tahapan,  Dalam program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan  lewat  PNPM  Perkotaan,  terdapat siklus atau tahapan yang harus dilalui. Siklus tersebut dapat menjadi ukuran atau indikator
seberapa besar modal sosial disertakan dalam setiap tahapannya. Berikut ini akan dijelaskan peran modal sosial dan kontrubusinya dalam setiap siklus atau tahapan.
1. Refleksi Kemiskinan
Refleksi  kemiskinan  dilakukan  untuk menumbuhkan kesadaran kritis masyarakat terhadap akar penyebab masalah kemiskinan. Kesadaran  kritis  ini  menjadi  penting,  karena selama ini seringkali dalam berbagai program yang menempatkan masyarakat sebagai ’objek’,  masyarakat  diajak  untuk  melakukan berbagai upaya pemecahan masalah tanpa mengetahui dan menyadari masalah yang sebenarnya, masalah dirumuskan oleh ’orang luar’. Kondisi tersebut menyebabkan dalam pemecahan  masalah,  masyarakat  hanya sekedar melaksanakan kehendak ’orang luar’ atau karena tergiur dengan ’iming – iming’ bantuan  uang,  bukan  melaksanakan  kegiatan karena benar-benar menyadari bahwa kegiatan tersebut memang bermanfaat bagi pemecahan masalah mereka.
Metode  yang  digunakan  dalam  refleksi kemiskinan adalah FGD ( focus group discussion ) atau  DKT  (diskusi  kelompok  terarah). Focus Group Discussion atau Diskusi kelompok Terarah merupakan metodologi penelitian (wawancara kelompok) untuk menggali persepsi, pendapat dan harapan-harapan dari sekelompok responden yang diwawancara. Apabila ingin mengetahui persepsi responden dari kelompok tertentu  secara  khusus,  maka  FGD  biasanya dilakukan  untuk  kelompok  khusus.  Misalnya, untuk mengetahui persepsi perempuan terhadap  air  bersih,  maka  dilakukan  hanya untuk kelompok perempuan dengan asumsi bahwa kelompok laki-laki akan mempunyai persepsi yang berbeda dengan perempuan terhadap air bersih.
Dalam  pelaksanaan  refleksi  kemiskinan, ada 2 hal penting yang harus dilakukan, yaitu olah rasa dan olah pikir, sehingga pendalaman yang  dilakukan  melibatkan  mental,  rasa dan karsa. Yang pertama adalah olah pikir. Proses ini merupakan analisis kritis terhadap permasalahan kemiskinan yang dihadapi
e -ISSN: 2502-860X
masyarakat,  untuk  membuka  mekanisme- mekanisme yang selama ini sering tidak tergali dan tersembunyi di dalamnya. Analisa kritis terhadap permasalahan kemiskinan sering juga disebut sebagai analisa sosial, artinya mencari secara  kritis  hubungan  sebab  akibat,  sampai hal-hal yang paling dalam sehingga dapat ditemukan akar permasalahan kemiskinan yang sebenarnya.
Kedua  adalah  olah  rasa,  yaitu  upaya untuk  merefleksikan  ke  dalam,  terutama yang menyangkut sikap dan perilaku mereka terhadap permasalahan kemiskinan. Upaya olah rasa lebih menyentuh ’hati’ masing-masing orang  yang  terlibat  dalam  proses  refleksi untuk merenungkan apa yang telah diperbuat, sumbangan apa yang telah diberikan untuk melakukan upaya penanggulangan kemiskinan dan bagi kesejahteraan dan perbaikan hidup masyarakat
Dari  olah  pikir  dan  olah  rasa  di  atas, diharapkan cara pandang peserta yang terlibat dalam diskusi akan berubah dan berimplikasi pada:
1.  Kesadaran bahwa seharusnya mereka tidak menjadi bagian yang menambah persoalan, tetapi merupakan bagian dari pemecahan masalah dengan cara berkehendak untuk memelihara nilai-nilai luhur kemanusiaan, 2.  Tumbuhnya pemahaman bahwa sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai- nilai  luhur,  merupakan  awal  dari tumbuhnya  modal  sosial,  sehingga  dapat menumbuhkan kepercayaan pihak luar terhadap masyarakat setempat.
Berbicara  tentang  sumber  daya  lokal,  di Kelurahan Betet terdapat banyak sekali home industry, seperti kopi bubuk gatut kaca, meubel, perusahaan peleg (daur ulang), jok kendaraan, parut,  sulak,  keset,  dan  masih  banyak  lagi. Untuk  pengrajin  sulak,  bahkan  melibatkan warga sekitar untuk menjadi tenaga kerja borongan.
Hasil produksi sulak Betet dipasarkan ke  Jakarta,  Bali,  Tulungagung,  Blitar,  dan Kediri sendiri. Untuk ekspornya dilakukan oleh  tangan  kedua,  yakni  distributor  yang
mengambil langsung dari pengrajin di Betet dan diekspor ke Australia. Kendalanya untuk melakukan  sendiri,  sementara  jaringan keluar itu belum dimiliki sehingga harus ada distributor sendiri yang melakukannya.
Sumber daya yang dimiliki kelurahan Betet, menginspirasi pemuda Karangtaruna untuk mengadakan pameran produk lokal sekaligus gebyar seni. Kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan  kreatifitas  pengurus  Kartar yang kedepannya akan membangun sendiri usaha bersama. Har, salah seorang responden penelitian  mengaskan;  “Penampilan  musik rebana,  musik  akustik,  musik  tradisional kenthongan,  teater,  pameran  lukisan,  dan pameran produk lokal diharapkan akan menumbuhkan bakat-bakat baru bagi anggota Kartar”.
Tanggapan  Lurah  Betet,  Surono,  terkait kegiatan yang dilakukan pemuda sangat positif.  Di  berujar;  “Oke,  kita  akan  usahakan sebagian pendanaan dari kelurahan karena untuk tahun ini belum ada alokasi dana terkait  kepemudaan.  Sebab  LPMK,  lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan, sebagai pengelola anggaran kelurahan belum mengalokasikan dana untuk kegiatan karangtaruna atau pemuda.

## 2. Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat
Di masyarakat pada umumnya telah ada banyak  kelompok  masyarakat,  baik  yang didirikan dan dikelola oleh masyarakat sendiri,  maupun  oleh  pihak-pihak  tertentu yang punya kepedulian. Ketika PNPM-MP juga  menggunakan  pendekatan  kelompok, maka PNPM-MP akan banyak membentuk KSM,  meskipun  tidak  menutup  kemungkinan memaksimalkan kelompok-kelompok yang sudah ada. Ada kemungkinan kelompok PNPM-MP agak berbeda dengan kelompok lain yang sudah ada, karena KSM di PNPM-MP adalah KSM yang terdiri dari warga miskin dan manfaatnya langsung dirasakan oleh warga miskin. Terbentuknya KSM-KSM yang dibentuk PNPM Mandiri Perkotaan akan terjadi di antara
kelompok-kelompok yang sudah eksis. Hal itu akan menambah dinamika di masyarakat karena antar kelompok akan bisa saling berinteraksi dan saling belajar. Bahkan, sangat memungkinkan kelompok yang telah lama eksis dan mempunyai banyak pengalaman bisa memberikan banyak masukan, bimbingan dan dorongan kepada kelompok baru. Sebaliknya, kelompok yang sudah eksis juga bisa belajar dari kelompok PNPM Mandiri Perkotaan. Dengan  demikian,  masing-masing  kelompok bisa menggalang persatuan dan kekuatan untuk menanggulangi masalah kemiskinan. Agar KSM dalam PNPM Mandiri Perkotaan benar-benar menjadi wadah bagi pemberdayaan  anggota,  maka  ada  beberapa prinsip yang perlu disepakati yang bisa dijadikan  pedoman  di  internal  KSM,  antara lain;
1) Saling mempercayai dan saling mendukung. Sikap tersebut bisa membuat anggota mampu mengekspresikan gagasan,  perasaan  dan  kekhawatirannya dengan nyaman. Setiap anggota KSM bebas mengungkapkan pemikiran dan pendapat serta mengajukan usul dan saran yang perlu dijadikan pembahasan dalam rapat kelompok tanpa adanya rasa segan atau adanya hambatan psikologis lainnya.
2) Bebas dalam membuat keputusan. Kelompok bebas menentukan dan memutuskan menurut kesepakatan yang diambil oleh kelompok sendiri. Keputusan kelompok harus merupakan hasil dari permusyawaratan bersama dan tidak diperkenankan adanya dominasi dari perorangan atau beberapa orang yang bersifat pemaksaan kehendak atau intervensi dari pihak manapun dan dalam bentuk apapun. Kelompok juga berwenang untuk mengatur rumah tangga sendiri sesuai dengan keputusan bersama
3) Bebas dalam menetapkan kebutuhan. Dalam rangka peningkatan dan penguatan kapasitasnya,
KSM meningkatkan dan menguatkan tingkat kemampuan para  anggotanya  seperti:  peningkatan
kesejahteraan,  peningkatan  wawasan  dan pengetahuan serta keterampilan baik bersifat individu maupun kelompok 4) Berpartisipasi nyata. Setiap anggota wajib berkontribusi kepada kelompok sebagai wujud komitmen dalam rangka keswadayaan serta ikatan kelompok.
Berangkat  dari  kondisi  tersebut,  ada dua alternatif yang bisa dilakukan program penanggulangan  kemiskinan  ini,  yaitu: pertama, bekerja dengan kelompok-kelompok yang  sudah  ada  di  masyarakat  atau;  kedua, membangun dan mendampingi kelompok- kelompok baru. Setiap alternatif memiliki kekuatan dan kelemahan masing-masing. Bekerja dengan kelompok yang sudah ada di masyarakat  membuat  program  lebih  efisien, penerimaan masyarakat terhadap program berlangsung relatif lebih cepat dan dukungan sumber daya lokal lebih mungkin digalang. Akan  tetapi,  kelompok  yang  sudah  ada  telah memiliki nilai-nilai dan aturan main yang belum tentu sejalan dengan nilai-nilai yang diusung oleh program ini.
Apapun pilihan pendekatan yang diambil, apakah bekerja dengan kelompok yang ada atau  membentuk  baru,  arah  pendampingan tetap ditujukan kepada penguatan kapasitas kelompok sehingga mereka bisa membangun kultur  kelompok  yang  lebih  terbuka,  adil, bertanggungjawab dan mandiri. Kelompok- kelompok masyarakat yang berhimpun untuk mencoba memecahkan permasalahan anggota secara bersama untuk menanggulangi kemiskinan  disebut  dengan  “Kelompok Swadaya  Masyarakat”  (KSM).  Kelompok  ini harus menjamin kegiatannya berorientasi untuk memecahkan permasalahan kemiskinan, artinya penerima manfaat primer dari kegiatan yang dilaksanakan adalah warga miskin  yang  sudah  teridentifikasi  dari  hasil pemetaan swadaya. Pengembangan KSM dengan menggunakan kelompok yang sudah ada dan pembangunan KSM baru dimulai dengan Musyawarah.
Musyawarah pengembangan KSM ini merupakan kegiatan awal proses pembelajaran
e -ISSN: 2502-860X
di tingkat masyarakat bertumpu pada kelompok. Kegiatan ini merupakan proses identifikasi  dan  penentuan  kelompok masyarakat yang akan didampingi. Keputusan apakah satu kelompok bisa didampingi atau tidak harus merupakan kesepakatan bersama seluruh anggota kelompok dan pelaku program penanggulangan kemiskinan di tingkat  kelurahan/desa.  Semua  pihak  harus bersepakat  akan  “substansi  pesan”,  tujuan, nilai,  prinsip-prinsip  dasar,  serta  peran  dan fungsi pengembangan KSM.
3. Realisasi Penggunaan Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Bantuan Langsung Masyarakat melalui PNPM-MP yang telah di terima LKM Sejahtera Kelurahan  Betet  sebesar  Rp.  1.200.000.000,- (Satu Milyar Dua Ratus Juta rupiah) yang telah di salurkan mulai tahun 2009 sampai tahun 2014.  Dana  tersebut  terinci  sebagai  berikut; tahun 2009 BLM yang diterima sebesar Rp. 200.000.000,-  (Dua  Ratus  juta  rupiah),  tahun 2010  BLM  yang  diterima  Rp.  200.000.000,- (Dua Ratus juta rupiah), tahun 2011 BLM yang diterima sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus juta  rupiah),  tahun  2012  BLM  yang  diterima sebesar  Rp.  200.000.000,-  (Dua  Ratus  juta rupiah), tahun 2013 BLM yang diterima sebesar Rp.  200.000.000,-  (Dua  Ratus  juta  rupiah), tahun 2014 BLM yang diterima sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus juta rupiah) Dana BLM LKM Sejahtera Kelurahan Betet dimanfaatkan ke dalam kegiatan Tridaya pembangunan sebagai berikut:

## 4.  Kemitraan ( Channeling )
Tahun  2011,  LKM  Sejahtera  Kelurahan Betet melakukan kemitraan bersama Dinas Perikanan kota Kediri melalui kegiatan sosial yang teraplikasikan melalui pelatihan budidaya ikan lele. Sedangkan peran Dinas Perikanan dalam kemitraanya adalah melalui bantuan bibit ikan, pelatihan budidaya dan Pembinaan Rutin di setiap bulannya, Tahun 2014, KSM Bintang Harapan dan Jaya Abadi sebagai binaan LKM Sejahtera melakukan kemitraan dengan Komisi PPAD melalui sosialisasi HIV AIDS sebagai dampak perilaku sosial. Peran Komisi PPAD memfasilitasi nara sumber,  tempat  dan  konsumsi.  Selain  itu,  di tahun yang sama kedua KSM tersebut juga melakukan kemitraan dengan Dinas Pertanian dan Peternakan dengan melaksanakan Pelatihan Budidaya Ikan Hias Cupang. Peran dinas dalam hal ini adalah memberikan pelatihan dan juga bibit ikan cupang.
Lemahnya modal sosial pada gilirannya juga mendorong pergeseran perilaku masyarakat yang semakin jauh dari semangat kemandirian, kebersamaan dan kepedulian untuk mengatasi persoalannya secara bersama. Kondisi modal sosial masyarakat yang melemah serta memudar tersebut salah satunya disebabkan oleh  keputusan,  kebijakan  dan  tindakan dari pengelola program kemiskinan dan pemimpin-pemimpin masyarakat yang selama ini cenderung tidak adil, tidak transparan dan tidak tanggung gugat. Akibatnya menimbulkan kecurigaan, ketidakpedulian dan skeptisme di masyarakat.

## Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)
Pagu Tahun Pemanfaatan Tridaya (Rp) Pemanfaatan BOP (Rp) Total (Rp) Lingkungan Ekonomi Sosial 2009 120.750.000 55.000.000 16.750.000 7.500.000 200.000.000 2010 174.750.000 17.750.000 7.500.000 200.000.000 2011 152.800.000 20.000.000 19.700.000 7.500.000 200.000.000 2012 165.000.000 20.000.000 7.500.000 7.500.000 200.000.000 2013 180.000.000 12.500.000 7.500.000 200.000.000 2014 145.500.000 47.000.000 7.500.000 200.000.000
Keputusan,  kebijakan  dan  tindakan  yang tidak adil ini banyak terjadi di mana lembaga kepemimpinan masyarakat yang ada belum berdaya, karena dikelola oleh orang-orang yang tidak berdaya yang tidak mampu menerapkan nilai-nilai luhur dalam kebijakan-kebijakan yang diputuskannya. Lembaga kepemimpinan semacam ini pada umumnya memang tidak mengakar. Pengurusnya tidak dipilih secara benar dan banyak menjadi perpanjangan tangan pihak-pihak tertentu sehingga lebih berorientasi  pada  kepentingan  pihak  luar, parsial atau bahkan untuk kepentingan pribadi dan kelompok tertentu. Mereka kurang memiliki komitmen dan kepedulian pada  masyarakat  di  wilayahnya,  terutama masyarakat miskin. Kondisi ini justru akan memperdalam krisis kepercayaan masyarakat terhadap berbagai lembaga kepemimpinan masyarakat yang ada di wilayahnya. Kondisi kelembagaan pimpinan masyarakat yang tidak mengakar dan tidak dapat dipercaya tersebut pada umumnya tumbuh subur dalam situasi di mana masyarakat secara umum memang belum berdaya.
Berikut dapat dilihat skema penanggulangan kemiskinan melalui program PNPM perkotaan:
Penerima manfaat langsung dari dana BLM yang disediakan melalui PNPM-MP adalah
keluarga miskin yang diidentifikasi masyarakat sendiri dan disepakati serta ditetapkan bersama  oleh  masyarakat  kelurahan,  melalui proses musyawarah warga, refleksi kemiskinan dan pemetaan swadaya berorientasi Indeks Pembangunan  Manusia,  serta  Tujuan Pembangunan Global (IPM-MDGs).

## IV. KESIMPULAN
Program penanggulangan kemiskinan melalui PNPM Mandiri Perkotaan di Kelurahan Betet  Kecamatan  Pesantren  Kota  Kediri, dilaksanakan melalui serangkaian tahapan yang disebut siklus PNPM Mandiri Perkotaan, mulai refleksi kemiskinan, pemetaan swadaya, penetapan rencana program jangka menengah program penanggulangan kemiskinan yang disingkat PJM Pronangkis. Kegiatan siklus tersebut  melibatkan  partisipasi  masyarakat, termasuk keterlibatan keluarga miskin di dalamnya,  yaitu  mulai  tahap  perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap monitoring dan evaluasi.
Karakteristik modal sosial masyarakat Kelurahan Betet sudah tumbuh dan berkembang jauh sebelum program PNPM dilaksanakan. Karakteristik modal sosial ini meliputi kepercayaan ( trust ),  jaringan  yang  telah
terbentuk,  nilai  dan  norma  yang  terbangun, partisipasi dan tindakan pro-aktif. Keberadaan
e -ISSN: 2502-860X
modal sosial ini berkontribusi positif dengan adanya program penanggulangan kemiskinan yang menekankan keikutsertaan masyarakat dalam beragam aktivitasnya.
Sementara  itu,  jaringan  sosial  dan kelembagaan yang dimiliki masyarakat Kelurahan Betet juga sudah mulai terbangun lama di masyarakat. Jaringan sosial ini selalu diperlukan dalam setiap aspek kehidupan bersama,  misalnya  di  bidang  kesehatan, keagaaman,  pendidikan  dan  keamanan lingkungan. Jaringan sosial dan kelembagaan di masyarakat Kelurahan Betet tumbuh seiring dengan perkembangan sosial budaya masyarakat. Jaringan dan kelembagaan tersebut bersifat non-formal atau kultural. Sedangkan jaringan dan kelembagaan yang bersifat formal mengikuti pola dan sistem pemerintahan di mana suatu program membutuhkan pembentukan lembaga baru. Keberadaan modal sosial dalam program penanggulangan kemiskinan di Kelurahan Betet sangat besar peranannya. Hal ini dibuktikan dengan diterapkannya siklus PNPM yang mengkonsepsikan pentingnya partisipasi masyarakat  mulai  tahap  perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi, sesuai dengan nilai dan norma sosial yang dimiliki masyarakat. Salah satu peran modal sosial dalam program tersebut adalah tumbuhnya kepercayaan ( trust ) antar para pelaku program, pembagian tugas antar bidang dan tumbuhnya nilai-nilai kebersamaan. Hal tersebut dapat diamati melalui beragam kegiatan yang tercakup dalam  tridaya,  yaitu  bidang  pembangunan infra  struktur  lingkungan,  bidang  sosial  dan bidang ekonomi.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali,  M.  Saleh, Penguatan  Kelembagaan  Lokal Melalui Pendekatan Modal Sosial di Kabupaten Mamuju  Utara,  Sulawesi  Barat, Penelitian Bappeda Kabupaten Mamuju Utara dengan Universitas Hasanuddin, 2009.
Andini,  Mita  dan  Dyah  Budiastuti, Analisis Pengaruh  Kreativitas  dan  Perilaku  Inovatif Terhadap Kinerja Karyawan, Penelitian Binus University, Jakarta, 2011. Asar, Muhammad, Dialektika Pengetahuan Lokal dan Non Lokal. Studi Kasus Pasang Ri Kajang dalam Pengelolaan Hutan Adat Ammatoa (Disertasi), 2013.
Chambers,  R. Pembangunan  Desa:  Mulai  Dari Belakang, Jakarta: LP3ES, 1988. Ibrahim,  L.  D. Memanfaatkan  Modal  Sosial Komunitas  Lokal  dalam  Program  Kepedulian Korporasi. Jurnal Filantropi dan Masyarakat Madani GALANG. Vol.1.No. 2. Tahun 2006.
Koentjaraningrat, Penduduk Indonesia; Masalah- Masalah  Pembangunan,  Bunga  Rampai Antropologi Terapan, Jakarta: LP3ES, 1984. Lawang  R,  M,Z, Kapital  Sosial  dalam  Perspektif Sosiologik  (Suatu  Pengantar), Jakarta:  Fisip UI Press, 2004.
Pranadji,  T., Model  Pemberdayaan  Masyarakat Perdesaan  untuk  Pengelolaan  Agroekosistem Lahan Kering (Studi Penguatan Modal Sosial dalam Desa-desa Hulu DAS Ex Proyek Bangun Desa, Kabupaten Gunung Kidul dan Ex Proyek Pertanian  Lahan  Kering,  Kabupaten  Boyolali, Disertasi IPB Bogor, tahun 2006.
Suandi, Modal Sosial dan Kesejahteraan Ekonomi Keluarga di Daerah Perdesaan Provinsi Jambi (Disertasi), tahun 2007,
Wafa, Ali. Urgensi Keberadaan Social Capital dalam Kelompok-kelompok  Sosial. Masyarakat, Jurnal  Fisip  Universitas  Indonesia.  No.12. tahun 2003.