Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 11 No. 2 September 2022 P - ISSN
: 2503-4413
E - ISSN
: 2654-5837, Hal 566 – 576

## PENGARUH UKURAN LEGISLATIF, TINGKAT KETERGANTUNGAN PEMERINTAH DAERAH, DAN TINGKAT KEKAYAAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP RASIO EFEKTIVITAS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA PROVINSI SUMBAGSEL
Oleh : Anisa Musdirohmah,
Sunardi, Yulian Sahri Universitas Muhammadiyah Palembang Anisamusdirohmah.xiipa1@gmail.com Article Info Abstract Article History : Received  16  Agustus - 2022 Accepted  25 Agustus - 2022 Available Online 30  September - 2022 This study aims to  determine the effect  of  the size of the legislature, the level of dependence of the local government, and the level of wealth of the local government on the Effectiveness Ratio of the Financial Performance of the Regency / City Government of SUMBAGSEL Province. The type of research used in this research is associative research. The population in this  study  was  60  regencies/cities  in  the  provinces  of  South  Sumatra, Lampung, Bengkulu, Jambi, and Bangka Belitung Islands, with the sample method determined was the saturated sample. The data used is secondary data  in  the form  of  LKPD  in  2018-2020.  The  data  collection  method  in this research is the documentation method. The data analysis method used is  descriptive  statistical  analysis  method,  classical  assumption  test  and multiple  linear  regression,  as  well  as  data  processing  in  this  research using  SPSS  26.0  (Statistical  Product  and  Service  Solution)  statistical computer  program.  The  results  of  this  study  can  be  concluded  that partially  (t  test)  shows  that  the  size  of  the  legislature  and  the  level  of dependence  of  the  local  government  have  no  effect  on  the  ratio  of  the effectiveness of the financial performance of the district/city government of SUMBAGSEL Province, while the level of local government wealth has a  significant  effect  on  the  ratio  of  the  effectiveness  of  the  financial performance  of  the  district/city  government.  city  of  SUMBAGSEL Province Keyword : Legislative size,
local
government  dependency level,
local government  wealth level and  the  effectiveness  ratio  of local  government  financial performance

## .

## 1. PENDAHULUAN
Pemerintah Daerah (Pemda) dituntut untuk mewujudkan  transparansi  dan  akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan agar terciptanya  pemerintah  yang  bersih  sebagai pihak  yang  menjalankan  roda  pemerintahan, pembangunan  dan  pelayanan  masyarakat. Salah  satu  upaya  konkrit  yang  dilakukan adalah dengan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah  Daerah  (LKPD)  yang  disusun berdasarkan  Standar  Akuntansi  Pemerintah (SAP).  Standar  akuntansi  sangat  penting
diperlukan  sebagai  pedoman  san  petunjuk dalam  rangka  penyusunan  laporan  keuangan. Oleh karena itu, laporan keuangan pemerintah yang  dihasilkan  harus  mengikuti  Standar Akuntansi  Pemerintah  sesuai  PP  nomor  71 Tahun 2010.
Otonomi daerah merupakan suatu kebebasan  yang  dimiliki  daerah  untuk membuat  peraturan  daerah,  menyusun  dan melaksakan kebijakan, serta mengelola keuangan daerahnya secara mandiri (Sujarweni, 2015:231). Diterapkannya
kebijakan otonomi pada suatu daerah menyebabkan keuangan daerah harus dikelola secara  mandiri  oleh  pemerintah  daerah  yang bertujuan  agar  proses  pembangunan  yang dilakukan  daerah  dapat  diselesaikan  tanpa harus  menunggu  bantuan  pendanaan  yang bersumber  dari  pusat  oleh  sebab  itu pengukuran  kinerja  keuangan  pemerintah daerah sangat penting untuk dilakukan.
Pengukuran  kinerja  keuangan  pemerintah daerah  memerlukan  ukuran  penilaian  yang lebih kompleks karena variabel-variabel yang digunakan  untuk  mengukur  kinerja  keuangan pemerintah  daerah  beraneka  ragam  dan menggunakan  berbagai  metode  pengukuran sehingga kinerja keuangan pemerintah daerah tidak dapat diukur hanya dengan menggunakan satu variabel (Mahsun dkk., 2007:165).
Kinerja keuangan pemerintah dapat diukur dari  seberapa  besar  kemampuan  pemerintah daerah  dalam  menggali  potensi-potensi  yang dimiliki daerahnya sehingga mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan pendapatan  daerah  setiap  tahunnya.  Dengan demikian  di  dalam  pemerintahan  tuntutan terhadap kinerja dan akuntabilitas yang tinggi berujung pada pengukuran kinerja pemerintah. Tujuan  dari  pengukuran  tersebut  untuk meningkatkan  kinerja  dan  meningkatkan akuntabilitas  pemerintah  daerah  sehingga pemerintah daerah di tuntut mampu membangun ukuran kinerja yang baik.
Ukuran legislatif memiliki arti banyaknya jumlah  anggota  legislatif  yang  bertugas mengawasi pemerintah daerah agar pemerintah  daerah  dapat  mengalokasikan anggaran  yang  ada  untuk  dapat  digunakan dengan  baik  (Novianti  et  al,  2016).  Kinerja yang  baik  dalam  suatu  pemerintah  daerah dapat  dilihat  dari  jumlah  anggota  legislatif yang  terpilih.  Banyaknya  jumlah  anggota DPRD
diharapkan  dapat  meningkatkan  kinerja pemerintah  daerah  dalam  proses  peningkatan kinerja pemerintah daerah.
Tingkat  ketergantungan  pada  pemerintah pusat  dapat  dilihat  dari  penerimaan  Dana Alokasi  Umum.  Dalam  Undang-Undang Nomor  33  Tahun  2004  tentang  Perimbangan Keuangan  Antara  Pemerintah  Pusat  Dan Pemerintah  Daerah  menyatakan  bahwa  DAU
adalah  dana  yang  bersumber  dari  pendapatan APBN  yang  dialokasikan  dengan  tujuan pemerataan  kemampuan  keuangan  antar daerah  untuk  mendanai  kebutuhan  daerah dalam  rangka  pelaksanaan  desentralisasi. Tingkat  ketergantungan  pemerintah  daerah dapat diturunkan dengan penggunaan Pendapatan  Asli  Daerah  untuk  mendanai pembangunan (Nugroho, 2012).
Tingkat  kekayaan  daerah  memperlihatkan pendapatan yang didapat dari daerah itu sendiri dan  diperlihatkan  dari  PAD  daerah  tersebut (Sedyaningsih  2015).  Peningkatan  PAD  akan memperlihatkan
peningkatan dari pertumbuhan  ekonomi  dan  akan  berperan dalam  kemandirian  pemerintah  daerah  yang diperlihatkan dengan kinerja keuangan pemerintah  daerah  (Noviyanti  dan  Kiswanti 2016).
Berdasarkan  fenomena,  literatur  yang digunakan  dan  hasil  penelitian  sebelumnya yang  telah  dikemukakan  sebelumnya,  maka judul  peneitian  ini  adalah  “Pengaruh  Ukuran Legislatif, Tingkat
Ketergantungan Pemerintah  Daerah  dan  Tingkat  Kekayaan Pemerintah Daerah Terhadap Rasio Efektivitas Kinerja Keuangan Pemerintah
Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan”.

## 2. KAJIAN PUSTAKA Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
Kinerja  keuangan  pemerintah  daerah  adalah tingkat  pencapaian  dari  suatu  hasil  kerja dibidang  keuangan  daerah  yang  meliputi penerimaan  dan  belanja  daerah  dengan menggunakan sistem keuangan yang ditetapkan  melalui  suatu  kebijakan  atau ketentuan  perundang-undangan  selama  satu periode  anggaran  (Sari,  2016).  Menurut Mardiasmo  (2016:121)  Pengukuran  Kinerja Keuangan  Pemerintah  Daerah  menggunakan analisis  rasio  keuangan  daerah  terhadap laporan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah (APBD) yaitu rasio efektivitas.

## Ukuran Legislatif
Ukuran  legislatif  memiliki  arti  banyaknya jumlah  anggota  legislatif  yang  bertugas mengawasi pemerintah daerah agar pemerintah  daerah  dapat  mengalokasikan anggaran  yang  ada  untuk  dapat  digunakan dengan baik (Novianti et al, 2016).
Untuk  mengetahui  ukuran  legislatif  yaitu dilihat  dari  banyak  nya  anggota  DPRD. Undang-undang  nomor  23  tahun  2014  pasal 155  menjelaskan  bahwa  anggota  DPRD kabupaten/kota  berjumlah  paling  sedikit  20 (dua  puluh)  orang  paling  banyak  50  (lima puluh) orang.

## Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah
Tingkat  ketergantungan  pada  pemerintah pusat  dapat  dilihat  dari  penerimaan  Dana Alokasi  Umum.  Dalam  Undang-Undang Nomor  33  Tahun  2004  tentang  Perimbangan Keuangan  Antara  Pemerintah  Pusat  Dan Pemerintah  Daerah  menyatakan  bahwa  DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN  yang  dialokasikan  dengan  tujuan pemerataan  kemampuan  keuangan  antar daerah  untuk  mendanai  kebutuhan  daerah dalam  rangka  pelaksanaan  desentralisasi. Tingkat ketergantungan daerah pada permerintah  pusat  dapat  diukur  dengan besarnya  pendapatan  transfer  atau  dana perimbangan  yang  diterima  (Noviyanti  dan Kiswanto, 2016).

## Tingkat Kekayaan Pemerintah Daerah
Hendri Maduki (2019:157) Tingkat kekayaan pemerintah  daerah  dapat  dinyatakan  dengan jumlah  pendapatan  asli  daerah  (PAD)  . Menurut  Peraturan  Pemerintah  Nomor  23 tahun  2011  Kekayaan  Daerah  adalah  semua barang  yang  dibeli  atau  diperoleh  atas  beban Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah atau  perolehan  lainnya  yang  sah  menurut undang-undang dan peraturan yang berlaku.

## 3. METODE PENELITIAN

## Jenis Penelitian
Adapun  metode  yang  akan  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  metode  asosiatif,  yaitu untuk  mengetahui  pengaruh  ukuran  legislatif, tingkat ketergantungan pemerintah daerah dan tingkat  kekayaan  pemerintah  daerah  terhadap rasio  efektivitas  kinerja  keuangan  pemerintah daerah.

## Populasi dan Sampel
Populasi  dan  sampel  dalam  penelitian  ini adalah  seluruh  Kabupaten/Kota  di  Provinsi SUMBAGSEL yaitu sebanyak 60 Kabupaten/
Kota  yang  terdiri  dari  tahun  2018,  2019,  dan 2020.

## Data Yang Diperlukan
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  data  sekunder.  Data  sekunder  dalam penelitian  ini  berupa  jumlah  anggota  DPRD untuk variabel ukuran legislatif yang diperoleh dari  situs  web  resmi  bps.go.id,  serta  data laporan  keuangan  pemerintah  daerah  di  situs djpk.go.id.

## Metode Pengumpulan Data
Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi.  Metode  dekumentasi  yang dilakukan dengan mengumpulkan data terkait Jumlah  Anggota  DPRD,  dan  data  terkait Anggaran  dan  Realisasi  Belanja  Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi SUMBAGSEL.

## Teknik Analisis
Teknik  analisis  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  yaitu  statistik  deskripif,  uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas,  uji  autokolerasi,  analisis regresi linear berganda, uji koefisien determinasi, dan uji secara parsial (uji t).

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Descriptive Statistics
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation Ukuran Legislatif 180 25,00 50,00 34,6667 8,38328 Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah 180 ,10 ,66 ,4724 ,09029 Tingkat Kekayaan Pemerintah Daerah 180 10,29 12,03 10,9682 ,31871
Kinerja
Keuangan Pemerintah Daerah 180 ,27 1,46 ,9459 ,21466 Valid N (listwise) 180
Sumber: Data yang diolah, SPSS 2022
Berdasarkan  hasil  uji  statistik  deskriptif diatas diperoleh nilai statistik diskriptif sebagaiberikut:
1) Variabel Ukuran Legislatif dengan nilai n =  180  memiliki  nilai mean sebesar 34,6667, nilai standard deviation sebesar 8,38328,  nilai minimum sebesar  25,00, dan nilai maximum sebesar 50,00.
2) Variabel Tingkat Ketergantungan dengan
nilai n = 180 memiliki nilai mean sebesar 0,4724,  nilai standard  deviation sebesar
0,09029, nilai minimum sebesar 0,10, dan nilai maximum sebesar 0,66.
3) Variabel  Tingkat  Kekayaan  dengan  nilai n  =  180  memiliki  nilai mean sebesar 10,9682, nilai standard deviation sebesar 0,31871,  nilai minimum sebesar  10,29,
dan nilai maximum sebesar 12,03.
4) Variabel  kinerja  keuangan  pemerintah darah dengan nilai n = 180 memiliki nilai mean sebesar 0,9459 ,  nilai standard deviation sebesar 0,21466, nilai minimum sebesar 0,27, dan nilai maximum sebesar 1,46.

## Hasil Uji Normalitas
Sumber : Data yang diolah, SPSS 2022 Hasil Uji Autokorelasi
Model Summary b
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin- Watson 1 ,358a ,128 ,112 ,18992 1,972
a. Predictors: (Constant), Tingkat Kekayaan Pemerintah Daerah, Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah, Ukuran Legislatif b. Dependent Variable: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Sumber : Data yang diolah, SPSS 2022 Berdasarkan hasil tabel diketahui nilai DW (d) yaitu  1,972  selanjutnya  nilai  ini  akan dibandingkan  dengan  nilai  tabel Durbin- Watson dimana  jumlah  sampel  N  =  180  dan jumlah  K  =  3,  maka  diperoleh  dU  sebesar 1,7901  dan  4-dU  sebesar  2,2099.  Sehingga dapat  disimpulkan  bahwa  1,7901  <  1,972  < 2,2099  artinya  du  <  dw  <  4-dU  maka  tidak terjadi autokorelasi.
Berdasarkan hasil uji normalitas diketahui nilai signifikan  0,200  > 0,05  maka  dapat
disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi Normal.

## Hasil Uji Multikolinieritas
Coefficients a
Model
Collinearity Statistics Tolerance VIF 1 (Constant) Ukuran Legislatif ,720 1,389 Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah ,856 1,168 Tingkat Kekayaan Pemerintah Daerah ,721 1,387 a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
Sumber : Data yang diolah, SPSS 2022
Pada  tabel  di  atas  ,  diketahui  hasil  uji multikolinearitas,  setiap  model  pada  riset  ini memiliki nilai tolerance > 0,100 dan nilai VIF < 10 yang artinya pada riset ini tidak terdapat multikolinearitas.

## Hasil Uji Heteroskedastisitas Metode Scatterplot
Sumber : Data yang diolah, SPSS 2022
Dari  gambar Scatterplot terlihat  bahwa  titik- titik  menyebar  merata  dan  jauh  dari  garis diagonal  0  tidak  ada  yang  terlalu  berdekatan antara  satu  dengn  yang  lain.  Sehingga,  dapat disimpulkan bahwa
hasil uji heteroskedastisitas layak dipakai.

## Hasil Uji Autokorelasi
Model Summary b
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin- Watson 1 ,358a  ,128 ,112 ,18992 1,972 a. Predictors: (Constant), Tingkat Kekayaan Pemerintah Daerah, Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah, Ukuran
Legislatif b. Dependent Variable: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
Sumber : Data yang diolah, SPSS 2022
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Unstandardized Residual N 164 Normal Parameters a,b Mean ,0000000 Std. Deviation ,18816646 Most Extreme Differences Absolute ,041 Positive ,041 Negative -,037 Test Statistic ,041 Asymp. Sig. (2-tailed) ,200 c,d
a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data. c. Lilliefors Significance Correction. d. This is a lower bound of the true significance.
Berdasarkan hasil tabel diketahui nilai DW (d) yaitu  1,972  selanjutnya  nilai  ini  akan dibandingkan  dengan  nilai  tabel Durbin- Watson dimana  jumlah  sampel  N  =  180  dan jumlah  K  =  3,  maka  diperoleh  dU  sebesar 1,7901  dan  4-dU  sebesar  2,2099.  Sehingga dapat disimpulkan bahwa 1,7901 < 1,972 < 2,2099 artinya du < dw < 4-dU maka tidak terjadi autokorelasi.
Berdasarkan hasil uji normalitas diketahui nilai signifikan 0,200 > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi Normal.

## Hasil Uji Multikolinieritas
Coefficients a
Model Collinearity Statistics Tolerance VIF 1  (Constant) Ukuran Legislatif ,720 1,389 Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah ,856 1,168 Tingkat Kekayaan Pemerintah Daerah ,721 1,387 a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan

## Pemerintah Daerah
Sumber : Data yang diolah, SPSS 2022
Pada  tabel  di  atas  ,  diketahui  hasil  uji multikolinearitas,  setiap  model  pada  riset  ini memiliki nilai tolerance > 0,100 dan nilai VIF < 10 yang artinya pada riset ini tidak terdapat multikolinearitas.

## Hasil Uji Heteroskedastisitas Metode Scatterplot
Sumber : Data yang diolah, SPSS 2022
Dari  gambar Scatterplot terlihat  bahwa  titik- titik  menyebar  merata  dan  jauh  dari  garis diagonal  0  tidak  ada  yang  terlalu  berdekatan antara  satu  dengn  yang  lain.  Sehingga,  dapat
disimpulkan bahwa hasil uji heteroskedastisitas layak dipakai.

## Hasil Uji Regresi Linear Berganda
Coefficients a
Model Unstandardized Coefficients Standardized
Coefficients t Sig. B Std. Error  Beta
1  (Constant) 1,92
2 ,736 2,610 ,010 Ukuran Legislatif -,007  ,002 -,254 -2,925  ,064 Tingkat Ketergantunga n Pemerintah Daerah -,251  ,252 -,079 -,994 ,322 Tingkat Kekayaan Pemerintah Daerah ,295  ,067 ,385 4,428 ,000
a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Sumber : Data yang diolah, SPSS 2022
Dari  tabel  hasil  uji  regresi  linear  berganda tersebut  dapat  ditulis  persamaan  regresinya sebagai berikut: KKPD = a + ß1UL + ß2TK + ß3TKPD + e KKPD = 1,922 - 0,007X1 - 0,251X2 + 0,295X3 + e
Berdasarkan  hasil  perhitungan  tabel  IV.11 melalui  program  SPSS  diperoleh  hasil  uji regresi linear berganda sebagai berikut :
1) Konstanta  (a)  sebesar  1,922  bernilai positif  artinya  jika  ukuran  legislatif, tingkat ketergantungan pemerintah daerah dan tingkat kekayaan pemerintah daerah  bernilai  nol  maka  kinerja keuangan  pemerintah  Kabupaten/Kota Provinsi SUMBAGSEL sebesar 1,922.
2) Nilai  koefisien  regresi  Ukuran  Legisatif (X1) sebesar 0,007, hasil ini menunjukkan  bahwa  apabila  ukuran legislatif  meningkat  sebesar  1  satuan maka  kinerja  keuangan  pemerintah daerah  akan  meningkat  sebesar  0,007 dengan asumsi variabel lain konstan atau tetap, begitu juga sebaliknya. 3) Nilai koefisien regresi tingkat ketergantungan (X2) sebesar 0,251, hasil ini  menunjukkan  bahwa  apabila  ukuran legislatif  meningkat  sebesar  1  satuan maka  kinerja  keuangan  pemerintah daerah  akan  meningkat  sebesar  0,251 dengan asumsi variabel lain konstan atau tetap, begitu juga sebaliknya.
4) Nilai  koefisien  regresi  tingkat  kekayaan pemerintah  daerah  (X3)  sebesar  0,295, hasil  ini  menunjukkan  bahwa  apabila ukuran  legislatif  meningkat  sebesar  1 satuan maka kinerja keuangan
pemerintah  daerah  akan  meningkat sebesar  0,295  dengan  asumsi  variabel lain  konstan  atau  tetap,  begitu  juga sebaliknya.
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R 2 ) Model Summary b
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin- Watson
1 ,358 a ,128 ,112 ,18992 1,972 a. Predictors: (Constant), Tingkat Kekayaan Pemerintah Daerah, Tingkat
Ketergantungan Pemerintah Daerah, Ukuran Legislatif b. Dependent Variable: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Sumber : Data yang diolah, SPSS 2022
Berdasarkan tabel IV.12 diperoleh Adjusted R Square  sebesar  0,112  hasil  ini  menunjukan terdapat pengaruh variabel X1,X2,X3 terhadap Y sebesar 0,112 atau 11,2% sedangkan sisanya 88,8  %  dipengaruhi  oleh  variabel  lain  yang tidak diteliti dalam penelitian ini seperti Good governance , Akuntabilitas, Pengawasan internal,  Pengendalian  internal,  Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.

## Hasil Uji Secara Parsial (Uji t)
Coefficients a
Model
Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B
Std. Error Beta 1  (Constant) 1,922 ,736 2,610 ,010 Ukuran Legislatif -,007 ,002 -,254 -2,925  ,064 Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah -,251 ,252 -,079 -,994 ,322 Tingkat Kekayaan Pemerintah Daerah ,295 ,067 ,385 4,428 ,000
a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Sumber : Data yang diolah, SPSS 2022
Nilai  ttabel  diperoleh  dengan  derajat  bebas (db)  =  n-k-1  yaitu  (db)  =  180-3-1  =  176  dan tingkat  signifikan  5%.  Hasil  yang  diperoleh nilai ttabel sebesar 1,65356. Berdasarkan data di atas terlihat bahwa :
1) Pengaruh  Ukuran  Legislatif  Terhadap Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Daerah Variabel ukuran legislatif memiliki thitung
< t tabel yaitu  -2,925 < 1,65356 , dengan nilai  signifikan  lebih  kecil  dari  tingkat signifikan  yang  ditentukan  yaitu  0,064  > 0,05 maka H01 diterima dan Ha1 ditolak. Hal  ini  berarti  bahwa  ukuran  legislatif tidak  berpengaruh  dan  tidak  signifikan terhadap  kinerja  keuangan  pemerintah daerah. Pengaruh  Tingkat  Ketergantungan  Terhadap Kinerja keuangan Pemerintah Daerah
Variabel  tingkat  ketergantungan  memiliki thitung< t tabel yaitu -994 < 1,65356 dengan nilai  signifikan  lebih  besar  dari  tingkat signifikan yang ditentukan yaitu 0,322 > 0,05 maka H02 diterima dan Ha2 ditolak. Hal ini berarti  bahwa  tingkat  ketergantungan  tidak berpengaruh  dan  tidak  signifikan  terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
1) Pengaruh  Tingkat  Kekayaan  Pemerintah Daerah  Terhadap  Kinerja  keuangan Pemerintah  Daerah  Variabel  tingkat ketergantungan memiliki thitung > t tabel yaitu  4,428  >  1,65356  dengan  nilai signifikan  lebih  besar  dari  tingkat signifikan  yang  ditentukan  yaitu  0,000  < 0,05 maka H03 ditolak dan Ha3 diterima. Hal  ini  berarti  bahwa  tingkat  kekayaan pemerintah daerah berpengaruh signifikan terhadap  kinerja  keuangan  pemerintah daerah.
2) Pengaruh Tingkat Ketergantungan Terhadap Kinerja  keuangan  Pemerintah Daerah  Variabel  tingkat  ketergantungan memiliki  thitung<  t
tabel  yaitu  -994  <  1,65356  dengan  nilai signifikan  lebih  besar  dari  tingkat signifikan  yang  ditentukan  yaitu  0,322  > 0,05 maka H02 diterima dan Ha2 ditolak. Hal ini berarti bahwa tingkat ketergantungan  tidak  berpengaruh  dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
3) Pengaruh  Tingkat  Kekayaan  Pemerintah Daerah  Terhadap  Kinerja  keuangan Pemerintah  Daerah  Variabel  tingkat ketergantungan memiliki thitung > t tabel yaitu  4,428  >  1,65356  dengan  nilai signifikan  lebih  besar  dari  tingkat signifikan  yang  ditentukan  yaitu  0,000  < 0,05 maka H03 ditolak dan Ha3 diterima. Hal  ini  berarti  bahwa  tingkat  kekayaan pemerintah daerah berpengaruh signifikan
terhadap  kinerja  keuangan  pemerintah daerah.

## Pembahasan Hasil Penelitian
a. Uji Pengaruh Ukuran Legislatif
Terhadap  Rasio  Efektivitas  Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
Berdasarkan  hasil  pengujian  hipotesis  pada penelitian ini menunjukkan nilai ttabel lebih besar dari thitung sehingga H01 di terima dan Ha1  di  tolak  dan  nilai  signifikan  nya  lebih besar dari 0,05 yang artinya ukuran legislatif tidak  berpengaruh  tidak  signifikan  terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukan  bahwa  setiap  Kabupaten/Kota Provinsi  di  SUMBAGSEL  memiliki  jumlah anggota legislatif yang berbeda-beda. Namun,  tetap  memenuhi  ketentuan  Undang- undang yang berlaku yaitu anggota legislatif paling sedikit 20 orang dan paling banyak 50 orang.  Tetapi,  pada  faktanya  berapapun jumlah anggota legislatif tidak akan berpengaruh  terhadap  kinerja  pemerintah daerah.  hal  ini  dikarenakan  bukan  kuantitas atau besarnya jumlah anggota legislatif yang menjamin  meningkatnya  kinerja  pemerintah daerah,  namun  yang  penting  adalah  kualitas dari pihak legislatif itu sendiri. hal ini dapat dilihat  dari  fungsi  DPRD  yaitu  legislasi, anggaran,  dan  pengawasan.  Serta  tugas DPRD  seperti  membahas  dan  membentuk persetujuan  rancangan  Perda  mengenai APBD  kabupaten/kota  yang  diajukan  oleh bupati/wali  kota,  melaksanakan  pengawasan terhadap  pelaksanaan  Perda  dan  APBD kabupaten/kota, dan lain sebagainya.
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian  yang  dilakukan  oleh  Nyayu Miftahul  Ilmiyyah,  dkk  (2017) yaitu pengaruh  opini  audit,  ukuran  legislatif, Intergovernmental  Revenue, size,  leverage dan  klaster  kemampuan  keuangan  daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah. Hasil dari  penelitian  nya  bahwa  variabel  opini audit, ukuran legislatif, siz e ,    leverage, dan klaster    kemampuan keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan terhdap kinerja keuangan pemerintah
daerah, tetapi variabel Intergoventmental Revenue berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sehingga penulis
menyimpulkan bahwa variabel ukuran legislatif tidak berpengaruh signifikan terhadap  rasio  efektivitas  kinerja  keuangan pemerintah daerah.
b. Uji  Pengaruh  Tingkat  Ketergantungan Pemerintah  Daerah  Terhadap  Rasio Efektivitas Terhadap Kinerja

## Keuangan Pemerintah Daerah
Berdasarkan  hasil  pengujian  hipotesis  pada penelitian ini menunjukkan nilai ttabel lebih besar dari thitung sehingga H02 di terima dan Ha2  di  tolak  dan  nilai  signifikan  nya  lebih besar  dari  0,05  yang  artinya  tingkat ketergantungan  tidak  berpengaruh  tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah  daerah.  Tingkat  ketergantungan daerah  pada  pemerintah  pusat  juga  dapat dilihat dari berapa besar DAU yang di terima (Marfiana dan Kurniasih 2013). Berdasarkan Tingkat ketergantungan daerah pada pemerintah pusat dapat dilihat dari penerimaan  Dana  Alokasi  Umum.  Undang- Undang  Nomor  33  Tahun  2004  tentang Perimbangan  Keuangan  antara  Pemerintah Pusat  dan  Pemerintah  Daerah  menyatakan DAU  adalah  dana  yang  bersumber  dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan  pemerataan  kemampuan  keuangan antar  daerah  untuk  mendanai  kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pemerintah pusat akan memantau pelaksanaan alokasi DAU sehingga  dapat  mendorong  pemerintah daerah  untuk  dapat  meningkatkan  kinerja keuangannya.  Untuk  itu  hubungan  tingkat ketergantungan  pada  pusat  dengan  kinerja keuangan  pemerintah  daerah,  menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat ketergantungan pada  pusat  maka  akan  semakin  baik  kinerja keuangan pemerintah daerah.
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang  dilakukan  oleh  Natoen et  al (2019) dengan sampel Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan  tahun  2013-2017  dan  oleh  Aulia Rizka  Kusuma  (2017)  dengan  sampel  yang digunakan adalah Kabupaten/Kota di Provinsi  Jawa  Timur.  Hasil  dari  penelitian nya menyimpulkan bahwa tingkat ketergantungan  tidak  berpengaruh  secara signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sehingga penulis menyimpulkan bahwa variabel tingkat
ketergantungan  pemerintah  daerah  tidak berpengaruh  tidak  signifikan  terhadap  rasio efektivitas  kinerja  keuangan  pemerintah daerah
c. Uji Pengaruh Tingkat Kekayaan Pemerintah  Daerah  Terhadap  Rasio Efektivitas

## Terhadap  Kinerja  Keuangan  Pemerintah Daerah
Berdasarkan  hasil  pengujian  hipotesis  pada penelitian ini menunjukkan nilai ttabel lebih kecil dari thitung sehingga  H03 di tolak dan Ha3  di  terima  dan  nilai  signifikan  nya  lebih kecil dari 0,05 yang artinya tingkat kekayaan pemerintah  daerah  berpengaruh  signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
Tingkat  kekayaan  daerah  dapat  dilihat  dari pendapatan asli daerah tersebut. Peningkatan kinerja  keuangan  dilihat  dengan  adanya peningkatan kemandirian daerah dan mengurangi ketergantungan
keuangan kepada pemerintah pusat (Ajani, Akram dan Handajani 2016). Untuk itu, perlu diupayakan peningkatan  sumber  daya  daerah  sendiri dengan meningkatkan PAD. Pendapatan asli daerah merupakan sumber utama pembiayaan daerah yang bersumber dari retribusi daerah, pajak  daerah,  hasil  kekayaan  daerah  yang terpisah,  dan  PAD  lain  yang  sah.  Dengan penerimaan yang baik maka akan meningkatkan  investasi  terhadap  daerah tersebut  dan  akan  meningkatkan  pelayanan publik (Marfiana dan Kurniasih 2013). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang  dilakukan  oleh  Ayuningsih  (2016) ditemukan  fakta  empiris  berupa  kekayaan daerah  berpengaruh  pada  kinerja  keuangan daerah  karena  dengan  pertumbuhan  yang positif  akan  meningkatkan  investasi  pada daerah  tersebut  dan  akan  meningkatkan infrastruktur untuk peningkatan PAD daerah. Sehingga  penulis  menyimpulkan  bahwa variabel tingkat kekayaan pemerintah daerah berpengaruh signifikan terhadap rasio efektivitas  kinerja  keuangan  pemerintah daerah.

## 5. KESIMPULAN
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaruh
ukuran legislatif, tingkat ketergantungan pemerintah daerah dan tingkat  kekayaan  pemerintah  daerah terhadap  rasio  efektivitas  kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan  hasil  penelitian  ini  dapat disimpulkan beberapa kesimpulan sebagai berikut : 1. Ukuran Legislatif tidak berpengaruh dan  tidak  signifikan  terhadap  rasio efektivitas kinerja keuangan pemerintah  daerah  Kabupaten/Kota Provinsi  SUMBAGSEL  (Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, Jambi, Bangka Belitung). 2. Tingkat Ketehrgantungan Pemerintah Daerah tidak berpengaruh  dan  tidak  signifikan terhadap  rasio  efektivitas  kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota Provinsi SUMBAGSEL
(Sumatera  Selatan,  Lampung,  Bengkulu,
Jambi, Bangka Belitung).
3. Tingkat  Kekayaan  Pemerintah  Daerah berpengaruh  signifikan  terhadap  rasio efektivitas  kinerja  keuangan  pemerintah daerah Kabupaten/Kota Provinsi SUMBAGSEL (Sumatera Selatan,
Lampung,  Bengkulu,  Jambi,  Bangka Belitung).

## 6. REFERENSI
Abdul  Halim  (2008). Akuntansi  Sektor Publik Akuntansi Keuanganv Daerah .Jakarta : Salemba Empat.
Ayuningsih,  Diyah.  (2016). Pengaruh Size,  Wealth,  Leverage,  Belanja
Daerah dan Intergovernmental Revenue Terhadap Kinerja
Keuangan  Pemerintah  Daerah  di
Jawa Tengah. Institut  Agama  Islam Negeri Surakarta, Surakarta. Badan Pusat Statistik. 2018. Di akses 22 November 2021,  Dari https://sumsel.bps.go.id/publication /2017/ 08/12/5b5a8993710ce0d0e356fdfc/ provins  i-sumatera-selatan-dalam- angka-2018.html
Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan. 2018. Diakses 5 Desember 2021, dari http://www.djpk.kemenkeu.go.id/p ortal/da ta/apbd . Fakhry Zamzam (2019). Good  Governance  Sekretariat DPRD . Yogyakarta :Deepublish.
Fitriya  Fauzi,  Abdul  Basyith  Dencik,
Diah Isnaini Asiati (2019). Metodologi Penelitian untuk Manajemen dan Akuntansi Aplikasi SPSS  dan  Eviewsuntuk  Teknik
Analisis  Data .  Jakarta  :  Salemba

## Empat.
Indonesia,  P.  R.  (2003).  Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 17  Tahun  2003  tentang  Keuangan Negara.
Kusuma, A. R., & Handayani, N. (2017).
Pengaruh  karakteristik  pemerintah daerah  terhadap  efisiensi  kinerja keuangan pemerintah daerah.
Jurnal  Ilmu  Dan  Riset  Akuntansi (JIRA) , 6 (1). Mahmudi  (2019). Analisis  Laporan Keuangan Pemerintah Daerah .
Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
Mardiasmo  (2018). Akuntansi  Sektor
Publik  (Edisi Terbaru) .  Yogyakarta
: ANDI.
Marfiana,  N.,  &  Kurniasih,  L.  (2013).
Pengaruh  karakteristik  pemerintah daerah dan hasil pemeriksaan audit
BPK  terhadap  kinerja  keuangan pemerinta daerah kabupaten/kota. Sustainable Competitive Advantage (SCA) , 3 (1). Mohammad Mahsun (2019). Pengukuran Kinerja Sektor Publik .
Tangerang  Selatan  :  Universitas
Terbuka.
Novianti  et al.  2016. Pengaruh  Ukuran
Legislatif, Karakteristik Pemerintah Daerah  Dan  Temuan  Audit  Bpk Terhadap Kinerja Pemerinta DaerahKabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas
Bung  Hatta.  E-Jurnal  Bunghatta Volume 9, No 1.
Noviyanti,  N.  A.,  &  Kiswanto,  K.
(2016). Pengaruh  Karakteristik
Pemerintah  Daerah,  Temuan  Audit BPK  terhadap  Kinerja  Keuangan Pemerintah  Daerah. Accounting Analysis Journal , 5 (1).
Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun 2010  tentang  Standar  Akuntansi Pemerintahan.
Prianka, A. (2015). Pengaruh Kekayaan Daerah,  Belanja Daerah Dan Jumlah Penduduk Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota  Di  Pulau  Jawa Tahun Anggaran 2012-2013)
(Doctoral  dissertation,  Universitas Muhammadiyah Yogyakarta).
Sedyaningsih,  P.,  &  Zaky,  A.  (2015).
Pengaruh  Karakteristik  Pemerintah Daerah  Dan  Temuan  Audit  BPK Terhadap  Kinerja  Penyelenggaraan Pemerintahan  Daerah  (Studi  pada Pemerintah  Kabupaten  di  Sulawesi Selatan        Tahun          2009–  2012). Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  FEB Universitas Brawijaya .
Sesotyaningtyas,  M.  (2012).  Pengaruh Leverage, Ukuran Legislatif, Intergovernmental Revenue dan Pendapatan  Pajak  Daerah  Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah
Daerah. Accounting analysis journal , 1 (1).
Slamet Riyanto & Aglis Andhita  Hatmawan (2020). Metode Penelitian Kuantitatif
Penelitian  di  bidang  manajemen,
Teknik, Pendidikan dan Eksperimen .Yogyakarta : Deepublish. Suci  Ramadhani  (2017). Pengaruh  Pajak Daerah,  Retribusi  Daerah,  Dana Perimbangan Dan Tingkat Kekayaan Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah  Daerah  (Studi  Empiris Pada  Kabupaten/Kota  Di  Provinsi Riau  Periode  2011-2015).  Riau  : Universitas  Islam  Negeri  Sultan Syarif Kasim.
Sugiono.  2017. Metode  Penelitian
(Kualitatif, Kuantitatif dan R&D) . Bandung : Alfabeta
Suhardjanto,  D.,  &  Yulianingtyas,  R. (2011).  Pengaruh  Karakteristik
Pemerintah  Daerah  Terhadap
Kepatuhan Pengungkapan Wajib Dalam Laporan. Sumarjo,Hendro (2010) Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan  Pemerintah  Daerah
(Studi Empiris pada Pemerintah
Daerah  Kabupaten/Kota  di Indonesia). Other thesis, Universitas Sebelas Maret Surakarta. Uma Sekaran & Roger Bougie (2017). Metode Penelitian untuk Bisnis.
Buku  2  Edisi  enam .  Jakarta  : Salemba Empat.
Undang-undang  Nomor  23 Tahun  2014 tentang Pemerintah Daerah. V. Wiratna Sujarweni (2019). Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi . Yogyakarta Pustaka