## Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia (JIHHAM)
Vol 3, No 1, 2023, 1-7
Kajian  Perlindungan  Hukum  terhadap  Anak  yang Berkonflik  dengan  Hukum  dalam  Sistem  Peradilan Pidana  Anak  (Study  of  Legal  Protection  for  Children  in Conflict  with  the  Law  in  the  Juvenile  Criminal  Justice System)
Leni Dwi Nurmala 1* , Yayan Hanapi 2 Fakultas Hukum, Universitas Gorontalo, Gorontalo 1,2 lenitsaina@gmail.com 1* , yayanhanapi@gmail.com 2

## Riwayat Artikel
Diterima pada 5 Desember 2022 Revisi 1 pada 9 Desember 2022 Revisi 2 pada 29 Desember 2022 Disetujui pada 9 Januari 2023

## Abstract
Purpose: The  purpose  of  this  research  is  to  find  out  about  the forms of legal protection given to children who are in conflict with the law, especially in the juvenile justice system based on Law No. 35  of  2014  and  Law  No.  11  of  2012  Juvenile  Criminal  Justice System.
Research  methodology :  The  method  used  in  this  writing  is  a normative  juridical  approach,  namely  a  normative  juridical approach,  namely  legal  research  conducted  by  examining  library materials  or  secondary  data  as  the  basic  material  for  research  by conducting  a  search  of  regulations  and  literature  literature  related to the problem under study.
Results: The results of this study indicate that legal protection for children in conflict with the law in the juvenile justice system must be fully implemented by law enforcement officials at each stage of the examination, namely in the form of fulfilling and guaranteeing children's rights and prioritizing the best interests of children.
Keywords: Legal Protection, Children, Criminal How  to  cite: Nurmala,  L,  D.,  Hanapi,  Y.  (2023).  .Kajian Perlindungan  Hukum  terhadap  Anak  yang  Berkonflik  dengan Hukum  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak. Jurnal  Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia , 3(1), 1-7.

## 1. Pendahuluan
Anak  merupakan  amanah  yang  dianugerahkan  oleh  Allah  SWT  kepada  kedua  orangtuanya.  anak merupakan  generasi  penerus  bagi  kedua  orangtuanya  dan  keluarganya.  Keluarga  adalah  lingkungan sosial  yang  terbentuk  erat  karena  sekelompok    orang  bertempat  tinggal,  berinteraksi  dalam pembentukan  pola  pikir,  kebudayaan,  serta  sebagai  mediasi  hubungan  anak  dengan  lingkungan (Rustina, 2022). Para pendidik memberikan definisi bahwa keluarga merupakan lapangan pendidikan yang pertama dan pendidiknya adalah kedua orang tuanya (Wahy, 2012). Keluarga terdiri dari anak, ayah  dan  ibu.  Ayah  dan  ibu  adalah  pendidik  kodrati.  Mereka  pendidik  bagi  anak-anaknya  karena secara kodrati ayah dan ibu diberikan anugerah oleh Tuhan berupa naluri orang tua. Dari naluri inilah akan  timbul  kasih  sayang  para  orang  tua  kepada  anak-anaknya,  sehingga  secara  moral  keduanya dibebani  tanggungjawab  untuk  memelihara,  mengawasi,  melindungi  serta  membimbing  keturunan mereka.  Sebagai karunia dan anugerah serta amanah yang diberikan maka anak harus mendapatkan pemeliharaan  dan  penjagaan  yang  baik  dari  kedua  orangtuanya.  Anak  berhak  mendapatkan perlindungan, pendidikan, perawatan yang semuanya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari hak seorang anak (Lestari, 2017).
Dalam hal mewujudkan perlindungan anak, Negara telah mengamanatkan dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  yang  berbunyi  bahwa:  “setiap  anak berhak  atas  kelangsungan  hidup,  tumbuh  dan  berkembang  serta  berhak  atas  perlindungan    dari kekerasan dan diskriminasi” (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 1945).
Keluarga  sebagai  salah  satu  kelompok  atau  kumpulan  manusia  yang  hidup  bersama  sebagai  satu kesatuan atau unit terkecil dalam masyarakat. Kelompok kecil dalam masyarakat ini merupakan unsur dari  suatu  negara. Dalam  kelompok  sosial  masyarakat,  anak  merupakan  kelompok  yang  dianggap rentan  dan  lemah  yang  potensial  menjadi  subjek  maupun  objek  dari  terjadinya  kejahatan  (tindak pidana) atau yang sering disebut dengan anak  yang berhadapan dengan hukum, anak yang berkonflik dengan  hukum  dan  anak  yang  menjadi  korban  tindak  pidana  (Juliana  &  Arifin,  2019).  Merebaknya berbagai  permasalahan  tentang  perlindungan  anak  sangat  memprihatinkan  kalangan  masyarakat. Lebih  menyedihkan  lagi  ketika  lembaga  formal  yang  diharapkan  dapat  memberikan  perlindungan terhadap  anak,  berbalik  menjadi  turut  andil  dalam  menambah  permasalahan  terhadap  perlindungan anak sehingga tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya (Fitriani, 2016).
Berbagai  upaya  telah  dilakukan  oleh  pemerintah  agar  anak-anak  mendapatkan  perlindungan  hukum sebagaimana mestinya yakni dengan disahkannya Undang-Undang tentang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak No. 11 Tahun 2012 sebagai wujud keseriusan pemerintah menjaga dan menjamin perlindungan hukum terhadap generasi penerus bangsa. Namun seperti yang diketahui permasalahan tentang anak, khususnya anak yang berhadapan dengan hukum semakin hari semakin bertambah kasus yang ditangani oleh penyidik, sehingga hal ini menunjukkan  bahwa  perlindungan  hukum  belum  dapat  dilaksanakan  secara  efektif.    Sebagaimana latar belakang di atas, dalam penelitian ini penulis akan memfokuskan pada permasalahan penelitian sebagai  berikut:  Bagaimana  perlindungan  hukum    terhadap  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum dalam sistem peradilan pidana anak?

## 2. Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  penelitian  yuridis  normatif yakni  dimana  hukum  di  konsepkan  sebagai  apa  yang  tertulis  dalam  peraturan  perundang-undangan ( law  in  books )  atau  hukum  di  konsepkan  sebagai  kaidah  atau  norma  yang  merupakan  patokan berperilaku manusia dianggap pantas (Asikin, 2012). Penelitian hukum normatif ini didasarkan pada bahan hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder  yaitu  penelitian  yang  mengacu  pada norma-norma yang  terdapat  dalam  peraturan  perundang-undangan  (Soekanto,  1984).  Sehubungan  dengan  jenis penelitian  Yuridis  Normatif  maka  pendekatan  yang  digunakan  dalam  tulisan  ini  adalah  pendekatan perundang-undangan  ( Statute  Approach )  (Marzuki,  2005).  Pendekatan  perundang-undangan  dalam hal  ini  adalah  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perlindungan  Anak  dan  Undang- Undang Nomo2 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

## 3. Hasil dan Pembahasan
Berbicara  tentang  anak  dalam  sistem  peradilan  pidana  merupakan  kelompok  rentan  yang  memiliki resiko    hak  asasinya  dilanggar  oleh  pihak-pihak  yang  terkait  di  dalamnya.  Namun,  saat  ini  dalam pelaksanaannya  harus  diutamakan  upaya-upaya  yang  merupakan  keharusan  bagi  para  pihak  untuk dapat  memberikan  perlindungan  serta  memberikan  jaminan  terhadap  hak  –hak  anak  dalam  sistem peradilan pidana anak, terutama mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak. Anak adalah manusia yang masih kecil atau manusia yang belum dewasa (Sunanih, 2017). Anak-anak merupakan manusia muda  dalam  umur  muda  dalam  jiwa  dan  perjalanan  hidupnya  karena  mudah  terpengaruh  untuk keadaan sekitarnya (Zahroh & Na’imah, 2020). Banyak pendapat  terkait dengan pengertian anak, ada beberapa  ketentuan  perundang-undangan  yang  ada  di  Indonesia  masih  terlihat  banyak  ditemui ketidakseragaman  pengertian  tentang  anak.  Setiap  perundang-undangan  mengatur  secara  tersendiri mengenai  kriteria  anak  yang  tentunya  sangat  berpengaruh  pada  kedudukan  hukum  anak  sebagai subjek  hukum.  Dalam  hukum  Indonesia  terdapat  pluralisme  mengenai  batasan  usia,  hal  ini menyebabkan  tiap  peraturan  perundang-undangan  mengatur  secara  tersendiri  mengenai  kriteria tentang anak (Riza, Lubis, & Suwalla, 2022). Namun  dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Anak  No.  35  tahun  2014  perubahan  atas  Undang-Undang  No.  23  Tahun  2002,  maka  inilah  yang menjadi  pedoman  yang  memberi  batasan  usia  anak  ( Lex  Spesialis  Derogate  Lex  Generalis). Pasal 1Angka  1  Undang-Undang  35 tahun  2014 tentang  Perlindungan  Anak,  Anak  adalah  seseorang  yang
belum  berusia  18  (delapan  belas)  tahun,  termasuk  anak  yang  masih  dalam  kandungan  (Yalid  & Simamora, 2022).
Anak sebagai seorang makhluk yang dianggap belum dapat melindungi dirinya sendiri  tanpa bantuan perlindungan yang memadai dari keluarga, masyarakat dan pemerintah. Oleh karena itu pemajuan dan perlindungan  yang  berpihak  pada  anak  dan  memegang  tegak  prinsip  non  diskriminasi,  kepentingan yang  terbaik  bagi  anak  serta  partisipasi  anak  dalam  setiap  hal  yang  menyangkut  dirinya  merupakan prasyarat yang mutlak dalam upaya perlindungan anak yang efektif (Teguh, 2018). Satjipto Raharjo, memberikan penjelasan mengenai perlindungan hukum yakni memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi  Manusia  yang  dirugikan  orang  lain  dan  perlindungan  iru  diberikan  kepada  masyarakat  agar dapat  menikmati  semua  hak-hak  yang  diberikan  oleh  hukum  (Satjipto,  2000).  Dalam  hukum  pidana dikenal  adanya  dua  perlindungan  hukum,  pertama,  perlindungan  hukum  primer  yaitu  untuk melindungi  masyarakat  dan  individu  dari  gangguan  kejahatan;  kedua  perlindungan  hukum  sekunder yaitu  untuk  melindungi  masyarakat  dan  individu  dari  perlakuan  yang  tidak  wajar  oleh  penguasa. Sehingga  dapat  dipahami  bahwa  sejauh  manakah  masyarakat  dan  korban  dapat  terlindunginya  hak berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  yang  ada  (Harrys  Pratama  Teguh  &  Mayasari,  2009). Perlindungan  hukum  sebagai  upaya  hukum  yang  harus  diberikan  oleh  aparat  penegak  hukum  untuk memberikan  rasa aman,  baik  secara  pikiran  maupun fisik  dari  gangguan  dan  berbagai  ancaman  dari pihak manapun (Carma, 2018).
Perlindungan  hukum  merupakan  syarat  subjektif  yang  mengatur  subjek  hukum  untuk  segera mendapatkan  sumberdaya untuk  menjamin  kelangsungan  keberadaan subjek  hukum  yang  dilindungi dan  mendapat  perlindungan  dari  Undang-Undang,  sehingga  kekuasaan  mereka  diatur  dalam  proses pengambilan keputusan politik dan ekonomi, terutama dalam alokasi sumber daya, apakah itu dalam diri pribadi maupun struktural. Ada dua macam perlindungan hukum bagi rakyat, yaitu perlindungan preventif  dan  perlindungan  represif  (Noval,  Nofrial,  &  Nurkhotijah,  2022).  Perlindungan  preventif, merupakan perlindungan hukum yang sifatnya melakukan pencegahan. Yakni melakukan pencegahan agar  tidak  terjadi  sengketa  yang  lebih  besar,  pemerintah  berwenang  melakukan  tindakan  didasarkan pada  kebebasan  bertindak  (diskresi).  Perlindungan  represif  bertujuan  menyelesaikan  jika  ada  terjadi sengketa, termasuk penanganannya pada lembaga peradilan (Asri, 2018). Perlindungan hukum adalah tindakan  mencegah  dan  menekan  hak-hak  orang  secara  fisik,  mental  atau  orang  yang  tidak  mampu untuk mencapai keadilan sesuai dengan hukum yang berlaku (Abintaroro Prakoso, 2016).
Perlindungan  hukum  terhadap  anak  di  Indonesia  telah  dimulai  pada  tahun  1977  dalam  seminar perlindungan  anak  yang  diadakan  Prayuwana.  Seminar  tersebut  menghasilkan  dua  hal  penting  yang harus diperhatikan dalam perlindungan anak yaitu (Marlina, 2012):
1. Segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang ataupun lembaga pemerintah dan swasta  yang  bertujuan  mengusahakan  pengamanan,  penguasaan  dan  pemenuhan  kesejahteraan fisik, mental dan sosial anak dan remaja yang sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya.
2. Segala daya upaya bersama yang dilakukan dengan sadar oleh perorangan, keluarga, masyarakat, badan-badan pemerintah dan swasta untuk pengamanan, pengadaan dan pemenuhan kesejahteraan rohani dan jasmani anak yang berusia 0-21 tahun tidak dan belum pernah menikah, sesuai dengan hak asasi dan kepentingan agar dapat mengembangkan hidupnya seoptimal mungkin.
Adapun Prinsip-prinsip yang dijadikan sebagai dasar dalam pelaksanaan perlindungan terhadap anak (Muhaemin, 2016), diantaranya sebagai berikut:
a) Anak  tidak  dapat  berjuang  sendiri,  anak  merupakan  modal  kelangsungan  hidup  manusia,  bangsa dan keluarga, untuk itu hak-hak anak harus dilindungi. Anak tidak dapat melindungi sendiri hak- haknya.  Banyak  pihak  yang  dapat  mempengaruhi  kehidupannya.  Negara  dan  masyarakat berkepentingan untuk mengusahakan perlindungan hak-hak anak.
b) Kepentingan terbaik bagi anak, agar perlindungan anak dapat diselenggarakan dengan baik, dianut prinsip  yang  menyatakan  bahwa  kepentingan  anak  harus  dipandang  sebagai of  paramount importance (memperoleh  prioritas  tertinggi)  dalam  setiap  keputusan  yang  menyangkut  anak. Tanpa  prinsip  ini  perjuangan  anak  akan  mengalami  hambatan  bahkan  kegagalan.  Prinsip
kepentingan terbaik bagi anak harus digunakan karena anak dalam banyak hal seringkali menjadi korban karena ketidaktahuan nya.
c) Ancaman  daur  kehidupan,  perlindungan  harus  dimulai  sejak  dini  dan  dilakukan  secara  terus menerus dimulai dari semenjak janin yang berada dalam  kandungan sampai pada usia menjelang dewasa.
d) Lintas sektoral,  nasib  anak  tergantung  pada  berbagai faktor  makro  maupun  mikro  yang  langsung maupun  tidak  langsung,  kemiskinan,  perencanaan  kota  dan    bahkan  segala  penggusuran,  sistem pendidikan  yang  menekankan  hafalan  dan  bahan  yang  tidak  relevan,  komunitas  yang  penuh dengan ketidakadilan dan sebagainya tidak dapat ditangani oleh sektor, terlebih oleh keluarga atau anak itu sendiri. Perlindungan terhadap anak adalah perjuangan membutuhkan sumbangan semua orang di semua tingkatan (Gultom & Sumayyah, 2014).
Perlu diketahui dan dipahami bahwa terkait dengan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum tentunya didasarkan pada beberapa ketentuan perundang-undangan yang bersifat khusus yakni antara lain sebagai berikut (Analiyansyah & Rahmatillah, 2015):
a. Undang-Undang  RI  No.11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  Perubahan  atas Undang-Undang RI No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
b. Undang-Undang RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
c. Undang-Undang  RI  No.17  Tahun  2016  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;
d. Peraturan Pemerintah No 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun;
e. Peraturan  Mahkamah  Agung  No  4  Tahun  2014  tentang  Pelaksanaan  Diversi  dalam  Sistem Peradilan Pidana Anak;
f. Peraturan Jaksa Agung No. 06/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi.
g. Peraturan  Kabareskrim  Polri  No.  TR/1124/XI/2006,  Tata  Cara  Pelaksanaan  Diversi  Bagi    Pihak Kepolisian.
h. Keputusan  Direktur  Jenderal  Peradilan  Umum  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  No 1691/DJU/PS.00/2002  tentang  Pemberlakuan  Pedoman  Penerapan  Keadilan  Restoratif ( Restorative  Justice ).
Di  Indonesia  Perlindungan  hukum  terhadap  anak  khususnya  terhadap  anak  yang  berkonflik  dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak, merupakan upaya yang harus terus dilakukan oleh semua para pihak yang terkait di dalamnya.  Salah satu bentuk upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah yakni  dengan  telah  disahkannya  dan  diberlakukan  nya  Undang-Undang  No.  11  Tahun  2012  tentang Sistem  Peradilan  Pidana  Anak,  Undang-Undang  ini  memiliki  tujuan  untuk  dapat  mewujudkan  suatu peradilan  yang  harus  menjamin  perlindungan  hukum  terhadap  anak  dengan  memberikan  jaminan kepentingan  terbaik  bagi  anak  khususnya  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  diantaranya,  anak yang berkonflik dengan hukum, anak sebagai saksi dalam tindak pidana maupun anak sebagai korban dari  tindak  pidana.  Dalam  Pasal  1  angka  1  dan  Pasal  2  Undang-Undang  RI  Nomor  11  Tahun  2012 tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak,  Sistem  peradilan  pidana  anak  adalah  keseluruhan  proses penyelesaian  perkara  anak  yang  berhadapan  hukum  mulai  tahap  penyidikan  sampai  dengan  tahap pembimbingan  setelah  menjalani  proses  pidana  yang  berdasarkan  perlindungan,  keadilan,  non diskriminasi,  kepentingan  terbaik  bagi  anak,  penghargaan  terhadap  anak,  kelangsungan  hidup  dan tumbuh  kembang  anak,  proporsional,  perampasan  kemerdekaan  dan  pemidanaan  sebagai  upaya terakhir dan penghindaran balasan.
Perlindungan hukum terhadap anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, berupa perlindungan yang dimaksudkan  untuk  melindungi    dan  mengayomi  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  agar  anak dapat menyongsong masa depannya dengan baik serta memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggungjawab, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Perlindungan anak juga meliputi
kegiatan  langsung  dan  tidak  langsung  dari  tindakan  yang  membahayakan  anak  secara  fisik  dan atau/psikis.  Bentuk  perlindungan  hukum  kepada  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  (anak  yang berkonflik  dengan  hukum)  salah  satunya  yakni  berupa  penyelesaian  hukum  melalui  diversi  yang mengarah  pada  upaya  mewujudkan  keadilan Restorative Justice (Hidayat,  Mirzana,  &  Indrawati, 2021). Dan merupakan Kewajiban bagi para aparat penegak hukum untuk mengutamakan pendekatan keadilan restorative  justice dalam  menangani  perkara  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  dan konsep  diversi  merupakan  salah  satu  alternatif  penyelesaian  yang  wajib  dilakukan  dalam  sistem peradilan pidana anak saat ini. Hal ini seperti dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dengan secara tegas menyatakan bahwa: (1) Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan Pendekatan Keadilan Restorative.  Pada konsep keadilan restorative dikenal adanya proses Diversi. Pada hakikatnya upaya Diversi merupakan salah satu cara untuk  menghindarkan  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  dan  menjauhkan  anak  dari  proses pemeriksaan pengadilan secara formal (Jaelani, 2018).
Keadilan  Restorative  merupakan  suatu  proses  Diversi,  yaitu  semua  pihak  yang  terlibat  dalam  suatu tindak  pidana  tertentu  bersama-sama  mengatasi  masalah  serta  menciptakan  suatu  kewajiban  untuk membuat  segala  sesuatunya  menjadi  lebih  baik  dengan  melibatkan  korban,  Anak,  dan  masyarakat dalam  mencari  solusi  untuk  memperbaiki,  rekonsiliasi,  dan  menenteramkan  hati  yang  tidak berdasarkan  pembalasan.    Dalam  ketentuan  Undang-Undang  No.  11  Tahun  2012  tentang  Sistem Peradilan  Pidana  Anak,  diversi  yakni  sebagai  pengalihan  penyelesaian  perkara  anak  dari  proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Sedangkan keadilan Restorative dalam penjelasan umum  Undang-Undang  No.  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  adalah  suatu proses Diversi, yakni semua pihak yang terlibat di dalam suatu  tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi  masalah  serta  menciptakan  suatu  kewajiban  untuk  membuat  segala  sesuatunya  menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, orangtua korban/ pelaku dan masyarakat dalam mencari solusi  untuk  memperbaiki,  rekonsiliasi  dan  menentramkan  hati  dan  tidak  menghindarkan  unsur pembalasan  perbuatan  yang  telah  dilakukan  oleh  pelaku.  Dengan  demikian  perlindungan  hukum terhadap  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  harus  lebih  mengutamakan  kepentingan  terbaik  bagi anak.
Dalam kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak, perlindungan hukum yang dilakukan harus mengarah pada Restorative Justice dengan  mewujudkan  keadilan  yang  ber  keseimbangan,  anak  yang  melakukan  tindak  pidana diberi  kesempatan  untuk  memperbaiki  diri  dan  memperbaiki  kesalahannya  tanpa  melalui  pemberian sanksi hukuman pidana (Wijayanti, Toule, & Adam, 2021). Dengan diversi diharapkan hak-hak anak dapat lebih terjamin dan pemberian sanksi kepada anak harus dilakukan dalam upaya mendidik anak, bukan dengan tujuan untuk memberikan pembalasan, tapi dengan tujuan memperbaiki dan membuat anak  yang  telah  melakukan  perbuatan  salah  tidak  mampu  lagi  melakukan  kesalahan  yang  sama  di masa mendatang.
Pada  dasarnya  adanya  diversi  ini  akan  dapat  menjadi  bentuk Restorative  Justice jika  anak  yang melakukan tindak pidana  tetap dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, anak  harus  diberikan  kesempatan  untuk  mengganti  kesalahannya  dengan  bentuk  kebaikan  kepada korban  dari  perbuatannya  tersebut,  korban  turut  serta  diberi  kesempatan  dalam  proses  diversi  untuk mencari solusi terbaik dalam pemecahan masalah yang telah dilakukan oleh pelaku anak, anak diberi kesempatan  untuk  dapat  mempertahankan  hubungan  baik/kekeluargaan  dengan  pelaku/keluarganya atau  korban/keluarganya,  dan  kesempatan  untuk  dilaksanakan  rekonsiliasi  dan  penyembuhan  dalam kehidupan  masyarakat  yang  telah  dirugikan  oleh  anak  yang  melakukan  tindak  pidana  tersebut. Pelaksanaan  Diversi  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak,  didasari  keinginan  menjauhkan  dan menghindarkan anak dari efek negatif yang dapat timbul terhadap jiwa anak maupun perkembangan anak  sebagai  generasi  penerus  bangsa  sehingga  dalam  penerapan  diversi    harus  mengutamakan pemberian perlindungan bagi anak dari sanksi pidana berupa pidana penjara.
Sebagai  bentuk  pelaksanaan  penegakan  hukum  terhadap  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum,  anak yang melakukan  tindak pidana harus tetap bertanggungjawab terhadap apa yang telah dilakukannya. Walaupun anak tersebut secara langsung tidak dikenai dengan sanksi pidana, namun sebagai bentuk tanggungjawab  terhadap  korban,  maka  pelaku  harus  bertanggungjawab  atas  perbuatannya  melalui proses  diversi  untuk  mencari jalan  penyelesaian  terbaik  antara  pelaku  dan  korban.  Misalnya  dengan memberikan  ganti  rugi  kepada  korban,  meminta  maaf  kepada  korban  dan  atau  keluarganya,  pelaku diserahkan  kepada  orangtua/wali,  atau  mengikutsertakan  pelaku  dalam  pendidikan  atau  pelatihan  di lembaga pendidikan atau LPKS selama 3 bulan dan atau turut serta dalam pelayanan masyarakat.
Selain itu hal yang paling  penting dalam upaya pemberian perlindungan hukum  terhadap anak yang berkonflik  dengan  hukum  yakni  rehabilitasi  terhadap  pelaku  maupun  korban  untuk  mengembalikan keadaan  keduanya  seperti semula  sebelum  terjadinya  tindak  pidana.  Sehingga  tidak  ada  lagi  adanya pembalasan  oleh  korban  kepada  pelaku  maupun  pengulangan  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh pelaku kepada korban maupun orang lain.

## 4. Kesimpulan
Perlindungan  hukum  terhadap  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana Anak yakni pemenuhan dan jaminan terhadap hak-hak anak serta mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dalam sistem peradilan pidana anak harus dapat diwujudkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku sehingga fungsi dari sistem peradilan pidana anak dapat tercapai dengan baik serta Perlindungan hukum yang mengarah pada upaya diversi sebagai wujud  keadilan  restorative  kepada  anak  tanpa  mengabaikan  kewajiban  anak  untuk  tetap bertanggungjawab  atas  perbuatan  yang  telah  dilakukannya  dalam  upaya  memberikan  jaminan perlindungan hukum terhadap anak dengan tetap mengutamakan rasa keadilan yang berkeseimbangan. Perlindungan  hukum  terhadap  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana Anak  merupakan  suatu  upaya  menjaga  generasi  penerus  bangsa  dan  menjaga  karunia  Tuhan  Yang Maha Esa berdasarkan pada asas keadilan guna memenuhi dan memberikan jaminan terhadap hak-hak anak  yang  berkonflik  dengan  hukum    serta  mengutamakan  kepentingan  terbaik  bagi  anak  dalam sistem peradilan pidana.

## Limitasi dan studi lanjutan
Perlindungan  terhadap  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak harus  dilaksanakan  secara  konsisten  dan  komprehensif.  Para  aparat  penegak  hukum  yang  berada dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  harus  saling  bersinergi  saling  bekerja  sama  dan  berkoordinasi guna  mewujudkan  perlindungan  hukum  guna  mencapai  tujuan  bersama  dalam  memberikan perlindungan kepada anak. Upaya perlindungan hukum dengan menerapkan keadilan restorative harus selalu  diupayakan  untuk  memberikan  jaminan  hukum  dan  kepentingan  terbaik  bagi  anak  yang berkonflik dengan hukum.

## Referensi
Abintaroro  Prakoso,  T.  S.  (2016). Pembaruan  sistem  peradilan  pidana  anak :  Yogyakarta:  Aswaja Pressindo.
Analiyansyah,  A.,  &  Rahmatillah,  S.  (2015).  Perlindungan  terhadap  anak  yang  berhadapan  dengan hukum  (Studi  terhadap  undang-undang  peradilan  anak  Indonesia  dan  peradilan  adat  Aceh). Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies, 1 (1), 51-68. Asikin, A.-Z. (2012). Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada .
Asri, D. P. B. (2018). Perlindungan hukum preventif terhadap ekspresi budaya tradisional di Daerah Istimewa  Yogyakarta  berdasarkan  undang-undang  nomor  28  tahun  2014  tentang  hak  cipta. JIPRO: Journal of Intellectual Property , 13-23.
Fitriani, R. (2016). Peranan penyelenggara perlindungan anak dalam melindungi dan memenuhi hak- hak anak. Jurnal Hukum Samudra Keadilan, 11 (2), 250-358. Gultom,  M.,  &  Sumayyah,  D.  (2014).  Perlindungan  hukum  terhadap  anak  dalam  sistem  peradilan pidana anak di Indonesia.
Harrys  Pratama  Teguh  &  Mayasari,  L.  (2009). Sanksi  pemidanaan  dalam  konflik  pertanahan  : kebijakan alternatif penyelesaian konflik pertanahan di luar kodifikasi hukum pidana : Jakarta: Kencana.
Hidayat,  S.  K.,  Mirzana,  H.  A.,  &  Indrawati,  D.  (2021).  Urgensi  Penerapan  Diversi  terhadap  Anak Yang  Berhadapan  dengan Hukum  pada  Tindak  Pidana  Narkotika. Hermeneutika:  Jurnal Ilmu Hukum, 5 (2).
Jaelani, E. (2018). Penegakan Hukum Upaya Diversi. Kertha Patrika, 40 (2), 71-84.
Juliana,  R.,  &  Arifin,  R.  (2019).  Anak  dan  kejahatan  (faktor  penyebab  dan  perlindungan  hukum).
Jurnal Selat, 6 (2), 225-234.
Lestari,  M.  (2017).  Hak  anak  untuk  mendapatkan  perlindungan  berdasarkan  peraturan  perundang- undangan. Jurnal UIR Law Review, 1 (2), 188-189.
Marlina. (2012). eradilan Pidana Anak di Indonesia ; Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice : Refika Aditama : Bandung. Marzuki, P. M. (2005). Penelitian hukum.
Muhaemin,  B.  (2016).  Prinsip-prinsip  Dasar  Tentang  Hak  Perlindungan  Anak. DIKTUM:  Jurnal Syariah dan Hukum, 14 (1), 77-87.
Noval, M., Nofrial, R., & Nurkhotijah, S. (2022). Analisis Yuridis Proses Penyelesaian Tindak Pidana Terhadap  Pelaku  Penipuan  Melalui  Pembayaran  Elektronik  Untuk  Mewujudkan  Perlindungan Hukum. Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2 (1), 29-37. doi:10.35912/jihham.v2i1.1579
Riza,  K.,  Lubis,  I.  H.,  &  Suwalla,  N.  (2022).  Kepastian  Hukum  Terhadap  Putusan  Peradilan  Adat Aceh  dalam  Penyelesaian  Tindak  Pidana  Pencurian. Jurnal  Ilmiah  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia, 2 (1), 39-47. doi:10.35912/jihham.v2i1.1580 Rustina,  R.  (2022).  Keluarga  dalam  kajian  Sosiologi. Musawa:  Journal  for  Gender  Studies,  14 (2), 244-267.
Soekanto, S. (1984). Pengantar Penelitian Hukum. cet. 2007: Jakarta: UI Press.
Sunanih,  S.  (2017).  Kemampuan  Membaca  Anak  Sekolah  Dasar  Kelas  Rendah  Bagian  dari Pengembangan Bahasa. Naturalistic: Jurnal Kajian Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran, 2 (1), 38-46. Teguh, H. P. (2018). Teori dan praktek perlindungan anak dalam hukum pidana: dilengkapi dengan studi kasus : Penerbit ANDI.
Wahy,  H.  (2012).  Keluarga  sebagai  basis  pendidikan  pertama  dan  utama. JURNAL  ILMIAH DIDAKTIKA: Media Ilmiah Pendidikan dan Pengajaran, 12 (2).
Wijayanti, I., Toule, E. R. M., & Adam, S. (2021). Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Dengan  Pelaku  Anak  Menurut  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012. PAMALI:  Pattimura Magister Law Review, 1 (2), 73–89.
Yalid, Y., & Simamora, B. (2022). Penerapan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung di Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan. Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2 (1), 1-13. doi:10.35912/jihham.v2i1.1336
Zahroh, S., & Na’imah, N. (2020). Peran Lingkungan Sosial terhadap Pembentukan Karakter Anak Usia  Dini  di  Jogja  Green  School. Jurnal  PG-PAUD  Trunojoyo:  Jurnal  Pendidikan  Dan Pembelajaran Anak Usia Dini, 7 (1), 1-9.