## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 10 Number 1 Maret 2024

## STUDI KOMPARATIF: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DAN KUWAIT TERKAIT PEMBERIAN HUMANITARIAN AID TERHADAP POLEMIK PALESTINA – ISRAEL
*Nazwa Alia 1 , Kerenhapukh Valentina Zebua 2 , Sherly Desinta Simbolon 3 , Natasya Ulkhaira Adhian M 4 , Prity Oktora Haliawan 5 , Arvenia Noer 6 , Neneng Yani Yuningsih 7
Program Sarjana Ilmu Pemerintahan Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran *Email: nazwa21005@mail.unpad.ac.id

## ABSTRACT
The Palestinian conflict with Israel has been going on for centuries, beginning in the mid-1800s/ Tensions rose with Jewish migration to Palestine and the 1917 Balfour Declaration in favor of establishing a "national home for the Jewish people" in Palestine, exacerbating land and identity conflicts. Israel's annexation in 1980 also added to political tensions and territorial struggles. The conflict has become an international issue since the end of the World War, leading to a protracted humanitarian crisis that has drawn global attention, including from Indonesia and Kuwait. The governments of Indonesia and Kuwait oppose violence in Palestine and are committed to providing humanitarian assistance through foreign policy. This paper explains how the comparison of the implementation of the results of diplomacy and foreign policy related to humanitarian assistance to the Palestinian-Israeli polemic carried out by Indonesia and Kuwait is connected through Holsti's public policy theory, namely foreign policy as a cluster of orientations, foreign policy as a set of commitments to and a plan for actions, foreign policy as a form of behavior to see the extent to which the effectiveness of assistance from these countries to Palestine is researched through the literature study research method.

## Keyword: Public Policy, Humanitarian Aid, Comparative Study, Palestine, Indonesia, Kuwait

## PENDAHULUAN
Kisruh Palestina dengan Israel merupakan konflik sudah berabad - abad lamanya. Awal mula konflik  ini  muncul  antara  Israel  dan  Palestina  adalah  sejak  pertengahan  tahun  1800-an,  hal  ini dikarenakan dimana kelompok minoritas Yahudi Eropa akan mendirikan Jewish Homeland (Tanah air bangsa Yahudi). Hal tersebut menjadi salah satu awal mula terjadinya konflik antara Palestina dan Israel. Permasalahan  semakin  meningkat  di  wilayah  ini  seiring  dengan  meningkatnya  migrasi  Yahudi  ke Palestina. Selain itu, adanya Deklarasi Balfour pada tahun 1917, yang dikeluarkan oleh pemerintah Inggris pada Perang Dunia I, menyatakan dukungan untuk pembentukan “rumah nasional bagi orang Yahudi” ( national home for the Jewish people ) di Palestina. Deklarasi ini semakin memperburuk konflik tentang tanah dan identitas antar komunitas di wilayah Palestina. Tak hanya itu faktor konflik dari dua negara tersebut yaitu aneksasi oleh Israel yang terjadi pada tahun 1980, perselisihan ini tentu saja ada faktor politik dan perebutan wilayah di dalamnya (Wirajaya, 2020). Konflik antara Palestina dan Israel ini sudah menjadi isu Internasional, hal ini sudah berlangsung sejak berakhirnya perang dunia. Konflik Israel-Palestina adalah salah satu konflik terpanjang di dunia dan berdampak kepada krisis kemanusiaan yang  terus  berkepanjangan.  Konflik  ini  menarik  perhatian  dunia,  terutama  dari  negara-negara  yang peduli terhadap krisis kemanusiaan, seperti Indonesia dan kuwait
Pemerintah  Indonesia  dan  Kuwait  menyesalkan  kekerasan  dan  penderitaan  yang  terjadi  di Palestina  mengutuk  semua  tindakan  kekerasan  terhadap  warga  sipil,  siapa  yang  bertanggung  jawab. Pemerintah Indonesia  tetap berkomitmen untuk merespon situasi internasional di Palestina melalui

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 10 Number 1 Maret 2024
bantuan  kemanusian.  Bantuan  Kemanusian  diberikan  negara  Indonesia  bantuan  kemanusian didasarkan    memiliki  "hutang  moral"  kepada  Palestina  sebagai  negara  yang  pertama  kali  mengakui kemerdekaannya. Apalagi di dalam isi dari Pembukaan UUD 1945 tersebut mengamanatkan, “bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”. Pada artinya Indonesia berpendapat isu Palestina pada dasarnya bagian masalah dekolonisasi. Dukungan Indonesia terhadap perjuangan kemerdekaan rakyat Palestina konsisten Indonesia akan dengan politik luar negeri yang anti kolonialisme. Bantuan kemanusian diberikan Indonesia kepada Palestina berbagai bentuk baik  berupa  uang,  fasilitas  kesehatan,  makanan,  dan  kebutuhan  lainnya  kepada  para  pengungsi. Sedangkan Kuwait sebagai negara berasal dari negara Timur memberikan sejumlah uang melalui Sesuai databoks “Pemberian Bantuan untuk Warga Palestina  2023” sekitar 31,42 miliar melalui UNRWA.
Menurut Holsti (1992) ada beberapa konsep kebijakan luar negeri yang menjelaskan berbagai hubungan suatu negara atas kejadian dan situasi yang ada di luar negaranya sendiri, diantaranya yaitu
1. Kebijakan luar negeri sebagai sekumpulan orientasi ( as a cluster of orientations ) Konsep  ini  menjelaskan  bahwa  orientasi  sebagai  pedoman  untuk  pemerintah  dalam menghadapi  kondisi  eksternal  yang  diharuskannya  pemerintah  sehingga  negara  bertindak berdasarkan orientasi yang ditetapkan tersebut. Orientasi sendiri adalah sebuah persepsi, sikap, dan nilai dari sebuah negara berdasarkan keadaan strategis atau sejarah yang menjadi acuan posisi negara tersebut dalam politik internasionalnya.
2. Kebijakan  luar  negeri  sebagai  perangkat  komitmen  dan  rencana  untuk  bertindak  ( as  set  of commitments to and a plan for actions )
Konsep ini menjelaskan bahwa guna mengatur interaksi dan hubungan dengan  negara lain suatu negara harus menetapkan beberapa prinsip, tujuan dan langkah-langkah yang melibatkan komitmen negara tersebut dalam mencapai tujuan nasionalnya dan strateginya untuk mencapai konteks tersebut dalam hubungan internasional. Rencana serta komitmen tersebut kemudian disempurnakan lagi oleh pemerintah (pembuat keputusan) untuk mempertahankan lingkungan eksternal dan membuat rencana yang masih berhubungan dengan kebijakan luar negeri dari negara  tersebut  sebagai  komitmen  dan  rencana  negara  tersebut  untuk  membantu  negara mengkoordinasikan  interaksi  dengan  negara  lain  untuk  tujuan  nasional  dan  lingkungan internasional yang senantiasa berubah.
3. Kebijakan luar negeri sebagai bentuk perilaku atau aksi ( as a form of behaviour )
Konsep  ini  menekankan  bahwa  kebijakan  luar  negeri  sudah  dilakukan  secara  nyata  dengan beberapa  tindakan,  keputusan  dan  interaksi  yang  dilakukan  para  pemerintah  (pembuat keputusan)  untuk  mencapai  tujuan  tertentu  dalam  hubungan  internasional  yang  biasanya berhubungan dengan kejadian yang ada di lingkungan luar negaranya.
Berdasarkan  teori  yang  dikemukakan  Holsti  (1992)  dasar  hubungan  suatu  negara  ke  negara lainnya didasarkan pada orientasi, tindakan dan perilaku atau aksinya, terdapat beberapa negara yang  telah  melaksanakan  kebijakan  luar  negeri  sebagai  sekumpulan  orientasi  perangkat komitmen  dan  bentuk  perilaku  dimana  negara  tersebut  adalah  Indonesia  dan  Kuwait  yang memiliki  hubungan  politik  dengan  Palestina  dan  senantiasa  memberikan  bantuan  kepada Palestina.

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 10 Number 1 Maret 2024

## METODE PENELITIAN
Metodologi  penelitian  terdiri  dari  serangkaian  prosedur  sistematis  yang  dirancang  untuk memastikan kebenaran dalam karya ilmiah, seperti penulisan jurnal, yang pada akhirnya menghasilkan jurnal  berkualitas  tinggi  yang  memenuhi  standar  penelitian  (Soemitro,  1990).  Penelitian  ini menggunakan  pendekatan  kualitatif,  yang  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  hasil  penelitian  untuk menggambarkan  manfaat  implementasi  sistem  (Sugiyono,  2013).  Metode  penulisan  jurnal  ini menggunakan  pendekatan  studi  literatur,  dengan  mengandalkan  berbagai  sumber  literatur  untuk mengumpulkan  data  penelitian.  Jenis  penelitian  ini  dikenal  dengan  istilah library  research atau  studi pustaka, dimana fokusnya adalah pada literatur-literatur yang ada. Dalam penelitian ini, karya-karya yang sejenis atau berkaitan digunakan untuk tujuan penelitian.

## PEMBAHASAN

## Kondisi Palestina
Konflik  yang  terjadi  di  Palestina  telah  berlangsung  selama  hampir  73  tahun.  Konflik  antara Israel dan Palestina terjadi karena adanya perbedaan nasionalisme, dimana Palestina mewakili gagasan nasionalisme  Arab,  sedangkan  Israel  mewakili  gagasan  Zionisme.  Perbedaan  dalam  pandangan nasionalisme ini menjadi penyebab awal dari konflik tersebut. Palestina merupakan bagian dari Daulah Islamiyah dibawah kekuasaan Turki. Namun, setelah wilayah ini dikuasai oleh Inggris pada tahun 1917, sebagian  besar  wilayah  Palestina  sekitar  48%  direbut  oleh  penduduk  Yahudi-Israel.  Akibatnya, penduduk  Palestina  yang  mayoritas  beragama  Muslim  menjadi  tidak  merdeka.  Israel  terus  berupaya menguasai Palestina karena keyakinan kaum Zionis bahwa bangsa Yahudi hanya akan aman jika bersatu dan  berada  di  wilayah  yang  dijanjikan  di  Yerusalem.  Saat  ini  wilayah  tersebut  diduduki  Palestina, namun terus didesak oleh Israel agar dapat ditempati oleh penduduk Yahudi.
Pada tahun 1947, PBB membagi wilayah kedua negara ini dengan tujuan untuk menghindari demonstrasi lebih lanjut. Puncak dari adanya konflik ini yaitu pada tahun 1968 ketika Israel dengan penduduk Yahudi menyatakan kemerdekaan. Kemudian pada tahun 1967 konflik kembali memanas dengan terjadinya Perang Enam Hari, dimana Israel berhasil menduduki beberapa wilayah di Palestina. Akibat  konflik  tersebut,  beberapa  upaya  dilakukan  untuk  mencapai  perdamaian,  seperti  Konferensi Jenewa dan Perjanjian Oslo. Namun, upaya-upaya ini gagal meredakan konflik kedua negara tersebut. Hal ini ditunjukan dengan pembunuhan mantan Perdana Menteri Israel pada tahun 1995. Selain itu, Amerika Serikat juga turut serta untuk berperan dalam melakukan perdamaian antara kedua negara tersebut yaitu dengan cara melakukan negosiasi untuk mencari solusi yang dikenal dengan sebutan Peace Talk .  Namun,  upaya  ini  juga  gagal  dilakukan  dalam  melakukan  perdamaian  dan  menyebabkan peningkatan ekspansi wilayah yang semakin intensif di tepi Barat Palestina.
Selain itu, bangsa Yahudi melakukan berbagai cara untuk untuk menduduki tanah Palestina. Salah  satunya  yaitu  melalui  perjanjian  Balfour  di  Inggris.  Perjanjian  ini  merupakan  upaya  untuk mengakuisisi  tanah  di  Palestina  dan  tindakan-tindakan  lainnya  sebagai  provokasi.  Di  samping  itu, masyarakat  Muslim  dari  berbagai  kalangan  selalu  memegang  teguh  prinsip-prinsip  yang  harus diimplementasikan  di  Palestina.  Oleh  karena  itu,  mereka  mengajukan  usulan  untuk  mencabut Deklarasi  Balfour  yang  dianggap  tidak  adil  dan  merugikan  hak-hak  bangsa  Palestina,  menghentikan kedatangan  Yahudi,  mencegah  penjualan  tanah  kepada  orang  Yahudi,  mendirikan  pemerintahan Palestina  yang  dipilih  oleh  parlemen  sebagai  wujud  keinginan  rakyat,  serta  berpartisipasi  dalam perundingan dengan Inggris untuk mencapai kesepakatan yang menjamin kemerdekaan Palestina.

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 10 Number 1 Maret 2024
E-ISSN: 2721-9232
Keberhasilan orang-orang Yahudi meraih kemerdekaan dan kegagalan umat Islam di Palestina menyebabkan  berdirinya  Israel  selama  periode  Islam  di  Palestina  dan  sekitarnya.  Hal  ini  sebagian disebabkan oleh kemampuan orang-orang Yahudi untuk mengorganisir kekuatan dan memenangkan dukungan, tetapi juga karena lemahnya perlawanan umat Islam di Palestina selama pemerintahan Turki Utsmani.  Agresi  dari  negara-negara  Eropa  tidak  dapat  dihentikan  oleh  pasukan  Turki  Utsmaniyah. Selain itu, faktor lainnya yaitu kurangnya upaya umat Islam dalam mempertahankan persatuan (Pan- Islamisme) diantara umat Islam secara keseluruhan.
Implementasi  Perbandingan  Negara  Menurut  Teori  Kebijakan  Luar  Negeri  Sebagai  Sekumpulan Orientasi ( as a cluster of orientations)

## Indonesia terhadap Palestina
Orientasi  Indonesia  dalam  kebijakan  perbantuan  luar  negeri  terutama  kepada  Palestina berangkat dari tindakan-tindakan dan relasi hubungan internasional Indonesia, baik bilateral maupun multilateral  yang  difokuskan  pada  kepentingan  nasional  dan  mengikuti  prinsip-prinsip  politik  luar negeri yang bebas dan aktif. Politik bebas aktif merupakan hasil dari pemikiran cerdas para mantan diplomat Indonesia yang telah melihat berbagai situasi sulit selama bekerja sama dengan negara-negara besar.  kebijakan  luar  negeri  Indonesia  didasarkan  pada  gagasan  “bebas  aktif",  dengan  tujuan  untuk memajukan  kepentingan  nasional.  Konstitusi  Indonesia  menyatakan  bahwa  politik  luar  negeri Indonesia adalah bebas aktif. Bebas menunjukkan bahwa hal tersebut tidak dibatasi oleh idiom atau politik  negara  asing,  atau  blok  negara  tertentu.  blok  negara  tertentu.  Aktif  menunjukkan  bahwa kebijakan  tersebut  secara  aktif  berkontribusi  pada  perdamaian  dunia  dan  kemajuan  kebebasan, kesetaraan,  dan  kolaborasi  internasional,    mempromosikan  ide-ide  kebebasan,  kesetaraan,  dan kolaborasi internasional dengan tetap menghormati kedaulatan negara lain.
Gagasan bebas aktif ini merupakan inti dari upaya Indonesia untuk memantapkan perannya di dunia internasional. Palestina telah muncul sebagai titik fokus dalam upaya Indonesia untuk meraih kemerdekaan. Palestina adalah salah satu negara yang menjadi fokus upaya Indonesia untuk meraih kemerdekaannya. Indonesia selalu menjaga hubungan diplomatik dengan Palestina. Menurut sejarah, Palestina  merupakan  salah  satu  negara  Timur  Tengah  yang  mendukung  dan  mengakui  Indonesia setelah proklamasi. Setelah proklamasi, Indonesia menjadi negara Palestina (Noviar, 2015). Dukungan Indonesia terhadap Palestina dapat dilihat dari dorongan terhadap Organisasi Kerjasama Islam (OKI) yang melahirkan KTT luar biasa OKI tahun 2016 yang memastikan 23 poin dalam deklarasi Jakarta bisa  terimplementasikan.  Selain  itu,  Indonesia  juga  mendorong  para  pemimpin  OKI  untuk memobilisasi  terhadap  dukungan  Palestina  dalam  forum  internasiona  serta  Indonesia  mendorong adanya rekonsiliasi antara Hamas dan Fatah dalam forum OKI (Sukamta, 2017).
Sejauh  ini,  kebijakan  Indonesia  terhadap  konflik  Israel-Palestina  konsisten  untuk memperjuangkan terwujudnya perdamaian di Timur Tengah. Indonesia secara konsisten mendukung perjuangan rakyat Palestina berdasarkan Resolusi DK PBB No. 242 (1967) dan No. 338 (1973), yang menyatakan pengembalian tanpa syarat seluruh wilayah Arab yang diduduki Israel dan pengakuan atas hak-hak sah rakyat Palestina untuk menentukan nasibnya sendiri, mendirikan negara.

## Kuwait terhadap Palestina
Kuwait  berperan  sebagai  politik  " high-profile "  ke  dalam  kebijakan  luar  negerinya.  Keterlibatan politik  luar  negeri  Kuwait  ditunjukkan  dengan  peran  aktifnya  sebagai  mediator  dalam  berbagai perselisihan  dan  krisis  di  Timur  Tengah.  Hal  ini  dilakukan  dengan  tujuan  untuk  menjadi  negara

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 10 Number 1 Maret 2024
penyeimbang di kawasan Timur Tengah. Landasan kebijakan luar negeri terkait perbantuan kepada negara Palestina yakni dimana Kuwait berperan aktif dalam memberikan bantuan kemanusiaan di zona perang dan menangani masalah global seperti konflik Palestina-Israel. Kuwait, sebagai anggota GCC, Liga Arab, dan OKI, mempertahankan hubungan dekat dengan negara-negara Islam yang berkonflik, terutama dalam hal mengupayakan perdamaian dan keamanan global. Berdasarkan pedoman pada lima prinsip yang terdapat dalam Undang-Undang kebijakan luar negeri landasan dasar perbantuan Kuwait terhadap  Palestina  yakni  menemukan  solusi  terhadap  masalah-masalah  yang  dapat  mempengaruhi stabilitas jumlah penduduk asing di negaranya, terutama dalam hal kestabilan jumlah populasi warga Palestina. Dukungan Kuwait untuk Palestina juga didasarkan pada perjanjian dan piagam Liga Arab, yang  mencakup  prinsip-prinsip  untuk  menjaga  hubungan  baik  di  antara  negara-negara  Arab  serta melindungi kemerdekaan dan kedaulatan negara-negara Arab.
Implementasi Perbandingan Negara Menurut Kebijakan Luar Negeri Sebagai Perangkat Komitmen dan Rencana untuk Bertindak ( as set of commitments to and a plan for actions)

## Indonesia terhadap Palestina
Indonesia merupakan negara yang secara konsisten berkomitmen dalam menjaga perdamaian dunia.  Hal  ini  dinyatakan  dengan  tercantumnya  misi  “berpartisipasi  aktif  dalam  mewujudkan perdamaian”  dunia  pada  alinea  ke  IV  Undang-Undang  Dasar  1945.  Amanat  UUD  ini,  menjadi pegangan utama sekaligus dasar Indonesia dalam menjalankan kebijakan politik luar negeri. Komitmen Indonesia dalam perdamaian dunia juga tercermin dari perkataan Retno L. P. Marsudi selaku Menteri Luar Negeri Indonesia yang mengatakan bahwa:
“Dalam lima tahun kedepan, ruh ini akan tetap dijaga. Kita ingin melihat diplomasi Indonesia yang  berhasil  memperjuangkan  kepentingan  nasional  dan  kita  ingin  melihat  diplomasi Indonesia  yang  terus  dapat  berkontribusi  bagi  perdamaian  dan  kesejahteraan  dunia” (Kementerian Luar Negeri RI).
Dalam  urusan  misi  perdamaian  dunia,  Indonesia  menunjukkan  langkah  konkrit  untuk membantu perdamaian di dunia dengan membuat kebijakan “Diplomasi Tangan di Atas”. Diplomasi ini  membuat  Pemerintah  RI  meluncurkan  Lembaga  Dana  Kerjasama  Pembangunan  Internasional (LDKPI)  atau Indonesian  Agency  for  International  Development (Indonesian  AID).  Lembaga  ini menunjukkan keseriusan Indonesia dalam hal dana bantuan hibah bagi negara yang membutuhkan. Salah satu negara yang mendapatkan kebijakan diplomasi tangan di atas adalah Palestina. Indonesia menggunakan  dana  hibah  dari  LDKPI  dan  dana  kolektif  dari  masyarakat  agar  dapat  menyalurkan bantuan  kemanusiaan  pada  Palestina.  Pada  organisasi  multilateral,  Indonesia  secara  konsisten berkomitmen membantu Palestina mencapai kemerdekaannya melalui organisasi internasional seperti dalam  OKI.  Dalam  kancah  organisasi  Internasional  seperti  PBB,  Indonesia  secara  konsisten memberikan dukungan kepada Palestina melalui Dewan Keamanan PBB.
Indonesia juga menerapkan rencana diplomasi perdamaian dan kemanusiaan sebagai kontribusi konkrit penyelesaian masalah. Dalam hal ini, Indonesia memiliki semboyan “Indonesia always wants to be part of solution” yang artinya Indonesia selalu ingin menjadi bagian dari solusi. Salah satu rencana diplomasi  Indonesia  adalah  membantu  perdamaian  Palestina-Israel.  Hal  ini  tertuang  dalam  rencana diplomasi perdamaian dan kemanusiaan di dokumen Rencana Strategis Kementerian Luar Negeri 2019- 2024:
1. Isu Rakhine State;

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 10 Number 1 Maret 2024
2. Perdamaian di Afghanistan;
3. Perdamaian di Palestina;
4. Kerjasama dalam rangka pencapaian SDGs, termasuk dengan
5. Negara-negara Pasifik.
6. Penyelesaian perundingan Code of Conduct (COC) di Laut Cina Selatan.
7. Penguatan Promosi dan Perlindungan HAM di ASEAN melalui AICHR.
8. Interfaith, Intermedia, Youth and Culture dialogue
(Kementerian Luar Negeri RI, 2020)

## Kuwait terhadap Palestina
Kuwait merupakan negara mempunyai kebijakan luar negeri yang berlandaskan aktif sebagai mediator dalam permasalahan krisis di Timur Tengah. Hal ini menandakan bahwa rencana Kuwait dalam menjaga perdamaian dunia adalah menjadi mediator atau penengah bagi konflik-konflik yang terjadi di Timur Tengah, salah satunya adalah penanganan konflik Israel dan Palestina. Dalam kasus penyelesaian konflik Indonesia dan Palestina, Kuwait memiliki beberapa strategi dalam penanganannya, seperti:
1. Menjalin hubungan bilateral dengan Indonesia atas dasar persamaan prinsip luar negeri, yaitu netral dan mencapai keamanan dan perdamaian. Kuwait dan Indonesia bersinergi mendorong negara lain untuk mengakhiri pendudukan Israel dan mengakui pembentukan Palestina yang merdeka
2. Membawa  permasalahan  ke  dalam  kancah  organisasi  internasional  seperti  PBB  dan  OKI. Kuwait menjalankan rencana untuk membawakan isu isu penting terkait Palestina, kemanusiaa, dan terorisme.
3. Menjadikan  Indonesia  sebagai  mitra  utama  dalam  diplomasi  bantuan  kemanusiaan  kepada Palestina.
Pada intinya, Kuwait menawarkan diri sebagai mediator dalam penyelesaian konflik di Timur Tengah. Sebagai mediator, Kuwait memilih untuk tetap bersikap netral terhadap konflik yang sedang berlangsung Sikap netral ini memungkinkan Kuwait untuk menjalankan mediasi tanpa adanya kendala. Dalam hal bantuan kemanusiaa, Kuwait memiliki kebijakan dinar diplomacy atau diplomasi dollar yang merupakan bantuan keuangan kepada negara yang membutuhkan, salah satu negara yang mendapatkan kebijakan ini adalah negara Palestina.
Implementasi  Perbandingan  negara  menurut  Kebijakan  luar  negeri  sebagai  bentuk  perilaku  atau aksi ( as a form of behaviour)

## Indonesia terhadap Palestina
Sejak era Presiden Soekarno, Indonesia telah terlibat dalam konflik Palestina-Israel. Hak-hak rakyat Palestina terus dikampanyekan dan didukung penuh oleh Indonesia saat mereka memperoleh kemerdekaan.  Pemerintah  Indonesia  terus  mengamati  perkembangan  konflik  Palestina-Israel  hingga saat ini. Negara ini tidak hanya terus mengamati apa yang terjadi di Palestina, tetapi juga menawarkan bantuan kepada orang-orang di sana. Selain itu, Indonesia sering mengangkat masalah konflik Palestina- Israel di forum internasional. Pemerintah tidak hanya berdiri sendiri dalam membantu rakyat Palestina, tetapi  juga  banyak  lembaga  sosial  kemanusiaan  yang  berpartisipasi  untuk  mempermudah  setiap pengeluaran bantuan ke Palestina. Menilai fungsi lembaga sosial kemanusiaan yang luar biasa dalam masalah Palestina jelas meningkatkan citra Indonesia di mata dunia, sehingga pemerintah dan lembaga sosial kemasyarakatan Indonesia bekerja sama.

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 10 Number 1 Maret 2024
E-ISSN: 2721-9232
Indonesia selalu menjadikan Palestina sebagai prioritas utama dan mendukung kemerdekaan Palestina. Hal ini sesuai dengan janji konstitusi negara Indonesia yang disebutkan dalam pembukaan UUD  1945,  untuk  menghapus  penjajahan  global  karena  tidak  sesuai  dengan  peri  keadilan  dan kemanusiaan.  Dengan  demikian,  fokus  utama  upaya  Indonesia  adalah  untuk  memastikan  bahwa Dewan Keamanan PBB terus memperhatikan pentingnya penyelesaian masalah Palestina (yang masih dipegang) dan untuk meningkatkan kontribusi Indonesia dan meningkatkan kapasitas serta bantuan kemanusiaan  Palestina,  baik  secara  bilateral  maupun  melalui  kerangka  tripartite  (Mardani,  2019). Berikut adalah beberapa hal yang telah dilakukan oleh Indonesia terhadap Palestina yaitu:
1. Indonesia mengerahkan upaya bantuan yang maksimal dalam memperjuangkan hak-hak rakyat Palestina; Melalui menteri luar negeri, Retno Marsudi menyampaikan pernyataan presiden Joko Widodo bahwa Indonesia mengambil sikap tegas terhadap tindakan Israel yang mengusir warga Palestina dari Sheikh Jarrah di Yerusalem Timur dan penyerangan terhadap warga Palestina di Masjid Al-Aqsha. Selain itu, pemerintah Indonesia terus memantau segala hal yang terjadi di Palestina dan mengecam eskalasi konflik dan kekerasan, terutama yang terjadi di Jalur Gaza, yang mengakibatkan puluhan kematian warga sipil. Dalam hal ini, Indonesia berusaha sekuat tenaga  dan  melakukan  upaya  di  segenap  lini,  termasuk  di Committee on  the  Exercise  of  the Inalienable Rights of the Palestinian People (CEIRPP). Indonesia menjadi anggota Majelis Umum PBB  tahun  1975  dan  menjadi  wakil  ketua  komite.  Retno  menekankan  bahwa  Israel  telah mengganggu hak-hak rakyat dan bangsa Palestina selama bertahun-tahun. Karena itu, Indonesia akan terus mendukung rakyat dan bangsa Palestina dalam memperjuangkan hak-hak mereka.
2. Pada  04  November  2024,  presiden  Jokowi  resmi  melepas  pemberangkatkan  bantuan kemanusiaan  untuk  Palestina  di  Pangkalan  TNI  Angkatan  Udara,  Halim  Perdanakusuma. Jokowi menyampaikan dalam pidatonya mengatakan “Alhamdulillah pada pagi hari ini bantuan Indonesia untuk rakyat Palestina akan segera diberangkatkan menuju bandara El Arish di Mesir, kemudian  akan  diteruskan  dan  disalurkan  ke  Gaza”.  Presiden  menyampaikan  bahwa pengiriman tahap pertama bantuan akan dikirim melalui tiga pesawat, yang akan membawa 51,5 ton bantuan, yang terdiri dari bahan makanan, alat medis, selimut, tenda, dan barang logistik lainnya  yang  disesuaikan  dengan  kebutuhan  saat  ini  di  Gaza.  Presiden  Jokowi  menjelaskan bahwa bantuan ini diberikan oleh pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha melalui berbagai lembaga  kemanusiaan.  Lembaga  seperti  Badan  Amil  Zakat  Nasional  (Baznas),  Aliansi Kemanusiaan  Indonesia  (IHA),  Palang  Merah  Indonesia  (PMI),  dan  Kitabisa  memberikan bantuan,  serta  pemerintah,  militer,  dan  kepolisian.  Presiden  menyatakan  harapannya  untuk mendapatkan dukungan tambahan dari masyarakat dan dunia usaha. Bantuan tersebut telah sampai di bandara EL Arish Mesir pada 06 November 2023 dan telah masuk di Gaza, Palestina pada tanggal 09 November 2023. Hal tersebut dipastikan oleh Tim Bulan Sabit Merah Mesir (Egyptian  Red  Crescent;  ERC) dan  diteruskan  oleh  Dubes  RI  untuk  Mesir,  Lutfi  Rauf. Sebagaimana dilaporkan oleh KBRI Kairo, setelah melalui prosedur ground handling dan transit di  gudang  pada  6  November  2023,  bantuan  diangkut  dengan  truk-truk  lori  ke  pool  antrian pertama  barang  bantuan  di  Al  Arish,  Sinai  Utara,  Mesir.  Pada  8  November  2023,  bantuan diangkut langsung ke Nitzana, wilayah perbatasan Mesir-Israel yang berjarak 42 km dari Rafah. Tim ERC di lapangan memberitahu KBRI Kairo pada tanggal 9 November 2023 bahwa truk bantuan tahap pertama dari Indonesia telah berhasil masuk ke Gaza. Kemudian pada tanggal 10  November  2023,  berita  tersebut  dikonfirmasi  oleh  liputan  Al  Jazeera  yang  mengutip pernyataan militer Israel yang menyatakan bahwa sekitar 700 truk bantuan kemanusiaan telah

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 10 Number 1 Maret 2024
memasuki Gaza. Salah satu liputan tersebut menampilkan gambar truk pembawa bantuan dari Indonesia.
3. Pada  20  November  2023,  pemerintah  Indonesia  mengirimkan  bantuan  kemanusiaan  tahap kedua untuk masyarakat Palestina yang dilepaskan di Bandara Halim Perdanakusuma. Setelah sebelumnya pengiriman tahap pertama sukses dilakukan awal bulan November 2023 lalu. Total bantuan  yang  dikirimkan  pada  tahap  kedua  ini  sebanyak  21.7  ton,  dengan  3.3  ton  dari pemerintah  Indonesia  untuk  obat-obatan  dan  perlengkapan  kesehatan  dan  18,4  ton  dari masyarakat Indonesia untuk makanan kaleng, matras, selimut, perlengkapan kebersihan dewasa dan anak, makanan siap saji, dan perlengkapan lainnya. Sebagaimana diumumkan oleh Pahala Mansury, Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, mekanisme pendistribusian bantuan akan  mengikuti  alur  yang  sama  seperti  bantuan  tahap  pertama  serta  bekerjasama  dengan UNRWA dan ERC. Bantuan tahap kedua diberikan oleh pemerintah Indonesia dan masyarakat Indonesia. Bantuan pemerintah berasal dari Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional dan bantuan  dalam  kerangka  Pemberian  Hibah  kepada  Masyarakat  Palestina  oleh  UNRWA. Sedangkan untuk bantuan masyarakat Indonesia berasal dari donasi barang yang diberikan atau dikumpulkan  oleh  masyarakat  atau  lembaga  non-pemerintah,  serta  perusahaan  Indonesia seperti Aliansi Kemanusiaan Indonesia, Kita Bisa, Baznas, PT Paragon, dan lainnya.
4. Di Mahkamah Internasional pada 23 Februari 2024, Indonesia menyatakan pernyataan lisan dalam mendukung Palestina. Tepatnya di Den Haag, Belanda. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia  Retno  Marsudi  membuat  pernyataan  lisan  untuk  mendukung  fatwa  hukum Mahkamah Internasional tentang konsekuensi hukum pendudukan ilegal yang dilakukan oleh Israel  atas  Palestina.  Pernyataan  lisan  di  Indonesia  memiliki  dua  komponen  utama.  Menlu menegaskan  dari  segi  yurisdiksi (advisory  opinion) bahwa  Mahkamah  Internasional  memiliki otoritas  untuk  mengeluarkan  keputusan  hukum.  Kemudian,  dari  segi  substansi (self determination) ,  Menlu  menegaskan  bahwa  kebijakan  Israel  bertentangan  dengan  hukum internasional dan menjelaskan konsekuensi hukumnya.
Itulah  beberapa  contoh  perilaku  pembantuan  yang  telah  dilakukan  oleh  Indonesia  terhadap Palestina  dalam  menyelesaikan  konflik  berkepanjangan  antara  palestina  dengan  Israel.  Kedepannya, Indonesia  berkomitmen  dan  untuk  terus  konsisten  dalam  memperjuangkan  hak  dan  kemerdekaan bangsa Palestina, sesuai dengan pernyataan menteri luar negeri Retno Marsudi yang menyatakan bahwa “Indonesia  terus  konsisten  dan  berada  di  garis  depan  bersama  dengan  bangsa  Palestina  dalam memperjuangkan hak-hak mereka," disampaikan di Museum Konferensi Asia Afrika (KAA), Bandung, 2024, dalam Pernyataan Pers Menteri Luar Negeri (PPTM) .

## Kuwait terhadap Palestina
Pemerintah  Kuwait  menyatakan  bahwa  mereka  akan  terus  mempertahankan  solidaritasnya dengan  rakyat  Palestina  dan  akan  menjadikan  konflik  Israel-Palestina  sebagai  fokus  hubungan internasional.  Seluruh  warga  Kuwait  mendukung  perjuangan  Palestina,  kata  kuasa  usaha  Kedutaan Besar Kuwait untuk Indonesia, Abdullah Yateem Al-Fadhli.
“Baik pemerintah, pemimpin, maupun rakyat Kuwait tidak mengakui adanya institusi (negara) zionis, dan tidak mengakui perampasan apapun terhadap tanah Palestina” pernyataannya dalam konferensi pers di Kedutaan Besar Kuwait, jakarta, pada 15 Februari 2023.

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 10 Number 1 Maret 2024
E-ISSN: 2721-9232
Al-Fadhli mengatakan bahwa masalah Palestina yang merupakan bagian dari bangsa Arab adalah masalah hak dan keadilan. Dia mengatakan bahwa bangsa Palestina adalah pemilik asli tanah airnya dan berhak atas tanah tersebut meskipun Israel terus merongrongnya. Ia mengatakan bahwa masalah Israel dan Palestina sangat penting karena keberadaan Masjid Al Aqsa, kiblat pertama umat Islam dan bagian dari sejarah agama, berada di sana.
Pemerintah Kuwait mengumumkan bahwa mereka akan memberikan bantuan sebesar US$ 2 juta kepada UNRWA untuk membantu pengungsi Palestina. Di Kedutaan Besar Kuwait di Amman, HE Hamad Rashid Al-Marri, Duta Besar Kuwait untuk Kerajaan Hashemite Yordania, menyerahkan cek kontribusi kepada Tamara Alrifai, Direktur Hubungan Eksternal dan Komunikasi. Duta Besar Al- Marri  menekankan  bahwa  bantuan  ini  akan  membantu  program  pembangunan  manusia  dan kemanusiaan UNRWA di wilayah tersebut menjadi lebih baik.
Lembaga amal Kuwaiti; Namaa, Namaa menyatakan bahwa mereka terus memberikan bantuan kepada masyarakat di Jalur Gaza, Palestina, yang terkena dampak kerusakan oleh pendudukan Israel sejak  7  Oktober  2023.  Asosiasi  Namaa  dikutip  Quds  Press  menyatakan  “Distribusi  lebih  dari  2000 makanan kepada keluarga di sekolah-sekolah penampungan di jalur Gaza, dan distribusi pakaian kepada 400  penerima  manfaat  yaitu  anak-anak  dan  yatim  piatu”.  Kepala  sektor  teknologi  komunikasi  dan informasi  di  Yayasan  Namaa,  Kuwait,  Abdulaziz  Al-Kandari  mengatakan  “Langkah  ini  bertujuan meringankan penderitaan mereka yang terkena dampak di Jalur Gaza, dan memenuhi kebutuhan dasar kemanusiaan mereka mengingat kekurangan pangan yang berjumlah besar, tempat tinggal, dan layanan kesehatan”
Untuk  memenuhi  kebutuhan  kemanusiaan  yang  mendesak  di  bidang  ketahanan  pangan, tempat  tinggal,  dan  kesehatan,  “Namaa”  Kuwait  telah  meluncurkan  kampanye  bantuan  “Fazaa Palestine”. Pada 21 Juli 2022, sebuah badan amal Kuwait menandatangani perjanjian dengan Program Pemukiman Manusia PBB (UN-Habitat) untuk membantu merehabilitasi rumah-rumah yang hancur oleh tindakan agresi Israel di Jalur Gaza. Menurut Bader Al-Sumait, Direktur Jenderal Organisasi Amal Islam Internasional (IICO) Kuwait, “Proyek rehabilitasi 50 unit rumah di Gaza merupakan respon atas penderitaan  penduduk  Gaza  akibat  blokade  yang  tidak  adil  selama  15  tahun.”  Di  sela-sela penandatanganan perjanjian, Al-Sumait menyatakan betapa pentingnya melindungi keluarga Palestina yang  tinggal  di  tempat  terbuka  dan  di  reruntuhan  rumah  mereka  yang  rusak  karena  pelanggaran kemanusiaan  yang  terus  dilakukan  Israel.  Menurut  Amira  Al-Hassan,  Direktur  UN-Habitat  untuk wilayah  Teluk  Arab  di  Kuwait,  "Bantuan  rekonstruksi  Kuwait  terus  meluas  ke  seluruh  dunia."  Ia menunjukkan  bahwa  proyek  rehabilitasi  membantu  menciptakan  peluang  kerja  baru  dan mengembalikan pengungsi ke rumah mereka. Perwakilan regional negara Arab untuk program UN- Habitat, Irfan Ali, menyatakan bahwa rehabilitasi rumah adalah salah satu inisiatif utama di Jalur Gaza, terutama setelah perang Mei 2021 yang mengakibatkan banyak korban jiwa dan merusak banyak fasilitas pemerintah dan penduduk sipil.

## KESIMPULAN
Konflik antara Palestina dan Israel merupakan konflik berkepanjangan dan yang sudah terlalu banyak memakan korban jiwa. Inti dari konflik antara Palestina dan Israel adalah tentang perebutan wilayah, dimana Israel melakukan agresi militer besar-besaran demi bisa menduduki wilayah Palestina. Konflik antara keduanya dimulai pada saat kelompok minoritas Yahudi Eropa akan mendirikan Jewish Homeland (Tanah air bangsa Yahudi). Hal ini diperparah dengan adanya Deklarasi Balfour pada tahun 1917, yang menyatakan dukungan untuk pembentukan “rumah nasional bagi orang Yahudi” ( National

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 10 Number 1 Maret 2024
E-ISSN: 2721-9232
Home  for  The  Jewish  People) di  Palestina.  Dalam  hal  ini,  Israel  sudah  sangat  jelas  sedang  melakukan penjajahan diatas tanah milik Palestina. Korban jiwa yang berjatuhan dari konflik ini juga sangat besar sehingga  sudah  sewajarnya  isu  peperangan  antara  Israel-Palestina  menjadi  perhatian  dunia internasional. Berbagi negara berusaha membangun hubungan diplomatik dengan Palestina agar dapat mengirimkan  humanitarian  aid.  Salah  satu  negara  yang  memiliki  perhatian  besar  terhadap  konflik Palestina-Israel adalah Indonesia dan Kuwait. Keseriusan kedua negara ini dapat terlihat dari kebijakan luar negerinya.
Berdasarkan  teori  yang  dikeluarkan  oleh  Holsti  (1992)  kebijakan  luar  negeri  sebuah  negara terhadap negara lain tentang sebuah situasi atau kejadian dapat dilihat dari 3 aspek, yaitu kebijakan luar negeri sebagai sekumpulan orientasi (as a cluster of orientations) , Kebijakan luar negeri sebagai perangkat komitmen dan rencana untuk bertindak (as set of commitments to and a plan for actions), dan Kebijakan luar negeri sebagai bentuk perilaku atau aksi ( as a form of behaviour). Baik Indonesia dan Kuwait sudah memiliki seperangkat kebijakan bantuan humanitarian aid kepada Palestina. Dilihat dari kebijakan luar negeri sebagai sekumpulan orientasi (as a cluster of orientations) Indonesia terhadap Palestina terlihat dari orientasi kebijakan luar negeri Indonesia adalah "bebas aktif".  Bebas menunjukkan bahwa hal tersebut tidak dibatasi oleh idiom atau politik negara asing, atau blok negara tertentu. blok negara tertentu. Aktif menunjukkan  bahwa  kebijakan  tersebut  secara  aktif  berkontribusi  pada  perdamaian  dunia  dan kemajuan kebebasan, kesetaraan, dan kolaborasi internasional,  mempromosikan ide-ide kebebasan, kesetaraan, dan kolaborasi internasional dengan tetap menghormati kedaulatan negara lain. Sedangkan orientasi  kebijakan  Kuwait  kepada  Palestina  tercermin  dari  kebijakan  luar  negeri  Kuwait  yang berorientasi pada "high-profile" dimana Kuwait mengambil peran aktif sebagai mediator dalam berbagai perselisihan dan krisis di Timur Tengah, termasuk konflik Palestina dan Israel.
Dari sisi Kebijakan luar negeri sebagai perangkat komitmen dan rencana untuk bertindak (as set of commitments to and a plan for actions), dapat terlihat bahwa Indonesia memiliki komitmen tinggi dalam memberikan  bantuan  humanitarian  aid  kepada  Palestina.  Komitmen  Indonesia  terhadap  Palestina tercermin  dari  berbagai  komitmen  dan  rencana  seperti  “Diplomasi  Tangan  di  Atas”.  Diplomasi  ini membuat Pemerintah RI meluncurkan Lembaga Dana Kerjasama Pembangunan Internasional (LDKPI) atau Indonesian Agency for International Development (Indonesian AID). Lembaga ini menunjukkan keseriusan Indonesia dalam hal dana bantuan hibah bagi negara yang membutuhkan. Salah satu negara yang  mendapatkan  kebijakan  diplomasi  tangan  di  atas  adalah  Palestina.  Selain  itu,  Indonesia  juga berkomitmen  untuk  selalu  bagian  dari  solusi  untuk  misi  perdamaian  dunia,  hal  ini  terlihat  dari semboyan “Indonesia always wants to be part of solution”. Komitmen bantuan Indonesia terhadap Palestina juga  terlihat  dari    rencana  Strategis  Kementerian  Luar  Negeri  2019-2024  yang  mengangkat  isu perdamaian di Palestina sebagai salah satu perhatian Kementerian Luar Negeri Indonesia. Sedangkan komitmen Kuwait terhadap bantuan humanitarian aid kepada Palestina tercermin dari kebijakan luar negeri yang berlandaskan aktif sebagai mediator dalam permasalahan krisis di Timur Tengah. Hal ini menandakan bahwa rencana Kuwait dalam menjaga perdamaian dunia adalah menjadi mediator atau penengah bagi konflik-konflik yang terjadi di Timur Tengah, salah satunya adalah penanganan konflik Israel dan Palestina.
Dari segi kebijakan luar negeri sebagai bentuk perilaku atau aksi ( as a form of behaviour) Indonesia terhadap  Palestina  terlihat  dari  bantuan  kemanusiaan  untuk  Palestina  yang  dikirimkan  pada  04 November 2024. Selain melalui bantuan, aksi nyata dukungan Indonesia juga terlihat dari diplomasi Indonesia seperti Di Mahkamah Internasional pada 23 Februari 2024, Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi  menyatakan pernyataan lisan dalam mendukung Palestina. Aksi  bantuan  Kuwait  terhadap  Palestina  juga  tercermin  dari  bantuan  sebesar  US$  2  juta  kepada

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 10 Number 1 Maret 2024
UNRWA  untuk  membantu  pengungsi  Palestina.  Selain  itu,  Lembaga  amal  Kuwaiti;  Namaa memberikan  bantuan  yang  terdistribusi  2000  makanan  kepada  keluarga  di  sekolah-sekolah penampungan di jalur Gaza, dan distribusi pakaian kepada 400 penerima manfaat yaitu anak-anak dan yatim piatu.

## DAFTAR PUSTAKA
M, F. G. (2019). Politik Islam Arab Saudi, Kuwait & Uni Emirat Arab (1st ed., Vol. xiv). LIPI Press. Hisyam, C. J. (2021). Sistem Sosial Budaya Indonesia . Bumi Aksara. Hassan, M. Z. (1980). Diplomasi Revolusi Indonesia di Luar Negeri. Bulan Bintang. Masyrofah. (2023). Politik Luar Negeri Indonesia Era Reformasi: Upaya Penyelesaian Konflik Israel- Palestina. Deepublish.
Setiawan, A. (2017). Pengantar Studi Politik Luar Negeri.
Anrian, A. (2023). Relasi Indonesia- Palestina Pada Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.
Jurnal Diplomasi Pertahanan , 9 (1). https://jurnalprodi.idu.ac.id/index.php/DP/article/view/10825/pdf
Hutabarat,  G.  F.  I.  (2022).  Arah  Kebijakan  Luar  Negeri  Indonesia  Pasca  Perang  Rusia-Ukraina Berdasarkan Perspektif National Interest. Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial e-ISSN, 2745, 5920.
Islamiah, F. (n.d.). Tantangan Geopolitik di Kuwait: Analisis Terhadap Dinamika Regional dan Peran Kuwait dalam Konteks Global.
Juntami,  A.  P.  (2023).  Pancasila  and  Peace:  Indonesia’s  Role  in  Mediation  of  The  Israel-Palestine Conflict; Implementation of Pancasila in World Peace Diplomacy. Jurnal Diplomasi Pertahanan , Vol.9 (No.3), 26-40.
Muchsin, M. (2015). PALESTINA DAN ISRAEL: Sejarah, Konflik dan Masa Depan. MIQOT , xxxix (2), 390-406.
Mila, N., Vida, F., & Adi, D. P. (2020). Sejarah Perkembangan Politik Luar Negeri Indonesia Masa Pasca Reformasi. Jurnal Pendidikan PKN (Pancasila Dan Kewarganegaraan) , 1 (2), 73-100. Nugraha, T. A. (2023, Jul-Des). Analisis Politik Luar Negeri Indonesia: Promosi ‘Keamanan Manusia’ di Palestina. Jurnal Hubungan Luar Negeri , Vol. 8 (No. 2), 83-109.
Prabhandhari, N. P. D., & Aryani, M. I. (2021, February 28). Act East Policy: Analisis Faktor Internal dan Eksternal India dalam Mengeluarkan Act East Policy terhadap Korea Selatan (2014-2019). Vol. 2 , 142-164.
Pramita,  N.  T.,  &  Zahidi,  M.  S.  (2023).  Analisis  Peranan  Indonesia  dalam  Pemberian  Bantuan Kemanusiaan Terhadap Etnis Rohingya di Era Jokowi. Review of International Relations, 5(1), 84-106.
Rasyid, M. (2022, Desember 2). NASIB DIASPORA PALESTINA DI KUWAIT: ANTARA RUMAH KEDUA DAN DAMPAK PERANG TELUK. Jurnal Sosial Humaniora Sigli (JSH) , Vol.5 (No.2), 190-198.
Rindu, S. K. (2020). Kebijakan Kuwait dalam Konflik Yaman (2016-2020) . Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.Rasyid, M. (2022, Desember 2). NASIB DIASPORA PALESTINA DI KUWAIT: ANTARA RUMAH KEDUA DAN DAMPAK PERANG TELUK. Jurnal Sosial Humaniora Sigli (JSH) , Vol.5 (No.2), 190-198.
Satris, R. (2019). Peranan Politik Luar Negeri Indonesia terhadap Palestina Pasca Pengakuan Yerusalem Sebagai Ibu Kota Israel. POLITEA Jurnal Pemikiran Politik Islam , Vol. 2 (No.2), 161-170.

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 10 Number 1 Maret 2024
E-ISSN: 2721-9232
Suratiningsih, D., Pupita, D., & Safira, S. (2020). Diplomasi Perdamaian Dan Kemanusian Indonesia Dalam  Isu  Palestina  Pada  Tahun  2014-2020. Proyeksi:  Jurnal  Ilmu-Ilmu  Sosial  dan  Humaniora , 25 (1), 11-28.
Susetyorini, P. (2014). Politik Luar Negeri Indonesia. Gema Keadilan , 1 (1), 109-116.
Wati, E. S., & Burdah, I. (2024). Kebijakan Luar Negeri Indonesia terhadap Palestina Pasca Pengakuan Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. PIR Journal , 9 (1), 19-32.
Ahdiat, A. (2023). 12 Negara Beri Bantuan untuk Palestina, Totalnya Rp4,5 Triliun . Databoks. Retrieved April 27, 2024, from https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/10/23/12-negara-beri- bantuan-untuk-palestina-totalnya-rp45-triliun
Aliyah.  H.  (2023). Lembaga  Amal  Kuwait:  Kami  Terus  Memberikan  Bantuan  Kepada  Rakyat  di  Gaza . Retrieved  December  14,  2023,  from  https://minanews.net/lembaga-amal-kuwait-kami-terus- memberikan-bantuan-kepada-rakyat-di-gaza/
britannica. (n.d.). Kuwait - Persian Gulf War, Aftermath, Oil. Britannica. Retrieved April 30, 2024, from https://www.britannica.com/place/Kuwait/The-Persian-Gulf-War-and-its-aftermath CNN  Indonesia.  (2023,  November  24).  Sri  Mulyani  Jelaskan  Sumber  Bantuan  Rp31,9  M  untuk
Palestina. CNN Indonesia. Retrieved April 2, 2024, from
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20231124164746-532-1028615/sri-mulyani- jelaskan-sumber-bantuan-rp319-m-untuk-palestina Cafiero, G. (n.d.). Kuwait refuses to budge as other Gulf nations abandon the Palestinian cause . https://www.trtworld.com/opinion/kuwait-refuses-to-budge-as-other-gulf-nations-abandon-the- palestinian-cause-24375
Demi  Kemanusiaan,  TNI  Segera  Siapkan  Bantuan  Untuk  Palestina  |  WEBSITE  TENTARA  NASIONAL INDONESIA .  (2023).  Puspen  TNI.  Retrieved  April  27,  2024,  from  https://tni.mil.id/view- 232961-demi-kemanusiaan-tni-segera-siapkan-bantuan-untuk-palestina.html Fallahnda, B. (2024). Bagaimana Kondisi Palestina Terkini, Benarkah Sudah Aman? Tirto.id. Retrieved April 27,  2024,  from  https://tirto.id/bagaimana-kondisi-palestina-terkini-benarkah-sudah-aman- gWPE
Ihsan. N. (2023). Kuwait Tegaskan Dukungan Bulat Terhadap Perjuangan Palestina. Retrieved February 15, 2023,  from  https://www.antaranews.com/berita/3397494/kuwait-tegaskan-dukungan-bulat- terhadap-perjuangan-palestina
Jamaluddin, W. (2023, October 23). Persaudaraan Erat Indonesia dan Palestina – Universitas Islam Negeri Raden  Intan  Lampung .  UIN  Raden  Intan.  Retrieved  April  17,  2024,  from https://www.radenintan.ac.id/persaudaraan-erat-indonesia-dan-palestina/
Jo, B. (2024). Update Perang Israel di Gaza Terkini, Jumlah Korban & Situasinya . Tirto.id. Retrieved April 27,  2024,  from  https://tirto.id/update-perang-israel-di-gaza-terkini-jumlah-korban-situasinya- gV4w
Kominfo  (2021). Indonesia  Kerahkan  Upaya  Maksimal  Bantu  Perjuangkan  Hak-Hak  Rakyat  Palestina . Retrieved  May  12,  2021,  from  https://www.kominfo.go.id/content/detail/34458/indonesia- kerahkan-upaya-maksimal-bantu-perjuangkan-hak-hak-rakyat-palestina/0/berita Kemlu  (2024). Indonesia  Konsisten  Perjuangkan  Hak-Hak  dan  Kemerdekaan  Bangsa  Indonesia. Retrieved January  08,  2024,  from  https://kemlu.go.id/portal/id/read/5661/view/indonesia-konsisten- perjuangkan-hak-dan-kemerdekaan-bangsa-palestina

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 10 Number 1 Maret 2024
E-ISSN: 2721-9232
Kemlu  (2024). Indonesia  Sampaikan  Pernyataan  Lisan  Dukung  Palestina  di  Mahkamah  Internasional. Retrieved February 23, 2024, from https://kemlu.go.id/portal/id/read/5771/view/indonesia- sampaikan-pernyataan-lisan-dukung-palestina-di-mahkamah-internasional
Kemlu  (2024). Pemerintah  Indonesia  Fasilitasi  Bantuan  Kemanusiaan  Tahap  Kedua  Untuk  Palestina. Retrieved November 20, 2024, from
https://kemlu.go.id/portal/id/read/5527/view/pemerintah-indonesia-fasilitasi-bantuan- kemanusiaan-tahap-kedua-untuk-palestina Kemlu (2024). Bantuan Tahap Pertama Indonesia Telah Tiba di Gaza. Retrieved November 13, 2023, from https://kemlu.go.id/portal/id/read/5492/view/bantuan-tahap-pertama-indonesia-telah- berhasil-tiba-di-gaza
Kemlu  (2024). Presiden  Jokowi  Lepas  Bantuan  Kemanusiaan  Untuk  Palestina. Retrieved  November  04, 2023,  from  https://kemlu.go.id/portal/id/read/5457/view/presiden-jokowi-lepas-bantuan- kemanusiaan-untuk-palestina
Kementerian Luar Negeri KBRI Kuwait. (n.d.). Rencana Strategis (Renstra) KBRI Kuwait City 2020- 2024.
https://kemlu.go.id/download/L1NoYXJlZCUyMERvY3VtZW50cy9SZW5jYW5hJTIwU3Ry YXRlZ2lzJTIwS0JSSSUyMEt1d2FpdCUyMENpdHklMjAyMDIwLTIwMjQucGRm Kementerian Luar Negeri RI. (n.d.). Menteri Luar Negeri Ri Retno L. P. Marsudi Penyampaian Prioritas Politik  Luar  Negeri  Republik  Indonesia  2019-2024.  Kemlu.  Retrieved  April  3,  2024,  from https://kemlu.go.id/download/L3NpdGVzL3B1c2F0L0RvY3VtZW50cy9QaWRhdG8vTWV ubHUvTWVkaWElMjBCcmllZmluZyUyME1lbmx1JTIwUkklMjAtJTIwUHJpb3JpdGFzJTIw UG9sdWdyaSUyMDIwMTklMjAtJTIwMjAyNC5wZGY=
Kementerian Luar Negeri RI. (2020, Desember 7). Rencana Strategis Kementerian Luar Negeri 2020-
2024. Kementerian Luar Negeri.
https://kemlu.go.id/download/L3NpdGVzL3B1c2F0L0RvY3VtZW50cy9BS0lQL0tlbWVud GVyaWFuJTIwTHVhciUyME5lZ2VyaS9UYWh1biUyMDIwMjAvUmVuc3RyYSUyMEtlbWV ubHUlMjAyMDIwLTIwMjQucGRm
Kementerian Perdagangan. (2019, Februari 28). Pernyataan Bersama Indonesia-Palestina. Kementerian Perdagangan. Retrieved April 1, 2024, from
https://www.kemendag.go.id/berita/foto/pernyataan-bersama-indonesia-palestina
Kusuma (2022). Yayasan Kuwait Sepakat Untuk Rehab 50 Rumah di Jalur Gaza. Retrieved July 23, 2022, from https://blog.npc.id/yayasan-kuwait-sepakat-untuk-rehab-50-rumah-di-jalur-gaza/
Lloyds  Bank,  (2024).  Kuwait:  Tinjauan  Ekonomi  dan  Politik.  Retrieved  April  1,  2024,  from https://www.lloydsbanktrade.com/en/market-potential/kuwait/economical-context Mutia. C. A. (2024). Penerimaan Pajak Capai Rp. 342,88 Triliun per Maret 2024 . Databoks Retrieved March 27, 2024, from https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/03/27/penerimaan- pajak-capai-rp34288-triliun-per-15-maret-2024
Mutia.  C.  A.  (2024). Pendapatan  Negara  Tembus  Rp.  2.700  Triliun  pada  2023,  Mayoritas  dari  Pajak. Databoks Retrieved January 03, 2024, from
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/01/03/pendapatan-negara-tembus-rp2700- triliun-pada-2023-mayoritas-dari- pajak#:~:text=Pendapatan%20negara%20berasal%20dari%20tiga,%2C9%25%20(yoy). Patoni. (2023, April 30). Mengapa Gus Dur Dulu Ingin Membangun Diplomasi dengan Israel? NU Online. Retrieved April 1, 2024, from https://www.nu.or.id/fragmen/mengapa-gus-dur-dulu- ingin-membangun-diplomasi-dengan-israel-YbktS#google_vignette

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 10 Number 1 Maret 2024
Santoso.  (2024). Jumlah  warga  Palestina  yang  tewas  di  Gaza  tembus  33.000  orang .  ANTARA  News. Retrieved  April  27,  2024,  from  https://www.antaranews.com/berita/4045821/jumlah-warga- palestina-yang-tewas-di-gaza-tembus-33000-orang
The Media Line. (n.d.). Kuwait Stands Firm: No Israel Ties Without Palestinian Statehood . https://themedialine.org/headlines/kuwait-stands-firm-no-israel-ties-without-palestinian- statehood/
UNRWA  (2023). UNRWA  Welcomes  US  $2  Million  Contribution  from  Kuwait .  Retrieved  October  08, 2023,  from  https://reliefweb.int/report/occupied-palestinian-territory/unrwa-welcomes-us-2- million-contribution-kuwait
Wulan, M. K. (2023). PMI Segera Kirim Bantuan Senilai Rp 2,9 Miliar ke Gaza. Kompas.id .  Retrieved July  23,  2022,  from    https://www.kompas.id/baca/internasional/2023/10/29/pmi-segera- kirim-bantuan-senilai-rp-29-miliar-ke-gaza-1
Zulyadi,  R.,  &  Siregar,  F.  Y.  D.  (n.d.). PERAN  STRATEGI  POLITIK  LUAR  NEGERI  INDONESIA DALAM  MEWUJUDKAN  KEMERDEKAAN  PALESTINA .  https://mh.uma.ac.id/peran- strategi-politik-luar-negeri-indonesia-dalam-mewujudkan-kemerdekaan-palestina/
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999.
Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019.
Aisara, H. A. (2021). Motivasi Kuwait Memainkan Peran Mediator Dalam Krisis Qatar Periode 2017- 2018. Skripsi .
Chalidah, F. N. (2019). Bantuan Luar Negeri Amerika Serikat Terhadap Kyrgyzstan Pasca Pembatalan The 1993 Bilateral Agreement Pada Tahun 2015 (Bachelor's thesis, FISIP UIN Jakarta). Priatmojo,  W.  (2022,  Januari  17). Faktor  Pengaruh  Pemikiran  Politik  Gus  Dur  Terhadap  Ide  Pembukaan Hubungan Diplomatik Indonesia-Israel [S1 thesis]. Universitas Muhammadiyah. Rohani, I. (2023, September 14). Upaya Diplomasi Publik Indonesia Terkait Kemerdekaan Palestina Pada  Periode  Pemerintahan  Joko  Widodo  Jilid  I  Tahun  2014-2019  [Skripsi].  Universitas Andalas. http://scholar.unand.ac.id/212094/