INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 8695-8702 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Inovasi Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah dalam peningkatan pendapatan asli daerah di Kabupaten  Konawe Utara
Yuliana Musin Universitas Lakidende Email: yulianamusin1@gmail.com

## Abstrak
Urgensi dalam penelitian ini adalah Inovasi pengelolaan pajak dan retribusi daerah dalam peningkatan pendapatan  asli  daerah  (studi  pada badan  pengelola  pajak  dan  retribusi  daerah  kabupaten  Konawe Utara Utara). Peningkatan PAD Kabupaten Konawe Utara Utara selama 5 tahun terakhir tidak lepas dari peran  badan  pengelola  pajak  dan  retribusi  daerah  kabupaten  Konawe  Utara  Utara.  Tujuan  untuk mengetahui  inovasi  pengelolaan  pajak  dan  retribusi  daerah  dalam  peningkatan  pendapatan  asli daerah.  Tujuan  Inovasi  pengelolaan  pajak  dan  retribusi  daerah  dalam  peningkatan  pendapatan  asli daerah kabupaten Konawe Utara Utara yang dilakukan pemerintah daerah dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah di kabupaten Konawe Utara Utara adalah penguatan sistem pungutan, yang meliputi perbaikan sistem pelayanan dalam proses pungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Sistem baru  yang  dilakukan  yaitu  system  keterbukaan  informasi  kepada  masyarakat  wajib  pajak  dengan menyediakan media yang dapat diakses untuk kemudahan dalam proses pungutan dan sistem aplikasi manajemen pendapatan daerah untuk  meningkatkan kualitas kerja aparat. Berdasarkan uraian diatas nampak bahwa inovasi pengelolaan pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Konawe Utara Utara harus ada  untuk  peningkatan  pendapatan  asli  daerah  dan  akan  menjadi  acuan  dalam  pengembangan pengelolaan  pajak.  Dan  tahapan  metode  dalam  penelitian  ini  yaitu  akan  diklasifikasi,  dianalisis  dan diinterpretasikan secara mendetail, teliti dan cermat untuk memperoleh kesimpulan yang lebih obyektif dalam  penelitian.  Adapun  hasil  dalam  penelitian  ini  ialah  Inovasi  pengelolaan  pajak  dan  retribusi daerah  dalam  peningkatan  pendapatan  asli  daerah  kabupaten  Konawe  Utara  Utara  yang  dilakukan pemerintah  daerah  dalam  rangka  peningkatan  pendapatan  asli  daerah  di  kabupaten  Konawe  Utara adalah penguatan sistem pungutan, yang meliputi perbaikan sistem pelayanan dalam proses pungutan pajak  daerah  dan  retribusi  daerah.  Sistem  baru  yang  dilakukan  yaitu  sistem  keterbukaan  informasi kepada  masyarakat  wajib  pajak  dengan  menyediakan  media  yang  dapat  diakses  untuk  kemudahan dalam  proses  pungutan  dan  sistem  aplikasi  manajemen  pendapatan  daerah  untuk  meningkatkan
kualitas kerja aparat, kebijakan Pemerintah Pusat melalui UU No 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terkait Pengalihan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah intensifikasi yang dilakukan pemerintah daerah dalam hal ini Badan Pengelola Pajak  dan  Retribusi  Daerah  Kabupaten  Konawe  Utara  Utara  meliputi  prosedur  pemungutan  dan mekanisme pembayaran yang jelas PBB yang berpotensi besar meningkatkan PAD. Ditunjang dengan sarana  dan  prasarana  yang  memadai  untuk  melakukan  proses  pemungutan,  intensifikasi  yang dilakukan  adalah rutin  melakukan  sosialisasi.  Sosialisasi  melalui  media  cetak  seperti  Koran,  membuat dan melakukan penyebaran leaflet/brosur mengenai PBB secara langsung di tempat-tempat pelayanan masyarakat  seperti  kantor  kelurahan,  desa,  dan  kecamatan  dengan  menggunakan  metode  door  to door, memasang papan himbauan pembayaran pajak di tempat-tempat umum, dan membuat pojok pajak di setiap kelurahan.
Kata Kunci : Inovasi, Pajak, Pendapatan Asli Daerah.

## Abstract
The urgency in this research is innovation in the management of regional taxes and levies in increasing local revenue (study of the regional tax and levy management body of North Konawe Regency). The increase in PAD for North Konawe Regency over the last 5 years cannot be separated from the role of the  regional  tax  and  levy  management  body  for  North  Konawe  Regency.  The  aim  is  to  find  out innovations  in  managing  regional  taxes  and  levies  in  increasing  local  original  income.  The  aim  of innovation in the management of regional taxes and levies in increasing the original regional income of North Konawe Regency carried out by the regional government in the context of increasing original regional income in North Konawe Regency is strengthening the levy system, which includes improving the  service  system  in  the  process  of  collecting  regional  taxes  and  regional  levies.  The  new  system implemented is a system of information disclosure to the taxpayer community by providing accessible media for ease in the collection process  and a regional revenue management application system to improve the quality of work of officials. Based on the description above, it appears that innovation in managing  regional  taxes  and  levies  in  North  Konawe  Regency  must  exist  to  increase  local  original income and will become a reference in developing tax management. And the method stages in this research  are  classified,  analyzed  and  interpreted  in  detail,  thoroughly  and  carefully  to  obtain  more objective conclusions in the research. The results of this research are innovations in the management of regional taxes and levies in increasing the original regional income of North Konawe Regency carried out  by  the  regional  government  in  order  to  increase  original  regional  income  in  North  Konawe Regency,  namely  strengthening  the  levy  system,  which  includes  improving the  service  system  in  the regional  tax  collection  process.  and  regional  levies.  The  new  system  implemented  is  a  system  of information disclosure to the taxpayer community by providing media that can be accessed for ease in the collection process and a regional revenue management application system to improve the quality of work of officers, Central Government policy through Law No. 28 of 2009 concerning Regional Taxes and  Regional  Retributions  related  to  the  transfer  of  Land  and  Building  Tax  management  from  the
central  government  to  the  regional  government,  the  intensification  carried  out  by  the  regional government, in this case the Regional Tax and Levy Management Agency for North Konawe Regency, includes  clear  collection  procedures  and  payment  mechanisms  PBB  which  has  great  potential  to increase PAD. Supported by adequate facilities and infrastructure to carry out the collection process, the  intensification  carried  out  is  routine  outreach.  Socialization  through  print  media  such  as newspapers, making and distributing leaflets/brochures about PBB directly in community service places such  as  sub-district,  village  and  sub-district  offices  using  the  door  to  door  method,  installing  tax payment appeal boards in public places, and create a tax corner in every sub-district.
Keywords: Innovation, Tax, Original Regional Income .

## PENDAHULUAN
Pemerintah  Daerah   mempunyai  sumber  pendanaan  sendiri  berupa  Pendapatan Asli  Daerah  (PAD),  pembiayaan,  dan  lain-lain.  Kebijakan  penggunaan  dan  tersebut  di serahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah. Dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangan  Pemerintah  Daerah  dalam  bentuk  pelaksanaan  kewenangan  fiskal,  daerah harus  dapat  mengenali  potensi  dan  mengidentifikasi  sumber-sumber  daya  yang dimilikinya. Pemerintah Daerah  diharapkan  lebih  mampu  menggali  sumber  -  sumber keuangan    khususnya    untuk  memenuhi  kebutuhan  pembiayaan  pemerintahan  dan pembangunan  didaerahnya  melalui  Pendapatan  Asli  daerah  (PAD).  Sumber  PAD  berasal dari  hasil  pajak  daerah,  retribusi  daerah,  hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah  yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah dan  hal  tersebut  tertuang  dalam Peraturan    Daerah    Kabupaten    Konawe    Utara    Nomor    1  Tahun  2012  tentang  Pajak Daerah.
Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  Kabupaten  Konawe  Utara,  Sulawesi  Tenggara (Sultra)  pada  tahun  2022  lalu,  tidak  memenuhi  target.  Bahkan  PAD  yang  ditetapkan Pemerintah Daerah (Pemda)  hanya terpenuhi  54 persen  saja. Dengan kekurangan  target sebesar  46  persen. “ Target  PAD  pada  tahun  2022  sebesar  74  miliar,  dan  PAD  yang terpenuhi masih jauh dari target, disebabkan berbagai hambatan.
Pengelolaan  terhadap  pajak  dan  retribusi  daerah  yang  kurang  transparan  dalam arti keterbukaan informasi kepada publik sejatinya dapat berdampak pada berkurangnya kepercayaan    masyarakat    terhadap    pemerintahan    di    dalam    mengelolah    keuangan daerah  dalam  hal  ini  Pendapatan  Asli  daerah.  Serta  kontribusi  pajak    daerah    dan retribusi  daerah itu  sendiri  terhadap  PAD.  Maka  dari  itu,  peneliti tertarik melakukan penelitian  tentang “ Inovasi  Pengelolaan  Pajak  dan  Retribusi  Daerah  dalam  peningkatan pendapatan  asli  daerah  (Studi  Pada  Badan  Pengelola  Pajak  dan  Retribusi  Daerah Kabupaten Konawe Utara) ” .
Adapun  perumusan  masalah  dalam  penelitian  ini,  yaitu  Bagaimana  Inovasi Pengelolaan  Pajak  dan  Retribusi  Daerah  dalam  peningkatan  pendapatan  asli  daerah  di Kabupaten  Konawe Utara ?

## METODE PENELITIAN
Proses analisis data kualitatif penelitian ini akan dilakukan dengan mengikuti model yang  dikembangkan  oleh  (7)  yaitu data  colletion,  data  display,  data  condensation, and  conclusions.  Analisis  data  dimulai  pengumpulan  data  yang  terdiri  dari  data  primer yang  diperoleh  dari  wawancara  dengan  informan  yang  hasilnya  dibuatkan  dengan transkrip  hasil  wawancara  yang  dilengkapi  dengan  hasil  observasi.  Analisis  Data  untuk menemukan Inovasi pengelolaan pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Konawe Utara.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Inovasi Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah dalam peningkatan pendapatan asli daerah di Kabupaten Konawe Utara
a. Keunggulan Relatif (Relative Advantage)
Keunggulan  relatif,  yaitu  sejauh  mana  inovasi  pengelolaan  pajak  dianggap menguntungkan  bagi penerimanya. Tingkat keuntungan atau kemanfaatan suatu inovasi pengelolaan pajak dapat diukur berdasarkan nilai ekonominya, atau mungkin dari faktor status  sosial  (gengsi),  kesenangan,  kepuasan,  atau  karena  mempunyai  komponen  yang sangat penting. Keunggulan relatif adalah derajat dimana suatu inovasi pengelolaan pajak dianggap lebih  baik atau unggul dari  yang pernah ada sebelumnya. Hal  ini  dapatdiukur dari beberapa segi, seperti segi ekonomi, prestise social, kenyamanan, kepuasan, dan lain- lain. Semakin besar keunggulan relatif dirasakan oleh pengadopsi, semakin cepat inovasi tersebut dapat diadopsi. Sebagai contoh para-adopter akan menilai apakah suatu inovasi pengelolaan pajak itu relative menguntungkan atau lebih unggul dibanding yang lainnya atau tidak. Untuk adopter yang menerima secara cepat suatu inovasi, akan melihat inovasi itu sebagai sebuah keunggulan.
Keunggulan  relatif  menjadi  tujuan  utama  dalam  melakukan  suatu  inovasi, Keunggulan  yang  dimaksud  ialah  pemberian  pelayanan  yang  lebih  mudah,  cepat,  dan akurat  kepada  pihak  penerima  layanan.  Adapun  keunggulan  penggunaan  pengelolaan pajak  dengan  online  dari  penjelasan  (CIR)  Kabupaten  Konawe  Utara  sebagai  informan kunci yang dipilih ketika wawancara ialah sebagai berikut :
“Pengelolaan  pajak  dengan  online  ini  dibuat  guna  memberikan  kemudahan  untuk  wajib pajak  dalam  pelaksanaan  pembayaran  pajak,  karena  wajib  pajak  tidak  perlu  repot-repot
datang  ke  kantor  pajak  untuk  mengambil  SSP  dan  mengisi  secara  manual  seperti sebelumnya, wajib pajak bisa melakukan pembayaran dimanapun dan kapanpun dengan menggunakan  smartphone  atau  laptop  yang  terhubung  ke  jaringan  internet,  atau  bisa juga dengan online yang kami sediakan di kantor di lantai dasar”(Wawancara tanggal 19 Juni 2023)
b. Kesesuaian (Compatibility)
Kesesuaian  (compatibility),  yaitu  tingkat  kesesuaian  dengan  nilai  (values), pengalaman lalu, dan kebutuhan dari penerima. Kesesuaian adalah derajat dimana inovasi pengelolaan  pajak  tersebut  dianggap  konsisten  dengan  nilai-nilai  yang  berlaku, pengalaman masa lalu dan kebutuhan pengadopsi. Sebagai contoh, jika suatu inovasi atau ide baru tertentu tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku, maka inovasi itu tidak dapat  diadopsi  dengan  mudah  sebagaimana  halnya  dengan  inovasi  yang  sesuai (compatible). Kesesuaian penggunaan pengelolaan pajak dan retribusi daerah ini diperoleh dari hasil wawancara dengan informan (HR) yang terpilih terkait kesesuaian dalam inovasi pelayanan pembayaran pajak adalah sebagai berikut:
“Wajib  pajak  semakin  tahun  semakin  bertambah  dan  pegawai  tetap  segitu  dan  tidak menggunakan  teknologi  informasi?  tentunya  ya  kita  tidak  bisa  menolong  untuk memberikan  pelayanan  terbaik,  karna  kalau  pakai  hard  copy  mereka  datang  satu  satu kesini  mau  berapa  lama  antri  logikanya  apakah  kita  akan  menahan  orang  berlari  untuk menunggu  orang  yang  jalan  kaki?  Ya  tidak  seperti  itu,  orang  yang  jalan  kaki  harus  ikut berlari agar tidak tertinggal itu maksudnya jadi ayolah kita berlari bersama supaya makin cepet dan wp makin puas sama pelayanan kita” (Wawancara tanggal 19 Juni 2023)

## c. Kompleksitas (Complexity)
Kompleksitas  (complexity),  yaitu  tingkat  kesukaran  untuk  memahami  dan manggunakan  inovasi  bagi  penerima.  Kompleksitas  adalah  derajat  dimana  inovasi dianggap  sebagai  suatu  yang  sulit  untuk  dipahami  dan  digunakan.  Beberapa  inovasi tertentu ada yang dengan mudah dapat dimengerti dan digunakan oleh pengadopsi dan ada pula yang sebaliknya atau sulit dimengerti dan digunakan oleh pengadopsi. Semakin mudah  dipahami  dan  dimengerti  oleh  pengadopsi,  maka  semakin  cepat  suatu  inovasi dapat diadopsi. Tetapi apabila suatu inovasi sulit untuk dipahami dan sulit dimengerti oleh pengadopsi,  maka  semakin  sulit  pula  suatu  inovasi  dapat  diadopsi.  Karena  online merupakan inovasi pengelolaan pajak dan retribusi daerah yang baru dalam pembayaran pajak,  sesuatu  yang  baru  tentu  memiliki  kesulitan  bagi  beberapa  pihak  yang  kurang
memahami,  adapun  yang  peneliti  temui  kesulitan  yang  dihadapi  oleh  pihak  aparat berdasarkan hasil kutipan wawancara dengan informan (AT) ialah sebagai berikut:
“Pada  saat  kami  memberikan  pelayanan  untuk  melakukan  pembayaran  pajak  melalui online dengan menggunakan mesin online yang disediakan disini kemarin saya salah input data  karna  belum  terlalu  paham  seperti  apa  mekanismenya,  jadi  sebagai  petugas  kami bilang harus melakukan pemindah bukuan dan masa tunggu kurang lebih satu bulan baru bisa melakukan pembayaran ulang” (Wawancara tanggal 19 Juni 2023).
Mencermati  hasil  wawancara  diatas  penulis  menilai  bahwa  masih  terdapat kesalahan  yang  dilakukan  oleh  aparat  pada  saat  melakukan  entry  dokumen  perpajakan karena  kurangnya  pemahaman  mekanisme  pembayaran  sehingga  harus  melakukan pemindahbukuan dengan masa tunggu kurang lebih satu bulan.

## d. Trialabilitas atau Kemampuan Uji Coba
Trialabilitas  (trialability),  yaitu  dapat  dicoba  atau  tidaknya  suatu  inovasi  oleh penerima. Kemampuan untuk diuji cobakan atau trialabilitas adalah derajat dimana suatu inovasi  dapat  diuji  coba  dalam  batas  tertentu.  Suatu  inovasi  yang  dapat  diuji  cobakan dalam pengaturan (setting) sesungguhnya umumnya akan lebih cepat diadopsi. Jadi, agar dapat  dengan  cepat  diadopsi,  suatu  inovasi  sebaiknya  harus  mampu  menunjukkan (mendemostrasikan) keunggulannya.
Faktor Pendukung Inovasi dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Faktor pendukung inovasi intensifikasi dan ekstensifikasi dalam rangka Peningkatan Pendapatan Asli daerah (PAD) adalah sebagai berikut:

## Kebijakan Pemerintah
Mengingat  bahwa  pada  tahun-tahun  sebelumnya  pendapatan  asli  daerah  di Kabupaten Konawe Utara tidak pernah mencapai target realisasi. Rendahnya pendapatan daerah  sangat  mempengaruhi  perekonomian  daerah  dan  menghambat  proses Pembangunan  daerah.  Pemerintah  daerah  telah  diberikan  kewenangan  oleh  pemerintah pusat  untuk  mengurus  rumah  tangganya  sendiri,  namun  pemerintah  daerah  masih ketergantungan dengan pembiayaan dari pusat sehingga kurang inovatif untuk menggali potensi  daerah  yang  dapat  di  jadikan  sebagai  sumber  pendapatan  daerah.  Peningkatan pendapatan asli daerah melalui Badan Pengelola Pajak dan Retribusi
Daerah  Kabupaten  Konawe  Utara  perlu  adanya  dukungan  dari  pihak  pemerintah. Untuk itu pemerintah daerah memberikan dukungan kebijakan melalui Peraturan Daerah tentang  Partisipasi  Pihak  Ketiga  yang  orientasinya  untuk  meningkatkan  pendapatan  asli
daerah  di  kabupaten  Konawe  Utara  yang  maksud  dan  tujuannya  telah  dijelaskan  dalam peraturan daerah tersebut. Hal ini diperkuat dari hasil wawancara dengan informan kunci CIR yang mengatakan bahwa:
“Upaya  yang  kami  lakukan  sejauh  ini  cukup  optimal  dalam  meningkatkan pendapatan  asli  daerah,  perda  yang  mengatur  tentang  pajak  dan  retribusi  daerah  terus kami  optimalkan  dalam  proses  pemungutan,  dan  pada  tahun  2018  kami  membuat kebijakan  melalui  partisipasi  pihak  ketiga  dalam  pembangunan  daerah  yang  maksud, tujuan,  tata  cara  pengelolaannya  tertuang  dalam  perda  tersebut”  (Wawancara  pada tanggal 23 Juni 2023)

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  maka  dapat  dsimpulkan  bahwa  sistem  keterbukaan informasi kepada masyarakat wajib pajak dengan menyediakan media yang dapat diakses untuk  kemudahan  dalam  proses  pungutan  dan  sistem  aplikasi  manajemen  pendapatan daerah untuk meningkatkan kualitas kerja aparat, kebijakan Pemerintah Pusat melalui UU No  28  tahun  2009  tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah  terkait  Pengalihan pengelolaan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  dari  pemerintah  pusat  ke  pemerintah  daerah intensifikasi yang dilakukan pemerintah daerah dalam hal ini Badan Pengelola Pajak dan Retribusi  Daerah  Kabupaten  Konawe  Utara  Utara  meliputi  prosedur  pemungutan  dan mekanisme pembayaran yang jelas PBB yang berpotensi besar meningkatkan PAD.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmed,  Pervaiz  K,  &  Shephard  CD.  Innovation  Management.  New  Jersey:  Pearson Education; 2010.
Halim A. Akuntansi Keuangan Daerah. 4th ed. Jakarta: Salemba Empat; 2012.
Saidi MD. Hukum Keuangan Negara. Jakarta: PT Raja Gravindo Persada; 2011.
Roertiyah. Strategi Pembelajaran Dalam Organisasi. Yogyakarta: Liberty; 2008.
Pawiloi AM. Analisis Kontribusi Pajak dan Reklame dan Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar. Universitas Hasanuddin Makassar; 2014.
Mardiasmo. Perpajakan. Yogyakarta: CV Andi Offset; 2010.
Martono N. Metode Penelitian Kuantitatif Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada; 2010.
Hendra    Hadiwijaya,    F.    Febrianty    (2019).    The    Effect    of    Service    Quality  and    Tax Sanctions  on  Service  Satisfaction.  ETIKONOMI is  an international  journal  published by  Faculty  of  Economic  and  Business,  Universitas  Islam  Negeri  Syarif  Hidayatullah