## IMPLIKASI PENERAPAN PUTUSAN MK NO. 91/PUUXVIII/2020 TERHADAP IMPLEMENTASI OMNIBUS LAW DI INDONESIA
Farel Hasibuan, Junimart Girsang, Ampuan Situmeang
Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam Email: farel.hasibuan2@gmail.com

## ABSTRAK
Saat  ini  Indonesia  membutuhkan  terobosan  yaitu  perlunya  omnibus  law,  meski  Indonesia menganut sistem hukum civil law, sementara omnibus law lahir dari tradisi sistem hukum common law, namun dalam dunia digital ecosystem dan global governance , tidak ada salahnya Indonesia menerobos ruang batas ini. kemudian omnibus law diwujudkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun  2020  Tentang  Cipta  Kerja  (UU  CK),  berbagai  kritik  dari  masyarakat,  mulai  dari pembahasan sampai kepada pengesahan dan pengundangan UU Cipta Kerja yang dibentuk dengan menggunakan metode omnibus law, yang bermuara pada diajukannya judicial review terhadap UU No.  11  Tahun  2020  ke  Mahkamah  Konstitusi  dan  menjatuhkan  Putusan  Nomor: 91/PUUXVIII/2020. Tujuan Penelitian ini adalah untuk menjawab pokok permasalahan mengenai bagaimanakah implementasi UUCK pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 91/PUUXVIII/2020? Serta bagaimanakah langkah Legislator dalam melanjutkan Omnibus Law?. Metode  Penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum  normatif  yaitu  berupa  penelitian kepustakaan ( library research ) yang dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum baik primer, sekunder  dan  atau  tersier  dan  pendekatan  yang  digunakan  adalah  pendekatan  peraturan perUndang-Undangan  ( statute  approach )  dan  pendekatan  komparatif  (comparative  approach). Hasil penelitian antara lain; UUCK bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia  Tahun  1945  (UUD  NRI  1945)  dan  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum  mengikat sepanjang  dimaknai  “tidak  dilakukan  perbaikan  dalam  waktu  2  (dua)  tahun  sejak  putusan diucapkan” serta skenario terbaik adalah dengan memperbaiki UUCK nya sendiri secara formil dan  subtansial,  karena  asas-asas  formil  dan  materil  pembentukan  peraturan  selalu  berjalan seiringan.
Kata Kunci: Omnibus Law, Sistem Hukum, Kebijakan Publik

## ABSTRACT
Indonesia  currently  needs  a  breakthrough  that  is  omnibus  law,  even  though  Indonesia adheres to a civil law legal system, while omnibus law was born from the tradition of the common law legal system, but in the world of digital ecosystem and global governance, there is nothing wrong with Indonesia breaking through this boundary space. Then the omnibus law was embodied in  Constitution  Number  11  of  2020  concerning  “Cipta  Kerja”  (UUCK),  there  are  various criticisms from society, starting from the discussion to the ratification and promulgation of the Job Creation Act which was formed using the omnibus law method, which led to the filing of a judicial review of Constitution no. 11 of 2020 to the Constitutional Court and handed down the Verdict Number: 91/PUUXVIII/2020. The purpose of this study is to answer the main problem regarding how to implement UUCK after the Constitutional Court verdict Number: 91/PUUXVIII/2020? And what are the steps of the Legislator in continuing the Omnibus Law?. The research method used
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
is normative legal research in the form of library research which is carried out by collecting legal materials both primary, secondary, and or tertiary and the approach used is the statute approach and  the  comparative  approach.  The  research  results  include;  UUCK  is  contrary  to  the  1945 Constitution of the Republic of Indonesia and has no binding legal force as long as it is interpreted no improvement have been made within 2 (two) years since the decision was pronounced and the best scenario is to formally and substantially improve the UUCK itself, because the formal and material principles of the formation of regulations always go hand in hand.

## Keywords: Omnibus Law, Legal System, Public Policy

## PENDAHULUAN
Istilah  Omnibus  law  mulai  menjadi  isu  yang  mengemuka  ke  publik  setidaknya  sejak dipaparkan saat sidang paripurna oleh Presiden Joko Widodo tanggal 20 Oktober 2019 1 , di mana dalam pidato Presiden tersebut menyatakan diperlukan tehnik khusus untuk pembentukan Undang- Undang  yakni  omnibus  law  yang  mana  model  Omnibus  Law  dapat  mengubah  banyak  undang- undang  ke  dalam  sebuah  Undang-Undang. 2 Omnibus  Law  diharapkan  dapat  menarik  investasi masuk ke  Indonesia dan  menciptakan lapangan kerja  yang dilakukan dengan menyederhanakan peraturan-peraturan  yang  ditengarai  menghambat  investasi. 3 Lantas  apakah  Omnibus  Law  itu? Kata Omnibus diambil dari omnis yang berasal dari bahasa latin bermakna untuk semua, dengan demikian  Omnibus  Law  berarti  satu  undang-undang  baru  yang  mengandung  berbagai  macam substansi dan subyek sebagai langkah penyederhanaan dari beberapa undang-undang yang masih berlaku. 4 Bilamana  meninjau Black’s Law Dictionary ,  Omnibus  Law  diartikan  dalam  dua  hal; 5 yaitu: (1) a single bill containing various distinct matters, usually drafted in this way to force the executive either to accept all the unrelated minor provisions or to veto the major provisions; dan (2)  a  bill  that  deals  with  all  proposals  relating  to  a  particular  subject,  such  as  an  ‘omnibus judgeship bill’ covering all proposals for new judgeship or an ‘omnibus crime bill’ dealing with different subjects such as new crimes and grants to states for crime control . 6 Jika mengacu pada Black’s Law Dictionary dapat disimpulkan bahwa omnibus law memang bertujuan menjadi “obat” dalam berbagai permasalahan regulasi. 7
Sebelum  pernyataan  Presiden  dalam  Pidato  pada  20  Oktober  2019,  omnibus  law  sudah pernah beberapa kali disebut oleh pejabat pemerintahan maupun para akademisi. Tercatat Menteri Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Sofyan  Djalil  pada  15  September 2019 melontarkan ide agar Indonesia mengadopsi prinsip Omnibus Bill atau omnibuslaw dalam
1 https://nasional.kompas.com/read/2020/10/20/06255981/setahun-jokowi-dan-pidatonya-soalomnibus-law-ruu- cipta-kerja?page=all, diakses pada 25 Oktober 2021
2 Septihana, A. R., & Cahyarini, L. L. (2022). Legal-Political Study of the Job Creation Law on Revocation of Article 20 of Law Number 13 of 2016 concerning Patents. Borobudur Law Review , 13-23.
3 Hadiyati, N. (2022). Legal Implications Of Msme Regulation On The Conditionally Unconstitutional Job Creation Law. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) , 8 (1), 291-306.
4 Maria Fariada Indrati, “Omnibus Law”, UU Sapu Jagat? kolom opini Kompas, 4 Januari 2020
5 Hananto  Widodo  and  Fradhana  Putra  Disantara,  “Problematik  Kepastian  Hukum  Darurat  Kesehatan  Masyarakat Pada Masa Pandemi COVID-19,” Jurnal Suara Hukum 3, no. 1 (March 2021): 197, https://doi.org/10.26740/jsh.v3n1.p197-226.
6 Wildan Sany Prasetiya Hendra Sukarman, “Degradasi Keadilan Agraria Dalam Omnibus-Law,” Jurnal Ilmiah Galuh Justisi 9, no. 1 (2021): 17–37.
7 Ibid.
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
penyusunan regulasi. 8 Dengan omnibus law tidak harus merevisi Undang-Undang satu per satu, Sofyan Djalil mencontohkan ketika ada usulan memperbaiki regulasi dibidang kehutanan maka yang harus direvisi adalah Undang-Undang No. 41/1999 tentang Kehutanan. Namun, masih ada ganjalan  dalam  beleid  lain  semisal  UU  No.  32/2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan  Hidup  (PPLH)  atau  Undang-Undang  No.  5/1960  tentang  Peraturan  Dasar Pokok−Pokok  Agraria. 9 Akademisi  Universitas  Indonesia  Ima  Mayasari  melalui  opininya  28 November  2018  dengan  judul  ”menggagas  omnibus  law”  menyatakan  saat  ini  Indonesia membutuhkan terobosan yaitu perlunya omnibus law. 10 Meski Indonesia menganut sistem hukum civil  law,  sementara  omnibus  law  lahir  dari  tradisi  sistem  hukum  common  law.  Namun  dalam dunia digital ecosystem dan global  governance , tidak ada salahnya  Indonesia menerobos ruang batas ini. 11 Ima juga memberikan contoh  negara−negara  yang mengadopsi  omnibus law seperti Amerika Serikat pada tahun 2009 memperkenalkan The Omnibus Public Land Management Act of  2009,  kemudian  Filipina  telah  mulai  mereformasi  hukum  dalam  konteks  investasi  dengan menerbitkan The Omnibus Investment Code . 12
Berdasarkan pengalaman penerapan Omnibus Law di negara lain utamanya negara civil law , tidak tertutup kemungkinan bagi Indonesia untuk menerapkan metode baru penyusunan peraturan tersebut. 13 Dari  perspektif  hukum,  tidak  ditemukan  peraturan  perundang-undangan  yang menghalangi penerapan Omnibus Law di Indonesia, 14 apabila dikaitkan dengan Undang−Undang Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang−Undangan  sebagaimana diubah dengan Undang−Undang Nomor 15 Tahun 2019, secara yuridis formil penerapan konsep Omnibus  Law  relevan  untuk  diterapkan  di  Indonesia.  Semangat  Omnibus  Law  untuk mensimplifikasi,  menderegulasi,  dan  restrukturisasi  peraturan  perundang-undangan  sejalan dengan  asas  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  sebagaimana  ditetapkan  dalam Undang−Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan Undang−Undang Nomor 15 Tahun  2019.  Penggabungan  beberapa  materi  muatan  undang-undang  yang  diatur  dalam  UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, seperti Undang−Undang Nomor 23 Tahun2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berdampak mencabut Undang−Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, dan Undang−Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang− Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah; Undang−Undang Nomor  17  Tahun  2014  tentang  MPR,  DPR,  DPD,  DPRD.  Demikian  halnya  Undang−Undang Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  yang  mencabut  6  Ordonansi  dan  9  Undang− Undang  dan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang−Undang  Nomor  1  Tahun  2017  tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan yang menyatakan tidak berlaku Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 35A Undang−Undang Nomor 6 Tahun 1983 beserta perubahannya; Pasal 40 dan  Pasal  41  Undang−Undang  Nomor  7  Tahun  1992  beserta  perubahannya;  Pasal  47
8 Bisnis.Com, ”UU Tumpang Tindih, Bappenas Usul Indonesia Adopsi Omnibus Law”, https://ekonomi.bisnis.com/ read/20160915/99/584255/uu-tumpang-tindih-bappenas-usul-indonesia-adopsi-omnibus-law,  diakses  20  Januari 2020
9 Ibid.
10 Ima  Mayasari,  ”Menggagas  Omnibus  Law”,  https://kumparan.com/dr-ima-mayasari-m-h/menggagas-omnibus- law-1542018891459839175, diakses 20 Januari 2020.
11 Ibid.
12 Ibid.
13 Tobing,  J.  J.,  &  Sudirman,  L.  (2022).  Conditional  Unconstitutional  Omnibus  Law:  The  Implications  On  Patent Regulation. Jurnal Komunitas Yustisia , 5 (1), 325-339.
14 Irvansyah, A. R. (2022). Kedudukan Hukum Keputusan Fiktif Positif Sejak Pengundangan Undang-Undang Cipta Kerja. JAPHTN-HAN , 1 (2), 208-226.
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Undang−Undang Nomor 8 Tahun 1995; Pasal 17, Pasal 27, dan Pasal 55 Undang−Undang Nomor 31 Tahun 1997 beserta  perubahannya;  serta Pasal  41 dan Pasal  42 Undang−Undang Nomor 21 Tahun 2008. 15
Terhadap  rencana  pembentukan  omnibus  law  Maria  Farida  Indrati  guru  besar  ilmu perundang-undangan Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan hakim konstitusi periode 2008 − 2018 menyampaikan beberapa catatan kritis, pertama, setiap peraturan perundang-undangan harus dibentuk  berdasarkan  asas-asas  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  yang  patut ( beginselen van behoorlijke regelgeving ) dan juga berlandaskan landasan filosofis,  yuridis,  dan sosiologis yang tentunya berbeda bagi setiap peraturan perundang- undangan. 16 Kedua, mengenai eksistensi  dari  berbagai  Undang-Undang  yang  beberapa  pasalnya  dicabut  (dipindahkan)  dan diletakkan  dalam  omnibus  law,  karena  setiap  Undang-Undang  selain  mengatur  materi  muatan yang  berbeda  juga  mengatur  subyek  ( adressat )  yang  berbeda−beda. 17 Maria  Farida  Indrati memaknai  omnibus  law  sebagai  satu  Undang-Undang  (baru)  yang  mengandung  atau  mengatur berbagai macam substansi dan berbagai macam subyek untuk langkah penyederhanaan dari berbagai Undang-Undang  yang masih berlaku. 18 Menurut Maria Farida Indrati Undang-Undang omnibus  law  tidak  tepat  jika  disamakan  dengan  Undang-Undang  Payung  ( raamwet , basiswet , moederwet )  yaitu  Undang-Undang  yang  merupakan  induk  dari  Undang-Undang  lain  sehingga kedudukannya lebih tinggi dari Undang-Undang ”anaknya” karena Undang-Undang Payung inilah yang  melimpahkan  berbagai  pengaturan  lebih  lanjutnya  secara  delegasi  pada  Undang-Undang lain. 19
Terlepas dari segala Pro dan kontra masyarakat terhadap konsep Omnibus law, tidak butuh waktu  lebih  dari  satu  tahun  Rancangan  Undang-Undang  Cipta  Kerja  disahkan  dalam  sidang paripurna DPR RI. Tepatnya pada tanggal 5 Oktober 2020, kemudian secara sah diundangkan pada tanggal 2 November 2020 menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (UU CK). Berbagai kritik dari masyarakat, mulai dari pembahasan sampai kepada pengesahan dan pengundangan  UU  Cipta  Kerja  yang  dibentuk  dengan  menggunakan  metode  omnibus  law, bermuara  pada  diajukannya judicial  review terhadap  UU  No.  11  Tahun  2020  ke  Mahkamah Konstitusi.  Kemudian  tepat  pada  hari  kamis,  25  November  2021,  Mahkamah  Konstitusi menjatuhkan  Putusan  Nomor:  91/PUUXVIII/2020.  Untuk  pertama  kalinya  dalam  sejarah pengujian  UndangUndang,  Mahkamah  Konstitusi  mengabulkan  untuk  Sebagian  permohonan pengujian formil terhadap suatu Undang-Undang. Majelis Hakim Konstitusi menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) cacat formil. Oleh sebab itu, Mahkamah  Konstitusi  menyatakan  bahwa  UUCK  bertentangan  dengan  Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan  diucapkan.  Dalam  kata  lain,  UUCK  masih  tetap  berlaku  sampai  dengan  tenggat  waktu perbaikan UU a quo  yang telah ditentukan. Apabila hingga tenggat waktu yang diberikan tidak dilakukan  perbaikan,  maka  UUCK  dinyatakan  inkonstitusional  secara  permanen  dan  seluruh
15 Ima  Mayasari,  “Kebijakan  Reformasi  Regulasi  Melalui  Implementasi  Omnibus  Law  di  Indonesia”.  Jurnal  Rech vinding, Volume 9 No. 1. April 2020. Hlm. 13-14.
16 Maria Farida Indrati, “Omnibus Law”, UU Sapu Jagat?, Harian Kompas, 4 Januari 2020, hlm.6
17 Ibid.
18 Ibid.
19 Ibid.
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
undangundang yang diubah dan dicabut oleh UUCK dinyatakan berlaku kembali. 20 Berdasarkan latar  belakang  di  atas,  Penulis  akan  menjawab  pokok  permasalahan  mengenai  bagaimanakah implementasi  UUCK  pasca-Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor:  91/PUUXVIII/2020?  Serta bagaimanakah langkah Legislator dalam melanjutkan Omnibus Law?.

## METODE PENELITIAN
Penelitian hukum  yang  dilakukan dengan cara  meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka,  dapat  dinamakan  penelitian  hukum  normatif  atau  penelitian  hukum  kepustakaan. 21 Penelitian hukum normatif yaitu berupa penelitian kepustakaan ( library research ) yang dilakukan dengan  mengumpulkan  bahan  hukum  baik  primer,  sekunder  dan  atau  tersier.  Dalam  rangka mendapatkan jawaban atau penyelesaian atas masalahmasalah (isu hukum) yang telah dirumuskan dalam  penelitian  ini,  pendekatan  yang  digunakan  adalah  pendekatan  peraturan  perUndang- Undangan  ( statute  approach )  dan  pendekatan  komparatif  (comparative  approach). 22 Sifat penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  deskriptif  -  preskriptif. 23 Teknik pengumpulan  bahan  yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini  adalah  studi  kepustakaan  yaitu indentifikasi  literatur  berupa  peraturan  perundang-undangan,  buku-buku,  dokumen  resmi, makalah, dan berberapa sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Sehubungan dengan studi  bahan  pustaka  ini,  perlu  diketahui  juga  cara  penulis  kutipan,  catatan  kaki,  dan  daftar kepustakaan  karena  dalam  analisis  bahan  pustaka  dan  penulisan  proposal  serta  laporan  hasil penelitian,  peneliti  akan  sering  menghadapi  hal  tersebut. 24 Keseluruhan  bahan  yang  sudah terkumpul,  penulis  mengolah  dan  membuat  analisis  terhadap  bahan  yang  sudah  terkumpul tersebut. Pengelolaan bahan dan analisis bahan dilakukan secara bertahap, yaitu dengan melakukan pengelolaan bahan terlebih dahulu. Bahan-bahan yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif yaitu cara berpikir yang bertitik tolak pada bahan yang bersifat umum yang diperoleh kemudian untuk ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Untuk melakukan klasifikasi bahan-bahan hukum, penulis menggunakan analisis isi ( content analysis ). 25

## PEMBAHASAN

## Implementasi UUCK pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi
Pada  tanggal  25  November  2021,  Mahkamah  Konstitusi  untuk  pertama  kalinya mengabulkan untuk sebagian permohonan uji formil melalui Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Majelis  Hakim  Konstitusi  menyatakan  bahwa  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang Cipta  Kerja  (UUCK)  cacat  formil.  Oleh  sebab  itu,  Mahkamah  Konstitusi  menyatakan  bahwa UUCK  bertentangan  dengan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 (UUD  NRI  1945)  dan  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum  mengikat  sepanjang  tidak  dimaknai “tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan diucapkan. Dalam kata lain,
20 Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Policy Paper: Putusan Mk Terkait UU Cipta Kerja, Februari 2022. Hlm 1.
21 Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji,  2001,  Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan  Singkat.  Jakarta:  Raja Grafindo Persada, hlm. 13-14. Penelitian Normatif terdiri dari: a. penelitian terhadap asas-asas hukum; b. penelitian terhadap  sistematika  hukum;  c.  penelitian  terhadap  taraf  sinkronisasi  hukum;  d.  penelitian  sejarah  hukum;  dan  e. penelitian perbandingan hukum.
22 Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media, hlm. 102.
23 Ibid. hlm. 94.
24 Rianto Andi, 2005, Metode Penelitian Sosial dan Hukum. Jakarta: Granit. hlm. 61.
25 Ibid.
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
UUCK  masih  tetap  berlaku  sampai  dengan  tenggat  waktu  perbaikan  UU  a  quo  yang  telah ditentukan. Apabila hingga tenggat waktu yang diberikan tidak dilakukan perbaikan, maka UUCK dinyatakan  inkonstitusional  secara  permanen  dan  seluruh  Undang-Undang  yang  diubah  dan dicabut oleh UUCK dinyatakan berlaku kembali. Di dalam putusan tersebut, selain memerintahkan pembentuk  undang-undang  untuk  melakukan  perbaikan  dalam  jangka  waktu  yang  ditentukan, Mahkamah Konstitusi juga memerintahkan pemerintah untuk menangguhkan segala tindakan atau kebijakan  yang  bersifat  strategis  dan  berdampak  luas  serta  melarang  penerbitan  peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan UUCK.
Setidaknya ada enam hal yang menjadi tolak ukur MK untuk menilai bahwa UUCK cacat formal  karena  tidak  sesuai  dengan  kaidah-kaidah  penyusunan  undang-undang  yang  ditentukan oleh  UUD  1945  dan  lebih  lanjut  oleh  UU  No.  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya UUP3). Antara lain; 26
a. Ketidak  jelasan  judul  (lihat  pertimbangan  hukum  angka  [3.18.1.4]).  Undang-undang  ini menggunakan judul UU Cipta Kerja seakan menjadi satu undang-undang yang baru, namun isinya mengubah sejumlah 77 ketentuan di dalam undang-undang berbeda dan mencabut 1 undang-undang (lihat hal 396-7). Bila UU ini merupakan undang-undang perubahan, maka harus  berpedoman  pada  pemberian  judul  UU  perubahan  yang  terdapat  di  dalam  UUP3. Pembentukan  UUCK  mengabaikan  tata  cara  pemberian  judul  undang-undang  yang  sudah ditetapkan oleh UUP3.
b. Ketidakjelasan  asas-asas  hukum  antara  UUCK  dengan  asasasas  di  dalam  undang-undang yang  diubah  melalui  UUCK  (lihat  pertimbangan  hukum  angka  [3.18.1.6]).  Menurut  MK, ketidak  sesuaian  antara  asas  yang  diperkenalkan  oleh  UUCK  dengan  asas-asas  di  dalam undang-undang lain yang diubah melalui UUCK menyebabkan tidakjelasan rumusan dalam UUCK. Hal ini bertentangan dengan salah satu prinsip pembentukan peraturan perundang- undangan, yaitu asas kejelasan rumusan, yang ditentukan oleh UUP3 (lihat hal 399).
c. Kesalahan format antara UU baru dengan UU perubahan (lihat pertimbangan hukum angka [3.18.1.7]). Sebagaimana sudah disebutkan juga berkaitan dengan judul, UUCK tidak sesuai karena  judulnya  menggunakan  format  undang-undang  baru,  tetapi  isinya  merupakan undang-undang perubahan (lihat hal 400). Hal ini juga berpengaruh terhadap ketidakjelasan rumusan UUCK.
d. Metode Metode omnibus law tidak dapat digunakan selama belum diadopsi di dalam UUP3 (lihat  pertimbangan  hukum  angka  [3.18.2.2]).  MK  menilai  bahwa  penggunaan  metode omnibus law sebagaimana diterapkan di dalam UUCK tidak dikenal dalam UUP3, sehingga tidak dapat diterapkan sebagai metode dalam penyusunan suatu undang-undang (hal. 404). MK  memandingkan  antara  penyederhanaan  UUCK  dengan  UU  No.  32/2004  tentang Pemerintahan  Daerah  dan  UU  No.  7/2017  tentang  Pemilihan  Umum.  Di  dalam  kedua undang-undang  yang disebutkan terakhir itu, undang-undang  asli  yang diubah dinyatakan tidak berlaku lagi  dan hanya berlaku satu  undang-undang  yang sudah dihimpun.  Berbeda dengan UUCK dimana undang-undang yang diubahnya masih tetap berlaku.
e. Banyak kesalahan pengutipan dan rujukan (lihat pertimbangan hukum angka [3.18.3.2]). Hal ini sempat menimbulkan kehebohan di dunia maya sebab banyak ketentuan di dalam UUCK yang salah pengutipan dan rujukan. Menurut MK, hal ini bukanlah hal yang sederhana sebab
26 Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Policy Paper: Putusan Mk Terkait UU Cipta Kerja, Februari 2022. Hlm. 31.
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
mengakibatkan  UUCK  menjadi  tidak  patuh  kepada  asas  kejelasan  rumusan  dalam penyusunan undang-undang.
f. Penyusunan  UUCK  tidak  partisipatif  (lihat  pertimbangan  hukum  angka  [3.18.4]). Pembentuk undang-undang tidak memberikan ruang partisipasi kepada masyarakat secara maksimal. Menurut MK, hal ini membuat proses pembentukan UUCK bertentangan dengan asas keterbukaan (Lihat hal 412).
Secara lengkap Putsannya antara lain;
Mengadili dalam Provisi Menyatakan Permohonan Provisi Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat  diterima;  dan  Menolak Permohonan Provisi  Pemohon  III, Pemohon  IV, Pemohon  V, dan Pemohon VI. Dalam Pokok Permohonan: 1) Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima; 2) Mengabulkan permohonan Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon  VI  untuk  sebagian;  3)  Menyatakan  pembentukan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2020  tentang  Cipta  Kerja  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2020  Nomor  245, Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  6573)  bertentangan  dengan  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  dan  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan”; 4). Menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini;  5). Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk  melakukan perbaikan dalam  jangka  waktu  paling  lama  2  (dua)  tahun  sejak  putusan  ini  diucapkan  dan  apabila  dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) menjadi inkonstitusional secara permanen; 6).  Menyatakan  apabila  dalam  tenggang  waktu  2  (dua)  tahun  pembentuk  undang-undang  tidak dapat  menyelesaikan  perbaikan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2020  Nomor  245,  Tambahan  Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Nomor  6573)  maka  undang-undang  atau  pasal-pasal  atau  materi  muatan undang-undang  yang  telah  dicabut  atau  diubah  oleh  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) dinyatakan berlaku kembali; 7). Menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak  dibenarkan  pula  menerbitkan  peraturan  pelaksana  baru  yang  berkaitan  dengan  Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020  Nomor  245,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  6573);  8). Memerintahkan  pemuatan  putusan  ini  dalam  Berita  Negara  Republik  Indonesia  sebagaimana mestinya; 9). Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.
Pasca-Putusan  Mahkamah  Konstitusi,  Pemerintah  diwakili  oleh  Satgas  Tugas  Percepatan Sosialisasi  Undang-Undang  Cipta  Kerja  di  dalam  suratnya  tertanggal  29  November  2020  atau empat hari pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa seluruh materi dan substansi UUCK sepenuhnya masih berlaku tanpa ada satu pasal pun yang dibatalkan atau dinyatakan tidak berlaku  oleh  Mahkamah  Konstitusi. 27 Surat  ini  diikuti  dengan  Instruksi  Menteri  Dalam  Negeri
27 Surat Ketua Satgas UUCK Nomor: S-30/SATGAS/11/2021 tertanggal 29 November 2021.
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Nomor  68  Tahun  2021  tertanggal  21  Desember  2021  yang  menginstruksikan  kepada  Gubernur dan  Bupati/Wali  kota  seluruh  Indonesia  untuk  tetap  mempedomani  dan  melaksanakan  UUCK beserta  peraturan  pelaksanaannya. 28 Respon  pemerintah  tersebut  diatas  tentu  menimbulkan pertanyaan  mengenai  ambiguitas  tafsir  dari  putusan  Mahkamah  Konstitusi.  Benarkah  bahwa dengan bunyi amar keempat di dalam putusan Mahkamah yang menyatakan bahwa UUCK masih tetap  berlaku  maka  bisa  dibaca  bahwa  Undang-Undang  itu  dan  harus  dipedomani  dan dilaksanakan?  Padahal  di  waktu  yang  sama,  amar  ke  tujuh  dari  putusan  Mahkamah  Konstitusi tersebut menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan/ kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan UUCK.
Di dalam putusannya, Mahkamah tidak secara langsung menyatakan UUCK bertentangan dengan UUD 1945 seperti yang diminta oleh para pemohon. Alih alih, Mahkamah memutuskan perkara  ini  secara  bersyarat  ( conditionally  unconstitutional ).  Putusan  bersyarat  meskipun  telah menjadi  suatu  kebiasaan  ketatanegaraan  yang  dilazimkan  Mahkamah  Konstitusi,  tetap memunculkan  satu  pertanyaan  tentang  pergeseran  peran  pengadilan  dari  negative  legislator (pembatal  undang-undang)  menjadi  positive  legislator  (pembuat  undang-undang).  Ini  bukan pertama  kali  nya  Mahkamah  Konstitusi  mengeluarkan  putusan  yang  melewati  garis  negative legislator.  putusan  bersyarat  mengenai  UUCK  tidak  menambah  norma  baru  di  dalam  UUCK, namun memberikan syarat pemberlakuannya: harus diperbaiki dalam waktu 2 (dua) tahun. Putusan ini jelas diluar kewenangan Mahkamah Konstitusi yang disebutkan di dalam Pasal 24C UUD 1945. Pertanyaanya  kemudian,  ketika  suatu  hal  itu  tidak  diatur  secara  eksplisit,  apakah  berarti  hal tersebut boleh dilakukan? Dalam hal ini, terdapat dua kemungkinan kondisi hukum: Pertama, jika pengaturan yang ada telah menetapkan apa-apa saja yang menjadi kewenangan, maka hal tersebut menjadi  limitasi  (batasan)  kewenangan  sehingga  tidak  dimungkinan  adanya  tambahan kewenangan  selain  yang  telah  disebutkan  secara  eksplisit.  Kedua,  jika  pengaturan  yang  ada menetapkan apa-apa saja yang dilarang atau tidak boleh dilakukan, maka selain yang disebutkan di  dalam  pengaturan  itu  boleh  dilakukan.  Membaca  Pasal  24C  UUD  1945,  jenis  pengaturan pertama lah  yang digunakan karena Pasal tersebut merinci (menyebutkan) kewenangan apa-apa saja  yang  dimiliki  oleh  Mahkamah  Konstitusi.  Artinya,  Pasal  tersebut  telah  melimitasi kewenangan  Mahkamah  dan  tidak  membuka  peluang  untuk  adanya  penambahan  kewenangan baru.  Oleh  karena  itu,  Mahkamah  Konstitusi  tidak  berwenang  melakukan  hal  yang  tidak disebutkan di dalam rumusan Pasal 24C UUD 1945, termasuk memberi syarat pemberlakuan suatu undang-undang seperti yang dilakukannya di dalam putusan ini.
Lebih  dari  sekedar ultra  vires (melebihi  kewenangan),  putusan  ini  juga  memperlihatkan bagaimana  Mahkamah  Konstitusi  memerintah  lembaga  negara  lain  (DPR  dan  Presiden),  secara konkret  untuk  melakukan sesuatu  (perbaikan), dalam jangka waktu tertentu  (2 tahun). Terlepas dari  niatan  baik  Mahkamah  Konstitusi  untuk  memberikan  keadilan  dan  kemanfaatan,  perintah untuk memperbaiki undang-undang jelas salah kaprah dan tidak seharusnya dilanggengkan dalam sistem  ketatanegaraan  kita.  Terdapat  dua  penjelasan  atas  klaim  ini.  Pertama,  bahwa  meskipun seolah  terlihat  seperti checks  and  balances ,  perintah  yang  yang  diberikan  oleh  Mahkamah Konstitusi  untuk  memperbaiki  undang-undang  telah  menempatkan  diri  Mahkamah  Konstitusi sebagai lembaga negara yang seolah berada di atas lembaga negara lain (dalam hal ini DPR dan
28 Instruksi  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  68  Tahun  2021  tentang  Tindak  Lanjut  Putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 atas Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Presiden).  Kedua,  Mahkamah  Konstitusi  tidak  mempunyai  kewenangan  untuk  menangguhkan segala  tindakan/  kebijakan  yang  bersifat  strategis  dan  berdampak  luas,  serta  melarang pembentukan  peraturan  turunan  dari  UUCK  sebagaimana  disebutkan  di  dalam  poin  7  di  dalam amar putusan perkara ini. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam hal judicial review hanyalah menyatakan apakah suatu Undang-Undang bertentangan atau tidak dengan konstitusi (vide Pasal 24C  UUD  1945).  Kewenangan  pengujian  ini  diberikan  untuk  mengimbangi  peran  DPR  dan Presiden yang membentuk Undang-Undang ( positive legislator ). Sementara itu, perkara pengujian tindakan/kebijakan  serta  aturan  turunan  dari  undang-undang  bukanlah  merupakan  kewenangan Mahkamah, namun merupakan ranah kewenangan PTUN / Mahkamah Agung.
Terlepas dari hal atas, putusan Mahkamah Konstitusi merupakan hukum yang berlaku pada saat ini ( ius constitutum ) dikarenakan sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang final dan mengikat, serta belum adanya mekanisme banding atau komplain atas putusan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, perlu juga kiranya kita melihat proyeksi skenario yang bisa terjadi pasca putusan ini. Putusan  Mahkamah  Konstitusi  ini  memerintahkan  perbaikan  UUCK.  Tentu  hal  ini  akan berdampak pada aturan turunan  yang sudah ada. Melihat tenggat waktu 2 tahun yang diberikan Mahkamah, ada tiga skenario yang dapat terjadi; 29
Pertama, DPR dan pemerintah bisa secara ‘asal-asalan’ memperbaiki UUCK secara formil tanpa betul-betul secara substansi merespon debat publik mengenai UUCK. Mahkamah toh tidak secara detil meminta poin-poin revisi yang harus dilakukan. Pada skenario pertama ini, formalitas legal drafting menjadi poin utama. Sepanjang sudah melakukan perbaikan pada tahapantahapan pembentukan peraturan, maka terpenuhi sudah syarat yang diminta Mahkamah Konstitusi untuk membuat UUCK konstitusional. Pada skenario pertama ini, karena tidak ada substansi Undang- Undang  yang  diubah,  maka  peraturan  dan  kebijakan  turunannya  yang  sudah  ada  pun  kembali terjustifikasi  untuk  dilaksanakan.  Kedua,  jika  DPR  dan  pemerintah  benar-benar  menggunakan waktu  2  tahun  untuk  merevisi  UUCK,  bukan  hanya  secara  formil  (tahapan  pembentukan peraturan), namun juga secara substansial dengan memperhatikan aspirasi publik, sangat mungkin aturan  di  dalam  perubahan  Undang-Undang  ini  tidak  akan  lagi  sesuai  dengan  peraturan  dan kebijakan  turunan  yang  saat  ini  sudah  berlaku.  Pertanyaannya,  apakah  lantas  secara  otomatis peraturan dan kebijakan turunan tersebut batal demi hukum? Tentu tidak, jika tidak secara eksplisit ditulis  di  dalam  aturan  peralihannya.  Artinya,  skenario  kedua  ini  justru  makin  menimbulkan ketidakpastian hukum jika tidak dipikirkan strategi implementasinya secara matang. Belum lagi, penulis juga tidak yakin jika pembentuk Undang-Undang mampu memanfaatkan waktu 2 tahun untuk secara substansial  merubah konten UUCK dengan mengakomodasi berbagai kepentingan stake holders yang sangat beragam. Ketiga, DPR dan pemerintah tidak melakukan perbaikan pada UUCK. Tentu skenario ketiga ini tidak akan memberikan efek populis bagi DPR dan pemerintah. Akibat hukum dari skenario ketiga ini sangat jelas: UUCK batal secara permanen dan kembali ke pengaturan sebelumnya. Di dalam scenario ketiga ini, semua peraturan dan kebijakan turunan dari UUCK tidak lagi mempunyai dasar hukum sehingga tidak memiliki kepastian hukum. Tentu hal ini akan berbahaya karena banyak program  pemerintah  yang berjalan menggunakan  aturan dan kebijakan turunan dari UUCK.
Mengambil  opsi (skenario) pertama dan ketiga jelas bukan hal  yang bijaksana. Meskipun Mahkamah  Konstitusi  menguji  Undang-Undang  ini  secara  formil,  namun  sejatinya  proses
29 Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Policy Paper: Putusan Mk Terkait UU Cipta Kerja, Februari 2022. Hlm. 16.
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
pembentukan  peraturan  yang  baik  haruslah  juga  memperhatikan  aspirasi  publik  dan  bukannya hanya menjadikan sosialisasi publik sebagai alat stempel semu bagi pemerintah. Apalagi jika DPR dan pemerintah memilih untuk tidak memperbaiki UUCK, tentu popularitas DPR dan pemerintah akan semakin menurun. Belum lagi, keduanya akan dilihat sebagai institusi yang tidak taat hukum karena  tidak  mengikuti  putusan  pengadilan  (Mahkamah  Konstitusi).  Skenario  terbaik  memang adalah dengan memperbaiki UUCK secara formil dan subtansial. Toh asas-asas formil dan materil pembentukan  peraturan  selalu  berjalan  seiringan.  Terlebih,  saat  ini  DPR  sudah  mengadopsi Regulatory Impact Assessment dalam proses pembuatan Naskah Akademik Rancangan Undang- Undang. Regulatory  Impact  Assessment mensyaratkan  adanya  konsultasi  publik  dengan stakeholders terkait yang kemudian didengar dan dihitung cost and benefit -nya. Artinya, secara formil  pun  sebenarnya  prosedur  pembentukan  undang-undang  sudah  mengadopsi  suatu  sistem yang dapat memastikan inkorporasi perbaikan substansial UUCK. 30

## Langkah Legislator dalam Menindaklanjuti Omnibus Law
Bahwa  di  dalam  Putusan  Nomor  91/PUU-XVIII/2020  terdapat  Pendapat  Berbeda  oleh Majelis Hakim Konstitusi. Adapun Pendapat Berbeda tersebut Penulis kutip sebagai berikut; 31
Pertama, Pendapat Berbeda ( Dissenting Opinion ) dari Hakim Konstitusi Arief Hidayat dan Hakim  Konstitusi  Anwar  Usman.  [6.1.8]  Bahwa  meskipun  penggunaan  pembentukan  undang- undang  melalui  metode  omnibus  law  boleh  dilakukan  tanpa  memasukannya  terlebih  dahulu  ke dalam ketentuan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, namun dalam pembangunan hukum nasional, terutama dalam hal pembentukan undang-undang di masa berikutnya  dan  demi  memenuhi  asas  kepastian  hukum,  maka  diperlukan  perubahan  terhadap Undang-Undang  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan  sesegera  mungkin  guna mengakomodir metode omnibus law dalam pembentukan undang-undang ke depan. Pembentukan undang-undang  dengan  metode  omnibus  law  juga  harus  lah  memenuhi  ketentuan  pembentukan undang-undang  sebagaimana  termuat  dalam  UUD  1945,  asas-asas  pembentukan  peraturan perundang-undangan yang baik dan disusun melalui proses legal drafting yang tepat, tidak boleh serampangan  dan  tergesa-gesa  dalam  proses  penyusunannya,  serta  memerhatikan  betul-betul partisipasi masyarakat agar proses pembentukan suatu undang-undang benarbenar dapat menjadi solusi  atas  permasalahan  hukum  yang  terjadi,  dapat  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  dan responsif  terhadap  perkembangan  zaman.  Dengan  demikian,  meskipun  UU  Ciptaker  memiliki banyak  kelemahan  dari  sisi  legal  drafting,  namun  UU  ini  sangat  dibutuhkan  saat  ini  sehingga menurut kami, seharusnya permohonan pengujian formil UU Ciptaker harus dinyatakan ditolak.
Kedua, Pendapat  Berbeda  (Dissenting  Opinion)  dari  Hakim  Konstitusi  Manahan  M.P. Sitompul dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic  P. Foekh.  [6.2]  Ketujuh, bahwa perubahan  UU PPP  perlu  memasukkan  metode  omnibus  dalam  penyusunan  undang-undang  untuk mengakomodasi penyusunan undang-undang lainnya yang akan menggunakan metode omnibus di masa  mendatang.  Perubahan  dimaksud  perlu  dilakukan  sesegera  mungkin  dengan  memberikan batas waktu yang cukup kepada pembentuk undang-undang. Berkenaan dengan tenggang waktu yang diperlukan untuk penyesuaian implementasi putusan Mahkamah Konstitusi oleh addressat putusan,  ditemukan  beberapa  varian  sikap  Mahkamah  sebagai  berikut:  a)  Pada  umumnya Mahkamah  menetapkan  jangka  waktu  selama  3  (tiga)  tahun  terhitung  sejak  putusan  diucapkan
30 Ibid. Hlm. 17.
31 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
dalam  sidang  pleno  terbuka  untuk  umum  sebagaimana  dapat  dilihat  dalam  Putusan  Mahkamah Konstitusi  Nomor  012-016-019/PUUIV/2006,  tanggal  19  Desember  2006,  Putusan  Mahkamah 446  Konstitusi  Nomor  15/PUU-XV/2017,  tanggal  10  Oktober  2017,  dan  Putusan  Mahkamah Konstitusi  Nomor  22/PUU-XV/2017,  tanggal  13  Desember  2018;  b)  Mahkamah  menetapkan jangka waktu selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan setelah putusan diucapkan dalam sidang pleno terbuka  untuk  umum  sebagai  waktu  yang  cukup  untuk  menyelesaikan  Undang-Undang  tentang usaha  perasuransian  yang  berbentuk  usaha  bersama  (mutual)  sebagaimana  dapat  dilihat  dalam Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  32/PUUXI/2013,  tanggal  3  April  2014;  c)  Mahkamah menentukan  sendiri  awal  berlakunya  konstitusionalitas  norma  yang  dimohonkan  pengujian sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, tanggal 23 Januari 2014; d) Mahkamah tidak menentukan tenggang waktu secara tegas dan rigid, melainkan fleksibel  untuk  menjalankan  amar  putusan  sebagaimana  termuat  dalam  Putusan  Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013, tanggal 19 Mei 2014. Masih dalam varian ini, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit jangka waktu perubahan atau penggantian suatu undang-undang agar disesuaikan  dengan  kehendak  UUD  1945,  dalam  hal  suatu  undang-undang  dibatalkan  secara keseluruhan,  Mahkamah  memberlakukan  kembali  Undang-Undang  yang  lama  untuk  mencegah terjadinya  kekosongan  hukum  (rechtsvacuum).  Hal  ini  dapat  dilihat  dalam  Putusan  Mahkamah Konstitusi  Nomor  28/PUU-XI/2013,  tanggal  28  Mei  2014,  dan  Putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor  1-2/PUU-XII/2014,  tanggal  13  Februari  2014.  Terhadap  berbagai  varian  sebagaimana diuraikan di atas, kami berpendapat bahwa jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun telah cukup memadai  untuk  melakukan  perubahan  UU  PPP.  Hal  ini  diperlukan  untuk  menjamin  kepastian hukum  dan  kemanfaatan  dalam  penyusunan  undang-undang  dengan  menggunakan  metode omnibus di masa mendatang. Sebab, berdasarkan perkembangan dan kebutuhan hukum saat ini, terdapat beberapa isu ketatanegaraan yang memerlukan akselerasi pengambilan kebijakan dengan mengutamakan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan seperti pemindahan ibu kota negara dan perpajakan.
Berlandaskan  dari  hal  tersebut  di  atas,  Pemerintah  dengan  tanggap  telah  melakukan perubahan terhadap UU PPP dengan mengundangkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pada tanggal 16 Juni 2022. Adapun perubahan yang di tujukan untuk mengakomodir Omnibus Law antara lain Penulis kutip sebagi berikut; 32 Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 64 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (1a) dan ayat (1b) sehingga Pasal 64 berbunyi sebagai berikut: Pasal 64: (1) Penyusunan Rancangan Peraturan Perundangundangan dilakukan  sesuai  dengan  Teknik  penyusunan  Peraturan  Perundang-undangan;  (1a)  Penyusunan Rancangan  Peraturan  Perundangundangan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (l)  dapat menggunakan  metode  omnibus;  (lb)  Metode  omnibus  sebagaimana  dimalsud  pada  ayat  (1a) merupakan metode penyusunan Peraturan Perundang-undangan dengan: a. memuat materi muatan baru;  b.  mengubah  materi  muatan  yang  memiliki  keterkaitan  dan/atau  kebutuhan  hukum  yang diatur dalam berbagai Peraturan Perundangundangan yang jenis dan hierarkinya sama; dan/atau c. mencabut  Peraturan  Perundang-undangan  yang  jenis  dan  hierarkinya  sama,  dengan menggabungkannya ke dalam satu Peraturan Pemndang-undangan untuk mencapai tujuan tertentu. (2)  Ketentuan  mengenai  teknik  penyusunan  Peraturan  Perundang-undangan  sebagaimana dimaksud pada ayat  (1) tercantum dalam  Lampiran II  yang merupalan bagian tidak terpisahkan
32 Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  13  Tahun  2022  Tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
dari  UndangUndang  ini.  (3)  Ketentuan  mengenai  perubahan  terhadap  Teknik  penyusunan Peraturan  Perundang-undangan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  diatur  dengan  Peraturan Presiden.
Penjelasan: Ayat (lb) Huruf a Yang dimaksud dengan "materi muatan baru' adalah: a. materi muatan  yang  sebelumnya  belum  diatur  dalam  Peraturan  Perundang-undangan  yang  metode omnibus;  dan/  atau  b.  penambahan  materi  muatan  dalam  Peraturan  Perundang-undangan  yang diubah  dalam  Peraturan  Perundang-undangan  yang  menggunakan  metode  omnibus.  Ketentuan Pasal 96 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut, Pasal 96 (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/ atau tertulis dalam setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang- undangan.  (2)  Pemberian  masukan  masyarakat  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dilakukan secara  daring  dan/atau  luring.  (3)  Masyarakat  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  merupakan orang  perseorangan  atau  kelompok  orang  yang  terdampak  langsung  dan/atau  mempunyai kepentingan  atas  materi  muatan  Rancangan  Peraturan  Perundang-undangan.  (4)  Untuk memudahkan  masyarakat  dalam  memberikan  masukan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1), setiap  Naskah  Akademik  dan/atau  Rancangan  Peraturan  Perundang-undangan,  dapat  diakses dengan mudah oleh masyarakat. (5) Dalam melaksanakan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1),  pembentuk  Peraturan  Perundangundangan  menginformasikan  kepada  masyarakat  tentang Pembentukan  Peraturan  Perundangundangan.  (6)  Untuk  memenuhi  hak  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1),  pembentuk  Peraturan  Perundangundangan  dapat  melakukan  kegiatan  konsultasi publik melalui: a. rapat dengar pendapat umum; b. kunjungan kerja; c. seminar, lokakarya, diskusi; dan/ atau d. kegiatan konsultasi publik lainnya. (7) Hasil kegiatan konsultasi publik sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (6)  menjadi  bahan  pertimbangan  dalam  perencanaan,  penyusunan,  dan pembahasan  Rancangan  Peraturan  Perundang-undangan.  (8)  Pembentuk  Peraturan  Perundang- undangan dapat menjelaskan kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  sampai  dengan  ayat  (8)  diatur  dalam  Peraturan  DPR, Peraturan DPD, dan Peraturan Presiden.
Di  antara  Pasal  97  dan  Pasal  98  disisipkan  4  (empat)  pasal,  yakni  Pasal  97A,  Pasal  97B, Pasal  97C,  dan  Pasal  97D  sehingga  berbunyi  sebagai  berikut:    Pasal  97A,  Materi  muatan  yang diatur  dalam  Peraturan  Perundang-undangan  yang  menggunakan  metode  omnibus  hanya  dapat diubah  dan/atau  dicabut  dengan  mengubah  dan/  atau  mencabut  Peraturan  Perundangundangan tersebut. Penjelasan: Angka 15 Pasal 97A Yang dimaksud dengan "hanya dapat diubah dan/ atau dicabut  dengan  mengubah  dan/  atau  mencabut  Peraturan  Perundangundangan  tersebut"  yaitu contoh,  Pasal  6  Undang-Undang  Nomor  26  Tahun  2007  tentang  Penataan  Ruang  telah  diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pasal tersebut hanya dapat diubah  dan/atau  dicabut  dengan  melakukan  perubahan  dan/atau  pencabutan  terhadap UndangUndang Nomor 11 Tahun 220 kntang Cipta Kerja. Contoh lain, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja.  Pasal  tersebut  hanya  dapat  diubah  dan/atau  dicabut  dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
Dengan dirubahnya UU PPP sehingga dapat mengakomodir Omnibus law, maka menurut hemat Penulis dapat dimaknai sebagai langkah awal oleh legislator dalam melanjutkan eksistensi UUCK di Indonesia. Kemudian Skenario terbaik adalah dengan memperbaiki UUCK nya sendiri secara formil  dan subtansial,  karena asas-asas formil  dan materil pembentukan peraturan selalu
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
berjalan seiringan. Terlebih, saat ini DPR sudah mengadopsi Regulatory Impact Assessment dalam proses pembuatan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang. Regulatory Impact Assessment mensyaratkan adanya konsultasi publik dengan stakeholders terkait yang kemudian didengar dan dihitung cost  and  benefit -nya.  Artinya,  secara  formil  pun  sebenarnya  prosedur  pembentukan undang-undang  sudah  mengadopsi  suatu  sistem  yang  dapat  memastikan  inkorporasi  perbaikan substansial UUCK. 33

## SIMPULAN
Di dalam putusannya, Mahkamah menyatakan bahwa UUCK bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai “tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun  sejak  putusan  diucapkan.  Dalam  kata  lain,  UUCK  masih  tetap  berlaku  sampai  dengan tenggat  waktu  perbaikan  UU  a  quo  yang  telah  ditentukan.  Apabila  hingga  tenggat  waktu  yang diberikan tidak dilakukan perbaikan, maka UUCK dinyatakan inkonstitusional secara permanen dan seluruh Undang-Undang yang diubah dan dicabut oleh UUCK dinyatakan berlaku kembali. Di  dalam  putusan  tersebut,  selain  memerintahkan  pembentuk  undang-undang  untuk  melakukan perbaikan  dalam  jangka  waktu  yang  ditentukan,  Mahkamah  Konstitusi  juga  memerintahkan pemerintah  untuk  menangguhkan  segala  tindakan  atau  kebijakan  yang  bersifat  strategis  dan berdampak  luas  serta  melarang  penerbitan  peraturan  pelaksana  baru  yang  berkaitan  dengan UUCK. Tindakan perbaikan dengan perubahan UU PPP sehingga dapat mengakomodir Omnibus law, dapat dimaknai sebagai langkah awal oleh legislator dalam melanjutkan eksistensi UUCK di Indonesia.  Kemudian  Skenario  terbaik  adalah  dengan  memperbaiki  UUCK  nya  sendiri  secara formil dan subtansial, karena asas-asas formil dan materil pembentukan peraturan selalu berjalan seiringan. Terlebih, saat ini DPR sudah mengadopsi Regulatory Impact Assessment dalam proses pembuatan  Naskah  Akademik  Rancangan  Undang-Undang. Regulatory  Impact  Assessment mensyaratkan adanya konsultasi publik dengan stakeholders terkait yang kemudian didengar dan dihitung cost  and  benefit -nya.  Artinya,  secara  formil  pun  sebenarnya  prosedur  pembentukan undang-undang  sudah  mengadopsi  suatu  sistem  yang  dapat  memastikan  inkorporasi  perbaikan substansial UUCK.

## DAFTAR PUSTAKA
Bisnis.Com,  “UU  Tumpang  Tindih,  Bappenas  Usul  Indonesia  Adopsi  Omnibus  Law”, https://ekonomi.bisnis.com/ read/20160915/99/584255/uu-tumpang-tindih-bappenas- usul-indonesia-adopsi-omnibus-law, diakses 20 Januari 2020
Fakultas  Hukum  Universitas  Gajah  Mada,  Policy  Paper:  Putusan  Mk  Terkait  UU  Cipta  Kerja, Februari 2022.
Hadiyati,  N.  (2022).  Legal  Implications  Of  Msme  Regulation  On  The  Conditionally Unconstitutional Job Creation Law. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) , 8 (1), 291-306. Hananto  Widodo  and  Fradhana  Putra  Disantara,  “Problematik  Kepastian  Hukum  Darurat Kesehatan Masyarakat Pada Masa Pandemi COVID-19,” Jurnal Suara Hukum 3, no. 1 (March 2021): 197, https://doi.org/10.26740/jsh.v3n1.p197-226.
33 Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Policy Paper: Putusan Mk Terkait UU Cipta Kerja, Februari 2022. Hlm. 17.
https://nasional.kompas.com/read/2020/10/20/06255981/setahun-jokowi-dan-pidatonya- soalomnibus-law-ruu-cipta-kerja?page=all, diakses pada 25 Oktober 2021 Ima Mayasari, “Kebijakan Reformasi Regulasi Melalui Implementasi Omnibus Law di Indonesia”.
Jurnal Rech vinding, Volume 9 No. 1. April 2020.
Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2021 tentang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 atas Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Irvansyah,  A.  R.  (2022).  Kedudukan  Hukum  Keputusan  Fiktif  Positif  Sejak  Pengundangan Undang-Undang Cipta Kerja. JAPHTN-HAN , 1 (2), 208-226.
Maria Fariada Indrati, “Omnibus Law”, UU Sapu Jagat? kolom opini Kompas, 4 Januari 2020 Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media, hlm. 102. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Rianto Andi, 2005, Metode Penelitian Sosial dan Hukum. Jakarta: Granit. Septihana, A. R., &  Cahyarini,  L.  L. (2022).  Legal-Political  Study of the  Job Creation  Law on Revocation of Article 20 of Law Number 13 of 2016 concerning Patents. Borobudur Law Review , 13-23.
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat.
Jakarta: Raja Grafindo Persada
Surat Ketua Satgas UUCK Nomor: S-30/SATGAS/11/2021 tertanggal 29 November 2021. Tobing,  J.  J.,  &  Sudirman,  L.  (2022).  Conditional  Unconstitutional  Omnibus  Law:  The Implications On Patent Regulation. Jurnal Komunitas Yustisia , 5 (1), 325-339.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  13  Tahun  2022  Tentang  Perubahan  Kedua  Atas Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  Tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- Undangan.
Wildan Sany Prasetiya Hendra Sukarman, “Degradasi Keadilan Agraria Dalam Omnibus-Law,” Jurnal Ilmiah Galuh Justisi 9, no. 1 (2021): 17–37.