## NURANI HUKUM : JURNAL ILMU HUKUM
Volume 3 Nomor 1, Juni 2020, hlm. (46-59) Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang-Banten, Indonesia P-ISSN: 2655-7169 | e-ISSN: 2656-0801 https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/nhk/index

## Perspektif Hukum dalam Main Hakim Sendiri

## Tina Asmarawati
Fakultas Hukum Univeristas Islam Syekh-Yusuf Jl. Maulana Yusuf No. 10 Babakan kota Tangerang E-mail: tina.asmarawati@gmail.com
DOI: http://dx.doi.org/10.51825/nhk.v3i1.8951
Info Artikel |Submitted : 29 Agustus 2020 |Revised : 2 September 2020 |Accepted : 2 September 2020
How to cite: Tina Asmarawati, “Perspektif Hukum dalam Main Hakim Sendiri”, Nurani Hukum : Jurnal Nurani Hukum , Vol. 3 No. 1, (Juni, 2020)”, hlm. 46-59.

## ABSTRACT
The mobs that have occurred in society, lately have been reported in both print and television media. The  thieves  were  beaten  black  and  blue,  the  rapists  abused  by  the  families  of  the  victims,  even  more  the incident  of  arson  against  suspected  people  of  being  a  witch.  It  is  undeniable  that  apart  from  big  cities, beatings against people who are suspect of being crime suspects have also occurred in various regions.
In Solok District (Nagarai), residents who were provoked by their emotions ganged up on a young man to death, which is consider to have often disturbed the peace and security of the local environment. The victim  who  did  not  accept  the  allegations  then  attempted  to  stab  the  youth  leader  who  had  advised  him. Because he was annoyed, the youth leader who was followed by the villagers, chased the victim and beat him to death.
Public unrest against the acts of robbery eventually led to the "street court," as described above for the perpetrators. Even if it has become a "tradition" in Indonesia, the perpetrators of crimes who have been arrested by the residents must feel the punishment of the "street judges" before being secured. However, the action of the "street judges" in the end also made it sad because it was too brutal and sadistic. Still fresh in the public's mind, the thugs in South Tangerang who were judged and burned alive by the masses as well as several years ago in the area around Kopti, Kalideres.
According  to  researcher  D  A,  from  the  Indonesian  Survey  Circle  (LSI),  he  found  four  factors causing  why  some  correspondents  still  choose  to  take  justice  into  their  own  hands.  First,  the  low  level  of public confidence that law enforcement officials will act fairly. According to the survey results showed that 46.7  percent  of  the  public  did  not  trust  the  authorities  at  all.  Meanwhile,  those  who  believed  were  42.2 percent.
The majority of the public also tends to believe that certain interests  easily intervene in the legal process  carried  out  by  law  enforcement  agencies  in  Indonesia.  For  example,  proximity to  law  enforcement agencies or material compensation. Meanwhile, only 23.4 percent still had hopes of law enforcement officials that they could work independently. "This picture shows that the public mindset is suspicious of the ongoing legal process.
Keyword: Playing Vigilante, Public Trust, Legal Intervention

## ABSTRAK
Pengeroyokan  yang  terjadi  di  masyarakat  akhir-akhir  ini  sering  diberitakan  baik  dalam media cetak maupun televisi. Maling yang dihajar hingga babak belur, pemerkosa yang dianiaya keluarga korban, bahkan yang lebih miris yaitu kejadian pembakaran oleh warga terhadap orang- orang  yang  diduga  sebagai  dukun  santet.  Tidak  dapat  dipungkiri  selain  di  kota-kota  besar, pengeroyokan terhadap orang yang diduga tersangka kejahatan juga terjadi di berbagai daerah.
Di  Kabupaten  Solok    (Nagarai)  warga  yang  terpancing  emosinya  mengeroyok  seorang pemuda  hingga  tewas  yang  dianggap  sering  kali  mengganggu  ketentraman  dan  keamanan lingkungan setempat. Korban yang tidak menerima tuduhan tersebut kemudian berusaha untuk menikam ketua pemuda yang menasihatinya. karena kesal ketua pemuda yang kemudian diikuti oleh warga kampung tersebut mengejar korban dan smengeroyoknya hingga tewas.
Keresahan  masyarakat  terhadap  aksi  pembegalan  pada  akhirnya  memunculkan "pengadilan  jalanan"  sebagaimana  telah  diutarakan  di  atas  terhadap  para  .pelakunya.Bagaikan sudah menjadi "tradisi" di Indonesia, pelaku kejahatan yang berhasil ditangkap warga pasti harus merasakan hukuman dari "hakim-hakim jalanan" sebelum diamankan polisi.Namun, aksi "hakim- hakim jalanan" itu pada akhirnya juga membuat miris karena terlampau brutal dan sadis. Masih segar  di  ingatan  publik,  pelaku  begal  di  Tangerang  Selatan  yang  dihakimi  dan  dibakar  hidup- hidup oleh massa demikian juga beberapatahun yang lalu didaerah sekitar Kopti, Kalideres.
Menurut  peneliti  D  A,  dari  Lingkaran  Survei  Indonesia  (LSI)  menemukan  empat  faktor penyebab  mengapa  ada  koresponden  yang  masih  memilih  main  hakim  sendiri.  Pertama, rendahnya kepercayaan publik bahwa aparat penegak hukum akan bertindak adil. Hal ini dapat dilihat  dari  hasil  survei  yang  menunjukkan  angka  46,7  persen  publik  tidak  percaya  sama  sekali pada aparat. Sementara, yang percaya sebesar 42,2 persen.
Mayoritas  publik  juga  cenderung  percaya  bahwa  proses  hukum  yang  dilakukan  aparat hukum  di  Indonesia  mudah  diintervensi  oleh  kepentingan-kepentingan  tertentu.  Misalnya, kedekatan  dengan  aparat  hukum  atau  kompensasi  materi.  Sementara  hanya  sebesar  23,4  persen yang  masih  menaruh  harapan  terhadap  aparat  hukum  bahwa  aparat  masih  bisa  bekerja  secara independen. "Gambaran ini menunjukan bahwa mindset publik penuh curiga dengan proses hukum yang berjalan.
Kata Kunci: Main Hakim Sendiri, Kepercayaan Masyarakat, Intervensi Hukum

## A. PENDAHULUAN
Pengeroyokan  yang  terjadi  di masyarakat  akhir-akhir  ini  sering diberitakan  baik  dalam  media  cetak maupun  televisi.  Maling  yang  dihajar hingga  babak  belur,  pemerkosa  yang dianiaya  keluarga  korban,  bahkan  yang lebih  miris  yaitu  kejadian  pembakaran oleh  warga  terhadap  orang-orang  yang diduga  sebagai  dukun  santet.  Tidak dapat  dipungkiri  selain  di  kota-kota besar,  pengeroyokan  terhadap  orang yang  diduga  tersangka  kejahatan  juga terjadi di berbagai daerah.
Di  Kabupaten  Solok    (Nagarai) warga  yang  terpancing  emosinya mengeroyok seorang pemuda (A) hingga tewas  yang  dianggap  sering  kali mengganggu ketentraman
dan keamanan lingkungan setempat. Korban yang  tidak  menerima  tuduhan  tersebut kemudian  berusaha  untuk  menikam ketua  pemuda  yang  menasihatinya. karena kesal ketuapemuda yang kemudian  diikuti  oleh  warga  kampung tersebut mengejar korban
danmengeroyoknya hingga tewas. 1
Pada  kasus  lain  dua  pelajar  SMP yang  masih  berseragam,  keduanya berusia  13  tahun,  ditangkap  warga seusai  gagal  membegal  motor  seorang tukang  ojek.  Dua  pembegal  yang  masih SMP  itu  pun  dihajar  massa  sebelum akhirnya ditangani Mapolsek Sawangan.
Adanya Aksi main hakim sendiri, terjadi    pembakaran  pelaku  begal  di Pondok  Aren,  Tangerang  Selatan,  pada hari Selasa dini hari lalu. Menyusul aksi di Tangerang Selatan, giliran Kota Bekasi menjadi  lokasi  aksi  serupa.  Pada  Rabu dini  hari,  dua  terduga  perampok dihakimi massa yang terpergok membobol  sebuah  mini  market  di  Jalan Raya  Cikunir. Salah  satu  pelaku dibawa ke  RS  Polri  Kramatjati,  Jakarta  Timur,
1 “Hakimi  Siapapun  yang  main  hakim Sendiri,  Aceh  Tribunnews, 10  Mei  2010: www.aceh.tribunnews.com/colomns/view/18/s alam-serambi, (diakses tanggal 5 Februari 2011).
karena  mendapat  luka  yang  cukup parah.
Menurut Seorang pakar psikologi  forensik  Universitas  Indonesia Reza,  aksi  "pengadilan  jalanan"  yang dilakukan  masyarakat  terhadap  pelaku pembegalan  karena  memandang  situasi vakum hukum sesungguhnya merupakan bentuk pelanggaran hukum. Hal tersebut disebut sebagai vigilantisme.Vigilantisme seharusnya tidak terjadi bila otoritas hukum mampu mengartikulasikan ketakutan dan kemarahan publik terhadap aksi pembegalan  yang  telah  meresahkan masyarakat.Aksi  pembakaran  tersebut merupakan cermin dari krisis kepercayaan  publik  terhadap  otoritas hukum. Seharusnya, polisi dapat menangkap  pembegal,  memprosesnya secara  hukum  bersama  kejaksaan  untuk dibawa  ke  pengadilan  dan  hakim menjatuhkan  hukuman  berat  sesuai derajat kemarahan korban dan masyarakat.  Karena  situasi  dinilai vakum  hukum,  yang  ditandai  dengan maraknya aksi pembegalan, maka publik kemudian bertindak main hakim sendiri.Namun,  di  sisi  lain,  Reza berpendapat  tindakan  main  hakim sendiri  itu  memiliki  sisi  positif,  yaitu menimbulkan efek jera bagi para pelaku sehingga  tindakan  serupa  menurun, setidaknya untuk sementara.Ketika hukum positif mandul dalam menghentikan  kejahatan,  maka  sanksi sosial  lebih  dapat  diandalkan  untuk menciptakan  efek  jera  dan  efek  tangkal. Pada  akhirnya,  peluang  pelaku  untuk melakukan  pembegalan  akan  semakin sempit.Hal itu merupakan keadaan ideal yaitu  turunnya  risiko  masyarakat menjadi korban pembegalan.
Pesan  Ketua  Mahkamah  Agung, Purwoto Gandasubrata pada Rakernas di Bandung: 2
2 Bismar  Siregar, Menjadi  Hakim Dambaan,  dalam  buku  Hukum  Hakim  dan  Keadilan
"Dari pengamatan dan pengamalan kita sendiri, dengan hati sedih  harus  kita  akui,bahwa  wibawa hukum dan citra pengadilan saat ini masih cukup memprihatinkan; sedangkan    dalam  negara  Republik Indonesia,  yang  merupakan  suatu negara hukum berdasarkan Pancasila, hukum dan pengadilan/kekuasaan kehakiman harus  berwibawa  dan  dihormati. Dengan    menyadari  akan  segala kekurangan  yang  ada  pada  jajaran kita,  maka  sudah  saatnya  kita berkumpul untuk menyusun kesepakatan  bersama  dan  kebulatan tekat  bersama  untuk  mengatasi segala      kemelut  dan  kendala  yang ada di sekeliling dan di hadapan kita, sehingga  seluruh  jajaran  kekuasaan kehakiman  yang  kita  cintai  ini  akan selamat, kekal, sentosa, memasuki era tinggal  landas  sebagai  salah  satu soko  guru  negara  hukum  Republik
Indonesia”. Kemudian wakil Ketua Mahkamah Agung menyatakan: 3
"Kita  harus  berani  mawas  diri, bahwa  kita  wajib  selalu  mawas  diri dan  patut  menyadari  bahwa  apa yang  mereka  kemukakan  sebagian mengandung  kebenaran,  dan  kita sebaiknya  mengatakan  apa  yang benar  itu  benar  dan  apa  yang  salah itu  salah.  Yang  saya  sajikan  dalam lampiran  ini  adalah  sebagian  kecil diantara  ratusan  surat    yang  lain, yang  cukup  memberikan  gambaran bahwa di lingkungan kita, lingkungan pengadilan yang merupakan  tembok  keadilan,  masih ada bercak-bercak kotoran yang perlu kita  perhatikan  bersama,  dan  wajib kita usahakan pemberantasannya".
Tuhan  (Kumpulan  Catatan  Hukum  dan  Peradilan  di Indonesia), Cet.  1,  Alumni  Bandung,  Bandung, 1978, hlm. 80-91.
3 Ibid., hlm . 81.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  secara  umum diharapkan  menghasilkan  data  dan informasi  yang  dapat  mendeskripsikan main hakim sendiri di dalam masyarakat.  Adapun  tujuan  khusus dalam  penelitian  ini  untuk  memperoleh data  dan  informasi  terkait  aspek-aspek main hakim sendiri di dalam masyarakat .Dalam  penelitian  ini  diharapkan  dapat memberi informasi berharga masyarakat dari perbuatan melawan hukum dengan melakukan  pengadilan  jalanan  kepada masyarakat  dari  perbuatan  melawan hukum  dengan  melakukan  pengadilan jalanan jalanan karena perbuatan tersebut  adalah  perbuatan  yang  dapat dikenakan sanksi pidana

## B. PEMBAHASAN
PENYEBAB MASYARAKAT MELAKUKAN  TINDAKAN  MAIN HAKIM SENDIRI TERHADAP PELAKU  KEJAHATAN  DAN  ASPEK

## HUKUMNYA
1. R eaksi Masyarakat Terhadap Kejahatan Masyarakat  sangat  menyoroti masalah hukum baik lembaga- lembaganya,  personel,  maupun    kinerja dan  produknya.  Keadaan  ini  adalah suatu  cerminan  persepsi  masyarakat yang  menganggap  bahwa  lembaga- lembaga  hukum    kurang  trengginas, kurang profesional dipertanyakan integritas  personel  dan  produknya dalam menegakkan hukum.
Belum lagi masalah korupsi yang diduga terjadi pada setiap lembaga pada setiap level, yang sulit untuk dibuktikan. Persepsi  ini  menyangkut  tidak  hanya pada lembaga penegak hukum saja akan tetapi  pada  semua  lembaga  yang berkenaan dengan hokum. Hukum sendiri mempunyai makna,  Makna    hukum  tersebut  bukan sekedar  aturan  acuan  berprilaku  dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara tapi juga termasuk :
a. Dalam proses pembentukan hukum    lebih  banyak  merupakan ajang power  game yang  mengacu pada kepentingan the powerful dari pada the  needy sangat  sulit  untuk diingkari.
b. Proses  Penerapan    hukum    baik yang  dilakukan  oleh  lembaga eksekutif mulai dari tingkat bawah sampai  atas  dan  yudikatif    dalam tugasnya  melaksanakan  hukum dituding sebagai cerminan merosotnya  kewibawaan  hukum dengan  menonjolnya  nuansa  non
Hukum  (politik  dan  kekuasaan) dari  pada  hukum.  Penegakan hukum    yang  inkonsisten  dan diskriminatif; intervensi kekuasaan terhadap hukum  yang sulit dilacak,  dibuktikan    apalagi  di proses.
c. Penegak  hukum  yang  mempunyai kelemahan  dalam  pemahaman,. kontrol,  integritas  dan  sebagainya, merupakan  suatu  keadaan  yang harus  dirubah.  Mengubah  sikap dan perilaku manusia sangat sukar dibandingkan  mengubah  sistem dan  muatan  hukum.  Perubahan substansi  tidak  mempunyai  arti apa-apa jika terjadi stagnasi dalam penegak hukumnya sendiri . 4
Pada  mulanya  masalah  reaksi masyarakat  terhadap  kejahatan  timbul karena adanya dorongan-dorongan yang bersifat  emosional  dari  masyarakat. Dapat  kita  bayangkan  apabila  anggota masyarakat  membaca  berita  tentang pembunuhan, perkosaan atau perampokan/pembegalan yang
menimbulkan  korban.  Terhadap  kasus- kasus  yang  bersifat  pelanggaran  lalu lintas  dan  kemudian  mengakibatkan terjadinya  korban-korban  meninggal dunia atau cacat seumur hidup, sebagian
4 Harkristuti  Harkrisnowo,  “Reformasi Hukum  di  Indonesia:Menuju  Upaya  Sinergistik untuk  Pencapaiannya”, Majalah  Hukum  Nasional, No. 2, (2003),  hlm. 59-60.
anggota  masyarakat  sudah  pasti  akan memberikan  reaksi  yang  amat  keras. Dengan demikian  dapatlah disimpulkan bahwa  “Reaksi  masyarakat”  pada hakekatnya  merupakan  suatu  sikap spontan  dan  emosional  yang  diberikan anggota  masyarakat  terhadap  suatu masalah  kejahatan/pelanggaran  yang timbul  dalam  masyarakat  melalui pendekatan secara yuridis maka masalah “Reaksi  masyarakat”  menjadi  teramat penting oleh karena hal-hal, sbb :
a. Terjadinya  tindak  pidana  telah menggoncangkan  keamanan  dan ketentraman  kehidupan  anggota masyarakat pada umumnya.
b. Korban  kejahatan  (suatu  tindak pidana)  adalah  salah  seorang anggota        masyarakat  yang seharusnya terhindar dari kejahatan tersebut.
c. Besarnya  kerugian  yang  diderita (anggota)  masyarakat  disebabkan karena  kerugian  tersebut  tidaklah hanya dapat diukur secara materiil semata-mata  –  melainkan  yang lebih  penting  adalah  kerugian- kerugian  secara  moriil  –  yaitu berkurangnya atau hilangnya kepercayaan  (anggota)  masyarakat terhadap  hukum  dan  kewajiban Penegak Hukum.
Hal inilah sebagai pemicu adanya tindakan  main  hakim  sendiri  dari masyarakat . Aksi main hakim sendiri itu muncul  karena  tidak  terpenuhinya kebutuhan  pada  rasa  aman,  kepastian hukum,  ketertiban,  dan  ketenteramaan pada masyarakat.
Dengan terus maraknya  kejahatan  yang  terjadi,  warga menganggap
kini telah terjadi kekosongan  hukum.Oleh  sebab  itu, muncul  aksi  main  hakim  sendiri. Masyarakat  yang  terpancing  emosinya mudah  saja  untuk  melakukan  tindakan yang  diluar  jalur  hukum  dan  mereka beranggapan bahwa cara seperti itu lebih efektif.Oleh karena itu, maka diperlukan suatu  kontrol  sosial  untuk  mengatur mengenai  tingkah  laku  di  antara  warga
negaranya agar tidak melakukan kejahatan  yang  disebut  dengan  tindak pidana.
Seorang  pakar psikologi forensik Universitas  Indonesia,Reza  Indragiri,  , mengatakan  bahwa,  aksi  seperti  itu terjadi  karena  warga  menggangap adanya  kevakuman  hukum  sekarang. Saat  diminta  tanggapannya  mengenai maraknya  aksi  begal  yang  diikuti  aksi pembakaran  terhadap  pelaku  yang tertangkap warga, Vakum hukum bukan berarti  polisi  tidak  ada.  Mungkin  polisi ada,  tetapi  kesigapan  mereka    dalam menghadapi situasi kritis itu kurang.
Demikian  pula  Kriminolog  dari Universitas
Indonesia, Muhammad
Mustafa,  menambahkan,  meskipun  aksi main  hakim  sendiri  itu  terkesan  sadis, hal  itu  belum  tentu  mencerminkan kepribadian  setiap  orang  yang  terlibat. Menurutnya,  warga  yang  terlibat  dalam penghakiman massa bisa jadi orang yang selama  ini  tidak  suka  pada  kekerasan fisik  atau  takut  melihat  darah.  Namun, mereka  melakukan  itu  karena  situasi problematis  akibat  rasa  tidak  percaya pada pihak kepolisian.
Sebaliknya,  Inspektur  Jenderal Ronny  F  Sompie,  Kepala  Divisi  Humas Polri,  menyatakan,  maraknya  aksi premanisme  dalam  bentuk  perampasan sepeda  motor  di  jalan  raya  disejumlah wilayah  belum  dikategorikan  kejadian luar biasa.Pemberantasan aksi premanisme  merupakan  salah  satu program percepatan Polri pada
2015.“Kalau  (aksi  teror  begal)  disebut marak,  seharusnya  disertai  dengan angka  yang  menunjukkan  peningkatan kejadian.Kami  menganggap  aksi  yang terjadi  akhir-akhir  ini  bukan  hal  yang luar biasa,”. 5 Penyelidikan  mengenai  “Reaksi masyarakat”  terhadap  kejahatan  pernah
5 “Warga  Melakukan  Aksi  Main  Hakim Sendiri”,  Lintas  Liputan,  26  Februari  2015: http://lintasliputan.com/hukum-vakum-warga- melakukan-aksi-main-hakim-sendiri/,  (diakses  26 Februari 2015).
dilakukan  oleh  Peter  Hoefs  –  terhadap para  mahasiswa  yang  menghasilkan jawaban-jawaban  dan  jawaban  mana dibedakan dalam dua kelompok jawaban yang merupakan suatu dikhotomi, yaitu : a. “Subjective  Reactions  of  distance” atau ”Unfamiliarity”. b. “Reactions  of  Closeness”  atau “Recognition”. Berbeda dengan para kriminoloog  lainnya,  Hoefnagels  – memulai isi bukunya dengan mengembangkan tentang “Reaksi masyarakat terhadap kejahatan”. Hal ini dilandaskan  kepada  hal-hal  sebagai berikut :
a. Batasan tentang kejahatan daripadanya mencangkup “Prinsip penetapan” (Principle of Designation).
b. Struktur  masyarakat  tertentu  akan menghasilkan  struktur  kejahatan tertentu pula. Dilain pihak dengan munculnya  teori  tentang  “Reaksi masyarakat”  terhadap  kejahatan dapat  dikatakan  bahwa  teori  ini amat  berguna,  untuk  menetapkan Kebijaksanaan  (Pemerintah)  dalam bidang Politik Kriminil.
Melalui  teori  ” Closeness”  dan ”Distance” tersebut  maka  dapatlah diterapkan  suatu  politik  kriminil  yang mencangkup dua aspek, yaitu:
a. mekanisme Proyeksi b. mekanisme Represip.. Suatu  politik  kriminil  yang  baik adalah yang memenuhi persyaratan :
a. Realistik Persyaratan  Realistik  diartikan bahwa  politik  kriminil  yang  ditetapkan harus benar-benar mencerminkan perasaan  keadilan  masyarakat  pada umumnya serta sesuai dengan kemampuan dana dan daya yang ada. b. Keseimbangan Persyaratan  keseimbangan –
diartikan  bahwa  suatu  politik  kriminil yang baik haruslah memperhatikan :
1) berat  ringannya  kejahatan  yang dilakukan oleh seseorang pelanggar hukum 2) berat  ringannya  sanksi  hukuman disesuaikan dengan berat- ringannya  kejahatan  yang  telah dilakukan.
c. Prediktif
Persyaratan  Prediktif  –  diartikan bahwa  suatu  politik  kriminil  yang  baik haruslah memperhatikan:
1) Masa  depan  pelanggar  hukum terutama  pelanggar  hukum  yang berusia  muda  atau  yang  belum dewasa; dan
2) Akibat-akibat psikologis dari diterapkannya sesuatu jenis hukuman terhadap seorang pelanggar hukum. Reaksi  masyarakat  yang  bersifat ” Distance” atau ”menjauhi” sesungguhnya  justru  merupakan  salah satu faktor penghambat bagi tercapainya penanggulangan kejahatan secara terpadu.sedangkan  reaksi  masyarakat yang bersifat ” closeness” justru
merupakan  faktor  penunjang  bagi tercapainya  penanggulangan  kejahatan secara terpadu.

## 1. Alasan  Masyarakat  Melakukan
Main Hakim Sendiri:
a. Rendahnya  kepercayaan  publik bahwa  aparat  penegak  hukum akan bertindak adil.
b. Mayoritas  publik    cenderung percaya bahwa proses hukum yang dilakukan  aparat  hukum  di Indonesia mudah diintervensi oleh kepentingan-kepentingan  tertentu. Misalnya, kedekatan dengan aparat  hukum  atau  kompensasi materi
b. 3.Publik  marah  karena  politisi banyak  yang  korupsi  daripada mengurusi rakyatnya."
c. 4  Publik  apatis  karena  maraknya kasus  korupsi  yang  melibatkan politisi  baik  di  tingkat  nasional
maupun  daerah  memunculkan kurang ditangani serius.
Faktor  lainnya,  adalah  lemahnya kepemimpinan nasional dalam menegakkan hukum secara konsisten.Untuk  itulah,  wibawa  hukum perlu  ditegakkan  kembali  karena  publik semakin tidak nyaman.Bahkan, sebanyak 48,6 persen publik menyatakan khawatir dengan  masa  depan  penegak  hukum  di Indonesia. 6
Untuk  memperbaiki  masalah  ini, sebaiknya profesionalisasi dan
kesejahteraan  aparat  hukum  lebih diperhatikan.Sebab,  profesionalisme  dan kesejahteraan aparat hukum dibutuhkan untuk  meminimalisir  potensi  intervensi kepentingan  di  luar  hukum.  Yang mendorong  orang  korupsi,  itu  karena kesejahteraan, mereka tidak puas dengan kesejahteraan.Faktor  kesejahteraan  itu penting,"  Hal  lainnya,  adalah  penegak hukum  harus  keras  kepada  politisi  dan penegak  hukum  yang  korup  agar kepercayaan
publik kembali meningkat.Satu-satunya jalan yang tersedia untuk mengembalikan kepercayaan  publik  adalah  pemerintah menunjukkan  keseriusan  dan  fokus mengurusi rakyat," 7
Hukum  dalam  term  tujuannya, selain  hukum  bertujuan  untuk  keadilan, G.W.  Paton  juga  menekankan  pada perlindungan terhadap
berbagai kepentingan-kepentingan (interests)
secara  singkat,   ia  membagi  dua  macam kepentingan: 8
6 Ita  Lismawati  F.  Malau,  Nila  Chrisna Yulika,  “Survei  30  Persen  Publik  Lebih  Memilih Main  Hakim  Sendiri”,  News  Viva,  7  April  2013: http://m.news.viva.co.id/news/read/403229- survei--30-persen-publik-lebih-memilih-main- hakim-sendiri, (diakses 7 April 2013).
7 “Warga  Melakukan  Aksi  Main  Hakim Sendiri”,  Lintas  Liputan,  26  Februari  2015: http://lintasliputan.com/hukum-vakum-warga- melakukan-aksi-main-hakim-sendiri/,  (diakses  26 Februari 2015).
8 G.W. Paton, A Text-Book of Jurisprudence, Second  Edition,    At  The  Clarendon  Press, Melbourne, 1955, hlm. 77.
a. Kepentingan  masyarakat  (social interests), b. kepentingan privat (private interests) Jika  kita  lihat  kasus  main  hakim sendiri  sebagaimana  kita ketahui  bahwa tujuan  hukum  pidana  pada  umumnya untuk melindungi kepentingan
perorangan  (Hak  Asasi  Manusia), masyarakat dan negara dengan perimbangan yang serasi antara tindakan/kejahatan  disatu  pihak  dan tindakan  oknum  aparat  /penguasa /masyarakat  yang  sewenang  –  wenang melakukan peradilan jalanan/main hakim  sendiri.  Salah  satu  cara  untuk mencapai  tujuan  hukum  pidana  ialah memidana  orang  yang  telah  melakukan tindak pidana, termasuk
orang/masyarakat  yang  melakukan main hakim sendiri. Pasal  1  ayat  (3)  Undang-undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945(amandemen III)
menyatakan bahwa  Indonesia  adalah  negara  yang berdasarkan atas hukum, dapat diartikan bahwa  negara  yang  berhak  untuk memberikan sanksi jika terjadi pelanggaran.  Negara  tidak  pernah memberikan  hak  dan  kewenangan kepada  warga  sipil  untuk  mengeroyok orang  lain  yang  diduga  tersangka kejahatan  apalagi  hingga  meninggal. 9
Hal  ini    harus  dipegang  teguh  karena tidak  ada  hak  masyarakat  untuk menghakimi  orang  yang  bersalah, karena  akan  menimbulkan  masalah hokum  yang  baru.  ,  sebagaimana  suatu teori  yang  menyatakan  masyarakat sudah  menyerahkan  mandat  kepada penguasa untuk mengatur.
Sutherland  mengemukakan  dua jenis  metode  pencegahan  kejahatan, yaitu :
9 “Hakimi  Siapapun  yang  main  hakim Sendiri,  Aceh  Tribunnews, 10  Mei  2010: www.aceh.tribunnews.com/colomns/view/18/s alam-serambi, (diakses tanggal 5 Februari 2011).
a. Mengurangi  jumlah  pengulangan kejahatan (repeated crime)
b. Mencegah terjadinya (first crime). Ketua  Majelis  Ulama  Indonesia (MUI)  Bidang  Seni  dan  Budaya,  Cholil Ridwan, mengatakan, “Saya tidak setuju masyarakat menghakimi pelaku pembegalan  hingga  dibakar  hidup- hidup.  Aksi  tersebut  terjadi  di  tengah masyarakat  yang  memiliki  peradaban dan  kebudayan  memiliki  tatanan  nilai, norma  susila  dan  sistem  hokum.  Bukan masyarakat  yang  tak  beradab  atau masyarakat  primitive,”        Aksi  barbar tentu  tidak  dibenarkan  dalam  ajaran Islam.

## 2. Aspek  Hukum  Main  Hakim
Sendiri Perbuatan pidana/melanggar hukum: Dapat diartikan sebagai perbuatan  melanggar  Undang-undang, menurut Molengraaf,
pengertian melanggar  hukum  diperluas  menjadi berbuat suatu atau tidak berbuat sesuatu yang  melangggar  hak  orang  lain  atau bertentangan dengan kesusilaan maupun asas-asas pergaulan kemasyarakatan mengenai penghormatan  terhadap  orang  lain  atau barang orang lain. Kejahatan dalam
artian kriminologis  adalah  tiap  kelakuan  yang bersifat  tidak  susila  dan  merugikan, yang      masyarakat  itu  berhak  untuk mencelanya dan menyatakan penolakannya  atas  kelakuan  itu  dalam bentuk nestapa dengan sengaja diberikan  karena  kelakuan  tersebut  . Prof.  Sudarto  mengatakan  pula  bahwa alat  sosial  kontrol  fungsi  (hukum) pidana  adalah subsider, artinya hukum pidana  dijatuhkan  jika  usaha-usaha  lain kurang  memadai”                  Dari  uraian  di atas  dapat  dikatakan  bahwa  pengertian pemberian  pidana  adalah  obat  terakhir jika  sanksi/upaya  upaya  pada  cabang hukum lainnya tidak mempan atau tidak mempan.  Karena  itu  penggunaannya harus  dibatasi  ,  jika masih  ada  cara  lain
janganlah
menggunakan pidana (ultimum remedium).
Di  Indonesia  dalam  peraturan perundang-undangan  /Kitab  Undang- Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  belum mengatur secara khusus mengenai main hakim  sendiri.  Jika  demikian  maka dapat diambil/dikenakan  pasal-pasal di dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum
Pidana (KUHP) antara lain: a. Pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan Dalam  penjelasan  Pasal  351
KUHP  oleh  R.  Sugandhi,  penganiayaan diartikan  sebagai  perbuatan  dengan sengaja  yang  menimbulkan  rasa  tidak enak, rasa sakit atau luka.
Hal  ini  dapat  diancamkan atas  tindakan main  hakim  sendiri  yang  dilakukan terhadap  orang  yang  mengakibatkan luka atau cidera.
b. Pasal 170 KUHP tentang Kekerasan
Dalam  penjelasan  Pasal  170 KUHP  oleh  R.  Sugandhi,  kekerasan terhadap  orang  maupun  barang  yang dilakukan  secara  bersama-sama,  yang dilakukan  di  muka  umum  seperti perusakan terhadap barang,
penganiayaan  terhadap  orang  atau hewan, melemparkan batu kepada orang atau  rumah,  atau  membuang-buang barang sehingga berserakan.
Hal  ini  dapat  diancamkan atas  tindakan main  hakim  sendiri  yang  dilakukan  di depan umum.
c. Pasal 406 KUHP tentang Perusakan Dalam  penjelasan  Pasal  406 KUHP  oleh  R.  Sugandhi,    perusakan yang  dimaksud  mengakibatkan  barang tersebut  rusak,  hancur  sehingga  tidak dapat  dipakai  lagi  atau  hilang  dengan melawan  hukum.  Dalam  hal  terjadinya tindakan  main  hakim  sendiri,  bagi korban tindakan tersebut dapat melaporkan kepada pihak yang
berwenang  antara  lain  atas  dasar
ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut diatas. 10
Tindak  Pidana  (delik)  adalah suatu  perbuatan,  yang  melanggar peraturan-peraturan  pidana,    diancam dengan  hukuman  oleh  Undang-undang dan  yahg  dilakukan  oleh  seseorang dengan    bersalah,  orang  mana  harus dapat dipertanggungjawabkan.
Jika    diuraikan  maka  terdapat  beberapa unsur delik yaitu: 11
1) Perbuatan : yaitu perbuatan dalam arti  luas  (tidak  berbuat  juga termasuk suatu perbuatan)
2) Melanggar  peraturan  pidana:  asas dalam  pasal  1  ayat  1  yang menyatakan  bahwa  perbuatan seorang dapat dihukum jika sudah diatur dalam peraturan perundangan pidana sebelum kejahatan dilakukan.
3) Diancam dengan hukuman:
a. Di  dalam  KUHP  yang  melukiskan suatu  tindak  pidana,  memuat ancaman  hukuman  yang  dapat berbeda-beda macamnya
4) Dilakukan  oleh  orang  dengan bersalah (schuld) dan  mempunyai unsur-unsurnya yaitu:
a) dolus (sengaja) dan culpa (kelalaian).
Hukum  pidana  adalah  bagian dari  hukum  yang  mengadakan dasar  dan  aturan-aturan  untuk menentukan perbuatan –perbuatan mana  yang  tidak  boleh  dilakukan, yang  dilarang  dengan  disertai ancaman  sanksi  berupa  suatu pidana  tertentu,  bagi  barang  siapa yang melanggar larangan tersebut, menentukan  kapan  dan  dalam  hal apa  kepada  mereka  yang  telah
10 “Pidana  Bagi  Pelaku  Main  Hakim Sendiri”,  Hukum  Online,  1  Maret  2012: http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4 ec445fc806be/pidana-bagi-pelaku-main-hakim- sendiri.
11 JCT  Simorangkir  dan  Woerjono Sastropranoto, Pelajaran  Hukum  Indonesia ,  cet.  4,
Gunung Agung, Jakarta, 1958. hlm. 216-217.
melanggar  larangan-larangan  itu dapat  dikenakan  atau  dijatuhi pidana  sebagaimana  yang  telah diancamkan,  menentukan  dengan cara bagaimana penjatuhan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. 12
Ilhami  Bisri  selaku  pakar hukum menyatakan bahwa hukum pidana  yakni    sistem  aturan  yang mengatur  semua  perbuatan  yang tidak  boleh  dilakukan  (yang dilarang  untuk  dilakukan)  yang disertai  sanksi  yang  tegas  bagi setiap  pelanggar  aturan  pidana tersebut, serta tata cara yang harus dilalui bagi pihak yang berkompeten  dalam  penegakan
Hukum  acara  pidana  merupakan perangkat  hukum  pidana  yang mengatur  tata  cara  penegakan hukum  pidana  materiil.  Artinya, apabila terjadi pelanggaran hukum pidana materiil, maka penegakannya menggunakan hukum  pidana  formal.  Penulis setuju dengan pendapat beliau.

## 3. Main    Hakim  Sendiri  Suatu Pelanggaran Hak Asasi Manusia
Pancasila  sebagai  dasar  negara mengandung pemikiran bahwa manusia diciptakan  Tuhan  Yang  Maha  Esa dengan  menyandang  dua  aspek,  yakni: aspek individualitas (pribadi) dan aspek sosialitas  (bermasyarakat).  Oleh  karena itu  kebebasan  setiap  orang  dibatasi  oleh Hak  asasi  orang  lain,  berarti  bahwa setiap  orang  mengemban  kewajiban mengakui  dan  menghormati  hak  asasi orang  lain.  Kewajiban  ini  juga  berlaku bagi  setiap  organisasi  bagi  tataran manapun terutama negara dan pemerintah,  dengan  demikian,  negara
12 Roeslan  Saleh, Perbuatan  Pidana  dan Pertanggungan  Jawab  Pidana  Dua  Pengertian  Dasar Dalam  Hukum  Pidana ,  Aksara  Baru,  Jakarta,  1981 hlm. 81.
dan  pemerintah  bertanggung  jawab untuk  menghormati,  membela  dan menjamin  hak  asasi  manusia  setiap organ  negara  dan  penduduknya  tanpa diskriminasi.
Hak  asasi  manusia  adalah  setiap perbuatan  seseorang  atau  kelompok orang  termasuk  aparat  negara  baik disengaja  maupun  tidak  disengaja  atau kelalaian  yang  secara  melawan  hukum mengurangi,  menghalangi,  membatasi, dan  atau  mencabut  hak  asasi  manusia seseorang  atau  kelompok  orang  yang dijamin  oleh  Undang-undang  ini  dan tidak  mendapatkan,  atau  dikhawatirkan tidak  akan  memperoleh  penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.
Hak  Asasi  Manusia  adalah seperangkat  hak  yang  melekat  pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhlukTuhan  Yang  Maha  Esa  dan merupakan  anugerah-Nya  yang  wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah,  dan  setiap  orang  demi kehormatan  serta  perlindungan  harkat dan martabat manusia.  Kewajiban dasar manusia  adalah  seperangkat  kewajiban yang  apabila  hak  tidak  dilaksanakan, tidak  memungkinkan  terlaksana  dan tegaknya hak asasi manusia.
Hak  Asasi  Manusia  diartikan sebagai  hak  mutlak  yang  dipunyai manusia  yang  tidak  dapat  dipisahkan (inalienable) dari  padanya..Teori  ini  lahir dari  seorang  filsuf  yang  bernama    John Locke.  Menurut  beliau  ada    tiga  macam hak asasi manusia yakni hak hidup, hak kemerdekaan  dan  hak  milik. 13 HAM sering  didefinisikan    juga  sebagai  hak yang  demikian  melekat  pada  sifat manusia,  tanpa  hak-hak  itu  kita  tidak mungkin  mempunyai  martabat  sebagai manusia  ( inherent  dignity ),  karena  itu
13 Mardjono  Reksodiputro, Kriminologi dan  Sistem  Peradilan  Pidana, Cet.  1,  Pusat Pelayanan Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 7.
pula  dikatakan  bahwa  hak-hak  tersebut adalah  tidak  dapat  dicabut  ( inalienable) dan tidak boleh dilanggar (inviolable). Penyiksaan adalah setiap perbuatan  yang  dilakukan  dengan sengaja,  sehingga  menimbulkan  rasa sakit  atau  penderitaan  yang  hebat,  baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk  memperoleh  pengakuan  atau keterangan  dari  seseorang  atau  dari orang  ketiga,  dengan  menghukumnya atas  suatu  perbuatan  yang  lelah dilakukan  atau  diduga  telah  dilakukan oleh  seseorang  atau  orang  ketiga,  atau mengancam  atau  memaksa  seseorang atau  orang  ketiga  atau  untuk  suatu alasan  yang  didasarkan  pada  setiap bentuk  diskriminasi,  apabila  rasa  sakit atau  penderitaan  tersebut  ditimbulkan oleh,  atas  hasutan  dari,  dengan persetujuan, atau sepengetahuan siapapun dan atau pejabat publik. Hak-hak manusia yang di atur di dalam Undang-undang HAM adalah:
a. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa,  hak  kebebasan  pribadi, pikiran  dan  hati  nurani,hak beragama, hak untuk tidak diperbudak,  hak  untuk  diakui sebagai  pribadi  dan  persamaan  di hadapan  hukum,  dan  hak  untuk tidak  dituntut  atas  dasar  hukum yang  berlaku  surut  adalah  hak asasi  manusia  yang  tidak  dapat dikurangi  dalam  keadaan  apapun dan oleh siapapun.
b. Setiap  orang  diakui  sebagai manusia  pribadi  yang  berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama  sesuai  dengan  martabat kemanusiaannya di depan hukum.
a. Setiap  orang  berhak  mendapat bantuan  dan  perlindungan  yang adil  dari  pengadilan  yang  objektif dan tidak berpihak.
c. Setiap  orang  yang  termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan
perlindungan  lebih  berkenaan dengan kekhususannya. (Pasal 5) d. Perlindungan, pemajuan, penegakan,  dan  pemenuhan  hak asasi  manusia  terutama  menjadi tanggung jawab Pemerintah.,
kalimat ini mempunyai arti bahwa pemerintah  turut  bertanggung jawab  jika  terjadi  main  hakim sendiri.  Disamping  hal  tersebut ada  Hak  Asasi  Manusia  dan Kebebasan  Dasar  Manusia  serta hak memperoleh keadilan yaitu:
1) Hak untuk Hidup
a) Setiap  orang  berhak  untuk hidup,  mempertahankan  hidup dan        meningkatkan  taraf kehidupannya.
b) Setiap  orang  berhak  hidup tenteram, aman, damai, bahagia,
sejahtera lahir dan batin. 2) Setiap orang berhak atas lingkungan  hidup  yang  baik  dan sehat.
3) Hak Memperoleh Keadilan Setiap  orang,  tanpa  diskiriminasi, berhak  untuk  memperoleh  keadilan dengan  mengajukan  permohonan. Pengaduan, dan gugatan,  baik  dalam perkara  pidana,  perdata,  maupun administrasi  serta  diadili  melalui proses  peradilan  yang  bebas  dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara  yang  menjamin  pemeriksaan yang  objektif  oleh  hakim  yang  jujur dan  adil  untuk  memperoleh  putusan yang adil dan benar.(Pasal 17)
Demikian pula kewajiban menghormati hak asasi manusia tersebut,  tercermin  dalam  pembukaan UUD  1945  yang  menjiwai  keseluruhan pasal  dalam  batang  tubuhnya,  terutama berkaitan dengan persamaan kedudukan warga  negara  dalam  hukum  dan pemerintahan,  hak  atas  kebendaan    dan kehidupan  yang  layak,  kemerdekaan berserikat  dan  berkumpul,  hak  untuk mengeluarkan  pikiran  dengan  lisan  dan tulisan,  kebebasan  memeluk  agama  dan untuk  beribadah  sesuai  dengan  agama
dan kepercayaannya, hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran. Jika  kita  lihat  dari  sisi  pelaku tindak  pidana/korban  main  hakim sendiri,  kenapa  pelaku  sampai  berbuat kejahatan?apakah terpaksa untuk menyambung  hidup  atau  hanya  untuk gagah-gagahan? Seandainya pelaku tindak  pidana  berbuat  tindak  pidana karena  untuk  menyambung  hidup semata  maka    kita    dapat  melihat  UU HAM No. 39 Tahun 1999, dalam pasal – pasal yang belum terpenuhi antara lain:
Jika  kita  perhatikan  point-point tersebut maka dapat terlihat bahwa hak- hak    Hak-hak  pelaku  yang  menjadi korban  main  hakim  sendiri,  belum terpenuhi  sebagaimana  yang  ditetapkan oleh  UU  HAM  No.  39  tahun  1999  dan UU  D  45  tidak  jarang  orang  melakukan tindak  pidana karena  keterpaksaan  atau kebutuhan ekonomi.
Sebagaimana dikatakan oleh Plato dan Aristoteles: 14 ”  Emas,  Manusia  adalah merupakan  sumber  dari  banyak kejahatan”  makin  tinggi  kekayaan dalam  pandangan  manusia,  makin merosot penghargaan terhadap- kesusilaan;”  jelas,  bahwa  dalam setiap  negara  dimana  terdapat banyak  orang  miskin,  dengan  diam- diam  terdapat  bajingan-bajingan, tukang  copet,  pemerkosa  agama  dan penjahat  dari  bermacam-macam corak  Kemiskinan  menimbulkan kejahatan dan pemberontakan”. Dari  sisi  korban  tindak  pidana diatur  di  dalam    UU  HAM  No    2009 Pasal  29,dimana  disebutkan  bahwa “Setiap orang berhak atas  perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak  miliknya.  Tidak  seorangpun  boleh dirampas  miliknya  dengan  sewenang- wenang dan secara melawan hukum” .
Di  dalam  UU  HAM.  Diatur  pula mengenai partisipasi  masyarakat antara lain:
14 Romli  Atmasasmita, Capita  Selekta Kriminologi , cet. 1, Armico, Bandung, 1983, hlm.
a. Setiap orang, keIompok, organisasi politik,  organisasi  masyarakat, Lembaga  swadaya  masyarakat, atau  lembaga  kemasyarakatan lainnya, berhak berpartisipasi daIam  perlindungan,  penegakan, dan  pemajuan  hak  asasi  manusia. (pasal 100)
b. Setiap orang, kelompok, organisasi politik,  organisasi  masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga  kemasyarakatan  lainnya, berhak  menyampaikan  laporan atas  terjadinya  pelanggaran  hak asasi  manusia  kepada  Komnas HAM  atau  lemhaga  lainyang berwenang dalam rangka perlindungan,  penegakan,  dan pemajuan  hak  asasi  manusia.
(pasal 101)
c. Setiap orang, kelompok, organisasi politik,  organisasi  masyarakat, lembaga:  swadaya  masyarakat, atau lembaga kemasyarakan lainnya, berhak untuk, mengajukan usaha mengenai perumusan  dan  kebijakan  yang berkaitan dengan hak asasi manusia  kepada  Komnas  HAM dan  atau  lembaga  lainnya.  (pasal 102)
Disini  sudah  jelas  masyarakat mempunyai  partisipasi  dalam  hal  yang positif,  bukan  partisipasi  yang  negatif seperti main  hakim sendiri, dengan cara memukuli,  menendang,  ,  membakar, pelaku  tindak  pidana  yang  dapat mengakibatkan  pelaku  tindak  pidana sampai  luka  parah  bahkan  tidak  sedikit yang  sampai  mati.atau    merusak  rumah tersangka dukun / fasilitas umum. kantor  aparat  penegak  hukum dsb  Tindakan  seperti  ini  adalah  suatu pelanggaran  HAM  sebagaimana  telah diutarakan di atas.

## C. PENUTUP
Penyebab  masyarakat  melakukan tindakan  main  hakim  sendiri  terhadap pelaku  kejahatan  antara  lain  karena rendahnya kepercayaan publik  terhadap aparat  penegak  hukum.  Mayoritas publik  cenderung percaya bahwa proses hukum yang dilakukan aparat hukum di Indonesia  mudah  diintervensi  oleh kepentingan-kepentingan tertentu. .Publik  marah  karena  oknum  politisi banyak yang korupsi daripada mengurusi  rakyatnya  dan  kurang ditangani  secara  serius.  Faktor  lainnya, adalah  oknumnpenegak  hukum  dalam menegakkan hukum kurang
konsisten.Untuk  itulah,  wibawa  hukum perlu  ditegakkan  kembali  .  Aspek hukumnya  dalam  tindakan  main  hakim sendiri  adalah  telah  terjadi    adanya pelanggaran hukum  Pidana.
Hak    pelaku  tindak  pidana  yang menjadi  korban  main  hakim  sendiri, belum  terpenuhi  sebagaimana  yang ditetapkan  oleh  UU  HAM  No.  39  tahun
1999  dan  UU  D  45  seperti      Hak  untuk hidup,  hak  untuk  tidak  disiksa,  hak kebebasan  pribadi,  pikiran  dan  hati nurani, hak untuk diakui sebagai pribadi dan  persamaan  di  hadapan  hukum, adalah  hak  asasi  manusia  yang  tidak dapat  dikurangi  dalam  keadaan  apapun dan  oleh  siapapun.  Hak  yang  ada  di dalam    UUD    45  seperti  kewajiban menghormati hak asasi manusia tercermin  dalam  pembukaannya  yang menjiwai  keseluruhan  pasal  dalam batang  tubuhnya,  terutama  berkaitan dengan  persamaan  kedudukan  warga negara dalam hukum dan pemerintahan. Orang  tidak  jarang  melakukan  tindak pidana  karena keterpaksaan atau kebutuhan  ekonomi.  Tindak  pidana main  hakim  sendiri  adalah  suatu perbuatan  yang  melanggar  Hukum pidana dan HAM.
DAFTAR  PUSTAKA
aceh.tribunnews.com. “Hakimi Siapapun
Yang  Main  Hakim  Sendiri.”
aceh.tribunnews.com,
n.d. www.aceh.tribunnews.com/colo mns/view/18/salam-serambi. Atmasasmita,  Romli. Capita  Selekta
Kriminologi .  Bandung:  Armico, 1983.
Atmawati,  Dwi.  “Gender  Bias  in Javanese  Society:  A  Study  in Language  Forms  Choice  to  Men and  Women.” Humaniora ,  2018. https://doi.org/10.21512/human iora.v9i3.4937.
Garner,  Bryan  A. Black’s  Law  Dictionary 10th Edition . West Group , 2014. Harkrisnowo,  Harkristuti.  “Reformasi Hukum  Di  Indonesia:Menuju Upaya Sinergistik Untuk Pencapaiannya.” Majalah  Hukum Nasional , 2003. hukumonline.com.  “Pidana  Bagi  Pelaku Main Hakim Sendiri.” Hukumonline.com, n.d.
http://www.hukumonline.com/ klinik/detail/lt4ec445fc806be/pi dana-bagi-pelaku-main-hakim- sendiri.
Ita  Lismawati  F.  Malau,  Nila  Chrisna Yulika.  “Survei  30  Persen  Publik Lebih  Memilih  Main  Hakim Sendiri.”  news.viva.co.id,  2013. http://m.news.viva.co.id/news/ read/403229-survei--30-persen- publik-lebih-memilih-main- hakim-sendiri. Januarsyah, Mas Putra Zenno. “Penerapan  Prinsip  Ultimum Remedium Dalam Tindak Pidana Korupsi.” Jurnal Yudisial , 2017. JCT Simorangkir, Woerjono Sastropranoto. Pelajaran  Hukum Indonesia . Jakarta: Gunung Agung, 1958. Lintasliputan.com.  “Warga  Melakukan Aksi  Main  Hakim  Sendiri.” Lintasliputan.com, n.d. http://lintasliputan.com/hukum
-vakum-warga-melakukan-aksi- main-hakim-sendiri/.
Paton, G. W. A Text-Book of Jurisprudence . Melbourne:  At  The  Clarendon Press, 1955. Reksodiputro, Mardjono. Kriminologi Dan Sistem  Peradilan  Pidana .  Jakarta: Pusat Pelayanan Hukum Universitas Indonesia, 1994. Roeslan. Perbuatan Pidana Dan Pertanggungan  Jawab  Pidana  Dua Pengertian  Dasar  Dalam  Hukum Pidana . Jakarta: Aksara Baru, n.d.
Rosen,  Maggie.  “A  Feminist  Perspective on  the  History  of  Women  as Witches.” Dissenting Voices , 2017. Siregar, Bismar. Menjadi Hakim Dambaan,
Dalam  Buku  Hukum  Hakim  Dan Keadilan Tuhan (Kumpulan Catatan Hukum Dan Peradilan Di Indonesia) .  Bandung:  Alumni Bandung, 1978.