Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 446-462 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.

## AKIBAT HUKUM PENGGABUNGAN BEBERAPA BANK SYARI’AH TERHADAP AKAD DAN JAMINAN
Muhammad Ricky Ilham Chalid *, Wirdyaningsih **.
Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia Kampus UI, Jalan Margonda Raya, Pondok Cina, Beji, Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat 16424
Email: rickyilhamchalid@gmail.com, aufhk@ui.ac.id Naskah diterima : 03/03/2022, revisi : 31/03/2022, disetujui 03/04/2022

## Abstrak
Tulisan ini  untuk mengkaji akad-akad yang telah mengikat dan masih berlaku di antara nasabah  dengan  bank-bank  syari’ah  yang  menggabungkan  diri  terhadap  bank  penerima penggabungan  (survivor)  serta  penguasaan  perjanjian  jaminan  akibat  penggabungan  dari beberapa  bank  syari’ah  tersebut.  Studi  ini  menggunakan  metode  penelitian  hukum  normatif dengan  pendekatan  perundang-undangan  dan  konseptual.  Hasil  studi  menunjukkan  bahwa penggabungan  bank  syari’ah  mengakibatkan  beralihnya  aktiva  dan  passiva,  termasuk  juga didalamnya  mengenai  akad-akad  dan  juga  berkaitan  dengan  perjanjian  jaminan  yang  akan ikut beralih mengikuti akad-akad pokoknya.
Kata Kunci: Akad, Jaminan, Penggabungan, Bank Syari’ah

## Abstract
The purpose of this study is to examine the contracts that have been binding and are still valid between customers and the merging Islamic banks against the surviving bank and the domination of guarantee agreements resulting from the merger of the several  islamic banks. This study uses a normative legal research method with a statutory and conceptual approach. The results of the study show that the merger of Islamic banks results in the transfer of assets and  liabilities,  including  also  concerning  contracts  and  also  relating  to  guarantee agreements that will also switch to follow the main contracts.

## Keywords: Contracts, Collateral, Merger, Islamic Bank

## A. Pendahuluan
Sebagai negara dengan populasi masyarakat dengan agama mayoritas Islam, pemerintah berkomitmen  untuk  memajukan  ekonomi  syari’ah    sebagai pilar  baru  kekuatan  ekonomi nasional yang juga secara jangka panjang akan mendorong Indonesia sebagai salah satu pusat keuangan syariah global. Adapun keinginan untuk menggabungkan bank-bank syariah milik BUMN menjadi satu juga dengan harapan untuk memiliki bank syariah yang besar, kuat dan efisien  ditambah  lagi  dalam  menghadapi  integrasi  Masyarakat  Ekonomi  Syariah  Asean (MEA)  sektor  keuangan  pada  tahun  2020.  Sehingga  bank  syariah  Indonesia  bisa  bersaing dengan  bank  syariah  negara  tetangga  yang  berskala  besar  seperti  Maybank  Syariah  dan
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 183-197 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
CIMB  Syariah.  Pembentukan  bank  syariah  yang  besar  mendesak  untuk  dilakukan  dan langkah  yang  dianggap  paling  cepat  untuk  diimplementasikan  yakni  melakukan merger (penggabungan) bank syariah BUMN yang telah ada. Hal ini disebabkan bahwa bank syariah  dengan  skala  yang  kecil-kecil  akan  menghadapai  kesulitan  untuk  berkompetensi terutama  dalam  menghadapi  integrasi  Masyarakat  Ekonomi  ASEAN  sektor  keuangan  pada tahun 2020 1 .
Sebelumnya, perlu diketahui terdapat 3 (tiga) bank syari’ah milik bank BUMN, yaitu PT Bank  Syari’ah  Mandiri,  PT  BNI  Syari’ah,  dan  PT  BRI  Syari’ah.  Alasan  mendasar  dari penggabungan  tersebut  adalah  keinginan  memiliki  bank  syari’ah  yang  besar,  kuat,  efiseien dengan aset dan kemampuan pembiayaan yang besar, sehingga memberikan kontribusi yang besar  pula  bagi  perekonomian  nasional.  Selain  itu,  terdapat  beberapa  alasan    yang menguntungkan  apabila  dilaksanakannya  penggabungan  diantara  bank-bank  syari’ah,  baik melalui merger ataupun konsolidasi, yakni sebagai berikut.

## 1. Pertumbuhan
Dengan  bergabungnya  beberapa  bank  menjadi  satu  akan  dapat  memperluas  pangsa pasarnya dengan cepat dan  instan. Bank juga dapat menghindari persaingan dari bank lainnya.  Artinya,  faktor  yang  paling  mendasar  dalam  penggabungan  adalah  motif ekonomi.  Dengan  kata  lain,  penggabungan  bank  hanya  dapat  dibenarkan  apabila saling  menguntungkan.  Kondisi  saling  menguntungkan  tersebut  akan  terjadi  kalau dari peristiwa penggabungan tersebut diperoleh suatu sinergi.

## 2. Sinergi
Hal ini berarti bahwa nilai gabungan dari bank yang melakukan penggabungan lebih besar  daripada  nilai  bank-bank  yang  terpisah.  Sinergi  dapat  tercapai  ketika penggabungan  menghasilkan  tingkat  skala  ekonomi  ( economies  of  scale ).  Tingkat skala  ekonomi  terjadi  karena  perpaduan  biaya overhead meningkatkan  pendapatan yang  lebih  besar  daripada  jumlah  pendapatan  perusahaan  ketika  tidak  bergabung. Sinergi tampak jelas ketika perusahaan yang melakukan penggabungan berada dalam bisnis yang sama karena fungsi dan tenaga kerja yang berlebihan dapat dihilangkan. 2
1 Mulyati,  “Merger  Bank  Syariah  Peluang  Atau  Ancaman?”, Prodi  (S2)  Ekonomi  Syari’ah , http://s2es.uin.ar-raniry.ac.id/index.php/id/posts/merger-bank-syariah-peluang-atau-ancaman (diakses pada tanggal 20 Februari 2022).
2 Muhammad  Afdi  Nizar  dan  Mohamad  Nasir,  “Penguatan  Perbankan  Syari’ah  Melalui  Merger  Atau Konsolidasi.”, dalam Akselerasi  Dan Inklusivitas Sektor Keuangan: Jalan Menuju Kesejahteraan Rakyat , oleh
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 183-197 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.

## 3. Peningkatan pendapatan
Salah  satu  alasan  penting  melakukan  penggabungan  adalah  bahwa  bank  yang digabung  dapat  menghasilkan  pendapatan  lebih  besar  daripada  lembaga  bank  yang terpisah.

## 4. Penurunan biaya
Bank  yang  digabung  dapat  beroperasi  lebih  efisien  dibandingkan  dua  bank  yang terpisah.
5. Menguatkan struktur permodalan
Aset-aset    baik  aktiva  maupun  pasiva  dari  bank  yang  bergabung  akan  beralih  dan menguatkan struktur permodalan bank penerima gabungan.

## 6. Menambah ketrampilan manajemen atau teknologi
Beberapa  bank  tidak  dapat  berkembang  dengan  baik  karena  tidak  adanya  efisiensi pada  manajemennya  atau  kurangnya  teknologi.  Bank  yang  manajemennya  tidak efisien  dan  tidak  dapat  membayar  untuk  mengembangkan  teknologinya,  dapat menggabungkan  diri  dengan  bank  yang  memiliki  manajemen  atau  teknologi  yang lebih baik.

## 7. Meningkatkan likuiditas pemilik
Penggabungan bank  memungkinkan bank  memiliki likuiditas yang lebih besar. Jika bank lebih besar, maka pasar saham akan lebih luas dan saham lebih mudah diperoleh sehingga lebih likuid dibandingkan dengan bank yang lebih kecil.

## 8. Melindungi diri dari pengambilalihan
Hal ini terjadi ketika sebuah perusahaan menjadi incaran pengambilalihan yang tidak bersahabat.
Melalui  izin  yang  dikeluarkan  oleh  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  pada  tanggal  27 Januari 2021 dengan surat nomor SR3/PB.1/2021 tentang Pemberian Izin  Penggabungan PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah ke dalam PT Bank BRI Syariah Tbk, serta Izin Perubahan Nama dengan Menggunakan Izin Usaha PT Bank BRI  Syariah Tbk menjadi Izin  Usaha  atas  nama  PT  Bank  Syariah  Indonesia  Tbk  sebagai  bank  hasil  penggabungan, maka dengan ini tiga bank tersebut menjelma menjadi PT Bank Syariah Indonesia.
Akad merupakan istilah yang digunakan dalam bank syari’ah untuk memaknai perjanjian dengan  nasabahnya.  Akad  juga  dapat  dimaknai  sebagai  ikatan  atau  kesepakatan  antara
Basuki Purwadi, Syaifullah, dan Muhammad Afdi Nizar, (Jakarta: PT Nagakusuma Media Kreatif, 2016),  hlm. 131.
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 183-197 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
nasabah  dengan  bank  dengan  cara  pertalian  ijab  (pernyataan  melakukan  ikatan)  dan  kabul (pernyataan  penerimaan  ikatan)  sesuai  dengan  kehendak  syariat  yang  berpengaruh  pada obyek perikatan, misalnya akad pembukaan rekening atau akad pembiayaan. Membahas akad juga  tidak  akan  luput  daripada  ketentuan  Pasal  1320  KUH  Perdata.  Berdasarkan  pasal tersebut dalam perjanjian harus terdapat kesepakatan.  Lalu bagaimana keabsahan akad yang telah  mengikat  dan  berlaku  bagi  para  pihak  jika  salah  satu  pihaknya  yaitu  bank  syari’ah  itu sendiri  berubah  identitasnya  akibat  penggabungan  badan  usaha,  apakah  bank  hasil penggabungan  tersebut  memiliki  kecakapan  dalam  perjanjian  yang  telah  dibuat?    Hal-hal inilah yang menjadi permasalahan daripada perjanjian. Jika demikian juga akan menimbulkan pertanyaan  lainnya  mengenai  perlukah  diadakan  akad/perjanjian  yang  baru?  Hal  ini dikarenakan  apabila  suatu  perjanjian  tidak  memenuhi  salah  satu  unsur  di  antara  Pasal  1320 KUH Perdata maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum.
Bahkan  aksi  korporasi  ini  mendapat  protesan  dari  Badan  Perlindungan  Konsumen Nasional  Republik  Indonesia  (BPKN-RI).  Aksi  korporasi  apapun  bentuknya  akan menimbulkan  konsekuensi  bagi  setiap  entitas  bisnis  yang  melakukannya.  Tidak  terkecuali langkah  merger  yang  dilakukan  ketiga  bank  tersebut  yang  menurut  Undang-Undang  No.  8 Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  (UUPK)  yang  mana  bank-bank  tersebut  juga merupakan pelaku usaha. 3
Bahwa dapat ditarik kesimpulannya pasca  terjadinya merger antara ketiga bank tersebut dan  menjadi  BSI  pastinya  ada  hubungan  hukum  antara  nasabah  penyimpanan  dan  bank didasarkan  atas  suatu  perjanjian  yang  mana  tentu  kepentingan  yang  dimiliki  oleh  nasabah perlu  adanya  upaya  perlindungan  hukum  untuk  melindungi  kepentingan  nasabah  bank, terutama  nasabah  penyimpanan  dana.  Hal  ini  dijelaskan  dengan  dikeluarkannya  Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen,  jaminan  bagi  perlindungan nasabah penyimpanan dana di perbankan syariah adalah mutlak diperlukan.
Tujuan  penulisan  ini  adalah  mengkaji  dan  menganalisa  kedudukan  dan  keberlakuan akad-akad  yang  telah  ada  sebelumnya  dari  kesepakatan  antara  nasabah  dengan  ketiga  bank syariah  tersebut  terhadap  bank  hasil  merger.  Sehingga,  dapat  memberikan  pernyataan  dan keputusan terhadap perlu atau tidaknya dibentuk akad baru antara nasabah dengan bank hasil
3 Dini Inasyah, “Nasib Nasabah Bank Syari’ah BUMN Pasca Merger”, Pusat Pengembangan Hukum & Bisnis  Indonesia ,  https://www.pphbi.com/nasib-nasabah-bank-syariah-bumn-pasca-merger/,  diakses  pada tanggal 20 Februari 2022.
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 183-197 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
merger. Hal lain yang ingin dicapai dalam penulisan adalah dapat menjelaskan akibat hukum terhadap penguasaan jaminan setelah merger.

## B. Metode Penelitian
Metode  penelitian  ini  berbentuk  yuridis  normatif,  dengan  menelaah  sumber-sumber hukum  tertulis  dan  mengkajinya  terhadap  permasalahan.  Metode  pengumpulan  data  yang digunakan  dalam  jurnal  ini  adalah  penelusuran  literatur  atau  biasa  disebut  dengan  studi kepustakaan.  Dengan  metode  ini  diharapkan  dapat  memberikan  analisa  hukum  yang  tepat terhadap  permasalahan  khususnya  mengenai  keberlakuan  atas  legalitas  dari  akad-akad  dan perjanjian jaminan yang telah ada sebelumnya terhadap bank hasil merger.

## C. Hasil dan Pembahasan
1. Kedudukan Akad-Akad  Yang Sebelumnya Telah Mengikat Dan Berlaku Terhadap Bank Hasil Merger
a. Dari Segi Hukum Positif
Kepemilikan  usaha  bank  dapat  beralih  kepada  pihak  lain  melalui  penyatuan  usaha ( combination atau busines  amalgamation )  bank  dalam  memperkuat  dirinya  guna mewujudkan  sistem  perbankan  yang  sehat,  efisien,  dan  mampu  berdaya  saing  dalam  era globalisasi dan perdagangan bebas. 4 Secara umum terdapat 3 (tiga) bentuk penyatuan usaha dalam  hal  ini  usaha  bank,  yaitu  merger,  konsolidasi,  dan  akuisisi  yang  oleh  UUPT diterjemahkan  dengan  “penggabungan,  peleburan,  dan  pengambilalihan”.  Penyatuan  usaha bank  adalah  dimaksudkan  untuk  mengatasi  kesulitan  yang  membahayakan  kelangsungan usaha bank yang bersangkutan atau perluasan usaha bank yang bersangkutan, sehingga bank menjadi kuat. 5
Tipe  merger  dalam  kacamata  ekonomi  dan  yang  biasanya  dipergunakan  dan diaplikasikan dalam  dunia usaha adalah tipe horizontal ( horizontal merger ), merger vertikal ( vertical  merger ),  dan  merger  konglomerat  ( conglomerate  merger ),  sedangkan  dalam kacamata hukum, tipe merger dilihat semata-mata dari perikatannya, yaitu “ statutory merger ” yang  diatur  oleh  syarat-syarat  yang  ditetapkan  pemerintah  dimana  para  pihak  terikat  suatu
4 Rahchmadi  Usman, Aspek-Aspek  Hukum  Perbankan  Di  Indonesia ,  (Jakarta:  PT.  Gramedia  Pustaka Utama, 2001), hlm. 8.
5 Agus Prihartono PS, “Pengaturan Penggabungan Usaha (Merger) Bank Sebagai  Upaya Peningkatan Kesehatan Bank Di Indonesia Dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Nasional”, Aktualita, Vol. 1 No. 1 (Juni 2018): 4.
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 183-197 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
akta merger (istilah anglo saxon : act of  merger ) merupakan dokumen yang diajukan kepada pemerintah bersama-sama dengan dokumen merger terkait. 6
Membahas  mengenai  akibat  hukum  dari  penggabungan  perusahaan  (merger)  perlu diketahui  syarat-syarat  apa  saja  yang  harus  dipenuhi  sehingga  suatu  perusahaan  dapat melakukan  penggabungan  ( merger )  dengan  perusahaan  lain.  Syarat  yang  pertama,  menurut penjelasan  Pasal  126  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan Terbatas,  adalah  bahwa  penggabungan  tidak  dapat  dilaksanakan  apabila  merugikan kepentingan  pihak-pihak  tertentu.  Dalam  hal  ini  yang  termasuk  pihak-pihak  tertentu  adalah kepentingan  perseroan,  pemegang  saham  minoritas,  karyawan  perseroan,  kepentingan kreditor,  mitra  usaha  lainnya  dari  perseroan,  kepentingan  masyarakat  dan  persaingan  sehat dalam melakukan usaha.
Syarat  kedua  berdasarkan  penjelasan  Pasal  123  ayat  (4)  Undang-Undang  Nomor  40 Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas,  bagi  perseroan  tertentu  yang  akan  melakukan penggabungan harus memperoleh persetujuan dari instansi terkait. Perseroan tertentu artinya perseroan  yang  mempunyai  bidang  usaha  khusus,  antara  lain  lembaga  keuangan  bank  dan lembaga  keuangan  non-bank.  Yang  dimaksud  dengan  instansi  terkait  adalah  Otoritas  Jasa Keuangan (OJK) untuk penggabungan perseroan yang bergerak di bidang perbankan.
Setiap  perbuatan  hukum  yang  dilakukan  oleh  subjek  hukum  akan  menimbulkan konsekuensi hukum tertentu bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Dalam hal ini konsekuensi hukum  dari  penggabungan  perusahaan  (merger)  terhadap  eksistensi  perusahaan  Perseroan Terbatas  yang  diambil  alih  adalah  berakhir  karena  hukum  (Pasal  122  ayat  (1)  dan  ayat  (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas), sedangkan perusahaan Perseroan  Terbatas  yang  mengambil  alih  tetap  memakai  nama  dan  identitasnya.  Jika  dilihat dari pembagian saham, maka bagi pemegang saham dari perusahaan Perseroan Terbatas yang menggabungkan diri hanya berhak memiliki sebatas saham yang digabungkan saja sedangkan bagi  pemegang  saham  dari  perusahaan  Perseroan  Terbatas  yang  mengambil  alih,  berhak memiliki  saham  yang  lebih  dominan  daripada  perusahaan  Perseroan  Terbatas  yang menggabungkan diri, setelah terjadinya penggabungan perusahaan (merger).
Berakhirnya  badan  hukum  perseroan  karena  penggabungan  tanpa  adanya  likuidasi kemudian berakibat pada beberapa hal sebagai berikut.
6 Cornelius Simajuntak, Hukum Merger Perseroan Terbatas , (Bandung: PT. Citra AdityaBakti, 2004), hlm. 26.
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 183-197 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
a. Aktiva  dan  pasiva  perseroan  yang  menggabungkan  atau  meleburkan  diri  beralih  karena hukum kepada perseroan yang menerima penggabungan atau perseroan hasil peleburan.
b. Pemegang  saham  perseroan  yang  menggabungkan  atau  meleburkan  diri  karena  hukum menjadi  pemegang  saham  perseroan  yang  menerima  penggabungan  atau  perseroan  hasil peleburan.
c. Perseroan  yang  menggabungkan  atau  meleburkan  diri  berakhir  karena  hukum  terhitung sejak tanggal penggabungan atau peleburan mulai berlaku.
Kemudian  sejak  kapan  perusahaan  yang  menggabungkan  diri  resmi  bubar.  perseroan yang menggabungkan diri resmi bubar sejak:
a. Perseroan  yang  menggabungkan  diri  bubar,  terhitung  sejak  tanggal  persetujuan  menteri atas  perubahan  anggaran  dasar  bila  penggabungan  menyertakan  perubahan  anggaran dasar perseroan.
b. Perseroan  yang  menggabungkan  diri  bubar  terhitung  sejak  tanggal  pendaftaran  akta penggabungan  dan  akta  perubahan  anggaran  dasar  perseroan  dalam  Daftar  Perusahaan. Apabila penggabungan perusahaan disertai perubahan anggaran dasar, namun perubahan tersebut tak perlu mendapat persetujuan Menteri Hukum dan HAM.
c. Perseroan yang menggabungkan diri bubar, terhitung sejak tanggal penandatanganan akta penggabungan.  Apabila  penggabungan  perseroan  tanpa  disertai  perubahan  anggaran dasar.
Beralihnya  aktiva  dan  passiva  perseroan  yang  menggabungkan  diri  ke  dalam  perseroan penerima  penggabungan  dalam  dunia  perbankan  dapat  diartikan  bahwa  nasabah pembiayaan/debitur yang dalam  neraca keuangan termasuk katagori aktiva serta dana pihak ketiga  (nasabah  deposan)  dan  modal  yang  termasuk  passiva  beralih  menjadi  “milik” perusahaan penerima penggabungan.
Dari  uraian  tersebut  secara  hukum  positif  aktiva  dalam  hal  ini  akad-akad  penyaluran dana  dapat  secara  otomatis  menjadi  milik  atau  dilanjutkan  dengan  bank  penerima  merger ( survivor ). Demikian pula dengan passiva baik berupa modal dan dana pihak ketiga lainnya sebagai  simpanan  atau  tabungan  dan  deposito  serta  akun  passiva  lainnya  menjadi  hak  bank penerima penggabungan.
Pasal  2  angka  2  PP  28/1999  menyatakan,  dalam  merger,  aktiva  dan  pasiva  bank  yang melakukan  merger  beralih  karena  hukum  kepada  bank  hasil  merger.  Jadi,  simpanan  dari nasabah penyimpan dana juga ikut beralih demi hukum kepada bank hasil merger.
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 183-197 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.

## b. Dari Segi Hukum Ekonomi Syar’iah
Karakteristik  akad  syariah  yang  diaplikasikan  dalam  bisnis  perbankan  mempunyai karakter yang unik dan berbeda dengan bank konvensional. Produk penghimpunan dana dan penyaluran dana mempunyai karakter yang berbeda sesuai dengan akad yang menjadi dasar perikatan antara nasabah dengan bank.
Secara  umum  dalam  aspek  penghimpunan  dana  terdapat  berapa  akad  utama  yaitu mudharabah (kerjasama  usaha)  dan wadi’ah (titipan).  Dengan  berakhirnya  eksistensi  salah satu  pihak  yang  berakad  secara  hukum  apakah  kemudian  otomatis  berpindah  secara  serta- merta akad tersebut kepada entitas lain.
Secara  konseptual  merger  bank  syariah  lebih  kompleks  dibandingkan  dengan  merger bank konvensional. Hal utamanya adalah karena karakter produk bank syariah sesuai dengan karakter akadnya  yang kompleks sehingga dikhawatirkan terjadi hal-hal yang merusak akad pada  perjalannya.  Adapun  menurut  Desy  Yusrah  mantan  karyawati  sebuah  bank  syari’ah salah  satu  BPR  Syariah  di  Jakarta  yang  dikutip  dari  artikel  Pengadilan  Agama  Sukamara dengan  judul  ‘Aspek  Hukum  Merger  Bank  Syariah’,  bahwa  perbedaan  akad  nasabah  dan bank  dalam  kaitannya  dengan  bagian  akad  yang  spesifik  perlu  menjadi  perhatian  dalam merger bank syariah. “Bisa jadi nasabah Bank Syariah Mandiri mendapatkan bagi hasil lebih besar daripada nasabah Bank BRI Syariah, namun karena bagi hasilnya disamaratakan, maka yang terjadi adalah hilangnya hak nasabah Bank  Syariah Mandiri atas bagi hasil  yang lebih besar. Ini berarti prinsip adil dan amanah dalam perbankan syariah telah ternoda sejak awal operasional”.
Contoh  lain  adalah  terkait  bagi  hasil  yang  diterima  oleh  deposan.  Salah  satu  titik kritisnya  adalah  bagi  hasil  saat  bulan  pertama  bank  bergabung  tidak  dapat  serta  merta disamakan equivalent rate -nya karena harus dilakukan konsolidasi keuangan yang akurat dan menyeluruh.  Hal  ini  karena  uang  deposan  diinvestasikan  dalam  portofolio  yang  berbeda sesuai dengan asal bank sebelum merger. Belum lagi masalah nisbah bagi hasil deposito yang berbeda  beda  antara  tiga  bank  tersebut  dengan  nasabah.  Pada  tahun  2020  nisbah  deposito nasabah bank syariah yang melakukan penggabungan dapat diuraikan sebagai berikut :
Nama Bank Tenor 1 Bulan Tenor 3 Bulan
Tenor 6 Bulan Tenor 12 Bulan Bank BNI Syariah 43% : 57% 44% : 56% 45% : 55% 46% : 54%
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 183-197 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
Bank BRI Syariah Sesuai kesepakatan awal Sesuai kesepakatan awal Sesuai kesepakatan awal Sesuai kesepakatan awal Bank Mandiri Syariah Sesuai kesepakatan awal Sesuai kesepakatan awal Sesuai kesepakatan awal Sesuai kesepakatan awal
Adapun  terhadap fatwa  – fatwa yang diterbitkan DSN MUI hingga kini berjumlah 138 fatwa tidak ditemukan satu pun fatwa yang membahas mengenai merger pada entitas bisnis keuangan syariah.
Pendapat  DSN  MUI  mengenai  merger  ini  dapat  dikutip  dari  beberapa  sumber  media, diantaranya ada  yang mengutip pendapat Sekretaris Bidang Perbankan Syariah BPH Dewan Syariah  Nasional-Majelis  Ulama  Indonesia  (DSN-MUI)  Muhammad  Maksum  mengatakan merger  ini  tidak  menyisakan  masalah  karena  penggabungan usaha  dilakukan  sesama  bank syariah. Catatan krusial baru muncul seandainya merger dilakukan bank syariah dengan bank konvensional.
Pendapat lain disampaikan Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Azharuddin Lathif yang juga menjabat sebagai Ketua Bidang Edukasi, Sosialisasi dan Literasi/DSN-MUI Institute. Beliau menganalogikan merger tiga bank syariah dengan ibadah salat berjemaah. Dalam ilustrasinya, Azharuddin menyebut merger PT BRI Syariah Tbk., PT Bank Syariah Mandiri, dan PT BNI Syariah seperti orang yang salat jamaah di musala milik sendiri.  Dari  beberapa  pendapat  tersebut  memberikan  indikasi  bahwa  menurut DSN  MUI tidak  ada  problem  hukum  syari’ah  yang  timbul  dalam  persoalan  merger  tiga  bank  syariah tersebut.
Sebagaimana  dipahami  bahwa  setiap  akad  syariah  mempunyai  karakter  tersendiri terutama  terkait  dengan  produk  penghimpunan  dana  yang  relatif  lebih  menimbulkan kerumitan. Dalam hal deposito misalnya, yang pasti menggunakan akad mudharabah dengan tenor 1,3, 6 dan 12 bulan sudah barang tentu akan terjadi perbedaan nisbah bagi hasil antara shahibul  mal (nasabah)  dengan  pihak  mudharib  (bank).  Dalam  hal  ini  Bank  Syariah Indonesia (BSI)   melalui artikel “On A auto migration ke rekening BSI dari Kantor Cabang BSD  (ex  Bank  BRI  Syariah)  dan  kantor  cabang  Jakarta  Barat  (  ex-BNI  Syariah)” mempublikasikan  bahwa  “Proses auto  migration tidak  mempengaruhi  nisbah  tabungan/ deposito yang diterima nasabah”.
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 183-197 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa migrasi akad nasabah tabungan dan deposito tidak  merubah  nisbah.  Hal  ini  tentu  menimbulkan  pertanyaan  bagaimana  dengan  perbedaan nisbah dari nasabah-nasabah yang berasal dari bank-bank  yang berbeda-beda tersebut, tentu akan  berbeda  nisbah  bagi  hasil  sesuai  dengan  akad  awal.  Hal  ini  merupakan  problem  yang harus  dijawab  oleh  pihak  BSI  mengingat  salah  satu  dasar  ekonomi  syariah  adalah  prinsip keadilan yang juga harus dijadikan pedoman dalam berakad dengan nasabah yang lain.
Solusi  yang  dapat  dilakukan  adalah  melakukan  pembaruan  akad  dengan  nasabah  baik tabungan  dan  deposito  yang  sudah  jatuh  tempo  dan  akan  di renewal ketika  nasabah melakukan  migrasi  dari  bank  asal  ke  rekening  bank  BSI.  Tentu  memerlukan  waktu  yang cukup  lama  mengingat  nasabah  relatif  banyak,  namun  hal  ini  lebih  memberikan  kepastian hukum  kepada  pihak  bank  dan  nasabah.  Sistem  teknologi  perbankan  yang  sudah  canggih pasti  dapat  mengakomodir  perbedaan  nisbah,  namun  demikian  demi  keadilan  dalam tranksaksi keuangan syari’ah maka pembaharuan akad dan saling rela dalam berakad hal itu penting untuk dilakukan.
Untuk  nasabah  pembiayaan  problem  yang  mungkin  muncul  relatif  kecil  terjadi  karena akad-akad esksisting sudah disepakati sampai waktu tertentu. Problem yang mungkin muncul adalah  terkait  dengan  dokumen  jaminan  pembiayaan,  seperti  SHT,  Cessie  dan  Dokumen Jaminan  lain  yang  sudah  tertera  dalam  akad  pembiayaan.  Termasuk  pula  dokumen permohonan eksekusi hak tanggungan yang sedang berjalan di pengadilan.
Hal-hal  tersebut  kemungkinan  muncul  karena  dengan  berakhirnya  entitas  perusahaan yang  bergabung  kepada  perusahaan  penerima  penggabungan  ( survivor )  maka  dalam dokumen dokumen eksisting dianggap mutatis mutandis dengan dokumen merger dan sudah dianggap diketahui publik.

## 2. Pihak Yang Berkuasa Atas Jaminan/Agunan Setelah Dilaksanakan Merger
Jaminan  didefinisikan  sebagai  suatu  perjanjian  antara  kreditur  dengan  debitur,  di  mana debitur  memperjanjikan  sejumlah  hartanya  untuk  kepentingan  pelunasan  utang  menurut ketentuan  peraturan  yang  berlaku,  apabila  dalam  waktu  yang  telah  ditentukan  terjadi kemacetan  pembayaran  utang  debitur. 7 Sedangkan  dalam  fiqh  Islam,  jaminan  diartikan sebagai  suatu  jenis  perjanjian  dengan  cara  memberikan  barang  yang  dijadikan  sebagai
7 Gatot  Supramono, Perbankan  dan  Masalah  Kredit:  Suatu  Tinjauan  di  Bidang  Yuridis ,  (Jakarta: Renika Cipta, 2009), hlm. 196.
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 183-197 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
penguat  kepercayaan  dalam  masalah  utang  piutang. 8 Jaminan  yang  diteliti  dalam  penulisan ini  difokuskan    kepada  jaminan  khusus  yang  disebut  jaminan  kebendaan. Jaminan  ini  dapat berupa  jaminan  material,  surat  berharga,  garansi  resiko  yang  disediakan  oleh  debitur  untuk menanggung  pembayaran  kembali  suatu  kredit,  apabila  debitur  tidak  dapat  melunasi  kredit sesuai  dengan  yang  diperjanjikan 9 . Benda  sebagai  obyek  jaminan  memiliki pengertian bahwa  dalam  hal  ini  debitur  telah  melepaskan  sebagian  kekuasaanya  atas  benda  tersebut, yang  dilepaskan  adalah  kekuasaan  untuk  memindahkan  hak  atas  benda  tersebut  pada kreditur. 10
Alasan  hadirnya  agunan  di  sisi  perbankan  syariah  di  Indonesia  selain  sebagai  bentuk perlindungan bagi pihak bank, namun juga dilandasi dengan adanya aturan  Fatwa DSN  No. 68 /DSN-MUI/III/2008 tentang Rahn Tasjily yang memperbolehkan adanya jaminan barang. Dalam  perkembangannya,  Fatwa  DSN  No.  92/DSNMUI/IV/2014  tentang  Pembiayaan  yang Disertai  Rahn  (Al-Tamwil  Al-Mautsuq  Bi  Al-Rahn)  menegaskan  adanya  kebolehan penggunana  agunan  pada  pembiayaan/penyaluran  dana  pada  lembaga  keuangan  syariah. Ketika muncul perdebatan apakah boleh atau tidak agunan digunakan sebagai salah satu dasar pertimbangan  pembiayaan  atau  hutang  dalam  Bank  Syariah,  bahkan  telah  menjadi hal  yang diwajibkan  bagi  nasabah  penerima  fasilitas  bank  syariah  (meskipun  hal  ini  menjadi perdebatan  adanya  agunan  dalam  pembiayaan  mudharabah  dan musyarakah,  yang  dianggap tidak  mengharuskan  adanya  jaminan),  maka  pada  dasarnya  DSN  MUI  sebagai sole interpretor  of  islamic  economy di  Indonesia  saat  ini  telah  menafsirkan  kebolehan  praktik tersebut berdasarkan kedua fatwa yang dikeluarkan 11 .
Menurut penulis, kebolehan penggunaan  jaminan agunan  yang kemudian dalam praktik menjadi  kewajiban  sebagai  dasar  pemberian  fasilitas  dalam  bank  syariah  merupakan kesadaran akan resiko munculnya moral hazard dan merupakan realiasasi dari prinsip-prinsip pengelolaan  bank  Syariah  berkenaan  dengan  prinsip  kehati-hatian,  di  samping  prinsip  lain yang diakui seperti prinsip kepercayaan, prinsip mengenal nasabah, dan prinsip kerahasiaan. Di  sisi  lain,  peraturan  Pasal  1131  KUHPer  membenarkan  bahwa  seluruh  harta  benda
8 M. Abdul Mudjieb, Kamus Fiqh , (Jakarta: Pustaka Firasu, 1994), hlm. 132.
9 Ifa  Latifa  Fitriani,  “Jaminan  dan  Agunan  Dalam  Pembiayaan  Bnak  Syariah  Dan  Kredit  Bank Konvensional”, Jurnal Hukum & Pembangunan47 No. 1 (2017), hlm.138.
10 Gentur  Cahyo  Setiono,  “Jaminan  Kebendaan  Dalam  Proses  Perjanjian  Kredit  Perbankan”, Jurnal Transparansi Hukum, Vol. 1 No. 1, 2018: 10.
11 Ibid ., hlm. 144.
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 183-197 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
seseorang  baik  yang  telah  ada  sekarang  maupun  yang  akan  datang,  baik  benda  bergerak maupun tidak bergerak, menjadi jaminan bagi seluruh perikatannya.
Pada  praktik  bank  syariah,  ketentuan  pengikat  pada  jaminan/agunan  ini  masih menggunakan ketentuan yang  sama dengan  yang dipraktikan dalam bank konvensional. Hal ini  dikarenakan  belum  adanya  ketentuan  khusus  atau  fatwa  DSN  yang  mengatur  akan  hal tersebut. Jika merujuk  pada  pemaknaan UU  No.  21  Tahun  2008  tentang  Perbankan  Syariah sebagai lex  specialis  derogat  legi  generalis ,  maka  setiap  peraturan  lain  yang  belum  diatur dalam  undang-undang  perbankan  syariah  juga  berlaku  bagi  praktik  perbankan  di  Indonesia. Hal ini pun berimbas juga terhadap perbuatan merger bank syariah  yang akan tunduk secara hukum perdata Indonesia selama belum ada peraturan yang mengaturnya secara khusus.
Kedudukan  perjanjian  jaminan  merupakan  perjanjian  tambahan.  Dengan  demikian perjanjian jaminan memiliki kedudukan dan akibat hukum sebagai berikut. 12
a. Keberadaannya tergantung pada keberadaan perjanjian pokok.
b. Berakhirnya perjanjian tergantung perjanjian pokok.
c. Apabila perjanjian pokok batal maka perjanjian jaminan ikut batal.
d. Apabila perjanjian pokok beralih maka perjanjian jaminan juga ikut beralih.
e. Dalam hal perjanjian pokok beralih karena cessi, subrograsi, maka perjanjian jaminan juga ikut beralih tanpa adanya penyerahan khusus.
Pada dasarnya jaminan memiliki fungsi sebagai sarana perlindungan yang diberikan pada dana yang dikelola bank. Dana yang dikelola bank tersebut adalah dana masyarakat sehingga bank memerlukan proteksi-proteksi khusus terhadap dana yang dikelola. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa fungsi pokok jaminan antara lain, meliputi : 13
a. Untuk  menjaga  dana  bank  yang  disalurkan  kepada  masyarakat  dalam  bentuk  kredit, dengan  adanya  jaminan  yang  diberikan  oleh  pihak  debitur  pada  pihak  bank  selaku kreditur  maka  bank  memiliki  hak  khusus  dari  penjualan  obyek/benda  jaminan tersebut.
b. Dengan  adanya  jaminan  yang  diberikan  maka  akan  memberikan  tanggungjawab kepada debitor untuk memenuhi kewajibannya yaitu pelaksanaan prestasi.
Secara  umum  perjanjian  jaminan  bersangkutan  kuat  dengan  pemberian  fasilitas  kredit atau pinjaman dan pada prinsipnya segala harta kekayaan debitor akan menjadi jaminan bagi
12 Sri  Soedewi  Masjchun, Himpunan  Karya  Tentang  Hukum  Jaminan ,  (Yogyakarta:  Liberty,  1998), hlm. 143.
13 Moch.Isnaeni, Hukum Jaminan Kebendaan , (Jakarta: LaksBang, 2016), hlm. 5.
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 183-197 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
hutangnya dengan para kreditor. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam hal ini yang akan berkuasa atas jaminan adalah  kreditor/ penerima jaminan. Perlu diperhatikan bahwa jaminan kebendaan  yang  dibahas  dalam  hal  ini  juga  terbagi  atas  beberapa  jenis,  dan  tiap-tiap  jenis jaminan  tersebut  memiliki  perbedaan  antara  jenis-jenis  benda  serta  penguasaan  hak kepemilikan benda dan  penguasaan benda itu sendiri yang bisa dikuasai oleh pihak kreditor seluruhnya sendiri atau kreditor hanya memegang hak kepemilikan atas benda yang dijadikan jaminan.
J. Satrio mengemukakan, bahwa dari Pasal 1131 KUH  Perdata dapat disimpulkan asas- asas hubungan ekstern kreditor sebagai berikut : 14
a. Seorang  kreditor  boleh  mengambil  pelunasan  dari  setiap  bagian  dari  harta  kekayaan debitor.
b. Setiap bagian kekayaan debitor dapat dijual guna pelunasan tagihan kreditor.
c. Hak  tagihan  kreditor  hanya  dijamin  dengan  harta  benda  debitor  saja,  tidak  dengan "persoon debitor "
Penerima  jaminan  juga  tidak  serta  merta  sebagai  pemilik  atas  objek  yang  dijadikan jaminan. Hal ini akan berkaitan apabila di waktu debitur telah wanprestasi tidak serta merta objek  jaminan  tersebut  menjadi  milik  kreditur  namun  akan  melalui  proses  penjualan  objek jaminan dan hasil atas penjualan tersebut akan diperhitungkan guna melunasi hutang-hutang debitur.
Akhirnya  sesuai  dengan  kajian  pembahasan  penulisan  ini,  bagaimana  jika  perjanjian jaminan  yang  telah  eksisten  antara  nasabah  dengan  bank,  lalu  bank  itu  sendiri  kemudian melakukan  merger.  Menurut  penulis,  pada  konsepnya  perjanjian  jaminan  dibuat  untuk kepentingan  perjanjian  pokok  dan  memberikan  kedudukan  kuat  dan  aman  bagi  kreditor. Dikarenakan perjanjian jaminan merupakan perjanjian yang tidak dapat berdiri sendiri, maka perjanjian  jaminan  itu  dibuat  sebagai  perjanjian accesoir terhadap  perjanjian  pokoknya. Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  perjanjian  jaminan  akan  tetap  ada  apabila  perjanjian pokok itu sendiri masih eksisten dan perjanjian jaminan itu akan beralih mengikuti perjanjian pokoknya  apabila  perjanjian  pokok  itu  sendiri  telah  beralih.  Dalam  peristiwa  besar  seperti bersatunya tiga bank syariah terbesar di Indonesia, maka perjanjian jaminan itu sendiri akan mengikuti akad-akad perjanjian pokoknya yang telah beralih kepada bank hasil merger.
14 J. Satrio, Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan , (Bandung: PT Citra Aditya Bakti,  2003), hlm. 4-5.
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 183-197 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.

## D. Kesimpulan
Sepanjang  belum  ada  aturan  tersendiri  yang  mengatur  mengenai  merger  bank,  maka sebagaimana  akibat  daripada  merger  itu  bahwa  dengan  ketiga  bank  syariah  tersebut bergabung  maka  aktiva  dan  passiva  dari  pada  bank  yang  menggabungkan  diri  akan  beralih kepada  bank  penerima  gabungan,  dalam  hal  ini  pun  termasuk  dalam  artian  akad-akad tersebut. Sehingga menurut pendapat penulis tidak perlu diulangnya akad-akad yang telah ada sebelumnya  antara  nasabah  dengan  bank  penerima  gabungan  dalam  hal  ini  Bank  Syariah Indonesia.  Namun,  perlu  diperhatikan  bahwa  merger  tersebut  harus  membawa  keuntungan dan keadilan bagi berbagai pihak sehingga apabila nasabah merasa diperlakukan secara tidak adil,  maka  dalam  hal  ini  bank  penerima gabungan  dapat  bertindak  untuk menawarkan  akad baru. Adapun dengan jaminan, dalam hal ini perjanjian jaminan merupakan suatu perjanjian tambahan  daripada  perjanjian  pokoknya,  sehingga  penguasaannya  juga  akan  beralih  apabila perjanjian  pokoknya  beralih.  Dengan  demikian  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa penggabungan  bank  syari’ah  mengakibatkan  semua  akad-akad  atau  perjanjian  demi  hukum akan  beralih  kepada  bank  penerima  gabungan  (PT  Bank  BRI  Syariah  Tbk).  PT  Bank  BRI Syariah  Tbk  inilah  yang  kemudian  bertransformasi  mengubah  namanya  menjadi  PT  Bank Syariah  Indonesia  melalui  izin  yang  dikeluarkan  oleh  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  pada tanggal 27 Januari 2021 dengan surat nomor SR3/PB.1/2021.

## E. Ucapan Terimakasih.
Segala  puji  syukur  penulis  panjatkan  kehadirat  Allah  S.W.T  yang  telah  memberikan nikmat  kesehatan  dan  kebaikan  kepada  penulis,  karena  berkat  rahmat,  hidayah,  serta pertolongan-Nya,  sehingga  penulis  dapat  menyelesaikan  jurnal  ini.  Dalam  penulisan  jurnal ini, penulis menyadari sepenuhnya masih terdapat banyak kekurangan baik dari segi materi, susunan  bahasa  maupun  cara  penyajian  dan  penulisannya.  Penulis  menyadari  bahwa penulisan jurnal hukum ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak  yang telah memberi banyak dukungan, dan penulis mengucapkan terimakasih atas dukungan moril maupun  materiil  terutama  kepada  redaksi  jurnal  Pakuan  Law  Review,  sehingga  sampai diterbitkannya jurnal palar ini.
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 183-197 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.

## F. Biodata Singkat Penulis
Muhammad  Ricky  Ilham  Chalid,  S.H., penulis  merupakan  Mahasiswa  yang  sedang menyusun  penelitiannya  dalam  rangka  meraih  gelar  Magister  Kenotariatan  di Universitas Indonesia dan telah memperoleh gelar Sarjana Hukum pada tahun 2020 dari Universitas  Sumatera  Utara.  Keberhasilan  jurnal  ini  tidak  luput  dari  bantuan  dan partisipasi beberapa pihak yang turut melancarkan proses jurnal ini.
Dr. Wirdyaningsih,  S.H.,  M.H., beliau  merupakan  staf  pengajar  pada  bagian  Hukum Islam  di  Bidang  Studi  Hukum  Islam  dan  Hukum  Adat  Fakultas  Hukum  Universitas Indonesia.  Beliau saat  ini  pernah  menjadi  Ketua  Unit  Badan  Penjaminan  Mutu Akademik  Fakultas  Hukum  Universitas  Indonesia  (2019-2023),  Ketua  Asosiasi  Dosen Hukum  Islam    se-Indonesia  (2015-sekarang),  Bendahara  Lembaga  Kajian  Islam  dan Hukum  Islam  FHUI  (2012-sekarang),  Dewan  Penasehat  Asosiasi  Pengajar  dan  Peneliti Hukum Ekonomi Islam Indonesia (2014-sekarang), dan Anggota Perkumpulan Arbitrase Syariah Indonesia  (2020).
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 183-197 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.

## Daftar Pustaka

## A. Buku
Isnaeni, Moch. Hukum Jaminan Kebendaan . Jakarta: LaksBang, 2016.
Mudjieb, M. Abdul. Kamus Fiqh . Jakarta: Pustaka Firasu, 1994.
Satrio,  J. Hukum  Jaminan    Hak  Jaminan  Kebendaan .  Bandung:  PT  Citra  Aditya  Bakti, 2003
Simajuntak,  Cornelius. Hukum  Merger  Perseroan  Terbatas .  Bandung:  PT.  Citra AdityaBakti, 2004.
Supramono,  Gatot. Perbankan  dan  Masalah  Kredit:  Suatu  Tinjauan  di  Bidang  Yuridis . Jakarta: Renika Cipta, 2009.
Usman, Rachmadi. Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia . Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001.

## B. Kumpulan Tulisan Dalam Buku
Masjchun, Sri Soedewi. Himpunan Karya Tentang Hukum Jaminan . Yogyakarta: Liberty, 1998.
Purwadi, Basuki, Syaifullah, dan Muhammad Afdi Nizar, ed. Akselerasi  Dan Inklusivitas Sektor Keuangan: Jalan Menuju Kesejahteraan Rakyat . Jakarta: PT Nagakusuma Media Kreatif, 2016.

## C. Jurnal
Fitriani,  Ifa  Latifa.  “Jaminan  dan  Agunan  Dalam  Pembiayaan  Bnak  Syariah  Dan Kredit Bank  Konvensional”. Jurnal  Hukum  &  Pembangunan  47 No.  1  (Januari-Maret 2017): 134-149.
S, Agus Prihartono P. “Pengaturan Penggabungan Usaha (Merger) Bank Sebagai Upaya Peningkatan Kesehatan Bank Di Indonesia Dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Nasional”, Aktualita, Vol. 1 No. 1 (Juni 2018): 1-15.
Setiono,  Gentur  Cahyo.  “Jaminan  Kebendaan  Dalam  Proses  Perjanjian  Kredit Perbankan”, Jurnal Transparansi Hukum, Vol. 1 No. 1, (Januari 2018): 1-18.

## D. Peraturan Perundang-undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Per).
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 183-197 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan Konsumen .
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas . Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah . Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  28  Tahun  1999  tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank .

## E. Naskah Internet
Inasyah,  Dini.  “Nasib  Nasabah  Bank  Syari’ah  BUMN  Pasca  Merger”. Pusat Pengembangan  Hukum  &  Bisnis  Indonesia .  https://www.pphbi.com/nasib- nasabah-bank-syariah-bumn-pasca-merger/  (diakses  pada  tanggal  20  Februari 2022).
Mulyati. “Merger Bank Syariah Peluang Atau Ancaman?”, Prodi (S2) Ekonomi Syari’ah , http://s2es.uin.ar-raniry.ac.id/index.php/id/posts/merger-bank-syariah-peluang- atau-ancaman (diakses pada tanggal 20 Februari 2022).
Satiri,  Ahmad.  “Aspek  Hukum  Merger  Bank  Syariah”. Pengadilan  Agama  Sukamara . https://pa-sukamara.go.id/berita/artikel/717-aspek-hukum-merger-bank-syariah (diakses pada tanggal 18 Februari 2022).