Available at https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(03), 2022, 2725-2732
Pengaruh Guncangan Makroekonomi dan Kebijakan Pelonggaran Financing to Value terhadap Penyaluran KPR Syariah di Indonesia
Hanum Ninggar Dianty 1) , Tita Nursyamsiah 2*) , Qoriatul Hasanah 3)
1 Fakultas Ekonomi dan Manajemen, IPB University
2* Fakultas Ekonomi dan Manajemen, IPB University, Center for Islamic Business and Economic Studies (CIBEST) LPPM IPB
3 Fakultas Ekonomi dan Manajemen, IPB University *Email korespondensi: titanursyamsiah@apps.ipb.ac.id

## Abstract
Mortgages  are  consumer  financing  products  which  aimed  at  home  ownership.  In  Indonesia,  mortgages  are provided both by conventional and Islamic banking. However, Islamic mortgages have lower market share of distribution than its counterpart. Using Vector Error Correction Model (VECM), this study aims to examine the impact of macroeconomic indicators and FTV policy on the distribution of Islamic mortgages in Indonesia during the period from October 2014 to September 2019. This study found that the distribution of mortgages is closely determined by macroeconomic conditions and government policies. Based on VECM outcomes, the FTV policy has  different  short-term  effects  on  the  distribution  of  Islamic  mortgages  before  and  after  its  relaxation.  The distribution of Islamic mortgages responded positively to the shocks of GDP. While it is responded negatively to the  shocks  of  inflation,  credit  interest  rates,  exchange  rates,  and  JII.  GDP  has  the  highest  contribution  in explaining the variation of the distribution of Islamic mortgages in Indonesia.

## Keywords : FTV, Islamic mortgages, macroeconomic, VECM
Saran sitasi : Chusniah, D. N., Raharjo, D. P., & Nurhayati. (2022). Pengaruh Guncangan Makroekonomi dan Kebijakan  Pelonggaran  Financing  to  Value  terhadap  Penyaluran  KPR  Syariah  di  Indonesia. Jurnal  Ilmiah Ekonomi Islam, 8 (03), 2725-2732. doi: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6360
DOI: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6360

## 1. PENDAHULUAN
Rumah merupakan  salah satu  kebutuhan  primer yang  harus  dipenuhi  oleh  setiap  masyarakat.  Seiring berjalannya  waktu,  rumah  tidak  hanya  dijadikan sebagai  tempat  tinggal  semata,  tetapi  juga  dijadikan sebagai tolok ukur kesejahteraan masyarakat (Siravati 2018).  Berdasarkan  konsep maqashid  syariah dalam Islam,  rumah  termasuk  ke  dalam  kebutuhan darurriyyat yang harus dipenuhi oleh setiap Muslim. Memiliki rumah sejalan dengan memenuhi kebutuhan untuk  menjaga  agama,  jiwa,  kecerdasan,  keturunan, dan kekayaan (Yusof et al. 2016).
Berdasarkan data World Bank (2019), Indonesia merupakan negara keempat dengan jumlah penduduk terbanyak  di  dunia.  Sekaligus  menempati  posisi pertama  sebagai  negara  dengan  populasi  Muslim terbesar  di  dunia  ( Pew  Research Center 2019).  Ke depannya jumlah penduduk Indonesia diproyeksi akan terus  mengalami  peningkatan.  Hal  ini  dapat
menyebabkan  semakin  tingginya  kebutuhkan  rumah tinggal. Pada tahun 2018, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat  masih  terdapat  lebih  dari  13  juta  rumah tangga  di  Indonesia  yang  belum  memiliki  rumah sendiri. Semakin tingginya harga rumah dan sulitnya akses  terhadap  pembiayaan  sektor  perumahan  dapat menjadi salah satu penyebab masih banyaknya rumah tangga yang belum memiliki rumah sendiri.  Menurut Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  tahun  2017, pemenuhan kebutuhan rumah tinggal bagi masyarakat tidak  hanya  menjadi  tugas  dan  tanggung  jawab pemerintah,  tetapi  juga  perlu  melibatkan  peran  dari berbagai pihak serta membutuhkan biaya yang sangat besar.  Oleh  karena  itu,  diperlukan  peran  lembaga keuangan seperti industri perbankan sebagai lembaga intermediasi  yang  mampu  menyediakan  pembiayaan dalam jangka waktu panjang.
Kredit Pemilikan Rumah (KPR) merupakan salah satu  jenis  pembiayaan  konsumtif  yang  ditawarkan
oleh  bank  kepada  nasabah  dengan  tujuan  untuk membeli,  mendirikan,  atau  memperbaiki  rumah dengan  jaminan/agunan  berupa  rumah.  KPR  dapat dijadikan  sebagai  solusi  bagi  masyarakat  yang membutuhkan perumahan yang layak dan terjangkau. Indonesia  yang  menerapkan dual  banking  system , menjadikan  KPR  tidak  hanya  ditawarkan  oleh  bank konvensional  saja,  tetapi  juga  ditawarkan  oleh  bank syariah.    Produk  KPR  yang  ditawarkan  oleh  bank syariah  memiliki  banyak  keunggulan.  Di  antara keunggulan  tersebut  ialah:  (1)  mampu  memberikan ketenteraman  bagi  masyarakat  karena  memenuhi prinsip syariah; (2) jumlah cicilan bersifat tetap setiap bulannya  untuk  jangka  waktu  tertentu  sesuai kesepakatan  di  awal  akad;  dan  (3)  tidak  ada  penalti untuk  pelunasan  dipercepat  (Latifa  2016).  Dengan banyaknya  keunggulan  dari  produk  KPR  syariah, mengingat 87.18 persen penduduk Indonesia memeluk  agama  Islam  (BPS  2010),  serta  semakin tingginya tingkat literasi keuangan syariah masyarakat (OJK  2019),  ternyata  hal  ini  belum  mampu mendorong market share KPR syariah di Indonesia.
Sumber: OJK dan BI (2019), diolah Gambar 1 Market share KPR di Indonesia tahun
2014-2019
Berdasarkan Gambar 1, sejak tahun 2014 market share KPR syariah masih jauh tertinggal dari market share KPR konvensional. Hingga tahun 2019, market share KPR  syariah  hanya  mencapai  angka  14.16 persen  saja.  Hal  ini  menggambarkan  bahwa penyaluran  KPR  oleh  bank  syariah  masih  jauh tertinggal dari penyaluran KPR oleh bank konvensional.
Bank  syariah  dalam  menyalurkan  pembiayaan KPR  dihadapkan  pada  berbagai  macam  faktor pendukung  dan  penghambat,  baik  dari  internal maupun  eksternal  perbankan.  Faktor  eksternal memiliki pengaruh yang jauh lebih besar
dibandingkan dengan faktor internal dalam pembiayaan konsumtif perbankan komersial di Korea (Kang  dan  Lim  2015).  Faktor  eksternal  terdiri  dari kondisi  makroekonomi  nasional  dan  kebijakan pemerintah. Menurut Yusof dan Usman (2015); Yusof et al. (2016); dan Ullyana et al . (2016), pembiayaan KPR  yang  disalurkan  oleh  perbankan  syariah  sangat terkait dan dipengaruhi oleh variabel makroekonomi. Variabel makroekonomi yang biasa dijadikan sebagai indikator kondisi perekonomian nasional di antaranya adalah produk domestik bruto (PDB), inflasi, tingkat suku  bunga,  nilai  tukar  rupiah  terhadap  USD,  dan Jakarta Islamic Index (JII).
Pada  tahun  2012  Bank  Indonesia  mengeluarkan kebijakan Financing  to  Value (FTV).  Kebijakan  ini mengatur  pembatasan  rasio  pembiayaan  KPR  yang dapat disalurkan oleh bank syariah. Hal ini bertujuan untuk  menghindari  tingginya  penyaluran  KPR syariah.  Pertumbuhan  KPR  yang  terlalu tinggi  dapat mendorong peningkatan harga aset properti yang tidak mencerminkan  harga  yang  sebenarnya  ( bubble ), sehingga  menyebabkan  harga  properti  jatuh  dan secara tidak langsung dapat mengakibatkan terjadinya resesi ekonomi. Dalam perkembangannya, dilakukan penyesuaian-penyesuaian  kebijakan  FTV  dengan kondisi perekonomian yang ada. Penyesuaian tersebut dalam bentuk pemberian pelonggaran atau dinaikkannya  rasio  pembiayaan  KPR.  Tujuannya mendorong  pertumbuhan  KPR  syariah  dalam  batas- batas  kewajaran.  Salah  satu  kebijakan  pelonggaran FTV tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor  18/16/PBI/2016  tahun  2016.  Menurut  Diana (2018),  kebijakan  pelonggaran  FTV  memberikan dampak positif terhadap pembiayaan pemilikan rumah syariah di Indonesia.
Berdasarkan deskripsi di atas, maka penelitian ini bertujuan  untuk  menganalisis  pengaruh  kebijakan pelonggaran Financing  to  Value (FTV)  terhadap penyaluran  KPR  syariah  di  Indonesia,  menganalisis respon  penyaluran  KPR  syariah  dalam  menghadapi guncangan  variabel-variabel  makroekonomi,  serta menganalisis  kontribusi  masing-masing  variabel makroekonomi dalam menjelaskan keragaman penyaluran KPR syariah di Indonesia.

## 2. METODE PENELITIAN

## 2.1. Jenis dan Sumber Data
Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dengan  bentuk  deret  waktu  ( time  series )  periode bulanan  dimulai  dari  Oktober  2014  sampai  dengan
11,47 11,74 12,65 13,38 13,90 14,16 88,53 88,26 87,35 86,62 86,10 85,84
0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Per se n Tahun Bank Syariah
September  2019.  Data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  yaitu  data  penyaluran  KPR  oleh  bank umum  syariah  dan  unit  usaha  syariah  di  Indonesia, PDB, inflasi, suku bunga kredit konsumsi, nilai tukar rupiah  terhadap  USD  dan  JII.  Sedangkan  kebijakan Financing  to  Value (FTV)  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  yaitu  PBI  No.18/16/PBI/2016.  Sumber data diperoleh dari Statistik Perbankan Syariah OJK, Statistik Ekonomi dan Keuangan Islam BI, BPS, dan Yahoo Finance. Selain itu, penelitian ini juga merujuk pada  jurnal,  artikel,  buku  dan  berbagai  literatur  lain yang terkait dengan penelitian.
2.2. Metode Analisis dan Pengolahan Data Metode  yang  digunakan  yaitu Vector  Error Correction Model (VECM).  Penggunaan metode ini dilakukan  jika  data  penelitian  tidak  stationer  pada tingkat  level  sehingga  harus  didiferensiasikan  pada turunan  pertama  ( first  differencing )  dan  harus mengandung kointegrasi (hubungan jangka panjang). Terdapat  beberapa  tahap  yang  dilakukan  dalam analisis  ini,  yaitu  uji  stationeritas,  uji  stabilitas, penentuan  lag  optimum,  uji  kointegrasi,  penentuan model  umum  VECM, Impulse  Response  Function (IRF)  dan Forecast  Error  Variance  Decomposition (FEVD)  Perangkat  lunak  yang  digunakan  pada analisis ini yaitu Eviews 10 dan Microsoft Excel 2016 . 2.3. Model Penelitian
[
∆𝐿𝑛_𝐾𝑃𝑅 𝑡 ∆𝐿𝑛_𝑃𝐷𝐵 𝑡 ∆𝐼𝑁𝐹 𝑡 ∆𝐶𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡_𝑟𝑎𝑡𝑒 𝑡 ∆𝐿𝑛_𝐾𝑈𝑅𝑆 𝑡 ∆𝐿𝑛_𝐽𝐼𝐼 𝑡 ] = [ 𝛼 10 𝛼 20 𝛼 30 𝛼 40 𝛼 50 𝛼 60 ] + [ 𝛼 11 … 𝛼 16 ⋮ ⋱ ⋮ 𝛼 61 … 𝛼 66 ]
[ ∆𝐿𝑛_𝐾𝑃𝑅 𝑡−1 ∆𝐿𝑛_𝑃𝐷𝐵 𝑡−1 ∆𝐼𝑁𝐹 𝑡−1 ∆𝐶𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡_𝑟𝑎𝑡𝑒 𝑡−1 ∆𝐿𝑛_𝐾𝑈𝑅𝑆 𝑡−1 ∆𝐿𝑛_𝐽𝐼𝐼 𝑡−1 ] + [ 𝑒 1𝑡 𝑒 2𝑡 𝑒 3𝑡 𝑒 4𝑡 𝑒 5𝑡 𝑒 6𝑡 ] + DFTV
Dimana:
Ln_KPR : logaritma natural dari total penyaluran KPR bank umum syariah dan unit usaha syariah (persen) Ln_PDB :  logaritma natural dari produk domestik bruto (persen) INF :  tingkat inflasi (persen) Credit_rate  :  suku bunga kredit konsumsi (persen) Ln_KURS  :  nilai tukar rupiah terhadap dolar (rupiah) Ln_JII : Jakarta Islamic Index (indeks)
DFTV
:  variabel dummy kebijakan pelonggaran FTV tahun 2016. Dummy “1” untuk menunjukkan sesudah adanya kebijakan pelonggaran FTV, “0” menunjukkan sebelum adanya kebijakan.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Sebelum  melakukan  analisis  VECM,  perlu dilakukan  uji  pra  estimasi terhadap variabel-variabel yang  digunakan.  Hal  ini  penting  dilakukan  karena kebanyakan data dalam model multivariate time series mengandung  akar  unit  sehingga  dapat  menyebabkan hasil estimasi menjadi semu dan tidak valid (Gujarati 2003). Tahap pertama dalam uji pra estimasi yaitu uji stationeritas  data.  Data time  series harus  dalam kondisi stasioner yaitu tidak terdapat perubahan yang sistematis  dalam mean maupun variance .  Pada penelitian  ini,  uji  akar  unit  dilakukan  dengan menggunakan  metode Augmented  Dickey  Fuller  test (ADF- test ).  Data  dikatakan  stasioner  atau  tidak memiliki  akar  unit  apabila  nilai  ADF-statistik  lebih kecil dari nilai kritisnya yaitu lima persen. Data yang tidak  stasioner  pada  tingkat level kemudian  diuji kembali  pada  tingkat first  difference. Hasil  uji  ini dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1  Hasil uji akar unit (unit root test)
Variabel Level First Difference ADF- statistik Nilai Kritis Mackinnon ADF- statistik Nilai Kritis Mackinnon LN_KPR -2.31 -3.49 -8.43* -3.49 LN_PDB -2.23 -3.50 -6.21* -3.51 INFLASI -1.43 -2.91 -6.70* -2.91 CREDIT_ RATE -3.02 -3.49 -5.66* -3.49 LN_JII -2.01 -2.91 -7.03* -2.91 LN_KURS -2.73 -2.91 -9.04* -2.91 DFTV -1.26 -2.91 -7.62* -2.91
Keterangan : tanda (*) signifikan pada taraf nyata lima persen
Berdasarkan hasil uji akar unit diketahui bahwa tidak  terdapat  satu  pun  variabel  yang  stasioner  pada tingkat level . Seluruh variabel stasioner pada tingkat first  difference .  Hasil  dari  uji  akar  unit  ini mengindikasikan  bahwa  data  penelitian  yang digunakan  terintegrasi  dan  tidak  memiliki  akar  unit pada tingkat first difference.
Setelah diketahui seluruh variabel stasioner pada tingkat first difference , maka tahap selanjutnya adalah uji lag  optimum pada  model.  Berdasarkan  kriteria
Schwarz Information Criterion (SC) diketahui bahwa lag satu merupakan lag optimum. Lag satu memiliki arti bahwa kejadian saat ini dipengaruhi oleh kejadian satu  bulan  sebelumnya.  Setelah  itu  dilakukan  uji stabilitas VAR dan temukan hasil bahwa pada lag satu sistem  VAR  yang  digunakan  bersifat  stabil.  Tahap terakhir dalam uji pra estimasi adalah uji kointegrasi. Uji  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  ada  tidaknya hubungan jangka panjang antar variabel dalam model. Penelitian  ini  menggunakan  metode Johansen’s Cointegration  Test. Tabel  2  menunjukkan  bahwa terdapat  dua rank kointegrasi  dalam  model,  artinya terdapat  minimal  satu  persamaan  kointegrasi  yang mampu menjelaskan keseluruhan model.
Tabel 2  Hasil uji kointegrasi
Hypothesized No. of CE(s) Eigenvalue Trace Statistic 0.05 Critical Value Prob.** None * 0.509792 122.2171  95.75366  0.0002 At most 1 * 0.494108 80.86746  69.81889  0.0051 At most 2 0.331407 41.34437  47.85613  0.1779 At most 3 0.180155 17.99474  29.79707  0.5664 At most 4 0.093555 6.473624  15.49471  0.6395 At most 5 0.0133 0.776604  3.841466  0.3782
Keterangan: tanda (*) menunjukkan adanya kointegrasi pada taraf nyata lima persen
Dari hasil uji pra estimasi di atas, seluruh variabel tidak  stasioner  pada  tingkat  level  dan  terdapat kointegrasi  dalam  model.  Oleh  karena  itu,  untuk melakukan analisis pengaruh variabel makroekonomi dan kebijakan pelonggaran FTV terhadap penyaluran KPR syariah dapat menggunakan model VECM.
3.1. Pengaruh  Kebijakan  Pelonggaran  Financing to  Value  (FTV)  terhadap  Penyaluran  KPR

## Syariah di Indonesia
Berdasarkan  hasil  estimasi  VECM  diketahui bahwa  dalam  jangka  pendek  variabel dummy kebijakan  pelonggaran  FTV  (DFTV)  berpengaruh signifikan  terhadap  penyaluran  KPR  syariah  di Indonesia.  Hal  ini  dilihat  dari  nilai t-statistic DFTV sebesar  [2.80598]  dan  koefisien  DFTV  sebesar 0.012631.  Hasil  ini  menunjukkan  bahwa  rata-rata perbedaan  penyaluran  KPR  syariah  sebelum  dan sesudah  adanya  kebijakan  pelonggaran  FTV  adalah sebesar 0.012631 persen. Rata-rata perbedaan tersebut menunjukkan  angka  yang  positif,  artinya  setelah adanya  kebijakan  pelonggaran  FTV  akan  direspon positif oleh masyarakat untuk meningkatkan permintaannya  terhadap  pembiayaan  KPR  syariah. Hal  ini  telah  sesuai  dengan  tujuan  Bank  Indonesia
yang mengeluarkan kebijakan tersebut guna meningkatkan  minat  dan  daya  beli  masyarakat terhadap  KPR.  Hasil  ini  sejalan  dengan  penelitian yang  dilakukan  oleh  Irakawati  (2017)  dan  Diana (2018) yang menyatakan bahwa kebijakan pelonggaran FTV berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran KPR syariah.
Jika dilihat dari  sisi permintaan, dengan  adanya kebijakan  pelonggaran  FTV  tahun  2016  dapat meningkatkan  minat  dan  daya  beli  masyarakat terhadap pembiayaan KPR. Hal ini disebabkan karena kebijakan  pelonggaran  FTV  tahun  2016  mengatur uang muka minimum pembelian rumah menjadi lebih rendah  sehingga  masyarakat  dapat  memiliki  rumah dengan  biaya  awal  yang  terjangkau.  Akibatnya permintaan  pembiayaan  KPR  meningkat  dan  pada akhirnya  penyaluran  KPR  syariah  pun  akan mengalami peningkatan.
Hasil  ini  juga  didukung  oleh  analisis  deskriptif yang  dapat  dilihat  pada  Gambar  2.  Gambar  tersebut menunjukkan bahwa sejak dikeluarkannya kebijakan pelonggaran  FTV  pada  bulan  Agustus  2016 menyebabkan  penyaluran  KPR  syariah  mengalami pelonjakkan  pertumbuhan  yang  cukup  tinggi.  Pada Agustus 2016 pertumbuhan penyaluran KPR syariah hanya  sebesar  11.38  persen  (yoy)  dan  mengalami peningkatan  yang  signifikan  menjadi  20.69  persen pada  Agustus  2017  atau  tepat  setahun  setelah diterapkannya kebijakan pelonggaran FTV.
Sumber: OJK (2020), diolah
Gambar 2  Pertumbuhan penyaluran KPR syariah tahun 2014 – 2019

## 3.2. Analisis  Respon  Penyaluran  KPR  Syariah Berdasarkan  Impulse  Response  Function
(IRF)
Analisis  IRF  bertujuan  untuk  mengestimasi respon dari suatu variabel terhadap adanya guncangan
Sesudah pelonggaran FTV Sebelum pelonggaran FTV 0 5 10 15 20 25 Oc t-1 5 De c -1 5 F eb -1 6
Ap r-1 6
Ju n -1 6 Au g -1 6 Oc t-1 6
De c -1 6 F eb -1 7
Ap r-1 7 Ju n -1 7 Au g -1 7
Oc t-1 7
De c -1 7 F eb -1 8
Ap r-1 8 Ju n -1 8 Au g -1 8 Oc t-1 8
De c -1 8 F eb -1 9
Ap r-1 9 Ju n -1 9
Au g -1 9 P er sen Periode
( shock )  dalam  satu  satuan  standar  deviasi.  Hasil analisis  IRF  ini  akan  menjelaskan  respon  dari penyaluran  KPR  syariah  apabila  terjadi  guncangan pada variabel-variabel makroekonomi yang ditampilkan dalam Gambar 3.
Guncangan  PDB  sebesar  satu  standar  deviasi direspon  positif  oleh  penyaluran  KPR  syariah  mulai bulan kedua sebesar 0.00131 persen. Memasuki bulan ketiga,  respon  penyaluran  KPR  syariah  terus mengalami  peningkatan  hingga  pada  bulan  ketujuh mencapai  titik  tertingginya  yaitu  sebesar  0.00267 persen.  Respon  tersebut  mencapai  kestabilan  jangka panjang  dimulai  pada  bulan  ke-13  pada  kisaran 0.00262 persen. Guncangan PDB yang selalu direspon positif oleh penyaluran KPR syariah menggambarkan bahwa  semakin  tinggi  pertumbuhan  ekonomi  maka akan meningkatkan penyaluran KPR syariah. Tingkat pertumbuhan ekonomi mencerminkan tingkat pendapatan  masyarakat.  Jika  dilihat  dari  sisi permintaan,  semakin  tinggi  tingkat  pendapatan masyarakat  akan  mendorong  masyarakat  untuk meningkatkan  konsumsi  atau  investasi  termasuk pembelian rumah. Peningkatan pembelian rumah akan meningkatkan permintaan terhadap pembiayaan KPR syariah,  yang  pada  akhirnya  dapat  meningkatkan penyaluran  KPR  syariah.  Hasil  ini  sejalan  dengan penelitian  Ullyana et  al. (2016)  yang  menyatakan bahwa PDB berpengaruh positif terhadap penyaluran KPR syariah.
Gambar 3  Respon terhadap guncangan pada variabel makroekonomi
Guncangan suku bunga kredit konsumsi sebesar satu standar deviasi direspon negatif oleh penyaluran KPR  syariah  mulai  bulan  kedua  sebesar  0.001391 persen. Kemudian respon terus mengalami penurunan
dan  mencapai  titik  terendahnya  pada  bulan  keempat sebesar  0.001198  persen.  Respon  tersebut  akan mencapai  kestabilan  jangka  panjang  dimulai  pada bulan  ke-16  pada  kisaran  0.001155  persen.  Respon negatif yang diberikan oleh penyaluran KPR syariah dapat  disebabkan  oleh  masih  mendominasinya  akad murabahah pada  pembiayaan  KPR  syariah.  Dalam akad  ini,  bank  akan  menjual  rumah  kepada  nasabah dengan  harga  yang  lebih  tinggi dari harga  perolehan barang karena adanya margin (biaya tambahan) yang ditetapkan oleh bank di awal transaksi. Meningkatnya suku  bunga  acuan  yang  ditetapkan  oleh  Bank Indonesia akan mendorong perbankan untuk meningkatkan  suku  bunga kredit.  Suku  bunga  kredit khususnya  suku  bunga  kredit  konsumsi  dijadikan acuan  oleh  kebanyakan  bank  syariah  dalam menetapkan margin murabahah . Oleh karena itu, suku bunga kredit konsumsi mencerminkan margin (biaya tambahan) yang harus dikeluarkan oleh rumah tangga untuk  memeroleh  pembiayaan  KPR  syariah.  Jika dilihat  dari  sisi  permintaan,  kenaikan  suku  bunga kredit konsumsi berdampak negatif terhadap penyaluran KPR syariah. Hal ini dapat terjadi karena semakin  tinggi  tingkat  suku  bunga  kredit  konsumsi, maka  margin  (biaya  tambahan)  yang  harus dikeluarkan  oleh  rumah  tangga  menjadi  lebih  besar dan menyebabkan harga rumah yang harus dibayarkan menjadi  lebih  tinggi  sehingga  permintaan  terhadap pembiayaan  KPR  syariah  mengalami  penurunan. Dampaknya  adalah  terjadi  penurunan  penyaluran KPR  syariah.  Hasil  ini  sejalan  dengan  penelitian Irakawati (2017) yang menyatakan bahwa suku bunga kredit berpengaruh negatif terhadap penyaluran KPR syariah.
Guncangan  pada  inflasi  sebesar  satu  standar deviasi direspon negatif oleh penyaluran KPR syariah mulai  bulan  kedua  sebesar  0.001063  persen. Kemudian respon mengalami penurunan hingga titik terendahnya  pada  bulan  keempat  sebesar  0.00101 persen.  Respon  tersebut  akan  mencapai  kestabilan jangka  panjang  dimulai  pada  bulan  ke-18  hingga bulan  ke-36  pada  kisaran  0.000515  persen.  Inflasi yang  mencerminkan  daya  beli  masyarakat  sangat menentukan permintaan masyarakat terhadap pembiayaan  KPR  syariah.  Jika  dilihat  dari  sisi permintaan,  semakin  tinggi  tingkat  inflasi  yang menggambarkan tingginya tingkat harga secara umum dapat  menyebabkan  penurunan  pembelian  rumah karena  harga  rumah  ikut  mengalami  peningkatan. Oleh karena itu, masyarakat akan lebih
-.002 -.001 .000 .001 .002 .003 5 10 15 20 25 30
35 LN_PDB CREDIT_RATE INFLASI LN_JII LN_KURS Response of LN_KPR to Innovations using Cholesky (d.f. adjusted) Factors
memprioritaskan  pemenuhan  kebutuhan  jangka pendek  dan  menunda  pemenuhan  kebutuhan  jangka panjang  seperti  kebutuhan  rumah  tinggal.  Hal  ini dapat menyebabkan penyaluran KPR syariah menurun sebagai  akibat  dari  menurunnya  permintaan  rumah tinggal  dan  permintaan  pembiayaan  KPR.  Hasil  ini sejalan dengan penelitian Syaputra dan Tohirin (2019) yang  menyatakan  bahwa  inflasi  berpengaruh  negatif terhadap penyaluran KPR syariah.
Guncangan  pada  nilai  tukar  rupiah  sebesar  satu standar deviasi direspon negatif oleh penyaluran KPR syariah  mulai  bulan  kedua  sebesar  0.000967  persen. Pada  bulan  tersebut  pula  respon  mencapai  titik terendahnya.  Respon  tersebut  akan  mencapai kestabilan  jangka  panjang  dimulai  pada  bulan  ke-9 pada  kisaran  0.000632  persen.  Nilai  tukar  rupiah berdampak negatif terhadap penyaluran KPR syariah. Jika dilihat dari sisi permintaan, depresiasi rupiah atau melemahnya  nilai  tukar  rupiah  terhadap  dolar mengakibatkan  naiknya  harga  barang-barang  impor termasuk  harga  bahan-bahan  bangunan  yang  masih bergantung  pada  impor.  Hal  ini  mendorong  harga rumah  semakin  meningkat  dan  menyebabkan menurunnya  pemintaan  pembiayaan  KPR  syariah. Dampaknya  adalah  penyaluran  KPR  syariah  pun mengalami  penurunan.  Hasil  ini  sejalan  dengan penelitian Nahar dan Sarker (2016) yang menyatakan bahwa  nilai  tukar  berpengaruh  negatif  terhadap pembiayaan bank syariah, termasuk KPR syariah.
Guncangan  pada Jakarta  Islamic  Index (JII) sebesar  satu  standar  deviasi  direspon  negatif  oleh penyaluran  KPR  syariah  mulai  bulan  kedua  sebesar 0.001043  persen.  Pada  bulan  keempat  respon mencapai  titik  terendahnya  yaitu  0.00114  persen. Respon  tersebut  akan  mencapai  kestabilan  jangka panjang  dimulai  pada  bulan  ke-10  pada  kisaran 0.000843  persen.  Menurut  Yusof et  al .  (2016), sebagian  masyarakat  memperlakukan  saham  sebagai investasi  alternatif  bagi  investasi  perumahan. Meningkatnya  harga  saham  salah  satu  indikasinya dapat    disebabkan  oleh  meningkatnya  dividen  yang dibagikan  oleh  perusahaan.  Ketika  harga  saham meningkat,  masyarakat  yang  tujuan  investasinya mengandalkan passive income atau pendapatan tetap akan  lebih  tertarik  berinvestasi  saham  yang menghasilkan dividen daripada mengambil pinjaman perumahan untuk kemudian disewakan dan mendapatkan  penghasilan  sewa.  JII  yang  menjadi tolok  ukur  pergerakan  harga  saham  syariah  di Indonesia  berpengaruh  negatif  terhadap  penyaluran
KPR syariah. Jika dilihat dari sisi permintaan, hal ini dapat terjadi karena ketika JII mengalami peningkatan,  maka  masyarakat  akan  memilih berinvestasi  pada  saham  syariah  yang  dapat memberikan dividen lebih besar dibandingkan dengan hasil menyewakan perumahan. Selain itu, kenaikan JII dapat  menjadi  daya  tarik  masyarakat  untuk berinvestasi  pada  saham  syariah  dengan  harapan  ke depannya  harga  saham  tersebut  terus  mengalami kenaikan.  Akibatnya  permintaan  pembiayaan  KPR menurun dan pada akhirnya penyaluran KPR syariah mengalami  penurunan.  Hasil  ini  sejalan  dengan penelitian Yusof et al. (2016) yang menyatakan bahwa indeks  harga  saham  berpengaruh  negatif  dan signifikan terhadap penyaluran KPR. Namun, berbeda dengan  penelitian  Yusof  dan  Usman  (2015)  yang menemukan  bahwa  indeks  harga  saham  syariah berpengaruh  negatif  tetapi  tidak  signifikan  terhadap penyaluran  KPR  syariah.  Hal  ini  dapat  disebabkan oleh adanya dorongan dari masyarakat dalam menolak risiko pada investasi saham
3.3. Analisis
Forecasting Error Variance Decomposition (FEVD) pada Penyaluran KPR Syariah Analisis FEVD
digunakan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan kontribusi masing- masing  guncangan  variabel  makroekonomi  terhadap penyaluran  KPR  syariah.  Gambar  4  menunjukkan hasil  FEVD  penyaluran  KPR  syariah.  Pada  bulan pertama  keragaman  penyaluran  KPR  syariah  sangat dipengaruhi oleh penyaluran KPR syariah itu sendiri sebesar 100 persen. Kontribusi variabel
makroekonomi mulai berpengaruh terhadap penyaluran  KPR  syariah  ketika  memasuki  bulan kedua.  Artinya  pada  bulan  kedua  variabel-variabel makroekonomi  mulai  memengaruhi  keragaman penyaluran  KPR  syariah  dengan  kontribusi  variabel PDB sebesar 1.68 persen, suku bunga kredit konsumsi sebesar 1.90 persen, inflasi sebesar 1.11 persen, nilai tukar rupiah sebesar 0.92 persen, dan JII sebesar 1.07 persen.
Dalam  periode  selanjutnya,  masing-masing variabel  makroekonomi menunjukkan  nilai  kenaikan dan penurunan dalam memberikan pengaruh terhadap penyaluran  KPR  syariah.  Namun,  hingga  akhir periode variabel PDB dan suku bunga kredit konsumsi merupakan  variabel  yag  paling  dominan  dalam memengaruhi  keragaman  penyaluran  KPR  syariah dengan  kontribusi  masing-masing  sebesar  11.14 persen  dan  2.44  persen.  Sementara  itu,  variabel
lainnya seperti JII, inflasi, dan nilai tukar hingga akhir periode  menunjukkan  kontribusi  di  bawah  2.00 persen.
Gambar 4  Hasil Forecasting Error Variance Decomposition (FEVD) penyaluran KPR syariah
Dominasi  kontribusi  PDB  dalam  memengaruhi keragaman penyaluran KPR syariah dapat disebabkan karena pertumbuhan ekonomi dijadikan sebagai tolok ukur bagi rumah tangga dalam melakukan pembelian rumah  baik  sebagai  alat  konsumsi  (hunian)  maupun investasi. Ketika kondisi perekonomian sedang dalam situasi yang baik dan kondusif, maka akan mendorong masyarakat  untuk  melakukan  konsumsi  maupun investasi.  Hal  ini  dapat  mendorong  peningkatan permintaan  perumahan  yang  pada  akhirnya  dapat memengaruhi penyaluran KPR syariah.

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  estimasi  VECM  diketahui bahwa  dalam  jangka  pendek  kebijakan  pelonggaran FTV  tahun  2016  berpengaruh  signifikan  terhadap penyaluran  KPR  syariah  di  Indonesia.  Terdapat perbedaan  penyaluran  KPR  syariah  sebelum  dan sesudah  adanya  kebijakan  tersebut.  Rata-rata perbedaan  menunjukkan  angka  yang  positif,  artinya setelah  adanya  kebijakan  pelonggaran  FTV  direspon positif oleh masyarakat untuk meningkatkan permintaannya  terhadap  pembiayaan  KPR  syariah. Hasil  IRF  menunjukkan  bahwa  guncangan  PDB direspon secara positif oleh penyaluran KPR syariah, sedangkan  guncangan  inflasi,  suku  bunga  kredit konsumsi, nilai tukar rupiah, dan JII direspon secara negatif  oleh  penyaluran  KPR  syariah  pada  jangka panjang.  Hasil  FEVD  menunjukkan  bahwa  PDB merupakan variabel makroekonomi yang memberikan kontribusi  terbesar  dalam  memengaruhi  keragaman penyaluran  KPR  syariah  di  Indonesia.  Sedangkan
variabel  inflasi,  suku  bunga  kredit  konsumsi,  nilai tukar  rupiah,  dan  JII  memberikan  kontribusi  yang relatif kecil dalam memengaruhi keragaman penyaluran KPR syariah di Indonesia.
Saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini  yaitu,  perbankan  syariah  perlu  mengkaji  strategi yang  tepat  dalam  penyaluran  KPR  syariah  guna mengantisipasi  guncangan  pada  variabel-variabel makreoekonomi yang direspon negatif oleh penyaluran  KPR  syariah,  karena  dampaknya  dapat menurunkan penyaluran KPR syariah. Sementara itu, pemerintah  dan  Bank  Indonesia  perlu  mendorong percepatan  pertumbuhan  ekonomi,  mengingat  PDB memberikan  kontribusi  besar  dalam  memengaruhi keragaman penyaluran KPR syariah. Selain itu, Bank Indonesia  juga  perlu  melakukan  penyesuaian kebijakan  FTV  secara  berkala  guna  meningkatkan daya beli dan minat masyarakat terhadap pembiayaan KPR  syariah.  Hal  ini  bertujuan  untuk  membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan perumahannya  sehingga  angka backlog kepemilikan rumah dapat menurun setiap tahunnya. Penelitian ini hanya  menganalisis  variabel  makroekonomi  dan kebijakan  pelonggaran  FTV  tahun  2016  sebagai indikator yang memengaruhi penyaluran KPR syariah dari  sisi  faktor  eksternal  saja,  yang  memproksikan permintaan pembiayaan KPR syariah. Oleh karena itu, penelitian  selanjutnya  disarankan  dapat  melakukan penambahan variabel internal perbankan syariah serta meneliti penyaluran KPR syariah per daerah.

## 5. REFERENSI
[BI] Bank Indonesia. 2019. Data Posisi Kredit Rumah Tinggal  Bank  Umum  2014-2019  [internet]. [diunduh  2019  Okt  20].  Tersedia  pada: http://www.bi.go.id
[BI] Bank Indonesia. 2020. Data Suku Bunga Kredit Konsumsi  2014-2019  [internet].  [diunduh  2020 Jan 6]. Tersedia pada: http://www.bi.go.id
[BI]  Bank  Indonesia.  2020.  Data  Nilai  Tukar  2014- 2019  [internet].  [diunduh  2020  Jan  6].  Tersedia pada: http://www.bi.go.id
[BPS]  Badan  Pusat  Statistik.  2010.  Penduduk Menurut  Wilayah  dan  Agama  yang  dianut [Internet]. [diunduh 2019 Des 15]. Tersedia pada: https://sp2010.bps.go.id/index.php/site/tabel?tid =321
[BPS] Badan Pusat Statistik. 2019. Persentase rumah tangga  dengan  status  kepemilikan  rumah  milik sendiri  tahun  2009-2018  [Internet].  [diunduh 2019 Okt 20]. Tersedia pada: http://www.bps.go.id
0 20 40 60 80 100 5 10 15 20 25 30 35 LN_KPR
LN_PDB CREDIT_RATE INFLASI LN_JII LN_KURS Variance Decomposition of LN_KPR using Cholesky (d.f. adjusted) Factors
[BPS]  Badan  Pusat  Statistik.  2020.  Data  Produk Domestik  Bruto  2014-2019  [Internet].  [diunduh 2020 Jan 6]. Tersedia pada: http://www.bps.go.id [BPS] Badan Pusat Statistik. 2020. Data Inflasi 2014- 2019  [Internet].  [diunduh 2020  Jan  6].  Tersedia pada: http://www.bps.go.id
Diana  A.  2018.  Analisis  Pengaruh  Kebijakan Financing To Value (FTV) Dan Tingkat Margin Terhadap  Pembiayaan  Properti  Bank  Syariah  di Indonesia  [skripsi].  Lampung  (ID).  Universitas Islam Negeri Raden Intan.
Fauziyyah  NE.  2016.  Analisis  Dampak  Kebijakan Pelonggaran Financing  To  Value (FTV) Terhadap  Penyaluran  Pembiayaan  Properti  di Perbankan  Syariah  Dalam  Kerangka  Kebijakan Makroprudensial  [skripsi].  Yogyakarta  (ID). Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
Irakawati.  2017.  Analisis  Pengaruh Loan  To  Value dan Financing  To  Value Terhadap  Permintaan Kredit  Pemilikan  Rumah  di  Indonesia  [skripsi]. Yogyakarta  (ID).  Universitas  Muhammadiyah Yogyakarta.
Kang  JK,  Lim  H.  2015.  An  Analysis  on  Factors Affecting Loan Demand and Supply in Korea (in Korean). Working  Papers,  Economic  Research Institute, Bank of Korea . 2015-17.
Latifa N. 2016. Analisis Penerapan Akad Murabahah dan Faktor-Faktor yang
Memengaruhi
Pendapatan  Margin Murabahah pada  KPR Syariah (Studi Kasus Bank BNI Syariah Cabang Bogor)  [skripsi].  Bogor  (ID).  Institut  Pertanian Bogor.
Nahar S, Sarker N. 2016. Are Macroeconomic Factors Substantially  Influential  For  Islamic  Bank Financing?  Cross-Country Evidence. Journal  of Business and Management . 18(6):20-27.
[OJK]  Otoritas  Jasa  Keuangan.  2014.  Statistik Perbankan  Syariah  Indonesia  Desember  2014 [internet]. [diunduh 2019 Jan 6]. Tersedia pada: http://www.ojk.go.id
[OJK]  Otoritas  Jasa  Keuangan.  2015.  Statistik
Perbankan  Syariah  Indonesia  Desember  2015 [internet]. [diunduh 2019 Jan 6]. Tersedia pada: http://www.ojk.go.id
[OJK]  Otoritas  Jasa  Keuangan.  2016.  Statistik Perbankan  Syariah  Indonesia  Desember  2016 [internet]. [diunduh 2019 Jan 6]. Tersedia pada: http://www.ojk.go.id
[OJK]  Otoritas  Jasa  Keuangan.  2017.  Statistik Perbankan  Syariah  Indonesia  Desember  2017 [internet]. [diunduh 2019 Jan 6]. Tersedia pada: http://www.ojk.go.id
[OJK]  Otoritas  Jasa  Keuangan.  2017.  Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Kredit  Pemilikan  Rumah  (KPR).  Jakarta  (ID): Departemen Perlindungan Konsumen OJK.
[OJK]  Otoritas  Jasa  Keuangan.  2018.  Statistik Perbankan  Syariah  Indonesia  Desember  2018 [internet]. [diunduh 2019 Jan 6]. Tersedia pada:
http://www.ojk.go.id
[OJK]  Otoritas  Jasa  Keuangan.  2019.  Statistik Perbankan  Syariah  Indonesia  Desember  2019 [internet]. [diunduh 2019 Jan 6]. Tersedia pada: http://www.ojk.go.id
[OJK]  Otoritas  Jasa  Keuangan.  2019.  Konsep Operasional Perbankan Syariah [Internet].
[diunduh  20  September  2019].  Tersedia  pada: http://www.ojk.go.id
[OJK]  Otoritas  Jasa  Keuangan.  2019.  Survei  OJK 2019:  Indeks  Literasi  dan  Inklusi  Keuangan Meningkat  [Internet].  [diunduh  2019  Des  15]. Tersedia pada: https://www.ojk.go.id/
[PRC] Pew Research Center. 2019. 10 Countries with The  Largest  Muslim  Populations  [Internet]. [diunduh  2019  Okt  20].  Tersedia  pada: http://www.pewforum.org/files/2009/10/Muslim population.pdf
[RI]  Republik  Indonesia.  2008.  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tentang Perbankan Syariah.
Siravati SA. 2018. Dampak Kebijakan Loan to Value dan Variabel Makroekonomi terhadap
Permintaan Kredit Pemilikan Rumah. Economics Development Analysis Journal . 7(4): 404-411. Syaputra  AA,  Tohirin  A.  2019.  Pengaruh  Kebijakan Financing  To  Value dan  Faktor  Ekonomi Terhadap Pembiayaan Pemilikan Rumah di Bank Syariah. Conference  on  Islamic  Management Accounting and Economics. 2: 207-216.
Ullyana  C,  Daryanto  HK,  Saptono  IT.  2016.  Harga Properti  Residensial  &  Pembiayaan  Pemilikan Rumah  Perbankan  Syariah  dan  Konvensional.
Jurnal Al-Muzara’ah . 4(2): 97-109.
[WB]  World  Bank.  2019.  Total  Population  All Countries  and  Economies  [Internet].  [diunduh 2019 Okt 20]. Tersedia pada: https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TO TL
Yahoo  Finance.  2020.  Data Jakarta  Islamic  Index 2014-2019  [Internet].  [diunduh  2020  Jan  6].
Tersedia
pada: https://finance.yahoo.com/quote/%5EJKII/histor y?p=%5EJKII
Yusof  RM,  Usman  FH.  2015.  Islamic  Home Financing And The Real Sectors In Malaysia: An ARDL Bound Testing Approach To Cointegration. International Journal of
Economics, Management and Accounting . 23(1): 79-107.
Yusof RM, Usman FH, Mahfudz AA, Arif AS. 2016.
Macroeconomic  shocks,  fragility  and  home financing  in  Malaysia:  can  rental  index  be  the answer?. Journal  of  Islamic  Accounting  and Business Research . 9(1): 17-44.