El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/index Vol.4 No.1 Januari-Juni 2021 ISSN: 2549 – 3132 ║ E-ISSN: 2620-8083

## Maslahah dalam Putusan Hakim Mahkamah Syar`iyah di Aceh Tentang
Perkara Harta Bersama
Zaiyad Zubaidi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Email: zaiyad.zubaidi@ar-raniry.ac.id

## Abstrak
Harta  bersama  merupakan  harta  yang  diperoleh  suami  isteri  selama  dalam ikatan  perkawinan.  Keberadaannya  dalam  institusi  keluarga  merupakan suatu  hal  yang  tidak  dapat  dipisahkan  dalam  kehidupan  berumah  tangga. Dalam rumah tangga yang harmonis, tidak ada persoalan berkaitan dengan harta  bersama,  namun  ketika  terjadinya  keretakan  rumah  tangga,  barulah muncul  persoalan  berkaitan  dengan  harta  bersama.  Dalam  hal  terjadinya persoalan, maka perkaranya dapat diselesaikan melalui proses ligitasi pada Mahkamah  Syar`iyah.  Persoalannya,  dari  412  putusan  hakim  Mahkamah Syar`iyah  di  Aceh  tentang  harta  bersama,  semua  putusannya  didominasi dasar  pertimbangan  hakim  pada  ketentuan  perundang-undangan  tertulis yaitu  Pasal  97  KHI,  hampir  tidak  ditemukan  putusan  yang  contra  legem, padahal  dalam  Pasal  5  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang Kekuasaan  Kehakiman  mengamanahkan  bahwa  hakim  wajib  menggali  dan memahami  nilai-nilai  hukum  yang  hidup  dalam  masyarakat.  Atas  dasar itulah,  artikel  ini  mengupas  bagaimana  pemenuhan  aspek  maslahah  dalam putusan  hakim  tersebut.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif bersifat  deskriptif  dengan  pendekatan  yuridis  normatif  dan  pertimbangan maslahah.  Hasil  penelitian  bahwa  untuk  memenuhi  aspek  maslahah  dalam putusan hakim Mahkamah Syar`iyah di Aceh, langkah yang dapat dilakukan oleh  hakim  adalah  mempertimbangkan  kembali  adat  masyarakat  dalam pembagian  harta  bersama.  Mengidentifikasi  kandungan  aspek  maslahah secara sungguh-sungguh dalam setiap putusan. Menerapkan aspek maslahah secara  konsisten  dalam  setiap  pengambilan  keputusan  hukum  dalam menyelesaikan  perkara  harta  bersama,  serta  perlu  keberanian  hakim berijtihad dalam menyelesaikan perkara harta bersama.

## Kata Kunci: Maslahah, Putusan Hakim, Harta Bersama

## Pendahuluan
Artikel  ini  membahas  tentang  pemenuhan  aspek  maslahah  dalam  putusan hakim Mahkamah Syar`iyah di Aceh tentang perkara harta bersama. Dimaksudkan dengan  harta  bersama  sebagaimana  yang  disebutkan  dalam  Pasal  35  UU Perkawinan  adalah  harta  benda  yang  diperoleh  selama  perkawinan.  Pasal  1 Kompilasi  Hukum  Islam  juga  disebutkan  bahwa  harta  bersama  adalah  harta  yang
diperoleh  baik  sendiri-sendiri  atau  bersama  suami-istri  selama  dalam  ikatan perkawinan berlangsung tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.
Persoalan  terkait  dengan  harta  bersama  biasanya  muncul  ketika  bahtera rumah tangga tidak bisa lagi mempertahankan, di sinilah mulanya terjadi berbagai macam  persoalan  berkaitan  dengan  harta  bersama.  Pihak  yang  merasa  dirugikan tentu  akan  melakukan  gugatan  atas  keberadaan  harta  bersama  melalui  proses ligitasi  ataupun  nonligitasi.  Adapun  melalui  proses  ligitasi,  lembaga  yang mempunyai wewenang menyelesaikan perkara perdata di Aceh adalah Mahkamah Syar`iyah. Lembaga ini memiliki kewenangan mengadili perkara harta bersama dan perkara-perkara  keperdataan  lainnya  dalam  bidang  perkawinan. 1 Kewenangan Mahkamah  Syarʻiyah  dalam  menyelesaikan  perkara  harta  bersama  berkaitan langsung  dengan  pihak-pihak  yang  berperkara,  hak  dan  kewajiban  mereka  harus benar-benar  diperhatikan  oleh  para  hakim  dalam  menyelesaikan  perkara  yang ditanganinya, sehingga dapat melahirkan putusan-putusan yang memiliki nilai-nilai kemaslahatan bagi pihak yang berperkara.
Terdapat  412  putusan-putusan  hakim  Mahkamah  Syarʻiyah  di  Aceh  yang telah  diunggah  dalam  Direktori  Putusan  Hakim  Mahkamah  Agung  Republik Indonesia sampai dengan tahun 2019. 2 Perkara harta bersama paling banyak  yang diputuskan  oleh  Mahkamah  Syarʻiyah  selama  rentang  waktu  tersebut  terdapat  di Bireuen  dan  Lhoksmawe  dengan  jumlah  perkara  masing-masing  54  perkara. Perkara  sedang  antara  21  sampai  40  terdapat  di  5  Kabupaten  di  Aceh,  sedangkan perkara terendah terdapat pada 16 kabupaten/kota di Aceh yang rinciannya jumlah perkara  antara  0  sampai  20  perkara  harta  bersama.  seperti  terlihat  dalam  tabel  di bawah ini:
Tabel 1. Putusan Perkara Harta Bersama No Interval Frekuensi 1 41-60 Putusan 2 Kabupaten/Kota 2 21-40 Putusan 5 Kabupaten/Kota 3 0-20 Putusan 16 Kabupaten/Kota Total 23 Kabupaten/Kota
Dalam  putusan-putusan  tersebut  ditemukan  bahwa  para  hakim  dalam memutuskan perkara harta bersama didominasi pada ketentuan Pasal 97 Kompilasi
1 Kewenangan Mahkamah Syarʻiyah ini tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun  2006  tentang  perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan Agama yang kemudian dirubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.
2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, https://putusan.mahkamahagung.go.id/ (diakses 22 Desember 2019).
Hukum  Islam  yang  menyebutkan  bahwa  “Janda  atau  duda  cerai  hidup  masing- masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”. Dari 412 putusan hampir tidak ditemukan putusan hakim yang contra legem dari pola seperdua dalam ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam.  Temuan  ini  relevan  dengan  salah  satu  penelitian  yang  mengungkapkan bahwa  para  hakim  Mahkamah  Syarʻiyah  di  Aceh  dalam  menyelesaikan  perkara harta bersama mendasarkan putusannya pada ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. 3
Hal  ini  tentu  menimbulkan  stigma  bahwa  hakim  hanya  berorientasi  pada ketentuan  tertulis  semata,  tidak  lagi  menggali  nilai-nilai  hukum  yag  hidup  dalam masyarakat,  padahal  Pasal  5  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami  nilai-nilai  hukum  dan  rasa  keadilan  yang  hidup  dalam  masyarakat”. Achmad  Arief  Budiman  menyebutkan  bahwa  selama  ini  hakim  terpaku  pada keadilan  hukum dan  kurang  memperhatikan  keadilan  sosial . 4 Kondisi  ini menurutnya  disebabkan  karena  pada  umumnya  hakim  cenderung  menghindari untuk  berkonfrontasi  dengan  menetapkan  putusan  yang  tidak  menyalahi  dari ketentuan perundang-undangan yang tertulis.
Tentunya  ini  merupakan  sebuah  fenomena  yang  menjadi  salah  satu  indikasi bahwa para hakim Mahkamah Syarʻiyah di Aceh dalam memutuskan penyelesaian perkara  harta  bersama  tidak  lagi  menggali  aspek  nilai-nilai  hukum  yang  hidup dalam  masyarakat  yang  dapat  mewujudkan  nilai  kemaslahatan.  Padahal    hakim memiliki hak melakukan ijtihād dengan mentransformasikan ide-ide pertimbangan hukumnya  menyelesaikan  perkara,  meskipun  keluar  dari  ketentuan  hukum normatif yang  ada,  karena  ruh  sebuah  putusan  adalah  kemaslahatan  bagi  pihak yang  berperkara. 5 Berdasarkan  latar  belakang  itulah,  artikel  ini  akan  membahas bagaimana pemenuhan aspek maslahah dalam putusan hakim Mahkamah Syar`iyah di Aceh dalam menangani perkara harta bersama.
3 Mursyid,  “Ijtihad  Hakim  dalam  Penyelesaian  Perkara  Harta  Bersama  di  Mahkamah Syar’iyah  Banda Aceh; Analisis dengan Pendekatan Ushul Fiqh,” Ar-Raniry; International Joernal of Islamic Studies, Vol. 1 No. 1 (Tahun 2014).
4 Achmad  Arief  Budiman,  “Penemuan  Hukum  dalam  Putusan  Mahkamah  Agung  dan Relevansinya bagi Pengembangan Hukum Islam Indonesia,” Jurnal al-Ahkam, Volume 24, Nomor 1 (April 2014), hlm. 2.
5 Shoim,  “Penerapan  Teori  Maslahah  pada  Perkara  Pengangkatan  Anak  yang  Sudah Dewasa,” https://badilag.mahkamahagung.go.id, (diakses 17 Oktober 2020).

## Teori Maslahah
Dalam  kajian  usul  fikih,  kata  maslahah  diidentifikasikan  untuk  beberapa sebutan seperti prinsip (al-aṣl), sumber atau dalil hukum (al-maṣādar), kaidah (al- ḍābid), konsep (al-fikrah), metode (al-ṭarīqah) dan  teori (al-naḍāriyyah). 6 Secara etimologi  maslahah  diartikan  dengan  kebaikan,  kemanfaatan,  kelayakan, keselarasan,  kepatutan.  Secara  terminologi,  para  ulama  mendefinisikan  maslahah ke  dalam  beberapa  definisi.  Di  antaranya  diungkapkan  oleh  al-Ṭūfi  seperti diungkapkan  Zaid  bahwa  maslahah  adalah  sebab  yang  mengantarkan  kepada kebaikan dan kemanfaatan yang membawa kepada tujuan syāriʻ  baik dalam aspek ibadah maupun aspek muʻamalah. 7
Menurut al- Ghazālī,  maslahah  merupakan  ibarat  dari  mewujudkan  manfaat dan  menolak  kemudharatan. 8 Menurut al- Ghazālī  orientasi  maslahah  adalah maslahah  yang  berkaitan  dengan  memelihara  tujuan  syaraʻ  yang  meliputi  lima aspek  yaitu  memelihara  agama  mereka,  jiwa  mereka,  akal  mereka,  keturunan mereka,  dan  memelihara  harta  mereka.  Karena  itu,  setiap  upaya  yang  menjurus kepada  menjaga  kelima  prinsip  tersebut  itulah  merupakan  maslahah,  begitu  juga kebalikannya  setiap  upaya  yang  menjurus  pada  perusakan  kelima  prinsip  tersebut merupakan  kemudaratan  yang  berlawanan  dari  prinsip  maslahah.  Menurut al- Ghazālī, setiap maslahah yang sejalan dengan ketentuan syaraʻ harus diterima dan dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum. Sebaliknya, setiap maslahah yang bertentangan dengan syaraʻ harus ditolak.
Sedangkan  al-Syāṭibī  dalam al-Muwafāqāt mengemukakan maslahah merupakan sesuatu yang kembali pada penegakan hidup, kesempurnaan kehidupan dan  terpenuhinya  kebutuhan  hidup  baik  kebutuhan  yang  bersifat  biologis  maupun kebutuhan  intelektual  untuk  mencapai  kesempurnaan  hidup  manusia. 9 Sedangkan dalam al-ʻItiṣam, al-Syāṭibī  mengungkapkan  maslahah  merupakan  sesuatu  yang dapat  terjaga  hak  manusia  dalam  upaya  mewujudkan  kemaslahatan  dan  menolak kerusakan. 10 Al-Syāṭibī  menganggap  maslahah  sebagai  tujuan  Tuhan  yang
6 Asnawi,  “Konseptualisasi  Teori  Maṣlaḥah”, Salam:  Jurnal  Filsafat  dan  Budaya  Hukum, https://www.academia.edu/9998895 (diakses 17 Maret 2021).
7 Muṣtafa Zaid, al-Maṣlaḥah fi al-Tasyrīʻ al-Islāmī wa Najm al-Dīn al-Ṭūfi , (Bairūt: Dār al- Fikr, t.t.), hlm. 211.
8 Abū  Ḥamīd  bin  Muḥammad  Al-Ghazālī, al-Mustaṣfa  min  ʻIlm  al-Uṣūl, (Bairūt:  Dar  al- Iḥyaʼ, t.t.) , hlm. 275.
9 Abū Isḥaq al-Syāṭibī, al-Muwafāqāt fi Uṣul al-Syariʻah, (Bairūt: Dar Al-Kutūb al-ilmiyah, 2004), jld. II, hlm. 20.
10 Abū Isḥaq al-Syāṭibī, Al-ʻItiṣam, (Kairo: al-Maktabah al-Taufiqiyah, t.t.), jld II, hlm. 451.
diwujudkan  oleh  manusia  untuk  kebaikan  manusia,  bukan  untuk  kepentingan Tuhannya. 11

## Indikator Maslahah dalam Putusan Hakim
Indikator  adalah    sesuatu  yang  dapat  memberikan  petunjuk. 12 Indikator merupakan nilai untuk  mengukur suatu hal atau suatu perubahan  yang terjadi atas sebuah  fenomena  yang  diamati. 13 Dalam  kaitannya  dengan  indikator maslahah, maka untuk mengukur bahwa sesuatu itu maslahah bagi seseorang, ada nilai  yang harus  terpenuhi  terhadap  seseorang  dalam  mewujudkan  manfaat  dan  menolak kerusakan. Adapun  indikatornya  untuk  menentukan  manfaat  dan  mafsadatnya sesuatu  adalah  apa  yang  menjadi  kebutuhan  dasar  bagi  kehidupan  manusia. 14
Adapun  tuntutan  kebutuhan  bagi  kehidupan  manusia  itu  berbeda  sesuai  tingkat kebutuhan manusia itu sendiri.
Al- Ghazālī  membagi  kebutuhan  dasar  bagi  manusia  menjadi  tiga  tingkatan yaitu al-ḍarūrāt,  al-ḥājāt dan al-taḥsīni. Menurut al- Ghazālī  terpeliharanya  lima hal  yang  menjadi  kebutuhan  manusia  (agama,  jiwa,  keturunan,  akal  dan  harta) merupakan tingkat paling dasar  yang harus terpenuhi pada diri manusia secara al- ḍarūri. 15 Apabila  lima  kebutuhan  dasar (ḍarūri) ini  tidak  terpenuhi  pada  diri manusia,  maka  dapat  dipastikan  bahwa  tuntutan  kehidupan  manusia  itu  tidak tercapai, bahkan berada pada titik kerusakan.
Untuk  kebutuhan  terhadap  agama,  manusia  diperintahkan  beriman  kepada Allāh,  Rasulnya,  kitab  suci,  malaikat,  hari  akhirat,  qadha  dan  qadar.  Allāh  juga melarang  manusia  berbuat  sesuatu  yang  dapat  merusak  agama  (murtad), memberikan  hukuman  bagi  kelompok  aliran  sesat  yang  menyebarkan  ajaran sesatnya,  karena  jika  dibiarkan  hal  ini  akan  berdampak  pada  kerusakan  agama. Untuk  kebutuhan  terhadap  jiwa,  manusia  harus  melakukan  sesuatu  yang  dapat memenuhi  kebutuhan  hidupnya,  karena  itu  manusia  wajib  makan,  minum, berpakaian,  menjaga  kesehatan  dan  segala  upaya  yang  mengarah  kepada terlindunginya  keberadaan  jiwa.  Segala  hal  yang  dapat  mengancam  keberadaan jiwa  akibat  tidak  terpenuhinya  kebutuhan  hidup  manusia  dilarang  oleh  syaraʻ. Untuk  menjaga  akal,  syaraʻ  memerintahkan  untuk  menjaga  keberadaan  akal  dan
11 Abū Isḥaq al-Syāṭibī, al-Muwafāqāt fi Uṣul... , 27.
12 KBBI, https://kbbi.web.id/indikator, (diakses 27 Maret 2021).
13 Iqbal Hakim, “Indikator; Pengertian, Fungsi dan Jenisnya,”
https://insanpelajar.com/indikator/ (diakses 27 Maret 2021).
14 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh 2, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 222.
15 Abū Ḥamīd bin Muḥammad Al-Ghazālī, al-Mustaṣfa min ʻIlm al-Uṣūl..., hlm. 276.
meningkatkan  kualitasnya.  Dalam  hal  untuk  menjaga  keberadaan  akal,  Allāh memerintahkan  untuk  tidak  melakukan  hal  yang  bisa  merusak  keberadaan  akal pada manusia. Untuk terlindunginya keturunan, Allāh melengkapi manusia dengan kebutuhan biologis  yang dapat  mendorong manusia untuk  dapat  berkembang biak melalui proses percampuran antara laki-laki dan perempuan, maka karena itu syaraʻ mensyariatkan kawin  yang dilakukan dengan cara yang sah. Untuk terlindunginya harta, syaraʻ memerintahkan manusia melakukan sesuatu yang dapat mendatangkan kekayaan  dengan  cara  halal  dan  sah  dan  segala  upaya  untuk  melindungi  harta diperintahkan oleh syaraʻ. Karenanya  Allāh memberikan hukuman potong tangan bagi  pencuri,  karena  dengannya  harta  orang  lain  akan  terlindungi. 16 Dengan demikian,  segala  upaya  yang  mengarah  kepada  terpeliharanya  kelima  hal  yang menjadi  kebutuhan  dasar  bagi  manusia  adalah  perbuatan  baik  yang  diperintahkan syaraʻ,  adapun  menjaga  dan  memenuhi  kelima  hal  ini  merupakan  sebuah kemaslahatan. Begitu juga sebaliknya, segala upaya yang dapat merusak kelima hal yang menjadi kebutuhan dasar bagi manusia adalah perbuatan buruk yang dilarang oleh  syaraʻ  dan  tentunya  melakukannya  merupakan  sebuah  kemafsadatan  yang dapat  merusak  eksistensi  keberadaan  manusia.  Oleh  karena  itu,  hakim  dalam menyelesaikan perkara harta bersama wajib memperhatian dan memastikan dengan sunggung-sungguh  aspek-aspek  yang  tidak  menciderai  salah  satu  dari  lima kebutuhan  dasar  tersebut  bagi  setiap  orang  yang  menginginkan  keadilan  hukum. Meskipun terkadang harus keluar dari hukum tertulis yang sudah ada, maka jika ini menjadi  jalan  untuk  memenuhi  kebutuhan  yang  menjadi  hak  mereka,  maka memenuhinya  itu  menjadi  sebuah  kemaslahatan  yang  penerapan  hukum  yang diterapkan dalam sistem hukum Islam.
Adapun  maslahah  pada  tingkat al-ḥājāt adalah  kebutuhan  yang  bukan merupakan  kebutuhan  mendesak,  kebutuhan  pada  peringkat  ini merupakan kebutuhan  sekunder,  di  mana  manusia  membutuhkan  sesuatu  yang  dapat memudahkan  dan  melapangkan  hidup  serta  menghilangkan  kesempitan  agar hidupnya  tidak  berada  dalam  kesusahan  besar. 17 Dengan  tercukupinya  kebutuhan sekunder ini, maka kehidupan manusia dalam segala aspek baik sosial, budaya dan ekonomi dan lain sebagainya dapat berkembang. Sedangkan maslahah pada tingkat al-taḥsīni merupakan  maslahah  yang  bukan  karena  alasan  mendesak dan  juga bukan  untuk  keperluan al-taḥsīni, kebutuhan  dalam  kategori taḥsīni merupakan
16 Abū Ḥamīd bin Muḥammad Al-Ghazālī, al-Mustaṣfa min ʻIlm al-Uṣūl..., hlm. 276.
17 Al  Yasa`  Abubakar, Metode  Istishlahiah:  Pemanfatan  Ilmu  Pengetahuan  dalam  Ushul Fiqih, (Banda Aceh: Bandar Publising, 2012) , hlm. 10.
kebutuhan terendah yang bersifat tersier. Kebutuhan ini diperlukan manusia untuk memberikan  kenyamanan  dan  mempermudah  bagi  kehidupan  manusia. 18 Oleh karena  itu,  pada  tingkat al-ḥājāt dan al-taḥsīni tidak  boleh  dijadikan  dasar pertimbangan  dalam  penetapan  hukum.  Hakim  dalam  melakukan  ijtihad  untuk menetapkan  hukum  harus  memperhatikan  dan  memastikan  unsur-unsur  yang mendesak  pada  kedua  peringkat  maslahah  yang  terakhir  tersebut. 19 Jabbar 20 juga mengemukakan  bahwa  setiap  maslahah  yang  memenuhi  keadaan  mendesak (al- ḍarūriyat) dan bersifat  pasti  kemaslahatannya dapat  dinyatakan  sebagai  tujuan syaraʻ yang dikenal dengan sebutan maqāṣid al-syarʻiyah. 21
Merujuk  pada  indikator  maslahah  yang  diungkapkan al- Ghazālī  dan  al- Syāṭibī  di  atas, maka untuk  menentukan maslahah berdasarkan tingkat  kebutuhan manusia,  sifatnya  sangat  relatif.  Al-Raysuni 22 menjelaskan  bahwa  maslahah  bisa berubah  karena  perubahan  zaman,  di  mana  awalnya  maslahah  kemudian  berubah menjadi  tidak  maslahah  atau  sebaliknya.  Sesuatu  yang  dianggap  maslahah  bagi seseorang dan bagi  satu  komunitas, tetapi tidak menjadi  maslahah bagi  orang lain dan  bagi  suatu  komunitas,  bahkan  menjadi  mafsadat  bagi  mereka.  Kondisi  ini dimungkinkan  terjadi  dasar  dalam  pertimbangan  hukum  pada  perkara  harta bersama dalam putusan hakim Mahkamah Syarʻiyah di Aceh.

## Putusan Hakim Mahkamah Syarʻiyah di Aceh dalam Perkara Harta Bersama
Harta  bersama  yang  diatur  dalam  aturan  perundang-undangan  baik  dalam KUHPer, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum  Islam,  merupakan  jabaran  dari  realitas  kehidupan  manusia  yang  dalam konteks  maslahah  dapat  diwujudkan  dalam  bentuk  pemeliharaan  terhadap  harta
18 Abū Ḥamīd bin Muḥammad Al-Ghazālī, al-Mustaṣfa min ʻIlm al-Uṣūl..., hlm. 276.
19 Zainal Azwar, “Pemikiran Ushul Fikih al-Ghazālī tentang al-Maslahah al-Mursalah; Studi Eksplorasi  terhadap  Kitab  al-Mustashfā  Min  ʻIlm  al-Ushūl  Karya  al-Ghazālī”, Jurnal  Fitrah, Vol. 01 No. 1, (Januari-Juni 2015), hlm. 65.
20 Jabbar Sabil, Validitas Maqāṣid al-Khalq: Studi terhadap Pemikiran al-Ghazālī, al-Syāṭibī dan Ibn ʻᾹsyūr, (Banda Aceh: Sahifah, 2018), hlm. 39. 21 Istilah maqāṣid al-syarʻiyah sudah  dikenal  sejak  abad  ke  3  H  dan  pertama  sekali digunakan  oleh  Muhammad  bin  Ali  al-Tirmizi  dalam  kitab-kitabnya.  Kemudian  istilah  tersebut terus bergulir digunakan oleh para pemikir Islam melalui karya-karya mereka, sampai kemudian ide maqāṣid diformulasikan  lagi  oleh  al-Juwaini  yang  kemudian  dielaborasikan  oleh  muridnya  al- Ghazālī dengan memetakan maqāṣid al-syarʻiyah dalam konteks universal (kulliyah) dan partikular (juziyah). Lihat  Sanuar  Khatib,  “Konsep  Maqasid  al-Syari`ah:  Perbandingan  antara  Pemikiran  al- Ghazali dan al-Syatibi,” Jurnal Mizani, Vol. 5 No. 1 (2018), hlm. 49.
22 Ahmad  al-Raysuni  dan  Muhammad  Jamal  Bārūt, Al-Ijtihād:  al-Naṣ,  al-Waqiʻ,  al- Maṣlaḥaḥ, (Bairūt: Dār al-Fikr, 2000), hlm 33-37.
Zaiyad  Zubaidi, Maslahah  dalam  Putusan  Hakim  Mahkamah  Syar`iyah  di  Aceh  Tentang Perkara Harta Bersama
yang disebut dengan hifḍ al-māl. Secara yuridis formal, maknanya telah dijelaskan dalam  aturan  perundang-undangan  tersebut  bahwa  yang  dimaksud  dengan  harta bersama adalah harta  yang diperoleh selama suami isteri yang terikat dalam suatu ikatan  perkawinan.  Dalam  praktek  peradilan  sebenarnya  pendefinisian  tersebut tidak  mudah  untuk  diimplementasikan  sebagaimana  tekstual  dari  bunyi  aturan perundang-undangan  tersebut.  Hal  ini  disebabkan  oleh  adanya  perkembangan hukum  dan  perubahan  sosial  yang  selalu  perlu  pada  penyesuaian,  sehingga  butuh kepada  upaya-upaya  para  hakim  yang  mengarah  kepada  pemenuhan  hukum  yang hidup  dalam  masyarakat  dan  dapat  memberikan  nilai  kepuasan  dan  rasa  keadilan khususnya bagi para pihak yang mengajukan perkara harta bersama melalui proses peradilan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 229 KHI bahwa “hakim dalam menyelesaikan  perkara-perkara  yang  diajukan  kepadanya  wajib  memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat sehingga putusannya  sesuai  dengan  rasa  keadilan”.  Ketentuan  ini  kemudian  diperkuat  oleh Pasal 5 (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa  “hakim  wajib  menggali,  mengikuti,  dan  memahami  nilai-nilai  hukum  dan rasa  keadilan  yang  hidup  dalam  masyarakat”.  Oleh  karena  itu  hakim  Mahkamah Syarʻiyah berdasarkan Pasal 229 wajib memberikan rasa adil terhadap pihak yang berperkara.
Mahkamah  Syarʻiyah  di  Aceh  merupakan  suatu  institusi  sosial.  Sebagai institusi  sosial,  Basith  Junaidy 23 mengungkapkan  bahwa  pengadilan  tidak  bisa dilihat  sebagai  institusi  yang  berdiri  sendiri  dan  bekerja  secara  otonom,  tetapi kehadirannya  senantiasa  berada  dalam  proses  asimilasi  dengan  keadaan  dalam lingkungannya.  Institusi  peradilan  tidak  bisa  dilepaskan  dari  proses-proses  dalam berbagai  bidang  yang  berlangsung  di  dalam  masyarakat.  Oleh  karena  itu, pengadilan memiliki struktur sosial yang khas, meski pengadilan merupakan suatu bangunan  yuridis,  namun  institusi  peradilan  sangat  terkait  erat  dengan  berbagai komponen  sosial.  Maka  atas  dasar  inilah  dalam  melahirkan  putusan-putusan perkara  harta  bersama,  hakim  pada  Mahkamah  Syarʻiyah  harus  selalu  berafiliasi dengan  model-model  dan  cara  penyelesaian  perkara  harta  bersama  yang berkembang  dalam  kehidupan  masyarakat  yang  selalu  berubah  dan  berkembang seiring  dengan  perubahan  dan  perkembangan  masyarakat,  sehingga  menghasilkan suatu  putusan  perkara  harta  bersama  yang  memenuhi  aspek  nilai-nilai kemaslahatan.
23 Abdul  Basith  Junaidy,  “Harta  Bersama  dalam  Hukum  Islam  di  Indonesia;  Perspektif Sosiologis” Jurnal Al-Qānūn, Vol. 17, No. 2 (Desember 2014), hlm. 347.
Putusan  hakim  Mahkamah  Syarʻiyah  di  Aceh  dalam  perkara  harta  bersama yang  diunggah  dalam  Direktori  Mahkamah  Agung 24 sampai  dengan  tahun  2019 berjumlah  412  perkara. 25 Angka  ini  bisa  menunjukkan  pada  tingginya  kasus penyelesaian perkara harta bersama yang diajukan ke pengadilan. Masyarakat saat ini sudah memiliki kesadaran akan pentingnya berperkara di pengadilan khususnya dalam hal penyelesaian perkara harta bersama untuk mendapatkan keadilan dengan sederhana,  cepat  dan  biaya  ringan.  Hal  ini  merupakan  salah  satu  asas  dari penyelenggaraan  kekuasaan  kehakiman  oleh  lembaga  peradilan  yang  tertuang dalam  Pasal  2  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan Kehakiman.  Adapun  jumlah  seluruh  perkara  harta  bersama  dalam  putusan  hakim Mahkamah Syarʻiyah di Aceh dapat dilihat seperti dalam table di bawah ini:
Tabel 2. Jumlah Perkara Harta Bersama No Mahkamah Syar`iyah Jumlah Perkara 1 Bireuen 54 2 Lhoksmawe 54 3 Banda Aceh 36 4 Sigli 36 5 Lhoksukon 35 6 Idi 29 7 Langsa 25 8 Kuala Simpang 20 9 Sinabang 20 10 Redelong 19 11 Takengon 19 12 Kutacane 16 13 Calang 15 14 Meulaboh 10 15 Sabang 6 16 Jantho 5 17 Tapaktuan 4 18 Singkil 4
24 Upaya  Mahkamah  Agung  menggugah  Putusan  Hakim  Mahkamah  Agung  Republik Indonesia dalam Direktori adalah untuk  mewujudkan peradilan  yang transparan dan terbuka untuk publik,  sehingga  melahirkan  peradilan  yang  akuntabel,  masyarakat  lebih  mudah  mengakses informasi  yang  merupakan  salah  satu  hak  asasi  manusia  yang  ditegaskan  dalam  Undang-Undang Dasar  1945.  Ketentuan  ini  diatur  dalam  Keputusan  Ketua  Mahkamah  Agung  Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.
25 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, https://putusan.mahkamahagung.go.id/, (diakses 22 Desember 2019).
19 Suka Makmu 3 20 Subulussalam 1 21 Meureudu 1 22 Blang Pidie 0 23 Blang Kejeren 0 Total 412
Dari  tabel  di  atas,  dapat  terlihat  dengan  jelas  secara  keseluruhan  jumlah perkara harta bersama yang didaftarkan ke Mahkamah Syarʻiyah di Aceh, di mana terkonfirmasi dari jumlah perkara yang disajikan dalam tabel, Mahkamah Syarʻiyah Bireuen  dan  Lhoksmawe  merupakan  Mahkamah  Syarʻiyah  yang  tertinggi  perkara harta  bersama  yang  mencapai  54  perkara  harta  bersama.  Sedangkan  pada  16 Mahkamah  Syarʻiyah  yang  lain  terdapat  perkara  harta  bersama  kurang  dari  20 kasus,  bahkan  terdapat  9  Mahkamah  Syarʻiyah  di  Aceh  yang  menangani  perkara harta bersama kurang dari 10 perkara.
Perbedaan  angka  perkara  harta  bersama  tersebut  mengindikasikan  pada perbedaan  tingkat  kesadaran  masyarakat  yang  mengajukan  perkaranya  ke pengadilan. Rendahnya perkara harta bersama, bukan berarti rendah pula kesadaran masyarakat  untuk  menyelesaikan  perkara  harta  bersama  secara  ligitasi,  tetapi sebagian  masyarakat  mencukupkan  menyelesaikan  perkara  harta  bersama  oleh perangkat  gampong  melalui  peradilan  adat.  Hal  ini  terungkap  dari  salah  satu penelitian  yang  menyebutkan  bahwa  masyarakat  Aceh  dalam  menyelesaikan perkara  harta  bersama  dilakukan  melalui  dua  mekanisme  yaitu  melalui  peradilan adat di gampong dan melalui proses ligitasi. 26
Dalam  hal  perkara  harta  bersama  diajukan  ke  pengadilan,  pada  umumnya pihak  yang  berperkara  sudah  pernah  menyelesaikan  perkara  harta  bersama  oleh perangkat  gampong,  namun  penyelesaian  tersebut  tidak  mencapai  kesepakatan kedua  belah  pihak,  sehingga  para  pihak  mengajukan  gugatannya  ke  pengadilan. 27
Proses  penyelesaian  perkara  harta  bersama  yang  dilakukan  penyelesaiannya  di gampong secara legal formal diatur dalam Qanun Aceh Pasal 13 Ayat (1g) Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat. Dalam Qanun tersebut  menyebutkan  sengketa harta  sehareukat (harta  bersama) merupakan bagian  dari  salah  satu  perselisihan adat  istiadat.  Penyelesaian  perkara  yang
26 Abidin Nurdin, “Pembagian Harta Bersama dan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan di Aceh Menurut  Hukum  Islam,” Jurnal  El-Usrah, Vol.  2  No.  2  (2019), https://jurnal.ar- raniry.ac.id/index.php/usrah/article/view/7652 (diakses 6 April 2021).
27 Wawancara dengan Yusnardi, hakim Mahkamah Syar`iyah Sigli, (7 April 2021).
dilakukan oleh aparatur gampong secara adat, memiliki payung hukum dan putusan mereka mempunyai kekuatan hukum dan bersifat mengikat para pihak.
Namun  di  antara  perkara  harta  bersama  terdapat  perkara  yang  langsung diajukan  ke  pengadilan,  di  mana  para  pihak  tidak  menyelesaikannya  terlebih dahulu  pada  tingkat  gampong,  tetapi  para  pihak  secara  langsung  mengajukan gugatan  perkaranya  ke  Mahkamah  Syarʻiyah  melalui  proses  peradilan.  Hal  ini terjadi  dalam  pada  perkara  harta  bersama  yang  sudah  terlebih  dahulu  terjadi perselisihan rumah tangga, sehingga para pihak tidak membukakan diri lagi untuk bermusyawarah  yang  bisa  difasilitasi  oleh  perangkat  gampong.  Oleh  karena  itu para  pihak  memilih  untuk  langsung  mengajukan  gugatannya  menyelesaikan perselisihan perkara harta bersama pada Mahkamah Syarʻiyah dengan tujuan untuk dapat dilakukan upaya paksa melalui proses ligitasi. 28 Putusan hakim di pengadilan sangat  diperlukan  untuk  menyelesaikan  suatu  perkara  yang  dianjukan  kepadanya. Lahirnya  putusan  hakim  bagi  para  pihak  yang  berperkara,  diharapkan  dapat memberikan suatu kepastian hukum atas perkara yang diajukan di pengadilan atas masalah  yang  diperkarakan.  Putusan  yang  telah  divonis  oleh  hakim  dalam menyelesaikan  perkara  tentu  dimaksudkan  untuk  mengakhiri  suatu  persengketaan atas perkara yang diajukan untuk diadili dengan terlebih dahulu hakim melakukan proses pemeriksaan perkara.

## Pemenuhan Aspek Maslahah dalam Putusan Hakim tentang Harta Bersama
Maslahah dapat diterapkan dalam pengembangan hukum  Islam. Dalam teori maqāṣid yang telah dibangun al-Syāṭibī, maqāṣid digunakan untuk menafsirkan naṣ dalam  upaya  mencari  apa  maslahah  yang  terkandung  di  dalamnya  dan  untuk melihat  sejauh  mana  kedudukannya  dalam  peringkat  maslahah  yang  telah disusunnya.  Al-Raisunī  menawarkan  dua  model  penerapannya.  Pertama  adalah model  pemahaman  yang  berorientasi  pada  maslahah (fahm  al-maṣlaḥī). Kedua, model penerapan yang juga berorientasi pada maslahah (taṭbīq al-maṣlaḥī) . 29 Oleh karena  itu,  maslahah  dapat  dijadikan  sebagai  pertimbangan  dalam  menemukan hukum,  termasuk  dalam  kaitannya  dengan  hukum  dalam  putusan  hakim  di pengadilan.  Putusan  hukum  di  pengadilan  adalah  hasil  pemikiran  hukum  yang dilakukan hakim berdasarkan pemeriksaan di depan persidangan.
28 Wawancara dengan Yusnardi, hakim Mahkamah Syar`iyah Sigli, (7 April 2021).
29 Ahmad al-Raysuni dan Muhammad Jamal Bārūt, al-Ijtihād: al-Naṣ, al-Waqiʻ..., hlm 50.
Maslahah  dalam  kaitannya  dengan  putusan  hukum,  bahwa  hakim  dalam menetapkan  putusan  hukumnya  harus  mengacu  kepada  nilai-nilai  kemaslahatan bagi masyarakat. Arief Budiman, mengungkapkan bahwa kemaslahatan merupakan substansi  utama  dari  proses  legislasi,  hal  ini  disebabkan  tujuan  ditetapkan  hukum adalah  untuk  menjaga  kemaslahatan  dan  menghindari  kerusakan (mafsadāt). 30
Dalam  kajian  filsafat  Hukum  Islam  kedudukan  maslahah  sangat  sentral  untuk dijadikan  titik  tolak  penetapan  hukum,  karena  itu  peran  hakim  sangat  penting dalam  menggali  dan  menemukan  maslahah  yang  terkandung  dalam  hukum  yang ditetapkannya. 31
Abdul Manan mengungkapkan bahwa maslahah adalah metode yang relevan dalam  menemukan  hukum  untuk  menjawab  permasalahan  sosial  saat  ini. 32
Ungkapan  Abdul  Manan  ini  sebenarnya  menginginkan  untuk  mengembalikan segala bentuk pembentukan hukum, termasuk keputusan hakim di pengadilan pada pijakan  yang  bertumpu  pada    kemaslahatan.  Seorang  hakim  ketika  menetapkan hukum  diharuskan  untuk  memilih  metode  paling  tepat  menurut  pertimbangannya, selama  keputusan  hukum  itu  berorientasi  pada  tercapainya  kemaslahatan.  Hakim dalam menetapkan putusan hukumnya tidak harus terikat dengan ketentuan hukum yang  tertulis.  Hakim  dalam  memutus  suatu  peristiwa  hukum  dapat  memilih ketentuan yang ada atau melakukan penemuan hukum dengan menggunakan salah satu metode penemuan hukum melalui penafsiran ekstensif.
Persoalannya  bagaimana  merumuskan  hukum  yang  bertumpu  pada pertimbangan  maslahah  dalam  putusan  hakim  di  pengadilan,  dan  bagaimana mengaitkan maslahah dalam putusan hakim dengan tiga tingkat kebutuhan manusia dalam  kehidupan  seperti  yang  telah  disusun  al-Ghazālī  maupun  al-Syāṭibī.  Mukti Arto 33 menjelaskan bahwa ada 3 strategi  yang dapat diterapkan oleh hakim dalam menerapkan nilai-nilai maslahah dalam putusannya yaitu:
1) Melakukan pemahaman ulang terhadap teks hukum dengan memanfaatkan metode  interpretasi  hukum  secara  komprehensif  dan  progresif  untuk menemukan hukum sesuai maslahah.
2) Mengembangkan  dan  menerapkan  teori  maslahah  dalam  setiap pengambilan keputusan hukum.
30 Achmad  Arief  Budiman,  ”Penemuan  Hukum  dalam  Putusan  Mahkamah  Agung  dan Relevansinya  bagi  Pengembangan  Hukum  Islam  Indonesia,” Jurnal  al-Ahkam ,  Vol.  24  No.  1 (Tahun 2014), hlm. 6.
31 Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam, (Jakarta: Logos, 2013) , hlm. 134.
32 Abdul Manan, Aspek-Aspek Pengubah Hukum, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 230.
33 Mukti  Arto, Pembaharuan  Hukum  Islam  melalui  Putusan  Hakim, (Yogyakarta:  Pustaka Pelajar, 2015) , hlm. 203.
Zaiyad  Zubaidi, Maslahah  dalam  Putusan  Hakim  Mahkamah  Syar`iyah  di  Aceh  Tentang Perkara Harta Bersama
3) Mendorong  keberanian  hakim  melakukan  penemuan  hukum  melalui ijtihad sesuai kewenangannya.
Sedangkan Al Yasa` 34 menjelaskan ada 7 langkah kongkrit untuk melahirkan sistem  yang  komprehensif,  sistematis  dan  praktis  dalam  menemukan  hukum dengan pertimbangan maslahah sebagai berikut:
1) Mengetahui  kategori  maslahah  yang  menjadi  tujuan  syaraʻ  yang diperlukan  manusia  untuk  mempertahankan,  menyelamatkan  ataupun meningkatkan kualitas hidup manusia. Hakim harus mengetahui kategori- kategori perbuatan berdasarkan keperluan manusia atas perbuatan tersebut berdasarkan kebutuhan pada tingkat ḍarūri, ḥājiyi ataupun taḥsīni.
2) Mengidentifikasi  perbuatan  secara  sungguh-sungguh  dan  optimal  untuk mengetahui secara yakin apakah perbuatan itu mengandung kemaslahatan atau tidak.
3) Menghimpun  naṣ  atau  teks  undang-undang  yang  berkaitan  dengan perbuatan yang ingin ditentukan nilai maslahahnya.
4) Meneliti  dan  mempelajari  pendapat  para  ulama  masa  lalu  sekiranya masalah  itu  sudah  pernah  diputuskan  hukumnya.  Dalam  hal  yang diputuskan  merupakan  masalah  baru,  maka  langkah  keempat  ini  tidak diperlukan.
5) Mempelajari  adat  istiadat  masyarakat  yang  kepada  mereka  hasil  putusan itu  akan  diterapkan.  Mempelajari  adat  dalam  hal  ini  diperlukan  karena adat  yang  baik  yang  sejalan  dengan  fikih  tidak  harus  diubah  dan  dapat dipertahankan.  Sebaliknya,  hasil  ijtihad  baru  yang  berbeda  dengan  adat lama dapat saja tidak diberlakukan.
6) Menggunakan  hasil  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  modern,  sekiranya diperlukan  untuk  sampai  pada  kemaslahatan  berdasarkan  tingkatnya dalam memutuskan hukum.
7) Mengreview kembali serta memutar keenam langkah-langkah kongkrit di atas sampai pada titik jenuh, baru kemudian menentukan dan memutuskan hukum sebagai kesimpulan akhir dari rangkaian kegiatan ini.
Dalam  uraiannya  Al  Yasa` 35 menjelaskan  bahwa  tujuh  langkah  yang dirumuskan  di  atas  dapat  dioperasionalkan  secara  bertahap  berurutan  mulai  dari langkah  satu,  dua,  tiga  dan  seterusnya  dan  dapat  juga  secara  simultan.  Ketika ketujuh  langkah  tersebut  sudah  dilakukan  secara  maksimal  dan  optimal,  maka masalah  yang  belum  diketahui  hukumnya  atau  yang  akan  ditentukan  hukumnya bisa  diketahui  dan  ditentukan  nilai  maslahahnya  dengan  mendudukannya  secara jelas  dalam  kategorisasi maqāṣid  al-syarʻiyah. Begitu  juga  kekhawatiran-
34 Al Yasa` Abubakar, Metode Istishlahiah: Pemanfatan..., hlm. 76.
35 Al Yasa` Abubakar, Metode Istishlahiah: Pemanfatan..., hlm. 79.
kekhawatiran  yang  terjadi  tidak  perlu  dikhawatirkan  karena  pada  saat  yang  sama hakim  telah  melakukan  langkah  untuk  mengantisipasi  kekhawatiran  tersebut. Dengan  demikian  hukum  yang  ditetapkan  dalam  putusan  hakim  karena  adanya kandungan  nilai  maslahah,  merupakan  hukum  yang  kuat  dan  dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis.
Persoalannya  yang  terjadi  selama  ini,  maslahah  lebih  banyak  difungsikan sebagai  alat  untuk  mengukur  hasil  suatu  perbuatan  atau  suatu  putusan,  apakah sudah  memenuhi  aspek  maslahah  atau  belum,  dibandingkan  maslahah  dilibatkan secara  langsung  dalam  upaya  untuk  melakukan  penalaran  yang  komprehensif, sistematis  dan  praktis  sebagai  sebuah  proses.  Uraian  yang  ditemukan  dalam literatur-literatur  buku  usul  fikih  kecenderungannya  lebih  kepada  melihat  nilai maslahah sebagai hasil dari pada maslahah sebagai proses seperti halnya beberapa langkah-langkah  konkret  di  atas  untuk  menemukan  hukum  dengan  pertimbangan maslahah termasuk dalam putusan-putusan hakim di pengadilan.
Sebagai  contoh  penerapan  pertimbangan  maslahah  dalam  putusan  hakim  di pengadilan, putusan-putusan ini ternyata menyampingkan ketentuan normatif yang tertulis  dalam  memenuhi  aspek  nilai-nilai  kemaslahatan.  Di  antaranya  adalah perkara  penyelesaian  harta  bersama  dalam  putusan  hakim  Pengadilan  Agama Malang  No.  6091/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg,  di  mana  majelis  hakim  memutuskan untuk  membagi  harta  bersama  dengan  menetapkan 2 / 3 bagian  kepada  pemohon (suami)  dan 1 / 3 bagian  kepada  termohon  (isteri).  Hakim  mengenyampingkan  teks hukum  yang  tertulis  dalam  Pasal  97  Kompilasi  Hukum  Islam.  Dalam  putusan tersebut terlihat adanya kemaslahatan ketika hakim memutuskan untuk keluar dari ketentuan  hukum  tertulis.  Formula  seperti  ini  dilakukan  hakim  atas  dasar  fakta  di persidangan  yang  menemukan  adanya  unsur  eksploitasi  harta  bersama  dalam bentuk  usaha  produktif  oleh  pihak  isteri  sebagai  tergugat  selama  kurun  waktu  24 bulan yang mengakibatkan kerugian pihak lain (suami). Ketika majelis hakim tidak memutuskan pembagian masing-masing mendapatkan seperdua dari harta bersama, maka  hakim  melalui  ijtihadnya  telah  melakukan  penemuan  hukum.  Atas  putusan hukumnya  ini,  hakim  telah  berupaya  memnuhi  aspek  maslahah  dengan menghindari  kerugian  atau  kemudharatan  secara ḍarūri yang  mencederai  aspek hifḍ al-mal atas  hak  suami  yang  telah  dimanfaatkan  secara  tidak  sah  oleh  mantan isterinya selama 24 bulan lamanya.
Putusan  hakim  Mahkamah  Syarʻiyah  Simpang  Tiga  Redelong  dengan putusan  Nomor  205/Pdt.G/2015/MS-STR.  Dalam  putusan  ini  majelis  hakim memutuskan pembagian harta bersama ¾ ditetapkan kepada penggugat (isteri) dan
¼ ditetapkan kepada tergugat (suami). Dalam hal ini, hakim Mahkamah Syarʻiyah Redelong  dalam  putusannya  tersebut  tidak  mendasarkan  putusannya  pada ketentuan  normatif  pembagian  harta  bersama  dalam  Pasal  97  Kompilasi  hukum Islam,  tetapi  hakim  dalam  putusannya keluar  dari  ketentuan  Kompilasi  Hukum Islam  tersebut  disebabkan  terdapat  fakta  hukum  di  persidangan  yang  bahwa tergugat  (suami)  tidak  menjalankan  kewajibannya  sebagai  layaknya  suami  dalam memenuhi  kebutuhan  nafkah  lahir  keluarga  terutama  terhadap  isterinya.  Hakim dalam  hal  ini  mendasarkan  pertimbangan  hukumnya  pada  kontribusi  para  pihak. Putusan hakim tersebut, terlihat bahwa telah berupaya melakukan suatu yang dapat menghilangkan  kemudharatan  bagi  salah  satu  pihak  (isteri)  yang  dalam  hal  ini sebagai  penggugat.  Maka  oleh  karena  itu  putusan  hakim  tersebut  sudah mempertimbangkan  nilai  kemaslahatan  dalam  putusannya  dengan  memutuskan perkara  pembagian  harta  bersama  ¾  ditetapkan  kepada  penggugat  (isteri)  dan  ¼ ditetapkan kepada tergugat (suami). Besarnya bagian penggugat dari pada tergugat yang  diputuskan,  merupakan  salah  satu  upaya  hakim    memberikan  rasa  keadilan bagi para pihak. Putusan pembagian masing-masing pihak mendapatkan seperdua, tidak selamanya maslahah dan juga tidak selamanya tidak maslahah, jadi maslahah dan tidak maslahahnya terletak pada bagaimana kasus yang dihadapi.
Pada  dasarnya  formulasi  seperdua  dalam  pembagian  harta  bersama  menurut ketentuan  Kompilasi  Hukum  Islam  nampaknya    sangat  fleksibel  untuk  diterapkan dalam  putusan  hakim  di  pengadilan,  karena  formulasi  tersebut  bersifat  mengatur dan  bukan  memaksa.  Oleh  karena  itu  mengikuti  cara  pembagian  seperti  itu  tidak bersifat  muthlak  harus  diikuti,  dalam  kasus-kasus  tertentu  boleh  dikesampingkan. Keberadaan  aturan  Kompilasi  Hukum  Islam  tersebut  dalam  kondisi  tertentu  bisa dijadikan acuan dan dalam kondisi tertentu juga bisa dikesampingkan, bahkan bisa untuk menguatkan adat pembagian harta bersama dalam masyarakat. 36
Di pengadilan, peran hakim dalam proses penyelesaian perkara harta bersama sangat  perlu  untuk  menemukan  nilai-nilai  kemaslahatan  bagi  para  pihak  dalam menyelesaikan pembagian harta bersama. Ketika semua putusan hakim didominasi oleh  putusan  yang  berpegang  pada  ketentuan  normatif  yang  tertulis,  maka  patut dijustifikasi  bahwa  di  antara  putusan-putusan  hakim  tersebut  tidak  lagi  menggali, memahami  dan  mempertimbangkan  nilai-nilai  hukum  yang  hidup  dalam masyarakat, sehingga jauh dari putusan-putusan yang memenuhi aspek maslahah.
36 Zaiyad  Zubaidi,  “Tanggapan  Ulama  Dayah  terhadap  Pembagian  Harta  Bersama  Menurut Pasal 97 KHI,” Media Syariah, Vol. 22 No. 1 (Tahun 2020), hlm. 47.
Tentunya  dengan  menerapkan  strategi  dan  langkah-langkah  di  atas,  maka aspek  maslahah  dalam  putusan  hakim  Mahkamah  Syarʻiyah  di  Aceh  dapat terpenuhi.  Inilah    wujud  dari  salah  satu  interpretasi  makna  Pasal  229  Kompilasi Hukum  Islam  dan  Pasal  5  (1)  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang Kekuasaan  Kehakiman  yang  menginginkan  bahwa  hakim  di  pengadilan  dalam menyelesaikan  perkara-perkara  yang  diajukan  kepadanya  wajib  memperhatikan dengan  sungguh-sungguh  menggali  dan  memahami  nilai-nilai  hukum  yang  hidup dalam  masyarakat  sehingga  putusannya  sesuai  dengan  rasa  keadilan,  sehingga hakim  Mahkamah  Syarʻiyah  di  Aceh  dalam  memutuskan  perkara  harta  bersama dapat  melahirkan  diktum  putusan-putusan  yang  dapat  memenuhi  aspek  maslahah bagi para pihak yang mengajukan perkara harta bersama di pengadilan.

## Penutup
Berdasarkan  hasil  kajian  yang  telah  diuraikan  di  atas  dapat  disimpulkan bahwa dalam  menyelesaikan  perkara  harta  bersama,  secara  keseluruhan  perkara harta  bersama  yang  diputuskan  oleh  hakim  Mahkamah  Syar`iyah  di  Aceh didominasi  pada  ketentuan  pembagian  harta  bersama  yang  diatur  dalam  Pasal  97 Kompilasi  Hukum  Islam.  Hampir  tidak  ditemukan  diktum  putusan  hakim  yang contra  legem dengan  ketentuan  Kompilasi  Hukum  Islam.  Hakim  tidak  lagi menggali  nilai-nilai  hukum  dalam  masyarakat,  sehingga  nilai-nilai  kemanfaatan dan  keadilan  bagi  para  pihak  yang  dapat  menciptakan  aspek-aspek  kemaslahatan dalam putusan hakim kurang dapat diwujudkan. Untuk memenuhi aspek maslahah dalam  setiap  putusan  hakim  Mahkamah  Syar`iyah  di  Aceh,  langkah  yang  dapat dilakukan  oleh  hakim  menyelesaikan  perkara  harta  bersama  di  pengadilan  adalah pertama,  mempertimbangkan  adat  pembagian  harta  bersama  yang  kepada  mereka hasil putusan itu diterapkan. disamping menerapkan pertimbangan normatif dalam pertimbangan hukumnya. Kedua, mengidentifikasi  secara sungguh-sungguh setiap putusannya untuk mengetahui secara yakin apakah putusan itu mengandung aspek maslahah  atau  tidak.  Ketiga,  menerapkan  aspek  maslahah  secara  konsisten  dalam setiap pengambilan keputusan hukum  dalam menyelesaikan perkara harta bersama. Keempat,  diperlukan  keberanian  hakim  berijtihad  dalam  merumuskan  kaidah- kaidah  hukum  yang  mengarah  pada  terpenuhinya  aspek  maslahah  dalam menyelesaikan  perkara  harta  bersama.  Rekomendasi  yang  dapat  disampaikan bahwa  hakim  dalam  menyelesaikan  perkara  harta  bersama  harus  fleksibel  dengan mempertimbang aspek yang dapat memberikan kemaslahatan bagi para pihak yang berperkara.  Karena  selama  ini,  hakim  terpaku    pada  Pasal  97  Kompilasi  Hukum
Zaiyad  Zubaidi, Maslahah  dalam  Putusan  Hakim  Mahkamah  Syar`iyah  di  Aceh  Tentang Perkara Harta Bersama
Islam, meskipun ketentuan ini awalnya sebagai pedoman bagi para hakim. Namun untuk menyelesaikan perkara harta bersama perlu menggali nilai-nilai hukum yang hidup  dalam  masyarakat  yang  kemungkinan  berbeda  antara  satu  wilayah  dengan wilayah  lain  di  Aceh,  karena  formulasi  Kompilasi  Hukum  Islam  tersebut  bersifat mengatur bukan memaksa.

## Daftar Pustaka
Abdul Manan, Aspek-Aspek Pengubah Hukum, Jakarta: Prenada Media, 2005. Abdul  Basith  Junaidy,  “Harta  Bersama  dalam  Hukum  Islam  di  Indonesia; Perspektif Sosiologis” Jurnal Al-Qānūn, Vol. 17, No. 2, Desember 2014. Abidin Nurdin, “Pembagian Harta Bersama dan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan di  Aceh  Menurut  Hukum  Islam,” Jurnal  el-Usrah, Vol.  2  No.  2  (2019),
https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/article/view/7652 (diakses 6 April 2021).
Achmad  Arief  Budiman,  ”Penemuan  Hukum  dalam  Putusan  Mahkamah  Agung dan  Relevansinya  bagi  Pengembangan  Hukum  Islam  Indonesia,” Jurnal  al- Ahkam , Vol. 24 No. 1, Tahun 2014. Al-Ghazālī, Abū Ḥamīd bin Muḥammad, al-Mustaṣfa min ʻIlm al-Uṣūl, Bairūt: Dar al-Iḥyaʼ, t.t.
Al-Raysuni, Ahmad dan Muhammad Jamal Bārūt, al-Ijtihād: al-Naṣ, al-Waqiʻ, al- Maṣlaḥaḥ, Bairūt: Dār al-Fikr, 2000. Al-Syāṭibī, Abū Isḥaq, al-Muwafāqāt fi Uṣul al-Syariʻah, Bairūt: Dar al-Kutūb al- Ilmiyah, 2004.
, Al-ʻItiṣam, Kairo: al-Maktabah Kairo: al-Maktabah al-Taufiqiyah, t.t.
Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh 2, Jakarta: Kencana, 2011. Arina  Adalatal  Hukmi, Analisis  Maslahah  Mursalah  terhadap  Putusan  Nomor:
6091/Pdt.g/2013/Pa.Kab.Mlg, Surabaya: Digital Library, UIN Sunan Ampel, 2018.
Asnawi,  “Konseptualisasi  Teori  Maslahah”, Salam:  Jurnal  Filsafat  dan  Budaya Hukum, https://www.academia.edu/9998895 (diakses 17 Maret 2021). Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia,
https://putusan.mahkamahagung.go.id/, (diakses 22 Desember 2019). Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam, Jakarta: Logos, 2013. Iqbal Hakim, “Indikator; Pengertian, Fungsi dan Jenisnya,” https://insanpelajar.com/indikator/ (diakses 27 Maret 2021).
Jabbar  Sabil, Validitas  Maqāṣid  al-Khalq:  Studi  terhadap  Pemikiran  al-Ghazālī,
al-Syāṭibī dan Ibn ʻᾹsyūr, Banda Aceh: Sahifah, 2018.
Keputusan  Ketua  Mahkamah  Agung  Nomor  144/KMA/SK/VIII/2007  tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.
KBBI Online, https://kbbi.web.id/, (diakses 22 Maret 2021).
Zaiyad  Zubaidi, Maslahah  dalam  Putusan  Hakim  Mahkamah  Syar`iyah  di  Aceh  Tentang Perkara Harta Bersama
Mukti  Arto, Pembaharuan  Hukum  Islam  melalui  Putusan  Hakim, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
Mursyid, “Ijtihad Hakim dalam Penyelesaian Perkara Harta Bersama di Mahkamah Syar’iyah    Banda  Aceh;  Analisis  Dengan  Pendekatan  Ushul  Fiqh,” Ar- Raniry; International Joernal of Islamic Studies, Vol. 1 No. 1 Tahun 2014. Sanuar  Khatib,  “Konsep  Maqasid  al-Syari`ah:  Perbandingan  antara  Pemikiran  al- Ghazali dan al-Syatibi,” Jurnal Mizani, Vol. 5 No. 1, 2018.
Shoim, “Penerapan Teori Maslahah pada Perkara Pengangkatan Anak yang Sudah Dewasa,” https://badilag.mahkamahagung.go.id, (diakses 17 Oktober 2020). Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadian Agama
Yusnardi, Hakim Mahkamah Syarʻiyah Sigli, (Wawancara, 7 April 2021). Zainal  Azwar,  “Pemikiran  Ushul  Fikih  al-Ghazālī  tentang  al-Maslahah  al- Mursalah;  Studi  Eksplorasi  terhadap  Kitab  al-Mustashfā  Min  ʻIlm  al-Ushūl
Karya al-Ghazālī”, Jurnal Fitrah, Vol. 01 No. 1, Januari-Juni 2015. Zaid, Muṣtafa, al-Maslahah fi al-Tasyrīʻ al-Islāmī wa Najm al-Dīn al-Ṭūfi , Bairūt:
Dār al-Fikr, t.t.
Zaiyad  Zubaidi,  “Tanggapan  Ulama  Dayah  terhadap  Pembagian  Harta  Bersama Menurut Pasal 97 KHI,” Media Syariah, Vol. 22 No. 1, Tahun 2020.