## Wajah Hukum
Pelaksanaan Pemberian Asimilasi terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Padang Panjang
Rezki Kurnia Abdi, LoLa Yustrisia, SyaifuL Munandar FakuLtas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Correspondence: rezkiabdi4@gmaiL.com, LoLayustrisia@yahoo.com, munandarsyaifuL@gmaiL.com
Abstrak. Asimilasi  merupakan  proses  pembinaan  Warga  Binaan  Pemasyarakatan  dan  Anak  didik pemasyarakatan  yang  diLaksanakan  dengan  membaurkan  Warga  Binaan  Pemasyarakatan  dan  anak  didik pemasyarakatan  Dalam  kehidupan  masyarakat.  PeneLitian  ini  membahas  tentang  Pelaksanaan  pemberian asimilasi terhadap warga binaan pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Padang Panjang. Adapun permasaLahan  yang  diangkat  bagaimana  Pelaksanaan  pemberian  Hak  Asimilasi  terhadap  Warga  Binaan Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Padang Panjang dan apa saja kendala dan upaya dalam Pelaksanaan  pemberian  Hak  Asimilasi  terhadap  Warga  Binaan  Pemasyarakatan  di  Rumah  Tahanan  Negara Kelas  IIB  Padang  Panjang.  Jenis  peneLitian  yang  digunakan  adaLah  PeneLitian  yuridis  empiris.  Sumber  data yang digunakan adaLah data primer dan data sekunder. Pelaksanaan pemberian Hak Asimilasi terhadap Warga Binaan  Pemasyarakatan  di  Rumah  Tahanan  Negara  Kelas  IIB  Padang  Panjang  sudah  sesuai  dengan  peraturan yang  berLaku.  Namun  masih  ada  beberapa  kendala  di  dalam  prosedurnya  yang  masih  beLum  efektif  adanya penoLakan  dari  masyarakat  terhadap  Warga  Binaan  Pemasyarakatan  dan  anak  Lembaga  Pemasyarakatan. Sebaiknya  Adanya  sosiaLisasi  yang  Lebih  dari  petugas  pemasyarakatan  kepada  warga  binaan  agar  mereka tertarik  untuk  memenuhi  hak  asimilasinya.  Adanya  sosiaLisasi  yang  Lebih  memotivasi  dari  petugas pemasyarakatan kepada warga binaan agar mereka tertarik untuk memenuhi hak asimilasinya sehingga terhindar dari tindakan pidana yang baru saat asimilasi diberikan .
Kata Kunci: Asimilasi, Warga Binaan, Rutan.
Abstract. AssimiLation is the process of fostering CorrectionaL Assisted Residents and CorrectionaL Students which is carried out by mixing CorrectionaL Assisted Residents and CorrectionaL Students in community Life. This study discusses the  impLementation of the provision of assimiLation to prisoners in the Padang Panjang CLass IIB State Detention Center. The issues raised how is the impLementation of the granting of AssimiLation Rights  to  CorrectionaL  Inmates  in  the  Padang  Panjang  CLass  IIB  State  Detention  Center  and  what  are  the obstacLes and efforts in  impLementing the granting of AssimiLation Rights to CorrectionaL Inmates in CLass IIB  Padang  Panjang  State  Detention  Center.  The  type  of  research  used  is  empiricaL  juridicaL  research. Sources of data used are primary data and secondary data. The impLementation of the granting of the Right of AssimiLation to CorrectionaL FamiLies in CLass IIB Padang Panjang State Detention Center is in accordance with  appLicabLe  reguLations.  However,  there  are  stiLL  a  number  of  obstacLes  in  the  procedure  which  are stiLL  not  effective,  there  is  resistance  from  the  community  towards  prisoners  and  chiLdren  of  correctionaL institutions. It is better if there is more sociaLization from correctionaL officers to the inmates so that they are interested  in  fuLfiLLing  their  assimiLation  rights.  There  is  sociaLization  that  is  more  motivating  from correctionaL officers to inmates so that they are interested in fuLfiLLing their assimiLation rights so that they avoid new criminaL acts when assimiLation is given.
Keywords: AssimiLation, BuiLt Residents, Detention Center.

## PENDAHULUAN
Pembinaan  Narapidana  saat  ini  mengacu  pada  peraturan  Undang-undang  Nomor  12  Tahun 1995  Tentang  Pemasyarakatan  yang  jauh  meninggaLkan  unsur  pembaLasan,  penjeraaan  dan resosiaLisasi  dalam  pemidanaan  yang  dianut  dalam  sistem  kepenjaraan  ( regLemen kepenjaraan). 1 Secara umum, RUTAN dan LAPAS merupakan dua Lembaga yang mempunyai fungsi yang berbeda. RUTAN adaLah tempat penahanan sementara tersangka untuk menghindari tersangka meLarikan diri, menghiLangkan  barang  bukti  atau  menguLangi  perbuatannya  dan  beLum  memiLiki  keputusan inkracht sedangkan  LAPAS  adaLah  tempat  pembinaan  narapidana  yang  sedang  menjaLani  Sanksi
1 https://massofa.wordpress.com/2013/06/26/sejarah-perkembangan-kepenjaraan  di%20indonesia  diakses pada hari SeLasa, tanggaL 20 desember 2022, pukuL 10.32 WIB
pidana  yang  telah memiLiki  kekuatan  hukum  tetap  atau  vonis  hakim.  PasaL  4 ayat  (1)  LAPAS  dan BAPAS  didirikan  di  setiap  ibukota  kabupaten  atau  kotamadya.  Dengan  kondisi  yang  terjadi  di Indonesia  dimana  tidak  semua  kotamadya  dan  kabupaten  memiLiki  RUTAN  dan  LAPAS  serta keLebih  an  kapasitas (over  capacity) LAPAS,  sehingga  RUTAN  difungsikan  untuk  menampung narapidana untuk menjaLani pembinaan sampai masa hukuman narapidana berakhir. 2
Alasan  penempatan  narapidana  di  dalam  rumah  tahanan  terdapat  pada  PasaL  38  ayat  (1)  jo. Penjelasan PP  No.  27  Tahun  1983  Tentang  Pelaksanaan  KUHAP, Menteri dapat menetapkan  Lapas tertentu  sebagai  Rutan.  Kemudian,  dengan  adanya  Surat  Keputusan  Menteri  Kehakiman  No. M.04.UM.01.06  Tahun  1983  tentang  Penetapan  Lembaga  Pemasyarakatan  Tertentu  sebagai  Rumah Tahanan  Negara,  Lapas  dapat  beralih fungsi menjadi  Rutan,  dan  begitu  pula sebaliknya. Mengingat kondisi banyak Lapas yang ada di Indonesia telah melebih i kapasitas karenanya terdakwa yang telah menjalani perawatan di Rutan dan berubah statusnya menjadi terpidana seharusnya harus pindah dari Rutan untuk menjalani hukuman ke Lapas, namun banyak yang tetap tinggal di dalam Rutan hingga masa pidana mereka selesai.
Sama hanya dengan di Kota Padang Panjang Sumatera Barat tidak memiliki Lapas hanya ada Rumah Tahanan yang disebut dengan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Padang Panjang. Di RUTAN Kelas IIB Padang Panjang pembinaan narapidana diterapkan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan  Hak  Asasi  Manusia  tentang  Syarat  dan  Tata  Cara  Pemberian  Remisi,  Asimilasi,  Cuti Mengunjungi  Keluarga  ,  Pembebasan  Bersyarat,  Cuti  Menjelang  Bebas,  dan  Cuti  Bersyarat  Bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini berlaku terhadap  Narapidana  dan  Anak  Didik  Pemasyarakatan  yang  menjalani  pidana  di  rumah  tahanan negara.  Rutan  Kelas  IIB  Padang  Panjang  mengalami  over  kapasitas.  Jumlah  warga  binaan  yang berada di dalam adalah sebanyak 219 orang. Kapasitas di Rutan Kelas IIB Padang Panjang ialah 75 orang. Over kapasitas ini Rutan Kelas IIB Padang Panjang memberikan program asimilasi.
Asimilasi merupakan proses pembinaan warga binaan yang dilaksanakan dengan membaurkan warga binaan di dalam kehidupan masyarakat. Syarat asimilasi bagi narapidana tindak pidana umum: berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir. 3
Pelaksanaan pemberian asimilasi diatur pada Pasal 10 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang  Pemasyarakatan.  Asimilasi  merupakan  hak  dari  warga  binaan.  Mengenai  ketentuan  secara teknis  dalam  pemberian  asimilasi  diatur  secara  jelas  pada  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM Nomor  32  Tahun  2020  Pasal  1  ayat  3  adalah  proses  pembinaan  Warga  Binaan  Pemasyarakatan  dan Anak  yang  dilaksanakan  dengan  membaurkan  Warga  Binaan  Pemasyarakatan  dan  Anak  dalam kehidupan  masyarakat.  Adapun  tujuan  pembinaan  Asimilasi  yaitu  untuk  mempersiapkan  Warga Binaan  Pemasyarakatan  agar  dapat  berinteraksi  secara  sehat  dengan  masyarakat  sehingga  berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. 4
Dalam hal penilaian dari petugas Rutan Kelas IIB Padang Panjang asimilasi diberikan apabila telah  terpenuhi  syarat  sebagaimana  diatur  pada  PasaL  2  pada  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  Nomor  32  Tahun  2020  mengenai  syarat  pemberian  asimilasi; warga binaan pemasyarakatan sebagai berikut: 5
a. Berkelakukan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman.
b. Disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir.
c. Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik.
d. Telah menjalani ½ (satu perdua) untuk anak 2/3 (dua pertiga) untuk dewasa masa pidana.
Ditambah dengan adanya syarat sebagai penjamin dari warga binaan Pemasyarakatan tersebut.
2 Mita  Yuyun  ALina,  Penempatan  Narapidana  Di  DaLam  Rumah  Tahanan  DaLam  Konteks  Sistem Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia, JurnaL Hukum , FakuLtas Hukum Diponegoro , VoLume 1, Nomor 4, Tahun 2012, hLm 2.
3 Waraney  C.  V.  PanungkeLan,  Penerapan  AsimiLasi  Di  Rutan  Menurut  Undang-Undang  Nomor  12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, JurnaL Lex Crimen, VoL. V/No. 4/Apr-Jun/2016, hLm 1.
4 Dwijaya  Priyatno ,  Sistem  PeLaksanaan  Pidana  Penjara  Di  Indonesia ,  PT  Refika  Aditama,  Bandung, 2013 haLaman 24
5 ELi ALawiyah Jufri, PeLaksanaan AsimiLasi Narapidana di Lembaga Permasyarakatan Terbuka Jakarta, JurnaL Hukum , FakuLtas Hukum Universitas Yarsi, VoL 8 No. 1 2017, hLm 3.

## Rezki  Kurnia  Abdi  et  al.,  Pelaksanaan  Pemberian  Asimilasi  terhadap  Warga  Binaan  Pemasyarakatan  di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Padang Panjang
Seringkali terjadi warga binaan Pemasyarakatan memalsukan identitas data penjamin mengungkapkan bahwa terdapat sekitar dua orang warga binaan Pemasyarakatan yang telah memalsukan data identitas penjamin dengan inisial (A dan AM), salah satu sebabnya keluarga tidak mau menerima ia kembali. Keluarga yang harus menjadi tempat berbagi malah berperilaku sebaliknya yakni menolak kehadiran mereka.  Penolakan  keluarga  terhadap  mantan  warga  binaan  Pemasyarakatan  pernah  terjadi  juga terhadap  warga  binaan  Pemasyarakatan  asimilasi  asal  Padang.  Iya  bahkan  melakukan  aksi  cepat dengan  membakar  rumah  mertuanya  yang  juga  tempat  tinggal  sang  istri,  lantaran  kepulangannya ditolak sang istri. 6 Adanya miskomunikasi rekap data Warga Binaan Pemasyarakatan Petugas Lapas Kota  Padang  dengan  Petugas  Rumah  Tahanan  Negara  Kelas  IIB  Padang  Panjang  dalam  hal pemindahan  warga  binaan  Pemasyarakatan  yang  over  kapasitas  sehingga  menjadi  kendala  dalam pemberian  asimilasi  yang  jumlah  data  terdapat  dua  orang  warga  binaan  Pemasyarakatan  dengan inisial (V dan S).
Dari uraian ringkasan di atas, mengingat betapa pentingnya Pelaksanaan asimilasi warga binaan Pemasyarakatan  yaitu  untuk  menghilangkan  pandangan  buruk  masyarakat  terhadap  warga  binaan Pemasyarakatan  sehingga  terjadi  pembauran  sosialisasi  antar  warga  binaan  Pemasyarakatan  dengan masyarakat.  Dalam  Pelaksanaan  asimilasi  oleh  rumah  tahanan  negara  masih  sering  mengalami beberapa  kendala  di  dalam  prosedurnya  yang  masih  belum  efektif,  dan  adanya  penolakan  dari masyarakat  terhadap  warga  binaan  Pemasyarakatan  dan  lembaga  pemasyarakatan.  Oleh  karena  itu penulis  akan  meneliti  hal  tersebut  yang  akan  dituangkan  dalam  bentuk  penulisan  dengan  judul: “ Pelaksanaan  Pemberian  Asimilasi  Terhadap  Warga  Binaan  Pemasyarakatan  Di  Rumah Tahanan Negara Kelas Iib Padang Panjang”.

## METODE PENELITIAN
1. Pendekatan Penelitian
Pada  penelitian  tentang  Pelaksanaan  Pemberian  Asimilasi  Terhadap  Warga  Binaan Pemasyarakatan  Di  Rumah  Tahanan  Negara  Kelas  IIB  Padang  Panjang.  Pendekatan  yang digunakan  yaitu  pendekatan  yuridis  empiris  yaitu  penelitian  lapangan (field  Research). Dengan pengumpulan materi atau bahan penelitian yang harus diupayakan atau dicari sendiri karena belum tersedia. Kegiatan yang dilakukan dapat membuat pedoman dengan wawancara dan ikuti dengan Mencari  serta  mewawancarai  perlu  informasi. 7 Penulis  menggunakan  pendekatan  lapangan  yang langsung mewawancarai petugas Rutan Kelas IIB Padang Panjang.
2. Rancangan Kegiatan
Setiap  penelitian  melakukan  rencana  penelitian  guna  untuk  penelitian  yang  lebih  baik. Penelitian  tentang  Pelaksanaan  pemberian  asimilasi  terhadap  warga  binaan  Pemasyarakatan  di rumah  tahanan  negara  Kelas  IIB  Padang  Panjang  melakukan  penelitian  2  bulan  yaitu  bulan Desember Tahun 2022 dan bulan Januari tahun 2023.
3. Ruang Lingkup Atau Objek
Ruang lingkup Dalam penelitian ini seluruh anggota yang berada di rumah tahanan negara Kelas  IIB  Padang  Panjang  baik  petugas  maupun  warga  binaan.  Kemudian  objek  di  dalam  suatu penelitian ini warga binaan Pemasyarakatan yang memenuhi syarat untuk mendapatkan asimilasi di rumah tahanan negara Kelas IIB Padang Panjang.
4. Bahan dan alat hukum
Penelitian ini bersifat yuridis empiris dengan bahan hukum yang terdiri atas:
a. Data primer
Data  primer  merupakan  data  yang  diperoleh  secara  langsung  melalui  penelitian  di  lapangan yaitu dengan cara wawancara.
b. Data Sekunder
Data  sekunder  merupakan  data  yang  diperoleh  dari  studi  kepustakaan,  dengan  cara mengumpulkan dari berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Informasi  tertulis  yang  diperoleh  dalam  data  sekunder  lazim  disebut  bahan  hukum  ( law material ). Bahkan hukum dapat diklasifikasikan menjadi tiga golongan yaitu:
6 KepuLangannya DitoLak Istri, Napi AsimiLasi di Padang Nekat Bakar Rumah Mertua SeteLah Bebas - Tribunnewsmaker.com diakses pada hari Jumat, 30 Desember 2022
7 FakuLtas Hukum UMSB, Pedoman PenuLisan Hukum, Bukittinggi , 2018, hLm  10
1) Bahan  hukum  primer  bahan  hukum  yang  mempunyai  kekuatan  mengikat  secara  umum seperti peraturan perundang-undangan yang yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain:
a) Undang-Undang Dasar Negara RepubLik Indonesia Tahun 1945
b) Undang-Undang No.22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan
c) PasaL  36  Ayat  (1)  Peraturan  Pemerintah  No.99  Tahun  2012  tentang  Perubahan  Kedua Atas Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
d) Peraturan  Menteri  Hukum Dan  HAM  Nomor  32  Tahun  2020  Tentang  Syarat  Dan  Tata Cara Pemberian Asimilasi
e) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2022 tentang syarat dan tata cara pemberian asimilasi
f) Peraturan  Menteri  Hukum  Dan  HAM  Nomor  24  Tahun  2021  Tentang  Perubahan  Atas Peraturan  Menteri  Hukum Dan  HAM  Nomor  32  Tahun  2020  Tentang  Syarat  Dan  Tata Cara  Pemberian  Asimilasi,  Pemberian  Bersyarat  Cuti  Menjelang  Bebas  Dan  Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19
2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai Bahan hukum  primer.  Pada  penelitian  ini  sebagai  bahan  hukum  sekunder  penulis  melakukan rujukan kepada beberapa literatur-literatur meliputi buku-buku ilmu hukum yang berkaitan dengan  Pelaksanaan  pembinaan  warga  binaan  Pemasyarakatan  ditinjau  dari  kitab  undang- undang hukum pidana dan jurnal hukum serta artikel hukum yang berasal dari situs internet.
3) Bahan  hukum  tersier,  yaitu  semua  dokumen  yang  memberi  petunjuk-petunjuk  dan penjelasan terhadap Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamu sukun, media massa, jurnal hukum, website dan bahan-bahan lain yang relevan dan dapat digunakan untuk melengkapi data yang dibutuhkan dalam menyusun penelitian ini.
Alat  utama  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  ialah  hasil  wawancara  bersama  Bapak  Andre Astaman  selaku  Kepala  Pengamanan  Rumah  Tahanan  Negara  Kelas  IIB  Padang  Panjang  dan Bapak Hadi Rizki Dwi Porta selaku Petugas serta warga binaan inisiaL A dan AM.
5. Tempat
Tempat penelitian ini adalah rumah tahanan negara Kelas IIB Padang Panjang Kota Padang Panjang Provinsi Sumatera Barat.
6. Teknik pengumpulan data
Studi  kepustakaan  ( library  research) merupakan  alat  pengumpulan  data  yang  tidak ditujukan langsung kepada subjek peneLitian. PengumpuLan data dalam studi pustaka merupakan kegiatan menelusuri, memeriksa, mengkaji data-data sekunder. 8
7. Definisi operasional variabel penelitian
Definisi  operasional  variabel  penelitian  merupakan  Suatu  penjelasan  terkait  dengan  istilah yang  terdapat  dalam  judul  penelitian  sehingga  dengan  adanya  definisi  operasional  variabel penelitian  ini  penulis  harus  memberikan  penjelasan  terkait  dengan  istilah-istilah  yang  ada  dalam judul  penelitian.  Untuk  itu  operasional  variabel  penelitian  pada  penelitian  tentang  Pelaksanaan Pemberian Asimilasi Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan Di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Padang Panjang sebagai berikut:
a. Pelaksanaan pemberian asimilasi
Pembinaan  terhadap  warga  binaan  Pemasyarakatan  dengan  memberikan  hak  kepada warga  binaan  Pemasyarakatan  tersebut  untuk  mendapatkan  asimilasi,  sesuai  dengan  undang- undang  nomor  20  Tahun  2022  tentang  kemasyarakatan  pasal  10  yaitu  warga  binaan Pemasyarakatan berhak mendapatkan remisi, asimilasi, cuti menjenguk keluarga , cuti bersyarat dan  hak  lain  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  Warga  binaan Pemasyarakatan atau anak didik Pemasyarakatan yang diberi asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti  menjelang  bebas  dan  cuti  bersyarat,  apabila  telah  memenuhi  persyaratan  substantif  dan administratif  Apabila  warga  binaan  Pemasyarakatan  telah  memenuhi  syarat  tersebut  maka warga  binaan  Pemasyarakatan  dapat  diberikan  asimilasi  pembiayaan  konsumen.  Pembiayaan
8 Ishaq, Metode PeneLitian Hukum ,Bandung: ALfabet, 2020, hLm 63
konsumen  merupakan  modal  pembiayaan  yang  dilakukan  oleh  lembaga  keuangan  yang berbentuk  pemberian  bantuan  berupa  dana  yang  dapat  digunakan  untuk  membeli  produk- produk  yang  dapat  menunjang  kebutuhan.  Bantuan  dana  tersebut  diberikan  secara  kredit  dan langsung berupa barang yang dibutuhkan dan konsumen dapat langsung menerima barang yang dibutuhkan tersebut.
b. Warga binaan Pemasyarakatan
Undang-undang  nomor  20  tahun  2022  tentang  Pemasyarakatan  bahwa  warga  binaan Pemasyarakatan adalah terapi dana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terbiramati yang sedang menunggu Pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani  pembinaan  di lembaga  pemasyarakatan.  Sedangkan  pengertian  terpidana  itu  sendiri adalah merujuk pada pasal 1 butir 32 KUHAP mengenai terpidana diartikan sebagai seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
8. Teknik analisis
Analisis  data  yang  digunakan  merupakan  sejarah  kualitatif  yaitu  dengan  cara menginterpretasikan  data  dan  memaparkan  dalam  bentuk  kalimat  untuk  menjawab  permasalahan pada bab-bab selanjutnya dan melalui pembahasan tersebut diharapkan permasalahan dapat terjadi sehingga memudahkan untuk ditarik kesimpulan dari permasalahan tersebut. 9

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pelaksanaan  Pemberian  Asimilasi  terhadap  Warga  Binaan  Permasyarakatan  di  Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Padang Panjang
Peraturan  Pemerintah  Hukum  Dan  Hak  Asasi  Manusia  Nomor  10  Tahun  2020  “asimilasi diberikan  kepada  narapidana  selain  tindak  pidana  terorisme  narkotika  dan  prekursor  narkotika, psikotropika,  korupsi  kejahatan  terhadap  keamanan  negara  dan  kejahatan  hak  asasi  manusia  yang berat serta kejahatan transnasional, terorganisasi warga negara asing”. 10
Dalam  asimilasi  narapidana,  terdapat  sistem  atau  tahapan  proses  Pemasyarakatan  yang  diatur dalam  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  31  Tahun  1999  Tentang  Pembinaan  dalam pembinaan warga binaan Pemasyarakatan dalam Pasal 7 menentukan bahwa:
1. Pembinaan narapidana dilaksanakan melalui beberapa tahap pembinaan;
2. Tahap pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari 3 (tiga) tahap yaitu;
a. Tahap awaL;
b. Tahap Lanjutan,
c. Tahap akhir.
3. Pengalihan  pembinaan  dari  satu  tahap  ke  tahap  lainnya,  ditetapkan  melalui  sidang  tim  pengamat Pemasyarakatan  berdasarkan  data  pembinaan  Pemasyarakatan,  pengalaman  Pemasyarakatan, pembinaan kemasyarakatan dan wali narapidana.
4. Data  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  3  (tiga),  merupakan  hasil  pengamatan,  penilaian  dan laporan  terhadap  Pelaksanaan  pembinaan.  Di lembaga  pemasyarakatan  narapidana  haruslah  tidak boleh  kehilangan  kontak  dengan  masyarakat  dan  diberi  kesempatan  untuk  bersosialisasi  dengan masyarakat.
Dengan  adanya  program  asimilasi,  narapidana  dapat  berbaur  di  tengah-tengah  masyarakat. Pelaksanaan  program  asimilasi  yang  dilakukan  di  lembaga  pemasyarakatan  yang  bernaungan  di bawah Kementerian Hukum dan HAM di bagian Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
Di  dalam  lembaga  pemasyarakatan  seseorang  yang  menjalani  masa  hukuman  atau  masa pidananya  yaitu  warga  binaan  Pemasyarakatan  yaitu  narapidana,  mereka  sudah  telah  memiliki kekuatan  hukum  yang  tetap,  namun  ada  juga  mereka  yang  belum  memiliki  kekuatan  hukum  yang tetap  yang  menyatakan  bersalah  oleh  pengadilan  yaitu  tahanan.  Untuk  tahanan,  tidak  mendapatkan hak  asimilasi  dan  tak  dapat  diusulkan  karena  belum  mempunyai  masa  pidana.  Dalam  tahap  awal menjelaskan proses pembinaan terhadap narapidana, petugas Pemasyarakatan melakukan admisi dan orientasi  serta  pembinaan  kepribadian  yaitu  petugas  Lembaga  Pemasyarakatan  melakukan
9 Widodo, Metode PeneLitian PopuLer dan Praktis . (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017) hLm 35
10 Martini,  PeLaksanaan  Pemberian  AsimiLasi  Rumah  Bagi  Narapidan  di  Lembaga  Permasyarakatan Garut, JurnaL Predestination , VoL 2 No. 1 Agustus 2021, hLm 2.
pengamatan,  pengenalan  dan  penelitian  lingkungan  paling  lama  1  bulan.  Petugas  Pemasyarakatan melakukan  pembinaan  terhadap  kepribadian  narapida.  Pembinaan  ini  dilakukan  saat  bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai dengan 1/3 masa pidananya. Pembinaan yang diberikan kepada narapidana  berupa  pembinaan  kesadaran  beragama,  pembinaan  kesadaran  berbangsa  dan  bernegara, pembinaan kemampuan intelektual atau kecerdasan dan pembinaan kesadaran hukum. Pada tahap ini pembinaan dilakukan dalam lembaga pemasyarakatan dengan pengawasan maksimum.
Berdasarkan  wawancara  dengan  Bapak  Hadi  Rizki  Porta  selaku  Petugas  Rumah  Tahanan Negara  Kelas  IIB  Padang  Panjang  pemberian  asimilasi  dilaksanakan  melalui  sistem  informasi Pemasyarakatan.  Sistem  informasi  Pemasyarakatan  merupakan  sistem  informasi  Pemasyarakatan yang  terintegrasi  antara  unit  Pelaksanaan  teknis  Pemasyarakatan,  kantor  wilayah,  dengan  Direktorat Jenderal.
Syarat  dalam  Pelaksanaan  pemberian  asimilasi  di  Rumah  Tahanan  Negara  Kelas  IIB  Padang Panjang  telah  Sesuai  dengan  Pasal  5  Peraturan  Menteri  Hukum  Dan  Hak  Asasi  Manusia  Nomor 32 Tahun 2020 yaitu: 11
1) Fotocopy kutipan putusan hakim dan berita acara Pelaksanaan putusan pengadilan.
2) Bukti  telah  membayar  lunas  denda  dan  uang  pengganti  sesuai  dengan  putusan  pengadilan  atau melaksanakan  subsider  pengganti  denda  dijalankan  di  rumah  dalam  pengawasan  oleh  kejaksaan dan Balai Pemasyarakatan.
3) Laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lapas.
4) Salinan register F dari Kepala Lapas.
5) Salinan dalam perubahan dari Kepala Lapas.
6) Surat  pernyataan  dari  warga  binaan  Pemasyarakatan  tidak  akan  melarikan  diri  dan  tidak melakukan  perbuatan  melanggar  hukum  dan  sanggup  tinggal  di  rumah  serta  menjalani  protokol kesehatan pencegahan dan penanggulangan penyebaran covid-19.
7) Surat  keterangan  dari  instansi  dari  penegak  hukum  yang  menyatakan  tidak  terlibat  perkara  lain dan/atau tidak terdapat penundaan proses perkara lain.
8) Laporan  penelitian  kemasyarakatan  dibuat  oleh  pembimbing  kemasyarakatan  yang  diketahui  dan ditandatangani oleh Kepala Rutan.
9) Surat  penjaminan  kesanggupan  dari  pihak  keluarga  /wali,  Lembaga  sosial,  instansi  pemerintah, instansi swasta, yayasan, atau pembimbing kemasyarakatan yang menyatakan bahwa:
a) Narapidana tidak melakukan perbuatan melanggar hukum.
b) Membantu dalam membimbing dan mengawasi selama mengikuti program asimilasi.
Hasil wawancara bersama dengan bertugas Rutan Kelas IIB Padang Panjang Bapak Haldi Dwi Porta  menjelaskan  pemberian  asimilasi  pada  Rutan  Kelas  IIB  Padang  Panjang  sebanyak  57(lima puluh  tujuh)  orang.  Dari  hasil  asimilasi  yang  telah  dilaksanakan  ada  10  orang  warga  binaan  yang dikembalikan ke Rutan Kelas IIB padang Panjang dikarenakan alasan tertentu. 12 Dikembalikannya 10 orang ke Rutan Kelas IIB Padang Panjang penulis berkesimpulan untuk mewawancarai 2 diantara 10 warga binaan asimilasi tersebut.
Penulis  melakukan  wawancara  bersama  warga  binaan  dengan  inisial  A.  Warga  binaan  ini memalsukan  identitas  surat  jaminan  penjamin  kepada  pihak  Rutan  Kelas  IIB  Padang  Panjang.  Dari keterangannya  seluruh  anggota  keluarga  tidak  ingin  menerima  kehadirannya  lagi  karena  takut  dan cemas serta khawatir akan berulang kembali tindak pidana di lingkungan sekitar. Adanya laporan dari keluarga yang mengakui bahwa tidak ada satu orang pun yang menjadi penjamin warga binaan inisial A. Setelah di data kembali warga binaan inisial A ini terbukti telah memalsukan data penjamin untuk memenuhi  syarat  agar  dapat  memperoleh  asimilasi,  maka  ia  dikembalikan  lagi  ke  Rutan  Kelas  IIB Padang Panjang. 13
Penulis  juga  mewawancarai  warga  binaan  inisial  AM  yang  dikembalikan  ke  Rutan  Kelas  IIB Padang Panjang. Dari keterangan warga binaan ini ia telah melakukan tindak pidana kembali dengan
11 HasiL  Wawancara  dengan Bapak  HaLdi  Rizki  Dwi  Porta  seLaku  Petugas    Rumah  Tahanan  Negara KeLas IIB Padang Panjang Hari Sabtu tanggaL 28 Januari 2022 PukuL 11.00 WIB.
12 HasiL  Wawancara  dengan  Bapak  HaLdi  Rizki  Dwi  Porta  seLaku  Petugas    Rumah  Tahanan  Negara KeLas IIB Padang Panjang Hari Sabtu tanggaL 28 Januari 2022 PukuL 12.00 WIB.
13 HasiL Wawancara dengan warga binaan inisiaL A  Rumah Tahanan Negara KeLas IIB Padang Panjang Hari Sabtu tanggaL 28 Januari 2022 PukuL 13.30 WIB.

## Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Padang Panjang
membakar  rumah  mertuanya  setelah  mendapatkan  asimilasi  dari  Rutan  Kelas  IIB  Padang  Panjang. Alasannya  karena  istri  beserta  sebagian  keluarga  menolak  kehadirannya  di  lingkungan  keluarga. Pihak  keluarga  tidak  mau  menerima  kembali  kehadirannya  karena  malu  akan  perbuatan  yang  telah dilakukan dahulu. Dengan alasan tersebut membuat warga binaan inisial AM terbakar amarah dengan memanfaatkan asimilasi melakukan aksi yang sangat mengejutkan yaitu membakar rumah mertuanya sendiri.  Atas  dasar  ini  warga  binaan  tersebut  telah  melakukan  tindak  pidana  baru  dan  harus  ditarik kembali ke Rutan Kelas IIB Padang Panjang. 14
Peraturan  Menteri  Hukum dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  Nomor  9  Tahun  2012 tentang mengenai  Syarat  Dan  Tata  Cara  Pelaksanaan Hak  Warga  Binaan  Pemasyarakatan  Asimilasi dapat dicabut apabila: 15
a. Malas bekerja;
b. Mengulangi tindak pidana;
c. Menimbulkan keresahan dalam masyarakat;
d. Melanggar ketentuan mengenai Pelaksanaan asimilasi.
Warga  binaan  yang  hak  asimilasinya  dicabut  sesuai  dengan  uraian  diatas  mereka  akan dimasukkan  kedalam  sel  pengasingan,  dan  tidak  diberikan  hak  remisi  sampai  waktu  tertentu  sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## Kendala  dan  upaya  dalam  Pelaksanaan  Pemberian  Asimilasi  terhadap  Warga  Binaan Permasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Padang Panjang
Dari hasil penelitian ini penulis melakukan wawancara bersama Bapak HalLdi Rizki Dwi Porta selaku  Petugas  Rumah  Tahanan  Negara  Kelas  IIB  Padang  Panjang.  Dari  terdapat  kendala  atau hambatan  yang  terdapat  pada  Rumah  Tahanan  Negara  Kelas  IIB  Padang  Panjang  yaitu  terdiri  dari over kapasitas,  dipalsukannya  data  penjamin,  dilakukan  nya  tindak  pidana  baru,  tidak  menerima program asimilasi yang diberikan.
Dengan  kendala  atau  hambatan  yang  ditemui  saat  melakukan  penulisan  ini  maka,  penulis menyederhanakan  penyajian  kendala  dalam  pemberian  asimilasi  terhadap  warga  binaan permasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Padang Panjang serta upaya dalam mengatasi kendala  pemberian  asimilasi  terhadap  warga  binaan  permasyarakatan  di  Rumah  Tahanan  Negara Kelas IIB Padang Panjang dalam bentuk tabel adaLah sebagai berikut : 16
Kendala  dalam  pemberian  asimilasi  terhadap  warga  binaan  permasyarakatan  di  Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Padang Panjang serta upaya dalam mengatasi kendala pemberian asimilasi terhadap warga binaan permasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Padang Panjang
Dalam  Pelaksanaan  Pemberian  Asimilasi terhadap  Warga  Binaan  Permasyarakatan di  Rumah  Tahanan  Negara  Kelas  IIB Padang Panjang Upaya dalam menanggulangi Pelaksanaan Pemberian  Asimilasi  terhadap  Warga Binaan Permasyarakatan di Rumah Tahanan  Negara  Kelas  IIB  Padang Panjang

## Over Kapasitas
Rutan  Kelas  IIB  Padang  Panjang  hanya menampung  75  (tujuh  puLuh  Lima)  orang warga binaan. Namun kenyataannya dilapangan warga  binaan  saat  ini  di  Rutan  Kelas  IIB Padang  Panjang  Menampung  sebanyak  219 (dua ratus sembilan belas) orang warga binaan. Dengan  banyaknya  warga  binaan  di  Rutan Kelas  IIB  Padang  Panjang  melebihi  dari Kapasitasnya.

## Over Kapasitas
Dengan  kapasitas  Rutan  Kelas  IIB  Padang Panjang hanya mampu menampung 75 (tujuh puluh  lima)  orang  namun,  kenyataanya melebih i dari kapasitas yang seharusnya. Ini membuktikan  bahwa  pentingnya  upaya adanya  program  asimilasi  diLaksankan  di Rutan  Kelas  IIB  Padang  Panjang.  Agar berkurangnya  warga  binaan  didalam  Rutan Kelas IIB Padang Panjang.
14 HasiL Wawancara dengan warga binaan inisiaL AM  Rumah Tahanan Negara KeLas IIB Padang Panjang Hari Sabtu tanggaL 28 Januari 2022 PukuL 13.30 WIB
15 M. Ichsan Iwari, Mitro Subroto, KendaLa daLam Pemberian Hak AsimiLasi Narapidan, JurnaL Pendidikan Kewarganegaraan Undhiksa, VoL. 10 No. 2 Mei, 2022, hLm 4.
16 HasiL Wawancara dengan Bapak HaLdi Rizki Dwi Porta seLaku Petugas  Rumah Tahanan Negara KeLas IIB Padang Panjang Hari Sabtu tanggaL 28 Januari 2022 PukuL 11.00 WIB.

## Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Padang Panjang
Dipalsukannya  data  penjamin  untuk  surat jaminan
Seluruh  warga  binaan  menginginkan  asimilasi ini  dikarenakan  merasa  jenuh  didalam  Rutan Kelas  IIB  Padang  Panjang.  Oleh  karena  itu segala upaya dilakukan agar dapat mendapatkan  asimilasi  tersebut.  Salah  satunya ialah dengan dipalsukannya data penjamin oleh warga  binaan  agar  terpenuhinya  salah  satu syarat  asimilasi  yaitu  keluarnya  surat  jaminan. Dipalsukan data penjamin dikarenakan banyaknya pihak keluarga yang tidak menerima lagi keberadaan mereka. Dipalsukannya data penjamin untuk surat jaminan
Dengan  banyaknya  pemalsuan  data  yang didapati  pada  Rutan  Kelas  IIB  Padang panjang. Ini menjadi kelemahan sumber daya di Rutan Kelas IIB Padang Panjang. Dengan kelemahan ini upaya yang dilakukan petugas ialah  dengan  pendataan  ulang  kembali kepada  warga  binaan  yang  memenuhi  syarat untuk  asimilasi  serta  menginformasikan kepada  pihak  keluarga  maupun  orang terdekat. Petugas akan memberikan penjelasan  kepada  setiap  pihak  keluarga maupun orang terdekat  agar dapat menerima kembali warga binaan dilingkungan keluarga serta masyarakat sekitar lainnya. Dilakukan  nya  tindak  pidana  baru  saat asimilasi diberikan
Telah  diberikannya  asimilasi  oleh  Rutan  Kelas IIB Padang Panjang banyak juga warga binaan yang  sudah  mendapatkan  asimilasi  namun,  ia tetap memanfaatkan asimilasinya untuk melakukan  tindak  pidana  yang  baru  seperti pemerkosaan, pencurian serta membakar rumah dan  lain-lainya.  Dengan  hal  ini  disebabkan kurangnya  kesadaran  warga  binaan  tentang asimilasi.
Dilakukan  nya  tindak  pidana  baru  saat asimilasi diberikan Banyaknya warga binaan yang memanfatkan asimilasi  ini  untuk  melakukan  tindak  pidana baru. Petugas berupaya dnegan mendatangkan  ustadzh  untuk  melakukan pengajian  setiap  minggunya  agar  warga binaan  dapat  bersikap  lebih  baik  Lagi. Dengan  mendatangkan  ustadzh  dalam  setiap pengajian  warga  binaan  akan  mendapatkan kepercayaan  diri  untuk  berada  dalam lingkungan  masyarakat  dan  tidak  melakukan tindak pidana lagi. Tidak menerima asimilasi yang diberikan
Adanya  warga  binaan  yang  telah  memenuhi syarat  atas  pemberian  asimilasi.  Namun,  ia menolak  asimilasi  dikarenakan  maLu  atau enggan  untuk  membaur  kembali  dengan keluarga maupun Lingkungan sekitar. Tidak menerima asimilasi yang diberikan Tidak  percaya  dirinya  warga  binaan  akan membaur dengan keluarga mapun
masyarakat  sekitar.  Dengan  status  mereka yang masih menjadi narapidana. Petugas agar lebih  aktif  lagi  dalam  memberikan  motivasi dan  dorongan  dalam  partisipasi  dalam mendukung asimilasi. Motivasi dan dorongan  kepada  warga  binaan  berguna untuk  meningkatkan  kepercayaan  diri  dan memperlihatkan warga binaan lebih baik lagi agar  dapat  diterima  dalam  lingkungan masyarakat.
Sumber: HasiL PeneLitian yang ditemui di Rutan Kelas IIB Padang Panjang
Dari hasil penelitian yang telah diteliti saat di lapangan masih banyak warga binaan yang masih kurangnya  kesadaran  serta  pemahaman  bagi  warga  binaan  tentang  asimilasi.  Asimilasi  yang didapatkan  oleh  warga  binaan  masih  disalahgunakan  oleh  sebagian  warga  binaan  yang mendapatkannya.  Seperti  memalsukan  data  penjamin  kepada  pihak  rutan  serta  melakukan  tindak pidana  baru  saat  asimilasi  diberikan.  Rutan  Kelas  IIB  Kota  Padang  Panjang  memberikan  asimilasi bertujuan untuk membaurkan warga binaan kepada masyarakat bukan menambah tindak pidana yang baru.

## SIMPULAN
1. Pelaksanaan  pemberian  asimilasi  terhadap  warga  binaan  Pemasyarakatan  di  Rumah  Tahanan Negara  Kelas  IIB  Padang  Panjang  telah  sesuai  dengan  prosedur  dan  peraturan  yang  ditentukan yang  berlaku.  Apabila  hak  asimilasi  warga  binaan  dicabut  saat  asimilasi  diberikan  maka  mereka akan  dikembalikan  ke  Rumah  Tahanan  Negara  Kelas  IIB  Padang  Panjang.  Setelah  mereka dikembalikan  ke  Rutan  mereka  dimasukkan  ke  dalam  sel  pengasingan  dan  tidak  diberikan  hak
remisi sampai waktu tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Kendala dalam pelaksanaan pemberian asimilasi terhadap warga binaan Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Padang Panjang ialah over kapasitas, dipalsukannya data penjamin bagi surat jaminan, dilakukannya tindak pidana baru saat asimilasi diberikan, tidak menerima asimilasi yang  diberikan.  Serta  upaya  dalam  menghadapi  kendala  dalam  pelaksanaan  pemberian  asimilasi terhadap  warga  binaan  Pemasyarakatan  di  Rumah  Tahanan  Negara  Kelas  IIB  Padang  Panjang ialah  dengan  petugas  agar  lebih  aktif  lagi  dalam  memberikan  motivasi  dan  dorongan  dalam partisipasi  dalam  mendukung  asimilasi.  Motivasi  dan  dorongan  kepada  warga  binaan  berguna untuk meningkatkan kepercayaan diri dan memperlihatkan warga binaan lebih baik lagi agar dapat diterima dalam lingkungan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Dwijaya Priyatno, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia , (PT Refika Aditama, Bandung, 2013.) FakuLtas Hukum UMSB, Pedoman PenuLisan Hukum, (Bukittinggi , 2019). Ishaq, Metode PeneLitian Hukum , (Bandung: ALfabet, 2020) Widodo, Metode PeneLitian PopuLer dan Praktis . (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017).

## Peraturan Perundang-udangan
Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Peraturan  Pemerintah  RepubLik  Indonesia  Nomor  31  Tahun  1999  Tentang  Pembinaan  Dan Pembimbingan WBP.
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RepubLik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang mengenai Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi  Dan  Hak  Integrasi  Bagi  Narapidana  Dan  Anak  Dalam  Rangka  Pencegahan  Dan PenangguLangan Penyebaran Covid-19
Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  RepubLik  Indonesia  Nomor  32  Tahun  2020 mengenai Syarat Pemberian Asimilasi; Warga Binaan Pemasyarakatan

## Jurnal
ELi  Alawiyah  Jufri,  Pelaksanaan  Asimilasi  Narapidana  di  Lembaga  Permasyarakatan  Terbuka Jakarta, Jurnal Hukum , Fakultas Hukum Universitas Yarsi, Vol 8 No. 1 2017.
Martini,  Pelaksanaan  Pemberian  Asimilasi  Rumah  Bagi  Narapidan  di  Lembaga  Permasyarakatan Garut, Jurnal Predestination , Vol 2 No. 1 Agustus 2021
Mita  Yuyun  Alina,  Penempatan  Narapidana  Di  Dalam  Rumah  Tahanan  Dalam  Konteks  Sistem Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia, Jurnal Hukum , FakuLtas Hukum Diponegoro, Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012
Waraney  C.  V.  Panungkelan,  Penerapan  Asimilasi  Di  Rutan  Menurut  Undang-Undang  Nomor  12
Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, JurnaL Lex Crimen, VoL. V/No. 4/Apr-Jun/2016

## Internet
https://massofa.wordpress.com/2013/06/26/sejarah-perkembangan-kepenjaraan-di%20indonesia/ Tribunnewsmaker.com