Anti-Corruption Education Policy At Marshal Suryarama Aerospace University Based On Regulation Of The Minister Of Research,
Technology And Higher Education No. 33/2019 On The Implementation Of Anti-Corruption Education In Higher Education
Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi Di Universitas Dirgantara Marsekal Suryarama Berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi Di Perguruan Tinggi
Ardison Asri 1) ; Aria Caesar Kusuma Atmaja 2) ; Lasmauli Noverita S
3) ; Arya Budi Pratama 4) ;  Zeta Claudia Sandra Siregar 5)
1,2,3) 4)5) Univ. Dirgantara Marsekal Suryadarma Email: 1) ardison@unsurya.ac.id ; 2) lasmauli@unsurya.ac.id ; 3) aryabudi2002@gmail.com 4) zetaclaudia7@gmail.com

## ARTICLE HISTORY
Received [30 January 2024] Revised [29 March 2024] Accepted [08 April 2024]

## ABSTRAK
Pendidikan  anti  korupsi  merupakan  upaya  reformasi  kultur  politik  mellaui  system  pendidikan untuk melakukan perubahan kultural yang berkelanjutan, termasuk untuk mendorong terciptanya good  governance  culture di sekolah  dan  perguruan  tinggi.  Untuk  di  perguruan  tinggi,  Direktorat Jenderal  Pendidikan  Tinggi  Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan  mengeluarkan  Surat Edaran  Nomor  1016/E/T/2012  tanggal  30  Juli  2012 jo. Peraturan  Menteri  Riset,  Teknologi,  dan Pendidikan  Tinggi  Nomor  33  Tahun  2019  tentang  Implementasi  Pendidikan  Anti  Korupsi  di Perguruan  Tinggi  yang  menegaskan  kepada  Perguruan  Tinggi  Negeri  dan  Perguruan  Tinggi Swasta untuk menyelenggarakan Pendidikan Anti Korupsi mulai Tahun 2012/2013 dalam bentuk Mata  Kuliah  Wajib/Pilihan  atau  disisipkan  dalam  Mata  Kuliah  yang  relevan.  Oleh  karenanya sangatlah  menarik  untuk  mengkaji  bagaimana  kebijakan  model  pendidikan  anti  korupsi  di Universitas  Dirgantara  Marsekal  Suryadarma.  Untuk  menjawab  permasalahan  tersebut digunakan  metode  penelitian  yuridis  normative  yang  didukung  empiris.  Dari  hasil  penelitian didapat  bahwa  pendidikan  anti  korupsi  sangat  perlu  diberikan  kepada  para  mahasiswa  di lingkungan Unsurya. Terhadap model kebijakan ada yang berpandangan bahwa pendidikan anti korupsi  perlu  diajarkan  sebagai  mata  kuliah  tersendiri  tetapi  ada  yang  berpendapat  bahwa pendidikan anti korupsi cukup disisipkan atau integrase dengan mata kuliah lain.

## ABSTRACT
Anti-corruption  education  is  an  effort  to  reform  political  culture  through  the  education  system  to make  sustainable  cultural  changes,  including  to  encourage  the  creation  of  a  good  governance culture  in  schools  and  universities.  For  higher  education,  the  Directorate  General  of  Higher Education of the Ministry of Education and Culture issued Circular Letter Number 1016/E/T/2012 dated  July  30,  2012  jo.  Regulation  of  the  Minister  of  Research,  Technology,  and  Higher Education  Number  33  of  2019  on  the  Implementation  of  Anti-Corruption  Education  in  Higher Education  which  emphasizes  to  State  Universities  and  Private  Universities  to  organize  Anti- Corruption  Education  starting  in  2012/2013  in  the  form  of  Mandatory  /  Elective  Courses  or inserted in  relevant  courses.  Therefore,  it  is  very interesting  to examine  how  the  anti-corruption education  model  policy  at  Marshal  Suryadarma  Aerospace  University.  To  answer  these problems, a normative juridical research method supported by empirical research is used. From the results of the research, it is found that anti-corruption education is very necessary to be given to students in the Elementya environment. Regarding the policy model, there are those who think that anti-corruption education needs to be taught as a separate course, but there are those who think that anti-corruption education is sufficiently inserted or integrated with other courses.
KEYWORDS
Policy, Anti-Corruption
Education, Air Marshal Suryadarma University.
This is an open access article under the CC –BY-SA license

## PENDAHULUAN
Penelitian  ini  berangkat  dari  catatan  Komisi  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  Republik Indonesia  (KPK)  yang  menunjukan  86  persen  pelaku  tindak  pidana  korupsi  adalah  lulusan  perguruan tinggi.  Begitu  pula  dari  hasil  pemantauan Indonesia  Corruption  Watch (ICW),  tren  korupsi  di  perguruan tinggi  semakin  meningkat,  bukannya  malah  menurun.  Disamping  itu,  hal  yang  menarik  perlu  dicermati adalah  bahwa  di  dalam  salah  satu  laporan  badan  resmi  menunjukan  bahwa  Departemen  Pendidikan Nasional  menempati  peringkat  ke-2  terkorup  di  tingkat  pemerintahan  setelah  Departemen  Agama  pada peringkat pertama dan diikuti Departemen Kesehatan peringkat ke-3. Kenyataan ini menunjukkan masih ada  celah  untuk  berperilaku  korupsi  di  sektor  pendidikan.  Memang  sungguh  sangat  ironis,  karena lembaga  pendidikan  yang  sejatinya  mengajarkan  nilai-nilai  antikorupsi  malah  menjadi  pelaku korupsi.Karena itulah kepada KPK berdasarkan Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan  Tindak
Pidana  Korupsi  diberi  tugas  disamping  melakukan  penindakan  tindak  pidana  korupsi  tetapi  juga  untuk melakukan  pencegahan  terhadap  tindak  pidana  korupsi.  Salah  satu  kewenangan  KPK  dalam melaksanakan  tugas  pencegahan  adalah  menyelenggarakan  program  pendidikan  anti  korupsi  pada setiap  jejaring  pendidikan.Terkait  dengan  hal  tersebut  di  atas,  Direktorat  Jenderal  Pendidikan  Tinggi Kementerian  Pendidikan dan  Kebudayaan  (Ditjen  Dikti  Kemdikbud)  mengeluarkan Surat  Edaran  Nomor 1016/E/T/2012 tanggal 30 Juli 2012 tentang Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi. Isi surat edaran ini menegaskan kepada Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta (melalui Kopertis  Wilayah  I  sampai  dengan  XII)  untuk  menyelenggarakan  Pendidikan  Anti  Korupsi  mulai  Tahun Akademik  2012/2013  dalam  bentuk  Mata  Kuliah  Wajib/Pilihan  atau  disisipkan  dalam  Mata  Kuliah  yang relevan.  Surat  Edaran  ini  pada  dasarnya  dibuat  untuk  menindaklanjuti  Instruksi  Presiden  Republik Indonesia  kepada  Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan  untuk  melaksanakan  aksi  pengembangan pendidikan  anti  korupsi  pada  perguruan  tinggi  sebagaimana  dinyatakan  dalam  Instruksi  Presiden Republik  Indonesia  Nomor  55  Tahun  2011  tentang  Aksi  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Korupsi  di Lingkungan  Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan.  Landasan  hukum  terbaru  untuk  pelaksanaan pendidikan  anti  korupsi  di  perguruan  tinggi  diatur  dalam  Peraturan  Menteri  Riset,  Teknologi,  dan Pendidikan  Tinggi  Nomor  33  Tahun  2019  tentang  Penyelenggaraan  Pendidikan  Anti  Korupsi  di Perguruan  Tinggi.  Atas  upaya  tersebut  di  atas  muncul  pertanyaan  dari  beberapa  kalangan,  apakah pendidikan  anti  korupsi  efektif  untuk  melakukan  pencegahan  terhadap  tindak  pidana  korupsi  di Indonesia?  Mengingat  korupsi  sudah  seperti  tulang  dan  daging  dalam  kehidupan  masyarakat,  bangsa, dan negara Indonesia.
Dalam penelitian yang dilakukan oleh Gusnar di dari Universitas Riau yang berjudul “Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi: Perlukah?” mengungkapkan bahwa mata kuliah ini dapat membentuk mind set mahasiswa dalam memandang masalah korupsi, sehingga diharapkan setiap mahasiswa dapat mengerti dan  paham akan  pentingnya penolakan  terhadap  hal-hal  yang  mengarah  ke  tindakan  korupsi. Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Yusrianto  Ka dir  dengan  judul  “Kebijakan  Pendidikan  Anti Korupsi di Perguruan Tinggi”, mengemukakan: 1. Kebijakan pendidikan anti  korupsi di perguruan tinggi oleh Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada  tanggal  30  Juli  2012  mengeluarkan  surat  edaran  nomor  1016/E/T/2012.  2.Kemudian  menurut penelitian  yang  dilakukan  oleh  Krist a  Surbakti  dan  Krismawanta  Surbakti  berjudul  “Analisis  Kebijakan Pendidikan  Anti  Korupsi  di  Perguruan  Tinggi”  mengungkapkan  bahwa:  Pertama,  Pemerintah  melalui Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Direktorat  Jenderal  Pendidikan  Tinggi  pada  tanggal  30  Juli 2012  telah  mengeluarkan  surat  edaran  nomor  1016/E/T/2012.  Kedua,  Pendidikan  anti  korupsi  bagi mahasiswa  mengarah  pada  pendidikan  nilai,  yaitu  nilai-nilai  kebaikan.  Pendidikan  yang  mendukung orientasi  nilai  adalah  pendidikan  yang  membuat  orang  merasa  malu  apabila  tergoda  untuk  melakukan korupsi, dan marah bila ia menyaksikannya.
Berikutnya  penelitian  yang  dilakukan  Ruslan,  Hasbi  Ali,  dan  Rezeki  Iwan  Ramadhan  yang berjudul  “Penerapan  Pendidikan  Anti  Korupsi  di  Perguruan  Tinggi  Pada  Mata  Kuliah  Wajib  Umum (MKW U)  PPKN”  yang  mengemukakan  bahwa  penyelenggaraan  pendidikan  anti  korupsi  yang berlangsung  di  Unsyiah  yaitu  belum  berjalan  secara  maksimal  sebagaimana  yang  kita  harapkan Bersama,  yang  mana  hal  tersebut  dikarenakan  kurangnya  pelatihan  serta  sosialisasi  yang  diberikan pihak  penyelenggara  pembelajaran  ruang  kuliah  umum  (RKU).  Sedangkan  dari  hasil  penelitian  M Faadhilah  Suhandi  dan  Sulistia  Agustin  berjudul  “Pendidikan  Anti  Korupsi  Pada  Jenjang  Perguruan Tinggi”  dikemukakan  bahwa  keberadaan  lembaga  anti  korupsi  memiliki  nilai  yang  sangat  strategis  dan politis  bagi  pemerintah  suatu  negara.  Saat  ini  persoalan  korupsi  bukan  hanya  menjadi  isu  local, melainkan menjadi isu internasional bagi negara-negara sedang berkembang. Selain dari pada itu peran mahasiswa  dan  perguruan  tinggi  sebagai  pembentuk  anti  korupsi  memang  ada  dan  jelas  bisa direalisasikan  apabila  dibantu  pihak  terkait  dalam  merealisasikan  hal  tersebut.  Seperti  Pendidikan  anti korupsi yang dapat dilaksanakan di semua jalur formal, non formal atau informal.

## LANDASAN TEORI

## Pengertian Tindak Korupsi dan Gratifikasi/Suap
Untuk memudahkan kita dalam merancang program pendidikan Antikorupsi, kita perlu memahami apa saja yang termasuk kepada tindakan korupsi dan tindakantindakan lain yang mendukung terjadinya perilaku  korupsi.  Korupsi  berasal  dari  kata  corruptie,  yang  artinya  pembusukan.  Mengacu  ke  akar  kata tersebut,  tindakan  korupsi  dapat  dikatakan  tindakan  yang  menghancurkan  bangsa  dari  dalam.  Menurut Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  jo  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang  Tindak Pidana  Korupsi,  yang  disebut  sebagai tindak  pidana  korupsi  adalah  “tindakan  yang  mengakibatkan kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang,
benturan kepentingan dalam pengadaan, gratifikasi, dan tindakan lain yang mendukung terjadinya tindak atau perilaku korupsi”.
Perilaku koruptif manusia yang dimaksudkan untuk menguntungkan diri sendiri atau kelompoknya memiliki variasi yang beranekaragam, sehingga pola-pola tindakan korupsi juga banyak variasinya. Itulah sebabnya,  dipahami  bahwa  korupsi  bukan  konsep  sederhana.  Korupsi  merupakan  konsep  yang kompleks,  sekompleks  persoalan  yang  dihadapi  oleh  suatu  masyarakat  atau  pemerintahan.  Demikian pula, mendefinisikan korupsi bukan pekerjaan yang mudah. Sebagaimana dinyatakan oleh Phil Williams, meningkatnya ragam korupsi akibat kecanggihan para pelaku yang menyebabkan pendefinisian korupsi terus dikaji ulang agar mendapat pemahaman yang sistematis (Sitepu, 2004).
Berikut beberapa contoh pemberian yang dapat digolongkan dalam gratifikasi yang sangat dekat dengan perilaku atau tindak korupsi:
1.  Pemberian hadiah atau uang sebagai ucapan terima kasih karena telah dibantu;
2.  Hadiah atau sumbangan pada saat perkawinan anak dari pejabat oleh rekan kantor pejabat tersebut;
3.  Pemberian tiket perjalanan kepada pejabat atau keluarganya untuk keperluan pribadi secara cuma- cuma
4.  Pemberian potongan harga khusus bagi pejabat untuk pembelian barang atau jasa khusus dari rekanan;
5.  Pemberian pinjaman tanpa bunga kepada pejabat dari rekanan;
6.  Pemberian biaya atau ongkos naik haji dari rekanan kepada pejabat;
7.  Pemberian hadiah ulang tahun atau pada acara-acara pribadi lainnya dari rekanan;
8.  Pemberian hadiah atau souvenir kepada pejabat pada saat kunjungan kerja;
9.  Pemberian hadiah atau parsel kepada pejabat pada saat hari raya keagamaan, oleh rekanan atau bawahannya (UU No. 20 tahun 2001).

## Pendidikan Anti Korupsi
Pendidikan  antikorupsi  dinilai  menjadi  salah  satu  strategi  pemberantasan  korupsi  karena  dapat menciptakan  ekosistem  budaya  antikorupsi  dalam  membangun  karakter  generasi  muda.  Di  sisi  lain, Perguruan  Tinggi  dapat  menanamkan  9  nilai  integritas  yang  dapat  diejawantahkan  melalui  Tri  Dharma Perguruan Tinggi yang mencakup pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
Korupsi  merupakan  masalah  selalu  ada  di  belahan  dunia.  Hampir  semua  negara  berhadapan dengan  praktik  korupsi.  Perbedaannya  ialah  tingkat  atau  eskalasi  praktik  korupsi  di  negara  masing- masing.  Bisa  dikatakan  tidak  ada  negara  yang  bebas  korupsi.  Praktik  atau  bentuknya  juga  sangat beragam.  Sehingga  sangat  sulit  untuk  menyelesaikannya  secara  total  dan  langsung.  Dengan  kata  lain, korupsi sangat kompleks dan fenomena yang beragam (Weidman & Enkhjargal, 2008). Oleh karena itu, pencegahan  dan  penyelesaian  korupsi  merupakan  selalu  menjadi  agenda  utama.  Banyak  upaya  dan kebijakan yang diterapkan guna meminimalisir korupsi. Banyak pendekatan yang digunakan dalam upaya meminimalisir  korupsi  mulai  dari  perbaikan  tata  Kelola  pemerintahan,  penegakan  hukum,  pendekatan ekonomi atau kesejahteraan bahkan pendekatan budaya termasuk pendidikan merupakan upaya-upaya untuk dianggap mampu meminimalisir korupsi.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, yang menurut Soejono Soekanto dan Sri  Mamudji  pengertian  penelitian  normatif  atau  disebut  juga  penelitian  hukum  kepustakaan  adalah penelitian  hukum  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  atau  data  sekunder  belaka. Penelitian  normatif  ini  difokuskan  pada  bahan  yang  digunakan  di  dalam  penelitiannya.  Bahan  hukum yang diteliti di dalam penelitian normatif ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan  hukum  tertier.  Teknik  pengumpulan  data  selain  melalui  studi  dokumen  atau  studi  kepustakaan, juga  dilakukan  dengan  teknik  wawancara  mendalam  yakni  memperoleh  keterangan  secara  lisan  guna mencapai  tujuan  tertentu.  Wawancara  dilakukan  kepada  narasumber  yang  terkait  dengan  penelitian  ini adalah  para  pimpinan  fakultas  yang  ada  di  lingkungan  Universitas  Dirgantara  Marsekal  Suryadarma. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Sedangkan metode analisis data yang digunakan bersifat  deskriptif  analitis  yaitu  analisis  data  yang  digunakan  adalah  analisis  kualitatif  terhadap  data sekunder.  Deskriptif  tersebut  meliputi  isi  dan  struktur  hukum  postif  yaitu  suatu  kegiatan  yang  dilakukan peneliti  untuk  menentukan  isi  atau  makna  aturan  hukum  yang  dijadikan  rujukan  dalam  menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Perlukah  Penyelenggaraan  Pendidikan  Anti  Korupsi  di  Universitas  Dirgantara  Marsekal Suryadarma
Berbicara mengenai  korupsi  sudah  semua pihak  dan  kalangan  pasti  sepakat  mengatakan  bahwa korupsi  itu  adalah  kebusukan,  keburukan,  kebejatan,  ketidakjujuran,  dapat  disuap,  tidak  bermoral, penyimpangan  dari  kesucian,  hal  ini  sesuai  dengan  arti  asal  katanya “corruption” atau “corruptus” . Korupsi  harus  dipandang  sebagai  kejahatan  luar  biasa  ( extra  ordinary  crime )  yang  memerlukan  upaya luar  biasa  pula  untuk  memberantasnya.  Hal  ini  senada  dengan  hasil  penelitian  yang  telah  tim  peneliti lakukan selama penelitian, meski dengan pemahaman yang beragam tentang definisi korupsi.
Sesuai  asal  kata  korupsi  yakni corruptus mengesankan  serangkaian  kebusukan  yang  dapat merusak tatanan keutuhan. Artinya, ada muatan moral pada  kata korupsi. Sehingga korupsi bisa terjadi karena  situasi,  misalnya  sebagai  bentuk  telah  memperoleh  pelayanan  yang  baik,  maka  melakukan pemberian  dalam  bentuk  imbalan.  Hal  ini  sebenarnya  juga  bagian  dari  makna  korupsi.Ada  juga  yang memandang  inti  dari  korupsi  adalah  keburukan,  ketidakjujuran,  atau  penyimpangan  yang  memberikan akibat  pada  keuntungan  bagi  sipelaku  sendiri  atau  bagi  mitranya  yang  berefek  pada  kerugian.  Tidak mesti  pada  kerugian  negara  tetapi  dapat  juga  kepada  masyarakat  atau  organisasi.  Ini  dapat  diartikan sebuah  tindakan  atau  perilaku  korupsi.  Pendapat  ini  sejalan  dengan  argumen  yang  disampaikan  oleh Dekan  Teknik  Dirgantara  dan  Industri  Universitas  Dirgantara  Marsekal  Suryadarma  yang  menerangkan bahwa  korupsi  itu  adalah  kejahatan.  Kenapa  disebut  kejahatan?  Karena  dari  segi  agama  jelas melarangnya, dari segi sosial korupsi itu dapat merugikan orang lain. Jadi korupsi itu memang jelas-jelas merugikan  orang  lain  atau  dengan  kata  lain  korupsi  adalah  sesuatu  yang  dapat  merusak  dan  dilarang dalam kehidupan masyarakat kita.
Disamping  itu,  korupsi  adalah  sesuatu  yang  dapat  merugikan  orang  lain  atau  publik.  Maksudnya adalah  pengambilan  hak  orang  lain  dalam  hal  ini  negara  serta  penyalahgunaan  kewenangan  demi kepentingan untuk memperkaya pribadi atau kelompok yang berakibat merusak tatanan sendi kehidupan negara,  seperti  kemiskinan,  pembangunan  yang  tidak  merata,  dan  lain  sebagainya.Meski  dengan pemahaman  yang  beragam  tentang  definisi  korupsi,  namun  pada  dasarnya  semua  narasumber  sama- sama  memandang  bahwa  korupsi  itu  adalah  sesuatu  yang  merusak  dan  memiliki  dampak  destruktif  di segala  bidang,  baik  sosial,  kultural,  politik,  ekonomi,  bahkan  pendidikan.  Oleh  sebab  itu,  semua narasumber sepakat memandang bahwa korupsi sangat berbahaya dan karena itu harus dilawan.
Terhadap  dampak  korupsi,  oleh  Dekan  Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis  Universitas  Dirgantara Marsekal  Suryadarma  mengemukakan  bahwa  dampak  korupsi  tentu  saja  sangat  destruktif  dan  negatif. Akan banyak orang yang dirugikan. Kenapa?  Karena ada hak-hak masyarakat yang bisa dirugikan baik dalam  skala  makro  maupun  mikro.  Kemiskinan  atau  kemelaratan  salah  satunya  disebabkan  tidak terpenuhinya  hak-hak orang miskin  dikarenakan  korupsi  itu.  Jadi  dipandang dari  sudut  apapun,  korupsi berpotensi  merusak  tatanan  sosial  masyarakat,  karena  itu  harus  dicegah  dan  dilawan.  Lebih  lanjut mengenai  dampak  korupsi  ini  oleh  Dekan  Fakultas  Ilmu  Komputer  dan  Desain  Universitas  Dirgantara Marsekal  Suryadarma  menambahkan  bahwa  dampak  korupsi  itu  bersifat  sistemik,  menyeluruh,  dan komprehensif. Karena korupsi itu menjadikan distribusi yang tidak merata kepada masyarakat, bahagian- bahagian  yang  seharusnya  dibagikan  sudah  dikorup  oleh  sebagian  oknum  pejabat.  Oleh  karena  itu, korupsi  cenderung  agak  susah  dieliminir  karena  dana-dana  yang  seharusnya  didistribusikan  kepada orang-orang tertentu telah diambil terlebih dahulu oleh sebagian orang lain.
Dekan  Fakultas  Teknik  Dirgantara  dan  Industri  Universitas  Dirgantara  Marsekal  Suryadarma berpendapat  bahwa  dampak  korupsi  itu  besar  sekali,  yaitu  tidak  tercapainya  sasaran  yang  diinginkan. Padahal  penggunaan  anggaran  negara  harus  tepat  sasaran.  Karena  bila  terjadi  ketidaktepatan  dalam penggunaan  dan  pertanggungjawaban  keuangan  negara,  atau  terjadi  penyimpangan,  maka  akibatnya ada pihak yang dirugikan. Sasaran yang ingin dicapai akhirnya tidak bisa dicapai. 1
Berdasarkan  pandangan-pandangan  yang  telah  dikemukakan  oleh  narasumber  di  atas,  berarti korupsi di Indonesia bagaikan su atu “penyakit” yang sukar disembuhkan dan merupakan suatu fenomena yang  kompleks.  Pertanyaan  selanjutnya  adalah  sampai  kapan  bangsa  dan  negara  ini  akan  terus- menerus berada dalam kondisi yang serba sangat suram dan yang selalu diperkosa oleh para perampok yang  sangat  jelas  menindas  kepentingan  publik?  Memang  sekali  lagi  harus  dikatakan  bahwa  mereka yang  selama  ini  sudah  menyalahgunakan  wewenangnya  sebagai  pemimpin  publik  sudah  tidak  bisa diharapkan  kiprahnya  dalam  melayani  hajat  hidup  orang  banyak  kedepannya.  Mereka  kemudian  tidak tepat  untuk  menjadi  contoh  dan  suri  teladan  bagi  generasi  bangsa  kedepan.  Jalan  satu-satunya  untuk menindak  tegas  para  perampok  adalah  dengan  menghukum  seberat-beratnya;  menghukum  mati  atau sanksi  lainnya  yang  dapat  membuat  mereka  terkaget-kaget  yang  kemudian  disebut shock  therapy .
Persoalannya adalah kendatipun sudah mendapat hukuman yang berat, ternyata  korupsi terus-menerus berlangsung dengan sedemikian rupa. Penegakan hukum yang dilakukan pun terkadang tidak ditunaikan dengan sedemikian adil. Menghukum para perampok seolah kerap kali menjadi tumpul.Oleh karena itu, untuk memberantas korupsi di Indonesia tidak cukup hanya dengan melakukan suatu tindakan represif, namun  yang  lebih  mendasar  lagi  adalah  melakukan  suatu  tindakan  preventif  atau  pencegahan.  Salah satu upaya yang dapat dilakukan melalui tindakan preventif ini adalah dengan menumbuhkan kepedulian untuk  melawan  berbagai  tindakan  korupsi  dan  sekaligus  juga  mendidik  generasi  muda  dengan menanamkan  nilai-nilai  etika  dan  moral  yang  diperlukan  dalam  kehidupan  bermasyarakat.Kita  semua sangat tidak berharap atau menghendaki agar para pemimpin masa depan tidak seperti para pemimpin saat  ini.  Plato  dalam  bukunya  “Republik”  mengatakan  bahwa  pemimpin  ideal  adalah  seseorang  yang mencintai  rakyatnya  dengan  sepenuh  hati  dan  melebihi  cintanya  kepada  keluarga  dan  dirinya  sendiri. Pemimpin  yang  mampu  berjuang  untuk  kepentingan  hajat  hidup  orang  banyak  adalah  ketika  mampu mengalahkan  libido  pribadi  dan  golongan.  Sementara  pemimpin  yang  tidak  dicintai  rakyatnya  adalah ketika  ia  berbuat  sewenang-wenang  terhadap  rakyatnya.  Lebih  mementingkan  kepentingan  pribadi  dan kelompok  ditunaikan  dengan  sedemikian  rupa.  Tentu  generasi  masa  depan  yang  akan  melanjutkan estafet kepemimpinan ke depan harus diselamatkan. Menanamkan semangat nasionalisme kepada para peserta  didik  agar  mampu  memiliki  pandangan  sangat  profetis  kritis  bagi  hajat  hidup  orang  banyak merupakan sebuah hal niscaya. Yang lebih penting dari itu adalah generasi pemimpin ke depan yang kini sedang  mengenyam  pendidikan  baik  di  tingkat  dasar,  menengah  pertama,  menengah  atas,  dan perguruan tinggi perlu dibekali dengan pendidikan anti korupsi.
Terkait  dengan  hal  tersebut  di  atas,  semua  narasumber  yang  tim  peneliti  wawancari mengemukakan pendapat bahwa pendidikan anti korupsi sangat perlu diberikan kepada para mahasiswa khususnya  mahasiswa  di  lingkungan  Universitas  Dirgantara  Marsekal  Suryadarma.  Karena  dengan pendidikan  anti  korupsi  dapat  memberikan  pemahaman  kepada  mahasiswa  tentang  apa  itu  korupsi, bagaimana  dampak  dari  korupsi,  dan  gerakan  untuk  mencegah  korupsi  itu.  Sehingga  apabila  mereka menjadi pengurus organisasi baik di kampus maupun di tengah masyarakat nantinya dapat memberikan pemahaman  kepada  rekan-rekan  sesama pengurus  dan  masyarakat  luas  tentang gerakan  anti  korupsi. Karena pendidikan pada dasarnya merespon kondisi yang ada di lapangan. Jadi pada intinya pendidikan anti  k orupsi  yang  dimaksud  adalah  “ternyata  korupsi  sangat  merugikan  kepentingan  publik  baik  itu masyarakat, bangsa, dan ne gara” ini perlu disampaikan kepada para peserta didik.
Mengutip  pendapat  Driyarkara,  pendidikan  memiliki  tujuan  guna  memanusiakan  manusia  muda yang disebut hominisasi dan humanisasi. Tentu pendidikan anti korupsi sebagai bagian tak terpisahkan dari  semangat  hominisasi  dan  humanisasi  adalah  menghendaki  agar  para  peserta  didik  bisa  menjadi manusia-manusia  yang  bebas  dari  perilaku  koruptif.  Ketika  ia  secara  berkelanjutan  terus-menerus ditempa dengan pembangunan dan pembentukan mentalitas diri anti korupsi, ia selanjutnya akan mampu menjadi sosok yang bertanggungjawab terhadap setiap tugas yang diembannya.
Dari  pandangan-pandangan  narasumber  dan  didukung  dengan  pandangan-pandangan  para  ahli yang tim peneliti dapatkan dari literatur tersebut di atas, maka memang  ada satu benang merah bahwa pendidikan  anti  korupsi  merupakan  sebuah  hal  niscaya  yang  perlu  ditanamkan  kepada  para  peserta didik.  Pendidikan  anti  korupsi  menanamkan  moralitas,  nilai-nilai  tentang  kejujuran  dan  tanggung  jawab, semangat  membangun  pribadi  yang  bersih  dari  kotoran-kotoran  kepentingan  sectoral,  dan  lain sejenisnya. Pendidikan anti korupsi mengarahkan setiap anak manusia agar menjadi sosok yang selalu berkata  benar  demi  kebenaran,  melangkahkan  gerak  kakinya  di  jalan  yang  benar,  dan  lain  seterusnya. Dengan demikian, pendidikan anti korupsi menjadi sesuatu hal yang sangat mendasar bagi pembentukan mental dan karakter setiap pribadi untuk teguh terhadap yang benar dan kebenaran.

## Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi di Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma
Membahas  mengenai  kebijakan  pendidikan  anti  korupsi  di  Universitas  Dirgantara  Marsekal Suryadarma  tentu  tidak  bisa  dilepaskan  dari  pengertian  istilah  kata  kebijakan  dan  anti  korupsi.  Istilah kebijakan  lebih  sering  dipergunakan  dalam  konsteks  tindakan-tindakan  atau  kegiatan-kegiatan  yang dilakukan  oleh  para  aktor  dan  institusi-institusi  pemerintah,  serta  perilaku  negara  pada  umumnya. Pendapat ini sejalan dengan yang dikemukakan Carl Friedrich yang menyatakan bahwa kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang,  kelompok, atau pemerintah dalam  lingkungan  tertentu  sehubungan  dengan  adanya  hambatan-hambatan  tertentu  seraya  mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.
Sedangkan  anti  korupsi  merupakan  kebijakan  untuk  mencegah  dan  menghilangkan peluang bagi berkembangnya  korupsi.  Pencegahan  yang  dimaksud  adalah  bagaimana  meningkatkan  kesadaran individu untuk tidak melakukan korupsi dan bagaimana menyelamatkan uang dan aset negara. Menurut Arya Maheka peluang bagi berkembangnya korupsi dapat dihilangkan dengan cara melakukan perbaikan
sistem (hukum dan kelembagaan) dan perbaikan manusianya.Dalam hal perbaikan sistem, Eko Handoyo mengemukakan di dalam buku Pendidikan Anti Korupsi berupa langkah-langkah anti korupsi mencakupi: a.  Memperbaiki peraturan perundangan yang berlaku untuk mengantisipasi  perkembangan korupsi dan menutup  celah  hukum  atau  pasal-pasal  karet  yang  sering  digunakan  koruptor  melepaskan  diri  dari jerat hukum;
b.  Memperbaiki cara kerja pemerintah (birokrasi) menjadi sederhana (simpel) dan efisien;
c.  Memisahkan secara tegas kepemilikan negara dan kepemilikan pribadi serta memberikan aturan yang jelas  tentang  penggunaan  fasilitas  negara  untuk  kepentingan  umum  dan  penggunaannya  untuk kepentingan pribadi;
d.  Menegakan etika profesi dan tata tertib lembaga dengan pemberian sanksi secara tegas;
e.  Penerapan prinsip-prinsip good governance ; f.  Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dan memperkecil terjadinya human error . Sementara berkaitan dengan perbaikan manusia, langkah-langkah anti korupsi meliputi:
a.  Memperbaiki  moral  manusia  sebagai  umat  beriman,  yaitu  dengan  mengoptimalkan  peran  agama dalam memberantas korupsi. Artinya, bahwa pemuka agama berusaha mempererat ikatan  emosional antara  agama  dengan  umatnya,  menyatakan  dengan  tegas  bahwa  korupsi  merupakan  perbuatan tercela,  mengajak  masyarakat  untuk  menjauhkan  diri  dari  segala  bentuk  perilaku  korupsi,  dan menumbuhkan keberanian masyarakat untuk melawan korupsi.
b.  Memperbaiki moral bangsa, yakni mengalihkan loyalitas keluarga, kawan, suku, dan etnik ke loyalitas bangsa.
c.  Mengentaskan kemiskinan melalui peningkatan kesejahteraan.
d.  Memilih  pemimpin  (semua  level)  yang  bersih,  jujur,  anti  korupsi,  peduli,  cepat  tanggap  ( responsive ) dan dapat menjadi teladan bagi yang dipimpin.
e.  Meningkatkan  kesadaran  hukum  individu  dan  masyarakat  melalui  sosialisasi  dan  pendidikan  anti korupsi.
Terhadap langkah-langkah anti korupsi berkaitan dengan perbaikan manusia melalui peningkatan kesadaran hukum individu dan masyarakat melalui sosialisasi dan pendidikan anti korupsi ini oleh negara diberikan  tugas  kepada  Komisi  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  (KPK)  berdasarkan  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  30  Tahun  2002  tentang  Komisi  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi  Pasal  13  huruf  I jo. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  19  Tahun  2019  tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana  Korupsi  Pasal  7  ayat  (1)  huruf  c  yang  menyebutkan  bahwa:  “Dalam  melaksanakan  tugas pencegahan,  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  berwenang  menyelenggarakan  program  pendidikan antikorupsi pada setiap jenjan g pendidikan”.
Direktorat  Jenderal  Pendidikan  Tinggi  Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan  mengeluarkan Surat Edaran Nomor 1016/E/T/2012 tanggal 30 Juli 2012 tentang Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di  Perguruan  Tinggi.  Isi  surat  edaran  ini  menegaskan  kepada  Perguruan  Tinggi  Negeri  dan  Perguruan Tinggi Swasta (melalui Kopertis Wilayah I sampai dengan XII) untuk menyelenggarakan  Pendidikan Anti Korupsi mulai Tahun Akademik 2012/2013 dalam bentuk Mata Kuliah Wajib/Pilihan atau disisipkan dalam Mata  Kuliah  yang  relevan.  Surat  Edaran  ini  pada  dasarnya  dibuat  untuk  menindaklanjuti  Instruksi Presiden  Republik  Indonesia  kepada  Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan  untuk  melaksanakan aksi  pengembangan  pendidikan  anti  korupsi  pada  perguruan  tinggi  sebagaimana  dinyatakan  dalam Instruksi  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  55  Tahun  2011  tentang  Aksi  Pencegahan  dan Pemberantasan  di  Lingkungan  Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan.  Landasan  hukum  terbaru untuk  pelaksanaan  pendidikan  anti  korupsi  di  perguruan  tinggi  diatur  dalam  Peraturan  Menteri  Riset, Teknologi,  dan  Pendidikan  Tinggi  Nomor  33  Tahun  2019  tentang  Penyelenggaraan  Pendidikan  Anti Korupsi di Perguruan Tinggi. Terkait dengan penyelenggaraan pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi ini, khususnya di lingkungan Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma seperti yang telah tim peneliti smpaikan  sebelumnya  bahwa  semua  narasumber menyatakan penting  untuk  dilaksanakan.  Akan  tetapi ada  narasumber  yang  berbeda  pendapat  mengenai  strategi  pelaksanaannya.  Ada  yang  berpendapat bahwa  pendidikan  anti  korupsi  perlu  diajarkan  sebagai  mata  kuliah  tersendiri,  namun  ada  pula  yang berpendapat bahwa pendidikan anti korupsi cukup disisipkan/integrasi pada mata kuliah yang sudah ada.
Dekan  Fakultas  Teknik  Dirgantara  dan  Industri,  Dekan  Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis,  dan  Dekan Fakultas  Hukum  Universitas  Dirgantara  Marsekal  Suryadarma  berpendapat  bahwa  pendidikan  anti korupsi  sudah  menjadi  tuntutan  pada  semua  program  studi  di  perguruan  tinggi  untuk  diberikan  kepada mahasiswa semester 1 atau 2. Ini sebagai modal bagi mahasiswa untuk segera mengetahui tentang apa itu  korupsi,  sebab-sebab  dan  dampak  korupsi  itu  sendiri,  serta  bagaimana  mengimplementasikan pendidikan anti korupsi tersebut. Berbeda dengan pandangan para narasumber di atas, Dekan Fakultas Ilmu  Kesehatan  Universitas  Dirgantara  Marsekal  Suryadarma  berpendapat  bahwa  pendidikan  anti korupsi  tidak  perlu  diajarkan  sebagai  mata  kuliah  tersendiri.  Sebab  jika  ditetapkan  sebagai  mata  kuliah
tersendiri  maka  akan  semakin  menambah  beban  SKS  yang  harus  diselesaikan  oleh  mahasiswa khususnya  mahasiswa  di  lingkungan  Fakultas  Ilmu  Kesehatan.  Oleh  sebab  itu,  pelaksanaannya  cukup diintegrasikan/disisipkan  ke  dalam  mata  kuliah  lainnya  yang  sudah  ada,  misalnya  pada  mata  kuliah Pendidikan  Pancasila,  Pendidikan  Kewarganegaraan,  atau  yang  lainnya.  Berdasarkan  data-data  dan penjelasan-penjelasan  yang  telah  dipaparkan  oleh  tim  peneliti  tersebut  di  atas  tergambar  bahwa  para pimpinan  fakultas  di  lingkungan  Universitas  Dirgantara  Marsekal  Suryadarma  sama-sama  memandang bahwa  korupsi  adalah  sesuatu  yang  berbahaya  dan  merusak.  Bisa  dikatakan  tidak  ada  hal  yang  postif dari  kejahatan  korupsi.  Tidak  mengherankan  bila  kemudian  para  pimpinan  di  lingkungan  Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma sama-sama menyepakati bahwa pendidikan anti korupsi sangat penting diajarkan  di  kampus.  Bahkan  sebenarnya  hal  ini  sudah  dilakukan  pada  Fakultas  Teknik  Dirgantara  dan Industri  pada  Program  Studi  Teknik  Penerbangan  dan  Program  Studi  Teknik  Aeronautika  dengan menyisipkan  materi  pendidikan  anti  korupsi  pada  mata  kuliah  Pendidikan  Pancasila  dan  Pendidikan Kewarganegaraan  yang  diberikan  kepada  mahasiswa  pada  semester  I  (satu).  Pandangan  positif  para pimpinan fakultas di lingkungan Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma terkait dengan pelaksanaan pendidikan  anti  korupsi  di  kampus  ini  pada  dasarnya  sangat  layak  diapresiasi.  Sebab  ini  menandakan sebuah  kesadaran  bersama  bahwa  korupsi  perlu  dicegah  melalui  kegiatan  penyadaran  di  tingkat perguruan  tinggi.  Meski  terdapat  perbedaan  pandangan  mengenai  strategi  yang  efektif  untuk melaksanakannya. Ada yang berpandangan bahwa pendidikan anti korupsi perlu diajarkan sebagai mata kuliah  tersendiri  sehingga  dengan  demikian  dapat  lebih  efektif  dan  mengena,  tetapi  ada  pula  yang berpendapat  bahwa  pendidikan  anti  korupsi  tidak  perlu  diajarkan  sebagai  mata  kuliah  tersendiri  akan tetapi cukup disisipkan atau integrasi dengan mata kuliah lain. Apalagi dengan ditetapkan kurikulum yang harus  dicapai,  maka  jika  pendidikan  anti  korupsi  dijadikan  sebagai  mata  kuliah  tersendiri  justru  akan membuat  masalah  lain  bagi  mahasiswa  dikarenakan  akan  menambah  beban  SKS  yang  harus diselesaikan semakin berat. Upaya untuk menyisipkan atau mengintegrasikan pendidikan anti korupsi ke dalam  mata  kuliah  tertentu  pada  dasarnya  bisa  menjadi  jalan  keluar.  Hanya  saja  penyisipan  atau pengintegrasian  ini  tentu  tidak  bisa  dipandang  sederhana.  Namun  yang  jelas  beberapa  alas  an  atau argumen  pentingnya  pendidikan  anti  korupsi  diberikan  di  dalam  pendidikan  formal,  adalah:  pertama, dunia  pendidikan  khususnya  lembaga  pendidikan  pada  umumnya  memiliki  seperangkat  pengetahuan untuk  memberikan  pencerahan  terhadap  berbagai  kesalahpahaman  dalam  usaha  pemberantasan korupsi.  Kedua,  lembaga  pendidikan  memiliki  jaringan  yang  kuat.  Melalui  lembaga  pendidikan, pendidikan  anti  korupsi  diharapkan  menjadi  gerakan  massif  dan  Indonesia  mampu  menekan  korupsi. Ketiga,  para  koruptor  mayoritas  alumni  perguruan  tinggi.  Dalam  hal  ini  maka  sangat  penting  diberikan pembekalan  keilmuan  tentang  nilai-nilai  anti  korupsi  melalui  pendidikan  anti  korupsi.  Oleh  karena  itu, penerapan  pendidikan  anti  korupsi  dalam  pembentukan  karakter  mahasiswa  di  lingkungan  kampus Universitas  Dirgantara  Marsekal  Suryadarma  sangatlah  penting.  Karena  mahasiswa  berpotensi melakukan  beberapa  tindak  korupsi,  diantaranya  korupsi  waktu,  mencontek,  tidak  transparan  mengenai biaya  kuliah  dengan  orangtua,  dan  ketidakjujuran  dalam  menjabat  suatu  organisasi.  Disamping  hal tersebut  di  atas,  keteladanan  pejabat  dan  para  dosen  di  lingkungan  kampus  Universitas  Dirgantara Marsekal Suryadarma memiliki peranan penting dalam penerapan pendidikan anti korupsi dalam upaya pembentukan  karakter  mahasiswa,  yaitu  melalui:  Pertama,  dosen  dapat  memberikan  contoh  yang  baik kepada mahasiswa  mengenai  pembelajaran  yang  baik,  kehadiran mengajar,  tata  cara  berpakaian  yang baik,  tingkah  dan  perilaku  yang  dapat  menjadi  suri  teladan  yang  baik.  Dengan  keteladanan  ini  adalah pelajaran  yang  berharga  bagi  mahasiswa  untuk  mencontoh  sikap  dan  perilaku  para  dosennya  dan menghilangkan  sikap  koruptif  untuk  mahasiswanya.  Kedua,  pejabat  dan  para  dosennya  untuk  berani mengikis budaya menerima amplop dari mahasiswa,  karena ini menjadi akar sikap korupsi. Pejabat dan para  dosen  harus  memiliki  sikap  yang qanaah (sikap merasa  cukup  dengan  rezeki  yang  diberikan  oleh Allah  SWT  kepadanya).  Ketiga,  pejabat  dan  para  dosen  demi  integritas  ilmiah  dan  menyelamatakan dunia  akademik  harus  berani  tegas  dengan  memberi punishment kepada  mahasiswa  yang  mencontek pada saat ujian atau bagi mahasiswa yang plagiat dalam penyusunan skripsi, tesis, dan disertasi.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
1.  Pendidikan  anti  korupsi  sangat  penting  untuk  diselenggarakan  karena  itu  perlu  diberikan  kepada seluruh mahasiswa di lingkungan Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma.
2.  Kebijakan  pendidikan  anti  korupsi  yang  telah  dilakukan  oleh  Universitas  Dirgantara  Marsekal Suryadarma  pada  program  studi  Teknik  Penerbangan  dan  Teknik  Aeronautika  adalah  dengan mensisipkan  pada  mata  kuliah  yang  telah  ada  seperti  pada  mata  kuliah  Pendidikan  Pancasila  dan Pendidikan Kewarganegaraan.

## Saran
1.  Implementasi  yang  Konsisten:  Universitas  perlu  memastikan  implementasi  kebijakan  anti-korupsi secara  konsisten  dan  menyeluruh  di  seluruh  fakultas  dan  unit  akademik.  Ini  termasuk mengintegrasikan  materi  anti-korupsi  ke  dalam  kurikulum,  menyelenggarakan  kegiatan  edukasi  dan pelatihan, serta menetapkan sanksi yang tegas bagi pelanggar.
2.  Peningkatan Kesadaran: Penting untuk terus meningkatkan kesadaran dan pemahaman mahasiswa, staf,  dan  dosen  tentang  pentingnya  pencegahan  korupsi  dan  peran  mereka  dalam  menciptakan lingkungan  yang  bebas  dari  korupsi.  Kampanye  penyuluhan,  seminar,  dan  workshop  dapat  menjadi sarana efektif untuk meningkatkan kesadaran tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Agus  Surono  dan  Maslihati  Nur  Hidayati.  (2018). Pendidikan  Budaya  Anti  Korupsi ,  Jakarta:  UAI  Press Universitas Al Azhar Indonesia.
Ahma d  Yasser  Mansyur,  “Personal  Prophetic  Leadership  Sebagai  Model  Pendidikan  Karakter  Intrinsik Atasi Korupsi”, Jurnal Pendidikan Karakter, Vol. 4, No. 1, Februari 2013, hlm. 15-27.
Arya Maheka. (2016). Mengenali dan Memberantas Korupsi . Jakarta: KPK RI. cnni ndonesia.com, “KPK: 86 Persen Koruptor yang Ditangkap Alumni Perguruan Tinggi”, terdapat di situs https://www.cnnindonesia.com,  (24  Oktober  2021),  diakses  pada  tanggal  29  Desember  2023, Pukul.15.00 Wib.
Eko Handoyo. (2013). Pendidikan Anti Korupsi , Edisi Revisi. Yogyakarta: Ombak. Gunardi. Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi: Perlukah?. Pekbis Jurnal, Vol. 6, No. 2, Juli 2014. 86-93.
Hasbullah.  (2016). Kebijakan  Pendidikan:  Dalam  Perspektif  Teori,  Aplikasi,  dan  Kondisi  Objektif Pendidikan di Indonesia . Jakarta: Rajawali Pres. Ita  Suryani,  “Penanaman  Nilai-Nilai  Anti  Korupsi  Di  Lembaga  Pendidikan  Perguruan  Tinggi  Sebagai Upaya Preventif Pencegahan Korupsi”, Jurnal Visi Komunikasi, Vol. 14, No. 02, November 2015, hlm. 285-301.
Krista  Surbakti  dan  Krismawanta  Surbakti.  Analisis  Kebijakan  Pendidikan  Anti  Korupsi  di  Perguruan Tinggi. Justiqa, Vol. 03, No. 01, Februari 2021. 45-58.
M  Faadhilah  Suhandi  dan  Sulistia  Agustin.  Pendidikan  Anti  Korupsi  Pada  jenjang  Perguruan  Tinggi. Sanskara Pendidikan dan Pengajaran, Vol. 01, No. 01, Januari 2023. 19-27.
Ruslan, Hasbi Ali, Rezeki Iwan Ramadhan. Penerapan Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi Pada Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) PPKN. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, Vol. 10, No. 1, Februari 2022. 385-392.
Rosida  Tiurma  Manurung,  “Pendidikan  Antikorupsi  Sebagai  Satuan  Pembelajaran  Berkarakter  dan Humanistik”, Jurnal Sosioteknologi, Vol. 11, No. 27, 2012, hlm. 227-239.
Soejono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji.  (2014). Penelitian  Hukum  Normatif  (Suatu  Tinjauan  Singkat) , Jakarta: Rajagrafindo Persada.
Solichin  Abdul  Wahab.  (2016). Analisis  Kebijakan:  Dari  Formulasi  Ke  Penyusunan  Model-Model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: Bumi Aksara. Sunaryati  Hartono.  (2006). Penelitian  Hukum  di  Indonesia  Pada  Akhir  Abad  Ke-20 ,  Cet.  2,  Bandung: Alumni.
Wawancara  dengan  Dekan  Fakultas  Teknik  Dirgantara  dan  Industri  Universitas  Dirgantara  Marsekal Suryadarma, pada tanggal 21 Desember 2023.
Wawancara  dengan  Dekan  Fakultas  Ilmu  Komputer  dan  Desain  Universitas  Dirgantara  Marsekal Suryadarma, pada tanggal 21 Desember 2023.
Wawancara  dengan  Dekan  Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis  Universitas  Dirgantara  Marsekal  Suryadarma pada tanggal 22 Desember 2023.
Wawancara dengan Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan, pada tanggal 4 Januari 2024.
Wawancara dengan Dekan Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, pada tanggal
4 Januari 2024.
Weidman,  J.  C.,  &  Enkhjargal,  A.  (2008).  Corruption  in  higher  education.  International  Perspectives  on Education and Society, 9(4), 63 –88. https://doi.org/10.1016/S1479-3679(08)00003-0 Yusrianto Kadir. Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi. Gorontalo Law Review , Vol. 1, No. 1, April 2018. 25-38.
Zainuddin Ali. (2011). Metode Penelitian Hukum , Cet. 3, Jakarta: Sinar Grafika.