## Keterangan Saksi dengan Gangguan Jiwa Sebagai Alat Bukti di Pengadilan

## Put Fui Syafira Basuki
putfuisyafir@gmail.com Universitas Airlangga

## Abstract
Witness testimony is evidence tool in the first sequence in the Criminal Procedure  Code  (KUHAP)  so    it  can  be  said    there  is  no  criminal case  which  escapes  from  the  proof  of  witness  testimony.  The  legal requirement  for  a  witness's  statement  is  when  a  witness  takes  an oath.  However,  in  article  171  letter  b  of  the  Criminal  Procedure Code  (KUHAP)  states  that  a  person  may  give  testimony  without swearing, that is, a person who has memory loss or mental illness, although sometimes his memory is back. In psychology is referred to psychopaat, but the information given cannot be justified perfectly and his information is only used as a guide or additional legal evidence tool as long as it is compatible with legal evidence tool. This study uses the typology of doctrinal research with a legislation approach, conceptual  approach,  and  case  approach.  Witness  testimony  given without the oath is considered not a valid evidence but is used as an adjunct to perfect the strength of legal evidence tool because it can strengthen the judge's conviction. Keywords: Evidence Tool; Witnesses; Mental Disorder;  Responsibility.

## Abstrak
Keterangan  saksi  merupakan  alat  bukti  pada  urutan  pertama  dalam KUHAP sehingga dapat dikatakan bahwa tiada suatu perkara pidana yang luput dari pembuktian keterangan saksi. Syarat sah keterangan saksi  adalah  ketika  seorang  saksi  mengucapkan  sumpah.  Namun pada pasal 171 huruf b KUHAP menyatakan bahwa seseorang boleh memberikan keterangan tanpa sumpah yaitu orang yang mengalami sakit  ingatan  atau  sakit  jiwa  meskipun  kadang-kadang  ingatannya kembali dalam ilmu penyakit jiwa disebut dengan psychopaat, tetapi keterangan yang diberikan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna  dan  keterangannya  hanya  dipakai  sebagai  petunjuk  atau tambahan alat bukti sah asalkan berkesuaian dengan alat bukti sah. Penelitian  ini  menggunakan  tipologi  penelitian  doktrinal  dengan pendekatan  perundang-undangan,  pendekatan  konseptual,  dan pendekatan  kasus.  Keterangan  saksi  yang  diberikan  tanpa  sumpah dinilai bukan merupakan alat bukti yang sah namun digunakan sebagai tambahan  untuk  menyempurnakan  kekuatan  pembuktian  alat  bukti yang sah karena dapat menguatkan keyakinan hakim.
Kata Kunci: Alat Bukti; Saksi; Gangguan Jiwa; Tanggungjawab.

## Jurist-Diction
Volume 4 No. 5 September 2021
How to cite: Put Fui Syafira Basuki, ‘Keterangan Saksi dengan Gangguan Jiwa Sebagai Alat Bukti di Pengadilan’ (2021) Vol. 4 No. 5 Jurist-Diction.
Histori artikel: Submit 15 Juli 2021; Diterima  15 Agustus 2021; Diterbitkan 1 September 2021.
DOI:
10.20473/jd.v4i5.29827 p-ISSN: 2721-8392 e-ISSN: 2655-8297
Copyright © 2021 Put Fui Syafira Basuki

## 1938 Put Fui: Keterangan Saksi Dengan...

## Pendahuluan
Pembuktian merupakan hal yang sangat penting dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan, khususnya dalam perkara pidana karena ditujukan untuk mencari, menggali  dan  menemukan  kebenaran  materiil  yaitu  kebenaran  yang  hakiki  atau yang sebenar-benarnya berdasarkan fakta hukum. Hukum acara pidana di Indonesia menganut sistem pembuktian menurut Undang-Undang  secara negatif (negatief wettelijke bewijs theorie) yaitu dalam pembuktian hukum acara pidana sekurang- kurangnya dua alat bukti ditambah dengan keyakinan hakim. 1 Alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang terletak pada urutan pertama dalam pasal 184 ayat (1)  KUHAP  sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  tidak  mungkin  ada  suatu  perkara pidana yang luput dari pembuktian keterangan saksi. 2 Dalam persidangan, seorang korban  apabila  ia  masih  hidup  dan  dalam  keadaan  yang  memungkinkan  dapat dihadirkan sebagai saksi berdasarkan pasal 160 ayat (1) huruf b KUHAP  bahwa: “dalam pemeriksaan di sidang pengadilan yang pertama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi”.
Semakin maraknya kejahatan dengan sasaran korban yang bisa berasal dari kalangan apa saja, tidak menutup kemungkinan orang dengan gangguan jiwa yang secara fisik dan psikis lebih lemah dari orang normal menjadi sasaran yang sesuai untuk tindak kriminal. Dikarenakan orang dengan gangguan jiwa berpotensi menjadi korban dalam tindak kejahatan dan beranjak dari pasal 171 huruf b KUHAP  maka memungkinkan orang yang sakit ingatannya atau sakit jiwa untuk dihadirkan  dalam persidangan guna memberikan kesaksian atas peristiwa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan.  Namun berdasarkan pasal 185 ayat (7)  KUHAP keterangan saksi yang tidak disumpah apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat digunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.
1 Tolib Effendi, Dasar Dasar Hukum Acara Pidana Perkembangan dan Pembaharuan di Indonesia (2014).[171].
2 M.  Yahya  Harahap, Pembahasan  Permasalahan  dan  Penerapan  Kitab  Hukum  Acara Pidana, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (2002).[287].
Dalam  fakta    pembuktian  suatu  tindak  pidana,  tidak  semua  saksi  yang dihadirkan  dan  memberikan  keterangan  adalah  orang  normal  atau  orang  waras. Suatu kasus pernah terjadi dalam kaitannya dengan orang gangguan jiwa sebagai saksi korban dalam persidangan, kasus ini telah diputus perkara pada Putusan Nomor 190/Pid.b/2012/PN.Olm. Dalam putusan tersebut didapatkan fakta bahwa terdakwa mencabuli anak tirinya yang diketahui oleh terdakwa adalah orang dengan gangguan mental sejak kecil namun terdakwa tetap melakukannya. Dalam pertimbangannya, hakim mengatakan bahwa gangguan mental atau cacat mental dapat dikategorikan sebagai  “tidak  berdaya”  dalam  kemampuan  akan  pendekatan  yang  wajar  secara fisik  sebagaimana  dalam  keadaan  sehat,  tetapi  tidak  berdaya  dalam  akal  budi. 3
Dalam persidangan guna menguatkan dalil dakwaan, Penuntut Umum mengajukan saksi Asri Delila Uas yang merupakan korban dengan tidak diambil sumpahnya memberikan kesaksian dalam persidangan. Dalam keterangan saksi lainnya yaitu Yonathan Ataupah yang merupakan saksi yang melihat sendiri kejadian tersebut, memberikan keterangan bahwa korban, Asri Delila Uas menderita gangguan jiwa sejak lahir.Dalam kasus ini, saksi Asri Delila Uas tidak termasuk dalam kategori yang  tidak  dapat  didengar  keterangannya  sebagai  saksi  berdasarkan  pasal  168 KUHAP. Lebih lanjut dalam pasal 171 huruf b KUHAP dinyatakan bahwa orang yang  sakit  ingatannya  atau  sakit  jiwa  meskipun  ingatannya  baik  kembali  boleh diperiksa untuk memberikan keterangan tanpa janji atau sumpah. Keterangan Saksi Asri Delila Uas dapat diakui sebagai saksi korban.
Contoh kasus kedua. Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2015/PT-MDN (banding dari  Putusan  Nomor  1148/Pid.Sus/2015/PN-MDN).  Kasus  perbuatan  kekerasan psikis  dalam  lingkup  rumah  tangga.Saksi  korban  merasa  diterlantarkan  dan mengalami kekerasan psikis. Berdasarkan Visum et Repertum Psycriatricum No. 49/ SK/VISUM/XII/2014 dari Rumah Sakit Umum DR. Pirngadi Medan menyimpulkan saksi korban mengalami gangguan episode berat. Perbuatan terdakwa diatur dan
3 Tri Jata Ayu Pramesti, ‘ Sanksi Bagi yang Mencabuli Penderita Gangguan Mental ’ (Hukum Online,2014)  <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt548c6c128c014/sanksi-bagi- yang-mencabuli-penderita-gangguan-mental/>, dikunjungi pada 3-08-2019.

## 1940 Put Fui: Keterangan Saksi Dengan...
diancam pidana pada pasal 49 huruf a jo pasal (9) ayat 1 UU RI No 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
Bunyi pasal 171 huruf b KUHAP yang menyatakan orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang ingatannya baik kembali boleh dijadikan saksi dalam persidangan dengan tidak disumpah,  menimbulkan sebuah kerancuan. Dimana diketahui bahwa penyakit jiwa dalam ilmu psikiatri ada banyak jenisnya dan penggunaan kata psychopaat pada penjelasan pasal 171 KUHAP ditinjau dari segi ilmu psikiatri.
Pasal 185 ayat (7) KUHAP dikatakan bahwa : “keterangan saksi yang tidak disumpah  meskipun  sesuai  satu  dengan  yang  lain  tidak  merupakan  alat  bukti namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat digunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain”. Pasal ini membuat kedudukan  saksi  dengan  gangguan  jiwa  menjadi  tidak  jelas,  dimana  keterangan yang diberikan hanya sebagai alat bukti tambahan dari alat bukti yang sah dengan syarat keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang diambil sumpahnya.

## Konsep Gangguan Jiwa
Istilah  yang  digunakan  dalam  Pedoman  Penggolongan  dan  Diagnosis Gangguan Jiwa, yang selanjutnya disebut PPDGJ di Indonesia adalah Gangguan jiwa  atau  Gangguan  Mental  ( mental  disorder ),  tidak  mengenal  istilah  “penyakit jiwa” ( mental disease/mental illness ).
Orang Dengan Gangguan Jiwa dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa Pasal 1 adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.
Orang Dengan Gangguan Jiwa dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang  Penyandang  Disabilitas  disebut  dengan  Penyandang  disabilitas  mental yaitu terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain:
a. Psikososial diantaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian; dan
b. Disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autis dan hiperaktif..

## Klasifikasi Gangguan Jiwa
Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa di Indonesia (yang selanjutnya disebut dengan PPDGJ III) menglasifikasikan gangguan jiwa meliputi 10 golongan :
1. F00-F09:  Gangguan  Mental  Organik  (termasuk  Gangguan  Mental Simtomatik);
2. F10-F19: Gangguan Mental dan Perilaku Akibat Zat Psikoaktif;
3. F20-F29 Skizofrenia , Gangguan Skizotipal , dan Gangguan Waham;
4. F30-F39 Gangguan Suasana Perasaan (Gangguan Afektif atau Mood);
5. F40-F48  Gangguan Neurotik ,  Gangguan Somatoform dan  Gangguan Terkait Stres;
6. F50-F59  Sindrom  Perilaku  yang  Berhubungan  dengan  Gangguan  Psikologis dan Faktor Fisik;
7. F60-F69 Gangguan Kepribadian dan Perilaku Masa Dewasa;
8. F70-F79 Retardasi Mental;
9. F80-F89 Gangguan Perkembangan Psikologis;
10. F90-F98 Gangguan Perilaku dan Emosional dengan Onset Biasanya Pada Masa Kanak dan Remaja. 4
Berdasarkan    kesepuluh  golongan  gangguan  jiwa  menurut    PPDGJ-III, digolongkan secara umum gangguan jiwa tersebut menjadi dua, yaitu gangguan jiwa psikosis dan gangguan jiwa non-psikosis:
a.  gangguan jiwa  psikosis, yang termasuk dalam golongan ini adalah:
a)  golongan ke-1 (F00-F09) yaitu gangguan mental organik yang didalamnya termasuk gangguan mental simtomatik.
b)  Golongan ke-3 (F20-F29) yaitu skizofrenia , gangguan skizotipal , gangguan waham.
c)  Golongan ke-4 (F30-F39) yaitu gangguan perasaan (gangguan afektif atau mood ).
d)  Golongan ke-8 (F70-F79) yaitu retardasi mental.
b.  gangguan jiwa non-psikosis, yang termasuk dalam golongan ini adalah:
a.  Golongan ke-2 (F10-F19) yaitu gangguan mental dan perilaku akibat zat psikoaktif.

## Put Fui: Keterangan Saksi Dengan...
b.  Golongan ke-5 (F40-F48) yaitu gangguan neurotic , gangguan somatoform, dan gangguan terkait stress.
c.  Golongan  ke-6  (F50-F59)  yaitu  sindrom  perilaku  yang  berhubungan dengan gangguan psikologis dan faktor fisik.
d.  Golongan ke-7 (F60-F69) yaitu gangguan kepribadian dan perilaku masa dewasa.
e.  Golongan ke-9 (F80-F89) yaitu gangguan perkembangan psikologis.
f.  Golongan ke-10 (F90-F98) yaitu gangguan perilaku dan emosional dengan onset biasanya pada masa kanak dan remaja.
Berdasarkan kesepuluh golongan gangguan jiwa dikaitkan dengan kemampuan bertanggung jawab berdasarkan sudut pandang ilmu psikiatri, maka ada dua jenis kemampuan bertanggung jawab:
1.  Tak  Mampu  Bertanggung  Jawab,  dikarenakan  ketidakmampuan  untuk memahami atau memilih sesuatu berdasarkan realita yang ada.
2.  Bertanggung Jawab Penuh, selain dari golongan gangguan psikosis, sekalipun mereka menderita gangguan non psikosis, karena mereka terkadang bisa sadar seperti orang biasa, dan beberapa hanya tidak sadar saat gangguan yang mereka miliki sedang kambuh.

## Hak Penderita Gangguan Jiwa Sebagai Saksi
Pada  hakekatnya,  setiap  orang  tanpa  terkecuali  memiliki  hak  yang  sama sebagai  warga  Negara  dan  dihadapan  hukum.  Pasal  28  huruf  H  UUD  1945 menyatakan  bahwa,“setiap  orang  berhak  mendapat  kemudahan  dan  perlakuan khusus  untuk  memperoleh  kesempatan  dan  manfaat  yang  sama  guna  mencapai persamaan dan keadilan”. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan bahwa : “Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan….”. Pasal ini jelas menggunakan istilah setiap orang tanpa  dipersyaratkan  adanya  keadaan  dan  kondisi  tertentu  dari  subjek  hukum yang dimaksud, maka dapat dikatakan bahwa dalam bab XA perihan Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945 adanya pengalisifikasian yang terbagi hanya pada dua kelompok besar saja, melahirkan makna bahwa para penyandang disabilitas secara langsung maupun tidak, sudah termaktub didalamnya, dan pasal 28H ini mengatur
perlindungan khusus bagi penyandang disabilitas. 5
Hak keadilan dan perlindungan hukum untuk penyandang disabilitas sendiri telah dijamin dalam pasal 9 huruf a yaitu hak atas perlakuan yang sama dihadapan hukum dan pasal 9 huruf b yaitu hak diakui sebagai subjek hukum. Dalam pasal 30 ayat (1) menyatakan bahwa:
penegak  hukum  sebelum  memeriksa  penyandang  disabilitas  sebagai  saksi, tersangka, terdakwa, atau korban wajib meminta pertimbangan atau saran dari dokter, psikolog, psikiater, atau tenaga ahli professional untuk mengetahui kondisi kesehatan dan kejiwaan penyandang disabilitas.
Dalam pasal 9 dikatakan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak atas perlakuan yang  sama  dihadapan  hukum  dan  diakui  sebagai  subjek  hukum,  maka  dengan diakuinya  penyandang  disabilitas  sebagai  subjek  hukum  berarti  menurut  hukum ia mempunyai hak dan kewajiban sehingga memiliki kewenangan untuk bertindak dalam hukum dan dalam pasal 30 ayat (1) memperbolehkan penyandang disabilitas untuk  menjadi  saksi  dengan  terlebih  dahulu  meminta  pertimbangan  dan  saran dari  ahli  yang  professional  untuk  mengetahui  kondisi  kesehatan  atau  kejiwaan penyandang  disabilitas,  maka  disini  Undang-Undang  Penyandang  Disabilitas menjamin  hak  penyandang  disabilitas  dihadapan  hukum  dan  hak  asasi  mereka sebagai manusia.
Selain pada pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang Penyandang disabilitas yang diperbolehkan menjadi saksi, dalam praktek Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana  (KUHAP)    juga  memberikan  hak  yang  sama  di  hadapan  hukum  untuk orang  dengan  gangguan  jiwa  dengan  dibolehkannya  orang  dengan  gangguan jiwa diperiksa untuk memberikan keterangan sebagai saksi namun dengan syarat tanpa sumpah, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada Pasal 171 dikatakan bahwa:
Yang boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah ialah:
a.  Anak  yang  umurnya  belum  cukup  lima  belas  tahun  dan  belum  pernah kawin;
5 RR.Putri A. Priamsari, ‘Hukum yang Berkeadilan Bagi Penyandang Disabilitas’ (2019) Jilid 48 No.2.[2].

## Put Fui: Keterangan Saksi Dengan...
b.  Orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadangingatannya baik kembali.
Berdasarkan istilah yang digunakan oleh PPDGJ yang mengatakan bahwa  penyebutan yang benar adalah Gangguan jiwa atau Gangguan Mental ( mental disorder ) dan tidak mengenal istilah “penyakit jiwa” ( mental disease/mental illness ), dan dalam Undang-Undang Kesehatan Jiwa yang menyebut dengan Orang Dengan Gangguan Jiwa, maka selanjutnya dalam hal ini maksud Pasal ini diartikan sebagai gangguan jiwa. Lebih lanjut, dalam penjelasan Pasal 171 KUHAP, dikatakan bahwa:
“…orang yang sakit ingatan, sakit jiwa, sakit gila, meskipun hanya kadang- kadang  saja,  yang  dalam  ilmu  penyakit  jiwa  disebut  dengan psychopaat , mereka  ini  tidak  dapat  dipertanggungjawabkan  secara  sempurna  dalam hukum  pidana  maka  mereka  tidak  dapat  diambil  sumpah  atau  janji  dalam memberikan keterangan, karena itu keterangan mereka hanya dipakai sebagai petunjuk saja”.
Penjelasan  Pasal    171  KUHAP  ini  menggunakan  kata psychopaat ,  sedangkan berdasarkan  klasifikasi  gangguan  jiwa  menurut  PPDGJ-III,  dari  10  (sepuluh) golongan  yang  termasuk  didalamnya  adalah  jenis  gangguan  jiwa  F00  sampai dengan  F98  tidak  ada  penggunaan  istilah psychopaat ,  namun  beberapa  sumber memberikan penjelasan yang pada intinya adalah gangguan kepribadian antisosial yang termasuk dalam golongan ke-tujuh yaitu F60-F69. Untuk penafsiran penyakit atau gangguan jiwa yang termasuk ke dalam Pasal 171 KUHAP ini, diambil ruhnya yaitu  ketidakmampuan  bertanggung  jawabnya.  Meskipun  dalam  ilmu  psikiatri dikatakan bahwa psikopat tetap mempertanggung jawabkan perbuatannya karena ia  termasuk  dalam  golongan  non  psikosis,  namun  pada  pasal  171  KUHAP  ini menekankan  kepada  maksud  dari  pembuat  KUHAP  yang  lebih  merujuk  kepada orang sakit jiwa atau gangguan jiwa.
Disimpulkan bahwa pada pasal 171 KUHAP berdasarkan pembahasan hak yang diatur dalam beberapa beberapa peraturan perundang-undangan, pada pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang Tentang Penyandang Disabilitas, Penyandang disabilitas diperbolehkan menjadi saksi, dalam praktek KUHAP juga memberikan hak yang sama di hadapan hukum untuk orang dengan gangguan jiwa dengan dibolehkannya orang dengan gangguan jiwa diperiksa untuk memberikan keterangan sebagai saksi
namun dengan syarat tanpa sumpah, karena pada hakikatnya menjadi saksi merupakan perwujudan dari hak asasi manusia dan hak atas perlakuan yang sama dihadapan hukum, yang membedakan hanyalah kepada ketentuan sumpah untuk orang yang disebut  Orang  Dengan  Gangguan  Jiwa  dalam  Undang-Undang  Kesehatan  Jiwa dan penyandang disabilitas mental dalam Undang-Undang Penyandang Disabilitas saja yang tidak diambil sumpahnya saat memberikan keterangan di pengadilan atas dasar ketidakmampuannya bertanggungjawab diakibatkan pertimbangan pada pasal 30 ayat (1) UU penyandang disabilitas bahwa penegak hukum sebelum memeriksa penyandang disabilitas sebagai saksi wajib meminta pertimbangan dari ahli untuk mengetahui kondisi kesehatan dan kejiwaan penyandang disabilitas. Dalam hal ini untuk penyandang disabilitas selain penyandang disabilitas mental, tetap sah untuk diambil  sumpahnya  karena  secara  sadar  mampu  untuk  bertanggungjawab  atas kesaksian yang diberikan.

## Keabsahan Alat Bukti Keterangan Saksi Dari Penderita Gangguan Jiwa
Hukum  acara  pidana  di  Indonesia  menganut  sistem  pembuktian  menurut Undang-undang  secara  negatif (negatief  wettelijke  bewijs  theorie) yaitu  dalam pembuktian  hukum  acara  pidana  sekurang-kurangnya  dua  alat  bukti  ditambah dengan keyakinan hakim. Hal ini tertuang dalam pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa:  “hakim  tidak  boleh  menjatuhkan  pidana  kepada  seorang  kecuali  apabila dengan  sekurang-kurangnya  dua  alat  bukti  yang  sah  ia  memperoleh  keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”.  Pasal  183  KUHAP  dipertegas  dengan  pasal  185  ayat  (2)  yang menyatakan bahwa:“keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya”. Asas ini biasa disebut dengan satu saksi tidak merupakan saksi (unus testis nullus testis).
Dan  pasal  189  ayat  (4)  yang  menyatakan  keterangan  atau  pengakuan  terdakwa (confession by on accused) saja tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa.
Alat bukti yang sah berdasarkan pasal 184 ayat (1) KUHAP:
a.  keterangan saksi;
1946

## Put Fui: Keterangan Saksi Dengan...
b. keterangan ahli;
c. surat;
d. petunjuk; dan
e. keterangan terdakwa.
Alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang terletak pada urutan pertama  dalam  pasal  184  ayat  (1)  KUHAP  sehingga  dapat  dikatakan  bahwa tiada suatu perkara pidana yang luput dari pembuktian keterangan saksi. Sangat pentingnya keberadaan saksi, maka dalam KUHAP diatur bahwa panggilan sebagai saksi  merupakan  kewajiban  yang  harus  dipenuhi  dan  apabila  menolak  menjadi saksi,  seseorang  dapat  dikenakan  pidana  berdasarkan  ketentuan  Undang-undang yang berlaku. Keterangan saksi berdasarkan pasal 1 angka 27 adalah “salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”.
Pengertian  saksi  diperluas  dengan  adanya  putusan  Mahkamah  Konstitusi nomor  65/PUU-VIII/2010  Tentang  Pengujian  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun 1981  Tentang  Hukum  Acara  Pidana  bahwa  saksi  termasuk  orang  yang  dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar, liat dan alami sendiri yang keterangannya ada relevansinya dengan perkara pidana yang sedang diproses.

## Syarat-Syarat Kesaksian Sebagai Alat Bukti
Keterangan seorang saksi akan bernilai sebagai alat bukti sah apabila syarat yang ada terpenuhi. Syarat tersebut sebagai berikut :
a.  Syarat Objektif
1.  Tidak boleh bersama-sama sebagai terdakwa, tercantum dalam pasal 168 KUHAP;
2.  Tidak boleh ada hubungan keluarga, tercantum  dalam  pasal  168 KUHAP;
3.  Mampu bertanggung jawab, yaitu berumur 15 tahun atau sudah pernah kawin atau tidak sakit ingatan.
b.  Syarat Formal:
1.  Kesaksian saksi diucapkan dalam sidang pengadilan;
2.  Kesaksian harus diucapkan dibawah sumpah atau janji;
3.  Satu saksi bukanlah saksi (unus testis nullus testis) dengan pengecualian satu  saksi  dapat  menjadi  saksi  manakala  didukung  alat  bukti  yang  lain, misalnya keterangan terdakwa yang mengakui perbuatannya. 6
c.  Syarat Subyektif atau material:
1.  Saksi menerangkan apa yang ia lihat, ia dengar dan ia alami sendiri;
2.  Dasar-dasar atau alasan saksi tersebut melihat, mendengar dan mengalami sendiri sesuatu yang ia terangkan. 7

## Keabsahan Keterangan Saksi yang Mengalami Gangguan Jiwa
Pemeriksaan  saksi  ditentukan  dalam  pasal  160  ayat  (1)  huruf  b  KUHAP bahwa: “yang pertama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi”. Saksi, baik yang menguntungkan maupun memberatkan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan/atau yang diminta oleh terdakwa atau penasehat hukum ataupun penuntut umum selama berlangsungnya persidangan atau sebelum dijatuhkannya putusan, hakim wajib mendengarkan keterangan saksi tersebut. 8
Syarat  sah  keterangan  seorang  saksi  adalah  harus  mengucapkan  sumpah atau janji sebagaimana diatur dalam pasal 160 ayat (3) sebelum saksi memberikan keterangan, wajib mengucapkan sumpah atau janji yang dilakukan menurut cara agamanya  masing-masing,  lafal  sumpah  tersebut  bahwa  saksi  akan  memberikan keterangan yang sebenar-benarnya tiada lain daripada yang sebenarnya.
Lantas  ketika  saksi  korban  tersebut  adalah  orang  yang  ada  pada  pasal 171  mereka  ini  adalah  saksi  utama  atau “kroon  getuige” yang  dikarenakan ketidak  mampuannya  untuk  bertanggung  jawab  mengakibatkan  ia  tidak  diambil sumpahnya. Maka pada pasal 185 ayat (7) nilai kekuatan pembuktian yang melekat
6 Didik Endro Purwoleksono, Hukum Acara Pidana (2015).[114].
7 ibid .
8 Andi Hamzah, Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia (Ghalia Indonesia 1987).[242].

## 1948 Put Fui: Keterangan Saksi Dengan...
pada  keterangan  saksi  yang  dibacakan  di  sidang  pengadilan  setidaknya  dapat disamakan dengan keterangan yang diberikan tanpa sumpah. Jadi, sifatnya tetap tidak  merupakan  alat  bukti,  tetapi  nilai  kekuatan  pembuktian  melekat  padanya dimana  keterangan  tanpa  disumpah  dipergunakan  untuk  memperkuat  keyakinan hakim maupun dapat bernilai sebagai tambahan alat bukti sah yang lain asalkan keterangan  saksi  yang  dibacakan  mempunyai  kesesuaian  dengan  alat  bukti  sah tersebut dan alat bukti yang ada telah memenuhi batas minimum pembuktian yaitu dua alat bukti.
Saksi pada pasal 171 sekalipun merupakan saksi korban, keterangannya dinilai bukan merupakan alat bukti yang sah. Meskipun begitu keterangannya digunakan sebagai petunjuk. Apabila dikaitkan dengan pasal 161 ayat (2) dimana dikatakan bahwa  keterangan  seseorang  yang  tidak  mau  disumpah  maka  keterangannya merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim, dengan pasal 169 ayat  (2)  dimana  dikatakan  bahwa  tanpa  persetujuan  diperbolehkan  memberikan keterangan tanpa disumpah dan pada penjelasan pasal 171 KUHAP yang mengatakan bahwa tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna dalam hukum pidana maka  mereka  tidak  dapat  diambil  sumpahnya  karena  keterangan  mereka  hanya dipakai sebagai petunjuk saja.
Titik tolak untuk mengambil kesimpulan umum dalam hal ini ialah pasal 187 ayat (7) tanpa mengurangi ketentuan lain yang diatur dalam Pasal 161 ayat (2), maupun Pasal 169 ayat (2) dan penjelasan Pasal 171. Bertitik tolak dari ketentuan- ketentuan tersebut, secara umum dapat disimpulkan:
i. Semua keterangan saksi yang diberikan  tanpa sumpah dinilai “bukan merupakan alat  bukti  yang  sah”. Walaupun  keterangan  yang  diberikan  tanpa  sumpah  itu saling  bersesuaian  dengan  yang  lain,  sifatnya  tetap  “bukan  merupakan  alat bukti”,
ii. Tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian, Setiap keterangan tanpa sumpah, pada umumnya “tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian”. Sifatnya saja pun bukan alat bukti yang sah, dengan sendirinya tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian.
iii. Akan tetapi, “dapat” digunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah. Sekalipun keterangan  tanpa  sumpah  bukan  merupakan  alat  bukti  yang  sah,  dan  juga tidak  memiliki  kekuatan  pembuktian,  pada  umumnya  keterangan  “dapat” dipergunakan “sebagai tambahan” menyempurnakan kekuatan pembuktian alat bukti yang sah:
a.  Dapat “menguatkan keyakinan hakim” seperti yang disebut pada pasal 16 ayat (2);
b.  Dapat  dipakai  “sebagai  petunjuk”  seperti  yang  disebut  dalam  penjelasan pasal 171. 9
Untuk mempergunakan keterangan tanpa disumpah baik untuk tambahan alat bukti yang  sah  maupun  sebagai  petunjuk  untuk  menguatkan  keyakinan  hakim  harus dibarengi dengan:
1.  Didahului  oleh  alat  bukti  yang  sah  yang  terdapat  dalam  pasal  184  ayat  (1) KUHAP;
2.  Alat  bukti  yang  ada  telah  berjumlah  dua  atau  lebih  alat  bukti  yang mana  merupakan  ketentuan  alat  bukti  minimal  berdasarkan  pasal 183 KUHAP;
3.  Terdapat kesesuaian antara keterangan saksi yang disumpah dengan yang tidak disumpah.

## Kesimpulan
Saksi  yang  boleh  diperiksa  untuk  memberikan  keterangan  tanpa  disumpah berdasarkan pasal 171 huruf b KUHAP adalah orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya kembali yang dalam ilmu penyakit jiwa disebut dengan psychopaat . Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ- III) di Indonesia menggunakan istilah Gangguan jiwa atau Gangguan Mental, bukan istilah penyakit jiwa, begitupun dengan Istilah psychopaat tidak disebutkan namun digolongkan dalam gangguan kepribadian antisosial dalam golongan ke-tujuh yaitu
9 Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan Kitab Hukum Acara Pidana, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (2002).[293].

## 1950 Put Fui: Keterangan Saksi Dengan...
F60-F69.  Dalam  ilmu  psikiatri  psikopat  mampu  untuk  bertanggung  jawab  penuh karena ia termasuk dalam golongan non psikosis, tetapi menekankan kepada maksud dari pembuat KUHAP maka dikategorikan tidak mampu bertanggung jawab tetapi tetap  didengar  keterangannyakarena  pada  hakikatnya  menjadi  saksi  merupakan perwujudan dari hak asasi manusia dan hak atas perlakuan yang sama dihadapan hukum, yang membedakan hanyalah kepada ketentuan sumpah untuk orang yang disebut Orang Dengan Gangguan Jiwa dalam Undang-Undang Kesehatan Jiwa dan penyandang disabilitas mental dalam Undang-Undang Penyandang Disabilitas saja yang tidak diambil sumpahnya saat memberikan keterangan di pengadilan atas dasar pertimbangan dari ahli untuk mengetahui kondisi kesehatan dan kejiwaan penyandang disabilitas. Dalam hal ini untuk penyandang disabilitas selain penyandang disabilitas mental,  tetap  sah  untuk  diambil  sumpahnya  karena  secara  sadar  mampu  untuk bertanggungjawab atas kesaksian yang diberikan.
Saksi  pada  pasal  171  sekalipun  merupakan  saksi  korban,  keterangannya dinilai  bukan  merupakan  alat  bukti  yang  sah,  meskipun  begitu  keterangannya digunakan sebagai petunjuk. Dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah sekalipun keterangan tanpa sumpah bukan merupakan alat bukti yang sah dan juga tidak memiliki kekuatan pembuktian. Pada umumnya keterangan tersebut dapat dipergunakan sebagai tambahan untuk menyempurnakan kekuatan pembuktian alat bukti yang sah karena dapat menguatkan keyakinan hakim.

## Daftar Bacaan

## Buku
Andi Hamzah, Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia (Ghalia Indonesia 1987).
Didik Endro Purwoleksono, Hukum Acara Pidana (Airlangga University Press 2015).
M.  Yahya  Harahap, Pembahasan  Permasalahan  dan  Penerapan  Kitab  Hukum Acara  Pidana,  Pemeriksaan  Sidang  Pengadilan,  Banding,  Kasasi,  dan Peninjauan Kembali (Sinar Grafika 2002).
Rusdi Maslim, Buku Saku Diagnosis Gangguan Jiwa,Rujukan Ringkas PPDGJIII , (PT Nuh Jaya 2003).
Tolib  Effendi, Dasar  Dasar  Hukum  Acara  Pidana  Perkembangan  dan Pembaharuan di Indonesia (Setara Press 2014).

## Laman
Tri Jata Ayu Pramesti, ‘ Sanksi Bagi yang Mencabuli Penderita GangguanMental ’, (2014)<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/ lt548c6c128c014/sanksi-bagi-yang-mencabuli-penderita-gangguan-mental/> dikunjungi pada 3-08- 2019.

## Jurnal
RR.Putri A. Priamsari, ‘ Hukum yang Berkeadilan Bagi Penyandang Disabilitas ’ (2019) Jurnal Kejaksaan Negeri Temanggung.

## Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembar Negara Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembar Negara Nomor 3209).
Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1966 (Tambahan Lembar Negara  Nomor  2805) juncto 18  Undang-Undang    Nomor  36  Tahun  2014 Tentang Kesehatan Jiwa (Tambahan Lembar Negara Nomor 5571).
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  39 Tahun  1999 Tentang  Hak Asasi Manusia  (Lembar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1999  Nomor  165, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3886).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 (Tambahan Lembar Negara  Nomor  5063) juncto Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2014 Tentang Kesehatan (Tambahan Lembar Negara Nomor 5607).
Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas  (Lembar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2016  Nomor 69, Tambahan Lembar Negara Nomor 5871).

## Putusan Pengadilan
Putusan pengadilan Negeri Oelemasi Nomor 190/Pid.b/2012/PN.Olm.
Putusan pengadilan Tinggi Medan Nomor:533/Pid.sus/2015/PT-MDN (Banding Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor:1148/Pid.Sus/2015/PN-MDN).

## Put Fui: Keterangan Saksi Dengan...
--halaman ini sengaja dibiarkan kosong--