Volume 13, Nomor 2, November  2022, 185 - 200 P-ISSN: 2087-7056, E-ISSN: 2527-7081 http://journal.uhamka.ac.id/index.php/jei Doi

## KEBIJAKAN MONETER INDEPENDEN MENURUT IBNU KHALDUN DAN RELEVANSINYA TERHADAP STABILITAS EKONOMI INDONESIA
Syamsuri 1 , Nurul Rahmania 2 , Setiawan Bin Lahuri 3 1,2,3 Universitas Darussalam Gontor, Indonesia Email Korespondensi: syamsuri@unida.gontor.ac.id , nurulrahmania422022@gmhs.unida.gontor.ac.id ,
binlahuri@unida.gontor.ac.id

## Abstract
As the holder of the highest power, the government certainly has a series of  strategies  to  design  and  realize  the  welfare  of  its  people.  The  policies and  development  methods  implemented  are  aimed  at  regulating  and maximizing the country's economy. The government's role in the country's economy  is  realized  through  money  spending  policies  and  maintaining exchange rate stability. Therefore, exchange rate stability is very important in  achieving  price  stability  and  the  financial  system.  According  to  Ibn Khaldun, the government can make gold and silver the standard of value for  money  and  monetary  measures,  so  that  they  will  be  consistent  in determining  the  price  of  money.  Ibn  Khaldun  emphasized  that  if  the economic  system  in  a  country  is  good  and  tries  to  maintain  financial stability,  it  will  have  an  impact  on  the  existence  and  development  of  that country
Keywords : Monetary Policy, Islamic Economics, Ibn Khaldun.

## Abstrak
Sebagai  pemegang  kekuasaan  tertinggi,  pemerintah  tentu  memiliki serangkaian  strategi  dalam  merancang  dan  mewujudkan  kesejahteraan masyarakatnya.  Kebijakan  dan  metode  pengembangan  yang  diterapkan bertujuan  untuk  mengatur  dan  memaksimalkan  perekonomian  Negara. Peran  pemerintah  dalam  perekonomian  Negara  direalisasikan  melalui kebijakan  pengeluaran  uang  dan  menjaga  kestabilan  nilai  tukar  uang. Oleh  karena  itu,  kestabilan  nilai  tukar  sangat  penting  dalam  mencapai stabilitas harga dan sistem keuangan. Menurut Ibnu Khaldun, pemerintah dapat  menjadikan  emas  dan  perak  sebagai  standar  dari  nilai  uang  dan standar  moneter,  sehingga  akan  konsisten  dalam  menentukan  harga uang. Ibnu Khaldun menegaskan, apabila sistem ekonomi di suatu Negara baik  dan  berusaha  menjaga  stabilitas  keuangan,  maka  akan  berdampak pada eksistensi dan perkembangan dari Negara tersebut.
Kata Kunci : Kebijakan Moneter, Ekonomi Islam, Ibnu Khaldun.

## Pendahuluan
Ajaran  agama  Islam  memiliki  keistimewaan  dalam  hal  kepemilikan materi.  Makna  materi  atau  harta  memiliki  kesungguhan  makna  yaitu anugerah dari  Allah  SWT  yang  diamanahkan  kepada  hamba-Nya.  Dalam menjaga  dan  menghasilkan  fungsi  dari  harta  tersebut,  Allah  dan  Rasul- Nya  telah  mengajarkan  prinsip-prinsip  agar menjadi  pegangan bagi  umat dan  pengikutn ya,  sehingga  tujuan  dari  syai’ah  dapat  tercapai,  dan  jauh dari hal yang merugikan, baik di dunia dan di akhirat.
Harta  dalam  bentuk  uang  merupakan  instrumen  yang  berfungsi sebagai pembayaran hutang atau instrumen dalam pembelian barang dan jasa.  Secara  garis  besar,  uang  merupakan  alat  yang  memiliki  nilai  guna yang diproses dalam tukar menukar dengan barang ataupun jasa (Kasmir, 2001);(Amri  &  Gultom,  2022).  Termasuk  dalam  ranah  perekonomian, kebijakan ekonomi Islam sangat menekankan pada larangan dari kegiatan riba.  Sebab  dalam  riba  mencakup  didalamnya  bunga,  baik  dalam  hal manifestasi,  pengembalian  pinjaman,  dan  apakah  suku  bungannya  pada saat  itu  tinggi  ataupun  rendah  (Chapra,  1990).  Kebijakan  Moneter merupakan  asas  kebijakan  yang  berfungsi  untuk  mengendalikan  aktifitas dari  sistem  ekonomi  makro  memelihara  keseimbangan  harga  dan  inflasi, sehingga  dapat  menghasilkan  keseimbangan  dan  strategi  perencanaan berjalan sesuai dengan target (Fuad, n.d.);(Ramdani et al., 2022). Melihat adanya  perbedaan  diantara  aspek  tersebut,  perlu  diadakannya perkembangan pembahasan dan pemikiran lanjutan yang relevan dengan permasalahan yang terjadi.
Sehingga  jika  melihat  daripada  sistem  kebijakan  Moneter  dalam Islam  yaitu  terlihat  pada  prinsip-prinsip  dasar  ekonomi  Islam,  dimana kekuasaan  tertinggi  semata-mata  berada  pada  tangan  Allah  SWT, sementara itu manusia hanyalah khalifah dan bukan pemilik sesungguhnya. Materi yang dimiliki oleh manusia hanya akan didapat atas izin pemilik harta yang hakiki yaitu Allah SWT, harta ataupun materi dalam ajaran  Islam  tidak  untuk  disimpan,  sebab  didalamnya  terdapat  hak  dari orang  miskin.  Sifat  individualisme  dalam  Islam  harus  dihapuskan,  agar konflik  dan  perbedaan  antar  golongan  dapat  dihilangkan,  sehingga  sifat sukarela harus dimiliki pada setiap individu, pun dengan masyarakat yang kurang dalam hal materi (Karim, 2008);(Amri et al., 2022).
Jika melihat kepada sistem dan peraturan yang ada dalam ekonomi Islam,  pembentukkannya  telah  melalui  banyak  tingkatan  proses,  dari tahap demi tahap sehingga berhasil disimpulkan oleh para ekonom Islam hingga sampailah pada masa keemasannya. Sehingga hasil dari kerangka bangunan  pemikiran  dan  konsep  teori  para  ekonom  Islam,  dapat

## Syamsuri, Nurul Rahmania, Setiawan Bin Lahuri
menjadikan  ekonomi  Islam  sebagai  sistem  ekonomi  alternatif  dari gagalnya  perekonomian  barat.  Salah  satu  diantaranya  adalah  Ibnu Khaldun,  yang  dari  hasil  intelektualnya  melahirkan  teori  ekonomi  yang selaras  dengan  logika  dan  empiris  manusia.  Sehingga  dalam  hal pembangunan  sistem  ekonomi  Islam  diperlukan  upaya  untuk  memahami teori  dari  pemikiran  ilmuan  Islam  dalam  bidang  ekonomi  pembangunan, sehingga akan  melahirkan  rumusan  dan  konsep  kebijakan  ekonomi  yang selalu berkiblat kearah kesejahteraan umat.
Dalam  Muqaddimah  karya  Ibnu  Khaldun  menjelaskan  terkait  teori nilai, teori keuangan, dan teori harga. Teori nilai. Bagi Ibnu Khal dun “laba yang  didapatkan  manusia  merupakan  nilai  dari  teralisasinya  tenaga  kerja manusia tersebut”. Dengan begitu, kekayan dari suatu Negara akan tidak dapat ditentukan dari banyak atau sedikitnya uang beredar di masyarakat, melainkan  ditentukan  dari  tingkat  produksi  barang  dan  jasa,  dan  neraca pembayaran  yang  sehat.  Sebab,  neraca  pembayaran  yang  sehat merupakan refleksi dari tingginya tingkat produktifitas.
Dari segi teori uang, Ibnu Khaldun menjadikan emas dan perak untuk menjadi  ukuran  nilai  dan  standard  moneter,  bahkan  dapat  dijadikan sebagai  cadangan  nilai.  Hal  tersebut  dikarenakan  emas  dan  perak  tidak dapat  diengaruhi  oleh  fluktuasi  subjektif.  Oleh  sebab  itu,  menurut  Ibnu Khaldun, untuk menjamin terjaganya nilai uang tersebut, diberikan kepada penguasa.
Untuk  teori  harga,  Ibnu  Khaldun  mendifinisikan  harga  sebagai  hasil dari  adanya  permintaan  dan  penawaran.  Sedangkan  emas  dan  perak tidak  berada  dalam  hokum  tersebut,  sebab  emas  dan  perak  merupakan standard moneter. Sehingga barang-barang lain akan mengalami fluktuasi harga  tergantung  pada  keadaan  pasar.  Dimana  jika  terjadi  kelangkaan barang maka harga akan tinggi, sedangkan jika terjadi kelimpahan barang maka harga akan rendah (Khaldun, 1994);(Said et al., 2022).
Oleh  sebab  itu,  dalam  mengendalikan  perkonomian  secara  makro, kebijakan  moneter,  dengan  memperhatikan  ukuran  standard  moneter, manjadi salah satu solusi untuk memperbaiki aturan perekonomian dalam peredaran uang. Upaya ini dilakukan dalam rangka memperoleh stabilitas dari  segi  harga  dan  inflasi  (Turmudi,  2019).  Sebab  krisis  moneter  yang terjadi  selama  ini  adalah  berasal  dari  sistem  konvensional  (Fuad, n.d.);(Amri,  2022).  Berangkat  dari  pemaparan  diatas,  penelitian  ini  akan berfokus  untuk  membahas  mengenai  pemikiran  Ibnu  Khaldun  terkait kebijakan  moneter  dan  relevansinya  terhadap  stabilitas  ekonomi Indonesia.

## Tinjaun Pustaka
Dalam  beberapa  penelitian  terkait  kebijakan  moneter  dalam  Islam seperti  Fuad,  n.d.,  Yusup  et  al.,  (2020),  dan  Purnomo  (2019). memaparkan  bahwa  memiliki  perbedaan  tersendiri  dengan  sistem ekonomi lainnya, seperti dalam penelitian, sebab dalam hal implementasi dari kebijakan moneter dalam Islam akan menggunakan Al-Qur'an dan As- Sunnah  sebagai  landasan,  sesuai  dengan  kajian  (Ulum,  2016),  dan (Annisa, 2017).
Pada  sisi  yang  berlawan  dengan  ekonomi  Islam,  yaitu  sistem ekonomi  Kapitasli  dan  Sosialis  (Konvesional)  kerap  mendapatkan  kritik pedas  dari  para  ahli  ekonom.  Sebab  dalam  sistem  ekonomi  yang digaungkan  oleh  Adam  Smith  sarat  akan  Individualistis  ( self  interest ), sehingga  menciptakan  perbedaan  dan  kesenggangan  antar  sosial masyarakat, bahkan Max  Waber dengan etika Prostentannya, menghancurkan  agama  beserta  dengan  nilai-nilai  ajarannya,  hal  ini didukung dalam penelitian oleh Salam (2011), Hakim (2016), dan Kambali (2015).
Sehingga, dengan lahirnya pemikiran dari para ekonom yang banyak menuangkan  pikirannya  untuk  menghadirkan  alternatif  dan  solutif  dari masalah  ekonomi.  Eksplanasi  ekonomi  menurut  Ibnu  Khaldun  cukup relevan  untuk  menjawab  dari  persoalan  dari  ekonomi  konvensional.  Ibnu Khaldun  secara  eksplist  dan  Implisit  mengevaluasi  bahwa  perilaku  hidup yang  materilistis  menjadi  titik  turunnya  kehidupan  ekonomi  masyarakat, sampai  dengan  peradabannya  menjadi  runtuh  dan  hancur.  Hal  ini ditegaskan dalam penelitian Aryanti (2018).
Dengan  teori  yang  positif  terkait  keuangan,  tenaga  kerja,  produksi dan  distribusi,  moneter  dan  fiskal,  dan  teori  lainnya,  Ibnu  Khaldun memberi  patokan  kepada  pelaku  ekonomi  dan  pemangku  kepentingan yaitu  pemerintah,  untuk  memiliki  tujuan  agar  menciptakan  kesejahteraan untuk rakyatnya. Terkhusus untuk membantu dan memajukan perekonomian Indonesia.
Perubahan  dalam  mekanisme  kebijakan  moneter  di  Indonesia  tidak terlepas dari kondisi ekonomi dan system keuangan Indonesia yang terus mengalami  perubahan  structural  sejak  terjadinya  krisis  pada  tahun  1997. Fakta diatas menggambarkan bahwa pentingnya pengaruh dari kebijakan moneter  terhadap  kebijakan  ekonomi  dan  keuangan  di  Indonesia. Sehingga untuk merealisasikan kebijakan tersebut perlu ditempuh melalui bank  sentral  sebagai  pengarah  dalam  berbagai  aktivitas  ekonomi  dan keuangan,  agar  sampai  pada  tujuan  yang  ditargetkan,  salah  satunya

## Syamsuri, Nurul Rahmania, Setiawan Bin Lahuri
adalah  kestabilan  harga  dengan  mempertimbangkan  pertumbuhan ekonomi (Warjiyo & Indonesia, 2017).
Dapat  dikatakan  bahwa  krisis  multimedimensi  di  Indonesia berdampak  pada  kegagalan  pembangunan.  Sedangkan  Di  Indonesia pembangunan  sangat  identik  development  atau economic  growth . Sehingga  apabila  perkonomian  terjadi  inflasi,  maka  kebijakan  stabilitasi akan  menstimulasi  agregat  dan  apabila  keadaan  perekonomian mengalami  resesi,  maka  kebijakan  mensitmulasi  untuk  permintaan agregat (Nurdin & Suyud, 2019).
Untuk  melihat  stabilitas  moneter  dari adanya  inflasi, bank  Indonesia akan  menggunakan  kebijakan  otoritas  moneter  dengan  menaikan  tingkat suku bunga, hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan minat masyarakat untuk  menabung,  sehingga  kondisi  di  sector  akan  stabil  dan  kenaikan harga dapat ditanggulangi. Sebab dari adanya kenaikan harga tinggi  akan berpengaruh  pada  daya  beli  yang  rendah  dan  sektor  riil  tidak  dapat berfungsi  dengan  baik  (WIJI,  n.d.).  Selain  menjaga  suku  bunga,  Bank Indonesia  juga  menjaga  kesimbangan  dari  nilai  tukar  rupiah,  dengan stabilnya  nilai  rupiah,  akan  berdampak  pada  kestabilan  harga-harga didalam  negeri  dan  penarikan  bagi  luar  negeri.  Sehingga  memberikan dampak positif dalam pembangunan (Putra, 2015).
Bank  Indonesia  sebagai  otoritas  moneter  dan  stabilitas  system keuangan  di  Indonesia,  Bank  Indonesia  mengeluarkan  pengembangan ekonomi  melalui  keuangan  syariah  dengan  mengacu  kepada  prinsip  dan nilai-nilai  ekonomi,  keuangan  syariah  yang  berdimensi  keadilan, transparansi,  produktivitas,  dan  tata  kelola  yang  baik  ( governance ) (Https://www.bi.go.id/,  n.d.).  Oleh  sebab  itu,  penelitian  ini  akan  berusaha melakukan  eksplorasi  terkait  bagaimana  pemikiran  dari  Ibnu  Khaldun dalam mendiskripsikan teknik kebijakan moneter yang bermoral Islam  dan merelevansikannya dengan perekonomian Indonesia.

## Metode Penelitian
Jenis  penelitian  ini  adalah  jenis  penelitian  kepustakaan  ( Library Research )  yang  menggunalan  metode  kualitatif.  Dalam  proses pengumpulan  data  terkait  informasi  dan  masalah  penelitian  dilakukan dengan  mereview  buku,  jurnal,  serta  dengan  memanfaatkan  sumber lainnya  yang  linier  dengan  pembahasan.  Metode  Penelitian  kualitatif merupakan penelitian yang digunakan peneliti untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dan peneliti merupakan kunci utama instrumen (Sugiyono,
2013). Sehingga adapun tujuan yang ingin disampaikan pada kesimpulan
penelitian adalah tentang pemikiran Ibn Khaldun dalam kebijakan moneter dan keterkaitannya dengan pembangunan ekonomi Indonesia.

## Hasil dan Pembahasan

## Kebijakan Moneter Indonesia
Pengertian  moneter  dari  segi  bahasa  latin,  adalah moneta yang artinya  adalah  bagaimana  siklus  dari  ketersediaan  dan  peredaran  uang dalam  aktivitas  ekonomi  (Turmudi,  2019).  Kebijakan  moneter  marupakan kebijakan yang dilakukan dalam upaya pengendalian ekonomi negara dari segi  makro.  Dengan  tujuan  untuk  mewujudkan  perekonomian  yang  lebih baik  dan  teratur  dengan  pengaturan  dalam  peredaran  uang,  sehingga kestabilan  pada  harga  menjadi  pengukuran  dalam  mendeteksi  tingkat inflasi (Ahmad, 2021);(Ramdani et al., 2021).
Sehingga Bank Indonesia menjadi pemain utama dalam pengambilan  keputusan  pelaksanaan  dari  kebijakan  moneter.  Serta memiliki  fungsi  untuk  memelihara  stabilitas  nilai  mata  uang  yang  dapat dilakukan dengan pengendalian jumlah uang dan pengaturan tingkat suku bunga  yang  beredar  dilingkungan  masyarakat.  Karena  sejatinya peredaran uang yang tidak terkontrol  menghasilkan dampak yang kurang baik  dalam  kemakmuran  suatu  negara.  Adapaun  diantara  dampak  yang diakibatkan  oleh  peredaran  uang  atau  tidak  seimbangnya  nilai  mata adalah  inflasi.  Hal  ini  terjadi  akibat  dari  adanya  peningkatan  terhadap biaya produksi yang kemudian menimbulkan kenaikan harga pada produk- produk  yang  dihasilkan.  Untuk  itu,  perlindungan  dalam  daya  beli  perlu diperhatikan dan harus dilaksanakan dengan adil.
Adapun  kebijakan  moneter  yang  dikeluarkan  untuk  mengatur peredaran  uang  ditengah  masyarakat,  dapat  digolongkan  kedalam  dua aspek (Ahmad, 2021), antara lain:
a.  Kebijakan  moneter  ekspansif:  kebijakan  yang  diambil  untuk meningkatkan sirkulasi uang.
b.  Kebijakan  Moneter  Kontraktif:  kebijakan  yang  diambil  untuk meminimalkan  jumlah  uang  yang  beredar.  Dalam  perencenaan aplikasi  kebijakan  moneter  yang  dilakukan  oleh  lembaga  meneter, tersusun  target  rencana  untuk  menggapai  tujuan  dari  penetapan instrumen kebijakan moneter, diantaranya yaitu (Mahmud, 2009):
a)  Kebijakan Pasar Terbuka ( Open Market Operation )
Dalam teknik penerapan kebijakan ini yaitu dengan kebijakan jual beli surat berharga atau obligasi di pasar terbuka. Jika supply uang terjadi, maka  bank  sentral  melakukan  pembelian  obligasi  tersebut  dan  bank

## Syamsuri, Nurul Rahmania, Setiawan Bin Lahuri
sentral  akan  melakukan  penurunan  peredaran  uang  serta  menjual kembali obligasi apabila terjadi hal yang sebaliknya.
b)  Penentuan Cadangan Wajib Minimum ( Reserve Requirement)
Dalam  teknik  ini,  bank  sentral  mengeluarkan  uang  dalam  kuantitas yang  banyak,  hal  ini  akan  terjadi  akibat  penentuan  angka  rasio minimum  antara  uang  tunai  dan  kewajiban  giral  bank  atau  yang disebut  juga  dengan  minimum  legal reserve  ratio. Bank  sentral mengatur dalam memanajemenkan jumlah cadangan dana bank pada pemerintah.
c)  Penentuan Suku Bunga Diskon ( Discount Rate )
Dalam  kebijakan  pemberian Discount  Rate dari  bank  sentral  kepada bank  komersial  mampu  memberikan  pengaruh  terhadap  tingkat keuntungan dari bank komersial itu sendiri.
d) Moral Suasion
Kebijakan  ini  merupakan  teknik  yang  dilakukan  oleh  bank  sentral untuk menghimbau terhadap moral bank.
Kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh  Bank  Indonesia  tentu  memiliki tujuan  dari  target  yang  telah  direncanakan.  Tujuan  dari  target  tersebut terkandung dalam  UU  no. 3  tahun  2004  pasal  7 tentang  Bank  Indonesia. Diantaranya  yaitu:  Stabilitas  ekonomi,  kesempatan  kerja  meningkat, kestabilan  harga  barang  dari  waktu  ke  waktu,  stabilitas  dalam  neraca pembayaran Internasional, menjaga stabilitas harga  serta mengupayakan pertumbuhan ekonomi, dan instrumen kebijakan moneter (Ahmad, 2021).

## Pembangunan Ekonomi di Indonesia
Perubahan dalam mekanisme kebijakan moneter di Indonesia tidak terlepas dari kondisi ekonomi dan system keuangan Indonesia yang terus mengalami  perubahan  structural  sejak  terjadinya  krisis  pada  tahun  1997. Fakta diatas menggambarkan bahwa pentingnya pengaruh dari kebijakan moneter  terhadap  kebijakan  ekonomi  dan  keuangan  di  Indonesia. Sehingga untuk merealisasikan kebijakan tersebut perlu ditempuh melalui bank  sentral  sebagai  pengarah  dalam  berbagai  aktivitas  ekonomi  dan keuangan,  agar  sampai  pada  tujuan  yang  ditargetkan,  salah  satunya adalah  kestabilan  harga  dengan  mempertimbangkan  pertumbuhan ekonomi (Warjiyo & Indonesia, 2017).
Dapat  dikatakan  bahwa  krisis  multimedimensi  di  Indonesia berdampak  pada  kegagalan  pembangunan.  Sedangkan  Di  Indonesia pembangunan  sangat  identik  development  atau economic  growth . Sehingga  apabila  perkonomian  terjadi  inflasi,  maka  kebijakan  stabilitasi akan  menstimulasi  agregat  dan  apabila  keadaan  perekonomian
mengalami  resesi,  maka  kebijakan  mensitmulasi  untuk  permintaan agregat (Nurdin & Suyud, 2019).
Untuk  melihat  stabilitas  moneter  dari adanya  inflasi, bank  Indonesia akan  menggunakan  kebijakan  otoritas  moneter  dengan  menaikan  tingkat suku bunga, hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan minat masyarakat untuk  menabung,  sehingga  kondisi  di  sector  akan  stabil  dan  kenaikan harga dapat ditanggulangi. Sebab dari adanya kenaikan harga tinggi akan berpengaruh  pada  daya  beli  yang  rendah  dan  sektor  riil  tidak  dapat berfungsi  dengan  baik  (WIJI,  n.d.).  Selain  menjaga  suku  bunga,  Bank Indonesia  juga  menjaga  kesimbangan  dari  nilai  tukar  rupiah  terhadap uang  asing.  Dengan  stabilnya  nilai  rupiah,  akan  berdampak  pada kestabilan  harga-harga  didalam  negeri  dan  penarikan  bagi  luar  negeri. Sehingga memberikan dampak positif dalam pembangunan (Putra, 2015). Selain  terjaganya  stabilitas  ekonomi,  terkendalinya  neraca  pembayaran melalui  adanya  perubahan nilai  kurs  rupiah   dapat  diatasi  (Hadi  &  Romli, 2020).
Secara  umum,  kebijakan  moneter  diharapkan  dapat  bersama-sama untuk  menanggulangi  tingkat  pengangguran  dan  inflasi.  Seperti  yang diketahui  bahwa  inflasi  dan  pengangguran  memiliki  pengaruh  satu  sama lain,  dimana  akan  berdampak  pada  menurunnya  produktivitas  dan pendapatan  masyarakat,  sehingga  memicu  timbulnya  kemiskinan  dan masalah  social  lainnya  (Syarun,  2016).  Oleh  sebab  itu,  sebab  tingkat inflasi    dalam    suatu  negara    menjadi    ukuran    dari    baik    buruknya masalah  ekonomi  yang  dihadapi  suatu  Negara  (Aulia  et  al.,  2020).  Dan disinilah  peran  kebijakan  moneter  untuk  membantu  menyempurnakan kerangka  operasi  moneter  dan  pertumbuhan  ekonomi  yang  tinggi  serta keseimbangan neraca pembayaran yang paten (Anasyha, 2020).
Namun,  relisasi  dari  progress  tersebut  tidak  selalu  berjalan  sesuai dengan  strategi,  sehingga  menyebabkan  timbulnya  kontradiktif.  Misalnya, jika  bank  sentral  mengeluarkan  ekspansi  moneter  guna  merangsang pertumbuhan  ekonomi  dan  memperluas  kesempatan  kerja,  maka  strategi tersebut akan mempengaruhi terkait keuntungan dari kestabilan harga dan keseimbangan neraca pembayaran. Dan sebaliknya, apabila kebijaksanaan  moneter  yang  ketat  dapat  membantu  untuk  mencapai kestabilan harga dan keseimbangan neraca pembayaran, maka kebijakan tersebut akan mengakibatkan menurunnya laju pertumbuhan ekonomi dan pengangguran meningkat (Hadi & Romli, 2020).
Bank  Indonesia  sebagai  otoritas  moneter  dan  stabilitas  system keuangan  di  Indonesia,  Bank  Indonesia  mengeluarkan  pengembangan ekonomi  melalui  keuangan  syariah  dengan  mengacu  kepada  prinsip  dan

## Syamsuri, Nurul Rahmania, Setiawan Bin Lahuri
nilai-nilai  ekonomi,  keuangan  syariah  yang  berdimensi  keadilan, transparansi,  produktivitas,  dan  tata  kelola  yang  baik  ( governance ) (Https://www.bi.go.id/, n.d.).

## Teori Kebijakan Moneter Ibnu Khaldun
a)  Kebijakan Moneter
Dari  karya-karya  yang  lahir  dari  hasil  pemikiran  Ibnu  Khladun sangat  beragam  dan  luas.  Termasuk  didalamnya  nilai-nilai  dalam pembagian  kerja,  sistem  harga,  hukum  penawaran  dan  permintaan, konsumsi  dan  produk,  uang,  pembentukan  modal,  pertumbuhan penduduk,  makro  ekonomi  dari  pajak  dan  pengeluaran  publik,  daur perdagangan,  pertanian,  industri  dan  perdagangan,  hak  milik  dan kemakmuran  dan  sebagainya  (Janwari,  2016,  p.  250).  Salah  satu karya  Ibnu  Khaldun  yang  hingga  saat  ini  menjadi  pedoman  dalam segala  bidang  ekonomi  adalah Maqaddimah ,  yang  keluar  pada  abad ke-14  dan  diterjemahkan  keberbagai  macam  bahasa.  Didalamnya terkandung  banyak  prinsip  pikiran  dan  fenomena  sosial  yang  terjadi ditengah  masyarakat,  serta  sistem  pemerintah  dan  politik.  Jika mengerucutkan  kearah  kontribusi  pemikiran  Ibnu  Khaldun  mengenai teori  kebijakan  moneter,  masih  terbilang  terbatas.  Namun,  deskripsi terkait  pernan  uang  dalam  sistem  komoditas,  Ibnu  Khaldun menjelaskannya dengan sangat tepat.
Konsep  pemikiran  Ibnu  Khaldun  tentang  kebijakan  moneter beranggapan  bahwa,  peristiwa  peradaran  uang  bukan  menjadi  salah satu  faktor  yang  mendorong  aktivitas  kegiatan  dari  perekonomian. Namun,  faktor  dari  terjadinya  volume  peredaran  uang  merupakan akibat  dari  penggunaan  modal,  motif  keuntungan,  organisasi  dan upaya social  (Janwari, 2016, p. 258). Untuk mendukung konsep teori moneter  ini,  Ibnu  Khaldun  memvisualkannya  kedalam  kondisi  suatu negara  yang  mana  menjadi  industri  tambang  emas,  sebagi  sumber dari  penyaluran  uang,  namun  hasil  yang  diberikan  memposisikan negara  tersebut  kedalam  negara  yang  tidak  makmur.  Selanjutnya, Ibnu  Khaldun  memberikan  keterangan  bahwa,  perubahan  dari ekspansi  pada  tingkat  aktivitas  perekonomian,  merupakan  hasil  dari perubahan  keseimbangan  rill  terhadap  permintaan.  Dan  tekanan terhadap inflasi terjadi akibat dari peningkatan permintaan akan saldo nominal.
Sehingga  Ibnu  Khaldun  menyatakan  bahwa  inflasi  bukanlah akibat  dari  fenomena  moneter.  Namun,  pemintaan  dan  tekanan terhadap  biayalah  yang  menjadi  faktor  dari  inflasi.  Untuk  itu,  teori
kebijakan  moneter  Ibnu  Khaldun  bertolak  belakang  dengan  teori kuantitas  uang.  “........ uang  yang  dihabiskan  dalam  setiap  pasar, sesuai  dengan  volume  bisnis  yang  dilakukan  didalamnya ...”(Khaldun, 1994, p. 273).
Sehingga  dapat  diuraikan  bahwa  pemikiran  moneter  Ibnu Khladun  berhubungan  dengan  pemahaman  tentng  fungsi  uang, karena  uang  memiliki  kunci  penting  dalam  aktivitas  komoditi  dan permintaan  transaksi  akan  uang.  Kunci  pentinga  dari  Ibnu  Khaldun adalah uang tidak mempengaruhi kegiatan ekonomi secara umum.
b)  Teori Permintaan dan Penawaran
Seperti  yang  telah  dijelaskan  sebelumnya  bahwa,  fungsi  uang akan  sangat  penting  perannya,  ketika  berda dalam  sirkulasi  komoditi dan  permintaan  terhadap  transaksi  akan  uang.  Dalam  buku Muqqaddimah, Ibnu  Khaldun  menegaskan  bahwa  perubahan  akan harga  terjadi  dari  adanya  selisih  dari  perminataan  yang  tinggi  dan akan  mengalami  penurunan  apabila  permintaan  rendah.  Dan  hal  ini telah disadari Ibnu Khaldun terlebih dahulu jauh sebelum teori Max di temukan.(Khaldun, 1994, p. 259).
“........Jika  manufaktur  berada  dalam  permintaan  dan  biaya terpenuhi,  maka  produksi  akan  mirip  dengan  barang-barang  yang dibawa  untuk  dijual.  Oleh  karena  itu,  orang  akan  melakukan  yang terbaik  untuk  mempelajari  bahwa  profesi  untuk  mencari  nafkah. Namun, jika barang tidak dalam permintaan dan biaya tidak terpenuhi, maka  orang  tidak  akan  belajar  profesi  itu  sehingga  akan diabaikan......” (Khaldun, 1994, p. 425) .
Ibnu  Khaldun  juga  memberikan  tiga  landasan  dasar  dalam pembangunan  dan  peradaban  manusia,  yaitu,  berdasarkan  kepada manufaktur,  perdagangan,  dan  berdasarkan  kepada  sifat  manusia. Ibnu  Khaldun  pun  memberikan  gagasan  bahwa,  dalam  aktivitas ekonomi,  manusia  dituntun  untuk  terlibat  dalam  berprofesi  sesuai dengan  status  pasar.  Profesi  akan  tersedia  apabila  terjadi  suatu permintaan dan kebutuhan. Akan tetapi negara akan melemah apabila pembangunan  regresi  dan  penduduk  berkurang.  Maka,  hal  ini  akan menurunkan  kuantitas  kekayaan  dan  manusia  akan  membutuhkan kebuthannya  hanya  untuk  mengurangi  profesi  yang  merupakan  hasil dari kemewahan (Khaldun, 1994, p. 429).

## Syamsuri, Nurul Rahmania, Setiawan Bin Lahuri
Relevansi  Kebijakan  Moneter  Menurut  Ibnu  Khaldun  Terhadap Pembangunan Ekonomi Di Indonesia
Suatu  kebijakan  yang  dikeluarkan  terjadi  karena  adanya  akibat  dari suatu  gejala  yang  dialami  tidak  seimbang.  Pada  saat inflasi  terjadi  akibat dari  adanya  peredaran  uang  yang  tidak  sehat.  Yaitu,  nilai  nominal  dari uang  yang  dicetak  tidak  stabil  dengan  logam  yang  kandungannya, akibatnya  jual  beli  emas  dan  perak  dan  barang  yang  lainnya  menurun. Namun, terjadinya inflasi kondisi pada saat ini disebabkan dari dua faktor, yaitu,  pada  tingkatan  permintaan  dan  tuntutan  terhadap  biaya  produksi. Hal  ini,  terjadi  karena  adanya  total  kuantitas  permintaan  berlebihan  dan mengubah  tingkatan  harga.  Apabila  permintaan  barang  dan  jasa  naik, maka  akan  menyebabkan  faktor-faktor  produksi  melunjak.  Dengan demikan,  maka  harga  dari  total  faktor  produksi  pun  menigkat  ( Sasongko, Agung, Kebijakan Moneter Independen Ala Ibnu Khaldun, Republika. Co.
Id, 2019 , n.d.).
Kontribusi  pemikiran  Ibnu  Khaldun  yang  disajikan  untuk  pemerintah yaitu  kuantitas  uang  yang  akan  dicetak  harus  memperhatikan  volume uang  agar  harga  yang  ditetapkan  dapat  adil.  Namun,  uang  yang  telah beredar menurut Ibnu Khaldun untuk tidak ditarik dan dibatalkan, namun, disarankan  untuk  mengeluarkan  uang  yang  sesuai  dengan  nilai riil.(Lestari,  2015)  Untuk  itu,  dalam  setiap  negara  harus  memiliki  sebuah lembaga  yang  berdarma  khusus  dalam  memantau  sirkulasi  moneternya. Dalam  posisi  Indonesia,  lembaga  yang  mengambang  tugas  khusus tersebut  adalah  Bank  Indonesia.  Bank  Indonesia  memegang  tiga  pokok penting  dalam  sirkulasi  perekonomian  di  Indonesia,  diantaranya  adalah moneter,  perbankan  dan  pembayaran.  Hal  ini  menjadi  syarat  penentuan kesuksesan  atas  capaian  dari  target  yang  telah  direncanakan  (Hadi  & Romli, 2020).
Dalam  pembahasan  ekonomi,  terdapat  dua  macam  standar moneter/uang  yaitu  standar  barang  ( commodity  standard )  dan  standar kepercayaan ( fiat standard ). Standar barang merupakan sistem moneter di mana nilai beli uang sama dengan berat tertentu dari suatu barang (emas, perak  dan  sebagainya).  Standar  barang,  dapat  diklasifikasikan  kedalam tiga bagian, yaitu standar emas, standar perak dan standar kembar (emas dan  perak).  Sedangkan  standar  kepercayaan  yaitu  sistem  moneter  yang menilai  beli  uang  tidak  dari  berat  tertentu  dari  barang  (logam),  namun berlandaskan  pada  kepercayaan  masyarakat  untuk  mau  menerima  uang tersebut sebagai alat pembayaran (Iswardono, 1996).
Ibnu  Khaldun,  ikut  menuangkan  pemikirannya  kedalam  kebijakan moneter  yang  dilakukan  oleh  suatu  negara  termasuk  didalamnya
Indonesia.  Beliau  memberi  gagasan  bahwa  uang  bukan  tolak  ukur  yang utama  dalam  suatu  Negara.  Namun,  tahap  produktivitas  dan  tingkat neraca  pembayaran  yang  positif  yang  menjadi  tingkat  ukuran  suatu negara.  Untuk  itu,  saran  dan  arahan  Ibnu  Khaldun  bahwa  suatu  negara untuk  memulai  pemanfaat  uang  berstandar  emas  dan  perak  ( the  gold bullion standard ) (Khaldun, 1994, p. 274). Berdasarkan penjelasan diatas, penelitian ini setuju bahwa konsep Ibnu Khaldun dalam kebijakan moneter di  Indonesia,  dengan penentuan  standar  nilai  uang.  Dimana  penggunaan emas  dan  perak tidak  mutlak untuk dijadikan  sebagai  mata  uang,  namun harus dijadikan sebagai standar nilai uang.

## Kesimpulan
Dari konsep uang yang telah dikemukakan oleh Ibnu Khaldun bahwa uang menjadi ukuran suatu harga, alat untuk bertransaksi serta alat untuk simpanan.  Ibnu  Khaldun  menggagas  bahwa  uang  menjadi  ukuran  nilai dari  kuantitas  uang,  dalam  artian  uang  tidak  harus  dalam  bentuk  emas atau  perak.  Namun,  penciptaan  uang  pada  suatu  negara  dilihat  dari  nilai harta cadangann pada suatu negara. Karena pada dasarnya Ibnu Khaldun dengan  tegas  menyatakan  bahwa  kekayaan  suatu  negara  tidak  dihitung dari  kuantitas  uang  yang  ada  pada  negara  tersebut,  namun,  tingkat produksi  dan  neraca  pembayaran  positif.  Dalam  kebijakan  moneter  Ibnu Khaldun  memberi  suatu  konsep  yang  relevan  dengan  kondisi perekonomian  dalam  Indonesia,  hal  ini  disebab  karena  Indonesia  kerap mengalami  krisis  yang  berdampak  dari  adanya  pemanfaatan  dan  aplikasi dari sistem kapitalistik, yang dalam standarisasi aplikasiannya menggunakan  uang  hampa  tanpa  adanya  tolak  ukur  terhadap  emas  dan perak.  Oleh  karena  itu,  apabila  suatu  negara  mampu  menjadikan  emas sebagai  standar  keuangannya,  maka  akan  berdampak  pada  terjaganya nilai pasar serta nilai nominal pada uang akan stabil. Dalam hal ini, uang kertas  dan  uang  kredit  dalam  bank  pun  mampu  ditebusan dengan  emas, dengan demikian hal ini akan menjaga stabilitas terhadap nilai dari alatalat tukar lainnya.

## Saran
Dari  penelitian  terkait  moneter  dari  konsep  pemikiran  ibnu  Khaldun, maka  penulis  memberikan  saran  sebagai  kontribusi  dalam  memperbaiki stabilitas negara Indonesia, yaitu:
1.  Dari  kebijakan  pemerintah  harus  meningkatkan  kebijakan  dalam meregulasikan  terkait  pengedaran  uang.  Kebijakan  tersebut  harus dijadikan  pokok  dalam  segala  aktivitas  individu  dalam  negara  dan

## Syamsuri, Nurul Rahmania, Setiawan Bin Lahuri
universal,  oleh  sebab  itu  negara  harus  menjaga  nilai  uang  agar terhindar kehilangan nilai dan fungsi
2.  Selain pemerintah, rakyat dalam negara pun harus memahami fungsi dari  uang  yang  sesungguhnya.  Sehingga  hal  ini  akan  membantu dalam  menciptakan  kesejahteraan  kehidupan  dan  perekonomian rakyat.  Namun,    apabila  terjadinya  moneter,  negara  beserta  dengan rakyatnya akan mampu menghadapinya dan mendapatkan solusinya.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad.  (2021). Kebijakan  Moneter:  Pengertian,  Jenis,  Tujuan  dan Intrumennya, . Gramedia. Amir  Mahmud,  R.  (2009). Bank  Syariah:  Teori,  Kebijakan,  dan  Studi Empiris di Indonesia . Jakarta, Erlangga.
Amri, A. (2022). The influence of product quality, service quality and trust on  costumer  loyality  in  Honda  Scoopy  brand  motorcycles  PT. Hayati Pratama Mandiri. Marketing Management Studies , 2 (1), 10. Amri,  A.,  &  Gultom,  M.  S.  (2022).  Gambaran  harga  saham  ditinjau  dari tingkat  inflasi,  nilai  tukar  rupiah,  dan  suku  bunga:  Studi  kasus perusahaan  yang  terdaftar  di indeks lq45. J-EBIS  (Jurnal  Ekonomi dan Bisnis Islam) , 7 (2), 22.
Amri, A., Ramdani, Z., Warsihna, J., & Tae, L. F. (2022). The Development and  Validation  of  Financial  Management  Behavior  (FMB)  Scale  in Postgraduate  Students. Jurnal  Manajemen  Indonesia , 22 (2),  189. https://doi.org/10.25124/jmi.v22i2.4006
Anasyha,  F.  P.  (2020). Pengaruh  nilai  tukar,  suku  bunga  dan  inflasi terhadap  indeks  harga  saham  sektor  properti  dan  real  estate  di bursa efek indonesia . Universitas muhammadiyah prof. Dr. Hamka. Annisa.  (2017). Konsep  Uang  dan  Kebijakan  Moneter  Dalam  Hukum Ekonomi Islam . 1 (2).
Aryanti, Y. (2018). Pemikiran Ekonomi Ibn Khaldun; Pendekatan Dinamika Sosial  Ekonomi  Dan  Politik. Imara:  JURNAL  RISET  EKONOMI ISLAM , 2 (2). https://doi.org/10.31958/imara.v2i2.1256
Aulia,  Rts.  I.  T.,  Hodijah,  S.,  &  Umiyati,  E.  (2020).  Pengaruh  Inflasi  Dan Pertumbuhan  Ekonomi  Terhadap  Tingkat  Pengangguran  di Indonesia Periode 2001-2017. E-Jurnal Ekonomi Sumberdaya Dan Lingkungan , 9 (1), 26 –34. https://doi.org/10.22437/jels.v9i1.11946 Azwar  Karim  (2008). Sejarah  Pemikiran  Ekonomi  Islam (Edisi  Ke-e). Rajawali Press, Ekonomi Islam.
Fuad, A. (n.d.). Kebijakan moneter islam. Jurnal Syariah .
Hadi, S., & Romli, Moh. (2020). Relevansi Konsep Uang Dalam Perspektif Ibnu  Khaldun  terhadap  Kebijakan  Moneter  Indonesia. Al- Kharaj :
Jurnal  Ekonomi,  Keuangan  &  Bisnis  Syariah , 2 (2),  167 –181. https://doi.org/10.47467/alkharaj.v2i2.115
Hakim, R. (2016). Islamic Economists in The Early 21 st Century View ’ s on Business Ethics . 1 (1), 1 –14.
Https://www.bi.go.id/.  (n.d.). Fungsi  utama  moneter  pengembangan ekonomi cetak-biru . https://www.bi.go.id/id/fungsi-
utama/moneter/pengembangan-ekonomi/cetak-biru/Default.aspx Iswardono. (1996). Uang dan Bank . BPFE. Janwari, Y. (2016). Pemikiran Ekonomi Islam . PT. Remaja Rosdakarya. Kambali, M. (2015). Kritik Ekonomi Islam Terhadap Mekanisme Distribusi Pendapatan  Dalam  Sistem  Ekonomi  Kapitalis. Jurnal  Studi Keislaman , Vol. 1 No. (2), 1 –14.
https://doi.org/10.1145/3132847.3132886
Kasmir.  (2001). Bank  dan  Lembaga  Keuangan  Lainnya .  (Jakarta:  Raja Grafindo Persada 2001).
Khaldun, I. (1994). Mukaddimah. In Khazanah Intelektual Islam .
Lestari,  E.  P.  (2015).  Relevansi  Pemikiran  Ibnu  Khaldun  Pada  Masa Kekinian. Adzkiya: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah , 3 (1).
Muhammad  Umer  Chapra.  (1990).  Towards  a  Just  Monetary  System.  In
JKAU: Islamic Econ (Vol. 2, Issue 1).
Nurdin,  S.,  &  Suyud,  M.  (2019).  Pengaruh  Intellectual  Capital  Dan Islamicity  Performance  Index  Terhadap  Kinerja  Keuangan Perbankan  Syariah  Di  Indonesia. Nominal,  Barometer  Riset Akuntansi Dan Manajemen , 5 (1), 119 –127.
https://doi.org/10.21831/nominal.v5i1.11473
Purnomo, J. H. (2019). Uang dan Moneter Dalam Sistem Keuangan Islam . 1 , 80 –100.
Putra,  M.  U.  M.  (2015).  Peran  dan  Kebijakan  Moneter  Terhadap Perekonomian  Sumatera  Utara. Jurnal  Wira  Ekonomi  Mikroskil , 5 (1), 41 –50. https://doi.org/10.55601/jwem.v5i1.224
Ramdani,  Z.,  Amri,  A.,  &  Warsihna,  J.  (2021).  Perilaku  manajemen keuangan karyawan selama pandemi covid-19: Sebuah studi awal. Jurnal Ekonomi dan Bisnis , 8 (1), 170 –179.
Ramdani,  Z.,  Hadiana,  D.,  Amri,  A.,  Warsihna,  J., Widodo, W.,  Chandra, D.  T.,  &  Sopandi,  E.  (2022).  The  mediating  role  of  attitude  in  the correlation  between  creativity  and  curiosity  regarding  the performance  of  outstanding  science  teachers. Jurnal  Pendidikan IPA Indonesia , 11 (3), 8.

## Syamsuri, Nurul Rahmania, Setiawan Bin Lahuri
Said,  A.,  Susanto,  E.,  &  Amri,  A.  (2022).  Analisis  penerapan  sistem pengelolaan  dana  terpadu  Muhammadiyah. Jurnal  Ekonomi  Islam , 13 , 15.
Salam,  A.  (2011).  Interrelasi  antara  etika  dan  sistem  ekonomi  (Studi Pemikiran  Ekonomi  Ibnu  Khaldun). JESI  (Jurnal  Ekonomi  Syariah Indonesia) , 1 (2), 31. https://doi.org/10.21927/jesi.2011.1(2).31-44 Sasongko,  Agung,  Kebijakan  Moneter  Independen  ala  Ibnu  Khaldun, Republika. Co. Id, 2019 . (n.d.). Sugiyono,  D.  (2013). Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif,  dan Tindakan .
Syarun,  M.  M.  (2016).  Inflasi,  Pengangguran  Dan  Pertumbuhan  Ekonomi Di Negara-Negara Islam. Jurnal Ekonomi Islam , 7 (2), 27 –44. Turmudi, I. (2019). Kajian Kebijakan Fiskal dan Kebijakan Moneter Islam . 74 –90.
Ulum,  B.  dan  M.  (2016).  Kontribusi  Ibnu  Khaldun  Terhadap Perkembangan  Ekonomi  Islam  Pendahuluan. Jurnal  Ekonomi Syariah (IQTISHADIA) , 1 (September), 17 –32.
Warjiyo,  P.,  &  Indonesia,  P.  P.  D.  S.  K.  B.  (2017). Kebijakan  Moneter  di Indonesia .  Pusat  Pendidikan  Dan  Studi  Kebanksentralan  (PPSK) Bank Indonesia.
WIJI, N. (n.d.). Teknologi Perbankan . Graha Ilmu.
Yusup,  D.  K.,  Badriyah,  M.,  Suyandi,  D.,  &  Asryad,  A.  (2020). Pengendalian  Inflasi,  Moneter  ,  dan  Fiskal  dalam  Perspektif Ekonomi Makro Islam . 1 –10.