http://riset.unisma.ac.id/index.php/JISoP/article/view/4806 eISSN 2656-8209 | pISSN 2656-1565 DOI: http://dx.doi.org/10.33474/jisop.v1i2.4806 Vol. 1 | No. 2 | Oktober 2019 | Hal. 112 - 132

## PANCASILA DALAM INTERAKSI KEARIFAN LOKAL DAN IDEOLOGI TRANSNASIONAL
Pradipto Bhagaskoro 1 , Rommel Utungga Pasopati 2 , Syarifuddin 3 ¹Peneliti Independen email: bhagas.jpf@gmail.com
2 Peneliti Independen email: rommelpasopati@yahoo.com 3 Staf Ahli DPR RI Periode 2014-2019 email: uddin.syarifuddin@gmail.com

## ABSTRACT
Today,  'transnational  ideology'  is  much  assumed  as  a  threat  for  Indonesian  local  wisdom. Then, how can local wisdom survive amid the spread of transnational ideology? In essence, current  recognized  Indonesian  religions,  even  coming  from  outside  Nusantara,  are  well received because of their interaction with local conditions. These religions open, understand, and accommodate local conditions in order to conform to their teachings. The key point of religious life in Indonesia is the spectrum of its understanding with local wisdom. This paper describes the interaction between local wisdom and transnational ideology in Indonesia and how Pancasila should function in this condition. The first part of this paper describes local wisdom  as  a  cultural  product  and  its  habitual  manifestations.  Second,  explanations  of transnational  ideology  and  its  relations  to  religions  in  Indonesia.  Third,  Pancasila  is  a reflection  of  local  Indonesian  wisdom  and  a  path  of  interaction  with  any  party,  including transnational  ideologies  that  are  not  yet  understood.  Fourth,  conclusion  that  explains Pancasila as a form  of nation-state presence that provides further understanding for local wisdom towards transnational ideology. This condition may happen as long as the spirit of mutual understanding becomes the basis for every interaction that may come.
Keyword: local wisdom; Pancasila; religion; transnational ideology.

## ABSTRAK
Dewasa  ini,  istilah  ‘ideologi  transnasional’  banyak diperbincangkan  sebagai  asumsi ancaman  bagi  kearifan  lokal  di  Indonesia.  Lalu,  bagaimana  kearifan  lokal  dapat  tetap bertahan di tengah persebaran ideologi transnasional? Pada dasarnya, agama-agama yang saat  ini  diakui  oleh  Pemerintah,  meskipun  berasal  dari  luar  Nusantara,  dapat  diterima dengan  baik  karena  interaksinya  dengan  kondisi  lokal.  Ajaran  agama-agama  tersebut membuka diri, memahami, dan mengakomodasi kondisi lokal supaya berkesesuaian dengan ajarannya.  Ciri  khas  kehidupan  beragama  di  Indonesia  adalah  spektrum  perpaduan ajarannya  dengan  kearifan  lokal.  Tulisan  ini  memaparkan  interaksi  antara  kearifan  lokal dan  ideologi  transnasional  di  Indonesia,  dan  bagaimana  Pancasila  seharusnya  berfungsi dalam  kondisi  ini.  Bagian  pertama  dari  tulisan  ini  memaparkan  kearifan  lokal  sebagai produk kultural dan manifestasinya berupa kebiasaan-kebiasaan. Kedua, penjelasan tentang ideologi  transnasional  dan  keterkaitannya  dengan  agama-agama  yang  ada  di  Indonesia. Ketiga,  Pancasila  adalah  cerminan  langsung  dari  kearifan  lokal  Indonesia  dan  jalan interaksi  dengan  pihak  manapun,  termasuk  ideologi  transnasional  yang  belum  dipahami sekalipun.  Keempat,  kesimpulan  yang  menjelaskan  Pancasila  sebagai  bentuk  kehadiran
negara yang memberi pandangan dan pemahaman lebih lanjut bagi kearifan lokal terhadap ideologi  transnasional.  Hal  itu  dapat  terjadi  sejauh  semangat  ingin  saling  memahami menjadi dasar bagi setiap interaksi yang ada.
Kata Kunci: agama; ideologi transnasional; kearifan lokal; Pancasila.

## PENDAHULUAN
Kearifan lokal dalam bahasa Inggris sering dirujuk pada istilah local wisdom atau local  genius . Local  genius dapat  diinterpretasikan  sebagai  sebuah  bentuk  identitas kebudayaan yang memungkinkan suatu komunitas untuk mampu menyerap dan mengolah kebudayaan diluarnya sesuai dengan kapasitas yang mereka miliki (Soebadio, 1986). Salah satu unsur kearifan lokal adalah lingkungan yang terbentuk ( built environment ). Unsur ini dipengaruhi  oleh  kebudayaan  masyarakat  dan  juga  faktor  pendukung  lainnya,  meliputi iklim,  kebutuhan  akan  perlindungan,  material  pembangunan,  konstruksi,  teknologi, karakter  situs,  ekonomi,  pertahanan,  dan  agama  (Rapoport  dalam  Dahliani,  2015). Local wisdom merupakan pengetahuan dasar yang didapatkan dari keseimbangan hidup dengan alam berdasarkan pengalaman dan kebenaran yang diperoleh dari kehidupan sehari-hari. Pengalaman  melibatkan  tubuh,  jiwa,  dan  lingkungan  di  sekitarnya,  yang  kemudian terakumulasi  dan  diteruskan  secara  turun-temurun.  Pola  ini  membentuk  rasa  hormat kepada leluhur, dan menghargai hal-hal yang bersifat moral daripada material (Nakorntap dalam Mungmachon, 2012). Sementara itu, terma kearifan lokal disarikan oleh Sonny Keraf sebagai  segala  bentuk  pengetahuan,  keyakinan,  pemahaman,  kebiasaan,  dan  etika  yang menjadi  pedoman  manusia  dalam  berinteraksi  dengan  lingkungan  ekologisnya  (Keraf, 2006).  Sifatnya  yang  diwariskan  secara  turun-temurun  memungkinkan  kearifan  lokal berproses sebagai pembentuk identitas pada suatu komunitas lokal.
Indonesia  merupakan  negara-bangsa  yang  terdiri  dari  bermacam  suku  dengan kebudayaan  yang  berbeda-beda.  Kekayaan  budaya  ini  semakin  dimungkinkan  dengan kondisi  geografis  Indonesia  yang  berupa  kepulauan  dan  disertai  banyak  gunung  berapi. Kondisi  ekologis  yang  unik  ini  berperan  dalam  membentuk  masyarakat  maritim  dan agraris,  yang  dengan  pengalamannya  berinteraksi  dengan  alam  menciptakan  kearifan lokalnya  masing-masing.  Kondisi  ini  pula  yang  membentuk  Pancasila  dalam  kerangka refleksi  pemikiran  kearifan  lokal  Indonesia.  Kelima  sila  dalam  Pancasila  mencerminkan konstruksi  sosial  tentang  apa  yang  telah  dihidupi  oleh  masyarakat  Indonesia  sejak  lama. Dengan demikian, Pancasila dapat diasumsikan sebagai benang merah dari kearifan lokal Indonesia  yang  beragam.  Antara  satu  kearifan  lokal  dan  yang  lainnya  mungkin  saja berbeda,  namun  perbedaan  itu  tidak  sama  sekali  menghilangkan  intisari  berbangsa  dan bernegara  Indonesia.  Kondisi  natural  dan  sosial  Indonesia  membentuk  Pancasila  yang mencerminkan sisi ketuhanan, individual, maupun sosial.

## TINJAUAN PUSTAKA
Kearifan  lokal  termanifestasikan  dalam  kebiasaan  ritualistik,  pengetahuan,  dan bagaimana suatu komunitas berinteraksi dengan kebudayaan dari luar komunitas tersebut. Kearifan  lokal  telah  mengalami  berbagai  interaksi  dengan  kebudayaan  diluarnya  tanpa harus  kehilangan  cirinya  sebagai  identitas  kultural  suatu  komunitas  budaya  tertentu. Namun  belakangan  muncul  ketakutan  terhadap  terkikisnya  kearifan  lokal  di  Indonesia akibat  gencarnya  persebaran  informasi  dari  seluruh  dunia.  Persebaran  informasi  turut membawa pemikiran-pemikiran yang sering diistilahkan sebagai ideologi transnasional.
Ideologi  transnasional  dianggap  dapat  semakin  mengikis  kebiasaan-kebiasaan yang resiprok antar individu. Secara umum, ideologi transnasional berpijak pada kepastian pemahaman  tentang  cara  pandang  terhadap  manusia  dan  sekitarnya.  Jika  kearifan  lokal berasal  dari  pengalaman  sehari-hari  yang  terkumpul  dalam  struktur  kehidupan  bersama yang  cenderung  tidak  tertulis,  ideologi  transnasional  memiliki  teks  tertentu  yang dipandang  sah  sebagai  cara  pandang  utama  untuk  melihat  segala  hal.  Demikian  pula kondisi  Indonesia  yang  dipandang  memprihatinkan  baik  dari  sisi  sosial,  politik,  maupun ekonomi,  kemudian  menjadi  lahan  subur  bagi  berkembangnya  ideologi  transnasional. Ideologi tersebut menawarkan jalan keluar praktis dari semua masalah tanpa perlu banyak berpikir.  Hal  itu  jelas  menjadi  tantangan  bagi  kearifan  lokal  yang  mempertimbangkan interaksi  individu  dengan  alam,  individu  lain,  maupun  masyarakat.  Kearifan  tersebut berpikir bagaimana caranya mewujudkan keselarasan tanpa menyakiti pihak lain. Ideologi transnasional  adalah  sebaliknya  dengan  bersifat top-down ,  bersifat  mengikat,  bahkan benar tanpa harus diragukan sedikitpun.
Globalisasi  pada  era  digital  saat  ini  memungkinkan  persebaran  informasi  yang tunggang-langgangbahkan  tidak  terkendali.  Beberapa  pihak  menyebut  bahwa  saat  ini dunia  memasuki  era  ‘ post-truth ’,  yakni  era  dimana  kebenaran  diperlakukan  secara ekonomis, sehingga batas antara yang benar dan bohong, fiksi dan non-fiksi, menjadi kabur (Keyes,  2004).  Pada  sisi  lain,  informasi  mengenai  paham-paham  yang  belum  dikenal sebelumnya  dapat  masuk  dan  dikonsumsi  secara  leluasa.  Globalisasi  memungkinkan informasi  tersebar  melampaui  batas  negara.  Kebaruan  informasi  sendiri  menjadi  sebuah kebutuhan,  dimana  ketertinggalan  terhadap  informasi  dapat  berakibat  pada  kerugian ekonomi  dan  keterasingan  sosial.  Konsumsi  informasi  yang  tidak  terkendali  itulah  yang lalu memberikan jalan bagi ideologi transnasional untuk menemukan pasarnya yang lebih luas.  Selain  sebagai  media  untuk  penyebaran  informasi,  globalisasi  dimanfaatkan  pula untuk  menunjuk  kondisi  yang  tanpa  arah  sehingga  membutuhkan  kepastian  secara ideologis. Apa yang secara filosofis dipahami dalam interaksi antar manusia ingin digeser oleh pandangan tekstual murni yang pasti benar sekaligus baik bagi siapapun.
Ideologi  transnasional  secara  longgar  dapat  dipahami  sebagai  paham  atau pemikiran  yang  disebarkan  secara  lintas  batas  negara.  Paham-paham  yang  masuk  ke Indonesia  juga  datang  bersama  identitas  yang  mewakilinya.  Hal  yang  dikhawatirkan sebagian  masyarakat  saat  ini  adalah  kearifan  lokal  menjadi  semakin  inferior  dari  dalam kontestasinya dengan modernitas dan arus informasi yang secara gencar datang dari luar. Berbagai kalangan yang identitasnya terintegrasi dalam kearifan lokal tadi khawatir bahwa melemahnya  daya  saing  kearifan  lokal  dapat  mengikis  identitas  nasional  masyarakat Indonesia, untuk kemudian tergantikan dengan ideologi transnasional yang masuk.
Ketakutan  terhadap  apa  yang  datang  dari  luar  tidak  hanya  berlaku  pada  ranah paham  dan  ajaran  saja.  Ketakutan  terhadap  ideologi  transnasional  secara  tidak  langsung diiringi  pula  dengan  sentimen  anti  asing.  Sejak  kerusuhan  1998,  sentimen  anti-asing kembali  muncul  di  antara  masyarakat  dan  mendapatkan  momentumnya  dengan tersedianya  media  sosial.  Sebagian  kalangan  menekankan  permusuhan  ini  kepada  etnis Tionghoa, dengan membedakan antara pribumi dan non-pribumi.
Terma  ‘transnasional’  pada  ideologi  transnasional  sendiri  pada  dasarnya mencerminkan alienasi terhadap paham-paham selain Pancasila yang telah dibakukan oleh Pemerintah.  Turunannya,  ideologi  transnasional  secara  umum  dipersepsikan  sebagai ancaman bagi nasionalisme dan kearifan lokal, dianggap tidak sesuai dengan kepribadian bangsa,  dan  mengancam  persatuan  dan  kesatuan  bangsa.  Dari  sinilah  titik  problematis muncul,  yakni  bahwa  istilah  ideologi  transnasional  sebenarnya  bermasalah  ketika  ia dimaknai  sebagai  persepsi  ancaman  terhadap  Pancasila  sebagai  cerminan  kearifan  lokal
Indonesia.  Gencarnya  ideologi  transnasional  yang  tersebar  di  ruang  publik,  dan perbincangan yang menyertainya belakangan ini tidak serta merta menggerus keberadaan kearifan lokal.
Dua  dari  banyak  ideologi  transnasional  yang  paling  mengemuka  saat  ini  adalah neoliberalisme  dan  fundamentalisme  agama  (Santosa,  2016).  Neoliberalisme  bertumpu pada  kondisi  pasar  modern  yang  bukan  hanya  mengacu  pada  liberalisasi  pasar  dan investasi melainkan juga tren informasi dan teknologi modern yang merasuk ke dalam tiap sendi kehidupan sehari-hari. Neoliberalisme adalah ideologi untuk mewujudkan kebijakan- kebijakan  pro-pasar  dan  kompromi  terhadap  kapital,  di  mana  dasar  premisnya  adalah bahwa  kompetisi  merupakan  satu-satunya  cara  yang  masuk  akal  sebagai  dasar  aktivitas manusia. Fundamentalisme merujuk pada istilah untuk menggambarkan karakteristik yang diberikan  kepada  gerakan-gerakan  relijius  modern.  Gerakan  fundamentalis  tidak  serta merta  tradisional,  konservatif,  dan  ortodoks,  namun  gerakan  ini  cenderung  reaktif terhadap konsep-konsep modernitas (E. Marty, 2015). Fundamentalisme merupakan gejala keagamaan  yang  bisa  lahir  dari  semua  agama  dimana  dan  kapan  saja.  Dalam fundamentalisme  Kristen  misalnya,  muncul  untuk  membendung  modernisme  yang dianggap menodai agama dan memilih kembali pada kemurnian teks kitab suci. Begitu pula dalam  fundamentalisme  Islam,  diartikan  sebagai  usaha-usaha  mempertahankan  ajaran dasar Islam sesuai teks kitab suci yang murni tanpa konsep-konsep kebudayaan lain yang dianggap takhayul dan bid’ah (Zainuddin, 2015) .

## METODE
Berbagai  penjelasan  di  atas  lalu  mendorong  penulis  untuk  bertanya  tentang 'bagaimana kearifan lokal dapat tetap bertahan terhadap ideologi transnasional di tengah arus  informasi  dewasa  ini?'.  Dapat  dikatakan  bahwa  ideologi  transnasional  mengancam keberadaan kearifan lokal adalah sebuah kemungkinan daripada sebuah kepastian. Setiap aspeknya selalu dapat ditinjau ulang dalam rangka menyusun kembali strategi dan taktik terhadap  berbagai  hal  yang  mungkin  muncul  terutama  dalam  era  globalisasi  saat  ini. Pertanyaan  tersebut  dijawab  dengan  merujuk  pada  metode  penelitian  kualitatif  yang memaparkan  relasi  antara  kearifan  lokal  dan  ideologi  transnasional  dalam  tulisan  ini. Penjelasan dalam tulisan ini kemudian terbagi dalam beberapa sub-bab yaitu Pendahuluan, Kondisi Kearifan Lokal sebagai Pembentuk Kebudayaan, Dinamika Interaksi Kearifan Lokal dan  Ideologi  Transnasional  di  Indonesia,  Pancasila  sebagai  Bagian  Kearifan  Lokal  yang Adaptif terhadap Ilmu Pengetahuan, Kesimpulan, dan Referensi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Kondisi Kearifan Lokal sebagai Pembentuk Kebudayaan
Seperti  yang  sudah  disebutkan  sebelumnya,  Indonesia  merupakan  negara- bangsa  yang  terdiri  dari  dari  bermacam  suku  bangsa  dengan  bermacam  kebudayaan pula.  Kondisi  tersebut  kemudian  membentuk  adanya  bermacam-macam  budaya sebagai  hasil  dari  cipta,  rasa  dan  karsa  masyarakat  sesuai  suku  bangsa  yang  ada. Koentjaraningrat menyebutkan bahwa:
Terma  kebudayaan  kemudian  akan  lebih  mengerucut  dan  menjadi  terma kearifan lokal. Hal ini seperti yang disebutkan oleh Sonny Keraf bahwa kearifan lokal sebagai segala bentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman, kebiasaan, dan etika yang menjadi pedoman manusia dalam berinteraksi dengan lingkungan ekologisnya (Keraf, 2006). Sifatnya yang diwariskan secara turun-temurun memungkinkan kearifan lokal berproses  sebagai  pembentuk  identitas  pada  suatu  komunitas  lokal.  Ida  Bagus  Brata memaknai kearifan lokal sebagai kebijakan manusia dan komunitas dengan bersandar
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional.
pada  filosofi,  nilai-nilai,  etika,  cara-cara,  dan  perilaku  yang  melembaga  secara tradisional mengelola berbagai sumber daya alam, hayati, manusia dan budaya untuk kelestarian  sumber  daya  tersebut  bagi  kelangsungan  hidup  berkelanjutan  (Brata, 2016:11).  Kemudian,  Haryati  Subadio  menyebut  bahwa  kearifan  lokal  secara keseluruhan  meliputi  bahkan  mungkin  dapat  dianggap  sama  dengan  identitas  atau kepribadian budaya suatu bangsa (Soebadio dalam Brata, 2016).
Dari  beberapa  definisi  tersebut,  terlihat  bahwa  kearifan  lokal  merupakan upaya adaptasi kelompok masyarakat dengan lingkungan sekitarnya. Berkat kearifan lokal  ini,  masyarakat  dapat  menjalankan  kehidupannya  bahkan  dapat  berkembang secara  berkelanjutan  (Permana  dalam  Alfian,  2013).  Selain  itu,  kearifan  lokal  juga membentuk identitas lingkungan mereka dan membedakan satu kelompok masyarakat dengan  kelompok  lainnya.  Dengan  kondisi  geografis  yang  luas,  tentu  saja  kemudian Indonesia  memiliki  bermacam-macam  kearifan  lokal  yang  muncul  dari  setiap  suku bangsa  yang  ada.  Oleh  karena  itu,  kearifan  lokal  merupakan  bagian  dari  kekayaan budaya masyarakat yang dimiliki oleh negara dan bangsa Indonesia.
Kearifan lokal secara subtantif bisa berupa aturan mengenai kelembagaan dan sanksi sosial, ketentuan mengenai pemanfaatan ruang dan perkiraan musim bercocok tanam, pelestarian perlindungan terhadap kawasan sensitif, serta bentuk adaptasi dan mitigasi tempat tinggal terhadap iklim, bencana dan ancaman lainnya (Ernawi dalam Wikantiyoso  dan  Tutuko,  2009:8).  Substansi  kearifan  lokal  yang  disebutkan  Ernawi menunjukkan bahwa upaya sebuah masyarakat untuk beradaptasi dengan lingkungan alam  sekitar  mereka  diatur  secara  rinci  dan  terencana.  Masing-masing  aturan  dan norma  yang  ada  mengatur  setiap  perilaku  masyarakat  dalam  kelompok  tersebut. Kemudian diatur juga mengenai sanksi yang didapat ketika terdapat anggota kelompok yang  melanggar  aturan  yang  sudah  menjadi  kesepakatan  tersebut.  Dalam  bagian  ini, kearifan lokal yang dijabarkan hanya dibatasi pada kebudayaan Minang dan Jawa.
a. Kearifan Lokal Minang
Seperti  yang  sudah  disebut  oleh  Ernawi  bahwa  kearifan  lokal  secara substantif  meliputi  empat  hal  yang  sudah  disebut  sebelumnya  (Ernawi  dalam WIkantiyoso dan Tutuko, 2009:8). Substansi kearifan lokal ini terlihat pula dalam kehidupan  masyarakat  Minang.  Mereka  mengenal  istilah ” alam  takambang  jadi guru ”  yang  merupakan  landasan  berpikir  atau  manifes tasi  masyarakat  Minang dalam  berkehidupan  (Alfian,  2013:428).  Istilah  ini  sendiri  berarti  bahwa  alam dengan segala isinya menjadi sebuah pembelajaran hidup bagi masyarakat Minang. Pengenalan adat-istiadat falsafah kehidupan tersebut diturunkan baik secara lisan maupun  tulisan.  Adat  istiadat  ini  biasanya  dituturkan  dan  ditulis  dalam  dalam bentuk  pepatah  dan  pantun  yang  disampaikan  oleh  pemangku  adat  dalam upacara-upacara tertentu.
Menurut  Alfian,  terdapat  empat  unsur  yang  harus  dipatuhi  oleh  setiap masyarakat  Minang  yaitu  saiyo  sakato,  sahino  samalu,  anggo  tango,  dan  sapikue sajinjiang (seia sekata, sehina semalu, angga tangga/berjenjang, sepikul sejinjing) (Alfian,  2013:428).  Keempat  unsur  ini  membentuk  masyarakat  Minang  yang menjunjung tinggi musyawarah mufakat atau yang dalam bahasa Minang disebut sakato.  Musyawarah  mufakat  ini  dilakukan  untuk  untuk  mencapai  kesepakatan terbaik bagi semua pihak. Keputusan yang diambil tidak harus bulat tetapi harus menghargai perbedaan pendapat yang ada (Alfian, 2013:428). Meskipun demikian, jika keputusan sudah diambil, maka semua harus menjalankan keputusan tersebut tanpa terkecuali.
Menurut  M.  S.  Amir,  adat  Minang  mendorong  anggota  masyarakatnya untuk  selalu  menjaga  kebersamaan  (M.  S.  Amir  dalam  Alfian,  2013:429).  Kondisi inilah yang juga tercermin dalam kehidupan masyarakat Minang terkait tanggung jawab  bersama.  M.S.  Amir  mencatat  bahwa  dalam  pepatah  Minang  terdapat  bait yang berbunyi ” Yang berat sama dipikul, yang ringan sama dijinjing; ke bukit sama mendaki;  ke  lurah  sama  menurun;  yang  ada  sama  dimakan;  yang  tidak  sama dicari ”  (M.  S.  Amir  dalam  Alfian,  2013:428).  Bait  tersebut  merupakan  petuah dimana  masyarakat  Minang  harus  saling  membantu  dengan  mengutamakan gotong-royong dan kebersamaan masyarakat.
Selain  itu,  adat  Minang  juga  mengatur  mengenai  etika  kesopanan  dalam bergaul.  Etika  kesopanan  ini  mengatur  agar  masing-masing  anggota  masyarakat harus  saling  menghormati  dan  menjaga  perilakunya.  Aturan  ini  tertuang  dalam pepatah yang berbunyi ” Yang tua dihormati, yang kecil disayangi, sama besar bawa berkawan, ibu dan ayah diutamakan ” (Alfian, 2013:428). Pepatah ini menunjukkan bahwa  masyarakat  Minang  sudah  diajarkan  bahwa  saling  menghormati merupakan  inti  dalam  bersosialisasi.  Sopan  santun  berdasarkan  umur  dan tingkatan  dalam  keluarga  juga  diajarkan  bahwa  orang  tua  merupakan  hal  yang utama.  Disamping  itu,  Alfian  mencatat  bahwa  terdapat  hal  menarik  terkait  adat Minang mengenai ketertiban dalam masyarakat (Alfian, 2013:429). Menurut adat Minang, yang memerintah bukanlah orang, melainkan kebenaran yang dihasilkan dari mufakat dan sesuai dengan logika yang disebut dengan  alue dan patuik atau berdasarkan aturan yang pantas.
Dari  hal  tersebut,  terlihat  bahwa  kearifan  lokal  masyarakat  Minang melalui  adat  istiadat  yang  diatur  dalam  pepatah-pepatah  masyarakat  menjadi pedoman  hidup  masyarakat  Minang.  Nilai  dan  norma  yang  terkandung  dalam pepatah  tersebut  dijalankan  dan  diturunkan  untuk  menjadikan  masyarakat Minang  sesuai  dengan  apa  yang  dikehendaki  oleh  leluhur  mereka.  Kaitannya dengan  ajaran  agama,  pepatah  tersebut  banyak  yang  bersesuaian  dengan  ajaran agama, terutama Islam. Penghormatan kepada sesama terutama orang tua sejalan dengan ajaran agama Islam bahwa seorang muslim harus menghormati orang tua dan  mengasihi  yang  lebih  muda sebagaimana  hadits Nabi  Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Thabrani dan Dhamrah bahwa ” Tidak termasuk golongan kami orang  yang  tidak  menyayangi  kepada  orang  yang  lebih  kecil  (muda)  dan  tidak mengetahui kewajibannya terhadap orang yang lebih besar (tua).” (Majid, 2016). Hal ini juga didukung melalui firman Allah SWT dalam Al Quran surat An Nisa’ ayat 36  yang  berarti  "sembahlah  olehmu  kalian  Allah  dan  jangan  sekutukan  sesuatu apapun dengan Dia! Dan bersikap baik kamu kalian kepada dua orang tua dengan sikap baik ya ng sesungguhnya” (Muzadi, 2006). Konsep menghormati orang tua ini sendiri  ditempatkan  sebagai  kewajiban  kedua  setelah  beribadah  kepada  Allah SWT.
Dalam  hal  ini  terlihat  bahwa  adat-istiadat  masyarakat  Minang  dengan ajaran  agama  Islam  terdapat  kesesuaian  terlihat  dalam  konsep  etika  berperilaku dan  penghormatan  kepada  orang  tua.  Inti  dari  keduanya  adalah  bahwa menghormati  orang  tua  dan  menyayangi  yang  lebih  muda  merupakan  konsep kebaikan umum yang tidak bertentangan dengan ajaran agama dan justru agama menempatkannya sebagai sebuah etika berperilaku yang harus pula dianut. Oleh karena itu, dalam hal ini, kearifan lokal dan agama yang masuk terjadi akulturasi dan asimilasi yang justru memperkuat identitas budaya setempat. Bahkan dalam
nilai  dan  norma  yang  berlaku  di  masyarakat,  keduanya  saling  mengisi  untuk membentuk kebudayaan yang berciri khas.

## b. Kearifan Lokal Jawa
Jika  merujuk  pada  pulau  Jawa,  terdapat  dua  kebudayaan  besar  yang  ada yaitu  kebudayaan  Jawa  dan  kebudayaan  Sunda.  Tulisan  ini  akan  mengerucutkan pada kebudayaan Jawa. Mengulas mengenai kearifan lokal suku Jawa akan sangat terkait dengan penelitian dari Clifford Geertz yang membagi masyarakat Jawa ke dalam tiga golongan yaitu priyayi, santri dan abangan (Robertson dalam Marzuki, Nd.:6). Ketiga konsep tersebut erat kaitannya dengan sejarah masyarakat Jawa itu sendiri.  Sejak  era  pra  Hindu-Buddha,  era  Hindu-Buddha,  hingga  masa  kerajaan Islam, terdapat satu kearifan lokal yang selalu melekat dalam terminology modern disebut  sebagai  animisme  dan  dinamisme  ( kapitayan ),  kepercayaan  terhadap leluhur  dan  kepercayaan  terhadap  hal  gaib  yang  selalu  mengakar  (Simuh, 1996:110). Kedatangan agama mulai Hindu, Buddha, hingga Islam ternyata tidak menghilangkan kepercayaan tersebut, tetapi bahkan memberikan pemahaman dan interpretasi yang baru dan unik, sehingga terjadi akulturasi budaya antara kearifan lokal Jawa dengan ajaran agama tersebut.
Selain  itu,  menurut  Koentjaraningrat,  masyarakat  Jawa  terutama  Islam Kejawen aktivitasnya dipengaruhi oleh keyakinan, konsep-konsep, dan pandangan, nilai-nilai budaya, dan norma-norma yang kebanyakan berada di alam pikirannya (Koentjaraningrat  dalam  Marzuki,  Nd.:8).  Sikap  ini  kemudian  melahirkan masyarakat  yang  bersifat  lebih  toleran,  yang  lebih  menghindari  untuk mempertentangkan  keyakinan  relijiusnya  masing-masing.  Pengalaman  relijius dipandang  sebagai  penghayatan  kebatinan  yang  sifatnya  unik  dan  personal  bagi masing-masing  individu.  Dengan  demikian  perdebatan  mengenai  olah  ritual  dan keyakinan  yang  sifatnya  spiritual  lebih  mudah  dihindari.  Kondisi  ini  yang kemudian membuat masuknya agama-agama di Jawa relatif mudah diterima dan membaur dengan kebudayaan masyarakat setempat.
Persinggungan  kearifan  lokal  Jawa  dengan  ajaran  agama  yang  masuk tersebut  kemudian  menghasilkan  bentuk-bentuk  akulturasi  dan  asimilasi  yang masih dapat dilihat sampai saat ini. Dapat dilihat bahwa kepercayaan masyarakat Jawa  kepada  roh  dan  makam  para  leluhur  yang  dalam  ajaran  fundamental  Islam dapat  dikategorikan  sebagai  khurafat  dan  takhayul,  ketika  kemudian  diberikan pendekatan  ajaran  Islam  yang  inklusif  mengenai  ziarah  kubur  mengalami penyesuaian  tanpa  harus  dipaksakan  untuk  dihapus  dan  diantagoniskan.  Dalam hal  ini  ritual  sesembahan  masyarakat  kemudian  berganti  menjadi  ritual  doa kepada  Allah  SWT  melalui  perantara  ( wasilah )  orang-orang  saleh  seperti  Wali Songo  dan  Kyai.  Kearifan  lokal  inilah  yang  sampai  sekarang  masih  berkembang dan menjadi identitas bagi masyarakat Jawa. Selain itu, terdapat kearifan lokal lain berupa  upacara  dan  perayaan  seperti Sekaten,  Grebeg,  Labuhan,  Slametan, Ruwatan, Nyadran, Tirakat , Wayang, dan Ziarah Makam.
Menurut  Agus  Sunyoto,  kearifan  lokal  Jawa  yang  terlihat  saat  ini  tidak terlepas dari dakwah Wali Songo (Sunyoto, 2016:434). Wali Songo mengubah nilai keagungan, kemuliaan, kebesaran, keunggulan dan penaklukan yang lekat dengan Majapahit menjadi nilai-nilai moral yang terkenal halus, santun, luhur, dan penuh empati  seperti  nilai  kesabaran  ( shabar ),  keikhlasan  ( ikhlas ), andhap  asor ( tawadhu’ ),  keadilan  ( adl’ ), guyub  rukun ( ukhuwah ),  kerelaan  ( ridha ), kesederhanaan  ( wara’ ), nrimo ( qana’ah ), eling ( dzikir ), ngalah ( tawakal ),  dan
ngalah ( lillah ).  Selain  itu,  kebiasaan  masyarakat  yang  masih  lekat  dengan  ajaran kapitayan (animisme-dinamisme) dan Hindu-Buddha secara perlahan disesuaikan dengan  ajaran  agama  Islam  seperti  (1)  kebiasaan  Samadhi  sebagai  puji mengheningkan  cipta  diubah  menjadi  sholat  wajib,  (2)  kebiasaan  sesaji  dan ketutug diubah  menjadi  pemberian shodaqoh ,  (3)  adat  kebiasaan  yang  meniru dewa  dalam  upacara  perkawinan  seperti  menanam  pohon  Klepu  dewandaru, menabuh  gamelan  lokananta,  nyanyian  wanita  yang  mengelu-elukan  kehadiran dewa dalam gerak tari tayuban, dihilangkan dengan jalan kebijaksanaan sehingga membuka  hati  rakyat  banyak  (Zarkasi  dalam  Sunyoto,  2016:434).  Jika  diperinci lagi,  ada  beberapa  ritual  lain  sebagai  kearifan  lokal  Jawa  yang  bersinggungan dengan ajaran agama Islam seperti:
➢ Slametan
Menurut  Clifford  Geertz, slamet berarti gak  ana  apa  apa atau  tidak  akan terjadi  apa - apa  yang  dapat  merugikan  (Geertz  dalam  Marzuki,  Nd.:13). Slametan merupakan  kegiatan  komunal  masyarakat  Jawa  untuk memperingati sesuatu baik itu upacara kelahiran, perkawinan, niat tertentu maupun  kematian.  Beberapa  acara Slametan yang  masih  lestari  yaitu walimahan ketika  upacara  perkawinan  dan slametan untuk  memperingati kematian 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1 tahun dan 1000 hari. Slametan kematian ini bernama tahlilan karena biasa diisi dengan pembacaan kalimat thoyyibah yang  terangkum  dalam tahlil .  Menurut  Salahudin,  tetap  lestarinya Slametan karena memiliki efek psikologis dalam bentuk keseimbangan emosional dan masyarakat,  yangmeyakini  bakal  selamat,  tidak  terkena  musibah  atau malapetaka,  setelah  melakukan  kegiatan  ini  (Salahudin  dalam  Marzuki, Nd.:15).
➢ Nyadran
Nyadran berasal  dari  upacara Sraddha ,  yaitu  berkirim  doa  kepada  arwah leluhur (Sunyoto, 2016:438). Dalam tradisi Jawa kuno, nyadran atau sraddha dipimpin  oleh  bhiksu  dan  diselenggarakan  mulai  bulan  Srawana  (Juli- Agustus)  dan  bulan  Bhadrawada  (Agustus-September).  Sedangkan  setelah terjadi asimilasi dengan Islam, nyadran dipimpin oleh modin dan mengalami pergeseran waktu yaitu pada bulan Sya’ban atau Ruwah (Marzuki, Nd.:17).
Jika  dilihat  dalam  perkembangannya,  kearifan  lokal  Jawa  saat  ini  memang lekat  kaitannya  dengan  ajaran  agama  Islam.  Banyak  ritual-ritual  kejawen yang  terasimilasi  dengan  ajaran  Islam.  Menurut  KH.  Abdurrahman  Wahid, usaha dakwah Wali Songo diatas yang kemudian terasimilasi dengan budaya Jawa  bisa  disebut  dengan  pribumisasi  Islam  (Wahid  dalam  Sunyoto, 2016:438).  Beberapa  hal  yang  menjadi  bukti  pribumisasi  Islam  ini  selain kearifan  lokal  tradisi  yang  masih  lestari  diatas  juga  adanya  penggantian bahasa  Arab  menjadi  bahasa  setempat.  Hal  ini  terlihat  dari  pengistilahan Gusti  Kang  Murbeng  Dumadi menggantikan  sebutan Allahu  Rabbil  Alamin , Kanjeng Nabi untuk menyebut Nabi Muhammad SAW, Kyai untuk menyebut al  alim ,  Guru  untuk  menyebut  ustadz,  pesantren  untuk  menyebut ma’had , sembahyang  untuk  menggantikan  istilah  shalat, upawasa atau  puasa  untuk mengganti  istilah shaum ,  langgar  untuk  menyebut mushalla ,  dan  beberapa pengistilahan lainnya (Sunyoto, 2016:438).
Fakta-fakta  mengenai  kearifan  lokal  Jawa  ini  menunjukkan  bahwa  antara ajaran  agama  yang  datang  dari  luar  masyarakat  dapat  disesuaikan,  diadaptasikan, bahkan disubstitusikan dengan norma, nilai, dan tradisi lokal masyarakat dengan baik. Asimilasi  dan  akulturasi  yang  terjadi  pada  masyarakat  Jawa  menunjukkan  bahwa mereka  tetap  menerima  ajaran  agama  karena  dianggap  sesuai  dengan  keyakinan mengenai  leluhur,  hari-hari  keramat,  dan  kepercayaan  lain.  Upacara-upacara  yang terkait keyakinan tersebut tidak hilang dengan masuknya agama, tetapi justru agama memperkuat adanya upacara tersebut dengan penyesuaian dengan ajaran agama. Oleh  karena  itulah,  sudah  seharusnya  masuknya  ideologi  transnasional  ke Indonesia dalam beberapa tahun terakhir tidak berusaha untuk menghilangkan aspek- aspek lokalitas yang ada di Indonesia, namun harus memperkuat keberagaman budaya yang  ada  tanpa  menghilangkan  salah  satunya.  Hal  ini  dikarenakan  saat  ini  seringkali terjadi  Islamisasi  pribumi  yang  bukan  membuka  Islam  menjadi  rahmat  bagi  setiap manusia melainkan sebaliknya yaitu adanya upaya membuat Indonesia serupa dengan budaya  Arab.  Proses  tersebut  meniadakan  budaya  lokal  padahal  seharusnya  agama menyatu  dengan  kebiasaan  daerah  masing-masing  dan  bukan  malah  mendikte bagaimana identitas yang sudah menyejarah harus hidup dan berkembang
2. Dinamika Interaksi Kearifan Lokal dan Ideologi Transnasional di Indonesia Dari  penjelasan  tentang  kearifan  lokal  di  atas,  terlebih  dengan  diterimanya konsep nasionalisme sebagai bangsa Indonesia, terdapat kecenderungan bahwa segala sesuatu  apa  yang  berasal  dari  luar  negeri  diasumsikan  akan  mengancam  eksistensi segala  sesuatu  yang  sifatnya  lokal  dan  dengannya  juga  dianggap  mempengaruhi stabilitas  nasional.  Kecenderungan  ini  semakin  besar  karena  gencarnya  perputaran informasi  memberi  wawasan  terhadap  banyak  hal  (di  mana  di  dalamnya  termasuk ideologi-ideologi)  tanpa  kecepatan,  kesiapan  dan  kematangan  untuk  mengolah informasi-informasi  tersebut.  Kepungan  informasi  ini  memicu  reaksi  defensif  yang kemudian  dapat  dilihat  melalui  upaya-upaya  alienasi  dan  melihat  hal-hal  tersebut sebagai  persepsi  ancaman.  Dari  persepsi  ancaman  inilah  yang  kemudian  memicu kecurigaan  dan  pandangan  atau  stigma  negatif  yang  secara  deterministik  dianggap pasti memberi dampak buruk bagi bangsa. Hal tersebut secara sama juga tampak pada usaha membentengi kearifan lokal dari derasnya arus pandangan dari luar negeri ini. Tulisan  ini  tidak  berusaha  untuk  memberi  batasan  benar  atau  salah  pada pandangan  bahwa  sesuatu  yang  asing  pasti  berdampak  negatif  dalam  rangka mempertanyakan  apa  yang  dimaksud  dengan  hal  tersebut,  namun  yang  menjadi masalah  adalah  ketika  ketidaktahuan  itu  bukan  dijawab  dan  diselesaikan  melainkan dilanggengkan  sebagai  asumsi  yang  tidak  sesuai  dengan  realitas.  Maka,  sangat  perlu untuk  memaknai  kembali  apa  itu  ideologi  dan  kondisi  transnasional  dan  bagaimana keduanya bersinggungan secara umum dan religius dengan kearifan lokal Indonesia.
Kecenderungan  untuk  menganggap  ideologi  transnasional  mengancam kearifan lokal perlu ditinjau ulang agar pernyataan tersebut dianggap sebagai sebuah kemungkinan daripada kepastian. Apa yang disebut dengan ideologi berasal dari idea yang berarti pemikiran dan logos yang berdefinisi pengetahuan dalam bahasa Yunani. Ideologi secara verbatim dimaknai sebagai struktur pemikiran dan nilai dalam tatanan pengetahuan tertentu. Secara umum, konsep ini berciri khas pada suatu pembenaran tertentu  yang  membedakan  diri  serta  dibedakan  dari  konsep  yang  lain  (Barker, 2014:139). Transnasional secara harfiah berarti melewati batas negara baik itu berupa yang  terlihat  seperti  barang  dan  jasa  maupun  yang  tak  terlihat  seperti  ideologi  dan agama. Kondisi transnasional ini makin diperluas pada konteks globalisasi dari hanya
negara  menjadi  aktor  pribadi,  kelompok  masyarakat,  hingga  perusahaan  bertaraf multinasional  (Viotti  dan  Kauppi,  1999:498).  Ideologi  transnasional  sendiri  lebih mengarah  pada  pola  struktur  pengetahuan  lintas  batas  negara  yang  menyebar  lewat media informasi. Di Indonesia, pola pengetahuan ini melewati masa kerajaan, republik, hingga globalisasi.
Dalam  konteks  sejarah  Indonesia,  ada  tiga  ideologi  yang  secara  dominan berperan  membentuk  tatanan  pengetahuan,  yaitu  liberalisme,  nasionalisme,  dan sosialisme.  Ketiga  hal  ini  berasal  dari  luar  negeri  namun  dipahami  sebagai  cerminan atas  kondisi  di  Indonesia.  Pada  masa  Perang  Dingin,  ketiga  ideologi  tersebut  makin mengemuka  berbasis  massa  di  Indonesia.  Liberalisme  cenderung  berbasis  pada manusia  dengan  sisi  individualitas,  kebebasan,  dan  otonominya.  Manusia  dipandang mampu mengatur dirinya sendiri tanpa adanya intervensi pihak lain. Pada sisi sosial budaya,  konsep  ini  bertumpu  pada  kebebasan  manusia  yang  hakiki  dan  tidak  dapat diganggu  gugat.  Hal  ini  nantinya  turut  membentuk  konteks  Hak  Asasi  Manusia  dan penghargaan  lebih  jauh  terhadap  kualitas-kualitas  individu.  Secara  ekonomi, pandangan  ini  bertumpu  pada  kondisi  pasar  bebas  yang  sebagai  sistem  ekonomi  di kemudian  hari  disebut  dengan  neoliberalisme  dengan  menekan  peran  negara seminimal  mungkin  dan  mengupayakan  penguasaan  swasta  dalam  ekonomi.  Hal  ini membentuk  apa  yang  dinamakan  sebagai  pasar  saham,  industrialisasi,  dan swastanisasi di Indonesia. Liberalisme ekonomi menjadi tumpuan sejak pemerintahan Soeharto  dan  kecenderungannya  kepada  neoliberalisme  semakin  terasa  hingga pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Selanjutnya,  nasionalisme  memegang  teguh  semangat  kebangsaan  sebagai bentuk cinta bangsa dan tanah air. Konsep ini biasanya dimaknai dengan menjunjung tinggi potensi dalam negeri, kemandirian ekonomi, tanpa perlu bergantung pada pihak asing  dalam  menghadapi  sistem  pasar  dunia.  Nasionalisme  mengharapkan rasa  cinta tanah air yang diwujudkan dalam bentuk sikap dan perilaku masyarakat sebagai bakti terhadap bangsa dan/atau negara. Bentuknya mencakup kepatuhan terhadap hukum dan  peraturan,  memakai  produk  dalam  negeri,  mengikuti  wajib  militer,  dan  lain sebagainya.
Nasionalisme di Eropa kerap dianggap sebagai ancaman karena kedekatannya untuk teradikalisasi menjadi ultra-nasionalisme yang fasistik seperti Nazi German atau Kekaisaran  Jepang  pada  Perang  Dunia  II.  Namun  Soekarno  mengkonsepsikannya sebagai nasionalisme yang humanistik, bukan seperti nasionalisme yang menganggap diri  sebagai  bangsa  terbaik,  namun  nasionalisme  yang  berlandaskan  pengakuan  atas kemanusiaan.  Nasionalisme  dipandang  sebagai  alat  perjuangan  kemerdekaan Indonesia,  dan  bagi  Sukarno  nasionalisme  Indonesia  harus  hidup  dalam  ‘tamansari’ internasionalisme  (kerjasama  antar  bangsa  yang  setara,  dilandasi  solidaritas kemanusiaan).  Nasionalisme  dalam  konsep  Soekarno  ini  menjadi  alat  perjuangan untuk membangun bangsa secara sosial maupun ekonomi pada masa itu.
Pada  aspek  lain,  sosialisme  melihat  sisi  sosial  sebagai  titik  tumpu  utama keberlangsungan  Indonesia.  Pandangan  ini  adalah  antitesis  dari  liberalisme  ekonomi karena bukan berbasis individualisme melainkan kolektivisme. Dalam pandangan ini, segala  sumber  daya  yang  dimiliki  bumi  Indonesia  harus  diolah  negara  dan didistribusikan  secara  merata  kepada  warganya.  Kepemilikan  individu  dibatasi  dan diredistribusikan  sama  rata  kepada  warga  lainnya.  Wacana  ini  secara  longgar mengemuka  kembali  pada  era  pasca  reformasi  dengan  konsep  pemerataan  sosial- ekonomi  setelah  sebelumnya  muncul di  era  pergerakan nasional  dan  masa  Soekarno berkuasa.
Pada  era  pasca  Perang  Dingin,  ketiga  ideologi  diatas  meluas  lingkupnya  dari sentralisasi  politis  ke  arah  ekonomi.  Setelah  bangkrutnya  sosialisme-komunisme  di akhir abad-20, liberalisme menjadi acuan utama kehidupan berbangsa dan bernegara. Masyarakat  Indonesia  makin  melihat  dirinya  dalam  bingkai  kebebasan,  kesetaraan, dan  kemanusiaan.  Demikian  pula  hak  individu  makin  meluas  disertai  dengan liberalisasi ekonomi di berbagai bidang (Santosa, 2016). Ideologi yang terkesan politis menjadi  bentuk  lain  yaitu  kultural  dalam  nada  kekuasaan.  Sejauh  liberalisme memegang  dominasi,  hampir  semua  hal  menjadi  bebas  karena  paham  ini  menjadi dasar  atas  reproduksi  kekuasaan.  Demikian  pula  tansnasionalisme  yang  menjadi  ciri khas  ideologi  transnasional  sekaligus  tercerminkan  dalam  kondisi  internal  domestik Indonesia.  Globalisasi  dalam  konteks  liberal  pun  makin  dirasakan  dampaknya  di kehidupan  sehari-hari  masyarakat  Indonesia.  Makin  banyak  orang  dapat  berusaha memperjuangkan kebebasan hak individualnya, makin pula gobalisasi dipeluk sebagai keutamaan. Ciri khas yang sama juga terpahami dalam masa teknologi informasi yaitu kepemilikan  yang  makin  merata.  Kapital  dalam  bidang  informasi  adalah  tentang bagaimana individu dan tatanan sosial lain dapat memanfaatkan informasi sebagai inti kekuasaannya. Individu tidak perlu menjadi politis untuk memeluk semacam kondisi liberal  karena  kebebasan  telah  menjadi  pengandaian  utama  dalam  masa  globalisasi saat ini.
Dari  ketiga  macam  ideologi  di  atas,  terlihat  bahwa  sebenarnya  meskipun ketiganya  berasal  dari  luar  negeri  namun  tidak  sepenuhnya  asing  bagi  masyarakat Indonesia. Pancasila sebenarnya telah merefleksikan pemikiran transnasional tersebut dalam  interaksi  dengan  kearifan  lokal  (Sunoto,  1989:20-25  dan  104-109). Penghargaan terhadap kebebasan dan individu telah lama dipahami oleh masyarakat Indonesia  bahkan  tercermin  dalam  sila  kedua  Pancasila.  Kondisi  kemerdekaan  pasca penjajahan yang mendorong nasionalisme dalam pembangunan jelas menjadi tumpuan utama  kebangkitan  bangsa  ini  seperti  dalam  Persatuan  Indonesia  pada  sila  ketiga Pancasila. Pemerataan sebagai cita-cita bersama juga adalah bentuk sosial masyarakat Indonesia baik terlihat dalam Preambule UUD 1945 maupun sila keempat dan kelima Pancasila.  Pada  kenyataannya,  apa  yang  berasal  dari  luar  negeri  belum  tentu  tidak sesuai  dengan  pandangan  hidup  masyarakat  Indonesia  karena  bagaimanapun  juga negeri ini adalah multikultural (Gunadha dalam Tjahjadi, 2011:12-13). Negeri sebesar Indonesia jelas mungkin selalu bersentuhan dengan ideologi transnasional. Demikian pula  kearifan  lokal  berhadapan  dengan  keasingan  yang  mungkin  dapat  dimengerti maupun tidak.
Hal yang menjadi titik masalah adalah apabila ideologi tersebut ditarik hingga titik  terjauhnya  atau  apa  yang  lazim  disebut  dengan  polemologi.  Dengan  kata  lain, ideologi transnasional menjadi polemik jika hal tersebut dimutlakkan sebagai sebuah keharusan  bagi  masyarakat.  Neoliberalisme,  chauvinisme,  dan  komunisme  adalah polemik dari absolutisme ideologi transnasional karena ketiganya sungguh asing bagi masyarakat  Indonesia.  Demikian  pula  halnya  dengan  keberadaan  neoliberalisme  dan fundamentalisme agama. Selain itu, ideologi-ideologi tersebut jelas tidak sesuai dengan kearifan  lokal  karena  masyarakat  Indonesia  adalah  masyarakat  yang  kompleks  dan tidak monolitik. Kompleksitas ini membawa kearifan lokal bukan pada refleksi sebuah kemutlakan  ideologi  melainkan  pandangan  hidup.  Masyarakat  Indonesia mengakomodasi  hak  individu,  nilai  kebangsaan,  dan  kebersamaan  sosial,  sejauh semuanya dihidupi secara intersubjektif tanpa harus saling menegasi satu sama lain. Masyarakat  Indonesia  sesungguhnya  terbuka  pada  semua  hal  namun  yang seringkali terjadi adalah kesalahpahaman atas keterbukaan ini. Keterbukaan tersebut
dimaknai  sebagai  ketiadaan  jati  diri  yang  menjadi  pintu  masuk  bagi  kemutlakan ideologi  tertentu  (Santosa,  2016).  Pada  kenyataannya,  bukan  lalu  masyarakat Indonesia  tidak  memiliki  jati  diri,  justru  keberagaman  pemikiran  itulah  yang menghidupi  dan  dihidupi  sebagai  jati  diri  masyarakat  Indonesia  (Sunarko  dalam Tjahjadi, 2011:103-104). Hal tersebut sama halnya dengan Pancasila yang lebih cocok dipahami sebagai pandangan hidup daripada ideologi yang mutlak. Bangsa Indonesia mengalami  perubahan  namun  dengan  mempertimbangkan  aspek  lain  bahkan  yang sungguh  berbeda  sekalipun.  Masyarakat  Indonesia  memandang  pemahaman transnasional tidak selalu senada dengan ideologi transnasional. Sejauh dipikirkan dan dipahami, apa yang asing dapat lebih dimengerti bila yang asing itu mau membuka diri terhadap  lokalitas,  meskipun  kenyataannya  tidak  selalu  demikian.  Seringkali pemikiran  transnasional  berwajah  ideologis  dalam  konteks  kebenaran  mutlak  dan pemaksaan  pandangan  yang  mengerdilkan  kearifan  lokal  dan  mengabaikan kemanusiaan itu sendiri.
Secara  lebih  lanjut,  keterbukaan  masyarakat  Indonesia  menunjukkan  intensi ke interaksi lebih lanjut dengan aspek lain. Sisi aktif ini muncul sejauh aspek-aspek lain juga  bersedia  berinteraksi  dengan  kearifan  lokal.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  sejarah agama  di  Indonesia  yang  hanya  dapat  berkembang  sejauh  berinteraksi  baik  dengan penduduk  lokal.  Kedatangan  Hindu  dan  Buddha  lewat  pengajaran  dan  persebaran kerajaan  di  Nusantara,  penyebaran  Kristen  dan  Katolik  lewat  politik  etis  pada  masa kolonial,  pemahaman  tentang  Islam  lewat  perdagangan  dan  akulturasi  lokal,  hingga budaya  Konghucu  yang  berkesesuaian  dengan  nilai-nilai  lokal,  adalah  contoh persinggungan  lokalitas  dan  transnasionalitas.  Tidak  ada  pemaksaan  dalam penyebaran  agama-agama  tersebut  karena  yang  sesungguhnya  terjadi  adalah  proses saling mengetahui, saling memahami, dan saling membantu satu sama lain. Pluralitas tentu  menjadi  tumpuan  utama  bagi  proses  yang  berkelindan  tersebut  (Maarif  dalam Oslo Creation on Freedom of Religion or Belief, 2010:xi). Satu agama dengan yang lain pun  tidak  saling  menegasi  namun  saling  memahami  dalam  keterbatasannya  masing- masing demi kerukunan dan harmoni masyarakat Indonesia.
Menariknya,  justru  saat  ini  ideologi  seperti  kembali  ingin  ditegakkan  di Indonesia.  Maraknya  instabilitas  sosial  dianggap  sebagai  indikasi  kurangnya masyarakat  yang  Pancasilais  (Takdir,  2017).  Hasilnya,  Pancasila  kembali  ditegakkan sebagai ideologi. Pancasila kembali dibentuk menjadi sebuah hal yang kaku daripada dipahami  sebagai  pedoman  hidup.  Memahami  Pancasila  lalu  dianggap  perlu  untuk dituliskan ke dalam kurikulum pendidikan berbasis pengembangan karakter padahal berbuat etis nyatanya sudah sangat sesuai dengan ide-ide dalam Pancasila. Demikian pula  munculnya  pihak  yang  memandang  agama  sebagai  sebuah  ideologi.  Agama sebagai ideologi dipandang sebagai yang paling benar dan tidak boleh dipersalahkan. Memang benar bahwa kondisi Indonesia cenderung carut-marut, namun menerapkan satu ide tunggal untuk ketidakteraturan tersebut bukanlah hal yang solutif. Kekuasaan justru  menjadi  tujuan  utama  ideologi  macam  itu  (Takdir,  2017).  Indonesia  didorong untuk  menjadi  sesuai  dengan  ideologi  transnasional  tersebut.  Saat  ini,  perluasan ideologi ke arah ekonomi kembali diarahkan ke sisi politis. Aras kepastian dipandang mesti ditegakkan karena logika pluralitas dianggap tak mampu lagi mengatasi masalah. Dari pemahaman tentang interaksi di atas, justru ideologi transnasional itulah yang harus menyesuaikan diri dengan kearifan lokal. Ideologi transnasional mungkin datang  dengan  bentuk  struktur  yang  berbeda  dari  demokrasi  Indonesia.  Ideologi tersebut menyediakan pilihan lain bagi masyarakat Indonesia terutama dengan sistem yang  dianggap  benar  dan  sesuai  berkeadilan.  Hal  itu  hanya  tercermin  pada  tingkat
struktur  karena  kehidupan  sehari-hari  menuntut  lebih  daripada  sekedar  perkara struktur,  yaitu  kemampuan  untuk  berinteraksi  secara  terbuka  dengan  pihak  lain. Kearifan  lokal  sudah  bersifat  terbuka  dari  awal  namun  seringkali  ideologi transnasional  itulah  yang  memaksa  kearifan  lokal  untuk  mengalah,  berubah,  atau bahkan  ditiadakan.  Dalam  sejarah  Indonesia,  akulturasi  dan  asimilasi  budaya  jauh lebih  dimungkinkan  daripada  penonjolan  suatu  ideologi  tertentu  mengalahkan  yang lain.  Justru  pemikiran  transnasional  yang  mau  merendah  dan  berdialog  dengan kearifan  lokal  itulah  yang  dapat  diterima  dengan  baik.  Dalam  konteks  agama,  jelas bahwa sila pertama Pancasila tidak berdiri sendiri namun berkaitan dengan keempat sila lain. Artinya, sejauh manusia memeluk suatu agama, ia melalui suara hatinya yang mengarah  kepada  Tuhan  sekaligus  menghidupi  kemanusiaan,  persatuan,  kerakyatan, dan keadilan.
Pada konteks kearifan lokal, agama, kepercayaan, atau keyakinan, dipandang sebagai pedoman hidup yang baik dan terbuka untuk membentuk keselarasan antara Tuhan, sesama manusia, dan keseluruhan alam semesta. Hal tersebut sama dengan apa yang terlihat pada sila pertama Pancasila tentang ketuhanan itu sendiri. Mau tidak mau kondisi  tersebut  bersinggungan  dengan  ideologi  transnasional  pada  era  globalisasi. Pada  satu  sisi,  ideologi  transnasional  yang  sudah  dikenal  baik  oleh  masyarakat Indonesia terus menjaga kerukunan dan kebangsaan untuk keberlanjutan interaksi etis manusia  lebih  lanjut.  Enam  agama  dan  beragam  aliran  kepercayaan  di  Indonesia berada  dalam  konteks  ini  yaitu  multi-dimensional  dalam  kesetaraan  dan keharmonisan.  Multi-dimensionalitas  ini  dibangun  dengan  memperkuat  interaksi sosio-kultural  antara  yang  asing  dan  yang  lokal  di  Indonesia  dalam  bingkai pemahaman  yang  etis  akan  keterbukaan.  Kondisi  ini  memungkinkan  keberagaman kebenaran  dalam  tiap  agama  namun  dengan  tetap  memampukan  persentuhan interaktif antar elemennya. Agama lebih dipandang sebagai semangat etis bagi orang lain  daripada  hanya  sepenuhnya  bergantung  pada  tafsir  tunggal  kitab  suci  (Magnis- Suseno, 1987:17).
Meskipun  demikian,  beberapa  tahun  terakhir,  Indonesia  diwarnai  oleh kekerasan  fisik,  verbal,  maupun  virtual,  berlatarbelakang  agama  yang  mengikis  rasa toleransi  beragama.  Ada  ideologi  transnasional  yang  meskipun  sudah  dikenal  oleh masyarakat Indonesia namun tidak mau membuka diri sepenuhnya terhadap kearifan lokal. Pemikiran semacam ini melihat perbedaan bukan dalam pemahaman melainkan dengan  pembedaan  satu  dan  yang  lain.  Gesekan  justru  makin  sering  terjadi  karena ketiadaan kompromi dalam setiap interaksi dengan lokalitas. Apa yang ideologi macam ini  inginkan  justru  dipaksakan  untuk  diwujukan  di  Indonesia  tanpa  memandang kekayaan  kearifan  lokal.  Ideologi  ini  lebih  memilih  berteriak-teriak  membela kemutlakan  agamanya  daripada  memraktekkan  kebaikan  agamanya  di  ruang  publik. Ciri  khas  ideologi  ini  adalah  absolutisme  agama  dalam  politik  mengarah  ke  berbagai sisi  sosial-budaya.  Pancasila  pun  ditentang  karena  dianggap  tidak  sesuai  dengan kemurnian  ajaran  agama  tertentu  (Takdir,  2017).  Ideologi  berkonsep  populisme agama ini bersifat uni-dimensional dalam pengertian bahwa satu kebenaran dianggap sudah  cukup  untuk  mengatasi  semua  hal.  Ia  bersifat  tertutup  karena  menganggap kebenaran lain itu salah bahkan harus dimusuhi hingga dimusnahkan. Tidak ada dialog etis  dalam  kondisi  ini  karena  kemungkinan  adanya  kebenaran  lain  sudah  tertutup sejak awal.
Kemutlakan dan kepastian yang ditonjolkan oleh ideologi transnasional adalah cerminan dari kondisi yang tertutup itu sendiri. Ketertutupan ini selayak tembok yang membatasi  satu  identitas  yang  dianggap  benar  dengan  identitas  lain.  Karena  ia
dianggap  benar,  maka  yang  lain  tidak  perlu  dianggap  ada  bahkan  perlu  untuk disingkirkan.  Ideologi  sangat  subjektif  karena  mendasarkan  diri  pada  dogma  yang tertutup  dan  dalam  kerangka  keilahian  terjustifikasi.  Sisi  subjektif  tersebut  bukan bertumpu pada kemajemukan pengalaman kehidupan sehari-hari individu melainkan pada sebuah hal yang sudah dipastikan benar dan dianggap pasti sesuai untuk semua hal.  Nyatanya,  hal  ini  tidak  pernah  sesuai  dengan  kehidupan  di  Indonesia. Keberagaman  Indonesia  tercermin  dalam  semua  hal  tanpa  terkecuali.  Apa  yang dipahami  oleh  individu  secara  partikular  bersinggungan  secara  langsung  dengan struktur. Pancasila menjadi dasar dari keberagaman tersebut; bukan dengan mendikte satu kebenaran tetentu melainkan menjadi wadah atas berbagai identitas yang setiap harinya  saling  memaknai  satu  sama  lain.  Demikian  pula  Pancasila  dalam  hal  ini sebenarnya  bukan  berinduk  pada  sila  pertama  melainkan  yang  kedua.  Kemanusiaan adalah  yang  utama  di  Indonesia  daripada  ketuhanan.  Ketuhanan  harus  berlandaskan kemanusiaan pula sehingga manusia yang berbeda dalam kenyataan dan kebiasaannya dapat dihargai keberagamannya.
Sesungguhnya,  interaksi  antara  ideologi  transnasional  dan  kearifan  lokal adalah tentang kemungkinan yang etis. Kebenaran pihak lain hanya mungkin dipahami dalam interaksi yang etis. Interaksi tersebut hanya dapat terjadi jika keduanya saling berusaha mewujudkan toleransi dalam semangat lokalitas dan kebangsaan. Toleransi etis ini bermakna saling memahami sekaligus saling mengetahui keterbatasan masing- masing.  Tidak  bisa  semua  hal  secara  bersama-sama  menonjolkan  kelebihan  mereka apalagi dengan meminggirkan sisi yang lain. Tiap hal saat ini berkelindan dengan yang lain  sehingga  kepercayaan  bukanlah  tentang  ketunggalan  yang  tunggal,  melainkan ketunggalan  yang  beragam  atau  keberagaman  yang  tunggal  seperti  dalam  Bhinneka Tunggal  Ika.  Hal  yang  saat  ini  terjadi  adalah  mereka  menegakkan  kebenaran  sendiri dalam  konteks  egoisme  namun  dengan  menghina  kebenaran  orang  lain.  Agama  yang seharusnya  menjadi  rahmat  bagi  manusia  diinterpretasi  oleh  ideologi  ini  menjadi doktrin  pemaksa  (Maarif  dalam  Oslo  Creation  on  Freedom  of  Religion  or  Belief, 2010:xii). Ideologi transnasional tidak perlu dibatasi namun pandangan tersebut perlu memperhatikan  kearifan  lokal  sebagai  tumpuan  bermasyarakat  di  Indonesia. Seseorang  tidak  bisa  datang,  menutup  diri,  dan  memaksakan  kehendaknya,  karena setiap  tempat  memiliki  karakteristik  sendiri  sesuai  dengan  nilai  kemanusiaan  dan kebersamaan.  Demikian  pula  masalah  agama  bukan  hanya  perkara  politik  saja melainkan  lebih  mengarah  ke  interaksi  yang  etis  dan  toleran.  Politik  perlu  untuk dikembalikan  sebagai  sarana  mewujudkan  apa  yang  terbaik  untuk  publik  daripada sekedar perjuangan kepentingan tertentu untuk menguasai keseluruhan Indonesia. Kearifan  lokal  tetap  akan  bertahan  di  Indonesia  sejauh  masyarakat menghidupi  intersubjektivitas  dalam  tiap  interaksinya.  Kearifan  lokal  adalah  tentang budaya,  sejarah,  dan  pengalaman  sehari-hari  tiap  individu  yang  terkuatkan  dalam lokalitas  (NU  Online,  2007).  Hal  tersebut  mengandaikan  adanya  persinggungan  yang erat  dengan  individu  lain.  Kearifan  lokal  tidak  mengajarkan  indvidu  dan  masyarakat untuk menjadi tertutup namun menghidupi kebiasaan individu yang berjalan bersama entitas  lain  termasuk  alam  dan  manusia.  Individu  tidak  pernah  bisa  sepenuhnya subjektif, kecuali subjektivitasnya dipertimbangkan dengan subjektivitas individu lain, yang  adalah  intersubjektivitas  itu  sendiri.  Tiap  individu  tidak  bisa  berpegang  teguh dengan  identitasnya  sendiri  namun  hanya  dapat  mengaplikasikannya  dalam masyarakat dengan keberagaman di dalamnya. Keberagaman tersebut adalah kearifan lokal,  yang  bukan  tercermin  dalam  kekokohan  identitas  tunggal,  melainkan  dalam bagaimana identitas selalu berhadapan dengan identitas yang lain (Takdir, 2017).
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional.
Dengan kata lain, kearifan lokal adalah tentang menghargai entitas lain bahkan yang  berbeda  dengan  dirinya  sendiri.  Dengan  menghargai  yang  lain,  seseorang sebenarnya  menghargai  dirinya  sendiri  dan  keterbukaan  dalam  prosesnya. Intersubjektivitas  tidak  melihat  dari  bagaimana  subjek  bertindak  kepada  objek melainkan bagaimana jika ia adalah objek yang dikenai tindakan. Untuk dapat dihargai, individu  perlu  menghargai  individu  lain.  Kearifan  lokal  seperti  tercermin  dalam Pancasila  mengajarkan  keselarasan  yang  melingkupi  semua  hal  dan  bukan  bersifat ideologis  (Saeno,  2017).  Pada  konteks  agama,  suatu  agama  dianggap  baik  bukan karena ia adalah benar dalam dirinya sendiri melainkan karena ia mampu berbuat baik kepada entitas yang lain. Agama perlu memahami entitas lain dan bukan malah yang lain  dipaksa  untuk  memahaminya.  Seringkali  agama  yang  ideologis  muncul  ke permukaan  sebagai  sebuah  perbedaan  yang  ingin  dihargai  namun  seringkali  pula justru  mereka  sendiri  tak  mau  menghargai  yang  lain.  Agama  tidak  bisa  ideologis dengan  menutup  diri  dan  memaksa  yang  lain  untuk  menghargainya.  Ia  perlu  untuk terbuka terhadap tiap interaksi yang mungkin muncul.
3. Pancasila sebagai Kearifan Lokal yang Adaptif terhadap Ilmu Pengetahuan Bangsa  Indonesia  tidak  dapat  dilepaskan  dari  Pancasila  sebagai  dasar negaranya.  Pancasila  sendiri  merupakan  falsafah  yang  unik,  karena  hanya  ada  di Indonesia.  Sukarno,  Presiden  Indonesia  pertama  menggali  Pancasila  dari  nilai-nilai kebudayaan Indonesia yang tentu saja khas jika dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain.  Sukarno  sendiri  membanggakan  Pancasila  sebagai  nilai-nilai  yang  dapat menciptakan  perdamaian  dunia,  seperti  yang  diutarakan  dalam  pidatonya  di  sidang umum PBB pada 30 September 1960 (Presidenri.go.id, 2016). Namun sebagai sebuah teks, Pancasila mengalami perubahan pemahaman dan penekanan seiring bergantinya rezim  yang  dinamikanya  tersendiri  dalam  tatanan  masyarakat.  Dalam  kehidupan sehari-hari,  Pancasila  tidak  banyak  banyak  disebut,  kecuali  dalam  pendidikan  formal dan  lambang  Garuda  Pancasila  yang  menghiasi  ruang-ruang  kelas  dan  kantor pemerintahan. Namun belakangan ini, Pancasila kembali menjadi perbincangan hangat di antara masyarakat, dalam konteks menanggapi perihal kebhinnekaan, toleransi, dan bagaimana  suatu  individu  atau  organisasi  dapat  disebut  sesuai  atau  bertentangan dengan Pancasila.
Presiden Joko Widodo, pada 29 Mei 2017 dalam akun instagramnya @jokowi mengunggah video yang menyatakan sikapnya terhadap Pancasila. Video ini kemudian disikapi  oleh  masyarakat  dunia  maya dengan  mengunggah  foto  dengan  tulisan  “Saya Indonesia,  Saya  Pancasila”,  yang  dengan  segera  menjadi  viral  (Kompas.com,  2017). Unggahan  video  oleh  Presiden  tersebut  bertepatan  dengan  momentum  hari  ulang tahun  Pancasila  pada  1  Juni,  dan  dinilai  berperan  sebagai  respon  terhadap  gerakan- gerakan politik identitas yang dikabarkan berniat menggantikan Pancasila, yang dalam tulisan ini dapat digolongkan sebagai gerakan ideologi transnasional.
Rangkaian perayaan hari ulang tahun Pancasila juga diikuti oleh dibentuknya Unit  Kerja  Presiden  Pembinaan  Ideologi  Pancasila  (UKP  PIP)  pada  1  Juni  2017. Pembentukan lembaga tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017,  dimaksudkan  untuk  memperkuat  implementasi  Pancasila  yang  terintegrasi dengan  program  pembangunan,  diantaranya  termasuk  program  pengentasan kemiskinan,  pemerataan  kesejahteraan,  dan  lain  sebagainya  (Detik.com,  2017).  UKP PIP  ini  kemudian  diperkuat  posisi  dan  perannya  menjadi  Badan  Pengembangan Ideologi Pancasila (BPIP) sehingga dapat terus ada walaupun terjadi pergantian rezim pemerintahan.
Usaha  Presiden  Joko  Widodo  untuk  merevitalisasi  Pancasila  pada  dasarnya patut  diapresiasi.  Namun  kebijakan  ini  bukan  berarti  tidak  bermasalah.  Unit  Kerja Presiden yang menekankan pada “pembinaan ideologi” sebetulnya serupa dengan apa yang  dilakukan  rezim  Orde  Baru  dan  memiliki  artikulasi  yang  berbeda  dengan  apa yang  dicita-citakan  Sukarno  sebagai  salah  satu  penggagasnya.  Rezim  Orde  Baru melembagakan  Pancasila  sebagai  asas  tunggal  yang  mutlak  harus  dianut  semua lembaga dari berbagai bidang. Lebih jauh, penetapan Pancasila sebagai asas tunggal ini lebih menjadi alat untuk melanggengkan kekuasaan ketimbang untuk mencapai suatu masyarakat  Indonesia  yang  ideal.  Contohnya  adalah  penghilangan  paksa  tokoh  dan mahasiswa  yang  dianggap  membahayakan  stabilitas  yang  menjadi  tujuan  Orde  Baru. Dengan  memberi  label  anti-pancasila  atau  tidak  pancasilais  kepada  lawan  politik, rezim  pemerintah  mempunyai  legitimasi  untuk  melakukan  apa  pun  termasuk tindakan-tindakan yang sebetulnya inkonstitusional.
Ketika  Pancasila  ditafsirkan  sebagai  sebuah  ideologi  dan  asas  tunggal  yang mengikat, Pancasila menjadi statis, karena Pancasila sendiri merupakan lima asas yang berisi  retorika  panjang  tanpa  petunjuk  dan  perumusan  yang  pasti  yang  dapat memungkinkan  perubahan  sosial  ke  arah  yang  lebih  baik.  Berkaitan  dengan  hal  ini, Michael  Morfit  melihat  bahwa  Pancasila  sebagai  ideologi  semasa  Orde  Baru  lebih berperan sebagai alat pengurung ( containment ) bagi paham-paham yang tidak disukai rezim,  alih-alih  sebagai  alat  mobilisasi  masyarakat  untuk  menggerakkan  aksi memenuhi  kepentingan  nasional  (Morfit,  1981:846).  Orde  Baru  menggunakan Pancasila  untuk  membentuk  masyarakat  yang  patuh  dan  pasif  guna  meminimalisasi gangguan  terhadap  program  pembangunan  yang  dilakukan  Pemerintah  (Morfit, 1981:848).  Dengan  demikian,  rakyat  dijauhkan  dari  politik,  baik  sebagai  praksis maupun pengetahuannya.
Sementara itu, Pancasila pada masa demokrasi terpimpin Sukarno mempunyai penekanan  yang  berbeda.  Dalam  sebuah  tulisan  untuk  merayakan  ulang  tahun Pancasila 1 Juni 1964, berjudul “Tjamkan Pantja Sila! Pancasila Dasar Falsafah Negara”, Sukarno  menjabarkan  pengertian  pokok  Pancasila.  Pertama,  Pancasila  sebagai pemerasan  kesatuan  bangsa  Indonesia.  Kedua,  sebagai  manifestasi  persatuan  bangsa dan  wilayah  Indonesia.  Ketiga  sebagai  “ weltanschauung ”  Indonesia,  yakni  pandangan atas dunia, secara nasional maupun internasional (Berdikarionline.com, 2017). Sukarno  dalam  penjelasannya  mengenai  Pancasila  dan  konteksnya  dengan Manipol-USDEK,  juga  menyatakan  bahwa  Pancasila  digali  dari  tradisi  masyarakat Indonesia dan berjalan seiring dengan jiwa bangsa Indonesia sejak dahulu kala. Dalam pengertian ini, Sukarno berupaya memberikan penekanan pada akar historis Pancasila sebagai bagian dari identitas nasional Indonesia. Dalam pemahaman historis inilah kita dapat  melihat  kembali  bahwa  Pancasila  pada  dasarnya  adalah  penggalian  Sukarno terhadap kearifan-kearifan lokal bangsa Indonesia yang sangat majemuk.
Sukarno  mempunyai  pemahaman  yang  lebih  terbuka  mengenai  Pancasila dalam konteks memandang ideologi-ideologi besar saat itu. Profesor Bernhard Dahm, seorang peneliti Jerman yang ahli mengenai Indonesia dan Asia Tenggara sejak 1960- an,  menceritakan  pengalamannya  mewawancarai  Sukarno  mengenai  keyakinannya terhadap  Pancasila,  yang  walaupun  lekat  dengan  pandangan  NASAKOM,  namun pemahamannya masih dapat dijadikan pelajaran bagi kita saat ini;
“… Saya berikan mereka Pancas ila, kata Soekarno. Saya yakinkan kaum Marxis, agar  mereka  menerima  prinsip  Ketuhanan.  Lalu  saya  yakinkan  kubu  Islamis, bahwa  ajaran  Marx  adalah  analisa  jitu  yang  memberi  kita  instrumen  untuk
mencapai  keadilan  sosial.  Kalau  mereka  semua  mau  saling  menerima  dan melepaskan  doktrin-doktrin  yang  ditolak  pihak  lain,  maka  Indonesia  akan Berjaya.  Dan  mereka  semua,  kubu  agama  dan  kubu  sosialis,  mau  menerima Pancasila demi kepentingan nasional." (Dahm dalam DW.com, 2017) .
Pemahaman Sukarno sebagai penggagas dan penggali menghendaki Pancasila berperan  sebagai  rumah  yang  menampung  berbagai  ideologi,  pemahaman,  dan pemikiran  untuk  saling  berkontestasi  dalam  menyumbangkan  buah  karyanya  untuk bangsa Indonesia. Bagi Sukarno, Pancasila berperan lebih sebagai rumah bagi ideologi- ideologi,  dimana  dalam  pengandaian  sebagai  rumah  ini  berbagai  ideologi  yang  ada diharuskan  untuk  bertoleransi  satu  sama  lain  dan  memberikan  yang  terbaik  untuk kehidupan  bersama.  Masing-masing  ideologi  yang  berkontestasi  diharuskan  untuk mau  saling  menerima  dan  melepaskan  doktrin  yang  bertentangan  dengan  pihak lainnya,  dengan  kata  lain  masing-masing  harus  mampu  berkompromi  demi kepentingan  nasional.  Kontestasi  ideologi  ini  juga  penting  artinya  untuk mengembalikan kembali dunia perpolitikan Indonesia menjadi lebih idealistik. Politik nir-ideologi  seperti  masa  sekarang  sangat  rentan  pada money  politics dan  korupsi, serta jauh dari pemikiran-pemikiran politik yang idealistik. Sejak awal pendiriannya, Indonesia adalah bangsa yang menampung ideologi- ideologi  transnasional.  Kesemuanya  itu  dipertemukan  dengan  kearifan  lokal,  diambil intisarinya, dan direproduksi menjadi Pancasila. Pancasila sebagai produk kultural dan politik  dari  kehidupan  yang  majemuk  dan kesadaran  lokal  bangsa  Indonesia, seharusnya  bisa  menjadi  payung  yang  mampu  mengayomi  berbagai  ideologi transnasional. Salah satu bentuknya adalah memahami Pancasila sebagai pengetahuan teologis yang mendampingi ideologi dan agama yang ada. Pancasila hendaknya tidak dipandang  sebagai  sebuah  ideologi  namun  sebagai  acuan  pengetahuan  bagi  ideologi- ideologi  yang  diserap  masyarakat.  Dengan  begitu,  Pancasila  dapat  berfungsi  untuk menangkal sisi-sisi radikal dari berbagai ideologi.
Walaupun  Pancasila  digali  dari  nilai-nilai  kebudayaan  dan  kearifan  bangsa Indonesia  yang  luhur,  Pancasila  sesungguhnya  merupakan  kata-kata  yang  bersifat umum dan penafsirannya bisa diubah sesuai dengan kepentingan rezim yang sedang berkuasa.  Pancasila  hendaknya  tidak  dipahami  sekadar  sebagai  asas  tunggal,  karena hal  ini  membuat  Pancasila  kehilangan  keluwesannya  untuk  mengambil  apa-apa  yang baik dari pemikiran-pemikiran yang ada. Pancasila sebagai asas tunggal menunjukkan transformasinya  sebagai  ideologi  tertutup.  Ideologi  tertutup  yang  dimaksud  disini adalah  ideologi  yang  totaliter  (sekaligus  mencakup  segala  sisi  kehidupan  termasuk yang privat), mutlak, dan dogmatis, sehingga tidak dapat dikritik maupun diubah lagi. Ideologi  yang  bersifat  tertutup  ini  menuntut  kepatuhan  serta  ketaatan  mutlak  bagi masyarakatnya  (Guruppkn.com,  2017).  Sifat  ideologi  tertutup  ini  tidak  hanya memberangus ide-ide lain yang dianggap berbeda namun juga menjadi ancaman bagi kebhinnekaan, dimana yang rentan menjadi korban adalah kaum-kaum minoritas.
Ekses dari ketertutupan ideologis ini adalah mandeknya pemikiran-pemikiran untuk  memajukan  bangsa,  karena  menjadi  terkungkung  hanya  pada  Pancasila. Bagaimanapun Pancasila tidak bisa berdiri sendiri sebagai sebuah asas tunggal, karena masalah-masalah  ekonomi,  sosial,  dan  politik  akan  selalu  berkembang  dan membutuhkan  penyelesaian  dengan  pendekatan-pendekatan  tertentu  diluar keterbatasan Pancasila (Beritamoneter.com, 2017). Dalam hal ini, Pancasila bukan obat bagi  segala  permasalahan  negara  melainkan  pengetahuan  tentang  keadilan  dan kesetaraan  seperti  terlihat  pada  sila  kelima  yakni  mengenai  keadilan  sosial  untuk
seluruh rakyat Indonesia. Sila ini adalah bagian paling kongkrit yang dapat menjamin keberlangsungan  kehidupan  bangsa  yang  sejahtera.  Keberadaan  sila  ini  sekaligus adalah sebagai tujuan keberadaan Pancasila. Keadilan sosial mencakup kategori yang sangat vital, yakni keadilan secara ekonomis (termasuk kesempatan yang sama dalam meraih  sumber-sumber  penghidupan,  keadilan  dalam  mengelola  tanah,  reforma agraria,  upah  layak,  dsb.),  keadilan  politis  (mencakup  keadilan  dalam  kesempatan berpolitik  bagi  kaum  minoritas,  kebebasan  memeluk  ideologi  dan  ekspresi  politik tertentu,  dsb.),  dan  keadilan  kultural  (keadilan  pada  ekspresi  dan  praktik  budaya daerah  yang  belakangan  semakin  menjadi  minoritas).  Tanpa  wujud-wujud  keadilan sosial ini, Pancasila hanya sekadar berfungsi sebagai alat gebuk bagi penguasa. Masyarakat  luas  hendaknya  diberi  kesempatan  untuk  giat  berwacana  dalam menginterpretasi  kembali  Pancasila  sehingga  pengetahuan  tetap  bisa  terus bereproduksi,  dan  dengannya  menciptakan  ideal-ideal  baru  yang  dapat  memberikan progress bagi  keadilan  sosial  di  Indonesia.  Ideologi  dan  pemikiran  baik  yang  datang dari  dalam  negeri  maupun  yang  disebarkan  secara  transnasional,  hendaknya  dapat turut memberikan sumbangsih pemikirannya, dengan selalu bernaung pada Pancasila sebagai  pandangan  hidup  bangsa.  Pancasila  memang  bukan  sebuah  ideologi  yang mampu  mendefinisikan  semua  hal  namun  Pancasila  menjadi  intisari  dari  setiap pemkiran  di  Indonesia.  Posisi  Pancasila  tidak  berada  diatas  semua  hal  namun  hal tersebut  berada  diantara  dan  disetiap  perjalanan  pemikiran  di  Indonesia.  Pancasila tidak menunjuk kepastian arti melainkan kemungkinan makna. Dalam hal ini Pancasila tidak  membatasi  dan  mendikte  namun  justru  bisa  menjadi  basis  maupun  sarana perkembangan pemikiran kebangsaan lain yang jauh lebih baik.
Seperti diungkapkan oleh Sukarno, Pancasila merupakan weltanschauung bagi bangsa Indonesia, yang diadopsi oleh negara untuk membentuk suatu pandangan yang menyatukan  segenap  bangsa.  Oleh  karena  itu, weltanschauung berfungsi  sebagai batasan-batasan  kenegaraan  yang  disetujui  oleh  warga  negara  Indonesia  sebagai sebuah pandangan dasar negara. Disinilah mengapa masyarakat Indonesia tidak hanya harus mendapatkan pengetahuan mengenai Pancasila, namun juga menggali Pancasila dalam kehidupan sehari-harinya. Pancasila, sebagai sebuah ideal terbatas pada ruang negara  menjadikan  dua  sifat  yang  melekat  pada  dirinya;  sebagai  ide  ia  mempunyai potensi yang membebaskan dan mencerahkan, namun keterbatasannya membuatnya bisa diperlakukan sebagai alat politik yang menindas. Tanpa peran masyarakat dalam reproduksi pengetahuan Pancasila, dasar negara ini berpotensi menjadi alat legitimasi bagi suatu rezim untuk melakukan penindasan, seperti yang pernah dialami pada masa Orde  Baru.  Reproduksi  pengetahuan  ini  diperlukan  bukan  untuk  memunculkan interpretasi maupun versi-versi lain dari Pancasila, namun membuat kondisi di mana masyarakat  diberikan  peran  untuk  mengembalikan  Pancasila  sebagai  bagian  dari kearifan lokal. Sebagaimana Sukarno menjelaskan inti dari Pancasila menjadi satu sila yakni  gotong-royong,  semangat  untuk  mengembalikan  Pancasila  pada  kearifan  lokal harus didasari semangat gotong-royong demi memperbaiki kualitas hidup bersama. Alangkah  baiknya  apabila  BPIP  yang  dibentuk  oleh  Presiden  Joko  Widodo lebih  memperhatikan  dan  menggali  kembali  aspek  kearifan  lokal  dari  Pancasila. Dengan demikian, kearifan lokal kembali mendapatkan tempatnya sebagai bagian dari identitas nasional dan Pancasila dihayati kembali sebagai intisari kearifan lokal, yang dihasilkan  dari  pengalaman-pengalaman  bermasyarakat  secara  tradisional. Masyarakat  tidak  perlu  dipaksa  untuk  mengikuti  Pancasila,  namun  dapat menemukannya sendiri dalam kehidupannya sehari-hari.

## KESIMPULAN
Pancasila  pada  dasarnya  memberikan  pemahaman  lebih  lanjut  tentang  interaksi kearifan  lokal  dan  ideologi  transnasional.  Kearifan  lokal  adalah  cerminan  dari  apa  yang telah dipahami dalam pengalaman interaksi dengan lingkungannya sehari-hari, sedangkan ideologi secara umum maupun yang tersebar secara transnasional adalah bagian dari apa yang berada di luarnya. Keduanya memang berbeda satu sama lain namun dapat diterima dan  diinternalisasi  dengan  baik  oleh  masyarakat  Indonesia  melalui  pemahaman  akan Pancasila. Memahami kembali Pancasila berarti menjelaskan kembali bagaimana lokalitas tidak  selalu  bertentangan  dengan  transnasionalitas  karena  keterbukaan  kearifan  lokal selalu memungkinkan ideologi transnasional untuk berkembang di negeri ini. Keterbukaan adalah  karakteristik  kearifan  lokal  yang  kemudian  disarikan  dalam  Pancasila.  Ideologi maupun  pemikiran  yang  berasal  dari  luar  Indonesia  hendaknya  bersikap  terbuka  dan bersedia  menghilangkan  unsur-unsur  doktrinal  yang  totaliter  demi  mencapai  tujuan nasional.  Dengan  keterbukaan  ideologi-ideologi  transnasional  ini,  dan  kemauannya mengakomodasi  dan  melakukan  pendekatan  menurut  kearifan  lokal,  maka  konsep  dan pemikiran asing tersebut dapat diinternalisasi dan diadopsi masyarakat Indonesia dengan langgam kearifan lokalnya masing-masing. Dalam hal interseksi kearifan lokal dan ideologi trasnasional ini, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa bisa juga diposisikan sebagai mediator  dua  subjek  pemikiran  yang  ada,  yaitu  antara  kearifan  lokal  dan  ideologi transnasional.  Dengan  kata  lain,  kearifan  lokal  dan  Pancasila  selalu  terbuka  bagi pemahaman  lain  sejauh  semangat  ingin  saling  memahami  dan  kegotong-royongan  untuk membangun bangsa selalu menjadi dasar bagi setiap interaksi yang ada.

## DAFTAR RUJUKAN Buku
Barker, Chris. (2014). Kamus Kajian Budaya (terj.) . Yogyakarta: Kanisius.
Ernawi,  Imam  Santoso.  (2009).  Kearifan  Lokal  dalam  Perspektif  Tata  Ruang,  dalam Wikantiyoso, Respati dan Tutuko, Pindo (Ed.), Kearifan Lokal: Dalam Perencanaan dan Perancangan Kota . Malang: Malang Group Konservasi Arsitektur dan Kota. Keraf, Sony. (2006). Etika Lingkungan . Jakarta: Kompas. Magnis-Suseno,  Franz.  (1987). Etika  Dasar:  Masalah-Masalah  Pokok  Filsafat  Moral. Yogyakarta: Kanisius.
Oslo  Creation  on  Freedom  of  Religion  or  Belief.  (2010). Kebebasan  Beragama  atau Berkeyakinan: Seberapa Jauh? Sebuah Referensi tentang Prinsip-Prinsip dan Praktek (terj.) . Yogyakarta: Kanisius. Simuh. (1996). Sufisme Jawa. Yogyakarta: Bentang Budaya. Soebadio, Haryati. (1986). Kepribadian Budaya Bangsa, Ayat Rohaedi, Kepribadian Budaya Bangsa (Local Genius) . Jakarta: Pustaka Jaya. Sunoto. (1989). Filsafat Sosial dan Politik Pancasila. Yogyakarta: Andi Offset. Sunyoto, Agus. (2016). Atlas Wali Songo . Bandung: Mizan. Tjahjadi,  S.P.  Lili  (ed.).  (2011). Agama  dan  Demokratisasi:  Kasus  Indonesia. Yogyakarta: Kanisius.
Viotti,  Paul  R.  dan  Mark  V.  Kauppi.  (1999). International  Relations  Theory .  London:  Allyn and Bacon.

## Jurnal
Alfian, Magdalia. (2013). Potensi Kearifan Lokal dalam Pembentukan Jati Diri dan Karakter Bangsa, Prosiding  5 th International  Conference  on  Indonesia  Studies:  Ethnicity  and Globalization , Yogyakarta.
Brata,  Ida  Bagus.  (2016).  Kearifan  Budaya  Lokal  Perekat  Identitas  Bangsa, Jurnal  Bakti Saraswati, Vol. 5, No. 01, Maret.
Dahliani.  et.  al.  (2015).  Local  Wisdom  in  Built  Environment  in  Globalization  Era, International Journal of Education and Research , Vol. 3, No. 6, Juni.
Morfit,  Michael.  (1981).  Pancasila:  The  Indonesian  State  Ideology  According  to  the  New Order Government, Asian Survey , Vol. 21, No. 8. Mungmachon,  R.  (2012).  Knowledge  and  Local  Wisdom:  Community  Treasure. International Journal of Humanities and Social Science , Vol. 2, No. 13, Juli.
Widiastuti.  (2013).  Analisis  SWOT  Keberagaman  Budaya  Indonesia, Jurnal  Ilmiah  WIDYA , Vol. 1, No. 1, Mei-Juni.

## Artikel Daring
Berdikarionline.com. 2017. Asal-Usul Pancasila . Diakses dari www.berdikarionline.com/asal-usul-pancasila, pada tanggal 15 Juni 2018.
Berdikarionline.com. 2012. Nasionalisme Ala Soekarno, Diakses dari http://www.berdikarionline.com/nasionalisme-ala-soekarno/  pada  tanggal  1 Agustus 2019
Beritamoneter.com.  2017. RPI:  Pancasila  Bukan  Ideologi  Tertutup .  Diakses  dari www.beritamoneter.com/rpi-pancasila-bukan-ideologi-tertutup,  pada  tanggal  17 Juni 2018.
Detik.com. 2017. Jokowi Umumkan UKP Pembinaan Ideologi Pancasila Besok. Diakses dari news.detik.com/berita/d-3516650/jokowi-umumkan-ukp-pembinaan-ideologi- pancasila-besok, pada tanggal 15 Juni 2018.
DW.com.  2017. Soekarno  Yakin  Pancasila  dan  NASAKOM  Adalah  Masa  Depan  Indonesia. www.dw.com/id/soekarno-yakin-pancasila-dan-nasakom-adalah-masa-depan- indonesia/a-19345349, pada tanggal 17 Juni 2018.
Guruppkn.com.  2017. Pancasila  sebagai  Ideologi  Tertutup  Mengandung  Arti. Diakses  dari guruppkn.com/pancasila-sebagai-ideologi-tertutup, pada tanggal 17 Juni 2018. Keyes,  Ralph.  2004. The  Post-Truth  Era:  Dishonesty  and  Deception  in  Contemporary  Life. Diakses dari www.ralphkeyes.com/the-post-truth-era/, pada tanggal 15 Juni 2018. Kompas.com.  2017. Jokowi:  Saya  Indonesia,  Saya  Pancasila,  kalau  Kamu? Diakses  dari nasional.kompas.com/read/2017/05/30/06171451/jokowi.saya.indonesia.saya.p ancasila.kalau.kamu, pada tanggal 16 Juni 2018.
Majid,  Abdul  Zamakhsyari.  2016. Pergaulan  dalam  Pandangan  Islam. Diakses  dari www.nu.or.id/post/read/73959/pergaulan-dalam-pandangan-islam, pada tanggal 15 Juni 2018.
Marty,  Martin  E.  2015. International  Encyclopedia  of  the  Social  &  Behavioral  Sciences (Second  Edition) .  Diakses  dari  https://www.sciencedirect.com/topics/social- sciences/fundamentalism, pada tanggal 1 Oktober 2019.
Marzuki.  Nd. Tradisi  dan  Budaya  Masyarakat  Jawa  Dalam  Perspektif  Islam. Diakses  dari eprints.uny.ac.id/2609/1/5._Tradisi_dan_Budaya_Masyarakat_Jawa_dalam_Perspe ktif_Islam.pdf, pada tanggal 15 Juni 2018.
Metcalf,  Stephen,  2017,  Neoliberalism:  the  idea  that  swallowed  the  world,  diakses  dari https://www.theguardian.com/news/2017/aug/18/neoliberalism-the-idea-that- changed-the-world, pada 14 Oktober 2019
Muzadi,  A.,  Muchith,  KH.  2006, Pola  Hidup  Birul  Walidain. Diakses  dari www.nu.or.id/post/read/7952/pola-hidup-birul-walidain,  pada  tanggal  15  Juni 2018.
NU  Online.  2007. Ideologi  Transnasional  harus  Disesuaikan  dengan  Basis  Kebangsaan. Diakses dari www.nu.or.id/post/read/9728/ideologi-transnasional-harus- disesuaikan-dengan-basis-kebangsaan, pada tanggal 10 Maret 2018.
Presidenri.go.id.  2016. Bung  Karno,  1  Juni  dan  Lunasnya  Utang  Sejarah. Diakses  dari presidenri.go.id/berita-aktual/bung-karno-1-juni-dan-lunasnya-utang- sejarah.html, pada tanggal 16 Juni 2018.
Saeno (ed.). 2017. Franz Magnis: Ideologi Transnasional Kebanyakan Bertujuan Rusak NKRI. Diakses dari kabar24.bisnis.com/read/20170510/16/652562/franz-magnis- ideologi-transnasional-kebanyakan-bertujuan-rusak-nkri,  ada  tanggal  10  Maret 2018.
Santosa,  Lia  Wanadriani.  2016. Indonesia  Terancam  Dua  Ideologi  Transnasional. Diakses dari www.antaranews.com/berita/545292/indonesia-terancam-dua-ideologi- transnasional, pada tanggal 10 Maret 2018.
Takdir,  Mohammad.  2017. Ideologi  Radikal  dan  Syariat  Demokratik. Diakses  dari geotimes.co.id/opini/ideologi-radikal-dan-syariat-demokratik/,  pada  tanggal  10 Maret 2018.
Zainuddin. 2015. Agama dan Kekerasan (Membongkar Wacana Fundamentalisme Agama) . Diakses  dari  https://www.uin-malang.ac.id/r/150701/agama-dan-kekerasan- membongkar-wacana-fundament, pada tanggal 1 Oktober 2019.