## Tinjauan Yuridis Kedudukan dan Fungsi Perjanjian Kerja Bersama dalam
Hubungan Industrial

## (Legal Review on The Position and Function of Cooperation Working
Agreement in the Industrial Relationship)

## HERDIANSYAH HAMZAH
Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus Gunung Kelua Samarinda Kalimantan Timur Telp. 0541-7095092 – fhunmul@yahoo.com

## ABSTRACT
Work  relationship  between  entrepreneur  and  worker  constitutes  a  priority  in  the  industrial  relationship. Company’s  smooth  operation  will  be  only  determined  from  the  maintenance  of  favorable  relationship  between both  parties.  Work  relationship must  be  based  on  the  fundamental  guides  or  principles  of  agreement  in binding both parties. The position and function of work agreement between  worker and entrepreneur plays an important role in this case, which in the employment system  of  Indonesia,  the term  of “Cooperation Working  Agreement” seems  famously  recognized.  Such  work  agreement  underlines  favorable  work  relationship  built  through  an attachment  regulating  the  rights  and  obligations  of  each  party.  Therefore,  the  understanding  over  the  position, function  and  the  role  of  cooperation  covenant  in  the  work  relationship  should  be  important  to  realize  harmonic and equal industrial relationship.
Key words : perjanjian (aggrement), fungsi (function), hubungan industrial (industrial relantionship).

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah
Dunia  ketenagakerjaan  Indonesia,  hingga  saat  ini  masih  menjadi  salah  satu  bidang  yang mendapat  perhatian  khusus  dari  pemerintah.  Rumitnya  penataan  hubungan  industrial,  tentunya memerlukan  perangkat  aturan  yang  lebih  ketat  dan  menyeluruh,  agar  mampu  menghindari  adanya perbedaan penafsiran pada setiap permasalahan ketenagakerjaan yang terjadi.
Konsep  hubungan  industrial  Negara  Indonesia  sebagai  negara  yang  menghormati  hak-hak dasar  warganya  dalam  berserikat  dan  berkumpul  serta  menyampaikan  pendapat,  merupakan pencerminan  dari  penerapan  bangunan  prinsip  demokrasi  di  dalam  dunia  ketenagakerjaan  kita.    Hal tersebut  telah  dijamin  oleh  konstitusi  Negara  kita  terutama  pada  Pasal  28D  ayat  (2)  Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”. Landasan undang-undang  tersebut  pulalah  yang  melatar  belakangi  pembuatan  Perjanjian  Kerja Bersama  (PKB) sebagai  landasan  aturan  hukum  ketengakerjaan  yang  berlaku  pada  tingkatan  unit  kerja  perusahaan. Perjanjian Kerja Bersama (PKB), yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah Collective Labour Agrement (CLA),  atau  dalam  bahasa  Belanda  disebut  dengan  istilah Collective  Arbeids  Overenkomst (CAO), telah dikenal dalam khasanah  hukum Indonesia berdsarkan  ketentuan dalam Kitab Uundang- undang  Hukum  Perdata  (Husni,  2003  :  49).  Dalam  KUHPerdata  Pasal  1601n  disebutkan  bahwa, “Perjanjian Perburuhan adalah peraturan  yang dibuat oleh  seorang atau beberapa orang  perkumpulan majikan  yang  berbadan  hukum,  dan  atau  beberapa  serikat  buruh  berbadan  hukum,  mengenai  syarat- syarat kerja yang harus diindahkan pada waktu membuat perjanjian kerja”(Husni, 2003 : 50).
Dalam pola hubungan industrial Negara Indonesia, prinsip yang harus ditanamkan sebagai hal pokok  dalam  melaksanakan  sistem  kerja  industri  adalah  pelaksanaan  hak  dan  kewajiban  yang sepenuhnya  memberikan  jaminan  secara  pasti  terhadap  pelaku-pelaku  langsung  yang  terlibat  dalam
hubungan  industrial  tersebut,  yakni  pihak  pemberi  kerja  atau  pengusaha  dan  para  pekerja  yang menjalankan roda industri sebagi pihak yang menjual tenaganya kepada pengusaha.
Salah  satu  hal  yang  menjadi  pilar  penting  dalam  hubungan  industrial,  adalah  keberadaan Perjanjian  Kerja  Bersama  (PKB)  sebagai  dasar  hubungan  kerja  antara  pihak  pekerja  dengan  pihak perusahaan dimana mereka bekerja. Perjanjian dalam ranah hubungan industrial ini, menjadi hal yang patut  dan  wajib  untuk  diterapkan  dalam  setiap  perusahaan,  agar  dapat  menciptakan  pola  hubungan kerja  yang  tertata  dengan  rapi,  dengan  aturan-aturan  yang  termuat  dalam  perjanjian  bersama  antara pihak  pengusaha  dan  pekerja  dalam  sebuah  perusahaan.  Perjanjian  Kerja  Bersama  (PKB)  sebagai sebuah  aturan  bersama,  akan  menjadi  suatu  petunjuk-petunjuk  teknis  pelaksanaan  aturan ketenagakerjaan  yang  telah  diterapkan  dalam  sistem  ketenagakerjaan  negara  kita,  yakni  Undang- undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan.  Aturan  penjelas  mengenai  tata  cara pembuatan dan pengesahan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) sendiri telah ditetapkan oleh Pemerintah melalui  Keputusan  Menteri  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Republik  Indonesia  Nomor  :  KEP. 48/MEN/IV  Tahun  2004  tentang  Tata  Cara  Pembuatan  dan  Pengesahan  Peraturan  Perusahaan  serta Pembuatan  dan  Pendaftaran  Perjanjian  Kerja  Bersama.  Namun  tidak  bisa  kita  pungkiri,  bahwa meskipun aturan-aturan mengenai Perjanjian Kerja Bersama (PKB) telah ditetapkan oleh Pemerintah, akan tetapi dalam prakteknya masih ditemui kendala-kendala yang jika dibiarkan berlarut-larut dengan waktu yang lama, maka akan menggangu jalannya aktivitas perusahaan yang ada.
Hal  tersebut  di  atas  menyimpulkan  bahwa,  keberadaan  Perjanjian  Kerja  Bersama  (PKB), menjadi  begitu  penting  dalam  sebuah  perusahaan  sebagai  media  peraturan  bagi  para  pihak  dalam melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing. Hal ini bertujuan untuk menghindari tumpang tindih hak dan kewajiban antara pengusaha dan pekerja. Dalam pembuatan Perjanjian kerja Bersama (PKB) dalam suatu perusahaan, terkadang terjadi pertentangan-pertentangan antara kedua belah pihak. Untuk itu, diperlukan sebuah pemahaman akan arti, tujuan dan manfaat pembuatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) tersebut. Hal ini pula  yang tengah terjadi dalam praktek pembuatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)  di  ruang  lingkup  perusahaan,  yang  pada  prinsipnya  memuat  aturan-aturan  baku  dan  tertulis dalam  lingkungan  perusahaan  yang  berlaku  bagi  setiap  unsur-unsur  pelaku  hubungan  industrial  di dalamnya,  yakni  pengusaha  dan  pekerja.  Namun  dalam  pelaksanaanya,  Perjanjian  Kerja  Bersama (PKB)  memiliki  kendala-kendala  dalam  proses  pembuatannya,  mulai  dari  persiapan,  pembahasan materi,  perundingan  hingga  pendaftaran  dan  pengesahan  Perjanjian  Kerja  Bersama  di  Instansi  terkait bidang ketenagakerjaan.
Dalam proses pembuatan Perjanjian Kerja Bersama, pihak perusahaan dan pihak pekerja atau serikat  pekerja  yang  mewakilinya,  harus  mengacu  kepada  aturan  perundang-undangan  yang  telah ditetapkan  oleh  Pemerintah.  Untuk  itu,  landasan  konstitusional  ini  menjadi  begitu  penting  untuk menghindari perbedaan pandangan antara para pihak yang terlibat.
Kondisi  yang  diinginkan  dari  sistem  hubungan  industrial  di  Indonesia  adalah,  terciptanya suasana  hubungan  kerja  yang  harmonis,  dinamis  dan  berkeadilan.  Dalam  rangka  mewujudkan hubungan  kerja  yang  harmonis,  dinamis  dan  berkeadilan  tersebut  di  atas,  maka  para  pelaku  proses produksi  barang  dan  jasa  wajib  memahami  dan  mengetahui  secara  jelas  hak  dan  kewajiban  masing- masing  dengan  cara  menumbuh  kembangkan  rasa  saling  pengertian,  saling  menghargai  dan  saling mempercayai.
Seperti  diketahui,  tidak  semua  hak  dan  kewajiban  yang  ada  dalam  hubungan  kerja  diatur secara rinci oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Undang-undang di bidang ketenagakerjaan, hanya mengatur ketentuan hubungan kerja secara umum. Oleh karena itu perlu pengaturan pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak secara rinci yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Bersama.

## B. Perumusan Masalah
Perjanjian  Kerja  Bersama  merupakan  salah  satu  sarana  yang  strategis  dalam  pelaksanaan hubungan  industrial  di  perusahaan.  Apabila  dilihat  dari  sisi  pembuatannya  dilakukan  melalui perundingan  secara  musyawarah  untuk  mufakat  antara  Serikat  Pekerja  dengan  Pengusaha,  yang mengatur hak dan kewajiban di dalam pelaksanaan proses produksi barang maupun jasa, mengatur tata
tertib  dan  bagaimana  menyelesaikan  keluh  kesah  dan  perselisihan  hubungan  industrial  yang  terjadi, serta memberikan jaminan kepastian hukum dalam melakukan tugas dan kewajiban masing-masing.
Oleh  karena  itu,  tujuan  pembuatan  perjanjian  kerja  bersama  adalah  untuk  mempertegaskan dan  memperjelas  hak  dan  kewajiban,  menetapkan  secara  bersama  mengenai  syarat-syarat  kerja  yang belum  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan  ketenagakerjaan  sehingga  dapat  mendorong terciptanya  hubungan  industrial  yang  harmonis,  dinamis  dan  berkeadilan.  Maka  dari  itu,  untuk  lebih memfokuskan  substansi  penulisan,  maka  penulis  membatasi  pokok  pembahasan  pada  kedudukan hukum  serta  fungsi  pejanjian  kerja  bersama  dengan  memberikan  uraian  umum  mengenai  kedudukan hukum dan fungsi Perjanjian Kerja Bersama dalam hubungan industrial. .

## PEMBAHASAN

## A. Definisi Hubungan dan Perjanjian Kerja
Hubungan  kerja  adalah  hubungan  (hukum)  antara  pengusaha  dengan  pekerja berdasarkan  Perjanjian  Kerja.  Dengan  demikian,  hubungan  kerja  tersebut  merupakan  sesuatu yang abstrak, sedangkan perjanjian kerja adalah sesuatu yang konkrit dan nyata. Dengan adanya perjanjian  kerja,  maka  akan  lahir  perikatan.  Dengan  perkataan  lain,  perikatan  yang  lahir  karena adanya perjanjian kerja inilah yang merupakan hubungan kerja yang terjadi dalam pola hubungan industrial dalam sistem ketenagakerjaan.
Secara  implisit,  hubungan  kerja  dapat  diartikan  sebagai  hubungan  antara  buruh  dan majikan  yang  terjadi  setelah  diadakan  perjanjian  kerja,  dimana  buruh  menyatakan kesanggupannya  untuk  bekerja  pada  majikan  dengan  menerima  upah  dan  majikan  menyatakan kesanggupannya  untuk  mempekerjakan  buruh  dengan  membayar  upah  (Azikin,  2004  :  35). Dalam  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan,  Pasal  1  angka  16 disebutkan  bahwa:  ”Hubungan  Industrial  adalah  suatu  sistem  hubungan  yang  terbentuk  antara pelaku  dalam  proses  produksi  barang  dan/atau  jasa  yang  terdiri  dari  unsur  pengusaha,  pekerja, dan  pemerintah  yang  didasarkan  pada  nilai-nilai  pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia 1945”.
Perjanjian  kerja  ini  juga  didefinisikan  oleh  Abdul  Rachman  Budiono  (Budiono,  1995  : 56)  sebagai  hubungan  kerja  yang  terjadi  setelah  diadakan  perjanjian  kerja  antara  pekerja  dan majikan,  dimana  pekerja  menyatakan  kesanggupannya  untuk  bekerja  kepada  majikan  dengan menerima  upah,  dan  pada  sisi  yang  lain,  majikan  menyatakan  kesanggupannya  untuk mempekerjakan  pekerja  dengan  membayar  upah  atau  imbalan  lainnya.  Perjanjian  semacam  ini disebut dengan “Perjanjian Kerja”.
Jadi,  hubungan  kerja  merupakan  hubungan  antara  pekerja  dengan  pengusaha  yang terjadi setelah adanya perjanjian kerja. Dalam Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003  tentang  Ketenagakerjaan,  disebutkan  bahwa,  “Hubungan  kerja  adalah  hubungan  antara pengusaha dengan pekerja berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan  perintah”.  Dengan  demikian,  maka  jelaslah  bahwa  hubungan  kerja  terjadi  karena  adanya perjanjian kerja antara pengusaha dengan perkerja.
Dari  pengertian  di  atas,  maka  sangat  jelaslah  bahwa  hubungan  kerja  sebagai  bentuk hubungan hukum, lahir atau tercipta setelah adanya “Perjanjian Kerja” antara pengusaha dengan pekerja.  Adapun  substansi  perjanjian  kerja  yang  dibuat,  tidak  boleh  bertentangan  dengan peraturan  ketenagakerjaan  yang  berlaku.  Atas  dasar  itulah,  dalam  pembahasan  mengenai hubungan  kerja,  yang  mencakup  salah  satu  antara  ;  Perjanjian  Kerja,  Perjanjian  Kerja  Bersama (PKB) dan Peraturan Perusahaan, tidak boleh disamakan satu sama lain sebab memiliki sifat dan karakteristik  yang  berbeda  sebagai  komponen  atau  unsur  dalam  hubungan  industrial.  Namun demikian, tulisan ini akan memfokuskan pembahasan hubungan dan perjanjian kerja, hanya pada bentuk  “perjanjian  kerja  bersama”.  Sebab  hal  tersebut  merupakan  bentuk  hubungan  kerja  yang
didalam  prakteknya  mengandung  prinsip  keadilan,  demokratisasi  dan  harmonisasi  bagi  unsur- unsur yang ada dalam hubungan industrial di Indonesia.

## B. Para Pihak dalam Perjanjian Kerja Bersama
Secara  umum,  pekerja  dalam  dunia  industrial  merupakan  orang  yang  menjual  tenaga secara sukarela kepada pemberi kerja, dalam hal ini adalah pengusaha atau pemilik modal, untuk mendapatkan  upah  atau  penghasilan  demi  kebutuhan  hidupnya.  Jadi  bisa  dikatakan  bahwa definisi singkat dari pekerja adalah orang yang menjual tenaganya untuk mendapatkan upah atau imbalan.
Menurut  Gunawi  Kartasapoetra  (1985  :  17) , “Pekerja  adalah  para  tenaga  kerja  yang bekerja  pada  perusahaan,  dimana  para  pekerja  itu  harus  tunduk  kepada  perintah  dan  peraturan kerja  yang  diadakan  oleh  pengusaha  atau  majikan  yang  bertanggungjawab  atas  lingkungan perusahaannya, untuk mana tenaga kerja itu memperolah upah atau jaminan hidup lainnya yang wajar”.
Istilah  buruh  sangat  populer  dalam  dunia  ketenagakerjaan  Indonesia,  selain  istilah  ini sudah  dipergunakan  sejak  lama  bahkan  mulai  dari  zaman  penjajahan  Belanda,  juga  karena peraturan  perundang-undangan  yang  lama  (sebelum  Undang-undang  Nomor  13  Tahun  2003 tentang Ketenagakerjaan) juga menggunakan istilah buruh. Pada zaman penjajahan Belanda, yang dimaksud dengan buruh adalah pekerja kasar seperti kuli, tukang, mandor yang melakukan suatu jenis  pekerjaan  yang  kasar,  orang-orang  ini  disebut  “ Blue  Collar ”.  Sedangkan  orang  yang melakukan  pekerjaan  di  kantor-kantor  pemerintahan,  disebut  dengan  Karyawan/Pegawai  atau “ White  Collar” (LBH  Makassar,  2002  :  11).  Pembedaan  yang  mengandung  konsekuensi  pada perbedaan  perlakuan  dan  hak-hak  tersebut  oleh  pemerintah  Belanda,  tidak  terlepas  dari  upaya untuk memecah belah orang-orang pribumi.
Setelah merdeka, kita tidak lagi mengenal perbedaan antara buruh halus dan buruh kasar tersebut,  semua  orang  yang  bekerja  disektor  swasta  baik  pada  orang  maupun  badan  hukum, disebut  buruh.  Hal  ini  disebutkan  dalam  Undang-undang  Nomor  22  Tahun  1957  tentang Penyelesaiaan  Perselisihan  Perburuhan,  yakni  buruh  adalah “ Barangsiapa  yang  bekerja  pada majikan  dengan  menerima  Upah ” (Pasal  1  ayat  (1)  Point  a).  Dalam  perkembangan  hukum perburuhan  di  Indonesia,  istilah  buruh  diupayakan  untuk  diganti  dengan  istilah  pekerja.  Alasan pemerintah,  karena  istilah  buruh  kurang  sesuai  dengan  kepribadian  bangsa,  buruh  lebih cenderung  menunjuk  pada  golongan  yang  selalu  ditekan  dan  berada  di  bawah  pihak  lain,  yakni majikan (Razif, 2005 : 9).
Berangkat  dari  sejarah  penyebutan  istilah  buruh  seperti  tersebut  di  atas,  istilah  buruh tidak sesuai dengan perkembangan sekarang. Buruh saat ini, tidak lagi sama dengan buruh masa lalu  yang  sangat  identik  dengan  pekerjaan  yang  kasar  di  sektor  non  formal  seperti  kuli,  tukang dan sejenisnya, tetapi juga sektor formal seperti bank, hotel dan lain-lain. Karena itu, lebih tepat jika  penyebutan  itu  dengan  pekerja.  Istilah  pekerja  juga  sesuai  dengan  penjelasan  Pasal  2 Undang-undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  yang  menyebutkan  golongan- golongan adalah, badan-badan seperti koperasi, serikat pekerja dan lain-lain badan kolektif.
Namun  karena  pada  masa  orde  baru,  istilah  pekerja  khususnya  serikat  pekerja  yang banyak diintervensi oleh kepentingan politik pemerintah, maka kalangan pekerja trauma dengan penggunaan istilah tersebut, sehingga untuk mengakomodir kepentingan pekerja dan pemerintah, maka istilah buruh dan pekerja disandingkan (TURC, 2005 : 23).
Dalam Undang-undang Ketenagakerjaan, sebelumnya menggunakan istilah pekerja saja, namun agar selaras dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja, maka istilah yang digunakanpun adalah Buruh/Pekerja dalam hubungan ketenagakerjaan.
Undang-undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan,  Pasal  1  point  3 memberikan  pengertian  Pekerja  adalah  “Setiap  orang  yang  bekerja  dengan  menerima  upah  atau imbalan dalam bentuk lain”. Pengertian ini agak umum namun maknanya lebih luas karena dapat mencakup semua orang yang bekerja pada siapa saja baik perorangan, persekutuan, badan hukum
atau badan lainnya dengan  menerima  upah atau imbalan dalam bentuk apapun. Penegasan akan arti  imbalan  juga  perlu  dipertegas,  sebab  pengertian  umum  tentang  imbalan,  biasanya  hanya diidentikkan  hanya  dengan  uang,  padahal  ada  juga  orang  yang  bekerja,  tapi  menerima  imbalan dalam bentuk barang.
Selain  pengertian  pekerja  perlu  pula  dikemukakan  pengertian  pengusaha.  Dalam Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  1957  tentang  Penyelesaian  Perselisihan  Perburuhan disebutkan  bahwa  majikan  adalah  orang  atau  badan  hukum  yang  mempekerjakan  buruh  sama halnya  dengan  istilah  buruh.  Istilah  majikan  juga  kurang  sesuai  dengan  konsep  industrial Pancasila karena istilah majikan berkonotasi sebagai pihak yang selalu di atas sebagai lawan atau kelompok  penekanan  dari  buruh  padahal  antar  buruh  dan  majikan  secara  yuridis  merupakan malam  mitra  kerja  yang  mempunyai  kedudukan  yang  sama  karenanya    lebih  tepat    bila  disebut dengan istilah pengusaha.
Sehubungan dengan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka pemerintah kemudian lebih mempertegas pengertian pengusaha melalui Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pada Pasal 1 ayat (5) huruf a, b dan c, yang menjelaskan pengertian pengusaha sebagai berikut:
a. Orang  perorangan,  persekutuan  atau  badan  hukum  yang  menjalankan  suatu  perusahaan milik sendiri.
b. Orang  perorangan,  persekutuan  atau  badan  yang  secara  berdiri  sendiri  menjalankan perusahaan bukan miliknya.
c. Orang  perorangan,  persekutuan  atau  badan  hukum  yang  berada  di  Indonesia  mewakili perusahaan  sebagaimana    dimaksud  dalam  huruf  a  dan  b  yang  berkedudukan  di  luar wilayah Indonesia.
Pengertian  perusahaan  menurut  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan menjelaskan pengertian perusahaan adalah “setiap bentuk usaha yang berbadan hukum  atau  tidak  milik  orang  perseorangan,  persekutuan  atau  badan  hukum  baik  milik  swasta maupun  negara  yang  mempekerjakan  pekerja  atau  buruh  dengan  memberi  upah  atau  imbalan dalam bentuk lain”.
Dari  pengertian  di  atas  jelaslah  bahwa  pengertian  pengusaha  merujuk  pada  orangnya, sedangkan  perusahaan  merujuk  pada  bentuk  usaha  atau  organisasi  atau  lembaga  yang  memiliki status badan hukum.

## C. Landasan Hukum Perjanjian Kerja Bersama
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (KUHPerdata),  pada  Pasal  1313,  menjelaskan bahwa “Suatu Perjanjian adalah suatu Perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya  terhadap  satu  orang  lain  atau  lebih“.    Dalam  suatu  kontrak  perjanjian  terdapat  banyak perikatan-perikatan  berwujud  klausula  yang  disusun  dalam  Pasal-Pasal  perjanjian  yang  berlaku dan mengikat para pihak untuk melaksanakannya. Klausula-klausula tersebut saling berhubungan satu sama lain yang dibangun berdasarkan kebebasan para pihak yang terlibat dalam perjanjian.
Menurut  hukum  perjanjian,  kebebasan  kedua  pihak  dalam  melakukan  perjanjian,  harus terlebih  dahulu  dicapai  melalui  suatu  proses  negosiasi  sebelum  masuk  pada  kesepakatan  yang mengikat. Lebih lanjut, dalam Pasal 1233 KUHPerdata, dijelaskan bahwa “Perikatan lahir karena persetujuan  dan  atau  karena  Undang-undang”.  Kaidah  hukum  Pasal  tersebut  di  atas  ditegaskan bahwa perikatan tersebut lahir sebagai konsekuensi hukum dari apa yang telah diperjanjikan, apa yang  diperjanjikan  tersebut,  dapat  dipertegas  dalam  Pasal    1234  KUHPerdata  yang  menyatakan bahwa  “Perikatan ditujukan  untuk  memberikan  sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau  untuk tidak berbuat sesuatu”.
Dalam hubungan industrial, dikenal adanya perjanjian kerja. Perjanjian kerja merupakan suatu ikatan kerja yang secara prinsip dibuat antara pihak-pihak atau unsur-unsur yang ada dalam hubungan industrial, yakni antara pihak pengusaha sebagai orang yang memberi kerja, dan pihak pekerja sebagai orang yang dipekerjakan (Suharnoko, 2004 : 67).
Adapun konsepsi tentang perjanjian kerja dalam peraturan ketenagakerjaan di Indonesia, telah  diatur  di  dalam  Pasal  1  angka  14,  Undang-undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan,  yang  menjelaskan  bahwa  “Perjanjian  Kerja  adalah  perjanjian    antara  pekerja dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak”.
Dengan adanya ketentuan tersebut, berarti telah memberikan pengertian yang baru  atas definisi  perjanjian kerja, dan  akan  berbeda  konsepsi dengan pengertian perjanjian kerja dalam ketentuan  lama,  seperti  yang  ditentukan  dalam  Pasal  1601a  KUHPerdata,  mengenai  Perjanjian Kerja disebutkan bahwa: “Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian  dimana pihak yang satu yaitu buruh  mengikatkan  dirinya  untuk  bekerja  pada  pihak  lain  yaitu  majikan  untuk  selama  waktu tertentu dengan menerima upah”.
Sementara  itu  konsepsi  pengertian  yang  ditentukan  di  dalam  Pasal  1601a  KUHPerdata dan  Pasal  1  angka  14  Undang-undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan, menunjukkan  bahwa  subyek  dari  perjanjian  kerja  adalah  sama  yang  bersifat  individual  bukan kolektif,  yaitu  pekerja  dengan  pengusaha  selaku  pemberi  kerja.  Dalam  konsepsi  Pasal  1601a KUHPerdata  obyek  yang  diperjanjikan  adalah  bersifat  konkret.  Pengertian  di  dalam  konsepsi Undang-Undang  Ketenagakerjaan,  obyek  yang  diperjanjikan  berlainan  bukan  bersifat  konkret tetapi  ” inconcrito ”,  yaitu  berupa  syarat-syarat  kerja,  hak  dan  kewajiban  antara  pekerja  dengan pengusaha selaku pemberi kerja.
Selain itu pengertian mengenai Perjanjian Kerja juga dikemukakan oleh Iman Soepomo (Soepomo,  1987  :  57)  yang    mengemukakan  bahwa,  “Perjanjian  Kerja  adalah  suatu  perjanjian dimana pihak kesatu, buruh, mengikatkan diri untuk bekerja dengan menerima upah pada pihak lainnya, majikan, yang mengikatkan diri untuk mengerjakan buruh itu dengan membayar upah.”
Selanjutnya  perihal  pengertian  perjanjian  kerja,  juga  ditanggapi  oleh  Subekti  yang menyatakan  bahwa,  “Perjanjian  Kerja  merupakan  perjanjian  antara  seorang  “buruh”  dengan seorang  “majikan”,  perjanjian    mana    ditandai    oleh    ciri-ciri:    adanya    satu  upah  gaji  tertentu yang diperjanjikan dan adanya suatu  hubungan  di peratas (bahasa belanda ” dierstverhanding ”) yaitu  suatu  hubungan  berdasarkan  mana  pihak  yang  satu  (majikan)  berhak  memberi  perintah- perintah yang harus ditaati oleh pihak yang lain-lain” (Subekti, 1977 : 63).
Pandangan  subekti  ini  agak  terasa  berbeda  dengan  pandangan  yang  dikemukakan  oleh Imam Soepomo yang menilai adanya  kedudukan  hukum  yang  sama dan seimbang (pekerja dan majikan). Tegasnya, Subekti  tidak  mengakui  adanya  kedudukan hukum yang sama atau sejajar, melainkan karena adanya “ subordinasi ”, artinya bahwa harus ada pihak yang berada ”di bawah” perintah, sehingga pihak “di bawah” perintah itu haruslah tunduk  pada pihak lainnya.
Ketentuan  tersebut  di  atas,  menunjukan  bahwa  kedudukan  yang  satu,  yaitu  pekerja, adalah  tidak  sama  dan  seimbang  yaitu  di  bawah  jika    dibandingkan  dengan    kedudukan    dari pihak  majikan. Dengan demikian, dalam melaksanakan hubungan kerja, maka kedudukan hukum antara kedua belah pihak jelas tidak dalam kedudukan sama dan seimbang. Namun dalam prinsip dan  azas  keadilan  dalam  hukum,  maka  sifat  perjanjian  kerja  yang  merupakan  akibat  dari  suatu hubungan  kerja,  harus  menjadi  sebuah  akibat  hukum  yang  memposisikan  kedua  belah  pihak sederajat dan seimbang.

## D. Syarat-Syarat Perjanjian Kerja Bersama
Perjanjian  Kerja  Bersama  (PKB)  merupakan  sebuah  aturan  kerja  bersama  yang  telah disepakati  bersama  antara  pengusaha  dan  pekerja.  Perjanjian  Kerja  Bersama  (PKB)  inilah  yang kemudian  menjadi  pedoman  pelaksanaan  kewajiban  masing-masing  pihak  dalam  hubungan industrial,  agar  mampu  memberikan  rasa  keadilan  serta  kesejahteraan  bagi  kedua  belah  pihak. Perjanjian  Kerja  Bersama  (PKB)  dalam  Undang-undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan,  Pasal  1  angka  21,  disebutkan  bahwa  “Perjanjian  kerja  bersama  adalah perjanjian  yang  merupakan  hasil perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat  pekerja/serikat  buruh  yang  tercatat  pada  instansi  yang  bertanggung  jawab  dibidang
ketenagakerjaan, dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak”.
Perjanjian  Kerja  Bersama  (PKB)  dalam  dunia  ketenagakerjaan  Indonesia,  juga  telah diatur dan ditegaskan posisinya sebagai salah satu sarana untuk membangun hubungan industrial, seperti  yang  tercantum  di  dalam  Undang-undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan, Pasal 103 yang menyebutkan bahwa hubungan industrial dilaksanakan melalui sarana :
a. Serikat pekerja/serikat buruh;
b. Organisasi pengusaha;
c. Lembaga kerja sama bipartit;
d. Lembaga kerja sama tripartit;
e. Peraturan perusahaan;
f. Perjanjian kerja bersama;
g. Peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan; dan
h. Lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Hal  tersebut  di  atas,  menjelaskan  bahwa  untuk  membangun  hubungan  industrial,  harus dilandasi oleh seperangkat aturan-aturan sistematis mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak.  Salah  satu  aturan  yang  diakui  oleh  peraturan  perundang-undangan  kita  adalah  Perjanjian Kerja  Bersama  (PKB).  Lebih  lanjut  dalam  Undang-undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan,  Pasal  116  menyebutkan  bahwa  “Perjanjian  kerja  bersama  dibuat  oleh  serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang telah tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha atau beberapa pengusaha”.
Lalu Husni mengatakan bahwa “Perjanjian Kerja Bersama, disusun oleh pengusaha dan pekerja  yang  terdaftar  dan  dilaksanakan  secara  musyawarah  untuk  mencapai  mufakat”  (Husni, 2003  :  67).  Lebih  lanjut  Lalu  Husni  menegaskan  bahwa  perjanjian  kerja  bersama  hanya  dapat dirundingkan  dan  disusun  oleh  serikat  pekerja  yang  didukung  oleh  sebagian  besar  pekerja  di perusahaan  yang  bersangkutan.  Pekerja  yang  diwakili  oleh  serikat  pekerja,  dimaksudkan  agar pekerja lebih kuat posisinya dalam melakukan perundingan dengan pengusaha, karena pengurus serikat pekerja pada umumnya  memiliki kemampuan  yang  lebih di dalam  memperjuangkan hak dan kepentingan para pekerja.
Sahnya  suatu  perjanjian  kerja  bersama  tidak  terlepas  dari  ketentuan  sahnya  suatu perjanjian pada umumnya, yang menurut Pasal 1320 KUHPerdata harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
a. Sepakat mereka yang mengikatkan diri.
b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.
c. Suatu hal tertentu.
d. Suatu sebab yang halal.
Untuk  lebih  jelasnya,  maka  perlu  kiranya  dijelaskan  keempat  syarat  di  atas.  Uraian penjelasan syarat-syarat tersebut sebagai berikut :
a. Sepakat Mereka Yang Mengikatkan Diri
Maksudnya  antara  para  pihak  tersebut  haruslah  seia  sekata  terhadap  apa  yang diperjanjikan. Apabila ada paksaan atau dwang, kekhilafan  atau dwaling , dan penipuan atau bedrog ,  maka  berarti  tidak  ada  perjanjian.  Pasal  1321  KUHPerdata  menyatakan: “Tiada  sepakat  yang  sah  apabila  sepakat  itu  diberikan  karena  kekhilafan  atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan”.
Arti  paksaan  itu  sendiri  telah  ditegaskan  dalam  Pasal  1323,  1324  dan  1325 KUHPerdata, dan dapat dirinci sebagai berikut :
1. Paksaan  yang  dilakukan  terhadap  orang  yang  membuat  suatu  perjanjian, merupakan  alasan  untuk  batalnya  perjanjian,  juga  bila  paksaan  itu  dilakukan oleh pihak ketiga untuk kepentingan pihak tertentu.
2. Paksaan  telah  terjadi,  bila  perbuatan  itu  menakutkan  orang  yang  berpikiran sehat dan orang yang bersangkutan merasa terancam.
3. Paksaan  juga  membatalkan  perjanjian,  apabila  paksaan  dilakukan  terhadap suami atau istri atau anak-anak atau keluarga.
b. Kecakapan Membuat Suatu Perjanjian
Persyaratan  ini  mengaju  pada  kemampuan  atau  kecakapan  dari  pelaku  yang dapat  membuat  perjanjian  tersebut,  sedangkan  yang  dapat  menjadi  pelaku  itu  ialah pendukung hak dan kewajiban.
Jika  yang  membuat perjanjian adalah suatu badan  hukum,  maka badan  hukum tersebut harus memenuhi syarat-syarat badan hukum yang antara lain sebagai berikut:
1. Adanya harta kekayaan yang terpisah,
2. Mempunyai tujuan tertentu,
3. Mempunyai kepentingan sendiri,
4. Ada organisasi.
Sedangkan jika para pihak yang membuat perjanjian adalah orang, maka orang yang  dianggap  sebagai  subyek  hukum  yang  bisa  melakukan  hubungan  hukum  dengan pihak  lain,  adalah  orang-orang  yang  tidak  termasuk  dalam  pengertian  Pasal  1330 KUHPerdata sebagai berikut:
1. Orang-orang yang belum dewasa,
2. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan,
3. Orang  perempuan  dalam  hal-hal  yang  ditetapkan  oleh  undang-undang  telah melarang membuat suatu perjanjian-perjanjian tertentu.
Sesuai  dengan  ketentuan  tersebut  di  atas,  maka  mereka  yang  termasuk  dalam kriteria tersebut di atas tidak bisa membuat suatu perjanjian, dan sebaliknya jika mereka tidak  termasuk  dalam  ketiga  kriteria  tersebut  di  atas,  maka  mereka  mempunyai  hak untuk membuat suatu perjanjian.
c. Suatu Hal Tertentu
Pengertian suatu hal tertentu ialah bahwa perjanjian itu harus menjadikan objek itu  tertentu.  Hal  ini  diatur  dalam  Pasal  1333  KUHPerdata  bahwa  barang  yang  menjadi obyek suatu perjanjian harus ditentukan jenisnya.
d. Suatu Sebab Yang Halal
Yang dimaksud disini adalah sebab-sebab yang tidak dilarang oleh undang- undang,  tidak  bertentangan  dengan  kesusilaan  dan  ketertiban  umum,  ketentuan  ini disebutkan pada Pasal 1337 KUHPerdata.
Oleh  Djumaldi,  dijelaskan  bahwa  keempat  syarat  tersebut  di  atas  harus  dipenuhi  oleh perjanjian  yang  sah.  Apabila  syarat-syarat  subyektif  yang  tidak  terpenuhi  (point  a  dan  b),  maka salah  satu  pihak  yang  mengadakan  perjanjian  mempunyai  hak  untuk  memohon  kepada  Hakim untuk  membatalkan  perjanjian  tersebut.  Setelah  adanya  permohonan  pembatalan  perjanjian tersebut  dan  diputuskan  oleh  Hakim  dan  telah  mempunyai  kekuatan  hukum  yang  tetap,  barulah perjanjian tersebut bisa dinyatakan batal  atau dengan perkataan lain, selama perjanjian tersebut tidak dinyatakan batal oleh putusan Hakim Perdata, maka perjanjian tersebut tidak bisa dikatakan batal  demi  hukum  dan  masih  tetap  mengikat  bagi  mereka  yang  membuatnya  (Djumaldi,  1992  : 15-16).
Apabila  syarat-syarat  obyektif  yang  tidak  terpenuhi  (point  c  dan  d),  maka  perjanjian tersebut adalah batal demi hukum karenanya  tujuan para pihak untuk membuat suatu perjanjian menjadi  batal,  hal  ini  karena  obyek  yang  diperjanjikan  batal,  maka  perjanjian  tersebut  otomatis batal demi hukum.
PENUTUP A. Kesimpulan
Dari  beberapa  uraian  tentang  fungsi  dan  kedudukan  Perjanjian  Kerja  Bersama  dalam hubungan industrial di atas, maka kesimpulan yang dapat ditarik ialah:
1. Syarat-syarat  tersebut  sifatnya  mutlak  harus  dipenuhi  untuk  dinyatakan  sah,  atau sekiranya ada salah satu syarat yang tidak terpenuhi, maka perjanjian kerja itu tidak sah dan berkekuatan.
2. Syarat-syarat perjanjian kerja itu adalah  merupakan syarat  yang sifatnya  khusus namun syarat  perjanjian  kerja  ini  merupakan  penjelmaan  dari  syarat-syarat  perjanjian  secara umum.  Artinya,  syarat  perjanjian  kerja  harus  berdasar  dan  bersesuaian  dengan  syarat- syarat perjanjian yang bersifat umum, sehingga tanpa berdasar kepada hal tersebut, maka perjanjian kerja itu tidak sah.
Dalam  Pasal  52  ayat  (1,  2  dan  3)  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan ditentukan syarat-syarat bahwa perjanjian kerja dibuat atas dasar:
a. Perjanjian kedua belah pihak
b. Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum.
c. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan
d. Pekerjaan  yang  diperjanjikan  tidak  bertentangan  dengan  ketertiban  umum,  kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Lebih  lanjut  dalam  Keputusan  Menteri  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi,  yakni  KEP. 48/MEN/IV/2004  tentang  Tata  Cara  Pembuatan  Dan  Pengesahan  Peraturan  Perusahaan  Serta Pembuatan  Dan  Pendaftaran  Perjanjian  Kerja  Bersama,  Pasal  12  menyebutkan  bahwa  syarat- syarat umum dari pembuatan perjanjian kerja bersama harus meliputi:
1. Perjanjian  kerja  bersama  dirundingkan  oleh  serikat  pekerja/serikat  buruh  yang  telah tercatat  pada  instansi  yang  bertanggung  jawab  di  bidang  ketenagakerjaan  dengan pengusaha atau beberapa pengusaha.
2. Perundingan  perjanjian  kerja  bersama  harus  didasari  itikad  baik  dan  kemauan  bebas kedua belah pihak.
3. Perundingan  perjanjian  kerja  bersama  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  dan  ayat (2) dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.
4. Lamanya  perundingan  perjanjian  kerja  bersama  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1) ditetapkan  berdasarkan  kesepakatan  para  pihak  dan  dituangkan  dalam  tata  tertib perundingan.
Serikat pekerja yang mengusulkan pembuatan perjanjian kerja bersama, harus dipenuhi oleh  pihak  pengusaha,  sebagai  bagian  dari  kewajiban  pengusaha  untuk  melaksanakan  aturan- aturan ketenagakerjaan yang berlaku. Hal ini ditegaskan dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi,  yakni KEP. 48/MEN/IV/2004 tentang Tata Cara Pembuatan Dan Pengesahan Peraturan  Perusahaan  Serta  Pembuatan  Dan  Pendaftaran  Perjanjian  Kerja  Bersama,    Pasal  15, yang  menyebutkan  bahwa  Pengusaha  harus  melayani  permintaan  secara  tertulis  untuk merundingkan perjanjian kerja bersama dari serikat pekerja/serikat buruh apabila:
a. Serikat  pekerja/serikat  buruh  telah  tercatat  berdasarkan  Undang-undang  Nomor  21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan peraturan pelaksanaannya ;
b. Memenuhi  persyaratan  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  119  dan  Pasal  120  Undang- undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

## B. Saran
Dalam  proses  pembuatan  Perjanjian  Kerja  Bersama  dalam  hubungan  insustrial,  maka diperlukan  kecakapan  bagi  kedua  belah  pihak.  Baik  pihak  pekerja,  maupun  pihak  pengusaha. Untuk  itu,  diperlukan  upaya  peningkatan  kapasitas  dalam  tahapan  pembuatan  PKB  ini,  antara lain: peningkatan kemampuan dalam bernegosiasi, pemahaman tentang peraturan ketenagakerjaan, pemahaman mengenai prosedur dan tata cara pembuatan PKB serta peningkatan kemampuan contract  draft dan legal  draft ,  dalam  menyiapakan  konsep  PKB  masing-masing pihak. Contract draft dan legal draft ini juga merupakan media untuk membangun kesepahaman
antar kedua pihak terkait fungsi dan kedudukan PKB dalam sistem hukum Indonesia, khususnya hukum perjanjian yang mengikat keduanya.

## DAFTAR PUSTAKA
A. Literatur Anonim, 2002, Pengetahuan  Dasar  Tentang  Hak-Hak  Buruh ,  Lembaga  Bantuan  Hukum  (LBH) Makassar, Imaji Design, Makassar.
Anonim, 2005, A.B.C. Hak-Hak Serikat Buruh , Trade Union Rights Centre (TURC), Jakarta. Azikin, Zainal , 2004, Dasar-Dasar Hukum Perburuhan , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Budiono,  Abdul  Rachman ,  1995, Hukum  Perburuhan  di  Indonesia ,  PT.  Raja  Grafindo  Persada, Jakarta.
Razif, 1998, Sejarah  Pemikiran  Serikat  Buruh  Indonesia, Yayasan  Lembaga  Bantuan  Hukum Indonesia (YLBHI), Jakarta.
Djumaldi, 2002, Hukum Perburuhan dan Perjanjian Kerja , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Husni,  Lalu ,  2003, Pengantar  Hukum  Ketenagakerjaan  di  Indonesia .  PT.  Raja  Grafindo  Persada, Jakarta.
Marzuki, H, M. Laica , 1990, Pengantar Hukum Perburuhan Indonesia . Ujung Pandang. Subekti, R., 1977, Aneka Perjanjian, Alumni, Bandung. Suharnoko , 2004, Hukum Perjanjian Teori dan Analisis Kasus, Prenada Media, Jakarta. Soepomo, Imam , 1985, Pengantar Hukum Perburuhan , Djambatan, Jakarta. Kartasapoetra, Gunawi , 1985, Hukum Perburuhan di Indonesia , Pancasila Sinar Grafika, Jakarta. Rusli, Hardijan, 2003, Hukum Ketenagakerjaan , PT. Ghalia Indonesia, Jakarta.
B. Peraturan Perundang-undangan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 . Kitab Uundang-undang Hukum Perdata . Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Keputusan  Menteri  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi :  KEP.  48/MEN/IV/2004  tentang  Tata  Cara Pembuatan  dan  Pengesahan  Peraturan  Perusahaan  Serta  Pembuatan  Dan  Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama.