## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM
Volume 8 Nomor 2, Agustus 2022 P-ISSN: 2356-4164, E-ISSN: 2407-4276 Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

## ANALISIS  SOSIO-LEGAL  PERAN  LEMBAGA  ADAT  DALAM PENYELESAIAN KONFLIK LAHAN PADA HUTAN ADAT DI WILAYAH KABUPATEN MERAUKE

## Nasri Wijaya, Handika D. A. Pelu, Fransiskus Samderubun
Fakultas Hukum, Universitas Musamus, Merauke E-mail : nasri_fh@unmus.ac.id
Info Artikel

## Abstract
Masuk: 1 Juni 2022 Diterima: 12 Juli 2022
Terbit: 1 Agustus 2022 Keywords: customary institutions; indigenous forests; marind community. This research is a Socio-Legal Analysis of the Role of Customary Institutions in Resolving Land Conflicts in Customary  Forests  in  the  Merauke  Regency  Region, while the problems to be studied are about how the position of customary forests belonging to the Marind customary community in the Merauke Regency area is in the perspective of legislation and how the process of transitioning customary forest land by the Marind indigenous people in the Merauke Regency area. The purpose of this study was to find out how the position of  the  customary  forest  belonging  to  the  Marind customary community in the Merauke Regency area is in the perspective of legislation and to find out the process  of  resolving  forest  land  conflicts  by  the Marind  customary  community  in  the  Merauke Regency  area.  The  research  method  used  in  this research  is  Juridical  Sociolegal.  This  research  is  a study  that  looks  at  law  through  a  combination  of normative analysis (legal norms, juridical) and non- legal  science  approaches.  Based  on  the  Papua Province Perdasus Number 23 of 2008 concerning the Ulayat  Rights  of  Indigenous  Law  Communities  and Individual Rights of Indigenous Peoples to the Land of the Indigenous Peoples, Marind Imbuti, the owner of customary  land  in  the  Veterans  area  of  Merauke Regency,  does  not  own  customary  forest,  but  owns land or customary forest. The process of transitioning
the  Ulayat  Forest  belonging  to  the  Marind  Imbuti customary  community  inhabiting  the  Merauke Regency  area  must  go  through  the  Customary Process  and  Administrative  Process,  both  of  which are quite strict and selective. Abstrak
Kata kunci: lembaga adat; hutan adat; masyarakat marind.
Corresponding Author: Nasri Wijaya Penelitian  ini  adalah  Analisis  Sosio-Legal  Peran Lembaga  Adat  Dalam  Penyelesaian  Konflik  Lahan pada  Hutan  Adat  Di  Wilayah  Kabupaten  Merauke, adapun masalah-masalah yang akan diteliti adalah mengenai  bagaimana  kedudukan  hutan  adat  milik masyrakat  adat  Marind  di  wiayah  Kabupaten Merauke  dalam  perspektif  perundang-undangan dan  bagaimanakah  proses  peralihan  lahan  hutan adat  oleh  masyarakat  adat  Marind  di  wilayah Kabupaten  Merauke.  Tujuan  dari  penelitian  ini adalah  untuk  mengetahui  bagaimana  kedudukan hutan adat milik masyarakat adat Marind di wiayah Kabupaten  Merauke  dalam  perspektif  perundang- undangan dan untuk mengetahui proses penyelesaian  konflik lahan  hutan  oleh masyarakat adat  Marind  di  Wilayah  Kabupaten  Merauke. Metode  penelitian  yang  dugunakan  dalam penelitian  ini  adalah  Yuridis  Sosiolegal.  Penelitian ini adalah sebuah studi yang melihat hukum melalui penggabungan  antara  analisa  normatif  (norma- norma hukum, yuridis) dan pendekatan ilmu non- hukum.  Berdasarkan  Perdasus  Provinsi  Papua Nomor  23  Tahun  2008  tentang  Hak  Ulayat Masyarakat  Hukum  Adat  Dan  Hak  Perorangan Warga  Masyarakat  Hukum  Adat  Atas  Tanah Masyarakat Adat Marind Imbuti pemilik tanah adat di  wilayah  Veteran  Kabupaten  Merauke  tidak memiliki  hutan  adat,  melainkan  memiliki  Tanah atau  Hutan  Ulayat.  Proses  peralihan  Hutan  Ulayat milik  masyarakat  adat  Marind  Imbuti  yang mendiami  wilayah  Kabupaten  Merauke  haruslah melalui Proses Adat dan Proses Administratif, yang kedua proses ini cukup ketat dan selektif.
@Copyright 2022.

## PENDAHULUAN
Di mana ada masyarakat maka di situ ada hukum, atau setidak-tidaknya di mana ada masyarakat di situ ada mekanisme penyelesaian sengketa termasuk sengketa hutan adat (Rado, Arief, & Soponyono, 2016). Hutan bagi masyarakat adat Papua merupakan  tumpuan  hidup,  selain  tempat  untuk  mencari  nafkah  hutan  juga menyimpan nilai-nilai sakralitas yang dalam bagi setiap suku yang berada di Papua. Seperti  halnya  suku  Marind  Imbuti  yang  mendiami  wilayah  selatan  Papua  yang mengaggap  tanah  dan  hutan  sebagai  Mama  (Ibu)  yang  merawat,  menjaga,  dan memebesarkan mereka. Bahkan suku Marind Imbuti hanya menjadikan tanah dan hutan  sebagai  satu-satunya  warisan  yang  dapat  di  turunkan  ke  anak  cucunya, artinya tanah dan hutan merupakan satu-satunya komuditi yang mengandung nilai ekonomis dan sakralitas bagi suku marind.
Dalam  Pasal  1  butir  1  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2013  tentang Pencegahan  dan  Pemberantasan  Perusakan  Hutan  menjelaskan  bahwa  hutan adalah suatu  satuan  ekosistem berupa  hamparan  lahan  berisi  sumber  daya  alam hayati  yang  didominasi  pepohonan  dalam  komunitas  alam  lingkungannya  yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya (Amriani, 2011).
Di era moderen ini sakralitas suku Marind Imbuti yang memiliki hal ulayat di wilayah  Kabupaten  Merauke,  terhadap  hutan  mengalami  degradasi  yang  cukup pesat  ketika  masyarakat  adat  mulai  mengenal  uang  sebagai  komuditi  lain  selain tanah. Tanah yang dianggap sebagai ibu pun dijual pada perusahaan atau investor yang  kemudian  mejadikan  hutan  sebagai  perumahan  dan  rumah  sakit  yang kemudian banyak melahirkan masalah sosial baru bagi masyarakat adat dan bagi investor,  seperti  sengketa  lahan,  jual  di  atas  jual,  pelepasan  ganda,  dan  sertifikat ganda.
Padahal  perlindungan  hukum  bagi  hutan  adat  sudah  cukup  kuat,  sehingga memungkinkan  kecilnya  terjadi  sengketa  lahan  antara  masyarakat  adat  dan masyarakat  adat,  investor  dan  masyarkat  adat,  atau  inverstor  dengan  sesama investor  (G  Kartasapoetra,  1985).  Salah  satunya  dengan  terbitnya  Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012. Putusan ini mengabulkan sebagian permohononan  uji  materiil  yaitu  mengenai  status  hutan  adat.  Status  hutan  adat diatur  oleh  Pasal  1  angka  6  Undang  Undang  Nomor  41  tahun  1999  tentang Kehutanan dengan definisi “hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum  adat”,  dinyatakan  bertentangan  dengan  UUD  1945 sehingga  tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (atau tidak diberlakukan lagi). Definisinya pun diubah menjadi “hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat” (Alting, 2011).
Demikian juga dalam Pasal 3 Ayat (1) huruf (a) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.32/Menlhk-Setjen/2015 juga menetapkan hutan adat sebagai salah status hutan yang di akui (Ngakan, Achmad, Wiliam, Lahae, & Tako, 2005).
Sehingga  dalam  proses  peralihan  hutan  dalam  hal  ini  hutan  adat  tidak sepenuhnya menggunakan peraturan hukum positif melainkan juga menggunakan prosedur, sistem dan tata cara yang sesuai dengan adat dan kebiasaan masyarakat setempat, salah satunya masyarakat adat marind imbuti di wilayah Merauke yang juga memiliki prosedur, sistem dan tata caranya sendiri dalam menentukan batas
wilayah  tanah,  serta  tatacara  pelaksanaan  proses  pengalihan  alam/tanah/hutan kepada orang atau badan hukum.

## PERUMUSAN MASALAH
Berdasarkan  uraian  latar belakang  yang  telah  dijelaskan, penulis  mengangkat dua permasalahan sebagai berikut:
1. Bagaimanakah kedudukan hutan adat milik masyarakat adat Marind di wilayah Kabupaten Merauke dalam perspektif perundang-undangan?
2. Bagaimanakah proses peralihan lahan hutan adat oleh masyarakat adat Marind di wilayah Kabupaten Merauke?

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  sosio-legal.  Penelitian  sosiolegal  dikenal juga sebagai penelitian nondoktrinal. Penelitian nondoktrinal menempatkan hasil amatan  atas  realitas-realitas  sosial  untuk  tidak  ditempatkan  sebagai  proposisi umum (Muhaimin, 2020). Penelitian nondoktrinal mencari pola-pola keajegan atau pola-pola  hubungan  (korelasi  atau  kausal)  antara  berbagai  gejala  yang memanifestasikan hadirnya hukum di alam kenyataan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis, yaitu prosedur atau pemecahan masalah penelitian dilakukan  dengan  cara  memaparkan  obyek  yang  diselidiki  sebagaimana  adanya berdasarkan  fakta-fakta  aktual  pada  saat  sekarang  tidak  terbatas  hanya  sampai pada pengumpulan data tetapi meliputi analisis dan interpretasi tentang arti data- data tersebut. Mengenai jenis dan sumber data (Muhaimin, 2020) digunakan data primer yang diperoleh secara langsung dari lapangan serta didukung data sekunder berupa  jurnal,  buku  dan  dokumen  terkait  lainnya.  Adapun  Pengumpulan  data diawali  dengan  pengumpulan  data  sekunder  melalui  studi  kepustakaan.  Data sekunder yang telah dianalisis akan digunakan sebagai pedoman untuk membuat daftar  pertanyaan.  Daftar  pertanyaan  tersebut  digunakan  nantinya  sebagai instrument  untuk  pengumpulan  data  primer  melalui  wawancara  mendalam (indepth interview) kepada informan dan responden. Data dari responden dilakukan dengan  menggunakan  metode accidental  sampling (Muhammad,  2004). Berdasarkan  metode  tersebut,  maka  responden  yang  dipilih  adalah  aparat pemerintahan,  Lembaga  Masyarakat  Adat  Marind  Imbuti,  dan  Tokoh  masyarakat Adat Marind Imbuti.
Sedangkan proses analisis data dilakukan secara terus menerus dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber. Analisis data dilakukan secara  kualitatif  terhadap  informasi-informasi  yang  diperoleh  dari  wawancara maupun  studi  kepustakaan.  Analisis  data  dilakukan  setelah  tahap  pengumpulan data. Kajian terhadap Proses Peralihan Hutan oleh Suku Marind Imbuti di wilayah Veteran Merauke bukan hanya dari sisi normatifnya namun juga berkaitan dengan berbagai fenomena yang terjadi selama pelaksanaan perda tersebut.

## PEMBAHASAN PENGERTIAN HUTAN ADAT
Keberadaan  sering  kali  kita  mendegar  istilah  Hutan  Adat  disebutkan  oleh masyarakat Adat, dalam setiap penyelesaian masalah permasalahan yang berkaitan dengan persoalan Agraria di Papua, termasuk juga di Kabupaten Merauke. Hutan
adat  dalam  pengertian  Pasal  1  butir  4  Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  dan Kehutanan  Republik  Indonesia  Nomor  P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/-2019 Tentang Hutan Adat Dan Hutan Hak menyebutkan bahwa “Hutan Adat adalah hutan yang berada di dalam wilayah masyarakat hukum adat” (Endang Sumiarni, 2010). Selanjutnya  dalam  pasal  1  butir  9  Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  dan Kehutanan  Republik  Indonesia  Nomor  P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/-2019 Tentang  Hutan  Adat  Dan  Hutan  Hak,  mendefinisikan  bahwa  “Masyarakat  Hukum Adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang  kuat  dengan  lingkungan  hidup,  serta  adanya  sistem  nilai  yang  menentukan pranata ekonomi, politik, sosial , dan hukum”.
Jika  dilihat  secara  sepintas,  maka  masyarakat  Adat  di  Papua  telah  memenuhi kriteria yang ditentukan dalam Pasal 1 butir 9 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.21/MENLHK/SETJEN/-
KUM.1/4/2019 Tentang Hutan Adat Dan Hutan Hak.
Pada  tahun  2016  Presiden  Joko  Widodo  telah  meresmikan  sembilan  Wilayah Hutan Adat di Indonesia. Kesembilan wilayah Hutan Adat di Indonesia yang telah diresmikan  Jokowi  pada  akhir  2016  yang  lalu.  Sembilan  hutan  adat  yang  telah diresmikan Jokowi antara lain
(Https://www.goodnewsfromindonesia.id/2017/01/07/penetapan-hutan-adat- sejarah-baru-bagi-indonesia, 2022):
1. Hutan Adat Ammatoa Kajang, Desa Tanah Towa, Desa Pattiroang, Desa Malleleng dan  Desa  Bonto  Baji,  Kabupaten  Bulukumba,  Provinsi  Sulawesi  Selatan,  luas kurang lebih 313,99 Ha;
2. Hutan  Adat  Marga  Serampas,  Desa  Rantau  Kermas,  Kabupaten  Merangin, Provinsi Jambi, luas kurang lebih 130,00 Ha;
3. Hutan  Adat  Wana  Posangke,  Desa  Taronggo,  Kabupaten  Morowali  Utara,  luas kurang lebih 6,212 Ha;
4. Hutan Adat Kasepuhan Karang, Desa Jagaraksa, Kabupaten Lebak, luas kurang lebih 486 Ha;
5. Hutan  Adat  Bukit  Sembahyang  dan  Padun  Gelanggang,  Desa  Air  Terjun, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, luas kurang lebih 39,04 Ha;
6. Hutan Adat Bukit Tinggai, Desa Sungai Deras Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, luas kurang lebih 41,27 Ha;
7. Hutan Adat Tigo Luhah Permenti Yang Berenam, Desa Pungut Mudik, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, luas kurang lebih 276 Ha;
8. Hutan  Adat  Tigo  Luhah  Kemantan,  Desa  Kemantan  Kabalai,  Desa  Kemantan Tinggi, Desa Kemantan Darat, Desa Kemantan Mudik, Desa Kemantan Raya, Desa Kemantan Agung, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, luas kurang lebih 452 Ha;
9. Hutan  Adat  Tombak  Haminjon  (Kemenyan)  Desa  Padumaan  Sipituhuta, Kabupaten Humbang Hasundutan, luas kurang lebih 5172 Ha.
Dari  kesembilan  wilayah  yang  telah  diresmikan  oleh  presiden  Joko  Widodo maka  tidak  terdapat  satupun  wilayah  atau  masyarakat  adat  di  Papua  yang dinyatakan  memiliki  hutan  adat.  Sehingga  untuk  Wilayah  Papua  sendiri  tidaklah menggunakan  istilah  Hutan  Adat,  melaikan  dikenal  istilah  Hak  Ulayat,  oleh karenanya bagi masyarakat Marind Imbuti yang memiliki hutan di wilayah veteran Merauke tidak memiliki Hutan Adat Melainkan memiliki Hutan atau Tanah Ulayat.

## STATUS HUKUM HAK ULAYAT MILIK MASYARAKAT ADAT MARIND IMBUTI
Hak  ulayat  sebagaimana  diatur  dalam  Perdasus  (Peraturan  Daerah  Khusus) Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dan  Hak Perorangan  Warga  Masyarakat  Hukum  Adat  Atas  Tanah.  Dalam Pasal  1 butir 6 Perdasus Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2008 menjelaskan bahwa: “Hak Ulayat masyarakat hukum adat atas tanah adalah hak persekutuan yang dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas suatu wilayah tertentu yang merupakan lingkungan  hidup  para  warganya  yang  meliputi  hak  untuk  memanfaatkan  tanah beserta segala isinya sesuai dengan peraturan perundang undangan”.
Namun  meskipun  demikian  hak  ulayat  baru  dapat  diakui  sebagai  hak masyarakat  asli  Papua  yang  merupakan  penduduk  asli (indigenous) begitu  saja, melainkan  harus  melalui  dasar  hasil  penelitian.  Hal  ini  sebagaimana  disebutkan dalam  Pasal  2  Ayat  (2)  Perdasus  Nomor  23  Tahun  2008  bahwa:  “Pengakuan terhadap  hak  ulayat  masyarakat  hukum  adat  dan  atau  hak  perorangan  warga masyarakat hukum adat atas tanah dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan atas hasil penelitian”.
Sehingga dengan demikian keberadaan hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau  hak  perorangan  warga  masyarakat  hukum  adat  atas  tanah  didasarkan  atas hasil penelitian di Kabupaten/Kota di daerah. Dari hasil Wawancara Bersama Wakil Ketua  LMS  Kabupaten  Merauke,  sekaligus  Pemilik  Ulayat  di  Wilayah  Veteran, Ignasius Bole Gebze dirinya menyatakan bahwa untuk Wilayah Kabupaten Merauke, khususnya  Wilayah  Veteran  Hak  Ulayat  sudah  diwariskan  secara  turun-temurun sehingga  masing-masing  dari  masyarakat  dan  sudah  ada  sebuah  lembaga  yang diberikan kewenangan oleh Lembaga Masyarakat Adat (LMA), menurutnya bahwa Wilayah Veteran masuk ke dalam wilayah Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Marind Imbuti  yang  didalamnya  melingkupi  7  (tujuh)  Marga/Fam/Boan/(Gebze,  2021). Ketujuh Marga/Fam/ Boan) tersebut adalah sebagai berikut (Gebze, 2021):
1. Gebze
2. Mahuse
3. Ndiken
4. Kaize
5. Samkakai
6. Balagaise
7. Basik-Basik
Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Marind Imbuti ini memliki ruang lingkup yang cukup  besar,  yaitu,  melingkupi  24  komunitas  Masyarakat  Adat  atau  yang  biasa disebut  dengan  istilah  Kampung,  sehingga  mereka  mendiami  24  kampung  di Kabupaten Merauke, kedua puluh empat komunitas masyarakat adat dan kampung tersebut yaitu (Bavo, 2021):
1  Kondo 9  Kambapi 17  Ndorem 2  Tomerau 10  Kayakai 18  Kale-Kale 3  Tomer 11  Spadem 19  Imbuti 4  Onggaya 12  Yobar 20  Mbanggu 5  Kuler 13  Snayu 21  Katiw 6  Yawimbu 14  Wenir 22  Ngatiyawal 7  Ndalir 15  Walaku 23  Dahuda
8  Nasem 16  Yawati 24  Nowari
Lembaga  Masyarakat  Adat  (LMA)  Marind  Imbuti  yang  membawahi  24 komunitas Masyarakat Adat memiliki kewenangan untuk menyelesaikan masalah- masalah adat antara lain (Bavo, 2021):
1. Menyelesaikan masalah yang terjadi di antara ke 24 komuntas masyarakat adat.
2. Menyelesaikan sengketa tanah adat.
3. Membuat peraturan adat.
4. Melaksanakan peraturan adat.
5. Menjalankan sidang adat sengketa antara suku/komunitas masyarakat adat. Sehingga secara tidak langsung bahwa  wilayah ulayat  di Kabupaten Merauke, termasuk  wilayah  Veteran  ditentukan  oleh  Lembaga  Masyarakat  Adat  (LMA) Marind  Imbuti  melalui  putusan  atau  rekomendasi  dari  LMA  Marind  Imbuti,  yang merupakan  sebuah  lembaga  yang  memusyawarahkan  kepemilikian  tanah  ulayat dari salah anggota Adat yang mengklaim memiliki tanah di suatu tempat yang masih masuk dalam wilayah Ulayat, termasuk wilayah Veteran, Kabupaten Merauke.

## PERKEMBANGAN HUTAN ADAT DI PAPUA
Mengenai  hutan  d  Papua  ditetapkan  sebagai  hutan  adat  sebenarnya  sudah menjadi harapan masyakat Papua sejak lama, hal ini senagaimana di kutip dalam artikel  Jubi  tertanggal  14  Juli  2019  bahwa  usulan  Norma  Standar  Prosedur  dan Kriteria atau NSPK pengelolaan hutan adat sudah diajukan Dinas Kehutanan Papua sejak tujuh tahun yang lalu.
Selama tujuh tahun pemerintah pusat tidak menanggapi usulan Norma Standar Prosedur  dan  Kriteria  atau  NSPK  pengelolaan  hutan  adat  yang  diajukan  Dinas Kehutanan  Papua.  Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  tidak  pernah menyetujui atau meminta perbaikan atas usulan itu, sehingga konsep pengelolaan hutan adat Papua itu tidak dapat dijalankan. Kepala Dinas Kehutanan Papua Jan Jap Ormuseray,  mengatakan  usulan  NSPK  pengelolaan  hutan  adat  Papua  melalui Peraturan Menteri Kehutanan sudah dilayangkan sejak Papua masih dipimpin oleh Barnabas  Suebu.  Hingga  kini,  usulan  itu  tidak  mendapatkan  tanggapan  apapun (Https://www.jubi.co.id/selama-7-tahun-usulan-nspk-pengelolaan-hutan-adat- papua-diabaikan-pusat/, 2021).
Sehingga  Hutan  Milik  masyarakat  Adat  Marind  Imbuti  pada  Wilayah  Veteran Kabupaten Merauke adalah merupakan hutan hak ulayat sebagai mana diatur dalam Dalam pasal 1 butir (6) Perdasus Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2008 tentang Hak Ulayat  Masyarakat  Hukum  Adat  Dan  Hak  Perorangan  Warga  Masyarakat  Hukum Adat Atas Tanah.

## PERALIHAN ANTARA HUTAN ADAT DAN HUTAN/TANAH ULAYAT
Perbedaan antara Hutan Ulayat dan Hutan adat dapat kita lihat dalam defnisinya yang  diatur  dalam  Pasal  1  butir  4  Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  dan Kehutanan  Republik  Indonesia  Nomor  P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 Tentang Hutan Adat Dan Hutan Hak, serta Pasal 1 butir 6 Perdasus Provinsi Papua Nomor  23  Tahun  2008  tentang  Hak  Ulayat  Masyarakat  Hukum  Adat  Dan  Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah.
Dalam  Pasal  1  Butir  4  Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 Tentang Hutan Adat  Dan  Hutan  Hak  Hutan  Adat  adalah  hutan  yang  berada  di  dalam  wilayah
masyarakat hukum adat, jika di uraikan maka unsur-unsur  yang  harus di penuhi adalah:
1. Hutan
Dalam pasal 1 butir (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik  Indonesia  Nomor  P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019  Tentang Hutan Adat Dan Hutan Hak dalam Ketentuan tersebut dijelaskan bahawa Hutan adalah suatu  kesatuan  ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam  hayati  yang  didominasi  pepohonan  dalam  persekutuan  alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.

## 2. Wilayah Masyarakat Hukum Adat
Dalam pasal 1 butir (10) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik  Indonesia  Nomor  P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019  Tentang Hutan  Adat  Dan  Hutan  Hak,  Masyarakat  Hukum  Adat  adalah  kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum. Mengenai wilayah adat tentukan dalam pasal 5 ayat (1)  Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  Republik  Indonesia Nomor P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 Tentang Hutan Adat Dan Hutan Hak,  yang  mengamanatkan  bahwa  Penetapan  Hutan  Adat  dilakukan  melalui permohonan kepada Menteri oleh Pemangku Adat.
Dalam  Ayat  (2)  nya  menjelaskan  bahwa  Permohonan  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan antara lain:
a. Wilayah Masyarakat Hukum Adat yang dimohon sebagian atau seluruhnya berupa hutan;
b. Terdapat produk hukum pengakuan Masyarakat Hukum Adat dalam bentuk:
1) Peraturan  Daerah  untuk  Hutan  Adat  yang  berada  di  dalam  Kawasan Hutan Negara; atau
2) Peraturan Daerah atau Keputusan Kepala Daerah untuk Hutan Adat yang berada di luar Kawasan Hutan Negara.
c. Terdapat  peta  wilayah  adat  sebagai  lampiran  dari  Peraturan  Daerah  atau Keputusan Kepala Daerah.
d. dalam proses  penyusunan  peta  wilayah  adat  sebagaimana  dimaksud  pada huruf  c  dapat  berkonsultasi  kepada  Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan Kehutanan;
e. adanya Surat Pernyataan yang memuat:
1) penegasan bahwa areal yang diusulkan merupakan wilayah adat/Hutan Adat pemohon; dan
2) persetujuan  ditetapkan  sebagai  Hutan  Adat  dengan  fungsi  lindung, konservasi, atau produksi.
Sedangkan  hak  Ulayat  di  atur  dalam  Pasal  1  butir 6  Perdasus  Provinsi  Papua Nomor  23  Tahun  2008  Tentang  Hak  Ulayat  Masyarakat  Hukum  Adat  Dan  Hak Perorangan  Warga  Masyarakat  Hukum  Adat  Atas  Tanah,  dalam  pasal  tersebut dijelaskan  bahwa:  “Hak  Ulayat  masyarakat  hukum  adat  atas  tanah  adalah  hak persekutuan  yang  dipunyai  oleh  masyarakat  hukum  adat  tertentu  atas  suatu wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya yang meliputi
hak  untuk  memanfaatkan  tanah  beserta  segala  isinya  sesuai  dengan  peraturan perundang undangan”.
Jika  diuraikan,  maka  unsur-unsur  yang  harus  dipenuhi  agar  sesuatu  dapat dikatakan sebagai hutan atau tanah ulayat adalah:
1. Merupakan hak persekutuan
Dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI)  dijelaskan  bahwa  persekutuan adalah hal bersekutu, persatuan atau perhimpunan dari orang-orang yang sama kepentingannya, (Https://jagokata.com/arti-kata/persekutuan.html, n.d.) sehingga dengan tidak langsung bahwa tanah ulayat adalah bukan tanah milik perorangnya yang hidup dalam satu persekutuan atau himpunan.
2. Dipunyai oleh masyarakat hukum adat Dalam pasal 1 Butir 8 Perdasus Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Hak  Ulayat  Masyarakat  Hukum  Adat  Dan  Hak  Perorangan  Warga  Masyarakat Hukum Adat Atas  Tanah menjelaskan bahwa  Masyarakat Hukum  Adat adalah warga  asli  Papua  yang  sejak  kelahirannya  hidup  dalam  wilayah  tertentu  dan terikat serta tunduk kepada hukum adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi diantara para anggotanya.
3. Merupakan  lingkungan  hidup  para  warganya  yang  meliputi  hak  untuk memanfaatkan tanah beserta segala isinya sesuai dengan peraturan perundang undangan.

## PENUTUP Kesimpulan
1. Berdasarkan  Perdasus  Provinsi  Papua  Nomor  23  Tahun  2008  tentang  Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah Masyarakat Adat Marind Imbuti pemilik tanah adat di wilayah Kabupaten Merauke tidak memiliki hutan adat, melainkan memiliki Tanah atau Hutan Ulayat.
2. Proses  peralihan  Hutan  Ulayat  milik  masyarkat  adat  Marind  Imbuti  yang mendiami wilayah Kabupaten Merauke haruslah melalui Proses Adat dan Proses Administratif, yang kedua proses ini cukup ketat dan selektif.

## SARAN
1. Bahwa  dengan  begitu  eratnya  ikatan  antara  hutan  dan  kultur  budaya  orang Papua,  maka  penulis  berharap  agar  pemerintah  pusat  haruslah  segera menyetujui atau meminta perbaikan atas Norma Standar Prosedur dan Kriteria atau NSPK pengelolaan hutan adat sudah diajukan Dinas Kehutanan Papua sejak tahun  2013,  mengingat  perpektif  budaya  orang  asli  Papua  yang  begitu memandang tanah sebagai sesuatu yang begitu sacral, termasuk Marind Imbuti pemilik  tanah  ulayat  di  wilayah  Kabupaten  Merauke  yang  secara  kultur menempatkakan tanah setara dengan posisi Ibu/ Mama.
2. Dengan mengacu pada pasal 3 ayat (4) UU Nomor 21 Tahun 2001 makan LMA Surat  Pelepasan  Lembaga  Masyarakat  Adat  menjadi  salah  satu  dokumen pendukung  syarat  pendaftaran  Tanah  Adat,  sehingga  untuk  menghindari timpang tindih pelepasan, maka pemerintah harus memberikan perhatian dan bantuan kepada setiap Lembaga Masyarakat Adat yang berada di Papua dengan meningkatkan fasilitas yang dibutuhkan dalam melakukan pendataan tanah.

## DAFTAR PUSTAKA
Alting,  H.  (2011). Dinamika  hukum  dalam  pengakuan  dan  perlindungan  hak masyarakat  hukum  adat  atas  tanah:  masa  lalu,  kini,  dan  masa  mendatang . LaksBang  Pressindo  bekerjasama  dengan  Lembaga  Penerbitan  Universitas Khairun …. Amriani, N. (2011). Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan . RajaGrafindo Persada. Bavo, X. (2021). Wawancara . Endang  Sumiarni,  D.  (2010). Hukum  Adat  dan  Kearifan  Lokal  Suku  Sentani .  Biro Hukum Setda Provinsi Papua.
G  Kartasapoetra,    dkk.  (1985).  Hukum  Tanah  Jaminan  UUPA  Bagi  Keberhasilan Pendayagunaan Tanah. Jakarta: PT. Bina Aksara .
Gebze, I. B. (2021). Wawancara . Https://jagokata.com/arti-kata/persekutuan.html. (n.d.). No Title . p. 2022.
Https://www.goodnewsfromindonesia.id/2017/01/07/penetapan-hutan-adat- sejarah-baru-bagi-indonesia. (2022). No Title . Https://www.jubi.co.id/selama-7-tahun-usulan-nspk-pengelolaan-hutan-adat- papua-diabaikan-pusat/. (2021). No Title . Muhaimin. (2020). Metode Penelitian Hukum . Mataram: Mataram University Press. Muhammad, A. (2004). Hukum dan Penelitian Hukum . Bandung: Citra Aditya Bakti.
Ngakan, P. O., Achmad, A., Wiliam, D., Lahae, K., & Tako, A. (2005). Dinamika Proses Desentralisasi Sektor Kehutanan di Sulawesi Selatan. Bogor: CIFOR . Rado, R. H., Arief, B. N., & Soponyono, E. (2016). Kebijakan Mediasi Penal Terhadap Penyelesaian  Konflik  Sara  Di  Kepulauan  Kei  Dalam  Upaya  Pembaharuan Hukum Pidana Nasional. Law Reform , 12 (2), 266 – 276.