## INTRODUCTION
Ruang  merupakan  sumber  daya  alam  yang  dapat dimanfaatkan  secara  umum  yang  dapat tereksploitasi apabila  pemanfaatannya  melebihi  daya  dukungnya  dan merupakan wadah dimana keseluruhan interaksi sosial dengan ekosistem berlangsung. Interaksi ini tidak selalu
secara otomatis berlangsung secara seimbang dan saling menguntungkan berbagai pihak yang ada karena adanya perbedaan kemampuan dan kepentingan, sehingga perlu penataan dalam pemanfaatannya.
Ruang Wilayah Indonesia, baik  sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat,  ruang laut dan ruang udara,

## LEGAL RECONSTRUCTION PLANNING OF REGIONAL SPATIAL PLAN CENTRAL KALIMANTAN PROVINCE-BASED SUSTAINABILITY ENVIRONMENT

## Rekonstruksi Hukum Pengaturan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Berbasis Keberlanjutan Lingkungan
Laksminarti *
Universitas Muhammadiyah Palangkaraya,  Palangka  Raya, Central Kalimantan, Indonesia email: laksmiarti@gmail.com

## Abstract
The research aims to obtain an overview of the legal reconstruction of the regional Spatial Plan of  central  Kalimantan  province-based  environmental  sustainability.  The  policy  and  strategy  of spatial and regional development are required to answer the issues or development problems that develop today. The issues include the occurrence of conflicts of interest between sectors, such as mining, environment, forestry, regional infrastructure and so on. Spatial planning does not work optimally to synchronize various sector plans and programs. The occurrence of space utilization deviation from the provisions and norms that should be enforced due to policy inconsistency of spatial plans and weaknesses in development control. The occurrence of a discrepancy between the legal provisions governing the spatial plan with the facts occurring in the field.
This type of research is the research of normative law which is also commonly referred to as the type of doctrinal law research. According to Wignoyosoebroto this type of research is a study of the  laws  that  are  conceptualized  and  developed  based  on  the  doctrines  adopted  by  the conceptualizing and or the developers.  The results showed that the overlap of legislation between state institutions poses confusion for it is required once the renewal of law between state agencies so  as  not  to  happen  overlap  or  Inconsistency  between  the  laws  and  regulations  of  the  other legislation. Keywords : Legal reconstruction Settings Spatial plan Sustainability Environment

## Kata Kunci:
Rekonstruksi Hukum Pengaturan Rencana Tata Ruang Keberlanjutan Lingkungan

## Accepted
June 2019

## Published
October 2019

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  memperoleh  gambaran  mengenai  rekonstruksi  hukum pengaturan rencana tata ruang wilayah Provinsi Kalimantan Tengah berbasis keberlanjutan lingkungan. Diperlukan kebijakan dan strategi penataan ruang dan pengembangan wilayah yang  mampu  menjawab  isu-isu  ataupun  permasalahan  pembangunan  yang  berkembang dewasa  ini.  Isu-isu  tersebut  antara  lain  :  Terjadinya  konflik  kepentingan  antar  sektor, seperti  pertambangan,  lingkungan  hidup,  kehutanan,  prasarana  wilayah  dan  sebagainya. Penataan  ruang  belum  berfungsi  secara  optimal  dalam  rangka  mensinkronkan  berbagai rencana dan program sektor. Terjadinya penyimpangan pemanfaatan ruang dari ketentuan dan norma yang seharusnya ditegakkan karena inkonsistensi kebijakan terhadap rencana tata ruang serta kelemahan dalam pengendalian pembangunan. Terjadinya ketidaksesuaian antara ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur mengenai Rencana Tata Ruang dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan.
Jenis penelitian ini adalah penelitian Hukum Normatif yang juga kerap disebut sebagai jenis Penelitian  Hukum  Doktrinal.  Menurut  Wignoyosoebroto  penelitian  jenis  ini  adalah penelitian-penelitian atas hukum yang dikonsepkan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut sang pengkonsep dan atau sang pengembangnya.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadinya tumpang tindih Peraturan Perundang-Undangan antar Lembaga Negara menimbulkan kebingungan untuk itu diperlukan sekali adanya pembaharuan hokum antar lembaga Negara agar tidak terjadi tumpang tindih atau ketidaksesuaian antara Peraturan Perundang-Undangan yang satu terhadap peraturan-peraturan perundang-undangan yang lain.
termasuk ruang di dalam bumi, maupun sebagai sumber daya  alam  perlu  ditingkatkan    upaya    pengelolaannya secara  bijaksana,  berdaya  guna  dan  berhasil  guna sehingga  dapat  terjaga  keberlanjutannya  sesuai  dengan Amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia  1945,    dimana  bumi,  air  dan kekayaan  alam  yang  terkandung  di  dalamnya  dikuasai oleh  Negara  dan  digunakan  untuk  sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengelolaan tersebut diselenggarakan  oleh  Pemerintah  Pusat  dan  juga Pemerintah Daerah.
Penyelenggaraan oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini merupakan  wujud  dari  penyelenggaraan  Otonomi Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2014  Nomor  244, Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Nomor  5587)  Sebagaimana  telah  diiubah  dengan Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2015  tentang Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah  Menjadi  Undang-Undang  (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  5657). Undang-Undang  ini  mengatur  bahwa  Pemerintah Daerah  mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan pemerintahan,  kecuali  urusan-urusan  yang  ditentukan menjadi  kewenangan  Pemerintah  Pusat,  memuat  Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
Seiring  dengan  perkembangan  pelaksanaan  Otonomi Daerah, permasalahan penataan ruang yang dihadapipun semakin  kompleks.  Disini  diperlukan  kebijakan  dan strategi penataan ruang dan pengembangan wilayah yang mampu menjawab berbagai isu-isu ataupun permasalahan  pembangunan  yang  berkembang  dewasa
1 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
ini.  Adapun  isu-isu  strategis  yang  berkembang  antara lain:
Terjadinya  konflik  kepentingan  antar  sektor,  seperti pertambangan, lingkungan hidup, kehutanan, prasarana wilayah dan sebagainya.
Penataan  ruang  belum  berfungsi  secara  optimal  dalam rangka  mensinkronkan  berbagai  rencana  dan  program sector di atas. Berbagai fenomena alam seperti bencana banjir, tanah longsor dan kekeringan merupakan judikasi kuat  terjadinya  ketidakselarasan  dalam  pemanfaatan ruang  antara  manusia  dengan  alam  maupun  antara kepentingan ekonomi dengan pelestarian lingkungan.
Terjadinya  penyimpangan  pemanfaatan  ruang  dari ketentuan  dan  norma  yang  seharusnya  ditegakkan karena  inkonsistensi  kebijakan  terhadap  rencana  tata ruang serta kelemahan dalam pengendalian pembangunan.
Terjadinya ketidaksesuaian antara ketentuan-ketentuan hukum  yang  mengatur  mengenai  Rencana  Tata  Ruang dengan  fakta-fakta  yang  terjadi  di  lapangan  seperti adanya  Peraturan  dari  Menteri  Kehutanan  yang menyebut suatu kawasan sebagai kawasan hutan padahal sudah merupakan suatu kawasan pemukiman.
Untuk menjawab kebutuhan akan  permasalahan di atas, disusunlah  Undang-Undang  Nomor  26  Tahun  2007 tentang Penataan Ruang dimana negara menyelenggarakan  penataan  ruang,  yaitu  suatu  Proses Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Tata Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan  dari  Wujud  Struktur  Ruang  dan  Pola Ruang.
Undang-Undang ini menyebutkan bahwa penyelenggaraan pengelolaan ruang wilayah bertujuan1 antara  lain  mewujudkan  keharmonisan  antara lingkungan alam dengan lingkungan buatan, mewujudkan keterpaduan  dalam  penggunaan  sumber  daya  alm  dan
Laksminarti. 2019. Rekonstruksi Hukum Pengaturan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Berbasis Keberlanjutan Lingkungan
sumber  daya  buatan  dan  mencegah  lahirnya  dampak negatif  terhadap  lingkungan  hidup  akibat  pemanfaatan ruang.
Kalimantan  Tengah  merupakan  salah  satu  Provinsi  di Indonesia  yang  kaya  akan  potensi  wilayahnya.  Mulai julukan kota “Cantik”, kawasan hutannya, sumber daya alam berupa mineral dan batu bara dan lain-lain.
Banyaknya  potensi  yang  mendukung  perekonomian masyarakat  ini  tentunya  membutuhkan  perencanaan tata  ruang  wilayah  yang  tepat  dalam  rangka mengarahkan, pembangunan yang memanfaatkan ruang wilayah  secara  berdaya  guna  dengan  memperhatikan kemampuan  dan  kelestarian  lingkungan  demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Untuk  itu    disusunlah  Peraturan  Daerah  (PERDA) Provinsi  Kalimantan  Tengah  Nomor  08  Tahun  2003 yang  mengatur  tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah Provinsi  Kalimantan  Tengah  yang  merupakan  Produk Hukum yang sah sebagai dasar hukum Pengelolaan dan Penataan  Ruang  Wilayah  diseluruh  Wilayah  Provinsi Kalimantan Tengah.
Ruang lingkup Peraturan Daerah tentang Rencana  Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kalimantan Tengah ini  mencakup  strategi,  struktur  dan  pola  pemanfaatan ruang  wilayah  Provinsi  Kalimantan  Tengah  sampai dengan  batas  ruang  daratan,  ruang  lautan  dan  ruang udara menurut Peraturan Perundang-undangan2
Peraturan  ini  menetapkan  strategi  Pemanfaatan Kawasan  Lindung,  pengembangan  kawasan  budidaya, pengembangan  kawasan  perkotaan  dan  kawasan pedesaan, pengembangan kawasan prioritas dan strategi pengelolaan  tata  guna  tanah,  tata  guna  air,  tata  guna udara dan tata guna sumber daya alam lainnya.3
Sedangkan  Pengertian  Pembangunan  Berkelanjutan adalah  Pembangunan  yang  memenuhi  kebutuhan  masa
2 Lihat PERDA Kalimantan Tengah Nomor 08 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kalimantan Tengah.
kini  tanpa  harus  mengurangi  kemampuan  untuk memenuhi kebutuhan dan generasi akan datang. Untuk menjaga  kelestarian  lingkungan  hidup  agar  kualitas lingkungan  hidup  tetap  terjaga  maka  pembangunan berkelanjutan berbasis lingkungan harus memperhatikan pemanfaatan lingkungan hidup dan kelestariannya.
Sedangkan  Konsep  Keberlanjutan  Lingkungan  adalah dengan mengupayakan berbagai langkah-langkah berikut ini :
1. Setiap  Rencana  Pembangunan  selalu  dikaitkan dengan  masalah  lingkungan  hidup  tetapi  tidak mengganggu  keutuhan  sumber  daya  alam  dan lingungan hidup.
2. Setiap  Lingkungan  Kota  dan  Desa,  Persawahan, Hutan  dan  Pemukiman  Penduduk  yang  sedang dikembangkan maupun yang telah ada harus selalu mendapat pengawasan dari pemerintah.
3. Pemerintah harus selalu melakukan pengembangan dan  pelestarian  lingkungan  bersama-sama  dengan rakyat.
4. Meningkatkan  Kesadaran  masyarakat  terhadap masalah  lingkungan  hidup  baik  melalui  pendidikan maupun melalui media massa lainnya.

## RESEARCH METHOD

## Jenis Penelitian
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  Hukum  Normatif yang juga kerap disebut sebagai jenis Penelitian Hukum Doktrinal. Menurut Wignoyosoebroto penelitian jenis ini  adalah  penelitian-penelitian  atas  hukum  yang dikonsepkan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut sang pengkonsep dan atau sang pengembangnya.
Upaya  menemukan  hukum  dalam  Penelitian  Hukum Doktrinal  dilakukan  dengan  cara  mempelajari  bahan utamanya  berupa  peraturan  perundang-undangan,
3 Lihat  Pasal  6  ayat  (2)  PERDA  Kalimantan  Tengah  Nomor  08 Tahun 2003 tentang RTRWP Kalimantan Tengah.
putusan  pengadilan,  kasus-kasus  dan  pendapat  ahli hukum.  Dengan  mengurai  dokumen-dokumen  hukum tersebut  diharapkan  dapat  dicapai  hasil  untuk  tujuan praktis,  berupa  pemecahan  masalah  hukum  tertentu. Pada itu juga dapat dicapai untuk tujuan teoritik seperti ditemukannya  falsafah,  asas-asas  hukum  dan  kerangka berpikir  tentang  hukum  yang  mengatur  suatu permasalahan tertentu.

## Pendekatan Penelitian
Penelitian  Hukum  Normatif  menggunakan  pendekatan konseptual,  Pendekatan  Perundang-Undangan (statute approach) dan Pendekatan Historis.
Pendekatan  konseptual  dilakukan  manakala  peneliti tidak  beranjak  dari  aturan  hukum  yang  ada  dan dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum  untuk  masalah  yang  dihadapi.  Pendekatan konseptual  juga  dipergunakan  untuk  menelaah  dari pandangan-pandangan  dan  doktrin  yang  berkembang dalam  ilmu  hukum,  dimana  konseptual  juga  dapat ditemuka  dalam  undang-undang  dan  keputusan pengadilan.
Dalam  hal  ini  pendekatan  konseptual (conceptual approach) dipergunakan  untuk  mencermati  dan melakukan  kajian  konsep  hukum  tentang  esensi Rekonstruksi Hukum Pengaturan Rencana Tata Ruang wilayah  Provinsi  Kalimantan  Tengah  Berbasis Berkelanjutan Lingkungan.
Sedangkan  Pendekatan  Perundang-undangan (Statue Approach )  dipergunakan  dalam  penelitian  ini  karena focus  penelitian  ini  adalah  berbagai  peraturan perundang-undangan  yang  terkait  dengan  Pengaturan Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Provinsi  Kalimantan Tengah, seperti Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia  Tahun  1945,  Undang-Undang  Nomor  09 Tahun  2015  tentang  Pemerintah  Daerah,  Undang- Undang  Nomor  26  Tahun  2007  tentang  Penataan Ruang, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan,  Undang-undang  Nomor  12  Tahun  2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan  Daerah  Nomor  8  Tahun  2003  Tentang Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Provinsi  Kalimantan Tengah, SK Menteri Kehutanan dan lain-lain.
Pendekatan  sejarah  (historis  approach),  dipergunakan dalam  penelitian  ini  untuk  mengungkapkan  sejarah Pranata  Hukum  yang  berkaitan  dengan  pengaturan Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Provinsi  Kalimantan Tengah.

## RESULT AND DISCUSSION
Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  adalah  Negara yang menganut Asas Desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan yaitu dengan memberikan  kesempatan  dan  keleluasaan  kepada Daerah  untuk  menyelenggarakan  Otonomi  Daerah. Dalam ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 Ayat  (1)  menyebutkan  bahwa  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia  dibagi  atas  daerah-daerah  Provinsi dan  daerah  propinsi  dibagi  atas  Kabupaten  dan  Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten dan Kota mempunyai Pemerintah  Daerah  yang  diatur  oleh  Undang-Undang. Dimana  masing-masing  Pemerintah  Daerah  Provinsi, Kabupaten/Kota mengurus sendiri urusan pemerintahan  menurut  asas  otonomi  dan  tugas pembantuan.
Dalam kaitannya dengan itu, maka Otonomi Daerah bisa dipahami  sebagai  pemberian  kewenangan  Strategis kepada  Pemerintah  Daerah  untuk  mengurus  dan mengatur  rumah  tangganya  termasuk  dalam  proses penyusunan, pengaturan dan pelaksanaan Rencana Tata Ruang  Wilayahnya agar diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah.
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia 1945 Pasal 8 (Sebelum Amandemen) memang tidak  mengatur  secara  detil  segala  aspek  menyangkut
Laksminarti. 2019. Rekonstruksi Hukum Pengaturan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Berbasis Keberlanjutan Lingkungan
pemerintah  daerah akan tetapi hanya mengatur pokok- pokoknya  saja.  Oleh  karena  itu  “ The  Founding  Father” tidak  memformulasikan  adanya  pembagian  urusan Pemerintah  Negara  Indonesia  ke  dalam  Bangsa Indonesia yang memiliki berbagai keragaman yang tidak bisa  dikelola  dengan  menerapkan  Paham  Sentralistik, tetapi  tentu  tetap  dalam  bingkai  Wilayah  Kesatuan Negara Republik Indonesia.
Terkait dengan hal ini maka Provinsi Kalimantan Tengah yang  memiliki  potensi  dan  sumber  daya  alam  di wilayahnya yang melimpah, sehingga kepada Pemerintah Daerah  diberikan  kewenangan  ikut  mengatur  dan mengurus potensi dan sumber tersebut.

## Pengaturan  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  di Provinsi Kalimantan Tengah
Ruang  sebagai  sumber  daya  pada  dasarnya  tidak mengenal  batas  wilayah.  Namun  untuk  mewujudkan ruang  wilayah  nasional  yang  aman,  nyaman,  produktif dan  berkelanjutan  berlandaskan  Wawasan  Nusantara dan Ketahanan Nasional, serta sejalan dengan kebijakan Otonomi  Daerah    yang  nyata,  luas  dan  bertanggung jawab,  penataan  ruang  memuat  kejelasan  pendekatan dalam  proses  perencanaan  demi  menjaga  keselarasan, keserasian,  keseimbangan  dan    keterpaduan  antar daerah, antara pusat dan daerah, antara sector dan antar pemangku kepentingan.
Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor  26 Tahun 2007  tentang  Penataan  Ruang  (UUPR)  maka  Undang- Undang  Nomor    24  Tahun  1992  tentang  Penataan Ruang  tidak  berlaku  lagi.  Dalam  penjelasannya  UUPR mengamanatkan  perlunya  dilakukan  Penataan  Ruang yang  dapat  mengharmoniskan  lingkungan  alam  dan lingkungan  buatan,  yang  mampu  mewujudkan keterpaduan penggunaan sumber daya alam dan sumber daya  buatan  serta  dapat  memberikan  perlindungan terhadap fungsi ruang  dan pencegahan dampak negatif terhadap  lingkungan  hidup  akibat  pemanfaatan  ruang. Kaidah  Penataan  Ruang  ini  harus  dapat  diterapkan  di
diwujudkan  dalam  setiap  proses  perencanaan  Tata Ruang Wilayah.
Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 8 Tahun 2003 yang mengatur tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP)  Kalimantan  Tengah  merupakan  produk hukum yang sah sebagai Dasar Hukum Pengelolaan dan Penataan Ruang Wilayah diseluruh provinsi ini.
Peraturan  Daerah  ini  dilahirkan  seiring  adanya Perubahan Politik yang terjadi di Indonesia sejak tahun 1998 yang ditandai dengan bergantinya rezim dari sistem pemerintahan  yang  Sentralistik  menuju  Sistem Desentralisasi  dimana  sistem  ini    memberikan kewenangan  yang  seluas-luasnya  kepada  Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten.
Peraturan  Daerah adalah turunan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.
Sesuai  dengan  perkembangan  dan  kemauan  politik Undang-Undang ini telah mengalami perubahan dengan adanya Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah.
Salah  satu  Amanat  dari  undang-undang  ini  adalah Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota diwajibkan menyusun Peraturan Daerah (PERDA) untuk mengatur  daerahnya  sesuai  Amanat  di  dalam  Undang- Undang  Penataan  Ruang.  Penataan  Ruang  tersebut bersumber  dari  Penataan  Ruang  Wilayah  Nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Di  dalam  Penataan  Ruang  sudah  termuat  berbagai kepentingan dan kewenangan yang melekat di dalamnya termasuk dalam pengelolaan  dan pemanfaatan sumber daya alam yang beraneka ragam.
Dengan  memperhatikan  Penataan  Ruang  di  Indonesia sejak  Tahun  1992  diatur  dengan  Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 yang kemudian diganti dengan Undang-Undang  Nomor  26  Tahun  2007  diatur  Jangka
Waktu  Penataan  Ruang  Nasional,  Provinsi  dan Kabupaten adalah 20 Tahun. 4
Penataan Ruang baik itu Rencana  Tata Ruang Nasional (RTRN),  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Provinsi (RTRWP)  dan  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah Kabupaten/Kota  (RTRWKK)    merupakan  persetujuan semua  pihak  yang  terdiri  dari  Lembaga  Instansi Pemerintah.
Keberadaan  Penataan  Ruang  di  Provinsi  Kalimantan Tengah  dimulai  dengan  Undang-Undang  Nomor    21 Tahun  1958  tentang  Penetapan  Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah.
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  1958, luas  wilayah  Kalimantan  Tengah  153.800  km2  atau 15.380.000  Ha.  Selanjutnya  sejak  Tahun  1993  sebagai Amanat  dari  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  1992 telah ditetapkan Peraturan Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 1993 tentang  Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP).
Rencana  Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) pada Tahun 1993 bukanlah sesuatu yang tidak memperhatikan tentang Kawasan Hutan di Kalimantan Tengah  yang  oleh  Depatemen  Kehutanan  ditunjukkan melalui  Surat  Keputusan  Menteri  Pertanian  Nomor 759/Kpts/UM/1982  Tanggal 12 Oktober 1982 tentang Penunjukkan  Areal  Hutan  di  Wilayah  Provinsi Kalimantan Tengah.
Semua  pihak  pada  saat  itu  (Pemerintah  Pusat)  telah diwakili Kantor Wilayah Kehutanan Kalimantan Tengah sebagai  Perpanjangan  Menteri  Kehutanan,  jadi  tidak mungkin Departemen Kehutanan  (Menteri Kehutanan) tidak mengetahui peristiwa tentang Penataan Ruang dan Pengelolaan Hutan di Kalimantan Tengah.
Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Provinsi  (RTRWP) Kalimantan Tengah yang diatur dalam Peraturan Daerah
Tingkat  I  Kalimantan  Tengah  Nomor  5  Tahun  1993 adalah produk hukum yang berlaku sejak 1993 sampai 2003  yang  kemudian  dicabut  dengan  dikeluarkannya Peraturan  Daerah  Nomor  8  Tahun  2003  tentang Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Provinsi  (RTRWP) Kalimantan Tengah.
Dalam  hal  ini  Pemerintah  Daerah  mempunyai kewenangan  untuk  menetapkan  tata  ruang  wilayah sendiri  berdasarkan  Undang-Undang  Penataan  Ruang dan Undang-Undang Pemerintah Daerah.
Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  1992  yang kemudian  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  26 Tahun  2007  memberikan  kewenangan    kepada pemerintah  Provinsi  untuk  membentuk  Peraturan Daerah  yang  mengatur  Tata  Ruang  Wilayah  Provinsi. Kemudian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang  Nomor  09  Tahun  2015  maupun Peraturan  Pelaksanaanya  yakni  Peraturan  pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 juga memberikan kewenangan kepada  Pemerintah  Provinsi  untuk  menetapkan  Tata Ruang dengan membentuk Peraturan Daerah (PERDA).
Sesuai  ketentuan    Pasal  61  Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang adalah suatu  Mandatori dan setiap orang dalam pemanfaatan ruang wajib :
a. Menaati Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan.
b. Memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan  ruang  izin  dari  pejabat  yang berwenang.
c. Mematuhi  ketentuan  yang  ditetapkan  dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang.
d. Memberikan  akses  terhadap  kawasan  yang  oleh Peraturan Perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.
Di  dalam  ketentuan  pidana  Pasal  89  ayat  (1) dinyatakan bahwa setiap  orang yang tidak mentaati tata ruang  yang  telah  ditetapkan  sebagaimana  dimaksud
Laksminarti. 2019. Rekonstruksi Hukum Pengaturan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Berbasis Keberlanjutan Lingkungan
dalam pasal 61 huruf (a) dan mengakibatkan perubahan fungsi ruang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3  tahun  dan  denda  paling  banyak    Rp.  500.000.000,- (“Lima Ratus Juta Rupiah”). Hal ini berarti pihak-pihak (termasuk  di  dalamnya  pejabat  pemerintah)  yang mengabaikan  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Provinsi (RTRWP)  telah  melakukan  tindak  pidana  penataan ruang.
Selanjutnya  dalam  ayat  (3)  disebutkan  bahwa  dalam penyelenggaraan  urusan  pemerintah  yang  menjadi kewenangan  daerah  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1)  Pemerintah  Daerah  menjalankan  otonomi  seluas- luasnya untuk mengatur dan mengurusi sendiri urusan pemerintahan  berdasarkan  Asas  Otonomi  dan  tugas pembantuan.
Dalam hal ini Provinsi Kalimantan Tengah tercatat sebagai  salah  satu  pemilik  hutan  terluas  di  Indonesia dengan  luas kawasan hutan  mencapai 10.3 juta hektar berdasarkan Peraturan  Daerah Nomor 8  Tahun 2003 tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Provinsi (RTRWP)  Kalimantan  Tengah.  Namun  Provinsi  yang memilki luas keseluruhan hamper seluas Pulau Jawa ini tercatat sebagai salah satu dari dua provinsi di Indonesia yang kawasan hutannya tidak pernah diakui Departemen Kehutanan. Salah satu penyebab utama tidak diakuinya kawasan  hutan  tersebut  adalah  begitu  banyaknya persoalan  dan  alih  fungsi  hutan  di  Kalimantan  Tengah selama beberapa tahun terakhir.
Dalam hal ini iklim investasi di Provinsi Kalimantan Tengah  terlihat  berjalan  sangat  lambat.  Hal  ini terindikasi  adanya  tumpang  tindih  serta  ketidak harmonisan  di  dalam  peraturan  perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
Pembangunan  perkebunan  kelapa  sawit  dianggap dapat  menyelesaikan  sebagian  masalah-masalah  yang sedang  dihadapi  oleh  pemerintah  dan  masyarakat terutama  akibat  ditimbulkan  dari  krisis  perekonomian yang dialami Indonesia sejak tahun 1997, Kelapa sawit
dan  produk  turunnya  merupakan  sumber  pendapatan daerah yang besar dan dapat menyerap tenaga kerja.
Dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Pemerintah Provinsi  Kalimantan  Tengah  Tahun  2003  disebutkan titik berat dan skala prioritas rencana pemerintah untuk 5  (lima)  tahun  berikutnya  adalah  “Untuk  menciptakan Landasan  yang  kuat  dan  kemampuan  untuk  meraih peluang  dan  mengatasi  tantangan  sejalan  dengan pelaksanaan  Otonomi  Daerah  dan  Globalisasi Ekonomi”.
Hal  tersebut  dilakukan  dengan  mengelola  dan mengembangkan sektor perikanan dan kelautan, sektor perkebunan  dan  kehutanan,  industri  dan  perdagangan, pertambangan dan sektor pariwisata yang didukung oleh pengembangan  kualitas  sumber  daya  manusia  secara memadai.  Dengan  mengembangkan  sektor-sektor tersebut diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan daerah yang akan dapat digunakan untuk perbaikan dan peningkatan kualitas dan jangkauan  pelayanan  publik  bagi  seluruh  lapisan masyarakat.
Salah  satu  sektor  yang  cukup  mendapatkan perhatian  pemerintah  Provinsi  Kalimantan  Tengah adalah  sektor  Perkebunan.  Seperti  yang  diberitakan diberbagai  media  dalam  beberapa  tahun  terakhir, pembangunan perkebunan sawit di Kalimantan Tengah mengalami  perkembangan  yang  pesat  dari  data  tahun 2004  tercatat  75  perusahaan  perkebunan  sawit  yang mengajukan  dan  diberi  izin  sudah  mengkonversi  lahan tidak kurang dari 750.000 hektar, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah akan membangun perkebunan sawit sejuta hektar dengan memanfaatkan lahan yang tersedia sekarang  1,7  juta  hektar  perkebunan  sawit  tersebut dibangun  di  Kotawaringin  Barat  dengan  luas  300.000 hektar, di Kotawaringin Timur dan Seruyan dengan luas
400.000  hektar  serta  300.000  hektar  di  Barito  dan Kapuas5.
Secara  umum  kita  ketahui  bahwa  dengan dihentikannya  semua  kegiatan  non  kehutanan  dalam kawasan hutan di Wilayah Kalimantan Tengah, pada saat ini  oleh  Pemerintah  Pusat    maupun    Pemerintahan Daerah    secara  langsung  maupun  tidak  langsung  telah menimbulkan  pengaruh  besar  dalam  penyelenggaraan Pembangunan  Regional  maupun  Nasional    dan  sudah barang  tentu  sangat  berpengaruh  terhadap  iklim Investasi  Nasional.  Sudah  semestinya  pemerintah memperhatikan  asas  legalitas  atau  konstitusional  yang menetapkan  Negara  Republik  Indoensia  berdasarkan atas  hukum (Rechtstaat) dan  bukan  berdasarkan  atas kekuasaan belaka (Machtstaat).
Terbitnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang    Otonomi  Daerah,  dalam  hal  ini  kewenangan daerah  menjadi  semakin  besar  dalam  pemanfaatan sumber  daya  alam.  Dalam  ketentuan  undang-Undang tersebut disebutkan bahwa antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah  Daerah  mempunyai  kewenangan  masing- masing. Khusus untuk wilayah hutan jika akan dilakukan “kegiatan”  diharuskan  memperoleh  izin  pinjam  pakai dari  Menteri  Kehutanan.  Dalam  hal  ini  Kalimantan Tengah adalah merupakan provinsi yang sebagian besar wilayahnya  adalah  hutan  maka  pemerintah  (khususnya Departemen Kehutanan) dalam perencanaan kehutanan menetapkan  bahwa  Kalimantan  Tengah  masuk  dalam kawasan kehutanan.
Disini  terdapat  perbedaan  yang  sangat  besar dalam penentuan “Suatu Kawasan Hutan”. Dalam hal ini Pemerintah  Pusat  menentukan  bahwa  Kalimantan Tengah  masuk  dalam  Kawasan  Tata  Guna  Hutan Kesepakatan (TGHK) sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian  Nomor:  759/KPTS/UM/10/1982.  Tetapi Pemerintah  Provinsi  Kalimantan  Tengah  menerbitkan
5 Lihat : DETAK (Tabloid oloh Kalteng) Opini Edisi 172 Http/tabloidmingguandetak.blogspot.com/Tumpang Tindih Peraturan Kawasan Hutan Kalimantan Tengah.
Peraturan  Daerah  Nomor  8  Tahun  2003  tentang Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Provinsi  (RTRWP) berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  1999 (diganti oleh Undang-Undang  Nomor 32 Tahun 2004) jo Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang Wilayah yang menetapkan tidak semua Wilayah Provinsi Kalimatan Tengah merupakan Kawasan Hutan tetapi  ada    yang  peruntukkannya  sebagai  KPPL  yaitu Kawasan  Pemukiman  dan  Penggunaan  Lain  serta Peruntukkan sebagai APL (Area Penggunaan Lain).
Mencermati hal tersebut tampak adanya Tumpang Tindih Peraturan Kawasan Hutan dalam suatu wilayah khususnya di Kalimantan Tengah ini. Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) pada saat ini tidak bisa dijadikan acuan kepastian hukum untuk penentuan suatu kawasan hutan  karena  TGHK  tidak  mempunyai  “Payung Hukum”.  Sedangkan  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah Provinsi  (RTRWP)  Kalimantan  Tengah  dengan Peraturan  Daerah  Nomor  8  Tahun  2003  tentang Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Provinsi  (RTRWP) pembentukkannya didasarkan pada ketentuan Undang- Undang nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Jadi dalam hal ini terdapat kebingungan bagi investor dan penanaman modal mengenai ketentuan mana yang harus dipakai sebagai Acuan.
Disamping  itu  dalam  ketentuan  pasal  14  ayat  (2) Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  1999  tentang Kehutanan6  disebutkan  bahwa  pengukuhan  kawasan hutan  harus  memperhatikan  Rencana  Tata  Ruang Wilayah  melalui  proses  diantaranya  Penunjukkan Kawasan  hutan,  Penataan  Batar  Kawasan  Hutan, Pemetaan  Kawasan  Hutan  dan  Penetapan  Kawasan Hutan.  Syarat  tersebut  sangat  mutlak  untuk  masing- masing  pointnya,  jadi  untuk  dapat  menentukan  suatu kawasan    tersebut  hutan  atau  tidak  maka  prosesnya harus memenuhi unsur dari Pasal 14 Ayat (2) Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999 tersebut. Dan jika tidak
6 Lihat Pasal 14 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
Laksminarti. 2019. Rekonstruksi Hukum Pengaturan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Berbasis Keberlanjutan Lingkungan
memenuhi  unsure  tersebut  maka  penentuan  kawasan hutan tersebut menjadi “Batal demi Hukum”.
Selanjutnya  berdasarkan  pada  Pasal  15  Ayat  (2) Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  1999  tersebut tentang  Kehutanan  jo  Pasal    18  Ayat  (2)  Peraturan Pemerintah  Nomor  44  Tahun  2004  dijelaskan  bahwa untuk  penunjukkan  Kawasan  Hutan  Provinsi  yang dilakukan  sebelum  ditetapkan  Rencana  Tata  Ruang Wilayah  Provinsi  (RTRWP)  tetap  mengacu  pada penunjukkan  kawasan  hutan  provinsi  sebelumnya.  Jadi sangat jelas bahwa Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2003  tetap  dapat  dijadikan  Acuan  untuk  penentuan suatu kawasan hutan atau bukan hutan. Jadi dalam hal ini terjadi  tumpang  tindih  dan  ketidak  harmonisan Peraturan  Perundang-Undangan  dalam  Penentuan Kepastian  Kawasan  hutan  yang  mempersulit  investor atau  masyarakat  setempat  untuk  mengembangkan daerahnya.  Dalam  ketentuan  Pasal  7  Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan  sangat  jelas  bahwa  keputusan Menteri  tidak  masuk  dalam  kerangka  ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga memunculkan pertentangan  dan  adanya  Undang-Undang  Nomor  10 Tahun  2004  tersebut  apabila  Keputusan  Menteri merupakan Regelling atau Beschikking.
Beschikking merupakan suatu tindakan hukum yang  bersifat  sepihak  di  bidang  pemerintahan  yang dilakukan oleh suatu Badan Pemerintahan berdasarkan wewenang  yang  luar  biasa,  bersifat  nyata,  individual, selesai sekali (Final Einmalig), tidak mengikuti umum7.
Beschikking  meliputi  surat  Keputusan, Ketetapan  dan  Keputusan  Tata  Usaha  Negara. Peraturan  Daerah  hanya  dapat  dibatalkan  oleh Peraturan  Presiden  dan bukan berarti pula  Keputusan Menteri dapat membatalkan Peraturan Daerah, karena jika  mengacu  pada  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah maka hanya terdapat 3
7 M.Nata Saputra, Hukum Administrasi Negara Penerbit CV.
Rajawali, Jakarta, 1988 Halaman  44.
(tiga)  tingkatan  pemerintahan  yaitu  Pemerintah  Pusat, Pemerintah  Provinsi  dan  Pemerintah  Kabupaten  atau Kota.
Sehingga  sangat  jelas  siapa  yang  sebenarnya berwenang  menerbitkan  Regelling  yakni  3  (tiga) Tingkatan Pemerintah tersebut        di atas. Di Provinsi Kalimantan  Tengah  Peraturan  Daerah  Nomr  8  Tahun 2003  telah  ditetapkan,  untuk  itu  selama  ketentuan tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Provinsi (RTRWP) Provinsi Kalimantan Tengah belum disetujui oleh  DPR  maka  Peraturan  Daerah  Nomor  8  Tahun 2003  tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Provinsi (RTRWP)  tetap  berlaku  selama  belum  dicabut  oleh Peraturan  Presiden  dan  Peraturan  Daerah  tersebut dapat  dijadikan  Dasar  untuk  kepastian  hukum  bagi penanaman model atau investasi di bidang perkebunan.
Terjadinya  tumpang  tindih  Peraturan  Perundang- undangan  antar  Lembaga  Negara  menimbulkan kebingungan  untuk  itu  diperlukan  sekali  adanya pembaharuan hukum antar lembaga Negara agar tidak terjadi  tumpang  tindih  atau  ketidak  sesuaian  antara Peraturan  Perundang-undangan  yang  satu  terhadap peraturan-peraturan perundang-undangan yang lain.

## CONCLUSIONS
Dengan  memperhatikan  kronologis  sejarah  Peraturan Perundang-Undangan  dan  keputusan  tentang  Penataan Ruang  di  Kalimantan  Tengah  maka  sudah  selayaknya apabila  surat  Keputusan  Menteri  Pertanian  Nomor 759/KPTS/UM/10/1982  tertanggal  12  Oktober  1982 tentang  Penunjukkan  Areal  Hutan  di  Wilayah Kalimantan  Tengah  seluas  153.000 hektar  sudah  tidak punya daya ikat.
Sedangkan    suatu  Edaran  Menteri  kehutanan  Nomor 404/Menhut – II/03 tertanggal 10 Juli 2003 yang berisi bagi setiap provinsi yang belum ada Keputusan Menteri
Kehutanan tentang penunjukkan kembali atas kawasan hutan yang didasarkan pada hasil pemaduserasian antara Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) dengan TGHK  maka  kawasan  hutan  pada  provinsi  tersebut mengacu  pada  keputusan  Menteri  Kehutanan  tentang TGHK  adalah  perbuatan    yang  melebihi  kewenangan (Abuse  of  Power) dan  menyimpang    dari  ketentuan hukum yang berlaku.
Apa  yang  diatur  dalam  Peraturan  Daerah  Kalimantan Tengah  adalah  sah  secara  Hukum  dan  tidak  bisa disandingkan  dengan  Surat  Keputusan  Menteri Pertanian  yang  merupakan  Beschikking  bersifat Individual  kepada  Direktur  Jenderal  kehutanan  pada Tahun 1982 dan Surat Edaran Menteri Kehutanan.
Kedudukan Peraturan Daerah adalah kuat dan mengikat kepada Gubernur atau Bupati, Walikota dan masyarakat Kalimantan  Tengah  untuk  mengatur  Rencana  Tata Ruang  Wilayah  Provinsi  (RTRWP)  dan  Rencana  Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kabupaten/Kota.
Khusus  Peraturan  Daerah  Nomor  8  Tahun  2003  dan turunannya  dalam  bentuk  Peraturan  Daerah Kabupaten/Kota  keberadaannya  dijamin  dengan Undang-Undang.
Mengingat  permasalahan  ini  sudah  cukup  lama  dan sampai  sekarang  belum  bisa  diselesaikan  secara kepastian  hukum  dan  bisa  berakibat  dengan  masalah hukum  dikemudian  hari  dan  menimbulkan  keragu- raguan bagi petugas Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah maupun Badan Pertanahan Nasional Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan pertanahan.
Perlu  segera  dilakukan  Pembaharuan  Hukum  antar Lembaga  Negara  agar  tidak  terjadi  tumpang  tindihnya Peraturan Perundang-Undang di bidang pertanahan.
Perlu  segera  dilakukan  pertemuan  mulai  dari  internal Kantor  Wilayah  Badan  Pertanahan  Nasional  Provinsi Kalimantan Tengah/Kabid-Kabid terkait dan dilanjutkan dengan seluruh Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota se
Kalimantan  Tengah  berkaitan  dengan  data-data  serta keterangan  yang  berkaitan  dengan  hal-hal  tersebut  di atas untuk dapat diselesaikan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

## REFERENCES
Abdurahman.  2007.  Ilmu  Hukum,  Teori  Hukum  dan
Ilmu  Perundang-Undangan.  Bandung:  Cintra Aditya Bakti.
Achmad,  Ali.  2009.  Menguat  Teori  Hukum  (Legal
Theory)  dan  Teori  Peradilan  (Judialprudance) termasuk Interprestasi Undang-Undang. Jakarta: Kencana.
Andre,  Uta  Ujan.  2009.  Filsafat  Hukum.  Yogyakarta: Konisius
Arief, Sidharta. 1996. Refleksi tentang Hukum. Jakarta : Citra Aditya Bakti
.  2002.  Refleksi  tentang  Struktur  Ilmu Hukum. Bandung: Mandar Maju.
B.N.  Marbun.  1996.  Pengertian  Rekonstruksi. http://iwanputrakaltim.blogspot.com/2012/ teori-rekosntruksi-pemikiran.  Diakses  pada tanggal 01/02/2015 Pukul 16.53
Carl,  Joachin  Friedrich.  2010.  Filsafat  Hukum  :
Perspektif  Historis.  Bandung:  Nusa  Media (terjemahan)
Dardji, Darmodiharjo dan Sidharta. 2008. Pokok-pokok Filsafat  Ilmu.  Jakarta:  PT.  Gramedia  Pustaka Utama
E.  Utrecht.  1960.  Pengantar  Ilmu  Hukum  Indonesia. Jakarta: Ichtiar
Guntur, Setiawan. 2004. Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan. Jakarta: Andi Offset.
Hanifah,  Harsono.  2002.  Implementasi  Kebijakan  dan
Politik. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Hans,  Kelsen.  2001.  Teori  Murni  Hukum.  Bandung:
Nusa Media
Laksminarti. 2019. Rekonstruksi Hukum Pengaturan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Berbasis Keberlanjutan Lingkungan
.  2014.  Dasar-dasar  Hukum  Normatif.
Bandung: Nusa Media
Hessel,  Nogie  S.  Tangkilisan.  2003.  Kebijakan  Publik
yang Membumi. Jogyakarta: Offset
Herman,  Bakir.  2007.  Filsafat  Hukum  Desain  dan
Arsitektur Kesejarahan. Bandung: Aditama Imam, Syaukani Thohari. 2002. Dasar-dasar Ilmu Politik.
Jakarta: Rajawali Pers.
John Austin. The Province of Jurisprudence Determined (London:  Ed  John  Murray,  Albert  Mall  Street
(terjemahan)
K. Bartens. 2014. Sejarah Filsafat Kontemporer Jerman
dan  Inggris.  Jakarta:  PT.  Gramedia  Pustaka Utama
Lili,  Rasjidi.  1993.  Filsafat  Hukum,  Apa  Hukum  Itu?.
Bandung: Remaja Rusda Karya
Peter,  Mahmud  Marzuki.  2013.  Penelitian  oleh
Normatif. Jakarta: Wacana
Philipe,  Nonet  dan  Philip  Salznick.  2003.  Hukum Responsif  :  Pilihan  Dimasa  Transisi.  Jakarta: Huma (terjemahan)
Roger,  Cotterrel.  2012.  Sosiologi  Hukum.  Bandung:
Nusa Media (terjemahan)
Satjipto,  Raharjo.  2000.  Ilmu  Hukum  Bandung:  Citra
Aditya Bakti
Sidharta.  2013.  Hukum  Penalaran  dan  Penalaran
Hukum. Yogyakarya: Genta Publishing
Sri,  Suwitri.  2009.  Konsep  Dasar  Kebijakan  Publik,
Semarang: Universitas Diponegoro.
Van Apeldoorn. 1958. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta:
Noordolf Kolf.
Waluyo.  2007.  Manajemen  Publik.  Bandung:  CV.
Mandar Maju.
Yavita  A.  Mangesti  dan  Berhard  L.  Tonya.  2004.
Moralitas Hukum. Yogyakarta: Genta Publishing. Yefrizawati.  Ilmu  Hukum  :  Suatu  Kajian  Ontologis.
Makalah.  Medan.  Program  Studi  Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.