## UNES Journal of Swara Justisia
e-ISSN: 2579-4914 | p-ISSN: 2579-4701 Volume 8, Issue 1, April 2024 https://swarajustisia.unespadang.ac.id/

## Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Cacat Hukum Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris
Darmayenti 1* , Khairani 2
1,2 Program Doktoral Pascasarjana, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia
* Corresponding Author: darmayenti@gmail.com Info Artikel Abstrak Diterima, 06/03/2024 Notaris  adalah  pejabat  umum  yang  berwenang  membuat  akta  otentik  dan kewenangan  lainnya,  sebagaimana  dimaksud  Undang-Undang  Nomor  30 Tahun  2004  Sebagaimana  yang  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Pasal 1 angka 1 UU aquo menyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik  dan  memiliki  kewenangan  lainnya  sebagaimana  dimaksud  dalam Undang-Undang  ini  atau  berdasarkan  undang-undang  lainnya”.  Notaris memiliki  kewenangan  dalam  pembuatan  akta  otentik,  ketika  terdapat  akta yang cacat hukum maka notaris memiliki tanggungjawab hukum terhadap akta  yang  dibuatnya,  namun  apabila  terdaapat  unsur-unsur  melawan hukum didalamnya. Maka untuk mengkaji persoalan tersebut, penelitian ini akan  membahas  masalah  berupa,  Pertama,  Bagaimana  tanggung  jawab Notaris  terhadap  Akta  Sewa-Menyewa  yang  cacat  hukum?,  Kedua, Bagaimana akibat hukum terhadap akta otentik yang cacat hukum?, Ketiga, Bagaimana  perlindungan  hukum  terhadap  para  pihak  yang  dirugikan  dari pembuatan  akta  Sewa-Menyewa  yang  dianggap  cacat  hukum?.  Penelitian ini  merupakan  penelitian  yuridis  normatif  dengan  pendekatan  deskriptif.
Hasil  penelitian  ini  ialah  Notaris  dapat  dimintai  pertanggungjawaban hukum apabila terdapat unsur melawan hukum dalam akta yang dibuatnya, namun dalam Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 25/Pdt.G/2017/PN.Cbi Notaris yang membuat kesalahan dalam pembuatan akta  sewa  menyewa  tidak  dikenakan  sanksi,  padahal  akta  yang  dibuatnya ialah  akta  yang  terdapat  kecacatan  didalamnya.  Sehingga  dapat  dinilai bahwa  putusan  yang  dijatuhkan  oleh  Pengadilan  Negeri  Cibinong  tidak tepat  jika  merujuk  pada  bukti-bukti  yang  diajukan  oleh  penggugat  bahwa benar Notaris telah melanggar pasal 44 Undang-Undang Jabatan Notaris.
Direvisi, 03/04/2024
Dipublikasi, 17/04/2024 Kata Kunci:
Tanggungjawab Notaris;
Akta Otentik; Cacat Hukum

## Abstract
Keywords: Notary Responsibilities; Authentic Deed; Legal Defects A notary is a public official who has the authority to make authentic deeds and other authorities, as intended by Law Number 30 of 2004 as amended by  Law  Number  2  of  2014  concerning  the  Position  of  Notaries.  Article  1 point 1 of the aquo Law states that a Notary is a public official who has the authority to make authentic deeds and has other authorities as intended in this  Law  or  based  on  other  laws."  A  notary  has  the  authority  to  make authentic deeds. When there is a deed that is legally flawed, the notary has legal  responsibility  for  the  deed  he  made,  however,  if  there  are  unlawful elements in it. So, to examine this issue, this research will discuss problems in  the  form  of:  First,  what  is  the  Notary's  responsibility  for  Lease  Deeds that  are  legally  flawed?  Second,  what  are  the  legal  consequences  for authentic deeds that are legally flawed? Third, what is the legal protection for the parties? who suffers loss from the making of a Lease Deed which is considered  legally  flawed?  This  research  is  normative  juridical  research, where  the  results  of  this  research  are  that  notaries  can  be  held  legally responsible if there are elements against the law in the deed they make, but
in the Cibinong District Court Decision Number 25/Pdt.G/2017/PN.Cbi it is the notary who makes a mistake in making a rental deed is not subject to sanctions, even though the deed he made is a deed that has defects in it. So it  can  be  judged  that  the  decision  handed  down  by  the  Cibinong  District Court was incorrect if it referred to the evidence submitted by the plaintiff that it was true that the Notary had violated Article 44 of the Law on the Position of Notaries.

## PENDAHULUAN
Dalam  rangka  menjamin  adanya  kepastian  hukum  maka  pemerintah  menciptakan aturan  hukum  yang  tegas  yang  mengatur  setiap  perbuatan  warga  negaranya  yaitu  dengan menciptakan  Peraturan  Perundang-Undangan  sebagai  cerminan  Indonesia  adalah  Negara hukum ( rechstaat ). Hal tersebut menegaskan bahwa pemerintah menjamin kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Prinsip Negara hukum menjamin kepastian,  ketertiban,  dan  perlindungan  hukum  yang  berintikan  kebenaran  dan  keadilan. Kepastian,  ketertiban  dan  perlindungan  hukum  menuntut  antara  lain,  bahwa  kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat. 1
Pemerintah  kemudian  menciptakan  profesi  hukum  untuk  membantu  mereka  yang kurang  memahami  akan  proses  dan  prosedur  hukum  yang  harus  mereka  jalani  dalam  suatu perkara,  agar  menciptakan  kesadaran  bagi  warga  negara  dan  para  pihak  akan  hukum. 2 Profesi-profesi  hukum  yang  dapat  kita  temui  di  sekitar  kita  salah  satunya  ialah  Notaris. Dimana seiring dengan perkembangan zaman yang sangat pesat ini jasa seorang Notaris kian hari  semakin  diperlukan  oleh  masyarakat.  Jasa  Notaris  diperlukan  oleh  masyarakat  dalam memenuhi  kebutuhan  masyarakat  dalam  melakukan  perbuatan  hukum  yang  bersifat  Hukum Perdata.  Notaris  adalah  pejabat  umum  yang  berwenang  membuat  akta  otentik  dan kewenangan  lainnya,  sebagaimana  dimaksud  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004 Sebagaimana  yang  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Jabatan Notaris.  Pasal  1  angka  1  UU aquo menyatakan  bahwa  Notaris  adalah  pejabat  umum  yang berwenang  untuk  membuat  akta  autentik  dan  memiliki  kewenangan  lainnya  sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”.
Selain  kewenangan  seorang  notaris  dalam  jabatannya  yaitu  membuat  akta  autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan, diatur pula beberapa kewenangan seorang notaris dalam  menjalankan  jabatannya,  sesuai  dengan,  Pasal  15  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  2 Tahun 2014:
1. Mengesahkan  tanda  tangan  dan  menetapkan  kepastian  tanggal  surat  di  bawah  tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
2. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
3. Membuat  kopi  dari  asli  surat  di  bawah  tangan  berupa  salinan  yang  memuat  uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
4. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
5. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
1 Abdul  Ghofur  Anshori,  2019 ,  Lembaga  Kenotariatan  Indonesia:  Perspektif  Hukum  Dan  Etika, UII  Press, Yogyakarta, hlm. 13.
2 Habib Adji, 2014, Merajut Pemikiran Dalam Dunia Notaris & PPAT , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 12.
6. Membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
7. Membuat Akta risalah lelang.
Dari  kewenangan  yang  diemban  oleh  notaris  berdasarkan  Undang-Undang,  dapat dilihat  bahwa  notaris  merupakan  pekerjaan  yang  harus  memilki  keahlian  khusus  yang dituntut memiliki pengetahuan yang luas serta memiliki tanggung jawaban yang berat dalam melayani  kepentingan  masyarakat.  Dalam  menjalankan  jabatan  sebagai  notaris  terdapat kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan, Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 menyebutkan dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib:
a. Bertindak  amanah,  jujur,  saksama,  mandiri,  tidak  berpihak,  dan  menjaga  kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
b. Membuat  Akta  dalam  bentuk  Minuta  Akta  dan  menyimpannya  sebagai  bagian  dari Protokol Notaris;
c. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
d. Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta.
Berdasarkan ketentuan pada Pasal 16 ayat (1) huruf a yang menyebutkan bahwa Notaris dalam  menjalankan jabatannya harus  bertindak saksama yang  dapat diartikan bahwa  notaris terkait pada pembuatan akta autentik harus melakukan pengecekan dokumen para pihak pada proses penyusunan akta autentik. Akta yang dibuat oleh notaris dikenal menjadi 2 jenis akta yaitu:
1. Akta Relaas atau Akta Pejabat Akta ini disebut sebagai akta yang dibuat oleh notaris atau disebut juga sebagai akta berita acara, yaitu akta yang dibuat oleh notaris memuat uraian secara  autentik  dari  notaris  mengenai  suatu  tindakan  yang  dilakukan  atau  suatu  keadaan yang  dilihat  atau  disaksikan  oleh  notaris  dalam  menjalankannya  sebagai  notaris.  Sebagai contoh  Akta  berita  acara  Rapat  Umum  Pemegang  Saham  (RUPS)  dalam  Perseroan Terbatas.
2. Akta  Partij  Akta  yang  dibuat  dihadapan  notaris  atau  akta  pihak,  yaitu  akta  yang  dibuat dihadapan  notaris  yang  memuat  uraian  dari  apa  yang  diterangkan  atau  diceritakan  oleh para pihak yang menghadap kepada notaris. 3
Kedua  akta  autentik  tersebut  yang  dibuat  notaris  merupakan  alat  bukti  yang  bersifat mengikat  dan  memaksa,  yang  mempunyai  arti  bahwa  hakim  harus  menganggap  segala peristiwa  hukum  yang  dinyatakan  dalam  akta  autentik  adalah  benar,  dikecualikan  jika ditemukan alat bukti lain yang dapat menghilangkan kekuatan pembuktian akta tersebut yang dalam hal ini akta notaris yang merupakan alat bukti pada perkara perdata. Sedangkan pada perkara  pidana,  akta  yang  dibuat  notaris  merupakan  alat  bukti  yang  tidak  dapat  mengikat penyidik dan hakim dalam pembuktian, atau dalam arti lain bersifat bebas.
Kekuatan  pembuktian  akta  notaris  dalam  perkara  pidana,  merupakan  alat  bukti  yang sah  menurut  Undang-Undang  dan  bernilai  sempurna.  Namun,  nilai  kesempurnaannya  tidak dapat  berdiri  sendiri,  tetapi  memerlukan  dukungan  alat  bukti  lain.  Menurut  Hatta  Isnaini Wahyu  Utomo,  dasar  utama  dalam  pembuatan  akta  notaris  yaitu  harus  ada  keinginan  atau kehendak dan permintaan para pihak. 4 Jika keinginan para pihak tidak ada, maka notaris tidak akan  membuat  akta  yang  dimaksud.  Penghadap  datang  ke  notaris  agar  tindakan  atau
3 Darusman, Yoyon Mulyana. Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Otentik dan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah. Vol. 7 No 1, 2016,  hlm. 40
4 Ibid., hlm. 41.
perbuatan  hukumnya  diformulasikan  ke  dalam  akta  autentik  sesuai  dengan  kewenangan notaris,  kemudian  notaris  membuatkan akta atas  permintaan  atau keinginan para  penghadap tersebut. Para penghadap datang dengan kesadaran sendiri dan mengutarakan keinginannya di hadapan  notaris,  yang  kemudian  dituangkan  ke  dalam  bentuk  akta  notaris  sesuai  aturan hukum yang berlaku, dan suatu hal yang tidak mungkin notaris membuatkan akta tanpa ada permintaan dari siapapun.
Peranan  Notaris  dalam  menjalankan  dan  melaksanakan  tugas  jabatan  harus  dapat dipercaya  dan  amanah  dalam  menjalankan  tugas  jabatannya,  notaris  mempunyai  kewajiban merahasiakan  segala  sesuatu  mengenai  akta  yang  dibuat  dan  segala  keterangan  yang diperolehnya guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah atau janji jabatan, kecuali Undang- Undang  menentukan  lain,  seperti  yang  disebutkan  dalam  Pasal  16  ayat  (1)  huruf  e  tentang Undang-Undang Jabatan Notaris. Ditegaskan pula, bahwa untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan akta dan surat-surat lainnya adalah untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terkait dengan akta tersebut. 5
Pembuatan  akta  adalah  suatu  perbuatan  hukum.  Dimana  suatu  perbuatan  hukum didasarkan  pada  kelengkapan  surat  atau  dokumen  yang  memiliki  kekuatan  hukum  sebagai bukti. 6 Bukti  dapat  dibuat  dengan  kesepakatan  yang  dilakukan  oleh  para  pihak  yang bersangkutan dan agar perbuatan hukum  tersebut lebih mengikat maka, biasanya  para pihak menuangkan  perjanjian  tersebut  ke  dalam  akta  otentik  yang  dibuat  oleh  seorang  Notaris. 7 Notaris  sebagaimana  disebutkan  dalam  Kongres  Luar  Biasa.  Dalam  pasal  3  Kode  Etik Notaris, kewajiban seorang Notaris diuraikan sebagai berikut: 8
1) Memiliki moral dan kepribadian yang baik sebagai pejabat umum;
2) Tidak  hanya  menghormati,  tetapi  juga  diwajibkan  untuk  menjunjung  tinggi  harkat  dan martabat Jabatan Notaris;
3) Selain wajib menjaga, seorang Notaris juga wajib membela kehormatan Perkumpulan;
4) Seorang Notaris diwajibkan untuk memiliki perilaku yang jujur, sifat yang mandiri, tidak berpihak dan amanah, seksama, penuh dengan rasa tanggung jawab;
5) Meningkatkan  pengetahuan  dan  keahlian  atas  profesi  yang  dimilikinya  tidak  terbatas hanya pada ilmu hukum dan kenotariatan.
Terhadap  profesi  Notaris,  bukanlah  hal  yang  baru  lagi  dalam  proses  pembuatan  akta otentik.  Akta  merupakan  suatu  tulisan  yang  dengan  sengaja  dibuat  untuk  dapat  dijadikan bukti bila terjadi  suatu  peristiwa  dan ditandatangani. 9 Sedangkan Menurut pasal  1867  KUH Perdata,  akta  otentik  merupakan  bukti  yang  utama  karena  di  dalam  keperdataan  seringkali orang  dengan  sengaja  menyediakan  bukti  yang  bisa  digunakan  apabila  timbul  suatu perselisihan  dan  bukti  yang  berupa  tulisan.  Pembuktian  dengan  tulisan  dilakukan  dengan tulisan  otentik  atau  dengan  tulisan  dibawah  tangan.  Dari  bukti  tulisan  tersebut,  ada  bagian
5 Urip  Santoso,  2016, Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  (Perspektif  Regulasi,  Wewenang  dan  Sifat  Akta), Prenadamedia Group, Jakarta, hlm.61.
6 Anita  Afriana, Kedudukan  Dan  Tanggung  Jawab  Notaris  Sebagai  Pihak  Dalam  Penyelesaian  Sengketa Perdata di  Indonesia Terkait  Akta  Yang Dibuatnya , Jurnal  Poros Hukum Padjadjaran, Vol. 1 No. 2, 2020, hlm. 248.
7 Putra Arafaid, Tanggung Jawab Hukum Notaris Terhadap Akta In Originali, Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, Vol.5, No.3 Tahun 2017, hlm. 511.
8 Pasal 3 Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten, 29-30 Mei 2015 .
9 R.Subekti, 2009, Hukum Pembuktian , Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 48.
yang  berharga  untuk  dilakukan  pembuktian  yaitu  pembuktian  tentang  akta.  Dimana  suatu akta merupakan tulisan yang dibuat untuk dijadikan sebagai alat bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani secukupnya. 10
Menurut Prof. Subekti akta autentik adalah suatu akta yang didalam bentuk ditentukan oleh  undang-undang  yang  dibuat  oleh  dihadapan  seorang  pejabat  umum  yang  berwenang untuk  membuatnya  ditempat  dimana  akta  itu  dibuat.1  Dapat  dikatakan  sebagai  akta  dengan pembuktian yang autentik, maka akta tersebut harus memenuhi 3 (tiga) syarat: 11
1. Akta  dibuat  dalam  bentuk  yang  ditentukan  oleh  Undang-undang.  Undang-undang  yang dimaksud mengacu pada Undang-Undang Jabatan notaris;
2. Akta dibuat oleh ( door ) atau dihadapan ( ten overstain) pejabat umum. Pejabat umum yang dimaksud yaitu pada pengertian pejabat  umum ( openbaar ambtenaar ). Kata “dihadapan” berarti akta tersebut dibuat atas permintaan seseorang, sedangkan akta yang dibuat “oleh” pejabat  umum  karena  adanya  suatu  kejadian,  pemeriksaan,  keputusan  dan  sebagainya (berita acara rapat, protes wesel, dan lain-lain);
3. Bahwa  akta  dibuat  oleh  pejabat  yang  berwenang  untuk  membuat  akta  autentik  ditempat akta tersebut dibuat.
Hal  ini  mengacu  pada  kewenangan  pejabat  itu  untuk  membuat  akta  autentik.  Untuk memperoleh status akta autentik ketiga syarat  tersebut haruslah terpenuhi untuk seluruhnya, apabila  tidak  terpenuhi  salah  satu  syarat  unsur  saja  maka  akan  menyebabkan  keautentikan akta  menjadi  hilang.  Kemudian  Peraturan  mengenai  akta  sendiri  juga  telah  diatur  di  dalam Pasal  1868  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  yang  berbunyi;  “Pengertian  akta  otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau dihadapan  pegawai-pegawai  umum  yang  berkuasa  untuk  itu  di  tempat  dimana  akta dibuatnya”.  Akta  Notaris  merupakan  salah  satu  sumber  data  bagi  pemeliharaan  data.  Maka wajib  dibuat  sedemikian  rupa  sehingga  dapat  dijadikan  dasar  yang  kuat  untuk  pendaftaran pemindahan  dan  pembebanan  hak  yang  bersangkutan. 12 Akta  yang  dibuat  oleh  Notaris  ini tidak  boleh  dibuat  secara  sembarangan  baik  mengenai  bentuk,  isi,  dan  cara  pembuatan  akta Notaris.
Akta  Notaris  merupakan  perjanjian  para  pihak  yang  mengikat  mereka  yang membuatnya, maka syarat sahnya suatu perjanjian wajib untuk dipenuhi sesuai dengan Pasal 1320  KUH  Perdata  yang  mengatur  tentang  syarat  sahnya  perjanjian.  Antara  lain  syarat subjektif yaitu syarat yang berkaitan dengan subjek yang mengadakan perjanjian yang terdiri dari adanya kata sepakat dan cakap bertindak untuk melakukan suatu perbuatan hukum, serta syarat lainnya adalah syarat objektif yaitu syarat yang berkaitan dengan perjanjian itu sendiri atau  berkaitan  dengan  objek  yang  dijadikan  perbuatan  hukum  oleh  para  pihak  yang  terdiri dari adanya suatu hal tertentu dan sebab yang tidak dilarang.
Dalam  pembuatan  akta  otentik,  pihak  yang  bersangkutan  dapat  memberikan  kuasa kepada orang lain  apabila dianggap mempunyai kepentingan atau kesibukan lain yang tidak
10 Darwan Prinst, 2002 , Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata, CV. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 157.
11 Hilda  Shopia  Wiradireja, Pertanggungjawaban  Pidana  Notaris  Dalam  Pembuatan  AktaYang  didasarkan pada  Keterangan  Palsu  Dihubungkan  Dengan  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  Tentang  Jabatan Notaris  jo  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  dan  KUHP .  Jurnal  Wawasan  Hukum,  Vol.  32,  No.1, Februari 2015, hlm. 12.
12 Boedi  Harsono, 2008 ,  Hukum Agraria Indonesia Jilid  1 Hukum Tanah Nasional , Jakarta, Djambatan, hlm. 507.
bisa  ditinggalkan.  Pemberian  surat  kuasa  merupakan  suatu  persetujuan  dari  pemberi  kuasa kepada  orang  lain  sebagai  penerima  kuasa,  untuk  melakukan  suatu  perbuatan  ataupun tindakan  untuk  dapat  “atas  nama”  dari  si  pemberi  kuasa. 13 Apabila  dalam  pembuatan  akta tersebut tidak memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Jabatan  Notaris  maka  pihak-pihak  yang  bersangkutan  dalam  pembuatan  akta  dan  merasa dirugikan  oleh  Notaris  yang  membuat  akta  tersebut  dapat  meminta  ganti  kerugian  kepada Notaris.
Praktiknya, seperti yang terjadi  di dalam  Putusan Pengadilan  Negeri  Cibinong  Nomor 25/Pdt.G/2017/PN.Cbi  dengan  kronologi  kasusnya  adalah  adanya  suatu  perjanjian  Sewa- Menyewa antara Penggugat yaitu Juju Andriyani merupakan pemilik dari sebuah rumah toko (Ruko)  dengan  ukuran  187  meter  persegi  yang  berdiri  diatas  Tanah  Hak  Milik  dengan  luas 2.230  meter  persegi  yang  tercatat  dalam  Sertipikat  Hak  Milik  No.97,  Cileungsi,  Bogor  atas nama  Juju  Andriyani,  yang  terletak  di  Jalan  Camat  Enjan  No.  18  A,  RT.  002  RW.  016 Kelurahan  Cileungsi,  Kecamatan  Cileungsi  Kabupaten  Bogor,  dengan  Tergugat  I  PT. Indomarco  Prismatama  melalui  Notaris  Umang  Retno  Ayu  Melasari,  S.H.,  selaku  Tergugat II.
Pada  tanggal  29  September  2016  Para  Tergugat  mengundang  Penggugat  untuk kemudian menandatangani Akta Sewa-Menyewa dan menerima uang pembayaran Perjanjian Sewa-Menyewa.  Tetapi,  saat  penandatanganan  Akta  Sewa-Menyewa,  Surat  Kuasa  dari Tergugat  I  belum  ada  yang  menyebabkan  pihak  yang  diberi  kuasa  untuk  mewakilkan Tergugat  I  dalam  penandatanganan  Akta  Sewa-Menyewa  tersebut  tidak  memiliki kewenangan,  namun  Penggugat  tetap  diminta  untuk  menandatangani  Akta  Sewa-Menyewa tersebut dan Penggugat tidak diberikan kelengkapan dari dokumen yang seharusnya diberikan kepada Penggugat. Selain itu, Tergugat II juga melakukan pemunduran tanggal Surat Kuasa yang  seharusnya  diterbitkan  pada  tanggal  29  September  2016,  padahal  dalam  Pasal  47  ayat (1)  Undang-Undang  Jabatan  Notaris  menjelaskan  bahwa  surat  kuasa  otentik  ataupun  surat lainnya  yang  menjadi  dasar  kewenangan  penghadap  dalam  penandatanganan  akta  yang  di keluarkan secara original atau surat kuasa dibawah tangan wajib hukumnya untuk dilekatkan pada Minuta Akta.
Pada saat yang bersamaan juga, Tergugat II tidak membacakan isi dari Akta Perjanjian Sewa-Menyewa  tersebut  kepada  Penggugat  padahal  seharusnya  pembacaan  akta  harus dilakukan  oleh  Notaris  karena  hal  tersebut  merupakan  kewajiban  seorang  Notaris  yang tercantum  dalam  Pasal  16  huruf  m  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Jabatan Notaris.  Penggugat  dalam  hal  ini  merasakan  bahwa  Tergugat  II  telah  memihak  kepada Tergugat I karena meskipun surat kuasa belum ada dan penerima kuasa dari Tergugat I tidak hadir  pada  penandatanganan  tersebut,  Tergugat  II  tetap  meminta  Penggugat  untuk menandatangani akta yang dibuatnya dan tidak membacakan isi akta tersebut.
Perihal  surat  kuasa  dari  Tergugat  I  yang  belum  diterima  sampai  pada  saat pendandatanganan akta Sewa Menyewa tersebut, Penggugat mengatakan tidak mempercayai jika  akta  Sewa  Menyewa  tersebut  telah  ditandatangani  oleh  Muhammad  Agus  Noviyanto selaku  penerima  kuasa  dari  Tergugat  I  pada  tanggal  29  September.  Penggugat  mengatakan hal tersebut sangat  tidak masuk akal karena mengingat surat  kuasa tersebut baru terbit pada
13 Supriadi, 2016, Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia , Sinar Grafika, Jakarta, hlm.51.
tanggal  27  Oktober,  Penggugat  juga  mengatakan  tidak  pernah  mengenal  sosok  dan  melihat identitas dari Muhammad Agus Noviyanto sebagai penerima kuasa dari Tergugat I.
Kemudian  Penggugat  mengajukan  gugatan  kepada  pengadilan  di  mana  Penggugat menuntut agar akta Sewa-Menyewa tersebut dibatalkan akan tetapi Hakim Pengadilan Negeri Cibinong dalam putusannya tidak membatalkan Akta Sewa-Menyewa tersebut dan juga tidak menimbang  pertanggung  jawaban  Notaris  dalam  putusan  tersebut.  Dalam  kasus  tersebut diatas, penulis melihat bahwa pengadilan dalam memutuskan perkara tersebut telah berpihak kepada  tergugat,  dimana  dalam  gugatan  tersebut  pihak  penggugat  telah  menjelaskan  dan memberikan  bukti  kepada  majelis  hakim  untuk  dijadikan  sebuah  pertimbangan  dalam memutuskan perkara, akan tetapi hal tersrbut tidak diindahkan oleh para majelis hakim yang justru memutus lain perkara tersebut. Sebab, penggugat dalam gugatannya telah menjelaskan bahwa  terdapat  kejanggalan  dalam  akta  yang  dibuat  oleh  Notaris  yang  ditunjuk  oleh  para pihak,  dimana  penggugat  mengatakan  bahwa  tergugat  telah  melakukan  perbuatan  melawan hukum  yaitu  dengan  melanggar  ketentuan-ketentuan  proses  pembuatan  akta  notaris sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Jabatan Notaris sehingga menyebabkan akta yang dibuat oleh tergugat mengalami degradasi menjadi akta dibawah tangan.
Akibat dari degradasi akta otentik menjadi akta dibawah tangan, menjadikan kekuatan pembuktiannya  juga  berbeda.  Akta  dibawah  tangan  mempunyai  kekuatan  pembuktian  yang dapat  diajukan  alat  bukti  lainnya  dan  pihak  yang  merasa  dirugikan  dapat  mengajukan permintaan ganti kerugian terhadapnya. 14 Beberapa kualifikasi dimana seorang Notaris dapat dimintakan  ganti  kerugian  atas  perbuatannya  terdapat  di  dalam  Undang-Undang  Jabatan Notaris yaitu di dalam Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51 Undang-Undang Jabatan  Notaris.  Dari  pasal-pasal  tersebut  diatas  apabila  seorang  Notaris  tidak  menjalankan ketentuan  sebagaimana  yang  dimaksudkan  dalam  pasal-pasal  tersebut  dan  hal  tersebut merugikan pihak-pihak yang ada dalam pembuatan akta tersebut, maka seorang Notaris dapat dianggap  telah  melakukan  perbuatan  melawan  hukum  sebagaimana  dijelaskan  dalam  pasal 1365 KUHPerdata.
Kasus  tersebut  di  atas  juga  dijelaskan  bahwa  dalam  penandatanganan  akta  tersebut Penggugat menyadari bahwa dalam minuta akta tersebut Tergugat II tidak melekatkan surat kuasa  dari  Tergugat  I  yang  seharusnya  diberikan  kepada  penerima  kuasa  pada  saat penandatanganan  akta  sewa  menyewa  tersebut.  Penerima  kuasa  pada  saat  penandatanganan tersebut  juga  tidak  memberitahukan  kepada  Tergugat  II  bahwa  ia  belum  menerima  surat kuasa  dari  Tergugat  I  dikarenakan  Tergugat  I  belum  menerima  surat  kuasa  tersebut  dari Kantor  Pusat  Tergugat  I.  Bahwa  dapat  dilihat  dalam  kasus  tersebut  Tergugat  I,  Tergugat  II dan penerima kuasa dari pihak Tergugat I tidak mempunyai itikad baik dalam membuat akta Sewa-  Menyewa  tersebut,  dengan  tidak  memberitahukan  kepada  Penggugat  bahwa  surat kuasa dari Tergugat I belum diterima.
Penggugat  juga  mengatakan  di  dalam  persidangan  bahwa  dirinya  tidak  pernah mengetahui identitas dari penerima kuasa yang mewakili Tergugat I dalam penandatanganan akta sewa menyewa tersebut. Begitu juga dalam komparisi akta sewa menyewa tersebut tidak mencantumkan  identitas  dari  Tergugat  I  sebagai  pihak  yang  memberikan  kuasa  kepada penerima kuasa. Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai tanggung jawab notaris terkait
14 Ibid., hlm. 76.
akta  yang  dibuatnya  sebagaimana  tercantum  dalam  Putusan  Pengadilan  Negeri  Cibinong dimana  Penggugat  mengatakan  bahwa  Notaris  telah  melanggar  pasal  44  Undang-Undang Jabatan  Notaris,  akan  tetapi  dalam  putusan  tersebut  Notaris  yang  bersangkutan  tidak diberikan kewajiban  untuk  membayar  ganti rugi  dan bertanggung  jawab  atas  kerugian yang diderita  oleh  Penggugat.  Selain  itu,  perlindungan  hukum  dalam  kasus  tersebut  diatas  tidak terlaksana  dengan  baik  sebab  tidak  tercapainya  ketentuan  dalam  Pasal  44  Undang-Undang Jabatan Notaris, dimana Notaris tidak membayar ganti kerugian.
Dari  kasus  diatas  sesungguhnya  Notaris  tersebut  sudah  lalai  dalam  membuat  sebuah akta  otentik  yang  baik  dan  benar.  Dimana  dalam  etika  profesinya  seharusnya  Notaris  harus memehami dengan baik tugas jabatannya sebagai berikut : 15
a. Notaris  dituntut  melakukan  pembuatan  akta  dengan  baik  dan  benar.  Artinya,  akta  yang dibuat  itu  memenuhi  kehendak  umum  dan  permintaan  pihak-pihak  yang  berkeontingan karena jabatannya;
b. Notaris  dituntut  menghasilkan  akta  yang  bermutu.  Artinya,  akta  yang  dibuat  itu  sesuai dengan  aturan  hukum  dan  kehendak  pihak-pihak  yang  berkepentingan  dalam  arti  yang sebenarnya,  bukan  mengada-ada.  Notaris  harus  menjelaskan  kepada  pihak-pihak  yang berkepentingan  akan  kebenaran  isi  dan  prosedur  akta  yang  dibuatnya  itu.  Serta  akta tersebut  memiliki  dampak  yang  positif,  sehingga  siapapun  akan  mengakui  akta  tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.
Kemudian, perkara yang senantiasa dipermasalahkan yaitu dari aspek formal, terutama mengenai :
a. Kepastian hari, tanggal, bulan, tahun, dan pukul menghadap;
b. Pihak siapa yang menghadap;
c. Tanda tangan yang menghadap;
d. Salinan akta tidak sesuai dengan minuta akta;
e. Salinan akta ada, tanpa dibuat minuta akta;
Minuta  akta  tidak  ditandatangani  secara  lengkap,  tapi  minuta  akta  dikeluarkan  Dalam Pasal  85  Undang-Undang  Jabatan  Notaris,  diatur  juga  mengenai  sanksi  bagi  Notaris  yang melanggar aspek formal tersebut, yaitu :
a. Teguran lisan;
b. Teguran tertulis;
c. Pemberhentian sementara;
d. Pemberhentian dengan hormat;
e. Pemberhentian dengan tidak hormat.
Maka  berdasarkan  latar  belakang  diatas  penelitian  ini  mengangkat  judul  mengenai “Tanggung  Jawab  Notaris  Terhadap  Akta  Yang  Cacat  Hukum  Menurut  Undang-Undang Jabatan Notaris”. Dengan rumusan masalah sebagai berikut :
a. Bagaimana tanggung jawab Notaris terhadap Akta Sewa-Menyewa yang cacat hukum?
b. Bagaimana akibat hukum terhadap akta otentik yang cacat hukum ?
c. Bagaimana perlindungan hukum terhadap para pihak yang dirugikan dari pembuatan akta Sewa-Menyewa yang dianggap cacat hukum?
15 Abdul  Ghofur  Anshori,  2009, Lembaga  Kenotariatan  Indonesia,  Perspektif  Hukum  dan  Etika, UII  Press, Yogyakarta, hlm.49.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  yurdis  normatif  yaitu  jenis  penelitian  yang bertumpu  pada  sumber  data  sekunder  sebagai  data  rujukan  utama  yang  terdiri  dari  bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.  Dalam penelitian normatif ini penulis akan mengacu kepada undang-undang, buku-buku dan putusan pengadilan untuk memecahkan  permasalahan  penelitian  yang  penulis  angkat.  Penelitian  ini  akan  mengkaji mengenai  Tanggung  Jawab  Notaris  Terhadap  Akta  Yang  Cacat  Hukum  Menurut  Undang- Undang Jabatan Notaris.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Sewa-Menyewa Yang Cacat Hukum
Dalam  menjalankan  tugas  jabatannya,  selain  harus  menjalankan  kewenangan  atau tugas yang diberikan oleh Undang-Undang yaitu membuat akta otentik seorang Notaris juga harus  bertanggung  jawab  atas  akta  yang  sudah  dibuatnya  tersebut.  Teori  tanggung  jawab hukum  sangat  diperlukan  agar  dapat  menjelaskan  hubungan  antara  tanggung  jawab  notaris yang  berkaitan  dengan  kewenangan  notaris  yang  berdasarkan  UUJN  yang  berada  dalam hukum perdata. Tanggung jawab dan etika profesi notaris sangat berkaitan dengan moral dan integritas,  sehingga  apabila  seorang  notaris  tidak  memiliki  integritas  dan  moral  yang  baik maka  seorang  notaris  tidak  dapat  dikatakan  mempunyai  tanggung  jawab  dan  etika  profesi yang  baik  pula.  Ruang  lingkup  pertanggung  jawaban  notaris  adalah  meliputi  kebenaran materiil  dari  akta  yang  sudah  dibuatnya.  Mengenai  pertanggung  jawaban  seorang  notaris terhadap kebenaran materiil, dapat dibedakan menjadi empat poin, yaitu: 16
1. Tanggung jawab notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil dari akta yang sudah dibuatnya;
2. Tanggung  jawab  notaris  secara  pidana  terhadap  kebenaran  materiil  dari  akta  yang  sudah dibuatnya;
3. Tanggung jawab notaris berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris terhadap kebenaran materiil dari akta yang dibuatnya;
4. Tanggung jawab notaris dalam menjalankan tugas jabatannya yang berdasarkan kode etik notaris.
Tanggung  jawab  notaris  terhadap  akta  yang  dibuatnya adalah  berdasarkan kesalahan
( based  on  fault  of  liability )  sehingga  seorang  notaris  harus  bertanggung  jawab  apabila  atas akta  yang  dibuatnya  terdapat  kesalahan  atau  pelanggaran  yang  disengaja  oleh  Notaris. Namun,  sebaliknya  apabila  suatu  unsur  kesalahan  tersebut  terjadi  diantara  para  penghadap maka  sepanjang  seorang  Notaris  tersebut  menjalankan  kewenangannya  sesuai  dengan  apa yang  tercantum  di  dalam  Undang-Undang,  Notaris  yang  bersangkutan  tidak  dapat  diminta pertanggungjawabannya karena Notaris  hanya mencatat semua informasi yang diperolehnya dari para penghadap. 17 Pada dasarnya, Notaris tidak bertanggung jawab kepada isi akta yang dibuat  dihadapannya,  sebab  isi  dari  akta  tersebut  adalah  berdasarkan  kesepakatan  dan kehendak  yang  diinginkan  oleh  para  pihak.  Sehingga  Notaris  dalam  hal  ini,  hanya bertanggung  jawab  terhadap  bentuk  akta  otentik  secara  formal,  sebagaimana  yang  telah ditetapkan dalam undang-undang.
16 Abdul Ghofur, 2019, Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum dan Etika, UII Press; Yogyakarta, hlm. 34.
17 Ibid., hlm. 35.
Seorang  Notaris,  dapat  dimintakan  pertanggungjawaban  secara  perdata  berdasarkan tuntutan  perbuatan  melawan  hukum.  Dalam  Undang-Undang  Jabatan  Notaris  terdapat beberapa  kualifikasi  Akta  otentik  dapat  dinyatakan  cacat  hukum  sehingga  Notaris  dapat dikenakan  sanksi  untuk  penggantian  biaya,  ganti  rugi  dan  bunga  terdapat  pada  pasal-pasal berikut  antara  lain  adalah  Pasal  44,  Pasal  48,  Pasal  49,  Pasal  50  dan  Pasal  51.  Berdasarkan pasal-pasal  tersebut  diatas  maka  sebuah  akta  otentik  dianggap  cacat  hukum  apabila  akta tersebut  melanggar  ketentuan-ketentuan  yang  terdapat  dalam  pasalpasal  tersebut  diatas. Sehingga para pihak yang dirugikan dapat menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada  Notaris  yang  bersangkutan  dalam  pembuatan  akta  tersebut.  Selain  melanggar  pasal- pasal tersebut diatas, Notaris yang bersangkutan dalam kasus tersebut di atas juga melanggar Pasal 16 huruf m yang berisi “Membacakan Akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat  di  bawah  tangan,  dan  ditandatangani  pada  saat  itu  juga  oleh  penghadap,  saksi,  dan Notaris”.
Dari penjelasan Pasal 16 huruf m tersebut dapat disimpulkan bahwa pada kasus di atas, Tergugat  II  dalam  hal  ini  adalah  Notaris  yang  berwenang  dalam  pembuatan  akta  sewa menyewa  tersebut  melanggar  Pasal  16  huruf  m.  Sebab,  dalam  penandatanganan  akta  sewa menyewa  tersebut,  Tergugat  II  sebagai  Notaris  tidak  mendatangkan  saksi-saksi  dan  proses penandatanganan akta tersebut tidak dilaksanakan secara langsung, sehingga pihak penerima kuasa  yang  dalam  hal  ini  mewakilkan  Tergugat  I  menandatangani  akta  sewa-menyewa tersebut  terlebih  dahulu  dan  dalam  menandatangani  akta  tersebut  penerima  kuasa  tidak menyerahkan surat kuasa kepada Notaris sebab surat kuasa tersebut belum turun dari Kantor Pusat Tergugat I. Dalam kasus yang menjadi bahan penelitian dari penulisan tesis ini, dalam gugatannya  Penggugat  mengatakan  bahwa  Tergugat  II  tidak  melekatkan  surat  kuasa  dari penerima kuasa Tergugat I. Tergugat II mengatakan juga bahwa pada saat penandatanganan penerima kuasa tidak membawa surat kuasa, sebab surat kuasa tersebut belum diterima oleh penerima kuasa dari Kantor Pusat Tergugat I.
Dalam  hal  tersebut  Tergugat  II  juga  tidak  memiliki  itikad  baik  untuk  memberitahu Penggugat  bahwa,  Tergugat  II  tidak  menerima  surat  kuasa  dari  pihak  penerima  kuasa  dari Tergugat  I.  Dalam  hal  ini  maka,  bisa  dikatakan  bahwa  proses  penandatanganan  yang dilakukan  oleh  penerima  kuasa  yang  bertindak  untuk  mewakili  Tergugat  I  tidak  sah,  sebab dalam penandatanganan akta Notaris, semua penghadap harus menghadap kepada notaris dan apabila  penandatanganan  tersebut  ada  salah  satu  pihak  yang  diwakilkan  oleh  pihak  lain sebagai penerima kuasa maka penerima kuasa tersebut harus memberikan Surat Kuasa yang ditandatangani  oleh  Pemberi  Kuasa  yang  kemudian  diberikan  kepada  Notaris  yang bersangkutan untuk dilekatkan pada minuta akta. Oleh sebab itu, berdasarkan kronologi kasus diatas  maka  Notaris  yang  bersangkutan  dapat  dimitakan  ganti  kerugian  atas  akta  sewa menyewa  yang  dibuatnya  yang  telah  menimbulkan  kerugian  bagi  para  pihak.  Dalam  hal pertanggungjawaban  Notaris  yang  bersangkutan  dalam  pembuatan  akta  sewamenyewa tersebut  maka,  jika  dilihat  berdasarkan  pelanggaran  terhadap  pasal-pasal  yang  disebutkan maka Notaris wajib untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan ketentuan yang  tercantum  dalam  pasal-pasal  tersebut  diatas.  Teori  yang  digunakan  dalam  menjawab rumusan masalah pertama adalah teori kepastian hukum, Teori kepastian hukum berdasarkan
pendapat  dari  Gustav  Radbruch  yang  menyatakan  bahwa  “sesuatu  yang  dibuat  pasti mempunyai cita atau tujuan”. 18
Jadi  menurutnya,  hukum  pun  dibuat  karena  ada  tujuannya,  tujuan  ini  merupakan  nilai yang  ingin  diwujudkan  oleh  manusia,  tujuan  hukum  yang  utama  ada  tiga  yaitu,  keadilan untuk  keseimbangan,  kepastian  untuk  ketetapan,  dan kemanfaatan  untuk  kebahagiaan. Hans kelsen menjelaskan, hukum merupakan suatu sistem norma sedangkan norma adalah sebuah pernyataan  yang  menekankan  aspek  “seharusnya”  atau  das  sollen,  dengan  menyertakan peraturan-peraturan yang harus dilakukan. Undang-undang berisi aturan-aturan yang bersifat umum  yang  menjadi  pedoman  bagi  masyarakat  untuk  bertingkah  laku  dalam  berhubungan, baik  sesama  individu  maupun  dalam  hubungan  dengan  masyarakat.  Adanya  aturan  itu  dan plelaksanaannya  menimbulkan  kepastian  hukum.  Kepastian  hukum  secara  normatif  adalah ketika suatu peraturan dibuat serta diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan juga logis.  Jelas  yang dimaksud  adalah tidak menimbulkan keragu-raguan  (multi  tafsir) dan logis.  Jelas  juga  dalam  artian  ia  menjadi  suatu  sistem  norma  dengan  norma  lain  sehingga tidak  berbenturan  atau  menimbulkan  konflik  norma.  Kepastian  hukum  menunjuk  pada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten serta konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat  dipengaruhi  oleh  keadaan-keadaan  yang  bersifat  subyektif.Ajaran  kepastian  hukum berasal dari ajaran yuridis-dogmatik yang didasarkan pada aliran positivistis di dunia hukum, yang  cenderung  lebih  melihat  hukum  sebagai  sesuatu  yang  bersifat  otonom  dan  mandiri, karena  bagi  penganut  aliran  ini  hukum  hanyalah  kumpulan  aturan.  Kepastian  hukum diwujudkan  dengan  sifatnya  yang  hanya  membuat  suatu  aturan  yang  bersifat  umum.  Sifat umum  dari  aturan  tersebut  membuktikan  bahwa  hukum  tidak  bertujuan  untuk  mewujudkan keadilan ataupun kemanfaatan, melainkan hanya untuk kepastian. 19

## Akibat Hukum Terhadap Akta Otentik Yang Cacat Hukum
Profesi  seorang  notaris  mendapatkan  perlindungan  oleh  hukum,  namun  bukan  berarti notaris  menjadi  kebal  hukum.  Seorang  notaris  dapat  pula  melakukan  kesalahan  dalam aktanya  yang  dapat  menyebabkan  cacat  terhadap  akta  yang  dibuat.  Dalam  tugasnya  dalam membuat  akta  notaris,  tidak  terlepas  dari  segala  kekurangan  manusia  yang  kadangkadang lalai  dalam  menjalankan  tugasnya,  walaupun  notaris  sudah  dibekali  dengan  pengetahuan hukum  terkadang  notaris  juga  bisa  melakukan  kesalahan  baik  itu  kesalahan  notaris  ataupun kesalahan  para  pihak  yang  berakibat  terhadap  akta  yang  dibuatnya  itu.  Tugas  notaris  tidak hanya  mengesahkan  tanda  tangan  saja,  namun  juga  mereka  menyusun  aktanya  dan memberikan  saran  kepada  para  pihak.  Pada  dasarnya  notaris  merupakan  seorang  yang dibekali dengan pengetahuan akan hukum, jadi apabila ada pihak yang datang meminta untuk dibuatkan  akta  notaris,  notaris  tidak  bisa  hanya  mengikuti  apa  yang  menjadi  kemauan  para pihak, namun notaris tetap harus memberikan saran-saran apabila ada yang menyimpang dari yang diinginkan oleh para pihak.
Akta  yang  dibuat  notaris  merupakan  akta  otentik  merupakan  alat  bukti  tertulis  yang diakui dalam Pasal 1867 KUHPerdata yang berbunyi : “Pembuktian dengan tulisan dilakukan
18 Muhamad  Erwin,  2011, Filsafat  Hukum:  Refleksi  Krisis  Terhadap  Hukum ,  PT.  Raja  Grafindo  Persada; Jakarta, hlm. 123
19 Achmad Ali, 2015, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis) , Penerbit Toko Gunung Agung; Jakarta, hlm. 82-83
dengan  tulisan  otentik  atau  dengan  tulisan  dibawah  tangan”  Berdasarkan  pasal  diatas  alat bukti tertulis terbagi atas dua yaitu akta otentik yang dibuat oleh seorang pejabat umum dan akta  dibawah  tangan  yang  dibuat  oleh  para  pihak  tanpa  ada  perantaraan  seorang  pejabat umum. Suatu akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna baik dihadapan para pihak,  ahli  waris  maupun  didalam  pengadilan.  Suatu  akta  dikatakan  otentik  bila  memenuhi syarat-syarat  yang  tercantum  dalam  pasal  1868  KUHPerdata.  Akta  otentik  harus  memenuhi syarat materil dan formil dalam pembuatannya agar dapat dikatakan otentik. Selain dari akta otentik sebagai alat bukti tertulis, ada pula alat bukti tertulis lain yaitu akta dibawah tangan. Akta dibawah tangan adalah suatu akta yang dibuat oleh para pihak yang bersangkutan yang ditandatangan  oleh  mereka  namun  dibuat  tidak  oleh  atau  dihadapan  notaris  atapun  tanpa perantaraan seorang pejabat umum.
Sebuah akta otentik  dapat kehilangan otentisitasannya apabila tidak memenuhi syarat- syarat  dalam  pasal  1868  KUHPerdata  dan  syarat  materil  dan  formil  dalam  pembuatannya. Seperti  yang  tercantum  dalam  pasal  1869  KUHPerdata  yaitu:  “Suatu  akta  yang  tidak  dapat diperlakukan  sebagai  akta  otentik,  baik  karena  tidak  berwenangnya  atau  tidak  cakapnya pejabat  umum  yang  bersangkutan  maupun  karena  cacat  dalam  bentuknya,  mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan bila ditandatangani oleh para pihak ” Menurut pasal 1869  KUHPerdata  ada  tiga  faktor  yang  membuat  suatu  akta  otentik  berubah  kekuatan pembuktiannya dari akta otentik menjadi akta dibawah tangan dan tidak diperlakukan sebagai akta otentik apabila yaitu :
(1) Pejabat yang membuat akta otentik tersebut tidak berwenang;
(2) Pejabat yang membuat akta otentik tidak cakap;
(3) Karena akta otentik yang dibuat itu cacat bentuknya.
Terdegradasinya  kekuatan  pembuktian  dari  akta  otentik  menjadi  akta  dibawah  tangan yang tercantum  dalam  pasal  1869  KUHPerdata  adalah karena apabila  salah satu  faktor  atau beberapa faktor diatas terjadi dan untuk memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan, akta tersebut harus di tandatangani oleh para pihak. Tanda tangan merupakan syarat mutlak untuk suatu akta dijadikan alat bukti. Pasal 1869 KUHPerdata menegaskan sekiranya akta  otentik  itu  dibuat  oleh  pejabat  yang  tidak  berwenang  dalam  hal  pembuatan  akta,  atau tidak  cakap  dalam  hal  membuat  akta  otentik,  ataupun  akta  yang  dibuat  itu  memiliki  suatu cacat  terhadap  bentuknya  (vide  BAB  VII  UUJN  Bagian  Pertama  tentang  Bentuk  dan  Sifat Akta)  namun  akta  tersebut  ditandatangani  oleh  para  pihak,  maka  akta  tersebut  memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan saja. Berdasarkan pasal 1869 KUHPerdata menggunakan  kata  “tidak  berwenang”  ( onbevoegd )  ,“tidak  cakap”  ( onbekwaam )  dan  cacat bentuknya  tapi  tidak  memberikan  penjelasan  yang  tegas  mengenai  pengertian  dari  istilah hukum  itu.  Sebagai  contoh  apabila  seorang  notaris  membuat  akta  otentik  diluar  wilayah jabatan yang ditentukan untuk  menjadi  wilayah  jabatannya  maka  dalam  hal  itu  ia dikatakan “tidak berwenang”, sedangkan apabila seorang notaris membuat akta, yang walaupun sudah berada  dalam  daerah  yang  merupakan  wilayah  jabatannya  tapi  ia  membuat  suatu  akta  yang tidak termasuk dalam bidang tugas notaris, maka dengan ini ia dikatakan “tidak cakap”. 20 Kenyataannya  yang  dimaksud  oleh  undangundang  dengan  “tidak  berwenang”  hanya merupakan  suatu  kewenangan  atau  kekuasaan  yang  terbatas  atau  relatif  sedangkan  yang
20 Tobing, G.H.S Lumban, 1990, Peraturan Jabatan Notaris, Erlangga, Jakarta, hlm. 123.
dimaksud dengan “tidak cakap” bersifat absolut atau mutlak, sehingga dapat dikatakan bahwa kedua  istilah  ini  tidak  mempunyai  pengertian  yang  pasti.  Namun  satu  hal  yang  pasti  ialah bahwa dalam hal seorang notaris membuat akta otentik, ia harus berwenang dan cakap dalam arti  yang  relatif  dan  absolut.  Pengertian  dari  absolut  dan  relatif  ini  hampir  sama  dengan pengertian dalam kompetensi pengadilan yang terbagi atas dua yaitu kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Dalam kompetensi absolut terkait dengan pengadilan apa yang pengadilan mana  yang  berwenang  untuk  mengadili  baik  itu  pengadilan  umum,  militer,  agama,  maupun TUN,  sama  dengan  pengertian  diatas  yang  mengatakan  kata  “tidak  cakap”  yang  bersifat mutlak atau absolut, karena walaupun sudah didalam wilayah jabatan notaris namun apabila bukan  tugas  dari  notaris  maka  akta  yang  dibuat  akan  tidak  sah.  Begitu  juga  dengan kompetensi relatif yang terkait dengan pengadilan wilayah mana yang akan mengadili, begitu pula dengan keterkaitan kata “tidak berwenang” walaupun sudah tugas notaris namun apabila tidak berada dalam  wilayah jabatan notaris maka dapat dikatakan perbuatan yang dilakukan notaris tidak berwenang dalam arti relatif.
Mengenai  cacat  dalam  bentuknya  suatu  akta  notaris  tidak  memiliki  pengertian  yang pasti terhadap bagaimana bentuk dari akta notaris sehingga dikatakan cacat dalam bentuknya. Dalam UUJN terdapat pasal-pasal yang mengatur tentang Bentuk dan Sifat Akta, maka dari peraturan  ini  dapat  dianalisa  bahwa  pengertian  cacat  dalam  bentuknya  yaitu  apabila  suatu akta otentik yang dalam pembuatannya tidak memenuhi syarat atau prosedur yang tercantum dalam pasal-pasal dalam UUJN ini. Jika salah satu saja syarat tersebut tidak terpenuhi (formil atau  materil),  akan  mengakibatkan  akta  Notaris  yang  bersangkutan  cacat  formil,  dan akibatnya  akta  tersebut  kehilangan  kekuatan  pembuktian  sempurnanya,  dan  hanya  menjadi akta  dibawah  tangan  bila  ditandatangani  oleh  para  pihak. 21 Terhadap  tindakan  pelanggaran oleh  seorang  notaris  dalam  hal  pembuatan  akta  otentik  yang  menyebabkan  akta  tersebut hanya mempunyai kekuatan akta dibawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum, maka pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut penggantian ganti rugi terhadap notaris.
Dalam  hal  suatu  akta  notaris  dibatalkan  oleh  putusan  hakim  di  pengadilan,  maka  hal ganti rugi terhadap notaris hanya itu bisa dilakukan apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan sepanjang kesalahan dalam akta notaris itu merupakan kesalahan notaris yang membuat. Namun  dalam  hal  pembatalan  akta  notaris  melalui  putusan  di  pengadilan  tidak  merugikan para  pihak  maka  notaris  tidak  dapat  dituntut  untuk  memberikan  ganti  rugi  walaupun kehilangan nama baik.Terhadap akta otentik yang mengandung keterangan palsu yaitu notaris tidak dapat diberikan  pertanggungjawaban secara hukum  sebab notaris  hanya  mencatat atau menuangkan  suatu  perbuatan  hukum  yang  dilakukan  oleh  para  pihak/penghadap  ke  dalam akta.  Notaris  hanya  mengkonstatir  apa  yang  terjadi,  apa  yang  dilihat,  dan  dialaminya  dari para  pihak/penghadap  tersebut  berikut  menyesuaikan  syarat-syarat  formil  dengan  yang sebenarnya lalu  menuangkannya ke dalam akta. Notaris tidak diwajibkan untuk  menyelidiki kebenaran isi materiil dari akta otentik tersebut. Dan akta otentik tersebut akan menjadi bukti bahwa telah terjadi suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak/penghadap.

## Perlindungan  Hukum  Terhadap  Para  Pihak  Yang  Dirugikan  Dari  Pembuatan  Akta Sewa-Menyewa Yang Dianggap Cacat Hukum
Perlindungan  hukum  menurut  Satjipto  Rahardjo  adalah  memberikan  pengayoman terhadap  hak  asasi  manusia  yang  dirugikan  oleh  orang  lain  dan  perlindungan  tersebut diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum, 15 sedangkan,  pengertian  perlindungan  hukum  menurut  Philipus  M.  Hadjon  adalah  suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum dengan cara menggunakan perangkat-perangkat hukum. 22 Perlindungan hukum adalah merupakan konsep universal  dari  negara  hukum.  Perlindungan  hukum  pada  dasarnya  terdiri  dari  dua  bentuk yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Dalam kasus tersebut diatas perlindungan hukum yang diberikan adalah perlindungan hukum represif, sebab terjadi kasus  dalam  pembuatan  akta sewa menyewa tersebut  dimana  pihak penerima kuasa  sebagai pihak  yang  mewakilkan  Tergugat  I  dalam  penandatanganan  akta  sewa  menyewa  tidak memberikan Surat Kuasa kepada Tergugat II dengan menyatakan bahwa Surat Kuasa tersebut belum diterima dari Kantor Pusat Tergugat I.
Sehingga dalam kasus tersebut diatas maka, perlindungan hukum yang diberikan adalah dengan  menuntut  ganti  kerugian  kepada  notaris  yang  bersangkutan,  sebab  akta  sewa menyewa  tersebut  menjadi  tidak  sah  akibat  dari  penandatanganan  penerima  kuasa  dari Tergugat I tidak disertai dengan surat kuasa yang diberikan oleh Tergugat I dan Notaris tidak mencantumkan atau melekatkan surat kuasa tersebut pada minuta akta. Perlindungan hukum tersebut  diperlukan  untuk  dilakukan  dalam  rangka  mengembalikan  kerugian  yang  diderita oleh  para  pihak  dalam  pembuatan  akta  tersebut,  dimana  pada  dasarnya  jika  melihat  pada bukti-bukti  yang  diajukan  oleh  Penggugat  terkait  penandatanganan  akta  yang  tidak mendatangkan  kedua  belah  pihak,  dan  juga  Penggugat  yang  mengatakan  bahwa  tidak mengenal  identitas  dari  penerima  kuasa,  maka  hal  tersebut  telah  melanggar  ketentuan  yang tercantum  dalam  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 terutama pada Pasal 16 huruf m dan Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49,  Pasal  50  dan  Pasal  51.  Akan  tetapi  dalam  kasus  tersebut  diatas,  di  dalam  putusan  yang menjadi bahan penelitian  tersebut perlindungan hukum terhadap Penggugat tidak dijalankan dengan  baik  sebab  dalam  putusan  tersebut  perlindungan  hukumnya  hanya  berpihak  kepada para  tergugat  saja.  Menurut  Habib  Adjie,  dalam  perkara  pidana  seringkali  notaris  dijerat dengan pasal dalam KUHP sebagai berikut:
1. Membuat surat palsu/yang dipalsukan dan menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan (pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP);
2. Melakukan pemalsuan akta otentik (pasal 264 KUHP);
3. Menyuruh mencantumkan keteranagan palsu dalam akta otentik (pasal 266 KUHP);
4. Melakukan atau menyuruh melakukan dan turut serta melakukan (Pasal 55 Jo. Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUHP atau pasal 264 atau pasal 266 KUHP);
5. Membantu membuat surat palsu atau yang dipalsukan dan menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan tersebut (pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Jo. Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUHP atau pasal 264 atau pasal 266 KUHP).
22 Philipus  M  Hadjon,  2017, Pengantar  Hukum  Administrasi  Indonesia, Gadjah  Mada  University  Press, Yogyakarta, hlm 10
Dalam  putusan  pengadilan  yang  menjadi  bahan  dari  penelitian  tersebut  di  atas perlindungan hukum tidak diberikan secara adil karena pihak Tergugat dalam hal  ini adalah Notaris dan tergugat lainnya tidak dijatuhi hukuman untuk membayar kerugian yang diderita oleh Penggugat atas kelalaisan yang disebabkan oleh Tergugat I dan Tergugat II. Teori yang digunakan  untuk  menyelesaikan  rumusan  masalah  kedua  adalah  teori  keadilan  hukum, Keadilan  merupakan  salah  satu  dari  tujuan  hukum,  tidak  hanya  keadilan  saja  tujuan  hukum juga  mengenai  kepastian  hukum  dan  kemanfaatan  hukum.  Menurut  Aristoteles,  kata  adil mengandung  banyak  arti  yaitu  adil  dapat  berarti  menuntut  hukum,  dan  apa  yang  sebanding yaitu  yang  semestinya.  Dari  pengertian  tersebut,  seseorang  dikatakan  berlaku  tidak  adil apabila  mengambil  bagian  lebih  dari  yang  semestinya.  Orang  yang  menghiraukan  adanya hukum  juga  dianggap  tidak  adil,  karena  segala  hal  yang  didasarkan  kepada  hukum  dapat dianggap adil.

## KESIMPULAN
Dalam hal tanggung jawab dalam pembuatan akta otentik, apabila akta yang dibuat oleh notaris  yang  bersangkutan  tidak  sesuai  dengan  ketentuan  pembuatan  akta  notaris  dalam UndangUndang Jabatan Notaris maka, Notaris yang bersangkutan dapat dijatuhi pertanggung jawaban  untuk  membayar  ganti  kerugian.  Akan  tetapi  dalam  Putusan  pengadilan  tersebut terjadi kesalahan sehingga Pengadilan tidak menerapkan sanksi kepada Notaris dengan tepat sehingga putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Cibinong tidak tepat jika merujuk pada bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat bahwa benar Notaris telah melanggar pasal 44 Undang-Undnag  Jabatan  Notaris.  Dalam  hal  perlindungan  hukum  yang  diberikan  oleh Pengadilan  Negeri  Cibinong,  maka  perlindungan  hukum  tersebut  tidak  terlaksana sebagaimana mestinya. Sebab dalam  putusan  tersebut  pengadilan  tidak  menghukum  Notaris yang bersangkutan untuk membuat akta sewa menyewa tersebut untuk membayar ganti rugi kepada  penggugat  sebagaimana  mestinya.  Dalam  putusan  pengadilan  tersebut  juga  bukti- bukti yang diberikan oleh penggugat seperti tidak di perhatikan oleh pihak pengadilan. Untuk notaris agar lebih memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris pada saat pembuatan  akta  otentik,  selain  itu  juga  agar  notaris  lebih  memperhatikan  ketentuan  proses penandatanganan  akta  otentik.  Untuk  pengadilan  yang  memutuskan  perkara  yang  diajukan dalam persidangan agar lebih berhati-hati dan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat dan menjatuhkan putusan dengan tepat.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Ghofur  Anshori,  2019 ,  Lembaga  Kenotariatan  Indonesia:  Perspektif  Hukum  Dan Etika, UII Press, Yogyakarta.
Achmad Ali, 2015, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis) , Penerbit Toko Gunung Agung; Jakarta.
Anita Afriana, Kedudukan Dan Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pihak Dalam Penyelesaian Sengketa  Perdata  di  Indonesia  Terkait  Akta  Yang  Dibuatnya ,  Jurnal  Poros  Hukum Padjadjaran, Vol. 1 No. 2, 2020.
Boedi  Harsono,  2008 ,  Hukum  Agraria  Indonesia  Jilid  1  Hukum  Tanah  Nasional ,  Jakarta, Djambatan.
Darusman, Yoyon Mulyana. Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Otentik dan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah. Vol. 7 No 1, 2016.
Darwan Prinst, 2002 , Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata, CV. Citra Aditya Bakti, Bandung.
Habib Adji, 2014, Merajut Pemikiran Dalam Dunia Notaris & PPAT , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
Habib Adjie, 2008, Hukum Notariat di Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris , Refika Aditama; Bandung. Hilda Shopia Wiradireja, Pertanggungjawaban Pidana Notaris Dalam Pembuatan Akta Yang didasarkan pada Keterangan Palsu Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun  2004  Tentang  Jabatan  Notaris  jo  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  dan KUHP . Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 32, No.1, Februari 2015. Muhamad Erwin, 2011, Filsafat Hukum: Refleksi Krisis Terhadap Hukum , PT. Raja Grafindo Persada; Jakarta.
Putra  Arafaid, Tanggung  Jawab  Hukum  Notaris  Terhadap  Akta  In  Originali, Jurnal  IUS Kajian Hukum dan Keadilan, Vol.5, No.3 Tahun 2017.
R.Subekti, 2009, Hukum Pembuktian , Pradnya Paramita, Jakarta. Supriadi,  2016, Etika  &  Tanggung  Jawab  Profesi  Hukum  di  Indonesia ,  Sinar  Grafika, Jakarta.
Tobing,  G.H.S  Lumban,  1990, Peraturan  Jabatan  Notaris, Erlangga,  Jakarta.  Philipus  M Hadjon,  2017, Pengantar  Hukum  Administrasi  Indonesia, Gadjah  Mada  University Press, Yogyakarta.
Urip Santoso, 2016, Pejabat Pembuat Akta Tanah (Perspektif Regulasi, Wewenang dan Sifat Akta), Prenadamedia Group, Jakarta.