## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja

## KEBIJAKAN PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA INDONESIA KE PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DENGAN PENDEKATAN SWOT ANALYSIS (Studi pada Instansi Pemerintah Indonesia)
Sumarna 1
Lina Miftahul Jannah 2
Universitas Indonesia 1,2
Jalan Margonda Raya, Pondok Cina, Beji Kota Depok, Jawa Barat 16424 1,2
Alamat email Koresponden: sumarna.amar@gmail.com

## ABSTRACT
The relocation of the Indonesian National Capital to East Kalimantan Province has been a hot issue in recent years, which on 15 February 2022 the decision was finally passed by Law Number 3 of 2022 concerning the National Capital. This  research  was  conducted  to  analyse  the  policy  of  moving  the  national capital,  with  a  study  on  Indonesian  government  agencies  using  SWOT analysis.  This  research  uses  a  quantitative  approach,  with  data  collection techniques  using  questionnaires  to  60  respondents  through  the  random sampling method. SWOT analysis is carried out with the IFAS (Internal Factor Strategic) matrix which describes the strength factors and also the weakness factors, and the EFAS (External Factor Strategic) matrix which describes the opportunity factors and threat factors. The results show that the weight of the strength dimension score is 1.69, the weight of the weakness dimension score is 2.02, then for the weight of the opportunity dimension score is 1.92, and the  weight of the  threat dimension score  is 1.59. The total  average score  in the IFAS matrix is 3.71 and the total average score in the EFAS matrix is 3.51. Based on these results, it can be seen that the weakness factors and also the opportunity  factors  are  still  greater  than  the  strength  factors  and  threat factors.
Keywords: SWOT  Analysis;  Government  Department;  Matrix  SWOT;  The relocation of the Indonesian National

## ABSTRAK
Pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia ke Provinsi Kalimantan Timur telah menjadi isu hangat dalam beberapa tahun terakhir, yang pada tanggal 15 Februari  2022  keputusan  tersebut  akhirnya  disahkan  dengan  Undang- Undang  Nomor  3  Tahun  2022  tentang  Ibu  Kota  Negara.  Penelitian  ini dilakukan  untuk  menganalisis  kebijakan  pemindahan  ibu  kota  negara,

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja
dengan  studi  pada  instansi  pemerintah  Indonesia  menggunakan  analisis SWOT. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan teknik pengambilan  data  menggunakan  kuesioner  kepada  60  orang  responden melalui metode random sampling . Analisis SWOT dilakukan dengan matriks IFAS ( Internal Factor Strategic ) yang menjabarkan faktor kekuatan dan juga faktor  kelemahan,  serta  matriks  EFAS  ( External  Factor  Strategic )  yang menjabarkan  faktor  peluang  dan  faktor  ancaman.  Hasilnya  menunjukan bahwa  bobot  skor  dimensi  kekuatan  sebesar  1,69,  bobot  skor  dimensi kelemahan  sebesar  2,02,  kemudian  untuk  bobot  skor  dimensi  peluang 1,92, dan bobot skor dimensi ancaman sebesar 1,59. Nilai total skor rata- rata  pada  matriks  IFAS  adalah  3,71  dan  nilai  total  skor  rata-rata  pada matriks  EFAS  adalah  3,51.  Berdasarkan  hasil  tersebut  terlihat  bahwa faktor kelemahan dan juga faktor peluang masih lebih besar dibandingkan dengan faktor kekuatan dan fakor ancamannya.
Kata  Kunci/Keywords  : Analisis  SWOT;  Instansi  Pemerintah;  Matriks SWOT;v Pemindahan Ibu Kota Negara.

## PENDAHULUAN
Sejak kemerdekaan Indonesia tahun 1945, Jakarta telah menjadi Ibu Kota  Negara  Indonesia.  Walaupun  hanya  secara  de  facto  dan  sempat mengalami  perpindahan  karena  Jakarta  diduduki  oleh  Belanda.  Namun, pada akhirnya Jakarta tetap menjadi ibu kota negara, yang disahkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1964 tentang Pernyataan Daerah Khusus Ibukota  Jakarta  Raya  Tetap  sebagai  Ibu  Kota  Negara  Republik  Indonesia dengan  Nama  Jakarta  (Tempo,  2021).  Setelah  Jakarta  berpuluh-puluh tahun  menjadi Ibu Kota  Negara Indonesia,  rencana  pemindahan  ibu  kota negara ke wilayah lain kembali digaungkan oleh pemerintah.
Perencanaan terus dimatangkan oleh pemerintah, agar pemindahan ibu  kota  negara  dapat  segera  dilaksanakan.  Hingga  pada  tanggal  15 Februari 2022, landasan hukum dari pemindahan ibu kota negara akhirnya ditetapkan yaitu dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Undang-undang tersebut mengatur berbagai hal, mulai dari pembentukan,  rencana  induk,  bentuk,  susunan,  kewenangan,  sampai

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja
dengan pendanaan dan partisipasi masyarakat dalam pemindahan ibu kota negara. Ibu kota negara baru akan disebut dengan Ibu Kota Nusantara dan Otorita  Ibu  Kota  Nusantara  sebagai  lembaga  setingkat  kementerian  yang menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.
Pemindahan  ibu  kota  negara  ke  Provinsi  Kalimantan  Timur  tentu bukanlah suatu hal yang mudah untuk dilakukan. Sehingga menimbulkan banyak  sekali  pro  dan  kontra,  salah  satunya  di  kalangan  instansi pemerintah.  Banyak  dari  para  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN),  Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), yang menolak atau merasa keberatan apabila harus dipindah tugaskan ke Provinsi Kalimantan Timur. Sedangkan pemindahan pasti dilakukan, yang berdasarkan lampiran II Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara mengenai rencana induk, pemindahan kementerian/lembaga serta  alat  keamanan  dan  juga  pertahanan  dibagi  kedalam  lima  tahapan. TNI dan Polri akan masuk kedalam klaster pertama yang akan dipindahkan ke  ibu  kota  negara  yang  baru,  sedangkan  ASN  akan  dibagi  menjadi beberapa klaster dalam pemindahannya. Hal itu tentu akan menjadi suatu permasalahan,  ketika  mereka  tidak  mendukung  keputusan  dari pemindahan ibu kota negara.
Salah satu alasan mereka menolak untuk dipindah tugaskan adalah karena  alasan  keluarga  yang  telah  menetap  di  wilayah  DKI  Jakarta  dan sekitarnya, sehingga akan terjadi kesulitan apabila dipindah tugaskan ke Provinsi  Kalimantan  Timur.  Ketika  para  ASN,  TNI,  dan  juga  Polri  merasa terbebani  saat  dipindah  tugaskan,  tentu  itu  akan  berpengaruh  terhadap kinerja yang dihasilkan. Padahal dukungan dari ASN, TNI, dan Polri sangat dibutuhkan,  karena  mereka  merupakan  bagian  inti  dari  pelaksana pemerintahan, serta penjaga pertahanan dan kemanan negara. Berdasarkan penjelasan tersebut terlihat adanya resiko-resiko selain juga manfaat  yang  dapat  terjadi,  saat  pemindahan  ibu  kota  negara  dilakukan

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja
maupun  setelah  ibu  kota  negara  selesai  dipindahkan.  Oleh  karena  itu, penelitian  ini  dilakukan  dengan  tujuan  untuk  menganalisis  kekuatan, kelemahan,  dan  peluang  serta  ancaman  yang  dapat  muncul  karena pelaksanaan  kebijakan  pemindahan  ibu  kota  negara,  dengan  studi  pada instansi pemerintah.
Analisis  dilakukan  dengan  menggunakan  metode  SWOT Analysis , dimana SWOT merupakan akronim dari Strength , Weakness , Opportunities , dan Threat .  SWOT Analysis adalah  metode  yang  digunakan  untuk mengetahui  kondisi  organisasi,  sebagai  dasar  untuk  menentukan peningkatan  dan  juga  perbaikan  dengan  penentuan  strategi  yang  sesuai dengan karakteristik dan posisi organisasi (Gurel & Tat, 2017). Metode ini menjadi alat yang tepat untuk menemukan masalah dari empat sisi yang berbeda, yaitu dengan pengukuran sebagai berikut  :
1. Bagaimana kekuatan ( strengths ) mampu mengambil keuntungan dari sebuah peluang ( opportunities ) yang ada.
2. Bagaimana cara mengatasi kelemahan ( weaknesses ) agar dapat menjadi keuntungan ( opportunities ).
3. Bagaimana kekuatan ( strengths ) agar mampu menghadapi ancaman ( threats ) yang ada.
4. Bagaimana cara mengatasi kelemahan ( weaknesses ) yang mampu membuat ancaman ( threats ) menjadi nyata atau menciptakan sebuah ancaman baru.
Pengukuran  dengan  metode  analisis  SWOT  dalam  penelitian  ini, bertujuan  untuk  mengetahui  apakah  kebijakan  pemindahan  ibu  kota negara  ke  Provinsi  Kalimantan  Timur  merupakan  keputusan  yang  tepat untuk dilaksanakan oleh pemerintah. Serta bagaimana strategi yang tepat agar  pemindahan  kementerian/lembaga  serta  alat  keamanan  dan  juga pertahanan dapat tercapai dengan maksimal.

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja

## METODE PENELITIAN
Pada penelitian ini permasalahan yang dibahas, yaitu terkait kebijakan pemindahan  ibu  kota  negara  dengan  studi  pada  instansi  pemerintah Indonesia.  Pendekatan  penelitian  yang  digunakan  adalah  pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif adalah pendekatan yang berangkat dari hipotesis  peneliti  dengan  konsep  dalam  berbagai  variabel  yang  jelas (Neuman W. L., 2013). Konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep  dari  SWOT analysis ,  yang  digunakan  sebagai  metode  dalam menganilisis pengambilan suatu keputusan terkait kebijakan.
Teknik  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  teknik pengumpulan  data  kuantitatif  yakni  kuesioner.  Penyebaran  kuesioner dilakukan pada 16 April 2022 sampai dengan 20 April 2022, kepada ASN, TNI, dan Polri dengan menggunakan teknik penyebaran kuesioner random sampling . Random  sampling merupakan  prosedur  dalam  penelitian kuantitatif untuk memilih peserta, yang memiliki arti bahwa setiap individu memiliki  probabilitas  yang  sama  untuk  dipilih  dari  populasi  (Creswell, 2016).
Responden  dalam  penelitian  ini  berjumlah  60  orang,  dengan  jumlah dari ASN 20 orang, TNI 20 orang, dan dari Polri 20 orang. Pilihan jawaban dalam kuesioner menggunakan skala Likert, dengan lima pilihan jawaban : 1=  sangat  setuju,  2=  tidak  setuju,  3=  netral,  4  =setuju,  dan  5=  sangat setuju.  Data  diolah  dengan  menggunakan  program  SPSS.  Berikut gambaran dari responden dalam penelitian ini :
81,7% 18,3% Laki-laki Perempuan

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja

## Grafik 1. Jumlah Responden berdasarkan Jenis Kelamin
Sumber : Hasil Olahan Data Peneliti, 2022
Grafik  1  di  atas  menunjukkan  bahwa  jumlah  responden  laki-laki berjumlah 81,7% atau 49 orang. Sementara jumlah responden perempuan berjumlah  18,3%  atau  11  orang.  Sehingga  komparasi  tersebut menggambarkan  bahwa  sebagian  besar  responden  pada  penelitian  ini berjenis kelamin laki-laki.
Grafik 2. Jumlah Responden berdasarkan Usia
Sumber : Hasil Olahan Data Peneliti, 2022
Berdasarkan  grafik  2  di  atas,  jumlah  responden  dengan  usia  17-25 tahun berjumlah 5% atau 3 orang, kemudian usia 26-35 tahun berjumlah 35%  atau  21  orang.  Sementara  jumlah  responden  berusia  36-45  tahun berjumlah  26,7%  atau  16  orang,  untuk  responden  berusia  46-55  tahun berjumlah  30%  atau  18  orang,  dan  untuk  usia  56-65  tahun  3,3%  atau 2 orang.  Hal  ini  menggambarkan  bahwa  sebagian  besar  responden  pada penelitian ini berumur 26-35 tahun.
5% 35% 26.7% 30% 3.3% 17 - 25 tahun 26 - 35 tahun 36 - 45 tahun 46 - 55 tahun 56 - 65 tahun 33.3% 3,3% 50% 13,3% SMA/Sederajat Diploma (DI/DII/DIII) Sarjana (S1)
Pascasarjana (S1 atau S2)

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja
Grafik 3. Jumlah Responden berdasarkan Pendidikan Terakhir
Sumber : Hasil Olahan Data Peneliti, 2022
Grafik  4  di  atas  menunjukkan  bahwa,  jumlah  responden  dengan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA/Sederajat) berjumlah 33,3% atau sebanyak  20  orang.  Sementara  jumlah  responden  dengan  pendidikan diploma  (DI/DII/DIII)  berjumlah  3,3%  atau  2  orang,  sedangkan  untuk responden dengan pendidikan sarjana (S1) berjumlah 50% atau 30 orang. Sementara jumlah responden dengan pendidikan pascasarjana (S2 atau S3) adalah  13,3%  atau  sebanyak  8  orang.  Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa sebagian  besar  responden  dalam  penelitian  memiliki  pendidikan terakhirnya adalah sarjana (S1).

## PEMBAHASAN
Berdasarkan penjelasan tersebut, maka penggunaan metode analisis SWOT  dalam  penelitian  digunakan  untuk  mengetahui  kekuatan, kelemahan,  peluang,  serta  tantangan  dari  pemindahan  ibu  kota,  melihat dari  sudut  pandang  instansi  pemerintah.  Tujuannya  untuk  menganalisis apakah pemindahan ibu kota negara ke Provinsi Kalimantan Timur adalah keputusan yang tepat, serta untuk melihat bagaimana strategi yang harus dilakukan oleh pemerintah agar kebijakan tersebut dapat berjalan dengan baik, terutama terkait dengan pemindahan ASN, TNI, dan Polri ke ibu kota negara  baru.  Berikut  merupakan  penjelasan  dari  hasil  analisis  SWOT terhadap  kebijakan  pemindahan  ibu  kota  negara,  dengan  studi  pada instansi pemerintah.

## Hasil  Analisis  SWOT  dari  Kebijakan  Pemindahan  Ibu  Kota  Negara Indonesia ke Provinsi Kalimantan Timur
Berdasarkan  dari  hasil  pengumpulan  data  sekunder  berupa  kajian pustaka,  literatur,  penelitian  terdahulu,  dan  sumber  lain  yang  terkait.

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja
Ditemukan  masing-masing Strength,  Weaknesses,  Opportunities ,  serta Threats dari  kebijakan  pemindahan  ibu  kota,  dengan  studi  pada  instansi pemerintah.  Berikut  adalah  uraian  dari  hasil  analisis  SWOT  kebijakan tersebut:
Tabel 1. Hasil Analisis SWOT dari Kebijakan Pemindahan Ibu Kota Negara (Studi pada Instansi Pemerintah Indonesia)

## Kekuatan/Strengths
1. Bencana  alam  banjir  yang  terus  saja  melanda Provinsi DKI Jakarta, sering kali mengganggu kegiatan pemerintah pusat.
2. Provinsi  Kalimantan  Timur  berada  di  tengah- tengah wilayah Indonesia. Sehingga lebih ideal untuk menjadi pusat pemerintahan.
3. Rencana pemindahan ASN, TNI, dan juga Polri telah dibuat dengan  matang,  yang telah diatur dalam undang-undang.
4. Provinsi  Kalimantan  Timur  telah  memenuhi perimeter  pertahanan  dan  keamanan,  untuk dijadikan sebagai pusat pemerintahan.
5. Di Provinsi Kalimantan Timur potensi konflik sosialnya rendah dan masyarakatnya memiliki budaya yang terbuka terhadap pendatang, serta memiliki  dampak  negatif  minimal  terhadap komunitas lokal.

## Kelemahan/Weaknesses
1. Pelaksanaan pemindahan ASN, TNI, dan Polri membutuhkan  waktu  yang  sangat  panjang, yakni  dari  tahun  2022-2045.  Sehingga  harus dipastikan bahwa pergantian pemimpin negara, tidak akan menghambat pelaksanaan kebijakan pemindahan ibu kota negara.
2. Biaya  yang  dibutuhkan  untuk  melaksanakan pemindahan ASN, TNI, dan Polri sangat besar. Salah satunya pembiayaan untuk pembangunan gedung dan tempat tinggal untuk mereka huni.
3. Pemerintah  harus  merevisi  dan  membentuk beberapa kebijakan terkait dengan pemindahan ASN, TNI, dan Polri, yang tentu  memerlukan waktu dan juga biaya.
4. Adanya  penolakan  dari  sebagian  ASN,  TNI, dan juga Polri untuk dipindah tugaskan. Salah satunya karena alasan keluarga.
5. Sanksi  bagi  para  ASN,  TNI,  serta  Polri  yang menolak untuk dipindahkan ke ibu kota negara baru belum ditetapkan secara tegas.

## Peluang/Opportunities
1. Menciptakan tata kelola pemerintah yang lebih efektif dan efisien.
2. Meningkatkan kapasitas dan potensi para ASN, TNI,  serta  Polri  melalui  wilayah  yang  saling terhubung.
3. Pusat  pemerintah  yang  dapat  dijangkau  oleh seluruh masyarakat, karena letaknya di tengah- tengah wilayah Indonesia.
4. Mengurangi  beban  kependudukan  di  Provinsi DKI  Jakarta  dan  sekitarnya,  karena  adanya perpindahan para ASN, TNI, dan Polri beserta keluarganya ke Provinsi Kalimantan Timur.
5. Mendorong  investasi  yang  lebih  luas  pada wilayah  lain  di  Indonesia,  karena  adanya pemindahan pusat pemerintahan.

## Ancaman/Threats
1. Utang  negara  akan  semakin  banyak,  karena digunakan  untuk  membiayai  pemindahan  dari ASN,  TNI,  dan  Polri  ke  Provinsi  Kalimantan Timur.
2. Terganggunya  kegiatan  pemerintahan  pusat karena adanya pelaksanaan pemindahan ASN, TNI, dan juga Polri ke ibu kota negara baru.
3. Tidak  maksimalnya  pelaksanaan  pemindahan ASN, TNI, dan Polri karena adanya penolakan untuk  pemindah  tugasan.  Sehingga  kegiatan pelaksanaan pemerintah pusat terganggu.
4. Terjadinya  masalah  kemiskinan  dan  masalah pengangguran  di  sekitar  wilayah  Pulau  Jawa, karena adanya perpindahan pusat kegiatan dari pemerintahan.
5. Kecemburuan sosial dari ASN, TNI, dan Polri di  luar  wilayah  Provinsi  Kalimantan  Timur,

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja
yang  membuat sebagian dari mereka  menolak kebijakan pemindahan ibu kota negara.
Sumber : Hasil Olahan Data Peneliti, 2022
Analisis Kekuatan ( Strengths)
Faktor-faktor kekuatan merupakan suatu kondisi atau keadaan yang dimiliki dan dianggap sebagai suatu hal yang baik (Yusran & Sabar, 2018). Pemindahan  Ibu  Kota  Negara  Indonesia  ke  Provinsi  Kalimantan  Timur dilakukan salah satunya karena bencana alam banjir yang terus melanda Provinsi  DKI  Jakarta.  Permasalahan  tersebut  sering  kali  mengganggu jalannya  kegiatan  pemerintah  pusat.  Banjir  yang  terjadi  di  Provinsi  DKI Jakarta salah satunya juga disebabkan oleh penurunan permukaan tanah secara  terus  menerus.  Berdasarkan  pengamatan  permukaan  tanah  di Jakarta mengalami penurunan 3-10 cm/tahun. Hal ini dapat mengakibatkan rusaknya fungsi drainase, serta memperluas wilayah yang terkena dampak dari banjir pasang (Abidin, Andreas, Gumilar, & Wibowo, 2015). Penurunan muka tanah diprediksi dapat memperluas cakupan area banjir hingga 88% (Takagi, Esteban, Mikami, & Fuji, 2016). Permasalahan ini  tentu  menjadi  salah  satu  kekuatan  untuk  memindahkan  kegiatan pemerintah  pusat  ke  Provinsi  Kalimantan  Timur,  yang  dianggap  sebagai wilayah yang lebih aman dibandingkan Provinsi DKI Jakarta.
Analisis Kelemahan ( Weaknesses )
Faktor-faktor kelemahan merupakan suatu kondisi atau keadaan yang dianggap memiliki kelemahan atau masalah (Yusran & Sabar, 2018). Salah satu yang menjadi kelemahan dari kebijakan pemindahan ibu kota negara ke  Provinsi  Kalimantan  Timur  studi  pada  instansi  pemerintah,  yaitu pelaksanaan  pemindahan  ASN,  TNI,  dan  Polri  membutuhkan  waktu  yang sangat  panjang.  Berdasarkan  lampiran  II  dari  Undang-Undang  Nomor  3 Tahun  2022  tentang  Ibu  Kota  Negara  mengenai  rencana  induk, pemindahan  dibagi  menjadi  lima  tahapan.  Perkiraan  pemindahan  akan

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja
dilakukan  mulai  dari  tahun  2022  sampai  tahun  2045,  ini  adalah  jangka waktu yang sangat panjang. Pelaksanaan pemindahan pasti akan melalui beberapa kali pergantian presiden, sehingga pemerintah harus memastikan bahwa pergantian presiden tidak menghambat kebijakan pemindahan ibu kota negara baru.
Analisis Peluang ( Opportunities )
Faktor-faktor  peluang  merupakan  suatu  kondisi  atau  keadaan  yang ada  atau  yang  akan  terjadi  di  dalam  dan  juga  di  sekitar  kawasan  yang dianggap  memiliki  peluang  untuk  dimanfaatkan  dalam  mengembangkan potensi  (Yusran  &  Sabar,  2018).  Pemindahan  pusat  pemerintahan  ke Provinsi  Kalimantan  Timur  memberikan  beberapa  peluang  yang menguntungkan bagi negara. Salah satunya yakni menciptakan tata kelola pemerintah yang lebih efektif dan efisien. Hal tersebut karena berdasarkan lampiran  II  dari  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2022  tentang  Ibu  Kota Negara terkait rencana induk, paradigma pemerintahan yang ditetapkan di ibu kota negara yang baru itu mengarah pada konsep pemerintahan pintar yang efektif dan efisien.
Peluang  lainnya  dari  pemindahan  pusat  pemerintah  adalah meningkatkan kapasitas dan juga potensi para ASN, TNI, serta Polri melalui wilayah yang saling terhubung. Pemindahan pusat pemerintah ke Provinsi Kalimantan Timur tidak hanya meningkatkan pemerataan perekonomian, tetapi juga meningkatkan pemerataan dari pelayanan publik menjadi lebih baik.  Hal  tersebut  karena  pusat  pemerintahan  menjadi  dapat  dijangkau oleh  seluruh  masyarakat  Indonesia,  karena  letak  Provinsi  Kalimantan Timur yang berada di tengah-tengah wilayah Indonesia .
Analisis Ancaman ( Threats )
Faktor-faktor ancaman merupakan suatu kondisi yang ada atau yang akan  terjadi  di  dalam  atau  sekitar  kawasan  yang  dianggap  menghambat atau  mengancam  pengembangan  potensi  (Yusran  &  Sabar,  2018).

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja
Pemindahan  ibu  kota  negara  dengan  melihat  studi  pada  instansi pemerintah, selain memberikan peluang juga menimbulkan ancaman bagi negara.  Salah  satunya  karena  dapat  menyebabkan  utang  negara  yang semakin  banyak.  Hal  itu  terjadi  karena  adanya  biaya  yang  harus dikeluarkan  oleh  negara  untuk  membangun  gedung  perkantoran  yang baru,  kemudian  hunian  untuk  para  ASN,  TNI,  dan  Polri  yang  dipindah tugaskan  ke  Provinsi  Kalimantan  Timur,  serta  fasilitas  penunjang pemerintahan pusat lainnya yang dibutuhkan di ibu kota negara yang baru.
Kemudian  terganggunya  kegiatan  pemerintahan  pusat  dapat  terjadi, karena adanya pelaksanaan pemindahan ASN,  TNI, dan Polri ke ibu kota negara  yang  baru.  Hal  tersebut  karena  pasti  pemerintah  membutuhkan waktu  penyesuaian  pada  saat  masa  transisi,  dari  sebelumnya berkedudukan di Provinsi DKI Jakarta kemudian dipindahkan ke Provinsi Kalimantan Timur.  Permasalahan tersebut akan diperparah apabila tidak maksimalnya pelaksanaan pemindahan ASN, TNI, dan Polri karena adanya penolakan  untuk  pemindah  tugasan.  Sehingga  kegiatan  pelaksanaan pemerintah pusat di Provinsi Kalimantan Timur akan semakin terganggu.

## Skor IFAS dan EFAS
Perhitungan Internal  Strategic  Factor  Analysis  Sumarry (IFAS)  dari kebijakan  pemindahan  ibu  kota  negara  dengan  studi  pada  instansi pemerintah, diambil dari data kuesioner yang telah disebarkan kepada 60 orang  responden,  yang  terdiri  dari  20  orang  ASN,  20  orang  TNI,  dan  20 orang Polri. Adapun perhitungan nilai yang dilakukan pada kolom jumlah adalah  hasil  penjumlahan  dari  faktor  kekuatan  dan  kelemahan  yang  ada pada kuesioner. Pada kolom bobot adalah hasil dari pembagian jumlah per faktor  dengan  total  IFAS,  kemudian  pada  kolom  rating  adalah  hasil  dari pembagian  jumlah  per  faktor  dengan  jumlah  responden,  dan  nilai  skor dihasilkan  dari  perkalian  bobot  dan  rating.  Berikut  adalah  tabel  matriks IFAS secara lebih jelas :

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja
Tabel 2. Matriks IFAS dari Kebijakan Pemindahan Ibu Kota Negara (Studi pada Instansi Pemerintah Indonesia)
No. Faktor-Faktor Strategi Internal Jumlah  Bobot  Rating Skor (Bobot x Rating) Kekuatan ( Strengths )
1. Bencana  alam  banjir  yang  terus  saja  melanda Provinsi  DKI  Jakarta,  sering  kali  mengganggu kegiatan pemerintah pusat. 225 0,10 3,75 0,38 2. Provinsi  Kalimantan  Timur  berada  di  tengah- tengah  wilayah  Indonesia.  Sehingga  lebih  ideal untuk menjadi pusat pemerintahan. 201 0,09 3,35 0,30 3. Rencana  pemindahan  ASN,  TNI,  dan  juga  Polri telah  dibuat  dengan  matang,  yang  telah  diatur dalam undang-undang. 220 0,10 3,67 0,36 4. Provinsi  Kalimantan  Timur  telah  memenuhi perimeter  pertahanan  dan  keamanan,  untuk dijadikan sebagai pusat pemerintahan. 201 0,09 3,35 0,30 5. Di  Provinsi  Kalimantan  Timur  potensi  konflik sosialnya  rendah  dan  masyarakatnya  memiliki budaya  yang  terbuka  terhadap  pendatang,  serta memiliki  dampak  negatif  minimal  terhadap komunitas lokal. 210 0,09 3,50 0,33 Sub Total 1057 0,48 17,62 1,69 Kelemahan ( Weaknesses)
1. Pelaksanaan  pemindahan  ASN,  TNI,  dan  Polri membutuhkan  waktu  yang  sangat  panjang,  yakni
dari tahun 2022-2045. Sehingga harus dipastikan bahwa  pergantian  pemimpin  negara,  tidak  akan menghambat  pelaksanaan  kebijakan  pemindahan ibu kota negara. 219 0,10 3,65 0,36 2. Biaya  yang  dibutuhkan  untuk  melaksanakan pemindahan  ASN,  TNI,  dan  Polri  sangat  besar. Salah  satunya  pembiayaan  untuk  pembangunan gedung dan tempat tinggal untuk mereka huni. 260 0,12 4,33 0,51 3. Pemerintah  harus  merevisi  dan  membentuk beberapa  kebijakan  terkait  dengan  pemindahan ASN,  TNI,  dan  Polri,  yang  tentu  memerlukan waktu dan juga biaya. 242 0,11 4,03 0,44 4. Adanya  penolakan  dari  sebagian  ASN,  TNI,  dan juga Polri untuk dipindah tugaskan. Salah satunya karena alasan keluarga. 224 0,10 3,73 0,38 5. Sanksi  bagi  para  ASN,  TNI,  serta  Polri  yang menolak  untuk  dipindahkan  ke  ibu  kota  negara baru belum ditetapkan secara tegas. 210 0,09 3,50 0,33 Sub Total 1155 0,52 19,25 2,02 Total 2212 1,00 36,87 3,71

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja

## Sumber : Hasil Olahan Data Peneliti, 2022
Berdasarkan tabel 2 di atas, setelah melalui perhitungan dapat dilihat bahwa faktor-faktor kekuatan ( strengths ) memiliki nilai skor sebesar 1,69. Skor  kekuatan  tertinggi  yaitu  permasalahan  bencana  alam  banjir  yang terus saja melanda Provinsi DKI Jakarta, sering kali mengganggu kegiatan pemerintah pusat. Permasalahan banjir yang sering melanda Provinsi DKI Jakarta  ketika  memasuki  musim  penghujan,  memang  sulit untuk  diatasi dan  sering  kali  menganggu  kegiatan  kegiatan  pemerintah  pusat.  Hal  itu karena banyaknya jalan yang tertutup oleh banjir, sehingga menghambat akses menuju perkantoran dan akhirnya membuat terjadinya keterlambatan  atau  menghentikan  aktivitas  pemerintahan.  Itulah  yang menjadi  salah  satu  alasan  utama  yang  kuat,  untuk  dilakukannya pemindahan ibu kota negara ke Provinsi Kalimantan Timur.
Berikutnya  yang  dilakukan  adalah  menghitung External  Strategic Factor  Analysis  Summary (EFAS)  dari  kebijakan  pemindahan  Ibu  Kota Negara Indonesia ke Provinsi Kalimantan Timur dengan studi pada instansi pemerintah Indonesia. Perhitungan diambil dari data kuesioner yang telah disebarkan  kepada  60  orang  responden.  Adapun  perhitungan  nilai  yang dilakukan  pada  kolom  jumlah  adalah  hasil  penjumlahan  dari  faktor peluang dan ancaman yang ada pada kuesioner. Pada kolom bobot adalah hasil dari pembagian jumlah per faktor dengan total EFAS, kemudian pada kolom rating adalah hasil dari pembagian jumlah per faktor dengan jumlah responden,  dan  nilai  skor  dihasilkan  dari  perkalian  bobot  dan  rating. Berikut adalah tabel matriks EFAS secara lebih jelas :
Tabel 3. Matriks EFAS dari Kebijakan Pemindahan Ibu Kota Negara (Studi pada Instansi Pemerintah Indonesia)
No. Faktor-Faktor Strategi Eksternal Jumlah Bobot Rating Skor (Bobot x Rating)
Peluang ( Opportunities)

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja
1. Menciptakan  tata  kelola  pemerintah  yang  lebih efektif dan efisien. 218 0,10 3,63 0,38 2. Meningkatkan  kapasitas  dan  potensi  para  ASN, TNI,  serta  Polri  melalui  wilayah  yang  saling terhubung. 218 0,10 3,63 0,38 3. Pusat  pemerintah  yang  dapat  dijangkau  oleh seluruh  masyarakat,  karena  letaknya  di  tengah- tengah wilayah Indonesia. 210 0,10 3,50 0,35 4. Mengurangi beban kependudukan di Provinsi DKI Jakarta dan sekitarnya, karena adanya perpindahan para ASN, TNI, dan Polri beserta keluarganya ke Provinsi Kalimantan Timur. 222 0,11 3,70 0,39 5. Mendorong investasi yang lebih luas pada wilayah lain di Indonesia, karena adanya pemindahan pusat pemerintahan. 228 0,11 3,80 0,41 Sub Total 1096 0,52 18,27 1,92 Ancaman ( Threats )
1. Utang  negara  akan  semakin  banyak,  karena
digunakan  untuk  membiayai  pemindahan  dari ASN,  TNI,  dan  Polri  ke  Provinsi  Kalimantan Timur. 227 0,11 3,78 0,41 2. Terganggunya  kegiatan  pemerintahan  pusat karena  adanya  pelaksanaan  pemindahan  ASN, TNI, dan juga Polri ke ibu kota negara baru. 213 0,10 3,55 0,36 3. Tidak  maksimalnya  pelaksanaan  pemindahan ASN,  TNI,  dan  Polri  karena  adanya  penolakan untuk  pemindah  tugasan.  Sehingga  kegiatan pelaksanaan pemerintah pusat terganggu. 210 0,10 3,50 0,35 4. Terjadinya  masalah  kemiskinan  dan  masalah pengangguran  di  sekitar  wilayah  Pulau  Jawa, karena  adanya  perpindahan  pusat  kegiatan  dari pemerintahan. 177 0,08 2,95 0,25 5. Kecemburuan sosial dari ASN, TNI, dan Polri di luar  wilayah  Provinsi  Kalimantan  Timur,  yang membuat sebagian dari mereka menolak kebijakan pemindahan ibu kota negara. 165 0,08 2,75 0,22 Sub Total 992 0,48 16,53 1,59 Total 2088 1,00 34,80 3,51
Sumber : Hasil Olahan Data Peneliti, 2022
Berdasarkan tabel 3 di atas, setelah melalui perhitungan dapat dilihat bahwa faktor-faktor peluang ( opportunities ) memiliki nilai skor sebesar 1,92.
Skor  peluang  tertinggi  adalah  mendorong  investasi  yang  lebih  luas  pada wilayah lain di Indonesia, karena adanya pemindahan pusat pemerintahan. Perpindahan pemerintah pusat ke Provinsi Kalimantan Timur, tentu akan

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja
berdampak  dengan  bertumbuhnya  aktivitas  perekonomian  dan  juga pembangunan  di  wilayah  Provinsi  Kalimantan  Timur  dan  sekitarnya.  Hal tersebut tentu akan meningkatkan peluang investasi yang lebih luas pada wilayah lain di Indonesia, tidak hanya terpusat di wilayah Pulau Jawa.
Setelah dilakukan perhitungan didapatkan skor IFAS sebesar 3,71 dan skor  EFAS  sebesar  3,51.  Berdasarkan  hasil  perhitungan  tersebut  terlihat bahwa faktor internal dari pemindahan ibu kota negara, berdasarkan sudut pandang  dari  instansi  pemerintah  lebih  besar  dibandingkan  faktor eksternalnya.  Sehingga  untuk  melaksanakan  kebijakan  harus  dengan memperhatikan  kedua  faktor  yang  ada,  baik  itu  faktor  internal  maupun eksternal.  Berdasarkan  hasil  perhitungan  pada  tabel  2  dan  tabel  3 didapatkan nilai skor IFAS menunjukkan angka 3,71, dimana kelemahan [W]  >  kekuatan  [S].  Kemudian  nilai  skor  EFAS  menunjukkan  angka  3,51 yang  berarti  peluang  [O]  >  ancaman  [T].  Adapun  formula  dalam pengambilan keputusan berdasarkan SWOT terdapat empat macam yaitu growth ,  diversifikasi, turn-around ,  dan  defensif  sebagaimana  dapat  dilihat pada tabel di bawah :
Tabel 4. Rekap Nilai Skor IFAS dan EFAS
Pilihan Strategi Nilai Skor Internal Nilai Skor Eksternal Growth S > W O > T Diversifikasi S > W O < T Turn Around S < W O > T 1,69 < 2,02 1,92 > 1,59 Defensif S < W O < T
Sumber: Hasil Olahan Data Peneliti, 2022
Hasil dari kalkulasi matriks IFAS dan EFAS, menempatkan kebijakan pemindahan ibu kota negara dengan studi pada instansi pemerintah berada pada  Kuadran  III.  Berikut  adalah  diagram  dari  analisis  SWOT  IFAS  dan EFAS :

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja
Gambar 1. Diagram Analisis SWOT IFAS dan EFAS dari
Kebijakan Pemindahan Ibu Kota Negara (Studi pada Instansi Pemerintah)
Sumber : Hasil Olahan Data Peneliti, 2022
Berdasarkan hasil diagram analisis SWOT IFAS dan EFAS, kebijakan pemindahan  ibu  kota  negara  yang  baru  ke  provinsi  Kalimantan  Timur dengan  studi  pada  instansi  pemerintah  masuk  kedalam  kuadran  III. Kuadran  III  yaitu  kelemahan  dan  peluang  (W-O),  yang  artinya  walaupun memiliki peluang tetapi kebijakan ini memiliki kelemahan internal, adapun strategi yang dilakukan harus dapat meminimalisir masalah internal yang mungkin  terjadi.  Sehingga  perlu  dibentuk  strategi-strategi  yang  dapat digunakan  untuk  mengatasi  kelemahan  internal dari  kebijakan pemindahan ibu kota negara.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  analisis  SWOT  dalam  menentukan  kebijakan pemindahan  ibu  kota  negara  yang  baru  melihat  dari  sudut  pandang instansi pemerintah Indonesia, baik melalui analisis perhitungan IFAS dan EFAS serta analisis diagram SWOT. Dapat diketahui bahwa untuk faktor-
2,02) S trengths ( Opport unities Wea knesses Thre ats III Turn- Around I Gr II Diver sifikasi IV Defensi f 1,92)

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja
faktor  internal,  yaitu  faktor  kelemahan  ( weakness )  lebih  besar dibandingkan  faktor  kekuatan  ( strength ).  Sementara  untuk  faktor-faktor eksternal,  faktor  peluang  ( opportunity )  lebih  besar  dibandingkan  dengan faktor  ancaman  ( threats ).  Sehingga  hasil  dari  analisis  diagram  SWOT, kebijakan  pemindahan  ibu  kota  negara  ke  provinsi  Kalimantan  Timur masuk  kedalam  kuadran  III.  Hal  tersebut  memiliki  arti  bahwa  walaupun memiliki peluang tetapi kebijakan ini memiliki kelemahan internal, adapun strategi yang dilakukan harus dapat meminimalisir masalah internal yang mungkin  terjadi.  Sehingga  strategi-strategi  yang  telah  dihasilkan  dari analisis matriks SWOT harus diperhatikan. Bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan dengan maksimal.

## DAFTAR PUSTAKA
Abidin, H. Z., H. Andreas, I. Gumilar, and I. R. R. Wibowo. 2015. "On Correlation Between Urban Development, Land Subsidence and Flooding Phenomena in Jakarta." IAHS-AISH  Proceedings  and  Reports 370:  15-20.  doi: 10.5194/piahs-370-15-2015.
Creswell, J. W. 2016. Research Design : Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan  Campuran. Translated  by  A  Fawaid  and  R.  K.  Pancasari.  Yogyakarta: Pustaka Belajar.
Gurel, E., and M. Tat. 2017. "Swot Analysis: A Theoretical Review." The Journal of International Social Research 10: 994-1006.
doi:https://doi.org/http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2017.1832.
Neuman,  W.  L.  2013. Metodologi  Penelitian  Sosial  :  Pendekatan  Kualitatif  dan Kuantitatif Edisi 7. Jakarta: Indeks.

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja
Takagi, H., M. Esteban, T. Mikami, and D. Fuji. 2016. "Projection of Coastal Floods
in 2050 Jakarta." Urban Climate 17: 135-145.
doi:https://doi.org/10.1016/j.uclim.2016.05.003.
Tempo. 2021. Sebelum Akan ke Kalimantan Timur, Indonesia Beberapa Kali Pindah Ibu  Kota  Negara. November  9.  Accessed  Desember  19,  2021. https://nasional.tempo.co/read/1526607/sebelum-akan-ke-kalimantan- timur-indonesia-beberapa-kali-pindah-ibu-kota-negara.
Yusran,  and  A.  Sabar.  2018.  "Internal  and  External  Implementation  Strategy  of Collaboration  Management  Model  in  Hasanuddin  University  Educational Forest." IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 270: 1-10. doi:10.1088/1755-1315/270/1/012057.