## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 7 No. 1 Januari 2023 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944
DOI: 10.58258/jisip.v7i1.4162/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Urgensi Penyempurnaan Sistem Norma Klasifikasi Kbli Tanpa Pengampu
Tiara Jayaputeri 1 , Mohamad Fajri Mekka Putra 2
1, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Indonesia
2 Fakultas Hukum Universitas Indonesia Article Info Abstract Article history: Received : 28 November 2022 Publish : 10 Januari 2023 The OSS system was developed by BKPM as a method to make it easier for Business Actors  to  start  a  business  in  Indonesia.  In  OSS,  created  a  classification  called  KBLI which is a reference to classify Indonesian economic activities or activities into several business  fields  which  are  distinguished  based  on  the  type  of  economic  activity  that produces products in the form of goods or services. One of the obstacles in determining the classification norm is when the KBLI code desired by prospective investors could not been selected or when the selection of business fields is replied with a notification which basically states that the selected business field is waiting for confirmation of the Norms, Standards, Procedures and Criteria (NSPK) from the relevant Ministry or Institution, meaning  that  the  selected  KBLI  is  included  in  the  KBLI  without  a  supervisor  or  is included in the 353 KBLI that have not been regulated in GR 5 of 2021. The presence of KBLIs that do not have a Ministry as their supervisor still requires agreement between Ministries/Institutions. The absence of Ministries/Institutions that serve as supervisors causes delays for Business Actors in starting their investment activities which can have a  negative  impact  on  Indonesia's  efforts  to  achieve  a  nice  rank  for  Ease  of  Doing Business. Meanwhile, BKPM provides a solution that is not a concrete step through the issuance of an unsupported KBLI determination for Business Actors who apply for one of the 353 unsupported KBLI.
Keywords: OSS
KBLI without Supervisor Ease of Doing Business
Info Artikel ABSTRACT Article history: Received : 28 November 2022 Publish : 10 Januari 2023 Sistem OSS dikembangkan oleh BKPM sebagai salah satu metode untuk mempermudah Pelaku  Usaha  ketika  memulai  bisnis  di  Indonesia.  Dalam  OSS  diciptakan  suatu klasifikasi bernama KBLI yang merupakan rujukan untuk mengklasifikasikan aktivitas atau  kegiatan  ekonomi  Indonesia  ke  dalam  beberapa  bidang  usaha  yang  dibedakan berdasarkan  jenis  kegiatan  ekonomi  yang  menghasilkan  produk  baik  berupa  barang maupun jasa. Salah satu kendala dalam penentuan norma klasifikasi adalah ketika kode KBLI  yang  diinginkan  oleh  calon  penanam  modal  belum  dapat  dipilih  atau  ketika pemilihan bidang usaha dibalas dengan pemberitahuan yang pada pokoknya menyatakan bahwa  bidang  usaha  yang  dipilih  sedang  menunggu  konfirmasi  Norma,  Standar, Prosedur  dan  Kriteria  (NSPK)  dari  Kementerian  atau Lembaga  terkait,  artinya bahwa KBLI yang dipilih termasuk ke dalam KBLI tanpa pengampu atau termasuk dalam 353
KBLI  yang  belum  diatur  dalam  PP  No.  5  tahun  2021.  Hadirnya  KBLI  yang  tidak memiliki Kementerian sebagai pengampunya ada karena KBLI dalam PP 5/2021 tersebut masih membutuhkan kesepakatan antar Kementerian/Lembaga. Absennya Kementerian/Lembaga  yang  menjadi  pengampu  menyebabkan  terhambatnya  Pelaku Usaha dalam memulai kegiatan penanaman modalnya yang dapat berdampak buruk bagi upaya  Indonesia  untuk  meraih  peringkat  yang  bagus  untuk  Kemudahan  Berbisnis. Sementara waktu, BKPM memberikan solusi yang bukan merupakan langkah konkret melalui  penerbitan  penetapan  KBLI  tanpa  pengampu  untuk  Pelaku  Usaha  yang memohonkan salah satu dari 353 KBLI tanpa pengampu tersebut.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi- BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author: Tiara Jayaputeri Fakultas Hukum Universitas Indonesia tiara.jayaputeri@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Untuk suatu negara, investasi merupakan salah satu langkah awal dalam menggerakkan roda perekonomiannya. Dengan hadirnya investasi dalam negara, kegiatan produksi dapat dilakukan secara masif dan terarah dalam rangka memajukan tingkat perkembangan ekonomi nasional. Pada dasarnya investasi juga merupakan salah satu upaya untuk membangun ekonomi negara secara berkelanjutan  dan  menyeluruh.  Tingkat  perkembangan  ekonomi  sangat  dipengaruhi  oleh
dinamika penanaman modal serta dapat mempercepat laju pembangunan. Selain itu, penanaman modal  juga  memiliki  peran  krusial  dalam  pertumbuhan  ekonomi  serta  sosial  negara.  Dengan hadirnya penanaman modal asing, maka para penanam modal akan mendirikan badan usaha asing dan membuka lapangan pekerjaan dalam jumlah masif guna memenuhi kebutuhannya terhadap tenaga kerja agar kegiatan usahanya dapat beroperasi dengan lancar. Pendirian perusahaan asing di negara berkembang juga akan mendorong penyediaan infrastruktur yang lebih baik. Dimulai dari  infrastruktur  dari  jalan  raya,  jembatan,  pelabuhan,  bandara,  hingga  fasilitas  umum  seperti pembuatan sumber air bersih, jaringan telekomunikasi, pasokan listrik, dan suplai energi. Selain fasilitas, investasi asing juga membuka peluang untuk transfer ilmu dan teknologi dalam rangka peningkatan mutu sumber daya manusia Indonesia mengingat penanaman modal asing seringkali masuk ke dalam kualifikasi usaha besar dengan modal dan pengalaman yang tinggi.
Sistem online  single  submission (“OSS”)  dikembangkan  oleh  BKPM  sebagai  salah  satu metode untuk meningkatkan daya saing kawasan global serta mendorong pertumbuhan investasi di Indonesia. OSS ditujukan untuk percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha untuk mempermudah pelaku usaha, baik perorangan maupun non perorangan agar dapat memulai bisnis  di  Indonesia.  Dalam  OSS,  diciptakan  suatu  klasifikasi  yang  disebut  dengan  Klasifikasi Baku  Lapangan  Usaha  Indonesia  (“KBLI”)  yang  merupakan  klasifikasi  rujukan  untuk mengklasifikasikan aktivitas atau kegiatan ekonomi Indonesia ke dalam beberapa lapangan atau bidang  usaha  yang  dibedakan  berdasarkan  jenis  kegiatan  ekonomi  yang  menghasilkan  produk atau output baik berupa barang maupun jasa. KBLI yang terdiri dari struktur pengklasifikasian kegiatan  ekonomi  yang  konsisten  dan  saling  berhubungan,  didasarkan  pada  konsep,  definisi, prinsip dan tata cara pengklasifikasian yang telah disepakati secara internasional.
Harapannya,  KBLI  dapat  menyediakan  kerangka  kerja  yang  komprehensif,  di  mana  data ekonomi  dapat  dikumpulkan  dan  disajikan  dalam  format  yang  didesain  untuk  tujuan pengumpulan  data,  pengolahan,  diseminasi  dan  analisis,  serta  perencanaan  dan  evaluasi kebijakan.  Lebih  lanjut,  pengembangan  sistem  OSS  dan  klasifikasi  aktivitas  atau  kegiatan ekonomi  Indonesia  juga  diharapkan  dapat  meningkatkan  indeks ease  of  doing  business atau kemudahan berusaha yang terkait dengan kegiatan memulai usaha ( starting a business ) yang sejak tanggal  21  Maret  2016  telah  menerbitkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  7  tahun  2-16  tentang Perubahan  Modal  Dasar  Perseroan  Terbatas  (“PT”)  sebagai  usaha  pemerintah  untuk menghapuskan persyaratan modal minimal untuk mendirikan PT menjadi diserahkan kepada para pihak,  yang  sebelumnya  dipersyaratkan  modal  minimal  Rp50.000.000,-  untuk  pendirian  PT seperti yang tercantum dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang PT.
Pelaku  usaha  yang  akan  menjalankan  kegiatan  usahanya  di  Indonesia  wajib  untuk menentukan KBLI untuk mendirikan badan hukumnya di Indonesia. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah  menetapkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  5  Tahun  2021  tentang  Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (“PP No. 5 tahun 2021”) sebagai wadah untuk menetapkan perizinan  jenis  apa  yang  diperlukan  oleh  pelaku  usaha  tersebut.  Namun  disayangkan,  dalam pengimplementasian  sistem  OSS  masih  banyak  ditemukan  kendala,  baik  dari  segi  regulasi maupun pelaksana regulasi yang dinilai berbagai pihak masih kurang optimal dalam menerapkan izin  usaha  yang  terintegrasi  secara  elektronik.  Dalam  menanamkan  modalnya  di  suatu  negara, calon  penanam  modal  membutuhkan  kepastian  hukum  dan  perlindungan  dalam  berusaha.  Jika suatu negara belum mampu untuk menyediakan hal tersebut, maka calon penanam modal akan enggan  dan  cenderung  akan  mencari  alternatif  negara  lain  untuk  dijadikan  tujuan  untuk menanamkan modalnya.
Salah  satu  kendala  dalam  penentuan  norma  klasifikasi  adalah  ketika  kode  KBLI  yang diinginkan oleh calon penanam modal belum dapat dipilih, atau ketika mengurus perizinannya secara daring di OSS, ketika pemilihan bidang usaha dibalas dengan pemberitahuan yang pada pokoknya menyatakan bahwa bidang usaha yang dipilih sedang menunggu konfirmasi Norma, Standar,  Prosedur  dan  Kriteria  (NSPK)  dari  Kementerian  atau  Lembaga  terkait  yang  artinya bahwa KBLI yang dipilih termasuk ke dalam KBLI tanpa pengampu atau termasuk dalam 353
banyaknya KBLI yang belum diatur dalam PP No. 5 tahun 2021. Walau sudah terdapat peraturan yang  bersifat  internal  oleh  BKPM  melalui  Surat  Edaran  BKPM  No.  17  tahun  2021  tentang Peralihan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui sistem OSS (“SE BKPM No.  17  Tahun  2021”)  yang  diubah  sebagian  dengan  Surat  Edaran  BKPM  No.  18  tahun  2021 tentang  Perubahan  atas  Surat  Edaran  Menteri  Investasi/Kepala  Badan  Koordinasi  Penanaman Modal Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Peralihan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Menjadi Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Melalui Sistem OSS (“SE BKPM No. 18 Tahun 2021”), nyatanya hal ini belum secara komprehensif menjawab pertanyaan dan kendala yang  dihadapi  oleh  calon  penanam  modal  di  praktik.  Akibatnya,  kebijakan  yang  dibuat  serta penerapan OSS belum berfungsi sebagaimana mestinya.
Tentunya, hal ini tidak memberikan dampak baik terhadap cita-cita Presiden Joko Widodo yang  menetapkan  target  untuk  meningkatkan  peringkat  Indonesia  dalam  indeks  Kemudahan Usaha  ( Ease  of  Doing  Business/ EoDB)  Bank  Dunia  dari  peringkat  ke-72  menjadi  ke-40  pada tahun 2019. Adanya KBLI tanpa pengampu merupakan salah satu kendala untuk mencapai target tersebut yang secara linear berdampak pada ranking Indonesia dalam Indikator Memulai Usaha atau Starting a Business .
Berdasarkan uraian di atas, maka Penulis tertarik untuk mengangkat beberapa permasalahan diantaranya:  pertama,  Mengapa  terdapat  KBLI  yang  tidak  memiliki  Kementerian  sebagai pengampunya,  dan  kedua,  bagaimana implikasi  dari  ketidaktersediaan  Kementerian  pengampu pada  suatu  KBLI  terhadap  calon  penanam  modal  dan  indeks  EoDB  Indonesia.  Berdasarkan permasalahan tersebut maka dengan ini penulis tertatik untuk membahas permasalahan mengenai PENYEMPURNAAN  SISTEM  NORMA  KLASIFIKASI  KBLI  TANPA .  Adapun  yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :
1. Mengapa terdapat KBLI yang tidak memiliki Kementerian sebagai pengampunya?
2. Bagaimana konsekuensi dari ketidaktersediaan Kementerian pengampu KBLI?

## 2. KAJIAN PUSTAKA
2.1 Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)
KBLI  merupakan  klasifikasi  rujukan  yang  digunakan  untuk  menciptakan  sebuah klasifikasi yang baku untuk aktivitas atau kegiatan ekonomi di Indonesia ke dalam beberapa lapangan usaha atau bidang usaha yang dibedakan berdasarkan jenis kegiatan ekonomi yang menghsilkan produk atau output baik berupa barang maupun jasa. KBLI terdiri dari struktur pengklasifikasian  kegiatan  ekonomi  yang  konsisten  dan  saling  berhubungan,  berdasarkan pada konsep, definisi, prinsip, dan tata cara pengkhasifikasian yang telah disepakati secara internasional,  yang  dasar  penyusunannya  terdiri  dari International  Standard  Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC), sampai 4 digit, disesuaikan dengan Asean Common Industrial Classification (ACIC) dan East Asia Manufacturing Statistics (EAMS), serta dikembangkan rinci sampai 5 digit untuk kegiatan ekonomi yang khas Indonesia. KBLI menyediakan kerangka kerja yang komprehensif, di mana data ekonomi dapat dikumpulkan dan  disajikan  dalam  format  yang  didesain  untuk  tujuan  pengumpulan  data,  pengolahan, diseminasi dan analisis, serta perencanaan dan evaluasi kebijakan.
KBLI  digunakan  untuk  menyediakan  arus  informasi  berkelanjutan,  yang  mutlak diperlukan  dalam  melakukan  monitoring  dan  evaluasi  dari  pencapaian/pelaksanaan perekonomian  pada  kurun  waktu  tertentu,  misalnya  dalam  penyusunan  Produk  Domestik Bruto (“PDB”) atau Produk Domestik Regional Bruto (“PDRB”). Pada pokoknya, Pemerintah melalui Badan Pusat Statistik (“BPS”) menyusun KBLI untuk mempermudah Pelaku Usaha guna  menentukan  kategori  bidang  usaha  yang  akan  dikembangkan  di  Indonesia.  KBLI diperbarui  pada  September  2020  melalui  Peraturan  BPS  Nomor  2  tahun  2020  tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, dengan penambahan 216 kode KBLI 5 digit dari KBLI 2017, sehingga total saat ini ada 1.790 kode KBLI.
2.2 Pengaturan  Perizinan  Berusaha  Berbasis  Risiko  dan  Norma,  Standar,  Prosedur danKriteria (“NSPK”) Perizinan Berusaha
Pemerintah Indonesia akhirnya mengeluarkan berbagai peraturan pelaksana Undang- Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("UU Cipta Kerja"), termasuk PP 5/2021. Seperti judulnya, PP 5/2021 menetapkan kerangka peraturan utama untuk penyelenggaraan pendekatan perizinan berusaha baru yang diperkenalkan dalam UU Cipta Kerja. Akibatnya, PP  5/2021  mencabut  dan  menggantikan Peraturan  Pemerintah  No.  24  Tahun  2018  tentang Pelayanan  Perizinan  Berusaha  Terintegrasi  Secara  Elektronik  (“Peraturan  24/2018”),  serta berbagai ketentuan lainnya yang semula ditetapkan di sejumlah kerangka peraturan lain yang membahas  penyelenggaraan  perizinan  berusaha  yang  mungkin  bertentangan  dengan ketentuan yang sekarang diatur dalam PP 5/2021. PP 5/2021 mewajibkan semua pelaku usaha untuk memenuhi persyaratan berikut apabila mereka ingin memulai dan melakukan kegiatan usaha di berbagai sektor usaha di Indonesia:
1. Persyaratan  dasar  perizinan  berusaha,  yang  meliputi  kesesuaian  pemanfaatan  ruang, persetujuan lingkungan, persetujuan bangunan gedung, dan sertifikat laik fungsi; dan/atau
2. Persyaratan perizinan berusaha berbasis risiko. Pada intinya, perizinan berusaha berbasis risiko akan ditentukan sesuai dengan skala dan tingkat  risiko  dari  kegiatan  usaha  yang  bersangkutan  (yang  ditentukan  berdasarkan  hasil analisis  risiko).  Sehubungan  dengan  hal  tersebut,  kegiatan  usaha  sekarang  diklasifikasikan sebagai berikut:
1. Kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah;
2. Kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah-rendah;
3. Kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah-tinggi; dan
4. Kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi. PP  5/2021  mengamanatkan  bahwa  pemerintah  pusat  akan  mengatur  dan  menetapkan NSPK perizinan berusaha berbasis risiko pada sektor usaha yang disebutkan di atas. NSPK tersebut nantinya akan menjadi acuan tunggal pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah. Konsekuensinya, dokumen perizinan berusaha akan diterbitkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah berdasarkan NSPK yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
Secara umum, NSPK ini mencakup ketentuan yang membahas ruang lingkup sub bidang usaha dan/atau kegiatan yang tunduk pada penerapan perizinan berusaha berbasis risiko, serta norma  dan  kriteria  perizinan  berusaha  yang  berlaku  terkait  subsektor  dan  kegiatan  usaha tersebut.  PP  5/2021  mengatur  hal-hal  tersebut  dengan  pendekatan  sektoral  sesuai  dengan berbagai sektor usaha yang telah disebutkan pada bagian sebelumnya.
Sebagai  perbandingan,  perlu  dicatat  bahwa  Peraturan  24/2018  tidak  secara  eksplisit mengharuskan  penerbitan  perizinan  berusaha  berdasarkan  NSPK  yang  ditetapkan  oleh pemerintah pusat. Namun, Peraturan 24/2018 mewajibkan menteri dan lembaga pemerintah untuk  menetapkan  NSPK  perizinan  berusaha  terkait  dengan  pelaksanaan  berbagai ketentuannya, yang pada intinya membahas masalah perizinan berusaha.

## 3. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  adalah  penelitian  normatif  dengan  menggunakan  pendekatan  udang-undang ( statue approach ) dan merupakan penelitian deskriptif karena hasil akhir dari penelitian ini adalah penyajian  kesimpulan  atas  fakta  hukum  terkait.  Penngumpulan  bahan  hukum  yang  dilakukan adalah menggunakan studi pustaka ( library research ) dimana dikombinasikan dengan pendekatan kualitatif.

## 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1 Alasan terdapat KBLI yang tidak memiliki Kementerian sebagai pengampunya
Perizinan  Berusaha  Berbasis  Risiko  adalah  Perizinan  Berusaha  berdasarkan  tingkat risiko  kegiatan  usaha  sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  11  tahun  2020
tentang  Cipta  Kerja,  PP  5/2021  dan  secara  lebih  rinci  diatur  melalui  Peraturan  Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal (“PerBKPM 4/2021”). Penerapan Perizinan  Berbasis  Risiko  tersebut  menentukan  jenis  Perizinan  Berusaha  dan  kualitas  atau frekuensi Pengawasan.
Memperhatikan  Surat  Edaran  Sekretaris  Utama  Badan  Koordinasi  Penanaman  Modal Nomor  14  tahun  2021  tentang  Peralihan  Penyelenggaraan  Perizinan  Berusaha  Menjadi Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (“SE BKPM 14/2021”) melalui Sistem OSS  agar  dapat  berjalan  secara  optimal  dan  efisien,  maka  penyelenggaraan  Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui sistem OSS telah dilaksanakan peluncuran layanan yang dilakukan kepada beberapa kelompok pelaku usaha sebelum peluncuran resmi dilakukan atau soft launching pada tanggal 2 Agustus 2021 pukul 16.00 WIB lalu. Sehubungan dengan hal tersebut, maka BKPM perlu untuk menetapkan mekanisme proses peralihan penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem OSS.
Melalui Surat Edaran BKPM Nomor 17 tahun 2021 tentang Peralihan Penyelenggaraan Perizinan  Berusaha  Menjadi  Penyelenggaraan  Perizinan  Berusaha  Berbasis  Risiko  Melalui Sistem  OSS  (“SE  BKPM  No.  17/2021”),  BKPM  bermaksud  untuk  menyusuli  SE  BKPM 14/2021  dan  untuk  memberikan  panduan  bagi  Pelaku  Usaha  mengenai  mekanisme  proses peralihan penyelenggaraan perizinan berusaha menjadi penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis  Risiko  melalui  sistem  OSS.  Selain  itu,  SE  BKPM  No.  17/2021  bertujuan  agar pelaksanaan proses peralihan penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem OSS dapat dilakukan secara efisien dan efektif oleh Pelaku Usaha.
KBLI  sebagai  pengklasifikasian  aktivitas  atau  kegiatan  ekonomi  Indonesia  yang menghasilkan produk/ output , baik berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha untuk  memberikan  keseragaman  konsep,  definisi,  dan  klasifikasi  lapangan  usaha  dalam perkembangan dan pergeseran kegiatan ekonomi di Indonesia sangat berperan penting bagi Pelaku Usaha di Indonesia. Mengingat pemerintah melalui berbagai macam kebijakan telah menggalakkan dan mewajibkan seluruh pelaku usaha untuk memiliki NIB yang diterbitkan melalui OSS.
Sayangnya,  seiring  berjalannya  waktu  semenjak  OSS  diluncurkan,  pelaksanaan penanaman  modal  atau  investasi  di  Indonesia  yang  ditujukan  untuk  meningkatkan pertumbuhan  ekonomi  nasional,  menciptakan  lapangan  kerja,  meningkatkan  pembangunan ekonomi  berkelanjutan,  meningkatkan  kemampuan  daya  saing  dunia  usaha  nasional, meningkatkan  kapasitas  dan  kemampuan  teknologi  nasional,  mendorong  pengembangan ekonomi kerakyatan, dan mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri tidak serta merta berjalan lancar.
Hariyadi B. Sukamdani selaku ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (“APINDO”) mengungkapkan  pada  20  September  2022  lalu  bahwa  dari  3.801  KBLI  di  Indonesia  yang tercatat dalam PP 5/2021, baru 1.349 yang terdaftar di OSS. Tidak terdaftarnya 2.452 KBLI menurutnya  sangat  merepotkan  pelaku  usaha  dan  akan  menyebabkan delay dalam pelaksanaan bisnis. Sebagai contoh, bila terdapat satu perusahaan yang terhambat berbulan- bulan  akibat  masalah  perizinan,  hal  tersebut  akan  berujung  pada  kerugian.  Sedangkan  dari segi  operasional,  secara  otomatis  akan  tertunda,  penyerapan  tenaga  kerjapun  akan  ikut terhambat.
Sehubungan  dengan  hal  ini,  BKPM  sebagai  Lembaga  Pemerintah  yang  bertugas melaksanakan koordinasi kebijakan dan pelayanan di bidang penanaman modal berdasarkan ketentuan  peraturan  perundang-undangan  menyatakan  bahwa  jumlah  KBLI  yang  tertuang dalam  PP 5/2021 sebagai payung hukum OSS hanya  mengakomodasi 1.349 KBLI. BKPM beralasan, 353 KBLI yang belum diatur dalam PP 5/2021 masih membutuhkan kesepakatan antar Kementerian atau Lembaga. Sementara itu, jumlah KBLI di Indonesia terdapat 3.801 KBLI. Hal ini menunjukkan bahwa di luar 353 KBLI yang diindahkan oleh BKPM melalui
SE BKPM  No. 17/2021, OSS tidak bisa memproses izin usaha di 2.452 sektor KBLI yang belum  tercakup  dalam  PP  No.  5/2021  karena  belum  adanya  kesepakatan  antar Kementerian/Lembaga tersebut.
4.2 Konsekuensi dari Ketidaktersediaan Kementerian Pengampu KBLI
Bisnis  adalah  serangkaian  usaha  yang  dilakukan  individu  atau  kelompok  dengan menawarkan  barang  dan  jasa  untuk  mendapatkan  keuntungan  (laba).  Arti  bisnis  juga  bisa didefinisikan  sebagai  menyediakan  barang  dan  jasa  guna  untuk  kelancaran  sistem perekonomian. Setiap Pelaku Usaha pasti memiliki fase-fase awal dalam siklus operasional usahanya. Secara normatif, Pelaku Usaha mesti mengurus segala dokumen yang menunjukan keabsahan atau legalitas baik terkait pembentukan badan hukum maupun saat memulai usaha secara  resmi.  Sepatutnya  Negara  tidak  memberlakukan barrier  to  entry berupa  prosedur birokrasi,  biaya  transaksi  dan  waktu  layanan  bagi  pelaku  usaha  untuk  mengurus  aneka dokumen  legalitas  yang  diperlukan.  Pasalnya,  selain  bernilai  krusial,  fase  awal  ini  juga menjadi signal menentukan yang menjadi dasar pemilik usaha membuat keputusan investasi: akan berlanjut ke tahap operasional atau sebaliknya berhitung ulang untuk tidak jadi berusaha. Hanya  dengan  berhasilnya  pada  fase  awal  ini  mereka  akan  maju  ke  tahap  selanjutnya, termasuk  memperoleh  jaminan  perlindungan  hukum  dan  keamanan,  mengakses  berbagai layanan pemerintah, memperoleh fasilitas dan berhubungan dengan institusi lain seperti kredit perbankan, pengadaan barang atau jasa, dan lain sebagainya.
Dalam  menjalankan  bisnis,  waktu  tentu  menjadi  hal  yang  tidak  boleh  di  sia  -  siakan apalagi  ketika  usaha  tersebut  baru  akan  dimulai  atau  didaftarkan.  Diketahui  bahwa  jenis dokumen  perizinan  berusaha  yang  diperlukan  berbeda  berdasarkan  tingkat  risiko  kegiatan usaha yang bersangkutan, yaitu sebagai berikut:
Table 1. Jenis dokumen perizinan yang diperlukan
NO.
TINGKAT RISIKO
DOKUMEN PERIZINAN BERUSAHA 1. Resiko rendah Nomor  Induk  Berusaha  (“ NIB ”),  yang  juga  berlaku  sebagai  Standar Nasional Indonesia (SNI) dan/atau pernyataan jaminan halal untuk kegiatan usaha  dengan  tingkat  risiko  rendah  yang  dilakukan  oleh  usaha  mikro  dan kecil.
2. Risiko menengah-rendah 1. NIB; dan 2. Sertifikat  standar,  berupa  pernyataan  independen  atas  kepatuhan terhadap  standar  penyelenggaraan  kegiatan  usaha  yang  disampaikan melalui Sistem OSS.
3. Resiko menengah-tinggi 1. NIB; dan 2. Sertifikat standar penyelenggaraan kegiatan usaha yang diterbitkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan hasil verifikasi kepatuhan terhadap standar penyelenggaraan kegiatan usaha oleh badan usaha.
4. Berisiko tinggi 1. NIB; 2. Perizinan, berupa persetujuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah  Daerah  untuk  penyelenggaraan  kegiatan  usaha  dan  harus dimiliki oleh pelaku usaha sebelum melakukan kegiatan usaha; dan
3. Sertifikat standar untuk produk atau kegiatan usaha (jika berlaku).
Perlu dicatat bahwa pendekatan perizinan berusaha berbasis risiko harus diterapkan di berbagai sektor usaha, sebagai berikut: Kelautan dan perikanan; Pertanian; Lingkungan dan kehutanan; Energi dan sumber daya mineral; Ketenaganukliran; Perindustrian; Perdagangan; Pekerjaan  umum  dan  perumahan  umum;  Transportasi;  Kesehatan,  obat,  dan  makanan; Pendidikan  dan  kebudayaan;  Pariwisata;  Keagamaan;  Pos,  telekomunikasi,  penyiaran,  dan sistem dan transaksi elekntronik; Pertahanan dan keamanan; dan Ketenagakerjaan. Pasal 28 ayat (1) huruf H Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang  Penanaman Modal  menyatakan  bahwa  dalam  rangka  koordinasi  pelaksanaan  kebijakan  dan  pelayanan penanaman  modal,  BKPM  mempunyai  tugas  dan  fungsi,  salah  satu  diantaranya  adalah membantu  penyelesaian  berbagai  hambatan  dan  konsultasi  permasalahan  yang  dihadapi penanam modal dalam menjalankan kegiatan penanaman modal. Berdasarkan ratio decidendi atau  alasan  hukum  tersebut,  BKPM  wajib  memberikan  suatu  solusi  kepada  Pelaku  Usaha,
khususnya  yang  terhalang  kode  KBLI  yang  belum  tersedia  untuk  melakukan  kegiatan penanaman modal.
Seperti yang diketahui dalam SE BKPM 17/2021 disebutkan bahwa terdapat 1702 kegiatan usaha yang terdiri atas 1349 KBLI berdasarkan PP 5/2021 dan 353 KBLI yang belum diatur pada PP  5/2021  sehingga  perlu  adanya  penetapan  dari  Kementerian  Investasi/BPKM.  Dampak  atas pemilihan salah satu dari 353 KBLI yang belum diatur dalam PP 5/2021 tersebut tentunya sangat besar, karena sistem OSS setara otomatis akan menghentikan proses sehingga pelaku usaha tidak dapat melakukan validasi resiko. Terlebih apabila KBLI yang dipilih adalah kegiatan utama untuk penerbitan  NIB,  maka  OSS  tidak  dapat  menerbitkan  NIB  tersebut.  hal  tersebut  tentu  sangat menyulitkan bagi Pelaku Usaha.
Sejalan  dengan  yang  telah  disampaikan  oleh  Ketua  Umum  APINDO  sebelumnya,  bahwa akan  terdapat  kerugian  yang  dialami  oleh  perusahaan  atau  Pelaku  Usaha  dalam  hal  terjadinya keterlambatan perizinan. Ketika KBLI tidak masuk ke dalam sistem OSS, maka proses pengajuan perizinan  dilakukan  secara  manual,  yang memakan  waktu jauh lebih lama.  Hal ini  berdampak pada  turunnya  daya  saing  investasi  di  Indonesia  serta  gagalnya  upaya  pemerintah  dalam melakukan reformasi birokrasi. Ketua Umum APINDO selanjutnya berpendapat bahwa dalam hal KBLI tidak tersedia dalam OSS, maka pelaku usaha akan kembali harus mencari pihaknya secara manual, yaitu BKPM, karena maksud dan tujuan OSS adalah semua dipusatkan dalam satu sistem.
Berkaitan  dengan  hal  ini,  BKPM  sampai  saat  ini  belum  memberikan  langkah  konkret terperinci mengenai tata cara dan prosedur untuk menyelesaikan masalah tersebut, terlepas dari Langkah identifikasi masalah yang sudah diketahui atau dilakukan. Sehingga, seluruh proses akan sangat bergantung pada inisiatif dari Pelaku Usaha yang ingin melakukan kegiatan penanaman modalnya untuk mempercepat terbitnya NIB ketika mengalami berbenturan dengan KBLI tanpa pengampu.
Karena  dalam  SE  BKPM  No.  17  Tahun  2021  maupun  SE  BKPM  No.  18  Tahun  2021 menyatakan bahwa diperlukan penetapan dari BKPM terhadap KBLI tanpa pengampu, maka cara yang dapat ditempuh adalah dengan mengajukan permohonan melalui saluran komunikasi surat elektronik  melalui  kontak@oss.go.id  dan/atau  mengajukan  permohonan  secara  langsung  atau tatap muka ke kantor BKPM.  Dalam hal ingin melakukan permohonan secara langsung, maka prosedur  yang  harus  dilalui  adalah pertama ,  menentukan  jadwal  kunjungan  melalui  fitur kunjungan yang disediakan di laman oss.go.id, namun, untuk menempuh jalan ini cenderung tidak praktis dan memakan waktu yang tidak singkat mengingat waktu tunggu yang relatif panjang. Hal ini disebabkan adanya pembatasan kuota layanan tatap muka di BKPM setiap harinya. Kedua , Pelaku  Usaha  perlu  memenuhi  persyaratan  administratif  yang  meliputi:  1)  Surat  Permohonan untuk  Penerbitan  Perizinan  atas  KBLI  tanpa  Pengampu,  2)  Data  Legalitas  Badan  Usaha  atau Perorangan, dan 3) Surat Kuasa apabila diwakilkan.
Hal yang mungkin dipandang dapat mempermudah Pelaku Usaha adalah proses permohonan yang relatif cepat apabila Pelaku Usaha sudah berhasil untuk melakukan kunjungan tatap muka dan  memenuhi  segala  persyaratan  administratifnya.  Waktu  yang  dibutuhkan  adalah  maksimal hanya 20 menit, mengingat setiap Pelaku Usaha yang melakukan kunjungan tatap muka diberikan batas  waktu  selama  20  menit  saja.  Dalam  hal  terjadi  hambatan  teknis  (sinyal,  komputer,  dan lainnya), maka akan ada pemberitahuan lebih lanjut tentang proses digital tersebut kiranya akan membutuhkan  waktu  berapa  lama  dan  kapan  selesai,  sehingga  Pelaku  Usaha  tidak  perlu melakukan pembuatan jadwal tatap  muka kembali dan sewajarnya, seluruh layanan ini dilakukan tanpa dikenai biaya.

## 4. KESIMPULAN
Kebutuhan  akan  hukum  yang  dapat  diprediksi  dinilai  penting  bagi  negeri  yang  sebagian besar  rakyatnya,  memasuki  hubungan-hubungan  ekonomi  melampaui  lingkungan  sosial  yang tradisional.  Hadirnya  KBLI  tanpa  pengampu  muncul  karena  adanya  ketidakseragaman  antara kode KBLI yang terdapat dalam KBLI 2020 susunan Pemerintah melalui BKPM beralasan, 353 KBLI yang belum diatur dalam PP 5/2021 masih membutuhkan kesepakatan antar Kementerian
atau  Lembaga,  serta  di  luar  353  KBLI  yang  diindahkan  oleh  BKPM  melalui  SE  BKPM  No. 17/2021, OSS tidak bisa memproses izin usaha di 2.452 sektor KBLI yang belum tercakup dalam PP No. 5/2021 karena belum adanya kesepakatan antar Kementerian/Lembaga tersebut.
Absennya  Kementerian/Lembaga  yang  menjadi  pengampu  menyebabkan  terhambatnya Pelaku Usaha dalam memulai kegiatan penanaman modalnya yang dapat berdampak buruk bagi upaya  Indonesia  untuk  meraih  peringkat  yang  bagus  untuk  Kemudahan  Berbisni.  Sementara waktu,  BKPM  memberikan  solusi  yang bukan  merupakan  langkah  konkret  melalui  penerbitan penetapan KBLI tanpa pengampu untuk Pelaku Usaha yang memohonkan salah satu 353 KBLI tanpa pengampu tersebut.

## 5. UCAPAN TERIMA KASIH
Terima kasih Penulis ucapkan kepada Bapak Mohammad Fajri Mekka Putra, S.H., M.Kn., teman sejawat di Kenotariatan UI 2020, dan segenap Sivitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Indonesia  yang  telah  memberikan  dukungan  kepada  Penulis  dalam  proses  pencarian  referensi dalam penelitian ini.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Andi. “Ketahui Sejarah Klasifikasi Baku Lapangan Usaha di Indonesia,” lenere.com . 25 Arilman,  “Peran  Investasi  dalam  Kebijakan  Pembangunan  Ekonomi  Bidang  Pariwisata  di Provinsi Sumatera Barat.” Kanun Jurnal Ilmu Hukum . Vol. 20. No. 2. hlm. 273-294.
Badan Koordinasi Penanaman Modal. “Pengenalan tentang OSS Berbasis Risiko,” bkpm.go. id. tersedia  pada   https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/pengenalan-tentang-oss- berbasis-
risiko#:~:text=Sistem%20pelayanan%20ini%20dikembangkan%20oleh,dapat%20memul ai%20bisnis%20di%20Indonesia. diakses pada tanggal 21 Oktober 2022.
D.,  Kartikasari. “ The  Effect  of  Export,  Import  and  Investment  to  Economic  Growth  of  Riau Island Indonesia.” International Journal of Economics and Financial Issues . Vol. 7. No. 4 (2017). hlm. 663-667.
D.,  Ningsih,  dan  Sari,  S.  I.,  “Pengaruh  Investasi  dan  Tenaga  Kerja  Terhadap  Pertumbuhan Ekonomi di Kota Batam.” Jurnal Akuntansi Barelang . Vol. 3. No. 1 (2018). hlm. 21-31.
Daftarnya!,” Hukumonline.com. 17 Februari 2021. Tersedia pada https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt602cca413bc3b/49-aturan-pelaksana-uu- cipta-kerja-resmi-diundangkan--ini-daftarnya/, diakses pada tanggal 4 Maret 2022.
Komite  Pemantauan  Pelaksanaan  Otonomi  Daerah. Reformasi  Kemudahan  Berusaha  Evaluasi Pelaksanaan  Paket  Kebijakan  Ekonomi  di  Daerah .  Jakarta:  Komite  Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah, 2016.
M.,  Safei.  “Permasalahan  Kebijakan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  (PTSP)  dan  Solusinya,”
Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI , 2019. Tersedia
pada  https://osf.io/zutfh/download, diakses pada tanggal 26 Oktober 2022.
Maret  2021.  tersedia  pada  https://www.lenere.com/sejarah-kbli.html,  diakses  pada  tanggal  10 Oktober 2022.
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum . Jakarta: Kencana, 2016. Peraturan Pemerintah Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, PP Nomor 5 Tahun 2021. LN Tahun 2021 No. 15 TLN No. 6617. Rizki, Mochammad Januar. “49 Aturan Pelaksana UU Cipta Kerja Resmi Diundangkan, Ini Sari, M., Syechalad, M. N., dan Majid, S. A., “Pengaruh investasi, tenaga kerja dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.” Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia . Vol. 3. No. 2 (2016). hlm. 109-115.
Sinaga,  Edward  James.  “Upaya  Pemerintah  dalam  Merealisasikan  Kemudahan  Berusaha  di Indonesia.” Jurnal Rechtsvinding. Vol. 6. No. 3 (2017). Hlm. 337-354.
Wijoyo, Handion. Et al. Pengantar Bisnis . Sumatera Barat: CV Insan Cendikia Mandiri, 2021.