## IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA DI DALAM MENCIPTAKAN PENDIDIKAN KARAKTER YANG KUAT BAGI BANGSA INDONESIA DALAM TATANAN HUKUM NASIONAL
Ikama Dewi Setia Triana, Iskatriah
Universitas Wijayakusuma Purwokerto e-mail : trianadewi007@gmail.com , katriiskatrinah@gmail.com

## ABSTRAK
Proses  degradasi  nilai  dan  moral  tersebut  bukanlah  proses  yang  singkat  hingga memunculkan  karakter  manusia  Indonesia  yang  cenderung  memiliki  nilai-nilai  positivistik materialistis. Sebagai contoh, perilaku korupsi bahkan dikatakan telah membudaya di Indonesia. Jika  pembudayaan  nilai-nilai  menyimpang  tersebut  pada  dasarnya  juga  adalah  hasil  proses pendidikan (karena pembudayaan tidak bisa dilepaskan dari pendidikan), maka dapat dikatakan pula bahwa ada yang salah dalam proses pendidikan di negeri ini dalam waktu yang lama sehingga melahirkan  generasi  masyarakat  yang  kurang  berkarakter  Pancasila.    Pendidikan  di  Indonesia ditengarai kurang berbasis pada pendidikan karakter Pancasila, melainkan lebih mendominankan atau menyombongkan pendidikan yang takabur pada keunggulan berpikir logika kognitif belaka.
Kata Kunci : Pancasila, karakter, nilai, berbangsa dan bernegara.

## ABSTRACT
The process of degradation of values and morals is not a short process so that the character of Indonesian people tends to have materialistic positivistic values. For example, corrupt behavior is even said to have been entrenched in Indonesia. If the culture of these deviant values is basically the result of the educational process (because culture cannot be separated from education), then it can also be said that there is something wrong with the education process in this country for a long time, giving birth to a generation of people who lack the Pancasila character. . Education in Indonesia is deemed to be less based on Pancasila character education, but rather to dominate or boast an education that is not obscure on the excellence of thinking cognitive logic alone.
Keywords: Pancasila, character, values, nation and state.

## PENDAHULUAN
Era reformasi di Indonesia dewasa ini yang makin kuat dipengaruhi oleh proses globalisasi membawa  dampak  dalam  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa,  dan  bernegara  Indonesia.  Di samping  harus  diakui  bahwa  proses  globalisasi  membawa  dampak  positif  pada  terutama  aspek pertumbuhan ekonomi, dampak negatif juga tidak dapat dihindarkan. Salah satu dampak negatif yang  makin  kuat  menggejala  dewasa  ini  adalah  makin  melemahnya  karakter  dan  kepribadian kehidupan  berbangsa  Indonesia.  Pemerintah  RI  (2010:  16-19)  bahkan  menengarai  ada  enam masalah yang dihadapi bangsa dan negara Indonesia dalam rangka membangun karakter bangsa, yaitu  sebagai  berikut.  (1)  Masyarakat  dan  bangsa  Indonesia  mengalami  disorientasi  dan  belum menghayati  nilai-nilai  Pancasila  sebagai  filosofi  dan  ideologi  bangsa.  (2)  Ada  keterbatasan perangkat kebijakan terpadu dalam mewujudkan nilai-nilai esensi Pancasila. (3) Bergesernya nilai- nilai etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. (4) Memudarnya kesadaran

## Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 2 (Mei, 2021)
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
terhadap nilai-nilai budaya bangsa. (5) Adanya ancaman disintegrasi bangsa. Dan (6) melemahnya kemandirian bangsa.
Dari  enam  masalah  yang  dihadapi  bangsa  Indonesia,  episentrum  permasalahan  tersebut sesungguhnya  bersumber  dari  disorientasi  dan  belum  dihayatinya  nilai-nilai  Pancasila  sebagai filosofi  dan  ideologi  bangsa  oleh  seluruh  masyarakat,  bangsa,  dan  warga  negara  Indonesia. Implikasinya, eksistensi Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional bangsa Indonesia tidak teraplikasi atau terimplementasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia. Kondisi ini tidak saja terjadi pada masyarakat tingkat akar rumput, tetapi bahkan lebih memprihatinkan terjadi pula di tingkat elit masyarakat bahkan terjadi di kalangan pejabat negara yang  semestinya  menjadi  contoh  atau  teladan  dalam  penghayatan  dan  pengamalan  nilai-nilai Pancasila. Meningkatnya angka kriminalitas setiap tahunnya, konflik dan perpecahan yang makin tajam  terjadi  di  masyarakat,  kehidupan  masyarakat  yang  lebih  berorientasi  materialisme  dan sekulerisme, premanisme yang makin brutal, kebebasan seks yang makin vulgar, tindakan money politic dalam  pesta  demokrasi  yang  makin  tebal  muka,  hingga  korupsi  uang  negara  oleh  para penguasa negara menjadi indikator kemerosotan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Banyak  faktor  yang  mempengaruhi  terjadinya  kondisi  seperti  ini.  Praktik  penyimpangan terhadap  nilai-nilai  Pancasila  dan  UUD  Tahun  1945  yang  terjadi  dalam  pengalaman  sejarah perkembangan NKRI, belum tersosialisasikannya dengan baik eksistensi Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional, gamangnya kebijakan pemerintah dalam proses pemasyarakatan dan pelembagaan  nilai-nilai  Pancasila,  dan  karena  pengaruh  ideologi  besar  dunia  lainnya  di  era globalisasi  ini,  menjadi  virus-virus  utama  yang  makin  melemahkan  upaya-upaya  pemahaman, penghayatan  dan  peyakinan,  serta  pengamalan  nilai-nilai  Pancasila  dalam  kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Karena  itu,  upaya  pemasyarakatan  nilai-nilai  Pancasila,  bersamaan  dan  menjadi  kesatuan dengan pemasyarakatan empat pilar kehidupan berbangsa (Pancasila, UUD Tahun 1945, NKRI, dan  Bhinneka  Tunggal  Ika),  menjadi conditio  zine  qua  non bagi  bangsa  Indonesia.  Tetapi pengembangan dan pelaksanaan upaya ini tidaklah mudah.  Upaya serupa sudah pernah dilakukan pada masa pemerintahan orde baru dengan pelaksanaan Penataran P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) sebagai bentuk pemasyarakatan nilai-nilai Pancasila yang dilakukan oleh suatu badan yang disebut Manggala BP7. Tetapi, upaya ini ternyata menunjukkan hasil yang nihil bahkan  dilematis.  Pengalaman  ini  menjadi  kerikil  tajam  untuk  meneruskan  pelaksanaannya. Dibutuhkan  idealisme  yang  kuat  serta  usaha  yang  inovatif  serta  kreatif  sesuai  dengan  realita kebutuhan  masyarakat,  bangsa,  dan  negara  untuk  mengembangkan  dan  melaksanakan  strategi pemasyarakatan nilai-nilai Pancasila ini.
Membangun keberadaban bangsa yang berkarakter Indonesia adalah conditio zine qua non bagi Bangsa Indonesia. Hal ini dapat diwujudkan jika individu-individu manusia Indonesia sebagai pendudukung  utama  peradaban  bangsa  Indonesia  memiliki  karakter  bangsa  yang  luhur  dalam rangka  membangun  keberadaban  bangsa.  Karakter  bangsa  yang  dimaksud  adalah  yang  telah membentuk  kepribadian  Pancasila  sebagaimana  diakui  bahwa  Pancasila  adalah  jiwa  dan
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
kepribadian  bangsa  Indonesia.  Tidak  kalah  pentingnya,  dalam  sejarah  pertumbuhan  dan perkembangannya,  budaya nasional tidaklah lekang dari pengaruh budaya global, terutama karena pengaruh  perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  dengan  nilai-nilai  modern  dan globalnya.  Beberapa  isme-isme  besar  pengaruh  global  yang  turut  mempengaruhi  kehidupan budaya nasional dan lokal masyarakat Indonesia antara lain adalah: rasionalisme, neoliberalisme, ideologi  pasar  (ideologi  komoditi),  hedonisme,  konsumerisme,  materialisme,  individualisme, kapitalisme,  sekulerisme,  penghargaan  yang  tinggi  terhadap  HAM,  demokrasi,  dan  sejenisnya (Atmadja, 2008).
Pertumbuhan dan perkembangan budaya nasional dengan interaksi budaya lokal dan global tersebut  telah  memberikan  kesadaran  kepada  pembentukan  kepribadian  bangsa  Indonesia  yang bersifat  monopluralistik.  Dengan  sebuah  adagium,  kepribadian  seperti  itu  dapat  digambarkan dalam  karakter  kehidupan  yang  memiliki  kemampuan think  globally,  act  locally,    commit nationally, and respect multiculturally (Sukadi, 2006). Karakter kemampuan atau kompetensi ini bukanlah sesuatu yang harus dipertentangkan satu sama lain, melainkan harus diintegrasikan dan disenergikan agar dapat menjadi satu kekuatan modal sosial, budaya, simbolik, dan kuasa bagi pembangunan bangsa dengan karakter yang dinamis.
Integrasi  dan  sinergi  kemampuan  dan  kepribadian  tersebut  telah  mampu  membentuk  dan menjadi  karakter  yang  memberikan  identitas  nasional  kepada  manusia  Indonesia  yang    bisa dijabarkan  dalam  penghargaan  nilai-nilai.  Nilai-nilai  yang  mencerminkan  kepribadian  nasional tersebut  terwujud  dalam  sikap  dan  perilaku  masyarakat  Indonesia,  antara  lain:  beriman  dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kebebasan dan toleransi, dan  menghargai keberagaman. Karakter manusia dan masyarakat Indonesia juga menonjolkan: persaudaraan umat  manusia, cinta damai,  menghargai  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi,  menghargai  kecerdasan,  kreativitas  dan inovasi, motivasi berprestasi, etos kerja, mandiri dan kewirausahaan, disiplin, kompetisi secara fair, dan bekerjasama untuk perdamaian. Sebagai satu komunitas bangsa, masyarakat Indonesia juga  mengembangkan  persatuan  dan  kesatuan  bangsa,  berjiwa  gotong  royong,  menunjukkan semangat patriotisme dan kepahlawanan, menjunjung tinggi nasionalisme dan mengabdikan diri untuk dharma negara , beretika untuk menghargai lingkungan, dan mengembangkan budaya malu. Masyarakat  Indonesia  dikenal  sebagai  masyarakat  yang  demokratis.  Nilai-nilai  yang  dijunjung tinggi antara lain adalah: etika dialog,  komunikatif, jujur, terbuka, demokratis, setia dan patuh kepada  pemimpin,  serta  menghargai  dan  mematuhi  norma-norma  dan  hukum.  Tidak  kalah pentingnya  juga  adalah  bahwa  masyarakat  Indonesia  mengembangkan  sikap  hidup  hemat  dan bersahaja,  mengakui  dan  menghormati  keseimbangan  hak  dan  kewajiban,  serta  keseimbangan orientasi  masa    lalu  masa  kini  dan  masa  depan  (bandingkan  dengan  Pemerintah  Republik Indonesia; 2010:20-22).
Sayangnya, kondisi di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia oleh  banyak  pihak  diakui  telah  menunjukkan  adanya  degradasi  atau  demoralisasi  dalam pembentukan  karakter  dan  kepribadian  Pancasila  tersebut.  Degradasi  nilai-nilai  dan  moral Pancasila sebagai inti atau core values dari pembentukan karakter bangsa tersebut tidak saja terjadi di kalangan masyarakat awam di tingkat akar rumput, tetapi juga sudah merambah ke kepribadian para profesional, tokoh masyarakat, para terpelajar, para pendidik, elit politik, bahkan hingga para
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
pemimpin bangsa dan negara. Tidak mengherankan, karena itu, jika banyak penilaian masyarakat internasional  yang  memasukkan  Indonesia  ke  dalam  kelompok  negara  terkorup  dan  dengan birokrasi  pemerintahan  paling  buruk  di  dunia  (Baca  Balipost).  Dua  penilaian  ini  saja  sudah mencerminkan  bagaimana  kesatuan  nilai-nilai  Pancasila  telah  terabaikan  dan  termarginalkan dalam pembangunan karakter bangsa Indoneasia.
Menurut  pandangan  Pemerintah  Republik  Indonesia  (2010:16-19),  dewasa  ini  ada  enam permasalahan  yang  dihadapi  bangsa  Indonesia  dalam  pembangunan  karakter  bangsa,  yaitu: disorientasi  dan  belum  dihayatinya  nilai-nilai  Pancasila  sebagai  filosofi  dan  ideologi  bangsa; keterbatasan  perangkat  kebijakan  terpadu  dalam  mewujudkan  nilai-nilai  esensi  Pancasila; bergesernya  nilai-nilai  etika  dalam  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa,  dan  bernegara; memudarnya  kesadaran  terhadap  nilai-nilai  budaya  bangsa;  ancaman  disintegrasi  bangsa;  dan melemahnya  kemandirian  bangsa.  Sejalan  dengan  enam  permasalahan  tersebut  telah  muncul berbagai perilaku yang mencerminkan degradasi  nilai-nilai dan moral Pancasila dalam kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia. Hal ini muncul dalam berbagai kasus, seperti: kasus narkoba yang makin subur, pertikaian bersenjata antar kelompok massa yang makin menghiasi berita TV, kekerasan  terhadap  anak  dan  perempuan,  pronografi  dan  porno  aksi  yang  makin  vulgar ditunjukkan oleh kalangan muda hingga elit politik, hubungan seks bebas yang makin menjangkiti kalangan generasi muda siswa dan mahasiswa, tindakan KKN di mana-mana, serta kasus mafia hukum, peradilan, dan mafia pajak. Tidak kalah hebohnya adalah munculnya gerakan terorisme oleh salah satu kelompok masyarakat  Indonesia sendiri, kasus money politics dalam pilkada dan pemilu legislatif, pencemaran dan kehancuran lingkungan ekologis, kompetisi antar kepentingan yang  makin  tajam  dan    tidak  fair,  pameran  kekayaan  yang  makin  tajam  oleh  kelompok  kaya terhadap kelompok miskin, kasus penggusuran kelompok miskin di kota-kota besar, dan sulitnya menumbuhkan kepercayaan terhadap kejujuran masyarakat. Kasus-kasus tersebut adalah sedikit contoh  kecil  dari  gunung  es  bagaimana  degradasi  nilai-nilai  dan  moral  Pancasila  telah  terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia dewasa ini.
Proses  degradasi  nilai  dan  moral  tersebut  bukanlah  proses  yang  singkat  hingga memunculkan  karakter  manusia  Indonesia  yang  cenderung  memiliki  nilai-nilai  positivistik materialistis. Sebagai contoh, perilaku korupsi bahkan dikatakan telah membudaya di Indonesia. Jika  pembudayaan  nilai-nilai  menyimpang  tersebut  pada  dasarnya  juga  adalah  hasil  proses pendidikan (karena pembudayaan tidak bisa dilepaskan dari pendidikan), maka dapat dikatakan pula bahwa ada yang salah dalam proses pendidikan di negeri ini dalam waktu yang lama sehingga melahirkan  generasi  masyarakat  yang  kurang  berkarakter  Pancasila.    Pendidikan  di  Indonesia ditengarai kurang berbasis pada pendidikan karakter Pancasila, melainkan lebih mendominankan atau menyombongkan pendidikan yang takabur pada keunggulan berpikir logika kognitif belaka. Rektor IAIN Jakarta pernah menyatakan bahwa pendidikan di Indonesia kurang membangun sifat- sifat: berterima kasih dan memaafkan ( orphan), menjadi diri sendiri (wanderer), memiliki mental juara (warrior), membantu orang lain dengan iklas (altruist), bahagia dan damai (innocent), dan membuat  yang  tidak  mungkin  menjadi  mungkin (magician) .  Menurut  Mahatma  Gandhi pendidikan tanpa basis karakter adalah salah satu dosa yang fatal. Theodore Roosevelt juga pernah menyatakan bahwa: “ to educate a person in mind and not in morals is to educate a menace to

## Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 2 (Mei, 2021)
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
society ”  (Mendidik  seseorang  dalam  aspek  kecerdasan  otak  dan  bukan  aspek  moral  adalah ancaman  mara-bahaya  kepada  masyarakat)  (Williams  dan  Megawangi,  2010).  Jelaslah  bahwa pendidikan karakter bangsa itu sangat penting dan mendesak dikembangkan dan dilaksanakan di Indonesia.
Lembaga  pendidikan,  sekolah  dan  perguruan  tinggi,  juga  bertanggung  jawab  untuk mengembangkan dan melaksanakan pendidikan karakter bangsa berbasis Pancasila dalam rangka memajukan  keberadaban  bangsa.  Sesuai  dengan  visi  Departemen  Pendidikan  Nasional  yang tertuang dalam Kerangka Pengembangan Pendidikan Tinggi Jangka Panjang (KPPT-JP) IV (2003- 2010), misalnya, maka pendidikan tinggi di Indonesia diarahkan untuk mampu membentuk insan yang berkarakter dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa. Kebijakan dasar untuk mencapai visi tersebut adalah adanya kesadaran bahwa daya saing bangsa hanya dapat dicapai dalam bingkai karakter bangsa dan peradaban yang kuat. Pendidikan tinggi sebagai kelanjutan dan titik kulminasi proses  pendidikan  dalam  jenjang  pendidikan  formal  jelas  memiliki  peran  dan  tanggung  jawab dalam memantapkan pembinaan karakter bangsa yang telah dibangun dan dikembangkan sejak pendidikan  dasar.  Untuk  itu  pendidikan  tinggi  memiliki  tanggung  jawab  untuk  menghasilkan sarjana yang memiliki pengetahuan yang kuat, memahami bagaimana menjadi warganegara yang baik dan mampu memimpin kehidupan yang bermakna (Brodjonegoro, 2003).

## Pembahasan

## Pendidikan Karakter
Karakter,  sebagaimana  didefinisikan  oleh  Simon  Philips    (2008),  adalah  kumpulan  tata nilai  yang  menuju  pada  suatu  sistem,  yang  melandasi  pemikiran,  sikap,  dan  perilaku  yang ditampilkan.  Sedangkan  Doni  Koesoema  A  (2007)  memahami  bahwa  karakter  sama  dengan kepribadian. Kepribadian dianggap sebagai ”ciri, atau karakteristik, atau gaya, atau sifat khas dari diri seseorang yang bersumber dari bentukan-bentukan yang diterima dari lingkungan’. Sementara itu, Winnie memahami bahwa istilah karakter memiliki dua pengertian. Pertama, ia menunjukkan bagaimana  seseorang  bertingkah  laku.  Apabila  seseorang  berperilaku  tidak  jujur,  kejam,  atau rakus,  tentulah  orang  tersebut  memanifestasikan  karakter  buruk.  Sebaliknya,  apabila  seseorang berperilaku  jujur,  suka  menolong,  tentulah  orang  tersebut  memanifestasikan  karakter  mulia. Kedua, istilah karakter erat kaitannya dengan ‘ personality ’. Seseorang baru bisa disebut ‘orang yang berkarakter’ ( a person of character ) apabila tingkah lakunya sesuai kaidah moral. Akhirnya, Imam Ghozali menganggap bahwa karakter lebih dekat dengan akhlaq, yaitu spontanitas manusia dalam bersikap, atau melakukan perbuatan yang telah menyatu dalam diri manusia sehingga ketika muncul tidak perlu dipikirkan lagi. Dari empat definisi tersebut jelaslah bahwa karakter adalah karakteristik positif kepribadian yang mendasari cara orang berpikir, menata sistem nilai, bersikap, dan bertindak sebagai satu kesatuan terhadap lingkungan sekitarnya.
Karakter dengan definisi seperti di atas, menurut Foerster memiliki empat ciri dasar dalam pendidikan karakter. Pertama, keteraturan interior di mana setiap tindakan diukur berdasar hierarki nilai.  Nilai  menjadi  pedoman  normatif  setiap  tindakan.  Kedua,  koherensi  yang  memberi keberanian, membuat seseorang teguh pada prinsip, tidak mudah terombang-ambing pada situasi
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
baru atau takut risiko. Koherensi merupakan dasar yang membangun rasa percaya satu sama lain. Tidak adanya koherensi meruntuhkan kredibilitas seseorang. Ketiga, otonomi. Di situ seseorang menginternalisasikan  aturan  dari  luar  sampai  menjadi  nilai-nilai  bagi  pribadi.  Ini  dapat  dilihat lewat  penilaian  atas  keputusan  pribadi  tanpa  terpengaruh  atau  desakan  pihak  lain.  Keempat, keteguhan dan kesetiaan. Keteguhan merupakan daya tahan seseorang guna mengingini apa yang dipandang baik. Dan kesetiaan merupakan dasar bagi penghormatan atas komitmen yang dipilih. Kematangan keempat ciri karakter ini, lanjut Foerster, memungkinkan manusia melewati tahap individualitas  menuju  personalitas.  ”Orang-orang  modern  sering  mencampuradukkan  antara individualitas dan personalitas, antara aku alami dan aku rohani, antara independensi eksterior dan interior.” Karakter inilah yang menentukan performa seorang pribadi dalam segala tindakannya.
Tetapi,    karakter  bukanlah  masalah  kepribadian  individualitas  saja.  Dalam  pendidikan karakter Bangsa Indonesia, bahkan, haruslah lebih didominankan bagaimana karakter bersama, sebagai satu kelompok komunitas bangsa, dapat dibangun yang mencerminkan kepribadian dan identitas nasional, yakni kepribadian Pancasila. Di sini karakter bangsa dapat didefinisikan sebagai ”kualitas  perilaku  kolektif  kebangsaan  yang  unik-baik  yang  tercermin  dalam  kesadaran, pemahaman, rasa, karsa, dan perilaku berbangsa dan bernegara dari hasil olah pikir, olah hati, olah rasa dan karsa, serta olah raga seseorang dalam kelompok kehidupan berbangsa”. Sejalan dengan pengertian  ini,  karakter  bangsa  Indonesia  akan  menentukan  perilaku  kolektif  kebangsaan Indonesia yang unik-baik yang tercermin dalam kesadaran, pemahaman, rasa, karsa, dan perilaku berbangsa  dan  bernegara  Indonesia  yang  berdasarkan  nilai-nilai  Pancasila,  norma  UUD  1945, keberagaman dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika , dan komitmen terhadap NKRI (Pemerintah Republik Indonesia, 2010: 7). Karakter bangsa seperti ini perlu dibangun sebagai upaya kolektif- sistemik  masyarakat  Indonesia  untuk  mewujudkan  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  sesuai dengan  dasar  dan  ideologi,  konstitusi,  haluan  negara,  serta  potensi  kolektifnya  dalam  konteks kehidupan  nasional,  regional,  dan  global  yang  berkeadaban.    Semua  upaya  ini  adalah  untuk membangun  karakter  bangsa  Indonesia  yang  tangguh,  kompetitif,  berakhlak  mulia,  bermoral, berbudi luhur, bertoleran, bergotong royong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis, berorientasi ipteks  yang  semuanya  dijiwai  oleh  iman  dan  takwa  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa  berdasar Pancasila.

## Pancasila Sebagai Ilmu Pengetahuan
Pancasila  dapat  menjadi  landasan  filosofis  dan  ideologis  dalam  pengembangan  sistem pengetahuan. Di sini Pancasila memiliki pandangan yang utuh tentang sistem pengetahuan. Secara ontologis Pancasila yang mengakui dasar hakikat manusia meyakini bahwa sumber pengetahuan itu  tidaklah  semata-mata  objek  pengetahuan  empirik  atau  pengetahuan  rasional  saja.  Menurut Pancasila, manusia sebagai pembangun dan pengembang pengetahuan memiliki dimensi-dimensi pengetahuan  secara  utuh  meliputi:  pengetahuan  fisik  dunia  empirik,  pengetahuan  emosional, pengetahuan  intuitif,  pengetahuan  intelektual  yang  rasional,  pengetahuan  sosial,  pengetahuan moral, dan pengetahuan spiritual (Kaelan, 2003). Dalam bahasa yang lebih operasional, sistem pengetahuan seperti ini diakui adalah sebagai hasil dari olah pikir, olah rasa dan karsa, olah hati, olah  iman,  dan  olah  raga.  Karena  itu,  salahlah  jika  dalam  sistem  pendidikan  nasional  hanya
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
dibangun  pengetahuan  intelektual  dan  empirik  semata.  Manusia  Indonesia  menurut  pandangan Pancasila adalah makhluk berpikir yang berdimensi ganda, namun bersifat monopluralistik.
Secara epistemologis, karena itu, Pancasila dalam membangun sistem pengetahuan  yang utuh tersebut tidaklah hanya menggunakan kriteria kebenaran rasional dan empirik yang bersifat sekuler melalui penggunaan pendekatan atau metode ilmiah semata. Karena keseimbangan hakikat manusia  sebagai  makhluk  monopluralistik,  maka  manusia  Indonesia  membangun  sistem pengetahuannya yang utuh bisa juga melalui pendekatan atau proses-proses imaginatif dan intuitif yang  menekankan  nilai  rasa,  pendekatan  konsensus  yang  menekankan  nilai-nilai  sosial, pendekatan  reflektif  yang  menekankan  nilai  keluhuran  budi  atau  moral,  dan  pendekatan kontemplatif untuk mendapatkan kebenaran ilham yang menekankan nilai-nilai transenden yang bersifat spiritual (Kaelan, 2006). Inilah hakikat manusia Indonesia seutuhnya dari aspek fisik dan kejiwaannya. Dengan kerangka filosofi pengetahuan seperti ini, jelaslah bahwa manusia Indonesia tidaklah dipandang hanya dalam hakikatnya sebagai makhluk jasmaniah dan makhluk berpikir saja yang perilakunya hanya mengikuti hukum rasionalitas dan hukum materialistik semata. Manusia Indonesia  juga  adalah  makhluk  yang  memiliki  rasa,  intuisi,  imajinasi,  karsa,  memiliki  budi, memiliki  cita-cita,  makhluk  bermasyarakat,  dan  bahkan  makhluk  spiritual.  Dengan  begitu Pancasila mengakui hakikat humanisme-sosio-kultural-religius.
Nilai-nilai,  selanjutnya,  yang  mendasari  pengembangan  sistem  pengetahuan  menurut pandangan  Pancasila  merupakan  pengalaman  manusia  Indonesia  dalam  mewujudkan  dan mengimplementasikan hakikat kemanusiaannya yang utuh sebagai makhluk monopluralistik, baik dari dimensi makhluk religius, makhluk sosial, makhluk individu, makhluk jasmani, dan sebagai makhluk berpikir yang berbudaya. Pengalaman mewujudkan hakikat kemanusiaan yang utuh ini memberikan  pengalaman  nilai-nilai  yang  dianggap  berharga  dalam  kehidupannya  dan  menjadi kriteria  baginya  dalam  mebuat  keputusan  kebijakan  dalam  menjalankan  peran  dan  fungsinya secara seimbang, serasi, selaras, dan harmonis. Nilai-nilai yang dikembangkan tersebut ada yang bersifat fundamental seperti nilai-nilai fundamental Pancasila, ada pula yang bersifat nilai-nilai instrumental  dan  praksis.  Sebagai  insan  atau  makhluk  religius,  misalnya,  manusia  Indonesia mengembangkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan ( crada, bhakt, dan karma wacana yang baik ) kepada Tuhan Yang Maha Esa, mengembangkan nilai-nilai toleransi, dan bahkan mengembangkan nilai-nilai Tat  Twam  Asi .  Sebagai  makhluk  sosial,  misalnya,  manusia  Indonesia  berhasil mengembangkan nilai-nilai kelompok dan organisasi; nilai-nilai hidup bersama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; nilai-nilai kerjasama secara gotong royong; kepekaan sosial dan nilai-nilai altruistik; nilai-nilai patriotisme dan kepahlawanan; nilai-nilai nasionalisme; serta  nilai-nilai  kepemimpinan.  Sebagai  makhluk  pribadi  atau  individu,  selanjutnya,  manusia Indonesia  juga  secara  harmonis  mengembangkan  nilai-nilai  kemandirian,  tanggungjawab,  etos kerja dan motivasi berprestasi, disiplin, keuletan, kompetisi, kejujuran,  dan sejenisnya. Sebagai makhluk  jasmani,  manusia  Indonesia  juga  tidak  melupakan  untuk  mengembangkan  nilai-nilai kecantikan  atau  keindahan,  kenikmatan,  keamanan,  kesehatan  dan  kebugaran,  dan  sejenisnya. Akhirnya, sebagai makhluk berpikir yang berbudi, manusia Indonesia juga mengembangkan nilai- nilai kecerdasan dan atau keilmuan, nilai-nilai demokrasi, kebijaksanaan moral, kreativitas, gemar berinovasi, dan sebagainya.

## Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 2 (Mei, 2021)
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Sistem  pengetahuan  dan  nilai-nilai  sebagaimana  dijelaskan  tersebut  tidaklah  dibangun manusia Indonesia dalam ruang hampa. Dengan landasan filosofis Pancasila, sistem pengetahuan dan nilai-nilai tersebut diyakini dibangun dalam hubungan manusia: antara dirinya sebagai benda fisik  jasmaniah,  dengan  dirinya  sebagai  individu,  dengan  Tuhannya,  dengan  masyarakatnya, dengan bangsa dan negaranya, dengan masyarakat globalnya, dan dengan lingkungan alam sekitar dan  alam  rayanya  yang  dipandangnya  memiliki  hubungan  kesatuan  yang  tidak  dapat  dipisah- pisahkan. Hubungan-hubungan manusia seperti itu dapat dipahami pula dari  hubungan manusia Indonesia dengan dimensi ruang dan waktu serta aktivitasnya (Hasan, 2010). Sistem pengetahuan dan  nilai-nilai  itulah  yang  kemudian  membuatnya  menjalin  hubungan  yang  seimbang,  serasi, selaras, dan harmonis.

## Nilai-Nilai Pancasila di Dalam Berbangsa dan Bernegara
Pendidikan  karakter  bangsa  tidak  bisa  dilepaskan  dari  program  pembangunan  karakter bangsa pada umumnya. Secara historis kita ketahui bahwa pembangunan karakter bangsa bahkan merupakan gagasan besar yang telah dicetuskan oleh para pendiri bangsa. Sebabnya adalah sebagai bangsa yang dibangun dari masyarakat majemuk (keanekaragaman suku, ras, agama, bahasa, dan kebudayaan  dengan  nuasa  nilai-nilai  kedaerahan),  Bangsa  Indonesia  membutuhkan  kesamaan dasar dan pandangan  tentang budaya dan karakter yang holistik sebagai satu bangsa. Hal ini sangat penting  karena  menyangkut  kesamaan  pemahaman,  pandangan,  dan  gerak  langkah  untuk mewujudkan  bangsa  Indonesia  yang  besar  yang    berkesejahteraan,  berkeadilan,  dan berkemakmuran. Jelaslah bahwa pendidikan karakter sebagai bagian dari pembangunan karakter bangsa tidak dapat dilepaskan dari landasan kehidupan sosiobudaya masyarakat Indonesia.
Kini  masyarakat  dan  bangsa  Indonesia  menghadapi  tantangan  pengaruh  lingkungan strategis  baik  dari  tingkatan  lingkungan  global,  lingkungan  nasional,  maupun  lingkungan kedaerahan  (lokal).  Lingkungan  global  telah  memberikan  pengaruh  terutama  melalui perkembangan  ipteks  dan  kemajuan  dunia  transportasi,  komunikasi,  dan  informasi.  Tidak  saja dampak negatif, masyarakat dan bangsa Indonesia juga telah menerima berbagai dampak positif di segala bidang ipoleksosbudhankam dalam kehidupan globalnya. Pengaruh-pengaruh ini tentu perlu dikelola secara cerdas oleh masyarakat dan bangsa Indonesia pada umumnya dan generasi muda  peserta  didik  pada  khususnya  agar  tidak  dihanyutkan  oleh  gelombang  besar  pengaruh globalisasi. Dalam hal ini kemampuan mengambil keputusan untuk memilah dan memilih nilai- nilai  yang  berguna  bagi  masyarakat  serta  mampu  menumbuhkan  kemandirian  dan  daya  saing bangsa tentu menjadi concern utama program pendidikan dan pembangunan karakter bangsa.
Lingkungan strategis kehidupan masyarakat di tingkat nasional juga perlu menjadi basis bagi pengembangan program pendidikan karakter. Di sini Indonesia memiliki jumlah penduduk yang besar. Jika ini dapat menjadi SDM yang handal tentu akan memberikan sumbangan yang berguna bagi pembangunan bangsa. Tetapi, sayangnya, kita masih banyak bermasalah dengan azas pemerataan dan keadilan karena faktor diskrimisasi dalam membangun kualitas SDM yang besar jumlahnya tersebut.
Dalam bidang politik dan pemerintahan kita telah sepakat untuk membangun masyarakat dan pemerintahan yang demokratis. Beberapa keberhasilan telah dicapai. Sayangnya demokrasi cenderung  lebih  bersifat  formal  dan  belum  bersifat  substansial  melandasi  seluruh  praktik

## Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 2 (Mei, 2021)
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa,  dan  bernegara  (Sanusi,  1998).  Memajukan  nilai-nilai kehidupan  berdemokrasi  yang  lebih  substansial,  karena  itu,  tentu  menjadi  tantangan  dalam pembangunan dan pendidikan karakter di Indonesia.
Masyarakat dan pemerintahan yang demokratis akan terwujud jika pelaksanaan hak-hak dan kewajiban setiap warga negara diatur secara seimbang dan harmonis dalam pelaksanaan sistem hukum  nasional.  Empat  masalah  penting  di  sini  adalah  belum  seluruh  produk  hukum  nasional mencerminkan aktualisasi nilai-nilai Pancasila, perilaku aparat penegak hukum yang cenderung diskriminatif,  kesadaran  hukum  masyarakat  yang  masih  rendah,  dan  masih  banyaknya  terjadi pelanggaran hak-hak azasi manusia (Atmoredjo, 2009; Zoelva, 2009). Ini juga adalah tantangan utama dalam pembangunan karakter berbangsa Indonesia.
Masyarakat  Indonesia  yang  demokratis  juga  adalah  masyarakat  yang  berkesejahteraan, berkemakmuran,  serta  berkeadilan  sosial  berdasarkan  nilai-nilai  Pancasila.  Untuk  ini  perlu dibangun sistem ekonomi kerakyatan yang berlandaskan Pancasila. Di sini pertumbuhan ekonomi diharapkan sejalan dengan azas pemerataan dan keadilan tanpa harus mengorbankan nilai-nilai kemandirian  dan  kewirausahaan,  kemampuan  daya  saing  dalam  persaingan  global,  serta mengembangkan sikap hidup hemat dan bersahaja. Sayangnya, karena pengaruh global, pengaruh sistem  ekonomi  neoliberal  yang  berorientasi  pasar,  mengembangkan  perilaku  konsumeristik, individualistik,  materialistik,  dan  hedonistik  tidak  bisa  dihindarkan  (lihat  Dwipayana,  2009). Semua ini juga adalah tantangan dalam pendidikan dan pembangunan karakter bangsa.
Kehidupan  masyarakat  yang  demokratis  juga  haruslah  didukung  oleh  sistem  kehidupan sosial budaya masyarakat yang kondusif dan substansial membangun nilai-nilai-nilai demokrasi. Untuk  ini  dibutuhkan  aspek-aspek  kecerdasan  ganda,  sikap  keterbukaan,  toleransi,  menghargai perbedaan,  bermusyawarah,  kreatif,  produktif,  mandiri,  bertanggung  jawab,  berani  membela kebenaran dan keadilan, partisipatif, supremasi hukum dan keadilan, kepercayaan, kejujuran, serta menghargai persamaan kedudukan dan derajat kemanusiaan (Sanusi, 1998; Purwoko, 2009).
Masyarakat Indonesia sebagai masyarakat majemuk tidak bisa lepas dari pengaruh nuansa nilai-nilai  kedaerahan  (lokal).  Sebabnya  adalah  bahwa  masyarakat  nusantara  telah  memiliki berbagai  kearifan  lokal  yang  selama  ini  juga  telah  memberikan  kontribusi  bagi  pengembangan kekayaan kebudayaan nasional. Berbagai kearifan lokal yang sejalan dan memberikan kontribusi pada  pembangunan  kekayaan  kebudayaan  nasional  perlu  dipelihara  dan  terus ditumbuhkembangkan agar dapat menjadi modal sosial yang berguna bagi pembangunan bangsa dan  umat  manusia.  Gejala  penyakit  sosial  yang  terjadi  adalah  makin  melemahnya  apresiasi generasi  muda  terhadap  nilai-nilai  dan  produk  kearifan  lokal  tersebut  yang  berujung  pada lemahnya kompetensi generasi muda untuk menumbuhkembangkan produk-produk budaya lokal yang  mampu  menasional  dan  mengglobal.  Ini  adalah  juga  tantagan  bagi  pengembangan pendidikan karakter bangsa di Indonesia.

## Kesimpulan
Pendidikan Karakter perlu menggunakan Pancasila sebagai dasar filosofis atau ideologis pelaksanaannya.  Penggunaan  Pancasila  sebagai  landasan  filosofis  dan  ideologis  pendidikan karakter akan mampu memberi arah pada sistem pengetahuan yang akan dibangun, sistem nilai- nilai  yang  akan  dibina  dan  dikembangkan,  dasar  bagi  pengembangan  kompetensi  yang  akan mencerminkan  karakter  manusia  Indonesia  yang  akan  dibentuk,  dan  bagaimana  pembentukan karakter  manusia  Indonesia  seutuhnya  akan  dijalankan.  Dengan  landasan  ideologi  Pancasila,
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
tujuan  pendidikan  karakter  diarahkan  tidaklah  bertentangan  dengan  tujuan  pendidikan  nasional pada  umumnya.  Tujuan  pendidikan  karakter  secara  operasional  dapat  dirumuskan  dalam penguasaan  seperangkat  kecakapan  yang  mencerminkan  penguasaan  pengetahuan,  keyakinan, nilai-nilai,  komitmen,  dan  kompetensi  yang  mencerminkan  karakter  dari  budaya  manusia  dan masyarakat Indonesia seutuhnya.  Dengan tujuan pendidikan karakter seperti inilah dikembangkan kompetensi  lulusan  pendidikan  karakter  di  sekolah/perguruan  tinggi  antara  lain:  beriman  dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; berakhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif, dan mandiri; kepekaan  dan  kepedulian  sosial,  bekerja  sama  dan  gotong  royong,  serta  bersatu  dalam keberagaman;  demokratis,  bertanggung  jawab,  dan  partisipatif;  serta  berorientasi  hidup  sehat, hemat, dan bersahaja.

## Daftar Pustaka
Adam,  A  W.  2010.  Empat  Gelombang  Pancasila.  Dalam  Surono  (Ed).  Nasionalisme  dan Pembangunan Karakter bangsa. Hal.: 15 – 21. Yogyakarta: PSP Press.
Ali, A S. 2010. Nasionalisme, Kewargaan, dan Pancasila. Dalam Surono (Ed). Nasionalisme dan Pembangunan Karakter bangsa. Hal.: 3 – 10. Yogyakarta: PSP Press.
Ariani, N. M. I., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Curanmor yang dilakukan  Oleh  Anak  di  Kabupaten  Buleleng  (Studi  Kasus  Perkara  Nomor: B/346/2016/Reskrim). Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (2), 71-80.
Asshiddiqie,  J. Pemasyarakatan  Pancasila  dan  UUD  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 . Didownload pada 25 Juli 2013.
Brata,  D.  P.,  Yuliartini,  N.  P.  R.,  &  Mangku,  D.  G.  S.  (2020).  Tinjauan  Yuridis  Asas  Sidang Terbuka Untuk Umum Dalam Penyiaran Proses Persidangan Pidana. Jurnal Komunitas Yustisia , 3 (1), 330-339. Bung Karno, Lahirnja Pantja Sila.
Dwiyanti, K. B. R., Yuliartini, N. P. R., SH, M., Mangku, D. G. S., & SH, L. M. (2019). Sanksi Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Putusan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Oleh Anggota Tni Atas Nama Pratu Ari Risky Utama). Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (1).
Hamengku  Buwono  X.  Strategi  Pelembagaan  Nilai-Nilai  Pancasila  dalam  Perspektif  Budaya. Makalah  disampaikan  pada  Kongres  Pancasila  2012  yang  dilaksanakan  di  UGM Yogyakarta pada 31 Mei 2012.
Kaelan, H. 2003. Pendidikan Pancasila . Yogyakarta: Penerbit Paradigma.
Mangku,  D.  G.  S.  (2018).  Kepemilikan  Wilayah  Enclave  Oecussi  Berdasarkan  Prinsip  Uti Possidetis Juris. Jurnal Advokasi , 8 (2), 150-164.
Mangku,  D.  G.  S.  (2018).  Kepemilikan  Wilayah  Enclave  Oecussi  Berdasarkan  Prinsip  Uti Possidetis Juris. Jurnal Advokasi , 8 (2), 150-164.
Mangku, D. G. S. (2018). Legal Implementation On Land Border Management Between Indonesia And  Papua  New  Guinea  According  to  Stephen  B.  Jones  Theory. Veteran  Law Review , 1 (1), 72-86.
Mangku, D. G. S. (2020). Implementation Of Technical Sub Committee Border Demarcation And Regulation (TSC-BDR) Agreement Between Indonesia-Timor Leste In The Resolution Of The Land Border Dispute. Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan , 8 (3), 405-419. Mangku,  D.  G.  S.  (2020).  Penyelesaian  Sengketa  Perbatasan  Darat  di  Segmen  Bidjael  Sunan– Oben  antara  Indonesia  dan  Timor  Leste. Jurnal  Ilmiah  Pendidikan  Pancasila  dan Kewarganegaraan , 5 (2), 252-260.
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Mangku,  D.  G.  S.  (2021).  Pemenuhan  Hak  Asasi  Manusia  kepada  Etnis  Rohingya  di Myanmar. Perspektif Hukum , 21 (1), 1-15.
Mangku, D. G. S. (2021). Roles and Actions That Should Be Taken by The Parties In The War In Concerning Wound and Sick Or Dead During War or After War Under The Geneva Convention 1949. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) , 7 (1), 170-178.
Mangku,  D.  G.  S.,  &  Itasari,  E.  R.  (2015).  Travel  Warning  in  International  Law Perspective. International Journal of Business, Economics and Law
, 6 (4).
Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2021). Fulfillment of Labor Rights for Persons with Disabilities in Indonesia. International Journal of Criminology and Sociology , 10 , 272- 280.
Mangku, D. G. S., Triatmodjo, M., & Purwanto, H. (2018). Pengelolaan Perbatasan Darat Antara Indonesia  Dan  Timor  Leste  Di  Wilayah  Enclave  Oecussi (Doctoral  dissertation, Universitas Gadjah Mada).
Mangku, D. G. S., Yuliartini, N. P. R., Suastika, I. N., & Wirawan, I. G. M. A. S. (2021). The Personal Data Protection of Internet Users in Indonesia. Journal of Southwest Jiaotong University , 56 (1). Notonagoro, 1974, Beberapa Hal Mengenai Falsafah Pancasila , Universitas Pancasila, Jakarta. Parwati,  N.  P.  E.,  Yuliartini,  N.  P.  R.,  &  Mangku,  D.  G.  S.  (2020).  Kajian  Yuridis  Tentang Kewenangan  Tembak  Di  Tempat  Oleh  Densus  88  Terhadap  Tersangka  Terorisme Dikaitkan Dengan HAM. Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (2), 191-200.
Pemerintah Republik Indonesia. 2010. Pembangunan Karakter Bangsa Tahun 2010-2025: Desain Induk. Jakarta: Tanpa Penerbit.
Purwanto, H., & Mangku, D. G. (2016). Legal Instrument of the Republic of Indonesia on Border Management  Using  the  Perspective  of  Archipelagic  State. International  Journal  of Business, Economics and Law , 11 (4).
Purwendah, E., Mangku, D., & Periani, A. (2019, May). Dispute Settlements of Oil Spills in the Sea  Towards  Sea  Environment  Pollution.  In First  International  Conference  on Progressive Civil Society (ICONPROCS 2019) . Atlantis Press.
Putra, A. S., Yuliartini, N. P. R., SH, M., Mangku, D. G. S., & SH, L. M. (2019). Sistem Pembinaan Terhadap Narapida Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja. Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (1).
Rindjin, K. 2010. Pendidikan Pancasila. Singaraja: Undiksha Press.
Sakti, L. S., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020). Tanggung Jawab Negara Terhadap Pencemaran Lingkungan Laut Akibat Tumpahan Minyak Di Laut Perbatasan Indonesia Dengan Singapura Menurut Hukum Laut Internasional. Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (3), 131-140.
Sant, G. A. N., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Korban  Tindak  Pidana  Penyalahgunaan  Narkotika  di  Kabupaten  Buleleng. Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (3), 71-80.
Saputra, I. G. A., Yuliartini, N. P. R., SH, M., Mangku, D. G. S., & SH, L. M. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Di Kabupaten Buleleng. Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (1).
Setiawati, N., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020). Penyelesaian Sengketa Kepulauan Dalam Perspektif Hukum Internasional (Studi Kasus Sengketa Perebutan Pulau Dokdo antara Jepang-Korea Selatan). Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (2), 241-250.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Depdiknas RI.
Widayanti,  I.  G.  A.  S.,  Mangku,  D.  G.  S.,  SH,  L.  M.,  Yuliartini,  N.  P.  R.,  &  SH,  M.  (2019). Penggunaan Tentara Anak Dalam Konflik Bersenjata Ditinjau Dari Perspektif Hukum
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Humaniter  (Studi  Kasus:  Konflik  Bersenjata  Di  Sri  Lanka). Jurnal  Komunitas Yustisia , 2 (1).
Wiratmaja, I. G. N. A., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020). Penyelesaian Sengketa Maritime Boundary Delimitation Di Laut Karibia Dan Samudera Pasifik Antara Costa Rica Dan Nicaragua Melalui Mahkamah Internasional. Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (1), 60-69.
Yamin. Strategi Pelembagaan Nilai Pancasila dalam Konteks Konstituionalisme. Didowload dari http://kongrespancasila.com/strategi-pelembagaan-nilai-pancasila-dalam-konteks- konstitusionalisme.html pada tanggal 25 Juli 2013.
Yuliartini, N. P. R. (2010). Anak Tidak Sah Dalam Perkawinan Yang Sah (Studi Kasus Perkawinan Menurut Hukum Adat Bonyoh). Jurnal IKA , 8 (2).
Yuliartini,  N.  P.  R.  (2016).  Eksistensi  Pidana  Pengganti  Denda  Untuk  Korporasi  Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. Jurnal IKA , 14 (1).
Yuliartini,  N.  P.  R.  (2019).  Kenakalan  Anak  dalam  Fenomena  Balapan  Liar  di  Kota  Singaraja Dalam Kajian Kriminologi. Jurnal Advokasi , 9 (1), 31-43.
Yuliartini,  N.  P.  R.  (2019).  Kenakalan  Anak  dalam  Fenomena  Balapan  Liar  di  Kota  Singaraja Dalam Kajian Kriminologi. Jurnal Advokasi , 9 (1), 31-43.
Yuliartini, N. P. R. (2019). Legal Protection For Victims Of Criminal Violations (Case Study Of Violence Against Children In Buleleng District). Veteran Law Review , 2 (2), 30-41. Yuliartini,  N.  P.  R.  (2021).  Legal  Protection  of  Women  And  Children  From  Violence  In  The Perspective Of Regional Regulation of Buleleng Regency Number 5 Year 2019. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha , 9 (1), 89-96.
Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2019). Tindakan Genosida terhadap Etnis Rohingya dalam  Perspektif  Hukum  Pidana  Internasional. Majalah  Ilmiah  Cakrawala Hukum , 21 (1), 41-49.
Yuliartini,  N.  P.  R.,  &  Mangku,  D.  G.  S.  (2020).  Penyidikan  Terhadap  Anak  Sebagai  Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Kasus Di Wilayah Hukum  Kepolisian  Resor  Buleleng). Jurnal  Pendidikan  Kewarganegaraan Undiksha , 8 (3), 145-154.
Yuliartini,  N.  P.  R.,  &  Mangku,  D.  G.  S.  (2020).  Peran  Dinas  Tenaga  Kerja  Transmigrasi Kabupaten Buleleng Dalam Penempatan Dan Pemberian Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha , 8 (2), 22-40