## Hukum Kepailitan dalam Eksekusi Harta Benda Korporasi sebagai Pembayaran Uang Pengganti

## Lambok Marisi Jakobus Sidabutar
Kejaksaan Tinggi Kalimatan Barat
lamboksidabutar2002@yahoo.com

## Abstract
There are issues faced by the Prosecutor’s Offices in executing corporate assets as compensation payment at the time the assets are used as collateral for debt to creditors. In this condition, the execution  of  corporate  assets  as  payment  of  replacement  money  through  criminal  channels cannot  play  an  optimal  role.  This  article  focuses  on  knowing  the  obstacles  faced  by  the Prosecutor's Office in executing money instead of corruption cases. Also, to find out the use of bankruptcy law as a legal instrument in executing corporate assets as a form of payment for replacement money. The use of bankruptcy law as the instrument in executing corporate assets has fulfilled the requirements for bankruptcy as regulated in Article 2 Paragraph (1) Law No. 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations. The Prosecutor’s Office must be able to prevent arrears in payment of compensation by recording and confiscating the corporate assets that must be carried out since the investigation.
Keywords: Bankruptcy Law, Execution, Assets, Corporate, Compensation

## Abstrak
Pelaksanaan  eksekusi  pembayaran  uang  pengganti  oleh  Kejaksaan  dihadapkan  pada persoalan harta benda korporasi yang dijadikan sebagai jaminan utang kepada kreditor. Pada kondisi ini, eksekusi harta benda korporasi sebagai pembayaran uang pengganti melalui jalur pidana  tidak  dapat  berperan  optimal  karena  dihadapkan  pada  persoalan  hukum  tertentu. Artikel  ini  berfokus  untuk  mengetahui  hambatan  yang  dihadapi  oleh  Kejaksaan  dalam mengeksekusi uang pengganti perkara tindak pidana korupsi. Selain itu, untuk mengetahui penggunaan hukum kepailitan sebagai instrumen hukum dalam mengeksekusi harta benda korporasi  sebagai  bentuk  pembayaran  uang  pengganti.  Penggunaan  instrumen  hukum kepailitan  dalam  mengeksekusi  harta  benda  korporasi  telah  memenuhi  syarat  kepailitan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Kejaksaan harus dapat mencegah terjadinya tunggakan pembayaran uang pengganti dengan mendata dan menyita harta benda korporasi yang sudah harus dilakukan sejak penyidikan.
Kata Kunci : Hukum Kepailitan, Eksekusi, Harta Kekayaan, Korporasi, Uang Pengganti

## Pendahuluan
Penulis  mengawali  artikel  ini dengan  fenomena  bahwa  praktik  tindak pidana  korupsi  masih  marak  terjadi  di Indonesia. Tindak pidana korupsi menjadi masalah  yang  sangat  serius,  karena  telah merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal  ini  tentunya  dapat  memunculkan stigma  negatif  bagi  Indonesia  dalam pergaulan
internasional, sehingga pemberantasan  tindak  pidana  korupsi menjadi  langkah  yang  sangat  penting untuk  ditempuh  oleh  seluruh  elemen bangsa Indonesia.
Tindak  pidana  korupsi  tidak  dapat lagi  dikatakan  sebagai  kejahatan  biasa ( ordinary crime ), melainkan telah menjadi kejahatan  luar  biasa  ( extra-ordinary crime ) karena bersifat sistematis, endemik, dan berdampak sangat luas yang tidak  hanya  merugikan  keuangan  negara tetapi  juga  melanggar  hak  sosial  dan ekonomi  masyarakat  secara  luas  (Ifrani, 2017:321). Sistematis menunjukkan bahwa  tindak  pidana  korupsi  dilakukan dengan perencanaan dan pengoordinasian yang  sangat  matang  serta  tidak  hanya melibatkan
struktur kekuasaan, melainkan juga melibatkan struktur sosial dalam masyarakat. Endemik menunjukkan bahwa  tindak  pidana  korupsi  menjadi wabah  yang  menjangkau  seluruh  lapisan masyarakat  luas.  Bahkan,  Atmasasmita (2004:1)  menyebutkan  tindak  pidana korupsi  sudah  merupakan  virus  flu  yang menyebar ke seluruh lapisan kekuasaan.
Perkembangan tindak
pidana korupsi  saat  ini,  telah  mengarah  pada pelaku yang tidak hanya melibatkan setiap orang,  baik  dalam  kedudukan  atau jabatannya
di lingkup kekuasaan eksekutif,  legislatif,  yudikatif,  lembaga- lembaga  negara  lainnya,  ataupun  setiap orang yang bukan dalam kapasitas sebagai aparatur  sipil  negara,  melainkan  juga melibatkan  suatu  korporasi  dalam
menjalankan  kegiatan  usaha.  Tindak pidana  korupsi  yang  dilakukan  oleh korporasi  menggunakan  modus  operandi yang sangat canggih dan kompleks karena “dibungkus”  dengan  kepentingan  bisnis yang  menjadi  lingkup  hukum  privat, sehingga  mengaburkan  sifat  tindak pidananya.  Hal  ini  tentunya  menjadi hambatan  bagi  aparat  penegak  hukum dalam  menentukan  korporasi  sebagai subjek hukum tindak pidana korupsi yang dapat  dimintakan  pertanggungjawaban pidana. Pemberantasan tindak pidana korupsi  yang  dilakukan  oleh  korporasi memerlukan  dukungan  strategi  yang disusun  secara  komprehensif,  mengingat cara-cara  konvensional  tidak  lagi  dapat dilakukan,  tetapi  dituntut  menggunakan cara-cara  yang  luar  biasa  ( comprehensive extra-ordinary  measures ).  Penegakan hukum  terhadap  praktik  korupsi  yang dilakukan  oleh  korporasi  merupakan bentuk langkah-langkah penindakan (represif)  yang  dilaksanakan  dalam rangka  mewujudkan  tujuan  hukum sebagaimana dikemukakan oleh Radbruch (1961) dalam Ali (2011:68) bahwa tujuan hukum  secara  bersama-sama,  yaitu: keadilan,  kemanfaatan,  dan  kepastian hukum.  Radbruch  menggunakan  ajaran prioritas baku untuk menjembatani ketiga tujuan hukum tersebut dengan memprioritaskan  keadilan,  kemudian disusul dengan kemanfaatan, dan terakhir untuk mewujudkan kepastian hukum.
Kemanfaatan  dalam  penegakan hukum  tindak  pidana  korupsi  yang dilakukan  oleh  korporasi  diwujudkan dengan  memaksimalkan  pengembalian kerugian  keuangan  negara  sebagai konsekuensi  hukum  telah  terpenuhinya unsur  “merugikan  keuangan  negara” sebagaimana dirumuskan dalam
ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan
Atas  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun 1999  Tentang  Pemberantasan  Tindak
Pidana Korupsi. Pelaksanaan eksekusi pidana tambahan  berupa  uang  pengganti  oleh
Kejaksaan  Republik  Indonesia  tidaklah mudah  dan  belum  menunjukkan  hasil yang  maksimal,  bahkan  tidak  jarang  ada pelaksanaan  eksekusi  pembayaran  uang pengganti  yang  tidak  dapat  dilakukan selama  bertahun-tahun.  Merujuk  pada data  Badan  Pemeriksa  Keuangan  dan Pembangunan bahwa tingkat penyelesaian  uang  pengganti  hanya berkisar  31,38%  (tiga  puluh  satu  koma tiga  puluh  delapan  persen)  dari keseluruhan uang pengganti yang diputuskan  oleh  pengadilan  (Kholis, 2010:43). Kejaksaan tidak bisa mengeksekusi  harta  benda  korporasi karena dihadapkan pada persoalan hukum tertentu,  yaitu  harta  benda  korporasi tersebut dijadikan sebagai jaminan utang kepada kreditor.
Pada  kondisi  tidak  dimungkinkan
untuk mengeksekusi harta benda korporasi  sebagai  bentuk  pembayaran uang pengganti, maka diperlukan instrumen  hukum  lain  yang  lebih berfungsi secara optimal dengan menggunakan instrumen hukum kepailitan.  Adapun  permasalahan  yang akan  dianalisis  dalam  artikel  ini  terdiri atas: Pertama, bagaimana hambatan yang dihadapi oleh Kejaksaan dalam mengeksekusi  uang  pengganti  perkara tindak pidana korupsi? Kedua, bagaimana penggunaan  hukum  kepailitan  dalam mengeksekusi  harta  benda  korporasi sebagai  terpidana  kasus  tindak  pidana korupsi?  Terkait  dengan  permasalahan tersebut, maka tujuan penulisan artikel ini, yaitu  secara  teoritis  memberikan  uraian secara komprehensif mengenai instrumen-instrumen hukum yang digunakan  dalam  mengeksekusi  harta
benda korporasi sebagai bentuk pembayaran  uang  pengganti.  Secara praktis,  memberikan  masukan  yang konstruktif  kepada  Kejaksaan  untuk menggunakan instrumen hukum
kepailitan  dalam  mengeksekusi  harta benda  korporasi  agar  kerugian  keuangan negara  dapat  dikembalikan  secara maksimal.
Dalam menjamin orisinalitas ide dan keaslian  kajian  dalam  artikel  ini,  maka penulis  menyajikan  beberapa  hasil penelitian  lain  yang  secara  umum memiliki  keterkaitan  yang  kuat  dengan artikel ini, yaitu: Pertama , penelitian yang dilakukan oleh Michael Julnius Christhoper Siahaya, berjudul “Pengembalian Kerugian Keuangan Negara  Dalam  Tahap  Penyidikan  Tindak Pidana  Korupsi”  (Jurnal  Lex  Crimen, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi,  Manado,  Vol  4  Nomor  2,  April 2015, hlm. 13-22). Kedua , penelitian yang dilakukan oleh Mulyadi Alrianto Tajuddin dengan judul ”Penerapan Pidana
Tambahan  Uang  Pengganti  Sebagai Premiun  Remedium Dalam  Rangka Pengembalian  Kerugian  Negara”  (Jurnal Jurisprudentie ,  Fakultas  Syariah  dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin, Makasar, Vol 2 Nomor 2, Desember 2015, hlm. 53-64).
Guna  memperkuat  argumentasi dalam  kajian  artikel  ini,  penulis  juga menguraikan  mengenai  suatu  kajian kepustakaan yang akan menjadi pedoman untuk menjelaskan variabel-variabel utama dalam artikel ini. Berkaitan dengan hal  tersebut,  terdapat  tiga  variabel  yang akan dijelaskan, yaitu sebagai berikut:

## 1. Pengaturan  Hukum  Kepailitan  di Indonesia
Hukum kepailitan mempunyai peranan  yang  sangat  penting  dalam  lalu lintas  kegiatan  dunia  usaha.  Selayaknya
hukum  yang  berfungsi  memberikan jaminan  perlindungan  terhadap  setiap aspek  kehidupan  dan  setiap  hubungan hukum, maka hukum kepailitan berperan dalam  memberikan  jaminan  kepastian penyelesaian  sengketa  utang  piutang diantara  pelaku  usaha  dengan  mengatur perlindungan terhadap kepentingan masing-masing pihak (Sidabutar,
2019:203).
Kepailitan  menjadi  solusi  bagi debitor untuk dapat keluar dari persoalan utang  piutang  yang  menghimpitnya, dikarenakan debitor tersebut sudah tidak mempunyai  kemampuan  lagi  membayar utang-utang  kepada  para  kreditornya (Hartono,  2016:2).  Ketidakmampuan debitor  dalam  membayar  utang-utang yang  jatuh  tempo  kepada  para  kreditor, maka  langkah  yang  tepat  untuk menyelesaikannya adalah melalui
instrumen  hukum  kepailitan.  Oleh karenanya,  hukum  kepailitan  merupakan salah  satu  mekanisme  penyelesaian sengketa  utang  yang  dapat  dipilih  oleh para  pihak  secara  singkat,  murah,  dan transparan (Nola, 2017:255).
Hukum  kepailitan  pada  prinsipnya merupakan  sita  umum  atas  seluruh kekayaan  debitor  pailit,  baik  yang  telah ada  maupun  yang  akan  ada  dikemudian hari  dengan  tujuan  utamanya  adalah menggunakan  hasil  penjualan  harta kekayaan  tersebut  untuk  membayar seluruh  utang  debitor  pailit  secara proporsional  ( prorate  parte )  dan  sesuai dengan  struktur  kreditor  (Shubhan, 2008:1).  Melalui  Hukum  Kepailitan diharapkan  adanya  pembagian  harta kekayaan  debitor  yang  adil  dan proporsional kepada masing-masing kreditor  kecuali  apabila  diantara  para kreditor  ada  yang  menurut  undang- undang harus didahulukan dalam menerima pembayaran tagihannya, sehingga lebih terjamin keamanannya dan terjamin juga kepentingan para pihak yang
bersangkutan.  Pelaksanaan  sita  umum harus menghindari sita dan eksekusi oleh para kreditor secara sendiri-sendiri. Para kreditor harus bertindak secara bersama- sama  ( concursus  creditorium )  sesuai dengan  asas  sebagaimana  ditetapkan dalam  ketentuan  Pasal  1132 Burgerlijk Wetboek (Kitab  Undang-Undang  Hukum
Perdata). Pengaturan  hukum  kepailitan  di Indonesia  telah  beberapa  kali  mengalami perubahan sejak diberlakukannya Faillissements  Verordening Stb.  1905  No. 217  jo  Stb.  1906  No.  348  sampai  dengan perubahan  terakhir  melalui  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  37 Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU). Ada beberapa faktor  yang  mendorong  perlunya  revisi terhadap  peraturan  kepailitan,  yaitu antara  lain: Pertama ,  untuk  menghindari perebutan  harta  debitor  apabila  dalam waktu  yang  sama  ada  beberapa  kreditor yang  menagih  piutangnya  dari  debitor. Kedua ,  untuk  menghindari  adanya kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara  menjual  barang  milik  debitor  tanpa memperhatikan kepentingan debitor atau para  kreditor  lainnya. Ketiga ,  untuk menghindari adanya kecurangan- kecurangan  yang  dilakukan  oleh  salah seorang  kreditor  atau  debitor  itu  sendiri (Irianto, 2015:400).
Objek  sengketa  hukum  kepailitan dengan  mengacu  pada  pengertian  dan tujuan  di  atas,  adalah  “utang”  dan  “lebih dari  satu  kreditor”.  Hal  ini  secara  tegas dinyatakan dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1)  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  37  Tahun  2004.  Objek  mengenai “utang”  dan  jumlah  kreditor  yang  harus lebih dari satu, menjadi syarat fundamental dalam mengajukan permohonan pailit terhadap debitor untuk
diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga.

## 2. Tindak Pidana Korupsi oleh Korporasi
Terminologi korupsi menurut Fockema  Andreae  (1951)  dalam  Hamzah (2005:4)  berasal  dari  Bahasa  Latin,  yaitu “ corruptio ” atau “ corruptus ”, yang selanjutnya disebutkan bahwa corruption itu  berasal  juga  dari  kata  asal “corrumpere” ,  suatu  kata  dalam  Bahasa Latin  yang  lebih  tua.  Dari  Bahasa  Latin itulah  turun  ke  banyak  Bahasa  Eropa seperti  Inggris (corruption,  corrupt) , Prancis (corruption) , dan Belanda
(corruptie/korruptie) ,  dapat  atau  patut diduga istilah korupsi berasal dari Bahasa Belanda  dan  menjadi  Bahasa  Indonesia, yaitu “korupsi”.
Istilah  korupsi  yang  telah  diterima dalam  perbendaharaan  Kamus  Besar Bahasa  Indonesia  yang  dikeluarkan  oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1995:527) diartikan sebagai penyelewengan  atau  penyalahgunaan uang  negara    untuk  keuntungan  pribadi atau  orang  lain. Black’s  Law  Dictionary (Balck,  1991:176)  mengartikan  korupsi, sebagai  suatu  perbuatan  yang  dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan  yang  tidak  sesuai  dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak- pihak lain. Perbuatan dari seorang pejabat atau  kepercayaan  yang  secara  melanggar hukum  dan  secara  salah  menggunakan jabatannya  atau  karakternya  untuk mendapatkan  suatu  keuntungan  bagi dirinya sendiri atau orang lain, berlawanan  dengan  kewajibannya  dan hak-hak pihak lain.
Ruang  lingkup  jenis  tindak  pidana korupsi yang dirumuskan dalam Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  31 Tahun  1999  tentang  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah  dengan  Undang-Undang  Republik
Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor 31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi), dikelompokkan  menjadi:  (1)  delik  yang terkait dengan kerugian keuangan negara;
(2) delik penyuapan; (3) delik penggelapan  dalam  jabatan;  (4)  delik benturan  kepentingan  dalam  pengadaan; (5)  delik  perbuatan  curang;  (6)  delik perbuatan  pemerasan;  dan  (7)  delik gratifikasi.
UU  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi  menempatkan  korporasi  sebagai salah  satu  subjek  hukum  yang  dapat dimintakan  pertanggungjawaban  pidana. Hal  ini  selaras  dengan  perkembangan kejahatan korporasi yang telah diakui dan dirumuskan  dalam  sejumlah  peraturan perundang-undangan.  Simpson  (2005:6) menyatakan  bahwa  kejahatan  korporasi adalah “conduct  of  a  corporation,  or employees  acting  on  behalf  of  a corporation,  which  is  proscribed  and punishable  by  law” .  Motivasi  atau  modus operandi  tindak  pidana  yang  dilakukan korporasi bukan bertujuan untuk keuntungan  pribadi,  melainkan  pada pemenuhan  kebutuhan  dan  pencapaian keuntungan  organisasi.  Tidak  menutup kemungkinan motif tersebut ditopang juga oleh  norma  operasional  (internal)  dan sub-kultur organisasi
(Hoesein,
2012:310).
Pasal 20 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan secara tegas bahwa  korporasi  yang  melakukan  tindak pidana korupsi dapat dituntut dan dijatuhi pidana,  apabila  tindak  pidana  korupsi tersebut  dilakukan  oleh  orang-orang berdasarkan  hubungan  kerja  maupun berdasarkan  hubungan  lain,  bertindak dalam  lingkungan  korporasi  baik  sendiri maupun bersama-sama. Hal ini diperkuat juga dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang  Tata  Cara  Penanganan  Perkara
Tindak  Pidana  Oleh  Korporasi,  bahwa korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan pidana korporasi dalam undang-undang. Pertanggungjawaban pidana korporasi menjadi persoalan yang sangat penting dalam hukum pidana di Indonesia dan  merupakan  persoalan  yang  masih terus  berkembang  sampai  saat  ini (Anindito,  2017:11).  Ada  beberapa teori/doktrin  yang  digunakan  sebagai dasar membebankan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi, yaitu: Pertama , teori
identifikasi  atau  pertanggungjawaban pidana  korporasi  secara  langsung,  yang menekankan  bahwa  korporasi  bisa melakukan sejumlah tindak pidana secara langsung  melalui  pengurus  yang  sangat berhubungan  erat  dengan  korporasi, bertindak untuk dan atas nama korporasi, serta  dipandang  sebagai  korporasi  itu sendiri (Pinto dan Evans, 2003:46). Kedua , teori  pertanggungjawaban  mutlak  ( strict liability )  yang  menekankan  pada  bentuk pertanggungjawaban pidana
yang dibebankan  kepada  pelaku  dengan  tidak harus  membuktikan  adanya  kesalahan. Ketiga ,  pertanggungjawaban  pengganti ( vicarious liability ) yang menganut prinsip pertanggungjawaban pidana yang dibebankan  kepada  seseorang  atas perbuatan orang lain (Sjahdeini, 2017:151&157). Keempat ,  teori  agresi yang menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan  kepada  badan  hukum  jika perbuatan  tersebut  dilakukan  oleh sejumlah  orang  yang  memenuhi  unsur delik yang saling terkait dan bukan berdiri sendiri-sendiri (Satria, 2016:296).

## Uang  Pengganti  sebagai  Pengembalian Kerugian Keuangan Negara
Kerugian keuangan negara menjadi salah  satu  unsur  tindak  pidana  korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana  Korupsi.  Dampak  tindak  pidana korupsi terhadap keuangan negara adalah: (i)  Korupsi  memiliki  kecenderungan pengeluaran  publik  yang  meningkat karena praktik manipulasi yang dilakukan oleh  pejabat  tinggi;  (ii)  korupsi  mampu mengubah komposisi pengeluaran pemerintah dari yang bersifat pengoperasian dan pemeliharaan menjadi pengeluaran  yang  bersifat  pembelian barang-barang baru; (iii) korupsi memiliki kemungkinan untuk membelokkan komposisi  pengeluaran  proyek-proyek publik  ke  aktivitas  pembangunan  yang tidak terkait langsung dengan publik; (iv) korupsi  akan  mengurangi  produktivitas investasi  publik  dan  infrastruktur;  serta (v) korupsi akan menurunkan penerimaan pajak (Tanzi dan Davoodi: 1997).
Dampak  tindak  pidana  korupsi terhadap  keuangan  negara  menimbulkan konsekuensi  hukum  bahwa  harus  ada mekanisme pengembalian kerugian keuangan negara dalam proses penegakan hukumnya. Beberapa argumentasi justifikasi teoritis pentingnya pengembalian kerugian keuangan negara,
yaitu  (Hayati  dan  Reynaido:  2009:72): Pertama ,  justifikasi  filosofis.  Pada  aspek ini,  pengembalian  kerugian  keuangan negara  dimaksudkan  akan  berdampak langsung  untuk  memulihkan  keuangan negara  atau  perekonomian  negara  yang pada akhirnya bermuara pada kesejahteraan  masyarakat  yang  adil  dan makmur. Untuk mewujudkan masyarakat yang  adil,  makmur  dan  sejahtera,  maka pendekatan  penegakan  hukum  salah satunya  berupa  pengembalian  kerugian keuangan negara.
Kedua ,  justifikasi  sosiologis.  Pada aspek  ini,  adanya  penegakan  hukum tindak pidana korupsi yang salah satunya mengedepankan  pengembalian  kerugian keuangan  negara,  akan  berdampak  luas pada masyarakat yang melihat dan menilai kesungguhan  penegak  hukum  dalam memberantas  tindak  pidana  korupsi. Justifikasi  sosiologis  merupakan  wujud nyata dan peran serta kebijakan legislatif dan  aplikatif  untuk  memberikan  ruang gerak  lebih  luas  terhadap  adanya kerjasama  antara  aparat  penegak  hukum dengan peran serta masyarakat.
Ketiga ,  justifikasi  yuridis.  UU
Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi memberikan  ruang  gerak  dan  dimensi yang lebih luas, baik bagi aparat penegak hukum  serta  seluruh  lapisan  masyarakat dalam menanggulangi dampak dari tindak pidana  korupsi,  termasuk  dalam  hal pengembalian kerugian keuangan negara.
Uang  pengganti  merupakan  salah satu  jenis  pidana  tambahan  yang  dapat dijatuhkan  oleh  Majelis  Hakim  kepada terdakwa  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  18  ayat  (1)  huruf  b  UU Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,
yang menyatakan: “Selain pidana tambahan  sebagaimana  dimaksud  dalam Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana, sebagai pidana tambahan adalah pembayaran uang pengganti yang jumlahnya  sebanyak-banyaknya  sama dengan  harta  benda  yang  diperoleh  dari tindak  pidana  korupsi”.  Aturan  ini  dikaji dari  segi  kebijakan  politik  hukum pemberantasan  korupsi  adalah  sebuah kemajuan  karena  menunjukkan  adanya kemauan untuk mengembalikan keuangan negara yang hilang atau berkurang akibat tindak pidana korupsi (Mahmud, 2017:139). Pembayaran uang pengganti pertama  kali  diatur  dalam  Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang
(Perpu)  No.24  Tahun  1960  tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi, yaitu dalam Pasal 16  ayat  (3)  disebutkan  bahwa  terhukum dapat  juga  diwajibkan  membayar  uang pengganti  yang  jumlahnya  sama  dengan harta  benda  yang  diperoleh  dari  korupsi. Instrumen pembayaran uang pengganti ini kemudian  diteruskan  dalam  Undang- Undang  No.3  Tahun  1971  dan  Undang- Undang  No.31  Tahun  1999  jo.  Undang- Undang  No.20  Tahun  2001  dengan rumusan yang hampir sama.
Uang  pengganti  menurut  Komariah Emong Sapardjaja (2008) dalam Damanik (2016:5),  adalah  uang  yang  benar-benar “dinikmati”  terdakwa  dari  hasil  tindak pidana  korupsi  yang  dilakukannya  dan jumlahnya  harus  jelas.  Salman  Mariadi (2008)  dalam  Damanik  (2016:5)  juga berpendapat  bahwa  uang  pengganti adalah uang yang harus dibayar oleh orang yang  menikmatinya  dan  sifatnya  hanya penggantian  atas  apa  yang  telah dipergunakannya,  sehingga  tidak  dikenal istilah “renteng” dalam pembayaran uang pengganti.
Uang  pengganti  sifatnya  mengikuti pidana pokok, artinya dengan terbuktinya terdakwa  melakukan  perbuatan  tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara, maka segala harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi ditarik  kembali  sebagai  uang  pengganti dengan  tujuan  agar  apa  yang  telah dinikmati terdakwa, dikembalikan kepada negara sebagai subjek yang dirugikan.

## Pembahasan
Hambatan Kejaksaan dalam Mengeksekusi Uang Pengganti Pada hakikatnya eksistensi pengembalian  kerugian  keuangan  negara berupa  pembayaran  uang  pengganti, menjadi sangat penting dalam mewujudkan asas keadilan dan
kemanfaatan  dalam  proses  penegakan hukum  tindak  pidana  korupsi.  Dengan demikian, sudah seharusnya pengembalian  kerugian  keuangan  negara tersebut  dibebankan  kepada  korporasi sebagai terdakwa dan Kejaksaan Republik Indonesia  harus  dapat  memastikan dieksekusinya uang pengganti tersebut.
Kejaksaan  yang  mempunyai  tugas dan  wewenang  melaksanakan  eksekusi putusan pengadilan perkara pidana, harus memastikan  bahwa  korporasi  sebagai terpidana  membayar  uang  pengganti. Eksekusi merupakan salah satu rangkaian proses  penanganan  perkara  pidana  yang dilaksanakan sebagai upaya  mewujudkan tegak  dan  berfungsinya  norma-norma hukum pidana. Syarat suatu putusan dapat dilakukan eksekusi, yaitu putusan pengadilan  yang  telah  memperoleh kekuatan  hukum  tetap  ( inkracht  van gewijsde ).
Eksekusi merupakan cerminan dari tanggung  jawab  negara  melalui  aparat penegak  hukumnya,  yaitu  Kejaksaan untuk memastikan bahwa seseorang yang telah  dijatuhi  sanksi  pidana  berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh  kekuatan  hukum  tetap, menjalani  pidananya  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Eksekusi yang segera dilaksanakan  oleh  Kejaksaan  pada prinsipnya sebagai komitmen untuk dapat menuntaskan penanganan perkara pidana. Konsistensi Kejaksaan dalam melaksanakan  putusan  pengadilan  yang telah  berkekuatan  hukum  tetap,  harus memperhatikan
norma-norma keagamaan,  kesopanan,  kesusilaan,  serta wajib  menggali  dan  menjunjung  tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat,  serta  senantiasa  menjaga kehormatan  dan  martabat  profesinya sebagaimana  ditegaskan  dalam  Pasal  8 ayat  (4)  Undang  Nomor  16  Tahun  2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
Pada dasarnya eksekusi pembayaran  uang  pengganti  dalam perkara tindak pidana korupsi tidak jauh berbeda  dengan  pelaksanaan  eksekusi pidana  penjara  dan  pidana  denda  dalam perkara  tindak  pidana  pada  umumnya. Perbedaannya  adalah  dalam  ketentuan Pasal  18  ayat  (2)  UU  Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi  mengatur  secara tegas jika terpidana tidak membayar uang pengganti  paling  lama  1  (satu)  bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka  harta  bendanya  dapat  disita  oleh Kejaksaan  dan  dilelang  untuk  menutupi uang pengganti tersebut. Pasal 18 ayat (3) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga mengatur secara tegas bahwa dalam hal  terpidana  tidak  mempunyai  harta benda  yang  mencukupi  untuk  membayar uang  pengganti,  maka  dipidana  dengan pidana  penjara  yang  lamanya  tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokok. Aturan  tersebut  tidak  serta  merta memberikan jaminan kemudahan pelaksanaan  eksekusi  uang  pengganti. Kejaksaan menghadapi beberapa persoalan, diantaranya, Pertama , berkaitan  dengan  penyitaan  harta  benda korporasi. Proses peradilan tindak pidana korupsi  pada  umumnya  membutuhkan waktu  yang  sangat  lama,  sehingga korporasi  mempunyai  kesempatan  untuk mengalihkan atau menyembunyikan harta bendanya yang berasal dari tindak pidana korupsi.  Selain  itu  didukung  juga  dengan karakteristik  pengurus  korporasi  yang berasal  dari  kalangan  intelektual  dan mempunyai  kedudukan  penting  yang dapat  dengan  mudah  untuk  mengalihkan atau  menyembunyikan  harta  benda korporasi.
Kedua , subsider pidana penjara atau hukuman  badan.  Penyelesaian  uang pengganti melalui subsider pidana penjara atau  hukuman  badan,  dalam  praktiknya lebih  dipilih  oleh  terpidana  karena
dianggap  lebih  menguntungkan  daripada membayar  uang  pengganti  (Munzil  et  al.,
2015:42). Berkaitan dengan uang pengganti  bagi  korporasi,  permasalahan yang akan dihadapi oleh Kejaksaan adalah korporasi tidak membayar uang pengganti,  maka  subsider  pidana  penjara atau hukuman badan dibebankan kepada pengurus  atau  personil  pengendali korporasi.  Ketentuan  ini  menimbulkan problem yuridis karena satu sisi memiliki semangat pemulihan aset melalui kebijakan uang pengganti, tetapi di sisi lain memberikan  peluang  bagi  korporasi antara memilih membayar uang pengganti atau  menjalani  pidana  subsider  yang dibebankan  kepada  pengurus  atau personil pengendali.
Persoalan  lain  yang  dihadapi  oleh Kejaksaan dalam mengeksekusi pembayaran  uang  pengganti  adalah eksekusi  terhadap harta benda  korporasi yang  tidak  berhasil  dilakukan  karena dihadapkan pada kondisi hukum tertentu. Meskipun korporasi tidak membayar uang pengganti  dan  diketahui  masih  terdapat harta  benda  milik  korporasi  yang  patut diduga  juga  berasal  dari  tindak  pidana korupsi, akan tetapi Kejaksaan tidak dapat mengeksekusi  harta  benda  terpidana untuk  pembayaran  uang  pengganti dikarenakan  harta  benda  tersebut dijadikan  sebagai  jaminan  utang  kepada beberapa  kreditor,  sehingga  menjadi hambatan bagi Kejaksaan untuk eksekusinya  dengan adanya hak-hak dari para kreditor.
Hambatan  untuk  mengeksekusi uang  pengganti  menjadi  problematika tersendiri  bagi  Kejaksaan  karena  tidak tuntasnya penyelesaian penanganan perkara  tindak  pidana  korupsi  yang seharusnya bermuara pada pengembalian kerugian  keuangan  negara,  sehingga  hal tersebut  menjadi  tunggakan  pembayaran
uang  pengganti  dan  masih  menjadi “pekerjaan rumah” bagi Kejaksaan.

## Penggunaan  Hukum  Kepailitan  dalam Mengeksekusi Harta Benda Korporasi
Pengembalian  kerugian  keuangan negara  bertujuan  untuk  memulihkan kondisi  keuangan  negara  yang  telah terganggu  akibat  perbuatan  korupsi  oleh korporasi, dan  nantinya dapat  digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial bagi  masyarakat.  Selain  itu,  indikator kualitas  penanganan  perkara  tindak pidana  korupsi  tidak  hanya  diukur  dari jumlah  korporasi  yang  dijatuhi  pidana denda, melainkan juga diukur
berdasarkan jumlah nilai keuangan negara yang berhasil dipulihkan.
Pengembalian  kerugian  keuangan negara  sebagaimana  dimaksud  dalam  UU Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi dapat  dilakukan  melalui  jalur  pidana ( criminal procedure ) dan jalur keperdataan ( civil procedure ).
Pengembalian  kerugian  keuangan  negara melalui  jalur  pidana  dilaksanakan  pada saat  proses  persidangan  tindak  pidana korupsinya,  dimana  Majelis  Hakim disamping  menjatuhkan  pidana  pokok juga dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa  uang  pengganti.  Sedangkan pengembalian  kerugian  keuangan  negara melalui jalur perdata dilaksanakan dengan mengajukan  gugatan  perdata  oleh  Jaksa Pengacara  Negara  atau  oleh  instansi terkait  yang  dirugikan  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1),  Pasal 33,  Pasal  34,  dan  Pasal  38C  UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Pada kondisi harta benda korporasi berada  dalam  jaminan,  menunjukkan bahwa mekanisme pengembalian kerugian  keuangan  negara  melalui pendekatan jalur pidana ( criminal procedure )  tidak  dapat  berperan  secara efektif  dalam  mengeksekusi  pembayaran
uang  pengganti.  Oleh  karena  itu, seharusnya  digunakan  instrumen  hukum kepailitan  yang  dapat  berperan  secara optimal  dalam  upaya  penyelesaian tunggakan  pembayaran  uang  pengganti.
Dasar pertimbangan digunakannya instrumen  hukum  kepailitan  adalah adanya  hak-hak  para  kreditor  terhadap harta  benda  korporasi  (debitor)  yang harus tetap diperhatikan, akan tetapi akan muncul pertanyaan apakah korporasi yang tidak membayar uang pengganti dan harta benda  yang  dimilikinya  menjadi  jaminan utang kepada beberapa kreditor, memenuhi  rumusan  “utang  yang  jatuh waktu  dan  dapat  ditagih”  sebagai  syarat kepailitan.
Penjelasan  Pasal  2  ayat  (1)  UU Kepailitan dan PKPU menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “utang yang telah jatuh  waktu  dan  dapat  ditagih”  adalah kewajiban  untuk  membayar  utang  yang telah  jatuh  waktu,  baik  karena  telah diperjanjikan,  karena  percepatan  waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan  pengadilan,  arbiter,  atau  majelis arbitrase.  Pembayaran  uang  pengganti kepada korporasi didasarkan atas putusan pengadilan  sebagai  pidana  tambahan dalam  rangka  pengembalian  kerugian keuangan  negara.  Begitu  juga  ketentuan
Pasal  18  ayat  (2)  UU  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mensyaratkan pembayaran uang pengganti  paling  lama  dalam  waktu  1 (satu) bulan sesudah  putusan pengadilan berkekuatan  hukum  tetap.  Dengan demikian,  korporasi  yang  dijatuhi  pidana tambahan  berupa  pembayaran  uang pengganti
berdasarkan putusan pengadilan  dan  tidak  membayar  dalam jangka  waktu  paling  lama  1  (satu)  bulan setelah  putusan  pengadilan  berkekuatan hukum  tetap,  maka  memenuhi  rumusan “tidak  membayar  lunas  sedikitnya  satu
utang  yang  telah  jatuh  waktu  dan  dapat ditagih”  sebagaimana  dimaksud  dalam ketentuan  Pasal  2  ayat  (1)  UU  Kepailitan dan PKPU.
Terpenuhinya rumusan syarat kepailitan  dalam  ketentuan  Pasal  2  ayat (1)  UU  Kepailitan  dan  PKPU,  maka menimbulkan konsekuensi hukum bahwa kedudukan  negara  dalam  hal  ini  adalah sebagai kreditor yang mempunyai hak atas pelunasan  uang  pengganti  sesuai  dengan putusan  pengadilan.  Selain  negara  yang berkedudukan sebagai kreditor, korporasi juga  memiliki  kreditor  lain  karena  harta bendanya dijadikan sebagai jaminan utang kepada  kreditor  lain,  sehingga  syarat “mempunyai  dua  atau  lebih  kreditor” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)  UU  Kepailitan  dan  PKPU  juga terpenuhi.
Berdasarkan  uraian  di  atas  dan dihubungkan dengan pembuktian permohonan  kepailitan  yang  harus dikabulkan  apabila  terdapat  fakta  atau keadaan  yang  terbukti  secara  sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4)  UU  Kepailitan  dan  PKPU,  maka korporasi  yang  tidak  membayar  uang pengganti  dan  diketahui  masih  terdapat harta  bendanya  yang  dijadikan  sebagai jaminan utang kepada kreditor lain, secara keseluruhan  telah  memenuhi  rumusan syarat  kepailitan  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU. Hal ini melahirkan hak bagi negara untuk mengajukan permohonan kepailitan terhadap  korporasi  (selaku  debitor)  ke Pengadilan Niaga.
Permohonan  kepailitan  terhadap korporasi  tersebut  dapat  diajukan  oleh Kejaksaan  sebagaimana  diatur  dalam Pasal 2 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU, yang  menyatakan  bahwa:  “Permohonan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) dapat juga diajukan oleh Kejaksaan untuk kepentingan umum”. Tentunya, permohonan kepailitan terhadap
korporasi  diajukan  untuk  kepentingan umum  sebagai  upaya  penyelesaian tunggakan  pembayaran  uang  pengganti yang  nantinya  dapat  digunakan  untuk melanjutkan pembangunan.
Penggunaan  instrumen  hukum kepailitan  dalam  upaya  penyelesaian tunggakan  pembayaran  uang  pengganti menjadi sangat penting untuk dilaksanakan  oleh  Kejaksaan.  Tujuannya agar Kejaksaan tidak langsung menggunakan  subsider  pidana  penjara atau  hukuman  badan  yang  dibebankan kepada pengurus atau pengendali korporasi,  pada  saat  jalur  pidana  tidak dimungkinkan untuk mengeksekusi harta benda  korporasi  yang  dijadikan  sebagai jaminan utang. Hal yang terpenting adalah memaksimalkan  pengembalian  kerugian keuangan  negara,  sedangkan  subsider pidana  penjara  yang  dibebankan  kepada pengurus atau personil pengendali hanya diterapkan  pada  saat  korporasi  tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti.

## Penutup
Ada  beberapa  hal  yang  dapat disimpulkan  dalam  artikel  ini,  yaitu: Pertama,  eksekusi  pembayaran  uang pengganti  melalui  jalur  pidana  dalam praktiknya  sering  mengalami  hambatan, terpidana  lebih  memilih  penyelesaian uang pengganti melalui subsider kurungan atau  hukuman  badan  karena  dianggap lebih  menguntungkan  oleh  terpidana daripada  membayar  uang  pengganti.
Kedua penerapan  instrumen  hukum kepailitan  diharapkan  dapat  berperan secara optimal dalam upaya penyelesaian tunggakan  pembayaran  uang  pengganti pada saat ditemukan aset korporasi yang akan  dieksekusi  merupakan  jaminan hutang kepada beberapa kreditor.
Ketiga ,  Kejaksaan  dalam  upaya mencegah
terjadinya tunggakan
pembayaran  uang  pengganti,  maka  pada awal terbitnya Surat Perintah Penyidikan, penyidik  harus  sudah  berkoordinasi  dan berkolaborasi  dengan  bidang  intelijen Kejaksaan  untuk  melakukan  pelacakan aset  terpidana  dan  menginventarisir  aset yang dibebani jaminan pelunasan hutang. Keempat , Jaksa Agung hendaknya mengeluarkan  Keputusan  Jaksa  Agung yang  mengatur  secara  detail  parameter atau  ukuran  baku  yang  akuntabel mengenai  kualifikasi  terpidana  jika  Jaksa Eksekutor  akan  melakukan  tindakan dalam  penyelesaian  uang  pengganti perkara korupsi melalui subsider kurungan.
Referensi Ali,  A.  (2011).  Menguak  Tabir  Hukum. Cetakan Ketiga. Ghalia Indonesia. Bogor. Anindito,  L.  (2017).  Lingkup  Tindak Pidana Korupsi dan Pembuktian  Kesalahan  dalam Sistem  Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia, Inggris, dan Prancis.  Jurnal  Antikorupsi Integritas 3(1): 1-29.
Atmasasmita,  R.  (2004).  Sekitar  Masalah Korupsi  Aspek  Nasional  dan Aspek  Internasional.  Mandar Maju. Jakarta.
Black, H.C. (1991). Black’s Law Dictionary.
Sixth Edition. West Publishing Co. St. Paul Min.
Damanik,  K.G.  (2016).  Antara  Uang Pengganti Dan Kerugian Negara  Dalam  Tindak  Pidana Korupsi. Jurnal Masalah- Masalah Hukum 45(3):1-10. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik  Indonesia.  (1995). Kamus Besar Bahasa Indonesia.  Balai  Pustaka. Jakarta.
Hamzah,  A.  (2005).  Korupsi  Melalui
Hukum  Pidana  Nasional  dan Internasional.  Raja  Grafindo Persada. Jakarta.
Hartono,  D.T.  (2016).  Perlindungan Hukum Kreditor Berdasarkan
Undang-Undang  Kepailitan.
Jurnal  Ilmu  Hukum  Legal Opinion 1(4): 1-9. Hayati,  N.,  dan  A.  Reynaido.  (2009). Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Yang Dilakukan Secara Tidak Sukarela Berdasarkan Undang-Undang  No.31  Tahun 1999  jo.  Undang-Undang No.20  Tahun  2001  Tentang Pemberantasan Tindak Pidana  Korupsi  (Studi  Kasus Putusan  Mahkamah  Agung No.2257  K/PID/2006).  Lex Jurnalica 7(1): 50-92.
Hoesein,  Z.A.  (2012).  Tindak  Pidana
Korporasi  Di  Indonesia.  Law
Review 11(3): 310-323.
Ifrani.  (2017).  Tindak  Pidana  Korupsi
Sebagai Kejahatan Luar Biasa.
Jurnal Al’Adl 9(3): 319-336. Irianto,  C.  (2015).  Penerapan  Asas Kelangsungan  Usaha  Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan  Dan  Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).  Jurnal  Hukum  dan
Peradilan 4(3): 399-418.
Kholis,  E.L.  (2010).  Pembayaran  Uang Pengganti  Dalam  Perkara Korupsi.  Solusi  Publishing. Jakarta. Mahmud, A. (2017). Dinamika Pembayaran  Uang  Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Hukum Mimbar Justitia 3(2): 137-156. Munzil, F., I. Rosidawati Wr., dan Sekundar. (2015). Kesebandingan
Pidana  Uang  Pengganti  dan Pengganti Pidana Uang Pengganti Dalam Rngka Melindungan  Hak  Ekonomi Negara dan Kepastian Hukum, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 22(1). Nola,  L.F.  (2017).  Kedudukan  Konsumen Dalam Kepailitan. Jurnal Negara Hukum 8(2): 155-270. Pinto, A., dan M. Evans. (2003). Corporate Criminal  Liability.  Sweet  and Maxwell. London. Satria,  H.  (2016).  Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak  Pidana  Sumber  Daya Alam.  Jurnal  Mimbar  Hukum 28(2): 288-300.
Shubhan, M.H. (2008). Hukum Kepailitan,
Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan.  Kencana  Prenada Media Group. Jakarta. Sidabutar,  L.M.J.  (2019).  Perlindungan Hukum  Bagi  Debitor  Sebagai Upaya  Pencegahan  Kepailitan Dikaitkan Dengan Asas Keadilan Dan Asas Kelangsungan Usaha. Disertasi.  Program  S3  Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran. Bandung. Simpson, S. (2005). Corporate Crime, Law, and Social Control. Cambridge University Press. New York. Sjahdeini, S.R. (2017). Ajaran Pemidanaan: Tindak  Pidana  Korporasi  & Seluk-Beluknya. Kencana. Jakarta. Tanzi,  V.,  dan  H.  Davoodi.  (1997). Corruption, Public Investment, and Growth. Kongres  Ke-53  International Institute  of  Public  Finance Jepang. 25-28 Agustus: 1-23.