Published every April, August and December

## JURNAL RISET AKUNTANSI & KEUANGAN
ISSN:2541-061X (Online). ISSN:2338-1507(Print). http://ejournal.upi.edu/index.php/JRAK

## Metode Likuidasi Bank pada Bank Perkreditan Rakyat
Hasan Ashari 1 , Trinandari Prasetyo Nugrahanti 2

## Perbanas Institute Jakarta
Abstract. This  study  aims  to  explain  the  application  of  bank  liquidation  methods  to  on  rural  banks  liquidated (BPR) by the Deposit Insurance Corporation (LPS). The methodology in this study is qualitative and the nature of this  research  is  descriptive  analysis.  Based  on  the  results  of  this  study,  it  was  concluded  that  in  applying liquidation  methods there are critical  issues that require LPS attention such as the level  of fraud that  occurred before  the  bank  was  liquidated,  failed  bank  documentation  and  information  flow,  personnel  readiness, supervision, liquidation asset handling and limitations on liquidation guidelines. The critical problems faced will ultimately  affect  the  recovery  rate  and  the  remaining  liquidation  assets.  Related  to  the  implementation  of liquidation-based accounting standards in  the implementation  of liquidation, LPS has implemented liquidation- based accounting which has partially complied with Accounting Standar Update (ASU) 2013-07, which is related to the measurement of assets and liabilities. However, there are still limitations regarding the report on net assets and changes in net assets in the periodic liquidation process.
Keywords: Bank Resolution; Liquidation; Recovery Rate; Residual Liquidation Assets .
Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penerapan metode likuidasi bank pada BPR oleh Lembaga Penjamin  Simpanan  (LPS).  Metodologi  dalam  penelitian  ini  adalah  kualitatif  dan  sifat  penelitian  ini  deskriptif analisis. Berdasarkan  hasil penelitian  ini disimpulkan  bahwa dalam penerapan  metode likuidasi terdapat hal-hal kritikal yang memerlukan perhatian LPS seperti tingkat fraud yang terjadi sebelum bank dilikuidasi, dokumentasi dan  aliran  informasi  bank  gagal,  kesiapan  personil,  pengawasan,  penanganan  aset  likuidasi  dan  keterbatasan pedoman likuidasi. Permasalahan kritikal yang dihadapi pada akhirnya akan mempengaruhi recovery rate dan sisa aset likuidasi. Terkait dengan pelaksanaan standar akuntansi berbasis likuidasi dalam pelaksanaan likuidasi, LPS telah menerapkan akuntansi berbasis likuidasi yang sebagian telah memenuhi  Accounting Standar Update (ASU) 2013-07,  yaitu  terkait  pengukuran  aset  dan  kewajiban.  Namun  demikian  masih  terdapat  keterbatasan  terkait laporan aktiva bersih dan perubahan aktiva bersih dalam proses likuidasi secara periodik.
Kata Kunci: Likuidasi; Recovery Rate; Resolusi Bank; Sisa Aset Likuidas.
Corresponding author. Email: 1 ashar176@yahoo.com, 2 trinandari@perbanas.id How to  cite this article. Hasan  Ashari &  Trinandari Prasetyo Nugrahanti.  (2018).  Metode Likuidasi  Bank  pada Bank Perkreditan Rakyat. Jurnal Riset  Akuntansi dan Keuangan Program Studi Akuntansi  Fakultas Pendidikan Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia , 6 (3), 333-348 . Retrieved from http://ejournal.upi.edu/index.php/JRAK/article/view/4670 History of article. Received: September 2018, Revision: November 2018, Published: December 2018 Online ISSN: 2541-061X.Print ISSN: 2338-1507. DOI: 10.17509/jrak.v4i3.4670 Copyright©2018. Published by Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan. Program Studi Akuntansi. FPEB. UPI

## PENDAHULUAN
Kepercayaan masyarakat kepada sistem  perbankan  di  Indonesia  mengalami penurunan  dengan  dilikuidasinya  16  bank pada  1  November  tahun  1997  akibat terjadinya  krisis  keuangan  dan  perbankan yang  mendera  Indonesia.  Untuk  mengatasi krisis tersebut, beberapa kebijakan dikeluarkan  oleh  Pemerintah  Republik Indonesia  antara  lain  memberikan  jaminan atas  kewajiban  pembayaran  bank  secara keseluruhan,  yang  di  dalamnya  termasuk simpanan  masyarakat  ( blanket  guarantee ). Kebijakan  dimaksud  dituangkan  di  dalam Keputusan  Presiden  Nomor  26  Tahun  1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran  Bank  Umum  dan  Keputusan Presiden  Nomor  193  Tahun  1998  tentang Jaminan  Terhadap  Kewajiban  Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat
Penjaminan secara keseluruhan ( blanket  guarantee )  menimbulkan  kembali kepercayaan masyarakat kepada intermediary system perbankan.  Namun dalam  rangka  memberikan  rasa  aman nasabah  penyimpan  dan  menghindari moral hazard dalam  menjaga  stabilitas  sistem perbankan,  program  penjaminan  dengan sistem blanket  guarantee tersebut  perlu diubah  dengan  sistem  penjaminan  terbatas. Selanjutnya  pada  tanggal  22  September 2004, Presiden Republik Indonesia mengesahkan  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  24  tentang  Lembaga Penjamin  Simpanan  (LPS).  Berdasarkan undang-undang  tersebut  LPS  ditetapkan sebagai  suatu  lembaga  independen  yang berfungsi  menjamin  simpanan  nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara  stabilitas  sistem  perbankan sesuai  dengan  kewenanganya.  Undang- Undang  Nomor  4  tahun  2004  (UU  LPS) berlaku  efektif  sejak  tanggal  22  September 2005.  ( http://lps.go.id/web diakses  tanggal 31 Januari 2017).
Penerimaan  dan  pengelolaan  risiko keuangan  melekat  pada  bisnis  bank  dan peran  bank  sebagai  perantara  keuangan. Terlepas  dari  kenyataan  bahwa  bank-bank dalam  bisnis  mengambil  risiko,  Bank  harus
menerima risiko yang secara unik merupakan  bagian  dari  layanan  bank. Namun,  bank  harus  menghindari  menerima risiko  yang  tidak  perlu  atau  berusaha membuat  mereka  terserap  oleh  transfer risiko  ke  pihak  lain  (Nugrahanti,  2016). Sementara pemerintah melalui badan independen  menjalankan  perannya  dengan mengasumsikan  risiko  yang  akan  dialami nasabah  bank  di  Indonesia  melalui  lembaga yang  dikenal  sebagai  Lembaga  Penjamin Simpanan (LPS).
Resolusi  bank,  sesuai  Pasal  27  dan 43  Undang-Undang  LPS,  dilakukan  melalui dua metode, yaitu: (1) likuidasi ( Reimbursement ); dan (2) penyertaan modal sementara  (PMS)/ Open  Bank  Assistance (OBA).  Untuk  bank  yang  berdampak sistemik, penanganan  yang dilakukan hanya dilakukan melalui penyertaan modal sementara (PMS). Pada posisi 30 September 2016,  dari  74  BPR/BPRS  dan  satu  bank umum  yang  telah  dilikuidasi  oleh  LPS,  55 BPR/BPRS proses likuidasinya telah selesai dan  dokumentasinya  telah  lengkap.  Tingkat pengembalian ( Recovery rate) yang diterima LPS dari hasil likuidasi tersebut secara total adalah  sebesar  17%  dan  hal  tersebut tergolong  rendah.  Dari  55  BPR/BPRS  yang dilikuidasi  hanya  18  BPR/BPRS  atau  33% yang memiliki recovery rate lebih besar atau sama  dengan  50%.  Sedangkan  aset  yang belum  dapat  dicairkan  dari  proses  likuidasi relatif  tinggi  yaitu  rata-rata  sebesar  Rp120 miliar  atau  63%  dari  aset  bank  gagal. Sementara itu, 33 BPR/BPRS yang dilikuidasi  atau  60%  memiliki  sisa  aset likuidasi  lebih  besar  dari  50%.  Tingginya sisa  aset  likuidasi  menyebabkan  banyaknya aset  yang  dihapuskan  oleh  Tim  Likuidasi dan menyebabkan rendahnya recovery rate . Berdasarkan  penelitian World  Bank (2007),  di  negara-negara  berpenghasilan menengah ( middle-income country ) prosedur  likuidasi  yang  masih  sederhana memberikan  manfaat  paling  banyak  untuk semua  pihak,  termasuk  karyawan  dan kreditur,  sementara  di  negara-negara  yang masuk  kategori  “ poor  country ”  (negara miskin),  prosedur  likuidasi  memberikan
tingkat hasil yang lebih tinggi dibandingkan restrukturisasi  dengan  perbedaan  yang signifikan.  Sedangkan  di  negara-negara maju (rich country ) diperoleh hasil sebaliknya yaitu recovery rate dari restrukturisasi  lebih  tinggi  dibandingkan dengan  likuidasi  ( World  bank ,  2007). Penelitian World  Bank tersebut  sesuai dengan penelitian di beberapa negara seperti
Amerika  Serikat,  Inggris,  Finlandia,  dan Swedia  yang  membandingkan  mekanisme likuidasi  dan  restrukturisasi/reorganisasi, ditemukan  pula  bahwa  nilai recovery  rate melalui  proses  likuidasi  lebih  rendah  jika dibandingkan  dengan  nilai recovery  rate apabila dilakukan
restrukturisasi (Couwenberg & De Jong, 2008).
Sumber: World Bank (2007)
Gambar 1. Recovery Rate di Negara Lain
Dari  Gambar  1  di  atas,  diketahui bahwa recovery  rate rata-rata  perusahaan  di negara miskin (poor country ) dan berkembang ( middle-income  country )  yang  melakukan likuidasi  adalah  masing-masing  sebesar  27% dan  39%.  Sehingga  sesuai  data  dimaksud recovery  rate atas  likuidasi  BPR/BPRS  yang dilaksanakan di Indonesia dari tahun 2006 s.d. 2016 yang saat ini masih berada di angka 17% masih  di  bawah  hasil  likuidasi  rata-rata negara lain
Beberapa  penelitian  sebelumnya  yang meneliti    terkait  penyebab  kegagalan  bank seperti adanya: (a) kejahatan berupa fraud dan self  dealing (Macey  &  Miller,  1988),  adanya hubungan  jangka  panjang  antara  tingkat kegagalan bank karena adanya non performing  loan (NPL)  dengan  stabilitas industri  perbankan  di  Nigeria  (Uche,  2015). Mayes (2005) menyimpulkan bahwa penanganan  kegagalan  bank  oleh  otoritas resolusi  bank  dilakukan  harus  cukup  cepat  di antaranya  agar  bank  segera  melanjutkan bisnisnya, membayar klaim, memastikan tidak ada  pihak  yang  mengalami insolvency yang lebih buruk. Terkait kenaikan aset, ekspektasi kenaikan  harga  aset  dapat  memberikan keyakinan memadai bagi Tim Likuidasi untuk menunda  likuidasi  secara  rasional  dan menanggung  biaya  yang  lebih  tinggi  (Mason, 1999).  Resolusi  bank  selama  periode  krisis industri  perbankan,  biaya  resolusi  melalui sektor  swasta  lebih  tinggi  daripada  likuidasi (Bennett  &  Unal,  2014).  Terkait  dengan recovery  rate, Bennett  (2001)  dan  Hasan  and Nugrahanti  (2017),  menyimpulkan  bahwa terjadinya kesulitan dalam melakukan likuidasi  aset  bank  gagal  antara  lain  karena adanya  kredit  bermasalah  ( non  performing loan ), sedangkan Couwenberg & Jong (2008) menyimpulkan  di  antaranya  ialah  bahwa tingkat recovery  rate dipengaruhi  oleh struktur aset dan struktur modal.
Berdasarkan fenomena tersebut diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) bagaimana pelaksanaan resolusi  bank  dengan  menggunakan  metode likuidasi    yang  diterapkan  oleh  LPS  kepada BPR/BPRS, (2) bagaimana penerapan konsep akuntansi dalam pelaksanaan likuidasi
BPR/BPRS oleh LPS, dan (3) apa saja faktor- faktor  yang  mempengaruhi  pengembalian likuidasi  ( recovery  rate) dan  sisa  aset likuidasi  yang  terjadi  dalam  penanganan proses likuidasi bank oleh LPS. Penelitian ini fokus pada bank perkreditan rakyat yang telah dilikuidasi oleh LPS antara tahun 2006 – 2016 dan  proses  likuidasinya  telah  selesai  sampai dengan September 2016.

## KAJIAN LITERATUR
Teori  Ekuitas  Residual ( Residual  Equity Theory )
Teori  Ekuitas  Residual  diperkenalkan pertama  kali  oleh  Staubus  (1959).  Teori tersebut  selanjutnya  dikembangkan  lebih lanjut  oleh  para  pakar  akuntansi  lainnya,  di antaranya  Teori  Ekuitas  Residual  menurut Paton (1922) dalam Chatfield & Vangermeersch  (1996),  Van  Mourik  (2010) dan  Hendriksen  &  Van  Breda  (1992)  dalam Blessing  &  Onoja  (2015).  Pemegang  saham biasa  mendapatkan  klaim  atas  laba  ditahan perusahaan  setelah  klaim  dari  pemegang obligasi  dan  pemegang  saham  preferen  telah terpenuhi. Namun dalam hal kondisi kerugian yang  terjadi  pada  perusahaan  sangat  besar yang menyebabkan nilai ekuitas sangat rendah atau  perusahaan  dalam  proses  kebangkrutan, maka  ekuitas  pemegang  saham  biasa  dapat hilang,  sehingga  pemegang  saham  preferen atau  obligasi  dapat  menjadi  pemegang  saham residual.
Tingkat Pengembalian ( Recovery Rate ) Recovery  rate menurut  Emery  (2007) dan  Altman  (2006)  dalam  Grunert  &  Weber (2005), recovery rate adalah nilai nominal/diskonto pengembalian obligasi/ kredit, atau kas/surat berharga yang diperoleh kreditor  dari  penyelesaian  atas  permasalahan kebangkrutan yang dilakukan melalui penutupan atau restrukturisasi perusahaan.

## Aset Sisa Likuidasi (Residual Asset)
Pengertian  aset  sisa  ( Residual  Asset ) tercantum  di  dalam Nasdaq Glossary ,  L egal Dictionaries  of  the  Encyclopedia  of  Law Project, dan Farlex  Financial  Dictionary. Definisi aset  sisa  ( Residual  Asset )  ialah  aset
yang  menjadi  hak  milik  seseorang  atau perusahaan  setelah  semua  kewajiban  yang ditanggung  perusahaan  telah  dibayar  atau kelebihan  aset  setelah  semua  klaim  yang dimiliki  kreditur  utama  telah  terpenuhi. Dalam tulisan ini pengertian sisa aset likuidasi secara  khusus  dalam  konteks  penjaminan simpanan  nasabah  bank  yaitu  sisa  aset  bank yang  dilikuidasi  yang  belum  dapat  dicairkan oleh  Tim  Likuidasi  (TL)  menjadi  kas  sampai dengan proses likuidasi berakhir.

## Kualitas Aktiva dan Kewajiban
Pengertian  kualitas  aset  tercantum  di dalam    Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor: 7/2/PBI/2005    Tentang  Penilaian  Kualitas Aktiva  Bank  Umum,  dan  Surat  Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/1 47/KEP/DIR tahun  1998,  aktiva  produktif    adalah  seluruh aset  bank  baik  dalam  mata  uang  rupiah maupun  valuta  asing  yang  ditanamkan  dalam bentuk  kredit,  surat  berharga,  penempatan dana  antar  bank  dan  aset  lainnya  yang dilakukan  dengan  tujuan  untuk  memperoleh pendapatan bagi bank.
Sedangkan pengertian kewajiban tercantum  di  dalam Statement  of  Financial Accounting  Concepts  No.  6  –  Financial Accounting  Standard  Board  (FASB) dalam Kieso  et  al.  (2007), The  International Accounting  Standard  Board (IASB)  paragraf 49  (b)  dalam  Godfrey  et  al.  (2010). Selanjutnya  Definisi  IASB  diadopsi  oleh Ikatan  Akuntan Indonesia di dalam  Kerangka Dasar  Penyusunan  dan  Penyajian  Laporan Keuangan  (KDPPLK)  yang  ditetapkan  oleh IAI    berlaku  efektif  1  Januari  2017,  yaitu: Liabilitas  adalah  utang  perusahaan  yang  ada pada  masa  kini  yang  timbul  dari  peristiwa masa  lalu,  penyelesaiannya  mengakibatkan keluarnya  sumber  daya  perusahaan  yang mengandung  manfaat  ekonomik  berupa  arus kas, jasa atau aset lain yang ditransfer kepada entitas lain yang diharapkan terjadi pada masa yang akan datang.

## Likuidasi dan Waktu Likuidasi
Definisi  likuidasi  menurut  Beams (2000)  ialah  suatu  proses  yang  mencakup mengubah  aset  non  kas  menjadi  kas,
mengakui  laba  atau  rugi  dari  proses mengubah aset non kas menjadi kas, melunasi kewajiban perusahaan, dan akhirnya membagi semua  kas  yang  dimiliki  kepada  masing- masing  pemilik  perusahaan/sekutu  sesuai dengan  saldo  modalnya.  Likuidasi  bank merupakan  salah  satu  metode  resolusi  bank. Resolusi  bank  terjadi  pada  saat  otoritas menetapkan suatu bank dinyatakan/cenderung gagal  dan  tidak  terdapat  intervensi  sektor swasta yang dapat mengembalikan kemampuan  bank  dalam  waktu  yang  singkat melalui prosedur normal (Parigi, 2014).
Waktu  Likuidasi  merupakan  variasi yang  diperlukan  dalam  pelaksanaan  resolusi bank  melalui  likuidasi, open-bank  assistance (OBA), open market dan sebagainya rata-rata penyelesaian  memerlukan  waktu  5  tahun (Mason,  1999),    rata-rata  12.5  tahun  (Warner 1977)  atau  rata-rata  sampai  2.5  tahun  (Weiss 1990).  Kegagalan  bank  dapat  menyebabkan gejolak  besar  bagi  sejumlah  besar  individu dan  pelaku  bisnis  bila  dalam  seketika  tidak dapat  mengakses  dana,  melakukan  transaksi pembayaran,  atau  mencairkan  kredit  (Hoskin &  Woolford,  2011)  dan  waktu  yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan  hukum  akan  menggunakan waktu  yang  lebih  lama  lagi  (De  Luna- Martinez, 2000) dalam Mayes (2005).
Bank Gagal ( Failed bank ) Pengertian bank gagal menurut Federal Deposit Insurance Corporation/FDIC (2014) dan Thomson (1991) adalah bank yang telah  mengalami  kebangkrutan,  kegagalan ekonomi  karena  ketidakcukupan  modal  dan gagal untuk memenuhi kewajibannya. Pasal 2 Peraturan  Bank  Indonesia  (PBI)  nomor 8/18/PBI/2006  tanggal  5  Oktober  2006 menyatakan  bahwa  BPR  wajib  menyediakan modal  minimum  sebesar  8%  (delapan perseratus  dari  aktiva  tertimbang  menurut risiko.  Ketentuan  Pasal  2  pada  PBI  di  atas berlaku  sampai  dengan  31  Desember  tahun 2019,  selanjutnya  pada  1  Januari  2020  akan berlaku  Pasal  2  Peraturan  Otoritas  Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret  2015  tentang  Kewajiban  Penyediaan Modal  Minimum  dan  Pemenuhan  Modal
Mnimum  Bank  Perkreditan  Rakyat.  Apabila terjadi  ketidakcukupan  modal  BPR/BPRS tersebut  maka  akan  menyebabkan  bank menderita  kegagalan  karena  tidak  memiliki kemampuan  untuk  memenuhi  kewajibannya kepada nasabah dan/atau krediturnya.
Penyebab  utama  banyaknya  bank perkreditan  rakyat  (BPR/BPRS)  yang  dicabut izin usahanya dan selanjutnya dilikuidasi oleh LPS  ialah  karena  memburuknya  kinerja  bank akibat  adanya  kecurangan  ( fraud) oleh pengurus  bank  (Otoritas  Jasa  Keuangan/OJK, 2016), yaitu: penyalahgunaan/pencurian dana/properti  (34%);  pelanggaran  kontrak (26%);  pembukuan  melanggar  hukum  (26%); penipuan/kecurangan (22%); kesalahan penyajian  (19%);  dan  konspirasi  jahat  (15%) serta alasan lainnya hingga 100%
( International
Association of Deposit Insurers/ IADI, 2005). Fraud dimaknai sebagai  sebagai  segala  bentuk  kecurangan yang  terjadi  di  dalam  pengurusan  organisasi termasuk  yang  terjadi  atas  sumber  dayanya (Lanham  et.  al,  1987)  dalam  Umar  (2016). Selain  itu  Simmons  (2004)  dalam  Umar (2016)  menyatakan  bahwa fraud terjadi antara  lain  melalui  penyajian  informasi  yang tidak berkualitas.

## Resolusi Bank Gagal
Tujuan dari resolusi bank gagal adalah memastikan  keberlangsungan  fungsi  penting bank  sebagai  tempat  menyimpan  uang,  dan sistem  pembayaran,  menjaga  stabilitas  sistem keuangan  dan  mengembalikan  kelangsungan seluruh atau sebagian dari institusi bank yang diresolusi (Parigi,2014), menjaga kepercayaan publik di dalam sistem perbankan (Ragalevsky &Ricardi, 2009), memperhatikan prinsip  mencegah  gangguan  ( disruptions ) kepada institusi keuangan lainnya karena efek penularan/ contagion effect (White&
Yorulmazer, 2014), hubungan langsung ( direct  exposures )  karena  saling  keterkaitan (Allen  Gale  &  Freixas  et.al.,  2000)  dalam White  &  Yorulmazer  (2014),  penularan informasi  (Acharya  &  Yorulmazer  2008), mencegah  dampak  negatif  dari  penjualan murah  aset,  penyimpangan  dan moral  hazard
(Brunnermeier  &  Pedersen,  2009)  dalam White & Yorulmazer (2014).

## Standar Pelaksanaan Likuidasi
Standar  akuntansi  yang  mengatur masalah  likuidasi  saat  ini  yaitu Accounting Standar  Update No.2013-07  atau  disingkat ASU 2013-07 yang ditetapkan oleh Financial Accounting  Standard  Board (FASB)  tahun 2013, (Moss at al,  2013). Dalam ASU 2013- 07  tersebut,  entitas  diharuskan  menggunakan akuntansi berbasis likuidasi untuk menyajikan laporan  keuangan  ketika  telah  ditetapkan bahwa  likuidasi  kemungkinan  besar  segera terjadi dalam waktu dekat ( imminent ), kecuali apabila  likuidasi  yang  dilakukan  telah direncanakan dan spesifik tercantum di dalam dokumen  perusahaan  di  awal  perusahaan berdiri.  Penyajian  nilai  aset  dan  kewajiban dalam laporan keuangan entitas yang dilikuidasi harus disesuaikan untuk mencerminkan jumlah yang diharapkan dalam likuidasi.  Hal  ini  dituangkan  ke  dalam pengukuran  aset  sebesar  nilai  realisasi  bersih (NRV) dan kewajiban sebesar nilai penyelesaian  bersih  (NSV).  Penyajian  dan pengungkapan sesuai ASU 2013-07, sekurang-kurangnya:  (1)  Laporan  Aktiva Bersih  dalam  Likuidasi;  dan  (2)  Laporan Perubahan  Aktiva  Bersih  dalam  Likuidasi. Entitas  juga  harus  menyajikan  pengungkapan yang diperlukan sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum yang relevan  dan entitas harus memasukkan  pengungkapan  yang  diperluas dalam  laporan  keuangannya  bahwa  likuidasi sudah  sangat  mungkin  terjadi  dalam  waktu dekat.
1. Pelaporan bank dalam likuidasi (selanjutnya  disebut  BDL)  dilakukan sesuai PLPS Nomor 1/PLPS/2011 tentang Likuidasi  Bank  dan  sebagaimana  telah diubah  dengan  Peraturan  LPS  Nomor 1/PLPS/2015  dan  KKE  Nomor  KEP 084/KE/XXI/2008  tanggal  5  Nopember 2008  tentang  Pedoman  Penyusunan Necara  Sementara  Likuidasi  terdiri  dari (1)  Neraca  Penutupan  (NP),  yaitu  neraca bank  per  tanggal  pencabutan  izin  usaha yang  disusun  oleh  manajemen  bank, disusun sesuai dengan SAK yang berlaku.
NP  menggunakan  basis  akuntansi going concern .  (2)  Neraca  Sementara  Likuidasi (NSL  neraca  per  tanggal  pencabutan  izin usaha yang disusun oleh Tim Likuidasi/TL), berdasarkan NP yang telah diaudit. NSL menggunakan basis akuntansi likuidasi. (3) Laporan Bulanan, ialah  laporan  perkembangan  pelaksanaan likuidasi  yang  disampaikan  TL  kepada LPS secara bulanan yang menggambarkan progress likuidasi.  (4) Neraca  Akhir  Likuidasi  (NAL);  neraca yang disusun oleh TL setelah pelaksanaan likuidasi  selesai  yang  menggambarkan posisi terakhir setelah berakhirnya likuidasi. NAL menggunakan basis akuntansi likuidasi.

## METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian kualitatif  melalui  kajian  pada  kasus  yang bersifat  khusus,  laporan  final  disusun  dalam struktur  penulisan  yang  fleksibel  (Creswell, 2009), mencakup serangkaian teknik interpretasi untuk mendeskripsikan, fenomena yang  terjadi  sehari-hari  di  kehidupan  sosial (Cooper  and  Schindler,  2006),  mencoba memahami,  atau  menafsirkan  fenomena sesuai dengan makna yang dipahami masyarakat (Denzin and Lilcoln, 2004) dalam Wahyuni (2015). Metode dalam penelitian ini adalah  metode  deskriptif,  untuk  menyelidiki keadaan,  atau  hal  lain-lain  yang  sudah disebutkan, hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan  (Arikunto,  1992),  data  dikumpulkan melalui  survey  angket,  wawancara  atau observasi (Sumanto, 2014).
Lokasi penelitian sebagai obyek penelitian,  yaitu  situasi  sosial  penelitian yang ingin  diketahui  (Sugiyono,  2013)  sehingga memenuhi  tiga  unsur,  yaitu  adanya  pelaku, tempat  dan  kejadian  yang  diobservasi (Arikunto,  1992).    Penelitian  dilakukan  di kantor  LPS,  Gedung  Equty  Tower  lantai  20- 21  Jl.  Jenderal  Sudirman  Kawasan  Sudirman Central Bisnis District (SCBD).
Sumber  data  utama/primer  dalam penelitian ini diperoleh dari kata-kata (Moleong, 2013) dan Informasi yang diperoleh  secara  langsung  dari  informan
(Sugiyono,  2013),  sesuai  dengan  variabel yang  diteliti  (Arikunto,  1992)  yang  diperoleh dari  LPS  berupa  wawancara  dengan  pegawai atau  pihak  lain  sebagai  informan  yang  terkait dengan  proses  likuidasi  BPR/BPRS,  yaitu  2 (dua) orang Kepala Divisi di Group Likuidasi, 3  (tiga)  orang  Ketua  TL  yang  pernah/sedang menangani BDL dan 3 (tiga) orang auditor/ partner KAP yang  pernah/sedang melakukan  audit/atestasi  kepada  BDL  dan data-data  dalam  bentuk soft  copy kertas  kerja, dokumen  lainnya.  Sumber  data  sekunder dalam  penelitian  ini  diperoleh  dari  jurnal ilmiah  terkait  penjaminan  simpanan  baik  di Indonesia  maupun  negara  lain,  media  massa, dan  lainnya  yang  terkait  dengan  tema  yang dibahas  yang  diperoleh  peneliti  secara  tidak langsung  atau  melalui  dokumen  (Sugiyono, 2013).
Teknik  pengumpulan  data  dalam penelitian  ini  melalui  (a)  dokumen/riset kepustakaan, (b) wawancara/ interview (Esterberg,  2002)  dalam  Sugiyono  (2013). Analisis  data    dalam  penelitian  ini  diperoleh dari  wawancara,  catatan  lapangan  (Sugiyono, 2013)  serta  melibatkan  pengumpulan  data yang  terbuka,  didasarkan  pada  pertanyaan- pertanyaan  umum  dan  analisis  data  yang berasal dari informan (Creswell, 2009).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pedoman
Akuntansi Pelaksanaan

## Likuidasi
LPS  menggunakan  ketentuan  internal dalam  bentuk  Keputusan  Kepala  Eksekutif (KKE)  Nomor  KEP-084/KE/XI/2008  tanggal 5 Nopember 2008 tentang Pedoman Penyusunan  Neraca  Sementara  Likuidasi (NSL)  selanjutnya  disebut  Pedoman  PNSL dalam  pelaksanaan  likuidsai.    Pedoman tersebut memberikan panduan bagi TL dalam menyusun  NSL  agar  menghasilkan  informasi yang  andal  dan  relevan.  Asumsi  dasar  di dalam Pedoman PNSL ialah: (1) NSL disusun atas  dasar  akrual,  (2)  NSL  disusun  dengan basis likuidasi ( liquidation basis ). Aset dinilai sebesar jumlah yang dapat direalisasi ( realizable  value )  dan  kewajiban  dinilai sebesar  jumlah  yang  harus  diselesaikan  per tanggal  pencabutan  izin  usaha  bank.  (3)
Penilaian aset berdasarkan estimasi nilai yang dapat  direalisasi  ( realizable  value )  dilakukan dengan  pendekatan  nilai  pasar.  Jika  tidak tersedia,  maka  didasarkan  pada  informasi terbaik yang tersedia.   LPS telah menerapkan prinsip  pengukuran  aset  yang  telah  sesuai dengan standar ASU 2013-7. Namun demikian  masih  terdapat  keterbatasan  terkait laporan  aktiva  bersih  dan  perubahan  aktiva bersih  dalam  proses  likuidasi  secara  periodik yang  sampai  dengan  saat  ini  belum  diatur  di dalam  ketentuan  LPS.  LPS  telah  menyajikan pengungkapan  yang  diperlukan  sesuai  prinsip akuntansi  yang  berlaku  umum  dan  relevan dalam memberikan pemahaman kepada pembaca laporan terkait likuidasi bank gagal.
Pemilihan Metode Resolusi Bank Resolusi bank melalui metode likuidasi paling banyak digunakan oleh negara anggota IADI dengan pertimbangan kecepatan  dan  ketepatan  waktu  pembayaran klaim  penjaminan  yang  dapat  mengurangi contagion  effect /efek  menular  (IADI,  2005), hal ini karena otoritas resolusi telah memiliki data  sebelum  bank  dicabut  izin  usahanya melalui  pemeriksaan  pada  masa  bank  dalam status  pengawasan  khusus  (DPK).  Metode likuidasi  digunakan  apabila  syarat  untuk menyelamatkan bank bermasalah tidak terpenuhi,  yaitu:  bank  tidak  berdampak sistemik,  biaya  penyelamatan  bank  gagal lebih  tinggi  dari  biaya  tidak  menyelamatkan, dan bank tidak memiliki prospek usaha sesuai Pasal 24 UU LPS.
Bank  yang  masih  melakukan  kegiatan operasional  sepenuhnya  berada  di  bawah pengawasan  Lembaga  Pengawas  Perbankan ( LPP)  sesuai  Undang-Undang  Nomor  21 tahun  2011  tentang  Otoritas  Jasa  Keuangan. LPP menetapkan tiga status pengawasan yang didasarkan atas analisis terhadap kondisi suatu bank,  yaitu:  (1)  status  pengawasan  normal (rutin),  (2)  status  pengawasan  intensif ( Intensive  Supervision ),  dan  (3)  status pengawasan  khusus  ( Special  Surveillance ). ( http://www.ojk.go.id/id/kanal/ perbankan diakses  30  Januari  2017).  LPP  dalam  hal  ini adalah otoritas jasa keuangan (OJK) melakukan  penyehatan  saat  bank  bermasalah
masuk  ke  dalam  kategori  bank  dalam pengawasan  khusus  (DPK).  Jangka  waktu bank  dengan  status  DPK  adalah  paling  lama tiga  bulan  (180  hari)  bagi  bank  yang  tidak terdaftar pada Pasar Modal ( listed banks ) atau enam  bulan  bagi  bank  yang  terdaftar  pada Pasar  Modal.  Jangka  waktu  tersebut  dapat diperpanjang, dan perpanjangan dapat diberikan maksimal satu kali dan paling lama tiga  bulan.  (http://www.ojk.go.id/id/kanal/ perbankan diakses 30 Januari 2017).
Apabila  bank  yang  masuk  status  bank DPK  tidak  dapat  disehatkan  oleh  OJK,  maka penyelesaian  dan  penanganan  bank  gagal dilakukan  sepenuhnya  oleh  LPS  setelah menerima pemberitahuan dari OJK. Selanjutnya  keputusan  untuk  melakukan penyelamatan atau tidak melakukan penyelamatan  suatu  bank  gagal  ditetapkan oleh  LPS,  sesuai  Pasal  21  dan  22  UU  LPS yaitu  setelah  bank  diserahkan  OJK  kepada LPS.

## Tahapan Pelaksanaan Likuidasi
Tahapan  likuidasi  bank  gagal  yang dilakukan LPS adalah: (1) persiapan likuidasi, (2) pelaksanaan likuidasi, dan (3) pengakhiran likuidasi. Sesuai hasil wawancara dengan Sdr. YA  (Kepala  Divisi  di  Group  Likuidasi), kegiatan  dalam  tahap  persiapan  likuidasi ialah: (1) Persiapan, (2) Pencabutan izin usaha (CIU)  bank  gagal  oleh  LPP,  (3)  Kunjungan ( on  site )  ke  bank  gagal,  (4)  Pengamanan  aset bank,  (5)  Rapat  Umum  Pemegang  Saham (RUPS),  dan  (6)    Penyusunan  Neraca Penutupan (NP).
Sesuai Pasal 46 UU LPS, pelaksanaan likuidasi dilaksanakan oleh TL, TL berwenang mewakili BDL dalam penyelesaian  hak  dan  kewajiban  bank. Sementara  pengawasan  dilakukan  LPS  sesuai Pasal  49  UU  LPS.    Dalam  likuidasi,  TL menggunakan  pedoman  penilaian  aset  yang ditetapkan  LPS  yaitu  Peraturan  Lembaga Penjamin Simpanan (PLPS) Nomor 1/PLPS/2011 tentang Likuidasi Bank sebagaimana  telah  diubah  dengan  PLPS Nomor  1/PLPS/2015  dan  KKE  Nomor  KEP 084/KE/XXI/2008  tanggal  5  Nopember  2008
tentang Pedoman Penyusunan
Necara Sementara Likuidasi.
Dalam  likuidasi,  langkah  awal  yang dilakukan TL ialah mencairkan aset keuangan yang likuid (misalnya kas dan bank). Apabila kas  tidak  tersedia,  maka  TL  dapat  meminta dana  talangan  kepada  LPS.  Dana  talangan tersebut  akan  diganti  TL  pada  kesempatan pertama bila kas dari hasil dari pencairan aset telah diterima, sisanya digunakan untuk biaya operasional likuidasi (hasil wawancara dengan pegawai Sdr. Y). Langkah selanjutnya  adalah: mapping dan profiling aset  dan  kewajiban  BDL,  menunjuk  KAP, menyelesaikan kewajiban BDL kepada pegawai,  melakukan  penilaian  aset  serta kewajiban  BDL,  menyusun  NSL,  mencairkan aset,  dan  mendistribusikan  hasil  pencairan aset.
Apabila  kewajiban  telah  diselesaikan maka  proses  distribusi  selesai.  Dalam  hal masih  terdapat  sisa  aset,  maka  sisa  aset diserahkan  kepada  pemegang  saham  lama sebagai pemegang hak residual atas perusahaan. Namun  dalam hal masih terdapat kewajiban yang belum diselesaikan, maka dua alternatif: (1) dalam hal terdapat sisa aset non tunai, maka aset non tunai ditawarkan kepada kreditur  sebagai  pembayaran  kewajiban  bank gagal.  Jika  penawaran  diterima  maka  proses distribusi  selesai  atau  (2)  apabila  kreditur menolak penawaran aset non tunai, sementara kewajiban masih tersisa maka sesuai Pasal 54 Angka  (5)  UU  LPS,  penyelesaian  sisa kewajiban  bank  menjadi  tanggung  jawab pemegang  saham  lama  yang  menyebabkan kegagalan bank.
Tahapan  terakhir  ialah  pengakhiran likuidasi, sesuai informasi Sdr. AW pejabat di Group  Likuidasi,  hal-hal  yang  dilakukan  TL adalah:  (a)  melakukan  evaluasi  potensi pencairan  aset.  Jika  potensi  masih  ada,  TL mengajukan  perpanjangan  waktu  likuidasi, jika  tidak  ada  potensi,  maka  TL  melakukan penawaran  sisa  aset  (untuk  nilai  aset  di Neraca  Sementara  Likuidasi  NSL=0  dan NSL≠0);  (b)  menawarkan  sisa  aset  non  tunai kepada  Kreditur  untuk  sisa  aset  non  tunai yang nilai di NSL≠0 dan NSL=0 berdasarkan nilai  wajar  yang  ditetapkan  TL.  Aset  non
tunai  ditawarkan  ke  LPS  lebih  dulu  selaku kreditur prioritas. Apabila LPS tidak bersedia, selanjutnya  ditawarkan  ke  kreditur  lainnya; (c) jika aset telah dicairkan seluruhnya dengan cara  kas  maupun  penyerahan  aset  tunai,  TL menyusun  neraca  akhir  likuidasi  (NAL)  dan laporan  pertanggungjawaban  TL;  (d)  apabila masih  terdapat  sisa  aset  non  tunai  yang  tidak diterima  sebagai  pembayaran  oleh  kreditur, TL  melakukan  penghapusan  sisa  aset  non tunai  yang  di  NSL=0,  mengajukan  ke  LPS sebagai  RUPS  atas  sisa  aset  yang  belum dihapuskan  dan  masih  memiliki  nilai  di  NSL (NSL≠0)  dan  selanjutnya  LPS  selaku  RUPS menghapus  sisa  aset  non  tunai  tersebut;  dan (e)  LPS sebagai RUPS menunjuk  KAP untuk mengaudit
NAL dan Laporan pertanggungjawaban  TL.  Hasil  audit  KAP menjadi  dasar  LPS  untuk  melakukan  RUPS pengakhiran Likuidasi sesuai Pasal 55 dan 56 UU  LPS,  yaitu:  (i)  melakukan  tindak  lanjut pengakhiran  likuidasi,  yaitu  mengumumkan berakhirnya  likuidasi  dalam  Berita  Negara Republik Indonesia (BNRI) dan 2 (dua)  surat kabar,  (ii)  memberitahukan  kepada  instansi berwenang  mengenai  hapusnya  status  badan hukum  bank  dan  agar  nama  badan  hukum bank  dicoret  dari  daftar  perusahaan,  dan  (iii) menyerahkan  seluruh  dokumen  BDL  kepada LPS.
Permasalahan yang dihadapi Dalam Pelaksanaan Likuidasi
Dalam  proses  likuidasi  bank  gagal, terdapat  hal-hal  kritikal,  yaitu  antara  lain:  (a) terkait  data  dan  informasi  ketersediaan, keamanan,  kerahasiaan,  aliran  data  dan informasi,  (b)  debitur: profiling debitur,  dan sebaran debitur, (c) aset dan kewajiban: lokasi aset, mapping aset,  sisa  aset,  penghapusan aset,  dan  penyerahan  aset  ke  LPS,  (d) Personil: keamanan personil, kesediaan pengurus dalam menyusun NP, dan ketersediaan  TL  yang  kompeten,  (e)  Belum adanya  Pedoman  yakni  Pedoman  Akuntansi BDL  dan  Pedoman  penyusunan  NAL  belum tersedia, (f) evaluasi dan pelaporan: keseragaman  pencatatan  dan  pelaporan  dan proses  evaluasi  pengakhiran/perpanjangan jangka  waktu  likuidasi,  dan  (g)  permasalahan
hukum:  pengambilalihan  hak  dan  wewenang serta fraud seperti kredit fiktif yang dilakukan manajemen/pemilik bank.
Waktu likuidasi sesuai ketentuan Pasal 48  UU  LPS  paling  lama  2  (dua)  tahun terhitung  sejak  tanggal  pembentukan  TL  dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali masing-masing  paling  lama  1  (satu)  tahun, sehingga  pelaksanaan  likuidasi  paling  lama adalah  4  (empat)  tahun.  Dengan  kewenangan yang  tercantum  pada  Pasal  6  Ayat  (2)  UU LPS,  LPS  memiliki  hak  subrogasi  seperti pemegang saham preferen. LPS memiliki hak pertama  untuk  menerima  pengembalian  atas hasil  likuidasi  sesuai  Pasal  54  UU  LPS. Pengaturan  di  dalam  UU  LPS  dimaksud sejalan  dengan  Teori  Ekuitas  Residual menurut  Paton  (1922)  dalam  Chatfield  & Vangermeersch  (1996)  dan  Hendriksen  & Van Breda (1992).
Recovery  rate dari  likuidasi  bank merupakan hal  yang sangat penting bagi  LPS untuk  menutupi  biaya  yang  dikeluarkan  LPS, mengingat apabila LPS mengalami kerugian/defisit operasional, kerugian tersebut akan  diserap  oleh  LPS  dengan  menggunakan akumulasi Cadangan Penjaminan LPS. Dalam hal  kerugian  tersebut  melebihi  Cadangan Penjaminan  maka  sisanya  akan  mengurangi Modal Awal LPS yang berasal dari Pemerintah  Republik  Indonesia  (Pemerintah) yang  saat  ini  berjumlah  Rp4  triliun.  Sesuai Pasal  85  UU  LPS,  dalam  hal  Modal  LPS kurang  dari  Modal  Awal  maka  Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat  (DPR)  harus  menutup  kekurangan modal tersebut.
Analisis  Penyebab  Rendahnya Recovery Rate dan Tingginya Aset Sisa Likuidasi Sesuai hasil wawancara dengan pegawai  LPS,  auditor  KAP  dan  Ketua  TL, penyebab  rendahnya recovery  rate dan tingginya  sisa  aset  dari  likuidasi  adalah:  (1) fraud di  BDL,  (2)  kualitas  aset  BDL  yang rendah,  antara  lain  karena  nilai  agunan
rendah/tidak memiliki nilai, tidak diikat penuh (3)  lambatnya  penyampaian  bank  gagal  dari Otoritas  pengawas  bank/OJK  kepada  otoritas resolusi  bank/LPS,  dan  (4)  lamanya  waktu likuidasi karena adanya permasalahan hukum. Sedangkan  penyebab  tingginya  sisa  aset likuidasi:  (1)  kualitas  aset  yang  buruk,  di antaranya  karena  mengalami  kerusakan,  (2) proses  lelang/penjualan  yang  memerlukan waktu  lama,  di  antaranya  karena  harga  yang ditawarkan  terlalu  tinggi,  dan  (3)  adanya permasalahan hukum bank.
Berdasarkan  hasil  wawancara  di  atas, penulis  menganalisis  data-data  kuantitatif  55 BPR/BPRS  yang  telah  dicabut izin  usahanya, yaitu:  (1)  data  aset  dan  kewajiban  dalam  NP, NSL  dan  NAL,  (2)  data recovery  rate, (3) data  sisa  aset  likuidasi,  (4)  data  waktu penyelesaian  likuidasi  (5)  data  sejak  bank masuk  DPK  sampai  dengan  cabut  izin  usaha, (6)  data fraud ,  (7)  data Capital  Adequacy Ratio (CAR),  (8)  data  aset  dihapuskan,  dan (9) lain-lain.
Penulis  akan  memaparkan  sesuai urutan  hasil  wawancara  yaitu:  (a)  tingkat fraud ,  (b)  kualitas  aset,  (c)  jangka  waktu penyampaian bank, dan (d) waktu likuidasi. a. Tingkat fraud
Sesuai  data  yang  diperoleh  dari  75 BPR/BPRS  yang  telah  dilikuidasi  oleh  LPS, ditemukan  kasus fraud pada  74  bank  dalam likuidasi  sejumlah  239  kasus  fraud  dengan nilai  Rp1,15  triliun.  Dua  kasus  utama fraud yang  terjadi  yaitu  penyalahgunaan  kredit (31%),  dan  rekayasa  pencatatan  akuntansi (26%).  Data fraud tersebut  serupa  dengan survey  yang  dilakukan  oleh  IADI  (2005)  di negara-negara anggota IADI, yakni  terdapat 2 (dua) jenis fraud utama, yaitu penyalahgunaan dana  (34%)  dan  pembukuan  melanggar hukum  (26%).  Data fraud (yang  merupakan perbandingan fraud dibagi  dengan  aset  bank gagal  di  dalam  NSL)  dengan recovery  rate dan  sisa  aset  likuidasi  pada  55  BPR/BPRS sebagaimana Tabel 1 di bawah ini.
Tabel 1 Fraud, Recovery Rate dan Aset Sisa Likuidasi
No Klasifikasi Jumlah BDL % Rata-rata Fraud Aset Sisa Likuidasi Recovery Rate 1 Fraud<= 100% Aset NSL 16 55 104 57,92 2 Fraud 100% s.d. 500%Aset NSL 19 236 140 39,37 3 Fraud> 500% Aset NSL 20 2772 186 24,72 Jumlah 55 Sumber: LPS (2016), diolah Penulis Apabila dilakukan analisis lebih lanjut dengan mengklasifikasikan nilai fraud menjadi  tiga  bagian  sebagaimana  Tabel  1  di atas,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa:  (a) Semakin  tinggi fraud maka recovery  rate semakin  rendah  (b)  Semakin  tinggi fraud maka sisa aset  likuidasi semakin tinggi. Fakta di  atas  sesuai  dengan  hasil  wawancara  yang dilakukan  kepada  Auditor  KAP  dan  selaras dengan  penelitian  Macey  dan  Miller  (1988), bahwa fraud dan self  dealing merupakan penyebab utama kegagalan bank.
b. Kualitas Aset Setelah dikurangi dengan biaya likuidasi, recovery rate yang berhasil diperoleh  LPS  sampai  dengan  30  September 2017  yaitu  sebesar  Rp99,06  miliar  dan  sisa
aset  yang  tidak  dapat  dicairkan  ( sound  aset ) sebesar Rp119,85 miliar. Selain itu ditemukan penurunan  aset  yang  sangat  signifikan  yaitu Rp342,55 miliar antara NP dan NP yang telah Diaudit  (NPA).  Penurunan  dimaksud  karena terdapat kredit yang kualitasnya rendah akibat kondisi aset yang buruk sehingga dihapuskan. Pada  saat  penyusunan  NSL  sampai  dengan Penyusunan  NAL  sampai  dengan  September 2016,  LPS  telah  melakukan  penghapusan terhadap  aset  dalam  bentuk  kredit  sebesar Rp320,98  miliar,  yang  berasal  dari  10.220 rekening nasabah debitur. Dihapuskannya aset kredit  tersebut  karena  agunan  yang  rusak, tidak marketable dan illiquid atau telah terjadi penurunan  kualitas  aset  pada  mayoritas  BDL sesuai  Tabel  2  dibawah  ini  yang  dapat mempengaruhi sisa aset dan recovery rate .
Tabel 2. Kenaikan/Penurunan Kualitas Aset terhadap Recovery Rate dan Sisa Aset Likuidasi
No Klasifikasi Proses Likuidasi Selesai % Kenaikan Kualitas Aset Sisa Aset/ Aset NSL Recovery Rate 1 Aset NSL-NP Turun 36 -44 178 37,69 2 Aset NSL-NP Tetap 2 0 42 47,04 3 Aset NSL-NP Naik*) 15 73 94 38,52 Jumlah 53 Keterangan:*) dua sampel dikeluarkan karena anomali Sumber: LPS (2016), diolah penulis Dari Tabel 2. di atas, dapat disimpulkan bahwa (a) Kenaikan nilai aset di NSL  karena  adanya  kualitas  aset  yang  baik akan  meningkatkan recovery  rate .  (b) Kenaikan  nilai  aset  di  NSL    karena  adanya kualitas  aset  yang  baik    mengurangi  tingkat aset  sisa  likuidasi.  Simpulan  di  atas  sejalan dengan  hasil  survey  yang  dilakukan  oleh Federal  Deposit  Insurance  Corporation/FDIC (Bennett,  2000)  dan  penelitian  Uche  (2015) bahwa non performing  loan menyebabkan
kegagalan  bank,  dan  Bernstein  (1996)  bahwa kualitas  aset  yang  dimiliki  bank  terbukti mempengaruhi  tingkat  biaya  bank,  serta Couwenberg & Jong (2008) yang
menyimpulkan  di  antaranya  bahwa recovery rate dipengaruhi oleh struktur aset
c. Waktu Penyampaian BDL ke LPS
Waktu  penyampaian  BDL  ke  LPS adalah  Jangka  waktu  antara  penetapan  status Bank  Dalam  Pengawasan  Khusus  (DPK)
sampai  dengan  bank    dicabut  izin  usahanya (CIU)  oleh  OJK.  Dari  55  BPR/BPRS  yang proses  likuidasinya  telah  selesai  pada  30 September  2016,  47  BPR/BPRS  atau  85% melewati  jangka  waktu  masa  BDPK  (180 hari)  sehingga  tidak  memenuhi  PBI  No.
11/20/PBI/2009 tentang Tindak Lanjut Penanganan  Terhadap  BPR/BPRS  Dalam Pengawasan  Khusus.  Data  selengkapnya sebagaimana Tabel 3  berikut.
Tabel 3. Jangka Waktu DPK s.d. CIU
No Klasifikasi Proses Likuidasi Selesai % 1 Jangka Waktu DPK ke hari CIU<180 hari 8 15 2 Jangka Waktu DPK ke hari CIU antara 180 s.d. 365  hari 37 67 3 Jangka Waktu DPK ke hari CIU>365 hari 10 18 Jumlah 55 100 Sumber: LPS (2016), diolah Penulis
Dari  Tabel  3  di  atas,  jika  diambil sampel  37  BDL yang  jangka  waktu penyampaian DPK hingga CIU antara 180 s.d. 365  hari  ternyata  30  bank  (80%)  mengalami penurunan Capital  Adequacy  Ratio (CAR) jauh dibawah standar Peraturan Bank
Indonesia  (PBI)  Nomor  8/18/PBI/2006  yang dipersyaratkan    yaitu  sebesar  8%,  namun  6 bank  (16%)  mengalami  kenaikan  CAR,  dan sisanya  satu  bank  tidak  mengalami  kenaikan sesuai Tabel 4 dibawah ini.

## Tabel 4. Data Kenaikan/Penurunan CAR
No Klasifikasi Jumlah BPR/BPRS % % Rata-rata Naik/(Turun) CAR 1 CAR Mengalami Kenaikan 6 16 625 2 CAR Mengalami Penurunan 30 81 -118 3 CAR Tidak Berubah 1 3 0 Jumlah 37 100 Sumber: LPS (2016), diolah Penulis Apabila  dirinci  lebih  lanjut  dari  30 BPR/BPRS  yang mengalami penurunan CAR
mayoritasnya  20  bank  atau  67%  rata-rata
penurunanya  lebih  dari  50%  sebagaimana Tabel 5 berikut.

## Tabel 5. Rincian Penurunan CAR
No Klasifikasi Jumlah BPR % % Rata-rata Penurunan CAR 1 Penurunan CAR =<50% 10 33 -24 2 Penurunan CAR antara 50% s.d. 100% 6 20 -74 3 Penurunan CAR >100% 14 47 -205 Jumlah 30 100 Sumber: LPS (2016), diolah Penulis
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan pegawai  LPS  Sdr.  YA  dan  auditor  KAP ditemukan  bahwa  tidak  terdapat  hubungan langsung  antara  waktu  penyampaian  bank BDK  dari  OJK  kepada  LPS  dengan recovery rate dan sisa aset likuidasi namun berpengaruh  langsung    kepada  kualitas  aset (CAR)  karena  semakin  lama  bank  gagal
diserahkan  kepada  LPS  akan  semakin meningkatkan  potensi fraud yang  akan semakin menurunkan kualitas aset bank.
Sesuai  tabel  4  dan  5  di  atas  dan  hasil wawancara  disimpulkan  bahwa  jangka  waktu penyampaian  bank  status  DPK  ke  LPS berpengaruh  langsung  kepada  kualitas  asset
namun tidak  berhubungan  langsung  dengan recovery rate dan sisa aset likuidasi.

## d. Waktu Likuidasi
Proses  likuidasi  memerlukan  waktu yang  lama  bila  adanya  keterlambatan  proses likuidasi disebabkan karena adanya permasalahan hukum. Sesuai hasil wawancara
Sdr. R selaku Ketua TL, proses likuidasi bank dapat diselesaikan lebih cepat pada
BPR/BPRS dengan aset lebih kecil,
administrasi cukup baik, kerjasama yang baik di  internal  TL  dan  monitoring/komunikasi yang intensif dengan LPS, sehingga permasalahan dapat segera diatasi. Sedangkan,  keterlambatan  proses  likuidasi terutama  karena  adanya  permasalahan  hukum yang  menyebabkan  bertambah  panjangnya waktu  likuidasi.  Hal  ini  sesuai  dengan penelitian  De  Luna-Martinez  (2000)  dalam Mayes (2005).
Tabel 6. Analisis Waktu Likuidasi terhadap Sisa Aset Likuidasi dan Recovery Rate No Klasifikasi Proses Likuidasi Selesai Rata-rata waktu (tahun) % Sisa Aset Likuidasi Recovery Rate 1 Waktu Likuidasi s.d. 2 tahun 26 1,5 181 40 2 Waktu Likuidasi > 2 tahun 29 3,2 115 39 Jumlah 55 Sumber:  LPS (2016), diolah Penulis
Berdasarkan data tabel 6. di atas, dapat disimpulkan  bahwa:  (1)  waktu  likuidasi berpengaruh  namun  relatif  tidak  signifikan terhadap recovery rate .  Hal itu karena adanya tambahan  biaya  dalam  hal  proses  likuidasi dilakukan  lebih  panjang  atau  lebih  dari  2 (dua)  tahun,  dan  (2)  waktu  likuidasi berbanding  terbalik  terhadap  aset  sisa likuidasi  karena  peluang  terjadinya  transaksi aset  yang  terjual  semakin  tinggi  dengan bertambahnya  waktu  pelaksanaan  likuidasi. Hal  tersebut  selaras  hasil  wawancara  dengan tiga  Ketua  TL  dan  pegawai  LPS  Sdr.  YA. Selain  itu  dapat  disimpulkan  pula  bahwa waktu likuidasi bank gagal di Indonesia tidak berbeda  dengan  negara-negara  lain  sesuai penelitian Mason (1999).

## SIMPULAN
Dalam  pelaksanaan  likuidasi  terdapat hal-hal  kritikal  yang  memerlukan  perhatian Lembaga  Penjamin  Simpanan  (LPS)  seperti tingkat fraud yang  terjadi  sebelum  bank dilikuidasi,  dokumen  dan  aliran  informasi, kesiapan  personil,  pengawasan,  penanganan aset  likuidasi  dan  keterbatasan  pedoman likuidasi.    Permasalahan  kritikal  yang dihadapi  tersebut  di  atas  akan  mempengaruhi langsung  maupun  tidak  langsung  terhadap recovery  rate dan  sisa  aset  likuidasi,  yaitu  di
antaranya menyebabkan: a) Waktu penyampaian  bank  bermasalah  dari  OJK kepada  LPS  yang  melebihi  ketentuan, meningkatkan  potensi  risiko  terjadinya fraud yang  dapat  menurunkan  kualitas  aset  dan menaikan kewajiban bank gagal, b) Penurunan kualitas aset BDL, dan c) Lamanya waktu yang diperlukan dalam proses likuidasi . LPS  telah  menerapkan  akuntansi  berbasis likuidasi yang sebagian telah memenuhi ASU 2013-07,  yaitu  terkait  pengukuran  aset  dan kewajiban.    Namun  demikian  masih  terdapat keterbatasan  terkait  laporan  aktiva  bersih  dan perubahan  aktiva  bersih  dalam  proses likuidasi  yang  belum  memenuhi  ASU  2013- 07.    Beberapa  saran  yang  dapat  menjadi masukan  bagi  pihak-pihak  terkait  dalam proses  likuidasi  dan  penelitian  berikutnya, yaitu: (a) Penyampaian BPR/BPRS
bermasalah  dari  OJK  ke  LPS  agar  dilakukan pada  kesempatan  pertama  untuk  menghindari potensi fraud dan penurunan kualitas aset, (b) LPS  agar  memperhatikan  hal-hal  yang  dapat meningkatkan recovery  rate dan  menurunkan sisa  aset  likuidasi  antara  lain  kerjasama dengan aparat penegak hukum dalam penagihan  kredit,  rekrutmen  Tim  Likuidasi yang  kompeten  dan  pengawasan  likuidasi melalui  audit  terhadap  BDL,  (c)  Ikatan Akuntan  Indonesia  (IAI)  diharapkan  dapat

## segera menetapkan standar akuntansi berbasis
likuidasi (liquidation basis of accounting).

## DAFTAR  PUSTAKA
Arikunto,  Suharsimi.  (1992).    Prosedur
Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta.
Beams,  F.  A.,  J.  A.  Brozovsky,  C.  D.
Shoulders. (2000). Advanced Accounting (7thed.). New York: Prentice-Hall.
Bennett,  R.  L.,  &  Unal,  H.    (2014).    The effects  of  resolution  methods  and industry stress on the loss of assets from bank  failures. Journal  of  Financial Stability ,
15 , 18–31. http://doi.org/10.1016/j.jfs.2014.06.007
Bennett,  RL.  (2001).    Failure  Resolution  and Assets  Liquidation:  Result  of  an
International Survey of Deposit Insurance . FDIC Banking Review 14(1),1–28.
Bernstein, D. (1996). Asset Quality and Scale Economies  in  Banking. Journal  of Economics  and  Business , 48 (2),  157– 166. http://doi.org/ 10.1016/0148- 6195(96)00074-4.
Blessing, A., & Onoja, E. E. (2015). The role of  financial  statements  on  investment decision  making:  a  case  of  the  united bank  for  africa  plc  (2004-2013). European Journal of Business,
Economics  and  Accountancy , 3 (2),  12–
37.
http://doi.org/10.1080/00014788.2015.1 044495
Chatfield,  M.A.  and  Vangermeersch,  R. (eds.).(1996).
The History of Accounting: An International
Encyclopedia,  New  York  and  London:
Garland Publishing .
Cooper,  D.  R.,  &  Schindler,  P.  S.  (2006). Business  Research  Methods  Eleventh Edition.  McGraw  Hill.  Retrieved  from
http://130.209.236. 149/headocs/31businessresearch.pdf .
Couwenberg, O., & De Jong, A. (2008). Costs and  recovery  rates  in  the  Dutch liquidation-based  bankruptcy  system.
European Journal of Law and Economics , 26 (2), 105–127. http://doi.org/10.1007/s10657-008-
9058-6 .
Creswell,  J.  W.  (2009).  Research  design: Qualitative,  quantitative,  and  mixed methods  approach  (3rd  ed.).  Research design:  Qualitative,  quantitative,  and mixed  methods  approach  (3rd  ed.).
Retrieved from http://search.ebscohost.com/login.aspx?dire ct=true&db=psyh&AN=2008-13604-
000&site=ehost-live&scope=site.
Godfrey  Jayne  et  al.  (2010).  Accounting Theory 7th edition John    Wiley & Sons Australia.
Grunert, J., Weber, M. (2005). Recovery rates of  bank  loans:  empirical  evidence  for Germany,  University  of  Mannheim working paper.
International  Association  of  Deposit  Insurers (IADI)  (2005). General  Guidance  for the  Resolution  of  Bank  Failures.  The Research  and  Guidance  Committee International  Association  of  Deposit Insurers Working Paper.

## Hasan  Ashari,  and  TP  Nugrahanti.(2017).
Implication  of  Liquidation  Method  to Recovery  Rate  and  Residual  Asset:  The Case  of  Rural  Banks  in  Indonesia Scientific  Scientific  Journal  of  PPI- UKM, Vol. 4, No. 1, p. 43-54. ISSN No. 2356  –  2536.    DOI:  10.27512/sjppi- ukm/ses/ a15012018
Hoskin,  Kevin,  and  Ian  Woolford.  (2011).  A Primer  on  Open  Bank  Resolution. Reserve  Bank  of  New  Zealand  Bulletin 74, no. 3: 5–10.
Indonesian  Institute  of  Accountants.(2017).
Financial  Accounting  Standard per Effectif  1  Januari  2017.  Jakarta: Financial  Accounting  Standards  Board of Indonesia.
Kieso.,  Donald  E.,  Jerry  J.  Weygandt  and Terry  D.  Warfield.(2007).    Intermediate Accounting Twelfth Edition.  John Willey & Sons, Inc.
Macey,  Jonathan  R.  and  Miller,  Geoffrey  P.,
(1988).  Bank Failures, Risk Monitoring and  the  Market  for  Bank  Control, Faculty Scholarship Series.Paper 1741.
Mason,  JR.  (1999).  Evidence  On  Direct Bankruptcy  Costs:  Liquidation  Rates, Opportunity  Costs,  And  The  Value  Of Intertemporal  Asset  Storage.  Drexel University Working Paper No. 9906.
Mayes,  D.  G.  (2005).    Who  pays  for  bank insolvency  in  transition  and  emerging economies? Journal  of  Banking  and Finance , 29 (1  SPEC.  ISS.),  161–181. http://doi.org/10.
1016/j.jbankfin.2004.06.020 .
Moleong, Lexy J. (2013). Qualitative Research Methodology Revised Edition. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset Publisher.
Moss,  Stuart,  &  Zimmerman,  Amy.  (2013). FASB Issues Guidance on The Liquidation  Basis  Accounting,  Deloitte, 20 – 13.
Nugrahanti  TP,  (2016),  Risk  Assessment  and Earning  Management  in  Banking  of
Indonesia: Corporate Governance Mechanisms, Global Journal of Business  and  Social  Science  Review , 4(1), 1-9.
Parigi,  Bruno  M.(2014).  The  economics  of bank  resolution,  University  of  Padova Italy  and  CESIFO  Germany  in  UFSP Finanzmarketregulierung. Zuric h.
Ragalevsky,  S.  V.,  &  Ricardi,  S.  J.  (2009). Anatomy  of  a  bank    failure. Banking Law Journal .
Staubus,  George  J.  (1959).  The  Residual Equity  Point  of  View  in  Accounting. The  Accounting  Review Vol.34  No.  1 January 1959.
Sumanto.  (2014).  Theory  and  Application  of Research  Methods..  Yogyakarta:  Caps Publishing Publisher
Sugiyono. (2013). Management Research
Methods. Bandung: Alfabeta Publisher.
Thomson,  J.B.  (1991). Predicting  bank failures  in  the  1980s.  Federal  Reserve Bank  of Cleveland Economic  Review , 27(1), pp.9-20.
Uche,  OB.  (2015).  The  Relation  between Liquidation  and  Banking  Industry  in Nigeria .  International  Journal  of  Small Business and Entrepreneurship
Research, 3 (7), 88-99.
Umar,  Haryono.    (2016),  Corruption  The Devil . Jakarta: Trisakti University Publisher
Van  Mourik,  C.  (2010).    Equity  theories  and financial  reporting:  past,  present  and future. Annual Conference on Accounting,  Business  &  Financial History , 22 (1),  17–34.  Retrieved  from http://www.cardiff.ac.uk/carbs/ conferences/abfhc10/index.html .
Wahyuni,  Sari.  (2015).    Qualitative  Research Method-Theory  and  Practice  (Second Edition). Jakarta: Salemba Empat Publisher.
Warner,  Jerold  B.  (1977).    Bankruptcy  costs: Some  evidence,  Journal  of  Finance, forthcoming.
Weiss,  Lawrence.  (1990).    Bankruptcy resolution: Direct costs and violation  of
priority of  claims, Journal  of  Financial
Economics, this volume.
White,  P.,  &  Yorulmazer,  T.  (2014)    Bank Resolution  Concepts,  Tradeoffs,  and Changes  in  Practices. Federal  Reserve
Bank  of  New  York  Economic  Policy Review , 20(2), 1–37.
World  Bank.  (2007).  World  Development Indicators  2007.  World  Development Indicators.  Washington,  DC.  ©  World Bank. https://openknowledge.worldbank.org/h andle/10986/8150  License:  CC  BY  3.0 IGO.