P-ISSN : 2085-2487;  E-ISSN : 2614-3275 https://jurnal.faiunwir.ac.id/index.php/Jurnal_Risalah

## ISLAM DAN PANCASILA DALAM PERDEBATAN ORMAS- ORMAS ISLAM

## Dzaki Aflah Zamani
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang E-mail: dzakizamani123@gmail.com

## Tutik Hamidah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang E-mail: tutik.hamidah@uin-malang.ac.id
Received Revised Accepted 10 Januari 2021 10 Februari 2021 28 Maret 2021

## ISLAM AND PANCASILA IN THE DEBATE OF ISLAMIC SOCIAL ORGANIZATION

## Abstract
This  study  aims  to  determine how  the  views  of Islamic  social  organization  ulama  towards Pancasila.  This  research  is  categorized  as  a  qualitative  study  using  the  literature  study method,  then  the  data  obtained  from  the  results  of  this  study  are  described  regularly. Pancasila  is  the  foundation  of  the  Indonesian  state  ideology  and  not  Pancasila  has  never separated religion from Pancasila. This can be seen from the Almighty Divine Precepts, just and  civilized  humanity,  Indonesian  per  unit,  democracy  led  by  wisdom  in  representation, and  social  justice  for  all  Indonesian  people;  essentially  in  line  with  the  values  of  Islamic teachings. In principle, NU and Muhammadiyah view that the unitary republic of Indonesia (NKRI) is a Pancasila state upheld on a noble national  philosophy and in line with  Islamic teachings.  Not  at  all  contradicting  Islam  and  Pancasila.  According  to  him,  Islam  and Pancasila  must  work  together  to  sustain  the  religion,  nation,  and  state  of  Indonesia  itself. However, this is not in line with HTI. HTI is in a group that rejects Pancasila as the ideology of the Indonesian state, HTI itself is not only fighting for the enforcement of Islamic law in Indonesia but has greater demands, namely regarding the formation of an Islamic caliphate state.
Keywords: Islam, Pancasila, Islamic Social Organization.

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan ulama ormas-ormas Islam terhadap Pancasila. Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian kualitatif dengan metode studi literatur, yang kemudian data yang diperoleh dari hasil penelitian ini di deskripsikan secara teratur. Pancasila merupakan landasan ideologi negara Indonesia dan tidak Pancasila
Vol. 7, No. 1, Maret  2021 P-ISSN : 2085-2487 ;  E-ISSN : 2614-3275 Risâlah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam https://jurnal.faiunwir.ac.id/index.php/Jurnal_ Risalah
ISLAM DAN PANCASILA DALAM.........
tidak  pernah  memisahkan  agama  dari  Pancasila. Hal  ini  terlihat  dari  Sila  Ketuhanan  Yang Maha  Esa,  kemanusiaan  yang  adil  dan  beradab,  persatuan  Indonesia,  kerakyatan  yang dipimpin  oleh  hikmat  kebijaksanaan  dalam  permusyawaratan/perwakilan,  dan  Keadilan sosial  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia;  secara  esensi  selaras  dengan  nilai-nilai  ajaran  Islam. Secara  prinsip,  NU  dan  Muhammadiyah  memandang  bahwa  negara  kesatuan  republik Indonesia (NKRI) adalah negara Pancasila yang ditegakkan di atas falsafah kebangsaan yang luhur dan sejalan dengan ajaran  Islam. Tidak sama sekali mempertentangkan antara  Islam dan  Pancasila.  Menurutnya  Islam  dan  Pancasila  harus  saling  bersinergi  untuk keberlangsungan agama, bangsa dan negara Indonesia itu sendiri. Akan tetapi hal ini tidak sejalan  dengan  HTI.  HTI  berada  pada  kelompok  yang  menolak  Pancasila  sebagai  ideologi negara  Indonesia,  HTI  sendiri  tidak  sekedar  memperjuangkan  penegakan  syariat  Islam  di Indonesia,  akan  tetapi  memiliki  tuntutan  lebih  besar  yaitu  tentang  pembentukan  negara khilafah Islamiyah.
Kata kunci: Islam, Pancasila, Ormas-Ormas Islam.

## Pendahuluan
Indonesia  merupakan  negara  yang  menekankan  pada  paham  kebangsaan daripada  teokrasi  yang  didasarkan  pada  ideologi  agama  tertentu.  Hampir  semua agama  besar  di  dunia  (Islam,  Kristen,  Katolik,  Hindu  dan  Budha)  hidup  dan berkembang  di  negara  ini.  Meskipun  Muslim  adalah  kelompok  terbesar  dalam populasi  negara  (sekitar  87%),  keterbukaan  dan  toleransi  mereka  terhadap kelompok agama lain masih  menonjol. Hal  ini terlihat tidak hanya pada hubungan yang  relatif  harmonis  antar  umat  beragama,  tetapi  juga  pada  sikap  para  pemuka Islam.  Sejak  para  pemuka  Islam  merumuskan  konstitusi  nasional  pada  masa perjuangan  kemerdekaan  tahun  1945,  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  tetap bisa eksis tanpa menyebut Islam sebagai dasar negara secara resmi. 1
Pada  17  Agustus  1945,  Indonesia  mendeklarasikan  dan  menyatakan  merdeka dari  kekuasaan  penjajahan.  Namun,  bukan  berarti  perjuangan  bangsa  dan masyarakat  Indonesia  sudah  berakhir.  Secara  historis,  masyarakat  Indonesia  harus tetap memikirkan, membentuk institusi negara, dan angkat senjata untuk melawan negara  asing  yang  ingin  menjajah  kembali.  Selain  itu  negara  Indonesia  juga  harus menyelesaikan  masalah  internalnya,  pada  saat  itu  ada  kelompok  yang  ingin menggunakan  ideologi  kebangsaan  tertentu  yang  berbeda  dengan  ideologi  yang disepakati yaitu Pancasila. 2
Liberalisasi  politik  dan  sosial  secara  fundamental  mendorong  kelompok- kelompok  di  negeri  ini,  bahkan  kelompok-kelompok  yang  dikukuhkan  secara membabi buta, hingga beberapa kelompok kemudian menjadi ciri kehidupan di era reformasi,  yaitu  menciptakan  kekerasan. 3 Sementara  kelompok-kelompok  ini  tidak membahas  Pancasila  sebagai  dasar  negara,  yang  mana  perlu  seharusnya mempertimbangkan  aspek  persatuan  dalam  Pancasila  dan  memperlakukannya sebagai  bagian  dari  hak  warga  negara.  Hal  ini  menyebabkan  lenyapnya  persatuan
1 Zuhri Humaidi, “ Islam dan Pancasila: Pergulatan  Islam dan Negara Periode Kebijakan Asas Tunggal, ” Kontekstualita 25, no. 2 (2010): 292.
2 Holk  H.  Dengel, Darul  Islam  dan  Kartosuwiryo:  Langkah  Perwujudan  Angan  Angan  Yang Gagal (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995)
3 Ihsan  Ali-Fauzi,  Rudy  Harisyah  Alam,  and  Samsu  Rizal  Panggabean,  “ Pola-Pola  Konflik Keagamaan Di Indonesia (1990-2008)” (Jakarta, 2009), 43 .
Vol. 7, No. 1, Maret  2021 P-ISSN : 2085-2487 ;  E-ISSN : 2614-3275 Risâlah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam https://jurnal.faiunwir.ac.id/index.php/Jurnal_ Risalah
ISLAM DAN PANCASILA DALAM.........
nasional  dan  kesadaran  nasional,  ditambah  dengan  jarak  antara  partai  dan  rakyat serta ketidakadilan masyarakat di daerah, membuat reformasi sulit dilihat.
Saat ini semakin banyak organisasi  yang berbasis pada organisasi nasionalis- sekuler  dan  organisasi  nasionalis-agama  (organisasi  keagamaan)  telah  didirikan. Menjamurnya ormas di suatu negara pasti akan berdampak positif dan negatif. Salah satu bentuk pengaruh negatif yang dianggap mengancam Negara Kesatuan Republik Indonesia  (NKRI)  adalah  adanya  ormas  yang  menolak  atau  berlawanan  dengan Pancasila.  Terutama  polemik    yang  memperlihatkan    adanya  suatu  perbedaan pendapat mengenai hubungan agama dan negara di Indonesia. 4 Munculnya gerakan- gerakan dari beberapa ormas Islam yang ingin menjadikan Indonesia sebagai negara Islam  merupakan  dampak  dari  perbedaan  pendapat  tersebut.  Pemerintah  berupaya membenahi perilaku negatif ormas melalui berbagai upaya. 5
Tidak  mudah  bagi  ormas  Islam  untuk  menerima  Pancasila  sebagai  satu- satunya prinsip penyelenggara. Tetapi tidak dengan NU dan Muhammadiyah. Sejak awal,  kedua  ormas  tersebut  berkomitmen  untuk  memperkuat  muatan  dan  amalan keagamaan guna membangun bangsa dan negara. Substansi yang terkandung dalam Pancasila  sesuai  dengan  nilai-nilai  ajaran  Islam  yang  perlu  diperjuangkan. 6 Hal  ini didukung oleh penelitian dari Ahmad Zuhri dan Syukur Kholil (2019) yang meneliti dan  menganalisis  bahwa  “Pandangan  Ulama  Ormas  Islam  Terhadap  Nasionalisme dan  Persoalan  Kekinian  di  Indonesia”  menyatakan  dalam  analisis  penelitian  bahwa Muhammadiyah  dan  NU  tidak  menentang  Islam  dan  nasionalisme.  Islam  atau nasionalisme  harus  saling  bekerja  sama  untuk  mencapai  pembangunan berkelanjutan  agama,  bangsa  dan  negara  di  Indonesia.  Muhammadiyah  dan  NU meyakini  bahwa  jika  kekuatan  negara  diperkuat,  pemahaman  yang  menyimpang seperti  radikalisme,  liberalisme,  atau  konsep  yang  bertentangan  dengan  ideologi nasional Indonesia tidak akan berkembang.
Walaupun  sejak  dahulu  Pancasila  sebagai  ideologi  dan  dasar  negara  sudah disetujui  semua  kalangan  khususnya  umat  Islam,  namun  sekarang  ada  sebagian kalangan  Islam  yang  terkumpul  dalam  organisasi  tidak  setuju  dengan  ideologi Pancasila,  yaitu  Hizbut  Tahrir  Indonesia  (HTI).  Dalam  pandangan  mereka  sistem negara  ini  tidak  sesuai  dengan  ajaran  Islam  maka  dari  itu  mereka  ingin  merubah negara  NKRI  menjadi  negara  berideologi  khilafah  Islamiyah  yaitu  suatu  sistem negara  sesuai  dengan  ajaran  Nabi  Muhammad  dan  Islam. 7 Beberapa  penelitian menyebutkan bahwa pandangan dari NU dan Muhammadiyah ini bertolak belakang dengan organisasi Islam Hizbut Tahrir Indonesia juga merupakan ormas keagamaan yang  tidak  mau  berlandaskan  asas  Pancasila  dalam  organisasinya  dalam  penelitian
4 M Tahir, “Hubungan Agama dan Negara di Indonesia dalam Perspektif Nurcholish Madjid,” Komunikasi dan Sosial Keagamaan 15, no. 1 (2012): 37.
5 Muhammad  Abdul  Azis,  “Sikap  Organisasi  Kemasyarakatan  Islam  Terhadap  Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan dan Perpu Nomor 2 Tahun 2017 (Perspektif Studi Kebijakan Dakwah),” Jurnal Ilmu Dakwah 37, no. 1 (2017): 110.
6 Zudy  Setiawan,  “Relasi  Penerimaan  Pancasila  Oleh  Ormas  K  Eagamaan  Terhadap Pengokohan  Nasionalisme  Dan  Ker  Ukunan  Antar  Umat  Beragama  (Studi  Kasus  Nahdlatul  Ulama Dan Hizbut Tahrir Indonesia),” Sosio Dialektika 2, no. 2 (2018): 1–21.
7 Syaiful Arif, “Kontradiksi HTI Atas Pancasila,” Jurnal Keamanan Nasional 2, no. 1 (2016): 19– 34.
Vol. 7, No. 1, Maret  2021 P-ISSN : 2085-2487 ;  E-ISSN : 2614-3275 Risâlah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam https://jurnal.faiunwir.ac.id/index.php/Jurnal_ Risalah
ISLAM DAN PANCASILA DALAM.........
Abdul  Qohar  dan  Kiki  Muhammad  Hakiki  (2017)  yang  berjudul  “eksistensi  gerakan ideologi transnasional HTI sebelum dan sesudah pembubaran”. Selain itu penelitian lainya  juga  menyebutkan  hal  tersebut  seperti  penelitian  (Syamsul  arifin,  2010. Azamoleh p, 2018. Sofiuddin, 2017. Noor Azzahro, dkk, 2018) bahwa salah satu ormas yang  menentang  ideologi  Pancasila  yaitu  ormas  HTI  yang  memang  tujuan  dari ormas tersebut untuk menjadikan negara Indonesia sebagai negara khilafah.
Pancasila  sebagai  landasan  dan  ideologi  bangsa  Indonesia  bukanlah  produk agama  tertentu,  tetapi  nilai-nilai  agama  yang  mencerminkan  moral  dan  jati  diri bangsa  yang  terkandung  di  dalamnya.  Pancasila  sama  sekali  tidak  memisahkan agama  dari  negara.  Hal  ini  terlihat  dari  kedudukan  sila  pertama  yaitu  Ketuhanan Yang  Maha  Esa,  kemudian  diikuti  empat  prinsip  lainnya,  yang  sebenarnya mengandung  nilai-nilai  universal  yang  terkandung  dalam  ajaran  agama  di Indonesia. 8
Karena  keberagaman  keyakinan  dan  gerakan  yang  ada  di  Indonesia,  maka peneliti berkonsentrasi pada ormas keagamaan yaitu NU, Muhammadiyah dan HTI. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa organisasi keagamaan dianggap lebih jelas dan formal dalam konteks aliran, pemahaman atau gerakannya.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  metode  studi literatur.  Jenis  penelitian  ini  digunakan  oleh  penulis  untuk  memperoleh  data  yang bersifat  teoritis  sebagai  landasan  teori  ilmiah,  yaitu  dengan  memilih  dan menganalisa literatur-literatur yang relevan dengan judul yang akan diteliti. 9 Dalam penelitian  ini,  setelah  data  terkumpul  maka  data  tersebut  dianalisis  untuk mendapatkan  konklusi.  Adapun  sifat  dari  penelitian  ini  adalah  analisis  deskriptif, yakni  penguraian  secara  teratur  data  yang  telah  diperoleh  tentang  “Islam  dan Pancasila  dalam  perdebatan  ormas-ormas  Islam”  kemudian  diberikan  pemahaman dan penjelasan agar dapat dipahami dengan baik oleh pembaca.

## Hasil Penelitian
Pada awalnya di Indonesia berbagai lembaga sosial dan keagamaan atau lebih luas  disebut  ormas,  kemunculan  dan  perkembangannya  ditentukan  oleh  sejarah perkembangan  kehidupan  sosial,  bangsa  dan  negara.  Banyaknya  ormas  tidak diragukan lagi merupakan "berkah" pemerintah, karena akan banyak organisasi yang terlibat dalam membantu masyarakat berkembang guna mewujudkan negara-bangsa yang  maju  dan  sejahtera.  Namun,  jika  pembentukan  ormas  tidak  dispesifikasikan agar  mampu  menjalankan  peran  dan  fungsinya,  maka  akan  berdampak  sebaliknya. Mengingat  banyaknya  ormas  Islam  di  Indonesia,  penulis  hanya  akan  mengungkap tanggapan  ormas  Islam  terbesar  dalam  merespon  Pancasila  yaitu  Ormas  NU, Muhammadiyah dan HTI.
8 Nur Mutmainnah, “TAFSIR PANCASILA: Sebuah Telaah Nilai-Nilai Islam Dalam Al-Qur’an,” Jurnal Studi Al-Qur`an VI, no. 1 (2010): 27–36.
9 Hadi Sutrisno, Metodologi Research Jilid 2 (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), 9.
Vol. 7, No. 1, Maret  2021 P-ISSN : 2085-2487 ;  E-ISSN : 2614-3275 Risâlah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam https://jurnal.faiunwir.ac.id/index.php/Jurnal_ Risalah
ISLAM DAN PANCASILA DALAM.........

## Islam dan Pancasila menurut Nahdlatul Ulama (NU)
Menurut  Nahdlatul  Ulama,  pandangan  Pancasila  merupakan  suatu  jalan tengah yang terbuka dalam pelaksanaan dan tafsirnya, namun Pancasila tetap harus ditempatkan  dalam  kerangka  dasar  negara  dan  falsafah  bangsa.  Dalam  hal  ini, sebagaimana  tertuang  dalam  manifesto  Khittah  NU  dan  deklarasi  Situbondo,  NU menganggap  Pancasila  sebagai  landasan  negara.  NU  juga  memandang  Pancasila sebagai  konsep  bersama  yang  disepakati  oleh  semua  golongan  di  tanah  air,  suatu landasan  hidup  bernegara. 10 NU  menempatkan  Islam  sebagai  agama  yang menyempurnakan  segala  kebaikan  yang  telah  dimiliki  manusia.  Pemahaman keagamaan  Nahdlatul  Ulama  bersifat  untuk  mempertinggi  nilai-nilai  baik  yang  ada dan merupakan ciri khas kelompok manusia seperti ras atau suku, bukan bertujuan untuk menghilangkan nilai-nilai tersebut. 11
Pada  tahun  1983  Presiden  Soeharto  menetapkan  kebijakan  "Asas  Tunggal Pancasila".  Hal  tersebut  dimaksudkan  agar  warga  negara  Indonesia  menggunakan Pancasila  sebagai  landasan  organisasi.  Namun  keputusan  ini  menimbulkan kontroversi  di  kalangan  ormas,  bahkan  sebagian  besar  ormas  Islam  menolak keputusan  tersebut.  Namun  berbeda  halnya  dengan  NU  yang  secara  tegas mengiyakan  keputusan  tersebut.  Karenanya,  NU  adalah  organisasi  Islam  pertama yang menerima asas tunggal ini. 12 Bahkan dalam hal ini, Gus Dur adalah sosok muda NU yang kemudian menjadi aktor politik NU.
Pernyataan  ini  diperkuat  dengan  keputusan  Muktamar  NU  di  Situbondo tahun  1984  yang  diketuai  langsung  oleh  Gus  Dur  (Tanfidziyah)  yang  menetapkan bahwa  satu-satunya  asas  berbangsa  dan  bernegara  adalah  Pancasila.  Selain  itu,  NU kembali  ke  khittah  26.  Ini  menunjukkan  bahwa  NU  tidak  lagi  berada  dalam  dunia politik  fokus  pada  organisasi  masyarakat  yang  menangani  polemik  tentang keagamaan, dakwah, dan sosial. Berbeda dengan situasi Muhammadiyah yang masih perlu  debat  panjang  dalam  menerima  asas  tunggal  Pancasila,  namun  akhirnya mencapai  mufakat,  Muhammadiyah  pun  menerima  asas  tunggal  Pancasila  sebagai landasan organisasinya. 13
Dibandingkan  dengan  beberapa  kelompok  modernis.  NU  merupakan  ormas pertama  yang  menempatkan  Pancasila  sebagai  prinsip  organisasi.  Di  bawah pimpinan Kiai Achmad Siddiq dan generasi muda seperti dan Abdurrahman Wahid, NU  berhasil  menerima  Pancasila  dengan  tetap  menggunakan  akidah  Islam  sebagai dasar  penyelenggaraan  kegiatan.  NU  menunjukkan  toleransi,  terutama  setelah Muktamar  NU  di  Situbondo. 14 Sebuah  deklarasi  dilontarkan  pada  muktamar tersebut,  yang  kemudian  digunakan  oleh  elit  NU  sebagai  landasan  teori  terhadap penerimaan Pancasila. Berikut bunyi deklarasi:
10 Tim  PW  LTN  NU  Jawa  Timur, Ahkamul  Fuqaha  Ahkamul  Fuqaha:  Solusi  Problematika Aktual  Hukum  Islam,  Keputusan  Muktamar,  Munas  Dan  Konbes  Nahdlatul  Ulama  (1926-2004  M) (Surabaya: Khalista, 2007), 621.
11 “Khittah NU", Hasil Muktamar NU Ke-27 tahun 1984 (Situbondo, n.d.).
12 Al-Zastrouw  Ng, Dus  Dur  Siapa  Sih  Sampeyan?  Tafsir  Teoritik  Atas  Tindakan  Dan Pernyataan Gus Dur (Jakarta: Erlangga, 1999), 30.
13 Budhy  Munawar  Rachman,  Argumen  Islam  Untuk  Sekularisme  (Jakarta:  Grasindo,  2010), 147.
14 “Nahdlatul Ulama Kembali Ke Khittah 1926” (Bandung: Risalah, 1985), 57.
Vol. 7, No. 1, Maret  2021 P-ISSN : 2085-2487 ;  E-ISSN : 2614-3275 Risâlah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam https://jurnal.faiunwir.ac.id/index.php/Jurnal_ Risalah
ISLAM DAN PANCASILA DALAM.........
1. Pancasila merupakan dasar dan falsafah negara Republik Indonesia bukanlah agama,  tidak  dapat  menggantikan  agama,  dan  tidak  dapat  dipergunakan untuk menggantikan kedudukan agama.
2. Pada Sila pertama, sebagai dasar negara Republik Indonesia menurut Pasal 29 ayat  1  Undang-Undang  Dasar  1945,  menjiwai  sila-sila  yang  lain  dan mencerminkan jiwa tauhid menurut pengertian keimanan dalam Islam.
3. Bagi  Nahdlatul  Ulama,  Islam  merupakan  akidah  dan  syari’ah  yang  meliputi aspek hubungan antara manusia dengan Allah dan hubungan antar manusia.
4. Penerimaan  dan  pengamalan  Pancasila  merupakan  perwujudan  dan  upaya umat Islam Indonesia untuk menjalankan syari’at agamanya.
5. Sebagai  konsekuensi  logis  dari  sikap  di  atas,  Nahdlatul  Ulama  berkewajiban mengamankan  pengertian  yang  benar  tentang  Pancasila  dan  juga mengamankan  pengamalannya  yang  murni  dan  konsekuen  oleh  semua pihak. 15
Deklarasi  tersebut  dilandasi  oleh  keyakinan  NU  bahwa  masalah  Pancasila sebenarnya  sudah  lama  diselesaikan,  Pancasila  disepakati  oleh  pimpinan  menjadi dasar  negara  pada  tanggal  18  Agustus  1945.  Salah  seorang  yang  ikut  andil  dalam perumusan  Pancasila  sebagai  dasar  negara  adalah  Wahid  Hasyim  yang  merupakan tokoh  penting  di  NU.  Karenanya,  dalam  Muktamar  1984,  NU  secara  tegas menetapkan Pancasila sebagai asas organisasinya. 16 Sebelum atau selama Muktamar, tidak  ada  laporan  dari  pimpinan  atau  fungsionaris  baik  di  pusat  maupun  daerah yang keberatan dengan ketetapan tersebut.
NU  menegaskan  identitas  Islamnya  dan  memperbaiki  hubungan  yang  retak dengan  pemerintah  dengan  cara  yang  menarik.  Pimpinan  NU  berhasil  beradaptasi dengan  kompleksitas  struktur  politik  dan  suasana  kekuasaan  Indonesia,  tanpa menyimpang dari tujuan utama dari organisasinya. Hal itu tentu terjadi karena latar belakang  yang  jelas.  Oleh  karena  itu,  setiap  perubahan  kebijakan  dalam  NU hendaknya  tidak  hanya  dilihat  dari  perspektif  praktis,  tetapi  juga  harus  didasarkan pada  latar  belakang  sejarah  dan  tradisi  NU  yang  sesuai.  Oleh  karenanya,  seorang peneliti  seperti  Nakamura  yang  menolak  kesimpulan  Geertz,  Castles,  dan  Feith bahwa NU adalah organisasi oportunistik. Dia  meyakini, terutama dalam realitas era asas  tunggal,  dapat  ditarik  kesimpulan  yang  berbeda.  NU  telah  menunjukkan fleksibilitas paradigmanya dalam lingkungan sosial dan politik yang terus berubah. 17 Cara  NU  menerima  prinsip  Pancasila,  pada  gilirannya,  menjadi  contoh  bagi  ormas Islam lainnya (disadari atau tidak) untuk mengikutinya.
Berdasarkan  penjelasan  tersebut,  NU  dengan  tegas  menyatakan  ikut  andil dalam  politik  nasional.  Sikap  ini  pun  membuktikan  bahwa  sejak  awal  NU menganggap Pancasila sebagai penjabaran nilai-nilai Islam.
15 Martin  van  Bruinessen,  NU:  Tradisi,  Relasi-relasi  Kuasa,  dan  Pencarian  Wacana  Baru (Yogyakarta: LKiS, 1999), 136.
16 Fachry  Ali, Islam,  Pancasila,  Dan  Pergulatan  Politik (Jakarta:  Pustaka  Antara,  1984),  250; Abdurrahman  Wahid,  “‘Nahdlatul  Ulama  Dan  Islam,’”  in Tradisi  Dan  Kebangkitan  Islam  Di  Asia Tenggara , ed. Taufik Abdullah, dkk (Jakarta: LP3ES, 1988), 201.
17 Andre Feillard, NU Vis-à-Vis Negara (Yogyakarta: LKiS, 1999), 259.
Vol. 7, No. 1, Maret  2021 P-ISSN : 2085-2487 ;  E-ISSN : 2614-3275 Risâlah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam https://jurnal.faiunwir.ac.id/index.php/Jurnal_ Risalah
ISLAM DAN PANCASILA DALAM.........

## Islam dan Pancasila Menurut Muhammadiyah
Muhammadiyah  merupakan  organisasi  ternama  yang  menginspirasi  bangsa Indonesia  untuk  memperbaharui  jiwa  pemikiran  Islam  dan  berkecimpung  dalam segala  bidang  kehidupan  masyarakat,  baik  agama,  pendidikan,  sosial  budaya  dan kesehatan. Ada banyak alasan berdirinya organisasi keagamaan ini, antara lain Islam yang  belum  tuntas  di  Indonesia,  pendidikan  Islam  yang  kurang  memadai, kemiskinan  umat,  misionaris  Kristen  dan  Buddha  Zen,  fanatik  sempit,  taklid  buta, formalisme, tradisionalisme maupun  konservatisme. 18
Makna  dari  gerakan  tersebut  adalah  untuk  dakwah  Islam  dan amar ma’ruf nahi munkar yang  ditujukan  pada  dua  bidang.  Individu  dan  masyarakat.  Di  bidang pertama,  Dakwah amar ma’ruf nahi munkar terbagi  menjadi  dua  kelompok,  yang ditujukan  kepada  mereka  yang  telah  melakukan  reformasi  dalam  Islam,  yaitu kembali  ke  ajaran  Islam  yang  murni  dan  asli.  Yang  kedua  bagi  mereka  yang  belum beragama  Islam,  yaitu  menyerukan  dan  menerima  ajakan  Islam.  Dakwah  kedua dalam amar  ma’ruf  nahi  munkar disebarkan  kepada  masyarakat  dalam  bentuk perbaikan,  arahan  dan  peringatan.  Semua  itu  dibahas  dan  dilakukan  bersama  atas dasar takwa, dan semata mengharap keridhaan Allah Swt.
Sebagai  organisasi  keagamaan  Islam,  Muhammadiyah  memiliki  misi  utama yaitu  pembaharuan  atau  tajdid  sebagai  pemahaman  agama  Islam.  Tajdid  memiliki dua  arti. Pertama ,  tajdid  dalam  arti  mengembalikan  pada  sifat  keaslian  dan kemurnian  apabila  sasaran  tajdid  mengenai  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  prinsip perjuangan  yang  sifatnya  tetap. Kedua ,  diartikan  sebagai  modernisasi  yaitu  apabila sasaran  tentang  masalah  sistem,  metode,  strategi,  teknik,  dan  lain-lain  yang  mana sifatnya tidak tetap dan berubah-ubah disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang terjadi. 19 Seiring dengan semangat tajdid, lahirlah konstruksi epistemologis keilmuan Muhammadiyah yang dapat dipetakan dalam kerangka pemurnian ajaran Islam dan modernisasi
Muhammadiyah merupakan organisasi keagamaan yang bersifat nasionalisme, terlihat dari bisa  keikutsertaan  KH. Ahmad Dahlan dan Budi Utomo, posisi  Muhammadiyah  ini  tidak  berpolitik  partai  (kepartaian)  namun  ditujukan untuk  politik  nasional  yang  bertanggung  jawab  atas  segala  persoalan  kebangsaan, seperti  kemiskinan,  kebodohan,  dan  anak  yatim,  maka  dari  itu  Muhammadiyah tetap  dapat  diharapkan  berperan  dalam  tumbuh  dan  berkembangnya nasionalisme. 20
Mengenai  masalah  nasionalisme  Muhammadiyah,  dapat  dilihat  pada Lampiran  2  “Muktamar  Muhammadiyah”  ke-47  yang  diselenggarakan  di  Makassar tahun  2015.  Dalam  keputusan  tersebut  dijelaskan  bahwa  Muhammadiyah menghargai dan menaati status Negara Pancasila sebagai darul ahdi wasysyahadah .
18 Sudarno  Shobron,  Syamsul  Hidayat,  and  Mahasri  Shobahiya,  Studi  KeMuhammadiyahan: Kajian Historis, Ideologis, dan Organisasi (Surakarta: LPID UMS, 2008), 26–27.
19 Asmuni  Abdurahman,  “‘Muhammadiyah  Dan  Tajdid  Di  Bidang  Keagamaan,  Pendidikan, Dan  Kemasyarakatan,’”  in  Muhammadiyah:  Sejarah,  Pemikiran,  Dan  Amal  Usaha,  ed.  Tim  Pembina Al-Islam  dan  KeMuhammadiyahan  Universitas  Muhammadiyah  Malang  (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1990), 117–118.
20 Acep  Zamzam  Noor  Zuly  Qodir,  dkk, Nuhammadiyah  Bicara  Nasionalisme ,  ed.  Binhad Nurrohmat & Moh. Shofan, Cetakan II (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2017), 84–85.
Vol. 7, No. 1, Maret  2021 P-ISSN : 2085-2487 ;  E-ISSN : 2614-3275 Risâlah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam https://jurnal.faiunwir.ac.id/index.php/Jurnal_ Risalah
ISLAM DAN PANCASILA DALAM.........
Bentuk  nasionalisme  Muhammadiyah  yang  paling  jelas  adalah  pernyataan resmi  bahwa  Muhammadiyah  tidak  mendukung  dan  mengizinkan  Indonesia menjadi Negara Islam. Di bawah kepemimpinan Syafi'i Ma'arif dan Din Syamsuddin, Muhammadiyah  menganggap  final  Pancasila  yang  merupakan  dasar  Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Nahdlatul Ulama juga menyerukan hal yang sama. Inilah  bagian  yang  paling  tegas  dari  Muhammadiyah  di  antara  adanya  gempuran beberapa kelompok Islam lain, seperti: Hidzbut Tahrir Indonesia, Majelis Mujahidin Indonesia, Anshulu Anshoru Tauhid, Front Pembela Islam dan Wahdatul Islamiyah yang  ingin  Islam  menjadikan  Islam  sebagai  dasar  negara.  Muhammadiyah  dan Nahdlatul  Ulama  bertahan  pada  pendiriannya  dengan  tidak  mendukung  pendirian negara  Islam  di  Indonesia.  Ini  sikap  yang  sangat  tegas  dan  tajam,  karena  saat  ini sebagian  umat  Islam  masih  mempertanyakan  persoalan  terkait  formalisasi  dasar negara  Islam,  dan  secara  resmi  Muhammadiyah  menyatakan  tidak  mendukung berdirinya  negara  Islam  di  Republik  Indonesia. 21 Oleh  karena  itu,  Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama merupakan benteng terakhir dari dua ormas Islam terbesar di Indonesia,  dan  memiliki  visi  kebangsaan  untuk  mempertahankan  nilai  Pancasila  di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Muhammadiyah  meyakini  bahwa  Negara  Kesatuan  Indonesia  (NKRI)  yang dideklarasikan  pada  17  Agustus  1945  adalah  Negara  Pancasila  yang  menjunjung tinggi falsafah kebangsaan dan ajaran  Islam yang luhur. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa,  Kemanusiaan  yang  adil  dan  beradab,  Persatuan  Indonesia,  Kerakyatan  yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, serta Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia pada dasarnya sesuai dengan nilai-nilai ajaran  Islam.  Negara  Pancasila  yang  diuraikan  dalam  Pembukaan  UUD  1945  yang mengandung  jiwa,  gagasan,  dan  cita-cita  luhur  dapat  diwujudkan  sebagai Baldatun Thayyibatun  Wa  Rabbun  Ghafur ,  ia  memiliki  kehidupan  yang  maju,  adil,  sejahtera, bermartabat, dan berdaulat di bawah naungan Allah SWT. 22

## Islam dan Pancasila Menurut Hizbut Tahrir Indonesia
Seperti  yang  kita  tahu  bahwa  salah  satu  organisasi  Islam  yang  melampaui batas  negara  adalah  Hizbut  Tahrir  atau  organisasi  yang  disebut  HTI  di  Indonesia. Hizbut  Tahrir  (partai  pembebasan)  adalah  organisasi  politik  yang  menganggap ideologinya  sebagai  ideologi  Islam  adalah  organisasi  Islam  yang  jelas  bertentangan dengan  Pancasila.  Politik  merupakan  aktivitasnya,  dan  Islam  sebagai  ideologinya. Hizbut  Tahrir  didirikan  sebagai  gerakan  Islam  yang  bertujuan  untuk mengembalikan  kaum  muslimin  untuk  kembali  taat  kepada  hukum-hukum  Allah yakni  "hukum  Islam",  memperbaiki  sistem  perundangan  dan  hukum  negara  yang dinilai  tidak  "Islami"  atau  "kufur"  agar  sesuai  dengan  tuntunan  syariat  Islam,  serta membebaskan dari sistem hidup dan pengaruh negara Barat. 23
Hizbut  Tahrir  atau  HTI  memiliki  tujuan  yaitu  untuk  menghidupkan  sebuah konsep politik yang dipercaya sebagai kewajiban dalam kitab suci, sunah, dan telah
21 Zuly Qodir, dkk, Nuhammadiyah Bicara Nasionalisme .
22 PP Muhammadiyah, “Tanfidz Keputusan Muktamar Muhammadiyah Ke-47,” Berita Resmi Pimpinan Pusat Muhammadiyah , September 2015.
23 Taqiyuddin Al-Nabhani, Al-Daulah Al-Islamiyyah (Beirut: Dar-Ummah, 1953), 193.
Vol. 7, No. 1, Maret  2021 P-ISSN : 2085-2487 ;  E-ISSN : 2614-3275 Risâlah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam https://jurnal.faiunwir.ac.id/index.php/Jurnal_ Risalah
ISLAM DAN PANCASILA DALAM.........
diwujudkan  dalam  sejarah  kekuasaan  Islam  pada  zaman  nabi  Muhammad  hingga jatuhnya  imperium  Utsmani  (Abad  ke-18  Masehi).  Adapun  tujuan  penting  Hizbut Tahrir  yaitu  menjadikan  negara  Islam  sebagai  negara  khalifah.  Yang  mana disebutkan  dalam  buku  negara  khalifah  bahwa  jenis  negara  Islam  ini  yaitu  negara yang  sistem  pemerintahan  Islam  yang  diwajibkan  oleh  Tuhan  alam  semesta  adalah sistem khilafah. Artinya disebut negara Islam apabila menerapkan sistem Islam. 24 Ketika  kita  melihat  tujuan  dari  Hizbut  Tahrir  itu  sendiri  yaitu  untuk mendirikan  negara  khilafah  sebagai  negara  Islam.  HTI  dalam  gagasannya menyatakan  bahwa  Negara  dengan  filosofi  dan  dasar  Pancasila,  tidaklah  Negara Islam,  akan  tetapi  dikategorikan  sebagai  Darul  Kuffar. 25 Maka  dari  itu,  untuk menegakkan Negara khilafah itu, menurut HTI harus dilakukan. Berjuang bersama- sama menghadapi negara-negara kafir imperialis yang menguasai atau mendominasi negara-negara  Islam,  berjuang  menghadapi  segala  bentuk  penjajahan,  baik  berupa pemikiran atau ide-ide, politik ekonomi, maupun militer, mengungkap strategi yang mereka rancang, membongkar persekongkolan mereka untuk menyelamatkan umat dari kekuasaan dan membebaskannya dari seluruh pengaruh dominasi mereka.
Pada  saat  ini  HTI  telah  resmi  dibubarkan  pada  tahun  2017.  pembubaran ormas HTI yang dilakukan oleh pemerintah dengan mencabut status badan hukum HTI  merupakan  tindakan  yang  sesuai  dengan  Perppu  Ormas  yang  berlaku.  Hal tersebut ditekankan dengan beberapa alasan  yakni karena HTI tidak melaksanakan kegiatan  positif,  kegiatan  yang  dilakukan  HTI  bertentangan  dengan  ideologi Pancasila  dan  telah  menimbulkan  benturan  dalam  masyarakat  yang  akan mengancam  keamanan  dan  ketertiban  di  masyarakat,  maka  dengan  begitu pemerintah mengambil langkah tegas dengan mencabut status badan hukum HTI. 26 Jika  HTI  dipahami  sebagai  gerakan  yang  mengupayakan  adanya  perubahan secara  besar-besaran  untuk  mencapai  cita-cita  khilafah,  maka  HTI  memang  masuk sebagai  kualifikasi  gerakan  radikal.  Secara  spesifiknya  bahkan  masuk  sebagai gerakan agama radikal. Menghadapi karakteristik HTI tersebut, golongan Islam yang lebih  moderat  (dan  mayoritas),  memang  berada  di  posisi  sulit.  Secara  prinsip, ideologi  HTI  bertentangan  dengan  NKRI,  tapi  sejauh  ini  dakwahnya  tidak  bisa dianggap menggunakan cara-cara di luar hukum, juga tidak beraksi menggulingkan pemerintahan. 27
24 Hizbut Tahrir, Seruan Hizbut Tahrir Kepada Umat Islam (Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia, 2005), 98.
25 Azman  Azman,  “Gerakan  Dan  Pemikiran  Hizbut  Tahrir  Indonesia,” Al  Daulah :  Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan 7, no. 1 (2018): 99–113.
26 Azis, “Sikap Organisasi Kemasyarakatan Islam Terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Dan Perpu Nomor 2 Tahun 2017 (Perspektif Studi Kebijakan Dakwah).”
27 Syamsul Arifin, Ideologi Dan Praksis Gerakan Sosial Kuam Fundamental : Pengalaman Hizb Al-Tahrir Indonesia (Malang: UMM Press, 2010).
Vol. 7, No. 1, Maret  2021 P-ISSN : 2085-2487 ;  E-ISSN : 2614-3275 Risâlah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam https://jurnal.faiunwir.ac.id/index.php/Jurnal_ Risalah
ISLAM DAN PANCASILA DALAM.........

## Pembahasan
Melihat  beberapa  ormas  di  atas  terdapat  perbedaan  pendapat  dalam memandang  Pancasila  sebagai  ideologi  bangsa.  Sebagaimana  yang  telah  diketahui bersama,  bahwa  alasan  Pancasila  diberlakukan  sebagai  ideologi  bangsa  yaitu  demi persatuan  semua  pihak,  persatuan  seluruh  penduduk  Indonesia.  Dengan  tidak melupakan  kaum  Islamis  di  masa  itu,  Pancasila  memiliki  esensi  penting  mengenai keagamaan.  Namun,  hal  yang  juga  penting  untuk  diketahui  oleh  umat  Islam, menurut  Munawir  Syadzali,  bahwa  dipilihnya  Pancasila  dan  bukan  Islam  sebagai Ideologi  negara  tidak  semata-mata  dimaksudkan  demi  memelihara  kedamaian  dan kerukunan,  melainkan  juga  karena  al-Qur’an  dan  hadits  tidak  secara  eksplisit mewajibkan  orang  Islam  mendirikan  negara  Islam. 28 Sehingga  Pancasila  bukan merupakan  ide  sekuler,  melainkan  menyatukan  antara  kehidupan  agama  dengan kehidupan sosial bermasyarakat. Bahkan di setiap sila dalam Pancasila memiliki arti tersendiri  yang  sejalan  dengan  nilai-nilai  Islam,  atau  Pancasila  merupakan  hasil manifestasi dari nilai-nilai Islam itu sendiri. 29
Dharma  Styawan  dalam  kajiannya  tentang  NKRI  dan  Maqashid  Syariah berkesimpulan,  bahwa  meski  tidak  secara  spesifik  disebutkan  mengenai  kata  Islam dalam  asas  negara,  namun  sifat  keIslaman  tampak  jelas  di  dalamnya.  Sebagaimana sila  pertama  “Ketuhanan  Yang  Maha  Esa”  yang  merupakan  sendi  tauhid  di  dalam Islam.  Hakikat  tauhid  itu  sendiri  di  dalam  al-Qur’an  sangat  jelas  termaktub  dalam surat al-Ikhlash yang berbunyi:
ٌد َح َ أ  ُهَّللٱ َو ُه  ۡل ُق ( 1 ) ُهَّللٱ ُد َم َّصلٱ ( 2 ) ۡد َ لوُي  ۡم َ ل َو  ۡدِلَي  ۡم َ ل ( 3 ) ُُۢدَحَأ اًوُفُك ۥُهَّل نُكَي ۡمَلَو ( 4 )
“Katakanlah:  "Dialah  Allah,  Yang  Maha  Esa,  Allah  adalah  Tuhan  yang  bergantung kepada-Nya segala sesuatu, dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia"
Ideologi ini merupakan inti ajaran dari Islam yang tercermin dalam syahadat. Sangat  jelas  sekali  bahwa  dalam  Islam,  umat  manusia  harus  mengakui  adanya  satu Tuhan yang diyakini dan disembah. Begitu pula dengan Pancasila yang menyatakan adanya ketuhanan yang juga satu,  meskipun  berbeda. Allah tidak pernah  memaksa hamba-Nya  untuk  menyembah  kepada-Nya,  karena  kesadaran  akan  bertuhan merupakan fitrah, seperti yang telah dijelaskan di atas. Selain itu, salah satu bentuk toleransi dalam Islam, ِنْي ِد  َىِل َو  ْم ُكُنْي ِد  ْمُكَل yaitu bertuhan mengenai tidak memaksa orang lain  untuk  masuk  dalam  Islam  secara  paksa. 30 Apabila  kita  melihat  secara kontekstual, sila pertama ini merupakan wujud garansi terhadap eksistensi agama di Indonesia.  Sila  ini  merupakan  dasar  kerohanian  serta  dasar  moral  bangsa  dalam menjalankan kehidupan bernegara dan bermasyarakat. 31
28 Humaidi, “Islam Dan Pancasila: Pergulatan Islam Dan Negara Periode Kebijakan Asas Tunggal.”
29 Ali, Islam, Pancasila, Dan Pergulatan Politik .
30 Mutmainnah, “TAFSIR PANCASILA: Sebuah Telaah Nilai-Nilai Islam Dalam Al-Qur’an.”
31 Agustan Ahmad, “Maqashid Syariah al-Syatibi dan Aktualisasinya dalam Nilai-nilai Falsafah Pancasila,” Hunafa: Jurnal Studia Islamika , Desember, Vol. 8, no. 2 (2011): hlm. 231.
Vol. 7, No. 1, Maret  2021 P-ISSN : 2085-2487 ;  E-ISSN : 2614-3275 Risâlah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam https://jurnal.faiunwir.ac.id/index.php/Jurnal_ Risalah
ISLAM DAN PANCASILA DALAM.........
Mantan  Rais  ‘Am  PBNU,  K.H.  Achmad  Siddiq  pernah  menyatakan:  “Kata ‘Yang  Maha  Esa’  pada  sila  pertama  (Ketuhanan  Yang  Maha  Esa)  merupakan imbangan  tujuh  kata  yang  dihapus  dari  sila  pertama  menurut  rumusan  semula. Pergantian  ini  dapat  diterima  dengan  pengertian  bahwa   kata  ‘Yang  Maha  Esa’ merupakan  penegasan  dari  sila  Ketuhanan,  sehingga  rumusan  ‘Ketuhanan  Yang Maha  Esa’  itu  mencerminkan  pengertian  tauhid  menurut  akidah  Islamiyah.  Kalau para pemeluk agama lain dapat menerimanya, kita bersyukur dan berdoa”. 32
Muhammadiyah  merujuk  pada  al-Quran  Surat  Saba’  ayat  15 ‘baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur’ (sebuah negeri yang baik dan berada dalam ampunan Allah  SWT).  Kalimat  tersebut  oleh  Muhammadiyah  ditafsirkan  sebagai  Negara Pancasila.  Pancasila  sebagai  pilihan  terbaik  dalam  pandangan  Muhammadiyah  dan NU  bukanlah  pandangan  politik  yang  didasarkan  atas  kepentingan  pragmatis  dan jangka  pendek.  Pandangan  kedua  organisasi  Islam  moderat  ini  dihasilkan  melalui proses refleksi dan dialektika keduanya atas sejarah lahirnya Pancasila, di mana para tokoh  Muhammadiyah  dan  NU  terlibat  langsung  dalam  proses  lahirnya  Pancasila sebagai dasar negara. 33
Selanjutnya  apabila  kita  melihat  sila  kedua  dan  kelima  tentang  keadilan  yang merujuk dalam al-Qur’an surat an-Nisa ayat 58 berikut:
ِب ۟اوُم ُكْحَت نَأ  ِساَّنلٱ  َنْيَب مُتْمَكَح اَذِإَو اَهِلْهَأ َٰٰٓىَلِإ  ِتََٰنََٰمَ ْلْٱ ۟اوُّدَؤُت نَأ ْمُكُرُمْأَي َهَّللٱ  َّنِإ َّن ِإ    ِِ ْدََ ْلٱل
ا َّمَِِن َه َّللٱ َهَّللٱ  َّنِإ ۗ ٰٓۦ ِهِب م ُكُظََِي اًري ِصَب ا ًَُۢيِم َس  َناَك .
“Sesungguhnya  Allah  menyuruh  kamu  menyampaikan  amanat  kepada  yang  berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya  kepadamu.  Sesungguhnya  Allah  adalah  Maha  Mendengar  lagi  Maha Melihat”.
Merujuk  kepada  penjelasan  Ibnu  Katsir  bahwa  ayat  ini  merupakan  perintah Allah  SWT  yang  menganjurkan  menetapkan  hukum  diantara  manusia  dengan  adil. Berdasarkan  hal  tersebut  Muhammad  Ibnu  Ka’b  Zaid  Ibnu  Aslam,  dan  Syahr  Ibnu Hausyab  mengatakan  bahwa  ayat  ini  diturunkan  hanya  berkenaan  dengan  para umara,  yakni  para  penguasa  yang  memutuskan  perkara  di  antara  manusia. Sebagaimana dalam sebuah hadis disebutkan:
"
ِه ِس ْفَن ى َ لِإ ُه َلَكَو َرا َج اَذِإَف ،ْرُجَي ْمَلاَم  ِمِكاَحْلا َعَم الله  َّنِإ "
“Sesungguhnya Allah selalu bersama hakim selagi ia tidak aniaya; apabila ia berbuat aniaya  dalam  keputusannya,  maka  Allah  menyerahkan  dia  kepada  dirinya  sendiri (yakni menjauh darinya”).
32 M.  Ali  Haidar, Nahdlatul  Ulama  Dan  Islam  Di  Indonesia  Pendekatan  Fikih  Dalam  Politik (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994), 173.
33 Zudy  Setiawan,  “Relasi  Penerimaan  Pancasila  Oleh  Ormas  Keagamaan  Terhadap Pengokohan  Nasionalisme  Dan  Ker  Ukunan  Antar  Umat  Beragama  (Studi  Kasus  Nahdlatul  Ulama Dan Hizbut Tahrir Indonesia),” Sosio Dialektika 2, no. 2 (2018): 1–21.
Vol. 7, No. 1, Maret  2021 P-ISSN : 2085-2487 ;  E-ISSN : 2614-3275 Risâlah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam https://jurnal.faiunwir.ac.id/index.php/Jurnal_ Risalah
ISLAM DAN PANCASILA DALAM.........
Di dalam sebuah atsar disebutkan:
( ٌةَن َس  َنْيََِبْر َ أ  ِةَداَبَِ َك  ٍمْوَي ُِْدَع )
“Berbuat  adil  selama  sehari  lebih  baik  daripada  melakukan  ibadah  empat  puluh tahun.”
Dalam  konteks  tersebut  dijelaskan  bahwa  konteks  dari  perintah  untuk berbuat  adil  ditujukan  pada  para  penguasa.  Mereka  dituntut  untuk  berbuat  adil ketika  mereka  memerintah  atau  memimpin.  Apalagi  ketika  memutuskan  suatu perkara yang berkaitan dengan keputusan orang banyak. Oleh karenanya pemimpin yang  adil  selain  dijanjikan  mendapat  naungan  di  padang  mahsyar,  juga mendapatkan  keutamaan  sebagai  amalan  yang  nilainya  lebih  besar  dari  pada beribadah selama empat puluh tahun. 34
Begitu  pula  dengan  sila  yang  berkaitan  dengan  kedaulatan  ada  di  tangan rakyat.  Dalam  Islam  justru  itulah  yang  didorong.  Islam  tidak  menghendaki pemerintahan  yang  feodal  dan istibdad (diktator). 35 Bahkan  dalam  memutuskan suatu  perkara,  Islam  mengajarkan  untuk  musyawarah.  Dijelaskan  dalam  QS.  Ali Imran-159  menjelaskan  bahwa  nilai  musyawarah  ini  baik  bersifat  keluarga, masyarakat  maupun  negara  tetap  harus  dipelihara  dan  dihidupkan.  Sebab  suatu keputusan  jika  berkaitan  tentang  hajat hidup  orang  banyak  makan  penguasa  harus memperoleh keridhaan dari pada orang yang diaturnya dengan cara bermusyawarah terlebih dahulu. Hal ini merupakan suatu ketentuan yang ditegaskan dalam Islam.
Selanjutnya  sila  persatuan  Indonesia  menjelaskan  bahwa  Nilai  baik  yang terdapat  dalam  bangsa  ini  adalah  kecintaan  terhadap  tanah  air.  Kecintaan  ini merupakah fitrah manusia yang harus terus dipupuk dan dipelihara agar senantiasa terjaga  bangsa  ini.  Dalam  Islam  pun  demikian,  mendorong  umatnya  untuk mencintai  tanah  airnya.  Al-Qur’an  menjawab demikian,  yaitu  Surat  al-Hujurat  ayat 13. Dengan mencintai tanah air ini maka keinginan untuk bersatu semakin kuat.
ُش  ْم ُكََٰنْلََ َج َو  َٰى َثن ُ أ َو ٍر َكَذ نِ م مُكََٰنْقَلَخ اَّنِإ  ُساَّنلٱ اَهُّيَأََٰٰٓي َلِئ ٰٓاَبَقَو اًبوَُ َدن ِع  ْم ُكَمَرْكَأ  َّنِإ   ۟آٰوُفَراَََتِل ْم ُكَٰى َقْت َ أ  ِه َّللٱ َّنِإ   ۚ
ٌريِب َخ ٌميِلَع َهَّللٱ “Hai  manusia,  sesungguhnya  Kami  menciptakan  kamu  dari  seorang  laki-laki  dan seorang  perempuan  dan  menjadikan  kamu  berbangsa-bangsa  dan  bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”
Dalam  ayat  ini  dijelaskan  dengan  tegas  bahwa  setiap  bangsa  itu  mempunyai tujuan  yang  baik  yaitu  mempunyai  sikap  saling  dalam  bekerja  sama.  Dengan sendirinya  Islam  menjelaskan  terpeliharanya  suatu  bangsa  dan  tanah  air  sesuai dengan fitrah manusia. Namun meskipun demikian bukan berarti cinta  kebangsaan tidak  ada  sisi  negatifnya.  Cinta  yang  demikian  berdampak  kepada  kecongkakan suatu  bangsa,  chauvinisme,  rasialisme  dan  kenophobie.  Sifat  yang  seperti  ini  akan
34 Abdullah bin Muhammad, “Tafsir Ibnu Katsir,” Pistola Imán Asy-Syafi’i , 2008, 143.
35 Mhd  Alfahjri  Sukri,  “ISLAM  DAN  PANCASILA  DALAM  PEMIKIRAN  MOHAMMAD NATSIR,” Alfuad: Jurnal Sosial Keagamaan , 2019, https://doi.org/10.31958/jsk.v3i1.1490.
Vol. 7, No. 1, Maret  2021 P-ISSN : 2085-2487 ;  E-ISSN : 2614-3275 Risâlah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam https://jurnal.faiunwir.ac.id/index.php/Jurnal_ Risalah
ISLAM DAN PANCASILA DALAM.........
mendorong penduduknya menjadi bangsa yang congkak dan merasa paling mulia di antara bangsa-bangsa yang lain. 36
Berdasarkan uraian dan pemikiran-pemikiran di atas, sangatlah bertentangan dengan  ormas  HTI.  HTI  merupakan  salah  satu  ormas  yang  bertentangan  dengan ormas-ormas Islam lainnya yang mana bertujuan untuk mendirikan negara khilafah. Dalam kerangka pendirian kembali khilafah sebagai thariqah bagi penegakan syariah Islam,  HT  memiliki  beberapa  landasan  pemikiran  yang  bersifat  filosofis,  normatif dan  historis.  Landasan  filosofis  terkait  dengan  kerangka  pemikiran  yang  mendasari pemikiran  politik  HT  yang  merujuk  pada  pendirian  kembali  khilafah.  Landasan normatif terkait dengan dasar-dasar hukum (Islam) dari khilafah yang disarikan dari teks  suci  al-Qur’an  dan  hadits.  Sementara  landasan  historis  adalah  praktik kekhilafahan  dalam  sejarah  Islam  yang  menggambarkan  era  keemasan  Khilafah Islamiyyah. 37
Faktor  utama  adanya  keinginan  untuk  mendirikan  khilafah,  karena  sangat jauhnya  cita-cita  Islam,  bahkan  bertentangan  atas  konsep  kenegaraan  yang dilakukan  umat  Islam. 38 Dengan  motivasi  semacam  ini,  maka  sangat  wajar  jika berada  pada  jalur  non-mainstream,  salah  satunya  adalah  pandangan  yang  kontra dengan  dasar  negara  yang  berlaku  di  Indonesia,  yakni  sistem  demokrasi  dan Pancasila.  Sebagaimana  dipaparkan  berikutnya,  terlihat  bagaimana  seluruh pergerakan  HTI  misalnya,  dipenuhi  dengan  kritikan  yang  sangat  tajam  dan  frontal terhadap  sistem  pemerintahan  Indonesia.  Pada  dasarnya,  seluruh  pergerakan  HTI dan  segala  unsur  yang  ada  di  dalamnya,  terutama  motivasi  untuk  mendirikan Khilafah  Islamiyyah,  merupakan  manifesto  pemahaman  mereka  terhadap  QS.  al- Nur: 55: 39
Artinya: “Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan  mengerjakan  amal-amal  yang  saleh  bahwa  Dia  sungguh-sungguh  akan menjadikan  mereka  berkuasa  (layastakhlifannnahum)  di  muka  bumi,  sebagaimana Dia  telah  menjadikan  orang-orang  sebelum  mereka  berkuasa  dan  sungguh  Dia  akan meneguhkan  bagi  mereka  agama  yang  telah  diridhai-Nya  untuk  mereka,  dan  Dia benar-benar  akan  menukar  (keadaan)  mereka,  sesudah  mereka  dalam  ketakutan menjadi aman sentosa. mereka tetap menyembahku-Ku dengan tiada mempersekutukan  sesuatu apa  pun  dengan aku.  dan  Barang  siapa  yang  (tetap)  kafir sesudah (janji) itu maka mereka Itulah orang-orang yang fasik.
Dengan  demikian,  terlihat  bahwa  ayat  tersebut  memiliki  posisi  yang  sangat istimewa  sebagai  ruh  pergerakan  HTI  untuk  mengembalikan  khilafah.  Istilah khilafah  sendiri  memiliki  derivasi  yang  sama  dengan  kata (layastakhlifannahum), sebagaimana  tercantum  dalam  ayat  di  atas.  Secara  hermeneutis,  ayat  di  atas dipahami oleh kelompok HT secara umum sebagai dalil untuk mendirikan khilafah.
36 Humaidi,  “Islam  Dan  Pancasila:  Pergulatan  Islam  Dan  Negara  Periode  Kebijakan  Asas Tunggal.”
37 MK Ridwan, “Penafsiran Pancasila Dalam Perspektif Islam: Peta Konsep Integrasi,” Dialogia 15, no. 2 (2017): 199
38 Tim Hizbut Tahrir, Ajhizat Al-Daulah Al-Khilafah (Beirut: Dar al-Ummah, 2005), 120-122.
39 Muhammad Muhsin Rodhi, Tsaqofah Dan Metode Hizbut Tahrir Dalam Mendirikan Negara Khilafah (Bogor: al-Azhar Fresh Zone Publishing, 2012), 97.
Vol. 7, No. 1, Maret  2021 P-ISSN : 2085-2487 ;  E-ISSN : 2614-3275 Risâlah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam https://jurnal.faiunwir.ac.id/index.php/Jurnal_ Risalah
ISLAM DAN PANCASILA DALAM.........
Mereka  melihat  ayat tersebut  sebagai  janji  Allah  yang  akan  menjadi  nyata.  Dengan demikian, dalam pemahaman mereka tertanam kuat sebuah keyakinan akan sebuah janji Tuhan yang akan mewariskan bumi kepada mereka. 40
Padahal  apabila  kita  memahami  Pancasila  secara  filosofis-teologis menunjukkan secara terang benderang suatu hubungan konsekuensial antara hablun min  Allah dengan hablun  min  al-annas. Artinya  bahwa  kesalehan  orang  beriman sebagai hamba terhadap Allah (‘abd Allah) bermuara dan berdampak langsung pada kesalehan  dalam  relasi-relasi  sosial  horizontal.  Kedua  aspek  ini  menjadi  ciri keseimbangan  ajaran  Islam.  Oleh  karena  itu,  yang  seharusnya  menjadi  pikiran  kita bersama  adalah  nilai-nilai  Pancasila  secara  substansial  tidak  bertentangan  bahkan bersesuaian dengan Islam. 41

## Simpulan
Nahdlatul  Ulama  dan  Muhammadiyah  merupakan  ormas  keagamaan  yang menerima  Pancasila  sebagai  ideologi  dan  dasar  negara  Indonesia.  Kedua  ormas tersebut  secara  gamblang  dan  jelas  ikut  serta  dalam  upaya-upaya  pengokohan nasionalisme  dan  kerukunan  umat  beragama  di  Indonesia.  Bagi  organisasi  Islam seperti  NU  dan  Muhammadiyah,  Pancasila  merupakan  pilihan  terbaik  pada akhirnya,  karena  Pancasila  merupakan  hasil  kesepakatan  semua  pihak  di  tanah  air. Dalam  pemahaman  NU  memahami  Pancasila  sebagai mu’ahadahwathaniyah (Kesepakatan  Kebangsaan).  sedangkan  menurut  Muhammadiyah,  Pancasila  adalah Darul  ahdi  wa  syahadah (Negara  Konsensus  dan  Kesaksian).  Penegasan  posisi  NU dan Muhammadiyah atas Pancasila juga merupakan kritik dan perlawanan terhadap upaya kelompok tertentu untuk mengubah ideologi nasional Pancasila.
Adapun  HTI  berada  pada  kelompok  yang  menolak,  tidak  sekedar memperjuangkan  penegakan  syariat  Islam  di  Indonesia,  akan  tetapi  memiliki tuntutan  lebih  besar  yakni  tentang  pembentukan  khilafah  Islamiyah  yang  ingin menyatukan  seluruh  dunia  Islam  berada  dalam  satu  bingkai  yaitu  negara  khilafah. Hal  ini  dapat  dikarenakan  HTI  merupakan  bagian  dari  Hizbut  Tahrir  dengan jaringan  yang  bersifat  Internasional.  Tuntutan  pembentukan  khilafah  Islamiyah  ini sendiri  jelas  bertentangan  dengan  konsep  nasionalisme  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia.  HTI  juga  merupakan  ormas  keagamaan  yang  tidak  mau  melaksanakan asas Pancasila dalam organisasinya dan kurang membangun upaya kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Lebih dari itu HTI juga tidak melakukan upaya-upaya dalam  rangka  pengokohan  nasionalisme  karena  ideologinya  bertentangan  dengan konsep nasionalisme Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pada akhirnya Pancasila sebagai dasar ideologi dan falsafah negara Indonesia dianggap sebagai konsep penengah yang ideal bagi masyarakat Indonesia. Pancasila tidak  hanya  mampu  menengahi  perbedaan  yang  ada  karena  keragaman  agama, namun juga keragaman dalam hal ras, etnis, bahasa dan budaya.
40 Mutmainnah, “TAFSIR PANCASILA: Sebuah Telaah Nilai-Nilai Islam Dalam Al-Qur’an.”
41 Ridwan, “Penafsiran Pancasila Dalam Perspektif Islam: Peta Konsep Integrasi.”
Vol. 7, No. 1, Maret  2021 P-ISSN : 2085-2487 ;  E-ISSN : 2614-3275 Risâlah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam https://jurnal.faiunwir.ac.id/index.php/Jurnal_ Risalah
ISLAM DAN PANCASILA DALAM.........

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah  Bin  Muhammad  Bin  Abdurrahman  Bin  Ishaq  al  Syeikh.  “Terjemah  Tafsir Ibnu Katsir.” 4 , 2003.
Abdurahman,  Asmuni.  “‘Muhammadiyah  Dan  Tajdid  Di  Bidang  Keagamaan, Pendidikan, Dan Kemasyarakatan.’” In Muhammadiyah: Sejarah, Pemikiran, Dan Amal  Usaha ,  edited  by  Tim  Pembina  Al-Islam  dan  Kemuhammadiyahan Universitas Muhammadiyah Malang. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1990.
Al-Nabhani, Taqiyuddin. Al-Daulah Al-Islamiyyah . Beirut: Dar-Ummah, 1953. ———. Mafahim Hizbut Tahrir . Jakarta: HTI Press, 2001.
Ali-Fauzi,  Ihsan,  Rudy  Harisyah  Alam,  and  Samsu  Rizal  Panggabean.  “Pola-Pola Konflik Keagamaan Di Indonesia (1990-2008).” Jakarta, 2009.
Ali, Fachry. Islam, Pancasila, Dan Pergulatan Politik . Jakarta: Pustaka Antara, 1984.
Arif,  Syaiful.  “Kontradiksi  HTI  Atas  Pancasila.” Jurnal  Keamanan  Nasional 2,  no.  1 (2016): 19–34.
Arifin,  Syamsul. Ideologi  Dan  Praksis  Gerakan  Sosial  Kuam  Fundamental : Pengalaman Hizb Al-Tahrir Indonesia . Malang: UMM Press, 2010.
Azis,  Muhammad  Abdul.  “Sikap  Organisasi  Kemasyarakatan  Islam  Terhadap Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2013  Tentang  Organisasi  Kemasyarakatan Dan  Perpu  Nomor  2  Tahun  2017  (Perspektif  Studi  Kebijakan  Dakwah).” Jurnal Ilmu Dakwah 37, no. 1 (2018): 108.https://doi.org/10.21580/jid.v37.1.2621. Azman,  Azman.  “Gerakan  Dan  Pemikiran  Hizbut  Tahrir  Indonesia.” Al  Daulah : Jurnal  Hukum  Pidana  Dan  Ketatanegaraan 7,  no.  1  (2018):  99–113. https://doi.org/10.24252/ad.v7i1.5329.
Bruinessen,  Martin  van. NU:  Tradisi,  Relasi-Relasi  Kuasa,  Dan  Pencarian  Wacana Baru . Yogyakarta: LKiS, 1999.
Feillard, Andre. NU Vis-à-Vis Negara . Yogyakarta: LKiS, 1999. H. Dengel, Holk. Darul Islam Dan Kartosuwiryo: Langkah Perwujudan Angan Angan Yang Gagal . Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995. Haidar,  M.  Ali. Nahdlatul  Ulama  Dan  Islam  Di  Indonesia  Pendekatan  Fikih  Dalam Politik . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994.
Humaidi,  Zuhri.  “Islam  Dan  Pancasila:  Pergulatan  Islam  Dan  Negara  Periode Kebijakan Asas Tunggal.” Kontekstualita 25, no. 2 (2010): 291–312.
Khittah NU. “Hasil Muktamar NU Ke-27.” Situbondo, n.d. Muhammad, Abdullah bin. “Tafsir Ibnu Katsir.” Pistola Imán Asy-Syafi’i , 2008. Munawar  Rachman,  Budhy. Argumen  Islam  Untuk  Sekularisme .  Jakarta:  Grasindo, 2010.
Mutmainnah, Nur. “TAFSIR PANCASILA: Sebuah Telaah Nilai-Nilai Islam Dalam Al- Qur’an.” Jurnal Studi Al-Qur`an VI, no. 1 (2010): 27–36.
“Nahdlatul Ulama Kembali Ke Khittah 1926.” Bandung: Risalah, 1985.
Ng,  Al-Zastrouw. Dus  Dur  Siapa  Sih  Sampeyan?  Tafsir  Teoritik  Atas  Tindakan  Dan Pernyataan Gus Dur . Jakarta: Erlangga, 1999.
NOOR  AZZARO,  MICHELLE,  and  PUTRI  AISYIYAH  RACHMA  DEWI.  “Analisis Framing  Pemberitaan  Kasus  Pembubaran  Hizbut  Tahrir  Indonesia  (HTI)  Di Kompas. Com, Tempo. Co, Dan Republika. Co. Id.” Commercium 1, no. 1 (2018).
PP  Muhammadiyah.  “Tanfidz  Keputusan  Muktamar  Muhammadiyah  Ke-47.” Berita
Vol. 7, No. 1, Maret  2021 P-ISSN : 2085-2487 ;  E-ISSN : 2614-3275 Risâlah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam https://jurnal.faiunwir.ac.id/index.php/Jurnal_ Risalah
ISLAM DAN PANCASILA DALAM.........
Resmi Pimpinan Pusat Muhammadiyah . September 2015.
Ridwan, MK. “Penafsiran Pancasila Dalam Perspektif  Islam: Peta Konsep Integrasi.”
Dialogia 15, no. 2 (2017): 199. https://doi.org/10.21154/dialogia.v15i2.1191.
Rodhi, Muhammad Muhsin. Tsaqofah Dan Metode Hizbut Tahrir Dalam Mendirikan Negara Khilafah . Bogor: al-Azhar Fresh Zone Publishing, 2012.
Setiawan,  Zudy.  “RELASI  PENERIMAAN  PA  NCASILA  OLEH  ORMAS  K EAGAMAAN  TERHADAP  PENGOKOHAN  NASIONALISME  DAN  KER UKUNAN  ANTAR  UMAT  BERAGAMA  (Studi  Kasus  Nahdlatul  Ulama  Dan Hizbut  Tahrir  Indonesia).” Sosio  Dialektika 2,  no.  2  (2018):  1–21. https://doi.org/10.31942/sd.v2i2.2093.
Shobron, Sudarno, Syamsul Hidayat, and Mahasri Shobahiya. Studi Kemuhammadiyahan:  Kajian  Historis,  Ideologis,  Dan  Organisasi .  Surakarta: LPID UMS, 2008.
Sofiuddin. Gerakan  Politik  Hizbut  Tahrir  Indonesia :  Mampukah  Menjadi  Gerakan Dakwah ? Tanggerang: Pustaka Compass, 2017.
Sukri,  Mhd  Alfahjri.  “Islam  Dan  Pancasila  Dalam  Pemikiran  Mohammad  Natsir.” Alfuad: Jurnal Sosial Keagamaan , 2019. https://doi.org/10.31958/jsk.v3i1.1490.
Sutrisno, Hadi. Metodologi Research Jilid 2 . Yogyakarta: Andi Offset, 2004.
Tahir, M. “Hubungan Agama Dan Negara Di Indonesia Dalam Perspektif Nurcholish Madjid.” Komunikasi Dan Sosial Keagamaan 15, no. 1 (2012): 37–53. https://doi.org/10.21093/lj.v14i1JUNI.206.
Tahrir,  Hizbut. Seruan  Hizbut  Tahrir  Kepada  Umat  Islam .  Jakarta:  Hizbut  Tahrir Indonesia, 2005.
Tahrir, Tim Hizbut. Ajhizat Al-Daulah Al-Khilafah . Beirut: Dar al-Ummah, 2005.
Timur,  Tim  PW  LTN  NU  Jawa. Ahkamul  Fuqaha  Ahkamul  Fuqaha:  Solusi Problematika  Aktual  Hukum  Islam,  Keputusan  Muktamar,  Munas  Dan  Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2004 M) . Surabaya: Khalista, 2007. Wahid,  Abdurrahman.  “‘Nahdlatul  Ulama  Dan  Islam.’”  In Tradisi  Dan  Kebangkitan Islam Di Asia Tenggara , edited by Taufik Abdullah, dkk. Jakarta: LP3ES, 1988. Zuly  Qodir,  dkk,  Acep  Zamzam  Noor. Nuhammadiyah  Bicara  Nasionalisme .  Edited by Binhad  Nurrohmat & Moh.  Shofan. Cetakan II. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2017.