## KEKERASAN TERHADAP ANAK PERSPEKTIF HAM DAN HUKUM ISLAM SERTA UPAYA PERLINDUNGANNYA
Syukron Mahbub Universitas Islam Madura email: sy.mahbub@yahoo.co.id
Abstract
The violence against children can occurred anywhere and anytime, and it  was  also  as  a  human  right  violation  against  children  which  cannot  be justified either in the perspective of Human Right and Islamic law. despite the fact  that  they  are  often  overlooked.  Therefore  it  needs  a  strategic  step  to handle it. The handling problem of violence victim children  should be done together because violence is a crucial problem, it cannot be solved only by one stakeholder, it needs to divide the role and creates the clear  mechanism and responsibility of all related sector, such as government, komnas HAM, KPAI, PPT,  LSM,  social  organization,  university,  mass  media,  professional institution,  law  enforcement,  politician,  social  leaders,  and  family,  social  and children environment. The most important thing is the whole commitment to fight  save  them.  Because  children  is  not  only  the  heir  and  generation  ,  but same time as the owner and manager of the future
Keyword : Kekerasan, Anak, Pelanggaran HAM dan Hukum Islam
Abstrak
Kekerasan  terhadap  anak  bisa  terjadi  dimanapun  dan  kapanpun,  serta merupakan    pelanggaran  hak  asasi  manusia  terhadap  anak,  yang  tidak  dapat dibenarkan  baik  dalam  pespektif  hukum  HAM  maupun  hukum  Islam, Meskipun  kenyataanya  masih  sering  diabaikan.  Oleh  karenanya  perlu diupayakan  langkah  strategis  guna  menanganinya.  Penanganan  masalah  anak korban  kekerasan  hendaknya  dilakukan  bersama-sama  karena  korban kekerasan  merupakan masalah besar, tidak bisa diselesaikan hanya oleh satu pihak  pemegang  otoritas  saja,  perlu  dilakukan  pembagian  peran  serta membuat mekanisme dan tanggung jawab yang jelas dari segala sektor terkait, dalam hal ini misalnya seperti, pemerintah, Komnas HAM, KPAI, PPT, LSM, Ormas,  perguruan  tinggi,  media  massa,  lembaga  profesi,  jajaran  penegak hukum, politisi, tokoh masyarakat, lingkungan keluarga, masyarakat dan anak. Dan  yang  terpenting  adalah  komitmen  bersama  untuk  memperjuangkan  dan menyelamatkannya.  karena  anak  bukan  hanya  pewaris  dan  penerus,  tetapi sekaligus sebagai pemilik dan pengelola masa depan.
Kata Kunci: Kekerasan, Anak, Pelanggaran HAM dan Hukum Islam

## Pendahuluan
Kekerasan terhadap anak bisa terjadi dimanapun dan kapanpun, salah satu  pemicu  karena    adanya  relasi  anak  dan  orang  tua  yang  timpang dimasyarakat.  Misalnya, anak  dianggap  sebagai  milik/aset  orang  tua  sehingga layaknya barang koleksi yang boleh diapa-apakan, mendidik dengan memukul, menampar adalah suatu hal yang lumrah terjadi dimasyarakat ketika orang tua mulai jengkel terhadap anaknya, dalam hal ini orang tua selalu dianggap benar, sebaliknya anak selalu dianggap salah.
Anak  pula  sering  dijadikan  obyek  kekerasan  oleh  orang  lain,  karena keterbatasan yang dimilikinya ditambah lagi belum adanya upaya perlindungan yang  maksimal  baik  oleh  pemerintah,  masyarakat  dan  penegak  hukum. Tindakan kekerasan terhadap anak yang sering diabaikan tidak dibenarkan baik dalam perspektif  hukum Ham maupun hukum Islam.
Anak  sebagai  amanah  harus  kita  lindungi  bersama  hak-haknya  dan dilindungi pula dari segala bentuk kekerasan, misalnya kekerasan fisik, mental, penelantaran,  penyalah  gunaan,  perlakuan  salah  dan  eksploitasi  dari  pihak manapun, termasuk dari orang tuanya sekalipun.
Hadirnya  Komnas  HAM  anti  kekerasan  terhadap  anak  dirasakan belum  menyentuh  lapisan  bawah,  oleh  karenanya  perlu  diupayakan  secara terus  menerus  langkah  strategis  guna  menanggulanginya,  agar  kehadiran Komnas  HAM  tidak  hanya  sekedar  pemadam  kebakaran  lebih  dari  itu  ia sebagai pencegah terjadinya kebakaran yang berulang.
Memang fenomena Komnas HAM sebagai sebuah institusi lokal untuk pemajuan  dan  perlindungan  hak  asasi  manusia  bukan  khas  Indonesia,  secara internasional  lembaga  ini  berangkat  dari  gagasan  bahwa  focus  utama  untuk promosi dan perlindungan hak asasi manusia adalah di tingkat lokal (Negara). 1 Lembaga  ini pula dimaksudkan sebagai rekan kerja komisi HAM PBB sebagai salah satu mekanisme pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia tersebut, yang  pada awal  berdirinya  dibentuk  berdasarkan  keppres  No.  50  tahun  1993 dan  dalam  perkembangannya  diperkuat  oleh  undang  undang  No.  39  tahun 1999 tentang hak asasi manusia. 2
Kewenangan  Komnas  HAM  untuk  menyelidiki  dan  memeriksa berbagai  peristiwa  yang  diduga  mengandung  pelanggaran  hak  asasi  manusia terbatas  pada  pemberian  rekomendasi,  Komnas  HAM  tidak  dapat  memaksa ketika berbagai rekomendasi tidak diindahkan oleh pihak-pihak yang berkaitan. Sesungguhnya  sikap-sikap  tersebut  mencerminkan  masih  bercokolnya  kultur atau kebijakan rezim lama yang menutup diri atas koreksi masyarakat. Sikap- sikap yang bertolak belakang dengan dinamika masyarakat yang ditandai oleh
1 Knut  D.  Asphind,  Suparman  Marzuki,  Eko  Riadi,(Editor), Hukum  Hak  Asasi  Manusia, (Yogyakarta, Pusham UUI, 2008), hlm. 287
2 Ibid, hlm.283
meningkatnya  keasadaran  warga  akan  hak-haknya  dan  yang  menuntut terwujudnya demokratisasi dan rasa keadilan.
Salah  satu  langkah  legal  yang  dapat  dilakukan  Komnas  HAM  adalah memberi  alat  pemaksa,  termasuk  pemberian  sanksi  bagi  instansi  terkait  yang tidak melakasanakan rekomendasinya. Hak menggugat di hadapan pengadilan kiranya dapat menjadi pilihan bagi Komnas HAM dalam menghadapi berbagai instansi  yang  tidak  bersedia  melaksanakan  rekomendasinya.  Kemungkinan yang lain untuk memperkuat kinerja anggota dan seluruh staf pendukungnya adalah  dengan  pemberian  imunitas  pada  saat  mereka  menjalankan  tugas  dan kewajibannya  sesuai  dengan  prinsip  “itikad  baik”  ( good  faith ), 3 dalam melindungi segenap masyarakat yang terkorbankan/terabaikan hak-haknya. Kajian tentang hak asasi manusia merupakan tema yang sangat luas. Ia berkembang mulai dari aspek historis-sosiologis, dimensi sipil-politik, dimensi ekonomi, sosial dan budaya, hingga dimensi hak solidaritas antar manusia yang diantaranya ialah hak atas hidup dengan layak, hak atas pembangunan, hak atas perdamaian,  hak  atas  sumber  daya  alam  sendiri,  hak  atas  lingkungan  hidup yang  baik,  hak  atas  budaya  sendiri,  dan  beberapa  hak  kontemporer  lainnya. Kajian  tentang  hak  asasi  manusia  tidak  semata  tulisan  tentang  gejolak  sosial historis  dan  revolusioner,  tapi  ia  berbicara  tentang  eksistensi  manusia  yang rentan menjadi korban.
Hak asasi manusia (yang biasanya dipahami sebagai hak yang dimiliki setiap orang sebagai manusia pada dirinya, yang dimiliki sejak lahir, dan tidak diberikan  oleh  pihak  lain  selain  dari  dirinya  sendiri)  makin  menjadi  sebuah ‘bahasa  pergaulan’ manusia  di  dunia  sejak  dideklarasikannya  DUHAM (Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia, the Universal Declaration of Human Rights )  pada  tahun  1948, 4 dan  makin  mengerucut  menjadi ‘bahasa  hukum’ sejak dirumuskannya Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan  Budaya  (KIHESB)  atau the  International  Covenant  on  Economic,  Social  and Cultural  Rights  (ICESCR) dan  juga  Kovenan  Internasional  tentang  Hak-hak Sipil  dan  Politik  (KIHSP)  atau the  International  Covenant  on  Civil  and  Political Rights (ICCPR) pada tahun 1966. Munculnya dokumen yang bersifat yuridis itu dipicu oleh konflik sosial yang  membawa  korban  manusia,  khususnya  dalam  „pelecehan‟  martabatnya sebagai  manusia,  sebagai  akibat  kesewenang-wenangan  kelompok  yang berkuasa.  Bisa  dikatakan  bahwa  di  satu  sisi,  orang  makin  disadarkan  akan kecenderungan  koruptif  suatu  kekuasaan,  seperti  yang  tercermin  dalam  kata- kata  terkenal  Lord  Acton  “ Power  tends  to  corrupt  and  absolute  power  corrupts
3 Komisi  sejenis  yang  telah  memasukkan  pemberian  imunitas ini  adalah  Malaysia. Lihat position paper amandemen UU No. 39  tahun 1999,  yang  diajuakan  sejumlah  organisasi  non pemerintah.
4 Lihat Mukadimah dari Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia.
221 | „Ulûmunâ : Jurnal Studi Keislaman
absolutely ” 5 sehingga perlu pembatasan dan di sisi lain makin disadarkan akan isi dari harkat dan martabat manusia dengan segala keunikan dan kelemahannya. Karena  itu,  hukum  lalu  berfungsi  di  satu  sisi  berfungsi  melindungi  martabat manusia yang lemah ini dan di sisi lain menjadi batas dari manusia (yang nota bene juga lemah) yang memegang kekuasaan. 6
Sebagai  „bahasa  hukum‟  DUHAM,  KIHESB  dan  KIHSP  berusaha memastikan  cita-cita  ideal  itu  (keadilan  sebagai  nilai  moral,  yang  dilandasi pandangan  tentang  martabat  manusia)  dalam  tetapan  hukum.  Upaya  ini  bisa dipandang  sebagai  sebuah  terobosan  dalam  filsafat  hukum  karena  bisa dipandang sebagai jalan tengah dari ketegangan dua tujuan ganda hukum, yaitu antara  cita-cita  kepastian  dan  cita-cita  keadilan.  Hukum  sering  menjadi  tidak kokoh  ketika  terlalu  menekankan  kepastian  dan  mengabaikan  keadilan,  atau juga  sebaliknya  ketika  terlalu  menekankan  keadilan  dan  mengabaikan kepastian. Dengan dua kovenan (dan juga berbagai konvensi HAM) yang bisa dikatakan sebagai „keadilan yang pasti‟, ketegangan itu terjembatani.  Adagium kuno “summum ius summa iniuria” mulai mendapat jalan tengah. Selain  itu,  dalam  masyarakat  modern  yang  melihat  hukum  sebagai kontrak sosial yang bersifat kompromis, the International Bill of Rights (DUHAM, KIHESB  dan  KIHSP)  bisa  juga  dipandang  sebagai  batas  dari  batas. Artinya, ketika  hukum  dilihat  sebagai  „batas‟  berdasarkan  kesepakatan  bersama, the International Bill of Rights adalah batas dari kompromi  itu. Perlu dicatat bahwa dalam masyarakat modern yang diwarnai oleh nilai-nilai demokrasi yang kental, akan semakin banyak pihak yang terlibat dalam perdebatan menentukan batas. Kompromi  keadilan  yang  akan  disepakati  bisa  menjadi  sangat  minimal,  dan kembali mencederai martabat manusia, apalagi karena de facto pihak-pihak yang terlibat tidak setara.
Sekilas aspek aspek perkembangan anak
Anak  sebagai  amanah  sekaligus  karunia  tuhan    yang  maha  Esa, senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak- hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Untuk itu orang tua, keluarga dan  masyarakat  bertanggung  jawab    menjaga,  memelihara  hak-hak  asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum.
Secara  sekilas,  terutama  bagi  orang  yang  hidup  berkecukupan,  anak- anak  adalah  mereka  yang  jauh  dari  masalah.  Dunia  mereka  adalah  dunia
5 Kalimat  terkenal  ini  tercantum  dalam  suratnya  kepada  Uskup  Mandell  Creighton  pada tanggal 3 april 1887.
6 Ada tiga kelemahan dasar manusia, yaitu cenderung egosentris, pelupa dan tidak mau repot. Fungsi  hukum  terutama  memberi  bantuan  eksternal  untuk  dua  kelemahan  pertama.  Hukum lalu  berfungsi  „memaksa‟  seorang  individu  untuk  keluar  dari  sarang  egosentrisme-nya,  dan tujuan kedua menjadi sarana pengingat.
bermain dan bersuka cita dan belum perlu memikirkan tanggung jawab seperti manusia  dewasa.  Namun,  jika  mau  melihat  sedikit  lebih  dalam  saja,  maka dalam  dunia  kecil  mereka  itu,  segudang  permasalahan  terkumpul.  Anak-anak terancam  oleh  eksploitasi,  peperangan,  kelaparan  dan  kekerasan,  baik kekerasan fisik, psikologis maupun struktural.
Indonesia  telah  meratifikasi  konvensi  hak  anak  pada  tahun  1990. Konsekuensinya,  Indonesia  harus  memajukan  serta  melindungi  kepentingan dan  hak  anak  sebagai  manusia,  seperti  tertera  dalam    konvensi  tersebut. Dimulai  dengan  mendiseminasikan  definisi  anak  kepada  masyarakat  luas, seperti tercakup dalam pasal 1 konvensi hak anak, yang mendefinisikan anak sebagai  ”  setiap  manusia  yang  berusia  di  bawah  umur  18  tahun  kecuali berdasarkan  undang-undang  yang  berlaku  bagi  anak  ditentukan  bahwa  usia dewasa dicapai lebih awal.
Adapun  kajian  psikologi  terhadap  anak  atau  manusia  yang  masih belum  dewasa  ini  dapat  disimak  melalui  uraian  sebagai  berikut:  (1)  Aspek perkembangan anak, tahapan pertama disebut dengan biological process, anak ini  berkembang  dimulai  dari  menjadi  bayi  dalam  kandungan  dan  seterusnya melalui proses kelahirannya. (2) Aspek perkembangan fisik, dimulai dari proses kelahiran  menuju  pertumbuhan  dan  perkembangan  berikutnya,  menuju kematangan  diri,  baik  kasar  maupun  halus.  (3)  Aspek  perkembangan perseptual,  atau  disebut  dengan  perkembangan  sensasi  dan  persepsi.  Masa anak adalah masa peka terhadap bahasa, masa anak adalah masa eksplorasi diri, memiliki  keingin  tahuan  yang  tinggi.  (4)  Aspek  perkembangan  kognisi  dan bahasa,  perkembangan  kognitif  piaget,  meliputi  proses  sensorimotorik,  pra operasional  (umur  2-7  tahun)  yang  belum  bisa  dioperasioanlkan,  berikutnya operasioanal konkrit (7-11 tahun), operasional formal (11 dan seterusnya). (5) Aspek  perkembangan  sosioemosional,  meliputi  perkembangan  self  dan identitas diri. 7
Media  dan  lingkungan  sekitar  sangat  mempengaruhi  terhadap  aspek- aspek perkembangan anak ini, misalnya lingkungan rumah, lingkungan sekolah dan  sebagainya.  Apabila  si  anak  mengalami  trauma  karena  korban  kekerasan maka  sangat  mempengaruhi  emosi  anak  karena  anak  sedang  belajar  tentang emosi  dari  lingkungannya.  Kecerdasan  emosi    anak  akan  mempengaruhi kesuksesannya  di  masa  depan,  masa  anak  ini  adalah  masa  yang  sangat  baik untuk mengajarkan emosi yang benar dalam menyikapi persoalan. Tidak boleh melakukan  tindakan  yang  salah  pada  anak  dengan  menelantarkannya  dan menganiayanya, ( child abuse, dan neglect ). Apabila terjadi masalah psikologis pada anak maka anak akan mengalami gangguan dimasa selanjutnya, dan sulit untuk
7 Dewi Hargianto, aspek aspek perkembangan Anak, (Surabaya, Biro mental Spiritual PPT 2007), hlm.2-3
disembuhkan,  sulit  diungkap  karena  anak  masih  terbatas  bahasa  dan  belum mampu mengungkapkan emosi dengan baik.

## Anak dalam perspektif hukum Islam
Dalam  Hukum  Islam  tindakan  kekerasan  terhadap  anak    merupakan pelanggaran  atas  nilai-nilai    ajaran  agama.  Hak  seorang  anak  benar-benar dilindungi mulai dari dalam kandungan sampai berusia 18 tahun atau sampai menikah.  Tetapi  disini  masih  ada  toleransi  sedikit  “kekerasan”  yang  boleh dilakukan  selama  hal  itu  tidak  mempengaruhi  terhadap  perkembangan  fisik dan mental sebagai sarana pendidikan terhadap anak.  Perlindungan terhadap anak  bertujuan  untuk  menjamin  dan  melindungi  anak  dan  hak-haknya  agar dapat  hidup,  tumbuh  dan  berkembang,  berpartisipasi  secara  optimal  sesuai dengan  harkat  dan  martabat  kemanusiaan.  Serta  mendapat  perlindungan khusus  dari  kekerasan  fisik,psikis  dan  seksual.  Berikut  di  bawah  ini  diantara Hak anak yang dikenal dalam Islam.
1. Hak Mendapat Nama Yang Baik.
Pemberian  nama  yang  baik  bagi  anak  adalah  awal  dari  sebuah  upaya pendidikan terhadap anak. Islam mengajarkan bahwa nama bagi seorang anak adalah  sebuah do'a. Dengan memberi nama yang baik, diharapkan anak kita berperilaku baik sesuai dengan namanya.
2. Hak Menerima ASI (Dua Tahun) Allah SWT telah memerintahkan kepada umat manusia untuk berbuat baik  kepada  kedua  orang  tua,  ibu  bapaknya;  ibunya  telah  mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya selama dua tahun . 8 Allah memberi kesempatan kepada ibu seorang anak untuk menyusui anaknya, paling lama dua tahun. Boleh kurang dari dua tahun selama ada alas an yang dibenarkan.
3. Hak Makan dan Minum Yang Baik Allah  SWT  memerintahkan  untuk  makan  segal  jenis  makanan  yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezkikan kepada umat manusia, seraya bertakwa  kepadanya. 9 Ini  juga  berlaku  kepada  para  orang  tua  dalam memberikan makanan dan minuman yang baik kepada anak-anaknya.
4. Hak Mendapat Pendidikan.
Mendidik anak bagi kedua orang tua merupakan kewajiban yang tidak boleh  ditinggalkan,  karena  kelak  dimintakan  pertanggung  jawabannya. Memenuhi  hak  pendidikan  anak  bisa  dilakukan  dengan  memberikan
8 QS. Luqman (14): 5.
9 QS. Al-Maidah : 88
pengajaran yang baik, atau dengan menyekolahkannya di lembaga pendidikan sesuai dengan usia anak, jangan sampai anak putus sekolah karena ia sebagai pemilik masa depan.
5. Hak Mendapat Pendidikan Sholat. Kewajiban  mendidik  anak  untuk  mengerjakan  sholat  dimulai  setelah anak berumur tujuh tahun. Bila telah berusia sepuluh tahun anak belum juga mau mengerjakan shalat, boleh dipukul dengan pukulan ringan yang mendidik, bukan pukulan yang membekas atau menyakitkan.
6. Hak Mendapat Pengajaran Al Qur‟an.
Mengajarkan  Al-Qur‟an  sebagai  bekal  mempersiapkan  mental  anak agar  lebih  baik,  hal  ini  sudah  merupakan  dasar  paling  penting  yang  harus diusahakan. Pengetahuan tentang Al Qur‟an harus lebih diutamakan dari pada yang lainnya, agar kehidupannya kelak selalu dihiasi nilai-nilai al-qur‟an. Amin.
7. Hak Mendapat Pendidikan Dan Pengajaran Baca Tulis . Kalau  kita  perhatikan,  anak-anak  yang  berumur  sekitar  empat  tahun tampak  suka  sekali  menulis,  hal  ini  bisa  menjadi  kesempatan  memberikan pengajaran baca tulis terhadap anak-anak kita. Untuk bisa memiliki anak yang dapat  membaca  dan  menulis  sejak  dini,  maka  anak-anak  harus  benar-benar diperkenalkan,    menulis  dan  membaca  jauh-jauh  sejak    dini.  Semuanya  bisa diusahakan dengan baik.
8. Hak Mendapat Perawatan Dan Pendidikan Kesehatan. Kebersihan adalah pangkal kesehatan. Mengajarkan kebersihan berarti secara tidak langsung mengajarkan kesehatan. Ini penting bagi perkembangan anak agar dibiasakan sampai ia tumbuh dewasa.
9. Hak Mendapatkan Kasih Sayang.
Hilangkanlah  rasa  benci  pada  anak  apa  pun  yang  mereka  lakukan, do'akan  dia  selalu,  agar  menjadi  anak  yang  sholeh,  santunilah  dengan  lemah lembut,  sabarlah  menghadapi  perilakunya,  hadapi  segalanya  dengan  penuh kasih  sayang,  jangan  mudah  membentak  apalagi  memukul  tanpa  alasan, biarpun  kita  jengkel,  belailah  dengan  penuh  kasih  sayang  nasehati  dengan santun.  Satukan  hati  kita  dengan  anak  anak.  Jangan  sampai  kita  menjadikan anak  sebagai  pelampiasan  amarah  sehingga  melakukan  tindak  kekerasan, apapun bentuknya, biarpun si anak adalah anak orang lain.

## Jenis Kekerasan Terhadap Anak
Banyak kekerasan yang terjadi pada anak diantaranya adalah kekerasan fisik, seksual, psikis, penelantaran, dan diperdagangkan (trafiking). Kekerasan fisik  seperti  berupa  tamparan,  pemukulan  berlebihan  dan  sebagainya,  yang biasanya  dilakukan  oleh  orang    yang  tidak  bertanggung  jawab,  akibat  dari
kekerasan ini anak sering mengalami trauma ketakutan yang selalu mencekam, hal ini berpengaruh pada tingkat perkembangannya dikemudian hari.
Kekerasan  seksual  bisa  berupa  pemerkosaan,  pencabulan,  sodomi terhadap  anak,  banyak  media  mengabarkan  tentang  hal  ini,  padahal  terdapat dampak  buruk  yang  diakibatkan  dari  perbuatan  ini,  diantaranya  adalah:  (1) terjangkitnya  penyakit  menular  seksual,    anak  bisa  menjadi  pemalu,  selalu mengurung  diri  dan  bahkan  kalau  tidak  dapat  diselamatkan  mengancam terhadap kematian. (2) kehamilan yang tidak direncanakan, ini justru menjadi aib  bagi  masyarakat  padahal  pelakunya  adalah  masyarakat  juga.  (3)  vagina nyeri/ luka, dan terjadinya pendarahan oleh karena seorang anak masih belum siap untuk melakukan hubungan sebadan, keadaan demikian menghancurkan kehidupan  anak  di  masa depan,  memang,  masa  depan  adalah  sebuah  proses, tapi masa sekarang sungguh sangat menyakitkan yang tidak bisa terbayangkan bagi si korban. (4) perasaan bersalah dan menyalahkan diri sendiri, perasaan ini selalu  datang  menghantui  seorang  anak  korban  kekerasan  tersebut  akibat terdapat  perasaan  takut yang  berlebihan  kepada  orang  lain,  tumbuhlah   anak menjadi  penakut  karena  trauma  mendalam,  dan  bisa  jadi  si  anak  terasingkan dari dunia kecilnya. (5) gangguan stres pasca trauma mendalam tersebut, hal ini memicu pada kehidupan yang makin suram kedepan, kecerdasan pemikirannya di bawah rata-rata seusianya, sungguh memalukan. (6) dan banyak mengalami kesulitan-kesulitan  baik  di  sekolah,  lingkungan  sekitar  karena  termarjinalkan dari  hubungan  antar  teman  sebayanya,  terutama  karena  penyakit  menular seksual yang dideritanya. 10
Kekerasan  psikis,  psychological  abuse  bisa  berpengaruh  pada  adanya perasaan  selalu  cemas  dirasakan  oleh  si  anak,  selalu  terkejut,  depresi,  apatis, kurang  responsif,  agresi  kuat  dan  kelakuan  abnurmal  lainnya  dibanding  anak seusianya.  Ini  disebabkan  karena  anak  selalu  dipenjarakan  dalam kebebasannya,  dibentak  bahkan  dikerdilkan,  ini  sungguh  pengalaman  yang sangat  jelek  sekali  bagi  si  anak,  si  anak  akan  menjadi  pemalu  dan  hilang kepercayaan dirinya di antara teman seusianya.
Penelantaran terhadap anak juga termasuk pelanggaran atas hak anak, anak diterlantarkan, tidak diberi pakaian yang memadai, makanan yang cukup, perumahan,  hygiene,  sekolah  dan  pelayanan  kesehatan  tidak  terpenuhi. Penelantaran  anak  jangan  sampai  terjadi  apalagi  dalam  masalah  pendidikan, berilah  kesempatan  pada  anak  untuk  bersekolah,  jadikan  sekolah  sebagai lingkungan yang ramah terhadap anak sehingga bisa memperoleh pendidikan dengan  baik,  berproses  diri  untuk  merubah  sikap  dan  prilaku  ke  arah  lebih baik  serta  tumbuh  berkembang  potensi  yang  dimilikinya,  jauh  dari  segala bentuk tindak kekerasan, apalagi sampai dilakukan oleh sang guru. Pencabulan
10 Gandik  siswono, Kasus-kasus  dan  Penanganan  anak  korban  kekerasan, (Surabaya,  Biro  Mintal Spiritual PPT, 2007), hlm 6
dan  sodomi  yang  dilakukan    seorang  guru  terhadap  anak  didiknya  sungguh memalukan negeri ini yang katanya punya adat kesopanan, satu hal yang pasti setiap  pelaku  dari  tindakan  tersebut  harus  diadili  di  depan  hukum,  demi menunutut hak-hak anak yang diabaikannya, ditambah lagi perdagangan anak kerap terjadi dimana-mana, lagi-lagi hal ini sangat memalukan negeri ini yang katanya  punya  adat  ketimuran,  anak  sepertinya  dianggap  sebagai  barang dagangan demi mendapatkan rupiah yang banyak.
Menurut  Sri  palupi, 11 Indonesia  termasuk  negara  terbesar  kedua sebagai  pemasok  perdagangan  anak  dan  organ  tubuh,  dengan  mayoritas korban  anak-anak  keluarga  miskin,  data  UNICEF  2006,  dan  tidak  banyak berubah sampai sekarang menunjukkan sekitar 100.000 perempuan dan anak- anak  diperdagangkan,  mayoritas  sebagai  pekerja  seks  komersial,  dan  3  juta anak memiliki pekerjaan berbahaya itu, dan sekitar 30% pekerja seks komersial di  Indonesia  adalah  anak-anak  usia  (10-18  th).  Dan  perdagangan  anak  di Jakarta  sekitar  406  pekerja  seks  di  panti  sosial  kedoya,  31%  adalah  korban perdagangan anak oleh orang tua sendiri. Anak- anak dan perempuan berada di dasar piramida penderitaan.
Anak  sebagai  buah  hati  keluarga  sekaligus  amanah  tuhan  yang seharusnya  mendapatkan  pengayoman,  asih,  asah  dan  asuh  orang  tua,  serta mendapatkan  perlindungan  keamanan  dari  segenap  lapisan  masyarakat rupanya mulai terabaikan.

## Anak Butuh Perlindungan
Setiap  anak  sangat  membutuhkan  perlindungan  dari  segala  bentuk tindak  kekerasan  dikarenakan  atara  lain:  (1)  anak  belum  mampu  melindungi dirinya sendiri, dia mahluk kecil yang sangat terbatas kemampuannya. (2) pada kenyataanya masih banyak terdapat anak yang belum terlindungi dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi. (3) masih banyak anak yang hidup terlantar dan  tidak  mendapat  kesempatan memperoleh  pendidikan  yang  wajar, memadai,  seperti  fakta  berbicara  di  sekeliling  kita,  mereka  tidur  di  bawah jembatan,  putus  sekolah,  negeri  yang  gemah  ripah  loh  jinawi  hanya  omong kosong  ketika  tidak  mampu  mengangkat  harkat  dan  martabatnya,  karena keterbatasan yang dimilikinya. (4) anak adalah amanah dan karunia Allah SWT yang  dalam  dirinya  melekat  harkat  dan  martabat  kemanusiaan,  tidak dibenarkan  adanya  diskriminasi,  atas  nama  kemanusiaan  semuanya  sama dimata hukum. (5) anak adalah generasai penerus cita-cita perjuanagan bangsa
11 Sri Palupi, 2011, Ketua  Institute For  Ecosoc  Rights, Mengenal  Dan Memahami Hak Ekosob , Makalah  Disampaikan  Dalam  Pelatihan  Ham  Dasar  Dosen  Hukum  Ham  Se-Indonesia (ASPAHAMI)  Diselenggarakan  Oleh  Pusat  Studi  Hak  Asasi  Manusia  (Pusham)  UII, Yogyakarta,  Bekerja  Sama  Dengan  Norwegian  Centre  For  Human    Rights,  Tanggal,  10-13 Oktober 2011 Di Singgasana  Hotel, Surabaya
yang  memiliki  peran  strategis,  dia  sebenarnya  pemilik,  pengelola  negeri  ini dimasa  mendatang,  oleh karenanya,  (6)  anak  perlu  mendapatkan  kesempatan seluas-luasnya  untuk  tumbuh  berkembang  secara  optimal,  baik  secara  fisik, mental, pendidikan, spiritual sehingga mempunyai bekal dimasa depan. 12
Disamping  itu  sudah  ada  ketentuan  undang-undang  yang  mengatur tentang perlindungan anak, yaitu UU No 23 tahun 2002  dapat dipakai sebagai alat  yang  kuat  untuk  mengimplemintasikan  konvensi  hak  anak,  dimana  isi konvensi  tersebut  memuat  antara  lain,  aturan  non  diskriminasi,  aturan kepentingan  terbaik  bagi  anak,  hak  untuk  hidup  dan  kelangsungan  hidup, tumbuh kembang dan hak penghormatan terhadap pendapat anak.
Konvensi hak anak sebagai hasil konvensi PBB yang melindungi hak- hak anak yang merupakan salah satu bagian instrumen internasional yang luas telah  ditanda  tangani,  diterima  oleh  190  negara  di  dunia.  Indonesia  telah meratifikasi,  mensahkan  melalui  suatu  keputusan  presiden  pada  tahun  1990 (kepres  No  36  tahun  1990).  Dengan  demikian  anak-anak  kita  harus  kita lindungi bersama dengan cara melakukan segala kegiatan dalam menjamin dan melindungi  anak  dan  hak-haknya  agar  dapat  hidup,  tumbuh  kembang  dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat, martabat kemanusiaan. Konvensi  hak  anak  mungkin  merupakan  instrument  terkemuka  dari instrumen  tambahan,  karena  secara  inheren  mereka  rentan,  karena  alasan fisiologis,  anak  bergantung  pada  orang  lain  untuk  kelanjutan  hidup  mereka dengan cara yang tidak dapat dibandingkan dengan kelompok-kelompok lain yang  telah  diberikan  perlindungan  cermat,  seperti,  pengungsi,  perempuan  , pekerja  migran,  narapidana  dan  lain-lain.  bayi  misalnya  tidak  bisa  memberi makan  kepada  dirinya  sendiri  sehingga  bergantung  kepada  orang  lain  untuk mendapatkan  makanan  esensialnya  dan  kelangsungan  hidupnya.  Anak  juga dapat  menderita  pelanggaran  sekunder  hak  asasi  manusia,  apabila  hak  atas pemeliharaaan  utama  ( primary  carier )  mereka    dialanggar.  Contoh  yang  jelas termasuk  anak-anak  yang  lahir  dari  orng  tua  tuna  wisma  karena  ketiadaan perumahan  yang  memadai,  dan anak  yang  lahir  dari  perempuan  yang  kurang gizi  karena  tidak  mendapatkan  air  susu  Ibu  (ASI)  yang  cocok  kualitasnya sehingga memperoleh penderitaan yang diakibatkan oleh kekurangan pangan. 13
Jadi  memastikan  penghormatan  terhadap  hak-hak  universal  anak  harus  tetap merupakan prioritas, karena hak-hak anak  dan hak orang yang memeliharanya sering kali berkaitan yang sampai pada tingkatan tidak dapat dipisahkan.
Latar  belakang  konvensi  hak  anak  walaupun  terkemuka  dan  sukses masih  merupakan  pekerjaan  yang  tetap  berlangsung  ( work  in  progress )  dalam kurun  waktu  lama.  Bagi  anak-anak,  pengakuan  hak  asasi  manusia  mereka
12 Gandik siswono, Kasus-kasus, hlm.6
13 Knut  D.  Asphind,  Suparman  Marzuki,  Eko  Riadi,(Editor), Hukum  Hak  Asasi  Manusia, (Pusham UUI, Yogyakarta, 2008), hlm. 138
merupakan  suatu  proses  yang  terjadi  dalam  dua  bagian,  pertama,  pengakuan bahwa  anak  berhak  atas  hak  asasi  manusia  sebagai  haknya  sendiri  yang independen,  bukan  sebagai  hak  orang  tua  atau  wali  mereka.  Dan  kedua, pengakuan  bahwa  anak  memerlukan    perlindungan  tambahan,  perlindungan yang sekarang dikembangkan oleh komonitas internasioanl. Liga bansa-bangsa telah  menerima  deklarasi  jenewa  tentang  hak  anak  pada  tahun  1924.  PBB mendukung pentingya hak anak dalam deklarasi tahun 1959. Dua puluh tahun kemudian  diadakan  tahun  internasional  anak,  hal  ini  menjadi  pendorong penyusunan konvensi yang terkonsolidasi. 14
Prosese  penyusunan  tersebut  tidaklah  mudah,  karena  harus  banyak dilakukan  negosiasi  mengenai  linkup  dan  sifat  hak  anak.  Anak  tentu  saja berhak  menikmati  hak  asasi  manusia  dan  kebebasan  internasional  secara penuh yang merupakan hak setiap manusia sejak lahir. Umur bukanlah suatu batasan penikmatan hak asasi manusia yang memang tidak boleh dihilangkan dan  anak  secara  khusus  dianggap  patut  mendapatkan  dukungan  tambahan yang  semakin  mengukuhkan  hak  mereka.  Salah  satu  aspek  yang  paling kelihatan dalam konvensi hak anak adalah tingginya jumlah pengesahan yang didapat dalam jangka waktu yang sangat pendek. Tiap negara di PBB, kecuali amerika, 15 dan Somalia 16 telah mengesahkannya. Tambahan lagi negara-negara serikat bukan anggota PBB juga telah mengesahkan instrumen tersebut, karena hak-hak  yang  tercantum  dalam  konvensi  tersebut  merupakan  hak-hak  yang paling konprehensif bidangya dibandingkan dengan instrumen lain. 17
Dalam konvensi hak anak yang dimaksud dengan anak adalah setiaap orang  belum  mencapai  umur  18  tahun,  hak  asasi  anak  telah  diakui  dan dilindungi  sejak  masih  dalam  kandungan.  Sebagai  negara  peserta    konvensi tentang hak anak, Indonesia mempunyai kewajiban untuk melakukan berbagai upaya dalam melindungi hak asasi anak tersebut diantaranya ialah dengan: (1) Melakukan   pencegahan agar  anak  terhindar  dari penculikan.  Penyelundupan dan  penjualan.  (2)  Melindungi  anak  dari  kehilangan  keluarga,  eksploitasi ekonomi  baik  secara  fisik  maupun  psikologis,  prostitusi,  segala  bentuk diskriminasi,  dan  dalam  keadaan  krssis  darurat  seperti  dalm  keadaan pengungsian, konflik bersenjata, dan anak yang berkonflik dengan hukum. (3) Menjamin  hak  anak  yang  menjadi  koraban  konflik  bersenjata,  penelantaran, penganiayaan dan eksploitasi. (4) Dilarang memberikan perlakuan / hukuman
14 Ibid, hlm. 139
15 Diantara  keberatan  mereka  adalah  definisi  anak  di  bawah 18 tahun
16 Ketiadaan    stabilitas    politik  di  Somalia    membuat    mereka    tidak    dapat    megesahkan instrumen-instrumen  yang    paling  akhir,  negara    ini  secara  berulang-ulang    telah mengindikasikan  niatnya untuk melakuakan aksesi bila  pemerintah  telah  terbentuk.
17 Knut  D.  Asphind,  Suparman  Marzuki,  Eko  Riadi,(Editor), Hukum  Hak  Asasi  Manusia, (Pusham UUI, Yogyakarta, 2008), hlm. 141
yang  kejam,  penjatuhan  hukuman  mati,  penjara  seumur  hidup,  penahanan semena-mena dan perampasan kemerdekaan.
Meskipun  menurut  konvensi  negaralah  yang  mempunyai  kewajiban dalam perlindungan hak anak, keluarga dan masyarakat tidak dapat dilepaskan peranannya.  Kewajiban  melindungi  anak  adalah  kewajiban  semua  pihak  atas hak fundamental mereka, hak fundamental anak tersebut dapat dibagi menjadi empat kategori sebagai berikut: (1) Hak untuk bertahan hidup/ survival right. (2) Hak  untuk  mendapat  perlindungan/ protection  right .  (3)  Hak  untuk  tumbuh kembang/ development right . (4) Hak berpartisipasi/ participation right Disisi  lain  hak  anak  dapat  meliputi  banyak  hal  diantaranya  hak  atas nama  dan  kewarga  negaraan  sejak  lahir,  hak  perlindungan  dan  perawatan khusus  bagi  anak,  hak  beribadah,  berekspresi  sesuai  usianya,  hak  untuk mengetahui  dan  dibesarkan  orang  tua,  hak  untuk  dibesarkan,  mendapat  wali bila  orang  tua  meniggal  sesuai  putusan  pengadilan,  hak  perlindungan  hukum dari perlakuan buruk, hak untuk tidak dipisah dari orang tuanya secara paksa, hak  istirahat,  hak  berekreasi  dengan  teman  sebaya,  hak  pelayanan  kesehatan dan  jamiann  sosial,  hak  untuk  tidak  dilibatkan  dalam  konflik  kekerasan, perlindungan  dari  segala  bentuk  eksploitasi,  dan  pelecehan  seksual,  tidak dijadikan sasaran penganiayaan, dan yang terakhir adalah hak pengajaran dan pendidikan.
Pengakuan terhadap hak atas pengajaran dan pendidikan ini diperkuat oleh  beberapa  undang-undang  yang  lain  seperti  undang-undang  tentang  hak asasi  manusia,  undang-undang  tentang  sistem  pendidikan  nasional,  dan beberapa undang-undang ratifikasi atau konvenen dan konvensi internasional di bidang pendidikan dan hak anak.
Undang-undang  nomor  39  tahun  1999  tentang  hak  asasi  manusia secara  tegas  menyebutkan  bahwa  hak  atas  pendidikan  adalah  hak  asasi manusia.pasal 12 menyebutkan  bahwa:
Setiap  orang  berhak  atas  perlindungan  bagi  pengembangan  pribadinya,  untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia .
Pada  pasal  lain  ditegaskan  bahwa  setiap  anak  berhak  atas  pendidikan yang layak. hal ini di pesankan oleh pasal 60 sebagai berikut:
setiap  anak  berhak  untuk  memperoleh  pendidikan  dan  pengajaran  dalam  rangka pengembangan  pribadinya  sesuai  dengan  minat,  bakat,  dan  tingkat  kecerdasannya. Setiap  anak  berhak  mencari,  menerima,  dan  memberikan  informasi  sesuai  dengan tingkat intelektualitas dan usianya demi pengembangan dirinya sepanjang sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan .
Ketentuan  tentang  hak  atas  pendidikan  juga  diakomodasi  didalam undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.pada pasal 9 disebutan bahwa:
Setiap  anak  berhak  memperoleh  pendidikan  dan  pengjaran  dalam  rangka pengembangan  pribadinya  dan  tingkat  kecerdasannya  sesuai  dengan  minat  dan bakatnya. Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat satu, khusus bagi yang menyandang  cacat  juga  berhak  memperoleh  pendidikan  luar  biasa,  sedangkan  bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus . Hak  asasi  atas  pendidikan  anak  mencakup  kepentingan  banyak stakeholder,  bukan  saja  anak  (siswa)  tetapi  juga  para  guru,  orang  tua  dan negara. Anak-anak memiliki hak untuk memperoleh pendidikan, guru memiliki hak atas kebebasan akademis untuk memastikan bahwa pendidikan yang layak disediakan, orang tua memiliki hak untuk memastikan bahwa pendidikan yang diterima  oleh  anak-anak  mereka  sesuai  dengan  kepercayaan  mereka,  dan negara  memiliki  beberapa  hak  untuk  menentukan  standart  dan  norma pendidikan  untuk  memastikan  pelaksanaan  yang  layak  dari  kewajiban  dalam pendidikan. 18
Kepentingan  diatas  sudah  dicoba  diakomodasi  didalam  undang- undang  tentang  sistem  pendidikan  nasional,  walaupan  secara  umum  terdapat beberapa  pasal  yang  tidak  sejalan  dengan  prinsip  hak  asasi  manusia.  pasal  5 undang-undang  nomor  20  tahun  2003  mengamanatkan  sebagai  berikut:  (1) Setiap warga negara menpunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang  bermutu.  (2)  Warga  negara  yang  memiliki  kelainan  fisik,  emosional, mental,  intelektual  atau  sosial  berhak  memperoleh  pendidikan  khusus.  (3) Warga  negara  didaerah  terpencil  atau  terbelakang  memperoleh  pendidikan layanan khusus. (4) Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istemewa  berhak  memperoleh  pendidikan  khusus.  (5)  Setiap  warga  negera berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.
Undang-undang  nomor  23  tahun  2002  tentang  perlindungan  anak pada  pasal  9  ayat  (1)  menyatakan  bahwa:  setiap  anak  berhak  memperoleh pendidikan  dan  pengajaran  dalam  rangka  pengembangan  pribadinya  dan kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. ayat (2) berbunyi: Selain hak anak  sebagaimana  dimaksudkan  dalam  ayat  (1),    Khusus  bagi  anak  yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi  anak  yang  memiliki  keunggulan  juga  berhak  mendapatkan  pendidikan khusus.  pemerintah  wajib  menyelenggarakan  pendidikan  dasar  minimal  9 tahun untuk semua anak.
18 Supriyanto  Abdi,  Imran,  Yahya  Ahmad  Zein,  Mirza  alfath,  Eko  Riyadi  (Editor), potret pemenuhan hak anak atas pendidikan dan perumahan di era otonomi daerah, analisis situasi di tiga daerah,
( Pusham UII, Yogyakarta, 2008), Hlm. 35-36
Pada  pasal  50  disebutkan  bahwa  “pendidikan  sebagaimana  dimaksud dalam  pasal  48  diarahkan  pada:  (1)  pengembangan  sikap  dan  kemampuan kepribadian  anak,  bakat,  kemampuan  mental  dan  fisik  sampai  mencapai potensi mereka yang optimal; (2) pengembangan penghormatan atas hak asasi manusia dan kebebasan asasi; (3) pengembangan rasa hormat terhadap orang tua,  identitas  budaya,  bahasa  dan  nilai-nilai  nasional  dimana  anak  bertempat tinggal, dari mana anak berasal, dan peradaban-peradaban  yang berbeda-beda dari peradaban sendiri. (4) Persiapan anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab,  dan  (5)  Pengembangan  rasa  hormat  dan  cinta  terhadap  lingkungan hidup.
Pasal  51  berbunyi:  anak  yang  menyandang  cacat  fisik  atau  mental diberikan  kesempatan  yang  sama  dan  aksesibilitas  untuk  memperoleh pendidikan  biasa  dan  pendidikan  luar  biasa.  Pasal  52  berbunyi:  anak  yang memiliki  keunggulan  diberikan  kesempatan  dan  aksesibilitas  untuk memperoleh  pendidikan  khusus.  Pasal  53  ayat  (1)  menegaskan  bahwa: pemerintah  bertanggung  jawab  untuk  memberikan  biaya  pendidikan  atau bantuan  Cuma-Cuma  atau  pelayanan  khusus  bagi  anak  dari  keluarga  kurang mampu,  anak  terlantar,  dan  anak  yang  bertempat  tinggal  di  daerah  terpencil. Ayat (2) pertanggung jawaban pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)  Termasuk  pula  pendorong  masyarakat  untuk  berperan  akttif.  Pasal  54 berbunyi: anak didalam dan di lingkugan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan  yang  dilakukan  oleh  guru,  pengelola  sekolah  atau  teman-temannya didalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya. 19
Selama  tiga  dasawarsa,  masalah  anak,  baik  sebagai  pelaku  maupun korban  kekerasan  dapat  dikatakan  kurang  mendapatkan  perhatian  dari pemerintah.  Sebagai  pelaku  kekerasan  (kejahatan),  melalui  berbagai  kegiatan ilmiah  sudah  sering  diusulkan  agar  pemerintah  menyusun  kebijakan  yang memberikan perlindungan anak. Adanya undang-undang nomor 3 tahun 1997 tentang  pengadilan  anak,  disamping  perlu  adanya  perlindungan  hukum  bagi anak  sebagai  pelaku  kekerasan  (kejahatan)  juga  perlu  adanya  upaya perlindungan hukum bagi anak sebagai korban kekerasan (kejahatan). Dengan adanya undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan dua tahun kemudian lahir juga undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang pencegahan  kekerasan  dalam  rumah  tangga    (Undang-undang  KDRT) memberikan langkah positif bagi proses perlindungan anak kedepan.

## Perlindungan Hukum Bagi Anak
Apabila  anak  harus  berkonfilk  dengan  hukum  karena  melakuakan sesuatau  tindak  pidana  sehingga  harus  mengalami  proses  peradilan,  maka
19 Ibid, hlm. 38
hukum  acara  yang  digunakan  sesuai  dengan  hukum  yang  berlaku  dan  hanya dilakukan  sebagi upaya akhir ( last resort ). Anak yang berkonflik dengan hukum berhak  untuk  mendapatkan  bantuan  hukum  atau  lainnya  sesuai    dengan kebutuhannya,  seperti  untuk  didampingi  psikolog  dan  anak  berhak  untuk membela  diri.  Dalam  penjatuhan  hukuman  pidana  anak  tidak  berhak  untuk dijatuhi hukuman mati.
Sebenarnya  masalah  perlindungan  hukum  bagi  anak  mencakup  ruang lingkup yang sangat luas, diantaranya mencakup berbagai bidang aspek antara lain: (1) perlindungan terhadap hak asasi dan kebebasan anak. (2) Perlidungan anak  dalam  proses  peradilan.  (3)  Perlindungan  kesejahteraan  anak,  dalam lingkungan keluarga, lingkungan pendidikan dan sosial. (4) Perlindungan anak dalam  masalah  penahanan  dan  perampasan  kemerdekaan.  (5)  Perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi, perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, pornografi,  perdagangan  penyalah  gunaan  obat-obatan,  memperalat  anak dalam  melakukan  kejahatan  dan  sebagainya.  (6)  Perlindungan  terhadap  anak- anak  jalanan  yang  terlantar  (7)  Perlindungan  anak  dari  akibat-akibat peperangan, konflik bersenjata (8) Perlindungan anak terhadap segala tindakan kekerasan. 20
Jadi masalah perlindungan hukum bagi anak tidak hanya perlindungan hukum  dalam  proses  peradilan,  tetapi  mencakup  spektrum  yang  sangat  luas. Berbagai  dokumen/instrumen  internasional  dalam  upaya  memberikan perlindungan  terhadap  anak  itu  sepantasnyalah  mendapat  perhatian  semua pihak, semua negara, termasuk Indonesia dan dapat diimplementasikan dalam berbagai bentuk kebijakn perundang-undangan dan kebijakan sosial lainnya. Patut  dicatat  bahwa  upaya  perlindungan  hukum  bagi  anak  tentunya tidak  cukup  hanya  dengan    menyiapkan  subtansi  hukum  ( legal  subtace ),  tetapi juga  perlu  didukung  oleh  pemantapan  struktur  hukum  ( legal  structure )  dan budaya  hukum    ( legal  culture ).  Seberapa  jauh  upaya  pemantapan  ketiga komponen  sistem  perlindungan  hukum  terhadap  anak  itu  memang memerlukan kajian yang mendalam.
Penanganan Atas Anak Korban kekerasan
Apabila dijumpai  anak yang terlanjur menjadi korban kekerasan maka perlu diupayakan langkah-langkah sebagai berikut: (1) korban kekerasan dapat melapor ke Komnas HAM, KPAI,  kantor polisi setempat, rumah sakit, LSM dan  tokoh.  Untuk  lebih  cepat  upaya  penanganannya,  anak  korban  kekerasan dengan  didampingi  keluarganya  dapat  langsung  melapor  ke  pusat  pelayanan terpadu  (PPT)  setempat,  dimana  PPT  tersebut  merupakan  suatu  bentuk
20 Bagir  Manan,  Romli  Atmasasmita,  (Editor), Peradilan  Anak  Di  Indonesia, (Mandar  Maju, Bandung, 1997), Hlm. 69
penyelenggaraan  layanan  terpadu  yang  berbasis  pada  rumah  sakit  dalam menangani  korban  kekerasan  terhadap  perempuan  dan  anak  yang  meliputi, pelayanan medis, medikolegal, psikososial, dan bantuan hukum yang dilakukan secara lintas fugsi dan lintas sektoral. (2) Apabila diperlukan penanganan lebih lanjut  sesuai  dengan  kebutuhannya  korban  dapat  dirujuk  pada  lembaga  yang ditunjuk dan mempunyai kapasitas sesuai dengan yang diperlukan korban. 21
Pusat  pelayanan  terpadu  (PPT)  menghormati  terhadap  hak  asasi manusia  khususnya  hak  perempuan  dan  anak,  adanya  keberpihakan  dan penghormatan  terhadap  hak-hak  korban,  memberikan  bantuan  keadilan  dan kepastian  hukum yang  bertumpu  pada  kebutuhan, kepentingan  korban,  serta membantu  memberikan  kemudahan,  kenyamanan  dan  keselamatan  bagi korban,  yang  meliputi  pelayanan  rawat  jalan,  rawat  inap,  resep  obat,  visum, anestesi, biaya persalinan, laboratorium, ronsen, pendampingan hukum, terapi psikiatri, tes DNA, dan lain-lain sesuai kebutuhan.
Disamping itu PPT tidak memungut biaya bagi korban, rahasia korban terjamin, dan terpenuhinya semua kebutuhan korban dalam satu atap layanan. Kemudahan yang lain PPT juga berfungsi sebagai pusat layanan terpadu bagi pusat-pusat krisis di daerah kabupaten/kota, juga memfasilitasi pengembangan layanan  terpadu  sampai  pada  tingkat  kabupaten.  PPT  juga  berfungsi  sebagai pusat data dan sistem informasi yang terikat dengan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Dalam  layanan  pemeriksaan  medis  PPT  memeriksa  anak  korban kekerasan  di  ruang  yang  nyaman  khusus  untuk  anak.  Pemeriksaan  dilakukan dengan disaksikan keluarga dan perawat/pendamping.
Khusus  kasus  kekerasan  seksual  apabila  tidak  memungkinkan  untuk diperiksa maka vagina dilakukan  pembiusan terlebih dahulu, kemudian dirujuk ke  psikiater  apabila  ada  indikasi  kelainan  psikologis,  serta  dilakukan  rekam medis,  visum  et  repertum,  keterangan  ahli  untuk  pengobatan.  PPT  juga memberikan  layanan  psikologis  diantaranya  adalah:  identifikasi  kebutuhan anak,  bimbingan  konseling  yang  terjadwal  guna  meminimalisir  trauma  anak, juga guna mempersiapkan mental untuk kembali bersekolah, jika ada masalah dengan  sekolah  maka  mendatangi  dan  menjelaskan  kepada  pihak  sekolah. Layanan  psikologis  juga  membantu  mempersiapkan  mental  anak  dan mendampingi anak pada proses hukum pengadilan anak. Jadi PPT membantu dalam layanan hukum bersama dengan layanan psikologis. 22

## Penutup
21 Gandik  siswono, Kasus-kasus  dan  Penanganan  anak  korban  kekerasan, (Biro  Mintal  Spiritual PPT, Surabaya,2007), hlm. 10
22 Ibid, Hlm. 14
Kekerasan terhadap anak bisa terjadi dimanapun dan kapanpun, serta merupakan    pelanggaran  hak  asasi  manusia  terhadap  anak,  yang  tidak  dapat dibenarkan  baik  dalam  pespektif  hukum  Ham  maupun  hukum  Islam, Meskipun  kenyataanya  masih  sering  diabaikan.  Oleh  karenanya  anak  butuh perlindungan dari segala kekerasan.
Selain  itu  perlu  diupayakan  langkah  strategis  guna  menagani  anak korban  kekerasan.  Penanganan  masalah  anak  korban  kekerasan  hendaknya dilakukan bersama-sama karena korban kekerasan  merupakan masalah besar, tidak  hanya  bisa  diselesaikan  oleh  satu  pihak  pemegang  otoritas,  perlu dilakukan  pembagian  peran  serta  membuat  mekanisme  dan  tanggung  jawab yang  jelas  dari  sektor  terkait,  dari  berbagai  elemen,  dalam  hal  ini  seperti, Pemerintah,  Komnas  HAM,  KPAI,  PPT,  LSM,  Ormas,  perguruan  tinggi, media  massa,  lembaga  profesi,  jajaran  penegak  hukum,  politisi,  tokoh masyarakat,  lingkungan  keluarga,  masyarakat  dan  anak.  Dan  yang  terpenting adalah  kometmen  bersama  untuk  memperjuangkan  dan  menyelamatkannya. karena anak bukan hanya pewaris dan penerus tetapi sekaligus sebagai pemilik dan pengelola masa depan.
Jangan  pernah  berfikir/  berhayal  bahwa  sebagian  golongan,  atau kelompok, agama tertentu mampu menyelesaikan masalah yang besar, masalah bangsa ini secara konprehensif karena hayalan  seperti ini hanyalah semu dan palsu,  dan  merupakan  sebuah  gejala  yang  disebut over  claim.  Over  claim  ini akan  menghilangkan  ruang  gerak  bersama  untuk  komonikasi  dengan  orang lain,  menutup  kemungkinan    saling  melengkapi  (komplementer)  sebagai mahluk  sosial,  yang  sebenarnya  bisa  menghadapi  masalah  dengan  bersama- sama.

## Daftar Pustaka
Bagir Manan, Romli Atmasasmita, (editor), Peradilan Anak Di Indonesia , Mandar Maju, Bandung, 1997. Baderin,  Mashood,  A., International  Human  Right  And  Islamic  Law ,  Oxford, University Press, 2003
Dewi Hargianto, Aspek Aspek Perkembangan Anak , Biro Mental Spiritual PPT Surabaya,2007
Gandik  Siswono, Kasus-Kasus  Dan  Penanganan  Anak  Korban  Kekerasan ,  Biro Mintal Spiritual PPT, Surabaya,2007
235 | „Ulûmunâ : Jurnal Studi Keislaman
Knut  d.  Asphind,  Suparman  marzuki,  Eko  riadi,(editor), Hukum  Hak  Asasi Manusia , Pusham UII, Yogyakarta, 2008 Kant, Immanuel, Critiquevof Practical Reason, New York, Macmillan Publishing Company, 1985.
R.  Subakti,  R.  Tjitrosudibio, Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdaata ,  Pradnya Paramitha, Jakarta, 1992
An-na‟im,  Abdullah  Ahmed, Toward  An  Islamic  Reformation,Civil            Liberties, Human  Right  And  Internatioanal  Law ,  New  York,  Syracuse  University Press, 1990.
Supriyanto  Abdi,  Imran,  Yahya  Ahmad  Zein,  Mirza  Alfath,  Eko  riyadi (Editor), Potret Pemenuhan Hak Anak atas Pendidikan Dan Perumahan Di Era  Otonomi  Daerah,  Analisis  Situasi  Di  Tiga  Daerah ,  Pusham  UII, Yogyakarta.
Sri Palupi, 2011, Ketua  Institute For  Ecosoc  Rights, Mengenal  Dan Memahami Hak  Ekosob ,  Makalah  Disampaikan  Dalam  Pelatihan  Ham  Dasar Dosen  Hukum  Ham  Se-Indonesia  Diselenggarakan  Oleh  Pusat  Studi Hak  Asasi  Manusia  (Pusham)  UII,  Bekerja  Sama Dengan  Norwegian Centre  For  Human    Rights,  Tanggal,  10-13  Oktober  2011  Di Singgasana  Hotel, Surabaya.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2002,  Tentang Perlindungan  Anak,  Kementerian  Pemberdayaan  Perempuan  Republik Indonesia, Jakarta , 2002.