## ARAHAN KEBIJAKAN MITIGASI PADA ZONA RAWAN BANJIR KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, PROVINSI SUMATERA BARAT
Mitigation Policy Directions In Flood Hazard Zone At Limapuluh Kota District, West Sumatra Province
Iswandi Umar a , Indang Dewata b a Jurusan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang, Jln. Prof. Dr. Hamka Airtawar Padang, Padang 25475 —iswandi_u@yahoo.com
b Pusat Penelitian Kependudukan dan Lingkungan Hidup (PPKLH) Universitas Negeri Padang, Jln. Prof. Dr. Hamka Airtawar Padang, Padang 25475
Abstract. Indonesia is a country that has a wet tropical climate, so that about 60 % of the cities in Indonesia is very a hazard to flood. The floods have caused many losses to humans. The purpose of this study is determine the direction of development policy mitigation of flood hazard zones in Limapuluh Kota District, by using GIS analysis with the overlay technique. The indicators used to determine the flood hazard zones are rainfall, slope, landform, soil type,  geology, elevation, and land use. Mitigation policy directives using AHP analysis involving 15 experts with conservation criteria, regulations, community capacity. The results showed 6,2 % is a very flood zone. Three main landing to reduce the impact of floods is disaster education, improved socialization in flood hazard zones, and planning of based spatial disaster.
Keywords: Flood, hazard,  policy directives.
(Diterima: 22-05-2017; Disetujui: 08-11-2017)

## 1. Pendahuluan

## 1.1. Latar belakang
Kehidupan  manusia  tidak  bisa  terlepas  dari pemanfaatan  lahan,  lahan  dan  tanah  merupakan sumberdaya penting bagi kehidupan manusia. Semakin banyak  jumlah  penduduk  pada  suatu  wilayah,  maka tekanan  terhadap  lahan  semakin  meningkat,  dan  akan menimbulkan konflik kepentingan dalam pemanfaatan lahan.  Sadyohutomo  (2008)  mengungkapkan  bahwa peningkatan  jumlah  penduduk  akan  mendorong peningkatan  kebutuhan  akan  penggunaan  lahan.  Luas lahan  yang  dapat  digunakan  untuk  mendukung kehidupan  relatif  tetap  dan  bersifat  terbatas.  Sebagai akibatnya,  akan  terjadi    persaingan  penggunan  lahan dan pada akhirnya akan terjadi konflik antarpengguna. Karmakar et  al. (2010)  dan  Kodoatie  (2013)  dampak perubahan penggunaan lahan menjadi lahan terbangun adalah terjadinya peningkatan bencana banjir.
Banjir  dapat  didefinisikan  sebagai  aliran  air  di permukaan  tanah  yang  relatif  tinggi  dan  tidak  dapat ditampung oleh saluran drainase atau sungai, sehingga melampaui badan sungai serta menimbulkan genangan atau  aliran  dalam  jumlah  yang  melebihi  normal  dan mengakibatkan  kerugian  pada  manusia  (BNPB  2012 dan  Wardhono et  al. 2012).  Menurut  Asdak  (1995), Bechtol dan Laurian (2005), bahwa banjir dipengaruhi oleh tiga faktor, yakni meteorologi, karakteristik DAS, dan  perilaku  manusia.  Mudelsee et  al. (2003), Popovska et  al. (2010),  Wardhono et  al. (2012),  dan Umar  (2016a)  menyatakan  peningkatan  intensitas
curah  hujan  dapat  mendorong  terjadinya  banjir, peningkatan  curah  hujan  dipengaruhi  oleh  faktor peningkatan  suhu  secara  global  yang  berdampak terhadap percepatan siklus hidrologi.  Kodoatie (2013) dan Umar et al. (2016b) banjir dapat dipengaruhi oleh karakteristik  daerah  aliran  sungai  (DAS)  berupa bentuklahan,  elevasi,  jenis  tanah,  dan  kemiringan lereng. Selain itu, Kodra dan Syaurkani (2004), Pribadi et al. (2006), Kodoatie (2013), dan Yüksek et al. (2013) menyatakan  bahwa  perilaku  masyarakat  dalam pemanfaatan  lahan  dapat  memperburuk  terjadinya bencana banjir.
UU  No  24  Tahun  2007  tentang  Penanggulangan Bencana dan BNPB (2012) menjelaskan bahwa rawan bencana merupakan kondisi atau karakteristik geologis, biologis,  hidrologis,  klimatologis,  geografis,  sosial, budaya,  politik,  ekonomi,  dan  teknologi  pada  suatu kawasan untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan  untuk  mencegah,  meredam,  mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi  dampak  buruk  bahaya  tertentu . Upaya yang  dapat  dilakukan  dalam  rangka  mencegah  atau meminimalisis dampak buruk dari bencana banjir yakni melakukan mitigasi.
BPBD Kabupaten Limapuluh Kota mencatat adanya terjadi peningkatan bencana banjir  baik dari frekuansi maupuan  luasan  yang  terkena  dampak  pada  periode 2010-2017.  Salah  satu  bentuk  mitigasi  yang  dapat dilakukan  untuk  meminimalisir  dampak  risiko  banjir dengan  cara  menentukan  arahan  kebijakan  mitigasi pada zona rawan banjir di Kabupaten Limapuluh Kota.

## 1.2. Tujuan Penelitian
Berdasarkan  latar  belakang  dikemukakan  diatas maka  tujuan  penelitian  ini  untuk  menentukan  arahan kebijakan  mitigasi  pada  zona  rawan  banjir  di Kabupaten Limapuluh Kota, Provinsi Sumatera Barat.

## 2. Metode Penelitian

## 2.1. Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian  ini  dilaksanakan  pada  Kabupaten Limapuluh  Kota  Provinsi  Sumatera  Barat.  Secara geografis  Kabupaten  Limapuluh  Kota  terletak  pada bujur 100 0 15’ BT - 100 0 53’BT dan lintang 0 0 25’LU -
0 0 25’LS.  Waktu  penelitian    dilaksanakan  pada  Maret
2017.  Gambar  1  merupakan  lokasi  penelitian  secara administratif.
Gambar1. Lokasi penelitian

## 2.2. Alat dan Bahan Penelitian
Penelitian  ini  membutuhkan  beberapa  alat  dan bahan  yang  akan  digunakan  untuk  model  kebijakan pengelolaan  zona  rawan  banjir  paba  Kabupaten Limapuluh  Kota.  Alat  yang  dibutuhkan  dalam penelitian ini dapat disajikan sebagai berikut:
a) GPS  untuk  menentukan  kordinar  lokasi  rawan banjir.
b) Komputer dengan software yang digunakan untuk analisis  antara  lain  program  Art  GIS  10.1  dan program Expert  Choice  2011 .  Program  Art  GIS
10.1  digunakan  untuk  analisis  penentuan  zona rawan  banjir.  Program Expert  Choice  2011 digunakan  untuk  menentukan  arahan  kebijakan kerawan banjir.
c) Alat tulis dan kertas.
Selanjutnya, bahan yang digunakan untuk penentuan  model  kebijakan  pengelolaan  zona  rawan banjir  paba  Kabupaten  Limapuluh  Kota  dapat disajikan pada Tabel 1.
Tabel 1. Bahan yang digunakan dalam penelitian No Jenis Sumber 1 Data curah hujan periode 1975-2017 BMKG Sicincin 2 Elevasi dan lereng Citra Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) 1 Arc Second 3 Penggunaan lahan Citra Landsat ETM+7 2016 4 Jenis tanah skala  1 : 250.000 Pusat Penelitian Tanah Bogor tahun 1990 5 Bentuklahan  skala 1 : 250.000 RePPProT  tahun 1990 6 Geologi skala 1 : 250.000 Badan Geologi Bandung tahun 2007 Sumber : Umar et al. (2016)

## 2.3. Prosedur Penelitian
Deliniasi kawasan rawan  banjir ditentukan dengan menggunakan  tujuh  indikator, yaitu:  lereng,  elevasi, penggunaan  lahan,  curah  hujan,  bentuklahan,  jenis tanah, dan geologi. Peta lereng dan elevasi dihasilkan dari Digital Evation Model (DEM) menggunakan citra Shuttle  Radar  Topography  Mission  (SRTM) 1 Arc
Second. Peta  curah  hujan  diperoleh  dari  interpolasi data  curah  hujan  BMKG  Sicin  periode  1975-2017 pada  lima  stasiun  curah  hujan  di  Kabupaten Limapuluh Kota yang membentuk garis isohyet . Peta jenis  tanah  diturunkan  dari  Peta  Jenis  Tanah    tahun 1990  skala  1:250,000.  Bentuklahan  dihasilkan  dari RePPProT  tahun 1990 skala 1:250,000. Peta geologi diturunkan dari skala 1 : 250,000 yang dihasilkan oleh Badan Geologi Bandung tahun 2007. Selanjutnya peta penggunaan  lahan  Kabupaten  Limapuluh  Kota dihasilkan  dari  interpretasi  citra Landsat  7+ETM tahun  2016  dan  dikoreksi  dengan  citra Quick  Bird 0.65m  tahun  2010.  Untuk  dapat  melakukan overlay, maka dilakukan penyamaan skala peta yaitu 1:50,000. Tabel  2  disajikan  indikator  penentuan  zona  rawan banjir.
Hasil  perkalian  antara  bobot  dengan  harkat  akan diperoleh  skor  diperoleh  masing-masing  indikator. Untuk menentukan zonasi rawan digunakan Persamaan  1.  Hasil  analisis  menghasilkan  total  skor tertinggi  sebesar  440  dan  total  skor terendah  sebesar 85,  maka  dengan  tiga  kelompok  kelas  diperoleh interval sebesar 118 seperti yang disajikan pada Tabel 3.
………………(1)
dimana : I  = besar jarak interval kelas
c = jumlah skor tertinggi
b = jumlah skor terendah
k = jumlah kelas yang diinginkan
Untuk menentukan arahan
kebijkan mitigasiditentukan berdasarkan pendapat pakar dengan  menggunakan  metode  AHP  ( Analytical Hierarchy Process ). Pakar akan menentukan penilaian yang  berdasarkan  skala  1  sampai  9  secara perbandingan    berpasangan (pairwise  comparision).
Menurut  Saaty  (1983),  Marimin    dan  Maghfiroh (2010)  skala  1  sampai  9.  Nilai  dan  definisi  pendapat pakar dalam skala perbandingan ada  pada Tabel 4.
Pakar  yang  digunakan  untuk  penentuan  arahan kebijakan  mitigasi  berasal  dari  Perguruan  Tinggi, LSM,  Bappeda  Kab.  Limapuluh  Kota,  Tokoh masyarakat,  Pusat  Kajian  Kebencanaan  UNP,  dan BPBD  Kab.  Limapuluh  Kota.  Jumlahpakar  yang digunakanuntukpenentuanarahan  kebijakan  mitigasi pada  zona  rawan  banjir  sebanyak  25  orang  pakar. Struktur  hierarki  arahan  kebijakan  mitigasi  disajikan pada Gambar 2.
Tabel 3. Kelas Interval Rawan Banjir. Kelas Kerawanan Kelas Interval Indeks Kerawanan Kelas Rendah 85-203 Zona Rawan Rendah Kelas sedang 204-321 Zona Rawan Sedang Kelas tinggi 322-440 Zona Rawan Tinggi
Sumber : Umar (2016)
Tabel 4. Kriteria penilaian dalam AHP Nilai Keterangan 1 A sama penting dengan B 3 A sedikit lebih penting dari B 5 A jelas lebih penting dari B 7 A sangat jelas lebih penting dari B 9 A mutlak lebih penting dari B 2, 4, 6, 8 Apabila  ragu-ragu  antara  dua  nilai  yang berdekatan Sumber: Saaty (1983), Marimin  dan Maghfiroh (2010) Tabel 2. Indikator rawan banjir. Indikator/ Bobot Sub. Indikator Harkat Skor Jenis Tanah (5) Dystric  cambisols,haplic acrisols 5 25 Haplic acrisols 4 20 Haplic acrisols,dystric cambisols 4 20 Dystric nitrosols,rhodic ferralsols,dystric cambisols 3 15 Umbric  andosols,humic cambisols 3 15 Dystric  cambisols,dystric geysols 2 10 Dystric  cambisols,ferric acrisols 1 5 Lereng (%) (20) 0-8 5 100 8 -16 4 80 16-27 3 60 27- 40 2 40 >40 1 20 Bentuklahan (15) Fluvial 5 75 Karst 4 60 Struktural 3 45 Vulkanik 2 30 Denudasional 1 15 Curah Hujan (15) > 5000 6 90 4500-5000 5 75 4000-4500 4 60 3500-4000 3 45 3000-3500 2 30 2500-3000 1 15 Elevasi Sungai (15) 0-5 meter 5 75 10-15 meter 4 60 15-20 meter 3 45 20-25 meter 2 30 >25 meter 1 15 Penggunaan Lahan (10) Permukiman 5 50 Sawah 4 40 Lahan kosong 4 40 Kebun campuran 3 30 Semak belukar 2 20 Hutan 1 10 Geologi (5) Aluvium (Qh) 5 25 Batu apung tufa (Qpt) 4 20 Batu  kuasa  campur  batu lanau (Tms) 4 20 Batu andesit (Qvmt) 3 15 Batu gamping (TLs) 3 15 Batu bara (MLt) 2 10 Batu sabak campur kuarsa (PCks) 2 10 Batu  filit,  kuarsa  campur batu lanau (pTps) 1 5 Batu vulkanik (Tmv) 1 5 Sumber : Umar (2016) k b c I  

## Arahan Kebijakan Mitigasi Rawan Banjir
Kabupaten Limapuluh Kota Konservasi Regulasi Kapasitas Masyarakat
2 3 4 5 1 7 8 9 10 6 Tujuan Kriteria Alternatif Keterangan:
1. Melakukan reboisasi
2. Pencegarah penebangan hutan
3. Pemanfaatan lahan secara terasering
4. Selektif dalam mengeluarkan IMB pada zona rawan banjir
5. Pembongkaran bangunan liar
6. Pembuatan RTRW lebih rinci
7. Peningkatan sosialisasi pada zona rawan banjir
8. Relokasi permukiman pada zona rawan banjir
9. Pendidikan kebencanaan
10. Perencanaan ruang berbasis bencana
Gambar 2. Struktur hierarki arahan kebijakan mitigasi rawan banjir

## 2. Hasil dan Pembahasan
Bencana  banjir  di  Kabupaten  Limapuluh  Kota periode 2010-2017 telah terjadi peningkatan frekuensi kejadian  dan  luasan  wilayah  yang  terkena  dampak bencana  banjir.  Bencana  banjir  pada  bulan  Februari 2017 telah merendam sekitar 1,000 ha sawah dan 4.000 rumah  (BPBD  Kab.  Limapuluh  Kota  (2017).  Asdak (1995)  menyatakan tiga  faktor utama penyebab  banjir pada  suatu  wilayah,  yaitu:  tingginya  intensitas  curah hujan  dalam  waktu  yang  lama,  karakteristik  daerah aliran  sungai  (DAS),  dan  perilaku  masyarakat  sekitar DAS.
Data curah hujan pada Kabupaten Lamapuluh Kota periode  1975-2017  berdasarkan  stasiun  penangkap curah  hujan  menunjukkan  adanya  kecenderuangan mengalami  peningkatan  selama  10  tahun  belakangan (BMKG  Sicincin,  2017).  Mudelsee et  al. (2003) menyatakan bahwa terjadinya peningkatan curah hujan dibanyak  wilayah  akibat  pengaruh  efek  radiasi  GRK. Peningkatan radiasi GRK disebabkan faktor antropogegik, seperti pengurangan kawasan hutan.
Penggunaan  lahan  di  Kabupaten  Limapuluh  Kota periode  1989-2016  berdasarkan  analisis  citra Landsat ETM+7 tahun  1989  dan  citra Landsat  ETM+7 tahun 2016 telah terjadi pengurangan kawasan hutan primer sekitar 30%. Kodra dan Syaurkani (2004) menyatakan bahwa  hutan  memiliki  peran  penting  dalam  menjaga
tata air tanah dan daur hidrologi. Yuksek et al. (2013) menyatakan dampak konversi kawasan  hujan  menjadi penggunaan  lain  adalah  terjadinya  peningkatan bencana  banjir.  Penning  Rowsell  (2003)  dan  Umar et al. (2016b) menyatakan selain faktor konversi kawasan hutan  menjadi  pengunaan  lain,  tidak  terkontrolnya pemanfaatan  hutan  sepanjang  aliran  sungai  juga sebagai  penyebab  terjadinya  peningkatan  bencana banjir.
Suripin  (2004)  dan  Umar  (2016a)  mengungkapkan bahwa  faktor  kemiringan  lereng  berkorelasi  positif terhadap bencana banjir. Wilayah yang relatif datar (0- 8%) akan lebih sering mengalami banjir dibandingkan wilayah  yang  agak  bergelobang  sampai  terjal.  Selain itu,  wilayah  yang  datar  endapan  sedimentasi menyebabkan  pendangkalan  sungai,  sehingga  akan terjadi luapan air sungai. Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki  sekitar  20%  wilayah  dengan  kemiringan lereng 0-8% (datar).
Hasil analisis tingkat kerawanan banjir di Kabupaten Limapuluh  Kota,  sekitar  6.2%  memiliki  tingkat kerawanan  tinggi,  54%  rawan  sedang,  dan  38.8% merupakan  zona  aman  terhadap  banjir.  Selanjutnya, bila dibandingkan dengan penggunaan  lahan kawasan permukiman  sekitar  27%  masuk  pada  kategori  sangat rawan.  Gambar  3  disajikan  zona  rawan  banjir  di Kabupaten Limapuluh Kota.

## Gambar 3. Peta zona rawan banjir Kabupaten Limapuluh Kota
Secara  demografis  Kabupaten  Limapuluh  Kota memiliki  angka  pertumbuhan  penduduk  sebesar  1.9% per  tahun.  Sadyohutomo  (2008)  dan  Mutaáli  (2012) menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk yang tinggi pada  suatu  wilayah  akan  menciptakan  konflik  antar penggunaan lahan. Kaur et al. (2004) dan Pribadi et al.
(2007)  menambahkan    pertumbuhan  penduduk  yang tinggi  akan  menyebabkan  pergeseran  fungsi  ekologis ruang,  ruang  terbangun  lebih  mondominasi  dan mendesak  ruang  alami  untuk  berubah  fungsi. Perubahan fungsi ekologis ruang akan akan menyebabkan  berkurangnya  kemampuan  lahan  untuk menyerap air saat musim penghujan.
Gambar  4  merupakan  hasil  analisis  AHP  tentang arahan kebijakan mitigasi banjir Kabupaten Limapuluh Kota.  Nilai inconsistency  ratio (CR)  pendapat  pakar sebesar  0,04.  Marimin    dan    Maghfiroh  (2010)  nilai inconsistency ratio yang dapat diterima adalah kurang dari 0,1.
UU  No  24  Tahun  2007  tentang  penanggulangan bencana  menyatakan  mitigasi    adalah  serangkaian upaya  untuk  mengurangi  risiko  bencana.  Berdasarkan hasil  analisis  menunjukkan  bahwa  terdapat  tiga alternatif  utama  arahan  kebijakan  mitigasi  rawan banjir,  yaitu:  pendidikan  kebencanaan,  peningkatan sosialisasi  pada  zona  rawan  banjir,  dan  perencanaan ruang berbasis bencana.

## Gambar 4. Hasil analisis AHP tentang arahan kebijakan mitigasi Kab. Limapuluh Kota
Stoica  dan  Iancu  (2011)  menyatakan  salah  satu upaya  untuk  mengurangi  dampak  risiko  bencana dengan  jalan  meningkatkan  kapasitas  masyarakat dalam menghadapi bencana. BNPB (2012) menjelaskan pendidikan kebencanaan dan peningkatan sosialisasi  pada  zona  rawan  bencana  merupakan indikator  meningkatkan  kapasitas  masyarakat  dalam mengurangi risiko bencana.
Peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengurangi risiko banjir dapat diimplentasikan dengan cara  memasukan  pendidikan  kebencanaan  pada kurikulum  sekolah.  Dengan  memasukan  pendidikan kebencanaan pada wilayah rawan bencana merupakan upaya  efektif  mengurangi  risiko  akibat  bencana. Kanreuther (2008) menyatakan memasukan pendidikan kebencanaan  pada  semua  elemen  masyarakat  dapat mengurangi 40-60% kerugian akibat bencana.
Selain  itu,  Suripin  (2004),  El-Kadi  dan  Yamashita (2007), dan Umar (2016a) mengemukakan bahwa salah satu solusi untuk mitigasi kawasan rawan banjir dengan cara memasukan unsur kebencanaan dalam penyusunan  tata  ruang.  Hal  ini  sesuai  sesuai  dengan arahan kebijakan mitigasi bencana dengan memasukan perencanaan ruang berbasis bencana.

## 3. Kesimpulan
Kabupaten Limapuluh Kota bencana banjir mengalami  peningkatan  dari  frekunsi  kejadian  dan luasan  daerah  mengalami  banjir.  Tingginya  intensitas curah  hujan  dan  konversi  kawasan  hutan  menjadi penggunaan  lain  sebagai  faktor  penyebab  banjir. Sekitar  6.2  %  wilayah  Kabupaten  Limapuluh  Kota merupakan  zona  tingkat  kerawan  tinggi  terhadap bencana banjir. Kawasan permukiman yang terbangun pada zona rawan tinggi sekitar 27 %.  Upaya mitigasi mengurangi  risiko  banjir  maka  terdapat  tiga  arahan kebijakan, yaitu: pendidikan kebencanaan, peningkatan sosialisasi  pada  zona  rawan  banjir,  dan  perencanaan ruang berbasis bencana.
Kepada pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota agar memasukan kurikulum pendidikan kebencanaan mulai tingkat  dasar  sampai  sekolah  menengah,  melakukan
sosialisasi  pada  zona  rawan  bencana,  dan  melakukan perencanaan ruang berbasis kebencanaan.

## Ucapan Terimakasih
Kepada Program Doktor Ilmu Lingkungan Pascasarjana  dan  PKLH  UNP  yang  telah  mensposori penelitian ini dan Bappeda Kabupaten Limapuluh Kota yang telah menfasilitasi penelitian.

## Daftar Pustaka
[1] Asdak,  C.,  1995.  Hidrologi  dan  Pengelolaan    DaerahAliran Sungai. Percetakan Gadjah Mada University . Yogyakarta
[2] Bechtol V, Laurian L. 2005. Restoring Straightened Rivers for Sustainable  Flood  Mitigation.  Disaster  Prevention  and Management. 14(1), pp , 6-19.
[3] [BMKG]  Badan  Meteorologi  Klimatologi  dan  Geofisika Sicincin, 2017. Data curah hujan periode 1975-2017. BMKG Sicincin, Sicincin.
[4] [BNPB]  Badan  Nasional  Penanggulangan  Bencana.  edoman Umum Penanggulangan Resiko Bencana, Jakarta.
[5] [BPBD]  Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah  Kabupaten Limapuluh Kota, 2017. Catatan Kebencanaan Daerah. BPBD
Kab. Limapuluh Kota, Limapuluh Kota.
[6] El-Kadi, A., E. Yamashita, 2007. Modeling Streamflows and Flood Delineation of the 2004 Flood Disaster. Manoa, O'ahu, hawai'i1. Pacific Science. 61(2), pp . 235-238.
[7] Gharagozlou,  A.,  H.  Nazari,  M.  Seddighi,  2011.  Spatial Analysis  for  Flood  Control  by  Using  Environmental Modeling.  Journal  of  Geographic  Information  System,  3(4), pp . 367-372.
[8] Karmakar,  S.,  S.  Simonovic,  A.  Peck,  J.  Black,  2010.  An Information  System  for  Risk-Vulnerability  Assessment  to Flood.  Journal  of  Geographic  Information  System.  2(3),  pp . 129-146.
[9] Kaur, E., H. Palang, H. Soovali, 2004. Landscapes in Change- Opposing  Attitudes  in  Saaremaa,  Estonia.  Landscape  and Urban Planning. 67, pp . 109-120.
[10] Kodra,  H.S.A.,  dan  Syaurkani.,  2004.  Bumi  Makin  Panas Banjir  Makin  Luas.  Penerbit  Yayasan  Nuasa  Cendikia, Bandung.
[11] Kodoatie,  R.,  2013.  Rekayasa  dan  Banjir  Kota.  Penerbit ANDI, Yogyakarta.
[12] Kunreuther,  H.,  2008.  Reducing  Losses  from  Catastrophic Risks  Through  Long  term  Insurance  and  Mitigation.  Social Research. 75(3), pp . 905-930.
[13] Marimin,  dan  Maghfiroh,  N.,  2010.  Aplikasi  Teknik Pengambil  Keputusan  dalam  Manajemen  Rantai  Pasok.  IPB Press, Bogor.
[14] Mudelsee, M., M. Borngen, G. Tetzlaff, U. Grunewald, 2003. No Upward  Trends in  The Occurrence  of  Extreme Floods in Central Europe. Nature, 425(6954), pp . 1-9.
[15] Muta'ali,  L.,  2012.  Daya  Dukung  Lingkungan  untuk Perencanaan  Pengembangan  Wilayah.  Badan  Penerbit Fakultas  Geografi  (BPFG)  Universitas  Gadjah  Mada, Yoyakarta.
[16] Penning-Rowsell,  E.,  2003.  Flood  Hazard  Response  in Argentina. Geographical Review. 86(1), pp . 72-90.
[17] Popovska, C., M. Jovanovski, D. Ivanoski, I. Pesevski, 2010. Storm Sewer System Analysis In Urban Areas and Flood Risk Assessment.  Technical University  of Civil  Engineering  from Bucharest.75(3), pp. 95-110.
[18] Pribadi,  D.,  D.  Shiddiq,  M.  Ermyanila,  2006.  Model Perubahan Tutupan Lahan  dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya.  Jurnal  Teknologi  Lingkungan  BPPT.  3 (1), pp. 77-91.
[19] [RI] Republik Indonesia, 2007. Undang-Undang No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Lembaran Negara RI Tahun 2007, No 68. Sekretariat Negara, Jakarta.
[20] Stoica,  A.,  I.  Iancu,  2011.  Flood  Vulnerability  Assesment Based  on  Mathematical  Modeling.  Technical  University  of Civil Engineering from Bucharest. 425(69), pp . 1-9.
[21] Suripin, 2004. Sistem Drainase Perkotaan yang Berkelanjutan. Penerbit ANDI, Yogyakarta.
[22] Sadyohutomo,  M.,  2008.  Manajemen  Kota  dan  Wilayah Realitas dan Tantangan. Penerbit Bumi Aksara, Jakarta.
[23] Umar,  I.,  2016a.  Mitigasi  Bencana  Banjir  pada  Kawasan Permukimann  Di  Kota  Padang  (disertasi).  Bogor,  Sekolah Pascasarjana IPB.
[24] Umar,  I.,  Widiatmaka,  B.  Pramudya,  dan  B.  Barus,    2006b. Delineation of Flood Harzad Zones by Using a Multi Criteria Evaluation  Approach  in  Padang  West  Sumatera  Indonesia. Journal of Enviroment and Earh Science.  4(3), pp. 27-34.
[25] Wardhono,  A.,  G.  Pratomo,  B.  Prakoso,  C.  Qori'ah,  2012. Countermeasures  Flood  Disaster  Sampean  River  Policy  in Situbondo  District.  Journal  of  Law  and  Social  Sciences (JLSS). 2(1), pp . 118-122.
[26] Yang, M., X. Qian, Y. Zhang, J. Sheng, D. Shen, Y. Ge, 2011. Spatial  Multicriteria  Decision  Analysis  of  Flood  Risks  in Aging-Dam  Management  in  China.  International  Journal  of Environmental  Research  and  Public  Health.  8(5),  pp . 1368- 1387.
[27] Yüksek, O., M. Kankal, O. Üçüncü, 2013. Assessment of Big Floods  in  the  Eastern  Black  Sea  Basin  of  Turkey. Environmental Monitoring and Assessment. 185(1), pp . 797- 814.