Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: XXXX | E-ISSN: XXXX Vol. 1, No. 2 – September 2020, Hal. 139-144| Available Online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: http://doi.org/ 10.22225/jph.v1i2.2351.139-144

## TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR (PUNGLI)
I Wayan Arsa Yogi Wiguna, I Nyoman Sujana, I Nyoman Gde Sugiartha Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia
Abstrak
Di  masyarakat  sering  terdengar  tentang  pungutan  liar  yang  merupakan  salah  satu  bentuk  tindak  pidana. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaturan  terhadap  tindak  pidana  pungutan  liar  (Pungli) berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang tentang pungutan retribusi, kreasi dan olahraga dan untuk  mengetahui  pengenaan  sanksi  pidana  terhadap  pelaku  yang  melakukan  tindak  pidana  pungutan  liar (Pungli). Metode penelitian yang digunakan yakni metode penelitian normatif, sumber bahan hukum primer dan sekunder,  pencatatan  terhadap  buku-buku  peraturan  perundang-undangan  serta  literatur  lainnya  dilakukan untuk  mengumpulkan  data,  dan analisis  bahan  hukum  dengan  menggunakan  argumentasi  hukum.  Hasil  dari penelitian  ini  bahwa  terkait  dengan  pengaturannya  tersirat  dalam  rumusan  korupsi  pada  beberapa  Pasal diantaranya  Pasal  423  KUHP  yang  dirujuk  dalam  pasal  12  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2001 tentang tindak  pidana  korupsi.  Sanksi  hukum  terhadap  pungutan  liar  terdiri  atas  sanksi  sosial,  sanksi  pidana. Perundangan tnetnag tindak pidana korupsi tercantum di dalamnya tentang  tindak pidana pungutan liar.
Kata Kunci: Pengaturan; Pungutan liar; Sanksi

## Abstract
In  the  community,  it  is  often  heard  about  illegal  fees  which  are  a  form  of  criminal  act.  This  study  aims  to determine the regulation of illegal levies (Pungli) based on Regional Regulation No. 8/2010 concerning levies, creations  and  sports  and  to  determine  the  imposition  of  criminal  sanctions  against  perpetrators  who  commit illegal extortion (Pungli). The research method used is the normative research method, primary and secondary legal  material  sources,  records  of  statutory  books  and  other  literature  are  carried  out  to  collect  data,  and analysis  of  legal  materials  using  legal  arguments.  The  results  of  this  study  indicate  that  the  regulation  of corruption is implied in the formulation of corruption in several articles including Article 423 of the Criminal Code  referred  to  in  Article  12  of  Law  Number  31  Year  1999  as  a  criminal  act  of  corruption,  which  is  then reformulated in Law Number. 20 of 2001 concerning the crime of corruption. Legal sanctions against extortion consist of social sanctions and criminal sanctions. The law on corruption is stated in it regarding the crime of extortion.
Keywords: Regulations;  Illegal Levies;  Sanctions

## I. PENDAHULUAN
Pungutan  liar  dan  korupsi  pada  intinya  adalah  tindakan  yang  sama  karena  sama-sama mempergunakan  kekuasaan  untuk  membuat  kaya  diri  yang  bertentangan  dengan  hukum.  Tindak pidana  ini  tersirat  pada  perundangan  tentang  korupsi. Pungutan  liar  dengan  kata  lain  juga  disebut dengan pungutan yang dilakukan demi kepentingan pribadi dikarenakan petugas yang tidak memiliki moral  atau  melakukan  pelanggaran  aturan.  Adanya  wewenang  yang  disalah  gunakan  dengan  tujuan memfasilitasi  masalah  atau  memenuhi  kepentingan  pihak  yang  membayar.  Jadi  dapat  dikatakan pungli  setidaknya  ada  dua  pihak,  baik  pihak  yang  menggunakan  jasa  atau  petugas  yang  tidak bermoral yang sudah terbiasa melakukan hubungan langsung untuk melakukan transaksi tertutup dan terbuka, pungli biasnaya terjadi di di lapangan dilakukan dengan cepat dan dan berbentuk uang.
Pemerintah  telah  mengeluarkan  Peraturan  Presiden  tentang  Satuan  Tuntas  Sapu  Bersih Pungutan  Liar yang  mendapatkan  dukungan Surat  Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi  Birokrasi  dalam  melaksanakan  tupoksi  pemerintahan. Tujuan  dibentuknya  perundangan adalah  agar  kepentingan  individu  dan  masyarakat  terlindungi  ( Lamintang,  1991 ) Pungli  yang
dilakukan  oleh  oknum  pejabat  ketika  memberikan pelayanan  kepada  masyarakat  agar  bisa diminimalisasi  dengan  terbitnya  peraturan  presiden  ini.  Praktik  pungli  adalah  perbuatan  merusak, busuk  dan  bejat  serta  banyak  kebohongan  yang  dikaitkan  dengan  masalah  uang,  berhasilnya pemberantasan  pungli  dalam  hal  ini  korupsi  akan  memberikan  dampak  yang  baik  bagi  masyarakat ( Ramadhani, 2017 ).
Dalam penanaganan masalah pungli setiap daerah provinsi termasuk kabupaten/kota  juga  telah mengeluarkan  Perda.  Hal  ini  dilakukan  agar  lebih jelasnya pijakan hukum mengenai kasus Pungli ini.  Sebagai  salah  satu  daerah  pariwisata  yang  ada  di  Provinsi  Bali,  Pemerintah  Kabupaten  Gianyar memiliki  Perda  yang  mengatur  tentang  retribusi  tempat  rekreasi  yaitu  Perda  Nomor  8  Tahun 2010 yang  mengatur tentang retribusi tempat rekreasi dan olahraga. Perda  tersebut dikeluarkan  oleh pemerintah  agar  adanya  kejelasan  aturan  mengenai  bentuk  retribusi  dari  tempat  rekreasi  dan  untuk menghindari adanya pungutan-pungutan liar dari pihak-pihak tertentu. Meskipun telah terdapat aturan namun praktek pungli masih kerap ditemukan di masyarakat.
Salah  satu  kasus  mengenai  pungli  yang  sedang  hangat  dibicarakan  yang  terjadi di  Kabupaten Gianyar  adalah  kasus  pungutan  karcis  masuk  Pura  Tirta  Empul  yang  dianggap  tidak  sesuai dengan Perda dan perjanjian. Dilansir dari Bali post (13 November 2018) Tim Sapu Bersih Pungutan Liar  (Saber  Pungli)  Polres  Gianyar  melakukan  penangkapan  terhadap  dua  penjaga  tiket  di  tempat wisata  Tirta  Empul,  Desa  Manukaya  Let,  Gianyar.  Dari  hasil  pemeriksaan,  penyidik  menemukan dugaan  tindak  pidana  korupsi  dalam  pungutan  tiket.  Pungutan  ini  diindikasikan  melanggar  Perda Kabupaten  Gianyar  Nomor  8  tahun  2010  tentang  pungutan  retribusi,  kreasi  dan  olah  raga  dan turunannya yakni Perda retribusi objek wisata.
Dari  Perda  tersebut  lebih  lanjut  kemudian  dibuatkan  kerja  sama  antar  Dinas  Pariwisata dengan Bendesa Adat Manukaya Let yang kemudian disebut Perarem Desa Manukaya Let no 4 tahun 2013  terkait  pemungutan  tiket  wisata.  Perjanjiannya  sendiri  sudah  dilakukan  dua  kali,  yakni  pada awal tahun 2013 dan bulan April 2018 dalam perjanjian ini disebutkan adanya pembagian hasil tiket mulai dari pukul 07.00 Wita hingga 18.00 Wita. Yakni Pemerintah Daerah (Pemda) mendapat bagian 60  persen  dan  Desa  Manukaya  Let  sebesar  40  persen.  Namun  sejak  tahun  2013,  secara  sepihak ada  yang  memerintahkan  karyawan  dari  Bendesa  Adat  untuk  mengambil  alih  tiket  pada  pukul 15.00  Wita  hingga  18.00  Wita.  Hal  ini  jadi  permasalahan  karena  uang  hasil  penjualan  tiket  tidak dibagi sesuai Perda Nomor 8 tahun 2010. Uang itu seluruhnya masuk ke uang kas Desa Adat. Selain itu, selama lima tahun terakhir, Desa Adat juga telah menerima hak  40  persen  dari  penjualan  tiket pukul  07.00-15.00  Wita.  Namun  dari  pukul 15.00-18.00  Wita  diambil  seluruhnya  oleh  Desa  yang membuat  Pemda  merasa dirugikan.
Meskipun dikatakan dalam perjanjian tidak tercantum batas waktu operasional namun  dengan jelas, dalam kasus ini Perarem Desa Manukaya Let no 4 tahun 2013 dan telah diperpanjang pada april 2018 terkait pemungutan tiket wisata tidak bisa berlaku, karena berbenturan dengan aturan yang ada diatasnya,  yakni  Perda  Kabupaten  Gianyar  no  8  tahun  2010  tentang  pungutan  retribusi,  kreasi  dan olah raga. Kompleksnya permasalahan pungling, karena menyangkut hak-hak masyarakat yang harus dilindungi.  Pelaksanaan  pelayananan  publik  menjadi  terhambat  karena  adanya  pungli.  Kewibawaan hukum  menjadi  merosot  dengan  maraknya  pungli  ( Soepardi,  2009 ).  Upaya  yang  dilakukan  untuk memberantas pungli adalah dengan melakukan penegakan hukum  sehingga  kepastian dan ketertiban serta perlindungan hukum dapat terjamin dan dilaksanakan di era modernisasi dan globalisasi ini, jika berbagai  dimensi  kehidupan  hukum  selalu  menjaga  harmoni,  keseimbangan  dan  harmoni  antara moralitas  sipil  berdasarkan  nilai-nilai  aktual  dalam  kehidupan  masyarakat  yang  beradab  ( Hamzah, 2000 ).
Berdasarkan  pernyataan  sebagaimana  diuraikan  diatas,  penelitian  ini  hendak  mendeskripsikan pembahasan  dalam  fokus  masalah  hukum  terhadap  terhadap  praktek  pungli  yang  terjadi  di masyarakat. Oleh karena alasan-alasan tersebut di atas, praktek pungli cukup sulit untuk dihilangkan mengingat  bahwa  hukum  di  Indonesia  yang  mengatur  masalah  ini  terdapat  konflik  norma  tentang pengaturan Pararem dengan Perda tentang retribusi yang dimanfaatkan oleh pelaku pungli untuk lepas dari proses pemidanaan. Maka penelitian ini betujuan untuk mengetahui  pengaturan  terhadap  tindak pidana  pungutan  liar  (Pungli)  berdasarkan  Peraturan  Daerah  Nomor  8  Tahun  2010  tentang  tentang pungutan  retribusi,  kreasi  dan  olahraga,  dan  juga  untuk  mengetahui  pengenaan  sanksi  pidana
terhadap  pelaku  yang  melakukan tindak pidana punguta liar (Pungli) pada kasus karcis masuk Pura Tirta Empul.

## II. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  jenis  penelitian  yuridis  normative, dengan  menggunakan  pendekatan  peraturan  perundang-undangan,  pendekatan  konseptual  dan pendekatan kasus dengan menganalisis  kasus ( Sudarto, 1986 ).  Bahan  hukum  yang digunakan  dalam penelitian  ini  terdiri  dari  2  macam  sumber,  yaitu  bahan  hukum  primer  yaitu  Undang-Undang  dan peraturan  lainnya  serta  bahan  hukum  sekunder.  Sumber  data  yang  digunakan  dalam  pengumpulan data yaitu bahan hukum primer dan sekunder; sumber data ini merupakan metode pengumpalan bahan hukum  dengan  melakukan  pencatatan  terhadap  buku-buku  peraturan  perundangan-undangan  serta literatur lainnya yang ada kaitannya dengan masalah yang di bahas.  Bahan ini yang telah terkumpul dianailisis  secara  sistematis  dengan  menggunakan  argumentasi  hukum  berdasarkan  logika  hukum deduktif, induktif dan dituangkan secara deskriftif.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Pengaturan terhadap Tindak Pidana Pungutan Liar (Pungli)
Secara  mendasar,  penegakan  hukum  adalah  menegakkan  ide-ide  atau  konsep-konsep  yang  abstrak, dalam  rangka  mengubah  ide-ide  tersebut  menjadi  nyata  ( Rahardjo,  2010 ).  Menurut  Philipus  M. Hadjon, adalah alat dalam melakukan penegakan hukum meliputi penegakan sanksi dan pengawasan ( H.R.,  2011 ).  Pengawasan  merupakan  langkah  preventif  untuk  memaksakan  kepatuhan,  sedangkan pemberian  sanksi  merupakan  langkah  represif  untuk  memaksakan  kepatuhan.  Dalam  memberikan pelayanan  publik  aparat  pemerintah  seyogianya memberikan  pelayanan  secara  maksiamal  dan memberikan  kepuasan  kepada  masyarakat  ( Wahyudi,  1994 ).  Dari  berbagai  uraian  arti  pungutan  liar diatas,  sehingga  dapat  di  lihat  bahwa  unsur-unsur  dari  perbuatan  pungutan  liar  terdiri  dari  unsur obyektif dan unsur subyektif antara lain, yaitu:
a. Unsur  Obyektif  Pada  pungutan  liar hal  ini  diatur  dalam  rumusan  korupsi pada Pasal 12 huruf e UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 423 KUHP adalah:
1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara atau seorang pejabat;
2. Menyalah gunakan kekuasaan;
3. Memaksa  seseorang  yaitu  terdiri  atas:  a)  Memberikan  sesuatu,  b)  Membayar,  c) Menerima, d) Mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;
b. Unsur Subyektif Pada pungutan liar  dalam hai ini adalah:
1. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
2. Menguntungkan secara melawan hukum.
Adanya prosedur pelayanan yang lama dan berbelit-belit menyebakan masyarakat  merasa  lelah pada  saat  harus  berurusan  dengan  pelayanan  publik  yang  korup.  Masyarakat  menjadi  toleran dengan  praktik  pungutan  liar  dalam  menyelenggarakan  pelayanan  publik.  Politik  hukum  pidana merupakan  bagian  dari  kebijakan  penanggulangan kejahatan lewat pembuatan peraturan perundang- undangan pidana. Penegakan hukum harus dilihat sebagai sistem peradilan pidana, karena merupakan proses  yang  mencakup  berbagai  pihak  yang  didalamnya  terdapat  masyarakat  untuk  kerangka mencapai tujuan ( Arief, 2001 ). Berdasarkan ketentuan pidana tersebut di atas, kejahatan pungutan liar dapat dijerat dengan tindak pidana di bawah ini:
1. Tindak pidana penipuan
Penipuan dan pungutan liar adalah tindak pidana yang  mengandung unsur-unsur yang sama dan adanya  keterhubungan,  seperti  untuk  mempeorleh  keuntungan  bagi  diri  sendiri  atau  orang  lain secara  melanggar  hukum  dengan  berbohong  supaya  orang  lain  memberikan  barang  atau sesuatu kepadanya.
2. Tindak pidana pemerasan
Penipuan dan pungutan liar adalah tindak pidana yang mana terdapat unsur-unsur yang sama dan saling berhubungan, antara lain untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum  dengan  rangkaian  kekerasan  atau  dengan  ancaman  agar  orang  lain  menyerahkan  barang atau sesuatu kepadanya.
3. Tindak pidana korupsi
Tindak pidana korupsi yang sangat erat kaitannya dengan kajahatan jabatan ini, karena rumusan pada  pasal  415  pasal  penggelapan  dalam  KUHP  diadopsi  oleh  UU  No.  31  tahun  1999  yang kemudian diperbaiki oleh UU No. 20 tahun 2001, yang dimuat dalam pasal 8.
2. Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pungutan Liar (Pungli)
Dalam melakukan penegakan hukum pidana, ada 3 (tiga) unsur yang harus selalu diperhatikan, yaitu; Kepastian hukum ( Rechtssicherheit ), Kemanfaatan ( Zweckmassigkeit ), dan Keadilan ( Gerechtigkeit ). Kepastian hukum merupakan suatu perlindungan dari tindakan sewenang-wenang dan bertujuan untuk ketertiban  masyarakat.  Kemanfaatan  dalam  penegakan  hukum  ditujukan  kepada  masyarakat, diharapkan  hukum  tidak  menimbulkan  keresahan  dalam  masyarakat.  Keadilan  dimaksudkan  agar pelaksanaan  penegakan  hukum  harus  adil  bagi  semua  orang.  Ketiga  unsur  ini  haruslah  mendapat perhatian  yang  seimbang,  tetapi  dalam  praktik  tidak  mudah  untuk  mengusahakan  perhatian  yang seimbang di antara ketiga unsur tersebut.
Dalam praktik penegakan hukum tindak pidana umum dan khusus, ternyata ada cukup banyak contoh kasus yang menunjukkan bahwa sanksi pidana belum dilaksanakan yang memenuhi nilai-nilai tujuan  pidana  baik  untuk  memberikan  efek  jera  kepada  pelaku  atau  untuk  memberikan  efek pencegahan umum kepada masyarakat umum. Yang nantinya, penerapan sanksi pidana tersebut juga tidak  mencerminkan  nilai  kebenaran,  keadilan,  kepastian,  dan  kegunaan  hukum  yang  merupakan tujuan  hokum.  Salah  satu  kasus  mengenai  pungli  yang  sedang  hangat  dibicarakan  yang  terjadi  di Kabupaten  Gianyar  adalah  kasus  pungutan  karcis  masuk  Pura  Tirta Empul yang dianggap tidak sesuai  dengan  Perda  dan  perjanjian.  Dilansir  dari  Bali  post  (13  November  2018)  Tim  Sapu  Bersih Pungutan  Liar (Saber  Pungli)  Polres Gianyar  melakukan penangkapan terhadap dua penjaga tiket  di tempat  wisata  Tirta  Empul,  Desa  Manukaya  Let,  Gianyar.  Dari  hasil  pemeriksaan,  penyidik menemukan  dugaan  tindak  pidana  korupsi  dalam  pungutan  tiket.  Pungutan  ini  diindikasikan melanggar Perda Kabupaten Gianyar Nomor 8 tahun 2010 tentang pungutan retribusi, kreasi dan olah raga dan turunannya yakni Perda retribusi objek wisata.
Dari  Perda  tersebut  lebih  lanjut  kemudian  dibuatkan  kerja  sama  antar  Dinas  Pariwisata dengan  Bendesa  Adat  Manukaya  Let  yang  kemudian  disebut  Perarem  Desa  Manukaya  Let  no  4 tahun  2013  terkait  pemungutan  tiket  wisata.  Perjanjiannya  sendiri  sudah  dilakukan  dua  kali,  yakni pada awal tahun 2013 dan bulan April 2018. dalam perjanjian ini disebutkan adanya pembagian hasil tiket  mulai  dari  pukul  07.00  Wita  hingga  18.00  Wita.  Yakni  Pemerintah  Daerah  (Pemda)  mendapat bagian  60  persen  dan  Desa  Manukaya  Let  sebesar  40  persen.  Namun  sejak  tahun  2013,  secara sepihak  ada  yang  memerintahkan  karyawan dari  Bendesa  Adat  untuk  mengambil  alih  tiket  pada pukul  15.00  Wita  hingga  18.00  Wita.  Hal  ini  jadi  permasalahan  karena  uang  hasil  penjualan tiket  tidak  dibagi  sesuai  Perda  Nomor  8  tahun  2010.  Uang  itu  seluruhnya  masuk  ke  uang  kas  Desa Adat.  Selain  itu,  selama  lima  tahun  terakhir,  Desa  Adat  juga  telah  menerima  hak  40  persen  dari penjualan  tiket  pukul  07.00-15.00  Wita.  Namun  dari  pukul  15.00-18.00  Wita  diambil  seluruhnya oleh Desa yang membuat Pemda merasa dirugikan.
Meskipun dikatakan dalam perjanjian tidak tercantum batas waktu operasional  namun  dengan jelas, dalam kasus ini Perarem Desa Manukaya Let no 4 tahun 2013 dan telah diperpanjang pada april 2018 terkait pemungutan tiket wisata tidak bisa berlaku, karena berbenturan dengan aturan yang ada diatasnya,  yakni  Perda  Kabupaten  Gianyar  no  8  tahun  2010  tentang  pungutan  retribusi,  kreasi  dan olahraga.  Undang-Undang  Nomor.  20  Tahun  2001  perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor.  31 Tahun  1999  tentang  Pemberantasa  Tindak  Pidana  Korupsi  dijelaskan  diantaranya  dalam  Pasal  5 Undang-Undang  Nomor.  20  Tahun  2001  bahwa;  barang  siapa,  memberi  atau  menjanjikan  sesuatu kepada  pegawai  negeri  atau  penyelenggara  negara  dengan  maksud  supaya  pegawai  negeri  atau penyelenggara  negara  tersebut  berbuat  atau  tidak  berbuat  sesuatu  dalam  jabatannya,  yang bertentangan dengan kewajibannya; atau memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak  dilakukan  dalam  jabatannya.  Bagi  pegawai  negeri  atau  penyelenggara  negara  yang  menerima pemberian  atau  janji  sebagaimana  dimaksud  dipidana  dengan  pidana  yang  sama  (Dipidana  dengan pidana  penjara  paling  singkat  1  (satu)  tahun  dan  paling  lama  5  (lima)  tahun  dan  atau  pidana  denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Pasal 11: Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun
dan  paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau  penyelenggara  negara  yang  menerima  hadiah  atau  janji  padahal  diketahui  atau  patut  diduga, bahwa  hadiah  atau  janji  tersebut  diberikan  karena  kekuasaan  atau  kewenangan  yang  berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan  dengan  jabatannya.  Pasal  12;  Dipidana  dengan  pidana  penjara  seumur  hidup  atau  pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau  orang  lain  secara  melawan  hukum,  atau  dengan  menyalahgunakan  kekuasaannya  memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.
Kemudian pungutan liar dapat disamakan dengan tindak pidana pemerasan.  Pemerasan  adalah suatu  jenis  tindak  pidana  umum  di  Indonesia. Tindak pidana ini di atur dalam Pasal 368 KUHP; barang  siapa  dengan  maksud  untuk  menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang  lain  secara  melawan hukum,  memaksa  seseorang  dengan  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan  untuk  memberikan  sesuatu barang,  yang  seluruhnya  atau  sebagian  adalah  kepunyaan  atau  sebagian  adalah  kepunyaan  orang  itu atau  orang  lain,  atau  supaya  membuat  utang  atau  menghapuskan  piutang.  Pemerasan  bermakna meminta  uang  dan  jenis  lain  dengan  ancaman  Dalam  konteks  hukum  pidana,  unsur-unsur  tindak pidana  pemerasan  dari  Pasal 368 KUHP adalah 1) dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, 2) secara melawan hukum, 3) memaksa seseorang dengan kekerasan dan ancaman, 4) memberikan atau menerima sesuatu barang, yang seluruhnya atau  sebagian  barang,  yang  seluruhnya atau  sebagian  adalah  kepunyaan  orang  itu  atau  orang  lain,  dengan  maksud  membuat  utang  atau menghapuskan piutang.
Berdasarkan  Surat  Edaran  Kejaksaan  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  B2479  /  F.3  / Ft.111  /  2017  menjelaskan  karena  barang  bukti  kecil  yang  disita  termasuk  dalam  kasus  pemerasan kasus pidana umum sehingga dipindahkan ke pengadilan distrik untuk diadili, tetapi oleh pengadilan distrik  dan  diminta  untuk  diadili  dalam  tindak  pidana  korupsi  karena  pemerasan  telah  dimasukkan dalam kasus tindak pidana korupsi. Penyelesaian perkara tindak pidana pungutan liar yang disatukan dengan  penyelesaian  pidana  korupsi  sesuai  dengan  daerah  hukumnya  dilaksanakan  oleh  Kejaksaan Negeri  Madiun  sebagai  lembaga  yang  berwenang  didalam  bidang  penuntutan  perkara  tindak  pidana korupsi.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Berdasarkan  penjelasan  yang  telah  diuraikan  diatas,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  terkait  dengan pengaturan  tentang  tindak  pidana  pungutan  liar  secara  tersirat  dapat  ditemukan  dalam  rumusan korupsi  pada  beberapa  Pasal  diantaranya  Pasal  423  KUHP  yang  dirujuk  dalam  pasal  12  Undang- Undang  Nomor.  31  Tahun  1999  sebagai  tindak  pidana  korupsi,  yang  kemudian  dirumuskan  ulang pada  Undang-Undang  Nomor.  20  Tahun  2001  tentang  tindak  pidana  korupsi.  Kemudian,  sanksi hukum terhadap pungutan liar terdiri atas sanksi sosial, sanksi pidana.

## 2. Saran
Saran-saran  yang  dapat  diajukan  berdasarkan  hasil  analisis  adalah  sebagai  berikut;  Agar  pelayanan terhadap pelayanan pungutan liar dipertahankan dan ditingkatkan, agar tercapai komunikasi yang baik antara para pihak berwajib  yang  melakukan  pelayanan  terhadap  pemberantasan  pungutan liar  ini. Kondisi  yang  seperti  ini  akan  membantu  mewujudkan  keberhasilan  di  dalam  perbaikan  sistem birokrasi  yang  lebih  baik  kedepannya.  Sehingga  pelayanan  publik  kepada  masyarakat  akan  terbesas dari segala kegiatan pungutan liar yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu bagi  pihak  yang  melakukan  pemberantasan  pungli  perlu  meningkatkan  kerjasama  yang  baik  dengan Pemerintah  dan  maupun  pihak  Swasta  dalam  hal  mempermudah  pemberantasan  kejahatan  pungli. Kemudian,  diperlukan  adanya  upaya  sosialisasi  oleh  Pemerintah  terkait  dengan  pentingnya  tertib hukum dalam upaya mengindari terjadinya pungutan liar untuk  menunjang peningkatan kesejahteraan
masyarakat.  Dalam hal  ini menumbuhkan  kesadaran  masyarakat  untuk menghindari penyimpangan proses birokrasi dan mengikuti prosedur hukum yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA
Arief,  B.  N.  (2001). Masalah  Penegakan  Hukum  dan  Kebijakan  Penanggulangan  Kejahatan .  PT. Citra Aditya Bakti. H.R., R. (2011). Hukum Administrasi Negara (Edisi Revi). PT Raja Grafindo Persada. Hamzah, A. (2000). Hukum Acara Pidana Indonesia . Sinar Grafika.
Lamintang,  P.  A.  F.  (1991). Delik-Delik  Khusus  Kejahatan  Jabatan  dan  Kejahatan-Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindakan Pidana Korupsi . Pionir Jaya. Rahardjo, S. (2010). Masalah Penegakan Hukum suatu Tinjauan Sosiologis . Sinar Baru.
Ramadhani, W. (2017). Penegakan Hukum Dalam Menanggulangi Pungutan Liar Terhadap Pelayanan Publik. Jurnal Hukum Samudra Keadilan , 12 (2), 263–276.
Soepardi,  E.  M.  (2009). Memahami  Kerugian  Keuangan  Negara  sebagai  Salah  Satu  Unsur  Tindak Pidana Korupsi . Ghalia Indonesia. Sudarto. (1986). Kapita Selekta Hukum Pidana . Alumni. Wahyudi,  K.  (1994). Sistem  Informasi  Manajemen  dalam  Organisasi  Organisasi  Publik .  Gadjah Mada University Press.