Etnografi Lembaga Pemasyarakatan: Adaptasi, Resistensi & Penghukuman
Oleh: A. Josias Simon R Email: simonrbi@yahoo.com Departemen Kriminologi FISIP UI

## Abstrak
Tulisan  ini  merupakan  hasil  penelitian  penulis tentang  Etnografi  Lembaga  Pemasyarakatan sebagai tempat pelaksanaan hukuman penjara.  Adaptasi  dan  Resistensi  dalam kehidupan di Lapas mencerminkan keberadaan  struktur  sosial    dan  status  sosial narapidana. Kebijakan
semi-otonom memadukan  prosedur  tetap  (protap)  baku  dan pemanfaatan  jaringan  adaptasi  mengatasi berbagai  keterbatasan  yang  dihadapi  oleh narapidana.

## Abstract
This paper is the result of the author's research on Ethnography Penal Institution as a place of imprisonment execution. Adaptation and Resistance in prison life reflect the existence of the  social  structure  and  social  status  of prisoners. The semi-autonomous policy integrates  the  standard  of  fixed  procedures and  the  use  of  adaptation  networks  to overcome the limitations faced by prisoners.
Menurut  Undang-Undang  Nomor  12 Tahun  1995  tentang  Pemasyarakatan  pasal  1
ayat 3 menyebutkan Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan  pembinaan  Narapidana  dan Anak  Didik  Pemasyarakatan.  Sedangkan sistem  pemasyarakatan  dalam  pasal  1  ayat  2 ayat adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas  serta  cara  pembinaan  warga  binaan pemasyarakatan  berdasarkan  Pancasila  yang dilaksanakan  secara  terpadu  antara  pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan
pemasyarakatan  agar  menyadari  kesalahan, memperbaiki  diri,  dan  tidak mengulangi tindak pidana  sehingga  dapat  diterima  kembali  oleh
lingkungan  masyarakat,  dapat  aktif  berperan dalam  pembangunan,  dan  dapat  hidup  secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.
Lembaga  Pemasyarakatan  (Lapas) merupakan  tempat  melaksanakan  pembinaan narapidana  agar  menyadari  kesalahan  dan kembali  menjadi  warga  masyarakat  yang  baik dan tidak mengulangi perbuatannya1.
Hukuman  penjara  yang  dilaksanakan  dalam Lapas  tidak  lagi  dapat  disamakan  dengan pandangan  penghukuman  tradisional  yang melihat narapidana (tahanan) sebagai sampah  masyarakat,  penjahat  besar,  penyakit masyarakat, dan seterusnya, tapi  telah berubah  seiring  dengan  bangkitnya  hak  asasi manusia,  kualitas  &  kuantitas  kejahatan,  serta spektrum penghuni Lapas yang beragam2.
Opini negatif timbul terhadap manajemen Lapas selama  ini, padahal persoalan-persoalan didalamnya begitu kompleks  mulai  dari  fisik  bangunan,  jumlah penghuni,    pemenuhan  kebutuhan  antara penghuni  dan  petugas.  Lapas  disatu  sisi dibebani peran melayani kepentingan masyarakat, disisi lain memenuhi harapan dan tuntutan  pihak  korban  kejahatan.  Perubahan- perubahan  dalam  masyarakat,  teknologi  maju
1  Direktorat  Kehakiman  dan  HAM  RI Direktorat  Jendral  Pemasyarakatan ,  Himpunan
Peraturan Perundang-undangan Tentang
Pemasyarakatan  Buku  1 ,    Jakarta,  2000,  tentang UU no 12 Tahun 1995 mengenai Pemasyarakatan. 2  Lihat  Sujatno,  Adi, Pencerahan  Dibalik Penjara:  Dari  Sangkar  Menuju  Sanggar  untuk Menjadi  Manusia  Mandiri ,  Penerbit  Teraju,
Jakarta,  2008,  Leinwald,  Gerald, Prisons ,  Pocket Books, New York, 1972, Allen, Harry A dan Clifford E Simonsen, Corrections  In America: An Introduction ,  Macmillan  Publising  Company,  New York  USA,  1989,  Atmowiloto,  Arswendo, Hak-Hak Narapidana , ELSAM, 1996.
dan  saling  keterhubungan  satu  dengan  lain
( network society ) menjadi alasan mempertanyakan kembali berbagai pandangan lama tentang penjara. Realitas kehidupan di penjara memang  tak  terlihat  nyata  bagi  orang  awam ( untrained eye ), Gresham M Sykes mengatakan  sistem  sosial  penghuni  ( prisoner ) tidak  sekedar  pengaturan  penjaga  lembaga penjara  saja,  tapi  juga  pengaturan  informal sebagai interaksi bertemunya masalah- masalah  dalam  suatu  lingkungan  spesifik. Penjara  ( prison )  adalah  masyarakat  dalam masyarakat  ( society  within  a  society )  (John  J.
Dilulio,  1987).  Kiran  Bedi  (2003)  dalam It’s Always  Possible mengatakan  secara  kasat mata,  penjara  bagai  sangkar  besi  tinggi  dan kokoh,  dikelilingi  penjagaan  super  maksimum, ada  batas  area  yang  boleh  dikunjungi  dan tidak, pintu yang berkarat berwarna lusuh, atau ruang sel berbau menyengat, sampai tampilan tersembunyi  yang  hanya  diketahui  “orang dalam”  seperti  pemerasan,  korupsi,  jaringan penyaluran  obat,  pemukulan,  pembiaran- pembiaran serta perawatan kesehatan minim.
Kajian  penjara  yang  menarik  berikut dikemukakan  Lorne  A  Rhodes  (2001),  bahwa persoalan  penjara  berfokus  pada  perhatian politik dimana  hampir  setengah  isi  penjara  di Amerika Serikat adalah kulit berwarna. Penjara dilihat  melaksanakan social,  economic  & political  magic melalui disappearing sejumlah
besar  kaum  miskin  dan  minoritas.  Di  bidang politik,  penjara  adalah  dianggap  hasil  represi pelanggar  ketertiban  dan  perang  terhadap obat  terlarang.  Di  bidang  ekonomi,  penjara menciptakan  lapangan  kerja  dihubungkan dengan  perkembangan  sektor  industri.  Lorne A. Rhodes melihat wacana publik berkembang
memperkuat prison magic dengan ikut memproduksi racism serta  menyebarkan ketakutan  ( fear ).  Keadaan  ini  menambah tingkat  penahanan  ( incarceration )  tampak seperti keberadaan penjara supermaksimum.
Berbagai kajian dan penelitian tentang perkembangan penjara diatas melandasi ketertarikan  penulis  mendalami  kondisi  Lapas saat  ini.  Masih  jarangnya  penelitian  Lapas membuat penulis melakukan penelitian etnografi,  melihat  kehidupan  nyata,  interaksi sosial  di  dalam  bangunan  tembok,  tempat dimana  sebagian  narapidana  melaksanakan vonis  hukuman  penjara.  Penelitian  etnografi bukanlah merupakan
cara baru mengungkapkan berbagai realitas yang
tersembunyi  atau  terselubung  di  masyarakat.
Etnografi-etnografi
terkenal seperti dikemukakan Clifford Geertz dalam Deep Play: Notes  on  The  Balinese  Cockfight, Gregg Hegmann  dalam Ethnografy  of  a  Car  Theft Ring3 ,  menjadi  dasar  mengungkapkan  relasi- relasi  sosial  tersembunyi  dan  terselubung dalam  masyarakat  terhukum  ( inmate  society ). Beberapa persoalan etnografis menjadi peneliti  penjara  diungkap  Carol  Martin  dalam tulisan Doing  Research  in  a  Prison  Setting4,
bahwa  penelitian  penjara  dapat  dilakukan dengan  menjadi  petugas  atau  staf  penjara, penelitian penjara jarang diberikan pada orang baru,  sangat  sulit  menjalankan  penelitian
3 Hegmann, Greg, Taking Cars: Ethnography  of  A  Car  Theft  Ring,  dalam  Spradley, James.  P.  &  David  M  McCurdy, The  Cultural Experience:  Ethnography  in  Complex  Society ,
Science Research Associates (SRA), USA, 1972.
4 Martin, Carol, Doing Research in a prison setting, dalam Doing  Criminological  research ,  Victor  Jupp, et.al., Sage Publications, 2000, hal. 216-233.
penjara  tanpa  pengalaman  dan  akses  karena ini  adalah  dunia  yang  sulit  dimasuki  bahkan untuk  tiba  di  pintu  penjara  sekalipun.    Hasil penelitian  Lapangan  penulis  menunjukkan bahwa  memasuki  Lapas  harus  mengikuti prosedur  tetap  yang  sudah  baku,  begitu  pula saat melakukan penelitian didalamnya.
Berbagai  prosedur  tetap  (protap)  mengatur teknis penempatan narapidana maupun pembagian  tugas  pegawai  baik  mulai  saat masuk,  bertemu,  berbicara,  sampai  keluar Lapas.  Untuk  mensikapi  prosedur  ketat  dan baku  ini,  beberapa  cara  dilakukan  dan dijalankan penulis, Pertama , mengamati Lapas sesaat atau secara terbatas dilakukan bertemu di  ruang  besukan. Kedua ,  meneliti  isi  dan aktivitas  Lapas  secara  kasat  mata  melalui pengamatan  dari  pos  jaga  wali  dalam  blok napi, Ketiga ,  berinteraksi  langsung  dan bertatapan  muka  ke  kamar-kamar  napi  dan ruangan-ruangan dalam Lapas dengan berperan serta sebagai petugas pemasyarakatan. Adaptasi & Struktur Sosial Seseorang terhukum
yang dimasukkan  ke  dalam  Lapas  akan  mengalami konflik dan ketegangan terkait lingkungan baru dimana mereka ditempatkan. Narapidana baru ditempatkan  bersama  dengan  mereka  yang belum  kenal  dan  diharuskan  tinggal  bersama dalam  kurun  waktu  tertentu.  Secara  bertahap narapidana/tahanan belajar beradaptasi, bergaul  dan  berinteraksi  dengan  sesama narapidana  dan  petugas.  Adaptasi  dilakukan baik  dalam    ruang  kamar,  area  blok  yang selalu diawasi dan lingkungan sempit.
Adaptasi  di  penjara  menurut  Dhami,  Ayton  &
Loewenstein5 merupakan suatu fungsi penggunaan waktu di penjara & kualitas hidup sebelum di penjara.
Adaptasi  dipengaruhi  dua  hal  yaitu pertama ,  penggunaan  waktu  di  penjara  terkait dengan  lamanya  penghukuman  dan  tingkat keamanan  penjara6  dan kedua ,  adaptasi sebagian besar dibawa dari luar, merefleksikan  gaya  hidup  dan  karateristik narapidana sebelum di penjara.
Masa  hukuman  mulai  dijalani  saat
ditempatkan dalam kamar. Tiap narapidana/tahanan mempunyai cara beradaptasi berbeda-beda terhadap lingkungan.      Adaptasi  bagi  narapidana mampu  (secara  ekonomi)  dan  tak  mampu dilakukan  berbeda.    Lama  hukuman membuat mereka  tak  begitu  memikirkan  bagaimana kelanjutan  hidup  dalam  Lapas  tapi  bagaimana menjalani  masa  hukuman  sampai  selesai. Berbeda  dengan  tahanan  yang  masih  stres, bingung  dan  khawatir  tentang  hukuman  apa yang  akan  diterima.  Tingkat  pengamanan penjara  bagi  tahanan  dan  narapidana  juga berbeda,  untuk  tahanan  masih  diberlakukan maximum security karena masa ketidakpastian yang  dialami,  sedangkan  bagi  narapidana telah  jelas  putusan  pidananya  diberlakukan medium  security dalam  blok  lebih  longgar dibanding  blok  tahanan.  Bila  telah  menjalani 2/3  masa  hukuman,  maka  pengamanan terhadap  napi  diberlakukan minimum  security.
Semakin  longgar pengamanan  membuat narapidaana  lebih  leluasa  melakukan  aktivitas
5  Dhami,  K,  Peter  Ayton  &  Loewenstein, “Adaptation  to  Imprisonment:  Indigenous  or Imported”,  dalam  Criminal  Justice  Vol.  34  No.8, Agustus 2007
6  Dhami,  Ayton  &  Loewenstein  menyebutnya indigenous approach
di  Lapas  sesuai  falsafah  Lapas  untuk  me- masyarakatkan kembali
narapidana (reintegrasi sosial).
Adaptasi  narapidana  lebih  mudah  di lakukan dalam lingkungan kamar lebih dahulu, dengan  mencari  teman  se-kamar,  teman makan,  tidur,  ngborol  atau  bermain.  Dalam mencari  teman  makan,  biasanya  narapidana mencari  teman  yang mudah  diajak  bicara  dan tidak  banyak  tingkah  laku  macam-macam, seperti  teman  satu  lapak  tidur.  Biasanya keakraban pertemanan lebih diutamakan untuk menjaga rasa saling percaya dan rasa hormat. Untuk  itu  para  narapidana  membentuk  satu “kelompok”  temporer  yang  saling  tenggang rasa dikaitkan rasa senasib/sesama tahanan.
Kamar tahanan/narapidana mencerminkan  struktur  sosial  dalam  Lapas. Kehidupan  dalam  kamar  merefleksikan  status seorang narapidana, terbagi dua hirarki  utama yaitu pertama, narapidana  jelas  dan  mampu, kedua, narapidana  hilang  dan  tak  jelas. Perbedaannya  tampak  dari  fasilitas  dan pemenuhan kebutuhan yang diperoleh. Pengaturan kamar dan struktur ruangan kamar mempengaruhi  interaksi  diantara  sesama narapidana/tahanan.
Pengaturan
kamar narapidana/tahanan merefleksikan status seorang  narapidana.  Pembagian  tugas  di dalam  kamar  berlangsung  sebagai  berikut: pertama ,  kepala  kamar  (KM)  bertugas  agar kamar tetap terkondisi rasa aman dan nyaman di  dalamnya; kedua ,  wakil  kepala  kamar bertugas  sebagai  kaki  tangan  KM  di  dalam kamar hunian, lebih utama di bidang keamanan  memberikan  rasa  aman,  lalu bertindak sebagai pendata nama-nama tahanan/napi  baru; ketiga ,  imam  sholat  kamar bertugas  sebagai  pemuka  kerohanian  saat
waktu  sholat  maupun  ibadah  seperti  sholat magrib,  pengajian  Al-Quran,  sholat  Isya karena  malam  hari  tidak  diperbolehkan  keluar kamar; keempat , korve kamar  bertugas mengurus  kebersihan  dan  kenyamanan  di dalam  kamar  hunian,  juga  membantu  tugas KM,  buser  dan  penghuni  kamar; kelima ,  anak kamar  adalah  seluruh  penghuni  kamar  yang harus menciptakan rasa aman di dalam kamar hunian  dan  menciptakan  kenyamanan  di dalam kamar maupun di luar kamar.  Tiap-tiap kamar hunian mempunyai cara masing-masing tentang  ketentuan  pengaturan  kamar,  tidak ada aturan baku soal pengaturan isi kamar ini.
Adaptasi  selanjutnya  dilakukan  di  luar kamar,  dengan  teman-teman  antar  kamar, antar  blok,  dengan  pengunjung  serta  petugas Lapas. Narapidana dalam melakukan kegiatan keseharian  tidak  sendiri-sendiri  tapi  dilakukan bersama.  Kode  aturan  narapidana    seringkali mengandung aturan yang bertentangan dengan  peraturan  resmi.  Donald  Clemmer menguraikan  ada  3  aspek  penting  kehidupan dalam  penjara  yakni:  a. The  "inmate  code, yaitu norma-norma  yang  mengatur  hubungan- hubungan  dalam  penjara,  b.. "Argot  roles", yaitu  dialek  penjara  untuk  mengatur  respon penghuni  terkait  masalah  dalam  kehidupan penjara,  c. "Prisonization, yaitu  sosialisasi pengalaman  selama  menghabiskan  waktu  di penjara.  Ketiga aspek ini  mendominasi adaptasi  dan  pergaulan  dalam  Lapas,  melalui bahasa  dan  kode  khas  mereka  berinteraksi dalam Lapas (Hagan,1999 : 298).
Kebutuhan  Narapidana  dan Pains  of Imprisonment
Kebutuhan  narapidana  dapat  dibagi atas  kebutuhan  pribadi  dan  kebutuhan  kamar.
Kebutuhan  pribadi  berbeda-beda  tergantung status  dan  strata  sosialnya.  Secara  umum kebutuhan  pribadi  meliputi  kebutuhan  primer seperti makan, minum, pakaian, tidur, maupun kebutuhan  sekunder  seperti  berkomunikasi dengan  keluarga  maupun  kebutuhan  alat-alat mandi,  cuci  piring  dan  cuci  baju.  Untuk pemenuhan kebutuhan makanan sangat bervariasi  dan  banyak  pilihan,  bisa  nasi cadong,  beli  di  luar  Lapas  oleh  tamping  luar atau  petugas,  katering  dibuat  penghuni  - yang dapat  dipesan  tiap  hari,  bisa  juga  didapat  dari masakan dapur, diperjual-belikan tanpa melibatkan petugas.
Dalam praktek, pemenuhan kebutuhan pribadi  sekunder  dan  tertier  tak  bisa  diatur secara  ketat,  tiap  napi  mempunyai  kebutuhan berbeda  sehingga  pemenuhan  kebutuhan  ini beragam,  begitu  pula  cara  pemenuhannya. Misal  dalam  penggunaan  HP,  kebutuhan seksual,  ketagihan  obat,  kebutuhan  hiburan, pemenuhannya dapat dilakukan terang- terangan maupun sembunyi-sembunyi.
Sedangkan  kebutuhan  kamar  terdiri  dari setoran,  kebutuhan  listrik,  dapur,  kebersihan,
keindahan serta perlengkapan kamar.
Kebutuhan kamar harus dipenuhi oleh penghuni kamar sendiri. Dalam rangka memenuhi  berbagai  kebutuhan  ini,  sebagian napi  ada  yang  meminta  pasokan  dana  dari keluarga/pihak luar, berjualan asongan, memeras/menipu,  mengutang  atau  meminjam pada  teman.  Hutang menjadi  persoalan  sosial mendasar  dalam  Lapas,  mulai  dari  pengutang dan  pemberi  hutang  dilandasi  kepercayaan semata  tanpa  ada  kesepakatan  yang  baku atau  jelas.  Hutang  dalam  Lapas  menimbulkan beberapa  sosok  tempat  peminjaman,  bisa dilakukan tamping atau narapidana biasa yang
mempunyai  jaringan  luas  dengan  narapidana yang mampu dan petugas.
Berbagai keterbatasan kebutuhan dijelaskan Gresham M Sykes sebagai pains of imprisonment yang  terdiri  dari:  1. Deprivation of  liberty ,  hilangnya  kebebasan  dan  retaknya hubungan keluarga. 2. Deprivation of Goods &
Services ,  kehilangan  kontrol  atas  barang- barang dan jasa, 3. Deprivation of heterosexual relationships, kehilangan kebutuhan hubungan heteroseksual,
4.
Deprivation  of  Security ,  hilangnya  rasa  aman (Sykes, 1958: 63-83).
Resistensi dalam Penghukuman Selain beradaptasi, kehidupan narapidana diwarnai resistensi yaitu perlawanan  terhadap  kekangan  kebebasan bergerak dan terbatasnya pemenuhan kebutuhan.  Menurut  J.  C.  Scott,  resistensi sebagai bagian dari bentuk perjuangan sehari- hari  (rutin)  bagi  kelas-kelas  tersubordinasi ( subordinate  class) dan  mungkin  merupakan satu-satunya  pilihan  yang  tersedia  (J.C.  Scott, 1985  :  33).    Resistensi  bagi  Scott  merupakan perjuangan yang prosaik dan konstan sifatnya, tidak membuat manifesto, demonstrasi maupun pertempuran-pertempuran  teratur, tetapi  lebih  sebagai  ungkapan  ketidakpuasan terhadap kondisi yang ada dalam struktur yang tidak  menguntungkan  dan  bentuk-bentuk represi  sehari-hari, ini menjadi  senjata-senjata yang  biasanya  ( ordinary  weapons )  dimiliki kelompok- kelompok  relatif  “tak  berdaya” ( powerless  group ).  Resistensi  narapidana dapat  dilakukan  mulai  dari  berpura-pura  taat, mengelabui  (modus),  mencuri  kecil-kecilan, pura-pura  bodoh,  sampai  membuat  keributan, menyelundupkan  barang  terlarang,  melarikan
diri  bahkan  melawan  petugas.  Resistensi timbul  karena  penderitaan –penderitaan  dan tekanan-tekanan  yang  dialami.  Kebanyakan bentuk-bentuk  resistensi  ini    menghentikan aksinya  jauh  sebelum  tuntutan  terpenuhi, bahkan  terkadang  lebih  merupakan  upaya menolong  diri  sendiri  ( self-help ),    tetapi  bukan berarti  tak  dapat  menjadi    perlawanan  yang aktif dan keras (J.C. Scott, 1985 : 29).
Perlawanan  kasat  mata  lain  dilakukan dalam bentuk penyimpangan terhadap berbagai  prosedur  tetap  yang  ada  dan  baku, misalnya  memiliki  HP,  menggunakan  barang- barang  terlarang  narkoba,  peralatan  tato, miras, maupun melakukan pelanggaran prosedur  rutin  seperti  tak  ikut  kegiatan  yang dijadwalkan.  Potensi  penyimpangan  dalam beberapa kasus merupakan ungkapan ketidakpuasan dan akumulasi tak terpenuhinya kebutuhan.  Semuanya  tersembunyi  sifatnya, makin besar jumlah penghuni atau penjaranya penuh  sesak  diperkirakan  makin  banyak  pula penyimpangan  dilakukan  penghuni  penjara dan  petugas  penjara  ikut  mempengaruhi tumbuh suburnya perilaku menyimpang tersebut (Didin Sudirman, 2007).
Resistensi dan adaptasi dan mewarnai realitas  kehidupan  penghuni  Lapas,  tak jarang berbenturan  langsung  dengan  aturan  formal. Hukuman  penjara  seharusnya  dilaksanakan menurut  sistim  pemasyarakatan  dalam  bentuk pembinaan  kemandirian  maupun    ketrampilan sesuai 10 prinsip pemasyarakatan7.
7  10  prinsip  yaitu  1.  Orang  yang  tersesat  harus diayomi  dengan  memberikan  kepadanya  bekal hidup sebagai warga negara yang baik dan beguna dalam  masyarakat.  2.  Penjatuhan  pidana  bukan tindakalan  pembalasan  dendam  dari  negara.  3. Rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksa
Menghadapi  berbagai  masalah  yang  timbul dalam Lapas, hasil penelitian penulis menunjukkan  bahwa  secara  organisasional, prosedur  tetap  (protap)  menjadi  landasan bertindak  pimpinan  Lapas  untuk  mengatasi berbagai persoalan yang muncul, tapi peningkatan jumlah penghuni yang besar atau overkapasitas  membuat  kebijakan  Lapas  tak dapat  lagi top-down semata  atau  dipaksakan, tapi  harus menjajaki kemungkinan  aliansi  atau melaksanakan  perpaduan  kebijakan  formal  & akomodasi lapangan yang dinamis.
Kedinamisan  operasional  dan  administratif diperlukan  agar  prosedur  tetap  tak  dilanggar sambil  mengurangi  ketidak-teraturan  dan ketidaktertiban.
Kebijakan  Semi-Otonom  &  Jaringan Sosial.  Kebijakan  Lapas  dihadapkan  pada kebijakan  normatif  dan  otonom  yang  saling berlawanan.  Batas-batasnya  bukan  ditentukan
melainkan  dengan  bimbingan.  4.  Negara  tidak berhak  membuat  seseorang  narapidana  lebih buruk  atau  lebih  jahat  daripada  sebelum ia masuk lembaga.  5.  Selama  kehilangan  kemerdekaan bergerak,  narapidana  harus  dikenalkan  kepada masyarakat  dan  tidak  boleh  diasingkan  dari masyarakat.  6.  Pekerjaan  yang  diberikan  kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktumatau hanya diperuntukkan bagi
kepentingan  lembaga  atau  Negara  saja.  Pekerjaan yang diberikan harus ditujukan untuk pembangunan  Negara.  7.  Bimbingan  dan  didikan harus  berdasarkan  asas  Pancasila.  8.  Tiap  orang adalah  manusia  dan  harus  diperlakukan  sebagai manusia  meskipun  ia  telah  tersesat..  Tidak  boleh ditunjukkan  kepada  narapidana  bahwa  ia  itu penjahat.  9. Narapidana itu hanya dijatuhi pidana hilang  kemerdekaan.  10.Sarana  fisik  lembaga  ini merupakan  salah  satu  hambatan  pelaksanaan system pemasyarakatan.
organisasi, tapi interaksi antara aktor narapidana  dan  petugas  sebagai  pusat pembuatan,  pengambilan  dan  pelaksanaan keputusan. Sally F Moore mengatakan bentuk- bentuk  mekanisme  informal  atau  pengaturan sendiri  ( self  regulation )  berperan  sebagai aturan lokal yang berfungsi menjaga keteraturan  sosial  disamping  mekanisme formal  yang  berlaku.  Situasi  ini  menunjukkan adanya  keadaan  sosial  semi  otonom (semi autonomous  sosial  field )  dalam  menjaga keutuhan, kontinuitas  kehidupan sosial secara utuh  dan  saling  menguntungkan  (Sally  F. Moore, 1983).
Prakteknya
kebijakan8 Lapas mengikutsertakan  bantuan  narapidana  dalam mengelola  Lapas,  membangun  masyarakat penjara yang interaktif, berhubungan langsung dengan  petugas,  meskipun  hubungan  ini tidak sepenuhnya  setingkat9.  Interaksi  kedua  belah pihak  ini  memantapkan  terbentuknya  jaringan
8  Kebijakan  ( policy )  merupakan  tindakan  yang mengarah  pada  tujuan  yang  diusulkan  oleh seseorang,  kelompok  atau  pemerintah  dalam lingkungan  tertentu  sehubungan  dengan  adanya hambatan-hambatan  tertentu  seraya  mencari peluang-peluang  untuk  mencapai  tujuan  atau mewujudkan  sasaran  yang  diinginkan  (Joko Widodo, 2008 : 13).
9  Agak  berbeda  dengan  uraian  Erving  Goffman, karakteristik  penjara  sama  dengan  rumah  sakit jiwa dan organisasi militer sebagai satu instusi total ( total  institution )  yang menampung  dan mengatur hidup  orang  banyak  secara  seragam.  Struktur totaliter  ini  berisi  peraturan-peraturan  detil, pengawasan  ketat,  jurang  lebar  antara  yang berkuasa dan  dikuasai,  konsentrasi  kekuasaan  ada di tangan sekelompok yang berkuasa ( rulling few ). Goffman  memberi  gambaran  penjara  sebagai sesuatu  yang  konvensional,  klasik,  tertutup, terkurung,  berisi  peraturan  ketat,  diawasi  secara ketat,  terasing  dari  kehidupan  masyarakat,  segala sesuatu  dilakukan  dengan  orang  sama  dibawah jadwal  ketat  dan  kekuasaan  baku  (Poloma,  2003  : 241)
sosial petugas dan narapidana. Jaringan sosial menurut  Mitchell  merupakan  seperangkat hubungan khusus atau spesifik yang terbentuk diantara sekelompok orang dimana karateristik hubungan-hubungan tersebut dapat dipergunakan  untuk  menginterpretasi  motif- motif  perilaku  sosial  dari  orang-orang  yang terlibat  termasuk  dimensi-dimensi  terselubung ( hidden  dimensions )  didalamnya  (J.C.  Mitchel, 1969:1).  Pembentukan  jaringan  sosial  ini menjadi dasar bagi narapidana mengekspresikan  kebebasan  dan  keleluasaan bergerak  disamping  hak-hak  lain.  Begitu  juga bagi  petugas,  tenaga  kerja  narapidana  dapat dipergunakan  membantu  operasional  dan administratif  tugas  Lapas.  Richard  McCleery mengargumentasikan  kontrol  dalam  penjara modern  tidak  berhenti  pada  penggunaan instrumen-instrumen  kekuatan  tetapi  lebih pada penegakan norma dan formulasi kelompok  terdekat  ( peer-group ).  Personil penjara  harus  mendelegasikan management of  internal  disorder pada  masyarakat  penjara ( inmate society ), melengkapi pemuka penghuni  dengan  otoritas  tertentu.  McCleery menambahkan  administratur  penjara  dipaksa mengikuti prosedur-prosedur menciptakan konsensus,  dimana  mereka  harus  mengakui keberadaan  masyarakat  penjara,  membentuk ikatan-ikatan  kerja-sama  dengan  pemimpin penghuni, mengharapkan penyesuaian penghuni  melalui  pengaturan  keamanan, sehingga tak ada pelarian atau kerusuhan, dan sebagai  balasan  terhadap  usaha  membantu menjaga  ketenangan  ini.  Pemuka  narapidana harus  menerima special  privileges sehingga pengaturan  penjara  secara  esensial  berdasar pada  basis  pemenuhan  ( compliance )  dan
persetujuan ( consent ) (John J. Dilulio,
1987:18). Hasil penelitian penulis juga memperlihatkan  jaringan  sosial  dalam  Lapas terjalin  dalam  dua  bagian  utama, pertama , jaringan  sosial  formal, kedua ,  jaringan  sosial informal.  Adapun  jaringan  sosial  formal terbentuk dalam rangka pemenuhan kebutuhan  dan  kepentingan  kerja  bidang- bidang organisasional dalam Lapas, perekrutan  dan  keanggotaannya  melewati rekomendasi  petugas  atau  tamping.  Jaringan ini  dipertahankan   melalui  kinerja tamping  dan kepala  kamar.  Sedangkan  jaringan  sosial informal  terbentuk  atas  dasar  hubungan- hubungan personal yang bersifat persaudaraan, pertemanan dan pribadi. Jaringan  ini  seringkali  dipergunakan  sebagai sarana  berlindung,  pertukaran  kebutuhan pribadi  dan  memperoleh  informasi  seputar masa penghukuman napi.
Jaringan  sosial  juga  dipergunakan
petugas dalam
menjalankan tugas
pengamanan,  Kiran  Bedi  (2003)  dalam It’s Always  Possible mengatakan  ada  saat –saat dimana  petugas  mempunyai  kehidupan  tak menentu,  tak  memiliki  perlindungan  dari ancaman  “gembong-gembong“  narapidana, sehingga  beberapa  petugas  mencari  jalan aman  bekerja  sama  dan  memberi  fasilitas pada  gembong-gembong  tersebut.  Uang, ancaman,  kekuasaan,  kerja  sama,  fasilitas, berjalan  sendiri-sendiri  menyelesaikan  dan membereskan  persoalan  mereka,  diwarnai ketegangan,  kesengitan  dan  kengerian.  Bagi Kiran  Bedi,  hal  ini    merupakan  pelanggengan “sub-kultur”  penjara  dimana  semua  terlibat didalamnya, tidak  ada  orang  dibenci  dan tidak ada pula yang dihormati.
Kebijakan  Lapas  mendayagunakan dan  memanfaatkan  jaringan  sosial  menjadi alternatif  penyelesaian  berbagai  persoalan finansial, sarana dan sumber daya minim yang dihadapi, sejauh pelaksanaannya tidak bertentangan dengan kebijakan formal pemasyarakatan yang berlaku.
Etnografi  lembaga  pemasyarakatan mengungkap  keberadaan  pelaksanaan  vonis hukuman  penjara  di  Indonesia,  sebagaimana dikemukakan  Lois Wacquant  bahwa  kita  perlu mengkritisi  &  mengkontestasi  pandangan sempit  dalam  penelitian  dunia  penjara  dengan mengungkap  berbagai  kondisi  penjara  di negara  lain  (Loic  Wacquant,  2002  :  Vol.3). Penelitian etnografi menunjukkan pelaksanaan penghukuman  di  Lapas  bukan  sekedar masalah  normatif  tapi  prakteknya  melibatkan masyarakat  sosial  narapidana  yang  diwarnai berbagai  persoalan  adaptasi  dan  resistensi menurut konteks kebutuhan dan pemenuhannya.

## Daftar Pustaka
Allen,  Harry  A  dan  Clifford  E  Simonsen, Corrections In America: An Introduction , Macmillan Publising Company, New York USA, 1989 Atmowiloto, Arswendo, Hak-Hak Narapidana , ELSAM, 1996. Dhami,  K,  Peter  Ayton  &  Loewenstein, “Adaptation to Imprisonment: Indigenous or Imported”, dalam
Criminal Justice Vol. 34 No.8, Agustus 2007 Direktorat Kehakiman dan HAM RI Direktorat Jendral Pemasyarakatan , Himpunan Peraturan Perundang-undangan
Tentang  Pemasyarakatan  Buku  1 , Jakarta, 2000.
Leinwald,  Gerald, Prisons ,  Pocket  Books,
New York,  1972,  Allen,  Harry  A dan Clifford E Simonsen, Corrections In America:  An Introduction , Macmillan Publising
Company, New York USA, 1989.
Hegmann, Greg, Taking Cars:   Ethnography
of A Car Theft Ring, dalam Spradley, James.  P. & David M McCurdy, The   Cultural Experience: Ethnography in Complex Society , Science Research Associates
(SRA), USA, 1972.
Martin,  Carol,  Doing  Research  in  a  prison
setting, dalam Doing Criminological research , Victor Jupp,
et.al.,
Sage   Publications, 2000.
Poloma, Margaret M, Sosiologi   Kontemporer , PT Raja Grafindo Persada, Jakartta, 2003 Simon, A, Josias, Budaya Penjara: Pemahaman dan Implementasi , Karya Putra Darwati, Bandung 2 012 Simon, A. Josias, Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia , Penerbit Lubuk Agung, Bandung, 2011
Simon,  A.  Josias  &  Dindin  Sudirman, Narapidana Teroris dan  Perlakuan  Di Lembaga Pemasyarakatan Indonesia , Penerbit Prenada Media Group,  2015 Sujatno,  Adi, Pencerahan  Dibalik  Penjara: Dari Sangkar Menuju Sanggar untukMenjadi Manusia Mandiri , PenerbitTeraju, Jakarta, 2008. Wacquant, Loic, Punishing The Poor: The Neoliberal Goverment of Social Insecurity , Duke University Press, USA, 2009