1 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret
2 Program  Studi  D-3  Manajemen  Administrasi  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan Politik Universitas Sebelas Maret
3 Program  Studi  Sosiologi  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Politik  Universitas Sebelas Maret
1,2,3 Peneliti Center of Social and Politic Research (CENSOR) Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret
1 rikipurwanto222@student.uns.ac.id
Jurnal Analisa Sosiologi April 2019, 8(1):  18-34

## ANALISIS PERSPEKTIF MAHASISWA DALAM MENYIKAPI ISU SARA MENJELANG PILPRES 2019
M  Khoiruzadid  Taqwa 1 ,  Riki  Purwanto 1 ,  Yoga  Putra  A. 1 ,  Yonanda Sukma  W. 1 ,  Nadia  Tresna  Raisya 2 ,  Wahyu  Dewi  Fatmala 2 ,  Nur Hidayah 3 , Rosseta Septia Menawati 3 , Khalis Asyifani 3

## Abstract
This  descriptive qualitative research was conducted in  Universitas  Sebelas Maret  (Sebelas  Maret  University)  (thereafter  called  UNS)  on  August- October  2018.  The  objective  of  research  was  to  find  out  type  and  form  of racial,  ethnic,  and  religious  issues,  UNS  students’  perspective  and  attempt to  treat  racial,  ethnic,  and  religious  issues  developing  around  the Presidential Election of 2019, and the expectation to the implementation of 2019  General  Election.  The  informant  of  research  consisted  of  students coming  from  various  generations,  study  programs  or  departments,  and faculties in Universitas Sebelas Maret. Data validation was derived from 2 informants: IA and S as the political observers from FISIP UNS. Data were collected  through  observation,  in-depth  interview,  and  relevant  document. Data  analysis  was  conducted  using  an  interactive  model  of  analysis encompassing data collection, data reduction, data display, and conclusion drawing with Gaunt and Ollenburger’s political issue theory.  The result of research showed that racial, ethnic, and religious issues developing around the Presidential Election of 2019 involved religious issue, as could be seen in  social  media  and  other  media.  As  the  agent  of  change,  the  students viewed that the public should unnecessarily respond to the unhealthy issues that could result in dissension within society, but they should manifest it into idea  and  solution.  Media  should  not  be  partial  to  one  of  candidates,  and there  should  be  no  money  politics  in  Presidential  Election  of  2019  that could  increase the opportunity of  corruption. To solve it, socialization and education  should  be  given  to  society,  youth,  and  students  about  general election  and  legislatives  should  socialize  actively  about  hoax  and  decline the distribution of unhealthy issue.
Keywords:  Racial,  Ethnic,  and  Religious  Issues,  Presidential  Election, Student’s Attitude.

## Abstrak
Penelitian  deskriptif  kualitatif  ini  dilakukan  di  Universitas  Sebelas  Maret pada  Agustus-Oktober  2018.  Tujuan  penelitian  ini  untuk  mengetahui  jenis, bentuk  isu  SARA, perspektif dan upaya mahasiswa UNS  dalam menyikapi isu  SARA  yang  berkembang  menjelang  Pilpres  2019,  serta  harapannya terhadap  pelaksanaan  Pemilu  2019.  Informan  penelitian  ini  adalah mahasiswa  dari  berbagai  angkatan,  program  studi  dan  fakultas  di Universitas  Sebelas  Maret.  Adapun  untuk  validasi  data  diperoleh  dari  2 narasumber,  yaitu IA dan S selaku  pengamat politik dari FISIP UNS. Data dikumpulkan dengan observasi, wawancara mendalam dan dokumen terkait. Analisis  data  menggunakan  model  analisis  interaktif  yang  meliputi pengumpulan  data,  reduksi  data,  penyajian  data  dan  penarikan  kesimpulan dengan  teori    isu  politik  dari  Gaunt  dan  Ollenburger.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  isu  SARA  yang  berkembang  menjelang  Pilpres  2019 yaitu  isu  agama,  yang  diketahui  dari  media  sosial  dan  media  lainnya. Sebagai  agen  perubahan,  mahasiswa  berpandangan  bahwa  seharusnya masyarakat  tidak  perlu  menanggapi  isu-isu  yang  tidak  sehat  dan  dapat membuat  perpecahan  masyarakat,  namun  mewujudkannya  dalam  ide  dan solusi.  Media  hendaknya  tidak  memihak  salah  satu  calon,  serta  tidak  ada money politic dalam Pilpres 2019 yang dapat menyebabkan peluang korupsi semakin  besar.  Untuk  mengatasi  hal  tersebut,  maka  harus  dilakukan sosialisasi  dan  penyuluhan  kepada  masyarakat,  pemuda  dan  mahasiswa tentang  seputar  pemilihan  umum,  legislatif  harus  lebih  aktif,  pencerdasan mengenai hoax dan menolak penyebaran isu yang tidak sehat.
Kata kunci : Isu SARA, Pilpres, Sikap Mahasiswa.

## PENDAHULUAN
Demokrasi  merupakan  suatu  perkembangan  sekaligus  pilihan  dari sistem  politik  yang  di  gunakan  dalam  suatu  negara.  Dalam  paradigma sosiologi  hal  ini  merupakan  fase  dari  sistem  politik  sebelumnya  yang dicapai  melalui  suatu  proses  interaksi  dan  perubahan.  Pelaksanaan pemilihan  umum  salah  satunya.Pemilihan  umum  di  Indonesia  biasanya menggunakan sistem mencoblos atau mencontreng (Bakhri, 2013).
Pemilihan  umum  merupakan  sarana  yang  penting  dalam  kehidupan suatu  negara  yang  menganut  asas  demokrasi  yang  memberi  kesempatan berpartisipasi politik bagi warga negara untuk memilih wakil-wakilnya yang akan  menyuarakan  dan  menyalurkan  aspirasi  mereka.  Dalam  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  2012  Tentang  Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah.  Dalam  pasal  1  angka  1  dinyatakan bahwa  pemilihan  umum,  selanjutnya  disebut  pemilu  adalah  sarana
pelaksanaan  kedaulatan  rakyat  yang  dilaksanakan  secara  langsung,  umum, bebas,  rahasia,  jujur  dan  adil  dalam  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  1945.  Pemilu  ditujukan untuk  memilih  anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR),  Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) baik Provinsi  dan  Kabupaten/Kota.  Selain  memilih  anggota  legislatif,  pemilu juga  untuk  memilih  Presiden  dan  Wakil  Presiden,  serta  untuk  membentuk pemerintahan  yang  demokratis,  kuat  dan  memperoleh  dukungan  rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam UUD  1945.  Hal  ini  diatur  dalam  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  42  Tahun  2008  Tentang  Pemilihan  Umum  Presiden  dan  Wakil Presiden.
Pemilu menentukan masa depan suatu bangsa. Dalam pelaksanaannya terdapat  asas  yang  memuat  prinsip  pemilu,  yaitu  langsung,  umum,  bebas, rahasia  jujur,  dan  adil.  Meski  dasar–dasar  pelaksanaan  Pemilu  terdapat dalam  undang  –  undang,  namun  banyak  terjadi  penyimpangan,  misalnya suap bagi para calon pemilih. Tahapan Pemilu diawali dengan pemutakhiran data  pemilih  dan  penyusunan  daftar  pemilih;  pendaftaran  dan  penetapan peserta  Pemilu;  penetapan  jumlah  kursi  dan  penetapan  daerah  pemilihan; lalu  pencalonan  anggota  DPR,  DPD,  DPRD  Provinsi,  dan  DPRD Kabupaten/Kota.  Masa  kampanye  merupakan  tahapan  yang  paling  heboh dengan  banyaknya  poster,  spanduk,  kumpulan  massa  dan  bahkan  arak- arakan di jalan. Tujuan kampanye adalah untuk memperkenalkan visi, misi dan program  partai  atau  calon  kepada rakyat  kalau mereka terpilih sebagai wakil  rakyat.  Adapun  masa  tenang  adalah  masa  antara  berakhirnya kampanye dan pemungutan suara; lalu pemungutan dan penghitungan suara, dan penetapan hasil Pemilu, dan terakhir pengucapan sumpah/janji sebagai Presiden  dan  Wakil  Presiden  Republik  Indonesia,  anggota  DPR,  DPD  dan DPRD.  Pemilihan  Presiden  (Pilpres)  tahun  2019  diharapkan  aman  dan damai,  namun  fenomena  yang  terjadi  banyak  isu-isu  yang  berkembang. Sebuah  isu  mempresentasikan  suatu  kesenjangan  antara  praktek  koorporat dengan harapan stakeholders- nya.
Sebuah  isu  yang  timbul  ke  permukaan  adalah  suatu  kondisi  atau peristiwa, baik di dalam maupun di luar organisasi, yang jika dibiarkan akan
mempunyai  efek  yang  signifikan  pada  fungsi  atau  kinerja  organisasi  atau target-target organisasi dimasa mendatang ( Regester and Larkin, 2008). Isu bisa  meliputi  masalah,  perubahan,  peristiwa,  situasi,  kebijakan  atau  nilai yang  tengah  berlangsung  dalam  kehidupan  masyarakat.  Munculnya  sebuah isu dapat disebabkan oleh ketidakpuasan sekelompok masyarakat, terjadinya peristiwa  dramatis,  perubahan  sosial,  dan  kurang  optimalnya  kekuatan pemimpin.  Berdasarkan  sumber  isu  dapat  diklasifikasikan  ke  dalam  dua jenis. Isu-isu internal, yaitu isu-isu yang bersumber dari internal organisasi. Biasanya  hanya  diketahui  oleh  pihak  manajemen  dan  anggota  organisasi. Isu-isu  eksternal,  yaitu  mencakup  peristiwa-peristiwa  atau  fakta-fakta  yang berkembang  di  luar  organisasi  yang  berpengaruh  langsung  maupun  tidak langsung pada aktivitas organisasi. (Gaunt dan Ollenburger, 1995)
Ada  dua  aspek  jenis  isu,  yaitu defensive  issues dan offensive  issues. Defensive  issues adalah  isu-isu  yang  membuat  cenderung  memunculkan ancaman  terhadap  organisasi,  karenanya  organisasi  harus  mempertahankan diri agar tidak mengalami kerugian reputasi. Offensive issues adalah isu-isu yang  dapat  digunakan  untuk  meningkatkan  reputasi  perusahaan.  (Harrison, 2000).  Sedang  dari  aspek  keluasan  isu  ada  4  (empat)  jenis  isu.  Isu-isu universal,  yaitu isu-isu  yang mempengaruhi banyak orang secara langsung, bersifat umum, dan berpotensi mempengaruhi secara personal, sifatnya lebih immanent. Isu-isu  advokasi,  yaitu  isu-isu  yang  tidak  mempengaruhi sebanyak orang seperti pada isu universal. Isu ini muncul karena disebarkan kelompok  tertentu  yang  mengaku  representasi  kepentingan  publik.  Isu  ini bersifat  potensial.  Isu-isu  selektif,  yaitu  isu-isu  yang  hanya  mempengaruhi kelompok tertentu. Bisa saja isu yang muncul berkaitan dengan kepentingan orang  banyak,  tetapi  hanya  pihak  tertentu  saja  yang  terpengaruh  oleh  isu tersebut dan lebih memperhatikan isi ini. Isu-isu  praktis, yaitu isu-isu  yang hanya melibatkan atau berkembang diantara para pakar (Kriyantono, 2012). Isu  sering  berubah  menjadi  krisis  melalui  beberapa  tahap,  yaitu  origin (potential  stage) ; mediation  dan  amplification.  (immiment  stage  / emerging) ; organization  (current  stage  dan  critical  stage) ; resolution (dormant stage) (Crable and Vibbert, 1985; Gaunt and Ollenburger, 1995). Isu  Suku,  Ras,  Agama,  dan  antar  Golongan  (SARA)  sering  diangkat menjadi isu krusial dalam Pilpres. Suku bangsa merupakan kelompok sosial
atau  kesatuan  hidup  manusia  yang  mempunyai  sistem  interaksi,  sistem norma  yang  mengatur  interaksi  tersebut,  adanya  kontinuitas  dan  rasa identitas yang  mempersatuan  semua anggotanya  serta  memiliki sistemkepemimpinan  sendiri  (Koentjaraningrat,  1986).  Kelompok  etnik adalah  suatu  kelompok  sosial  yang  memiliki  tradisi  kebudayaan  dan  rasa identitas  yang  sama  sebagai  bagian  dari  kelompok  masyarakat  yang  lebih besar  (Theodorson  and  Theodorson,  1979).  Kelompok  etnik  adalah  suatu kesatuan  orang-orang  yang  secara  bersama-sama  menjalani  pola-pola tingkah laku normatif, atau kebudayaan, dan yang membentuk suatu bagian dari  populasi  yang  lebih  besar,  saling  berinteraksi  dalam  kerangka  suatu sistem  sosial  bersama,  seperti  negara.  Jadi  suku  bangsa  adalah  kesatuan hidup  manusia  yang  memiliki  kebudayaan  dan  tradisi  yang  unik,  membuat mereka  mereka  memiliki  identitas  khusus  dan  berbeda  dengan  kelompok lainnya, dan suku bangsa merupakan bagian dari populasi yang lebih besar yang disebut dengan bangsa (Cohen, 1974).
Agama  adalah  ajaran  yang  berasal  dari  Tuhan  atau  hasil  renungan manusia  yang  terkandung  dalam  kitab  suci  yang  turun  temurun  diwariskan oleh suatu generasi ke generasi dengan tujuan untuk memberi tuntunan dan pedoman  hidup  bagi  manusia  agar  mencapai  kebahagiaan  di  dunia  dan akhirat,  yang  didalamnya  mencakup  unsur  kepercayaan  kepada  kekuatan gaib  yang  selanjutnya  menimbulkan  respons  emosional  dan  keyakinan bahwa  kebahagiaan  hidup  tersebut  tergantung  pada  adanya  hubungan  yang baik  dengan  kekuatan  gaib  tersebut.  Cliffort  Geertz  (1974,  1981) mengistilahkan  agama  sebagai  sebuah  sistem  simbol-simbol  yang  berlaku untuk  menetapkan  suasana  hati  dan  motivasi-motivasi  yang  kuat,  yang meresapi dan yang tahan lama dari dalam diri manusia dengan merumuskan konsep-konsep  mengenai  suatu  tatanan  umum  eksistensi  dan  membungkus konsep-konsep  ini  dengan  semacam  pancaran  faktualitas  sehingga  suasana hati  dan  motivasi-motivasi  itu  tampak  realistis.  Kata  “ras”  berasal  dari bahasa  Prancis-Italia  “ razza ”  yang  artinya  pembedaan  variasi  penduduk berdasarkan  tampilan  fisik  (bentuk  dan  warna  rambut,  warna  mata,  warna kulit,  bentuk  mata,  dan  bentuk  tubuh.  Umumnya  ras  dibagi  menjadi  3: Mongoloid,  Kaukasian  dan  Negroid.  Ras  adalah  pengelompokan berdasarkan ciri biologis, bukan berdasarkan ciri-ciri sosiokultural. Dengan
kata  lain,  ras  berati  segolongan  penduduk  suatu  daerah  yang  mempunyai sifat-sifat  keturunan  tertentu  berbeda  dengan  penduduk  daerah  lain ( Kroeber , 1948 ) .  Max  Weber  menyatakan  bahwa  golongan  adalah  suatu kumpulan manusia dalam satu wadah kemasyarakatan.
Jadi SARA adalah berbagai pandangan dan tindakan yang didasarkan pada  sentimen  identitas  yang  menyangkut  keturunan,  agama,  kebangsaan atau  kesukuan  dan  golongan.  Setiap  tindakan  yang  melibatkan  kekerasan, diskriminasi  dan  pelecehan  yang  didasarkan  pada  identitas  diri  dan golongan dapat  dikatakan sebagai  tindakan SARA. Tindakan ini mengebiri dan melecehkan kemerdekaan dan segala hak-hak dasar yang melekat pada manusia. SARA dapat digolongkan dalam tiga kategori. Kategori individual merupakan  tindakan  SARA  yang  dilakukan  oleh  individu  maupun kelompok.  Termasuk  di  dalam  katagori  ini  adalah  tindakan  maupun pernyataan  yang  bersifat  menyerang,  mengintimidasi,  melecehkan  dan menghina identitas diri maupun golongan. Kategori institusional merupakan tindakan  SARA  yang  dilakukan  oleh  suatu  institusi,  termasuk  negara,  baik secara  langsung  maupun  tidak  langsung,  sengaja  atau  tidak  sengaja  telah membuat  peraturan  diskriminatif  dalam  struktur  organisasi  maupun kebijakannya.  Kategori  kultural  merupakan  penyebaran  mitos,  tradisi  dan ide-ide diskriminatif melalui struktur budaya masyarakat
Pilpres  tahun  2019  dikhawatirkan  akan  tercoreng  oleh  maraknya ujaran kebencian dan isu SARA. Hal  itu terjadi karena ada sebagian orang yang  memanfaatkan  ujaran  kebencian  dan  isu  SARA  sebagai  salah  satu model  kampanye  hitam  untuk  menyerang  lawan  politiknya.  Isu  tersebut akan digunakan berbagai pihak untuk mengusung diri maupun menjatuhkan pihak lain, baik secara konvesional maupun melalui media sosial. Isu SARA berpotensi  menjadi  salah  satu  bahan  kampanye  dalam  Pilpres  tahun  2019 yang  akan  datang.  Isu  SARA  yang  sering  kali  digunakan  dalam  kontes politik lebih kepada mengasosiasikan sosok tertentu dengan fakta yang tidak sebenarnya, dan sejauh asosiasi itu dibuat tidak jarang hanya karena berbeda kepercayaan,  seorang  calon  disebut  sebagai  orang  yang  tidak  beragama. Mereka tidak peduli dampak negatif dari ujaran kebencian yang disebarnya terhadap  publik.  Publik  menjadi  terpecah  dan  rentan  bermusuhan.  Peran partai politik sangat besar untuk mengantisipasinya.
Berkaca pada kasus yang terjadi pada Pilkada DKI 2017, isu penistaan agama  yang  ditujukan  kepada  Ahok  dinilai  efektif  untuk  menurunkan jumlah pendukungnya. Isu tersebut mampu memobilisasi massa Islam untuk melakukan Aksi Bela Islam. Aksi itu tidak hanya berlangsung di DKI saja, namun  telah  menjadi  isu  nasional  yang  sempat  menimbulkan  pro  dan kontra.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  isu  SARA  menjadi  isu  sensitif  yang potensial untuk menjatuhkan lawan dan memecah belah bangsa.  Isu agama rawan  ditunggangi  dengan  kepentingan  politik  tertentu,  oleh  karena  itu sebagai  generasi  muda  harus  mampu  menerima  informasi  secara  lebih selektif  terhadap  informasi  yang  didapatkan,  tidak  semua  informasi  yang diterima merupakan fakta yang sebenarnya. Informasi yang diterima adalah isu  yang  disebarkan  oleh  kelompok  kepentingan  untuk  mencapai  tujuan tertentu.  Peran  perspektif  pemuda  termasuk  mahasiswa  sebagai  generasi penerus bangsa dalam menyikapi isu SARA sangat dibutuhkan, dan saat ini Indonesia menghadapi Pilpres 2019.
Mahasiswa  adalah  setiap  orang  yang  secara  resmi  terdaftar  untuk mengikuti  pelajaran di  Perguruan Tinggi  dengan batas usia sekitar 18  – 30 tahun.  Mahasiswa  merupakan  suatu  kelompok  dalam  masyarakat  yang memperoleh  statusnya  karena  ikatan  dengan  Perguruan  Tinggi.  Mahasiswa merupakan  calon  intelektual  atau  cendekiawan  muda  dalam  suatu  lapisan masyarakat  yang  sering  kali  syarat  dengan  berbagai  predikat  (Sarwono, 1978).
Dalam  Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Febriana  (2018)  mengenai Hiperealitas  Endorse  di  kalangan  mahasiswa  UNS,   (1)  “Endorse”  dapat menunjukan  eksistensi  mahasiswa,  buktinya  adalah  mahasiswa  yang berlomba – lomba untuk mendapatkan banyak “endorse”. Sehingga semakin banyak  “endorse”  yang  didapatkan  oleh  mahasiswa,  maka  mahasiswa tersebut akan makin populer; (2) “endorse” tidak hanya dapat menunjukan eksistensi dari mahasiswa, namun “endorse” juga dapat mempengaruhi pola perilaku  dari  mahasiswa.  Hal  ini  terlihat  dari  variasi  kegiatan  yang dilakukan  oleh  mahasiswa  yang  mengorganisasi  grup  promosi,  selalu memposting post aktivitas  yang  bersifat  promosi  dalam  instagram  mereka, melakukan  rekruitmen  organisasi.  Sehingga  “endorse”  tersebut  membuat mahasiswa memiliki “ wasting post” dalam instagram mereka.
Peran  dan  fungsi  mahasiswa,  dapat  sebagai iron  stock ; agent  of change ; social  control;  moral  force dan guardian  of  value .  Hal  ini  karena mahasiswa  memiliki  kemampuan  dan  juga  kesempatan  untuk  belajar  di Perguruan Tinggi, sehingga dapat digolongkan dalam golongan intelegensia. Dengan  memiliki  kesempatan  yang  ada,  mahasiswa  diharapkan  kelak  bisa bertindak  sebagai  pemimpin  yang  mampu  serta  terampil,  baik  sebagai pemimpin  masyarakat  maupun  dalam  dunia  kerja  nantinya;  dapat  menjadi daya  penggerak  yang  dinamis  bagi  proses  modernisasi  dalam  kehidupan mayarakat  (Kartono,  1985;  Kahan  and  Rapoport,  1997;  Ulfah,  2010). Tujuan penelitian ini adalah mengetahui jenis,  bentuk  dari isu  SARA  yang berkembang menjelang Pilpres 2019, perspektif dan upaya mahasiswa UNS terhadap isu SARA yang berkembang menjelang Pilpres 2019, serta harapan mahasiswa terhadap pelaksanaan Pemilu 2019.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  deskriptif  kualitatif  ini  dilakukan  di  Universitas  Sebelas Maret  pada  Agustus-Oktober  2018.  Sebagai  informan  utama  adalah mahasiswa  dari  berbagai  angkatan,  program  studi  dan  fakultas  di Universitas  Sebelas  Maret  yang  terdiri  dari  20  informan,  yaitu  4  informan dari  FISIP  (A1,A2,A3,  dan  A4),  2  informan  dari  FK  (B1  dan  B2),  3 informan dari FH (C1,C2, dan C3), 3 informan dari FEB (D1,D2, dan D3), 3 informan dari FKIP (E1,E2, dan E3), 3 informan dari FP (F1, F2, dan F3), serta 2 informan dari FT (G1 dan G2). Adapun untuk validasi data diperoleh dari  2  narasumber  yaitu  IA  dan  S  pengamat  politik  dari  FISIP  UNS.  Data dikumpulkan  dengan  observasi,  wawancara  mendalam,  dan  dokumen terkait.  Setelah  dilakukan  pengumpulan  data  maka  data  tersebut  dianalisis untuk  mendapatkan  kesimpulan,  bentuk  teknik  analisis  datanya  adalah metode  analisis  deskriptif  yaitu  mengumpulkan  dan  menyusun  data, kemudian  dilakukan  analisis  terhadap  data  tersebut  (Surachman  dalam Bakhri,  2018).  Teknik  analisis  data  dengan  model  analisis  interaktif  yang meliputi  pengumpulan  data,  reduksi  data,  penyajian  data  dan  penarikan kesimpulan (Sutopo, 2006).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil

## Isu SARA menjelang Pilpres 2019
Pada umumnya mahasiswa UNS berpendapat bahwa :
“Keadaan  politik  Indonesia  saat  ini  banyak  hal  yang  memicu perpecahan.  Misal,  sewaktu  Presiden  Jokowi  mencalonkan  diri menjadi  presiden  dengan  wakilnya  yang  belum  pasti  kemudian  juga kasus pelecehan agama yang dilakukan Ahok”
Menurut IA dan S bahwa :
“Keadaan politik Indonesia menjelang Pilpres 2019 diwarnai dengan  berbagai  tindak  provokasi.  Provokasi  tersebut  tentu  saja akan  menimbulkan  perpecahan  pada  lapisan  masyarakat.  Seperti halnya  saat  Jokowi  mencalonkan  diri  menjadi  presiden  2019,  akan tetapi belum menentukan wakil yang akan dipinangnya. Hal tersebut menimbulkan dua kubu dalam masyarakat yang mendukung Wakil A dan  Wakil  B.  Kelompok  masyarakat  yang  memiliki  paham  yang sama  akan  mendukung  salah  satu  calon.  Namun  sayangnya, dukungan  terhadap  calon  tersebut  seringkali  dinilai  berlebihan hingga  menjatuhkan  calon  yang  lainnya.    Selain  itu,  tindak pelecehan  agama  oleh  Ahok  yang  ramai  diperbincangkan  publik hingga  digelarnya  Aksi  212.  Dalam  kasus  ini,  masyarakat  terpecah belah dan saling menyudutkan.”
Perspektif  mahasiswa  terkait  dengan  isu  SARA  yang  berkembang menjelang Pilpres 2019.
A4 dan D3 berpendapat bahwa :
“Kampanye  yang  dilakukan  selama  ini  di  Indonesia  sendiri dirasa  masih  belum  sehat.  Karena  masih  terdapat  tindakan  – tindakan  penyelewengan  yang  terjadi,  banyaknya  konten  yang mendorong  masyarakat  menjadi  terpecah.  Konten  yang  dimuat banyak yang mengandung unsur SARA. Kecanggihan sosial media pun  dimanfaatkan  mengingat  suatu  kabar  saja  dapat  tersebar
dengan cepat. Bermunculan tagar #DiaSibukKerja oleh pendukung Jokowi, serta tagar #2019GantiPresiden oleh pendukung Prabowo.
“
C1 dan F1 menambahkan bahwa :
“Tidak  jauh  dari  tagar-tagar  tersebut  muncul  pula  istilah cebong  dan  kampret  yang  bahkan  mengisi  kolom  komentar  akun yang  berbau  politik.  Bahkan  di  akun  pribadi  Presiden  Jokowi. Banyak  munculnya  beberapa  kabar-kabar  tidak  benar  berkaitan dengan  salah  satu  calon  langsung  ditanggapi  dan  menyebar dengan luas dikalangan masyarakat dengan berbagai versi.”
Sementara itu, A1, C2, D2, E1, F3 dan G2 berpendapat bahwa :
“Untuk urusan kampanye, di Indonesia masih kurang sehat. Contohnya  saja menjelang Pilpres  2019  ini  banyak  bertebaran hashtag dimana-mana yang kesannya memprovokasi.”
A2, A3, B1, B2, C3, D1, E2, E3, F2, dan G1 menyatakan bahwa :
“Dalam  memilih  calon  biasanya  dilihat  dari  latar belakangnya,  baik  itu  prestasinya  maupun  program  yang  telah dijalankan.”
Menurut S  bahwa :
“ Mahasiswa  dalam  memilih  calon  biasanya  melihat  dari berbagai  aspek  calon  tersebut  antara  lain    latar  belakang  dan track record  calon yang akan dipilih. Apabila latar belakang baik dan  program-program  kerja  yang  berjalan  sesuai  dengan  tujuan maka  akan  menambah  kepercayaan  mahasiswa  untuk  memilih calon tersebut, dengan harapan bisa memajukan dan memperbaiki tatanan  negara  yang  masih  belum  maksimal.  Sedangkan  bila memilih calon berdasarkan suatu golongan tertentu dikhawatirkan seseorang  yang  terpilih  nantinya  tidak  mampu  menjalankan  tugas sesuai dengan kedudukannya.“
Sedangkan IA berpendapat bahwa :
“Di  era  sekarang  ini  banyak  kalangan  nonpolitk  yang mencalonkan  diri  sebagai  wakil  rakyat.  Sebagian  dari  mereka bahkan  tidak  mengerti  mengenai  politik,  hanya  saja  diusung  oleh partai,  seperti  artis  ibu  kota  yang  mempunyai  banyak  penggemar yang  diharapkan  akan  memilihnya.  Nantinya  bila  mereka  terpilih akan  terjadi  ketidaksesuaian  antara  kemampuan  dengan kedudukan  yang  dimiliki  sehingga  perannya  tidak  dijalankan dengan  baik.  Selain  itu  tentunya  dapat  menimbulkan  perpecahan diberbagai lapisan masyarakat.”
Upaya  mahasiswa  dalam  menyikapi  isu  SARA  yang  berkembang menjelang Pilpres 2019.
Menurut A1, A3, B1, C2, D1, E2, E3, F2 dan G1 bahwa :
”Di  lingkungan  sekitar  ada  beberapa  anggota  masyarakat yang  termakan  kata  –  kata  yang  menimbulkan  perpecahan,  tapi perpecahan  itu  sendiri  kembali  lagi  ke  pribadi  masing  –  masing dalam  menyikapinya.  Akan  lebih  baik  bila  info  itu  dicari  tahu terlebih dahulu kebenarannya.”
Sementara  itu,  A2,  A4,  B2,  C3,  D2,  E1,  F3  dan  G2  menyatakan bahwa :
“Dengan  berbagai  bentuk  kampanye  saat  ini  yang menggunakan  berbagai  cara  untuk  menjatuhkan  lawan  salah satunya  yaitu  dengan  mengangkat  isu  –  isu  SARA.  Kita  tahu bahwasannya negara Indonesia merupakan negara yang beragam, banyak terdapat  perbedaan kebudayaan, kebiasaan, suku, ras  dan lain-lain.  Hal  ini  juga  mempengaruhi  pola  pikir  mereka  yang berbeda  dari  satu  individu  dengan  individu  yang  lain  sehingga perpecahan  ini  bisa  terjadi  diakibatkan  perbedaan  perspektif  dan pandangan individu tentang isu – isu  yang ada dan disebar.”
Menurut IA dan S bahwa :
“Masyarakat  saat  ini  cenderung  tidak  berpikir  panjang dalam menyikapi kabar yang tersebar sehingga hal ini merupakan salah  satu  sebab  perpecahan.  Masyarakat  terlalu  dibutakan  oleh pikirannya  sendiri  melalui  kefanatikannnya  sehingga  logika, kekritisan  tidak digunakan untuk berpikir  mengenai  segala  bentuk informasi  yang  belum  jelas  kebenarannya.  Perilaku  ini  sangat penting untuk dibiasakankan dalam diri masyarakat.”

## Harapan mahasiswa dalam pelaksanaan Pilpres 2019.
Demi  pelaksanaan  Pilpres  2019  yang  aman  dan  damai,  mahasiswa Universitas Sebelas Maret berharap :
“Untuk Pilpres 2019 ini diharapkan lebih sehat, dan sesuai dengan asas – asas pemilu yang ada, tidak mengangakat isu – isu yang  berdampak  pada  ketenangan    masyarakat  pada  umumnya, dan dibutuhkan sikap selektif dan berpendirian teguh.”
Masyarakat  Indonesia  saat  ini  masih  banyak  yang  merasa kebingungan  dalam  memilih  calon  pemimpin  yang  benar  –benar  mereka butuhkan.  Banyak  dari  mereka  memilih  calon  pemimpin  hanya  karena termakan  perkataan  orang  luar  dan  terpengaruh  oleh  janji  –  janji  yang dijabarkan  ketika  kampanye.  Penyalahgunaan  isu  –  isu  SARA  ini  malah dianggap akan membuat masyarakat akan lebih tidak selektif dalam memilih calon pemimpin yang benar. Hal ini diungkapkan oleh mahasiswa UNS.
Oleh  karena  itu,  sikap  selektif  dan  cermat  bagi  masyarakat  harus ditumbuhkan  agar  dalam  pelaksanaan  Pilpres  2019  ini  bisa  berjalan  sesuai dengan  semestinya.  Namun  pada  kenyataannya  sikap  selektif  dalam masyarakat  ini  cenderung  rendah,  sehingga  sosialisasi  tentang  pentingnya bersikap  selektif  dan  cermat  dalam  memilih  calon  pemimpin  penting dilakukan kepada masyarakat dalam pelaksanaan Pilpres 2019.

## Pembahasan
Tahun politik seperti sekarang ini, banyak sekali informasi-informasi mengenai politik yang mengarah kepada isu SARA. Isu SARA yang kental di Indonesia adalah mengenai agama, seperti contoh kasus yang sudah ada, mereka  calon  politikus  maupun  orang-orang  disekitarnya  berusaha menjatuhkan  lawan  politiknya  dengan  menyebarkan  berita-berita  yang belum  jelas  kebenarannya    dengan  menggunakan  isu  SARA  sebagai bumbunya. Bahkan banyaknya isu-isu SARA  yang muncul, hingga saat ini masih  menjadi  bahan  diskusi  baik  masyarakat,  civitas  akademika,  seperti mahasiswa  maupun  elit  politik  Indonesia.  Mahasiswa  pada  dasarnya  sudah mengikuti  perkembangan  politik  di  Indonesia  dan  Pilpres  2019  ini. Mahasiswa mengikuti perkembangannya baik secara langsung maupun tidak langsung  lewat  berbagai  macam  media.  Akan  tetapi  kesadaran  politik  dan kepekaan  terhadap  politik  masih  dibilang  belum  terlalu  tinggi.  Hal  ini dibuktikan  dengan  beberapa  mahasiswa  yang  acuh  tak  acuh  terhadap perpolitikan.  Tetapi  juga  ada  mahasiswa  yang  sadar  akan  dan  turun langsung untuk  mengkritisi  segala perkembangan perpolitikan di  Indonesia (Crable and Vibbert, 1985; Gaunt and Ollenburger, 1995; Kriyantono, 2012)
Mahasiswa  Universitas  Sebelas  Maret  menemui  isu  SARA  yang membahas  tentang  agama  dan  etnis.  Hal  ini  bisa  dilihat  baik  itu  di  media sosial  maupun  media  lainnya.  SARA  merupakan  isu  yang  paling diperhatikan  dalam  menghadapi  Pilpres  2019,  dan  di  Indonesia  sendiri  isu yang  paling  kental  adalah  isu  mengenai  aliran  agama.  Isu  ini  sering digunakan  sebagai  pihak  politikus  untuk  mengusung  diri  maupun menjatuhkan  pihak  lain  baik  secara  konvensional  maupun  melalui  media sosial.  Ketika  salah  satu  calon  terikat  dengan  permasalahan  SARA,   maka pendukung  mereka  sedikit  banyak  mengalami  peralihan,  ada  yang  benar- benar  menjadi  pendukung  setia  calon,  namun  masyarakat  awam  yang menuntut  kesejahteraan  akan  memilih  calon  yang  memang  bersih  dari masalah dan dapat memerdekakan rakyat dari permasalahan yang selama ini dihadapi.
Salah  satu  hal  yang  diperbincangkan  adalah  dengan  majunya  salah satu tokoh agama menjadi bakal calon wakil presiden berikutnya. Dalam hal ini rupanya masyarakat sempat membentuk menjadi dua kubu yang masing-
masing  memiliki  paham  yang  sama  mengenai  salah  satu  calon  namun parahnya.  Kemudian  bersikap  tidak  sportif.  Bahkan  masih  banyak  isu-isu SARA yang telah muncul dan hingga saat ini masih menjadi bahan diskusi baik  masyarakat,  civitas  akademika  seperti  mahasiswa  maupun  elit  politik Indonesia  (Geertz,  1974,  1981).  Perspektif  mahasiswa  sebagai  agen perubahan  pada  umumnya  memberikan  pandangan  bahwa  seharusnya masyarakat  tidak  perlu  menambahkan  isu-isu  yang  tidak  menyehatkan  dan dapat  membuat  perpecahan  masyarakat ( Regester  and  Larkin,  2008).  Ada pendapat  lain,  sebenarnya  isu  SARA  yang  muncul  tidak  berhubungan langsung  dengan  calon  politikus  tapi  orang-orang  disekitarnya  yang membuat berita-berita tersebut, dan peran media cukup besar menyebarkan isu-isu  SARA  dalam  politik.  Mengenai  perspektif  tergantung  sumber  daya manusianya bagaimana mereka menanggapi secara politik isu tersebut.
Berdasarkan  hasil  penelitian,  sebagian  besar  mahasiswa  berharap agar  Pemilu  ke  depan  dapat  berjalan  dengan  lancar  dan  tidak  ada perpecahan.  Pemilu  dilakukan  tanpa  adanya  hal  yang  berkaitan  tentang SARA  yang  dapat  mengirim  opini  masyarakat,  sehingga  masyarakat  tidak menjadi  bingung.  Selain  itu  mahasiswa  berharap  tidak  lagi  ada money politic yang merugikan negara, karena mahasiswa menganggap Pemilu yang dilakukan  dengan money  politic akan  menyebabkan  peluang  untuk melakukan korupsi sejak dini akan semakin besar.
Menyikapi  banyaknya  isu  SARA  yang  muncul  di  Pilpres  2019, karena  banyak  oknum-oknum  yang  memprovokasi  pada  saat  Pilpres  2019 yang  memakai hastag di  sosial  media  yang  tersebar  dengan  cepat  seperti #diasibukkerja oleh pendukung Jokowi dan serta # tagar 2019 ganti presiden oleh pendukung Prabowo. Selain #tagar tersebut juga ada isu SARA lainnya yang  bernuansa  agama.  Hal  ini  sangat  disayangkan,  karena  sebagian masyarakat  Indonesia  mayoritas  nya  merupakan  orang-orang  awam  yang tidak  mengerti  hal  yang  perlu  diterima  dengan  bijak  dan  mana  yang  tidak perlu diterima. Masyarakat cenderung menerima mentah-mentah berita yang terjadi di media sosial tanpa mengetahui akar permasalahan atau pengaruh- pengaruh  yang  akan  terjadi.   Keadaan  ini  tidak  lain  karena  masyarakat Indonesia  memang  tidak  semuanya  terdidik  dengan  baik  terutama  yang berada di wilayah pedalaman (Sumardiana, 2016).
Dalam  upaya  menanggulangi  isu  SARA  yang  ada,  maka  keadaan tersebut  mestinya  mewujudkan  ide  dan  solusi.  Salah  satu  hal  yang  penting harus  dilakukan  adalah  sosialisasi  dan  penyuluhan  tentang  pengetahuan seputar pemilihan umum, legislatif lebih aktif, pencerdasan mengenai hoax dan  menolak  penyebaran  isu  yang  tidak  sehat.  Anak  muda  dan  mahasiswa juga  butuh  dan  hal  ini  justru  penting  untuk  dibina.  Tentunya  masyarakat awam  dengan  mahasiswa  akan  berbeda  dalam  pelaksanaan  penyuluhan. Anak-anak  muda  masa  sekarang  memerlukan  peran  politik  sesegera mungkin  yang  disampaikan  oleh  ahlinya  agar  memunculkan  generasi  yang melek politik.

## KESIMPULAN
Isu  SARA  yang  berkembang  menjelang  Pilpres  2019  yaitu  isu agama,  yang  diketahui  dari  media  sosial  dan  media  lainnya.  Sebagai  agen perubahan,  mahasiswa  berpandangan  bahwa  seharusnya  masyarakat  tidak perlu  menanggapi  isu-isu  yang  tidak  sehat  dan  dapat  membuat  perpecahan masyarakat,  namun  mewujudkannya  dalam  ide  dan  solusi.  Media hendaknya  tidak  memihak  salah  satu  calon,  serta  tidak  ada money  politic dalam  Pilpres  2019  yang  dapat  menyebabkan  peluang  korupsi  semakin besar.  Untuk  mengatasi  hal  tersebut,  maka  harus  dilakukan  sosialisasi  dan penyuluhan  kepada  masyarakat,  pemuda  dan  mahasiswa  tentang  seputar pemilihan  umum,  legislatif  harus  lebih  aktif,  pencerdasan  mengenai hoax dan menolak penyebaran isu yang tidak sehat.

## DAFTAR PUSTAKA
Bakhri,  S.  (2013).  ASPEK  DEMOKRASI  DALAM  PEMILIHAN  UMUM RAYA  ONLINE  PRESIDEN  MAHASISWA  UNIVERSITAS NEGERI  SEMARANGTAHUN  2011. Solidarity:  Journal  of Education, Society and Culture , 2 (2).
Bakhri, S. (2018). RESIPROSITAS DALAM SUNAT POCI DAN MANTU
POCI MASYARAKAT TEGAL. Jurnal Analisa Sosiologi , 7 (1).
Cohen, Abner. 1974. Two Dimensional Men An Essay On The Anthropology Of Power And Symbolism In Complex Society . California. University of California Press
Crable,  Richard  E  and  Steven  L  Vibbert.  1985.  ‘Managing  Issues  and Influencing  Public  Policy’.  In  Crable,  R.E. Issue  Management . Sacramento: California State University Sacramento.
Febriana,  M.  (2018).  Hiperrealitas  “Endorse”  dalam  Instagram  Studi Fenomenologi  Tentang  Dampak  Media  Sosial  di  Kalangan
Mahasiswa Universitas Sebelas Maret. Jurnal Analisa Sosiologi , 6 (2).
Gaunt,  Philip.  and  Ollenburger,  Jeff.  1995.  Issues  management  revisited:
Atool  that  deserves  another  look. Public  Relations  Review ,  21(3), 199-211.
Geertz,  Clifford.  1974. Tafsir  Kebudayaan ,  terjemahan.  Budi  Susanto. Yogyakarta : Kanisius.
Geertz,  Clifford.  1981. Abangan,  Santri,  Priyayi  dalam  Masyarakat  Jawa . Jakarta: Dunia Pustaka Jaya.
Harrison,  Shirley.  2000. Public  Relations:  an  Introduction ,2nd  edn.
Business Press: London.
Kahan,  Reuven  and  Tamar  Rapoport.  1997. The  Origins  of  Postmodern Youth:  Informal  Youth  Movements  in  a  Comparative  Perspective . Berlin – New York: Walter de Gruyter & Co
Kartono,  Kartini.  1985. Kepribadian:  Siapakah  Saya? .  Jakarta:  CV.
Rajawali
Koentjaraningrat, 1986, Pengantar Ilmu Antropologi, Jakarta: Aksara Baru
Kriyantono,  Rachmat.  2012. Public  Relation  &  Crisis  Management  : Pendekatan  Critical  Public  Relations  Etnografi  Kritis  &  Kualitatif .
Jakarta: Kencana.
Kroeber,  Alfred  L.  1948, Anthropology:  Race,  Language,  Culture,
Psychology, Prehistory . New York: Harcourt, Brace and Company. Regester,  Michael  and  Judy  Larkin.  2008.  Risk  Issues  and  Crisis
Management  in  Public  Relations.  A  Casebook  of  Best  Practice Fourth Edition. London : Kogan Page Ltd
Sarwono, Sarlito W. 1978. Perbedaan Antara Pemimpin dan Aktivis dalam Gerakan Protes Mahasiswa . Jakarta : Bulan Bintang.
Sumardiana, Benny. 2016. Formulasi Kebijakan Penanganan Tindak Pidana Berbasis  Isu  SARA dalam  Pemilihan Umum. Pandecta . 11(1) :  80-
95.
Sutopo,  Heribertus. B. 2006. Metode Penelitian Kualitatif . Surakarta:  UNS
Press.
Theodorson,  George  A  and  Achilles  G.  Theodorson.  1979. A  Modern Dictionary  of  Sociology .  New  York,  Hagerstown,  San  Fransisco, London: Barnes & Noble Books.
Ulfah, Sitti Hadijah. 2010. Evikasi Diri Mahasiswa Yang Bekerja Pada Saat Penyusunan Skripsi . Surakarta: Universitas Muhammadiah Surakarta.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  42  Tahun  2008  Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  2012  Tentang Pemilihan  Umum  Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.