INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 2 Tahun 2024 Page 4510-4520 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Analisis Yuridis Penerapan Tindak Pidana Ketidakhadiran Tanpa Izin Paling Lama Empat Hari Di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer
Reno Renaldi 1 ✉ , Syahruddin Nawi 2 , Nasrullah Arsyad 3
Universitas Muslim Indonesia
Email: renorenaldi49ltn@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Analisis Yuridis Penerapan Tindak Pidana Ketidakhadiran Tanpa Izin Paling Lama Empat Hari di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.Prajurit TNI bukan hanya sebagai kekuatan utama sistem pertahanan negara Republik Indonesia, akan tetapi juga bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara  untuk  menegakkan  kedaulatan  negara,  mempertahankan  keutuhan  wilayah,  dan  melindungi keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang, serta ikut secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional termasuk sebagai komponen pendukung keamanan negara sehingga implementasi butir-butir Pancasila dapat terealiasi dengan baik seiring dengan kondusifitas Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan atau aturan di Militer khususnya mengenai ketidakhadiran prajurit TNI paling lama empat hari di dalam KUHPM setelah berlakunya Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2014 tentang  Hukum  Disiplin  Militer.  Peneletian  ini  menggunakan  data    Primer  yang  diperoleh  secara langsung di lokasi penelitian yaitu berupa data perkara Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI) paling lama empat hari tahun 2022 – 2023, data  sekunder melalui studi kepustakaan dan data  tersier meliputi berbagai surat, buku referensi, dokumen resmi yang dikeluarkan oleh  instansi terkait.Hal ini menunjukkan pula bahwa masih ditemukannya Prajurit TNI yang melakukan ketiudakhadiran tanpa izin paling lama empat hari yang mana di dalam KUHPM merupakan suatu tindak  pidana dan menurut Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer merupakan tindakan indisipliner sehingga dapat dijatuhi hukuman disiplin.Hasil penelitian ini adalah mengenai keharmonisan antara KUHPM dengan Undang-Undang RI Nomor 25  Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer mengenai ketidakhadiran tanpa izin paling lama empat hari, sehingga tidak memunculkan berbagai pandangan maupun pendapat bahkan multitafsir guna terwujudnya kepastian hukum.
Kata kunci: Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI) Paling Lama Empat Hari, Tindak Pidana, Disiplin.

## Abstract
Examining the Application of the Offense of Unauthorized Absence for a Maximum of Four Days in the Military Penal Code: A Juridical Analysis.The Indonesian National Armed Forces (TNI) not only serve as the  primary  force  of  the  national  defense  system  of  the  Republic  of  Indonesia  but  also  fulfill  the responsibility of implementing state defense policies to uphold national sovereignty, preserve territorial integrity, protect the nation's safety, carry out military operations for war and military operations other than war, and actively participate in regional and international peacekeeping missions as a component of national security support, thereby ensuring the effective realization of the principles of Pancasila in line with the unity of the Indonesian Unitary State. The objective of this study is to examine the provisions or regulations in the military, specifically pertaining to the unauthorised absence of TNI personnel for a maximum  of  four  days  under  the  Military  Penal  Code  subsequent  to  the  implementation  of  the Indonesian Law Number 25 of 2014 concerning Military Discipline Law. The primary data were directly acquired from the research site, encompassing records of instances pertaining to Unauthorised Absence for a duration of up to four days throughout the years 2022-2023. Secondary data were acquired by a comprehensive examination of literature, whilst tertiary data  covered a range of letters, reference books, and official papers released by pertinent authorities.The findings reveal the existence of TNI personnel who engage in unauthorized absence for a maximum of four days, which constitutes a criminal offense within the Military Penal Code and is considered an act of indiscipline according to the Indonesian Law Number 25 of 2014 concerning Military Discipline Law, thereby subject to disciplinary punishment. The research findings emphasise the alignment between the Military Penal Code and the Indonesian Law Number 25 of 2014, which pertains to Military Discipline Law. This alignment specifically addresses the issue  of  unauthorised  absence  for  a  maximum  of  four  days,  aiming  to  eliminate  any  ambiguity  or differing viewpoints and ensure legal certainty.
Keywords: Unauthorized Absence for a Maximum of Four Days, Criminal Offense, Discipline.

## PENDAHULUAN
Tentara Nasional Indonesia atau yang lebih dikenal dengan .TNI adalah warga negara Indonesia yang diangkat oleh pejabat yang berwenang dan memenuhi persyaratan yang ada.  Tugas  dan  fungsi  dari  TNI  adalah  bahwa  Tentara  Nasional  Indonesia  sebagai  alat pertahanan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia,  bertugas  melaksanakan  kebijakan pertahanan  negara  untuk  menegakkan  kedaulatan  negara,  mempertahankan  keutuhan wilayah, dan melindungi keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang, serta ikut secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional
Prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat TNI AD sebagai komponen utama dalam pertahanan keamanan  Negara  Republik  Indonesia  adalah  bagian  dari masyarakat merupakan  subjek  sekaligus  obyek  sasaran  penerapan  atau yang  diatur oleh hukum.
Sebagai  konsekuensi  logis  bahwa  TNI  AD  adalah  obyek  hukum  pidana  militer  maupun hukum pidana umum, maka ia wajib tunduk serta menaati, menghormati dan menjunjung tinggi  nilai  hukum.  Pada  tataran    implementasinya    diperlukan    intrumen    untuk menegakkan  hukum  dan disiplin  di  lingkungan  militer  sebagai  alat  pemaksa  yang bersifat  imperative dalam rangka mewujudkan keadilan, kebenaran dan ketertiban
Dalam  sistem  perundang-undangan  hukum  pidana,  tindak  pidana  dapat  dibagi menjadi  dua  golongan  yaitu  kejahatan  dan  pelanggaran.  Kedua  istilah  tersebut  pada hakekatnya  tidak  ada  perbedaan  yang  tegas  karena  keduanya  sama-  sama  delik  atau perbuatan yang boleh dihukum. Selanjutnya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia melakukan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran. Segala bentuk kejahatan dimuat dalam buku II KUHP sedangkan pelanggaran dimuat dalam buku III KUHP yang  dibedakan  secara  prinsip  yaitu  Kejahatan  sanksi  hukumannya  lebih  berat  dari pelanggaran  (berupa  hukuman  badan  (penjara)  yang  waktunya  lebih  lama),  Percobaan melakukan  kejahatan  dihukum,  sedangkan  pada  pelanggaran  percobaan  melakukan pelanggaran tidak dihukum dan Tenggang waktu daluarsa bagi kejahatan lebih lama dari pada pelanggaran.
Selanjutnya  mengenai  Hukum  Pidana  Militer  dapat  di  kategorikan  sebagai  Hukum pidana khusus yang mana dikarenakan dibuat untuk beberapa subyek hukum khusus atau beberapa  peristiwa  pidana  tertentu.  Oleh  karena  itu  hukum  pidana  khusus  memuat ketentuan – ketentuan  dan  asas – asas  yang  menyimpang  dari  ketentuan – ketentuan  dan asas – asas yang tercantum dalam hukum pidana.  Disebut sebagai hukum pidana khusus, karena  pengaturannya  yang  secara  khusus  yang  ada  kalanya  bertitik  berat  kepada kekhususan  suatu  golongan  tertentu  (misalnya  miiter,  dan  yang  dipersamakan  dengan militer).
Kemudian yang dimaksud Tidak hadir tanpa izin (THTI) adalah ketidakhadiran seorang prajurit  TNI  tanpa  izin  yang  sah  dari  pejabat  yang  berwenang  merupakan  bentuk  dari kejahatan  militer,  bukan  pelanggaran  dikarenakan  mempunyai  konsekuensi  pidana  dan telah diatur di dalam Kitab undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Hukum militer merupakan  bagian  dari  hukum,  tetapi  hukum  militer  tidak  mempunyai  tempat  dalam pembagian klasik mengenai hukum yang membagi hukum dalam hukum privat dan hukum publik.  Hukum  militer  adalah  hukum  yang  bersifat  khusus  mengatur  tentang  kehidupan militer  dan  angkatan  perang  serta  subjeknya  adalah  militer  dan/atau  seseorang  yang dipersamakan dengan militer.
Seperti yang telah dikemukakan di atas bahwa tidak hadir tanpa izin (THTI) bukanlah suatu pelanggaran, melainkan kejahatan, maka seperti yang telah disebutkan tadi bahwa
pengaturan  tentang  THTI  diatur  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  Militer (KUHPM) pasal 85 dan pasal 86, yang dalam p asal 85 KUHPM disebutkan bahwa : “Militer yang  karena  salahnya  ( Culpa)  menyebabkan  ketidakhadiran  tanpa  izin  diancam  :  Ke-1, dengan pidana maksimum sembilan bulan apabila ketidakhadiran itu dalam waktu damai minimum satu hari, dan tidak lebih dari tiga puluh hari.

## METODE PENELITIAN
Dalam  penulisan  Artikel  jurnal  ini  Penulis  melakukan  kegiatan  penelitian  dengan menggunakan metode penelitian atau cara sebagai berikut:
1. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dan empiris yang mana  di  dalam  penelitian  hukum  tersebut  berorientasi  pada  pendekatan  terhadap norma-norma peraturan perundang-undangan, teori hukum, asas-asas hukum, dalil- dalil hukum dan perbandingan hukum serta pengamatan pada realitas hukum saat ini, selain itu peneliti juga menggunakan penelitian hukum empiris (non doctrinal) dengan memfokuskan  perhatian  pada  realitas  hukum  di  masyarakat  atau  berfungsi  untuk melihat  hukum  secara  law  in  action.  Objek  dalam  Penelitian  ini  mengkaji  tentang penyelesaian tindak pidana militer berupa ketidakhadiran tanpa izin paling lama empat hari  di  dalam  KUHPM  sehingga  tercapai  kepastian  hukum  dan  tidak  menimbulkan multitafsir.
2. Jenis  dan  Sumber  Bahan  Hukum  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  Data Primer yang bersumber pada peraturan perundang – undangan dan Data Perkara di Hukum  Kodam  XIV/Hassanuddin  maupun  Oditurat  Militer  IV-17  Makassar,  Data Sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara membaca buku-buku ilmiah, majlah, internet, surat kabar dan bacaan-bacaan lain yang berhubungan dengan penelitian  juga  Data  tersier  berupa  bahan/dokumen  meliputi  berbagai  surat,  buku referensi,  dokumen  resmi  yang  dikeluarkan  oleh  instansi  terkait  serta  menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan.
3. Analisis Data dalam penlitian ini menggunakan metode analisis secara kualitatif  dengan menggunakan data  primer, data  sekunder dan data tersier.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Keharmonisan antara KUHPM dengan Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer mengenai ketidakhadiran tanpa izin paling lama empat hari. Tindak  pidana  tidak  hadir  tanpa  izin,  yang  juga  dikenal  sebagai  absensi tanpa izin  atau  absensi  bolos,  umumnya  merujuk  pada  ketidakhadiran  seseorang dari aktivitas
atau kewajiban  yang seharusnya  dihadiri, seperti sekolah,  pekerjaan atau tugas tertentu, tanpa adanya izin yang sah. Ini bisa melibatkan situasi dimana seseorang  sengaja  tidak mengikuti  kewajiban  tersebut  tanpa  alasan  yang  sah. Sanksi   hukum   terhadap   tindak pidana      ini     dapat     bervariasi     tergantung     pada yurisdiksi   dan   tingkat   seriusnya pelanggaran.
Selanjutnya  di  dalam  menegakkan  disiplin  dan  tata  tertib  dilingkungan  Tentara Nasional Indonesia  diperlukan  Undang-Undang  tentang  Hukum  Disiplin  yang  pasti, tegas dan  jelas  serta  memenuhi  syarat  filosofis,  sosiologis  dan  yuridis  sebagai  sarana pembinaan  personel  dan  kesatuan. Diterapkannya  asas  keadilan,  pembinaan, persamaan di hadapan hukum, praduga tak bersalah, hierarki, kesatuan komando, kepentingan  militer, tanggung    jawab,    efektif    dan    efisien,    dan    manfaat    dalam  penyelesaian    perkara Pelanggaran  Hukum   Disiplin   Militer.   Dirumuskannya   alat-alat   bukti    dalam  rangka pembuktian  proses  penyelesaian  Pelanggaran  Hukum Disiplin Militer.
Ciri utama dari kejahatan THTI adalah ketidakhadiran tanpa izin yang dilakukan oleh seorang militer pada suatu tempat yang ditentukan baginya, dimana dia seharusnya berada untuk melaksanakan kewajiban dinas. Ketidakhadiran tanpa izin itu harus karena salahnya atau karena culpa (guilt atau fault), tindakan-tindakan apa yang telah dilakukan sehingga ia tidak  hadir  tidak  dipersoalkan.  Ketidakhadiran  tanpa  izin  merupakan  suatu  kenyataan sebagai  kelanjutan  dari  suatu  tindakan  fisik  sebagaimana  dijuruskan  oleh  suatu    unsur kejiwaan yang berupa kealpaan maupun culpa. Seorang militer dikatakan tidak hadir tanpa izin  jika  ia  tidak  berada  pada  suatu  tempat  atau  tempat-tempat  di  mana  ia  seharusnya berada untuk melaksanakan suatu tugas yang dipercayakan kepadanya. Untuk mengetahui tempat-tempat tersebut umumnya hanya dapat dilihat dari peraturan-peraturan militer dan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan militer.
Perumusan norma dan sanksi kejahatan THTI di KUHPM diatur dalam Pasal 85 dan Pasal 86 sebagai berikut :

## Pasal 85
Militer, yang karena salahnya menyebabkan ketidakhadirannya tanpa ijin diancam :
Ke-1 Dengan pidana penjara maksimum sembilan bulan apabila ketidak hadiran itu dalam waktu damai minimum satu hari dan tidak lebih dari tiga puluh hari.
Ke-2 Dengan pidana penjara maksimum satu tahun, apabila ketidakhadiran itu dalam waktu damai disebabkan terabaikan olehnya seluruhnya atau sebagian dari suatu perjalanan ke suatu tempat yang terletak di luar pulau dimana dia sedang berada yang diketahuinya atau patut harus menduganya adanya perintah untuk itu.
Ke-3 Dengan pidana penjara maksimum satu tahun empat bulan apabila ketidak hadiran itu
dalam waktu perang tidak lebih lama dari empat hari.
Ke-4 Dengan pidana penjara maksimum dua tahun, apabila ketidak hadiran itu dalam dalam waktu  perang  disebabkan  terabaikan  olehnya  seluruhnya  atau  sebagian  dari  usaha perjalanan yang diperintahkan kepadanya sebagaimana diuraikan pada nomor ke-2 atau tergagalkannya suatu perjumpaan dengan musuh.

## Pasal 86
Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin diancam: Ke-1 Dengan pidana penjara maksimum satu tahun empat bulan, apabila ketidakhadiran itu dalam waktu damai minimum satu hari dan tidak   lebih   dari tiga puluh hari.
Ke-2 Dengan pidana penjara maksimum dua tahun delapan bulan apabila ketidak hadiran itu dalam waktu perang tidak lebih lama dari empat hari.
Penerapan hukuman terhadap pelaku THTI di dalam KUHPM, baik pasal 85 dan pasal 86, sampai saat ini belum mengalami  perubahan,  dalam arti bahwa  pasal-pasal tersebut sampai saat ini masih berlaku. Sedangkan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014, di mana dalam Pasal 8 huruf (b) diatur pula tentang ketidakhadiran tanpa ijin,  yaitu  bahwa  Jenis  Pelanggaran  Hukum  Disiplin  Militer  terdiri  atas  perbuatan  yang melanggar peraturan perundang-undangan pidana yang sedemikian ringan sifatnya, yang mana d i dalam penjelasannya disebutkan bahwa Yang dimaksud dengan “perbuatan yang melanggar perundang-undangan pidana yang sedemikian ringan sifatnya meliputi : yang salah satunya di huruf (d) menyatakan tindak pidana karena ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai  paling  lama  4  (empat)  hari”  sehingga  terjadiah  dualiasme  pengaturan ketentuan penjatuhan hukuman bagi prajurit yang tidak hadir tanpa izin (THTI)  paling lama empat  hari,  akibatnya  terjadi  perbedaan  dalam  penjatuhan  hukumannya  sehingga menimbulkan  ketidakadilan  dan  ketidakpastian  dalam  pemberian  hukumannya  sehingga menimbulkan ketidakjelasan dalam satu aturan dalam penerapan hukmannya.
Salah  satu  karakter  hukum  disiplin  militer  yang  menarik  adalah  diperluasnya  jenis pelanggaran hukum disiplin yang tidak hanya pelanggaran etika internal kehidupan militer, tetapi mencakup pelanggaran hukum publik yang diatur dalam perundang-undangan, yaitu berupa tindak pidana, tetapi dibatasi yang sifatnya ringan, Jadi, sekalipun hukum disiplin militer  ini  pada  hakekatnya  adalah  hukum  internal  yang  lebih  bersifat  etika  keprajuritan, namun di dalam hukum disiplin militer juga ada aspek hukum publiknya, terutama terkait dengan  aspek  sanksinya  yang  bersifat  perampasan  kemerdekaan,  yaitu  penahan  ringan paling  lama  14  hari  dan  penahanan  berat  paling  lama  21  hari.  Maka,  penjatuhan  sanksi hukum disiplin militer, perlu pembaruan dalam hal pembuktian bersalah tidaknya tersangka
pelanggar disiplin, tidak cukup hanya didasarkan pada keyakinan komandan selaku ANKUM saja,  tetapi  juga  harus  didukung  dengan  adanya  alat  bukti  yang  sah  yang  diatur  dalam undang-undang. Berdasarkan uraian tersebut di atas mengenai kejahatan THTI di KUHPM selanjutnya  dapat  diartikan  bahwa  pasal  kejahatan  THTI  yang  diatur  dalam  KUHPM merupakan kejahatan dan juga termasuk dalam pelanggaran hukum disiplin. Namun THTI paling  lama  empat  hari  dapat  diselesaikan  secara  hukum  disiplin  militer  berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer.
B. Perbedaan dan Persamaan KUHPM dengan Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer mengenai ketidakhadiran tanpa izin paling lama empat hari yang dikategorikan sebagai pelanggaran disiplin.
Prajurit  TNI  dalam  melaksanakan  tugasnya  sebagai  alat  pertahanan  negara,  wajib menjunjung   tinggi  nilai-nilai   Pancasila,  Sapta  Marga   dan   Sumpah   Prajurit serta 8 (Delapan)  Wajib    TNI,  selain  itu  setiap  Prajurit  TNI  sebagai  warga  negara  juga    wajib berpedoman  kepada  peraturan  perundangan  yang  berlaku  khusus  bagi Prajurit  TNI seperti  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  Militer  (KUHPM), Undang-Undang   Hukum Disiplin   Prajurit,   Peraturan   Disiplin   Prajurit  dan peraturan-peraturan lainnya  yang berkaitan  dengan  kehidupan  militer.  Menurut Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer  menyatakan  bahwa  “Untuk  menegakkan  tata kehidupan  Angkatan Bersenjata  Republik  Indonesia,  setiap  prajurit  dalam  menunaikan tugas  dan kewajibannya wajib bersikap dan berlaku disiplin. Disiplin bagi seorang anggota militer  atau  seorang  Prajurit  TNI  merupakan  suatu    keharusan    dan    pola    hidup    yang harusdijalani.  Pembentukan  disiplin  bagi Prajurit   diawali   dari   masa   pendidikan   dasar keprajuritan.   Pembinaan dan pengasuhan  merupakan  salah  satu  cara  pembentukan disiplin  bagi  prajurit.
Gambar mekanisme penyelesaian perkara Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI) dan Desersi.
Pada  prinsipnya  di  dalam  KUHPM  mengatur  tentang  ketidakhadiran  tanpa  izin  di waktu damai selama 1 (satu) dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari adalah merupakan kejahatan  militer  dan/atau  tindak  pidana  yang  memiliki  ancaman  pidana  serta  bukanlah dikategorikan sebagai pelanggaran disiplin, sedangkan di dalam Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer tidaklah demikian sehingga dapat disimpulkan bahwa antara KUHPM dengan Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer tidaklah memiliki kesamaan mengenai ketidakhadiran tanpa izin paling lama empat hari yang dikategorikan sebagai pelanggaran disiplin.
Selanjutnya yang menjadi perbedaan mengenai ketidakhadiran tanpa izin paling lama empat hari yang dikategorikan sebagai pelanggaran disiplin hanya di atur di dalam Undang- Undang  RI  Nomor  25  Tahun  2014  tentang  Hukum  Disiplin  Militer  dengan  konsekwensi hukumnya dijatuhi hukuman disiplin dan KUHPM tidak mengendaki demikian.
Namun secara ketentuan di Militer bahwa perbuatan ketidakhadiran tanpa izin paling lama empat hari tetap harus melalui pemeriksaan dan penyidikan oleh Polisi Militer sampai dengan  pemberkasan  kemudian  dilimpahkan  ke  Oditur  Militer,  setelah  dilakukan  olah perkara  dan  diketahui  bahwa  perbuatan  tersebut  dikategorikan  sebagai  perbuatan  yang melanggar perundang-undangan pidana sedemikian ringan sifatnya sebagaimana Pasal 8 huruf (b) Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sehingga memenuhi syarat untuk diselesaikan secara Hukum Disiplin Militer.
Dengan  adanya  berita  acara  pendapat  dan  saran  hukum  dari  Oditur  Militer  maka Perwira Penyerah Perkara (Papera) dapat memerintahkan atasan yang berhak menghukum (Ankum)  yang  bersangkutan  untuk  menindaklanjutinya  guna  dilakukan  sidang  disiplin militer.

## SIMPULAN
Dari pembahasan di atas selanjutnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Keharmonisan antara KUHPM dengan Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2014 tentang
Hukum Disiplin Militer mengenai ketidakhadiran tanpa izin paling lama empat hari.
Sejak diterbitkan juga disahkannya Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1947 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  Militer (KUHPM) sampai  dengan diberlakukannya Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer bahkan saat ini belum ditemukan adanya keharmonisan mengenai ketidakhadiran militer tanpa izin paling lama empat hari sehingga kepastian hukum tentang hal tersebut belum tercapai dan perlu diadakan revisi kedepannya sehingga tidak multitafsir serta berbeda dalam penerapannya.
2. Perbedaan dan Persamaan KUHPM dengan Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer mengenai ketidakhadiran tanpa izin paling lama empat hari yang dikategorikan sebagai pelanggaran disiplin.
Mengenai perbuatan ketidakhadiran militer tanpa izin paling lama empat hari baik di dalam Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1947 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  Militer  (KUHPM)  dan  Undang-Undang  RI  Nomor  25  Tahun  2014  tentang  Hukum Disiplin Militer persamaannya adalah sama-sama merupakan perbuatan yang melanggar hanya saja KUHPM menganggap suatu tindak pidana dan/atau merupakan kejahatan militer yang memiliki ancaman pidana serta bukanlah dikategorikan sebagai pelanggaran disiplin, sedangkan  di dalam Undang-Undang  RI Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer tidaklah demikian karena merupakan sebagai tindak pidana yang sedemikian ringan sifatnya sehingga dapat dikategorikan sebagai pelanggaran disiplin .
DAFTAR PUSTAKA
Abdussalam & DPM Sitompul, 2007, Sistem Peradilan Pidana, Restu Agung, Jakarta. Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, 2012, Sistem Peradilan Pidana, PTIK, Jakarta.
Adami Chazawi, 2011, Pelajaran Hukum Pidana, Cetakan ke 6, PT. Raja Grafindo Persada,
Jakarta.
Aditya  Bakti.  Bambang  Purnomo,  2002,  Dalam  Asas-Asas  Hukum  Pidana,  Jakarta,  Ghalia Indonesia.
Aditya Bakti. Bambang Purnomo, 2002, Dalam Asas-Asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta.
Admaja  Priyatno,  2004.  Kebijakan  Legislasi  Tentang  Sistem  Pertanggungjawaban  Pidana Koorporasi di Indonesia, CV. Utomo, Bandung.
Adrisman, Tri, 2009, Asas-Asas dan Aturan Hukum Pidana Indonesia, Penerbit ULA, Bandar Lampung.
Agustinus P.H. 2019. Kapita Selekta Hukum Pidana Militer. Rajawali Press. Depok
Agustinus  P.H.,  Prastopo.  2020.  Paradigma  Baru  Hukum  Disiplin  Militer.Raja  Grafindo. Jakarta.
Agustinus PH. 2019. Kapita Selekta Hukum Pidana Milite. Raja grafindo Persada. Jakarta.
Al Araf dkk. 2007. Reformasi Peradilan Militer di Indonesia, Imparsial, Jakarta Amiruddin, 2006, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada. Amiruddin, 2006, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. Andi Hamzah, 2005, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta. Andi Hamzah, 2008. Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.
Andi Hamzah, 2010, Hukum Acara Pidana, Sinar Grafika, Jakarta.
Anwar  Yesmil  &  Adang.  2008.  Pembaruan  Hukum  Pidana,  Reformasi  Hukum  Pidana,
Grasindo, Jakarta.
Arief Sidharta, 2008 , Butir-butir Pemikiran Dalam Hukum, PT. Riefika Aditaima, Bandung. Arief, Barda Nawawi, 2012, Kapita Selekta Hukum Pidana, Prenada Kencana Media Group,
Jakarta.
Asmarawati,  Tina.  2015.  Pidana  dan  Pemidanaan  Dalam  Sistem  Hukum  di  Indonesia. Yogyakarta: Deepublish.
Badan Pembinaan Hukum TNI, 2009, Petunjuk Administrasi Oditurat Dalam Penyelesaian Perkara Pidana, Badan Pembinaan Hukum TNI, Jakarta.
Badan Pembinaan Hukum TNI, 2016, Disiplin Prajurit TNI, Badan Pembinaan Hukum TNI, Jakarta.
Bambang Sunggono, 2012, Metodologi Penelitian Hukum, Rajawali Pres, Jakarta.
Barda  Nawawi  Arief,  2001,  Masalah  Penegakan  Hukum  dan  Kebijakan  Penanggulangan Kejahatan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
Barda Nawawi Arief. 2010. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan. Kencana . Jakarta.
Chairul  Huda,  2006.  Dari  Tiada  Pidana  Tanpa  Kesalahan  Menuju  Kepada  Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Kencana Prenada Media, Jakarta.
Direktorat  Hukum  Markas  Besar  Angkatan  Darat,  2012,  Kompilasi  Peraturan  Perundang- undangan Hukum Pidana Jilid II, Jakarta: Pustaka TNI.
E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi. 2002, Asas-Asas hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya. Storia Grafika. Jakarta
Erdianto, 2010. Pokok-Pokok Hukum Pidana, Alaf Riau, Pekanbaru.
Hamzah Andi, 2008, Asas-asas hukum pidana, Renika Cipta, Jakarta.
Hendry Siswosoediro, 2009, Buku Pintar Calon Anggota TNI. Cetakan Pertama, Visimedia,
Jakarta.
Heniarti, Dewi Dini, 2015, Sistem Peradilan Militer di Indonesia, Refika Aditama, Bandung. Ilyas, Amir. 2012. Asas-Asas Hukum Pidana. Rangkang Education. Yogyakarta.
Kansil dan Christine Kansil, 2004, Pokok-Pokok Hukum Pidana, Pradya Paramita, Jakarta. Lamintang,  P.A.F.  dan  Theo  Lamintang.  2010.  Pembahasan  KUHAP  Menurut  Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi, Sinar Grafika, Jakarta
M. Sholehuddin. 2003. Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana. Raja Grafindo. Jakarta.
M. Yahya Harahap, 2005, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
Mabes  TNI,  2006,  Atasan  yang  Berhak  Menghukum  Dalam  Lingkungan  TNI,  Badan Pembinaan Hukum, Jakarta.
Mahrus Ali, 2011, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta.
Mahrus Ali, 2011, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
Moch. Faisal salam, 2002, Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia, Mandar Maju, Bandung. Moeljatno, 2002, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta.
Moeljatno. 1983. Hukum Pidana. Ghalia Indonesia. Jakarta
Moh.  Faisal  salam,  2001.Hukum  acara  pidana  dalam  teori  dan  praktek,  Mandar  maju,
Bandung.
Moh. Faisal salam, 2006. Hukum pidana militer di indonesia, Mandar maju, Bandung.
Muhammad, Rusli. 2011. Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, UII Press, Yogjakarta Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Alumni, Bandung. Nawi  Syahruddin  &  Syah  Rahman.  2022.  Penelitian  Hukum  Normatif  Versus  Penelitian Hukum Empiris. Kretakupa Makassar.
Nikmah  Rosidah.  2019.  Hukum  Peradilan  Militer.  CV  Anugrah  Raharja  Anggota  IKAPI. Lampung.
Noor M. Aziz. 2012, Pembinaan dan Pengembangan Hukum Militer dalam Sistem Hukum Nasional, BPHN, Jakarta.
P.A.F,  Lamintang, 2011,  Dasar  Dasar  Hukum Pidana  Indonesia.  Bandung,  PT.  Citra  Aditya Bakti.
P.A.F,  Lamintang,  2011,  Dasar  Dasar  Hukum  Pidana  Indonesia.  PT.  Citra  Aditya Bakti, Bandung.
P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, 2014, Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.
P.A.F. lamintang. 1984. Hukum Penitensier. Bandung.
Panjaitan Hulman & Suhardiman Daniel, 2020, Kemahiran Beracara Pidana, Rajawali Press, Depok.
Pontang Moerad, 2005, Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana, Alumni, Bandung.
Praja,  Juhaya  S.  2011,  Teori  Hukum  dan  Aplikasinya,  Cetakan  Pertama,  CV  Pustaka Setia,Bandung.
Pramono Budi, 2020, Peradilan Militer Indonesia, Sucofindo, Surabaya.
Rahardjo Satjipto, 2006, Hukum Dalam Jagad Ketertiban, UKI Press.