## PENGELOLAAN BUMN SEBAGAI TRANSFORMASI KEUANGAN PUBLIK MENJADI KEUANGAN PRIVAT DALAM PERSEPEKTIF HUKUM KEUANGAN NEGARA
Agus Darmawan Kementerian BUMN agus.gic@gmail.com

## ABSTRACT
The research aims to find the right perspective in the legal accountability of State-owned enterprises management. This research uses a normative approach. The results show that the national legal regulations have not provided clarity in regulations in the management of State-owned enterprises . The transformation of public finance into private finance is the key  and  clear  line  of  demarcation  to  understand State-owned  enterprises management  in the  perspective  of  state  financial  law,  thereby  fostering  high  confidence  for  Directors  in managing State-owned enterprises in the principles of Good Corporate Governance
Keywords: State-owned enterprises, Law Transformation, State Finance DOI : https://doi.org/10.31943/ yustitia.v6i2.121

## I. PENDAHULUAN
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2003  tentang  Keuangan  Negara (“UU Keuangan Negara”), keuangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) termasuk dalam cakupan  keuangan  negara  sehingga  pengelolaan  dan  pertanggungjawabannya  mengikuti mekanisme  pengelolaan  dan  pertanggungjawaban  keuangan  negara.  Dalam  rezim keuangan  negara,  keuangan  BUMN  termasuk  dalam  kategori  kekayaan  negara  yang dipisahkan. Sebagai rezim keuangan negara, maka pemeriksaan atas pengelolaan keuangan BUMN  menjadi  tanggung  jawab  Badan  Pemeriksa  Keuangan  sebagaimana  diatur  dalam ketentuan  Pasal  6  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2006  tentang  Badan Pemeriksa Keuangan (“UU BPK”) 1 .
Pemeriksaan dan pengelolaan pertanggungjawaban keuangan negara termasuk pada BUMN  dilakukan  oleh  BPK  berdasarkan  lingkup  dan  tatacara  pemeriksaan  sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan  Negara  (“UU  Pemeriksaan  Pengelolaan  dan Tanggungjawab  Keuangan  Negara”).  Pemeriksaan  Pengelolaan  dan  tanggungjawab keuangan  negara  dilakukan  untuk  memastikan  bahwa  keuangan  negara  dikelola  secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan
1 Lihat Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan
bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Dalam melakukan pemeriksaan, BPK dapat saja menemukan unsur kerugian negara pada BUMN. Pengertian kerugian  negara  sendiri  diatur  dalam  ketentuan  Pasal  1  angka  22  UU  BPK  yang menyatakan bahwa “Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang  nyata  dan  pasti  jumlahnya  sebagai  akibat  perbuatan  melawan  hukum  baik  sengaja maupun  lalai 2 .”  Definisi  yang  sama  juga  disebutkan  dalam  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (“UU Perbendaharaan Negara”).
Unsur  nyata  dalam  penentuan  kerugian  negara  mengandung  dua  pengertian  yakni secara  materiil  dan  secara  formil.  Bila  merujuk  pada  UU  Perbendaharaan  Negara  maka kerugian  negara  tersebut  bersifat  materiil.  Artinya,  terdapat  kerugian  yang  telah  nyata terjadi.  Sedangkan  bila  mendasarkan  pada  ketentuan  Pasal  2  ayat  (1)  Undang-Undang Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  (“UU  Tipikor”), kerugian  negara  merupakan  delik  formil  yang  artinya  terdapatnya  potensi  timbulnya kerugian negara dapat dikualifisir sebagai telah terjadinya kerugian negara 3 .
Permasalahan yang muncul terkait paradigma keuangan negara pada BUMN adalah menyangkut pertanggungjawaban hukum pengelolaan keuangan BUMN sebagai keuangan negara  pada  satu  sisi  dan  tata  kelola  BUMN  yang  didasarkan  pada  mekanisme  korporasi berdasarkan  prinsipprinsip  tata  kelola  perusahaan  yang  baik  atau  yang  dikenal  dengan good corporate governance (GCG) pada sisi lainnya.
Perspektif  tanggung  jawab  hukum  pengelolaan  keuangan  negara  dinilai berdasarkan  berbagai  peraturan  perundang-undangan  di  bidang  hukum  publik  seperti, setidaknya,  UU  Keuangan  Negara,  UU  BPK,  UU  tentang  Pemeriksaan  Pengelolaan Tanggung  Jawab  Keuangan  Negara,  UU  Perbendaharaan  Negara  dan  Undang-Undang Nomor  19  Tahun  2003  tentang  Badan  Usaha  Milik  Negara  (“UU  BUMN”) 4 .  Sementara mekanisme korporasi diatur berdasarkan hukum privat yakni setidaknya dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”) 5 .
Perbedaan  rezim  pengaturan  tersebut  menimbulkan  perbedaan  paradigma  dalam memandang  tanggung  jawab  hukum  pengelolaan  keuangan  negara  pada  BUMN, khususnya  dalam  hal  terjadinya  pengambilan  keputusan  oleh  direksi  dalam  menjalankan perseroan yang menyebabkan timbulnya kerugian pada BUMN bersangkutan.
2 Lihat Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Badan Pemeriksa Keuangan
3 Lihat  Pasal  2  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi.
4 Lihat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
5 Lihat UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Berdasarkan  paradigma  keuangan  negara,  maka  kerugian  BUMN  dalam menjalankan  usahanya  dapat  dianggap  sebagai  kerugian  negara  ( state  loss )  dan  dapat dikualifikasi  sebagai  tindak  pidana  korupsi.  Sedangkan,  bila  alur  pikirnya  mengikuti paradigma  pengelolaan  BUMN  berdasarkan  mekanisme  korporasi  maka  kerugian  yang terjadi dapat dikualifisir sebagai kerugian usaha ( business loss ). Terhadap kerugian usaha tersebut, berdasarkan hukum korporasi, direksi dilindungi oleh prinsip business judgement rules (“BJR”).  Kerugian  yang  terjadi  dapat  saja  berakibat  pada  gugatan  perdata,  namun direksi  terlindungi  dari  tuntutan  pidana.  Perbedaan  paradigma  ini  menimbulkan konsekuensi hukum yang berbeda terkait dengan pertanggungjawaban hukum direksi 6 .
Perbedaan perspektif dalam memandang terjadinya kerugian ini menjadi persoalan hukum  konkrit  yang  dihadapi  BUMN  sebab  direksi  BUMN  dapat  dipidana  bila  terjadi kerugian  pada  BUMN.  Ancaman  pidana  ini  dapat  dilakukan  sebab  keuangan  BUMN merupakan  keuangan  negara  sehingga  kerugian  BUMN  dapat  menjadi  kerugian  negara yang dapat diancam dengan pidana korupsi. Namun, persepktif good corporate governance yang  memposisikan  BUMN  tunduk  pada  UU  Perseroan  Terbatas  menjadikan  direksi BUMN  dilindungi  oleh  BJR  yang  secara  normatif  juga  telah  diatur  dalam  UU  Perseroan Terbatas.  Dalam  ketentuan  Pasal  97  ayat  (5)  UU  Perseroan  terbatas  disebutkan  bahwa anggota  direksi  tidak  dapat  dimintakan  pertanggungjawaban  atas  kerugian  yang  terjadi pada  perseroan  apabila  dapat  dibuktikan  bahwa:    i)  kerugian  tersebut  bukan  karena kesalahan  atau  kelalaiannya;  ii)  telah  melakukan  pengurusan  dengan  itikad  baik  dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan; iii) tidak mempunyai  benturan  kepentingan  baik  langsung  maupun  tidak  langsung  atas  tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; iv) telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut 7 .
Terdapat tumpang tindih antara persoalan kerugian negara dan kerugian bisnis yang berdampak  pada  pertanggungjawaban  hukum  direksi.  Bila  kerugian  yang  terjadi  pada BUMN dipandang semata sebagai kerugian negara maka dampak yang dapat terjadi adalah tidak  bebasnya  direksi  dalam  mengambil  keputusan  bisnis  karena  adanya  kekhawatiran bahwa  keputusan  tersebut  akan  berdampak  pada  timbulnya  kerugian  BUMN  yang kemudian  menjadi  kerugian  negara  yang  dapat  disidik  dengan  delik  korupsi.  Sementara, apabila  dipandang  sebagai  kerugian  bisnis  saja,  maka  akan  berpotensi  mendistorsi  fungsi
6 Helmi Kasim, Rethinking the Supervision of State-Owned Enterprises Based on Business Judgement Rules, Jurnal Konstitusi, Volume 14, Nomor 2, Juni 2017.
7 Lihat Pasal 97 ayat (5) UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
BUMN  sebagai  kepanjangan  tangan  negara  dalam  mengelola  sumber  daya-sumber  daya yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak 8 . Alasan kerugian bisnis  juga  dapat  menjadi  tameng  untuk  bersembunyi  dari  konsekuensi  akibat  keputusan bisnis  yang  diambil  dengan  mengabaikan  prinsip  kehati-hatian.  Beberapa  direksi  BUMN didakwa melakukan tindak pidana korupsi atas langkah yang mereka ambil yang berakibat pada terjadianya kerugian pada korporasi 9 .
Persoalan  keuangan  negara  selalu  terkait  dengan  dua  hal  yakni  pengelolaan keuangan  dan  pertanggungjawabannya.  Dua  hal  ini  merupakan  aspek  pokok  yang  sudah diatur  sejak  berlakunya  Indische  Comptabiliteitswet  1925  (ICW  1925)  yang  merupakan landasan hukum pengaturan keuangan negara pada zaman Hindia Belanda.
Mahkamah  Konstitusi  (“MK”)  telah  mengeluarkan  putusan  mengenai  status keuangan negara pada BUMN. Dalam putusan MK putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013  menegaskan  bahwa  keuangan  BUMN  merupakan  keuangan  negara. Namun,  MK  juga  menyatakan  dalam  putusan  tersebut  bahwa  paradigma  pengawasan negara terhadap BUMN harus diubah. Pengawasan pada BUMN tidak lagi didasarkan pada pengelolaan  kekayaan  negara  dalam  urusan  pemerintahan  tetapi  berdasarkan  paradigma usaha 10.
Dari  latar  belakang  sebagaiman  telah  diuraikan  di  atas,  dimana  pemahaman pengelolaan  BUMN  sebagai  bagian  dari  keuangan  negara  dan  di  sisi  lain    sebagai keuangan  publik  masih    menimbulkan  polemik  di  masyarakat,  maka  penulisan  ini  akan meninjau  kembali  pengelolaan  BUMN  sebagai  transformasi  keuangan  publik  menjadi keuangan privat dalam perspektif keuangan negara.
Tujuan  dalam  penulisan  ini  adalah  untuk  mengkaji  pengelolaan  BUMN  sebagai transformasi keuangan publik menjadi keuangan privat dalam perspektif keuangan negara. Bagaimana  kedudukan  BUMN  dalam  perekonomian  negara  berdasarkan  UUD  1945  dan peran  BUMN  yang  di  satu  sisi  merupakan  kepanjangan  tangan  negara  dalam  melayani kepentingan  publik  dan  di  lain  sisi  sebagai  perseroan  yang  beroperasi  untuk  mencari untung.  Kemudian  pengelolaan  perseroan  dengan  paradigma  usaha  yang  di  dalamnya mencakup  prinsip-prinsip  tata  kelola  perusahaan  yang  baik  ( good  corporate  governance )
8 Op.Cit, Helmi  Kasim, Rethinking  the  Supervision  of  State-Owned  Enterprises  Based  on  Business Judgement Rules.
9 Ibid.
10 Arifin P. Suriaatmadja, Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan Negara. Suatu  Tinjauan Yuridis , PT. Gramedia, Jakarta, 1986, hlm. 111.
dan business  judgement  rules untuk  menemukan  perspektif  yang  tepat  dalam pertanggungjawaban hukum dalam pengelolaan BUMN 11 .

## II. METODE
Sifat  penelitian  dalam  penulisan  ini  adalah  deskriptif  yang  dilakukan  dengan pendekatan yuridis normatif. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Pengumpulan data dilakukan terutama dengan teknik studi dokumen ( library research and online  research )  dengan  menginventarisasi  data  sekunder  yang  diperlukan,  baik  berupa bahan  hukum  primer,  sekunder  maupun  tersier,  kemudian  melakukan  penelusuran sejarahnya dan sinkronisasi antar bahan hukum tersebut.
Bahan hukum primer yang dipergunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan terutama  yang  berkaitan  dengan  penyusunan  peraturan  perundang-undangan  dan  peranan hukum  dalam  pembangunan  ekonomi.  Bahan  hukum  sekunder  yang  akan  digunakan digunakan  antara  lain  berupa:  karya  ilmiah,  hasil  penelitian  dan  literatur  yang  berkaitan dengan  substansi  penelitian.  Bahan  hukum  tersier,  yaitu  bahan-bahan  yang  menunjang informasi  bahan  hukum  primer  dan  sekunder,  antara  lain  data  dari  surat  kabar,  jurnal, kamus, ensiklopedia.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Keterlibatan  Negara  baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  melalui  entitas atau  badan-badan  hukumnya  termasuk  di  dalamnya  BUMN  dalam  aktifitas  komersial sudah  berlangsung  sejak  lama.  Pada  umumnya  aktifitas  komersial  bergerak  di  berbagai bidang, seperti pertambangan, elektronik, perkebunan, transportasi, pengairan, penyediaan dan pemeliharaan berbagai fasilitas publik dan lain-lain 12 .
BUMN  merupakan  badan  usaha  yang  seluruh  atau  sebagian  besar  modalnya dimiliki  oleh  negara,  melalui  penyertaan  secara  langsung  yang  berasal  dari  kekayaan negara  yang  dipisahkan.  BUMN  memiliki  kedudukan  dan  peran  penting  dalam pengelolaan sumber daya dan produksi barang yang menguasai hajat hidup orang banyak. Pembentukan  BUMN  dimaksudkan  untuk  mewujudkan  tujuan  bernegara,  yaitu  untuk menciptakan kesejahetraan umum.
Pergeseran  paradigma  ekonomi  publik  (peran  pemerintah  dalam  memotori  gerak ekonomi  sangat  menonjol)  ke  dalam  ekonomi  pasar  (manajemen  ekonomi  dilandaskan
11 Loc.Cit , Helmi Kasim.
12 Mihai  Mutascu, The  effect  of  Government  Intervention  in  Economy  on  Corruption ,  Eurasian  Journal  of Business and Economy, 2009, 3 (2), hlm. 75-79.
pada mekanisme pasar dan persaingan) telah menggejala di seantero dunia saat ini. Dengan meletakkan  landasan  operasi  pada  mekanisme  pasar  dan  persaingan  diharapkan  akan memacu  individu  dan  badan  usaha  termasuk  di  dalamnya  BUMN  untuk  kreatif,  inovatif dan terus berinisiatif dengan basis entrepreneurship dan cost efficiency 13 .
BUMN  bertujuan  memperoleh  keuntungan  dan  mengemban  beberapa  tugas  yang lebih bersifat makro, seperti menjaga stabilitas ekonomi/harga, dan untuk memenuhi sifat penugasan layanan publik atau agent of development serta pioneeringKeterlibatan Negara baik secara langsung maupun tidak langsung melalui entitas atau badan-badan hukumnya termasuk  di  dalamnya  BUMN  dalam  aktifitas  komersial  sudah  berlangsung  sejak  lama. Pada  umumnya  aktifitas  komersial  bergerak  di  berbagai  bidang,  seperti  pertambangan, elektronik,  perkebunan,  transportasi,  pengairan,  penyediaan  dan  pemeliharaan  berbagai fasilitas publik dan lain-lain.
BUMN  merupakan  badan  usaha  yang  seluruh  atau  sebagian  besar  modalnya dimiliki  oleh  negara,  melalui  penyertaan  secara  langsung  yang  berasal  dari  kekayaan negara  yang  dipisahkan.  BUMN  memiliki  kedudukan  dan  peran  penting  dalam pengelolaan sumber daya dan produksi barang yang menguasai hajat hidup orang banyak. Pembentukan  BUMN  dimaksudkan  untuk  mewujudkan  tujuan  bernegara,  yaitu  untuk menciptakan kesejahteraan umum.
Dalam konteks pengaturan BUMN, sebagai suatu badan usaha sebenarnya memiliki undang-undang  tersendiri  yang  khusus  mengatur  tentang  BUMN,  yaitu  Undang-Undang Nomor  19  Tahun  2003  tentang  BUMN.  Selain  undang-undang  tersebut  terdapat  undang- undang  lainnya  dan  juga  peraturan  perundang-undangan  lain  yang  berlaku  dan  mengikat BUMN. Sebagai contoh Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas berlaku bagi BUMN yang  berbentuk  Persero,  UndangUndang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Pasar  Modal berlaku bagi BUMN  yang berbentuk PT Persero Tbk, dan peraturan perundang-undangan bidang  sektoral  yang  akan  mengikat  bagi  BUMN  yang  menjalankan  bisnisnya  dalam bidang tersebut.
Idealnya regulasi yang mengikat bagi BUMN tersebut bersifat harmonis, dalam arti tidak  bertentangan  satu  sama  lainnya.  Selain  itu  juga,  seharusnya  setiap  regulasi  yang
13 Elisabeth  Nurhaini  Butarbutar, Implementation  of  Good  Faith  Principles  as  an  Efforts  to  Prevent  the Business Disputes , Journal of Advanced Researrch in Law and Economics, 2020, 11 (4), hlm. 155-179.
mengikat  BUMN  dapat  mendukung  agar  BUMN  dapat  optimal  dalam  menjalankan aktivitas bisnisnya 14 .
Salah  satu  pokok  permasalahan  dalam  praktik  saat  ini  terkait  dengan  berlakunya regulasi  yang  mempengaruhi  aktivitas  BUMN  adalah  mengenai  kekayaan  BUMN. Pengaturan  status  kekayaan  BUMN  ini  terdapat  dalam  2  rezim  masing-masing  berjalan sektoral, yaitu rezim hukum korporasi dan rezim hukum keuangan negara.
Menurut  rezim  hukum  korporasi,  BUMN  sebagai  sebuah  badan  usaha  yang berbadan  hukum  memiliki  kekayaan  yang  terpisah  dari  kekayaan  pemiliknya.  Kekayaan BUMN  berasal  dari  kekayaan  negara  yang  dipisahkan.  Prinsip  hukum  korporasi, menyatakan  bahwa  kekayaan  yang  dipisahkan  pada  perusahaan  harus  terlepas  dari pemiliknya.  Jadi  dengan  demikian  seharusnya  kekayaan  BUMN  tidak  dikategorikan sebagai keuangan negara yang memiliki konsekuensi lainnya bagi BUMN. Dalam regulasi yang  ada  dan  menganut  rezim  hukum  korporasi,  misalnya  UU  BUMN.  Hal  ini  tampak dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang BUMN yang menyebutkan bahwa: “Badan Usaha Milik  Negara  yang  selanjutnya  disebut  BUMN,  adalah  badan  usaha  yang  seluruh  atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung  yang berasal dari  kekayaan  negara  yang  dipisahkan.”  Selanjutnya  ketentuan  Pasal  4  ayat  (1)  Undang- Undang BUMN menyatakan bahwa: “Modal BUMN merupakan dan berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.”
Berdasarkan  kedua  ketentuan  dalam  UndangUndang  BUMN  tersebut,  dinyatakan secara tegas bahwa modal BUMN berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Dengan demikian seharusnya apabila kekayaan negara yang dijadikan modal untuk BUMN tersebut telah dipisahkan, maka kekayaan negara  tersebut menjadi kekayaan milik BUMN sebagai badan  hukum  yang  memiliki  kekayaan  terpisah  dari  para  pemiliknya.  Hal  tersebut  juga dikuatkan  dengan  penjelasan  Pasal  4  ayat  (1)  UndangUndang  BUMN  yang  menyatakan: “Yang  dimaksud  dengan  dipisahkan  adalah  pemisahan  kekayaan  negara  dari  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN)  untuk  dijadikan  penyertaan  modal  negara  pada BUMN  untuk  selanjutnya  pembinaan  dan  pengelolaannya  tidak  lagi  didasarkan  pada sistem APBN. Pembinaan dan pengelolaannya didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat.”
Pengaturan dalam Undang-Undang BUMN tampak sesuai dengan pandangan rezim hukum  korporasi.  Pandangan  berbeda  dikemukakan  oleh  rezim  hukum  keuangan  negara,
14 Hughes, Owen E., Public Management and Administration –An Introduction , St. Martin’s Press Inc, New York, 1994, hlm 57-63.
yang  pada  intinya  menyatakan  bahwa  kekayaan  BUMN  termasuk  ke  dalam  keuangan negara. Pendapat tersebut dapat diketahui dalam beberapa peraturan perundanganundangan yang  berlaku.  Salah  satu  regulasi  yang  menganut  rezim  tersebut  adalah  Undang-Undang Nomor  17  Tahun  2003  tentang  Keuangan  Negara  (selanjutnya  disingkat  UU  Keuangan Negara).  Dalam  Pasal  1  angka  1  UU  Keuangan  Negara  disebutkan  bahwa:  “Keuangan Negara  adalah  semua  hak  dan  kewajiban  negara  yang  dapat  dinilai  dengan  uang,  serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut 15 .”
Pada  Pasal  2  Undang-Undang  Keuangan  Negara,  yang  menyatakan:  “Keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi: kekayaan negara/kekayaan daerah  yang  dikelola  sendiri  atau  oleh  pihak  lain  berupa  uang,  surat  berharga,  piutang, barang,  serta  hak-hak  lain  yang  dapat  dinilai  dengan  uang,  termasuk  kekayaan  yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah 16 .”
Berdasarkan  ketentuan  Undang-Undang  Keuangan  Negara  tersebut,  maka keuangan  BUMN  termasuk  dalam  lingkup  keuangan  negara.  Demikian  juga  dengan kekayaan,  aset  dan  kerugian  BUMN  termasuk  juga  dalam  lingkup  keuangan  negara, sehingga  tindakan  yang  merugikan  BUMN  dianggap  juga  sebagai  tindakan  yang merugikan negara.
Regulasi lain yang menganut rezim hukum keuangan negara, yaitu Undang-Undang Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  (selanjutnya disingkat  UU  Tipikor).  Dalam  Bagian  Penjelasan  Umum  UU  Tipikor  disebutkan  bahwa: “Keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara  dan  segala  hak  dan  kewajiban  yang  timbul  karena:  i)  berada  dalam  penguasaan, pengurusan,  dan  pertanggungjawaban  pejabat  lembaga  negara,  baik  di  tingkat  pusat maupun di daerah; dan ii) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban BUMN,  yayasan,  badan  hukum,  dan  perusahaan  yang  menyertakan  modal  negara,  atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.
Berdasarkan  Bagian  Penjelasan  Umum  UU  Tipikor  tersebut,  maka  kekayaan BUMN  termasuk  juga  dalam  lingkup  keuangan  negara.  Dengan  demikian  tindakan  yang merugikan BUMN dianggap sebagai tindak pidana korupsi.
15 Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
16 Lihat Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Dalam ketentuan Pasal 1 angka 7 UU BPK Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang  Badan  Pemeriksa  Keuangan  (selanjutnya  disingkat  UU  BPK),  disebutkan  bahwa: “Keuangan  Negara  adalah  semua  hak  dan  kewajiban  negara  yang  dapat  dinilai  dengan uang,  serta  segala  sesuatu  baik  berupa  uang  maupun  berupa  barang  yang  dapat  dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut 17 .”
Berdasarkan pengertian di atas, maka tampak adanya kesamaaan pandangan dengan yang  telah  diberikan  oleh  pengertian  keuangan  negara  sebagaimana  yang  terdapat  dalam Undang-Undang  Keuangan  Negara.  Dengan  demikian  BPK  berwenang  untuk  melakukan pemeriksaan terhadap keuangan negara pada BUMN.
Tampak  sekali  dari  kedua  regulasi  tersebut  di  atas  adanya  kontradiksi  peraturan perundangundangan  yang  mengatur  tentang  BUMN  khususnya  mengenai  kedudukan kekayaan  BUMN.  Dalam  mengatasi  permasalahan  seperti  ini,  teori  hukum  harus memberikan  jawaban  dengan  asas  hukum.  Adanya  pertentangan  antara  2  peraturan perundangundangan  dalam mengatur  objek  masalah  hukum  yang  sama  dijawab  oleh  asas hukum.  Apabila  terdapat  pertentangan  pengaturan  terhadap  suatu  masalah  hukum,  maka ketentuan  yang  bersifat  khusus  mengesampingkan  ketentuan  yang  bersifat  umum,  sesuai asas lex specialis derogat legi generalis 18 .
Pada dasarnya BUMN yang berbentuk Persero atau PT (Persero) sama sebagai PT biasa,  seperti  halnya  PT-PT  yang  lain.  Adapun  kekhususannya  berdasarkan  ketentuan Undang-Undang  BUMN, modal  yang terbagi dalam saham itu seluruh atau paling sedikit 51%  (lima  puluh  satu  persen)  dimiliki  oleh  negara,  yang  bertujuan  untuk  mengejar keuntungan  (profit  oriented).  PT  (Persero)  adalah  suatu  entitas  hukum  mandiri,  yang mempunyai persona standi in judicio . Menurut rezim hukum korporasi, kedudukan negara di sini berstatus sebagai pemegang saham, bukan sebagai negara lagi.
Hukum  harus  memperlakukan  BUMN  sama  dengan  PT  biasa.  Tidak  boleh membedakan kedudukan BUMN sebagai badan hukum publik yang tunduk pada peraturan perundang-undangan yang bersifat publik dan BUMN sebagai badan hukum privat, tunduk pada ketentuan hukum privat.
Negara  tidak  memiliki  keleluasan  untuk  mengeluarkan  wewenang  yang  bersifat publik  dalam  pengelolaan  sektor  privat  yang  tata  kelola  dan  tata  tanggung  jawabnya tunduk  pada  ketentuan  privat.  Dalam  hal  ini  pemerintah  sebagai  representasi  pemilik
17 Lihat Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
18 Shinta Agustina, Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Sistem Peradilan Pidana , urnal Masalah-Masalah Hukum, Vol (4), (44), 2015, hlm. 25-36.
saham BUMN (Persero) diminta menyadari tanggung jawab atas risiko kepemilikan saham yang diakui sebagai kekayaan negara.
Sudah  sejak  awal  dalam  peraturan  perundangundangan  memperlakukan  BUMN sebagai  suatu  unit  usaha  yang  profit  oriented.  Dengan  demikian,  BUMN  harus  dapat menjalankan  perusahaan  itu  secara  profesional.  Pada  saat  ini  BUMN  masih  belum  diberi kebebasan  penuh  dalam  menjalankan  bisnisnya  secara  profesional.  Dengan  regulasi  yang ada  dalam  opersional  BUMN  yang  dijalankan  oleh  manajemen  BUMN  timbul  suatu keadaan  dan  risiko  besar  yang  harus  dipikul  karena  dianggap  mengelola  uang  negara. Manajemen  BUMN  tidak  memiliki  kebebasan  lazimnya  dalam  menjalankan  suatu  usaha secara profesional karena risiko apabila dalam menjalankan bisnis mendatangkan kerugian pada  perusahaan  dapat  dianggap  merugikan  keuangan  negara  dan  dijerat  tindak  pidana korupsi. Manajemen BUMN dalam menjalankan bisnis seharusnya memiliki keleluasaan di dalam  membuat  keputusan  bisnis  yang  profesional,  karena  tindakannya  akan  terlindungi oleh doktrin Bussiness Judgement Rules . Apabila dalam menjalankan bisnis mendatangkan kerugian  pada  perusahaan  dapat  dianggap  merugikan  keuangan  negara  dan  dijerat  tindak pidana  korupsi.  Manajemen  BUMN  dalam  menjalankan  bisnis  seharusnya  memiliki keleluasaan  di  dalam  membuat  keputusan  bisnis  yang  profesional,  karena  tindakannya akan terlindungi oleh doktrin Bussiness Judgement Rules .
Sementara  itu,  konsep  BJR  yang  berisi  prinsip-prinsip  perlindungan  terhadap direksi  dalam  pengambilan  keputusan  juga  dikenal  dalam  hukum  perseroan.  Dalam pengelolaan  perseroan,  pengurus  perseroan,  dalam  hal  ini  direksi  dilindungi  oleh  BJR dalam  pengambilan  keputusan  bisnis  untuk  kepentingan  perseroan.  Hakekat  BJR  adalah bahwa bila direksi telah mengambil keputusan dengan hati-hati dan berdasarkan itikad baik maka  keputusannya  dianggap  sebagai  keputusan  bisnis  ( business  judgement )  dan  direksi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban meskipun bila keputusan tersebut menimbulkan kerugian pada perseroan 19 .
Paradigma  BJR  ini  juga  telah  ditegaskan  oleh  Mahkamah  Konstitusi  dalam putusannya  untuk  diterapkan  dalam  pengawasan  BUMN.  Mahkamah  Konstitusi berpendapat  bahwa  meskipun  kewenangan  negara  di  bidang  pengawasan  tetap  berlaku karena keuangan BUMN adalah keuangan negara, namun, paradigma pengawasan tersebut harus  berubah  yakni  bukan  lagi  berdasarkan  paradigma  pengelolaan  keuangan  negara dalam pemerintahan tetapi berdasakan paradigma usaha.
19 Pramagitha, P & Sukranatha, K., Prinsip Business Judgment Rule Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Keputusan Bisnis Direksi BUMN , 2019, 7 (12), hlm. 1-14.
Tata  kelola  perusahaan  yang  baik  dapat  dipandang  baik  dari  perspektif  hukum dengan  teori  hukum  maupun  perspektif  ekonomi  dengan  teori  ekonomi  meskipun sebenarnya agak sulit untuk menarik garis pemisah di antara keduanya. Baik teori hukum maupun  teori  ekonomi  telah  saling  mempengaruhi 20 .  Menurut  Guhan  Subramanian, wacana  mengenai corporate  governance telah  muncul  pada  tahun  1930an  melalui  karya Adolf  Berle  dan  Gardiner  Means  namun  berkembang  sampai  pada  tahap  sebagaimana dipahami  sekarang  pada  tahun  1970an. Karya  Berle  dan  Means  mengetengahkan  wacana tentang korporasi di abad 20 21 .
Pengakuan terhadap kekayaan negara hasil dari pemisahan dari APBN pada BUMN tetap harus tunduk dan berlaku Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.  Intinya,  kekayaan  negara  yang  sudah  disertakan  sebagai  modal  BUMN  yang dapat  disita  karena  kekayaan  itu  bukan  lagi  milik  negara  melainkan  sudah  menjadi  harta miliki  BUMN.  “Status  harta  ini  tunduk  pada  UndangUndang  Nomor  40  Tahun  2007 tentang  Perseroan  Terbatas  dan  dikelola  oleh  perseroan  berdasarkan  prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat.”
BUMN harus tetap menjadi bagian dari keuangan negara, namun agar BUMN bisa berkembang perlu diberikan otonomi dalam pengelolaannya yaitu mengikuti kaidah-kaidah bisnis  yang  sehat,  termasuk  mengikuti  ketentuan  undang-undang  perseroan.  Kekayaan negara  pada  BUMN  harus  terpisah  dari  APBN  agar  kekayaannya  dapat  dikelola  sesuai dengan prinsip-prinsip bisnis  yang sehat  dan efisien untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat 22 .  Lebih  lanjut  dinyatakan  bahwa  maksud  pengertian  kekayaan  negara  yang dipisahkan  pada  BUMN  adalah  dipisah  dari  sistem  pencatatan  dan  pengelolaan  APBN. Walaupun  demikian,  keuangan  yang  berasal  dari  APBN  dipisahkan  dari  BUMN  tetap merupakan bagian dari kekayaan negara, aset negara, dan keuangan negara.
Undang-Undang  Keuangan  Negara  berdampak  tidak  ada  kepastian  hukum  bagi pelaksana  Undang-Undang  BUMN  dan  undang-undang  terkait.  Kondisi  ini  mengungkap fakta  bahwa  Direksi  BUMN  dibayang-bayangi  kekhawatiran  dari  keputusan  bisnis  yang jujur dan akuntabel, tetapi dituduh korupsi karena mengakibatkan kerugian negara. Hal ini tidak  tepat  jika  kekayaan  negara  yang  dipisahkan  menjadi  modal  BUMN  masih dikategorikan  sebagai  bagian  keuangan  negara  seperti  diatur  Undang-Undang  Keuangan
20 Petri  Mäntysaari, Organising  the  Firm.  Tehories  of  Commercial  Law ,  Corporate  Governance  and Corporate Law, Verlag Berlin Heidelberg, Springer, 2012, hlm. 75.
21 Thomas  Clarke  and  Douglas  Branson,  eds., The  Sage  Handbook  of  Corporate  Governance ,  London, California, New Delhi, Singapore: SAGE Publications, 2012, hlm. 1.
22 Bambang,  U,  Marimin.  I,  Agung  P, Improving  Performance  of  Indonesia  State-Owned  Enterprises Holding, Policies and Strategies , Asian Journal of Applied Sciences, ,Vol (7), No (5), 2019, hlm. 686-694.
Negara.  Pengurus  BUMN  bukan  penyelenggara  negara,  melainkan  organ  BUMN  seperti halnya direksi-direksi perusahaan lainnya 23 .
Menurut  ketentuan  di  dalam  Pasal  2  huruf  g  Undang-Undang  Perbendaharaan Negara juga dikatakan bahwa: “Keuangan Negara sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1 Angka (1) tersebut meliputi: kekayaan negara/daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain  berupa  uang,  surat  berharga,  piutang,  barang  serta  hak-hak  lain  yang  dapat  dinilai dengan  uang,  termasuk  kekayaan  yang  dipisahkan  pada  perusahaan  negara/perusahaan daerah”. Sementara itu Undang-Undang BUMN menegaskan bahwa PT ( Persero ) dalam melakukan  kegiatan  usahanya  tunduk  pada  Undang-UndangMenurut  ketentuan  di  dalam Pasal  2  huruf  g  Undang-Undang  Perbendaharaan  Negara  juga  dikatakan  bahwa: “Keuangan Negara sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1 Angka (1) tersebut meliputi: kekayaan  negara/daerah  yang  dikelola  sendiri  atau  oleh  pihak  lain  berupa  uang,  surat berharga,  piutang,  barang  serta  hak-hak  lain  yang  dapat  dinilai  dengan  uang,  termasuk kekayaan  yang  dipisahkan  pada  perusahaan  negara/perusahaan  daerah”.  Sementara  itu Undang-Undang  BUMN  menegaskan  bahwa  PT  (Persero)  dalam  melakukan  kegiatan usahanya tunduk pada Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Dengan  demikian  segala  kebijakan  sektoral  terkait  dengan  aksi  korporasi  atau  dalam rangka business judgement yang dilakukan oleh Direksi PT (Persero) berlaku secara equal bagi  semua  entitas  bisnis  baik  PT  Swasta  maupun  PT  (Persero)  seperti  misalnya pengaturan  dan/atau  penyusunan  RKAP,  penentuan  dan/atau  penunjukan  auditor perseroan, pengaturan mengenai pengadaan barang dan jasa, penghapusan aset perseroan, penghapusan  piutang  dan  sebagainya.  Semua  ini  adalah  ranah  business  judgement  rule Perseroan.
Namun  yang  terjadi  saat  ini  selalu  timbul  kekhawatiran  dari  Direksi  PT  (Persero) bahwa  dalam  membuat  keputusan  bisnis  selalu  dibayang-bayangi  akan  timbulnya  ekses negatif  terkait  dengan  keputusan  bisnis  yang  dijalankan.  Mereka  paham  sekali  bahwa dalam  membuat  keputusan  bisnis  tidak  ada  satupun  direksi  yang  mampu  memastikan bahwa  keuntungan  yang  diprediksikan  akan  diperoleh  melalui  perhitungan-perhitungan bisnis  yang  akurat,  wajar  dan  akuntabel  sesuai  dengan standard  operation  procedure (SOP) yang telah ditetapkan, sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan dilandasi oleh prinsip itikad  baik  dengan  mengedepankan  prinsip-prinsip good  corporate  governance .
23 Ahmad, M, Sopian S, Muhamad M, Pertanggungjawaban Pimpinan BUMN/BUMD Berbentuk Perseroan Terbatas dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi , Jurnal Ilmiah Hukum de Jure, 2019, Vol (1), No (1), hlm. 65-83.
Keuntungan  tersebut  akan  benar  benar  atau  pasti  akan  diperoleh  sesuai  dengan  prediksi tersebut 24 .
Tidak  semua  Direksi  Persero  paham  mengenai  konsepsi  BJR.  Bisa  dimaklumi karena  tidak  semuanya  bahkan  mayoritas  tidak  berlatar  belakang  pendidikan  hukum. Walaupun  ada  Biro  Hukum  di  perseroan  tersebut  namun  tidak  memahami  pengetahuan tentang  hukum  bisnis,  maka  dapat  dipastikan  juga  tidak  akan  memahami ketidakharmonisan beberapa kaedah hukum sebagaimana diuraikan di atas. Oleh sebab itu tidak heran jika dibaca di media-media, BUMN di Indonesia sering dibandingkan dengan BUMN negara-negara tetangga yang sangat jauh dalam pencapaian revenue-nya.
Dari  rezim  hukum  publik,  ada  dua  undang-undang  yang  mengklaim  bahwa kekayaan BUMN itu termasuk kekayaan negara, yakni Undang Undang Keuangan Negara dan  Undang-Undang  Perbendaharaan  Negara.  Padahal  dari  kacamata  hukum  privat,  yang disebut  pelaku  usaha  baik  badan  hukum  publik  atau  privat,  kalau  melaksanakan  bisnis harus tunduk kepada rezim hukum bisnis.
Harta  kekayaan  BUMN  atau  BUMD  dapat  disita  oleh  pengadilan.  Terhadap keuangan negara  yang disertakan inbreng (penyertaan modal) dalam BUMN atau BUMD persero  dapat  disita,  demikian  bunyi  kesimpulan  yang  dihasilkan  oleh  Bidang  Perdata Umum. Namun tidak semua harta kekayaan BUMN atau BUMD yang dapat disita.
Intinya, kekayaan negara yang telah disertakan sebagai modal BUMN atau BUMD dapat  disita  karena  kekayaan  itu  bukan  lagi  milik  negara  melainkan  sudah  menjadi  harta miliki  BUMN  atau  BUMD.  Dengan  demikian,  status  harta  ini  tunduk  pada  Undang- Undang  Nomor  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas  dan  dikelola  oleh  perseroan berdasarkan  prinsip-prinsip  pengelolaan  perusahaan  yang  sehat.  Pada  sisi  lain,  uang  atau barang milik negara yang bukan penyertaan modal tetapi dikelola oleh BUMN atau BUMD tidak dapat dilakukan sita jaminan atau sita eksekusi. Hal ini mengacu kepada pada Pasal 50  UndangUndang  Nomor  1  Tahun  2004  tentang  Perbendaharaan  Negara  yang menyatakan bahwa harta kekayaan milik negara tidak bisa disita oleh pengadilan.

## IV. PENUTUP

## 4.1. Simpulan
Berdasarkan  analisis  terhadap  rumusan  masalah  dalam  uraian  sebelumnya,  maka penulis menyimpulkan bahwa:
24 Taylor, Charles Lewis, Why Government Grow-Measuring Public Sector Size, Sage Publications , Beverly Hills, London, New Delhi, 2002, hlm. 34-40.
1. Regulasi  hukum  nasional  belum  memberikan  kejelasan  regulasi  dalam pengelolaan  BUMN  karena  pertentangan  dua  pandangan  terhadap  Keuangan Negara  yang  diikutsertakan  pada  BUMN  atau  dalam  penyertaan  pada  BUMN yang  berasal  dari  APBN  masih  dipertahankan  seperti  keadaan  semula. Pengelolaan  BUMN  sebagai  transformasi  keuangan  publik  menjadi  keuangan privat  dalam  dalam  perspektif  hukum  keuangan  negara  harus  dipahami  oleh seluruh stakeholder penyelenggara negara, sehingga diharapkan menumbuhkan kepercayaan yg tinggi dari seorang Direksi dalam menjalankan BUMN.
2. Putusan  Mahkamah  Konstitusi  (MK)  Nomor  48/PUU-XI/2013  yang mempertahankan  pemikiran  bahan  Keuangan  Negara  yang  disertakan  pada modal  BUMN  masih  dianggap  bagian  dari  Keuangan  Negara,  bahkan  dengan Putusan MK ini memiliki dampak yang luas bagi semua perkara yang terjadi di kemudian  hari  karena  Putusan  MK  yang  bersifat erga  omnes.  Putusan  MK  ini menentukan  mekanisme  pertanggungjawaban  hukum  pengelolaan  keuangan negara  pada  BUMN  berkaitan  erat  dengan  prinsip-prinsip  pengelolaan perusahaan  yang  baik  dan  bagaimana  menilai  pertanggungjawaban  direksi berdasarkan  BJR.  Pemeriksaan  terhadap  BUMN  menggunakan  prinsip  yang berbeda  dengan  pemeriksaan  keuangan  negara  pada  lembaga  negara  lainnya yang tidak mengelola usaha.

## 4.2. Saran
Berdasarkan  analisis  terhadap  simpulan  dalam  uraian  sebelumnya,  maka  penulis memberikan saran bahwa:
1. Pengaturan  tentang  hukum  nasional  selayaknya  dapat  memberikan  kejelasan regulasi  dalam  pengelolaan  BUMN  supaya  tidak terjadi  pertentangan  terhadap dua  pandangan  terhadap  Keuangan  Negara  yang  diikutsertakan  pada  BUMN atau dalam penyertaan pada BUMN yang berasal dari APBN supaya tidak terus dipertahankan  seperti  keadaan  semula.  Tata  kelola  BUMN  yang  berperan sebagai  transformasi  keuangan  publik  menjadi  keuangan  privat  dalam  dalam perspektif  hukum  keuangan  negara  harus  juga  dipahami  oleh  seluruh stakeholder penyelenggara Negara.
2. Putusan MK merupakan suatu penentu dalam mekanisme pertanggungjawaban hukum  pengelolaan  keuangan  negara  pada  BUMN  serta  berkaitan erat  dengan prinsip-prinsip  pengelolaan  perusahaan  yang  baik  dan  bagaimana  menilai pertanggungjawaban direksi berdasarkan BJR untuk itu perlu diperhatikan pula
agar  rumusan  perturan  perundang-undangan  harus  dibahas  secara  serius  dan seksama  supaya  tidak  terjadi  tumpang  tindih  yang  mengharuskan  tindakan  yg memerlukan Putusan dari MK.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku:
Arifin  P.  Suriaatmadja, Mekanisme  Pertanggungjawaban  Keuangan  Negara.  Suatu Tinjauan Yuridis , PT. Gramedia, Jakarta, 1986, hlm 111.
Hughes, Owen E., Public Management and Administration –An Introduction , St. Martin’s Press Inc, New York, 1994, hlm 57-63.
Mihai  Mutascu, The  effect  of  Government  Intervention  in  Economy  on  Corruption , Eurasian Journal of Business and Economy, 2009, 3 (2), hlm 75-79.
Pramagitha,  P  &  Sukranatha,  K., Prinsip  Business  Judgment  Rule  Sebagai  Upaya Perlindungan  Terhadap  Keputusan  Bisnis  Direksi  BUMN ,  2019,  7  (12),  hlm  1- 14.
Petri  Mäntysaari, Organising  the  Firm.  Tehories  of  Commercial  Law ,  Corporate Governance  and  Corporate  Law,  Verlag  Berlin  Heidelberg,  Springer,  2012,  hlm 75.
Thomas Clarke and Douglas Branson, eds., The Sage Handbook of Corporate Governance , London, California, New Delhi, Singapore: SAGE Publications, 2012, hlm 1.
Taylor,  Charles  Lewis, Why  Government  Grow-Measuring  Public  Sector  Size,  Sage Publications , Beverly Hills, London, New Delhi, 2002, hlm 34-40.
B. Jurnal:
Ahmad,  M,  Sopian  S,  Muhamad  M, Pertanggungjawaban  Pimpinan  BUMN/BUMD Berbentuk  Perseroan  Terbatas  dalam  Penyelesaian  Tindak  Pidana  Korupsi , Jurnal Ilmiah Hukum de Jure, 2019, Vol (1), No (1), hlm 65-83.
Bambang,  U,  Marimin.  I,  Agung  P, Improving  Performance  of  Indonesia  State-Owned Enterprises Holding, Policies and Strategies , Asian Journal of Applied Sciences, ,Vol (7), No (5), 2019, hlm. 686-694.
Elisabeth Nurhaini Butarbutar, Implementation of Good Faith Principles as an Efforts to Prevent  the  Business  Disputes ,  Journal  of  Advanced  Researrch  in  Law  and Economics, 2020, 11 (4), hlm 155-179.
Shinta  Agustina, Implementasi  Asas  Lex  Specialis  Derogat  Legi  Generali  Dalam  Sistem Peradilan Pidana , Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol (4), (44), 2015, hlm 25- 36.
C. Peraturan:
Republik  Indonesia,  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2004  tentang  Perbendaharaan
Negara
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Republik  Indonesia,  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2003 tentang  Badan  Usaha  Milik Negara
Republik  Indonesia,  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.