Jurnal Interpretasi Hukum | ISSN: XXXX | E-ISSN: XXXX Vol.  1,  No.  2 – September  2020  Hal.  104-109|  Available  online  at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: http://doi.org/10.22225/juinhum.v1i2.2445. 104-109

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR SEBAGAI PENGEMIS
I Wayan Edy Darmayasa, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, I Made Minggu Widyantara Fakultas Ilmu Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar – Bali, Indonesia edydarmayasaa98@gmail.com, laksmiidewi29@gmail.com, mademinggu21@gmail.com

## Abstrak
Anak bukanlah objek perilaku menyimpang ataupun perbuatan tak manusiawi dari siapapun. Namun realitanya perlakuan eksploitasi anak di Indonesia telah  menjadi  suatu  masalah  yang kompleks.  Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mendeskripsikan bagaimana pengaturan hukum terhadap anak sebagai pengemis dan bagaimana perlindungan  hukum  terhadap  anak  di  bawah  umur  sebagai  pengemis.  Penelitian  ini  menggunakan  metode penelitian  hukum  normatif  serta  pendekatan  perundang-undangan  dan  konseptual.  Hasil  penelitian  ini menunjukkan  bahwa  pengaturan  terhadap  anak  di  bawah  umur  sebagai  pengemis  terdapat  dan  termuat  dalam Pasal  2  ayat  1  Undang-Undang  Kesejahteraan  Anak  No.  4  Tahun  1979  yang  menjelaskan  bahwa  hak  atas perawatan  bimbingan  asuhan  kesejahteraan  serta  pembimbingan  dengan  kasih  sayang  merupakan  hak  anak begitu juga terkait pengasuhan tumbuh kembang anak dalam keluarga sehat dan baik. Selain itu,  perlindungan hukum    terhadap    anak    di    bawah    umur    sebagai    pengemis  sebagaimana  termuat  dalam  Undang-Undang Perlindungan  Anak  No.  35  Tahun  2014  Jo  Undang-Undang  No  23  Tahun  2002  dapat  berupa  pelayanan kesehatan sosial ekonomi serta pendidikan yang memadai.
Kata Kunci: Anak Di Bawah Umur, Pengemis, Perlindungan Hukum

## Abstract
Children  are  not  objects  of  deviant  behavior  or  inhuman  actions  by  anyone.  However,  in  reality  the  child exploitation  in  Indonesia  has  become  a  complex  problem.  This  research  was  conducted  with  the  aim  of describing the legal arrangements for children as beggars and the legal protection for minors as beggars. This study  used a normative legal  research  method  as  well  as  statutory and  conceptual  approaches.  The  results  of this study indicated that the regulation of minors as beggars is contained in Article 2 paragraph 1 of the Child Welfare Law No. 4 of 1979 which explains that the right to care for welfare care and guidance with affection is the  right  of  the  child  as  well  as  the  care  for  the  development  of  children  in  a  healthy  and  good  family.  In addition,  legal  protection  for  minors  as  beggars  as  stipulated  in  the  Child  Protection  Law  No.  35  of 2014 in conjunction  with  Law  No.  23  of  2002  can  be  in  the  form  of  socio-economic  health  services  and  adequate education.

## Keywords: Underage Children, Beggar, Legal Protection

## I. PENDAHULUAN
Hak  anak  untuk  memperoleh  pemeliharaan  dan  bantuan  hingga  pemeliharaan  khususnya  diberikan oleh  keluarga  selaku  sentral  pertumbuhannya  serta  kesejahteraannya  dalam  masyarakat lingkungannya. Pemberian bantuan maupun perlindungan untuk anak-anak sangat dibutuhkan dewasa ini sehingga dapat mengemban tanggung jawab dalam masyarakat. Dalam memperlakukan anak wajib dengan  perilaku  positif  dan  baik  seperti  dilihat  dari  aspek  lingkungannya  yaitu  keluarga  yang  sehat dan bahagia penuh dengan rasa cinta kasih serta saling memahami. Dibesarkan dalam suasana damai tanpa  tekanan  atau  kemerdekaan  perlu  dipersiapkan  agar  anak  dapat  menghadapi  kehidupan  dalam bermasyarakat ( Prints, 1997 ).
Sebagai  bentuk  pendekatan  guna  melakukan  perlindungan  terhadap  anak  dapat  dilakukan dengan  memahami  hak  anak-anak  Indonesia  itu  sendiri.  Jadi,  perlindungan  terhadap  hak-hak  anak dapat  tercapai  dengan  adanya  keteraturan  keadilan  serta  pertanggungjawaban.  Oleh  karena  itu,
peraturan  hukum  yang  adil  dan  selaras  diperlukan  untuk  perkembangan  masyarakat  secara keseluruhan.
Upaya  perlindungan  kenyataannya  saat  ini  pemerintah  masih  belum  mampu  memberikan pengaruh  maksimal  begitu  pula  dengan  aparat  penegak  hukum,  masyarakat,  dan  pihak-pihak  terkait lainnya  yang  berhak  membantu.  Melalui  penjatuhan  sanksi  hukum  seharusnya  mampu  memberikan keadilan namun sebaliknya seperti dalam penjatuhan hukuman kepada pelaku saat ini masih dianggap tidak  adil  atau  tidak  sesuai  dengan  akibat  yang  ditimbulkannya.  Inilah  bentuk  ketidakadilan  hukum yang  dianggap  dapat  mengakibatkan  jatuhnya  masyarakat  yang  lemah  (menjadi  korban  suatu kejahatan) agar diharuskan berurusan dalam dunia peradilan ( Wahid & Irfan, 2001 ).
Penjaminan  kesejahteraan  setiap  warganya  merupakan  tanggung  jawab  setiap  Negara  tak terkecuali  terkait  perlindungan  bagi  setiap  anak  yang  pada  hakikatnya  merupakan  suatu  bentuk  hak asasi  manusia  ( International  Law  Making,  2006; Said,  2018; Sudrajat,  2011 ).  Anak  dalam  artiannya berdasarkan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  35  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak  bahwa  merupakan  pemberian Tuhan yang Maha Esa yang disebut sebagai amanah serta karunia dan harus dijaga hak yang melekat padanya harkat martabat dan hak-hak sebagai manusia lainnya serta haruslah dijunjung tinggi.
Setiap anak berhak atas kelangsungan  hidup dalam  hal berbangsa dan bernegara. Anak adalah masa  depan  bangsa  serta  generasi  penerus  cita-cita  bangsa.  Pada  dasarnya  setiap  anak  memiliki  hak atas  kelangsungan  hidupnya.  Dalam  prakteknya  bernegara  dan  berbangsa,  anak  dalam  tumbuh  dan kembangnya  perlu    perlindungan  dari  kekerasan  hingga  diskriminasi.  Hak  berpartisipasi  dan kebebasan  hak  sipil  merupakan  sesuatu  yang  harus  dijunjung  dan  dihargai  pelaksanaannya.  Bagi orang  tuanya  anak  merupakan  kebahagian  dan  memberikan  arti  yang  mendalam.  Konteks  arti  disini dimaksudkan  dapat  bernilai  kepuasan  isi  bentuk  kebanggaan  dan  rasa  sempurna  karena  keturunan yang dapat dimiliki setiap orang tua  sehingga diharapkan mampu  melanjutkan setiap cita-cita hingga harapannya.
Fenomena  eksploitasi  terhadap  anak  yang  menjadi  korban  semakin  kompleks  di  Indonesia khususnya.  Bukanlah  pilihan  yang  menyenangkan  untuk  hidup  sebagai  korban  eksploitasi.  Menurut Bellamy,  latar  belakang  keluarga  yang  miskin  begitu  juga  pendidikan  yang  kurang  atau  terabaikan merupakan  faktor  penyebab  eksploitasi  anak  terjadi.  Oleh  karena  itu,  anak  terbiasa  bekerja  dengan cara tak terlatih begitu juga upah yang sangat rendah dan buruk nantinya mereka akan terjebak karena itu ( Usman & Nacorowi, 2004 ).
Salah satu bentuk masalah sosial terhadap anak saa ini adalah eksploitasi anak. Hal ini memang sewajibnya memerlukan pengawasan dan penindaklanjutan ( Nihayah & Legowo, 2016 ). Terlebih lagi, anak sebagai pengemis dalam kasus eksploitasi anak ini banyak terjadi dalam masyarakat, contohnya di Bali. Anak-anak sering terlihat di sekitaran Pasar Kumbasari Denpasar dan di sekitar jalan menuju pesisir pantai kuta. Pemanfaatan dan pemerasan tenaga kerja orang lain  merupakan usaha eksploitasi terhadap anak yang melakukan pemanfaatan terhadapnya yang dilakukan oleh oknum kelompok atau individu baik untuk kepentingan sendiri atau kelompok.
Berdasarkan  latar  belang  di  atas,  penelitian  ini  dilakukan  dengan  tujuan  mendeskripsikan bagaimana  pengaturan  hukum  terhadap  anak  sebagai  pengemis  dan  bagaimana  perlindungan  hukum terhadap anak di bawah umur sebagai pengemis.

## II. METODE PENELITAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penyusunan  materi  penelitian  ini  adalah  metode  penelitian hukum  normatif  dengan  merujuk  pada  pendekatan  perundang-undangan  serta  konseptual.  Ada beberapa  sumber  bahan  hukum  baik  primer  atau  sekunder  yang  digunakan  seperti  KUHP  hingga Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  tahun 2002 tentang Perlindungan Anak selain itu juga terdapat bahan hukum lainnya dari buku-buku ilmiah jurnal literature dan lain sebagainya. Data  dikumpulkan dengan menggunakan metode kajian pustaka. Metode kualitatif digunakan untuk menganalisis data, dan data kemudian disajikan secara deskriptif.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Pengaturan Hukum terhadap Anak sebagai Pengemis
Selain  pernyataan  para  ahli,  NAEYC  (National  Association  Education  for  Young  Children) mendefinisikan  anak  di  bawah  umur  sebagai  anak  usia  dini  yang  merupakan  kelompok  orang  dalam
rentang  usia  0  hingga  8  tahun.  Sekelompok  orang  atau  manusia  yang  ada  dalam  suatu  proses perkembangan  serta  pertumbuhan  dikategorikan  sebagai  anak  usia  dini.  Pada  usia  tersebut  biasanya para pakar menyebutkan sebagai suatu periode emas (Golden Age) yang hanya dapat dialami satu kali untuk perkembangan kehidupannya. Pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini perlu pengarahan secara  fisik,  bahasa,  kognitif,  kreativitas,  dan  sosioemosional  yang  sesuai  dan  seimbang  serta diperlukan  dalam  upaya  pertumbuhan  dan  perkembangan  anak  sebagai  pondasi  membangun  suatu kepribadian yang utuh ( Hartati, 2005 ).
Batasan  usia  serta  pemahaman  yang  begitu  beragam  dan  bermacam-macam  bisa  dilihat  dari perbedaan  sudut  pandang  yang  digunakan  dalam  memaknai  arti  anak  usia  dini.  Pemahaman  tentang anak secara tradisional diidentikkan bagaikan manusia kecil yang  dianggap masih polos belum  dapat bertanggung jawab dan belum bisa apa-apa, dan dalam hal ini juga bisa dikategorikan belum mampu berfikir terang. Pemahaman lain tentang anak usia dini bahwa sebagai manusia yang kecil yang mana mempunyai potensi yang memerlukan pengembangan (Sukamti & dkk, 2010 ).
Peraturan Pemerintah RI tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis Nomor 31 Tahun 1980 jika dilihat pada Pasal 1 ayat 2 dapat ditemukan pengertian dari pengemis yang mana disebutkan sebagai  orang  yang  memiliki  kehidupan  dan  penghidupan  yang  tidak  layak  dan  tidak  sesuai  dalam suatu  masyarakat  serta  dikategorikan  sebagai  tunawisma  atau tidak  memiliki  tempat  bernaung  untuk tinggal hingga pekerjaan tetap, sehingga ia mengembara bebas di tempat umum tanpa tujuan jelas.
Secara  umum  mengemis  dapat  diartikan  sebagai  perilaku  atau  kegiatan  meminta-minta  untuk memperoleh penghasilan yang dilakukan di tempat umum dengan apapun alasan dan caranya dengan memengaruhi  atau  mengandalkan  simpati  orang  lain  terhadapnya.  Dalam  Kamus  Besar  Bahasa Indonesia  kata  mengemis/pengemis  bukanlah  suatu  kata  dasar  dan  memang  tidak  memilikinya, akan tetapi  pengertiannya  bisa  dua  yaitu  meminta  dengan  merendahkan  dirinya  dan  meminta-minta sedekah.
Cara-cara  guna  menarik  simpati  hingga  belas  kasih  dari  orang  lain  merupakan  bentuk  pola mengemis  yang  semakin  dinamis  guna  mencapai  sasarannya.  Mengamen  sambil  mengemis, membawa  anak  saat  mengemis,  berpura-pura  sakit,  cacat, atau  terluka  hingga  menenteng  map  minta sumbangan  dapat  dilakukan.  Itu  semua  untuk  menarik  simpati  orang  lain  untuk  memberikan  uang kepadanya jelaslah ini suatu pembohongan dan haram hukumnya.
Berbagai  peraturan  perundang-undangan  contohnya  dapat  dirujuk  pada  keputusan  presiden Nomor  36  Tahun  1990  sebagai  bentuk  ratifikasi  dari  konvensi  PBB  terkait  Hak-hak  yang  dimiliki setiap  Anak  hingga  Undang-  Undang  No.  30  Tahun  2014  Jo  UU  No.  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan  Anak  Undang- Undang Kesejahteraan Anak. Pengaturan terhadap anak di bawah umur sebagai  pengemis  terdapat  dan  termuat  juga  dalam  Pasal  2  ayat  1  Undang-Undang  Kesejahteraan Anak  No.  4  Tahun  1979  yang  menjelaskan  bahwa  hak  atas  perawatan  bimbingan  asuhan kesejahteraan  serta  pembimbingan  dengan  kasih  sayang  merupakan  hak  anak  begitu  juga  terkait pengasuhan tumbuh kembang anak dalam keluarga sehat dan baik.

## 2. Perlindungan Hukum terhadap Anak di bawah Umur sebagai Pengemis
Banyaknya  persepsi  terkait  pengertian  perlindungan  hukum  secara  harfiah  membuat  bingung masyarakat.  Untuk  itu  penguraian  maknanya  dalam  ilmu  hukum  dan  fenomena  terkait  diperlukan sehingga  timbul  istilah  ini  yang  sangat  membantu  dalam  mencari  makna  sesungguhnya  dari perlindungan hukum itu. Istilah perlindungan hukum agar nantinya tidak menjadi multitafsir dan tidak ternodai  prakteknya  di  masyarakat  oleh  oknum  tak  bertanggung  jawab,  maka  dapat  dirujuk  sebagai upaya  menegakkan  hak  serta  kewajiban  setiap  masyarakat  secara  hukum  atau  di  hadapan  hukum  itu sendiri, sehingga dapat dihindari dari pengaruh menyimpang yang ada.
Pengertian perlindungan  hukum  merupakan bentuk perlindungan bagi setiap subjek hukum  itu sendiri yang  mana perangkat yang digunakan  bisa preventif atau upaya pencegahan dan represif atau upaya  penegakkan.  Ini  juga  bentuknya  tertulis  dan  tidak  tertulis.  Dengan  kata  lain  perlindungan hukum  dapat  dikatakan  suatu  konsep  atau  gambaran  suatu  fungsi  hukum  yang  diharapkan  mampu memberikan  penjaminan  terhadap  ketertiban  keadilan,  kemanfaatan,  serta  ketentraman  damai sejahtera.
Perlindungan  Hukum  terhadap  anak  merujuk  pada  Undang-undang  Kesejahteraan  Anak  No  4 Tahun  1979  khususnya  dalam  pasal  2  ayat  (3)  dan  juga  (4)  menentukan  bahwa  baik  perlindungan hingga  pemeliharaan  terhadap  anak  semasih  atau  sudah  dilahirkan.  Setiap  anak  pada  dasarnya
memiliki  hak  atas  itu  semua  yang  mana  dapat  membahayakan  dirinya  baik  menghambat perkembangan  maupun  pertumbuhannya  dari  sesuatu  yang  layak  dan  wajar  didapatnya.  Beberapa pengaturan  tersebut  dapat  dijadikan  dasar  pemikiran  bahwa  upaya  memperlakukan  suatu  keadaan yang adil dan benar adanya merupakan dasar bagi pemikiran mengenai kesejahteraan terhadap anak.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) tentang Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun  2016  menegaskan  pemberian  Perlindungan  hukum  kepada  anak  sebagai  upaya  memberikan penjaminan  perlindungan  yang  diberikan  oleh  Negara  melalui  pemerintah.  Bukanlah  masalah  kecil jika menyangkut anak di dalamnya karena anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus dijaga bagai  asset  hidup  yang  mampu  menjadi  harapan  bangsa.  Dalam  hal  menjadi  korban  pencabulan misalnya telah dilakukan upaya perlindungan hukum sedemikian rupa, seperti adanya pendampingan terhadap  para  korban  hingga  rehabilitasi  atau  pembinaan  mental  juga  dilakukan  untuk  anak  sebagai korban kejadian tersebut.
Pasal  13  Undang-Undang  Perlindungan  Anak  Nomor  23  Tahun  2002  menyatakan  bahwa  hak dari setiap anak untuk  mendapatkan pengasuhan  yang sehat dan baik dengan kualitas yang baik pula wajib diberikan oleh setiap orang tak terkecuali keluarga melalui orang tua khususnya ataupun pihak lain  seperti  kerabat,  masyarakat,  wali,  tempat  pengasuhan,  atau  panti.  Sehingga  penjamin  secara ekonomi sosial pendidikan hingga kesehatan dapat terbebas dari eksploitasi oleh oknum- oknum yang tak  bertanggung  jawab.  Namun  pada  prakteknya  masih  terdapat  kasus  eksploitasi  terhadap  anak. Bentuk perlindungan yang mengkhusus kepada anak sebagai korban dari eksploitasi ini dapat merujuk pada  ketentuan  menurut  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  pasal  59  yang  menyatakan kewajiban pemerintah dalam bertanggung jawab melakukan perlindungan dan  mencegah dari adanya eksploitasi anak.
Melihat peradaban bangsa dijadikan tolak ukur penerapan upaya perlindungan ini, perlu usaha ekstra dalam mewujudkan segala upaya tersebut sehingga hasil yang diperoleh maksimal pula. Setiap perbuatan hukum akan menimbulkan akibat hukum pula tak terkecuali dalam hal eksploitasi anak dan masalah  perlindungan  anak.  Dengan  adanya  penjaminan  terhadap  hak  serta  kewajiban  anak  dapat diharapkan mampu  meningkatkan kesadaran bersama dalam upaya mencapai perlindungan  maksimal bagi anak khususnya.
Mewujudkan  kepastian  hukum  sebagai  bentuk  perwujudan  tujuan  hukum  itu  sendiri  adalah suatu hal yang tak sulit dibanding dengan keadilan untuk itu dalam melangsungkan perlindungan anak serta  pencegahan  perilaku  menyimpang  terhadap  anak  sebagai  korbannya  perlu  adanya  kepastian hukum dari substansi hukum  itu. Aspek yang dibutuhkan dalam upaya perlindungan anak setidaknya ada  dua  yaitu  berkaitan  dengan  pengaturan  hukumnya  atau  kebijakan  perundang-undangan  dan selanjutnya aspek dilihat dari pelaksanaan dari aturan tersebut ( Nashriana, 2005 ).
Tanggung jawab orang tua atau keluarga serta peran masyarakat sangat berperan penting serta memberikan pengaruh yang sangat besar terkait upaya perlindungan terhadap anak. Selain  itu, peran serta  Negara  melalui  pemerintah  dalam  melindungi  segenap  bangsa  tak  terkecuali  anak-anak merupakan  poin  sentral  dalam  mewujudkan  upaya  perlindungan  hukum  yang  memadai.  Pelaksanaan kegiatan  tersebut  harus  berkelanjutan  dan  terarah  sesuai  sasaran,  sehingga  dapat  menjamin perkembangan  serta  pertumbuhan  dari  si  anak  sendiri  baik  secara  fisik  spiritual  hingga  mental. Pewujudan melalui tindakan ini dapat menambah potensi anak sebagai penerus bangsa yang memiliki jiwa  yang  tangguh  dengan  tidak  mengurangi  rasa  nasionalisme  serta  penjiwaan  akhlak  yang  mulia sebagaimana tertuang dalam Pancasila guna mewujudkan rasa persatuan.
Pembentukan  Komisi  Penyiaran  Indonesia  sebagaimana  didasari  dan  diamanatkan  dalam Undang-Undang Perlindungan Anak No. 30 Tahun 2014 Jo Undang-Undang No. 23 tahun 2002 telah bermandat  untuk  melakukan  pengawasan  serta  memantau  hal-hal  pokok  di  bidang  anak  khususnya dalam  upaya  perlindungan  terhadap  mereka.  Untuk  itu,  dari  sini  dapat  diinformasikan  mengenai wewenang  serta  tugas  dari  Komisi  ini  sebagaimana  telah  disebutkan  tadi  sehingga  dapat  memantau kesesuaian antara produk hukum atau substansinya dengan pelaksanaan di masyarakat. Mengingat itu semua  pelaporan  hasil  dari  pelaksanaan  pemantauan,  nantinya  dilakukan  dengan  bertanggung  jawab langsung  kepada  pemerintah  atau  pejabat  berwenang  terkait  sebagaimana  diamanatkan  dalam peraturan perundang-undangan.
Selain  perlindungan  tersebut  di  atas  Undang-Undang  Perlindungan  Anak  Nomor  35  Tahun 2014  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  juga  memberikan perlindungan  berupa  pengenaan  sanksi  pidana  terhadap  oknum  yang  melakukan  eksploitasi  tersebut.
Sanksi  terhadap  oknum  yang  melakukan  eksploitasi  anak  untuk  dijadikan  pengemis  juga  diatur  oleh pemerintah  melalui  ketentuan  dalam  Pasal  88  Undang-Undang  yang  sama  yaitu  Nomor  35  Tahun 2014 Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2002  yang  mana  setiap  eksploitasi baik seksual atau tidak terhadap anak guna kepentingan dan keuntungan sendiri maupun untuk orang lain  dapat  dijatuhi  pidana  penjara  maksimal  10  (sepuluh)  tahun  hingga  denda  sebanyak  Rp. 200.000.00000. (dua ratus juta rupiah).

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Dari  hasil  dan  pembahasan  yang  telah  diuraikan  di  atas,  ada  beberapa  simpulan  yang  dapat  dibuat, yaitu:  pertama,  pengaturan  terhadap  anak  di  bawah  umur  sebagai  pengemis  terdapat  dan  termuat dalam  Pasal  2  ayat  1  Undang-Undang  Kesejahteraan  Anak  No.  4  Tahun  1979  yang  menjelaskan bahwa hak atas perawatan bimbingan asuhan kesejahteraan serta pembimbingan dengan kasih sayang merupakan  hak  anak  begitu  juga  terkait  pengasuhan  tumbuh  kembang  aanak  dalam  keluarga  sehat yang baik. Pasal ini sudah cukup jelas memaparkan hak setiap anak sehingga apabila dalam realitanya terdapat  anak  dibawah  umur  yang  menjadi  pengemis  maka  berhak  penuntutan  atas  perlindungannya seperti  memperoleh  pelayanan  kesehatan  pendidikan  serta  kondisi  sosial  ekonomi  yang  layak  dan wajar  sebagaimana  termuat  dalam  Pasal  4  hingga  13  ayat  1  dalam  Undang-Undang  Perlindungan Anak No. 30 Tahun 2014 Jo  UU No. 23 Tahun 2002.  Kedua, Perlindungan  hukum terhadap anak di bawah umur sebagai pengemis sebagaimana termuat dalam Undang – Undang Perlindungan Anak No. 35  Tahun  2014  Jo  Undang-Undang  No  23  Tahun  2002  dapat  berupa  pelayanan  kesehatan,  sosial ekonomi,  serta  pendidikan  yang  memadai.  Adapun  bentuk  perlindungan  dalam  Undang-Undang tersebut dapat diuraikan yaitu dalam Pasal 44 ayat 1 ayat 3 dan ayat 4 memuat perlindungan terhadap kesehatannya  perlindungan  berupa  pendidikan  dapat  dilihat  dalam  Pasal  48  Pasal  50  serta  Pasal  53 ayat  1  serta  perlindungan  sosial  pada  Pasal  55  dan  Pasal  56  yang  mengaturnya. Selain  perlindungan yang  telah  disebutkan  tersebut  pengenaan  sanksi  terhadap  oknum  yang  melakukan  eksploitasi  anak untuk  dijadikan  pengemis  juga  diatur  oleh  pemerintah  melalui  ketentuan  dalam  Pasal  88  Undang- Undang yang sama, yaitu Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang mana setiap eksploitasi baik seksual atau tidak terhadap anak guna kepentingan dan keuntungan  sendiri  ataupun  untuk  orang  lain  dapat  dijatuhi  pidana  penjara  maksimal  10  (sepuluh) tahun hingga denda sebanyak Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah).

## 2. Saran
Selain  simpulan,  ada  beberapa  saran  yang  perlu  disampaikan  berdasarkan  hasil  dan  pembahasan penelitian  ini,  yaitu:  pertama,  pemerintah  diharapkan  dapat  membuat  aturan  yang  lebih  jelas  bagi anak-anak di bawah umur yang terlantar dan menjadi pengemis khususnya memberikan pelatihan dan tempat  hidup  yang  layak  agar  tidak  ada  lagi  anak  dibawah  umur  yang  berprofesi  sebagai  pengemis. Kedua,  pemberian  sanksi  tegas  dan  ketat  diharapkan  dari  para  Penegak  hukum  bagi  oknum-oknum yang  mempekerjakan  anak  di  bawah  umur  sebagai  pengemis  serta  diharapkan  memberikan  upaya perlindungan  hukum  hingga  pembinaan  terhadap  anak  di  bawah  umur  yang  menjadi  pengemis, sehingga  dapat  mengurangi  adanya  anak  dibawah  umur  yang  menjadi  pengemis.  Terakhir,  peran masyarakat  yang  diharapkan  peduli  dengan  anak  di  bawah  umur  yang  menjadi  pengemis,  sebagai salah  satu  caranya  adalah  melaporkan  kepada  pihak  yang  berwewenang  saat  menemukan  anak  di bawah  umur  yang  menjadi  pengemis  agar  mereka  dapat  dibina  dan  mendapatkan  kehidupan  yang lebih baik lagi.

## DAFTAR PUSTAKA
Hartati, S. (2005). Perkembangan Belajar pada Anak Usia Dini . Jakarta: Depdiknas Dirjen Dikti. International  Law  Making.  (2006).  Deklarasi  Universal  Hak-Hak  Asasi  Manusia. Jurnal  Hukum Internasional , 4 (1). Nashriana. (2005). Perlindungan Hukum bagi Anak di Indonesia . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Nihayah,  E.  S.,  &  Legowo,  M.  (2016).  Ekploitasi  Anak  Jalanan  (Studi  Kasus  pada  Anak  Jalanan  di Surabaya). Paradigma , 4 (1). Prints, D. (1997). Hukum Anak Indonesia . Bandung: Citra Aditya Bakti. Said,  M.  F.  (2018).  Perlindungan  Hukum  terhadap  Anak  dalam  Perspektif  Hak  Asasi  Manusia. JCH
(Jurnal Cendekia Hukum) , 4 (1), 141.
Sudrajat,  T.  (2011).  Perlindungan  Hukum  terhadap  Hak  Anak  sebagai  Hak  Asasi  Manusia  dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga di Indonesia. Kanun: Jurnal Ilmu Hukum , 13 (54), 111–132. Sukamti,  E.  R.,  &  dkk.  (2010). Bermain  dan  Kreativitas  sebagai  Fondasi  bagi  Tumbuh  Kembang Anak Usia Dini . Yogyakarta: FIK UNY. Usman, H., & Nacorowi, N. D. (2004). Pekerjaan Anak di Indonesia . Jakarta: Grasindo. Wahid,  A.,  &  Irfan,  M.  (2001). Perlindungan  terhadap  Korban  Kekerasan  Seksual .  Bandung:  PT. Refika Aditama.