## PENDAHULUAN
Pengemis  perkotaan  menjadi  fenomena  yang  mulai dipandang  sebagai  masalah  serius,  terutama  dengan semakin  banyaknya  permasalahan  sosial  ekonomi  dan politik  yang  ditimbulkannya.  Modernisasi  dan industrialisasi  sering  kali  dituding  sebagai  pemicu, diantara  beberapa  pemicu  yang  lain,  perkembangan daerah perkotaan secara pesat mengundang terjadinya urbanisasi  dan  kemudian  komunitas-komunitas  kumuh
atau  daerah  kumuh  yang  identik  dengan  kemiskinan perkotaan.
Salah  satu  perkotaan  yang  diminati  oleh  orang-orang desa untuk didatangi yaitu Kota Palangka Raya. Karena Kota  Palangka  Raya  adalah  salah  satu  kota  yang  bisa menjanjikan  suatu  pekerjaan  yang  layak  karena orangorang  Palangka  Raya  mempunyai  tingkat keramahan  yang  cukup  tinggi  serta  di  Kota  Palangka Raya pun terdapat tempat-tempat wisata, perkantoran,

## KINERJA PELAYANAN BIDANG REHABILITAS SOSIAL DINAS SOSIAL KOTA PALANGKA RAYA (STUDI KASUS PENGEMIS)
Service Performance in the Social Rehabilitation Sector of the Palangka Raya City Social Service (Case Study of Beggars)
Reza Pahlawan *
Kristian Lutpian Prasetiawan
Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Palangka Raya, Central Kalimantan, Indonesia
email: reza.pahlawan@umpalangkaraya.ac.id

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menggambarkan  dan  mendiskripsikan  Kinerja Pelayanan Bidang Rehabilitas Sosial Dinas Sosial Kota Palangka Raya (studi kasus Pengemis).    Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  deskriftip  kualitatif  yaitu dimana  peneliti  ingin  menggambarkan  dan  mendiskripsikan  Kinerja  Pelayanan Bidang  Rehabilitas  Sosial  Dinas  Sosial  Kota  Palangka  Raya  (studi  kasus Pengemis). Sumber data yaitu dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder  yang  menjadi  sumber  data  primer  adalah  Sub  Bagian  Umum  dan Kepegawaian,  SUB  Bidang  Pelayanan  Rehabilitas  Sosial.  Tehnik  pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi.
Berdasarkan  Hasil  Penelitan  bahwa  Kinerja  Pelayanan  Bidang  Rehabilitas  Sosial Dinas  Sosial  Kota  Palangka  Raya  (Studi  Kasus  Pengemis)  belum  cukup  baik karena terlihat dari tidak adanya data yang konkrit  antara jumlah pengemis yang masuk  dan  keluar  setiap  hari/bulannya,  minimnya  dana  pemerintah  untuk menangani pengemis tersebut dan minimnya sarana prasarana yang mendukung program  pembinaan  dan  pelayanan  rehabilitas  pengemis  seperti  tidak tersedianya rumah singgah untuk para pengemis di rehabilitas, itu yang membuat masih banyaknya terdapat pengemis.

## Kata Kunci:
Kinerja Pelayanan Rehabilitasi Pengemis Keywords : Performance Service
Rehabilitation Beggars

## Accepted
June 2017

## Published
Oktober 2017

## Abstract
This  study  aims  to  describe  and  describe  the  Service  Performance  of  the  Social Rehabilitation  Sector  of  the  City  of  Palangka  Raya  Social  Service  (a  case  study  of Beggars).  The  research  method  used  is  a  qualitative  description  which  is  where  the researcher  wants  to  describe  and  describe  the  Service  Performance  of  the  Social Rehabilitation  Sector  of  the  City  of  Palangka  Raya  Social  Service  (a  case  study  of Beggars). Sources of data namely in this study are primary data and secondary data which  is  the  primary  data  source  is  the  General  and  Personnel  Subdivision,  SUB Division of Social Rehabilitation Services. Data collection techniques in this study are Observation, Interview, and Documentation.
Based on the research results that the Service Performance of the Social Rehabilitation Sector of the City of Palangka Raya Social Service (Case Study of Beggars) is not good enough  because  it  can  be  seen  from  the  absence  of  concrete  data  between  the number of beggars who enter and leave every day/month, lack of government funds to handle these beggars the lack of infrastructure that supports beggar rehabilitation and  service  programs  such  as  the  unavailability  of  shelters  for  beggars  in rehabilitation, which makes many beggars still exist.
dan  gedung-gedung  yang  bisa  menawarkan  pekerjaan yang layak.
Kemudian  dengan  adanya  krisis  berkepanjangan  yang tak  kunjung  menemui  jalan  terang  untuk  keluar  dari krisis,  telah  membuat  pengemis  menjadi  salah  satu profesi yang paling favorit dijalankan oleh orang-orang yang  tidak  memiliki  pekerjaan  tetap,  mereka  yang  tak kunjung  mendapat  pekerjaan,  ataupun  mereka  yang menjadi  korban  pemberhentian  kerja  sepihak  karena perusahaan  mereka  yang  tak  mampu  lagi  membiayai gaji pegawai yang terlalu membludak. Bahkan anak-anak mereka  pun  juga  terpaksa  harus  terseret  dalam  mata pencaharian  ini.  Hingga  mereka  pun  menemui  jalan buntu  untuk  terus  mencari  penghasilan  agar  mereka dapat terus sekadar dapat menyambung hidup.
Tetapi  kenyataannya  dengan  terlalu  banyaknya  orang- orang daerah yang datang ke Palangka Raya serta susah mendapatkan  pekerjaan  maka  sebagian  dari  mereka memilih  untuk  bekerja  sebagai  pengemis  karena pekerjaan ini sangat mudah dan bisa mendapatkan uang untuk  kehidupan  sehari-hari  mereka.  Hal  ini  bahkan dijadikan mereka sebagai “profesi”. Tindakan meminta - minta  dijalan  bila  dilakukan  secara  berulang-ulang  dan terus-menerus dilakukan, maka dapat dikatakan bahwa tindakan memintaminta sebagai sebuah pekerjaan.
Permasalahan  ini  menimbulkan  fenomena  baru  yang perlu  penanganan  serius  dari  Dinas  sosial  dan Pemerintah  Kota  Palangka  Raya,  banyak  tanggapan yang  muncul  dari  beberapa  kalangan  masyarakat,  ada yang  peduli,  tapi  tidak  sedikit  masyarakat  yang  kurang simpatik dengan keberadaan gelandangan dan pengemis yang sering muncul dijalanan.
Menurut  Keban  (Pasolong,  2008:176)  mengatakan kinerja  adalah  merupakan  tingkat  pencapaian  tujuan. Menurut  Widodo  (Pasolong,  2008:175)  mengatakan bahwa  kinerja  adalah  melakukan  suatu  kegiatan  dan menyempurnakannya sesuai dengan tanggung jawabnya dengan  hasil  seperti  yang  diharapkan.  Menurut Bernardian dkk (Sedarmayanti, 2007:260) performance
is  defined  as  the  record  of  outcomes  produced  on  a specific  job  function  or  activity  during  a  specific  time period (Kinerja adalah catatan mengenai outcome yang dihasilkan  dari  suatu  aktivitas  tertentu,  selama  kurun waktu tertentu pula).
Menurut  Dwiyanto  (Pasolong,  2013:203)  menjelaskan beberapa  indikator  yang  digunakan  untuk  mengukur kinerja birokrasi publik, yaitu:
1. Produktivitas,  yaitu  tidak  hanya  mengukur  tingkat efisiensi,  tetapi  juga  mengukur  efektivitas pelayanan.  Produktivitas  pada  umumnya  dipahami sebagai  ratio  antara  masuka(input)  dengan keluaran(output).
2. Kualitas  Pelayanan,  yaitu:  cenderung  menjadi penting  dalam  menjelaskan  kinerja  organisasi pelayanan  publik.  Banyak  pandangan  negatif  yang terbentuk  mengenai  organisasi  publik  muncul karena ketidakpuasan publik terhadap kualitas.
3. Responsivitas,yaitu  kemampuan  birokrasi  untuk mengenali  kebutuhan  masyarakat,  menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan  program-program  pelayanan publik  sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat  dan aspirasi masyarakat.
4. Responsibilitas, yaitu menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan birokrasi publik itu dilakukan sesuai  dengan  prinsip-prinsip  administrasi  yang benar dengan kebijakan birokrasi.
5. Akuntabilitas,  yaitu  menunjukan  pada  seberapa besar  kebijakan  dan  kegiatan  birokrasi  publik tunduk pada para pejabat politik yang  dipilih oleh rakyat. Asumsinya ialah bahwa para pejabat politik tersebut  karena  dipilih  rakyat,  dengan  sendirinya akan selalu memprioritaskan kepentingan publik.

## METODOLOGI
Jenis  Penelitian  yang  penulis  pilih  adalah  penelitian kualitatif.  Penelitian  dengan  menggunakan  metode kualitatif  dimaksudnkan  untuk  memahami  suatu
keadaan tentang apa yang terjadi dengan cara deskriftif yaitu  dengan  menggambarkan  keadaan  secara sistematis.  Yang  merujuk  pada  pendapat  yang dikemukakann  oleh  Menurut  Sugiyono  (2016:9) metode  penelitian  kualitatif  adalah  metode  penelitian yang  berlandaskan  pada  filasfat  postpositivisme, digunakan  untuk  meneliti  pada  kondisi  obyek  yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti  adalah  sebagai  instrument  kunci,  teknik pengumpulan  data  dilakukan  secara  tringulasi (gabungan)  analisis  data  bersifat  induktif/kualitatif  dan hasil  penelitian  kualitatif  lebih  menekan  makna  dari pada generalisasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  tentang  Kinerja  Pegawai Dinas  Sosial  Kota  Palangka  Raya  studi  kasus  pengemis maka dapat dijelaskan sebagai berikut :
1. Produktivitas Konsep  produktivitas  pada  umumnya dipahami  sebagai  rasio  antara  input  dan  output, artinya  sejauh  mana  upaya  yang  dilakukan  dengan hasil  yang  diperoleh  dalam  periode  tertentu. Dalam  penelitian  ini  konsep  produktivitas ditekankan  pada  berapa  banyak  jumlah  pengemis yang  masuk  setiap  bulannya,  seberapa  banyak pegawai  yang  aktif  bertugas  dalam  menangani rehabilitas pengemis, serta permasalahan apa yang sering  terjadi  dan  seberapa  cepat  dapat diselesaikan oleh petugas.
Berdasarkan  hasil  pengamatan  dan wawancara  kepada  berbagai  kalangan  pegawai maupun  masyarakat  yang  ada  disekitar  Dinas Sosial  Kota  Palangka  Raya  maka  penulis  merasa ada beberapa hal yang diperhatikan terkait kinerja pelayanan  bidang  rehabilitas  sosial  di  Dinas  Sosial Kota  Palangka  Raya  (studi  kasus  pengemis), khususnya dalam aspek produktivitas.
Berdasarkan  data  yang  diperoleh  ,  jumlah pengemis adalah kisaran 113 Orang.
Dari  data  di  atas  dapat  diketahui  bahwa jumlah  pengemis  adalah  berkisar  113  orang. Namun data pengemis yang masuk ke Dinas Sosial Kota  Palangka  Raya  setiap  bulannya  tidak  di ketahui  jumlahnya,  dikarenakan  tidak  ada  data kongkrit yang menunjukkan keterangan keluar dan masuknya pengemis. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya,  pegawai  dinas  sosial  selalu  aktif  dalam bertugas  melayani  serta  memberikan  pembinaan kepada  pengemis  walaupun  jumlah  yang  diketahui sebanyak 10 orang yang aktif  bertugas di lapangan. Berkaitan  dengan  efektifitas  maka  perbandingan jumlah  pegawai  sebanyak  37  orang  yang memberikan pelayanan kepada pengemis sebanyak 127 adalah 1 : 3. Sehingga dapat dikatakan bahwa seorang  pegawai  harus  menguasai  3  orang pengemis, dan ini cukup efektif. permasalahan yang sering  terjadi  biasanya  adalah  pada  saat  dilakukan pengawasan  atau  melakukan  razia,  mereka  yang biasanya berkeliaran malah tidak terlihat pada saat dilakukan  razia,  selain  itu  permasalah  yang  ada adalah kurangnya tempat penampungan sementara /rumah  singgah  sehingga  ketika  menertibkan pengemisnya tidak adanya penampungan sementara atau rumah singgah.
2. Kualitas Pelayanan
Kualitas  pelayanan  yaitu  meningkatkan kualitas  pelayanan  publik.  Dengan  demikian kepuasan  pengemis  dapat  dijadikan  indikator kinerja  birokrasi  publik.  Berdasarkan  hasil penelitian  dapat  diketahui  bahwa    sarana  dan prasarana  yang  ada  di  Dinas  Sosial  Kota  Palangka Raya  belum  memadai  dalam  kegiatan  membina mengawasi  serta  memberikan  keterampilan kepada  pengemis.  Contoh  nya  alat  untuk  bengkel kerja  yang  ada  masih  belum  lengkap,  mesin  jahit yang sebagiannya sudah mulai rusak.
Dalam  proses  pengawasan,  jika  pegawai tidak  jeli  dalam  memperhatikan  setiap  kegiatan yang dilakukan pengemis dapat mengambil peluang untuk  melakukan  tindakan  seperti  mengambil barang  di  bemgkel  kerja  (kunci-kunci,  spare  part mesin dll). Dinas Sosial Kota Palangka Raya dalam memberikan  pelayanan  rehabilitas  sosial  kepada pengemis  saat  ini  memang  belum  sesuai  dengan yang  diinginkan  oleh  pengemis.  Hal  ini  di karenakan  jumlah  pegawai  dinas  sosial  kota palangka  raya  terbatas,  selain  itu  sarana  dan prasarana  untuk  kegiatan  keterampilan  belum lengkap  serta  sarana  dan  prasarana  untuk  rumah singgah belum tersedia.
3. Responsivitas
Responsivitas  merupakan  kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun  agenda  dan  prioritas  pelayanan  dan mengembangkan  program-program  pelayanan publik  sesuai  kebutuhan  dan  aspirasi  masyarakat. Responsivitas  dimasukan  sebagai  salah  satu indikator kinerja karena respontivitas mengambarkan kemampuan pegawai  Dinas Sosial Kota  Palangka  Raya  dalam  melaksanakan kinerjanya  untuk  mengatasi    menanggapi, memenuhi  kebutuhan,  keluhan  terutama  tuntutan dari pengemis di Dinas Sosial Kota Palangka Raya.
Responsivitas memerlukan kesiapan sumber  daya  dari  seluruh  pegawai  yang  terkait dalam pelaksanaan pelayanan rehabilitas sosial dan pelayanan  kepada  pengemis.  Dari  hasil  penelitian yang  telah  dilakukan,  maka  penulis  merasa  ada beberapa  hal  yang  perlu  diperhatikan  terkait kinerja pelayanan rehabilitas sosial  di Dinas Sosial Kota  Palangka  Raya  (Studi  Kasus  Pengemis). Kemampuan  daya  tanggap  dipengaruhi  oleh  cepat tidaknya  pemberian  pelayanan  pegawai  yang bertugas.  Permasalahan  yang  terjadi  pada  proses pelayanan  rehabiltas  bukan  hanya  pada  kinerja pegawai, tetapi juga pada kesiapan pengemis dalam
menerima  pelayanan  rehabilitas,  baik  pembinaan keterampilan  maupun  pembinaan  moral.  Respon Dinas  Sosial  Kota  Palangka  Raya  dalam menanggapi  keluhan  dan  laporan  warga  terkait permasalahan  banyaknya  pengemis  maka  dinas sosial  menampung  semua  aspirasi  dan  keluhan sampai  dengan  memberikan  solusi  yang  sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Upaya  yang  dilakukan  dalam  menangani pengemis  yaitu  melakukan  razia  di  setiap  tempat yang  memang  banyak  di  kunjungi  para  pengemis, membawa  pengemis  tersebut  untuk  selanjutnya diadakan  pembinaan,  serta  setelah  pembinaan selesai,  para  pengemis  tersebut  di  pulangkan  ke daerahnya masing-masing.
Kendala  yang  dihadapi  dalam  menangani masalah  pengemis  adalah  minimnya  dana  dari pemerintah  sehingga  petugas  menunggu  sampai adanya  dana  yang  cukup,  baru  melakukan  razia, kemudian  minimnya  sarana  dan  prasarana    dalam melaksanakan rehabilitas.
4. Responsibilitas
Responsibilitas  merupakan  konsep  yang berkenaan  dengan  standar  professional  dan kompetensi    teknis  yang  dimiliki  oleh  birokrasi publik  dalam  menjalankan  tugasnya.  Dalam  hal  ini responsibilitas  menekankan  kepada  kemampuan pegawai  Dinas  Sosial  Kota  Palangka  Raya  dalam melaksanakan program kerja kepada pengemis.
Saat  ini  pegawai  Dinas  Sosial  Kota
Palangka  Raya  melaksanakan  tugas  sesuai  dengan aturan  yang  berlaku  namun  peraturan  yang dilanggar oleh pegawai Dinas Sosial Kota Palangka Raya  saat  melakukan  kegiatan  pengawasan  dan pembinaan  kepada  pengemis  dalam  skala  kecil masih bisa terjadi  oleh sebagian oknum.
Dalam menyelenggarakan kegiatan rehabilitas  kendala  atau  hambatan  yang  dihadapi oleh  dinas  sosial  adalah  minimnya  sarana  dan prasarana  dalam  menunjang  proses  rehabilitas
sosial  khususnya  dalam  program  pembinaan maupun  pengawasan,  minimnya  dana  dari pemerintah.
5. Akuntabilitas Akuntabilitas  adalah  tingkat  kesesuaian dalam  memberikan  pembinaan  dan  pengawasan yang  dilakukan  oleh  pegawai  Dinas  Sosial  Kota
Palangka Raya pada umumnya telah sesuai dengan ketentuan  yang  telah  ditetapkan  dengan  mengacu kepada  Peraturan  Daerah  No  09  Tahun  2012. Akuntabilitas  merujuk  dalam  melakukan  tanggun jawab, laporan kerja, menjawab atas perilaku/tindakan  yang  telah  dilakukan,  serta merupakan  bagian  dari  sanksi  dan  penghargaan dalam melakukan pembinaan kepada pengemis.
Mewujudkan  akuntabilitas  merupakan  hal yang  harus  dilakukan  oleh  Dinas  Sosial  Kota Palangka  Raya  demi  menciptakan  kinerja  yang maksimal  dan  sebagai  dasar  acuan  pengukuran kinerja  agar  dapat  berjalan  dengan  semestinya. Pertanggung  jawaban  Dinas  Sosial  Kota  Palangka Raya  khususnya  bidang  pelayanan  rehabilitas pengemis  Dinas  Sosial  bertanggung  jawab  penuh dalam  menangani  pengemis  yakni  dengan  cara melakukan  pembinaan  terhadap  pengemis  yang bertujuan untuk menekan bertumbuh kembangnya pengemis  di  Kota  Palangka  Raya.  Pegawai  dinas sosial mempertanggung jawabkan setiap pelaksanaan  tugas  kepada  masing-masing  pegawai yang bersangkutan yang telah diberi SOP (Standar Oprasional  Prosedur)  dalam  melakukan  kegiatan sasaran  kerja  pegawai.  Pegawai  dinas  sosial khususnya  bidang  pelayanan  rehabilitas  sosial mempertanggung  jawabkan  setiap  kegiatan  yang dilaksanakan  dengan  memberikan  laporan-laporan kegiatan  kepada  atasan.  Pembinaan  yang  sudah dilakukan  oleh  Dinas  Sosial  terhadap  pengemis antara  lain  dengan  memberikan  pelatihann keterampilan  dan  di  tempatkan  di  rumah  singgah sementara.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  pembahasan  dalam  penelitian  ini, maka  dapat  disimpulkan  bahwa  mengenai  kinerja pelayanan bidang rehabilitas sosial di Dinas Sosial Kota Palangka  Raya  (Studi  kasus  Pengemis)  belum  cukup baik karena :
1. Produktivitas Produktivitas pengawai Dinas Sosial Kota Palangka Raya  dalam  mengawasi  pengemis  dapat  dikatakan belum  berhasil..  Hal  ini  terlihat  dari  tidak  adanya data  yang  konkrit    antara  jumlah  pengemis  yang masuk dan keluar setiap hari/bulannya .
2. Kualitas Pelayanan
Berdasarkan  penelitian  dapat  diketahui  bahwa pelayanan  rehabilitas  sosial  yang  diberikan  oleh pegawai  Dinas  Sosial  Kota  Palangka  Raya  belum sepenuhnya  seesuai  kebutuhan  dan  keinginan pengemis  baik  berupa  jenis  ketrampilan  yang diberikan,  tidak  tersedianya  rumah  singgah  serta sarana  dan  prasarana  yang  belum  memadai  dalam kegiatan  rehabilitas  pengemis.    Sejauh  ini  Dinas Sosial  Kota  Palangka  Raya  sudah  aktif    dalam memberikan  informasi,  serta  pembinaan  kepada pengemis  walaupun  pengemis  tidak  sepenuhnya berminat dan menerima apa yang di berikan.
3. Responsivitas Responsivitas pegawaii Dinas Sosial Kota Palangka Raya  dalam  melakukan  pembinaan  dan  pelayanan rehabilitas  pengemis  dapat  dikatakan  cukup  baik.
Respon  Dinas  Sosial  Kota  Palangka  Raya  dalam menanggapi  keluhan  dan  laporan  masyarakat mengenai  banyaknya  pengemis  di  Kota  Palangka Raya adalah menampung keluhan yang disampaikan oleh  masyarakat  walaupun  solusi  yang  diberikan tidak  pada  saat  itu,  mengingat  keluhan-keluhan yang  ada  bermacam-macam  sehingga  perlu  di diskusikan kembali kepada kepala dinas sosial.
4. Responsibilitas Responsibilitas pegawai Dinas Sosial Kota Palangka
Raya  dapat  dikatakan  belum  optimal.  Dalam
menyelenggarakan kegiatan
rehabilitas kendala/hambatan  yang  dihadapi  oleh  pengawai Dinas  Sosial  Kota  Palangka Raya adalah  minimnya dana  pemerintah  untuk  menangani  pengemis tersebut  dan  minimnya  sarana  prasarana  yang mendukung  program  pembinaan  dan  pelayanan rehabilitas  pengemis  seperti  tidak  tersedianya rumah singgah untuk para pengemis di rehabilitas.
5. Akuntabilitas
Akuntabilitas  Pegawai  Dinas  Sosial  Kota  Palangka Raya  dapat  dikatakan  cukup  baik  hal  ini  di karenakan kesesuaian dalam memberikan pembinaan  dan  rehabilitas  serta  pengawasan  yang dilakukan  pegawai  Dinas  Sosial  Kota  Palangka Rayapada umumnya telah sesuai dengan ketentuan yang  ditetapkan  dengan  mengacu  kepada peraturan daerah dan perundangan-undangan.

## REFERENSI
Adya,Atya.2004. Dasar-Dasar  Pelayanan  Prima .  Jakarta:
PT. Elex Media Komputindo.
Arikunto,  Suharsini.  2003. Manajemen  Penelitian. Jakarta: PT. Rineka Cipta
Chandra, Gregorius. 2012. Service, Quality & Satisfaction Edisi 3, Yogyakarta:CV Andi Offset.
Hardiyansyah.  2011. Kualitas  Pelayanan  Publik.
Yogyakarta : Gava Media
Irwan,  Juwand.  2004. Kepuasan  Pelayanan .  Jakarta  :
Erlangga.
Juniarso  Ridwan  dan  Achmad  Sodik  Sudrajat.  2010
Hukum  Administrasi  Negara  dan  Kebijakan Pelayanan Publik. Bandung: Penerbit Nuansa.
Komarudin.  2014. Reformasi  Birokrasi  dan  Pelayanan Publik. Jakarta : PT. Grasindo
Kuanjojo.  2009. Metode  Penelitian. Kediri:  Universitas Nusantara PGRI Kediri.
Mahmudi. 2010. Manajemen Kinerja Sektor Publik , Edisi. kedua. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
Yogyakarta.
Pasolong,  Harbani.  2013. Kepemimpinan  Birokrasi. Bandung : Alfabeta
Sedarmayanti. 2007. Manajemen Sumber Daya Manusia, Reformasi  Birokrasi,  dan  Manajemen  Pegawai Negeri Sipil. Bandung : Pt. Reflika Aditama.
Ratminto  &  Atik  Septi  Winarsih.  2007. Manajemen Pelayanan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Santosa,  Pandji.  2008. Administrasi  Publik  Teori  dan Aplikasi Good Governance. Bandung : Pt. Reflika
Aditama.
Setiadi, J. Nugroho. 2003. Konsep dan implementasi dan untuk  penelitian  pemasaran. Jakarta:  Perdana Media.
Silalahi,  Ulber.  2011. Asas-Asas  Manajemen. Bandung  : PT Refika Aditama
Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Administrasi. Bandung :Alfabeta
Sugiyono.  2016. Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta.
Wibowo.  2013. Manajemen  Kinerja. Jakarta:  Rajawali Press.