## PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM MEWUJUDKAN EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

## Dwi Deswary

## Abstract
Nonformal education plays equal roles in educating people. However, in practice more attention and efforts are given to the formal education. This article discusses how to strengthen the role of non-formal education by enhancing communities’ participation. This could be successfully done if the personnel of  nonformal institutions are dedicated, honest, innovative, dilligent, and intelligent. The empowerement of communities to support the non-formal education activities will improve the effectiveness and the efficiency of non-formal education programs.
Keywords: nonformal education, community participation, empowerement

## PENDAHULUAN
Penyelenggaraan pendidikan nonformal merupakan upaya sengaja untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan masyarakat yang tidak terdidik melalui jalur pendidikan formal. Pertumbuhan dan perkembangan masyarakat diupayakan bersifat holistik dan integratif baik sebagai individu maupun dalam kaitannya dengan lingkungan. Melalui penyelenggaraan pendidikan nonformal diharapkan mampu mencegah adanya reduksianisme sehingga penyelenggaraan pendidikan yang bersifat holistik dan integratif dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya..
Masyarakat sebagai makhluk individu memiliki potensi-potensi yang masih memerlukan intervensi dari pendidikan baik yang diselenggarakan secara formal maupun nonformal untuk dapat menjadi sosok sumber daya manusia yang diharapkan. Ketidakbijaksanaan intervensi yang dilakukan dalam sistem penyelenggaraan  pendidikan akan mengakibatkan perkembangan potensi ke arah yang tidak diharapkan.
Pendidikan nonformal berkewajiban untuk membantu mengarahkan serta mengharmonikan perkembangan potensi yang terdapat pada masyarakat. Penyelenggaraan pendidikan inilah yang akan mewadahi suatu proses penyelenggaraan pendidikan menurut kebutuhan dan kesempatan mereka.
Pembangunan di bidang pendidikan yang antara lain diarahkan pada program pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan bagi semua lapisan masyarakat telah berhasil mencanangkan suatu gerakan wajib belajar  pendidikan dasar (wajar dikdas) 9 tahun. Meskipun program wajar dikdas 9 tahun ini perlu dievaluasi secara akurat ditinjau dari
keberhasilannya, untuk menjawab tantangan dinamika kehidupan yang lebih dinamis dan produktif di masa kini dan yang akan datang, program ini masih menjadi suatu kebutuhan yang mendasar guna membantu mengarahkan masyarakat menjadi masyarakat madani. Kondisi ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan  pendidikan nonformal diharapkan selalu dapat sejalan dan merupakan satu kesatuan di dalam tataran pemahaman konsep maupun implementasinya.
Penyelenggaraan pendidikan nonformal yang merupakan suatu sistem dari penyelenggaraan pendidikan nasional, bukan hanya menjadi tanggungjawab pemerintah, tapi juga lebih menuntut partisipasi aktif serta proaktif dari masyarakat. Kondisi ini semakin memperjelas bahwa masyarakat merupakan bagian  integral dari suatu penyelenggaraan sistem pendidikan nasional  yang tidak dapat terlepas dari tiga pilar penyelenggaraan pendidikan nasional, yaitu: pemerataan dan perluasan akses pendidikan, peningkatan daya saing dan relevansi pendidikan, dan peningkatan kualitas tatakelola dan pencitraan publik pengelola pendidikan.
Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, secara yuridis formal memperkuat peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Kegagalan-kegagalan yang terjadi dalam penyelenggaraan pendidikan nonformal bukan sepenuhnya merupakan tanggung jawab pihak pemerintah tetapi juga merupakan tanggungjawab masyarakat. Di era otonomi, peran serta masyarakat dalam dunia pendidikan ini semakin nyata dan semakin dituntut untuk memberikan kontribusi yang signifikan.
Kedudukan pemerintah daerah sebagai daerah otonom, lebih ditantang untuk dapat menjawab tuntutan kemajuan Iptek dan Imtaq melalui penyiapan
sumber daya manusia (SDM) yang terdidik. Penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan oleh masyarakat perlu diberdayakan secara optimal dalam suatu bentuk penyelenggaraan yang lebih sederhana, misalnya menggalakkan program gemar membaca. Kesadaran akan pentingnya memperoleh pengetahuan, baik yang bersifat populer maupun ilmiah, dapat direalisasikan dengan lebih memberdayakan perpustakaan atau penyediaan bahan bacaan yang mudah diakses oleh masyarakat.
Melalui pemberdayaan perpustakaan yang mudah diakses oleh masyarakat, kesempatan untuk memperoleh pengetahuan, memperkaya keilmuan, dan mengkaji keilmuan dapat direalisasikan sesuai kemampuan dan kesempatan yang ada. Pemberdayaan masyarakat melalui penyelenggaraan pendidikan nonformal ini perlu diimplementasikan secara sinergi sehingga dapat memberikan kontribusi bagi penyelenggaraan pendidikan secara nasional. Untuk itu penting dikaji bagaimana pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan guna mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pendidikan nonformal?

## PEMBAHASAN
Di dalam penyelenggaraan pendidikan nonformal, penerapan konsep layanan   yang dapat memuaskan pelanggan, baik secara internal maupun eksternal, juga merupakan suatu aktivitas yang harus dapat diwujudkan. Layanan  yang  dilakukan terhadap berbagai sumber daya  di dalam sistem penyelenggaraan pendidikan nonformal, merupakan suatu proses  kontinyu dan memerlukan penataan yang sinergi agar mencapai  hasil yang diharapkan.
Penyelenggaraan pendidikan nonformal sebagai suatu jalinan sistem penyelenggaraan pendidikan nasional pada prosesnya akan melibatkan berbagai sumber daya terkait agar efektivitas yang diharapkan dapat diwujudkan. Konsep sistem dalam penyelenggaraan pendidikan dapat diartikan sebagai keterlibatan secara terus menerus, terarah, penuh tanggung jawab, dan dapat mengendalikan berbagai sumber daya yang ada di dalam sistem yang dimaksud.
Salah satu pendekatan yang digunakan dalam rangka efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan adalah dengan menerapkan pendekatan sistem. Dengan pendekatan sistem berarti digunakan metode berpikir dalam melihat sesuatu dengan menggunakan konsep sistem sebagai dasar.  Konsep sistem ini menekankan pada  suatu interaksi antar berbagai komponen atau objek-objek yang saling berkaitan sehingga komponen-komponen atau objek-objek
tersebut merupakan suatu kesatuan pemrosesan atau pengolahan tertentu.
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1995:950) dijelaskan bahwa sistem merupakan “perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas.”  Sistem adalah suatu himpunan dari bagian-bagian yang saling berinteraksi, bekerja secara serempak untuk mencapai tujuan bersama. Konsep sistem dalam tulisan Nisjar (1997:61-62) seperti yang dihimpun oleh D. Keuning dijelaskan oleh  beberapa ahli yaitu Hall & Fagen, “a system is a set of objects together with relationships between the objects and between their attributes”. Berikutnya Kenneth Berrien mengatakan, “a system is a set of components inter acting with each other, and a boundary which selects both the kind and rate of flow of inputs and outputs to and from the system”.  Ahli lain yaitu Churchman mengatakan, “systems are complexes that can be designed and evaluated”, dijelaskan kemudian, “system are made up of sets of components that work together for the overall objective of the whole”  Sistem merupakan keseluruhan yang terdiri atas sejumlah variabel yang berinteraksi. Suatu sistem pada dasarnya adalah suatu susunan yang teratur dari kegiatan yang berhubungan satu sama lain dan prosedur-prosedur yang berkaitan untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan utama dari suatu organisasi. Ahli lainnya yaitu Shrode dan Voich (1975:5) mengatakan sistem adalah suatu himpunan dari bagian-bagian yang saling berinteraksi, bekerja secara serempak untuk mencapai tujuan bersama secara keseluruhan dalam lingkungan yang kompleks.
Dari definisi tentang sistem seperti yang dikemukakan beberapa ahli tersebut tampak bahwa sistem merupakan kumpulan (keseluruhan) elemen- elemen yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan atau sasaran tertentu.   Gambaran sebuah sistem dapat ditekankan pada unsur masukan – proses – keluaran. Unsur masukan dalam pendidikan nonformal adalah masyarakat sebagai peserta didik, yang merupakan kekuatan yang menggerakkan untuk melakukan suatu aktivitas. Sedangkan proses adalah aktivitas yang mentransformasi masukan menjadi keluaran. Dalam proses akan terjadi perpaduan berbagai sumber daya pendidikan yang termasuk SDM,  sarana/prasarana yang diperlukan sesuai target pencapaian sasaran, biaya,  manajemen, dan lingkungan masyarakat yang keseluruhannya saling terkait guna menghasilkan suatu tujuan yang diharapkan.
Berbagai pendekatan dalam perencanaan pendidikan seperti social demand, man-power, dan rate of return , telah terbukti memiliki berbagai kelebihan
dan kelemahan yang patut dicermati serta diantisipasi. Pendekatan social demand misalnya, meskipun secara konseptual pendekatan ini didasarkan atas kebutuhan masyarakat, namun heterogenitas tingkat kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks tidak mungkin sepenuhnya dapat direalisasikan. Kondisi ini menuntut adanya peran yang timbal-balik antara penyelenggara pendidikan nonformal dan masyarakat yang memerlukannya.
Keterlibatan masyarakat dalam penye- lenggaraan pendidikan ini merupakan suatu keharusan. Tilaar (1997:231-236) menjelaskan bahwa untuk memberdayakan masyarakat, ada lima prasyarat yang diperlukan, yaitu:(1) adanya kondisi pemberdayaan, (2) memberikan kesempatan agar masyarakat semakin berdaya, (3) perlindungan agar keberdayaan dapat berkembang, (4) meningkatkan kemampuan agar semakin berdaya, dan (5) fungsi pemerintah.
Kondisi pemberdayaan masyarakat melingkupi berbagai aspek kehidupan yang diarahkan bagaimana masyarakat mengetahui akan hak-hak dan kewajibannya (masyarakat madani). Masyarakat madani adalah suatu masyarakat yang teratur, yang terus-menerus berubah dan membangun kesejahteraan seluruh masyarakat tersebut.  Untuk mencapai masyarakat madani (civil society) ini perlu dilakukan secara bertahap dan kendala yang paling besar pengaruhnya adalah kemiskinan. Kemiskinan perlu ditanggulangi dengan kesempatan untuk memperoleh dan menyelenggarakan pendidikan nonformal.
Kesempatan agar semakin berdaya, ditekankan pada bagaimana memberikan kesempatan yang luas untuk berpartisipasi. Pengembangan pemberdayaan masyarakat ini dapat dilakukan melalui lembaga- lembaga swadaya masyarakat di bidang pendidikan nonformal dan masyarakat secara luas sebagai pemerhati pendidikan.
Perlindungan agar berdaya, hal ini dapat diberikan pada tahap permulaan untuk dapat mengangkat ke taraf kehidupan yang lebih baik. Perlindungan terhadap ketidakberdayaan harus semakin dikurangi agar kemandirian setiap anggota masyarakat  dapat diwujudkan dalam upaya menghadapi era pasar bebas.
Kemampuan agar semakin berdaya, merupakan upaya yang dilakukan untuk semakin mem- berdayakan masyarakat dalam menghadapi pasar bebas dan proses industrialisasi. Melalui penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan secara nonformal, masyarakat akan memperoleh berbagai keterampilan yang diharapkan sehingga
akses-akses terhadap sumber-sumber pembangunan dapat memberikan kesempatan yang sama kepada setiap anggota masyarakat yang teleh memiliki kemampuan yang diharapkan.
Fungsi pemerintah terutama pemerintah daerah, diharapkan dapat menciptakan suatu bentuk pemerintahan yang kondusif. Pemerintah daerah harus mampu mengarahkan kekuatan yang besar kepada suatu tujuan yang jelas di dalam visi dan misi pembangunan yang dilakukannya. Melalui proses desentralisasi akan banyak membantu tumbuhnya partisipasi masyarakat dalam semua bidang kehidupan.
Menurut Tilaar (1997:237), masyarakat yang berpartisipasi adalah masyarakat yang produktif, sadar akan hak-hak dan kewajibannya, sadar hukum, dan bertekad untuk mandiri. Ini berarti, masyarakat yang berpartisipasi akan memiliki karakteristik kritis, mampu berdiri sendiri, dan mau berkarya.
Seperti telah dijelaskan, masyarakat tidak terpisahkan dari sistem pendidikan baik yang diselenggarakan secara formal maupun nonformal. Pasal 4 PP No. 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan dapat dilaksanakan dalam bentuk sebagai berikut.
1. Pendirian dan penyelenggaraan pendidikan.
2. Pengadaan dan pemberian bantuan tenaga kependidikan.
3. Pengadaan dan pemberian bantuan tenaga ahli.
4. Pengadaan dan atau penyelenggaraan program pendidikan yang belum dilaksanakan pemerintah guna menunjang pendidikan nasional.
5. Pengadaan dana dan pemberian bantuan lainnya, misalnya wakaf, beasiswa, dan pinjaman.
6. Pengadaan dan pemberian bantuan prasarana belajar.
7. Pengadaan dan pemberian bantuan buku pelajaran dan peralatan pendidikan.
8. pemberian kesempatan untuk magang dan atau latihan kerja.
9. Pemberian pemikiran dan pertimbangan.
10. Pemberian bantuan manajemen.
11. Pemberian bantuan dalam bentuk kerjasama. l2. Keikutsertaan dalam program pendidikan dan atau penelitian.
Konsekuensi pemberdayaan masyarakat ini menuntut kemampuan yang optimal dari pihak penyelenggara pendidikan nonformal guna menyokong semua aktivitas.
Dalam memberdayakan masyarakat, beberapa aspek penting yang perlu untuk dijawab dan disiapkan
oleh penyelenggara pendidikan nonformal antara lain sebagai berikut.
1. SDM yang memiliki kemampuan untuk menyiapkan program pendidikan nonformal yang jelas, rasional, dan dapat dilakukan ( aplicable ).
2. sistem penyelenggaraan pendidikan nonformal yang transparan, dinamis, dan tanggung gugat ( accountable ).
3. SDM yang memiliki kemampuan berkomunikasi yang lugas, jelas, tegas, dan interaktif dalam penyampaian/sosialisasi program yang akan dilakukan sehingga masyarakat lebih paham, merasa memiliki program yang dimaksud dan ikut bertanggung jawab di dalam pe- laksanaannya.
4. SDM yang memiliki kemampuan profesional dalam:
a. menerapkan kiat-kiat kepemimpinan yang efektif;
b.   memotivasi keikutsertaan masyarakat secara proaktif, kreatif, dan inovatif;
c. melakukan evaluasi terhadap efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program serta partisipasi masyarakat; dan
d. SDM yang memiliki komitmen di dalam pengembangan pendidikan nonformal.
Dari beberapa kriteria SDM yang harus ada, maka pihak penyelenggara pendidikan nonformal hendaknya memiliki  dan mampu mengembangkan nilai-nilai “Djitu” (dedikasi, jujur, inovatif, tekun dan ulet) seperti yang telah diungkapkan oleh Tilaar dalam bukunya beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional (1998:65) dalam upaya menjelaskan sifat-sifat dari manusia-unggul-partisipatoris yang ingin diwujudkan. Dijelaskan lebih lanjut, di dalam mewujudkan “manusia-unggul-partisipatoris” ini sangat dituntut kemampuan untuk mengembangkan jaringan-jaringan kerjasama ( network ), kerjasama ( teamwork ), dan terus menerus meningkatkan pencapaian kualitas ( quality ) yang tinggi.
Jusuf Amir Feisal dalam tulisan Tilaar (2002:125) mengatakan kebijakan pendidikan nasional merupakan acuan dasar untuk mengembangkan program pendidikan nasional dalam rangka proses peningkatan martabat bangsa. Kebijakan untuk mengantisipasi nilai-nilai “Djitu” dalam penyelenggaraan pendidikan nonformal meliputi berbagai aspek seperti sistem pengelolaan, ketenagaan, prosedur, lingkungan kerja, ketetapan, dan pendanaan. Dengan demikian  hubungan yang tercipta di dalam pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan nonformal ini diarahkan
pada terbentuknya komunikasi dua arah secara timbal balik dalam mendukung tujuan dan meningkatkan pembinaan kerjasama serta pemenuhan kepentingan bersama. Untuk itu perlu ada kriteria dan acuan tertulis atau dalam bentuk pembagian tugas serta wewenang yang jelas dan telah disepakati bersama dalam penentuan proporsi keterlibatan masyarakat di dalam sistem penyelenggaraan pendidikan nonformal. Pemberdayaan masyarakat akan terwujud secara optimal jika ada kemitraan yang bersifat transparan, penuh rasa tanggungjawab ( sense of responsibility ), tanggunggugat ( accountable ), rasa saling memiliki ( sense of  belonging ), dan komitmen yang tinggi di dalam satu kesatuan guna mencapai tujuan pendidikan nonformal yang diharapkan.

## KESIMPULAN
Dari pembahasan seperti telah diuraikan di atas, beberapa point kesimpulan yang dianggap penting dapat dikemukakan sebagai berikut.
1. Pemberdayaan masyarakat khususnya di dalam penyelenggaraan pendidikan nonformal, merupakan suatu keharusan dalam upaya menciptakan masyarakat yang berani bertanggungjawab dan berani tanggung gugat dalam mewujudkan pelaksanaan pendidikan nonformal guna peningkatan kualitas masyarakat yang lebih terdidik sesuai harapan.
2. Pemberdayaan masyarakat akan efektif apabila SDM yang terlibat di dalam penyelenggaraan pendidikan nonformal yang dimaksud berfungsi sebagai seorang yang profesional di dalam bidang tugasnya.
3. Sumber daya yang ada di masyarakat perlu digali dan diberdayakan oleh SDM yang profesional yang mampu mengembangkan nilai-nilai “Djitu” ( dedikasi, jujur, inovatif, tekun, dan ulet ) sehingga mampu pula mewujudkan manusia-unggul-partisipatoris dalam upaya menghadapi era pasar global melalui penyelenggaraan pendidikan nonformal.

## DAFTAR PUSTAKA
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1995).
Kamus Besar Bahasa Indonesia . Jakarta: Balai Pustaka.
H.A.R. Tilaar. (1997). Pengembangan sumber daya manusia dalam era pemberdayaan masyarakat dalam gl obalisasi. Jakarta: Grasindo.
H.A.R. Tilaar (1998). Beberapa agenda reformasi pendidikan nasional dalam perspektif abad 21 . Jakarta:  Tera Indonesia.
H.A.R. Tilaar. (2002). Pendidikan untuk masyarakat Indonesia baru . Jakarta: Grasindo.
Nisjar, K & Winardi. (1997). Teori sistem dan pendekatan sistem dalam bidang manajemen. Bandung:
Mandarmaju.
Shrode, W.A.& Voich, D.J . (1975). Organization and management basic system concepts . Malaysia: IrwinBook, Company.
(1992) Peraturan pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peranserta masyarakat dalam pendidikan nasional.

## KETERANGAN PENULIS
Dwi Deswary, M.Pd., dilahirkan di Subang,  Desember 1961. Saat ini penulis aktif sebagai Dosen dan Sekertaris Lembaga penelitian (Lemlit) UNJ. Penulis telah menyelesaikan pendidikannya di program  pasca sarjana Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta.
(2003) Undang Undang Republik Indonesia. no.20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.