## PENGARUH PENERAPAN GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KUALITAS
INFORMASI LAPORAN KEUANGAN (Studi Kasus pada BPKPAD Kabupaten Nias Barat)
Oleh
Ferra Pratiwi Zai, S,E 1 , Sahala Purba, S.E., M.Si 2 dan Arison Nainggolan, S.E., M.Sc 2
1) Alumni Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Methodist Indonesia Medan
2) Dosen Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Methodist Indonesia Medan e-mail: ferrapratiwizai@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh penerapan Good Government Governance (GGG) dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap kualitas informasi laporan keuangan di BPKPAD Kabupaten Nias Barat. Penelitian ini  merupakan  jenis  penelitian  kuantitatif  dengan  menggunakan  data  primer  dan  menggunakan  sensus  dalam mengumpulkan  data.  Untuk  mengumpulkan  data  peneliti  menggunakan  kuisioner  yang  diberikan  kepada  seluruh pegawai  BPKPAD  kabupaten  Nias  Barat.  Jumlah  seluruh  pegawai  BPKPAD  Kab.  Nias  Barat  sebanyak  50  orang. Untuk  menganalisis  data,  peneliti  menggunakan  metode  analisis  statistik  deskriptif,  uji  asumsi  klasik  dan  analisis regresi  linear  berganda.  Dari  50  kuisioner  yang  dibagikan,  hanya  47  kuisioner  yang  dapat  diolah.  Secara  parsial, hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  GGG  memengaruhi  signifikan  terhadap  kualitas  informasi  laporan  keuangan dan  kompetensi  sumber  daya  manusia  memengaruhi  signifikan  terhadap  kualitas  informasi  laporan  keuangan. Secara  bersama-sama  GGG  dan  kompetensi  sumber  daya  manusia  memengaruhi  signifikan  kualitas  informasi laporan keuangan pada BPKPAD Kabupaten Nias Barat.
Kata Kunci : Good Government Governance, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Kualitas Informasi Laporan Keuangan.

## ABSTRACT
This study aims to examine the effect of the implementation of Good Government Governance (GGG) and Human Resources  Competence  on  the  quality  of  financial  statement  information  in  BPKPAD,  West  Nias  Regency.  This research  is  a  quantitative  study  using  primary  data  and  using  census  in  collecting  data.  To  collect  the  data, researchers  used  a  questionnaire  given  to  all  BPKPAD  staff  in  West  Nias  Regency.  The  total  number  of  staff BPKPAD  Kab.  West  Nias  as  many  as  50  people.  To  analyze  the  data,  researchers  used  descriptive  statistical analysis  methods,  classic  assumption  tests  and  multiple  linear  regression  analysis.  Of  the  50  questionnaires distributed,  only  47  questionnaires  could  be  processed.  Partially,  the  results  of  the  study  show  that  GGG  has  a significant influence on the quality of financial statement information and the competence of human resources has a significant  influence  on  the  quality  of  financial  statement  information.  Together  GGG  and  human  resource competencies  significantly  influence  the  quality  of  financial  statement  information  on  BPKPAD  in  West  Nias Regency.
Keywords : Good Government Governance, Human Resources Competency and Information Quality of Financial Statement

## I. PENDAHULUAN
Indonesia menerapkan otonomi daerah sebagai bagian dari usaha pemerintah pusat untuk pemerataan pembangunan  hingga  pada  tingkat  daerah.  Dengan menerapkan  otonomi  daerah  tersebut  maka  masing- masing  daerah  memiliki  wewenang  untuk  mengatur sendiri  segala  urusan  pemerintahannya,  serta  dengan adanya  wewenang  tersebut  maka  pemerintah  daerah berkewajiban  untuk  menyampaikan  laporan  sebagai bentuk  pertanggungjawabannya.  Laporan  Keuangan Pemerintah  Daerah  (LKPD)  merupakan  salah  satu bentuk  pertanggungjawaban  yang  berisi  gambaran mengenai  kondisi  dan  kinerja  keuangan  entitas tersebut.  Menurut  Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia  Nomor  71  Tahun  2010  menyebutkan bahwa  “Laporan  keuangan  merupakan  laporan  yang terstruktur  mengenai  posisi  keuangan  dan  transaksi- transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan”.
Laporan  keuangan  yang  berkualitas  dapat dilihat dari opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Berdasarkan  Undang-undang  Nomor  15  Tahun  2004 tentang  Pemeriksaan  Pengelolaan  dan  Tanggung Jawab  Keuangan  Negara,  opini  BPK  diberikan berdasarkan  tiga  kriteria  umum,  yaitu:  Kesesuaian dengan  Standar  Akuntansi  Pemerintah  (SAP), Kepatuhan  terhadap  Undang-undang  yang  berlaku, dan    Efektivitas  Sistem  Pengendalian  Intern  (SPI). Menurut  Standar  Pemeriksaan  Keuangan  Negara (SPKN)  pedoman  yang  digunakan  BPK  dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan, ada empat jenis  opini  diantaranya  adalah    Wajar  Tanpa Pengecualian  (WTP),  Wajar  Dengan  Pengecualian (WDP),  Tidak  Wajar  (TW),  dan  Tidak  Menyatakan Pendapat (TMP).
Selain  opini  dari  BPK,  kualitas  laporan keuangan  pemerintah  daerah  dapat  dilihat  juga
apabila  telah  disusun  sesuai  dengan  Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Adapun karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah yang merupakan prasyarat normatif sebagaimana disebutkan  dalam  Rerangka  Konseptual  Akuntansi Pemerintahan  (Peraturan  Pemerintah  Nomor  71 Tahun  2010)  antara  lain  :relevan,  andal,  dapat dibandingkan  dan  dipahami.  Sehingga  laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan mampu mewujudkan  transparansi  dan  akuntabilitas  dalam pengelolaan keuangan daerah.
Berdasarkan  hasil  pemeriksaan  BPK  atas Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  Kab.  Nias Barat  pada  tahun  2013-2016  menunjukkan  bahwa telah  terjadi  peningkatan  opini  audit.  Pada  tahun 2013-2014  BPK  sebelumnya  tidak  memberikan pendapat  ( Disclaimer ),  tahun  2015-2016  mengalami peningkatan  dan  perubahan  yang  lebih  baik  yakni meraih  opini  WDP.  Hal  tersebut  menggambarkan telah  adanya  perbaikan  entitas  pemerintah  daerah dalam  menyajikan  laporan  keuangan  yang  wajar sekalipun belum sesuai dengan peraturan perundang- undangan  serta  Standar  Akuntansi  Pemerintahan (SAP) yang berlaku.  Laporan keuangan dengan opini WDP  dapat  diandalkan,  tetapi  pemilik  kepentingan harus  memperhatikan  beberapa  permasalahan  yang diungkapkan  auditor  atas  pos-pos  yang  dikecualikan agar tidak mengalami kekeliruan dalam pengambilan keputusan.  Namun  sangat  disayangkan  pada  tahun 2017,  BPK  tidak  memberikan  pendapat (Disclaimer ) terhadap  laporan  keuangan  pemerintah  daerah  Kab. Nias  Barat.  Ini  berarti  Kab.  Nias  Barat  tidak  bisa mempertahankan  opini  WDP  tersebut  bahkan mungkin sulit untuk mengejar opini WTP.
Berdasarkan pernyataan tersebut maka diharapkan  suatu  pemerintah  tidak  hanya  mengejar
opini  WTP  tetapi  juga  harus  menerapkan  tata  kelola pemerintahan  yang  baik  dan  bersih.  Pemikiran  ini sejalan  dengan  adanya  tuntutan good  government governance dalam  rangka  efektivitas  dan  efisiensi pembangunan  daerah  dalam  kerangka  otonomi memerlukan prasyarat berupa tata pemerintahan yang baik  dan  bersih  (Mardiasmo,  2002).  Selain  itu, laporan keuangan adalah produk yang dihasilkan oleh ilmu akuntansi sehingga untuk menghasilkan laporan keuangan  tersebut  diperlukan  sumber  daya  manusia yang berkompeten.
Melihat  hal  tersebut  dan  pentingnya  kualitas informasi  laporan  keuangan,  maka  penulis  tertarik mengkaji penelitian dengan judul “ Pengaruh Penerapan Good  Government  Governance dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan(Studi kasus pada Badan Pengelolaan  Keuangan,  Pendapatandan  Aset  Daerah Kab. Nias Barat) ” .
Berdasarkan  latar  belakang  diatas  dapat diidentifikasi  suatu  masalah  sebagai  berikut:  1) Berdasarkan  opini  BPK  atas  laporan  keuangan pemerintah  Kab.  Nias  Barat  selama  5  tahun  tidak pernah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). 2) Kualitas informasi laporan keuangan Kab. Nias  Barat  tahun  2017  masih Disclaimer (Tidak Memberikan  Pendapat).  3)  Berdasarkan  penelitian terdahulu  adanya  perbedaan  atau  ketidakkonsistenan antara variabel independen terhadap variabel dependen.
Adapun  tujuan  dalam  penelitian  ini  adalah sebagai berikut: 1) Untuk mengetahui dan menganalisis Pengaruh Penerapan Good Government Governance terhadap  Kualitas  Informasi  Laporan Keuanganpada  BPKPAD  Kab.  Nias  Barat.  2)  Untuk mengetahui  dan  menganalisis  Pengaruh  Kompetensi Sumber  Daya  Manusia  terhadap  Kualitas  Informasi
Laporan  Keuangan  pada  BPKPAD  Kab.  Nias  Barat. 3)  Untuk  mengetahui  dan  menganalisis  Pengaruh Penerapan GoodGovernment Governance dan Kompetensi Sumber Daya  Manusia terhadapKualitas Informasi  Laporan  Keuangan  pada  BPKPAD  Kab. Nias Barat.

## II. LANDASAN TEORI

## 1. Kualitas Informasi Laporan Keuangan
Menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia, pengertian  kualitasadalah  tingkat,  baik  buruknya sesuatu,  dan  taraf  atau  derajat.  Kualitaspelaporan keuangan  adalahkegiatan  melaporkan  informasi keuangan  guna  memenuhi  kebutuhan  pengguna sekaligus  memberikan  perlindungan  kepada  pemilik dengan  mendasarkan  pada  karakteristik  kualitatif informasi  keuangan  dan  pengungkapan  secara  penuh dan  wajar  (Yadiati,  2017).  Berdasarkan  Peraturan Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010  No.  01  tentang Standar  Akuntansi  Pemerintahan  bahwa  laporan keuangan  harus  memiliki  karakteristik  kualitatif. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat  normatif  yang  diperlukan  agar  laporan keuangan  pemerintah  dapat  memenuhi  kualitas  yang dikehendaki, yaitu: relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.
Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP),    komponen  pokok  Laporan  Keuangan Pemerintah  Daerah  (LKPD)  terdiri  dari:  Laporan Realisasi Anggaran (LRA), laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), neraca, Laporan Operasional, .Laporan  Arus  Kas,  Laporan  Perubahan  Ekuitas, danCatatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
2. Good Government Governance
Lembaga Administrasi Negara (2000) menyimpulkan bahwa Good Government
Governance adalah  menyelenggarakan  pemerintahan segaryang  solid  dan  bertanggungjawab,  serta  efisien dan  efektif,  dengan  menjaga  kesinergisan  interaksi yang  konstruktif  diantara  domain-domain  negara, sektor  swasta  dan  masyarakat.  Peraturan  Pemerintah Nomor  101  Tahun  2000  merumuskan  arti Good Government  Governance ialah  kepemerintahan  yang mengemban, menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, demokrasi,  efisiensi,  efektivitas,  supermasi  hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat.
Ada sembilan indikator untuk mengukur Good Government  Governance adalah  sebagai  berikut
(UNDP,  1997):  1).Partisipasi.  2).Kepastian  hukum.
3).Transparansi.
4).Responsif.
5).Orientasi
konsensus.  6).Kesetaraan.  7).Efisien  dan  efektif. 8).Akuntabilitas. 9).Visi strategis.
3. Kompetensi Sumber Daya Manusia
Menurut Spencer (1993), mengatakan kompetensi adalah suatu yang mendasari karakteristik  dari  suatu  individu  yang  dihubungkan dengan hasil yang diperoleh dalam suatu pekerjaan.Menurut  Werther  dan  Davis  (Sutrisno, 2012),  sumber  daya  manusia  adalah  pegawai  yang siap,  mampu,  dan  siaga  dalam  mencapai  tujuan- tujuan  organisasi.Menurut  Mangkunegara  (2012), kompetensi sumber daya manusia adalah kompetensi yang berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan karakteristik kepribadian  yang  mempengaruhi  secara  langsung terhadap kinerjanya.
Menurut
Spencer (1993), beberapa karakteristik kompetensi sumber daya manusia terdiri dari:  Tanggung  jawab,  perilaku,  pengetahuan,  dan keterampilan (skill).
4. Hipotesis Penelitian
5.
6.
H 1 : Penerapan Good  Government  Governance berpengaruh  signifikan  terhadap  Kualitas Informasi Laporan Keuangan
7.
H 2 : Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh  signifikan  terhadap  Kualitas
Informasi Laporan Keuangan 8.
H 3 : Penerapan Good  Government  Governance dan  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia berpengaruh  signifikan  terhadap  Kualitas Informasi Laporan Keuangan

## III. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  merupakan  penelitian kuantitatif dan menggunakan data primer. Objek/lokasi penelitian dilakukan pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kab. Nias Barat di Jalan Soekarno Hatta No.  01,  Lahomi,  Kab.  Nias  Barat.  Populasi  dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai BPKPAD Kab. Nias  Barat.  Sampel  dalam  penelitian  ini  seluruh pegawai  yang  berjumlah  50  responden.  Teknik pengampilan  sampel  dalam  penelitian  ini  yaitu metode sensus.  Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, kuesioner, dan observasi. Metode analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  analisis  statistik  deskriptif  dan  regresi  linear berganda dengan bantuan SPSS.
Adapun  definisi  operasional  masing-masing variabel yaitu sebagai berikut:
1. Good Government Governance (X 1 ) Good  Government  Governance merupakan tata  kelola  pemerintahan  yang  baik  berupa  sistem yang  mengatur  dan  megontrol  urusan  negara  pada
semua  tingkat,  terkait  dengan  hak  dan  kewajiban pihak-pihak yang berada di dalamnya.
Pengukuran  variabel  dalam  penelitian  ini menggunakan  skala Likert yang  terdiri  dari  11 pernyataan,  dan  diukur  dengan  9  indikator  antara lain:  partisipasi,  kepastian  hukum,  transparansi, responsif, orientasi konsensus, kesetaraan, efisien dan efektif, akuntabilitas, dan visi strategis.
2. Kompetensi Sumber Daya Manusia (X 2 ) Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia  adalah kemampuan yang dimiliki seseorang yang berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan karakteristik  kepribadian  yang  mempengaruhi  secara langsung  terhadap  kinerjanya  untuk  mencapai  tujuan yang diinginkan.
Pengukuran  variabel  dalam  penelitian  ini menggunakan  skala Likert yang  terdiri  dari  5 pernyataan,  dan  diukur  dengan  4  indikator  antara lain:  tanggung  jawab,  perilaku,  pengetahuan,  dan keterampilan (skill).
3. Kualitas Informasi Laporan Keuangan (Y)
Kualitas Informasi Laporan Keuangan adalah tingkat  baik  buruknyasuatulaporan    keuangan pemerintah  daerah  dengan  mendasarkan  pada karakteristik  kualitatif  informasi  keuangan  dan pengungkapan secara penuh dan wajar.
Pengukuran  variabel  dalam  penelitian  ini menggunakan  skala Likert yang  terdiri  dari  9 pernyataan,  dan  diukur  dengan  4  indikator  antara lain:  relevan,  andal,  dapat  dibandingkan,  dan  dapat dipahami.

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Hasil Penelitian
a. Gambaran Umum Responden.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguji pengaruh  penerapan good  government  governance
dan  kompetensi  sumber  daya  manusia  terhadap kualitas  informasi  laporan  keuangan  (studi  kasus pada BPKPAD Kab. Nias Barat). Analisis data dalam penelitian  ini  menggunakan  metode  kuantitatif dengan bantuan alat statistik SPSS 15.0.
Pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  dilakukan dengan  menggunakan  kuesioner  yang  disampaikan langsung kepada
responden. Kuesioner didistribusikan  kepada  semua  OPD  sebanyak  50 buah.  Dari  seluruh  kuesioner  yang  sudah  disebar diperoleh 47 kuesioner  yang  kembali dan dapat diuji dan 3 kuesioner yang tidak kembali.
Responden  dalam  penelitian  ini  didominasi oleh  jenis  kelamin  laki-laki  yaitu  sebanyak  25  orang atau  53,2%,  dan  sisanya  sebanyak  22  orang  atau 46,8% berjenis kelamin perempuan.
Responden  dalam  penelitian  ini  didominasi oleh  lulusan  Strata  1  (S1)  yaitu  sebanyak  30  orang atau  63,8%,  lulusan  Diploma  (DIII)  terdiri  dari  9 orang  atau  19,2%,  lulusan  Pascasarjana  (S2)  terdiri dari  4  orang  atau  8,5%  dan  sisanya  merupakan lulusan SMA/Sederajat yang terdiri dari 4 orang atau 8,5%.
Responden  dalam  penelitian  ini  sebanyak  17 orang  atau  36,2%  memiliki  latar  belakang  bidang akuntansi,  12  orang  atau  25,5%  dengan  latar belakang manajemen, dan sisanya sebanyak 18 orang atau 38,3% merupakan dari bidang atau jurusan lain.
Responden  dalam  penelitian  ini  sebanyak  20 orang    atau  42,6%  bekerja  selama  1-5  tahun,  dan sisanya  terdiri  dari  27  orang  atau  57,4%  bekerja selama 5-10 tahun.
b. Analisis Statistik Deskriptif.
Analisis  ini  meliputi  jumlah  penelitian,  nilai minimum,  nilai  maximum,  nilai  rata-rata ( mean) ,  dan  standar  deviasi.  Berikut  adalah
hasil  analisis  deskriptif  dengan  bantuan
software Statistik. Statistic Descriptive Variabel N Min Max Mean SD KILK 4 7 25 36 33,79 2,911 GGG 4 7 32 44 40,26 3,486 KSDM 4 7 15 20 19,02 1,847 Sumber: Diolah dari SPSS, 2019

## c. Uji Kualitas Data 1). Uji Validitas
Uji  validitas  digunakan  untuk  mengukur  sah atau  tidaknya  suatu  kuesioner.Jika Correlated  Item- Total Correlation r hitung > nilal r tabel dan nilainya positif,  maka  butir  pertanyaan  pada  setiap  variabel penelitian dinyatakan valid (Ghozali, 2013).
Semua  nilai  r  hitung  untuk  masing-masing pernyataan  tentang GGG, kompetensi  sumber  daya manusia,  dan  kualitas  informasi  laporan  keuangan lebih besar dari r table (0,294). Hal ini berarti bahwa setiap  butir  pertanyaan  dalam  penelitian  ini  adalah valid.

## 2). Uji Reliabilitas
Suatu  kuesioner  dikatakan reliable (andal),
jika  jawaban  seseorang  terhadap  pernyataan  adalah konsisten  atau  stabil  dari  waktu  ke  waktu.Suatu konstruk  atau  variabel  dinyatakan reliable jika  nilai cronbach alpha > 0.60 (Ghozali, 2013).
Dari  semua  nilai  ketiga  variabel  tersebut menunjukkan bahwa koefisien Cronbach Alpha lebih besar  dari  0,6  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa semua instrumen dalam penelitian ini adalah reliabel.
d. Uji Asumsi Klasik

## 1). Uji Normalitas
Berdasarkan  tabel  di  atas  diketahui  bahwa nilai Asymp.  Sig.  (2-tailed) adalah  sebesar  0,533.
Hasil  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  data  dalam model  regresi  ini  terdistribusi  normal  karena  nilai Asyimp. Sig (2-tailed) > 0,05.
Sumber : diolah SPSS 2019

## 2). Uji Heterokedastisitas
Berdasarkan hasil uji heterokedastisitas terlihat  titik-titik  tidak  membentuk  pola  tertentu  dan menyebar  secara  acak  diatas  dan  dibawah  angka  0 pada  sumbu  Y.  Dapat  diartikan  tidak  terdapat heterokedastisitas dalam model regresi.
Standardi zed Residual N 47 Normal Parameters(a,b) Mean ,0000000 Std. Deviatio n ,9780192 9 Most Extreme Differences Absolut e ,118 Positive ,074 Negativ e -,118 Kolmogorov-Smirnov Z ,807 Asymp. Sig. (2-tailed) ,533
Regression Standardized Predicted Value 1 0 -1 -2 -3 R egr es si on S tud ent iz ed R es id ual 3 2 1 0 -1 -2 -3 Scatterplot Dependent Variable: KUALITAS INFORMASI LAPORAN KEUANGAN

## 3). Uji Multikolinearitas
Jika  nilai tolerance  > 0,1  atau  nilai Variance Inflation  Factor(VIF) <  10  maka  dapat  disimpulkan bahwa  seluruh  variabel  independen  pada  penelitian ini  tidak  terjadi  korelasi  atau  tidak  terjadi multikolinearitas antar variabel independen.
Sumber : diolah SPSS 2019
e. Uji Hipotesis
1). Uji Parsial (Uji t)
Variabel good government governance memiliki  nilai  siginifikan  0,00  dan  kompetensi sumber daya manusia memiliki nilai siginifikan 0,02. Hal ini berarti variabel good government governance mempunyai  pengaruh  yang  signifikan  terhadap kualitas  informasi  laporan  keuangan  dan  begitu  juga dengan  variabel  kompetensi  sumber  daya  manusia mempunyai  pengaruh  yang  siginifikan  terhadap kualitas  informasi  laporan  keuangan,  karna  masing- masing variabel bebas memiliki nilai siginifikansinya lebih rendah dari 0,05 (α).
Dari  hasil  secara  keseluruhan,  dapat  dibuat suatu
persamaan
baru yakni:
Y = 4,904 + 0,417GGG + 0,636SDM + ε

## 2). Uji Simultan (Uji F)
Dari  hasil  tersebut  dapat  diketahui  nilai  F signifikan 0,00< (α) tingkat signifikansi 5% atau 0,05 maka dapat dikatakan bahwa model regresi memiliki tingkat  kesesuaian  model  yang  baik.  Hal  tersebut menunjukkan  bahwa  variabel good  government governance dan  kompetensi  sumber  daya  manusia secara  bersama-sama  dapat  mempengaruhi  kualitas informasi laporan keuangan.

## Sumber : diolah SPSS 2019
3). Uji Koefisien Determinan (R 2 )
Berdasarkan  hasil  uji  koefisien  determinan (R 2 ) yang ditunjukkan pada tabel di bawah, diperoleh nilai adjusted  R - square sebesar  0,711  atau  71,1%. Hal  ini  menunjukkan  bahwa  sebesar  71,1%  kualitas informasi  laporan  keuangan  di  BPKPAD  Kab.  Nias Barat  dipengaruhi  oleh  faktor good  government governance dan  kompetensi  sumber  daya  manusia, sedangkan  sisanya  sebesar  28,9%  dipengaruhi  oleh variabel  lain  yang  tidak  dijelaskan  dalam  penelitian ini.

## Koefisien Determinasi

## Sumber: Diolah dari SPSS, 2019
2. Pembahasan
a. Pengaruh Good  Government  Governance terhadap  Kualitas  Informasi  Laporan Keuangan.
Hasil  penelitian  ini  mendukung  hipotesis  1 (H1)  yang  menyatakan  bahwa  variabel good
government governance berpengaruh positif Variabel Tolerance VIF GGG 0.404 2.477 KSDM 0.404 2.477 Model Df Mean Square F Sig. 1 Regre ssion 2 141,00 1 57,514  ,000(a) Resid ual 44 2,452 Total 46
Mo del R R Square Adjuste d R Square Std. Error of the Estimate 1 ,850(a ) ,723 ,711 1,566
siginifikan  terhadap  kualitas  informasi  laporan keuangan pada BPKPAD Kab. Nias Barat. Berdasarkan  tabel  4.10  tentang  uji  statistik  t menyatakan  bahwa good  government  governance mempunyai nilai signifikansi 0,00< 0,05 (α). Dengan demikian  dapat  disimpulkan  bahwa  variabel good government  governance berpengaruh  positif  dan signifikan  terhadap  kualitas  informasi  laporan keuangan, sehingga H0 ditolak dan Ha diterima. Hal tersebut dapat dibuktikan juga dengan nilai r product moment (Sugiyono, 2012) dimana t hitung (4,001) > t tabel (1,68).
Pelaksanaan good  government  governance pada  BPKPAD  Kab.  Nias  Barat  dijalankan  dengan mengikuti  prinsip-prinsip  tata  kelola  pemerintahan yang  baik,  seperti  transparansi,  akuntabilitas, partisipasi,  keadilan,  dan  visi  strategis,  sehingga sumber  daya  daerah  yang  berada  dalam  pengelolaan pemerintah  mencapai  tujuan  sebesar-besarnya  untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.
Hasil penelitian ini didukung dengan penelitian  terdahulu  yang  dilakukan  oleh  Azlim  dkk (2012),  Tua  (2015)  yang menyatakan good government governance berpengaruh positif signifikan  terhadap  kualitas  informasi  laporan keuangan.
b. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya
Manusia  terhadap  Kualitas        Informasi Laporan Keuangan.
Hasil  penelitian  ini  mendukung  hipotesis  2 (H2)  yang  menyatakan  bahwa  variabel  kompetensi sumber  daya  manusiaberpengaruh  positif  siginifikan terhadap  kualitas  informasi  laporan  keuangan  pada BPKPAD  Kab.  Nias  Barat.  Berdasarkan  tabel  4.10 tentang  uji  statistik  t  menyatakan  bahwa  kompetensi sumber  daya  manusia  mempunyai  nilai  signifikansi 0,02<  0,05  (α).  Dengan  demikian  dapat  disimpulkan
bahwa  variabel  kompetensi  sumber  daya  manusia berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  kualitas informasi laporan keuangan, sehingga H0 ditolak dan Ha  diterima.  Hal  tersebut  dapat  dibuktikan  juga dengan  nilai  r product  moment (Sugiyono,  2012) dimana t hitung (3,233) > t tabel (1,68).
Sumber daya manusia yang memiliki kompetensi  akan  dapat  menyelesaikan  pekerjaanya secara  efisien  dan  efektif.  Adanya  kompetensi sumber  daya  manusia  maka  akan  mendukung ketepatan  waktu  pembuatan  laporan  keuangan.  Jadi, kesimpulannya  adalah  untuk  menghasilkan  laporan keuangan  yang  berkualitas  maka  dibutuhkan  sumber daya manusia yang berkompeten.
Hasil penelitian ini didukung dengan penelitian  terdahulu  yang  dilakukan  oleh  Kadek  dkk (2014), dan Putriasri (2017) yang menyatakan bahwa variabel
kompetensi
sumber daya
manusiaberpengaruh  positif  signifikan  terhadap kualitas informasi laporan keuangan.
c. Pengaruh Good  Government  Governance dan  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia terhadap  Kualitas  Informasi  Laporan Keuangan.
Hasil  penelitian  ini  mendukung  hipotesis ketiga (H3) yaitu bahwa good government governance dan  kompetensi  sumber  daya  manusia secara  bersama-sama  mempunyai  pengaruh  terhadap kualitas informasi laporan keuangan. Besar pengaruh good  government  governance dan  kompetensi sumber  daya  manusia  secara  simultan  terhadap kualitas  informasi  laporan  keuangan  pada  BPKPAD Kab.  Nias  Barat  ditunjukkan  dengan  hasil  uji koefisien  determinan  (R 2 )  sebesar  0,711.  Artinya, 71,1%  kualitas  informasi  laporan  keuangan  pada BPKPAD  Kab.  Nias  Barat  dipengaruhi  oleh good government governance dan kompetensi sumber daya
manusia.  Hal  tersebut  juga  dapat  dibuktikan  dengan nilai  r product  moment (Sugiyono,  2012)  dimana  F hitung  (57,514)  >  F  tabel  (3,209).  Hal  ini  berarti apabila good government governance dan kompetensi sumber  daya  manusia  dapat  diterapkan  dan dimplementasikan  dengan  baik  maka  kualitas informasi  laporan  keuangan  yang  dihasilkan  akan semakin baik.
Hasil penelitian ini didukung dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ika dan Nur (2014)  menunjukkan  bahwa  Penerapan Good Government  Governance dan  kompetensi  sumber daya  manusia  berpengaruh  secara  simultan  terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

## 1. Kesimpulan
Dari  hasil  analisis  data  dan  pembahasan  yang telah  dilakukan,  maka  dapat  diambil  kesimpulan sebagai berikut:
- Penerapan good  government  governance berpengaruh  positif  signifikan  terhadap kualitas informasi laporan keuangan.
- Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh  positif  signifikan  terhadap kualitas informasi laporan keuangan.
- Koefisien  determinan  penelitian  ini  adalah 0,711  yang  memperlihatkan  bahwa  71,1% kualitas informasi laporan keuangan dipengaruhi oleh good government
governance dan  kompetensi  sumber  daya manusia. Sisanya sebesar 28,9% dipengaruhi oleh  variabel  lain  yang  tidak  dijelaskan dalam  penelitian  ini.  Jadi,  penerapan good government  governance dan  kompetensi sumber  daya  manusia  secara  simultan
mempunyai  pengaruh  terhadap  kualitas informasi laporan keuangan.
2. Saran - Bagi pemerintah, hendaknya lebih meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik  dengan  menerapkan  prinsip-prinsip good governance untuk mendorong pengelolaan  keuangan  yang  akuntabel, transparan dan dapat
dipertanggungjawabkan.
- Bagi OPD  yang ada di BPKPAD  Kab. Nias Barat,  terutama  pegawai  bidang  keuangan memiliki  latar  belakang  atau  pendidikan yang  berbeda-beda  (tidak  hanya  dari akuntansi) dan apabila pegawai ditempatkan pada  posisi  penyusun  laporan  keuangan supaya  dapat  diberi  pembekalan  dasar  dasar akuntasi dan mengadakan pelatihan- pelatihan  tentang  akuntansi  sehingga  lebih menunjang pada pecapaian laporan keuangan yang berkualitas. - Bagi peneliti selanjutnya, sebaiknya menambahkan  referensi  yang  lebih  banyak lagi  dan  lebih  memperluas  objek  penelitian. Selain  itu  juga  disarankan  untuk  menambah variabel  lain  di  luar  variabel  yang  telah diteliti  seperti  sistem  pengendalian  intern dan  standar  akuntansi  pemerintahan.  Serta disarankan  untuk  melakukan  pengumpulan data  secara  lebih  komprehensif  baik  tentang teknik  pengumpulannya  maupun  kedalaman informasi yang dapat diperoleh dari instrumen  yang  digunakan,  hal  tersebut diantaranya dapat dilakukan dengan
melakukan  wawancara  mendalam  secara langsung pada responden disamping penyebaran kuesioner.

## DAFTAR PUSTAKA
Azlim  dkk.  2012. Pengaruh  Penerapan  Good Government Governance dan Standar
Akuntansi  Pemerintahan  Terhadap  Kualitas
Informasi Keuangan. Jurnal Akuntansi. Badan  Pemeriksa  Keuangan  RI .  Hasil  Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan.
Ghozali,  Imam.  2013. Aplikasi  Analisis  Multivariate dengan  Program  SPSS. Edisi  Ketiga. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
Kadek  dkk.  2014. Pengaruh  Kompetensi  SDM, Penerapan  SAP  dan  Sistem  Akuntansi
Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.
Jurnal Akuntansi. Vol-2 (No. 1).
Lembaga  Administrasi  Negara  (LAN)  RI  .  2000.
Badan Pengawasan
Keuangan
dan
Pembangunan  (BPKP). Pengukuran  Kinerja Instansi  Pemerintah .  Modul  Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Institut
Pemerintah.
Mangkunegara.  2012. Manajemen  Sumber  Daya
Manusia. Bandung: PT. Remaja Sodakarya.
Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik.
Yogyakarta: Andi.
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
Putriasri.  2017. Pengaruh  Kompetensi  Sumber  Daya manusia, Penerapan Akuntansi Pemerintahan dan Penerapan Sistem
Akuntansi  Keuangan  Daerah  terhadap Kualitas  LKPD  Provinsi  DIY. Skripsi Akuntansi. Universitas Negeri Yogyakarta.
Spencer,  M.  Lyle.  1993. Competence  at  Work . Canada : John Wiley & Sons, Inc. Sugiyono.  2012. Metode  Penelitian  Bisnis . Bandung.
Sutrisno. 2012. Manajemen Keuangan Teori, Konsep dan Aplikasi (8 th ed.). Yogyakarta: Ekonisia.
Tua,  &  Sari.  2015. Pengaruh  Good  Government Governance,    Kompetensi  Sumber  Daya Manusia  dan  Sistem  Pengendalian  Intern terhadap Kualitas Informasi Laporan
Keuangan. E-Jurnal  Jurusan  Akuntansi Universitas Riau. Pekanbaru.
United  Nations  Development  Program  (UNDP). 1997. Governance  For  Sustainable  Human Development.
Yadiati,  &  Winwin.  2017. Kualitas  Pelaporan Keuangan .  Jakarta:  Kencana  Prenadamedia Group.