Jurnal Neraca: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Ekonomi Akuntansi Volume 8 Nomor 1, Juni 2024, Hal: 53-61 D OI: 10.31851/neraca.v8i1.14845 https://jurnal.univpgri-palembang.ac.id/index.php/neraca
Pengaruh Akuntabilitas Publik Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah……..(Intan Putri Damaiyanti, Meti Zuliyana, Dwi Septa Aryani) *Co Author: Intan Putri Damaiyanti       e-mail: intanputridamaiyanti2001120064@gmail.com
p-ISSN 2580-2690 e-ISSN 2615-3025

## Pengaruh Akuntabilitas Publik Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah BPKAD Kabupaten Pali Sumatera Selatan
Oleh: Intan Putri Damaiyanti 1* , Meti Zuliyana 2 , Dwi Septa Aryani 3 123 (Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tridinanti) Email: * 1 intanputridamaiyanti2001120064@gmail.com , 2 metizuliyana@gmail.com,
3 dwi_septa_aryani@univ-tridinanti.ac.id
Diterima: 1 Maret 2024 | Revisi: 1 Mei 2024        | Diterbitkan: 30 Juni 2024
Abstrak– Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Akuntabilitas Publik terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah Pada BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah) Kabupaten Pali Sumatera Selatan. Populasi penelitian ini adalah seluruh pegawai BPKAD  Kabupaten  Pali  Sumatera  Selatan.  Dalam  penelitian  ini  penulis  menggunakan sampel  yaitu  pegawai  bagian  keuangan  BPKAD  Kabupaten  Pali  Sumatera  Selatan  yang berjumlah 30 orang. Adapun teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Teknik  analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  analisis  regresi  linier sederhana. Hasil uji hipotesis t menunjukkan bahwa variabel Akuntabilitas Publik memiliki nilai  signifikansi  sebesar  0,000  ≤  0,05  dengan  perolehan  thitung  5,418  ≥  2,048  ttabel sehingga dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas Publik berpengaruh secara parsial terhadap Kinerja  Aparat  Pemerintah  Daerah  BPKAD  Kabupaten  Pali  Sumatera  Selatan.  Nilai koefisien determinasi sebesar 0,512 sehingga disimpulkan bahwa kemampuan Akuntabilitas Publik untuk mempengaruhi Kinerja aparat adalah sebesar 51,2% sedangkan sisanya 48,8% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas jumlah sampel yang diteliti dengan menambahkan variabel lainnya yaitu Kejelasan Sasaran Anggaran dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).
Kata Kunci: Akuntabilitas Publik; Kinerja Aparat Pemerintah Daerah
The Influence of Public Accountability on the Performance of BPKAD Regional

## Government Officials, Pali Regency, South Sumatra
Abstract–This  research  aims  to  find  out  how  Public  Accountability  can  influence  the Performance of Regional Government Officials at BPKAD (Regional Financial and Asset Management Agency) Pali Regency, South Sumatra. The population of this study were all BPKAD  employees  of  Pali  Regency,  South  Sumatra.  In  this  research,  the  author  used  a sample of 30 employees from the BPKAD finance department, Pali Regency, South Sumatra. The sampling technique uses purposive sampling. The data analysis technique used in this research is simple linear regression analysis. The results of the t-hypothesis test showed that the Public Accountability variable has a significance value of 0.000 ≤ 0.05 with a t count of 5.418 ≥ 2.048 t table so it can be concluded that Public Accountability has a partial effect on  the  Performance  of  BPKAD  Regional  Government  Officials,  Pali  Regency,  South Sumatra.  The  coefficient  of  determination  value  is  0.512,  so  it  can  be  concluded  that  the ability  of  Public  Accountability  to  influence  officers'  performance  is  51.2%  while  the remaining 48.8% is influenced by other factors not researched. For future researchers, it is recommended to expand the number of samples studied by adding other variables, namely Clarity of Budget Targets and Government Internal Control System (SPIP).

## Keywords:  Public Accountability; Performance of Regional Government Officials
Pengaruh Akuntabilitas Publik Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah……..(Intan Putri Damaiyanti, Meti Zuliyana, Dwi Septa Aryani)

## PENDAHULUAN
Pemerintahan
yang efektif
merupakan hasil dari upaya berkelanjutan. dalam  membangun  negara  sesuai  dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Dalam perjalanan mencapai keberhasilan tersebut, Setiap pemerintah perlu memiliki  keterampilan  dalam  mengelola sumber  daya  negaranya,  termasuk  aspek keuangan (Nugraeni & Budiantara, 2015). Dalam  kurun  waktu  yang  relatif  singkat, bidang  akuntansi  sektor  publik  telah mengalami perkembangan yang signifikan.  Saat  ini,  terdapat  perhatian yang  lebih  besar  terhadap  praktik akuntansi  yang  dilakukan  oleh  entitas pemerintah,
BUMN/BUMD,
serta berbagai organisasi publik lainnya dibandingkan dengan periode sebelumnya. Dalam  upaya  menjalankan  tata
kelola  pemerintahan  yang  baik  (Good Governance), penting untuk
melaksanakan kegiatan dengan
akuntabilitas  yang  tepat,  transparan, terukur,  dan  sesuai  dengan  peraturan hukum,  sambil  memberikan  manfaat  dan bertanggung jawab dengan mempertimbangkan  prinsip  keadilan  dan kesesuaian.  Penyusunan  Laporan  Kinerja Instansi  Pemerintah  (LKjIP)  menjadi kewajiban
berdasarkan
Peraturan
Pemerintah  Nomor  8  Tahun  2006 mengenai pelaporan Keuangan dan Kinerja  Instansi      Pemerintah      serta
Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia Nomor  29  Tahun  2014  mengenai  Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah.
Kinerja  merupakan  elemen  yang mendukung  evaluasi  hasil  kerja  suatu
organisasi. Dengan melihat kinerja, dapat diketahui  apakah  suatu  organisasi  telah berhasil  mencapai  tujuannya  atau  masih dalam proses pencapaian.
Menurut  (Hasibuan  et  al.,  2022) kinerja  aparatur  merujuk  pada  hasil  atau tingkat  keberhasilan  yang  dapat  dicapai seseorang  dalam  menjalankan  tugasnya, sesuai dengan kriteria yang berlaku untuk pekerjaan tersebut.
Untuk  mencapai  kinerja  yang optimal,  terutama  bagi  seorang  aparatur, diperlukan pengetahuan dan keterampilan yang  memadai,  selain  sikap  positif terhadap profesi, produktivitas kerja yang tinggi,  dan  dedikasi  penuh  dalam menjalankan tugas sehari-hari. Tanpa hal- hal tersebut, ada risiko kariernya terhambat  atau  tertinggal  oleh  mereka yang mampu mengoptimalkan kreativitas mereka.  Kesadaran  akan  pentingnya sumber daya manusia mendorong organisasi,  terutama  melalui  pimpinan, untuk menanamkan norma perilaku, nilai- nilai,  dan  keyakinan  yang  dapat  menjadi sarana untuk meningkatkan kinerja.
Keberhasilan atau kegagalan dalam kinerja aparatur pemerintah akan mendorong  peningkatan  pada  indikator tertentu. Sementara itu, untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas  kerja  aparatur  pemerintah  yang sukses, apresiasi diperlukan untuk meningkatkan produktivitas dan mendapatkan  dukungan  dari  masyarakat terhadap  kinerja  pemerintah  (Rosita  & Asrini,  2022).  Peran  kinerja  aparatur daerah telah diamanatkan dalam Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2014,  yang menekankan perlunya peningkatan dalam penyelenggaraan  kepemerintahan  yang
Pengaruh Akuntabilitas Publik Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah……..(Intan Putri Damaiyanti, Meti Zuliyana, Dwi Septa Aryani)
efektif  dan  efisien.  Hal  ini  karena pengukuran  kinerja  menjadi  landasan untuk menilai pencapaian suatu organisasi, dan evaluasi ini sangat penting dalam  mencapai  perubahan  di  sektor publik.
Salah  satu  indikator  utama  yang dapat digunakan sebagai alat ukur kinerja aparat adalah Akuntabilitas Publik. Akuntabilitas publik merupakan tanggung jawab pihak yang ditugaskan (agen) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan,
melaporkan, dan mengungkapkan  semua  aktivitas  dan kegiatan  yang  menjadi  kewajibannya kepada  pihak  yang  memberikan  tugas (prinsipal),  dalam  hal  ini  prinsipal memiliki  hak  dan  wewenang  untuk meminta  pertanggungjawaban  tersebut (Mardiasmo, 2021).
Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi  Pemerintah  menyebutkan  bahwa akuntabilitas
mencakup pertanggungjawaban  atas  pengelolaan sumber  daya  dan  pelaksanaan  kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan, dengan tujuan mencapai target yang telah ditetapkan secara berkala.
Akuntabilitas publik pada pemerintah  berperan  dalam  memberikan dukungan  kepada  masyarakat  untuk memahami
rencana anggaran, penggunaan  dana,  pelaksanaan  program, dan  kegiatan  yang  terjadi  di  lingkungan pemerintah.  Dengan  demikian,  hal  ini bertujuan agar pemerintah dapat memperoleh kepercayaan dari masyarakat (Candrakusuma, D. A. Jatmiko, 2017).
(Ermino,  2018)  menyatakan  bahwa akuntabilitas sebagai
bentuk pertanggungjawaban terhadap
keberhasilan  atau  kegagalan  organisasi dalam  mencapai  visi  dan  misinya  guna mencapai  tujuan  dan  sasaran  organisasi melalui  penilaian  yang  dilakukan  secara berkala.  Pada  konteks  organisasi  publik, para  pejabat  pemerintah  diwajibkan mematuhi  prinsip  akuntabilitas  publik, khususnya dalam akuntabilitas kebijakan. Keberhasilan  dalam  mencapai  tingkat akuntabilitas  yang  tinggi  oleh  aparat daerah  dapat  berpotensi  meningkatkan produktivitas kinerja aparat secara keseluruhan.
Pemerintah Indonesia menggunakan
APBN  dan  APBD  sebagai  instrumen fiskal  untuk  mendukung  perekonomian nasional  (Indriani,  2022).  APBD  yang disusun  dan  dikelola  secara  transparan memungkinkan  publik  untuk  mengetahui bagaimana  uang  mereka  digunakan. Transparansi ini mencakup proses perencanaan, penganggaran, hingga pelaporan penggunaan dana. Dalam ranah administrasi pemerintahan, terdapat peraturan perundangan  yang  telah  dikeluarkan,
yakni Surat Keputusan Lembaga Administrasi  Negara  (SK.  LAN)  Nomor 239/IX/6/8/2003, yang mengatur Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.  Peraturan  ini  merupakan salah  satu  langkah  yang  diambil  oleh pemerintah guna meningkatkan implementasi tata pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab. Melalui berbagai peraturan perundangan tersebut, diharapkan  dapat  terwujud  akuntabilitas publik terhadap kinerja aparatur pemerintah.
Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh  (Iswan,  2023)  terungkap  bahwa
Pengaruh Akuntabilitas Publik Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah……..(Intan Putri Damaiyanti, Meti Zuliyana, Dwi Septa Aryani)
Akuntabilitas  Publik  memiliki  pengaruh positif  yang  signifikan  terhadap  kinerja aparatur  di  Dinas  Kehutanan  Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian yang dilakukan  oleh  (Puspitasari,  2020)  juga menunjukkan  bahwa  akuntabilitas  publik berpengaruh  terhadap  kinerja  aparatur pemerintah desa di Desa Srimartani.
Penelitian  ini  dilakukan  di  Badan Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah (BPKAD)  Kabupaten  Pali  pada  bulan Desember  2023  sampai  dengan  Februari 2024.  BPKAD  Kabupaten  Pali  sebagai salah  satu  OPD  pengelolaan  keuangan, dalam  mencapai  tujuan  dan  sasarannya sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi oleh seluruh pelaku pembangunan sehingga  mampu  memecahkan  berbagai permasalahan  dan  memajukan  daerah melalui  peningkatan kinerja  aparat. Pencapaian akuntabilitas kinerja BPKAD Kabupaten Pali tahun 2022 dalam laporan Pengukuran  Kegiatan  Kinerja  (PKK)
memiliki anggaran sebesar Rp. 183.349.841.880, dan realisasinya sebesar Rp.  170.853.754.552.  Dengan  demikian, rata-rata  pencapaian  kinerja  sebesar 93,15% sehingga menggambarkan bahwa tingkat keberhasilan BPKAD Pali sebagai OPD  pengelola  keuangan  dinilai  baik. Akan  tetapi  dalam  pelaksanaannya, ditemukan  kendala  dalam  pengoptimalan rencana  kegiatan  dikarenakan  persentase realisasi  masih  dibawah  100%  sehingga dapat dikatakan realisasi anggaran tersebut  belum  sepenuhnya  efisien  maka dari itu, diperlukan penelitian lebih lanjut
untuk mengusulkan rencana kegiatan yang akan  datang  sehingga  tingkat  pencapaian indikator  kinerja  kegiatan  dapat  lebih optimal dibandingkan tahun sebelumnya.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui  Berapa  besar  Pengaruh Akuntabilitas  Publik  Terhadap  Kinerja Aparat Pemerintah Daerah Pada BPKAD (Badan  Pengelolaan  Keuangan  Dan  Aset Daerah) Kabupaten Pali Sumatera Selatan.

## METODE PENELITIAN
Pengumpulan data dalam penelitian ini i menggunakan  kuesioner.  Dalam penelitian  ini  penulis  menggunakan populasi  yaitu  seluruh  pegawai  BPKAD Kabupaten  Pali  Sumatera  Selatan  yang berjumlah  77  orang.  Sedangkan  sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pegawai bagian keuangan BPKAD
Kabupaten  Pali  Sumatera  Selatan  yang berjumlah  30  orang.  Adapun  teknik sampling yang digunakan yaitu purposive sampling.
Teknik analisis data yang digunakan dalam  penelitian  ini  yaitu  analisis kuantitatif yang meliputi uji validitas & uji reliabilitas,  uji  normalitas,  uji  hipotesis (parsial),  uji  koefisien  korelasi,  serta analisis koefisien determinasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Penelitian Hasil Uji Validitas
Pengaruh Akuntabilitas Publik Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah……..(Intan Putri Damaiyanti, Meti Zuliyana, Dwi Septa Aryani)
Tabel 1. Uji Validitas Akuntabilitas Publik Item Rhitung rtabel Keterangan P1 0,792 0,3610 Valid P2 0,845 0,3610 Valid P3 0,908 0,3610 Valid P4 0,905 0,3610 Valid P5 0,844 0,3610 Valid P6 0,860 0,3610 Valid P7 0,881 0,3610 Valid P8 0,789 0,3610 Valid (Sumber : Data diolah, 2024) Hasil  pengujian  validitas  pada  8  item pertanyaan  variabel  Akuntabilitas  Publik menunjukkan  bahwa  rhitung  ≥  r-tabel
sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh item pertanyaan valid.

## vshxvhvXhvzzjHXjzXjzxjjxx
Tabel 2. Uji Validitas Kinerja Aparatur Item rhitung rtabel Keterangan P1 0,739 0,3610 Valid P2 0,763 0,3610 Valid P3 0,801 0,3610 Valid P4 0,843 0,3610 Valid P5 0,921 0,3610 Valid P6 0,902 0,3610 Valid P7 0,865 0,3610 Valid P8 0,747 0,3610 Valid (Sumber : Data diolah, 2024) Hasil  pengujian  validitas  pada  8 item pertanyaan variabel Kinerja Aparatur menunjukkan  bahwa  rhitung  ≥  rtabel
sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh item pertanyaan valid. Hasil Uji Reliabilitas Tabel 3. Uji Reliabilitas Variabel Cronbach’s alpha Standar Keterangan X 0,947 0,600 Reliabel Y 0,932 0,600 Reliabel (Sumber : Data diolah, 2024)
Pengaruh Akuntabilitas Publik Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah……..(Intan Putri Damaiyanti, Meti Zuliyana, Dwi Septa Aryani)
Tabel  diatas  menunjukkan  bahwa nilai cronbach’s alpha variabel Pemahaman  Akuntabilitas  Publik  dan Kinerja  Aparat  Pemerintah  Daerah  lebih dari  standar  0,600  sehingga  dapat
disimpulkan bahwa seluruh item pertanyaan masing-masing variabel diatas memiliki jawaban yang konsisten.
Hasil Uji Normalitas
Tabel 4. Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Unstandardized Residual N 30 Normal Parameters a,b Mean .0000000 Std. Deviation 5.26959725 Most Extreme Differences Absolute .106 Positive .098 Negative -.106 Test Statistic .106 Asymp. Sig. (2-tailed) .200 c,d a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.
d. This is a lower bound of the true significance.
(Sumber : Data diolah, 2024)
Tabel  diatas  menunjukkan  bahwa nilai signifikansi uji kolmogorov smirnov yang  ditunjukkan  dengan Asymp.  Sig.  2
tailed sebesar  0,200  sehingga  dapat
disimpulkan  bahwa  data  berdistribusi dengan normal.
Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana
Tabel 5. Uji Regresi Sederhana Coefficients a Model Unstandardized Coefficients B Std. Error 1 (Constant) 6.087 4.006 Akuntabilitas Publik .851 .157 a. Dependent Variable: Kinerja Aparat Pemerintah Daerah (Sumber : Data diolah, 2024) Y = 6,087 + 0,851 X1 + e Adapun penjelasan persamaan
diatas yaitu sebagai berikut :
1. Konstanta  bernilai  positif  sebesar 6,087,  artinya  Kinerja  Aparat  akan
memiliki  nilai  6,087  jika  variabel bebas  yaitu  Akuntabilitas  Publik bernilai 0. 2. Koefisien regresi variabel
Akuntabilitas  Publik  bernilai  positif
Pengaruh Akuntabilitas Publik Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah……..(Intan Putri Damaiyanti, Meti Zuliyana, Dwi Septa Aryani)
sebesar 0,851. Nilai tersebut menunjukkan  bahwa  jika  terjadi peningkatan  Akuntabilitas  Publik sebesar  satu-satuan,  maka  Kinerja
Aparat akan meningkat sebesar 0,851.
Hasil Uji Parsial Tabel 6. Uji Parsial Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 6.087 4.006 1.519 .140 Akuntabilitas Publik .851 .157 .715 5.418 .000
a. Dependent Variable: Kinerja Aparat Pemerintah Daerah
(Sumber : Data di olah, 2024)
Nilai signifikansi
variabel Akuntabilitas Publik sebesar 0,000 ≤ 0,05
dengan perolehan t hitung 5,418 ≥ 2,048 t tabel sehingga dapat disimpulkan bahwa
Akuntabilitas  Publik  berpengaruh  secara
parsial terhadap Kinerja Aparat Pemerintah  Daerah  BPKAD  Kabupaten
Pali Sumatera Selatan.

## Hasil Koefisien Korelasi dan Determinasi
Tabel 7. Uji Korelasi dan Determinasi Model Summary b Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .715 a .512 .494 5.363
a. Predictors: (Constant), Akuntabilitas Publik b. Dependent Variable: Kinerja Aparat Pemerintah Daerah
(Sumber : Data di olah, 2024)
Tabel  di  atas  menunjukkan  bahwa hasil  analisis  koefisien  korelasi  (R)  yang diperoleh  sebesar  0,715,  sehingga  terjadi hubungan  dengan  tingkat  hubungan  kuat dalam  model  regresi  penelitian  ini.  Nilai koefisien  determinasi  (R  Square)  sebesar 0,512 sehingga dapat disimpulkan bahwa kemampuan  Akuntabilitas  Publik  dalam mempengaruhi Kinerja Aparat Pemerintah Daerah sebesar 51,2%,
sedangkan sisanya sebesar 48,8%
dipengaruhi  oleh  variabel  lainnya  yang tidak diteliti.

## Pembahasan
Pengaruh Akuntabilitas Publik  Secara Parsial Terhadap Kinerja Aparat.
Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel Akuntabilitas  Publik  Berpengaruh  secara parsial terhadap Kinerja
Aparat Pemerintah  Daerah  BPKAD  Kabupaten
Pengaruh Akuntabilitas Publik Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah……..(Intan Putri Damaiyanti, Meti Zuliyana, Dwi Septa Aryani)
Pali  Sumatera  Selatan.  Hasil  ini  sejalan dengan  penelitian  yang  dilakukan  Putra (2014). Sedangkan penelitian yang
dilakukan  Nabila  (2022)  menyatakan bahwa Akuntabilitas Publik
tidak berpengaruh  terhadap  Kinerja  Aparatur Pemerintah Daerah.
Pentingnya  akuntabilitas  publik dalam  meningkatkan  kinerja  manajerial sangat ditegaskan, karena melalui akuntabilitas  kepada  masyarakat,  tidak hanya  anggaran  yang  diketahui,  tetapi juga  pelaksanaan  kegiatan  yang  telah dianggarkan.  Ini  mendorong  pemerintah daerah  untuk  berupaya  dengan  maksimal dalam  menjalankan  semua  perencanaan yang  telah  dibuat,  karena  mereka  akan dievaluasi  dan  diawasi  oleh  masyarakat. Dengan adanya mekanisme akuntabilitas, para  aparat  pemerintah  daerah  merasa bertanggung  jawab  atas  tindakan  dan keputusan  mereka.  Mereka  menyadari bahwa  mereka  harus  menjelaskan  dan mempertanggungjawabkan setiap langkah yang  mereka  ambil  kepada  publik,  yang dapat  mendorong  mereka  untuk  bekerja lebih  keras  dan  melakukan  tugas  mereka dengan lebih baik.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  pada  hasil  penelitian dan  pembahasan  yang  telah  dilakukan, maka  penulis  dapat  menarik  kesimpulan sebagai  berikut:  Berdasarkan  analisis statistik yang dilakukan, nilai signifikansi variabel  Akuntabilitas  Publik  adalah 0,000,  yang  lebih  kecil  dari  tingkat signifikansi  yang  umumnya  digunakan yaitu  0,05.  Selain  itu,  perolehan  thitung sebesar 5,418 lebih besar dari ttabel yang bernilai  2,048.  Dengan  demikian,  dapat disimpulkan  bahwa  Akuntabilitas  Publik
berpengaruh  secara  parsial  terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah BPKAD Kabupaten Pali Sumatera Selatan.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis  mengucapkan  terima  kasih kepada pihak-pihak yang terlibat dan turut membantu  penulis  dalam  menyelesaikan karya ilmiah ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Candrakusuma, D. A. Jatmiko, B. (2017).
Dampak komitmen organisasi, sistem pengendalian intern pemerintah,  akuntabilitas  publik, partisipasi anggaran dan kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja manajerial. Jurnal  Bisnis  Dan Ekonomi . Ermino, R. (2018). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Akuntabilitas,  Transparansi,  dan Penerapan Sistem Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan  Daerah  (Studi  Empiris Pada Pemerintahan Provinsi
Kepulauan Riau). Jurnal Akuntansi
Dan Pajak , 18 (2), 181.
Fahisa,  M.,  &  Afriyenti,  M.  (2023).
Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat  terhadap  Pengelolaan Dana  Desa:  Studi  Empiris  pada Nagari di Kabupaten Tanah Datar. Jurnal Eksplorasi Akuntansi ,
5 (745–757). Ghozali,  Imam.  (2018). Aplikasi  Analisis Multivariate  dengan  Program  IBM SPSS 25. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponogoro Hasibuan,  M.  R.,  Harahap,  R.  H.,  & Humaizi, H. (2022). Pengembangan Sumber  Daya  Manusia  dalam Meningkatkan  Kinerja  Anggota Badan  Permusyawaratan  Desa  di
Pengaruh Akuntabilitas Publik Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah……..(Intan Putri Damaiyanti, Meti Zuliyana, Dwi Septa Aryani)
Desa Mananti Sosa Jae. Perspektif ,
11 (2), 674–691.
Indriani,  I.  K.  (2022). Kondisi  Kapasitas Anggaran  Pemerintah  Kota  di Indonesia-Studi Proyeksi Menghadapi  Pandemi  COVID-19. Jurnal  Neraca:  Jurnal  Pendidikan Dan Ilmu Ekonomi Akuntansi , 6 (2), 156–168.
Iswan,  S.  M.  A.  (2023). Pengaruh Akuntabilitas Publik Terhadap Kinerja  Aparatur  Pada  Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan. Insan Cita Bongaya Research Journal , 159–168.
Mahmudi.  (2016). Akuntansi  Sektor
Publik . Yogyakarta: UII Press
Mardiasmo.  (2021). Akuntansi  Sektor Publik (Edisi Empa). Penerbit Andi.
Nugraeni,  N.,  &  Budiantara,  M.  (2015).
Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan dan Implikasinya terhadap Akuntabilitas Kinerja . Jurnal Dinamika  Ekonomi  dan  Bisnis,
12(1) Nurkolis  &  Moh.  Khusaini.  (2019).
Penganggaran Sektor Publik . Malang : UB Press Puspitasari, B. (2020). Pengaruh Akuntabilitas  Publik,  Kemampuan Kerja,  Budaya  Organisasi  Dan Pengawasan Terhadap Kinerja Aparatur  Pemerintah  Desa  (Studi Kasus Pada Desa Srimartani
Kecamatan  Piyungan) .  Universitas Ahmad Dahlan. Rosita, R., & Asrini, A. (2022). Pengaruh Akuntabilitas,  Transparansi  dan Komitmen  Organisasi  terhadap Kinerja  Pemerintah  Daerah  (Studi Empiris pada Organisasi Perangkat Daerah  (OPD)  Dinas  Provinsi Jambi).  J-MAS (Jurnal  Manajemen Dan Sains) , 7 (1), 133–141.
Sugiyono.  2020. Metode  Penelitian Kuantitatif,  Kualitatif  dan  R&D .
Bandung: Alfabeta Umam, M. S., & Setiyowati, A. D. (2023). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi,  Komitmen  Aparatur, Kepatuhan Pada Regulasi Terhadap Kinerja Aparatur Daerah. InFestasi , 19 (1), 91–102.