How to cite: Nurjanah, E. Djanuardi,  Putri, S. A. (2022 Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 1808/PDT.G/2018/PA.CJR  tentang Pembatalan Perkawinan dikarenakan Pemalsuan Akta Cerai.
Jurnal Syntax Idea  4 (9) E-ISSN: 2684-883X Published by: Ridwan Institute
Syntax Idea: p–ISSN: 2684-6853 e-ISSN: 2684-883X Vol. 4, No. 9, September 2022
STUDI  KASUS  PUTUSAN  PENGADILAN  AGAMA  CIANJUR  NOMOR 1808/PDT.G/2018/PA.CJR
TENTANG

## PEMBATALAN PERKAWINAN DIKARENAKAN PEMALSUAN AKTA CERAI
Elsa Nurjanah, Djanuardi, Sherly Ayuna Putri Universitas Padjadjaran Email:elsanurjanah78@gmail.com, djanuardi1111@gmail.com, sherly.ayunaputri@yahoo.com

## Abstrak
Perceraian merupakan putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri. Suatu perceraian harus adanya alasan  yang kuat antara suami dan istri tidak dapat  rukun kembali  sebagai  suami  istri.  Dalam  Pasal  65  Undang-Undang  Peradilan  Agama menegaskan  bahwa  perceraian  hanya  dapat  dilakukan  di  depan  sidang  Pengadilan setelah  Pengadilan  yang  bersangkutan  berusaha  dan  tidak  berhasil  mendamaikan kedua  belah  pihak.  Salah  satu  kasus  dalam  Putusan  Pengadilan  Agama  Cianjur Nomor  1808/Pdt.G/2018/PA.Cjr  yang  mana  Penggugat  mengajukan  gugatan pembatalan  perkawinan  terhadap  perkawinan  Tergugat  I  dan  Tergugat  II  yang menggunakan  akta  cerai  palsu  karena  Tergugat  I  tidak  pernah  melakukan persidangan perceraian di Pengadilan Agama Cianjur dengan Penggugat. Penelitian ini  bertujuan  untuk  mengetahui  keabsahan  pembatalan  perkawinan  karena pemalsuan akta cerai dan akibat hukum dari pembatalan perkawinan.
Kata Kunci: Pembatalan Perkawinan; Perceraian, Akta Cerai Palsu

## Abstract
Divorce is the breakdown of the marital relationship between husband and wife. A divorce  must  have  a  compelling  reason  that  husband  and  wife  cannot  get  along again  as  husband  and  wife.  In  Article  65  of  the  Law  on  Religious  Courts  it  is asserted that divorce can only be carried out before a Court hearing after the Court concerned has tried and unsuccessfully reconciled the two parties. One of the cases in the Cianjur Religious Court Number 1808/Pdt.G/2018/PA.Cjr where the Plaintiff filed a marriage annulment suit against the marriage of Defendant I and Defendant II who used the fake divorce certificate because Defendant I had never conducted a divorce  trial  in  the  Cianjur  Religious  Court  with  the  Plaintiff.  This  study  aims  to determine  the  validity  of  marriage  annulment  because  the  forgery  of  divorce certificates and the legal consequences of marriage annulment against.
Keywords : Marriage Annulment, Divorce, Fake Divorce Certificate

## Pendahuluan
Manusia sebagai makhluk yang telah diberikan cipta, rasa, dan karsa oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu,  untuk  dapat  melanjutkan keturunan, manusia  mewujudkan hal tersebut melalui perkawinan  yang sah sesuai dengan peraturan  yang berlaku, maka perkawinan ditempatkan dalam posisi yang penting dan sakral. Setiap perkawinan tidak hanya didasarkan atas kebutuhan biologis antara pria dan wanita yang diakui sah, akan tetapi sebagai proses kodrat hidup manusia (Isis Ikhwansyah, 2018, p.1-2) . Supaya tidak terjadinya perkawinan yang menyimpang maka pemerintah Republik Indonesia  mengatur  masalah  perkawinan  dalam  sebuah  aturan  tertulis  yaitu  Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan  yang telah diubah dengan Undang- Undang  Nomor  16  Tahun  2019  (selanjutnya  disebut  Undang-Undang  Perkawinan), Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 (selanjutnya disebut Kompilasi Hukum Islam), Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  Tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang Perkawinan  (selanjutnya  disebut  PP  Nomor  9  Tahun  1975),  dan  Undang-Undang Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama  yang  telah  diubah  dengan  Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (selanjutnya disebut Undang-Undang Peradilan Agama).
Hukum  Islam  memuat  hal-hal  pokok  yang  sifatnya  kejiwaan,  kerohanian, kehidupan  lahir  batin,  dan  kemanusiaan.  Perkawinan  juga  didasarkan  pada  nilai-nilai keagamaan dengan memenuhi keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa (Santoso,  2016,  p.413). Menurut  Hukum  Islam,  perkawinan  merupakan  akad  antara calon  istri  dengan  calon  suaminya.  Akad  nikah  harus  diucapkan  oleh  wali  dari  pihak wanita  dengan  jelas  berupa  ijab  dan  qabul  oleh  calon  suami  yang  dilaksanakan  di hadapan  dua  orang  saksi  yang  memenuhi  syarat (Hilman  Hadikusuma,  2007,  p.6) . Melangsungkan  perkawinan  berarti  melaksanakan  ibadah  sebagaimana  dituangkan dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa:
“Perkawinan  yaitu  akad  yang  sangat  kuat  atau  miitsaaqon  gholiidhan  untuk  menaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah”.
Berdasarkan  Hukum  Islam,  perkawinan  merupakan  ibadah,  yaitu  dengan mempertalikan  antara  seorang  laki-laki  dengan  seorang  wanita  dalam  ikatan  sah. Perkawinan tersebut menjauhkan dan memelihara diri dari perbuatan zina. Perkawinan bagi  orang  yang  beragama  Islam  diatur  dalam  Hukum  Islam  dan  Kompilasi  Hukum Islam. (Nasution, 2013, p.139) .
Adapun  ketentuan  yang  termuat  dalam  Undang-Undang  Perkawinan  yakni berdasarkan  pada  aspek  formal  dan  aspek  agama.  Aspek  formal  berkaitan  dengan administratif  yakni  pencatatan  perkawinan,  sementara  pada  aspek  agama  menentukan keabsahan  suatu  perkawinan  ( Nahdiyanti,  2021,  p.151 ).  Pasal  1  Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa:
“Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan  membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
Keabsahan  suatu  perkawinan  diatur  dalam  Pasal  2  ayat  (1)  Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa:
“Perkawinan  adalah  sah,  apabila  dilakukan  menurut  hukum  masing-masing  agamanya dan kepercayaannya”.
Perceraian dalam istilah umum merupakan putusnya hubungan atau ikatan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita, sementara dalam Hukum Islam, perceraian dikenal  dengan  talak  yang  berarti  melepaskan  tali  perkawinan  atau  mengakhiri
hubungan  suami  istri.  Talak  maupun  cerai  gugat  bukanlah  suatu  larangan,  akan  tetapi apabila  suatu  perkara  tidak  dapat  diselesaikan  melalui  cara  kekeluargaan  oleh  para pihak  yang berperkara (Abror, 2020, p.23-24) .  Untuk itu, jalan terakhir  adalah dengan meminta  bantuan  Pengadilan  Agama  untuk  mengajukan  permohonan  maupun  gugatan perceraian.  Suatu  perkawinan  dapat  dilakukan  perceraian,  apabila  adanya  hal-hal  yang diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa: “Putusnya  suatu  perkawinan  dapat  terjadi  karena  adanya  kematian,  perceraian,  dan putusan pengadilan”.
Prosedur perceraian di Pengadilan Agama diatur dalam Undang-Undang Peradilan Agama sebagai berikut:
Pertama, permohonan cerai talak atau gugatan perceraian diajukan oleh suami, istri, atau  kuasanya  kepada  Pengadilan  yang  daerah  hukumnya  meliputi  tempat  kediaman termohon  atau  tergugat  dengan  disertai  nama,  umur,  tempat  kediaman  pemohon  atau penggugat maupun termohon atau tergugat, dan alasan dilakukannya perceraian.
Kedua,  pada  tahap  pemeriksaan  permohonan  cerai  talak  atau  gugatan  perceraian dilakukan  oleh  majelis  hakim  paling  lambat  tiga  puluh  hari  setelah  berkas  atau  surat permohonan  atau  gugatan  didaftarkan  di  Kepaniteraan  dan  pemeriksaan  dilakukan secara tertutup.
Ketiga, setelah Pengadilan berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi  berdamai  dan  telah  cukup  alasan  perceraian,  maka  pengadilan  menetapkan  bahwa permohonan tersebut dikabulkan dan putusan pengadilan mengenai  gugatan perceraian diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
Keempat,  pada  cerai  talak  setelah  dilakukan  penetapan,  maka  Pengadilan  akan menentukan  hari  sidang  penyaksian  ikrar  talak  dengan  memanggil  suami  dan  istri maupun  wakilnya  untuk  menghadiri  sidang.  Suami  atau  wakilnya  yang  diberi  kuasa khusus dalam suatu akta otentik untuk mengucapkan ikrar talak yang dihadiri oleh istri atau  kuasanya  dan  suami  atau  wakilnya  dapat  mengucapkan  ikrar  talak  tanpa  dihadiri istri atau wakilnya.
Dalam  kurun  waktu  enam  bulan  sejak  ditetapkan  hari  sidang  pengucapan  ikrar talak,  jika  suami  tidak  datang  menghadap  sendiri  atau  tidak  ada  juga  wakilnya,  maka gugurlah  kekuatan  penetapan  tersebut  dan  perceraian  tidak  dapat  diajukan  kembali dengan  alasan  yang  sama.  Suatu  perceraian  dianggap  terjadi  beserta  segala  akibat hukumnya terhitung sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
Jika  dikaitkan  dengan  kasus  yang  diambil  oleh  penulis  adalah  kasus  pembatalan perkawinan dikarenakan adanya pemalsuan akta cerai. Dalam kasus ini, Penggugat dan Tergugat  I  merupakan  pasangan  suami  istri  yang  melakukan  perceraian  melalui seseorang  tanpa  surat  kuasa  dan  hanya  memberikan  sejumlah  bayaran.  Akibatnya, melanggar Pasal Pasal 65 Undang-Undang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa: “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.
Penggugat  dan  Tergugat  I  juga  tidak  pernah  melakukan  prosedur  persidangan perceraian  di  Pengadilan  Agama  Cianjur,  maka  hal  ini  tidak  sesuai  dengan  ketentuan prosedur  perceraian  sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang  Peradilan  Agama. Perceraian tersebut tidak sah, maka Penggugat dan Tergugat I masih terikat perkawinan oleh  karena  itu,  Penggugat  dan  Tergugat  I  diberi  akta  cerai  palsu  oleh  seseorang tersebut.
Pada  tanggal  09  Mei  2018  Tergugat  I  menggunakan  akta  cerai  palsu  untuk melangsungkan perkawinan dengan Tergugat II dan mengaku sebagai janda cerai, akan
tetapi  Tergugat  II  tidak  mengetahui  mengenai  akta  cerai  palsu  tersebut.  Setelah  itu, Penggugat melakukan gugatan pembatalan perkawinan terhadap perkawinan Tergugat I dan  Tergugat  II  disertai  alasan  bahwa  perkawinan  tersebut  menggunakan  akta  cerai palsu dan Tergugat I mengaku sebagai janda cerai.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  pendekatan  yuridis  normatif  dengan spesifikasi  penelitian  berupa  deskriptif  analitis  melalui  data  sekunder  yang  dilakukan melalui studi kepustakaan yakni peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, dan  teori-teori  hukum.  Metode  analisis  data  yang  digunakan  adalah  metode  normatif kualitatif.

## Hasil dan Pembahasan
1. Keabsahan  Pembatalan  Perkawinan  Dalam  Putusan  Pengadilan  Agama Cianjur  Nomor  1808/Pdt.G/2018/PA.Cjr  Dikarenakan  Pemalsuan  Akta  Cerai Berdasarkan  Hukum  Islam  dikaitkan  dengan  Undang-Undang  Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.
Dalam  Hukum  Islam,  perkawinan  merupakan  sebuah  akad  atau  perjanjian  yang sifatnya suci, kuat, dan kokoh untuk menghalalkan seorang pria dengan seorang wanita dalam membangun rumah tangga. Akad nikah harus memenuhi rukun dan syarat-syarat yang  ditentukan  oleh  syariat  Islam.  Perkawinan  bertujuan  untuk  menciptakan  rumah tangga  yang  rukun,  penuh  cinta,  dan  kasih  sayang  sehingga  suami  istri  dapat menjalankan  kehidupan  rumah  tangga  sesuai  dengan  yang  diperintahkan  agama (Santoso, 2016, p.413) .
Ketentuan  perkawinan  yang  termuat  dalam  Undang-Undang  Perkawinan didasarkan  pada  dua  aspek  yaitu,  aspek  formal  dan  aspek  agama.  Aspek  formal berkaitan  dengan  administratif  yakni  pencatatan  perkawinan,  sedangkan  aspek  agama menentukan  keabsahan  suatu  perkawinan.  Pasal  1  Undang-Undang  Perkawinan menyatakan bahwa:
“Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan  membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
Pada  frasa  “berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa”  artinya  perkawinan mempunyai hubungan erat dengan agama, sehingga untuk menentukan keabsahan suatu perkawinan yaitu dengan memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam agamanya masing- masing,  sementara  pencatatan  perkawinan  merupakan  tindakan  administratif  agar perkawinan yang telah dilangsungkan diakui sah secara negara. Hal ini tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa:
“Perkawinan  adalah  sah,  apabila  dilakukan  menurut  hukum  masing-masing  agamanya dan kepercayaannya itu”.
Ditegaskan  bahwa  bagi  yang  beragama  Islam  berlaku  hukum  perkawinan  Islam, sementara  bagi  agama  selain  Islam  berlaku  hukum  perkawinan  yang  diatur  dalam agamanya. Dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa:
“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”.
Perkawinan menurut Hukum Islam dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat  perkawinan,  serta  tidak  melanggar  larangan-larangan  perkawinan.  Rukun perkawinan dalam Hukum Islam yakni adanya calon mempelai pria dan calon mempelai
wanita,  wali  nikah  bagi  mempelai  wanita,  dua  orang  saksi  laki-laki  yang  beragama Islam, ijab dan kabul yang harus terdengar jelas oleh kedua belah pihak dan dua orang saksi. (Hadikusuma, 2007, p.6), hal ini dituangkan ke dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.  Sahnya  perkawinan  sangat  penting  untuk  menentukan  kapan  hubungan  antara pria  dan  wanita  menjadi  halal,  begitu  pula  dalam  Undang-Undang  Perkawinan  dan Kompilasi  Hukum  Islam  menjelaskan  mengenai  syarat-syarat  perkawinan,  yakni sebagai berikut:
1. Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai;
2. Adanya  izin  kedua  orang  tua  maupun  wali  bagi  calon  mempelai  yang  belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun;
3. Perkawinan  hanya  diizinkan  apabila  pria  dan  wanita  sudah  mencapai  umur  19 (sembilan belas) tahun;
4. Calon  mempelai  pria  dan  calon  mempelai  wanita  tidak  boleh  dalam  hubungan darah atau keluarga yang tidak boleh kawin;
5. Salah satu pihak tidak sedang dalam ikatan perkawinan dengan orang lain;
6. Bagi suami istri yang bercerai, kemudian kawin lagi satu sama lain dan bercerai lagi  untuk  kedua  kalinya,  setelah  itu  kawin  lagi  untuk  ketiga  kalinya,  asalkan agama dan kepercayaan mereka tidak melarang hal tersebut;
7. Bagi calon mempelai wanita yang janda tidak sedang dalam waktu tunggu;
8. Bagi  yang  beragama  Islam,  calon  mempelai  pria  harus  membayar  mahar  atau mas  kawin  kepada  calon  mempelai  wanita,  Islam  tidak  menentukan  jumlah mahar namun mahar didasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan.
Suatu  perkawinan  dapat  dibatalkan,  apabila  perkawinan  yang  dilangsungkan  tidak memenuhi  syarat-syarat  perkawinan  sebagaimana  ketentuan  diatas,  baik  dari  kedua belah pihak maupun dari salah satu pihak sebagaimana dalam Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa:
“Perkawinan dapat  dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi  syarat-syarat  untuk melangsungkan perkawinan”.
Pembatalan  dari  kata  batal  yaitu  menganggap  tidak  sah  atau  menganggap  tidak pernah  ada.  Pembatalan  perkawinan  adalah  perkawinan  yang  dilangsungkan  dianggap sebagai peristiwa yang tidak sah atau dianggap tidak pernah ada serta perkawinan tidak sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  dan  hukum  agama.  Syarat  yang mendasari permohonan pembatalan perkawinan tersebut harus terbukti benar, sehingga oleh  hakim  perkawinan  tersebut  akan  dinyatakan  batal  dan  perkawinan  itu  dianggap tidak pernah ada.
Dengan  demikian,  bagi  pihak  yang  mengetahui  jika  perkawinan  yang  telah dilangsungkan  tidak  memenuhi  syarat-syarat  perkawinan  dan  mempunyai  hak  untuk mengajukan  pembatalan  perkawinan  pada  pengadilan  yang  berwenang  menangani  hal tersebut.  Pihak  yang  dapat  mengajukan  pembatalan  perkawinan  diatur  dalam  Pasal  23 Undang-Undang  Perkawinan juncto Pasal  73  Kompilasi  Hukum  Islam  menyatakan bahwa:
1. “Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri;
2. Suami atau isteri;
3. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;
4. Pejabat  yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-Undang ini dan setiap orang  yang  mempunyai  kepentingan  hukum  secara  langsung  terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus”.
Penggugat dalam putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor
1808/Pdt.G/2018/PA.Cjr  mengenai  pembatalan  perkawinan  merupakan  pihak  yang dapat  mengajukan  pembatalan  perkawinan  sebagaimana  tercantum  dalam  Pasal  23 huruf b Undang-Undang Perkawinan juncto Pasal 73 huruf b Kompilasi Hukum Islam. Pada pertimbangan putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor
1808/Pdt.G/2018/PA.Cjr, perkawinan yang dilangsungkan oleh Tergugat I dan Tergugat II  menggunakan  akta  cerai  palsu  dengan  Nomor:  xxx/AC/2016/PA/Msy.Cjr  tertanggal 15  Maret  2016,  karena  perceraian  Tergugat  I  dan  Penggugat  melalui  seseorang  tanpa diberi surat kuasa dan hanya memberikan sejumlah bayaran, serta tidak melalui proses persidangan perceraian di Pengadilan Agama Cianjur.
Perceraian  pada  dasarnya  terjadi  karena  ketidakharmonisan  dalam  sebuah perkawinan.  Suatu  perceraian  tidak  akan  terjadi  apabila  pasangan  suami  istri mempunyai  ikatan  lahir  dan  batin  yang  kuat  satu  sama  lain,  sehingga  perceraian dipandang  sebagai  solusi  terbaik  agar  terlepas  dari  ikatan  perkawinan (Rais,  2014, p.200). Dalam  Hukum  Islam,  perceraian  dianggap  sah  apabila  suami  telah  menjatuhi talak  kepada  istrinya.  Al-Qur’an  dan  Hadits  tidak  mengatur  mengenai  pencatatan perceraian  maupun  perceraian  harus  dilakukan  di  hadapan  sidang  pengadilan. Berdasarkan  pada ijtihad ,  perceraian  menimbulkan  mudarat  maka  proses  perceraian diatur  oleh  Pemerintah.  Hukum  yang  diterapkan  atas  dasar ijtihad ini  dapat  berubah sesuai dengan kondisi dan selama perubahan hukum tersebut demi kemaslahatan, serta tidak bertentangan dengan Al-Qur’an dan Hadits.
Dengan  demikian,  apa  yang  tidak  diatur  secara  khusus  dalam  Al-Qur’an  dan Hadist,  dapat  dibuat  aturan  yang  mengharuskan  kemaslahatan  dan  menghindari mudarat. Berdasarkan hal tersebut, maka pencatatan perceraian dapat diwajibkan untuk memberikan kemaslahatan karena perceraian yang tidak tercatat banyak mendatangkan mudarat daripada manfaat (Abror, 2020) .
Pada  prinsipnya  perkawinan  yang  dilakukan  menurut  agama  Islam  dan  hendak melakukan  perceraian,  haruslah  melalui  persidangan  di  Pengadilan  Agama  namun karena  ketidaktahuan  masyarakat  akan  proses  persidangan  perceraian  di  Pengadilan Agama,  kerap  kali  terjadi  pihak  yang  tidak  berwenang  mengeluarkan  akta  cerai  palsu dengan  memalsukan  tanda  tangan  Panitera  Pengadilan  Agama. (Hasibuan  &  Siregar, 2020) .
Perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II yang menggunakan akta cerai palsu, menurut  Hukum  Islam  tidak  dapat  dibenarkan  karena  dengan  sengaja  memberikan keterangan  atau  surat  palsu  sehingga  menimbulkan  kemudaratan  kepada  Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II. Oleh karena itu perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II  dipandang  berdosa  dan  termasuk  ke  dalam  perkawinan  yang  harus  dibatalkan  atau fasid sebagaimana diatur dalam Pasal 71 huruf b Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa:
“Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:
b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafqud”.
Perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II apabila dihubungkan dengan syarat- syarat  perkawinan  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  9  Undang-Undang  Perkawinan juncto Pasal 40 huruf a Kompilasi Hukum Islam. Pasal 9 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa:
“Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 undang-undang ini”.
Pasal 40 huruf a Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa:
“Dilarang  melangsungkan  perkawinan  antara  seorang  pria  dengan  seorang  wanita karena keadaan tertentu:
a. Karena  wanita  yang  bersangkutan  masih  terikat  satu  perkawinan  dengan  pria lain”.
Berdasarkan  ketentuan  kedua  pasal  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  perkawinan antara  Tergugat  I  dan  Tergugat  II  yang  menggunakan  akta  cerai  palsu  adalah  dapat dibatalkan,  karena  tidak  memenuhi  syarat  perkawinan  yakni  Tergugat  I  masih  terikat perkawinan  dengan  Penggugat  karena  perceraian  yang  dilakukan  Tergugat  I  dan Penggugat  tidak  melalui  proses  persidangan  di  Pengadilan  Agama  Cianjur.  Suatu perceraian  yang  tanpa  adanya  penetapan  atau  putusan  Pengadilan  Agama  tidak mempunyai  kekuatan  hukum.  Sahnya  perceraian  harus  dibuktikan  dengan  adanya  akta cerai sebagai pengakuan negara terhadap putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri, sehingga sangat penting keberadaan akta cerai. Adapun tujuan dari akta cerai untuk  mengetahui  status  pasangan  yang  akan  melangsungkan  perkawinan (Megawati, 2020,  p.10) sebagaimana  dalam  Pasal  8  Kompilasi  Hukum  Islam  menyatakan  bahwa: “Putusnya  perkawinan  selain  cerai  mati  hanya  dapat  dibuktikan  dengan  surat  cerai berupa putusan Pengadilan Agama baik yang berbentuk putusan perceraian, ikrar talak, khuluk atau putusan taklik talak”.
Indonesia  tidak  mengenal  perkawinan  poliandri  atau  bersuami  lebih  dari  satu, sehingga  selama  seorang  istri  yang  masih  terikat  perkawinan  dengan  orang  lain  maka tidak  boleh  melangsungkan  perkawinan  lagi.  Perkawinan  antara  Tergugat  I  dan Tergugat  II  dikategorikan  sebagai  poliandri  atau  bersuami  lebih  dari  satu.  Perkawinan antara  Tergugat  I  dan  Tergugat  II  bertentangan  pula  dengan  Pasal  3  ayat  (1)  Undang- Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa:
“Pada asasnya dalam suatu  perkawinan seorang  pria hanya boleh mempunyai  seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”.
Jika  Tergugat  I  ingin  melangsungkan  perkawinan  lagi,  maka  perceraian  dengan Penggugat  harus  dilakukan  melalui  proses  persidangan  di  Pengadilan  Agama  Cianjur hingga  diterbitkannya  akta  cerai  sebagai  bukti  dari  keabsahan  perceraian  antara Tergugat I dan Penggugat guna memenuhi syarat-syarat perkawinan selanjutnya.
Berdasarkan  uraian  tersebut,  penulis  setuju  dengan  Putusan  Pengadilan  Agama Cianjur  Nomor  1808/Pdt.G/2018/PA.Cjr  yang  dalam  pertimbangan  hakimnya menyatakan  bahwa  Tergugat  I  statusnya  masih  mempunyai  seorang  suami  dan  masih terikat perkawinan dengan suami pertamanya yakni Penggugat, serta perkawinan antara Tergugat  I  dan  Tergugat  II  yang  tercatat  dalam  buku  Akta  Nikah  dengan  nomor 0229/12/V/2018 tertanggal 09 Mei 2018  yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Cianjur  Kecamatan  Haurwangi  Kabupaten  Cianjur  batal  demi  hukum  dan  tidak mempunyai kekuatan hukum telah sesuai dengan ketentuan Pasal 9 dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan juncto Pasal 71 huruf b Kompilasi Hukum Islam.
2. Akibat  Hukum  Dari  Putusan  Pengadilan  Agama  Cianjur  Nomor 1808/Pdt.G/2018/PA.Cjr  Terhadap  Penggugat  dan  Tergugat  I  serta Tergugat  I  dan  Tergugat  II  Berdasarkan  Undang-Undang  Peradilan Agama dan Undang-Undang Perkawinan
Pasal 2 Undang-Undang Peradilan Agama menyatakan bahwa: “Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuaksaan kehakiman bagi rakyat pencari  keadilan  yang  beragama  Islam  mengenai  perkara  perdata  tertentu  yang  diatur dalam undang-undang ini”.
Pengadilan  Agama  mempunyai  dua  kewenangan  yaitu  kewenangan  absolut  dan kewenangan  relatif.  Kewenangan  absolut  merupakan  kekuasaan  Pengadilan  Agama berkaitan dengan jenis perkara yang ditentukan oleh undang-undang. Pasal 49 Undang- Undang Peradilan Agama mengatur mengenai jenis perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan  Agama  yakni  perkawinan,  kewarisan,  wasiat,  hibah,  wakaf,  zakat,  infaq, shadaqah,  dan  ekonomi  syariah,  oleh  karena  itu  perkara  pembatalan  perkawinan termasuk ke dalam kewenangan Pengadilan Agama Cianjur.
Kompetensi  relatif  merupakan  kewenangan  Pengadilan  Agama  dalam  mengadili suatu  perkara  berkaitan  dengan  wilayah  atau  tempat  tinggal  pihak  yang  berperkara (Hamami,  2003,  p.106-107). Berdasarkan  fotokopi  KTP  dan  pengakuan  Penggugat, Tergugat  I,  dan  Tergugat  II  dalam  persidangan  bahwa  Penggugat,  Tergugat  I,  dan Tergugat  II beragama Islam  yang berdomisili di wilayah Kabupaten Cianjur, maka hal tersebut  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  4  ayat  (1)  Undang-Undang  Peradilan  Agama yang menyatakan bahwa:
“Pengadilan Agama berkedudukan di kotamadya atau di ibu kota kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten”.
Pada  putusan  pembatalan  perkawinan  terhadap  perkawinan  Tergugat  I  dan Tergugat  II  oleh  Pengadilan  Agama  Cianjur  sebagaimana  termuat  dalam  Putusan Nomor  1808/Pdt.G/2018/PA.Cjr  tanggal  02  Agustus  2018  telah  mengemukakan  dalil- dalil sebagai berikut:
Penggugat  mengajukan  gugatan  pembatalan  perkawinan  tertanggal  03  Juli  2018 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Cianjur dengan Nomor 1808/Pdt.G/2018/PA.Cjr dengan  dalil  bahwa  Tergugat  I  dan  Tergugat  II  menggunakan  akta  cerai  palsu  untuk melangsungkan  perkawinan  pada  tanggal  09  Mei  2018  sebagaimana  termuat  dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0229/12/V/2018 yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Haurwangi Kabupaten Cianjur.
Akta  nikah  merupakan  bukti  otentik  dari  suatu  pelaksanaan  perkawinan  yang menjadi  jaminan  hukum  apabila  terjadi  salah  seorang  suami  atau  istri  melakukan tindakan menyimpang (Yunus, 2020, p.23). Alat bukti dalam acara perdata diatur dalam Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/ Pasal 164 HIR, yang terdiri dari:
1. “Bukti tulisan;
2. Saksi;
3. Persangkaan;
4. Pengakuan;
5. Sumpah”.
Alat bukti tertulis berisi mengenai keterangan suatu peristiwa, keadaan maupun hal- hal tertentu, bukti tertulis dapat berupa akta otentik dan akta dibawah tangan (Mantili & Afriana,  2015,  p.44) .  Akta  otentik  diatur  dalam  Pasal  1868  Kitab  Undang-Undang Hukum Perdata/ Pasal 165 HIR menyatakan bahwa:
“Suatu  akta  otentik  ialah  akta  yang  dibuat  dalam  bentuk  yang  ditentukan  undang- undang  oleh  atau  di  hadapan  pejabat  umum  yang  berwenang  untuk  itu  ditempat  akta dibuat”.
Menurut Sudikno Mertokusumo, akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang  diberi  wewenang  oleh  penguasa  dan  menurut  ketentuan  yang  telah  ditetapkan. Sementara akta dibawah tangan  adalah  akta  yang dibuat para pihak untuk menyatakan hal-hal  yang menjadi kesepakatan para pihak tanpa melibatkan pejabat (Sinaga, 2015) . Menurut R. Soebekti, akta merupakan tulisan yang sengaja dibuat untuk dijadikan bukti mengenai suatu peristiwa dan ditandatangani (Laurensius Arliman, 2015, p.26).
Dalam  Pasal  1685  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata/  Pasal  163  HIR  dapat disimpulkan  bahwa,  siapa  yang  mendalilkan  atau  mengemukakan  suatu  peristiwa  atau kejadian, atau juga hak, maka kepadanya dibebankan kewajiban untuk membuktikannya. Asas ini merupakan asas umum mengenai pembuktian, karena siapa yang  mengajukan  dalil-dalil  gugatannya,  maka  kepadanya  dibebankan  beban pembuktian (Manan,  2008,  p.234) ,  oleh  karena  itu  pihak  yang  menanggung  beban pembuktian dalam Putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 1808/Pdt.G/2018/PA.Cjr adalah Penggugat.
Tergugat  I  untuk  melangsungkan  perkawinan  dengan  Tergugat  II  menggunakan akta  cerai  palsu  dengan  Nomor:  xxx/AC/2016/PA/Msy.Cjr  tertanggal  15  Maret  2016. Akta  cerai  adalah  akta  otentik  yang  diterbitkan  oleh  pejabat  yang  berwenang  setelah adanya putusan pengadilan, pejabat  yang berwenang menerbitkan akta perceraian bagi yang beragama Islam adalah Panitera Pengadilan Agama dan bagi yang beragama selain Islam adalah kantor catatan sipil (Tutik, 2011, p.68).
Suatu  akta  tidak  cukup  apabila  hanya  dilihat  dari  akta  itu  dibuat  atau  di  hadapan pejabat saja, melainkan harus dilihat dari segi prosedur pembuatan akta tersebut, apakah telah  sesuai  dengan  ketentuan  yang  ditetapkan  dalam  undang-undang.  Akta  otentik harus  memenuhi  dua  syarat  untuk  dapat  dijadikan  alat  bukti,  sebagai  berikut: (Manan, 2008, p.241-243)
1. Syarat formil
a. Bersifat  partai,  maksudnya  akta tersebut dibuat atas kesepakatan sekurang- kurangnya dua pihak, dalam hal ini hanya hubungan hukum perjanjian jual beli, sedangkan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang tidak bersifat partai;
b. Dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat yang berwenang;
c. Sengaja dibuat akta tersebut untuk surat bukti;
d. Memuat  tanggal,  hari,  tahun  pembuatan,  dan  ditandatangani  oleh  pejabat yang membuat; dan
e. Mempunyai pembuktian yang sempurna dan mengikat.
2. Syarat materiil
a. Isi  yang tercantum dalam akta otentik harus berkaitan dengan perkara yang disengketakan di pengadilan;
b. Isi  akta  otentik  tidak  bertentangan  dengan  hukum,  kesusilaan,  agama,  dan ketertiban umum; dan
c. Pembuatannya sengaja dipergunakan sebagai alat bukti.
Dalam  hukum  pembuktian,  bukti  tulisan  atau  surat  merupakan  alat  bukti  yang diutamakan  apabila  dibandingkan  dengan  alat  bukti  yang  lain (Manan,  2008,  p.240), maka akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, sehingga akta  tersebut  tidak  lagi  memerlukan  bukti  tambahan  dan  hakim  wajib  mempercayai kebenaran  apa  yang  tertulis  di  dalam  akta  tersebut  selama  tidak  ada  yang menyangkalnya.  Pembuktian  mengikat  merupakan  pembuktian  antara  para  pihak, bahwa  pada  tanggal  dan  waktu  yang  tercantum  dalam  akta  tersebut  telah  menghadap kepada  pegawai  berwenang  dan  menerangkan  apa  yang  tercantum  di  dalam  akta tersebut.  Apabila  ada  yang  menyangkal  suatu  akta  otentik  maka  harus  dibuktikan dengan  bukti  akta  lain  sebagaimana  dalam  Pasal  1865  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata/ Pasal 163 HIR yang menyatakan bahwa:
“Setiap  orang  yang  mengaku  mempunyai  suatu  hak,  atau  menunjuk  suatu  peristiwa untuk  meneguhkan  haknya  itu  atau  untuk  membantah  suatu  hak  orang  lain,  wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu”.
Suatu  akta  otentik  yang  disangkal  oleh  pihak  lawan,  dengan  menyatakan  bahwa akta  otentik  tersebut  adalah  palsu  atau  cacat  hukum,  maka  pihak  yang  menyangkal tersebut  harus  membuktikan  sangkalannya (Manan,  2008,  p.243). Dalam  Putusan Pengadilan  Agama  Cianjur  Nomor  1808/Pdt.G/2018/PA.Cjr  pihak  yang  menyangkal terhadap akta cerai Tergugat I adalah Penggugat, Penggugat menyatakan akta cerai yang digunakan  Tergugat  I  untuk  melangsungkan  perkawinan  dengan  Tergugat  II  adalah palsu.
Akibat  hukum  dari akta  cerai palsu  yang digunakan Tergugat  I berdasarkan Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata  adalah  akta  cerai  tersebut  tidak  sempurna  dan  tidak mengikat Penggugat dan Tergugat I karena prosedur pembuatan akta cerai tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam undang-undang, dimana akta cerai tidak dibuat atau dihadapan pejabat yang berwenang dan tidak menerangkan suatu perbuatan hukum yang sah, dalam hal ini perbuatan hukum tersebut adalah perceraian Penggugat dan Tergugat I tidak melalui proses persidangan di Pengadilan Agama Cianjur sehingga akta cerai palsu bukanlah pembuktian yang mengikat.
Tergugat  I  mengakui  bahwa  akta  cerai  yang  digunakan  untuk  melangsungkan perkawinan  dengan  Tergugat  II  adalah  palsu  karena  Penggugat  dan  Tergugat  I mengurus perceraian melalui seseorang tanpa surat kuasa dan hanya memberi sejumlah bayaran,  serta  tidak  pernah  melakukan  persidangan  perceraian  di  Pengadilan  Agama Cianjur, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat I diberi akta cerai palsu.
Pengakuan  adalah  keterangan  tergugat  yang  membenarkan  peristiwa,  hak  atau hubungan hukum  yang menjadi pokok perkara yang diajukan oleh penggugat sehingga kekuatan  pembuktiannya  bersifat  sempurna (Manan,  2008,  p.263 ).  Menurut  A.  Pitlo, pengakuan  merupakan  keterangan  sepihak  dari  salah  satu  pihak  dalam  suatu  perkara, dimana  ia  mengakui  dalil  gugatan  pihak  lawan.  Pengakuan  salah  satu  pihak  yang berperkara harus memenuhi dua syarat untuk dapat dijadikan alat bukti, sebagai berikut: (Manan, 2008, p.250-260)
1. Syarat formil
a. Disampaikan dalam proses pemeriksaan perkara dalam persidangan Majelis Hakim Pengadilan Agama; dan
b. Pengakuan  disampaikan  oleh  pihak  yang  berperkara  atau  kuasanya  dalam bentuk lisan atau tulisan.
2. Syarat materiil
a. Pengakuan  yang  diberikan  tersebut  langsung  berkaitan  dengan  pokok perkara;
b. Tidak merupakan kebohongan;
c. Tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, moral dan ketertiban umum.
Dalam Pasal 174 HIR menyatakan bahwa:
“Pengakuan  yang  diucapkan  di  hadapan  Hakim,  cukup  menjadi  bukti  untuk memberatkan  orang  yang  mengakui  itu,  baik  yang  diucapkannya  sendiri  maupun dengan pertolongan orang lain, yang istimewa dikuasakan untuk itu”.
Berdasarkan  syarat  formil  dan  materiil  mengenai  pengakuan,  serta  Pasal  174  HIR diatas,  maka  pengakuan  yang  diucapkan  di  depan  sidang  oleh  salah  satu  pihak  yang berperkara  sendiri  atau  kuasa  hukumnya,  maka  pengakuan  tersebut  mempunyai
kekuatan pembuktian  yang sempurna ( volledig bewijs ). Hal ini berarti apabila tergugat telah  mengakui  dalil  gugatan  pihak  lawan  atau  penggugat,  maka  hakim  harus mengabulkan  gugatan  penggugat  dan  perkara  dianggap  selesai (Manan,  2008,  p.257- 258).
Meningkatnya  angka  perceraian  dijadikan  peluang  oleh  pihak  yang  tidak bertanggungjawab  dengan  menawarkan  akta  cerai  tanpa  melalui  persidangan  di pengadilan sehingga diperlukan perlindungan hukum terhadap pembuatan akta. Dengan demikian, agar tidak terjadi hal seperti itu maka pihak tersebut dapat dikenakan sanksi, sebagai  suatu  paksaan  yang  bertujuan  untuk  memberi  kesadaran  dan  efek  jera  bahwa tindakan  yang  dilakukannya  telah  menyimpang  dari  kaidah  hukum (Devi  &  Westra, 2021, p.253) . Adapun sanksi terhadap pemalsuan akta cerai diatur dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa:
“Tiap  perbuatan  yang  melanggar  hukum  dan  membawa  kerugian  kepada  orang  lain, mewajibkan  orang  yang  menimbulkan  kerugian  itu  karena  kesalahannya  untuk menggantikan kerugian tersebut”.
Majelis Hakim Pengadilan Agama Cianjur pada Putusan Nomor
1808/Pdt.G/2018/PA.Cjr  mengabulkan  gugatan  Penggugat  dan  menyatakan  bahwa perkawinan  antara  Tergugat  I  dan  Tergugat  II  sebagaimana  tercantum  dalam  Kutipan Akta  Nikah  Nomor:  0229/12/V/2018  yang  dicatat  oleh  Kantor  Urusan  Agama Kecamatan Haurwangi Kabupaten Cianjur batal demi hukum.
Menurut  pendapat  penulis,  akibat  hukum  dari  putusan  Pengadilan  Agama  Cianjur Nomor  1808/Pdt.G/2018/PA.Cjr berdasarkan  Undang-Undang  Peradilan  Agama terhadap  Penggugat  dan  Tergugat  I  yakni  Penggugat  dan  Tergugat  I  masih  terikat perkawinan,  karena  perceraian  yang  dilakukan  tidak  melalui  proses  persidangan perceraian di Pengadilan Agama Cianjur.
Dalam  Undang-Undang  Peradilan  Agama  tidak  terdapat  klausul  yang  menyatakan secara eksplisit bahwa perceraian yang dilakukan di luar sidang pengadilan adalah tidak sah,  akan  tetapi  ditegaskan  dalam  Pasal  65  Undang-Undang  Peradilan  Agama menyatakan bahwa:
“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.
Prosedur  perceraian  dibagi  ke  dalam  dua  jenis,  tergantung  pihak  mana  yang mengajukan  gugatannya,  yaitu  gugatan  perceraian  yang  diajukan  oleh  pihak  suami disebut  cerai  talak,  sementara  gugatan  perceraian  yang  diajukan  oleh  pihak  istri  yang disebut  cerai  gugat.  Perceraian  hanya  dapat  dilakukan  apabila  terdapat  alasan  yang cukup,  jika  suami  dan  istri  tidak  adanya  harapan  untuk  hidup  rukun  kembali  sebagai suami  istri,  hal  ini  agar  tidak  terjadi  tindakan  sewenang-wenang  oleh  salah  satu  pihak dalam melakukan perceraian. Adapun alasan-alasan perceraian diatur dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa:
1. “Salah  satu  pihak  berbuat  zina  atau  menjadi  pemabuk,  pemadat,  penjudi,  dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah  satu  pihak  meninggalkan  yang  lain  selama  2  (dua)  tahun  berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya;
3. Salah  satu  pihak  mendapat  hukuman  penjara  5  (lima)  tahun  atau  hukum  yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah  satu  pihak  melakukan  kekejaman  atau  penganiayaan  berat  yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
6. Antara  suami  dan  istri  terus  menerus  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.
Pasal 70 Undang-Undang Peradilan Agama diatur mengenai proses cerai talak, sebagai berikut:
1. “Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan  dan  telah  cukup  alasan  perceraian,  maka  Pengadilan  menetapkan bahwa permohonan tersebut dikabulkan;
2. Terhadap  penetapan  sebagaimana  yang  dimaksud  dalam  ayat  (1),  istri  dapat mengajukan banding;
3. Setelah  penetapan  tersebut  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap,  Pengadilan menentukan  hari  sidang  penyaksian  ikrar  talak,  dengan  memanggil  suami  dan istri atau wakilnya untuk menghadiri sidang tersebut;
4. Dalam  sidang  itu  suami  atau  wakilnya  yang  diberi  kuasa  khusus  dalam  suatu akta  otentik  untuk  mengucapkan  ikrar  talak  yang  dihadiri  oleh  istri  atau kuasanya;
5. Jika  istri  telah  mendapat  panggilan  secara  sah  atau  patut,  tetapi  tidak  datang menghadap  sendiri  atau  tidak  mengirim  wakilnya,  maka  suami  atau  wakilnya dapat mengucapkan ikrar talak tanpa hadirnya istri atau wakilnya;
6. Suami  dalam  tenggang  waktu  6  (enam)  bulan  sejak  ditetapkan  hari  sidang penyaksian  ikrar  talak,  tidak  datang  menghadap  sendiri  atau  tidak  mengirim wakilnya  meskipun  telah  mendapat  panggilan  secara  sah  atau  patut  maka gugurlah  kekuatan  penetapan  tersebut,  dan  perceraian  tidak  dapat  diajukan  lagi berdasarkan alasan yang sama”.
Proses  cerai  gugat  di  Pengadilan  Agama  diatur  dalam  Pasal  82  Undang-Undang Peradilan Agama menyatakan bahwa:
1. “Pada  sidang  pertama  pemeriksaan  gugatan  perceraian,  Hakim  berusaha mendamaikan kedua pihak;
2. Dalam  sidang  perdamaian  tersebut,  suami  istri  harus  datang  secara  pribadi, kecuali  apabila  salah  satu  pihak  bertempat  kediaman  di  luar  negeri,  dan  tidak dapat  datang  menghadap  secara  pribadi  dapat  diwakili  oleh  kuasanya  yang secara khusus dikuasakan untuk itu;
3. Apabila  kedua  pihak  bertempat  kediaman  di  luar  negeri,  maka  penggugat  pada sidang perdamaian tersebut harus menghadap secara pribadi;
4. Selama  perkara  belum  diputuskan,  usaha  mendamaikan  dapat  dilakukan  pada setiap sidang pemeriksaan”.
Berdasarkan  pendapat  penulis,  selain  perceraian  antara  Penggugat  dan  Tergugat  I yang tidak sah karena tidak melalui proses persidangan di  Pengadilan  Agama Cianjur, perceraian  tersebut  juga  bertentangan  dengan  ketentuan  proses  perceraian  baik  cerai talak maupun cerai  gugat  yang diatur dalam Undang-Undang Peradilan  Agama. Dapat ditafsirkan bahwa perceraian yang dilakukan di luar sidang pengadilan adalah tidak sah karena  perceraian  tersebut  tidak  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan,  maka ikatan  perkawinan  para  pihak  tersebut  masih  tetap  utuh  atau  masih  terikat  perkawinan (Mubarok, 2015, p.23) .
Perceraian Penggugat dan Tergugat I hanya dapat dilakukan dan sah secara hukum apabila  melalui  proses  persidangan  di  Pengadilan  Agama  Cianjur,  setelah  perkara perceraian  tersebut  telah  diputus  dan  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap,  maka  akan
dikeluarkan  akta  cerai.  Dengan  adanya  akta  cerai  tersebut  yang  dibuat  oleh  Panitera Pengadilan  Agama  Cianjur  sebagai  bukti  telah  putusnya  perkawinan  antara  Penggugat dan Tergugat I. Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Agama menyatakan bahwa: “Suatu  perceraian  dianggap  terjadi  beserta  akibat  hukumnya  terhitung  sejak  putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap”.
Apabila perceraian Penggugat dan Tergugat I dilakukan melalui proses persidangan di  Pengadilan  Agama  Cianjur,  maka  selama  proses  perceraian  tersebut  Pengadilan Agama  Cianjur  dapat  menentukan  nafkah  yang  ditanggung  oleh  suami,  hal-hal  yang diperlukan  untuk  pemeliharaan  dan  pendidikan  anak,  dan  menentukan  hal-hal  yang diperlukan  untuk  menjamin  terpeliharanya  barang-barang  yang  menjadi  hak  bersama suami istri maupun barang-barang yang menjadi hak masing-masing suami istri, hal ini tercantum  dalam  Pasal  78 juncto Pasal  86  ayat  (1)  Undang-Undang  Peradilan  Agama. Dengan demikian, selesai sudah rangkaian proses acara peradilan di bidang perceraian, baik  cerai  talak  maupun  cerai  gugat,  serta  tuntaslah  tugas  Pengadilan  Agama  dalam menangani perkara yang bersangkutan (Hamami, 2003, p.240).
Perceraian  tanpa  adanya  penetapan  atau  putusan  Pengadilan  Agama  tidak  dapat memberikan  kepastian  hukum  kepada  para  pihak  yang  melakukan  perceraian,  karena perceraian  mempunyai  konsekuensi  sebagaimana  dalam  Pasal  41  Undang  Perkawinan menyatakan bahwa:
“Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:
1. Baik  ibu  atau  bapak  tetap  berkewajiban  memelihara  dan  mendidik  anak- anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
2. Bapak  yang  bertanggungjawab  atas  semua  biaya  pemeliharaan  dan  pendidikan yang  diperlukan  anak  itu;  bilamana  bapak  dalam  kenyataan  tidak  dapat memenuhi  kewajiban  tersebut,  Pengadilan  dapat  menentukan  bahwa  ibu  ikut memikul biaya tersebut;
3. Pengadilan  dapat  mewajibkan  kepada  bekas  suami  untuk  memberikan  biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri”.
Batalnya  suatu  perkawinan  hanya  dapat  diputuskan  oleh  pengadilan,  karena  suatu perkawinan  membawa  akibat  hukum  terhadap  suami  istri  dan  keluarganya,  sehingga untuk menghindari terjadinya pembatalan perkawinan yang dilakukan oleh instansi lain di  luar pengadilan, hal  ini diatur dalam Pasal  28 ayat  (1)  Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa:
“Batalnya  suatu  perkawinan  dimulai  setelah  keputusan  Pengadilan  mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan”.
Menurut  pendapat  penulis,  akibat  hukum  dari  Putusan  Pengadilan  Agama  Cianjur Nomor 1808/Pdt.G/2018/PA.Cjr terhadap Tergugat I dan Tergugat II adalah perkawinan tersebut  menjadi  putus,  dengan  kata  lain  dianggap  tidak  pernah  melangsungkan perkawinan. Oleh karena perkawinan tersebut tidak pernah terjadi, maka tidak ada harta bersama antara Tergugat I dan Tergugat II sehingga harta yang ada selama perkawinan tersebut merupakan harta masing-masing dimana tidak berhak atas harta satu sama lain.
Dengan  demikian,  tidak  ada  harta  bersama  dalam  perkawinan  Tergugat  I  dan Tergugat  II  yang  dibatalkan  tersebut  dan  yang  berhak  terhadap  harta  bersama  adalah perkawinan  terdahulu  yakni  Penggugat  dan  Tergugat  I.  Apabila  terdapat  anak  yang dilahirkan  dari  perkawinan  Tergugat  I  dan  Tergugat  II  yang  telah  dibatalkan.  Oleh karena  itu,  keputusan  Pengadilan  Agama  tidak  berlaku  surut  terhadap  anak  yang dilahirkan,  maksudnya  anak  tersebut  merupakan  anak  yang  sah  dan  berhak
mendapatkan  warisan  dari  Tergugat  I  dan  Tergugat  II,  akan  tetapi  dalam  Putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 1808/Pdt.G/2018/PA.Cjr Tergugat I dan Tergugat II belum  dikaruniai  seorang  anak.  Ketentuan  mengenai  akibat  hukum  pembatalan perkawinan  diatur  dalam  Pasal  28  ayat  (2)  Undang-Undang  Perkawinan  yang menyatakan bahwa:
a. “Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
b. Suami  atau  istri  yang  bertindak  dengan  itikad  baik,  kecuali  terhadap  harta bersama      bila  pembatalan  perkawinan  didasarkan  atas  adanya  perkawinan  lain yang lebih dahulu;
c. Orang-orang  ketiga  lainnya  tidak  termasuk  dalam  a  dan  b  sepanjang  mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap”.

## Kesimpulan
Berdasarkan  uraian  pembahasan  yang  terdapat  pada  bab-bab  sebelumnya,  penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Keabsahan  pembatalan  perkawinan  antara  Tergugat  I  dan  Tergugat  II  dalam Putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 1808/Pdt.G/2018/PA.Cjr adalah sah karena  perkawinan  Tergugat  I  dan  Tergugat  II  menggunakan  akta  cerai  palsu. Perkawinan  tersebut  bertentangan  dengan  Pasal  9  Undang-Undang  Perkawinan juncto Pasal 40 huruf a Kompilasi Hukum Islam dimana Tergugat I masih terikat perkawinan dengan Penggugat karena perceraian yang dilakukan oleh Tergugat I dan Penggugat tidak melalui proses persidangan perceraian. Berdasarkan ijtihad pencatatan  perceraian  harus  dilakukan  demi  kemaslahatan.  Di  sisi  lain, perkawinan  antara  Tergugat  I  dan  Tergugat  II  termasuk  ke  dalam  perkawinan poliandri  dan  bertentangan  pula  dengan  Pasal  3  ayat  (1)  Undang-Undang Perkawinan.
2. Akibat hukum dari Putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor
1808/Pdt.G/2018/PA.Cjr  berdasarkan  Undang-Undang  Peradilan  Agama terhadap  Penggugat  dan  Tergugat  I  adalah  masih  terikat  perkawinan  karena perceraian  tidak  melalui  persidangan  di  Pengadilan  Agama  Cianjur.  Akibat perceraian  yang  dilakukan  di  luar  sidang  Pengadilan  Agama  tidak  dapat memberikan  kepastian  hukum  terhadap  hak  dan  kewajiban  Penggugat  dan Tergugat  I  serta  hak  anak  dari  perkawinan  Penggugat  dan  Tergugat  I sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  78 juncto Pasal  86  ayat  (1)  Undang-Undang Peradilan  Agama  dan  Pasal  41  Undang-Undang  Perkawinan.  Adapun  akibat hukum  terhadap  perkawinan  Tergugat  I  dan  Tergugat  II  berdasarkan  Pasal  28 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan adalah perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi, begitupun dengan harta bersama Tergugat I dan Tergugat II yakni tidak berhak atas harta satu sama lain, serta apabila dalam perkawinan Tergugat I  dan  Tergugat  II  dikaruniai  seorang  anak,  maka  anak  tersebut  tetap  sah  dan berhak mendapatkan warisan.

## BIBLIOGRAFI
Abror,  H.  Khoirul.  (2020).  Hukum  Perkawinan  Dan  Perceraian  Cetakan  Pertama. Yogyakarta: Bening Pustaka. Google Scholar
Arliman, Laurensius. (2015). Notaris dan Penegakan Hukum Oleh Hakim. Deepublish.

## Google Scholar
Devi,  Ni  Made  Lalita  Sri,  &  Westra,  I.  Ketut.  (2021).  Akibat  Hukum  serta  Sanksi Pemalsuan  yang  Dilakukan  Notaris  Kepada  Penghadap  Ketika  Pembuatan  Akta Otentik.  Acta  Comitas:  Jurnal  Hukum  Kenotariatan,  6(02),  248–258. Google Scholar
Hadikusuma,  Hilman.  (2007).  Hukum  Perkawinan  Indonesia:  menurut  perundangan, hukum adat, hukum agama. Google Scholar
Hamami,  Taufiq.  (2003).  Mengenal  lebih  dekat  kedudukan  dan  eksistensi  peradilan agama dalam sistem tata hukum di Indonesia. Alumni. Google Scholar
Hasibuan,  Juriyana  Megawati,  &  Siregar,  Fatahuddin  Aziz.  (2020).  Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Pencacatan Perceraian Di Kantor Urusan Agama. Jurnal El- Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahaan Dan Pranata Sosial, 6(1). Google Scholar
Isis Ikhwansyah et.al. (2018). Hukum Kepailitan Analisis Dalam Hukum Keluarga Dan Harta Kekayaan. Google Scholar
Manan,  H.  Abdul.  (2008).  Penerapan  hukum  acara  perdata  di  lingkungan  peradilan agama. Google Scholar
Mantili,  Rai,  &  Afriana,  Anita.  (2015).  Buku  Ajar  Hukum  Acara  Perdata.  Bandung: Kalam Media. Google Scholar
Mubarok, Jaih. (n.d.). Pembaruan Hukum Perkawinan Di Indonesia. Google Scholar
Nasution,  HotnidahNasution,  Hotnidah.  (2013).  Pembatalan  Perkawinan  Poligami  di Pengadilan  Agama  (Tinjauan  Dari  Hukum  Positif).  Jurnal  Cita  Hukum,  1(1), 96048.  (2013).  Pembatalan  Perkawinan  Poligami  di  Pengadilan  Agama  (Tinjauan Dari Hukum Positif). Jurnal Cita Hukum, 1(1), 96048. Google Scholar
Rais, Isnawati. (2014). Tingginya angka cerai gugat (khulu’) di indonesia: analisis kritis terhadap penyebab dan alternatif solusi mengatasinya. Al-’Adalah, 12(1), 191–204.

## Google Scholar
Santoso,  Santoso.  (2016).  Hakekat  Perkawinan  Menurut  Undang-Undang  Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat. YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam, 7(2), 412–434. Google Scholar
Sinaga, V. Harlen. (2015). Hukum Acara Perdata dengan Pemahaman Hukum Materiil. Erlangga, Jakarta. Google Scholar
Titik Triwulan Tutik. (2011). Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional. Jakarta: Kencana. Google Scholar
Yunus, Ahyuni. (2020). Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah: Antara Perlindungan dan
Kepastian Hukum. Humanities Genius. Google Scholar

## Copyright holder:
Elsa Nurjanah, Djanuardi, Sherly Ayuna Putri (2022)
First publication right:

## Syntax Idea
This article is licensed under: