Membedah Urgency Isu Dugaan Penyalah gunaan Gerakan People Power (Sejumlah Tokoh) Terhadap Ketidak Puasan Kinerja KPU Pada Pemilu Tahun 2019
Imam Hidayat
Email : imamhidayat@wiraraja.ac.id Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wiraraja

## Abstrak
Kinerja  Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU)  dituntut  untuk  menghasilkan  pemilu  yang  jujur dan adil sehingga cita-cita dari demokrasi yang menyentuh semua lapisan publik dapat terwujud yaitu  melalui  indikator  kinerja  birokrasi  sebagai  materi  dalam  menentukan  sikap  dan  menilai apakah kinerja KPU sudah sesuai dengan prinsip-prinsip keilmuan dan pengetahuan.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui indikator kinerja Komisi Pemilihan Umum sehinngga  membuka  wawasan  cakrawala  bagi  penulis  dan  pembaca  dengan  tidak  terprovokasi atas ajakan People power (sejumlah toko)  yang akhir-akhir ini menjadi isu utama dalam publik Indonesia.
Penenlitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif, yang selanjutnya dianalisa dengan analis  kualitatif  yaitu  mengenai  fenomina  ajakan People  power kemudian  dicarikan  solusi dengan  memahami  teori  kinerja  dari  beberapa  materi  dan  sumber  yang  dikemukakan  oleh Dwiyanto,  2009:228-229  tentang  kinerja  birokrasi  yang  meliputi  :  1.  Produktivitas,  2.Kualitas pelayanan, 3. Responsivitas, 4. Responsibilitas, 5. Akuntabilitas.
Hasil  penenilitian  yang  didapatkan  yaitu  berdasarkan  focus  penelitian  diantaranya Produktivitas  kinerja  Komisi  Pemilihan Umum  sangat  baik,  Kualitas  pelayanan  kinerja  Komisi Pemilihan  Umum  mengutamakan  kepentingan  public,  Responsivitas  kinerja  Komisi  Pemilihan Umum berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ada, Responsibilitas kinerja Komisi Pemilihan Umum  dilakukan  dengan  prinsip  yang  benar,  Akuntabilitas  kinerja  Komisi  Pemilihan  Umum memberikan informasi sejelas - jelasnya kepada publik.
Keyword : Isu ajakan People power , Indikator kinerja Komisi Pemilihan Umum

## PENDAHULUAN
Akhir-akhir  ini    publik  Indonesia sedang  dihadapkan  pada  konflik  bangsanya sendiri,  kegaduhan  dari  pusat  sampai  tingkat bawah menciptakan isu kontroversial, persial namun tersistematis dan gerakan yang massif, maka  tidak  heran  jika  banyak  ditemukan bangunan  narasi  opini  yang  membentuk
persepsi  yang  berbeda-beda  dari  setiap masing-masing individu, kelompok masyarakat (organisasi masyarakat, organiasi kepemudaan) dan organisasi publik lainnya.
Publik  adalah  Kelompok  atau  orang- orang  yang  berkomunikasi  dengan  suatu oragnisasi,  baik  secara  internal  maupun eksternal (Jefkins,  2005),  yang  secara  sadar
mereka  bertindak  dari  titik  tertentu  ketitik tertentu  lainnya.  Sehingga,  membentuk  pola gerakan  yang  dinamis  yang  melahirkan tindakan  kontroversial  antar  masyarakat  satu dengan lainnya yang terus terjadi secara terus menerus.
Dinamisnya  pemikiran  kemajemukan kelompok  jika  dilihat  dari  fungsi  positifnya maka  akan  membentuk  sebuah  partisipasi masyarakat sebagai pembelajaran yang signifikan bagi  salah satu tindakan kemajuan dari  pembanguan  nasional  serta  menghayati pengalaman tentang kedewasaan berdemokrasi. Namun, jika dilihat dari fungsi negatif dari pemikiran kemajemukan kelompok akan menciptakan banyak perbedaan  dan  membudayakan  bangunan opini  subyektif,  persial  yang  diragukan  akan kebenarannya.  Sehingga,  terjadilah  gesekan versus  diantara  masing-masing  kelompok atau kelompok masrakat dengan pemerintah.
Gesekan  antar  kelompok  masyarakat ataupun  dengan  pemerintah  jika  tidak diantisipasi  sedini  mungkin  maka  akan membentuk bias opini yang fanatik subyektif dan  liar  sehingga  gesekan  konflik  sosial  pun selalu  terjadi  yang  ber-ulang-ulang  dengan isu yang sama dan membentuk opini publik.
Hakikat Opini Publik adalah Sekumpulan pandangan individu terhadap isu yang  sama  yang  berhubungan  dengan  arah
opini, pengukuran intensitas, stabilitas, dukungan  informasional  &  dukungan  sosial (Cutlip, 2007). Bagi sebagian kualisi sejumlah  tokoh,  opini  dengan  isu  tertentu seringkali  digunakan  sebagai  instrument ampuh  dalam  membentuk  bangunan  narasi subtektif,  parsial  dan  memihak.  Sehingga yang  terjadi,  sekerumpunan  massa  dengan mudah  dikendalikan  oleh  isu  kelompok tertentu.
Kasus  hari  ini,  opini  dan  dari  isu subyektif,  parsial,  dan  sepihak  yang  tidak seimbang  benar-benar  membius  disegala sector, baik dikalangan cendikiawan, birokrat pemerintah, ataupun dikalangan publik. Maka yang terjadi, pandangan dan pendapat mereka terhdap  objek  masalah  menjadi  fanatisme sepihak  terhadap  kelompok  dan  golongan tertentu. Menurut Dunn (1959), isu kebijakan tidak  hanya  mengandung  ketidaksepakatan mengenai  arah  tindakan  yang  actual  dan potensial, tetapi juga mencerminkan petentangan pandangan mengenai sifat masalah tersebut.
Keberpihakan  pada  kelompok  tertentu menimbulkan  fanatik  tinggi  tentu  menjadi salah  satu  masalah  sebab  dari  dari  stabilitas nasional  terganggu.  Kehawatiran  masyarakat terhadap keamanan bernegara menjadi kegelisahan  publik  secara  menyeluruh.  Yang terjadi  akhir-akhir  ini,  terjadi  hal  ketegangan
sosial yang melahirkan versus antar kelompok  atau  dengan  pemerintah,  yang seharusnya  perlu  dijaga  mengenai  stabilitas nasional.  Tetapi,fugur  dari  masing-masing kelompok  berhasil  membentuk  bangunan narasi  dan  opini  yang  memunculkan  banyak perpecahan  dan  kerugian  dalam  kelompok masyarakat  bernegara.  Menurut  James  Bryce opini publik adalah kumpulan pendapat orang mengenai hal ihwal yang mempengaruhi atau menarik minat komunitas.
Jika kita menoleh ke beberapa kejadian konflik  di  timur  tengah  dipicu  dari  konflik internal Negara tersebut. Sehingga, kelompok masyarakat sangat mudah untuk dikendalikan emosinya.  Kemudian,  yang  terjadi  adalah terhambatnya pembangunan nasional, terganggunya  keamanan  serta  kesejahteraan publik  menjadi  korban  atas  isu  dan  opini publik  sepihak  yang  sengaja  diseting  oleh sebagaian  publik  figur.  Harusnya,  figur publikmemberikan  tauladan  yang  positif, optimistik  yang  mampu  merencanakan  serta mengimplementasikan kebijakan yang menguntungkan  untuk  publik.  Sehingga, Negara  menjadi  kokoh,  kemanan  dan stabilitas ekonomi Negara terselamtkan.
Masalahnya,  hari  ini  sebagian  publik figur menggambarkan sikap ketidak dewasaan  sehingga  membentuk  kekuatan versus  yang  kemudian  melibatkan  banyak
kelompok    yang  dengan  gampang  emosinya dikendalikan  serta terjebak dalam pandangan yang  persial  dan  subyektif  dan  akhirnya terjadi  sebuah  konflik  kekerasan,  ujaran kebencian,  hoax  saling  menjatuhkan  diantara beberapa  kelompok  di  Negara  ini  yang digerakkan oleh kekuatan massa yang militan terhadap salah satu pihak.
Kekuatan  massa  yang  tinggi  ini membentuk  hal  keseragaman  pendapat  yang kolektif sehingga hal yang belum tentu benar keberadaanya diperjuangkan demi mempertahankan  eksitensitas  dan  status  qou dari sebagain kelompok tersebut.
Pergerakan  kekuatan  massa/rakyat  kita mengenalnya  dengan  kalimat  people  power yang  disuarakan  oleh  publik  figur  yaitu dengan cara mengerakkan dan memanfaatkan kekuatan  rakyat  sebagai  intrumen  kedaulatan yang  signifikan  dalam  memepertahankan pandangannya dan mengalahkan lawan politiknya.
Sebenranya  tidak  ada  yang  keliru  dari kalimat  People  power  ini . Bertanda,  bahwa atmosfer  demokrasi  di  Indonesia  bisa dinikmati  oleh  semua  rakyat.  Namun, menjadi  salah  ketika  people  power  ini digunakan untuk menandingi kekuatan pemerintah  yang  sah  sehingga  menimbulkan krisis  kepercayaan  rakyat  kepada  pemerintah tanpa  mengukur  dengan  dalam  seberapa
gagalnya  pemerintah  dalam  menjalankan tugas kebijakannya.
People  Power ini  pernah  terjadi  di Negara ini yaitu pada era otoriterian soeharto, dimana terjadi kekuatan massa oleh mahasiswa  di  tahun  1998  yang  bergerak secara  massif  terstruktur  menkritik  keras terhadap  kondisi  keadaan  Indonesia  yang pada saat itu sangat terjadi banyak pelanggaran  HAM  (Hak  asasi  manusia). Sehingga  pada  pucaknya  presiden  soeharto menyatakan mundur sebagai Presiden Republik Indonesia.
People  power tersebut  yang  gerakkan oleh sekelompok massa dapat diterima alasan kritisnya oleh nalar akal sehat publik, karena memang terjadi sebuah kekacauan pemerintah yang signifikan, stabilitas nasional  terancam,  ekonomi  Negara  semakin melemah  sehingga  terjadi  krisis  moneter. Namun,  jika  dikembalikan  pada  isu  hari  ini tentang  urgen  nya  gerakan  people  power yang  di  usung  oleh  beberapa  publik  figure dan pelaku politik memiliki sebuah pertanyaan  yang  perlu  digali  dan  dipertajam mengenai  sebab  dan  akibatnya.  Karena,  cirri dan  indikator  kegagalan  pemerintah  tidak seperti  yang  dulu  pernah  terjadi  di  zaman presiden Soeharto.
People  power yang  hari  ini  terjadi bagian  dari  ikhtiar  ke  kecewaan  dari  salah
satu  golongan  masyarakat  yang  kecewa  atas kinerja  Komisi  Pemilihan  Umum  karena diduga  adanya  intervensi  pemerintah  dalam memenangkan  salah  satu  calon  Presiden 2019.
Penyampian pendapat dengan melibatkan  kekuatan  massa  merupakan  ciri dan  symbol  bahwa  demokrasi  di  Indonesia masih  ada,  setidaknya  meyakinkan  kepada publik  bahwa  Negara  ini  sedang  menganut system  demorasi  dan  bukan  feodalisme  atau otoriterian sehingga menyampaiakn pendapat dimuka  umum  dijamin  keberadaannya  oleh pemerintah  Indonesia.  Asal,  tidak  ada  niatan makar didalmnya.
Ketidak  puasan  dari  salah  satu  pihak meruapkan  masalah  publik  yang  tidak  boleh dibiarkan  terus  berlanjut  ,  karena  ketidak puasan  ini  akan  melahirkan  gerakan  frontal dan  moblisasi  massa  yang  melahirkan gesekan antar kelompok satu dengan kelompok  yang  lainnya.  Maka  tentu,  pihak keamanan  selaku  pihak  yang  memiliki tanggung  jawab  besar  dalam  menjamin kemanan  dari  stabilitas  Negara  agar  terus berlanjut.
People  power dan  stabilitas  nasional dua  hal  yang  berbeda  namun  memiliki  sisi ikatan yang signifikan. Artinya, jika keberadaan  potensi  gerakan  peole  power yang  semakin  besar  maka  stabilitas  nasional
memiliki  potensi  signifikan  untuk  terganggu. Setiap kelompok harusnya memiliki kesadaran yang tinggi untuk tidak melakukan inkonstitusinal  dan  diberikan  ruang  untuk menyampaikan  ketidak  puasannya  melalui jalan  hukum  yang  telah  diberikan  oleh pemerintah.  Jika,  ada  kinerja  KPU  yang menyalahi aturan boleh digugat hasil hitungnya melalui Mahkamh Konstitusi.
Disisi  lain  kinerja  Komisi  Pemilihan Umum hari ini mendapatkan banyak pertentangan,  ada  yang  pro  dan  ada  yang kontra. Karena, kinerja yang profesional yang tidak  memihak  terhadap  salah  satu  calon merupakan  hal  yang  harus  diwujudkan  oleh Komisi Pemilihan Umum.
Berdasarkan  kabar  berita  TV  one  pada tanggal  29  Mei  2019  jam  17.00  setidaknya ada  beberapa  publik  figur  yang  ditetapkan sebagai  tersangka  atas  dugaan  makar  dan mengajak  dengan  narasi  provokatif  yang melibatkan kekuatan rakyat untuk melakukan aksi  besar-besaran  sebagai  symbol  ketidak puasan  atas  kinerja  KPU  yang  dianggap curang.  Maka  tolak  ukur  kinerja  dari birokrasi  KPU  penting  untuk  dikaji  lebih mendalam,  hal  ini  bertujuan  agar  publiki lebih dewasa dalam memahami penggiringan opini  yang  subyektif  dan  persial  yang  masih perlu  dibuktikan  kebenarannya  atas  isu  yang terjadi  sehingga  tidak  menimbulkan  potensi
konflik  yang  lebih  besar  antara  kelompok masyarakat dengan pemerintah.
Tugas  akademisi  melalui  karya  dan tulisannya  setidaknya  mampu  memberikan ulasan  yang  logis  dan  rasional  serta  mampu menjawab masalah konteks melalui perpaduan  teori  dan  fakta  dilapangan sehingga  menemukan  solusi  yang  matang ditinjau  dari  sudut  pandang  teori  kinerja birokrasi  KPU  serta  menjadi  jawaban  atas liarnya  opini  tentang  gagalnya  kinerja  KPU di pemilu 2019.
Tulisan ini akan menguraikan indikator dan  kinerja  KPU  melalui  sudut  pandang Dwiyanto  pada  buku  Kebijakan  Publik dengan  judul  Kebijakan  Publik  berbasis Dynamic    Policy  Analisi,  setidaknya  ada  5 indikator  untuk  mengukur  kinerja  Birokrasi. Tentu setiap penulisan karya ilmiah memiliki tujuan  yang  ingin  dicapai,  dalam  penulisan karya  ilmiah  ini  juga  ingin  mengetahui  dan mengungkap  atas  Urgency  Isu  Dugaan Penyalah  gunaan  Gerakan People  power (Sejumlah  Tokoh)  Terhadap  Ketidak  Puasan Kinerja  KPU  Pada  Pemilu  Tahun  2019 dengan  mengulas  kinerja  KPU  pada  pemilu Tahun 2019.

## TINJAUAN PUSTAKA

## A. Opini dan Isu Publik
Opini dan isu publik menjadi alat untuk menyampaikan informasi baik berupa permasalahan,  prestasi  atau  kegagalan  dari kinerja  petugas  publik.  tentu,  publik  akan menerima informasi kejelasan dari permasalahan  tersebut  bergantung  pada penyamapaian  petugas  publik.  Menurut Wiliiam Dunn (1998), isu kebijakan merupakan  produk  atau  fungsi  dari  adanya perdebatan,  baik  tentang  rumusan,  perincian, penjelasan.
Dunn  (1998)  menambahkan  bahwa  isu kebijakan tidak hanya mengandung ketidaksepakatan  mengenai  arah  tindakan yang  actual  dan  potensial,  tetapi  juga mencerminkan  pertentangan  dan  pandangan mengenai sifat masalah tersebut.
Menurut  Hogwood  dan  Gunn  (1986), isu  mengandung  peluang  bagi  tindakan positif  tertentu  dan  kecendrungan  yang dipersepsikan sebagai memiliki nilai potensial  yang  signifikan,  tetapi  isu  juga mengandung makna masalah atau ancaman.
Dalam pandangan Alford dan
Friendland  (1985),  isu  merupakan  kebijakan alternative  atau  proses  yang  dimaksudkan untuk  menciptakan  kebijakan  atau  kesadaran suatu  kelompok  mengenai  kebijakan  tertentu dinggap bermanfaat bagi mereka.
Isu  merupakan  perbedaan  pendapat  di masyarakat  tentang  persepsi  dan  solusi ( policy  action )  terhadap  suatu  masalah public.  Menurut  Dunn  (1998),  isu  kebijakan tidak  hanya  mengandung  ketidak  sepakatan mengenai  arah  tindakan  yang  actual  dan potensial, tetapi juga mencerminkan pertentangan  pandangan  mengenai  sifat masalah  tersebut.  Dengan  demikian,  isu kebijakan merupakan hasil perdebatan tentang  definisi,  klasifikasi,  eksplansi,  dan evaluasi  masalah.  Isu  kebijakan  tersebut kemudian  masuk  dalam  agenda  pemerintah, yaitu sejumlah daftar masalah yang menyebabkan  para  pejabat  public  menaruh perhatian serius pada waktu tertentu.
Menurut Herabudin (2016:66) jika satu kelompok melakukan aksi untuk mempengaruhi  agar  kepentingannya  masuk dalam agenda pemerintah dengan mengerahkan sumber daya yang ada padanya, kelompok  lain  juga  akan  berusaha  untuk melakukan  reaksi  yang  sama  kuatnya. Akibatnya,  terbentuk  kondisi  keseimbangan baru  yang  lebih  tinggi  dari  keseimbangan semula.
Solichin  Abdul  Wahab  (2005:105) Sebagai  akibat  dari  persaingan  tajam  di antara  berbagai  kepentingan,  hanya  beberapa isu  yang  akan  ditindak  lanjuti.  Isu-isu
tersebut  masuk  dalam  agenda  kebijakan melalui cara berikut.
a. Inisiatif dan prosesnya dilakukan oleh para  pengambil  kebijakan  sendiri.  Di Indonesia  hal  ini  terjadi  pada  proses pembuatan keputusan presiden, keputusan menteri, dan sebagainya.
b. Desakan pihak lain diluar pemerintah, seperti (Lembaga Swadaya
Masyarakat  [LSM],  organisasi  massa,
dan partai politi).
c. Lembaga  lembaga  penelitian  milik pemerintah melalui penemuan- penemuan  ilmiah  atau  data-data  yang dikumpulkan  dalam  masyarakat.  Hal ini  banyak  terjadi  pada  berbagai temuan BPPT dan LIPI.
d. Perseorangan diluar orgnisasi pemerintah  yang  mengangkat  suatu isu  dalam  masyarkat.  Contohnya,  isu “Busang”  yang  diangkat  oleh  amin rais.  Sehingga  berkembang  menjadi langkah  awal  dari  sebuah  reformasi total;
e. Media  massa  yang  mematangkan suatu  isu  sehingga  menjadi  pusat perhatian pemerintah.
Berkaitan  dengan  hal  itu,  ada  dua macam  agenda  kebijakan,  yaitu syistemic agenda dan institutional  agenda . Systemic agenda adalah  isu  yang  secara  umum
mendapat perhatian masyarakat dan kalangan politisi,  serta  berada  dalam  lingkup  yuridiksi pemerintahan.  Adapun instutional  agenda adalah  isu  yang  secara  resmi  menjadi perhatian  serius  dari  penguasa.  Sedangkan jika  melihat  situasi  dan  kondisi  yang  sedang dihadapi oleh Negara pada saat ini, berada di dua  kondisi  tersebut,  sehingga  isu  tertentu dengan  mudah  mendapatkan  perhatian  husus yang  menimbulkan  konflik  diantara  publik figur politik dan penguasa.

## B. Nilai-nilai Dasar Demokrasi
Herabudin (2016:15). Demokrasi, secara  harfiah,  berarti  pemerintahan  yang dilakukan dengan menjadikan rakyat ( demos ) sebagai pemegang kekuasaan (Kratos) tertinggi.  Secara  formal,  demokrasi  di definisikan  sebagai  pemerintahan  dari  rakyat oleh  rakyat  dan  untuk  rakyat  di  Negara- negara  yang sedikit penduduknya, demokrasi bias  berjalan  secara  langsung,  yaitu  rakyat secara  langsung  menentukan  hal-hal  yang baik untuk dirinya sendiri melalui mekanisme diskusi publik.
Akan tetapi, di Negara-negara penduduk  banyak,  seperti  Indonesia,  rakyat diwakili  oleh  orang-orang  yang  duduk diperwakilan  rakyat  dan  merekalah  yang memastikan bahwa seluruh kerja pemerintahan  mengacu  pada  kepentingan rakyat.  Dari  sudut  pandang  ini,  demokrasi
mengadaikan  nilai-nilai  moral-moral  tertentu didalam  praktiknya,  seperti  nilai  kejujuran, keadilan,  keterwakilan,  dan  keberpihakan pada  kepentingan  rakyat  yang  lebih  tinggi, dan  bukan  pada  kepentingan  yang  sebagian kecil  kelompok  ataupun  golongan  yang  ada di masrakat.
Berkenaan dengan perumusan kebjakan yang  mencakup  nilai-nilai  dasar  demokrasi, Harrison  menjabarkan  nilai-nilai  dasar  yang menopang  paham  ataupun  sistem  politik demokratis  yang  berpijak  pada  tiga  nilai dasar,  yaitu  pengetahuan  yang  memadai tentang  hal-hal  yang  sungguh  terjadi  di masyarakat,  otonomi  individu  dan  otonomi masyarakat dalam membuat kebijakan public, serta kesetaraan antar manusia sebagai subjek hokum  yang  memiliki  harkat  dan  martabat yang sama.
C. Kemunculan  Istilah  People  Power dan  Pengalaman  People  Power  Di Sejumlah Negara di Dunia People  power adalah  penggulingan kekuasaan presiden secara paksa melalui aksi demonstrasi  rakyat.  Upaya  ini  dilakukan dengan  cara  seluruh  rakyat  turun  ke  jalan agar Presiden melektakkan jabatannya karena dinilai  telah  melanggar  konstitusi  atau melakukan penyimpangan.
Secara  umum, People  power sama artinya dengan kekuatan masyarakat. Mereka
berusaha  melakukan  perlawanan  dan  bentuk protes  terhadap  bentuk  kezaliman  dan kesewenangan para penguasa. Pascapemilu di Indonesia, istilah ini mulai ramai diperbincangkan.  Banyak  rakyat  Indonesia yang  ingin  memberontak  terhadap  berbagai kebijakan penguasa. Mereka meyakini bahwa ada  yang  tak  beres  di  balik  sistem pemerintahan.
People power mulai dikenal saat demonstrasi massal dilakukan rakyat  Filipina tahun  1986  dengan  tujuan  mengakhiri  rezim Presiden  Ferdinand  Marcos.  Sekitar  tahun 2010  dan  2011,  gerakan  serupa  kembali merebak  dengan  tujuan  mengakhiri  rezim otoriter  dan  anti-demokrasi  di  beberapa negara di kawasan Arab,  yang  sering disebut dengan Arab Spring atau Musim Semi Arab.

## 1. Filipina
Ferdinand  Edralin  Marcos  merupakan presiden  kesepuluh  Filipina  yang  populer lewat  pembangunan  infrastruktur,  kebijakan- kebijakan  luar  negeri  yang  aman,  dan  juga keuangan  pemerintahan  yang  cukup  stabil. Marcos memenangkan masa jabatan kedua di pemilu  tahun  1969  yang  diwarnai  berbagai kecurangan  dan  memakan  banyak  anggaran. Penyalahgunaan  wewenang  Marcos  dalam keuangan  negara  membuat  Filipina  terseret dalam inflasi dan devaluasi yang tinggi.
Selain  kecurangan  pemilu,  dikutip  dari
Indopos , para aktivis mengecam pemerintahan Marcos yang dinilai melakukan praktik  korupsi,  nepotisme,  dan  suap. Kepercayaan masyarakat yang berkurang dan kondisi  negara  yang  mulai  tidak  menentu membuat  Marcos  mengumumkan  Hukum Darurat  Militer  tahun  1972.  Marcos  pun mulai menjadi sosok diktator.
Dari  kekecewaan  rakyat  Filipina,  lahirlah bibit  gerakan people  power atau  revolusi EDSA (Epifano de los Santos Avenue, nama sebuah  jalan  di  Metro  Manila).  Revolusi EDSA  merupakan  gerakan  demonstrasi  yang dilakukan secara damai oleh jutaan masyarakat  Filipina  dalam  menumbangkan rezim Marcos.
Semangat people  power di  Filipina  kian terbakar  pasca  pembunuhan  politisi  dan senator  pro-demokrasi  Benigno  “Ninoy” Aquino,  Jr  yang  konon  didalangi  oleh pemerintah  Marcos.  Di  tengah  serangkaian aksi,  nama  Corazon  Aquino,  istri  mendiang Benigno  Aquino,  muncul  mengecam  dan menuntut  keadilan  atas  penculikan  dan pembunuhan terhadap politisi oposisi. Marcos sempat memenangkan pemilu kembali dengan menempatkan para pendukungnya di komisi pemilihan, menghilangkan hak pilih sebagian masyarakat,  hingga  membunuh  Gubernur
Evelio  Javier,  pendukung  dan  sekutu  utama Corazon Aquino.
Meski  berlangsung  berlarut-larut,  tidak ada  kerusuhan  dalam  revolusi  EDSA  karena massa melakukan dengan ceria dan bersemangat.  Gerakan people  power yang merupakan aksi damai tak berdarah akhirnya berhasil  menurunkan  Marcos  dari  jabatan presiden  Filipina  tanggal  25  Februari  1986, melantik Corazon Aquino sebagai penggantinya  sekaligus  presiden  perempuan pertama di Filipina.

## 2. Tunisia
Arab Spring di Tunisia, Revolusi Yasmin, diawali  kerusuhan  massal  di  seluruh  negeri akhir bulan Desember 2010. Pemicunya ialah peristiwa  pembakaran  diri  penjual  buah  dan sayur  di  pasar  Tunisia  Mohamed  Bouazizi tanggal 17  Desember 2010 untuk memprotes pemerintahan  otoriter  negaranya.  Setelah terjadi  demonstrasi  besar-besaran  di  seluruh negeri,  Presiden  Tunisia  Zainal  Abidin  Ben Ali melarikan diri dari Tunisia ke Arab Saudi tanggal 14 Januari 2011.
Kekosongan  kekuasaan  kemudian  diisi oleh  Perdana  Menteri  Mohamed  Ghannouchi yang  mendirikan  pemerintahan  sementara tanggal  17  Januari  2011.  Tunisia  hingga  kini masih menghadapi banyak masalah, terutama terkait keamanan. Sementara itu, Ghannouchi digantikan oleh Béji Caïd Essebsi tanggal 27
Februari  2011,  yang  dilantik  menjadi presiden  tahun  2014.  Essebsi  telah  berjanji untuk  tidak  lagi  mencalonkan  diri  pada pemilu bulan November 2019 mendatang.

## 3. Mesir
Perlawanan  di  Mesir  dimulai  tanggal  25
Januari  2011,  pada  hari  yang  disebut  “Hari Kemarahan.”  Presiden  Husni  Mubarak,  yang sudah  berkuasa  puluhan  tahun,  kemudian dipaksa  turun  dari  jabatannya  tanggal  11 Februari 2011. Setelah kepemimpinan diambil alih Dewan Militer, mereka menjamin  pemilu  demokratis  serta  mencabut situasi  darurat  yang  telah  berlangsung  30 tahun. Tanggal 2 Juni 2012, Mubarak dijatuhi hukuman seumur hidup, salah satunya karena didakwa membunuh pengunjuk rasa.

## 4. Libya
Diktator Muammar Gaddafi telah berkuasa di  Libya  sejak  tahun  1969  hingga  2011. Kepemimpinan  penguasa  yang  paling  lama bercokol di puncak kekuasaan Libya tersebut mulai  goyah  awal  tahun  2011  ketika  Musim Semi  Arab  mulai  menjalar  ke  Libya  dan menyulut  demonstrasi  di  seluruh  negeri. Gaddafi  pun  kehilangan  kontrol  dan  resmi menjadi  buronan  mulai  bulan  Juni  2011 karena pelanggaran kemanusiaan.
Tanggal  20  Oktober  2011,  Gaddafi  tewas dibunuh  saat  buron.  Meski  Dewan  Transisi Nasional telah dibentuk untuk
mengembalikan  situasi  di  Libya,  negara penghasil  minyak  itu  terus  diguncang  baku hantam  antar  milisi  hingga  pemberontakan oleh jenderal militer Khalifa Haftar yang juga merupakan mantan pendukung Gaddafi.

## 5. Aljazair
Gerakan people power di Aljazair dimulai sejak  tanggal  28  Desember  2010,  salah satunya dipicu revolusi di Tunisia dan Musim Semi  Arab  di  jazirah  tersebut.  Aksi  protes rakyat  awalnya  disulut  oleh  meningkatnya harga  bahan  pangan.  Kerusuhan  muncul secara  spontan  dan  tidak  terorganisir  di seluruh  negeri.  Pihak  oposisi  saat  itu menuntut  pencabutan  situasi  darurat  yang telah  bertahan  selama  19  tahun,  yang dipenuhi  pemerintah  tanggal  24  Februari 2011.  Kerusuhan  dan  demonstrasi  terus berlanjut  hingga  bulan  April  2011,  ketika protes dinyatakan berhenti.
Meski  dengan  adanya  people  power, Aljazair  hingga  sekarang  tetap  menghadapi banyak masalah. Presiden Abdelaziz Bouteflika  kembali  terpilih  sebagai  presiden untuk keempat kalinya tanggal 17 April 2014. Kekuasaannya pun hampir berakhir tahun ini karena  oposisi  terhadap  pemerintahannya kian kuat.
Militer Aljazair yang kuat juga menyerukan bahwa presiden berusia 82 tahun yang  kini  terus  sakit-sakitan  itu  sudah  tidak
layak memimpin. Bouteflika akhirnya menyatakan  mengakhiri  kepemimpinannya selama  20  tahun  pada  akhir  masa  jabatannya tanggal 28 April 2019.
6. Maroko
Dikutip  dari Deutsche  Welle ,  Maroko adalah  negara  monarki  konstitusional  yang sejak  1999  dipimpin  oleh  Raja  Muhammad VI.  Negara  yang  miskin  tapi  stabil  secara politik  tersebut  mulai  diguncang  gelombang Musim  Semi  Arab  setelah  seruan  people power  di  Facebook.  Tanggal  20  Februari 2011, disebut juga dengan  Hari  Kehormatan, ribuan warga berdemonstrasi menuntut reformasi  politik  dan  demokrasi.  Usai kerusuhan  yang  menimbulkan  sejumlah korban tewas, raja bereaksi dengan mengumumkan  reformasi  politik  tanggal  10 Maret 2011.
Referendum konstitusi dilaksanakan setelah Musim Semi Arab, dengan perubahan disetujui  oleh  98  persen  anggota  parlemen. Sejumlah  kewenangan  dialihkan  dari  raja  ke perdana  menteri  dan  parlemen.  Raja  Maroko kini  wajib  mengangkat  perdana  menteri  dari partai  yang  menduduki  kursi  mayoritas  di parlemen, berbeda dari kepemimpinan sebelumnya  di  mana  raja  Maroko  bebas mengangkat siapapun yang dia inginkan.

## 7. Oman
Tahun 2011, Oman turut dilanda gelombang  Musim  Semi  Arab.  Dilansir  dari Kompas , Sultan Oman akhirnya memutuskan menyerahkan  sebagian  kekuasaan  legislatif tanggal  13  Maret  2011.  Langkah  tersebut diambil sebagai upaya nyata untuk memadamkan  protes  di  segenap  wilayah kesultanan di Teluk tersebut.
Sultan  Oman  Qaboos  bin  Said  juga menyatakan akan menggandakan pembayaran kesejahteraan bulanan dan menaikkan pembayaran  pension,  membuatnya  menjadi penguasa  paling  akhir  di  Teluk  yang menawarkan peningkatan kesejahteraan warga  setelah  kerusuhan  yang  mengguncang sebagian besar dunia Arab.
Sultan  Qabos,  yang  telah  memerintah Oman  selama  40  tahun,  kemudian  memecat menteri-menteri  dalam  perombakan  kabinet dan  membuat  konsesi  terbesarnya  dengan mengumumkan akan menyerahkan kekuasaan pembuatan  peraturan  kepada  Dewan  Oman. Sebelumnya,  hanya  sultan  dan  kabinetnya yang dapat membuat peraturan.
Dewan  Oman,  yang  sebelum  itu  hanya memberikan  saran  kebijakan,  terdiri  atas Dewan  Syura  yang  anggotanya  dipilih  dan Dewan Negara yang terdiri atas anggota yang ditunjuk sendiri oleh sultan.

## 8. Yaman
Yaman sebagai salah satu negara kawasan Timur  Tengah  tidak  luput  dari  gelombang Arab  Spring.  Sejak  awal  tahun  2011,  ribuan demonstran berkumpul di Sanaa dan beberapa  kota  Yaman  untuk  meminta Presiden  Yaman  Ali  Abdullah  Saleh  yang telah  berkuasa  kurang  lebih  33  tahun  untuk mengundurkan diri dari jabatannya.
Kemiskinan  di  Yaman  memasuki  tahap parah, memicu masyarakat menuntut pergantian  pemimpin.  Ali  Abdullah  Saleh berulang  kali  menawarkan  konsesi  untuk meredakan aksi protes, mulai dari menjanjikan  tidak  akan  mencalonkan  diri kembali pada pemilu 2013 hingga mengumumkan referendum yang akan memisahkan kekuasan legislatif dan eksekutif.
Tanggal  27  Februari  2012,  Saleh  pun secara  formal  mengundurkan  diri  dan menyerahkan  kekuasaan  kepada  wakilnya Abdrabbuh  Mansur  Hadi.  Yaman  pun kembali membangun negara setelah berbulan-bulan aksi yang dipenuhi kekerasan.

## 9. Indonesia
Di  era  pemerintahan  Orde  Baru  yang represif,  aspirasi  politik  sangatlah  dibatasi dan  seringkali  berujung  kematian  maupun penghilangan paksa bagi para aktivis. People power tercermin di Indonesia melalui gerakan
mahasiswa  yang  mengecam  penderitaan rakyat  di  tengah  kesulitan  ekonomi  maupun menggugat pemerintahan diktator Suharto.
Kepada Tirto ,  Harry  Wibowo,  redaktur pelaksana Jurnal dan Portal  Prisma ,  mantan aktivis  mahasiswa  di  Institut  Teknologi Bandung,  menjelaskan  bagaimana  gerakan 1998  telah  didahului  oleh  sejumlah  protes anti-Orde  Baru  tahun  1980-an  yang  sedikit banyak  dipengaruhi  oleh  gerakan people power di  Filipina. Setelah  berulang  kali tumbang dan ditumpas oleh pihak berwenang, people power membuahkan hasil dalam gerakan
1998 yang menuntut reformasi dan  dihapuskannya  KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) lewat pendudukan  gedung  DPR/MPR oleh ribuan mahasiswa dan aktivis pro-demokrasi.
Berbagai tindakan represif yang menewaskan  aktivis  mahasiswa  dilakukan pemerintah  Suharto  untuk  meredam  gerakan ini, di antaranya Peristiwa Cimanggis, Peristiwa Gejayan, Tragedi Trisakti, Tragedi Semanggi I dan II,
hingga Tragedi  Lampung.  Gerakan  1998 terus  berlanjut  hingga pemilu  1999,  yang akhirnya berhasil memaksa Presiden Soeharto melepaskan jabatannya yang  telah  mencengkeram  Indonesia  selama tiga decade. Sumber
Referensi
(https://www.amazine.co/39449/apa-itu-
people-power-fakta-sejarah-informasi- lainnya/)
D. Indikator Pengukuran Kinerja Organisasi Publik (KPU) (Dwiyanto, 2009:228-229)
mengemukakan  ada  lima  indikator  untuk mengukur kinerja birokrasi, yaitu:
1. Produktivitas.  Konsep  produktifitas tidak hanya mengukur tingkat efesiensi, tetapi juga efektifitas pelayanan.
2. Kualitas  pelayanan,  isu  mengenai
kualitas  layanan  cenderung  menjadi semakin  penting  dalam  menjelaskan kinerja  organisasi  pelayanan  publik. Banyak  pandangan  negatif  terbentuk mengnai  organisasi  publik  muncul karena  ketidak  puasan  masyarakat terhadap kualitas layanan yang diterima dari organisasi publik dengan demikian, kepuasan masyarakat terhadap  layanan  dapat  menjadikan indikator kinerja organisasi publik.
3. Responsivitas.  Responsivitas  adalah kemampuan organisasi untuk menganali  kebutuhan  masyarakat, menyusun  agenda  dan  perioritas layanan, dan mengembangkan program-program  pelayanan  publik
sesuai dengan kebutuhan dan apresiasi masyarakat. 4. Renponsibiltas. Responsibilitas
menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan  sesuai  dengan  prinsip- prinsip  administrasi  yang  benar  atau dengan  kebijakan  organisasi  baik yang eksplesit mapun implisit
(Lenvine, 1990)
5. Akuntabilitas.Mampu memberikan pertanggungjawaban atas mandat yang diberikan kepadanya (amanah)

## METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian  ini,  penulis  menggunakan pendekatan kualitatif dimana untuk mengolah data-data yang diperoleh dari lokasi penelitian  dengan  mencermati  beberapa fenomina mengenai isu ajakan People power (Sejumlah  Tokoh)  Terhadap  Ketidak  Puasan Kinerja  KPU  Pada  Pemilu  Tahun  2019  di media sosial lalu dilakukan beberapa analisis tentang  indikator  kinerja  KPU  dengan mengambil  teori  dari  beberapa  materi  dan sumber  yang  terdapat  dalam  buku,  data kualitatif menurut Sugiyono merupakan data- data yang bukan berbentuk angka (Sugiyono, 2006:  14)  Teknik  analisa  data  yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik
analisa  data  interaktif  meliputi  reduksi  data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
Sedangkan focus penelitian adalah lima indikator  untuk  mengukur  kinerja  Komisi Pemilihan Umum menurut Dwiyanto,
2009:228-229 yang meliputi : 1. Produktivitas, 2.Kualitas pelayanan, 3.
Responsivitas, 4. Responsibilitas, 5. Akuntabilitas.

## PEMBAHASAN
1. Produktivitas Pada pemilu 2019 yang
diselenggarakan  oleh  Panitia  Komisi Pemilihan  Umum  (KPU)  diselenggarakan dengan  cara  serentak  baik  pemilihan Presiden  dan  Wakil  Presiden,  DPD  RI, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten yang sebelumnya diselenggarakan  secara  terpisah  menurut ketentuan jenjang waktu. Namun, pemilihan  pada  kali  ini  dilakukan  secara serentak  yang  diselenggarakan  di  seluruh wilayah  Indonesia.  Hal  ini,  tentu  dengan alasan yang rasional karena untuk menghemat  biaya  pemilu  namun  tidak mengurangi dari pemelihan yang diselenggarakan  secara  serentak.  Selain itu,  kotak  logistic  KPU  juga  dibuat sederhana namun tidak mengurangi keamanan dari kegiatan pemilu.
Maka  berdasarkan  panitia  KPU bahwa tujuan dari diselenggarakan pemilu secara  serentak  pada  19  April  2019,  agar penyelenggaraan  pemilu  serentak  lebih efisien baik dari segi waktu maupun biaya. Berdasarkan  perhitungan  anggota  KPU saat  itu,  Ferry  Kurnia  Rizkiyansyah,  yang mereka kutip dalam permohonan,
penyelenggaraan  pemilu  serentak  bisa menghemat  anggaran  Rp  5  sampai  Rp  10 triliun. Sedangkan berdasarkan perhitungan  Anggota  DPR  F-PDIP  Arif
Wibowo, pemilu serentak mampu menghemat  dana  sekitar  Rp  150  triliun, atau  sepersepuluh  APBN  dan  APBD. (kumparan.com)
2. Kualitas Pelayanan
Kepuasan Publik dalam
penyelenggaraan  pemilu  pada  kali  ini memberikan  kesempatan  seluas-luasnya kepada  raktyat  untuk  mengenali  calon wakilnya sedalam-dalamnya, dengan segemen  kampanye  waktu  yang  cukup lama.  Maka,  calon  wakil  takyatpun memiliki  waktu  yang  cukup  lama  dari pendaftaran, masa kampanye, masa tenang sampai pada pelaksanaan pemilu. Sehingga,  mereka  memiliki  kesempatan unttk menyampaikan sejelas-jelasnya mengenai tujuan dan maksud dari pencalonan dirinya.
Disisi lain pemilih diberikan kesempatan sebebas-bebasnya untuk menilai,  memahami  dan  memilih  sesuai dengan  kehendaknya,  kriteria  yang  rakyat inginkan.  Maka  kesempatan  ini  sebagai wujud  dari  tujuan  demokrasi  yang melibatkan  seluruh  rakyat  peserta  pemilih diseluruh lapisan masyarakat baik di kota, desa bahkan pelosok dan daerah pedalaman tertinggal untuk juga ikut aktif memilih  calon  wakil  rakyatnya  tampa  ada pengecualian  dimasing-masing  lapisan tersebut.
Maka  untuk  menjamin  kepuasan kualitas pelayanan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), KPU memiliki tugas untuk tidak  ikut  campur  dan  intervensi  wilayah rakyat  dalam  memilih  calon  wakil rakyatnya  serta  menjaga  kerahasiaan  dari pilihan rakyat.
3. Responsivitas Dalam penyelenggaraan pemilu serentak  kali  ini  KPU  juga  sebagai pelaksana  demokrasi,  KPU  melakukan sosialisasi  kepada  rakyat  pemilih  untuk bisa  mengecek  di  situs  KPU  apakah dirinya  sudah  terdaftar  sebagai  pemilih atau  tidak.  Maka,  hal  ini  menjadi  tugas KPU untuk memberikan wadah kesempatan  bagi  rakyat  pemilih  untuk
mengetahui  bahwa  dirinya  sudah  terdaftar menurut  pencatatan  yang  dilakukan  oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Inisiatif ini merupakan bentuk respon  KPU  untuk  terlibat  massif  untuk mengetahui  jumlah  hak  pemilih  tahun 2019 yang nanti pada penyelenggaraannya sesuai  dengan  data  jumlah  pemilih  tetap, sesuai  dengan  hasil  keputusann  KPU bahwa  pemilih  tetap  Indonesia  bahwa daftar  Pemilih  Tetap  dari  hasil  perbaikan ketiga atau DPThp 3. Jumlah pemilih yang ditetapkan  dalam  DPThp  3  meningkat dibanding  jumlah  pemilih  DPThp  2 menjadi  192.866.254.  Angka  ini  terdiri dari pemilih dalam negeri dan luar negeri. "Jumlah  total  pemilih  di  dalam  negeri 190.779.969  pemilih.  Jumlah  pemilih  di luar  negeri  total  2.086.285  pemilih,"  kata Ketua  KPU  Arief  Budiman  di  kantor KPU,  Menteng,  Jakarta  Pusat,  (8/4/2019). Dalam  hasil  rekapitulasi  DPThp  3,  15 Desember 2018 lalu, total ada 192.828.520 pemilh. Jumlah ini terdiri dari 190.770.329 pemilih  dalam  negeri  dan  2.058.191 pemilih  di  luar  negeri.  Jika  dibandingkan dengan  DPThp  2,  total  ada  penambahan jumlah pemilih sebanyak 37.734, sebanyak  9.640  pemilih  dari  dalam  negeri dan  pemilih  luar  negeri  bertambah  28.094 pemilih.  Penambahan  jumlah  pemilih
diikuti  dengan  bertambahnya  jumlah Tempat  Pemungutan  Suara  (TPS).  Total ada 809.699 TPS di dalam negeri. Jumlah ini  bertambah  sebanyak  199  TPS,  dari jumlah  sebelumnya  sebesar  809.500  TPS. "Terdapat  penambahan  199  TPS,  46  TPS itu  penambahan  TPS  baru,  sementara  153 TPS itu TPS hasil regrouping. Regrouping itu  TPS  sudah  ada,  hanya  karena  ada beberapa  perubahan,  maka  dilakukan regrouping,"  ujar  Arief.  Sementara  itu,  di
luar negeri ada TPS. Dua metode lainnya, yaitu kotak suara keliling (KSK) berjumlah  2.326,  dan  pos  sebanyak  426. (JAKARTA, KOMPAS.com)
Tentu  tujuan  dari  Respon  yang tinggi dari  KPU akan memberikan tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap penyelanggaraan  pemilu  dan  mencegah kemungkinan  terjadinya  golput  pada pemilu 2019.
4. Responsibilitas
Dalam penyelenggaraan pemilu serentak ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki  agenda  ,  teknis  dan  prosedur pelaksanaan  pemilu  yang  disetujui  bersama, sesuai  dengan  teknis  tersebut  pemilu  yang diselenggarkan Panitia KPU mulai dari daftar partai  sebanyak  14  partai  politik  yang  sudah ditetapkan sebagai peserta pemilu mendatang dengan nomor urutnya. 1: Partai Kebangkitan Bangsa,  2:  Partai  Gerindra,  3:  Partai Demokrasi  Indonesia  Perjuangan,  4:  Partai Golkar,  5:  Partai  Nasdem,  6:  Partai  Garuda, 7:  Partai  Berkarya.  Lalu,  8:  Partai  Keadilan Sejahtera,  9:  Partai  Perindo,  10:  Partai Persatuan Pembangunan, 11: Partai Solidaritas  Indonesia,  12:  Partai  Amanat Nasional,  13:  Partai  Hanura,  dan  14:  Partai Demokrat.  Sejak  17  Februari  2018  semua
peserta  pemilu  dilarang  melakukan  kegiatan kampanye  hingga  23  September  2018.  Masa kampanye  pemilu  baru  akan  berlangsung mulai  23  September  2018  sampai  13  April 2019.
Berikut  tahapan  program  dan  jadwal penyelenggaraan  Pemilu  2019  yang  dirilis Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU)  secara lengkap seperti dikutip dari laman https://infopemilu.kpu.go.id, Rabu (28/2/2018). 17 Agustus 2017-31 Maret 2019 perencanaan  program  dan  anggaran.  1 Agustus  2017-28  Februari  2019  penyusunan peraturan  KPU.  17  Agustus  2017-14  April 2019  sosialisasi.  3  September  2017-20 Februari  2018  pendaftaran  dan  verifikasi peserta  pemilu.  19  Februari  2018-17  April 2019  penyelesaian  sengketa  penetapan  partai politik  peserta  pemilu.  9  Januari-21  Agustus
2019  pembentukan  badan  penyelenggara.  17 Desember 2018-18 Maret 2019 pemutakhiran data  pemilih  dan  penyusunan  daftar  pemilih. 17  April  2018-17  April  2019  penyusunan daftar  pemilih  di  luar  negeri.  17  Desember 2017-6  April  2018  penataan  dan  penetapan daerah  pemilihan  (dapil).  26  Maret  2018-21 September  2018  pencalonan  anggota  DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota serta pencalonan presiden dan wakil  presiden.  20  September  2018-16 November 2018 penyelesaian sengketa penetapan  pencalonan  anggota  DPR,  DPD, dan  DPRD  serta  pencalonan  presiden  dan wakil  presiden.  24  September-16  April  2019 logistik.  23  September  2018-13  April  2019 kampanye  calon  angota  DPR,  DPD,  dan DPRD  serta  pasangan  calon  presiden  dan wakil  presiden.  22  September  2018-2  Mei 2019  laporan  dan  audit  dana  kampanye.  14 April  2019-16  April  2019  masa  tenang.  8 April  2019-17  April  2019  pemungutan  dan penghitungan  suara.  18  April  2019-22  Mei 2019 rekapitulasi penghitungan suara. 23 Mei 2019-15  Juni  2019  penyelesaian  sengketa hasil  pemilu  presiden  dan  wakil  presiden. Juli-September 2019 peresmian keanggotaan.
Agustus-Oktober
2019 pengucapan
sumpah/janji.
Sumber ( https://nasional.kompas.com/read/20 18/02/28/08350381/ini-tahapan-dan-jadwal- lengkap-pemilu-2019?page=2 ) .

## 5. Akuntabilitas
Dalam memberikan kepuasan kepada  publik  sebagai  peserta  pemilih. KPU, memiliki tugas pertanggung jawaban untuk memberikan proses keterbukaan informasi seluas-luasnya kepada  seluruh  lapisan  masyarakat  untuk juga  bisa  memantau    secara  jelas  atas proses perkembangan peroleh suara secara terbuka.
Untuk  menambah  keyakinan  rakyat pemilih  dari  kegiatan  penyelenggaraan pemilu  yang  transparan,  kami  sajikan gambar-gambar  yang  diambil  dari  situs KPU  atas  hasil  penghitungan  suara  dan konten  yang  berisi  mengenai  segala informasi  yang  dibutuhkan  publik  tentang proses pemilu sebagai berikut ;

## Sumber.kpu.go.id

## PENUTUP
Kesimpulan 1. Produktivitas Ajakan people power tidak berdasar dan tidak diterima secara rasional menurut pengetahuan.  Karena,  jika  di  ukur    dari sudut pandang produktivitas kinerja KPU. Tentu,  ajakan  people  power  sejumlah tookoh tersebut terbantahkan. Setidaknya, kita  mengetahui  kinerja  KPU  dengan inisiatif pemilu serentak ini akan menghemat biaya pemilu secara
signifikan.  Selain  itu,  pemilu  kali  ini mengajarkan  pengalaman  kepada  rakyat tentang kesadaran berdemokrasi
2. Kualitas Pelayanan
Komisi  Pelayanan  Umum  (KPU) memberikan  kebebasan  dan  kesemapatan seluas-luasnya  kepada  Partai  Politik  dan
calon legeslatif untuk mengenalkan profilnya  kepada  pemilih,  dan  pemilih diberikan
seluas-luasnya untuk
menggunakan  hak  suaranya  sebagai pemilih  sesuai  dengan  keyakinannya tampa  intervensi  dan  paksaan  dari  pihak manapun.
Ajakan People Power
mengandung  misi  terselubung,  karena hanya  mempertentangkan  perolehan suara  dari  calon  presiden,  sedang  disisi lain  tidak  mempertenrtangkan  hasil perolehan  suara  dari  calon  legeslatif (dari  partai  kualisi)  yang  menang.  Dari paparan sejumlah tokoh politik menyampaikan  jika  capresnya  yang diusung menang tidak akan mempermasalahkan hasil perolehan suara,  namun  jika  yang  menang  adalah capres lain kemudian akan
mempertentangkan hasil perolehan suara tersebut
3. Responsivitas
Rakyat Indonesia semakin tertarik untuk  menggunakan  hak  suaranya karena Komisi Pemilihan Umum (KPU) sangat  responsif  dalam  menyediakan media  sebagai  pusat  infromasi  dari penyelenggaraan pemilu serentak 2019, maka  rakyat  pemilih  akan  mengetahui apakah  dirinya  sudah  menjadi  pemilih tetap  yang  tercatat  di  media  KPU  atau tidak.
Sehingga  ajakan People  power terbantahkan  dengan  kinerja  KPU, karena KPU telah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada rakyat, maka rakyat pun berfikir bahwa terselenggaranya  pemilu  pada  kali  ini dirasa  sangat  penting  bagi  hak  suara yang dimiliki oleh rakyat Indonesia.
4. Responsibilitas Tentu  mekanisme  dan  agenda prosedur yang dijadwalkan oleh Komisi Pemilihan  Umum  (KPU)  sangat  detail dan  tidak  memihak  kepada  salah  satu kelompok,  terbukti  tidak  ada  gugatan dan kritik mulai dari pendaftaran hingga pemilihan,  namun  kritik  itu  dating
hanya pada saat perolehan suara yag di lakukan  oleh  Komisi  Pemilihan  Umum (KPU).  Maka,  hal  ini  sangat  tidak koperatif,  harusnya  jika  memang  ada mekanisme  yang  keliru  sudah  bisa  bisa di  identifikasi  dari  pelaksanaan  pemilu dari awal sampai akhir.
Namun  ajakan People  power tersebut  baru  ada  setelah  penghitungan suara  yang  dilakukan  oleh  Komisi Pemilihan  Umum  (KPU),  padahal kelompok yang menggugat atas perolehan  suara  tersebut  menyetujui dan  mengikuti  serta  mentaati  prosedur yang  diberikan  oleh  Komisi  Pemilihan Umum (KPU).
5. Akuntabilitas Dalam  memberikan  pertanggung
jawaban  yang  total  kepada  rakyat Indonesia,  Komisi  Pemilihan  Umum (KPU)  memberikan  akses  informasi mengenai perolehan suara dari pemilihan  Pilpres,  DPD  RI,  DPR RI,DPRD  Provinsi,  sampai  DPRD Kabupaten.  Semuanya,  bisa  dilihat melalui  situs  resmi  Komisi  Pemilihan Umum (KPU) di kpu.go.id. tidak hanya itu,  proses  penghitungan  pun  dilakukan secara manual ditigkat desa, kecamatan, kabupaten  sampai  provinsi.  Hal  ini dilakukan untuk memberikan pertanggung  jawaban  secara  maksimal kepada  semua  publik  bahwa  proses penghitungan  suara  dilakukan  secara transparan  dan  mencegah  terjadinya kemungkinan potensi kecurangan.
Maka  ajakan People  power yang berujung anarkis tentu menyalahi mekanisme dan aturan yang ada, karena pemerintah  pun  memberikan  kepada semua  pihak  jika  tidak  puas  dengan hasil  perolehan  suara  bisa  digugat melalui  jalur  hukum  yaitu  dengan
mengajukan  keberatan  ke  Mahkamah Konstitusi.

## Saran
1. Produktivitas
Tidak  ada  suatu  pekerjaan  yang sempurna  sesuai  dengan  rencana  di awal,  namun  Komisi  Pemilihan  Umum (KPU)  telah  dengan  sungguh-sungguh menuangkan ide dan gagasan sebagaimana pemilu serentak agar lebih efektif  dan  efesien  baik  dari  waktu penyenggaraan pemilu, kebutuhan
logistic,  fasilitas  dan  anggaran  yang lebih irit.
Disisi lain seluruh warga Indonesia hendaknya tidak terburu-buru menilai  kegagalan  Komisi  Pemilihan Umum (KPU) dalam
menyelanggarakan pemilu tampa melakukan  pengkajian  lebih  mendalam kinerja  yang  sudah  di  tunjukan  oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
2. Kualitas Pelayanan Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU)
melaksanakan  tugasnya  dengan  tuntas. Hal  ini  perlu  apresiasi  dari  publik dimana  pekerjaan  KPU  sangat  berat.
Mengingat  jumlah  penduduk  yang sangat  banyak  dan  jangkauan  wilayah yang sangat luas. Namun, KPU berhasil memberikan  pelayanan  terbaik  bagi seluruh  pemilih  baik  di  dalam  negeri ataupu luar negeri.
3. Responsivitas Respon  yang  begitu  tinggi  oleh
Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU)  dalm mensukseskan kegiatan pemilu serentak perlu  adanya  timbal  balik  yang  positif dari  publik,  agar  kegiatan  pemilihan yang nantinya
diselenggarakan
dipemilu-pemilu  selanjutnya  tertanam
sebuah motivasi yang tinggi untuk terus melakakukan  evaluasi  dalam  mencapai pemilu yang demokrastis, jujur dan adil.

## 4. Responsibilitas
Mekanisme  dan  prosedur  yang
direncanakan  oleh  Komisi  Pemilihan Umum  (KPU)  bukan  tampa  dengan alasan  yang  jelas,  karena  dari  tahap demi tahap pelaksanaan pemilu tersebut memberikan kesempatan bagi calon dan pemilih  untuk  juga  ikut  berpartisipasi dalam menyukseskan pemilu serentak.
5. Akuntabilitas Pertanggung jawaban Komisi
Pemilihan  Umum  (KPU)  yang  tinggi akan  memberikan  proses  pentingnya berdemokrasi,  tentu  Komisi  Pemilihan Umum (KPU) akan selalu mengevaluasi  dari  hal-hal  yang  kurang pada  pemilu  kali  ini  akan  menjadi materi  perbaikan  pemilu  dimasa  yang akan dating.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Wahab,  Solichin,  2005. Analisis Kebijakasanaan  dari  Formulasi ke  Implementasi  Kebijaksanaan Negara , Jakarta : Bumi Aksara Alford,Robert.  R,  and  Roger  Friedland.
1985. Powers of Theory,
Capitalism, the State, and
Democracy. Cambridge
University Press.
Cutlip,  Scott  M.et.al,  2007. Effective public  Relation, Edisi  IX,  cetakan  ke-2.
Jakarta : Kencana Dunn, N.William.1998. Pengantar Analisis Kebijakan Publik.
Jakarta:  Gadjah  Mada  University
Press.
Dwiyanto, Agus 2003. Reformasi Pelayanan  Publik:    Apa  yang
harus  dilakukan,  policy, Policy
Brief.  Pusat  Studi  Kependudukan
dan Kebijakan UGM.
Herabudin.
2016, Studi Kebijakan
Pemerintah  Dari  Filosofi  Ke Implementasi . Pustaka Setia.
Bandung
Hogwood,  Brian  W,  and  Lewis  A.Gunn. 1986, Policy Analysis for the Real World, Oxford University Press.
Indiahono,  Dwiyanto,  2009. Kebijakan
Publik  Berbasis  Dynamic  Policy
Analisys. Penerbit Gava Media.
Jekfins,  Frank.    2005,  Public  Relations,
Jakrta, Erlangga.
Prescot, S.C and G Dunn. 1959. Industrial
Microbiology. The AVI Publishing, Company Inc, Westport-Connectitut.
Sugiyono.  2014. Memahami  Penelitian Kualitatif. Alfabeta: Bandung
Sumber Media Sosial
Jakarta, KOMPAS.com Kabar berita TV One pada tanggal 29 Mei 2019 jam 17.00 KPU.go.id https://www.amazine.co/39449/apa-itu- people-power-fakta-sejarah- informasi-lainnya/
https://kumparan.com/@kumparannews/m emahami-lagi-alasan-pilpres-dan- pileg-digelar-serentak-tahun-2019- 1542495076123429491 https://nasional.kompas.com/read/2018/02/
28/08350381/ini-tahapan-dan- jadwal-lengkap-pemilu- 2019?page=2