Barhamudin  dan  Hendra,  Kedudukan  Camat  Menurut  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintah Daerah, Halaman 227-251

## KEDUDUKAN CAMAT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAH
Barhamudin 1 dan Hendra 2
1 Fakultas Hukum Universitas Palembang Email: barigama@gmail.com
2 Fakultas Hukum Universitas Palembang E-mail: saidihendra51@yahoo.com

## Abstract
The research objectives are knowing the position, duties and authority of the sub-district head according  to  Law  Number  23  of  2014.  Data  sources  are:  Secondary  data,  namely  data obtained  from  a  literature  study  consisting  of  primary  legal  materials,  secondary  legal materials, and tertiary legal materials.  The position and role of the sub-district head needs to be  returned  to  his  position  as  head  of  the  region  who  carries  out  attributive  functions,  also carries out delegative functions, a camat is needed who is able to increase his role in relation to the system and organizational structure, empowerment of sub-district human resources and optimize  service  functions  to  the  community,  roles  and  functions  The  camat  needs  to  be directed  to  an  attributive  function  without  neglecting  the  authority  function  of  the  regional head.  In  the  implementation  of  regional  government  according  to  Law  Number  23  of  2014 concerning  Regional  Government,  namely  the  District  is  no  longer  a  unit  of  government territory, but as a unit of work or service area. Camat leadership is an important thing that is needed by every level of the organization in realizing the common goal of coordinating all the power and efforts in carrying out all the tasks and responsibilities assigned to it.
Keywords: Position, Head of Sub-District, District

## Abstrak
Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui kedudukan,  tugas dan wewenang Camat menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Sumber data adalah Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh  dari  studi  kepustakaan  yang  terdiri  dari:  Bahan  hukum  primer,  bahan  hukum sekunder,  dan  bahan  hukum  tersier.  Kedudukan  dan  peran  Camat  perlu  dikembalikan posisinya  kembali  sebagai  kepala  wilayah  yang  melaksanakan  fungsi  atributif,  juga melaksanakan fungsi delegatif, diperlukan sosok camat yang mampu meningkatkan perannya terkait  system  dan  struktur  organisasi,pemberdayaan  sumber  daya  manusia  kecamatan  dan mengoptimalkan  fungsi  pelayanan  kepada  masyarakat,  Peran  dan  fungsi  camat  perlu diarahkan  kepada  fungsi  atributif  tanpa  mengsampingkan  fungsi  kewenangan  dari  kepala daerah.  Dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  menurut  Undang-Undang  Nomor  23 tahun  2014  Tentang  Pemerintahan  Daerah  yaitu  Kecamatan  tidak  lagi  merupakan  satuan wilayah  kekuasaan  pemerintahan,  melainkan  sebagai  satuan  wilayah  kerja  atau  pelayanan. Kepemimpinan  camat  merupakan  hal  yang  penting  yang  dibutuhkan  oleh  setiap  tingkatan organisasi  dalam  mewujudkan  tujuan  bersama  untuk  mengkoordinasikan  segala  daya  dan upaya dalam menjalankan semua tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.
Kata Kunci : Kedudukan, Camat, Kecamatan

## PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan
untuk mempercepat
terwujudnya  kesejahteraan  masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat.  Khususnya  pada  daerah Kabupaten dan Kota menurut   Undang
Barhamudin  dan  Hendra,  Kedudukan  Camat  Menurut  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintah Daerah, Halaman 227-251
Undang  No.23  Tahun  2014  Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 221 ayat (1) menyatakan:  Daerah  kabupaten/kota membentuk  Kecamatan  dalam  rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan  publik,  dan  pemberdayaan masyarakat
Desa/kelurahan.
Kecamatan  dipimpin  oleh  seorang camat. 1
Undang-undang Nomor 23
Tahun  2014  adalah  sebagai  pengganti Undang-undang sebelumnya yaitu Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan  Undang-undang  Nomor  22  Tahun 1999  tentang  pemerintahan  Daerah yang  dipandang  banyak  kekurangan dan  Undang-undang  Nomor  5  Tahun
1974 tentang Pokok-pokok
pemerintahan di Daerah, dalam pelaksanaan tidak sesuai dengan harapan  masyarakat.  Daerah  memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah  untuk  membewri  pelayanan, peningkatan  peran  serta,  prakarsa  dan pemberdayaan masyarakat yang
bertujuan pada
peningkatan
kesejahteraan masyarakat. Sebagai
Implementasi kebijakan  otonomi  daerah  yang  baru
1 Undang  Undang  Nomor  23  Tahun  2014 tentang Pemerintahan Daerah. .
pada    Undang  Undang    Nomor  23 Tahun 2014 terjadinya perubahan, baik secara  struktural,  fungsional  maupun kultural dalam tatanan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Salah  satu  perubahan  yang  sangat esensial  menyangkut  kedudukan  tugas pokok dan fungsi Pemerintahan Kecamatan.  Menurut  Undang  Undang Nomor  5  Tahun  1974  Tentang  Pokok Pokok  Pmemerintahan  di  Daerah adalah  kecamatan  merupakan  wilayah administrasi  pemerintah  dimana  camat mempunyai tugas yang sangat luas atau kompleks, meliputi: Bidang Pemerintahan,  bidang  keamanan  dan ketertiban  wilayah,  Bidang  Politik, Bidang Ekonomi, Bidang sosial Budaya, Bidang pembangunan masyarakat  desa,  Bidang  keagrariaan, dan bidang administrasi.
Camat adalah sebagai administrator
pemerintahan, koordinator pembangunan dan kemasyarakatan  di  wilayahnya  dalam artian mengkoordinasikan sebaik- baiknya kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sehingga dapat diterapkan dan dijalankan di tengah masyarakat. Bahwa  masyarakat  adalah  pelaku utama pembangunan sedangkan
Barhamudin  dan  Hendra,  Kedudukan  Camat  Menurut  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintah Daerah, Halaman 227-251
pemerintah berkewajiban untuk
mengarahkan, membina dan menciptakan  suasana  yang  menunjang kegiatan masyarakat.
Di  dalam  suatu  organisasi  atau instansi  baik  yang  berskala  besar maupun  kecil,  khususnya  organisasi pemerintahan,  seperti    Kecamatan dituntut  agar  dapat  membina,  dan mendayagunakan  seluruh  aparaturnya. Hal  ini  dimaksudkan  agar  Camat  dan bawahannya benar-benar melaksanakan  tugas,  wewenang  dan tanggungjawab yang telah ditetapkan.
Untuk menghindarkan kesimpang-siuran  maupun  peraturan- peraturan  yang  bertentangan  dengan yang lain agar masing-masing memiliki pedoman-pedoman tertulis, maka dalam membuat petunjuk umum Camat memperhatikan agar tidak bertentangan dengan  peraturan  perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya memperhatikan  rencana  dan  tata  kerja staf serta hasil musyawarah, konstitusi, notulen  rapat,  dan  laporan-laporan instansi.
Dalam  kedudukannya  sebagai administrator  kemasyarakatan  maka Camat  dituntut  dapat  berperan  sebagai sesepuh masyarakat yang berwibawa di daerahnya.  fungsi  dan  kewenangan
Camat  tidak  dijelaskan  secara  satu- persatu/terperinci karena sifatnya sangat  luas,  menyeluruh  mengenai segala bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
Setelah reformasi dan berlakunya Undang Undang Nomor 22 Tahun  1999  dan  kemudian  Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Terakhir berlakunya      Undang  Undang  Nomor 23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah,    Camat  tidak  lagi  menjadi kepala  wilayah,  melainkan  sebagai perangkat  daerah.  Pasal  209  ayat  (2) Undang  Undang  Nomor  23  Tahun 2014  dinyatakan  bahwa  Perangkat Daerah  kabupaten/kota  terdiri  atas: a.sekretariat  daerah;  b.  sekretariat DPRD;  c.inspektorat;  d.dinas;  e.badan; dan  f.  Kecamatan. Jadi,  sebenarnya dilihat  secara  hukum  posisi  camat disejajarkan  dengan  posisi  para  kepala dinas daerah dan lurah. Sangat berbeda jauh  dengan    camat  waktu  itu  masih mengacu pada Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974.
Lebih  lanjut  pada  Pasal  226 Undang  Undang  Nomor  23  Tahun 2014 dinyatakan:
1.
Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  225  ayat  (1),
Barhamudin  dan  Hendra,  Kedudukan  Camat  Menurut  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintah Daerah, Halaman 227-251
camat mendapatkan pelimpahan sebagian  kewenangan  bupati/wali  kota untuk  melaksanakan  sebagian  Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan  Daerah  kabupaten/kota; 2.Pelimpahan  kewenangan  bupati/wali kota  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1)  dilakukan  berdasarkan  pemetaan pelayanan  publik  yang  sesuai  dengan karakteristik Kecamatan dan/atau
kebutuhan masyarakat pada Kecamatan yang bersangkutan;3.Pelimpahan kewenangan bupati/wali kota
sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2) ditetapkan dengan keputusan bupati/wali  kota  berpedoman  pada peraturan pemerintah.
Sedangkan  dalam  Pasal  126 ayat  (2)  menyatakan,  bahwa camat yang  dalam  pelaksanaan  tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang  bupati  atau  walikota  untuk menangani  sebagian  urusan  otonomi daerah . 2 Jadi,  berdasarkan  pasal  126 ayat  (2)  ini  seorang camat  mendapat kewenangan  yang  dilimpahkan  atau diberikan  oleh  bupati  atau  walikota, untuk  menangani  sebagian  urusan otonomi  daerah.  UU  Nomor  32  Tahun 2004  dinilai  tidak  memberi  cukup
2 Undang  Undang  Nomor  32  Tahun  2004 Tentang Pemerintahan Daerah
ruang  bagi  camat  untuk  menjalankan peran yang diharapkan publik.
Dari ketentuen Pasal 209 Undang  Undang  No.23  Tahun  2014 tentang  Pemerintahan  Daerah,  yang menyatakan  hal  yang  sama  dengan ketentuan  pasal  120  Undang  Undang Nomor 32 Tahun 2004, bahwa kecamatan adalah merupakan perangkat  daerah,  akan  tetapi  jika  kita telaah ketentuan yang berkaitan dengan tugas  dan  fungsi  camat  dalam  undang undang  tersebut,  khususnya  dalam pelaksanaan urusan pemerintahan umum  sebagaimana  dinyatakan  dalam Pasal 25  meliputi:
a. pembinaan
wawasan
kebangsaan dan ketahanan
nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
pelestarian  Bhinneka  Tunggal Ika  serta  pemertahanan  dan pemeliharaan  keutuhan  Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
c. pembinaan
kerukunan
antarsuku  dan  intrasuku,  umat beragama,  ras,  dan  golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas kemanan lokal,
regional, dan nasional;
Barhamudin  dan  Hendra,  Kedudukan  Camat  Menurut  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintah Daerah, Halaman 227-251
d. penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
e. koordinasi  pelaksanaan  tugas antarinstansi pemerintahan yang  ada  di  wilayah  Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi,  hak  asasi  manusia, pemerataan,
keadilan,
keistimewaan  dan  kekhususan, potensi  serta  keanekaragaman
Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f. pengembangan kehidupan demokrasi
berdasarkan
Pancasila; dan pelaksanaan semua  Urusan  Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan  Daerah  dan  tidak dilaksanakan oleh Instansi
Vertikal.
Dari tugasnya sebagai
pelaksana  urusan  pemerintahan  umum, dapat dinyatakan bahwa camat berkedudukan  sebagai  kepala  wilayah pemerintahan  kecamatan.  Dari  uraian diatas,    maka  permasalahan  dalam penelitian  ini  adalah  sebagai  berikut: Bagaimanakah  peranan  Camat  dalam Undang  Undang  Nomor  23  Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Tujuan  yang  ingin  dicapai dalam  penelitian  ini  adalah  untuk
mengetahui  kedudukan,    tugas  dan wewenang  Camat  menurut  Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014. Secara akademis  diharapkan  hasil  penulisan ini dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya  dan  pada  khususnya  bagi hukum    tata  negara  dan  hukum administrasi  negara.  Secara  praktis diharapkan hasil penelitian ini, berguna bagi pihak yang berminat dalam bidang pemerintahan,  khususnya  mengenai pemerintahan daerah.
Upaya  memperoleh  data  untuk pembahasan dalam penelitian ini menggunakan  pendekatan  normatif. Pendekatan  normatif  yaitu  pendekatan dari  sudut  hukum  yang  berpedoman pada  peraturan-peraturan  perundang- undangan,  yang  berhubungan  dengan pelaksanaan  tugas-tugas  Camat  dalam bidang pemerintahan dan pembangunan.  Sumber  data  yang digunakan  dalam  penulisan  ini  adalah Data  Sekunder,  yaitu  data  yang diperoleh  dari  studi  kepustakaan  yang terdiri dari: Bahan hukum  primer yang terdiri dari peraturan perundang undangan, bahan hukum sekunder yaitu literatur-literatur yang mencakup dokumen-dokumen  resmi,  buku-buku, laporan-laporan  hasil  penelitian,  dan
Barhamudin  dan  Hendra,  Kedudukan  Camat  Menurut  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintah Daerah, Halaman 227-251
bahan  hukum  tersier  yang  terdiri  dari ensiklopedia,  kamus,  dan  lain-lainnya yang  berkaitan  dengan  permasalahan yang ada.

## PEMBAHASAN

## A. Pengertian Wewenang
Mary Porker Follet menyatakan kewenangan atau authory adalah usaha untuk  mempengaruhi  bawahan  yang merupakan  suatu  integrasi  atas  dasar konsensus  secara  suka  rela. 3 Menurut W.J.S  Poerwadarminta,    wewenang adalah  hak  dan  kekuasaan  untuk melakukan sesuatu. 4 Berdasarkan kedua pendapat di atas dapat dirangkum  bahwa  wewenang  adalah hak dan kekuasaan dari pimpinan untuk melakukan sesuatu demi tujuan bersama dari suatu organisasi.
Sedangkan  pengertian  dalam  Kamus Umum  Bahasa  Indonesia  disebutkan bawha  tugas  adalah  kewajiban  yang harus  dilaksanakan  atau  ditentukan untuk  dilakukan. 5 Sedangkan  Barda Nawawi  Arief  menyatakan  bahwa tugas  adalah  sebuah  tanggungjawab yang  dibebankan  kepada  seseorang
3 Soewarno  Handayaningrat, Administrasi Pemerintahan  Dalam  Pembangunan  Nasional (Jakarta: Gunung Agung, 1995).
4 W.J.S.  Purwadarminta, Kamus  Bahasa
Indonesia , (Jakarta: Balai Pustaka, 1986).
5 W.J.S. Purwadarminta
karena  dirinya  dianggap  memiliki kemampuan. 6
Berdasarkan  pengertian  yang telah dikemukakan di  atas, maka dapat dirangkum bahwa tugas adalah kewajiban  dan  tanggungjawab  yang dibebankan  kepada  seorang  pimpinan atau  atasannya,  karena  seseorang  itu dianggap  memiliki  kemampuan  untuk melaksanakannya. Dalam suatu organisasi atau instansi terdapat bermacam-macam kegiatan yang memerlukan keterampilan khusus untuk  melaksanakannya.  Untuk  dapat melaksanakan berbagai macam kegiatan dalam organisasi, maka Camat sebagai  pimpinan  organisasi  harus dapat  membagi  tugas  kepada  pegawai atau  bawahannya  agar  semua  kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik.
Pembagian tugas akan mempermudah  pelaksanaan  berbagai macam  kegiatan  dalam  organisasi, karena  dengan  pembagian  tugas  akan ada pegawai yang akan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan  setiap  pekerjaan.  Karena para pegawai mengetahui batas- batasnya, wewenang serta tanggungjawabnya.  Pembagian  tugas
6 Hadari  Nawawi, Administrasi  Pendidikan (Jakarta: Gunung Agung, 1989).
Barhamudin  dan  Hendra,  Kedudukan  Camat  Menurut  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintah Daerah, Halaman 227-251
akan mencegah timbulnya
kesimpangsiuran serta tumpang tindihnya  pekerjaan  antara  jabatan yang  satu  dengan  yang  lain.  Di samping itu pembagian tugas merupakan sebuah landasan bagi pegawai  bertambah  terampil  di  dalam menangani tugasnya, mengingat tugasnya  hanya  terbatas  saja  pada bidang tertentu saja.
Pembagian  tugas  adalah    suatu pemecahan  tugas  dengan  sedemikian rupa  sehingga  setiap  orang/pegawai dalam  organisasi  bertanggungjawab dan  melaksanakan  aktivitas  saja. 7
Adapun    Ero  H.  Rosydi  berpendapat bahwa pembagian tugas adalah spesialisasi,  dimaksudkan  agar  tiap orang  terlibat  dalam  organisasi  sesuai dengan  bidang  tugasnya  dan  dapat memahirkan diri menjadi spesialisasi. 8
Dari  beberapa  pendapat  di  atas dapat dirangkum bahwa dalam pembagian tugas perlu ditunjang dengan  keahlian  dan  keterampilan pegawai,  sebab  pembagian  tugas  yang baik  harus  memperhatikan  kesesuaian antara  tugas  yang  di  bebankan  kepada pegawai  dengan  kemampuan  pegawai
7 Sutarto, Dasar-Dasar Organisasi
(Yogyakarta:  Gajah  Mada  University  Press, 1980). 8 Sutarto
atas  pekerjaan  yang  akan  ditangani, sehingga  efisien  dan  efektivitas  kerja pegawai  atas  pekerjaan  dalam  suatu organisasi dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
Menurut  Sondang  P.  Siagian, ada tiga sebab utama mengapa pembagian tugas harus terjadi, yaitu: 9
1. Beban kerja yang dipikul
2. Jenis  pekerjaan  yang  beraneka ragam
3. Berbagai spesialisasi yang diperlukan
Beban  kerja  yang  dipikul  oleh seorang  pegawai  harus  diperhitungkan secara  tepat  karena  seorang  pegawai memiliki  waktu  dan  tenaga  yang terbatas, sehingga hanya dapat digunakan untuk mengerjakan pekerjaan dengan proporsi yang terbatas pula
Jumlah  pekerjaan  yang  terlalu banyak  untuk  seorang  pegawai  yang bersangkutan  dan  akan  menyebabkan tidak  mampu  mengerjakan  semua pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Jenis  pekerjaan  yang  beraneka  ragam dalam  suatu  organisasi  hanya  dapat dikerjakan oleh pegawai yang memiliki spesialisasi dan kualifikasi tertentu.
9 Sondang  P.  Siagian, Filsafat  Administrasi (Jakarta: Gunung Agung, 1997).
Barhamudin  dan  Hendra,  Kedudukan  Camat  Menurut  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintah Daerah, Halaman 227-251
Dalam  menentukan  pembagian  tugas, hendaknya  diperhatikan  beberapa  hal berikut ini: 10
1. Tiap-tiap satuan organisasi
hendaknya  mempunyai  aktivitas- aktivitas  yang  jelas  dalam  suatu daftar perincian aktivitas.
2. Tiap-tiap pejabat dari pucuk pimpinan  sampai  dengan  pejabat yang  berkedudukan  yang  paling rendah  harus  memiliki  perincian tugas yang jelas dalam suatu daftar perincian tugas.
3. Jumlah  tugas  yang  sebaiknya dibebankan kepada seserorang pejabat  sebaiknya  berskisar  antara 4  macam  sampai  dengan  23 macam.
4. Bentuk  variasi  tugas  bagi  seorang pejabat hendaknya diusahakan yang  sejenis  atau  erat  hubunganya satu sama lain.
Beban  aktivitas  bagi-tiap-tiap satuan  organisasi  yang  beban  tugas masing-masing pejabat hendaknya merata  sehingga  dapat  dihindarkan adanya  satuan  organisasi  yang  terlalu sedikit  aktivitasnya,  demikian  pula dapat dihindarkan adanya pejabat yang terlalu  bertumpuk-tumpuk  tugasnya dan  ada  pejabat  yang  terlalu  sedikit tugasnya,  sehingga  nampak  terlalu banyak menganggur.
10 J.  Wajong, Kedudukan  dan  Tugas  Pamong Praja (Jakarta: Bina Aksara, 1982).
Menurut Harold
Zelko
dikemukakan bahwa ada tiga golongan tugas, yaitu: 11
1. Berdasarkan penting dan
urgensinya yang meliputi :
a Tugas-tugas yang harus dikerjakan seketika
b. Tugas-tugas yang harus dikerjakan segera
c. Tugas-tugas yang harus berjangka panjang
2. Berdasarkan sulitnya dan pemakaian waktu yang meliputi :
a. Tugas  yang  mudah  dikerjakan, dapat dikerjakan dengan cepat
b. Tugas yang lebih sukar dikerjakan,  memerlukan  waktu lebih banyak.
c. Tugas  yang  sulit  dikerjakan, lebih  ruwet  dan  lebih  banyak memerlukan waktu.
3. Berdasarkan siapa yang mengerjakannya (berdasarkan pelaksanaannya) meliputi : a. Tugas-tugas yang dapat
dikerjakan sendiri
b. Tugas-tugas yang dapat dikerjakan bersama dengan bantuan yang lain.
c. Tugas-tugas  yang  dilimpahkan kepada  yang  lain:  Bawahan, teman, anggot keluarga.
Menurut  Sutarto,  ada  beberapa dasar pembagian tugas,yaitu: 12
1. Pembagian tugas berdasarkan fungsi, yaitu perincian dan pengelompokan tugas yang sejenis
11 Sutarto, Dasar-Dasar Organisasi
12 Sutarto
Barhamudin  dan  Hendra,  Kedudukan  Camat  Menurut  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintah Daerah, Halaman 227-251
atau  erat  hubungannya  satu  sama lain  untuk  dilakukan  oleh  seorang pejabat  tertentu  yang  masing- masing  mendasarkan  sekelompok ektivitas  sejenis  menurut  sifatnya atau pelaksanaannya, atau
perincian  serta  pengelompokan aktivitas  yang  semacam  atau  erat hubungannya satu sama lain untuk dilakukan  oleh  satuan  organisasi tertentu yang masing-masing mendasarkan sekelompok aktivitas sejenis  menurut  sifat  ataupun pelaksanaannya.
2. Pembagian tugas berdasarkan produksi,  yaitu  perincian  serta pengelompokan tugas yang
semacam  untuk  dilakukan  pejabat tertentu yang masing-masing menghasilkan jenis barang tertentu atau perincian
serta pengelompokan aktivitas yang semacam  untuk  dilakukan  oleh satuan  organisasi  tertentu  yang masing-masing menghasilkan jenis barang tertentu.
3. Pembagian tugas berdasarkan rangkaian  kerja,  yaitu  perintah serta  pengelompokan  tugas  yang semacam  untuk  dilakukan  oleh pejabat  tertentu  yang  masing- masing  secara  berurutan  harus dilalui  sehingga  pekerjaan  selesai dengan  semputna  atau  perincian serta pengelompokan antivitas tertentu yang masing-masing harus dilalui  secara  berurutan  sehingga pekerjaan selesai dengan sempurna.
4. Pembagian tugas berdasarkan langganan  yaitu  perincian  serta pengelompokan  yang  semacam untuk  dilakukan  oleh  pejabat
tertentu yang masing-masing memberikan  pelayanan  kepada orang-orang atau badan-badan tertentu  yang  datang  secara  tetap atau dilakukan oleh satuan organisasi  tertentu  yang  masing- masing  memberikan  pelayanan kepada  orang-orang  atau  badan- badan yang datang secara tetap.
5. Pembagian tugas berdasarkan jasa,
yaitu perincian serta pengelompokan tugas yang
semacam.
Pembagian tugas adalah perincan dan pengelompokan aktivitas- aktivitas yang semacam untuk atau erat hubungannya  satu  sama  lain  untuk dilakukan  oleh  pejabat  tertentu  atau satuan  organisasi  tertentu.  Pembagian tugas  dapat  merupakan  landasan  bagi pegawai  untuk  melaksanakan  tugas secara  efisien  dan  efektif,  dengan pembagian  tugas,  berarti  memberikan kepercayaan  kepada  bawahan  dapat menjadikan pegawai bertambah terampil  dalam  menangani  tugasnya karena  tugasnya  terbatas  pada  bidang tertentu saja.
Dalam  hubungannya  dengan tugas camat menurut    Pasal  225, maka camat  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 224 ayat (1) mempunyai tugas:
a.  Menyelenggaraan urusan pemerintahan  umum  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6);
Barhamudin  dan  Hendra,  Kedudukan  Camat  Menurut  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintah Daerah, Halaman 227-251
b.  Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
c.  Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
d.  Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
e.  Mengkoordinasikan  pemeliharaan prasarana  dan  sarana  pelayanan umum;
f.  Mengkoordinasikan penyelenggaraan
kegiatan pemerintahan  yang  dilakukan  oleh Perangkat Daerah di Kecamatan; g.  Membina dan mengawasi penyelenggaraan  kegiatan  Desa dan/atau kelurahan; h.  Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota yang tidak
dilaksanakan oleh unit kerja
Perangkat  Daerah  kabupaten/kota yang ada di Kecamatan; dan i.  Melaksanakan  tugas  lain  sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Adapun  yang  dimaksud  urusan pemerintahan  umum  dalam  ayat  (1) huruf (a) diatas adalah : a. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan  nasional  dalam  rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan
pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b.  Pembinaan  persatuan  dan  kesatuan bangsa;
c.  Pembinaan  kerukunan  antarsuku dan  intrasuku,  umat  beragama,  ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas kemanan lokal, regional, dan nasional;
d.  Penanganan  konflik  sosial  sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
e.  Koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di  wilayah  Daerah  provinsi  dan Daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan  permasalahan  yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan; f.  Pengembangan kehidupan demokrasi  berdasarkan  Pancasila; dan  pelaksanaan  semua  Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak  dilaksanakan  oleh  Instansi Vertikal.
Barhamudin  dan  Hendra,  Kedudukan  Camat  Menurut  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintah Daerah, Halaman 227-251
B. Kedudukan Camat dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014
Camat  sebagai  pimpinan  dalam suatu organisasi harus mampu menggerakan  orang-orang  yang  ada pada  organanisasi  tersebut,  sehingga organisasi  dapat  berfungsi  sebagai wadah  maupun  proses  kerja  sama sejumlah  manusia  yang  terikat  dalam hubungan  formal.  Organisasi  dibentuk untuk mencapai tujuan dengan keterbatasan  sumber  daya  manusia, sedangkan  tujuan  yang  hendak  dicapai tanpa mempunyai batas. Melihat kenyataan  ini  perlu  adanya  pengaturan yang menyangkut pemanfaatan sumber daya tersebut untuk digunakan seoptimal  mungkin.  Untuk  mengatur hal  itu  maka  perlu  adanya  seorang pemimpin. Kecamatan atau yang disebut  dengan  nama  lain  adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota  yang  dipimpin  oleh camat. 13 Daerah kabupaten/kota membentuk  Kecamatan  dalam  rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan,
13 Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014 Tentang Pemerintahan Daerah
pelayanan  publik,  dan  pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan. 14
Kecamatan  sebagai  wilayah kerja koordinasi penyelenggaraan pemerintahan,  pelayanan  publik,  dan pemberdayaan  masyarakat  mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam upaya peningkatan pelayanan masyarakat  dan  pencapaian  sasaran pembangunan  nasional.  Untuk  itu Camat sebagai pimpinan akan melaksanakan tugas-tugas dengan memperhatikan  kesesuaian  tugas  yang di  bebankan  kepada  pegawai  dengan kemampuan pegawai terhadap pekerjaan.  Dengan  demikian  setelah tugas-tugas itu dibagikan Camat sebagai koordinator dari masing- masing satuan/seksi dalam pemerintahan  Kecamatan  merupakan penanggungjawab  akhir  dari  masing- masing  satuan/seksi  yang  ada  di Kecamatan  tersebut.  Oleh  karenanya setiap pimpinan satuan/seksi organisasi wajib  mengawasi  bawahan  masing- masing  dan  bila  terjadi  penyimpangan agar  mengembil  langkah-langkah  yang diperlukan  sesuai  dengan  peraturan yang berlaku.
14 Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014 Tentang Pemerintahan Daerah
Barhamudin  dan  Hendra,  Kedudukan  Camat  Menurut  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintah Daerah, Halaman 227-251
Terjadinya perubahan yang
mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan menurut Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2014  Tentang  Pemerintahan  Daerah,    , Undang-Undang  Nomor  32  Tahun 2004,  dan    Undang  Undang  nomor  22 tahun  1999  Tentang  Pemerintahan Daerah  menggantikan  Undang-Undang Nomor  5  Tahun  1974  Tentang  Pokok Poko Pemerintahan Daerah.  Perubahan mencakup mengenai kedudukan kecamatan  menjadi  perangkat  daerah kabupaten/kota,  dan  camat  menjadi pelaksana sebagian urusan pemerintahan yang menjadi  wewenang Bupati/Walikota.
Dinyatakan    bahwa  perangkat daerah    kabupaten/kota    terdiri    atas secretariat  daerah,  secretariat  DPRD, dinas  daerah,  lembaga  teknis  daerah, dan kecamatan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 209 Ayat
(2) Perangkat Daerah kabupaten/kota terdiri atas:
a.sekretariat daerah; b.sekretariat DPRD;  c.inspektorat;  d.dinas;  e.badan; dan    f.  Kecamatan.  Pasal  tersebut menunjukan adanya perubahan penting yaitu:
a.  Kedudukan  cama  tidak  lagi  sebagai kepala  wilayah  kecamatan  dan
sebagai alat pemerintah pusat dalam menjalankan tugas-tugas dekonsentrasi,  namun  telah  beralih menjadi  perangkat  daerah  yang hanya memiliki sebagian kewenangan  otonomi  daerah  dan penyelenggaraan  tugas-tugas  umum pemerintahan dalam wilayah kecamatan.
b.  Kecamatan merupakan suatu wilayah kerja tempat camat bekerja, bukan lagi sebagai wilayah administrasi pemerintahan.
c.  Camat  bukan  lagi  penguasa  tunggal
yang berfungsi sebagai administrator pemerintahan, pembangunan  dan  kemasyarakatan, akan  tetapi  merupakan  pelaksana sebagian wewenang yang dilimpahkan  oleh  Bupati/Walikota. Kecamatan adalah perangkat  daerah kabupaten  dan  daerah  kota  dan bukan lagi kepala wilayah administrasi pemerintahan.
Adanya  Perubahan  kedudukan kecamatan  dan  kedudukan  camat, membawa  dampak  pada  kewenangan yang  harus  dijalankan  oleh  camat. Namun  demikian  ada  karakter  yang berbeda  antara  status  perangkat  daerah yang   ada  pada  kecamatan  dengan instansi/lembaga teknis daerah.
Barhamudin  dan  Hendra,  Kedudukan  Camat  Menurut  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintah Daerah, Halaman 227-251
Kewenangan  camat justru lebih bersifat umum dan menyangkut berbagai  aspek  dalam  pemerintahan dan pembangunan serta kemasyarakatan.
Tugas Camat tidak saja terdapat didalam  peraturan  Departemen  dalam Negeri,  melainkan  tersebar  di  berbagai peraturan perUndang-Undangan misalnya perindustrian, pertanian, perekonomian,  dan  lain  sebagainya. Kekhasan dan kekhususan tugas Camat membawanya  ke  kedudukan  sebagai kordinator dan pengawas di wilayahnya,  secara  singkat  camat ditentukan  sebagai  Penguasa  Tunggal di  bidang  Pemerintahan.  Akibatnya ialah  bahwa  fungsi  camat  tidak mungkin diperinci, selalu berkembang, berubah  ruang  lingkup  dan  jenisnya, selalu  berkembang  sesuai  dengan perkembangan  tata  Pemerintahan  dan kemajuan masyarakat dengan pembangunan.  Kecuali  melaksanakan perintah  dari  atasannya  langsung, melaksanakan  peraturan  perUndang- Undangan,  camat  memberikan  “ Public Service ” sebaik-baiknya. 15
Camat adalah seorang pemimpin,  memiliki  tugas  memimpin
15 Bayu  Surianingrat, Wewenang  Tugas  dan Tanggung Jawab Camat (Jakarta: Patco, 1981).
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan sesuai dengan yang di atur pada Pasal 224 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai berikut:
1.  Kecamatan  dipimpin  oleh  seorang kepala  kecamatan  yang  disebut camat  yang  berada  dibawah  dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota  melalui  sekretaris Daerah.
2.  Bupati/Walikota  wajib  mengangkat Camat  dari  pegawai  negeri  sipil yang  menguasai  pengetahuan  teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan. 3.  Pengangkatan  camat  yang  tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksut pada Ayat (2) dibatalkan keputusan
pengangkatannya  oleh  Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. 16
Pengangkatan  Camat,  menurut penjelasan    pasal  224  Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2014,  dijelaskan bahwa  yang    dimaksud  dengan menguasai pengetahuan teknis pemerintahan adalah dibuktikan dengan  ijazah  diploma  atau  sarjana pemerintahan  atau  sertifikat    profesi kepamongprajaan.    Kenyataan    yang
16 Undang-Undang  Nomor  23Ttahun  2014 Tentang Pemerintahan Daerah
Barhamudin  dan  Hendra,  Kedudukan  Camat  Menurut  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintah Daerah, Halaman 227-251
berlaku    sekarang    ini    banyak  Camat yang  tidak  memenuhi  syarat  dimaksud diatas.
Tugas  Camat  diatur  pada  Pasal 225 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai berikut : 1. Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 Ayat (1) mempunyai tugas:
a.  Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 25 Ayat (6); b.  Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; c.  Mengoordinasikan upaya
penyelenggaraan ketentraman
dan ketertiban umum;
d. Mengoordinasikan penerapan dan
penegakan perda dan perkada;
e.  Mengoordinasikan  pemeliharaan prasarana  dan  sarana  pelayanan umum;
f.  Mengoordinasikan
penyelenggaraan kegiatan pemerintahan  yang  dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
g.  Membina dan mengawasi penyelenggaraan  kegiatan  Desa dan/atau kelurahan; h.  Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah
kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan  oleh  unit  kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota ada di Kecamatan; dan
i.  Melaksanakan  tugas  lain  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.    Pendanaan  penyelenggaraan  urusan pemerintahan  umum  sebagaimana dimaksud  Pada  Ayat  (1)  huruf  a dibedakan pada APBN dan pelaksanaan  tugas  lain  sebagaimana dimaksud  pada  Ayat  (1)  huruf  I dibebankan kepada yang menugasi. 3.  Camat dalam melaksanakan tugasnya  sebagaimana  dimaksud pada Ayat (1) dibantu oleh
perangkat Kecamatan.
Menurut Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan  Daerah  pada  pasal  209 dijelaskan  bahwa  Kecamatan  adalah perangkat daerah Kabupaten/kota, sebagaimana  dijelaskan  pada  ayat  (2) huruf  f,  bahwa  Kecamatan  itu  adalah Perangkat Daerah kabupaten/kota.
Kedudukan Kecamatan dijelaskan  pada  pasal  221  Undang Undang    Nomor  23  Tahun.2014 sebagai berikut :
Barhamudin  dan  Hendra,  Kedudukan  Camat  Menurut  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintah Daerah, Halaman 227-251
1.  Daerah  kabupaten/kota  membentuk
Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat
Desa/kelurahan.
2.  Kecamatan  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1)  dibentuk  dengan Perda Kabupaten/Kota berpedoman pada peraturan pemerintah. 3.  Rancangan  Perda  Kabupaten/Kota
tentang  pembentukan  Kecamatan yang telah mendapatkan persetujuan  bersama  bupati/wali kota  dan  DPRD  kabupaten/kota, sebelum  ditetapkan  oleh  bupati/ wali  kota  disampaikan  kepada Menteri  melalui  gubernur  sebagai wakil  Pemerintah  Pusat  untuk mendapat persetujuan.
Jadi Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi
penyelenggaraan
pemrintahan,
pelayanan  publik,  dan  pemberdayaan masyarakat  Desa/kelurahan.  Camat sebagai pimpinan tertinggi di
Kecamatan harus dapat mengkoorkinasikan semua urusan pemerintahan di  Kecamatan, kemudian juga Camat harus memberikan
pelayanan  publik  di  Kecamatan  dan juga pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan.
Pasal  224  Undang  Undang No.23 Tahun 2014 tentan Pemerintahan Daerah sebagai berikut :
1.  Kecamatan  dipimpin  oleh  seorang kepala  kecamatan  yang  disebut camat  yang  berada  di  bawah  dan bertanggung jawab kepada bupati/wali  kota  melalui  sekretaris Daerah.
2.  Bupati/wali  kota  wajib  mengangkat camat  dari  pegawai  negeri  sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi
persyaratan kepegawaian sesuai dengan ketentuan  peraturan  perundang- undangan.
3.  Pengangkatan  camat  yang  tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (2) dibatalkan keputusan pengangkatannya  oleh  gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
Dalam  penjelasan  pasal  224 Undang  Undang    Nomor  23  Tahun 2014  dijelaskan  bahwa  yang  dimaksud dengan  menguasai  pengetahuan  teknis pemerintahan adalah dibuktikan dengan  ijazah  diploma  atau  sarjana
Barhamudin  dan  Hendra,  Kedudukan  Camat  Menurut  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintah Daerah, Halaman 227-251
pemerintahan  atau  sertifikat  profesi kepamongprajaan. Kenyataan yang berlaku  sekarang  ini  banyak  Camat yang  tidak  memenuhi  syarat  dimaksud diatas.
Tugas  Camat  diatur  pada  Pasal 225 Undang  Undang  Nomor  23 Tahun 2014 sebagai berikut : 1. Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (1) mempunyai tugas:
a.  menyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 25 ayat (6); b.  mengoordinasikan
kegiatan
pemberdayaan masyarakat;
c.  mengoordinasikan
upaya penyelenggaraan  ketenteraman dan ketertiban umum;
d.  mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana  dan  sarana  pelayanan umum;
f.  mengoordinasikan
penyelenggaraan
kegiatan pemerintahan  yang  dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
g. membina dan mengawasi penyelenggaraan  kegiatan  Desa dan/atau kelurahan; h.melaksanakan Urusan Pemerintahan  yang menjadi kewenangan Daerah
kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan  oleh  unit  kerja
Perangkat
Daerah
kabupaten/kota  yang  ada  di Kecamatan; dan
i.  melaksanakan  tugas  lain  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.    Pendanaan  penyelenggaraan  urusan pemerintahan  umum  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  a dibebankan pada APBN dan pelaksanaan tugas lain sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1)  huruf  i  dibebankan  kepada yang menugasi.
3.  Camat dalam melaksanakan tugasnya  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh perangkat Kecamatan.
Selain  tugas  tersebut  diatas Camat  juga  mendapat  pelimpahan wewenang, hal  ini  atur pada Pasal 226 Undang  Undang  Nomor  23  Tahun 2014, sebagai berikut :
Barhamudin  dan  Hendra,  Kedudukan  Camat  Menurut  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintah Daerah, Halaman 227-251
1.  Selain melaksanakan
tugas sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 225  ayat  (1),  camat  mendapatkan pelimpahan  sebagian  kewenangan bupati/wali kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan  Daerah  kabupaten/kota. 2.  Pelimpahan kewenangan bupati/wali kota  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (1)  dilakukan  berdasarkan pemetaan  pelayanan  publik  yang sesuai dengan karakteristik Kecamatan dan/atau kebutuhan masyarakat  pada  Kecamatan  yang bersangkutan.
3. Pelimpahan kewenangan bupati/wali kota  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan bupati/wali kota berpedoman pada peraturan pemerintah.
Kewenangan  yang  dilimpahkan dari  bupati/walikota  kepada  Camat misalnya  kebersihan  di  Kecamatan, pemadam kebakaran di Kecamatan dan pemberian  izin  mendirikan  bangunan untuk luasan tertentu. Mengenai pendanaan  akibat  dari  pelimpahan wewenang  tersebut  diatas  diatur  pada Pasal 227 UU No. 23 Tahun 2014 yaitu: Pendanaan dalam penyelenggaraan
tugas  pemerintahan  yang  dilakukan oleh  camat  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  225  ayat  (1)  huruf  b sampai dengan huruf h serta Pasal  226 ayat  (1)  dibebankan  pada  APBD kabupaten/kota.
Pasal  10  Peraturan  Pemerintah Nomor  17  Tahun  2018  Tentang Kecamatan,  Camat  dalam  memimpin Kecamatan bertugas:
a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan  umum  di  tingkat Kecamatan sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
b. Mengoordinasikan kegiatan
pemberdayaan  masyarakat,  meliputi: 1.  partisipasi masyarakat dalam forum  musyawarah  perencanaan pembangunan  di  desa/Kelurahan dan Kecamatan;
2.  sinkronisasi  program  kerja  dan kegiatan
pemberdayaan
masyarakat  yang  dilakukan  oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
3.  efektivitas kegiatan
pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan; dan 4.  pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di
Barhamudin  dan  Hendra,  Kedudukan  Camat  Menurut  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintah Daerah, Halaman 227-251
wilayah  kerja  Kecamatan  kepada bupati/wali kota;
c.  Mengoordinasikan
upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi:
1.  sinergitas  dengan  Kepolisian
Negara  Republik  Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi  vertikal  di  wilayah Kecamatan;
2.  harmonisasi  hubungan  dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
3.  pelaporan pelaksanaan pembinaan  ketenteraman  dan ketertiban  kepada  bupati/wali kota;
d.  Mengoordinasikan  penerapan  dan penegakan  Peraturan  Daerah  dan Peraturan Kepala Daerah, meliputi:
1.  sinergitas  dengan  perangkat daerah yang tugas dan
fungsinya  di  bidang  penegakan peraturan  perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
2.  pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan  perundang-undangan
di  wilayah  Kecamatan  kepada bupati/wali kota.
e.  Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana  dan  sarana  pelayanan umum, meliputi:
1.  sinergitas dengan  perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
2.  pelaksanaan pemeliharaan
prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta; dan 3.  pelaporan pelaksanaan
pemeliharaan  prasarana  dan fasilitas  pelayanan  umum  di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota;
f.  Mengoordinasikan  penyelenggaraan kegiatan  pemerintahan  di  tingkat Kecamatan, meliputi:
1.  sinergitas perencanaan dan pelaksanaan  kegiatan  dengan perangkat  daerah  dan  instansi vertikal terkait;
2.  efektivitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di
tingkat Kecamatan; dan
3.  pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada bupati/wali kota;
g.  Membina dan
mengawasi penyelenggaraan  pemerintahan  desa sesuai  dengan  ketentuan  peraturan
Barhamudin  dan  Hendra,  Kedudukan  Camat  Menurut  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintah Daerah, Halaman 227-251
perundang-undangan yang mengatur desa; h.  Melaksanakan  urusan  pemerintahan yang  menjadi  kewenangan  daerah
kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat  daerah  kabupaten/kota yang ada di Kecamatan, meliputi:
1.  perencanaan  kegiatan  pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
2.  fasilitasi  percepatan  pencapaian standar  pelayanan  minimal  di wilayahnya;
3.  efektivitas pelaksanaan pelayanan  kepada  masyarakat  di wilayah Kecamatan; dan
4.  pelaporan  pelaksanaan  kegiatan
pelayanan  kepada  masyarakat  di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah; dan
i.  Melaksanakan  tugas  lain  sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 11 dalam Peraturan
Pemerintah  Nomor  17  Tahun  2018 Tentang Kecamatan , sebagai berikut: 17
1. Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal  10,  camat  mendapatkan pelimpahan  sebagian  kewenangan
17 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan
bupati/wali kota: a. untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
kabupaten/kota;  dan  b.  Untuk melaksanakan tugas pembantuan.
2.  Sebagian  urusan  pemerintahan  yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada  ayat  (1)  huruf  a  terdiri  atas pelayanan perizinan dan nonperizinan. 3.  Pelayanan  perizinan  sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaksanakan dengan kriteria: proses sederhana;  objek  perizinan  berskala kecil;  tidak  memerlukan  kajian teknis  yang  kompleks;  dan  tidak memerlukan teknologi tinggi.
4.  Pelayanan  perizinan  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (3)  dilakukan melalui pelayanan terpadu.
5.  Pelaksanaan  pelayanan  perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikembangkan sebagai inovasi pelayanan  publik  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
6.  Pelayanan
nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan kriteria:
a.berkaitan dengan pengawasan terhadap objek perizinan; b.kegiatan berskala  kecil;  dan  c.pelayanan langsung  pada  masyarakat  yang bersifat rutin.
7.  Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan
sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (2)  sampai dengan ayat (6) dilakukan berdasarkan  pemetaan  pelayanan publik  sesuai  dengan  karakteristik
Barhamudin  dan  Hendra,  Kedudukan  Camat  Menurut  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintah Daerah, Halaman 227-251
Kecamatan dan/atau kebutuhan masyarakat setempat.
8.  Tugas  pembantuan  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  b dilaksanakan  oleh  camat  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 9. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata
cara pelimpahan sebagian kewenangan bupati/wali kota kepada camat sebagaimana
dimaksud  pada  ayat  (1)  diatur dengan Peraturan Menteri.
Sedangkan  dalam  Pasal  29 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan menyebutkan bahwa: 18
1.  Pendanaan  pelaksanaan  tugas  lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal  10  huruf  i  dibebankan kepada yang menugaskan.
2. Pendanaan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dibebankan pada
anggaran  pendapatan  dan  belanja daerah kabupaten/kota.
Camat dalam memimpin Kecamatan bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan  sesuai  dengan  ketentuan peraturan  perundang-undangan  yang mengatur pelaksanaan
urusan
18 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan
pemerintahan umum. Urusan
pemerintahan umum dimaksud meliputi: 19
a. Pembinaan  wawasan  kebangsaan dan  ketahanan  nasional dalam rangka  memantapkan  pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945,  pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan  dan  pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. Pembinaan  persatuan  dan  kesatuan bangsa;
c. Pembinaan  kerukunan  antarsuku dan  intrasuku,  umat  beragama,  ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas kemanan lokal, regional, dan nasional;
d. Penanganan  konflik  sosial  sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
e. Koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di  wilayah  Daerah  provinsi  dan Daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan  permasalahan  yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi
19 Undang-Undang  Nomor  23  tahun  2014 tentang Pemerintah Daerah
Barhamudin  dan  Hendra,  Kedudukan  Camat  Menurut  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintah Daerah, Halaman 227-251
manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan,
potensi serta keanekaragaman
Daerah  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan;
f. Pengembangan kehidupan demokrasi  berdasarkan  Pancasila;
dan  pelaksanaan  semua  Urusan
Pemerintahan yang bukan
merupakan kewenangan Daerah dan tidak  dilaksanakan  oleh  Instansi Vertikal.
Dari uraian tugas dan
kewenangan camat sebagaimana dipaparkan  diatas,  dapat  dinyatakan, bahwa  camat  mempunyai  tugas  secara atribusi  yang  termuat  pada  pasal  225 ayat  (1)  huruf  (  b  s/d  i)  Undang Undang  Nomor  23  tahun  2014  dan pasal  10  Undang  Undang  Nomor  23 tahun 2014  Adapun tugas camat secara delegasi sebagaimana dinyatakan dalam  pasal  225  ayat  (1)  huruf  (a) Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 dan  pasal  11  Undang  Undang  Nomor 23 tahun 2014.
Dalam  hubungannya  dengan tugas    seorang  camat,  dikaikan  dengan betapa  luas  dan  sulit  ditentukan  target yang ingin dicapai, karena tugas camat sebagaimana  termuat  dalam  pasal  10 dan  pasal  11  Peraturan  Pemerintah
nomor  17  Tahun  2018  Tentang Kecamatan,  dan  pasal  pasal  dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang  Pemerintah  Daerah,  yang sangat berbeda dengan tugas perangkat daerah kabupaten dan kota sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal 209 ayat (2).
Dalam  perangkat  daerah  yang bernama  Kecamatan  yang  terdiri  dari kelurahan kelurahan, sebagaimana dimuat dalam pasal 25 yang menyatakan: 20
1. Kelurahan sebagai perangkat Kecamatan yang mempunyai tugas dan  fungsi      melaksanakan penyelenggaraan  pemerintahan  di wilayah  Kelurahan  yang  dipimpin lurah.
2.   Selain  melaksanakan  tugas  dan fungsi sebagaimana dimaksud pada  ayat  (1),  lurah  dibantu  oleh perangkat Kelurahan untuk melaksanakan tugas yang
diberikan oleh camat.
3.   Tugas lurah meliputi: a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kelurahan; b.pelaksanaan pemberdayaan masyarakat; c.pelaksanaan
20 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan,
Barhamudin  dan  Hendra,  Kedudukan  Camat  Menurut  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintah Daerah, Halaman 227-251
pelayanan masyarakat;
d.pemeliharaan  ketenteraman  dan ketertiban  umum  ;e.pemeliharaan prasarana  dan  fasilitas  pelayanan umum;    f.pelaksanaan  tugas  lain yang diberikan oleh camat; dang.pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kemudian dalam Kecamata adanya  lembaga  musyawarah pimpinan  dikecamatan  yang    di sebut Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan sebagaimana  dimuat  pasal  15
Peraturan  Pemerintah  nomor  17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan. Pasal 15 1.  Untuk  menunjang  kelancaran
pelaksanaan urusan pemerintahan umum, dibentuk forum koordinasi pimpinan di Kecamatan. 2.  Forum  koordinasi  pimpinan  di
Kecamatan sebagaimana
dimaksud  pada  ayat  (1)  diketuai
oleh camat.
3. Anggota forum koordinasi pimpinan di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) terdiri atas pimpinan
Kepolisian Negara Republik
Indonesia, pimpinan kewilayahan Tentara  Nasional  Indonesia,  dan pimpinan instansi vertikal lainnya di Kecamatan.
4.  Forum  koordinasi  pimpinan  di Kecamatan sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  dapat mengundang  pimpinan  instansi vertikal  sesuai  dengan  masalah yang dibahas.
5.  Forum  koordinasi  pimpinan  di Kecamatan  ditetapkan  dengan keputusan camat.
Dari kalimat melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah  Kelurahan  dan  pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kelurahan sudah jelas menunjukan adanya wilayah  pemerintahan  yang  terendah. Demikian juga jika kita telaah ketentuan mengenai tugas tugas camat, jelas menunjukan ada wilayah pemerintahan,  bukan  wilayah  kerja. Wilayah  kerja  itu  menunjuk  kepada satu  tugas  yang  biasanya  dilakukan oleh instansi vertikal.
Terlepas  apakah  kedudukan kecamatan sebagai wilayah pemerintahan  atau  sebagai  wilayah kerja pemerintah kabupaten/kota, kedudukan  camat  tetap  saja  sebagai tokok  sentral  dalam  suatu  kecamatan,
Barhamudin  dan  Hendra,  Kedudukan  Camat  Menurut  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintah Daerah, Halaman 227-251
sebagai koordinator. Meskipun Kecamatan tidak lagi merupakan satuan wilayah kekuasaan pemerintahan, melainkan sebagai satuan  wilayah  kerja  atau  pelayanan menurut  Undang-Undang  Nomor  23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, hal  ini  dipertegas  dalam  penjelasan umum Peraturan Pemerintah nomor 17 Tahun  2018  Tentang  Kecamatan,  yang menyatakan  bahwa  Dalam  sistem penyelenggaraan  pemerintahan  posisi Kecamatan berkedudukan sebagai perangkat daerah kabupaten/kota
sekaligus penyelenggara urusan
pemerintahan umum.
Sebagai pelaksana perangkat daerah
kabupaten/kota,  camat  melaksanakan sebagian  kewenangan  bupati/wali  kota yang dilimpahkan dan sebagai penyelenggara  urusan  pemerintahan umum, camat secara berjenjang melaksanakan  tugas  Pemerintah  Pusat di wilayah Kecamatan. Dengan kedudukannya  tersebut,  Kecamatan mempunyai peran yang sangat strategis di  kabupaten/kota,  baik  dari  tugas  dan fungsi, organisasi, sumber daya manusia,  dan  sumber  pembiayaannya sehingga  perlu  pengaturan  tersendiri yang mengatur penyelenggaraan
pemerintahan  di  Kecamatan  dengan Peraturan Pemerintah.
Peran camat ditentukan oleh bagaimana bupati atau walikota mendelegasikan  kewenangan  kepada camat.  Masalahnya,  di  hampir  semua daerah  di  Indonesia  camat  belum mendapatkan delegasi kewenangan dari bupati atau wali kota secara maksimal. Pemerintah daerah cenderung mengedepankan  logika  sektoral  dan belum mampu memberdayakan kecamatan dalam logika kewilayahan. 21
Kedudukan camat perlu dikembalikan  kembali  sebagai  kepala wilayah yang disamping melaksanakan fungsi  atributif,  juga  melaksanakan fungsi  delegatif,  diperlukan  sosok camat  yang  mampu  meningkatkan perannya  terkait  system  dan  struktur organisasi,pemberdayaan  sumber  daya manusia kecamatan dan mengoptimalkan fungsi pelayanan kepada  masyarakat,  Peran  dan  fungsi camat  perlu  diarahkan  kepada  fungsi atributif tanpa mengsampingkan fungsi kewenangan dari kepala daerah. 22
21 Gunawan,  “Peran  dan  Fungsi  Kecamatan dalam  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah di  Kota  Semarang  dan  Kabupaten  Semarang Provinsi  Jawa  Tengah,” Jurnal  Bina  Praja 6, no.4 (2014): 315.
22 Gunawan
Barhamudin  dan  Hendra,  Kedudukan  Camat  Menurut  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintah Daerah, Halaman 227-251
Personil  Kecamatan  yang  ideal menurut tugas dan fungsinya disesuaikan  dengan  struktur  organisasi di  Peraturan  Pemerintah  41  Tahun 2007  Tentang  Organisasi  Perangkat Daerah  ditambah  staf  masing-masing bidang  atau  seksi  atau  bagian  minimal 2  (dua)  orang,  satu  Kecamatan  30 sampai  dengan  50  orang/pegawai, jumlah personil Kecamatan yang ideal, disesuaikan  dengan  struktur  organisasi yang  ada,  minimal  masing-masing seksi  ada  3  (tiga)  pelaksana,  jumlah personil Kecamatan yang ideal, disesuaikan  dengan  struktur  organisasi yang  ada,  minimal  masing-masing seksi  ada  2  (tiga)  pelaksana  dan disekretariat ada 4 pelaksana. Kompetensi/kapasitas  Kecamatan  serta jajarannya  perlu  dukungan  tenaga  ahli berkaitan dengan pertanahan dan pengadaan barang dan sarana prasarana karena beresiko hukum, kompetensi/Kapasitas  kecamatan  pada saat  ini  masih  kurang,  dikarenakan latar  belakang  yang  tidak  berasal  dari pemerintahan,  idealnya  harus  berasal dari pemerintahan, perlu dukungan dari segenap komponen terutama pengambil  kebijakan  bupati/walikota, kompetensi/Kapasitas  kecamatan  pada saat  ini  masih  kurang,  dikarenakan
kualitas  SDM  yang  tersedia  masih kurang  serta  mental  dan  disiplin  yang rendah,  perlu  dukungan  dari  segenap komponen terutama pengambil kebijakan bupati/walikota dalam menempatkan  penyediaan  SDM  yang berkualitas. 23

## KESIMPULAN
Kedudukan  dan  peran  Camat perlu  dikembalikan  posisinya  kembali sebagai kepala wilayah yang melaksanakan  fungsi  atributif,  juga melaksanakan fungsi delegatif, diperlukan  sosok  camat  yang  mampu meningkatkan  perannya  terkait  system dan  struktur  organisasi,pemberdayaan sumber  daya  manusia  kecamatan  dan mengoptimalkan fungsi pelayanan kepada  masyarakat,  Peran  dan  fungsi camat  perlu  diarahkan  kepada  fungsi atributif tanpa mengsampingkan fungsi kewenangan dari kepala daerah. Dalam penyelenggaraan  pemerintahan  daerah menurut  Undang-Undang  Nomor  23 tahun  2014  Tentang  Pemerintahan Daerah  yaitu  Kecamatan  tidak  lagi merupakan  satuan  wilayah  kekuasaan pemerintahan, melainkan sebagai satuan  wilayah  kerja  atau  pelayanan. Kepemimpinan  camat  merupakan  hal
Barhamudin  dan  Hendra,  Kedudukan  Camat  Menurut  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintah Daerah, Halaman 227-251
yang  penting  yang  dibutuhkan  oleh setiap  tingkatan  organisasi  dalam mewujudkan  tujuan  bersama  untuk mengkoordinasikan  segala  daya  dan upaya dalam menjalankan semua tugas dan  tanggung  jawab  yang  diberikan kepadanya.

## DAFTAR PUSTAKA
Bayu  Surianingrat, Wewenang  Tugas dan  Tanggung  Jawab  Camat .
Jakarta: Patco, 1981.
Gunawan, “Peran dan Fungsi Kecamatan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah  di  Kota  Semarang  dan Kabupaten  Semarang  Provinsi Jawa Tengah,” Jurnal Bina Praja 6, no. 4 (2014): 315. Hadari Nawawi. Administrasi Pendidikan . Jakarta: Gunung Agung, 1989.
J.  Wajong, Kedudukan  dan  Tugas Pamong  Praja .  Jakarta:  Bina Aksara, 1982.
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun
2018 Tentang Kecamatan Soewarno Handayaningrat. Administrasi Pemerintahan Dalam  Pembangunan  Nasional . Jakarta: Gunung Agung, 1995. Sondang P. Siagian, Filsafat
Administrasi .  Jakarta:  Gunung Agung, 1997.
Sutarto. Dasar-Dasar Organisasi .
Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1980. Undang  Undang  Nomor  23  Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah.
Undang  Undang  Nomor  32  Tahun 2004 Tentang Pemerintahan
Daerah.
W.J.S.  Purwadarminta. Kamus  Bahasa
Indonesia . Jakarta: Balai Pustaka, 1986.