## PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK YANG INOVATIF DI MASA PANDEMI COVID-19

## I Wayan Sutrisna
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mahendradatta sutrisna76@yahoo.co.id
Abstrak - Pandemi yang diakibatkan oleh wabah Corona Virus Diseases 2019 (Covid-19) telah memberikan dampak yang sangat signifikan pada kehidupan manusia. Wabah ini tidak hanya menyebabkan krisis kesehatan namun juga berdampak pada perekonomian serta pola kehidupan manusia. Kebijakan tentang social distancing di Indonesia telah mengubah pola pelayanan  publik  menjadi  pelayanan  dengan  sistem online .  Model  pelayanan online membuat masyarakat yang belum terbiasa menggunakan infrastruktur internet mengalami hambatan dalam mengakses layanan yang mereka butuhkan. Perubahan model pelayanan akibat dari wabah Covid-19 mengharuskan masyarakat dan pemerintah dapat beradaptasi dengan  pola  kehidupan  yang  baru  atau new  normal .  Pada  masa new  normal penyelenggaraan pelayanan publik dilaksanakan melalui pembatasan interaksi sosial dengan menerapkan  protokol  kesehatan  untuk  mencegah  penularan  Covid-19.  Birokrasi  harus mampu  menghasilkan  inovasi  dan  kreatifitas  untuk  mempermudah  masyarakat  dalam memperoleh pelayanan sehingga wabah Covid-19 bukan menjadi penghalang bagi birokrasi dalam  melaksanakan  fungsi  utamanya  sebagai  pelayan  publik.  Inovasi  layanan  berbasis online yang mudah diakses dan mudah dipahami oleh masyarakat akan mampu memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa pandemi Covid-19 bukan merupakan halangan dalam memperoleh  pelayanan  publik.  Tujuan  dari  tulisan  ini  adalah  untuk  mengkaji Penyelenggaraan  Pelayanan  Publik  yang  Inovatif  di  masa  pendemi  Covid-19  dengan menggunakan pendekatan studi literasi.
Kata kunci: pelayanan publik, inovasi, pandemi
Abstract - The pandemic caused by the Corona Virus Diseases 2019 (Covid-19) outbreak has had a very significant impact on human life. This epidemic not only caused a health crisis but also had an impact on the economy and the pattern of human life. The policy on social distancing in Indonesia has changed the pattern of public services into services with an online system. The online service model makes people who are not accustomed to using internet infrastructure experience obstacles in accessing the services they need. Changes in service models as a result of the Covid-19 outbreak require the community and government to be able to adapt to a new life pattern or new normal. During the new normal period, the implementation of public services is carried out through restrictions on social interaction by implementing health protocols to prevent the transmission of Covid-19. The bureaucracy must be able to produce innovation and creativity to make it easier for the community to obtain services so that the Covid-19 outbreak does not become a barrier for the bureaucracy in carrying out its main function as a public servant. Online-based service innovations that
are easily accessible and easily understood by the public will be able to give confidence to the public that the Covid-19 pandemic is not an obstacle in obtaining public services. The purpose of this paper is to examine the implementation of innovative public services during the Covid-19 pandemic using a literacy study approach.
Keywords: pandemic;  public service, innovation, pandemic .

## PENDAHULUAN
Wabah  Corona  Virus  Diseases  2019 (Covid-19)  yang  melanda  dunia  telah memberikan  dampak  terhadap  berbagai sendi kehidupan masyarakat di muka bumi ini. Covid-19 mulai terdeteksi menjangkiti manusia di daerah Wuhan Cina  pada akhir tahun  2019.  Wabah  Covid-19  tidak  hanya berdampak pada kesehatan manusia, namun juga mempengaruhi seluruh sisi kehidupan manusia.  Pada  masa  pendemi  ini masyarakat dunia tidak lagi bisa melakukan pergerakan  antar  Negara  dengan  leluasa karena  banyak  sekali  terjadi  pembatasan terhadap  aktivitas  masyarakat  khusunya dalam perjalanan antar Negara dan daerah. Seluruh  dunia  mengalami  kemerosotan ekonomi akibat sektor perekonomian yang tidak  dapat  bergerak  secara  wajar  karena kebijakan  yang  dikeluarkan  pemerintah dalam membatasi aktivitas manusia.
Krisis  kesehatan  yang  menyebabkan krisis  ekonomi  dunia  ini  membuat pemerintahan  di  seluruh  dunia  harus bekerja ekstra untuk menangulangi pandemi Covid-19. Pada awal bulan Maret 2020, Pemerintah Indonesia
mengumumkan  bahwa  wabah  Covid-19 telah  ditemukan  di  wilayah  Indonesia. Sejak  saat  itu  pemerintah  Indonesia  terus berupaya  mengeluarkan  kebijakan  untuk mengantisipasi makin merebaknya penularan  wabah  Covid-19.  Pada  tanggal 31  Maret  2020  Pemerintah  Indonesia
Mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembantasan Sosial Berskala Besar dalam
Rangka  Percepatan  Penanganan Corona Virus  Disease  2019  (Covid-19) .  Aturan social distancing sebagai implemetasi dari kebijakan  Pembatasan  Sosial  Berskala Besar  (PSBB)  mulai  diberlakukan  kepada masyarakat.  Kebijakan  ini  membuat aktivitas  sehari-hari  masyarakat  mulai dibatasi  dan  bahkan  diancam  dengan berbagai sanksi. Banyak terjadi penolakan oleh  berbagai  komponen  masyarakat  atas pemberlakuan  kebijakan  ini,  namun pemerintah tetap menganggap kebijakan ini akan  mampu  menekan  penyebaran  wabah Covid-19.
Penyebaran  wabah  Covid-19  yang semakin mengkawatirkan membuat Pemerintah  Indonesia  menjadikan  wabah ini  sebagai  bencana  nasional.  Untuk memperkuat penanganannya maka dikeluarkan  Keputusan  Presiden  Republik Indonesia  Nomor    12  tahun  2020  tentang Penetapan  Bencana  Nonalam  Penyebaran Corona  Virus  Disease  2019  (Covid-19) sebagai  Bencana  Nasional.  Pemerintah menganggap  Covid-19  sebagai  bencana nonalam  yang  telah  berdampak  pada meningkatnya jumlah korban dan kerugian harta  benda,  meluasnya  cakupan  wilayah yang  terkena  bencana  serta  menimbulkan implikasi pada aspek sosial ekonomi yang luas  di  Indonesia.  Kebijakan  penangan
wabah  corona  terus  dikeluarkan  oleh pemerintah  dengan  harapan  wabah  ini segera  dapat  diatasi.  Pada  dasarnya kebijakan publik harus mampu memberikan harapan kepada seluruh warga bahwa  mereka  dapat  memasuki  hari  esok lebih baik dari hari ini (Nugroho, 2006).
Persoalan  sosial  ekonomi  yang menjadi  dampak  dari  pandemi  Covid-19 telah  memaksa  pemerintah  baik  pusat  dan daerah  untuk  melakukan  rasionalisasi anggaran serta melakukan koreksi terhadap rencana pembangunan yang telah ditetapkan. Refocusing anggaran  untuk menangani pandemi membuat
pembangunan  fisik  mulai  disesuaikan. Penyesuaian yang tepat dan kebijakan yang terukur dalam menangani wabah Covid-19 akan  menjadi  titik  awal  untuk  pemulihan (Muhyiddin,  2020).  Fokus  pengelolaan pemerintahan  diarahkan  pada  penanganan wabah  corona.  Segala  sumber  daya  yang ada  diarahkan  dan  dikerahkan  untuk membantu  penanggulangan  wabah  yang telah  membuat  pertumbuhan  ekonomi menjadi minus. BPS (2020),  merilis bahwa pertumbuhan  ekonomi  sepanjang  tahun 2020  mengalami  kontraksi  yang  cukup dalam hingga mencapai  minus 2,07 persen.
Kondisi pandemi Covid-19
mengharuskan  pemerintah  berfikir  ekstra untuk tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat.  Dengan  adanya  pembatasan aktivitas  kehidupan  normal,  membuat pemerintahan  harus  mampu  memberikan terobosan  layanan  agar  masyarakat  tetap mendapatkan  pelayanan  yang  prima. Perubahan organisasi pemerintahan merupakan  proses  di  mana  organisasi berpindah  dari  keadaan  sekarang  ke keadaan masa depan yang dipengaruhi oleh perubahan  lingkungan  organisasi  dan
kondisi  lingkungan  yang  tidak  dapat diprediksi  (Taufik  dan  Warsono,  2020). Perubahan yang terjadi pada masa pandemi telah  membuat  pelayanan  publik  yang sebelumnya  dilakukan  secara  interaksi antara  masyarakat  dan  petugas,  saat  ini tidak bisa dilakukan lagi karena mayoritas petugas  pelayan    publik  melakukan pekerjaannya dari rumah masing-masing.
Pelaksanaan  kerja  dari  rumah  atau Work  From  Home (WFH) membuat pelayanan kepada masyarakat lebih banyak mengunakan sistem online sehingga antara aparatur  pemerintah  sebagai  pelayan dengan  masyarakat  yang  dilayani  bisa berinteraksi melalui media internet dengan pelayanan  daring.  Hal  ini  menjadi tantangan  baru  bagi  para  Aparatur  Sipil Negara (ASN) dan juga masyarakat umum khususnya  yang  kurang  pasih  tentang teknologi.  Dalam kondisi yang seperti ini, pemerintah  dituntut  untuk  dapat  membuat inovasi  pelayanan  sehingga  pelayanan publik sebagai tugas utama dari pemerintah dapat  tetap  optimal  meski  terjadinya pembatasan  aktivitas.  Tujuan  dari  tulisan ini adalah untuk mengkaji Penyelenggaraan Pelayanan  Publik  yang  Inovatif  di  masa pendemi  Covid-19  dengan  menggunakan pendekatan studi literasi.

## PEMBAHASAN

## Dampak  Pandemi  Covid-19  terhadap Pelayanan Publik di Indonesia
Pandemi  Covid-19  yang  merebak  di Indonesia  sejak  awal  tahun  2020  telah merubah tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Berbagai kebijakan dikeluarkan pemerintah agar dapat menekan penyebaran  wabah  yang  diakibatkan  oleh virus  corona  ini.  Pembatasan  aktivitas berinteraksi dengan sesama menjadi pilihan
yang  tidak  terelakkan  karena  penyebaran virus  ini  akibat  interaksi  antar  manusia. Pembatasan  ini  mengakibatkan  berbagai fasilitas umum seperti, sekolah, pasar, serta obyek  wisata  ditutup  serta  pembatasan terhadap  transportasi  umum  dan  juga meniadakan  aktivitas  yang  menimbulkan kerumunan. Pandemi ini telah memberikan pelajaran  yang  sangat  berharga  kepada manusia  untuk  selalu  harmonis  dengan lingkungan. Berbagai perubahan dilakukan oleh  pemerintah  untuk  bisa  menyesuikan dengan kondisi pandemi yang terjadi.
Perubahan  tata  administrasi  dan dimensi  kerja  organisasi  pemerintahan sebagai  implementasi physical  distancing mengakibatkan pola kerja yang sebelumnya bekerja di kantor bergeser manjadi bekerja dari  rumah.  Demikian  pula  dengan masyarakat yang membutuhkan pelayanan publik  juga  dibatasi  oleh  kebijakan  yang berlaku  terkait  pembatasan  sosial.  Dalam Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2009 tentang  Pelayanan  Publik  disebutkan bahwa  Pelayanan  publik  adalah  kegiatan atau  rangkaian  kegiatan  dalam  rangka pemenuhan  kebutuhan  pelayanan  sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
Terhambatnya  pelayanan  publik  akibat pembatasan aktivitas masyarakat termasuk instansi  pemerintah  sangat  dirasakan  oleh masyarakat yang membutuhkan pelayanan yang  prima.  Optimalisasi  pelayanan  terus dilakukan  oleh  pemerintah  dengan  tetap melakukan  protokol  kesehatan  yang  ketat yakni, menjaga jarak, memakai masker dan sering-sering  mencuci  tangan  dengan sabun. Hambatan yang dihadapi
masyarakat dalam pelayanan dengan sistem online ,  utamanya  adalah  bagi  masyarakat yang  belum  fasih  menggunakan  sistem teknologi  yang  disediakan  oleh  instansi pemberi layanan.
Pembatasan layanan tatap muka oleh insatansi  pemerintah  yang  dilakukan  pada masa pandemi memberikan kebiasaan baru dalam sistem birokrasi Indonesia. Pembatasan  yang  dilakukan  mulai  dari pembelajaran  murid  sekolah  dari  rumah hingga  pembatasan  kerja  ASN  yang mayoritas dilakukan dari rumah. Kebijakan WFH  ini  membuat  masyarakat  merasakan dampak  dari  pelayanan  publik  di  masa pandemi.    Berbagai  kesulitan  dirasakan oleh  masyarakat  dalam  mendapatkan pelayanan publik. Urusan layanan berbagai keperluan dengan sistem online mewajibkan  masyarakat  harus  mampu beradaptasi dengan berbagai perkembangan teknologi  terbaru.  Sebagian  masyarakat harus  menunda  memperoleh  layanan pemerintah  akibat  kurang  pahamnya dengan  aplikasi  pengajuan  layanan  yang tersedia.  Fenomena  ini  mengharuskan pemerintah  wajib  memberikan  sistem layanan  yang  inovatif  sehingga  mudah dimengerti  dan  diakses  oleh  masyarakat secara umum.
Pandemi ini tidak akan menghalangi tugas  dari  pemerintah  dalam  memberikan pelayanan kepada masyarakat agar tercipta solusi  menuju  kesejahteraan  masyarakat. Penyelenggara  pelayanan  publik  menurut Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2009 adalah  setiap  institusi  penyelenggara negara,  korporasi,  lembaga  independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum  lain  yang  dibentuk  semata-mata untuk  kegiatan  pelayanan  publik.  Dalam
situasi  apapun  para  aparatur  pemerintah atau  eksekutif  harus  tetap  melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan sektor  publik  khusunya  penyediaan pelayanan  bagi  kepentingan  publik  agar tercapai kestabilan, ketahanan, dan kesejahteraan masyarakat (Keban, 2004).
Adaptasi Birokrasi di era New Normal Wabah  Covid-19  membuat    tatanan organisasi  pemerintahan  atau  birokrasi  di Indonesia harus mampu beradaptasi dalam suasana pandemi.  Menurut Fritz Morstein Marx  dalam  Santosa  (2017)  birokrasi merupakan tipe organisasi yang dipergunakan  pemerintah  modern  untuk melaksanakan tugas-tugasnya yang bersifat spesialisasi,  dilaksanakan  dalam  sistem administrasi  oleh  aparatur  pemerintah. Birokrasi  harus  mampu  menyesuikan  diri dengan perubahan lingkungan yang sering tidak  dapat  diprediksi.  Di  masa  pandemi Covid-19,  pemerintah  mencanangkan  tata kehidupan  yang  baru (new  normal ),  yakni perubahan
perilaku untuk tetap melaksanakan aktivitas dengan
melaksanakan  protokol  kesehatan  yang ketat untuk menghindari penularan Covid- 19.  Aktivitas  masyarakat  harus  tetap berjalan  meski  wabah  corona  masih  ada. Para  birokrat  harus  tetap  melaksanakan tugasnya sebagai pelayan masyarakat guna menemukan solusi-solusi
dari
permasalahan yang ada menuju kehidupan yang lebih baik.
Perubahan birokrasi terjadi dalam dua dimensi  yakni  dimensi  organisasi  dan dimensi  sistem  kerja  yang  baru.    Pada dimensi  organisasi  telah  terjadi  perubahan model  birokrasi  yang  dijalankan  semula dengan  normal,  kemudian  adanya  wabah Covid-19  menuntut  birokrasi  untuk melakukan  penyesuaian  ke new  normal,
sedangkan  pada  dimensi  sistem  kerja terdapat dua pilihan, yakni bekerja di rumah atau tetap bekerja di kantor namun dengan melaksanakan  protokol  kesehatan  yang ketat  (Taufik  dan  Warsono,  2020). Organisasi  pemerintah  (birokrasi)  yang baik akan mampu menyesuaikan kebijakan yang  dikeluarkan  dengan  kebutuhan masyarakat  dalam  menghadapi  perubahan lingkungan di masa pandemi. Keberhasilan adaptasi  birokrasi  akan  sangat  ditentukan oleh  kualitas  sumber  daya  manusia  serta dukungan infrastruktur yang baik.
Pada  era new  normal ,  birokrasi dituntut  mampu  cepat  tanggap  terhadap perubahan  yang  terjadi  pada  lingkungan masyarakat.  Salah  satu  dimensi  kinerja birokrasi  adalah  responsibilitas  yang merupakan  kemampuan  birokrasi  untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun  agenda  dan  prioritas  pelayanan serta  mengembangkan  program-program pelayanan  sesuai  dengan  kebutuhan  dan aspirasi masyarakat (Dwiyanto et al, 2006). Respon  yang  cepat  terhadap  situasi lingkungan  yang  tidak  menentu  membuat kepercayaan
masyarakat
kepada oraganisasi  pemerintah  akan  tetap  terjaga.
Masa new  normal membuat  masyarakat harus menyesuaikan lagi berbagai aktivitasnya kearah kebiasan baru khususnya  penerapan  protokol  kesehatan yang ketat. Lumbanraja (2020),
mengemukakan  bahwa  pada  saat New Normal ,  sinergitas  dan  koordinasi  antar lembaga pemerintah sangatlah dibutuhkan. Akses  masyarakat  ke  institusi  pemerintah akan  dibatasi  dan  mempersulit  mereka dalam  mengakses  pelayanan  publik. Apabila  pelayanan  secara  konvensional tidak  dialihkan  kepada  pelayanan  berbasis
elektronik secara terpadu, maka hal tersebut akan merugikan masyarakat.
Adaptasi  sikap  dari  birokrasi  akan menghasilkan  birokrasi  yang  semakin tanggap  dalam  menghadapi  tantangan  dan lebih tangkas dalam memanfaatkan peluang dan  mengatasi  masalah  (Hakim,  2011). Lingkungan yang selalu berubah membuat oranisasi  dan  individu  didalamnya  harus mampu  menyesuaikan  diri  agar  mampu bertahan dan bahkan dapat mengendalikan situasi. New  normal merupakan  hasil perubahan  akibat  dari  wabah  Covid-19 yang  mengharuskan  masyarakat  dan pemerintah untuk dapat beradaptasi dengan pola  kehidupan  yang  baru.  Proses pelayanan  publik  yang  diselenggarakan oleh  pemerintah  dilaksanakan  dengan pembatasan  interaksi  antar  manusia  dan juga  menerapak  protokol  kesehatan  untuk mencegah penularan Covid-19.

## Inovasi Pelayanan Publik di Masa
Pandemi Covid-19 Berbagai upaya dalam
penyelenggaraan pelayanan publik di masa pandemi  Covid-19  terus  dilakukan  untuk menyesuikan  kondisi  yang  terjadi  agar pelayanan  yang  diberikan  tatap  optimal serta  tidak  menjadi  klaster  baru  penularan wabah  corona.  Dalam  situasi  pandemi  ini pemerintah  harus  tetap  menjalankan tugasnya  sebagai  penyedia  pelayanan publik  untuk  kepentingan  masyarakat, namun  pelayanan  yang  diberikan  harus dapat  menghindari  peningkatan  jumlah kasus COVID-19 (Dewi dan Tobing, 2021). Inovasi  dalam  pelayanan  publik  mutlak diperlukan  agar  kebijakan  pembatasan interkasi manusia yang diberlakukan tidak menghambat masyarakat dalam
mendapatkan pelayanan. Organisasi
pemerintah  harus  membuat  terobosan-
terobosan yang mempermudah masyarakat dalam  memperoleh  pelayanan  sehingga wabah
Covid-19 bukan menjadi penghalang bagi aparatur pemerintah dalam melaksanakan  fungsi  utamanya  sebagai pelayan kepada masyarakat.
Penyelenggaraan  pelayanan  publik yang baik di masa pandemi harus diimbangi dengan  penyediaan  sarana  dan  prasarana yang  sesuai  dengan  kebutuhan  saat pandemi.  Selain  itu  kualitas  sumber  daya manusianya  juga  harus  ditingkatkan khususnya  terkait  dengan  penguasaan teknologi informasi yang terbaru agar dapat memberikan  pelayanan  yang  bermutu (Kurdi,  2020).  Penguasaan  teknologi mutlak diperlukan bagi petugas yang akan memberikan  pelayanan  publik  dimasa pandemi  karena  pelayanan  publik  lebih banyak  menggunakan  sistem online untuk mengurangi  interaksi  secara  fisik.  Untuk mengurangi  tingkat  interaksi  fisik  juga diberlakukan kebijakan bekerja dari rumah bagi  ASN  yang  menjadi  garda  terdepan dalam  penyelenggaraan  pelayanan  publik. Kebijakan  WFH  diberlakukan  untuk mengurangi  resiko  penularan  Covid-19. Kebijakan  ini  mengharuskan  ASN  tetap bekerja  memberikan  pelayanan  kepada masyarakat,  dan  juga  kesehatan  dan keselamatan  ASN  tetap  harus  dijaga (Darmawan dan Atmojo, 2020).
Pandemi  Covid-19  mengharuskan organisasi pemerintah
mampu menyelenggarakan  pelayanan  publik  yang kreatif  dan  inovatif.    Berbagai  layanan berbasis online semakin masif dilaksanakan dalam  penyelenggaraan  pelayanan  publik dimasa  pandemi  (Warsono  dan  Taufik, 2020).  Inovasi-inovasi  layanan  berbasis online yang  mudah  diakses  dan  mudah dipahami  oleh  masyarakat  umum  akan
mampu  memberikan  keyakinan  kepada masyarakat  bahwa  pandemi  Covid-19 bukan merupakan halangan dalam memperoleh  pelayanan  publik.  Untuk daerah-daerah  yang  memiliki  keterbatasan sarana-prasarana layanan online khususnya jaringan  internet  harus  dilayani  dengan layanan  secara  langsung,  namun  tetap mengikuti protokol kesehatan agar terhindar dari penyebaran wabah Covid-19.

## PENUTUP

## Simpulan
Covid-19  telah  memberikan  dampak bagi  proses  penyelenggaraan  pelayanan publik  di  Indonesia.  Kebijakan  tentang pembatasan  aktivitas  sosial  membuat layanan  pemerintah  terkait  pelayanan publik bergeser dari yang awalnya dengan layanan langsung ke kantor-kantor pemerintah  menjadi  layanan  o nline yang membutuhkan sentuhan teknologi informasi  dalam  penyelenggaraannya. Model pelayanan online membuat masyarakat yang belum terbiasa menggunakan infrastruktur internet mengalami  hambatan  dalam  mengakses layanan yang mereka butuhkan. Situasi ini mengharuskan pemerintah mampu menyediakan  sarana  dan  prasarana  serta sumber  daya  manusia  yang  mampu mendukung  pelayanan  publik  dalam  masa pandemi Covid-19.
Menghadapi situasi kehidupan masyarakat  yang  mengalami  perubahan dalam masa pandemi Covid-19, organisasi pemerintahan  (birokrasi)  dituntut  mampu menyesuaikan  diri  dalam  melaksankan tugas  dan  fungsinya  khususnya  dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Adanya  kebijakan  pembatasan  sosial membuat aparatur pemerintah lebih banyak
melakukan  tugasnya  dari  rumah  dengan memberikan  pelayanan  secara online. Perubahan  model  pelayanan  akibat  dari wabah Covid-19 mengharuskan masyarakat dan  pemerintah  untuk  dapat  beradaptasi dengan pola kehidupan yang baru atau new normal . Pada masa new normal penyelenggaraan
pelayanan publik dilaksanakan melalui pembatasan interaksi antar  masyarakat  dan  petugas  dengan menerapak  protokol  kesehatan  untuk mencegah penularan Covid-19.
Terobosan  dan  Inovasi  dalam penyelenggaraan  pelayanan  publik  pada masa  pandemi  mutlak  diperlukan  agar kebijakan pembatasan interkasi sosial yang diberlakukan tidak menghambat masyarakat dalam mendapatkan pelayanan. Aparatur  pemerintahan  harus  mampu menghasilkan inovasi dan kreatifitas untuk mempermudah masyarakat dalam memperoleh  pelayanan  sehingga  wabah Covid-19  bukan  menjadi  penghalang  bagi aparatur  pemerintah  dalam  melaksanakan fungsi  utamanya  sebagai  pelayan  publik. Inovasi  layanan  berbasis online yang mudah  diakses  dan  mudah  dipahami  oleh masyarakat  akan  mampu  memberikan keyakinan  kepada  masyarakat  bahwa pandemi  Covid-19  bukan  merupakan halangan  dalam  memperoleh  pelayanan publik.  Pada  wilayah  yang  memiliki keterbatasan  sarana-prasarana  layanan online khususnya  jaringan  internet  harus dilayani  dengan  layanan  secara  langsung, namun tetap mengikuti protokol kesehatan agar  terhindar  dari  penyebaran  wabah Covid-19.  Layanan  jemput  bola  dengan prokes yang ketat dapat dijadikan alternatif pilihan  bagi  masyarakat  yang  memiliki keterbatasan sarana-prasarana teknologi.

## JURNAL CAKRAWARTI, VOL. 04 NO. 02 AGS 2021-JAN 2022

## Rekomendasi
Pemberlakuan  kebijakan  pemerintah tentang  pembatasan  sosial  di  Indonesia telah  mengubah  pola  pelayanan  publik kearah pelayanan dengan sistem online . Hal ini  dilakukan  untuk  mengurangi  kontak langsung  antara  masyarakat  dengan aparatur  pemerintah  agar  penyebaran Covid-19  dapat  diminimalisir.  Pelayanan online membutuhkan  sarana-prasarana pendukung  yakni  jaringan  internet  serta sumber  daya  manusia  yang  menguasai teknologi  informasi.  Pada  wilayah  yang memiliki  keterbatasan  sarana-prasarana layanan online, mestinya  dilayani  dengan layanan  langsung,  namun  tetap  mengikuti protokol  kesehatan  agar  terhindar  dari penyebaran  wabah  Covid-19.  Untuk menghindari  kerumunan  pada  instansi tempat  pelayanan,  bisa  dilakukan  dengan sistem  jemput  bola,  namun  tetap menerapkan    prokes  yang  ketat  agar  tidak menjadi klaster baru penyebaran Covid-19.

## DAFTAR PUSTAKA
Darmawan,  Eki  dan  Atmojo,  Muhammad
Eko.  2020.  Kebijakan  Work  from Home bagi Aparatur Sipil Negara di Masa Pandemi Covid-19. TheJournalish: Social and
Governmen . Vol. 1 No. 3. September 2020. Hal. 92-99.
Dewi,  Diana  Setiyo  dan  Tobing,  Tiur Nurlini Wengang. 2021. Optimalisasi Penyelenggaran  Pelayanan  Publik dalam  Masa  Perubahan  Melawan Covid-19  di  Indonesia. Journal  of Information System, Applied, Management, Accounting and
Research. Vol.  5  No.1  ,  Februari
2021. Hal. 210-214. Dwiyanto,  Agus.,  Partini.,  Ratmiko., Wicaksono,  Bambang.,  Tamtiari, Wini., Kusumasari, Bevaola dan Nuh,
Muhammad. 2006.
Reformasi
Birokrasi  Publik  di  Indonesia. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press.
Hakim,  Em  Lukman.  2011. Pengantar
Administrasi
Pembangunan.
Yogyakarta. Ar-Ruzz Media. Keban,  Yerimias  T.  2004. Enam  Dimensi Strategis Administrasi Publik;
Konsep, Teori dan Isu. Yogyakarta.
Gava Media.
Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia
Nomor    12  tahun  2020  tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona  Virus  Disease 2019  (Covid-19) sebagai  Bencana Nasional.
Kurdi,  Maslichan.  2020.  Menggagas
Pelayanan  Prima  di  Masa  Pandemic Covid-19. Jurnal Lingkar Widyaiswara. Edisi  07  No.  04 Oktober-Desember 2020. Hal. 4-9.
Lumbanraja,  Anggita  Doramia.  2020. Urgensi  Transformasi  Pelayanan Publik  melalui  E-Government  Pada New Normal dan Reformasi Regulasi Birokrasi. Administrative  Law  & Governance Journal. Volume 3 Issue 2, June 2020. Hal. 220-231.
Muhyiddin. 2020. Covid-19, New Normal dan  Perencanaan  Pembangunan  di Indonesia. The Indonesian Journal of Development  Planning .  Volume  IV No. 2 – Juni 2020. Hal. 240-252.
Nugroho D, Riant. 2006. Kebijakan Publik untuk  Negara-Negara  Berkembang . Jakarta. Alex Media Komputindo
Peraturan  Pemerintah  Nomor  21  Tahun
2020  tentang  Pembantasan  Sosial Berskala  Besar  dalam  Rangka Percepatan  Penanganan Corona
Virus Disease 2019 (Covid-19 ). Santosa, Panji. 2017. Administrasi Publik; Teori dan Aplikasi Good Governance . Bandung. Refika Aditama. Taufik dan Warsono, Hadi. 2020. Birokrasi Baru  untuk  New  Normal  :  Tinjauan
Model  Perubahan  Birokrasi  dalam Pelayanan  Publik  di  era  Covid19. Dialogue,  Jurnal  Ilmu  Administrasi Publik. Vol. 2. No. 1, Juni 2020. Hal 1-18.
Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2009 tentang Pelayanan Publik.
www.bps.go.id/pressrelease/2021/02/05/18 11/ekonomi-indonesia-2020-turun- sebesar-2-07-persen.