Volume 1, Nomor 1 Maret 2015

## EFEKTIVITAS PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN (PNPM MPD) KECAMATAN TAMBANG KABUPATEN KAMPAR
Oleh:
Harianto
Mahasiswa Program Pascasarjana, Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau-Indonesia
Indra Safri
Dosen Program Pascasarjana, Program Studi Magister Ilmu Administrasi Universitas Islam Riau-Indonesia Correspondence Author: ndr4s4fri@yahoo.co.id

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran dan penjelasan tentang pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan dalam pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.  Penelitian  ini  dilaksanakan  dengan  metode  Kualitatif  yang  berhubungan  dengan  ide, persepsi,  pendapat,  kepercayaan  orang  yang  akan  diteliti  dan  kesemuanya  tidak  dapat  di  ukur dengan  angka.    Penelitian  ini  menggunakan  data  Primer  dan  Sekunder  yang  diperoleh  melalui kuisioner  dan  proses  wawancara.  Populasi  penelitian  ini  adalah  fasilitator  yang  bekerja  pada Program  Nasional  Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Pembangunan  Desa  Provinsi  Riau  yang berjumlah 48 orang. Sedangkan sampel ditentukan secara sensus, karena jumlah populasi yang ada relatif  sedikit,  analisis  data  dilakukan  secara  kualitatif  dan  kuantitatif  dengan  tujuan  untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan dalam penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. PNPM Mandiri ialah program nasioanl dalam  wujud  kerangka  kebijakan  sebagai  dasar  dan  acuan  pelaksanaan  program-program penanggulangan  kemiskinan  dan  penciptaan  lapangan  kerja  yang  berbasis  pemberdayaan masyarakat.  PNPM  Mandiri  dilaksanakan  melalui  harmonisasi  dan  pengembangan  sistem  serta mekanisme  dan  prosedur  program,  penyediaan  pendamping,  dan  pendanaan  stimulan  untuk mendorong  prakarsa  dan  inovasi  masyarakat  dalam  upaya  penanggulangan  kemiskinan  yang berkelanjutan. Penelitian ini memperoleh kesimpulan bahwa dari indikator perencanaan program pemberdayaan PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Tambang dalam proses perencanaannya memiliki kendala banyaknya ketidakhadiran warga dalam proses musyawarah untuk membahas kebutuhan dan prioritas pembangunan di desa, sementara sisi pelaksanaan keterlibatan masyarakat cukup  tinggi  dalam  hal  pelaksanaan  kegiatan  non  fisik  dibidang  ekonomi  melalui  keterlibatan masyarakat  baik  dari  segi  kesediaan  masyarakat  meluangkan  waktu  dan  tenaga  serta  kesediaan masyarakat dalam menyediakan bahan/materi yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan UEP dan SPP, dan dari indikator pemeliharaan program pemberdayaan PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Tambang masyarakat  terlihat aktif dalam memelihara, menjaga, merawat dari apa yang telah  dilakukan  atau  dilaksanakan,  baik  dalam  memilihara  segala  prasarana  dan  sarana,  serta kesadaran  masyarakat  dalam  melunasi  dana  simpan  pinjam  dari  program  SPP  yang  ada  secara kontinyu. PNPM Mandiri Perdesaan pada hakekatnya diarahkan untuk meningkatkan akses hidup sejahtera  bagi  individu,  keluarga  dan  kelompok  masyarakat  terhadap  sumber  daya  untuk melakukan proses produksi dan kesempatan berusaha.
Kata Kunci : Efektivitas, Pemberdayaan dan Masyarakat Desa

## PENDAHULUAN
Program  Pemberdayaan  Masyarakat  Di  Provinsi  Riau  Kabupaten  Kampar  khususnya Kecamatan Tambang sudah berlangsung dari tahun 2008 dimana ada 2 Program yang masuk untuk mendanai  beberapa  kegiatan  di  Kecamatan  Tambang  dengan  mekanisme  Pemberdayaan Masyarakat.  Diantaranya  PNPM  Mandiri  Perdesaan  (PNPM  MPd)  yang  didanai  oleh  APBN sharing APBD Kabupaten dan Program Pemberdayaan Desa (PPD) didanai oleh APBD Provinsi sharing APBD Kabupaten.
Program  Nasional  Pemberdayaan  Masyarakat  Mandiri  Perdesaan  (PNPM  Mandiri Perdesaan atau PNPM-Perdesaan atau Rural PNPM) merupakan salah satu mekanisme program pemberdayaan  masyarakat  yang  digunakan  PNPM  Mandiri  dalam  upaya  mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di wilayah perdesaan. PNPM Mandiri Perdesaan mengadopsi sepenuhnya mekanisme dan prosedur Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang telah dilaksanakan sejak 1998. PNPM Mandiri sendiri dikukuhkan secara resmi oleh Presiden  RI  pada  30  April  2007  di  Kota  Palu,  Sulawesi  Tengah.  PNPM  Mandiri  Perdesaan merupakan  program  pembangunan  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  dan kesempatan  kerja  masyarakat  miskin  di  perdesaan  dengan  mendorong  kemandirian  dalam pengambilan  keputusan  dan  pengelolaan  pembangunan.  Program  ini  digerakkan  oleh  sejumlah tenaga kerja yang bertugas sebagai fasilitator masyarakat.
Program  pemberdayaan  masyarakat  ini  dapat  dikatakan  sebagai  program  pemberdayaan masyarakat terbesar di tanah air. Dalam pelaksanaannya, program ini memusatkan kegiatan bagi masyarakat  Indonesia  paling  miskin  di  wilayah  perdesaan.  Program  ini  menyediakan  fasilitasi pemberdayaan  masyarakat/  kelembagaan  lokal,  pendampingan,  pelatihan,  serta  dana  Bantuan Langsung untuk Masyarakat (BLM) kepada masyarakat secara langsung. Besaran dana BLM yang dialokasikan sebesar Rp750 juta sampai Rp3 miliar per kecamatan, tergantung jumlah penduduk.
Dalam PNPM Mandiri Perdesaan, seluruh anggota masyarakat diajak terlibat dalam setiap tahapan kegiatan secara partisipatif, mulai dari proses perencanaan, pengambilan keputusan dalam penggunaan  dan  pengelolaan  dana  sesuai  kebutuhan  paling  prioritas  di  desanya,  sampai  pada pelaksanaan kegiatan dan pelestariannya.
Pelaksanaan  PNPM  Mandiri  Perdesaan  berada  di  bawah  binaan  Direktorat  Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Kementerian Dalam Negeri. Program ini didukung dengan pembiayaan yang berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dana pinjaman/hibah luar negeri dari sejumlah  lembaga  pemberi  bantuan  dibawah  koordinasi  Bank  Dunia.  Prinsip  tersebut  selain memiliki  filosofi  yang  mencerminkan  prinsip-prinsip  program  dalam  arti  harafiah,  juga  ingin mengajak  masyarakat  untuk  kompak  bersatu  padu  dalam  mendukung  upaya  penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di wilayah perdesaan.
PNPM  Mandiri  Perdesaan  menyediakan  dana  langsung  dari  pusat  (APBN)  dan  daerah (APBD)  yang  disalurkan  ke  rekening  kolektif  desa  di  kecamatan.  Masyarakat  desa  dapat mempergunakan  dana  tersebut  sebagai  hibah  untuk  membangun  sarana/  prasarana  penunjang produktivitas desa, pinjaman bagi kelompok ekonomi untuk modal usaha bergulir, atau kegiatan sosial seperti kesehatan dan pendidikan. Setiap penyaluran dana yang turun ke masyarakat harus sesuai dengan dokumen yang dikirimkan ke pusat agar memudahkan penelusuran. Warga desa, dalam hal ini TPK atau staf Unit Pengelola Kegiatan (TPK) di tingkat kecamatan mendapatkan peningkatan kapasitas dalam pembukuan, manajemen data, pengarsipan dokumen dan pengelolaan
uang/ dana secara umum, serta peningkatan kapasitas lainnya terkait upaya pembangunan manusia dan pengelolaan pembangunan wilayah perdesaan.
Pemerintah  Provinsi  Riau  dalam  melaksanakan  PNPM  MPD  sudah  berjalan  selama  8 (delapan) tahun, didalam perjalanan pelaksanaan tersebut berdasarkan data ditemukan keberadaan Unit Pengelola Kegiatan atau UPK yang mengelola kegiatan masyarakat kian bertambah besar. Khususnya dalam mengelola dana Simpan Pinjam Perempuan. Saat ini saja asset yang dimiliki seluruh  UPK  se  Provinsi  Riau yang  terdiri  dari  59  kecamatan  nilainya  sebesar   Rp  183  Miliar, Diperhitungkan  untuk  1  UPK  di   kecamatan  bisa  mengelola  Rp  2  Miliar  sampai  Rp  4  Miliar. Dengan jumlah asset yang dimiliki tersebut, jumlah tunggakan dari tahun ke tahun juga mengalami peningkatan.  Saat  ini  jumlah  tunggakan  hingga  April  2014  sebesar  Rp  25  Miliar  .  Sedangkan penambahan asset bulan ini sebesar Rp 4 Miliar. (sumber:BPM Bangdes Provinsi Riau)
Besarnya tunggakan ini di harapkan dapat diperkecil dengan penguatan fungsi fasilitator dalam proses pengendalian, dengan proses tersebut masyarakat diharapkan untuk didampingi dan di awasi dalam pelaksanaan dan mampu untuk mencari akar permasalahan sehingga tunggakan dana program dapat di minimalisir. Kabupaten Kampar dalam pelaksanaan program PNPM MPd melibatkan sebanyak 21 orang personil yang terdiri atas fasilitator kabupaten, fasilitator keuangan kabupaten, fasilitator kecamatan, fasilitator teknis kecamatan, asisten fasilitator teknis kecamatan, operator  kabupaten,  asisten  mis  kabupaten,  kebutuhan  tenaga  fasilitator  di  Kabupaten  Kampar belum  memadai  dengan  tingkat  kesulitan  lokasi  dan  cakupan  area  kegiatan  program.  Sehingga proses pengendalian dan pengawasan dirasa masih belum maksimal dilakukan.
Secara  khusus  permasalahan  pelaksanaan  PNPM  MPd  di  kabupaten  Kampar  dapat dijelaskan  sebagai  berikut  :  ditingkat  Kabupaten   sampai  dengan  periode  Februari  2014 keseluruhan  masalah  yang  telah  dicatat  adalah  16  masalah,  sedangkan   permasalahan  – permasalahan  lainnya  adalah  masalah  kemacetan  pada  PPK  I  dan  II  pada  saat  tidak  adanya pendampingan  dari  Fasilitator  Kecamatan.  Adanya  kekosongan  pendampingan  selama  2  tahun anggaran yaitu Tahun 2005 dan Tahun 2006 sehingga banyak kegiatan UEP dan SPP yang tidak terpantau.

## KERANGKA TEORI
Secara konseptual, pemberdayaan ( empowernment ) berasal dari kata ’power’ (kekuasaan atau keberdayaan). Karenannya, ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dan dihubungkan dengan kemampuan individu untuk membuat  individu  melakukan  apa  yang  diinginkan,  terlepas  dari  keinginan  dan  minat  mereka. Pemberdayaan  menunjuk  pada  kemampuan  orang  atau  kelompok  masyarakat,  khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam:
1. Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan ( freedom ), dalam arti bukan  saja  bebas  mengemukakan  pendapat  melainkan  bebas  dari  kelaparan,  bebas  dari kesakitan.
2. Menjangkau  sumber  produktif  yang  memungkinkan  mereka  dapat  meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang dan jasa yang mereka perlukan.
3. Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan yang mempengaruhi mereka.
Volume 1, Nomor 1 Maret 2015
Menurut  Wiranto 1 ,    pemberdayaan  merupakan  upaya  untuk  meningkatkan  kapasitas masyarakat dan pemberian kesempatan yang seluas-luasnya bagi penduduk kategori miskin untuk melakukan kegiatan sosial ekonomi yang produktif, sehingga mampu menghasilkan nilai tambah yang lebih tinggi dan pendapatan yang lebih besar.
Dengan  demikian,  pemberdayaan  masyarakat  pada  hakekatnya  diarahkan  untuk meningkatkan akses bagi individu, keluarga dan kelompok masyarakat terhadap sumber daya untuk melakukan  proses  produksi  dan  kesempatan  berusaha.  Untuk  dapat  mencapai  hal  tersebut diperlukan  berbagai  upaya  untuk  memotivasi  dalam  bentuk  antara  lain  bantuan  modal  dan pengembangan sumber daya manusia.
Salah satu pendekatan yang kini sering digunakan dalam meningkatkan kualitas kehidupan dan mengangkat harkat dan martabat keluarga miskin adalah pemberdayaan masyarakat. Konsep ini menjadi sangat penting terutama karena memberikan perspektif positif terhadap orang miskin. Orang miskin tidak dipandang sebagai orang serba kekurangan (misalnya, kurang makan, kurang pendapatan, kurang sehat, kurang dinamis) dan objek pasif penerima pelayanan belaka. Melainkan sebagai orang yang memiliki keberagam kemampuan yang dapat di mobilisasi untuk perbaikan hidupnya.
Konsep  pemberdayaan  memberi  kerangka  acuan  mengenai  kekuasaan  (power)  dan kemampuan (kapabilitas) yang melingkupi arah sosial, ekonomi, budaya, politik dan kelembagaan.
Menurut Suharmawijaya 2 : ”inovasi program pemberdayaan ekonomi merupakan upaya mengatasi persoalan ekonomi masyarakat komunitas tertentu. Kenyataan itulah yang menjadikan sebagian program  kabupaten/  kota  menyatukan  antara  pemberdayaan  ekonomi  dan  pengentasan kemiskinan.”
Dengan  demikian,  pemberdayaan  adalah  sebuah  proses  dan  tujuan.  Sebagai  proses, pemberdayaan kelompok di dalam lingkungan kehidupan masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah dalam berbagai aspek kesejahteraan dalam kehidupan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai dalam perubahan sosial :  yaitu  masyarakat  yang  berdaya,  memiliki  kekuasaan  atau  mempunyai  pengetahuan  dan kemampuan  dalam  memenuhi  kebutuhan  hidupnya  baik  yang  bersifat  fisik,  ekonomi  ,  maupun sosial  seperti  memiliki  kepercayaan  diri,  mampi  menyampaikan  aspirasi,  mempunyai  mata pencaharian,  berpartisipasi  dalam  kegiatan  sosial,  dan  mandiri  dalam  melaksanakan  tugas kehidupannya.
Penjelasan  di  dalam  Ensiklopedia  Agama  dan  Filsafat  bahwa  efektivitas  adalah menunjukkan  taraf  tercapainya  tujuan.  Suatu  program  atau  usaha  dikatakan  efektif  kalau  usaha mencapai tujuannya. Secara ideal efektivitas dapat dinyatakan dengan ukuran yang dapat dihitung seperti dalam persentase (Ensiklopedia Agama dan Filsafat, 2001: 101).
Dapat disimpulkan bahwa pengertian efektivitas adalah keberhasilan suatu aktifitas atau kegiatan dalam mencapai tujuan dan target, sesuai dengan yang telah ditentukan sebelumnya, dan apabila tujuan dan target dapat tercapai sesuai dengan yang telah ditentukan sebelumnya, dikatakan
1 Wiranto, T. 1999. Pokok-pokok Pikiran Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Daerah. Cisarua.
2 Suharmawijaya., Dadang S., dkk, 2007, Memantau Daerah Menyemai Kemajuan (Otonomi Daerah dan Otonomi Award di Jawa Timur) , diterbitkan oleh JawaPos Institute of Pro Otonomi.
efektif  dan  sebaliknya  apabila  tujuan  dan  target  tidak  dapat  tercapai  sesuai  dengan  yang  telah ditentukan sebelumnya maka aktifitas itu dikatakan tidak efektif.
Untuk mengetahui fokus dan tujuan pemberdayaan secara operasional, maka perlu diketahui berbagai  indikator  keberdayaan  yang  menunjukkan  seseorang  itu  berdaya  atau  tidak.  Sehingga ketika sebuah program pemberdayaan sosial diberikan, segenap upaya dapat dikonsentrasikan pada aspek-aspek apa saja dari sasaran perubahan (misalnya; masyarakat kurang mampu) yang perlu dioptimalkan. Schuler, Hasmaeni dan Riley (Suharto, 2004) mengembangkan delapan indikator, yang  mereka  sebut  sebagai  empowernment  index  atau  indeks  pemberdayaan.  Keberhasilan pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari keberdayaan mereka yang menyangkut kemampuan ekonomi, kemampuan mengakses manfaat kesejahteraan, dan kemampuan kultural politis. Ketiga aspek  tersebut  dikaitkan  dengan  empat  dimensi  kekuasaan,  yaitu  ;  kekuasaan  di  dalam  ( power within ), kekuasaan untuk ( power to ), kekuasaan atas ( power over ) dan kekuasaan dengan ( power within ).
Menurut  Sumodiningrat  (2002,  dalam  Sulistyaningsih,  2004:  82)  Pemberdayaan  tidak selamanya, melainkan dilepas untuk mandiri, meski dari jauh dijaga agar tidak jatuh lagi. Dilihat dari pendapat tersebut berarti pemberdayaan melalui suatu masa proses belajar, hingga mencapai status mandiri. Meskpun demikian dalam rangka menjaga kemandirian tersebut tetap dilakukan pemeliharaan semangat, kondisi, dan kemampuan secara terus menerus supaya tidak mengalami kemunduran lagi.
Menurut Wiranto (1999),  pemberdayaan merupakan upaya untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dan pemberian kesempatan yang seluas-luasnya bagi penduduk kategori miskin untuk melakukan kegiatan sosial ekonomi yang produktif, sehingga mampu menghasilkan nilai tambah yang lebih tinggi dan pendapatan yang lebih besar. Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat pada  hakekatnya  diarahkan  untuk  meningkatkan  akses  bagi  individu,  keluarga  dan  kelompok masyarakat  terhadap  sumber  daya  untuk  melakukan  proses  produksi  dan  kesempatan  berusaha. Untuk  dapat  mencapai  hal  tersebut  diperlukan  berbagai  upaya  untuk  memotivasi  dalam  bentuk antara lain bantuan modal dan pengembangan sumber daya manusia.
Untuk mengelola sumber daya tersebut, model pembangunan ( community development/CD ) merupakan alternatif yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, utamanya masyarakat pedesaan. Di mana sasaran utama CD adalah menolong masyarakat untuk meningkatkan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat di daerah dengan potensi dan sumber daya yang dimilikinya. Hasil akhir  dari  CD  ini  adalah  terciptanya  masyarakat  yang  mandiri  atau  masyarakat  yang  mampu menciptakan  prakarsa  sendiri  ( self  propelling )  dan  pertumbuhan  ekonomi  yang  berwawasan lingkungan ( sustainable economic growth ) dengan menggunakan sumber daya yang ada. Sejalan dengan  itu,  Gany  (2001)  juga  berpendapat  bahwa  konsep  pemberdayaan  dapat  dilihat  sebagai upaya perwujudan interkoneksitas yang ada pada suatu tatanan dan atau penyempurnaan terhadap elemen tatanan yang diarahkan agar suatu tatanan dapat berkembang secara mandiri. Dengan kata lain, pemberdayaan adalah upaya-upaya yang diarahkan agar suatu tatanan dapat mencapai suatu kondisi yang memungkinkannya membangun dirinya sendiri.
Berdasarkan pemikiran tersebut di atas, maka dalam aktivitas pemberdayaan terdapat tiga hal pokok yang perlu diperhatikan dalam pengembangannya yaitu :
a. Pengetahuan dasar dan keterampilan intelektual (kemampuan menganalisis hubungan sebab akibat atas setiap permasalahan yang muncul).
b. Mendapatkan  akses  menuju  ke  sumber  daya  materi  dan  non  materi  guna mengembangkan produksi maupun pengembangan diri mereka.
c. Organisasi dan manajemen yang ada di masyarakat perlu difungsikan sebagai wahana pengelolaan kegiatan kolektif pengembangan mereka.
Oleh  karena  itu,  pemberdayaan  adalah  upaya  untuk  mendorong  dan  memotivasi  sumber daya  yang  dimiliki  serta  berupaya  mengembangkan  dan  memperkuat  potensi  tersebut  yaitu penguatan individu dan organisasi dengan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki. Pemberdayaan masyarakat juga ditujukan untuk mengikis fenomena kemiskinan.

## METODE PENELITIAN
Berdasarkan  permasalahan  yang  diteliti,  maka  tipe  penelitian  yang  dipergunakan  adalah penelitian  kualitatif.  Penelitian  kualitatif  merupakan  penelitian  yang  berhubungan  dengan  ide, persepsi,  pendapat,  kepercayaan  orang  yang  akan  diteliti  dan  kesemuanya  tidak  dapat  di  ukur dengan angka. Dalam penelitian ini, teori yang digunakan dalam penelitian tidak dipaksakan untuk memperoleh  gambaran  seutuhnya  mengenai  suatu  hal  menurut  pandangan  manusia  yang  telah diteliti (Sulistyo-Basuki,2006:24). Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan alat-alat yang mewakili  jumlah,  intensitas  atau  frekuensi.  Peneliti  menggunakan  dirinya  sendiri  sebagai perangkat penelitian, mengupayakan kedekatan dan keakraban antara dirinya dengan obyek atau subyek penelitiannya.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Menurut Sulistyo Basuki,  penelitian  deskriptif  yaitu  penelitian  yang  mencoba  mencari  penjelasan  yang  tepat  dan cukup dari  semua aktifitas, obyek, proses dan  manusia. Penelitian deskriptif berkaitan dengan pengumpulan fakta, identifikasi dan meramalkan hubungan dalam dan antara variabel.
Penelitian  deskriptif  yaitu  mengumpulkan  data  berdasarkan  faktor-  faktor  yang  menjadi pendukung terhadap objek penelitian, kemudian menganalisa faktor- faktor tersebut untuk dicari peranannya (Arikunto, 2010: 151).
Dalam  penelitian  ini  desain  metode  yang  digunakan  adalah  analisis  kualitatif  yaitu merangkum  sejumlah  data  besar  yang  masih  mentah  menjadi  informasi  yang  dapat diinterpretasikan. Data yang dimaksud adalah hasil wawancara mendalam dengan fasilitator PNPM yang terdapat di Kabupaten Kampar.

## PEMBAHASAN

## Hasil Program PNPM Mandiri Perdesaan untuk Kecamatan Tambang
Pelaksanaan  Program  PNPM  Mandiri  Perdesaan  untuk  Kecamatan  Tambang  terkhusus dalam pemberdayaan bidang ekonomi mendapat respon yang baik dari kalangan masyarakat begitu pun  juga  dengan  aparat  pemerintah  setempat.  Hal  ini  terlihat  dari  hasil  wawancara  dengan Sekretaris  Camat  Tambang  mengenai  keberadaan  Program  PNPM  Mandiri  Perdesaan diwilayahnya menyatakan bahwa:
Menurut Mula Tua: “ Keberadaan Program PNPM Mandiri Perdesaan untuk Kecamatan Tambang  ini  diharapkan  banyak  membawa  perubahan  yang  signifikan  utamanya  dalam peningkatan  kualitas  SDM  masyarakat  Kecamatan  Tambang.  Diharapkan  terjadinya  proses
pembelajaran  politik  demokrasi  bagi  masyarakat.  Masyarakat  diharapkan  mampu  untuk menganalisis, mampu dalam menyatakan pendapat, berdiskusi, serta mengawasi dan mengontrol setiap kegiatan yang dilakukan”
Sedangkan  menurut  salah  satu  tokoh  masyarakat  di  Kecamatan  Tambang  menyatakan bahwa:
Menurut  Ridho: “Pelaksanaan  Program  PNPM  Mandiri  Perdesaan  untuk  Kecamatan Tambang ini kami harapkan jangan menjadi seperti program-program sebelumnya yang datang tanpa diundang pulang tak diantar. Maksudnya bahwa program sebelumnya terkadang diberikan tanpa kita butuhkan dan pada saat pelaksanaannya para pengelolanya kenyang sendiri. Mereka hanya  memberikan  sisa-sisanya  kepada  masyarakat.  Bahkan  kita  tidak  tahu  apa  yang  menjadi hasil dari programnya” .
Sebagaimana  di  dalam  perencanaan  kegiatan  atau  pada  proses  perencanaan  program kegiatan yang dianggap cocok ditetapkan di desa, diarahkan dalam menyampaikan gagasan, ide, keluhan-keluhan yang dirasakan selama ini yang kemudian ditampung untuk dijadikan prioritas usulan.  Pada  dasarnya  dari  hasil  proses  perencanaan  program  pada  desa-desa  di  Kecamatan Tambang  banyak  ide  serta  usulan  yang  dilemparkan  masyarakat.  Namun  tidak  semua  usulan tersebut dapat dipenuhi dan dilaksanakan.

## Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan Bidang Pembangunan Non Fisik.
Pelaksanaan  Program  PNPM  Mandiri  Perdesaan  untuk  Kecamatan  Tambang  dibidang pembangunan non fisik dilakukan di bidang kegiatan simpan pinjam khusus perempuan (SPP). Menurut Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Tambang menyatakan bahwa untuk dibidang pembangunan non fisik memiliki 2 kecenderungan yang diminta oleh masyarakat adalah tambahan modal usaha dan usaha baru yang dirintis. Usaha yang dilakukan cukup bervariatif mulai usaha perkebunan, peternakan dan usaha keripik nenas.
Dari  hasil  observasi  yang  dilakukan  di  lapangan  menunjukkan  bahwa  di  Kecamatan Tambang terdapat 11 kelompok usaha usaha kecil menengah, yang skalanya masih menengah ke bawah atau masih dalam taraf industri rumah tangga. Melihat kondisi yang ada, UKM ini sangat potensial untuk dikembangkan utamanya dalam menunjang pendapatan masyarakat sehingga perlu mendapat  perhatian  khusus.  Untuk  pengembangan  simpan  pinjam  khusus  perempuan  (SPP)  di Kecamatan  Tambang  terdapat  beberapa  kelompok  usaha  yang  terdaftar . Beberapa  kelompok tersebut  mempunyai  jenis  usaha  yang  pada  umumnya  bergerak  dalam  usaha  perternakan  dan selebihnya usaha jualan.
Dari  data  yang  diambil  dari  Unit  Pengelola  Kegiatan  (UPK)  Kecamatan  Tambang  dari tahun 2012 – 2014 menunjukkan bahwa dari beberapa kelompok usaha tersebut diberikan dana sebesar Rp. 398.429.600,- dengan sifat dana sebagai pinjaman dan akan digulirkan kembali pada kelompok yang terdaftar pada usaha ekonomi produktif perguliran. Untuk kegiatan simpan pinjam SPP yang dikelola khusus oleh perempuan di Kecamatan Tambang ini terdapat 11 kelompok usaha yang  terdaftar  yaitu  kelompok  usaha  simpan  pinjam  khusus  perempuan  (SPP).  Industri  keripik Nenas adalah salah satu industri kerajinan rumah tangga yang ada di Kecamatan Tambang. Hingga saat ini, kelompok Saudara.
Menurut Ibu Sunarti: ” usaha ini  saya dirikan pada tahun 2012, dengan modal yang  kecil. Waktu itu, kondisi sangat miskin, pendapatan sebagai petani ladang hanya cukup untuk membeli
beras,  ikan  dan  sayur  sehari-hari.    Waktu  itu,  saya  mulai  berpikir,  kira-kira  usaha  yang  bisa menambah penghasilan. Akhirnya, saya mencoba  menekuni Tenun Ikat,  hasilnya  belum bagus, tidak rapi  tapi laku dijual.  Lama kemudian, berkembang.  Sesuai pengalaman, sarung yang saya buat  tambah bagus.  Alatnya sederhana, banyak dijual, demikian juga dengan bahannya ” Menurut  Ibu  Dahma:  “ dulunya….saya  hanya  ibu  rumah  tangga  biasa,  tidak  punya pekerjaan.  Akhirnya saya ikut-ikut dengan Ibu Leli.  Awalnya, cuma melihat-lihat saja, akhirnya saya beranikan juga untuk mencoba, apalagi alat yang digunakan biasa, tidak susah.  Bahannya disiapkan oleh Ibu Leli.  Sekarang,  saya sudah bisa membuat sendiri keripik nenas’. Sepintas lalu program  simpan  pinjam  perempuan  ini  memang  agak  mirip  dengan  kegiatan  usaha  ekonomi Produktif  adapun yang membedakan antara Simpan pinjam perempuan dengan usaha ekonomi produktif ini adalah pada Simpan pinjam perempuan yang mengelolanya adalah khusus perempuan sedangkan di usaha ekonomi produktif dikelola oleh campuran antara perempuan dan laki-laki yang mempunyai usaha sendiri.
Secara umum kegiatan simpan pinjam yang pengelolaanya diberikan kepada perempuan ini bertujuan untuk mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam pedesaan, kemudahan akses pendanaan  usaha  skala  mikro,  pemenuhan  kebutuhan  pendanaan  sosial  dasar,  dan  memperkuat kelembagaan kegiatan kaum perempuan. Sedangkan secara khusus kegiatan simpan pinjam khusus perempuan ini adalah memberikan kesempatan kepada kaum perempuan dalam meningkatakan ekonomi  rumah  tangga  melalui  pendanaan  peluang  usaha  serta  mendorong  penguatan kelembagaan simpan pinjam oleh kaum perempuan
Dari  keterangan  yang  diperoleh  dari  ketua  Unit  Pengoloa  Kegiatan  (UPK)  Kecamatan Tambang menyatakan bahwa untuk kegiatan ini alokasi dana yang diberikan maksimal 25 % dari alokasi bantuan langsung masyarakat (BLM). Dalam alokasi dana tersebut setiap desa diberikan dana tidak boleh lebih dari 10 juta dan dari 10 juta tersebut sudah termasuk biaya operasional Unit pengelola  Kegiatan  (UPK)  yang  bertempat  dikecamatan  sebanyak  2  %  dan  3  %  untuk  biaya operasional Tim Pengelola Kegiatan (TPK).
Lanjut dikatakan bahwa dalam pengelolaan kegiatan ini ada beberapa ketentuan yang mesti diperhatikan  oleh  setiap  kelompok  yang  ingin  mendapatkan  dana,  ketentuan  tertentu  adalah sebagai berikut:
Kelompok yang berhak menerima SPP adalah kelompok:
a. Beranggotakan perempuan yang mempunyai yang mempunyai ikatan pemersatu dan saling mengenal minimal satu tahun
b. Mempunyai  kegiatan  simpan  pinjam  dengan  aturan  pengelolaan  dan  simpanan  dan  dan pinjaman yang telah disepakati.
c. Telah mempunyai modal dan simpanan dari anggota sebagai sumber dana pinjaman yang diberikan
d. Kegiatan pinjaman masih berlangsung dengan baik
e. Mempunyai organisasi kelompok dan administrasi secara sederhana.
f. Penyaluran dana BLM tidak diperkenankan adanya syarat agunan kepada kelompok
g. Pengembalian  dana  dari  dana  SPP  hanya  digunakan  untuk  pendanaan  kegiatan  SPP kembali baik kelompok lama ataupun kelompok yang baru sesuai dengan  ketentuan dana perguliran.
Dari data tersebut diatas menunjukkan bahwa setiap desa memperoleh alokasi dana yang disesuaikan dengan pembiyaan dana dalam proposal kegiatan yang diusulkan dari desa masing- masing lalu di verifikasi kembali oleh tim verifikasi, keragaman biaya yang di berikan oleh UPK tingkat Kecamatan disesuaikan dengan kegiatan dan jumlah orang serta perkembangan usaha yang di miliki oleh tiap kelompok. Tiap desa memperoleh dana alokasi yang disepakati untuk dibagi rata per-kelompok dalam setiap desa yang mengajukan proposal permohonan kegiatan. Berdasarkan data  yang  diperoleh  tersebut  diatas,  untuk  kelompok  SPP  di  Kecamatan  Tambang  terdapat  11 kelompok.
Secara  umum,  semua  tabel  yang  ditampilkan  tersebut  menggambarkan  tentang operasionalisasi PNPM Mandiri Perdesaan yang dilaksanakan di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. Kegiatan yang dilakukan tersebut mempunyai sifat peruntukan yang berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat di Kecamatan Tambang. Dari apa yang yang telah dilaksanakan di Kecamatan Tambang tersebut dapat diukur bahwa indikator yang digunakan untuk menentukan jenis-jenis kegiatan masyarakat dalam program PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Tambang yakni terbatasnya modal usaha untuk peningkatan pendapatan masyarakat,  dikarenakan  adanya  pembagian  yang  dilakukan  oleh  pihak  pelaksana  program  ini secara  merata.  Serta  diharapkan  untuk  seterusnya  pemberdayaan  Usaha  Kecil  Menengah  di Kecamatan Tambang dapat dilakukan dengan memberikan pembinaan yang didalamnya berupa pelatihan usaha dan dukungan kelembagaan, dan penghantaran sumber daya berupa bantuan modal usaha dan dukungan sarana dan prasarana kepada kelompok usaha kecil dan menengah.
Dengan  demikian  penulis  berpendapat  bahwa  indikator  yang  telah  dikemukakan  diatas mencerminkan suatu upaya menuju suatu perubahan yang berarti dan bermanfaat bagi masyarakat utamanya dalam pemenuhan kebutuhan yang dirasakan sangat mendasar dan sangat dibutuhkan oleh  masyarakat.  Oleh  karenanya  jenis  kegiatan/program  tersebut  perlu  untuk  dilaksanakan sebagai  konsekwensi  tanggungjawab  moral  pemerintah  demi  tercapainya  kesejahteraan  rakyat utamanya didaerah pedesaan.

## Partisipasi  masyarakat  dalam  pelaksanaan  program  PNPM  Mandiri  Perdesaan  di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar
Partispasi  masyarakat  yang  dimaksud  dalam  program  PNPM  Mandiri  Perdesaan  adalah adanya keterlibatan masyarakat secara langsung dalam setiap tahapan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan, mulai dari pelaksanaan perencanaan kegiatan sampai pada pelaksanaan kegiatan non fisik yang telah disepakati.
Sebagaimana mekanisme kerja yang telah diuraikan, terlihat jelas bahwa pola partisipasi masyarakat  memang  sangat  dominan  dalam  semua  tahapan  kegiatan  program  PNPM  Mandiri Perdesaan  mulai  dari  tahap  perencanaan,  pelaksanaan,  serta  pemeliharaan  hasil  kegiatan.  Oleh karena itu kita tidak dapat pungkiri dan memahami dengan jelas bahwa program PNPM Mandiri Perdesaan  hanya  bisa  berhasil  jika  mendapat  respon  dan  perhatian  dari  masyarakat.  Partisipasi masyarakat didalam tahapan PNPM Mandiri Perdesaan dapat dilihat dari tiga sisi yaitu sebagai berikut ini :

## Partisipasi Dalam Perencanaan
Partisipasi  masyarakat  dalam  proses  perencanaan  kegiatan  PNPM  Mandiri  Perdesaan dilihat dari kehadiran masyarakat dalam proses perencanaan program pada desa-desa di Kecamatan Tambang yang dilakukan oleh pelaku Tim Pengelola Kegiatan (TPK) di tingkat dusun/lingkungan. Dari hasil wawancara dengan Sekretaris Camat Tambang mengenai partisipasi masyarakat dalam perencanaan Program PNPM Mandiri Perdesaan diwilayahnya menyatakan bahwa:
Menurut Mula Tua: “ Partisipasi masyarakat dalam perencanaan Program PNPM Mandiri Perdesaan  Kecamatan  Tambang  ini  memiliki  kendala,  dikarenakan  banyaknya  ketidakhadiran warga  dalam  proses  musyawarah  untuk  kemudian  bersama-sama  membahas  kebutuhan  dan prioritas  pembangunan  di  desa  dan  bermusyawarah  untuk  menentukan  pilihan  jenis  kegiatan pembangunan yang prioritas untuk didanai. diakibatkan oleh bersamaanya kegiatan sehari-hari warga sehingga sangat sulit untuk menghadiri musyawarah tersebut”. Oleh karena itu hendaknya setiap  kegiatan  atau  tahapan  PNPMMandiri  Perdesaan  utamanya  dalam  Musyawarah  di  tingkat desa diharapkan agar tetap memperhatikan jadwal atau kegiatan sehari-hari masyarakat sebagai sasaran program, mengingat bahwa dalam proses penentuan prioritas kegiatan disitulah letak awal perencanaan  pembangunan  yang  akan  dilakukan  dan  keterlibatan  masyarakat  disini  sangat diperlukan untuk mengetahui apa yang menjadi kebutuhan mereka.
Selanjutnya dalam proses musyawarah ini, masyarakat tidak hanya dituntut kehadirannya akan tetapi dalam proses penentuan ini masyarakat dituntut untuk lebih aktif menyampaikan ide, usulan, serta kebutuhan mereka serta penentuan jenis kegiatan yang dibutuhkan.
Selanjutnya dalam proses penentuan prioritas kegiatan ini, masyarakat tidak hanya dituntut kehadirannya akan tetapi dalam proses ini, masyarakat dituntut untuk lebih aktif menyampaikan ide, usulan, serta kebutuhan mereka serta penentuan jenis kegiatan yang dibutuhkan. Dari hasil wawancara dengan  Fasilitator bid. pemberdayaan UPK Kecamatan Tambang mengenai Partisipasi masyarakat dalam perencanaan Program PNPM Mandiri Perdesaan menyatakan bahwa:
Menurut  Yuliani: “Keaktifan  masyarakat  dalam  menyampaikan  ide,  usulan,  serta kebutuhan mereka serta penentuan jenis kegiatan yang diprioritaskan terliat memiliki kendala, dikarenakan  masih ada sejumlah masyarakat yang hanya datang, duduk, dengar, dan diam dalam proses penentuan kegiatan. Hal tersebut diakibatkan dari adanya budaya masyarakat kita yang masih takut, dan malu untuk berbicara dimuka umum sehingga mereka terkesan hanya datang untuk turut meramaikan dan menerima apapun keputusan yang diambil. Hal inilah yang perlu mendapat perhatian dari semua pihak untuk lebih meningkatkan keaktifan masyarakat tersebut baik melalui peningkatan SDM melalui pendidikan baik secara formal maupun non formal.”
Perlu  kita  pahami  bersama  bahwa  keaktifan  masyarakat  dalam  menyampaikan  ide  atau gagasan mencerminkan bahwa masyarakat sudah mengerti dan memahami bahwa setiap masalah atau kendala yang dihadapi, yang tahu dan yang merasakannya adalah masyarakat itu sendiri oleh karenanya yang membuat solusi dari permasalahan tersebut adalah harus dari kalangan masyarakat itu sendiri ( bottom up ).

## Partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan.
Partisipasi  masyarakat  dalam  pelaksanaan  kegiatan  dapat  dilihat  dari  keterlibatan masyarakat  dalam  proses  pelaksanaan  kegiatan  utamanya  dalam  hal  pelaksanaan  kegiatan  non fisik  dibidang  ekonomi  melalui  keterlibatan  masyarakat  baik  dari  segi  kesediaan  masyarakat
Volume 1, Nomor 1 Maret 2015
meluangkan waktu dan tenaga serta kesediaan masyarakat dalam menyediakan bahan/materi yang diperlukan  dalam  pelaksanaan  kegiatan  UEP  dan  SPP.  Dari  hasil  wawancara  Kepala  UPK Kecamatan  Tambang  mengenai  Partisipasi  masyarakat  dalam  perencanaan  Program  PNPM Mandiri Perdesaan menyatakan bahwa:
Menurut Sunarti: “Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan Program PNPM Mandiri  Perdesaan  Kecamatan  Tambang  dilihat  dari  tingkat  kehadiran  masyarakat  tidak sepenuhnya mencapai 100% dimana hal ini dipengaruhi oleh tahapan atau jadwal pelaksanaan kegiatan  seringkali  bertabrakan  dengan  pekerjaan  sehari-hari  sehingga  mengakibatkan masyarakat  lebih  memprioritaskan  pekerjaan  sehari-hari  mereka  sebagai  sumber  pendapatan utama, namun dari segi minat secara menyeluruh masyarakat masih terus memberikan partisipasi dalam segala kerja kelopok baik dalam UEP dan SPP.”
Dari  hasil  wawancara  dengan  Ketua  UPK  Kecamatan  Tambang  mengenai  Partisipasi masyarakat  dalam  penyediaan  bahan/materi  Program  PNPM  Mandiri  Perdesaan  menyatakan bahwa:
Menurut  Sunarti: “Partisipasi  masyarakat  dalam  penyediaan  bahan/materi  Program PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Tambang bagus pasalnya tingginya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan segala aturan peminjaman dana sebagai  pinjaman bagi kelolmpok ekonomi untuk modal usaha bergulir. Setiap penyaluran dana yang turun ke masyarakat  sesuai dengan dokumen  yang  dikirim  ke  pusat  agar  memudahkan  partisipasi  masyarakat  pada  tingkat pemeliharaan hasil kegiatan tersebut.

## Partisipasi Dalam Pemeliharaan
Partisipasi masyarakat dalam Program ini juga dilihat dari seberapa aktifnya masyarakat dalam memelihara, menjaga, merawat dari apa yang telah dilakukan atau dilaksanakan. Mengingat bahwa dalam program yang merencanakan, melaksanakan dan yang merasakan manfaatnya adalah masyarakat  itu  sendiri.  Oleh  karena  itu  dari  apa  yang  telah  berhasil  dilaksanakan  hendaknya mendapat perhatian yang lebih dari masyarakat dalam segi perawatan ataupun  pemeliharaannya secara  kontinyu.  Dari  hasil  wawancara  dengan  ketua  UPK  Kecamatan  Tambang  mengenai Partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan hasil Program PNPM Mandiri Perdesaan menyatakan bahwa:
Menurut Sunarti: “ Partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan Program PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Tambang cukupbagus pasalnya tingginya kesadaran masyarakat dalam menjaga serta merawat hasil kegiatan utamanya hasil pembangunan sarana dan prasarana. Hal tersebut disebabkan oleh karena yang akan memanfaatkan prasarana tersebut adalah masyarakat itu  sendiri.  dikarenakan  banyaknya  ketidakhadiran  warga  dalam  proses  musyawarah  untuk kemudian  bersama-sama  membahas  kebutuhan  dan  prioritas  pembangunan  di  desa  dan bermusyawarah  untuk  menentukan  pilihan  jenis  kegiatan  pembangunan  yang  prioritas  untuk didanai. diakibatkan oleh bersamaanya kegiatan sehari-hari warga sehingga sangat sulit untuk menghadiri musyawara tersebut.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  dari  uraian  yang  telah  dikemukakan  pada  pembahasan,  maka  dapat disimpulkan sebagai berikut;
1. Gambaran mengenai pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan dalam pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.
a) Dilihat dari indikator perencanaan program pemberdayaan PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Tambang ini, dalam proses perencanaannya memiliki kendala, dikarenakan banyaknya ketidakhadiran warga dalam proses musyawarah untuk membahas kebutuhan dan prioritas pembangunan di desa.
b) Dilihat dari indikator pelaksanaan program pemberdayaan PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan  Tambang  ini  dalam  pelaksanaan  kegiatan  dapat  dilihat  dari  keterlibatan masyarakat dalam proses pelaksanaan kegiatan utamanya dalam hal pelaksanaan kegiatan non  fisik  dibidang  ekonomi  melalui  keterlibatan  masyarakat  baik  dari  segi  kesediaan masyarakat  meluangkan  waktu  dan  tenaga  serta  kesediaan  masyarakat  dalam menyediakan bahan/materi yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan UEP dan SPP.
c) Dilihat dari indikator pemeliharaan program pemberdayaan PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Tambang masyarakat  terlihat aktif dalam memelihara, menjaga, merawat dari apa yang telah dilakukan atau dilaksanakan, baik dalam memilihara segala prasarana dan sarana, serta kesadaran masyarakat dalam melunasi dana simpan pinjam dari program SPP yang ada secara kontinyu.
2. Efektivitas  PNPM  Mandiri  Perdesaan  dalam  pemberdayaan  masyarakat  di  Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar
a) Program pemberdayaan PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Tambang setiap tahun mengalami peningkatan baik dari sisi peningkatan jumlah dan kualitas masyarakat yang dapat diberdayakan, peningkatan dalam sarana dan prasarana, serta yang paling penting adalah terus meningkatnya minat dari masyarakat dalam mengapresiasi program ini.
b) PNPM Mandiri Perdesaan pada hakekatnya diarahkan untuk meningkatkan akses hidup sejahtera bagi individu, keluarga dan kelompok masyarakat terhadap sumber daya untuk melakukan proses produksi dan kesempatan berusaha. Berbagai upaya untuk memotivasi dalam bentuk antara lain bantuan modal dan pengembangan sumber daya manusia. PNPM Mandiri  Perdesaan merupakan  bentuk  pengembangan  dari  model  perencanaan pembangunan yang berpihak pada pembangunan manusia khususnya masyarakat miskin di Kecamatan Tambang.
c) Efektivitas pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan dalam pemberdayaan masyarakat di Kecamatan  Tambang  setelah  melihat  mekanisme  pembagian  kinerja  ini,  terlihat  ada beberapa  keberhasilan  dalam  pelaksanaan  PNPM  Mandiri  Perdesaan  yang  terlihat mencapai tujuan dan target, sesuai dengan yang telah ditentukan sebelumnya dari PNPM Mandiri Perdesaan.

## DAFTAR PUSTAKA
Bateman, Snell. 2002. Management competing in the new era; mcgraw-companies, New York.
Volume 1, Nomor 1 Maret 2015
Doni, D., Yogia, M. A., Zainal, Z., Riauan, M. A., Purwati, A. A., & Wedayanti, M. D. (2021). Management  of  Market  Pelita  Retribution  In  Bangko  District  In  Increasing  Original Revenue of Rokan Hilir Regency.
Doni,  D.,  Yogia,  M.  A.,  Zainal,  M.  D.  W.,  Ayu,  A.,  &  Purwati,  M.  L.  H.  (2021).  Effect  of Management of Market Levies Management on Trader Satisfaction.
Ginting, A. H., & Zainal, Z. (2020). Strategi Pemerintah Dalam Pengembangan Objek Wisata Alam Teluk Jering Kabupaten Kampar. Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja , 10 (1), 211-219.
Halim, N. A., Rosidi, I., Haris, A., Yesicha, C., & Riauan, M. A. I. Media dan Politik.
Hidayah, S. M., & Riauan, M. A. I. (2021). Analisis Framing Kebijakan Pemerintah tetang Rencana Pembelajaran  Tatap  Muka  di  Media  Online  CNN  Indonesia.  Medium:  Jurnal  Ilmiah Fakultas Ilmu Komunikasi, 9(2), 167-184.
Ohama,  Yutaka,  2001, Conceptual  Framework  of  Participatory  Local  Social  Development , Nagoya: JICA.Qurniawati, E. F., & Riauan, M. A. I. (2015). Analisis Framing Pencitraan Pariwisata Indonesia pada Majalah Penerbangan Linker. Editor, 12, 219.
Rauf,  R.,  Zainal,  Z.,  &  Maulidiah,  S.  (2020).  The  Community  Participation  Dalam  Menjaga Kawasan Hutan Di Provinsi Riau. Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan , 5 (01), 60-76.
Rauf, R., Zainal, Z., Prayuda, R., Rahman, K., & Yuza, A. F. (2020). Civil Society’s Participatory Models: a Policy of Preventing Land and Forest Fire in Indonesia. International Journal of Innovation, Creativity and Change , 14 (3), 1030-1046.
Riauan, M. A. I., & Sari, G. G. (2018). Konsep Diri Perokok di Universitas Islam Riau. Medium: Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Komunikasi, 6(2), 27-38.
Riauan,  M.  A.,  Sari,  G.  G.,  Aslinda,  C.,  &  Qurniawati,  E.  F.  (2018).  Konstruksi  Makna Ketergantungan dalam Perilaku Merokok. Relasi Negara Industri Dan Masyarakat Dalam Perspektif Komunikasi, 171.
Riauan,  M.  A.  I.,  &  Aziz,  A.  (2019).  Professional  Gamer:  The  Meaning  on  ‘Point  Blank Online’Play. Jurnal The Messenger, 11(1), 18-26.
Riauan, M. A. I., Sari, G. G., Aziz, A., Prayuda, R., & Sikumbang, A. T. (2020). Refleksi Anomali Makna  Perilaku  Merokok  di  Kalangan  Dosen  Universitas  Islam  Riau.  Bricolage:  Jurnal Magister Ilmu Komunikasi, 6(02), 207-222.
Riauan,  M.  A.  I.,  Aziz,  A.,  Fitri,  A.,  Mulyani,  O.,  &  Zainal,  Z.  (2020).  Stereotip  Budaya  Pada Himpunan Mahasiswa Daerah di Pekanbaru. Inter Komunika: Jurnal Komunikasi , 5 (1), 43- 56.
Satria, A., Yogia, M. A., & Wedayanti, M. D. (2021, January). Strategy of Tourism and Culture Office  in  Development  of  Cultural  Heritage  at  Kuantan  Singingi  Regency.  In INCEESS 2020:  Proceedings  of  the  1st  International  Conference  on  Economics  Engineering  and Social Science, InCEESS 2020, 17-18 July, Bekasi, Indonesia (p. 282). European Alliance for Innovation.
Salman, Darmawan.  2005. Apa dan Bagaimana Pemberdayaan Masyarakat , Makalah, PSKMP Unhas, Makasar.
Suharmawijaya.,  Dadang  S.,  dkk,  2007, Memantau  Daerah  Menyemai  Kemajuan  (Otonomi Daerah  dan  Otonomi  Award  di  Jawa  Timur) ,  diterbitkan  oleh  JawaPos  Institute  of  Pro Otonomi.
Sumodiningrat G. 2001. Menuju Swasembada Pangan Revolusi Hijau. Jakarta: RBI.
Suharto,  Edi.  (2007).  Analisis  Kebijakan  Publik:  Panduan  Praktis  Mengkaji  Masalah  dan Kebijakan Sosial. Bandung: Alfabeta.
Sukendro, G. G., Pandrianto, N., Oktavianti, R., & Sari, W. P. (Eds.). (2022). Komunikasi Anak
Muda untuk Perubahan Sosial. Gramedia Pustaka Utama.
https://books.google.co.id/books?id=EZZaEAAAQBAJ(Halim et al., n.d.)
Trijupitasari,  R.,  &  Riauan,  M.  A.  I.  (2017).  Pola  Komunikasi  Komisi  Penanggulangan  AIDS (KPA) Kota Pekanbaru Dalam Mensosialisasikan Bahaya HIV dan AIDS Kepada Penjaja Sex dan Gay. MEDIUM, 6(1), 78-86.
Yogia, T. S. M. A., Wedayanti, A. A. P. M. D., & Zainal, R. P. (2021). Ecological Citizenship Camat and Village Head in Maintaining Peace and Order at Pangkalan Kerinci Sub District Pelalawan Regency.
Zainal, Z. (2016). Dinamika Kebijakan Pemerintahan Desa Di Indonesia Dari Masa Ke Masa (Studi Tahun 1979-2015). Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam , 12 (1), 19-36.
Zainal,  F.  N.  P.  (2021,  December).  Government  Management  in  Village-Owned  Enterprises  in Increasing Village Original Income In Kampar District. In ICLSSE 2021: Proceedings of the 3rd International Conference on Law, Social Sciences, and Education, ICLSSE (Vol. 9, p. 169).
Zainal, Z., Rambey, R. R., & Rahman, K. (2021). Governance of Household Waste Management in Pekanbaru City. MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan, 37(2).