## TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP WEWENANG IMAM MASJID SEBAGAI WALI MUHAKKAM DALAM PERNIKAHAN BAWAH TANGAN
Moh. Bahropin Hafid 1 , Muhammad Taufik 2
1 Mahasiswa Pascasarjana UIN Datokarama Palu Email: baharuddinhafidz5@gmail.com
2 Dosen Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu
Email: pencarikebenaran28@gmail.com

## Abstract
Promiscuity among teenagers is one of the causes of underhand marriages using muhakkam guardians because the perpetrators of promiscuity are ashamed or afraid to report the incident to their family and relatives. In addition, the incident of religious conversion from Hinduism or Christianity to Islam is a factor that often occurs in Tolai village, because basically guardianship of parents other than Islam is not legal according to Islamic law, this causes the marriage process to be represented by a muhakkam guardian. There was a marriage problem that occurred in Tolai Village related to guardianship, a mosque imam married a girl to her partner because the girl did not have a nasab guardian or mujbir guardian because she was a convert, seeing this incident the mosque imam took steps to marry off the two couples without a valid marriage registration according to the law as stated in law number 16 of 2019 concerning marriage in article 2 paragraph 2 which reads: every marriage is recorded according to the applicable laws and regulations.
Keyword : Islamic Law, Authority, Mosque Imam, Guardian Muhakkam,
Wedding

## Abstrak
Pergaulan bebas dikalangan remaja menjadi salah satu penyebab terjadinya pernikahan bawah tangan dengan  menggunakan wali muhakkam karena para pelaku pergaulan bebas malu ataupun takut untuk melaporkan kejadian itu kepada  keluarga  dan saudara. Selain itu, peristiwa perpindahan agama dari agama Hindu atau Kristen keagama Islam adalah faktor yang sering terjadi di desa Tolai, karena pada dasarnya perwalian atas orangtua selain Agama Islam adalah  tidak  sah  menurut  Hukum  Islam,  hal  ini  menyebabkan  proses pernikahan  diwakilkan  kepada  wali  muhakkam.  Terdapat  permasalahan Pernikahan yang terjadi di Desa Tolai terkait perwalian, seorang imam masjid menikahkan  seorang  gadis  dengan  pasanganya  karena  gadis  tersebut  tidak memiliki wali nasab atau wali mujbir karena mualaf, melihat kejadian ini imam masjid    mengambil  langkah  untuk  menikahkan  kedua  pasangan  tersebut
tanpa  adanya  pencatatan  perkawinan  yang  sah  menurut  undang-undang sebagaimana  tertera  dalam  undang-undang    nomor  16  tahun  2019  tentang perkawinan pada pasal 2 ayat 2 yang berbunyi: tiap-tiap perkawinan di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kata Kunci: Hukum Islam, Wewenang, Imam Masjid, Wali Muhakkam, Pernikahan

## A. Pendahuluan
Perkawinan  merupakan  suatu  hal  yang  penting  dalam  realita kehidupan  umat  manusia.  Dengan  adanya  perkawinan  rumah  tangga  dapat ditegakan  dan  dibina  sesuai  dengan  norma  agama  dan  tata  kehidupan masyarakat. Dalam rumah tangga berkumpul dua insan yang berlainan jenis (suami  istri),  mereka  saling  berhubungan  untuk  mendapatkan  keturunan sebagai penerus generasi. 1
Pernikahan  bukanlah  hal  yang  sederhana,  tidak  cukup  hanya berkumpulnya  laki-laki  dan  perempuan  dalam  sebuah  keluarga,  dalam pernikahan  banyak  sekali  hal  yang  harus  dipahami  dan  dilalui.  Mulai  dari persiapan sebelum dilangsungkannya pernikahan hingga setelah pernikahan. Para ulama madzab sepakat bahwa pernikahan baru bisa dianggap sah jika dilakukan  dengan  akad,  yang  mencakup  ijab  dan  qabul  antara  wanita  yang dilamar  dengan  lelaki  yang  melamarnya,  atau  antar  pihak  yang menggantikannya  seperti  wakil  dan  wali,  dan  dianggap  tidak  sah  hanya semata-mata  berdasarkan  suka  sama  suka  tanpa  adanya  akad. 2 Sahnya pernikahan  merupakan  awal  mula  untuk  membina  dalam  keutuhan pernikahan  tersebut  sebagai  ikatan  yang  sangat  kuat.  Untuk  mewujudkan kuatnya  ikatan  perkawinan  dan  mewujudkan  kehidupuan  keluarga  yang sakinah, mawaddah dan rahmah., maka sejak awal tata cara perkawinan diatur dengan  syarat  dan  rukun  tertentu.  Membahas  mengenai  rukun  pernikahan
1 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Jakarta:Kencana, 2017), 1.
2 Muhammad  Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Madzab (Jakarta:  Lenetera Basritama, 1996), 309.
para  ulama’  fiqih  berbeda  pendapat,  baik  dalam  jumlah  maupun  jenisnya. Namun, dibalik itu semua, juga ada beberapa kesamaan.
Dalam  pernikahan  yang  ada  di  Indonesia  ada  beberapa  istilah pernikahan  yang  tidak  sesuai  dengan  ketentuan  undang-undang,  seperti halnya  pernikahan  di  bawah  tangan.  Pernikahan  di  bawah  tangan  adalah pernikahan yang tidak di catatkan dan tidak dihadiri oleh pegawai pencatat nikah.
Menurut  Ma’ruf  Amin,  Forum  ijtima’  Ulama  Komisi  Fatwa  sengaja memakai  istilah  perkawinan  bawah  tangan  karena  istilah  ini  lebih  sesuai dengan ketentuan agama Islam, perkawinan di bawah tangan yang termaksud dalam  fatwa  ini  adalah  perkawinan  yang  terpenuhi  rukun  dan  syarat  yang ditetapkan dalam fikih ataupun hukum Islam. Namun, perkawinan ini tanpa adanya  pencatatan  resmi  di  instansi  terkait  sebagaimana  diatur  dalam  UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.
Perkawinan  dibawah  tangan  yang  tidak  dicatatkan  dipandang  tidak memenuhi  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  dan  sering  kali menimbulkan dampak negatif terhadap isteri dan juga anak yang dilahirkanya terkait  dengan  hak-hak  seperti,  nafkah,  hak  waris  dan  lain  sebagainya, tuntutan pemenuhan hak-hak tersebut manakala terjadi sengketa akan sulit dipenuhi akibat tidak adanya bukti catatan resmi perkawinan yang sah.
Terkait  dengan  masalah  haram    melakukan  perkawinan  di  bawah tangan Ma’ruf Amin menegaskan bahwa hukum perkawinan yang awalnya sah memenuhi  syarat  dan  rukunya  yang  awalnya  pernikahan  itu  sah  menjadi haram  karena  ada  yang  menjadi  korban.  Dengan  demikian,  haramnya  itu datangnya belakangan, perkawinanya sendiri tidak batal, tetapi akan menjadi dosa  karena  ada  yang  terlantarkan  akibat  dari  pernikahan  semacam  itu, sehingga  dia  berdosa  karena  menelantarkan  isteri  dan  anaknya,  sah  tapi haram kalau sampai terjadi korban 3
3 Asrorun Ni’an Sholeh, Fatwa ‐ Fatwa Masalah Pernikahan dan Keluarga ( Jakarta:
Graha Pramuda,2008), 147.
Pernikahan  yang  terjadi  dibawah  tangan  biasanya  dilakukan  oleh kedua  mempelai  dan  keluarga  dengan  memanggil  imam  masjid  sebagai penghulu karena masyarakat mempercayai imam masjid adalah orang yang tepat dalam melakukan pernikahan  ini, padahal yang semestinya pernikahan semacam ini tidak boleh dilakukan mengingat dampak dan kerugian yang akan didapatkan  jika  ada  permasalahan  dalam  pernikahan,  Anak  dan  Istri  tidak dapat menuntut hak-hak mereka  karena pernikahan mereka di luar tanggung jawab dari Pemerintah.
Imam  masjid  seharusnya  tidak  menyarankan  ataupun  mengabulkan pernikahan semacam ini karena ada cara ataupun jalan yang telah diberikan oleh  pemerintah  melalui  undang-undang  jika  dalam  pernikahanya  terdapat beberapa  kekurangan.  contohnya,  wanita  yang  ingin  menikah  tetapi  tidak memiliki  wali  dalam  melangsungkan  pernikahan  maka  sesuai  dengan  jalan yang diberikan oleh Negara melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan  Kompilasi  Hukum  Islam      mereka  berhak  mendapatkan  wali  yang dipersiapkan oleh Pemerintah yaitu Wali Hakim sebagaimana tercantum dala Pasal 1 huruf b KHI menyebutkan Wali Hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah . mengingat kedudukan wali sangat penting dalam pernikahan. Bahkan, sah atau tidaknya suatu pernikahan bisa bergantung pada wali atau yang menikahkan karena pernikahan tanpa wali adalah tidak sah atau batal. Untuk itula seharusnya imam masjid tidak memiliki  kompetensi  dalam  menikahkan  wanita  yang  tidak  memiliki  wali, maka alangkah baiknya imam masjid menyarankan wanita yang mau menikah untuk mendaftarkan dirinya ke pengadilan dengan melakukan permohonan penetapan wali hakim untuk pernikahanya.
Dalam penetapan wali juga tidak seenaknya saja harus ada penyerahan yang dilakukan oleh wali nasab kepada wali yang lainnya seperti penyerahan wali  nasab  kepada  wali  hakim,  tetapi  jika  wanita  yang  ingin  menikah  tidak memiliki wali nasab sama sekali, maka penyerahanya tetap kepada wali hakim
terlebih dahulu tidak boleh langsung kepada wali Muhakkam sesuai dengan urutan perwalian.
Seperti halnya yang terjadi di Desa Tolai Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi  Moutong,  tentang  masalah  perwalian  bahwa  seorang  imam  masjid menikahkan  seorang  gadis  yang  ingin  menikah  dengan  pasanganya  karena gadis tersebut tidak meiliki wali nasab atau wali mujbir karena mualaf, melihat kejadian  ini  imam  masjid    mengambil  langkah  untuk  menikahkan  kedua pasangan tersebut  tanpa adanya pencatatan perkawinan yang sah menurut undang-undang sebagaimana tertera dalam undang-undang  nomor 16 tahun 2019  tentang  perkawinan  pada  pasal  2  ayat  2  yang  berbunyi:  tiap-tiap perkawinan di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tetapi yang terjadi tidaklah demikian pernikahan tetap di laksanakan tanpa adanya serah terima dari wali nasab kepada wali muhakkam dengan alasan darurat segala sesuatu dalam jika pada keadaan darurat maka yang harampun bisa  menjadi  halal.  Pandangan  semacam  ini  seharusnya  tidak  boleh berkembang dikalangan masyarakat.
Kejadian yang hampir serupa juga terjadi yaitu seorang yang hamil di luar  nikah  kemudian  kedua  orang  tuanya  jauh  dan  tidak  dapat  di  hubungi sedangkan wanita ini hanya memiliki saudari wanita, dan juga adik dari pada ibu  kandungnya  yang  mengatakan  bahwa  ibu  kandungnya  sudah menyerahkan perwalianya kepada suami dari adik kandung ibunya tersebut sehingga  pernikahan  itu  tetap  di  laksanakan.  Seharusnya  pernikahan semacam ini batal dan tidak sah.
Dari hal tersebut di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang  wali  muhakkam  tersebut  apakah  imam  masjid  memiliki  wewenang dalam  menikahkan  wanita  yang  tidak  memiliki  wali  nasab  sama  sekali sehingga  imam  masjid  berani  mengambil  sikap  demikian,  untuk  itu  maka penulis  akan  melakukan  penelitian  tersebut  dengan  judul  tinjauan  hukum Islam  terhadap  wewenang    imam  masjid  sebagai  muhakkam  dalam
pernikahan  bawah  tangan  (study  kasus  di  Desa  Tolai,  Kecamatan  Torue, Kabupaten Parigi Moutong).

## B. Pembahasan
1. Tinjauan Umum Tentang Perwalian
Perwalian dalam pernikahan memang harus ada karena menentukan keabsahan  ikatan  sakral  yang  akan  dijalani,  ikatan  sakral  ini  bukan  hanya sekedar  formalitas  saja  melainkan  harus  memiliki  tujuan  yang  jelas,  tujuan dari pernikahan adalah mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.
a. Pengertian Perwalian
Beberapa  konsep  dan  pengertian  perwalian  menurut  hukum  Islam adalah sebagai berikut :
1) Perwalian  dalam  istilah  bahasa  adalah  wali  yang  berarti  menolong  yang mencintai. 4 Kata perwalian berasal dari kata wali, dan jamak dari awliyah. Kata  ini  berasal  dari  bahasa  arab  yang  berarti  teman,  klien,  sanak  atau pelindung.  Dalam  literatur  fiqih  Islam  disebut  dengan  al-walayahi (alwilayah), orang yang mengurus atau yang menguasai sesuatu. Perwalian dalam  istilah  fiqih  disebut  wilayah,  yang  berarti  penguasaan  dan perlindungan.  Seperti  dalam  penggalan  ayat,  “wa  man  yatwallallaha  wa rasulahu”  dan  kata  “ba’duhum  awliya’u  ba’din.  Ayat  61  Surat  At-Tawbah juga  berarti  kekuasaan  atau  otoritas  (as-Sultah  wal-Qudrah).  Adapun perwalian  dalam  terminologi  para  fuqaha’  (pakar  hukum  Islam),  seperti disebutkan  Wahbah  al-Zuhayli  ialah  kekuasaan/otoritas  yang  dimiliki seseorang untuk secara langsung melakukan suatu tindakan sendiri tanpa harus bergantung pada izin orang lain.
2) Perwalian  menurut  fiqih  ialah  penguasaan  penuh  yang  diberikan  oleh agama  kepada  seseorang  untuk  menguasai  dan  melindungi  orang  atau
4 Ahmad  Warson  Munawwir , Kamus al ‐ Munawir (Jogjakarta:  Pondok  Pesantren  al- Munawwir, 1984), 1960.
barang.  Orang  yang  diberi  kekuasaan  perwalian  disebut  wali. 5 Untuk memperjelas  pengertian  tentang  perwalian,  maka  penulis  memaparkan beberapa  pengertian  antara  lain,  perwalian  yang  berasal  dari  kata  wali mempunyai  arti  orang  lain  selaku  pengganti  orang  tua  yang  menurut hukum  diwajibkan  mewakili  anak  yang  belum  dewasa  atau  belum  akil baligh dan melakukan perbuatan hukum. 6
3) Sedangkan menurut Amin Suma perwalian adalah kakuasaan atau otoritas (yang  dimiliki)  seseorang  untuk  secara  langsung  melakukan  tindakan sendiri tanpa harus bergantung ( terikat ) atas izin orang lain. 7 kepentingan bersama (bangsa  atau rakyat) seperti waliyul amri (dalam arti Gubernur atau yang lainnya).
4) Sedangkam  perwalian  khusus  ialah  perwalian  terhadap  jiwa  dan  harta seseorang, seperti terhadap anak yatim. 8
5) kamus praktis bahasa Indonesia, wali berarti orang yang menurut hukum (agama,  adat)  diserahi  kewajiban  mengurus  anak  yatim  serta  hartanya sebelum anak itu dewasa atau pengasuh pengantin perempuan pada waktu nikah (orang yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki). 9
6) Menurut Ali Afandi menuturkan perwalian adalah pengawasan pribadi dan pengurusan  terhadap  harta  kekayaan  seorang  anak  yang  belum  dewasa, jika  anak  itu  tidak  berada  dibawah  kekuasaan  orang  tua.  Jadi  dengan demikian  anak  yang  orang  tuannya  telah  bercerai  atau  salah  satu  dari mereka meninggal dunia, ia berada dibawah perwalian. 10
5 Soemiyati , Hukum Perkawinan dan Undang ‐ undang Perkawinan (Undang-Undang no. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan), (Yogyakarta: Liberty, 1986), 41.
6 Soedaryo Soimin, Hukum Orang dan Keluarga, Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam dan Hukum Adat (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 60.
7 Muhammad  Amin  Suma , Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam (Jakarta:  PT  Raja Grafindo Persada, 2005), 134.
8 Dedi Junaedi, Bimbingan Perkawinan (Cet; 1, Jakarta: Akademika Pressindo. 2000), 104.
9 Hartono , Kamus Praktis Bahasa Indonesia ( Jakarta : Rineka Cipta, 1996), 176.
10 Ali  Afandi , Hukum Waris, Hukum Kleuarga, Hukum Pembuktian (Jakarta:  Rineka Cipta, 1997), 156.
7) Muhammad jawad al-Mugniyah  memberi  pengertian  wali  adalah  seorang yang  diberi  kewenangan  atau  kekuasaan  secara  syar’i  atas  segolongan manusia, hal tersebut dikarenakan adanya kekurangan tertentu pada orang tertentu. 11
8) Sedangkan  Abdur  Rahman  al-Jaziri  dalam  kitabnya  fiqih  ‘ala  madzahibil ‘arba’ah  mendefinisikan  wali  dalam  nikah  bahwa: 12 “Wali  dalam  nikah adalah orang yang mempunyai puncak kebijaksanaan atas keputusan yang baginya menentukan sahnya akad (pernikahan), maka tidaklah sah suatu akad  tanpa  dengannya,  ia  adalah  ayah  atau  kuasanya  dan  kerabat  yang melindungi, mu’tik, sultan dan penguasa yang berwenang.”
9) Mustofa  Hasan  seirama  dengan  pernyataan  dari  Abdur  Rahman  al-Jaziri, beliau  menyatakan  wali  dalam  nikah  adalah  orang  yang  berhak menikahkan karena adanya pertalian darah secara langsung dengan pihak mempelai perempuan. 13 Jadi wali dalam nikah adalah seorang laki-laki yang berwenang  untuk  menikahkan  calon  mempelai  putri  akibat  hubungan darah, yang berhak menjadi wali adalah kelompok kerabat laki-laki lurus ke atas  (ayah,  kakek  dan  seterusnya),  kelompok  kerabat  saudara  laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, kelompok kerabat paman (saudara laki-laki  kandung  ayah,  saudara  seayah,  dan  seterusnya),  dan  kelompok saudara laki-laki kandung kakek.
Menurut  hukum  Islam  perwalian  terbagi  dalam  tiga  kelompok.  Para ulama mengelompokan perwalian sebagai berikut :
a) Perwalian terhadap jiwa ( al-walayah ‘alan-nafs )
b) Perwalian terhadap harta ( al-walayah alal-mal )
c) Perwalian terhadap jiwa dan harta ( al-walayah ‘alan-nafsi wal-mali ma’an). Perwalian dalam nikah tergolong ke dalam al-walayah ‘alan-nafs, yaitu perwalian  yang  bertalian  dengan  pengawasan  (  al-ishraf  )  terhadap  urusan
11 Muhammad Jawad al-Mughniyah, Fiqih Lima Madzab (Jakarta: Lentera, 2011), 345.
12 Abdur Rohman al-Jaziri, Fiqih ‘Ala Madzahibil Arba’ah (Jilid; 4, Kairo: Darul Haditst, 2004), 26.
13 Mustofa Hasan, Pengantar Hukum Keluarga (Bandung ; Pustaka Setia, 2011), 98.
yang  berhubungan  dengan  masalah-masalah  keluarga.  Hal  ini  berdasarkan pengertian  semantik,  kata  wali  dapat  dipahami  alasan  hukum  Islam menetapkan ayah sebagai orang yang paling berhak untuk menjadi wali dalam kepentingan  anaknya,  karena  ayah  adalah  orang  yang  paing  dekat,  siap menolong, serta mengasuh dan membiayai anak-anaknya.
Jika  tidak  ada  ayahnya  barulah  hak  perwaliannya  digantikan  oleh keluarga dekat lainnya dari pihak ayah, dan seterusnya. 14 Setiap pernikahan harus  memerlukan  wali.  Adanya  wali  merupakan  salah  satu  rukun  untuk sahnya  suatu  pernikahan,  disamping  zawjun  (suami),  zawjatun  (istri),  wali, shahidayn (dua orang saksi) dan ijab qabul. Ditetapkannya wali sebagai salah satu rukun keabsahan perkawinan bukanlah ingin mempersulit pelaksanaan perkawinan,  melainkan  didasari  oleh  sejumlah  nas  yang  sahih.  Didalam sejumlah  hadits  diterangkan  mengenai  keharusan  adanya  wali  dalam pernikahan.
b. Wali Muhakkam Dalam Hukum Islam
Kata muhakkam diambil dari bahasa Arab yang asal katanya hakama– yahkumu-hukman-wahukumatan,  yang  artinya  memegang  perintah, mengepalai,  menghukumkan,  menjatuhkan  sanksi  hukuman 15 .  Mahkamatun artinya tempat berhakim. 16 Menurut kaidah ilmu tasrif, kata hakama adalah timbangan  (wazan)  fa’ala,  sehingga  kata  hakama  menjadi  hakamayah- tahkiman. Kata-kata tahkim dalam bahasa Indonesia yang berarti mengangkat hakim, menjadikan hakim. 17 Wali muhakkam dalam perkawinan Islam ialah seseorang yang diangkat oleh kedua calon suami istri untuk bertindak sebagai wali  dalam  akad  nikah  mereka.  Apabila  suatu  pernikahan  yang  seharusnya dilaksanakan dengan wali hakim, padahal tempat itu tidak ada wali hakimnya, maka  pernikahan  tersebut  dilangsungkan  dengan  wali  muhakkam.  Caranya
14 Dedi Supriadi , Fiqih Munakahat Perbandingan (Bandung : Pustaka Setia,2009), 32.
15 Muhammad Idris al-Marbawi, Kamus al ‐ Marbawi (Surabaya: Dar al-Ihya, t,.t). 142.
16 Ibid., 143.
17 Depdikbud , Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), 884.
ialah  kedua  calon  suami  istri  mengangkat  seseorang  yang  ahi  dalam memahami  tentang  hukum-hukum  pernikahan  untuk  menjadi  wali  dalam pernikahan mereka tersebut. Adapun dasar hukum yang berkaitan dengan wali muhakkam dalam hukum Islam,
Menurut Imam Nawawi menyatakan bahwa Imam Syafi'i mengatakan apabila ada perempuan yang tidak punya wali lalu dia menunjuk seorang lelaki untuk menjadi wali. Lalu si lelaki menikahkannya, maka hukumnya boleh. 18
Selain  Imam  an-Nawawi,  Imam  al-Qurthubi  juga  beliau  mengemukakan gagasannya, ia berkata bahwa jika perempuan yang tinggal ditempat yang tak ada sultan dan tidak ada pula mempunyai wali, maka penyelesaiannya dapat ia  serahkan  kepada  tetangga  yang  dipercayainya  untuk  mengakadkannya. Dalam keadaan demikian tetangga tersebut telah menjadi wali. Karena setiap orang  tentu  perlu  kawin,  tetapi  dalam  melaksanakannya  hendaklah  sebaik- baiknya yang dapat di kerjakan. 19 Kemudia pertanyaan yang muncul apakah wali  yang dipilih  oleh  wanita  tersebut  mengetahui  tentang  munakahat  atau hukum tentang perkawinan.
Dalam hubungan ini Malik berkata tentang perempuan yang kondisinya lemah, ia boleh dikawinkan oleh orang yang diserahi urusannnya, karena ia tidak  dapat  pergi  kepada  sultan.  Jadi  seolah-olah  sultan  tidak  berada  di tempatnya,  sehingga  seluruh  orang  Islam  secara  umum  dapat  bertindak sebagai walinya.
Imam Syafi’i berpendapat bahwa apabila dalam masyarakat terdapat perempuan yang tidak mempunyai wali, lalu ia mewalikannya kepada seorang laki-laki untuk menikahkannya, maka hukumnya boleh. Karena hal itu adalah merupakan  tindakan  yang  mengangkat  hakim.  Dan  orang  yang  diangkat sebagai hakim sama kedudukannya dengan hakim itu sendiri. 20
18 Imam Nawawi, Raudatut at ‐ Talibin (juz;  v, Beirut: Darul Alam, 2003), 398.
19 Ibid, , 398.
20 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah………………., 27.
Imam  Taqiyuddin  al-Hushaini  al-Dimasyqi  mengatakan,  Yunus  bin Imam Husaini meriwayatkan dari Syafi’i bahwa jika dalam suatu masyarakat ada seorang wanita yang tidak memiliki wali sama sekali, lalu ia menguasakan atau  mewakilkan  perkaranya  kepada  seorang  laki-laki,  termasuk  dalam  hal proses  pernikahan,  maka  hukumnya  adalah  boleh.  Sebab  hal  itu  termasuk pelimpahan kekuasaan dan status orang yang dilimpahi kekuasaan itu sama seperti  hakim.  Selain  itu  Imam  al-Nawawi  juga  mengatakan,  menurut  al- Mawardi jika seorang wanita tidak punya wali sama sekali, maka ia memiliki tiga  pilihan.  Pertama,  ia  tidak  menikah.  Kedua,  ia  bisa  menikahkan  dirinya sendiri karena alasan darurat. Ketiga, ia bisa menguasakan atau menyerahkan urusanya kepada seseorang, kemudian orang itulah yang menikahkannya. 21
Imam Syasyi mengatakan, bahwa dalam masalah seorang wanita tidak mempunyai  wali  sama  sekali,  ia  boleh  menguasakan  kepada  seorang  ulama fiqih  yang  ahli  ijtihad.  Pelimpahan  kekuasaan  seperti  itu  hukumnya  adalah boleh dan sah, sehingga pernikahannya pun boleh, tetapi dengan syarat pihak yang di limpahi kekuasaan tersebut harus kepada orang yang memang patut untuk memberikan keputusan, dan ini cukup sulit untuk ditemuka di zaman sekarang.  Pernikahan  nya  sah  apabila  ia  menyerahkan  urusannya  kepada orang yang adil (terjaga kehormatan dirinya), walaupun tidak sampai sebagai mujtahid.  Itulah  pendapat  yang  dikutip  oleh  Yunus  bin  Abdul  A’la,  seorang ulama yang jujur. 22
Syeikh  al-Jaziri  menyatakan  bahwa  hakim  boleh  menikahkan  wanita atas izin dan restu wanita itu setelah jelas tidak ada penghalang pernikahan, tidak  ada  wali,  atau  ada  wali  yang  menolak  menikahkan  atau  lokasinya berjauhan. Berbeda dengan pendapat para imam diatas, wali muhakkam juga bisa  di  tinjau  menggunakan  maqasidu  al-syari’ah  adalah  makna-makna  dan tujuan-tujuan yang ditetapkan bagi syariat dalam seluruh hukum-hukumnya
21 Syaikh Muhammad Hafizh Ali al-Syuwaisyi, Tuhfah al-‘Urusy w a bil Hajah al ‐ Nufus,
terj. Abdul Rosyad Shiddiq, Kado Pernikahan (Jakarta; Pustaka al-Kautsar, 2005), 51.
22 Abdur Rahman al-Jaziri, Fiqih ‘Ala Mazahibil Arba’ah…………… ,4 19.
atau  pada  umumnya,  atau  tujuan  dari  syariat,  atau  rahasia-rahasia  yang ditetapkan Allah SWT (al-syari‘) bagi setiap hukum dari hukum-hukumnya. 23
Menurut Abu Ishaq al-Syatibi bahwa kemaslahatan itu terbagi menjadi tiga tingkatan yaitu al-Daruriyat, al-Hajiyat, dan al-Tahsiniyat. Kemaslahatan tersebut merupakan hasil dari pembacaan, sebagaimana yang dikatakan oleh Syathibii 24 , yaitu :
a) Hifzu ad-Din,
b) Hifzu an-Nafs,
c) Hifzu al-Aql,
d) Hifzu al-Nasl,
e) Hifzu al-Mal.
Pernikahan  dengan  menggunakan  wali  muhakkam  jika  di  kaitkan dengan tingkatan maqasidu al-syari’ah bagian hifzu ad-Din, dan hifzu an-Nasl memang kurang begitu relevan, dikarenkan pernikahan seperti ini cenderung melanggar tujuan pernikahan, dan pernikahan menggunakan wali muhakkam juga menimbulkan madarat yang sangat besar.
2. Penyebab terjadinya pernikahan dengan Imam Masjid sebagai wali Muhakkam dalam pernikahan bawah tangan
Sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan pada Bab sebelumnya bahwa pernikahan  melalui Imam  Masjid  sebagai wali  muhakkam  merupakan  salah satu bentuk perkawinan yang dilakukan tanpa dicatatkan secara resmi melalui Pegawai  pencatat  nikah.  Fenomena  keabsahan  pernikahan  melalui  Imam Masjid sebagai wali muhakkam ditengah-tengah lebih populer dengan sebutan nikah sirri, merupakan pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan syarat rukun  nikah  dalam  Islam,  tetapi  tidak  di  catatkan  di  Kantor  Urusan  Agama (KUA)  atau  Petugas  Pencatat  Nikah  (PPN).  Dinamakan  sirri  karena dilangsungkan secara diam-diam, tertutup, rahasia atau sembunyi-sembunyi
23 Ishaq al-Syatibi , al ‐ Muwafaqat fi Ushul al ‐ Syari‘ah ( Juz;II, Beirut: Dar al-Kutb al- ‘Ilmiyah, t. t.), 217.
24 Ibid., 325.
tanpa adanya publikasi.
Pernikahan  melalui  Imam  Masjid  sebagai  wali  muhakkam  ini  pada sebagian  masyarakat  Muslim  di  Indonesia  telah  dikenal  dan  marak dipraktikkan.  Namun  sampai  saat  ini  dalam  masyarakat  masih  terdapat keragaman pemahaman tentang terminologi dan konsep pernikahan melalui Imam  Masjid  sebagai  wali  muhakkam.  Hal  ini  dapat  dipahami  karena pernikahan  melalui  Imam  Masjid  sebagai  wali  muhakkam  dilakukan penyuluhan dan sosialisasinya yang juga belum menyeluruh. Demikian juga dengan  konsepnya,  sebagian  para  ustadz  dan  masyarakat  umumnya  belum memiliki kejelasan dan kesamaan rumusan.
Sebagian  besar  menurut  persepsi  mereka  (pasangan  nikah  melalui Imam Masjid sebagai wali muhakkam), mempunyai pengertian bahwa secara legal formal (fikih) Islam dapat dinyatakan sah. Hal ini didasarkan pada alasan bahwa pada saat peresmian nikah bawah tangan semacam itu semua syarat dan rukun yang telah ditentukan telah terpenuhi. Semua rukun yang dimaksud itu ialah adanya mempelai laki-laki dan perempuan, wali (yang menikahkan), dua orang saksi, adanya akad ijab qabul atau transaksi pernikahan, dan ada yang  menambah  lagi  dengan  harus  adanya  mas  kawin  (mahar).  Hal-hal tersebut  dianggap  oleh  kebanyakan  pasangan  nikah  melalui  Imam  Masjid sebagai  wali  muhakkam  sebagai  keharusan  bagi  sah  tidaknya  suatu pernikahan secara Islam. Sedangkan berkaitan dengan pencatatan di KUA dan adanya publikasi (yang biasanya dilaksanakan dalam bentuk
walimah/resepsi).
Seperti halnya yang terjadi di desa Tolai Kecamatan Torue Kabupaten
Parigi  Moutong.  Pernikahan  menggunakan  wali  muhakam  terjadi  karena beberapa faktor :
1. Faktor Pergaulan Bebas
Faktor  pergaulan  bebas  salah  satu  penyebab  terjadinya  pernikahan bawah  tangan  dengan    menggunakan  wali  muhakkam  karena  para  pelaku pergaulan bebas malu ataupun takut untuk melaporkan kejadian itu kepada
keluarga dan saudara, mereka terpaksa untuk melakukan pernikahan itu  di luar daerah mereka dan meminta imam masjid untuk menikahkanya.
Seperti hasil wawancara penulis dengan saudara berinisial H.N sebagai berikut:
“pada waktu itu kami menjalin kasih hampir 2 tahun tetapi pada waktu itu pasangan saya hamil sebelum saya nikahi dan saya berinisiatif untuk menikahinya  dan  menemui  orangtuanya  tetapi  pasangan  saya  takut untuk melaporkan hal ini kepada kedua orangtuanya sehingga saya dan pasangan  saya  mengambil  jalan yang  pintas,  pada  saat itu  saya  belum memahami bahwa pernikahan tanpa wali dari perempuan itu tidak sah jadi  menurut  saya  wali  dari  pasangan  saya  adalah  imam  masjid  itu sendiri, dan Alhamdulillah beberapa tahun kami menikah kami kembali ke  rumah  dan  menceritakan  semua  kepada  kedua  orangtua  dan  kami dinikahkan  kembali  karena  menurut  mereka  pernikahan  kami  tidak sah” 25
Seharusnya pernikahan awal yang menggunakan wali muhakkam tidak harus  dilakukan  oleh  kedua  pasangan  mempelai  karena  sangat  merugikan kedua  belah  pihak.  Padahal  keadaan  seperti  ini  dapat  diselesaikan  secara kekeluargaan, karena kedua pasangan sudah melakukan perbuatan Zina yang mengakibatkan dosa besar dan hamil diluar Nikah serta dosa setelah menikah menggunakan  wali  muhakkam  karena  itu  tidak  sah  menurut  Agama  dan Hukum yang berlaku di Indonesia.
Seperti  hasil  wawancara  yang  dikatakan  oleh  Tokoh  Agama Komarudin:
“Hal itu seharusnya tidak boleh terjadi imam masjid harus berhati-hati dalam  menentukan  hukum  boleh  dan  tidak  boleh  sah  dan  tidak  sah, secara  otomatis  kalau  ditinjau  dari  hukum  Agama  dan  Negara  sudah pasti  pernikahan  semacam  ini  batal  dan  tidak  sah,  pasangan  yang seharusnya  sudah  terlanjur  terjerumus  dalam  perbuatan  zina seharusnya ditolong dengan melegalkan perkawinanya di KUA. Menikah di  KUA  juga  sudah  gratis  dan  tidak  meghabiskan  biaya  yang  banyak hanya cukup membeli makanan seperlunya untuk dimakan bersama itu sudah cukup, jadi seharusnya kalau kita tokoh Agama ingin menolong pemuda dan pemudi islami terhindar dari perbuatan zina kita juga perlu megetahui  makna  dan  maksud  yang  tekandung  dalam  sebuah  hukum
25 H.N, Informan, wawancara , Tolai, 7 juli 2021
dan aturan bukan selalu menggunakan dalil Drurat”. 26
Berhubungan  dengan  hal  ini  penulis  beranggapan  bawa  seharusnya para  imam  masjid  dan  juga  para  mempelai  yang  akan  melangsungkan pernikahan  harus  paham  betul  apa  saja  syarat  dan  rukun  sahnya  sebuah pernikahan  bukan  hanya  mengandalkan  dalil  dalil  yang  seharusnya  tidak relevan lagi dengan kejadian seperti ini.
2. Faktor tidak direstui oleh kedua orang tua
Faktor penyebab Pernikahan yang di lakukan dengan wali muhakkam adalah  karena  tidak  direstui  oleh  orang  tua  sehingga  para  mempelai mengambil  jalan  pintas  untuk  tetap  mempertahankan  cinta  mereka,  dari beberapa kasus yang terjadi faktor tidak direstui oleh kedua orangtua salah satu  faktor  yang  sering  terjadi,  karena  faktor  inilah  imam  masjid  dengan alasan  darurat  mengambil  langkah  untuk  menikahkan  mereka  agar  tidak terjadi perzinahan antara  muda mudi di daerah tersebut karena jika keadaan seperti ini akan menimbulkan kemudaratan yang lebih buruk lagi
Seperti hasil wawancara penulis kepada Informan  yang bemarna Zyad: “kami menikah tanpa adanya restu dari orang tua tapi kami tidak bisa saling    memisahkan  begitu  saja  karna  hubungan  kami  sudah  berjalan sangat lama dan kami saling mencintai,tapi hubungan kami tidak direstui karena  ada  beberapa  faktor  sehingga  kami  tidak  dibolehkan    untuk menikah sehingga saya dan istri saya kawin lari menurut istilah orang disini,  setelah  saya  kawin  lari  didesa  ini  beberapa  bulan  kemudia diketahui  oleh  orangtua  kami,  dan  kami  di  perkenankan  untuk  hidup bersama  dengan  syarat  kami  dinikahkan  secara  sah  kembali  di  KUA( Kantor Urusan Agama)” 27
Permaslahan soal faktor tidak direstui orang tua juga ini mejadi salah satu  penyebab  terjadinya  pernikahan  dengan  wali  muhakkam  karena  ada alasan-alasan  yang  membuat  orang  tua  tidak  merestui  hubungan  mereka, tetapi alasan tidak direstuinya pernikahan dengan wali nasab juga tidak dapat dijadikan  alasan  yang  syari  untuk  membolehkanya  seseorang  yang  ingin menikah langsung menggunakan wali muhakkam karena didaerah ini sudah
26 Komarudin, Informan, wawancara , Tolai, 9 juli 2021
27 Zyad, Informan, wawancara , Tolai, 7 juli 2021
jelas memiliki KUA yang tidak begitu jauh dari desa tersebut,
Penulis  juga  melakukan  wawancara  kepada  salah  satu  warga  yang bernama Rosmiati  yang mengetahui kejadian ini:
“Pada  wakktu  kejadian  itu  saya  sudah  menyarankan  kepada  yang bersangkutan untuk menikah menggunakan wali hakim saja yang ada di KUA tetapi yang bersangkutan tidak mau melakukan pernikahan di KUA karena  beranggapan  pasti  harus  mengurus  Surat  kartu  keluarga  dan lain-lain sedangkan orang tuanya tidak menyetujuinya, saya juga sudah memberikannpenjelasan  soal  tidak  sahnya  perkawinan  mereka  tapi mereka  berpandangan  sah  saja  karena  pernah  membaca  buku  soal bolehnya menikah tanpa adanya wali”. 28

## 3. Faktor perpindahan agama
Faktor  perpindahan  agama  dari  agama  Hindu  atau  Kristen  keagama Islam adalah faktor yang paling terjadi, karena pada dasarnya perwalian atas orangtua selain Agama Islam adalah tidak sah dan bisa dikatakan perwalian nasabnya  sudah  terputus  maka  secara  otomatis  wanita  yang  akan  masuk keagama Islam tidak memiliki wali nasab Lagi,
Seperti hasil waawancara penulis kepada informan yang berinisial K.S: “Saya  dulu  beragama  hindu  dan  saya  memiliki  pasangan  yang  beraga islam dan saya ingin masuk islam mengikuti agama pasangan saya, tetapi karena perpindahan agama saya tidak memiliki wali dan saya juga tidak paham  soal  permasalahan  wali  karena  saya  menikah  tidak  menurut aturan Negara dan saya menikah hanya dengan aturan agama islam saja, umur saya juga tidak muda lagi jadi tidak memikirkan menikah dengan menggunakan wali hakim atau menikah di kantor KUA suami saya juga tidak pernah memberitahu saya soal permasalahan wali jadi saya merasa biasa-biasa  saja  dan  orang  disekitar  saya  tidak  mempermasalahkan itu” 29
Seharusnya pernikahan semacam ini tidak dapat dilakukan karena wali seorang mualaf adalah wali hakim yang sudah dsiapkan oleh aturan Negara. Namun  untuk  menjadi  wali  nikah  haruslah  memenuhi  persyaratan  terlebih dahulu. Adapun syarat menjadi wali nikah adalah laki-laki, beragama Islam, Akil,  Baliqh,  dan  Adil.  Apabila  tidak  terpenuhi  salah  satu  unsurnya,  orang
28 Rosmiati, Informan, Wawancara , Tolai, 9 juli 2021
29 K.S, Informan, wawancara , Tolai, 7 juli 2021
tersebut  tidak  memenuhi  syarat  sebagai  wali  dan  tidak  bisa  menjadi  wali nikah.  Berdasarkan  pasal  22  KHI  menyatakan  bahwa  apabila  wali  tidak memenuhi syarat maka hak perwalian wali nikah akan bergeser kepada wali nikah derajat lain. 30
Seringkali calon mempelai wanita mualaf dan baru saja masuk  Islam kesulitan memenuhi rukun nikah ini. Ayah kandung yang menjadi wali nasab dan paling berhak menikahkan anak perempuannya tidak bisa menjadi wali akibat  beragama  Non-Islam  sehingga  tidak  memenuhi  syarat  menjadi  wali nikah.  Bila  terjadi  keadaan  seperti  itu  maka  calon  mempelai  wanita  dapat meminta  bantuan  wali  hakim  sebagaimana  Pasal  23  KHI  yang  menyatakan bahwa Wali hakim dapat bertindak apabila wali nasab tidak ada 31 .
Berdasarkan dari beberapa peraturan diatas sudah sangat jelas bahwa kalau memang seorang mualaf tidak memiliki wali untuk menikah maka wali dari seorang mualaf ini adalah wali hakim yang sudah disiapkan oleh Negara, Negara  sudah  sangat  mempermudah  urusan  soal  perkawinan  tidak  adalagi unsur  bayar  membayar  jika  pernikahan  itu  dilakukan  di  KUA  kecuali pernikahan ini dilakukan diluar dari KUA maka ada biaya transportasi yang harus diberikan kepada pegawai KUA.
Kejadian  pernikahan  semacam  ini  sangat  sungguh  memperihatinkan karena  seharusnya  seorang  mualaf  harus  kita  perlaukan  secara  istimewa sebab dia rela untuk mninggalkan agama sebelumya untuk memeluk agama Islam seperti halnya yang dikatakan oleh tokoh agama komarudin:
“Seharusnya  kita  para  pemuka  Agama  harus  mengistimewakan  para mualaf  yang  ingin  memeluk  agama  islam  dengan  menggunakan  jalur pernikahan,  bukan  malah  membuat  mereka  terjerumus  dalam perzinahan  yang  pada  dasarnya  mereka  tidak  mengetahui  persoalan hukum  wali  dalam  islam,  walaupun  alasanya  mereka  sudah  berumur ataupun  sudah  tua  tetap  kita  harus  menikahkan  mereka  dengan  cara yang legal menurut Agama dan Negara. Karena pernikahan semacam ini akan berdampak  kepada kedua calon mempelai dan kepada keturunan-
30 H. Abdurrahman SH.MH, Kompilasi Hukum Islam ( Jakarta: Akademi Pressindo,2010), 119. 31 Ibid. , 119.
keturunanya”. 32

## 4. Faktor Jarak keberadaan wali
Jarak  menjadi  salah  satu  faktor  yang  membuat  seoran  mempelai perempuan tidak memiliki wali, karena di daerah Tolai adalah sentra bisnis perdagangan dan juga pertanian banyak orang yang merantau ke daerah Tolai untuk mencari rezeki atau uang  sehingga mereka tinggal sendiri di Desa Tolai, setelah lama tinggal mereka memilih menetap di perantauan. Orang tua dari wanita juga sudah tidak ada dan tidak mengetahui walinya yang lain.
Seperti  hasil  wawancara  penulis  dengan  informan  bernama  zahrah latifah:
“Saya  perantau  dari  daerah  Kalimantan,  saya  tidak  memiliki  saudara kandung ayah dan ibu saya sudah lama meninggal dunia dan saya tidak mengenali saudara dari ayah saya,  saya sudah lama tinggal di daerah ini dan  menetap  disini  dan  tidak  memiliki  sanak  saudara  sehingga  saya tidak tahu memiliki wali nasab atau tidak  dalam pernikahan. 33
Dari hasil wawancara peneliti dengan informan ternyata jarak wali dan keberadaan wali menjadi permasalahan dalam perwalian sehingga mempelai menyerahkan perwalianya kepada imam masjid.padahal cara ini adalah cara yang  tidak  tepat  dan  perlu  diberikan  informasi  yang  lebih  tepat  dan pemahaman yang membuat mereka tidak salah memahami soal penyerahan wali.
Adapun hasil observasi dan wawancara yang penulis lakukan dengan tokoh masyarat bernama maduri mengatakan:
“Alasan  yang  seperti  itu  kan  sudah  tidak  relevan  lagi  jika  digunakan dizaman sekarang ini Karena semua sudah canggih tidak perlu mengirim surat  atau  mendatangi  wali  nasab  secara  langsung  kekampung halamnya,  cukup  menggunakan  hubungan  via  telepon  sudah  bisa melakukan  penyerahan  wali  kepada  yang  ingin  menikah,  itupun penyerahan wali sudah dianggap sah jika yang menyerahkan itu betul- betul wali nasabnya, dengan adanya WA juga menjadi salah satu penentu dengan  menggunakan  video  call  kita  sudah  dapat  mengetahui  bahwa
32 Komarudin, Informan, Wawancara , Tolai 10 juli 2021.
33 Zahra latifa,Informan, wawancara , Tolai, 7 juli 2021.
benar yang menyerahkan perwalian itu adalah wali nasabnya” 34
Pada hakikatnya penunjukan imam masjid yang berperan sebagai wali muhakkam dalam melangsungkan akad pernikahan bukanlah tanpa penyebab, penyebab  yang  timbul  tanpa  adanya  interfensi  dari  pihak  lain,  melainkan timbul dari pelaku itu sendiri.
Adapun  penyebab  yang  timbul  dari  kejadian  nikah  dengan menggunakan peran imam masjid sebagai wali muhakkam dalam pernikahan adalah : pertama, ingin menolong dari perbuatan zina. Kedua, mengikuti sunah rasul  agar  menyegerakan  menikah  bagi  yang  sudah  mampu.  Ketiga,  sesuai pemahaman  imam  masjid  bahwa  menikah  menggunakan  wali  muhakkam tanpa menginformasikan wali nasab adalah sah atas dasar jarak lebih dari 1 Safar.
Beberapa  alasan  yang  dikemukakan  oleh  imam  masjid  tersebut membuktikan  bahwa  imam  masjid  diduga  salah  dalam  memahami  kajian tentang hukum perkawinan yang sah terutama dalam hal wali.
Imam  masjid  bersikeras  mempertahankan  pendapatnya  dengan landasan beliau mendapatkan informasi terkait sahnya pernikahan tanpa wali jika telah melampaui batas jarak minimal 1 safar dari keterangan gurunya saat beliau mengaji. Alasan lain yang memperkuat pendapat imam masjid tersebut ialah alasan pernikahan sebagai ajang untuk menghindari perbuatan maksiat (zina).
Dari  hasil  observasi  dan  wawancara  penelitian  penulis,  penulis berpendappat  bahwa  ada  beberapa  aspek  yang  menyebabkan  imam  masjid menikahkan mempelai tanpa penyerahan wali nasab;
1. Mungkin saja imam masjid pada saat menerima pelajaran dari gurunya dia dalam  keadaan  tidak  memungkinkan  sehingga  imam  masjid  salah  untuk menafsirkan  soal  hadis  yang  di  sampaikan  oleh  gurunya  dan  ilmu  yang didapatkan otomatis lain dari pada sumber yang diajarkan oleh gurunya.
34 Maduri , Informan, Wawancara , Tolai, 8 Juli 2021.
2. Keterbatasan  imam  masjid  dalam  hal  mengetahui  hukum  perkawinan secara universal dan konprenhensif. Dalam hadits yang berkenaan dengan wali nikah, yaitu Artinya: “Dari Sulaiman bin Musa dari Zuhri, dari Urwah dari Aisyah, sesungguhnya Nabi Muhammad Saw telah bersabda: “Barang siapa di antara perempuan yang menikah tanpa izin walinya maka nikahnya batal. Karena apabila terjadi persetubuhan maka baginya (perempuan yang dinikahi)  berhak  atas  mahar  dengan  sebab  dihalalkannya  farjinya. Demikian  pula  apabila  terjadi  pertentangan  (tentang  walinya)  maka sulthan  adalah  wali  bagi  seorang  yang  tidak  mempunyai  wali. 35 ” Nampaknya imam masjid kurang mengerti substansi dari kandungan hadis tersebut, sehingga mengalami kerancauan dalam berfikir. Dalam konteks hadis  ini  imam  masjid  beranggapan  dalam  hal  syaariat  sultan  adalah pemimpin  umat  atau  wali  umat  atau  wali  sultan  yaitu  imam  masjid  atau orang yang mengerti tentang pernikahan.
3. Imam masjid hanya memusatkan fikirannya pada kondisi sosial dari calon pasangan  pengantin.  Kondisi  sosial  yang  dimaksud  ialah  dapat  berupa menyegerakan menikah karena mempelai laki-laki dianggap sudah mampu atau  menyegerakan  pernikahan  karena  takut  kaduanya  berbuat  zina.  Ini adalah  pandangan  sosial  filosofis.  Seharusnya  imam  masjid  tidak  hanya memperhatikan  pandangan  sosial  filosofis  saja  melainkan  harus mengaitkan dan mempertimbangkan tentang keabsahan nikah ditinjau dari segi agama dan Negara.
4. Imam masjid tidak mengetahui rujukan pasti sebagai dasar hukum menikah menggunakan wali muhakkam meskipun wali nasabnya ada
5. Jarak  satu  safar  yang  dibuat  dasar  hukum  utama  imam  masjid  untuk melangsungkan  pernikahan  menggunakan  wali  muhakkam  tanpa menginformasikan  wali  nasabnya  adalah  tidak  sah    karena  sudah  tidak relevan lagi digunakan pada zaman modern saat ini semua orang hampir memiliki alat komunikasi dan kalau memang wali nasab tidak memiliki alat
35 Abu Daud, Sulaiman bin Asy’ats . Sunan Abi Daud. (Dar Al-Fikr: Beirut, t.th.), 88.
komunikasi  seharusnya  imam  masjid  ataupun  mempelai  menghubungi pemerintah  desa  dimana  orang  tua  mempelai  tinggal  dan  atau menghubungi kerabat terdekat
3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wewenang Imam Masjid Sebagai Wali Muhakkam Dalam Pernikahan Bawah Tangan
1. Wewenang  Imam Masjid sebagai wali muhakkam
Berkenaan dengan imam masjid sebagai wali muhakam di Desa Tolai Karena permasalahan tidak adanya wali sebenarnya bukanlah permasalahan yang begitu darurat. Masih ada jalan pernikahan yang lebih legal yang sudah dipersiapkan  oleh  pemerintah  dan  itu  sangat  mudah  untuk  dilakukan  oleh setiap warga Negara, beberapa faktor seperti yang sudah penulis kemukakan di  atas  rupanya  menjadi  alas  an  kenapa  pernikahan  menggunakan  wali muhakkam ini bias terjadi.
Seperti halnya Hasil wawancara penulis kepada salah satu imam masjid yaitu:
“Pernikahan  yang  dilakukan  oleh  para  mempelai  terkait  soal  wali muhakkam  sebenarnya  sah-sah  saja  karna  pada  dasarnya  melakukan pernikahan sesuai dengan syariat islam pernikahan yang terjadi di Desa Tolai ini tidak terlalu sering terjadi, karena pernikahan menggunakann wali  muhakkam  terjadi  karena  kasus-kasus  tertentu  seperti  kedua mempelai  tidak  direstui  oleh  kedua  orangtuanya,  adanya  perubahan Agama  dari  agama  Kristen  atau  hindu  ke  agama  Islam  dank  karena putusnya  hubungan  nasab  seorang  mempelai  wanita  dengan  orang tuanya, pergaulan  bebas  dan  jarak  yang  jauh,  maka  imam  masjid  atau orang yang paham soal perkawinan boleh saja menikahkanya. 36
Padahal permasalahan persoalan wali sudah diatur dalam agama Islam dari  Al-quran,Hadis  dan  kompilasi  hukum  islam  tetapi  pandangan  imam masjid sangat bertentangan dengan aturan jadi tidak ada alasan  yang syar’i bagi  siapapun  juga  termaksud  imam  masjid  untuk  menikahkan  seseorang yang tidak memiliki wali.
Tetapi yang terjadi di Desa Tolai sangat bertentangan dengan syariat
36 Imam Nasrowi, Imam Masjid Tolai, wawancara , Tolai, 2 juli 2021
islam  dan  juga  hukum  perkawinan  Sebagaimana  hasil  wawancara  penulis dengan salah satu Imam masjid sebagai berikut:
“Pernikahan  menggunakan  Imam  masjid  sebenarnya  sah-sah  saja  jika semuanya  terpenuhi  seperti  saksi,  wali  yang  diangkat,  mahar,  dan mempelai laki-laki dan perempuan. Karena pada dasarnnya pernikahan menggunakan  wali  muhakkam  ini  adanya  alasan  kedaruratan  seperti susahnya  menghubungi  seorang  wali  yang  jauh  sehingga  pernikahan dapat  di  berlangsungkan  untuk  menghindari  perzinahan.  Pernikahan yang dulu pernah terjadi di daerah ini di karenakan jarak orang tua wali sangat  jauh  dan  karena  keterbatasan  ekonomi  wali  mempelai  wanita tidak memiliki handphone untuk di hubungi, dan mempelai wanita tidak mengetahui apakah wali yang lain masih hidup atau tidak karena wali nasabnya  sudah  meninggal.  sehingga  dengan  alasan  inilah  untuk menghindari  perbuatan  yang  tidak  diinginkan  maka  imam  masjid menikahkan mempelai dengan syarat-syarat perkawinan. 37
Pandangan dari imam diatas bertolak belakang dengan salah satu tokoh Agama di Desa Tolai yaitu Komarudin sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan beliau:
“Sebenarnya pernikahan menggunaan wali muhakkam itu boleh tetapi ada hal-hal tertentu yang membolehkan yaitu kalau memang betul-betul wali nasabnya sudah tidak ada dan wali hakim juga tidak ada di daerah tersebut,  baru  pernikahan  itu  dianggap  sah  jika  menggunakan  wali muhakkam dengan dalil darurat karena betul-betul sudah tidak ada lagi wali  yang  lain,  tetapi  jika  didaerah  tersebut  masih  ada  wali  hakimya maka pernikahan menggunakan wali muhakkam dianggap tidak sah dan yang  melakukan  dianggap  telah  melakukan  perzinahan,  maka  dari  itu sebenanrya  sangatlah  perlu  adanya  bimbingan  soal  perkawinan  dan penggunaan perwalian di Desa Tolai ini,” 38
Penggunaan  wali  muhakkam  sebenarnya  pernikahan  menggunakan wali yang paling akhir jika sudah tidak ada pilihan lain yaitu ketika wali nasab dan wali hakim sudah tidak ada di daerah tersebut.
Pernikahan yang menggunakan wali sebenarnya harus sesuai urutan yang  telah  diatur  yaitu  Wali  Nasab  terlebih  dahulu  Sebagaimana  yang termaktub dalam Q.S al-Baqarah: 232 berbunyi :
37 Matori, Imam Masjid, wawancara , Tolai, 1 juli 2021
38 Komarudin, Tokoh Agama, Wawancara , 1 juli 2021
# s Œ Î ) u ρ ã Λ ä ⎢ ø ) ¯ = s Û u ™ ! $ | ¡ Ïi Ψ9 $ # z ⎯ ø ó n = t 6 s ù £ ⎯ ß γ n = y _ r & Ÿ ξ s ù £ ⎯ è δθ è = à Ò ÷ è s ? β r & z ⎯ ó s Å 3Ζ t ƒ £ ⎯ ß γ y _ ≡ u ρ ø — r & # s Œ Î ) ( # ö θ | Ê ≡ t  s ?
Ν æ η u Ζ ÷  t / Å ∃ρ ã  ÷ è p R ù Q $ $ Î / 3 y 7 Ï 9≡ s Œ à á t ã θ ã ƒ ⎯ Ï μ Î / ⎯ t Β t β % x . ö Ν ä 3Ζ Ï Β ß ⎯ Ï Β ÷ σ ã ƒ « ! $ $ Î / Ï Θ ö θ u ‹ ø 9 $ # u ρ Ì  Å z F ψ $ # 3 ö / ä 3 Ï 9≡ s Œ 4 ’ s 1 ø — r & ö / ä 3 s 9 ã  y γ ô Û r & u ρ 3 ª ! $ # u ρ ã Ν n = ÷ è t ƒ ÷ Λ ä ⎢Ρ r & u ρ Ÿ ω t βθ ß ϑ n = ÷ è s ? ∩⊄⊂⊄∪
Terjemahnya:
“Apabila  kamu  mentalak  isteri-isterimu,  lalu  habis  masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin  lagi  dengan  bakal  suaminya  ,apabila  telah  terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui 39 ”
Ayat  diatas  sudah  mengindikasikan  seseorang  yang  menikah  harus menggunakan wali karna jika pernikahan itu tidak menggunakan wali maka hukumnya  menjadi  tidak  sah.  Dan  wali  yang  dimaksud  diatas  adalah  wali nasab dari calon mempelai perempuan
Kemudia dalam ayat yang lain juga disebutkan sebagai berikut :
( # θ ß s Å 3Ρ r & u ρ 4 ‘ y ϑ≈ t ƒ F { $ # ó Ο ä 3Ζ Ï Β t ⎦⎫ Å s Î =≈ ¢ Á 9 $ # u ρ ô ⎯ Ï Β ö / ä . Ï Š$ t 6 Ï ã ö Ν à 6 Í ← ! $ t Β Î ) u ρ 4 β Î ) ( # θ ç Ρθ ä 3 t ƒ u ™ ! # t  s ) è ù ã Ν Î γ Ï Ψ ø ó ã ƒ ª ! $ # ⎯ Ï Β ⎯ Ï & Î # ô Ò s ù 3 ª ! $ # u ρ ì ì Å ™ ≡ u ρ Ò ΟŠ Î = t æ ∩⊂⊄∪ Terjemahnya:
“Dan  kawinkanlah  orang-orang  yang  sendirian  diantara  kamu, dan  orang-orang  yang  layak  (berkawin)  dari  hamba-hamba sahayamu yang lelaki dengan hamba sahayamu yang perempuan. Jika  mereka  miskin  allah  akan  memampukan  mereka  dengan karunianya  dan  allah  maha  luas  pemberianya  lagi  maha mengetahui 40 .
Dari  kedua  ayat  Alquran  di  atas  sudah  menjelaskan  bagaimana pernikahan  harus  adanya  wali,  dan  wali  yang  dimaksud  dalam  Alquran  itu
39 Departemen Agama RI, al ‐ Qur’an dan Terjemah Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah atau Penafiran al ‐ Qur’an, (Jakarta: Bumi Restu, 1979), 34.
40 Ibid., 319.
sendiri adalah wali Nasab dari mempelai itu sendiri dan jika tidak ada wali hakimlah yang berhak menjadi wali bagi dia.
Pernikahan  tanpa  menggunakan  wali  juga  sangat  bertolak  belakang dengan hadis-hadis dari Nabi Muhammad S.A.W yang diriwayatkan oleh Abu Daud yaitu:
َﻐِﺑ  ْﺖَﺤَﻜَﻧ ٍﺓَﺃ َﺮْﻣﺍ ﺎَﻤﱡﻳَﺃ
،ٌﻞ ِﻁﺎَﺑ ﺎَﻬُﺣﺎَﻜِﻨَﻓ ،ٌﻞِﻁﺎَﺑ ﺎَﻬُﺣﺎَﻜِﻨَﻓ ،ٌﻞِﻁﺎَﺑ ﺎَﻬُﺣﺎَﻜِﻨَﻓ ﺎَﻬِّﻴِﻟ َﻭ ِﻥْﺫِﺇ  ِﺮْﻴ ْﻦَﻣ ﱡﻲِﻟ َﻭ ُﻥﺎَﻄْﻠﱡﺴﻟﺎَﻓ ﺍ ْﻭ ُﺮَﺠَﺘْﺷﺍ ِﻥِﺇ َﻭ ،ﺎَﻬ ِﺟ ْﺮَﻓ  ْﻦِﻣ ﱠﻞَﺤَﺘْﺳﺍ ﺎَﻤِﺑ  ُﺮْﻬَﻤْﻟﺍ ﺎَﻬَﻠَﻓ ﺎَﻬِﺑ َﻞَﺧَﺩ  ْﻥِﺈَﻓ ﺎَﻬَﻟ ﱠﻲِﻟ َﻭ َﻻ
Artinya :
“Barang siapa di antara perempuan yang menikah tanpa izin walinya maka  nikahnya  batal.  Karena  apabila  terjadi  persetubuhan  maka baginya (perempuan yang dinikahi) berhak atas mahar dengan sebab dihalalkannya  farjinya.  Demikian  pula  apabila  terjadi  pertentangan (tenang  walinya)  maka  sulthan  adalah  wali  bagi  seorang  yang  tidak mempunyai wali”. 41
Berdasarkan hadis di atas status wali sangat urgen dalam pernikahan oleh  sebab  itu  tidak  bisa  menggunakan  wali  muhakkam  apabila  ada  wali nasabnya.  Jika  mengacu  kalimat  sultan atau penguasa hanya  bisa  bertindak sebagai  wali  jika  urutan  wali  yang  paling  berhak  tidak  ada,  namun  hal  ini dilanggar oleh kedua calon mempelai maupun oleh imam masjid yang tiba-tiba bertindak  sebagai  wali  dalam  pernikahannya,  jika  wali  nasab  dari  calon pengantin itu ada maka terlebih dahulu harus menggunakan wali nasab dan tidak  boleh  menggunakan  wali  ditingkat  yang  dibawahnya,  jika  wali  nasab memang  benar  tidak  ada,  atau  ada  namun  adhal  untuk  menjadi  wali,  maka sultan (dalam hadist ini) baru bisa bertindak sebagai wali.
Namun dalam aturan yang berlaku sultan adalah seorang kepala KUA yang telah diamanati oleh undang-undang. kriteria sebagai sulthan bukanlah sangat remeh, yang ditunjuk sebagai sulthan bukanlah sembarang orang, dan bukan orang biasa pula, melainkan memiliki pengetahuan agama yang sangat
41 Abu Daud, Sulaiman bin Asy’ats . Sunan Abi Daud. (Dar Al-Fikr: Beirut, t.th.), 88.
luas,  memiliki  kredibilitas  dan  integritas  baik,  dan  juga adil. 42 Seperti  hadis Nabi Muhammad SAW yang di riwayatkan oleh imam Ahmad Bin Hambal
ﱠﻻِﺍ َﺡﺎَﻜِﻧ َﻻ :َﻝﺎَﻗ ﺹ ِّﻲِﺒﱠﻨﻟﺍ ِﻦَﻋ ٍﻦْﻴَﺼُﺣ ِﻦْﺑ َﻥﺍ َﺮْﻤِﻋ  ْﻦَﻋ .ٍﻝْﺪَﻋ ﻯَﺪِﻫﺎَﺷ  َﻭ ٍّﻲِﻟ َﻮِﺑ
(ﻞﺒﻨﺣ ﻦﺑ  ﺪﻤﺣﺍ)
Artinya:
"Dari Imran Ibn Husein dari Nabi Saw bersabda: "Tidak sah pernikahan kecuali  dengan  wali  dan  dua  orang  saksi  yang  adil"(HR.Ahmad  Ibn Hambal). 43
Kemudian hadis riwayat Ahmad juga sebagai penguat pendapat penulis bahwa pernikahan tanpa wali itu tidak sah.
ُﻪَﻟ ﱠﻲِﻟ َﻭ  َﻻ  ْﻦَﻣ ﱡﻲِﻟ َﻭ َﻥﺎَﻄْﻠﱡﺴﻟﺍ ﱠﻥِﺈَﻓ
Artinya:
“ Sungguh penguasa adalah wali bagi perempuan yang tidak memiliki wali. (HR.Ahmad)” 44 .
Kemudian hadis nabi Muhammad berikut ini juga ikut memperjelas dan mempertegas bahwa tidak ada pernikahan tanpa adanya wali
(ﻰﺋﺎﺴﻨﻟﺍ ﻻﺍ ﺔﺴﻤﺨﻟﺍ ).ٍّﻲِﻟ َﻮِﺑ ﱠﻻِﺍ َﺡﺎَﻜِﻧ َﻻ :َﻝﺎَﻗ ﺹ ِّﻲِﺒﱠﻨﻟﺍ ِﻦَﻋ ﺽﺭ ﻰَﺳ ْﻮُﻣ ﻰِﺑَﺍ  ْﻦَﻋ
Artinya:
Dari Abu Musa RA dari Nabi SAW, beliau bersabda, “Tidak ada nikah melainkan dengan (adanya) wali”. (HR. Khamsah kecuali Nasai) 45 .
Kemudia  hadis  dari  abu  dawud  juga  menjadi  landasan  batalnya pernikahan tanpa adanya wali.
ﱠﻻِﺍ َﺡﺎَﻜِﻧ َﻻ :َﻝﺎَﻗ ﺹ ﱠﻲِﺒﱠﻨﻟﺍ ﱠﻥَﺍ َﺔَﺸِﺋﺎَﻋ  ْﻦَﻋ
ٍّﻲِﻟ َﻭ  ِﺮْﻴَﻐِﺑ  ْﺖَﺤَﻜَﻧ ٍﺓَﺃ َﺮْﻣﺍ ﺎَﻤﱡﻳَﺃ  َﻭ ٍّﻲِﻟ َﻮِﺑ
42 Hussein Bahreisy , Pedoman Fiqih Islam , (Surabaya: al-Ikhlas, 1981), 231.
43 Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja, Hukum Perkawinan Menurut Islam, Undang ‐
Undang dan Hukum Perdata, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1981), 28.
44 Ibid. , 28.
45 Ibid. , 29.
.ﺎَﻬَﻟ ﱠﻲِﻟ َﻭ َﻻ  ْﻦَﻣ ﱡﻲِﻟ َﻭ ُﻥﺎَﻄْﻠﱡﺴﻟﺎَﻓ ﱞﻲِﻟ َﻭ ﺎَﻬَﻟ  ْﻦُﻜَﻳ ْﻢَﻟ  ْﻥِﺎَﻓ .ٌﻞِﻁَﺎﺑ ٌﻞِﻁﺎَﺑ ،ٌﻞِﻁﺎَﺑ ﺎَﻬُﺣﺎَﻜِﻨَﻓ

## (ﻰﺴﻟﺎﻴﻄﻟﺍ ﺩﻭﺍﺩ ﻮﺑﺍ )
Artinya:
Dari‘Aisyah bahwasanya Nabi SAW bersabda,“Tidak ada nikah melain kan dengan (adanya) wali, dan siapasaja wanita yang nikah tanpa wali maka nikahnya batal, batal, batal. Jika dia tidak punya wali, maka peng uasa  (hakimlah)  walinya  wanita  yang  tidak  punya  wali”.(HR. Abu Dawud Ath-Thayalisi) 46 .
Dari  hadis  nabi  Muhammad  di  atas  sudah  menjelaskan  bagaimana islam  sangat  mementingkan  wali  dalam  hal  pernikahan.  Sampai  nabi Muhammad juga sudah memberikan opsi lain jika wali nasab tidak ada maka wali  hakimlah  atau  penguasalah  yang  berhak  untuk  menggantikan  wali nasabnya . Jadi sudah jelaslah Alquran dan hadis diatas menjadi acuan bahwa pernikahan tanpa adanya wali itu sangatlah tidak sah menurut hukum Agama ataupun Hukum Negara.

## 2. Pengelompokan Wali Pernikahan
Pernikahan  menggunakan  wali  muhakkam  menurut  para  pelaku pernikahan adalah untuk menghindari zina padahal pendapat seperti ini tidak dapat dipertanggung jawabkan islam sudah mengatur sedemikian rupa tata cara  pernikahan  yang  baik  dan  benar  bukan  hanya  benar  menurut  syariat islam tapi benar juga dalam hukum positif yang berlaku di Negara Indonesia, Indonesia menganut system Demokrasi tetapi Sistem Hukum Pernikahan yang dibangun sesuai dengan Hukum Islam terkhusus dalam pernikahan Indonesia juga sudah menerbitkan peraturan pernikahan yaitu Kompilasii Hukum Islam, Soal  urutan  wali  dalam  pernikahan  sudah  diatur  dalam  Kompilasi  Hukum Islam  sehingga  urutan  itu  tidak  boleh  dilanggar,  dalam  Kompilasi  Hukum Islam tidak memuat adanya wali Muhakkam.Kompilasi Hukum Islam memuat soal itu yakni urutan wali dalam suatu pernikahan terdiri dari:
46 Asy-Syaukani, Nail al ‐ Autar (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi wa-Auladuhu, t.t.), 135.
a. Wali  nasab  terdiri  dari  empat  kelompok  dalam  urutan  kedudukan, kelompok  yang  satu  didahulukan  dari  kelompok  yang  lain  sesuai  erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Pertama : kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kedua : kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau  saudara  laki-laki  seayah  dan  keturunan  laki-laki  mereka.  Ketiga  : Kelompok  kerabat  paman,  yakni  saudara  laki-laki  kandung  ayah,  dan keturunan laki-laki mereka. Keempat : Kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.
b. Apabila  dalam  satu  kelompok  wali  nikah  terdapat  beberapa  orang  yang sama  berhak  menjadi  wali,  maka  yang  paling  berhak  menjadi  wali  ialah yang lebih dekat derajat kerabatnya dengan calon mempelai wanita.
c. Apabila dalam satu kelompok sama derajat kerabatnya, maka yang paling berhak  menjadi  wali  nikah  kerabat  kandung  dari  kerabat  yang  hanya seayah.
d. Apabila dalam satu kelompok derajat kerabatnya sama, yakni sama-sama derajat  kandung  atau  sama-sama  derajat  kerabat  seayah,  mereka  sama- sama berhak menjadi wali nikah dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali. 47
Dari pengelompokan wali diatas sudah sangat jelas bagaimana Agama Islam sangat detail mengatur soal urutan perwalian tetapi yang terjadi di Desa Tolai  sangat  bertentangan  menurut  Hukum  Fiqih  pernikahan  ataupun Kompilasi Hukum Islam. Imam Masjid langsung mengambil alih tanpa adanya persetujuan dari wali nasab atau wali hakim di daerah itu yang seharusnya imam  masjid  harus  memahami  kedudukanya  sebagai  wali.  Kapan  dirinya dapat bertindak sebagai wali dan dan dia tidak dapat bertindak sebagai wali.
Para ulama fiqih telah mengurutkan hak perwalian sesuai urutannya, jika  urutan  tersebut  dilanggar  tanpa  alasan  yang  mendasar  maka  nikahnya tidak  sah,  dan  wali  Muhakkam  berada  pada  urutan  terakhir  sesudah  wali
47 Dapertemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam (Jakarta : Karya Anda, 2000), 27
hakim atau wali sultan. al-Allamah syekh Zainuddin Bin Abdul Aziz alMilibari urutannya  berpindah  kepada  wali  hakim  sebagai  berikut,  jika  semua  wali nasab  dan  ashabah  tidak  ada,  atau  walinya  ghaib,  jauh  dan  sulit  untuk dijangkau  (disini  perlu  kajian  dengan  dikaitkannya  dengan  sulit  untuk dijangkau. 48
Untuk permasalahan jarak dizaman modern saat ini sudah tidak bisa lagi  dijadikan  alasan  bolehnya  menikah  dengan  menggunakan  wali muhakkam.  Setiap  masyarakat  pedesaan  maupun  perkampungan  hampir semua menggunakan alat komunikasi, berbeda pada zaman dahulu sulit untuk menghubungi wali yang jauh dari seorang mempelai, maka harus menempuh jarak yang jauh untuk menemui wali dan memintanya untuk menikahkan.
Sekarang  dengan  adanya  kecanggihan  teknologi  elektronik  dibidang komunikasi terkhusus handphone ini salah satu yang sangat mempermudah urusan pernikahan jika jarak dari wali nasab itu jauh, mempelai hanya tinggal menghubungi seorang wali dan meminta persetujuanya untuk menyerahkan kekuasaan  untuk  diberikan  kepada  wali  hakim  yang  akan    melangsungkan pernikahan.
Untuk  permasalahan  soal  seseorang  yang  ingin  menikah  tetapi  tidak memiliki  wali  karena  putus  perwaliannya  disebabkan  perpindahan  agama dari Agama sebelumnya ke Agama Islam, maka Hadis nabi Muhammad juga sudah menjelaskan soal peraturan mengenai walinya seperti hadis yang sudah penulis  terangkan  diatas.  Sehingga  alasan-alasan  yang  dibangun  para mempelai pernikahan dan juga Imam masjid yang menikahkan gugur dengan sendirinya dan pernikahanya dianggap tidak sah menurut hukum Agama dan Negara.
Dari  penjabaran  Alquran  dan  Hadis  di  atas  sudah  jelas  bahwa  dapat disimpulkan imam  masjid  ini telah mengingkari urutan para wali  dan tidak memperhatikan pentingnya wali nasab sebagai urutan wali yang utama dan
48 Abdur Rohman al-Jaziri, Fiqih ‘Ala Madzahibil Arba’ah (Jilid; 4, Kairo: Darul Haditst, 2004), 26.
pertama,  imam  masjid  ini  seharusnya  mengetahui  bahwa  wali  hakim  atau muhakkam adalah urutan wali terakhir, setelah urutan wali di atasnya sudah tidak dijumpai keberadaannya maka wali muhakkam ini baru bisa bertindak sebagai wali. Dan pernikahan yang seperti ini menurut penulis adalah terdapat cacat  hukum  didalamnya  bahkan  dianggap  tidak  sah  karena  melanggar ketentuan yang ada. Selain itu maqasidu al-Shari’ah juga digunakan sebagai alat  tinjau  pada  pernikahan  yang  dilakukan  dengan  menggunakan  wali muhakkam , jika ditinjau menggunakan tingkatan hifdu al-Din, dan hifdu al- Nasl sangatlah bertentangan.
Sebagaimana yang penulis uraikan adalah sebagai berikut:
a. secara  hifdu  al-Din  (memelihara  agama),  imam  masjid  sudah  tak memperhatikan  dengan  pemeliharaan  agama  melalui  pernikahan,  imam masjid  lebih  cenderung  mempermudah  agama  dengan  melakukan penyelewengan  melalui  pernikahan  yang  jelas-jelas  tidak  dibenarkan menurut  aturan  yang  ada,  sehingga  peran  agama  dalam  melindungi pernikahan  sangatlah  remeh  dan  wujud  pemeliharaan  agama  tidaklah tercapai.
b. Sedangkan  secara  hifdu  al-Nasl  (menjaga  keturunan),  dalam  Islam  tentu menganjurkan  terjaganya  keturunan  melalui  jalan  pernikahan  yang  sah sehingga  tanpa  adanya  kerancauan  nasab  yang  tidak  jelas.  Jika  penulis amati  pernikahan  yang  dilakukan  dengan  menggunakan  peran  imam masjid sebagai wali muhakkam sangat bertentangan dengan hifdu al-Nasl ,pernikahan seperti ini penulis anggap tidak sah, pernikahan yang tidak sah bisa disamakan dengan perzinaan dan akan timbul kerancauan nasab. Hasil dari  pernikahan  akan  timbul  adanya  keturunan,  jika  keturunan  itu perempuan  maka  nasab  dari  anak  tersebut  ikut  dengan  ibunya,  namun imam  masjid  dan  kedua  calon  mempelai  sudah  terlanjur  menganggap pernikahan mereka adalah sah sehingga bapak biologis dari anak tersebut menjadi  wali  dalam  pernikahan,  yang  seharusnya  pernikahan  yang
demikian itu menggunakan wali hakim, dan akan terjadi pernikahan tidak sah secara beruntut dan berturut-turut .
Dengan  menggunakan  tinjauan  hukum  Islam  diatas  maka  penulis beranggapan dan menarik sebuah kesimpulan pernikahan semacam itu tidak dapat dilakukan oleh imam masjid kecuali imam masjid mendapatkan mandat kekuasaan langsung dari wali hakim untuk menikahkan maka imam masjid boleh menikahkanya.
3. Status  wewenang  dan  Keabsahan  Pernikahan  Menggunakan  Wali Muhakkam Dalam Pernikahan Bawah Tangan
a. Melihat  dari  kasus  yang  telah  terjadi  di  Desa  Tolai  yang  sesuai  dengan faktor-faktor yang telah penulis jabarkan diatas serta sesuai dengan hasil penelitian yang peneliti lakukan membuktikan bahwa Imam Masjid  tidak memiliki wewenang sama sekali untuk menikahkan siapapun juga dengan alasan darurat atau agar menolong mereka agar tidak berbuat zina, karena pada dasarnya permasalahan yang terjadi di Desa Tolai masi memiliki Opsi lain untuk menikahkan mereka yaitu dengan menggunakan Wali Hakim jadi dengan  dasar  ini  penulis  beranggapan  Imam  Masjid  Tidak  memiliki wewenang Untuk menikahkan
b. Status keabsahan dari pernikahan yang terjadi dengan menggunakan wali muhakkam  sudah  jelas  tidak  memiliki  wewenang  dan  berimbas  kepada ketidakabsahan dalam pernikahan tersebut karena pernikahan yang terjadi di Desa Tolai sudah cacat dalam hal Perwalian, padahal KUA sangat dekat dengan Desa Tolai sehingga tidak ada alasan bagi wali  muhakkam  untuk menikahkan mempelai yang akan menikah karena Wali Hakim di Daerah tersebut  masih  ada,  kecuali  daerah  tersebut  sama  sekali  tidak  ada  wali hakim barulah imam masjid ataupun Tokoh Agama dapat mengambil alih untuk menikahkan dengan status wali muhakkam.

## C. Penutup
Dari pembahasan yang telah penulis paparkan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
1. Penyebab  pernikahan  bawah  tangan  dengan  menggunakan  peran  imam masjid sebagai wali muhakkam ini adalah sebagai berikut:
a. Imam  masjid  ingin  menolong  pemuda  dan  pemudi  dari  Pergaulan  bebas yang menyebabkan  perbuatan zina.
b. Perindahan Agama(Mualaf) sehingga tidak adanya wali nasab
c. Sesuai  pemahaman  imam  masjid  bahwa  menikah  menggunakan  wali muhakkam tanpa menginformasikan wali nasab adalah sah atas dasar jarak lebih dari 1 safar.
d. Tidak adanya restu dari orang tua, sehingga imam masjid bergerak sebagai wali muhakkam
2. Secara hukum Islam, pernikahan bawah tangan menggunakan peran imam masjid sebagai wali muhakkam yang terjadi di desa Tolai bisa dihadapkan pada dua dasar pertimbangan.
a. Menurut  al-Qur’an  dan  hadist.  Pernikahan  yang  dilakukan  tidak  sesuai dengan al-Qur’an dan hadis karena tanpa ada izin dari wali nasabnya dan larangan bagi perempuan untuk menikahkan dirinya sendiri.
b. Menurut  qawl  fuqaha,  mayoritas  ulama’  fiqih  berpendapat  bahwa  wali hakim/muhakkam bisa bertindak sebagai wali tatkala tidak ada penghalang pernikahan, tidak ada wali, atau ada wali namun adhal. Jumhur ulama’ juga berpendapat memperhatikan urutan wali nikah, jika wali nasab ada maka itu yang digunakan tanpa harus menggunakan wali yang ada dibawahnya. Pernikahan  yang  penulis  teliti  secara  tegas  tidak  sah  perspektif  hukum islam.  Secara  hukum  positif.  Jika  ditinjau  menggunakan  hukum  positif pernikahan yang tersebut diatas juga bisa dihadapkan atas beberapa dasar pertimbangan,  pertimbangan  tersebut  dengan  menggunakan  kompilasi hukum  islam,  UU  No.  16  tahun  2019  dan  aturan  lain  yang  berkaitan. Berdasarkan  ketentuan  Pasal  2  ayat  (1)  dan  (2)  UU  No.1  tahun  1974  Jo.
Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) dan (2) KHI, suatu perkawinan di samping harus dilakukan  secara  sah  menurut  hukum  agama,  juga  harus  dicatat  oleh pejabat yang berwenang. Sedangkan dalam hal perwaliannya adalah dalam Pasal 2 ayat (1) PMA Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim disebutkan sebab-sebab  perpindahan  dari  wali  nasab  ke  wali  hakim,  senada  dengan yang  terdapat  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  pasal  23  ayat  (1),  hanya redaksinya yang sedikit berbeda, dan dalam UU no 1 tahun 1974 pasal 1 poin b, yang membahas tentang siapa yang berhak menjadi wali hakim, jadi perkawinan tersebut adalah tidak sah dimata hukum positif.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul,  Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia ,  Jakarta: Kencana, 2017
Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam, Jakarta: Akademi Pressindo, 2010
Afandi , Ali, Hukum Waris, Hukum Kleuarga, Hukum Pembuktian ,  Jakarta: Rineka Cipta, 1997
Ali al-Syuwaisyi, Syaikh Muhammad Hafizh, Tuhfah al ‐ ‘Urusy wa bil Hajah al ‐
Nufus, terj. Abdul Rosyad Shiddiq, Kado Pernikahan , Jakarta; Pustaka al- Kautsar, 2005
Al-Jaziri, Abdur Rohman, Fiqih ‘Ala Madzahibil Arba’ah, Jilid; 4, Kairo: Darul Haditst, 2004
Al-Marbawi, Muhammad Idris, Kamus al ‐ Marbawi , Surabaya: Dar al-Ihya, t,.t Al-Mughniyah, Muhammad Jawad, Fiqih Lima Madzab, Jakarta: Lentera, 2011 Al-Syatibi, Ishaq, al ‐ Muwafaqat fi Ushul al ‐ Syari‘ah, Juz;II, Beirut: Dar al-Kutb al-‘Ilmiyah, t,.t
Asy-Syaukani, Nail al ‐ Autar , Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi wa-Auladuhu, t.t.
Bahreisy, Hussein , Pedoman Fiqih Islam , Surabaya: Al-Ikhlas, 1981
Bakri  A,  Rahman  dan  Ahmad  Sukardja, Hukum Perkawinan Menurut Islam, Undang ‐ Undang dan Hukum Perdata, Jakarta:  PT.  Hidakarya  Agung, 1981
Bin Ats’ats al-Sijistani, Abu Daud Sulaiman, Sunan Abû Dâud . Libanon: Dar al-
Fikr 1424H
Dawud, Abu, Sunan Abu Dawud , juz. II; Beirut:Dar al-Kutub al- ‘Alamiyah Departemen  Agama  RI, Al ‐ Qur’an dan Terjemah Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah atau Penafiran Al ‐ Qur’an, Jakarta: Bumi Restu, 1979
Dapertemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam , Jakarta : Karya Anda, 2000
Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia , Jakarta: Balai Pustaka, 1994
Hasan, Mustofa, Pengantar Hukum Keluarga, Bandung : Pustaka Setia, 2011
Hartono , Kamus Praktis Bahasa Indonesia, Jakarta : Rineka Cipta, 1996
Junaedi, Dedi, Bimbingan Perkawinan , Cet; 1, Jakarta: Akademika Pressindo.
2000
Munawwir , Ahmad Warson. Kamus al ‐ Munawir , Jogjakarta: Pondok Pesantren al-Munawwir, 1984
Ni’an  Sholeh,  Asrorun, Fatwa ‐ Fatwa Masalah Pernikahan dan Keluarga, Jakarta: Graha Pramuda, 2008 Soemiyati , Hukum Perkawinan dan Undang ‐ undang Perkawinan , Undang ‐
Undang no. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ,  Yogyakarta:  Liberty, 1986
Soimin,  Soedaryo, Hukum Orang dan Keluarga, Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam dan Hukum Adat, Jakarta: Sinar Grafika, 2002
Suma,Muhammad  Amin , Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam ,  Jakarta:  PT
Raja Grafindo Persada, 2005
Supriadi, Dedi, Fiqih Munakahat Perbandingan , Bandung : Pustaka Setia, 2009
Matori, Imam Masjid, wawancara , Tolai, 1 juli 2021
Komarudin, Tokoh Agama, Wawancara , 1 juli 2021
Imam Nasrowi, Imam Masjid Tolai, wawancara , Tolai, 2 juli 2021
Zyad, Informan, wawancara , Tolai, 7 juli 2021
K.S, Informan, wawancara , Tolai, 7 juli 2021
Zahra latifa,Informan, wawancara , Tolai, 7 juli 2021.
Maduri , Informan, Wawancara, Tolai, 8 Juli 2021.
Komarudin, Informan, wawancara , Tolai, 9 juli 2021
Rosmiati, Informan, Wawancara , Tolai, 9 juli 2021