## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM
Volume 7 Nomor 2, Agustus 2021 P-ISSN: 2356-4164, E-ISSN: 2407-4276 Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

## EFEKTIVITAS  PENGATURAN  PARKIR  LIAR  TERKAIT  PERATURAN  DAERAH KOTA  DENPASAR  NOMOR  13  TAHUN  2016  TENTANG  PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN
Ni Putu Yunika Sulistyawati, Sang Ayu Made Ary Kusumawardhani, Ida Ayu Novita Yogan Dewi
Universitas Dwijendra  Denpasar Email : putu_yunika@yahoo.com
Info Artikel Abstract
Masuk: 1 Juni 2021
Diterima: 12 Juli 2021 Terbit: 1 Agustus 2021 Keywords: Parking Illegal, Violation Violations occur because motorists do not obey road signs and markings, which results in congestion and is  more  at  risk  of  leading  to  an  accident.  The government,  in  this  case  the  city  government  of Denpasar, has issued Regional Regulation for the City of  Denpasar  Number  13  of  2016  concerning  the implementation  of  transportation.  The  research method is empirical legal research. From the results of  research  on  the  Effectiveness  of  Illegal  Parking Regulations Related to the Regional Regulation of the City of Denpasar Number 13 of 2016 concerning the Implementation of Transportation, the Denpasar City Transportation  Agency  takes  action  in  accordance with Article 142 paragraph (4) to take action against violations against vehicle owners and / or drivers as referred  to  in  paragraph  (3)  done  by:  affixing stickers;  locking  and  /  or  fixing  the  chain  on  the wheels  of  a  motorized  vehicle,  tire  grinding (removing  the  valve);  and  towing  with  this  rule reduces illegal offenses by the side of the road, so that it can be said to be effective. Abstrak Kata kunci: Parkir Liar, Pelanggaran Pelanggaran  terjadi  karena  pengendara  tidak mentaati  rambu-rambu  dan  marka  jalan,  yang
Corresponding Author: Ni Putu Yunika Sulistyawati berujung  pada  kemacetan  dan  lebih  beresiko berujung  ke  kecelakaan.  pemerintah  dalam  hal  ini pemerintah kota denpasar telah menerbitkan Perda Kota  Denpasar  Nomor  13  tahun  2016  tentang penyelenggaraan  perhubungan.  Metode  penelitian adalah  penelitian  hukum  empiris.  Dari  hasil penelitian Efektivitas Pengaturan Parkir Liar Terkait Perda  Kota  Denpasar  Nomor  13  Tahun  2016 Tentang  Penyelenggaraan  Perhubungan,  Dinas Perhubungan Kota Denpasar melakukan penindakan  sesuai  dengan  Pasal  142  ayat  (4) melakukan penindakan pelanggaran kepada pemilik dan/atau  pengemudi  kendaraan  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (3)  dilakukan  dengan  cara: Penempelan  stiker;    penggembokan  dan/atau pemasangan rantai pada roda Kendaraan bermotor, penggembosan  ban  (pencabutan  pentil);  dan penderekan dengan  adanya aturan ini mengurangi pelanggaran  liar  di  tepi  jalan,  Sehingga  dapat dikatakan efektif.
@Copyright 2021.

## Pendahuluan
Lalu  lintas  jalan  merupakan  sarana  masyarakat  yang  memegang  peranan penting dalam memperlancar pembangunan yang pemerintah laksanakan, karena merupakan  sarana  untuk  masyarakat  maka  sudah  sepatutnya  masyarakat berpartisipasi  dalam  menjaga  ketertiban  umum  di  jalan.  Timbulnya  masalah  lalu lintas  merupakan  salah  satu  masalah  yang  berkembang  seirama  dengan perkembangan  dan  pembangunan  masyarakat,  antara  lain  adalah  masalah pelanggaran lalu lintas yang cenderung mengakibatkan timbulnya ketidaktertiban dan kecelakaan dalam masyarakat. 1
Pelanggaran  lalu  lintas  merupakan  suatu  keadaan  dimana  terjadi ketidakseuaian antara aturan dan pelaksanaan, aturan dalam hal ini adalah piranti hukum  yang  telah  ditetapkan  dan  disepakati  oleh  negara  sebagai  undang-undang yang  berlaku  secara  sah,  sedangkan  pelaksanaannya  adalah  manusia  atau masyarakat suatu negara yang terikat oleh piranti hukum tersebut. Pelanggaran lalu lintas mayoritas berupa pelanggaran rambu-rambu lalu lintas dan lampu pengatur lalu  lintas,  seperti  larangan  berhenti  dan  parkir  di  tempat-tempat  tertentu, menerobos lampu lalu lintas, dan lain-lain. 2
Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan memiliki  pasal-pasal  yang  mengatur  tentang  larangan-larangan  dan  kewajiban- kewajiban bagi pengguna dan penyelenggara jalan. Dari keseluruhan pasal yang ada
1 Irwan rahmadi,2009,, Tatanan Lalu Lintas Indonesia , Jayagrafindo, depok, hlm 9 2 Ahmad subaidin, 2012, Peraturan Lalu Lintas , Indopress, Jakarta, hlm 22
pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, maka  terdapat  beberapa  pasal  yang  memiliki  sanksi  pidana  dengan  dua  kategori yaitu merupakan tindak pidana pelanggaran dan tindak pidana kejahatan. 3
Perbuatan-perbuatan  dalam  bentuk  pelanggaran  menurut  Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dapat dibagi menjadi Undang-undang  Nomor  22  Tahun  2009  tentang  lalu  lintas  dan  angkutan  jalan memiliki  pasal-pasal  yang  mengatur  tentang  larangan-larangan  dan  kewajiban- kewajiban bagi pengguna dan penyelenggara jalan. Dari keseluruhan pasal yang ada pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, maka  terdapat  beberapa  pasal  yang  memiliki  sanksi  pidana  dengan  dua  kategori yaitu  merupakan  tindak  pidana  pelanggaran  dan  tindak  pidana  kejahatan: Perbuatan-perbuatan dalam bentuk kejahatan menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. 4
Kelengkapan di dalam menggunakan kendaraan bermotor sangatlah penting, disamping untuk melindungi pengguna kendaraan, penumpang kendaraan, maupun pengguna jalan dan kendaraan bermotor lainnya dari bahaya kecelakaan yang tidak diinginkan . 5
Perparkiran  menjadi  fenomena  yang  sering  dijumpai  dalam  sistem transportasi. Fenomena parkir tersebut terjadi hampir di seluruh daerah yang ada di Indonesia.  Parkir  dapat  berupa  parkir  kendaraan  bermotor  dan  kendaraan  tidak bermotor  keduanya  dapat  mengganggu  keindahan  kota  apabila  tidak  dilakukan penataan dengan baik. 6
Adisasmita dengan konsep traffic is a function of buildings , terdapat hubungan positif antara jumlah gedung dan kepadatan lalu lintas, gedung dengan aktivitas yang tinggi biasanya merupakan pusat perdagangan dari suatu daerah yang letaknya di pusat  kota,  munculnya  aktivitas  pada  pusat  perdagangan  akan  mengakibatkan adanya  bangkitan  perjalanan,  dari  bangkitan  perjalanan  akan  menimbulkan bangkitan  parkir  di  daerah  atau  kawasan  perdagangan,  hal  tersebut  akan menyebabkan  lokasilokasi  parkir  baru  di  badan  jalan  ( on-street  parking )  Seiring dengan  bertambahnya  jumlah  penduduk  diimbangi  dengan  peningkatan kesejahteraan hidup membuat masyarakat menjadi lebih konsumtif salah satunya dalam  pemilikan  kendaraan  pribadi. 7 Pengaturan  Parkir  Liar  Terkait  Perda  Kota Denpasar Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan, dalam hal ini Dinas Perhubungan Kota Denpasar melakukan penindakan sesuai dengan Pasal 142  ayat  (4)  melakukan  penindakan  pelanggaran  kepada  pemilik  dan/atau pengemudi kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara:
3 Rahardjo, Paiman. 2015 . Efektivitas Penerapan Sanksi Parkir Liar Kendaraan Bermotor di Wilayah Suku Dinas Perhubungan Kota Denpasar Selatan . Pascasarjana Ilmu Administrasi . Universitas Prof.Dr.Moestopo.
4 Warpani, P. 2002, Pengelolaan Lalu lintas dan Angkutan Jalan . Bandung: ITB,hlm 11
5 Suwarjoko, 2002Analisa Kecelakaan Lalu Lintas Jalan di Indonesia. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Indonesia . Bandung: ITB. Hlm 27,.
6 Guna Nugraha, Pri. 2013. S tudi tentang Peran Dinas Perhubungan dalam Menertibkan Parkir Liar di Pasar Pagi Kota Samarinda . Jurnal Administrasi Negara. Universitas Mulawarman.
7 , Abubakkar  skandar.2007, Menuju Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Yang Tertib . Jakarta: Departemen Perhubungan Indonesia, hlm 5
Penempelan  stiker;    penggembokan  dan/atau  pemasangan  rantai  pada  roda Kendaraan  bermotor,  penggembosan  ban  (pencabutan  pentil);  permasalahan Terhadap Pelanggaran Parkir Liar yang berujung pada kemacetan dan lebih beresiko berujung ke kecelakaan, hal ini memamg perlu mendapat perhatian khusus untuk menanggulangi kemacetan dan kecelakaan lalu lintas khususnya dikota denpasar.

## Perumusan Masalah
Dari  latar  belakang  diatas  maka  dapat  diambil  permasalahan  Efektivitas Pengaturan Parkir Liar Terkait Perda Kota Denpasar Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan.

## Metode Penelitian
Metode penelitian adalah penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dengan aspek emperis berkaitan dengan Efektivitas Pengaturan Parkir  Liar  Terkait  Perda  Kota  Denpasar  Nomor  13  Tahun  2016  Tentang Penyelenggaraan Perhubungan.

## Pembahasan
Efektivitas  Pengaturan  Parkir  Liar  Terkait  Perda  Kota  Denpasar  Nomor  13 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan.
Pengertian  Parkir  Menurut  Undang-Undang  Mengenai  parkir  telah  diatur dalam  Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas  dan Angkutan  Jalan,  yang  berbunyi  :  “Parkir  adalah  keadaan  kendaraan  berhenti  atau tidak  bergerak  untuk  beberapa  saat  dan  ditinggalkan  pengemudinya”.  Pengertian Parkir  Menurut  Para  Ahli  Parkir  adalah  keadaan  tidak  bergerak  suatu  kendaraan yang bersifat sementara karena di tinggalkan oleh pengemudinya. Secara hukum di larang untuk parkir. Setiap pengendara kendaraan bermotor memiliki kecendrungan untuk  mencari  tempat  untuk  memarkir  kendaraannya  sedekat  mungkin  dengan tempat kegiatan atau aktifitasnya.
Tempat  parkir  di  Kota  Denpasar  dibagi  2  yaitu  tempat  parkir  ditepi  jalan umum dan tempat parkir khusus. parkir ditepi jalan umum diperbolehkan asalkan tidak ada rambu atau marka yang menyatakan jalan tersebut dilarang untuk parkir. Hal  ini  diatur  dalam  di  Peraturan  Daerah  Nomor  11  Tahun  2005  tentang  Sistem Penyelenggaraan Perparkiran di Kota Denpasar Pasal 4 ayat (1). Parkir ditepi jalan umum hanya dapat dilakukan pada jalan kabupaten, jalan desa, atau jalan kota yang harus dinyatakan dengan rambu dan/atau marka jalan yang diatur dalam Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Pasal 43 ayat (3).
Parkir merupakan salah satu komponen atau aspek tak terpisahkan dalam kebutuhan sistem transportasi, karena setiap perjalanan dengan kendaraan pribadi umumnya selalu dimulai dan diakhiri di tempat parkir. Pada dasarnya parkir adalah kebutuhan umum yang awalnya berfungsi melayani. Sesuai dengan fungsi tersebut, ruang parkir disesuaikan dengan permintaan seiring dengan kebutuhan orang yang berkendaraan untuk berada atau mengakses suatu tempat. 8
Dalam  melakukan  pengendalian  pengelolaan  parkir,  Dinas  Perhubungan Kota  Denpasar  bekerja  sama  dengan  Kepolisian  Resor  Kota  Denpasar  dalam
8 Najib, Mochamad. 2014. “Politisasi Parkir Berlangganan ,” Jurnal Politik Muda, Vol. 3 No. 3, Agustus-Desember 2014, hlm. 446-458.
melakukan  penindakan  parkir  liar,  dimana  para  pelaku  parkir  liar  ini  akan mendapatkan sanksi penilangan dan denda. Namun upaya pengendalian ini masih dianggap terlalu lemah sehingga tidak menimbulkan efek jera. Adapun untuk para juru parkir terdaftar yang tidak mengikuti prosedur perparkiran hanya dikenakan sanksi berupa ancaman pencabutan izin parkir setelah mendapat surat peringatan. Hal ini nyatanya kurang berjalan efektif karena pengawasan yang belum maksimal oleh Perusahaan Daerah Parkir. Tim gabungan yang terdiri dari Dinas Perhubungan Kota Denpasar, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar, Kepolisian, Polisi Militer Tentara  Nasional  Indonesia  serta  instansi  terkait  kembali  melakukan  penertiban penertiban  terhadap  kendaraan  yang  melanggar  rambu  lalu  lintas  dan  parkir sembarangan  serta  penyalahgunaan  trotoar  untuk  parkir  dan  berdagang,  di beberapa titik di kawasan Kota Denpasar.
Parkir didefinisikan sebagai keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak  bersifat  sementara.  Sedangkan  tempat  parkir  adalah  tempat  pemberhentian kendaraan di tepi jalan umum yang ditentukan atau di luar badan jalan yang meliputi tempat  khusus  parkir,  tempat  penitipan  kendaraan  bermotor  yang  memungut bayaran  ataupun  yang  tidak  memungut  bayaran,  yang  harus  dinyatakan  dengan rambu lalu lintas, dan/atau marka jalan.
Efektifitas  Terhadap  Pelanggaran  Parkir  Liar  Terkaitan  dengan  Peraturan Daerah  Kota  Denpasar  Nomor  13  Tahun  2016  Tentang  Penyelengaraan Perhubungan  sudah  efetif  terbukti  dengan  berkurangnya  parker  liar  di  kota denpasar,  selain  itu  juga  adanya  tindakan-tindakan  hukum  yang  dilakukan  yakni penempelan  stiker,  penggembokan  dan/atau  pemasangan  rantai  pada  roda kendaraan  bermotor,  penggembosan  ban,  dan  penderekan.  Faktor-faktor  yang menjadi penghambat tertib parkir diantaranya kesadaran masyarakat tentang tertib dalam  berlalu-lintas  masih  kurang  terutama  kesadaran  dalam  tertib  parkir;  lahan yang  disediakan  untuk  parkir  masih  sedikit;  jumlah  kendaran  yang  tiap  tahun bertambah  semakin  banyak;  sarana  prasarana  dan  jumlah  personil  Dinas Perhubungan      Kota  Denpasar  masih  terbatas.  dilakukan  upaya-upaya  yaitu pembinaan  dan  himbauan  langsung  kepada  masyarakat,  penyuluhan,  kesekolah- sekolah,  penertiban  yang  dilakukan  secara  berkala,  dan  penindakan  tegas  bagi pelanggar  Kemacetan lalu lintas di Kota Denpasar yang berjalan seiringan dengan banyaknya  pertumbuhan  kendaraan  di  Kota  Denpasar  merupakan  salah  satu persoalan-persoalan  fenomena  kota  yang  sering  terjadi  karena  pertumbuhan penduduk  yang  mengalami  perkembangan  yang  pesat.  Banyaknya  gedung  yang dibangun  seperti  tempat-tempat  makan,  angkringan,  toko-toko  masih  belum memiliki tempat parkit untuk pelanggannya, tetapi ada yang memiliki tempat parkir namun  belum  bisa  sepenuhnya  menampung  parkir  untuk  para  pelanggannya, sehingga badan jalanpun digunakan alternatif sebagai tempat parkir yang akhirnya memicu kemacetan lalu lintas. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan didalam ketentuan umum mengartikan parkir sebagai keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan  ditinggalkan  pengemudinya.  Bentuk  tindakan  mengganggu  kelancaran  lalu lintas  merupakan  kegiatan  yang  mengganggu  ketertiban  umum  sebagaimana termaksud dalam Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum, sehingga penataan Kota perlu ditingkatkan seperti salah satunya menertibkan pelanggaran parkir dibadan jalan, menyiapkan sarana dan prasarana
lalu  lintas,  dan  menyiapkan  manajemen  rekayasa  lalu  lintas  untuk  meningkatkan keselamatan  dalam  khalayak  luas.  Pemasangan  rambu-rambu  oleh  Dinas Perhubungan Kota Denpasar merupakan salah satu wujud dari visi dan misi Dinas Perhubungan  Kota  Denpasar  yaitu,  untuk  mewujudkan  budaya  tertib  dalam  arti penyelenggaraan  perhubungan,  tetapi  didalam  kenyataanya  keberadaan  rambu larangan parkir di badan jalan tetap saja tidak diindahkan oleh masyarakat.
Di beberapa daerah, parkir merupakan salah satu sektor yang potensial untuk meningkatkan pendapatan daerah.penyediaan fasilitas parkir oleh  dikelompokkan menjadi dua, yaitu:
1. Parkir  di  luar  badan  jalan  atau  biasa  disebut  Tempat  Khusus  Parkir  adalah penyediaan pelayanan parkir di luar badan jalan dapat berupa: pelataran/taman parkir murni, pelataran/taman parkir pendukung, gedung parkir murni, gedung parkir pendukung.
2. Parkir tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah. Penentuan lokasi tempat parkir tepi jalan umum ( on street parking) ditetapkan oleh Dinas dengan memperhatikan beberapa aspek, yaitu:
a. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
b. Keselamatan dan kelancaran lalu lintas
c. Kelestarian lingkungan
d. Kemudahan bagi pengguna lahan parkir.
Optimalisasi  Penerimaan  Retribusi  Parkir  Dalam  Kamus  Besar  Bahasa Indonesia, optimalisasi berasal dari kata optimal yang berarti terbaik, tertinggi, dan paling menguntungkan.
Koordinasi  dan  komunikasi  berpengaruh  dalam  pelaksanaan  kebijakan parkir.  Koordinasi  dan  komunikasi  dari  aparat  pelaksana  terhadap  kelompok sasaran memegang peranan penting dalam hal kaitannya dengan penyelenggaraan kebijakan.  Koordinasi  dan  komunikasi  akan  membuat  fungsi  dan  kewenangan semakin jelas. Sehingga diperlukan komunikasi yang baik sebagai sarana koordinasi dalam menjalankan tugasnya masing - masing. Koordinasi dan komunikasi antara aparat  pelaksana  dengan  kelompok  sasaran  memegang  peranan  penting  dalam proses  penyelenggaraan  kebijakan.  Komunkasi  vertikal  dilakukan  antara  dinas terkait dengan atasan atau Bupati/Walikota. 9
Sedangkan komunikasi secara horizontal dilakukan melaui rapat konsolidasi dalam membicarakan bagaimana pelaksanaan kebijakan yang sebaiknya dilakukan. Untuk koordinasi dan komunikasi di lapangan masih kurang optimal karena selama ini  pelayaanan  tidak  berjalan  seperrti  apa  yang  telah  ditetapkan  sebelumnya Sementara itu Faktor yang menyebabkan adanya parkir liar adalah :
a. Kurangnya Lahan, lahan disini yang dimaksud adalah lahan yang di manfaatkan dan  digunakan  sebagai  tempar  parkir  yang  resmi.  Lahan  parkir  merupakan kebutuhan pokok yang harus ada di lingkungan kampus, jika lahan parkir yang tersedia tidak dapat memenuhi kebutuhan akan kendaraan untuk beparkir maka dapat  memicu  terjadinya  parkir  liar.  Jumlah  atau/  volume  kendaraan  :  Jumlah kendaraan  yang  ada  di  Kota  Denpasar    setiap  tahunnya  kian  meningkat  secara drastis.  Peningkatan  yang  tak  terkira  menyebabkan  lahan  parkir  yang  tersedia
9 Amsci, Antonio. 2013. Prison Notebooks: Catatan-Catatan dari Penjara . Terj. Teguh Wahyu Utomo. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan kendaraan akan parkir. Banyaknya kendaraan  tidak  sebanding  dengan  area  parkir  yang  tersedia.  Meskipun  tidak terhitung namun sangatlah tampak bahwa kemampuan lahan dalam menampung kendaraan untuk berparkir sudah tidak lagi mencukupi.
b. Area Parkir,  area parkir merupakan wilayah yang hanya diperuntukkan sebagai tempat  parkir  dan  umumnya  di  setiap  Fakultas  ada  tempat  parkir  terpadu. Dengan adanya tempat parkir yang resmi seharusnya tidak ada lagi kendaraan yang parkir di sembarang tempat, atau yang tidak ada petugasnya karena inilah yang disebut parkir liar.
c. Rendahnya  Kesadaran,  kesadaran  disini  sangat  dibutuhkan  terlebih  dalam  hal penataan kendaraan pribadi masing-masing individu. Diharapkan kepada semua pihak yang merasa memiliki kendaraan yang tidak terparkir rapih kesadarannya dapat segera tumbuh Namun pada kenyataannya kesadaran yang dimiliki setiap individu untuk tidak memarkirkan kendaraan pada sembarang tempat itu jarang dimiliki.
d. Pengetahuan  etika  dan  moral  dalam  berkendara,  pengetahuan  etika  dan  moral dalam  berkendara  dan  berparkir  masih  sangat  jarang  dimiliki  oleh  kalangan mahasiswa, kebanyakan dari mereka banyak yang tidak paham dan tahu tentang rambu-rambu lalu lintas.
e. Aturan  parkir,  sejatinya  parkir  telah  memliki  aturan,  baik  itu  secara  tertulis maupun tersirat. Akan tetapi realitanya, peneliti banyak menjumpai aturan parkir yang tidak di hiraukan bahkan terkesan tidak ada aturan. Sehingga banyak dari pemakai  fasilitas  parkir  mengabaikan  rambu-rambu  maupun  peringatan mengenai aturan parkir yang resmi/sesuai dengan tata tertib.
f. Individu, parkir liar bisa saja disebabkan oleh setiap individunya Yang mungkin tidak paham akan peraturan dan  rendahnya pengetahuan mereka mengenai tata cara  berparkir  yang  baik.  Atau  bahkan  mereka  tahu  namun  tidak  mau  tahu mengenai perilaku mereka dalam berparkir yang sejatinya salah.
Berdasarkan hasil penelitian bahwa Efektifitas Terhadap Pelanggaran Parkir Liar  Terkaittan  dengan  Peraturan  Daerah  Kota  Denpasar  Nomor  13  Tahun  2016 Tentang Penyelengaraan Perhubungan sudah efetif terbukti dengan berkurangnya parkir liar di kota denpasar, selain itu juga adanya tindakan-tindakan hukum yang dilakukan  yakni  penempelan  stiker,  penggembokan  dan/atau  pemasangan  rantai pada roda kendaraan bermotor, penggembosan ban, dan penderekan.

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian bahwa Efektifitas Terhadap Pelanggaran Parkir Liar  Terkaittan  dengan  Peraturan  Daerah  Kota  Denpasar  Nomor  13  Tahun  2016 Tentang Penyelengaraan Perhubungan sudah efetif terbukti dengan berkurangnya pealanggraran parkir liar di kota denpasar, selain itu juga adanya tindakan-tindakan hukum  yang  dilakukan  yakni  penempelan  stiker,  penggembokan  dan/atau pemasangan  rantai  pada  roda  kendaraan  bermotor,  penggembosan  ban,  dan penderekan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abubakkar    skandar, Menuju  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  Yang  Tertib . Jakarta:
Departemen Perhubungan Indonesia, 2007
Ahmad subaidin, Peraturan Lalu Lintas , Indopress, Jakarta 2012,
Amsci,  Antonio,  Prison  Notebooks: Catatan-Catatan  dari  Penjara . Terjemahan . Teguh Wahyu Utomo. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013
Guna  Nugraha,  Pri.  2013.  S tudi  tentang  Peran  Dinas  Perhubungan  dalam Menertibkan
Parkir Liar di Pasar Pagi Kota Samarinda . Jurnal Administrasi Negara . Universitas Mulawarman. 2013.
Irwan rahmadi, Tatanan Lalu Lintas Indonesia , Jayagrafindo, depok, ,2009 Najib,  Mochamad.  2014. “Politisasi  Parkir  Berlangganan ,”  Jurnal  Politik Muda, Vol. 3 No. 3, Agustus-Desember 2014
Rahardjo,  Paiman, Efektivitas  Penerapan  Sanksi  Parkir  Liar  Kendaraan Bermotor di
Wilayah  Suku  Dinas  Perhubungan  Kota  Denpasar  Selatan . Pascasarjana Ilmu Administrasi . Universitas Prof.Dr.Moestopo. 2015
Suwarjoko, Analisa  Kecelakaan  Lalu  Lintas  Jalan  di  Indonesia.  Direktorat Jenderal
Perhubungan Darat Indonesia . Bandung: ITB, , 2002Analisa
Warpani, P. 2002, Pengelolaan Lalu lintas dan Angkutan Jalan . Bandung: ITB, 2002,