## SERTIFIKASI KOMPETENSI PROFESI PENDIDIK
MULJANI A. NURHADI Program Pascasarjana, Universitas Indraprasta PGRI
Abstract. The  most  recent  research  finding  has  shifted  the  old  paradigm  on  the importance of quality of  educator in improving  education quality. The old paradigm on the  quality  of  educator  based  solely  on  education  certification  is  a  fallacy,  because  the most important is now rely on the level of competence and its effective use in classroom. It  means  that  the  role  of  professional  educator  in  terms  of  competence  is  required. However,  like  other  professions,  educator  as  a  profession  is  still  in  the  process  of development.  Consequently,  certification  of  educator  profession  needs  to  be  developed and  standardized  because  those  are  not  only  to  speed  up  the  development  of  educator profession,  but  more  importantly  also  to  drive  the  quality,  the  effectiveness,  and  the tideness of education process. Moreover, the enfoscement of profession educator will not only  guarantee  quality,  but  also  protect  education  process  from  possible  existing malpractice  behavior  of  educator  and  having  exposed  from  inadequate  education materials.  Moreover,  this  will  also  provide  legal  security  and  become  the  basis  of appropriate  renumetation  system  for  educator  profession  accordingly.  Toward  the establishment of an accountable certification system for educator profession, a systematic steps have to be carried out, including: formulating standard of competence for educator, exploring  supporting  body  of  knowledge,  framing  types  and  levels  of  competence, articulating  professional  code  of  ethics,  developing  standards  of  professional  education and  training,  establishing  system  and  mechanism  for  professional  enhancement, formulating    licencing  system  and  mechanism  for  institutions  running  professional education  program,  monitoring  and  safeguarding  the  implementation  of  profession, implementing  a  punishment  system  for  those  who  breaks  profession  code  of  ethics,  and developing  professional  certification  management  system.  Collaboration  with professional  organizations,  tertiary  education  institutions,  parents,  and  students,  the government  as  a  regulator,  distributor,  and  resource  allocator  should  comprehensively regulate  certification  for  educator  profession.  With  support  from  academician, practician,  and  parents,  professional  organization  should  take  an  initiative  in  the movement  of  educator  profession  certification  development.  Tertiary  education institutions,  institutionally  or  through  their  individual  academicians,  may  take  part  in developing  concent  and  regulations  for  both  insititution  and  individual  educator,  and offer  pre-  and  in-  service  training  program  in  one  or  more  specializations  of  educator profession.
Key words: certification, competence, profession, and educator.

## PENDAHULUAN
Istilah  sertifikasi  dipergunakan  dalam  pengertian  yang  bervariasi  tergantung kepada konteksnya.
Di dunia perbankan misalnya, sertifikasi (dalam
http://www.investordictionary.com/definition/Certification.aspx)
diartikan sebagai “ process  by  which  a  bank  or  other  financial  insititution  guarantees  a  signature  in  the request  for  payment  on  a  savings  bond,  a  request  for  reissue,  or  other  application  or request  relating  to  savings  bonds”. Dalam  arti  yang  lain,  sertifikasi  merupakan  proses dimana pengakuan resmi (keabsahan) terhadap orang, produk, proses, kepemilikan, atau keterangan, dan biasanya diatur dengan peraturan perundangan yang berlaku. Sertifikasi produk  misalnya  diujudkan  dalam  bentuk  sertifikasi  halal  terhadap  produk  makanan
Muljani A. Nurhadi – Sertifikasi Kompetensi Profesi Pendidik
tertentu  atau  sertifikasi  komputer  yang  kompatibel  terhadap  sejumlah  program  tertentu. Sedangkan  sertifikasi  yang  berupa  kepemilikan  adalah  sertifikat  tanah.    Sertifikasi keterangan  misalnya  adalah  sertifikasi  kelahiran  atau  adopsi  anak.    Sertifikasi  untuk orang  biasanya  diberikan  karena  yang  bersangkutan  mempunyai  pengetahuan, ketrampilan, dan atau kemampuan yang diakui oleh lembaga yang memberikan sertifikat. Sebagai  bentuk  pengakuan  keabsahan  dan  keauntentikan,  biasanya  sertifikasi  itu diterbitkan  secara  resmi  yang  dikuatkan  dengan  stempel  atau  meterai (seal). Dalam artikel ini, istilah sertifikasi yang dimaksud merupakan pengakuan resmi terhadap orang yang  karena  kepemilikan  pengetahuan,  ketrampilan,  dan  kemampuannya  diberikan pengakuan  resmi.    Pengakuan  itu  diberikan  oleh  lembaga  yang  mempunyai  wewenang untuk  memberikan  sertifikasi.    Karena  untuk  memperolehnya  diperlukan  persyaratan tertentu  dan  proses  tertentu  yang  harus  dilalui,  maka  sertifikasi  juga  diartikan  sebagai proses yang harus ditempuh untuk memperoleh pengakuan resmi, yang antara lain berupa pengujian (testing).
Dalam  beberapa  penggunaan  di  bidang  pendidikan,  sertifikasi (certification) sering disamakan dengan lisensi (licensure), seperti yang dipakai oleh beberapa peraturan perundangan  Dewan  Pendidikan  di  Amerika  Serikat  yang  diberlakukan  bagi  sekolah negeri  (dalam  bentuk Public  School  Code  and  statutes ).    Sementara itu  menurut  Balasa (2003),  perbedaan  antara  sertifikasi  dan  lisensi  terletak  pada  sifat  pemberlakuannya, sertifikasi diberlakukan secara sukarela (volutarily) sedangkan lisensi bersifat keharusan (mandatory) .    Di  beberapa  negara  bagian  di  Amerika  Serikat,  program  sertifikasi  untuk pendidik  yang  bersifat volutary ditingkatkan  menjadi mandatory dalam  bentuk  lisensi seperti  contoh  yang  dilakukan  Ohio  State  Amerika  Serikat  sebagaimana  digambarkan dalam Box 01.  Lisensi menunjukkan ijin untuk praktek yang dapat terbatas dalam artian lokasi, jangka waktu, dan dapat diberikan atas dasar hasil evaluasi.
Di  peraturan  perudangan-undangan  yang  berlaku  menyangkut  pendidikan  di Indonesia, istilah lisensi belum dipergunakan, yang dipakai adalah sertifikasi, akreditasi, dan standar nasional.     Menurut UU No. 30/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, sertifikasi  dapat  berbentuk  dua  macam,  yaitu  dalam  bentuk  ijazah  dan  sertifikasi kompetensi,  sedang  istilah  yang  digunakan  dalam  UU  No.  13/2003  tentang Ketenagakerjaan  adalah  sertifikasi  kompetensi  kerja  atau  sertifikasi  profesi.    Ijazah diberikan sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jejang pendidikan  setelah  lulus  ujian  yang  diselenggarakan  oleh  satuan  pendidikan  yang terakreditasi.    Menurut  peraturan  perundangan  tersebut,  sertifikat  kompetensi  diberikan oleh  penyelenggara  pendidikan  dan  lembaga  pelatihan  kepada  peserta  didik  dan  warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah  lulus  uji  kompetensi  yang  diselenggarakan  oleh  satuan  pendidikan  yang terakreditasi  atau  lembaga  sertifikasi.  Sedangkan  sertifikasi  kompetensi  kerja  diberikan kepada  tenaga  kerja  yang  telah  mengikuti  pelatihan  kerja  yang  diselenggarakan  oleh lembaga pelatihan baik pemerintah maupun swasta, atau pelatihan di tempat kerja.  Jadi kompetensi disini adalah kualifikasi kemampuan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan ketrampilan  sesuai  dengan  standar  yang  disepakati.      Sertifikasi  profesi  biasa  diberikan oleh  lembaga  profesi  sebagai  bentuk  pengakuan  penguasaan  kinerja  seseorang  di lapangan  dengan  berbasis body  of  knowledge ,  pengalaman  kerja,  dan  berdasarkan  kode etik profesi.
Box: 01
Membedakan  antara  sertifikasi  ijazah  dan  sertifikasi  kompetensi  sebenarnya kurang tepat, karena yang berupa ijazah maupun sertifikasi kompetensi kerja, semuanya membutuhkan  landasan  ilmu  pengetahuan (body  of  knowledge), keterampilan  dan pengalaman  lapangan  yang  harus  memenuhi  standar  kompetensi.    Oleh  sebab  itu, sertifikasi  yang  dibicarakan  dalam  artikel ini  difokuskan  kepada  sertifikasi  profesi  yaitu keahlian  sebagai  pendidik  yang  dapat  diperoleh  di  jalur  pendidikan  formal,  non-formal, maupun  lembaga  kerja  yang  terakreditasi,  pengalaman  kerja  atau  bahkan  campuran  dari keempatnya sekaligus.  Sedang lisensi merujuk kepada wewenang yang diberikan untuk melakukan  sesuatu  pekerjaan  profesi  yang  persyaratannya  antara  lain  memperoleh sertifikasi.  Di Indonesia, lisensi ini lebih populer diujudkan dalam bentuk ijin, seperti ijin praktek untuk dokter.

## PEMBAHASAN Sertifikasi Profesi
Profesi  merupakan  bagian  dari,  tetapi  tidak  sama  dengan  okupasi  (jabatan). Seperti dijelaskan dalam The American College Dictionary, bahwa “the term occupation as  one’s  business  or  trade  and  notes  that  the  term  profession  implies  an  occupation requiring  special  knowledge  and  training”. Ini  mengandung  makna  bahwa  okupasi adalah  apa  yang  dikerjakan  oleh  seseorang  sedangkan  profesi  adalah  jabatan  yang memerlukan  pengetahuan  dan  ketrampilan  spesifik.    Tidak  semua  okupasi  memerlukan sertifikasi  profesi.  Jabatan  bersifat  pilah  sedang  profesi  bersifat  kontinum  dari  yang paling  rendah  tingkatannya,  para-profesional,  sampai  dengan  profesional (Lou  Don (2002). Jadi  dalam  pengertian  ini, kepala  sekolah adalah  okupasi, ahli  manajemen sekolah adalah profesi . Begitu pula guru sekolah adalah okopasi, tetapi guru pembina adalah  profesi.  Yang  ideal  adalah  okupasi  kepala  sekolah  didukung  dengan  salah  satu jenis  dan  tingkatan  profesi  di  bidang  manajemen  pendidikan,  begitu  pula  untuk menduduki  salah  satu  okupasi  guru  sekolah  SMA  misalnya,  diperlukan  tingkat  profesi guru  tertentu.  Jadi  bisa  saja  seseorang  mempunyai  sertifikasi  ijazah  yang  tinggi  tetapi masih  mempunyai  kualifikasi  sertifikasi  profesi  yang  masih  rendah  karena  masih rendahnya pengalaman di lapangan.  Sebaliknya seseorang bisa saja memiliki sertifikasi profesi yang tinggi walaupun sertifikasi ijazahnya lebih rendah karena tingginya tingkat
Changes in Ohio Standards for Teacher Certification & Licensure: 1998 & 2003
Ohio's current standards for teacher licensure went into effect January 1, 1998.  This date marked  the  beginning  of  a  transition  from  certification  to  licensure in  the  state credentialing process for teachers.
During  the  decade  prior  to  January  1,  1998,  teachers  could  apply  for  provisional, professional  or  permanent  certificates,  depending  upon  their  qualifications.  Applications for new certificates, and for renewal and upgrades, fell under the 1987 standards.
Since  January  1,  1998,  persons  entering  preservice  teacher  education  programs  have worked  toward,  and  earned,  a  two-year  provisional  license  en  route  to  a  five-year professional  license,  provided  they  meet  entry  year  requirements.  Teachers  holding provisional, professional or permanent certification are permitted to continue holding their credentials  for  the  subjects  and  grade  levels  covered  by  their  certification,  provided  they meet applicable standards. Some may eventually transition, according to the requirements of standards, from certification to licensure.
kompetensi  yang  diperoleh  dari  lamanya  pelatihan  dan  pengalaman  di  lapangan  yang diakui oleh lembaga profesi.
Profesi  tidak  cukup  dengan body  of  knowledge saja,  karena  profesi  juga  harus dibuktikan  dengan  penerapannya  di  lapangan  yang  hanya  bisa  diujudkan  di  dunia  kerja yang  dilakukan  berdasarkan  kode  etik  profesi.    Oleh  sebab  itu,  sertifikasi  ijazah  yang hanya  diperoleh  di  jalur  pendidikan  formal  belum  tentu  serta  merta  menjamin terbentuknya  profesi  secara  utuh.    Uji  kompetensi  profesi  masih  diperlukan  untuk memperoleh  sertifikasi  kompetensi  profesi.  Misalnya,  di  Inggris  seseorang  sarjana  ilmu perpustakaan  yang  baru  lulus  bisa  memperoleh  ijazah  Master  di  bidang  Ilmu Perpustakaan,  tetapi  untuk  memperoleh  sertifikat  profesi  pustakawan    orang  itu  harus bekerja  di  perpustakaan  minimal  dua  tahun  dan  lulus  uji  kompetensi  yang diselenggarakaan oleh Associate Library Association (Asosiasi Pustakawan).
Sertifikasi  kompetensi  profesi  menjadi  penting  karena  jurisdiksi  pelaksanaan suatu  jabatan  dapat  dilindungi  dan  dikontrol  dari  orang-orang  yang  tidak  mempunyai kompetensi  profesi  di  bidangnya  sehingga  publik  dapat  dilindungi  dari  kemungkinan malpraktek  di  bidang  profesi  tersebut.  Dan  jurisdiksi  profesi  secara  langsung berhubungan  dengan  sistem  ilmu  pengetahuan  yang  mendasarinya  yang  diakui  dan didukung dengan pendidikan/pelatihan sebagai dasar terbentuknya profesi. (Silver, 2004). Dengan  sertifikasi  profesi  maka  keandalan  kinerja  dari  jabatan  yang  dipegang  oleh seseorang  akan  dijamin,  paling  tidak  pada  tingkat  kualifikasi  kompetensi  minimal.  Dan dalam  tatanan  masyarakat  global  yang  semakin  terbuka  dan  kompetitif,  tuntutan  akan kebutuhan sertifikasi profesi ini semakin besar.
Selain  itu,  sertifikasi  profesi  juga  merupakan  pengakuan  legal  terhadap kemampuan kinerja seseorang yang juga dapat dipergunakan untuk:
(i) Penyusunan  basis  data (data  base) sumber  daya  manusia  berkeahlian profesional;
(ii) Bencmarking tenaga profesional;
(iii) Pemberian  pengakuan  terhadap  kemampuan  yang  diperoleh  dari pengalaman kerja;
(iv) Mendorong  terjadinya  peningkatan  kemampuan  profesional  baik  dalam aspek pengetahuan,  ketrampilan, maupun kemampuan teknis;
(v) Memberikan insentif kepada munculnya spesialisasi profesi;
(vi) Menciptakan  lingkungan  kerja  yang  profesional,  ini  semakin  diperlukan dalam iklim pemerintahan yang lebih menganut desentralisasi,
(vii) Dapat dipergunakan sebagai pedoman skala renumerasi dan karier;
(viii) Membuka akses ke pasar tenaga kerja baik di tingkat nasional, regional, maupun internasional. (Komisi Sertifikasi Ikatan Geologi Indonesia)

## Pendidik Sebagai Profesi
Baik di negara maju maupun di negara yang sedang berkembang, baru profesi di bidang  kedokteran  dan  hukum  yang  sudah  terbentuk,  kuat  dan  ditaati  dalam  pengisian okupasi.  Misalnya  untuk  mengisi  jabatan  kepala  Puskesmas  seseorang  harus    memiliki sertifikasi profesi sebagai dokter.  Demikian pula untuk mengisi jabatan penasehat hukum seseorang  harus  mempunyai  sertifikasi  advokat.  Di  Indonesia  beberapa  profesi  masih pada taraf sedang dikembangkan, termasuk profesi pendidik. Dalam praktek di lapangan, tidak semua okupasi didukung dengan kemampuan profesi, karena kondisi  pasar tenaga kerja,  belum  dirumuskannya  standar  profesi,    lemahnya  organisasi  profesi  dalam mengontrol  pengisian  okupasi,  dan  penerapan  pengetahuan  dan  ketrampilan  yang  lebih dikontrol  oleh  profesi  lain  (Lou  Don,  2002).    Kondisi  semacam  ini  akan  semakin berbahaya apabila dibiarkan karena tidak ada kepastian kemampuan minimal yang harus
dipenuhi  dalam  mengisi  okupasi,  jeleknya  layanan  publik,  dan  biasanya  cenderung berdampak kepada penyalahgunaan kewenangan (malpraktek).
Suatu jabatan dapat termasuk kategori profesi apabila memenuhi setidak-tidaknya lima syarat, yaitu:
(i) Didasarkan  atas  sosok  ilmu  pengatahuan  teoritik (body  of  theoretical knowledge) yang disepakati bersama;
(ii) Komitmen  untuk  menerapkan  pengetahuan  dan  keterampilannya    dalam praktek secara otonom dan berkekuatan monopoli;
(iii) Adanya  kode  etik  profesi  sebagai  instrumen  untuk  memonitor  tingkat ketaatan anggotanya dan sistem sanksi yang perlu diterapkan;
(iv) Adanya  organisasi  profesi  yang  mengembangkan,  menjaga,  dan melindungi profesi;
(v) Sistem  sertifikasi  bagi  individu  yang  memiliki  pengetahuan  dan ketrampilan untuk dapat menjalankan profesi tersebut (Penrish, 2005).
Bagaimanakah  dengan  profesi  pendidik?    Undang-undang  Nomor  20/2003
tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional  jelas  membedakan  antara  pendidik  dan  tenaga kependidikan.  Pendidik  dipastikan  merupakan  tenaga  profesional,  yaitu  yang  bertugas merencanakan  dan  melaksanakan  proses  pembelajaran,  menilai  hasil  pembelajaran, melakukan  pembimbingan  dan  pelatihan,  serta  melakukan  penelitian  dan  pengabdian kepada  masyarakat.  Karena  sebagai  tenaga  profesional,  pendidik  harus  memiliki kualifikasi  minimum  dan  sertifikasi  sesuai  dengan  jenjang  kewenangan  mengajarnya. Dari  pengertian  di  atas  maka  disimpulkan  bahwa  tidak  semua  tenaga  kependidikan merupakan  jabatan  yang  memerlukan  keahlian  profesional,  karena  termasuk  dalam pengertian ini adalah tenaga administrasi dan penyelenggara pendidikan.
Selain  kelima  ciri  profesi  pada  umumnya  di  atas,  pendidik  sebagai  profesi  juga bercirikan  sebagai  layanan  sosial  yang  esensial  dan  unik,  berbasis  kepada  teknik-teknik ilmiah, diterima oleh teman sejawat,  dan titik berat tugasnya adalah memberikan layanan dan bukannya semata-mata tujuan komersiil. Seperti diungkapkan oleh Robin Ann Martin (2000)  yang  mengembangkan  pemikiran  Myron  Lieberman  (1956),  bahwa  ciri  profesi pendidik itu meliputi hal-hal sbb.:
(1)  Offering a  unique,  definite,  and  essential  social  service .  For  teaching,  this service  is  the  facilitation  of  learning,  though,  how  that  is  accomplished  and  what teachers  (as  well  as  parents  and  community  members)  believe  needs  to  be  learned may  vary  based  on  the  beliefs,  needs,  and  practices  of  each  community  and  each individual.
(2)  An  emphasis  upon intellectual  techniques in  performing  its  service.  While health  and  legal  professions  (for  example)  may  use  physical  techniques  in  varying degrees, they also require complex intellectual operations, as does teaching.
(3)  A  long  period  of specialized  training .  Just  how  much  training  is  needed  is debated within every profession.
(4)  A  broad  range  of autonomy for  both  the  individual  practitioner  and  the occupational  group  as  a  whole.  While  this  has  arguably  been  reached  within  many full  professions,  it  still  is  a  primary  point  of  contention  between  teachers  and  their governing  bodies  (which  are  state  and  local  Boards  of  Education  in  the  United States).
(5)  An acceptance  by  the  practitioners of  broad  personal  responsibility  for judgments made and acts performed within the scope of professional autonomy. This is  another  tricky  issue  within  education  because  the  results  of  more  humanistic teaching are often long-term, where the most important outcomes of teaching (such
as  the  development  of  the  learner’s  lifelong  curiosity  to  learn)  are  often immeasurable as well as being influenced by many others than simply the teachers. (6)  An organizational  emphasis  upon  the  service  to  be  rendered ,  rather  than economic  gain  for  the  occupational  group.  This  is  what  distinguishes  many professions  from  businesses  that  serve  people,  though  it  does  not  refer  to  personal motivations of any individual professional.
(7)  A  comprehensive self-governing  organization of  practitioners.  While  teaching now  has  an  untold  number  of  national  and  local  organizations  to  support  its development,  they  are  seldom  self-governing  of  teaching  itself  (even  if  they  govern their own organization), especially within the public domains of education.
(8) A code of ethics which has been clarified and interpreted at its ambiguous points by concrete cases. Returning to the NEA code of ethics, coming from an alternative education perspective, I find that statement about as vague and ambiguous as it can be. While both traditional and alternative educators might agree with the statement, what  they’re  agreeing  to  would  refer  to  quite  different  (and  sometimes  opposite) means and ends for education.
Di  Amerika  Serikat,  profesi  pendidik  sudah  lebih  diakui  oleh  pemerintah  dan masyarakat  sehingga  untuk  mencapainya  benar-benar  dilakukan  secara  ketat  dengan kendali  mutu  profesional  yang  memadai  dan  semuanya  didasarkan  kepada  kode  etik profesi sebagai pendidik yang oleh NEA dirumuskan sebagai berikut:
The  educator,  believing  in  the  worth  and  dignity  of  each  human  being,  recognizes the  supreme  importance  of  the  pursuit  of  truth,  devotion  to  excellence,  and  the nurture  of  the  democratic  principles.  Essential  to  these  goals  is  the  protection  of freedom to learn and to teach and the guarantee of equal educational opportunity for all. The educator accepts the responsibility to adhere to the highest ethical standards (NEA, 1975).
Di  Indonesia  profesi  pendidik  masih  pada  taraf  dikembangkan  sehingga  masih memerlukan  perjuangan  berat  baik  dari  sisi  internal  maupun  eksternal  untuk mewujudkannya.  Setidak-tidaknya  ada  dua  hal  yang  menjadi  masalah  dalam mengembangkan  profesi  pendidikan  di  Indonesia,  yaitu  tantangan  yang  dihadapi  dan tuntutan  kebijakan  pemerintah  akan  mutu  pendidikan.  Secara  internal,  tantangan  yang dihadapi adalah masih bervariasinya kualitas dasar keilmuan yang dimiliki oleh pendidik, sebagaian  besar  belum  memenuhi  standard  minimum  tingkat  pendidikan  yang diharapkan,  dan  masih  besarnya  salah  kamar (miss-match) antara  kompetensi  pendidik dan  peran  pendidik  yang  ditugaskan  di  sekolah.    Secara  eksternal,  penghargaan pemerintah  dan  masyarakat  terhadap  profesi  pendidik  juga  masih  rendah.    Akibatnya masih  banyak  terjadi  malpraktek  pendidik  dalam  melaksanakan  tugasnya.    Banyak kesalahan  terjadi  pada  peserta  didik  yang  merupakan  akibat  dari  malpraktek  yang dilakukan oleh seorang pendidik, baik disengaja maupun tidak disengaja.  Misalnya, salah satu  keluhan  diutarakan  oleh  salah  satu  pengelola  bimbingan  belajar  siswa  SMA menemukan  bahwa  salah  konsep  dan  rendahnya  tingkat  pemahaman  konsep  dasar Matematika  banyak  terjadi  pada  siswa  SMA,  seperti:  setengah  dibagi  setengah  sama dengan seperempat; kalau 5x5 sama dengan 25, tetapi nxn sama dengan 2n; kalau dalam suatu bejana dituangi air dengan suhu 20 derajad celcius dan air mendidih yang suhunya 100  derajad  celsius  maka  suhu  air  campuran  dalam  bejana  menjadi 120  derajad  celsius. Belum  kesalahan  di  bidang  bahasa  dan  logika.    Kesalahan-kesalahan  akibat  malpraktek pendidik  seperti  ini  tidak  hanya  mempengaruhi  tingkat  kelulusan,  tetapi  lebih  jauh  juga mempengaruhi  masa  depan  kehidupannya.  Malpraktek  yang  lain  adalah  maraknya program  bimbingan  belajar  di  sekolah  oleh  guru  sebagai  kegiatan  non-kurikuler  disatu sisi  dan  tidak  intensifnya  kegiatan  guru  mengajar  di  kelas  di  sisi  yang  lain.  Hasil  ujian
nasional  yang  menunjukkan  banyak  siswa  yang  tidak  lulus  hanya  dengan  standar kelulusan  4,26  saja,  merupakan  salah  satu  akibat  dari  telah  terjadinya  malprakatek  di antara para pendidik. Apabila standar kelulusan dinaikkan pada taraf kewajaran yaitu 6,0, dapat  dibayangkan  semakin  besar  proporsi  siswa  yang  tidak  lulus  ujian  nasional. Terjadinya  seorang  siswa  yang  gantung  diri  karena  mempunyai  persoalan  di  sekolah, merupakan  salah  satu  kegagalan  dari  peran  seorang  konselor  di  sekolah  yang  sangat diperlukan,  yang  selama  ini  malah  dianggap  sebagai  tugas  seorang  guru  yang  tidak memperoleh  penugasan  mengajar.  Sementara  itu,  dengan  berkembangnya  ilmu pengetahuan  dan  teknologi,  dan  maraknya  desakan  diselenggarakannya  manajemen berbasis  sekolah,  peran  dan  keahlian  yang  dituntut  dari  seorang  pendidik  profesional semakin meningkat.  Seperti analisis  yang dilakukan oleh The Teacher Center, tanggung jawab profesi guru di masa kini mencakup hal-hal sbb.:
(i) Diagnosing learner needs,
(ii) Consulting with colleagues to plan individualized/personalized programs for all learners,
(iii) Creating and maintaining learner-centered environments,
(iv) Aligning curriculum with instructional strategies,
(v) Planning lessons,
(vi) Modifying  content  and  instructional  activities  to  meet  the  needs  of individual learners,
(vii) Facilitating learning,
(viii) Assessing learning outcomes, and
(ix) Involving  parents  or  other  caregivers  in  all  aspects  of  their  child's education.
Hasil  penelitian  yang  mutakhir  menunjukkan  bahwa  bukannya  latar  belakang ijazah dan tingginya pendidikan yang dimiliki oleh pendidik yang memberikan kontribusi kepada kualitas luaran pendidikan, tetapi lebih kepada seberapa jauh tingkat penguasaan kompetensi yang dimiliki dan seberapa intensif kompetensi itu diterapkan dalam praktek mengajar sehari-hari di dalam kelas (Adams, 2002).

## Menuju Sertifikasi Profesi Pendidik
Dalam  rangka  menuju  sertifikasi  profesi  pendidik  yang  mapan  dan  akuntabel perlu  dilakukan  langkah  sistemik  yang  meliputi  setidak  tidaknya  komponen  sbb: perumusan  standar  kompetensi  pendidik  dan body  of  knowledge yang  mendukungnya, rincian  jenis  dan  jenjang  profesi  pendidik,  kode  etik  profesi,  standar  penyelenggaraan pendidikan  dan  latihan  pendidik,  sistem  dan  mekanisme  sertifikasi  profesi,  sistem  dan mekanisme  lisensi  dan  akreditasi  penyelenggaraan  pendidikan  dan  pelatihan    profesi, sistem    pengendalian  profesi,  sistem  sanksi    terhadap pelanggaran  profesi,  perlindungan profesi, dan manajemen sertifikasi profesi.
Pertama, standar  kompetensi  profesi  disusun  dengan  menggunakan  pendekatan competency-based approach yang dimulai dari identifikasi profil keahlian pendidik yang ideal  dengan  mempertimbangkan  perkembangan  lingkungan  strategis  baik  yang  bersifat internal maupun eksternal, serta identifikasi faktor-faktor yang mendukung terbentuknya standar  kompetensi  tersebut.  Kompetensi  tidak  hanya  menyangkut  bidang  ilmu  dan pengetahuan  metodologi  mengajarkannya,  tetapi  tak  kalah  pentingnya  adalah  sikap  dan keyakinan akan nilai-nilai sosok pendidik yang baik dan berpenampilan.   Oleh sebab itu, stadar  kompetensi  profesi  lebih  berorentasi  kepada  kualitas  kinerja  sehingga  setidak- tidaknya  menggambarkan  kinerja  seperti  apa  yang  diharapkan  dapat  dilakukan  oleh seseorang  yang  mempunyai  kompetensi  itu,  dasar  keilmuan  dan  kode  etik  yang  mana yang  diperlukan  untuk  menghasilkan  kinerja  tersebut,  seberapa  jauh  tingkat
kesempurnaan  pelaksanaan  pekerjaan  yang  diharapkan,  dan  seperti  apa  indikator penilaian yang dapat dipergunakan untuk menilai kinerja profesi.  Pengembangan standar kompetensi ini dapat dilakukan dengan pendekatan benckmarking , adopt dan adapt dari standar yang sudah ada baik di bidang profesi lain maupun di bidang profesi yang sama dari  luar  negeri,  pendekatan “field research”, atau  kombinasi  keduanya  (Djafar,  2005). Produk  dari  standar  kompetensi  ini  dapat  bertaraf  nasional  maupun  internasional. Pendekatan fourpartiet antara birokrat, organisasi profesi, penyelenggaran pendidikan dan pelatihan  profesi,  dan  pemakai  profesi  sangat  diperlukan  untuk  memperoleh  rumusan yang sempurna.
Hasil rumusan kompetensi tersebut dijabarkan lebih lanjut untuk mengidentifikasi  kompetensi  dasar (core  competence),  body  of  knowledge yang mendukungnnya,  kompetensi  pendukung,  kompetensi  yang  sudah  dibawa  sejak  lahir (askriptif),  kompetensi  yang  dapat  diperoleh  di  jenjang  pendidikan  formal,  kompetensi yang  hanya  dapat  diperoleh  di  tempat  kerja,  dan  kompetensi  yang  menyangkut  nilai, budaya, dan sikap yang pembentukannya diperlukan cara khusus.
Kedua ,  karena  profesi  itu  bersifat  kontinum,  maka  perlu  dirinci  jenjang  profesi pendidik  mulai  dari  yang  paling  rendah  sampai  yang  paling  tinggi  untuk  menunjukkan tingkat  kualitas  kompetensi  yang  dimiliki  oleh  seseorang  dan  jenjang  okupasi  yang sesuai.    Rincian  profesi  pendidik  juga  dapat  dilakukan  menurut  jenisnya  untuk memberikan  variasi  spesialisasi  keahlian.    Misalnya  dibedakan  antara  profesi  pendidik untuk guru kelas di sekolah dasar dan untuk guru bidang studi di sekolah menengah, dsb.
Ketiga, kode  etik  profesi  perlu  dikembangkan  sebagai  pedoman  norma  dalam menjalankan profesi sehari-hari, yang dilengkapi dengan indikatornya, dan sekaligus juga sebagai  alat  kontrol  untuk  menghindari  terjadinya  malpraktek  dalam  melaksanakan profesi.  Dengan memperoleh masukan dari berbagai pihak yang berkaitan terutama klien, organisasi profesi bertanggungjawab merumuskan kode etik profesi ini.
Keempat, sesuai  dengan  peraturan  perudangan  yang  berlaku,  pendidikan  dan pelatihan  profesi  dapat  diselenggarakan  baik  oleh  satuan  pendidikan  atau  lembaga sertifikasi  mandiri  yang  dibentuk  oleh  organisasi  profesi  yang  diakui  oleh  Pemerintah. Guna  menghasilkan  produk  yang  diharapkan,  perlu  ditetapkan  persyarataan  dan  standar penyelenggaraan  pendidikan  dan  pelatihan  profesi  pendidik,  yang  tidak  hanya berorientasi  kepada inputs tetapi  tidak  kalah  pentingnya  juga  kepada proses.   Walaupun persyaratan  dan  standar  ini  secara  resmi  ditetapkan  oleh  Pemerintah  demi  legitimasi, dalam  proses  perumusannya  harus  mendayagunakan  oganisasi  profesi  sehingga  setiap perkembangan  profesi  dapat  diintegrasikan  di  dalamnya.  Kemudian,  regulasi  tentang persyaratan  dan  standar  lembaga  pendidikan  dan  latihan  profesi  pendidik  ini  dilengkapi dengan sistem dan mekanisme sertifikasi yang harus dirumuskan sebagai lisensi sehingga bersifat mandatory, dan akreditasi untuk menetapkan kualitasnya.
Kelima, untuk  menghindari  terjadinya  malpraktek  dalam  pelaksanaan  tugas pendidik  maka  regulasi  tentang  pengendalian  dan  sanksi  terhadap  pelanggaran  profesi pendidik perlu dirumuskan dan dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang  menjabarkan  pasal  35  UU  NO.  30/2003,  yaitu tentang  sertifikasi  profesi.    Dengan demikian ada kepastian hukum, mendorong peningkatan profesionalisme kinerja profesi, dan perlindungan terhadap dampak malpraktek di kalangan pendidik.
Keenam, regulasi  tentang  sertifikasi  profesi  tidak  hanya  mengatur  kewajiban akan dipenuhinya persyaratan dan standar, tetapi juga memberikan perlindungan terhadap profesi  terutama  dari  ancaman  terhadap  otonomi  dan  akuntabilitas  profesi,  ancaman hukum, dan penghasilan berdasarkan kinerja dan jenjang profesi.  Dengan perlindungan ini  maka  semua  orang  merasa  aman  dan  nyaman  dalam  mengotimalkan  kinerja  profesi pendidik guna mendukung peningkatan mutu pendidikan.

## Aktor Pengembangan Profesi Pendidik
Setidak-tidaknya  ada  empat  aktor  besar  yang  seharusnya  berperan  dalam mengembangkan,  melaksanakan  dan  menjaga  profesi  pendidik,  yaitu:  pemerintah, pendidikan  tinggi,  organisasi  profesi,  dan  konsumen,  yaitu  peserta  didik  dan  orang  tua. Keempat aktor  tersebut  harus  memberikan  peran  dan kontribusinya  sesuai  dengan  tugas dan fungsinya masing-masing sehingga tidak perlu terjadi tumpang-tindih.
Dalam masyarakat madani yang demokratis,  Pemerintah mempunyai tiga fungsi utama,  yaitu  sebagai regulator,  distributor,  dan  resource  allocator .    Sebagai  regulor, Pemerintah  secara  legitimate  menyusun  dan  mengeluarkan  peraturan  perundang- undangan  yang  dapat  mengikat  semua  unsur  masyarakat,  baik  negeri  maupun  swasta. Peraturan  tentang  persyaratan,  standar,  dan  prosedur  dalam  memperoleh  sertifikasi  dan lisensi profesi pendidik serta perangkat teknis lainnya  perlu diterbitkan oleh Pemerintah. Yang  menjadi  pedoman  dalam  penyusunan  peraturan  perundangan  adalah  bahwa peraturan  itu  bukan  untuk  mempersulit  tetapi  untuk  mempermudah  dan  memberikan kepastian  hukum  dalam  pelaksanaannya.      Oleh  karenanya  harus  cukup  detail, self explanatory ,  dan  tidak  lagi  dapat  ditafsirkan  ganda.      Dari  segi  substansi,  dalam penyusunan peraturan perundang-undangan ini  harus melibatkan ketiga aktor yang lain. Kontribusi terbesar yang harus diberikan oleh organisasi profesi pendidik adalah konsep tentang  profil  profesi,  rincian  kompetensi,  standar  kompetensi,  serta  mekanisme  untuk memperoleh  kompetensi  tersebut  baik  yang  melalui  pendidikan  formal  maupun pengalaman  praktek,  serta  evaluasi  dan  sertifikasinya.    Rumusan  seperti  ini  hanya  akan dapat  dirumuskan  dengan  baik  apabila  dilakukan  oleh  sekelompok  orang  yang  sudah melaksanakan profesi di lapangan.  Konsep yang dihasilkan oleh organisasi profesi inilah yang kemudian dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan.
Organisasi  profesi  memegang  kunci  dalam  pengembangan  profesi  pendidik, karena  organisasi  inilah  yang  dapat  merumuskan  kompetensi  profesi.    Rumusan kompetensi  profesi  tidak  hanya  menyangkut    profil  pendidik  dan  kompetensinya,  tetapi juga  norma  dan    kode  etik  profesi  sebagai  pedoman  dalam  melaksanakan  pelaksanaan tugas  profesi.  Contoh  dari  norma  dan  kode  etik  dimaksud  tertera  pada  Box  02. Organisasi  profesi  juga  bertanggung  jawab  terhadap  penetapan,  pemberdayaan, pengendalian,  penilaian,  perlindungan,  dan  melakukan  sosialisasi  dan  promosi  tentang profesi  pendidik,  serta  pemberian  sanksi  terhadap  setiap  bentuk  pelanggaran  profesi. Oleh  sebab  itu,  organisasi  profesi  harus  aktif  memberikan  masukan  konsep  dan pemberdayaan kepada aktor lainnya, terutama pemerintah dan perguruan tinggi.
Peran  perguruan  tinggi  dapat  dilakukan  dengan  dua  cara,  yaitu  secara kelembagaan  melalui  anggotanya  (akademisi)  dan  secara  institusi.    Sebagai  pemikir, akademisi di peguruan tinggi, termasuk LPTK dan FIP/JIP, secara individual sangat besar perannya  dalam  memberikan  kontribusi  kepada  organisasi  profesi  bagi  tersusunnya konsep  kompetensi  yang  akan  dituangkan  dalam  peraturan  perudang-udangan Pemerintah.        Secara  kelembagaan,  perguruan  tinggi  mempunyai  tugas  utama menyiapkan orang untuk memperoleh kompetensi atau sebagian dari kompentensi profesi melalui  pendidikan  formal.    Rincian  kompetensi  yang  dapat  dididikan  seperti  yang dirumuskan  oleh  organisasi  profesi,  dijabarkan  menjadi  program  pendidikan  dan pengajaran  baik  untuk  program  akademik  maupun  profesional,  melalui  program  pra- jabatan (pre-service  training) maupun  dalam-jabatan (in-service  training). Karena pembentukan profesi pendidik tidak dapat lepas dari pengalaman praktek dan bimbingan para  praktisi,  maka  mulai  dari  penyusunan  kurikulum  sampai  dengan  pelaksanaan program  pengajarannya,  pendidikan  tinggi  perlu  mendayagunakan  peran  praktisi  dan lembaga  sekolah  dimana  lulusannya  akan  bekerja.    Untuk  pengembangan  model pendidikannya, tersedianya sekolah laboratorium menjadi sangat signifikan.
Siswa dan orang tua yang akan menjadi konsumen perlu dilibatkan dalam setiap proses  baik  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah,  organisasi  profesi,  maupun  pendidikan tinggi.  Maksudnya  agar  selera,  kebutunan,  dan  harapan  mereka  dapat  diakomodasikan sejalan dengan terjadinya pergeseran sistem sosial, pergeseran peran keluarga, pergeseran nilai dan norma, dan harapan masyarakat akan peran pendidik dalam konteks perubahan masyarakat dan teknologi yang sangat cepat.

## Box 02: Norma dan kode etik pendidik

## I. Commitment to the Student
The  educator  strives  to  help  each  student  realize  his  or  her  potential  as  a  worthy  and effective member of society. The educator therefore  works to stimulate the spirit of inquiry, the  acquisition  of  knowledge  and  understanding,  and  the  thoughtful  formulation  of  worthy goals.
In fulfillment of the obligation to the student, the educator--
1.  Shall not unreasonably restrain the student from independent action in the pursuit of learning.
2.  Shall not unreasonably deny the student's access to varying points of view.
3.  Shall  not  deliberately  suppress  or  distort  subject  matter  relevant  to  the  student's progress.
4.  Shall  make  reasonable  effort  to  protect  the  student  from  conditions  harmful  to learning or to health and safety.
5.  Shall not intentionally expose the student to embarrassment or disparagement.
6.  Shall  not  on  the  basis  of  race,  color,  creed,  sex,  national  origin,  marital  status, political  or  religious  beliefs,  family,  social  or  cultural  background,  or  sexual orientation,  unfairly--  exclude  any  student  from  participation  in  any  program,  deny benefits to any student,  and grant any advantage to any student.
7.  Shall not use professional relationships with students for private advantage
8.  Shall not disclose information about students obtained in the course of professional service unless disclosure serves a compelling professional purpose or is required by law.

## II. Commitment to the Profession
The education profession is vested by the public with a trust and responsibility requiring the highest  ideals  of  professional  service.  In  the  belief  that  the  quality  of  the  services  of  the education  profession  directly  influences  the  nation  and its  citizens,  the  educator  shall  exert every  effort  to  raise  professional  standards,  to  promote  a  climate  that  encourages  the exercise  of  professional  judgment,  to  achieve  conditions  that  attract  persons  worthy  of  the trust  to  careers  in  education,  and  to  assist  in  preventing  the  practice  of  the  profession  by unqualified persons.
In fulfillment of the obligation to the profession, the educator--
1.  Shall  not  in  an  application  for  a  professional  position  deliberately  make  a  false statement or fail to disclose a material fact related to competency and qualifications.
2.  Shall not misrepresent his/her professional qualifications.
3.  Shall not assist any entry into the profession of a person known to be unqualified in respect to character, education, or other relevant attribute.
4.  Shall  not  knowingly  make  a  false  statement  concerning  the  qualifications  of  a candidate for a professional position.
5.  Shall not assist a noneducator in the unauthorized practice of teaching.
6.  Shall  not  disclose  information  about  colleagues  obtained  in  the  course  of professional service unless disclosure serves a compelling professional purpose or is required by law.
7.  Shall not knowingly make false or malicious statements about a colleague.
8.  Shall not accept any gratuity, gift, or favor that  might impair or appear to influence professional decisions or action.
— Adopted by the NEA 1975 Representative Assembly
Muljani A. Nurhadi – Sertifikasi Kompetensi Profesi Pendidik
Dalam  mengkoordinasikan  peran  masing-masing  aktor,  suatu  lembaga independen  yang  sehari-harinya  mengevaluasi,  mengembangkan  dan  mengurusi  layanan untuk profesi pendidik ini perlu dibentuk.  Forum untuk mempertemukan keempat aktor tersebut  dapat  diujudkan  dalam  bentuk  Badan  Sertifikasi  Profesi  Pendidikan  dengan rincian tugasnya antara lain  seperti yang tertera pada Box 03.

## Box 03: Education Professional Standards Board

## PENUTUP
Menutup  uraian  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  sertifikasi  (baca  lisensi)  profesi pendidik  sangat  perlu  guna  meningkatkan  mutu  pendidikan,  menghidari  malpraktek dalam  pelaksanaan  tugas  pendidik,  meningkatkan  kinerja  profesional  pendidik,  dan meningkatkan  peluang  kerja  di  luar  negeri  dalam  era  kompetisi  global.    Untuk  itu pemerintah  sebagai  badan  regulator  bertugas  untuk  mengatur  secara  legal  melalui peraturan perundang-undangan sehingga bersifat mandatory dan mengikat. Pengembangan konsepnya dapat diserahkan kepada kombinasi antara organisasi profesi, akademisi, dan praktisi, sedang penyelenggaraaannya dapat diserahkan kepada organisasi non-pemerintah yang memperoleh lisensi karena memenuhi persyaratan dan standar yang ditetapkan.
Masalah  klasik  yang  dihadapi  adalah  terjadinya  tumpang  tindih  pengaturan  dan regulasi  yang  dikeluarkan  dari  berbagai  badan  pengelola  sertifikasi  oleh  berbagai insititusi  pemerintah,  menjadikan  pengelolaan  sertifikasi  profesi  menjadi  birokrasi  yang tidak  efisien  dan  rumit,  dan  ini  dapat  menghambat  upaya  peningkatan  kinerja  profesi pendidik dalam meningkatkan mutu pendidikan sebagaimana diamanatkan oleh Propenas Tahun 2001.  Oleh sebab itu, koordinasi dalam peraturan perundang-undangan dan antar instansi  pemerintah  perlu  dilakukan  sehingga  hanya  ada  satu  peraturan  perudangan  dan institusi perintah yang menangani profesi pendidik ini.
Ikatan  Sarjana  Pendidikan  Indonesia  dan  Ikatan  Sarjana  di  bidang  spesialisasi pendidikan  lainnya  sebagai  organisasi  profesi,  mempunyai  kepentingan  dan  komitmen yang sama dengan pemerintah.  Oleh karena itu, dengan bekerjasama dengan akademisi, praktisi  ,  dan  birokrasi,  ISPI  dan  forum  pertemuan  FIP/JIP  harus  siap  dengan  konsep- konsepnya  untuk  membantu  pemerintah  dalam  mengembangkan  konsep  sertifikasi pendidik di Indonesia baik pada tataran nasional maupun internasional.
The Education  Professional  Standards  Board was  established  as  part  of  the  1990 Kentucky  Education  Reform  Act  to  oversee  the  education  profession.  EPSB  is  the standards  and  accreditation  agency  for  Kentucky  teachers  and  administrators  and  for programs of education at Kentucky colleges and universities.
The board  is charged  with establishing standards of performance both for preparation programs  and  practitioners;  accrediting  educator  preparation  programs  at  colleges, universities,  local  school  districts,  and  private  contractors;  selecting  assessments  for teachers and administrators; overseeing internship programs for new teachers and new principals;  operating  the  Continuing  Education  Option  for  Rank  change;  administering Kentucky's  incentive  program  for  National  Board  for  Professional  Teaching  Standards certification;  and  issuing,  renewing, suspending  and  revoking  Kentucky  certificates  for professional school personnel.

## DAFTAR PUSTAKA
Balasa,  Donald  A.  (2003).  “Cetification  and  Licensure:  Fact  You  Should  Know.”  In
American Association of Medical Assistants , Chicago, p. 108. Barnett,  Ronald  (1992). Improving  Higher  Education:  total  Quality  Care .  Buckingham: SRHE and Open University Press. Bishop, Lou Don (2002). Definition, Regulation, and Licence of Paralegals in The United States ,  Dissertation submitted to the Faculty of Virginia Polytechnic Institute and State Univesity.
Chapman,  David  and  Don  Adams  (2002). The  Quality  of  Eduction:  Dimensions  And Strategies . Hoghkong: ADB and Comparative Education Research Centre. Chapman,  Judith  D.  et.al. (1996). The  Reconstruction  on  Education:  Quality, Equality, and Control . New York: Cessell Welington House. Komisi Sertifikasi Ikatan Geologi Indonesia (http://sertifikasi.iagi.or.id/manfaaat.prinsip. html)
Meylina  Djafar  (2005).  “Standar Kompetensi Kesehatan  Dalam  Rangka  Pengembangan Kualitas  Diknaker”. Media  Pengembangan  SDM  Kesehatan,  Volume.  1  No.  1 Januari 2005 . pp.1-2. Nurhadi,  Muljani  A.    (2003). Sistem  Manajemen  Yang  efektif  Untuk  Menunjang  Mutu Pendidikan  Iklim  Desentralisasi (Makalah  disampaikan  dan  dibahas  pada Seminar  Nasional  Tentang  Peningkatan  Mutu    Manajemen  dan  Kepemimpinan Pendidikan,  di  Program  Pasca  Sarjana  Univeritas  Negeri  Semarang,  tanggal  4 Oktober 2003).
Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Rakesh,  Khurana,  Nitin  Nohria,  and  Daniel  Penrice (2005). Is  Business Management   a profesion?. Harvard:  Harvard  Business  School,  Special  to  SearchCIO.com ( Rakesh  Khurana,  Nitin  Nohria,  and  Daniel  Penrice,  "Management  as  a Profession," reprinted from Restoring Trust in American Business, editors Jay W. Lorsch, Leslie Berlowitz, and Andy Zelleke, produced by the American Academy of Arts & Sciences and published by The MIT Press, 2005). Robin  Ann  Martin  (2000). Teaching  as  a  Profession:  Historic,  Public,  Union,  and Alternative Perceptions , Prepared for: HPC 690: Special Topics on U.S. History and  Redefining  Public  Education  with  Chris  Lubienski,  Iowa  State  University; also  a  possible  background  paper  for  facilitating  dialogue  in  an  NEA  Online Conference, Fall 2000.
Silvers, Julia Rutherford (2004). Certified Special Events Professional.
Seminar Internasional “Menggali Manajemen Pendidikan Yang Efektif” diselenggarakan oleh ISMaPI, tanggal 30 dan 31 Agustus 2004 di Jakarta.
Sertifikasi Insinyur Profesional (http://www.pii.or.id/sertifikasi/). U ndang-undang  Nomor  25  Tahun  2000  Tentang  Program  Pembvangunan  Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004.
Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
Undang-undang Nomor 30 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional . http://www.investordictionary.com/definition/Certification.aspx http://www.investorwords.com/813/certification.html, dan http://www.advfn.com/money- words_term_813_certification.html
[11-14-98;  6.60.2.7  NMAC  -  Rn,  6  NMAC  4.2.4.1.7,  10-31-01]    cidis  dalam http://www.lse.co.uk/financeglossary.asp?searchTerm=&iArticleID=474&definiti on=certification The NEA 1975 Representative Assembly; full Preamble at: http://www.nea.org/aboutnea/code.html.