## Gorontalo Accounting Journal
https://jurnal.unigo.ac.id/index.php/gaj Vol. 5, No. 2, October 2022 P-ISSN: 2614-2074, E-ISSN: 2614-2066 Nationally Accredited Journal, Decree No.36/E/KPT/2019 Sinta 4

## Kajian Pelaksanaan Pendampingan Serta Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan SMA/SMK Negeri Oleh Auditor Inspektorat Daerah Guna Meminimalisir Penyimpangan Pengelolaan Keuangan
Novrabella Clarashinta Pakasi
Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara/Jln. 17 Agustus Teling Manado /Indonesia Email : Kemper_pakasi@yahoo.com
Citation:  Pakasi.  N.  C.  (2022).  Kajian  Pelaksanaan  Pendampingan  Serta  Pemeriksaan Pengelolaan  Keuangan  SMA/SMK  Negeri  Oleh  Auditor  Inspektorat  Daerah  Guna Meminimalisir  Penyimpangan  Pengelolaan  Keuangan. Gorontalo  Accounting  Journal ,  5(2),
198 – 207. DOI: 10.32662/gaj.v5i2.2166

## Artikel info
Artikel history: Received: 02-06-2022
Revised: 16-09-2022 Accepted: 26-09-2022
Abstract. The purpose of research to find out the implementation of  mentoring  and  financial  management  audits  for  SMA/SMK Negeri  in  North  Sulawesi  Province  by  regional  inspectorate auditors in order to minimize financial management irregularities. This  research  was  conducted  at  the  Provincial  Government  of North Sulawesi. The data analysis techniques are data reduction, data  display  and  conclusion  drawing/verification  which  are carried  out  interactively  and  take  place  continuously  until complete, so that the data reaches saturation. The results of this study  indicate  that  financial  management  assistance  for SMA/SMK  by  the  Regional  Inspectorate  auditor  is  sufficient  to minimize  financial  management  irregularities.  With  the assistance  of  the  regional  inspectorate  auditor,  the  school  gets additional knowledge that can be used in the implementation of school  financial  management.  2)  Examination  of  SMA/SMK Financial  Management  by  the  Regional  Inspectorate  auditor  is sufficient  to  minimize  financial  management  irregularities.  With the  examination  of  SMA/SMK  financial  management  from  the regional  Inspectorate  auditor,  the  school  gets  suggestions  for improvement that can be used to correct mistakes .
Abstrak. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui pelaksanaan  pendampingan  serta  pemeriksaan  pengelolaan keuangan SMA/SMK Negeri pada Provinsi Sulawesi Utara oleh auditor inspektorat daerah guna meminimalisir penyimpangan pengelolaan  keuangan.  Penelitian  ini  dilakukan  pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Teknik analisis data yaitu data reduction, data display dan conclusion drawing/verification  yang  dilakukan  secara  interaktif  dan berlangsung  secara  terus  menerus  sampai  tuntas,  sehingga datanya  mencapai  jenuh.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan bahwa  pendampingan  pengelolaan  keuangan  SMA/SMK  oleh auditor
Inspektorat Daerah sudah cukup mampu meminimalisir  penyimpangan  pengelolaan  keuangan.  Dengan
adanya  pendampingan  dari  auditor  Inspektorat  daerah  maka pihak sekolah mendapat tambahan pengetahuan-pengetahuan yang  dapat  digunakan  dalam  pelaksanaan  pengelolaan keuangan  sekolah.  2)  Pemeriksaan  pengelolaan  keuangan SMA/SMK  oleh  auditor  Inspektorat  Daerah  sudah  cukup mampu  meminimalisir  penyimpangan  pengelolaan  keuangan. Dengan adanya pemeriksaan pengelolaan keuangan SMA/SMK dari auditor Inspektorat daerah maka pihak sekolah  mendapat saran-saran  perbaikan  yang  dapat  diggunakan  untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan.
Keywords: Assistance; Examination; Auditor Coresponden author: Email: Kemper_pakasi@yahoo.com

## Pendahuluan
Di Indonesia Sekolah merupakan suatu lembaga pendidikan yang mempunyai fungsi  untuk  mengelola  dan  menyelenggarakan  kegiatan-kegiatan  sosial, kebudayaan, keagamaan, penelitian keterampilan dan keahlian dalam hal ini yaitu pendidikan  intelektual,  spiritual,  serta  keahlian  atau  keterampilan.  Sekolah  juga dijadikan suatu tempat atau wadah dimana orang-orang berkumpul, bekerjasama secara rasional dan sistematis, terencana, terorganisasi, terpimpin dan terkendali, dalam memanfaatkan sumber daya, sarana-parasarana, data, dan lain sebagainya yang  digunakan  secara  efisien  dan  efektif  untuk  mencapai  tujuan  pendidikan. Dilihat dari fungsinya, sekolah merupakan suatu lembaga pendidikan yang memiliki peran yang sangat penting dalam mendidik calon-calon penerus masa depan Bangsa Indonesia.
Untuk  dapat  meningkatkan  kualitas  pendidikan  di  suatu  sekolah,  salah satunya ditentukan oleh keberhasilan pengelolaan keuangan sekolah. Pengelolaan keuangan  suatu  lembaga  pendidikan/sekolah  sangat  penting  dalam  pelaksanaan kegiatan lembaga pendidikan/sekolah. Ada beragam sumber dana yang dikelola oleh sekolah,  baik  dari  pemerintah  yang  berupa  dana  BOS  maupun  dari  dana  dari masyarakat yang berupa iuran SPP.
(Umiarso & Gojali, 2010), menjelaskan bahwa keuangan di sekolah merupakan bagian  yang  amat  penting  karena  setiap  kegiatan  membutuhkan  dana,  untuk  itu sekolah membutuhkan manajemen yang baik. (Hidayat, 2022) berpendapat bahwa sekolah  memiliki  tugas  untuk  mengelola  keuangan  berdasarkan  prinsip-prinsip pengelolaan  keuangan  sehingga  uang  yang  beredar  dapat  dimanfaatkan  secara optimal. Pengelolaan keuangan sekolah yang optimal memaksa sekolah melakukan proses  manajemen  keuangan  sekolah  dengan  sebaik  mungkin.  Pengelolaan keuangan  sekolah  didasari  pada  prinsip-prinsip  yang  tertuang  dalam  Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  48  Tahun  2008  tentang  Pendanaan Pendidikan yaitu prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.
Menjadi permasalahan saat ini, pengelolaan keuangan sekolah terlebih khusus pengelolaan  Dana  BOS   banyak  terjadi  permasalahan/kecurangan.  Permasalahan pengelolaan Dana BOS biasanya terjadi karena adanya beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi,  baik  itu  fakor  internal  maupun  eksternal.  Misalnya,  kurangnya transparansi  dan  akuntabilitas  dalam  pengelolaan  dana  Bantuan  Operasional Sekolah  (BOS)  sehingga  sering  terjadinya  kecurangan  atau  fraud  terhadap  Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Mekipun seiring berjalannya waktu, peraturan- peraturan  mengenai  Pengelolaan  Dana  Bantuan  Operasional  Sekolah  (BOS) mengalami  perombakan  dan  pengembangan-pengembangan,  yang  pada  saat  itu hasilnya sudah terlihat cukup baik. Namun sampai saat ini tetap masih saja terjadi
permasalahan/ fraud terkait Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), yang hal ini karena fraud memang rentan terjadi pada bidang keuangan/pendanaan. Selain itu berbagai kecurangan dalam pengelolaan dana BOS dikarenakan sumberdaya yang melakukan  pengelolaan  dana  BOS  tidak  sepenuhnya  paham  akan  petunjuk- petunjuk teknis yang sudah ditetapkan, sehingga  banyak belanja  yang menyalahi petunjuk teknis.
Berdasarkan hal tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan  pendampingan  serta  pemeriksaan    pengelolaan  keuangan  SMA/SMK Negeri  pada  Provinsi  Sulawesi  Utara  oleh  auditor  inspektorat  daerah  guna meminimalisir penyimpangan pengelolaan keuangan.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan eksploratori  ( exploratory  approach ).  Dengan  metode  ini  peneliti  ingin  menggali informasi  secara  mendalam,  serta  hendak  menggambarkan  keadaan  yang sebenarnya  tentang  Pelaksanaan  Pendampingan  Serta  Pemeriksaan    Pengelolaan Keuangan SMA/SMK Negeri Pada Provinsi Sulawesi Utara Oleh Auditor Inspektorat Daerah Guna Meminimalisir Penyimpangan Pengelolaan Keuangan. Informan dalam penelitian ini yaitu Auditor dari Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Analisis data  kaulitatif  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  teknik  analisis  Model Milles dan Huberman. Aktivitas analisis data Miles dan Huberman dalam (Satori & Komariah,  2013)  terdiri  atas: data  reduction,  data  display dan conclusion drawing/verification yang dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya mencapai jenuh

## Hasil Dan Pembahasan
Pendampingan  serta  pemeriksaan    pengelolaan  keuangan  SMA/SMK  Negeri pada  Provinsi  Sulawesi  Utara  dilakukan  oleh  auditor  Inspektorat  Daerah  dengan tujuan  guna  meminimalisir penyimpangan pengelolaan keuangan. Penyimpangan- penyimpangan  yang  terjadi  saat    pengelolaan  keuangan  sekolah  begitu  banyak terjadi. Hal ini dikarenakan berbagai alasan, antara lain masih belum kompetennya para  pengelola  keuangan  sekolah,  adanya  faktor  kesengajaan  oleh  para  pengelola keuangan sekolah dan sebab-sebab lainnya yang menjadikan pengelolaan keuangan sekolah  belum  maksimal.  Dengan  banyaknya  penyimpangan  yang  terjadi  maka peran  Inspektorat  daerah  sangat  penting  guna  meminimalisir  terjadinya penyimpangan-penyimpangan pengelolaan keuangan sekolah.
Untuk membahas tujuan penelitian maka diuraikan berdasarkan pertanyaan penelitian  yang  diajukan  kepada  informan.  Pertanyaan  peneltian  yang  diajukan menyangkut :
1) Pendampingan  Pengelolaan  Keuangan  SMA/SMK  oleh  auditor  Inspektorat Daerah mampu meminimalisir penyimpangan pengelolaan keuangan.
2) Pemeriksaan  Pengelolaan Keuangan SMA/SMK Negeri Pada Provinsi Sulawesi Utara Oleh auditor inspektorat daerah mampu meminimalisir penyimpangan pengelolaan keuangan.
Pendampingan  Pengelolaan  Keuangan  SMA/SMK  oleh  auditor  Inspektorat Daerah mampu meminimalisir penyimpangan pengelolaan keuangan.
Pendampingan  Pengelolaan  Keuangan  SMA/SMK  oleh  auditor  Inspektorat Daerah  mampu  meminimalisir  penyimpangan  pengelolaan  keuangan.  Peran pendampinagan  oleh  Auditor  Inspektorat  sangat  penting  untuk  mencapai keberhasilan  dan  kemajuan  pengelolan  keuangan  pada  SMA/SMK  di  Provinsi Sulawesi Utara. Inspektorat Daerah sebagai bagian dari pemerintahan, menjalankan perannya  sebagai  fungsi  pengawasan  yang  didalamnya  ada  fungsi  pendampingan
yang  memiliki  tujuan  untuk  menjamin  akuntabilitas  penyelenggaraan pemerintahan.
Untuk menjamin  Pengelolaan Keuangan SMA/SMK berjalan secara efisien dan efektif serta tidak terjadinya  penyimpangan, Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara melaksanakan pengawasan yang bersifat preventif, yaitu dengan memberikan peringatan  dini  dan  meningkatkan  efektifitas  manajemen  risiko  dalam penyelenggaraan  pengelolaan  keuangan  yaitu  berupa  melakukan  pendampingan- pendampingan  terhadap  SMA/SMK  yang  ada  di  Provinsi  Sulawesi  Utara.  Dengan adanya  pendampingan-pendampingan  dari  Inspektorat  Daerah  maka  terjadi pergeseran  peran  Inspektorat  dalam  pengawasan,  yakni watch  dog yang  hanya mencari-cari  kesalahan  di  akhir  kegiatan,  saat  ini  pengawasan  sudah  dilakukan sejak tahap awal pelaksanaan pendampingan. Dengan adanya pendampingan dalam pelaksanaan  pengelolaan  keuangan  maka  Indpektorat  Daerah  dapat  mendeteksi secara dini penyimpangan-penyimpangan dalam pengelolaan keuangan SMA/SMK dan  dapat  mengurangi  potensi  temuan.  Selain  melaksanakan  pengawasan  yang bersifat preventif, Inspektorat Daerah juga berperan sebagai mitra kerja SMA/SMK dalam  pengelolaan  keuangan  daerah  dengan  memberikan  pembinaan  dan konsultasi.
Menurut (Sarwono, 2012) teori peran ( role theory ) adalah teori yang “merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Selain dari psikolog, teori peran  berawal  dari  dan  masih  tetap  digunakan  dalam  sosiologi  dan  antropologi. Dalam ketiga bidang ilmu tersebut, istilah “peran” diambil dari dunia teater. Dalam teater,  seorang  aktor  harus  bercermin  sebagai  seorang  tokoh  tertentu  dan  dalam posisinya  sebagai  tokoh  itu  ia  diharapkan  untuk  berperilaku  secara  tertentu.. Berbagai  peran  yang  yang  tergabung  dan  terkait  pada  satu  status  ini  disebut perangkat  peran  (role  set).  Teori  peran  menggambarkan  interaksi  sosial  dalam terminologi  aktor-aktor  yang  bermain  sesuai  dengan  perannya  masing-masing. Seseorang  yang  mempunyai  peran  tertentu  diharapkan  agar  berperilaku  sesuai dengan  perannya  tersebut.  Pemerintah  dan  masyarakat  masuk  dalam  satu perangkat  peran  (role  set)  pemerintah  sebagai  pelayan  publik  yaitu  bertanggung jawab  untuk  mewujudkan  kesejahteraan  rakyatnya.  Inspektorat  Daerah  sebagai bagian  dari  pemerintah  daerah, menjalankan  perannya  dalam fungsi  pengawasan yang  menjamin  akuntabilitas  penyelenggaraan  pemerintahan.  Inspektorat  perlu memainkan  perannya  dalam  pengawasan  dan  pengendalian  mutu  pengelolaan keuangan  SMA/SMK  sehingga  dapat  meminimalisir  penyimpangan  pengelolaan keuangan pada SMA/SMK.
Berikut petikan wawancara menyangkut Pendampingan Pengelolaan Keuangan SMA/SMK  oleh  auditor  Inspektorat  Daerah  mampu  meminimalisir  penyimpangan pengelolaan  keuangan,  dengan  4  (empat)  petanyaan  yang  diajukan.  Pertanyaan pertama bagaimana mekanisme pelaksanaan pendampingan pengelolaan keuangan SMA/SMK,  pertanyaan  kedua  menyangkut  bagaimana  tingkat  efektifitas pelaksanaan pendampingan  pengelolaan keuangan SMA/SMK, pertanyaan ketiga menyangkut apakah pelaksanaan pendampingan mampu meninimalisir terjadinya penyimpangan  dalam  pelaksanaan  pengelolaan  keuangan  SMA/SMK  dan pertanyaan  keempat  menyangkut  bagaimana  hambatan  serta  cara  mengatasi hambatan dalam perlaksanaan pendampingan pengelolaan keuangan SMA/SMK di Provinsi Sulawesi Utara. Informan memberikan jawaban sebagai berikut :
“Pertanyaan  pertama  :  untuk  mekanisme  penda mpingan,  biasanya  sebelum dana BOS Tahap 1 dicairkan, Inspektorat Daerah sudah melakukan pendampingan awal  untuk  melihat  progres  penyusunan  rencana  kegiatan  dan  anggaran  dari Sekolah.  Pertanyaan  Kedua  menurut  saya  cukup  efektif,  karena  dengan  adanya pendampingan dari Inspektorat Daerah, maka para pengelola keuangan SMKA/SMK
bisa  lebih  memahami  bagaimana  nantinya  melaksanakan  belanja-belanja menggunakan  Dana  BOS.  Pertanyaan  ketiga  menyangkut  apakah  pelaksanaan pendampingan  mampu  meninimalisir  terjadinya  penyimpangan  dalam  pelaksanaan pengelolaan  keuangan  SMA/SMK  jawabannya  adalah  belum  sepenuhnya,  karena walaupun  Auditor-auditor  dari  Inspektorat  Daerah  sudah  memberikan  masukan- masukan,  tidak  selamanya  pengelola  keuangan  mengaplikasikan  semua  masukan- masukan  dari  auditor  dalam  pelaksanaan  pengelolaan  keuangan.  Pertanyaan keempat,  hambatan  dalam  pelaksanaan  pendampingan  yang  pertama  menyangkut sumberdaya  pengelola  keuangan  SMA/SMK  yang  walaupun  sudah  diberikan pendampingan tetapi belum mampu memahami dengan baik, serta mengaplikasikan saran-saran dari Auditor dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan. Cara mengatasi hambatan yaitu membuka komunikasi dengan para pengelola keuangan, kapanpun mereka membutuhkan konsultasi, maka auditor Inspektorat Daerah siap membelikan konsultasi ” (Auditor 1).
“Pertanyaan  pertama  :  Mekanisme  pelaksanaan  pendampingan  dimulai  dari diadakannya  PKS  menyangkut  pelaksanaan  pendampingan  pengelolaan  keuangan sekolah, setelah diadakan PKS kemudian dilanjutkan dengan membuat Surat Perintah Tugas dilanjutkan dengan pelaksanaan pendampingan. Pertanyaan Kedua : menurut saya belum cukup efektif, karena terkadang pelaksanaan pendampingan dilakukan setelah  Dana  BOS  selesai  dibelanjakan.  Pertanyaan  ketiga  :  belum  sepenuhnya, terkadang pengelola dana BOS di sekolah tidak sepenuhnya mematuhi akan aturan- aturan  serta  menerapkan  cara  pengelolaan  dana  BOS  sesuai  saran  dari  Auditor Inspektorat  Daerah.  Pertanyaan  keempat:  hambatan  pertama  yaitu  terlambatnya Inspektorat Daerah melakukan pendampingan pengelolaan keuangan di SMA/SMK. Terkadang, dana BOS sudah cair dan digunakan baru dilakukannya pendampingan, kedua pihak pengelola dana BOS yang terkadang tidak melaksanakan pengelolaan dana  BOS  sesuai  petunjuk  auditor  Inspektorat  Daerah  saat  pelaksanaan penda mpingan. ” (Auditor 2).
“Pertanyaan  pertama  :  dalam  pelaksanaan  pendampingan  biasanya  dimulai dari pelatihan kantor sendiri, setelah itu baru disusun tim pelaksana pendampingan dan dibuatkan surat perintah tugas. Dalam pelaksanaan pendampingan tidak semua sekolah bisa dijangkau, biasanya dipilih sekolah dengan anggaran Dana Bos yang besar.  Pertanyaan  Kedua  : saya  belum  cukup  efektif,  karena  pelaksanaan pendampingan belum bisa menjangkau semua sekolah, dan walaupun ada sekolah yang  sudah  dilakukan  pendampingan,  para  pengelola  keuangan  sekolah  belum sepenuhnya  menindaklanjuti  saran-saran  dari  auditor  yang  melaksanakan pendampingan.  Pertanyaan  ketiga  :  untuk  meminimalisir  terjadinya  penyimpangan saya  rasa  sudah  cukup,  tetapi  belum  maksimal  hal  ini  terbukti  dengan  masih didapatinya  kecurangan-kecurangan  dalam  pelaksankaan  pengelolaan  keuangan. Kecurangan yang biasanya terjadi yaitu pihak sekolah tidak melakukan penyetoran pajak, adanya kemahalan harga pengadaan bahkan ada juga yang pengadaannya tidak  dilaksanakan . Pertanyaan  keempat:  hambatan  yang  pertama  dari  pihak Inspektorat Daerah yang belum memiliki kecukupan anggaran untuk bisa menjangkau semua sekolah untuk dilaksanakannya pendampingan, dari pihak sekolah sebagai pengelola  keuangan,  sumberdaya  pengelola  keuangan  yang  masih  terbatas,  yang kebanyakan  kurang  memahami  mekanisme  pengelolan  keuangan  sekolah.  Untuk mengatasi  hambatan  ya  tentunya  dibutuhkan  perencanaan  anggaran  yang memadai. ” (Auditor 3).
Hasil  penelitian  ini  secara  umum  menunjukan  bahwa  Pendampingan Pengelolaan  Keuangan  SMA/SMK  Negeri  oleh  auditor  Inspektorat  Daerah  sudah dilaksanakan  dengan  cukup  baik  namun  memang  belum  sepenuhnya    mampu meminimalisir penyimpangan pengelolaan keuangan.  Dari hasil wawancara diatas
terlihat bahwa Inspekorat daerah dalam melaksanakan pendampingan pengelolaan keuangan  SMA/SMK  Negeri  sudah  sesuai  dengan  mekanisme  yang  ada. Mekanismenya  dimulai  dari  pelaksanaan  pelatihan  kantor  sendiri,  kemudian diadakan  pembentukan  tim  pelaksanaan  pendampingan  selanjutnya  dibuatkan surat  perintah  penugasan.  Namun  memang,  walaupun  mekanisme  pelaksanaan pendampingan sudah sesuai, namun terkadang pendampingan ini dilakukan pada waktu yang kurang tepat, dimana terkadang Dana BOS sudah cair dan sudah selesai digunakan sampai pada tahap dua baru dilakukan pendampingan. Hal ini biasanya terjadi  karena  padatnya  kegiatan  dari  auditor  Inspektorat  daerah  namun  auditor yang akan melakanakan kegiatan kurang, sehingga ada kegiatan yang lebih prioritas yang dilakukan terlebih dahulu.
Penelitian  ini  juga  menunjukkan  bahwa    tingkat  efektifitas  pelaksanaan pendampingan    pengelolaan  keuangan  SMA/SMK  sudah  bisa  dikatakan  cukup efektif.  Untuk  sekolah-sekolah  yang  dilakukan  sudah  dilakukan  pendampingan umumnya ada perbaikan pengelolaan keuagannya menjadi lebih baik, namun ada juga sekolah walaupun sudah dilakukan pendampingan pengelolaan keuangan, dan saat  dilakukan  pemeriksaan  pengelolaan  keuangan,  sekolah  tersebut  tidak menindaklanjuti  apa  yang  menjadi  saran-saran  dari  Tim  Inspektoat  Daerah  saat melakukan  pendampingan.  Ada  berbagai  alasan  yang  dikemukakan  antara  lain mereka lupa dan ada juga karena memang lalai.
Dari  hasil  penelitian  ini  juga  terlihat  bahwa    pelaksanaan  pendampingan sudah  cukup  mampu  untuk  meninimalisir  terjadinya  penyimpangan  dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan SMA/SMK. Ada sekolah-sekolah yang memang setelah  dilakukan  pendampingan,  pengelolaan  keuangannya  menjadi  lebih  baik, namun ada sekolah yang walaupun sudah dilakukan pendampingan tetapi didapati adanya  kecurangan-kecurangan  dalam  pelaksanaan  pengelolaan  keuangan. Kecurangan yang biasanya terjadi yaitu pihak sekolah tidak melakukan penyetoran pajak,  adanya  kemahalan  harga  pengadaan  bahkan  ada  juga  yang  pengadaanya tidak dilaksanakan.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa hambatan-hambatan  yang ada dalam perlaksanaan pendampingan pengelolaan keuangan SMA/SMK di Provinsi Sulawesi Utara ada yang dari Inspektorat daerah itu sendiri dan ada yang dari  pihak sekolah. Hambatan dari Inspektorat daerah antara lain ketidaktersediaannya anggaran untuk dapat  menjangkau  semua  sekolah,  sehingga  pelaksanaan  pendampingan  kadang hanya pada sekolah-sekolah yang memiliki anggaran dana BOS yang besar. Selain itu tidak semua tahapan pencairan Dana BOS dilakukan pendampingan, sehingga jika  dilakukan  pemeriksaan  pengeolaan  keuangan  masih  ditemui  kecurangan- kecurangan  yang  terjadi  yang  dilakukan  pihak  sekolah.  Untuk  hambatan  dari sekolah  yaitu  sumberdaya  yang  menjadi  pengelola  dana  BOS  tidak  semuanya memahami  mekanisme  pengelolaan keuangan  sekolah,  sehingga  walaupun  sudah dilakukan  pendampingan  oleh  auditor  dari  Inspektorat  daerah,  para  pengelola keuangan masih melakukan kesalahan-kesalahan baik yang sengaja maupun tidak.
Hasil  penelitian  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  Pendampingan  Pengelolaan Keuangan  SMA/SMK  oleh  auditor  Inspektorat  Daerah  sudah  cukup  mampu meminimalisir penyimpangan pengelolaan keuangan. Dengan adanya pendampingan  dari  auditor  Inspektorat  daerah  maka  pihak  sekolah    mendapat tambahan  pengetahuan-pengetahuan  yang  dapat  digunakan  dalam  pelaksanaan pengelolaan keuangan sekolah.
Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan SMA/SMK oleh auditor Inspektorat Daerah mampu meminimalisir penyimpangan pengelolaan keuangan.
Pemeriksaan  pengelolaan  keuangan  SMA/SMK  berbeda  dengan  pelaksanaan pendampingan pengelolaan keuangan SMA/SMK. Dalam pelaksanaan pemeriksaan
pengelolaan keuangan SMA/SMK, Auditor sudah melakukan pengujian atas belanja yang  dilaksanakan  oleh  Sekolah.  Jika  didapati  ada  penyimpangan  seperti  terjadi kemahalan harga, ataupun ada pengadaan yang tidak sesuai dengan kontrak maka sudah diberikan saran tidak lanjut berupa tuntutan ganti rugi.
Menurut (Mulyadi, 2014)  pengertian auditing adalah sebagai berikut : “Suatu proses  sistematik  untuk  memperoleh  dan  mengevaluasi  bukti  secara  objektif mengenai  penyataan-pernyataan  tentang  kegiatan  dan  kejadian  ekonomi,  dengan tujuan  untuk  menetapkan  tingkat  kesesuaian  antara  pernyataan-pernyataan tersebut  dengan  kriteria  yang  telah  ditetapkan,  serta  penyampaian  hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan”. Audit atas pengelolaan keuangan SMA/SMK diahrapkan  mampu  untuk  meminimalisir  temuan-temuan  yang  berulang  yang dilakukan oleh pihak pengelola keuangan di sekolah.
Berikut  petikan  wawancara  menyangkut  pemeriksaan  pengelolaan  keuangan SMA/SMK  oleh  auditor  Inspektorat  Daerah  mampu  meminimalisir  penyimpangan pengelolaan  keuangan,  dengan  4  (empat)  petanyaan  yang  diajukan.  Pertanyaan pertama  bagaimana  mekanisme  pelaksanaan  pemeriksaan  pengelolaan  keuangan SMA/SMK,  pertanyaan  kedua  menyangkut  bagamana  tingkat  efektifitas pelaksanaan  pemeriksaan  pengelolaan  keuangan  SMA/SMK,  pertanyaan  ketiga menyangkut  apakah  pelaksanaan  pemeriksaan  mampu  meninimalisir  terjadinya penyimpangan  dalam  pelaksanaan  pengelolaan  keuangan  SMA/SMK  dan pertanyaan  keempat  menyangkut  bagaimana  hambatan  serta  cara  mengatasi hambatan  dalam  perlaksanaan  pemeriksaan  pengelolaan  keuangan  SMA/SMK  di Provinsi Sulawesi Utara. Informan memberikan jawaban sebagai berikut :
“ Pertanyaan  pertama  :  mekanisme  pemeriksaan  pengelolaan  keuangan dilakukan  pertama  setelah  Dana  BOS  tahap  1  sudah  dicairkan  dan  sudah  selesai dibelanjakan, baru tim melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan tahap ke dua biasanya pada  akhir  tahun  atau  setelah  Dana  BOS  tahap  3  sudah  dicairkan.  Pertanyaan Kedua  :  sudah  cukup  efektif,  dengan  dilaksanakannya  pemeriksaan  pengelolan keuangan sekolah maka auditor Inspektorat Darah mampu memetakan kelemahan- kelemahan  dari  pengelolaan  keuangan  SMA/SMK  sehingga  dapat  diberikan  saran- saran perbaikan. Pertanyaan ketiga : belum cukup bisa meminimalisir penyimpangan, saya contohkan ada sekolah yang tahun lalu dilakukan pemeriksaan dan ditemukan adanya  penyimpangan,  dan  setelahnya  Auditor  Inspektorat  Daerah  sudah memberikan  saran  tindak  lanjut,  namun  saat  dilakukan  lagi  pemeriksaan  ditahun mendatang,  masih  ditemukannya  temuan  yang  sama  atau  istilahnya  temuan berulang, hal ini dikarenakan para pengelola keuangan sekolah yang  bisa dibilang susah untuk menerima masukan-masukan untuk melakukan perbaikan. Pertanyaan keempat,  hambatan  terbesar  ada  pada  sumberdaya  pengelola  keuangan  sekolah yang masih minim pengetahuan tentang cara pengelolaan keuangan sekolah. Untuk meningkatkan  pengetahuan  para  pengelola  keuangan  sekolah  salah  satunya  lewat pendidikan dan pelatihan khusus bagi para pengelola keuangan sekolah ” (Auditor 1).
“ Pertanyaan  pertama  :  mekanisme  pemeriksaan  sama  seperti  pemeriksaan pengelolaan  keuangan  pada  perangkat  daerah,  harus  adanya  pelatihan  kantor sendiri, kemudian adanya penyusunan tim pemeriksa dan pembuatan surat perintah tugas. Pertanyaan  Kedua  :  bisa  dikatakan  cukup  efektif,  karena  tujuan dilaksanakannya  pemeriksaan  untuk  memberikan  keyakinan  memadai  bahwa Pengelolaan Keuangan SMA/SMK Negeri di Provinsi Sulawesi Utara  sesuai dengan ketentuan  yang  berlaku,  sehingga  jika  pengelolaan  keuangan  sekolah  yang  tidak sesuai ketentuan yang  berlaku maka diberikan saran-saran perbaikan. Pertanyaan ketiga  :  terus  terang,  baik  sumberdaya  maupun  dana  untuk  melaksanakan pemeriksaan  secara  berkala  belum  tersedia  di  Inspektorat  Daerah,  sehingga  cukup mempengaruhi  pelaksanaan  pemeriksaan  pengelolaan  keuangan  di  SMA/SMK,
dimana memang ada sekolah yang diperiksa 1 tahun 1 kali, sehingga pemeriksaan yang  dilakukan  belum  sepenuhnya  mampu  meminimalisir  penyimpangan- penyimpangan  dalam  pengelolaan  keuangan.  Pertanyaan  keempat  :  hambatan terbesar  yaitu  kesadaran  para  pengelola  keuangan  sekolah  akan  pentingnya melaksanakan  pengelolaan  keuangan  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku.” (Auditor 2).
“ Pertanyaan  pertama  :  dalam  pelaksanaan  pemeriksaan  dana  BOS  biasanya diawali dengan pelaksanaan pelatihan kantor sendiri untuk membekali para auditor sebelum  pelaksanaan  pemeriksaan,  setelahnya  baru  disusun  tim  pemeriksa  dan kemudian dibuatkan surat perintah tugas.  Pertanyaan Kedua : belum cukup efektif, dikarenakan  tidak  semua  masukan-masukan  serta  saran  perbaikan  Inspektorat Daerah  ditindaklanjuti  oleh  pengelola  keuangan  di  sekolah,  bahkan  saat dilaksanakan pemeriksaan peridoe berikutnya masih ditemui temuan yang berulang. Pertanyaan  ketiga  :  belum  sepenuhnya  mampu  meminimalisir  penyimpangan- penyimpangan dalam pengelolaan keuangan. Pertanyaan keempat : hambatan  ada pada anggaran pemeriksaan yang belum maksimal sehingga terkadang pelaksanaan pemeriksaan  hanya  sekali  dalam  setahun,  bahkan  ada  sekolah  yang  tidak  dapat diperiksa.  Untuk  mengatasi  hambatan  ini  tentunya  perlu  adanya  penambahan anggaran khusus untuk pemeriksaan pengelola keuangan SMA/SMK” (Auditor 3).
Hasil  penelitian  ini  secara  umum  menunjukkan  bahwa  pemeriksaan Pengelolaan  Keuangan  SMA/SMK  oleh  auditor  Inspektorat  Daerah  sudah dilaksanakan  dengan  cukup  baik  namun  memang  belum  sepenuhnya    mampu meminimalisir penyimpangan pengelolaan keuangan.  Dari hasil wawancara diatas terlihat  bahwa  mekanisme  pelaksanaan  pemeriksaan  pengelolaan  keuangan SMA/SMK  sudah  dilaksanakan  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku  dimana pertama dilihat dulu jadwal pelaksanaan pemeriksaan yang tertuang dalam program kerja pengawasan tahunan (PKPT), setelah itu dilaksanakan pelatihan kantor sendiri (PKS) yang didalamnya membahas petunjuk-petunjuk teknis pengelolaan dana bos serta  mekanisme  pelaksanaan  pemeriksaan.  Setelah  PKS  selesai  dilaksanakan, tahap selanjutnya adalah membentuk tim pemeriksa dan menyusun surat perintah tugas. Setelah itu barulah Tim melaksanakan pemeriksaan di sekolah-sekolah.
Dari  penelitian  ini  didapati  bahwa  pelaksanaan  pemeriksaan  pengelolaan keuangan  SMA/SMK  belum  cukup  efektif.  Dikatakan  belum  cukup  efektif  karena saat  pelaksanaan  pemeriksaan,  Tim  dari  Inspektorat  Daerah  memberikan  saran- saran perbaikan yang harus ditindakalnjuti oleh pihak sekolah, mamun yang terjadi tidak  semua  masukan-masukan  serta  saran  perbaikan  Inspektorat  Daerah ditindaklanjuti  oleh  pengelola  keuangan  di  sekolah,  bahkan  saat  dilaksanakan pemeriksaan periode berikutnya masih ditemui adanya temuan yang berulang.
Penelitian  ini  juga  menunjukkan  bahwa  pelaksanaan  pemeriksaan  belum sepenuhnya  mampu  meninimalisir  terjadinya  penyimpangan  dalam  pelaksanaan pengelolaan  keuangan  SMA/SMK.  Penyimpangan  yang  didapati  saat  pelaksanaan pemeriksaan  pengelolaan  keuangan  di  sekolah  umumnya  merupakan  temuan- temuan berulang. Jika temuan-temuan tersebut temuan berulang, maka sebenarnya pihak  Inspektorat  daerah  sudah  pernah  mendapati  temuan  tersebut,  dan  sudah diberikan  saran-saran  perbaikan,  namun  memang  terkadang  saran  perbaikan tersebut  tidak  ditindaklanjuti  pihak  sekolah  pada  saat  pelaksanaan  pengelolaan keuangan  periode  berikutnya,  sehingga  saat  dilaksanakan  pemeriksaan, penyimpangan-penyimpangan  yang  seharusnya  sudah  tidak  ditemukan  lagi, ternyata masih ditemukan.
Hasil  penelitian  ini  menunjukan  bahwa  hambatan  dalam  perlaksanaan pemeriksaan pengelolaan keuangan SMA/SMK di Provinsi Sulawesi Utara, ada pada anggaran.  Umumnya  pelaksanaan  pemeriksaan  di  sekolah  hanya  dilaksanakan
setahun sekali, kadang pada pertengahan tahun kadang pada akhir tahun, dan tidak semua sekolah dapat dijangkau untuk dilaksanakan pemeriksaan. Hal inilah yang merupakan  hambatan  terbesar.  Hambatan  lainya  adalah  pada  sumberdaya  yang melakanakan  pemeriksaan,  dimana  belum  semua  auditor  memiliki  kemampuan yang  baik  untuk  melaksanakan  pemeriksaan  pengelolaan  keuangan,  sehingga terkadang ditemui hasil pemeriksaan yang tidak maksimal. Selain hambatan diatas hambatan lainnya ada pada pihak pengelola keuangan di sekolah yang kurang mau belajar,  sehingga  terkadang  apa  yang  sudah  disampaikan  tim  pemeriksa  untuk diperbaiki, tidak ditindaklanjuti oleh pengelola keuangan di sekolah.
Hasil  penelitian  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  pemeriksaan    pengelolaan keuangan  SMA/SMK  oleh  auditor  Inspektorat  Daerah  sudah  cukup  mampu meminimalisir penyimpangan pengelolaan keuangan. Dengan adanya pemeriksaan pengelolaan  keuangan  SMA/SMK  dari  auditor  Inspektorat  daerah  maka  pihak sekolah    mendapat  saran-saran  perbaikan  yang  dapat  digunakan  untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukan oleh pengelola keuangan SMA/SMK.

## Kesimpulan Dan Saran
Dari  hasil  penelitian  diperoleh  kesimpulan  bahwa  :  1)  Pendampingan Pengelolaan  Keuangan  SMA/SMK  oleh  auditor  Inspektorat  Daerah  sudah  cukup mampu  meminimalisir  penyimpangan  pengelolaan  keuangan.  Dengan  adanya pendampingan  dari  auditor  Inspektorat  daerah  maka  pihak  sekolah    mendapat tambahan  pengetahuan-pengetahuan  yang  dapat  digunakan  dalam  pelaksanaan pengelolaan keuangan sekolah.  2) Pemeriksaan  Pengelolaan Keuangan SMA/SMK oleh auditor Inspektorat Daerah sudah cukup mampu meminimalisir penyimpangan pengelolaan  keuangan.  Dengan  adanya  pemeriksaan  pengelolaan  keuangan SMA/SMK dari auditor Inspektorat daerah maka pihak sekolah  mendapat  saran- saran  perbaikan  yang  dapat  digunakan  untuk  memperbaiki  kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukan oleh pengelola keuangan SMA/SMK.
Dari hasil penelitian ini disarankan yakni (1) Kepada Inspektorat Daerah dalam melakukan  perencanaan  penganggaran  harus  memadai  agar  mampu  membiayai penugasan  pendampingan  dan  pemeriksaan  pengelolaan  keuangan  SMA/SMK sehingga  nantinya  penugasan  pendampingan  dan  pemeriksaan  pengelolaan keuangan  SMA/SMK  dapat  dilakukan  secara  berkala  sesuai  dengan  periode pencairan dana BOS. (2) Kepada Dinas Pendidikan agar melaksanakan pendidikan dan  pelatihan  secara  berkala  kepada  para  pengelola  keuangan  SMA/SMK.  (3) Pemerintah daerah agar memberikan hukuman disiplin yang tegas kepada pengelola keuangan SMA/SMK yang melakukan penyimpangan agar dapat memberikan efek jerah,  sehingga  tidak  ada  lagi  penyimpangan-penyimpangan  pada  pengelolaan keuangan SMA/SMK.

## Daftar Pustaka
Faradiza,  S.  A.,  dan  Suyanto.  (2017). Fraud  Diamond:  Pendeteksi  Kecurangan Laporan Keuangan . Seminar Nasional Riset Terapan 2017 (SENASSET 2017), 196-201.
Gee, S. (2015). Fraud and Fraud Detection: A Data Analytics Approach . Canada: John Wiley & Sons, Inc. Hoboken, New Jersey.
Gojali, I dan Umiarso, (2010). Manajemen Mutu Sekolah di Era Otonomi Pendidikan . Yogyakarta: IRCiSoD.
Harsono,  (2007). Pengelolaan  Pembiayaan  Pendidikan .  Yogyakarta:  Pustaka  Book Publisher.
Hidayat,  R.  (2022). Pentingnya  Pengelolaan  Manajemen  Keuangan  Pada  Sekolah . Teknologi Pendidikan. Universitas Negeri Padang.
Instruksi  Presiden  Republik  Presiden  Nomor  1  Tahun  1989  tentang  Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Melekat.
Mulyadi. (2014). Auditing . Edisi Keenam. Jakarta: Salemba Empat
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  32  Tahun  2013  Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  60  Tahun  2008  Tentang  Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
Rahmat, S., (2010). Analisis Peran Inspektorat Jenderal sebagai Aparat Pengawasan Intern Kementerian Lembaga Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga  (Studi  Pada  Kementerian  Keuangan) . Tesis.  Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta.
Saroinsong  D.,  Panelewen,  V.  V.  J,  Laoh,  O.  E.  H.,  dan  Pakasi  C.  B.  D.,  (2012). Agribisnis  Tanaman  Stroberi  Di  Desa  Rurukan  Kecamatan  Tomohon  Timur.
Eugenia Volume 18 No. 3 Desember 2012.
Satori,  Djam’an  dan  Ann  Kom ariah.  (2013). Metodologi  Penelitian  Kualitatif . Bandung : Alfabeta.
Sarwono,  S.  W.,  (2012). Psikologi  Sosial  Individu  dan  Teori-teori  Psikologi  Sosial , Jakarta: Balai Pustaka. Taufiq,  A.,  (2017). The  Determination  of  Fraudulent  Financial  Reporting  Cause  By Using Pentagon Theory on Manufacturing Companies In Indonesia . International Journal of Business, Economics and Law. Vol.14.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Yuswanto, (2014). Hukum Keuangan Negara , Justice Publisher, Lampung.