## Cigarette Excise: Between State Revenue And Global Demands

## Cukai Rokok : Antara Penerimaan Negara Dan Tuntutan Global
Carl Augustinus Hothinca Soutihon Tampubolon 1) ; Detania Sukarja 2) ; T. Keizerina Devi Azwar 3) 1,2,3) Fakultas Hukum,Universitas Sumatera Utara Email: 1) carl.tampubolon@gmail.com

## ARTICLE HISTORY
Received [06 January 2024]
Revised [26 March 2024] Accepted [06 April 2024]

## ABSTRAK
Salah satu pendapatan negara berasal dari cukai khususnya produk hasil tembakau yaitu rokok. Namun,  diperlukan  suatu  terobosan  atau  langkah-langkah  tertentu  agar  pendapatan  negara tersebut  dapat  diperoleh  secara  optimal.  Secara  globalisasi  telah  merespon  keberadaan  cukai khususnya dari produk rokok sebagai pendapatan suatu negara. Selain itu, hukum juga dituntut berperan  untuk  memberikan  kepastian,  kemanfaatan  dan  keadilan  dalam  hal  merespon keberadaan pita cukai sebagai tanda pelunasan cukainya. Oleh karena itu, melalui penelitian ini akan  digambarkan  bagaimana  peran  cukai  sebagai  penerimaan  pendapatan  negara  serta perkembangan  cukai  rokok  dalam  lingkungan  global.  Kemudian,  sebagai  alat  untuk  menguji tulisan  ilmiah  ini  menggunakan  jenis  penelitian  yuridis-normatif  dengan  pendekatan  perundang- undangan.  Selain  itu,  untuk  memperkaya  penelitian  ini  akan  menggunakan  data  primer  dari bahan  buku,  jurnal  dan  sebagainya  serta  ditambahkan  data  sekunder  sebagai  pelengkap daripada  penelitian  ini.  Hasil  dari  penelitian  ini,  harapannya  berdasarkan  dari  mekanisme  yang dimiliki  oleh  beberapa  negara,  agar  Indonesia  dapat  mengikuti  pola  tersebut  sebagai  bentuk nyata untuk meningkatkan pendapatan negara yang lebih banyak.

## ABSTRACT
One  of  the  state  revenues  comes  from  excise  tax,  especially  tobacco  products,  namely cigarettes.  However,  a  breakthrough  or  certain  steps  are  needed  so  that  state  revenue  can  be obtained  optimally.  Globalization  has  responded  to  the  existence  of  excise,  especially  from cigarette  products  as  a  country's  income.  In  addition,  the  law  is  also  required  to  play  a  role  in providing  certainty,  expediency  and  justice  in  terms  of  responding  to  the  existence  of  excise tapes as a sign of payment of excise. Therefore, through this research, it will be described how the  role  of  excise  as  state  revenue  and  the  development  of  cigarette  excise  in  the  global environment.  Then,  as  a  tool  to  test  this  scientific  paper,  it  uses  a  type  of  juridical-normative research with a statutory approach. In addition, to enrich this research, primary data will be used from  books,  journals  and  so  on  and  secondary  data  will  be  added  as  a  complement  to  this research.  The  results  of  this  study,  the  hope  is  based  on  the  mechanisms  owned  by  several countries,  so  that  Indonesia  can  follow  the  pattern  as  a  tangible  form  to  increase  more  state revenue.

## KEYWORDS
Law, Globalization, State Revenue, Tobacco Excise.
This is an open access article under the CC –BY-SA license

## PENDAHULUAN
Berkaitan dengan hukum dan globalisasi di Indonesia dalam pada saat ini erat kaitannya dengan dunia  Internasional.  Kemudian,  secara  aturan  Internasional  telah  diakui  oleh  negara-negara  dunia  dan telah pula diratifikasi oleh Indonesia dalam hukum positif sesuai dengan kebudayaan bangsa Indonesia yang  berdasarkan  Pancasila  dan  UUD  NRI  Tahun  1945.  Hal  ini  mutlak  perlu,  sebab  akan  berkaitan dengan  falsafah,  doktrin,  dan  wawasan  bangsa  Indonesia,  baik  secara  individual  maupun  kolektif kehidupan  masyarakat  yang  berasaskan  kekeluargaan,  dengan  tidak  mengenal  secara  fragmentasi moralitas  sipil,  moralitas  komunal,  maupun  moralitas  institusional  yang  saling  menunjang  secara proporsional.  Manusia  di  sini  dipandang  sebagai  pribadi,  sebagai  makhluk  sosial,  dan  sebagai  warga negara yang padanya melekat harkat dan martabat kemanusiaannya sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa. (DPR, 2016)
Hukum  adalah  suatu  rangkaian  peraturan  yang  menguasai  tingkah  laku  dan  perbuatan  tertentu dari hidup manusia dalam hidup bermasyarakat. Mematuhi peraturan hukum menjunjung hukum tersebut dengan  cara  kesadaran  dan  keikhlasan  mematuhi  peraturan  nya  terhadap  warga  negara  yang  tidak menjunjung  tinggi  hukum  disebut  melakukan  pelanggaran  hukum.  Penegakan  hukum  adalah  proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau fungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku  dalam  lalu  lintas  atau  hubungan-hubungan  hukum  dalam  kehidupan  bermasyarakat  dan bernegara. (Alfetra, 2023)
Hukum  bukan  hanya  berbicara  tentang  hubungan  antara  manusia  dengan  badan  hukum (korporasi/lembaga), melainkan berbicara lebih jauh lagi yang yaitu berkaitan dengan hukum kebendaan kaitannya dengan manusia. Salah satunya adalah rokok. Penggunaan rokok dan tembakau bagi manusia sudah  seperti  hidup berdampingan.  Tanpa menghisap  rokok  ataupun  tembakau  maka  hidup  tidak  akan sempurna.
Di  Indonesia  ketika  berbicara  rokok/tembakau  erat  kaitannya  dengan  berbagai  aspek  seperti kesehatan,  ekonomi,  lingkungan,  sosial  dan  budaya.  Organisasi  kesehatan  dunia,  WHO  (World  Health Organization)  di  bawah  PBB,  sejak  lama  mengikuti  dan  memantau  konsumsi  tembakau  dunia.  Pada tahun  2003  melalui  WHO  telah  menetapkan  konvensi  mengenai  Kerangka  Kerja  Pengendalian Tembakau, yang dikenal Framework Convention on Tobacco Control (FCTC).
FCTC  merupakan  traktat  pengendalian  zat  adiktif  dari  tembakau,  yang  dirancang  menghadapi globalisasi  epidemi  tembakau  dan  telah  menandai  pergeseran  paradigma  pengembangan  strategi kesehatan dunia. Tujuan utama FCTC untuk mengendalikan produksi tembakau dunia guna melindungi generasi  saat  ini  dan  yang  akan  datang  dari  efek  merusak  pada  kesehatan,  sosial,  lingkungan  dan ekonomi.
Hari  ini  masyarakat  sulit  untuk  lepas  dari  kebiasaan  penggunaan  rokok/tembakau.  Suatu kebiasaan  yang  tidak  dapat  dilepaskan  dari  budaya  masyarakat.  Maka  disinilah  muncul  hukum  untuk menjawab  suatu  peristiwa  hukum  di  masyarakat.  Berbicara  tentang  rokok,  harus  membicarakan  sedari awal  tentang  bahan  utama  dari  rokok  itu  sendiri,  yaitu  tembakau.  Penggunaan  tembakau  di  Indonesia cukup fantastis sehingga penggunaannyapun harus di awasi.
Kalau  melihat  dalam  konteks  hukum  dan  globalisasi,  keberadaan  rokok/tembakau  memiliki pengaruh  besar terhadap  lingkungan  pergaulan  global. Sebab  Globalisasi akan menimbulkan  pengaruh yang  besar  pada  sistem  hukum  suatu  negara,  karena  globalisasi  menyebabkan  terjadinya  globalisasi hukum.  Globalisasi  hukum  tersebut  tidak  hanya  didasarkan  kesepakatan  Internasional  antar  bangsa, tetapi juga pemahaman tradisi hukum dan budaya antara barat dan timur. Namun, peranan hukum dalam pembangunan  ekonomi  dan  pengelolaan  Sumber  Daya  Alam  (SDA)  dalam  era  globalisasi  dan modernisasi saat ini masih diperdebatkan.
Kajian  dalam  tulisan  ini  mendesripsikan  keberadaan  rokok/tembakau  sebagai  bagian  dari  ruang lingkup  lingkungan  hidup  memiliki  pernah  terhadap  terhadap  pembangunan  ekonomi  dan  dampaknya bagi  lingkungan  hidup  di  Indonesia.  Hal  tersebut  bertujuan  untuk  pengembangan  sistem  hukum Indonesia  guna  menghadapi  ekonomi  global  yang  cenderung  tidak  menguntungkan  posisi  Indonesia sekaligus  sebagai  upaya  menjaga  pelestarian  sumber  daya  alam  dan  fungsi  lingkungan  hidup,  konsep pembangunan sistem hukum berdasarkan nilai substansial Pancasila dan UUD 1945, sebagai solusi bagi Indonesia  dalam  menghadapi  sistem  ekonomi  global  sekaligus  melestarikan  sumber  daya  alam  dan fungsi lingkungan hidup.
Sebagaimana  tembakau  merupakan  barang-barang  tertentu  yang  mempunyai  karakteristik  yang disebutkan  dalam  Pasal  2  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  1995  tentang  Cukai  sebagaimana  telah diubah  beberapa  kali  terakhir  dengan  Undang-Undang  Nomor  7  tahun  2021  tentang  Harmonisasi Peraturan Perpajakan yaitu konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat  menimbulkan  dampak  negatif  bagi  masyarakat  atau  lingkungan  hidup,  dan  pemakaiannya  perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan, serta barang-barang yang mempunyai sifat dan karakteristik tersebut dinyatakan sebagai barang kena cukai. (Aziz & Cahyani, 2023)
Klasifikasi  barang  tertentu  yang  merupakan  barang  kena  cukai  diatur  dalam  Pasal  4  ayat  (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagai berikut : a.  Etil Alkohol atau Etanol b.  Minuman yang Mengandung Etil Alkohol (MMEA)
c.  Hasil  Tembakau,  yang  meliputi:  sigaret,  cerutu,  rokok  daun,  tembakau  iris,  dan  hasil  pengelolaan tembakau lainnya.
Klasifikasi  masuknya  hasil  tembakau  dalam  barang  kena  cukai  yang  banyak  diminati  oleh masyarakat  Indonesia  berupa  rokok.  Pengertian  rokok  menurut  Pasal  1  angka  3  Peraturan  Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan ialah :
“Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup  asapnya,  termasuk  rokok  kretek  rokok  putih,  cerutu  atau  bentuk  lainnya  yang  dihasilkan  dari tanaman  nicotiana  tabacum,  nicotiana  rustica,  dan  spesies  lainnya  atau  sintetisnya  yang  asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan”
Tanda  legalnya  peredaran  rokok  di  masyakat  dengan  cara  dilekati  pita  cukai  atau  pembubuhan cukai  pada  kemasannya  sebagai  tanda  pelunasan  agara  dapat  ditawarkan,  diserahkan,  dijual,  atau disediakan  untuk  dijual,  setelah  dikemas  untuk  penjualan  eceran  dan  dilekati  pita  cukai  atau  dibubuhi tanda pelunasan cukai sebagaimana ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. (Aziz & Cahyani, 2023, p. 64)
Oleh karena itu, komoditas tembakau yang dijadikan bahan baku rokok telah menjadi gaya hidup yang  sulit  untuk  di  hilangkan.  Bahkan  beberapa  negara-negara  selain  Indonesia  juga  mengakui  hal demikian.  Konsumsi  rokok  di  Indonesia  terus  mengalami  peningkatan  yang  signifikan  dari  tahun  1995
sampai  dengan  2010.  Peningkatan  prevalensi  perokok  dewasa  pada  tahun  1995  mencapai  53,4%  laki- laki  dan  1,7%  perempuan.  Selama  kurun  waktu  15  tahun,  perokok  dewasa  laki-laki  meningkat  menjadi 65,9% dan perempuan menjadi 4,2%. Peningkatan konsumsi rokok ini merupakan salah satu penyebab kematian meningkat pesat di dunia saat ini.
Indonesia  merupakan  negara  ketiga  dengan  jumlah  perokok  tertinggi  di  dunia,  setelah  Cina  dan India,  dengan  prevalensi  perokok  tertinggi  di  dunia  yaitu  36,1%  (GATS  2011).  Di  Indonesia,  tingkat produksi  rokok  pada  tahun  2010  telah  mencapai  260  miliar  batang,  dan  di  tahun  2011  bahkan  telah mencapai  270  miliar  batang.  Sementara  jumlah  penduduk  di  Indonesia  adalah  berkisar  230  juta  jiwa. Dalam data Riskesdas 2010 perokok pasif perempuan sebanyak 62 juta, dan laki-laki sebanyak 30 juta sehingga  terdapat  92  juta  perokok  pasif  di  Indonesia.  Dan  sebanyak  11,4  juta  anak  usia  0-4  tahun terpapar  asap  rokok.  Sedangkan  pada  data  GATS  2011  menunjukkan  jumlah  perokok  pasif  sebanyak 133,3 juta terpapar asap rokok di rumah. (Rosdianti, 2012)
Melihat dari data yang telah di paparkan, tentu harus melihat dari aspek hukum dan kondisi global dalam  merespon  persoalan  yang  akan  ditelilti.  Terutama  untuk  menjadikan  produk  tembakau  dapat bersaing  di  kancah  Internasional,  Hal  tersebut  dilakukan  demi  keadilan  atas  kesehatan  masyarakat. Kemudian,  tidak  luput  juga  dengan  pengambilan  mekanisme  hukum  di  berbagai  negara  untuk  dijadian sebagai  referensi  dalam  pembuatan  regulasi.  Walaupun  sumbangsih  rokok/tembakau  ini  memiliki pengaruh  terhadap  pendapatan  negara,  tentunya  harus  ada  pengelolaan  yang  optimal  demi keberlangsungan hidup masyarakat dan negara.

## LANDASAN TEORI
Penelitian  ini  meninjau  dari  segi  aspek  ilmu  perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan  produk Barang Kena Cukai khususnya Hasil Tembakau berupa rokok demi mengoptimalkan pendapatan negara. Kemudian,  untuk  memperkaya  isi  dari  penelitian  ini  tentu  akan  dikaitkan  dengan  respon  hukum  dan globalisasi  terhadap  pengelolaan  tembakau.  Menyoroti  persoalan  ini,  peneliti  akan  melihat  berbagai macam  bahan  seperti  ekonomi,  sosial,  budaya,  dan  lainnya.  Pada  umumnya,  dari  beberapa  penelitian yang  sama  hanya  memandang  kedudukan  cukainya  saja  dan  merespon  keberadaan  komoditas tembakau  baru  terkait  dengan  penerimaan  pendapatan  negara.  Oleh  karena  itu,  tinjauan  literatur  yang akan  digunakan  akan  lebih  dekat  dengan  regulasi  dan  nantinya  akan  menghasilan  sebuah pengoptimalan  dalam  mengelola  tembakau  yang  disematkan  pita  cukai.  Tidak  lain  tidak  bukan, penelusuran  di  berbagai  literatur  dalam  penelitian  berfungsi  untuk  menjawab  persoalan-persoalan  yang ada.
Maka  dari  hasil  penelitian  ini  memberikan  pandangan  lain  yang  berkaitan  dengan  tema/judul penelitan  untuk  memberikan  yang  terbaik  bagi  Indonesia.  Terkhusus,  terlibatnya  peran  stake  holder khususnya  pemerintah  dalam  hal  ini  aparat  penegak  hukum  dapat  memperhatikan  lebih  serius  terkait dengan  pengelolaan  tembakau  yang  disematkan  pita  cukai  sebagai  bentuk  langkah  meningkatkan pendapatan negara.

## METODE PENELITIAN

## Jenis Penelitian
Penelitian  ini menggunakan  alat  atau metode  berjenis  penelitian  jenis  penelitian  yuridis-normatif dengan  pendekatan  perundang-undangan.  Selain  itu,  untuk  memperkaya  penelitian  ini  akan menggunakan data utama (primair) dalam penelitian ini berasal dari buku, jurnal, makalah, media berita dan sebagainya. Kemudian, data sekunder dari penelitian ini akan mencantumkan beberapa data-data pendukung lainnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Analisis Dan Hasil Temuan Lika-Liku Hukum dan Globalisasi
Berbicara hukum dan globalisasi tidak hanya didasarkan kesepakatan internasional antar bangsa, tetapi juga pemahaman tradisi hukum dan budaya antara barat dan timur. (Rajagukguk, 1997) Kemudian, bukan  hanya  dalam  konteks  pemahaman  transformasi  digitalisasi  hukum.  Melainkan,  hukum  merespon kondisi  global  terhadap  suatu  komoditas  yang  sering  dipergunakan  manusia.  Berbicara  tentang perdagangan,  merespon  terkait  dengan  suatu  negara  berhasil  menaikkan  taraf  penghidupan perekonomian, pendidikan suatu negara.
Oleh  karena  itu,  berkaitan  dengan  penelitian  ini  tentu  merespon  dengan  keberadaan  tembakau yang diletakkan pita cukai sebagai bentuk peningkatan pendapatan negara.  Tentu hal tersebut  sah-sah
saja,  namun  pihak  global  tentu  memberikan  responnya  tersendiri.  Bisa  saja  dimulai  dari  pekerja  pabrik tembakau, penjual tembakau, negara yang memungut pajak dari tembakau dan sebagainya.
Melihat  lika-liku  globalisasi  terkhususnya  di  bidang  ekonomi  tentu  menimbulkan  hubungan interdepedensi dan integrasi dalam bidang finansial, produksi dan perdagangan telah membawa dampak yang  cukup  luas  pada  perekonomian.  Dampak  dari  globalisasi  ekonomi  ini  lebih  terasa  lagi  setelah dikembangkannya  prinsip  liberalisasi  perdagangan  (trade  liberalization)  yang  telah  diupayakan  dan didukung secara bersama-sama oleh negara-negara di dunia dalam bentuk kerjasama ekonomi regional.
Sistem  perekonomian  terbuka  akan  lebih  mudah  dipengaruhi  oleh  prinsip-prinsip  ekonomi  global dan liberalisasi perdangan tersebut. Karena dalam hal ini, suatu perekonomian akan berhadapan secara langsung  dan  terbuka  lebar  dengan  perekonomian  berbagai  negara  lain,  terutama  melalui  kerjasama ekonomi  dengan  mitra  dagang  di  luar  negeri,  seperti  hubungan  perdagangan  di  bidang  ekspor  impor, investasi baik yang bersifat langsung maupun tidak lansung (fortofolio investment), pinjam meminjam dan bentuk-bentuk kerjasama lainnya.
Implikasi globalisasi ekonomi terhadap hukum tidak bisa dihindarkan. Pranata hukum suatu negara tidak  bisa  tidak  harus  mengikuti  arus  globalisasi  ekonomi,  dalam  arti,  substansi  dari  berbagai  undang- undang  dan  perjanjian-perjanjian  menyebar  melewati  batas-batas  negara  (cross  border).5  Sehingga tepatlah  pandangan Lawrence  M.  Friedman,  yang mengatakan bahwa  hukum  itu  tidak  bersifat  otonom, tetapi  sebaliknya  hukum  bersifat  terbuka  setiap  waktu  terhadap  pengaruh  luar.  (Braithwaitej  &  Drahos, 2000)

## Kebijakan Hukum Terhadap Tembakau Dalam Konteks Globalisasi
Persoalan  besar  dari  hukum  dan  globalisasi  dalam  konteks  perdagangan  dan  ekonomi  adalah tidak adanya tingkat kesetaraan dari segi ekonomi dan politik di antara negara-negara di dunia. Negara- negara kaya dan maju masih jauh lebih sedikit daripada negara-negara berkembang atau miskin. Negara maju  yang  berjumlah  sedikit  tersebut  mempunyai  kekuatan  dan  dominasi  perdagangan  dan  ekonomi yang lebih kuat yang pada akhirnya lebih kuat secara politik. Sementara negara-negara berkembang dan miskin berada dalam pengaruh negara-negara kaya dan tidak mempunyai kekuatan tawar menawar yang setara  serta  sekuat  negara-negara  maju,  sehingga  negara-negara  berkembang  lebih  banyak  dipaksa untuk mengikuti tren ini.
Perdagangan  dunia  atau  pasar  bebas  merupakan  tantangan  berat  sekaligus  peluang  untuk mengefisienkan dan mengefektifkan perekonomiannya. Momentum ini harus dijadikan titik masuk menuju perekonomian  suatu  negara  yang  lebih  baik  daripada  menentang  gelombang  besar  sejarah  dan mengkhawatirkan.  Khususnya  pada  tahun  2003  Indonesia  sudah  masuk  dan  menerapkan  era perdagangan  bebas  untuk  lingkungan  ASEAN  (AFTA),  tahun  2010  Indonesia  sudah  memasuki  pasar negara  industri  maju  anggota  APEC,  dan  pada  tahun  2020  telah  membuka  pasar  dalam  negeri  bagi seluruh  negara-negara  APEC.  Tampaknya  persiapan  Indonesia  memasuki  pasar  negara  industri menghadapi kendala yang cukup berat akibat hantaman krisis multidimensi dan faktor situasi politik dan keamanan  yang  belum  dapat  dikendalikan  sepenuhnya.  Walaupun  situasi  dan  kondisi  yang  berat  di segala bidang, dengan penuh rasa optimis dan bekerja sekuat tenaga, Indonesia harus tetap melaju dan bersaing di pasar bebas.  Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat  ini,  seolah-olah batas suatu negara sudah tidak ada, Teknologi Informasi (TI) telah mengglobal. Seluruh aspek kehidupan manusia  mengalami  perubahan  dan  perkembangan  serba  cepat  di  pelbagai  bidang  kehidupan,  tak terkecuali sektor Industri Hasil Tembakau. (Saly, 2011)

## Penggunaan Pita Cukai Terhadap Dalam Dunia Global
Indonesia Pengaturan mengenai tarif cukai yang berlaku secara mendasar diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir  dengan  Undang-Undang  Nomor  7  tahun  2021  tentang  Harmonisasi  Peraturan  Perpajakan. Pengaturan ini terbilang cukup lamaa dan perlu pembaharuan pengaturannya sebagaimana asas hukum Ubi  Sociatas  Ibi  Ius  yang  mengartikan  bahwa  dimana  ada  masyarakat  disitu  ada  hukum.  (Mochtar  & Hiariej, 2021)
Keberadaan  hukum  ini  fleksibel  mengikuti  perkembangan  masyarakat  dan  tidak  kaku  dengan tujuan  hukum  yang  menciptakan  ketertiban  meminimalisir  pelanggaran  dan  kegaduhan  dalam masyarakat. Oleh karena itu, untuk mengantisipasinya sebuah kecurangan yang akan terjadi, diperlukan suatu  terobosan  mekanisme  atau  prosedur  yang  baku  demi  mendapatkan  kepastian  hukum  terhadap suatu  peristiwa  hukum  itu  sendiri.  Khususnya  memastikan  pungutan  negara  yang  telah  diterima  dapat dimanfaatkan secara optimal dengan pemanfaatan tanda pelunasan cukai yang efektif pada produk hasil tembakau  berupa  rokok..  Selain  mendapatkan  kepastian  hukum,  tentu  akan  berdampak  kepada penerimaan kas negara yang cukup besar.
Misalnya,  kita  melihat  dari  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  191/PMK/010/2022,  menjelaskan tarif  Pita  Cukai  Rokok  untuk  golongan  pengusaha  pabrik  rokok  hasil  tembakau,  dengan  jenis  sigaret kretek mesin golongan I batasan harga jual eceran per batang itu paling rendah Rp.2.055,00,-, tarif cukai per  batang  itu  Rp1.101.00,-.  Kemudian  sigaret  putih  mesin  golongan  I  golongan  I  batasan  harga  jual eceran per batang itu paling rendah Rp.2.165,00,-, tarif cukai per batang itu Rp1.193.00,-. Sigaret Kretek Tangan  atau  Sigaret  Putih  Tangan  golongan  I  batasan  harga  jual  eceran  per  batang  itu  lebih  dari Rp.1.635.00,-  dengan    tarif  cukai  per  batang  itu  Rp440.000,-.  Kemudian,  paling  rendah  Rp.1.135,00,-, sampai dengan Rp.1.635.00,- tarif cukai per batang itu Rp345.000,-.
Data  tersebut  di  atas  berbicara  tentang  Implementasi  dari  Pengaturan  tarif  cukai  sebagai  bentuk tanda  legalnya  rokok  dengan  Tanda  pelunasan  cukai  diperjelas  pada  Pasal  2  Peraturan  Direktorat Jenderal Bea dan Cukai No.67/PMK/04/2018 Tentang Perdagangan Barang Kena Cukai yang pelunasan cukainya dengan cara peletakan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya mempunyai tarif  cukainya.  Dari  pengaturan  tarif  cukai  tersebut  diperoleh  penerimaan  negara  dari  sektor  cukai khususnya rokok.
Sampai  dengan  saat  ini  sumber  penerimaan  negara  berasal  dari  ketiga  obyek  cukai  yaitu  Etil Alkohol,  Minuman  Mengandung  Etil  Alkohol,  dan  Hasil  Tembakau.  Sementara  itu,  target  penerimaan cukai  plastik  dan  Minuman  Berpemanis  Dalam  Kemasan  (MBDK)  direvisi  karena  belum  bisa diimplementasikan  pada  tahun  2023.  Dari  antara  objek  cukai  tersebut,  sumber  penerimaan  terbesar adalah cukai hasil tembakau khususnya rokok.
Penerimaan  cukai  Hasil  Tembakau  (HT)  tahun  2018  sebesar  Rp152,9  Triliun,  jumlah  tersebut melebihi  target  APBN  2018  sebesar  Rp148,2  Triliun,  dengan  persentase  capaian  sebesar  103,2%. Realisasi 2018 lebih tinggi dari realisasi 2017 dengan kenaikan sebesar 3,5% atau senilai Rp6,3 Triliun. Realisasi  penerimaan cukai  tahun  2019  sebesar  Rp172,4  Triliun  atau  104,18%  dari  target  APBN  2019, naik  8,04%  dari  tahun  2018.  Pada  Tahun  2020,  cukai  HT  berkontribusi  hingga  96,6%  terhadap penerimaan  cukai  atau  lebih  tinggi  dari  kontribusi  tahun  2019  yang  95,6%,  dan  80,0%  terhadap penerimaan total DJBC. Penerimaan cukai HT tahun 2020, mencapai Rp170,2 Triliun atau 103,2% dari target  dan  tumbuh  3,3%  dibandingkan  penerimaan  tahun  2019.  Penerimaan  Cukai  HT  tahun  2021 tumbuh  10,91  %,  mencapai  Rp188,81  triliun  atau  108,65  persen  dari  targetnya.  Penerimaan  Cukai  HT tahun  2022  tumbuh 15,79  %, mencapai  Rp218,62 triliun  atau 104,15 persen  dari  targetnya.  Sementara itu  sampai  dengan  bulan  Oktober,  penerimaan  Cukai  HT  tahun  2023  Rp  163,2  triliun  atau  70,2%  dari APBN.
Berdasarkan  Teori  efektivitas  hukum  adalah  teori  yang  mengkaji  dan  menganalisis  tentang keberhasilan  dan  kegagalan  dan  faktor  yang  mempengaruhi  pelaksanaanya  dan  penerapan  hukum. Adapun tiga kajian teori efektivitas hukum diantaranya meliputi : (Mochtar & Hiariej, 2021, p. 39)
1.Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum
2.Kegagalan dalam pelaksanaannya
3.Faktor yang mempengaruhinya.
Ketentuan  hukum  yang  telah  ditetapkan  tidak  mencapai  maksudnya  atau  tidak  berhasil  dalam implementasinya.  Faktor  yang  mempengaruhi  merupakan  suatu  hal  menyebabkan  atau  mempunyai pengaruh  dalam  pelaksanaan  dan  penerapan  hukum  tersebut.  Faktor  yang  mempengaruhi  dapat  dikaji dari aspek keberhasilannya dan aspek kegagalannya.
Selain  melihat  dari  hukum,  pengelolaan  rokok/tembakau  kita  dapat  melihat  dari  berbagai  negara lain.  Diketahui  khusus  penggunaan  pita  cukai,  dimulai  pada  tahun  1637  di  Spanyol.  Pada  saat  itu, Spanyol adalah negara pertama yang memperkenalkan kertas bermeterai. Kertas bermeterai ini awalnya terlalu  besar  untuk  ditempelkan  pada  barang  kena  cukai  itu  sendiri,  akhirnya  berkembang  menjadi sebuah  label  perekat  yang mudah  dilekati  dan  menyerupai  pita,  serta  banderol  tipis  dan  panjang  untuk dilekatkan  pada  leher  botol  minuman  beralkohol.  Tujuan  utama  penggunaan  pita  cukai  adalah  sebagai kontrol  atas  perilaku  penghindaran  pajak  (meskipun  penggunaannya  sekarang  telah  diperluas  untuk mengendalikan  produk  palsu).  Pita  cukai  merupakan  sarana  rekonsiliasi  nilai  cukai  yang  dibayarkan kepada pemerintah terhadap jumlah volume produksi barang kena cukai yang meninggalkan pabrik dan
sebagai indikator apakah suatu produk barang kena cukai yang beredar di pasar telah dibayar cukainya sesuai dengan ketentuan. (Preece, 2008)
Definisi  cukai  adalah  pajak  yang  dikenakan  sebagai  pajak  khusus  produk  dalam  batasan  yang telah  ditentukan  oleh  jumlah  produksi  barang  (OECD,  2019).  Dalam  lingkungan  tatanan  global,  cukai biasanya dikenakan menggunakan tarif yang berbeda untuk barang yang tidak lazim atau barang mewah, minuman  beralkohol,  tembakau,  dan  bahan  bakar.  Cukai  dapat  dikenakan  pada  semua  tahap  produksi atau  distribusi.  Biasanya  cukai  dinilai  berdasarkan  karakteristik  tertentu  dengan  mengacu  pada  nilai, berat, kekuatan, atau jumlah produk. Beberapa contoh produk individual yang dapat dikenai cukai adalah gula,  bit  gula,  korek  api,  dan  cokelat.  Ada  juga  yang  dikenakan  terhadap  produk  olahan  tembakau, minuman beralkohol, bahan bakar motor, dan minyak hidrokarbon. Penggunaan pita cukai atau tax stamp dalam dunia internasional banyak diterapkan oleh berbagai negara. Sebagai contoh beberapa negara di wilayah Asia Tenggara telah menunjukan perkembangan yang tinggi dalam penerapan kebijakan cukai.
Pemerintah  Indonesia  mengatur  kebijakan  cukai  dalam  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai. Cukai adalah pungutan negara  yang  dikenakan  terhadap  barang-barang  tertentu  yang  mempunyai  sifat  atau  karakteristik  yang ditetapkan dalam undang-undang. Yang dimaksud dengan barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau  karakteristik  adalah  barang  yang  konsumsinya  perlu  dikendalikan;  peredarannya  perlu  diawasi; pemakaiannya  dapat  menimbulkan  dampak  negatif  bagi  masyarakat  atau  lingkungan  hidup;  atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan. Barang-barang ini kemudian dikenal dengan istilah Barang Kena Cukai (BKC) yang terdiri dari Etil Alkohol (EA) atau Etanol, Minuman  yang  Mengandung  Etil  Alkohol  (MMEA),  dan  Hasil  Tembakau  (HT)  yang  meliputi  sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya.

## Tabel 1 Perubahan Kebijakan Cukai Asia Tenggara
Pita  cukai  di  Indonesia  diproduksi  oleh  BUMN,  yaitu  Perusahaan  Umum  Percetakan  Uang Republik  Indonesia  atau  yang  biasa  dikenal  dengan  nama  Perum  Peruri.  Pita  cukai  memiliki  unsur
sekuriti  yang  cukup  handal  dalam  rangka  meminimalkan  pemalsuan,  salah  satunya  adalah  pemberian hologram pada cetakan pita cukai. Pita Cukai dicetak sesuai pesanan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai,  berdasarkan  nilai  pajak  yang  dikenakan  untuk  BKC.  Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Keuangan Nomor  116/PMK.04/2012  tentang  Penyediaan  Pita  Cukai  dan  Tanda  Pelunasan  Lainnya,  pita  cukai didefinisikan  sebagai  dokumen  sekuriti  sebagai  tanda  pelunasan  cukai  dalam  bentuk  kertas  yang memiliki  sifat/unsur  sekuriti  dengan  spesifikasi  dan  desain  tertentu.  Dokumen  sekuriti  adalah  dokumen berupa  surat/  cetakan  berharga  beserta  segala  jenis  dokumen/  blangko  dokumen  yang  berasal  dari bahan  baku  cetak.  Dokumen  tersebut  dicetak  karena  sifat  dan  fungsinya  sebagai  bukti/informasi  untuk perlindungan  terhadap  pemalsuan/penyalahgunaan  baik  sebagian  maupun  seluruhnya.  (Hardiyana  & Setiabudi, 2021).

## KESIMPULAN DAN SARAN
Terobosan  atau  langkah-langkah  baru  untuk  memastikan  pelunasan  pembayaran  cukai  melalui penggunaan  tanda  pelunasan  cukai  yang  efektif  perlu  dilakukan.  Praktik  empiris  dalam  dunia  global termasuk  pengaturan  hukumnya  perlu  diadaptasi  yang  disesuaikan  dengan  hukum  nasional  yang berlaku.  Disamping itu perkembangan teknologi yang pesat  dalam dunia  global juga mengambil tempat bagi  penggunaan  tanda  pelunasan  cukai  yang  efektif  tersebut  guna  memperoleh  manfaat  yang  optimal dari penerimaan negara sektor cukai yang telah diterima atau didapatkan.

## DAFTAR PUSTAKA
Alfetra,  Weldi.  “Tinjauan  Yuridis  Penegakan  Hukum  Terhadap  Tindak  Pidana  Cukai  Hasil  Rokok  Ilegal Tanpa  Pita  Cukai  Di  Wilayah  Kantor  Pengawasan  Dan  Pelayanan  Bea  Dan  Cukai  Tipe  Madya Pabean C Tembilahan”. Juhan Perak.
Atmasasmita,  Romli.  Asas-Asas  Perbandingan  Hukum  Pidana.  Jakarta.  Yayasan  Lembaga  Bantuan Hukum Indonesia. 1989.
Budi, Deni Hardiyana, Mar tinus Setia. (2021). “Analisis Penetapan Akuntansi Persediaan Pita Cukai Pada K PPBC Tipe Madya Cukai Kediri”. Journal Homepage INFO ARTHA, Volume 5 No. 01.
Cahyani, Warit Aziz, Indah. (2023). “Problematika Rokok Ilegal Tanpa Pita Cukai Dalam Perspektif Law Of Demand Dan Undang- Undang Cukai,”. Journal Inicio Legis Volume 4 Nomor 1 Juni.
Dokumen FCTC menjadi dokumen pengendalian tembakau bagi seluruh anggota PBB.
Drahos,  John  Braithwaitej  dan  Peter.  Global  Business  Regulation.  New  York.  Cambridge  University Press, 2000.
Erman  Rajagukguk,  Peranan  Hukum  Dalam  Pembangunan  pada  Era  Globalisasi:  Implikasinya  Bagi Pendidikan Hukum Indonesia, ( Pidato Pengukuhan Guru Besar, FH-UI, Jakarta, 1997), h. 5-6
Hiariej, Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S. Dasar-Dasar Ilmu Hukum. Jakarta. Red & White Publishing. 2021.
https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ1-20161102-050504-9518.pdf (Selasa, 07 November 2023) Iskandar,  Hukum  Dalam  Era  Globalisasi  Dan  Pengaruhnya  Terhadap  Pembangunan  Ekonomi  Dan Pelestarian  Fungsi  Lingkungan  Hidup  (Kajian  Pengembangan  Sistem  Hukum  Indonesia Berdasarkan Pancasila Dan UUd 1945). Artikel. Begkulu. 2011.
Laras Post, 14 Juni 2016,  Pembatasan Penggunaan Tembakau, Presiden Jokowi:  Carikan Solusi Yang Tepat,  (online),  (http://www.laraspostonline.com/2016/06/  pembatasan-penggunaan-tembakau- presiden.html).
R, Preece. (2008). “Key Controls in the Administration of Excise Dutie.” World Customs Journal, Vol. 2 No. 1.
Rosdianti, Yeni. (2012). “Perlindungan Hak Atas Kesehatan Melalui Kebijakan Pengendalian Tembakau”. Jurnal Jurnal HAM, Vol. 8.
Saly,  Jeane  Neltje.  Laporan  Akhir  Penelitian  Hukum  Efektivitas  Peraturan  Terkait Pengendalian Produk Tembakau  Terhadap  Kesehatan.  Jakarta.  Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional  Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I. 2011.
Soedarto.  Perbandingan  Hukum  Pidana  (Hukum  Pidana  Inggris). Semarang.  Badan  Penyediaan  Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. 1981.