El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/index Vol. 1 No. 1. Januari-Juni 2018 ISSN: 2549 – 3132 ║ E-ISSN: 2620-8083

## Peran Hakam (Juru Damai) dalam Mengatasi Perceraian (Studi Di Jabatan Kehakiman Syari’ah Pulau Pinang, Malaysia)
Armiadi Muhamad Al-Fattah Bin Abu Bakar Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Email:abiiwa71@gmail.com

## Abstrak
Hakam  merupakan  suatu  istilah  perwakilan  untuk  urusan  suami  istri  atau sering disebut juru damai yang diutus pada saat terjadi perselisihan rumah tangga. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang peran dan upaya  hakam  (juru  damai),  kendala-kendala  serta  efektifitas  dibentuknya hakam  sebagai  juru  damai  dalam  upaya  mengurangi  angka  perceraian  di Jabatan  Kehakiman  Syari’ah  Pulau  Pinang  Malaysia.  Dalam  menyusun artikel  ini,  penulis  menggunakan  metode  kajian  lapangan  (field  research) dengan menggunakan beberapa teknik yaitu observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Data-data yang terkumpul tersebut bersumberkan kepada data primer yaitu data-data yang peneliti peroleh dari lapangan dan data sekunder yaitu  data-data  yang  diperoleh  dari  buku-buku,  ensiklopedia,  dan  karya tulisan  ilmiah  yang  mempunyai  hubungan  dengan  masalah  yang  diteliti. Setelah  data  terkumpul,  kemudian  dianalisis  dengan  menggunakan  metode kualitatif.  Dalam  kajian  ini,  penulis  mendapati  bahwa  peran  hakam  (juru damai) adalah mendamaikan atau menjadi penengah antara pasangan suami istri  yang  sedang  bersengketa,  dengan  cara  meneliti  dan  mencari  titik  akar permasalahan  dengan  harapan  dapat  didamaikan.  Hakam  (juru  damai) berupaya  untuk  mencari  tahu  apa yang menjadi  penyebab  perselisihan  atas kebijaksanaan  mereka  untuk  mendapatkan  jalan  terbaik  dalam  proses perdamaian. Penulis  juga  mendapati  bahwa  adanya  kendala-kendala  yang timbul  dari  proses  perdamaian  tersebut,  antaranya  adalah  tidak  ada kerjasama dari para pihak, tidak ada insentif yang diberikan kepada hakam (juru damai), sulit untuk menemukan perwakilan dari pihak yang bersengketa jika pihak yang disengketakan tidak memiliki keluarga, hakam (juru damai) yang  saling  bertukar  atas  perintah  Mahkamah  dan  sampai  saat  ini  Jabatan Kehakiman  Syari’ah  Pulau  Pinang  belum  menerbitkan  suatu  kaidah-kaidah khusus  tentang  kriteria  hakam  (juru  damai).  Adapun  peran  hakam  (juru damai) di dalam mengatasi perceraian di Jabatan Kehakiman Syari’ah Pulau Pinang Malaysia masih kurang efektif karena statistik perceraian yang telah dikeluarkan ternyata masih mengalami angka peningkatan.
Kata kunci: Peran Hakam (Juru damai), Mengatasi Perceraian

## Pendahuluan
Islam  adalah  sebuah  agama  yang  sempurna,  dalam  hal  pernikahan  Islam telah  memberikan  banyak  aturan  berbentuk  perintah  dan  pedoman  mulai  dari pergaulan,  pernikahan  sampai  dengan  pembentukan  sebuah  keluarga  muslim. 1 Berbagai masalah persengketaan antara suami istri yang timbul disertai dengan tidak adanya kemampuan untuk menghadapinya, maka pasangan lebih cenderung dengan unsur-unsur  yang  negatif  hingga  dapat  mengakibatkan  perceraian  di  antara  suami istri.
Percekcokan  yang  tajam  dan  terjadi  terus  menerus  inilah  yang  dalam terminologi fikih dikenal dengan syiqaq . Syiqaq adalah krisis memuncak yang terjadi antara suami istri sedemikian rupa, sehingga antara suami istri terjadi pertentangan pendapat  dan  pertengkaran,  menjadi  dua pihak  yang tidak mungkin  dipertemukan dan kedua belah pihak tidak dapat mengatasinya. 2
Perselisihan antarsuami istri yang memuncak dapat membuat rumah tangga tidak  harmoni,  sehingga  akan  mendatangkan  kemudaratan.  Oleh  karena itu,  Islam membuka jalan berupa perceraian. Perceraian merupakan jalan terakhir yang dapat ditempuh suami istri, bila rumah tangga mereka tidak dapat dipertahankan lagi. 3
Islam  mengajarkan  jika  terjadi  perpecahan  antara  suami  istri  sehingga timbul permusuhan yang dikhawatirkan mengakibatkan pisah dan hancurnya rumah tangga,  maka  hendaknya  diadakan  juru  damai  untuk  memeriksa  perkaranya  dan hendaklah  juru  damai  ini  berusaha  mengadakan  perdamaian  guna  kelanggengan kehidupan rumah tangga dan hilangnya perselisihan. Allah SWT. memberi petunjuk untuk menyelesaikannya. Hal ini terdapat dalam firman-Nya pada surat an-Nisa’ (4) ayat 35 yang bunyinya:
                                                                                                             
                                                    

Artinya: Jika kamu khawatir  akan terjadi pertengkaran di antara suami istri, maka  utuslah  seorang  hakam  dari  pihak  suami  dan  seorang  hakam  dari pihak  istri.  Bila  keduanya  menghendaki  perdamaian,  maka  Allah  akan memberi taufik di antara keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Memerhatikan.
Untuk memastikan kelangsungan dalam menyelesaikan kasus perselisihan antara  suami  istri,  Jabatan  Kehakiman  Syari’ah  Pulau  Pinang  akan  melantik  dua
1 Iman Suhirman, Menjadikan Keluarga Bahagia , (Bandung: Istiqomah, 2006), hlm 6.
2 Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat , (Jakarta: Kencana, 2003). hlm. 241.
3 Syahrizal  Abbas, Mediasi  dalam  Hukum  Syariah,  Hukum  Adat  dan  Hukum  Nasional , (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 181.
orang hakam (juru  damai)  untuk  bertindak  atas  pihak  suami  dan  istri  itu  masing- masing. Hakam (juru  damai)  berperan  mendamaikan  suami  istri  apabila  mereka gagal menyelesaikan masalah tanpa campur tangan orang luar. Salah satu tujuan di bentuknya hakam (juru  damai)  ini  adalah  untuk  mencuba  sedaya  mungkin mengekalkan  sesebuah  rumah  tangga  supaya  kekal  bertahan  dan  hidup  dalam harmoni. Hal ini berarti hakam (juru damai) diberikan kepercayaan untuk mencari solusi  perdamaian  berhubung  dengan  masalah  sengketa  kekeluargaan  Islam  yang terjadi.
Berdasarkan kepada statistik pendaftaran perceraian di Pulau Pinang yang telah  dikeluarkan  oleh  pihak  Jabatan  Kehakiman  Syari’ah  Pulau  Pinang  terdapat peningkatan angka perceraian yaitu pada tahun 2011 sebanyak 462, pada tahun 2012 sebanyak 497, pada tahun 2013 sebanyak 603, pada tahun 2014 sebanyak 659, pada tahun  2015  sebanyak  608  dan  pada  tahun  2016  sebanyak  684  bilangan  sengketa perceraian yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Kehakiman Syari’ah Pulau Pinang.
Ini  membuktikan  bahwa  semakin  banyak  kasus  sengketa  keluarga  yang berakhir dengan perceraian telah didaftarkan di Jabatan Kehakiman Syari’ah Pulau Pinang  sehingga  pihak  berwenang  tidak  mampu  untuk  mengadili  kasus-kasus tersebut dalam waktu yang sama. 4 Semua kasus pertikaian yang terjadi antara suami istri memerlukan musyawarah antara kedua pasangan. Jika tidak ditangani dengan sebaik-baiknya  maka  akan  menimbulkan  persengketaan  sehingga  meningkatnya angka perceraian.
Tulisan  artikel  ini mencoba  untuk  mengetahui  apa  saja  peran  dan  upaya- upaya hakam (juru damai) serta kendala-kendala yang dihadapi hakam sebagai juru damai  di  Jabatan  Kehakiman  Syari’ah  Pulau  Pinang  serta  bagaimana  efektifitas dibentuknya hakam (juru damai) ini dalam upaya mengurangi angka perceraian di Jabatan Kehakiman Syari’ah Pulau Pinang.

## Pembahasan Pengertian Hakam (Juru Damai)
Menurut  Qamus Al-Mu’jam  Al-Wasith ,  secara  bahasa  kata  hakim  adalah man  mushshiba  li  al  hukmi  bayna  al-nasi yang  artinya  adalah  seseorang  yang dibebani  atasnya  hukum  di  antara  manusia. 5 Hakamain dalam  bahasa  Arab merupakan kata tasniyah atau menunjuk makna dua orang, yang berasal dari hakam . Istilah hakam berasal  dari  bahasa  Arab al  hakamu yang  berarti  wasit  atau  juru penengah. 6 Dalam  Kamus  Bahasa  Indonesia hakam berarti  perantara,  pemisah, wasit. 7
4 Zanariah  Abd  Mutalib,  “Kasus  Mal  Tertunggak”,  Putrajaya,  Berita  Harian  Online.  20 Pebruari 2010.
5 Maktabah  Al-Sharuq  Al-Daulyyah, Al-Mu’jam  Al-Wasith ,  (Jumhuriyyah  Mishra  Al- Arabiyyah, 1429 H/2008 M), hlm 197.
6 Ahmad Warson Munawwir, Al Munawwir Kamus Arab Indonesia , hlm 309.
7 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia , Edisi ketiga, hlm 383.
Hakam menurut  Bahasa  berasal  dari  kata  امكح  مكح  ةموكح  yang  berarti memimpin,  sedangkan  menurut  istilah hakam adalah  pihak  yang  berasal  dari keluarga suami dan istri atau pihak lain yang bertugas menyelesaikan perselisihan. Para  mujtahid  sepakat  bahwa  menunjuk  dua  orang hakam ,  apabila  terjadi persengketaan  antar  suami  istri  dan  mereka  tidak  mengetahui  dengan  nyata  siapa yang salah, hukumnya adalah harus. 8
Menurut  Imam  Jalaluddin  Al-Mahalli  dan  Imam  Jalaluddin  As-Suyuti dalam  tafsir  Jalalain  dan  Asbabun  Nuzul  menerangkan  bahwa hakam (  seorang penengah  )  adalah  seorang  laki-laki  yang  adil  dari  keluarga  laki-laki  atau  kaum kerabatnya  dan  seorang  penengah  dari  keluarga  wanita  yang  masing-masingnya mewakili  pihak  suami  tentang  putusannya  untuk  menjatuhkan thalak atau khulu . Kedua mereka akan berusaha bersungguh-sungguh dan menyuruh pihak yang aniaya supaya sadar dan kembali, atau kalau dianggap perlu dapat memisahkan antara suami istri tersebut. 9

## Dasar Hukum Hakam (Juru Damai)
Sebagaimana yang diketahui bahwa Juru Damai adalah proses perdamaian yang  ditengahi  oleh  orang  ketiga  yang  netral  dan  tidak  memihak.  Adapun  yang menjadi dasar hukum dari peran Hakam ( juru damai ) yang terdapat dalam firman Allah SWT pada surah Al-Nisa’ ayat 35, Allah SWT berfirman :
                                                                                                             
                                                      : ءاسنلا ةروس( ٣٥ )
Artinya: “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka  kirimlah  seorang  hakam  dari  keluarga  laki-laki  dan  seorang  hakam  dari keluarga  perempuan.  Jika  kedua  orang  hakam  itu  bermaksud  mengadakan perbaikan,  niscaya  Allah  memberi  taufik  kepada  suami-isteri  itu.  Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal” . (QS. An-Nisa’ : 35)
Khitab ini  bersifat  umum,  termasuk  di  dalamnya  suami  istri  dan  kaum kerabatnya,  yang  paling  utama  untuk  mengutus hakam (juru  damai) adalah  suami istri.  Jika  tidak  ada,  maka  kaum  Muslimin  yang  mendengar  persoalan  mereka hendaknya  berusaha  memperbaiki  hubungannya.  Pertikaian  di  antara  mereka
8 Hasbi  Ash-Shiddieqy, Hukum-hukum Fiqh  Islam  Tinjauan  Antar Mazhab ,  (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm 554.
9 Imam  Jalaluddin  Al-Mahalli,  Imam  Jalaluddin  As-Suyuti, Terjemahan  Tafsir  Jalalain Berikut Asbabun Nuzul Jilid 1 , Terj. Bahrun Abu Bakar, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2004), hlm 331.
kadang-kadang  disebabkan  oleh  nusyuznya  istri,  kadang  juga  karena  kezaliman suami. 10
Pada  penyelesaian  persoalan  perselisihan  suami  istri,  hendaklah mengedepankan  musyawarah  dan  menemukan  solusi  sebagai  jalan  tengah  untuk menetralisir keadaan yang meruncing, sebagai upaya untuk mengembalikan suami istri yang berselisih agar dapat kembali bersatu dalam rumah tangga yang utuh.
Muslim yang baik adalah berusaha mendamaikan dua orang yang berseteru dan  membuka  pintu  kebaikan  dihadapan  mereka  sebagaimana  firman  Allah  SWT dalam Al-Qur’an Surat An-Nisa’ ayat 114 sebagai berikut:
                     
                                                                                    
                                                             : ءاسنلا ةروس( ١١٤ (
Artinya:  “ Tidak  ada  kebaikan  pada  kebanyakan  bisikan-bisikan  mereka, kecuali  bisikan-bisikan  dari  orang  yang  menyuruh  (manusia)  memberi sedekah,  atau  berbuat  ma’ruf,  atau  mengadakan  perdamaian  di  antara manusia,  dan  barangsiapa  yang  berbuat  demikian  karena  mencari keredhaan Allah, maka kelak kami memberi kepadanya pahala yang besar. (QS. An-Nisa’: ayat 114)
Maksud ayat diatas menurut Syekh Abdul Hamid Muhammad Ghanam, jika seorang  muslim  mendapatkan  dua  orang  saudaranya  yang  saling  berseteru,  maka hendaknya dia (hakam, hakamain atau mediator) pada saudaranya yang satu (suami) dengan  kabar  gembira,  meskipun  itu  bohong  (tidak  sesuai).  Demikian  juga  dia (hakam,  hakamain  atau  mediator)  menceritakan  kepada  yang  satu  lagi  (istri)  juga dengan kabar kebaikan supaya hati mereka berdua (suami istri) dapat menyatu. 11 Hal seperti itu bukanlah suatu dosa, sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda.
نبا نع حلاص نع دعس نب  ميهاربا انثدح اللهدبع نب زيزعلا دبع انث دح دبع  نب ديمح نأ باهش
اهنأ هتربخأ  ةبقع  تنب موثلك مأ همأ  نأ هربخأ نمحرلا نيب حلصي يذلا  باذكلا سيل ( : لوقي ملسو هيلع الله ىلص الله لوسر تعمس
12 )اريخ لوقي وأ اريخ ينميف سانلا
10 Ahmad  Mustafa  Al-Maraghi, Tafsir  Al-Maraghi (terj.  Bahrun  Abu  Bakar,  Hery  Noer Aly), (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 1993), hlm. 47.
11 Syekh  Abdul  Hamid  Muhammad  Ghanam, Bawalah  Keluargamu  ke  Syurga, (Jakarta Timur: Mirqat Media Grafika, 2007), hlm. 41-42.
12 Imam  al-Hafidz  Ahmad  bin  Ali  bin  Hajar  al-Asqalani, Fathul  Bari  Syarah  Shahih Bukhari , Jilid 5, (Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyyah, 1997), hlm. 375.
Artinya: Abdul Aziz bin Abdullah menyampaikan kepada kami dari Ibrahim bin  saad  menyampaikan  kepada  kami  dari  Sholeh,  dari  Ibnu  Shahab,  dari Hamid  bin  Abdurrahman  mengabarkan  dari  Ummu  Kultsum  binti  Uqbah mengabarkan bahwa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda: “Bukanlah pendusta  orang  yang  mendamaikan  antara  manusia  (yang  bertikai) kemudian dia melebih-lebihkan kebaikan atau berkata baik”.
Keterangan  dalil  tersebut  diatas,  maka  kedua hakam (juru  damai)  ini bertugas  untuk  memperbaiki  keadaan  suami  istri  yang  dalam  keadaan  saling berselisih. Untuk meneliti siapa yang berlaku aniaya dan  berlaku nusyuz di antara suami  istri,  agar  kedua  juru  damai  tersebut  dapat  berlaku  adil  kepada  pihak  yang berselisih, demi mengembalikan perdamaian rumah tangga suami istri ini kembali ke dalam biduk rumah tangga secara utuh.

## Kewenangan dan Tugas Hakam (Juru Damai)
Fungsi  utama hakam (juru  damai)  adalah  mendamaikan.  Rasyid  Ridha dalam Tafsir al-Manar, sebagaimana dikutip oleh Agustin Hanafi dalam disertasinya menyebutkan, hakam (juru damai) diutus dengan maksud agar mereka dapat melihat, mengamati, meneliti dan mendalami laporan dari pasangan suami istri yang sedang bermasalah,  dan  berupaya  untuk  mengetahui  dengan  benar  keadaan  mereka,  serta memberikan keputusan kepada keduanya untuk bersatu dan berpisah. 13
Setiap  orang  yang  diembankan  amanah  tertentu  mestilah  ia  menjalankan tugas  dan  wewenang  untuk  menyelesaikan  suatu  amanah  tersebut.  Begitu  juga dengan seorang juru damai yang diberi tugas untuk mendamaikan kedua belah pihak yang  berselisih.  Ia  mempunyai  tugas  untuk  menetapkan  keputusan  tanpa  suatu keharusan  adanya  kerelaan  pihak  yang  dihukumi.  Tugas  juru  damai  ini  adalah mengkaji  permasalahan  yang  dialami  oleh  pihak  suami  istri. 14 Sehingga  dapat menyimpulkan  persoalan  yang  mereka  hadapi  dan  memberi  sebuah  nasihat  dan upaya damai kepada para pihak yang berselisih.
Mazhab  Hanafi  berpendapat  bahwa  hanyalah  sekedar  menelusuri  sebab- sebab terjadinya pertengkaran dan sejauh dapat diupayakan perdamaian maka harus suami istri didamaikan. Dan kalaupun hasilnya gagal, maka menurut mazhab Hanafi hakam tersebut tidak mempunyai wewenang dalam pengambilan keputusan bercerai. Lain  halnya  dengan  pendapat  Mazhab  Malik,  yang  menerangkan  bahwa setelah  menelusuri  sebab-sebab  terjadinya  pertengkaran  maka hakam tersebut berkuasa dan memiliki wewenang penuh untuk menetapkan mana yang terbaik dan yang  memungkinkan  bagi  suami  dan  istri,  untuk  kembali  berdamai  atau  bercerai. Kalau terjadi perbedaan pendapat antara kedua hakam , pengadilan akan menyuruh
13 Agustin  Hanafi,  “ Konsep  Perceraian  Dalam  Islam ”  (Disertasi  yang  tidak dipublikasikan), Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2011), hlm 77.
14 Muhammad Nasib Ar-Rifa’I, Tafsir al-‘Aliyyul Qadir li al Ikthisari Tafsir Ibnu Katsir , Terj. Syihabuddin, (Jakarta: Gema Insani, 1999), hlm 706.
mereka  mengulangi  usaha  mereka  ( hakam )  untuk  mendamaikan  para  pihak  yang bersengketa. 15
Dengan demikian, maslahat akan tercapai jika benar-benar sudah mencapai putusan yang matang, sehingga tidak timbul kekecewaan kemudian hari pada suami istri  yang  berselisih  tersebut.  Beberapa  langkah  pokok  yang  dapat  membantu mewujudkan  penjagaan  dan  pemeliharaan,  serta  pencegahan terhadap  perselisihan tersebut yaitu:
Pertama, memelihara hak-hak pergaulan, yaitu menjaga hak dan kewajiban suami istri secara benar dan bertanggung jawab. Sehingga celah untuk perselisihan tidak terbuka bagi suami istri.
Kedua, berlapang dada. Tidak menghiraukan kekurangan-kekurangan kecil dan  kesalahan-kesalahan  ringan,  karena  manusia  tidak  dapat  terhindar  dari kekurangan dan kesalahan.
Ketiga , memprediksi dan mewaspadai munculnya gejala perselisihan sejak dini, sehingga menutup celah untuk berselisih antara suami istri.
Sebagaimana firman Allah SWT,
          …                    … : ءاسنلا ةروس( ٣٤ )
Artinya  : …“Dan  wanita-wanita  yang  kamu  khawatirkan  nusyuznya…’’ (QS. An-Nisa’ : 34)
      …                                          …          : ءاسنلا ةروس ( ١٢٨ )
Artinya  : …“Dan  jika  seorang  wanita  khawatir  akan  nusyuz  atau  sikap yang tidak acuh dari suaminya…” (QS. An-Nisa’ : 128)
      …                …            : ءاسنلا ةروس( ٣٥ )
Artinya : …“Dan jika kamu mengkhawatirkan ada persengketaan antara keduanya…” (QS. An-Nisa’ : 35)
Semua  ini  menunjukkan  bahwa  betapa  perlunya  kita  mencari  pemecahan begitu  gejala  permasalahan  dan  perselisihan  muncul.  Dengan  demikian,  dapatlah dilakukan  pencegahan  sebelum  perselisihan  memuncak.  Kemudian  masalah  yang telah  terpecahkan  menjadi  karunia  Allah SWT  bagi  pasangan  suami istri  tersebut, hidup suami istri menjadi tenang kembali dan anak-anak dapat kembali merasa aman di bawah pengawasan dan pendidikan kedua orang tuanya secara lengkap. 16
15 Tim  Penulis  IAIN  Syarif  Hidayatullah, Ensiklopedia  Islam  Indonesia ,  (Jakarta, Djambatan: Perpustakaan Nasional RI, institut Agama Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2002), hlm 1116.
16 Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, Ensiklopedia Islam Indonesia …, hlm 298.
Armiadi dan Muhammad al-Fattah, Peran Hakam…
Alangkah baiknya kalau kaum muslimin berpegang teguh dengan cara lurus yang  diperintahkan  kepada  kita  oleh  Allah  SWT,  ketika  terjadi  pertengkaran  dan perselisihan  dan  sebelum  jatuhnya thalak (perceraian).  Maka,  diharapkan  kedua hakam (juru  damai)  itu  mendapatkan  taufik  untuk  mengadakan  kebaikan  dan perdamaian, sedangkan perbaikan dan perdamaian itu lebih baik.

## Syarat-Syarat Hakam (Juru Damai)
Ulama  kontemporer  seperti  Wahbah  Zuhaili,  mensyaratkan  orang  yang berwenang menjadi hakam (juru damai) adalah, hendaklah orang yang menjadi dua orang  juru  damai  adalah  dua  orang  laki-laki  yang  adil,  professional  atas  tuntutan permasalahan pasangan suami istri yang berselisih, dan dianjurkan hendaklah dari ahli keluarga masing-masing pihak suami istri, juru damai dari pihak istri dan juru damai dari pihak suami sesuai dengan dalil ayat hakam . Namun, jika tidak terdapat dari ahli keluarga suami dan dari ahli keluarga istri yang dapat berlaku adil, maka dibolehkan pengutusan juru damai bukan dari ahli keluarga, asal dia adil dan dapat bertanggung jawab mampu mendamaikan. 17
Adapun syarat-syarat hakamayn (dua juru damai)  menurut mazhab Malik adalah: Hukum dasar daripada pengutusan dua orang juru damai adalah sebaiknya dari  keluarga  suami  istri,  hikmahnya  adalah  bahwasanya  anggota  keluarga  lebih faham dengan kondisi suami istri. Sehingga memungkinkan untuk mengembalikan pasangan  suami  istri  kembali  bersatu.  Allah  SWT  memberi  perintah  atas keluarganya.
Jika tidak terdapat dari anggota keluarga, atau salah seorang dari anggota keluarga suami istri ada dan salah seorang daripada mereka ada yang tidak adil, atau karena lain hal maka hakim (penguasa) memilih dua orang juru damai yang adil dari orang muslim untuk mereka berdua (suami istri) atau salah satu untuk mereka berdua (suami istri), sebagaimana ketiadaan dua orang juru damai dari mereka atau salah satu dari mereka, dan akan lebih baik jika keduanya (dua juru damai) adalah tetangga dekat  (suami  istri).  Dan  ini  merupakan  tujuan  dari  pengutusan  dua  orang  juru damai. 18
Jumhur  Ulama  sepakat  dalam  persoalan  pengutusan  juru  damai  apabila telah terjadi pertengkaran antara suami istri. Jumhur ulama sepakat bahwasanya juru damai tidak lain kecuali dari ahli keluarga suami istri, yaitu dari pihak istri dan dari pihak  suami,  kecuali  tidak  terdapat  dari  kedua  belah  pihak,  maka  diutuslah  yang
17 Wahbah  Zuhaily, Al-Fiqhu  al-Islamiy  wa  Adillatuhu ( Al-Syamilu  li  al  Adillati  al- Syar’iyyaty wa al-Ara I al-Mazhabiyyah ) (Dar al Fikr : Damaskus, 2004), hlm 7061.
18 Ibid , hlm 426.
selain  dari  mereka  itu. 19 Kemudian  diizinkan  untuk  menjadi hakamayn (dua  juru damai) dari tetangga dekat. Hal ini merupakan tujuan yang dimaklumi. 20
Lebih utama jikalau juru damai tersebut adalah keluarga dari pihak suami istri,  kalau  tidak  ditemukan  dari  ahli  keluarga  dari  mereka  berdua  maka  hakim mengutus  dua  laki-laki  yang  asing,  dan  diizinkan  pula  juru  damai  tersebut  dari tetangga suami istri yang daripada mereka memiliki ilmu pengetahuan tentang hal ihwal persoalan suami istri tersebut, dan upaya mendamaikan terletak pada mereka berdua. 21
Dalam versi  lain, Sayyid Sabiq menyatakan bahwa syarat seorang hakam adalah berakal, balig, adil dan muslim. Syarat hakam adalah mampu mengedepankan perdamaian. Hakam bertugas menyelesaikan masalah bukan justru dengan hadirnya hakam akan semakin menambah rumitnya persoalan. Oleh karena itu hakam harus mendahulukan upaya damai di antara para pihak yang bersengketa. 22 Dengan melihat kontek  ayat  mengenai hakam ini,  dapat  dirumuskan  bahwa  syarat-syarat hakam adalah: professional, adil dan mengedepankan upaya damai ( ishlah ). Oleh karena hakamayn menjadi orang yang ditanggung dan dibebani amanah untuk menjadi dua orang juru damai adalah amanah yang sangat berat. Karena perbuatan dan sikap dua orang juru damai dalam pengambilan kebijakan di dalam mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa dapat merubah pandangan suami istri yang berselisih, baik itu  pandangan  positif  ataupun  negatif  yang  mungkin  dapat  membuat  suasana semakin keruh. Terkadang banyak dari orang yang dibebani amanah tersebut tidak menjalankan  amanah  tersebut  secara  efektif  dan  baik,  meremehkan  tugas  yang diemban  kepadanya,  sehingga  pasangan  suami  istri  yang  berselisih  berlarut-larut dalam masalah perselisihan yang tak kunjung usai.
Wewenang  untuk  menceraikan  hanya  diakui  jika  sudah  sampai  di pengadilan,  sebab  oleh  pengadilan  akan  memeriksa  kepentingan  para  pihak  yang bersengketa, untuk meneliti penyebab persoalan yang dapat membuat perselisihan suami istri tersebut meruncing. Kemudian lagi kedua hakam (juru damai) tersebut hendaklah  orang  yang  memang  layak  untuk  hal  itu  dari  segi  akal,  agama,  dan keadilan.  Kemudian,  mereka  harus  dari  keluarga  pasangan  suami  istri  yang bersangkutan.  Karena  merekalah  yang  lebih  mengetahui  keadaan  masing-masing pasangan suami istri. 23
Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh dua orang juru damai, adalah:
19 Imam Al-Qadhi Abu Al-Walid Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Ahmad Ibn Rusydi al-Qurtubiy al-Andalusi, ( Bidayatul al-Mujtahid wa Nihayatu al Muqtasid ), hlm 74.
20 Abi  Bikrun  Muhammad  Ibn  Abdullah  Al-Ma’ruf  Bi  Ibni  Al-Arabi, Ahkamul  Qur’an Tahqiq Ali Muhammad Al-Bajawi , hlm 426.
21 Ibid , hlm, 7061.
22 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah , terj. Asep Sobari, Munir Dhofir dkk, (Jakarta Timur : Al- I’tishom, Januari 2013), hlm 496.
23 Syaikh Hafiz Ali Syuaisyi, Kado Pernikahan (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, Buku Islam Utama), hlm 155.
a. Dua orang juru damai hendaklah memiliki akal dan sehat fikirannya,
b. Baligh,
c. Adil, dan Beragama Islam.
Kedua hakam (juru damai) tidak disyaratkan harus dari keluarga suami dan dari keluarga istri, sehingga kalaupun bukan dari keluarga pasangan suami istri, tidak masalah, karena itu hanya bersifat anjuran. Karena orang yang menjadi juru damai yang  memiliki  wibawa  dan  disegani  para  pihak  dapat  menundukkan  emosi  para pihak  yang  berselisih.  Serta  mengingatkan  bahwa  perceraian  merupakan  hal  yang seharusnya  dihindari,  karena  banyak  sekali  mudharat  yang  dihasilkan  setelah perceraian  terjadi,  salah  satunya  adalah  anak-anak  kehilangan  tempat  ia mendapatkan  kasih  sayang  dari  kedua  orangtuanya  secara  utuh.  Hal  ini  menjadi beban psikologis yang harus ditanggung oleh masing-masing pihak, baik suami, istri dan anak-anak.

## Tujuan di Bentuk Hakam (Juru Damai)
Hakam (juru damai) ini diutus bilamana terjadi perselisihan, pertengkaran, percekcokan yang terjadi terus menerus antara suami istri dan salah satu pihak tidak setuju terhadap perceraian atau jika pengadilan berpendapat ada kemungkinan terjadi perdamaian  kembali  di  antara  pihak-pihak  itu.  Tujuan  utama  dibentuknya hakam (juru  damai)  ini  adalah  untuk  mencoba  sedaya  upaya  mungkin  dalam mempertahankan sebuah rumah tangga agar tetap bertahan dan hidup dalam harmoni dan  aman  damai. 24 Dalam  upaya  untuk  mengurangi angka  perceraian  yang  terjadi pada  saat  ini, hakam (juru  damai)  diberikan  kepercayaan  untuk  mencari  solusi perdamaian berhubung dengan masalah sengketa kekeluargaan Islam yang terjadi di masyarakat karena yang menjadi tujuan utama dari di bentuknya hakam (juru damai) ini adalah untuk membantu dalam mempertahankan sebuah rumah tangga agar tetap bertahan tanpa terjadinya perceraian antara para pihak yang berselisih.

## Profil Jabatan Kehakiman Syari’ah Pulau Pinang
Jabatan Kehakiman Syari’ah Pulau Pinang dibentuk  berdasarkan Seksyen 42(1) , (2) dan (3)  Enakmen  Pentadbiran  Hal  Ehwal  Agama  Islam  Negeri  Pulau Pinang 1993. Pembentukannya mulai dikuatkuasakan pada 1 Juni 1994 berdasarkan Warta  Pemerintah  Negeri  Pulau  Pinang pada  tanggal  11  April  1996. Jabatan Kehakiman Syari’ah Pulau Pinang ini juga ditadbir bersama dengan Jabatan Agama Islam Negeri Pulau Pinang (JAIPP) sehingga 2 Januari 1997. Pada 1 Januari 1997, Jabatan Kehakiman Syari’ah Pulau Pinang ini telah dipisahkan  daripada  pengurusan Jabatan  Agama  Islam  Negeri  Pulau  Pinang (JAIPP) dan jabatan ini juga mulai mempunyai pentadbirannya sendiri, diketuai oleh
24 Norzulaili  Mohd  Ghazali  dan  Wan  Abdul  Fattah  Wan  Ismail,  Nusyuz, Shiqaq  dan Hakam  Menurut  Al-Quran,  Sunah  dan  Undang-Undang  Keluarga  Islam , (Negeri  Sembilan:  Kolej Universiti Islam Malaysia, 2007), hlm 69.
Ketua  Hakim Syarie Negeri  Pulau  Pinang.  Pada  awalnya,  jawatan-jawatan  yang hanya  diluluskan  oleh  Perbendaharaan  Malaysia  adalah  sebanyak  54  jawatan berdasarkan Waran Perjawatan pada tahun 1996 yang berwenang pada 2 Mei 1996. Namun  demikian,  seiring  dengan  perkembangannya  jawatan-jawatan  ini  mulai ditambah  sehingga  menjadi  sebanyak  88  jawatan  berdasarkan Waran  Perjawatan pada tahun 2006. 25
Jabatan ini juga telah berhasil membuat rincian kepada beberapa undang- undang  Islam  termasuk Enakmen  Pentadbiran  Perundangan  Islam , Enakmen Undang-undang  Keluarga  Islam , Enakmen  Pentadbiran  Mahkamah  Syari’ah dan Enakmen Kesalahan Jenayah Syari’ah . Jabatan ini juga telah membentuk beberapa undang-undang  seperti Enakmen  Acara  Mal  Mahkamah  Syari’ah , Enakmen Prosedur Jenayah Syari’ah , Enakmen Keterangan Mahkamah Syari’ah , Enakmen Wasiat , Wakaf , Zakat dan Fitrah . Hampir keseluruhan perundangan tersebut telah diterima dan digunapakai oleh negeri-negeri pada tahun 90’an. 26

## Prosedur Pelaksanaan Hakam (Juru Damai) di Jabatan Kehakiman Syari’ah Pulau Pinang menurut Enakmen 5 Tahun 2004 Bagian 5 Seksyen 48
Prosedur  pelaksanaan  yang  digunakan  dalam  proses  perdamaian  oleh hakam (juru  damai)  di  Jabatan  Kehakiman  Syari’ah  Pulau  Pinang  didasari  oleh Enakmen 5 Tahun 2004, Bagian 5 Seksyen 48 tentang Timbangtara (arbitrasi) oleh Hakam (juru damai). Antara hal-hal yang diatur di dalam Seksyen 48 tersebut adalah:
(1) Jika Mahkamah berpuas hati bahwa perkelahian (shiqaq) selalu terjadi antara  pihak-pihak  kepada  suatu  perkahwinan,  Mahkamah  dapat menunjuk, sesuai dengan Hukum Syarak, dua orang Hakam (juru damai) untuk bertindak atas pihak suami dan isteri itu masing-masing.
(2) Dalam  menunjuk Hakam (juru  damai)  di  bawah  subseksyen  (1), Mahkamah,  jika  memungkinkan,  memberi  prioritas  kepada  kerabat dekat para pihak yang mengetahui keadaan perkara tersebut.
(3) Mahkamah dapat memberikan arahan kepada Hakam (juru damai) dalam hal  melaksanakan penimbangtaraan (arbitrase)  agar  membawanya sesuai dengan arahan dan Hukum Syarak.
(4) Jika Hakam (juru damai) tidak dapat menyetujui, atau jika Mahkamah tidak  puas  dengan  cara  menjalankan penimbangtaraan (arbitrase), Mahkamah dapat memberhentikan mereka dan menunjuk Hakam (juru damai) lain untuk menggantikannya.
(5) Hakam (juru  damai)  harus  berusaha  untuk  mendapatkan  kekuasaan penuh  dan  boleh,  jika  kekuasaan  mereka  memungkinkan,  untuk melafazkan sebuah thalaq di hadapan Mahkamah jika diberi wewenang
25 Data dari Jabatan Kehakiman Syari’ah Pulau Pinang 29 September 2017.
26 Najibah  Mohd  Zin, Undang-Undang  Keluarga  Islam ,  (Dewan  Bahasa  dan  Pustaka,
2007), hlm. 255-258.
oleh  Mahkamah,  dan  jika  demikian,  Mahkamah  akan  mencatat thalaq tersebut,  dan  mengirimkan  satu  salinan  catatan  yang  telah disertifikasikan tersebut kepada Panitera yang bersangkutan dan kepada Panitera Umum untuk didaftarkan.
(6) Jika Hakam (juru damai) menganggap bahwa para pihak harus bercerai namun  tidak  dapat  melakukan  perceraian  oleh  karena  suatu  alasan, Mahkamah harus menunjuk Hakam (juru damai) yang lain dan memberi mereka kuasa untuk memerintahkan perceraian tersebut dan jika mereka melakukannya, mencatat perintah tersebut dan mengirimkan satu salinan yang  telah  disertifikasikan  kepada  Panitera  yang  bersangkutan  dan kepada Panitera Umum untuk didaftarkan.
(7) Jika Hakam (juru damai) adalah keluarga dekat pihak tersebut, tidak ada seorang pun atau Pengacara yang diizinkan untuk tampil atau mewakili pihak manapun di hadapan Hakam (juru damai). 27
Peran dan  Upaya-Upaya  Yang  Dilakukan  Hakam  (Juru  Damai)  Dalam Mengatasi Perceraian di Jabatan Kehakiman Syari’ah Pulau Pinang A. Peran  Hakam  (Juru  Damai)  Dalam  Mengatasi  Perceraian  di  Jabatan Kehakiman Syari’ah Pulau Pinang
Dalam  tafsir  al-Quran  dijelaskan  jika  kamu  khawatir  akan  terjadi perselisihan dan persengketaan antara suami istri, sesudah melakukan usaha-usaha (untuk  mengatasi  nusyuz),  maka  kirimlah  seorang hakam (juru  damai)  dari  pihak keluarga  masing-masing  untuk  mendamaikan.  Apabila  tidak  berhasil  maka  untuk ketiga  kalinya  dicari  lagi  dua  orang hakam (juru  damai)  yang  akan  mengambil keputusan, dan keputusan itu mengikat. Untuk lebih jelas di bawah ini akan diuraikan beberapa peran dan upaya-upaya hakam (juru damai) dalam mengatasi perceraian di Jabatan Kehakiman Syari’ah Pulau Pinang.
Peran hakam (juru damai) adalah mendamaikan pasangan suami istri yang bersengketa  dan  mencoba  sedaya  upaya  mungkin  dalam  mempertahankan  sebuah rumah  tangga  agar  tetap  bertahan  dan  hidup  dalam  harmonis  dan  aman  damai. 28 Dapat  diambil  intisari  bahwa  peran hakam (juru  damai)  secara  umum  adalah mendamaikan  atau  menjadi  penengah  antara  pasangan  suami  istri  yang  sedang bersengketa,  dengan  cara  meneliti  dan  mencari  titik  akar  permasalahan  dengan harapan  dapat  didamaikan  dan  dirukunkan  kembali  untuk  menjalankan  rumah tangga.
Peran hakam (juru damai) menurut perundang-undangan yang diberlakukan di Jabatan Kehakiman Syari’ah Pulau Pinang adalah hakam (juru damai) berperan sebagai  penengah  atau  wakil  dari  pihak  suami  dan  wakil  dari  pihak  istri  apabila
27 Undang-Undang Keluarga Islam Pulau Pinang , 2004.
28 Norzulaili dan Wan Abdul Fattah, Nusyuz, Shiqaq dan Hakam, (Negeri Sembilan: Kolej Universiti Islam Malaysia, 2006), hlm. 60.
terjadi pertengkaran atau perselisihan antara suami istri. Hakam (juru damai) yang telah diutus atau dilantik meneruskan perannya untuk mencari penyelesaian kepada perselisihan  dan  pertengkaran  suami  istri  dan  berusaha  sekuat  mungkin  untuk mendamaikan suami istri yang berselisih. Hakam (juru damai) juga berperan untuk memberikan solusi  terhadap perselisihan suami istri apakah untuk berdamai yakni kembali  rukun  untuk  menjalankan  rumah  tangga  atau  berpisah  yakni  mengakhiri ikatan  mereka  sebagai  suami  istri. 29 Hakam (juru  damai)  harus  berusaha  untuk mendapatkan  kekuasaan  penuh  dan  boleh  jika  kekuasaan  mereka  memungkinkan untuk melafazkan sebuah thalak di hadapan mahkamah jika diberi wewenang oleh mahkamah.

## B.  Upaya-Upaya  Yang  Dilakukan  Hakam  (Juru  Damai)  Dalam  Mengatasi Perceraian di Jabatan Kehakiman Syari’ah Pulau Pinang
Hakam (juru  damai)  yang  telah  dipercayakan  harus  melaksanakan tanggung  jawabnya  dengan  sebaik  mungkin.  Hal  pertama  yang  harus  ditekankan adalah  beriktikad  baik  yakni  melaksanakan  tugasnya  dengan  tulus  ikhlas  hanya karena Allah SWT. Niat yang tulus ikhlas pasti akan memperoleh ridha dari Allah SWT dan dengan demikian memudahkan proses perdamaian yang akan dicapai. 30
Hakam (juru  damai)  untuk  kedua  belah  pihak  dapat  melanjutkan  upaya- upaya dan tugasnya dengan bertemu langsung dan berdiskusi sendiri dengan suami dan istri. Setelah menanyakan kepada suami dan istri tentang situasi sebenar yang terjadi, hakam (juru damai) tidak boleh menyembunyikan informasi yang diperoleh dari pasangan tersebut. 31 Hakam (juru damai) harus adil dan tidak memihak kepada salah  satu  pihak.  Hal  ini  bertepatan  dengan  tujuan  utama  pelantikan hakam (juru damai), yaitu mendamaikan pasangan yang sedang bersengketa dan berselisih. Oleh karena  itu,  upaya  harus  dilakukan  oleh hakam (juru  damai)  yang  ditunjuk  untuk memastikan  bahwa  pasangan  tersebut  dapat  berdamai  dan melanjutkan  kehidupan rumah tangga mereka secara harmonis. Langkah pertama yang harus diambil hakam (juru damai) adalah menemukan penyebab perselisihan antara pasangan karena ianya merupakan  kunci  kepada  semua  solusi.  Cara  terbaik  untuk  mengetahui  mengapa sebuah perselisihan bisa terjadi antara para pihak adalah dengan bertanya langsung kepada  para  pihak  yang  bersengketa,  orang  luar  hanya  bisa  menebak  sedangkan realitanya mereka sendiri tidak benar pasti. 32
Diskusi tertutup harus diadakan antara perwakilan hakam (juru damai) dari pihak suami bersama-sama suami dan hakam (juru damai) dari pihak istri bersama- sama  istri.  Diskusi  tertutup  ini  memungkinkan hakam (juru  damai)  untuk
29 Wawancara  dengan  Tuan  Jasmin  bin  Ismail,  Penyelidik  Jabatan  Kehakiman  Syari’ah Pulau Pinang, pada tanggal 29 September 2017 di Pulau Pinang.
30 Norzulaili dan Wan Abdul Fattah, Nusyuz, Shiqaq dan Hakam…, hlm. 53.
31 Wawancara  dengan  Tuan  Jasmin  bin  Ismail,  Penyelidik  Jabatan  Kehakiman  Syari’ah Pulau Pinang, pada tanggal 29 September 2017 di Pulau Pinang.
32 Norzulaili dan Wan Abdul Fattah, Nusyuz, Shiqaq dan Hakam …, hlm. 53.
Armiadi dan Muhammad al-Fattah, Peran Hakam…
mengajukan pertanyaan terkait masalah yang dihadapi secara perspektif psikologis dan pihak-pihak yang terlibat bisa jujur dan tulus untuk menceritakan segala hal yang telah  terjadi  tanpa  terpengaruh  oleh  unsur-unsur  luar  yang  bisa  mengguncangkan emosinya. Hakam (juru  damai)  yang  ditunjuk  juga  harus  berinteraksi  semaksimal mungkin  dan  memberikan  pendapat  dan  saran  yang  tulus  tanpa  memihak  dan melindungi kepentingan pihak manapun. Hakam (juru damai) harus mencoba yang terbaik  untuk  menemukan  jalan  damai  bagi  pasangan  yang  berselisih  daripada menjadi  orang  yang  menyebabkan  situasi  semakin  memburuk.  Pendekatan  yang digunakan harus bersikap lembut saat berbicara dan tidak menyakiti perasaan suami atau istri. 33 Hakam (juru damai) yang ditunjuk harus mencari tahu apa yang menjadi penyebab perselisihan atas kebijaksanaan mereka untuk mendapatkan jalan terbaik berdasarkan kondisi masyarakat setempat dan kehidupan budaya setempat. 34
Setelah  bertemu  dengan  pasangan  yang  bersengketa,  kedua hakam (juru damai) tersebut akan bertemu untuk mendiskusikan hasil pertemuan dengan pihak- pihak  yang  terlibat  dan  mengidentifikasi  penyebab  sebenarnya  dari  perselisihan tersebut. Dalam diskusi ini juga hakam (juru damai) akan mengidentifikasi kesalahan yang  dibuat  oleh  pihak-pihak  yang  terlibat  dan  menemukan  cara  terbaik  untuk mendamaikan mereka. Hakam (juru damai) akan kembali kepada pasangan tersebut dan  menjelaskan  kesalahan-kesalahan  mereka  dan  menasihatkan  mereka  supaya berusaha  untuk  berdamai  dan  memperbaiki  diri. Hakam (juru  damai)  juga  harus menasihati mereka untuk kembali menjalankan ajaran Islam dengan melaksanakan tanggung jawab masing-masing dengan sempurna dan tulus karena dari Allah SWT. Mereka juga harus diingatkan akan hukuman dan balasan bagi mereka yang tidak menjalankan  amanah  yang  dipercayakan  dalam  rumah  tangga  serta  ganjaran  dan pahala yang besar bagi mereka yang membuat kebaikan kepada anggota keluarga. 35
Dari peran dan upaya-upaya di atas dapat disimpulkan bahwa adanya hakam (juru  damai)  adalah  untuk  menyelesaikan  perselisihan,  pertengkaran  percekcokan yang  terjadi  terus  menerus,  mencegah  permusuhan  dan  menghilangkan  adanya tindakan-tindakan yang merugikan kedua pihak suami istri atau merugikan pihak- pihak lain dan menjaga kemaslahatan rumah tangga daripada terjadinya perceraian.

## Kendala-Kendala  Dihadapi  Hakam  Sebagai  Juru  Damai  dalam  Mengatasi Perceraian di Jabatan Kehakiman Syari’ah Pulau Pinang
Kasus perceraian umumnya sangat banyak terjadi di Malaysia, bahkan di setiap tahun kasus perceraian terus meningkat. Sama halnya di Jabatan Kehakiman Syari’ah Pulau Pinang. Pada hakikatnya tidak ada seorang pun yang menginginkan perceraian,  namun  karena  faktor-faktor  keadaan  yang  membuat  mereka  harus
33 Ibid., hlm. 54.
34 Wawancara dengan Puan Nor Azlina Binti Abdul Aziz, Pendaftar Jabatan Kehakiman Syari’ah Pulau Pinang, pada tanggal 29 September 2017 di Pulau Pinang.
35 Norzulaili dan Wan Abdul Fattah, Nusyuz, Shiqaq dan Hakam …, hlm. 55-56.
Armiadi dan Muhammad al-Fattah, Peran Hakam…
menempuh proses perceraian, hal ini disebabkan karena pertengkaran yang sangat parah, perselingkuhan yang dilakukan oleh satu pihak membuat pihak lain merasa tidak nyaman terhadap perlakuan tersebut, hal itu sangat sulit untuk mencapai proses perdamaian. 36
Hakam (juru damai) yang di angkat dalam menangani proses perdamaian mengalami kendala, diantaranya adalah:
1. Tidak ada kerjasama dari para pihak, misalnya saat menetapkan tanggal untuk didamaikan antara para pihak, ternyata masih ada pihak yang tidak ikut  hadir  dalam  proses  perdamaian.  I’ktikad  baik  para  pihak  sangat penting guna mencapai kesepakatan bersama. Apabila para pihak hanya menginginkan keuntungan bagi dirinya tanpa memperdulikan pihak lain, maka perdamaian susah untuk tercapai. 37
2. Hal  lainnya  adalah  tidak  ada  tunjangan  yang  diberikan  kepada hakam (juru  damai)  ini  selama  proses  perdamaian  berlangsung. 38 Karena
banyaknya  kasus  yang  belum  selesai  di  pengadilan  serta  tidak  adanya tunjangan  yang  diberikan  kepada hakam (juru  damai)  ini,  maka kesepakatan  damai  yang  dilakukan  tidak  memberikan  komitmen  yang tinggi,  hanya  saja  sekedar  sumbangan  atau  bantuan  dari hakam (juru damai) kepada masyarakat muslim yang bersengketa.
3. Sulit  untuk  menemukan  perwakilan  dari  pihak  yang  bersengketa  jika pihak yang disengketakan tidak memiliki keluarga. 39 Dalam hal ini harus teliti melihat karakter orang yang diangkat untuk menjadi hakam (juru damai) dan dibutuhkan orang yang benar-benar mengetahui perselisihan yang terjadi antara para pihak dalam perselisihan tersebut. Seandainya hakam (juru  damai)  yang  diangkat  tidak benar  tahu  akan  kondisi  para pihak yang bersengketa, maka proses perdamaian susah untuk tercapai. 40 4. Hakam (juru  damai)  yang  saling  bertukar  atas  perintah  Mahkamah menyulitkan proses perdamaian antara suami istri yang berselisih karena mungkin hakam (juru  damai)  yang  baru  diangkat  masih  kurangnya pengetahuan tentang persengketaan yang terjadi antara para pihak yang berselisih. 41
36 Wawancara dengan Puan Nor Azlina Binti Abdul Aziz, Pendaftar Jabatan Kehakiman Syari’ah Pulau Pinang, pada tanggal 29 September 2017, di Pulau Pinang.
37 Wawancara  dengan  Tuan  Jasmin  Bin  Ismail,  Penyelidik  Jabatan  Kehakiman  Syari’ah Pulau Pinang, pada tanggal 29 September 2017, di Pulau Pinang.
38 Abdul Basir dan Muhammad Amin, Komunikasi Personal melalui Email , 5 Desember 2017.
39 Wawancara  dengan  Tuan  Jasmin  Bin  Ismail,  Penyelidik  Jabatan  Kehakiman  Syari’ah Pulau Pinang, pada tanggal 29 September 2017, di Pulau Pinang.
40 Wawancara dengan Puan Nor Azlina Binti Abdul Aziz, Pendaftar Jabatan Kehakiman Syari’ah Pulau Pinang, pada tanggal 29 September 2017, di Pulau Pinang.
41 Wawancara dengan Puan Nor Azlina Binti Abdul Aziz, Pendaftar Jabatan Kehakiman Syari’ah Pulau Pinang, pada tanggal 29 September 2017, di Pulau Pinang.
5. Hal lainnya adalah sampai saat ini Jabatan Kehakiman Syari’ah Pulau
Pinang belum menerbitkan suatu kaidah-kaidah khusus kriteria tentang hakam (juru damai) di dalam Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Pulau  Pinang,  walaupun  ianya  sudah  pernah  didiskusikan  oleh  pihak Jabatan Kehakiman Syari’ah Pulau Pinang tetapi sampai saat ini Jabatan Kehakiman  Syari’ah  Pulau  Pinang  masih  berpatokan  kepada  kaidah- kaidah khusus tentang kriteria hakam (juru damai) Jabatan Kehakiman Syari’ah  Selangor. 42 Sebagaimana  yang  kita  ketahui  perlunya  kaidah- kaidah  khusus  tentang  kriteria hakam (juru  damai)  ini  adalah  untuk memberikan  pemahaman  secara  mendetail  kepada  para  pihak  yang bersengketa  dan  juga  kepada hakam (juru  damai)  itu  sendiri  dalam menjalankan tugasnya sebagai orang penengah dalam proses perdamaian antara suami istri yang sedang berselisih.

## Tingkat  Keberhasilan  Dibentuknya  Hakam  (Juru  Damai)  Dalam  Upaya Mengurangi Angka Perceraian di Jabatan Kehakiman Syari’ah Pulau Pinang
Mengetahui  tingkat  keberhasilan  dibentuknya hakam (juru  damai)  dalam upaya mengurangi angka perceraian di Jabatan Kehakiman Syari’ah Pulau Pinang, penulis  menggunakan  Laporan  Statistik  Perceraian  yang  dikeluarkan  oleh  Jabatan Kehakiman Syari’ah Pulau Pinang Tahun 2011 sampai dengan tahun 2016. Statistik perceraian  tersebut  merupakan  statistik  tahunan  di  Jabatan  Kehakiman  Syari’ah Pulau  Pinang. 43 Didalamnya  dapat  diketahui  angka  peningkatan  atau  penurunan sebuah perceraian di Pulau Pinang setiap tahun. Berikut penulis rangkum statistik perceraian di Jabatan Kehakiman Syari’ah Pulau Pinang, sebagaimana tertera pada tabel di bawah ini:
Tabel 3. 1 Statistik Perceraian di Jabatan Kehakiman Syari’ah Pulau Pinang Tahun 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Bilangan 462 497 603 659 608 684

## Sumber Data: Mahkamah Syari’ah Negeri Pulau Pinang
Hasil  wawancara  penulis  bersama  Pegawai  Pendaftar  dan  Pegawai Penyelidik Jabatan Kehakiman Syari’ah Pulau Pinang, statistik perceraian semakin meningkat dari tahun ke tahun sebagaimana table tersebut di atas. Antara sengketa yang paling banyak didaftarkan di Jabatan Kehakiman Syari’ah Pulau Pinang adalah sengketa yang berkaitan dengan kekeluargaan yaitu perselisihan antara suami istri
42 Wawancara  dengan  Tuan  Jasmin  Bin  Ismail,  Penyelidik  Jabatan  Kehakiman  Syari’ah Pulau Pinang, pada tanggal 29 September 2017, di Pulau Pinang.
43 Statistik Perceraian di Jabatan Kehakiman Syari’ah Pulau Pinang Tahun 2011-2016.
yang  akhirnya  dengan  permohonan  untuk  bercerai. 44 Selain  dari  laporan  statistik perceraian  yang  telah  dikeluarkan,  hasil  wawancara  penulis  bersama  tiga  orang responden yang menjadi penengah dari pihak suami dan istri mendapati bahwa hasil dari  proses  perdamaian  antara  para  pihak  yang  bersengketa  tidak  berhasil didamaikan. Masalah utama dalam proses perdamaian ini adalah tidak ada kerjasama dan iktikad baik antara para pihak. Hal ini dikarenakan para pihak sudah beriktikad untuk bercerai dan hanya menginginkan keuntungan bagi dirinya, maka perdamaian susah untuk tercapai. 45 Sehubungan dengan itu, pihak hakam (juru damai) haruslah memperbaiki kualitas dan meningkatkan langkah kerja agar lebih efektif.
Dari tabel 3.1 di atas, tergambar bahwa hasil upaya perdamaian oleh hakam (juru  damai)  dalam  upaya  mengatasi  perceraian  di  Jabatan  Kehakiman  Syari’ah Pulau Pinang berdasarkan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Pulau Pinang Tahun 2004 Seksyen 48 menunjukkan tingkat keberhasilan perdamaian masih kurang efektif.  Hal  ini  dikarenakan  statistik  perceraian  yang  telah  dikeluarkan  ternyata masih  mengalami  angka  peningkatan  kasus  perceraian  di  Jabatan  Kehakiman Syari’ah  Pulau  Pinang  selama  kurung  waktu  tahun  2011  sampai  dengan  tahun 2016. 46
Keberhasilan atau kegagalan suatu perdamaian sangat dipengaruhi faktor- faktor pendukung selama proses perdamaian. Adapun faktor pendukungnya adalah pertama , faktor dari para pihak yang bersengketa. Harus ada iktikad baik dari para pihak. Hal ini dikarenakan proses perdamaian hanya akan berhasil apabila para pihak yang  bersengketa  mempunyai  niat  yang  sama  untuk  berdamai. Kedua ,  faktor masalah  yang  menjadi  penyebab  adanya  pertikaian  diantara  kedua  belah  pihak. Kadar dari berat-ringannya masalah yang dihadapi para pihak juga bisa menentukan keberhasilan dari sebuah proses perdamaian. Ketiga , faktor dari pihak hakam (juru damai).  Dibutuhkan  ketrampilan  yang  handal  dari  pihak hakam (juru  damai) membantu para pihak dalam menyelesaikan persoalan yang perlu diselesaikan secara bersama.  Secara  umum, hakam (juru  damai)  harus  berusaha  untuk  membantu  dan memfasilitasi para pihak yang bersengketa untuk merumuskan berbagai opsi pilihan penyelesaian sengketa yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. 47
Prosedur  atau  tatacara  pelaksanaan hakam (juru  damai)  meskipun  dilihat memberikan dampak yang positif dan konstruktif terhadap pengendalian sengketa- sengketa  kekeluargaan  Islam,  namun  harus  diteliti  mengenai  beberapa  aspek berkaitan pengendaliannya, contohnya membuat dan menerbitkan suatu kaidah yang khusus  tentang  kriteria hakam (juru  damai)  yang  mana  telah  penulis  nyatakan  di perbahasan sebelumnya dan gunanya adalah untuk memberikan pemahaman kepada
44 Wawancara  dengan  Tuan  Jasmin  Bin  Ismail,  Penyelidik  Jabatan  Kehakiman  Syari’ah Pulau Pinang, pada tanggal 29 September 2017, di Pulau Pinang.
45 Abdul Basir, Muhammad Amin dan Julia, Komunikasi Personal, 30 Desember 2017.
46 Statistik Perceraian di Jabatan Kehakiman Syari’ah Pulau Pinang Tahun 2011-2016.
47 Wawancara dengan Puan Nor Azlina Binti Abdul Aziz, Pendaftar Jabatan  Kehakiman Syari’ah Pulau Pinang, pada tanggal 29 September 2017 di Pulau Pinang.
hakam (juru damai) yang diutus untuk menghasilkan suatu perdamaian yang bukan saja memberikan kesenangan hati kepada pihak-pihak yang bersengketa tetapi juga haruslah diredhai oleh Allah SWT.
Hakam (juru  damai)  yang  pandai  mengelola  konflik  dan  berkomunikasi sehingga  dapat  mengupayakan  adanya  titik  temu  antara  para  pihak  akan  mudah mendorong  terjadinya  perdamaian.  Oleh  karena  itu,  kemampuan  seorang hakam (juru damai) berpengaruh akan keberhasilan perdamaian. Dibutuhkan pula kejelian hakam (juru  damai)  untuk  mengungkap  apakah  permasalahan  diantara  para  pihak dan  kebijaksanaan hakam (juru  damai)  dalam  memberikan  solusi,  sehingga  para pihak berhasil menyelesaikan masalahnya dengan damai dan baik.

## Penutup
Berdasarkan  uraian  terdahulu  hasil  analisis  tentang  peran hakam (juru damai) di dalam mengatasi perceraian di Jabatan Kehakiman Syari’ah Pulau Pinang.
Penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:
1. Hakam (juru  damai)  di  Jabatan  Kehakiman  Syari’ah  Pulau  Pinang berperan  untuk  mendamaikan  atau  menjadi  penengah  antara  pasangan suami istri yang sedang bersengketa, dengan cara meneliti dan mencari titik  akar  permasalahan  dengan  harapan  dapat  didamaikan  dan dirukunkan  kembali  untuk  menjalankan  rumah  tangga. Hakam (juru damai)  juga  berperan  untuk  memberikan  solusi  terhadap  perselisihan suami  istri  apakah  untuk  berdamai  yakni  kembali  rukun  untuk menjalankan  rumah  tangga  atau  berpisah  yakni  mengakhiri  ikatan mereka sebagai suami istri.
2. Hakam (juru  damai)  di  Jabatan  Kehakiman  Syari’ah  Pulau  Pinang berupaya  untuk  mencari  tahu  apa  yang menjadi  penyebab  perselisihan atas  kebijaksanaan  mereka  untuk  mendapatkan  jalan  terbaik  dalam proses  perdamaian.  Antara  upaya  yang  dilakukan hakam (juru  damai) adalah  bertemu  dan  bertanya  langsung  kepada  para  pihak  yang bersengketa, mengadakan diskusi tertutup untuk mengajukan pertanyaan secara  perspektif  psikologis,  berinteraksi  semaksimal  mungkin  dan bersikap lembut saat berbicara dengan memberikan nasehat, saran dan pendapat  kepada  suami  istri  supaya  berusaha  untuk  berdamai  dan memperbaiki diri.
3. Adapun kendala-kendala yang timbul dari proses perdamaian di Jabatan Kehakiman Syari’ah Pulau Pinang tersebut, antaranya adalah tidak ada kerjasama  dari  para  pihak,  tidak  ada  insentif  yang  diberikan  kepada hakam (juru damai), sulit untuk menemukan perwakilan dari pihak yang bersengketa  jika  pihak  yang  disengketakan  tidak  memiliki  keluarga, hakam (juru damai) yang saling bertukar atas perintah Mahkamah dan sampai  saat  ini  Jabatan  Kehakiman  Syari’ah  Pulau  Pinang  belum
menerbitkan  suatu  kaidah-kaidah  khusus  kriteria  tentang hakam (juru damai).
4. Peran hakam (juru damai) dalam upaya mengurangi angka perceraian di Jabatan  Kehakiman  Syari’ah  Pulau  Pinang  dirasakan  masih  kurang efektif. Hal ini dikarenakan statistik  perceraian yang telah dikeluarkan oleh  pihak  Jabatan  Kehakiman  Syari’ah  Pulau  Pinang  ternyata  masih mengalami  angka  peningkatan  kasus  perceraian  selama  kurung  waktu tahun 2011 sampai dengan tahun 2016.

## Daftar Pustaka
Abi Bikrun Muhammad Ibn Abdullah Al-Ma’ruf Bi Ibni Al-Arabi, Ahkamul Qur’an Tahqiq Ali Muhammad Al-Bajawi. Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat , Jakarta: Kencana, 2003. Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam , Yogyakarta: UII Press, 1999.
Ahmad Mustafa Al-Maraghi, Tafsir Al-Maraghi , terj. Bahrun Abu Bakar, Hery Noer Aly), Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 1993.
Ahmad  Warson  Al-Munawwir, Kamus  Al-Munawwir  Arab-Indonesia  Terlengkap,
Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997.
Agustin  Hanafi, Konsep  Perceraian  Dalam  Islam ,  Disertasi  yang  tidak dipublikasikan, Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2011.
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia , Edisi ketiga. Hasbi  Ash-Shiddieqy, Hukum-hukum  Fiqh  Islam  Tinjauan  Antar  Mazhab , Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.
Iman Suhirman, Menjadikan Keluarga Bahagia , Bandung: Istiqomah, 2006.
Imam al-Hafidz Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, Fathul Bari Syarah Shahih Bukhari , Jilid 5, Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyyah, 1997.
Imam Al-Qadhi Abu Al-Walid Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Ahmad Ibn Rusydi al-Qurtubiy al-Andalusi, Bidayatul al-Mujtahid wa Nihayatu al
Muqtasid .
Imam  Jalaluddin  Al-Mahalli,  Imam  Jalaluddin  As-Suyuti, Terjemahan  Tafsir Jalalain Berikut Asbabun Nuzul Jilid 1 , Terj. Bahrun Abu Bakar, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2004.
Maktabah Al-Sharuq Al-Daulyyah, Al-Mu’jam Al-Wasith , Jumhuriyyah Mishra Al- Arabiyyah, 1429 H/2008 M.
Muhammad  Nasib  Ar-Rifa’I, Tafsir  al-‘Aliyyul  Qadir  li  al  Ikthisari  Tafsir  Ibnu Katsir , Terj. Syihabuddin, Jakarta: Gema Insani, 1999.
Najibah Mohd Zin, Undang-Undang Keluarga Islam , Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2007.
Norzulaili  dan  Wan  Abdul  Fattah, Nusyuz,  Shiqaq  dan  Hakam ,  Negeri  Sembilan: Kolej Universiti Islam Malaysia, 2006.
Syahrizal  Abbas, Mediasi  dalam  Hukum  Syariah,  Hukum  Adat    dan  Hukum Nasional , Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
Syekh Abdul Hamid Muhammad Ghanam, Bawalah Keluargamu ke Syurga, Jakarta
Timur: Mirqat Media Grafika, 2007.
Syaikh  Hafiz  Ali  Syuaisyi, Kado  Pernikahan ,  Jakarta:  Pustaka  Al-Kautsar,  Buku
Islam Utama.
Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah Juz. II , Kairo: Maktabah Dar al-Turas, tth, hlm. 278. Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah , terj. Asep Sobari, Munir Dhofir dkk, Jakarta Timur : Al-
I’tishom, Januari 2013.
Tim  Penulis  IAIN  Syarif  Hidayatullah, Ensiklopedia  Islam  Indonesia ,  Jakarta,
Djambatan: Perpustakaan Nasional RI, institut Agama Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2002.
Undang-Undang Keluarga Islam Pulau Pinang: international book servise, 1985. Wahbah  Zuhaily, Al-Fiqhu  al-Islamiy  wa  Adillatuhu  Al-Syamilu  li  al  Adillati  al- Syar’iyyaty wa al-Ara I al-Mazhabiyyah , Damaskus: Dar al Fikr: 2004. Zanariah Abd Mutalib, “ Kasus Mal Tertunggak ”, Putrajaya, Berita Harian Online ,
20 Pebruari 2010.