Https://Doi.Org/10.46799/syntax-idea.v5i7.2421 E-ISSN: 2684-883X Published by: Ridwan Institute

## PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS MELALUI PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE DI WILAYAH KOTA SORONG
Ryo Guntur Triatmoko , Ramlani Lina Sinaulan, Yuhelson Program Magister Hukum Universitas Jayabaya Email: typ.jayabaya@gmail.com

## Abstrak
Penelitian ini berfokus pada masalah yang pertama penyelesaian perkara tindak pidana kecelakaan  lalu  lintas  yang  berlangsung  selama  ini  yang  diterapkan  dalam  penegakan hukum  dan  bagaimana  rekonstruksi  penyelesaian  tindak  pidana  kecelakaan  lalulintas yang  ideal  berdasarkan  pendekatan  keadilan  restoratif.  Metode  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  penelitian  yuridis  normatif  dengan  pendekatan  penelitian  berupa pendekatan normatif. Hasil dari penelitian ini bahwa keterlibatan langsung antara pelaku, korban, dan masyarakat dalam penyelesaian kasus pidana ditekankan dalam pendekatan keadilan  restoratif.  Tindak  pidana  yang  melibatkan  kecelakaan  lalu  lintas  dapat diselesaikan  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  keadilan  restoratif.  Karena  melayani kepentingan korban dan pelaku berdasarkan dua  perspektif (korban dan pelaku) dalam hal tindak pidana kecelakaan, penggunaan keadilan restoratif sangat penting. Penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana yang mengutamakan kepentingan korban dan pelaku dalam mencari solusi atas kejahatan dan akibatnya telah dituangkan dalam  surat  edaran  yang  dikeluarkan  oleh  Kepolisian  Republik  Indonesia.    Dinamika tradisional antara masyarakat lokal dan pemerintah mereka dalam memerangi kejahatan dapat diubah dengan penggunaan keadilan restoratif dalam kasus-kasus yang melibatkan kecelakaan.  Lembaga  adat  masih  sering  digunakan  di  Kota  Sorong  oleh  masyarakat setempat untuk menyelesaikan konflik, namun UU No. 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah mengatur ancaman hukuman pidana bagi mereka yang bertanggung jawab atas kecelakaan lalu lintas. Oleh karena itu, polisi harus menyelidiki kecelakaan lalu lintas meskipun keluarga korban memutuskan untuk tidak menuntut..
Kata Kunci: Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas, Keadilan Restoratif, Lembaga Adat
JOURNAL SYNTAX IDEA p–ISSN: 2723-4339 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 5, No.7, July 2023

## Abstract
This study focuses on the first problem of solving traffic accident criminal cases that have been applied in law enforcement and how to reconstruct the ideal traffic accident crime resolution  based  on  a  restorative  justice  approach.  The  method  used  in  this  study  is normative  juridical  research  with  a  research  approach  in  the  form  of  a  normative approach. The result of this study is that direct involvement between perpetrators, victims, and  communities  in  solving  criminal  cases  is  emphasized  in  the  restorative  justice approach. Criminal acts  involving traffic accidents can be resolved in accordance with the  principles  of  restorative  justice.  Because  it  serves  the  interests  of  victims  and perpetrators  based  on  two  perspectives  (victims  and  perpetrators)  in  terms  of  accident crimes, the use of restorative justice is essential. The application of restorative justice in solving criminal cases that prioritizes the interests of victims and perpetrators in finding solutions to crimes and their consequences has been outlined in a circular issued by the Indonesian National Police. The traditional dynamic between local communities and their governments in fighting crime can be changed by the use of restorative justice in cases involving accidents. Customary institutions are still often used in Sorong City by local communities to resolve conflicts, but Law No. 22/2009 on Traffic and Road Transport has stipulated the threat of criminal penalties for those responsible for traffic accidents. Therefore, the police should  investigate the traffic accident even if the victim's family decides not to prosecute.
Keywords: Traffic Accident Crime, Restorative Justice, Customary Institutions

## PENDAHULUAN
Lalu  lintas  sebagai  salah  satu  gerak  kendaraan  dan  jalan  masyarakat  yang berperan dalam memperlancar pembangunan nasional di berbagai bidang Yuliana (2020). Lalu  lintas  juga  sebagai  salah  satu  sarana  yang  sangat  penting  bagi  masyarakat  dalam memperlancar  berbagai  aktivitas  masyarakat,  menunjang  mobilitas  penduduk  dan memperlancar  pembangunan  di  berbagai  bidang.  Permasalahan  lalu  lintas  merupakan salah satu masalah berskala nasional yang didasari dari perkembangan masyarakat. Salah satu  permasalahan  dalam  lalu  lintas  adalah  tingginya  angka  kecelakaan  lalu  lintas. Kecelakaan lalu lintas tidak hanya menimbulkan korban jiwa tetapi juga menimbulkan kerugian secara materiil atau finansial.
Kecelakaan lalu lintas merupakan peristiwa yang terjadi pada suatu  pergerakan lalu lintas akibat adanya kesalahan pada sistem pembentuk lalu lintas  yang melibatkan manusia sebagai  pengemudi,  kendaraan, jalan dan lingkungan sekitar.  Kecelakaan lalu lintas  juga  terjadi  karena  adanya  ketidakseimbangan  antara  jumlah  kendaraan  dengan fasilitas jalan yang ada, terutama perluasan jaringan jalan  raya (Nurcahyo, 2022).
Meningkatnya  volume  kendaraan  pribadi,  khususnya  sepeda  motor  di  jalan  raya  yang tidak  disertai  dengan  penambahan  akses  jalan  raya  yang  memadai  untuk  menampung
banyaknya  kendaraan  menimbulkan  dampak  negatif  bagi  pengguna  jalan  yang  lain, misalnya kemacetan dan tingginya angka kecelakaan lalu lintas. Lalu lintas yang tidak aman, tidak tertib, tidak lancar dan tidak efesien akan menimbulkan berbagai kesulitan dalam  masyarakat  (Enggarsasi  &  Sa’diyah,  2017).  Kecelakaan  lalu  lintas  di  Indonesia mengindikasikan  adanya  hubungan  yang  cukup  signifikan  antara  perilaku  kejadian kecelakaan  dengan  karakteristik  lalu  lintasnya,  misalnya  di  jalan-jalan  perkotaan  pada umumnya yang terlibat kecelakaan terbesar adalah sepeda motor, pejalan kaki dan sepeda yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang fatal, sedangkan kecelakaan di luar kota mengindikasikan dominasi keterlibatan kendaraan roda empat ke atas dengan tingkat kefatalan yang juga mengkhawatirkan (Sailendra, 2008).
Pada tindak pidana kecelakaan lalu lintas seringkali terjadi kontra diksi, di mana pelaku tindak pidana lalu lintas sudah melaksanakan kewajibannya memberikan santunan kepada  korban  atau  keluarga  korban  namun  tetap  dikenakan  sanksi  pidana.  Hal  ini seringkali  dirasa  tidak  adil  bagi  pelaku  tindak  pidana  lalu  lintas  jalan.  Oleh  karena  itu kemudian timbul wacana agar dapat diupayakan diversi dengan pendekatan keadilan yang restoratif  ( restorative  justice )  bagi  pelaku  tindak  pidana  lalu  lintas  jalan.  Keadilan restoratif ( restorative justice ) merupakan suatu jalan untuk menyelesaikan kasus pidana yang melibatkan masyarakat,  korban dan pelaku  kejahatan dengan tujuan agar tercipta keadilan bagi seluruh pihak sehingga diharapkan terciptanya keadaan yang sama seperti saat sebelum terjadinya kejahatan serta untuk mencegah terjadinya kejahatan lebih lanjut. Tujuan  keadilan  restoratif  ( restorative  justice )  dengan  kata  lain  adalah  pemulihan hubungan antara pelaku dengan dengan korban.
Pendekatan keadilan restoratif merupakan suatu pendekatan yang bertujuan untuk menjawab  ketidakpuasan  atas  hasil  kerja  Sistem  Peradilan  Pidana  (SPP)  yang  ada. Pendekatan  ini  digunakan  sebagai  bingkai  strategi  dalam  menangani  perkara  pidana. Prinsip keadilan restoratif merupakan bagian dari inheren dalam sistem peradilan pidana di  negara  maju  (Syahrin,  2018).  Prinsip-prinsip  keadilan  restoratif  ( restorative  justice ) sebagaimana yang dirumuskan dalam United  Nations Resolutions and Decision Adopted by ECOSOC at its Substantive Session of 2002 (Denis, 2021) .
Konsep  asli  atau  teoretis  dari restorative  justice (keadilan  restoratif)  adalah penyelesaian  konflik  secara  informal  dalam  rangka  pemulihan  hubungan.  Keadilan restoratif  ( restorative  justice )  di  Indonesia  cenderung  bersifat  informal  dalam  suatu pranata sosial yang bersifat  formal. Restorative justice (keadilan restoratif) merupakan suatu  filsafat,  proses,  ide,  teori  dan  intervensi  yang  menekankan  dan  memperbaiki kerugian yang disebabkan oleh pelaku kriminal.  Proses ini sangat  kontras dengan cara standar  mengenai  kejahatan  yang  dipandang  sebagai  pelanggaran  yang  dilakukan terhadap  negara. Restorative  justice (keadilan  restoratif)  menemukan  dasar  filosofis dalam  sila  keempat  Pancasila,  yaitu  musyawarah  sebagai  prioritas  dalam  mengambil keputusan. Tujuan menyelesaikan masalah dengan mediasi adalah untuk memanusiakan sistem  peradilan,  yaitu  keadilan  yang  mampu  menjawab  kebutuhan  yang  hakiki  dari korban, pelaku dan masyarakat (Fitrian & Muhammad, 2021).
Rumusan khusus yang mengatur tentang restorative justice (keadilan restoratif) memang  belum  ada,  namun  hal  ini  tidak  berarti  bahwa  penerapan restorative  justice (keadilan restoratif) tidak ada dasar hukumnya. Terlebih dalam Teori Penemuan Hukum yang menjadi tugas penegak hukum yang meliputi juga menemukan hukum yang hidup ( the living law ) dalam masyarakat (Muhibbuddin, 2015). Apabila hukum yang ada dalam masyarakat ternyata tidak mampu menyelesaikan masalah yang ada maka menurut kajian sociolegal studies , aparat penegak hukum tidak berarti diam dan melakukan pembiaran tanpa menciptakan keadilan (Prayitno, 2012).
Pemikiran mengenai restorative justice (keadilan restoratif) pertama kali muncul di  kalangan  ahli  Hukum  Pidana  sebagai  reaksi  atas  dampak  negatif  yang  timbul  dari penerapan  sanksi  pidana  dengan  sifat  represif  dan  koersifnya..  Hal  ini  terlihat  dari pernyataan  Hulsman  yang  mengatakan  bahwa  sistem  Hukum  Pidana  dibangun  dengan pemikiran  bahwa  Hukum  Pidana  harus  menimbulkan  nestapa.  Pemikiran  tersebut menurut Hulsman sangat berbahaya, oleh karena itu Hulsman mengemukakan ide untuk menghapus  sistem  Hukum  Pidana  yang  dianggap  lebih  banyak  mendatangkan penderitaan  dari  pada  kebaikan  dan  menggantikanya  dengan  cara  lain  yang  dianggap lebih baik (Hulsman, 1998). Dalam konteks kecelakaan lalu lintas di Kota Sorong, Papua Barat,  ada  beberapa  hal  yang  perlu  dipertimbangkan  dari  perspektif  hukum  adat  suku Moi,  yakni  suku  Moi  memiliki  sistem  hukum  adat  yang  khas  yang  mengatur  tentang tindakan-tindakan  yang  harus  dilakukan  apabila  terjadi  kecelakaan  lalu  lintas  yang melibatkan  anggota  suku  Moi.  Dalam  hukum  adat  suku  Moi,  biasanya  tindakan  yang harus  dilakukan  adalah  melalui  upacara  adat  yang  disebut  "garewa".  Garewa  adalah upacara  adat  yang  dilakukan  sebagai  bentuk  perdamaian  antara  keluarga  korban  dan pelaku  kecelakaan.  Dalam  upacara  ini,  pihak  pelaku  kecelakaan  harus  memberikan sejumlah  uang  sebagai  bentuk  ganti  rugi  kepada  keluarga  korban,  serta  melakukan berbagai ritual sebagai tanda permohonan maaf dan meminta pengampunan dari keluarga korban.
Namun, di samping hukum adat suku Moi, ada juga peraturan-peraturan hukum nasional yang berlaku di Indonesia, termasuk dalam hal kecelakaan lalu lintas. Dalam hal kecelakaan  lalu  lintas  di  Kota  Sorong,  pihak  yang  terlibat  dalam  kecelakaan  biasanya akan  diatur  oleh  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas  dan Angkutan Jalan. Sementara itu, apabila terdapat perbedaan antara hukum adat dan hukum nasional, maka biasanya hukum nasional akan diutamakan sebagai hukum yang berlaku. Meskipun begitu, pihak yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas dapat mencoba untuk menyelesaikan masalah secara damai dengan melibatkan adat istiadat suku Moi sebagai salah  satu  cara  untuk  menyelesaikan  konflik  secara  adil  dan  harmonis.  Dalam  Hukum adat  mengacu  pada  prinsip-prinsip  dan  praktik-praktik  hukum  tidak  tertulis  yang diwariskan  secara  turun-temurun  dalam  suatu  komunitas  atau  masyarakat  tertentu. Kebiasaan ini sering kali berakar kuat pada budaya dan tradisi masyarakat dan mungkin telah dipraktikkan selama berabad-abad. Belakangan ini, hukum adat telah mendapatkan
pengakuan  sebagai  sumber  hukum  yang  sah  di  banyak  yurisdiksi,  termasuk  dalam konteks peraturan lalu lintas.

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif, dan bersifat  deskriptif  analitis  menggunakan  baik  bahan  hukum  primer,  sekunder  maupun tersier sebagai data utama. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan abstrak  teoritis.  Sedangkan  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah pendekatan perundangundangan ( statute approach ) dan pendekatan konsep ( conceptual approach ). Pendekatan undang-undang ( statute approach ) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.  Sedangkan  pendekatan  konseptual  ( conceptual  approach )  yaitu  pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum (Cantika, 2022).
Bahan-bahan  hukum  yang  ditelaah  dalam  penelitian  ini,  antara  lain  terdiri  dari Pertama, bahan  hukum  primer,  yaitu:  Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP);  Undang-undang  Nomor  2  Tahun  2002  tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan;  Undang-undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang Kekuasaan  Kehakiman;  Keputusan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor: 096/KMA/SK/VII/2011  tentang  Tim  Penerbitan  Yurisprudensi  Mahkamah  Agung Republik  Indonesia  mengenai  Rumusan  Kaidah  Hukum;  Yurisprudensi  Mahkamah Agung Putusan Nomor 1600 K/Pid/2009. Kedua, bahan hukum sekunder, yaitu sumber hukum  sekunder  berupa  buku,  artikel  dalam  jurnal  ilmiah,  surat  kabar,  majalah,  dan lainnya yang berkaitan dengan topik yang diteliti, dan Ketiga, bahan hukum tertier, yaitu: kamus, ensiklopedia, dan lainnya yang menjelaskan lebih ringkas dari suatu penelitian. Data-data tersebut dikumpulkan dengan menggunakan metode studi dokumen.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penyelesaian  Tindak  Pidana  Kecelakaan  Lalu Lintas  Melalui  Prinsip Restorative Justice Di Wilayah Kota Sorong
Seiring  dengan  perkembangan  hukum  pidana,  ada  kecenderungan  paradigma pemidanaan  dan  gagasan  keadilan  berubah  dari  keadilan  retributif  (peradilan  pidana) menjadi  keadilan  restoratif.  Dalam  hal,  tindak  pidana  kecelakaan  lalu  lintas  dapat diselesaikan  dengan  menggunakan  prinsip-prinsip  keadilan  restoratif  dan  kebijakan hukum pidana dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas merupakan beberapa dari sekian banyak penelitian yang telah dilakukan mengenai hal ini. keadilan restoratif dapat membantu  para  pihak  yang  terlibat  dalam  kecelakaan  lalu  lintas  untuk  mencapai penyelesaian dan mencapai keadilan dan manfaat bagi semua pihak.
Keadilan  restoratif  adalah  model  pendekatan  yang  dikembangkan  pada  tahun 1960-an  untuk  membantu  menyelesaikan  kasus-kasus  pidana.  Strategi  ini  menekankan keterlibatan langsung antara pelaku, korban, dan masyarakat dalam penyelesaian kasus pidana,  berbeda  dengan  strategi  yang  digunakan  dalam  sistem  peradilan  pidana tradisional.  Keadilan  restoratif  adalah  kerangka  hukum  yang  menurut  liebmann, "bertujuan  untuk  memulihkan  kesejahteraan  korban,  pelaku,  dan  masyarakat  yang dirugikan  oleh  kejahatan,  serta  mencegah  terjadinya  pelanggaran  atau  tindak  pidana." (Liebmann,  2007)  selain  itu,  liebmann  menawarkan  rumusan  prinsip-prinsip  dasar keadilan restoratif sebagai berikut: (a) memprioritaskan dukungan dan pemulihan korban; (b) pelaku bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya; (c) dialog antara korban dan pelaku untuk mencapai kesepahaman; (d) ada upaya untuk menempatkan kerugian yang ditimbulkan secara layak; (e) pelaku harus menyadari bagaimana menghindari kejahatan di masa depan; dan (f) masyarakat membantu mengintegrasikan kedua belah pihak, baik korban maupun pelaku  (Liebmann, 2007).
Kepentingan  korban  memiliki  peran  yang  jauh  lebih  penting  dalam  proses restoratif  dibandingkan  dengan  sistem  peradilan  pidana  saat  ini.  Undang-undang  yang mendefinisikan  hak-hak  prosedural  korban  selama  proses  hukum  acara  pidana  atau hukum  acara  pidana  anak  telah  diadopsi  di  beberapa  negara  (Hutauruk,  2019).  untuk menyelesaikan kasus-kasus pidana di luar pengadilan, keadilan restoratif dapat diterapkan dengan salah satu  dari beberapa cara. Metode-metode ini dapat  dikembangkan sebagai hasil dari penelitian yang ekstensif (Utomo et al., 2019).
Keterlibatan masyarakat juga dapat menjadi bagian dari keadilan restoratif, yang memungkinkan  anggota  masyarakat  yang  terkena  dampak  untuk  mengambil  bagian dalam  proses  dialog  dan  menawarkan  bantuan  kepada  korban  dan  pelaku.  Dengan mendorong  rasa  akuntabilitas  dan  tanggung  jawab  di  dalam  komunitas,  hal  ini  dapat membantu pemulihan kepercayaan. Penting untuk diingat bahwa keadilan restoratif tidak dapat menggantikan proses peradilan pidana. Tuntutan pidana mungkin masih diperlukan dalam  kasus  kecelakaan  lalu  lintas  yang  serius  untuk  meminta  pertanggungjawaban pelaku  atas  tindakan  mereka  dan  untuk  melindungi  masyarakat.  Tujuan  dari  keadilan restoratif adalah untuk mengatasi kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan dengan cara yang lebih komprehensif dan berfokus pada masyarakat. Hal ini dapat digunakan sebagai pendekatan komplementer terhadap peradilan pidana.
Kecelakaan lalu lintas yang merupakan tindak pidana, dan diatur dalam pasal 310 ayat  (2),  (3),  dan  (4)  UU  no.  22  tahun  2009  tentang  lalu  lintas  dan  angkutan  jalan. Sebelum  UU  lalu  lintas  dan  angkutan  jalan  diundangkan,  kecelakaan  lalu  lintas  hanya dianggap sebagai masalah pribadi. UU lalu lintas dan angkutan jalan dianggap sebagai terobosan hukum  karena menempatkan kecelakaan lalu lintas, yang sebelumnya hanya dianggap  sebagai  kelalaian  (culpa),  sebagai  suatu  tindak  pidana/kejahatan  yang  harus diberlakukan hukum publik. Dalam hukum publik, dalam hal ini hukum pidana, setiap masalah  yang  timbul  akan  diserahkan  kepada  negara  melalui  sistem  peradilan  untuk penyelesaiannya.  Proses  penyelesaian  dalam  sistem  peradilan  pidana  tidak  melibatkan
pelaku maupun korban. Baik korban maupun pelaku hanya berperan kecil dan tidak ada ruang  yang  tersedia  bagi  pelaku  dan  korban  untuk  menemukan  keadilan  yang  lebih personal.
Dampak  kecelakaan  lalu  lintas  tidak  hanya  dirasakan  oleh  korban  dan keluarganya, tetapi juga oleh lingkungan sekitar. Masyarakat dipaksa untuk menyaksikan ketidakadilan  dan  kejahatan  yang  terjadi  di  lingkungan  mereka.  Orang-orang  ini  dapat terlibat jika korban kecelakaan lalu lintas mengalami masalah psikologis, fisik, atau sosial sebagai  akibat  dari  kecelakaan  tersebut.  Oleh  karena  itu,  kasus-kasus  yang  melibatkan kecelakaan lalu lintas perlu melibatkan masyarakat dalam penyelesaiannya. Penyelesaian kasus  kecelakaan  lalu  lintas  yang  intensif  dan  menyeluruh  tidak  hanya  berfokus  pada korban, pelaku, dan keluarga mereka, tetapi juga pada orang-orang yang terkena dampak langsung dari kecelakaan tersebut (Primasari, n.d.).
Menurut (Marshall, 1996) definisi keadilan restoratif telah dimodifikasi dengan adanya partisipasi dari pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat. marshall berpendapat bahwa pendekatan keadilan restoratif adalah suatu metode penyelesaian perkara pidana yang  melibatkan  semua  pihak  yang  terkait  agar  pada  akhirnya  dapat  mencapai  suatu penyelesaian  dan  juga  perdamaian  dalam  menghadapi  peristiwa  yang  terjadi  setelah terjadinya tindak pidana  dan untuk  menemukan cara menghadapinya di  kemudian hari (Marshall,  1996).  penggunaan  keadilan  restoratif  merupakan  paradigma  baru  dalam menangani kejahatan. Menurut (Yarn, 2023), keadilan restoratif lebih menekankan pada rasa sakit atau kehilangan yang dialami oleh korban daripada hukuman terhadap pelaku. Korban  kecelakaan  mobil  tidak  mendapatkan  apapun  dari  hukuman  yang  dijatuhkan kepada pelaku.
Ide  keadilan  restoratif  adalah  metode  penyelesaian  pelanggaran  hukum  dengan mempertemukan  korban  dan  pelaku  dalam  sebuah  pertemuan  sehingga  mereka  dapat bersuara.  Alih-alih  menekankan  bagaimana  pelaku  harus  bertanggung  jawab  atas kejahatan  yang  telah  dilakukan  dan  bagaimana  korban  dapat  dikembalikan  ke  kondisi semula,  keadilan  restoratif  lebih  mengutamakan  bagaimana  pelaku  dapat  bertanggung jawab atas kejahatan yang telah dilakukan. Tujuan utama dari keadilan restoratif adalah untuk  menciptakan  peradilan  yang  adil,  tetapi  juga  diantisipasi  bahwa  semua  pihak, termasuk pelaku, korban, dan masyarakat, akan memainkan peran yang signifikan dalam proses  tersebut.  Korban  berhak  atas  kompensasi  yang  disepakati  oleh  pelaku  dan diharapkan  dapat  menggantikan  kerugian  atau  penderitaan  yang  diderita  oleh  korban secara proporsional dengan penderitaan yang dialami.
Selain  itu,  diharapkan  melalui  keadilan  restoratif,  pelaku  akan  mengakui kesalahannya. Mediasi, mediasi korban-pelaku, reparasi, pertemuan kelompok keluarga, kelompok  korban-pelaku,  dan  kewaspadaan  korban  adalah  contoh-contoh  teknik penyelesaian keadilan restoratif. Prinsip dasar dari keadilan restoratif adalah mendorong partisipasi  bersama  antara  pelaku,  korban,  dan  kelompok  masyarakat  untuk menyelesaikan  suatu  peristiwa  atau  tindak  pidana.  Pelaku,  korban,  dan  masyarakat
diposisikan  sebagai  pemangku  kepentingan  yang  secara  langsung  mencari  solusi  yang dianggap adil bagi semua pihak.
Keadilan restoratif digunakan dalam kasus-kasus kriminal yang melibatkan anak sebagai  pelaku,  namun  saat  ini  sering  muncul  diskusi  mengenai  penggunaan  keadilan restoratif dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang fatal.  Hal ini memunculkan beberapa masalah.  Pertama,  ada  kekhawatiran  bahwa  pelaku  akan  bertindak  sewenang-wenang karena  mereka  percaya  bahwa  mereka  dapat  memberikan  kompensasi  kepada  korban kecelakaan  atau  keluarga  mereka,  yang  memungkinkan  mereka  untuk  mengulangi tindakan  mereka  di  masa  depan  karena  hukuman  yang  mereka  terima  tidak  membuat mereka  jera.  Kedua,  jika  terjadi  perdamaian  antara  para  pihak  sebelum  proses  hukum, apakah mungkin pelaku tidak akan dituntut? Hal ini menimbulkan kekhawatiran karena dapat  mengakibatkan  tidak  adanya  kepastian  hukum.  Ketika  keadilan  restoratif diterapkan  dalam  kasus  kecelakaan  lalu  lintas,  kedua  masalah  ini  sering  menimbulkan ambiguitas.
Sebaliknya, mengingat keterbatasan hukum pidana dalam menangani kejahatan, maka akan menimbulkan lebih banyak masalah. Menurut barda nawawi arief, sifat/esensi dan  tujuan  hukum  pidana  itu  sendiri  dapat  menjadi  faktor  penyebab  terbatasnya efektivitasnya  (Engineer,  2007).  sanksi  hukum  yang  berlaku  saat  ini  tidak  berfungsi sebagai obat untuk mengatasi penyebab (sumber) penyakit dan juga mengandung unsur- unsur  yang  berpotensi  membahayakan.  Pada  umumnya,  polisi  menggunakan  metode mediasi  penal  untuk  menyelesaikan  sengketa  kecelakaan  lalu  lintas  agar  kedua  belah pihak  mendapatkan  keuntungan  dari  penyelesaian  kasus  tersebut  (Hairuddin,  2016). kepentingan  korban  tidak  terpengaruh  oleh  hukuman  yang  bersifat  pribadi.  Penerapan hukum  pidana  semakin  diperlemah  dengan  sedikitnya  jenis  sanksi  pidana  yang  diatur dalam  uu  lalu  lintas  dan  angkutan  jalan.  UU  lalu  lintas  dan  angkutan  jalan  hanya mencantumkan sanksi pidana-yaitu penjara dan denda-secara individual atau kolektif.
Keadilan,  menurut  john  rawls,  didefinisikan  sebagai fairness ,  yang  mencakup gagasan bahwa orang yang bebas dan rasional harus ditempatkan pada pijakan yang sama ketika memajukan kepentingan mereka harus ditempatkan pada pijakan yang sama ketika mereka  memulai,  dan  bahwa  ini  adalah  kondisi  yang  diperlukan  bagi  mereka  untuk bergabung dengan organisasi yang ingin mereka ikuti. Bergabung dengan kelompok yang mereka inginkan (Sutrisno, 2007). jadi, jika tatanan yang ada dapat diterima oleh semua individu secara adil, melalui penerimaan yang tulus terhadap semua tatanan yang ada oleh semua kelompok, golongan, ras, etnis, dan agama tanpa tekanan, maka tatanan yang ada dengan sendirinya bertransformasi menjadi adil (alamiah, natural).
Ketika  upaya  penerapan  keadilan  restoratif  lebih  mengedepankan  kepentingan pelaku  daripada  kepentingan  korban,  perdebatan  mengenai  penerapannya  dalam  kasus kecelakaan lalu  lintas yang mengakibatkan korban jiwa menjadi  semakin  mengemuka. Persepsi masyarakat menjadi miring terhadap penerapan keadilan restoratif. Kemudian, masyarakat  memperdebatkan  kelebihan  dan  kekurangan  dari  penggunaan  keadilan
restoratif untuk menyelesaikan kasus-kasus pidana kecelakaan lalu lintas.  Pendapat yang pro  menyatakan  bahwa  karena  faktor  penyebab  kecelakaan  lalu  lintas  biasanya  karena ketidaksengajaan  atau  kelalaian,  maka  memenjarakan  pelaku  akan  menjadi  hukuman yang  sangat  memberatkan.    Di  sisi  lain,  sudut  pandang  yang  berlawanan  berpendapat bahwa korban kecelakaan lalu lintas dan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku telah memenuhi rasa keadilan. Oleh karena itu, dalam menggunakan penafsiran prinsip-prinsip kecelakaan  harus  dilihat  dari  sudut  pandang  korban  dan  pelaku  kecelakaan  lalu  lintas sebelum  menerapkan  keadilan  restoratif  pada  kasus-kasus  kecelakaan  lalu  lintas  yang diklasifikasikan sebagai tindak pidana.
Konsep keadilan restoratif muncul sebagai respon atas dampak negatif dari sanksi pidana yang bersifat represif dan koersif, seperti yang dijelaskan oleh Hulsman. Gagasan ini  telah  mendapatkan  pengakuan  di  berbagai  negara,  termasuk  Indonesia,  dan  telah diterapkan pada beberapa kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban jiwa. Meskipun  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan Jalan  telah  mengatur  sanksi  pidana  bagi  pengendara  kendaraan  bermotor  yang  karena kelalaiannya  mengakibatkan  korban  jiwa,  namun  korban  dalam  kecelakaan  lalu  lintas juga perlu mendapat perhatian. Dalam disiplin ilmu viktimologi yang membahas masalah korban  dalam  segala  aspek,  termasuk  hak  dan  kewajibannya  dalam  Sistem  Peradilan Pidana,  beberapa  kasus  diselesaikan  melalui  partisipasi  aktif  korban,  pelaku,  dan masyarakat  dalam  hubungannya  dengan  aparat  penegak  hukum.  Hukum  adat  dan mekanisme  penyelesaian  konflik  Suku  Moi  juga  relevan  dengan  konsep  keadilan restoratif karena menekankan keterlibatan masyarakat dan pembangunan konsensus.
Dalam hal penjatuhan sanksi pidana, penyelesaian secara adat diperlukan di Kota Sorong. Hal ini dimaksudkan agar dalam kasus-kasus pidana, masyarakat adat atau kepala adat  Moi  dapat  meninjau  kembali  penyelesaian  secara  litigasi  atau  di  luar  pengadilan. Selain  itu,  jika  pelaku  menolak  untuk  mematuhi  hukuman  kurungan,  hukum  adat  Moi dapat  berfungsi  sebagai  subsider  atau  pengganti  masalah  utama,  seperti  denda  sebagai pengganti hukuman kurungan. Korban dan kepala suku Moi menentukan jumlah denda, yang  dapat  dibayar  dengan  babi,  piring,  guci,  atau  barang-barang  lain  dari  ekonomi tradisional suku Moi.
Masyarakat Moi mengikuti hukum adat sebagai kode etik, dan ini sangat penting dalam  menyelesaikan  sengketa.  Masyarakat  adat  yang  menjadi  pelaku  dalam  kasus kriminal diharuskan membayar ganti rugi material, biasanya dalam bentuk uang, sebagai bagian  dari  proses  mediasi.  Kasus  pidana  dianggap  selesai  setelah  korban  menerima pembayaran,  dan  pada  saat  itu  mereka  mencabut  laporan  polisi.  Secara  keseluruhan, selama permintaan korban untuk membayar denda adat dipenuhi, masyarakat Moi senang dengan prosedur hukum adat. Jelas bahwa menerapkan hukum adat memiliki keuntungan, seperti mencegah calon pelanggar dan memberikan rasa keadilan kepada korban. Dalam hal penerapan sanksi atau denda adat Moi, prosesnya secara umum sama untuk suku-suku yang memiliki marga yang berbeda. Kepala adat akan mempertemukan kedua belah pihak untuk berdamai.
Dalam  hal,  kasus  kriminal  kemudian  ditangani  sesuai  dengan  hukum  nasional yang relevan setelah hukum adat diterapkan. Hasil dari penyelesaian hukum adat dapat menjadi pedoman atau faktor dalam keputusan pengadilan jika kasus tersebut dibawa ke pengadilan.  Kepolisian  Resor  Kota  Sorong  bekerja  sama  dengan  masyarakat  adat  di daerah  tersebut,  khususnya  masyarakat  adat  Moi,  untuk  menyelesaikan  kasus-kasus kriminal  di  Kota  Sorong  dengan  menggunakan  metode  pendekatan  adat.  Kepolisian Resor  Kota  Sorong  bekerja  sama  dengan  pihak-pihak  yang  berperkara  (lembaga  adat) atau masyarakat adat yang terlibat dalam kasus-kasus pidana ringan. Menerima laporan, memanggil para pihak dan saksi, melakukan diskusi, dan mengambil keputusan adalah bagian  dari  prosedur  ini.  Para  pemimpin  lembaga  adat  atau  Masyarakat  Adat  yang bersangkutan juga dilibatkan.
Dalam kasus kecelakaan lalu lintas, hukum adat juga dapat berlaku, terutama di daerah pedesaan di mana norma-norma dan praktik-praktik tradisional masih dominan. Di  sisi  lain,  hukum  adat  dapat  menjadi  rumit  dan  mungkin  berbeda  dengan  hukum nasional,  sehingga  menimbulkan  ambiguitas  dan  ketidakpastian  bagi  para  pelaku  dan korban. Di Kabupaten Sorong, mereka yang menyebabkan kecelakaan diwajibkan untuk memberikan kompensasi kepada korban atau keluarga korban berdasarkan hukum adat. Namun,  di  bawah  hukum  nasional,  mereka  masih  dapat  dimintai  pertanggungjawaban pidana  meskipun  ada  kewajiban  untuk  mengganti  kerugian.  Hal  ini  menimbulkan argumen  tandingan  di  mana  mereka  yang  melakukan  pelanggaran  lalu  lintas  mungkin percaya  bahwa  mereka  dihukum  secara  tidak  adil  meskipun  mereka  telah  memenuhi kewajiban mereka untuk memberikan ganti rugi.
Cedera  serius  atau  bahkan  kematian  akibat  kecelakaan  lalu  lintas  dapat menimbulkan  tuntutan  pidana  di  bawah  sejumlah  undang-undang  dan  peraturan, termasuk  UU  No.  22  tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  dan  Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP).  Dalam  situasi  seperti  ini,  pelaku  dapat dihukum dengan denda dan penjara, yang dalam beberapa kasus mungkin terlihat tidak adil,  terutama  jika  pelaku  telah  memberikan  kompensasi  kepada  korban  atau  keluarga korban.  Dengan  adanya  kesulitan-kesulitan  tersebut,  ada  peningkatan  minat  untuk meneliti strategi keadilan restoratif untuk menangani kecelakaan lalu lintas.
Dalam  rangka  menemukan  resolusi  yang  memuaskan  kebutuhan  kedua  belah pihak,  keadilan  restoratif  berfokus  pada  perbaikan  kerusakan  yang  disebabkan  oleh kejahatan  dan  melibatkan  komunikasi  langsung  antara  korban  dan  pelaku.  Strategi  ini dapat  sangat  membantu  dalam situasi  tabrakan di  mana mungkin ada kebutuhan untuk dukungan dan rehabilitasi yang berkelanjutan karena potensi parahnya dampak emosional pada  kedua  belah  pihak.  Salah  satu  strategi  alternatif  adalah  keadilan  restoratif,  yang bertujuan  untuk  memperbaiki  kerusakan  yang  disebabkan  oleh  pelanggaran  dan memperbaiki  ikatan  antara  pihak-pihak  yang  terlibat.  Strategi  ini  dapat  menghasilkan penyelesaian  yang  lebih  adil  dan  layak  bagi  semua  pihak,  termasuk  korban,  keluarga korban, dan pelaku.
Secara umum, masalah kecelakaan lalu lintas melibatkan berbagai sistem hukum dan norma budaya, dan masih sulit untuk menemukan solusi yang adil dan tepat untuk kerugian  yang  ditimbulkan  oleh  kecelakaan  ini.  Keadilan  restoratif  mungkin  dapat menjadi  jalan  yang  menjanjikan,  namun  masih  diperlukan  lebih  banyak  penelitian  dan pengujian untuk dapat memahami potensinya dalam situasi ini. Hukum adat dan keadilan restoratif dapat menjadi mekanisme yang saling melengkapi untuk menyelesaikan konflik dan  memajukan  keadilan  di  Kabupaten  Sorong  dan  sekitarnya,  sementara  peraturan perundang-undangan nasional menyediakan kerangka kerja untuk menangani kecelakaan lalu lintas.

## KESIMPULAN
Dari  hasil  penelitian  dapat  disimpulkan  bahwa  keterlibatan  langsung  antara pelaku,  korban,  dan  masyarakat  dalam  penyelesaian  kasus  pidana  ditekankan  dalam pendekatan  keadilan  restoratif.  Tindak  pidana  yang  melibatkan  kecelakaan  lalu  lintas dapat  diselesaikan  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  keadilan  restoratif.  Karena  melayani kepentingan korban dan pelaku berdasarkan dua  perspektif (korban dan pelaku) dalam hal tindak pidana kecelakaan, penggunaan keadilan restoratif sangat penting. Penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana yang mengutamakan kepentingan korban dan pelaku dalam mencari solusi atas kejahatan dan akibatnya telah dituangkan dalam  surat  edaran  yang  dikeluarkan  oleh  Kepolisian  Republik  Indonesia.    Dinamika tradisional antara masyarakat lokal dan pemerintah mereka dalam memerangi kejahatan dapat diubah dengan penggunaan keadilan restoratif dalam kasus-kasus yang melibatkan kecelakaan.
Lembaga adat masih sering digunakan di Kota Sorong oleh masyarakat setempat untuk menyelesaikan konflik, namun UU No. 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah mengatur ancaman hukuman pidana bagi mereka yang bertanggung jawab atas kecelakaan  lalu  lintas.  Oleh  karena  itu,  polisi  harus  menyelidiki  kecelakaan  lalu  lintas meskipun  keluarga  korban  memutuskan  untuk  tidak  menuntut.  Sudut  pandang  yang berbeda  tentang  bagaimana  menangani  kejahatan  dan  dampaknya  terhadap  korban, pelaku, dan masyarakat ditawarkan oleh keadilan restoratif. Masyarakat adat Moi di Kota Sorong memiliki sistem hukum adatnya sendiri yang mengedepankan asas kekeluargaan dan  negosiasi  untuk  mencapai  kesepakatan  yang  saling  menguntungkan  dalam  kasus- kasus  kriminal,  terutama  yang  melibatkan  kecelakaan  lalu  lintas.  Budaya  Moi  telah menciptakan  sejumlah  mekanisme,  seperti  "kalak  foo"  dan  "teh  bless",  untuk menyelesaikan  perselisihan  dalam  kehidupan  sosial  dan  budaya  mereka.  Metode tradisional  masih  penting  sebagai  representasi  budaya  dan  sejarah  Moi,  meskipun popularitasnya  menurun  di  daerah  perkotaan.  Untuk  mewakili  masyarakat  adat  dalam hubungan  eksternal  yang  melibatkan  kepentingan  adat,  Dewan  Masyarakat  Adat Malamoi  mengelola  dan  menyelesaikan  masalah-masalah  yang  berkaitan  dengan  adat istiadat dan hukum adat.
Di  Kota  Sorong,  penyelesaian  secara  adat  diperlukan  untuk  menjatuhkan hukuman  pidana,  dan  kasus  pidana  dianggap  selesai  ketika  korban  telah  menerima kompensasi.  Proses  hukum  adat  umumnya  disukai  oleh  masyarakat  Moi  karena memberikan  rasa  keadilan  bagi  korban  dan  mencegah  calon  pelaku.  Jika  masalah  ini dibawa  ke  pengadilan,  kesimpulan  dari  penyelesaian  hukum  adat  dapat  digunakan sebagai  preseden  atau  sebagai  faktor  penentu  oleh  pengadilan.  Untuk  menyelesaikan kasus-kasus  kriminal  di  Kota  Sorong  dengan  menggunakan  teknik-teknik  tradisional, Kepolisian  Resor  Kota  Sorong  bekerja  sama  dengan  masyarakat  adat  setempat, khususnya masyarakat adat Moi.

## BLIBLIOGRAFI
Cantika, M. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Kapal Pompong Pada Pelabuhan Sekupang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran .
Denis,  Y.  P.  (2021). Pendekatan  Restorative  Justice  Dalam  Sistem  Pemidanaan  Di Indonesia  Untuk  Mencapai  Tujuan  Pemidanaan .  FAKULTAS  HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.
Enggarsasi,  U.,  &  Sa’diyah,  N.  K.  (2017).  Kajian  terhadap  faktor-faktor  penyebab kecelakaan  lalu  lintas  dalam  upaya  perbaikan  pencegahan  kecelakaan  lalu  lintas. Perspektif , 22 (3), 238–247.
Engineer, A. A. (2007). Islam dan pembebasan . LKIS Pelangi Aksara.
Fitrian,  A.,  &  Muhammad,  A.  (2021).  Penerapan  Metode  Restorative  Justice  dalam Penyelesaian Perkara di Indonesia. Innovative: Journal Of Social Science Research , 1 (2), 243–249.
Hairuddin,  A.  (2016).  LEGALITAS  PENYIDIK  POLRI  PADA  PENYELESAIAN PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS. LEX ET SOCIETATIS , 4 (6).
Hulsman,  L.  H.  C.  (1998).  Selamat  Tinggal  Hukum  Pidana  Menuju  Swa  Regulasi, diterjemahkan oleh Wonosusanto. Forum (Surakarta: Studi Hukum Pidana) .
Hutauruk,  R.  H.  (2019). Penanggulangan  Kejahatan  Korporasi  Melalui  Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum . Sinar Grafika.
Liebmann, M. (2007). Restorative justice: How it works . Jessica Kingsley Publishers.
Marshall, T. F. (1996). The evolution of restorative justice in Britain. Eur. J. on Crim. Pol’y & Rsch. , 4 , 21.
Muhibbuddin,  M.  (2015). Pembaruan  Hukum  Waris  Islam  di  Indonesia .  State  Islamic Institute of Tulungagung.
Nurcahyo,  M.  W.  A.  (2022).  IMPLEMENTASI  SANKSI  PIDANA  MENURUT UNDANG–UNDANG  NOMOR  22  TAHUN  2009  TENTANG  LALU  LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (Studi di Pengadilan Negeri Surabaya). Jurnal Hukum Dan Keadilan .
Prayitno, K. (2012). restorative justice untuk peradilan di Indonesia (perspektif yuridis filosofis  dalam  penegakan  hukum  In  concreto). Jurnal  Dinamika  Hukum , 12 (3), 407–420.
Primasari,  L.  (n.d.).  MODEL  PENYELESAIAN  PERKARA  KECELAKAAN  LALU LINTAS (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH). Yustisia Jurnal Hukum , 3 (2).
Sailendra, A. B. (2008). Pengkajian Besaran Biaya Kecelakaan Lalu Lintas Atas Dasar Perhitungan  Biaya  Korban  Kecelakaan  Studi  Kasus  Bandung,  Cirebon  Dan Purwokerto. Jurnal Jalan-Jembatan , 89–111.
Sutrisno, E. (2007). Bunga rampai hukum & globalisasi . Genta Press.
Syahrin, M. A. (2018). Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu. Majalah Hukum Nasional , 48 (1), 97–114.
Utomo, W., Isnaini, H., Suhartono, S., & Isnaeni, M. (2019). The Position of Honorary Council of Notary in Coaching Indonesian Notaries. JL Pol’y & Globalization , 92 , 126.
Yarn,  D.  H.  (2023).  Evolution  and  dueling  dispute  processing. Evolution  and  Human Behavior , 44 (3), 272–277.

## Copyright Holder:
Alif Putri Diajengsari, Guspri Devi Artanti, Cucu Cahyana (2023)

## Syntax Idea
This article is licensed under: