ISSN: 2614-4336
KONFLIK SOSIAL MASYARAKAT NELAYAN PULAU KODINGARENG PT. ROYAL BOSKALIS ATAS PENAMBANGAN PASIR LAUT DI PESISIR KOTA MAKASSAR
Radhitya Erlangga 1* , Sukri 2 , Ariana 3
1 Program Magister Ilmu Politik, FISIP, Universitas Hasanuddin Makassar. Indonesia 2&2 Program Studi Ilmu Politik, FISIP, Universitas Hasanuddin Makassar. Indonesia *Korespondensi : radhityamangaribi@gmail.com

## ABSTRACT
The presence of sea sand mining activities by PT. Royal Boskalis made the fishing community of Kodingareng Island make assertions on the South Sulawesi Province regulation policy number 2 years  2019  which  is  concerning  about  Zoning  Plan  for  Coastal  Areas  and  Small  Islands (RZWP3K).  The  RZWP3K  policy  is  legal  protection  for  sand  miners  who  damage  the  marine environment and make the fishermen lose their livelihoods. The main focus is on the analysis of social conflict and the causes of conflict, intending to describe and analyze the causes of social conflict  between  the  fishing  community  and  PT.  Royal  Boskalis.  Qualitative  and  case  study approaches  with  data  collection  techniques  were  carried  out  through  interviews  and  literature studies.  The  theory  used  is  Lewis  Coser's  social  conflict  theory.  The  results  show  that  social conflicts  occur  because  there  is  a  polarization  of  interests  formed  between  RZWP3K  policy actors. The interests and rights of fishing community are ignored while PT. Royal Boskalis earns huge profits from marine sand mining activities. Another factor is that fishing community are not given  access  to  information  and  are  not  included  in  policy  formulation.  In  addition,  there  are also eco-spatial conflicts and environmental conflicts.
Keywords : Social Conflict; Fishermen; Environment

## ABSTRAK
Kehadiran  aktivitas  tambang  pasir  laut  oleh  PT.  Royal  Boskalis  membuat  masyarakat  nelayan Pulau  Kodingareng  melakukan  tuntutan  atas  kebijakan  peraturan  daerah  Provinsi  Sulawesi Selatan  nomor  2  tahun  2019  tentang  Rencana  Zonasi  Wilayah  Pesisir  dan  Pulau-pulau  Kecil (RZWP3K).  Kebijakan  RZWP3K  menjadi  payung  hukum  bagi  pihak  penambang  pasir  yang membuat  kerusakan  lingkungan  laut  dan  nelayan  kehilangan  mata  pencaharian.  Fokus  utama pada  analisis  konflik  sosial  dan  faktor  penyebab  konflik,  dengan  tujuan  untuk  menggambarkan dan menganalisis faktor penyebab konflik sosial masyarakat nelayan dengan PT. Royal Boskalis. Kualitatif  dan  pendekatan  studi  kasus  dengan  teknik  pengumpulan  data  dilakukan  melalui wawancara  dan  studi  literatur.  Adapun  teori  yang  digunakan  adalah  teori  konflik  sosial  Lewis Coser.  Hasil  menunjukkan  bahwa  konflik  sosial  terjadi  karena  ada  polarisasi  kepentingan  yang terbentuk antara aktor kebijakan RZWP3K. Kepentingan dan hak masyarakat nelayan diabaikan sementara  PT.Royal  Boskalis  memperoleh  keuntungan  besar  dari  aktivitas  tambang  pasir  laut. Faktor lainnya adalah  masyarakat nelayan tidak diberi akses  informasi dan tidak diikutsertakan dalam penyusunan kebijakan. Selain itu juga terjadi konfik eko-spasial dan konflik lingkungan.
Kata Kunci : Konflik Sosial; Nelayan; Lingkungan
ISSN: 2614-4336

## PENDAHULUAN
Konflik  sosial  hadir  sebagai  bentuk benturan  kepentingan  antar-aktor.  Konflik sosial  muncul  sebagai  tuntutan-tuntuan masyarakat  terhadap outcome atau  dampak sebuah kebijakan. Ketika kepentingan aktor, dalam  hal  ini  masyarakat  tidak  terpenuhi atau masyarakat tidak berhasil  mendapatkan haknya,  maka  aktor  ini  akan  melakukan tuntutan. Tuntutan-tuntutan masyarakat yang tidak  dipenuhi  akan  memunculkan  konflik sosial dengan aktor yang memiliki kepentingan  berlawanan  dengan  masyarakat tadi.  Salah  satu  penyebabnya  adalah kepemilikan sumber daya alam laut. Sumber daya  alam  laut  dimanfaatkan  sebagai  mata pencaharian  bagi  para  nelayan  untuk bertahan  hidup.  Lingkungan  hidup  dan sumber  daya  alam  laut  menjadi  tolak  ukur kesejahteraan  masyarakat  nelayan.  Jika salah satunya terganggu, maka akan mempengaruhi  tingkat  kesejahteraan  lalu memunculkan  konflik  sosial  masyarakat nelayan.
Pulau  Kodingareng,  yang  terletak  di Kecamatan  Kepulauan  Sangkarrang  Kota Makassar,  menjadi  salah  satu  wilayah  laut yang  kaya  akan  sumber  daya  alam. Kekayaan  alam  Pulau  Kodingareng  terdiri
atas  terumbu  karang;  ikan  tangkapan;  dan padang  lamun  yang  cukup  tinggi  dengan didukung  oleh  kondisi  perairan  yang  jernih (Irham,  2020).  Sumber  daya  alam  yang  ada sangat  mendukung  bagi  nelayan  Pulau Kodingareng  untuk  menangkap  ikan  di wilayah itu.  Akan tetapi, kehadiran aktivitas penambang  pasir  laut  PT.  Royal  Boskalis sejak    tahun  2020  untuk  proyek  Makassar New  Port  di  perairan  Spermonde,  yang menjadi  wilayah  tangkapan  ikan  nelayan Pulau  Kodingareng,  membuat  air  laut menjadi  keruh  dan  jumlah  ikan  menjadi berkurang.  Hasil  tangkapan  nelayan  pun semakin berkurang hingga membuat mereka terpaksa  kehilangan  pekerjaannya.  Hal  itu juga  didukung  oleh  hasil  riset  Wahana Lingkungan Hidup Sulawesi Selatan (Walhi Sulsel),  dalam  laman  Greenpeace,  yang menyatakan bahwa, sejak Agustus- Desember  2020,  kegiatan  penambangan pasir laut telah merusak ekosistem laut yang berakibat  pada  menurunnya  hasil  tangkapan nelayan. Bahkan hingga saat ini nelayan dan keluarganya tidak mampu membeli kebutuhan  pokok  (Greenpeace  Indonesia, 2021).
Aktivitas  penambangan  pasir  laut oleh  PT.  Royal  Boskalis  telah  memperoleh
ISSN: 2614-4336
legaitas  dari  kebijakan  peraturan  daerah (perda)  Provinsi  Sulawesi  Selatan  nomor  2 tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir  dan  Pulau-pulau  Kecil  (RZWP3K). Kebijakan  RZWP3K  dalam  pasal  7  ayat  (a) poin  5  menuliskan  bahwa  “mengurangi tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan  di  kawasan  pesisir  dan  Pulau- pulau  kecil”  (p.14).  Hal  yang  sama  juga dituliskan  pada  ayat  (b)  poin  3-11  yang intinya kebijakan RZWP3K bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat  nelayan  (lihat  lebih  lanjut Peraturan  Daerah  Provinsi  Sulawesi  Selatan 2/2019 tentang RZWP3K p.14-15).
Akan  tetapi,  kenyataan  di  lapangan menunjukkan sebaliknya dimana lingkungan pesisir menjadi rusak dan nelayan kehilangan  mata  pencahariannya.  Akibat dari  kebijakan  itu  lalu  memunculkan tuntutan masyarakat nelayan kepada pemerintah  dan  konflik  sosial  antara masyarakat  nelayan  Pulau  Kodingareng dengan PT. Royal Boskalis. Coser mendefenisikan  konflik  sosial  sebagai  nilai- nilai atau tuntutan-tuntutan berkenaan dengan  status,  kekuasaan  dan  sumber- sumber  kekayaan  yang  persediaanya  tidak mencukupi (Coser dalam Nova & Mubarok,
2020:  104-114).  Kedua  aktor  membentuk polarisasi sesuai dengan kepentingan masing-masing.  Sehingga,  portal  Telisik.id dalam  Mas’ud  (2021)  mencatat  bahwa puluhan nelayan Pulau Kodingareng melakukan  aksi  unjuk  rasa  di  Kantor gubernur  Sulawesi  Selatan  meminta  untuk menghilangkan  titik  tambang  yang  merusak mata  pencaharian  dan  mengakibatkan  pulau mereka  tenggelam  karena  terkikis  oleh tambang.
Penelitian ini  bertujuan menganalisis faktor yang menjadi penyebab konflik sosial masyarakat  nelayan  Pulau  Kodingareng dengan  PT.  Royal  Boskalis.  Selanjutnya akan  dilihat  lebih  lanjut  kepentingan- kepentingan  yang  ada  dalam  kebijakan RZWP3K  sebagai  penyebab  konflik  sosial. Tujuannya  adalah  untuk  mendeskripsikan dan  menganalisis  faktor  penyebab  konflik sosial masyarakat nelayan Pulau Kodingareng.

## METODE
Konflik  sosial  yang  timbul  sebagai dampak dari diimplementasikannya kebijakan perda RZWP3K membuat pendekatan  kualitatif  dinilai  mampu  untuk mengulas  lebih  komprehensif  atas  topik tersebut.  Dalam  penelitian  kualitatif,  studi
ISSN: 2614-4336
kasus  adalah  metode  untuk  meneliti  suatu kasus  atau  fenomena  tertentu  yang  ada dalam  masyarakat  dan  dilakukan  secara mendalam  untuk  mengkaji  latar  belakang, keadaan dan interaksi yang terjadi (Mardawani, 2020). Studi kasus dipilih oleh karena  dampak  yang  ditimbulkan  atas kebijakan RZWP3K secara khusus dirasakan langsung  oleh  masyarakat  nelayan  Pulau Kodingareng  dan  pada  lingkungan  lokasi pesisir.  Sehingga,  hasil  dari  implementasi kebijakan RZWP3K atas tambang pasir  laut lalu menghasilkan konflik sosial masyarakat nelayan  Pulau  Kodingareng  dengan  PT. Royal  Boskalis  sebagai  pihak  penambang pasir laut.
Data  diperoleh  dari  hasil  wawancara dan  studi  literatur  di  Kota  Makassar. Wawancara diperoleh dari seorang narasumber yaitu direktur eksekutif
WALHI. Blaikie, Gillham, Kahn dan Cannel
(dikutip  dalam  Helaluddin  dan  Hengky, 2019)  menyatakan bahwa wawancara sering memberikan  berbagai  data  mendalam  dan menarik  sehingga  seorang  peneliti  memiliki kesempatan  untuk  menelusuri  lebih  jauh suatu  topik  dengan  mengajukan  pertanyaan tambahan.  Adapun  studi  literatur  juga digunakan  untuk  menganalisis  faktor  yang
menyebabkan  terjadinya  konflik  sosial masyarakat nelayan dengan PT.Royal Boskalis.  Data-data  ini  diperoleh  dari kebijakan RZWP3K, dokumen yang diterbitkan  oleh  WALHI,  buku,  jurnal  dan artikel ilmiah.
Setelah data diperoleh,  maka penulis menganalisis  data  dengan  model  analisis data interaktif. Miles dan Huberman (dikutip dalam  Gora,  2019)  mengatakan  bahwa proses analisis terdiri atas tiga bagian, yaitu: reduksi  data,  penyajian  data,  dan  penarikan kesimpulan.  Hasil  analisis  data  berupa pemaparan  mengenai  situasi  yang  diteliti yang  disajikan  dalam  bentuk  uraian  naratif (Mardawani,  2020).  Setelah  itu,  data  lalu dianalisis dan disajikan dalam bentuk uraian naratif hingga pada tahap penarikan kesimpulan.

## PEMBAHASAN
Kepentingan-kepentingan  Aktor  dalam kebijakan RZWP3K
Suatu kebijakan publik tidak terlepas dari  kepentingan  aktor-aktor  yang  terlibat dan  menyusun  kebijakan  itu.  Seperti  halnya dengan kebijakan RZWP3K yang melibatkan  kepentingan  aktor-aktor.  Aktor- aktor  yang  berperan  dalam  kebijakan
ISSN: 2614-4336
RZWP3K  adalah  pemerintah  daerah,  PT. Royal  Boskalis,  dan  masyarakat  nelayan. Sejalan  yang  dikemukakan  oleh  Moore (dikutip  dalam  Nur  dan  Dewi,  2018:  1-18), bahwa  secara  umum  aktor  yang  terlibat dalam  perumusan  kebijakan  publik,  yaitu aktor state , aktor private , dan aktor masyarakat  ( civil  society ).  Ketiga  aktor tersebut  memiliki peran  yang penting dalam proses penyusunan kebijakan publik. Ketika salah  satu  dari  aktor  diabaikan  perannya, maka  hal  yang  akan  terjadi  adalah  tuntutan aktor yang berujung pada konflik sosial.
Masih berbicara tentang kepentingan aktor,  tentu  kebijakan  RZWP3K  tidak terlepas dari keterlibatan dan peran pemerintah  daerah  ( state );  PT.  Royal Boskalis  ( private );  dan  masyarakat  nelayan ( civil society ). Sejak dirumuskannya kebijakan RZWP3K, kepentingan pemerintah  daerah  telah  tertuang  dalam  isi kebijakan,  yaitu:  melakukan  konservasi wilayah  pesisir  dan  pulau-pulau  kecil dengan  asas  berkelanjutan  dengan  upaya mensejahterakan masyarakat dan meningkatkan  pendapatan  nelayan.  Hingga pada  tahap  penyusunan  dan  implementasi kebijakan RZWP3K, kepentingan pemerintah  daerah  adalah  untuk  memberi
kesejahteraan  kepada  masyarakat  nelayan dengan  menghadirkan  aktivitas  tambang pasir laut.
Kepentingan aktor selanjutnya adalah  PT.  Royal  Boskalis,  sebagai  aktor private , yang telah memiliki izin penambangan  pasir  laut  oleh  pemerintah daerah  dengan  proyek  Makassar  New  Fort. Berdasarkan  hal  itu,  maka  sejak tahun 2020 melakukan  aktivitas  tmabang  pasir  laut  di wilayah tangkapan nelayan Pulau Kodingareng. Data yang diperoleh dari hasil wawancara menyebutkan bahwa selama 247 hari  aktivitas  penambang  pasir  beroperasi, keuntungan  yang  diperoleh  PT.  Royal Boskalis  mencapai  1,3  trilliun  Rupiah  atau setara  75  juta  Euro  (Al-Amin,  wawancara, 2021). Hal itu menunjukkan bahwa PT.Royal  Boskalis,  sebagai  perusahaan, tentunya  ingin  memperoleh keuntungan dari aktivitas tambang pasir.
Di  sisi  lain,  aktor  masyarakat nelayan memiliki kepentingan pada lingkungan  dan  sumber  daya  laut  untuk mencari nafkah. Mata pencaharian masyarakat nelayan tergantung pada lingkungan laut dan sumber daya alam yang ada  di  bawahnya.  Ketika  kedua  hal  itu menjadi  rusak  akibat  tambang  pasir,  maka
ISSN: 2614-4336
secara  otomatis  kepentingan  masyarakat nelayan  tidak  terpenuhi  sebagaimana  dua aktor sebelumnya.
Jika melihat definisi kebijakan publik  menurut  Bill  Jenkins  dalam  Michael Hill  (dalam  Taufiqurokhman,  2014)  bahwa “ a  set  of  interrelated  decisions  taken  by  a political actor or group of actors concerning the  selection  of  goals  and  the  means  of achieving  them  within  a  specified  situation where  these  decisions  should,  in  principle, be  within  the  power  of  these  actors  to achieve” .
Untuk mencapai tujuan dalam sebuah  kebijakan  publik,  maka  keputusan harus  berada  dalam  kekuasaan  aktor-aktor dalam kebijakan itu. Dengan kata lain, untuk mencapai  tujuan  kebijakan  RZWP3K,  maka keputusan  yang diambil  harus  berada dalam kekuasaan  pemerintah  daerah;  PT.Royal Boskalis; dan masyarakat nelayan.
Tujuan utama diimplementasikannya kebijakan RZWP3K adalah untuk perlindungan lingkungan; pembangunan sosial  ekonomi;  pemberdayaan  masyarakat; dan  penataan  kelembagaan  dan  penegakan hukum  (lihat  lebih  lanjut  pada  Perda Provinsi  Sulsel  2/2019  tentang  RZWP3K
pasal 6 ayat a-d, p. 14).  Kita dapat melihat bahwa  dalam  tujuan  kebijakan  RZWP3K merangkul  kepentingan  aktor  masyarakat nelayan.  Tidak  hanya  sekedar  mengizinkan aktivitas  tambang  pasir,  namun juga pemerintah daerah akan melindungi lingkungan laut dan memberdayakan masyarakat.  Akan  tetapi,  hal  itu  tidak menjadi  kenyataan  ketika  ada  benturan kepentingan  setelah  kebijakan  RZWP3K diimplementasikan.
Keputusan dalam kebijakan RZWP3K  tidak  melibatkan  masyarakat nelayan maupun kepentingan mereka. Sasaran  kebijakan  RZWP3K  adalah  untuk memberi  keuntungan  bagi  PT.  Royal Boskalis dengan memberikannya hak tambang  pasir  laut.  Jika  tidak  demikian, maka  konflik  sosial  masyarakat  nelayan dengan  PT.  Royal  Boskalis  tidak  akan terjadi.  Hal  ini  didukung  oleh  data  hasil wawancara yang menyatakan bahwa “Walaupun  masyarakat  memutuskan  tidak menangkap  ikan di wilayah  lokasi tambang, tapi  masyarakat  kena  efek  dari  sedimentasi itu  yang  mempengaruhi  hasil  tangkap  ... Kerusakan yang  paling  nyata  adalah kerusakan  dasar  laut  dan terumbu  karang  di
ISSN: 2614-4336
sekitar wilayah tambang” (Al-Amin, wawancara, 2021).
Pernyataan  di  atas  menunjukkan bahwa kepentingan masyarakat atas kebijakan  RZWP3K  diabaikan  oleh  kedua aktor. Hal  ini  membuktikan  bahwa  memang ada  benturan  kepentingan  antar-aktor  dalam kebijakan RZWP3K. Sehingga, untuk mencapai kepentingannya, masyarakat nelayan  melakukan  tuntutan  dan  aksi  yang menolak  kebijakan  RZWP3K  atas  hadirnya tambang  pasir  laut  oleh  PT.Royal  Boskalis dan  berujung  pada  konflik  sosial.  Jika melihat implementasi kebijakan publik yang ideal, memang sangat  penting  untuk merangkul  semua  kepentingan-kepentingan aktor  yang  ada.  Meskipun  hasil  ( ouput, outcome )  tidak  maksimal,  namun  dalam kebijakan  RZWP3K  tidak  akan  ada  aktor yang merasa paling dirugikan.
Faktor-faktor Penyebab terjadinya Konflik Sosial
Disharmonisasi  antar-masyarakat
dan pemerintah lokal-masyarakat.
Ludwig Gumplowicz berpendapat mengenai konflik  bahwa, the  foundation  of  all  known societies  was  based  on  the  conflict  between ethnic groups, classes, politics, and lifeways (Nova  &  Zaky,  2020:  104-114).  Konflik
dalam  pandangan  Lewis  A.  Coser  (dalam Nova  &  Zaky,  2020:  104-114)  adalah fenomena  yang  tidak  dapat  begitu  saja dilepaskan  dari  kondisi  umum  manusia perselisihan  atau  konflik  dapat  berlangsung antar individu, kumpulan ( collectivittes ) atau antar  individu  dan  kumpulan.  Coser  (dalam Denis,  2019:  166-171)  juga  memandang bahwa The struggle over values or claims to status,  power,  and  scarce  resources,  in which  the  aims  of  the  groups  or  individuals involved  are  to  neutralize,  injure  or eliminate rivals .
Konflik yang terjadi pada masyarakat nelayan dengan PT.Royal Boskalis  adalah  perselisihan  yang  terjadi antara  individu  dan  kumpulan.  PT.Royal Boskalis  dilambangkan  sebagai  satu  bentuk individu  (aktor)  yang  memiliki  kepentingan dalam  kebijakan  RZWP3K.  Sedangkan aktor  masyarakat  dilambangkan  sebagai kumpulan  atau  sekelompok  orang.  Dalam konflik  ini,  perjuangan  atas  sumber  daya alam  laut  menjadi  poin  utama  karena masyarakat nelayan membutuhkan ketersediaan  sumber  daya  alam  laut  untuk memenuhi kebutuhan hidup.
Fakta  yang  ditemukan  menunjukkan bahwa  konflik  tidak  hanya  terjadi  antara
ISSN: 2614-4336
masyarakat  nelayan  dengan  PT.  Royal Boskalis, namun juga terjadi antara pemerintah  lokal  dengan  masyarakatnya. Maksud dari pemerintah lokal di sini adalah kelurahan/desa.  Seperti  yang  ditunjukkan oleh  hasil  wawancara  bahwa  “Adanya disharmonisasi  nelayan  penolak  tambang dengan pemerintah desa  yang setuju dengan tambang. Karena ini adalah proyek permerintah,  yang  kala  itu  merupakan proyek  pemerintah  provinsi,  tentu  saja pemerintah desa harus menjalankan. Sementara nelayan menolak, terjadi disharmonisasi antara nelayan dan masyarakat lokal dengan pemerintah lokalnya” (Al-Amin, wawancara, 2021).
Pernyataan  di  atas  membuktikan bahwa  penyebab  terjadinya  konflik  salah satunya adalah perselisihan antara masyarakat nelayan dengan pihak kelurahan/desa  Selain  itu,  berdasarkan  hasil wawancara  menunjukkan  bahwa  ternyata ada  sebagian  masyarakat  yang  merasa terganggu  dengan  aksi  yang  masyarakat nelayan  yang  menolak  tambang  pasir  lalu hal  ini  juga  menimbulkan  konflik  sosial. Didukung oleh pernyataan Al-Amin,
Direktur  Eksekutif  Walhi  Sulsel,  bahwa warga  daratan  yang  merasa  terganggu
dengan  aksi  aksi  masyarakat,  itu  kemudian yang  menimbulkan  konflik.  Jadi  ada disharmonisasi  juga  antara  nelayan  dan masyarakat lainnya.
Masyarakat Nelayan tidak Dilibatkan  dalam  Kebijakan  RZWP3K. Konflik  sosial  muncul  karena  adanya tuntutan dari pihak masyarakat terhadap PT. Royal  Boskalis.  Tuntutan  yang  disebabkan karena pelanggaran nilai konservasi wilayah laut  dan  pesisir  dengan  asas  berkelanjutan oleh masyarakat diberikan kepada pemerintah daerah sebagai pembuat kebijakan  RZWP3K.  Akan  tetapi,  tuntan masyarakat diabaikan bahkan mereka mendapat  ancaman  karena  telah  melakukan aksi  penolakan  tambang  pasir.  Laman Kontras (Koalisi Selamatkan Laut Indonesia &  Aliansi  Selamatkan  Peisisir)  menuliskan bahwa  “Masyarakat  Pulau  Kodingareng yang  mengetahui  wilayah  tangkap  ikan tersebut  bermasalah  melakukan  sejumlah protes  terhadap  kegiatan  pertambangan, namun bukan jawaban yang mereka dapatkan  melainkan  penangkapan  bahkan tindakan  kekerasan  dari  Polairud  Polda Sulsel”.
Secara ideal, sebuah kebijakan melibatkan  dan  menghadirkan  kepentingan
ISSN: 2614-4336
aktor-aktornya.  Namun  kebijakan  RZWP3K pada  praktiknya  tidak  melibatkan  seluruh kepentingan aktor-aktornya, dimana masyarakat  nelayan  sebagai  aktor  yang paling  banyak  dirugikan  dari  kebijakan  ini. Pemerintah daerah sebagai aktor ‘superordinasi’  karena  memiliki  otoritas melegalkan  kebijakan  bagi  PT.  Royal Boskalis,  sedangkan  masyarakat  sebagai ‘subordinasi’, dimana otoritasnya dikesampingkan  dan  bahkan  tidak  dianggap dalam  kebijakan.  Oleh  karena  itu,  tuntutan dan konflik pun tidak dapat dihindari ketika teori  konflik  menjelaskan  bahwa  “Teori konflik  membicarakan  mengenai  otoritas yang  berbeda-beda.  Otoritas  yang  berbeda- beda  ini  menghasilkan  superordinasi  dan subordinasi.  Perbedaan  antara  superordinasi dan  subordinasi  dapat  menimbulkan  konflik karena  adanya  perbedaan  kepentingan” (Wahid, 2017: 34).
Sangat  jelas  bahwa  salah  satu penyebab  konflik  adalah  terdapat  polarisasi kepentingan dalam kebijakan RZWP3K. PT. Royal Boskalis ingin memperoleh keuntungan  dari  tambang  pasir  laut  dan didukung penuh oleh pemerintah daerah. Di sisi  lain  masyarakat  nelayan  menuntut  hak atas  pekerjaan  dan  penghidupan  yang  layak
karena mereka telah kehilangan pekerjaannya. Tidak dilibatkannya masyarakat  dalam  kebijakan  RZWP3K ditambahkan  pada  hasil  wawancara  berikut bahwa “informasi yang ditutupi, masyarakat tidak  diberi  akses  informasi  yang  terbuka, objektif”.  Masyarakat  tidak  mendapatkan informasi  yang  utuh  sehingga  mereka menentukan pilihan apakah setuju atau tidak dengan  penambangan.  Hak  asasi  informasi masyarkat  ddiabaikan.  Sampai  detik  ini masyarakat tidak pernah membaca dokumen AMDAL  (Analisis  Mengenai  Dampak Lingkungan)  yang  seharsunya  diberikan kepada  pihak  penambang.  Jadi  hak  asasi masyarakat  dihilangkan  dalam  konteks  hak atas  informasi”  (Al-Amin,  wawancara, 2021).
Konflik,  Kerusakan  Lingkungan, dan Dukungan LSM. Kebijakan RZWP3K menghadirkan  konflik  karena outcome yang dihasilkan berupa kerusakan lingkungan laut dan pesisir dan masyarakat nelayan kehilangan  mata  pencahariannya.  Kebijakan ini tidak  hanya  menghadirkan konflik sosial masyarakat,  namun  juga  konflik  eko-spasial seperti  dalam  kutipan  wawancara  berikut “Jadi  betul  terjadi  konflik  ekos-pasial:  (1) ruang  tambang  dengan  ruang  tangkap
ISSN: 2614-4336
didalam  kebijakan  RZWP3K,  dalam  zona tambang  pasir  dia  adalah  ruang  tambang sekaligus  ruang  tangkap.  Artinya  negara tidak  jelas  menentukan,  tidak  memberikan kepastian  hukum  atas  kepastian  aktivitas atas  ruang  tambang,  apakah  murni  ruang tambang apakah ada ruang lain, ternyata ada ruang  tangkap,  inilah  yang  menjadi  konflik antara ruang tambang dan ruang tangkap. (2) Ada  konflik  lingkungan  yang  muncul,  ada praktik  kejahatan  lingkungan.  Masyarakat lokal tidak diberikan ruang yang maksimal/luas  untuk  bisa  berkontribusi/ berpartisipasi  dalam  menyusun  AMDAL. Nelayan kodingareng hanya dijadikan objek, bukan  subjek,  tidak  dilibatkan  dalam penyusunan” (Al-Amin, wawancara, 2021).
Berdasarkan  data  hasil  wawancara, konflik eko-spasial kemudian  memunculkan konflik  lingkungan.  Sehingga  konflik  yang terjadi  merupakan  suatu  perselisihan  yang berkesinambungan  dan  komprehensif  yang mencakup  aspek-aspek,  politik;  ekonomi; sosial; dan lingkungan.
Lembaga  sosial  masyarakat  yang hadir  dan  mendukung  masyarakat  nelayan dalam konflik membawa harapan yang besar bagi masyarakat agar hak dan kepentingannya bisa dipenuhi oleh
pemerintah. Salah satu LSM yang memberikan  dukungannya  adalah  Wahana Lingkungan Hidup Sulawesi Selatan (Walhi Sulsel).  Al-Amin  (dalam  wawancara,  2021) menjelaskan  dukungan  atas  Kodingareng terdiri  dari  LSM;  organisasi-organisasi masyarakat sipil hingga multilevel. Dukungan  penuh  atas  Kodingareng  di tingkat  lokal  terhimpun  dalam  Aliansi Selamatkan  Pesisir.  Lembaga  lokal  yang paling dominan memberikan dukunganadalah  LBH,  PBHI,  Solidaritas Perempuan, organisasi-organisasi intra kampus.
Tidak  hanya  itu,  di  tingkat  nasional pun  masyarakat  Kodingareng  mendapat dukungan dari Jatam, Greenpeace Indonesia,  Amnesti  Indonesia,  KontraS Indonesia,  Koalisi  Rakyat  untuk  Kajian Perikanan,  Koral  (Koalisi  Rakyat  Untuk Kajian Laut). Adapun di tingkat internasional,  dukungan  diberikan  oleh NGO Eropa dan NGO Belanda.

## SIMPULAN
Konflik  sosial  masyarakat  nelayan Pulau Kodingareng dengan pihak penambang  pasir  laut  PT.  Royal  Boskalis memiliki  beberapa  faktor  penyebab,  yaitu: 1)  Terdapat  polarisasi  kepentingan  antar
ISSN: 2614-4336
aktor dalam kebijakan RZWP3K. Pemerintah  daerah  memiliki  kepentingan pengelolaan  dan  konservasi  pesisir  dan pulau-pulau kecil dengan tujuan meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat. PT.  Royal  Boskalis  memiliki  kepentingan untuk memperoleh keuntungan dari tambang pasir  laut.  Masyarakat  nelayan  ingin  agar tetap  bisa  mengakses  laut,  tidak  kehilangan pekerjaan,  dan  hidup  mereka  sejahterah dengan  harapan  pemerintah  daerah  akan menjamin  hak  mereka  sesuai  dengan  isi kebijakan  RZWP3K;  2)  Kenyataan  yang terjadi  di  lapangan  setelah  kebijakan RZWP3K  diimplementasikan,  hak  dan kepentingan  masyarakat  nelayan  diabaikan. Outcome yang  dihasilkan  dari  kebijakan dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat nelayan seperti kerusakan lingkungan;  kehilangan  mata  pencaharian; dan  krisis ekonomi.  Tuntutan-tuntutan kepada  PT.Royal  Boskalis  mulai  muncul dari  pihak masyarakat  yang menjadi penyebab  konflik  sosial;  3)  Konflik  tidak hanya  terjadi  antara  masyarakat  nelayan dengan  PT.  Royal  Boskalis,  namun  juga antara  masyarakat  dengan  pemerintah  lokal serta  antara  masyarakat  nelayan  dengan masyarakat  lain  yang  merasa  terganggu dengan  aksi  mereka;  4)  Sebagai  aktor  yang
juga  memiliki  kepentingan  dalam  kebijakan RZWP3K,  masyarakat  nelayan  tidak  diberi akses  informasi  dan  tidak  diberi  hak  untuk menyatakan  pendapat  untuk  setuju  atau tidak  dengan  aktivitas  tambang  pasir  laut; dan  5)  Terjadi  konflik  eko-spasial,  dimana ruang  tambang  dan  ruang  tangkap  adalah wilayah yang terpisah, namun kenyataannya ruang  tambang  juga  berada  di  wilayah tangkap  nelayan.  Hal  itu  mengakibatkan jumlah  ikan  berkurang  di  wilayah  tangkap karena efek sedimentasi  hasil tambang pasir laut  yang  berpindah.  Konflik  lingkungan juga terjadi karena masyarakat nelayan tidak diikutsertakan  dalam  menyusun  dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.

## DAFTAR PUSTAKA
Alting,  Husen.  “Konflik  Penguasaan  Tanah di  Maluku  Utara:  Rakyat  Versus Penguasa  dan  Pengusaha”. Jurnal Dinamika  Hukum .  Vol.  13,  No.  2 Mei (2013), h. 267.
Denis,  Michael  J.  2019.  Green  IR  Theory and  Domestic  Wars:  Revisiting Environmental  Conflicts  in  Africa. International  Journal  of  Research and  Innovation  in  Social  Science (IJRISS) . Volume III, Issue IX. ISSN 2454-6186. p.166-171. DOI: ( www.rsisinternational.org .)
Ferizone  dan  Endri  Bagus.  2020.  Konflik
Sosial  Nelayan  Pesisir  Desa  Teluk Bakau  Kecamatan  Gunung  Kijang Kabupaten Bintan Provinsi
Kepulauan Riau. Equilibrium: Jurnal
ISSN: 2614-4336
Pendidikan .  Vol.  VIII  Issu  1,
Januari-Juni. Prodi Pendidikan Sosiologi. P_ISSN: 2339- 2401/E_ISSN: 2477-0221. Greenpeace  Indonesia.  2021. Reklamasi Makassar New Port Menyengsarakan Masyarakat Nelayan Kodingareng . ( https://www.greenpeace.org/indones ia/siaran-pers/44684/reklamasi- makassar-new-port- menyengsarakan-masyarakat- nelayan-kodingareng/)
Gora,  Radita.  2019. Riset  Kualitatif  Public Relations . Jakad Media Publishing.
Helaluddin  dan  Hengky  Wijaya.  2019.
Analisis  Data  Kualitatif:  Sebuah Tinjauan  Teori  dan  Praktik .  Edisi pertama,  cet.  ke-1.  Sekolah  Tinggi Theologia Jaffray.
Kontras.org.  2020. Hentikan  Tindakan Intimidatif Polairud terhadap Masyarakat Pulau Kodingareng .
Written  by  Koalisi  Selamatkan  Laut Indonesia  &  Aliansi  Selamatkan Peisisir.
( https://kontras.org/2020/09/28/henti kan-tindakan-intimidatif-polairud- terhadap-masyarakat-pulau- kodingareng/)
Mardawani. 2020. Praktis Penelitian Kualitatif:  Teori  Dasar  dan  Analisis Data  dalam  Perspektif  Kualitatif . Cet. 1. Deepublish Publisher.
Nova,  Dede  dan  Zaky  Mubarok.  2020.
Konflik  Sosial  dalam  Novel  Tan Karya  Hendri  Teja  Melalui  Teori Konflik  Lewis  A.  Coser. Piktorial Journal of Humanities . Vol. 2 No. 2.
p.
104-114. ( http://www.openjournal.unpam.ac.i d/index.php/PTL/article/view/7637/4 954) Nur, Achmad Fauzi dan Dewi Rostyaningsih.  2018.  Analisis  Peran
Aktor  dalam  Formulasi  Kebijakan Semarang Smart  City. Departemen Politik  dan  Pemerintahan  Fakultas Ilmu  Sosial  Dan  Ilmu  Politik Universitas Diponegoro . p.1-18. ( https://ejournal3.undip.ac.id/index.p hp/jppmr/article/download/22052/20 296)
Peraturan  Daerah  Provinsi  Sulawesi  Selatan Nomor  2  Tahun  2019  tentang Rencana Zonasi  Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau  Kecil  (p.5-6,  11-12  &
14) Putu  Nomy  Yasintha.  “Collaborative Governance dalam Kebijakan Pembangunan Pariwisata Di Kabupaten  Gianyar”  dalam Jurnal Ilmiah  Dinamika  Sosial .  Vol.  4,  No.
1 (2020), h. 4.
Taufiqurokhman.    2014. Kebijakan  Publik : Pendelegasian  Tanggung    Jawab Negara  Kepada  Presiden  Selaku Penyelenggara  Pemerintah .  FISIP Universitas  Moestopo  Beragama: Jakarta Pusat.
Wahid,  M.  2017.  Teori  Konflik  Sosiologi Klasik  dan  modern. Jurnal  Al- Hikmah .  Vol.  3  No.  1.  ISSN  2549- 5666.
p.34. ( http://103.114.35.30/index.php/Ah/a rticle/view/409)

## Website
Telisik.id  News.  2020. Nelayan  Demo  di Kantor  Gubernur  Sulsel  Tuntut
Tambang  Boskalis  Diusir .  Written by Rezki Mas’ud.
( https://telisik.id/news/nelayan- demo-di-kantor-gubernur-sulsel- tuntut-tambang-boskalis-diusir)
Tribun  News  Makassar.  2020. Ratusan Nelayan Protes Penambangan Pasir, Ini  4  Potensi  Perairan  di  Sekitar
ISSN: 2614-4336
Pulau  Kodingareng .  Written  by
Muh. Irham. https://makassar.tribunnews.com/202 0/08/15/ratusan-nelayan-protes- penambangan-pasir-ini-4-potensi-
perairan-di-sekitar-pulau- kodingareng?page=2

## Wawancara
Muhammad  Al  Amin,  Direktur  Eksekutif Walhi Sulsel, wawancara .

## PROFIL SINGKAT
Lahir  di  Sulawesi  Tengah  Kota  Palu,  20 November  1990.  Meraih  gelar  Sarjana  di Departemen  Ilmu  Hubungan  Internasional, Fakultas  Ilmus  Sosial  dan  Politik,  Universitas Hasanuddin  Makassar.  Meraih  gelar  magister pada  Program  Studi  Ilmu  Politik  Pasca  Sarjana Universitas  Hasanuddin  Makassar.  Melakukan berbagai kegiatan program penelitian masyarakat,  Kegiatan  seminar  publik,  dan menulis  artikel  ilmiah  ,  serta  menjalani  aktifitas sebgai  Dosen  di  Program  Studi  Ilmu  Hubungan Internasional  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar.