## Mekanisme Kebijakan
Standar Ketahanan Gempa Baru Pada Bangunan
Himawan Indarto * , Ferry Hermawan
Departemen Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro, Jl. Prof. Soedarto, SH, Kampus Undip Tembalang, Semarang, Indonesia 50275

## Abstrak
Penerapan  standar  bangunan  tahan  gempa  baru  pada  penelitian  ini  adalah  bagian  dari  mekanisme kebijakan  teknis  dan  harmonisasi  kepentingan  dari  para  praktisi  gedung  di  daerah.  Persoalan  teknis  di lapangan  menuntut  adanya  integrasi  komitmen  antara  praktisi  gedung  dan  pemilik  proyek.  Jika  suatu penerapan standar bangunan terjadi saat gedung sedang dibangun maka perlu mekanisme kebijakan yang dapat  mengharmonisasi  kepentingan  teknis  dan  administrasi  proyek.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk menguji mekanisme kebijakan standar ketahanan gempa terhadap keberlanjutan proyek gedung di daerah. Penelitian  ini  dimaksudkan  untuk  memberikan  bukti  empirik  bagaimana  mekanisme  kebijakan  retrofit bangunan  pasca  penerapan  SNI  bangunan  tahan  gempa  baru  diterapkan  pada  bangunan  rumah  sakit umum  di  Jawa  Barat.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  menggunakan  simulasi  model  struktur dan  wawancara  semi-structured  dengan  enam  praktisi  gedung  yang  telah  berpengalaman  antara  15-25 tahun.  Hasil  simulasi  model  struktur  diperoleh  bahwa  beberapa  elemen  struktur  harus  dilakukan  retrofit untuk  meningkatkan  kapasitas  terhadap  beban  gempa  baru  yang  relatif  meningkat  dua  kalinya  dari standar gempa lama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, keberhasilan penerapan standar gedung tahan gempa  baru  dipengaruhi  oleh  mekanisme  komunikasi  dan  pengalaman  kontraktor  yang  memadai  pada eksekusi  di  lokasi.  Interaksi  antara  pemilik  proyek,  kontraktor,  dan  tim  manajemen  konstruksi  adalah bentuk mekanisme yang bisa dikembangkan terutama bagi praktisi gedung di daerah dengan keterbatasan sumber daya teknologi dan keterampilan.
Kata kunci: mekanisme kebijakan; retrofit; gedung; rumah sakit umum

## Abstract
[Title: Policy mechanism of new earthquake-resistant standard in public building] The implementation of  new  earthquake-resistant  standard  in  this  research  is  a  part  of  technical  policy  mechanism  and harmonious  expectation  from  building  practitioners  in  local  authority.  The  technical  problems  on  the ground  enforce  the  integrity  of  commitment  among  building  practitioners  and  client.  What  if  the implementation of building standard is on-going executed, thus it needs a policy mechanism which be able to  harmonising  the  technical  requirement  and  project  administration.  This  research  aimed  to  test  the policy  mechanism  of  earthquake-resistant  standard  in  public  building.  This  empirical  evidence demonstrates  the  policy  mechanism  of  retrofitting  the  buildings  in  the  post-implementation  of  new  SNI (Standar Nasional Indonesia) for earthquake-resistant building into the public hospital building in West Java.  Research  method  employs  structural  simulation  model  and  semi-structured  interview  with  six building  practitioners  who  have  experience  between  15-25  years.  The  results  of  structural  simulation model  revealed  that  some  structural  elements  require  the  retrofitting  treatment  to  increase  the  capacity toward  the  new  earthquake  loads,  which  relatively  double  from  the  old-standard.  The  result  shows  that successful  of  the  implementation  of  new  earthquake-resistant  standard  influenced  by  mechanism  of communication and outstanding experience toward execution on the location. Interaction among project owner, contractors and construction management team is the mechanism could be developed, particularly for the building practitioners who have technological resources and skills barriers.
Keywords: policy mechanism; retrofit; buildings; public hospital

## 1. Pendahuluan
Perubahan  fenomena  alam  yang  ekstrim  di  dunia dan  berdampak  kerugian  seperti  kerusakan  infrastruktur hingga  kematian  pada  penduduk  di  dunia  menjadi
------------------------------------------------------------------
*) Penulis Korespondensi.
E-mail: ferry.hermawan@undip.ac.id
perhatian  bagi  masyarakat  betapa  pentingnya  adaptasi kebijakan  bangunan  publik  saat  ini  (Greenville et  al. 2014).  Pada  praktiknya,  kebijakan  publik  terkait  dampak bencana  bagi  populasi  penduduk  yang  cukup  besar memerlukan  kepastian  bagi  proses  adaptasi  dan mitigasinya.  Keterbatasan  sumber  daya  menjadi  batasan yang  sekaligus  menjadi  tantangan  bagi  para  pemangku kepentingan  di  pemerintahan  pada  berbagai  tingkat. Pendekatan  strategis  pada  pengelolaan  bangunan  publik seperti  rumah  sakit  diperlukan  untuk  mengadaptasi keterbatasan  sumber  daya  tersebut.  Selama  dua  dasa warsa  ini,  pengelolaan  bangunan  rumah  sakit  menjadi prioritas  penting  pada  manajemen  bangunan  publik terutama  pasca  gempa  hebat  di  beberapa  negara  di  dunia (Achour et  al., 2011,  Uhlik,  Hinze,  1998).  Pemerintah daerah  sebagai  agen  perubahan  di  era  desentralisasi wilayah  harus  berperan  lebih  aktif  dalam  pengambilan keputusan  strategis  kebijakan  bangunan  publik  akibat meningkatkan dampak gempa bumi tersebut.
Rumah  sakit  mempunyai  peran  strategis  dalam kondisi darurat gempa. Bangunan rumah sakit terdiri dari instalasi  darurat,  gedung  pasien,  sanitasi,  logistik  dan fasilitas pendukung lain baik yang tetap maupun bergerak ( portable )  (American  Institute  of  Architects,  2001). Idealnya,  suatu  struktur  bangunan  rumah  sakit  pasca gempa  diharapkan  mampu  untuk  tetap  berdiri  dan  secara fungsional  masih  bisa  memberikan  pelayanan  kesehatan (Achour et  al., 2011).  Beberapa  pengalaman  untuk mengurangi  dampak  gempa  pada  bangunan  rumah  sakit umum  telah  dilakukan  di  berapa  negara  seperti  di Banglades,  Turki  dan  Chili  (Sharif et  al., 2011;  Irtem et al., 2007). Teknologi bangunan tahan gempa pada rumah sakit  telah  mulai  berkembang  pasca  gempa  Meksiko tahun  1985,  terutama  di  negara-negara  maju  seperti  di Jepang  dan  Amerika  Serikat.  Namun,  implementasi  dan pemahaman konsep keberlanjutan dalam pembangunan di negara-negara berkembang perkembangan kurang menggembirakan  terutama  karena  rendahnya  kapasitas para pemangku kepentingan terhadap konsep keberlanjutan (terutama untuk bangunan publik), keterbatasan akses investasi, kendala budaya lokal selama pelaksanaan konstruksi dan rendahnya sistem pengawasan (Du Plessis, 2007).
Beberapa  penelitian  tentang  kebijakan  publik terkait  penerapan  standar  bangunan  tahan  gempa,  se- bagian besar  masih berfokus  pada masalah teknis belaka. Sedikit  yang  melihat  pada  perspektif  yang  lebih  luas seperti  dampak  sosial  ekonomi  dan  tingkat  pemahaman pelaku konstruksi.
Perkembangan penelitian terhadap dampak seismik gempa terhadap kebijakan lokal, pertama kali dipublikasikan  pada  tahun  1985  di  amerika  serikat  oleh Mushkatel  dan  Weschler.  Pengalaman  di  kota  California menunjukkan bahwa penerapan teknologi bangunan tahan gempa  menghadapi  permasalahan  mendasar  seperti kebijakan  politik  lokal  dan  dampak  ekonomi  berkaitan
dengan  kemampuan  masyarakat  untuk  mengadaptasinya, serta  keterbatasan  pemerintah  lokal  dalam  mitigasi kebijakan  yang  akan  diterapkan.  Selain  itu,  komitmen pejabat  publik  menjadi  kendala  mendasar  terutama menyangkut  isu-isu  yang  dianggap  tidak  penting  bagi konstituen.
Sementara  di  Kanada,  pemerintah  lokal  berupaya mengevaluasi kinerja struktur gedung dari standar gedung yang mereka punya. Kecocokan kode standar bangunan di Kanada atau biasa disebut NRC 2005, terhadap fenomena gempa yang terjadi. Hasil penelitian mereka mengindikasi berdasarkan  riwayat  waktu  gempa,  probabilitas  gempa yang  terjadi  periodenya  lebih  dari  lima  puluh  tahun (Atkinson, 2009).
Pengalaman  di  Turki  mengidentifikasi  beberapa penyebab  keruntuhan  gedung  akibat  gempa  antara  lain berkaitan  dengan  faktor-faktor  seperti  tidak  adanya pembaruan  peta  risiko  gempa,  adanya  modifikasi konstruksi  selama  periode  penggunaan  bangunan, permasalahan  tidak  akuratnya  administrasi  proyek  dan desain  sehingga  sulit  dilakukan  mitigasi  penyebab kerusakan  struktur,  kegagalan  retrofit  dari  gempa sebelumnya,  serta  kurangnya  perhatian  pada  masalah pemeliharaan gedung yang menyebabkan reduksi kapasitas  atau  kekuatan  bahan  (Irtem et  al. 2007).  Yang menarik  dari  kebijakan  pemerintah  Turki  pasca  beberapa gempa  hebat  adalah  upaya  pemberian  insentif  dan regulasi  fiskal  bagai  peraturan  bangunan  gedung. Pemerintah  Turki  mewajibkan  pemilik  bangunan  dengan program  wajib  asuransi  dan  kredit  bagi  penduduk  lokal untuk  program  rekonstruksi  bangunan  pasca  gempa (Cetin,  2013).  Pengalaman  di  Pakistan  dalam  merespon kejadian  gempa  dilakukan  dengan  kegiatan  penyelidikan bersama  antara  pemerintah  dan  suatu  komite  teknis terhadap  implementasi  standar  gempa  BCOP-2007 sebagai bukti keseriusan otoritas lokal dalam implementasi  kebijakan  standar  gempa  mereka  (Sharif et al. 2011).
Pelaksanaan  standar  bangunan  dan  peraturan  akan mendorong  para  praktisi  konstruksi  untuk  me-wujudkan bangunan  yang  kuat  sesuai  umur  rencana.  Namun demikian,  tidak  banyak  standar  bangunan  memberikan penilaian rinci terhadap peralatan, utilitas dan mekanisme perkuatannya  (Achour et  al., 2011).  Selain  masalah kebijakan,  penerapan  standar  bangunan  juga  harus mempertimbangkan  fenomena  dampak  akibat  kerusakan bangunan yang ditimbulkan.
Pengalaman serupa juga terjadi di Indonesia. Enam tahun  setelah  SNI-03-1726-2002  dirilis,  Indonesia mengalami  serangkaian  kejadian  gempa  kuat  dengan Magnitudo  gempa  lebih  dari  enam  skala  Richter,  dan secara  signifikan  faktor  reduksi  gempa  berubah  dari waktu  ke  waktu  (Yang,  2009).  Namun,  argumen  Yang (2009)  pada  standar  bangunan  saat  itu  tidak  berlaku  di Jakarta  karena  meningkatnya  gempa  kuat  tidak  diikuti peningkatan  kapasitan  bangunan  untuk  menahan  beban
gempa  yang  terjadi.  Secara  umum,  penyesuaian  kode bangunan  bergantung  pada  evaluasi  kemungkinan dampak  gempa  terhadap  kinerja  struktur  bangunan (Hermawan et al. 2013).
Praktek  keberlanjutan  di  sektor  konstruksi  gedung ini  diilhami  dari  semangat  Agenda  21  khususnya  untuk negara-negara  berkembang.  Pemerintah  daerah  sebagai agen  perubahan  dalam  pengembangan  kebijakan  lokal juga  mempunyai  peran  penting  termasuk  penerapan kebijakan  standar  bangunan  tahan  gempa.    Standar bangunan tahan  gempa Indonesia telah direvisi dari SNI- 03-1726-2002 menjadi SNI 1726-2012 atas pertimbangan keberlanjutan  dan  meminimalkan  kerusakan  bangunan gedung akibat gempa bumi berdasar sejarah gempa  masa lalu  dan  langkah-langkah  mitigasi  standar  baru. Perubahan  mendasar  dalam  standar  baru  ada  di  tingkat kinerja runtuhnya struktur. Ketentuan standar lama untuk keselamatan  hidup  memiliki  probabilitas  risiko  dari gempa  pada  periode  ulang  500  tahun.  Dengan meningkatnya  kerusakan  gempa,  kode  bangunan  saat  ini harus  direvisi  dengan  periode  ulang  2500  tahun.  Oleh karena  itu,  standar  baru  disesuaikan  dengan  tingkat  yang lebih tinggi dari kinerja keruntuh strukturnya.
Namun,  kesiapan  para  praktisi  dan  pemerintah daerah  untuk  menghadapi  perubahan  itu,  terutama  pada implikasi  anggaran  pelaksanaan  proyek,  dan  mekanisme pengadaan  barang  dan  jasa  ( procurement )  yang  tepat  di tingkat pemerintah daerah, telah mengangkat sejumlah isu strategis.  Beberapa  masalah  ini  berasal  dari  kurangnya konsistensi  kesadaran  dalam  pelaksanaan  kebijakan  dan rendahnya  kualitas  pendidikan  praktisi  dan  pejabat pemerintah  lokal.  Akibatnya,  pelaksanaan  standar  baru terasa lambat diterapkan dan bermasalah bagi keberlanjutan  konstruksi  gedung.  Isu  tersebut  selaras dengan  pola  managemen  strategis  untuk  merumuskan mekanisme  yang  sesuai  dengan  kondisi  lokal.  Penerapan strategi  baru  mem-butuhkan  kerja  keras,  ketekunan  dan perhatian  terhadap  detil  dari  setiap  tahapannya  (Joyce, 2001). Kecenderungan strategi penerapan standar ketahanan  gempa  lebih  berfokus  pada  justifikasi  teknis daripada  analisis  kebijakan  di  praktik  pelaksanaannya. Selain  itu,  penelitian  manajemen  strategis  tentang  peran pemerintah dalam  merumuskan  mekanisme implementasi bagi  para  pemangku  kepentingan  di  bidang  bangunan publik  masih sangat terbatas. Artikel ini  merupakan  hasil penelitian  yang  mengungkapkan  bukti  empiris  dampak justifikasi teknis dari penerapan standar ketahanan gempa yang  baru  melalui  studi  kasus  kebijakan  pembangunan berkelanjutan  dari  suatu  bangunan  rumah  sakit  umum. Penelitian  ini  dilakukan  dengan  metode  simulasi  struktur bangunan  delapan  lantai  untuk  menilai  implikasi  dari standar baru dan pendekatan kualitatif dengan wawancara semi-terstruktur dari praktisi gedung publik dari berbagai latar  belakang  keilmuan  seperti  struktur,  manajemen konstruksi,  investigator  bangunan  publik,  arsitek  dan anggota lembaga pengembangan jasa konstruksi nasional.
Responden  penelitian  ini  mempunyai  pengalaman berkisar  antara  15  hingga  25  tahun.  Pendekatan  strategis dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan panduan praktis  bagi  otoritas  lokal  dalam  menangani  konstruksi bangunan  publik  dan  memberikan  perspektif  baru  bagi konteks  pemerintahan  modern,  khususnya  di  negara- negara yang rawan gempa.

## 2. Metode Penelitian
Gedung  rumah  sakit  umum  pada  studi  kasus  ini adalah  salah  satu  proyek  yang  sumber  pembiayaannya dari pemerintah daerah. Struktur beton bertulang menjadi bagian  utama  bangunan  rumah  sakit  setinggi  delapan lantai  ini  di  desain  sebelum  tahun  2010.  Desain  awal bangunan  rumah  sakit  tersebut  masih  mengacu  pada standar  gempa  SNI-03-1726-2002,  sedangkan  eksekusi pelaksanaannya  dilakukan  awal  tahun  2012.  Namun  di pertengahan  proses  konstruksi,  pemerintah  menetapkan berlakunya kebijakan standar baru SNI 1726-2012 (Badan Standarisasi  Nasional,  2012)  secara  nasional.  Inisiatif peninjauan  kembali  terhadap  desain  awal  bangunan rumah  sakit  pada  studi  kasus  ini  juga  didukung munculnya  keraguan  dari  kontraktor  terhadap  dimensi beberapa elemen struktur dari bangunan rumah sakit yang sedang  dikerjakan.  Keraguan  terhadap  elemen  struktur tersebut  cukup  beralasan  secara  teknis  berdasarkan pengalaman mereka membangun rumah sakit yang setipe. Kondisi  tersebut  kemudian  dikomunikasikan  pada  forum koordinasi  dengan  tim  manajemen  kontruksi  sebagai perwakilan  dari  pemilik  proyek  ( client ).  Oleh  karena  itu, pemerintah  daerah  sebagai  pemegang  otoritas  lokal berkepentingan untuk  meninjau ulang desain awal rumah sakit tersebut sebagai upaya mengadaptasi standar gempa yang baru tersebut.
Pada  awalnya,  pemerintah  lokal  memprioritaskan peninjauan struktur gedung saja, namun pada perkembangannya,  tidak  sekedar  tinjauan  teknis  tapi memerlukan  harmonisasi  dari  aspek  arsitektural  dan mekanikal/  elektrikal.  Maka,  ditetapkan  prioritas  melalui review  design oleh  ahli  struktur  dan  beberapa  elemen diperlukan  justifikasi  dari  arsitek  dan  ahli  mekanikal/ elektrikal.
Bangunan  rumah  sakit  umum  yang  diteliti  ini berlokasi  di  salah  satu  kota  industri  di  Jawa  Barat. Sebagai  kota  industri  yang  berada  di  dekat  Banten  dan Jakarta,  menempatkan  kota  ini  pada  posisi  strategis. Lokasinya  kota  yang  terintegrasi  dengan  infrastruktur  di wilayah  Jabodetabek  cukup  menjanjikan  dari  sudut pandang aktifitas industri. Selain itu, gedung rumah sakit tersebut  merupakan  bangunan  fasilitas  kesehatan  yang cukup  strategis  bagi  unit-unit  pelayanan  kesehatan sekitarnya  di  tingkat  perkotaan  dengan  kapasitas  300 tempat tidur rawat inap dilengkapi dengan 16 poliklinik.
Pemerintah  lokal  sebagai  pengambil  kebijakan bangunan gedung mempunyai peran yang cukup dominan bagi  implementasi  standar  ketahanan  gempa  baru.
Masalah  mendasar  bagi  negara  berkembang  pada  saat menerapkan suatu kebijakan standar bangunan baru, akan selalu  menghadapi  kendala  keterbatasan  tenaga  terampil, sumber  daya  manusia  dan  aplikasi  teknologi  yang memadai,  termasuk  pada  studi  kasus  bangunan  rumah sakit.  Oleh  karena  itu,  penelitian  ini  bertujuan  untuk menguji  bagaimana  mekanisme  kebijakan  standar ketahanan  gempa  terhadap  keberlanjutan  proyek  gedung di  daerah.  Pada  bagian  selanjutnya,  akan  dibahas bagaimana  kebijakan  bangunan  gedung  saat  ini,  melalui perspektif  teknis  dan  analisis  kebijakan  pada  penerapan standar  ketahanan  gempa  baru  pada  gedung  rumah  sakit umum.
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  simulasi struktur gedung dan metode kualitatif dengan wawancara semi-terstrukur dengan enam praktisi gedung publik yang telah  berpengalaman  antara  15  hingga  25  tahun,  dengan latar  belakang  pengalaman  dan  keahlian  bervariasi  yang secara lengkap disajikan pada Tabel 1. Simulasi dilakukan dengan pemodelan finite element tiga dimensi dengan alat bantu software SAP2000. Sedangkan wawancara dilakukan  dengan  metode  semi-terstruktur  dengan  enam responden. Analisis dilakukan dua tahap, pertama analisis teknis  sebagai  hasil review  design struktur  rumah  sakit dan  upaya  perbaikannya  dan  tahap  kedua  analisis kebijakan melalui pendekatan kualitatif.
Tabel 1 . Karakteristik responden penelitian
Kode responden Bidang Keahlian Pengalaman PU02-EDH Manajemen Konstruksi dan Arsitektur > 25 tahun IG010-HIN Struktur > 25 tahun IG07-HAT Geoteknik 15 tahun IG06-EWI Manajemen Konstruksi, Investigator gedung publik 15-20 tahun IG08-NUH Arsitektur, Investigator gedung publik > 25 tahun IG011-JIS Arsitektur, Kebijakan Publik di Konstruksi > 25 tahun

## 2.1. Pemodelan Struktur 2.1.1. Sistem Struktur
Struktur  gedung  pada  penelitian  ini  terdiri  dari  2 buah  blok  bangunan  masing-masing  berupa  gedung  8 lantai  yang  dipisahkan  oleh  dilatasi.  Penggunaan  dilatasi dimaksudkan  agar  masing-masing  bangunan  mempunyai respon  yang  baik  pada  saat  memikul  beban  gravitasi (beban  mati  dan  beban  hidup)  dan  beban  gempa.  Selain itu  penggunaan  dilatasi  dimaksudkan  agar  jika  terjadi penurunan  gedung  akibat  terjadinya  penurunan  tanah, penurunan yang terjadi pada masing-masing gedung tidak saling mempengaruhi kekuatan struktur.
Kolom-kolom  utama  dari  gedung  direncanakan mempunyai  ukuran  yang  seragam  seluruh  lantai
berdimensi 70x70 cm. Sedangkan kolom pada portal tepi berdimensi  60x40  cm.  Balok  utama  dari  struktur berdimensi  70x35  cm  dengan  panjang  bentang  8  m. Pondasi  gedung  menggunakan  tiang  pancang  sedalam  24 meter  mencapai  tanah  keras,  dengan dua  macam dimensi tiang  berdimensi  40x40  dan  30x30  cm.  Portal  tepi  dan portal tengah gedung seperti disajikan pada Gambar 1.

## 2.1.2. Mutu Material
Mutu  bahan  yang  digunakan  di  dalam  perhitungan struktur  untuk  mutu  beton    f’c.  =  30  MPa  dan  mutu tulangan (pokok maupun sengkang), fy = 400 MPa.

## 2.1.3. Pola Pembebanan Struktur
Pembebanan  yang  ditinjau  bekerja  pada  struktur rangka  bangunan  gedung  terdiri  dari  beban  mati  sebesar 125  kg/m 2 ,  beban  hidup  sebesar  250  kg/m 2 dan  beban gempa  mengacu  pada  Standar  Perencanaan  Ketahanan Gempa  Untuk  Struktur  Bangunan  Gedung  Dan  Non- Gedung  Analisis  struktur  terhadap  pengaruh  gempa dilakukan  dengan  Metode  Analisis  Dinamik  Spektrum Respon  dengan  menggunakan  Spektra  Desain  SNI  1726- 2012 (Badan Standarisasi Nasional, 2012).
3500 8000 8000 8000 7550 800 7650 8000 8000 8000 3500 4200 4200 4200 4200 Level 1 ±0.000 Level 2 +4.200 Level 3 +8.400 Level 4 +12.600 Level 5 +16.800 Roof Level +33.600 4200 Levels of Stairs Roof  & Lift +37.800 B1 B4 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B4 B1 B4 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B4 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 S1 K4R(A) K1 K1 K1 K1 K1R(B) K1R(B) K1 K1 K1 P3 P4 P3 KP KP K4 4200 B1 B4 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B4 4200 Level 6 +21.000 B1 B4 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B4 4200 Level 7 +25.200 B1 B4 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B4 4200 Level 8 +29.400 P6 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 K4R(B) K4R(B) K4 K4 K4 K4 K1R(A) K1R(A) K4R(A) K4R(B) K4R(B) 8000 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12' 1 3500 8000 8000 8000 7550 800 7650 8000 8000 8000 3500 4500 6000 4200 4200 4200 4200 4200 B1 B4 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B4 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B4 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B4 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B4 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B4 B1 K4R(B) K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K2 P3 P4 P2 KP KP 4200 B1 B4 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B4 4200 B1 B4 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B4 4200 B1 B4 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B4 4200 P5 P5 P5 P5 P8 P5 P5 P5 P4 P5 K4R(B) K4R(B) K4R(B) K4R(B) K4R(B) 8000 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12' 13 13' 1 Level 1 ±0.000 Level 2 +4.200 Level 3 +8.400 Level 4 +12.600 Level 5 +16.800 Roof Level +33.600 Levels of Stairs Roof  & Lift +37.800 Level 6 +21.000 Level 7 +25.200 Level 8 +29.400
Gambar 1 . Portal Tepi (atas)  dan Portal Tengah (bawah)

## 2.2. Metode Analisis
2.2.1. Simulasi Model dan Review Desain Struktur Evaluasi  kekuatan  struktur  beton  dari  gedung rumah sakit dihitung dengan menggunakan metode LRFD ( Load Resistance Factor Design ), dimana pada metode ini digunakan  angka  keamanan  berupa  Faktor  Beban  ( Load Factor )  dan  Faktor  Reduksi  Kekuatan  Bahan  ( Strength Reduction Factor ).
Kombinasi  pembebanan  yang  ditinjau  di  dalam analisis struktur adalah:
Kombinasi Pembebanan Tetap 1:
L D = U 6 , 1 2 , 1  (1)
Kombinasi Pembenanan Tetap 2:
D = U 4 , 1 (2)
Kombinasi Pembebanan Sementara 1:
Ey Ex L D S = U DS % 30 % 100 0 , 1 ) 2 , 0 2 , 1 (     (3) Kombinasi Pembebanan Sementara 2:
Ey Ex L D S = U DS % 100 % 30 0 , 1 ) 2 , 0 2 , 1 (     (4)
dimana D  merupakan beban  mati,  L  adalah beban  hidup, Ex  adalah  beban  gempa  arah  X,  Ey  adalah  beban  gempa arah  Y  sementara S DS merupakan  parameter  percepatan spektrum respon desain pada pada periode pendek
Hasil  simulasi  struktur  gedung  rumah  sakit  yang dijadikan studi kasus ini digunakan sebagai dasar analisis teknis.  Parameter  yang  digunakan  sebagai  indikator kekuatan  elemen  struktur  menerapkan  prinsip  bangunan tahan gempa “ Strong Column Weak Beam ”.
Pemeriksaan  kekuatan  dari  kolom-kolom  struktur, dilakukan dengan menghitung nilai rasio tegangan ( stress ratio )  dari  kolom-kolom  eksisting  yang  ada.  kapasitas kekuatan  kolom  berdasarkan  jumlah  tulangan  yang terpasang.  Kolom strukur dinyatakan  kuat jika  nilai rasio tegangannya ≤ 1.
Pemeriksaan  kekuatan  pondasi  pada  dilakukan dengan membandingkan data dari data penyelidikan tanah ( soil  investigation )  dan  perhitungan  daya  dukung  beban akibat  kombinasi  pembebanan  tetap.  Pondasi  dinyatakan kuat jika mampu menahan beban aksial ijin ( P allowable ) berdasarkan  analisis  daya  dukungnya.  Pemeriksaan kekuatan balok menggunakan parameter momen kapasitas dan uji torsi pada elemen balok tepi. Momen yang terjadi harus  lebih  kecil  daripada  momen  kapasitas  dari  elemen balok.
Hasil  pemeriksaan  elemen  struktur  kemudian diberikan  solusi  teknis  perkuatan  ( retrofitting )  apabila elemen  yang  ditinjau  tidak  cukup  kuat  memikul kombinasi beban.

## 2.2.2. Analisis hasil wawancara
Penelitian  ini  melibatkan  enam  praktisi  gedung dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman teknis di  beberapa  konstruksi  gedung  di  daerah  selama  15 sampai  25  tahun.  Wawancara  dilakukan  dengan  metode semi-terstruktur  dengan  bantuan  daftar  pertanyaan tematik  yang  telah  disiapkan  tentang  perspektif  para praktisi  terhadap  proyek  gedung  yang  berkelanjutan  dan faktor-faktor  yang  mempengaruhi  kesuksesannya,  baik internal maupun eksternal. Hasil wawancara dialihragamkan  dalam  bentuk  transkripsi  interview. Beberapa informasi yang menyebutkan tempat, nama dan identitas  baik  orang  maupun  lembaga  tertentu  dibuat anonim sebagai bagian dari ethics penelitian ini.
Analisis  transkripsi  wawancara  dilakukan  dengan pengkodean terkait dengan topik yang akan dibahas pada penelitian.  Validasi  dilakukan  dengan  metode  triangulasi dari data pendukung yang saling menguatkan ( corroborating ),  antara  lain  dari  hasil  wawancara  satu responden  dengan  responden  lain  dan  dokumen review design dari studi kasus ini.

## 3. Hasil dan Pembahasan

## 3.1 Analisis Struktur dan Upaya Perkuatannya
Berdasarkan  hasil  simulasi  strukstur  diperoleh bahwa  beberapa  elemen  tidak  kuat  menahan  kombinasi beban  yang  terjadi.  Dari  hasil  analisis  struktur,  dapat diketahui  bahwa;  untuk  Kombinasi  Pembebanan  Tetap, nilai  Rasio  Tegangan  dari  semua  kolom  struktur mempunyai  nilai  <  1.  Nilai  Rasio  Tegangan  kolom  yang maksimum  adalah  0,86.  Pada  kombinasi  Pembebanan Sementara,  nilai  Rasio  Tegangan  dari  beberapa  kolom struktur  mempunyai  nilai  >  1,  sehingga  diperlukan perkuatan. Lokasi kolom dimaksud seperti disajikan pada Gambar 2.
J 15 I H G 3500 1000 2000 3000 2000 4000 1000 5000 2000 8000 6000 6000 8000 8000 8000 7550 800 7650 8000 8000 8000 3500 4500 6000 2000 1000 2000 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 Denah Kolom Lantai 3 K4R(B) K4R(B) J I H G 3500 1000 2000 3000 2000 4000 1000 5000 2000 8000 6000 6000 8000 8000 8000 7550 800 7650 8000 8000 8000 3500 4500 6000 2000 1000 2000 K4 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K4 K1 K1 K1 K1 K1 Denah Kolom Lantai 4 K4R(B) K4R(B) K4 K4 K4R(B) K4R(B) K4R(B) K4R(B) K4R(B) K4R(B) K4R(B) K4R(B) 8000 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12' 13 13' 14 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 15 10 11 12 12' 13 13' 14 14
Gambar 2 . Denah lokasi kolom yang perlu perkuatan
Metode  perkuatan  yang  dilakukan  adalah  menambah kapasitas penampang dengan sistem jacketing. Sistem ini dilakukan  dengan  penambahan  tulangan  dan  dimensi penampang.  Hasil  retrofitting  kolom  struktur  se- lengkapnya seperti disajikan pada Tabel 2.
Tabel 2 . Rekap retrofit kolom-kolom struktur
Keterangan Kolom eksisting Kolom retrofit Tipe kolom K1 K1R(A) K1R(B) Dimensi (mm) 700x700 850x850 850x800 Tulangan pokok 16D22 16D22+12D22 16D22+16D22 Sengkang D10-100 D10-150 D10-150 Tipe kolom K4 K4R(A) K4R(B) Dimensi (mm) 600x400 750x550 750x550 Tulangan pokok 10D19 10D19+14D19 10D19+8D19 Sengkang D10-100 D10-150 D10-150
Keterangan: D = tulangan deformed (ulir), 10D19 = 10 tulangan deformed diameter 19 mm.
Pada  balok  struktur,  tidak  ditemukan  elemen  yang mempunyai  kekuatan  lebih  besar  daripada  momen kapasitas  penampangnya.  Hanya  pada  balok-balok  tepi atap  ( ring  balk )  ditemukan  tahanan  puntirnya  perlu diperkuat.  Dari  hasil  evaluasi  ulang  kekuatan  struktur, didapatkan  jumlah  tulangan  torsi  yang  diperlukan  adalah 6D13.  Tulangan  torsi  yang  harus  dipasang  pada  balok- balok tepi ditunjukkan pada Tabel 3.
Tabel 3 . Retrofit balok-balok tepi atap ( ring balk )
Keterangan Penulangan Eksisting tumpuan Eksisting lapangan Retrofit tumpuan Retrofit lapangan Dimensi (mm) 350x700 350x700 350x700 350x700 Tulangan atas 8D22 4D22 8D22 4D22 Tulangan Bawah 4D22 8D22 4D22 8D22 Tulangan sisi 2D13 2D13 6D13 2D13 Sengkang D10-100 D10-200 D10-100 D10-200
Berdasarkan  analisis  struktur  dapat  disimpulkan bahwa  pondasi-pondasi  tiang  pancang  pada  struktur gedung  rumah  sakit  pada  penelitian  ini  mampu mendukung  beban  akibat  Kombinasi  Pembebanan  Tetap, tetapi  diperkirakan  tidak  cukup  kuat  untuk  mendukung beban  yang  bekerja  akibat  Kombinasi  Pembebanan Sementara.  Solusi  yang  paling  baik  dari  perkuatan pondasi  adalah  dengan  penambahan  bore  pile  mini diameter  30  cm  kedalaman  15  meter  disekitar  tiang pancang,  dan  memperbesar  pile  cap.  Namun,  jika  solusi perkuatan  dengan  penambahan  borepile  memang  tidak memungkinkan  di  lokasi,  solusi  lainnya  adalah  dengan menggabungkan  pile  cap  eksisting  yang  berdekatan  agar dapat bekerja bersama di dalam memikul beban terutama
saat  terjadi  gempa.  Lapisan  tanah  dibawah pile  cap gabungan perlu diperbaiki dengan metode grouting untuk meningkatkan  daya  dukungnya.  Sehingga  secara  teknis terdapat  penambahan  material  seperti  disajikan  pada Tabel 4.
Tabel 4 . Penambahan material dari desain awal
Elemen Penambahan volume beton (m 3 ) Penambahan volume baja (kg) Balok 0 111 Kolom 23 4805 pondasi 8,4 234 Jumlah 31,4 5039
Catatan:  pada  pondasi  belum  termasuk  grouting  2  x  6  titik kedalaman  @12  meter  dan  aplikasi chemical  rebar pada sambungan pilecap .

## 3.2 Mekanisme Kebijakan
Mekanisme kebijakan pada penelitian ini disajikan sebagai  diskusi  dari  diagram  alir  hasil  studi  empiris  di lokasi  studi  pada  Gambar  3  dan  dikaitkan  dengan literature  terkait  dengan  kebijakan  publik.  Hasil wawancara  dengan  praktisi  gedung  public  digunakan sebagai  rujukan  best  practice  di  daerah  sebagai  konteks penelitian dalam penelitian ini.
Implementasi  standar  bangunan  tahan  gempa  baru berupa  SNI  1726-2012  (Badan  Standarisasi  Nasional, 2012) adalah bentuk respon pemerintah untuk mengurangi dampak  keruntuhan  bangunan  akibat  gempa  yang frekuensinya  mulai  meningkat  akhir-akhir  ini.  Menurut data  pengamatan  United  States  Geological  Survey  dari tahun 1974-2014 di Indonesia terlihat bahwa mulai tahun 2004  terjadi  peningkatan  frekuensi  kejadian  gempa  kuat dengan  Magnitudo  lebih  dari  atau  sama  dengan  enam (United  States  Geological  Survey,  2014).  Sebagai  salah satu  Negara  terbesar  keempat  dari  jumlah  populasinya, maka  risiko  tersebut  menjadi  amat  penting  untuk mengantisipasinya.
Namun pengalaman adaptasi fenomena gempa dan implikasi  di  bidang  infrastruktur  tertama  bangunan gedung di beberapa negara bukanlah hal yang mudah dan cepat  diterapkan  (lihat  Mushkatel  and  Weschler,  1985; Irtem et  al. 2007;  Gurenko et  al. ,  2006;  Cetin,  2013). Peran  pemerintah  haruslah  dominan  karena  pada hakekatnya  dampak  sosial  selalu  terbentur  pada  kultur dan  kebiasaan  yang  terbatas,  kompleks  dan  kadang  tidak karuan dan terfragmentasi (Rhodes, 2011).
Sejak  munculnya  inisiatif  dari  pemerintah  lokal untuk  menerapkan  SNI  gempa  2012,  para  praktisi  yang terkait pada pekerjaan pembangunan rumah sakit tersebut melakukan  evaluasi  untuk  penyelesaian  struktur  yang telah  berjalan  sampai  dengan  lantai  keempat.  Bukan pekerjaan  mudah  bagi  para  pihak  untuk  melakukannya karena  risiko  keselamatan  struktur  gedung  tersebut  akan
berkaitan  dengan  banyak  hal  seperti,  keselamatan  tenaga kerja  saat  melakukan  retrofit  elemen  struktur  yang  sudah jadi,  mobilisasi  material  dan  alat  untuk  pekerjaan  baru (misalnya grouting ),  serta  risiko  biaya  dan  waktu  yang akan mempengaruhi jadwal proyek awal.
Gambar 3 . Mekanisme Kebijakan berdasarkan Analisis Risiko pada studi kasus gedung rumah sakit.
Ada  dua  tinjauan assessment yang  dilakukan  para pemangku  kepentingan  (pemilik  proyek,  kontraktor  dan tim engineer yang  tergabung  dalam  tim  Manajemen Konstruksi),  yaitu  aspek  teknis  dan  aspek  kebijakan. Aspek  teknis  meliputi  review  desain  awal  dan rekomendasi  teknis.  Pada  tahap  ini,  evaluasi  struktur merupakan  pilihan  objektif  untuk  menentukan  tindakan teknis  pada  objek  kebijakan  yaitu  gedung  rumah  sakit yang  sedang  dibangun.  Produk  dari  evaluasi  tersebut adalah rekomendasi dari review desain yang implikasinya adalah  penjadwalan  ulang  proyek  baik  secara  teknis  dan administratif.  Pada  saat  eksekusi  pengalaman  kontraktor memegang  peran  yang  cukup  vital  karena  merekalah pihak  yang  paling  tahun  risiko  teknis  dan  biayanya. Kontraktor  adalah  pihak  yang  paling  menentukan  pada suatu proyek (Magdani, 2013; Tan et al. 2011). Pada studi kasus  ini,  rekomendasi  teknis  pada  perbaikan  dua  titik pondasi  dengan  penambahan borepile (titik  G-2  dan  J-2) risiko  teknisnya  relatif  besar,  karena  mobilisasi  alat borepile tidak realistis dilakukan karena struktur telah jadi sampai  lantai  keempat.  Sehingga  solusi  perbaikannya
adalah  dengan  penggabungan pilecap dan grouting tanah dasar  pondasi  di  titik  borepile  untuk  meningkatkan  daya dukung  pondasi  setempat.  Kunci  kesuksesan retrofit pondasi  adalah  komunikasi  intensif  antara  tim  teknis proyek  ( engineer dan  manajemen  konstruksi)  dengan kontraktor  pelaksana.  Keterlibatan  kontraktor  spesialis juga menjadi bagian kesuksesan tersebut.
Aspek kebijakan meliputi ekspektasi para pemangku kepentingan terhadap dampak implementasi itu pada  pelaksanaan  teknis  dan  aspek  lain  yang  mungkin timbul  seperti  kebutuhan  kolaborasi  dengan  kontraktor spesialis  atau  supplier  aplikator  chemical  dan  system grouting  tanah.Beberapa  fakta  yang  terjadi  di  daerah menunjukan  bahwa  perbedaan  persepsi  dari  evaluasi teknis  pada  proses  pelaksanaan  kebijakan  pemerintah lokal mempengaruhi kualitas pekerjaan, seperti pengalaman  salah  satu  arsitek  yang  menjadi  responden, “ Perbedaan  persepsi  dimaknai  berbeda  antar  personil satu  dengan  yang  lain,  sehingga  mengakibatkan perubahan  fungsi,  dan  akhirnya  mempengaruhi  kualitas bangunan  (IG08-NUH,  Arsistek,  Investigator  Gedung Publik).” Bahkan  seharusnya  “ regulasi  [diharapkan mampu]  membuat  praktisi  gedung  semakin  mudah mengimplementasikan  suatu  ide  konstruksi.  Namun fenomena di daerah menunjukkan bahwa tenaga terampil frekuensinya  tidak  merata ( IG06-EW,  Manajemen Konstruksi, Investigator Gedung Publik).”
Oleh  sebab  itu,  pada  beberapa  kasus  evaluasi gedung publik yang muncul karena perselisihan ( dispute ) seringkali  diakibatkan  pada  kelalaian  secara  teknis,  bisa karena  tidak  berpengalaman,  tidak  peduli  atau  karena terjadi  perselisihan  dengan  pihak  pemilik  proyek  yang berkepanjangan. Seperti kasus settlement pondasi gedung BNI  di  Semarang    tahun  2006  akibat  kelalaian  tidak memasang terucuk bamboo saat perbaikan tanah sebelum pemasangan  pondasi  (Parwito,  2013)  atau  kasus  gedung Sekda  Kabupaten  Brebes  tahun  2008  akibat  perubahan desain dan rendahnya kualitas pengawasan mutu material saat  pelaksanaan  (Indarto,  Hermawan,  2011;  Satelitpost, 2015). Namun pada studi kasus penelitian ini, mekanisme kebijakan dibangun dalam kerangka kesamaan visi dalam penyele-saian  proyek  gedung  rumah  sakit.  Dampak  yang ditimbulkan  dan  telah  dikomunikasikan  dengan  pihak- pihak  yang  berkompeten  seperti  ahli  struktur,  arsitektur dan mekanikal/elektrikal untuk menjawab aspek objective knowledge dalam suatu kebijakan.
Fakta  yang  sering  kita  temui  dalam  birokrasi pemerintahan  di  daerah  adalah  inkonsistensi  dalam implementasi  perencanaan  awal.  Setiap  pergantian  local leader  maka,  kebijakan  yang  diambil  di  pelaksanaan proyek juga ikut berubah (Davidson, 2015).
Persoalan pengalaman kontraktor adalah permasalahan  kapabilitas  yang  bisa  disubtitusi  dengan kerjasama  strategis  dengan  beberapa  pihak  yang kompeten.  Dalam  kontek  pemerintah  daerah  yang modern,  hal  ini  adalah  bentuk  solusi  yang  ditawarkan  di
Analisis Risiko Analisis Risiko Evaluasi Struktur
Evaluasi Struktur
Kapabilitas Kontraktor Kapabilitas Kontraktor
Perselisihan Perselisihan Justifikasi teknis
Justifikasi teknis Analisis Kebijakan Analisis Kebijakan Perubahan Kontrak Perubahan Kontrak Retrofitting Retrofitting Mekanisme Kegagalan
Mekanisme Kegagalan
Keberhasilan penerapan kebijakan
Keberhasilan penerapan kebijakan
Kerjasama strategis dengan pihak lain yang kompeten Kerjasama
strategis dengan pihak lain yang kompeten
Rekomendasi Eksekusi Rekomendasi Eksekusi Penyelesaian Proyek Penyelesaian Proyek Review Design Review Design Penjadwalan Ulang Proyek
(Administratif + teknis) Penjadwalan Ulang Proyek (Administratif + teknis) Rekonsiliasi ya tidak ya Tidak ada tindakan perlu Tidak perlu Tidak kapabel ya ya tidak Dampak biaya Dampak biaya Stagnasi (Potensi perselisihan) Stagnasi
(Potensi perselisihan)
beberapa  konsep  birokrasi  lokal  disebabkan  keterbatasan sumber  daya  alam  maupun  sumber  daya  manusia (Matthews,  2014).  Walaupun  demikian,  beberapa  faktor seperti  skala  proyek  yang  kecil,  jenis  proyek  yang strategis  atau  tidak  bagi  pemerintah  lokal  seringkali menjadi kendala bagi kontraktor kecil untuk bertahan dan berkompetisi.  Seperti  diungkapkan  oleh  salah  satu responden  bahwa  “ realitanya  agak  sulit  [suatu  proyek konstruksi]  untuk  benar-benar  berkelanjutan  karena kendalanya  adalah  ada  kepentingan  dalam  sebuah proyek.  Jadi  diibaratkan  jalan  itu  lurus,  maka kenyataannya dia itu agak bengkok. Ada kepentingan dari hal-hal yang berbau teknis menjadi tidak terkendali…..,ada banyak kepentingan sehingga anggaran yang diperuntukkan bagi perencana tidak dapat dialokasikan di implementasinya. (Responden IG07-HAT- Geoteknik)”. Persoalan  mendasar  dari  pengalaman kontraktor  secara  nasional  adalah  rendahnya  pasokan tenaga  kerja  konstruksi  yang  berpendidikan  teknik memadai.  Responden  lain  menegaskan  gejala  tersebut, “Disparitas  tenaga  terampil  disebabkan  karena  tingkat pendidikan  yang  juga  tidak  merata.  Tenaga  terampil berpendidikan SMP susah diperoleh apalagi berpendidikan  STM.  Para  pemegang  kendali  kebijakan berkaitan dengan tenaga terampil tidak bisa menterjemahkan regulasi. Penafsiran terhadap kebutuhan SDM konstruksi yang ideal di daerah tidak sesuai dengan harapan  kebutuhan  di  pasar  konstruksi.  (Responden IG06-EW,  Manajemen  Konstruksi,  Investigator  Gedung Publik)”.
Namun  masih  adanya  praktek  “pinjam  bendera” dimana tenga kerja yang diusulkan dalam dokumen tender digantikan  oleh  tenaga  kerja  yang  keahlian  dan kompetensinya  tidak  memenuhi  di  bawah  standar, mengakibatkan  beberapa  bangunan  tidak  memenuhi prosedur teknis pada implementasinya. Seperti diungkapkan  oleh  salah  satu  praktisi  yang  menemukan fakta selama beberapa tahun menjadi investigator gedung Publik, “Misalnya  pembesian  pada  konstruksi  beton bertulang.  Kemungkinan  karena  ketidaktahuan  tentang pembacaan  gambar  akan  menyebabkan  pemasangan besinya  terbalik.  Seharusnya  tulangan  Tekan  menjadi tulangan tarik atau atau sebaliknya, dan itu menyebabkan kualitas  dari  bangunan  tidak  tercapai.  Jadi  dapat disimpulkan  bahwa  pada  prakteknya,  code  of  conduct tidak  dapat  dipenuhi  karena  tidak  kompetennya  personil di lapangan.”
Beberapa  fakta  menjadi  temuan  dari  studi  kasus penerapan  kebijakan  standar  gempa  baru  pada  gedung rumah  sakit  baik  dari  perspektif  teknis  dan  praktek kebijakan  adalah  sebagai  berikut:    Pertama,  persamaan visi  dalam  suatu  proyek  merupakan  prasarat  untuk meminimalkan  konflik  kepentingan  para  pihak  terkait. Karena  perbedaan  persepsi  atara  pihak  yang  ber- kepentingan dalam proyek merupakan potensi perselisihan  ( dispute ).  Pada  konteks  bangunan  public
seperti  rumah  sakit,  instabilitas  interaksi  para  pihak mempengaruhi  kualitas  produk.  Kedua,  kemampuan teknis  praktisi  di  lapangan  terutama  kontraktor  atau  sub kontraktor.  Kemampuan  teknis  secara  tidak  langsung merupakan  gambaran  kemampuan  business  capital  untuk menjaga  keberlanjutan  proses  pembangunan.  Kontraktor sebagai  pemegang  peran  keberhasilan  eksekusi  proyek ditentukan oleh sehatnya cashflow dari proyek. Kemampuan  teknis  suatu  proyek  merupakan  kolaborasi multi  sumber  dalam  rangkaian  rantai  pasok  (supply chain). Ketiga, kemampuan  komunikasi praktisi di lokasi proyek sangat menentukan implementasi visi dan persepsi pra  pihak.  Semakin  berpengalaman  praktisi  gedung  di daerah, maka semakin efektif dan efisien pola komunikasi dari penyelesaian pekerjaan konstruksi.

## 4. Kesimpulan
Kebijakan penerapan standar ketahanan gempa SNI
1726-2012 (Badan Standarisasi Nasional, 2012) mempunyai
dua dimensi pada mekanisme pelaksanaannya,  analisis  teknis  dan  analisis  kebijakan. Namun  pada  realitas  di  praktiknya  kedua  hal  itu merupakan  satu  kesatuan  yang  saling  mempengaruhi. Analisis  kebijakan  publik  menuntut  secara  prosedural selalu  melihat objective  knowledge sebagai  bagian mendasar  dari  setiap  praktik  kebijakan,  yang  bentuknya pada studi kasus ini adalah justifikasi teknis dari simulasi model  struktur  dan  solusi  teknisnya.  Tujuan  dari justifikasi  teknis  semata-mata  untuk  menekan  serendah mungkin  deviasi  karena  pertimbangan  subjektif  dari pelakuk  konstruksi.  Meski-pun  hal  ini  kontrakdiktif dengan  nature  proyek  konstruksi  yang  bersifat  dinamis. Mekanisme kebijakan di proyek gedung publik seringkali berhadapan  dengan  dominannya  otoritas  lokal  sebagai pemilik  proyek.  Namun  bukti  empiris  dari  studi  kasus pada  penelitian  ini  telah  menggambarkan  bahwa keberhasilan suatu penerapan standar gedung kesuksesnya ditentukan  oleh  interaksi  pro-aktif  antar  pihak.  Peran dominan pemerintah lokal masih diperlukan sebagaimana pernyataan  Rhodes  (2011).  Otoritas  lokal  harus mengadaptasi kultur setempat dan kebiasaan pada praktik gedung  public  yang  sarat  masih  rendah  tingkat awareness -nya terhadap kepatuhan pada prosedur teknis. Berdasarkan  temuan  penelitian  dapat  disumpulkan bahwa  mekanisme  praktik  kebijakan  publik  (penerapan standar gedung) pada gedung publik dipengaruhi oleh tiga hal  mendasar:  kesamaan platform (visi,  kepentingan  dan persepsi), kapabilitas kontraktor secara teknis dan kapital, dan  kemampuan  pendekatan  komunikasi  pada  proses eksekusi  dari  semua  pihak  yang  terkait  dalam  proyek gedung publik.
Meskipun demikian, penilitian ini masih mempunyai  keterbatasan.  Pada  konteks  pemerintahan modern,  otoritas  lokal  di  Indonesia  sangat  heterogen karena  kondisi  geografinya  sebagai  Negara  kepulauan. Skala  proyek  kecil  belum  terakomodasi  pada  penelitian
ini.  Sehingga  hasil  penelitian  ini  sifatnya  tidak  dapat digeneralisir  tetapi  hanya  bisa  dianalogkan  dengan  kasus setipe untuk pengembangan penelitian lebih lanjut.

## Ucapan Terima Kasih
Terima  kasih  disampaikan  kepada:  (1)  Para  responden penelitian  dan  para  kolega  praktisi  gedung  publik  yang telah  berbagi  pengalaman  dan  akses  data  pada  penelitian ini, terutama pada rekan-rekan dari Lembaga Pengembangan  Jasa  Konstruksi  (LPJK)  di  Jakarta  dan Semarang;  (2)  Pemberi  dana  Penelitian  Hibah  Bersaing dari DIPA Fakultas Teknik Undip Tahun Anggaran 2016, berdasarkan  Surat  Perjanjian  Pelaksanaan  Penelitian No.5647/UN7.3.3/KP/2016 sehingga pene-litian ini dapat terlaksana.

## Daftar Pustaka
Achour,  N,  Miyajima,  M.  Kitaura,  M,  Price,  A.  (2011).
Earthquake  Induced  Structural  and  Non-structural Damage  in  Hospital. Earthquake  Spectra ,  27  (3), 617-634.
American  Institute  of  Architects.  (2001). Guidelines  for Design  and  Construction  of  Hospital  and  Health Care  Facilities.  The  American  Institute  of Architects  Academy  of  Architecture  for  Health . Washington D.C. Tersedia di http://www.fgiguidelines.org/pdfs/2001guidelines. pdf. Diakses tanggal 26 February 2015.
Atkinson,  G.M.  (2009).  Earthquake  time  histories compatible  with  2005  National  Building  code  of Canada  uniform  hazard  spectrum, Can.  J.  Civ. Eng, 36, 991–1000, doi:10.1139/L09-044 Published by NRC Research Press.
Badan Standarisasi Nasional (2002). Standar Perencanaan Ketahanan  Gempa  untuk  Struktur  Bangunan Gedung  (SNI-03-1726-2002).  Jakarta  :  Badan Standarisasi Nasional.
Badan Standarisasi Nasional (2012). Tata Cara Perencanaan  Ketahanan  Gempa  untuk  Struktur Bangunan  Gedung  dan  Non-Gedung  (SNI  SNI 1726-2012). Jakarta: Badan Standarisasi Nasional. Cetin,  C.H.  (2013).  Disaster  crises  management  in Turkey: 1999 Marmara earthquake case. International Journal of Human Sciences , 10(2). Davidson,  J.S.  (2015). Indonesia’s  changing  political economy,  Governing  the  roads .  UK:  Cambridge University Press.
Du  Plessis,  C.  (2007).  A  strategic  framework  for sustainable  construction  in  developing  countries. Construction  management  and  economic ,  25(1), 67-76.
Grenville,  J.H,  Buckle,  S.,  Hoskins,  B.J.,  George,  G. (2014).  Climate  Change  and  Management.
Editorial. Academy of Management Journal , 57(3),
615-623.
Gurenko, E., Lester, R., Mahul, O., Gonulal, S. O. (2006).
Earthquake  Insurance  in  turkey:  History  of  the turkish  catastrophe  Insurance  Pool :  World  Bank Publications. Tersedia di https://openknowledge.worldbank.org/handle/1098 6/7142.
Hermawan,  F.,  Wahyono,  H.L.,  Wibowo,  M.A., Hatmoko,  J.U.D.,  and  Soetanto,  R.  (2013) Indonesian  Toward  Sustainable  Practices  in Building  Projects:  Case  Studies  of  Construction Building  Failures  and  Defects  in  Central  Java. Proceeding  CECAR  6. Jakarta:  Asian  Civil Engineering Coordinationg Council (ACECC).
Indarto,  H.,  Hermawan,  F.  (2011). Laporan  Evaluasi Kekuatan Struktur Yang Sudah Berdiri dengan Uji Analisis dan Uji Beban (Studi Kasus Gedung Setda Kabupaten Brebes) . Tersedia di https://himawanindarto.wordpress.com/2013/04/09
/laporan-evaluasi-kekuatan-struktur-yang-sudah- berdiri-dengan-uji-analisis-dan-uji-beban-studi- kasus-gedung-setda-kabupaten-brebes/. Diakses 29 Maret 2015
Irtem,  E.  ,  Turker,  K.  ,  Hasgul,U  (2007).  Causes  of Collapse  and  Damage  to  Low-Rise  RC  Buildings in  Recent  Turkish  Earthquakes. Journal  of Performance  of  Constructed  Facilities ,  21(5), October 1, 351–360.
Joyce,  P.  (2001). Strategic  Management  for  the  public services. Philadelphia: Open University Press.
Magdani,  N.  (2013,  November). Comment  :  a  new direction  in  sustainability.  Construction  Manager . Diakses dari http://www.construction- manager.co.uk/comment/comment-new-direction- sustainability/.
Matthews,  P.  (2014)  Being  strategic  in  partnership- Interpreting  Local  Knowledge  of  Modern  Local Government. Local  Government  Studies ,  40(3), 451- 472.
Mushkatel, A.H., Weschler, L.F. (1985) Inter- governmental    Implementation  of  Building  Codes With  Lateral  Force  Provision. Policy  Studies Reviews , 4(4), 680 - 688.
Parwito (2015, Maret). KPK segera mengambil alih kasus korupsi pembangunan BNI 46 Semarang . Tersedia di  http://www.merdeka.com/peristiwa/kpk-segera- ambil-alih-kasus-korupsi-pembangunan-bni-46- semarang.html.
Rhodes,  R.A.W.  (2011)  Thinking  on:  A  career  in  public administration. Public  Administration ,  89(1),  196- 212.
Satelitpost  (2015,  Maret). Puluhan  warga  brebes  demo bupati .  Tersedia  di  http://satelitnews.co/puluhan- warga-brebes-demo-bupati/.
Sharif,  M.B.,  Qazi,  A.U.,  Mohsin,  N.  (2011),  New Seismic Parameters For Building Code of Pakistan and Their Effect On Existing Reinforced Concrete Buildings:  A  Case  Study. Pakistan  Journal  of Science , 63(2).
Tan,Y., Shen,L.,Yao, H. (2011). Sustainable construction practice  and  contractors’  competitiveness:  A preliminary study. Habitat International. 35, 225– 230. doi:10.1016/j.habitatint.2010.09.008
Uhlik, F. T., Hinze, J. (1998). Trends in the construction needs of hospital facilities. Journal of
Architectural Engineering , 4(4), 132-134.
doi:http://dx.doi.org/10.1061/(AsCe)1076-0431-
(1998)4:4(132) United  States  Geological  Survey(2015,  Januari). Data  of Historical Country . Diakses dari http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/world/histo rical_country.php#indonesia.
Yang,  C.M.  (2009).  Study  on  Indonesian  Seismic  Code SNI  03-1726-2002  and  Seismic  Impact  to  High- rise  Building  in  Jakarta,  Indonesia. Proceeding  of World  Academy  of  Science,  Engineering  and Technology , 38.