## JURNAL ILMIAH PEREKAM DAN INFORMASI KESEHATAN IMELDA
Vol.6 No.1, Februari 2021, pp. 67-72 ISSN: 2597-7156 (Online),2502-7786 (Print) http://jurnal.uimedan.ac.id/index.php/JIPIKI
 67

## Standardisasi Resume Medis Dalam Pelaksanaan PMK 21/ 2020 Terkait Pertukaran Data Dalam Rekam Medis Elektronik

## Standardization of Medical Resume in the Implementation of PMK 21/ 2020 Related to Data Exchange In Electronic Medical Records
Rano Indradi Sudra
Program Studi S1 Manajemen Informasi Kesehatan, Universitas Nasional Karangturi
Article Info ABSTRAK Article history: Received Jan 22, 2021 Revised Feb 15, 2021 Accepted Feb 23, 2021 The  issuance  of  Regulation  of  the  Minister  of  Health  number  21  of 2020  concerning  the  Strategic  Plan  of  the  Ministry  of  Health  year 2020-2024  encourages  the  need  for  appropriate  implementation measures.  One  of  the  things  that  was  proclaimed  to  be  realized  in 2024  is  the  application  of  integrated  electronic  medical  records (RME)  reached  100%.  This  is  intended  to  be  able  to  support  the exchange  of  medical  resume  data  between  hospitals  (health information  exchange/HIE).  To  implement  this  HIE  requires standardization  and  regulation  that  regulates  it.  This  research  is qualitative, using  a  sosiolegal  approach  that  focuses  on  the  depth  of material  related  to  documenting  standards  in  medical  resumes enriched  with  literature  studies.  Regulations  related  to  medical resumes/discharge  summaries  that  exist  at  this  time  have  not  set about  language  standards,  abbreviations,  symbols,  and  units  for documenting in medical resumes. The existing regulations also have not explained the dictionary related matters.
Keywords: Standardization
Medical Summary Electronic Medical Record Health Information Exchange
This is an open access article under the CC BY-SA license.

## Corresponding Author:
Rano Indradi Sudra, Program Studi S1 Manajemen Informasi Kesehatan (MIK) Universitas Nasional Karangturi, Jl. Raden Patah 182-192 Semarang Email: rano.indradi@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang  Nasional  Tahun  2005–2025  disebutkan  bahwa  pada  hakekatnya  pembangunan kesehatan  merupakan  upaya  yang  seharusnya  dilakukan  oleh  seluruh  komponen  bangsa Indonesia.  Pembangunan  kesehatan  bertujuan  untuk  meningkatkan  kesadaran,  kemauan, dan  kemampuan  hidup  sehat  untuk  setiap  orang  supaya  tercapai  tingkat  kesehatan masyarakat  yang  setinggi-tingginya.  Kondisi  ini  akan  menjadi  investasi  untuk pembangunan  sumber  daya  manusia  yang  produktif  baik  secara  sosial  maupun  ekonomi (Undang-Undang  nomor  17 Tahun  2007  Tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang Nasional Tahun 2005-2025, 2007) .
68
Setiap  layanan  kesehatan  wajib  didokumentasikan  dalam  bentuk  rekam  medis.  Isi rekam  medis  meliputi  data  non  medis  dan  medis.  Data  non  medis  misalnya  data  terkait demografi pasien, sedangkan data medis dapat meliputi hasil anamnesis, hasil pemeriksaan fisik,  hasil  pemeriksaan  penunjang,  tindakan  medis  yang  telah  dilakuakan,  terapi,  dan diagnosis (Kemenkes, 2008) .
Mengingat fungsi rekam  medis  yang dapat digunakan untuk  mengidentifikasi pasien, menunjang  penentuan  diagnosis  atau  menyatakan  alasan  utama  pasien  datang  ke  tempat pelayanan  kesehatan,  mengesahkan  alasan  pemberian  tindakan  dan  mendokumentasikan semua  hasilnya  secara  akurat,  maka  sebagaimana  tercantum  dalam Medical  Record Manual dari World  Health  Organization (WHO),  rekam  medis  harus  berisi  data  yang cukup untuk menunjang berbagai keperluan tersebut ( World Health Organization , 2006) . Kewajiban  untuk  membuat  rekam  medis  diamanatkan  oleh  Undang-undang  no.44 tahun  2009  tentang  Rumah  Sakit  pada  bab  VIII  pasal  29  ayat  1  (h).  Dalam  bagian penjelasannya  tercantum  bahwa  penyelenggaraan  rekam  medis  sebagaimana  dimaksud dalam  ayat  ini  adalah  penyelenggaraan  rekam  medis  yang  sesuai  dengan  standar  yang berlaku  dan  standar  ini  secara  bertahap  akan  diupayakan  meningkat  untuk  mencapai standar internasional" (Undang-undang nomor 44 tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, 2009) . Dalam Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit (SNARS) edisi 1.1 tahun 2019 yang diterbitkan oleh  Komisi  Akreditasi Rumah Sakit (KARS) disebutkan  bahwa rekam  medis adalah  bukti  tertulis  (baik  berbasis  kertas  maupun  elektronik)  yang  digunakan  untuk merekam semua informasi hasil layanan kesehatan kepada pasien. Hal ini meliputi (namun tidak  terbatas  pada)  temuan  hasil  asesmen,  rencana  asuhan  yang  akan  diberikan,  rincian pelaksanaan  asuhan  dan  pengobatan,  catatan  perkembangan  pasien  terintegrasi  (CPPT), serta  ringkasan  pasien  saat  pulang  ( discharge  summary ).  Dalam  standard  ini  juga disebutkan bahwa rekam medis bisa dibuat secara elektronik sebagaimana disebutkan juga dalam Permenkes 269/ 2008 tentang Rekam Medis (Kemenkes, 2008); (KARS, 2019) . Pemanfaatan  rekam  medis  elektronik  (RME)  diharapkan  dapat  meningkatkan  dan memperkuat manfaat rekam medis. Pemanfaatan RME terutama adalah untuk kepentingan pelayanan  terhadap  pasien,  meliputi  pelayanan  klinik  (medis)  maupun administratif . Informasi  yang  dihasilkan  dari  RME  juga  bermanfaat  untuk  pendidikan,  penyusunan regulasi,  penelitian,  pengelolaan  kesehatan  komunitas,  penunjang  kebijakan,  dan  untuk menunjang layanan kesehatan rujukan (Sudra, 2020) .
E-kesehatan  nasional  yang  telah  disusun  pemerintah  merupakan  suatu  konsep menyeluruh  untuk  meliputi  perencanaan,  pengembangan,  implementasi,  serta  evaluasi dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di bidang kesehatan secara nasional.  Dalam  e-kesehatan,  teknologi  informasi  dan  komunikasi  didayagunakan utamanya  untuk  meningkatan  kualitas  pelayanan  kesehatan  dan  proses  kerja  yang  efisien dan efektif. Secara umum, e-kesehatan meliputi health informatics (informatika kesehatan) dan tele-health (upaya  kesehatan  jarak  jauh).  Visi  dari  e-kesehatan  yaitu  meningkatkan aksesibilitas  dan  kesinambungan  layanan  kesehatan  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia  secara berkualitas.  Salah  satu  penerapan  e-kesehatan  adalah  RME.  Hingga  saat  ini  belum  ada regulasi  yang secara khusus dan komprehensif  mengatur tentang RME. Beberapa pasal di beberapa  regulasi  yang  terkait  dengan  RME  juga  ada  yang  berpotensi  tidak  sinkron. Mengingat pesatnya perkembangan dan luasnya potensi implementasi teknologi informasi dalam  layanan  kesehatan,  diperlukan  adanya  harmonisasi  dan  rekonstruksi  regulasi  untuk mengatur  RME.  Dalam  konsep  e-kesehatan,  pelepasan  informasi  ( release  of  information ) dan  pertukaran  informasi  kesehatan  ( health  information  exchange )  merupakan  suatu keniscayaan. Agar sistem dapat saling berkomunikasi maka diperlukan standardisasi dalam berbagai aspek mulai dari input, proses, hingga outputnya (Kemenkes, 2017) .
69
Periode  tahun  2020-2024  merupakan  bagian  dan  tahapan  akhir  dari  Rencana Pembangunan  Jangka  Panjang  Nasional  (RPJPN)  2005-2025.  Periode  ini  sekaligus  juga merupakan  periode  pembangunan  jangka  menengah  yang  strategis  dan  penting.  Periode RPJMN  2020-2024  akan  memengaruhi  pencapaian  target  pembangunan  dalam  RPJPN, yang  mana  pada  periode  tersebut  pendapatan  perkapita  Indonesia  ditargetkan  akan mencapai  tingkat  kesejahteraan  yang  setara  dengan  negara-negara  berpenghasilan menengah  atas  ( Upper-Middle  Income  Country ).  Kondisi  ini  akan  mendorong terbentuknya  infrastruktur,  kualitas  sumber  daya  manusia,  pelayanan  publik,  serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.
Pemanfaatan  teknologi  informasi  dibidang  kesehatan  cukup  luas.  Pemanfaatan  ini antara  lain  mendukung  perencanaan  kesehatan  melalui e-planning,  e-budgeting  dan  e- monev .  Dalam  hal  penyediaan  data  kesehatan,  sistem  yang  dikembangkan  juga  sudah beragam, seperti SITT (Sistem Informasi Tuberkulosis Terpadu), KOMDAT (Komunikasi Data),  SIHA  (Sistem  Informasi  HIV/AIDS),  e-Sismal  (Sistem  Informasi Surveilans Malaria),  dan  sistem  PIS-PIK  (Program  Indonesia  Sehat  dengan  Pendekatan  Keluarga). Integrasi  sistem  data  sudah  selayaknya  dilakukan  untuk  menghasilkan  data  yang reliable dan valid . Demikian juga dengan integrasi data SIK (Sistem Informasi Kesehatan) dengan data JKN serta pemanfaatan data Pelayanan BPJS Kesehatan.
Pengembangan SISRUTE (Sistem Rujukan Terintegrasi) bertujuan untuk meningkatkan  sistem  rujukan  antara  Fasilitas  Kesehatan  Tingkat  Pertama  (FKTP)  dan Fasilitas  Kesehatan  Rujukan  Tingkat  Lanjutan  (FKRTL).  Pengembangan  sistem  rekam medis  elektronik  (RME)  yang  mendukung  pertukaran  data  resume  medis  pasien  antar rumah sakit ( smart care ) (Kemenkes, 2020) .

## 2. METODE PENELITIAN
Jenis/tipe  penelitian  dalam  penelitian  ini  adalah  kualitatif.  Penelitian  berfokus  pada kedalaman materi yang berkaitan dengan standard pendokumentasian dalam resume medis rekam  medis  elektronik  (RME)  didukung  dengan  kajian  literatur  untuk  merumuskan konten regulasi yang jelas dan harmonis terkait standard pendokumentasian dalam resume medis RME.
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  sosiolegal,  yaitu  penelitian  hukum  non doktrinal  yang  mengkaji  hukum  dengan  memadukan  ilmu  hukum  dan  ilmu  sosial. Pendekatan terkait  ilmu  hukum dipergunakan untuk telaah tekstual  serta pasal-pasal  yang ada  dalam  regulasi  yang  diteliti.  Pendekatan  terkait  ilmu  sosial  dipergunakan  untuk mengkaji  aspek-aspek  sosial  non  hukum  (eksternal)  yang  ikut  berpengaruh  terhadap bekerjanya hukum dalam batas konteks yang diteliti.
Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme, yaitu merekonstruksi regulasi terkait  standard  pendokumentasian  dalam  resume  medis  RME  agar  sesuai  dengan  tujuan pengembangan RME sebagaimana tercantum dalam Permenkes nomor 21 tahun 2020.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Rekam  medis  elektronik  (RME)  menempati  posisi  penting  dari  konsep  sistem informasi  kesehatan  dan  e-kesehatan.  Mengingat  hal  ini,  dibutuhkan  keseriusan  untuk merancang  dan  mengaplikasikan  RME. Institute  of  Medicine (IOM)  tahun  2003 merumuskan RME sebagai suatu sistem yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:
 Pengumpulan informasi kesehatan berkelanjutan berbasis elektronik tentang seorang pasien;
 Siap setiap saat, dapat segera menampilkan informasi berbasis  elektronik, baik pada tingkat personal maupun tingkat populasi, oleh pihak yang berwenang;
 Sesuai/relevan  dengan  kebutuhan  pengetahuan  dan  sistem  pendukung  keputusan yang meningkatkan kualitas, keamanan, dan efisiensi dari pelayanan pasien;
70

##  Mendukung efisiensi proses pelayanan kesehatan.
Suatu  sistem  RME  mencakup  lingkup  sejak  dari  perekamam  data  ( capturing ), penyimpanan  data  ( storing ),  pengolahan  data  ( processing ),  penjagaan  aspek  keamanan informasi  ( privacy  &  security ),  komunikasi  dan  penyajian  data  ( Release  of  Information  / RoI ), hingga ke pemusnahan data pada kondisi yang dibutuhkan ( destructing ). Konten  dari  RME  telah  dirumuskan  oleh Health  Information  Management  Systems Society’s (HIMSS) tahun  2006,  meliputi  antara  lain:  data  demografi  pasien,  catatan perkembangan  kondisi  pasien,  masalah-masalah  yang  timbul,  obat  dan  terapi  lain  yang diberikan,  tanda-tanda  vital  (suhu,  nadi  napas,  dan  sebagainya),  riwayat  kesehatan  pada masa  yang  lalu,  riwayat  imunisasi,  hasil  pemeriksaan  laboratorium,  hasil  pemeriksaan radiologi, hasil konsultasi, data penunjang lain yang berkaitan (HIMSS, 2003).
Penggunaan  RME  diharapkan  bisa  menghasilkan  pencatatan  rekam  medis  yang lengkap  untuk  menunjang  kebutuhan  aktifitas  pelayanan  dan  manajemen  pelayanan  serta mampu menghasilkan informasi dan laporan yang sesuai dengan kebutuhan. Bahwa rekam medis bisa dibuat berbasis elektronik telah disebutkan dalam  Permenkes nomor 269 tahun 2008 tentang Rekam Medis pasal 2 ayat (1). Terkait hal ini, penandatanganan dalam rekam medis  elektronik  bisa  menggunakan  metode personal  identification  number (PIN)  atau nomor  identitas  pribadi  sebagaimana  disebutkan  di  bagian  penjelasan  pasal  46  ayat  (3) Undang-Undang nomor 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran. Lebih jauh ditegaskan dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah nomor 46/2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (SIK)  yang  menyebutkan  bahwa  rekam  medis  elektronik  dan  nonelektronik  merupakan sumber dari data dan informasi kesehatan dari fasilitas pelayanan kesehatan. Selain sebagai sumber data dan informasi, dalam pasal 17 poin b dari regulasi  ini disebutkan pula bahwa penyelenggaraan  rekam  medik  bisa  meliputi  rekam  medik  berbasis  elektronik  dan  rekam medik kertas atau nonelektronik.
Dalam  pasal  3  ayat  (1)  Permenkes  nomor  82/2013  tentang  Sistem  Informasi Manajemen  Rumah  Sakit  (SIMRS)  disebutkan  bahwa  “Setiap  Rumah  Sakit  wajib menyelenggarakan SIMRS”. Bagian lampiran dari  regulasi ini menyebutkan rekam medis menjadi salah satu variabel dalam SIMRS.  Pengertian dari SIMRS menurut pasal 1 dalam regulasi  ini adalah, pengertian dari SIMRS  yang  merupakan bagian dari Sistem Informasi Kesehatan. Sistem Informasi Kesehatan itu sendiri memadukan beragam sumber daya data dan  informasi  untuk  menunjang  kebutuhan  berbagai  keputusan  dalam  pembangunan kesehatan (Kemenkes, 2013).
Dalam  pasal  1  Undang-Undang  nomor  19/2016  tentang  Perubahan  Atas  UU  nomor 11/2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (ITE)  disebutkan  tentang  batasan dokumen  elektronik  yang  berdasarkan  ini  maka  dokumentasi  hasil  layanan  kesehatan (rekam  medis)  yang disimpan dalam  bentuk elektronik (RME) memenuhi kriteria sebagai dokumen elektronik.
Pasal  3  ayat  (2)  dalam  Permenkes  nomor  269/2008  tentang  Rekam  Medis menyebutkan  adanya  ringkasan  pulang  ( discharge  summary ).  Ringkasan  pulang  (atau disebut juga resume medis) merupakan lembar yang berisi item-item data yang signifikan terkait  diagnosis  utama  pasien,  meliputi  kondisi  sejak  pasien  masuk  perawatan  hingga pasien keluar/pulang. Pasal 4 ayat (2) dalam regulasi ini  menyatakan bahwa: Isi ringkasan pulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
a. identitas pasien;
b. diagnosis masuk dan indikasi pasien dirawat;
c. ringkasan  hasil pemeriksaan  fisik dan penunjang, diagnosis akhir, pengobatan dan tindak lanjut; dan
d. nama  dan  tanda  tangan  dokter  atau  dokter  gigi  yang  memberikan  pelayanan kesehatan.
71
Berbeda dengan lembar rekam medis lainnya yang disimpan minimal 5 tahun, menurut pasal  8  ayat  (3)  dalam  regulasi  ini,  ringkasan  pulang  disimpan  selama  10 tahun  terhitung sejak  tanggal  pembuatannya.  Standard  Nasional  Akreditasi  Rumah  Sakit  (SNARS)  edisi 1.1  yang  disusun  dan  mulai  dipergunakan  oleh  Komisi  Akreditas  Rumah  Sakit  sejak  1 Januari 2020 dalam standard 15 tentang Manajemen Informasi dan Rekam Medis (MIRM) menyebutkan bahwa: ringkasan pasien pulang memuat :
 riwayat kesehatan yang lalu, hasil pemeriksaan fisik dan pemeriksaan diagnostik.
 data penunjang indikasi pasien dirawat inap, diagnosis, dan komorbiditas lain.
 prosedur terapi dan tindakan yang telah dilaksanakan.
 obat  yang  telah  diberikan  selama  pelayanan,  termasuk  juga  obat  yang  dilanjutkan penggunaannya setelah pasien keluar RS.
 kondisi kesehatan pasien ( status present ) saat pasien akan pulang/keluar RS.
 instruksi tindak lanjut.
 dijelaskan kepada pasien/ keluarga dan ditandatangani oleh pasien/keluarga (KARS, 2019).
Rencana strategis kementerian kesehatan tahun 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Permenkes  nomor  21/2020  menyatakan  bahwa  pengaplikasian  Sistem  Rujukan Terintegrasi  (SISRUTE)  merupakan  bagian  dari  sistem  informasi  penyelenggaraan pelayanan  kesehatan  terpadu  berbasis  IT  yang  bertujuan  meningkatkan  sistem  rujukan antara FKTP dan FKRTL. Sistem rekam medis elektronik yang akan dikembangkan adalah sistem  dapat  mendukung  pertukaran  data resume medis  pasien  antar  rumah  sakit  ( smart care ).  Pada  periode  2020-2024  ini,  pengembangan  dan  pemantapan  Sistem  Informasi Kesehatanditujukan  untuk  menghasilkan  layanan  informasi  kesehatan  yang  lebih  cepat, valid,  mendukung resource  sharing ;  dan  berbasis  elektronik  terintegrasi  (Kemenkes, 2020).
Regulasi-regulasi  terkait  resume  medis/ringkasan  keluar  ( discharge  summary )  tersebut diatas  belum  mengatur  tentang  standard  bahasa,  singkatan,  simbol,  dan  satuan  untuk pendokumentasian  dalam  resume  medis.  Regulasi  yang  ada  tersebut  juga  belum menjelaskan  hal  terkait  kamus  data  ( data  dictionary )  untuk  masing-masing  item  data dalam  resume  medis,  utamanya  resume  medis  berbasis  elektronik.  Hal  ini  penting  untuk menunjang fungsi dan pemanfaatan resume medis dalam RME sebagai sumber data dalam health information exchange .
Mengingat posisi RME sebagai pintu masuk data dalam konsep e-kesehatan yang mana dimungkinkan  terjadi health  information  exchange (HIE)  maka  keberadaan  standard pendokumentasian  dan data  dictionary ini  mutlak  dibutuhkan.  Standard  ini  akan membentuk  kesamaan  langkah  dalam  pendokumentasian  dan  keseragaman  pengertian dalam  penggunaan  informasi  berbasis  RME.  Dengan  demikian  tidak  terjadi  perbedaan interpretasi  makna  karena  keberagaman  bahasa,  singkatan,  simbol,  dan/atau  satuan  yang digunakan dalam pendokumentasian. Penentuan item-item dalam resume medis juga akan menjamin  kecukupan  informasi  saat  resume  medis  tersebut  digunakan  untuk  berbagai kebutuhan, misalnya untuk menunjang SISRUTE.

## 4. KESIMPULAN
Regulasi-regulasi terkait resume medis, baik manual maupun elektronik, yang berlaku saat  ini,  belum  mengakomodir  standardisasi  pendokumentasian  dalam  resume  medis, utamanya  dalam  rekam  medis  elektronik.  Standarisasi  yang  dibutuhkan  meliputi  (namun tidak  terbatas  pada)  standard  konten  (item-item  yang  tercantum),  standard  peristilahan (terminologi); singkatan; simbol; satuan, dan standard data dictionary .
Perlu  dilakukan  penelitian  yang  lebih  teknis  dan  mendalam  terkait  standardisasi pendokumentasian  dalam  resume  medis  rekam  medis  elektronik  terkait  rencana
72
penggunaannya  sesuai  rencana  strategis  kementerian  kesehatan  tahun  2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Permenkes nomor 21/2020.

## REFERENCES
HIMSS. (2003). Electronic Health Record Definition Model Version 1.1.
KARS.  (2019). Standar  Nasional  Akreditasi  Rumah  Sakit  (SNARS)  edisi  1.1. Jakarta: KARS.
Kemenkes.  (2008).  Peraturan  Menteri  Kesehatan  RI  nomor  269/MENKES/PER/III/2008 Tentang Rekam Medis. Rekam Medis .
Kemenkes.  (2013).  Peraturan  Menteri  Kesehatan  nomor  82  tahun  2013  Tentang  Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit.
Kemenkes. (2017). Peraturan Menteri Kesehatan nomor 46 tahun 2017 tentang Strategi e- Kesehatan Nasional.
Kemenkes.  (2020).  Peraturan  Menteri  Kesehatan  nomor  21 tahun  2020  Tentang  Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2020-2024.
Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2014 Tentang Sistem Informasi Kesehatan. (2014).
Sudra, R. (2020). Rekam Medis - edisi 3 (3 ed.). Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
Undang-Undang  nomor  17  Tahun  2007  Tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang Nasional Tahun 2005-2025. (2007).
Undang-undang  nomor  19 tahun  2016  tentang  Perubahan  atas  Undang-undang  nomor  11 tahun 2008 tentang ITE. (2016).
Undang-Undang nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran. (2004).
Undang-undang nomor 44 tahun 2009 Tentang Rumah Sakit. (2009).
World  Health  Organization.  (2006). Medical  Record  Manual  -  a  Guide  for  Developing Countries.

## BIOGRAPHIES OF AUTHORS
dr.  Rano  Indradi  Sudra,  M. Kes, Gelar  dokter  diperoleh  tahun  1992  dari Fakultas  Kedokteran  Universitas  Diponegoro  Semarang.  Saat  ini  sebagai  Dekan Fakultas  Ilmu  Kesehatan  dan  dosen  di  Program  Studi  S1  Manajemen  Informasi Kesehatan  (MIK)  Universitas  Nasional  Karangturi  (UNKARTUR)  Semarang. Aktif sebagai pengurus Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia (MHKI), baik di DPP maupun DPW Jateng.