## Mulawarman LawReview
Volume 5 Issue 2, June 2020 ISSN Print: 2527-3477, ISSN Online: 2527-3485
Publisher: Faculty of Law, Mulawarman University, Indonesia.
Nationally Accredited Journal, Decree No. 32a/E/KPT/2017.

## Reorganisasi  Perusahaan  Debitor  Yang  Terancam  Pailit Sebagai Suatu Alternatif

## Asril
Magister Ilmu Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia. E-mail: asrilwpc.42@gmail.com

## ABSTRACT
Law  No.37  of  2004  concerning  Bankruptcy  and  Postponement  of  Debt  Payment  Obligations  Article  2 paragraph (1) has determined that a debtor who has two or more Creditors and does not pay in full at least one debt that has matured and is collectible, is declared bankrupt by verdict Court, either at the request  of  one  or  more  creditors.  With  this  provision,  it  can  be  understood  that  bankruptcy  is  a reasonable choice. However, several opinions of bankruptcy law have not provided sufficient protection to debtors with good intentions. This article intends to find out more about the implementation of the reorganization of debtor companies whether it can be used as an alternative so that the debtor company does  not  go  bankrupt.  The  method  used  is  normative  legal  research.  Data  sources  consist  of  primary legal  materials,  secondary  legal  materials,  and  tertiary  legal  materials.  Based  on  the  results  of  the research, it is known that the regulations regarding company reorganization have not been clearly and firmly regulated in Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations, Reorganization is part of the restructuring, bankruptcy can be avoided through a business reorganization  in  the  form  of  mergers,  consolidations.  ,  business  acquisitions,  and  other  forms.  This bankruptcy  law  also  does  not  provide  sufficient  protection  to  debtors  with  good  intentions,  because there has been a tendency to interpret bankruptcy as liquidation. However, it must be understood that bankruptcy  should  also  be  a  means  of  reorganizing  the  company.  The  legal  consequence  of  company reorganization  on  the  settlement  of  the  company's  debt  and  accounts  receivable  is  that  there  is  an opportunity for creditors and debtors to settle their debts without going through a bankruptcy process which can result in the debtor being declared bankrupt.
Keywords: Reorganization; Debtor Company; Bankruptcy.

## ABSTRAK
Undang-undang  No.37  Tahun  2004  Tentang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang Pasal 2 ayat (1)  telah menentukan bahwa debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar  lunas  sedikitnya  satu  utang  yang  telah  jatuh  waktu  dan  dapat  ditagih,  dinyatakan  pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonan satu atau lebih kreditornya. Dengan ketentuan itu dapat  dipahami  masalah  pailit  merupakan  pilihan  yang  wajar.  Namun,  muncul  beberapa  pendapat hukum kepailitan itu belum memberikan perlindungan yang cukup kepada debitor yang beritikad baik. Artikel  ini  bermaksud  untuk  mengetahui  lebih  lanjut  mengenai  implementasi  reorganisasi  terhadap perusahaan  debitur  apakah  dapat  dijadikan  sebagai  suatu  alternatif  agar  perusahaan  debitur  tidak pailit.  Metode  yang  dipergunakan  adalah  penelitian  hukum  normatif.  Sumber  data  terdiri  atas  bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa  Pengaturan  mengenai  reorganisasi  perusahaan  belum  diatur  dengan  jelas  dan  tegas  dalam Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004  Tentang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran Utang,  Reorganisasi  sebenarnya  merupakan  bagian  dari  restrukturisasi,  kepailitan  dapat  dihindarkan dengan melalui reorganisasi usaha dalam bentuk penggabungan, peleburan,akuisisi usaha, dan bentuk
lainnya.  Undang-Undang  kepailitan  ini  juga  belum  memberikan  perlindungan  yang  cukup  kepada debitor  yang  beritikad  baik,  karena  yang  berkembang  sampai  sekarang  ini  terdapat  kecenderungan mengartikan  pailit  sama  dengan  likuidasi.  Akan  tetapi  harus  menjadi  pemahaman  bahwa  seharusnya pailit  juga  merupakan  sarana  untuk  melakukan  reorganisasi  perusahaan. Akibat  hukum  dari reorganisasi perusahaan tehadap penyelesaian utang piutang perusahaan adalah adanya peluang bagi kreditor dan debitor dalam penyelesaian utang piutangnya tanpa melalui proses kepailitan yang dapat mengakibatkan debitor dinyatakan pailit.
Kata Kunci: Reorganisasi; Perusahaan Debitor; Pailit.
Citation: Asril. 2021. “Reorganisasi Perusahaan Debitor Yang Terancam Pailit Sebagai Suatu Alternatif”. Mulawarman Law Review 5 (2), 138-149. https://doi.org/10.30872/mulrev.v5i2.341.

## PENDAHULUAN
Dalam dunia usaha, suatu perusahaan tidak selalu berjalan dengan baik, dan keadaan keuangannya sudah sedemikian rupa sehingga perusahaan tersebut tidak lagi sanggup membayar utang-utangnya. Hal demikian dapat pula terjadi terhadap perorangan yang melakukan suatu usaha. 1
Krisis  yang  menimpa  perekonomian  Indonesia  pada  pertengahan  tahun  1997 mengakibatkan  kondisi  perekonomian  Indonesia  rentan  terhadap  pengaruh  luar. Perusahaan-perusahaan  mulai  bangkrut satu demi satu.  Persoalan baru  muncul yaitu utang  piutang  antara  debitur  dengan  para  kreditornya  dan  pada  tahun  1998 Faillsementverordening  (F.V) diubah  dan  diganti  menjadi  Peraturan  Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  No.1  Tahun  1998  Tentang  Perubahahan  Undang-Undang Kepailitan.  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  tersebut  di  Undang- Undang kan dengan Undang-Undang No.4 Tahun 1998.
Namun  fakta  menunjukkan  bahwa  Undang-Undang  No.4  Tahun  1998  masih  belum memadai  dalam  mengatasi  masalah  kepailitan.  Selain  itu  Undang-Undang  tersebut ternyata  juga  belum  mampu  mengatur  masalah  reorganisasi  perusahaan  secara memadai.
Undang-undang No.4 Tahun 1998 pun dilakukan perubahaan dengan Undang-undang No.37  Tahun  2004  Tentang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang atau disingkat  UUK  PKPU.  Undang-undang  No.37  Tahun  2004  Tentang  Kepailitan  dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pasal 2 ayat (1)  telah menentukan, bahwa Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonan satu atau lebih kreditornya. 2 Dengan ketentuan itu dapat  dipahami  masalah  pailit  merupakan  pilihan  yang  wajar.  Namun,  muncul beberapa pendapat hukum kepailitan itu belum memberikan perlindungan yang cukup kepada debitor yang beritikad baik.
1 Victor  M.  Situmorang  dan  Hendri  Soekarso,(1994), Pengantar  Hukum  Kepailitan  di  Indonesia , Jakarta: Rineka Cipta, hlm 1
2 Undang-undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pasal 2 ayat (1)
Pendapat  itu  dapat  diterima  karena  yang  berkembang  sampai  sekarang  ini  terdapat kecenderungan  mengartikan  pailit  sama  dengan  likuidasi.  Padahal,  harus  menjadi pemahaman  bahwa  seharusnya  pailit  juga  merupakan  sarana  untuk  melakukan reorganisasi  perusahaan.  Oleh  karena  itu  ke  depan  hukum  kepailitan  di  Indonesia harus mengatur mengenai reorganisasi perusahaan. Hal ini perlu karena pada dasarnya kepailitan harus mencerminkan keseimbangan antara melindungi hak-hak kreditur dan menghindari terjadinya likuidasi prematur atas suatu perusahaan.
Perlu  pula  dipahami  bahwa  melalui  ketentuan  reorganisasi  perusahaan  nantinya  bila diatur  dalam  hukum  kepailitan  akan  membuat  hukum  kepailitan  menjadi  efektif. Pengaturan  demikian  menjadi  penting  sekali  bila  terjadi  krisis  keuangan  di  suatu negara,  karena  akan  mempercepat  proses  restrukturisasi  perusahaan  di  negara  yang dilanda krisis tersebut.
Berdasarkan  uraian  diatas,  penyusun  ingin  mengetahui  lebih  lanjut  mengenai implementasi  reorganisasi  terhadap  perusahaan  debitur  apakah  dapat  dijadikan sebagai suatu alternatif agar perusahaan debitur tidak pailit. Atas dasar pertimbangan tersebut,  maka  dituangkan  dalam  bentuk  tulisan  yang  berjudul “Reorganisasi Perusahaan Debitor Yang Terancam Paili t Sebagai Suatu Alternatif” .

## METODE
Jenis  penelitian  yang  digunakan  oleh  penulis  adalah  penelitian  hukum  normatif  yaitu penelitian  hukum  kepustakaan, 3 karena  menjadikan  bahan  kepustakaan  sebagai tumpuan  utama.  Pendekatan  permasalahan  penelitian  adalah  pendekatan  peraturan perundang-undangan  ( Statute  Approach )  adalah  pendekatan  yang  digunakan  untuk menelaah  seluruh  peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan permasalahan atau isu hukum yang dihadapi. 4

## PEMBAHASAN

## Tinjauan Umum Terhadap Reorganisasi
Reorganisasi  dalam  bahasa  Inggris  disebut Reorganization diartikan  penyusunan kembali.  Hukum  di  Amerika  Serikat  telah  memberlakukan  reorganisasi  perusahaan untuk  mengatasi  keadaan debitur  yang mengalami  kesulitan untuk  membayar utang- utangnya. Menurut hukum US Bankruptcy Code , terdapat dua bentuk bankruptcy yaitu (1) liquiation dan (2) rehabilation , Chapter 7 dan Bankruptcy Code berjudul Liquidation. Istilah straight  bankruptcy atau bankruptcy yang  sering  dipakai  adalah  dimaksudkan untuk  merujuk  kepada  kasus-kasus liquidation dibawah  hukum  kepailitan  di  bawah hukum kepailitan karena mayoritas terbesar dari kasus-kasus bankruptcy adalah kasus liquidation. Chapter  11,  12 dan 13 dari Bankruptcy  Code menyangkut  debitor rehabilitation . Dalam suatu kasus rehabilitation , yang dilihat oleh para Kreditor adalah
3 Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif , Suatu Tinjauan Singkat , (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2003), hlm 23
4 Pedoman  Penulisan  Tesis  Program  Magister  Ilmu  Hukum  Pascasarjana  Universitas  Lancang Kuning Tahun 2019, hlm 16
pendapatan Debitor yang akan datang untuk melunasi tagihan-tagihan mereka, bukan melihat  harta  kekayaan  Debitor  pada  waktu  proses  kepailitan  dimulai. Banckrupty Code tidak  secara  tegas  membatasi  penggunaan Chapter  11, yang  berjudul Reorganization, untuk  kasus-kasus  bisnis  saja,  namun  dalam  prakteknya  Chapter  11 dapat digunakan oleh hampir semua bidang usaha.
Kebangkrutan  biasanya  diartikan  kegagalan  perusahaan  dalam  menjalankan  operasi perusahaan  untuk  menghasilkan  laba.  Kebangkrutan  juga  sering  disebut  likuidasi perusahaan atau penutupan perusahaan atau insolvabilitas. Kebangkrutan dapat juga diartikan  suatu  proses  yang  dilakukan  oleh  seorang  debitur  dengan  mengisi  suatu petisi  yang  menyatakan  bahwa  ia  tidak  mampu  untuk  memenuhi  kewajiban- kewajibannya atau hutang-hutangnya dan bersedia dinyatakan bangkrut
Rencana reorganisasi pada hakekatnya adalah kesepakatan antara seorang debitur dan beberapa  kreditur.  Hal  itu  mungkin  merupakan  rekapitalisasi  perusahaan  debitur  dan atau memberi kreditur beberapa saham perusahaan sebagai pengganti sebagaian atau seluruh utang-utang perusahaan. Reorganisasi dapat dibedakan: 5
a. Reorganisasi yuridisi, yaitu reorganisasi yang terjasi apabila ada perubahan bentuk hukum  perusahaan  atau  badan  usaha.  Perubahan  ini  mempunyai  akibat  hukum, misalnya  bentuk  perusahaan  perseorangan  dirubah  menjadi  partnership  atau bentuk  perusahaan  partenership  dirubah  menjadi  Perseroan  Terbatas.  Dengan demikian  reorganisasi  yuridis  pada  dasarnya  merubah  bentuk.  Perubahan  bentuk pada hakekatnya mempengaruhi hak dan kewajiban daripada pemilik.
b. Reorganisasi  struktural,  yaitu  penyusunan  kembali  struktur  organisasi.  Dalam reorganisasi  struktural  tidak  ada  akibat  keluar  tetapi  mempunyai  akibat  kedalam. Misalnya struktur organisasi fungsional dirubah menjadi struktur organisasi garis.
c. Reorganisasi  finansial,  yaitu  reorganisasi  yang  terjadi  apabila  ada  perubahan struktur  modal.  Struktur  modal  disusun  kembali  karena  perusahaan  mengalami kesulitan permodalan.
Sedikitnya  terdapat  tiga  prinsip  menurut  Joseph  E.  Stiglitz  yang  harus  terkandung dalam hukum kepailitan. Pertama, peran utama kepailitan adalah untuk menggalakkan reorganisasi  perusahaan.  Hukum  Kepalitan  harus  memberikan  waktu  cukup  bagi perusahaan  untuk  melakukan  pembenahan  perusahaan. Kedua, meskipun  tidak dikenal  hukum  kepailitan  yang  berlaku  universal  dan  ketentuan  kepailitan  telah berkembang  dari  waktu  ke  waktu  seiring  dengan  perubahan  keseimbangan  politik diantara  para  pelaku,transformasi  struktural  perekonomian  dan  perkembangan sejarah  masyarakat,  namun  setiap  hukum  kepailitan  bertujuan  menyeimbangkan beberapa  tujuan  termasuk  melindungi  hak-hak  kreditur  dan  menghindari  terjadinya likuidasi  premature. Ketiga, Hukum  kepailitan  mestinya  tidak  hanya  memperhatikan kreditur dan debitur tetapi yang lebih penting lagi adalah memperhatikan kepentingan stakeholder yang dalam kaitan ini yang terpenting adalah pekerja.
Prinsip  ketiga  tersebut  memang  telah  dianut  oleh  hukum  kepailitan,  karena  telah memberikan  hak  istimewa  untuk  pembayaran  gaji  buruh  yang  terutang.  Akan  tetapi
5 Bambang Riyanto, Dasar-Dasar Perusahaan, (Yogyakarta, Gadjah Mada, 1989), hlm 240
bagaimana  dengan  hak-hak  buruh  lainnya.  Lebih  jauh  lagi,  perlu  dilihat  apakah  pailit menimbulkan  dampak  luas  bagi  konsumen  atau  menyebabkan  terjadinya  dislokasi ekonomi yang buruk.
Di  samping  itu  jika  melihat  dari  hakekatnya  reorganisasi  perusahaan  adalah  untuk menyehatkan  kinerja  perusahaan,  tentunya  perusahaan  dapat  melakukan  kebijakan antara  lain:  perluasan  perusahaan  secara  internal,  peningkatan  modal  ekuitas  dari sumber  eksternal  perusahaan,  ekspansi  usaha,  penurunan  modal  dan  perampingan perusahaan secara yuridis. Sehingga bentuk reorganisasi diperluas dan dapat dilakukan dengan  cara  : 6 1)  Penggabungan  ( Merger );  Peleburan  ( consolidation );  3) Pengambilalihan  ( acquisition );  4)  Privatisasi;  5)  Pengambilalihan  oleh  pemerintah;  6) Rekapitalisasi; 7) Restrukturisasi Utang.
Reorganisasi  pada  umumnya  adalah  pengaturan  untuk  memperbaiki  susunan  kapital suatu perseroan agar kondisi finansial menjadi lebih sehat dan kuat. Mengingat bahwa maksud diadakannya reorganisasi terutama untuk perbaikan struktur modalnya untuk kemudian  supaya  mempermudah  future  financingnya,  maka  tindakan  utama  yang harus dilakukan adalah tindakan menghilangkan saldo kerugian. 7
Tindakan ini secara khusus dapat disebut recapitalization, yang dilakukan kepada suatu perseroan  yang  jatuh  bangkrut,  yang  menetapkan,  bahwa  para  pemegang  saham, pemegang  obligasi,  dan  para  kreditur  menyetujui  satu  sama  lain  akan  menyerahkan kepentingan-kepentingan dan  tuntutan-tuntutannya,  untuk  melakukan  restrukturisasi finansial  sehingga  dapat  menyelesaikan  hutang-hutang  perseroan  dan  melanjutkan usaha-usahanya. Adapun langkah-langkah reorganisasi adalah:
1. Menentukan Nilai Perusahaan
Penilaian yang sering digunakan, dan yang termasuk sederhana, adalah menghitung nilai perusahaan berdasarkan tingkat kapitalisasi
2. Menentukan Struktur Modal yang baru
Struktur  modal  tersebut  bertujuan  mengurangi  beban  tetap  (bunga)  agar perusahaan bisa beroperasi dengan lebih fleksibel. Untuk mengurangi beban tetap tersebut,  total  hutang  biasanya  akan  dikurangi.  Jika  tidak  ada  lagi  harapan  bahwa operasi perusahaan akan berhasil, maka likuidasi merupakan alternatif satu-satunya yang mungkin dilakukan oleh perusahaan.

## Dasar dilakukannya Reorganisasi Perusahaan
Menurut  Undang-undang  nomor  37  tahun  2004  tentang  kepailitan  dan  penundaan kewajiban  pembayaran  utang  Pasal  1,  Kepailitan  adalah  sitaan  umum  atas  semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah  pengawasan  hakim  pengawas. 8 Yang  dimaksud  dengan  sita  umum  adalah
6 Bramantyo  Djohanputro,2004, Restrukturisasi  Perusahaan  Berbasis  Nilai:  Strategi  Menuju Keunggulan Bersaing, PPM, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm 33
7 Bambang Riyanto, op.cit, hlm 252
8 Undang-undang  nomor  37  tahun  2004  tentang  kepailitan  dan  penundaan  kewajiban pembayaran utang Pasal 1
penyitaaan  atau  pembeslahan  terhadap  seluruh  harta  debitor  pailit.  Pengertian  sita umum  ini  untuk  membedakan  dengan  sita  khusus  seperti  revindikator  beslag, konservator  beslah  dan  eksekutor  beslag  yang semuanya  merupakan  beslag  atau sita khusus karena terhadap benda-benda  tertentu 9 .
Mengenai  syarat-syarat  untuk  dapat  dinyatakan  pailit,  Undang-undang  nomor  37 tahun  2004  tentang  kepailitan  dan  penundaan  kewajiban  pembayaran  utang  Pasal  2 Ayat  (1)  menyebutkan  bahwa  debitor  yang  mempunyai  dua  atau  lebih  kreditor  dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang  yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit  dengan  putusan  Pengadilan  Niaga baik  atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.
Debitor yang mengetahui bahwa keadaan keuangannya mengalami kesulitan sehingga kemungkinan besar berhenti membayar utang dapat memilih beberapa langkah dalam penyelesaian utangnya tersebut. Beberapa upaya dimaksud antara lain: 10
1. Mengadakan perdamaian diluar pengadilan dengan para kreditornya;
2. Mengadakan  perdamaian  di  dalam  pengadilan  apabila  debitor  tersebut  digugat secara perdata;
3. Mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU);
4. Mengajukan perdamain dalam PKPU;
5. Mengajukan permohonan agar dirinya dinyatakan pailit oleh pengadilan;
6. Mengajukan perdamaian dalam kepailitan.
Berkaitan  dengan  alternatif  pilihan  tersebut,debitor  seyogyanya  memilih  alternatif terbaik.  Salah  satu  pilihannya  adalah  mengajukan  permohonan  PKPU.  Permohonan PKPU tersebut harus diajukan oleh debitor selum ada putusan  pailit. Apabila putusan pailit telah dibacakan oleh Majelis Hakim maka debitor tidak dapat mengajukan PKPU.
Sebelum Pengadilan Niaga memutuskan untuk mengadakan PKPU tetap, debitor dapat mengajukan untuk diberikan PKPU sementara. Jangka waktu PKPU sementara berakhir karena  kreditor  konkuren  tidak  menyetujui  pemberikan  PKPU  tetap  atau  pada  saat batas  waktu  perpanjangan    PKPU  telah  sampai,  ternyata  antara  debitor  dan  kreditor konkuren  belum tercapai persetujuan rencana perdamaian. 11 Apabila PKPU tetap ini disetujui  oleh  para  kreditor  konkuren  maka  PKPU  tetap  ini  tidak  boleh  melebihi  270 hari terhitung sejak putusan PKPU sementara ditetapkan. 12

## Pengaturan Reorganisasi Perusahaan Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Reorganisasi  perusahaan  dapat  menjadi  alternatif  bagi  debitor  agar  terhindar  dari kepailitan.  Perusahaan  yang  terancam  pailit  memiliki  permasalahan  keuangan  yang serius.  Penataan  kembali  organisasi  perusahaan  Menjadi  penting  untuk keberlangsungan perusahaan. Reorganisasi merupakan upaya untuk mempertahankan
9 Man S. Sastrawidjaja,  2006, Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang , Bandung: Alumni, hlm 78
10 Ibid. , hlm 202
11 Sutan Remy Sjahdeini, 2002, Hukum Kepailitan , Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2002, hlm 333
12 Ibid , hlm 340
perusahaan  tetap  berjalan  dengan  mengubah  struktur  modalnya.  Secara  konseptual suatu  perusahaan  harus  direorganisasi  jika  nilai  ekonominya  sebagai  satu  kesatuan operasi lebih besar daripada nilai likuidasinya.
Reorganisasi  perusahaan  berarti  juga  menyusun  kembali  organisasi  yang  dapat dibedakan: 13
1. Reorganisasi  yuridis,  terjadi  apabila  ada  perubahan  bentuk  perusahaan.  Misalnya perusahaan perseorangan diubah menjadi Perseroan Terbatas (PT).
2. Reorganisasi  struktural,  yaitu  penyusunan  kembali  struktur  organisasi.  Misalnya struktur organisasi fungsional diubah menjadi struktur organisasi garis.
3. Reorganisasi  finansial,  merupakan Capital  Restructuring yang  menyangkut perubahan  menyeluruh  dari  struktur  modal  karena  perusahaan  telah  atau  sangat cenderung  untuk  insolvable.  Tujuan  reorganisasi  finansial  adalah  untuk menyehatkan  kembali  permodalan  perusahaan.  Struktur  modal  disusun  kembali karena  perusahaan  mengalami  kesulitan  permodalan,  sehingga  dirasa  struktur modal  yang  baru  cukup  layak  untuk  operasional  perusahaan  di  masa  yang  akan datang.
Pembangkrutan usaha dapat dihindarkan, antara lain melalui reorganisasi usaha dalam bentuk  penggabungan,  peleburan,  akuisisi  usaha,  dan  bentuk  lainnya.  Reorganisasi tersebut  juga  dipandang  sebagai  salah  satu  pendekatan  pemulihan  kembali  kegiatan ekonomi, usaha dan investasi ( economic recovery ), serta kesempatan kerja.
Reorganisasi  sebenarnya  merupakan  bagian  dari  restrukturisasi.  Pengertian restrukturisasi yang berhubungan dengan penyehatan perusahaan dapat dibagi dalam beberapa  tahap  pertama,  bila  seorang  debitur  mengalami  kesulitan  terhadap pembayaran utangnya, maka terhadap debitur tersebut dapat dilakukan restrukturisasi hanya  terhadap  utang  debitur,  karena  bila  retrukturisasi  terhadap  debitur  dianggap belum  cukup  menjamin  penyehatan  perusahaan,  maka  dapat  dilanjutkan  dengan restrukturisasi  perusahaan.  Dengan  adanya  restrukturisasi  perusahaan  tersebut maka diharapkan restrukturisasi utang akan lebih terjamin keberhasilannya.
Restrukturisasi  pada  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  (PKPU)  dimaksudkan hanya  restrukturisasi  terhadap  pembayaran  utang-utang  debitur  dengan  tujuan  agar perusahaan  debitur  dapat  sehat  kembali.    Restrukturisasi  utang  debitur  hanya  dapat dilakukan bila terjadi peristiwa sebagai berikut: 14
1. Perseroan  sudah  berada  dalam  keadaan  tidak  mampu  membayar  bunga  dan  atau utang pokoknya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.
2. Perseroan dalam  jangka  waktu  6  (enam)  bulan  mendatang berada dalam  keadaan tidak mampu membayar utang-utangnya.
3. Perseroan  berdasarkan  putusan  pengadilan  atau  suatu  badan  arbitrase  yang  telah berkakuatan hukum tetap diwajibkan membayar utang atau ganti kerugian kepada pihak  lain  dan  apabila  perseroan  memenuhi  putusan  pengadilan  atau  badan
13 Wasis, 1992, Pengantar Ekonomi Perusahaan , Bandung: Alumni, hlm 209-210
14 Syamsudin Manan Sinaga, loc. Cit.
arbitrase tersebut, maka besarnya pembayaran kewajiban itu dapat mengakibatkan perseroankehilangan sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dari modalnya.
4. Perseroan  sudah  mengalami  kerugian  yang  besarnya  kerugian  itu  mengakibatkan perseroan  kehilangan  modalnya  sekurangkurangnya  50%  (lima  puluh  persen)  dari modalnya.
5. Perseroan  memiliki  utang  bermasalah  yang  besarnya  setelah  diperhitungkan dengan  cadangan,  masih  akan  mengakibatkan  perseroan  kehilangan  modalnya sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dari modalnya.
6. Perseroan  memiliki  utang  yang  keseluruhannya  berjumlah  melebihi  500%  (lima ratus persen) dari modalnya.
7. Perseroan memiliki utang yang keseluruhannya berjumlah melebihi 200% (dua ratus persen)  dibandingkan  dengan  nilai  jual  harta  kekayaan  perseroan  seandainya perseroan dilikuidasi karena dinyatakan pailit.
Restrukturisasi  terhadap  utang  debitur  bukan  hanya  bila  terjadi  peristiwa-peristiwa tersebut, tetapi juga harus dipertimbangkan beberapa kelayakan berikut: 15
1. Perseroan  masih  memiliki  prospek  usaha  yang  baik  untuk  mampu  melunasi  utang atau utang-utang tersebut apabila diberi kesempatan penundaan pelunasan dalam jangka  waktu  yang  wajar,  baik  dengan  atau  tanpa  diberi  keringanan-keringanan persyaratan dan atau diberi tambahan utang baru, dan
2. Kreditur  akan  memperoleh  pelunasan  utang  yang  jumlahnya  lebih  besar  melalui restrukturisasi daripada perseroan dinyatakan pailit, dan atau
3. Syarat-syarat utang berdasarkan restrukturisasi lebih menguntungkan bagi kreditur daripada sebelum dilakukan restrukturisasi.
Oleh  karena  itu  sebelum  restrukturisasi  dilakukan,  harus  dilakukan  terlebih  dahulu studi kelayakan yang bertujuan untuk menyimpulkan apakah utang debitur layak atau tidak  layak  untuk  direktrukturisasi,  baik  retrukturisasi  itu  hanya  terbatas  pada retrukturisasi  utang  atau  juga  harus  dilakukan  retrukturisasi  perusahaan.  Studi kelayakan tersebut harus dilakukan oleh Kantor Konsultan Independen yang sekurang- kurangnya  terdiri  dari: 16 1)  Kantor  Akuntan  Publik;  2)  Kantor  Konsultan  Hukum;  3) Kantor  Konsultan  Manajemen  Keuangan  dan  Bisnis;  4)  Kantor  Konsultan  Penilai;  5) Pakar mengenai sektor industri yang bersangkutan.
Sebagai  catatan  perlu  diketahui  bahwa  dalam  sejarahnya,  Peraturan  Kepailitan  yang lama  sebenarnya  tidak  berlaku  untuk  golongan  rakyat  pribumi.  Undang-undang Kepailitan tersebut hanya berlaku bagi golongan Eropa dan golongan Timur Asing. Hal ini  sesuai  dengan  Staatsblad  1924  No.  556  dan  Staatsblad  1917  No.  129.  Perubahan atas Undang-undang tentang Kepailitan ( Faillisements Verordening Stb 1905 No. 217 jo Stb 1906 No. 348) ditetapkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang  pada  tanggal  22  April  1998,  yaitu  dalam  Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-undang  No.  1  Tahun  1998  tentang  perubahan  atas  undang-undang  tentang Kepailitan.  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-undang  tersebut  kemudian selanjutnya  menjadi  Undang-undang  No.  4  Tahun  1998.  Kemudian  UU  No.  4  Tahun 1998  direvisi  kembali  menjadi  UU  No.  37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan
15 Ibid , hlm 9
16 Syamsudin Manan Sinaga, loc.cit
Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang.  yang  telah  disahkan  oleh  DPR  dan  telah ditandatangani  oleh  Presiden  Republik  Indonesia  pada  tanggal  18  Oktober  2004 (selanjutnya UU Kepailitan yang baru).
Ada berbagai kelemahan mendasar dari UU Kepailitan No. 4 Tahun 1998, antara lain, tidak adanya batas utang yang jelas sehingga suatu perusahaan bisa dinyatakan pailit. Dimana  menurut  Undang-undang  Kepailitan  yang  lama  ini  sangat  sulit  membuktikan atau  mendefenisikan  apakah  itu  utang  atau  tidak.  Putusan  pailit  terhadap  suatu perusahaan  asuransi  tanpa  melihat track record perusahaan  yang  akan  dipailitkan, akan menjadi preseden buruk yang mempengaruhi investor, dari dalam negeri maupun luar  negeri,  untuk  menanamkan  investasinya  di  Indonesia.  Hal  ini  disebabkan  hukum tidak  memberi  jaminan  keamanan  berusaha.  Jadi  dalam  hal  ini  seolah-olah  mudah untuk memohonkan pailit sehingga perusahaan yang sehat pun bisa dipailitkan.
Hal  ini  adalah  merupakan  kelemahan  UU  Kepailitan  (UU  NO.  4  Tahun  1998)  yang ditinjau  dari  sisi  kepentingan  masyarakat.  Di  dalam  UU  No.4  Tahun  1998  dinyatakan bahwa bank dan pasar modal yang menghimpun dana publik hanya bisa diajukan pailit yaitu  untuk  bank  oleh  Bank  Indonesia  dan  pasar  modal  oleh  Badan  Pengawas  Pasar Modal (Bapepam). Tetapi justru asuransi yang juga salah satu lembaga keuangan yang menghimpun dana masyarakat tidak mendapat hak yang sama seperti halnya bank dan pasar modal. 17
Berbagai  kasus  berkenaan dengan  pailit suatu perusahaan  secara bisnis  dan menurut hukum  perusahaan  merupakan  hal  lumrah.  Sebab  Pasal  2  ayat  (1)  Undang-Undang Nomor  37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran Utang telah menentukan, bahwa Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak  membayar  lunas  sedikitnya  satu  utang  yang  telah  jatuh  waktu  dan  dapat ditagih,dinyatakan pailit dengan putusan. Pengadilan, baik atas permohonan satu atau lebih  kreditornya.  Dengan  ketentuan  itu  dapat  dipahami  masalah  pailit  merupakan pilihan yang wajar.
Namun,  muncul  beberapa  pendapat  hukum  kepailitan  itu  belum  memberikan perlindungan  yang  cukup  kepada  debitor  yang  beritikad  baik.  Pendapat  itu  dapat diterima  karena  yang  berkembang  sampai  sekarang  ini  terdapat  kecenderungan mengartikan pailit sama dengan likuidasi. Padahal, harus menjadi pemahaman bahwa seharusnya  pailit  juga  merupakan  sarana  untuk  melakukan  reorganisasi  perusahaan. Oleh  karena  itu  ke  depan  hukum  kepailitan  di  Indonesia  harus  mengatur  mengenai reorganisasi  perusahaan.  Hal  ini  perlu  karena  pada  dasarnya  kepailitan  harus mencerminkan  keseimbangan  antara  melindungi  hak-hak  kreditur  dan  menghindari terjadinya likuidasi prematur atas suatu perusahaan.
Perlu  pula  dipahami  bahwa  melalui  ketentuan  reorganisasi  perusahaan  nantinya  bila diatur  dalam  hukum  kepailitan  akan  membuat  hukum  kepailitan  menjadi  efektif.
17 Bismar  Nasution,  2004, UU  Kepailitan  Harus  Mengatur  Reorganisasi  Perusahaan ,  Medan: Bisnis, hlm 8
Pengaturan  demikian  menjadi  penting  sekali  bila  terjadi  krisis  keuangan  di  suatu negara,  karena  akan  mempercepat  proses  restrukturisasi  perusahaan  di  negara  yang dilanda  krisis  tersebut.  Peran  utama  kepailitan  adalah  untuk  menggalakkan reorganisasi  perusahaan.  Hukum  Kepalitan  harus  memberikan  waktu  cukup  bagi perusahaan  untuk  melakukan  pembenahan  perusahaan.  Meskipun  tidak  dikenal hukum  kepailitan  yang  berlaku  universal  dan  ketentuan  kepailitan  telah  berkembang dari  waktu  ke  waktu  seiring  dengan  perubahan  keseimbangan  politik  diantara  para pelaku, transformasi struktural perekonomian dan perkembangan sejarah masyarakat, namun  setiap  hukum  kepailitan  bertujuan  menyeimbangkan  beberapa  tujuan termasuk melindungi hak-hak kreditur dan menghindari terjadinya likuidasi premature.
Hukum  kepailitan  mestinya  tidak  hanya  memperhatikan  kreditur  dan  debitur  tetapi yang  lebih  penting  lagi  adalah  memperhatikan  kepentingan stakeholder yang  dalam kaitan ini yang terpenting adalah pekerja. Prinsip yang terahir tersebut  memang telah dianut  oleh  hukum  kepailitan,  karena  telah  memberikan  hak  istimewa  untuk pembayaran gaji buruh yang terutang. Akan tetapi  bagaimana dengan hak-hak buruh lainnya.  Lebih  jauh  lagi,  perlu  dilihat  apakah  pailit  menimbulkan  dampak  luas  bagi konsumen  atau  menyebabkan  terjadinya  dislokasi  ekonomi  yang  buruk.  Reorganisasi Perusahaan  dalam  Hukum  Kepailitan  adalah ultimum  remedium, upaya  terakhir. Apabila  reorganisasi  perusahaan  diatur  dalam  hukum  kepailitan  di  Indonesia,  maka tidaklah mudah lagi mempailitkan suatu perusahaan.

## Penyelesaian Utang Piutang saat Reorganisasi Perusahaan
Reorganisasi  perusahaan  dimaknai  dengan  penataan  kembali  perusahaan.  Adanya reorganisasi perusahaan membuka kemungkinan perusahaan akan  sehat kembali dan berkinerja  baik.  Jika  reorganisasi  perusahaan  menjadikan  perusahaan  kembali  sehat dan  kinerjanya  menjadi  lebih  baik  maka  tentunya  kemampuan  perusahaan  dalam mendapatkan  keuntungan  juga  akan  meningkat.  Seiring  dengan  hal  tersebut  maka sudah pasti penyelesaian utangnya juga akan mulai  diselesaikan.
Namun  demikian  tidak  ada  jaminan  bahwa  perusahaan  yang  telah  melakukan reorganisasi  perusahaan  kinerjanya akan  meningkat.  Sebagai suatu    upaya  tentu saja baik  dilakukan  mengingat  cara-cara  itu  haruslah  ditempuh  sebelum  akhirnya  pailit menjadi  pilihan.  Peluangnya  besar  perusahaan  terhindar  dari  kepailitan  setelah dilakukan reorganisasi perusahaan.
Paling  tidak  dengan  penataan  kembali  perusahaan  maka  perusahaan  tersebut dianalisis  penyebab  dari  kesulitan  keuangannya  untuk  kemudian  dicari  solusi  yang terbaik. Biasanya dalam melakukan reorganisasi perusahaan, perusahaan dibantu oleh konsultan manajemen dan konsultan hukum perusahaan.
Akibat  dari  reorganisasi  perusahaan  akan  luas  dan  terkait  dengan  berbagai  pihak seperti  pemilik  perusahaan,  karyawan  perusahaan,  direksi  perusahaan,  kreditor perusahaan  dan  debitor  perusahaan.  Ketika  reorganisasi  perusahaan  bersentuhan langsung  dengan  proses  merger,  konsolidasi  akuisisi  dan  pemisahan  bukan  tidak mungkin  awalnya  pemilik  perusahaan  menjadi  pemegang  saham  namun  karena adanya reorganisasi perusahaan, pemilik perusahaan tidak menjadi pemilik lagi. Tidak
hanya  pemilik  perusahaan,reorganisasi  perusahaan  juga  dapat  berpengaruh  pada direksi  perusahaan,  yang  awalnya  menjadi  direksi  sebuah  perusahaan  setelah reorganisasi perusahaan menjadi tidak lagi direksi perusahaan.
Reorganisasi  perusahaan  juga  biasanya  menyentuh  karyawan  perusahaan. Restrukturisasi  karyawan  menjadi  bagian  yang  tidak  terhindarkan  dalam  proses reorganisasi  perusahaan.  Mutasi,  rotasi  dan  demosi  bahkan  pemutusan  hubungan kerja  menjadi  akibat  dari  reoganisasi  perusahaan.  Tidak  hanya  itu  reorganisasi perusahaan  dapat  berpengaruh  pada  kreditor  dan  debitor  perusahaan.  Pengaruh  ini tentunya akan berdampak pada adanya restrukturisasi utang.

## SIMPULAN
Pengaturan  mengenai  reorganisasi  perusahaan  belum  diatur  dengan  jelas  dan  tegas dalam  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004  Tentang  Kepailitan  dan  Penundaan Kewajiban  Pembayaran  Utang.  Reorganisasi  sebenarnya  merupakan  bagian  dari restrukturisasi, kepailitan dapat dihindarkan dengan melalui reorganisasi usaha dalam bentuk penggabungan, peleburan,akuisisi usaha, dan bentuk lainnya. Undang-Undang kepailitan  ini  juga  belum  memberikan  perlindungan  yang  cukup  kepada  debitor  yang beritikad baik, karena yang berkembang sampai sekarang ini terdapat kecenderungan mengartikan  pailit  sama  dengan  likuidasi,  namun  harus  menjadi  pemahaman  bahwa seharusnya  pailit  juga  merupakan  sarana  untuk  melakukan  reorganisasi  perusahaan. Akibat  hukum  dari  reorganisasi  perusahaan  tehadap  penyelesaian  utang  piutang perusahaan  adalah  adanya  peluang  bagi  kreditor  dan  debitor  dalam  penyelesaian utang  piutangnya  tanpa  melalui  proses  kepailitan  yang  dapat  mengakibatkan  debitor dinyatakan pailit.

## DAFTAR PUSTAKA
Bambang Riyanto, 1989. Dasar-Dasar Perusahaan, Yogyakarta, Gadjah Mada
Bismar  Nasution,  2004. UU  Kepailitan  Harus  Mengatur  Reorganisasi  Perusahaan , Medan: Bisnis
Bramantyo  Djohanputro,  2004. Restrukturisasi  Perusahaan  Berbasis  Nilai  :  Strategi Menuju Keunggulan Bersaing, PPM, Jakarta, Raja Grafindo Persada
Man S. Sastrawidjaja, 2006. Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang , Bandung: Alumni
P  Munir  Fuady.  2005. Hukum  Pailit  Dalam  Teori  Dan  Praktek ,  Bandung:  Citra  Aditya Bakti.
Pedoman  Penulisan  Tesis  Program  Magister  Ilmu  Hukum  Pascasarjana  Universitas Lancang Kuning Tahun 2019
Rahmadi  Usman.  2013. Pilihan  Penyelesaian  Sengketa  di  Luar  Pengadilan, Bandung: Citra Aditya Bakti.
Sutan Remy Sjahdeini, 2002. Hukum Kepailitan , Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
Sutan  Remy  Syahdeni.  2016. Sejarah,  Asas  dan  Teori  Hukum  Kepailitan ,  Jakarta:
Prenamedia Grup.
Wasis, 1992. Pengantar Ekonomi Perusahaan , Bandung: Alumni
Undang-undang  Nomor  37  tahun  2004  Tentang  Kepailitan dan  Penundaan  Kewajiban Pembayaran Utang
Victor  M.  Situmorang  dan  Hendri  Soekarso,  1994. Pengantar  Hukum  Kepailitan  di Indonesia , Jakarta: Rineka Cipta