## IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG DESA NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG PENYETARAAN GENDER DAN PERANAN PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN DESA

## Rahmawati
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Satya Negara Palembang Email : rwati6676@gmail.com

## Abstract
This  study  discusses  the  Implementation  of  Village  Law  No.  6  of  2014  concerning Gender  Equality  and  the  Role  of  Women  in  Village  Development.  The  purpose  of  this study  is  to  find  out  how  the  Village  Law  No.  6  of  2014  provides  opportunities  and opportunities  for  women  in  the  village  to  play  a  role  in  village  development.  So  that there  is  gender  equality  between  village  ranks  which  is  usually  dominated  by  men, women can also be given roles to sit as members of village officials. Gender roles are the  roles  played  by  women  and  men  in  accordance  with  the  environmental  status, culture  and  structure  of  society.  This  role  is  taught  to  every  member  of  society, community and certain social groups that are prepared as roles of women and men. A good  method  of  village  development  must  involve  all  members  of  the  community  and involve activities directly related to their socio-economic interests. As a process, village development is a process of cultural transformation that begins with traditional life that relies  on  hereditary  habits  to  be  transformed  into  a  modern  society  that  bases  life progress on a willingness to accept science and technology. The research method used is descriptive qualitative method, namely by gathering various information obtained in the form of written or oral words from people or observable behavior. Research results from the Implementation of the Village Law No. 6 of 2014 concerning Gender Equality and  the  Role  of  Women  in  Village  Development  is  that  women  in  village  development have  rights  and  equality  with  men.  So  what  is  expected  is  that  gender  equality  for women  in  the  village  in  participating  in  village  development  can  be  done  well  by providing space and opportunities for women to contribute to village development.
Keywords : Equalization of women, the role of women, rural development

## PENDAHULUAN
Negara  akan  dipandang  mulia  bila dianggap  sukses  mengelola  potensi  perempuan. Apalagi populasi perempuan di negara itu hampir separuh dari jumlah laki-laki. Karena  itu,  potensi perempuan  harus  dikelola  dengan  baik  dengan memberdayakan  perempuan  disegala  bidang pembangunan.    Para  pendiri  negeri  ini,  sungguh sangat  arif  dalam  menyusun  UUD  1945 menghargai peranan wanita pada masa silam dan
mengantisipasi  pada  masa  yang  akan  datang, dengan  tidak  ada  satu  kata  pun  yang  bersifat diskriminatif terhadap wanita. Konstitusi ini dengan tegas menyatakan persamaan hak dan kewajiban bagi  setiap  warga  negara  (baik  pria  maupun wanita).
Di dalam GBHN 1993 di antaranya juga diamanatkan, bahwa perempuan mempunyai hak dan  kewajiban  yang  sama  dengan  pria  dalam pembangunan.  Selain  itu,  pengambil  keputusan
juga  telah  meratifikasi  (mengesahkan)  konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita dalam UU No. 7 Tahun 1984.
Namun,  kenyataan  menunjukkan  bahwa wanita mengalami ketertinggalan atau ketidakberuntungan  lebih  banyak  dibandingkan dengan  pria  di  antaranya  di  bidang  pendidikan, kesehatan,  ketenagakerjaan,  penguasaan  dan pemanfaatan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi. Oleh karena itu, peningkatan peranan wanita dalam pembangunan  yang  berwawasan  gender  sebagai bagian  integral  dari  pembangunan  nasional, mempunyai  arti  penting  dalam  upaya  untuk mewujudkan  kemitrasejajaran  yang  harmonis antara  pria  dengan  wanita  atau  mewujudkan kesetaraan  dan  keadilan  gender  dalam  berbagai bidang kehidupan dan pembangunan.
Sejak  sepuluh  tahun  belakangan  ini,  kata gender  telah  memasuki  perbendaharaan  disetiap diskusi  dan  tulisan  sekitar  perubahan  sosial  dan pembangunan  dunia  ketiga.  Demikian  juga  di Indonesia, hampir semua uraian tentang program pemberdayaan masyarakat maupun pembangunan di kalangan organisasi non-pemerintah diperbincangkan  masalah  gender.  Istilah  gender digunakan untuk menjelaskan antara laki-laki dan perempuan. Misalnya bahwa perempuan itu lemah lembut, cantik, emosional atau keibuan. Sementara laki-laki dianggap sebagai orang yag kuat, rasional, jantan, perkasa. Ciri dari sifat itu sendiri merupakan sifat-sifat  yang  dapat  dipertukarkan.  Semua  hal yang dapat dipertukarkan antara sifat laki-laki dan perempuan,  yang  bisa  berubah  dari  waktu  ke waktu  serta  berbeda  dari  tempat  yang  satu  ke tempat yang lainnya, maupun berbeda dari suatu
kelas  ke  kelas  yang  lain,  itulah  yang  kemudian dikenal  sebagai  konsep  gender.Istilah  ini  tentu berbeda  dengan  istilah  seks  yang  merupakan perbedaan jenis kelamin secara bologis yang tidak dapat dipertukarkan.
World Bank menyebutkan bahwa kesetaraan  gender  merupakan  persoalan  pokok pembangunan yang akan memperkuat kemampuan negara untuk berkembang, mengurangi  kemiskinan  danmemerintah  secara efektif. Dalam konteks itulah jika negara kita mau membangun pemerintahan yang maju setidaknya memperhatikan  masalah  secara  khusus  yang berkaitan dengan kesetaraan gender (World Bank, 2001).
Peningkatan  peranan  wanita  dalam pembangunan  yang  berwawasan  gender  sebagai bagian  integral  dari  pembangunan  nasional mempunyai  arti  penting  dalam  upaya  untuk mewujudkan  kemitraansejajaran  yang  harmonis antara pria dengan perempuan atau mewujudkan kesetaraan  dan  keadilan  gender  dalam  berbagai bidang kehidupan dan pembangunan. Disebutkan dalam intruksi presiden No 9 tahun 2000 tentang pengarusutamaan  gender  dalam  pembangunan nasional, Presiden Republik Indonesia menimbang bahwa  dalam  rangka  meningkatkan  kedudukan, peran,  dan  kulitas  perempuan,  serta  upaya mewujudkan  kesetaraan  dan  keadilan  gender dalam kehidupan kelurga, bermasyarakat, berbangsa,  dan  bernegara  di  pandang  perlu melakukan  strategi  pengarusutamaan  gender  ke dalam seluruh proses pembangunann nasional.Kemitrasejajaran  yang  harmonis  antara pria  dengan  perempuan  adalah  suatu  kondisi
hubungan kedudukan dan peranan yang dinamis antara  pria  dengan  perempuan.  Pria  dan perempuan  mempunyai  persamaan  kedudukan, hak,  kewajiban  dan  kesempatan,  baik  dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara maupun dalam kegiatan pembangunan di segala bidang.
Dalam hal persamaan kedudukan, baik pria maupun  perempuan  sama-sama  berkedudukan sebagai subjek atau pelaku pembangunan. Dalam kedudukan sebagai subjek pembangunan, pria dan perempuan mempunyai peranan yang sama dalam merencanakan,  melaksanakan,  memantau  dan menikmati hasil pembangunan. Gender sendiri di pahami  sebagai  sebuah  konstruksi  sosial  tentang relasi  laki-laki  dan  perempuan  yang  di konstruksikan  oleh  sistem  dimana  keduanya berada  dalam  kenyataan  konstruksi  sosial  ini  di konstruksikan  oleh  kekuasaan,  baik  kekuasaan politik,  ekonomi,  sosial  kultural  bahkan  fisikal karena  sebagimana  halnya  kenyataan  kekuasaan adalah identik dengan kepemimpinan. (Nugroho. 2008,19)
Pemerintah melalui undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa memberikan kebebasan kepada desa dalam pengelolaan sistem pemerintahannya.  Sebagaimana  terdapat  dalam pasal  34  UU  nomor  6  tahun  2014  tentang kewenangan  desa  berdasarkan  hak  asal-usul sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  33  huruf  a, paling  sedikit  terdiri  atas  system  organisasi masyakat adat, pembinaan kelembagaan masyarakat, pembinaan lembaga dan hukum adat, pengelolaan tanah khas desa serta pengembanganperan masyarakat desa. Dalam hal
pengembangan peran masyarakat desa kesataraan gender  sangat  dibutuhkan  karenapembangunan tidak  terlepas  dari  peran  masyarakat  suatu daerahuntuk  ikut  berkontribusi,  sehingga  sangat disayangkan jika tidak adanya kesetaraan gender. Disisi  lain  menurut  pasal  68  mewajibkan masyarakat  desa  untuk  ikutberpartisipasi  dalam berbagai  kegiatan  desa  dan  musyawarah. Partisipasi mengandung konten kesetaraan dimana setiap suara dalam pertemuan dinilai sebagai input warga  negara,  tidak  melihat  dari  jenis  kelamin. Namun di sisi lain, kendala dari perempuan yang telah  hadir  dalam  forum  adalah  kapasitas pengambilan keputusan dan kontribusi perempuan dalam forum yang seharusnya lebih ditingkatkan, sehingga perempuan mampu merespon kebutuhan-kebutuhan  strategis  di  dalam  forum, dapat mewarnai dan mengintervensi Musrenbangdes dalam bentuk input kebijakan.

## TINJAUAN PUSTAKA

## A. Gender
1. Pengertian Gender
Pengertian gender menurut Muhtar (2002), bahwa gender dapat diartikan sebagai jenis kelamin sosial atau konotasi masyarakat untuk menentukan peran sosial berdasarkan jenis kelamin. Sementara Fakih  (2008:  8)  mendefinisikan  gender  sebagai suatu  sifat  yang  melekat  pada  kaum  laki-laki maupun  perempuan  yang  dikonstruksi  secara sosial  dan  kultural.  Istilah  gender  dibedakan  dari istilah  seks  Oakley  1997  ahli  Sosiologi  Inggris, merupakan  orang  yang  mula-mula  memberikan pembedaan  dua  istilah  itu  (Saptari  dan  Halzner, 1997: 88).
Istilah  gender  merujuk  kepada  perbedaan karakter  laki-laki  dan  perempuan  berdasarkan kontruksi  sosial  budaya,  yang  berkaitan  dengan sifat, status, posisi, dan perannya dalam masyarakat. Istilah  Seks  merujuk  kepada  perbedaan  jenis kelamin  laki-laki  dan  perempuan  secara  biologis terutama  yang  berkaitan  dengan  prokreasi  dan reproduksi.  Laki-laki  dicirikan  dengan  adanya sperma  dan  penis  serta  perempuan  dicirikan dengan  adanya  sel  telur,  rahim,  vagina,  dan payudara.  Ciri  jenis  kelamin  secara  biologis tersebut bersifat bawaan, permanen, dan tidak dapat dipertukarkan (Abdullah, 2004 : 11).

## 2. Peran Gender
Peran gender adalah peran yang dilakukan perempuan  dan  laki-laki  sesuai  dengan  status lingkungan, budaya dan struktur masyarakat. Peran tersebut  diajarkan  kepada  setiap  anggota masyarakat,  komunitas  dan  kelompok  sosial tertentu  yang  dipersiapkan  sebagai  peran perempuan dan laki-laki, empat jenis peran dalam gender, yaitu :
a. Peran Gender
Peran  gender  adalah  peran  yang  dilakukan perempuan dan laki-laki sesuai dengan status, lingkungan, budaya dan struktur masyarakatnya.  Peran  tersebut  diajarkan kepada setiap anggota masyarakat, komunitas dan kelompok sosial tertentu yang dipersepsikan  sebagai  peran  perempuan  dan laki-laki.  Peran  laki-laki  dan  perempuan dibedakan atas peran produktif, reproduktif dan sosial.
b. Peran Produktif
Peran Produktif merujuk kepada kegiatan yang menghasilkan  barang  dan  pelayanan  untuk konsumsi  dan  perdagangan  (Kimia  Bhasin, 2000).  Semua  pekerjaan  di  Pabrik,  kantor, pertanian dan lalinya yang kategori aktivitasnya dipakai  untuk  menghitung  Produksi  Nasional Bruto suatu Negara. Meskipun perempuan dan laki-laki  keduanya  terlibat  di  dalam  ranah publik  lewat  aktivitas  produktif,  namun masyarakat tetap menganggap pencari nafkah adalah laki-laki. Contoh di sebuah kantor, bila terjadi  PHK  maka  seringkali  perempuanlah yang  dikorbankan  karena  dianggap  kegiatan laki-laki  yang  menghasilkan  uang.  Bila merujuk  pada  definisi  kerja  sebagai  aktivitas yang  menghasilkan  pendapatan  baik  dalam bentuk  uang  maupun  barang  maka  ativitas perempuan dan laki-laki baik di sektor formal maupun informal, di luar rumah atau di dalam rumah  sepanjang  menghasilakan  uang  atau barang termasuk peran produktif. Contoh peran produktif perempuan yang dijalankan di dalam rumah misalnya usaha menjahit, catering, salon dsb. Contoh peran produktif yang dijalankan di luar  rumah,  sebagai  guru,  buruh,  pedagang, pengusaha.
c. Peran Reproduktif
Peran  Reproduktif  dapat  dibagi  mejadi  dua jenis,  yaitu  biologis  dan  sosial.  Reproduksi biologis  merujuk  kepada  melahirkan  seorang manusia  baru,  sebuah  aktivitas  yang  hanya dapat  dilakukan  oleh  perempuan.  reproduksi sosial merujuk kepada semua aktivitas merawat dan  mengasuh  yang  diperlukan  untuk
menjamin  pemeliharaan  dan  bertahannya hidup  (Kamla  Bhasin,  2000).  Dengan demikian, aktivitas reproduksi adalah aktivitas yangmereproduksi  tenaga  kerja  manusia. Merawat  anak,  memasak,  memberi  makan, mencuci,  membersihkan,  mengasuh  dan aktivitas  rumah  tangga  lainnya  masuk  dalam kategori ini.
d. Peran Sosial (Kemasyarakatan)
Kegiatan  kemasyarakatan  merujuk  kepada semua  aktivitas  yang  diperlukan  untuk menjalankan dan mengorganisasikan kehidupan masyarakat. Peran kemasyarakatan yang dijalankan perempuan adalah melakukan aktivitas  yang  digunakan  bersama,  misalnya pelayanan kesehatan di Posyandu, partisispasi dalam kegiatan-kegiatan sosial dan kebudayaan (kerja  bakti,  gotong  royong,  pembuatan  jalan kampung,  dll).  Semua  kegiatan  tersebut biasanya  dialakukan  secara  sukarelawan. Sedangkan  peran  sosial  yang  dilakukan  laki- laki biasanya pada tingkatan masyarakat yang diorganisasikan,  misalnya  menjadi  RT,  RW,
Kepala Desa (Masdudi, 2013: 29-30).
3. Ketidakadilan dan Keadilan Gender
a. Ketidakadilan Gender
Perbedaan  gender  antara  laki-laki  dan perempuan dengan pembedaan peran dan posisi  sebagaimana  realita  yang  ada  pada dunia  dewasa  ini  tidak  akan  menjadi masalah  selama  itu  adil.  Namun  dalam kenyataan  yang  adaperbedaan  peran tersebut  membatasi  gerak  keduanya sehingga melahirkan ketidakadilan.
Terlebih kepada perempuan, dimana dalam realita  yang  ada  penulis  banyak  sekali menyaksikan kejadian-kejadian yang merujuk  pada  ketidakadilan  terhadap perempuan  yang  mana  seorang  anak perempuan  di  asumsikan  tidak  perlu sekolah tinggi, tidak perlu pendidikan lanjut karena pada ujungnya hanya berkutat pada pekerjaan domestik saja..
Ketidakadilan gender terutama dialami perempuan.  sebagai  gambaran  laki-laki diakui  dan  dikukuhkan  untuk  menguasai perempuan. Kemudian hubungan perempuan  dan  laki-laki  yang  hirarkis, dianggap sudah benar dan diterima sebagai hal  yang  normal.  Ketidakadilan  gender tersebut  terdapat  dalam  berbagai  wilayah kehidupan,  yaitu  dalam  wilayah  negara, masyarakat,  organisasi  atau  tempat  kerja, keluarga dan diri sendiri ( Murniaty, 2000 : 31).
Bentuk-bentuk ketidak adilan gender yaitu :
1. Subordinasi
Artinya  suatu  penilaian  atau  anggapan bahwa peran yang dilakukan oleh satu jenis  kelamin  lebih  utama  atau  lebih penting dari yang lain. Dengan kata lain sebuah  posisi  atau  peran  yang merendahkan  nilai  peran  yang  lain. Salah satu jenis kelamin dianggap lebih penting, utama, dan tinggi dibandingkan jenis  kelamin  lainnya.  Misalnya,  laki- laki sebagai pemimpin.
2. Marjinalisasi (Peminggiran)
Artinya suatu proses peminggiran atau menggeserkan kepinggiran, teliti maka anak  perempuan  diarahkan  sekolah guru, perawat, sekretaris. Ironis pekerjaan-pekerjaan  tersebut  dinilai lebih  rendah  dibandingkan  dengan pekerjaan lain yang bersifat maskulin.
3. Beban Ganda
Artinya beban pekerjaan yang diterima salah  satu  jenis  kelamin  lebih  banyak dibandingkan  jenis  kelamin  lainnya. Masuknya  perempuan  disektor  publik tidak  senantiasa diiringi dengan berkurangnya  beban  mereka  didalam rumah tangga. Peran ganda yang tetap harus dijalankan baik didomain publik maupun domestik. Akibat dari perbedaan sifat dan peran, maka semua pekerjaan domestik dibebankan kepada perempuan, tuntutan ekonomi keluarga selain  mengerjakan  pekerjaan  rumah tangga, perempuan juga harus bekerja di kebun,  ke  pasar  mencari  nafkah  bagi keluarga.  Perempuan  masuk  ke  dunia politik  akan  tetapi  beban  domestiknya tidak berkurang. Akibatnya perempuan memiliki  beban  kerja  ganda,  bahkan sering  dituduh  mengabaikan  tanggung jawab didalam rumah tangga dan juga tidak  berprestasi  di  dunia  publik. Ketidakadilan nampak ketika sekalipun curahan tenaga kerja dan waktu cukup panjang  ternyata  dihargai  rendah dibandingkan pekerjaan publik.
4. Stereotipe
Artinya pemberian lebel atau cap yang dikenakan  kepada  seseorang  atau kelompok yang didasarkan pada suatu anggapan  yang  salah  atau  sesat. Pelabelan  atau  pandangan  terhadap suatu  kelompok/seks  tertentu  yang sering  kali  bersifat  negatif  dan  secara umum melahirkan ketidakadilan. Pelabelan  juga  menunjukan  adanya relasi  kekuasaan  yang  timpang  atau tidak  seimbang  yang  bertujuan  untuk menaklukan atau menguasai pihak lain. Pelabelan yang sering dijumpai adalah pelabelan negatif yang ditujukan kepada perempuan. Misalnya, perempuan suka berdandan,  dianggap  untuk  menarik perhatian  laki-laki.  Dengan  demikian cocok  diberi  tugas  sebagai  penerima tamu. Perempuan sebagai pendamping suami  sehingga  tidak  perlu  dipromosi menjadi  ketua  atau  kepala,  sebab dianggap bukan pencari nafkah utama yang  akan  menopang  ekonomi keluarga. Perempuan dianggap cengeng suka  menggoda,  sehingga  tidak  dapat dipercayakan menduduki jabatan penting/strategis.
5. Kekerasan
Artinya  bentuk  perilaku  baik  verbal maupun  non  verbal  yang  dilakukan seseorang  atau  sekelompok  orang sehingga  menyebabkan  efek  negatif secara  fisik,  emosional  dan  psikologis terhadap orang yang menjadi
sasarannya. Indikasi bahwa perempuan mengalami kekerasan dapat dilihat dari contoh  pemukulan  terhadap  istri, pelecehan  seksual,  eksploitasi  seks terhadap perempuan masih tetap tinggi baik  didalam  maupun  luar  rumah (Masdudi: 33)

## b. Keadilan Gender
Keadilan gender termuat dalam Lampiran Inpres  No.9  Tahun  2000,  menyatakan keadilan gender adalah suatu proses untuk menjadi  adil  terhadap  laki-laki  dan perempuan. Gender ini dimaksudkan untuk mengatasi ketidakadilan gender yang terjadi yang  meliputi  Marginalisasi,  subordinasi, stereotip,  kekerasan,  dan  beban  kerja. Manifestasi  ketidakadilan  gendertersebut masing-masing tidak bisa dipisah-pisahkan, saling  terkait  dan  berpengaruh  secara dialektik.
Diantara  gambaran  dan  indikasi  adanya  upaya untuk mewujudkan keadilan gender adalah :
1.  Menerima  dan  memandang  secara  wajar perbedaaan  pada  laki-laki  dan  perempuan, karena adanya penghormatan pada perbedaan termasuk wujud dari ketidakadilan gender.
2.  Mendiskusikan  bagaimana  cara  merombak struktur masyarakat yang membedakan peran dan relasi antara laki-laki dan perempuan, serta berupa menyeimbangkannya.
3.  Meneliti  kemamapuan  dan  bakat  masing- masing  warga  negara,  baik  laki-laki  maupun perempuan, untuk terlibat dalam
pembangungan  masyarakat,  memecahkan problem-problemnya  dan  memepersiapkan masa depannya.
4.  Memperjuangkan  secara  terus  menerus  hak asasi manusia, dimana gender merupakan salah satu dari bagiannya yang tak terpisahkan.
5.  Mengupayakan perkembangan dan penegakan demokrasi dan pemerintahan yang baik dalam semua institusi msyarakat, dengan melibatkana perempuan dalam semua levelnya.
6.  Pendididkan  merupakan  kunci  bagi  keadilan gender, karena pendidikan merupakan tempat masyarakat mentransfer norma-norma, pengentahuan, dan kemampuan mereka.
4.  Konsep Kesetaraan Gender
Kesetaraan  berasal  dari  kata  setara  atau sederajat.  Jadi,  kesetaraan  juga  dapat  disebut kesederajatan.  Menurut  Kamus  Besar  Bahasa Indonesia (KBBI), sederajat artinya sama tingkatan (kedudukan, pangkat). Dengan demikian, kesetaraan  atau  kesederajatan  menunjukkan adanya  tingkatan  yang  sama,  kedudukan  yang sama,  tidak  lebih  tinggi  atau  tidak  lebih  rendah antara satu sama lain.
Kesetaraan  manusia  bermakna  bahwa manusia sebagai mahkluk Tuhan memiliki tingkat atau  kedudukan  yang  sama.  Tingkatan  atau kedudukan  yang  sama  itu  bersumber  dari pandangan  bahwa  semua  manusia  tanpa dibedakan  adalah  diciptakan  dengan  kedudukan yang sama, yaitu sebagai makhluk mulia dan tinggi derajatnya  dibanding  makhluk  lain.  Dihadapan Tuhan,  semua  manusia  adalah  sama  derajat,
kedudukan, atau tingkatannya yang membedakan nantinya  adalah  tingkat  ketakwaan  manusia tersebut terhadap Tuhan.
Persamaan  atau  tingkatan  manusia  ini berimplikasi  pada  adanya  pengakuan  akan kesetaraan  atau  kesederajatan  manusia.  Jadi, kesetaraan  atau  kesederajatan  tidak  sekedar bermakna adanya persamaan kedudukan manusia. Kesederajatan adalah suatu sikap mengakui adanya persamaan derajat, persamaan hak dan persamaan kewajiban  sebagai  sesama  manusia.  Implikasi selanjutnya adalah perlunya jaminan akan hak-hak itu  agar  setiap  manusia  bisa  merealisasikanserta perlunya  merumuskan  sejumlah  kewajiban- kewajiban  agar  semua  bisa  melaksanakan  agar tercipta tertib kehidupan.
Kesetararaan gender di masyarakat dewasa ini  mulai  banyak  diperbincangkan  diberbagai kalangan terutama di dunia pendidikan, ekonomi, dan hukum. Dengan semakin majunya pemikiran masyarakat  maka  mereka  yang  menganggap dirinya  belum  mendapatkan  kedudukan  yang sama  dan  semestinya  sedang  berjuang  untuk mendapatkan  kedudukan  yang  sama  .  Hal  ini bukan berarti bahwa perempuan dan laki-laki harus sama,  tetapi  hak,  tanggung  jawab  dan kesempatannya  tidak  dipengaruhi  oleh  apakah mereka  dilahirkan  sebagai  laki-laki  atau perempuan.
Kesetaraan  gender  yang  termuat  dalam Lampiran  Inpres  No  9  Tahun  2000,  yaitu Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki  dan  perempuan  untuk  memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan
politik,  ekonomi,  sosial,  budaya,  pertahanan,  dan keamanan  nasional  dan  kesamaan  dalam menikmati hasil pembangunan tersebut.
Persamaan  atau  tingkatan  manusia  ini berimplikasi  pada  adanya  pengakuan  akan kesetaraan  atau  kesederajatan  manusia.  Jadi, kesetaraan  atau  kesederajatan  tidak  sekedar bermakna adanya persamaan kedudukan manusia. Kesederajatan adalah suatu sikap mengakui adanya persamaan derajat, persamaan hak dan persamaan kewajiban  sebagai  sesama  manusia.  Implikasi selanjutnya adalah perlunya jaminan akan hak-hak itu  agar  setiap  manusia  bisa  merealisasikan  serta perlunya  merumuskan  sejumlah  kewajiban- kewajiban  agar  semua  bisa  melaksanakan  agar tercipta tertib kehidupan.
Berkaitan dengan dua konsep di atas, maka dalam  keragaman  diperlukan  adanya  kesetaraan atau  kesederajatan.  Artinya,  meskipun  individu maupun masyarakat adalah beragam dan berbeda- beda,  tetapi  mereka  memiliki  dan  diakui  akan kedudukan,  hak-hak  dan  kewajiban  yang  sama sebagai  sesama  baik  dalam  kehidupan  pribadi maupun  kemasyarakatan.  Terlebih  lagi  dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, jaminan atau kedudukan,  hak  dan  kewajiban  yang  sama  dari berbagai  ragam  masyarakat  di  dalamnya  amat diperlukan.
Berbeda  halnya  dengan  keadilan  gender, keadilan gender merupakan keadilan pendistribusian  manfaat  dan  tanggung  jawab perempuan dan laki-laki. Konsep yang mengenali adanya perbedaan kebutuhan dan kekuasaan antara perempuan dan laki-laki, yang harus diidentifikasi dan diatasi dengan cara memperbaiki
ketidakseimbangan antara jenis kelamin. Masalah gender  muncul  bila  ditemukan  perbedaan  hak, peran dan tanggung jawab karena adanya nilainilai sosial  budaya  yang  tidak  menguntungkan  salah satu jenis kelamin (lazimnya perempuan).
B. Peranan  Perempuan  Dalam    Pembangu- nan  Desa
1. Pengertian Peranan
Peranan  ( role )  merupakan  aspek  yang dinamis dari kedudukan (status). Artinya seseorang telah  menjalankan  hak-hak  dan  kewajiban- kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka orang tersebut telah melaksanakan sesuatu peran. Keduanya tak dapat dipisahkan karena satu dengan yang lain saling tergantung, artinya tidak ada peran tanpa  status  dan  tidak  ada  status  tanpa  peran. Sebagaimana kedudukan, maka setiap orang pun dapat  mempunyai  macam-macam  peran  yang berasal dari pola pergaulan hidupnya. Hal tersebut berarti pula bahwa peran tersebut menentukan apa yang  diperbuatnya  bagi  masyarakat  serta kesempatan-  kesempatan  apa  yang  diberikan masyarakat  kepadanya.  Peran  sangat  penting karena  dapat  mengatur  perilaku  seseorang,  di samping itu peran menyebabkan seseorang dapat meramalkan perbuatan orang lain pada batas-batas tertentu,  sehingga  seseorang  dapat  menyesuaikan perilakunya  sendiri  dengan  parilaku  orang-orang sekelompoknya (Narwoko, 2004:138).
Peran  yang  melekat  pada  diri  seseorang harus dibedakan dengan posisi atau tempat dalam pergaulan  kemasyarakatan.  Posisi  atau  tempat seseorang  dalam  masyarakat  (socialposition) merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu dalam organisasi masyarakat. Sedangkan
peran lebih banyak menunjuk pada fungsi, artinya seseorang menduduki suatu posisi tertentu dalam masyarakat  dan  menjalankan  suatu  peran.  Suatu peran paling sedikit mencakup 3 hal, yaitu:
1.   Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan  dengan  posisi  atau  tempat seseorang dalam masyarakat;
2.   Peran  adalah  suatu  konsep  ikhwal  apa  yang dapat  dilakukan  oleh  individu  dalam masyarakat; dan
3.   Peran dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.
Peranan sosial yang ada dalam masyarakat dapat diklarifikasikan menurut bermacam-macam cara  sesuai  dengan  banyaknya  sudut  pandang. Berbagai macam peranan dapat disebutkan sebagai berikut (Narwoko, 2004:140).Berdasarkan pelaksanaannya  peranan  sosial  dapat  dibedakan menjadi dua, yaitu:
1.   Peranan yang diharapkan (expected roles): cara ideal  dalam  pelaksanaan  peranan  menurut penilaian masyarakat. Masyarakat menghendaki  peranan  yang  diharapkan dilaksanakan secermat- cermatnya dan peranan ini tidak dapat ditawar dan harus dilaksanakan seperti yang ditentukan.
2.  Peranan  yang  disesuaikan  (actual  roles),  yaitu cara  bagaimana  sebenarnya  peranan  itu dijalankan.  Peranan  ini  pelaksanaannya  lebih luwes,  dapat  disesuaikan  dengan  situasi  dan kondisi  tertentu.  Peranan  yang  disesuaikan mungkin tidak cocok dengan situasi setempat,
tetapi kekurangan yang muncul dapat dianggap wajar oleh masyarakat.
Sementara itu, berdasarkan cara memperolehnya, peranan bisa dibedakan menjadi:
1. Peranan bawaan (ascribed roles), yaitu peranan yang diperoleh secara otomatis, bukan karena usaha, misalnya peranan sebagai nenek, anak, kepala desa dan sebagainya; dan
2.  Peranan  pilihan  (achives  roles),  yaitu  peranan yang  diperoleh  atas  dasar  keputusannnya sendiri, misalnya seseorang yang memutuskan untuk menjadi kepala desa.

## 2. Pembangunan Desa
Pembangunan  adalah  segala  upaya  untuk mewujudkan perubahan sosial besar-besaran dari suatu keadaan kehidupan nasional menuju keadaan baru  yang  lebih  baik.  Perubahan  sosial  tersebut meliputi berbagai aspek kehidupan dan berlangsung secara terus menerus.Dalam kebijakan pembangunan  nasional  di  negara  Indonesia, pembangunan desa merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Maka pembangunan desa oleh  Mubyarto  (1988:10)  didefinisikan  sebagai pembangunan  yang  berlangsung  di  pedesan  dan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat yang dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong royong.
Salah  satu  faktor  pembentuk  kemampuan untuk  untuk  mewujudkan  masa  depan  yang direncanakan menurut Bryant & White (1987:24) adalah  empowerment.  Dengan  empowerment masyarakat  mempunyai  kesempatan  untuk  terus mengembangkan  kemampuan  dan  peranannya dalam  merencanakan  dan  melaksanakan  sendiri
perubahan-perubahan  yang  mereka  kehendaki untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik.
Pembangunan yang terkait dengan empowerment  adalah  pembangunan  desa,  yang bertujuan  untuk  meningkatkan  kemampuan masyarakat  dan  lembaga  desa  secara  simultan. Dengan  tujuan  itu  pembangunan  desa  dirancang untuk  menjadi  landasan  yang  kokoh  bagi pembangunan daerah dan pembangunan nasional, selain itu pembangunan desa juga diharapkan dapat menjadi  pembangunan  yang  berwawasan  masa depan dan berkelanjutan.
3. Peran Perempuan Dalam Pembangunan Di Indonesia pembahasan dan penyelesaian tentang wanita atau perempuan sama pentingnya dengan  pembahasan  dan  penyelesaian  di  segala bidang.  perempuan  hanya  dianggap  sebagai subyek  yang  pekerjaannya  sebagai  konsumen penghabis  gaji  atau  pendapatan  yang  diperoleh suami.  Anggapan  seperti  tidak  dapat  dibenarkan, karena  disadari  perempuan  jugaberkemampuan untuk mencari nafkah atau gaji untuk mendapatkan alternatif pendapatan dan berprestasi.
Berdasarkan uraian di atas, pengertian dari peran  ganda  perempuan  dalam  pembangunan adalah  kegiatan,  tugas,  ataupun  partisipasi perempuan  yang  mencakup  sektor  domestik maupun sektor publik pada masa sekarang  yang dikenal dengan masa pembangunan.
Perempuan  sebagai  pemegang  peranan penting  bahkan  utama  dalam  bidang  politik bukanlah hal baru dalam sejarah kehidupan bangsa ini.  Sebagaimana  telah  diketahui  bahwa perempuan  telah  menjadi  aktor  penting  dalam perjuangan  kaum  nasionalis  dalam  lingkungan
publik yang menandai masuknya bangsa ini ke era modernitas.  Dapat  dikatakan  bahwa  pra modernitas  senantiasa  diiringi  dengan  adanya proses pembangunan. Pengertian proses pembangunan  adalah  perubahan  sosial  budaya yang akan meliputi pula perubahan nilai. Wanita di samping sebagai istri, ibu diharapkan aktif dalam organisasi dimana suami bekerja, karena status istri sebagai pendamping suami dan menurut informasi turut  menentukan  kondisi  suami.  Untuk  dapat berpartisipasi  dengan  baik  dalam  masyarakat, pendidikan  merupakan  syarat  yang  mutlak (Soedarsono dan Murniatmo 1986:60).
Pergeseran  dan  peran  (pembagian  kerja) antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga dan rumah  tangga,  terjadi  ketika  seorang  ibu mempunyai peran  yang sangat penting di dalam masyarakat  dan  Negara.  Di  mana  peran  wanita tidak  hanya  untuk  dipimpin  tetapi  juga  untuk memimpin. Hal itu harus mendapatkan pengakuan yang positif dan pasti.
Pembagian  peran  privat  dan  publik  tidak relevan  jika  diterapkan  dalam  masyarakat  Jawa, karena  dalam  masyarakat  Jawa  wanita  sudah terbiasa dengan peran privat sekaligus publik. Hal ini  terutama  terjadi  pada  masyarakat  Jawa golongan  petani  dan  pedagang,  dimana  wanita mengurus  rumah  tangga  (domestic)  sekaligus mencari  nafkah  (ekonomi-  publik).  Pola pembagian privat dan publik sesungguhnya telah dipatahkan oleh ideologi produksi yang menganut paham  fungsionalisme  struktural.  Paham  ini mengatakan  bahwa  pembagian  privat-publik berlawanan  dengan  ideologi  produksi.  Menurut ideologi produksi, wanita juga berproduksi.
Dalam Sociological  Theory atau  dalam penjabaran  teori  sosiologi,  Parsons  mengatakan bahwa walaupun pengukuran yang dipakai untuk menilai status wanita dan laki- laki berbeda, namun status  wanita  sama  dengan  status  laki-laki.  Pola perkawinan menurut Parsons, merupakan hubungan antara dua orang yang sederajat (Saptari dan Holsner 1997:64-67). Dalam arti bahwa status perempuan diperoleh atas dasar status suami istri, dan  dapat  pula  diperoleh  atas  dasar  posisi pekerjaannya.
Mosse  (1996:30-31)  mengungkapkan bahwa  dalam  setiap  masyarakat,  antara  laki-laki dan perempuan memiliki peran gender yangberbeda.  Ada  perbedaan  yang  mereka lakukan  dalam  komunitasnya  sehingga  status maupun  kekuasaan  mereka  dalam  masyarakat menjadi  berbeda.  Akan  menarik  jika  ditemukan kedudukan  suami  istri  dalamposisi  seimbang. Gejala matrifokalitaspada masyarakat Jawa terlihat dengan adanya pandangan kesetaraan antara laki- laki  dan  perempuan  dalam  sistem  peran  sosial secara  umum.  Bahkan  kedudukan  dan  peran seorang  ibu  dianggap  penting  dalam  masyarakat Jawa karena kaum ibu tidak hanya mengasuh dan mendidik  anak  serta  mendampingi  suami,  tetapi juga diperkenalkan untuk keluar rumah melakukan kegiatan ekonomi.
Pada  dasarnya  peran  serta  perempuan sangat diperlukan untuk melestarikan kebudayaan yang  sangat  berguna  bagi  generasi  selanjutnya. Perempuan  tidak  hanya  perlu  ditingkatkan pengetahuan,  kemampuan,  dan  ketrampilannya, tetapi  perempuan  harus  mempunyai  kebesaran jiwa  dan  keluhuran  budi.  Demi  keberhasilan
pembangunan  diperlukan  peran  serta  dari perempuan,  oleh  karenanya  dorongan,  bantuan moril,  dan  pengertian  dari  kaum  laki-laki  dari suami khususnya sangat diperlukan.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif.  Disebut demikian  karena  jenis  penelitian  ini memberikan penekanan  (fokus)  pada  upaya  mendeskripsikan keadaan  sebagaimana  adanya  (Irawan  2004:60), dimana  tujuannya  adalah  menghasilkan  data deskriptif  berupa  kata-kata  tertulis  atau  lisan  dari orang-orang  atau  perilaku  yang  dapat  diamati (Bagdon  dan  Taylor  dalam  Moleong,  2001:3) yang dimaksudkan untuk eksplorasi dan klasifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial.

## PEMBAHASAN
Perempuan menjadi penting untuk dibahas secara khusus dalam pelaksanaan Undang-Undang Desa.  Setidaknya  ada  tiga  alasan. Pertama , perempuan sebagai individu dan kelompok selama ini  mengalami  diskriminasi  dan  peminggiran dalam  berbagai  kebijakan  dan  program pembangunan, dan juga dalam kehidupan sosial. Di berbagai tempat, diskriminasi dan peminggiran ini bahkan masih berlangsung sampai sekarang.
Kedua, Undang-Undang  Desa  secara khusus  menyebut  perempuan  sebagai  unsur masyarakat  yang  harus  diikutsertakan  dalam Musyawarah  Desa  (Musdes).  Kita  sudah  tahu bahwa Musdes merupakan forum tertinggi dalam pengambilan  keputusan  menyangkut  hal-hal strategis  di  desa.  Undang-undang  Desa,  dengan
demikian,  mengakui  hak  perempuan  untuk berpartisipasi  dalam  pengambilan  keputusan penting  menyangkut  desa  dan  kehidupan masyarakatnya.  Ini  berarti,  keberadaan  Undang- Undang  Desa  ditujukan  salah  satunya  untuk mengoreksi problem ketimpangan atau ketidakadilangender  dalam  pelaksanaan  proses pembangunan yang selama ini kurang mendapat perhatian.
Problem  ketimpangan  gender  ini  tampak salah  satunya  dari  laporan  pencapaian  tujuan pembangunan  milenium  (MDGs),  di  mana Indonesia  gagal  dalam  mengatasi  persoalan tingginya angka Kematian Ibu dan Anak (KIA). Maraknya  kasus  kekerasan  terhadap  perempuan juga  mencerminkan  adanya  ketimpangan  gender dalam masyarakat.
Ketiga ,
Undang-Undang Desa menegaskan  prinsip  kesetaraan  dan  keadilan gender  dalam  pengaturan  desa  dan  dalam pelaksanaan pemerintahan desa. Ini berarti undang- undang  desa  memberikan  perhatian  khusus  dan menekankan  pentingnya  tindakan  afirmatif  bagi perempuan.  Melakukan  tindakan  afirmatif  bagi perempuan  dapat  memberikan  efek  ganda,  yaitu peningkatan  kualitas/kapasitas  perempuan  dan sekaligus peningkatan kualitas pembangunan desa. Dengan melibatkan perempuan dalam pengambilan keputusan yang berdampak terhadap kehidupan  diri  dan  kelompoknya,  maka pembangunan  desa  akan  lebih  efektif  mengatasi persoalan kemiskinan, ketimpangan, dan keterbelakangan.  Sebab  persoalan  kemiskinan, ketimpangan,  dan  keterbelakangan  lebih  banyak dihadapi  dan  diderita  oleh  perempuan.  Itulah
mengapa  Undang-Undang  Desa  memasukkan perempuan  sebagai  salah  satu  unsur  masyarakat yang harus terlibat dalam Musdes.
Melaksanakan  Undang-Undang  Desa berarti  mengawal  dan  mewujudkan  pemenuhan hak-hak warga dan komunitas – terutama hak-hak mereka  yang  miskin,  marjinal  dan  rentan. Perempuan  adalah  salah  satunya.  Dalam  hal  ini pelaksanaan  Undang-Undang  Desa  diarahkan untuk memperkuat keadilan dan kesetaraan gender melalui berbagai tindakan afi rmasi bagi kelompok perempuan.  Tindakan  afi  rmasi  ini,  misalnya, memastikan  alokasi  khusus  bagi  kelompok perempuan dalam musyawarah desa, baik dalam hal keterwakilan proporsi/jumlah maupun keterwakilan  kepentingan  terkait  program  dan anggaran pembangunan.
Prinsip kesetaran dan keadilan gender yang ada  dalam  undang-undang  desa  dijalankan  oleh desa-desa. Selain itu pembahasan ini juga ditujukan agar hal-hal berikut dapat dicapai :
1.  Mempromosikan  partisipasi  aktif  dan  setara
antara  perempuan  dan  laki-laki  dalam  proses pengambilan  keputusan  di  masyarakat,  mulai dari  tingkat  komunitas  terkecil  (keluarga) maupun  di  ranah  publik  termasuk  di  tingkat desa
2.   Memastikan perempuan dan laki-laki sebagai subjek  memiliki  akses,  kontrol,  dan  manfaat yang sama atas sumber daya yang ada
3.   Memastikan  setiap  desa  memiliki  perspektif dan langkah-langkah strategis dalam memahami dan mengatasi persoalan ketidakadilan gender yangda di masing-masing desa  serta  memiliki  pemahaman  dalam
mengintegrasikan gender dalam seluruh proses pembangunan desa
4.   Mendorong berbagai pihak di desa memahami pentingnya  melakukan  analisis  gender  untuk menjawab persoalan ketidakadilan gender yang terjadi di level desa.
A. Keterlibatan
Perempuan Dalam

## Kelembagaan Pembangunan Desa
Lingkungan  keluarga  memiliki  pengaruh yang  cukup  besar  bagi  perempuan  untuk berpartisipasi  dalam  kegiatan  di  ranah  publik. Dorongan dari anggota keluarga seperti suami dan anak-anak  untuk  melakukan  kegiatan  sosial dengan terlibat sebagai anggota kelembagaan desa. Meskipun  demikian  menurut  penuturan  kaum perempuan yang terjun di ranah publik dan terlibat dalam kepengurusan lembaga desa, harus pandai- pandai  membagi  waktu,  jangan  sampai kepentingan keluarga terabaikan karenanya. Selain dukungan  lingkungan  keluarga,  dukungan  dari lingkungan  luar  pada  umumnya  juga  sebagai faktor  pendukung  peran  perempuan  dalam kelembagaan desa.
Dalam  perencanaan  pembangunan  desa partisipasi  kaum  perempuan  dapat  di  lihat  dari keaktifan  kaum  perempuan  yang  memberikan kontribusi  pemikiran  sehingga  berjalannya pelaksanaan  progam  pembangunan  dengan  tepat dan  menghadiri  rapat  atau  apapun  itu  yang berkaitan dalam pembangunan.
Menurut  Sumardi  (2010:46),  “Partisipasi berarti  peran  serta  seseorang  atau  kelompok masyarakat  dalam  proses  pembangunan  baik dalam  bentuk  pernyataan  maupun  dalam  bentuk kegiatan dengan member masukan pikiran, tenaga,
waktu,  keahlian,  modal  dan  atau  materi,  serta ikutmemanfaatkan  dan  menikmati  hasil-hasil pembangunan.
B. Partisipasi Perempuan

## Dalam Pembangunan Desa
Partisipasi perempuan dalam pembangunan sangat  ditunjang  melalui  beberapa  indikator penting  yang  menjadi  barometer  dalam menentukan tingkat partisipasi perempuan dalam meningkatkan pembangunan daerah.
Perkembangan peran perempuan dan posisi kaum perempuan sejak masa lampau hingga saat ini telah menempatkan perempuan sebagai mitra sejajar  dengan  kaum  pria.  Perempuan  memiliki kesempatan dan mempunyai tanggung jawab yang sama terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa  dan  bernegara  demi  majunya pembangunan.
Penelaan  kerja  perempuan  tidak  terlepas dari  sosialisasi  peran  perempuan  yang  sangat kompleks.  Di  samping  berperan  sebagai  isteri, sebagai  ibu,  sebagai  pengatur  rumah  tangga, sebagai  tenaga  kerja  perempuan,  juga  berperan sebagai  anggota  masyarakat  dan  manusia pembangunan.
Salah  satu  peran  perempuan  dalam pembangunan adalah dengan ikut berperan dalam menciptakan  program-program  yang  mengarah kepada  pemberdayaan  perempuan  dengan meluncurkan  program  diversifikasi  pangan  dan gizi yaitu program yang berupaya mengintensifikasi  pekarangan  sebagai  salah  satu gerakan  ketahanan  pangan  keluarga  dan masyarakat melalui pemanfaatan lahan
pekarangan.  Dengan  melihat  peran  tersebut  para perempuan memiliki kemandirian yang kuat.
Adapun sosok perempuan yang diharapkan saat  ini  adalah  yang  mampu  membuat  dan menciptkan keluarga progresif dan militant dalam arti penuh daya juang melalui:
a. Memperkokoh  kehidupan  beragama  dan beriman terutama lewat pendidikan.
b. Meningkatkan  profesionalisme  dengan  jalan terus menerus belajar, menambah pengatahun, pengalaman,  dan  kemahiran  teknis  dan manajamen sosial.
c. Menyusun  strategi  organisasional  moderen dengan jalan membentuk organisasi perempuan  yang  kokoh,  solid,  terintegrasi untuk memperjuangkan hak-hak wanita dalam persamaan untuk berkembang dan maju dalam segala bidang.
Ada  banyak  hal  yang  bisa  diupayakan untuk  meningkatkan  kualitas  sumber  daya manusia atau perempuan sehingga berperan secara aktif dalam pembangunan antara lain:
1. Sosialisasi secara berkesinambungan,
2. Membangun kesepakatan pembangunan,
3.  Pemberdayaan  perempuan  antar  pemerintah dan  swasta,  serta  masyarakat  itu  sendiri  agar mewujudkan  kesetaraan  jender  di  segala bidang,
4.  Meningkatkan  akses  informasi  yang  dapat diterima oleh kaum perempuan di segala hal, khususnya  informasi  pembangunan  serta melibatkan  dalam  pengambilan  keputusan. (Hayunieta,2007 : 2)
Peran  perempuan  dalam  pembangunan tidak hanya terbatas bagi kaum perempuan yang
tinggal  di  perkotaan  namun  saat  ini  peran perempuan yang tinggal di pedesaan pun telah ikut andil dalam menentukan arah pembangunan bagi desanya.    Walaupun  masih  terdapat  beberapa kendala  dalam  keiikut  sertaan  perempuan  dalam suatu lembaga desa yang ada di desanya, terutama menyangkut  masalah  kesetaraan  gender  antara kaum lai-laki dan perempuan.  Peran perempuan terhadap  pembangunan  masih  menjadi  hal  yang dianggap  kurang  penting  oleh  masyarakat, sehingga  seringkali  terjadi  ketidakadilan    gender terhadap peran perempuan untuk ikut melaksanakan pembangunan di berbagai bidang.
Untuk mewujudkan terlaksananya kesetaraan  gender  dan  peran  serta  perempuan dalam pembangunan desa, maka pemerintah harus mengawal  implementasi Undang-Undang Nomor 6  Tahun  2014  tentang  Desa  secara  sistematis, konsisten dan berkelanjutan. Paradigma Undang- Undang  Desa  mendudukan  desa  tidak  hanya sebagai  unit  administraif  di  bawah  pemerintahan daerah tetapi telah memberikan kewenangan yang begitu besar untuk mengurus urusan
masyarakatnya ( self
governing community). Sehingga  dengan  demikian  desa memiliki  kewenangan  dan  dapat  melaksanakan Undang-Undang Desa untuk memenuhi hak-hak warga  desa.    Peluang  untuk  menciptakan kesejahte-  raan,  keadilan,  dan  mengatur  desa dengan cara sendiri, telah diberikan oleh Undang- Undang Desa.
Ada banyak sekali peran yang bisa diambil dan dimainkan oleh perempuan desa dalam rangka pelaksanaan  pembangunan  desa.  Dilihat  dari kewenangan  desa  yang  telah  diatur  dalam
Permendesa No. 1 tahun 2015 di sana diatur apa saja kewenangan yang dimiliki desa sebagai dasar dan kuasa untuk melaksanakan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan warga desa. Perempuan bisa  mengambil banyak  sekali peran pembangunan di sana, lebih jauh dan lebih dalam lagi dari PKK, dasawisma, posyandu, PAUD desa dan raskin.
Kewenangan  kewenangan  desa  hampir semua membuka peluang bagi perempuan untuk memerankannya.  Tidak  ada  keharusan  bahwa kewenangan desa harus dijabat dan dilakukan oleh laki laki. Bahwa ada banyak kendala dan tantangan untuk menuju ke sana maka hal itulah yang perlu di jawab  oleh  perempuan  desa  itu  sendiri  dan pemerintah desa. Tingkat keterlibatan perempuan dalam  pembangunan  desa  dari  tahun  ke  tahun perlu terus dipantau dan didorong peningkatannya.
Perempuan  desa  perlu  bersegera  untuk menyiapkan kemampuan diri mengisi porsi dalam melaksanakan  wewenang  desa  berdasarkan  hak asal  usul.  Misalnya  dengan  menjadi  perangkat Desa; terlibat dalam sistem organisasi masyarakat adat; melibatkan diri dalam pembinaan kelembagaan  masyarakat;  atau  turut  dalam pembinaan lembaga dan hukum adat.
C. Beberapa  Pendekatan  Perempuan  dalam Pembangunan
Ada  beberapa  pendekatan  yang  dapat digunakan untuk mengetahui peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan, yaitu :
1.  Pendekatan Kesejahteraan (Welfare

## Approach)
Pendekatan  ini  didasarkan  atas  tiga  asumsi yaitu:
a.  perempuan  sebagai  penerima  pasif pembangunan,
b.  peran  keibuan  yang  merupakan  peranan yang paling penting bagi perempuan dalam masyarakat, dan
c.  mengasuh  anak  yang  merupakan  peranan perempuan  yang  paling  efektif  dalam semua  aspek  pembangunan  ekonomi (Ratna Saptari, 1998: 158)
Pendekatan tersebut seluruhnya dititikberatkan pada peran reproduktif perempuan dan  menempatkan  perempuan  di  arena  pribadi, sementara  laki-laki  dipandang  sebagai  kelompok masyarakat yang aktif dalam arena publik.
Oleh  karena  itu,  proyek-proyek  untuk kesejahteraan ini menitikberatkan pada pemenuhan kebutuhan  fisik  keluarga  melalui  penyediaan perumahan, sandang, pangan, dan melalui proyek- proyek  latihan  mengenai  tata  laksana  rumah tangga,  tentang  makanan  bergizi  serta  cara menyiapkan sebagai upaya pencegahan kekurangan gizi dan lain-lain.
Namun,  kalau  dilihat  secara  normatif kedudukan perempuan dengan pria adalah sejajar, akan  tetapi  dalam  kehidupan  nyata  seringkali terendah  dengan  apa  yang  lazim  disebut  dengan istilah  gender  stratification  yang  menempatkan status  perempuan  dalam  tatanan  hirarkis  pada posisi  subordinal  atau  tidak  persis  sejajar  dengan posisi kaum pria (Sunyoto Usman, 2004: 114)
Dari  pernyataan  diatas  ternyata  dalam beberapa  hal  wanita  dan  pria  dalam  kegiatan ekonomi mempunyai persamaan terutama dalam proses  transformasi  ekonomi  yang  mereka  bagi tiga kategori periode perkembangan antara lain:\
1. The  family-based  economy ,  pada  periode  ini wanita sebenarnya tidak hanya bekerja dalam urusan  rumahtangga,  melainkan  juga  terlibat dalam  kegiatan  diluar  rumah,  terutama  di bidang pertanian. Bahkan di beberapa tempat dimana kota sudah mulai berkembang, wanita berpartisipasi  juga  dalam  kegiatan  jasa  dan perdagangan.  Kegiatan  ekonomi  wanita  dan pria memamg agak berbeda, namun tetap ada semacam ketergantungan satu sama lain. Oleh karena  itu  tidak  terlalu  berlebihan  apabila dikatakan bahwa status dan peran perempuan lebih  kurang  sejajar  dengan  status  dan  peran yang dimiliki oleh pria.
2. The  family-wage  economy ,  ditandai  dengan transformasi  kegiatan  ekonomi  dari  pertanian keperdagangan, sejajar dengan perkembangan kapitalisme, sehingga dalam periode ini tenaga kerja  tidak  lagi  terkonsentrasi  pada  kegiatan rumah tangga tetapi di luar rumah terutama di pabrik  yang  tumbuh  dan  berkembang bersamaan  dengan  proses  industrialisasi  dan perkembangan teknologi.
3. The family-consumer economy , dalam perode ini  terjadi  perubahan  teknologi  yang  cukup pesat  dan  peningkatan  produktivitas  yang dalam  perkembangannya  membuat  anggota rumah tangga lebih banyak melakukan fungsi konsumsi.  Dan  hal  ini  terjadi  karena  wanita mempunyai  fungsi  ganda  .Dalam  kondisi demikian  produktivitas  wanita  bahkan  dapat lebih  tinggi  dari  pada  periode  sebelumnya. Itulah sebabnya wanita hanya dianggap sebagai penerima meskipun dalam beberapa kasus juga diketemukan bahwa penghasilan yang mereka
peroleh  masih  sangat  diperlukan  dalam memberi dukungan pada pemenuhan kebutuhan keluarga.
Dengan memahami uraian diatas memperlihatkan  bahwa  industrialisasi  telah mengubah pola atau pengaturan kesempatan kerja. Perkembangan industri yang melaju dengan pesat disamping  menciptakan  kelas  pekerja  ( working class )  dalam  jumlah  yang  sangat  besar,  juga banyak  menciptkan  banyak  kelas  menengah ( middle class) Karl Marx dalam (Sunyuto Usman, 2004:  119  ).  Dan  ketika  produksi  dan  dunia perdagangan maju dengan pesat, manajemen juga berkembang  semakin  kompleks,  antara  lain ditandai  dengan  meningkatnya  pekerjaan  yang berkaitan  dengan  administrasi  dengan  akuntansi. Meskipun demikian kesempatan kerja bagi wanita untuk  bekerja  pada  bidang  semacam  ini  masih terbatas dibanding dengan kaum pria.
2. Pendekatan kesamaan (Equity Approach ) Pendekatan ini mengakui bahwa perempuan  merupakan  partisipan  aktif  dalam proses pembangunan yang mempunyai sumbangan  terhadap  pertumbuhan  ekonomi melalui  kerja  produktif  dan  reproduktif  mereka, walaupun  sumbangan  tersebut  seringkali  tidak diakui.
Dengan  mengakui  sumbangan  ekonomi perempuan, pendekatan ini melawan ketaksejajaran perempuan terhadap lelaki.
Program-program  yang  berdasarkan  pendekatan ini  langsung  diarahkan  pada  hak-hak  yuridis perempuan  termasuk  hak  untuk  cerai,  hak  atas anak, hak milik harta, dan hak untuk mendapatkan kredit dan hak sebagai warga negara.
Namun,  pada  akhirnya  konsekuensinya kemudian adalah semakin terbatasnya kesempatan dan  akses  wanita  dalam  urusan-urusan  yang berkaitan dengan aktivitas publik ( publik sphere ).
Kalaupun  perempuan  terlibat  dalam  publik  pada umumnya menempati bidang-bidang yang hanya bersentuhan dengan domestik, dan itulah sebabnya dalam  percaturan  politik  perempuan  berada dipinggir.  Kemudian  usaha  peningkatan  jumlah dan kualitas elit politik perempuan sebagaian besar tergantung pada kemauan politik dari kelas yang berkuasa.  Maka  dari  itu  tidak  mengherankan apabila sebagian orang kemudian merasa tidak ada gunaya  mempersoalkan  kelangkaan  elit  politik perempuan, karena dikalangan kaum pria sendiri masalah keadilan politik juga masih memprihatinkan.
3.  Pendekatan  Anti  Kemiskinan  ( Anti-poverty Approach)
Pendekatan anti kemiskinan ini merupakan bentuk  lebih  halus  dari  pendekatan  kesamaan karena  lembaga-lembaga  pembangunan  enggan untuk mencampuri ketimpangan hubungan jender. Pendekatan  ini  lebih  menekankan  pada  upaya menurunkan  ketimpangan  pendapatan  antara perempuan dan pria. Kelompok sasarannya adalah para pekerja  yang miskin. Pendekatan ini sejalan dengan  strategi  pembangunan  “pemerataan dengan pertumbuhan” (redistribution with growth) dan strategi “kebutuhan dasar “ (basic needs).
Pendekatan  anti  kemiskinan  ini  untuk perempuan  menitikberatkan  pada  peranan produktif mereka, atas dasar bahwa penghapusan kemiskinan  dan  peningkatan  keseimbangan pertumbuhan ekonomi membutuhkan
peningkatan produktivitas perempuan pada rumah tangga  yang  berpendapat  rendah.  Pendekatan  ini berdasarkan asumsi bahwa asal mula kemiskinan perempuan  dan  ketimpangannya  dengan  lelaki diakibatkan  oleh  kesenjangan  peluang  untuk memiliki  tanah  dan  modal  serta  diskriminasi seksual  dalam  pasar  tenaga  kerja.  Dan  dalam perancangan proyek ini menciptakan penghasilan bagi  perempuan  diutamakan  seolah-olah  usaha- usaha skala kecil mempunyai kemampuan untuk tumbuh secara mandiri.
Melihat kenyataan tersebut di atas tentang berbagai hal yang dapat menimbulkan kemiskinan ada  beberapa  cara  untuk  menanggulangi permasalahan tersebut antara lain:
1.  Mengurangi  jumlah  penduduk  yang  hidup dalam kemiskinan
2.  Melaksanakan  delapan  jalur  pemerataan  yang meliputi  pemerataan  pembagian  pendapatan, penyebaran  pembangunan  di  seluruh  daerah, kesempatan memperoleh pendidikan, kesehatan,  kesempatan  kerja,  berusaha, berpartisipasi  dalam  kegiatan  pembangunan dan kesempatan memperoleh keadilan.
Semua  hal  tersebut  disepakati  kembali bahwa  program-program  pembangunan  yang dilaksanakan  tidak  hanya  mengejar  kemajuan lahiriah  melainkan  juga  memenuhi  kepuasaan batiniah.  Bahkan  pada  saat  itu  juga  hasil-hasil pembangunan  hendaknya  merata  keseluruh penjuru  bukan  hanya  kepada  sebagaian  orang (Sunyoto Usman, 2004:130).
4. Pendekatan efisiensi ( Efficiency Approach )
Dalam  pendekatan  ini  telah  bergeser  dari perempuan  kepembangunan  dengan  asumsi
bahwa peningkatan partisipasi ekonomi perempuan  dengara  dunia  ketiga  secara  otomatis berkaitan dengan peningkatan kesamaan. Perubahan ini khususnya terjadi di Amerika Latin dan  Afrika,  dimana  masalah-masalah  resesi ekonomi  diakibatkan  jatuhnya  harga  barang ekspor, proteksionisme, beban utang. Dan Secara praktis perubahan-perubahan tersebut menyebabkan  meningkatnya  kerja  perempuan yang  tidak  diupah  dan  perempuan  sendiri  yang menciptkan pekerjaan diluar sektor informal. Dan pada  waktu  yang  bersamaan  ideologi  tentang perempuan  sebagai  ibu  dan  ibu  rumah  tangga makin diperkuat.

## 5.  Pendekatan pemberdayaan ( Empowerment Approach )
Pendekatan  ini  lahir  dari  ketidakpuasaan terhadap  pendekatan-pendekatan  sebelumnya. Mereka  berasumsi  bahwa  untuk  memperbaiki posisi  perempuan  dalam  pembangunan  ada beberapa  intervensi  yang  tidak  disertai  dengan upaya untuk meningkatkan kekuasaan perempuan dalam  melaksanakan  negosiasi,  tawar  menawar dan untuk mengubah sendiri siatuasinya, tidak akan berhasil.  Pendekatan  ini  berpusat  pada  upaya penghapusan subordinasi perempuan. Pendekatan ini tidak terlalu menyibukkan diri dalam proyek- proyek pembangunan, tetapi menemukan perwujudannya dalam beberapa kegiatan gerakan perempuan di dunia ketiga.
Satu  hal  yang  perlu  digarisbawahi  ketika kita  berbicara  mengenai  upaya  penanggulangan kemiskinan  adalah  pemberdayaan  perempuan, karena  mereka  memiliki  andil  yang  kuat  dalam
terciptanya kemiskinan masyarakat. Hal ini terjadi karena  peran  perempuan  dalam  keluarga  sangat menentukan arah dan tujuan kehidupan keluarga itu sendiri.
Peran serta perempuan dalam pembangunan dan penyetaraan gender, khususnya dalam  mengimplememtasikan  Undang-Undang Desa  merupakan  salah  satu perwujudan  hak-hak masyarakat desa dalam memajukan desa mereka dengan mengikutsertakan kaum perempuan dalam pembangunan  desa.    Sehingga  yang  diharapkan adalah penyetaraan gender bagi kaum perempuan di desa dalam ikut serta pembangunan desa bisa terlaksana dengan baik dengan memberikan ruang dan  peluang  bagi  kaum  perempuan  untuk berkontribusi dalam pembangunan desa.

## PENUTUP
Indonesia telah melangkah pada tonggak sejarah baru, salah satuya ditandai dengan lahirnya Undang Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa. Kebijakan  ini  mengandung  cara  pandang  baru yang  menegaskan  bahwa  desa  bukan  sekadar wilayah  administratif  semata.  Namun  desa merupakan  “negara  kecil”  yang  mempunyai wilayah,  kekuasaan,  pemerintahan,  institusi  lokal, penduduk, tanah, dan sumberdaya ekonomi. Cara pandang  baru  ini  memberi  harapan  dan  peluang terhadap  visi  pembaharuan  desa  menuju perubahan  yang  jauh  lebih  besar  dan  lebih  baik daripada sebelumnya
Begitu  pula  bagi  perempuan,  dimana kebijakan  ini  dapat  menjadi  momentum  bagi perempuan  di  desa  untuk  mengoptimalkan perannya dalam rangka mengubah posisinya dari obyek  menjadi  subyek  pembangunan  di  desa.
Seperti  diketahui  bahwa  selama  ini  perempuan selalu mengalami peminggiran hak-haknya dalam keseharian.  Momentum  ini  dapat  menjadi  pintu masuk  untuk  pembenahan  relasi  gender  dalam kehidupan sehari-hari.

## DAFTAR PUSTAKA
Darwin,  M.  Muhadjir.  2005. Negara  dan Perempuan: Reorientasi Kebijakan Publik.
Yogyakarta: Media Wacana
Hayunieta. 2007. Perempuan dan Pembangunan : Marjinalisasi
Irawan,  Handi  2004. Prinsip-prinsip  Kepuasan Pelanggan .  Jakarta.  PT.  Elex  Media Komputindo Moleong,  Lexy  J.  2002. Metodologi  Penelitian Kualitatif .  Bandung:  PT.  Remaja Rosdakarya.
Mosse,  Julia  Cleves.  1992. Gender  dan Pembangunan. Yogyakarta:  Pustaka Pelajar.
Mubyarto, 1989, Strategi Pembanguan Pedesaan ,
P3PK, UGM, Yokyakarta
Natsir.  2007. Peran Perempuan dalam Meningkatkan  Pembangunan .  Jakarta:
Bumi Aksara
Nugroho,  riant.  2008. Gender  Dan  Administrasi Publik. Yogyakarta: Pustaka Belajar Nurhalimah,  Andi.  2018. Patisipasi  Perempuan Dalam Perencanaan Pengelolaan Dana Desa. Jurnal  Ilmu  Administrasi  Negara.
Vol. 6 No. 2. ISSN 2354-5798
Pusat  Kajian  Wanita  dan  Gender,  Universitas Indonesia, 2007.“ Hak Azazi Perempuan Instrument  Hokum  Untuk  Mewujudkan KeadilanGender”, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia Ratna, Megawangi. 1999. Membiarkan Berbeda: Sudut  Pandang  Baru  Tentang  Relasi Gender . Bandung: Mizan Rostyaningsih,2010 . Konsep Gender . Semarang : LPPM UNDIP
Saptari, Ratna.1997 .Perempuan      Kerja  dan Perubahan  Sosial. Jakarta:  Pustaka Utama Grafiti. Siagian, SP, 1983. Administrasi Pembangunan. Gunung Agung
Soekanto  Soerjono.  2006. Sosiologi  Suatu
Pengantar. Jakarta:  Raja  Grapindo Persada.
Sugiono, 2012. Metodelogi Penelitian Kuantitatif,
Kualitatif  Dan  R  &  D.          Bandung:
Alfabeta
Usman  Sunyoto.  2004. Pembangunan  dan Pemberdayaan Masyarakat . Yogyakarta:
Pustaka Pelajar
Sumber Undang-Undang :
Permendagri  no  114  tahun  2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa
UU NO 6 Tahun 2014 Tentang Desa