JGAR. Volume 2 No 1 June 2021 / Basnawi / Faktor-Faktor Pengembangan Kapasitas Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

## Faktor-Faktor Pengembangan Kapasitas Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah: Studi Kasus Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Pengelolaan Keuangan Daerah Jawa Timur
Capacity Development Factors in Regional Financial Management: A Case Study of the Technical Implementation Unit of the East Java

## Regional Financial Management Laboratory
Choiriyah Basnawi 1
1 Kedeputian Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Corresponding author: choiriyah.basnawi@lan.go.id

## Abstract
This study aims to examine the factors that influence the development of human resource capacity in regional financial management through the Clinic Center by the Technical Implementation Unit of the East Java Regional Financial Management Laboratory. This research is motivated by the many problems that arise in regional financial management due to the low capacity of human resources in financial management. To overcome these problems, the East Java Provincial Government through BPKAD created an Innovation Regional Financial Management Laboratory which was later shortened to "Ini Lo Pakde" which became the first institution in Indonesia engaged in Capacity Building for regional financial management.

## Keywords: financial management, capacity building

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  meneliti  faktor-faktor  yang  memengaruhi  pengembangan kapasitas  sumber  daya  manusia  dalam  pengelolaan  keuangan  daerah  melalui  Clinic Center oleh Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Pengelolaan Keuangan Daerah Jatim. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih banyaknya permasalahan-permasalahan yang muncul  dalam  pengelolaan  keuangan  daerah  akibat  rendahnya  kapasitas  sumber  daya manusia  dalam  pengelolaan  keuangan.  Untuk  mengatasi  permasalahan  tersebut, Pemerintah  Provinsi  Jatim  melalui  BPKAD  membuat  suatu  Inovasi  Laboratorium Pengelolaan Keuangan Daerah yang kemudian disingkat menjadi “Ini Lo Pakde” yang menjadi  lembaga  pertama  di  Indonesia  yang  bergerak  dibidang  Capacity  Building pengelolaan keuangan daerah.
Kata kunci : pengelelolaan keuangan, pengembangan kapasitas
Journal of Governance and Administrative Reform Vol. 2 No. 1  June 2021 hal 1-12
https://e-journal.unair.ac.id/JGAR/index
This is an open access article under the CC BY-SA 4.0 license (https://creativecommons.org/ licenses/by-sa/4.0/)

## Pendahuluan
pemerintah  perlu  melakukan  beberapa  cara  untuk  dapat  memaksimalkan pengelolaan keuangan daerah. Menurut Bawono (2012:6-7), langkah-langkah perbaikan yang  dapat  dilakukan  oleh  pemerintah  agar  dapat  mewujudkan  pengelolaan  keuangan daerah yang optimal diantaranya (a) Perlunya sistem dan standar akuntansi pemerintah yang mapan; (b) Perlunya inventarisasi aset daerah; Peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang kompeten (Bawono, 2012:6-7). Bawono (2012:6-7) menyampaikan salah  satu  langkah  perbaikan  yang  perlu  dilakukan  untuk  mewujudkan  pengelolaan keuangan daerah yang lebih optimal adalah dengan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Hal ini dikarenakan bahwa salah satu hal yang menentukan baik atau buruknya kualitas  LKPD  pada  dasarnya  berkaitan  dengan  permasalahan  Sumber  Daya  Manusia (SDM) sebagai pihak pengelola dalam penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan Daerah (PKD).  Lemahnya  kualitas  SDM  dalam  pengelolaan  keuangan  dapat  memunculkan berbagai  permasalahan  dalam  pengelolaan  keuangan  daerah  yang  menyebabkan  tidak tercapainya  sasaran  serta  target  yang  telah  ditetapkan  sebelumnya.  Beberapa permasalahan  tersebut  diantaranya  seperti  kurangnya  efektifitas  dalam  penyusunan APBD, kebocoran penyelenggaraan keuangan, permasalahan aset, penyelewengan dalam pengadaan barang dan jasa, serta minimnya daya serap anggaran, sehingga menyebabkan Laporan Keuangan menjadi kurang akuntabel.
Beragam permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya mengenai pengelolaan keuangan  daerah  menunjukkan  bahwa  kemampuan  SDM  dalam  penyelenggaraan pengelolaan  keuangan  daerah  perlu  ditingkatkan  lagi  demi  terwujudnya  pengelolaan keuangan  yang  lebih  efektif  dan  akuntabel.  Oleh  karena  itu,  pengembangan  kapasitas sumber daya manusia merupakan sesuatu yang sangat penting untuk dilakukan. Hal ini didukung  dengan  pernyataan  yang  disampaikan  oleh  Wakil  Menteri  Keuangan (Wamenkeu)  Mardiasmo  dalam  Rapat  Koordinasi  Nasional  (Rakornas)  2016  yang dilansir  dari  kemenkeu.go.id,  beliau  menyatakan  bahwa  Aparat  Pengawas  Intern Pemerintah  (APIP)  perlu  dilibatkan  untuk  menyelesaikan  berbagai  permasalahan  yang terkait dengan pengelolaan keuangan. Beliau menyatakan bahwa: “Ada tiga langkah yang harus  kita  masukkan  di  dalam  kegiatan  para  APIP,  yaitu  bagaimana  percepatan pembangunan  infrastruktur,  yang  kedua  penyiapan  kapasitas  SDM  (sumber  daya
manusia) yang produktif, dan juga deregulasi dan debirokratisasi,”. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa penyiapan kapasitas SDM merupakan salah satu hal.
Pengelolaan  keuangan  Pemerintah  Provinsi  Jawa  Timur  kembali  memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun 2015. Opini tersebut tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas laporan keuangan Pemprov Jatim tahun anggaran 2015 dengan Nomor 69/LHP/XVIII.SBY/05/2016. LHP BPK RI atas laporan keuangan  Pemprov  Jatim.  Sebelum  tahun  anggaran  2014,  Pemprov  Jatim  telah memperoleh  WTP  sebanyak  empat  kali  berturut-turut  dari  tahun  anggaran  2010. Meskipun tahun anggaran 2014 Pemprov Jatim memperoleh opini WDP, namun Opini WTP dari BPK RI tahun anggaran 2015 merupakan kelima kalinya yang diraih Pemprov Jatim. Ini wujud kerja keras, komitmen sekaligus integritas dari aparatur Pemprov Jatim bersama masyarakat Jatim. (Lab Kelola Artha Edisi V:13-14).
Salah  satu  wujud  upaya  Pemprov  Jatim  dalam  memperbaiki  pengelolaan keuangan daerah adalah dengan mengembangkan Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Pengelolaan Keuangan Daerah (UPT-LPKD) pada BPKAD Provinsi Jawa Timur. UPT- LPKD  merupakan  inovasi  baru  dan  lembaga  pertama  di  Indonesia  yang  bergerak dibidang  Capacity  Building  PKD.  Inovasi  ini  dibentuk  seiring  dengan  misi  Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo, yakni untuk reformasi birokrasi dan pelayanan publik.
Inovasi  UPT-LPKD  ini  dibangun  berlandaskan  empat  pilar,  yaitu  penguatan kebijakan,  capacity  building,  pengembangan  database,  dan  teknologi  informasi. Sepanjang diresmikannya UPT-LPKD sejak tahun 2014, Unit pelayanan teknis ini sudah menuai  berbagai  keberhasilan  yang  dapat  dilihat  dari  banyaknya  jumlah  partisipasi peserta,  pemahaman  peserta  dalam  mengikuti  kegiatan,  serta  kualitas  pelayanan  yang diberikan oleh pegawai atau staff UPT- LPKD kepada peserta yang datang.

## Tabel 1

## Keberhasilan UPT-LPKD Tahun 2014-2015
Sumber : Publikasi UPT-LPKD dari jipp.jatimprov.go.id (data diolah)
Berdasarkan  tabel  diatas  bukti  keseriusan  dalam  setiap  inovasi  yang  dilakukan oleh UPT LPKD  juga dibuktikan melalui Inovasi Laboratorium Pengelolaan Keuangan Daerah yang kemudian disingkat menjadi “Ini Lo Pakde” mendapat penghargaan dalam 12  besar  stand  terbaik  pada  Pameran  Gelar  Simposium  Inovasi  Pelayanan  Publik. Penelitian  ini  memfokuskan  pada  faktor-faktor  apa  yang  berpengaruh  pada pengembangan  kapasitas  sumberdaya  manusia  yang  dilakukan  dalam  kegiatan  Clinic Center. Alasan dari fokus pembahasan memusatkan pada Clinic Center yaitu karena sifat dari kegiatan yang cukup unik dan berbeda dari kegiatan pengembangan kapasitas lainnya yang diselenggarakan oleh UPT-LPKD.

## Metode Penelitian
Permasalahan  yang  akan  dikaji  dalam  penelitian  ini  yaitu  mengenai pengembangan  kapasitas  sumber  daya  manusia  dalam  pengelolaan  keuangan  daerah melalui  Clinic  Center  oleh  UPT-LPKD,  oleh  karena  itu  metode  penelitian  yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Tipe penelitian dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif.  Lokasi penelitian ditetapkan secara purposive di  Unit  Pelaksana  Teknis  Laboratorium  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (UPT-LPKD)
pada  BPKAD  Provinsi  Jawa  Timur.  Informan  yang  diwawancara  10  orang.  Teknik analisa  dalam  penelitian  ini  menggunakan  model  analisis  data  kualitatif  menurut pandangan Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2014:246- 253) yang terdiri dari tiga alur yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia
Chapagain  (2004:6)  menjelaskan  bahwa  pengembangan  kapasitas  sumber  daya manusia  merupakan  kompetensi  yang  dimiliki  oleh  seseorang  untuk  dapat  mencapai sasaran pembangunan dengan cara memungkinkan mereka untuk menghadapi perubahan yang terjadi dalam scenario pembangunan. Chapagain (2004:6) juga menjelaskan bahwa pembangunan  kapasitas  sumber  daya  manusia  dapat  dilakukan  dengan  lebih  efektif didukung  dengan  Appreciative  Inquiry  (AI)  atau  pemberian  dukungan  melalui penghargaan  terhadap  nilai-nilai  yang  dimiliki  oleh  individu.  Secara  lebih  lanjut, pandangan mengenai pengembangan kapasitas sumber daya manusia menurut Chapagain dapat digambarkan sebagai berikut.
Gambar I Hubungan Pengembangan Kapasitas SDM dengan AI Sumber data: Chapagain (2004)
Kapucu dan Demiroz (2013:89) menyatakan bahwa dibutuhkan suatu strategi untuk dapat mengembangkan kapasitas individu. Intervensi strategi yang dimaksud secara
lebih jelas digambarkan melalui peta konseptual keterkaitan kapasitas yang dikembangkan secara lebih lanjut oleh Clifford (2015:76) sebagai berikut :
Gambar 2 Peta Konseptual Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia Sumber data: Clifford (2015)
Hubungan inter-organizational antara institusi dan individu mewakili organisasi dalam menjalankan peran penting dalam pendistribusian informasi dan menyeimbangkan struktur kognitif. Hal ini juga membantu organisasi membangun kapasitas yang adaptif dengan  beroperasi  pada  landasan  yang  sama,  berbagi  sumberdaya,  dan  memimpin perubahan. Memimpin perubahan sama halnya dengan pembelajaran organisasi karena kapasitas  yang  adaptif  berkembang  ketika  pengembangan  pengetahuan  terjadi  pada lingkungan  yang  berubah.  Dalam  rangka  meningkatkan  kapasitas  yang  adaptif,  maka diperlukannya  intervensi  staregi  untuk  membantu  memberikan  dukungan  yang  dapat diberikan  melalui  kegiatan  pelatihan  dan  pendampingan.  Dengan  demikian  akan  dapat terwujudnya  kapasitas  sumber  daya  manusia  yang  adaptif  dan  sustainable.  Vallejo (2016:6) membuat klasifikasi umum intervensi modalitas pengembangan kapasitas yang sering diadopsi khususnya yang menargetkan pada level individu. Klasifikasi ini dibuat berdasarkan  fokus  dan  konsekuensi  yang  didapat  dari  berbagai  metode  pembelajaran untuk menghasilkan skill, makna, dan pemahaman yang dapat berkontribusi membangun hubungan antara peserta dan stakeholders.

## Pengelolaan Keuangan Daerah
Berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2005, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan  uang  termasuk  didalamnya  segala  bentuk  kewajiban  daerah  tersebut  perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.
Pengelolaan Keuangan Daerah dalam ketentuan umum pada PP Nomor 58 Tahun 2005  adalah  keseluruhan  kegiatan  yang  meliputi  perencanaan,  pelaksanaan, penatausahaan,  pelaporan  dan  pertanggungjawaban,  pengawasan  daerah.  Pengelolaan keuangan  daerah  dalam  hal  ini  mengandung  beberapa  kepengurusan  dimana kepengurusan umum atau yang sering disebut pengurusan administrasi dan kepengurusan khusus  atau  juga  sering  disebut  pengurusan  bendaharwan.  Dalam  pengelolaan anggaran/keuangan  daerah  harus  mengikuti  prinsip-prinsip  pokok  anggaran  sektor publik. Pada Permendagri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2007 menyatakan bahwa “APBD harus disusun dengan memperhatikan prinsip-prinsip pokok anggaran sektor publik, sebagai berikut: (a) Partisipasi Masyarakat, (b)  Transparansi  dan  Akuntabilitas  Anggaran,  (c)  Disiplin  Anggaran,  (d)  Keadilan Anggaran, (e) Efisiensi dan Efektivias Anggaran dan (f) Taat Asas”
Pengelolaan keuangan selalu terkait dengan pihak-pihak pengelola keuangan itu sendiri. Dalam  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  13  Tahun  2006  tentang  Pedoman Pelaksanaan  Keuangan  Daerah  dijelaskan  mengenai  pihak-  pihak  yang  terlibat  dalam proses pengelolaan keuangan daerah. Pihak-pihak tersebut selanjutnya dijabarkan secara lebih lanjut oleh Bawono (2012:3) sebagai berikut :
1. Pemegang  kekuasaan  pengelola  keuangan  daerah  adalah  kepala  daerah  yang karena  jabatannya  mempunyai  kewenangan  menyelenggarakan  keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.
2. Koordinator  pengelolaan  keuangan  daerah  dalam  hal  ini  Sekretaris  Daerah memiliki peran dan fungsi dalam membantu kepala daerah menyusun kebijakan dan  mengoordinasikan  penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  daerah  termasuk pengelolaan keuangan daerah.
3. Pejabat  Pengelola  Keuangan  Daerah  yang  selanjutnya  disingkat  PPKD  adalah satuan kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan  kepala  SKPD  yang  mempunyai  tugas  melaksanakan  pengelolaan anggaran  pendapatan  dan  belanja  daerah  (APBD)  serta  bertindak  sebagai bendahara umum daerah.
4. Pengguna angaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunakan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
5. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK- SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
6. Pejabat  Pelaksana  Teknis  Kegiatan  yang  selanjutnya  disingkat  PPTK  adalah pejabat  pada  unit  kerja  SKPD  yang  melaksanakan  satu  atau  beberapa  kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
7. Bendahara penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima menyimpan,  menyetorkan,  menatausahakan,  dan  mempertanggungjawabkan uang pedapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD dan SKPD
8. Bendahara  pengeluaran  adalah  pejabat  fungsional  yang  ditunjuk  menerima, menyimpan,  membayarkan,  menataushakan,  dan  mempertanggungjawabkan uang keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. pemaparan  mengenai  pengelolaan  keuangan  daeah  sebagaimana  yang  telah  dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa makna pengelolaan keuangan dalam penelitian ini mengacu  pada  makna  pengelolaan  keuangan  dalam  PP  Nomor  58  Tahun  2005  yang merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, pengawasan daerah.

## Analisis dan Pembahasan

## Faktor-faktor pengembangan kapasitas
Faktor-faktor  yang  memengaruhi  pengembangan  kapasitas  yang  dibahas  dalam penelitian  ini  dijabarkan  dengan  menggunakan  teori  sembilan  komponen  dalam pengembangan kapasitas menurut Potter & Brough (2004).
(a) Performance capacity (kapasitas kinerja)
Komponen performance capacity dalam teori ini menunjukkan bahwa sehandal apapun fasilitator, tidak akan dapat memberikan performa yang maksimal apabila tidak ditunjang dengan peralatan peralatan penunjang kegiatan. Teori ini sesuai dengan kondisi yang  ada  di  Clinic  Center,  dengan  adanya  peralatan-peralatan  penunjang  maka  akan meningkatkan  kapasitas  fasilitator  dalam  memberikan  materi-materi  yang  berkaitan dengan penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh peserta konsultasi.
(b) Personal capacity (kapasitas pribadi)
Kapasitas  pribadi  fasilitator  merupakan  komponen  yang  sangat  berpengaruh khususnya dalam kegiatan Clinic Center. UPT-LPKD melakukan berbagai macam upaya untuk dapat memberikan fasilitator terbaik kepada peserta yang datang untuk melakukan konsultasi.  UPT-LPKD  sendiri  juga  sudah  melakukan  program  pelatihan  untuk meningkatkan kapasitas tutor-tutor yang dilibatkan dalam proses konsultasi
(c) Workload capacity (kapasitas beban kerja)
Berdasarkan  data  yang  diperoleh  di  lapangan  UPT-LPKD  sudah  mampu memberikan  yang  terbaik  kaitannya  dengan  kapasitas  beban  kerja,  walau  sudah  ada pembagian  beban  kerja  tertentu  yang  harus  mereka  selesaikan,  namun  dalam  kondisi tertentu  mereka  juga  mampu  untuk  bekerja  diluar  tuntutan  beban  kerjanya  demi memberikan pelayanan terbaik bagi peserta konsultasi yang hadir. Jika dilihat dari sudut pandang  peserta  konsultasi,  para  fasilitator  dinilai  sudah  mampu  memenuhi  beban kerjanya karena sudah dapat memberikan konsultasi dengan waktu yang cukup hingga permasalahan selesai dan tuntas.
(d) Supervisory capacity (kapasitas pengawas)
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  didapatkan  di  lapangan,  kedepannya  UPT- LPKD masih mengusahakan untuk memperbaiki sistem pelaporan tersebut dengan cara membuat laporan notulensi untuk setiap peserta yang datang, hanya saja upaya tersebut masih  belum  dapat  terlaksana  karena  kendala  dalam  segi  keterbatasan  jumlah  personil yang ada di UPT-LPKD.
(e)Facility capacity (kapasitas fasilitas)
Kapasitas  fasilitas  yang  disediakan  oleh  UPT-LPKD  dalam  memberikan pelayanan  di  Clinic  Center  memang  tidak  banyak  jika  dibandingkan  dengan  kegiatan pengembangan  kapasitas  yang  lain  seperti  kegiatan  bimtek  pengelolaan  keuangan. Namun, berdasarkan hasil data yang diperoleh di lapangan peserta menunjukkan bahwa fasilitas  yang  diberikan  UPT-LPKD  dalam  proses  konsultasi  di  Clinic  Center  sudah sangat  representatif.  Hal  ini  membuktikan  bahwa  peserta  sudah  puas  dengan  fasilitas yang  disediakan  dan  ketersediaan  fasilitas  yang  ada  sudah  dapat  menunjang  proses diskusi yang dilakukan dalam konsultasi tatap muka.
(f) Support service capacity (kapasitas dukungan layanan)
UPT-LPKD  telah  memberikan  pelayanan  yang  baik  kepada  para  tamu  yang datang, kecakapan dan keramahan staf dalam memberikan pelayanan sudah tidak perlu diragukan lagi. Hal ini ditunjukkan dengan hasil data yang diperoleh di lapangan bahwa peserta  sangat  puas  dengan  keramahan  yang  diberikan  oleh  para  staf  di  UPT-LPKD. Selain para staf yang berada di front desk, semua unsur pendukung yang terlibat dalam UPT-LPKD  mulai  dari  office  boy  hingga  satpam  juga  berperan  dalam  menyumbang kapasitas pendukung layanan yang baik.
(g) Structural capacity (kapasitas struktural)
Structural capacity (kapasitas struktural) merupakan forum dimana diskusi antar sektor  dalam  proses  konsultasi  terjadi.  Berdasarkan  data  yang  dihimpun  di  lapangan, dapat diinterpretasikan bahwa dengan adanya diskusi yang melibatkan antar sektor dalam penyelesaian  masalah  yang  dihadapi  dapat  mempermudah  keseluruhan  pengembangan kapasitas di Clinic Center. Dilibatkannya tutor-tutor yang handal dalam proses diksusi dapat memudahkan peserta untuk lebih memahami dan menyerap materi yang diberikan dalam rangka menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.
(h) Role capacity (kapasitas peran)
Kapasitas  peran  dapat  diartikan  dengan  wewenang  serta  tanggung  jawab  yang diberikan kepada individu atau kelompok dalam menentukan keputusan penting dalam rangka  mencapai  kinerja  yang  efektif.    Adanya  pembagian  peran  yang  merata  dalam
menentukan keputusan yang diambil juga dikonfirmasi oleh para peserta konsultasi. Hasil pengumpulan  data  di  lapangan  menunjukkan  bahwa  ada  keseimbangan  peran  dalam menentukan  keputusan  yang  akan  dibuat.  Pertama-tama  peserta  diberikan  kesempatan untuk  menyampaikan  poin-poin  permaslahan  yang  dihadapi,  selanjutnya  peran  UPT- LPKD yaitu membuat rekomendasi mengenai solusi dan memutuskan langkah apa yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi peserta.

## Kesimpulan
Pengembangan  kapasitas  yang  dilakukan  pada  Unit  Pelaksana  Teknis Laboratorium Pengelolaan Keuangan Daerah (UPT-LPKD) Jawa Timur  sudah berjalan dengan baik. Kekurangan hanya terdapat pada tahap evaluasi pengembangan kapasitas. Temuan  data  hasil  penelitian  di  lapangan  menunjukkan  bahwa  bentuk  evaluasi  dalam kegiatan pengembangan kapasitas masih sangat minim.
Sembilan  komponen  pengembangan  kapasitas  meliputi  kapasitas  kinerja, kapasitas  pribadi,  kapasitas  beban  kerja,  kapasitas  pengawasan,  kapasitas  fasilitas, kapasias dukungan layanan, kapasitas sistem, kapasitas struktural, dan kapasitas peran. Secara  keseluruhan  faktor-faktor  kapasitas  sumber  daya  manusia  yang  ada  di  Clinic Center  UPT-LPKD  sudah  berjalan  dengan  baik  dan  bersifat  menunjang  pelaksanaan kegiatan yang dilakukan.  Kekurangan hanya terdapat pada faktor  supervisory capacity (kapasitas pengawas).
Berdasarkan  penelitian  ini  disarankan  upaya  monitoring  yang  lebih  maksimal untuk memastikan apakah sfolusi dari pemecahan masalah yang diberikan sudah dapat dilaksanakan  dengan  baik  dan  berjalan  sesuai  dengan  yang  telah  direncanakan sebelumnya.

## Daftar Pustaka
Bawono,  I.  R.,  Novelsyah,  M.  (2012). Tata  Cara  Penatausahaan  dan Pertanggungjawaban  Bendahara  pada  SKPD  dan  SKPKD .  Jakarta:  Salemba Empat.
Clifford, O. E., & Joseph, B. (2015). Social Studies and Human Capacity Building for Sustainable Development in Nigeria . Social Studies, 5(12).
Chapagain, C. P. (2004). Human resource capacity building through appreciative inquiry approach in achieving developmental goals . Unpublished doctoral dissertation, Madison University.
Kapucu, N., & Demiroz, F. (2013). Collaborative capacity building for community-based small nonprofit organizations . Journal of Economic and Social Studies, 3(1), 83- 119.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  71  Tahun  2010  tentang  Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  58  Tahun  2005  tentang  Pengelolaan
Keuangan Daerah.
Vallejo, B., & Wehn, U. (2016). Capacity development evaluation: the challenge of the results agenda and measuring return on investment in the global south . World Development, 79, 1-13.