## Kontestasi Wacana Golput pada Media Islam

## KONTESTASI WACANA GOLPUT PADA MEDIA ISLAM MENJELANG PEMILU 2009
Analisis Praktik Kewacanaan pada Majalah Sabili dan Risalah Mujahidin Pasca Fatwa Haram Golput Majelis Ulama Indonesia
Denison Wicaksono 1

## Abstract
Towards the 2009 National Election of Indonesia, the discourse of the Non-voters or Golongan Putih (often called “Golput”) became hot issues in Indonesian mass media. It was then became debate among groups when the Indonesian Ulama Council (MUI) released  a  fatwa  that  being  non  voters  is  Haram  (unlawful).    This  Fatwa  caused controversy among Muslims themselves, since there were support groups and opposed groups  in  responding  this  fatwa.  This  controversy  was  also  accommodated  by  Islamic media.  They  have  opportunities  to  construct  a  discourse  through  the  text  which  have several  tendencies.  This  study  is  intended  to  see  and  to  map  out  the  2  (two)  Islamic medias, Sabili and Risalah Mujahidin in constructing a text after the release of fatwa.

## Kata Kunci: Golput, media Islam, praktik kewacanaan
1 Alumnus Pascasarjana Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, Staf Ahli di Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata
A.   Pendahuluan Menjelang  Pemilihan  Umum 2009  (Pemilu  2009),  isu  golongan putih  (Golput)  menjadi  wacana yang  mendapat  sorotan  media. Kecenderungan  peningkatan  angka Golput  dalam  pemilu  lalu  dan sejumlah Pilkada (Pemilihan Kepala
Daerah) di berbagai daerah
membuat  wacana  ini  menjadi  topik yang  menarik,  terlebih  setelah Majelis  Ulama  Indonesia  merilis Fatwa  yang  menyatakan  bahwa haram hukumnya bagi muslim yang tidak  menggunakan  hak  pilihnya dalam  Pemilu.  Fatwa  tersebut (selanjutnya  disebut  fatwa  haram Golput) dirilis melalui Ijtima’ Ulama Komisi  Fatwa  se-Indonesia  III  di Padang  Panjang,  Sumatera  Barat hari  Minggu  tanggal  29  Januari 2009.  Fatwa  ini  menimbulkan  pro- kontra  di  kalangan  umat  muslim sendiri,  ada  kelompok-kelompok Islam  yang  mendukung  dan  ada pula kelompok-kelompok Islam yang tidak mendukung.
Kontroversi  ini  juga  tidak luput  dari  perhatian  media  cetak Islam  seperti  Sabili  dan  Risalah Mujahidin .  Kedua  media  tersebut memiliki  latar  belakang  kelompok
Islam berbeda. Berdasarkan perspektif  konstruktivistik,  dapat dipastikan  bahwa  teks  (wacana)
yang  termuat  dalam media tersebut adalah  representasi  dari  ideologi kelompok yang ingin dieksternalisasikan  kepada  publik, karena  media  bukanlah  sekedar saluran untuk menyampaikan pesan dari  komunikator  (pengirim  pesan) kepada komunikan (penerima pesan), namun media juga merupakan subjek yang
mengkonstruksi  realitas.  Lengkap dengan pandangan, bias dan pemihakannya. 2 Sabili adalah  majalah  yang pada awalnya dilatarbelakangi kelompok gerakan keagamaan
kampus  (tarbiyah)  dan  berafiliasi dengan organisasi-organisasi serupa seperti  Lembaga  Dakwah  Kampus (LDK), Pelajar Islam Indonesia (PII), dan  Pesantren  Hidayatullah. 3 Sabili diterbitkan pertama kali oleh lembaga  Kelompok  Telaah  dan Alamaliah  Islami  (KTAI),  sebuah lembaga  tarbiyah  yang  berbasis  di Universitas  Indonesia.  Pada  tahun 1998,  lembaga  ini  dikembangkan dan  diubah  namanya  menjadi  PT Bina  Media  Sabili  setelah  memiliki Surat  Ijin  Usaha  Penerbitan  Pers. 4 Meskipun  telah  diubah  namanya, namun jajaran redaksi tidak mengalami perubahan. Dengan kata lain,  kelompok  di  belakang  Sabili tetap  kelompok  Islam  berbasis tarbiyah (pengkaderan)  dan  berasal dari lingkungan kampus.
Sedangkan  Risalah  Mujahidin
adalah  majalah  berlatarbelakang organisasi Majelis Mujahidin 5 , sebuah  organisasi  yang  bertujuan untuk  menegakkan  syariah  Islam secara  kafaah  (total)  dan  dan
2 Eriyanto (2008) Analisis Framing; Konstruksi, Ideologi dan Politik Media, Yogyakarta: LKiS. hal. 22
3 Rijal, Syamsul (2005) Media and Islamism in Post-New Order Indonesia: The Case of Sabili, Jurnal Studia Islamika Vol. 12 No. 3. hal. 421
4 Sebelumnya, Sabili terbit tanpa memiliki SIUPP (Surat Ijin Usaha Penerbitan Pers) dan sempat dibredel oleh rezim orde baru pada tahun 1993.
5 Organisasi ini muncul di permukaan terutama ketika Amir (pimpinan) Majelis Mujahidin, Abu Bakar Ba’asyir ditangkap dan dituduh melakukan pelanggaran hukum dan terorisme.
Kontestasi Wacana Golput pada Media Islam
diterapkan di segala bidang (tathbiqu asy-syariah ). Majelis
Mujahidin  dibentuk  pada  tahun 2000  atas  dasar  tiga  pertimbangan, Pertama ,  keinginan  mereproduksi sistem khilafah (kepemimpinan
Islam)  yang  pernah  sukses  di  masa lalu. Kedua, keprihatinan bahwa elit tidak  belum  menunjukkan  orientasi penerapan  syariat  Islam  dan  tetap mempertahankan ideologi pancasila yang  dianggap  sekuler,  dan  yang ketiga , arus globalisasi
dan liberalisme  telah  menggerus  mental
Jihad .  Organisasi  ini  menawarkan Syariat Islam sebagai ideologi alternatif dan liberatif untuk membebaskan  umat  Islam  dan seluruh rakyat dari
krisis multidimensional. 6
Media  cetak  Islam  yang mempunyai  latar  belakang  historis berbeda  bisa  jadi  mempunyai  latar belakang  ideologi  yang  berbeda pula. Dalam hal ini Sabili dan Risalah Mujahidin meskipun sama-sama media  Islam  dan  pada  awalnya mereka  sama-sama  media  berbasis komunitas,
namun dalam perkembangannya Sabili bergeser ke arah  industri  dan  Risalah  Mujahidin cenderung  tetap  bertahan  pada basis  komunitas  gerakan  sosialnya. Oleh  karena  itu,  ada  kemungkinan terjadi perbedaan pewacanaan
antara  Sabili  dan  Risalah  Mujahidin mengenai  wacana  Golput  dalam pemilu 2009, terutama respon media tersebut (dan kelompok
6 Zulkarnain, Iskandar (2009) Arena Kekuasaan Simbolik HTI dan MMI Pasca Orde Baru, Yogyakarta: Tesis Pascasarjana Sosiologi Universitas Gadjah Mada.
dibelakangnya)  mengenai  Fatwa Haram Golput dari MUI. Tulisan ini akan  mecoba  menjawab  pertanyaan sebagai berikut. Pertama, bagaimana Sabili dan Risalah Mujahidin sebagai  media  Islam merespon Fatwa Haram Golput dari MUI melalui konstruksi teks pemberitaannya?  Kedua,  mengapa Sabili dan  Risalah  Mujahidin  aktif merespon  wacana  Golput  pasca Fatwa  Haram  Golput  MUI?  dan ketiga,  apa  yang  mempengaruhi Sabili dan  Risalah  Mujahidin  ikut aktif  dan  merespon  Fatwa  Haram Golput MUI?
Tulisan  ini  diharapkan  dapat memberikan  gambaran  komparasi pemberitaan  media  Islam  yang berbasis  industri dan  berbasis komunitas  gerakan  sosial  melalui wacana Golput pasca fatwa MUI.
B. Kerangka Konseptual Tulisan ini memfokuskan diri pada  ranah  kontestasi  wacana Golput  oleh  Sabili  dan  Risalah
Mujahidin pasca  Fatwa  Majelis Ulama Indonesia yang mengharamkan  umat  muslim  di Indonesia  tidak  menggunakan  hak pilihnya  pada  pemilu  2009  atau Golput. Tulisan ini didasarkan pada hasil  penelitian  dengan  metode analisis  wacana  kritis  dari  Norman Fairclough.
Berdasarkan  metode  analisis wacana  kritis  Fairclough,  maka terdapat  tiga  dimensi  analisis  yakni mikro,  meso  dan  makro  yang merupakan  representasi  analisis teks,  praktik  diskursif  dan  praktik sosio kultural. Adapun untuk
mendapatkan  data  dari  masing- masing dimensi analisis itu dilakukan sebagaimana yang digambarkan pada tabel berikut: Tabel 1: Teknik Pengumpulan Data Pada 3 (tiga) Level Analisis No Level Masalah Level Analisis Teknik  Pengumpulan Data 1 Praktik sosiokultural Makro Penelusuran Literatur 2 Praktik Wacana Meso Depth interview dengan pembuat naskah, atau “Secondary Data” tentang pembuatan naskah 3 Text Mikro analisis teks dengan analisis framing (paradigmatif)  dari  Ibnu  Hamad,  dengan menganalisis  (1)  Perlakuan  atas  Peristiwa, terutama menyangkut perlakuan media dalam mengangkat  tema  pemberitaan;  (2)  Strategi pengemasan atau framing, dan (3) terkait dengan simbol2 yang digunakan yakni dengan melihat dua  aspek  yakni  Verbal    (kata,  istilah,  frase) dan  Non-verbal  (foto,  gambar)  untuk  melihat kecenderungan sebuah teks ingin mengkonstruksi makna seperti apa. Suatu penelitian dengan
analisis  wacana  kritis  akan  lebih baik  apabila  dipusatkan  pada  suatu wacana  tunggal,  dalam  penelitian ini  peneliti  memfokuskan  pada ranah  wacana  Golput  pasca  fatwa MUI.  Peneliti  akan  memulai  kajian pada ranah wacana Golput
menjelang pemilu 2009 hingga MUI ikut terlibat di dalamnya. Kemudian keterlibatan MUI dengan Fatwa-nya menghasilkan  kontroversi  antara pendukung  dan  penentang  fatwa tersebut. Peneliti bermaksud melihat dan memetakan keterlibatan Sabili dan Risalah Mujahidin sebagai  media  Islam dalam  praktik  pemberitaan  tentang wacana  Golput  pasca  keterlibatan MUI. Setelah memetakan posisi dan keterlibatan Sabili dan Risalah Mujahidin , peneliti menganalisis representasi  keterlibatan  mereka
dalam  kontestasi  wacana  Golput dengan pendekatan  analisis  wacana kritis yang ditawarkan oleh
Fairclough,  terutama  dalam  hal  apa yang  mendasari  mereka  melakukan konstruksi  wacana  sebagaimana yang tertulis dalam teks pemberitaannya. Analisis praktik sosial
dibantu  dengan  teori  Praktik  dari Bourdieu,  karena  landasan  utama pemikiran penulis adalah kontestasi wacana  atau  pertarungan  wacana untuk  memperjuangkan  wacana. Sebagaimana teori Bourdieu, praktik  sosial  (kewacanaan)  adalah sebuah  praktik  dalam  suatu  ranah untuk  memperjuangkan  wacana dengan  modal-modal  dan  habitus yang dimiliki.
Menurut  Bourdieu,  wacana dominan (doxa) selalu dipertentangkan  oleh  pendukung

## Kontestasi Wacana Golput pada Media Islam
wacana  dominan  (orthodoxa)  dan penolak wacana dominan (heterodoxa) sebagaimana yang digambarkan  pada gambar berikut: Gambar 1 Ranah Pertarungan Wacana
Sumber: Bourdieu, Pierre (1995) Outline of Theory of Practice, Cambridge: Cambridge University Press
Titik  singgung  antara  teori praktik  Bourdieu  dengan  analisis wacana  kritis  Fairclough  adalah pada “ranah” sebagai arena perjuangan  simbolik  yang  sepadan
dengan “tatanan wacana” atau order of  discourse .  Sehingga,  analisis  yang dilakukan adalah sebagaimana yang digambarkan pada gambar berikut:
Gambar 2 Konseptualisasi Pemikiran Gambar  tersebut  mencoba menjelaskan  bahwa  kedua  media memiliki praktik kewacanaan sendiri-sendiri dalam merespon
Hetero-doxa Ortho-doxa doxa Opini (dunia wacana)
Praktik Sosio-kultural Praktik Sosio-kultural Praktik Diskursif Teks Praktik Diskursif Teks Wacana Golput Pasca Fatwa MUI (DOXA) SABILI RISALAH MUJAHIDIN Fairclough: Tatanan Wacana Bourdieu: Ranah modal ekonomi modal kultural modal sosial modal simbolik
habitus
modal ekonomi modal kultural
modal sosial
modal simbolik
fatwa  haram  Golput  dari  MUI. Untuk  itu  perlu  dianalisis  praktik kewacanaan  masing-masing  media untuk  melihat  positioning  mereka terhadap  fatwa  haram  Golput, alasan  apa  yang  mendasari  mereka melakukan  positioning,  dan  apa yang  menyebabkan  mereka  ber- positioning demikian.
Berdasarkan  teori  praktik, apa  yang  menyebabkan  positioning dengan  melakukan  praktik  sosial (kewacanaan)  dapat  dilihat  melalui modal-modal  yang  dimiliki  (modal ekonomi,  modal  kultural,  modal sosial  dan  modal  simbolik)  dan habitus .  Oleh  karena  itu,  penulis memilih konsep teori praktik tersebut sebagai alat analisis.
C. Wacana Golput di Indonesia
Golput  merupakan  akronim dari  “Golongan  Putih”.  Secara umum,  “golput”  diartikan  sebagai suatu tindakan yang sengaja dilakukan  dan  secara  sadar  untuk tidak  mengikuti  pemilu  karena alasan  tidak  punya  pilihan  yang disukai.  Atau  tetap  menggunakan hak  pilihnya,  namun  yang  dipilih (dicoblos) adalah bukan pada tanda gambar, namun pada bagian lain di luar  tanda  gambar    yang  berwarna putih sehingga menggugurkan suaranya sendiri. 7 Cara yang terakhir  barangkali  menjadi  asal istilah  Golongan  Putih,  karena memilih  bagian  putih  dari  kartu
7 Muntoha (2009) Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Haram “Golput” dalam “Timbangan Hukum Islam dan Hukum Tata Negara (HTN) Positif, makalah disampaikan pada Seminar Urgensi Memperkuat Fatwa Majelis Ulama Indonesia, University Club UGM Yogyakarta tanggal 14 Mei 2009. Hal 2
suara. Fenomena tidak berpartisipasi dalam pemilu sebenarnya  sudah  ada  sejak  pemilu pertamakali  diadakan  di  Indonesia tahun  1955.  Namun  istilah  Golput pertama kali muncul sebagai gerakan  menjelang  pemilu  1971. Istilah ini sengaja dimunculkan oleh Arief Budiman yang memproklamasikan  Golput  pada tanggal  3  Juni  1971  di  Balai  Budaya Jakarta  sebagai  bentuk  perlawanan terhadap  arogansi  pemerintah  dan ABRI yang sepenuhnya memberikan dukungan politis terhadap  Golkar.  Arogansi  ini ditunjukkan  dengan  pemaksaan (dalam  bentuk  ancaman)  seluruh jajaran aparatur pemerintahan termasuk keluarga untuk sepenuhnya  memberikan  pilihan pada  Golkar.  Ketika  itu,  Arief Budiman mengajak masyarakat untuk  menjadi  Golput  dengan  cara tetap mendatangi TPS. Ketika melakukan  coblosan,  bagian  yang dicoblosbukan  pada  tanda  gambar partai  politik,  akan  tetapi  pada bagian  yang  berwarna  putih,  tidak mencoblos  pada  tanda  gambar partai, agar suara menjadi tidak sah.
8 Menurut  Arbi  Sanit,  Golput  lebih merupakan gerakan kultural sebagai  upaya  untuk  menegakkan suatu tradisi/kultur cara
bermasyarakat  yang  sehat  (Sanit,
1992) Sebenarnya  angka  Golput  di
Indonesia  masih  tergolong  rendah dibandingkan dengan negara- negara  lain  seperti  Kuwait,  Italia,
8 Gumay, Hadar Navis (2008) Tekan Golput,
Pemilih Harus Dipermudah, Media Indonesia vol 5:2 Senin 4 Agustus 2008. hlm 3

## Kontestasi Wacana Golput pada Media Islam
Amerika  Serikat  dan  Malawi  yang persentase golputnya mencapai 60%
(Asfar, 2004). Di Indonesia, persentase angka golput tiap pemilu tidak  sampai  12%  (kecuali  pemilu 2004). Angka ini hanya bisa disamai oleh negara-negara yang mewajibkan  untuk  memilih  dalam pemilu. Meskipun demikian, keberadaan Golput dipandang cukup merisaukan oleh pemerintah,
karena  fenomena  Golput  yang
ditafsirkan sebagai:
Pertama , tindakan  tidak  memilih  sebagai representasi ketidakpercayaan
terhadap  sistem  politik  atau  rezim yang  ada,  dan  Kedua,  melihat kecenderungan turunnya partisipasi masyarakat  dalam  Pemilu  dan sejumlah Pilkada sehingga mendorong  naiknya  angka  golput. Menurut  data  yang  dihimpun penulis, pasang surut angka  Golput pada  setiap  pemilu  adalah  sebagai berikut.
Tabel 2 Presentase Golput Pemilu Legislatif 1955-2004 9 Pemilu Terdaftar Suara Sah Tidak Hadir GOLPUT  Persentase Golput (%) Naik/Turun (%) 1955 43.104.464 37.785.299 5.319.165 5.319.165 12.34 1971 58.556.776 54.669.509 3.479.696 3.889.267 6.67 - 5.67 1977 69.871.092 63.998.344 6.380.406 5.872.748 8.40 + 1.73 1982 82.134.195 75.126.306 6.502.944 7.007.889 9.61 + 1.21 1987 93.737.633 85.869.816 8.156.137 7.867.817 8.39 - 0.22 1992 107.565.697  97.789.534 9.776.163 9.776.163 9.05 + 0.26 1997 124.740.987  112.991.150  11.749.837  11.749.837 10.07 + 1.02 1999 117.815.053  105.786.661  12.028.392  12.028.392 10.04 + 0.34 2004 148.000.369  113.462.414  23.580.030  34.537.955 23.34 + 13.30
9 Asfar, Muhammad (2004) op.cit. Hal. 5

## Tabel 3 Hasil Pilpres 2004
P U T A R A
N Jumlah Pemilih Pemilih Terdaftar Suara Sah Suara tidak Sah Golput menggunakan hak pilih tidak menggunakan hak pilih Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % I 155.048.803 121.293.844 78.23 33.754.959 21.77 118.656.868 97.83 2.636.976 1.7 36.391.935 23.47 II 153.312.436 116.662.705 76.1 36.649.731 23.9 114.257.054 97.9 2.405.651 2.1 39.055.382 25.47
Sumber:  Berdasarkan  SK  KPU  No.  79/SK/KPU/2004  dan  SK  KPU  No. 98/SK/KPU/2004
Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo)  dengan  responden yang  tersebar  di  seluruh  Indonesia, rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam mengikuti Pemilu  dan  Pilkada  merupakan implikasi  dari  beberapa  gejala berikut ini. 10 Pertama, sikap apatisme masayarakat dan
delegitimasi  terhadap  Parpol  akibat kinerja  yang  kurang  berorientasi pada  pelayanan  publik.  Kedua, kualitas  kinerja  Komisi  Pemilihan Umum  (KPU)  yang  belum  bisa ditingkatkan.
Ketiga, adanya kejenuhan  di  masyarakat  akibat seringnya frekuensi Pemilu (pilkada), Keempat, berkembangnya persepsi  bahwa  Pemilu  itu  antara hak dan kewajiban.
Peningkatan  angka  Golput menjelang pemilu 2009 sudah diprediksikan  sebelumnya  melalui penelitian  yang  dilakukan  oleh beberapa lembaga survei.
Diantaranya  adalah  hasil  survey yang dilakukan oleh lembaga survei Indobarometer pada Desember 2008
10 Jurnal Dialog Kebijakan Publik Edisi 4/Desember/Tahun II/2008. Hal. 44-54
menunjukkan masyarakat yang merasa  terdaftar  sebagai  pemilih hanya  67,2  persen.  Sisanya  18,3 persen menjawab tidak, dan sisanya 14,5  persen  menjawab  tidak  tahu atau  tidak  menjawab.  Artinya,  dari 172  juta  pemilih  terdaftar,  hanya 115,8  juta  yang  merasa  terdaftar, 31,48  juta  yang  tidak  merasa terdaftar  dan  24,94  juta  tidak  tahu apakah  namanya  terdaftar  sebagai pemilih  atau  tidak. 11 Banyaknya angka ketidaktahuan pemilih mengenai  kepesertaannya  dalam Pemilu dalam survei ini mengindikasikan bahwa ada kemungkinan  angka  Golput  akan tinggi. Setidaknya  ada  tiga  alasan yang menjadi kekhawatiran
peningkatan  angka  Golput  pada pemilu  2009.  Pertama  adalah  alasan politis,  karena  masyarakat  kecewa dengan  kinerja  pemerintah.  Pemilu terbukti  tidak  pernah  menghasikan pemimpin  yang  mau  dan  mampu melakukan perubahan yang memihak  rakyat.  Kedua,  alasan administrasi,  proses  penyusunan
11 Kompas, 12 Januari 2009 dan http://kanalpemilu.net/?q=node/80 diakses Sabtu, 19 Desember 2009 Jam 07:18 WIB

## Kontestasi Wacana Golput pada Media Islam
Daftar  Pemilih  Tetap  (DPT)  yang kurang  baik  mengakibatkan  ada sebagian  masyarakat  menjadi  tidak tercantum  sebagai  pemilih.  Hal  ini menimbulkan dilema tersendiri bagi muslim yang namanya tidak tercantum, karena fatwa mewajibkan  memilih,  sedangkan dia tidak terdaftar hak pilihnya. Dan yang ketiga, alasan ideologis. Hal ini terutama  berlaku  pada  kelompok- kelompok masyarakat tertentu, seperti kelompok yang beranggapan bahwa  Indonesia  berada  dibawah demokrasi  sekuler,  adalah  negara jahiliyah  yang  menolak  berlakunya syariat Islam. 12 Sebagai reaksi atas kekhawatiran  meningkatnya  angka Golput  pada  Pemilu  2009,  Ketua MPR  yang  sekaligus  kader  Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengeluarkan  pernyataan  bahwa Golput  adalah  perbuatan  setan. 13
Menurut  Hidayat,  Allah  melarang melakukan perbuatan setan, sehingga  diharapkan  masyarakat jangan  sampai  Golput.  Golput, lanjut  Hidayat,  adalah  perbuatan yang sia-sia karena untuk menjalankan  roda  pemerintahan dibutuhkan  pemimpin  yang  dipilih melalui pemilu, apabila tidak memilih negara akan rugi besar.
12 Lihat: Artikel Bisakah Fatwa Haram Hentikan Golput dalam Risalah Mujahidin Edisi 27 Rabiul Awal 1430H/Februari-Maret 2009M. Hal 18-19
13 Lihat Hidayat : Golput Perbuatan Setan, http://www.inilah.com/berita/politik/2009/03/24 /93319/hidayat-golputperbuatan- setan/ Diakses Minggu, 27 September 2009 jam 23.00 WIB
Hidayat juga merupakan tokoh  yang  paling  vokal  medesak Majelis  Ulama  Indonesia    (MUI) agar  mengeluarkan  fatwa  haram Golput, agar umat Islam di Indonesia  menggunakan  hak  pilih secara  benar,  sebab  jika  umat  Islam Golput, maka akan menguntungkan pihak non-muslim, karena kesempatan  mereka  untuk  merebut kekuasaan menjadi semakin terbuka. Majelis Ulama Indonesia adalah  wadah  atau  majelis  yang menghimpun  para  ulama,  zuama dan cendekiawan muslim Indonesia untuk menyatukan gerak dan langkah-langkah umat Islam Indonesia  dalam  mewujudkan  cita- cita  bersama  dengan  kata  lain, lembaga  MUI  didirikan  untuk membimbing, membina dan mengayomi  kaum  muslimin  di seluruh Indonesia. Tujuan didirikan lembaga MUI adalah sebagai pewaris tugas-tugas Nabi (Warasatul
Anbiya ),  pemberi  fatwa  (mufti), pembimbing  dan  pelayan  umat (Riwayat  wa  khadim  al  ummah), gerakan  Islah  wa  al  tajdid  dan penegak amar ma’ruf nahi munkar. 14
Diantara tugas-tugas tersebut, tugas yang berupa
“produk”  dari  MUI  adalah  sebagai Mufti atau  pemberi  Fatwa. 15 Dalam mengeluarkan  Fatwa,  MUI  tidak serta  merta  mem-fatwakan  suatu
14 http://www.mui.or.id/konten/mengenai- mui/sekilas-tentang-kami diakses tanggal 19 Desember 2009 jam 07:42 WIB
15 Menurut kamus Bahasa Indonesia, fatwa berarti nasihat; pelajaran; penjelasan mengenai hukum Islam.
hal  tanpa  ada  wacana  publik  yang berkembang.  Untuk  kasus  Pemilu
2009 yang dianggap sebagai masalah  yang  krusial  terutama dalam  kaitannya  dengan  pemilihan figur pemimpin, MUI juga memberikan fatwa dalam menentukan  kriteria-kriteria  calon pemimpin yang layak dipilih.
Ditegaskan  dalam  fatwa  ini  bahwa dalam  memilih  pemimpin,  umat Islam  wajib  memilih  pemimpin yang  beriman  dan  bertaqwa,  jujur (shidiq),  terpercaya  (amanah),  aktif dan  aspiratif  (tabligh),  mempunyai kemampuan (fathonah), dan memperjuangkan kepentingan umat Islam.  Apabila  tidak  memilih  calon pemimpin  dengan  kriteria  tersebut atau  tidak  memilih  sama  sekali padahal  ada  calon  yang  memenuhi syarat,  maka  hukumnya  adalah haram.
Dalam
fatwa tersebut, memang  tidak  disebutkan  istilah “Golput”  atau  “Golongan  Putih”. Sehingga  terkesan  bahwa  fatwa  ini bukan  tentang  Golput,  tapi  fatwa tentang  memilih  pemimpin  yang baik.  Namun  di  level  masyarakat, fatwa  ini  lebih  populer  dengan sebutan Fatwa Haram Golput karena  fatwa  ini  juga  mengatur mengenai hukum tidak ikut berpartisipasi (memilih) dalam pemilu, yakni hukumnya haram.
Fatwa  ini  dikeluarkan  dengan pertimbangan  dalil  QS  Annisa:  59 yang  berbunyi:  "Hai  orang-orang yang  beriman,  taatilah  Allah  dan taatilah  Rasul  (Nya),  dan  ulil  amri  di antara  kamu.  Kemudian  jika  kamu berlainan  pendapat  tentang  sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran)  dan  Rasul  (sunnahnya),  jika
kamu  benar-benar  beriman  kepada Allah  dan  hari  kemudian.  Yang demikian  itu  lebih  utama (bagimu)  dan lebih baik akibatnya." 16
Fatwa ini telah menimbulkan perdebatan  di  kalangan  umat  Islam sendiri,  ada  kelompok  Islam  yang mendukung  fatwa  haram  Golput, ada  pula  yang  menolak  fatwa tersebut.
Berikutnya akan dijabarkan  bagaimana  media  Islam (mewakili kelompok dibelakangnya) mengkonstruksi wacana tentang Golput melalui teks pemberitaannya,  yang  kemudian dapat  dilihat  posisi  mereka  (media dan  kelompok  dibelakangnya)  ikut mendukung  fatwa  haram  Golput atau menolak fatwa haram Golput.
D.  Modal  dan Habitus  Media Islam dalam melakukan Praktik Kewacanaan Dalam perspektif praktik kewacanaan Bourdieu,  Sabili berada di  posisi  pendukung  Fatwa  Haram Golput  (orthodoxa)  yang  bertugas melestarikan wacana dominan
(doxa)  yang  merupakan  wacana produksi  dari  MUI  berupa  fatwa, yakni wacana bahwa Golput hukumnya haram. Sedangkan Risalah  Mujahidin ada  di  posisi menentang  Fatwa  Haram  Golput (heterodoxa)  yang  menentang  atau melawan  wacana  dominan  dengan menggunakan wacananya sendiri.
16 Awwas, Irfan S (2009) Fatwa Haram Mengakali Golput. Risalah Mujahidin Th III Edisi 27 Rabiul Awwal 1430H/Februari-Maret 2009M. hal. 12-13, dan Fatwa Haram MUI mengapa Ditertawakan? http://talithazone.blogspot.com/2009/02/fatwa- haram-golput-mui-kenapa_26.html Diakses Sabtu, 19 Desember 2009

## Kontestasi Wacana Golput pada Media Islam
Praktik  kewacanaan  yang dilakukan  kedua  media  tersebut tidak  terlepas  dari  habitus  dan modal-modal  yang  dimiliki  oleh kedua  media  tersebut.  Karena sebagaimana teori praktik Bourdieu, praktik  sosial  dalam  suatu  ranah juga  merupakan  akumulasi  modal (ekonomi,  sosial,  kultural,  simbolik) dan habitus.
Dalam  hal  modal  ekonomi, Sabili jelas jauh lebih kuat dibandingkan dengan Risalah Mujahidin .  Sebab  Sabili  merupakan media  yang  berbasis  industri  dan Risalah Mujahidin meskipun menggunakan  tata  cara  industri dalam operasionalisasinya, merupakan  media  yang  berbasis komunitas dan jumlah tiras
penjualannya  pun  berbeda  jauh dengan Sabili.
Kemudian  dalam  hal  modal sosial,  Sabili  berusaha  mencakup semua  kelompok  Islam  meskipin Sabili pada awalnya adalah “corong”  bagi  gerakan  Tarbiyah yang kini aktivisnya banyak bergabung menjadi politisi,
terutama  untuk  PKS.  Karena  ada kesamaan  genealogis  dan  historis, maka  menjadi  wajar  apabila  ada kedekatan antara Sabili dengan PKS. Hal  ini  dapat  terlihat  pada  edisi menjelang pemilu legislatif, halaman  pertama  Sabili  setelah halaman cover selalu iklan PKS, dan di  Sabili  tidak  ada  partai  lain  yang beriklan  selain  PKS.  Selain  itu berkaitan  dengan  persebarannya, Sabili sudah bisa  mencakup  seluruh wilayah  Indonesia  dengan  jumlah penjualan  yang  mencapai  ratusan
ribu  copy.  Sedangkan  pada  Risalah Mujahidin ,  tidak  ada  lembaga  atau organisasi  lain  yang  dekat  selain Majelis  Mujahidin,  kalaupun  ada lembaga  tersebut  adalah  Yayasan Ahlu  Suffah  dan  Pusat  Studi  Islam An Nabawy yang merupakan bagian  dari  Majelis  Mujahidin. Karena  itu  pula  distribusi  Risalah Mujahidin selalu memanfaatkan jaringan perwakilan Majelis Mujahidin  di  beberapa  kota  di Indonesia  dengan  penjualan  yang (hanya)  ribuan  copy  per  edisi,  jauh lebih  sedikit  dibandingkan  dengan Sabili dan  persebarannya  pun  tidak seluas Sabili.
Dalam  hal  modal  kultural, Sabili dilatarbelakangi  orang-orang yang  berpendidikan  tinggi  dan mempunyai pengalaman yang memumpuni  di  bidang  jurnalistik pengelolaannya  pun  dilaksanakan secara  profesional,  sehingga  Sabili bisa  bertahan  sebagai  media  Islam juga karena pengalaman dan kontrbusi  orang-orang  yang  berada di  balik  media  tersebut.  Sedangkan Risalah  Mujahidin dilatarbelakangi orang-orang  dari  Majelis  Mujahidin yang cukup produktif menghasilkan pemikiran-pemikiran yang mendukung penegakan syariat Islam, namun pengelolaan medianya kurang profesional,
sehingga  colaps  dan  berhenti  terbit untuk sementara.
Kemudian  dalam  hal  modal simbolik, Sabili mendapatkan modal simboliknya  dari  dari  akumulasi modal  ekonomi,  modal  sosial  dan modal  kulturalnya  sendiri.  Terlebih dengan  jaringan  penjualan  yang
luas  dan  memiliki  pembaca  setia dari  kalangan  PKS.  Konstruksi wacana yang dibangun pun
berusaha  untuk  bisa  melingkupi semua  golongan  dan  kelompok
Islam.  Hal  tersebut  dilakukan  agar
Sabili mempunyai  modal  simbolik dan bisa di-convert menjadi kekuasaan simbolik untuk mengkonstruksi wacana dan disetujui  oleh  para  pembacanya. Menjelang pemilu, Sabili mengkonstruksi  teks  pemberitaan yang  mendukung  fatwa  haram Golput, dan pembaca diberi “penyadaran” bahwa ikut berpartisipasi dalam pemilu itu baik manfaatnya  bagi  umat  Islam.  Hal tersebut dilakukan agar supaya PKS bisa  memasang  iklan  di  Sabili sekaligus  menjadi  media  promosi PKS.  Apalagi  pembaca  Sabili  sangat luas  dan  meskipun  kebanyakan pembacanya  adalah  pendukung PKS  tapi  ada  juga  yang  “belum” menjadi  pendukung  PKS,  oleh karena  itu  Sabili  juga  berusaha merangkul berbagai kelompok-
kelompok Islam supaya ikut mendukung partai Islam (PKS). Berbeda dengan Sabili, Risalah Mujahidin memiliki segmen pembaca dari kalangan anggota dan simpatisan Majelis Mujahidin.
Risalah Mujahidin diedarkan  melalui jaringan Majelis Mujahidin sehingga secara  modal  sosial  persebarannya cenderung terbatas. Oleh karena itu, modal  simbolik  untuk  memiliki kekuasaan  simbolik  yang  akan digunakan untuk berkontestasi dalam  ranah  wacana  Golput  pun menjadi  terbatas  pula.  Sehingga Risalah  Mujahidin yang  berposisi sebagai  hetero-doxa  kurang  bisa
memperebutkan  wacana  dominan,
terlebih Risalah Mujahidin mengalami krisis finansial dan pada akhirnya colaps. Dari segi habitus, Sabili dapat digolongkan  sebagai  Media  Islam yang  berbasis  industri  atau  “media yang berdakwah”, karena keberadaan  Sabili  memang  menjadi lahan bisnis. Sedangkan pada
Risalah Mujahidin dapat digolongkan sebagai  Media  yang  menjadi sarana berdakwah atau “dakwah bermedia”,  karena  pada  dasarnya Risalah Mujahidin diposisikan sebagai  media  perjuangan  bagi Majelis Mujahidin untuk menegakkan syariat Islam. E.   Praktik  Kewacaanaan Sabili dalam  Ranah  Wacana  Golput pasca Fatwa  MUI
E.1. Deskripsi (analisis teks) Hasil  analisis  teks  yang menunjukkan bahwa kecenderungan  Sabili  menempati posisi ortho-doxa dalam ranah wacana Golput apabila dihubungkan  dengan  kombinasi habitus dengan  modal  yang  dimiliki Sabili ,  maka  akan  ditemukan  fakta bahwa  Sabili  sebagai  media  Islam tidak  bisa  lepas  dari  posisi  Sabili sebagai media Islam berbasis Industri  dan  ikatan  secara  simbolik dengan PKS.
Penulis  ingin  menampilkan keseluruhan  dari  hasil  analisis  teks, namun  karena  keterbatasan  tempat dan  menghindari  paper  ini  menjadi terlalu  panjang,  maka  untuk  setiap kecenderungan  konstruksi  wacana hanya  dicontohkan  salah  satu  teks pemberitaannya saja.

## Kontestasi Wacana Golput pada Media Islam
E.1.1.  Golput  Harus  Dihindari,
Karena Mempermudah
Kaum
Non-Islam untuk   Berkuasa
Apabila  umat  Islam  Golput, maka  musuh-musuh  Islam  bisa lebih  mudah  menguasai  posisi- posisi  strategis  dalam  struktur  baik di  lembaga  legislatif  maupun  di lembaga  eksekutif.  Untuk  itu  umat Islam sebaiknya tidak Golput supaya  bisa  menghambat  kaum Kuffar untuk bisa menguasai posisi- posisi  strategis  dalam  struktur.  Hal ini  tersurat  dalam  hampir  semua teks  pemberitaan  yang  berkaitan dengan wacana Golput.
Karena  keterbatasan  tempat, penulis  hanya  akan  mencontohkan salah  satu  teks  pemberitaan  saja dalam  tulisan  ini,  yakni  teks pemberitaan yanng berjudul Strategi Kaum Khuffar untuk Menguasai Pemilu 2009 yang dimuat dalam Sabili  No.  20/XVI/23 April  2009/27  Rabiul  Akhir  1430H pada halaman 30-35. Teks pemberitaan ini menyoroti mengenai  skenario  kaum  non- muslim  dalam  menghadapi  pemilu 2009,  bahwa  kaum  non-muslim berkeinginan untuk menguasai pemilu  2009  dan  menyingkirkan kaum  muslim.  Sehingga  kaum muslim  harus  waspada  karena apabila  kaum  non-muslim  berhasil mengelabui  umat Islam,  salah satunya  dengan  menghembuskan isu Golput, mereka bisa menduduki posisi-posisi  yang  penting  dalam struktur  dan  dapat  dengan  mudah menyingkirkan  umat  Islam.  Secara umum, teks ini bermaksud menegaskan  bahwa  kewaspadaan
umat  Islam  harus  ditingkatkan, karena  apabila  umat  Islam  lengah dan  lebih  memilih  Golput,  maka akan  menguntungkan  kaum  non- muslim.
Konstruksi wacana mengenai Golput  yang  harus  dihindari  ini juga termuat dalam teks
pemberitaan  lain  yang  berjudul Golput  Skenario  Non-Islam  dalam Sabili No.  20/XVI/23 April  2009/27 Rabiul  Akhir  1430H  (halaman  49) dan  Proyek  Daud  2009  dalam  Sabili Edisi No.21/XVI/7 Mei 2009/12Jumadil Awal 1430H(halaman20-21). E.1.2.  Upaya  Penegakan  syariat Islam melalui Jalur Parlemen perlu Didukung Sabili juga mengajak pembacanya untuk mendukung penegakan  syariat  Islam  melalui Jalur  Parlemen  dengan  mendukung para  politisi  muslim  menduduki jabatan sebagai wakil rakyat. Sebagaimana  yang  tersurat  dalam teks  pemberitaan  berjudul  Bersatu Demi  Syariat  yang  dimuat  dalam Sabili No.  20/XVI/23 April  2009/27 Rabiul  Akhir  1430H  di  halaman  40- 43.
Teks  ini  mengungkapkan bahwa  ada  dua  kelompok  dalam upaya penegakan syariat Islam, ada yang  mendukung  demokrasi  dan yang  menolak  demokrasi  secara total.
Jalan tengah yang dipertemukan dalam teks ini adalah dengan memberikan ruang negosiasi bagi masing-masing kelompok untuk saling mendukung dan tidak berbuat saling
mengkafirkan, karena sesungguhnya  tegaknya  syariah adalah tujuan dan cita-cita bersama. Perihal perbedaan strategi sebaiknya tidak perlu saling dipertentangkan dan jangan sampai ada  kedengkian  diantara  umat muslim,  karena  sikap  ego  yang membuat tercerai  berai hanya mengundang  murka  Allah.  Teks tersebut  bermaksud  mendamaikan perbedaan strategi penegakan syariat  yang  terbagi  dalam  dua kelompok,  agar  umat  Islam  yang berjuang  melalui  jalur  parlemen (menggunakan  demokrasi  sebagai sarana  penegakan  syariat  Islam) juga  didukung  oleh  umat  Islam yang  tidak  mendukung  demokrasi yang  argumentasi  bahwa  sistem demokrasi  adalah  sistem  sekuler. Secara simbolik, teks ini mendukung  fatwa  haram  Golput karena  mengajak  pembaca  untuk tidak mempertentangkan cara penegakan  syariat  dan  mendukung mereka  yang  berjuang  menegakkan syariat melalui parlemen.
Teks  pemberitaan  lain  yang menegaskan  bahwa    penegakan syariat  melalui  parlemen  perlu didukung  adalah  Golput  Skenario
Non-Islam dalam Sabili No. 20/XVI/23  April  2009/27  Rabiul Akhir 1430H (halaman 49) dan Pilih Caleg  Pro  Syariat  Islam  dalam Sabili No.  20/XVI/23 April  2009/27 Rabiul  Akhir  1430H  (halaman  44- 47).
E.1.3.  Mencitrakan  Positif  Calon
Legislatif (caleg) Islam Sebagaimana  yang  tertulis dalam beberapa teks pemberitaannya,  antara  lain  yang
berjudul  Pilih  Caleg  Pro  Syariat Islam  dalam  Sabili  No.  20/XVI/23 April  2009/27  Rabiul  Akhir  1430H (halaman  44-47),  para  caleg  Islam diharuskan menyatakan kesiapannya untuk memperjuangkan kepentingan umat Islam dan syariat Islam di parlemen. Sabili berusaha meyakinkan pembacanya bahwa masih ada caleg yang  layak  untuk  dipilih,  jadi  tidak seperti  istilah  beli  kucing  dalam karung.
E. 2. Interpretasi ( Processing Analysis) Sabili merupakan media yang berbasis industri dengan pengelolaan  yang  professional  dan didukung  oleh  sumber  daya  yang memadai. Sebagaimana yang dikemukakan pada subbab sebelumnya, bahwa apabila ditinjau dari  segi  modal  ekonomi  (modal materi  yang  kuat),  modal  sosial (jaringan  gerakan  Tarbiyah,  PKS), modal kultural (sumberdaya redaksi, pengetahuan, pengalaman), modal simbolik(kekuasaan simbolik sebagai  media  yang  besar)  dan habitus yang  mereka  miliki  untuk berkontestasi  dalam  ranah  wacana Golput  pasca  fatwa  MUI  mereka cukup  kuat,  terlebih  wacana  yang dikonstruksi dalam teks pemberitaannya adalah wacana yang  mendukung  wacana  dominan (orthodoxa). Salah  satu  fakta  menarik yang ditemukan oleh penulis adalah bahwa  meskipun  teks  pemberitaan yang ada di Sabili terutama menjelang  pemilu  legislatif  bersifat konstruktif  dan  mengajak  umat Islam  untuk  berpartisipasi  dalam

## Kontestasi Wacana Golput pada Media Islam
pemilu  (tidak  Golput),  namun  ada pula  awak  redaksi  yang  mengaku Golput,  termasuk  Herry  Nurdi sebagai pemimpin redaksi.
Herry mengakui bahwa dirinya Golput atas alasan ideologis,
bahwa  sesungguhnya  syariat  Islam yang  akan  diperjuangkan  untuk diformalkan  secara  konstitusi  oleh para calon legislatif itu
sesungguhnya agak janggal. Karena syariat  yang  diperjuangkan  itu sesungguhnya  sudah  sah  dengan sendirinya  dan  sudah  di  sah-kan oleh  Allah,  tidak  harus  menunggu persetujuan manusia
sebagai legislator.  Karena  hukum  Allah (syariat) itu sudah mencakup segala bidang  kehidupan  manusia  sampai pada  hal-hal  yang  kecil,  tidak  perlu disahkan  lagi  dengan  persetujuan manusia. Ketika penulis mengkonfirmasi mengenai ketidaksesuaian  konstruksi  wacana yang  dibangun  oleh  Sabili  melalui teks  pemberitaannya  dengan  sikap politik  awak  redaksi,  Herry  Nurdi mengatakan  bahwa  Sabili  sebisa mungkin  harus  dapat  mencakup aspirasi seluruh umat Islam.
Sehingga  keputusan  yang  diambil adalah  “jalan  tengah”,  dengan pertimbangan  mayoritas  pembaca Sabili adalah  orang-orang  PKS  dan
Sabili berusaha memberikan pendidikan politik bagi pembacanya. Karena
tantangan
terbesarnya adalah bagaimana menerapkan  syariat  di  negara  yang tidak
mengakomodasi syariat.
Untuk itu lebih baik bersikap jangan mematikan  harapan,  karena  masih
banyak orang baik yang masih mau memperjuangkan syariat Islam,
meskipun  banyak  juga  yang  tidak baik. 17 Fakta tersebut semakin menegaskan  bahwa  Sabili  tetap meneguhkan posisinya sebagai media  Islam  yang  berbasis  industri, dan berusaha memenuhi kebutuhan pangsa pasarnya yakni basis pembaca yang sebagian besar
berafiliasi  dengan  PKS.  Sehingga meskipun  ada  perbedaan  sikap politik  antara  awak  redaksi  yang Golput  dengan  teks  pemberitaan yang  menganjurkan  untuk  tidak Golput,  perbedaan  itu  diakomodasi dengan “jalan tengah” supaya dapat mencakup aspirasi umat Islam yang lebih  luas  sehingga  informasi  yang di sampaikan melalui teks pemberitaan  bisa  mengakomodasi banyak  kelompok  Islam,  baik  yang menyetujui  fatwa  haram  Golput, maupun  yang  tidak  menyetujui fatwa haram Golput.
Sabili sendiri  memandang demokrasi  tidak  haram  dan  tidak ada  masalah  dalam  artian  sebagai sarana akomodasi penegakan syariat  Islam  dan  sebagai  wacana politik,  namun  apabila  demokrasi dijadikan  sebagai  sumber  hukum yang  utama  Sabili  secara  tegas menolaknya. Karena sumber hukum yang utama adalah syariat dan tidak perlu  disahkan  lagi  oleh  lembaga
17 Wawancara dengan Herry Nurdi (Pemimpin Redaksi Sabili) Minggu 27 Desember 2009 di Masjid UGM Yogyakarta Jam 12.30 WIB
legislatif. 18 Sabili  mendukung  cara penegakan  syariat  Islam  melalui jalur  politik  praktis  sejauh  tidak membawa mudharat dan bermanfaat bagi kemaslahatan umat Islam, sebagaimana yang dikonstruksi dalam teks pemberitaanya.
Dengan  demikian,  praktik kewacanaan  Sabili  didukung  oleh habitus media  yang  berdakwah, dalam artian Sabili memang dirancang  sebagai  suatu  bentuk industri  media  yang  dikelola  secara profesional sehingga dalam mengkonstruksi  wacana  melalui teks pemberitaan sangat memperhatikan kebutuhan pembacanya (kepentingan konsumen) dengan tidak meninggalkan  kepentingan  dakwah
Islam.  Habitus  tersebut  didukung dengan  modal-modal  yang  dimiliki Sabili dan  kemudian  menghasilkan praktik kewacanaan dengan mengkonstruksi  wacana  dalam  teks pemberitaan yang memiliki kecenderungan  untuk  mendukung fatwa haram Golput.
E.3. Eksplanasi ( Social Analysis)
Secara situasional, jelas wacana yang dilontarkan oleh Sabili merupakan  respon  dari  wacana yang  berkembang  dalam  suatu masyarakat  dan  waktu  tertentu. Dalam  kaitannya  dengan  wacana Golput  pasca  fatwa  MUI,  Sabili merespon  fatwa  tersebut  dengan mengkonstruksi  wacana  dalam  teks pemberitaannya  dan  tentu  saja
18 Wawancara dengan Herry Nurdi (Pemimpin Redaksi Sabili) Minggu 27 Desember 2009 di Masjid UGM Yogyakarta Jam 12.30 WIB
konstruksi  wacana  dalam  Sabili sesuai dengan nilai-nilai  yang dianut  oleh  Sabili  pula.  Wacana fatwa  haram  Golput  dari  MUI menjelang  pemilu  yang  direspon oleh Sabili sudah tentu mengandung kepentingan  tertentu.  Hal  tersebut bisa  dilihat  pada  level  institusional dari analisis eksplanasi berikut. Secara institusional, kedekatan Sabili dengan PKS mengakibatkan  konstruksi  wacana dalam Sabili juga cenderung menguntungkan  bagi  PKS.  Selain itu  berkenaan  dengan  ekonomi- politik media, Sabili mempertimbangkan supaya pembacanya mendapatkan informasi  yang sesuai dengan kebutuhannya.  Karena  sebagian besar  pembacanya  adalah  orang- orang PKS, maka pemberitaan yang dimunculkan pun cenderung mendukung  PKS.  Terkait  dengan iklan  sebagai  basis  pemasukan utama  media,  menjelang  Pemilu 2009 dalam Sabili iklan partai politik pun  hanya  memuat  iklan  PKS.
Sehingga  kedekatan  dengan  PKS menjadikan Sabili cenderung sebagai media partisan yang mendukung  salah  satu  kelompok dalam menghadapi Pemilu 2009.
Sedangkan  secara  societal, konstruksi  wacana  yang  dilakukan oleh Sabili tidak terlepas dari situasi makro  yang  melingkupinya.  Bahwa Indonesia  adalah  Negara  dengan penduduk  Islam  terbesar  di  dunia, namun system pemerintahan negaranya  menggunakan  sistem demokrasi  yang  sekuler.  Sabili masih  toleran  dengan  sistem  ini sepanjang tidak menjadikan demokrasi  sebagai  sumber  hukum

## Kontestasi Wacana Golput pada Media Islam
utama  dan  dapat  dimanfaatkan sebagai  sarana  bagi  umat  Islam untuk  merebut  kekuasaan  secara legal sekaligus bisa memperjuangkan formalisasi syariat Islam. F.   Praktik  Kewacaanaan Risalah Mujahidin dalam Ranah Wacana  Golput  pasca  Fatwa MUI F. 1. Deskripsi (analisis teks)
Sebagaimana yang terungkap dalam  hasil  analisis  teks,  Risalah Mujahidin sangat  tegas  menolak fatwa  haram  Golput  dikarenakan MUI  memfatwakan  Golput  itu hukumnya haram. Padahal persoalan memilih atau tidak
memilih  dalam  pemilu  itu  sendiri sudah  diatur  dalam  UU  pemilu, bahwa  setiap  warga  negara  yang berhak  memilih  dibebaskan  untuk menggunakan  hak  pilihnya  atau tidak. 19 Dengan  kombinasi  habitus dan  modal-modal  yang  dimiliki,
Risalah Mujahidin menyuarakan wacana hetero-doxa -nya untuk
menentang  wacana  dominan  yang dikeluarkan oleh MUI bahwa Golput  itu  hukumnya  haram  (doxa) dan  wacana-wacana  lain  yang mendukungnya  (ortho-doxa).  Modal yang dimiliki oleh Risalah Mujahidin memang tidak seberapa dibandingkan  modal  yang  dimiliki oleh Sabili.
Konstruksi wacana yang dibangun  dalam  Risalah  Mujahidin,
19 Risalah Mujahidin TH.III/Edisi 29 Rajab 1430H/Juni-Juli 2009M. Hal 6
sebagaimana  yang  dikemukakan pada  analisis  teks  adalah  dengan mendasarkan wacana tersebut kepada  dalil-dalil  yang  lebih  sahih dan  mengkoreksi  fatwa  tersebut. Sebagaimana teks pemberitaan dalam  Risalah  Mujahidin,  bentuk penolakan  terhadap  fatwa  tersebut adalah sebagai berikut.
F.1.1.  Mempertanyakan  otoritas MUI untuk memfatwakan Golput Risalah Mujahidin berpendapat bahwa seharusnya
MUI  menjadi  pengarah  bagi  umat Muslim  di  Indonesia  sekaligus pengarah  bagi  para  pemimpin maupun elit politik. Dengan adanya fatwa  haram  Golput,  membuktikan bahwa  MUI  telah  salah  berposisi dan  lebih  memihak  para  elit  politik yang  oportunis  dan  menjual  syariat Islam.  Hal  ini  tersurat  dalam  teks pemberitaan  yang  berjudul  Fatwa Haram  Mengakali  Golput  yang dimuat  dalam  Risalah  Mujahidin Edisi  No  27  Th  III  12  Rabiul  Awal 1430H/Februari-Maret
2009 M
(halaman 12-13).
Tulisan  ini  mengetengahkan pendapat  bahwa  fatwa  haram Golput  yang  digulirkan  oleh  MUI telah menuai kontroversi di kalangan umat Islam karena mengandung implikasi Syariah yang menyesatkan dengan justifikasi dari dalil Al Quran : “Hai orang-orang yang beriman,  taatilah  Allah,  taatilah Rasul-Nya,  dan  ulil  amri  diantara kamu. Kemudian jika kamu berselisih pendapat tentang sesuatu, maka  kembalikanlah  ia  pada  Allah
(Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman pada Allah  dan  hari  akhirat.  Yang demikian  itu  lebih  utama  bagimu dan  lebih  baik  akibatnya.” (QS. Annisa:59).
Teks pemberitaan ini menegaskan  bahwa  ayat  yang digunakan sebagai pembenaran fatwa  haram  Golput  tersebut  sama sekali tidak berkaitan dengan perintah untuk memilih orang yang mengkampanyekan diri untuk
menjadi  pemimpin.  Juga  bukan untuk  mentaati  setiap  penguasa yang  dianalogikan  sebagai  ulil amri (hal  12).  Selain  itu,  MUI  yang menjadikan  ayat  ini  sebagai  dasar untuk  memfatwakan  wajib  memilih dan  haram  Golput  merupakan distorsi  syariah  yang  kurang  tepat (hal 13).
Teks  pemberitaan  ini  juga menegaskan  bahwa  memilih  untuk tidak  memilih  (Golput)  adalah  hak, bisa karena alasan ideologis, politis- pragmatis  dan  administrasi.  MUI dinilai  telah  melakukan  pembelaan fatwanya  dengan  menggunakan kaedah  ushlul  fikh:  “ma  la  yatimmu al-wajiib illa bihii fahuwa wajiib” yang artinya  bila  suatu  kewajiban  tidak dapat dilaksanakan dengan
sempurna  karena  suatu  hal,  maka suatu hal itu juga menjadi wajib (hal 13).
Teks  pemberitaan  ini  menilai bahwa fatwa haram Golput,
pembenaran-pembenarannya merupakan  rekayasa  MUI  untuk mengatasi  tingginya  angka  Golput dan  secara  substansial,  fatwa  ini dinilai  dapat  menyesatkan.  Dengan demikian, berbeda dengan teks-teks pemberitaan  yang  dilontarkan  oleh
Sabili yang  bernada  mendukukung fatwa haram Golput, teks pemberitaan ini secara tegas menyatakan  menolak  fatwa  haram Golput. Teks  lain  yang  menyatakan bahwa Risalah Mujahidin mempertanyakan otoritas MUI
untuk  memfatwakan  Golput  adalah MUI  Mengobral  Fatwa  Politik Golongan  Putih  dalam  Risalah Mujahidin Edisi  No  27  Th  III  12 Rabiul  Awal  1430H/Februari-Maret 2009 M  (halaman 18-22).
F.1.2 .  Menolak  Dalil  Pembenaran yang Digunakan untuk Melegitimasi Fatwa Dalil pembenaran yang digunakan untuk melegitimasi fatwa  haram  Golput  adalah  QS  An Nisa: 59 yang berbunyi:
“Hai  orang-orang  yang  beriman, taatilah  Allah  dan  taatilah  Rasul-Nya dan  ulil  amri  di  antara  kamu. Kemudian  jika  berlainan  pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia pada  Allah  (Al-Qur’an)  dan  Rasul (sunnahnya),  jika  kamu  benar-benar beriman  pada  Allah  dan  hari  akhirat. Yang  demikian  itu  lebih  utama bagimu dan lebih baik akibatnya.”
Menurut  pandangan  Risalah Mujahidin ,  dalil  tersebut  tidak  tepat digunakan  untuk  membuat  fatwa haram  itu  menjadi  perlu.  Ayat  ini sering dimanipulasi untuk melegitimasi  dukungan  umat  Islam terhadap  rezim  yang  berkuasa, bahkan sejak orde baru dan ayat ini sama  sekali  tidak  ada  kaitannya dengan  memilih  pemimpin.  Dalam urusan yang bersifat naluriah (kepemimpinan) pada dasarnya
hukumnya  mubah.  Tidak  ada  ayat

## Kontestasi Wacana Golput pada Media Islam
Al-Qur’an  yang  memerintahkan apalagi  mewajibkan  untuk  memilih pemimpin.  Islam  hanya  mengatur bahwa  kaum  Muslimin  tidak  boleh dipimpin kecuali oleh sesama Muslim. Hal ini tersurat dalam teks pemberitaan  yang  berjudul  Fatwa Haram  Mengakali  Golput  yang dimuat  dalam  Risalah  Mujahidin
Edisi  No  27  Th  III  12  Rabiul  Awal 1430H/Februari-Maret 2009 M (halaman  12-13),  Bisakah  Fatwa Haram  Hentikan  Golput  dalam
Risalah Mujahidin Edisi No  27 Th III
12  Rabiul  Awal  1430H/Februari- Maret 2009 M  (halaman 14-19), dan Golput Haram, Haram Tidak Golput  dalam  Risalah  Mujahidin Edisi  No  27  Th  III  12  Rabiul  Awal 1430H/Februari-Maret 2009 M
(halaman 23-28).
F.1.3.  MUI  Diduga  Mendapat Tekanan dari Para Elit dan Politisi Risalah  Mujahidin  menilai MUI  sarat  dengan  kepentingan- kepentingan,  sebagaimana  yang tersurat  dalam  MUI  Mengobral Fatwa  Politik  Golongan  Putih dalam Risalah Mujahidin Edisi No 27 Th III 12 Rabiul Awal 1430H/Februari-Maret 2009 M
(halaman  18-22).  Teks  pemberitaan ini berusaha memberikan gambaran mengenai  bagaimana  seharusnya lembaga  MUI  itu  bekerja.  Teks pemberitaan ini menilai bahwa MUI tidak  selayaknya  berpihak  pada pemerintah  yang  menolak  syariat Islam  dan  hanya  memanfaatkan legitimitas  MUI  untuk  tujuan  yang oportunistik.
Teks  pemberitaan  tersebut menyatakan bahwa MUI seharusnya menjalankan peranannya  sebagai  pewaris  tugas
Nabi  (Warasatul  Anbiya),  pemberi fatwa  (mufti),  pembimbing  dan pelayan  umat  (Riwayat  wa  khadim al ummah), gerakan ishlah wa tajdid dan  penegak  amar  ma’ruf  nahi munkar. Namun ketika MUI memposisikan  diri  sebagai  bagian dari  eksekutif  (pemerintah)  yang menolak syariat Islam, maka produk fatwanya menjadi kehilangan wibawa dan tidak membawa misi  pewaris tugas-tugas kenabian.
Teks  lain  yang  menunjukkan bahwa MUI  mendapat  tekanan  dari elit dan politisi untuk memfatwakan Golput  adalah  Golput  Haram, Haram  Tidak  Golput  dalam  Risalah Mujahidin Edisi  No  27  Th  III  12 Rabiul  Awal  1430H/Februari-Maret 2009  M    (halaman  23-28),  Fatwa Haram  Mengakali  Golput  yang dimuat  dalam  Risalah  Mujahidin Edisi  No  27  Th  III  12  Rabiul  Awal 1430H/Februari-Maret
2009 M
(halaman 12-13) dan Bisakah Fatwa Haram  Hentikan  Golput  dalam Risalah Mujahidin Edisi No  27 Th III 12  Rabiul  Awal  1430H/Februari- Maret 2009 M  (halaman 14-19).
Majelis  Mujahidin  sebagai organisasi induk dari Risalah Mujahidin juga  menduga  bahwa MUI  mendapat  tekanan  dari  para elit  dan  politisi,  dan  dugaan tersebut  terbukti  ketika  diadakan acara  Debat  Kontroversi  Golput Haram yang disiarkan oleh TV One disiarkan  pada  tanggal  28  Januari
2009. Ketika acara debat usai, pihak MUI  mengakui  bahwa  memang
MUI mengalami tekanan dari
berbagai  pihak  terutama  elit  dan politisi  untuk  memfatwakan  haram Golput.  Namun  pengakuan  dari pihak  MUI  ini  tidak  disiarkan  oleh TV One. 20 Meskipun  tidak  menyetujui adanya fatwa haram Golput, Risalah Mujahidin tidak  secara  langsung bermaksud  mengajak  pembacanya untuk  Golput.  Namun  konstruksi wacana  yang  dibangun  oleh  Risalah Mujahidin cenderung mengajak secara  “halus”  pembacanya  untuk merenungkan  kembali  keputusan untuk  menggunakan  atau  tidak menggunakan  hak  pilih  dalam pemilu.
F.2. Interpretasi (Procesing Analysis) Sebagaimana modal-modal dan habitus yang dimilikinya,
Risalah  Mujahidin dapat  disebut sebagai  “Media  Perjuangan”  bagi Majelis Mujahidin untuk mensosialisasikan  ide-ide  tentang penegakan  syariat  Islam.  Sebagai media perjuangan, Risalah Mujahidin kurang didukung oleh profesionalisme dalam usaha penerbitan media sehingga seringkali menemui kendala, terutama kendala finansial. Terutama  berkaitan  dengan modal  kulturalnya  sebagai  media komunitas yang cenderung tergolong  fundamentalis  radikal dan modal simbolik berupa
20 Wawancara dengan Shabarrin Syakur (Pemimpin Redaksi Risalah Mujahidin) di Markaz Majelis Mujahidin Yogyakarta Selasa 22 Desember 2009 Jam 14.00 WIB
kekuasaan simbolik yang cenderung hanya  berlaku  di  kalangan  Majelis Mujahidin  dan  habitus  sebagai media  perjuangan  membuat  Risalah Mujahidin mengkonstruksi  wacana yang  menolak  fatwa  haram  Golput dari  MUI.  Alasan  utamanya  adalah secara  kaidah  fiqh,  fatwa  tersebut tidak memiliki dasar yang kuat dan fatwa  dirilis  hanya  merupakan kepentingan  politisi  yang  ingin mendapatkan  dukungan  suara  dari umat  Islam,  terutama  partai-partai Islam.
Semangat  idealisme  yang tercermin dalam motto-nya, “Berterus Terang dengan Kebenaran” menjadikan Risalah Mujahidin lebih independen terhadap  keberpihakan  terhadap partai politik tertentu.  Karena
Risalah Mujahidin tidak hanya sering mengkritisi situasi politik  Indonesia secara  umum,  tetapi  juga  seringkali mengkritik partai-partai yang
“menjual”  isu  syariah  demi  meraih dukungan suara. Sebagian besar anggota Majelis  Mujahidin  pada  umumnya dan  awak  redaksi  Risalah  Mujahidin pada  khususnya  mengakui  bahwa dalam  pemilu  2009  lalu  bersikap Golput,  dan  mengenai  pilihan pembaca dikembalikan kepada pembaca.  Risalah  Mujahidin  tidak secara  langsung  mengajak  kepada pembacanya untuk bersikap Golput. Namun  berdasarkan  analisis  teks, konstruksi  teks pemberitaannya cenderung  mengarahkan  pembaca untuk bersikap Golput.
F. 3. Eksplanasi (Social Analysis ) Konstruksi  wacana  dalam teks pemberitaan di Risalah
Mujahidin juga  tidak  terlepas  dari

## Kontestasi Wacana Golput pada Media Islam
aspek  situasional,  institusional  dan societal  sebagai  aspek  diluar  media yang mempengaruhi isi media.
Sebagaimana  Sabili,  secara situasional, konstruksi wacana yang dimunculkan  dalam  konteks  fatwa haram  Golput  merupakan  respon dari  hadirnya  fatwa  haram  tersebut sebagai  doxa  dan  karena  berkaitan dengan Islam, Risalah Mujahidin juga melakukan positioning dalam
menghadapi doxa tersebut. Berbeda dengan Sabili yang berposisi sebagai orthodoxa ,  berdasarkan  analisis  teks, Risalah  Mujahidin mengambil  posisi sebagai  heterodoxa  atau  penentang doxa sebagai  wacana  dominan  dan berusaha menggugatnya.
Pada aspek institusional,
Risalah Mujahidin tidak dapat
dilepaskan  keterkaitannya  dengan Majelis  Mujahidin,  karena  Risalah
Mujahidin sendiri merupakan media komunikasi  dan  sosialisasi  bagi
Majelis Mujahidin untuk memperjuangkan penegakan syariat Islam.  Bahkan petinggi-petinggi Majelis  Mujahidin  seperti  Irfan  S Awwas  dan  Shabarrin  Syakur (Ketua dan Sekretaris Lajnah Tanfidziyah Majelis Mujahidin)
merangkap  jabatan  sebagai  awak redaksi  di  Risalah  Mujahidin  sebagai pemimpin  umum  dan  pemimpin redaksi.  Hal  tersebut  menyebabkan segala  macam  konstruksi  wacana dalam  teks  pemberitaan  tidak  akan lepas dari kontrol Majelis Mujahidin. Sedangkan pada aspek
societal,  yakni  aspek  makro  yang mempengaruhi  isi  media,  Risalah Mujahidin menilai  bahwa  Indonesia
yang  menganut  sistem  demokrasi sekuler  tidak  ada  masalah  selama demokrasi itu tidak dijadikan sebagai  sumber  hukum  utama,
karena sumber hukum utama adalah  syariat  Islam.  Berkaitan dengan  wacana  Golput,  munculnya fatwa  haram  Golput  karena  adanya kecenderungan meningkatnya angka Golput di kalangan masyarakat dan itu dapat membahayakan legitimitas pemerintah yang berkuasa. Meningkatnya angka Golput Disebabkan  karena  sikap  apatisme masyarakat  terhadap  politisi  dan partai politik akibat ketidakmampuan para politisi dalam mengelola pemerintahan selama ini. Kemudian untuk mengatasinya dirilislah fatwa haram Golput yang menurut penilaian Risalah Mujahidin merupakan fatwa yang menyesatkan  karena  fatwa  ini merupakan  “pesanan”  dari  para politisi  dan  dalil  yang  digunakan untuk  membenarkan  fatwa  inipun tidak tepat.
G.  Kesimpulan Dalam  pertarungan  wacana, sudah tentu  ada kekuatan-kekuatan yang ada dibelakang wacana.
Penulis  melihat aktor-aktor  tersebut adalah MUI sebagai pemicu munculnya  wacana  haram  Golput melalui  Fatwanya,  kemudian  PKS sebagai Partai Politik yang
berasaskan  Islam  melalui  kadernya yang  ketika  itu  juga  menjabat sebagai  ketua  MPR  Hidayat  Nur Wahid,  dan  sekaligus  PKS  ini
memiliki kedekatan secara genealogis  dengan  Sabili  sehingga PKS  juga  memanfaatkan  Sabili sebagai  sarana  untuk  berpromosi.
Dan  aktor  yang  terakhir  adalah Majelis Mujahidin sebagai organisasi massa Islam yang bertujuan untuk menegakkan syariat  Islam  secara  Kaffah  atau menyeluruh  dalam  setiap  bidang kehidupan manusia. Majelis Mujahidin ini juga sekaligus sebagai sumber rujukan utama dalam menentukan pemberitaan pada Risalah Mujahidin . Usaha PKS dalam memanfaatkan  Sabili  sebagai  sarana promosi  dapat  dipandang  sebagai salah satu cara melakukan
konsolidasi  agar  tetap  pembaca
Sabili yang mayoritas adalah konstituen  PKS  tetap  menyalurkan aspirasi  dan  suaranya  kepada  PKS dalam pemilu 2009. Kalaupun Sabili memiliki  pembaca  non-konstituen PKS,  atau bahkan yang anti demokrasi  pun  senantiasa  diajak oleh Sabili melalui teks
pemberitaanya  agar  menyalurkan aspirasinya melalui partai politik.
Dengan  pemasangan  iklan
PKS dan berbagai pemberitaan yang mendukung  fatwa  haram  Golput (baca: mendukung parpol Islam=PKS)  sudah  tentu  PKS  ingin meraup suara dari golongan pembaca  baik  yang  sudah  menjadi konstituen  maupun  yang  belum menjadi  konstituen.  Walaupun  PKS adalah  partai  yang  berasaskan Islam,  namun  dia  tetaplah  partai politik yang bertugas sebagai mesin pengumpul suara dari rakyat.
Dengan tujuan tersebut,
berbagai cara pun dilalui agar dapat
mewujudkan  peningkatan  jumlah suara  di  tengah  maraknya  isu
Golput, antara lain dengan melonggarkan ideologi partai dengan  mencitrakan  diri  sebagai partai yang terbuka pada menjelang pemilu  2009,  sehingga  PKS  tercitra sebagai  partai  yang  bersih  dan terbuka bagi semua golongan masyarakat  dan  tidak  ada  alasan untuk  tidak  memilih  karena  tidak ada partai atau kandidat yang layak dipilih. Apabila hanya
mengandalkan perolehan suara dari konstituen  yang  sudah  ada,  niscaya tidak  akan  terjadi  peningkatan jumlah suara yang signifikan. Untuk itu PKS  mencoba lebih terbuka bagi semua golongan agar dapat memperoleh  tambahan  suara  dari luar konstituen lamanya. Semakin  banyak  suara  yang masuk  ke  suatu  partai,  maka  akan semakin besar peluang partai tersebut mendudukkan kadernya di kursi legislatif. Apabila partai tersebut  mampu  meminta  sekaligus mengikat  komitmen  kader  yang terpilih jadi anggota legislatif untuk menyisihkan  gaji  atau  tunjangan selama menjabat untuk kepentingan partai  pengusungnya,  maka  partai akan  medapatkan  penghasilan  dan semakin  banyak  kader  duduk  di legislatif maka semakin banyak pula penghasilan dan keuntungan finansial partai.
Oleh  karena  itulah  para kader partai politik (terutama partai Islam)  menyatakan  dukungannya kepada  fatwa  haram  Golput  dari MUI,  agar  umat  Islam  sebagai penduduk  terbesar  di  Indonesia menyalurkan hak hak pilihnya yang
Kontestasi Wacana Golput pada Media Islam
pada akhirnya berujung pada keuntungan  partai  politik  dalam menempatkan kader-kadernya dalam lembaga legislatif, memperoleh  keuntungan  finansial dari  anggota  legislatif  tersebut  dan cenderung mengesampingkan
tujuan  utama  dibentuknya  partai Islam,  yakni  menegakkan  syariat Islam. 21 Hal  tersebut  juga  menjadi alasan  bagi  Risalah  Mujahidin  dalam menolak  fatwa  haram  Golput. Dalam  pandangan  mereka,  Partai Islam  tidak  ada  bedanya  dengan partai  sekuler  dalam  hal  perebutan kekuasaan.
Karena orientasi kekuasaan  yang  sama  tersebut, partai-partai Islam cenderung melakukan pembenaran atas penyalahgunaan dalil agama
sebagaimana  yang  terjadi  dalam wacana  Golput  haram  pasca  fatwa MUI.
Majelis  Mujahidin  sebagai
organisasi  yang  menaungi  Risalah Mujahidin tidak sepenuhnya mengakui  bahwa  kinerja  partai politik merupakan kinerja penegakan  syariat  Islam.  Mereka tidak  sepenuhnya  percaya  bahwa partai Islam dapat memenuhi tuntutan  penegakan  syariat  Islam.
21 Hal ini dapat terbukti dari sikap politik partai Islam pasca pemilu legislatif, yang mana partai- partai yang mayoritas berkonstituen Islam seperti PKB, PKS, PPP, PAN cenderung memilih untuk berkoalisi dengan Partai Demokrat. Padahal apabila partai-partai tersebut bersatu dan berkoalisi (sebagaimana koalisi Poros Tengah pada Pemilu 1999), maka mereka sudah dapat mengajukan calon presiden sendiri. Namun demi posisi “aman”, maka mereka lebih memilih untuk bergabung dengan incumbent.
Oleh karena itu, dalam pemberitaanya,  Risalah  Mujahidin cenderung  mengkritisi  partai  Islam yang  memanfaatkan  agama  sebagai sarana  untuk  meraih  suara  dari masyarakat  Islam  yang  merupakan penduduk terbesar di Indonesia.
Dalam kaitannya dengan wacana  Golput,  sebagaimana  yang terungkap  dalam  analisis  teks, bahwa Risalah Mujahidin mengkritik Fatwa  Haram  Golput  bahwa  fatwa tersebut tidak ada kaitannya dengan Islam.  Mewajibkan  umat  Islam untuk ikut memilih dengan kriteria- kriteria  tertentu  (terlebih  untuk tujuan  pemenangan  partai  Islam) hanya merupakan bentuk mobilisasi umat Islam agar mau menggunakan hak  pilih  kepada  partai  Islam.
Karena fatwa tersebut menggunakan  domain  Islam,  maka sudah  tentu  partai  Islam  boleh  saja berharap banyak  untuk dapat memperoleh  peningkatan  jumlah suara pasca rilisnya fatwa ini.
Sebagaimana yang telah diungkapkan  di  bab  IV,  Risalah Mujahidin adalah media yang cenderung  menjadi  corong  bagi organisasi Majelis Mujahidin, sebuah  organisasi  massa  yang bertujuan menegakkan syariat Islam secara  kaffah  dan  menyeluruh  pada setiap  bidang  kehidupan  manusia.
Namun dalam kasus wacana Golput, pemberitaan Risalah Mujahidin cenderung ingin memisahkan  antara  wilayah  politik dengan  wilayah  agama,  dengan alasan  bahwa  fatwa  haram  Golput yang dirumuskan merupakan “pesanan”  dari  elit-elit  politik  yang
ingin memanfaatkan besarnya
potensi suara yang dapat diraih dari umat Islam di Indonesia. Dengan demikian, dapat disimpulkan  bahwa  orientasi  Sabili dan Risalah Mujahidin dalam
menyikapi fatwa haram Golput juga dipengaruhi  pertama  oleh  faktor kedekatan  dengan  partai  politik tertentu,  kedua  orientasi  media sebagai  media  industri  atau  media komunitas dan ketiga faktor ideologis yang mendasari kelompok di  belakang  Sabili  dan  Risalah Mujahidin terutama
pandangan mengenai  politik  praktis,  bahwa
Sabili mendukung upaya penegakan syariat Islam melalui jalur parlemen, sedangkan Risalah Mujahidin tidak  mendukung  upaya penegakan  syariat  Islam  melalui jalur politik praktis.
Kedua  media  tersebut  sama- sama  media  Islam  yang  cenderung anti-pluralis, namun perbedaan yang  mendasar  adalah  bahwa  Sabili berposisi  sebagai  media  industri dan  pro  PKS,  sedangkan  Risalah Mujahidin adalah  media  komunitas dan  cenderung  anti  PKS.  Secara umum,  temuan  penelitian  ini  dapat dirangkum dalam tabel berikut. Tabel 4: Hasil Penelitian SABILI RISALAH MUJAHIDIN Media Industri Media Komunitas Dekat dengan partai politik (PKS) Cenderung anti partai politik Mendukung penegakan syariat Islam melalui jalur parlemen Tidak mendukung upaya penegakan syariat melalui parlemen Mempertimbangkan setiap berita (teks) yang akan diturunkan, apakah akan menyinggung kelompok pembaca terbesar (PKS) atau tidak Setiap berita (teks) yang diturunkan merupakan kajian suatu fenomena atau fakta secara syar’i Berusaha mencakup semua kelompok Islam Cenderung terbatas hanya pada kalangan Mujahidin Anti pluralisme agama Berjuang menegakkan formalisasi syariat Islam Daftar Pustaka
Abdurrassaq  dkk,  (1989)  Ensiklopedi Nasional  Indonesia ,  Jakarta:  PT  Cipta Adipustaka
Adian, Donny Gahral (2002) Menabur  Kuasa  Menuai  Wacana , artikel  dalam  majalah  Basis  No.  01-
02,  Tahun  ke-51,  Januari-Februari 2002
Ahmad,  Munawar  (2008)  Membaca Gerakan  Golput  dalam  Pemilu  2009 , Jurnal Dialog Kebijakan Publik Edisi
4/Desember/Tahun II/2008

## Kontestasi Wacana Golput pada Media Islam
Asfar,  Muhammad  (2004)  Presiden Golput , Surabaya: Jawa Pos Press
Awwas,  Irfan  S  (2009)  Fatwa  Haram Mengakali Golput . Risalah Mujahidin Th  III  Edisi  27  Rabiul  Awwal 1430H/Februari-Maret 2009M.
Bourdieu,  Pierre  (1995)  Outline  of Theory of Practice , Cambridge: Cambridge University Press Burton, Graeme (2008) Yang Tersembunyi Dibalik Media , Yogyakarta dan Bandung: Jalasutra
Devereux, Eoin (2007) Media Studies, London: Sage Publications Ltd.

## Durham, Meenakhsi Gigi (ed) (2006)
Media  and  Cultrual  Studies  Keyworks , Malden: Blackwell Publishing Ltd.
Eriyanto  (2008)  Analisis  Framing; Konstruksi,  Ideologi dan  Politik Media , Yogyakarta: LKiS
Eriyanto  (2009)  Analisis  Wacana;
Pengantar Analisis Teks Media , Yogyakarta: LKiS
Fairclough,  Norman  (1995)  Media Discourse ,  New  York:  St.  Martin Press
Fairclough, Norman (2003) Language
and Power , Malang: Boyan Publishing Fashri,  Fauzi  (2007)  Penyingkapan Kuasa  Simbol:  Apropriasi  Reflektif Pemikiran Pierre Bourdieu , Yogyakarta: Juxtapose
Gumay,  Hadar  Navis  (2008)  Tekan Golput,  Pemilih  Harus  Dipermudah , Media  Indonesia  vol  5:2  Senin  4 Agustus 2008
Hall,  Stuart  (1997)  Representation: Cultural Representation and Signifying Process , London: Sage Publications
Hamad,  Ibnu  (2004)  Konstruksi
Realitas Politik dalam Media Massa,
Jakarta: Granit
Hamad,  Ibnu  (2009)  Perkembangan Analisis Wacana Dalam Ilmu Komunikasi,  Sebuah  Telaah  Ringkas . Jakarta: Universitas Indonesia Hardiman,  F.  Budi  (1993)  Menuju Masyarakat Komunikatif, Yogyakarta: Kanisius. Haryatmoko (2003) Menyingkap Kepalsuan  Budaya  Penguasa ,  Majalah
Basis  No.  11-12  Tahun  ke-52,
November-Desember 2003
Irawanto,  Budi  (2006)  Transformasi Pers  Islam  di  Era  Reformasi,  Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Volume 9, No. 3, Maret 2006.
Jenkins,  Richard,  (2004).  Membaca Pikiran  Pierre  Bourdieu .  Yogyakarta: Kreasi Wacana
Jorgensen,  Marriane,  dan  Phillips, Louise  J.,  (2007)  Analisis  Wacana:
Teori dan Metode . Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Marijan, Kacung (2008) Golput dalam Pilkada:  Mengapa  Meninggi? ,  Jurnal Dialog  Kebijakan  Publik  Edisi 4/Desember/Tahun II/2008
Marjono,  Riki  (2009)  Hukum  Golput dalam  Pemilu  di  Indonesia:  Sudi Komparatif  Majelis  Ulama  Indonesia dan  Majelis  Mujahidin  Indonesia ,
Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Muhammad,  Agus  (2001)  Jihad Lewat  Tulisan ,  Jurnal  Pantau,  Tahun II No.15/Juli 2001
Muhammad, Agus (2005) Quo Vadis Media Islam Moderat , http://islamlib.com/id/artikel/quo -vadis-media-islam-moderat/
diakses  tanggal  14  Maret  2009  jam 10:33 WIB
Muntoha (2009) Fatwa Majelis Ulama Indonesia  (MUI)  tentang  Haram “Golput”    dalam  “Timbangan  Hukum Islam  dan  Hukum  Tata  Negara  (HTN) Positif ,  makalah  disampaikan  pada Seminar  Urgensi  Memperkuat  Fatwa Majelis  Ulama  Indonesia ,  University Club  UGM  Yogyakarta  tanggal  14 Mei 2009.

## Pardini, Agung (2005) Majalah Sabili:
Media  Revivalis  Gerakan  Tarbiyah (1988-1993) , http://www.scribd.com/doc/15912 915/Majalah-Sabili-Media- Revivalis-Sejarah. Diakses 13 Desember 2009
Rijal,  Syamsul  (2005)  Media  and Islamism in Post-New Order Indonesia: The  Case  of  Sabili ,  Jurnal  Studia Islamika Vol. 12 No. 3

## LAMPIRAN
CONTOH TABEL ANALISIS TEKS Tidak semua tabel analisis teks ditampilkan disini karena keterbatasan tempat. Penambahan  lampiran  dimaksudkan  untuk  menampilkan  cara  kerja  peneliti dalam melakukan analisis teks.
1. Analisis Teks “ Strategi Kaum Khuffar untuk Menguasai Pemilu 2009”
Sabili No. 20/XVI/23 April 2009/27 Rabiul Akhir 1430H (halaman 30-35) Unsur Pembentuk Teks Bukti Alat Pembuktian Bukti dalam teks Makna Perlakuan atas peristiwa Tema yang diangkat Waspada terhadap skenario kaum Khuffar yang ingin menguasai Pemilu 2009 dan menyingkirkan Umat Islam harus waspada terhadap kaum non-Islam, sebab apabila umat
Islam lengah,
mereka bisa
Kontestasi Wacana Golput pada Media Islam
umat Islam secara halus, salah satunya adalah dengan isu Golput. menguasai posisi strategis dalam struktur. Sumber yang dikutip Nama dan atribut sosial sumber Denny Tewu (PDS) Ruyandi Hutasoit(PDS) Cholil Ridwan (MUI) Ma’ruf Amin (MUI) Argumen dari tokoh PDS digunakan untuk memposisikan kaum non-Islam sebagai ancaman bagi umat Islam. Dan untuk mengatasi hal tersebut, argumen dari tokoh MUI digunakan untuk mengimbau bahwa umat Islam jangan sampai Golput, sekaligus mempertegas perlunya fatwa haram Golput. Cara penyajian Pilihan fakta yang dimuat Komposisi yang tidak seimbang dalam parlemen antara muslim-non muslim dan tidak proporsional.
Kepala daerah Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah terpilih yang non-muslim
Umat Islam ditekankan untuk berpartisipasi aktif dalam pemilu, agar umat Islam dapat menguasai parlemen dan menegaskan bahwa Golput hanya akan menguntungkan pihak non Islam. Struktur penyajian Menempatkan bahwa kaum non Islam adalah pihak yang diuntungkan apabila umat Islam tidak berpartisipasi (Golput) dalam Pemilu 2009. Fatwa haram Golput diperlukan agar umat Islam aktif dan
berpartisipasi
dalam Pemilu 2009
supaya tidak menguntungkan
kaum non Islam.
Simbol- simbol yang digunakan Verbal : kata, istilah, frase - Skenario “licik” kaum kuffar… - Umat Islam bisa “sengsara”… Umat Islam harus waspada dan harus melawan strategi dengan strategi supaya tidak merugikan kepentingan umat Islam dan terbebas dari kerugian. Penggunaan istilah “licik” dan “sengsara” adalah upaya untuk meyakinkan pembaca agar menegaskan posisi umat Islam ada dalam ancaman dan bahaya. Non-verbal: foto, gambar Foto interior gedung DPR yang kosong, Foto kerumunan massa PDS, Foto Caleg PDS yang berjilbab. Lembaga parlemen atau DPR jangan sampai diisi oleh kaum kuffar yang berjumlah banyak.
Kesimpulan  Teks ini menekankan bahwa Non muslim atau kaum kuffar adalah kaum yang paling diuntungkan apabila umat Islam tidak menggunakan hak pilih (Golput) dalam
Pemilu. Jumlah kaum kuffar ini banyak dan mereka mempunyai skenario untuk menyingkirkan umat Islam. Untuk itu, teks ini mengajak umat Islam untuk berpartisi dalam Pemilu. Dengan demikian, teks ini menyatakan dukungannya terhadap fatwa haram Golput.
2. Analisis “Teks Golput Haram, Haram tidak Golput”

## Kontestasi Wacana Golput pada Media Islam
Risalah Mujahidin Edisi No 27 Th III 12 Rabiul Awal 1430H/Februari-Maret 2009 M (halaman 23-28)
Unsur Pembentuk Teks Bukti Alat Pembuktian Bukti dalam teks Makna Perlakuan atas peristiwa Tema yang diangkat Wajib memilih dan mengharamkan Golput dengan alasan mudharatnya lebih besar sama sekali tidak didasarkan pada dalil syara’, hanya hawa nafsu belaka. Fatwa haram Golput MUI adalah sesat dan menyesatkan. Fatwa haram Golput tidak seharusnya dikeluarkan oleh MUI Sumber yang dikutip Nama dan atribut sosial sumber Tidak ada kutipan dari sumber, lebih banyak mengenai pengkajian mengenai fatwa haram Golput dengan dalil hadist Nabi / Ayat AlQuran. Fatwa haram Golput perlu dikaji lebih lanjut terutama mengenai dalil- dalil yang digunakan untuk membenarkan. Cara penyajian Pilihan fakta yang dimuat Kelompok yang mendukung fatwa haram Golput berpendapat bahwa apabila parlemen tidak dikuasai oleh Islam, maka akan dikuasai oleh musuh-musuh Islam. Oleh karena itu perlu ada fatwa haram Golput dengan dalil pembenarannya, yang ternyata dalil- dalil tersebut tidak
Fatwa haram golput tidak memiliki dalil yang kuat, hanya berdasar keinginan para oportunistik.
legitim. Struktur penyajian Penjelasan secara komprehensif dalil- dalil yang digunakan untuk melegitimasi fatwa haram Golput dan kemudian mendelegitimasinya. Dalil yang digunakan untuk melegitimasi fatwa haram Golput tidak kuat dan justru mudah dipatahkan. Simbol- simbol yang digunakan Verbal : kata, istilah, frase “propaganda” Golput Haram… Fatwa haram Golput ditujukan untuk kepentingan kelompok tertentu yang di sebarkan kepada umat muslim dalam bentuk yang seolah membawa manfaat,  padahal membawa mudharat. Non-verbal: foto, gambar Karikatur Hidayat Nur Wahid membawa kereta kecil bertuliskan “golput” melintasi pembatas antara wilayah agama dan wilayah politik. Hidayat Nur Wahid adalah tokoh yang paling berperan membawa masalah politik ke wilayah agama.
Kesimpulan  Melalui  teks  pemberitaan  ini,  Risalah  Mujahidin  menilai bahwa  wajib  memilih  dan  golput  haram  dengan  alasan mudharat nya  lebih  besar  sama  sekali  tidak  didasarka syara’ dan  hanya  sekedar  hawa  nafsu  belaka.  Dengan kata  lain,  Risalah  Mujahidin  secara  tegas  menyatakan untuk  menolak  fatwa  haram  Golput.  Fatwa  haram golput keluaran MUI tidak ada kaitannya dengan Islam, bahkan  secara  syar’I  fatwa  tersebut  menyesatkan. Adanya fatwa ini tidak akan menegakkan hukum Allah.