## PENDIDIKAN BERBASIS MUATAN LOKAL SEBAGAI SUB KOMPONEN KURIKULUM

## Marliana dan Noor Hikmah 

## Abstract ;
The  introduction  of  the  state  of  the  environment,  society,  and  culture  to  students  enabling them  to  more  to  their  environment.  The  introduction  and  development  of  the  environment through education geared to support the quality of human resources, and ultimately directed to  improve  the  ability  of  learners.  School  as  a  place  of  education  program,  a  part  of  the community.  Therefore,  education  programs  in  schools  need  to  provide  extensive  knowledge about the specificity of the learners in their environment. Subjects should be made based on local content prepared by the school environment that is tailored to each area. The function of the existence of local content is to broaden the knowledge of students in accordance with the condition of the area. Local content is one of the means for students to develop the knowledge, skills and potential of art owned by the school and the area in which the school is located. Application  of  local  curriculum  between  one  region  to  another  is  different.  To  realize  local content  -based  education  at  a  school  needs  support  with  all  relevant  stakeholders  and continuously evaluates to develop the potential of the region. It is not impossible a local charge when packaged in a professional manner will carry the name of the region to national and even  international  level.  Required  more  in-depth  study  and  togetherness  between  schools, communities, local governments for the successful implementation of the local content  -based education.

## Key Words : Pendidikan, Muatan Lokal

## A. PENDAHULUAN
Dalam  Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.  20  Tahun  2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  pada BAB III pasal 4 ayat (1) dinyatakan bahwa   Pendidikan  diselenggarakan  secara  demokratis  dan  berkeadilan  serta tidak  diskriminatif  dengan  menjunjung  tinggi  hak  asasi  manusia,  nilai  agama, nilai kultural dan kemajemukan bangsa. Selanjutnya pada BAB X pasal 36 ayat (2)  dinyatakan  bahwa  Kurikulum  pada  semua  jenjang  dan  jenis  pendidikan
 Penulis adalah mahasiswa pascasarjana Pendidikan Islam STAIN Samarinda
dikembangkan  dengan  prinsip  diversifikasi  sesuai  dengan  satuan  pendidikan, potensi  daerah,  dan  peserta  didik,  dan  pada  pasal  yang  sama  ayat  (3)  butir  c menyatakan  bahwa  Kurikulum  disusun  sesuai  dengan  jenjang  pendidikan dalam  kerangka  negara  kesatuan  republik  Indonesia  dengan  memperhatikan keragaman  potensi  daerah  dan  lingkungan.  Pasal  37  ayat  (1)  menyatakan bahwa  Kurikulum  pendidikan  dasar  dan  menengah  wajib  memuat Keterampilan/Kejuruan (butir i) dan muatan lokal (butir j). 1
Untuk  menanamkan  nilai-nilai  kearifan  lokal,  pemerintah  menekankan kurikulum  pendidikan  muatan  lokal.  Kurikulum  muatan  lokal  bukan  barang baru.  Sejak  tahun  1987,  keberadaannya  dikuatkan  dengan  Surat  Keputusan Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Republik  Indonesia  dengan  nomor 0412/U/1987  tanggal  11  Juli  1987.  Sedang  pelaksanaannya  dijabarkan  dalam Keputusan  Direktur  Jenderal  Pendidikan  Dasar  dan  Menengah  (Dikdasmen) Nomor 173/-C/Kep/M/87 tertanggal 7 Oktober 1987.
Di  era  reformasi  Peraturan  Menteri  Pendidikan  Nasional  Nomor  22 Tahun  2006  tentang  Standar  Isi  untuk  Satuan  Pendidikan  Dasar  dan Menengah  menyatakan,  bahwa  struktur   kurikulum  pada  setiap  satuan pendidikan  memuat  tiga  komponen,  yaitu:  mata  pelajaran,  muatan  lokal,  dan pengembangan diri. Diprtegas dalam Peraturan Mendiknas No. 23 tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan (SKL).
Implementasinya,  Peraturan  Mendiknas  No.  24  tahun  2006  tentang pelaksanaan  Permen  No.  22  dan  23,  mulai  tahun  pelajaran  2006/2007  setiap sekolah  diwajibkan  menyusun  kurikulum  sendiri  berupa  Kurikulum  Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). 2
Pelaksanaan  penddikan  berbasis  muatan  lokal  di  sekolah  tentu  tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Menteri Pendidikan tentang Kurikulum Tingkat  Satuan  Pendidikan  (KTSP).  Oleh  karena  itu  secara  umum  tujuan program  pendidikan  berbasis  muatan  lokal  adalah  memberikan  kesempatan kepada  sekolah  untuk  mengembangkan  pendidikan  di  sekolahnya  dengan memasukkan kajian materi keunggulan lokal sesuai dengan kondisi dan potensi
1 Anonim,  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun  2003  tentang  Sistem Pendidikan Nasional
2 E.  Mulyasa,  Kurikulum  Tingkat  Satuan  Pendidikan,  (Bandung:  PT  Remaja Rosdakarya, 2010), hal.74
sekolah  serta  lingkungan  sekitarnya.  Sedangkan  secara  khusus  pendidikan berbasis muatan lokal bertujuan agar peserta didik :
1. mengenal dan menjadi lebih akrab dengan lingkungan alam, sosial, dan budaya daerah dimana siswa berada;
2. memiliki  bekal  pengetahuan  dan  keterampilan  mengenai  lingkungan daerah yang berguna bagi dirinya, masyarakat dan negara;
3. memiliki sikap dan perilaku yang selaras dengan nilai-nilai/aturan yang berlaku  di  daerah,  serta  melestarikan  dan  mengembangkan  nilai-nilai luhur budaya daerah dalam rangka menunjang pembangunan nasional;
4. berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat dan pemerintah daerah. 3
Berdasarkan  uraian  di  atas  maka  sekolah  memiliki  kesempatan  untuk mengembangkan  pendidikan  dengan  mengakomodir  keunggulan  lokal  sesuai dengan kondisi dan potensi sekolah serta lingkungannya.

## B. KONSEP DASAR MUATAN LOKAL
Muatan lokal diartikan sebagai program pendidikan yang isi dan media penyampaiannya  dikaitkan  dengan  lingkungan  alam,  lingkungan  sosial  dan lingkungan budaya serta kebutuhan pembangunan daerah setempat yang perlu diajarkan kepada siswa.
Pada  praktiknya,  muatan  lokal  dipandang  merupakan  pelajaran  kelas nomor  dua  dan  hanya  pelengkap.  Sekolah-sekolah  menerapkannya  sebatas formalitas  untuk  memenuhi  tuntutan  kurikulum  yang  dituangkan  dalam berbagai  peraturan.  Kondisi  demikian  mengindikasikan  aplikasi  pengajaran muatan lokal di sekolah masih mengambang.
Muatan  lokal  di  sini  dapat  diartikan  segala  potensi  dan  karya  di  suatu daerah yang menjadi karakteristik daerah tersebut. Muatan lokal ini juga berarti sumberdaya alam dan manusia yang terdapat di suatu daerah. Muatan lokal ini merupakan  paduan  dari  pengetahuan,  keterampilan,  kemandirian,  dan kemampuan  untuk  menyesuaikan  pendidikan  dengan  kondisi  aktual  di  setiap daerah. Sehingga pembelajaran menjadi aktual dan mengarah pada pemecahan masalah  yang  dihadapi  masyarakat  setempat.  Dengan  demikian  muatan  lokal merupakan  ciri  khas  daerah  yang  dihasilkan  dari  potensi  alam  dan  potensi
3 Suharsimi  Arikunto  dan  Asnah  Said,  Pengembangan  Program  Muatan  Lokal  (PPML).
(Jakarta:  Departemen  Pendidikan  Dan  Kebudayaan,  Proyek  Peningkatan  Mutu  Guru Kelas Setara D-II, 1998), hal.75
manusia  yang  ada  di  suatu  daerah.  Muatan    lokal  inilah  yang  menjadi  bahan untuk  terus  dikembangkan  setiap  daerah  sehingga  menjadi  kumpulan  potensi yang  telah  dikembangkan  dan  menjadi  barometer  pengembangan  daerah setempat.
Pengembangan  bidang  pendidikan  telah  menjadi  hal  penting  dalam rancangan  pembangunan  nasional.  Bahwa,  keberhasilan  pendidikan  akan berpengaruh  terhadap  peningkatan  sektor  lain  secara  stimulan.  Untuk  itu, dalam  pengembangan  ini,  sekolah  perlu  melakukan  kajian  dengan  melibatkan semua  stakeholder  pendidikan  untuk  merumuskan  bersama  tentang  muatan lokal  yang  akan  dimasukkan  dalam  pendidikan  berbasis  potensi  daerah. Sehingga  muatan  lokal  terintegrasi  dalam  materi  belajar  yang  disusun  sesuai jenjang pendidikan siswa. Bahkan jika memungkinkan materi keunggulan lokal menjadi integral dengan kurikulum nasional berciri khas lokal.
Model penyelenggaraan pendidikan yang mempertimbangkan keuntungan geografis dan demografis inilah yang bisa mewujudkan pendidikan nyata.  Yaitu  pendidikan  yang  dikelola  sesuai  kebutuhan  lokal  masyarakat. Penyesuaian  materi  dengan  kebutuhan  lokal  dipadukan  dalam  praktek pendidikan.  Sebab,  tujuan  pendidikan  adalah  untuk  meningkatkan  kualitas pendidikan  yang  sesuai  dengan  perkembangan  masyarakat  sosial.  Model pendidikan  inilah  yang  diharapkan  bisa  mengakomodir  segala  kebutuhan masyarakat.  Pendidikan  model  ini  berangkat  dari  analisis  potensi  lokal  pada setiap daerah yang karakteristiknya berbeda.
Muatan lokal harus dikembangkan dari potensi daerah. Potensi daerah adalah potensi sumber daya spesifik yang dimiliki suatu daerah. Sebagai contoh potensi  Barito  Timur,  memiliki  potensi  seni  budaya  yang  bernilai  tinggi. Pemerintah  dan  masyarakat  kota  Barito  Timur  dapat  melakukan  sejumlah upaya dan program, agar potensi tersebut dapat diangkat menjadi keunggulan lokal  Barito  Timur  sehingga  daerah  ini  menjadi  lebih  terkenal  di  kancah nasional.
Konsep pengembangan muatan lokal dapat digali dari berbagai potensi, yaitu potensi sumber daya alam, sumber daya  manusia, geografis, budaya dan historis. Uraian masing-masing sebagai berikut:
a. Potensi Sumber Daya Alam
b. Potensi Sumber Daya Manusia
c. Potensi Budaya

## Pendidikan Berbasis Muatan Lokal Sebagai Sub Komponen Kurikulum
Dalam  penyelenggaran  program  pendidikan  berbasis  muatan  lokal  di sekolah  perlu  memperhatikan  strategi  pelaksanaan,  identifikasi  kondisi  dan Kebutuhan  daerah,  identifikasi  potensi  satuan  pendidikan,  identifikasi  jenis muatan lokal, dan bagaimana melakukan kerja sama dengan instansi lain.

## C. STRATEGI PELAKSANAAN PENDIDIKAN BERBASIS MUATAN LOKAL DI SEKOLAH
Program  Pendidikan  Berbasis  Muatan  Lokal  di  sekolah  merupakan bagian  integral  dari  keseluruhan  proses  pembelajaran  yang  diselenggarakan oleh  sekolah.  Hal  ini  sesuai  dengan  pernyataan  yang  tertuang  pada  PP  19 Tahun  2005  BAB  III  pasal  14  ayat  (2)  yang  menyatakan  bahwa  pendidikan berbasis keunggulan lokal dapat merupakan bagian dari pendidikan kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, pendidikan kelompok mata pelajaran kewarganegaraan  dan  kepribadian,  pendidikan  kelompok  mata  pelajaran  ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan kelompok mata pelajaran estetika atau kelompok  mata  pelajaran  pendidikan  jasmani,olah  raga  dan  kesehatan;  dan ayat  (3)  Pendidikan  berbasis  keunggulan  lokal  dapat  diperoleh  peserta  didik dari  satuan  pendidikan  yang  bersangkutan  atau  dari  satuan  pendidikan nonformal  yang  sudah  memperoleh  akreditasi.  Oleh  karena  itu   pendidikan berbasis  muatan  lokal  dapat  diselenggarakan  melalui  tiga  cara,  yaitu pengintegrasian  dalam  mata  pelajaran  yang  relevan,  muatan  lokal,  dan  mata pelajaran keterampilan.

## 1. Pengintegrasian dalam Mata Pelajaran 4
Bahan  kajian  keunggulan  lokal  dapat  diintegrasikan  ke  dalam  mata pelajaran  tertentu  yang  relevan  dengan  SK/KD  mata  pelajaran  tersebut. Pelaksanaannya dapat dilakukan dengan mengkaji SK/KD mata pelajaran yang terkait  dihubungkan  dengan  hasil  analisis  keunggulan  lokal.  Hasil  pengkajian SK/KD  tersebut  dituangkan  pada  penyempurnaan  silabus  dan  RPP. Kemudian dibuat bahan ajar cetak dan bahan ajar ICT  yang mengintegrasikan PBKL  pada  mata  pelajaran  yang  relevan.  Pola  pengintegrasian  PBKL  pada mata pelajaran dapat dilakukan melalui tahapan berikut ini:
4 Nana  Syaodih  Sukmadinata,  Prinsip Dan  Landasan  Pengembangan  Kurikulum,  (Jakarta: Depdikbud, 1988), hal. 25

## Marliana
1) Melaksanakan identifikasi SK/KD yang telah ada dihubungkan dengan hasil analisis keunggulan lokal, sehingga terpilih beberapa konsep pada mata pelajaran yang relevan.
2) Menyempurnakan  Silabus  mata  pelajaran  pada  konsep  yang  terpilih berdasarkan  hasil  identifikasi  SK/KD  yang  dihubungkan  dengan keunggulan lokal.
3) Menyempurnakan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) setiap mata pelajaran pada SK/KD yang terpilih.
4) Membuat  bahan  ajar  (modul,LKS  dan  lain-lain)  atau  bahan  ajar  mata pelajaran yang mengintegrasikan pendidikan berbasis muatan lokal dan berbasis ICT (information Communication Teknology).
5) Membuat  bahan/perangkat  ujian  dari  konsep  yang  telah  terpilih pengintegrasiannya.

## 2. Mata Pelajaran Muatan Lokal
Muatan  lokal  merupakan  kegiatan  kurikuler  untuk  mengembangkan kompetensi  yang  disesuaikan  dengan  ciri  khas  dan  potensi  daerah,  termasuk keunggulan daerah, yang materinya tidak dapat dikelompokkan ke dalam mata pelajaran yang ada. Kajian mata pelajaran muatan lokal dapat ditentukan oleh satuan  pendidikan.  Untuk  itu  terlebih  dahulu  harus  disusun  SK/KD,  silabus dan  Rencana  Pembelajaran  yang  memungkinkan  setiap  satuan  pendidikan dapat menyelenggarakan pembelajaran muatan lokal.

## 3. Mata Pelajaran Keterampilan.
Strategi  ini  digunakan  untuk  menyajikan  materi  atau  substansi  muatan lokal secara berdiri sendiri, bukan terintegrasi dengan mata pelajaran. Dengan demikian  SK/KD  dapat  menggunakan  mata  pelajaran  keterampilan   sesuai dengan  bahan  ajar/substansi  muatan  lokal  yang  diselenggarakan.  Apabila SK/KD  yang  tersedia  tidak  relevan  dengan  bahan  ajar/substansi  program muatan lokal, maka satuan pendidikan dapat mengembangkan sendiri SK/KD yang sesuai dengan kebutuhan.

## Pendidikan Berbasis Muatan Lokal Sebagai Sub Komponen Kurikulum
4. Identifikasi Kondisi dan Kebutuhan Daerah 5
Kegiatan  identifikasi  ini  dilakukan  untuk  mendata  dan  menelaah berbagai  kondisi  dan  kebutuhan  daerah.  Data  dapat  diperoleh  dari  berbagai pihak yang terkait
seperti
Pemerintah Daerah tingkat
Provinsi/Kabupaten/Kota,  Perguruan  Tinggi,  dan  Dunia  Usaha/Industri. Kondisi  daerah  dapat  ditinjau  dari  potensi  daerah  yang  meliputi  aspek  sosial, ekonomi,  budaya,  dan  kekayaan  alam.  Kebutuhan  daerah  dapat  diketahui antara lain dari:
a. Rencana  pembangunan  daerah,  termasuk  prioritas  pembangunan daerah,          baik  pembangunan  jangka  pendek,  pembangunan  jangka panjang, maupun pembangunan berkelanjutan (sustainable development);
b. Pengembangan  ketenagakerjaan  termasuk  jenis-jenis  kemampuan  dan keterampilan yang diperlukan;
c. Aspirasi  masyarakat  mengenai  konservasi  alam  dan  pengembangan daerah.
Pengumpulan  data  untuk  identifikasi  kondisi  dan  kebutuhan  daerah dapat  dilakukan  melalui  wawancara  atau  pemberian  kuesioner  kepada responden. Data yang dikumpulkan oleh sekolah meliputi :
a. Kondisi  sosial  (hubungan  kemasyarakatan  antar-penduduk,  kerukunan antarumat beragama)
b. Kondisi ekonomi (mata pencaharian penduduk, rata-rata penghasilan)
c. Aspek  budaya  (etika  sopan  santun,  kesenian  daerah,  bahasa  yang banyak digunakan)
d. Kekayaan alam (pertambangan, perikanan, perkebunan)
e. Makanan khas daerah (tempuyak.ikan asin air tawar,wadi )
f. Prioritas  pembangunan  daerah  (pendidikan,  kesehatan,  pertanian, perkebunan,  pengentasan kemiskinan)
g. Kepedulian masyarakat akan konservasi dan pengembangan daerah
h. Jenis-jenis  kemampuan  dan  keterampilan  yang  diperlukan  untuk menunjang kebutuhan daerah (sebagai kota jasa, kota perdagangan, dan kota  pariwisata),  seperti  kemampuan  berbahasa  asing,  keterampilan komputer, dan lain-lain.
5 Ismail,D.A,Kebijakanpengembangankurikulum.Retrievedmei23,2013,fromwww.dedyam rilismail.blogspot.com:http://dedyamrilismail.blogspot.com

## Marliana

## 5. Identifikasi Potensi Satuan Pendidikan 6
Kondisi  satuan  pendidikan  baik  negeri  maupun  swasta  di  berbagai daerah sangat bervariasi. Oleh karena itu,  untuk menentukan program PBKL yang akan dilaksanakan, setiap satuan pendidikan harus melakukan identifikasi terhadap  potensi  masing-masing.  Kegiatan  ini  dilakukan  untuk  mendata  dan menganalisis  daya  dukung  yang  dimiliki.  Kegiatan  yang  dilaksanakan  adalah analisis  kekuatan,  kelemahan,  peluang,  dan  tantangan  yang  ditekankan  pada kebutuhan peserta didik yang  harus memperhatikan:
a. lingkungan, sarana dan prasarana,
b. ketersediaan sumber dana,
c. sumber daya manusia (pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik),
d. dukungan Komite Sekolah dan masyarakat setempat,
e. dukungan unsur lain seperti dunia usaha/industri,
f. kemungkinan perkembangan sekolah.

## 6. Identifikasi Jenis Keunggulan Lokal 7
Berdasarkan  kajian  beberapa  sumber,  maka  dapat  dipilih/ditentukan jenis  program  keunggulan  lokal  yang  memungkinkan  untuk  dilaksanakan sesuai  dengan  kebutuhan  dan  potensi  pendidik  dari  satuan  pendidikan. Penentuan jenis muatan lokal didasarkan pada kriteria berikut:
a. kesesuaian dengan tingkat perkembangan peserta didik (fisik,     psikis, dan   sosial)
b. ketersediaan pendidik yang diperlukan
c. ketersediaan sarana dan prasarana
d. ketersediaan sumber dana
e. tidak bertentangan dengan agama dan nilai luhur bangsa
f. tidak menimbulkan kerawanan sosial dan keamanan
g. diperlukan oleh lingkungan sekitar.
6 Ibrahim  dan  Beny  Karyadi,  Pengembangan  Inovasi  Kurikulum,  (Jakarta:  Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Proyek Peningkatan Mutu Guru Kelas SD Setara D-II, 1991), hal.38
7 Rusman, Manajemen Kurikulum. (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hal.29

## Pendidikan Berbasis Muatan Lokal Sebagai Sub Komponen Kurikulum

## 7. Kerjasama dengan Unsur Lain 8
Pengembangan  program  pendidikan  berbasis  muatan  lokal  di  sekolah bukanlah  pekerjaan  yang  mudah.  Oleh  karena  itu,  satuan  pendidikan  harus mempersiapkan berbagai hal untuk memperlancar pengembangan keunggulan Lokal  yang  akan  dilaksanakan  pada  satuan  pendidikan  masing-masing. Sekolah dan komite sekolah mempunyai wewenang penuh dalam menentukan program  pendidikan  berbasis  muatan  lokal  yang  akan  dilaksanakan.  Tim pengembang  kurikulum  yang  sudah  dibentuk  di  setiap  satuan  pendidikan, bertanggung  jawab  dalam  pengembangan  pendidikan  berbasis  muatan  lokal. Dalam  hal  ini,  perlu  dipertimbangkan  pula  masukan  dari  guru  yang  akan mengampu  mata  pelajaran  Muatan  Lokal,  Keterampilan  atau  mata  pelajaran lain yang relevan. Di samping itu, satuan pendidikan perlu menjalin kerjasama dengan  unsur-unsur  lain,  seperti  Tim  Pengembang  Kurikulum  tingkat Provinsi/  Kabupaten,  Lembaga  Penjaminan  Mutu  Pendidikan  (LPMP), Perguruan  Tinggi,  dan  instansi/lembaga  lain  misalnya  dunia  usaha/industri, Sekolah  Menengah  Kejuruan  (SMK),  Pendidikan  Luar  Sekolah  (PLS)  dan Dinas  lain  yang  terkait.  Dalam  kerjasama  ini  masing-masing  unsur  memiliki peran, tugas, dan tanggung jawab tertentu.
a. Peran, tugas, dan tanggung jawab tim pengembang Kurikulum Tingkat Satuan  Pendidikan  (KTSP)  dalam  pengembangan  pendidikan  berbasis muatan lokal secara umum adalah sebagai berikut:
1) Mengidentifikasi keadaan dan kebutuhan daerah;
2) Mengidentifikasi  potensi   sumber  daya  yang  ada  di  satuan pendidikan;
3) Mengidentifikasi  jenis  keunggulan  lokal  yang  sesuai  dengan kebutuhan dan potensi peserta didik dan satuan pendidikan;
4) Menentukan jenis program PBKL yang akan dilaksanakan;
5) Menyusun  SK,  KD  dan  Silabus  Muatan  Lokal  dan  mata  pelajaran Keterampilan apabila SK/KD yang ada tidak relevan.
b. Peran Tim Pengembang Kurikulum tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota, Perguruan  Tinggi,  dan  Lembaga  Penjaminan  Mutu  Pendidikan  adalah memberikan bimbingan teknis dalam:
1) mengidentifikasi keadaan dan kebutuhan daerah;
8 Abdullah Idi, Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek. (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2010), hal.17
2) mengidentifikasi  potensi   sumber  daya  yang  ada  di  satuan pendidikan;
3) mengidentifikasi jenis program PBKL yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi peserta didik dan satuan pendidikan;
4) menentukan jenis dan prioritas program yang akan dilaksanakan;
5) menyusun  SK,  KD,  dan  Silabus  Muatan  Lokal  dan  mata  pelajaran keterampilan;
6) memilih  alternatif  metode  pembelajaran  yang  sesuai  dengan  tingkat perkembangan peserta didik dan jenis program;
7) mengembangkan  penilaian  yang  tepat  untuk  program  pendidikan berbasis muatan lokal yang dilaksanakan.
c. Peran  pemerintah  daerah  tingkat  Provinsi/Kabupaten/Kota  secara umum adalah:
1) memberi  informasi  mengenai  potensi  daerah  yang  meliputi  aspek sosial, ekonomi, budaya, kekayaan alam, dan sumber daya manusia di wilayah  lingkungan  satuan  pendidikan  yang  bersangkutan,  serta prioritas  pembangunan  daerah  di  berbagai  sektor  yang  dikaitkan dengan sumber daya manusia yang dibutuhkan;
2) memberi  gambaran  mengenai  kemampuan  dan  keterampilan  yang diperlukan pada sektor-sektor tertentu;
3) memberi  sumbangan  pemikiran,  pertimbangan,  dan  bantuan  dalam menentukan  prioritas  program  pendidikan  berbasis  muatan  lokal sesuai dengan nilai-nilai dan norma setempat.
d. Peran  instansi/lembaga  lain  seperti  dunia  usaha/industri,  Sekolah Menengah  Kejuruan,  Pendidikan  Luar  Sekolah  dan  Dinas      terkait secara umum adalah:
1) memberi  informasi  mengenai  kompetensi  yang  harus  dikuasai peserta didik untuk PBKL yang diprogramkan;
2) memberi masukan dan atau contoh SK, KD, dan silabus yang dapat diadaptasi untuk muatan lokal dan keterampilan di sekolah;
3) memberi fasilitas kepada peserta didik untuk berkunjung/belajar/praktik  di  tempat  tersebut  guna  memantapkan kemampuan/keterampilan  yang  didapat  dalam  program  pendidikan berbasis muatan lokal.

## Pendidikan Berbasis Muatan Lokal Sebagai Sub Komponen Kurikulum
7. Pelaksanaan  Penilaian  Program  Pendidikan  Berbasis  Muatan
Lokal 9
Penilaian  bertujuan  untuk  memperoleh  informasi  tentang  pencapaian dan  kemajuan  belajar  peserta  didik  pada  setiap  Kompetensi  Dasar  (KD). Penilaian  ini  mencakup  aspek  kognitif,  afektif  dan  psikomotorik   sesuai dengan jenis keunggulan lokal yang dilaksanakan oleh sekolah. Hasil penilaian digunakan  sebagai  dasar  untuk  menentukan  peserta  didik  yang  boleh melanjutkan  ke  materi  pelajaran  berikutnya  dan  peserta  didik  yang  perlu mendapat layanan perbaikan/remedial.
Pelaksanaan  Penilaian  Program  Pembelajaran  pendidikan  berbasis muatan  lokal  disesuaikan  dengan  karakteristik  pembelajaran  pendidikan keunggulan lokal yang dilaksanakan sebagai berikut, apabila:
a. terintegrasi  dalam  mata  pelajaran,  maka  penilaiannya  menyatu  dengan SK dan KD mata pelajaran yang terkait.
b. menjadi  mata  pelajaran  keterampilan,  maka   penilaiannya   dilakukan secara mandiri sesuai dengan jenis program yang diselenggarakan.
c. menjadi  muatan  lokal,  maka   penilaiannya   dilakukan  secara  mandiri sesuai dengan jenis program yang diselenggarakan, sama halnya seperti pada mata pelajaran keterampilan.
Penilaian  hasil  belajar  peserta  didik  harus  mendorong  peserta  didik untuk belajar yang lebih baik.  Prinsip penilaian yang  digunakan adalah seperti berikut ini.
a. Sahih,  yakni  penilaian  didasarkan  pada  data  yang  mencerminkan kemampuan yang diukur.
b. Objektif,  yakni  penilaian  didasarkan  pada  prosedur  dan  kriteria  yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai.
c. Adil,  yakni  penilaian  tidak  menguntungkan  atau  merugikan  peserta didik   karena  berkebutuhan  khusus  serta  perbedaan  latar  belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender.
d. Terpadu,  yakni  penilaian  oleh  pendidik  merupakan  salah  satu komponen kegiatan pembelajaran.
9 Dakir, Perencanaan dan Pengembangan Kurikulum. (Yogyakarta: Rineka Cipta, 2004), hal.28
e. Terbuka,  yakni  prosedur  penilaian,  kriteria  penilaian,  dan  dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan.
f. Menyeluruh  dan  berkesinambungan,  yakni  penilaian  mencakup  semua aspek    kompetensi  dengan  menggunakan  berbagai  teknik  penilaian yang sesuai, untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik.
g. Sistematis,  yakni  penilaian  dilakukan  secara  berencana  dan  bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku.
Dengan memperkuat mata pelajaran keterampilan yang mengarah pada kebutuhan  masyarakat  ini  akan  bisa  meningkatkan  daya  eksistensi  sekolah  di sebuah daerah. Sebab, minat masyarakat untuk berpendidikan akan meningkat dan  secara  otomatis  pengakuan  masyarakat  terhadap  keberadaan  pendidikan tersebut  akan  semakin  tinggi.  Dengan  berbekal  mutli  skill  maka  siswa  akan cepat  diterima  masyarakat,  karena  keterampilan  yang  dimiliki  bisa dimanfaatkan  dalam  kehidupan  sehari-hari.  Untuk  itu,  model  pembelajaran sekolah  berbasis  keunggulan  lokal  ini  harus  banyak  dilakukan  dalam  bentuk praktek dan bekerjasama dengan dunia usaha.
Salah  satu  ukuran  keberhasilan  sekolah  adalah  output  lembaga pendidikan yang terampil dan diterima masyarakat sesuai keahlian yang didapat di  lembaga  pendidikan.  Dengan  demikian,  model  sekolah  berbasis  muatan lokal  menjadi  penting  untuk  direalisasikan  dan  dikembangkan  pada  semua jenis  dan  jenjang  pendidikan.  Selain  untuk  memenuhi  tuntutan  masyarakat dalam  menyelesaikan  masalah  hidup  juga  meningkatkan  daya  eksistensi sekolah di daerah.

## 8. Pengembangan Muatan Lokal
Pengembangan muatan lokal Landasan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal adalah sebagai berikut: 10
a. UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
b. UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
c. PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 11
10 Junaidi, Wawan (2013, mei 21) Proses Pengembangan Kurikulum. http://wawan- junaidi.blogspot.com
11 Anonim,  2008.  Permendiknas  No.19  Tahun  2008  tentang  Standar  Nasional Pendidikan. Depdiknas. Jakarta

## Pendidikan Berbasis Muatan Lokal Sebagai Sub Komponen Kurikulum
d. Permendiknas No. 22/2006 tentang Standar Isi
e. Permendiknas No. 23/2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan
f. Permendiknas No. 24/2006 dan No. 6/2007 tentang pelaksanaan
g. Permendiknas No. 22 dan 23/2006
h. Permendiknas No. 41 Thn 2007 tentang Standar Proses
i. Permendiknas No. 24 Thn 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana
j. Permendiknas No. 19 Thn 2007 tentang Standar Pengelolaan
k. Permendiknas No. 20 Thn 2007 Standar Penilaian Pendidikan
Selain itu juga tingkat kemampuan berpikir anak dari konkrit ke abstrak dan tingkat rasa penasaran insting anak menjadi dasar pengembangan muatan lokal. Keanekaragaman budaya juga merupakan dasar pengembangan muatan lokal,  karena  Indonesia  mempunyai  beragam  budaya  bangsa  yang  semuanya mempunyai corak khusus dan khas.

## 9. Mengapa Muatan Lokal Diperlukan ?
Mengacu  pada  judul  tersebut,  muatan  lokal  pasti  sangat  diperlukan, apalagi untuk kemajuan daerah yang otomatis berdampak baik bagi kemajuan nasional,  untuk  itu  muatan  lokal  sangat  diperlukan  sebagai  bentuk pengembangan tersebut. Ditinjau dari subyek penerima muatan lokal, muatan lokal sangat diperlukan, secara nasional muatan lokal diperlukan untuk:
a. Pelestarian budaya
b. Pengembangan kebudayaan
c. Pengubahan sikap lingkungan terhadap lingkungan
Dilihat dari kewajiban sekolah muatan lokal harus diberikan karena:
a. Sebagai tanggung jawab sekolah
b. Memberikan pendidikan lingkungan
c. Memenuhi kebutuhan murid dan pembangunan masyarakat
Ditinjau dari sudut murid (peserta didik) muatan lokal diberikan karena:
a. Mengakrabkan murid dengan lingkungan
b. Melatih murid berpikir analitis
c. Dapat mengembangkan potensi murid

## Marliana

## D. PENUTUP
Pengenalan  keadaan  lingkungan,  sosial,  dan  budaya  kepada  peserta didik memungkinkan mereka untuk lebih mengakrabkan dengan lingkungannya. Pengenalan dan pengembangan lingkungan melalui pendidikan diarahkan  untuk  menunjang  peningkatan  kualitas  sumber  daya  manusia,  dan pada  akhirnya  diarahkan  untuk  meningkatkan  kemampuan  peserta  didik. Sekolah  sebagai  tempat  program  pendidikan,  merupakan  bagian  dari masyarakat.  Oleh  karena  itu,  program  pendidikan  di  sekolah  perlu memberikan  wawasan  yang  luas  pada  peserta  didik  tentang  kekhususan  yang ada di lingkungannya. Sehingga perlulah disusun mata pelajaran yang berbasis pada  muatan  lokal  yang  disusun  oleh  sekolah  yang  disesuaikan  dengan lingkungan daerah masing-masing.
Fungsi dari adanya muatan lokal yaitu untuk memperluas pengetahuan siswa  sesuai  dengan  kondisi  daerahnya.  Muatan  lokal  merupakan  salah  satu sarana  untuk  siswa  dalam  mengembangkan  pengetahuan,  keterampilan  dan seni  yang  dimiliki  oleh  potensi  daerah  masing-masing.  Penerapan  kulikuler muatan lokal antara satu daerah dengan daerah lain berbeda.
Untuk  mewujudkan  pendidikan  berbasis  muatan  lokal  pada  suatu sekolah  diperlukan  kerjasama  dengan  semua  pihak  terkait  dan  secara  terus menerus  melakukan  evaluasi  untuk  mengembangkan  potensi  daerah.  Bukan tidak  mustahil  sebuah  muatan  lokal  jika  dikemas  secara  profesional  akan mengangkat nama daerah ke tingkat nasional bahkan internasional.
Diperlukan  kajian  yang  lebih  mendalam  dan  kebersamaan  antara sekolah,  masyarakat,  pemerintah  daerah  untuk  keberhasilan  pelaksanaan pendidikan berbasis muatan lokal.

## BIBLIOGRAFI
Anonim,  2008.  Permendiknas  No.19  Tahun  2008  tentang  Standar  Nasional

## Pendidikan. Depdiknas. Jakarta
Anonim, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun  2003 tentang Sistem

## Pendidikan Nasional
Arikunto,  Suharsimi.,  dan  Said,  Asnah,.  Pengembangan  Program  Muatan  Lokal (PPML). Jakarta:
Departemen  Pendidikan  Dan  Kebudayaan,  Proyek  Peningkatan  Mutu  Guru Kelas Setara D-II, 1998
Dakir, Perencanaan dan Pengembangan Kurikulum. Yogyakarta: Rineka Cipta, 2004 E.  Mulyasa,  Kurikulum  Tingkat  Satuan  Pendidikan,  (Bandung:  PT  Remaja
Rosdakarya, 2010
Ibrahim  dan  Beny  Karyadi,  Pengembangan  Inovasi  Kurikulum,  Jakarta: Departemen  Pendidikan  Dan  Kebudayaan,  Proyek  Peningkatan  Mutu Guru Kelas SD Setara D-II, 1991
Idi,  Abdullah.,  Pengembangan  Kurikulum  Teori  dan  Praktek.  Jogjakarta:  Ar-Ruzz Media, 2010
Ismail,D.A,Kebijakanpengembangankurikulum.Retrievedmei23,2013,fromwww.de dyamrilismail.blogspot.com:http://dedyamrilismail.blogspot.com Junaidi, Wawan (2013, mei 21) Proses Pengembangan Kurikulum. http://wawan- junaidi.blogspot.com Rusman, Manajemen Kurikulum. Jakarta: Rajawali Pers, 2009 Sukmadinata,  Nana  Syaodih.,  Prinsip  Dan  Landasan  Pengembangan  Kurikulum,
Jakarta: Depdikbud, 1988