## FAKTOR-FAKTOR PENGULANGAN TINDAK PIDANA DALAM PELAKSANAAN PROGRAM ASIMILASI COVID-19 DI LAPAS KLAS II A BENGKULU

## Ahmad Gunawan, Mitro Subroto
Politeknik Ilmu Pemasyarakatan e-mail : ahmadgunawan1006@gmail.com

## ABSTRAK
Kondisi  Lembaga  Pemasyarakatan  hampir  di  seluruh  Indonesia  saat  ini  telah  melebihi kapasitas (overcrowded) sehingga menjadi suatu kekhawatiran terhadap penularan Virus Covid- 19. Pemerintah berupaya dalam menanggulangi penyebaran Virus Covid-19 dengan mengambil kebijakan  pembebasan  narapidana  melalui  program  asimilasi  di  Lembaga  Pemasyarakatan. Namun,  tidak  semua  elemen  masyarakat  menyetujui  dengan  adanya  program  ini  dikarenakan pemikiran masyarakat terhadap narapidana nantinya akan kembali melakukan pengulangan tindak pidana selama melaksanakan kebijakan tersebut. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor –faktor pengulangan tindak pidana dalam pelaksanaan program asimilasi covid 19 di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Bengkulu. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yakni  Teori  Integratif  dan  Teori  Motivasi.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode kualitatif.  Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  wawancara,  observasi  dan  studi  dokumentasi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa, faktor  yang melatarbelakangi  narapidana melakukan pengulangan  tindak  pidana  kembali  yakni  berdasarkan  2  (dua)  faktor  yaitu:  faktor  internal  dan faktor eksternal dan pengaruh yang ditimbulkan yakni memunculkan keresahan bagi masyarakat setempat.  Peneliti  menyarankan  untuk  selalu  melakukan  pemantuan  terkait  segala  aktivitas narapidana tersebut dengan melibatkan instansi seperti (Kejaksaan dan Kepolisian).
Kata Kunci : Asimilasi, Covid-19, Narapidana

## ABSTRACT
Currently,  the  condition  of  prisons  in  almost  all  of  Indonesia  has  exceeded  capacity (overcrowded)  so  that  it  becomes  a  concern  for  the  transmission  of  the  Covid-19  Virus.  The government is trying to overcome the spread of the Covid-19 Virus by taking a policy of releasing prisoners through an assimilation program in Correctional Institutions. However, not all elements of society agree with the existence of this program because the public's thinking about prisoners will later repeat criminal acts while implementing the policy. So the purpose of this study is to find out the factors of repetition of criminal acts in the implementation of the covid 19 assimilation program at the Bengkulu Class II A Correctional Institution. The theory used in this research is the Integrative Theory and Motivation Theory. The research method used is a qualitative method. Data collection was done by interview, observation and documentation study. The results of the study indicate that, the factors behind the inmates repeating the crime again are based on 2 (two) factors, namely: internal factors and external factors and the influence caused by causing unrest for  the  local  community.  Researchers  suggest  to  always  monitor  all  activities  related  to  the prisoners by involving agencies such as (the Prosecutor's Office and the Police).
Keywords : Assimilation, Covid-19, Prisoners

## PENDAHULUAN
Indonesia merupakan negara hukum, hal ini berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa setiap seluruh masyarakat Indonesia harus berpedoman terhadap norma-norma hukum  yang berlaku. Sehingga hukum  juga  merupakan suatu  yang tidak dapat  dipisahkan oleh manusia  dimanapun  dan  kapanpun.  Indonesia  telah  membentuk  beberapa  Lembaga  Peradilan Pidana  seperti  Kepolisian,  Kejaksaan,  Pengadilan  dan  Pemasyarakatan  sebagai  upaya  dalam menegakan hukum dengan mengatur dan memberikan sanksi terhadap pelanggar hukum.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa pemasyarakatan merupakan kegiatan dalam melakukan pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan  berdasarkan  sistem,  kelembagaan  dan  cara  pembinaan  yang  mana  merupakan bagian  akhir  dari  sistem  pemasyarakatan  dalam  tata  peradilan  pidana.  Sistem  pemasyarakatan merupakan  bagaimana  pembinaan  dijalankan  agar  terpadu  antara  pembina,  yang  dibina  dan masyarakat  dalam  peningkatan  kualitas  dari  warga  binaan  pemasyarakatan  yaitu  sadar  akan kesalahan, memperbaiki diri dan tidak untuk melakukan pengulangan tindak pidana kembali, dapat diterima kembali oleh masyarakat, dan dapat berperan langsung dalam pembangunan serta dapat hidup  secara  wajar  yang  baik  dan  bertanggung  jawab.  Dari  sistem  pemasyarakatan  Bapak  Adi Sujatno mengatakan, selain untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang  baik,  namun  juga  untuk  melindungi  masyarakat  kemungkinan  melakukan    pengulangan tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, serta merupakan  penerapan dan bagian yang tidak  terpisahkan  dari  nilai-nilai  yang  terkandung  dalam    Pancasila.  Sesuai  dengan  Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1995 bahwa dalam sistem pemasyarakatan, tujuan dari pemasyarakatan yaitu bahwa pemidanaan  terhadap seorang terpidana disamping menimbulkan rasa derita karena hilangnya  hak kemerdekaan untuk bergerak, juga membimbing mereka agar segera bertobat, dan mendidik supaya menjadi anggota masyarakat yang sosialis dan berguna nantinya.
Berdasarkan Undang-Undang Lembaga Pemasyarakatan Nomor 12 Tahun 1995 ditetapkan bahwa lembaga pemasyarakatan adalah kegiatan berdasarkan sistem pembinaan, kelembagaan dan metode yang merupakan bagian terakhir dari sistem pidana dalam sistem peradilan pidana. Sistem Pemasyarakatan  adalah  bagaimana  pembinaan  dilakukan  sedemikian  rupa  sehingga  terintegrasi antara pembina, yang dibina dan masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas narapidana yaitu menyadari kesalahan, memperbaiki dan tidak mengulangi tindak pidana. untuk diterima kembali oleh masyarakat, berperan langsung dalam pembangunan dan mampu menjalani kehidupan yang baik  dan  bertanggung  jawab.  Sistem  pemasyarakatan,  Adi  Sujatno  menyatakan  tidak  hanya bertujuan untuk mengembalikan narapidana sebagai warga negara yang baik, tetapi juga berupaya melindungi masyarakat dari kemungkinan narapidana melakukan tindak pidana, dan merupakan aplikasi  dan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari  Tata  Nilai  dalam  Pancasila.  Menurut  Undang- Undang  Nomor  12  Tahun  1995,  bahwa  dalam  sistem  pemasyarakatan,  tujuan  pemasyarakatan adalah bahwa hukuman seorang terpidana tidak hanya menimbulkan rasa sakit karena hilangnya hak kebebasan bergerak, tetapi juga agar lekas bertobat, dan kemudian mendidik mereka menjadi anggota masyarakat yang sosialis dan berguna.
Menurut UU No. 12 Tahun 1995 bahwa Lembaga Pemasyarakatan atau biasa   disingkat Lapas  adalah  tempat  untuk  melakukan  pembinaan  narapidana/anak  didik.  Dalam  Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  pembinaan  dan  pembimbingan Narapidana, dijelaskan bahwa pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pekerjaan, jasmani dan rohani para narapidana.  dan  anak  didik  pemasyarakatan.  Pembinaan  diberikan  agar  para  narapidana  di kemudian  hari  dapat  diterima  kembali  di  masyarakat  dan  berpartisipasi  dalam  pembangunan nasional.  pembinaan  yang  diberikan  kepada  narapidana  adalah  pengembangan  kepribadian  dan
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
kemandirian. Dalam pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan narapidana dapat dilakukan kerja sama  dengan  badan  pemerintah  yang  terkait  dengan  badan  sosial  lainnya,  atau  individu  yang kegiatannya  sesuai  dengan  pelaksanaan  sistem  penjara.  Tahapan  pembinaan  yang  diberikan kepada narapidana menurut Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan tahanan dibagi menjadi 3 (tiga) tahap, yaitu: Pembinaan tahap awal (Pasal 9 ayat 1) Narapidana  yang berstatus  narapidana  memenuhi  syarat  untuk mendapatkan  Cuti Menjelang Bebas  (CMB)  dan  Pembebasan  Bersyarat  (PB)  pembinaan  yang  dilakukan  oleh  Balai Pemasyarakatan (Bapas). Tahap kedua, pembinaan tahap lanjutan (Pasal 9 ayat (2) Pembinaan ini dilakukan  dimulai  sejak  berakhirnya  masa  pembinaan  tahap  awal  sampai  dengan  1⁄2  dari  masa pidananya. Pada tahap ini pembinaan masih di Lapas dan pengawasan sudah dalam tahap medium security. Tahap ketiga, Pembinaan tahap akhir ( Pasal 9 ayat (3)) pada tahap ini berlangsung dari akhir  tahap  lanjutan  pertama  sampai  dengan  2⁄3  masa  pidana.  Pada  tahap  ini  juga  tingkat kewaspadaan  sudah  memasuki  batas  minimum  security,  artinya  terpidana  sudah  masuk  fase asimilasi.  Kemudian,  selanjutnya  narapidana  juga  akan  diberikan  cuti  menjelang  bebas  atau pembebasan bersyarat..
Awal tahun 2020 merupakan tahun yang menjadi kekhawatiran bagi  masyarakat seluruh dunia  dengan  kasus  penyebaran  virus  yang  berbahaya  yakni  Covid-19  atau  Coronavirus,  yang mana virus ini juga ikut  merebak ke  Indonesia.  Virus ini dikatakan berbahaya karena memiliki tingkat resiko penularan yang tinggiyang dapat menyebabkan kematian. Virus ini diklaim berasal dari negara Cina, Wuhan yang mana disebabkan oleh makanan beku yang diimpor. Dengan adanya fenomena ini, pemerintah mengambil langkah awal dalam menanggapi kasus Virus Covid-19 yaitu dengan  mencegah  adanya  perkumpulan  massal,  mengontrol  setiap  kegiatan  pertemuan  public, pemantauan dan deteksi wabah serta perlindungan keamanan diri pribadi dan lainnya. Kemudian Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB)  juga  turut  memberikan  instruksi  untuk  membebaskan narapidana  yang  beresiko  rendah  yakni  sebagai  upaya  untuk  meminimalisir  resiko  jumlah penyebaran Covid19 di penjara, mengingat kondisi penjara  yang telah mengalami overcrowded yang hampir terdapat di  seluruh dunia sehingga ini merupakan kondisi  yang sangat rentan bagi narapidana itu sendiri.
Awal maret 2020 negara Indonesia juga turut masuk dalam daftar negara yang terjangkit Virus Covid-19. Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa virus ini telah menjangkiti 2 (dua) WNI  tepatnya  di  daerah  Depok,  Jawa  Barat.  Sehingga  pemerintah  Indonesia  mengeluarkan Keputusan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Covid-19  seluruh  instrument  negara  yakni  kementerian/lembaga  melakukan  isolasi  mandiri dengan melaksanakan segala aktivitas dirumah atau WFH (work from home) yang mana hal ini merupakan  suatu  upaya  dalam  menghindari  kerumunan  massal  demi  pencegahan  penyebaran Covid-19.
Sehubungan  dengan  pemasyarakatan,  hal  ini  juga  berdampak  terhadap  pelaksanaan pembinaan  terhadap  warga  binaan  pemasyarakatan  di  Lembaga  Pemasyarakatan.  Berdasarkan instruksi pemerintah Indonesia melalu Kementerian Hukum dan Hak  Asasi Manusia memberikan program pembebasan bagi narapidana melalui  Asimilasi dan Hak Integrasi secara massal berlaku sejak  tanggal  31  Maret  2020.    Kebijakan  ini  ditetapkan  melalui  Peraturan  Menteri  Hukum  dan HAM  RI  Nomor  10  Tahun  2020  Tentang  Syarat  Pemberian  Asimilasi  dan  Hak  Integrasi  Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rankga Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.
Berdasarkan  latar  belakang  inilah  maka  penulis  perlu  melakukan  penelitian  lanjutan mengenai “faktor faktor pengulangan tindak pidana kembali dalam pelaksanaan program asimilasi covid-19  di  Lapas  Klas  IIA  Bengkulu”  Adapun  permasalahan  yang  dapat  dirumuskan  dalam
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
penelitian  ini  adalah  Bagaimana  pengaruh  pemberian  program  asimilasi  bagi  narapidana  saat pandemi    covid-19  terhadap  pengulangan  tindak  pidana  kembali  di  Lapas  Klas  IIA  Bengkulu? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor faktor yang ditimbulkan dari pengulangan tindak pidana atas  pemberian program asimilasi Covid-19 di Lapas Klas IIA Bengkulu.

## METODE
Tipe  penelitian  yang  dipakai  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  penelitian  kualitatif. Anreas,  Bogdan  dan  Taylor  (1975)  menyatakan  metode  penelitian  kualitatif  sebagai  prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupakata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati. Menurut Denzin dan Lincoln, para peneliti pada penelitian kualitatif mempelajari  berbagai  hal  atau  berbagai  fenomena  ada  di  dunia  ini  dalam  lingkungannya  yang alami, dan berusaha mendapatkan pemahaman tentang hal-hal atau fenomena-fenomena tersebut berdasarkan pemaknaan dari orang-orang yang menjalani atau mengalami hal-hal atau fenomena- fenomena  tersebut.  Penggunaan  metode  kualitatif  karena  kemampuannya  untuk  memberikan gambaran mengenai kejadian-kejadian alamiah pada kondisi sebenarnya.
Judul tentang faktor faktor pengulangan tindak pidana kembali dalam pelaksanaan program asimilasi  covid-19  di  Lapas  Klas  IIA  Bengkulu  ini  peneliti  menggunakan  metode  deskriptif kualitatif.  Penelitian  deskriptif  merupakan  penelitian  yang  bertujuan  mendeskripsikan  suatu peristiwa, gejala, kejadian yang terjadi sekarang ini. Penelitian deskriptif memberikan perhatian pada  masalah  yang  aktual  sebagaimana  terjadi  pada  saat  penelitian  dilakukan.  Menggunakan penelitian  deskriptif,  peneliti  berusaha  mendeskripsikan  kejadian  dan  peristiwa  yang  menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakukan khusus terhadap peristiwa tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sejak awal tahun 2020 Indonesia dihadapkan sebuah pemberitaan bahwa terdapat 2 orang yang telah terinfeksi Virus Covid-19 sehingga hal itu sangat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup  manusia  dikarenakan  virus  ini  sangat  berbahaya  yang  mana  awalnya  dapat  menyebar melalui  tetesan  pernapasan  ketika  seseorang  batuk,  bersin  hingga  berinteraksi  dengan  lawan bicara. Terkait pemasyarakatan, telah keluar kebijakan terkait upaya pencegahan, penanggulangan dan penanganan Covid-19 di ruang lingkup Lapas maupun Rutan, yakni Peraturan Menteri Hukum dan  Hak  Asasi  Manusia  Nomor  10  Tahun  Tahun  2020  tentang    Pemberian  Asimilasi  dan  Hak Integrasi Bagi Narapidan dan Anak Dalam Pencegahan dan Penaggulangan Penyebaran Covid-19 dengan  keluarnya  kebujakan  tersebut  sebanyak  69.006  Narapidana  dikeluarkan  di  seluruh  UPT Indonesia.
Kemudian  terdapat  perubahan  atas  peraturan  sebagai  penyempurna  dari  peraturan sebelumnya  yakni  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Nomor  32  Tahun  2020 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat Bagi Anak Dan Narapidana Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19  di  peraturan  tersebut  sebanyak  21.248  Narapidana  di  seluruh  Indonesia.  Kemudian, Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 beberapa poin mengalami penyempurnaan. Di antaranya yakni terkait syarat dan tata cara pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi, pembatasan bagi tindak kejahatan tertetnu, mengakomodir pemberian hak terhadap Warga Negara Asing, serta penerbitan Surat  Keputusan  Online,  yang  akan  terakomodir  dalam  Sistem  Database  Pemasyarakatan. Asimilasi tidak akan diberikan kepada Narapidana dan Anak yang melakukan tindak pidana terkait narkotika,  prekusor  narkotika  dan  psikotropika,  terorisme,  korupsi,  kejahatan  atas  keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya. Selain  itu,  asimilasi  juga  tidak  diberikan  kepada  narapidana  dan  anak  dengan  tindak  pidana
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
pembunuhan Pasal 339 dan Pasal 340, pencurian dengan kekerasan Pasal 365,  kesusilaan Pasal 285 sampai dengan Pasal 290 KUHP, serta kesusilaan terhadap Anak sebagai korban Pasal 81 dan Pasal 82 UU Nomor 35 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Kemudian terdapat perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian  Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat Bagi Anak Dan Narapidana Dalam Rangka Pencegahan  dan  Penanggulangan  Covid-19.    Yang  mana  sampai  dengan  bulan  Agustus  2021 sebanyak 8.135 Narapidana diberikan program asimilasi.
Menurut World Health Organization (WHO), pada Maret 2020 Indonesia pertama kalinya mendapatkan  beberapa  korban  yang  ikut  terpapar  oleh  Virus  Covid-19  dan  menetapkan  bahwa Covid-19  telah  berstatus  pandemi  serta  akan  menyebabkan  penularan  secara  global.  Sehingga pemerintah  Indonesia  melalui  Keputusan  Presiden  RI  Nomor  12  Tahun  2020  pada  tanggal  13 Maret 2020 telah menetapkan bahwa Virus Covid-19 merpakan bencana non alam. Dari waktu ke waktu,  bahwa  penyebaran  Virus  Covid-19  semakin  meningkat  dan  menimbulkan  korban  jiwa. Berbagai kebijakan pemerintah telah dilakukan dalam mengurangi tingkat pneyebaran Covid-19. Hingga Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021, menetapkan Pembebasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dengan melakukan pembatasan untuk menekan laju penyebaran Covid-19 dengan membebaskan narapidana sesuai dengan Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan  Tata  Cara  Pemberian  Asimilasi,  Pembebasan  Bersyarat,  Cuti  Menjelang  Bebas  dan  Cuti Bersyarat Bagi Anak Dan Narapidana Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19. Hal ini didasarkan adanya kekhawatiran pemerintah terhadap penyebaran virus Covid-19 di ruang lingkup Lapas atas pertimbangan utama yaitu overcrowded yang bertentangan dengan kebijakan untuk  melakukan  penerapan  Physical  Distancing  sebagai  upaya  untuk  mencegah  penularan Covid19. Saat ini, Lapas Klas II A Bengkulu memiliki jumlah penghuni sebanyak 575 narapidana dengan kapasitas 270 narapidana termasuk salah satu Lapas yang memiliki kondisi overcrowded mencapai 201,9%
Berbagai penyebab overcrowded hunian di Lapas Klas II A Bengkulu, karena faktor-faktor sebagai berikut:
a.  Adanya  Peraturan  Pemerintah  Nomor  99  Tahun  2012  perubahan  kedua  atas    Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cra Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyaraakatan  berisi  tetang  ketentuan  khusus  pemberian  hak  terhadap  narapidana  tindak pidana khusus, seperti tindak pidana narkotika, korupsi diatas 5 (lima) tahun, dan terorisme.
b.  Adanya  UU  RI  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika,  seharusnya  untuk  pemakai dikenakan pasal pemakai bukan pasal pengedar yang dikenakan diatas 5 (lima) tahun, sehingga bukan di pidana penjara yang dikenakan melainkan di rehabilitasi.
c. Penahanan pra persidangan  yang berlebihan terhadap kejahatan tindak pidana ringan akibat dari penentuan putusan hakim bahwa pemidanaan penjara akan memberikan efek jera terhadap pelaku.
Berdasarkan faktor-faktor diatas Lapas Klas II A Bengkulu turut melaksanakan kebijakan Permenkumham  Nomor  32  Tahun  2020  tentang  Syarat  dan  Tata  Cara  Pemberian  Asimilasi, Pembebasan  Bersyarat,  Cuti  Menjelang  Bebas  dan  Cuti  Bersyarat  Bagi  Anak  Dan  Narapidana Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 sehingga terdapat beberapa narapidana yang  diberikan  program  asimilasi  dengan  cara  dirumahkan  dengan  melalui  syarat  untuk  dapat melasanakan  program  Asimilasi  dimulai  per  1  April  2020.  Indonesia  telah  menjamin  hak-hak
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
narapidana pada saat menjalani masa hukuman di Lapas sebagaimana telah diatur dalam Pasal 14 ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1995  tentang  Pemasyarakatan.  Terkait  dengan  hak, beberapa  diantaranya  narapidana  memiliki  hak  untuk  melakukan  Asimilasi,  Cuti  Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat, dan Cuti Menjelang Bebas. Untuk mendapatkan hak tersebut narapidana harus melalui persyaratan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dalam Pasal  37  ayat  (1)  bahwa  Asimilasi  diberikan  melalui  prosedur  tertentu  yakni  setiap  narapidana setelah menjalani masa pidana ½ (satu per dua) masa pidana, dapat mengikuti program  dengan baik dan berkelakuan baik.
Dalam  fenomena  yang  terjadi  sekarang,  Indonesia  ikut  merasakan  dampak  dari    akibat pandemi  covid-19,  sehingga  pemerintah  melalui  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia melakukan  sebuah  upaya  preventif  dalam  menekan  laju  penyebaran  virus  covid-19  di  Lapas. Sehingga  dikeluarkannya  Keputusan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Nomor  M.HH- 19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Asimilasi  dan  Integrasi  dalam  Ranka  Pencegahan  dan  Penganggulangan  Penyebaran  Covid-19. Dengan demikian, telah keluar kebijakan terkait pengeluaran narapidana yakni Permenkumham Nomor  10  Tahun  2020  dan  Permenkumham  Nomor  32  Tahun  2020  sebagai  penyempurna  dari peraturan  sebelumnya.  Adapun  syarat  pengeluaran  Narapidana  dan  Anak  melalui  asimilasi tertuang dalam Ketentuan Umum Pasal 4 ayat (1) Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 sebagai berikut:
a.  Berkelakuan  baik  dinuktikan  dengan  tidak  sedang  menjalani  hukuman  disiplin  dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir;
b. Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik;
c. Telah menjalani ½ (satu per dua) masa pidana.
Dalam pasal 4 tersebut bahwa narapidana yang akan melaksanakan asimilasi covid19 juga diwajibkan  untuk  melampirkan  dokumen  yang  mana  tertera  dalam  Pasal  5  ayat  (1) Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020.
Berdasarkan dari sistem database pemasyarakatan Lapas Klas II A Bengkulu per 1 Agustus 2021  narapidana  yang  mendapatkan  asimilasi  dan  integrasi  karena  covid19  sebanyak  376 narapidana, dengan rincian:
a. 279 orang dengan status klien asimilasi dan;
b. 97 orang dengan status klien yang telah mendapatkan program integrasi  (PB, CB dan CMB
Berdasarkan  dari  uraian  jumlah  narapidana  yang  mendapatkan  program  asimilasi  dan integrasi  masih  terdapat  4  orang  yang  melakukan  pelanggaran  atau  pengulangan  tindak  pidana khusus selama menjalani program asimilasi. selama diberlakukan kebijakan program asimilasi dari tahun 2020, jumlah narapidana (klien) yang melakukan tindak pidana kembali sebanyak 4 orang yang mana 2 orang dengan tindak pidana narkotika, 1  orang tindak pidana pencurian, dan 1 orang tindak pidana penadahan
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Terkait  dengan  kebijakan,  hal  ini  dapat  memunculkan  kontra  dari  masyarakat.  Banyak masyarakat  menilai  bahwa  kebijakan  ini  akan  menimbulkan  keresahan  ditengah  masyarakat dikarenakan  narapidana  yang  telah  dibebaskan  nantinya  tidak  menutup  kemungkinan  untuk kembali  melakukan  tindak  pidana.  Seperti  fenomena  yang  terjadi  saat  pandemu  covid-19  yang memiliki  dampak  dalam  aspek  ekonomi.  dikarenakan  hal  ini  disebabkan  adanya  PP  Nomor  21 Tahun  2020  tentang  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  (PSBB)  dalam  Rangka  Percepatan Penanganan Covid-19. Dengan melarang segala kegiatan atau aktivitas di ruang lingkup kerja yang pada akhirnya sebagian masyarakat mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena usaha yang  dijalankan  tidak  berjalan  dengan  lancar  seperti  biasanya.  Sehingga  hal  ini  yang  menjadi alasan  masyarakat  kontra  dengan  kebijakan  yang  dikeluarkan  karena  hanya  akan  menambah tingkat jumlah kriminalitas semakin mengalami kenaikan.
Ada  beberapa  alasan  faktor  yang  penulis  dapatkan  pada  saat  melakukan  penelitian sehingga narapidana melakukan pengulangan tindak pidana, antara lain:

## Faktor Eksternal

## 1. Faktor Ekonomi
Faktor  ini  merupakan  faktor  yang  paling  sering  menjadi  alasan  bagi  warga    negara Indonesia  yang  memiliki  tingkat  finanasial  kebawah  melakukan  tindak  pidana.  Dengan adanya kebijakan PSBB membuat seluruh sector ekonomi semakin mengalami penururnan, perusahaan-perusahaan  yang  pada  awalnya  memiliki  banyak  karyawan  semakin mengalami penyusutan dari hasil yang didapatkan sehingga mengalami gulung tikar yang berimbasterhadap karyawan berujung pada kebijakan pemutusan hubungan kerja (PHK). Sehingga  sebagian  masyarakat  Indonesia  tidak  memiliki  pekerjaan  atau  pengangguran. Hubungan dengan narapidana yang sedang menjalani asimilasi, mereka pada saat keluar dari  Lapas  akan  mendapatkan  suatu  gambaran  nyata  bahwa  kehidupan  selama  mereka dibebaskan jauh berbeda, mereka akan kesulitan mendapatkan pekerjaan ditambah dengan latar belakang mereka masih sebagai narapidana, jika ingin memulai suatu usaha mereka akan membutuhkan modal yang cukup banyak kemudian bagi mereka yang tidak sanggup dengan  realita  yang  mereka  hadapi  pada  akhirnya  mereka  menemukan  pilihan  untuk melakukan tindak pidana kembali untuk mendapatkan hasil dengan jalan yang cepat dan instan.

## 2. Minim Keterampilan
Napi  yang sedang menjalani program asimilasi yang ingin memenuhi kebutuhan pribadi maupun  keluarganya  mesti  memiliki  modal  keterampilan  dalam  dirinya.  Dengan  modal keterampilan tersebut narapidana bisa memiliki peluang untuk dipekerjakan atau membuka usaha  baru.  Namun  terkadang,  terdapat  narapidana  yang  minim  atau  sama  sekali  tidak memiliki keterampilan pada saat sedang menjalani proses asimilasi. Sehingga terkadang muncul  di  dalam  pikiran  mereka  untuk  melakukan  tindak  pidana  kembali  demi mendapatkan hasil keuntungan yang cepat dan juga instan.
3. Stigma dari masyarakat
Dalam  konsep  ini  dikenal  sebagai  labelling,  mantan  narapidana  yang  kembali  berbaur ditengah masyarakat tidak akan terlepas dengan labelling. Labelling terhadap narapidana terjadi  melalui  perbuatan  maupun  ucapan  yang  diberikan  terhadap  mantan  narapidana
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
tersebut. Sering bagi mantan narapidana menganggap mereka akan terus di stigma atau di cap  oleh  seseorang  sehingga  mengakibatkan  munculnya  rasa  pesimis  dan  enggan  untuk berinteraksi  dengan  baik  Hal  tersebut  membuat  masyarakat  mempertimbangkan  untuk mempekerjakan  mereka  atau  misalnya  memberikan  modal  usaha  kepada  mereka  untuk kembali  memulai  kehidupan  baru  dikarenakan  masih  khawatir  dengan  kejiwaan  mereka seperti itu yang mengkhawatirkan mantan narapidana kembali mengulangi tindak pidana.
4. Faktor Lingkungan
Salah satu faktor yang juga memiliki pengaruh besar terhadap seseorang melakukan tindak pidana yakni dikarenakan oleh faktor lingkungan, lingkungan yang buruk dapat membuat lingkungan tersebut rawan akankejahatan. Dan narapidana yang ketika dihadapkan dunia luar kembali setelah lama di Lapas jika masih ikut bergaul dengan teman sebelumnya atau menempati  sebuah  lingkungan  yang  rawan  akan  kejahatan  tidak  menutup  kemungkinan untuk kembali berulah atau mengulangi tindak pidananya kembali

## Faktor Internal

## 5. Faktor Intrinsik
Pada dasarnya pasti terdapat manusia memiliki kejiwaan yang tidak bisa diubah atau tetap melakukan perbuatan yang meresahkan walaupun tau apa resiko yang akan di hadapinya. Kemudian  setiap  manusia  pun  memiliki  cara  untuk  mengontrol  dirinya,  dikarenakan memiliki tingkat toleransi terhadap pengendalian diri sendiri yang berbeda pula. Seseorang yang memiliki tingkat control diri yang rendah, ia akan sangat mudah untuk dipengaruhi oleh kondisi lingkungan sekitarnya sehingga hal tersebut menyebabkan mantan narapidana kembali  melakukan  pengulangan  tindak  pidana.  Melihat  pengaruh  yang  ditimbulkan, pembebasan  narapidana  seperti  asimilasi  covid,  jangan  hanya  difokuskan  untuk pencegahan penyebaran covid-19 di ruang lingkup Lapas, melainkan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan itu sendiri agar narapidana yang sedang menjalankan program asimilasi menjadi  lebih  baik  dan  tidak  mengulangi  tindak  pidana  kembali.  Kemudian  dari  segi keimanan,  perbuatan  jahat  hanya  dilakukan  oleh  seseorang  yang  kurang  memiliki keimanan,  seseorang  yang  memiliki  tingkat  keimanan  ke  bawah  dipastikan  sulit  untuk mengontrol  dirinya  karena  tindak  dapat  membedakan  mana  perbuatan  baik  ataupun perbuatan yang buruk.
Terkait  dengan  berulahnya  kembali  narapidana,  sehingga  dengan  hal  ini  Pembimbing Kemasyarakatan (PK Bapas) memiliki peranan penting dalam memberikan suatu bimbingan dan pengawasan  terhadap  narapidana  yang  sedang  menjalankan  asimilasi  selama  pandemi  covid-19 agar tidak kembali  mengulangi  tindak pidana dan dapat  diterima kembali ditengah masyarakat. Hal  ini  terdapat  dalam  Permenkumham  Nomor  41  Tahun  2017  bahwa  Pejabat  Fungsional Pembimbing  Kemasyarakatan  (PK)  adalah  PNS  yang  diberikan  tugas,  tanggung  jawab,  dan wewenang  untuk  melaksanakan  kegiatan  bimbingan  kemasyarakatan.Terkait  dengan  kondisi covid, pengeluaran narapidana melalui program asimilasi dan integrasi mempersyaratkan bagi PK untuk senantiasa terus melakukan pembimbingan dan pengawasan secara dalam jaringan (daring). Pengawasan  secara  daring  yang  dilakukan  oleh  PK  yakni  dengan  berbasis  teknologi  informasi dengan cara menghubungi klien dengan menggunakan via telpon, sms, whatsapp, maupun video call.  Dengan  kata  lain,  melalui  daring  sebagai  bentuk  upaya  pengawasan  yang  tetap  dijalankan oleh  PK  Bapas,  namun  disisi  lain  dengan  pengawasan  daring  terdapat  kendala  sehingga
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
pengawasan tidak berjalan dengan optimal sehingga  mengakibatkan pengulangan tindak pidana kembali bagi para narapidana.
Dalam melakukan pengawasan, hal tersebut tidak serta merta dilimpahkan semua ke PK namun  terdapat  beberapa  pihak  yang  memiliki  tanggung  jawab  dalam  melakukan  pengawasan terhadap klien, seperti :
a.  Keluarga  klien;  b.  Petugas  pemasyarakatan  (wali/pengasuh);  c.  Masyarakat  sekitar;  d. Pemerintah daerah setempat; dan e. Aparat penegak hukum.
Sebelum  mendapatkan  persetujuan  untuk  mendapatkan  program  asimilasi,  pihak  Lapas maupun  Bapas  meminta  persetujuan  terhadap  keluarga  narapidana  tersebut  untuk  dijadikan sebagai penjamin, apabila pihak keluarga menolak untuk menyetujui hal tersebut maka pengajuan asimilasi covid-19 ditolak atau tidak dapat diproses. Melalui persetujuan tersebut keluarga yang nantinya  akan  mempertanggungjawabkan  dalam  membimbing  maupun  mengawasi  narapidana selama  melaksanakan  proses  asimilasi  dengan  menjamin  baik  maupun  buruknya  narapidana tersebut  setelah  keluar  Surat  Keputusan  (SK).  Narapidana  diwajibkan  untuk  melapor  dan mendapatkan  bimbingan  dari  PK  di  Bapas,  wajib  lapor  tersebut  dapat  dilakukan  seminggu  1x. Menurut salah satu PK Bapas di Lapas Klas II A Bengkulu menyebutkan apabila terdapat keluarga sebagai  penjamin  dan  tidak  melaksanakan  tugasnya  dengan  memberikan  bimbingan  dan pengawasan narapidana seperti halnya narapidana yang kembali melakukan pengulangan tindak pidana kembali maka, penjamin tersebut maka tidak akan dikenakan sanksi karena pada dasarnya belum  ada  peraturan  perundangundanganmengenai  sanksi  apa  yang  akan  ditanggung  bagi penjamin  apabila  lalai  menjalankan  kewajibannya  dalam  memberikan  bimbingan  maupun pengawasan  Namun  jika  klien  melakukan  pelanggaran  syarat  umum  yakni  dengan  melakukan kembali pelanggaran hukum dan syarat khusus seperti menimbulkan keresahan dalam masyarakat, tidak melaksanakan wajib lapor sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut, dan tidak melaporkan perubahan alamat tempat tinggal maka PK Bapas berhak untuk mencabut keputusan asimilasi dan integrasi dari klien tersebut. Terkait dengan Permenkumham 32 Tahun.
Sebelum dilakukannya pencabutan keputusan asimilasi dan integrasi terhadap pelanggar, maka PK perlu melakukan suatu penindakan. Yakni dengan melakukan peningkatan bimbingan, terkait pencabutan program asimilasi dalam Surat Edaran Nomor PAS-19 516.PK.01.04.06 Tahun 2020, melalui mekanisme seperti berikut:
a. Ka.Bapas melakukan pencabutan sementara terhadap pelaksanaan  asimilasi berdasarkan rekomendasi siding TPP dengan terhadap laporan hasil pengawasan;
b.  Ka.Bapas  melaporkan  ke  Kalapas  untuk  melakukan  pengusulan  pencabutan  asimilasi dengan  melampirkan  data  dukung  pelanggaran  dan  surat  keputusan  pencabutan sementara;
c. Kalapas menetapkan surat keputusan terkait pencabutan asimilasi;
d. Ka.Bapas melakukan koordinasi dengan kepolisian dan kejaksaan setempat dalam hal pengembalian klien ke Lapas/LPKA/Rutan.
Terkait  pemberian  sanksi  apabila  klien  asimilasi  melakukan  pengulangan  tindak  pidana maka langkah yang dilakukan yakni dengan mengembalikan klien ke Lapas/LPKA/Rutan dengan melakukan koordinasi dengan kepolisian dengan memberikan hukuman tutupan sunyi (strafsel).

## PENUTUP
Berdasarkan  rumusan  masalah,  hasil  penelitian  dan  pembahasan  tentang  faktor  faktor pengulangan tindak pidana kembali dalam pelaksanaan program asimilasi covid-19 di Lapas Klas IIA Bengkulu, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut.
Pelaksaan  pemberian  asimilasi  covid-19  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Klas  II  A dikarenakan  masalah  overcrowded  membuat  penyebaran  covid-19  dapat  meluar  dengan cepat.  Sehingga  pemberian  asimilasi  tersebut  didasari  oleh  Permenkumham  Nomor  32 Tahun 2020 tentang Syarat  dan  Tata Cara Pemberian Asimilasi,  Pembebasan Bersyarat, Cuti  Menjelang  Bebas,  Dan  Cuti  Bersyarat  Bagi  Narapidana  Dan  Anak  Dalam  Rangka Pencegahan  dan  Penanggulangan  Penyebaran  Covid-19.  Kebijakan  tersebut  mendapat tanggapan kontra dari masyarakat, karena mereka menganggap bahwa kebijakan tersebut akan  memiliki  pengaruh  bahwa  narapidana  akan  mengulangi  tindak  pidana  mereka kembali. Keadaan sekarang sebagian masyarakat juga turut merasakan dampaknya, yakni mendapatkan  Pemutusan  Hubungan  Kerja  (PHK)  sehingga  juga  berasumsi  dengan pengeluaran narapidana akan meningkatkan tingkat kriminalitas. Faktanya, pengulangan tindak  pidana  narapidana  memiliki  bermacam  motif  seperti:  factor  ekonomi,  minim keterampilan,  stigma  masyarakat,  factor  lingkungan  dan  karena  factor  dari  dalam  diri mereka. Sehingga peran bapas sangat diperlukan dalam melakukan pembimbingan maupun pengawasan  terhadap  klien  asimilasi.  Narapidana  yang  melakukan  pelanggaran  dengan melakukan  pengulangan  tindak  pidana,  akan  mendapatkan  tindakan  selain  pencabutan surat keputusan asimilasi, kemudian pihak Lapas bekerja sama dengan pihak Kepolisian untuk memberikan tutupan sunyi (strafsel).

## Saran
Adapun saran yang bisa diberikan berdasarkan kesimpulan yang telah diberikan:
1.  Pihak  lapas  yang  memiliki  kewenangan  untuk  memberikan  program  asimilasi  sesuai dengan Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi,  Pembebasan  Bersyarat,  Cuti  Menjelang  Bebas,  Dan  Cuti  Bersyarat  Bagi Narapidana  Dan  Anak  Dalam  Rangka  Pencegahan  dan  Penanggulangan  Penyebaran Covid-19  senantiasa  terus  memberikan  sosialisasi  dengan  mengingatkan  terus  kepada keluarga inti narapidana yang sedang menjalankan program asimilasi dan implikasi apabila jika  terjadinya  suatu  pelanggaran.  Dikarenakan  keluarga  inti  sangat  berpengaruh  bagi narapidana (klien) dalam menyerap nasihat maupun wejangan dari orang terdekat seperti orang tua, pasangan maupun anak dari narapidana (klien).
2.  Pihak  lapas  meminta  dukungan  untuk  bekerja  sama  dengan  instansi  terkait    seperti Kejaksaan,  Kepolisian  dan  masyarakat  setempat  untuk  selalu  memantau  segala  perilaku dan kegiatan narapidana (klien) mengingat potensi pengulangan tindak pidana dapat terjadi kembali.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Totok  Sugiarto,  S.  M.  (2017).  PENGANTAR  KRIMINOLOGI.  Surabaya,  Jawa  Timur:  Jakad Media Publishing.
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
B.Uno, H. (2021). Teori motivasi dan pengukuran: Analisis di bidang pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara.
AZIS,  A.  L.  (2017).  PENGARUH  MOTIVASI  INTRINSIK  DAN  MOTIVASI  EKSTRINSIK. MAKASSAR.  Asshiddiqie,  J.  (2000). Hukum  Dalam  Jagat  Ketertiban  Umum. Jakarta: UKI Press.
Suwarsono, S. ( 2016). PENGANTAR PENELITIAN KUALITATIF. 8. H, H. (2014). Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta: Salemba Humanika Milala, P. A. (2020). Peran Jaksa Dalam Melaksanakan Pengawasan Terhadap Narapidana Yang Sedang  Menjalani  Pelepasan  Bersyarat  Berdasarkan  Undangundang  No.16  Tahun 2004 Tentang Kejaksan Republik Indonesia. Medan: Universitas Sumatera Utara

## Artikel Jurnal
Anisah, A. (2016). PELAKSANAAN PEMBINAAN ASIMILASI TERHADAP NARAPIDANA LAPAS KLAS II A PADANG. PADANG
Annissha  Azzahra  Wurnasari,  M.  D.  (2020).  DAMPAK  ASIMILASI  NARAPIDANA TERHADAP  MARAKNYA  KRIMINALITAS  DITENGAH  PANDEMI  COVID-19. SEMINAR NASIONAL & CALL FOR PAPER, 26.
Anwar,  M.  (2020).  Asimilasi  dan  Peningkatan  Kriminalitas  Di  Tengah  Pembatasan  Sosial Berskala Besar Pandemi Corona. Buletin Hukum dan Keadilan, 105.
AZIS,  A.  L.  (2017).  PENGARUH  MOTIVASI  INTRINSIK  DAN  MOTIVASI  EKSTRINSIK. MAKASSAR.
Firmansyah, R. (n.d.). Konsep Dasar Asimilasi dan Akulturasi Dalam Pembelajaran Budaya.
Hardiyanto, R. (APRIL, 2020). LANGKAH –LANGKAH STRATEGIS UNTUK MENCEGAH PANDEMI  COVID-19  DI  LEMBAGA  PEMASYARKATAN  INDONESIA.  JURNAL PENDIDIKAN KESEHATAN,, 43 -55.
Hasanah, H. (2016). TEKNIK-TEKNIK OBSERVASI. Jurnal at-Taqaddum, 46.
Lila Afrida, F. I. (September 2020). KONTRA MASYARAKAT TERHADAP MENINGKATNYA  KRIMINALITAS  PASCA  ASIMILASI  NARAPIDANA DAMPAK COVID-19. JURNAL ILMU HUKUM, 273.
Nugroho,  W.  (2019).  PENGARUH  LAYANAN  MEDIASI  TERHADAP  PERILAKU BULLYING. Jurnal Medi Kons, 114.
Patuju,  L.  (Desember  2016).  RESIDIVIS  DALAM  PERSPEKTIF  SOSIOLOGI  HUKUM. JURNAL HUKUM VOLKGEIST, 114.
Prabowo, A. (2018). Pembinaan Keagamaan Bagi Narapidana. Lampung
Rahmi,  S.  (2017).  Pelaksanaan  Pembinaan  Narapidana  Sebagai  Upaya  Reintegrasi  Sosial  di Rumah Tahanan Negara Klas II A Padang Panjang. Padang.