ISLAMIC BANKING Volume 1 Nomor 1 Edisi Perdana Agustus 2015 │   31

## GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM LEMBAGA
KEUANGAN ISLAM
Oleh: Choiriyah
Dosen Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syari’ah (STEBIS) IGM Palembang Email: choi@stebisigm.ac.id

## ABSTRAK
Kajian isu atas pengelolaan lembaga sangat penting dalam menguatkan perkembangan lembaga  keuangan  syariah.  Isu  isu  yang  menjadi  perhatian  adalah  eksistensi  Dewan Pengawas Syariah, beberapa kasus sengketa keuangan syari’ah dan kekuatan sumber daya  manusia  muslim  dalam  bank  dan  lembaga  keuangan  islam  lainnya  menjadi sebuah perhatian.
Keyword : Good Corporate Governance , Lembaga Keuangan Islam .

## DASAR PEMIKIRAN
Hampir  di  seluruh  belahan  dunia,  istilah Good  Corporate  Governance yang selanjutnya sering disingkat dalam kajian ini dengan GCG menjadi isu yang penting dan menarik. Penting karena Pertama , GCG merupakan salah satu kunci sukses perusahaan untuk  tumbuh  dan  menguntungkan  dalam  jangka  panjang,  sekaligus  memenangkan persaingan  bisnis  global. Kedua ,  krisis  ekonomi  di  kawasan  Asia  dan  Amerika Latinyang diyakini muncul karena kegagalan penerapan GCG.
Isu  mengenai  GCG  sebelum  krisis  ekonomi  melanda  Indonesia  sebenarnya cenderung  tidak  menarik  untuk  diperbincangkan.  Meskipun  demikian,  sebenarnya istilah  GCG  bukanlah  hal  baru.  Perusahaan-perusahaan  besar  yang  mencatatkan diripada  bursa  saham  dan  perusahaan-perusahaan  multinasional,  telah  mendikusikan GCG terlebih dahulu. Namun harus diakui, bahwa praktik GCG itu sendiri masih sangat terbatas sehingga terjadi krisis pada tahun 1997.
Pemahaman  tersebut  menegaskan  bahwa  korporat-korporat  Indonesia  belum menjalankan tata kelola yang baik. Survey dari Booz Allen Hamilton Inc. di Asia Timur pada  tahun  1998  menunjukkan  bahwa  Indonesia  memiliki  indeks Corporate Governance (CG)  paling  rendah  dengan  skor  2,88  jauh  dibawah  Singapura  (  8,93  ), Malaysia ( 7,72 ) dan Thailand ( 4,89 ). Rendahnya kualitas GCG korporasi-korporasi di Indonesia diduga menjadi pemicu kejatuhan perusahaan-perusahaan tersebut (Tri, Jurnal Ekonomi Islam La Riba Vol 7 No 1 Juli 2013. Hal. 16).
Tahun  1998, The  Organization  foe  Economic  Cooperation  and  Development (OECD)  mengeluarkan  seperangkat  prinsip-prinsip  GCG  yang  dikembangkan  secara

## 32   │
Choiriyah GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM LEMBAGA KEUANGAN ISLAM
umum,  hal  ini  mengingat  bahwa  prinsip-prinsip  GCG  ini  disusun  untuk  digunakan sebagai  referensi  di  berbagai  negara  yang  mempunyai  karakteristik  sistem hukum,budaya,  serta  lingkungan  yang  berbeda.  Prinsip  yang  universal  tersebut  akan dapat  dijadikan  pedoman  oleh  semua  negara  ataupun  perusahaan,  tetapi  harus diselaraskan  dengan  sistem  hukum,  peraturan-peraturan/undang-undang  maupun  nilai- nilai yangberlaku di negara masing-masing bilamana diperlukan.
CG  yang  baik  diakui  penting  oleh  para  ahli  ekonomi  Islam  untuk  semua korporasi,  tetapi  ia  lebih  penting  lagi  untuk  lembaga  keuangan  syariah.  Disini  CG mempunyai  makna  khusus  karena  ada  kesepakatan-kesepakatan  bahwa  lembaga- lembaga keuangan syariah harus menjadi  bagian dari cita paradigmatis pengembangan sistem  keuangan  dan  sistem  keuangan  Islam  yang  menekankan  muatan  moral  dalam semua perilaku usaha dan transaksi (Frank E.Vogel dan Samuel L. Hayes. 2007).
Sehubungan  dengan  hal  tersebut,  penerapan  GCG  telah  menjadi  kewajiban semua Bank yang beroperasi di Indonesia. Hal ini ditandai dengan munculnya Peraturan Bank  Indonesia  (PBI)  No.  8/4/2006  yang  kemudian  diubah  dengan  PBI  Nomor 8/14/2006  tentang  pelaksanaan  GCG  bagi  bank  umum  dan  PBI  No.  11/33/2009  yang mengatur pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit  Usaha Syariah (UUS) di Indonesia. Tetapi yang menjadi pertanyaan mendasar ialah bagaimana sebuah bank,    khususnya  bank  syariah  di  Indonesia  dapat  mengembangkan Corporate governance yang  sungguh-sungguh  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  identitasnya  yang khusus seperti yang digagas oleh pemikir pemikir ekonomi Islam. Hal ini penting untuk ditekankan  mengingat  perbankan  syariah  memiliki  karakteristik  tertentu  yang meniscayakan Corporate governance yang sesuai dengan karakteristiknya tersebut (Tri, Jurnal Ekonomi Islam La Riba Vol 7 No 1 Juli 2013. Hal. 17).

## PEMAHAMAN
Penggalian  data  dalam  mendefinisikan Good  Cooperate  Governance (GCG) mengalami  problem  terutama  memaknai  yang  dapat  mengakomodasi  berbagai kepentingan.  Tidak  terbentuknya  definisi  yang  dapat  mengakomodasi  semua  pihak disebabkan  karena  cakupan  GCG  yang  lintas  sektoral.  GCG  dapat  didekati  dengan berbagai  disiplin  ilmu,  seperti  makro  ekonomi,  akuntansi,  keuangan,  manajemen, psikologi, sosiologi dan politik.
GCG  adalah  merupakan  suatu  istilah  yang  berasal  dari  bahasa  Inggris,  yaitu good yang berarti baik, Corporate yang berarti perusahaan dan governance yang berarti pengaturan. Secara umum, istilah Good Corporate Governance diartikan dalam bahasa Indonesia dengan tata kelola perusahaan  yang baik.  Istilah ini, dalam dunia perbankan diartikan dengan tata kelola bank yang baik.
Menurut  Bank  Dunia,  CGC  adalah  aturan,  standar  dan  organisasi  di  bidang ekonomi  yang  mengatur  perilaku  pemilik  perusahaan,  direktur,  dan  manajer  serta perincian  dan  penjabaran  tugas  dan  wewenang  serta  pertanggungjawabannya  kepada
ISLAMIC BANKING Volume 1 Nomor 1 Edisi Perdana Agustus 2015 │   33
investor  (pemegang  saham  dan  kreditur).  Tujuannya  untuk  menciptakan  sistem pengendaliaan dan keseimbangan ( check and balances ) untuk  mencegah  kemungkinan penyalahgunaan sumber daya perusahaan dan tetap mendorong terjadinya pertumbuhan perusahaan.
Tata  kelola  organisasi  yang  baik  dapat  dilihat  dari  segi  mekanisme  internal organisasi  ataupun  mekanisme  eksternal  organisasi.  Mekanisme  internal  lebih  fokus kepada  bagaimana  pimpinan  suatu  organisasi  mengatur  jalannya  organisasi  sesuai dengan  prinsip-prinsip  diatas.  Sedangkan,  mekanisme  eksternal  lebih  menekankan kepada bagaimana interaksi organisasi dengan pihak eksternal berjalan secara harmoni tanpa  mengabaikan  pencapaian  tujuan  organisasi  (Tri,  Jurnal  Ekonomi  Islam  La  Riba Vol 7 No 1 Juli 2013).
Organization  for  Economic  Co-Operation  and  Development (OECD) mendefinisikan  GCG  dengan  sekumpulan  hubungan  antara  pihak  manajemen perusahaan, board dan  pemegang  saham  dan  pihak  lain  yang  mempunyai  kepentingan dengan  perusahaan.  Dalam  GCG  disyaratkan  adanya  struktur,  perangkat  untuk mencapai  tujuan  dan  pengawasan  atas  kinerja.  Implementasi  GCG  yang  baik  dapat memberikan  perangsang  atau  insentif  yang  baik  bagi board dan  manajemen untukmencapai  tujuan  yang  merupakan  kepentingan  bersama  (Widyaastuti, Journal Panutan Bisnis, Volume 4, Nomor, 2001).
Peraturan  Menteri  Negara  Badan  Usaha  Milik  Negara  (BUMN)  menyebutkan bahwa  GCG  adalah  prinsip-prinsip  yang  mendasari  suatu  proses  dan  mekanisme pengelolaan  perusahaan  berlandaskan  peraturan  perundang-undangan  dan  etika berusaha. Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan nilai perusahaan agar memiliki daya saing  yang  kuat,  baik  secara  nasional  maupun  internasional,  sehingga  mampu mempertahankan keberadaannya dan hidup  berkelanjutan untuk  mencapai  maksud dan tujuan perusahaan.
Bank  Indonesia  menerangkan  bahwa  GCG  adalah  suatu  tata  kelola  bank  yang menerapkan lima prinsip, yaitu:
1. Transparansi adalah keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan,
2. Akuntabilitas  adalah  kejelasan  fungsi  dan  pelaksanaan  pertanggungjawaban  organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif,
3. pertanggungjawaban  adalah  kesesuaian  pengelolaan  bank  dengan  peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat,
4. profesional  yaitu  memiliki  kompetensi,  mampu  bertindak  obyektif  dan  bebas  dari pengaruh  atau  tekanan  dari  pihak  manapun  ( independen )  serta  memiliki  komitmen yang tinggi untuk mengembangkan bank syariah Kewajaran  yakni  keadilan  dan  kesetaraan  dalam  memenuhi  hak-hak stakeholders berdasarkan  perjanjian  dan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  (Sumber:

## 34   │ Choiriyah GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM LEMBAGA KEUANGAN ISLAM
Komite  Nasional  Kebijakan  Governance.  (2006), Pedoman  Umum  Good  Corporate Governance Indonesia . Jakata: Komite Nasional Kebijakan Governance. pp. 5-7 ).
GCG  pada  dasarnya  merupakan  suatu  sistem  yang  meliputi  input,  proses  dan Output  serta  seperangkat  peraturan  yang  mengatur  hubungan  antara stakeholder terutama  dalam  arti  sempit  hubungan  antara  pemegang  saham,  dewan  komisaris  dan dewandireksi demi tercapainya tujuan perusahaan.
GCG dimaksudkan untuk mengatur hubungan-hubungan tersebut dan mencegah terjadinya penyimpangan dalam menerapkan strategi perusahaan dan untuk memastikan bahwa  apabila  terjadi  kesalahan-kesalahan  maka  akan  dapat  diperbaiki  dengan  segera. munculnya  GCG  akibat  terjadinya  kesenjangan  hubungan  yang  terjadi  dalam perusahaan dengan yang seharusnya terjadi (Fauzan, Jurnal Ekonomi Islam La Riba Vol 7 No 1 Juli 2013).
Dengan  demikian,  GCG  adalah  suatu  sistem  yang  mengatur,  mengelola  dan mengawasi proses pengendalian usaha untuk menaikkan nilai saham, sekaligus sebagai bentuk  perhatian  kepada  para  pemangku  kepentingan.  GCG  diharapkan  menjaga keseimbangan  antara  pencapaian  tujuan  ekonomi  dan  tujuan  masyarakat.  Tantangan yang  muncul  dalam  GCG  adalah  mencari  cara  untuk  memaksimumkan  penciptaan kesejahteraan  sedemikian  rupa  sehingga  tidak  membebani  ongkos  yang  tidak  perlu kepada pihak ketiga atau masyarakat.

## IMPLEMENTASI BANK SYARIAH
Seiring dengan perkembangan dunia perbankan syariah yang antara lain ditandai dengan  semakin  beragamnya  produk  perbankan  syariah  dan  bertambahnya  jaringan pelayanannya,  maka  penerapan  GCG  pada  dunia  perbankan  syariah  menjadi  semakin penting.  Pelaksanaannya  pada  dunia  perbankan  syariah  harus  berlandaskan  pada  lima prinsip  dasar  yaitu  transparansi,  akuntabilitas,  pertanggungjawaban,  profesional,  dan kewajaran (Sri, Jurnal Panutan Bisnis, Volume 4, Nomor, 2001).
Bank  syariah  harus  memastikan  bahwa  prinsip-prinsip  GCG  tersebut  telah diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di seluruh jajarannya. Penerapan prinsip-prinsip GCG  tersebut  diperlukan  untuk  mencapai  kesinambungan  usaha  ( sustainability )  bank syariah dengan tetap memperhatikan kepentingan para pemegang saham, nasabah serta pemangku  kepentingan  lainnya.  Prinsip  dasar  GCG  pada  bank  syariah  sebagaimana dideskripsikan, yaitu.
1. Transparansi
Transparansi  adalah  keterbukaan  dalam  mengemukakan  informasi  yang material  dan  relevan  serta  keterbukaan  dalam  proses  pengambilan  keputusan. Prinsip  ini  diperlukan  agar  kegiatan  bisnis  bank  syariah  berjalan  secara  objektif, profesional,  dan  untuk  melindungi  kepentingan stakeholder. Transparansi mengandung  unsur  pengungkapan  ( disclosure )  dan  penyediaan  informasi  secara
ISLAMIC BANKING Volume 1 Nomor 1 Edisi Perdana Agustus 2015 │   35
tepat  waktu,  memadai,  jelas,  akurat,  dan  dapat  diperbandingkan  serta  mudah diakses oleh pemangku kepentingan dan masyarakat.
Dalam  menerapkan  prinsip  transparansi,  bank  syariah  menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh  pemangku  kepentingan.  Bank  syariah  juga  harus  mengambil  inisiatif  untuk mengungkapkan  tidak  hanya  masalah  yang  disyaratkan  oleh  peraturan  perundang- undangan,  tetapi  juga  hal  yang  penting  untuk  pengambilan  keputusan  oleh pemegang saham, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya.

## 2. Akuntabilitas
Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ  bank  sehingga  pengelolaannya  berjalan  secara  efektif.  Akuntabilitas mengandung unsur kejelasan fungsi dalam organisasi dan cara
mempertanggungjawabkannya. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan usaha bank syariah.
Dalam menerapkan prinsip akuntabilitas, bank syariah sebagai lembaga dan pejabat  yang  memiliki  kewenangan  harus  dapat  mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan akuntabel. Untuk itu, bank syariah harus dikelola secara  sehat,  terukur,  dan  professional  dengan  memperhatikan  kepentingan pemegang saham, nasabah, dan pemangku kepentingan lain.

## 3. Responsibilitas
Responsibilitas  adalah  kesesuaian  pengelolaan  bank  dengan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  dan  prinsip-prinsip  pengelolaan  bank  yang sehat.  Prinsip  responsibilitas  atau  pertanggungjawaban  diperlukan  di  bank  syariah agar  dapat  menjamin  terpeliharanya  kesinambungan  usaha  bank  dalam  jangka panjang.
Dalam  menerapkan  prinsip  responsibilitas,  bank  syariah  harus  mematuhi peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan  ketentuan  internal  bank  serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara  kesinambungan  usaha  dalam  jangka  panjang  dan  mendapatkan pengakuan sebagai warga korporasi yang baik atau dikenal dengan good Corporate citizen . Bank syariah juga harus berpegang pada prinsip kehati ‐ hatian ( prudent ).

## 4. Profesional
Profesional yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif danbebas dari  pengaruh  atau  tekanan  dari  pihak  manapun  ( independen )  serta  memiliki komitmen  yang  tinggi  untuk  mengembangkan  bank  syariah.  Untuk  melancarkan pelaksanaan  prinsip-prinsip  GCG,  perusahaan  harus  dikelola  secara  independen

## 36   │
Choiriyah GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM LEMBAGA KEUANGAN ISLAM
sehingga  masing-masing  organ  perusahaan  tidak  saling  mendominasi  dan  tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.
Profesional  mengandung  unsur  kemandirian  dari  dominasi  pihak  laindan berlaku  objektif  dalam  melaksanakan  tugas  dan  kewajibannya.  Dalam  hubungan dengan  penerapan  prinsip  profesional,  bank  syariah  harus  dikelola  secara independen  agar  masing ‐ masing  organ  perusahaan  beserta  seluruh  jajaran dibawahnya tidak boleh saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun  yang  dapat  mempengaruhi  obyektivitas  dan  profesionalisme  dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.

## 5. Kewajaran
Kewajaranyakni  keadilan  dan  kesetaraan  dalam  memenuhi  hak-hak stakeholders berdasarkan  perjanjian  dan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.  Bank  syariah  harus  senantiasa  memperhatikan  kepentingan  pemegang saham  dan  pemangku  kepentingan  lainnya  berdasarkan  asas  kewajaran  dan kesetaraan.
Kewajaran  mengandung  unsur  perlakuan  yang  adil  dan  kesempatan  yang sama  sesuai  dengan  proporsinya.  Dalam  melaksanakan  kegiatannya,  bank  syariah harus  senantiasa  memperhatikan  kepentingan  pemegang  saham,  nasabah  dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan prinsip  kewajaran dan kesetaraan dari masing ‐ masing  pihak  yang  bersangkutan  (Sri, , Jurnal  Panutan  Bisnis,  Volume  4, Nomor, 2001).

## PERAN DEWAN SYARIAH
Peran  merupakan  suatu  pola  sikap,  nilai  dan  tujuan  yang  diharapkan dariseseorang  yang  berdasarkan  posisinya  di  masyarakat.  Posisi  ini  merupakan identifikasi dari status atau tempat seseorang dalam suatu sistem sosial dan merupakan perwujudan  aktualisasi  diri.  Menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  peran  adalah perangkat  tingkah  laku  yang  diharapkan  dimiliki  oleh  seseorang  yang  berkedudukan dalam  masyarakat.  Sedangkan,  menurut  Chaplin,  peran  adalah  fungsi  individu  atau peranannya  dalam  satu  kelompok  atau  institusi.  Menurutnya,  peran  juga  merupakan fungsi atau tingkah laku yang diharapkan ada pada individu atau yang menjadi ciri atau sifat dari dirinya.
Dalam melakukan perannya seseorang dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil. Dengan demikian, peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam  suatu  sistem.  AAOIFI  dalam Governance  Standard  for  Islamic  Finacial Institutions (GSIFI)  menjelaskan  bahwa  peran  DPS  adalah directing,  reviewing  and supervising the activities of Islamic Financial Institution in orderto ensure that they are in  compliance  with  Islamic  shari’a  rules  and  principles. Artinya,  peran  DPS  yakni
ISLAMIC BANKING Volume 1 Nomor 1 Edisi Perdana Agustus 2015 │   37
mengarahkan,  menilai,dan  mengawasi  seluruh  aktivitas  institusi  keuangan  Islam  untuk memastikan aktivitasnya sesuai prinsip dan aturan syariah. Dengan demikian, menurut AAOIFI ada tiga peran DPS di lembaga keuangan syariah,  yaitu melakukan penilaian, pengarahan dan pengawasan atas aktivitas bank  syariah agar sesuai dengan aturan dan prinsip syariah.
Selain  tiga  peran  di  atas,  DSN  MUI  menambahkan  satu  peran  DPS  yaitu melakukan  sosialisasi  dan  edukasi  kepada  masyarakat  tentang  bank  syariah  melalui media-media  yang  sudah  berjalan  di  masyarakat,  seperti  khutbah,  majelis  ta’lim, pengajian-pengajian.  Atau,  lebih  tepatnya  peran  DPS  menurut  DSN  MUI  tersebut adalah  sebagai  pihak  yang  juga  ikut  memasarkan  ( marketing )  bank  syariah  kepada masyarakat.
Memperhatikan kepada peran DPS menurut AAOIFI dan DSN-MUI, makaperan DPS dalam implentasi prinsip-prinsip GCG di bank syariah adalah sebagai berikut:
1. Directing yaitu  memberikan  pengarahan,  pemikiran,  saran  dan  nasehat  kepada direksi bank syariah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek syariah.
2. Reviewing yaitu mencermati,  memeriksa, mengkaji dan menilai implementasi fatwa DSN pada operasional bank syariah.
3. Supervising yaitu melaksanakan tugas pengawasan baik  secara aktif maupun secara pasif atas implementasi fatwa DSN pada operasional bank syariah.

## KESIMPULAN
Implementasi  GCG  di  bank  syariah  berlandaskan  lima  prinsip,  yaitu transparansi,  akuntabilitas,  pertanggungjawaban,  profesional  dan  kewajaran.  Dalam rangka  menerapkan  kelima  prinsip  tersebut,  bank  syariah  harus  memenuhi  prinsip syariah.  Karenanya,  peran  Dewan  Syari’ah  dalam  implementasi  GCG  menjadi  sangat penting  yaitumengawasi  dan  memastikan  bahwa  suatu  bank  syariah  dalam operasionalnya  telah  sesuai  dengan  prinsip  syariah.  Peran  DPS  dalam  implementasi prinsip-prinsip GCG di bank syariah adalah:
1. Memberikan pengarahan, pemikiran, saran dan nasehat  kepada direksi  bank syariah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek syariah.
2. Mencermati,  memeriksa,  mengkaji  dan  menilai  implementasi  fatwa  DSN  pada operasional bank syariah.
3. Melaksanakan  tugas  pengawasan  baik  secara  aktif  maupun  secara  pasif  atas implementasi fatwa DSN pada operasional bank syariah.
4. yaitu  melakukan  sosialisasi  dan  edukasi  kepada  masyarakat  tentang  bank  syariah melalui  media-media  yang  sudah  berjalan  di  masyarakat,  seperti  khutbah,  majelis ta’lim, pengajian-pengajian.

## DAFTAR PUSTAKA
Cahya,  Bayu  Tri, Kilas  Kebijakan  Good  Corporate  Governance  Pada  Perbankan Syariah Di Indonesia, Jurnal Ekonomi Islam La Riba Vol 7 No 1 Juli 2013
Frank  E.Vogel  dan  Samuel  L.  Hayes.  (2007). Hukum  Keuangan  Islam:  Konsep,  Teori dan Praktik , diterjemahkan oleh M. Sobirin Asnawai, Bandung: Nusamedia
Komite  Nasional  Kebijakan  Governance.  (2006), Pedoman  Umum  Good  Corporate GovernanceIndonesia . Jakata: Komite Nasional Kebijakan Governance
Faozan,  Akhmad, ImplementasiGood  Corporate  Governance  Dan  Peran  Dewan Pengawas Syariah Di Bank Syariah, Jurnal Ekonomi Islam La Riba Vol 7 No 1 Juli 2013
Widyastuti,  Sri, Dampak  Penerapan  Tata  Kelola  Perusahaan  Yang  Baik  Terhadap Kinerja Bank Umum Syariah, Jurnal Panutan Bisnis, Volume 4, Nomor, 2001