Mei 2022 e-ISSN 2622-9714

## PERAN GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA MEWUJUDKAN KAMPUNG REFORMA AGRARIA
Farah Ananda Resti 1 , Harvini Wulansari 2
1 Kantor Pertanahan Kabupaten Seruyan, Jl. Moh. Hatta No. 2, Kalimantan Tengah 2 Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Jl. Tata Bumi No. 5 Banyuraden, Yogyakarta Koresponden email: farahanandaresti@gmail.com
Naskah diterima: 12 Maret 2022; revisi: 6 April 2022; disetujui: 11 April 2022
Abstract: Agrarian reform is a process of restructuring the structure of control, ownership, use, and utilization of land that is more equitable. In carrying out the implementation of agrarian reform, the Agrarian Reform Task Force Team (GTRA) was formed. This study aims to understand the role of GTRA in the success of agrarian reform activities and the obstacles faced in implementing GTRA activities in Seruyan Regency, Central Kalimantan Province. The research method used is qualitative research  with  a  descriptive  approach.  The  data  obtained  is  the  result of  a  study  that  comes  from written  documents,  namely  the  2021  GTRA  report  data,  and,  through  interviews.  Based  on  the results of the study, it shows the role of GTRA in the success of agrarian reform activities, namely asset management and access arrangement, TORA data collection and access development, and the launching of the agrarian reform village pilot project. With the Agrarian Reform Village, it is hoped that it will be able to realize an even distribution of  the structure of control, ownership, use, and utilization  of  land  to  improve  social  justice  and  people's  welfare.  The  obstacles  faced  are  natural conditions that do not support activities, limited Human Resources (SDM), and limited budget.
Keywords : Agrarian Reform Task Force, Agrarian Reform Village, Land Redistribution
Abstrak: Reforma  agraria  merupakan  proses  penataan  kembali  struktur  penguasaan,  pemilikan, penggunaan,  dan  pemanfaatan  tanah  yang  lebih  berkeadilan.  Dalam  menjalankan  pelaksanaan reforma  agraria  maka  dibentuklah  Tim  Gugus  Tugas  Reforma  Agraria  (GTRA).  Penelitian  ini bertujuan  untuk  memahami  peran  GTRA  dalam  menyukseskan  kegiatan  reforma  agraria  serta kendala  yang  dihadapi  dalam  pelaksanaan  kegiatan  GTRA  di  Kabupaten  Seruyan  Provinsi Kalimantan  Tengah.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  kualitatif  dengan pendekatan  deskriptif.  Data  yang  diperoleh  merupakan  hasil  telaah  yang  berasal  dari  dokumen tertulis yaitu data laporan GTRA Tahun 2021 dan melalui wawancara. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan peran GTRA dalam menyukseskan kegiatan reforma agraria yakni penataan aset dan penataan akses, pendataan TORA dan pengembangan akses, pencanangan Pilot Project Kampung reforma  agraria.  Dengan  adanya  Kampung  Reforma  Agraria,  diharapkan  dapat  mewujudkan pemerataan  struktur  penguasaan,  pemilikan,  penggunaan  dan  pemanfaatan  tanah  untuk meningkatkan  keadilan  sosial  dan  kesejahteraan  rakyat.  Adapun  kendala  yang  dihadapi  yaitu kondisi  alam  yang  kurang  mendukung  kegiatan,  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  yang  terbatas, terbatasnya anggaran.
Kata Kunci : Gugus Tugas Reforma Agraria, Kampung Reforma Agraria, Redistribusi Tanah

## A. Pendahuluan
Pada  dasarnya  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) mengatur tentang tanah (Arisaputra, 2021). Namun saat ini UUPA telah terdegradasi terhadap regulasi yang terbit kemudian, seperti UU kehutanan, perkebunan, pertambahan dan lain sebagainya, UUPA tidak lagi sebagai rujukan dalam pembuatan  UU  tersebut  (Mujiburohman,  2019).  Hingga  kini  reforma  agraria  dianggap sebagai masalah yang belum selesai (Junarto & Djurdjani 2020). Hal tersebut berakibat pada reforma agraria menyasar pada area kehutanan, perkebunan, pertambangan terhadap hak yang telah hapus atau ditelantarkan.
Reforma agraria merupakan mandat konstitusi (Salim & Utami, 2020), untuk menata kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan sumber daya agraria, yang dilaksanakan dalam rangka tercapainya kepastian dan perlindungan hukum serta keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya pengaturan reforma agraria diatur  dalam  Peraturan  Presiden  Nomor  86  Tahun  2018,  yang  dinyatakan  sebagai “penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui penataan aset dan disertai dengan penataan akses untuk kemakmuran rakyat Indonesia”.
Reforma agraria di Indonesia memiliki sejarah yang sangat panjang. Secara umum, kebijakan-kebijakan  pertanahan  digambarkan  Waryanta  (2018),  pada  tahun  1945-1960, terdapat pembenahan penguasaan dan pemilikan dari sistem kolonialis menjadi nasional; tahun 1960-1967, kebijakan diarahkan pada distribusi dan redistribusi tanah oleh negara kepada petani (Land Reform); tahun 1967-1997, kebijakan penanaman modal atau investasi; tahun  1997-2005,  kebijakan  yang  langsung  menyentuh  masyarakat,  menekankan pendaftaran  tanah  untuk  golongan  tidak  mampu.  Pada  periode  2005  hingga  sekarang, kebijakan  pertanahan  mengarah  pada  “tanah  untuk  keadilan  dan  kesejahteraan  rakyat” yang  ditandai  dengan  kebijakan  penertiban  tanah  terlantar,  redistribusi  tanah, penyelesaian sengketa, dan legalisasi aset (Fauzi, 2008).
Latar belakang reforma agraria adalah tanah-tanah yang ada dalam wilayah NKRI merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa, bagi seluruh Bangsa Indonesia untuk tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, namun dalam realitasnya, masih terdapat ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah yang terjadi. Sehingga saat ini pemerintah masih perlu mewujudkan pemerataan struktur penguasaan,  pemilikan,  penggunaan  dan  pemanfaatan  tanah  untuk  meningkatkan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat (Paningkat, 2021).
Menyikapi realitas tersebut dalam program Nawacita Presiden Joko Widodo memuat agenda reforma agraria dan strategi Nawacita yang ke 3 yaitu membangun Indonesia dari pinggiran,  dari  program  tersebut  dapat  dimulai  dari  daerah  dan  desa.  Dalam pembangunan  nasional,  reforma  agraria  dapat  digunakan  sebagai  langkah  awal  bagi kebijakan  ekonomi  nasional  yang  memiliki  kaitan  dengan  upaya  pemerataan pembangunan, pengurangan kesenjangan, mengatasi kemiskinan dan dapat menciptakan lapangan  pekerjaan  di  pedesaan.  Reforma  agraria  menjadi  salah  satu  prioritas  nasional yang dijalankan oleh pemerintah pusat maupun daerah (Nurdin, 2017).
Kebijakan  reforma  agraria  idealnya  dibentuk  untuk  menuntaskan  permasalahan pertanahan  berupa,  1)  penelantaran  tanah  bekas  HGU;  2)  kesulitan  memperoleh  akses ( inaccessibility) dan  3)  kriminalitas  penduduk  terhadap  penguasaan  tanah  (Luthfi,  2019). Keberhasilan reforma agraria dapat ditentukan dengan tersedianya Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) yang berasal dari klaster Transmigrasi, HGU habis, tanah negara, tanah terlantar, dan pelepasan dari kawasan hutan (Sutaryono et al., 2019).
Kabupaten  Seruyan  merupakan  salah  satu  kabupaten  di  Kalimantan  Tengah  yang melaksanakan  program  GTRA.  Kegiatan  GTRA  di  Kabupaten  Seruyan  merupakan kegiatan yang pertama kali dilaksanakan pada tahun 2021. Dalam kegiatan GTRA terdapat Pilot Project Kampung Reforma Agraria merupakan output dari kegiatan GTRA. Dengan adanya  Kampung  Reforma  Agraria,  diharapkan  cita-cita  untuk  dapat  mewujudkan pemerataan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah untuk meningkatkan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat dapat terealisasi.
Adapun  kajian-kajian  terdahulu  yang  memiliki  keterkaitan  dengan  penelitian  ini antara lain sebagai berikut: Pertama yaitu penelitian Putra et al (2021) dalam pelaksanaan reforma agraria oleh GTRA di Kabupaten Lampung Tengah kurang optimal dikarenakan kurangnya  anggaran,  ego  sektoral  kelembagaan  dan  kurangnya  komitmen  yang  kuat dalam  pelaksana  GTRA.  Kedua,  penelitian  yang  diselenggarakan  oleh  Sulistyaningsih (2021)  menyatakan  bahwa  pentingnya  evaluasi  terhadap  kebijakan-kebijakan  reforma agraria. Ketiga, Rineksi (2022) menyebutkan pelaksanaan melalui Satuan Tugas Pembaruan Agraria  (GTRA)  yang  pada  akhirnya  dituangkan  dalam  Proyek  Agraria  Kampung Reforma.
Dari beberapa penelitian terdahulu tersebut, penulis mengkaji pelaksanaan kegiatan GTRA yang berlangsung di Kabupaten Seruyan yang hasil akhirnya yaitu ditetapkannya Pilot  Project Kampung  Reforma  Agraria.  Sebagai  salah  satu  Kabupaten  di  Kalimantan tengah yang melaksanakan kegiatan GTRA untuk pertama kalinya, serta telah menentukan Kampung  Reforma  Agraria  di  Kabupaten  Seruyan  tahun  2021.  Penulis  tertarik  untuk
membahas  mengenai  peran  dari  GTRA  dalam  menyukseskan  kegiatan  ini  dan  kendala serta upaya dalam pelaksanaan kegiatan GTRA di Kabupaten Seruyan tahun 2021.

## B. Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.  Dalam  penelitian  ini,  untuk  memperoleh  informasi  mengenai  pelaksanaan Gugus Tugas Reforma Agraria. Data yang diperoleh merupakan hasil telaah yang berasal dari dokumen tertulis yaitu data Laporan Akhir Gugus Tugas Reforma Agraria Tahun 2021 Kabupaten Seruyan Kalimantan Tengah, dan wawancara dengan Saudari Resha Alfiyani yang berperan langsung sebagai konsultan perorangan dalam pelaksanaan GTRA. Metode penelitian kualitatif ini digunakan untuk menjelaskan mengenai peran GTRA. Data yang dikumpulkan  kemudian  dikelompokkan,  diolah  dan  dianalisis  ke  dalam  beberapa persoalan  sebagai  berikut:  penataan  asset,  penataan  akses,  pendataan  TORA  dan pengembangan  akses, pilot  project kampung  reforma  agraria  serta  kendala  dan penyelesaiannya di Kabupaten Seruyan.

## C. Peran GTRA dalam Menyukseskan Kampung Reforma Agraria
Reforma agraria merupakan salah satu cara untuk dalam menangani penataan ulang kepemilikan, penguasaan, pemanfaatan, dan penggunaan tanah (Sutadi at al., 2018). Pada dasarnya reforma agraria merupakan penataan ulang sumber-sumber agraria (Bachriadi, 2015). Namun dalam konteks sekarang reforma agraria dipahami hanya redistribusi tanah, belum sampai kepada penataan aset dan akses.
Reforma  Agraria  adalah  salah  satu  bagian  Nawacita  Presiden  Joko  Widodo  yang menjadi  prioritas  nasional  yang  tujuannya  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  rakyat (Waryanta, 2018). Dalam Pelaksanaannya diatur dalam Perpres No. 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja  Pemerintah (RKP)  Tahun  2017.  Dari  tersebut, selanjutnya  sejumlah  9 juta hektar  tanah  negara  ditetapkan  menjadi  target  redistribusi  dan  legalisasi  aset  di  bawah payung  reforma  agraria  yang  bersumber  dari  kawasan  hutan  dan  luar  kawasan  hutan (perkebunan) (Putra et al., 2021).
Kegiatan  reforma  agraria  merupakan  langkah  pemerintah  untuk  meningkatkan, memeratakan  kesejahteraan  masyarakat  serta  mengurangi  ketimpangan  penguasaan kepemilikan tanah. Program ini merupakan program lintas sektor, dalam pelaksanaannya melibatkan beberapa Kementerian/Lembaga, salah satunya adalah Kementerian ATR/BPN. Melalui kegiatan GTRA yang merupakan agenda reforma agraria dan strategi membangun Indonesia  dari  pinggiran,  dimulai  dari  daerah  dan  desa.  Dalam  hal  ini  masih  banyak ketimpangan  kepemilikan  tanah  di  Indonesia.  Dengan  adanya  reforma  agraria  menjadi
langkah  pemerintah  dalam  berupaya  menyejahterakan  rakyat.  Kegiatan  GTRA  ini dilaksanakan  di  seluruh  Indonesia  pada  tempat-tempat  yang  terpilih  agar  dapat melaksanakan program GTRA dari pusat dan daerah.
Pelaksanaan reforma agraria di Kabupaten Seruyan baru dilaksanakan sejak tahun anggaran 2021. Pada pelaksanaannya di tahun pertama ini, perlu belajar dari pelaksanaan reforma  agraria  di  Kabupaten  lain  serta  melakukan  komunikasi  dan  koordinasi  dengan Kantor  Wilayah  Badan  Pertanahan  Nasional  Provinsi  Kalimantan  Tengah.  Pelaksanaan reforma agraria perlu memperhatikan proses identifikasi objek tanah yang tersedia untuk didistribusikan;  subjek  penerima;  rencana  pengembangan  penataan  akses;  identifikasi kemungkinan  adanya  sengketa  dan  konflik  agraria;  serta  landasan  hukum  dalam pelaksanaannya,  sehingga  semua  pihak  terkait  dapat  memperoleh  kepastian  hukum mengenai apa saja yang menjadi kewajiban maupun hak  dari masing-masing pihak.
Pelaksanaan kegiatan GTRA didukung oleh keanggotaan Tim GTRA maupun Tim Pelaksana  Harian  GTRA  Kabupaten  Seruyan  yang  terdiri  dari:  Kantor  Pertanahan Kabupaten Seruyan dengan berbagai Dinas atau Instansi terkait. Di samping itu, Kantor Pertanahan  Kabupaten  Seruyan  turut  didukung  oleh  Tim  Konsultan  Perorangan  GTRA yang  terdiri  dari  disiplin  ilmu  pembangunan  wilayah-geografi,  pertanian  dan  hukum. Pembentukan Tim ini yaitu Tim GTRA, Tim Pelaksana Harian yang disingkat PLH, yang meliputi instansi dan stakeholder terkait bertujuan untuk mendukung pelaksanaan serta tercapainya  target  kegiatan  GTRA.  Tujuan  utama  adalah  melakukan  penataan  aset  dan penataan akses mengikuti aset reforma agraria yang sudah ada di Kabupaten Seruyan.
Tahapan dalam penyelenggaraan reforma agraria di tingkat kabupaten/kota secara umum sama dengan tahapan dalam GTRA Provinsi, yaitu terdiri dari tahap persiapan dan perencanaan,  tahap  pelaksanaan  dan  tahap  pelaporan  di  tingkat  Kabupaten/Kota. Perbedaan terletak pada ruang lingkup ditingkat kabupaten/kota tidak terdapat tahapan dan  alokasi  anggaran  untuk  rapat  kerja  teknis,  namun  pada  tingkat  kabupaten/kota terdapat  tahapan  serta  alokasi  anggaran  untuk Pilot  Project Kampung  Reforma  Agraria. Adapun tahapan dalam penyelenggaraan reforma agraria di tingkat kabupaten/kota ialah; tahap  persiapan  dan  perencanaan;  tahap  pelaksanaan;  dan  tahap  pelaporan  (Tenrisau, 2020).
1. Tahap Persiapan dan Perencanaan
Pada tahap pertama yaitu persiapan dan perencanaan dimulai dengan pembentukan Tim GTRA Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota serta Tim PLH GTRA Kabupaten/kota  ditetapkan  oleh  Kepala  Kantor  Pertanahan  Kabupaten/Kota. Pembentukan  Tim  GTRA  Kabupaten  Seruyan  dibentuk  pada  tanggal  27  Januari  2021
berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seruyan Nomor 188.45/59/2021 tentang Pembentukan Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Seruyan. Surat Keputusan ini ditetapkan guna memperkuat kelembagaan reforma agraria. Penetapan Tim GTRA menjadi landasan hukum  pelaksanaan  kegiatan  reforma  agraria  di  Kabupaten  Seruyan.  Susunan keanggotaan GTRA di Kabupaten Seruyan, mengacu pada Pasal 22 Ayat (2) Perpres No. 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria, yaitu: Ketua; Wakil Ketua; Ketua Pelaksana Harian; dan 20 Anggota Tim yang berasal dari berbagai instansi terkait.
Tim Pelaksana Harian GTRA ditetapkan pada tanggal 01 Maret 2021 melalui Surat Keputusan  Kepala  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Kabupaten  Seruyan  Nomor  12/SK- 62.07/III/2021  tentang  Tim  Pelaksana  Harian  Gugus  Tugas  Reforma  Agraria  Kabupaten Seruyan.  Tim Pelaksana Harian GTRA ini terdiri dari Ketua Pelaksana Harian, Anggota Sekretaris, dan beberapa Satuan Tugas. SK Tim Pelaksana Harian telah direvisi sebanyak 1  kali  pada  tanggal  23  Juni  2021  melalui  Surat  Keputusan  Kepala  Kantor  Pertanahan Kabupaten Seruyan Nomor 29.1/SK-62.07/VI/2021 tentang Revisi I Tim Pelaksana Harian Gugus  Tugas  Reforma  Agraria  Kabupaten  Seruyan.  Revisi  dilakukan  karena  adanya mutasi  kepegawaian  di  Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Desa  (DPMD),  sehingga Satgas  Pengembangan  Penataan  Akses  yang  sebelumnya  ditugaskan  kepada  Sekretaris DPMD dialihkan kepada Kepala Bidang Sumber Daya Alam, Teknologi Tepat Guna dan Usaha Ekonomi Masyarakat DPMD.
Dalam menjalankan tugasnya Tim GTRA dan Tim Pelaksana Harian GTRA dibantu oleh Konsultan Perorangan GTRA. Skema pengadaan konsultan perorangan dimulai dari pengumuman  perekrutan  konsultan  perorangan  yang  dilakukan  pada  Februari  2021, dilanjutkan  dengan  pengumuman  kelulusan  pada  bagian  administrasi,  kemudian dilakukan  tahap  seleksi  wawancara.  Kandidat  yang  dinyatakan  lolos  tahap  seleksi wawancara kemudian mendapatkan Surat Perintah Kerja (SPK) pada tanggal 1 Maret 2021.
Penunjukan  tenaga  pendukung  GTRA  yang  berfungsi  untuk  mendukung pelaksanaan kegiatan agar dapat melaksanakan tugas-tugas GTRA. Adapun tugas tenaga pendukung  GTRA  antara  lain:  a)  membantu  pelaksanaan  inventarisasi,  identifikasi, pengolahan, analisa, updating data TORA hasil pendataan TORA ke lokasi.; b) membantu pelaksanaan  inventarisasi  dan  identifikasi  (pengumpulan  data)  potensi  pemberian penataan  akses  baik  oleh  pemerintah  daerah  maupun  pihak  terkait  lainnya  ditingkat Kabupaten/Kota; c) membantu penyiapan data untuk analisis penggunaan tanah dengan tata ruang, aspek fisik (kemampuan tanah), penguasaan tanah (hak atas tanah), kebijakan pembangunan dan sosial ekonomi pada lokasi potensi TORA yang akan ditindak lanjuti dengan  kegiatan  penataan  aset;  d)  membantu  penyiapan  bahan  penyelesaian  konflik
agraria ditingkat Kabupaten/Kota; e) membantu fasilitasi pelaksanaan integrasi penataan aset dan penataan akses ditingkat Kabupaten/Kota; f) membantu penyusunan data by name adress penataan aset dan penataan akses ditingkat Kabupaten Kota; g) membantu mengolah dan updating data TORA ditingkat kabupaten/kota pada aplikasi SIG TORA; h) membantu menyusun  dan  menyampaikan  laporan  GTRA  Kabupaten/Kota  kepada  GTRA  Provinsi; dan i) menjalankan penugasan lainnya yang diberikan oleh Tim Pelaksana Harian GTRA Kabupaten/Kota.
Selanjutnya, penyiapan rencana kerja pelaksanaan GTRA, seperti halnya membuat jadwal  pelaksanaan,  memanajemen  Sumber  Daya  Manusia  agar  dapat  menyelesaikan kegiatan  dalam  kurun  waktu  yang  ditentukan,  membuat  penyerapan  anggaran,  dan penyiapan  data.  Adapun  pelaksanaan  tahap  penyiapan  rencana  kerja  pada  GTRA  ialah ditindaklanjuti  dengan  adanya  Rapat  Rencana  Kerja  Tim  Pelaksana  Harian  GTRA  ini dibuka  langsung  oleh  Kepala  Kantor  Pertanahan.  Selanjutnya  disampaikan  paparan rencana kerja yang berupa tahapan kegiatan beserta rencana jadwal pelaksanaan reforma agraria  oleh  Koordinator  Kelompok  Substansi Landreform dan  Pemberdayaan  Tanah Masyarakat Kantor Pertanahan. Kesimpulan dari Rapat Rencana Kerja ini ialah didapatkan dua agenda utama, yakni: (1) penataan aset: baik dimulai dari pendataan potensi TORA hingga legalisasi aset, serta (2) penataan akses: mengikuti potensi pengembangan wilayah yang ada.
2. Tahap Pelaksanaan
Pada  tahap  pelaksanaan  diawali  dengan  rapat  koordinasi  guna  menyampaikan arahan dalam pelaksanaan tugas dari GTRA yang dibentuk maupun laporan dan tindak lanjut  atau  pelaksanaan GTRA.  Rapat  Koordinasi  dipimpin  oleh  Bupati/Walikota  selaku ketua Tim GTRA Kabupaten/Kota. Hasil yang ingin di capai dari kegiatan rapat koordinasi adalah kesepahaman dan kesepakatan bersama arah kebijakan dan penanganan reforma agraria serta penguatan kapasitas pelaksanaan reforma agraria ditingkat Kabupaten/Kota. Selain  rapat  koordinasi,  tim  GTRA  dan  tim  PLH  juga  melaksanakan  rapat-rapat  dalam rangka pelaksanaan GTRA.
Rapat  Koordinasi bertujuan  untuk  mengkoordinasikan  rencana  dan  jadwal pelaksanaan kegiatan reforma agraria yang dibuka langsung oleh Bupati Seruyan. Rapat koordinasi  awal  GTRA  menjadi  pengenalan  rangkaian  kegiatan  serta  target output kegiatan,  salah  satu output kegiatan  GTRA ialah adanya Pilot  Project Kampung  Reforma Agraria. Pada rapat koordinasi, disampaikan pula data awal dari berbagai dinas/instansi yang  telah  dihimpun  oleh  Tim  Konsultan  Perorangan.  Data  awal  ini  menjadi  acuan pengembangan penataan akses berdasarkan aset yang ada. Adapun data awal yang telah
terhimpun diantaranya: data UMKM, data Kelompok Tani, data RTRW, potensi perikanan, hingga pariwisata di Kabupaten Seruyan. Di samping itu, juga disampaikan hipotesis awal calon  lokasi Pilot  Project Kampung  Reforma  Agraria  berdasarkan  data  awal  yang  sudah terhimpun.
Pada tahap berikutnya yakni pendataan TORA dan pengembangan pendataan akses, pendataan  TORA  adalah  pengumpulan  data/informasi  lokasi-lokasi  bidang  tanah  yang berpotensi  untuk  dijadikan  sebagai  TORA.  Secara  umum  data  TORA  berasal  dari  tanah transmigrasi yang belum bersertipikat, legalisasi aset oleh pemerintah, hak guna usaha dan hak  guna  bangunan  yang  telah  habis  masa  berlakunya.  Pada  tahap  pengembangan aksesnya  dikoordinasikan  oleh  GTRA  dalam  rangka  menyinkronisasikan  program  dan kegiatan  yang  pelaksanaan  dan  anggarannya  berada  pada  Kementerian/Lembaga/Dinas terkait  yang  telah  masuk  sebagai  anggota  GTRA.  Adapun  tahap  pendataan  TORA  dan Pengembangan Pendataan Akses di Kabupaten Seruyan yang dilaksanakan diantaranya:
a) Inventarisasi Data TORA
Tabel 1. Target dan Realisasi Redistribusi Tanah di Kabupaten Seruyan Tahun 2020 Nama Desa Target * Realisasi * Pematang Limau 1.026 1.026 Baung 544 544 Jahitan 41 41 Total 1.611 1.611 *) satuan bidang
Sumber: Laporan Akhir GTRA Kabupaten Seruyan Tahun 2021
Adapun SK Calon Petani dan Calon Lahan (CPCL) yang telah dilaksanakan kegiatan redistribusi tanah pada tahun 2021 sebagai berikut.
Tabel 2. Target dan Realisasi Redistribusi Tanah di Kabupaten Seruyan Tahun 2021
Nama Desa Target (Bidang) Realisasi (Bidang) Pematang Limau 500 Muara Dua 436 436 Kartika Bhakti 150 Tanjung Hara 206 206 Tanjung Paring 173 173 Wanatirta 367 Sukamulya 668 Total 2500 815
Sumber: Laporan Akhir GTRA Kabupaten Seruyan Tahun 2021

## 102 Farah Ananda Resti & Harvini Wulansari
Tabel 3. Target dan Realisasi Redistribusi Tanah di Kabupaten Seruyan Tahun 2020 – 2021 Target Redisribusi Tanah Realisasi Redisribusi Tanah Realisasi Redistrasi Tanah Tahun Bidang Tahun Bidang 2020 1.611 2020 1.611 2021 2.500 2021 815 Total 4.111 Total 2.426
Sumber: Laporan Akhir GTRA Kabupaten Seruyan Tahun 2021

## b) Potensi Tanah Objek Reforma Agraria
Peta indikatif alokasi kawasan hutan untuk penyediaan sumber  TORA revisi V di Kabupaten Seruyan terdiri dari beberapa sumber, yaitu: 1) alokasi TORA dari 20% PKH; 2) HPK Tidak Produktif; 3) sawah dan tambak rakyat; 4) Permukiman Transmigrasi beserta fasos/fasumnya;  5)  permukiman,  fasos/fasum;  (6)  pertanian  lahan  kering;  serta  (7) pencadangan pencetakan sawah baru.
Tabel 4. Alokasi Kawasan Hutan untuk Penyediaan Sumber TORA Revisi V
Kec. Alokasi TORA dari 20% PKH (Ha) HPK Tidak Produktif (Ha) Sawah dan Tambak Rakyat (Ha) Permuki man Trans (Ha) Permukiman Fasos/Fasum (Ha) Pertanian Lahan Kering (Ha) Cadangan Pencetakan Sawah Baru (Ha) Batu Ampar 9.839,793 1.070,197   337,306 6,710 1.395,825 Danau Seluluk 1.414,633 259,180 280,364 993,264 Danau Sembuluh 97,793 762,889 207,983 2.425,477 Hanau 971,622 304,894 22,341 6.379,107 Seruyan Hilir 4.510,588 1.680,011   764,843 1.971,663   12.731,436 Seruyan Hulu 1.923,714 191,066 2.167,480 380,329 Seruyan Raya 207,814 454,564 757,237 Seruyan Tengah 11.894,660 1.979,092   9.383,074 101,533 2.101,039 Suling Tambun 325,533 1.129,655 Seruyan Hilir Timur 7.467,969 716,134 42,131 7,810 6.238,601 TOTAL 36.197,058 8.903,925   806,975 9.720,380   3.569,567 36.319,121 380,329
Sumber: Laporan Akhir GTRA Kabupaten Seruyan Tahun 2021
c) Potensi TORA dari Hak Guna Usaha (HGU) Habis
Pada  kegiatan  pendataan  TORA  di  kabupaten  Seruyan  belum  ada  HGU  yang masa  berlakunya  berakhir  dalam  waktu  dekat.  HGU  yang  berada  di  kabupaten Seruyan  rata-rata  merupakan  HGU  baru,  sebab  kabupaten  Seruyan  merupakan Kabupaten pemekaran dari Kabupaten Kotawaringin Timur.
d) Potensi TORA dari Plasma
Plasma merupakan bentuk kewajiban dari setiap perusahaan yang mengajukan HGU  untuk  membagikan  lahan  ke  masyarakat  dengan  luas  sekurang-kurangnya adalah  20%  dari  luas  lahan  yang  diusahakan  perusahaan.  Berdasarkan  data  yang dihimpun  dari  kumpulan  Surat  Keputusan  Bupati  Seruyan  mengenai  penetapan Calon Petani dan Calon Lahan (CPCL), terdapat 15 bidang dari 7 perusahaan yang sudah  ditetapkan  SK  CPCL-nya.  Beberapa  perusahaan  bekerjasama  dengan Pemerintah Kabupaten dan masyarakat untuk memutuskan plasma yang dibagikan akan diberikan atas nama koperasi diantaranya PT. Salonok Ladang Mas, PT. Gawi Bahandep  Sawit  Mekar,  PT.  Rimba  Harapan  Sakti,  PT.  Kerry  Sawit  Indonesia,  PT. Menthobi Sawit Jaya, dan PT. Mitra Karya Agroindo. Alasan terbanyak mengenai hal tersebut  ialah  untuk  meminimalisir  adanya  jual  beli  sertifikat  oleh  masyarakat. Sedangkan  plasma  dari  PT.  Aditunggal  Mahajaya  dibagikan  secara  perseorangan yang dapat dilakukan legalisasi aset di dalamnya.
e) Pelaksanaan Survei Lapangan Pendataan TORA dan Pengembangan Akses Adapun empat desa yang menjadi lokasi survei, yaitu: Desa Kartika Bhakti, Desa
Bangun  Harja,  Desa  Halimaung  Jaya,  dan  Desa  Mekar  Indah  sebagaimana  Surat Tugas  Pendataan  TORA  dan  Pengembangan  Akses.  Keempat  desa  tersebut merupakan  desa  transmigrasi  (Unit  I – Unit  IV)  dan  memiliki  kesamaan  berupa lokasinya yang strategis karena dilewati jalan utama Kuala Pembuang-Bangkal. Jarak dari Kantor Bupati ke masing-masing desa tersebut berkisar antara 13-34 km.
Pendataan potensi calon TORA yang ada di keempat desa tersebut didapatkan dari  data  sekunder  yang  telah  dihimpun  oleh  Dinas  Perumahan,  Kawasan Permukiman  dan  Pertanahan  Kabupaten  Seruyan.  Data  sekunder  tersebut  berupa data  usulan  sebaran  dan  luas  potensi  TORA  yang  diajukan  masing-masing  desa secara by name by address . Adapun secara spasial, data usulan potensi calon TORA di Desa  Kartika  Bhakti,  Desa  Bangun Harja,  Desa Halimaung Jaya,  serta  Desa  Mekar Indah.
Penataan  akses  dapat  diberikan  sebelum  atau  sesudah  penataan  Aset.  Dalam penyelenggaraan  reforma  agraria  terdapat  dua  skema  untuk  menentukan  lokasi
pengembangan penataan akses yaitu akses mengikuti aset dan aset mengikuti akses. Skema  akses  mengikuti  aset  merupakan  kegiatan  penataan  akses  yang  dilakukan pada lokasi yang telah dilakukan legalisasi. Sebaliknya, skema aset mengikuti akses merupakan  kegiatan  legalisasi  aset  yang  dilaksanakan  pada  lokasi  yang  sudah maupun sedang dilakukan penataan akses (Ahbar, 2021).
Sebagaimana Perpres No. 86 Tahun 2018, reforma agraria memiliki dua unsur, yaitu: penataan  aset  dan  penataan  akses.  Penataan  aset  bertujuan  untuk  mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah dalam rangka menciptakan keadilan serta untuk menangani sengketa dan konflik agraria. Adapun penataan akses bertujuan untuk menciptakan  sumber  kemakmuran  dan  kesejahteraan  masyarakat  yang  berbasis  agraria melalui  pengaturan  penguasaan,  pemilikan,  penggunaan  dan  pemanfaatan  tanah; menciptakan  lapangan  kerja  untuk  mengurangi  kemiskinan;  memperbaiki  akses masyarakat  kepada  sumber ekonomi;  meningkatkan  ketahanan  dan  kedaulatan  pangan; dan memperbaiki dan menjaga kualitas lingkungan hidup.
Ujung tombak dalam penataan akses reforma agraria adalah Pilot Project Kampung Reforma  Agraria.  Skema  yang  digunakan  dalam  penentuan  lokasi  Kampung  Reforma Agraria dan pengembangan penataan akses yang diterapkan di Kabupaten Seruyan ialah “Penataan Akses Mengikuti Aset”. Penataan akses dikoordinasikan GTRA dalam rangka menyinkronisasikan  program  dan  kegiatan  yang  pelaksanaan  dan  anggarannya  berada pada  Kementerian/Lembaga/Dinas  terkait  yang  telah  masuk  sebagai  anggota  GTRA. Berdasarkan survei Pendataan TORA dan Pengembangan Akses serta hasil Rapat Integrasi I Penataan Aset & Akses, Desa Mekar Indah disepakati sebagai lokasi Pilot Project Kampung Reforma Agraria Kabupaten Seruyan Tahun 2021.
Beberapa  hal-hal  yang  harus  diperhatikan  dalam  penetapan  atau  pencanangan Kampung  Reforma  Agraria  ialah  pembentukan  dan/atau  pencanangan  dilaksanakan dengan suatu Keputusan Bupati/Walikota selaku ketua tim GTRA tingkat Kabupaten/Kota. Dalam suatu wilayah Kabupaten/Kota yang terdapat GTRA dan di biayai oleh APBN wajib membentuk  paling  sedikit  satu  kampung  reforma  agraria  berdasarkan  pelaksanaan penataan  aset,  penataan  penggunaan  tanah,  dan  penataan  akses  sesuai  dengan  potensi yang tersedia.
Untuk  dapat  ditetapkan  menjadi  Kampung  Reforma  Agraria  sekurang-kurangnya harus  terdapat  penataan  aset  baik  melalui  program  legalisasi  aset, redistribusi  tanah, konsolidasi tanah, maupun pemanfaatan bersama atas tanah atau pemerataan manfaat atas tanah (dapat berubah kerja sama pemilik tanah). Indikator dari penataan aset adalah tertib administrasi dan tertib hukum pertanahan.
Terdapat penataan penggunaan tanah yang terdiri dari site plan (Rencana badan jalan, emplasemen, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan wilayah tanah usaha), aspek fisik, aspek yuridis, aspek lingkungan hidup. Indikator dari penataan penggunaan tanah adalah tertib penggunaan  tanah  dan  lingkungan  hidup,  terdapat  penataan  akses  yang  terdiri  dari:  1) pembentukan demonstration  plot (Demplot);  2)  kelembagaan  subjek  reforma  Agraria;  3) pendampingan;  4) offtaker ;  5)  produk  unggulan.  Indikator  dari  penataan  akses  salah satunya adalah peningkatan pendapatan subjek reforma Agraria.
Melalui kegiatan pendataan TORA dan pengembangan akses yang disepakati dalam rapat integrasi penataan aset dan penataan akses. GTRA Kabupaten Seruyan tahun 2021 menetapkan pilot  project kampung  reforma  agraria  Kabupaten  tersebut.  Sebagaimana kriteria penentuan lokasi kampung reforma agraria menentukan lokasi Pilot Project salah satunya didasarkan atas berbagai pertimbangan diantaranya potensi/karakteristik lahan, kondisi  masyarakat,  pemerataan  taraf  hidup  masyarakat,  kelestarian  lingkungan,  serta potensi pemanfaatan lahan.
Salah satu kunci keberhasilan pelaksanaan reforma agraria terdapat pada partisipasi atau  peran  aktif  masyarakat,  baik  kelompok/organisasi  maupun  perwakilan  penerima manfaat (petani, peternak, nelayan, pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang dapat disingkat UMKM, Badan Usaha Milik Desa yang kemudian disingkat BUMDes dan lain lain).  Disamping  itu,  koordinasi  yang  baik  antar stakeholders di  dalam  Gugus  Tugas Reforma  Agraria  juga  diperlukan  agar  pelaksanaan  kegiatan  reforma  agraria  berjalan sesuai jadwal yang direncanakan.
3. Tahap Pelaporan
Pelaporan  kegiatan  pelaksanaan  GTRA  dilakukan  secara  berjenjang,  dari  GTRA Kabupten/Kota kepada GTRA Provinsi. Pelaporan yang disiapkan untuk disampaikan ke tim GTRA Pusat melalui GTRA Provinsi adalah laporan berkala yaitu laporan Triwulan I, II,  dan III  serta laporan akhir  yang  berisi hasil  penyelenggaraan reforma  agraria  berupa buku yang telah dicetak dan softfile sebagai satu kesatuan.

## D. Kendala dan Upaya Penyelesaian dalam Pelaksanaan GTRA
Kegiatan GTRA Kabupaten Seruyan telah terlaksana dengan melibatkan instansi dan stakeholder terkait,  kegiatan  GTRA  secara  normatif  dasar  dari  kegiatan  reforma  agraria termuat dalam UUPA dan Perpres No. 86 Tahun 2018. Pelaksanaan reforma agraria secara umum  di  Kabupaten  Seruyan  terdapat  beberapa  masalah  dan  kendala.  Menurut  hasil wawancara  dengan  konsultan  perorangan  yaitu  Resha  Alfiyani  kendala  yang  dialami sebagai berikut.
106 Farah Ananda Resti & Harvini Wulansari

## 1. Penyesuaian Jadwal Anggota GTRA
Dalam  persiapan,  perencanaan  dan  pelaksanaan  GTRA  terdapat  beberapa  agenda rapat  dan  kegiatan-kegiatan  yang  dihadiri  oleh  anggota  GTRA  memiliki  kesulitan. Kesulitan yang dialami dalam rapat tersebut adalah kesulitan dalam menyesuaikan jadwal anggota  GTRA.  Dikarenakan  dalam  rapat-rapat  yang  diselenggarakan  mengusahakan anggota GTRA hadir, mengingat bahwa anggota GTRA meliputi instansi dan Stakeholder terkait  yang  memiliki  kesibukan  masing-masing.  Upaya  yang  dapat  dilakukan  untuk memaksimalkan  kehadiran  para  anggota  GTRA  yaitu  sebelum  membuat  undangan, mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada yang bersangkutan tentang jadwal pelaksanaan rapat  dan  kegiatan-kegiatan.  Sehingga  para  anggota  GTRA  dapat  menyesuaikan jadwalnya.
2. Kurangnya Pemahaman Masyarakat dalam Kegiatan GTRA
Kurang pahamnya masyarakat terhadap kegiatan GTRA. Masyarakat beranggapan bahwa  kegiatan  GTRA  merupakan  kegiatan  pembuatan  sertipikat  tanah  seperti  dalam kegiatan PTSL dan Redistribusi tanah yang dilaksanakan Kantor Pertanahan. Oleh karena itu  membuat  kurang  maksimalnya  dalam  kegiatan  pendataan  TORA  dan  akses  reform. Untuk menyikapi hal tersebut, Tim GTRA selain melaksanakan kegiatan pendataan TORA dan akses reform juga melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat di lokasi Calon Pilot Project Kampung Reforma Agraria tentang kegiatan yang akan Tim GTRA laksanakan.
3. Lokasi Calon Pilot Project Kampung Reforma Agraria Sulit diakses
Desa-desa  calon Pilot  Project Kampung  Reforma  Agraria  di  Kabupaten  Seruyan berlokasi  di  Desa  Kartika  Bhakti,  Desa  Bangun  Harja,  Desa  Halimaung  Jaya,  dan  Desa Mekar Indah. Dari 4 desa tersebut 3 desa yaitu Desa Bangun Harja, Desa Halimaung Jaya, dan Desa Mekar Indah memiliki akses jalan yang sulit dilalui dikarenakan belum adanya pengerasan  jalan.  Hal  tersebut  mengakibatkan  keterlambatan  kegiatan  GTRA  yang berlangsung di desa tersebut. Upaya yang sudah dilakukan agar kendala tersebut dapat diminimalisir  yaitu  dengan  Tim  GTRA  berangkat  lebih  awal  dari  waktu  yang  sudah ditentukan pada jadwal. Namun kembali lagi, dikarenakan medan jalan yang cukup sulit terlebih apabila turun hujan, jalan untuk menuju desa-desa tersebut tetap sulit dilalui yang mengakibatkan pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai jadwal.
4. Jaringan Seluler yang Kurang Memadai
Jaringan  seluler  yang  kurang  memadai  pada  lokasi  calon Pilot  Project Kampung Reforma  Agraria  mengakibatkan  sulitnya  dalam  berkomunikasi  antara  Tim  GTRA  dan perangkat  desa  serta  masyarakat  yang  bergabung  dalam  persiapan,  perencanaan  dan pelaksanaan kegiatan GTRA. Tim GTRA berupaya dalam mengatasi kendala ini dengan
bertemu  secara  langsung  ke  lokasi-lokasi  calon Pilot  Project Kampung  Reforma  Agraria. Pada saat akan melaksanakan kegiatan di salah satu desa tersebut tim GTRA melakukan koordinasi    jauh-jauh  hari.  Upaya  lain  yang  dilakukan  adalah  menyusun  jadwal  dan disampaikan terlebih dahulu kepada pihak desa.
5. Beda Pendapat dalam Menentukan Pilot Project Kampung Reforma Agraria
Setalah  pelaksanaan  pendataan  TORA  dan  penataan  akses  kegiatan  selanjutnya adalah  Integrasi  penataan  aset  dan  penataan  akses.  Data  yang  diperoleh  dari  kegiatan sebelumnya  dikumpulkan  dan  digabungkan  sebagai  bahan  rapat.  Di  dalam  rapat  tim GTRA  memutuskan  desa  atau  lokasi  yang  ditetapkan  sebagai Pilot  Project Kampung Reforma  Agraria.  Kendala  yang  dialami  yaitu  dalam  rapat  penentuan Pilot  Project Kampung Reforma Agraria terdapat beberapa argumen yang sama kuatnya tentang lokasi yang  dijadikan Pilot  Project Kampung  Reforma  Agraria.  Masing-masing  Tim  yang ditugaskan  memiliki  argumen  terhadap  desa  yang  mereka  anggap  memiliki  potensi terbaik. Solusi yang diambil yaitu dengan mengadakan votting suara dalam pemilihan Pilot Project Kampung Reforma Agraria dan terpilih desa Mekar Indah
6. Terbatasnya Anggaran
Setelah  terpilihnya  desa  yang  dijadikan  sebagai Pilot  Project Kampung  Reforma Agraria, terdapat banyak ide atau usulan tentang potensi-potensi yang dapat terlaksana. Akan  tetapi,  usulan  tentang  potensi-potensi  tidak  dapat  dikembangkan  keseluruhan karena terhalang anggaran dan sumber daya manusia yang terbatas. Solusi yang diambil yaitu dengan membuat rancangan tentang potensi-potensi yang dapat terlaksana di Pilot Project Kampung  Reforma  Agraria.  Sehingga  anggaran  yang  tersedia  dan  sumber  daya manusia  yang  terbatas  dapat  diserap  secara  maksimal  dengan  melaksanakan  potensi- potensi  yang  sudah  disepakati  akan  dikembangkan  yaitu  potensi  pertanian,  potensi peternakan, potensi perikanan, potensi pariwisata dan UMKM.
Menurut  Laporan  Akhir  GTRA  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Seruyan  kendala- kendala  yang  dialami  dalam  pelaksanaan  sebagai  berikut: pertama, kendala  Pandemi COVID-19, sehingga menghambat beberapa kegiatan GTRA yang mengharuskan bertatap muka  di  keramaian; kedua sulitnya  akses  jalan  menuju  lokasi Pilot  Project Kampung Reforma  Desa  Mekar  Indah.  Dalam  rangka  pendataan  TORA  dan  pengembangan  akses dan menindaklanjuti terpilihnya Desa Mekar Indah sebagai Kampung Reforma Agraria, Akses  menuju  Desa  Mekar  Indah  terbilang  sulit  dikarenakan  belum  adanya  pengerasan jalan, terlebih lagi ketika hujan kondisi jalan semakin parah dan memperlambat arus lalu lintas; Ketiga, sulitnya  komunikasi  menggunakan  aplikasi  pesan  instan,  karena  Lokasi terbilang cukup jauh, komunikasi khusus jaringan internet yang lemah di desa tersebut,
beberapa  kali  menghambat  pelaksanaan  kegiatan; keempat, kondisi  alam  di  desa  mekar indah  sering  mengalami  banjir,  tim  pelaksana  Harian  GTRA  sulit  untuk  melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang ditetapkan.
Adapun langkah-langkah dalam penanganan masalah pelaksanaan kegiatan GTRA berdasarkan Laporan Akhir GTRA Kantor Pertanahan Kabupaten Seruyan sebagai berikut:
a) Langkah-langkah  penanganan  masalah  selama  pelaksanaan  kegiatan  GTRA ialah sebagai berikut: Melaksanakan 3M (memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan);
b) Menggunakan  mobil double  cabin sehingga  bisa  melalui  bagian  jalan  yang berlumpur dan meminta bantuan warga lokal apabila terjebak lumpur. Saat ini, ruas  jalan  Kuala  Pembuang-Simpang  Bangkal  sedang  ditangani  oleh  Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah dan masih dalam proses penimbunan;
c) Konsultan  Perorangan  GTRA  datang  langsung  ke  lokasi  sebelum  kegiatan dilaksanakan; dan
d) Berkoordinasi  dengan  pihak  desa  mengenai  kondisi  di  lapangan  sebelum pelaksanaan pendampingan.
Pelaksanaan  reforma  agraria  di  Kabupaten  Seruyan  merupakan  kegiatan  pertama yang dilaksanakan. Kegiatan telah berjalan dengan lancar dan sesuai dengan rencana kerja dan jadwal yang sudah ditentukan. Berdasarkan laporan akhir GTRA Kabupaten Seruyan tahun 2021, pencapaian realisasi anggaran GTRA sebesar 87,70%. Sebagaimana tujuan dari reforma  agraria  dalam  Perpres  No.  86  Tahun  2018,  yaitu  mengurangi  ketimpangan penguasaan  dan  pemilikan  tanah;  menciptakan  sumber  kemakmuran  dan  kesejahteraan masyarakat;  mengurangi  kemiskinan  dan  menciptakan  lapangan  kerja;  meningkatkan ketahanan dan kedaulatan pangan; dan menangani sengketa dan konflik agraria.
Peran  GTRA  telah  berupaya  menjalankan  tujuan  dari  suksesnya  reforma  agraria. Namun  pada  pelaksaannya  terdapat  tujuan  yang  belum  dapat  dilaksanakan  yaitu  tidak terlaksananya  penanganan  sengketa  dan  konflik  agraria  dikarenakan  belum  ditemui  di lapangan terkait kasus sengketa dan konflik agraria. Kegiatan GTRA mengalami beberapa kendala  dalam  pelaksanaan  rencana  kerja  GTRA  tahun  anggaran  2021.  Dari  data  yang penulis peroleh kendala dalam pelaksanaan kegiatan GTRA dipengaruhi oleh kondisi alam yang  kurang  mendukung  dalam  pelaksanaan  kegiatan,  sumber  daya  manusia  yang terbatas,  alokasi  anggaran  yang  hanya  dibebankan  pada  APBN.  Sedangkan  menurut penulis  dalam  kegiatan  ini  ada  sangkut  paut  dengan  stakeholder  yang  berasal  dari pemerintah daerah, sehingga anggaran juga perlu berasal dari APBD.

## E. Kesimpulan
Pelaksanaan  reforma  agraria  memalui  Tim  GTRA  di  Kabupaten  Seruyan  telah berjalan sesuai dengan regulasi yang mengaturnya dengan telah melaksanakan penataan aset dan penataan akses, pendataan TORA dan pengembangan akses dalam menentukan desa Mekar Indah sebagai pilot project Kampung Reforma Agraria melalui berbagai tahapan yaitu, persiapan/perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan. Namun dalam pelaksanaannya  terdapat  kendala-kendala  yang  dialami  Tim  GTRA.  Kendala  tersebut diantaranya: 1) kesulitan dalam penyesuaian jadwal tim GTRA; 2) kurangnya pemahaman masyarakat dalam kegiatan GTRA; 3) lokasi calon pilot project kampung reforma agraria sulit  diakses;  4)  jaringan  seluler  yang  kurang  memadai;  5)  beda  pendapat  dalam menentukan pilot  project kampung  reforma  agraria;  6)  terbatasnya  anggaran;  7)  kendala pandemi  COVID-19;  8)  kondisi  alam  di  Desa  Mekar  Indah.  Untuk  mengatasi  kendala- kendala  tersebut  tim  GTRA  memiliki  upaya  penanganan  sebagai  berikut:  1)  membuat undangan,  mengkonfirmasi  terlebih  dahulu  kepada  yang  bersangkutan  tentang  jadwal pelaksanaan rapat dan kegiatan-kegiatan; 2) melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat di lokasi calon pilot project kampung reforma agraria; 3) Tim GTRA berangkat lebih awal dari waktu yang sudah ditentukan pada jadwal; 4) tim GTRA melakukan koordinasi  jauh- jauh  hari;  5)  mengadakan votting suara  dalam  pemilihan pilot  project kampung  reforma agraria  dan  terpilih  Desa  Mekar  Indah;  6)  menentukan  potensi-potensi  yang  disepakati untuk dikembangkan agar dapat menyerap anggaran secara maksimal; 7) melaksanakan 3M (memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan).

## Daftar Pustaka
Ahbar, F. K. (2021). Akses Reform Sebagai Pemberdayaan Masyarakat ( Tesis ). Universitas Hasanuddin).
Arisaputra, M. I. (2021). Reforma Agraria di Indonesia . Jakarta: Sinar Grafika.
Bachriadi, D. (2015). Reforma Agraria untuk Indonesia. Jakarta: Kuswahyono Lecture.
Fauzi, N. (2008). Gelombang Baru Reforma Agraria Di Awal Abad Ke-21. Makalah pada Seminar “Agenda Pembaruan Agraria dan Tirani Modal”, dalam Rangka Konperensi Warisan Toritarianisme: Demokrasi dan Tirani Modal, Kampus FISIP UI – Depok, 5- 7 Agustus 2008.
Junarto,  R.,  &  Djurdjani,  D.  (2020).  Pemetaan  Objek  Reforma  Agraria  dalam  Kawasan Hutan (Studi Kasus di Kabupaten Banyuasin). BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan , 6(2), 219 – 235. https://doi.org/10.31292/bhumi.v6i2.443
Luthfi, A.  N.  (2019).  Reforma  Kelembagaan  Dalam  Kebijakan  Reforma  Agraria  Era  Joko Widodo-Jusuf  Kalla. BHUMI:  Jurnal  Agraria  dan  Pertanahan ,  4(2),  140 – 163. https://doi.org/10.31292/jb.v4i2.276
Mujiburohman, D. A., & Soetarto, E. (2019). Penegakan Hukum Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar . Yogyakarta: STPN Press.
Nurdin,  I.  (2018).  Mewujudkan  Desa  Maju  Reforma  Agraria. BHUMI:  Jurnal  Agraria  dan Pertanahan , 3(1), 82 – 97. https://doi.org/10.31292/jb.v3i1.228
Paningkat,  H.B.  (2021). Reforma  Agraria,  Pengertian  Reforma  Agrarian,  Tujuan  Reforma Agrarian, Subyek dan Objek Reforma Agraria . https://youtu.be/VvKZIoIAB4c.
Putra, Z.T., Nugroho, A. ., & Nashih Luthfi , A. . (2021). Peran GTRA dalam Pelaksanaan Reforma  Agraria  di  Kabupaten  Lampung  Tengah. Widya  Bhumi ,  1(1),  65 – 85. https://doi.org/10.31292/wb.v1i1.10
Rineksi,  TW  (2022).  Penguatan  Kelembagaan  GTRA  Dalam  Menjawab  Tantangan Pembaruan  Agraria  di  Kabupaten  Rejang  Lebong. Marcapada:  Jurnal  Kebijakan Pertanahan , 1 (2), 105-122. https://doi.org/10.31292/mj.v1i1.10
Riduan.(2021) ,  Laporan  Akhir  Gugus  Tugas  Reforma  Agraria  Tahun  2021  Kabupaten  Seruyan Kalimantan Tengah , Seruyan, Kantor Pertanahan Kabupaten Seruyan.
Salim,  M.  N.,  &  Utami,  W.  (2020).  Reforma  agraria,  menyelesaikan  mandat  konstitusi: Kebijakan reforma agraria dan perdebatan tanah objek reforma agraria. Yogyakarta: STPN Press.
Sulistyaningsih,  R.  (2021).  Reforma  Agraria  di  Indonesia .  Kajian  Masalah  Hukum  dan Pembangunan Perspektif, 26(1), 57-64.
Sutaryono,  S.,  Pinuji,  S.,  &  Wahyuni,  W.  (2019). Penataan  Kelembagan  Dalam  Pelaksanaan Reforma Agraria Di Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat. Jogjakarta: STPN Press Sutadi, R. D., Luthfi, A. N., & Mujiburrohman, D. A. (2018). Kebijakan Reforma Agraria di Indonesia (Kajian Komparatif Tiga Periode Pelaksanaan: Orde Lama Orde Baru, dan Orde Reformasi). Tunas Agraria , 1(1). https://doi.org/10.31292/jta.v1i1.11
Tenrisau, A. (2021), Panduan Pelaksanaan Gugus Tugas Reforma Agraria, Jakarta, Direktorat Jenderal Penataan Agraria Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Waryanta, M. (2018). Reforma Agraria: Momentum Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Masyarakat Kecil dalam Mendukung Ketahanan Pangan. BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan , 2(2), 179 – 193. https://doi.org/10.31292/jb.v2i2.69