## Jurnal Transparansi Hukum
P-ISSN 2613-9200  E-ISSN 2613-9197 Vol.07 No.02 / Juli 2024

## PERBANDINGAN HUKUM PIDANA KUHP LAMA INDONESIA DENGAN KUHP BARU INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF PEMBARUAN HUKUM PIDANA
Rizki Yudha Bramantyo, Bambang Pujiono, Fitri Windradi David Gunawan Wicaksono, Heri Santoso Djokoe Heroe Soewono
rizki_bramantyo@unik-kediri.ac.id , bambangpujiono@unik-kediri.ac.id fithri_windradi@unik-kediri.ac.id , david_gunawan@unik-kediri.ac.id heri.santoso@unik-kediri.ac.id , DJOKO.HEROE.SOEWONO@unik- kediri.ac.id

## Pendahuluan
Hukum pidana di Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan dengan diresmikannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru. KUHP lama yang dikenal sebagai Wetboek van Strafrecht (WvS) telah digunakan selama lebih dari satu  abad  dan  merupakan  warisan  dari  masa  kolonial  Belanda.  Seiring  dengan dinamika  perkembangan  masyarakat  dan  kebutuhan  akan  pembaruan  hukum  yang lebih relevan dengan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya Indonesia saat ini, KUHP baru  diharapkan  mampu  menjawab  tantangan-tantangan  tersebut. 1 Hukum  pidana  di Indonesia  mengalami  perkembangan  yang  signifikan  dengan  diresmikannya  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru. KUHP lama yang dikenal sebagai Wetboek  van  Strafrecht  (WvS)  telah  digunakan  selama  lebih  dari  satu  abad  dan merupakan  warisan  dari  masa  kolonial  Belanda.  Seiring  dengan  dinamika perkembangan masyarakat dan kebutuhan akan pembaruan hukum yang lebih relevan dengan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya Indonesia saat ini, KUHP baru diharapkan mampu menjawab tantangan-tantangan tersebut.
1 Prasetyo, Teguh. 2020. Keadilan dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia. Nusamedia.

## Jurnal Transparansi Hukum
P-ISSN 2613-9200  E-ISSN 2613-9197 Vol.07 No.02 / Juli 2024
Sejarah mencatat bahwa WvS, atau KUHP lama, pertama kali diadopsi pada tahun  1918  di  Hindia  Belanda.  Setelah  Indonesia  merdeka  pada  tahun  1945,  KUHP kolonial  ini  tetap  digunakan  sebagai  dasar  hukum  pidana  nasional  dengan  berbagai modifikasi. Keberlakuan WvS selama lebih dari seratus tahun mencerminkan betapa kuatnya pengaruh hukum kolonial Belanda terhadap sistem hukum pidana di Indonesia. Meskipun  berbagai  upaya  telah  dilakukan  untuk  menyesuaikan  dan  memodernisasi KUHP lama, kebutuhan akan pembaruan yang lebih komprehensif semakin mendesak seiring  berjalannya  waktu.  Perubahan  sosial,  ekonomi,  dan  budaya  yang  dinamis  di Indonesia  menuntut  adanya  sistem  hukum  pidana  yang  lebih  relevan  dan  responsif. KUHP  baru  diharapkan  mampu  menjadi  jawaban  atas  kebutuhan  tersebut  dengan membawa  sejumlah  perubahan  penting.  Salah  satu  perubahan  utama  adalah penyesuaian dengan nilai-nilai lokal dan adat istiadat yang berlaku di berbagai daerah di  Indonesia.  Ini  menunjukkan  upaya  untuk  menciptakan  hukum  pidana  yang  tidak hanya berfungsi sebagai alat penegakan hukum tetapi juga mencerminkan identitas dan keragaman budaya Indonesia.
Selain  itu,  KUHP  baru  juga  mencakup  pengaturan  yang  lebih  komprehensif terhadap berbagai bentuk kejahatan modern. Dalam era digital dan globalisasi saat ini, tantangan  dalam  penegakan  hukum  pidana  semakin  kompleks  dengan  munculnya kejahatan  siber,  perdagangan  manusia,  dan  tindak  pidana  korupsi.  KUHP  baru dirancang  untuk  mengatasi  berbagai  bentuk  kejahatan  ini  dengan  aturan  yang  lebih spesifik  dan  relevan.  Pendekatan  restoratif  juga  menjadi  salah  satu  inovasi  penting dalam KUHP baru. Pendekatan ini menekankan pada pemulihan kerugian korban dan reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat. Dengan demikian, keadilan yang dihasilkan diharapkan  lebih  humanis  dan  efektif  dalam  mengatasi  dampak  dari  tindak  pidana. Dengan KUHP baru, Indonesia diharapkan dapat memiliki sistem hukum pidana yang lebih responsif dan relevan dengan perkembangan zaman. KUHP baru ini diharapkan

## Jurnal Transparansi Hukum
P-ISSN 2613-9200  E-ISSN 2613-9197 Vol.07 No.02 / Juli 2024
mampu  menjawab  berbagai  tantangan  dalam  penegakan  hukum  dan  menciptakan keadilan yang lebih adil dan efektif bagi seluruh masyarakat Indonesia.

## Sejarah Singkat KUHP Lama dan Baru
KUHP lama Indonesia adalah hasil adopsi dari Wetboek van Strafrecht  yang berlaku di  Belanda. KUHP  ini diresmikan di  Indonesia melalui Staatsblad 1915 No. 732 dan mulai berlaku pada tahun 1918. Sejak awal penerapannya, KUHP lama telah mengalami beberapa kali revisi dan penyesuaian, namun secara keseluruhan struktur dan esensinya masih mencerminkan sistem hukum kolonial. 2 KUHP baru Indonesia di sisi  lain  adalah  hasil  dari  proses  legislasi  yang  panjang  dan  melibatkan  banyak pemangku kepentingan. Penyusunan KUHP baru ini dimulai sejak awal tahun 1960-an dan  melalui  berbagai  tahap  konsultasi,  diskusi,  dan  perdebatan  hingga  akhirnya disahkan pada tahun 2022. 3 KUHP baru ini dirancang untuk menggantikan KUHP lama dengan mengakomodasi nilai-nilai hukum yang lebih sesuai dengan kearifan lokal, hak asasi manusia, dan perkembangan hukum internasional.

## Struktur dan Karakteristik

## Struktur KUHP Lama
KUHP lama terdiri dari tiga buku:
1. Buku  I  tentang  Ketentuan  Umum  yang  mencakup  definisi  umum,  asas-asas pidana, dan ketentuan mengenai subjek hukum pidana.
2. Buku  II  tentang  Kejahatan  yang  mengatur  berbagai  jenis  kejahatan  dan ancaman pidana yang menyertainya.
2 Muladi. 2019. Reformasi Hukum Pidana: Suatu Pendekatan Restoratif. Rajawali Pers.
3 Arief, Barda Nawawi. 2022. Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia. Nusamedia.

## Jurnal Transparansi Hukum
P-ISSN 2613-9200  E-ISSN 2613-9197 Vol.07 No.02 / Juli 2024
3. Buku III tentang Pelanggaran yang mengatur jenis-jenis pelanggaran ringan dan sanksi yang dikenakan. 4

## Struktur KUHP Baru
KUHP baru juga terbagi menjadi tiga buku dengan penambahan substansi yang lebih komprehensif:
1. Buku  I  tentang  Ketentuan  Umum  yang  mencakup  definisi,  asas-asas  umum, subjek hukum pidana, jenis pidana, dan ketentuan pemidanaan.
2. Buku II tentang Tindak Pidana yang membahas tindak pidana secara lebih rinci mencakup kejahatan terhadap negara, kemanusiaan, dan kejahatan lainnya.
3. Buku III tentang Tindak Pidana Ringan yang mengatur tentang pelanggaran- pelanggaran ringan dan sanksi yang dapat dikenakan. 5

## Perbedaan Karakteristik
Salah  satu  perbedaan  mendasar  antara  KUHP  lama  dan  KUHP  baru  adalah pendekatan  terhadap  pemidanaan  dan  filosofi  hukum  yang  mendasari.  KUHP  lama lebih  bersifat  represif  dengan  fokus  pada  penghukuman,  sedangkan  KUHP  baru mengedepankan pendekatan yang lebih restoratif dan rehabilitatif. 6 KUHP baru juga lebih menekankan pada perlindungan hak asasi manusia dan keadilan restoratif yang bertujuan untuk memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat.
Perubahan Penting dalam KUHP Baru, Definisi dan Jenis Tindak Pidana
KUHP baru memperkenalkan definisi yang lebih jelas dan spesifik mengenai berbagai jenis tindak pidana. Ini termasuk pengaturan yang lebih rinci mengenai tindak
4 Hendrawan, Budi. 2021. Struktur dan Karakteristik KUHP. Pustaka Pelajar.
5 Sutanto, Heru. 2021. Asas-Asas Hukum Pidana dalam KUHP Baru. Grasindo.
6 Prasetyo, Teguh. 2020. Keadilan dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia. Nusamedia.

## Jurnal Transparansi Hukum
P-ISSN 2613-9200  E-ISSN 2613-9197 Vol.07 No.02 / Juli 2024
pidana korupsi, terorisme, kejahatan siber, dan pelanggaran hak asasi manusia. 7 Selain itu,  KUHP  baru  juga  mengadopsi  konsep-konsep  modern  seperti  corporate  criminal liability yang memungkinkan perusahaan atau korporasi untuk dituntut secara pidana.

## Asas Hukum Pidana
KUHP  baru menegaskan pentingnya asas legalitas (nullum crimen sine lege) yang berarti bahwa seseorang hanya dapat dipidana berdasarkan undang-undang yang telah ada sebelumnya. Selain itu, KUHP baru juga mengadopsi asas proporsionalitas dan  keadilan  yang  menekankan  bahwa  hukuman  harus  sebanding  dengan  kesalahan dan kondisi pelaku. 8

## Hak Asasi Manusia
Salah  satu  elemen  penting  dalam  KUHP  baru  adalah  perlindungan  hak  asasi manusia. Ini tercermin dalam berbagai ketentuan yang mengatur tentang perlindungan terhadap anak, perempuan, dan kelompok rentan lainnya. KUHP baru juga mengatur secara  tegas  larangan  terhadap  penyiksaan  dan  perlakuan  tidak  manusiawi  serta memberikan mekanisme perlindungan bagi korban kejahatan. 9

## Pemidanaan dan Sanksi
KUHP baru memperkenalkan beberapa jenis pidana baru yang lebih beragam dan  sesuai  dengan  perkembangan  zaman.  Selain  pidana  penjara,  KUHP  baru  juga mencakup  pidana  denda,  pidana  kerja  sosial,  dan  pidana  pembinaan  dalam  lembaga
7 Muladi. 2019. Reformasi Hukum Pidana: Suatu Pendekatan Restoratif. Rajawali Pers.
8 Arief, Barda Nawawi. 2022. Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia. Nusamedia.
9 Prasetyo, Teguh. 2020. Keadilan dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia. Nusamedia.

## Jurnal Transparansi Hukum
P-ISSN 2613-9200  E-ISSN 2613-9197 Vol.07 No.02 / Juli 2024
khusus.  Pidana  mati  masih  dipertahankan  dalam  KUHP  baru  namun  dengan  syarat- syarat yang lebih ketat dan pembatasan-pembatasan tertentu. 10

## Tinjauan dari Para Ahli

## Prof. Teguh Prasetyo
Dalam  bukunya,  Prof.  Teguh  Prasetyo  menekankan  pentingnya  pembaruan KUHP  untuk  menyesuaikan  dengan  dinamika  masyarakat  Indonesia  yang  semakin kompleks.  Menurutnya,  KUHP  baru  harus  mampu  mengakomodasi  nilai-nilai  lokal dan  kearifan  budaya  Indonesia  serta  memperkuat  perlindungan  terhadap  hak  asasi manusia. 11 Prof.  Prasetyo  juga  menyoroti  pentingnya  pendidikan  hukum  bagi masyarakat agar dapat memahami dan menghormati hukum yang berlaku. 12

## Prof. Muladi
Prof.  Muladi,  seorang  pakar  hukum  pidana  terkemuka,  menyatakan  bahwa KUHP  baru  adalah  langkah  maju  dalam  reformasi  hukum  di  Indonesia.  Ia  memuji penyusunan KUHP baru yang melibatkan banyak pemangku kepentingan dan melalui proses  yang  transparan.  Prof.  Muladi  juga  menekankan  pentingnya  pengawasan  dan penegakan  hukum  yang  konsisten  untuk  memastikan  efektivitas  KUHP  baru  dalam praktik. 13

## Dr. Barda Nawawi Arief
Dr.  Barda  Nawawi  Arief  dalam  analisisnya  menyoroti  perubahan-perubahan substantif  dalam  KUHP  baru  yang  mencerminkan  kemajuan  dalam  pemahaman
10 Sutanto, Heru. 2021. Asas-Asas Hukum Pidana dalam KUHP Baru. Grasindo.
11 Prasetyo, Teguh. 2020. Keadilan dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia. Nusamedia. 12 Prasetyo, Teguh. 2020. Keadilan dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia. Nusamedia.
13 Muladi. 2019. Reformasi Hukum Pidana: Suatu Pendekatan Restoratif. Rajawali Pers.

## Jurnal Transparansi Hukum
P-ISSN 2613-9200  E-ISSN 2613-9197 Vol.07 No.02 / Juli 2024
tentang  keadilan  restoratif.  Ia  menyebutkan  bahwa  pendekatan  ini  tidak  hanya bertujuan untuk  menghukum pelaku tetapi  juga untuk  memperbaiki hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana. Dr. Arief juga menekankan perlunya sosialisasi dan pelatihan bagi aparat penegak hukum dalam mengimplementasikan KUHP baru. 14

## Pembaruan Hukum Pidana Menurut Prof. Teguh Prasetyo
Hukum pidana di Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan dengan diresmikannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru. KUHP lama yang dikenal sebagai Wetboek van Strafrecht (WvS) telah digunakan selama lebih dari satu  abad  dan  merupakan  warisan  dari  masa  kolonial  Belanda.  Sejak  pertama  kali diterapkan  pada  tahun  1918,  KUHP  lama  terus  menjadi  dasar  hukum  pidana  di Indonesia meskipun telah mengalami beberapa revisi dan penyesuaian. Namun secara esensial,  KUHP  lama  masih  sangat  dipengaruhi  oleh  filosofi  dan  sistem  hukum kolonial yang diterapkan Belanda pada masa penjajahan.
Dalam  konteks  modern,  KUHP  lama  dinilai  kurang  relevan  dengan  kondisi sosial, ekonomi, dan budaya Indonesia yang terus berkembang. Perubahan dinamika masyarakat, kemajuan teknologi, dan meningkatnya kesadaran akan hak asasi manusia menuntut  adanya  pembaruan  hukum  yang  lebih  responsif  dan  adaptif.  KUHP  lama sering dianggap terlalu kaku dan tidak cukup mengakomodasi perkembangan zaman termasuk dalam hal pengaturan kejahatan siber, kejahatan ekonomi, dan pelanggaran hak asasi manusia yang semakin kompleks.
Proses penyusunan KUHP baru telah berlangsung selama beberapa dekade dan melibatkan  berbagai  pemangku  kepentingan,  termasuk  akademisi,  praktisi  hukum, organisasi  masyarakat  sipil,  dan  para  pembuat  kebijakan.  Proses  ini  mencerminkan upaya serius pemerintah  untuk  merespons  kebutuhan akan sistem hukum yang lebih
14 Arief, Barda Nawawi. 2022. Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia. Nusamedia.

## Jurnal Transparansi Hukum
P-ISSN 2613-9200  E-ISSN 2613-9197 Vol.07 No.02 / Juli 2024
adil  dan  modern.  Menurut  Prof.  Teguh  Prasetyo,  KUHP  baru  dirancang  dengan memperhatikan  nilai-nilai  lokal,  kearifan  budaya  Indonesia,  serta  prinsip-prinsip universal  hak asasi  manusia. 15 KUHP  baru tidak hanya berfungsi sebagai  alat untuk menegakkan  hukum  tetapi  juga  sebagai  instrumen  untuk  mendidik  dan  membangun masyarakat  yang  lebih  beradab.  Pembaruan  ini  mencakup  berbagai  aspek  penting dalam hukum pidana seperti definisi dan klasifikasi tindak pidana, asas hukum pidana, jenis-jenis  pemidanaan,  dan  perlindungan  hak  asasi  manusia.  Salah  satu  perubahan signifikan adalah pengadopsian pendekatan yang lebih restoratif dan rehabilitatif yang berfokus  pada  pemulihan  hubungan  antara  pelaku,  korban,  dan  masyarakat  serta rehabilitasi pelaku agar dapat kembali berkontribusi positif dalam masyarakat. 16
Selain  itu,  KUHP  baru  juga  memperkenalkan  konsep-konsep  modern  seperti corporate  criminal  liability  yang  memungkinkan  perusahaan  atau  korporasi  untuk dituntut secara pidana. Ini mencerminkan kesadaran akan pentingnya mengatur entitas korporasi  yang  seringkali  memiliki  pengaruh  besar  dan  berpotensi  melakukan pelanggaran  hukum  yang  serius.  Dengan  demikian,  KUHP  baru  diharapkan  dapat memberikan  landasan  hukum  yang  lebih  kuat  dan  komprehensif  untuk  mengatasi berbagai  bentuk  kejahatan  kontemporer.  Seiring  dengan  berlakunya  KUHP  baru, diharapkan adanya peningkatan dalam kualitas penegakan hukum di Indonesia. Aparat penegak  hukum,  termasuk  polisi,  jaksa,  dan  hakim,  perlu  dilatih  dan  diberdayakan untuk memahami dan menerapkan ketentuan-ketentuan baru secara efektif. Pendidikan hukum bagi masyarakat juga menjadi penting agar mereka dapat memahami hak dan kewajiban mereka serta menghormati hukum yang berlaku.
Secara  keseluruhan,  KUHP  baru  diharapkan  mampu  menjawab  tantangan- tantangan  yang  dihadapi  oleh  sistem  hukum  pidana  di  Indonesia.  Dengan
15 Prasetyo, Teguh. 2020. Keadilan dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia. Nusamedia.
16 Prasetyo, Teguh. 2020. Keadilan dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia. Nusamedia.

## Jurnal Transparansi Hukum
P-ISSN 2613-9200  E-ISSN 2613-9197 Vol.07 No.02 / Juli 2024
mengakomodasi  nilai-nilai  lokal  dan  kearifan  budaya  serta  prinsip-prinsip  hak  asasi manusia,  KUHP  baru  berpotensi  menciptakan  sistem  hukum  yang  lebih  adil, manusiawi,  dan  responsif  terhadap  perubahan  zaman.  Pembaruan  ini  tidak  hanya penting  untuk  penegakan  hukum  tetapi  juga  untuk  membangun  kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia. Prof. Teguh Prasetyo dalam berbagai tulisannya termasuk buku Keadilan dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia, menggagas  beberapa  pembaruan  penting  dalam  hukum  pidana  yang  sejalan  dengan implementasi KUHP baru. Pembaruan ini meliputi:

## 1. Keadilan Substantif
Prof.  Prasetyo  menekankan  bahwa  hukum  pidana  harus  mencerminkan keadilan substantif, yaitu keadilan yang tidak hanya berdasarkan aturan formal tetapi  juga  mempertimbangkan  konteks  sosial  dan  moral  dari  setiap  kasus. Dalam  KUHP  baru,  prinsip  ini  tercermin  dalam  berbagai  ketentuan  yang memberikan ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan faktor-faktor mitigasi dan kondisi khusus dari pelaku dan korban. 17

## 2. Rehabilitasi dan Restoratif
Pendekatan yang lebih restoratif dan rehabilitatif merupakan salah satu aspek yang  sangat  ditekankan  oleh  Prof.  Prasetyo.  KUHP  baru  mengakomodasi prinsip ini dengan memperkenalkan pidana kerja sosial dan pidana pembinaan dalam lembaga khusus yang bertujuan untuk memperbaiki dan merehabilitasi pelaku kejahatan sehingga mereka dapat  kembali  berkontribusi positif dalam masyarakat. 18
17 Prasetyo, Teguh. 2020. Keadilan dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia. Nusamedia. 18 Prasetyo, Teguh. 2020. Keadilan dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia. Nusamedia.
Jurnal Transparansi Hukum P-ISSN 2613-9200  E-ISSN 2613-9197 Vol.07 No.02 / Juli 2024

## 3. Perlindungan Hak Asasi Manusia
Prof.  Prasetyo  juga  menggarisbawahi  pentingnya  perlindungan  hak  asasi manusia dalam setiap proses hukum pidana. KUHP baru mencerminkan prinsip ini  dengan  memperkenalkan  ketentuan  yang  lebih  tegas  terhadap  larangan penyiksaan  dan  perlakuan  tidak  manusiawi  serta  memberikan  mekanisme perlindungan bagi korban kejahatan termasuk anak dan perempuan. 19
4. Pendidikan Hukum
Menurut Prof. Prasetyo, pendidikan hukum bagi masyarakat adalah kunci untuk menciptakan  kesadaran  dan  kepatuhan  terhadap  hukum.  KUHP  baru diharapkan dapat didukung dengan program-program pendidikan hukum yang komprehensif  untuk  masyarakat  sehingga  mereka  dapat  memahami  hak  dan kewajiban mereka serta menghormati hukum yang berlaku. 20

## Tantangan dan Harapan

## Tantangan Implementasi
Meskipun  KUHP  baru  menawarkan  berbagai  pembaruan  yang  signifikan, tantangan  dalam  implementasinya  tidak  bisa  diabaikan.  Salah  satu  tantangan  utama adalah  kesiapan  aparat  penegak  hukum  dan  sistem  peradilan  dalam  mengadopsi ketentuan-ketentuan  baru.  Pelatihan  dan  peningkatan  kapasitas  bagi  polisi,  jaksa, hakim, dan advokat sangat diperlukan agar mereka dapat memahami dan menerapkan KUHP baru secara efektif. 21
19 Prasetyo, Teguh. 2020. Keadilan dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia. Nusamedia. 20 Prasetyo, Teguh. 2020. Keadilan dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia. Nusamedia.
21 Hendrawan, Budi. 2021. Struktur dan Karakteristik KUHP. Pustaka Pelajar.

## Jurnal Transparansi Hukum
P-ISSN 2613-9200  E-ISSN 2613-9197 Vol.07 No.02 / Juli 2024

## Harapan Masa Depan
Diharapkan dengan berlakunya KUHP baru, Indonesia dapat memiliki sistem hukum  pidana  yang  lebih  adil,  manusiawi,  dan  responsif  terhadap  perkembangan zaman.  KUHP  baru  juga  diharapkan  dapat  meningkatkan  kepercayaan  masyarakat terhadap sistem peradilan pidana dan memperkuat penegakan hukum yang berdasarkan prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia. 22

## Kesimpulan
Perbandingan  antara  KUHP  lama  dan  KUHP  baru  Indonesia  menunjukkan adanya perkembangan yang signifikan dalam upaya pembaruan hukum pidana. KUHP baru dirancang untuk menggantikan KUHP lama yang telah digunakan selama lebih dari  satu  abad.  KUHP  lama  yang  merupakan  adaptasi  dari  Wetboek  van  Strafrecht (WvS)  Belanda  mencerminkan  filosofi  dan  sistem  hukum  kolonial  yang  diterapkan pada  masa  penjajahan.  Dalam  konteks  modern,  KUHP  lama  dianggap  tidak  lagi memadai  untuk  mengatasi  berbagai  tantangan  hukum  yang  muncul  seiring  dengan perkembangan sosial, ekonomi, dan teknologi.
KUHP  baru tidak hanya mengakomodasi perubahan sosial  dan budaya tetapi juga mencerminkan komitmen Indonesia terhadap perlindungan hak asasi manusia dan keadilan restoratif. Salah satu perbedaan mendasar antara KUHP lama dan KUHP baru adalah  pendekatan  terhadap  pemidanaan.  KUHP  lama  cenderung  bersifat  represif dengan fokus pada penghukuman, sedangkan KUHP baru mengedepankan pendekatan yang  lebih  restoratif  dan  rehabilitatif.  Pendekatan  ini  bertujuan  untuk  memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat serta merehabilitasi pelaku agar dapat kembali berkontribusi positif dalam masyarakat. 23
22 Prasetyo, Teguh. 2020. Keadilan dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia. Nusamedia.
23 Arief, Barda Nawawi. 2022. Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia. Nusamedia.

## Jurnal Transparansi Hukum
P-ISSN 2613-9200  E-ISSN 2613-9197 Vol.07 No.02 / Juli 2024

## Daftar Bacaan
Arief, Barda Nawawi. 2022. Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia . Nusamedia.
Hendrawan, Budi. 2021. Struktur dan Karakteristik KUHP . Pustaka Pelajar.
Muladi. 2019. Reformasi Hukum Pidana: Suatu Pendekatan Restoratif . Rajawali Pers.
Prasetyo, Teguh. 2020. Keadilan dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia . Nusamedia.
Sutanto, Heru. 2021. Asas-Asas Hukum Pidana dalam KUHP Baru . Grasindo.