## EFEKTIFITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KARANTINA OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
1 Setyawan Pramularsih * , 2 Nam Rumkel, 3 Irham Rosyidin
1,2 Fakultas Hukum Universitas Khairun pramularsih.dafa@gmail.com 1 , namrumkel@gmail.com 2 , irhamrosyidin@gmail.com 3
Naskah diterima: 06 Sept. 2020; revisi: 24 Sept. 2020; disetujui: 17 Okt. 2020

## Abstract
In  the  community  there  are  still  many  violations  of  the  Fish  and  Plant  Animal Quarantine Law. As a result of not meeting the requirements or procedures mentioned above, it will cause the entry of dangerous diseases in animals and plants, destroy the potential availability of animals and plants and cause disease outbreaks in Indonesia. It is even worse if the disease is zoonotic in nature, so it is disturbing for the community. One of the many cases of importation of agricultural commodities that do not meet the requirements  and  quarantine  procedures  is  due  to  the  ineffective  function  of  Civil Servant  Investigators  in  law  enforcement  in  the  Class  II  Ternate  Agricultural Quarantine Center. The factors that cause law enforcement against quarantine crime in the Class II Ternate Agricultural Quarantine Center are less effective due to low public awareness  and  lack  of  coordination  of  related  agencies.  As  for  the  less  effective  Law Enforcement Against Quarantine Crime, among others, is due to the lack of Apparatus Resources,  namely  the  lack  of  Civil  Servant  Investigators  at  the  Class  II  Ternate Agricultural  Quarantine  Center  and  the  lack  of  operational  budgets  related  to investigations.
Keywords: civil servant investigators, law enforcement, quarantine law.
* Alamat korespondensi: Fakultas Hukum, Universitas Khairun Kampus Gambesi Kotak Pos 23372 Ternate Telp.: (0921) 326440 E-mail: pramularsih.dafa@gmail.com

## I.  LATAR BELAKANG
Karantina  Hewan,  Ikan  dan  Tumbuhan  sebagaimana  diatur  dalam  Undang Undang  Nomor  21  tahun  2019  adalah  sistem  pencegahan  masuk,  keluar  dan tersebarnya hama  dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, dan organisme  pengganggu  tumbuhan  karantina,  serta  pengawasan  dan/atau  pengendalian terhadap        keamanan  pangan  dan  mutu  pangan,  keamanan  pakan  dan  mutu  pakan, produk  rekayasa  genetik,  sumber  daya  genetik,  agensia  hayati,  jenis  asing  invasif, tumbuhan dan satwa liar, serta tumbuhan dan satwa langka yang dimasukkan ke dalam, tersebarnya  dari  suatu  area  ke  area  lain,  dan/atau  dikeluarkan  dari  wilayah  negara Kesatuan  Republik  Indonesia.  Adapun  lembaga  yang  menangani  penyelenggaraan perkarantinaan  pertanian  dan  pengawasan  keamanan  hayati  adalah  Badan  Karantina Pertanian  (disingkat  Barantan)  yang  merupakan  lembaga  pemerintah  berada  di  bawah Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
Selaras  dengan  fungsi  Badan  Karantina  Pertanian,  visi  pembangunan  nasional tahun  2005-2025  mengarah  pada  pencapaian  tujuan  nasional,  seperti  tertuang  dalam Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  tahun  1945,  yakni membentuk suatu pemerintahan yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah  darah  Indonesia,  memajukan  kesejahteraan  umum,  mencerdaskan  kehidupan bangsa,  dan  ikut  serta  melaksanakan  ketertiban  dunia  yang  berdasarkan  kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Visi pembangunan nasional tersebut harus dapat diukur  untuk  dapat  mengetahui  tingkat  kemandirian,  kemajuan,  keadilan  dan kemakmuran yang ingin dicapai.
Sesuai  dengan  misi  pembangunan  nasional  yang  ke  enam  yaitu  mewujudkan Indonesia  asri  dan  lestari  disitulah  peran  karantina  pertanian  berada.  Hal  itu  dapat dilihat  dari  tujuan  penyelenggaraan  Karantina  Hewan  Ikan  dan  Tumbuhan  untuk, mencegah  masuknya  HPHK,  HPIK,  serta  OPTK  dari  luar  negeri  ke  dalam  wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, mencegah tersebarnya HPHK, HPIK, serta OPTK dari  suatu  area  ke  area  lain  di  dalam  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia, mencegah  keluarnya  HPHK,  HPIK,  serta  organisme  pengganggu      tumbuhan  dari wilayah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia,  mencegah    masuk    atau    keluarnya pangan  dan  pakan  yang  tidak  sesuai  dengan  standar  keamanan  dan  mutu,  mencegah masuk dan tersebarnya Agensia Hayati, Jenis Asing Invasif, dan PRG    yang berpotensi mengganggu kesehatan manusia, Hewan, lkan, Tumbuhan, dan kelestarian lingkungan dan mencegah keluar atau masuknya Tumbuhan dan Satwa  Liar, Tumbuhan dan Satwa Langka, serta SDG dari wilayah Negara Kesatuan   Republik Indonesia atau antar Area di  dalam  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik    Indonesia  yang  tidak  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Tanah air Indonesia sebagai Karunia Tuhan Yang Maha Esa kaya akan sumber daya alam hayati berupa keanekaragaman jenis hewan, ikan dan tumbuhan merupakan modal dasar pembangunan nasional yang sangat penting dalam rangka peningkatan taraf hidup, kemakmuran serta kesejahteraan rakyat. Salah satu ancaman yang dapat merusak
sumber daya alam hayati tersebut adalah serangan hama dan penyakit baik berasal dari hewan maupun tumbuhan yang dapat menyerang komoditi pertanian/produk pertanian. Kerusakan  akibat serangan  tersebut sangat merugikan bangsa dan negara karena akan menurunkan  hasil  produksi  budidaya  hewan  dan  tumbuhan,  baik  kuantitas  maupun kualitas atau dapat mengakibatkan musnahnya jenis-jenis hewan dan tumbuhan tertentu yang bernilai ekonomis. Bahkan beberapa penyakit hewan tertentu dapat menimbulkan gangguan  terhadap  kesehatan  manusia  seperti  penyakit  Brucella  pada  sapi,  penyakit Avian  Influenza  (AI)  pada  ayam,  penyakit  Rabies  pada  Anjing  dan  penyakit  lainnya. Salah satu upaya untuk mencegah masuknya penyakit pada hewan dan tumbuhan perlu dilakukan  pengawasan  dan  pemeriksaan  secara  optimal    oleh    petugas    karantina dilapangan.
Dalam  rangka  cegah  tangkal  terhadap  masuk  dan  keluarnya  penyakit  hewan maka  dilakukannya  tindakan  karantina  baik  ditempat  pemasukan  dan  pengeluaran maupun  diluar  tempat  pemasukan  pengeluaran  dengan  dasar  hukum  Undang-Undang Nomor  21  Tahun  2019  tentang  Karantina  Hewan,Ikan  dan  Tumbuhan,  Peraturan Pemerintah  Nomor  82  tahun  2000  tentang  Karantina  Hewan,  Peraturan-Peraturan Menteri  Pertanian,  dan  peraturan-peraturan  lain  yang  dapat  dijadikan  acuan  landasan hukum  bagi  pelaksanaan  tindakan  karantina.  Dalam  pasal  35  ayat  1  Undang  Undang nomor  21  tahun  2019  tentang  Karantina  Hewan  Ikan  dan  Tumbuhan  menyebutkan bahwa  setiap  orang  yang  memasukkan  dan  atau  melalulintaskan  media  pembawa  dan atau  mengeluarkan  media  pembawa  dari  suatu  area  ke  area  lain  di  dalam  wilayah Negara  Republik  Indonesia  wajib  melengkapi  sertifikat  kesehatan  dari  tempat pengeluaran yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
Akibat tidak memenuhi persyaratan atau prosedur yang telah disebutkan diatas akan  menyebabkan  masuknya  penyakit  berbahaya  pada  hewan  dan  tumbuhan, kehancuran  potensi  ketersedian  hewan  dan  tumbuhan  serta  menimbulkan  wabah penyakit di Indonesia. Lebih parah lagi jika penyakit tersebut bersifat zoonosis sehingga meresahkan masyarakat.
Kenyataan yang terjadi di masyarakat banyak sekali aturan karantina pertanian yang dilanggar oleh masyarakat/pengguna jasa karantina dari hari ke hari dan dari tahun ke tahun pelanggaran terhadap Undang Undang Karantina tidak mengalami penurunan tetapi tetap atau terjadi peningkatan. Sebagaimana contohnya adalah masih banyaknya pemasukan  komoditas  peternakan  yang  belum  memenuhi  persyaratan  dan  prosedur karantina.  Dari  data  Balai  Karantina  Pertanian  Kelas  II  Ternate  di  pelabuhan  laut Ahmad  Yani  ada  tahun  2017  dilakukan  penangkapan  sebanyak  127  kali,  contohnya pada tanggal 11 Mei 2017 penangkapan daging babi sebanyak 209 kg asal dari Manado Propinsi Sulawesi Utara, pada tanggal 4 Juni 2017 dilakukan penangkapan terhadap 2 ekor  ayam  dari  Manado,  tanggal  21  Agustus  dilakukan  penangkapan  terhadap  156  kg daging  bebek  dari  Mojokerto  dan  150  daging  ayam  dari  Mojokerto.  Pada  tahun  2018 penangkapan  terhadap  komoditas  peternakan  sebanyak  141  kali,  contohnya  pada tanggal  1 Maret 2018 penangkapan terhadap 3 ekor ayam dari Bitung, 13 Juni tahun 2018  penangkapan  terhadap  471  ekor  bebek,  tanggal  30  Juli  penangkapan  terhadap  8
ekor  burung  merpati.  Sedangkan  pada  tahun  2019  penangkapan  dari  pelabuhan  laut Ahmad  Yani  Ternate  sebanyak  100  kasus,  adapun  contoh  yang  dimaksud  yaitu  pada tanggal  11  Desember  2019  penangkapan  sebanyak  11  ekor  ayam  dari  Palu  Sulawesi Tengah,  tanggal  30  Desember  penangkapan  64,71  daging  anjing  dari  Sanana  tujuan Manado, tangal 28 Oktober penangkapan ayam sebanyak 12 ekor dari Manado.
Banyaknya  kasus  pemasukan  komoditas  pertanian  yang  tidak  memenuhi persyaratan  dan  prosedur  karantina  salah  satunya  disebabkan  belum  efektifnya  fungsi penyidik pegawai negeri sipil dalam penegakan hukum di lingkungan Balai Karantina Pertanian Kelas II Ternate. Dari pantauan penulis sampai tahun 2019 belum pernah ada kasus  pelanggaran  peraturan  perkarantinaan  yang  disidangkan  sampai  ke  pengadilan. Berdasarkan  uraian  tersebut  di  atas  maka  permasalahan  yang  dikaji  dalam  tulisan  ini adalah  mengapa  penegakkan  hukum  terhadap  tindak  pidana  karantina  di  lingkungan Balai  Karantina  Pertanian  Kelas  II  Ternate  kurang  efektif?  dan  apakah  kurang efektifnya  penegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana  karantina  disebabkan  Pasal  83 Ayat (2) Undang Undang Nomor 21 Tahun 2019?

## II. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  normatif  (Kadarudin, 2020:253).  Penelitian  normatif  adalah  penelitian  hukum  yang  dilakukan  dengan  cara meneliti bahan pustaka yang ada. Disamping penelitian dengan metode normatif penulis juga  melakukan  penelitian  untuk  melihat  hukum  dalam  artian  nyata  dan  meneliti bagaimana  bekerjanya  hukum  dilingkungan  masarakat.  Sumber-sumber  penelitian hukum  dapat  dibedakan  menjadi  sumber-sumber  penelitian  yang  berupa  bahan-bahan hukum  primer  dan  bahan-bahan  hukum  sekunder.  Bahan-bahan  hukum  primer  terdiri dari perundang-undangan (UUD 1945, UU No 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan dan Undang Undang No 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, PP  82  tahun  2000  tentang  Karantina  Hewan),  Undang  Undang  Nomor  8  tahun  1981 tentang  Hukum  Acara  Pidana.    Sedangkan  bahan-bahan  sekunder  berupa  semua publikasi  tentang  hukum  yang  bukan  merupakan  dokumen-dokumen  resmi.  Publikasi tentang  hukum  meliputi  buku-buku  teks,  kamus-kamus  hukum,  jurnal-jurnal  hukum. Lokasi pengumpulan data ada di Balai karantina Pertanian Kelas II Ternate. Data-data terkait  efektifitas  penegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana  karantina  oleh  penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan Balai Karantina Pertanian Kelas II Ternate yaitu data pelanggaran  peraturan  perkarantinaan  hewan  berupa  data  penahanan  penolakan  dan pemusnahan,  serta  wawancara.  Penelitian  ini  akan  dilaksanakan  pada  bulan  April  s/d Juni  2020.  Langkah  pembahasan  dilakukan  dengan  menggunakan  penalaran  yang bersifat deduktif dalam arti berawal dari pengetahuan hukum yang bersifat umum yang diperoleh  dari  peraturan  perundang-undangan  dan  literatur,  yang  kemudian diimplementasikan pada permasalahan yang dikemukakan sehingga diperoleh jawaban dari permasalahan yang bersifat khusus. Pembahasan selanjutnya digunakan penafsiran
sistematis  dalam  arti  mengkaitkan  pengertian  antara  peraturan  perundang-undangan yang ada serta pendapat para sarjana.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Penegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana  karantina  di  lingkungan  Balai Karantina Pertanian Kelas II Ternate.
Pelaksanaan  tugas  fungsi  pencegahan  dan  penolakan  masuk  dan  tersebarnya Hama  Penyakit  Hewan  Karantina  (HPHK)  dengan  cara  melaksanakan  pengawasan lalulintas  perdagangan  hewan  dan  produknya  sesuai  dengan  aturan  dan  ketentuan- ketentuan  yang  berlaku.  Kebijakan  karantina  hewan  dalam  hal  ini  adalah mempertahankan  status  bebasnya  Indonesia  dari  beberapa  penyakit  hewan  menular utama  (major  epizootic  disease)  dari  kemungkinan  masuk  dan  tersebarnya  agen penyakit  dari  luar  negeri.  Mengimplementasikan  kebijakan  pengamanan  maksimum (maximum  security  policy)  dengan  menerapkan  kebijakan  pelarangan  atau  pelarangan sementara  jika  terjadi  wabah  penyakit  menular,  yang  dalam  perkembangan  situasi wabah  melalui  berbagai  informasi  resmi  baik  dari  OIE  maupun  dengan  mencermati pelaporan negara yang bersangkutan atau melalui komunikasi langsung dengan negara tersebut.  Melakukan  minimum  disease  program  yaitu  program  meminimalkan  kasus penyakit  hewan  di  suatu  wilayah/daerah  tertentu  di  Indonesia  melalui  sistem pengendalian  dan  pengawasan  lalulintas  hewan  dan  produknya  antar  wilayah/antar pulau  sehingga  dapat  mencegah  dan  menangkal  penyebarannya.  Mewujudkan pelayanan karantina yang modern, mandiri dan profesional.
Dewasa  Ini  Indonesia  masih  bebas  sekitar  35  jenis  hama  penyakit  hewan  dan 560  jenis  Organisme  pengganggu  tumbuhan  (OPT).  Sedangkan  sekitar  36  jenis  hama penyakit  hewan  dan  1.200  jenis  OPT  lainnya  sudah  terdapat  di  Indonesia  akan  tetapi belum  menyebar  ke  semua  pulau/area.  Disamping  itu  berbagai  jenis  hama  penyakit hewan yang sudah terdapat di Indonesia belum ada di berbagai negara lain.
Semakin  meningkatnya  volume  dan  frekuensi  lalulintas  perdagangan  hasil pertanian telah mengakibatkan resiko penularan dan penyebaran hama penyakit hewan dan organisme pengganggu tumbuhan menjadi semakin meningkat pula.
Dalam pasal 35 ayat 1 Undang Undang nomor 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan,Ikan  dan  Tumbuhan    berbunyi    setiap  orang  yang  memasukkan  dan  atau melalulintaskan  Media  Pembawa  dan  atau  mengeluarkan  Media  Pembawa  dari  suatu area  ke  area  lain  di  dalam  wilayah  Negara  Republi  Indonesia  wajib  melengkapi sertifikat kesehatan dari tempat pengeluaran yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan dalam  pasal  3  ayat  1  Peraturan  Pemerintah  nomor  82  tahun  2000  tentang  karantina hewan  juga  menyebutkan  hal  yang  sama  yaitu    media  pembawa  yang  dibawa  atau dikirim dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia wajib dilengkapi sertifikat kesehatan yang diterbitkan oleh dokter hewan karantina dari tempat pengeluaran  dan  tempat  transit.  Dari  kedua  peraturan  perundangan  tersebut  tidak melihat  kategori  resiko  apakah  resiko  rendah,  sedang,  tinggi  ataupun  tidak  ada  resiko
sama  sekali  terhadap  penyebaran  penyakit  tetap  harus  dilengkapi  dengan  sertifikat kesehatan dari daerah asal.
Data  dari  Balai  Karantina  Pertanian  Kelas  II  Ternate  3  tahun  terakhir  terkait pelanggaran  Undang  Undang  Karantina  Hewan  Ikan  dan  Tumbuhan  adalah  sebagai berikut :
Tabel 1 tabel Penahanan Penolakan media Pembawa HPHK TAHUN PENAHANAN PENOLAKAN PEMUSNAHAN 2017 127 kali 13 kali 113 kali 2018 141 kali 14 kali 127 kali 2019 111 kali 11 kali 100 kali
Sumber data dari karantina Pertanian Ternate tahun 2020 Dari  penelitian  yang  penulis  dapatkan  bahwa  kurangnya  evektifnya  penegakan hukum terhadap tindak pidana karantina di lingkungan Balai Karantina Pertanian Kelas II Ternate disebabkan oleh : kesadaran masyarakat dan koordinasi instansi terkait
1. Kesadaran Masyarakat
Dari  data  tersebut  menggambarkan  masih  banyak    masyarakat  yang  dengan sengaja  ataupun  tanpa  sengaja  tidak  mematuhi  aturan  yang  ada  di  karantina  hewan. Pelanggaran    yang  paling  sering  terjadi  adalah  tanpa  menyertakan  sertifikat  kesehatan karantina  dan  tidak  melaporkan  petugas  karantina  ditempat  pemasukan  maupun ditempat pengeluaran.
Dari hasil wawancara dengan Medik Veteriner Balai Karantina Pertanian Kelas II Ternate data yang didapatkan terkait dengan pelanggaran yang paling banyak adalah pemasukan Unggas Dewasa ke Maluku Utara tanpa disertai dengan Sertifikat Kesehatan dari  daerah  asal.  Mereka  dengan  sengaja  ataupun  tanpa  sengaja  memasukkan  unggas dewasa terutama ayam ke Maluku Utara . Di Propinsi maluku Utara adalah salah satu dari keempat propinsi yang merupakan daerah bebas Flu Burung atau Avian Influenza berdasarka  Keputusan  Menteri  Pertanian  Nomor  87  tahun  2016  dan  diperkuat  juga dengan  Peraturan  Gubernur  Maluku  Utara  Nomor  7  tahun  2007  sehingga  pemasukan unggas dewasa ke Maluku Utara dilarang. Dari latar belakang tersebut masyarakat yang hobi/  peternak  ayam  mencoba  memasukkan  unggas  dewasa  tersebut  dengan  berbagai cara dan upayanya.
Selama  ini  yang  dilakukan  oleh  Balai  Karantina  pertanian  Kelas  II  Ternate hanya  melakukan  tindakan  3  (tiga)  P  yakni  penahanan,  penolakan  dan  pemusnahan terhadap  Media  Pembawa  Hama  Penyakit  Hewan  Karantina  tetapi  tidak  ada  tindakan hukum terhadap orangnya sebagai  pelanggar Undang Undang Karantina. Tindakan 8P dalam  rangka  pembinaan  dilakukan  terhadap  barangnya  yaitu  Media  Pembawa  Hama Penyakit Hewan Karantina.
Dengan masih banyaknya pelanggaran terhadap peraturan karantina menandakan kesadaran  masyarakat  masih  kurang.  Hal  itu  seharusnya  dilakukan  sosialisasi  yang mengena  pada  sasaran  terhadap  masyarakat  terkait  pentingnya  karantina  pertanian  di tengah tengah masyarakat.
Pelayanan  publik  berdasarkan  Adrian  Sutedi  seringkali  dikaitkan  dengan pelayanan yang disediakan untuk kepentingan umum.
Membahas mengenai pelayanan publik tidak lepas dari unsur pemerintah, yang berarti  bahwa    pelayanan  publik  atau  pelayanan  kepada  masyarakat  merupakan kewajiban  utama  bagi  pemerintah.  Peranan  pemerintah  dalam  proses  pemberian pelayanan adalah bertindak sebagai katalisator yang mempercepat proses sesuai dengan apa yang seharusnya.
Dengan memperhatikan definisi pelayanan publik sebagaimana tersebut di atas dapat  diperoleh  penjelasan  bahwa  pelayanan  publik  yang  dilakukan  oleh  pemerintah tersebut  meliputi  3  (tiga)  hal,  yaitu  pelayanan  barang  publik  dan  jasa  serta  pelayanan administratif  sesuai  dengan  yang  dimaksud  oleh  pasal  5  ayat  (1)  UU  No.  25  Tahun 2009, bahwa ruang lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
2. Koordinasi Instansi Terkait
Koordinasi  instansi  terkait  terutama  instansi  terkait  dipelabuhan  memegang peranan yang sangat penting dikarenakan kita memerlukan instasi terkait tersebut dalam melakukan  kegiatan  operasional  dilapangan.  Sinergitas  hubungan  dengan  instansi terkait mengakibatkan dalam melakukan tindakan operasional dilapangan menjadi lebih harmonis, sehingga apabila ada kendala dilapangan dapat segera teratasi. Instansi terkait di pelabuhan tersebut yakni KP3, KPLP, PELNI, Polairud dll.
Dari hasil wawancara dengan Kasubbag TU Karantina Pertanian Ternate  bahwa sudah terbentuk tim pengawasan terpadu yang beranggotakan instansi terkait di Propinsi Maluku Utara. Tim ini dimaksudkan agar koordinasi operasional menjadi lebih lancar pelaksanaanya  .  Tetapi  dari  hasil  penelitian  bahwa  tim  pengawasan  terpadu  belum berjalan  efektif  dan  efisien  sebagai  bukti  masih  banyaknya  pelanggaran  terhadap peraturan perkarantinaan.
Undang-undang  yang  mengatur  tentang  karantina  hewan,  ikan,  dan  tumbuhan sebagaimana  diatur  dalam  UU  Karantina  diundangkan  sebagaimana  peraturan perundang-undangan lainnya telah ditentukan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis pembentukan  peraturan  perundang-undangan  Landasan  filosofis  merupakan pertimbangan  atau  alasan  yang  menggambarkan  bahwa  peraturan  yang  dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan  serta  falsafah  bangsa  Indonesia  yang  bersumber  dari  Pancasila  dan Pembentukan  Undang-undang.    Landasan  Filosofis  UU  Karantina,  sebagai  salah  satu alasan yang menggambarkan  perlunya dibentuk peraturan perundang-undangan tentang kekarantinaan  adalah  karena  tanah  air  Indonesia  memiliki  kekayaan sumberdaya alam  dan  keanekaragaman  hayati  berupa  aneka  ragam  spesies  hewan, ikan, dan tumbuhan.    Kekayaan  hayati    tersebut    merupakan    modal    dasar    pembangunan nasional  yang  sangat  penting  dalam  rangka  peningkatan  taraf  hidup,  kemakmuran serta kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu,  perlu dijaga dan dilindungi kelestariannya. Keanekaragaman hayati  tersebar  tidak  merata  di  bumi.  Kawasan  tropis  memiliki tingkat keanekaan yang lebih tinggi dibandingkan kawasan lain di bumi. Indonesia  dan
Brazil,  misalnya,  sering  disebut  sebagai  wilayah  mega-biodiversity,  yaitu  kawasan geografis  yang  memiliki  kekayaan  keanekaragaman  hayati  yang  tertinggi  di  dunia. Ekosistem  kekayaan  hayati  di    Indonesia    memerlukan    perhatian    dan    perlindungan memadai  mengingat sifat hayati makhluk yang sangat rentan dapat  membawa  dampak buruk  bagi  kehidupan  masyarakat  termasuk  dapat  mengancam  keamanan  pangan bangsa.    Jadi    secara    filosofis    keberadaan    undang-undang    karantina  ini  pun diperlukan  untuk:  Memberikan  kepastian  hukum  dan  memberikan    keamanan    pada penduduk  dalam upaya  melindungi  bahaya  kesehatan, epidemi dan lainya.
Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek.  Landasan  sosiologis  sesungguhnya  menyangkut  fakta  empiris  mengenai perkembangan  masalah  dan  kebutuhan  masyarakat  dan  negara.    Landasan  Sosiologis diundangkannya  UU  Karatina  bahwa  UU  Karantina  dibentuk    untuk    memenuhi kebutuhan  masyarakat  akan  perlindungan  sumber  daya  hayati  yang  demikian  besar yang    dimiliki    Indonesia.  Salah  satu  ancaman  yang  dapat    merusak    kelestarian sumberdaya    alam    hayati    tersebut    adalah    serangan    hama    dan    penyakit    hewan, hama    dan    penyakit    ikan,    serta    organisme    pengganggu    tumbuhan.    Kerusakan tersebut  sangat  merugikan  bangsa  dan  negara  karena  akan  menurunkan  hasil  produksi budidaya  hewan,  ikan,    dan    tumbuhan,  baik  kuantitas  maupun    kualitas    atau    dapat mengakibatkan  musnahnya    jenis-jenis  hewan,  ikan  atau  tumbuhan    tertentu    yang bernilai  ekonomis dan ilmiah  tinggi.  Bahkan  beberapa penyakit  hewan  dan  ikan tertentu  dapat  menimbulkan  gangguan terhadap kesehatan masyarakat. Berbagai jenis hama  dan  penyakit  hewan,  hama  dan  penyakit  ikan,  serta    organisme    pengganggu tumbuhan  yang    berbahaya    masih    dengan    leluasa    masuk    ke    Indonesia.    Kondisi geografis    wilayah    negara    Republik  Indonesia  yang  terdiri  dari  ribuan  pulau  dan terpisah oleh  laut, telah menjadi rintangan alami bagi penyebaran hama  dan  penyakit serta  organisme  pengganggu  ke  atau  dari  suatu  area  ke  area  lain.  Dengan  makin meningkatnya    mobilitas  manusia  atau  barang  yang  dapat  menjadi  media    pembawa hama  dan  penyakit  hewan,  hama  dan  penyakit  ikan,  dan  organisme  pengganggu tumbuhan,  serta masih terbatasnya kemampuan melakukan pengawasan, penangkalan, dan    pengamanan,  maka  peluang  penyebaran  hama  dan  penyakit    serta  organisme pengganggu    tersebut  cukup  besar.  Hal    tersebut    akan    sangat    membahayakan kelestarian    sumberdaya    alam    hayati    dan    kepentingan    ekonomi    nasional.    Oleh karena itu,  diperlukan  antisipasi  dan kesiagaan yang tinggi agar penyebaran hama dan penyakit serta organisme pengganggu tersebut dapat dicegah. Spesies  atau  jenis-jenis eksotik  (asing),  dapat  mempunyai  dampak  yang  merugikan  tanpa  disadari  oleh masyarakat,    karena    spesies    tersebut    mampu    mengubah    struktur    ekosistem    dan menyebabkan    keterdesakan    spesies    asli,    bahkan    dapat    menyebabkan    kepunahan spesies.  Selain  itu,  spesies  asing  yang  masuk  tanpa  filter  atau  karantina,  akan dapat  berbahaya  bagi  kesehatan  karena  dapat  menjadi  agen  atau  pembawa  vektor penyakit,  sehingga  secara  sosiologis  akan  sangat  merugikan bangsa.
Landasan  yuridis  merupakan  pertimbangan  atau  alasan  yang  menggambarkan bahwa  peraturan  yang  dibentuk  untuk  mengatasi  permasalahan  hukum  atau  mengisi kekosongan  hukum  dengan  mempertimbangkan  aturan  yang  telah  ada,  yang  akan diubah,  atau  yang  akan  dicabut  guna  menjamin  kepastian  hukum  dan  rasa  keadilan masyarakat.    Landasan  yuridis  menyangkut  persoalan  hukum  yang  berkaitan  dengan substansi  atau  materi  yang  diatur  sehingga  perlu  dibentuk  peraturan  perundang- undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain: Peraturan yang sudah ketinggalan; Peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih; Jenis peraturan yang lebih rendah dari undang-undang sehingga daya berlakunya lemah;Peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai; atau peraturannya memang sama sekali belum ada.
Landasan  Yuridis  diundangkannya  UU  Karantina  dengan  pertimbangan  sesuai dengan    ketentuan    internasional,    bangsa    Indonesia    juga  memiliki  kewajiban  untuk mencegah  keluarnya  hama  dan  penyakit  hewan,  hama  dan  penyakit  ikan,  serta organisme    pengganggu    tumbuhan    dari  wilayah  negara  Republik  Indonesia.  Oleh karena  itu,    penyelenggaraan    karantina    hewan,    ikan,    dan    tumbuhan    merupakan salah    satu  wujud  pelaksanaan  kewajiban  internasional  tersebut.  Upaya  mencegah masuknya  ke  dalam,  dan  tersebarnya  dari  suatu  area  ke  area  lain  di  dalam  wilayah negara  Republik  Indonesia,  hama  dan  penyakit  hewan,  hama  dan penyakit ikan, serta organisme pengganggu  tumbuhan  yang  memiliki  potensi  merusak  kelestarian sumberdaya    alam    hayati  tersebut    dilakukan    melalui  karantina  hewan,  ikan  dan tumbuhan  oleh  Pemerintah.    Pentingnya  peranan  karantina  hewan,ikan,dan  tumbuhan memerlukan  landasan    hukum  yang  jelas,  tegas  dan  menyeluruh  guna  menjamin kepastian  hukum  dalam  bentuk  undang-undang  sebagai  dasar  penyelenggaraannya.
Peraturan  harus  berlaku  juga  bagi  penguasa,  harus  ada  kecocokan  antara peraturan  yang  diundangkan  dengan  pelaksanaannya,  kemudian  dituangkan  dalam aturan – aturan yang berlaku umum. Aturan aturan yang telah dibuat harus diumumkan kepada mereka yang menjadi obyek pengaturan aturan aturan tersebut, tidak boleh ada peraturan  yang  memiliki  daya  laku  surut  atau  harus  non-retroaktif,  karena  dapat merusak  integritas  peraturan  yang  ditujukan  untuk  berlaku  bagi  waktu  yang  akan datang.  Peraturan  dirumuskan  secara  jelas  dan  mudah  dimengerti,  tidak  boleh mengandung aturan-aturan yang bertentangan satu sama lain, tidak boleh mengandung beban  yang  melebihi  apa  yang  dapat  dilakukan,  tidak  boleh  terus  menerus  diubah sehingga  menyebabkan  seseorang  kehilangan  orientasi,  harus  ada  kecocokan  atau konsistensi antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaan sehari hari.
Kurangnya  Evektifnya  Penegakan  Hukum  Terhadap  Tindak  Pidana  Karantina Disebabkan oleh Pasal 83 Undang Undang No 21 Tahun 2019
Variabel  kurangnya  evektifnya  penegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana karantina disebabkan juga karena Sumber Daya Manusia dan Anggaran Operasional.

## 1. Sumber Daya Manusia
Dari  hasil  wawancara  dengan  Kasubbag  Tata  Usaha  Balai  Karantina  Pertanian Kelas  II  Ternate    tahun  2020  Seksi  Karantina  Hewan  terdiri  dari  satu  Kepala  Seksi Karantina Hewan, 4 orang Dokter Hewan Karantina dan 10 Paramedik Veteriner yang
tersebar  dalam  7  wilayah  kerja  dengan    18  tempat  pemasukan  pengeluaran  yang ditetapkan. Dokter hewan dan paramedik veteriner tersebut yang mengawasi lalu lintas Media Pembawa HPHK, mereka bekerja hampir 24 jam tergantung jadwal kapal yang datang  ataupun  yang  pergi.  Dari  jumlah  pegawai  tersebut  sangatlah  kurang  dan  tidak sebanding  dengan  tempat  pemasukan  pengeluaran  yang  dijaga.  Adapun  jumlah Penyidik  pegawai  Negeri  sipil  berjumlah  2  (dua)  orang  yaitu  Kepala  Balai  sebagai atasan  penyidik  dan  Kasubbag  Tata  Usaha.    Dari  kedua  orang  tersebut  yang  bisa menyidik hanya 1 orang karena satunya sebagai atasan penyidik. Idealnya dalam sebuah instansi seharusnya PPNS lebih dari 2 yaitu satu orang atasan penyidik, satu orang ketua tim  penyidik  dan  satu  orang  anggota  sekali  menangani  kasus  yang  tergolong  kasus rendah. Dari PPNS yang mempunyai sertifikat tersebut telah melakukan Pendidikan di Lembaga Pendidikan Reserse Mega Mendung di tahun 2012.
Adapun    hasil    wawancara  dengan  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  Balai karantina Pertanian Kelas II bahwa belum pernah dilakukan penyidikan terhadap setiap pelanggaran karantina (data 3 tahun terakir yaitu tahun 2017 sampai tahun 2019), yang terjadi  pada  saat  ini  adalah  setiap  adanya  pelanggaran  karantina  hanya  dilakukan tindakan  teknis  fungsional  yaitu  penahanan,  penolakan  dan  pemusnahan  tanpa memproses orang yang melakukan pelanggaran dalam arti kata melakukan pembinaan dengan menahan,menolak atau memusnahkan terhadap Media Pembawa yang dibawa Dalam pasal 83 ayat 2 (dua) Undang Undang Nomor 21 Yahun 2019 berbunyi Penyidik  yang  menyelenggarakan   fungsi  Karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (1)    berwenang  untuk:  melakukan    pemeriksaan      atas    kebenaran  laporan      atau keterangan berkenaan  dengan tindak pidana di  bidang
Karantina,  melakukan      pemanggilan      terhadap        seseorang      untuk  didengar dan  diperiksa  sebagai  tersangka  atau  saksi dalam tindak pidana di bidang Karan tina, melakukan    penangkapan,    penahanan,      penggeledahan,  dan  penyitaan  barang  bukti tindak  pidana  di  bidang  Karantina,  meminta  keterangan  dan  barang  bukti    dari  orang atau  badan  sehubungan  dengan  tindak  pidana  di  bidang  Karantina,  membuat  dan menandatangani  berita  acara,  dan/  atau  f.  menghentikan    penyidikan.  Dari  pasal  83 menurut  penulis  sangat  luas  kewenangan  yang  diberikan  kepada  Penyidik  Pegawai Negeri Sipil pada Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan, tinggal penyidik mampu atau tidak  untuk  mengemban  pasal  83  ayat  2  (dua)  Undang  Undang  No  21  Tahun  2019 tentang  Karantina  Hewan  Ikan  dan  Tumbuhan.  Dari  hasil  penelitian  bahwasanya Penyidik belum sepenuhnya memahami terkait kewenangannya tersebut, padahal proses Hukum  untuk  menjalankan  fungsinya  yaitu  mengatur  masyarakat  atau  kehidupan bersama. Dalam menjalankan fungsinya sebagai pengatur kehidupan bersama manusia, hukum  harus  menjalani  suatu  proses  yang  panjang  dan  melibatkan  berbagai  aktivitas dengan kualitas yang berbeda-beda. Dalam garis besarnya aktivitas tersebut berupa : 1. Pembuatan  hukum.  Untuk  lebih  pastinya  yang  dimaksud  pembuatan  hukum  disini adalah  pembuatan  Undang-Undang.    Pembuatan  hukum  merupakan  awal  dari bergulirnya  proses  pengaturan  dalam  hidup  bermasyarakat.  Untuk  itu  dalam  proses hukum  terdapat  dua  hal  penting,  yakni:  I.I.  Bahan  hukum  Bahan  pembuatan  hukum
dimulai  sebagai  gagasan  atau  ide  yang  kemudian  diproses  lebih  lanjut  sehingga  pada akhirnya benar-benar menjadi bahan yang siap untuk dijadikan sanksi hukum. Gagasan ini  muncul  dari  masyarakat  dalam  bentuk  keinginan  agar  suatu  masalah  diatur  oleh hukum. Pada dasarnya proses dalam pembuatan hukum terbagi menjadi golongan tahap besar,  yaitu  tahap  sosio  politis,  yang  mana  gagasan  awal  tadi  diolah  oleh  masyarakat sendiri  melalui  pertukaran  pendapat  antara  berbagai  golongan  atau  kekuatan  dalam masyarakat.  Pada  tahap  ini  suatu  gagasan  mengalami  gagasan  sehingga  pada  akirnya gagasan tersebut akan hilang dan tidak dipermasalahkan lagi dalam masyarakat. Namun apabila  gagasan  tersebut  berhasil  menggelinding  terus,  maka  sudah  tentu  bentuk  dan isinya  mengalami  perubahan  yang  menjadikan  bentuk  dan  isinya  makin  dipertajam. Tahap  berikutnya  ialah  pemberian  sanksi  hukum  terhadap  bahan  tersebut,  yang melibatkan kegiatan intlektual yang murni yang bersifat yuridis dan juga akan ditangani oleh  tenaga-tenaga  yang  khusus  berpendidikan  hukum.  Secara  garis  besarnya, pembuatan  hukum  dapat  dirinci  dalam  tahap-tahap  sebagai  berikut:  a)  Tahap  inisiasi: Muncul  suatu  gagasan  dalam  masyrakat  b)  Tahap  sosio-politis:  Pematangan  dan penajaman gagasan c) Tahap yuridis: Penyusunan bahan kedalam rumusan hukum dan kemudian  diundangkan.  I.2.  Struktur  pembuatan  hukum  Tanpa  wadah  struktur  wadah tertentu,  pembuatan  hukum  belum  bisa  dijalankan.  Maka  perlu  penciptaan  atau pengadaan struktur yang menyangkut penyusunan suatu organisasi yang akan mengatur kelembagaan bagi pembuatan hukum. Pengorganisasian pembuatan hukum merupakan bagian dari suatu penataan ketatanegaran yang lebih luas yang didasarkan pada filsafat pemisahan  kekuasaan  itulah  pembuatan  hukum  dijalankan.  Dengan  begitu  pembuatan hukum bisa berjalan sebagai suatu proses yang eksekutif. Menurut Montesquiecu dalam ”  Lesprit  dex  Lois,  1748  ”  mengenahi  pembuatan  hukum  yang  baik  yakni  bagaimana seharusnya  hukum  itu  dibuat.  Intisari  bagaimana  pembuatan  hukum  tersebut diantaranya:  a)  Gaya  hendaknya  padat  dan  sederhana  b)  Istilah-istilah  yang  dipilih sedapat mungkin bersifat mutlak dan tidak relatif. c) Hendaknya membatasi dari hal-hal yang aktual d) Hendaknya jangan rumit sebab dibuat untuk banyak orang. e) Janganlah masalah  pokok  yang  dikemukakan  dikaburkan  oleh  penggunaan  perkecualian, pembatasan atau modifikasi, kecuali memang benar-benar diperlukan. f) Jangan berupa penalaran g) Semua yang diatas hendaknya dipikirkan secara masak terlebih dulu serta janganlah  membingungkan  pemikiran  serta  rasa  keadilan  biasa  dan  bagaimana umumnya sesuatu itu berjalan secara alami. 2. Penegakan hukum Dengan berakhirnya pembuatan hukum maka kemudian disusul dengan pelaksanaanya secara konkrit dalam kehidupan  masyarakat  sehari-hari,  inilah  yang  dimaksud  dengan  penegakan  hukum. Faktor  yang  menentukan  proses  penegakan  hukum  tidak  hanya  pihak-pihak  yang menerapkan  hukum,  tetapi  juga  pihak-pihak  yang  membuat  hukum.  Pihak-pihak  yang terkait  secara  langsung  dalam  proses  penegakan  hukum  mempunyai  peranan  yang sangat menentukan bagi keberhasilan usaha penegakan hukum dalam masyarakat.
Fungsi  dari  penegakan  hukum  adalah  untuk  mengaktualisasikan  aturan-aturan hukum  agar  sesuai  dengan  yang  dicita-citakan  oleh  hukum  itu  sendiri,  yakni
mewujudkan sikap atau tingkah laku manusia sesuai dengan bingkai (frame-work) yang telah ditetapkan oleh suatu UU atau hukum.
Penegakkan hukum karantina hewan, ikan dan tumbuhan dari sisi hukum pidana berdasarkan pada Undang Undang Nomor 21 tahun 2019 pasal 83 ayat 1 bahwasannya selain  penyidik  pejabat  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia,  pejabat  Pegawai Negeri  Sipil  tertentu  di  lingkungan  instansi  yang  menyelenggarakan  fungsi  Karantina diberi  wewenang  khusus  sebagai  penyidik  sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang- Undang  Hukum  Acara  Pidana  untuk    melakukan  penyidikan  sesuai  dengan  Undang- Undang  ini.  Dalam  rangka  menjalankan  tugasnya  tersebut,  penyidik  pegawai  negeri sipil  tersebut  berwenang  untuk  :  Penyidik  yang  menyelenggarakan  fungsi    Karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk:(a)melakukan pemeriksaan   atas kebenaran  laporan      atau  keterangan  berkenaan    dengan  tindak  pidana  di    bidang Karantina;  (b)  melakukan  pemanggilan  terhadap  seseorang  untuk  didengar  dan diperiksa  sebagai  tersangka  atau  saksi  dalam  tindak  pidana  di  bidang  Karantina;(c) melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan barang bukti tindak pidana di bidang Karantina; (d) meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan  sehubungan  dengan  tindak  pidana  di  bidang  Karantina;  (e)  membuat  dan menandatangani berita acara;  dan/ atau (f)  menghentikan  penyidikan.
Tindak pidana pada Undang-Undang Nomor  21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan untuk yang antar area yaitu pada pasal 88 yaitu  :  Setiap  orang  yang  (a)  memasukkan  atau  mengeluarkan  Media  Pembawa  dari suatu Area ke Area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia     yang tidak  melengkapi  sertifikat  kesehatan  dari  Tempat  Pengeluaran  yang  ditetapkan  oleh Pemerintah Pusat bagi Hewan, Produk Hewan, lkan, Produk Ikan, Tumbuhan,  dan/ atau Produk  Tumbuhan    sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal    35  ayat  (1)    huruf  a;  (b) memasukkan  dan/atau  mengeluarkan  tidak  melalui  Tempat  Pemasukan  dan    Tempat Pengeluaran  yang  ditetapkan  oleh  Pemerintah  Pusat,  sebagaimana  dimaksud      dalam Pasal  35  ayat  (1)    huruf  b;  (c)  tidak  melaporkan  atau  tidak  menyerahkan  Media Pembawa  kepada  Pejabat  Karantina  di  Tempat  Pemasukan  dan  Tempat  Pengeluaran yang  ditetapkan  oleh  Pemerintah  Pusat  untuk  keperluan  tindakan  Karantina  dan pengawasan  dan/atau  pengendalian  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  35  ayat  (1) huruf  c;  dan/  atau  (d)  mentransitkan  Media  Pembawa  tidak  menyertakan  surat keterangan  Transit  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  35  ayat  (4)  dipidana  dengan pidana  penjara  paling  lama  2  (dua)  tahun  dan  pidana  denda  paling  banyak Rp.2.000.000.000,00   (dua  miliar rupiah).

## 2. Anggaran Operasional
Anggaran  operasional  seharusnya  mencukupi  untuk  mengakomodir  kegiatan operasional  dilapangan  sehngga  operasional  dapat  berjalan  tanpa  hambatan  anggaran. Dari hasil wawancara dengan Kasubbag Tata Usaha Balai Karantina Pertanian Kelas II Ternate  bahwa  3  tahun  terakir    yaitu  tahun  2017  sd  2019  anggaran  penyidikan  tindak pidana belum dianggarkan.
Faktor  sarana  atau  fasilitas  pendukung  penyidikan  mencakup  perangkat  lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Petugas/Penyidik Pegawai Negeri Sipil dewasa ini cenderung pada hal-hal  yang  praktis  konvensional,  sehingga  dalam  banyak  hal  petugas  mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih  diberikan  wewenang  kepada  penyidik  pegawai  negeri  sipil  bidang  karantina pertanian,  hal  tersebut  karena  secara  teknis  penyidik  umumnya  belum  mengetahui secara  teknis  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  perkarantinaan.    Maka    perlu    kerjasama antara    penyidik    Pegawai    Negeri    Sipil    Karantina  Pertanian  dengan      Kepolisian sebagai  penyidik  umum  dalam  menangani  masalah  di  Bidang  Karantina  Hewan,  Ikan dan Tumbuhan.
Masalah  perangkat  keras  dalam  hal  ini  adalah  sarana  fisik  yang  berfungsi sebagai  faktor  pendukung.  Seperti  tempat/ruang  pemeriksaan,  computer  untuk melakukan  pemeriksaan,  kendaraan  dan  alat-alat  komunikasi  yang  proporsional.  Oleh karena  itu,  sarana  atau  fasilitas  mempunyai  peranan  yang  sangat  penting  di  dalam penegakan hukum.
Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan  peranan  yang  seharusnya  dengan  peranan  yang  ideal  sesuai  dengan  apa yang harus dikerjakan oleh penyidik.
Sebagaimana  diketahui  Karantina  Hewan  memiliki  peran  yang  sangat  penting dalam  melakukan  pencegahan  masuk  tersebar  dan  keluarnya  Hama  Penyakit  Hewan Karantina (HPHK) sesuai dengan tugas pokok karantina yang tertuang dalam Undang- Undang  Nomor  21  tahun  2019  tentang  Karantina  Hewan,  Ikan  dan  Tumbuhan  serta dilaksanakan  dengan  berpegang  pada  PP  Nomor  82  Tahun  2000  tentang  Karantina Hewan dengan memperhatikan berbagai faktor strategis yang dapat mempengaruhinya .
Sebagaimana  di  sampaikan  diatas  bahwa  faktor  yang  menyebabkan  kurang efektifitnya penegakan hukum terhadap tindak pidana karantina oleh penyidik Pegawai Negeri  Sipil  di  Lingkungan  Balai  Karantina  Pertanian  Kelas  II  Ternate  dari  hasil penelitian  selama  3  bulan  yaitu  bulan  April  s/d  Juni  2020  disebabkan  oleh  kurangnya Kesadaran  Masyarakat,  Koordinasi  dengan  Instansi  Terkait  tidak  berjalan  efektif, kurangnya  Sumber  Daya  Manusia  dan  tidak  adanya  anggaran  operasional  dibidang Penyidikan Tindak Pidana.
Terkait dengan kesadaran masyarakat masih banyaknya orang yang secara sadar ataupun  tidak  sadar  melakukan  pelanggaran  Undang  Undang  Perkarantinaan. Kebanyakan pelanggaran yang terjadi adalah pemasukan unggas dewasa karena Maluku Utara  adalah  daerah  bebas  Flu  Burung  atau  Avian  Influenza  sehingga  pemasukan unggas  dewasa  ataupun  ayam  dilarang,  dengan  adanya  larangan  tersebut  masyarakat yang  hobi/  peternak  ayam  mencoba  memasukkan  unggas  dewasa  tersebut  dengan berbagai cara dan upayanya. Terhadap pelanggaran Undang Undang Karantina selama ini  yang  dilakukan  oleh  Balai  Karantina  pertanian  Kelas  II  Ternate  hanya  melakukan tindakan  3  (tiga)  P  yakni  penahanan,penolakan  dan  pemusnahan  terhadap  Media Pembawa  Hama  Penyakit  Hewan  Karantina  tetapi  tidak  ada  tindakan  hukum  terhadap
orangnya  sebagai    pelanggar  Undang  Undang  Karantina.  Tindakan  8P  dalam  rangka pembinaan dilakukan terhadap barangnya yaitu Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina.
Variabel  kedua  adalah  koordinasi  dengan  Instansi  Terkait,  koordinasi  instansi terkait  terutama  instansi  terkait  dipelabuhan  memegang  peranan  yang  sangat  penting dikarenakan  kita  memerlukan  instasi  terkait  tersebut  dalam  melakukan  kegiatan operasional  dilapangan.  Sinergitas  hubungan  dengan  instansi  terkait  mengakibatkan dalam  melakukan  tindakan  operasional  dilapangan  menjadi  lebih  harmonis,  sehingga apabila  ada  kendala  dilapangan  dapat  segera  teratasi.  Instansi  terkait  di  pelabuhan tersebut  yakni  KP3,  KPLP,  PELNI,  Polairud  dll.  Balai  Karantina  Pertanian  Kelas  II Ternate  sudah  membentuk  Tim  Pengawasan  Terpadu  akan  tetapi  tim  pengawasan terpadu belum berjalan efektif dan efisien sebagai bukti masih banyaknya pelanggaran terhadap peraturan perkarantinaan.
Kurang efektifnya penyidikan juga disebabkan karena kurangnya Sumber Daya Manusia baik teknis operasional dilapangan maupun jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil.  Di  Balai  Karantina  Pertanian  Kelas  II  Ternate  Seksi  Karantina  Hewan  jumlah pegawainya  terdiri  dari  satu  Kepala  Seksi  Karantina  Hewan,  4  orang  Dokter  Hewan Karantina  dan  9  Paramedik  Veteriner  yang  tersebar  dalam  7  wilayah  kerja  dengan  18 tempat pemasukan pengeluaran yang ditetapkan. Dokter hewan dan paramedik veteriner tersebut yang mengawasi lalu lintas Media Pembawa HPHK, mereka bekerja hampir 24 jam  tergantung  jadwal  kapal  yang  datang  ataupun  yang  pergi.  Dari  jumlah  pegawai tersebut sangatlah kurang dan tidak sebanding dengan tempat pemasukan pengeluaran yang  dijaga.  Adapun  jumlah  Penyidik  pegawai  Negeri  sipil  berjumlah  2  (dua)  orang yaitu  Kepala  Balai  sebagai  atasan  penyidik  dan  Kasubbag  Tata  Usaha.    Dari  kedua orang  tersebut  yang  bisa  menyidik  hanya  1  orang  karena  satunya  sebagai  atasan penyidik. Idealnya dalam sebuah instansi seharusnya PPNS lebih dari 2 yaitu satu orang atasan penyidik, satu orang ketua tim penyidik dan satu orang anggota sekali menangani kasus yang tergolong kasus rendah
Penyebab  keempat  dikarenakan  kurangnya  anggaran  operasional  untuk mengakomodir  kegiatan  operasional  dilapangan  sehingga  operasional  dapat  berjalan tanpa  hambatan  anggaran,  anggaran  operasionl  yang  tidak  disediakan  dalam  3  tahun terakir  yaitu tahun 2017 sd 2019 adalah anggaran penyidikan tindak pidana.
Faktor  sarana  atau  fasilitas  pendukung  penyidikan  mencakup  perangkat  lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Petugas/Penyidik Pegawai Negeri Sipil dewasa ini cenderung pada hal-hal  yang  praktis  konvensional,  sehingga  dalam  banyak  hal  petugas  mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih  diberikan  wewenang  kepada  penyidik  pegawai  negeri  sipil  bidang  karantina pertanian,  hal  tersebut  karena  secara  teknis  penyidik  umumnya  belum  mengetahui secara  teknis  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  perkarantinaan.    Maka    perlu    kerjasama antara    penyidik    Pegawai    Negeri    Sipil    Karantina  Pertanian  dengan      Kepolisian
sebagai  penyidik  umum  dalam  menangani  masalah  di  Bidang  Karantina  Hewan,  Ikan dan Tumbuhan.
Masalah  perangkat  keras  dalam  hal  ini  adalah  sarana  fisik  yang  berfungsi sebagai  faktor  pendukung.  Seperti  tempat/ruang  pemeriksaan,  computer  untuk melakukan  pemeriksaan,  kendaraan  dan  alat-alat  komunikasi  yang  proporsional, anggaran  penyidikan.  Oleh  karena  itu,  sarana  atau  fasilitas  mempunyai  peranan  yang sangat penting di dalam penegakan hukum.
Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan  peranan  yang  seharusnya  dengan  peranan  yang  ideal  sesuai  dengan  apa yang  harus  dikerjakan  oleh  penyidik.  Sehingga  pemerintah  seharusnya  memfasilitasi sepenuhnya  baik  sarana  prasarana  yang  sesuai  standart  maupun  anggaran  operasional dan  Sumber  Daya  Manusia  yang  memadai  dan  sebanding  dengan  jumlah  tempat pemasukan  dan  pengeluaran  yang  telah  ditetapkan  oleh  pemerintah  pusat,  sehingga dengan  telah  dipenuhinya  hal  hal  tersebut  diatas  akan  meminimalisir  segala  bentuk pelanggaran terhadap Undang-Undang Karantina.

## IV.  PENUTUP
Efektifitas  penegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana  karantina  oleh  penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Balai Karantina Pertanian Kelas II Ternate, penulis menyimpulkan pertama penegakan hukum tindak pidana karantina di lingkungan Balai Karantina  Pertanian  Kelas  II  Ternate  tidak  bisa  berjalan  dengan  baik  disebabkan  oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Balai Karantina Pertanian Kelas II Ternate tidak  memiliki  pengetahuan  penyidikan  yang  baik.  Kedua  kurang  efektivnya penegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana  karantina  di  lingkungan  Balai  Karantina Pertanian  Kelas  II  Ternate  disebabkan  oleh  kurang  sempurnanya  rumusan    Pasal  83 Undang Undang No 21 Tahun 2019 tentang Fungsi  Penyidikan.

## DAFTAR PUSTAKA
B. Arif Sidarta, 2011. Negara Hukum yang berkeadilan , kumpulan pemikiran dalam rangka purna bakti Bagirmanan. Pusat Studi Kebijakan negara Fakultas Hukum Pajajaran Bandung.
Fitria NM A. 2012 Pelaksanaan Hukum di Indonesia Irham Rosidi, 2016, Konstitusi dan Jiwa Bangsa Indonesia Isrok, et al, 2012, Ilmu Negara Berjalan Dalam Dunia Abstrak , UB press Malang Jazim  Hamidi,  2005, Makna  dan  Kedudukan  Hukum  Naskah  Proklamasi  17 Agustus 1945 Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia , Disertasi Program Pasca Sarjana Universitas Padjajaran Bandung.
Kadarudin.  2020. Riset  Sederhana  di  Bidang  Ilmu  Hukum ,  Ponorogo:  Uwais Inspirasi Indonesia.
Muhammad Kusnardi et al, 1994, Ilmu Negara , Gaya Media: Jakarta.
Muchtar  A.  Baraniah.  Peran  Karantina  Hewan  dalam  mencegah  dan  Menangkal Penyakit zoonisis.
Muladi  dan  Barda  Nawawi  Arief,  1992, Teori  dan  Kebijakan  Pidana .  Alumni,
Bandung,
Richard M. Steers, 1985. Efektifitas Organisa Satjipto Raharjo. 2000, Ilmu Hukum , Bandung: Alumni. Soerjono  Soekanto,  1983 Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum , Rajawali Press, Jakarta Soerjono Soekanto, 1996. Sosiologi : Suatu pengantar , Rajawali Press: Jakarta. Soerjono  Soekanto  dan  Mustafa  Abdullah,  1982. Sosiologi  Masyarakat ,  Jakarta:  UI Press.
Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Undang Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Undang Undang Nomor 21 tahun 2019 tentang karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Peraturan  Pemerintah  Nomor  82  tahun  2000  tentang  Karantina  Hewan  Ikan  dan Tumbuhan
Keputusan Kepala badan karantina Pertanian Nomor 1953 tahun 2012 sudah ada aturan tentang  Kategorisasi  tingkat  Resiko  Meda  Pembawa  Hama  Penyakit  Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina