## Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Tambahan Bagi Pemulihan Lingkungan Oleh Korporasi
Yohana Widya Oktaviani 1 , Aullia  Vivi Yulianingrum 2
12 Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Indonesia E-mail: 1 yohanawidyaoktaviani@gmail.com, 2 aulliavivi@gmail.com Info Artikel Abstract Masuk:  2022-08-11 Diterima:  2022-08-29 Terbit:  2022-09-25 Keywords: Additional Charges; Living Enviroment;  Corporate The  purpose  of  this  study  is  to  determine  the  form  of  additional sanctions that  can be applied to corporations in various provisions of  the  applicable  laws  and  regulations  and  to  analyse  the application  of  various  provisions  related  to  additional  forms  of criminal sanctions as environmental restoration in court decisions. The  research  method  used  is  normative  juridical,  namely  legal research  using  library  research,  by  conducting  research  through library  materials  or  secondary  and  tertiary  data.  The  form  of additional sanctions that can be imposed on companies/corporations  in  environmental  crimes  under  different statutory  provisions.  Then  the  application  of  additional  criminal sanctions  oriented  towards  environmental  recovery  in  court decisions  is  still  rarely  implemented  properly.  Of  the  two  court decisions, only one has complied with applicable regulations and is oriented towards environmental sustainability. The benefits of this research are as a reference source for government agencies to solve problems  and  environmental  management,  and  can  be  used  as  a guide in the search for truth and legal certainty and can be used as a reference  in future research.

## Abstrak
Kata  kunci: Pidana
Tambahan; Lingkungan  Hidup; Korporasi
Corresponding  Author: Yohana Widya Oktaviani
E-mail :
yohanawidyaoktaviani@gmail.c om
DOI:
10.38043/jah.v5i2.3739 Tujuan  studi :  Tujuan  penelitian  ini  untuk  mengetahui  bentuk sanksi tambahan yang dapat diterapkan terhadap korporasi dalam berbagai  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku dan untuk menganalisis penerapan dari berbagai ketentuan  terkait dengan  bentuk  sanksi  pidana  tambahan  sebagai  pemulihan lingkungan  dalam  putusan  pengadilan.  Metode  penelitian  yang digunakan adalah yuridis normatif yakni penelitian hukum dengan menggunakan  studi  kepustakaan,  dengan  cara  melakukan penelitian  melalui  bahan-bahan  kepustakaan  atau  data  sekunder dan  data  tersier.  Bentuk  sanksi  tambahan  yang  dapat  dijatuhkan terhadap  perusahaan/korporasi  dalam  tindak  pidana  lingkungan hidup  pada  ketentuan  perundang -undangan  berbeda-beda. Kemudian  penerapan  sanksi  pidana  tambahan  yang  berorientasi terhadap pemulihan lingkungan dalam putusan pengadilan masih jarang  diimplementasikan  dengan  baik.  Dari  kedua  putusan pengadilan  hanya  satu  yang  telah  sesuai  dengan  ketentuan  yang berlaku dan berorientasi terhadap kelestarian lingkungan. Manfaat dari  penelitian  ini  adalah  sebagai  sumber  referensi  bagi  lembaga pemerintah  untuk  menyelesaikan  permasalahan  dan  pengelolaan lingkungan hidup, serta dapat dijadikan pedoman dalam pencarian kebenaran dan kepastian hukum dan dapat dijadikan sebagai acuan dalam penelitian berikutnya.
.

## I. Pendahuluan
Sumber  daya  alam  yang  ada  di  Indonesia  diketahui  sangat  berlimpah,  dan dalam  ketentuan  Pasal 33 ayat  (3) UUD 1945 menyatakan  jika  seluruh  kekayaan alam yang  terkandung  di  bumi  dikuasai  negara  dan  digunakan  sebesar-besarnya  untuk kepentingan  rakyat  semata. 1 Dengan  kekayaan alam  yang  dimiliki  Indonesia  tersebut, salah  satunya  digunakan  oleh  negara  untuk  membantu  pembangunan  baik  ditingkat daerah  maupun  ditingkat  pusat.  Namun  status  a  quo  melalui  paradigma  ekonomi global,  sumber  daya alam  yang  dimiliki  Indonesia  saat  ini hanya  banyak  dieksploitasi dan  mengabaikan  akibat  yang  ditimbulkan  dan  kemudian  menyebabkan  masalah ekologis. 2 Eksploitasi sumber daya alam tidak hanya dilakukan oleh perorangan, tetapi pada  saat  ini  juga  banyak  korporasi  yang  berlomba-lomba  melakukan  eksploitasi terhadap sumber daya alam yang dimiliki Indonesia, dengan adanya fenomena masalah lingkunga  hidup  maka  negara  hadir  dalam  memberikan  kepastian  hukum  melalui lahirnya  Undang-Undang No.  32  Tahun  2009  Tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).
Lingkungan  merupakan  segala  sesuatu  yang  tidak  dapat  terpisahkan  dengan berbagai  kepentingan,  baik  kepentingan  negara,  kepentingan  perorangan,  kepentingan korporasi,  kepentingan  rakyat atau  bahkan  kepentingan  lingkungan  tersebut. Namun, patut  disayangkan  bahwa  kepentingan  rakyat  selalu  menjadi  kepentingan  yang dikalahkan  dengan  kepentingan  lainnya,  tentu  saja  hal  ini  bertentangan  dengan ketentuan konstitusi. Masalah terkait dengan lingkungan tidak hanya dapat diselesaikan dengan pemberlakuan UU dan dedikasi saja. Tetapi dalam hal penetapan dari UU yang berisi  terkait  dengan  instrumen  hukum  yang  perlu  diuji  dan  disesuaikan  berdasarkan pelaksanaan  ( uitvoering atau implementation ). 3 Pada  hakekatnya  pemerintah  terlebih dahulu  melakukan  penetapan tujuan  yang akan  dicapai,  dengan  catatan  bahwa  dalam kebijakan yang berkaitan dengan lingkungan harus dibarengi dengan tindak lanjut dari petunjuk  melalui  sebuah  proses  penetapan  dari  tujuan  yang  hendak  dicapai  supaya dapat  ditaati  oleh  masyarakat.  Mengingat  pentingnya  baku  mutu  lingkungan  sebagai pedoman terhadap pengelolaan lingkungan hidup secara kongret.
Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya yang dilakukan guna pelestarian dari  fungsi  lingkungan  berupa  penerapan  kebijakan  sistematik,  penggunaan, keberagaman,  pemeliharaan,  rehabilitasi,  pengawasan  dan  proses  pengendalian lingkungan  hidup  yang  berdasar  terhadap  pengelolaan  ekologi.  Dengan  demikian pendekatan  yang  dapat  dilakukan  dari  pengelolaan  lingkungan  hidup harus  didasari dengan cara  pandang  yang universal dengan tujuan atau  misi  yang  jelas  dan  program- program  nyata  yang  memiliki  nilai  manfaaat  dalam  rangka  mewujudkan  kebijakan program  dalam  melakukan  pengelolaan  ekologi  melalui  paradigma,  mengintegrasi ancaman  terhadap  pelaksanaan  dari  hak  asasi,  demokrasi  dan  juga  ekologi  yang berbentuk kelestarian fungsi alam semesta yang dapat menunjang ketahanan terhadap kehidupan dan ekosistem dunia.
1 Pratama, S. M., Putri, M. M., & Hafiz, M. (2022). Pembakaran Hutan Sebagai Tindak Pidana Lingkungan: Analisis Dalam Prespektif Hak Asasi. Jurnal Analisis Hukum, 5(1), 1-13.
2 Sunarso,  Siswanto.  Hukum  Pidana  Lingkungan  Hidup  dan  Strategi  Penyelesaian  Sengketa.  Jakarta: Rineka Cipta. 2005, hlm. 43
3 Rangkuti, Siti Sundari. “Hukum Lingkungan Indonesia, Jakarta : Rineka Cipta, 2004
Pada  saat  ini  kasus  terkait  dengan  lingkungan  hidup  menjadi  masalah  yang pelik  dan  belum  bisa  diselesaikan.  Dalam  ketentuan  Pasal  1  angka  14  UUPPLH menyatakan  pencemaran  lingkungan  adalah  segala  sesuatu  yang  bisa  menyebabkan kerusakan  pada  lingkungan.  Sedangkan  dalam  hal  kerusakan  lingkungan  yang dimaksud  dengan  perubahan  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  pada  keadaan hayati maupun ekosistem yakni dilampauinya baku mutu, sehingga dalam hal ini harus dilakukan  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup  yang  kemudian  dapat meningkatkan kelestarian lingkungan yang masif dan melalui kebijakan yang memiliki manfaat  secara  nasional  dengan  tujuan  sebagai  upaya  pengamanan  dan  pengelolaan lingkungan  yang  dapat  dilakukan  berdasarkan  asas  dan  konsekuen  mulai  dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Hal tersebut dilakukan guna tercapainya kepastian  hukum  terhadap  perlindungan  dan  kemanfaatan atas  lingkungan  yang  baik dan sehat bagi seluruh masyarakat Indonesia agar dapat dimanifestasikan. 4
Dalam ketentuan Pasal 67 UUPPLLH mengatur terkait dengan kehurasan bagi masyarakat  untuk  ikut  serta  dalam  memelihara  kelestarian  ekosistem  sebagai  fungsi lingkungan  hidup  dan  menjaga  serta  mencegah  terjadinya  kerusakan  lingkungan. Bahwa dalam Pengelolaan lingkungan hidup hal tersebut dapat dijadikan dasar dalam melakukan  pengelolaan  limbah  maupun  pemulihan  lingkungan  yang  wajib dilaksanakan  oleh  korporasi  melalui  para  pengurus.  Dalam  melakukan  penegakan hukum  pidana  lingkungan  hidup  dapat  dilakukan  dengan  prefentif  dan  represif, dimana preventif merupakan penegakan hukum yang terjadi sebelum dilaksanakannya pelanggaran  dari  tindakan  perusakan  lingkungan  berupa  pemberian  izin  terhadap badan  usaha,  dengan  demikian  maka para  pemberian  izin  atau  instansi  terkait  dapat menindak  lanjuti  apakah  kegiatan  yang  dilakukan  akan  menimbulkan  dampak  sosial maupun  dampak  lingkungan  yang  berpotensi  terhadap  kerusakan  lingkungan. Sedangkan penegakan hukum dengan represif yakni penegakan hukum yang dilakukan setelah terjadinya pencemaran lingkungan hidup. Namun tentu saja dalam melakukan penegakan  hukum  secara  preventif  harus  lebih  diutamakan  mengingat  jika  terjadi pencemaran,  maka  penegakan  hukum  secara  represif  akan  membutuhkan  biaya  yang cukup besar dan dapat merugikan banyak pihak. Terkait dengan sanksi hukuman yang ada dalam UUPPLH, yaitu seseorang atau badan hukum yang melakukan pencemaran lingkungan  dapatdijatuhi  hukuman  berupa  sanksi  hukum  pidana,  perdata,  maupun administrasi.
Jika  terdakwa  yang  malakukan  tindak  pidana  adalah  korporasi  maka berdasarkan  Pasal  118  UUPPLH  menyatakan  terhadap  tindak  pidana  sebagaimana dimaksud  dalam Pasal 116  ayat (1)  huruf a,  sanksi  pidana  dikenakan  terhadap  kepala dari korporasi yang diwakilkan oleh pengurus yang memiliki kewenangan, dan diatur didalam  dan  diluar  pengadilan  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  sebagai fungsi pelaku fungsional, kemudian dihubungkan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor  13  Tahun  2016  tentang  Tata  Cara  Penanganan  Perkara  Tindak  Pidana  Oleh Korporasi pada Pasal 25 ayat (1) yang berbunyi, “Hakim menjatuhkan pidana terhadap Korporasi  berupa  pidana  pokok  dan/atau  pidana  tambahan”  dan  ayat  (2)  yang berbun yi, “Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap Korporasi sebagaimana ayat (1)  adalah  pidana  denda”,  kemudian  pada  Pasal  119  UUPLH  disebutkan  jika  pelaku dalam hal ini dapat dijatuhi sanksi tambahan berupa:
1 Perampasan terhadap keuntungan yang diperoleh dari hasil tindak pidana;
4 Budiartha,  I  Nyoman  Putu,  Penegakan  Hukum  Terhadap  Pencemaran  dan  Perusakan  Lingkungan Hidup. Kertha Wicaksana, Majalah Ilmu Hukum, Vol.18, No.2. Hal 131-252
2 Penutupan baik seluruh maupun sebagaian dari tempat usaha atau kegiatan;
3 Perbaikan akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana;
4 Pewajiban untuk mengerjakan apa yang telah dilalaikan tanpa hak;
5 Penempatan  korporasi  tersebut  di  bawah  pengampuan  melalui  pemerintah maksimum 3 tahun. 5
Secara  normatif  Pasal  119  UUPPLH  telah  berpegang  pada  prinsip  perbaikan sebagai  sanksi  tambahan,  namun  dalam  hal  ini  frasa  “dapat”  pada  Pasal  a  quo mengakibatkan  terjadinya  ketidakpastian  hukum,  tetapi  setidaknya  telah  ada  usaha yang  diberikan  untuk  melakukan  perbaikan  terhadap  kerusakan  lingkungan  yang dilakukan. Dalam hal ini yang terpenting untuk melakukan pencegahan dan mengatasi akibat dari TPLH berupa kerusakan lingkungan yakni dengan memberikan penyadaran terhadap  pelaku  atau  subjek  hukum  dalam  menjaga  keseimbangan  dan  kelestarian lingkungan hidup, sebagai bentuk upaya untuk menciptakan sikap manusia yang lebih beradap dan memiliki kesadaran terhadap keadaan ekosistem.
Berdasarkan  pada  Putusan  Pengadilan  Nomor  526/Pid.Sus-Lh/2017/PN  Trg menyatakan  bahwa  PT.  Indominco  Mandiri  adalah  perusahaan  yang  bergerak  dalam bidang  usaha  Pertambangan  Batu  Bara,  perusahaan  tersebut  mulai  beroperasi  pada tahun 2011.  Perusahaan tersebut  mendirikan  Pembangkit  Listrik  Tenaga Uang  (PLTU) yang  berada  di  Kabupaten  Kutai  Kartanegara  dan  digunakan  untuk  kebutuhan operasional  tambang.  Bahwa  PLTU  yang  dimiliki  oleh  PT.  Indominco  Mandiri mempunyai tempat penyimpanan sementara limbah B3 berupa fly ash (abu terbang) dan bottom ash (abu dasar), fly ash dan battom ash adalah limbah yang dihasilkan dari proses pembakaran  batu  bara  pada  PLTU.  PT.  Indominco  Mandiri  telah  dilakukan  studi kelayakan  dan  studi  lingkungan  sebelumnya.  Namun  tumpukan  limbah  tersebut ditempatkan diluar adanya bahan baku dan produksi yang dilakukan oleh perusahaan tersebut tidak seimbang. Maka hal tersebut menyebabkan terjadinya penumpukan, yang tidak tertutup dan belum memiliki izin. Hal tersebut merupakan tindakan yang dilarang dalam  ketentuan  Pasal  104  Jo  Pasal  116  ayat  (1)  huruf  a  Undang-Undang  Nomor  32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pada kasus ini PT.  Indominco  Mandiri,  tidak  hanya  dikenai  sanksi  pidana  pokok  melainkan  juga dijatuhi sanksi pidana tambahan.
Kemudian  kasus  kedua  yakni  berkaitan  dengan  dilampauinya  baku  mutu udara  ambien  yang  dilakukan  oleh  perusahaan  dengan  jenis  usaha  Budi  Daya Perkebunan  Kelapa  Sawit.  Dimana  dalam  Putusan  Pengadilan  Nomor 256/Pid.Sus/2021/PN  Rgt  menyebutkan  diatas  lahan  PT.  Gandaerah  Hendana  yang berada  di  Desa  Seko  Lubuk  Tigo,  Kecamatan  Lirik,  Kabupaten  Indragiri  Hulu,  Riau terjadi kebakaran pada permukaan di lahan gambut yang menyebabkan dilampauinya baku  mutu  udara  ambien.  Dimana  tindakan  yang  dilakukan  oleh  PT.  GH  dinilai mengakibatkan  terjadi  percepatan  global  warming  dan  mengurangi  zat  karbon  yang sangat  penting  dan  dibutuhkan  oleh  kehidupan  manusia.  Sama  dengan  kasus sebelumnya  dalam  kasus  dilampauinya  baku  mutu  udara  oleh  PT.  GH  dalam putusannya juga  dijatuhi  sanksi  pidana  tambahan  yang  digunakan  sebagai  pemulihan lingkungan. Dengan demikian hal tersebut akan memberikan efek jera terhadap pelaku dan  perusahaan  lain  yang  berpotensi  melakukan tindakan  yang  juga  dapat  merugikan lingkungan  hidup.  Sanksi  pidana  tambahan  yang  dapat  diberikan  kepada  korporasi salah  satunya  adalah  melakukan  pemulihkan  fungsi  lingkungan  hidup  yang  telah
5 Budiartha, I Nyoman Putu. Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran  dan Perusakan Lingkungan Hidup, Kertha Wicaksana,  Majalah Ilmu Hukum, Vol.18, No.2.67-73
tercemar/rusak  akibat  dari  kegiatan  yang  dilakukan  tanpa  rasa  tanggung  jawab. Sehingga  perlu adanya  kajian  kritis  terhadap penerapan  sanksi  pidana  tambahan  bagi pemulihan lingkungan, akibat kegiatan usaha korporasi tersebut.

## II. Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yakni  jenis  metode penelitian  yuridis  normatif  berupa  penelitian  hukum  dengan  menggunakan  studi kepustakaan, dengan cara melakukan penelitian melalui bahan-bahan kepustakaan atau hanya  data  sekunder  dan  data tersier  saja. 6 Metode  pendekatan  yang  digunakan  ialah pendekatan  perundang-undangan  ( Statute  Approach ),  sehingga  dengan  menggunakan pendekatan  perundang-undangan  penulis  menganalisis  norma  dan  peraturan perundang-undangan  dan  juga  putusan  pengadilan  yang  berkaitan  dengan permasalahan  yang  sedang  diteliti  dan  sebagai  upaya  untuk  mengetahui  sanksi tambahan  yang  sesuai  bagi  korporasi  yang  melakukan  TPLH, 7 selain  itu  dalam  hal  ini dimungkinkan  juga  menggunakan  pendekatan  kasus  ( Case  Apporoach )  terhadap fenomena yang terjadi pada masyarakat.
Alat  pengumpulan  data  yang  digunnakan  yakni  berupa  studi  kepustakaan, yang  digunakan  untuk  mengumpulkan  data  primer,  data  sekunder  dan  data  tersier yang  berkaitan  dengan  permasalahan  yang  diajukan,  menggunakan  cara  melalui mempelajari dokumen-dokumen peraturan perundang-undangan.
Prosedur pengambilan  dan  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah menggunakan bahan kepustakaan yang mengikat berupa bahan hukum primer : UUD 1954, KUHP, UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelollan Lingkungan Hidup,  Putusan  Pengadilan  dan  ketentuan  lain  yang  berkaitan  dengan  perlindungan dan  pengelolaan  lingkungan  hidup.  Bahan  hukum  sekunder  berupa  :  buku,  jurnal hukum,  teori  hukum,  doktrin  dan  hasi-hasil  penelitian  hukum.  Bahan  hukum  tersier berupa : kamus umum bahasa Indonesia, kamus hukum dan ensiklopedia hukum. 8 Analisi  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yakni  menggunakan  teknik deduktif.  Penalaran  deduktif  yaitu  berpangkal  pada  prinsip-prinsip  dasar  dalam menghadirkan  objek  yang akan  diteliti  dengan  premis  mayor  (aturan  hukum)- premis minor (fakta hukum) yang akan menghasilkan sebuah kesimpulan. 9 Premis mayor yakni berkkaitan  dengan  norma,  yurisprudensi,  dan  doktrin,  Sedangkan  premis  minor merupakan data sekunder (dan pada taraf tertetu juga data primer) yang terkumpul dan telah  diolah.  Sumber  data  yang  telah  diperoleh  kemudian  dianalisis  dengan menggunakan  pendekatan  secara  analisis  kualitatif.  yakni  dengan  melakukan pengamatan data-data yang telah diperoleh dan menghubungkan setiap data yang ada dengan ketentuan maupun asas-asas hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang  diteliti  dengan  logika  induktif,    yaitu  dengan  berfikir  dari  hal  yang  khusus- umum  dengan  menggunakan  bahan-bahan  normatif  yaitu  interpretasi  dan  konstruksi
6 Soekanto, Soerjono dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 13
7 Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Mandar maju), 2011
8 Abdulkadir  Muhammad  menyatakan  bahwa  studi  pustaka  adalah  pengkajian  informasi  tertulis mengenai  hukum  yang berasal  dari  berbagai  sumber  dan  dipublikasikan  secara  luas  serta  dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Lihat Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum , Cetakan. III, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 81.
9 Dimyati,  K,  Wardiono,  K,  Metode  Penelitian  Hukum,  Sekolah  Pascasarjana  :  Program  Magister  Ilmu Hukum : UMS (2004)
hukum  yang  kemudian  dilakukan  analisis  dengan  menggunakan  metode  kualitatif, maka  dengan  demikian  dapat  ditarik  kesimpulan  dengan  sifat    yang  lebih  umum terhadap permasalahan dan merupakan tujuan dari penelitian. 10

## III. Hasil Dan Pembahasan
A. Bentuk  sanksi  pidana  tambahan  yang  dapat  dikenakan  terhadap  korporasi  di berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan
Dengan  berkembangnya  teknologi  dan  zaman,  maka  peraturan  perundang- undangan  pun  harus  mengalami  perkembangan.  Indonesia  adalah  salah  satu  negara yang terus melahirkan peraturan-peraturan terbaru berdasarkan fenomena yang terjadi. Jika  dikaitkan  dengan  pokok  penelitian  ini  penentuan  subjek hukum  juga  mengalami perkembangan. Dimana  badan hukum atau  korporasi  merupakan  subjek hukum  yang diatur  diluar  KUHP.  Dalam  beberapa  perundang-undangan  yang  lebih  khusus perumusan  terkait  dengan  korporasi  dinilai  lebih  luas  dibandingkan  pada  hukum perdata maupun pidana. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menyatakan bahwa  Indonesia  mengalami  kondisi  darurat  ekologis.  Di  ketahui  pada  saat  ini Indonesia  telah  dikapling  perizinan  dengan  luas  sekitar  1599.178.237  Hektar,  hal tersebut  setara  dengan 30,65%  dari  seluruh wilayah  yang  dimiliki  Indonesia.  Bencana ekologi  yang  terjadi  di  Indonesia  ini  yang  menjadi  dasar  pentingnya  penelitian  ini dilakukan.  Penjatuhan  sanksi  pidana  tambahan  bagi  pelaku  tindak  pidana  lingkungan hidup bertujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. 11
Secara  yuridis  telah  mengakui  dan  mengatur  terkait  dengan  berbagai  bentuk sanksi  pidana  tambahan  yang  dapat  dikenakan  terhadap  perusahaan  yakni  dalam ketentuan  seperti  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (KUHPer),  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang  Pencagahan  dan  Pemberantasan  Perusakan  Hutan,  Undang-Undang  No.  4 Tahun  2009  Tentang  Pertambangan  Mineral  dan  Batubara,  Undang-Undang  No.  3 Tahun  2020  Tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  No.  4  Tahun  2009  Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta  Kerja.  Sehingga  penulis  menguraikan  sanksi  pidana  tambahan  yang  dapat dikenakan kepada korporasi adalah sebagai berikut:
No.  Peraturan Bentuk Sanksi Tambahan terhadap Korporasi 1. KUHPer -Ganti kerugian 2. UU No. 18 Tahun 2013 -Penutupan  seluruh  atau  sebagaian  perusahaan yang diatur dalam ketentuan 3. UU No. 4 Tahun 2009 -Pencabutan izin usaha dan atau pencabutan status korporasi 4. UU No. 3 Tahun 2020
-Penguasaan  atas  barang  yang  digunakan  untuk
10 Ibid, hlm.10
11 Data diperoleh dari penelitian  Wahana Lingkungan Hidup Indonesiapada  tahun 2019.
melakukan tindak pidana
-Penguasaan atas hasil dari tindak pidana
-kewajiban  membayar  biaya  yang  timbul  akibat kegiatan tindak pidana 5. UU No. 11 Tahun 2020 -Pencabutan izin usaha dan atau pencabutan status korporasi 6. UU No. 32 Tahun 2009 -Penguasaan  keuntungan  dari  kegiatan  tindak pidana -Penutupan seluruh atau sebagaian tempat usaha -Perbaikan atau pemulihan akibat tindak pidana
-Mewajibkan  korporasi  untuk  mengerjakan  apa yang telah dilalaikan tanpa hak
-Menempatkan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun
*Sumber data: Peraturan perundang-undangan
Sehingga  dari  data  diatas  kita  dapa  melihat  bentuk  sanksi  tambahan  yang dapat  dikenakan  terhadap  korporasi  dalam  berbagai  ketantuan  peraturan  perundang- undangan. Namun dalam penelitian ini fokus penulis ada pada ketentuan dalam Pasal 119 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam  ketentuan  UU  tersebut  mengatur  bahwa  badan  hukum  atau  korporasi  adalah subjek hukum yang dapat dijatuhi sanksi pidana tambahan berupa:
1. Perampasan keuntungan dari kegiatan tindak pidana;
2. Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha;
3. Perbaikan atau pemulihan akibat tindak pidana;
4. Memberikan  kewajiban  terhadap  korporasi  untuk  mengerjakan  apa  yang  telah dilalaikan tanpa hak;
5. Menghukum korporasi di bawah pengampuan maksimal 3 tahun. Pada  Pasal  119  huruf  a  tersebut adalah  perampasan  keuntungan  dari  kegiatan tindak pidana, maka yang dimaksud pada pasal tersebut merupakan pengambilan hasil atau laba dari kegiatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana, dan yang melakukan eksekusi  terhadap  hal  tersebut adalah  jaksa  bersinergi  dengan  dinas terkait.  kemudian yang dimaksud  dalam huruf  b adalah penutupan  seluruh  atau  sebagian  tempat  usaha biasa  disebut  dengan  “ corporate death penalty ”  menurut  Yoshi  Suzuki  putusan  terseb ut dilakukan harus  dengan  sangat  berhati-hati  mengingat dapat  berdampak  sangat  luas, dimana  nestapa  atau  penderitaan  tidak  hanya  diberikan  terhadap  pihak  yang melakukan kesalahan, namun juga akan berdampak terhadap orang yang tidak berdosa seperti pekerja, pemegang saham dan para customer dari korporasi tersebut. Pihak yang
memiliki kewenangan untuk mengeksekusi yakni jaksa yang bersinergi dengan instansi terkait.
Dalam  Pasal 119 huruf c  ialah  perbaikan atau pemulihan akibat  tindak pidana, dimana dalam tindak pidana lingkungan hidup penjatuhan sanksi pidana tambahan ini dinilai sangat penting demi kepentingan kelestarian lingkungan. Tentu saja hal tersebut penting  karena  adanya  kebijakan  hukum  pidana  sebagai  upaya  dalam  penegakan hukum  lingkungan  yang  bersandarkan  prinsip  pembangunan  berkelanjutan. Berdasarkan  ketentuan  dalam  Pasal  120  ayat  (1)  UUPPLH  yang  berhak  untuk mengeksekusi yakni jaksa yang bersinergi dengan instansi terkait. Dan pada ketentuan Pasal  119  huruf  d  yakni  mewajibkan  korporasi  untuk  mengerjakan  apa  yang  telah dilalaikan tanpa hak, menurut hemat penulis hal ini dinilai salah satu penjatuhan sanksi pidana  tambahan  yang  ringan,  mengingat  para pelaku tindak  pidana hanya  diberikan hukuman  untuk  melakukan  apa  yang  seharusnya  dilakukan,  dan  dinilai  kurang memberikan efek jera terhadap pelaku, sama halnya dengan huruf a, b dan c pada point d  juga  menetapkan  yang  memiliki  kewenangan  untuk  mengeksekusi  yakni jaksa  yang bersinergi dengan instansi terkait.
Yang  terakhir  yakni  Pasal  119    huruf  e  menempatkan  perusahaan  di  bawah pengampuan  paling  lama  3  (tiga)  tahun,  maka  setelah  tenggang  waktu  yang  telah ditetapkan  korporasi  dapat  kembali  melakukan  kegiatannya.  Dalam  hal  yang melaksanakan  eksekusi  terhadap  sanksi  pidana  tambahan  pada  huruf  e  ini  adalah pemerintah. Pemerintah memiliki kewenangan untuk melakukan pengelolaan terhadap korporasi  atau  perusahaan  yang  dijatuhi  sanksi  penetapan  di  bawah  pengampuan untuk  melaksanakan putusan pengadilan  yang  telah  berkekuatan hukum tetap. Dasar hukum  dari  ketentuan  tersebut  ialah  Pasal  120  ayat  (2)  UUPPLH. 12 Sanksi  pidana tambahan  termasuk  kedalam  sanksi  adminitrasi  pidana,  dimana  maksud  dari  sanksi administrasi  pidana  menyangkut  terkait  dengan  alat  kekuasaan  yang  digunakan  dan bersifat  publik  atas  suatu  reaksi  ketidakpatutan  terhadap  kewajiban  dalam  norma hukum  yang  berlaku.  Maka  berdasarkan  definisi  tersebut  terdapat  4  (empat)  unsur sanksi dalam hukum administrasi tersebut yakni alat kekuasaan ( machtmiddelen ), hukum publik  ( publiekrechtlijke ),  digunakan  ( overheid ),  sebagai  reaksi  atas  ketidakpatutan ( reactive op niet-nalevin). 13
Oleh  karena  itu, terkait  dengan  perkara  tindak pidana  lingkungan  hidup,  para majelis  hakim  diharap  dapat  bersikap  progresif  mengingat  kasus  lingkungan  hidup sifatnya kompleks dan banyak ditemukan bukti ilmiahnya ( scientific evidence ), sehingga para  majelis  hakim  dalam  perkara  lingkungan haruslah  berani  mengimplementasikan prinsip  perlindungan  dan pengelolaan  lingkungan  hidup  antara  lain  dengan menggunakan  prinsip  kehati-hatian  ( precautionary  principles )  dan  melakukan judicial activism .  Selain  itu  penulis  ingin  mempertegas  adanya  ketentuan  sanksi  pidana tambahan  yang  dapat  dijatuhkan  terhadap  korporasi  dan  dapat  mengetahui  adanya perbedaan sanksi pidana tambahan yang akan diberikan terhadap pelaku tindak pidana diberbagai  ketentuan  perundang-undangan  dan  berdasarkan  peraturan  yang  telah ditetapkan  di  Indonesia. 14 Dengan  penerapan  sanksi  pidana  tambahan  yang  diberikan
12 Sonjaya, Tarya, Budi Heryanto,  Aji Mulyana, M. Rendi Aridhayandi, Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya  Penegakan  Hukum  Lingkungan  berdasarkan  Prinsip  Pembangunan,    Lambung  Mangkurat  Law Journal, Vol. 5 Issue 2, 2020
13 Ridwan, HR., Hukum Administrasi Negara, UII press, Yogyakarta, 2003.
14 Hutahuruk, Rufinus Hotmaulana. Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Kedua, 2014, hlm. 18
terhadap  korporasi  yang  melakukan  tindak  pidana  dan  berorientasi  pada  kelestarian lingkungan,  maka  akan  memberikan  perlindungan  hukum  bagi  masyarakat  dan ekosistem, sebagai upaya untuk memberikan efek jera bagi pelaku. Berikut merupakan konsep yang dapat penulis uraikan sebagai berikut:

## Gambar 1. Konsep Penegakan Hukum Terhadap TPLH bagi Pemulihan Lingkungan
oleh Korporasi
Konsep  penegakan  hukum  terhadap  TPLH  bagi  pemulihan  lingkungan  oleh korporasi  yakni  berawal  dari  banyaknya  perusahaan  yang  pada  saat  ini  sedang berlomba-lomba dalam melakukan eksploitasi terhadap Sumber Daya Alam yang ada di Indonesia, namun  dari  eksploitasi  tersebut  banyak  korporasi  yang  tidak  bertanggung jawab  melakukan  TPLH. akibat  yang  ditimbulkan  dari  TPLH  berupa  kerusakan  yang kemudian  menyebabkan penurunan  fungsi  lingkungan  hidup  sehingga, negara  harus hadir  untuk  melakukan  penegakan  hukum  melalui  penerapan  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku  yakni  UUPPLH.    Dalam  ketentuan  peraturan  perundang- undangan tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tersebut mengatur penegakan  hukum  terhadap  para  pelaku  tindak  pidana  berupa  penerapan  sanksi pidana,  baik  sanksi  pidana  pokok  yang  meliputi  pidana  pokok  berupa  pidana penjara/pidana  denda  juga  penerapan  sanksi  pidana  tambahan  salah  satunya  berupa pemulihan lingkungan akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh para pelaku. 15 Sanksi  pidana  tambahan  berupa  perbaikan  lingkungan  yang  dapat  dikenakan kepada  para  pelaku  diantaranya  adalah  remediasi,  dimana  remediasi  merupakan sebuah  teknologi  dalam  melakukan  pemulihan  baik  perairan,  pertanahan  maupun udara yang telah dicemari baik organik maupun nonorganic sehingga dikemudian hari kualitas  dari  lingkungan  tersebut  kembali  seperti  sebelumnya.  Kemudian  ada pemulihan  lingkungan  yang  biasa  disebut  dengan  istilah  restorasi.  Restorasi  adalah
15 Amin,  Idi.  Pertanggungjawaban  Korporasi  Dalam  Tindak  Pidana  Lingkungan  Hidup,    Mataram  : Universitas Mataram. 2018
salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk melakukan pemulihan sumber daya alam kepada  kondisi  semula. 16 Dan  yang  terakhir  adalah  rehabilitasi,  dimana  rehabilitasi adalah  sebuah  proses  pemulihan  lingkungan  terhadap  hutan  atau  lahan  untuk meningkatkan fungsinya, sehingga dapat berproduksi kembali dengan baik dan berjalan sesuai dengan perannya dalam menjaga tatanan fungsi lingkungan hidup.

## B. Penerapan sanksi pidana tambahan dalam tindak pidana lingkungan hidup bagi pemulihan lingkungan oleh korporasi pada Putusan Pengadilan
1. Putusan Pengadilan Nomor 526/Pid.Sus-Lh/2017/PN Trg
Dalam Putusan Pengadilan Nomor 526/Pid.Sus-Lh/2017/PN Trg yang berkaitan dengan tindak pidana lingkungan hidup oleh korporasi telah menerapkan sanksi pidana tambahan sebagai upaya penegakan hukum melalui penerapan sanksi pidana tambahan hal  tersebut  dinilai  dapat  berorientasi  pada  perbaiakanlingkungan  dan environmental justice akibat  kegiatan  yang  dilakukan  tanpa  rasa  tanggungjawab.  PT  Indominco Mandiri  merupakan  sebuah  badan  usaha  yang  bergerak  dalam  bidang  tambang  batu bara.  Pada  putusan  tersebut  menyatakan  bahwa  terdakwa  PT.  Indominco  Mandiri secara  sah  terbukti  dan  meyakinkan  telah  bersalah  melakukan  tindak  pidana lingkungan hidup,  dan  didakwa  dengan  Pasal 104 jo  116 ayat (1) huruf  a UU  No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Isi  tuntutan  dalam  Putusan  Pengadilan  Pengadilan  Nomor  526/Pid.Sus- Lh/2017/PN  Trg  yakni  dijatuhi  pidana  denda  sebesar  3  Milyar,  dan  berdasarkan berbagai  pertimbangan  hakim  yang  tertuang  dalam  Putusan  Pengadilan  tersebut, Majelis Hakim  memberikan hukuman  kepada terdakwa  yakni PT. Indominco  Mandiri dengan  denda  senilai  2  milyar  rupiah,  dengan aturan jika  denda  yang  diberikan  tidak dibayarkan  dengan  jangka  waktu  satu  bulan  dari  putusan  tersebut  telah  memiliki kekuatan hukum tetap sehingga, aset yang dimiliki PT. Indominco Mandiri akan disita dan  dilelang  untuk  membayar  denda  yang  telah  ditetapkan  tersebut,  dan  Pengadilan Negeri menghukum terdakwa dengan melakukan pengelolaan/pemanfaatan Limbah B3 berupa timbunan limbah B3 fly ash dan bottom ash di tempat yang telah ditentukan yakni di dekat pembuatan paving block pada titik koordinat latitude yang telah ditentukan. 17
Jika  dihubungkan  dengan  dakwaan  pada  putusan  a  quo,  maka  kita  dapat melihat  hal  tersebut  menunjukan  bahwa  baik  secara  syarat  formil  maupun  syarat materiil telah terpenuhi. Dengan dakwaan denda sebesar 2 milyar rupiah pada putusan a  quo dinilai  kurang  maksimal,  jika  dihubungkan  dengan  ketentuan  dalam  Pasal  104 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sehingga jumlah dari tuntutan sanksi pidana denda kehadap terdakwa,  masih bisa jauh lebih maksimal. Karena dalam peraturan a quo ancaman maksimanya hingga 3 milyar rupiah. Hal tersebut sebenarnya masih terlalu ringan bagi korporasi, mengingat melakukan  dumping  limbah  dan/atau  bahan  ke  media  lingkungan  hidup  tanpa  izin merupakan  perbuatan  yang  berbahaya  bagi  lingkungan  dan  makhluk  hidup. Dengan menerapkan ancaman  maksimal  pada  pidana  denda  terhadap  korporasi,  maka  secara teoritis  dapat  dibetulkan,  karena  peraturan a  quo mengadopsi stelsel  strafmaat yakni
16 Faishal, A. (2016). Hukum lingkungan:  pengaturan limbah dan paradigma industri hijau. Hal.98-99
17 Fitriyani,  D.  N.  (2017).  Analisis  kebijakan  pemerintah  kabupaten  tegal  dalam  mengatasi  pencemaran  limbah industri logam (studi kasus industri logam di Desa pesarean  kecamatan adiwerna kabupaten tegal). Journal of Politic and Government Studies, 6(03), 51-60.
berupa interminate sentence , dimana pembentukan sebuah undang-undang menentukan batas minimal dan maksimal pidana yang dapat dijatuhkan oleh hakim.
Kemudian terkait dengan pidana tambahan yang diberikan dalam putusan a quo bukan merupakan upaya perbaikan atau pemulihan lingkungan akibat tindakan pidana yang  telah  dilakukan.  Namun  memberikan  kewajiban  terhadap  badan  usaha  atau korporasi  mengerjakan  apa  yang  dilalaikan  tanpa  hak,  dalam  konteks  perkara a  quo yakni melakukan penghukuman terhadap terdakwa untuk melakukan pengelolaan dan atau pemanfaatan Limbah B3 berupa timbunan limbah B3 fly ash dan bottom ash di dekat pembuatan paving block pada titik koordinat Latitude yang telah ditentukan berdasarkan ketentuan  dalam  Pasal  119  huruf  d UUPPLH  yakni  pewajiban  mengerjakan  apa  yang dilalaikan  tanpa  hak,  namun  hal  tersebut  hanya  bersifat  komplemen  atau  pelangkap. Pewajiban  mengerjakan  apa  yang  dilalaikan  dinilai  tidak  berkaitan  dengan  adanya pembalasan  berupa  pemberian  nestapa  dapat  dijadikan  sebagai upaya  dalam  menjaga ketenteraman  dan  kenyaman  masyarakat  serta  mahkluk  hidup  lain,  sehingga  hal tersebut  lebih  mengarah  terhadap  prevensi  umum  ( generaal  preventie ).  Meskipun  itu penjatuhan  nestapa  kepada  terpidana akan tetap  lebih  berorientasi  terhadap  prevensi khusus ( special preventie ). 18

## 2. Putusan Pengadilan Nomor 256/Pid.Sus/2021/PN Rgt
Dalam  Putusan  Pengadilan  Nomor  256/Pid.Sus/2021/PN  Rgt  yang  menjadi terdakwa  adalah  PT.  Gandaerah  Hendana  (PT  GH),  perusahaan  yang  bergerak  di bidang budi daya perkebunan kelapa sawit dan kegiatan pengolahan kelapa sawit. PT. GH  ditetapkan  sebagai  terdakwa atas  tindak  pidana  lingkungan  hidup  yakni  dengan sengaja  tanpa  rasa  tanggung  jawab  melakukan  perbuatan  yang  mengakibatkan dilampauinya  baku  mutu  (udara  ambien  dan  kerusakan  lingkungan  hidup), sebagaimana  diatur  dalam  ketentuan  Pasal  98  ayat  (1)  Undang-Undang    Nomor  32 Tahun 2009  tentang Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan Hidup.  Bahwa  terjadi kebakaran dilahan perizinan milik PT. GH di Desa Seko Lubuk Tigo, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indagiri Hulu, Riau pada tanggal 3 September 2019. Tuntutan  dalam  Putusan  Pengadilan  Nomor  256/Pid.Sus/2021/PN  Rgt berupa  pidana  denda  sebesar 9  Milyar,  dan  pidana  tambahan  terhadap terdakwa  PT. GH  berupa  tindakan  perbaikan  akibat  kerusakan  seluas  580  hektar,  dengan  biaya sebesar  Rp.  208.848.730.000  (dua  ratus  delapan  milyar,  delapan  ratus  empat  puluh delapan jutaa, tuju ratus tiga puluh ribu rupiah). Kemudian berdasarkan pertimbangan dan  fakta-fakta  hukum  yang  terungkap  di  pengadilan,  Hakim  memberikan  putusan pidana denda 8 Milyar dan pemberian sanksi pidana tambahan berupa tindakan untuk melakukan pemulihan lahan yang telah rusak akibat kebakaran lahan seluas 580 H (lima ratus  delapan  puluh  hektar),  dengan  menyetorkan  sejumlah  biaya  kepada  Negara sebesar   Rp. 208.848.730.000,00  (dua  ratus  delapan  miliyar,  delapan  ratus  empat  puluh delapan, tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah).
Sehingga  Majelis  Hakim  dalam  perkara  pada  Putusan  Pengadilan  Nomor. 256/Pid.Sus/2021/PN  Rgt  menjatuhi  hukuman  hampir  maksimal  yakni  sebesar  8 milyar  rupiah,  mengingat  ancaman  pidana  dalam  Pasal  98  UUPPLH  yakni  dipidana dengan  pidana  penjara  minimum  3  tahun  dan  maksimum  10  tahun  atau  denda minimum 3 milyar rupiah dan maksimum 10 milyar rupiah. Kemudian terkait dengan
18 Taufiqurrahman,  M. (2022). Joni Emirzon, Ardiyan Saptawan, The Effectiveness of the Role of Civil Servant Investigators in Enforcement  of Enviromental  Law, Sriwijaya Journal of Environment,  Vol. 7 No.1, hlm 26-32
pidana  tambahan  yang  diberikan  oleh  Majelis  hakim,    menurut hemat  penulis  sangat tepat  karena  sesuai  dengan  ketentuan  dalam  Pasal  119  UUPLH  salah  satu  sanksi tambahan yang dapat diberikan kepada pelaku adalah perbaikan akibat tindak pidana yang  telah  dilakukan,  dengan  melakukan  pemulihan  lingkungan.  Selain  itu  penulis berpendapat  bahwa  pidana  tambahan  yang  diberikan  cukup  memberikan  efek  jera karena  Majelis  Hakim  selain  memberikan  pidana  pokok  yang  hampir  maksimal  juga menjatuhi  pidana  tambahan,  dengan  pertimbangan  perbaikan  lahan  kebakaran  yakni dengan  meninjau  luas  lahan  akibat  peristiwa  kebakaran  tersebut,  dengan  penyetoran biaya kepada negara yang besarannya juga telah ditentukan dengan jelas.

## IV. Kesimpulan
Berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  bentuk  sanksi pidana  tambahan  yang  dapat  dikenakan  pada  korporasi  dan  berkaitan  dengan lingkungan  hidup  diberbagai  ketentuan  perundang-undangan  berbeda-beda.  Dalam ketentuan  Pasal  1365  KUHPer  sanksi  tambahan  yang  dapat  di  jatuhkan  terhadap korporasi  yakni  berupa  ganti  kerugian.  Kemudian  dalam  ketentuan  Undang-Undang No.  18  Tahun  2013,  sanksi  pidana  yang  dapat  dijatuhkan  berupa  penutupan  seluruh atau  sebagaian  perusahaan.  Dalam  ketentuan  Undang-Undang No. 4  Tahun 2009  dan Undang-Undang    No.  11  Tahun  2020  bentuk  sanksi  pidana  tambahan  yang  dapat dijatuhkan  terhadap  korporasi  berupa  Pencabutan  izin  usaha  dan/atau  pencabutan status badan hukum. Pada Undang-Undang No. 3 Tahun 2020, sanksi pidana tambahan yang dijatuhkan lebih luas yakni berupa penguasaan atas barang yang digunakan untuk melakukan  TPLH,  penguasaan atau  perampasan  laba  dari  kegiatan  tindak  pidana  dan atau  menghukum  untuk  pewajiban  membayar  biaya  yang  diakibatkan  dari  kegiatan TPLH.  Dan  bentuk  sanksi  pidana tambahan  dalam  ketentuan  UU No.  32  Tahun 2009, berupa perampasan keuntungan dari kegiatan TPLH, penutupan seluruh atau sebagaian tempat  usaha,  perbaikan  akibat  TPLH,  mewajibkan  korporasi  untuk  mengerjakan  apa yang telah dilalaikan tanpa hak, dan menempatkan perusahaan di bawah pengampuan maksimum 3 tahun.
Kemudian untuk analisis dari kedua Putusan Pengadilan diatas, penulis dapat menyimpulkan  bahwa  secara  formal  dalam  perkara tindak pidana  lingkungan hidup, sanksi pidana tambahan bagi perbaikan lingkungan oleh korporasi belum secara masif ditentukan.  Tentu  saja  peran  Majelis  Hakim  dalam  hal  pemberian  sanksi  pidana tambahan  dengan  tepat.  pada  Putusan  Pengadilan  Nomor  526/Pid.Sus-Lh/2017/PN Trg tidak berorientasi terhadap pemulihan lingkungan akibat tindak pidana, melainkan hanya memberikan kewajiban untuk mengerjakan apa yang telah dilalaikan tanpa hak. Kemudian dalam Putusan Pengadilan Nomor 256/Pid.Sus/2021/PN Rgt Majelis Hakim telah memutus perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku  dan  sanksi  pidana  tambahan  yang  diberikan  adalah  perbaikan  lingkungan akibat tindak pidana. Sehingga dapat kita lihat, bahwa dari kedua putusan yang penulis analisis  hanya  1  (satu)  putusan  yang  berorientasi  pada  pemulihan  lingkungan  dan parameter dari pengaturan terhadap pemberian sanksi pidana tambahan dinilai belum jelas diatur dalam ketentuan yang berlaku.

## V. Ucapan terima Kasih ( Acknowledgments )
Terima  kasih  kepada  Bapak  Prof.  Dr.  H.  Bambang  Setiaji  selaku  Rektor Universitas  Muhammadiyah  Kalimantan  Timur,  Bapak  Prof.  Dr.  Aidul  Fitriciada
Azhari,  S.H.,  M.Hum.,  selaku  Dekan  Fakultas  Hukum  Universitas  Muhammadiyah Kalimantan  Timur  dan  kepada  pihak-pihak  terkait  yang  membantu  baik  berupa bimbingan, saran, serta motivasi selama penulis menyelesaikan penulisan jurnal ini.

## VI. Daftar Pustaka / Daftar Referensi
Abdulkadir, Muhammad. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, Cetakan. III
Barda,  Nawawi  Arief.  2012.  Kebijakan  Formulasi  Ketentuan  Pidana  dalam  Peraturan Perundang-undangan, Semarang : Penerbit Pustaka Magister, p.72
Choirul  Huda,  2006,  Dari  Tindak  Pidana  Tanpa  Kesalahan  Menuju  Kepada  Tiada Pertanggungjawab Pidana Tanpa Kesalahan, Jakarta: Kencana
Faisal, Achmad. 2016. Hukum Lingkungan Pengaturan Limbah dan Paradigma Industri Hijau, Yogyakarta: Pustaka Yustisia
Frankel,  M.E. 1993.  Criminal  sentences:  Law without  order  (Third  edition). New  York: Hill and Wang
Fitriyani, D. N. (2017). Analisis kebijakan pemerintah kabupaten tegal dalam mengatasi pencemaran  limbah  industri  logam  (studi  kasus  industri  logam  di  Desa  pesarean kecamatan  adiwerna  kabupaten  tegal).  Journal  of  Politic  and  Government  Studies, 6(03), 51-60.
H.  Setiyono.  2003. Kejahatan  Korporasi Analisis  Viktimologi  Dan  Pertanggungjawaban Korporasi  Dalam  Hukum  Pidana,  Edisi  kedua  Cetakan  pertama,  Malang: Banymedia Publishing,  hal. 116-117.
Hartiwiningsih. 2008. Hukum Lingkungan dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana. Surakarta : UNS Pres
Hutahuruk,  Rufinus  Hotmaulana.2014.  Penanggulangan  Kejahatan  Korporasi  Melalui Pendekatan  Restoratif  Suatu  Terobosan  Hukum,  Sinar  Grafika,  Jakarta,  Cetakan Kedua
Rahmadi, T,.2014. Hukum lingkungan di Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada Rahmadi,  Takdir.  2011.Hukum  Lingkungan  di  Indonesia,  Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo Persada
Rangkuti, Siti Sundari. 2004. Hukum Lingkungan Indonesia, Jakarta : Rineka Cipta
Remmelink,  J.  2003.  Hukum  pidana:  Komentar  atas  pasal-pasal  terpenting  dari  Kitab UndangUndang  Hukum  Pidana  Belanda  &  padanannya  dalam  Kitab  Undang- Undang Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Ridwan, HR.2003. Hukum Administrasi Negara, UII :  press, Yogyakarta Sedarmayanti, Syarifudin Hidayat. 2011. Metodologi Penelitian, Jakarta: Mandar maju
Soekanto,  Soerjono  dan  Sri  Mahmudji.  2003.  Penelitian  Hukum  Normatif,  Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafindo Persada
Sunarso,  Siswanto.  2005.  Hukum Pidana  Lingkungan Hidup  dan  Strategi  Penyelesaian Sengketa, Jakarta: Rineka Cipta
Amin,  Idi.  (2018).  Pertanggungjawaban  Korporasi  Dalam  Tindak  Pidana  Lingkungan Hidup,  Mataram : Universitas Mataram
Badilah,  N  W Y,  Rudini H  R.  (2019). Harmonisasi  Hukum  Pidana  di  Bidang  Hukum Lingkungan  Hidup  Dalam  Rangka  Pembaharuan  Hukum  Pidana  Lingkungan Indonesia, Jurnal Restorative Justice, Merauke : Universitas Musamus, Vol. 3 No. 1
Budiartha,  I  Nyoman  Putu.  Penegakan  Hukum  Terhadap  Pencemaran  dan Perusakan Lingkungan Hidup, Kertha Wicaksana, Majalah Ilmu Hukum, Vol.18, No.2.
Deslita. (2021). Implementasi Sanksi Pidana Tambahan Pada Tindak Pidana Kebakaran Hutan  dan  Lahan  Dalam  Rangka  Perbaikan  dan  Penanggulangan  Kerusakan Lingkungan Hidup, Tesis. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
Dimyati,  K,  Wardiono,  K.  (2004).  Metode  Penelitian  Hukum,  Sekolah  Pascasarjana  : Program Magister Ilmu Hukum : UMS
Kim,  So  Woong,  (2009).  Kebijakan  hukum  pidana  dalam  upaya  penegakan  hukum lingkungan hidup. Diss. Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.
Kristian,  (2013).  Jenis-jenis  Sanksi  Pidana  Yang Dapat  Diterapkan  Terhadap  Korporasi,
Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-43 No. 2
Mispansyah.  Bahan  Kuliah  Kapita  Selekta  Hukum  Pidana.  Kejahatan  Sumber  Daya Alam Oleh Korporasi.
Pratama,  S.  M.,  Putri,  M.  M.,  &  Hafiz,  M.  (2022).  Pembakaran  Hutan  Sebagai  Tindak Pidana  Lingkungan:  Analisis  Dalam  Prespektif  Hak  Asasi. Jurnal  Analisis Hukum , 5 (1), 1-13.
Sonjaya,  Tarya,  Budi Heryanto, Aji  Mulyana,  M.  Rendi  Aridhayandi.  (2020).  Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan berdasarkan Prinsip Pembangunan,  Lambung Mangkurat Law Journal, Vol. 5 Issue 2
Taufiqurrahman,  M.  (2022).  Joni  Emirzon,  Ardiyan  Saptawan,  The  Effectiveness  of  the Role of Civil Servant Investigators in Enforcement of Enviromental Law, Sriwijaya Journal of Environment, Vol. 7 No.1, hlm 26-32
Wikasitakusuma, Maria Acintya, Hartiwiningsih. (2021). Optimalisasi Penerapan Sanksi Pidana  Tambaahan  Terhadap  Korporasi  Dalam  Tindak  Pidana  Kebakaran  Hutan dan Lahan, Surakarta : Universitas Sebelas Maret, Vol. 10, No. 3

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar 1945
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup
Undang-Undang  No.  18  Tahun  2013  Tentang  Pencagahan  dan  Pemberantasan Perusakan Hutan
Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
Undang-Undang  No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  13  Tahun  2016  tentang  Tata  Cara  Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi