## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT

## Said Abdul Aziz
FISIP Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293
Abstract: Implementation of e-Government Development. his study aims to identify and explain why the implementation of e-Government development policies in the Departemen of Library, Archives, and Documentation (BPAD) is not effective, and the factors that influence the implementation of e-Government development policies in BPAD Riau Province. The method used in this research is descriptive qualitative approach. Supported by the theory developed by Daniel A. Mazmanian and Paul A. Sabatier related Implementation Framework Analysis Model to explain the process and policy implementation. For more detailed information about the factors that affect the implementation of the policy, the author refers to the theory of George C. Edward III. The study concluded that the implementation of e-Government Policy in BPAD Riau Province has not run effectively. Ideally, an established policy should be a policy derived at least in the least internal operating organization that has the power and the rule. Factors that influence the implementation of e-Government policy BPAD Riau Province including the Communications factor of policymakers down in the form of guidelines and technical guidelines. Resource factors namely the dimension of its human resources in terms of quality and quantity is low. Disposition is the understanding of the factors related to implementing agencies understand that this policy is merely an appeal and not binding. Factor structure of the bureaucracy no one has successfully developed specifically related field or officials responsible for implementation of e-Government policy in BPAD Riau Province.
Abstrak: Implementasi Kebijakan Pengembangan e-Government. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan mengapa implementasi kebijakan pengembangan e-Government di Badan Perpustakaan, arsip, dan Dokumentasi (BPAD) Provinsi Riau tahun 2009-2014 belum berjalan secara efektif, serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi kebijakan pengembangan e-Government Indonesia di  BPAD Provinsi Riau. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ada- lah deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif. Didukung dengan teori yang dikembangkan oleh Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier terkait Model Kerangka Analisis Implementasi untuk menjelaskan proses dan tahapan implementasi kebijakan. Untuk menggali informasi lebih dalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan, penulis mengacu pada teori George C. Edward III. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan e- Government di BPAD Provinsi Riau belum berjalan secara efektif. Idealnya sebuah kebijakan yang telah ditetapkan mestinya ada kebijakan turunan setidaknya-tidaknya dalam internal organisasi pelaksana agar memiliki kekuatan dan kepastian hukum untuk melakukan setiap kegiatan pelaksanaan implementasi kebijakan. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan e-Government BPAD Provinsi Riau diantaranya adalah Faktor Komunikasi dari pembuat kebijakan turun dalam bentuk pedoman dan panduan teknis. Faktor Sumberdaya yaitu pada dimensi SDM nya yang se- cara kualitas dan kuantitas masih rendah. Faktor Disposisi adalah terkait pemahaman badan pelaksana yang memahami bahwa kebijakan ini hanya bersifat himbauan dan tidak mengikat. Faktor struktur birokrasi belum ada yang berhasil dikembangkan terkait bidang atau pejabat khusus yang ber- tanggung jawab atas implementasi kebijakan e-Government di BPAD Provinsi Riau.
Kata Kunci : impelemtasi, kebijakan, evaluasi, e-Government

## PENDAHULUAN
Pemerintah daerah dituntut untuk mengikuti roadmap yang telah ditentukan oleh pemerintah Republik Indonesia melalui kementerian Informasi dan Komunikasi (Kominfo) sebagai kementerian yang memiliki kewenangan dan bertanggung jawab terhadap pengembangan e-Government Indonesia. Hingga tahun 2012, pemerintah pusat telah melakukan penilaian terhadap pengem-
bangan e-Government pada setiap Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia yang diistilahkan dengan Pemeringkatan e-Government Indo- nesia (PeGI). Melalui Pemeringkatan e-Govern- ment Indonesia, setiap pemerintah daerah men- dapatkan penilaian yang dilakukan oleh Ke- menterian Kominfo sebagai bahan evaluasi bagi Pemerintah Daerah dalam pengembangan e- Government .
Sementara di tingkat dunia, Persekutuan Bangsa-Bangsa (PBB) telah melakukan Indeks pemeringkatan e-Government Sejak tahun 2003 ( E-Government Development Index- disingkat EGDI) sebagai dasar pemeringkatan negara- negara yang menjadi anggota PBB. EGDI ada- lah indikator komposit yang mengukur kemauan dan kapasitas administrasi pemerintahan untuk menggunakan TIK untuk menyediakaan dan memberikan layanan publik. EGDI untuk edisi 2012 diukur berdasarkan tiga sub index yaitu online service index, telecommunication in- dex, dan human capital index . Berdasarkan pemeringkatan yang dirilis oleh PBB, Indonesia menempati peringkat posisi ke 97 dunia dengan nilai EGDI 0.4949, atau  meningkat sebanyak 12 tangga dibandingkan edisi 2010.  Nilai EGDI Indonesia sedikit di atas rata-rata dunia yaitu se- besar 0.4877. Namun di wilayah ASEAN Indo- nesia masih menempati posisi tujuh dibawah Si- ngapura, Malaysia, Brunei, Vietnam, Filipina, dan Thailand.
Dalam memfokuskan penelitian pada ke- bijakan pengembangan e-Government di Indo- nesia, penulis melandaskan pada kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat me- ngenai Kebijakan dan Strategi Nasional Pengem- bangan e-Government . Melalui kebijakan tersebut tentunya Pemerintah Daerah dapat mengembangkan lebih lanjut layanan berbasis TIK dengan apa yang sudah ditentukan oleh Pemerintah Pusat. Melalui subjek penelitian pada Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi (BPAD) Provinsi Riau sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melak- sanakan tugas-tugas pemerintahan dalam pe- riode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2009-2014, dimana penelitian ini ingin menggambarkan implementasi kebijakan pengembangan e-government yang telah di- rumuskan oleh Pemerintah Pusat di daerah, terkhusus pada Pemerintah Daerah Provinsi Riau dalam hal ini adalah Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi (BPAD) Provinsi Riau
Pemilihan subjek penelitian ini dikarenakan BPAD Provinsi Riau dikarenakan karena BPAD Provinsi Riau ditunjuk menjadi central of ex- cellent atau bisa dikatakan sebagai perpus-
takaan percontohan dari Pemerintah Pusat, dan juga BPAD merupakan SKPD Provinsi Riau yang memiliki data center berstandar inter- national. Selain aspek teknis tersebut, BPAD Provinsi Riau yang berkedudukan di kota Pekan- baru sebagai ibukota provinsi dimana masya- rakat perkotaan tentunya lebih banyak yang “melek” teknologi, ditambah lagi keberadaan berbagai Perguruan Tinggi yang memerlukan arus informasi dari berbagai disiplin ilmu, menjadikan BPAD Provinsi Riau utamanya Perpustakaan Wilayah (Puswil) Soeman HS sebagai tempat yang banyak dikunjungi oleh masyarakat luas.
Berdasarkan laporan PeGI Kementrian kominfo, memasuki tahun 2012 pemeringkatan e-Government Indonesia telah diumumkan dan menempatkan beberapa Pemerintah Daerah masuk dalam kategori terbaik, diantaranya ada- lah lima Kabupaten/Kota yakni; Pemerintah Kota Medan, Pemerintah Kota Surabaya, Pemerintah Kota Malang, Pemerintah Kota Pekalongan dan Pemerintah Kota Surakarta yang mendapatkan penghargaan dari PeGI. Namun ironis, tidak ada satupun Pemerintah Daerah Kab/Kota yang ada di Provinsi Riau maupun Pemprov Riau sendiri yang termasuk dalam kategori baik dalam PeGI (Pemeringkatan e-Government Indonesia).
Sejak mulai dicanangkannya e-government tahun 2003, perkembangan penerapan e- govern-ment di Provinsi Riau sampai tahun 2012 masih berada dalam kategori kurang. Ber- dasarkan data tersebut maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa ada kendala yang dialami oleh Pemerintah Provinsi Riau dalam hal mewujudkan implementasi e-government yang ideal. Oleh karena itu, maka dianggap perlu untuk menge- tahui faktor-faktor penyebab beserta elemen penjelasnya yang menyebabkan kurang optimal- nya impelementasi e-government di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau khususnya di BPAD Provinsi Riau.
Upaya penerapan kebijakan pengembangan e-Government menunjukkan bahwa inisiatif tersebut belum menunjukan ke arah pembentukan e-Government yang baik. Beberapa kelemahan yang menonjol adalah pelayanan yang diberikan belum ditunjang oleh sistem manajemen dan proses kerja yang efektif. Kesiapan peraturan,
prosedur tetap/ baku, dan keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) saat ini juga sangat mem- batasi penetrasi komputerisasi ke dalam sistem manajemen dan proses kerja pemerintah ter- sebut, selain itu belum mapannya strategi serta tidak memadainya anggaran yang dialokasikan untuk pengembangan e-Government.
Faktor Sumber Daya Manusia (SDM) dan kurangnya anggaran masih menjadi kendala klasik dalam ruang gerak organisasi. Rendahnya profesionalisme adalah profesionalisme/ kualitas di bidang SDM yang belum memenuhi standar lima dimensi Pemeringkatan e-government Indonesia (PeGI) yakni pada dimensi Kelem- bagaan (struktur oerganisasi, tugas pokok dan fungsi, serta kelengkapan unit dan aparatur). Pemahaman terhadap e-government mulai dari pimpinan puncak sampai pada jajaran terbawah masih sangat rendah. Persoalan ini menimbulkan berbagai pertanyaan, bahwa mengapa implemen- tasi kebijakan ini belum dirasa optimal, dan hal apa saja yang mempengaruhi implementasi ke- bijakan pengembangan e-Government yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat di Provinsi Riau, dan dikhususkan pada BPAD Provinsi Riau.
Kebijakan apapun bentuknya sebenarnya mengandung resiko untuk gagal. Hoogwood dan Gunn membagi pengertian kegagalan kebijakan (policy failure) ke dalam dua kategori yaitu tidak terimplementasikan ( non implementation ) dan implementasi yang tidak berhasil ( unsuccesful implementation ) (Wahab, 2001). Tidak ter- implementasikan mengandung arti bahwa suatu kebijakan tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana, mungkin karena pihak-pihak yang ter- libat di dalam pelaksanaannya tidak mau beker- jasama, atau mereka telah bekerja secara tidak efisien, bekerja setengah hati atau karena mereka tidak sepenuhnya menguasai permasalahan, atau permasalahan yang dibuat di luar jangkauan kekuasaannya, sehingga betapapun gigih usaha mereka, hambatan-hambatan yang ada tidak sanggup mereka tanggulangi. Akibatnya imple- mentasi yang efektif sukar dipenuhi.
Implementasi yang tidak berhasil terjadi manakala suatu kebijakan tertentu telah dilak- sanakan sesuai dengan rencana, namun meng- ingat kondisi eksternal ternyata tidak mengun-
tungkan (misalnya tiba-tiba terjadi peristiwa pe- nggantian kekuasaan, bencana alam, dan seba- gainya), kebijaksanaan tersebut tidak berhasil dalam mewujudkan dampak atau hasil akhir yang dikehendaki. Biasanya kebijakan yang memiliki resiko untuk gagal itu disebabkan oleh beberapa faktor antara lain; pelaksanaannya jelek (bad execution) , kebijakannya sendiri jelek (bad policy) atau kebijakan itu memang bernasib jelek (bad luck) (Wahab, 2001).
Implementasi e-Government yang tepat akan secara signifikan memperbaiki kualitas ke- hidupan masyarakat di suatu  negara secara khu- sus, dan masyarakat dunia secara umum. Oleh karena itu implementasinya di suatu negara tidak dapat ditunda-tunda dan harus pula dilaksanakan secara serius di bawah suatu kepemimpinan dan kerangka pengembangan yang holistik, yang pa- da akhirnya akan memberikan keunggulan kom- petitif secara nasional.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan mengapa implementasi kebijakan pengembangan e-Government di Badan Per- pustakaan, Arsip, dan Dokumentasi (BPAD) Provinsi Riau tahun 2009-2014 belum berjalan secara efektif, serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi kebijakan pengem- bangan e-Government Indonesia di BPAD Pro- vinsi Riau.

## METODE
Bentuk penelitian ini adalah deskriptif kua- litatif. Penelitian kualitatif tidak dimaksudkan untuk membuat generalisasi dari hasil penelitian yang dilakukan sehingga subjek penelitian yang telah tercermin dalam fokus penelitian ditentukan secara sengaja. Analisis data pada hakikatnya adalah pemberitahuan peneliti kepada pembaca tentang apa saja yang hendak dilakukan terhadap data yang sedang dan telah dikumpulkan. Dalam hal ini, sifat analisis induktif sangat menekankan pentingnya apa yang sebenarnya terjadi dan di- temukan di lapangan yang pada dasarnya bersifat khusus berdasarkan karakteristik konteksnya dalam kondisi alamiahnya. Peneliti menggunakan purposive sampling, yaitu penentuan informan didasarkan tujuan yang tetap berhubungan de- ngan permasalahan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Implementasi Kebijakan Pengembangan e-

## Government
Dari sudut pandang sistem, maka imple- mentasi adalah proses bagaimana menstranfor- masikan input (tujuan dan isi kebijakan) ke dalam bentuk rangkaian tindakan operasional guna mewujudkan hasil yang diinginkan oleh kebijakan tersebut ( outputs dan outcomes ). Outputs adalah hasil langsung dari pengimple- mentasian kebijakan ( effects of programmes performance ). Sedangkan outcomes ( impacts ) adalah dampak perubahan yang terjadi setelah kebijakan tersebut dilaksanakan. Penjelasan ter- hadap tahap-tahap implementasi kebijakan pe- ngembangan e-Government Indonesia di BPAD Provinsi Riau berdasarkan pada kerangka analisis implementasi yang dikembangkan oleh Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier dapat diuraikan:

## Output Kebijakan dari Lembaga Pelaksana
Salah satu program yang berkaitan langsung dengan pencapaian visi dan misi adalah peni- ngkatan kualitas pelayanan melalui penyediaan referensi-referensi yang dapat disajikan melalui perpustakaan serta informasi-informasi penting yang terekam dalam kegiatan kearsipan dan do- kumentasi. Instruksi Presiden Republik Indo- nesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, menyebutkan bah- wa Rencana Strategis (Renstra) merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan dengan memperhitungkan potensi, ke- lemahan, peluang dan kendala atau hambatan yang mungkin timbul.
Rencana Strategis Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Provinsi Riau dirumus- kan melalui tahapan dari yang bersifat konseptual sampai dengan yang bersifat teknis/kualitatif dalam rangka untuk menyesuaikan alur waktu masa berlakunya Renstra yang ada pada Provinsi Riau. Melalui Rencana Strategis Badan Perpus- takaan, Arsip dan Dokumentasi Provinsi Riau diharapkan dapat dikoordinasikan kepada selu- ruh jajaran dan unit kerja di lingkungan Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Provinsi Riau dan juga kepada lembaga / Dinas instansi
yang berkaitan. Diharapkan berbagai perubahan, perkembangan akan menjadi tantangan baru ya- ng muncul dari dalam (internal) maupun dari luar (eksternal) terjadi secara berkala dapat disikapi dengan arif dan bijaksana sesuai dengan rumusan Rencana Strategis ini.

## Kepatuhan Kelompok Sasaran
Sebuah kepatuhan baru dapat diukur apa- bila ada regulasi yang jelas dan berkekuatan hu- kum yang berfungsi sebagai ukuran untuk me- lakukan penilaian. Karena sejauh yang penulis ketahui, idealnya sebuah kebijakan yang datang dari pemerintah pusat maka daerah (Pemda atau SKPD) juga dapat melahirkan kebijakan turunan yang dapat memberikan kepastian hukum bagi para implementor dalam bertindak dan seka- ligus bisa dijadikan ukuran baik buruk ataupun benar salahnya birokrat dalam pelaksanaan setiap pekerjaannya.
Namun sejauh pengamatan lapangan yang penulis lakukan, belum ada sebuah produk hu- kum turunan sebagai alas legalitas walaupun tidak dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) tetapi setidak-tidak dalam bentuk peraturan Kepala Badan (Perkaban) yang berfungsi sebagai in- strument hukum dalam setiap tindak tanduk pe- laksana kebijakan. Yang tersedia sejauh ini ha- nyalah Rencana Strategi (Renstra) sebagai out- put dari kebijakan dari badan-badan pelaksana yang berisi arahan dan acuan tentang apa yang harus dilakukan secara garis besar.
Sudah saatnya pelayanan publik berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat. Apa- bila pelayanan yang dilakukan menggunakan perspektif masyarakat sebagai pelanggan, maka keikutsertaan masyarakat sebagai pihak pe- ngontrol tata kelola pemerintahan merupakan le- gitmasi dari masyarakat. Pelayanan yang ber- kualitas tidak hanya untuk lembaga penyele- nggara jasa komersial (swasta), tetapi sudah ha- rus merembes ke lembaga-lembaga pemerin- tahan yang selama ini resisten terhadap tuntutan akan kualitas pelayanan publik.
Tujuan besar dari penerapan e-government adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. E-government dapat mendorong ter- wujudnya tata kelola pemerintahan yang tran-
sparan, akuntabel, bebas korupsi, ramping birok- rasi, dan  meningkatkan partisipasi warga negara dalam kontrol penyelenggaraan pemerintahan. Pelayanan publik yang baik, efektif, dan efisien, dapat menjadi tolok ukur keberhasilan pemba- ngunan di suatu negara. Pemerintah juga perlu menyediakan secara proporsional tenaga ahli di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi da- lam tubuh lembaga pemerintahan dan penyedia layanan publik, serta menjembatani kesenjangan aksesibilitas teknologi di seluruh wilayah Indo- nesia.
Lingkup pengembangan e-Government mencakup skala nasional. Maka diperlukan ke- rangka komunikasi antar sistem e-government di daerah untuk saling berhubungan dan saling bekerjasama. Dalam implementasinya, perlu ada mekanisme komunikasi baku antar sistem, se- hingga masing-masing sistem aplikasi dapat sa- ling bersinergi untuk membentuk e-Government services yang lebih besar dan kompleks. Sejak 2004, Pemerintah Republik Indo- nesia melalui Departemen Komunikasi dan Infor- matika telah membuat blue-print untuk pengem- bangan aplikasi sistem e-Government . Dalam lembar cetak biru tersebut telah dijelaskan ba- gaimana penggunaan dan pengkoneksian jari- ngan di tingkat daerah maupun pusat. Hal-hal yang sudah tertuang dalam blue print itu se- yogyanya dapat dimanfaatkan oleh instansi pe- merintah untuk menjawab tantangan pelayanan publik yang lebih modern dan efektif.
Berdasarkan kondisi riil ini, implementasi e-Government di Indonesia masih separuh jalan dan masih jauh di bawah standar yang ideal dan yang diinginkan. Agar mencapai kondisi yang ideal, harus dilakukan penyempurnaan konsep dan strategi implementasi e-Government dari berbagai sisi. Bila kita berkaca dari Kabupaten Sragen yang sudah menerapkan e-Government dalam penyelenggaraan pemerintahan dari tingkat Kabupaten hingga Desa, menjadi bukti jika teknologi informasi dan komunikasi dapat diterapkan di Indonesia apabila ada keinginan yang kuat untuk menggarap dengan serius prog- ram pengembangan e-Government ini sehingga menjadi sarana terpenting dalam perbaikan tata kelola pemerintahan.

## Dampak Nyata Output Kebijakan
Akibat yang segera dapat dirasakan biasa disebut sebagai effect sedangkan akibat yang baru bisa dirasakan dalam jangka waktu yang cukup lama bisa disebut sebagai impact . Baik effect maupun impact maka itulah yang menjadi dampak yang harus mampu memberikan peru- bahan tatkala sebuah kebijakan telah diimple- mentasikan. Hal tersebut mengindikasikan bah- wa ketika kebijakan telah dibuat, dan kemudian kebijakan tersebut harus diimplementasikan, ma- ka hasilnya sedapat mungkin sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pembuat kebijakan.
Dari berbagai pengadaan sarana dan pra- sarana yang sangat memadai tersebut ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pemustaka terhadap informasi tentang budaya-budaya yang ada di wilayah Pulau Sumatera melalui pengembangan perpustakaan diharapkan akan mampu menyele- nggarakan layanan perpustakaan yang menerap- kan standar kinerja sangat tinggi sehingga semua kemudahan proses kerja tersebut akan berdampak pada kualitas pelayanan.
Berdasarkan keterangan yang berhasil penulis himpun dari beberapa informan dan berbagai pihak yang pada intinya mengatakan bahwa dari awal implementasi yang dilakukan secara serius pada tahun 2008-2009 yang berdampak sig- nifikan adalah terjadinya kemudahan dalam pro- ses kerja yang akhirnya berdampak pada pening- katan kualitas kerja dengan indikator tingkat kunjungan baik tingkat local, nasional, maupun internasional.
Sampai saat ini perpustakaan Soeman HS yang kini jadi landmark / icon kebangkitan dunia pendidikan sekaligus wisata edukasi Provinsi Riau ini, seharinya bisa dikunjungi hingga 1000 orang baik dari dalam maupun dari luar daerah sendiri. Pengunjung berasal dari berbagai lapisan masyarakat, mulai dari pelajar, mahasiswa, sam- pai eksekutif pejabat dan ibu-ibu rumah tangga. Hingga April 2009 lalu jumlah anggota aktif lebih dari 20.358 orang dan mereka dapat mengakses sekitar 72.259 judul buku yang berjumlah 213. 432 eksemplar.
Saat ini juga BPAD Provinsi Riau, ditunjuk oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Per- pustakaan Nasional RI sebagai salah satu dari 6
(enam) perpustakaan di Indonesia sebagai “ Center of Excellent ” (CoE) sebagai Pusat Pengemba- ngan dan Pelestarian Budaya Melayu dan “ Local Content ” untuk kawasan Sumatera. Selain itu juga berperan sebagai Pusat Bibliografi Daerah yang bertujuan menghimpun seluruh informasi tentang Riau baik yang diterbitkan di dalam mau- pun di luar negeri.

## Dampak Output Kebijakan Sebagaimana Dipersepsi
Implementasi e-Government memang masih memiliki banyak kendala yang harus diretas. Diawali dengan belum adanya payung hukum yang kokoh dari badan pelaksana sehingga secara keseluruhan akan berpengaruh terhadap kinerja BPAD utamanya pada tiga domain yang menjadi tanggung jawabnya yakni bidang Per- pustakaan, Arsip, dan Dokumentasi. Untuk mengimplementasikan e-Government harus ada payung hukumnya, karena kita tidak bisa fokus ke infrastruktur dan aplikasi saja, harus ada re- gulasi turunan dari pusat dan juga harus ada pe- nguatan SDM dibidang TIK, dan tentunya du- kungan anggaran yang memadai.
Aspek Budaya terkait resistensi dan peno- lakan dari masyarakat bahkan jajaran aparat pemerintah terhadap e-Government juga mesti mendapatkan perhatian. Hal yang terpenting adalah aspek Kepemimpinan dimana selalu saja terjadi konflik kepentingan diantara pemangku kebijakan baik di tingkat pemerintah pusat dan daerah. Pengalokasian anggaran untuk pemba- ngunan infrastruktur pelayanan publik yang memanfaatkan e-Government APBD juga be- lum menjadi prioritas. Akibat dari hal itu semua, banyak sekali program-program implementasi e- Government yang belum terealisasikan dengan baik, sedangkan pada tataran teknis masih ba- nyak pedoman-pedoman dalam penerapan dan pengembangan e-Government di tingkat daerah belum tersosialisasikan serta penerapannya pun belum merata.
Tidak selamanya apa yang diputuskan oleh pemerintah pusat mencapai hal yang diharapkan setelah dilaksanakan. Output implementasi mungkin saja bisa sesuai dengan yang dikehen- daki, namun outcome nya bisa sangat berbeda,
padahal justru pencapaian Outcome tersebutlah yang menentukan berhasil-tidaknya sebuah ke- bijakan dalam mencapai tujuannya. Berbagai faktor dapat mempengaruhinya, yang dalam perspektif proses kebijakan, bahkan sudah di- mulai dari awal perancangan kebijakan tersebut. Analisis proses kebijakan di atas diharapkan menjadi starting point untuk memahami letak proses implementasi dalam keseluruhan proses kebijakan.

## Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pengembangan e-Government
Edward III mengajukan empat faktor yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebi- jakan, yaitu faktor Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Adapun pem- bahasan terhadap faktor-faktor yang mempe- ngaruhi jalannya implementasi kebijakan pe- ngembangan e-Government Indonesia di BPAD Provinsi Riau adalah sebagai berikut:

## Faktor Komunikasi
Dalam Instruksi Presiden 3/2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government , diamanatkan bahwa setiap Gu- bernur dan Bupati/ Walikota berhak untuk me- ngambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing- masing guna terlaksananya pengembangan e- Government secara nasional. Kenyataannya, walaupun sudah sekitar 20 tahun sistem informasi berbasis TIK dikenal di Indonesia dan sudah 12 tahun berjalannya Inpres No. 3 Tahun 2003 tetapi pengimplementasiannya pada kantor- kantor pemerintah relatif masih rendah jika di- bandingkan dengan sektor swasta.
Sektor swasta benar-benar memanfaatkan sistem informasi melaui perumusan Business Process Procedure (BPP) beserta Business Process Reengineering (BPR) untuk mencari solusi optimal dalam memperbaiki efisiensi dan efektifitas kinerja organisasi. Pemanfaatan TIK dinyatakan optimal jika menghasilkan pelayanan publik yang efisien dari segi biaya, waktu, dan tenaga. Pemerintah Provinsi Riau menghadapi
berbagai hambatan birokratis, mulai dari peratu- ran perundangan, kebijakan daerah, hingga struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) yang tidak mudah untuk diubah atau disempurnakan.
Bila dirujuk kembali berdasarkan pemaha- man teori, maka dengan adanya roadmap e- Government diharapkan akan menjadi acuan besar dalam penerapan e-Government sehingga kita tahu siapa saja pejabat/birokrat yang ber- tanggung jawab untuk melaksanakannya. Sema- kin jelas juga tujuan dan cara yang akan diguna- kan dalam sebuah kebijakan merupakan hal yang mutlak agar dapat diimplementasikan sebagai- mana yang telah diputuskan. Setelah itu semua pihak yang berkepentingan tinggal melihat sejauh mana konsistensi pelaksanaannya.

## Faktor Sumber Daya
Terkait informasi dan kewenangan belum ada sebuah pola dan bentuk informasi serta mo- del kewenangan yang baku yang dapat dijadikan pegangan atau tolok ukur pejabat/ pegawai dalam melaksanakan setiap kegiatan dalam rangka implementasi e-Government. Yang berlaku ha- nyalah improvisasi berdasarkan instruksi yang atasan hanya didasarkan pada kebutuhan sesaat organisasi tanpa ada perencanaan matang yang di sertai dengan pengukuran pencapaian kerja.
Berdasarkan beberapa kondisi dan ke- adaan dan keterangan yang penulis dapatkan dari beberapa informan, terlihat dengan jelas bahwa masih banyak kendala yang dihadapi terkait sumber daya dalam implementasi e-Government di BPAD. Dari keempat aspek yang menjadi perhatian penting dalam faktor sumberdaya yaitu SDM, anggaran, fasilitas, serta kewenangan dan informasi tampaknya SDM menjadi titik terlemah baik secara kualitas maupun kuantitas. Kelema- han kedua yakni bobot kewenangan dan infor- masi yang belum jelas.

## Faktor Disposisi/ Sikap Pelaksana
Karakter dari pelaksana juga akan mempe- ngaruhi tindakan-tindakan pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan karena pelak- sana adalah individu yang tidak mungkin bebas dari kepercayaan, aspirasi dan kepentingan pri- badi yang ingin mereka capai. Dalam mengimple-
mentasikan suatu kebijakan terdapat suatu ke- mungkinan dari pelaksana untuk membelokkan apa yang sudah ditentukan demi kepentingan pribadinya, sehingga dengan sikap pelaksana tersebut dapat menjauhkan tujuan dari kebijakan sebenarnya.
Secara kognitif terkait pengetahuan dan pemahaman implementor pada dasarnya baru pada sebatas tahu maksud dan tujuan dari kebijakan secara umum, namun belum menge- tahui persis secara teknis apa yang menjadi amanat utama dari kebijakan e-Government ini. Aspek kognitif tersebut akhirnya berpengaruh pada sisi afektif (emosi/ keinginan) para pelak- sana yang pada gilirannya akan mempengaruhi besar-kecilnya kemauan untuk betul-betul me- laksanakan kebijakan tersebut.

## Faktor Struktur Birokrasi
Implementasi e-Government lebih terkon- sentrasi pada pembangunan infrastruktur saja namun tidak didukung SOP yang lengkap dalam perspektif e-Government apalagi Bussines Process Procedure (BPP) yang mengatur semua tata langkah baku dalam setiap kegiatan pela- yanan, akan tetapi yang ada hanya SOP manual tentunya tidak dapat dijalankan secara elektronis. Dalam pandangan penulis, solusi yang tepat da- lam mengatasi permasalahan ini adalah top leader (Kepala BPAD) harus mengambil inisiatif untuk bekerja sama dengan pihak luar (konsultan) yang menguasai tentang sistem e-Government dalam upaya memenuhi semua standar pemba- ngunan sistem e-Government yang efektif ber- dasarkan pada 5 kriteria Pemeringkatan e- Government Indonesia (PeGI) yaitu aspek Kebijakan, Kelembagaan, Infrastruktur, Aplikasi, dan Perencanaan.
Dari temuan tersebut artinya pemahaman e-Government oleh badan-badan pelaksana kebijakan umumnya masih belum komprehensif yakni hanya terkait pada penggunaan perangkat- perangkat elektronik secara parsial saja, padahal e-Government adalah sebuah sistem kerja yang menggunakan perangkat elektronik dengan dukungan jaringan yang bersifat tertutup (internal organisasi saja) dan juga terbuka (eksternal/ an- tara organisasi pemerintah dengan pihak lain)
yang terhubung secara online tanpa sekat ruang dan waktu.
Kemudian terkait pengembangan struktur birokrasi, menurut pemahaman yang penulis tangkap dari keterangan koordinator IT BPAD bahwa dikarenakan kegiatan dan pekerjaan tek- nis implementasi e-Government hanya dipahami dan dimengerti oleh pegawai teknis di bidang tersebut maka kebutuhan terhadap kewenangan dan tanggung jawab tentunya pegawai teknis itu juga yang memahaminya, termasuk dalam susu- nan organisasi yang bertanggung jawab penuh terhadap penerapan e-Government. Oleh sebab itu, inovasi organisasi untuk mendudukkan tang- gung jawab tersebut senantiasa memperhatikan masukan dan pertimbangan mereka.

## SIMPULAN
Implementasi Kebijakan e-Government di Badan Perpustakaan, Arsip, dan Dokumentasi (BPAD) Provinsi Riau belum terimplementasi secara optimal karena belum didukung oleh ke- bijakan turunan sebagai bentuk penafsiran dari lembaga pelaksana. Hal tersebut berakibat ke- pada tingginya improvisasi para pelaksana ke- bijakan dalam menafsirkan maksud dan tujuan kebijakan dengan pemahaman yang terpisah- pisah dan tidak komprehensif. Output dari ba- dan pelaksana yang termaktub dalam Renstra BPAD 2014 hanyalah sebagai upaya penafsiran terhadap e-Government secara parsial yang berimbas pada tingkat kepatuhan yang terkesan seperti tidak patuh walaupun dampak nyata dari output kebijakan tersebut dapat dilihat dari ber- bagai perangkat dan fasilitas elektronik yang ada di BPAD dan juga proyek-proyek pengemba- ngan e-Government dalam jangka panjang se- bagaimana yang dipersepsikan.
Faktor-faktor yang mempengaruhi imple- mentasi kebijakan e-Government di BPAD adalah faktor Komunikasi, Sumberdaya, Dis- posisi, dan Struktur birokrasi. Faktor Komuni- kasi dari pembuat kebijakan turun dalam bentuk pedoman dan panduan teknis dari Kemen- kominfo. Pada faktor Sumberdaya yang sangat berpengaruh adalah SDM dari segi kualitas dan kuantitas yang masih rendah, serta masalah ke- wenangan atas belum jelasnya siapa mengerjakan
apa. Faktor Disposisi adalah terkait pemahaman badan pelaksana yang memahami bahwa kebija- kan ini hanya bersifat himbauan dan tidak me- ngikat sehingga perubahan pemahaman dan tin- dakan terkesan lamabat. Semua faktor tersebut berakibat pada tidak adanya struktur birokrasi yang berhasil dikembangkan terkait bidang atau pejabat yang bertanggung jawab penuh atas im- plementasi kebijakan e-Government di BPAD Provinsi Riau.

## DAFTAR RUJUKAN
Anwar, M. Khoirul. 2004. Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bagi Pemerintahan di Era Otonomi Daerah . Yogyakarta:
Pustaka Pelajar Heeks, Richard. 2001, Understanding e- Governance for Development. E- Government Working Paper Series , Paper No. 11 Indrajit, Richardus Eko. 2002. Electronic Government: Strategi Pembangunan  dan Pengembangan Sistem Pelayanan Berbasis Teknologi Digital. Yogjakarta: Andi Naihasy, Syahrin. 2005. Kebijakan Publik (Public Policy ). Pustaka Pelajar: Jakarta Nurmandi, Achmad. 2010. Manajemen  Pelayanan Publik . Yogyakarta: Sinergi Visi Utama Subarsono, A.G. 2008. Analisis Kebijakan Publik . Yogyakarta: Pustaka Pelajar Sutanta, Edhy. 2003. Sistem Informasi Manajemen . Yogyakarta: Graha Ilmu Syafri, Wirman dan Israwan P Setyoko. 2008.
Implementasi Kebijakan Publik dan Etika Profesi Pamong Praja. Jatinangor: Alqa Prisma Interdelta Wahab, Solichin Abdul. 2008. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Waluyo. 2007. Manajemen Publik. Konsep, Aplikasi & Implementasinya Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah . Bandung: Mandar Maju Wibawa, Samodra, Yuyun Purbokusumo dan Agus Pramusinto. 1994. Evaluasi Kebijakan Publik . Jakarta: Raja Grafindo Persada.