## MAKNA KEPENTINGAN UMUM DIDALAM DEPONERING
Windi Jannati M.A.S 1 , Frans Simangunsong 2 1,2 Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Email: jannatiwindi@gmail.com , frans@untag-sby.ac.id

## Abstrak
Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 mengenai kejaksaan, adanya definisi atau pengertian dari Deponering yakni kepentingan umum, kepentingan dalam hal ini yakni kepentingan negara, bangsa dan  kepentingan  masyarakat  lain  yang  tercantum  pada  pasal  35  (c).  deponering  ini  sendiri  adaah pelaksana  dari  asas  oportunitas  yang  dimiliki  oleh  jaksa  yang  memiliki  tujuan  tersendiri  yakni penyampingan  perkara,    namun  dalam  regulasi  atau  aturannya  masih  belum  jelas  sehingga mengakibatkan kekaburan norma karena tidak adanya batasan khusus mengenai makna kepentingan umum, maka yang dikhawatirkan adalah timbulnya penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh jaksa dan adanya salah tafsir dalam penetapan deponering. Rumusan yang diajukan sebagai berikut 1.  Apa  makna  frasa  kepentingan  umum  didalam  deponering  berdasarkan  pasal  35  (c)  Undang – Undang  Nomor  16  tahun  2004  tentang  kejaksaan  republik  Indonesia.  2.  Bagaimana  kriteria kepentingan umum sebagai syarat deponering untuk mewujudkan keadilan dalam penegakan hukum. Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  penelitian  normatif  dengan  menggunakan  2 pendekatan: pendekatan perundang – undangan dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini adalah makna frasa yang dimaksud, lebih mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi,  serta  dalam  penerapannya  jaksa  agung  harus  mendapatkan  pertimbangan  dari  badan kekuasaan  Negara  yang  ada  kaitannya  dengan  masalah  tersebut  dan  kriteria  dalam  mewujudkan keadilan bagi penegak hukum, maka dalam mengambil keputusan untuk menggunakan deponering ini, jaksa harus berkoordinasi dengan MA, MK, DPR, Presiden.
Kata kunci : Deponering, kepentingan umum, kejaksaan.

## Abstract
In Law No.  16 of 2004 concerning the Prosecutor's  Office,  there  is  a  definition  or  understanding  of Deponering namely the public interest, the interest in question is the interest of the state, nation and other  community  interests  as  stated  in  Article  35  (c).  This  deponering  is  an  implementation  of  the opportunity principle owned by the prosecutor which has its own purpose, namely adjudicating cases, but the regulations  or  rules  are  still unclear,  resulting  in  a  blurring  of  norms  because  there are  no special limits regarding the meaning of the public interest. carried out by the prosecutor and there was a misinterpretation in the determination of deponering. The proposed formulation is as follows 1. What is the meaning of the phrase public interest in deponering based on Article 35 (c) of Law Number 16 of 2004 concerning the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia. 2. What are the criteria for public interest as a condition for deponering to realize justice in law enforcement. The research method used  is  a  normative  research  method  using  2  approaches:  a  statutory  approach  and  a  conceptual approach. The results of this study are the  meaning of  the phrase in question, prioritizing common interests  rather  than  personal  interests,  and  in  its  application  the  attorney  general  must  obtain consideration from the state power agency that is related to the problem and the criteria in realizing justice  for  law  enforcement,  so  in  making  decisions  to  using  this  deponering,  the  prosecutor  must coordinate with the Supreme Court, the constitutional court the DPR, the President.
Keywords : Deponering, public interest, attorney.

## PENDAHULUAN
Sekumpulan  peraturan  yang  ada  pada  hukum  pidana    memiliki  tujuan  untuk  mengatur mengenai  perbuatan  apa  saja  yang  dilarang  oleh  Negara  dan  dapat  dikategorikan  sebagai tindak  pidana  serta  akana  mendapatkan  ancaman  hukuman  sesuai  dengan  takaran perbuatannya, Menurut Prof. Moeljatno, S.H. Hukum pidana merupakan serangkaian aturan yang berjalan disuatu Negara, yang memiliki dasar dan tujuan untuk :
a. Memilih perbuatan apa saja yang dilarang dan tidak diperbolehkan oleh Negara, apabila melanggar akan dikenakan ancaman hukuman sesuai dengan perbuatannya
b. Memilih  dalam hal  apa  dan  kapan  kepada pelanggar dapat  dijatuhi hukuman berupa pidana sesuai yang telah diputuskan oleh penegak hukum. (moeljatno, 2006)
Definisi  kejaksaan  telah  tercantum  dalam  pasal  1  angka  1  undang – undang  nomor  16 tahun  2004  yakni  pejabat  fungsional  yang  diberikan  kewenangan  dalam  pelaksanaan keputusan yangtelah memiliki kekuatan hukum tetap, tugas serta wewenang kejaksaan yakni :
a. Membuat penuntutan
b. Pelaksana keputusan hakim dan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap
c. Pelaksana  dalam  mengawasi  keputusan  pidana  pengawasan,  lepas  bersyaratt  dan bersyarat
d. Pelaksana dalam penyidikan suatu tindak pidana tertentu
e. Melakukan  pemeriksaan  tambahan  guna  melengkapi  suatu  berkas  sebelum dilimpahkan ke pengadilan.
Jaksa  Agung  merupakan  pemimpin  yang  mengwasi  dan  memimpin  jalan  kinerja  jaksa republik Indonesia, dalam melakukan tugasnya, kewenangan yang dimiliki jaksa agung yakni dapat mengesampingkan perkara , maka inilah yang dimaksud dengan deponering. Menurut undang – undang nomor 16 tahun 2004 pasal 35 (c ) yakni :
“Jaksan Agung memiliki kewenangan dalam mengesampingkan perkara demi kepentingan umum”
Maksud dari pasal ini, seorang penegak hukum tidak berkewajiban dalam menuntut orang yang  melakukan  kejahatan  jika  dalam  pertimbangannya  memiliki  potensi  merugikan kepentingan  bersama.  Dalam  pengimplementasiannya  jaksa  agung  membuat  surat
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022
keputusan atau penetapan dan diberikan kepada seseorang yang perkaranya dikesampingkan berupa salinan surat keputusan dan penetapan.(Rm, 2004)
Jaksa  memiliki  tugas  dan  kewenangan  sebagai  aparat  penegak  hukum  dalam  pelaksana eksekutorr terhadap putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap terhadap pada undang – undang dalam melimpahkan kewenangan jaksa untuk kepentingan umum dengan alasan kebijakan jaksa dikatakan tidak ada.   Arti kepentingan yang terdapat pada undang – undang  kejaksaan  memiliki  arti  yang  sempit  serta  diperlukannya  penelasan  arti yang  lebih jelas, yakni sebagai kepentingan Negara/maskayarakat.
Undang – Undang  kejaksaan  memberikan  kewenangan  pada  jaksa  agung  dalam  hal penyampingan  perkara  untuk  kepentingan  umum  atau  biasa  disebut  dengan  deponering, sebagaimana yang telah tercantum dalam pasal 35 huruf C undang – undang nomor 16 tahun 2004  yang  disebutkan  bahwa  jaksa  diberikan  tugas  dan  kewenangan  khusus  dalam pengesampingkan  perkara  untuk  kepentingan  umum,  pengesampingan  perkara  ini merupakan  pengimplementasian  dari  asas  opportunitas  dengan  melihat  berbagai pertimbangan  pendapat  dari  badan  kekuasaan  Negara  yang  ada  kaitannya  dengan permasalahan  tersebut.  Equality  Before  The  Law  yang  memiliki  arti  semua  orang  sama dihadapan hukum merupakan asas fundamental dalam hukum , menjadi payung hukum yang dapat  berlaku  secara  umum..  Dalam  skema  penuntutan  yang  terdapat  dalam  undang – undang  adalah  menyerahkan  kepada  kejaksaan,  berdasarkan  KUHAP  dan  mendapat penegasan dari Undang – Undang nomor 16 tahun 2004 memberikan penjelasan kewenangan jaksa  yang  lain  selain  melakukan  penuntutan  serta  kewenangan  lainnya  sesuai  undang – undang,  dilain  hal  adanya  kewenangan  tidak  melakukan  penuntutan  pidana  menurut  asas oppourtunitas.  Jika  dihubungkan  dengan  asas  legalitas  yang  ada  pada  hukum  pidana  ini bertolak belakang, dalam penerapan asas opportunitas yang dimiliki jaksa, tidak terlepas dari kedudukan  jaksa  dalam  hubungan  ketatanegaraan,  adanya  inkonsistensi  terkait  ada  atau tidaknya independensi kelambagaan jaksa terkhusus kemandirian jaksa berperan penuntut umum untuk menjalankan kekuasaan kehakiman.
Jaksa  dalam  melakukan  tindakan  penyampingan  perkara  telah  mendapatkan saran/pendapat  yang  diberikan  oleh  badan  kekuasaan  Negara  yang  bersangkutan.  Dalam penerapannya harus memperhatikan asas – asas yang ada pada hukum pidana secara teliti dan  benar  dalam  penggunaan  makna  kepentingan  umum  untuk  permasalahan  yang
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022
dikesampingkan oleh jaksa agung karena atas tindakan tersebut tidak dapat dituntut kembali pada  saat  proses  sidang.  Maka  kemandirian  yang  dimiliki  oleh  jaksa  meiliki  jaminan  dan keadlian  agar dapat mewujudkan jaksa yang benar, jujur, tegap dan kokoh serta memiliki rasa transparan, etika profesi, integritas yang baik dalam mengemban tugasnya, kemandirian yang dimiliki sepatutnya tidak terikat pada kepentingan pribadi melainkan kepentingan bersama
Oleh  karena  itu,  walaupun  jaksa  memiliki  kewenangan  dalam  penyampingan  perkara, tidak semua permasalahan atau kasus yang ditangani oleh jaksa dapat dikesampingkan untuk kepentingan  umum.  Makna  kepentingan  umum  yang  masih  buram  haruslah  diberikan penjelasan  yang  lebih  jelas,  ekspisit  oleh  undang – undang.  Dan  juga  dalam  mekanis penetapan deponering oleh jaksa yang hanya penerbitan surat penetapam dan keputusan ini dapat  menimbulkan  ketidakpastian  hukum.  Dengan  memperhatikan  tolak  ukur  dari deponering  yang  maknanya  masih  multitasfir  didukung  dengan  mekanis  pengeluaran deponering yang sujektif maka hal ini berpotensi penyelahgunaan tindakan.
Dengan berbagai penjelasan yang telah dijelaskan oleh penulis dari latar belakang, penulis ingin  meneliti  mengenai  arti  makna  kepentingan  umum  dalam  deponering  agar  dalam penggunaan  deponering  bisa  lebih  jelas,  yang  berhasil  menarik  perhatian  penuulis  untuk meneliti denga n judul “Makna Kepentingan Umum didalam Deponering”

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan cara menelaah bahan – bahan  pustaka  serta  bahan  sekunder,  berupa  dokumen,  kepustakaan  yang  merupakan acuan dalam penerapan deponering. Dengan 2 pendekatan yakni : pendekatan perundang – undangan (statute approach), dan konseptual (conseptual approach).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
makna frasa kepentingan umum dalam pelaksaan deponering berdasarkan Pasal 35 huruf c Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia
Kewenangan Jaksa Agung dalam penerapan deponering tercantum dalam pasal 35 huruf C untuk kepentingan umum. Makna kepentingan umum yang terdapat pada pasal tersbut yakni kepentingan  Negara,  bangsa,  masyarakat  luas.  Pengertian  makna  kepentingan  umum  juga memiliki definisi yang sangat luas, sehingga dalam penafsirannya masih belum jelas, dengan
memperhatikan  asas  opportunitas  berpotensi  berbeda  dalam  penerapannya.  (Suyanto, 2019). Prof. J. M. Van Bemmelen, menerangkan 3 alasan dalam tidak melakukan penuntutan yakni : (Hamzah, 2008),
a. Untuk kepentingan Negara, tidak adanya pengharapan dalam penuntutan walaupun adanya aspek – aspek tertentu dala perkara yang ditangani mendapatkan tekanan sehingga tidak seimbang, berakibat munculnya kecurigaan dari masyarakat akan timbulnya kerugian besar yang dialami Negara.
b. Untuk  kepentingan  sosial  masyarakat  secara  luas,  suatu  perbuatan  yang  tidak  bisa dipertanggungjawabkan    maka  tidak  dapat  dilakukan  penuntutan,  dengan  pemikiran – pemikiran  yang  berubah  dimasyarakat  juga  berpengaruh  dalam  hal  tidak  dilakukan penuntutan.
c. adanya  kepentingan  pribadi  dan biasanya  permasalahan  yang  dihadapi dinilai  kecil, serta  adanya  kehendak  pribadi  untuk  meniadakan  penuntutan,  namun  dengan  kehendak pribadi  tersebut  akan  lebih  mangakibatkan  kerugian  apabila  suatu  penuntutan  dengan kerugian  tidak  seimbang,  maka  yang  berimbas  dari  perbuatan  tersebut  adalah  kerugian negara
Jalur  mediasi  atau  restorative  justice  adalah  upaya  untuk  mendamaikan  sebelum  suatu perkara masuk ke dalam penuntutan, apabila dalam kehendak pribadi dilakukan karna suatu permasalahan  dinilai  kecil,  dalampasal  35  huruf  c  memberikan  pengertian    kepentingan umum  yakni  meliputi  kepentingan  Negara,  bangsa  dan  masyarakat  secara  keseluruhan, namun perlu dijelaskan secara luas lagi apa yang dimaksud dengan kepentingan bangsa dan Negara” definisi Negara sendiri menurut Krasner ialah sebuah institusi yang memiliki tujuan secara khusus berbeda dengan kepentingan golongan tertentu dalam masyarakat.
Dan definisi bangsa itu sendiri menurut KBBI adalah suatu perkumpulan masyarakat yang memiliki ciri khas masing – masing dan saling memiliki kesamaan dalam hal keturunan, adat, bahasan  dan  perkembangan  sejarah  (intan,  nur  nenden,  supriyono,  nugraha,  2021).  Dari pengertian bangsa dan negara tersebut, bahwa kepentingan bangsa dan negara merupakan segala  kepentingan  yang  mencakup  kepentingan  bangsa  maupun  kepentingan  negara  itu sendiri. Maka dapat disimpulkan arti kepentingan bangsa dan Negara ialah kepentingan dari bangsa dan Negara itu sendiri, diistilahkan bahwa Negara adalah suatu wadah yang menaungi
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022
segala kepentingan yang ada di dalam bangsa, maka kepentingan suatu bangsa dan Negara merupakan stabilitas dari berjalannya suatu tatanan pemerintah di dalam Negara dan bangsa.
Dalam hal ini adanya hambatan dari tujuan  bangsa yang ada pada alenia ke 4 Undang – Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  yang  dimana  memberkan  penjelasan  mengenai kepentngan  yang  dimaksud  adalah  kepentingan  nasional,  ekonomi,  pendidikan    serta kesejahteraan.  Maka  suatu  tindakan  dari  deponering  ini  sendiri  dapat  mempengaruhi jalannya suatu pemerintah dari segi yang telah tercantum dalam alenia ke 4, mengakibatkan terganggunya  seluruh  aspek  akibat  dampak  yang ditimbulkan  berupa  kerugian Negara dan tidak  berjalannya  suatu  sistem  pemerintah  sebagaimana  mestinya.  Untuk  melindungi kepentingan bangsa dan Negara maka penuntutan perkara dapatt ditiadakan, maka system pemerintah dapat berjalan sebagaima mestinya tanpa menilbulkan suatu kerugian, kemudian unsur kedua adalah “kepentingan masyarakat” dimana definisi masya rakat itu sendiri ialah sekumpulan golongan yang terbentuk dari suatu hubungan yang dapat dikatakan erat serta cenderung pada suatu kehidupan yang kolektif yakni saling bekerjasama satu sama lain dan memiliki satu tujuan tertentu. (akilah mahmud, 2018). Maka masyaraat merupakan gabungan dari sekumpulan manusia yang memiliki suatu tujuan yang sama serta adanya faktor tuntutan dalam  segi  ambisi  hajat,  serta  keyakinan  tertentu  dan  disatukan  dalam  kehidupan  yang kolektif,  dalam  hal  ini  kehidupan  masyarakat  memang  cenderung  berubah – ubah  karena manusia  sifatnya  dinamis.(tjeokusumo,  2014).  Dalam  dunia  hukum  dimana  menghendaki persamaan  dan  keadilan,  deponering  atau  pengesampingan  perkara  adalah  suatu  hal pembentukan  baru  yang  masih  perlu  pertimbangan  secara  matang,  deponering  ini  dalam pemberlakuannya masih kontroversi dari berbagai sudut pandang, karena kewenangan yang dimiliki oleh jaksa agung dalam penetapan deponering ini sering diimplementasikan terhadap kasus besar yang justru pelaku tindakan tersebut adalah pejabat – pejabat serta orang – orang dalam lingkup kekuasaan.
Tidak semua perkara tidak pantas untuk di deponering, sebagian perkara memang perlu untuk  dikesampingkan  karena  penuntutan  tersebut  biasanya  menimbulkan  rasa  tidak  adil bagi  masyarakat  sehingga  munculah  gejolak  atau  gesekan  terhadap  reaksi  penolakan dilapisan  masyarakat  sehingga  mengakibatkan  terhambatnya  system  pemerintahan  dalam meuwujudkan  cita  bangsa  yang  telah  ada  pada  Undang – Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia, namun dalam berbagai kasus yang belum kuat dalam unsur “kepentingan umum”
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022
ataupun dalam penuntutan tersebut tidak terlalu menimbulkan gangguan stabilitas yang bagi masyarakat  atau  pemerintah,  maka  jaksa  agung  dinilai  kurang  responsive  terhadap  rasa keadilan yang ada pada kehidupan masyarakat, hal ini akan menimbulkan dampak terhadap ketidakpastian  hukum  yang  diblakukan  oleh  aparat  penegak  hukum  terhadap  masyarakat. (wahyu,  2016). Kepastian  dalam  hukum  merupakan  “scherkeit  des  rechts  selbst”  yaitu kepastian tentang hukum itu sendiri (ali, 2010). Menurut beberapa ahli salah satunya adalah Van Kant memberikan tujuan dari hukum yakni  untuk memelihara kepentingan dari setiap individu, sehingga kepentingan itu tidak terganggu, maka dalam hal itu, Utrecht memberikan pendapat  bahwa  hukum  itu  harus  selalu  mementingkan  kepastian  hukum  dalam  setiap korelasi sesame manusia. (arrasjid, 2006). Hans Kelsen memberikan pendapatnya mengenai hukum,  yakni  segala  perbuatan  atau  perilaku  masyarakat  berorientasi  pada  ketersediiaan aturan – aturan  hukum  yang  memiliki  fungsi  untuk  mengikat  secara  umum,  baik  dalam hubungan  antar  manusia,  hubungan  antar  golongan  masyarakat,  dengan  adanya  aturan – aturan  hukum  tersebut  memberikan  batasan  terhadap  pola  atau  tingkah  laku  masyarakat dalam melakukan tindakan. Adanya aturan – aturan hukum itu harus memberikan kepastian hukum  yang  jelas  (peter,  2008).  Di  dalam  Undang – Undagn  nomor  16  tahun  2004 masihbelum dijelaskan secara rinci dan jelas mengenai nilai kepastian hukum, dapat kita lihat dalam  pasal  35  huruf  c  dimana  dalam  pasal  tersebut  masih  kabur  atau  cenderung  dapat multitafsir  yang  mengakibatkan  tidak  terjaminnya  kepastian  hukum,  sebagaimana  Sudikno Mertokusumo  pernah  berkata  bahwa  dalam  pelaksanaan  hukum  harus  bisa  menjamin kepastian hukum bagi siapa saja.(martokusumo, 2011). Dimana dalam pasal 35 huruf c yang belum menjamin adanya kepastian hukum, dikarenakan masih kurangnya tafsiran yang jelas dan ketat mengenai  kepentingan umum di dalam deponering, maka perlunya penjelasan dan tafsiran yang lebih jelas dan ketat agar dapat terciptanya suatu kepastian hukum di dalamnya. kriteria kepentingan umum sebagai syarat deponering untuk mewujudkan keadilan dalam penegakan hokum
Adanya asas opportunitas, kewenangan yang diberikan kepada penuntut umum atau jaksa yakni    tidak  diwajibkan  untuk  melakukan  penuntutan  terhadap  koorporasi  atau  seseorang yang  dianggap  melakukan  tindak  pidana    apabila  dalam  penuntuta  tersebut  merugikan kepentingan umum (alfitra, 2012). Dalam pasal 35 huruf C Undang – Undang nomor 16 tahun 2004  terdapat  pasal  yang  menjelaskan  adanya  tugas  dan  wewenang  jaksa  yang  berbunyi
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022
“tugas  dan  kewenangan Jaksa  dapat melakukan  penyampingan  perkara” dalam  artian kepentingan  umum  tersebut  meliputi  kepentingan  bangsa,  Negara  dan  masyarakat, pelaksaan  deponering  atau  pengesampinganperkara  ini  merupakan  pelaksanaan  dari  asas opportunitas, yang dimana  adalah tugas dan wewenang jaksa agung dengan  saran – saran yang  diberikan  oleh  badan  yang  berkaitan  dengan  permasalahan  tersebut  dengan  adanya asas  oppoertunitas  sebagai  asas  pelaksana  deponering  untuk  tidak  melakukan  suatu penuntutan  di  dalam  persidangan  dengan  memperhatikan  kepentingan  umum  (Harahap, 2009) Atau suatu hak bagi jaksa apabila dalam perkara – perkara yang dideponering oleh jaksa tetap  merugikan  kepentingan  umum  walaupun  adanya  bukti  yang  cukup  untuk  dijatuhi hukuman,  dalam hal  lain  apabila  suatu  perkara  tetap  memiliki  bukti  yang  cukup walaupun terdakwa  akan  diputusbersalah  dimuka  persidangan,  dengan  adanya  kewenangan deponering  atau  pengesampingan  perkara  yang  merupakan hak  mutlak  yang dimiliki  jaksa dengan membaca dari sudut pandang subjektif dan penilaian jaksa agung semata, karena di dalam undang – undang nomor 16 tahun 2004 sudah terjelaskan  jelas dan akurat apa yang meliputi  kepentingan  umum  sebagai  syarat  pengesampingan  perkara  (Deponeringg). Kebijakan  jaksa  agung  dalam  bertindak  untuk  tidak  menuntut  yang  diperbolehkan  untuk pengesampingan perkara walaupun bukti cukup kuat di muka persidangan, perkara – perkara yang  sebenarnya  siap  disidangkan  tetapi  tidak  melakukan  pengesampingan  perkara  atau deponering  menuai  pro  dan  kontra  karena  di  dalam  kalangan  masyarakat  dan  akademis dianggap diskriminatif terhadap prinsip – prinsip yang teradung pada hukum yakni kepastian hukum serta adanya pertentangan terhadap asas equality before the law yang terkandung pada pasal 27 ayat 1 Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menyebutkan “ Tiap  waga  Negara  memiliki  kesamaan  di  muka  hukum  dan  pemerintah  serta  adanya keharusan menjunjung  hukum  dan  pemerintah”  dengan  melaksanakan  deponering  atau pengesampingan  perkara  untuk    kepentingan  umum.  Dikecualikan  dari  pokok  bahasan ketentuan ini adalah pelaksana Asas opportunittas, yang dapat dilakukan  Jaksa Agung setelah mempertimbangkan  saran  dari  otoritas  negara  sehubungan  dengan  masalah  ini.  Dalam melakukan deponering atau penyampingan perkara yang diberikan kewenangan oleh jaksa yang  mana  pada  hal  ini  adalah  dasar  dari  penerapan  asas  opportunitas,  dan  dengan pertimbangan  saran – saran  badan  kekuasaan  Negara  yang  memiliki  kaitan  pada  masalah tersebut.  Di  Indonesia  sendiri  pada  pasal  32  huruf  C  disebutkan  yang  berhak  dalam
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022
menerapkan  deponering  adalah  jaksa,  bertolak  belakang  dengan  Negara  Belanda,  jaksa disana memiliki kewenangan untuk penghentian penuntutan dengan alasan kebijakan (policy) (surachman R.M, 1995) Pemberian kewenangan deponering oleh Undang – Undang memiliki maksud dan tujuan adalah menghindari timbulnya penyalahgunaan dalam kekuasaan yang mana  pelaksaannya  diatur  pada  pasal  32  huruf  C.  Dalam  deeponering  ini  sendiri,  adanya kekurangan dalam penerapannya seperti yang dikemukakan oleh Wirjono Projodikoro, beliau berpendapat deponering ini sebagai kedok yang dilakukan oleh jaksa apabila terdakwa adalah teman  karibnya  dan  biasanya  tradisi  pemberian  suap,  tidak  semua  jaksa  penuntut  umum dapat melakukan deponering, yang dapat melakukan hanyalah jaksa agung sebagai penuntut paling  tinggi.  Namun  tidak  menuntut  kemungkinan  jaksa  agung  dalam  menerapkan deponering  terjadi  kesalahan, maka  dari  itu harus berhati – hati,  karena  dalam  fakta  yang terjadi  dilapangan,  jaksa  agung  dalam  menerapkan  deponering  ini  biasanya  melakukan musyawarah  terlebih  dahulu  dengan  badan  kekuasaan  terkait,  yakni  :  kepala  kepolisian Negara  bahkan  mungkin  langsung  kepada  presiden  sebagai  pejabat  paling  tinggi  dalam pemerintah.  Demi  terciptanya  suatu  kepastian  hukum,  dan  juga  pelaksanaan  asas opportunitas,  biasanya  jaksa  mengeluarkan  suatu  surat  keptusan/penetapan  dimana salinannya diserahkan kepada terdakwa atau orang yang perkaranya dikesampingkan untuk kepentingan  umum serta  dapat  dijadikan sebagai alat  bukti.  Penerapan  asas  opportunitas, untuk kita mengetahui mekanisme dan penerapannya, terdapat pada KUHAP bab penjelasan yakni  :  ketika  polisi  sudah  memasuki  tahap  penyidikan,  dengan  melakukan  pemeriksaan perkara  serta  penahanan  tersangka,  polisi  tidak  dapat  memberhentikan  penyidikan  secara sembunyi, karena perkara tersebut harus masuk pada penuntutan jaksa, begitu juga dengan jaksa, pada saat penuntutan tidak dapat pula memberhentikan perakara , perkara tersebut harus  sampai  diadili,  dengan  dikirim  kepada  pengadilan  negeri  setempat  dan  berwenang, apabila memang harus dikesampingkan wajib mendapat usulan dari jaksa agung, Dapat kita tarik  kesimpulan  bahwa  jaksa  agung  dalam  melakukan  deponering  atau  penyampingan perkara tidak serta merta langsung memutuskan suatu perkara, jaksa agung harus melihat dan mengetahui melalui jaksa penuntut umum yang berada di lapangan, dengan mekanisme tersebutlah jaksa agung baru dapat memutuskan suatu perkara untuk dapat di deponering atau  tidak,  dengan  memerintahkan    kepada  jaksa  yang  bersangkutan  lansgung  dengan perkara  tersebut.  Ini  harus  sesuai  keterangan  jika  alat  kekuasaan  dan  pemerintah,  bahwa
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022
kejaksaan adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, praktik tugas kerja para jaksa sebagai pejabat pemerintah harus melakukan hubungan hirarkis yakni atasan bawahan pada lingkup kerja. Untuk mencapai kesatuan hirarkis, jaksa agung sebagai penuntut umum paling tinggi, yang memiiki tugas untuk melakukan pengawasan dan memimpin pengawasan kepada para jaksa di lapangan dalam pengehentian penyidikan dalam suatu perkara itu tidak serta merta diam – diam,  karena  harus menyerahkan perkara  tersebut  kepada  jaksa,  begitupula dengan  jaksa,  apabila  sudah  menerima  suatu  perkara  tidak  boleh  begitu  saja  dihentikan secara  diam – diam,  Maka  pada  saat  memutus  suatu  perkara  untuk  dapat  dilakukan penyampingan  perkara  atau  tidak,  jaksa  agung  tidak  serta  merta  melakukannya  secara individu, melainkan wajib memperhatikan saran dari para pejabat tinggi yang bersangkutan dengan  suatu  perkara  yang  ditangani,  peran  asas  opportunitas  sangat  diperhatikan  dan melakukannya harus secara hati – hati.

## KESIMPULAN
1. Makna kepentingan umum yang terkandung pada pasal 35 huruf c Undang – Undang Nomor 16 tahun 2004  adalah kepentingan Negara dan bangsa serta kepentingan masyarakat secara  luas,  asas  opportunitas  yang  dimiliki  oleh  jaksa  agung  merupakan  dasar  dalam penerapan  pengesampingan  perkara  atau  deponering,  namun  tidak  serta  merta  dilakukan secara individu melainkan harus berdasarkan pada saran – saran yang telah diberikan oleh pejabat  tinggi  yang  berhubungan  dengan  suatu  perkara  yang  sedang  ditangani,  arti kepentingan  umum  dalam  hal  ini  adalah  kepentingan  bersama  dengan  mengesampingan kepentingan pribadi, kepentingan bersama ini harus dapat diterima dari segala aspek dalam masyarakat agar terciptanya kepastian, keadilan, kemanfaatan sebagai tujuan dari hukum itu sendiri, utamanya pada kepentingan umum adalah mencapai keadilan
2. Dalam  menerapkan  peran  asas  opportunitas  yang  dimiliki  oleh  jaksa  agung  tidak dilakukan  secara  individu,  namun  melalui  mekanisme  dari  bawah  lalu  ke  atas  begitupula sebaliknya dan dalam memutus perkara yang dapat dilakukan pengesampingan perkara atau tidak, jaksa agung harus memperhatikan saran – saran dengan melakukan konsultasi dengan pejabat tinggi yang bersangkutan sebagai berikut : Makhamah Konstitusi, Makhamah  Agung, Dewan Perwakilan Rakyat lebih lagi kepada Presiden.

## DAFTAR PUSTAKA
alfitra. (2012). hapusnya hak menuntut dan menjalankan pidana . raih asa sukses. ali,  ahmad. (2010). menguak teori hukum (legal theory) dan teori peradilan (judicial prudence) termasuk interpretasi undang undang (legisprudence) . Prenada Media Group.
arrasjid,  chainur. (2006). dasar dasar ilmu hukum . sinar grafika. Hamzah, A. (2008). hukum acara pidana indonesia . sinar grafika.
Harahap,  M.  Y.  (2009). pembahasan  permasalahan dan  penerapan  KUHAP  penyidikan  dan penuntutan . sinar grafika.
martokusumo,  sidukno. (2011). kapita selekta ilmu hukum . liberty. moeljatno. (2006). asas-asas hukum pidana . bineka cipta. peter,  mahmud marzuki. (2008). pengantar ilmu hukum . kencana. Rm, S. (2004). penuntutan dalam praktek peradilan . sinar grafika. surachman R.M,  hamzah andi. (1995). jaksa diberbagai negara peranan dan kedudukannya . sinar grafika.
wahyu,  bambang. (2016). penegakan hukum diindonesia . sinar grafika.
akilah mahmud, S. (2018). konsep masyarkat menurut murtadha munthahari (sebuah kajian filsafat sosial ). Jurnal Ilmu Aqidah , 4 (2) , 273.
intan, nur nenden, supriyono, nugraha,  mulyadi dadi. (2021). pengaruh campur kode dalam bertutur bahasa indonesia terhadap identitas bangsa. Jurnal Pendidikan Agama, Bahasa, Dan Sastra , 11 (2) , 145.
Suyanto,    marom  muhammad  nairul.  (2019). akibat  hukum  penyampingan  perkara  pidana demi kepentingan umum oleh kejaksaan agung ( deponering) . 8 – 9. tjeokusumo,    bambang.  (2014).  dinamika  masyarakat  sebagai  sumber  belajar  ilmu pengetahuan sosial. Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Geografi , 3(1) , 38.