## UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PEREDARAN NARKOBA PADA KALANGAN PELAJAR (STUDI KASUS PADA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH)

## Wijoko Lestariono
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Palangka Raya (email: wijokolestariono@gmail.com)

## Chairunnisa
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas PGRI Palangka Raya

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  Upaya  pencegahan  dan pemberantasan  dan  peredaran  narkoba  pada  kalangan  kasus  pada  badan  narkotika nasional  provinsi  Kalimantan.  yang  meliputi  tahapan  interpretasi,  pengorganisasian, dan aplikasi.
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  deskriptif  kualitatif.  Subjek  penelitian  adalah kepala  bidang  dan  seksi  pencegahan  pemberdayaan  masyarakat  serta  staf  bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat BNNP Kalimantan Tengah, kepala bidang renstra  Dikpora  Kalimtan  Tengah,  dan  siswa  peserta  sosialisasi,  ditentukan  dengan teknik purposive. Informan  penelitian  adalah  kepala  bidang  pencegahan  dan pemberdayaan  masyarakat,  kepala  seksi  pencegahan  dan  pemberdayaan  masyarakat, staf  bidang  pencegahan  dan  pemberdayaan  masyarakat  BNNP  Kalimatan  Tengah, serta  staf  dari  Dikpora  Kalimantan  Tengah.  Teknik  pengumpulan  data  menggunakan wawancara  mendalam,  observasi  dan  pencermatan  dokumen.  Analisis  data menggunakan  teknis  analisis  Miles  dan  Huberman  yang  meliputi  pengumpulan  data, reduksi  data,  penyajian  data  dan  penarikan  kesimpulan.  Teknik  pengabsahan  data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik.
Hasil  penelitian  sebagai  berikut:  Implementasi  kebijakan  P4GN  di  BNNP Kalimantan  Tengah  meliputi  interpretasi,  pengorganisasian  dan  aplikasi.  (1)  Tahap interpretasi  BNNP  Kalimantan  tengah  menyusun  rencana  strategis  dan  rencana  kerja anggaran.  Dari  interpretasi  program  yang  menyasar  pada  kalangan  pelajar  yaitu diseminasi  informasi,  advokasi,  pembentukan  kader  anti  narkoba,  dan  pemberdayaan kader anti narkoba. (2) Pada pengorganisasian, dilakukan penyusunan panitia baik dari dalam maupun luar BNNP, penentuan anggaran dan sarana prasarana serta pihak yan terlibat dengan menyusun proposal.
Kata Kunci: Upaya Pencegahan, Peredaran Narkotika.

## Pendahuluan
Penyalahgunaan narkoba
merupakan  penggunaaan  narkoba  yang
tanpa  izin  dan  tidak  memiliki  hak menggunakan  narkoba  (UU  Narkotika  no 35 Tahun 2009). Penggunaan narkoba tanpa
izin  dan  bukan  dikarenakan  kebutuhan dapat menyebabkan kerusakan pada jaringan tubuh. Bila masuk ke dalam tubuh, zat  atau  bahan  yang  termasuk  kategori Narkoba  atau  Napza  akan  mempengaruhi tubuh,  terutama  susunan  syaraf  pusat  atau otak, sehingga dapat menyebabkan gangguan  fisik,  psikis/jiwa  dan  fungsi sosial.  Di  dunia  medis,  narkoba  adalah senyawa  psikotropika  yang  biasa  dipakai untuk membius pasien saat hendak dioperasi  atau  untuk  pengobatan  penyakit tertentu, dengan takaran atau dosis tertentu, sesuai  kebutuhan  (FGD  Badan  Narkotika Nasional  Provinsi  Sumatera  Selatan  pada tanggal 30 Mei 2013, Palembang). Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba  menunjukkan  intensitas  yang semakin  meningkat  dari  hari  ke  hari  di hampir semua tataran kehidupan, baik pada tingkat  pendidikan,  status  sosial,  ekonomi maupun usia. Perkembangan
penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba  dilndonesia  sudah  sampai  tingkat yang  sangat  mengkhawatirkan.  Hampir tidak  ada  satupun  daerah/wilayah  yang bebasdari penyalahgunaan narkoba, bahkan korbannya  telah  menjangkau  kesemua lapisan  masyarakat.  Maka  pada  awal  tahun 2015  Presiden  Joko  Widodo  menyatakan bahwa  Indonesia  saat  ini  dalamkeadaan darurat narkoba (Dokumen BNNP KALTENG 2017). Berdasarkan  data  dari  Badan Narkotika Nasional (BNN), kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia terus meningkat  pada  lima  tahun  terakhir  dari tahun  2009  sampai  dengan  tahun  2013. Kasus penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar  mencapai  angka  797  kasus.  Di tingkat  Sekolah  Dasar  (SD)  mencapai  48 kasus,  Sekolah  Menengah  Pertama  (SMP) 124 kasus, Sekolah Menengah Atas (SMA) 470 kasus.
Tabel 1. Jumlah  kasus  penyalagunaan Narkoba  di  Indonesia  di  Balai Rehabilitasi Besar BNN Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2009-2013
Sumber: Bnn.go.id
Dari data diatas, dapat dilihat bawa tingkat penyalahguna narkoba pada kalangan  pelajar  dalam  lima  tahun  terakhir mengalami  peningkatan.  Baik  pada  tingkat pendidikan dasar yaitu Sekolah Dasar (SD) dan  Sekolah  Menengah  Pertama  (SMP) maupun pendidikan menengah yaitu Sekolah Menengah Atas (SMA).
Penyalahgunaan narkoba bisa terjadi pada siapa saja dan dimana saja dan dengan berbagai alasan mengapa pengguna memakai  narkoba.  Penyalahguna  narkoba yang  termasuk  pelajar  biasanya  terjadi karena  keingintahuan  untuk  mencoba-coba barang  haram  tersebut.  Dari  hasil  Survei Nasional  Perkembangan  Penyalahgunaan dan  Peredaran  Gelap  Narkoba  Pada
Tingkat Jumlah Penyalahguna Narkoba
No Pendidik an 2009 2010 2011 2012 2013 1.  SD 25 27 33 41 48 2.  SMP 69 82 122 114 126 3.  SMA 306 482 724 465 470 4.  Diploma 32 31 71 75 49 5.  S1 49 57 129 84 100 6.  S2 2 2 7 6 6 7.  Tdk Sekolah 1 1 2 0 0 8.  Tdk Terdata 0 0 0 123 0 Jumlah 484 682 1.008 908 797
Kelompok  Pelajar  dan  Mahasiswa  di  16 Provinsi di Indonesia Tahun 2011, didapatkan  hasil  bahwa  sebagian  besar pelajar/mahasiswa  mulai  menyalahgunakan narkoba  pertama  kali  dengan  alasan  ingin coba-coba, untuk bersenang-senang, bujukan  teman,  masalah  keluarga,  dan masalah di sekolah. \
Di Palangka Raya juga merupakan salah  satu  Provinsi/Kota  yang  menjadi tujuan  para  perantau.  Mulai  dari  pekerja, hingga  pelajar/mahasiswa.  Bukan  tanpa alasan, karena di Palangka Raya mempunyai  julukan  sebagai  Kota  Pelajar. Hal  tersebut  karena  memang  banyaknya pelajar-pelajar  yang  ada  di  Palangka  Raya, dan  mereka  tidak  hanya  dari  wilayah  lokal saja,  namun  banyak  yang  dari  luar  kota bahkan  luar  pulau  jawa.  Faktor  banyaknya pendatang  yang  memasuki  kota  Palangka Raya  adalah  mudah  ditempuh  dengan  alat transportasi, baik darat maupun udara.
Dengan  sebutan  sebagai  Kota Pelajar, tentunya Kalimantan Tengah menginginkan
pelajar-pelajar yang
mengenyam  pendidikan  di  Dikalimantan Tengah  mampu  menjadi  generasi  yang dapat memajukan dan membangun Indonesia  menjadi  lebih  baik  lagi.  Para pelajar  yang  datang  untuk  bersekolah umumnya mempunyai tujuan untuk mencari  ilmu.  Namun  tujuan  mencari  ilmu tersebut  tidak  bisa  terwujud  apabila  ada pelajar yang terkena kasus narkoba terlebih menjadi penyalahguna narkoba.
Isu  kasus  penyalahguna  narkoba yang melibatkan kalangan pelajar di Dikota Palangka  Raya  sudah  lama  terdengar  oleh masyarakat  dan  telah  menjadi  perhatian publik.Berdasarkan  data  yang  diperoleh dari  Badan  Narkotika  Nasional  Provinsi (BNNP) Daerah Kalimantan Tengah, kasus narkoba  yang  melibatkan  pelajar  dan mahasiswa  masih  terjadi  dari  tahun  ke tahun.Dari  data  yang  diperoleh  di  BNNP
Kalimantan  Tengah,  diperoleh  hasil  bahwa dari  tahun  2010  hingga  juli  2017  ada kecenderungan  peningkatan  kasus  narkoba pada  kalangan  pendidikan.  Dari  460 tersangka  narkoba  yang  ditangkap  terdiri dari mahasiswa dan pelajar, 10,5% diantaranya  berstatus  pelajar  atau  kurang lebih berjumlah 48 orang.
Berdasarkan  data  tersebut,  dapat diartikan  bahwa  masih  terdapat  kasus narkoba yang melibatkan kalangan pendidikan baik mahasiswa ataupun pelajar. Dari data BNNP tersebut menandakan  bahwa  sebagian  pelajar  di Kalimantan  tengah  menjadi  penyalahguna narkoba.  Dari  keterangan  staf  bidang pemberantasan  BNNP  Kalimantan  tengah sebagian besar pelajar yang ditangkap pada taraf sebagai pemakai.Dari jumlah tersangka  kasus  narkoba  dari  kalangan pelajar  yang  dilihat  memang  kecil  namun berdampak besar pada masa depan pendidikan  di  Indonesia  khususnya  di Kalimantan  tengah  yang  mendapatkan julukan  sebagai  Kota  Pelajar.  Apalagi fenomena narkoba seperti fenomena gunung  es  di  lautan,dimana  kasus  yang diungkap lebih sedikit daripada kasus  yang belum terungkap.
Dalam rangka menanggulangi permasalahan narkoba, sebenarnya pemerintah
Indonesia telah lama mempunyai kebijakan untuk mencegah dan memberantas peyalahgunaan dan peredaran gelap  narkoba.  Tepatnya  pada  tahun  1976 bersamaan dengan ditandanganinya Konvensi  tunggal  narkotika  PBB.  Pada tahun  1976  hampir  semua  negara  anggota Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) sepakat untuk  memerangi  penyalahgunaan  dan peredaran  gelap  narkoba.  Namun  saat  itu narkoba belum dianggap sebagai permasalahan  yang  serius.  Seiring  dengan perkembangan zaman, permasalahan narkoba di Indonesia seperti mulai
bermunculan dan mulai bertambah sehingga  menjadi  permasalahan  yang sangat  mengkhawatirkan.  Atas  dasar  itu ketetapan  MPR-RI  Nomor  VI/MPR/2002 melalui Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) Tahun 2002
merekomendasikan  kepada  DPR-RI  dan Presiden  RI  untuk  melakukan  perubahan atas  Undang-  Undang  Nomor  22  Tahun 1997  tentang  Narkotika.  Oleh  karena  itu, Pemerintah  dan  DPR-RI  mengesahkan  dan mengundangkan  Undang-  Undang  Nomor 35  Tahun  2009  tentang  Narkotika,  sebagai perubahan  atas  UU  Nomor  22  Tahun  1997 (Dokumen BNNP KALTENG: 2018).
Atas  dasar  undang-undang  no  35 tentang  narkotika,  untuk  menjalankan upaya  Pencegahan  dan  Pemberantasan Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba  (P4GN)  pemerintah  membentuk
Badan Narkotika Nasional,
yang selanjutnya disingkat BNN. BNN merupakan lembaga pemerintah nonkementerian  yang  berkedudukan  di bawah  Presiden  dan  bertanggung  jawab kepada  Presiden.  BNN  berkedudukan  di Ibukota  negara  dengan  wilayah  kerja meliputi  seluruh  wilayah  Negara  Republik Indonesia.  BNN  mempunyai  perwakilan  di daerah  provinsi  dan  kabupaten/kota.  BNN provinsi  berkedudukan  di  Ibukota  provinsi dan  BNN  kabupaten/kota  berkedudukan  di ibukota  kabupaten/kota. (UU  Narkotika
Pasal 64-65). Kebijakan dalam bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Perdaran Gelap Narkoba  (P4GN)  dimaksudkan  sebagai upaya  untuk  mencapai  tujuan  indonesia bebas  narkoba.  Adanya  kebijakan  dari pemerintah melalui Badan Narkotika Nasional  (BNN)  dalam  mencegah  dan memberantas penyalahgunaan narkoba seharusnya tidak ada kasus penyalahgunaan
narkoba  di  Indonesia.  Menuurut  BNN adanya  kasus  penyalahgunaan  narkoba khususnya pada kalangan pelajar disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya  meluasnya  sindikat  jaringan narkoba  yang  manjadikan  pelajar  sebagai target, dan beberapa faktor atau permasalahan yang dihadapi oleh pengguna itu sendiri.
Penanggulangan  narkoba  tidak terlepas  dari  upaya  pencegahan  dan pemberantasan.  Merujuk  pada  undang- undang  narkotika  no  35  tahun  2009  pada Bab  X,  Pembinaan  dan  Pengawasan,  pasal 60 ayat 2 tentang mencegah penyalahgunaan  Narkotika,  poin  c  yang menyatakan bahwa dibuatnya UU Narkotika untuk dapat :
“…mencegah  generasi  muda  dan anak usia sekolah dalam penyalahgunaan Narkotika, termasuk dengan memasukkan pendidikan  yang  berkaitan  dengan Narkotika dalam kurikulum sekolah dasar sampai lanjutan atas.
Dari kutipan undang-undang tersebut, secara langsung tertulis bahwa ada hal-hal  yang  harus  dilakukan  untuk mencegah  generasi  muda  dan  anak  usia sekolah  dari  penyalahgunaan  narkoba.  Hal itu adalah adanya pendidikan yang berkaitan  tentang  narkoba  yang  harus diberikan  kepada  siswa  baik  sekolah  dasar maupun  sekolah  lanjutan  atas.  Tidak  dapat dipungkiri  bahwa  permasalahan  narkoba merupakan  masalah  yang  serius.  Hasil penelitian BNN bekerjasama dengan Puslitkes  UI  tahun  2009  yang  diperoleh dari dokumen BNNP KALTENG menunjukkan  bahwa  penyalah  gunaan Narkoba  di  kalangan  pelajar  menghasilkan pelajardengan  nilai  rata-rata  kelas  lebih rendah, tingkat absensi dan tinggal kelaslebih tinggi, aktivitas terganggu
(mudah sedih, malas sekolah, sulit tidur,prestasi  menurun,  cemas  berlebihan), perilaku agresif
(berkelahi, mencuri,merusak barang), bermasalah dengan  polisi  dan  guru.  Dari  hasil  tersebut dapat  diartikan  bahwa  dampak  narkoba sangat  luar  biasa,  khususnya  bagi  pelajar. Pemakaian narkoba dapat memicu tindakan agresif  dan  anarkis  pelajar  yang  tentunya hal  tersebut  dapat  merugikan  diri  sendiri dan orang lain.
Kebijakan P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan
Penyalahgunaan dan Peredaran  Gelap  Narkoba)  telah  dilakukan dan  disosialisasikan  kepada  masyarakat luas  termasuk  pelajar  yang  melibatkan istansi  terkait,  seperti  Dinas  Pendidikan Provinsi,  maupun  sekolah-sekolah.  Namun yang  menjadi  permasalahan  yang  masih terdapat  kasus  penyalahgunaan  narkoba yang  melibatkan  pelajar  baik  pada  pelajar tingkat pendidikan dasar maupun menengah.  Bahkan  dari  data  yang  terdapat di  atas,  menunjukkan  kasus  narkoba  yang melibatkan  pelajar  cenderung  mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Selain itu kasus yang diungkap belum merepresentasikan  jumlah  penyalahgunaan narkoba.Atas  dasar  itulah,  peneliti  ingin meneliti proses dari “Implementasi Kebijakan P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan
dan Peredaran  Gelap  Narkoba)  pada  Kalangan Pelajar di BNNP Kalimantan tengah”.
Berdasarkan  latar  belakang  dan identifikasi  masalah  tersebut,  peneliti membatasi penelitian pada masalah Implementasi kebijakan P4GN pada
kalangan pelajar di BNNP Daerah Kalimantan Tengah di Kota palangka Raya.
Berdasarkan  latarbelakang  diatas maka  dapat  dirumuskan  masalah  sebagai berikut:
1. Bagaiman  aimplementasi  kebijakan P4GN  pada  kalangan  pelajar  di  BNNP Kalimantan Tengah ?
2. Bagaimana  hasil  dari  implementasi kebijakan P4GN pada kalangan pelajar di BNNP Kalimantan Tengah?
3. Apa faktor pendukung dalam mengimplementasi kebijakan P4GN?
4. Apa faktor penghambat dalam mengimplementasi kebijakan P4GN?

## Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian  deskriptif  kualitatif  yang  dapat diartikan  sebagai  prosedur  penulisan  yang menghasilkan data data deskriptif kata-kata tertulis atau lisan dari perilaku orang-orang yang  diamati.  Penelitian  menggunakan deskriptif  kualitatif  dikarenakan  peneliti ingin  mengetahui  gambaran  ilmiah  dalam implementasi kebijakan P4GN pada kalangan  pelajar  di  BNNP  Kalimantan tengah. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan  pada  filsafat  postpositivisme, digunakan  untuk  meneliti  pada  kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisa data bersifat induktif/kualitatif,  dan  hasil  penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2009: 33)

## Hasil dan Pembahasan
A. Implementasi  Kebijakan  Pencegahan dan  Pemberantasan  Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba
(P4GN)  Pada  Kalangan  Pelajar  di BNNP Kalimantan tengah
Pencegahan  dan  pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) merupakan kebijakan yang dicanangkan  pemerintah  untuk  menangani permasalahan  narkoba  di  Indonesia.  Untuk menangani permasalahan narkoba di
Indonesia, pemerintah
kemudian membentuk  Badan  Narkotika  Nasional (BNN)  dan  memiliki  perwakilan  di  setiap provinsi  di  Indonesia  termasuk  Daerah Istimewa  Yogyakarta.  Kemudian  BNN  lah yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan  kebijakan  P4GN.  Kebijakan P4GN memiliki lima pilardi dalamnya yang terdiri  dari  pencegahan,  pemberdayaan masyarakat,  pemberantasan,  rehabilitasi dan  penguatan  hukum.  Pilar-pilar  tersebut merupakan fokus untuk mengatasi permasalahan  narkoba  di  berbagai  sasaran. Sasaran  dari  kebijakan  P4GN  adalah masyarakat  sehat,  pecandu  dan  sindikat penjual  narkoba.  Pada  masyarakat  sehat pilar yang menyasarnya adalah pencegahan dan  pemberdayaan  masyarakat,  kemudian bagi  pecandu  adalah  rehabilitasi,  dan  bagi sindikat  adalah  pemberantasan.  BNNP Kalimantan  Tengah  melaksanakan  empat pilar  kecuali  penguatan  hukum,hal tersebut dikarenakan
penguatan hukum
dilaksanakan oleh BNN pusat. Pencegahan  dan  pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba  (P4GN)  dilakukan  oleh  BNNP Kalimantan  Tengah  dimulai  pada  tahun 2011 bersamaan dengan dilantiknya Kepala BNNP  Kalimantan  Tengah  dan  30  Kepala BNNP  termasuk  Ka  BNNP  Kalimantan tengah.  Berdasarkan  Keputusan  Kepala
Badan Narkotika Nasional
Nomor: Kep/51/IV/2011/BNN  tanggal  19  April 2011  tentang  Pengangk  dalam  Jabatan  di Lingkungan  Badan  Narkotika  Nasional. Dengan adanya pengangkatan kepala BNNP  Kalimatan  Tengah,  maka  BNNP Kalimantan tengah melaksanakan tugas dan
fungsi  BNN  di  lingkungan  provinsi khususnya Kalimantan Tengah.
Kebijakan P4GN mempunyai pilar Pencegahan dan pemberdayaan masyarakat. Pencegahan  dan  pemberdayaan  masyarakat menyasar  ke  semua  segmen  masyarakat termasuk ke pelajar.
Seperti dikatakan oleh Ibu ST :
“P4GN  itu  menyasar  orang  sehat, pecandu, dan sindikat penjual narkoba.  P2M  itu  lebih  ke  orang sehat,  sasaran  dan  programnya  juga di segmen, untuk pelajar, masyarakat, pegawai/pns”.
Dikatakan juga oleh Bapak BW :
“P4GN  kan  ada  lima  pilar,  namun yang  menyasar  secara  khusus  ke pelajar  dan  mempunyai  wewenang adalah pencegahan dan
pemberdayaan masyarakat”.
Pencegahan  dan  pemberdayaan masyarkat  bisa  dikatakan sebagai  garda depan  dalam  mencegah  masyarakat  untuk tidak menyalahgunaan narkoba. Pencegahan  dan  pemberdayaan  masyarakat membekali dan menyebar luaskan informasi  maupun  pengetahuan  tentang narkoba,  dampak  dari  menyalahgunakan narkoba,  dan  cara menghindari  nya. Apabila  masyarakat  sudah  mempunyai bekal  untuk diri  sendiri,  maka  tidak  akan menjadi  penyalahguna  narkoba.  Selain  itu masyarakat  yang  telah  mempunyai  bekal juga akan diberdayakan agar dapat membekali  orang  lain  dan  mengajak  orang lain  untuk  tidak  menjadi  penyalahguna narkoba.
Suatu  kebijakan  dalam  hal  ini adalah kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran  gelap  narkoba  (P4GN)  perlu implementasi  untuk  mencapai  tujuan  dari adanya  kebijakan  P4GN  tersebut.  Dalam implementasi  suatu  kebijakan  terdapat  tiga tahapan  dalam  mengoperasikan  kebijakan
atau  program,  yaitu;  (1)  Interpretasi,  (2) Pengorganisasian,  dan  (3)  Aplikasi.  Selain itu terdapat komponen yang dapat
mempengaruhi  implementasi  yaitu  :  (1) Standar  dan  Sasaran  Kebijakan,  (2) Sumberdaya, (3) Hubungan antar
Organisasi, (4) Karakteristik
Agen Pelaksana, (5) Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik, (6) Disposisi Implementator.

## B. Hasil  Implementasi  P4GN  di  Badan Narkotika  Nasional  Provinsi  (BNNP) Kalimantan Tengah
Program  yang  telah  dilaksanakan tentunya  tidak  bisa  lepas  dari  respon  dari pihak  yang  menjadi  sasaran  program. Progam  yang  menyasar  ke  pelajar,  rutin diadakan  oleh  BNNP  .  Respon  yang diberikan  dari  pihak  yang  menjadi  sasaran yaitu pihak sekolah maupun Dikpora adalah baik.  Respon  tersebut  ditunjukkan  dengan setelah mendapat sosialisasi P4GN  sekolah akan membuat program di sekolahnya yang mengarah ke P4GN.
Seperti dikatakan oleh Ibu EL :
“Kalau  langsung  ke  guru,  baik  sih biasanya mereka langsung bikin program.  Disdikpora  juga  bagus,  kita sidak ke sekolah2 juga ngajak disdikpora.  Sekolah-sekolah  juga  baik, mereka mau dateng kalau ada undangan dari kita walaupun tempatnya jauh.”
Dikatakan juga oleh Ibu ST :
“Bahkan  sekarang  instansi  pemerintah tahun  2017  sudah  punya  anggaran  utk P4GN  di  instansi  nya.  Dikpora  jg  ada sosialisasi utk anak SMA dan mahasiswa.”
Bapak HR juga mengatakan : “Respon  baik,  mereka  (instansi)  juga punya anggaran. Soalnya mereka dituntut  dengan  adanya  perda  13  tahun
2010 untk melakukan P4GN di lembaganya.”
Untuk  menguatkan  jawaban  dari narasumber  BNNP  terkait  respon  dari beberapa pihak yang terkait/implementator, peneliti  melakukan  wawancara  dengan pihak Dikpora.
Dikatakan juga oleh Bapak ED yang mengatakan  program  yang  ada  di  Dikpora Kalimantan Tengah berupa TOT :
“Kalau untuk program/kegiatan di Disdikpora  ada  di  BPO  itu  namanya  TOT (training of trainer) kita ngundang perwakilan  510  orang  dari  masing-masing kota/kabupaten. Kita kasih pelatihan, peahaman  selama  beberapa  hari  sampai mereka bener- bener dong/paham ttg apa itu narkoba,  bahayanya  dsb,  pokoknya  sampai mereka  paham.  Kemudian feedback nya mereka  ngajak  10  orang  lagi  mereka presentasi didepan teman-temannya.”
1. Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan Pencegahan Faktor pendukung dalam implementasi  kebijakan  P4GN  ada  faktor dari  dalam (internal) BNNP  maupun  dari luar (eksternal) BNNP.  Faktor  dari  dalam berupa  hubungan  antar  karyawan/staf dengan  kepala  bidang  atau  seksi  yang terjalin  dengan  baik.  Selain  itu  setiap  akan ada kegiatan, ada dukungan koordinasi atau rapat persiapan. Sedangkan faktor dari luar, adalah adanya peraturan daerah no 13 tahun 2010  yang  mewajibkan  membentuk  satgas anti  narkoba  di  instansi  di  wilayah. Kemudian  lembaga  maupun  institusi  di lingkungan  pemerintah  daerah  mendukung penuh  kebijakan  P4GN  dengan  memulai membuat satgas anti narkoba di instansinya maupun membuat dan melaksanakan program yang mengarah pada upaya P4GN di  lingkungan  instansinya  seperti  sekolah- sekolah.
2. Faktor Penghambat Implementasi
Kebijakan Pencegahan Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)
merupakan kebijakan dari pemerintah yang bertujuan untuk menekan angka penyalahgunaan  narkoba  di  masyarakat. Yang  menjadi  sasaran  kebijakan  ini  adalah lingkungan pendidikan, lingkungan pemerintah, lingkungan pekerja/swasta, dan lingkungan masyarakat. Dalam
mengimplementasi  kebijakan  dan  program selain  ada  faktor  pendukung,  pasti  ada faktor  penghambat  juga,  baik  dari  dalam (internal) BNNP maupun dari luar (eksternal) BNNP seperti pemerintah maupun masyarakat.

## 3. Implementasi Kebijakan P4GN Pada Kalangan Pelajar di Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kalimantan Tengah
Dalam  membahas  program  BNNP dalam  rangka  implementasi  kebijakan P4GN  peneliti  menggunakan  teori  Charles O.  Jones  yang  mengemukakan  bahwa  ada tiga  pilar  pada  aktifitas  implementasi  yang meliputi tahap Interpretasi,
tahap Pengorganisasian,  dan  dan  tahap  Aplikasi. Sedangkan komponen yang dapat mempengaruhi proses implementasi menurut  Van  Metter  dan  Van  Horn  ada  6 komponen.  Yang  meliputi  Standar  dan Sasaran,  sumberdaya,  hubungan  antar organisasi,  karakterisitik  agen  pelakasana, kondisi sosial politik  ekonomi, dan disposisi implementator.
4. Hasil Implementasi Kebijakan P4GN
di BNNP KALTENG
Implementasi suatu kebijakan maupun  program  tidak  akan  terlepas  dari hasil.  Hasil  dapat  menggambarkan  apakah kebijakan  dan  program  sudah  terlaksana
sesuai  dengan  tujuan  dan  harapan.  Hasil dapat dilihat secara langsung maupun tidak langsung,  dan  hasil  dapat  berdampak  pada jangka  pendek  maupun  jangka  panjang. Program dalam rangka implementasi kebijakan  P4GN  pada  kalangan  pelajar  di Kalimantan  Tengah  dapat  dilihat  dari setelah dilaksanakan program. Yaitu program  diseminasi  informasi,  advokasi, pembentukan kader/satgas anti narkoba dan pemberdayaan  kader/satgas  anti  narkoba memiliki  kaitan  antara  satu  dengan  yang lain.
Program diseminasi informasi melalui  sosialisasi  dan  FGD  dengan  para pelajar  menghasilkan  yaitu  para  pelajar memiliki  pengetahuan  dan  pemahaman terhadap narkoba termasuk bahaya dan tips menghindarinya. Selain itu dari program di seminasi  informasi  melalui  FGD  para pelajar tergerak untuk membentuk kader/satgas  anti  narkoba  di  sekolahnya baik  secara  mandiri  maupun  dukungan BNNP. Pada tahun 2017 BNNP Kalimantan Tengah
melaksanakan diseminasi  informasi  sebanyak  tujuh  kali. Pada  setiap  kegiatan,  BNNP  mengundang 15  sekolah  dengan  perwakilan  dua  siswa setiap  sekolah.  Apabila  diasumsikan  maka pada  tahun  2017,  sebanyak  210  siswa mendapatkan  diseminasi  informasi  dari BNNP.  Apabila  program  tersebut  rutin dilaksanakan tiap tahun maka akan semakin bertambah banyak pelajar yang mendapatkan sosialisasi. Dengan
perhitungan  jangka  lima  tahun,  ada  1050 pelajar yang mendapatkan sosialisasi.
Kemudian  pada  program  advokasi bertujuan  untuk  mendorong  sekolah  untuk membuat program di sekolah dalam rangka P4GN.  Sekolah  yang  diundang  sepakat untuk  turut  serta  menciptakan  suasana belajar  di  sekolah  yang  nyaman  dan  bebas dari narkoba contohnya melalui yel-yel atau tagline  yang mengajak  para  warga  sekolah
untuk menjauhi narkoba. metode FGD yang dilakukan dalam program advokasi menghasilkan  rancangan  program  yang mengarah  pada  upaya  P4GN  di  sekolah yang  berasal  dari  pemikiran  guru  atau kepala sekolah.
Pada program pembentukan kader/satgas  anti  narkoba  menghasilkan terbentuknya kader-kader atau satuan tugas (satgas)  anti  narkoba  di  sekolah-sekolah baik  secara  mandiri  maupun  dukungan BNNP.
5. Evaluasi
Kebijakan yang telah diaplikasikan perlu  adanya  evaluasi  untuk  mengukur sejauhmana  kebijakan  dilaksanakan.  Selain itu  evaluasi  juga  penting  dilakukan  untuk mengetahui  adalah  kekurangan  dalam pelaksanaan  dan  apa  tindak  lanjut  yang diperlukan  untuk  memperbaikinya.  Pada pembahasan  ini  peneliti  akan  membahas evaluasi  yang  dilakukan  oleh  BNNP Kalimantan  Tengah  pada  setiap  program yang dilaksanakan.
1. Diseminasi Informasi Evaluasi pada program diseminasi  informasi  dilakukan  BNNP dengan  mengadakan  rapat  evaluasi untuk  mengetahui  adakah  kendala selama  kegiatan  dan  apa  tindak  lanjut dari kegiatan. Selain itu untuk
mengetahui pemahaman peserta diseminasi BNNP membagikan quisioner  untuk  mengetahui  bagaimana respon  peserta  terhadap  kegiatan  yang dilakukan.
2. Advokasi Evaluasi pada program advokasi  dilakukan  BNNP  dengan mengadakan rapat evaluasi untuk mengetahui  adakah  kendala  selama kegiatan  dan  apa  tindak  lanjut  dari kegiatan. Selain itu BNNP mencari tahu permasalahan  yang  dihadapi  sekolah
dengan membagikan blangko permasalahan. 3. Faktor Pendukung Implementasi Faktor pendukung dalam implementasi  kebijakan  P4GN  ada faktor  dari  dalam (internal) BNNP maupun  dari  luar (eksternal) BNNP. Faktor  dari  dalam  berupa  hubungan antar  karyawan/staf  dengan  kepala bidang  atau  seksi  yang  terjalin  dengan baik.  Selain  itu  setiap  akan  ada kegiatan, ada dukungan koordinasi atau rapat  persiapan.  Sedangkan  faktor  dari luar, adalah adanya peraturan daerah no 13  tahun  2010  yang  mewajibkan membentuk  satgas  anti  narkoba  di instansi di wilayah Kalimantan Tengah. Kemudian  lembaga  maupun  institusi  di lingkungan pemerintah daerah mendukung  penuh  kebijakan  P4GN dengan  memulai  membuat  satgas  anti narkoba di instansinya maupun membuat  dan  melaksanakan  program yang  mengarah  pada  upaya  P4GN  di lingkungan  instansinya  seperti  sekolah- sekolah.
4. Faktor Penghambat Implementasi
Faktor penghambat implementasi  kebijakan  yang  paling utama  adalah  keterbatasan  SDM  dari BNNP sendiri, dimana mobilitas kegiatan  staf  sangat  tinggi.  Kemudian selain  itu  dari  segi  keterbatasan anggaran  yang top  down artinya dianggarkan  langsung  dari  pemerintah pusat, sehingga daerah hanya melaksanakan  saja.  Dari  segi  eksternal peserta  yang  dilibatkan  dalam  kegiatan sebagian  besar  malah  yang  sudah pernah atau sering mendapatkan sosialisasi.

## Kesimpulan
1. Interpretasi
Pada interpretasi, BNNP
Kalimantan  Tengah  sebagai  perwakilan BNN  di  daerah,  tidak  membuat  kebijakan dan  program  sesuai  dengan  kondisi  di daerah.  Namun  BNNP  Kalimantan  Tengah memiliki  kewenangan  untuk  menentukan sasaran prioritas program melalui pelaksanaan  Bimbingan  teknis  dengan mengundang  lembaga-lembaga  pemerintah di  Povinsi  Kalimantan  Tengah.  Kebijakan P4GN  menyasar  pada  masyarakat  sehat, penyalahguna  dan  bandar.  Pada  kalangan pelajar,  kebijakan  P4GN  diprioritaskan pada upaya pencegahan.
2. Hasil Implementasi Kebijakan P4GN
Pada Kalangan Pelajar
a. Semakin banyak
pelajar yang
mendapatkan sosialisasi melalui diseminasi  informasi  P4GN.  Yaitu apabila  setiap  tahun  mengundang  210 siswa, maka apabila dilakukan rutin tiap tahun akan bertambah 1050 siswa yang mendapatkan sosialisasi.
b. Sekolah  mempunyai  wadah  untuk bertukar pendapat dan berdiskusi dengan  BNNP  Kalimantan  Tengah dalam merancang atu membuat kebijakan  dan  program  yang  mengarah pada  kebijakan  P4GN  di  sekolahnya. Sekolah menyepakati untuk
menciptakan  lingkungan  sekolah  bebas narkoba  dan  membuat  pembelajaran  di sekolah  yang  mengarah  pada  ajakan untuk menjauhi narkoba.
c. Terbentuknya  kader-kader  anti  narkoba pada  kalangan  pelajar  yang  secara mandiri  atau  dengan  pendampingan BNN.  Mandiri  artinya  sekolah  bebas berinovasi  membuat  program-program yang  mengarah  pada  P4GN  tanpa melibatkan BNN.
d. Beberapa  sekolah  perwakilan  dari Kota/Kabupaten  di  Kalimantan  Tengah mendapatkan  dana  dari  BNN  untuk mendukung  pelaksanaan  program  di
sekolah. Dana yang digunakan merupakan bentuk subsidi, dan prosedural. Sekolah yang telah dinyatakan  menang  dan  berhak  atas dana  tersebut,  diwajibkan  membuat proposal dan laporan pertanggungjawaban program dan kegiatan  yang  telah  dilombakan  pada lomba  pemberdayaan  sekolah  bebas narkoba.

## 3. Evaluasi yang Dilakukan BNNP Kalimantan Tengah
Evaluasi yang dilakukan oleh BNNP Kalimantan Tengah meliputi  evaluasi  di  dalam  BNNP  dan diluar  BNNP.  Khusus  untuk  program pemberdayaan  kader  anti  narkoba evaluasi  dilakukan  dengan  tim  penilai dan  supervisor  dari  tim  lomba  sekolah bebas  narkoba.  Evaluasi dilakukan sekaligus  monitoring  terhadap  sekolah- sekolah  yang  didanai  pelaksanaan programnya oleh BNN .
4. Faktor Pendukung Implemantasi Kebijakan dan penghambat

## Implementasi Kebijakan
Faktor  pendukung  implementasi kebijakan  P4GN  di  BNNP  Kalimantan Tengah  meliputi  faktor  dari  dalam (internal) BNNP  Kalimantan  Tengah dan  faktor  dari  luar  ( Eksternal )BNNP Kalimantan  Tengah.  Faktor  dari  dalam adaya  komitmen  dari  karyawan  BNNP Kaliman  Tengah  untuk  menjalankan P4GN.  Sedangkan  faktor  dari  luar adanya  dukungan  dari  pemerintah daerah dan kerjasama dengan pihak luar BNNP. Faktor penghambat implementasi kebijakan P4GN di BNNP  Kalimantan  tengah  meliputi faktor  dari  dalam (internal) BNNP Kalimantan Tengah dan faktor dari luar ( Eksternal )BNNP Kaliamntan tengah.

## Referensi
Abdul Wahab. (1997). Analisis Kebikjasanaan  dari  Formulasi  ke Implementasi Kebikjasanaan Negara . Jakarta: Bumi Putra.
Arif Rohman .  (2009). Politik  Ideologi Pendidikan . Yogyakarta: Laksbang Mediatana.
Badan  Narkotika  Nasional  Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
(2014). Profil BNNP  DIY Diakses melalui bnnp-diy.com. Pada tanggal  31  Desember 2017.  Jam 11.15 WIB.
Djam’an  Satori  dan    Aan  Komariah. (2011). Metodologi    Penelitian
Kualitatif .
Bandung:  Alfabeta CV.
H.A.R    Tilaar    &    Riant    Nugroho.(2008).
Kebijakan  Pendidikan .  Yogyakarta:
Pustaka Pelajar. Joko Widodo. (2008). Analisis Kebijakan Publik . Malang: Banymedia Publishing. Jurnal Data Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan
dan  Peredaran  Gelap  Narkoba (P4GN)Tahun  2013  Edisi  Tahun 2014. Tim    Badan    Narkotika    Nasional. Kebijakan dan Strategi
Nasional  di  bidang
P4GN . (2012). Diakses dari
http://bnn.go.id/portal/_uploads/po st/2012/01/26/20120126130403-
10111.pdf.  Pada  hari  Kamis  tanggal  31 Desember 2017. Jam 13.40 WIB. Lexy J.  Moeleong.  (2005). Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung: PT
Remaja Rosda Karya.
Mathew  B.Miles  dan  A.  Michael Huberman.  (1992). Analisis  Data Kualitatif. Jakarta. UI Press. M  Sirozi.(2013). Peran  Sekolah  dalm mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar,(FGD)  Badan  Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 30 Mei 2013, Palembang: diakses dari http://www.radenfatah.ac.id/downl ot_jurnal.php?file=FENOMENA% 20N ARKOBA%20DI%20KALANGA N%20PELAJARPDF.pdf.
Pada hari  Kamis  tanggal  31  Desember 2017. Jam 11.00 WIB. Perda  DIY  Nomor  13  Tahun  2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan  Peredaran  Gelap Narkoba/ Napza.
Peraturan  Presiden  No  23  Tahun  2010 tentang Badan Narkotika Nasional. (2010).
Diaksesdarihttp://www.bnn.go.id/po rtal/_uploads/perundangan/2010/04/12 /perpres_no_23_thn_2010.pdf.  Pada hari Kamis 31 Desember 2017. Jam   13.15 WIB.
Peraturan Presiden No 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan P4GN. (2010). Diaksesdarihttp://www.bnn.go.id/portal/_u ploads/perundangan/2010/04/12
/perpres_no_23_thn_2010.pdf. pada tanggal 31 Desember 2017. Jam 13.10 WIB. Tim  Badan Narkotika Nasional. Ringkasan EksekutifSurvei Nasional Perkembangan Penyalahgunaan  dan  Peredaran Gelap Narkoba Pada KelompokPelajar  dan  Mahasiswa di  16  Provinsi  di  Indonesia  Tahun 2011.
Diaksesdarihttp://bnn.go.id/portal/
_uploads/post/2012/05/29/2012052
9145  032-10261.pdf.  Pada  tanggal 28  September  2017.  Jam  13.15 WIB. Riant  Nugroho.  (2011).  Public  Policy
(Dinamika  Kebijakan,  Analisis Kebijakan,
Manajemen Pendidikan).  Jakarta:  PT  Elex Media Komputindo. Subarsono.  (  2008) .    Analisis  Kebijakan
Publik .Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Sudiyono.(2007). Dari  Formulasi Ke Implementasi  Kebijakan Pendidikan .  Yogyakarta:  Tidak Diterbitkan. Sugiyono. (2013). MetodePenelitian Kuantitatif dan Kualitaitf, dan R&D . Bandung: CV Alfabeta.
Undang-undang Narkotika  No  35  Tahun 2009.  (2009).  Diakses  melalui http://www.bnn.go.id/portal/_uploa ds/perundangan/2009/10/27/uu- nomor-35-tahun-2009-tentang- narkotika-ok.pdf.  Pada  tanggal  16 Oktober 2017. Jam 10.40 WIB. Undang-undang
Sistem Pendidikan Nasional  No  20  Tahun  2003. (2012). diakses melalui http://www.unpad.ac.id/wp-
content/uploads/2012/10/UU20- 2003-Sisdiknas.pdf. Pada 19 Maret 20117. Jam 09.55 WIB. William N.Dunn. (1999). Analisis
Kebijakan  Publik .  Yogyakarta:
Gadjah Mada University Pers. Sukandar,dkk. (2013). Implementasi Instruksi Presiden Ri No. 12 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan  Dan  Peredaran Gelap  Narkoba  (P4gn)  (Studi Kasus  Pada  Sekolah  Menengah Atas Negeri 6
Kecamatan
Pontianak  Timur  Kota  Pontianak).
Tesis Universitas Tanjungpura
Pontianak. Diakses