@ Asosiasi Peneliti Biodiversitas Papuasia - Fakultas Kehutanan UNIPA
Jurnal Kehutanan Papuasia 7 (2) : 171 - 185 (2021)
Aronggear,  dkk

## TREN PRODUKSI KAYU BULAT IUPHHK DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENERIMAAN PNBP SEKTOR KEHUTANAN DI PROVINSI PAPUA
(Trend of Rounded Wood Production from IUPHHK and its Contributions towards PNBP Receipt of Forestry Sector in Papua Province)
AGUSTINUS B. ARONGGEAR 1 , WAHYUDI 2 , ANTONY UNGIRWALU 2 
1 Dinas Kehutanan Provinsi Papua, Jl. Tanjung Ria Base G Jayapura Papua 99771
2 Jurusan Kehutanan, Fakultas Kehutanan Universitas Papua Manokwari, Papua Barat, 98314. Tlp/Fax: +62986211065.
 Penulis Korespondensi: Email: a.ungirwalu@unipa.ac.id Diterima: 17 Juni 2021 | Disetujui:24 Juli 2021
Abstrak. Hutan  alam  telah  menjadi  primadona  bagi  pendapatan  negara  sejak  masa  orde  baru  dan menjadi  urutan  terbesar  kedua  setelah  sektor  migas.  Sistem  pengelolaan timber  management (TM) melibatkan sektor swasta melalui kehadiran HPH (Hak Penguasaan Hutan) atau yang dikenal saat ini dengan  Ijin  Usaha  Pengelolaan  Hasil  Hutan  Kayu  (IUPHHK).  Dalam  perkembangannya  kehadiran HPH/IUPHHK  terus  mengalami  perubahan  di  provinsi  Papua  sesuai  dengan  kebijakan  pengelolaan hutan  di  Indonesia.  Merosotnya  produksi  kayu  bulat  hutan  alam  mengacam  penurunan  PNBP (Penerimaan Negara Bukan Paak) sektor kehutanan terutama melalui realisasi pembayaran tarif PSDH dan DR. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tren produksi kayu bulat IUPHHK aktif dan  kontribusinya  terhadap  pendapatan  PNBP  sektor  kehutanan  di  Provinsi  Papua.  Metode  yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode deskriptif melalui teknik wawancara semi struktural dan diskusi terkait faktor-faktor yang mempengaruhi jalannya produksi kayu bulat dan evaluasi penerimaan iuran PSDH, DR, dan IIUPH pada pemegang izin IUPHHK. Hasil penelitian menunjukan bahwa tren produksi kayu bulat (m 3 ) periode 2014 – 2019 bervariasi dimana nilai produksi tertinggi terlihat pada tahun  2015  dengan  total  realisasi  produksi  sebesar  1,163,665  m 3 .  Sementara  penerimaan  PNBP  dari periode  2014-2019  terlihat  cukup  tinggi  pada  tahun  2015.  Perusahaan  dengan  kontribusi  PNBP tertinggi terdapat pada PT. Jati Dharma PI. Hasil analisis tren regresi sederhana antara penerimaan dan produksi  kayu  bulat  masih  telihat  cukup  positif  dengan  rataan  pertumbuhan  sebesar  15  persen. Diharapkan  dari  kajian  ini  memberikan  informasi  aktual  terkait  dampak  perubahan  regulasi  tarif  DR dan PSDH yang berpengaruh terhadap pendapatan sektor kehutanan di Papua.
Kata kunci: Tren produksi, kayu bulat, PNBP, IUPHHK, Papua
Abstract. Natural forest has been excellence for generating country incomes since several decades ago and become the second biggest income sector in Indonesia after oil and gas. Management system of timber  management  has  involved  non-government  through  the  presence  of  forest  concessions  or commonly known as IUPHHK. Over period of time, the presence of the IUPHHK is changing overtime in  Papua  Province  in  line  with  forest  policy  management  in  Indonesia.  Decline  of  rounded  wood production from natural forest threatens PNBP receipt from forestry sector in particular through the
@ Asosiasi Peneliti Biodiversitas Papuasia - Fakultas Kehutanan UNIPA
Jurnal Kehutanan Papuasia 7 (2) : 171 - 185 (2021)
Aronggear,  dkk
payment realization rate of reforestation fund and provision of forest resource fund. This study aimed at understanding the production trend of rounded wood production in IUPHHKs and its contribution towards  PNBP  receipt  of  forestry  sector  in  Papua  Province.  Method  applied  in  the  study  was descriptive by way of semi-structural interview and discussion in conjunction with factor that affecting the  continuity  of  rounded  wood  production  and  the  evaluation  of  PSDH,  DR,  and  IIUPH  dues subjected to IUPHHK holders. The results pointed out trend of rounded wood production (m 3 ) for the period of 2014-2019 was fluctuated in which the highest has been noted in 2015 with a total of rounded wood production 1.163.665 m 3 . moreover, PNBP receipt from 2014-2019 has been indicated high in 2015. Concessions with the highest PNBP contribution was PT. Jati Dharma PI. The simple analysis result of production trend between receipt and rounded wood production was quite positive with the average growth of 15 percent. It has been expected from the study to provide the actual information regarding the impact of regulation changes on DR and PSDH dues rate that affecting the income of forestry sector in Papua.
Key words: Tend of production, rounded wood, PNBP, IUPHHK, Papua

## PENDAHULUAN
Sebagai  negara  dengan  populasi  penduduk yang relatif cukup besar dan terletak di kawasan hutan  tropis  dunia,  Indonesia  menjadi  penting dalam  kaitannya  dengan  pemanfaatan  sumber daya hutan tropis dan ekosistemnya (Byron and Arnold,  1997).  Pengelolaan  dan  pemanfaan hutan  secara  komersial  telah  dilakukan  sejak tahun  1960-an  melalui  kebijakan  regulasi pemberian  izin  penanaman  modal  asing  yang tercantum  dalam  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  1967  dan  Penanaman  Modal  Dalam Negeri  melalui  Undang-Undang  Nomor  6 Tahun 1968 (Syafrani dkk., 2017).
Selama  tiga  dekade  di  periode  1970-1990 masa  Orde  Baru,  terdapat  652  HPH  yang mengakses hutan alam seluas 69 juta ha (48%) dari luas hutan Indonesia saat itu mencapai total luas  134  juta  ha.  Konsesi  tersebut  mampu memproduksi  20-30  juta  m 3 kayu  pertahunnya. Suatu hasil yang begitu besar dan berkontribusi terhadap sektor pendapatan tunai negara saat itu, dimana  sektor  kehutanan  menempati  urutan kedua  setelah  minyak  dan  gas  dengan menghasilkan  sekitar  US$  3,5  miliar  per tahunya (Barr et al., 2006) sekaligus menjadi
tulang  punggung  negara  pada  saat  itu  (Singer, 2008).
Hingga  kini  masih  terlihat  jelas  berbagai bentuk  pengelolaan  sumber  daya  hutan  melalui pemberian  ijin  konsesi  hutan  di  beberapa kawasan  potensial  di  Indonesia.  Sumber  utama seperti  kayu  masih  menjadi  target  pengelolaan hutan di Indonesia, disamping beberapa produk bukan  kayu  (HHBK)  kian  terus  dikembangkan sebagai  komoditas  potensial  dengan  nilai ekonomi  yang  tinggi  (Prasetyo  dkk.,  2017). Secara  umum,  kegiatan  pengelolaan  hutan  dan kayu  secara  komersial  masih  terus  akan berlanjut  hingga  sekarang  walaupun  terjadi fluktuasi  dan  dinamika  dengan  adanya penurunan  pendapatan  dari  sektor  kehutanan yang  terlihat  melalui  penurunan  nilai  produk domestik  bruto  (PDB)  kehutanan  yang  hanya mencapai 1,2% selama kurun waktu satu dekade terakhir (Syafrani dkk., 2017).
Namun  keberlanjutan  pemanfaatan  sumber daya  hutan  akan  terus  dilakukan  mengingat sangat  strategis  dalam  pengembangan  ekonomi nasioanal Indonesia. Telah terlihat bahwa sektor kehutanan  juga  menjadi  penyumbang  devisa nasional  disamping  sektor  pertambangan  dan ikut memberikan kontribusi terhadap pengembangan  wilayah  dan  penyerapan  tenaga
@ Asosiasi Peneliti Biodiversitas Papuasia - Fakultas Kehutanan UNIPA
Jurnal Kehutanan Papuasia 7 (2) : 171 - 185 (2021)
Aronggear,  dkk
kerja  secara  nasional  (Erwinsyah,  2017). Selanjutnya tercatat kontribusi sektor kehutanan sebesar  US$  7,3  miliar  selama  periode  1980  – 2002  yang  diperoleh  dari  dua  sumber  yaitu berupa  pungutuan  iuran  hasil  hutan  dan  dana reboisasi  (Ulya  dan  Yunardy,  2006).  Dengan prospek  nilai  ekonomi  yang  diberikan  terhadap kontribusi  regional  dan  nasional,  maka pengelolaan  hutan  secara  komersial  akan  terus diusahakan  namun  dengan  pengelolaan  yang lebih  efisien  dan  efektik  mengingat  dampak kerusakannya yang semakin besar.
Provinsi  Papua  secara  langsung  berperan aktif  dalam  pengelolaan  dan  pemanfaatan sumber daya hutan melalui izin kegiatan konsesi yang  diberikan.  Sebagai  salah  satu  kawasan dengan  sumber  daya  hutan  yang  masih  luas (31,2 juta Ha) dan potensial di Indonesia, Papua turut  berkontribusi  dalam  sektor  kehutanan dengan  hadirnya  izin  pemanfataan  hutan  dan kayu melalui kebijakan pemerintah yang hingga di  tahun  2018,  tercatat  sebanyak  27  pemberian izin  usaha  pemanfaatan  hasil  hutan  kayu (IUPHHK)  sedangkan  yang  masih  aktif  sampai tahun  2018  sebanyak  12  IUPHHK.  Kehadiran izin  konsesi  ini  tentunya  akan  berdampak terhadap  peningkatan  nilai  ekonomi  nasional dan  secara  khusus  ikut  berkontribusi  dalam peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  pada tataran  wilayah  provinsi  dan  kabupaten  di seluruh  Papua  (Tokede  dkk.,  2005;  Kuswandi dkk. 2015).
Sejauh ini pengelolaan hutan lestari di Papua tampak begitu kontras ketika fokus pengelolaan hutan  di  Papua  masih  lebih  diarahkan  pada liberalisasi  industri  dengan  paradigma timber management dimana  kayu  sebagai  produk primernya. Provinsi Papua dengan luasan hutan yang  besar  dan  potensial  sebagai  penghasil sumber  daya  kayu  telah  menjadi  ladang investasi  sektor  kehutanan  dengan  hadirnya puluhan izin konsesi. Sebanyak kurang lebih 27 izin telah diberikan dalam bentuk HPH/IUPHHK  dengan  total  luasan  mencapai
4,3 juta Ha yang tersebar pada 17 kabupaten di Provinsi Papua.
Evaluasi dan monitoring terhadap pendapatan  dari  iuran  PSDH,  DR  dan  IIUPH menjadi  sangat  penting  guna  mengontrol kontribusi  sektor  kehutanan  kepada  daerah sesuai  aturan  yang  berlaku  khususnya  dalam melihat  pelaksanaan  sistem  Pengelolaan  Hutan Produksi  Lestari.  Pengelolaan  Hutan  Produksi Lestari  ( Sustainable  Forest  Management /SFM) merupakan  cara  mengelola  hutan  untuk produksi kayu tanpa mengurangi kualitas primer dan  produktivitas  masa  depan  dan  dipandang sebagai  bagian  penting  dari  keberlangsungan suplai  kayu,  perlindungan  keanekaragaman hayati  dan  peningkatan  pendapatan  di  hutan tropis.
Merosotnya  produksi  kayu  bulat  hutan  alam mengacam  penurunan  PNBP  sektor  kehutanan. Untuk  mengantisipasi  penurunan  PNBP, pemerintah  kemudian  berusaha  menaikkan besarnya  tarif  PSDH  dan  DR.  Berangkat  dari kondisi  ini,  maka  dirasa  perlu  untuk  mengkaji secara  detail  terkait  produksi  kayu  bulat  dan kompensasi dana PSDH, DR, dan IIUPH secara berkala kepada setiap pemegang izin
HPH/IUPHHK yang berstatusnya aktif beroperasi  di  Provinsi  Papua.  Tujuan  dari penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  tren produksi  kayu  bulat  IUPHHK  aktif  dan kontribusinya  terhadap  pendapatan  PNBP (Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak)  sektor kehutanan di Provinsi Papua.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  akan  dilakukan  pada  Dinas Kehutanan  Provinsi  Papua.  Obyek  hutan  yang dikaji  adalah  hutan  negara  pada  hutan  alam produksi  yang  dikelola  berdasarkan  ijin UPHHK  di  Provinsi  Papua  (Gambar  1). Penelitian  berlangsung  selama  ±  2  bulan terhitung mulai dari bulan akhir Februari hingga April tahun 2021.
@ Asosiasi Peneliti Biodiversitas Papuasia - Fakultas Kehutanan UNIPA
Jurnal Kehutanan Papuasia 7 (2) : 171 - 185 (2021)
Aronggear,  dkk
Gambar 1. Lokasi Obyek Penelitian

## Alat dan Alat
Dalam  rencana  penelitian  ini  bahan  yang akan  digunakan  antara  lain tally  sheet data evaluasi  produksi  dan  iuran  serta  kuisioner berupa daftar pertanyaan yang ditujukan kepada pihak  perusahaan  mengacu  pada  indikator kriteria  dan  indikator  penilaian  kinerja pengelolaan  hutan  produksi  lestari.  Sementara alat  yang  digunakan  antara  lain  peralatan  tulis menulis dan komputer guana analisis data.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  akan  dilakukan  dengan menggunakan  metode  deskriptif  melalui  teknik wawancara  semi  struktural  dan  diskusi  terkait faktor-faktor  yang  mempengaruhi  jalannya produksi  kayu  bulat  dan  evaluasi  penerimaan iuran  PSDH,  DR,  dan  IIUPH  pada  pemegang izin  HPH/IUPHHK.    Idealnya  penelitian dilakukan  pada  semua  pemegang  ijin  IUPHHK di  Provisi  Papua,    namun  dalam  penelitian  ini kondisi ideal karena terkait ketersediaan data
sehingga  difokuskan  pada  12  IUPHHK-HA dengan  status  aktif  sebagai  sampel  penelitian ini.  Pemilihan  dari  sebanyak  12  IUPHHK  dari yang  masih  aktif  wilayah  Papua  terletak  di bagian selatan dan Papua bagian utara.

## Variabel Pengamatan
Dalam  penelitian  ini,  variabel  yang  akan dilihat  antara  produktivitas  kayu  bulat  pada masing-masing  IUPHHK-HA  serta  komponen penyebab  adanya  variasi  penerimaan  tahunan terhadap  iuran  kehutanan  berupa  PSDH,  DR, dan IIUPH kepada negara.

## Pelaksanaan Penelitian dan Pengumpulan Data
Penelitian  ini  akan  dilakukan  melalui  proses wawancara  dan  diskusi kepada  responden  yang secara puprosif di pilih antara lain Kepala Dinas Kehutanan  provinsi  Papua,  kepala  bidang Pembinaan  Usaha  Kehutanan,  kepala  bidang Produksi  dan  beberapa  bidang  terkait  yang
@ Asosiasi Peneliti Biodiversitas Papuasia - Fakultas Kehutanan UNIPA
Jurnal Kehutanan Papuasia 7 (2) : 171 - 185 (2021)
Aronggear,  dkk
secara  aktif  berperan  dalam  prooduksi  kayu bulat dan penerimaan retribusi iuran PSDH, DR, dan  IIUPH.  Disamping  itu  disksusi  melalui pertanyaan  pada  kuisioner  kepada  pihak manajemen  perusahaan  antara  lain:  yang diambil  secara  purposive  guna  sinkronisasi informasi  dan  pemutahiran  data  untuk  tren produksi  kayu  bulat  dan  iuran  PNBP  yang diberikan  melalui  hadirnya  izin  konsesi  di Provinsi Papua.
Penelitian  ini  akan  menggunakan  basis  data produksi kayu bulat dengan range data perbulan (Januari  -  Desember)  dan  data  iuran  berupa PSDH,  DR,  dan  IIUPH  yang  diberikan  dengan basis data per triwulan dalam kurun waktu lima tahun  yang  terhitung  mulai  dari  tahun  2014 hingga  2018.  Data  ini  secara  berkala  diperoleh dari  semua  pemegang  izin  usaha  konsesi sebagai kewajiban pelaporan kepada pemerintah.  Disamping  itu  data  sekunder  lain berupa  identifikasi  faktor-faktor  yang  turut mempengaruhi  tren  produksi  kayu  bulat  dan pencapaian iuran dalam bentuk PSDH, DR, dan IIUPH juga akan dikumpulkan.

## Pengolahan dan Analisis Data
Penggunaan  metode  statistik  deskriptif sederhana dilakukan guna melihat nilai produksi dan penerimaan iuran rata-rata, nilai penerimaan iuaran  produksi  tertinggi,  dan  niai  penerimaan iuaran produksi terendah terhadap data produksi serta  iuaran  dan  penerimaan  iuran  selama  5 tahun  (2014  -  2018).    Analisis  data  dilakukan dengan  membandingkan  tren  produksi  selama setahun  (Januari  -  Desember)  dan  penerimaan iuran  PSDH,  DR,  dan  IIUPH  (per  triwulan). Sumber  data  hasil  pengumpulan  akan  diolah secara  kuantitatif  dengan  menggunakan  MS Excel.  Data  produksi  kayu  bulat  akan  diolah dengan  berbasis  pada  data  bulanan  (12  bulan) guna  melihat  tren  produksi  tertinggi  dan terendah  dalam  satu  tahun  produksi  dari beberapa IUPHHK yang masih aktif beroperasi. Sementara  data  penerimaan  iuran  PSDH,  DR, dan  IIUPH  diolah  dengan  basis  data  per
triwulan  guna  melihat  dinamika  dan  tren penerimaan 5 tahun (2014 - 2018). Selanjutnya analisis  regresi  sederhana  juga  akan  dilakukan guna melihat hubungan produksi dan peneriman iuran selama dalam kurun waktu 5 tahun.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengelolaan  dan  pemanfaatan  hasil  hutan kayu  di  Indonesia  memiliki  relasi  yang  kuat terkait kepemilikan konsesi. Tercatat di Provinsi Papua  pada  tahun  2020  terdapat  21  ijin IUPHHK yang beroperasi dimana 18 diantaranya  merupakan  ijin  IUPHHK-HA  dan tiga  lainnya  nerupakan  IUPHHK-HT  yang beroperasi  di  wilayah  Merauke  (APHI  2020). Masing-masing pemegang ijin memiliki karakter  yang  berbeda  baik  dari  status  ijin  dan proses produksi yang dilakukan

## Karakteristik Pemegang IUPHHK Aktif di Papua
Pengelolaan  hutan  di  tanah  Papua  secara keseluruhan  merupakan  salah  satu  upaya peningkatan  pendapatan  negeri  yang  telah dimupai pada tahun 1970 an melalui pemberian ijin  Hak  Pengusahaan  Hutan  (HPH).  Tercatat bahwa hingga saat ini areal hutan dengan fungsi produksi  (HP),  hutan  produksi  terbatas  (HPT), dan  hutan  produksi  konversi  (HPK)  yang  telah dibebani  melalui  mekanisme  perijian  IUPHHK tercatat  seluas  4.387.508  ha  dari  total  luasan hutan  Papua  ±  31.228.696  ha  yang  tersebar hampir di semua kabupaten di wilayah Provinsi Papua.  Merujuk  pada  data  terbitan  Dinas Kehutanan  dan  Konservasi  Provinsi  Papua tahun 2012 bahwa terdapat sekitar 11 IUPHHK- HA  dan  1  IUPHHK-HTI  yang  masih  aktif beroperasi  dengan ijin konsesi dan luasan  areal konsesia sepeti yang tersaji pada Tabel 1. Urain karakteristik  IUPHHK  pada  Table  1  di  belum secara  menyeluruh  terhimpun  mengingat  pada saat  informasi  tersebut  diperoleh,  terdapat beberapa  IUPHHK  yang  masih  dalam  proses penyelesaian  ijin  operasi  dan  proses  teknis
@ Asosiasi Peneliti Biodiversitas Papuasia - Fakultas Kehutanan UNIPA
Jurnal Kehutanan Papuasia 7 (2) : 171 - 185 (2021)
Aronggear,  dkk lainnya sehigga belum tergambarkan karakteristik
perusahaan/IUPHHK secara menyeluruh.  Namun  bila  dibandingkan  pada
saat  ini,  maka  terdapat  beberapa  perubahan jumlah  IUPHHK  yang  aktif  dengan  status pengelolaan  areal konsesi  luasan yang berbeda.
Tabel 1. Sebaran dan status perusahaan/IUPHHK yang masih aktif per tahun 2012 di Provinsi Papua
Dari  distribusi  IUPHHK-HA  di  masing- masing  kabupaten  di  Provinsi  Papua,  terlihat jumlah IUPHHK-HA terbanyak beroperasi pada areal  hutan  Kabupaten  Sarmi  dengan  jumlah mencapai  5  unit  ijin  pemanfaatan  kawasan hutan dengan luasan mencapai 38,48% dari total luasan  kabupaten.  Sementara  pemanfaatan kawasan  konsesi  secara  persentase  dengan luasan  terkecil  berada  di  Kabupaten  Merauke dengan total luasan areal konsesi sebesar 5,75%.

## Tren dan Jenis Produksi Pengolahan Kayu Bulat
Data  realisasi  produksi  kayu  bulat  diperoleh dari  sembilan  wilayah  yang  merepresentasikan kehadiran  IUPHHK/IPK  di  Provinsi  Papua antara  lain    Kabupaten  Jayapura,  Keerom, Sarmi,  Merauke,  Boven  Digoel,  Nabire, Mimika, dan Kabupaten Mamberamo Raya.
Evaluasi  kayu  bulat  yang  ditampilkan  pada lampiran 1 mendiskripsikan produksi kayu bulat berdasarakan  jenis  yang  diproduksi  antara  lain jenis  Merbau,  jenis  Meranti,  jenis  Rimba Campuran  dan  jenis  Kayu  Indah  dari  beberapa
perusahaan  yang  masih  aktif  beroperasi  dari tahun  2014  hingga  2019.  Terlihat  juga  bahwa berdasarkan  grafik  produksi  per  IUPHHK,  PT. Jati  Dharma  PI  memiliki  produksi  kayu  bulat tertinggi  (jumlah  batang  dan  volume  produksi) dibandingkan  IUPHHK  lainnya  yang  aktif beroperasi  di  Provinsi  Papua.  Sementara  bila dilihat  untuk  produksi  pertahunnya  yang merepresentasi produksi tahun 2015 memperlihatkan  grafik  tertinggi  pada  hampir semua IUPHHK yang berproduksi.
Namun  secara  akumulatif,  data  realisasi produksi kau bulat yang dikumpulkan yakni dari tahun 2014 hingga 2019 dimana terlihat bahwa dari  akumulasi  data  pertahunnya,  telah  terjadi fluktiasi nilai total realisasi produksi kayu bulat. Secara  parsial,  tren  data  produksi  tertinggi terlihat pada realisasi produksi kayu bulat tahun 2015 dengan akumulasi mencapai 1.086.856,83 m 3 dibandingkan tahun sebelum dan sesudahnya.  Sementara  tren  produksi  realisasi kayu  bulat  terendah  terlihat  pada  tahun  2018 dengan  total  akumulasi  produksi  mencapai
@ Asosiasi Peneliti Biodiversitas Papuasia - Fakultas Kehutanan UNIPA
Jurnal Kehutanan Papuasia 7 (2) : 171 - 185 (2021)
Aronggear,  dkk
437.866,63  m 3 .  Namun  secara  keseluruhan, realisasi  produksi  dari  tahun  2014  hingga  2019 cukup  bervariasi  dimana  tidak  terlihat  tren  dan
cenderungan  realisasi  produksi  yang  terus meningkat maupun yang terus menurun dengan bertambahnya waktu.
Gambar  2.  Tren  realisasi  prooduksi  kayu  bulat  (m 3 )  per  tahun  (2014  -  2019)  dari  representasi perusahaan  konsensi  IUPHHK/IPH  yang  aktif  di  Provinsi  Papua  (berdasarkan  data  pada Bidang Pembinaan Usaha Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi Papua).
Berdasarkan tren realisasi produksi pertahunnya,  terlihat  bahwa  puncak  realisasi terjadi  di  tahun  2015  dan  terendah  terjadi  di tahun  2018.  Tingginya  realiasi  tahun  2015 kemungkinan  didorong  oleh  beberapa  faktor antara  lain  kondisi  perusahaan  yang  dalam performa terbaik sehingga mendorong optimalisasi  produksi  kayu  bulat  pada  RKT yang  tersedia.  Disamping  itu,  tidak  dapat dipungkiri  bahwa indikasi  perubahan  kebijakan dan  peraturan  teknis  terkait  besarnya  biaya realisasi  produksi  kayu  bulat  (peralihan  dari Per-Men LHK No. 68 tahun 2014 menjadi Per- Men LHK No. 64 tahun 2017) juga berdampak kepada  fluktuasi  realisasi  produksi.  Tingginya produksi  tahun  2015  kemungkinan  belum berlakunya kebijakan baru peningkatan penetapan  harga  satuan  kayu  bulat  sehingga optimalisasi  produksi  ditingkatkan  di  tahun 2015.
Selain  itu,  tingginya  realisasi  produksi  kayu bulat di tahun 2015 kemungkinan didorong oleh tingginya  permintaan  produksi  turunan  kayu
bulat  seperti  produksi  kayu  lapis  dan  kayu gergajian  baik  untuk  pemenuhan  dalam  negeri dan  untuk  tujuan  ekspor.  Menurut  Erwinsyah dkk. (2017) bahwa fluktuasi produksi kayu bulat sangat  erat  hubungannya  dengan demand dari pasar  dimana  ketika  permintaan  meningkat maka  akan  disesuaikan  dengan  realisasi produksi  kayu  bulat,  sebaliknya  apabila permintaan  di  pasar  kayu  lapis  dan  kayu gergaijan menurun maka realisasi produksi kayu bulat  dari  perusahaan  konsesi  pun  menurun. Selain itu naiknya harga produk kayu lapis dan kayu  gergajian  serta  meningktanya  ekspor  dan konsumsi  domestik  produk pulp juga  turut mempengaruhi naiknya intensitas produksi kayu bulat  di  areal  konsesi  (Suryandari,  2008;  Fury, 2008).  Meningkatnya  realisasi  produksi  kayu bulat pada tahun 2015 sejalan dengan tingginya produksi  beberapa  produk  turunan  kayu gergajian  seperti  produk  panel, woodworking dan furnitur di tahun 2015 dibandingkan dengan tahun  sebelum  dan  sesudahnya  dimana  untuk produk  panel  tertinggi  terjadi  pada  tahun  2015
@ Asosiasi Peneliti Biodiversitas Papuasia - Fakultas Kehutanan UNIPA
Jurnal Kehutanan Papuasia 7 (2) : 171 - 185 (2021)
Aronggear,  dkk
yakni  mencapai  2,78  juta  m 3 dibandingkan tahun  2013  dan  2014  sebesar  2,74  juta  m 3 dan 3,75  juta  m 3 . Hal  ini  juga  terindikasi  pada produk woodworking dimana produksi tertinggi terjadi  pada  tahun  2015  mencapai  1,83  juta  m 3 dibandingkan dengan tahun 2013 dan 2014 yang masing-masing  sebesar  0,89  juta  m 3 dan  1,15 juta  m 3 serta  pada  tahun  2016  dan  2017  yang masing-masing mencapai 1,31 juta m 3 dan 1,62 juta  m 3 (Benyamin dkk., 2019).
Gambar  3.  Karakteristik  produksi  kayu  bulat  berdasarkan  jenis  kayu,  jumlah  serta  volume  produksi pertahunnya (2014 -2019) pada masing-masing IUPHHK yang masih aktif berproduksi di Provinsi Papua.
Evaluasi  kayu  bulat  yang  ditampilkan  pada Gambar  2  dan  Lampiran  1  mendiskripsikan produksi  kayu  bulat  berdasarakan  jenis (Merbau,  Meranti,  Rimba  Campuran  dan  Kayu Indah)  yang  diproduksi  oleh  12  perusahaan (Tabel 2) yang masih aktif beroperasi dari tahun 2014  hingga  2019.  Berdasarkan  produksi  kayu bulat  per  jenis,  maka  produksi  kayu  bulat  jenis Merbau terlihat mendominasi terhadap rata-rata produksi di tiap IUPHHK per tahunnya, namun tidak  signifikan  bila  dibandingkan  dengan produksi jenis kayu lain. Sementara bila dilihat perbandingan rata-rata  produksi  tahunan (periode  2014  -  2019),  maka  produksi  tertinggi cenderung terjadi pada thaun 2015 dan produksi
terendah  cenderung  terlihat  pada  tahun  2018. Terlihat juga bahwa berdasarkan grafik produksi per  IUPHHK,  PT.  Jati  Dharma  PI  memiliki produksi  kayu  bulat  tertinggi  (jumlah  batang dan  volume  produksi)  dibandingkan  IUPHHK lainnya yang aktif beroperasi di Provinsi Papua.
Namun  secara  akumulatif,  data  realisasi produksi kau bulat yang dikumpulkan yakni dari tahun 2014 hingga 2019 dimana terlihat bahwa dari  akumulasi  data  pertahunnya,  telah  terjadi fluktiasi nilai total realisasi produksi kayu bulat. Salah  satu  factor  penurunan  produksi  log IUPHHK berasal dari kehadiran izin penebangan  kayu  skala  kecil  (Kopermas)  dan konversi hutan oleh pemerintah kabupaten telah
@ Asosiasi Peneliti Biodiversitas Papuasia - Fakultas Kehutanan UNIPA
Jurnal Kehutanan Papuasia 7 (2) : 171 - 185 (2021)
Aronggear,  dkk
memberikan  tekanan  yang  cukup  besar  pada pemegang  konsesi  skala  besar  di  banyak wilayah di Indonesia (Barr et al., 2006).
Secara  parsial,  tren  data  produksi  tertinggi terlihat pada realisasi produksi kayu bulat tahun 2015  dengan  akumulasi  mencapai  680.093,50 m3 dibandingkan tahun sebelum dan sesudahnya.  Sementara  tren  produksi  realisasi kayu  bulat  terendah  terlihat  pada  tahun  2018 dengan  total  akumulasi  produksi  mencapai 509.656,20  m 3 .  Namun  secara  keseluruhan, realisasi  produksi  dari  tahun  2014  hingga  2019 cukup  bervariasi  dimana  tidak  terlihat  tren  dan cenderungan  realisasi  produksi  yang  terus meningkat maupun yang terus menurun dengan bertambahnya waktu.

## PNBP Sektor Kehutanan di Provinsi Papua
Pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan melalui  pemberian  ijin  konsesi  kepada perusahaan ditujukan guna memberikan manfaat dan  kemakmuran  kepada  negara  dalam  bentuk kompensasi, retribusi dan pajak sesuai peraturan teknis yang ditetapkan yang dimulai sejak tahun 1998  melalui  Peraturan  Pemerintah  (PP) 59/1998  tentang  tarif  atas  jenis  PNBP  pada Departemen  Kehutanan  dan  Perkebunan. Melalui  PNBP  kemudian  terelaborasi  menjadi bentuk kompensasi berupa Dana Reboisasi (DR) yang  ditargetkan  kepada  ijin  pemanfaatan konsesi  pada  areal  hutan  alam  dan  skema Provisi  Sumber  Daya  Hutan  (PSDH)  yang merupakan salah satu bentuk pungutan intrinsik dari hasil hutan yang dipungut dari hutan negara dan  secara  fugsional  tidak  terbatas  pada  hutan alam  saja  namun  berlaku  juga  pada  areal konsesi hutan tanaman.
Merujuk  pada  data  Kementerian  Kehutanan dan  Lingkungan  Hidup  dalam  Catatan Kebijakan  Transparansi  Penerimaan  Negara Sektor  Kehutanan  (2013)  menguraikan  bahwa PNBP  sektor  kehutanan  masih  didominasi  oleh sektor  kayu  antara  lain  berupa  DR,  PSDH, Iuaran  Izin  Usaha  Pemanfaatan  Hutan  (IIUPH) dan Ganti Rugi Tegakan (GRT). Dari keekmpat
skema  ini,  skema  DR  masih  memberikan kontribusi  tertinggi  (59,9%)  terhadap  PNBP yang  kemudian  diikuti  oleh  skema  PSDH dengan  kontribusi  sekitar  26,6%  (Artikel  33 Indonesia, 2014).
Dalam  proses  negosiasi  penetapan  tarif  DR dan  harga  patokan  PSDH  pada  dasarnya  tidak akan mempengaruhi keuntungan pengusaha dari biaya  produksi  dan  harga  kayu  bulat.  Namun dalam  menganalisis  peningkatan  PNBP  sektor kehutanan  berkorelasi  terhadap  besarnya kontribusi  DR  dan  PSDH  yang  dikenakan (Astana  &  Karyono,  2014).  Pungutan  DR didasarkan  pada  kelas  diameter,  sedangkan PSDH  pada  harga  patokan  yang  ditetapkan  di TPn  (untuk  kayu  hutan  alam)  dan  di  hutan (untuk kayu hutan tanaman).
Dalam  kaitannya  dengan  implementasi PNBP  sektor  kehutanan  di  Papua,  Dinas Kehutanan  Provinsi  Papua  selaku  representasi penerapan  kebijakan  nasional  di  daerah  Papua telah  menerapkan  aturan  penetapan  pungutan PNBP  sektor  kehutanan  yang  antara  lain bersumber  dari  pungutan  DR,  PSDH  dan IIUPH.  Penerapan  dan  pengelolaan  penerimaan restribusi  sektor  kehutanan  ini  juga  telah dikelola  secara  baik  dengan  mekanisme kebijakan  yang  ada  dan  sejauh  ini  tidak  terjadi masalah  yang  berarti  dalam  impelentasinya (Sesuai Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2004 tentang  Laporan  Realisasi  Penerimaan  Negara Bukan  Pajak).  Hal  ini  mengindikasikan  bahwa pengelolaan pendapatan PNBP sektor kehutanan di  Provinsi  Papua  yang  didasarkan  pada kegiatan  konsesi  dan  eksploitasi  sumber  daya hutan sudah berjalan cukup baik.
Secara teknis alur dan mekanisme pembayaran skema DR dan PSDH yang berlaku pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Papua  data  digambaran  seagai  berikut: Perusahaan/IUPHHK-HA  selaku  pemegang  ijin konsesi  akan  membayar  secara  lagsung  kepada kas negara yang mana jumlah yang terbayarkan disesuikan dengan realisasi produksi kayu bulat
@ Asosiasi Peneliti Biodiversitas Papuasia - Fakultas Kehutanan UNIPA
Jurnal Kehutanan Papuasia 7 (2) : 171 - 185 (2021)
Aronggear,  dkk
per  periode  produksi  seuai  laporan  hasil produksi  (LHP).  Jumlah  yang  terbayarkan  dari perusahaan/IUPHHK-HA selanjutnya diverifikasi  oleh  pemerintah  pusat  akan
disampaikan  kepada  dinas  melalui  kegiatan rekonsiliasi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi yang dilakukan setiap triwulan.
Gambar 4. Alur mekanisme pemungutan retribusi DR dan PSDH yang berlaku selama ini di Provinsi Papua

## Penerimaan DR dan PSDH di Provinsi
Papua Secara  umum  evaluasi  PNBP  yang  terliput dalam penelitian ini difokuskan pada penerimaan  retribusi  Dana  Reboisasi  dan Provisi  Sumber  Daya  Hutan  dari  tahun  2014 hingga tahun 2019. Data DR dan PSDH tersebut bersumber  dari  12  perusahaan/IUPHHK-HA yang tersepresentasikan dari tujuh kabupaten di wilayah Provinsi Papua. Tabel 2 memperlihatkan representasi perusa-
haan/IUPHHK-HA  dan  asal  wilayah  dengan akumulasi  jumlah  penerimaan  DR  dan  PSDH dari  tahun  2014  –  2019  di  Provinsi  Papua. Tabel  2  memperlihatkan  distribusi  nilai penerimaan  PBNP  sektor  kehutanan  dalam bentuk  DR  da  PSDH  dimana  secara  umum terindikasi  bahwa  nilai  penerimaan  cukup berfluktuasi  baik  terhadap  rata-rata  penerimaan tiap tahunnya maupun perbedaan antara satu
perusahaan  dengan  perusahaan  lainnya  yang masih  aktif  beroperasi  dengan  kisaran  dari  Rp.
5.147.764.230,77–Rp. 211.587.680.401,08 untuk penerimaan retribusi DR dan 4.332.395.167,00–Rp.  96.774.303.390,66  untuk kontribusi PSDH. Secara akumulatif dari  ke 13 perusahaan/IUPHHK-HA  yang  berkontribusi terhadap DR dan PSDH Provinsi Papua, terlihat PT.  Jati  Dharma  PI  memiliki  kontribusi  yang paling  besar baik  untuk  kontribusi  DR  maupun PSDH dengan  total  penerimaan  DR  dan  PSDH selama  periode  2014-2019  sebesar  Rp. 211.587.680.401,08  dan  Rp.  96.774.303.390,66 bila dibandingkan dengan perusahaan/IUPHHK- HA lainnya di Provinsi Papua yang masih aktif beroperasi. Sementara kontribusi DR dan PSDH terkecil  terlihat  pada  PT.  Alas  Tirta  Kencana baik  untuk  nilai  total  akumulasi  maupun  rata- rata retribusi pertahunnya (Tabel 2).
@ Asosiasi Peneliti Biodiversitas Papuasia - Fakultas Kehutanan UNIPA
Jurnal Kehutanan Papuasia 7 (2) : 171 - 185 (2021)
Aronggear,  dkk
Tabel 2. Deskripsi nama dan keberadaan perusahaan serta total dan rata-rata retribusi penerimaan Dana Reboisasi dan Provisi Sumber Daya Hutan di Provinsi Papua dari tahun 2014 – 2019.
No Nama Perusahaan/IUPHHK- HA (PT.) Total Penerimaan (Rp) Rata-Rata Penerimaan (Rp) DR PSDH DR PSDH 1. Inocin Abadi 47.458.720.576,47 13.753.799.585,00 7.909.786.763 1.964.828.5112,14 2. Papua  Hutan  Lestari Makmur* 6.889.680.447,12 5.576.913.353,00 1.722.420.112 1.394.228.338,25 3. Jati Dharma Indah PI 211.587.680.401,08 96.774.303.390,66 35.264.613.400 16.129.050.565,11 4. Diadyani Timber 35.382.292.012,22 26.932.687.659,92 5.897.048.669 4.488.781.276,65 5. Alas Tirta Kencana** 5.147.764.230,77 4.332.395.167,00 1.286.941.057,69 1.083.098.791,75 6. BBU 35.791.912.624,87 29.050.208.596,00 5.965.318.771 4.841.701.432,67 7. WMT Unit II 56.117.940.154,41 44.626.937.585,00 9.352.990.026 7.437.822.930,83 8. Salaki Mandiri Sejahtera 28.271.785.126,02 23.511.687276,00 4.711.964.188 3.918.614.546,00 9. Mondialindo Setya Pratama*** 25.849951.568,23 21.356.100.858,00 5.169.990.314 4.271.220.171,60 10. Batasan 29.282.599.816,41 24.206.457.482,40 4.880.433.303 4.034.409.580,40 11. Hanurata*** 8.137.559.634,58 6.613.087.424,00 1.627.511.927 1.322.617.484,80 12. TTL 81.205.897.711,57 24.595.823.183,00 13.534.316.285 4.099.303.863,83 Keterangan: * Data DR dan PSDH tersedia dari tahun 2016 – 2019
** Data tersedia dari tahun 2014-2017
*** Data tersedia dari tahun 2015-2019
Gambar 5. Tren hubungan nilai penerimaan retribusi DR+PSDH dan produksi kayu bulat rata-rata per tahun dari tahun 2014 hingga 2019.
Dari  grafik  hubungan  antara  kontribusi penerimaan DR+PSDH dan produksi kayu bulat terlihat  bahwa  terdapat  fluktuasi  nilai  baik  dari penerimaan  pendapatan  yang  cenderung  tinggi pada  tahun  2015  namun  turun  menurut  pada tahun  2016  hingga  tahun  2019.  Variasi  tren
penerimaan ini juga cenderung diikuti oleh nilai total  produksi  tahunan  dimana  terlihat  bahwa realisasi produksi kayu bulat tertinggi terjadi di tahun  2015  bila  dibandingkan  dengan  tahun sbelum dan sesudahnya.
@ Asosiasi Peneliti Biodiversitas Papuasia - Fakultas Kehutanan UNIPA
Jurnal Kehutanan Papuasia 7 (2) : 171 - 185 (2021)
Aronggear,  dkk
Hasil  perhitungan  regresi  sederhana  dengan menggunakan  rumus Y  =  a  +  bX ,  dimana dengan penempatan data realisasi produksi kayu bulat  (m 3 )  sebagai  variabel  terikat  ( explanatory variable ) dan besaran nilai retribusi DR+PSDH sebagai variabel bebas ( predicted variable ) dari tahun 2014 – 2019 memperihatkan nilai korelasi yang  positif  yaitu  sebesar  0,6440  dan  nilai koefisien  determinasi  (R 2 )  sebesar  0,4149 (Gambar  4).  Nilai  koefisien  korelasi  dan koefisien determinasi yang positif ini menggambarkan  bahwa  hubungan  antara
realisasi  produksi  kayu  bulat  (m 3 )  dengan penerimaan  retribusi  DR+PSDH  di  Provinsi Papua  dapat  dikatakan  cukup  erat  yang  mana 41,49  persen  keragaman  penerimaan  retribusi DR+PSDH  dapat  tergambarkan  melalui  nilai realisasi  produksi  kayu  bulat  walaupun  di  sisi lain  terdapat  58,51  persen  keragaman  lainnya dipengaruhi  oleh  faktor  di  luar  realisasi produksi  kayu  bulat.  Walaupun  demikian,  tren positif  kenaikan  penerimaan  retribusi  yang bersumber  dari  DR  dan  PSDH  cenderung terlihat tiap tahunnya (2014 hingga 2019).
Gambar 6. Tren hubungan regresi sederhana antara realisasi produksi kayu bulat terhadap penerimaan retribusi DR dan PSDH di Provinsi Papua
Kendatipun
terdapat fluktuasi
nilai
penerimaan retribusi DR+PSDH yang diperoleh dari  tahun  2014  –  2019,  namun  secara  secara akumulatif rata-rata penerimaan dari tahun 2014 – 2019 terlihat tumbuh sebesar 15 persen. Nilai pertumbuhan  15  persen  ini  diperoleh  dari  dari rata-rata  pertumbuhan  selama  6  tahun  (2014  - 2019)  dengan  menggunakan  rumus  persentase pertumbuhan per tahun:
Teknis  perhitungan  yang  digunakan  yakni dengan mengidentifikasi pertunbuhan per tahun yang  kemudian  dirata-ratakan  selama  enam tahun (2014 - 2019) yang sleanjutnya disajikan pada Tabel 3.
@ Asosiasi Peneliti Biodiversitas Papuasia - Fakultas Kehutanan UNIPA
Jurnal Kehutanan Papuasia 7 (2) : 171 - 185 (2021)
Aronggear,  dkk

## Tabel 3. Tren akumulasi pertumbuhan pendapatan dari skema DR+PSDH periode tahun 2014-2019 di
Provinsi Papua Tahun Penerimaan DR+PSDH (Rp) % Pertumbuhan DR+PSDH Per Tahun 2014 103.020.740.939,10 - 2015 219.418.995.367,04 112,9852 2016 163.086.536.529,16 -25,6734 2017 143.702.575.157,81 -11,8856 2018 127.158.498.585,80 -11,5127 2019 141.314.966.567,82 11,1329 Rataan pertumbuhan 15,0092 (15 persen)
Prediksi  dan  simulasi  menjadi  salah  satu parameter  penting  yang  dapat  dirunut  sebagai acuan  ke  depan  terutama  dalam  pengelolaan sumber  daya  hutan  di  Papua.  Berdasarkan asumsi  pertumbuhan  pendapatan  rata-rata sebesar 15 persen (periode 2014 - 2019), maka selanjutnya  perlu  untuk  memprediksi  tren pendapatan  retribusi  DR+PSDH  di  Provinsi Papua  untuk  enam  tahun  ke  depan  yakni  di hingga  tahun  2025.  Hal  in  penting  guna menaksir  besaran  nilai  pendapatan  dengan mempertimbangkan  kondisi  dan  faktor  ikuta lainnya.  Berdasarkan  asumsi  bahwa  kondisi hingga  2025  tidak  berbeda  dengan  kondisi sekarang  (jumlah  perusahaan  yang  sama,  tidak ada  perubahan  reguasi  yang  mengikat  dll.), maka  dapat  diprediksi  dengan  laju  pertubuhan tahuannya sebesar 2,5 persen maka penerimaan retribusi  DR  dan  PSDH  sehingga  pada  tahun 2025 akan mencapai total akumulasi penerimaan sebesar Rp. 138.551.443.145. Naum secara faktual kemungkinan perubahan kebijakan  pengelolaan  sumber  daya  hutan  dan regulasinya  akan  berdampak  juga  terhadal produkasi kayu bulat dan retribusi yang diterima negara.
Dalam  konteks  pendapatan  dan  retribusi sektor  kehutanan  di  Provinsi  Papua,  tentu terdapat  banyak  faktor  yang  secara  langsung maupun  tidak  langsung  saling  mempengaruhi sehingga  berdampak  positif  maupun  negatif. Secara  teknis,  retribusi  yang  diperoleh  dari pemanfaatan  sumber  daya  hutan  di  Papua berkorelasi dengan pemanfaatan dan
pemungutan  hasil  hutan  yang  dilakukan  baik kayu  maupun  produk  bukan  kayu  lainnya selama  periode  waktu  tertentu.  Skema penerapan    PNBP  sektor  kehutanan  di  Provinsi Papua  telah  menjadi  salah  satu  pendekatan stategis  dalam  mengelola  retribusi  sektor kehutanan  dengan  mekanisme  DR  dan  PSDH. Namun  tidak  dapat  dipungkiri  juga  bahwa implementasi  pemungutan  retribusi  ini  masih terlihat  sangat  berfluktuasi  dengan  nilai penerimaan  yang  tidak  menentu  sepanjang tahun  (hubungan  regresi  pada  Gambar  4). Menurut  Djamil  dkk.  (2018)  bahwa  terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penerimaan  PSDH  antara  lain  besaran  tarif PSDH, harga kayu yang dikenakan dan rata-rata akumulasi produksi kayu bulat.
Adanya  perubahan  peraturan  teknis  yang mengatur besaran harga kayu menjadi salah satu faktor  penting  yang  mempengaruhi  fluktuasi realisasi  produksi  kayu  bulat  dan  besaran penerimaan  retribusi  DR  dan  PSDH  yang  di terima  negara  dari  pemanfaatan  hutan  di Provinsi  Papua.  Hadirnya  perubahan  Peraturan Per-Men  LKH  No.  68  tahun  2014  dengan  Per- Men  LHK  No.  64  tahun  2017  yang  mengatur tentang  besaran  harga  satuan  produk  hutan terutama  kayu  terindikasi  cukup  signifikan dalam  realisasi  produksi  kayu  bulat  di  Provinsi Papua.  Tren  menurunya  realisasi  produksi setelah  diterbitkannya  Per-men  64  tahun  2017 cukup  bisa  diterima  karena  faktor  pendapatan perusahaan/IUPHHK-HA yang mungkin semakin  tidak  profitable  sehingga  realisasi
@ Asosiasi Peneliti Biodiversitas Papuasia - Fakultas Kehutanan UNIPA
Jurnal Kehutanan Papuasia 7 (2) : 171 - 185 (2021)
Aronggear,  dkk
produkais  kayu  bulat  pada  areal  ijin  konsesi yang diberikan menjadi tidak maksimal.

## KESIMPULAN
Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  tren produksi  kayu  bulat  (m 3 )  periode  2014  –  2019 bervariasi  dimana  nilai  produksi  tertinggi terlihat  pada  tahun  2015  dengan  total  realisasi produksi  sebesar  1,163,665  m 3 .  Sementara penerimaan  PNBP  dari  periode  2014-2019 terlihat  cukup  tinggi  pada  tahun  2015. Perusahaan  dengan  kontribusi  PNBP  tertinggi terdapat pada PT. Jati Dharma PI. Hasil analisis tren  regresi  sederhana  antara  penerimaan  dan produksi kayu bulat masih telihat cukup positif dengan  rataan  pertumbuhan  sebesar  15  persen. Diharapkan  dari  kajian  ini  memberikan informasi  aktual  terkait  dampak  perubahan regulasi  tarif  DR  dan  PSDH  yang  berpengaruh terhadap pendapatan sektor kehutanan di Papua.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Ucapan  terima  kasih  kepada:  Pemerintah Provinsi  Papua,  Kepala  Dinas  Kehutanan Provinsi  Papua    Bapak   Jan  Jap  L.  Ormuseray, SH,  M.Si    yang  telah  mendukung  pendanaan. Hal  yang  sama  juga  diucapan  terimakasih kepada  para  pihak  yang  sudah  membentu selama  proses  penelitan  serta  para  reviewer yang akan memeriksa tulisan ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Astana,  S.,  &  Karyono,  O.K.  (2014).  Sumber daya  hutan  terhadap  laba  pemegang  konsesi hutan  dan  penerimaan  negara  bukan  pajak : studi  kasus  hutan  alam  produksi  di Kalimantan Timur, Indonesia (The implication  of  reforestation  fund  and  forest resource provision tariff changes on profit of fo. Jurnal  Penelitian  Sosial  Dan  Ekonomi Kehutanan , 1999, 251–264.
Barr,  C.,  Resosudarmo,  I.A.P.,  Dermawan,A., McCarthy,  J.,  Moeliono,  M.,  &  Setiono,  B.
(2006). Decentralization
of forest
administration in Indonesia. In C. Barr, I. A. P. Resosudarmo, A. Dermawan, J. McCarthy, M.  Moeliono,  &  B.  Setiono  (Eds.), Implications  for  Forest  Sustainability, Economic  Development  and  Community Livelihoods  (Issue  May  2021) .  Center  for International Forestry Research.
Benyamin,  R.,  Supriambodo,  B.,  Santoso,  I., Siswono,  H.,  David,  Widyantoro,  B., Soewarso, Erwansyah, Siswoko, E., Yasman, I.,  Rahmin,  K.,  Purwita,  T.,  Sugijanto, Maksum, J. (2019). Road map pembangunan hutan  produksi  tahun  2019-2045 .  Asosiasi
Pengusaha Hutan Indonesia (APHI), https://www.rimbawan.com/files/2020/05/Ro ad-Map-APHI-2019-2045-
Mobile_compressed.pdf (Diunduh 27 Januari 2021).
Byron, N., Arnold, J.E.M. (1997). What futures for the people of the tropical forest? CIFOR Working  Paper.  No.  9.  Bogor,  Indonesia: Center  for  International  Forestry  Research (CIFOR).
Djamil,  I.,  Umar,  S.,  Golar.  (2018).  Analisis kebijakan provisi sumberdaya hutan (PSDH), dana  reboisasi  (DR)  dan  penggantian  nilai tegakan (PNT) di Provinsi Sulawesi Tengah. Mitra Sains , 6(1), 19-30. Erwinsyah, Harianto, Sinaga, B.M., Simangunsong,  B.C. (2017). Analisis
penawaran dan permintaan kayu bulat untuk pemenuhan  kebutuhan  industri  kayu  lapis, kayu gergajian dan pulp di Indonesia. Sosio- E-Kons , 9(2), 117-124.
Fury, C. (2008). Faktor-faktor yang mempengaruhi  ekspor  kayu  olahan  di Indonesia  tahun  1985-2005 .  [Skripsi]. Program  Studi  Pendidikan  Ekonomi  Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
Fakultas  Keguruan  dan  Ilmu  Pendidikan, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
@ Asosiasi Peneliti Biodiversitas Papuasia - Fakultas Kehutanan UNIPA
Jurnal Kehutanan Papuasia 7 (2) : 171 - 185 (2021)
Aronggear,  dkk
Kuswandi,  R.,  Sadono,  R.,  Supriyatno,  N., Marsono, D. (2015). Model pengelolaan hasil hutan kayu oleh masyarakat adat: Studi kasus pemilik  hak  ulayat  di  Kabupaten  Teluk Bintuni.  Jurnal  Kehutanan  Papuasia,  1(1): 11-17.
Prasetyo,  W.A.,  Budiani,  E,S.,  Arlita,  T.
(2017). Kontribusi sektor kehutanan terhadap pendapatan  asli  daerah  (PAD)  di  Kabupaten Kuantan Singingi. Jom Faperta , 4(1).
Suryandari,  E.Y.  (2008).  Analisis  permintaan kayu  bulat  industri  pengolahan  kayu. Jurnal Penelitian  Sosial  dan  Ekonomi  Kehutanan , 5(1), 15-26.
Syafrani,  M.H.,  Iskandar,  R.,  Gani,  I.  (2017). Faktor-faktor yang mempengaruhi
pertumbuhan  ekonomi  sektor  kehutanan  dan dampaknya terhadap kesempatankerja.
Jurnal Inovasi , 13 (2), 124-134.
Tokede, M.J., Wiliam, D., Widodo, Gandhi, Y., Imburi,  C.,  Patriahadi,  Marwa.  J.  Yufuai, M.C.  (2005).  Dampak  otonomi  khusus  di sektor  kehutanan  Papua.  Pemberdayaan masyarakat  hukum  adat  dalam  pengusahaan hutan di Kabupaten Manokwari. CIFOR. Ulya,  A.N.,  dan  Yunardi,  S.  (2006).  Analisis dampak  kebkaran  hutan  di  Indonesia terhadap distribusi pendapatan
masyarakat. Jurnal  Penelitian  Sosial  dan Ekonomi Kehutanan Palembang Sumatera Selatan , 3(2), 133-146.