## BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Vol. 4 No 1,  2023, pp. 135-140 DOI: https://doi.org/10.31949/jb.v4xi1.3792
e-ISSN 2721-9135 p-ISSN 2716-442X

## PENYULUHAN PERIJINAN BAGI PELAKU UMK DI DESA CIOMAS KECAMATAN CIAWIGEBANG KABUPATEN KUNINGAN
Dede Djuniardi 1 , Dikdik Harjadi 2 , Lili Karmela 3 , Aini Nursyafaah 4

## 1,2,3,4 Prodi Manajemen Sekolah Pascasarjana Universitas Kuningan
Email korespondensi: dede.djuniardi@uniku.ac.id

## Abstract
Following the Covid 19 outbreak, Micro, Small, and Medium Enterprises in Kuningan Regency are working to establish themselves and create well-known products. However, there is still a lack of knowledge on licensing issues, including BINs and MSME Business Permits. MSMEs must also be familiar with various licenses, including those from the Home Industry Food (PIRT), Drug and Food Control Agency (BPOM), Halal Products (BPJPH), and Intellectual Property Rights (HAKI). The preliminary survey's findings demonstrate that MSME actors in Ciomas village still do not comprehend the significance of permits for their companies. By demonstrating the significance  of  permits—particularly  Business  Identification  Numbers  and  Small  and  Medium  Enterprise Permits—as well as a number of other types of permits required by MSME actors in Ciomas Village, Ciawigebang District, Kuningan Regency, these issues will be resolved. Starting with socialization on the value of licensing and the licensing procedure at the approved agency or institution, the counseling approach is applied. 30 MSMEs in Ciomas Village are expected to comprehend various kinds of business licenses as a result of this training, which is the goal.

## Keywords: NIB, UMK, Licensing

## Abstrak
Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Kuningan pasca pandemic Covid 19 berupaya untuk bangkit dan  mengembangkan  produk  produk  yang  sudah  dikenal  masyarakat.  Akan  tetapi  persoalan  perijinan khususnya Nomor Induk Berusaha  dan Ijin Usaha  UMK masih belum dimaknai  dan dipahami dengan baik. Bukan hanya itu, para  pelaku UMK juga wajib untuk mengetahui  perijinan lainnya seperti Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), Produk Halal (BPJPH), dan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI). Hasil survey pendahuluan menunjukkan bawa 85% pelaku UMK di desa Ciomas masih  belum  memahami  pentingnya  perijinan  bagi  usaha  meraka.  Permasalahan  tersebut  akan  dijawab dengan memberikan pemahaman tentang pentingnya perijinan khususnya Nomor Induk Berusaha dan Ijin Usaha Kecil dan Menengah serta beberapa jenis perijinan lainnya yang diperlukan oleh pelaku UMK di Desa Ciomas  Kecamatan  Ciawigebang  Kabupaten  Kuningan.  Metode  penyuluhan  yang  dilakukan  mulai  dari sosialisasi  tentang  pentingnya  perijinan  sampai  dengan  proses  perijinan  pada  dinas  atau  lembaga  yang berwenang. Target yang ingin dicapai dalam pelatihan ini adalah 32 pelaku UMK di Desa Ciomas memahami berbagai jenis perijinan usaha.

## Kata Kunci: NIB, UMK, Perijinian
Accepted: 2022-12-24
Published: 2023-01-06

## PENDAHULUAN
Desa wisata saat ini menjadi tren baru di dunia pariwisata. Desa wisata adalah sebutan untuk kawasan pedesaan yang menawarkan suasana pedesaan yang otentik, baik berupa kehidupan sosial ekonomi, sosial budaya, adat istiadat, keseharian, arsitektur bangunan dan struktur tata ruang yang khas, atau kegiatan ekonomi  yang  unik  dan  menarik  serta  memiliki  potensi  untuk  dikembangkannya  berbagai  komponen kepariwisataan  seperti  atraksi,  akomodasi,  kuliner,  dan  kebutuhan  wisata  lainnya  (Hadiwijoyo,  2012). Pengertian tersebut senada dengan pendapat (Nuryanti, 1993) yang menyatakan bahwa desa wisata adalah bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi, maupun fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku. Kedua pengertian di atas merupakan definisi desa wisata dari objek atau unsurnya, sementara dari segi aktivitasnya (Inskeep, 1991) memberikan definisi desa wisata sebagai bentuk pariwisata dengan sekelompok wisatawan tinggal di dalam atau  di  dekat  kehidupan  tradisional  atau  di  desa-desa  terpencil  untuk  mempelajari  pola  kehidupan  dan lingkungannya.
Usaha Mikro Kecil dan Menengah merupakan sektor usaha yang banyak tumbuh dan menjadi penopang ekonomi pada level masyarakat bawah. Usaha usaha yang dibangun kebanyakan merupakan sektor usaha informal. Berbagai produk dihasilkan dan diperdagangkan untuk memutar roda perekonomian.
Pandemi Covid 19 memberikan dampak yang besar kepada sektor UMK. Banyak pelaku usaha yang berguguran  dan  tidak  mampu  untuk  berproduksi.  Paska  pandemic  kembali  sektor  usaha  ini  menggeliat dengan  berbagai  aktifitasnya.  Akan  tetapi  kebanyakan  dari  pelaku  usaha  mikro  kecil  belum  memahami pentingnya perijinan usaha bagi mereka. Padahal dengan legalitas usaha maka pelaku UMK akan terlindungi, memperoleh kepastian hokum, jaminan keamanan serta kenyamanan berusaha (Safaah et al, 2022). Selain juga kemungkinan untuk melakukan perluasan pasar ke tingkat regional, nasional bahkan internasional.
Pemerintah melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) meluncurkan system periijinan dengan memberikan  Nomor  Induk  Berusaha  (NIB).  Pelaku  usaha  diwajibkan  untuk  memiliki  NIB  sebagai  bentuk terdaftarnya  usaha  mereka  dan  menjadi  identitas  usaha  yang  berguna  sebagai  ijin  usaha  dalam pengembangan usaha mereka. Melalui Peraturan Presiden No 14 tahun 2014, perijinan untuk UMK menjadi lebih  sederhana,  mudah  dan  cepat  sehingga  lebih  menguntungkan  bagi  pelaku  UMK  (Kusnindar,  2019). Peraturan Presiden tersebut kemudian di perbaharui dengan Perpres no. 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perijinan Berusaha Secara Elektronik (Peraturan Pemerintah Republik Indoneisa, 2018). Data kemenkopukm menunjukkan  bahwa  terdapat  64,2  juta  UMK  dan  99,62%  usaha  mikro  belum  memiliki  perijinan  usaha (Sawitri et al, 2021).
Gambar 1 Desa Ciomas Kecamatan Ciawigebang berjarak 6,68 km dari Kampus Universitas Kuningan
Kabupaten  Kuningan  merupakan  kabupaten  yang  memiliki  banyak  potensi  sumber  daya  alam. Penduduk Kuningan pada tahun 2020 mencapai 1,3 juta jiwa (BPS Kuningan, 2020). Terdapat 32 kecamatan di kabupaten Kuningan, salah satunya adalah kecamatan Ciawigebang. Desa Ciomas merupakan salah satu desa di Kecamatan Ciawigebang yang masyarakatnya aktif dalam kegiatan ekonomi. Berbagai jenis usaha dilakukan mulai dari kegiatan konveksi sampai dengan kegiatan perdagangan.
Permasalahan yang ada adalah hampir 85% pelaku UMK di Desa Ciomas belum memahami pentingnya perijinan dan mendaftarkan usahanya atau belum memiliki Nomor Induk Berusaha dan ijin usaha. Hal ini disebabkan masih minimnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat akan pentingnya memiliki Nomor Induk Berusaha dan bentuk perijinan lainnya seperti PIRT, BPOM, Halal, dan Hak Atas Kekayaan Intelektual seperti Merek, Paten, Rahasia Dagang, dll. Berdasarkan hal tersebut maka tim melaksanakan pengabdian di Desa Ciomas untuk memberikan pemahaman dan membantu pelaku usaha dalam mendapatkan perijinan NIB dan IUMK.

## METODE
Tahapan dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat adalah sebagai berikut:
1. Melakukan survey awal dan pemetaan permasalahan yang ada pelaku UMK di desa Ciomas. Melakukan  diskusi  bersama  perangkat  desa  untuk  membahas  tentang  permasalahan  pelaku UMK yang ada di desa Ciomas.
2. Melaksanakan penyuluhan dan evaluasi terhadap pelaksanaannya
3. Masih banyaknya pelaku  UMK  di  desa Ciomas yang  belum memahami pentingnya perijinan, maka pelatihan dan pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha dan Ijin Usaha UMK dilakukan. Besarnya potensi pelaku UMK di Desa Ciomas dengan beraneka ragam produk yang dihasilkan harus didukung dengan aspek legalitasnya.
Kegiatan pengabdian yang dilaksanakan oleh tim menggunakan dana hibah internal LPPM Universitas Kuningan. Metoda pengabdian yang dilakukan oleh tim melalui sosialisasi, pelatihan dan pendampingan perijinan usaha.
Usaha mikro kecil di desa  Ciomas didominasi oleh  usaha konveksi. Usaha konveksi  yang  dijalankan berbentuk kerjasama dengan usaha konveksi di Jakarta. Pekerjaan tergantung dengan ada tidaknya order dari konveksi di Jakarta. Jenis usaha lainnya adalah makanan minuman, usaha pemancingan, usaha toko kelontong, usaha peternakan burung, jasa rental sound system, dll. Sosialisasi perijinan ini diikuti oleh 32 peserta pelaku UMK di Desa Ciomas Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan. Pelatihan memberikan wawasan  dan  pencerahan  akan  aspek  legalitas  bagi  pelaku  usaha  di  Desa  Ciomas.  Selanjutnya pendampingan  dalam pembuatan NIB  dan ijin  usaha UMK membuat pelaku  usaha menjadi  lebih leluasa dalam pengembangan pasar, bukan hanya pasar local dan regional tetapi juga pasar internasional. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Desa Ciomas dilaksanakan pada  hari  Selasa tanggal 15 November  2022 bertempat di Balai Desa.

## Gambar 2 Pembukaan Kegiatan PKM
Pelatihan  dan  pendampingan  yang  diberikan  membuat  UMK  menjadi  sadar  akan  pentingnya  aspek legalitas dan pemanfaatannya dalam pengembangan usaha khususnya pengembangan pasar. Tahap awal dalam  pelaksanaan  pengabdian  kepada  masyarakat  ini  adalah  sosialisasi  kepada  pelaku  UMK  terkait pentingnya memiliki NIB dan perijinan lainnya. Selanjutnya pelaku usaha akan didampingi dalam mengakses. Website  OSS  BKPM  untuk  mengisi  data  dan  mengajukan  permohonan  NIB  dan  Surat  Ijin  Usaha  MKM. Pendaftaran dilakukan secara online dengan data data usaha dan pemilik maka kemudian akan keluar Nomor Induk Berusaha dan Ijin Usaha MKM.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Peserta kegiatan mendapatkan pengetahuan mengenai pentingnya perijinan Nomor Induk Berusaha (NIB)  sebagai  dasar  perijinan  usaha  termasuk  di  dalamnya  Ijin  Usaha  Mikro  Kecil  (IUMK).  Selanjutnya sertifikasi  perijinan  seperti  Pangan  Industri  Rumah  Tangga  (PIRT),  Produk  produk  dibawah  Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), Jaminan Kehalalan produk oleh Badan Pengelola Jaminan Produk Halal (BPJPH), Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dan khususnya mengenai Nomor Induk Berusaha yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
Materi yang disampaikan terkait dengan Aspek Perijinan / Legalitas Usaha yang meliputi PIRT, BPOM, Halal, Haki, dan Nomor Induk Berusaha. PIRT merupakan sertifikasi yang harus dilaksanakan oleh pelaku UMK  karena sertifikasi ini memberikan jaminan terhadap pelaksanaan proses produksi yang  higienis dan aman  bagi  konsumen.  Dinas  Kesehatan  memiliki  kewenangan  untuk  memberikan  sertfikasi.  UMK  sudah tersertifikasi  oleh  Dinkes  akan  mendapatkan  nomor  PIRT  yang  terdiri  dari  15  digit  angka.  Ijin  yang dikeluarkan kemudian akan dievaluasi kembali setiap 2 tahun.
Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) merupakan lembaga pemerintah yang bertugas untuk mengawasi peredaran obat dan makanan di seluruh wilayah Indonesia. Produk produk UMK juga menjadi obyek yang diawasi oleh BPOM. Adapun kriteria produk yang tidak wajib mendapatkan nomor ijin BPOM adalah :
1. Masa simpan kurang dari 7 hari, kecuali produk susu dan turunannya wajib untuk mengajukan sertifikasi ke BPOM
2. Diimpor dalam jumlah kecil
3. Digunakan lebih lanjut sebagai bahan baku
4. Pangan olahan yang dikemas dalam jumlah besar dan tidak dijual secara langsung pada konsumen akhir
5. Diolah dan dikemas oleh hadapan pembeli
6. Pangan siap saji
7. Mengalami  pengolahan  minimal  (pasca  panen)  meliputi  pencucian,  pengupasan,  pengeringan, penggilingan, pemotongan, penggaraman, pembekuan, pencampuran dan atau blansir serta tanpa tambahan Bahan Tambahan Pangan, kecuali BTP untuk pelilinan.

## Gambar 3 Pelaksanaan Penyuluhan Perijinan
Sertifikasi  Halal  terutama  untuk  produk  makanan  dan  minuman  menjadi  isu  penting  bukan hanya  ditingkat  nasional  tetapi  juga  global.  Sertifikasi  halal  dikeluarkan  oleh  Badan  Penyelenggara Jaminan  Produk  Halal  (BPJPH).  Produsen  yang  membutuhkan  sertifikat  produk  halal  mengajukan permohonan  kepada  BPJPH  yang  kemudian  menunjuk  Lembaga  Pemeriksa  Halal  yang  akan merekomendasikan produk halal kepada BPJPH dengan waktu 15 hari kerja. Selanjutnya BPJPH akan meminta kepada MUI untuk memberikan fatwa halal terhadap produk tersebut.
Untuk  persyaratan  permohonan  sertifikasi  halal,  yaitu  mengunduh  surat  permohonan  dan formulir pendaftaran, menyertakan NIB serta aspek legal lainnya, nama dan jenis produk, daftar bahan yang digunakan, proses alur pembuatan produk, dokumen SJPH dari LPH. Sertifikasi halal menganut system telusur ( traceability ) bukan dan bukan “ End Product Analysis ”.
Hak  Atas  Kekayaan  Intelektual  merupakan  hak  yang  timbul  dari  hasil  olah  pikir  yang menghasilkan produk atau proses yang berguna untuk manusia, dan secara ekonomis dapat dinikmati hasil dari  kreativitas intelektual tersebut. Materi ini memberikan pengetahuan dan wawasan kepada pelaku UMK agar menjaga hak atas kekayaan intelektual yang mereka miliki misalnya Merek,  Rahasia
Dagang dan Paten. Hak Atas Kekayaan Intelektual dikeluarkan oleh Kementrian Hukum dan HAM. Perlindungan atas kekayaan intelektual masih rendah pada pelaku UMK.
Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan kewajiban bagi setiap pelaku usaha. Nomor Induk Berusaha mengurangi perijinan yang sebelumnya cukup banyak seperti TDP, SIUP, HO, dll. Nomor Induk Berusaha bahkan dapat menjadi ijin untuk melaksanakan ekspor dan impor barang. Nomor Induk Berusaha di keluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk menyederhanakan  perijinan.  Pelaksanaan  pembuatan  NIB  dapat  melalui  Dinas  Penanaman Modal dan Perijinan Satu Pintu. Adapun untuk pembuatan NIB dan IUMK dilakukan berbasis internet  melalui  One  Single  Submission  dari  BKPM.  Pembuatannya  bisa  dilakukan  sendiri, melalui pendamping atau datang ke Mal Pelayanan Publik. Persyaratan untuk mengajukan NIB teridiri dari KTP pemilik usaha, email yang masih aktif, dan NPWP.
Kegiatan  pengabdian  yang  dilakukan  oleh  tim  dapat  menambah  pengetahuan  bagi pelaku  UMK  di  Desa  Ciomas  tentang  jenis  jenis  perijinan  atau  legalitas  usaha.  Untuk pengembangan  dan  penguatan  usaha  pelaku  UMK  harus  setidaknya  memiliki  Nomor  Induk Berusaha dan Ijin Usaha Mikro Kecil (IUMK) yang dikeluarkan oleh BKPM melalui aplikasi OSS. Kegiatan pengabdian masyarakat oleh tim dari UNIKU ini dapat menumbuhkan semangat untuk mampu bersaing baik pada pasar  local maupun pasar  internasional. Pada  sesi tanya  jawab, terungkap bahwa belum dimilikinya perijinan usaha oleh UMK adalah: (1) kurang pahamnya pelaku UMK tentang pentingnya memiliki perijinan khususnya NIB. (2) kurangnya pemahaman tentang benefit dari dimilikinya perijinan usaha. (3) kurangnya pengetahuan dalam mengurus perijinan, persyaratan dan dokumen yang dibutuhkan. (4) persepsi rumitnya pengurusan ijin usaha.
Langkah langkah pengurusan perijinan bagi pelaku UMK:
1. Siapkan KTP, nomor HP aktif, e-mail yang aktif, karena sistem akan mengirimkan username dan password melalui email.
2. Buat perijinan NIB dan IUMK melalui aplikasi http:/oss.go.id untuk memperoleh akun pengguna.
3. Pendaftaran dilakukan dengan mengisi data sesuai yang diminta dalam system.
4. Setelah pengisian selesai maka system OSS akan menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sekaligus juga Ijin Usaha Mikro Kecil (IUMK).

## KESIMPULAN
Perijinan / aspek legalitas bagi pelaku UMK di Desa Ciomas masih sangat awam, hampir seluruh  peserta  yang  mengikuti  pelatihan  belum  memiliki  perijinan  khususnya  Nomor  Induk Berusaha  yang  merupakan  kewajiban  bagi  setiap  pelaku  usaha  untuk  memilikinya.  Mereka cenderung menganggap mengurus perijinan merepotkan dan buang waktu. Hal ini tentu sangat memprihatinkan mengingat bahwa aspek legalitas usaha sangat penting dalam menjalankan usaha. Begitu juga dengan bentuk bentuk sertifikasi perijinan lainnya seperti PIRT, BPOM, Halal dan Haki masih belum dianggap perlu oleh pelaku usaha. Nomor Induk Berusaha merupakan nomor identitas usaha yang di proses melalui system OSS dari Badan Koordinasi Penanaman Modal.  Seluruh  pelaku  usaha  wajib  untuk  memiliki  Nomor  Induk  Berusaha  agar  memiliki legalitas usaha dan dapat digunakan sebagai ijin bertransaksi ekspor dengan pihak luar negeri. Pasca pandemic pelaku UMK harus kembali tumbuh dan berkembang melalui penguatan aspek perijinan  usaha  disamping  aspek  konsep  bisnis  usaha.  Setelah  pelaksanaan  kegiatan penyuluhan, pelaku UMK di desa Ciomas memiliki pengetahuan tentang pentingnya memiliki perijinan. Untuk selanjutnya, perlu ada penguatan terkait dengan perijinan dan sertifikasi wajib bagi  para pelaku usaha dengan pendampingan. Sebagai tindak lanjut dari  kegiatan ini akan dilaksanakan pendampingan pembuatan NIB bagi pelaku usaha UMK di desa Ciomas.

## DAFTAR PUSTAKA
BPS Kuningan. (2020). Kabupaten Kuningan Dalam Angka 2020 . © BPS Kabupaten Kuningan . Kusnindar,  A.  A.  (2019).  Pendampingan  Perijinan  UMK  Di  Kabupaten  Pringsewu. Jurnal Pengabdian Masyarakat Bumi Raflesia , 2 (2). https://doi.org/10.36085/jpmbr.v2i2.447
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indoneisa.  (2018).  PP  Nomor  24  Tahun  2018  Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektonik, 78.
Safaah, E., Felycia, Yulianti, N., & Rahmat. (2022). Pendampingan Perijinan Berusaha Berbasis Digital Melalui Online Single Submission Pada PPKM Darurat Pandemi Covid- 19. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat DASABHAKTI , 1 (1).
Sawitri, A. P., Asjari, F., Adi, B., & ... (2021). Penguatan UMK Penyandang Disabilitas Naeema Melalui Perijinan Usaha dan Modal Usaha. Ekobis Abdimas: Jurnal … , 2 , 80–87. Retrieved from http://jurnal.unipasby.ac.id/index.php/ekobisabdimas/article/view/4856%0Ahttp://jurnal.unipas by.ac.id/index.php/ekobisabdimas/a