## Wajah Hukum
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi ISSN Online 2598-604X , DOI 10.33087/wjh.v4i1.145

## Penambahan Kuasa Membeli dalam Pembiayaan Murabahah pada Praktik Bank Syariah

## Jalaluddin FA
Universitas muhammadiyah Yogyakarta Correspondence email: jalaluddin2fa@gmail.com
Abstrak. Salah  satu  produk  dari  bank  syariah  yang  merupakan  hasil  modivikasi  adalah  akad  pembiayaan  murabahah.  Yaitu, transaksi jual beli dimana pihak perbnakan menyebut jumlah keuntungannya. Pihak perbankan bertindak sebagai penjual, sementara nasabah bertindak sebagai pembeli. Dalam pembiayaan muarabahah dikenal istilah murabahah dengan kuasa membeli. Pelaksanaan pembiayaan  murababahah  dengan  kuasa  membeli  adalah,  ketika  nasabah  mengajukan  pembiayaan  murabahah  di  bank  syariah, nasabah tidak hanya melaksanakan kontrak pembiayaan murabahah melainkan nasabah juga diberikan suatu kuasa dari pihak bank untuk  membeli  secara  langsung  barang  yang  ingin  dibeli.  Penelitian  ini  ingin  mengetahui  apakah  pelaksanaan  pembiayaan murabahah  dengan  kuasa  membeli  sesuai  dengan  syariat  Islam  atau  tidak.  Pada  penelitian  ini  menggunakan  salah  satu  jenis penelitian yaitu  penelitian yang berbentuk penelitian yuridis normatif. Peneliti menganalisa data menggunakan teknik penelitian deskriptif.  Penelitian  ini  menghasilkan  bahwa  pembiayaan  murabahah  dengan  kuasa  membeli  dibolehkan  dalam  syariat  Islam dengan syarat perlu kehati- hatian dalam  melaksanakan  kedua akad tersebut. Tidak boleh dilaksanakan secara bersamaan, harus diperjelas status kepemilikannya dan penambahan harga harus disepakati diawal akad.
Kata Kunci : Syariat Islam, Muarabahah, Kuasa Membeli, Perbankan Syariah
Abctract. One of the sharia bank products which is the result of modification is a murabahah financing contract. Namely, buying and  selling  transactions  where  the  bank  mentions  amount  of  profits.  The  bank  as  a  seller,  while  the  customer  as  a  buyer.  In muarabahah, there is a contract known as murabahah with buying authority. The implementation of murababahah  with buying authority is, when a customer proposes murabahah financing in Islamic bank, the customer does not only carry out the murabahah financing contract but the customer is also given an authority from the bank to buy the goods desired directly. This study wants to find out whether the implementation of murabahah financing with buying authority allows in Islamic law or not. This research uses normative  juridical  research  type.  Researcher  analyzes  data  using  descriptive  research  techniques.  This  research  results  that murabahah financing with buying authority is allowed in Islamic law with the condition that in carrying out two contracts is needed to conduct carefully. It must not be conducted in same time, the ownership status must be clarified and the price must be agreed at the beginning of the contract.

## Keywords: Islamic Law, Muarabahah, Buying Authority, Sharia Banking

## PENDAHULUAN
Perkembangan  bank  syariah  di  Indonesia  terhitung  sangat  cepat  dan  merata,  akan  tetapi  meskipun  sudah menyebar  keseluruh  daerah  khususya  di  kota-  kota  besar  masih  banyak  yang  belum  faham  tentang  konsep  yang ditawarkan oleh bank syariah. Banyak diantara kita yang mengirah bahwa pelabelan bank syariah hanya sebagai strategi untuk menarik nasabah dengan memanfaatkan kondisi masyarakat kita di Indonesia yang mayoritas muslim. Contonya, kontrak yang diawali dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim, pegawainya yang diwajibkan menggunakan busana muslim atau menggunakan ucapan assalamualaiikum untuk membuka interaksi dengan nasabah. Serta kritikan- kritikan yang mengarah kepada pernyataan  bahwa akad yang dipratikkan pada bank syariah di Indoneisa belum menerapkan prinsip yang sejalan dengan apa yang disyariat dalam agama Islam secara penuh.
Tantangan besar yang dihadapi oleh bank syariah dalam pengembangannya adalah harus bersaing dengan bank konvesional  dengan  tawaran-  tawaran  produk    menarik  yang  tidak  bisa  diadopsi  secara langsung  oleh bank  syariah. Alasannya adalah terdapat beberapa produk bank konvensional yang tidak sesuai dengan yang seharusnya diterapkan dalam syariat Islam, sedangkan dalam bank syariah jika terdapat klausa yang bertentangan dengan syariat Islam maka akad  tersebut  dinyatakan  batal.  larangan  yang  paling  sering  menjadi  topik  utama  dalam  transaksi  perbankan konvensional adalah adanya beberapa produk yang  mengandung riba, maisir dan gharar. 1
Dengan alasan tersebut diatas, menginisiasi bank syariah untuk berinovasi demi menghasilkan produk dengan tujuan akhir yang sama namun dengan akad yang berbeda dengan tidak melanggar prinsip syariah.
Salah satu dari produk bank syariah yang merupakan hasil inovasi ataupun modivikasi adalah akad pembiayaan murabahah.  Yaitu,  transaksi  jual  beli  barang  dimana  pihak  bank  menyebutkan  jumlah  keuntungan  yang  diperoleh. Dalam hal ini bank bertindak sebagai yang menjual barang, sementara nasabah bertindak sebagai pembeli dari barang
1 Muhammad  Nurul  Alim  ,Tinjauan  Fikih  Muamalah  Atas  Produk  Jasa  Berbasis  Ujrah  (Fee  Based  Services)  Bank Konvensional (Sampel Produk Bank Mandiri Dan Bca) Jurnal Asy- Syukriyyah Vol. 19 Nomor 2 Oktober 2018, Hlm. 147
yang  dimaksud.  Kedua  belah  pihak  harus  membuat  kesepakatan  mengenai  harga  jual  maupun  jangka  waktu pembayarannya  saat  terjadi  akad.  Termasuk  harga  jual  juga  dicantumkan  dalam  akad  tersebut  dan  jika  telah  terjadi kesepakatan diantara keduanya mengenai akad tersebut, maka tidak dapat diubah selama berlakunya akad ,sementara pembayaran dilakukan secara tangguh atau secara berangsur. 2
Pembiayaan murabahah dikatakan sebagai hasil modivikasi karena adanya ketidak samaan konsep antara konsep pembiayaan murabahah dalam praktik bank dengan konsep syariah dengan konsep murabahah dalam fikih. Pembiayaan murabahah yang dilaksanakan dalam bank syariah terdapat dua jenis, yaitu murabahah dengan pesanan membeli dan murabahah  dengan  kuasa membeli.  Khusus  untuk  pembiayaan  murabahah  dengan  pemberian    kuasa  untuk  membeli barang tidak melakasanakan pembiayaan murabahah secara murni seperti yang sering dijelaskan dalam konsep fikih, melainkan  terdapat  dua  teransaksi  yang  berbeda  yang  dijalankan  secara  bersama-  sama  yaitu,  akad  pembiayaan murabahah dan akad pemberian kuasa untuk membeli barang.
Pelaksanaan pembiayaan murababahah dengan kuasa membeli adalah, ketika nasabah mengajukan pembiayaan murabahah bank syariah, nasabah tidak hanya melaksanakan kontrak pembiayaan murabahah melainkan nasabah juga diberikan kuasa dari pihak bank untuk membeli secara langsung barang yang menjadi keinginan nasabah.
Sesuai dengan pelaksanaan tersebut diatas pihak bank perlu berhati- hati, karena pembiayaan murabahah yang diperaktikkan tersebut berpotensi menyalahi hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dan an-Nasa-i dari Abu Hurairah Radhiyallahu  anhu. “Bahwa  Nabi  Shallallahu  ‘alaihi  wa  sallam  melarang  melakukan  dua  transaksi  dalam  satu transaksi jual beli.” (Hadits ini dishahihkan oleh at-Tirmidzi dan Ibnu Hibban). Selain itu transaksi tersebut, berpotensi adanya  ketidak  jelasan  (gharar)  tentang  status  kepemilikan  barang  yang  diperjual  belikan  saat  terjadinya  transaksi, selanjutnya juga berpotensi adanya penambahan harga yang diharamkan (riba), karena adanya penanguhan pembayaran oleh nasabah.

## Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  yang  tertera  diatas,  maka  yang  menjadi  pokok  permasalahan  yang  timbul  dalam penelitian ini adalah apakah akad pembiayaan murabahah yang dipraktikkan dalam bank syariah bertentangan dengan perinsip syariah atau tidak ?

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu suatu penelitian yang mengkaji hukum dari persfektif internal  yang  objeknya  adalah  norma-  norma  hukum. 3 Penlitian  hukum  normatif  dilakukan  dengan  tujuan  supaya mengahasilkan suatu argumentasi, konsep dan teori untuk menyelesaikan masalah- masalah baru yang timbul. 4 Yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah mengenai kesesuain hukum syariah dengan akad pembiayaan murabahah pada peraktik bank syariah. Penelitian ini mengunakan metode pendekatan perundang- undangan yang dalam hal ini tidak terlalu  fokus  pada  perundang-  undangan  hukum  positif,  akan  tetapi  lebih  kepada  produk  hukum  mengis1kat  yang berkaitan dengan hukum syariah.
Peneliti  menggunakan  bahan  hukum  primer  yang  terdiri  dari  Al-Qur’an,  Hadis,  Fatwa  DSN-MUI  maupun Peraturan  perundang-undangan  yang  terkait  dengan  masalah  yang  dikaji,  selanjutnya  peneliti  menggunakan  bahan hukum sekunder yang terdiri dari bahan hukum yang diperoleh dari buku- buku dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Peneliti juga menggunakan bahan hukum tersier yang diperoleh dari bahan hukum yang menjadi pelengkap dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Selanjutnya, peneliti menganalisa data dengan menggunakan  teknik  penelitian  deskriptif.  Yaitu  salah  satu  teknik  penelitian  yang  digunakan  dengan  cara mendeskripsikan data yang telah terkumpul, setelah semua terkumpul, data-data tersebut selanjutnya dianalisa dengan cara  membandingkan  kenyataan  yang  terjadi  di  bank syariah  khusus  yang  berkaitan dengan  pembiayaan  murabahah dengan kuasa membeli dengan teori yang sudah dipelajari dan hasil analisa tersebut ditarik dalam suatu kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Pembiayaan Murabahah
Sabagai salah satu dari bagian fiqih maliyyah murabahah merupakan suatu penjualan dengan pembalian dan keuntungan yang suda diketahui bersama. 5 Dari bahasa asal kata murabahah berasal dari kata yang berbahasa arab yaitu rabiha yarbahu- ribhan- warabahan yang mempunyai arti memberikan keuntungan, kemudian mengalami  perubahan
2 Daeng Naja, Akad Bank Syari’ah , (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011),Hlm.43
3 I  Made  Pasek  Diantha, Metode  Penelitian  Hukum  Normatif  Dalam  Justifikasi  Teori  Hukum ,(  Jakarta:  Prenada  Media Group, 2019), Hlm. 12
4 Peter Muhammad Marzuki. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2005, Hlm. 35.
5 Sayyid Sabiq Fikih Sunnah , Terjemahan, Jilid 12, (Alih Bahasa: Kamaluddin), Bandung: Pt. Al- Ma’arif, 1988, Hlm. 82.
struktur  kata  menjadi  murabahah  yang  merupakan  bentuk  masdhar  dengan  arti  memberikan  keuntungan  atas  jasa penjualan barang dari si pemilik barang. 6
Dalam makna terminologi murabahah merupakan aktifitas antara sesama manusia dalam mengelolah wasilah al  hayah supaya  menghasilkan  keuntungan  bersama  demi  kemakmuran  dan  kesejahteraan  bersama.  Ibnu  Rusyd berpendapat bahwa  murabahah  merupakan jual beli suatu  barang  dengan  mendapatkan tambahan  dari  harga  asalnya untuk kemudian dijadikan sebagai keuntungan dari tambahan tersebut dengan syarat telah disepakati bersama. 7 Dalam  Peraturan  Bank  Indonesia  (PBI)  Nomor  10/16/PBI/2008  tentang  Pelaksanaan  Prinsip  Syariah  dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah dijelaskan bahwa Murabahah merupakan suatu jual beli barang dengan besar penjualan dari harga pokok barang yang di maksud dan ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Dalam Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah  di Pasal 19 ayat (1) huruf d dijelaskan  bahwa akad murabahah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya  kepada  pembeli  dan  pembeli  membayarnya  dengan  harga  yang  lebih  sebagai  keuntungan  yang  disepakati. Dalam  Fatwa  DSN  Nomor  04/DSNMUI/IV/2000  tentang  Murabahah  juga  dijelaskan  bahwa  pengertian  Murabahah adalah  menjual  suatu  barang  dengan  menegaskan  harga  belinya  kepada  pembeli  dan  pembeli  membayarnya  dengan harga yang lebih sebagai laba.
Terkait  dengan  persoalan  murabahah  Rasulullah  pernah  bersabda  dalam  satu  hadits  dari  Shuaib  r.a  bahwa Rasulillah  SAW  bersabda  “ tiga  hal  yang  didalamnya  terdapat  keberkahan,  jual  beli  secara  tangguh(  murabahah), muqaradah  (mudharabah),  dan  mencampur  gandum  dengan  tepung  untuk  kepentingn  rumah  bukan  untuk diperjualbelikan . ( HR Ibnu Majah) 8 .
Hadits diatas menjelaskan bahwa rasullah membolekan murabahah. Bahkan jika murabahah dikelolah dengan sebaik  mungkin  dengan  tetap  memperhatikan  nilai  kejujuran  dan  keadilan  serta  prinsip-  prinsip  transaksi  yang dianjurkan dalam Islam maka dengan melaksanakan transaksi murabahah akan mendatangkan keberkahan. Keberkahan yang dimaksud adalah akan lahir suatu kerjasama dalam pengelolahan modal awal sehingga bisa memberikan peluang untuk medapatkan keuntungan yang lebih dan kemudian akan memberikan kesejahteraan kepada sesama manusia.
Dalam murabahah mengenai rukun yang harus terpenuhi adalah sebagai berikut: 9 1. Pihak yang berakad
a. Cakap menurut hukum
b. Tidak terpaksa
2. Barang/objek
a. Barang tidak terlarang oleh syara’
b. Penyerahan barang dapat dilakukan
c. Hak milik penuh yang berakad
3. Harga
a. Memberitahukan harga pokok
b. Keuntungan yang telah disepakati
4. Ijab Kabul atau sighat
a. Harus jelas
b. Harga dan barang yang disebutkan harus seimbang
c. Tidak dibatasi oleh waktu
Adapun syarat  yang harus terpenuhi adalah sebagai berikut: 10
1. Penjual barang harus memberikan transfaransi mengenai harga pokok kepada pihak yang akan membeli barang;
2. Kontrak harus sah sesuai dengan rukun jual beli yang telah ditetapkan;
3. Kontrak yang dilaksanakan tidak boleh mengandung riba;
4. Penjual tidak boleh menyembunyikan jika terjadi cacat atas barang yang dijual sesudah pembelian;
5. Jika  terdapat  hal-  hal  lain  mengenai  pembelian,  misalnya  adanya  hutang  saat  pembelian  maka,  penjual  wajib menjelaskannya.
Dalam Fatwa DSN Nomor 04/DSNMUI/IV/2000 terdapat beberapa janji yang harus dipatuhi: 11
1. Nasabah mengajukan janji permohonan dan janji untuk membeli suatu barang atau asset kepada bank.
6 M. Hasbi Umar, Filsafat Fiqih Muamalat Kontemporer Filosofi Dasar Untuk Aksi , Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, Hlm. 286
7 Ibid.
8 Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah Dalam Kitab Al- Tijarah , Juz 2, Ttp., Hlm. 786.
9 Zulkifli, Sunarto, 2003, Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah , Jakarta, Zikrul Hakim. Hlm 40
10 Antonio, Muhammad Syafi’i, 2001, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik , Jakarta, Gema Insani. Hlm. 102
11 Jaih  Mubarak  Dan  Hasanuddin  Fikih  Muamalah  Maliyyah;  Prinsip-  Prinsip  Perjanjian,  Jakarta:  Simbiosa  Rekatama Media, 2017, Hlm. 19
2. Jika bank menerima permohonn tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu asset yang di pesannya secara sah dengan pedagang.
3. Bank kemudian menawarkan asset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus membelinya sesui dengn janji yang telah  di  sepakatinya  karena  secra  hukum  janji  tersebut  mengikat;  kemudian  kedua  belah  pihak  harus  membuat kontrak jual beli.
4. Dalam  jual  beli  ini,  bank  diperbolehkan  meminta  nasabah  untuk  membayar  uang  mukasaat  menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
5. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya nyata bank harus dibayar dari uang mmuka tersebut.
6. Jika  nilai  uang  muka  kurang  dari  kerugian  yang  harus  ditanggung  oleh  bank,  bank  dapat  meminta  kembali  sisa kerugian kepada nasabah.
7. Jika uang muka memakai kontrak ‘urbun’ sebagai alternative dari uang muka maka:
a. Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut ia tinggal membayar sisa harga.
b. Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangnnya.

## Kuasa Membeli
Kuasa membeli adalah salah satu  akad yang sering dikaitkan pelaksanaannya dalam pembiayaan murabahah yang  menjadi  salah  satu  produk  unggul  di  bank  syariah.  Akad  tersebut  merupakan  akad  antara  pihak  bank  dengan nasabahnya yang memilih untuk mengajukan suatu pembiayaan yaitu pembiayaan murabahah ke bank syariah. Dalam hal  ini  bank  sebagai  pemberi  kuasa  dan  nasabah  sebagai  pelaksana  dari  kuasa  yang  diberikan  bank  untuk  membeli barang ke suppler dimana barang tersebut tidak lain adalah barang yang diajukan oleh nasabah itu sendiri. Dalam ilmu fikih  pemberian  kuasa  untuk  membeli  barang  termasuk  dalam  bab wakalah yang  berarti  akad  dimana  seseorang menyerahkan suatu tugas kepada orang lain yang tidak bertentangan dengan syariat untuk digantikan mengerjakan tugas tersebut selama yang memberi tugas masih hidup. 12
Dalam arti bahasa wakalah berasal dari arti bahasa arab yaitu wakalah yang merupakan sinonim dari: salama wa fawadha , yang berarti : menyerahkan. Dalam penjelasan lain  Wakalah juga diartikan sebagai al-hifzhu , yang berarti : memelihara atau menjaga. Menurut istilah Syafi’iyah didefinisikan bahwa wakalah merupakan suatu “ penyerahan oleh seseorang kepada orang lain terhadap sesuatu yang ia berhak mengerjakannya dan sesuatu itu bisa digantikan, untuk dikerjakannya pada masa hidupnya ”. 13
Dari  penjelasan  diatas  dapat  ditarik  kesumpulan  bahwa  wakalah  merupakan  penyerahan  tugas  dari  pihak pertama ke pihak kedua untuk melaksanakan suatu pekerjaan yang bisa digantikan oleh orang lain dimasa hidupnya dan telah disepakati bersama. Dan jika penyerahan tersebut harus dilakukan setelah meninggal dunia seperti wasiat maka hal tersebut tidak bisa disebut sebagai wakalah.
Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam Buku II, Bab I, pasal 20 ayat 19 dijelaskan bahwa wakalah adalah pemberian kuasa kepada pihak lain untuk mengerjakan sesuatu. Dalam KUHPerdata juga dijelaskan dalam Buku III, Bab VIII pasal 1792 bahwa pemberi kuasa ialah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberi kuasa.
Semua imam mazhab membolehkan wakalah selama syarat dan rukun terpenuhi. Namun tidak semua hal boleh diwakilkan.  Hal-  hal  yang  boleh  diwakilkan  adalah  yang  sifatnya  bisa  dikerjakan  oleh  orang  lain,  seperti  jual-beli, pembayaran utang, persewaan, menikahkan anak gadisnya atau menyuruh seseorang untuk menuntut hak. Sedangkan hal- hal yang sifatnya ibadah badaniyah seperti sholat atau puasa tidak boleh diwakilkan.
Salah satu dalil Al- Quran yang menjadi landasan keabsahan wakalah adalah Al- Quran surah An-Nisa ayat 35:
“ Dan  jika  kamu  khawatirkan  ada  persengketaan  antara  keduanya,  Maka  kirimlah  seorang  hakam  dari  keluarga laki-laki  dan  seorang  hakam  dari  keluarga  perempuan.  jika  kedua  orang  hakam  itu  bermaksud  Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”
Selain dari penjelasan diatas Rasulullah SAW juga bersabdadalam salah astu haditsnya “Dari Jabir r.a ia berkata: aku pergi ke Khaibar lalu aku datang kepada Rasulullah SAW Maka beliau bersabda: bila engkau datang pada wakilku, maka ambillah dari nya 15 wasaq (HR. Abu Daud)”
Dalil- dalil diatas cukup memberikan penegasan bahwa tidak ada keraguan mengenai bolehnya melaksanakan wakalah  selama  dalam  pelaksanaannya  masih  dalam  koridor  yang  dibolehkan  dan  sesuai  dengan  rukun  dan  syarat wakalah yang dijelaskan dalam ilmu fikih.
12 Ismail Nawawi, Fiqih Muamalah Klasik Dan Kontemporer , (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), Hlm. 21.
13 Ahmad Wardi Muslich, Fiqih Muamalah , (Jakarta: Amzah,2013), Hlm. 418-419

## Analisis Tentang Penggabungan Kuasa Membeli Dalam Pembiayaan Murabahah
Pembiayaan Murabahah adalah pembiayaan dimana pihak bank bertindak sebagai penyedia dana untuk membeli barang sesuai dengan yang dibutuhkan nasabah. Praktik ini secara operasional merupakan jual-beli barang dimana bank bertindak sebagai penjual dan nasabah bertindak sebagai pembeli dengan harga perolehan atau harga jual (harga beli) ditambah dengan keuntungan (margin) yang disepakati. Dalam akad jual beli ini bank harus memberitahukan kepada nasabah mengenai harga beli dan keuntungan yang diperoleh pihak bank. Sedangkan keuntungan yang diperoleh tentu tidak melanggar prinsip kepatutan dalam mendapatkan keuntungan. Yang membedakan antara pembiayaan murabahah yang dilaksanakan di bank syariah dengan jual beli pada umumnya yakni pada pembayaran sejumlah harga beli dalam pembiayaan murabahah oleh nasabah secara umum dilakukan ditangguhkan menurut batas waktu yang disepakati.
Saat  ini  pelaksanaan  pembiayaan  murabahah  di  bank  syariah  tidak  mutlak  melaksanakan  akad  murabahah seperti yang dijelaskan dalam ilmu fikih pada umumnya. Melainkan telah mengalami modifikasi, yakni akad murabahah yang diperaktikkan di bank syariah digandengkan dengan pemberian kuasa dan janji, atau dalam istilah dalam bahasa arab  disebut sebagai ‘aqd al-murabahah li al-amir bi al-syira’ yang secara harfiah berarti akad suatu murabahah yang disertai dengan adanya perintah untuk membeli barang. 14
Akad murabahah dengan kuasa membeli merupakan salah satu transaksi yang diperaktikkan dalam bank syariah, yang  dilaksanakan  dengan  mejalankan  dua  akad  sekaligus,  yakni  adanya  akad  murabahah  dan  juga  akad  wakalah. Sehingga secara tidak langsung taransaksi tersebut, memang bertentangan dengan hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dan an-Nasa-i dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu. “Bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang melakukan dua transaksi dalam satu transaksi jual beli.” (Hadits ini dishahihkan oleh at-Tirmidzi dan Ibnu Hibban). Selain itu juga  terlihat  adanya  ketidakjelasan  mengenai  status  kepemilikan  dari  barang  yang  diperjual  belikan.  Karena  ketika kepemilikan barang berpindah saat nasabah membeli barang di supplier maka status uang bank yang digunakan nasabah saat membeli barang adalah hutang, dan bank tidak boleh mengambil keuntungan dari hutang tersebut. Dalam Hadits yang diriwayatkan oleh Al-Harits Ibnu Abi Usamah di jelaskan bahwa : “Setiap utang piutang yang di dalamnya ada keuntungan, maka itu dihukumi haram” 15
Berkenaan dengan adanya anggapan tentang transaksi pelaksanaan dua akad secara bersamaan dalam satu jual beli serta keraguan dalam status kepemilikan seperti yang dijelaskan diatas. Sebenarnya dalam praktiknya, pada saat nasabah mengajukan pembiayaan murabahah dengan kuasa membeli kepada pihak bank untuk membeli barang yang diinginkan.  Kerana  dalam  transaksi  ini  terdapat  dua  akad  yang  dijalankan.  Untuk  menghindari  adanya  perlanggaran dalam  syariat  Islam,  maka  kedua  akad  tersebut  tidak  sertamerta  dijalankan  secara  bersamaan. Pertama ,  Pihak  bank memberi kuasa kepada nasabahnya untuk membeli barang yang dikehendaki langsung  ke supplier. Perlu ditekankan bahwa, ketika nasabah membeli barang ke supplier, kedudukan nasabah buakanlah sebagai calon pemilik langsung dari barang  yang  akan  dibeli  tersebut,  akan  tetapi  nasabah  hanya  berkedudukan  sebagai  perwakilan  dari  pihak  bank, sedangkan pemilik sah dari barang tersebut setelah dibeli dari supplier adalah pihak bank. Pada saat inilah akad pertama yakni akad wakalah dilaksanakan, dan akad wakalah akan berakhir ketika diserahkannya bukti pembelian barang kepada pihak bank. Barang tersebut akan berpindah kepemilikannya kepada nasabah ketika nasabah membelinya dari pihak bank dengan menggunakan akad selanjutnya yakni akad murabahah, akad murabahah dilaksanakan ketika barang yang akan diperjual- belikan telah menjadi milik sah dari pihak bank. Sehingga dengan adanya anggapan bahwa pada akad pembiayaan dengan kuasa membeli terjadi dua transaksi dalam satu akad tidak benar karena keduanya diselesaikan satu persatu,.  Begitu  juga  dengan  status  kepemilikan  barang  tersebut  suda  sangat  jelas  bahwa  pada  transaksi  pertama (wakalah) barang yang dimaksud merupakan milik bank dan akan berpindah kepada nasabah pada transaksi yang kedua (murabahah).
Tahapan transaksi diatas sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor:  04/DSN-MUI/IV/2000  tentang  Murabahah  Pasal  1  ayat  (9):”Jika  bank  hendak  mewakilkan  kepada  nasabah untuk  membeli  barang  dari  pihak  ketiga,  akad  jual  beli  murabahah  harus  dilakukan  setelah  barang,  secara  prinsip, menjadi  milik  bank.”  Sehingga  dengan  demikian,  status  kepemilikan  barang  yang  diperjual  belikan  jelas  sampai berakhirnya transaksi jual beli antara bank dengan nasabah.
Mengenai syarat bolehnya melaksanakan akad murabahah setelah berakhirnya akad wakalah, dan barang telah menjadi milik sah dari pihak bank dalam akad murabahah dengan kuasa membeli, juga diatur dalam Peraturan Bank Indonesia  (PBI)  Nomor  07/46/PBI/2005  tentang  Akad  Penghimpunan  Dan  Penyaluran  Dana  Bagi  Bank  Yang Melaksanakan  Kegiatan  Usaha  Berdasarkan  Prinsip  Syariah,  penggunaan  akad  murabahah  dengan  kuasa  membeli (wakalah) diatur dalam Pasal 9 ayat (1) butir d yaitu: dalam hal Bank mewakilkan kepada nasabah (wakalah) untuk membeli barang, maka akad Murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik Bank.
14 Jaih Mubarok, Dan Hasanudin, 2017, Fikih Mu’amalah Maliyyah: Akad Tabarru ’( Bandung, Simbiosa Rekatama Media: 2017), 224
15 Winda Afriyenis, “Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Utang Luar Negeri Pemerintah Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia ”, Maqdis (Jurnal Kajian Ekonomi Islam) , Volume 1, No.1, Januari-Juni 2016, Hlm 8.
Dalam kompilasi hukum ekonomi syariah juga suda dijelaskan di bagian ketujuh mengenai jual beli murabahah, pada pasal 119 bahwa “ jika penjual hendak mewakilkan kepada pembeli untuk membeli barang dari pihak ketiga akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip sudah menjadi milik bank”.
Dalam Konferensi Bank Islam kedua yang diselenggarakan di Kuwait pada tahun 1403 H/1983 M juga diambil keputusan bahwa kesepakatan untuk melakukan jual beli murabahah dengan adanya tambahan perintah untuk membeli barangyang diinginkan, setelah pembeli memiliki dan menguasai barang yang dimaksud, kemudian menjualnya kepada orang yang memerintahkan untuk membelinya dengan ditambahakan keuntungan yang telah disepakati oleh keduanya adalah  dibolehkan  menurut  syariah  Islam.    Namun  dalam  hal  itu  pihak  bank  wajib  bertanggung  jawab  jika  barang tersebut  mengalami  kerusakang  sebelum  barang  diterima,  selanjutnya  pihak  bank  juga  wajib  bertanggungjawab  atas pengembalian barang jika barang yang dimaksud terdapat cacat tersembunyi. 16
Dalam hadits juga dijelaskan, salah satunya adalah hadits dari Ibnu ‘Abbas, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “ Barangsiapa yang membeli bahan makanan, maka janganlah ia menjualnya kembali hingga ia selesai menerimanya.” Ibnu  ‘Abbas  mengatakan,  “Aku  berpendapat  bahwa  segala  sesuatu  hukumnya  sama  dengan  bahan makanan .” (HR. Bukhari Nomor 2136 dan Muslim Nomor 1525)
Mengenai adanya penambahan harga dalam akad murabahah dengan kuasa membeli berlaku akad jual beli pada umumnya, yakni dibolehkan dengan syarat adanya kesepakatan diantara keduanya diawal. Jual beli ini dapat disamakan dengan    Bai’  bi  Tsaman  Ajil  atau  Bai’  Mu’ajal  yaitu  jual  beli  barang  yang  barangnya  diserahkan  segera  dan pembayarannya dibayar secara angsur atau ditangguhkan. 17 Hingga saat ini kedudukan tentang bolehnya melaksanakan akad murabahah dengan kuasa membeli belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, hingga masih menimbulkan kontroversi untuk bertransaksi dengan  menjalankan dua akad seperti ini. Sehingga perlu diatur dalam perundang- undangan perbankan syariah, agar tidak ada keraguan untuk melaksanakan akad tersebut.

## SIMPULAN
Dalam syariat Islam pembiayaan murabahah dengan kuasa membeli dibolehkan. Mengenai adanya keraguan bahwa pembiayaan murabahah melaksanakan suatu transaksi yang menjalankan dua akad dalam satu akad jual beli yang dilarang  tidak  dapat  dibuktikan  karena  kedua  akad  yang  dilaksanakan  diselesaikan  satu  persatu.  Dalam  pembiayaan murabahah dengan kuasa membeli mengenai status kepemilikannya suda jelas, pada saat dilaksanakan pembelian barang ke supplier barang merupakan milik perbankan meskipun nasabah yang melaksanakan akad karena dalam hal ini terjadi akad yang pertama yakni kuasa membeli (wakalah). Di akad kedua saat melaksanakan akad murabahah baru berpindah kepemilikan kepada nasabah. Selanjutnya, untuk penambahan harga berlaku jual beli pada umumnya, di bolehkan baik secara tangguh ataupun berangsur selama ada kesepakatan diawal akad mengenai jumlah harga yang harus dilunasi oleh nasabah dan tidak boleh ada penambahan di kemudian hari.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad Wardi Muslich, Fiqih Muamalah , Jakarta: Amzah,2013 Antonio, Muhammad Syafi’i, 2001, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik , Jakarta, Gema Insani Daeng Naja, Akad Bank Syari’ah , Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011 Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah Dalam Kitab Al- Tijarah , Juz 2 Ismail Nawawi, Fiqih Muamalah Klasik Dan Kontemporer , Bogor: Ghalia Indonesia, 2012
Jaih  Mubarak  Dan  Hasanuddin  Fikih  Muamalah  Maliyyah;  Prinsip-  Prinsip  Perjanjian,  Jakarta:  Simbiosa  Rekatama Media, 2017
Jaih Mubarok, Dan Hasanudin, 2017, Fikih Mu’amalah Maliyyah: Akad Tabarru ’( Bandung, Simbiosa Rekatama Media: 2017) M. Hasbi Umar, Filsafat Fiqih Muamalat Kontemporer Filosofi Dasar Untuk Aksi , Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, Made  Pasek  Diantha, Metode  Penelitian  Hukum  Normatif  Dalam  Justifikasi  Teori  Hukum ,  Jakarta:  Prenada  Media Group, 2019
Muhammad  Nurul  Alim  ,Tinjauan  Fikih  Muamalah  Atas  Produk  Jasa  Berbasis  Ujrah  (Fee  Based  Services)  Bank Konvensional (Sampel Produk Bank Mandiri Dan Bca) Jurnal Asy- Syukriyyah Vol. 19 Nomor 2 Oktober 2018 Muhammad Syahrullah, Konsep Murabahah Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Implikasinya Di Peradilan Agama, Jurnal Islamika , Vol. 1, No. 2 (2018) Peter Muhammad Marzuki. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2005 Sayyid Sabiq Fikih Sunnah , Terjemahan, Jilid 12, (Alih Bahasa: Kamaluddin), Bandung: Pt. Al- Ma’arif, 1988
16 Muhammad Syahrullah, Konsep Murabahah Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Implikasinya Di Peradilan Agama, Jurnal Islamika , Vol. 1, No. 2 (2018), Hlm 49
17 Yenti Afrida, Analisis Pembiayaan Murabahah Di Perbankan Syariah, Jebi (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam ), Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2016. Hlm 158
Winda Afriyenis, “Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Utang Luar Negeri Pemerintah Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia ”, Maqdis (Jurnal Kajian Ekonomi Islam) , Volume 1, No.1, Januari-Juni 2016, Yenti Afrida, Analisis Pembiayaan Murabahah Di Perbankan Syariah, Jebi (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam ), Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2016 Zulkifli, Sunarto, 2003, Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah , Jakarta, Zikrul Hakim