Jurnal Indonesia Sosial Teknologi: p–ISSN: 2723 - 6609 e-ISSN : 2745-5254 Vol. 2, No. 10 Oktober 2021
STUDI  ANALISIS  HUKUM  KEWENANGAN  DAN  TUGAS  KOMISI PEMBERANTASAN  KORUPSI  DALAM  MENCEGAH  TINDAK  PIDANA KORUPSI  BERDASARKAN  KETENTUAN  UNDANG-UNDANG  NOMOR  19 TAHUN 2019

## Dony Endrassanto
Program Magister Ilmu Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Jakarta, Indonesia Email: dony@gmail.com

## Abstrak
Korupsi  yang  dikategorikan  sebagai  kejahatan  yang  luar  biasa  ( extra  ordinary crimes ) memerlukan upaya pemberantasan dengan cara-cara yang luar biasa ( extra ordinary  measure ).  KPK  mempunyai  tugas,  wewenang,  dan  kewajiban  dalam  hal penanganan tindak pidana korupsitelah diatur sedemikian rupa dalam UU KPK, ini artinya  bahwa  dalam  penegakan  hukum  pidana  khususnya  tindak  pidana  korupsi, KPK  dapat  diartikan  sebagai  lembaga  penegak  hukum  khusus  sehingga  upaya- upaya  yang  hendak  dicapai  dalam  hal  pemberantasan  (baik  dalam  pencegahan maupun  penindakan)  tindak  pidana  korupsi  di  Indonesia  dapat  lebih  maksimal. Rumusan  masalah  yang  penulis  bahas  dalam  tesis  ini  adalah  :  1)  Bagaimana Analisis  Hukum  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  menjalankan  tugas  dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi?, 2) Bagaimana strategi Hukum Komisi Pemberantasan  Korupsi  dalam  mencegah  terjadinya  tindak  pidana  korupsi?. Metode  penelitian  yang  penulis  lakukan  bersifat  deskriptif  dengan  menggunakan metode  yuridis  normatif,  yaitu  memberikan  gambaran  tentang  kinerja  Komisi Pemberantasan  Korupsi  menjalankan  tugas  dan  fungsinya  untuk  menceglisis Hukum  Strategi  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  dalam  mecegah  terjadinya  tindak pidana  korupsi,  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan.  Data  yang  diperoleh melalui  studi  kepustakaan  atau  data  sekunder,  terdiri  dari  bahan  hukum  primer berupa  peraturan  perundang-undangan  yang  relevan  dengan  penelitian  tesis, utamanya  yang  mengatur  tentang  kinerja  Komisi  Pemberantasan  Korupsi menjalankan  tugas  dan  fungsinya  untuk  mencegah  tindak  pidana  korupsi,  dan peraturan  perundang-undangan  lainnya  yang  berkaitan  dengan  masalah  tersebut. Akhirnya  penulis  berkesimpulan  wewenang  KPK  yang  lebih  menonjol  di  bidang penindakan  dibanding  pencegahan.  Hal  itu  juga  diakui  oleh  pihak  KPK,  salah satunya karena  yang mencuat ke media lebih banyak upaya-upaya  KPK di bidang penindakan.  KPK  dalam  mencegah  korupsi  berdasarkan  analisa  hukum  dialkukan melalui  beberapa  strategi  yaitu  Strategi  Pendekatan  politik  hukum,  penegakkan hukum  dan  budaya  hukum  serta  bekerja  sama  dengan  Kemendikbud,  oleh  karena itu  setidaknya  melalui  pendidikan  anti  korupsi  mutlak  harus  masuk  dalam kurikulum  pendidikan  di  tiap-tiap  strata  yang  pengembangannya  melalui  modul- modul  untuk  pendidik  dan  tenaga  kependidikan  agar  menjadikan  sekolah  / perguruan tinggi sebagai tempat menumbuhkan karakter integritas
Kata kunci : Analisis; Korupsi; Tindak Pidana.

## Abstract
Corruption which is categorized as an extraordinary crime (extraordinary crimes) requires  eradication  efforts  in  extraordinary  ways  (extraordinary  measure).  The KPK has duties, authorities, and obligations in terms of handling corruption crimes which  have  been  regulated  in  such  a  way  in  the  KPK  Law,  this  means  that  in  the enforcement of criminal law, especially corruption, the KPK can be interpreted as a  special  law  enforcement  agency  so  that  the  efforts  to  be  achieved  in  terms  of eradication (both in prevention and prosecution) of corruption in Indonesia can be maximized. The formulation of the problem that the author discusses in this thesis are:  1)  How  does  the  Legal  Analysis  of  the  Corruption  Eradication  Commission carry out its duties in preventing corruption?, 2) What is the legal strategy of the Corruption  Eradication  Commission  in  preventing  corruption?  The  research method  that  the  author  does  is  descriptive  using  a  normative  juridical  method, which  provides  an  overview  of  the  performance  of  the  Corruption  Eradication Commission in carrying out its duties and functions to check the Legal Strategy of the  Corruption  Eradication  Commission  in  preventing  the  occurrence  of  criminal acts of corruption, based on statutory regulations. Data obtained through literature study or secondary data, consisting of primary legal materials in the form of laws and  regulations  relevant  to  the  thesis  research,  especially  those  that  regulate  the performance  of  the  Corruption  Eradication  Commission  in  carrying  out  its  duties and functions to prevent corruption, and other laws and regulations. related to the problem.  Finally,  the  author  concludes  that  the  authority  of  the  KPK  is  more prominent in the field of prosecution than prevention. This was also acknowledged by  the  KPK,  one  of  which  was  because  what  was  sticking  out  to  the  media  was more  of  the  KPK's  efforts  in  the  field  of  prosecution.  The  KPK  in  preventing corruption based on legal analysis is carried out through several strategies, namely the Legal Politics Approach Strategy, law enforcement and legal culture as well as cooperating with the Ministry of Education and Culture, therefore at least through anti-corruption  education  it  is  absolutely  necessary  to  include  it  in  the  education curriculum in each strata whose development is through modules for educators and education staff to make schools/colleges a place to grow the character of integrity
Keywords: Analysis; Corruption; Criminal act.

## Pendahuluan
Menurut bahasa, "korupsi berasal dari bahasa latin corruptio atau corruptus , dan bahasa latin yang lebih tua dipakai istilah corrumpere . Dari bahasa latin itulah turun ke berbagai bahasa bangsa-bangsa di Eropa. Seperti Inggris : corruption , corrupt ,; Prancis: corruption ;  dan  Belanda  : corruptive atau korruptie ,  yang  kemudian  turun  ke  dalam bahasa Indonesia menjadi korupsi". Arti kata itu ialah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran,  dapat  disuap,  tidak  bermoral,  penyimpangan  dari  kesucian  ( Hamzah , 1991).
Pengertian lain dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi adalah :
1) Penyelewengan  atau  penggelapan  (uang  Negara  atau  perusahaan  dsb)  untuk kepentingan pribadi atau orang lain.
2) Menyelewengkan, menggelapkan (uang dsb).
Akan  tetapi  menurut  Pasal  435  KUHP,  korupsi  berarti  busuk,  buruk,  bejat  dan dapat  disogok,  suka  disuap,  pokoknya  merupakan  perbuatan  yang  buruk.  Perbuatan korupsi  dalam  istilah  kriminologi  digolongkan  kedalam White  Collar  Crime . Berdasarkan  pengertian-  pengertian  tersebut,  definisi  korupsi  dapat  dipandang  dari berbagai aspek, bergantung pada disiplin ilmu yang dipergunakan ( Suyatno , 2005) .
Di  dalam  penegakan  hukum  yang  dilakukan  secara  konvensional  untuk memberantas  tindak  pidana  korupsi  terbukti  mengalami  berbagai  hambatan.  Untuk  itu diperlukan metode penegakan hukum yang luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus  yang  mempunyai  kewenangan  luas,  independen,  serta  bebas  dari  kekuasaan manapun  dalam  upaya  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi,  yang  pelaksanaanya dilakukan  dalam  upaya  tindak  pidana  korupsi,  yang  pelaksanaanya  dilakukan  secara optimal,  intensif,  efektif  profesional,  serta  berkesinambungan.  Perkembangan  tindak pidana  korupsi  baik  dilihat  dari  sisi  kuantitas  maupun  sisi  kualitas  dewasa  iní  dapat dikatakan  bahwa  korupsi  di  Indonesia  tidak  lagi  merupakan  kejahatan  biasa  ( ordinary crimes ), akan tetapi sudah merupakan kejahatan luar biasa ( extra ordinary crimes ) ( Jaya & Serikat , 2008).
Mengingat kompleksitas serta efek negatifnya, maka korupsi yang dikategorikan sebagai  kejahatan  yang  luar  biasa  ( extra  ordinary  crimes )  memerlukan  upaya pemberantasan  dengan  cara-cara  yang  luar  biasa  ( extra  ordinary  measure ).  Disamping tindak  pidana  korupsi  sering  disebut extra  ordinary  crime ,  sering  kali  tindak  pidana korupsi ini diidentikkan dengan white collar crime yaitu suatu perbuatan (tidak berbuat) dalam  sekelompok  kejahatan  yang  spesifik  yang  bertentangan  dengan  hukum  pidana yang  dilakukan  oleh  pihak  professional,  baik  oleh  individu,  organisasi,  atau  sindikat kejahatan,  ataupun  dilakukan  oleh  badan  hukum.  Menurut  Dony  Kleden  Rohaniwan, kejahatan  kerah  putih  ( white  collar  crime )  adalah  istilah  temuan  Hazel  Croal  untuk menyebut berbagai tindak kejahatan di lembaga pemerintahan yang terjadi, baik secara struktural  yang  melibatkan  sekelompok  orang  maupun  secara  individu.  Hazel  Croal mendifinisikan  kejahatan  kerah  putih  sebagai  penyalahgunaan  jabatan  yang sebagaimana  ditetapkan  oleh  hukum.  Umumnya,  skandal  kejahatan  kerah  putih  sulit dilacak  karena  dilakukan  pejabat  yang  punya  kuasa  untuk  memproduksi  hukum  dan membuat berbagai keputusan vital.
Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 43 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,  sebagaimana  diubah  dengan  Undang- Undang  No.  20  Tahun  2001  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  No.  31  Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU Tipikor), bahwa  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (selanjutnya  disebut  KPK)  dibentuk  dalam jangka  waktu  selambat-lambatnya  2  (dua)  tahun  semenjak  Undang-Undang  tersebut mulai  berlaku,  yang  kemudian  diwujudkan  dengan  Undang-Undang  No.  30  Tahun 2002.
Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU KPK)  dan  dipertegas  dalam  pasal  2  yang  berbunyi  :  “Dengan  Undang-Undang  ini
dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang untuk selanjutnya disebut Komisi  Pemberantasan  Korupsi."  Hal  ini  sesuai  dengan  ketentuan  TAP  MPR  No. XI/MPR/1998  tentang  Penyelenggara  Negara  yang  Bersih  dan  Bebas  Korupsi,  Kolusi, dan Nepotisme, artinya Undang-Undang tersebut menjadi dasar hukum yang menjamin sahnya  lembaga  tersebut  dan  memuat  tugas  serta  tanggung  jawab  dari  KPK.  KPK merupakan  lembaga  baru  dalam  konstitusional  Indonesia  yang  eksistensinya  masih bersifat relatif dikalangan warga masyarakat maupun Lembaga Negara yang sudah ada sebelumnya.  Walaupun  KPK  bukan  merupakan  sebuah  lembaga  penegak  hukum  inti dalam Sisitem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia, tetapi tugas dan wewenang yang dimiliki  dan  tanggung  jawab  yang  harus  diemban  adalah  merupakan  bagian  dari penegakan  hukum  di  Indonesia,  khususnya  pencegahan  dan  penindakan  tindak  pidana korupsi.  KPK  mempunyai  tugas,  kewenangan,  dan  kewajiban  dalam  hal  penanganan tindak pidana korupsi telah diatur sedemikian rupa dalam UU  KPK, ini artinya bahwa dalam penegakan hukum pidana khususnya tindak pidana korupsi, KPK dapat diartikan sebagai  lembaga  penegak  hukum  khusus  sehingga  upaya-upaya  yang  hendak  dicapai dalam hal pemberantasan (baik dengan pencegahan maupun penindakan) tindak pidana korupsi  di  Indonesia  dapat  lebih  maksimal.  Selain  itu  dibentuknya  KPK  juga dilatarbelakangi  alasan  karena  lembaga  pemerintah  yang  menangani  tindak  pidana korupsi  belum  berfungsi  secara  efisien  dan  efektif  dalam  memberantas  tindak  pidana korupsi ( Lilik , 2007).
KPK  merupakan  suatu  komisi  organik,  yaitu  komisi  yang  lahir  dari  Undang- Undang yakni selanjutnya disebut UU KPK. Pengertian KPK yang tertuang dalam Pasal 3  UU  KPK  berbunyi  :  "Komisi  Pemberantasan  Korupsi  adalah  lembaga  negara  yang dalam  melaksanakan  tugas  dan  wewenangnya  bersifat  independen  dan  bebas  dari pengaruh  kekuasaan  manapun."  Dilihat  dari  pembentukan  dan  kewenangannya,  KPK mempunyai  tugas-tugas  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  6  UU  KPK  ( Djaja ,  2009). Kewenangan  KPK  yang  tertuang  dalam  Pasal  6  UU  KPK,  bertugas  untuk  melakukan penyelidikan,  penyidikan,  dan  penuntutan  terhadap  tindak  pidana  korupsi.  Dalam ketentuan KUHAP, yaitu dalam Pasal 1 angka (2) menyebutkan yang dimaksud dengan: "Penyidikan adalah serangkain tindakan dalam penyidikan dalam hal dan menurut cara yang  diatur  dalam  undang-undang  ini  untuk  mencari  serta  mengumpulkan  bukti  yang dengan  bukti  itu  membuat  terang  tentang  tindak  pidana  yang  terjadi  dan  guna menemukan tersangkanya.
Banyak  dari  kalangan  masyarakat  ataupun  kelompok  masyarakat  yang  masih belum memahami dan mengetahui tentang tugas dan serta kewajiban dan independensi KPK  dalam  memberantas  tindak  pidana  korupsi,  sehingga  masih  banyak  yang beranggapan  bahwa  dalam  melakukan  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  masih bersikap  tebang  pilih.  Berdasarkan  ketentuan  Pasal  43  Undang-Undang  No.31  Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, badan khusus tersebut selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi, memiliki  kewenangan  melakukan  koordinasi  dan  supervisi,  termasuk  melakukan
penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Sedangkan mengenai pembentukan, susunan organisasi, tata kerja dan pertanggungjawaban, tugas dan wewenang serta keanggotaan diatur dalam Undang-Undang.
Adapun  Tugas  dan  wewenang  KPK  terdapat  dalam  Bab  II  UU  No.  30  Tahun 2002  tentang  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  yang  telah  diubah  ke  dalam  UU  No.  19 Tahun  2019  tentang  Perubahan  Kedua  Atas  UU  No.  30  Tahun  2002  tentang  Komisi Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  mencakup  wilayah  yang  sangat  luas.  Menurut ketentuan  Pasal  6  UU  No.  19  Tahun  2019  tentang  Komisi  Pemberantasan  Korupsi tersebut, KPK mempunyai tugas-tugas untuk melakukan :
a. Tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi Tindak Pidana Korupsi;
b. Koordinasi  dengan  instansi  yang  berwenang  melaksanakan  Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi  dan  instansi  yang  bertugas  melaksanakan  pelayanan publik;
c. Monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara;
d. Supervisi  terhadap  instansi  yang  berwenang  melaksanakan  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
e. Penyelidikan,  penyidikan,  dan  penuntutan  terhadap  Tindak  Pidana  Korupsi; dan
f. Tindakan  untuk  melaksanakan  penetapan  hakim  dan  putusan  pengadilan  yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ( Pasal 6 UU No. 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi)
Dalam penulisan tesis ini lebih mengkhususkan mengenai kewenangan KPK dalam  pencegahan  tindak  pidana  korupsi,  yang  selama  ini  penanganan  tindak korupsi yang dilakukan oleh Polri banyak menemui hambatan dengan alasan :
1. Laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak dilanjuti;
2. Proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut-larut atau tertunda- tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
3. Penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya;
4. Penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi;
5. Hambatan  penangan  tindak  pidana  korupsi  karena  campur  tangan  dari eksekutif, yudikatif, atau legislatif; atau
6. Keadaan  lain  yang  menurut  pertimbangan  kepolisian  atau  kejaksaan, penanganan  tindak  pidana  korupsi  sulit  dilaksanakan  secara  baik  dan  dapat dipertanggungjawabkan.
Untuk  mengetahui  dan  menganalisa  mengenai  Analisis  Hukum  Komisi
Pemberantasan  Korupsi  menjalankan  tugas  dalam  mencegah  terjadinya  tindak pidana  korupsi.  Untuk  mengetahui  dan  menganalisa  strategi  Hukum  Komisi Pemberantasan Korupsi dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

## Metode Penelitian

## Jenis peneitian
Penelitian  ini  bersifat  deskriptif  dengan  menggunakan  metode  yuridis  normatif,  yaitu memberikan  gambaran  tentang  kinerja  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  menjalankan tugas  dan  fugsinya  untuk  mencegah  terjadinya  tindak  korupsi  dan  pola  dan  strategi Komisi  Pemberantasan  Korupsi  dalam  mencegah  terjadinya  tindak  pidana  korupsi, berdasarkan peraturan perundang-undangan

## Sumber Data
Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan atau data sekunder, terdiri :
a. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penilitian  tesis,  utamanya  yang  mengatur  tentang  kinerja  Komisi  Pemberantasan Korupsi  menjalankan  tugas  dan  fugsinya  untuk  mencegah  terjadinya  tindak korupsi  dan  pola  dan  strategi  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  dalam  mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan masalah.
b. Bahan  hukum  sekunder  ialah  literatur-literatur  ilmu  hukum  serta  karya  ilmiah lainnya yang relevan dengan masalah penelitian.
c. Bahan  hukum  tertier  adalah  kamus  hukum,  kamus  bahasa,  dan  naskah  tertulis lainnya  yang  dapat  memperjelas,  melengkapi,  dan  menopang,  bahan  hukum primer dan sekunder.

## Pengumpulan Data
Dalam perolehan data menggunakan studi kepustakaan dengan cara menginventarisasi, menelusuri,  mempelajari  dan  mencatat  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur tentang  kinerja  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  menjalankan  tugas  dan  fugsinya  untuk mencegah  terjadinya  tindak  korupsi  dan  pola  dan  strategi  Komisi  Pemberantasan Korupsi dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

## Analisis Data
Metode Analisis data dilakukan dengan pola berpikir deskriptif yuridis normatif. Dalam penelitian  ini  hasil  data  yang  diperoleh  akan  diolah  dan  dianalisis  secara  kualitatif ( Soekanto , 1986).

## Hasil dan Pembahasan
Strategi  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  Dalam  Mencegah  Terjadinya  Korupsi melalui pendekatan Politik hukum, Penegakkan Hukum dan Budaya Hukum Pendekatan Politik Hukum
Strategi  pendekatan  politik  hukum  dalam  upaya  pencegahan  tindak  pidana korupsi  menurut  ( Hamzah ,  2017) pengertian  formal  politik  hukum  hanya  mencakup satu  tahap  saja  yaitu  menuangkan  kebijaksanaan  pemerintah  dalam  bentuk  produk hukum atau disebut “ legislative drafting ”, sedangkan dalam pengertian materiil politik hukum mencakup legislative drafting, legal executing, dan legal review .
Dalam  upaya  pemberantasan  korupsi  produk  hukum  yang  dibuat  untuk mencegah dan memberantas korupsi dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas Korupsi Kolusi dan
Nepotisme (KKN) dan UU No. 31 Tahun 1999 (diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Dengan  demikian,  prinsip  negara  hukum  berarti  menjunjung  tinggi  supremasi, persamaan  kedudukan  di  hadapan  hukum,  serta  menjadikan  hukum  sebagai  landasan operasional  dalam  menjalankan  sistem  penyelenggaraan  kehidupan  bermasyarakat, berbangsa  dan  bernegara.  Pada  Pasal  15  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun 2004  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan  menentukan  bahwa: “Perencanaan penyusunan undang-undang dilakukan dalam suatu Prolegnas".
Penjelasan  Pasal  tersebut  antara  lain  agar  dalam  pembentukan  Peraturan Perundang-undangan  dapat  dilaksanakan  secara  berencana,  maka  pembentukan peraturan perundang-undangan perlu dilakukan berdasarkan Prolegnas. Prolegnas hanya memuat  program  penyusunan  peraturan  perundang-undangan  tingkat  pusat.  Dalam penyusunan  program  tersebut  perlu  ditetapkan  pokok  materi  yang  hendak  diatur  serta kaitannya  dengan  peraturan  perundangundangan  lainnya.  Oleh  karena  itu,  prolegnas disusun  secara  terkoordinasi,  terarah,  dan  terpadu  yang  disusun  bersama  oleh  Dewan Perwakilan  Rakyat  dan  Pemerintah,  yang  sebelumnya  mengacu  terlebih  dulu  pada RPJMN.
Lahirnya  berbagai  undang-undang  yang  mengatur  pemberantasan  terhadap tindak  pidana  korupsi  dipengaruhi  oleh  kondisi  politik  saat  masing-masing  undang- undang  itu  lahir.  Sebagaimana  yang  telah  diugkapkan  bahwa  politik  sangat mempengaruhi lahirnya produk hukum.
Fungsi  dan  peran  hukum  sangat  dipengaruhi  dan  kerapkali  diintervensi  oleh kekuatan  politik.  Sementara  itu,  untuk  membangun  tertib  tata  hukum  dan meminimalisasikan  pengaruh  politik “ judicial  review ”  sebenarnya  dapat  dijadikan  alat kontrol  yang  baik.  Otonomi  hukum  di  Indonesia  cenderung  lemah  terutama  jika berhadapan  dengan  subsistem  politik,  maka  salah  satu  upaya  strategi  pencegahan pemberantasan korupsi di Indonesia faktanya sulit dilakukan.
Oleh  karenanya  dalam  menempatkan  posisi  politik  hukum  untuk  strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi berarti melihat perilaku korupsi kejahatan yang luar biasa karena dampak negatif dan kerugian yang ditimbulkan sudah membahayakan kehidupan  negara.  Seperti  kita  ketahui  Sistem  politik  yang  dijalankan  juga  dapat mempengaruhi untuk dilakukannya pemberantasan korupsi.
Pencegahan  dan  Pemberantasan  korupsi  dari  penataan  sistem  politik  yang berkaitan dengan politik hukum, seperti kasus korupsi yang terjadi hingga saat ini masih ada  beberapa  kasus  korupsi  skala  besar  yang  masih  ditutupi  maupun  dilindungi  agar tidak  terkena  hukuman  hal  ini  karena  dipengaruhi  oleh  politik  dari  penguasa  yang sedang  saat  itu  berkuasa.  Korupsi  merupakan  kejahatan  yang  bersifat  lintas  negara, sehingga korupsi tidak hanya berdampak bagi masyarakat suatu negara namun juga bagi masyarakat  global.  Oleh  karena  itu,  diperlukan  kerja  sama  lintas  negara  agar pemberantasan korupsi dapat berjalan dengan maksimal.
Hal  inilah  yang  kemudian  mendorong  dikeluarkannya United  Nations Convention  Against  Corruption ( UNCAC ). UNCAC pada  dasarnya  merupakan
kesepakatan  yang  dibuat  di  antara  negara-negara  yang  menjadi anggota  PBB  di  dalam memberantas  korupsi.  Di  Indonesia, UNCAC telah  diratifikasi  dalam  Undang-Undang No 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption , 2003

## Penegakkan Hukum
Usaha  untuk  memberantas  korupsi  sudah  menjadi  masalah  global  bukan  lagi  nasional atau  regional.  Ada  usaha  terutama  desakan  rakyat  agar  korupsi  diberantas  habis sehingga  jika  perlu  digunakan  hukum  darurat,  seperti  pidana  yang  berat,  sistem pembalikan  beban  pembuktian,  pembebasan,  penanganan  korupsi  dari  instansi pemerintah  kepada  suatu  badan  independen  yang  terjamin  kredibilitasnya  dan integritasnya.  Upaya  untuk  dapat  melaksanakan  pemberantasan  korupsi  secara  efektif dan  efisien  salah  satunya  adalah  melalui  penerapan  Sistem  Pembalikan  Beban Pembuktian dan pembentukan suatu badan atau lembaga khusus yang independen dalam rangka  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  yang  disebut  Komisi  Pemberantasan Korupsi  (KPK)  (Ulang  Mangun  Sosiawan, Peran  Komisi  Pemberantasan  Korupsi (KPK) Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi , Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Vol. 19 No. 4, Desember 2019, hlm  517-538).
Di  Indonesia  lembaga  Khusus  pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  telah dibentuk berdasarkan Undang-Undang  No. 30 tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang  No.  19  Tahun  2019  tentang  Komisi  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi (KPK), yang menyatakan :
Komisi  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  (KPK)  adalah  lembaga  Negara yang  dalam  melaksanakan  tugas  dan  wewenangnya  bersifat  independen  dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.
KPK dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya  guna dan hasil guna terhadap upaya  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi.  Dalam  menjalankan  tugas  dan wewenangnya,  KPK  berasaskan  pada,  kepastian  hukum,  keterbukaan  akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas.
Pencegahan dan penghalangan korupsi adalah konsep yang saling berhubungan. Jika  pencegahan  korupsi  yang  efektif  telah  ada,  bekerja,  dan  diketahui  dengan  baik ( well-kown )  oleh  pelakupelaku  korupsi  yang  petensial,  pencegahan  korupsi  tersebut dapat  berfungsi  sebagai  penghambat  yang  kuat  terhadap  orang-orang  yang  berupaya untuk  melaksanakan  korupsi.  Ketakutan  untuk  ditangkap  merupakan  instrument penghalang yang kuat.
Ada banyak strategi pencegahan yang lazim diterapkan dalam perusahaan/organisasi/lembaga-lembaga  publik.  Masing-masing  strategi  mempunyai kelebihan dan kekurangan. Salah satu strategi pencegahan yang dilakukan KPK adalah strategi penegakkan hukum, diantara:
a. Melakukan penyadapan dan mereka pembicaraan.
b. Memerintahkan seseorang pergi keluar negeri
c. Meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa.
d. Memerintahkan  kepada  bank  atau  lemabaga  keuangan  lainnya  untuk  memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik terdakwa atau tersangka atau pihak lain yang terkait.
e. Memerintahkan  kepada  pimpinan  atau  atasan  tersangka  untuk  memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya.
f. Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada yang terkait.
g. Menghentikan  sementara  suatu  transaksi  keuangan,  transaksi  perdagangan,  dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan  atau  dimiliki  oleh  tersangka  atau  terdakwa  yang  diduga  berdasarkan bukti  awal  yang  cukup  ada  hubungannya  dengan  tindak  pidana  korupsi  yang sedang diperiksa.
h. Meminta  bantuan  Interpol  Indonesia  atau  instansi  penegak  hukum  negara  lain untuk  melakukan  pencarian,  penangkapan  dan  penyitaan  barang  bukti  di  luar negeri.
Meminta  bantuan  Kepolisian  atau  instansi  lain  yang  terkait  untuk  melakukan penangkapan,  penahanan,  penggeledahan  dan  penyitaan  dalam  perkara  tindak  pidana korupsi yang sedang ditangani.
Di  Indonesia,  penegakkan  hukum  terkait  korupsi  telah  menjadi  prioritas  utama dari pemerintah. Oleh karena itu, terkait dengan upaya tersebut KPK sangat dibutuhkan terhadap  upaya-upaya  pencegahan  dan  pemberantasan  korupsi.  Para  pelaku  yang terbukti  bersalah  harus  dihukum  berat  sehingga  menimbulkan  efek  jera,  bukan sebaliknya diberikan hukuman yang ringan/minimal bahkan dibebaskan.
Putusan  ringan/minimal  dalam  kasus  korupsi  masih  ditemukan  dalam  putusan hakim.  Misalnya  pada  satu  kasus  korupsi  hukuman  yang  dijatuhkan  berupa  pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,-  subsider 3 bulan kurungan  adalah  pidana  minimal  karena  maksimalnya  adalah  20  tahun,  bahkan  bisa seumur  hidup  apalagi  pemidanaan  tersebut  disertai  perintah  agar  terdakwa  ditahan. Padahal, tuntutan jaksa adalah penjara selama 5 tahun dengan perintah supaya terdakwa ditahan  dan  denda  sebesar  Rp.  200.000.000,-subsider  6  bulan  kurungan.  Logikanya pemidanaannya  harus  berat.  Hal  ini  membuktikan  bahwa  hakim  kurang  peka  terhadap upaya-upaya  pencegahan  dan  pemberantasan  korupsi  karena  pidana  yang  dijatuhkan tidak akan memberikan efek jera.
Pada analisis yang lain, putusan-putusan hakim yang melemahkan upaya-upaya pencegahan maupun pemberantasan korupsi, secara tidak langsung juga tidak kondusif bagi  upaya-upaya  untuk  meningkatkan  penghormatan  dan  pemenuhan  hak  asasi manusia, khususnya di Indonesia.
Sedangkan menyangkut strategi penegakkan hukum tindak pidana korupsi dapat digunakan beberapa cara sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31  Tahun  1999  tentang  Tindak  Pidana  Korupsi  jo.  UndangUndang  Nomor  20  Tahun
2001,  Undang-Undang  Nomor  46  Tahun  2009  tentang  Pengadilan  Tindak  Pidana Korupsi,  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2006  tentang  Ratifikasi  Konvensi  Anti Korupsi  Tahun  2003.  Ke-3  (tiga)  undang-undang  tersebut  dapat  digunakan,  dimana salah satu undang-undang menyatakan bahwa seorang koruptor dapat diterapkan hukum mati.
Menurut Wakil Ketua KPK, menyatakan bahwa KPK akan menjadikan tuntutan tambahan,  yaitu  hukuman  (pencabutan  hak  politik)  sebagai  standard  untuk  mencegah agar  jangan  sampai  mantan  pejabat  publik,  baik  dari  kalangan  eksekutif, legislatif  dan yudikatif,  yang  melakukan  korupsi  tidak  dapat  mengulangi  penyalahgunaan  jabatan barunya.
Berkaitan  hal  tersebut  penulis  berpendapat  terkait  strategi  penegakkan  hukum dalam  upaya  pencegahan  korupsi  bahwa  pemerintah  Indonesia  sebaiknya memperbanyak  perjanjian  MLA  dan  ekstradisi  guna  mengefektifkan  upaya pengembalian aset hasil tindak pidana. Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) yang berlangsung  di  Tiongkok  tidak  saja  menyepakati  hal-hal  yang  bersifat  ekonomi,  tetapi juga  bersepakat  membentuk  wadah  jejaring  kerjasama  antara  lembaga  otoritas  anti korupsi dan lembaga penegakan hukum di kawasan yang dinamakan APEC Network of Anti  Corruption  Authorities  And  Law  Enforcement  Agencies  (ACT-  NET),untuk memberikan  bantuan  timbal  balik,  ekstradisi,  kerjasama  investigasi,  dan  kemudahan bagi setiap negara korban untuk dapat mengembalikan pelaku tindak pidana korupsi dan aset yang dilarikan di antara negara anggota APEC.
Secara hipotetis-teoretis, munculnya distansi persepsi-yaitu persepsi hukum dan persepsi  publik  terhadap  Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi  dapat  terjadi  baik  karena adanya  anomali  hukum  baik  hukum  pidana  formil  maupun  materiil  yang  menjadi landasan  bekerjanya  Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi  maupun  karena  kurangnya profesionalitas  hakim  yang  dapat  mewujud  dalam  ragam  kualitas  hakim  seperti kurangnya  kompetensi  hakim  maupun  kurangnya  integritas  hakim  ( Sosiawan  & Indonesia , 2019).
Berkaitan  dengan  pemikiran  di  atas,  menarik  untuk  dikemukakan  pemikiran seorang tokoh reformis China  yang hidup sekitar abad 11 yang mengemukakan ( Jamin Ginting,  APEC  dan  Antikorupsi,  Kompas  19  November  2014,  diakses  pada  tanggal  1  Juni 2021) :
ada  dua  unsur  yang  selalu  muncul  dalam  pembicaraan  masalah  korupsi,  yaitu hukum yang lemah dan manusia yang tidak benar.
Selanjutnya beliau mengatakan:
Tidak mungkin menciptakan aparat yang bersih hanya semata-mata mendasarkan rule of law sebagai kekuatan pengontrol ( social control ).
Selain itu beliau berkesimpulan :
Dalam memberantas korupsi penguasa yang punya moral tinggi dan hukum yang rasional serta efisien.
Bertolak dari pemikiran tersebut di atas, maka untuk merespon ekspektasi publik terhadap pencegahan  tindak pidana korupsi, di satu sisi dan dalam upaya membangun KPK sebagai penegak hukum Tindak Pidana Korupsi  yang berwibawa, di sisi lainnya, dibutuhkan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja KPK itu sendiri.

## Budaya Hukum
Aspek  budaya  hukum  inilah  yang  mempunyai  peranan  yang  sangat  penting dalam  penegakan  hukum  pidana  di  Indonesia.  Menurut  Lawrence  M.  Friedman menjelaskan  mengenai  konsep  budaya  hukum  adalah  sikap  manusia  terhadap  hukum dan  sistem  hukumkepercayaan,  nilai,  pemikiran,  serta  harapannya  (Dikutip  dalam bukunya ( Ali , 2002).
Dengan  kata  lain  budaya  hukum  adalah  suasana  pikiran  sosial  dan  kekuatan sosial  yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalah gunakan, tanpa  adanya  budaya/kultur  hukum  maka  sistem  hukum  sendiri  tak  berdaya.  Unsur budaya  hukum  ini  mencakup  opini-opini,  kebiasaan-kebiasaan,  cara  berpikir,  dan  cara bertindak  baik  kepemimpinaan  dalam  hal  ini  presiden,  pejabat  penyelenggara  Negara, pejabat  aparatur  Negara,  maupun  dari  aparat  penegak  hukum  harus  memberi  tauladan untuk  tidak  melanggar  aturan  hukum  seperti  melakukan  tindak  pidana  korupsi,  maka budaya  hukum  akan  dapat  membantu  mengurangi  tindak  pidana  korupsi.  Hal  ini dikarenakan  budaya  masyarakat  Indonesia  suka  mengikuti  atau  meniru  apa  yang dilakukan  pimpinannya.  Tanpa  budaya  hukum  maka  sistem  hukum  akan  kehilangan kekuatannya seperti yang di katakan Lawrence M. Friedman: "without legal culture, the legal system is meet-as dead fish lying in a basket, not a living fish swimming in its sea ". Gambaran  mengenai  budaya  hukum  dalam  unsur-unsur  sistem  hukum  adalah struktur hukum diibaratkan sebagai mesin yang menghasilkan sesuatu, substansi hukum diibaratkan produk yang di hasilkan oleh mesin, dan budaya hukum merupakan apa saja atau  siapa  saja  yang  memutuskan  untuk  menjalankan  mesin  serta  membatasi penggunaan mesin.
Menurut Satjipto Rahardjo ( Rahardjo , 2008) bahwa:
Dalam usaha untuk membenahi hukum di Indonesia kita perlu menaruh perhatian yang  seksama  terhadap  masalah  perilaku  bangsa,  kehidupan  hukum  tidak  hanya menyangkut  urusan  hukum  teknis,  seperti  pendidikan  hukum  tetapi  menyangkut soal pendidikan dan pembinaan perilaku individu dan sosial yang luas.
Menurut ( Warassih, Medan, & Mahmutarom , 2005) bahwa:
Aspek perilaku (budaya hukum) aparat penegak hukum perlu dilakukan penataan ulang dari perilaku budaya hukum yang selama ini dilakukan oleh aparat penegak hukum  sebelumnya  karena  seseorang  menggunakan  hukum  atau  tidak menggunakan hukum sangat tergantung pada kultur (budaya) hukumnya.
Telah  terbukti  bahwa akibat  perilaku  hukum  aparat  penegak  hukum  yang  tidak baik, tidak resisten terhadap suap, konspirasi, dan KKN, menyebabkan banyak perkara tindak  pidana  korupsi  yang  tidak  dapat  dijerat  oleh  hukum.  Korupsi  sebagai  kejahatan
terjadi, apabila dalam diri seseorang terdapat adanya niat, kemampuan, adanya peluang dan  target  yang  sesuai  dengan  yang  diinginkan.  Kelemahan  bangsa  kita  adalah mengenai  mental  /moral,  budaya  latah  sering  ikut-ikutan  ,  kurang  adanya  kontrol terhadap  diri  sendiri,  tidak  mempunyai  kesadaran  terhadap  hukum  mana  yang  baik mana yang tidak baik misalnya dengan menyogok aparat penegak hukum.
Seperti dikemukakan ( Rahardjo , 2008) bahwa :
Budaya hukum erat hubungannya dengan kesadaran hukum. Jika budaya hukum merujuk  pada  penilaian  tentang  hukum  yag  baik  atau  tidak  baik  (sehingga menentukan  pilihan  untuk  digunakan  atau  tidak  digunakan)  oleh  individu  dan masyarakat,  maka  kesadaran  hukum  lebih  merujuk  pada  kesadaran  atau  nilai- nilai yang diharapkan ada.
Menurut ( Hartono , 1976) bahwa:
Kesadaran  hukum  merupakan  abstarksi  yang  lebih  rasional  daripada  perasaan hukum yang hidup di dalam masyarakat.
Apabila  pelaku  tindak  pidana  korupsi  ternyata  tidak  juga  diadili  berarti  ada dukungan  dari  aparat  penegak  hukum  itu  sendiri  dengan  menutup-nutupi  kasus  para koruptor dengan negosiasi materi atau juga karena ada kepentingan politis untuk suatu kekuasaan.
Untuk itu Aparat penegak hukum yang benar dalam menunaikan tugasnya dapat berperan  dalam  membangun  dan  menata  kembali  budaya  hukum  dalam  penegakan hukum  pidana  di  Indonesia  sesuai  sila  ke  5  Pancasila  yaitu  Keadilan  seluruh  Rakyat Indonesia,  tidak  memandang  kaya  atau  miskin,  pejabat  atau  bukan.  Hal  ini  tentunya harus  dimulai  dari  pimpinannya  itu  sendiri  yaitu  Presiden  dan  para  penegak  hukum seperti  Kapolri,  Jaksa  Agung,  maupun  dari  Ketua  KPK,  mereka  dituntut  untuk mengambil  peran  melalui  budaya  kerja  yang  tidak  melanggar  aturan  hukum  dan mempunyai  sikap  mental  yang  baik  dan  jujur,  tidak  dipengaruhi  oleh  kepentingan pribadi  untuk  memperkaya  diri  sendiri  sehingga  keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pancasila dan asas persamaan di bidang dapat terwujud dengan benar.
Dalam  rangka  menciptakan  peran  budaya  hukum  dari  sisi  aparat  hukum  maka perilaku pimpinan dan para aparat penegak hukum mencakup polisi, jaksa, hakim agar dapat  mengembalikan  kepercayaannya  kepada  masyarakat  dan  menjalankan  tugasnya dengan  profesional  maka  hukum  harus  dikembalikan  kepada  akar  moralitas,  kultural dan religius, dan mengembalikan rasa keadilan rakyat tanpa diskriminasi.
Meskipun  saat  ini  banyak  para  pemimpin  yang  memiliki  kekuasaan  tertinggi pada penyelenggara negara bahkan pemimpin partai yang sebelumnya mendengungdengungkan  anti  korupsi,  setelah  menjabat  di  pemerintahan  ternyata banyak  yang  melakukan  tindak  pidana  korupsi  bahkan  dilakukan  oleh  para  pejabat tinggi yang tidak diragukan ilmu pengetahuan agamanya, yang seharusnya mereka tahu mana yang benar mana yang salah malah sepertinya melakukan korupsi sudah dianggap biasa tanpa ada rasa malu dan tanpa merasa bersalah. Padahal kemajuan dan kesuksesan
sebuah  bangsa  amat  ditentukan  seberapa  kuat  budaya  malu  memengaruhi  perilaku masyarakatnya.  Semakin  maju  dan  beradab  sebuah  bangsa  semakin  kuat  dan  kokoh budaya  malunya  yang  menjadi  pijakan  dalam  kehidupan  sehari-hari.  Budaya  malu tersebut secara jelas ditunjukkan negara-negara maju.

## Strategi  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  Dalam  Mencegah  Terjadinya  Korupsi Melalui Kerjasama
Manusia adalah faktor terpenting dari tindakan korupsi. Selain sebagai makhluk individu,  manusia  juga  merupakan  makhluk  sosial.  Sebagai  individu,  manusia menampilkan diri pribadi yang memiliki cipta, rasa dan karsa. Sebagai makhluk sosial, manusia  mempertahankan  eksistensinya  melalui  proses  interaksi  dengan  manusia lainnya  dalam  kehidupan  bermasyarakat.  Tidak  akan  pernah  ada  manusia  yang  benar- benar bisa hidup tanpa bantuan, tanpa berhubungan dengan manusia lain. Interkasi yang dimaksud  adalah  dengan  menjalin  kerjasama  dengan  para  pihak  melalui  sosialisasi korupsi untuk tidak korupsi.
Berkaitan  dengan  hal  tersebut  diatas  maka  Strategi  Komisi  Pemberantasan Korupsi dalam mencegah Terjadinya Korupsi adalah sebagai berikut:

## Kerjasama Dengan Lembaga Lain (Luar Negeri)
Di  dalam  perkembangan  pemberantasan  korupsi  KPK  meyakini  bahwa  tugas pemberantasan korupsi harus dijalankan melalui sinergi dengan berbagai pihak, baik di tingkat  eksekutif,  legislatif,  maupun  masyarakat  di  dalam  dan  luar  negeri.  Yang  tidak boleh  luput,  lembaga  antikorupsi  dari  negara  lain  juga  harus  dilibatkan  dalam meningkatkan  kerja  sama  dalam  upaya  pemberantasan  korupsi.  Upaya  ini  dilakukan mengingat  bahwa  korupsi  tergolong  kejahatan  luar  biasa  ( extra  ordinary  crime )  yang bisa  terjadi  melintasi  batas-batas  suatu  negara.  Karenanya,  penanganannya  juga  harus dilakukan  secara  luar  biasa  dan  melibatkan  banyak  lembaga  antikorupsi  di  berbagai negara.  Darí  praktek  terbaik  negara  lain,  kita  belajar  untuk  memperbaiki  diri.  Begitu juga  dengan  lembaga  lain  yang  melihat  kinerja  KPK  cukup  progresif  dalam pemberantasan korupsi di Tanah Air karena mampu menangani kasus-kasus besar. Dari berbagai praktek terbaik itu, sejumlah negara tercatat pernah belajar dan meniru strategi KPK  dalam  upaya  di  bidang  pencegahan  maupun  penindakan  tindak  pidana  korupsi. Misalnya  pada  2014,  lembaga  antkorupsi  asal  Timor  Leste Comissao  Anti-Corrupçao (CAC) , secara khusus datang dan belajar di KPK selama beberapa pecan.
KPK  juga  menjalin  kerja  sama  dengan  Anti-Corruption  Commission  (ACC) Bangladesh. Dalam waktu dekat, kerja sama ini akan dipererat melalui penandatanganan nota  kesepahaman  bersama  (MoU)  yang  meliputi  pertukaran  informasi  dalam  bidang pencegahan  korupsi,  berbagi  informasi  praktek  terbaik  dalam  bidang  pemberantasan korupsi,  kerja  sama  dalam  hal  penyelenggaraan  kegiatan  pendidikan,  pelatihan,  dan penelitian,  serta  bertukar  kepakaran  dalam  hal  keorganisasian  dan  penegakan  hukum untuk  peningkatan  kapasitas.  Kemudian,  kedua  lembaga  sepakat  untuk  meningkatkan hubungan kerja sama agar pemberantasan korupsi di kedua negara berjalan lebih efektif. Kerjasama Dengan BPK dan BPKP
Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  meningkatkan  kerja  sama  di  bidang pencegahan  korupsi  dengan  dua  instansi,  yakni  Badan  Pengawasan  Keuangan  dan Pembangunan  (BPKP)  dan  Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK).  Dengan  BPKP,  KPK melanjutkan  kerjasama  di  bidang  Kordinasi  dan  Supervisi  Pencegahan  (Kor-supgah) korupsi.
Harapannya,  upaya  ini  dapat  mendorong  terciptanya  kualitas  pelayanan  publik yang  lebih  baik  penganggaran  yang  berpihak  pada  kesejahteraan  rakyat,  pengadaan barang  dan  jasa  yang  efektif,  efisien,  dan  transparan,  adil,  dan  akuntabel,  termasuk pengelolaan di bidang pendapatan.
Upaya  pencegahan  tindak  pidana  korupsi  tidak  hanya  berdampak  pada berkurangnya  potensi  kerugian  negara,  tetapi  juga  menjaga  reputasi  pemerintah Indonesia di mata dunia. Hal ini sangat penting karena terkait dengan reputational risk . Dasar dari kepercayaan masyarakat adalah tata kelola pemerintahan yang bersih.

## Kerjasama Dengan Kemendikbud
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) kembali menegaskan komitmen dalam pemberantasan praktik korupsi melalui pembaruan kerja sama dengan Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK).  Diharapkan  dengan  kerja  sama  ini  dapat meningkatkan  kemampuan  Kemendikbud  untuk  memenuhi  tanggung  jawabnya,  baik kepada Tuhan maupun kepada publik.
Kerja  sama  yang  diprakarsai  KPK  ini  meliputi  pendidikan  anti  korupsi, pertukaran  data  dan/atau  informasi,  sistem  pencegahan  korupsi,  serta  pelayanan pengaduan masyarakat dan penertiban barang milik negara.
Kemendikbud telah memasukkan nilai-nilai karakter yang kuat dengan semangat anti  korupsi  ke  dalam  muatan  mata  pelajaran  dalam  kurikulum  pendidikan.  Menurut Mendikbud, pendidikan anti korupsi diperkenalkan kepada peserta didik sedini mungkin agar  tertanam  ke  dalam  jiwa  peserta  didik  untuk  membentuk  karakter  integritas  yang kokoh.
Terkait  sistem  pencegahan  korupsi,  Kemendikbud  dan  KPK  mendorong penguatan  dalam  mekanisme  laporan  harta  kekayaan  negara  (LHKPN),  dan  penerapan wilayah  bebas  dari  korupsi  (WBK)  serta  wilayah  birokrasi  bersih  dan  melayani (WBBM).  Tak  hanya  itu,  pengendalian  gratifikasi  juga  menjadi  salah  satu  pokok penguatan dalam kerja sama Kemendikbud dengan lembaga antirasuah tersebut.
Upaya pengendalian gratifikasi ditempuh dengan mendirikan Unit Pengendalian Gratifikasi  (UPG)  yang  memfasilitasi  pelaporan  penerimaan  gratifikasi,  melayani konsultasi  terkait  gratifikasi,  dan  berkoordinasi  dengan  KPK  terkait  penetapan  status gratifikasi.  Saat  ini  sistem  pelaporan  penyimpangan  ( whistle  blowing  system) di Kemendikbud dapat dilakukan di kanal Posko Pengaduan Inspektorat Jenderal.

## Kerjasama Dengan Perguruan Tinggi
Peran  lembaga  pendidikan  atau  dunia  universitas  sangat  strategis  dalam  upaya percepatan  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi.  Beberapa  Fakultas  Hukum  di Indonesia  telah  melakukan  kajian  terkait  tindak  pidana  korupsi  maupun
eksaminasi/bedah  kasus  terhadap  putusan  peradilan  dan  secara  mandiri  membangun Pusat Studi yang mengusung isu fokus anti Korupsi.
Selain  itu,  kerjasama  KPK-Perguruan  Tinggi  dalam  bidang  pencegahan  korupsi antara  lain  melalui  pendidikan  anti-korupsi/kurikulum  anti-korupsi,  penelitian, sosialisasi  dan  partner  kampanye  antikorupsi.  Sedangkan  dalam  bidang  penindakan, kerjasama dengan perguruan tinggi dalam hal pemberian keterangan ahli di persidangan dan narasumber dalam hal pelatihan Penyelidik/Penyidik/Penuntut Umum.
Berbagai kegiatan pencegahan korupsi juga secara aktif dilakukan oleh Perguruan Tinggi, misalnya kampanye, sosialisasi, pendidikan anti korupsi dan kegiatan lainnnya yang terus menerus menginisiasi, mendorong, meningkatkan gerakan anti korupsi yang lebih masif.
Perguruan  Tinggi  sebagai  mitra  strategis  dalam  pemberantasan  korupsi  juga melaksanakan  kegiatan  mengkonsolidasikan  berbagai  pihak  yang  memiliki  kepedulian yang sama untuk bersama memerangi korupsi.
Berbagai fakta menunjukkan betapa signifikan kontribusi yang diberikan kampus dalam mengawal amanat reformasi selama ini. Dan dengan sumber daya manusia yang dimiliki,  diyakini  kampus  tidak  hanya  mampu  merumuskan  problem  korupsi  yang menjadi  masalah  bangsa  selama  ini,  namun  juga  mampu  memberkan  altematf  solusi guna percepatan permberantasan beserta strategi intervensinya.

## Kerjasama Dengan PPATK
KPK  bersama  Pusat  Pelaporan  Analisis  dan  Transaksi  Keuangan  (PPATK) menandatangani  Memorandum  of  Understanding  (MoU)  tentang  pencegahan  dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
Ketua  PPATK  mengatakan,  penandatanganan  ini  dilakukan  untuk  meningkatkan kerjasama  dengan  KPK.  Terlebih,  KPK  sudah  termasuk  lembaga  yang  mempunyai wewenang untuk menyelidiki dan menyidik kasus tindak pidana pencucian uang ( money laundering ).
Ketua KPK menjelaskan, bahwa dalam MoU ditetapkan bahwa money laundering tak hanya dilakukan pihaknya dengan KPK saja. Ke depan akan dilakukan juga bersama Ditjen  Pajak,  Ditjen  Bea  Cukai  dan  Badan  Narkotika  Nasional  (BNN).  Otomatis, kerjasama mengenai tindak pidana pencucian uang meluas ke enam lembaga negara.
Sebelum  UU  tentang  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  diubah,  hanya  ada  dua institusi  yang  berhak  menindaklanjuti  temuan  PPATK  terkait  tindak  pidana  pencucian uang, yaitu kepolisian dan Kejaksaan. Tapi, setelah UU diamandemen menjadi UU No. 8  Tahun  2010,  salah  satu  mandatnya  adalah  memperluas  lembaga  negara  yang  bisa menindaklanjuti temuan PPATK.

## Kerjasama Dengan Otoritasi Jasa Keuangan
Untuk  memberantas  korupsi  dan  memajukan  negara  Indonesia,  para  lembaga- lembaga  negara  bekerja  sama  membuat  perencanaan  usaha-usaha  dan  melaksanakan tindakan  dari  perencanaan  tersebut  secara  bersama-sama.  Lembaga-lembaga  negara yang telah bekerja sama adalah OJK dan KPK dalam memberantas korupsi. Diharapkan dengan  kerja  sama  antara  OJK  dan  KPK  semakin  efektif  dalam  upaya  mencegah  dan
memberantas korupsi dalam bidang sektor jasa keuangan di Indonesia ini yang semakin berkembang dalam tindakan korupsi. Kerja sama antara OJK dan KPK tidak hanya pada pemerintahan saja tetapi juga untuk sektor lainnya.
OJK  dan  KPK  adalah  wujud  dari  antara  kerja  sama  pelaksanaan  tindakan pemerintah  dalam Good  Governance. OJK  untuk  industri  jasa  keuangan  yang  sudah menjadi salah satu lembaga keuangan di Indonesia. Dalam penerapan Good Governance di  bidang  industri  jasa  keuangan,  OJK  masih  selalu  terus  dituntut  untuk  selalu meningkatkan  kinerja  dan  kualitas  dalam  penerapan Good  Governance menangani industri  jasa  keuangan.  Karena  jika  keputusan-keputusan  yang  diambil  kurang  efektif bisa  menimbulkan  krisis  keuangan  seperti  yang  terjadi  pada  tahun  1998  dan  2008. Upaya yang dilakukan OJK dan KPK dalam kerja sama ini, yaitu :
a. Tetap melaksanaan tugas dan wewenangnya masing-masing
b. Pertukaran informasi dan data
c. Kerja sama dalam menetapkan program untuk pencegahan tindak pidana korupsi
d. Sebagai narasumber dalam pelaksanaan tugas masing masing
e. OJK  dikhususkan  ahli  dalam  menangani  perkara  kasus  tindak  pidana  korupsi  di sektor jasa keuangan
OJK  juga  khusus  menangani  lembaga  keuangan  maupun  lembaga  non  keuangan sehingga peluang untuk korupsi di negara Indonesia dapat ditangani dengan cepat.

## Kerjasama Dengan Ormas Islam
Salah  satu  ormas  Islam  terbesar  di  Indonesia  Nahdatul  Ulama  (NU)  mampu menempatkan diri dengan baik, tidak berpolitik praktis tapi paham keinginan rakyat dan peduli dengan rakyat Indonesia.
Pengurus  Besar  Nahdatul  Ulama  (PBNU),  ini  tidak  hanya  menjadi  benteng terdepan melawan radikalisme dan intoleransi, tapi juga terdepan melawan korupsi.
Luar biasa NU, inilah yang selama ini diharapkan oleh rakyat Indonesia yang 85% lebih  adalah  muslim.  Menjadikan  Islam  sebagai  yang  terdepan  dalam  memberantas korupsi, mencerdaskan umat bukan memperalat umat untuk kepentingan politik praktis.
PBNU  mengingatkan  kepada  seluruh  pengurusnya  untuk  tidak  menyalatkan jenazah  koruptor.  Hal  ini  sesuai  hasil  Musyawarah  Nasional  Alim  Ulama  di  Cirebon pada 2013.
Pengurus  NU  dilarang  menyalatkan  jenazah  koruptor.  Ini  bukti  bahwa  NU  tidak hanya bergerak secara moral tapi sekaligus memberkan dukungan kepada KPK. Sekali lagi, ini bukan muncul tiba-tiba.
Selain keputusan dalam Munas Alim Ulama agar jenazah koruptor tak disalatkan, karena menilai korupsi memiliki  daya rusak yang cukup besar. PBNU pun mendukung jika koruptor dihukum mati.
PBNU  mampu  mengindentifikasi  dengan  baik  musuh  utama  negara  ini.  Selama ini NU telah berjuang mempertahankan NKRI, menangkal radikalisasi dan kini mereka turut  akitf  dalam  pemberantasan  korupsi.  NU  menilai  bahwa  negara  sulit  maju,  rakyat tidak sejahtera karena korupsi.
Kalau  korupsi  memiliki  daya  rusak  sedemikian  rupa,  termasuk  juga  memiliki implikasi yang luas atas penderitaan rakyat, maka pelakunya layak dihukum mati.
NU sudah tegas melawan korupsi. Sementara itu, Ketua KPK mendukung seruan PBNU  soal  pelarangan  mensalatkan  jenazah  koruptor.  Dia  menilai  dalam  menguatkan karakter bangsa, pendidikan agama sangat penting untuk ditanamkan sejak dini.
Menurutnya,  larangan  yang  dikeluarkan  PBNU  dalam  mensalatkan  jenazah koruptor  bisa  memberikan  dampak  luas  dalam  upaya  pemberantasan  korupsi  di masyarakat.
Seperti diketahui, jajaran pengurus PBNU yang didampingi KH. Said Aqil Siradj bertemu dengan pimpinan KPK. Kedatangan mereka untuk memberikan dukungan pada KPK, di tengah upaya pelemahan lembaga antirasuah tersebut.
Untuk memperlihatkan keseriusan PBNU mendukung KPK, Ketua Umum PBNU saat mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk meperlihatkan dukungan kepada lembaga anti rasuah tersebut menegaskan, meski banyak pihak yang menyerang dan  menganggap  KPK  tak  dibutuhkan  lagi,  pihaknya  menilai  pemerintah  masih membutuhkan KPK.
NU di belakang KPK. NU jihad melawan korupsi. NU akan selalu berpihak pada kebenaran  untuk  menegakan  undang-undang  dan  hukum  yang  seadil-adilnya.  Yang dinantikan oleh warga NU adalah jihad melawan korupsi, dan menjadikan Islam sebagai ujung tombak melawan korupsi.

## Kesimpulan
1. Tidak  dapat  dipungkiri,  bahwa  anggapan  bahwa  wewenang    KPK  yang  lebih menonjol  di  bidang  penindakan  dibanding  pencegahan.  Hal  itu  juga  diakui  oleh pihak KPK, salah satunya karena yang mencuat ke media lebih banyak upaya-upaya KPK di bidang penindakan. Media dan masyarakat lebih tertarik dengan kasus-kasus, apalagi kasus yang diawali operasi tangkap tangan. Namun, sebenarnya hal itu terjadi di periode awal, kedua, dan ketiga. Sebenarnya pencegahan sudah mulai dilakukan di sektor haji, minerba, bansos, hibah, dan pertanian. Di periode berikutnya, dipertegas kembali dengan mengembangkan konsep penindakan dan pencegahan yang berbasis pendekatan  integratif.  Upaya  pencegahan  tindak  pidana  korupsi  tidak  hanya berdampak pada berkurangnya potensi kerugian negara, tetapi juga menjaga reputasi pemerintah  Indonesia  di  mata  dunia.  Hal  ini  sangat  penting  karena  terkait  dengan reputational  risk .  Dasar  dari  kepercayaan  masyarakat  adalah  tata  kelola pemerintahan yang bersih;
2. KPK  dalam  mencegah  korupsi  berdasarkan  analisa  hukum  dialkukan  melalui beberapa  strategi  yaitu  Strategi  Pendekatan  politik  hukum,  penegakkan  hukum  dan budaya  hukum  serta  bekerja  sama  dengan  Kemendikbud.  Kerja  sama  yang diprakarsai  KPK  ini  meliputi  pendidikan  anti  korupsi,  pertukaran  data  dan/atau informasi  sistem  pencegahan  korupsi,  serta  pelayanan  pengaduan  masyarakat  dan penertiban barang milik negara. Kemendikbud telah memasukkan nilai-nilai karakter
yang  kuat  dengan  semangat  anti  korupsi  ke  dalam  muatan  mata  pelajaran  dalam kurikulum pendidikan. Menurut Kemendikbud, pendidikan anti korupsi diperkenalkan  kepada  peserta  didik  sedini  mungkin  agar  tertanam  ke  dalam  jiwa peserta  didik  untuk  membentuk  karakter integritas  yang  kokoh.  KPK  juga  menjalin kerja  sama  dengan Anti-Corruption  Commission (ACC)  Bangladesh.  Dalam  waktu dekat,  kerja  sama  ini  akan  dipererat  melalui  penandatangan  nota  kesepahaman bersama  (MoU)  yang  meliputi  pertukaran  informasi  dalam  bidang  pencegahan korupsi;  berbagi  informasi  praktik  terbaik  dalam  bidang  pemberantasan  korupsi, kerja  sama  dalam  hal  penyelenggaraan  kegiatan  pendidikan,  pelatihan,  dan penelitian, serta bertukar kepakaran dalam hal keorganisasian dan penegakan hukum untuk peningkatan kapasitas.

## Bibliografi
Ali,  Achmad.  (2002). Keterpurukan  hukum  di  Indonesia:  penyebab  dan  solusinya . Ghalia Indonesia.
Djaja,  Ermansjah.  (2009).  Memberantas  Korupsi  Bersama  KPK  Kajian  Yuridis Normatif UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto UU Nomor 20 Tahun 2001 Versi UU Nomor 30 Tahun 2002. Jakarta: Sinar Grafika .
Hamzah, Andi. (1991). Korupsi di Indonesia: masalah dan pemecahannya .
Hamzah, Andi. (2017). Hukum Pidana Indonesia . Sinar Grafika.
Hartono, C.  F.  G. (1976). Peranan kesadaran  hukum masyarakat dalam pembaharuan hukum . Binacipta.
Jaya,  Nyoman  Serikat  Putra,  &  Serikat,  Nyoman.  (2008).  Bahan  Kuliah  Sistem Peradilan  Pidana  (Criminal  Justice  System). Magister  Ilmu  Hukum,  Semarang, Indonesia .
Lilik,  Mulyadi.  (2007).  Hukum  Acara  Pidana  Normatif,  Teoritis,  Praktik  dan Permasalahannya. Bandung: PT Alumni .
Rahardjo,  Satjipto.  (2008).  Membedah  Hukum  progresif,  Jakarta:  PT. Kompas  Media Nusantara .
Soekanto,  Soerjono.  (1986).  Pengantar  Penelitian  Hukum,  Universitas  Indonesia. The Legal Protection of Consumer Rights in Sale-Purchase through E-Commerce .
Sosiawan, Ulang Mangun, & Indonesia,  HAMR. (2019). Peran Komisi Pemberantasan Korupsi  (KPK)  dalam  pencegahan  dan  pemberantasan  korupsi. Jurnal  Penelitian Hukum De Jure , 19 (4), 517–538.
Suyatno, Korupsi. (2005). Kolusi dan Nepotisme. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta .
Warassih,  Esmi,  Medan,  Karolus  Kopong,  &  Mahmutarom.  (2005). Pranata  Hukum: sebuah telaah sosiologis . Suryandaru Utama.