## Wajah Hukum
Publisher by Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi ISSN 2598-604X (Online) | DOI 10.33087/wjh.v3i2.73
Kekuatan Hukum Jangka Waktu Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Kredit Mikro pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 22 Tahun 2017
Ahmad Zulfikar 1

## Fakultas Hukum Universitas Batanghari
Abstrak.  Dalam memberikan kredit, bank harus  yakin  bahwa dana yang dipinjamkan harus dapat kembali  tepat  waktu  beserta dengan  bunganya  dan  sesuai  dengan  syarat-syarat  yang  telah  disepakati  bersama  oleh  para  pihak  yang  bersangkutan  dalam perjanjian  kredit  sehingga  dalam  pelaksanaan  perjanjian  kredit  agar  dapat  terlaksana  secara  sehat  dan  terjamin.  Untuk  itu, dikeluarkannya  Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  22  Tahun  2017  dikarenakan kredit mikro saat ini memiliki potensi tinggi dalam penggunaan SKMHT dan menunjukkan bahwa dalam kredit mikro, perbankan sebagai  lembaga  penyalur  dana  tetap  membutuhkan  jaminan  dalam  pemberian  fasilitas  kredit  sehingga  diatur  tentang  jangka waktu surat kuasa membebankan hak tanggungan sampai dengan berakhirnya kredit pokok. Akan tetapi dengan aturan tersebut membuat surat kuasa membebankan hak tanggungan kredit mikro yang diberikan tidak ditingkatkan pada hak tanggungan, bank selaku  kreditor  dalam  pemberian  kredit  mikro  kepada  debitor  umumnya  tidak  menguasai  benda  yang  menjadi  jaminan  kredit secara fisik, tetapi hanya memiliki hak kebendaan secara administratif. Notaris harus memiliki pengetahuan yang luas mengenai SKMHT  agar  dapat  menyesuaikan  klausula  SKMHT  baik  mikro  maupun  non  mikro.  Dengan  pengetahuan  yang  mendalam mengenai  kuasa,  Notaris  dapat  menanyakan  kepada  klien.  Dalam  hal  ini  Notaris  berperan  untuk  mengarahkan  klien  dalam  isi SKMHT  agar  tidak  bertentangan  dengan  undang-undang,  ketertiban  umum  dan  kesusilaan.  Perjanjian  harus  didasarkan  pada konsensus  atau  kesepakatan  dari  pihak-pihak  yang  membuat.  Selanjutnya  fungsi  notaris  dalam  mencegah  jangka  waktu  surat kuasa membebankan hak tanggungan kredit mikro dapat dilakukan dengan memanfaatkan jabatannya sebagai salah satu penegak hukum dengan memberikan penyuluhan hukum dan kepada perbankan.

## Kata Kunci :  Kekuatan, Hukum, Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan, Kredit, Mikro
Abstract.  In  providing  credit,  banks  must  be  sure  that  the  loaned  funds  must  be  able  to  be  returned  on  time  together  with  the interest  and  in  accordance  with  the  terms  agreed  upon  jointly  by  the  parties  concerned  in  the  credit  agreement  so  that  in  the implementation of the credit agreement so that it can be carried out in a healthy and secure manner. For this reason, the issuance of Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency Number 22 Year 2017 is because microcredit currently has high potential in the use of SKMHT and shows that in microcredit, banks as fund channeling institutions still  need  guarantees  in  providing  credit  facilities  so  that  they  are  regulated  regarding  the  period  of  the  power  of  attorney  to charge the mortgage up to the end of the principal credit. However, with this regulation, the power of attorney imposes a micro credit guarantee given not increased to the mortgage, the bank as the creditor in providing micro credit to the debtor generally does not  control  the objects  which are physical collateral  guarantees, but  only has administrative rights. The notary must  have extensive knowledge about SKMHT in order to adjust the SKMHT clause both micro and non-micro. With in-depth knowledge of power of attorney, the Notary can ask the client. In this case the Notary's role is to direct the client in the contents of SKMHT so as  not  to  conflict  with  the  law,  public  order  and  decency.  The  agreement  must  be  based  on  consensus  or  agreement  from  the parties that made it. Furthermore, the notary's function in preventing the duration of the power of attorney to charge micro credit dependents can be done by utilizing his position as one of law enforcers by providing legal counseling and to banks.

## Keywords: Strength, Law, Power of Attorney Imposing Mortgage, Credit, Micro

## PENDAHULUAN
Pembangunan  nasional  khususnya  di  bidang  ekonomi  memerlukan  perhatian  yang  serius  dari  negara melalui  pemerintah  untuk  kepentingan  rakyat  Indonesia.  Dalam  hal  ini  perkembangan  kebutuhan  dan peningkatannya  diperlukan  dana  yang  merupakan  salah  satu  pendukung  untuk  menggerakkan  kegiatan masyarakat  di  bidang  ekonomi.  Kebutuhan  akan  dana  atau  umumnya  dalam  dunia  perbankan  Indonesia disebut kredit terkadang dikaitkan dengan adanya jaminan demi pengamanan pemberian dana atau kredit itu sendiri. Jaminan adalah hal yang penting dalam membuat dan melaksanakan perjanjian kredit atau perjanjian pinjam meminjam uang serta melindungi kepentingan para pihak khususnya kreditor. 2
1 Dosen Fakultas Hukum Universitas Batanghari
2 Randy Putra Tama, Keberlakuan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Yang Telah Habis Jangka Waktu,( Jurnal Hukum Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya, 2016), hal 3.

## Ahmad Zulfikar, Kekuatan  Hukum Jangka Waktu  Surat  Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Kredit Mikro pada Peraturan
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 22 Tahun 2017
Mengingat  pentingnya  dana  perkreditan  tersebut  dalam  proses  pembangunan,  sudah  semestinya  jika pemberi dan penerima kredit serta pihak lain yang terkait mendapat perlindungan melalui suatu lembaga hak jaminan  yang kuat dan  yang dapat memberikan kepastian hukum bagi semua pihak  yang berkepentingan. 3 Dalam memberikan kredit, bank harus yakin bahwa dana yang dipinjamkan harus dapat kembali tepat waktu beserta  dengan  bunganya  dan  sesuai  dengan  syarat-syarat  yang  telah  disepakati  bersama  oleh  para  pihak yang  bersangkutan  dalam  perjanjian  kredit  sehingga  dalam  pelaksanaan  perjanjian  kredit  agar  dapat terlaksana secara sehat dan terjamin.
Hal  ini  dimaksudkan  sebagai  solusi  hukum  untuk  memberikan  kepastian  pengembalian  pinjaman tersebut. Dalam praktek jaminan yang sering digunakan adalah jaminan kebendaan yaitu berupa tanah, atau yang disebut dengan jaminan hak tanggungan. Hak tanggungan merupakan lembaga hak jaminan yang kuat atas benda tidak bergerak berupa tanah yang dijadikan jaminan, karena memberikan kedudukan yang lebih tinggi bagi kreditur pemegang hak tanggungan dibandingkan dengan kreditur lainnya. 4
Memberikan  Hak  Tanggungan,  pemberi  Hak  Tanggungan  wajib  hadir  dihadapan  notaris. Notaris/pejabat  pembuat  akta  tanah  adalah  pejabat  umum  yang  berprofesi  membuat  akta  pendirian  dan anggaran  dasar  suatu  badan  hukum  maupun  badan  usaha  sehingga  notaris  mengetahui  betul  organ  badan hukum mana yang berwenang mewakili badan hukum maupun badan usaha ketika mengikatkan diri dalam Surat  Kuasa  Membebankan  Hak  Tanggungan  (SKMHT)  yang  kemudian  ditindaklanjuti  dengan  APHT. Dengan  demikian,  surat  kuasa  membebankan  hak  tanggungan  yang  telah  diterima  pejabat  pembuat  akta tanah menjadi akta pemberian hak tanggungan maupun akta pemberian hak tanggungan yang telah diterima kantor  pertanahan  menjadi  Sertifikat  Hak  Tanggungan  (SHT),  merupakan  bukti  otentik  yang  tidak  perlu diragukan lagi kekuatan pembuktiannya. 5
Menurut  penulis  dilihat  dari  jangka  waktunya,  Surat  Kuasa  Membebankan  Hak  Tanggungan (SKMHT) terbagi atas 3 macam:
1. Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan berlaku 1 (satu) bulan yang dibuat dikarenakan pemegang jaminan/kreditor berhalangan hadir dan/atau dikarenakan alasan lain.
2. Surat  Kuasa  Membebankan  Hak  Tanggungan  berlaku  3  (tiga)  bulan  yang  dibuat  dikarenakan  jaminan yang dijaminkan sedang diproses pendaftaran atau balik nama kepada penjamin dikarenakan jual beli.
3. Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian pokok yang dibuat guna penjaminan kredit mikro yang diatur oleh Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 22 Tahun 2017.
Mengenai  SKMHT  pada  bagian  1  (pertama)  dan  2  (kedua)  menurut  penulis  ialah  Surat  Kuasa Membebankan Hak Tanggungan yang akan segera diproses pendaftaran Hak Tanggungan dan Surat Kuasa Membebankan  Hak  Tanggungan  bagian  3  (ketiga)  adalah  Surat  Kuasa  Membebankan  Hak  Tanggungan yang pendaftaran hak tanggungannya dilakukan jika dilihat dari terjadi wanprestasi atau tidaknya.
Kemudian  berdasarkan  Keputusan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional Nomor  22  Tahun  2017,  menurut  penulis  kredit  mikro  adalah  kredit  yang  diberikan  perbankan  kepada nasabah/debitur yang diperuntukkan pada usaha mikro dan kepemilikan rumah berdasarkan luas tertentu dan kredit lain yang besarnya jumlah kredit sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
Menurut M.Khoidin, bahwa pelaksanaan jaminan atas tanah selama ini telah terjadi hal-hal yang tidak mendukung  keberadaan  suatu  lembaga  hak  jaminan  yang  kuat  karena  terjadi  dalam  praktek  seolah-olah melembagakan  SKMHT  tersebut. 6 Sedangkan  Konsumen  paling  besar  yang  menggunakan  surat  kuasa membebankan  hak  tanggungan  (SKMHT)  adalah  perbankan  yang  berkedudukan  sebagai  kreditur,  tidak dapat dibayangkan jika ternyata ada debitur yang mengetahui dan memahami kedudukan jangka waktu surat kuasa  membebankan  hak  tanggungan  (SKMHT)  kredit  mikro  dan  sudah  tentu  peluang  seperti  ini  terbuka lebar untuk dilakukan oleh debitur, tentu jika hal ini terjadi akan menimbulkan ketidakpercayaan dari klien terhadap kualitas akta yang dibuat oleh Notaris dan/atau pejabat pembuat akta tanah (PPAT).
3 Adrian Sutedi, Hukum Hak Tanggungan , (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), hal 93-94.
4 Algadita  F.R.S, Analisis  Yuridis  Penggunaan  Surat  Kuasa  Membebankan  Hak  Tanggungan  Bagi  Kreditur  Dalam Menangani Debitur Wanprestasi , ( Jurnal Private Law, 2014), hal 14.
5 Hery Shietra, Praktik Hukum Jaminan Kebendaan , (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016), hal 71.
6 M. Khoidin, Dimensi Hukum Hak Tanggungan Atas Tanah , (Yogyakarta: LaksBang, 2006), hal 16.
Ahmad Zulfikar, Kekuatan  Hukum Jangka Waktu  Surat  Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Kredit Mikro pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 22 Tahun 2017
Dikeluarkannya  Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  22 Tahun  2017  dikarenakan  kredit  mikro  saat  ini  memiliki  potensi  tinggi  dalam  penggunaan  SKMHT  dan menunjukkan  bahwa  dalam  kredit  mikro,  perbankan  sebagai  lembaga  penyalur  dana  tetap  membutuhkan jaminan  dalam  pemberian  fasilitas  kredit  sehingga  diatur  tentang  jangka  waktu  surat  kuasa  membebankan hak tanggungan sampai dengan berakhirnya kredit pokok. Akan tetapi dengan aturan tersebut membuat surat kuasa membebankan hak tanggungan kredit mikro yang diberikan tidak ditingkatkan pada hak tanggungan, bank selaku kreditor dalam pemberian kredit mikro kepada debitor umumnya tidak menguasai benda yang menjadi jaminan kredit secara fisik, tetapi hanya memiliki hak kebendaan secara administratif.
Pengikatan obyek jaminan  yang berupa tanah,  yaitu Hak  Milik, Hak  Guna  Bangunan dan Hak  Guna Usaha,  prosesnya  hanya  sampai  dengan  Surat  Kuasa  Membebankan  Hak  Tanggungan  (SKMHT)  saja, dengan tidak dibebankan Hak Tanggungan atas obyek jaminan tersebut, maka kreditur belum memiliki hak kebendaan  atas  jaminan  tersebut  secara  faktual,  sebab  kepastian  hukum  kreditur  sebagai  kreditur  preferen terletak pada hak tanggungan, dan sebagai fungsinya SKMHT hanya lah kuasa yang diberikan debitur atau pemilik jaminan kepada kreditur, untuk ditingkatkan pada hak tanggungan.
Kelemahan atas Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) kredit mikro ini tidak dapat dihindarkan,  namun  tetap  digunakan.  Kedepannya  tidak  dapat  dipungkiri  akan  terjadi  suatu  permasalahan hukum atas penggunaanya. Sehingga menimbulkan pertanyaan bagi penulis sendiri, apa yang menjadi tujuan dikeluarkannya  Permen  Nomor  22  Tahun  2017  itu,  apakah  Permen  itu  dapat  mejadi  hambatan  untuk menyalurkan pemberian kredit mikro, jika tujuan Permen itu untuk memberikan kemudahan debitur  kredit mikro  mendapatkan  pinjaman  dari  perbankan,  kenapa  di  dalam  Permen  tidak  mengatur  tentang  bea pendaftaran hak tanggungan khusus untuk kredit mikro saja.
Berdasarkan  uraian  di  atas  penulis  tertarik  mencari  jawaban  atas  permasalahan  dalam  surat  kuasa membebankan  hak  tanggungan  kredit  mikro  yang  diatur  dalam  Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 22 Tahun 2017.
Berdasarkan  uraian  yang  terdapat  pada  latar  belakang  di  atas,  maka  penulis  akan  membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut :
1. Bagaimana kekuatan hukum surat kuasa membebankan hak tanggungan kredit mikro?
2. Bagaimana  fungsi  notaris  memberikan  kepastian  hukum  pada  para  pihak  dalam  surat  kuasa membebankan hak tanggungan kredit mikro?
Kemudian  tujuan  dari  penelitian  ini  sendiri  yaitu  untuk  menganalisis  kekuatan  hukum  surat  kuasa membebankan  hak  tanggungan  kredit  mikro  dan  Untuk  mengetahui  fungsi  notaris  memberikan  kepastian hukum pada para pihak dalam surat kuasa membebankan hak tanggungan kredit mikro.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  merupakan  uraian  teknis  yang  digunakan  dalam  penelitian. 7 Adapun  metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Metode pendekatan
Peter  Mahmud  Marzuki  menyatakan  ada  empat  pendekatan  dalam  penelitian  hukum,  yaitu pendekatan  undang-undang  ( statute  approach), pendekatan  kasus  ( case  approach), pendekatan  historis (historical approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach) . 8
Dilihat  dari  isu  hukum  yang  diangkat  dalam  penelitian  ini,  yaitu  mengenai  Jangka  Waktu  Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Kredit Mikro , maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini  adalah  pendekatan  undang-undang  ( statute  approach) dan Pendekatan  Konseptual  ( conseptual approach ) . Pendekatan  undang-undang  ( statute  approach) dilakukan  dengan  menelaah  semua  undang- undang  dan  regulasi  yang  bersangkut  paut  dengan  isu  hukum  yang  ditangani.  Pendekatan  Konseptual ( conseptual approach ) dilakukan dengan memahami pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum berkaitan tentang surat kuasa membebankan hak tanggungan kredit mikro  yakni “penelitian terhadap konsep-konsep hukum seperti sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum dan sebagainya. 9
7 Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum , (Bandung : CV. Mandar Maju, 2016), hal 3.
8 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta : Kencana, 2006),  hal 93.
9 Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, (Bandung: Mandar Maju, 2008),  hal 1.

## Ahmad Zulfikar, Kekuatan  Hukum Jangka Waktu  Surat  Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Kredit Mikro pada Peraturan
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 22 Tahun 2017
Dengan  mempelajari  pandangan-pandangan  dan  dokterin-dokterin  di  dalam  ilmu  hukum,  penulis akan  menemukan  ide-ide  yang  melahirkan  pengertian-pengertian  hukum,  konsep-konsep  hukum,  dan asas-asas  hukum  relevan  dengan  isu  yang  dihadapi.  Pemahaman  akan  pandangan-pandangan  dan dokterin-dokterin  tersebut  merupakan  sandaran  bagi  peneliti  dalam  membangun  suatu  argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.
2. Rancangan kegiatan
Penelitian ini merupakan penelitian  yuridis normatif. Dalam penelitian yuridis normatif, dilakukan terhadap kaidah-kaidah hukum yang merupakan patokan-patokan berperilaku atau bersikap tidak pantas. Penelitian  tersebut  dapat  dilakukan  (terutama)  terhadap  bahan  hukum  primer  dan  sekunder,  sepanjang bahan-bahan tadi mengandung kaidah-kaidah hukum. 10
Maksudnya  ialah  bahwa  tinjauannya  itu  berangkat  dan  memfokuskan  diri,  pada  ketentuan  hukum positif  tata  hukum  yang  menguasai  perkara  atau  isu  hukum  yang  bersangkutan.  Artinya  berada  dalam kerangka kemauan dan maksud dari tata hukum yang bersangkutan. Untuk melihat sistem normatif dari ilmu hukum harus dipahami terlebih dahulu ciri-ciri atau karakter ilmu hukum normatif tersebut. 11 Dengan  demikian,  dalam  penelitian  penelitian  hukum  normatif  ini  sudah  jelas  bahwa  rancangan kegiatan  yang  dilakukan  oleh  peneliti  adalah  menganalisis  kekuatan  hukum  jangka  waktu  surat  kuasa membebankan  hak  tanggungan  kredit  mikro  pada  Peraturan  Menteri  Agraria  Dan  Tata  Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 22 Tahun 2017.
3. Bahan dan alat utama
Bahan-bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian kepustakaan ini antara lain adalah : a. Bahan hukum primer
Bahan  hukum  primer  adalah  bahan-bahan  hukum  yang  dijadikan  dasar  dalam  menyusun  penulisan tesis yang diambil dari kepustakaan, diantaranya :
1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945;
2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
3) Undang-undang nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
4) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan;
5) Undang-undang  Nomor  2  tahun  2014  tentang  perubahan  atas  undang-undang  Nomor  30  Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
6) Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  22  Tahun 2017.
7) Peraturan lain yang relavan dengan penelitian.
b. Bahan hukum sekunder
1) Buku-buku literatur yang relevan dengan judul tesis ini.
2) Makalah-makalah  tentang  Hukum  Perjanjian/Kontrak,  Perbankan,  Agraria,  surat  kuasa membebankan hak tanggungan .
c. Bahan tersier
Bahan  hukum  tersier  adalah  bahan  hukum  yang  akan  digunakan  penulis  dalam  mendukung  bahan hukum sekunder, yakni :
1) Kamus Hukum ( Black's Law Dictionary ).
2) Kamus Besar Bahasa Indonesia.
3) Ensiklopedia.
Dengan  demikian,  sumber  bahan  pustaka  atau  data  sekunder  dalam  penelitian  hukum  normatif ini  adalah  menganalisis  terhadap  Peraturan  Menteri  Agraria  Dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan Pertanahan  Nasional  Nomor  22 Tahun  2017  sedangkan  alat  utama  dalam  penelitian  hukum  normatif ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum tersier.
10 Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan  Singkat, (Jakarta:  Rajawali  Pers, 2008),  hal 62.
11 Bahder Johan Nasution, Op.Cit, hal. 91
Ahmad Zulfikar, Kekuatan  Hukum Jangka Waktu  Surat  Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Kredit Mikro pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 22 Tahun 2017

## 4. Teknik pengumpulan data
Pengumpulan  data  dalam  penelitian  hukum  normatif  terdapat  3  (tiga)  jenis  metode  pengumpulan data  sekunder,  yaitu  studi  pustaka,  dokumen  dan  studi  arsip. 12 Pengertian  dokumen  menurut Poerwadarminta  adalah  sesuatu  yang  tertulis  atau  tercetak,  yang  dapat  dipakai  sebagai  bukti  atau keterangan. 13 Dengan  demikian,  teknik  pengumpulan  data  dalam  penelitian  hukum  normatif  ini  adalah menggunakan dokumen yang berkaitan dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 22 Tahun 2017.
5. Teknik analisis
Analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  hukum  normatif  adalah  analisis  kualitatif,  yakni analisis  data  dengan  cara  menguraikan  data  secara  bermutu  dalam  bentuk  kalimat  yang  teratur,  runtun, logis  dan  efektif  sehingga  memudahkan  interprestasi  data  dan  pemahaman  hasil  analisis. 14 Oleh  karena itu,  teknik  analisis  dalam  penelitian  hukum  normatif  ini  adalah  menguraikan  hasil  dari  analisis  dalam bentuk kalimat tentang kekuatan hukum jangka waktu surat kuasa membebankan hak tanggungan kredit mikro  pada  Peraturan  Menteri  Agraria  Dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  22 Tahun 2017.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Kekuatan Hukum Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Kredit Mikro
Surat  Kuasa  adalah  salah  satu  bentuk  dari  perjanjian  yang  mana  dapat  diartikan  sebagai  Suatu perbuatan  dengan  mana  satu  orang  atau  lebih  mengikatkan  dirinya  terhadap  satu  orang  lain  atau  lebih, berdasarkan Pasal 13 KUH Perdata.
Notaris harus memiliki pengetahuan yang luas mengenai SKMHT agar dapat menyesuaikan klausula SKMHT  baik  mikro  maupun  non  mikro.  Dengan  pengetahuan  yang  mendalam  mengenai  kuasa,  Notaris dapat menanyakan kepada klien mengenai :
1. Ruang lingkup mengenai kuasa yang akan dibuat.
2. Data-data apa saja yang ada yang dimiliki oleh klien (para pihak), demikian juga semua peraturan yang terkait dengan materi dan substansi kuasa tersebut.
3. Semua  data,  peraturan,  semua  yang  terkait  dengan  ruang  lingkup  surat  kuasa  membebankan  hak tanggungan (SKMHT) yang dimintakan untuk dibuat.
4. Hak-hak  dan  kewajiban-kewajiban  apa  saja  yang  minta  dirumuskan  dalam  SKMHT  meskipun  bentuk SKMHT telah baku.
Dalam  pembuatan  SKMHT,  Notaris  perlu  membangun  struktur  akta  dan  menyusun  sebuah  akta Notaris  sesuai  anatomi  akta,  ada  beberapa  hal  yang  dapat  dijadikan  dasar  untuk membangun  struktur  akta Notaris, antara lain :
1) Latar belakang yang akan diperjanjikan.
2) Identifikasi para pihak (subjek hukum).
3) Identifikasi objek yang akan diperjanjikan.
4) Membuat kerangka akta.
5) Merumuskan substansi akta.
6) Kedudukan para pihak
7) Batasan-batasan (yang boleh atau tidak diperbolehkan) menurut aturan hukum.
8) Hal-hal yang dibatasi dalam pelaksanannya.
9) Pilihan hukum dan pilihan pengadilan.
10) Klausula penyelesaian sengketa.
11) Kaitannya dengan akta yang lain (jika ada). 15
12 Ishaq, Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi, (Bandung: Alfabeta, 2017),  hal 69.
13 Bahder Johan Nasution, Op.Cit , hal 104.
14 Ishaq, Op.Cit , halaman 69.
15 Mulyoto, Perjanjian;  Tehnik  Cara  Membuat  Dan  Hukum  Perjanjian  Yang  Harus  Dikuasai, (Yogyakarta:  Cakrawala Media, 2012),  hal 37-38.

## Ahmad Zulfikar, Kekuatan  Hukum Jangka Waktu  Surat  Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Kredit Mikro pada Peraturan
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 22 Tahun 2017
Dalam hal ini Notaris berperan untuk mengarahkan klien dalam isi SKMHT agar  tidak  bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Perjanjian harus didasarkan pada konsensus atau kesepakatan dari pihak-pihak yang membuat. Dengan asas konsensualisme, perjanjian dikatakan telah lahir jika ada kata sepakat atau persesuaian kehendak diantara para pihak yang membuat perjanjian tersebut.
Notaris  dalam  membuat  akta  perjanjian  notariil  harus  jujur,  cermat,  teliti,  tidak  memihak  salah  satu pihak  dan  memahami  semua  peraturan  yang  berhubungan  dengan  akta  yang  akan  dibuatnya.  Adapun larangan-larangan  dalam  membuat  perjanjian  bagi  Notaris. 16 Larangan  bagi  Notaris  dalam  membuat perjanjian:
a. Notaris dilarang membuat akta perjanjian yang memihak kepada salah satu pihak.
b. Notaris dilarang membuat akta perjanjian yang bertentangan dengan akta yang dibuat sebelumnya.
c. Notaris  dilarang  membuat  akta  pencabutan  perjanjian  pemberian  kuasa  secara  sepihak  dimana  akta pemberian  kuasa  tersebut  telah  ditanda  tangani  oleh  kedua  belah  pihak  (pemberi  kuasa  dan  penerima kuasa).
d. Notaris  dilarang  memberitahukan  isi  (segala  sesuatu  mengenai  akta  yang  dibuatnya)  dan  segala keterangan yang diperolehnya guna pembuatan akta.
e. Notaris  dilarang  untuk  tidak  membacakan  isi  akta  kepada  para  pihak,  kecuali  para  pihak  sudah membacanya  sendiri,  mengerti  dan  menyetujui,  hal  demikian  sebagaimana  dinyatakan  dalam  penutup akta dan tiap halaman diparaf oleh para pihak/para penghadap, para saksi dan Notaris sedangkan halaman terakhir ditanda tangani para pihak, para saksi dan Notaris.
f. Notaris  dilarang  membuat  akta  perjanjian  yang  bertentangan  dengan  UU,  ketertiban  umum  dan/atau kesusilaan.
g. Notaris  dilarang  membuat  akta  simulasi  (bohongan)  lebih-lebih  dalam  hal  untuk  tujuan  yang bertentangan dengan UU. 17
Notaris harus memperhatikan perwakilan dalam perjanjian. Perwakilan demi hukum  tidak dibenarkan untuk disubtitusikan, lembaga perwakilan dalam hukum privat dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu:
1) Perwakilan  menjadi  kontraktual  yaitu  perwakilan  karena  adanya  pemberian  kuasa,  diatur  dalampasal 1792 sampai dengan 1819 KUHPerdata.
2) Perwakilan  organic,  yaitu  seseorang  yang  berkedudukan  di  salah  satu  organ  badan  hukum  mewakili badan hukum tersebut.
3) Perwakilan demi hukum, yaitu seseorang yang karena kedudukannya sebagai misal: dalam kedudukannya selaku orang tua mewakili anaknya yang masih dibawah umur atau suami dan istri salah satu meninggal dunia maka suami/istri yang hidup lebih lama (masih hidup), maka demi hukum menjadi wali dari anak kandungnya tersebut. 18
Dalam pembuatan akta perjanjian notariil agar diusahakan di dalam pembuatannya mengandung unsur kelengkapan, kebenaran, kejelasan dan keabsahan. Maksudnya adalah:
1) Mengandung unsur kejelasan artinya:
 Mulai dari judul akta harus mengandung/mencerminkan secara garis besar substansi dari isi akta.
 Redaksi setiap pasal tidak boleh berwayuh arti atau mempunyai arti lebih dari satu arti/bisa ditafsirkan lain.
 Jangan berpindah ke pasal yang lain sebelum tuntas terkait redaksi pasal tersebut.
 Memuat secara detail segala sesuatu yang memang harus diatur dalam akta/perjanjian tersebut.
2) Mengandung unsur kebenaran :
 Usahakan sepanjang dimungkinkan mengupayakan kebenaran material. Hal demikian bisa diupayakan dengan  pemberian  nasehat  hukum  kepada  para  penghadap  terkait  dengan  akta  yang  akan  dibuat  dan dikemukakan  akibat  hukum  dan  sanksi  dalam  hal  tidak  mengemukakan  atau  menyampaikan  segala sesuatu selain daripada yang sebenarnya. 19
16 Ibid .
17 Ibid .
18 Ibid .
19 Subekti, Perjanjian; Hukum Perjanjian, (Jakarta : Intermasa, 1990),  hal 26.

## Ahmad Zulfikar, Kekuatan  Hukum Jangka Waktu  Surat  Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Kredit Mikro pada Peraturan
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 22 Tahun 2017
Mengenai  kebatalan  dan  pembatalan  perikatan-perikatan  diatur  dalam  Buku  III,  Bagian  kedelapan, Bab  IV  (Pasal  1446-Pasal  1456  KUHPerdata).  Bagian  ini  hanya  secara  sumier  mengatur  sebagian  dari kebatalan, khususnya perjanjian yang dilakukan oleh mereka yang tidak cakap, yaitu mereka yang dibawah umur,  ditaruh  dibawah curatele,  serta  cacat  dalam  kehendak.  Cacat  dalam  kehendak  terjadi  karena  adanya paksaan, kekeliruan, tipuan dan penyalahgunaan keadaan. 20
Kebatalan suatu perjanjian dibedakan antara:
1. Dapat dibatalkan, dalam hal tidak dipenuhinya syarat subyektif yaitu :
 Tidak adanya kata sepakat, dan
 Tidak adanya kecakapan bertindak dan
 Pihak-pihak yang membuat perjanjian.
2. Batal demi hukum, dalam hal tidak dipenuhinya syarat obyektif, yaitu:
 Tidak ada causa/obyek perjanjian
 Tidak mengandung causa yang dibenarkan menurut hukum.
3. Batal demi hukum karena Non existent, yaitu disebabkan karena:
 Tiadanya sesuatu yang esensi/pokok dalam perjanjian tersebut.
 Tiada  dipenuhinya  syarat  yang  diharuskan  oleh  UU  sebagai  contoh:  PT,  Yayasan  didirikan  tidak dengan akta Notaris (tidak notariil). 21
Notaris harus jujur, mandiri, cermat, dan tidak memihak serta harus mengikuti semua peraturan tidak terbatas peraturan jabatan Notaris tetapi juga semua peraturan yang ada hubungannya dengan akta yang akan dibuat.  Dalam  menyusun  klausula  agar  dalam  penyusunan  klausula  dari  segi  legal  benar-benar  aman  dan kuat,  diusahakan  menyusun  klausula  sedetail  mungkin  agar  dikemudian  hari  jika  timbul  sengketa  dapat ditekan sekecil mungkin bahkan dihindari.

## Fungsi  Notaris  Memberikan  Kepastian  Hukum  Pada  Para  Pihak  Dalam  Surat  Kuasa  Membebankan Hak Tanggungan Kredit Mikro
Peran Notaris dalam sektor pelayanan jasa adalah sebagai pejabat yang diberi wewenang oleh negara untuk  melayani  masyarakat  dalam  bidang  perdata  khususnya  pembuatan  akta  otentik  dan  kewenangan lainya.  Sebagaimana  disebutkan  dalam  Pasal  1  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang Jabatan Notaris.
Selanjutnya  pengertian  berwenang  yaitu  meliputi  :  Berwenang  terhadap  orangnya,  yaitu  untuk kepentingan siapa akta itu dibuat atau dikehendaki oleh yang berkepentingan. Berwenang terhadap akta nya, yaitu  yang  berwenang  membuat  suatu  akta  otentik  mengenai  semua  perbuatan,  perjanjian  dan  ketetapan yang  diharuskan  oleh  undang-undang  atau  yang  dikehendaki  oleh  yang  bersangkutan.  Serta  wewenang terhadap  waktu  dan  tempat  pembuatan  akta  otentik,  yaitu  sesuai  tempat  kedudukan  dan  wilayah  jabatan Notaris dan Notaris menjamin kepastian waktu para penghadap yang tercantum dalam akta. 22
Kewenangan  Notaris  telah  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  perubahan  atas Undang-  Undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris,  dalam  Pasal  15  ayat  (1)  tentang kewenangan  seorang  Notaris  yaitu  Notaris  berwenang  membuat  akta  otentik  mengenai  semua  perbuatan, perjanjian,  dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau  yang dikehendaki oleh  yang  berkepentingan  untuk  dinyatakan  dalam  akta  autentik,  menjamin  kepastian  tanggal  pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta.
Akta  otentik  yang  dibuat  oleh  Notaris  tak  jarang  dipermasalahkan  oleh  salah  satu  pihak  atau  oleh pihak lain karena dianggap merugikan kepentingannya, sehubungan dengan akta yang telah dibuat. Terkait dengan hal tersebut pada akta surat kuasa membebankan hak tanggungan terutama pada kredit mikro, notaris berwenang  mengenai  semua  perbuatan  atau  segala  penetapan  klausul  pada  akta  yang  dapat  memberikan kepastian hukum pada para pihak.
Notaris  sebagai officium  nobile atau  profesi  yang  terhormat  di  bidang  hukum  tentu  dibutuhkan penguasaan  materi  akan  bidang  hukum  perdata  yang  mumpuni  dalam  rangka  memenuhi  kebutuhan
20 Habib Adjie, Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011),  hal 4.
21 Mulyoto, Op.Cit ,  hal 44-45.
22 Habib Adjie, Meneropong Khasanah Notaris dan PPAT Indonesia, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009),  hal 14.
Ahmad Zulfikar, Kekuatan  Hukum Jangka Waktu  Surat  Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Kredit Mikro pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 22 Tahun 2017
masyarakat  akan  jasa  hukum  di  bidang  pembuatan  alat  bukti. 23 Perkembangan  hukum  yang  sangat  cepat tentu mempengaruhi tugas  yang dijalankan oleh notaris untuk membuat akta-akta dalam rangka mengikuti perkembangan yang begitu cepat.
Dasar  perbuatan  atau  tugas  notaris  sudah  sangat  jelas  diatur  dalam  Undang-undang  Nomor  2  tahun 2014  tentang  Jabatan  Notaris,  akan  tetapi  tidak  semuanya  perbuatan  atau  tugas  notaris  tersebut  telah memenuhi  tuntutan  para  pihak  akan  pemenuhan  kebutuhan  jasa  di  bidang  hukum  dalam  pembuatan  akta- akta karena begitu cepatnya perkembangan hukum di masyarakat, maka notaris dituntut dapat menemukan cara atau klausul pada aktanya, yang dapat dikategorikan sebagai penemuan hukum.
Menurut  penulis  penemuan  klasul  akta  dapat  juga  diartikan  sebagai  penemuan  hukum  yang  mana penemuan  hukum  dapat  diartikan  sebagai  pembentukan  hukum  oleh  hakim  atau  penegak  hukum  lainnya (dalam  hal  ini  notaris). Rechtsviding atau Law  Making yang  menemukan  hukum  tidak  hanya  hakim  tetapi juga notaris. 24 Sebab notaris akan berhadapan dengan peristiwa konkrit yang masih baru untuk dipecahkan atau  dirumuskan  menjadi  peristiwa  hukum  dalam  pembuatan  akta  otentik.  notaris  sama  saja  menemukan hukum jika klausul pada aktanya dapat memberikan apa yang dikehendaki kliennya dan dapat memberikan perlindungan  hukum  walaupun  belum  ada  aturan  khusus  yang  mengaturnya  dengan  tidak  bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.
Pada  aturannya  tidak  ada  aturan  jelas  tentang  kewajiban  notaris  dalam  menemukan  hukum  atau menemukan klausul akta baru, tetapi sebagai pengembang profesi hukum notaris juga mempunyai tanggung jawab  atas  mutu  pelayanan  profesinya,  seseorang  yang  menyandang  profesi  hukum  haruslah  orang  yang dapat dipercaya secara penuh dan ia tidak akan menyalahgunakan situasi dan kondisi yang ada. 25
Sehingga  penulis  mengacu  pada  Pasal  15  ayat  (1)  Undang-Undang  Jabatan  Notaris  menegaskan kewenangan notaris membuat akta secara umum, dengan batasan :
1. Tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
2. Menyangkut  akta  yang  harus  dibuat  atau  berwenang  membuat  akta  otentik  mengenai  semua  perbuatan, perjanjian,  dan  ketetapan  yang  diharuskan  oleh  aturan  hukum  atau  dikehendaki  oleh  yang berkepentingan.
3. Mengenai  subjek  hukum  (orang  atau  badan  hukum)  untuk  kepentingan  siapa  akta  itu  dibuat  atau dikehendaki  oleh  yang  berkepentingan.  Notaris  membuat  akta  untuk  setiap  orang,  tetapi  agar  menjaga netralitas notaris dalam pembuatan akta, ada batasan yang ditentukan dalam Pasal 16 UUJN.
4. Berwenang  mengenai  tempat,  di  mana  akta  itu  dibuat,  hal  ini  sesuai  dengan  tempat  kedudukan  dan wilayah jabatan notaris.
5. Mengenai waktu pembuatan akta, dalam hal ini notaris harus menjamin kepastian waktu menghadap para penghadap yang tercantum dalam akta.
Sehingga  aturan  ini  menurut  penulis  yang  menjadi  acuan  terhadap  fungsi  notaris  dalam  menemukan klasul-klausul baru dalam aktanya jika aturan yang ada dirasa kurang memberikan kepastian hukum dalam akta  tersebut.  Dalam  prakteknya  notaris  juga  lebih  banyak  membuat  akta  dalam  bentuk  akta  baku  yang bentuknya  sudah  ditentukan  oleh  pemerintah  di  dalam  undang-undang,  namun  pada  saat-saat  tertentu, notaris  juga  dituntut  untuk  dapat  melakukan  penemuan  hukum,  dalam  perjanjian  atau  kontrak  tertentu karena ketidaksempurnaan hukum yang tersedia.
Dalam melakukan penemuan hukum, Notaris dituntut sebuah tanggung jawab yang ditegaskan dalam pasal  16  Undang-Undang  Jabatan  Notaris  mengenai  sikap  netral  yang  harus  diambil  oleh  seorang  Notaris. seorang  Notaris  dalam  membuat  keputusan  dan  mencanangkan  pasal-pasal  dalam  aktanya  harus  dapat melakukan tugasnya itu dengan tidak berpihak pada salah satu kepentingan klien saja.
Dalam  melaksanakan  profesinya  haruslah  dilakukan  secara  bermatabat,  karena  tugas  profesi merupakan  tugas  kemasyarakatan  yang  berhubungan  langsung  dengan  nilai-nilai  dasar  yang  merupakan harkat  dan  martabat.  Oleh  karena  itu  pelayanan  profesi  hukum  memerlukan  pengawasan  dari  masyarakat,
23 Asep  Setiawan, Analisis  Yuridis  Standar  Prosedur  Pelayanan  Operasional  (SPPOP)  Notaris  Dalam  Pembuatan  Akta Terkait Klausul Proteksi Diri  Notaris Berdasarkan Pasal 15 AYAT (1) Undang-Undang Nomor  2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, Jurnal Akta Vol. 4, No. 1 , 2017, hal 6.
24 Achmad Sulchan, https://www.slideshare.net/FredyBagusKusumaningYandi/teori-hukum-dan-penemuan-hukum-notaris- dr-achmad-sulchan , diakses pada tanggal 9 Juni 2019.
25 Abu Jusuf, Etika Jabatan Notaris Sebagai Profesi Hukum , Media Notariat, Nomor 2, 1999, hal 72.
Ahmad Zulfikar, Kekuatan  Hukum Jangka Waktu  Surat  Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Kredit Mikro pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 22 Tahun 2017
namun menurut kebiasaan masyarakat tidak mempunyai kompetisi teknik untuk mengukur dan mengawasi para  profesional  tersebut.  Alasannya  karena  tak  seorangpun  dari  anggota  masyarakat  yang  terlepas  dari permasalahan hukum dan tentunya harus pula berhadapan dengan penyandang profesi hukum. 26
Jabatan  notaris  tidak  ditempatkan  di  lembaga  yudikatif,  eksekutif  ataupun  yudikatif.  Notaris diharapkan  memiliki  posisi  netral,  sehingga  apabila  ditempatkan  di  salah  satu  dari  ketiga  badan  negara tersebut  maka  notaris  tidak  lagi  dapat  dianggap  netral.  Dengan  posisi  netral,  notaris  diharapkan  untuk memberikan penemuan dalam klausul akta dan atas tindakan hukum yang dilakukan notaris atas permintaan kliennya. Dalam hal melakukan tindakan hukum untuk kliennya, notaris juga tidak boleh memihak kliennya, karena tugas notaris ialah untuk mencegah terjadinya masalah.
Menurut  Yahya  Harahap,  notaris  memiliki  kewenangan  untuk  Mengkonstantir  atau  menentukan  apa yang  terjadi  di  hadapan matanya,  Oleh  karena  itu,  dia  berhak  mengkonstantir atau  menentukan  fakta  yang diperolehnya guna meluruskan isi akta yang lebih layak. 27
Seperti sebelumnya yang dikemukakan CH. Gatot Wardoyo tentang beberapa klausula yang selalu dan perlu  dicantumkan  dalam  perjanjian  kredit,  menurut  penulis  dapat  juga  diterapkan  atau  ditambahkan  oleh notaris  dalam  klausul  SKMHT  pada  kredit  mikro  guna  melindungi  kepentingan  para  pihak  terutama kreditur, yaitu :
1. Klausula mengenai tindakan yang dilarang oleh bank ( negative clause ) klausula ini terdiri atas berbagai macam  hal  yang  mempunyai  akibat  yuridis  dan  ekonomi  bagi  pengamanan  kepentingan  bank  sebagai tujuan umum.
2. Tigger  clause atau opeinsbaar  clause. Klausula  ini  mengatur  hak  bank  untuk  mengakhiri  perjanjian secara sepihak walaupun jangka waktu perjanjian tersebut belum berakhir.
3. Klausula  ketaatan  pada  ketentuan  bank.  Klausula  ini  dimaksudkan  untuk  menjaga  kemungkinan  bila terdapat  hal-hal  yang  tidak  diperjanjikan  secara  khsusus  tetapi  dipandang  perlu,  maka  sudah  dianggap telah diperjanjikan secara umum.
Sehingga jika aturan yang ada seperti  pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012 tentang bentuk surat kuasa membebankan hak tanggungan, yang dirasa klausul tersebut tidak sesuai dengan surat kuasa membebankan hak tanggungan kredit mikro, notaris sebagai  pejabat  yang  berwenang  dapat  menggunakan  kewajibannya  untuk  memberikan  kepastian  hukum kepada  para  pihak  dengan  menemukan  klausul  yang  tepat  digunakan  pada  surat  kuasa  membebankan  hak tanggungan kredit mikro.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  uraian  yang  telah  dijelaskan  dalam  pembahasan,  maka  penulis  dapat  mengambil kesimpulan sebagai berikut :
1. Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  20  Tahun  2017 yang mengatur tentang jangka waktu surat kuasa membebankan hak tanggungan kredit mikro mempunyai banyak  kelemahan  dalam  aturannya  dan  tidak  memberikan  perlindungan  hukum  terhadap  salah  satu pihak  dalam  hal  ini  kreditur,  sebab  jangka  waktu  yang  terlalu  lama  tersebut  statuts  kreditur  sebagai pemegang  jaminan  bukan  lah  sebagi  kreditur  preferen  melainkan  konkuren  sebab  surat  kuasa membebankan  hak  tanggungan  yang  tidak  akan  ditingkat  kan  menjadi  hak  tanggungan  hal  ini  tentu sangat tidak sesuai dengan hak  preferen dari perbankan dan juga memberikan dampak kelalaian terhadap kreditur dalam memonitor kredit mikro jika terjadi wanprestasi dikemudian hari, dan dengan dikeluarkan peraturan ini juga sangat tidak sesuai dengan klausul surat kuasa membebankan hak tanggungan yang ada jika diterapkan pada surat kuasa membebankan hak tanggungan kredit mikro, dan akan berdampak pada notaris sebagai pejabat yang berwenang  membuat akta tersebut, sebab jika notaris tidak mengetahui hal tersebut maka keotentikan akta yang dibuat oleh notaris menjadi hilang.
2. Fungsi  notaris  dalam  mencegah  jangka  waktu  surat  kuasa  membebankan  hak  tanggungan  kredit  mikro dapat  dilakukan  dengan  memanfaatkan  jabatannya  sebagai  salah  satu  penegak  hukum  dengan memberikan  penyuluhan  hukum  sesuai  dengan  Undang-Undang  Jabatan  Notaris  Nomor  2  Tahun  2014
26 Ibid .
27 Yahya Harahap, Pengertian dan Dasar-Dasar Notaris, (Jakarta : Erlangga, 2007),  hal 573.

## Ahmad Zulfikar, Kekuatan  Hukum Jangka Waktu  Surat  Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Kredit Mikro pada Peraturan
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 22 Tahun 2017
Pasal 15 huruf (e) dan notaris juga dapat menemukan klausul-klausul baru didalam aktanya jika terdapat klausul yang tidak sesuai dengan akta yang akan dibuat. Notaris memiliki peran penting dalam pemberian penyuluhan  hukum  dan  kepada  perbankan.  Dengan  dilaksanakannya  penyuluhan  hukum,  maka  Notaris dapat  memberikan  masukan  kepada  para  pihak  untuk  melindungi  kepentingannya  dan  menghindari potensi  terjadinya  masalah  hukum  yang  terjadi  di  kemudian  hari,  sehingga  para  pihak  (Debitur  dan Kreditur)  dapat  mengetahui  perbuatan  hukum  dan  akibat  hukum  yang  akan  dihadapi,  agar  kepentingan para  pihak  dapat  dilindungi.  Dalam  pembuatan  akta  dan  pemberian  penyuluhan  hukum,  Notaris  harus memperhatikan  asas  kepastian  hukum  dan  bertindak  berdasarkan  aturan  hukum  yang  berlaku,  sehingga akta yang dibuat oleh Notaris dapat dijadikan sebagai akta otentik dan alat bukti yang notariil bagi para pihak,  sehingga  penyuluhan  hukum  dan  klausul-klausul  baru  yang  diberikan  oleh  notaris  dapat memberikan jalan tengah yang menguntungkan pihak kreditur maupun debitur.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Adrian Sutedi, Hukum Hak Tanggungan , Jakarta : Sinar Grafika, 2012 Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum , Bandung : CV. Mandar Maju, 2016
, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Bandung: Mandar Maju, 2008 Habib Adjie, Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris, Bandung: PT. Refika Aditama, 2011 , Meneropong Khasanah Notaris dan PPAT Indonesia, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009 Hery Shietra, Praktik Hukum Jaminan Kebendaan , Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016 Ishaq, Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi, Bandung: Alfabeta, 2017 M. Khoidin, Dimensi Hukum Hak Tanggungan Atas Tanah , Yogyakarta: LaksBang, 2006 Mulyoto, Perjanjian;  Tehnik  Cara  Membuat  Dan  Hukum  Perjanjian  Yang  Harus  Dikuasai, Yogyakarta: Cakrawala Media, 2012 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta : Kencana, 2006 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Rajawali Pers, 2008 Subekti, Perjanjian; Hukum Perjanjian, Jakarta : Intermasa, 1990 Yahya Harahap, Pengertian dan Dasar-Dasar Notaris, Jakarta : Erlangga, 2007

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Undang-undang nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004 Tentang Jabatan Notaris.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  22  Tahun  2017
Tentang Jangka Waktu Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Kredit Tertentu.
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012 Bentuk Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan.

## Internet/Jurnal/Tesis
Abu Jusuf, Etika Jabatan Notaris Sebagai Profesi Hukum , Media Notariat, Nomor 2, 1999 Asep  Setiawan,  Analisis  Yuridis  Standar  Prosedur  Pelayanan  Operasional  (SPPOP)  Notaris  Dalam Pembuatan  Akta  Terkait  Klausul  Proteksi  Diri  Notaris  Berdasarkan  Pasal  15  AYAT  (1)  Undang- Undang Nomor  2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, Jurnal Akta Vol. 4, No. 1 , 2017
Algadita  F.R.S,  Analisis  Yuridis  Penggunaan  Surat  Kuasa  Membebankan  Hak  Tanggungan  Bagi  Kreditur Dalam Menangani Debitur Wanprestasi, Jurnal Private Law, 2014
Randy  Putra  Tama, Keberlakuan  Surat  Kuasa  Membebankan  Hak  Tanggungan  Yang  Telah  Habis  Jangka Waktu, Jurnal Hukum Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya, 2016
Ahmad Zulfikar, Kekuatan  Hukum Jangka Waktu  Surat  Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Kredit Mikro pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 22 Tahun 2017
https://www.slideshare.net/FredyBagusKusumaningYandi/teori-hukum-dan-penemuan-hukum-notaris-dr- achmad-sulchan