## TAFSIR QS. AL-BAQARAH AYAT 168 DAN KORELASINYA DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL
Anisa Ilmia 1 , Ahmad Hasan Ridwan 2 1,2 UIN Sunan Gunung Djati Bandung Email: anisailmia@uinsgd.ac.id

## Abstrak
Perkembangan  zaman  yang  semakin  modern  telah  menyebabkan  berbagai  perubahan metode  pembuatan  suatu  produk  konsumsi  sehingga  memungkinkan  bahan  halal terkontaminasi  bahan  non  halal.  Padahal  halal  dan  haram  merupakan  hal  fundamental yang wajib diperhatikan konsumen muslim ketika mengkonsumsi sesuatu. Aturan tentang konsumsi yang halal terdapat dalam Al-Baqarah ayat 168. Maraknya peredaran berbagai produk baik pangan, obat-obatan maupun kosmetik dengan bahan dan metode pembuatan yang semakin kompleks menjadi salah satu alasan dilahirkannya Undang-Undang No.33 tahun  2014  tentang  Jaminan  Produk  Halal  (JPH).  Bagaimana  undang-undang  ini menjamin  kehalalan  produk  yang  sesuai  dengan  syariat?  Penelitian  ini  menganalisis mengenai korelasi antara Al-Baqarah ayat 168 dengan UU No.33 tahun 2014. UU JPH berisi  berbagai  macam  aturan  dan  panduan  yang  harus  dipatuhi  dalam  menghasilkan suatu  produk  yang  halal  sehingga  mampu  memberi  jaminan  bahwa  produk  yang dikonsumi  sudah  dipastikan  kehalalannya. UU  ini  juga  ini  menjadi  sinyal  bahwa pemerintah  telah  melindungi  hak  warganya  dalam  memenuhi  kebutuhan  konsumsi khususnya yang bagi yang berbagam Islam.
Kata Kunci : Halal, Konsumsi, Produk, Proses, UU JPH.

## Abstract
The development of an increasingly modern era has led to various changes in the method of making a consumption product so as to allow contamination between halal materials and non-halal materials. Even though halal and haram are fundamental things that must be considered by Muslim consumers when consuming something. Al-Baqarah verse 168 strictly  orders  humans  to  eat  everything  that  is  lawful  and  good.  The  widespread circulation of various products, including food, medicine and cosmetics with increasingly complex materials and manufacturing methods, is one of background of the issuance of Law  No.  33  of  2014  concerning  Jaminan  Produk  Halal.  How  can  this  law  be  able  to guarantee  the  certainty  of  product  halalness  in  accordance  with  Shari'a?  This  study analyzes the correlation between Al-Baqarah verse 168 and the positive law of Law No. 33  of  2014.  JPH’s  law  contains  various  rules  and  guidelines  that  must  be  obeyed  in producing  a halal product  so  as  to be able to  guarantee that the product consumed is confirmed as halal. This law is also a signal that the government has protected the rights of its citizens in meeting consumption needs, especially for those who are Muslim.
Keywords : Halal, Consumption, Product, Process, UU JPH.

## A. PENDAHULUAN
Konsumsi merupakan kegiatan yang rutin dilakukan setiap manusia dalam usaha terpenuhinya  kebutuhan  demi  kelangsungkan  hidupnya.  Perkembangan  zaman menjadikan konsumsi tidak hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan tetapi juga untuk kepuasan  manusia.  Islam  sendiri  tidak  menampikkan  pendapat  bahwa  konsumsi merupakan  kegiatan  sehari-hari  manusia  dalam  upaya  memenuhi  kebutuhan  dan kepuasannya.  Namun,  Islam  memberikan  ketentuan  sebagai  batasan  manusia  terutama muslim dalam kegiatan konsumsi. Islam melihat konsumsi dalam perspektif yang lebih luas, bukan hanya kegiatan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan di dunia saja, tetapi juga mengandung tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan akhirat.
Konsep  halal  dan  haram  dalam  memenuhi  kebutuhan  manusia  baik dharuriyah (primer), hajiyyah (sekunder)  dan tahsiniah (tersier)  merupakan  hal  yang  paling fundamental  dalam  konsumsi  Islam.  Dalam  Islam  konsumsi  dianggap  sebagai  bentuk karunia  yang  Allah  yang  harus  dipertanggaungjawabkan  sehingga  penting  untuk mengetahui aturan, hukum dan norma konsumsi yang sesuai dengan ajaran Islam. Halal dan  haram  terutama  dalam  konsumsi  untuk  memenuhi  kebutuhan  manusia  merupakan ajaran agama yang mendasar dan berkaitan langsung dalam kehidupan manusia sehari- hari. Pemikiran yang beranggapan bahwa halal dan haram tidak penting bahkan sampai mengabaikannya  dalam  aktivitas  konsumsi  berarti  telah  mengabaikan  ketetapan  dan perintah Allah SWT.
Allah  menetapkan  halal  dan  haram  serta  memberi  petunjuk  dalam  banyak  ayat dalam Al-quran mengenai halal dan haram terutama dalam aktivitas konsumsi manusia. Demikian juga Rasullah SAW sangat menekankan pentingnya halal dan haram. Banyak ayat yang membahas tentang konsep halal dan haram diantaranya Al-Baqarah ayat 168 dan An-Nahl  ayat  114.  Kedua  ayat tersebut  berisi  perintah bagi  manusia untuk  makan makanan yang halal dan baik.  Adapun adanya hadis tentang konsep halal menjadi unsur yang semakin menegaskan bahwa setiap muslim harus memiliki pemahaman yang benar tentang  konsep  halal  haram  sesuai  dengan  ajaran  agama.    Adanya  ayat-ayat  tersebut menjadi  petunjuk  mengkonsumsi  sesuatu  yang  halal  merupakan  suatu  perintah  yang wajib  ditaati  terutama  konsumen  muslim  dalam  memenuhi  kebutuhan  duniawi  dan ukhrawi sebagai bentuk ketaatan manusia kepada Sang Pencipta, Allah SWT. Oleh sebab itu, menjadi semakin jelas bahwa konsep halal menjadi sesuatu yang sangat substansial bagi setiap muslim agar pemahaman dan pola kehidupannya sesuai dengan ajaran Islam.
Dalam  Islam,  kehalalan  merupakan  syarat  utama  yang  harus  ditaati  konsumen ketika  mengkonsumsi  produk.  Halal  menjadi  batas  bahwa  sesuatu  itu  boleh  atau  tidak boleh dikonsumsi seorang muslim berdasarkan Al-qur’an, hadis atau ijtihad para ulama (Fauziah,  2021).  Pada  lingkup  kehidupan  masyarakat  saat  ini,  konsep  halal  dan  haram menjadi  semakin  berkembang  dan  banyak  dibicarakan.  Halal  dan  haram  tidak  hanya dilabeli pada produk pangan, namun merambah pula pada berbagai produk obat-obatan, kosmetik,  dan  barang  gunaan.  Sebagai  negara  yang  memiliki  landasan  hukum  dengan penduduknya  yang  mayoritas  memeluk  agama  Islam,  Indonesia  memiliki  hukum  yang mengatur  mengenai  kehalalan  produk  yakni  UU  No.33  Tahun  2014  tentang  Jaminan Produk  Halal.  Undang-undang  ini  menjadi  landasan  dan  aturan  dalam  menghasilkan produk halal dan menjadi sinyal bahwa pemerintah memiliki perhatian khusus pada isu kehalalan  produk  konsumsi  sekaligus  berusaha  menyelesaikan  berbagai  kekhawatiran masyarakat  tentang  kehalalan  produk  yang  dikonsumsinya  (Salam  et  al.,  2022).  Bagi produsen,  lahirnya  undang-undang  ini  menjadi  pedoman  dalam  menjalankan  rantai produksi  untuk  menghasilkan  produk  halal  (Charity  et  al.,  2017).  Dengan  hadirnya
undang-undang ini, pemerintah telah memberikan kejelasan hukum dan jaminan tentang halal tidaknya produk yang dikonsumi terutama bagi konsumen muslim (Rasyid, 2018).
Adanya  perintah  Allah  untuk  mengkonsumsi  sesuatu  yang  halal  sesuai  ajaran agama  kemudian  hadirnya  UU  Jaminan  Produk  Halal  semakin  menegaskan  bahwa kehalalan  sesuatu  yang  dikonsumsi  merupakan  hal  yang  krusial  dalam  kehidupan masyarakat  muslim.  Hal  ini  menjadi  menarik  untuk  diteliti  mengenai  bagaimana  UU No.33  Tahun  2014  mampu  mentafsirkan  dan  berkorelasi  dengan  perintah  Allah  dalam qur’an  surat  Al-Baqarah  ayat  168  serta  beberapa  hadis  yang  berkenaan  dengan  halal dalam  konsumsi.  Berdasarkan  hal  tersebut,  penelitian  ini  dilakukan  untuk  mengetahui korelasi antara UU Jaminan Produk Halal dengan tafsiran QS. Al-Baqarah ayat 168 serta beberapa hadis berkaitan dengan halal.

## B. METODE
Penelitian  ini  termasuk  jenis  penelitian  kualitatif  deskriptif  menggunan  teknik library  research (kepustakaan).  Sumber  data  penelitian  ini  diperoleh  dari  Al-qur’an, jurnal, buku, berita resmi dan referensi lainnya yang berkenaan dengan topik yang dikaji pada penelitian ini. Untuk mengkaji topik halal ini digunakan pendekatan tafsir tematik yaitu metode yang digunakan untuk membahas ayat-ayat Al-qur’an dan hadis sesuai tema yang ditentukan.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Asbabul Nuzul
Al-Baqarah ayat 168 merupakan ayat tentang anjuran Allah bagi manusia untuk mengkonsumsi apa-apa yang halal juga baik yang tersedia di muka bumi.
Artinya: "Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan  janganlah  mengikuti  langkah-langkah  setan.  Sesungguhnya  ia  bagimu merupakan musuh yang nyata."
Ayat ini turun disebabkan adanya kaum Bani Tsaqif, Bani Mudhi, Kuza’ah dan Bani Amir bin Sa’ah yang dengan keterbatasan mereka mengharamkan apa yang dihalalkan Allah.  Kaum  ini  mengharamkan  menurut  kehendak  mereka  berbagai  makanan  yang berasal dari hewan ternak seperti bahirah (unta betina yang beranak lima dan anak kelima jantan), sabi’ah (unta  betina  yang  berkeliaran)  dan washilah (domba  yang  memiliki  2 ekor anak jantan. Selain itu, mereka juga mengharamkan ikan laut padahal hewan tersebut tidak diharamkan Allah (Tarigan, 2012).

## 2. Makna Mufradat
Makna mufradat dalam ayat ini:
Ayat ini diawali dengan “ Yaa ayyuha al-nas ” yang bermakna bahwa kalimat ini merupakan  seruan  bagi  semua  manusia,  tidak  hanya  muslim.  Selanjutnya,  terdapat kalimat “ kuluu mimmaa fi al-ardh halaalan thayyibaa ” yang merupakan perintah untuk memakan sesuatu yang halal juga baik. Al-qur’an menyebut kata halal berulang 6 kali. Menurut Quraish Shihab dalam (Tarigan, 2012) kata halal artinya boleh, tidak terikat atau bebas. Apa-apa yang halal mengandung arti tidak terikat atau terbebas dari segala petaka dunia dan akhirat. Halal dapat  pula bermakna boleh yang dalam bahasa hukum berarti agama  memperbolehkan,  dalam  hal  ini  dapat  bersifat  sunnah,  makruh  atau  boleh  saja mubah.  Ketika  manusia  memakan  atau  mengkonsumsi  makana  halal,  berarti  dia  telah memakan makanan yang dibenarkan secara syara’ (Tarigan, 2012).
Al-qur’an  mengulang  kata thayyibat sebanyak  18  kali.  Yusuf  Ali  menyebutkan bahwa thayyibat berarti “barang-barang yang baik”, “barang-barang yang baik lagi suci” sehingga apa yang dikonsumsi berkaitan erat dengan berbagai nilai Islam, nilai kesucian, nilai kebaikan serta nilai keindahan. Sedangkan apa yang tidak baik, tidak suci dan tidak memiliki nilai, tidak bisa dimanfaatkan dan dianggap tidak bisa digunakan sebagai barang yang bisa dikonsumsi (Tarigan, 2012).

## 3. Makan Ijmali
Menurut  tafsir  Ibnu  Katsir,  dalam  ayat  ini  sebagai  pemberi  rezeki  bagi  semua makhluk  dan  sebagai  pemberi  karunia  kepada  manusia,  Allah  SWT  memperbolehkan
manusia  mengkonsumsi  segala  sesuatu  yang  tersedia  di  alam,  yakni  segala  yang  halal juga  baik  dan  tidak  membawa  petaka  bagi  jasmani  maupun  rohani.  Pada  ayat  ini  juga Allah  melarang  manusia  mengikuti  tindak  tanduk  syaitan  yang  bertujuan  menipu manusia, seperti mengharamkan apa yang dihalalkan Allah (Ad-Dimasyqi, n.d.).
Adapun dalam tafsir Fi Zhillalil Qur’an, Allah menyeru manusia untuk memakan yang terdapat di bumi, namun hanya yang halal dan baik saja. Pada tafsir ini, disebutkan bahwa yang haram sudah jelas sehingga harus ditinggalkan. Terdapat seruan Allah untuk tidak  mengikuti  langkah  setan  karena  setan  selalu  mengajak  manusia  pada  keburukan bukan  pada  kebaikan.  Setan  juga  mengajak  manusia  untuk  menghalalkan  atau mengharamkan  makanan  berdasarkan  kehendak  manusia,  bukan  kehendak  Allah ( Quthub, n.d) .
Tafsir  Al-Maraghi  menyebutkan  makna  “ kuluu  mimma  fi  al-ardh  halaalan thayyibaa” merupakan  perintah  untuk  memakan  segala  yang  tersedia  di  bumi  dari bermacam-macam jenis sumber makanan baik itu berasal dari tanaman maupun hewan dengan ketentuan yang halal juga baik (Al-Maraghi, n.d.).  Al-Maraghi juga menjelaskan bahwa segala sesuatu yang dihalalkan dan diharamkan telah ditetapkan Allah. Akan tetapi terdapat  kaum  (Bani  Tsaqif,  Bani  Mudhi,  Kuza’ah  dan  Bani  Amir  bin  Sa’ah)  yang terbatas justru mengharamkan beberapa makanan yang tersedia di daratan dan di lautan padahal makanan tersebut halal.

## 4. Munasabah Ayat
Al-Baqarah ayat 168 bermunasabah dengan beberapa ayat lainnya. Pada ayat 172 surat  Al-Baqarah,  Allah  sebagai  pemberi rezeki  secara  spesifik  menyeru  kepada  orang mukmin saja untuk mengambil rezeki yang baik dan meninggalkan yang haram. Manusia juga diberi  kebebasan untuk  memanfaatkan  rezeki  yang telah diberikan.  Pada ayat  ini, Allah  menghendaki  agar  manusia  bersyukur  yang  termanifsetasikan  dalam  ibadah sebagai  bentuk  ketaatan  serta  keridhoan  terhadap  apa  yang  diberikan  Allah  SWT. ( Quthub , n.d.)
Berkaitan  dengan  perintah  mengkonsumsi  yang  halal  dalam  surat  Al-Baqarah 168,  penjelasan  mengenai  apa  yang  diharamkan  untuk  dikonsumsi  terdapat  pada  ayat selanjutnya  dari  Al-Baqarah  yaitu  ayat  173.  Ayat  ini  menjelaskan  jika  bangkai,  darah, daging  babi  dan hewan  yang disembelih tanpa menyebut  nama Allah  maka hukumnya haram dikonsumsi. Namun, terdapat pengecualian jika dalam kondisi yang sangat darurat dan  mengancam  kehidupan  memaksa  seseorang  memakan  apa  yang  diharamkan  maka diperbolehkan  untuk  memakannya.  Ayat  ini  menjadi  dasar  bahwa  jika  menghadapi keadaan  sangat  darurat  atau  kesulitan  maka  diperkenankan  melakukan  sesuatu  yang dilarang dengan batasan hanya bertujuan menghilangkann kedaruratan dan tidak melebihi kebutuhan ( Quthub , n.d.).

## ARTIKEL
Penjelasan  lain  mengenai  makanan  yang  diharamkan  terdapat  dalam  QS.  Al- Anam ayat 145.
Ayat-ayat di atas secara tegas menggambarkan apa yang diharamkan Allah SWT. Pengharaman pada sesuatu bisa disebabkan karena zatnya (contohnya babi), atau karena faktor  lain  bukan  zatnya.  Al-Maraghi  menyebut muharramun  li’arid atau  sesuatu diharamkan karena didapat bukan dengan wajhin sahih , contohnya mencuri, merampok, memeras  dan  sebagainya  (Tarigan,  2012).  Al-qur’an  menyebutkan  secara  jelas  segala yang diharamkan, sedangkan apa yang dihalalkan disebutkan secara umum dengan kata halalan thayyibaa.
Penyebutan kata halalan thayyiban (halal dan baik) menyiratkan terdapat syarat mutlak  yang  harus  terpenuhi  ketika  mengkonsumsi  sesuatu  yaitu  halal  berarti diperbolehkan secara syariat dan mempunyai kualitas baik untuk kesehatan jasmani serta tidak menimbulkan mudharat.

## 5. Hadist tentang Halal dan Haram
Selain  dalam  Al-qur’an,  halal  dan  haram  ditemukan  pada  berbagai  hadist, diantaranya dalam hadis Shahih Bukhari No. 1910:

## ARTIKEL
Selanjutnya  hadis  yang  tentang  pengharaman  Khmer  dalam  Shahih  Bukhari Nomor.5156.

## 6. Signifikansi Ayat Halal dan Korelasinya dengan UU Jaminan Produk Halal (JPH)
Al-qur’an  berisi  kalam-kalam  Allah  yang  merupakan  tuntunan  yang  harus dipatuhi  manusia  khususnya  umat  Islam,  termasuk  tuntunan  konsumsi  yang  terdapat dalam Al-Baqarah ayat 168. Ayat ini  merupakan tuntunan yang harus dipatuhi manusia dalam berkonsumsi, yakni harus memperhatikan apa yang dikonsumsi dan perintah untuk memakan segala sesuatu yang halal dan thayyib (Sukiati, 2013).
Halal berarti  segala  sesuatu  yang  diperkenankan  dan  bisa  dilakukan  karena terbebas dari berbagai aturan atau larangan, atau dengan kata lain sesuatu yang terbebas dari  ancaman  yang  menimbulkan  bahaya  di  dunia  dan  akhirat.  Adapun thayyib berarti segala perkara yang dianggap baik, secara fitrah maupun akal. Thayyib juga bermakna mengandung unsur-unsur kebaikan yang bermanfaat bagi jasmani.
Al-qur’an  dan  hadis  memberi  ketetapan  mengenai  sesuatu  yang  halal  ataupun haram  untuk  dikonsumsi.  Lingkup  konsumsi  yang  halal  terbentang  luas  sedangakan lingkup  larangan  konsumsi  yang  diharamkan  sangat  sedikit  karena  nash  yang mengharamkan  sesuatu  jumlahnya  sedikit  (Sukiati,  2013).  Imam  Al-Ghazali mengkategorikan konsumsi halal dan haram menjadi dua, yaitu halal atau haram suatu benda karena zatnya, dan halal atau haram suatu benda karena sumber, cara perolehan dan pengolahan benda tersebut (Sukiati, 2013). Barang halal yang dikonsumsi harus halal berdasarkan menurut zatnya dan halal berdasarkan cara mendapatkannya.
Allah  menciptakan  sesuatu  dengan  asal  hukumnya  adalah  halal  dan  mubah, kecuali ada dalil yang  secara syar’i mengharamkannya sehingga jika tidak terdapat nash yang sharih (tegas) mengharamkannya maka dikembalikan kepada asalnya yaitu mubah (Qardhawi,  1993).  Dengan  demikian,  manusia  tidak  boleh  mengharamkan  sesuai kehendaknya sendiri apa yang dihalalkan Allah karena hal tersebut merupakan salah satu bisikan setan.
Perkembangan  zaman  saat  ini  memunculkan  berbagai  macam  produk  dengan penggunaan bahan, prosedur produksi dan peralatan yang lebih kompleks. Hal ini tentu saja menimbulkan permasalahan, antara lain besarnya kemungkinan terjadi kontaminasi atau pencampuran antara barang yang pada dasarnya halal secara zatnya dengan barang yang  diharamkan.  Kontaminasi  dapat  terjadi  melalui  proses  pencampuran  bahan, pengolahan,  prosedur  pembuatan,  penggunaan  alat  produksi,  pendistribusian  dan sebagainya.    Sehingga,  sangat  diperlukan  sikap  kehati-hatian  konsumen  dalam menentukan produk apa yang akan dikonsumsinya.
Konsep halalan  thayyib penting  untuk  terus  disampaikan  kepada  konsumen muslim khususnya saat ini. Di antara media untuk menyebarkan konsep ini yaitu melalui lahirnya  UU  No.33  tahun  2014  tentang  Jaminan  Produk  Halal  (UU  JPH).  UU  JPH menjadi  payung  hukum    tentang    aturan-aturan  produk  halal  yang  beredar  di  wilayah negara Indonesia (Charity et al., 2017) sekaligus mandate seperti yang disebutkan dalam Pasal 4 bahwa “Produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib  memiliki  sertifikat  halal ”.  Jaminan  Produk  Halal  sendiri  merupakan  kepastian hukum  terhadap  kehalalan  produk  yang  dibuktikan  dengan  sertifikat  halal.  Adapun sertifikat halal merupakan pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan BPJPH berdasarkan  fatwa  tertulis  yang  dikeluarkan  MUI.    Salah  satu  tujuan  Jaminan  Produk Halal berdasarkan Pasal 3 Undang-undang ini adalah untuk “memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan produk halal dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk ” (UU Nomor 33, 2014).
UU JPH tidak saja mengatur produk pangan, melainkan juga menjangkau produk obat-obatan,  kosmetik,  produk  kimiawi,  produk  biologi,  produk  rekayasa  genetic  serta produk barang gunaan yang sering digunakan atau dikonsumsi masyarakat ( UU Nomor 33,  2014).  Tidak  hanya  fokus  pada  aspek  produk,  UU  JPH  ini  juga  mengatur  pada keseluruhan  alur  Proses  Produk  Halal  atau  sering  disebut  PPH.  Pasal  1  UU  JPH menyebutkan  bahwa  “ Proses  Produk  Halal  merupakan  rangkaian  kegiatan  untuk menjamin  kehalalan  produk  mencakup  penyediaan  bahan  pengolahan,  penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan dan penyajian produk” (UU Nomor 33, 2014). Pengaturan  proses  produk  halal  ini  bertujuan  agar  tidak  terjadi  kontaminasi  atau pencampuran  antara  bahan  atau  produk  halal  dengan  bahan  atau  produk  non  halal sehingga produk atau bahan halal tetap terjamin kehalalannya. Untuk menegaskan bahwa produk  yang  dikonsumsi  tidak  mengandung  unsur  non  halal  (najis  dan  haram)  dan menjaga  konsistensi  kehalalannya  maka  salah  satu  metode  yang  digunakan  dalam penyelenggaraan  jaminan  halal  yakni  berdasarkan  pada  uji  di  lokasi  produksi  dan  uji laboratorium (Aziz, 2017).
Adapun  pihak  yang  berwewenang  melaksanakan  Jaminan  Produk  Halal  yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang dibentuk oleh Kementerian Agama. BPJPH nantinya akan bekolaborasi dengan berbagai pihak yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam menetapkan fatwa halal, serta dengan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (Lembaga PPH) dalam melakukan verifikasi  dan  validasi  produk  dan  proses.  Pada  perkembangannya,  terdapat  berbagai peraturan, keputusan menteri dan kebijakan lain yang lebih spesifik mengatur berbagai kriteria kehalalan produk.

## D. KESIMPULAN
Undang-Undang  No.  33  Tahun  1994  tentang  Jaminan  Produk  Halal  memiliki korelasi  yang  cukup  kompherensif  dalam  mentafsirakan  Al-Baqarah  ayat  168  dan beberapa hadis berkaitan dengan konsep halal. UU ini telah menjangkau hampir seluruh aspek  yang  diperlukan  untuk  memberikan  jaminan  kehalalan.  Tidak  hanya  aspek kehalalan bahan yang digunakan, tetapi juga pada aspek proses pembuatan produk mulai dari penyiapan bahan sampai pada penyajian produk sehingga tetap menjamin kehalalan. Selain itu, terdapat beberapa Peraturan Pemerintah, Surat Keputuasan Menteri maupun kebijakan lain yang merupakan turunan  dari Undang-undang ini yang mengatur secara lebih spesifik mengenai berbagai kriteria pengaturan produk halal di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Ad-Dimasyqi,  A.  I.  A.  F.  I.  I.  K.  (n.d.). Tafsir  Ibnu  Katsir  Juz  2.pdf .  Sinar  Baru Algensindo.
Al-Baqarah-Indon1.Pdf . (n.d.). Al-Maraghi, A. M. (n.d.). Tafsir Al-Maraghi Juz I (pp. 223–224).
Aziz,  M.  (2017).  Perspektif  Maqashid  Al-Syariah  Dalam  Penyelenggaraan  Jaminan Produk Halal di Indonesia Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Muhammad Aziz 1. Al Hikmah Jurnal Studi Keislaman , 7 (September), 78–94.
Charity,  M.  L.,  Jenderal,  D.,  &  Kementerian,  P.  P.  (2017).  Jaminan  Produk  Halal  di Indonesia (Halal Products Guarantee di Indonesia). Legislasi Indonesia , 14 (01),
99–108.
Fauziah, D. R. (2021). Analisis Implementasi Jaminan Produk Halal Terhadap Pelaku UMKM . 4 (2), 99–112. Qardhawi, Y. (1993). Halal dan Haram dalam Islam Qardhawi (M. Hamisdy (Ed.); Edisi 2 (I). PT. Bina Ilmu.
Rasyid, M. H. (2018). Peranan Undang-Undang Jaminan Produk Halal dalam Menjamin Kehalalan Makanan dan Minuman. Jurnal of Islamic Law Studies , 1 (1), 4–27.
Salam, D. Q. A., Makhtum, A., Keislaman, F., Madura, U. T., Keislaman, F., & Madura, U. T. (2022). Implementasi jaminan produk halal melalui sertifikasi halal pada produk makanan dan minuman umkm di kabupaten sampang . 3 (1), 10–20.
Sukiati.  (2013). Konsep  Halal  dan  Haram  dalam  Al-Qur’an  (Kajian  Hukum  Islam tentang Konsumsi dengan Pendekatan Tafsir) . IAIN Medan.
Tarigan, A. A. (2012). TAFSIR AYAT-AYAT EKONOMI . Citapustaka Media Perintis.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  33  Tahun  2014  Tentang  Jaminan  Produk Halal. (2014). In Undang – Undang Republik Indonesia (Issue 1).