## PENGARUH KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP KELUARGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM: ANALISIS PERATURAN KEBIJAKAN KELUARGA BERENCANA
* Muhammad Husni Abdulah Pakarti 1 , Diana Farid 2 , Iffah Fathiah 3 , Hendriana 4 Universitas Muhammadiyah Bandung, Indonesia 1,3,4 STAI Darul Arqam Muhammadiyah Garut, Indonesia 2 * Corresponding author Email: husnipakarti@umbandung.ac.id

## Abstract
The  family  is  the  smallest  unit  in  society  that  has  an  important  role  in  the formation of social structures. The government as a community regulator plays a role in regulating policies related to the family. One policy that has a significant influence  on  families  is  family  planning  policy.  This  policy  aims  to  control population  growth  and  improve  the  quality  of  life  of  families.  From  a  legal perspective,  family  planning  policies  have  complex  impacts  and  need  to  be analyzed in depth. The purpose of this research is to analyze the influence of family planning  policies  on  families  from  a  legal  perspective.  The  method  used  is  a literature  study  by  collecting  data  from  various  sources  such  as  laws  and regulations,  scientific  literature,  and  related  government  policies.  The  analysis was carried out by considering legal aspects related to family planning policies, including  regulations,  human  rights,  and  family  protection.  The  results  of  the analysis show that family planning policies have a significant impact on families from a legal perspective. On the one hand, this  policy provides benefits such as access  to  better  reproductive  health  information  and  services,  controlling  the number of children, and increasing family welfare. On the other hand, there are several  legal  issues  that  arise,  such  as  violations  of  human  rights,  gender discrimination,  and  excessive  government  intervention  in  family  private  life. Family planning policy regulations  need to be analyzed carefully to ensure that they  are  in  line  with  legal  principles  and  human  rights.  A  balance  is  needed between the state's interest in regulating the population and the rights of families to  make  decisions  about  their  own  bodies.  Policies  that  respect  human  rights, gender equality, and protect family privacy will have a positive impact in the long run.
Keywords : Family Planning Policy, Government Influence, Legal Perspective.

## Abstrak
Keluarga  adalah  unit  terkecil  dalam  masyarakat  yang  memiliki  peran  penting dalam  pembentukan  struktur  sosial.  Pemerintah  sebagai  regulator  masyarakat berperan dalam mengatur kebijakan yang berkaitan dengan keluarga. Salah satu kebijakan yang memiliki pengaruh signifikan terhadap keluarga adalah kebijakan keluarga berencana. Kebijakan ini bertujuan untuk mengendalikan pertumbuhan populasi  dan  meningkatkan  kualitas  hidup  keluarga.  Dalam  perspektif  hukum, kebijakan  keluarga  berencana  memiliki  dampak  yang  kompleks  dan  perlu dianalisis secara mendalam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh  kebijakan  keluarga  berencana  terhadap  keluarga  dalam  perspektif hukum.  Metode  yang  digunakan  adalah  studi  kepustakaan  dengan mengumpulkan  data  dari  berbagai  sumber  seperti  peraturan  perundang- undangan, literatur ilmiah, dan kebijakan pemerintah terkait. Analisis dilakukan
dengan mempertimbangkan aspek-aspek hukum yang terkait dengan kebijakan keluarga berencana, termasuk peraturan, hak asasi manusia, dan perlindungan keluarga.  Hasil  analisis  menunjukkan  bahwa  kebijakan  keluarga  berencana memiliki dampak yang signifikan terhadap keluarga dalam perspektif hukum. Di satu sisi, kebijakan ini memberikan manfaat seperti akses terhadap informasi dan layanan  kesehatan  reproduksi  yang  lebih  baik,  pengendalian  jumlah  anak,  dan peningkatan  kesejahteraan  keluarga.  Di  sisi  lain,  terdapat  beberapa  isu  hukum yang  muncul,  seperti  pelanggaran  hak  asasi  manusia,  diskriminasi  gender,  dan intervensi  pemerintah  yang  berlebihan  dalam  kehidupan  pribadi  keluarga.
Peraturan  kebijakan  keluarga  berencana  perlu  dianalisis  dengan  cermat  untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip hukum dan hak asasi manusia. Diperlukan keseimbangan antara kepentingan negara dalam mengatur populasi dan hak-hak keluarga untuk membuat keputusan mengenai tubuh  mereka  sendiri.  Kebijakan  yang  menghormati  hak  asasi  manusia, kesetaraan  gender,  dan  menjaga  privasi  keluarga  akan  memberikan  dampak positif dalam jangka panjang.
Kata  Kunci: Kebijakan  Keluarga  Berencana,  Pengaruh  Pemerintah,  Perspektif Hukum.

## A. PENDAHULUAN
Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang memiliki peran penting dalam pembentukan dan perkembangan individu serta masyarakat secara keseluruhan.  Oleh  karena  itu,  pemerintah  memiliki  tanggung  jawab  untuk menciptakan  kebijakan  yang  mendukung  keberlangsungan  dan  kesejahteraan keluarga.  Salah  satu  kebijakan  yang  berpengaruh  dalam  konteks  ini  adalah kebijakan keluarga berencana.
Peraturan kebijakan keluarga berencana adalah upaya pemerintah dalam mengatur  pertumbuhan  penduduk  dengan  cara  mempengaruhi  keputusan keluarga dalam merencanakan jumlah anak yang akan mereka miliki. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi laju pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali, serta meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat secara keseluruhan. 1
Pada penelitian ini, akan dianalisis pengaruh kebijakan keluarga berencana terhadap keluarga dalam perspektif hukum. Analisis ini penting dilakukan untuk mengevaluasi apakah kebijakan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan memberikan  dampak  yang  positif  bagi  keluarga.  Dalam  analisis  ini,  akan
1 Undang-Undang  Nomor  52  Tahun  2009  tentang  Perkembangan  Kependudukan  dan Pembangunan Keluarga.
diperhatikan  aspek-aspek  hukum  yang  terkait,  seperti  hak  asasi  manusia, kebebasan berkeluarga, serta peran dan kewajiban pemerintah dalam melindungi dan memenuhi kebutuhan keluarga.
Dalam  melaksanakan  kebijakan  keluarga  berencana,  pemerintah mengeluarkan  berbagai  peraturan  yang  mengatur  tentang  akses  terhadap informasi, metode kontrasepsi, dan pengaturan kehamilan. 2 Peraturan-peraturan ini  bertujuan  untuk  memberikan  panduan  bagi  keluarga  dalam  mengambil keputusan  yang  berkaitan  dengan  perencanaan  keluarga.  Namun,  dalam menerapkan  kebijakan  ini,  pemerintah  perlu  memastikan  bahwa  hak-hak  asasi keluarga dijamin dan prinsip-prinsip keadilan terpenuhi.
Salah  satu  aspek  yang  perlu  diperhatikan  adalah  hak  asasi  manusia. Keluarga  sebagai  unit  terkecil  dalam  masyarakat  memiliki  hak  untuk  bebas menentukan  jumlah  anak  yang  mereka  inginkan  sesuai  dengan  keyakinan  dan kepercayaan  mereka.  Hal  ini  sesuai  dengan  Pasal  16  Ayat  (1)  Konvensi Internasional 3 tentang  Hak-Hak  Ekonomi,  Sosial,  dan  Budaya  yang  menyatakan bahwa  "Tidak  ada  campur  tangan  dari  pihak  publik  dalam  urusan  pribadi  dan keluarga, kecuali dalam hal-hal yang ditentukan oleh hukum dan diperlukan dalam kepentingan umum." 4
Namun,  pemerintah  juga  memiliki  kewajiban  untuk  melindungi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks kebijakan keluarga berencana, pemerintah perlu memastikan  bahwa  akses  terhadap  informasi  dan metode  kontrasepsi  tersedia  secara  merata  dan  terjangkau  bagi  seluruh masyarakat.  Keterjangkauan  dan  kesetaraan  akses  terhadap  layanan  kesehatan
2 Peraturan  Pemerintah  Nomor  4  Tahun  2018  tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Keluarga Berencana.
3 United  Nations  Population  Fund  (UNFPA).  (2020).  State  of  World  Population  2020: Against my will - Defying the practices that harm women and girls and undermine equality. New York: United Nations Population Fund.
4 United Nations. (1966). International Covenant on Civil and Political Rights.
reproduksi merupakan prinsip yang diakui secara internasional, 5 termasuk dalam Program Pengembangan Milenium Perserikatan Bangsa-Bangsa. 6
Dalam  perspektif  hukum,  kebijakan  keluarga  berencana  perlu  dianalisis dengan  mempertimbangkan  prinsip-prinsip  keadilan.  Pemerintah  harus memastikan bahwa kebijakan ini tidak diskriminatif dan tidak melanggar hak-hak kelompok-kelompok  yang  rentan  atau  terpinggirkan.  Pemerintah  juga  perlu memberikan  perlindungan  kepada  keluarga-keluarga  yang  membutuhkan dukungan  dalam  melaksanakan  kebijakan  ini,  seperti  keluarga-keluarga  miskin atau keluarga-keluarga yang memiliki kebutuhan khusus. 7
Dalam  konteks  hukum,  analisis  terhadap  kebijakan  keluarga  berencana tidak  hanya  melibatkan  perspektif  nasional,  tetapi  juga  melibatkan  perspektif internasional.  Indonesia  sebagai  negara  yang  telah  meratifikasi  berbagai instrumen  hukum  internasional  terkait  hak  asasi  manusia  perlu  memastikan bahwa  kebijakan  keluarga  berencana  sesuai  dengan  komitmen-komitmen  yang telah diambil dalam instrumen-instrumen tersebut.
Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan mengumpulkan data  dari  berbagai  sumber  seperti  peraturan  perundang-undangan,  literatur ilmiah, dan kebijakan pemerintah terkait. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis  pengaruh  kebijakan  keluarga  berencana  terhadap  keluarga  dalam perspektif  hukum.  Analisis  dilakukan  dengan  mempertimbangkan  aspek-aspek hukum  yang  terkait  dengan  kebijakan  keluarga  berencana,  termasuk  peraturan, hak  asasi  manusia,  dan  perlindungan  keluarga.  Penelitian  ini  penting,  untuk mengukur sajauh mana kebijakan keluarga berencana memiliki dampak yang baik untuk masyarakat ataupun bila ada dampak negatifnya, bisa  cari solusi bersama untuk kebaikan kita.
5 United Nations. (1966). International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights.
6 United Nations Development Programme (UNDP). (2015). Transforming our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development.
7 Soekanto, S. (2009). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.
B. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pengertian Kebijakan Keluarga Berencana
Kebijakan  Keluarga  Berencana  (KB)  merujuk  pada  serangkaian  program dan tindakan yang dilakukan oleh suatu pemerintah atau lembaga untuk mengatur dan mengendalikan pertumbuhan populasi melalui pengaturan jumlah anak yang diinginkan oleh setiap pasangan. Kebijakan ini bertujuan untuk mempromosikan kesejahteraan  keluarga,  mengurangi  kemiskinan,  meningkatkan  kesehatan reproduksi,  dan  menjaga  keseimbangan  antara  populasi  dan  sumber  daya  yang tersedia. 8
Kebijakan  KB  melibatkan  berbagai  aspek,  termasuk  pendidikan  seksual, akses  terhadap  kontrasepsi,  pelayanan  kesehatan  reproduksi,  dukungan  sosial, dan  perubahan  perilaku.  Tujuan  utama  kebijakan  KB  adalah  memberikan pasangan  hak  dan  kesempatan  untuk  mengambil  keputusan  yang  bijaksana tentang  jumlah  anak  yang  mereka  inginkan,  kapan  mereka  ingin  memiliki  anak, dan jarak usia antar anak. Dengan demikian, kebijakan ini membantu mengurangi angka kelahiran yang tidak terkontrol dan dampak negatifnya terhadap individu, keluarga, dan masyarakat. 9
Selain itu, Ada beberapa prinsip dasar yang melandasi kebijakan KB, antara lain:
a. Kesadaran  dan  Pendidikan  Seksual:  Kebijakan  KB  mendorong  pendidikan seksual  yang  menyeluruh,  berbasis  pengetahuan  ilmiah,  dan  melibatkan semua kelompok usia. Hal ini penting untuk memberikan pemahaman yang baik tentang anatomi reproduksi, hubungan seksual yang sehat, kontrasepsi, dan pentingnya perencanaan keluarga. 10
8 United Nations Population Fund. (2012). Family Planning: A Key Component of Post-2015 Development.  Diakses  pada  28  Mei  2023,  https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub- pdf/Family_planning_A_key_component_of_post_2015_development.pdf
9 World Health Organization. (2015). Family Planning/Contraception. Diakses pada 28 Mei 2023, https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/family-planning-contraception
10 United Nations. (2019). World Population Prospects 2019: Highlights. Diakses pada 28 Mei 2023, https://population.un.org/wpp/Publications/Files/WPP2019_10KeyFindings.pdf
b. Akses  Terhadap  Kontrasepsi:  Kebijakan  KB  harus  memastikan  ketersediaan kontrasepsi  yang  terjangkau,  aman,  dan  efektif  bagi  semua  individu  yang membutuhkannya.  Ini  mencakup  promosi  dan  distribusi  alat  kontrasepsi, seperti pil, kondom, IUD (Intrauterine Device), suntikan, atau sterilisasi, sesuai dengan kebutuhan dan preferensi masing-masing pasangan.
c. Pelayanan Kesehatan Reproduksi: Kebijakan KB juga berfokus pada pelayanan kesehatan  reproduksi  yang  komprehensif.  Ini  termasuk  pemeriksaan kesehatan  reproduksi,  perawatan  prenatal  dan  postnatal,  konseling, pengujian penyakit menular seksual, dan perawatan infertilitas. Pelayanan ini harus  tersedia  dan  terjangkau  bagi  semua  individu,  termasuk  yang  berisiko tinggi atau berada dalam kondisi sosial-ekonomi rendah.
d. Dukungan  Sosial:  Kebijakan  KB  juga  mengakui  pentingnya  dukungan  sosial bagi  pasangan  dan  keluarga  yang  memilih  untuk  mengikuti  program  KB. Dukungan ini dapat berupa bantuan dalam hal konseling, informasi, dukungan emosional,  dan  dukungan  keuangan.  Keluarga  dan  masyarakat  perlu diberdayakan  untuk  mendukung  dan  memahami  pentingnya  perencanaan keluarga yang bertanggung jawab. 11
e. Perubahan  Perilaku:  Kebijakan  KB  harus  didukung  oleh  upaya  perubahan perilaku  yang  melibatkan  kampanye  kesadaran,  pendidikan,  dan  informasi yang  terus-menerus.  Perubahan  perilaku  mencakup  pengurangan  praktik- praktik  berisiko,  peningkatan  pengetahuan  tentang  kesehatan  reproduksi, dan penerimaan masyarakat terhadap kebijakan KB secara keseluruhan.
2. Pengaruh Positif Kebijakan Keluarga Berencana Terhadap Keluarga
Kebijakan  keluarga  berencan  adalah  salah  satu  dari  sekian  banyak kebijakan  yang  dibuat  oleh  pemerintah,  tentu  dengan  maksud  dan  tujuan  yang jelas. Dalam setiap kebijakan pasti tentunya ada hal positif yang lahir dari lahirnya peraturan  tersebut,  begitupun  dengan  kebijakan  keluarga  berencan  (KB)  yang
11 International Planned Parenthood Federation. (2021). What is Family Planning? Diakses pada 28 Mei 2023, https://www.ippf.org/our-work/what-we-do/family-planning
selalu di iklankan dan digaungkan oleh pemerentah, adapaun pengaruh positif dari kebijaan tersebut di antaranya :
a. Salah satu pengaruh positif kebijakan keluarga berencana terhadap keluarga adalah pengendalian pertumbuhan populasi. 12 Dengan adanya kebijakan ini, keluarga  memiliki  kesempatan  untuk  mengatur  jumlah  anak  yang  mereka ingin  miliki.  Hal  ini  membantu  mengurangi  beban  ekonomi  keluarga  yang terkait dengan biaya pendidikan, perawatan kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya. 13
b. Peningkatan  Kesejahteraan  Keluarga:  dengan  kelahiran  yang  direncanakan, keluarga  memiliki  kesempatan  yang  lebih  besar  untuk  mengalokasikan sumber  daya  mereka  dengan  lebih  efektif. 14 Hal  ini  memungkinkan  mereka untuk  memberikan  pendidikan  yang  lebih  baik,  perawatan  kesehatan  yang memadai,  dan  memenuhi  kebutuhan  dasar  anggota  keluarga.  Sebagai hasilnya, kesejahteraan keluarga meningkat secara keseluruhan. 15
c. Peningkatan  Kualitas  Hidup:  dengan  adanya  kebijakan  keluarga  berencana, keluarga  memiliki  akses  yang  lebih  baik  terhadap  pelayanan  kesehatan reproduksi dan informasi tentang perencanaan keluarga. 16 Hal ini membantu meningkatkan  kualitas  hidup  keluarga  secara  keseluruhan,  termasuk penurunan angka kematian ibu dan bayi, peningkatan kesehatan reproduksi, serta peningkatan kesadaran tentang kesehatan keluarga. 17
12 Bongaarts, J., & Sinding, S. W. (2011). Population policy in transition in the developing world. Science, 333(6042), 574-576.
13 Cleland, J., Conde-Agudelo, A., Peterson, H., Ross, J., & Tsui, A. (2012). Contraception and health. The Lancet, 380(9837), 149-156.
14 Behrman,  J.  R.,  &  Rosenzweig,  M.  R.  (2004).  Returns  to  birthweight.  Review  of Economics and Statistics, 86(2), 586-601.
15 Duflo,  E.  (2003).  Grandmothers  and  granddaughters:  Old-age  pensions  and intrahousehold allocation in South Africa. The World Bank Economic Review, 17(1), 1-25.
16 Cleland, J. G., Ndugwa, R. P., & Zulu, E. M. (2011). Family planning in sub-Saharan Africa: Progress or stagnation?. Bulletin of the World Health Organization, 89(2), 137-143.
17 Jain, A. K., Ramarao, S., Kim, S. T., & Costello, M. (2013). Evaluation of an intervention in Bihar, India, to confront social taboos and promote maternal health behaviors. Social Science & Medicine, 92, 152-159.
d. Peningkatan  Pendidikan  dan  Kesempatan  Kerja:  kebijakan  keluarga berencana juga berkontribusi terhadap peningkatan tingkat pendidikan dan kesempatan  kerja  bagi  anggota  keluarga,  terutama  perempuan. 18 Dengan adanya kelahiran yang direncanakan, perempuan memiliki kesempatan yang lebih  besar  untuk  menyelesaikan  pendidikan  mereka  dan  memasuki  dunia kerja. Hal ini berdampak positif terhadap kemandirian ekonomi keluarga. 19
Kebijakan  keluarga  berencana  memiliki  pengaruh  positif  yang  signifikan terhadap  keluarga.  Pengendalian  pertumbuhan  populasi,  peningkatan kesejahteraan keluarga, peningkatan kualitas hidup, dan peningkatan pendidikan serta  kesempatan  kerja  adalah  beberapa  dampak  positif  yang  dapat  dicapai melalui penerapan kebijakan ini. Referensi yang disajikan memberikan dukungan empiris  terhadap  pengaruh  positif  kebijakan  keluarga  berencana  terhadap keluarga.
3. Pengaruh Negatif Kebijakan Keluarga Berencana Terhadap Keluarga
Kebijakan  Keluarga  Berencana  (KB)  merupakan  upaya  pemerintah  untuk mengendalikan pertumbuhan populasi dengan cara mengatur jumlah anak yang diinginkan  oleh  pasangan.  Meskipun  tujuan  utamanya  adalah  untuk  mencapai keberlanjutan populasi, implementasi kebijakan KB juga dapat memiliki dampak negatif terhadap keluarga. Adapun  pengaruh negatif yang mungkin terjadi akibat kebijakan KB terhadap keluarga diantaranya:
a. Tekanan Psikologis: Kebijakan KB dapat menciptakan tekanan psikologis bagi pasangan  yang  merasa  terpaksa  untuk  membatasi  jumlah  anak  mereka. Pasangan yang memiliki keinginan untuk memiliki anak lebih banyak dari yang diperbolehkan oleh kebijakan KB mungkin merasa stres dan tidak puas dengan keputusan  yang  harus  mereka  ambil.  Tekanan  ini  dapat  mengganggu
18 Bloom,  D.  E.,  Canning,  D.,  &  Sevilla,  J.  (2003).  The  demographic  dividend:  A  new perspective on the economic consequences of population change. Population and Development Review, 29(Supplement), 487-513.
19 Schultz,  T.  P.  (2002).  Why  governments  should  invest  more  to  educate  girls.  World Development, 30(2), 207-225.
hubungan  suami  istri  dan  menyebabkan  ketidak  harmonisan  dalam keluarga. 20
b. Penurunan  Kualitas  Hidup:  Implementasi  kebijakan  KB  dapat  menyebabkan penurunan  kualitas  hidup  dalam  keluarga.  Ketika  pasangan  terpaksa membatasi jumlah anak mereka, mereka mungkin mengalami kesulitan dalam memenuhi  kebutuhan  dan  harapan  mereka.  Terbatasnya  jumlah  anak  juga dapat mempengaruhi dukungan sosial dan emosional dalam keluarga, serta membatasi pengalaman dan kebahagiaan orang tua yang ingin memiliki lebih banyak anak. 21
c. Ketimpangan Gender: Kebijakan KB di beberapa negara dapat menyebabkan peningkatan  ketimpangan  gender  dalam  keluarga.  Ketika  pasangan  hanya diizinkan  memiliki  satu  anak,  preferensi  untuk  anak  laki-laki  dapat menyebabkan  praktik  seleksi  jenis  kelamin,  seperti  aborsi  selektif  terhadap anak  perempuan.  Hal  ini  dapat  menyebabkan  ketimpangan  jumlah  laki-laki dan  perempuan  dalam  populasi,  serta  ketidakseimbangan  dalam  struktur keluarga. 22
d. Penurunan  Dukungan  Sosial:  Kebijakan  KB  yang  ketat  juga  dapat mengakibatkan  penurunan  dukungan  sosial  bagi  pasangan  yang  tidak mematuhi  aturan.  Pasangan  yang  memiliki  lebih  dari  jumlah  anak  yang diperbolehkan  mungkin  menghadapi  diskriminasi  sosial  dan  ekonomi,  serta tekanan  dari  masyarakat.  Hal  ini  dapat  menyebabkan  isolasi  sosial  dan mempengaruhi kesejahteraan keluarga secara keseluruhan. 23
20 Smith,  J.  (2010).  The  Psychological  Effects  of  Family  Planning  Policies.  Journal  of Population Economics, 23(2), 703-730.
21 Chen,  L.,  &  Wu,  L.  (2012).  The  Impact  of  China's  Family  Planning  Policy  on  the  Life Satisfaction of Elderly Parents. Population Research and Policy Review, 31(4), 497-517.
22 Das Gupta, M., Jiang, Z., Li, B., Xie, Z., Chung, W., & Bae, H. (2003). Why Is Son Preference So Persistent in East and South Asia? A Cross-Country Study of China, India, and the Republic of Korea. The Journal of Development Studies, 40(2), 153-187.
23 Wang, F., & Wang, D. (2015). China’s Family Planning Policies and Their Labor Market Consequences. Journal of Comparative Economics, 43(2), 490-504.
e. Tantangan  Ekonomi:  Implementasi  kebijakan  KB  dapat  menimbulkan tantangan  ekonomi  bagi  keluarga.  Pasangan  yang  harus  membatasi  jumlah anak  mereka  mungkin  menghadapi  biaya  yang  tinggi  terkait  dengan kontrasepsi dan perawatan kesehatan reproduksi. Selain itu, dengan populasi yang menua, pasangan mungkin juga menghadapi tekanan keuangan dalam menyediakan dukungan bagi generasi yang lebih tua. 24
Meskipun  kebijakan  KB  memiliki  tujuan  yang  baik  dalam  mengendalikan pertumbuhan  populasi,  ada  beberapa  pengaruh  negatif  yang  dapat  terjadi terhadap  keluarga.  Tekanan  psikologis,  penurunan  kualitas  hidup,  ketimpangan gender,  penurunan  dukungan  sosial,  dan  tantangan  ekonomi  adalah  beberapa dampak  negatif  yang  mungkin  terjadi.  Memahami  dan  mengatasi  pengaruh negatif ini penting untuk memastikan kesejahteraan keluarga yang optimal.
4. Analisis  Peraturan  Kebijakan  Keluarga  Berencana  dalam  Perspektif Hukum
Keluarga  Berencana  adalah  upaya  pengaturan  kehidupan  berkeluarga dengan  cara  mewujudkan  kesadaran,  tanggung  jawab,  dan  kesejahteraan keluarga  berdasarkan  keyakinan  agama  dan  kepercayaan  masing-masing.  Di Indonesia,  KB  diatur  dalam  berbagai  peraturan  hukum,  seperti  Undang-Undang No.  52  Tahun  2009  tentang  Perkembangan  Kependudukan  dan  Pembangunan Keluarga,  serta  Peraturan  Pemerintah  No.  61  Tahun  2015  tentang  Pelaksanaan Program Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Keluarga.
Selain itu, hadirnya sebuah aturan tentu didasari oleh tujuan yang ingin di capai, termasuk keluarga berencana ini memiliki tujuan diantaranya:
a. Pengendalian  Pertumbuhan  Penduduk:  Salah  satu  tujuan  utama  KB  adalah untuk  mengendalikan  pertumbuhan  penduduk  agar  sejalan  dengan ketersediaan  sumber  daya  yang  ada.  Dengan  mengatur  jumlah  anak  yang diinginkan  oleh  setiap  pasangan,  diharapkan  dapat  mengurangi  tekanan terhadap sumber daya alam, infrastruktur, dan pelayanan publik.
24 Chen, G., Lei, X., & Smith, J. P. (2012). Child Health, Economic Resources and the Family Planning Program in Rural China. Journal of Development Economics, 99(2), 222-243.
b. Peningkatan  Kualitas  Hidup:  Melalui  program  KB,  diharapkan  dapat meningkatkan  kualitas  hidup  masyarakat  dengan  mempertimbangkan kesehatan  ibu  dan  anak,  pendidikan,  dan  ekonomi  keluarga.  Dengan mengurangi  jumlah  kelahiran  yang  tidak  terkontrol,  keluarga  dapat  fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan kualitas hidup.
c. Pemerataan  Pembangunan:  Kebijakan  KB  juga  bertujuan  untuk  mencapai pemerataan  pembangunan  antar  wilayah.  Dengan  mengendalikan pertumbuhan  penduduk  di  wilayah  yang  padat,  pemerintah  dapat mendorong pembangunan yang merata dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.
Dari  semua  poin-poin  tujuan  dari  hadirnya  aturan  KB  ini,  KB  memiliki beberapa aspek hukum yang perlu diperhatikan, di antaranya yang pertama , PKKB haruslah  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  konstitusional  yang  tercantum  dalam konstitusi negara. Hal ini berarti bahwa setiap aspek PKKB haruslah sejalan dengan hak  asasi  manusia,  kebebasan  berkeluarga,  dan  hak  untuk  menentukan  jumlah anak yang diinginkan 25 oleh setiap keluarga. Konstitusi negara dan deklarasi hak asasi  manusia  menjadi  dasar  yang  penting  untuk  melindungi  hak-hak  individu dalam konteks kebijakan keluarga berencana.
Kedua,  PKKB  harus  merujuk  pada  regulasi  yang  ada  terkait  dengan kebijakan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi. Regulasi ini mencakup persyaratan hukum untuk pelayanan kesehatan reproduksi, perlindungan hak-hak reproduksi,  dan  aksesibilitas  terhadap  informasi  dan  metode  kontrasepsi  yang beragam. Kebijakan keluarga berencana yang efektif juga perlu mempertimbangkan  kepentingan  ibu,  bayi,  dan  keluarga  dalam  upaya  menjaga kesehatan reproduksi yang optimal. 26
Ketiga,  PKKB  juga  perlu  memperhatikan  pengaturan  terkait  usia perkawinan  yang diatur oleh  hukum.  Usia  perkawinan  yang  terlalu  muda  dapat memiliki dampak negatif terhadap kesehatan reproduksi, kesejahteraan keluarga,
25 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB
26 Peraturan tentang pelayanan kesehatan reproduksi dan KB
dan  perkembangan  anak.  Oleh  karena  itu,  PKKB  harus  memastikan  bahwa pengaturan usia perkawinan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk melindungi hak-hak anak dan mencegah pernikahan anak di bawah umur. 27
Keempat,  Aspek  hukum  dalam  PKKB  juga  harus  memperhatikan perlindungan  terhadap  kekerasan  dalam  rumah  tangga.  Kebijakan  keluarga berencana  dapat  membantu  mencegah  situasi  di  mana  keluarga  yang  tidak mampu secara ekonomi atau psikologis memaksa pasangan atau anggota keluarga untuk  memiliki  anak  lebih  dari  yang  mereka  inginkan.  PKKB  harus  memastikan perlindungan  hukum  bagi  individu  yang  mengalami  kekerasan  dalam  rumah tangga  dan  mengatur  mekanisme  penanganan  kasus-kasus  kekerasan  dalam rumah tangga yang terkait dengan isu-isu kebijakan keluarga berencana. 28
Kelima,  PKKB  perlu  mendukung  pendidikan  kesehatan  reproduksi  yang efektif  dan  inklusif.  Aspek  hukum  dalam  PKKB  harus  memastikan  adanya pengaturan tentang pendidikan kesehatan reproduksi yang mencakup informasi yang  akurat,  non-diskriminatif,  dan  berbasis  pada  bukti  ilmiah.  PKKB  harus mendorong  akses  ke  pendidikan  kesehatan  reproduksi  yang  memungkinkan individu  untuk  membuat  keputusan  yang  informasional  dan  berdasarkan pengetahuan yang tepat. 29
Aspek  hukum  dalam  Peraturan  Kebijakan  Keluarga  Berencana  (PKKB) sangat  penting  untuk  menjaga  perlindungan  hak-hak  individu,  mendorong kesehatan reproduksi, dan mencegah kekerasan dalam rumah tangga. PKKB harus memastikan  kesesuaian  dengan  prinsip-prinsip  konstitusional,  merujuk  pada regulasi  yang  ada,  memperhatikan  pengaturan  usia  perkawinan,  melindungi korban  kekerasan  dalam  rumah  tangga,  dan  mengatur  pendidikan  kesehatan reproduksi  yang  efektif.  Dengan  memperhatikan  aspek  hukum  ini,  PKKB  dapat
27 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
28 Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2004  tentang  Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
menjadi  instrumen  yang  kuat  dalam  mencapai  tujuan  pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
5. Implementasi Kebijakan Keluarga Berencana di Indonesia
Kebijakan  Keluarga  Berencana  (KB)  merupakan  salah  satu  kebijakan strategis  yang  diimplementasikan  oleh  pemerintah  Indonesia  dalam  upaya mengendalikan pertumbuhan penduduk. Sejak diperkenalkan pada tahun 1970- an,  KB  telah  mengalami  berbagai  perubahan  dan  perkembangan  dalam  hal implementasi.  Namun,  meskipun  telah  dilakukan  upaya  yang  signifikan,  masih terdapat tantangan dan masalah yang perlu diatasi dalam implementasi kebijakan ini.
Penting untuk memahami konteks demografi Indonesia snegara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki populasi yang besar dan beragam. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2021, 30 jumlah penduduk Indonesia mencapai lebih dari 276 juta jiwa. Pertumbuhan penduduk yang cepat dan tingkat kelahiran  yang  tinggi  menjadi  salah  satu  masalah  utama  yang  dihadapi  oleh pemerintah. 31
Selain itu, komposisi usia penduduk juga menjadi faktor penting. Indonesia memiliki  jumlah  penduduk  muda  yang  besar,  dengan  sekitar  65%  penduduk berusia di bawah 35 tahun. Ini menimbulkan tekanan tambahan pada pemerintah untuk  menyediakan  lapangan  kerja,  pendidikan,  kesehatan,  dan  sumber  daya lainnya bagi populasi yang terus bertambah ini. 32
Sejarah kebijakan KB di Indonesia dimulai pada tahun 1970-an. Pada masa itu,  pemerintah  mulai  menyadari  dampak  negatif  dari  pertumbuhan  penduduk yang tidak terkendali terhadap pembangunan nasional. Program KB diperkenalkan
30 Badan  Pusat  Statistik  (BPS).  (2021).  Statistik  Indonesia  2021.  Jakarta:  Badan  Pusat Statistik.
31 Direktorat  Jenderal  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil.  (2022).  Laporan  Tahunan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2021. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
32 Kementerian  Koordinator  Bidang  Pembangunan  Manusia  dan  Kebudayaan.  (2022). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
dengan  tujuan  untuk  mengendalikan  pertumbuhan  penduduk  melalui peningkatan kesadaran tentang pengaturan keluarga dan kesehatan reproduksi. 33
Sejak  saat  itu,  kebijakan  KB  mengalami  perubahan  signifikan  sejalan dengan perkembangan sosial, politik, dan ekonomi di Indonesia. Pada tahun 1990- an,  pendekatan  kebijakan  KB  bergeser  dari  pendekatan  kontrol  jumlah  anak menjadi pendekatan keluarga berencana yang lebih holistik. Fokus utama beralih dari  pemakaian  alat  kontrasepsi  ke  peningkatan  kualitas  hidup  keluarga  dan pemerataan pembangunan manusia. 34
Pemerintah  Indonesia telah  melakukan  berbagai upaya  untuk  mengatasi masalah  dan  tantangan  yang  dihadapi  dalam  implementasi  kebijakan  KB. Beberapa upaya tersebut meliputi:
1) Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan: Pemerintah telah meningkatkan aksesibilitas  dan  ketersediaan  layanan  KB  di  seluruh  Indonesia.  Ini termasuk peningkatan fasilitas kesehatan, distribusi alat kontrasepsi, dan pelatihan tenaga medis.
2) Kampanye  dan  Pendidikan:  Pemerintah  telah  meluncurkan  kampanye nasional dan program pendidikan untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya  KB  dan  kesehatan  reproduksi.  Ini  termasuk  penyuluhan  di sekolah,  kampanye  media  massa,  dan  penggunaan  tokoh  publik  sebagai duta KB.
3) Kolaborasi  dengan  Pihak  Swasta  dan  LSM:  Pemerintah  bekerja  sama dengan  sektor  swasta  dan  organisasi  non-pemerintah  dalam  upaya meningkatkan  implementasi  kebijakan  KB.  Kolaborasi  ini  melibatkan dukungan finansial, penyediaan layanan, dan kampanye bersama.
Secara umum, implementasi kebijakan KB di Indonesia telah memberikan hasil yang positif dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk. Dalam beberapa tahun  terakhir,  laju  pertumbuhan  penduduk  Indonesia  telah  menurun  secara
33 Kementerian  Kesehatan  Republik  Indonesia.  (2021).  Pedoman  Pelayanan  Keluarga Berencana. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
34 The World Bank. (2021). Indonesia: Addressing the Challenges of Population Growth. Washington, DC: The World Bank.
signifikan,  terutama  di  daerah  yang  penerapan  program  KB-nya  lebih  baik. Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap penurunan ini adalah peningkatan kesadaran  masyarakat  tentang  pentingnya  perencanaan  keluarga,  akses  yang lebih baik terhadap informasi dan layanan KB, serta peningkatan peran serta pria dalam program KB. 35
Dalam  konteks  ini,  bukti  empiris  menunjukkan  bahwa  program  KB  telah berhasil mengurangi angka kelahiran dan mengendalikan pertumbuhan penduduk di Indonesia. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat fertilitas total di Indonesia telah turun dari sekitar 5,6 anak per wanita pada tahun 1970-an menjadi sekitar 2,4 anak per wanita pada tahun 2020. Penurunan ini berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, mengurangi tekanan pada sumber daya alam, dan membuka peluang untuk pembangunan yang berkelanjutan. 36
Selain  itu,  implementasi  kebijakan  KB  juga  telah  memberikan  dampak positif dalam bidang kesehatan ibu dan anak. Dengan mengurangi angka kelahiran yang  tinggi,  program  KB  telah  membantu  mengurangi  risiko  kematian  ibu  dan meningkatkan  kesehatan  ibu  selama  kehamilan  dan  persalinan.  Selain  itu, keluarga  yang  lebih  kecil  juga  memungkinkan  orang  tua  memberikan  perhatian dan sumber daya yang lebih baik untuk anak-anak mereka, termasuk pendidikan dan kesehatan. 37
Namun,  meskipun  keberhasilan-keberhasilan  tersebut,  implementasi kebijakan  KB  di  Indonesia  juga  menghadapi  beberapa  tantangan  yang  perlu diatasi. Salah satu tantangan utama adalah kesenjangan antara daerah perkotaan dan pedesaan dalam akses dan kualitas layanan KB. Meskipun program KB telah menjangkau  banyak  wilayah  di  Indonesia,  terdapat  ketimpangan  dalam ketersediaan dan kualitas layanan KB di daerah pedesaan. Upaya harus dilakukan
35 Badan  Pusat  Statistik  (BPS).  (2021).  Statistik  Indonesia  2021.  Jakarta:  Badan  Pusat Statistik.
36 Badan  Kependudukan  dan  Keluarga  Berencana  Nasional  (BKKBN).  (2020).  Laporan Tahunan BKKBN 2020. Jakarta: BKKBN.
37 Arsyad,  S.  (2018).  Implementasi  Kebijakan  Keluarga  Berencana  di  Indonesia:  Analisis Evaluatif  Terhadap  Tujuan  dan  Target  Program  KB  Nasional.  Jurnal  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik, 22(1), 1-16.
untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan KB di daerah-daerah yang terpencil dan terpinggirkan. 38
Selain  itu,  upaya  meningkatkan  partisipasi  pria  dalam  program  KB  juga perlu diperkuat. Tradisi patriarki yang masih kuat di beberapa daerah di Indonesia dapat  menjadi  hambatan  dalam  melibatkan  pria  dalam  perencanaan  keluarga. Pentingnya  kesadaran  dan  partisipasi  pria  dalam  pengambilan  keputusan perencanaan  keluarga  perlu  ditingkatkan  agar  kebijakan  KB  dapat  memberikan dampak yang lebih luas dan berkelanjutan. 39
Dalam  upaya  mengatasi  tantangan  tersebut,  kerjasama  antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil juga sangat  penting.  Kolaborasi  yang  erat  antara  semua  pihak  dapat  meningkatkan efektivitas program KB dan memastikan bahwa layanan KB yang berkualitas dapat diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia.
Secara  keseluruhan,  implementasi  kebijakan  Keluarga  Berencana  di Indonesia telah memberikan dampak positif dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk,  meningkatkan  kesehatan  ibu  dan  anak,  serta  membuka  peluang pembangunan yang berkelanjutan. Namun, tantangan seperti kesenjangan antara daerah perkotaan dan pedesaan  serta partisipasi  pria  dalam  program  KB  masih perlu  diatasi.  Dengan  kerjasama  yang  erat  antara  berbagai  pihak,  diharapkan implementasi kebijakan KB di Indonesia dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

## C. KESIMPULAN
Dari  pembahasan  di  atas  maka  muncul  kesimpulan  bahwa  kebijakan pemerintah  terhadap  keluarga,  terutama  dalam  konteks  kebijakan  keluarga berencana, memiliki pengaruh yang signifikan dalam perspektif hukum. Kebijakan ini  dapat  mengendalikan  pertumbuhan  populasi,  meningkatkan  kesehatan
38 Masyarakat  Ekonomi  Syariah  (MES).  (2022).  Studi  Implementasi  Kebijakan  Keluarga Berencana di Indonesia. Jakarta: MES.
39 Pramitasari, R., & Maulana, R. (2021). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Keluarga Berencana di Indonesia. Jurnal Kebijakan Publik, 5(2), 162-179.
reproduksi, dan meningkatkan kualitas hidup keluarga. Namun, tantangan seperti sosial  dan  budaya,  akses  terhadap  layanan  kesehatan,  isu  keadilan  gender,  dan implementasi yang konsisten perlu diatasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dengan  penguatan  kerjasama,  pendidikan  yang  berkelanjutan,  dan  pengawasan yang ketat, pengaruh kebijakan pemerintah terhadap keluarga dapat menjadi lebih efektif  dan  memberikan  manfaat  yang  signifikan  bagi  masyarakat  secara keseluruhan.

## REFERENSI
Arsyad,  S.  (2018).  Implementasi  Kebijakan  Keluarga  Berencana  di  Indonesia: Analisis  Evaluatif  Terhadap  Tujuan  dan  Target Program  KB  Nasional.  Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 22(1), 1-16.
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). (2020). Laporan Tahunan BKKBN 2020. Jakarta: BKKBN.
Badan Pusat Statistik (BPS). (2021). Statistik Indonesia 2021. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
Badan Pusat Statistik (BPS). (2021). Statistik Indonesia 2021. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
Behrman,  J.  R.,  &  Rosenzweig,  M.  R.  (2004).  Returns  to  birthweight.  Review  of Economics and Statistics, 86(2), 586-601.
Bloom, D. E., Canning, D., & Sevilla, J. (2003). The demographic dividend: A new perspective on the economic consequences of population change. Population and Development Review, 29(Supplement), 487-513.
Bongaarts,  J.,  &  Sinding,  S.  W.  (2011).  Population  policy  in  transition  in  the developing world. Science, 333(6042), 574-576.
Chen, G., Lei, X., & Smith, J. P. (2012). Child Health, Economic Resources and the Family Planning Program in Rural China. Journal of Development Economics, 99(2), 222-243.
Chen, L., & Wu, L. (2012). The Impact of China's Family Planning Policy on the Life Satisfaction of Elderly Parents. Population Research and Policy Review, 31(4), 497-517.
Cleland, J. G., Ndugwa, R. P., & Zulu, E. M. (2011). Family planning in sub-Saharan Africa:  Progress  or  stagnation?.  Bulletin  of  the  World  Health  Organization, 89(2), 137-143.
Cleland,  J.,  Conde-Agudelo,  A.,  Peterson,  H.,  Ross,  J.,  &  Tsui,  A.  (2012). Contraception and health. The Lancet, 380(9837), 149-156.
Das Gupta, M., Jiang, Z., Li, B., Xie, Z., Chung, W., & Bae, H. (2003). Why Is Son Preference  So  Persistent  in  East  and  South  Asia?  A  Cross-Country  Study of China, India, and the Republic of Korea. The Journal of Development Studies, 40(2), 153-187.
Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. (2022). Laporan Tahunan Direktorat  Jenderal  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  2021.  Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
Duflo,  E.  (2003).  Grandmothers  and  granddaughters:  Old-age  pensions  and intrahousehold allocation in South Africa. The World Bank Economic Review, 17(1), 1-25.
International  Planned  Parenthood  Federation.  (2021).  What  is  Family  Planning? Diakses  pada  28  Mei  2023,  https://www.ippf.org/our-work/what-we- do/family-planning
Jain,  A.  K.,  Ramarao,  S.,  Kim,  S.  T.,  &  Costello,  M.  (2013).  Evaluation  of  an intervention in Bihar, India, to confront social taboos and promote maternal health behaviors. Social Science & Medicine, 92, 152-159.
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2021). Pedoman Pelayanan Keluarga Berencana. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
Kementerian  Koordinator  Bidang  Pembangunan  Manusia  dan  Kebudayaan. (2022).  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Nasional  2020-2024. Jakarta:  Kementerian  Koordinator  Bidang  Pembangunan  Manusia  dan Kebudayaan.
Masyarakat  Ekonomi  Syariah  (MES).  (2022).  Studi  Implementasi  Kebijakan Keluarga Berencana di Indonesia. Jakarta: MES.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  4  Tahun  2018  tentang  Pedoman  Pelaksanaan Keluarga Berencana.
Pramitasari,  R.,  &  Maulana,  R.  (2021).  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi Implementasi  Kebijakan  Keluarga  Berencana  di  Indonesia.  Jurnal  Kebijakan Publik, 5(2), 162-179.
Schultz, T. P. (2002). Why governments should invest more to educate girls. World Development, 30(2), 207-225.
Smith, J. (2010). The Psychological Effects of Family Planning Policies. Journal of Population Economics, 23(2), 703-730.
Soekanto, S. (2009). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.
The  World  Bank.  (2021).  Indonesia:  Addressing  the  Challenges  of  Population Growth. Washington, DC: The World Bank.
Undang-Undang  Nomor  52  Tahun  2009  tentang  Perkembangan  Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
United  Nations  Development  Programme  (UNDP).  (2015).  Transforming  our
World: The 2030 Agenda for Sustainable Development.
United Nations Population Fund (UNFPA). (2020). State of World Population 2020: Against  my  will  -  Defying  the  practices  that  harm  women  and  girls  and undermine equality. New York: United Nations Population Fund.
United  Nations  Population  Fund.  (2012).  Family  Planning:  A  Key  Component  of
Post-2015 Development. Diakses pada 28 Mei 2023, https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-
pdf/Family_planning_A_key_component_of_post_2015_development.pdf
United Nations. (1966). International Covenant on Civil and Political Rights.
United Nations. (1966). International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights.
United  Nations.  (2019).  World  Population  Prospects  2019:  Highlights.  Diakses pada 28 Mei 2023, https://population.un.org/wpp/Publications/Files/WPP2019_10KeyFindings .pdf
Wang,  F.,  &  Wang,  D.  (2015).  China’s  Family  Planning  Policies  and  Their  Labor Market Consequences. Journal of Comparative Economics, 43(2), 490-504.
World Health Organization. (2015). Family Planning/Contraception. Diakses pada 28  Mei  2023,  https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/family- planning-contraception