Analisis Rasio Keuangan untuk Menilai Kinerja APBDesa (Studi Kasus Desa Bulak Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan)
Dizzy Asrinda Siswi Ramadhani dizzyasrinda.da@gmail.com Universitas Jember

## Nur Hisamuddin
Universitas Jember

## Moch. Shulthoni
Universitas Jember

## ABSTRACT
The  research  was  conducted  to  analyze  financial  ratios  in  order  to  assess  the performance  of  village  governments  through  village  revenue  and  expenditure budgets for 2015, 2016, and 2017. The financial ratios used in the study were 5 namely  independence  ratio,  harmony  ratio,  growth  ratio,  efficiency  ratio,  and effectiveness ratio. This research is quantitative descriptive. The research object is Bulak Village, Magetan Regency. The research was conducted using data from the village revenue and expenditure budget from 2015-2017. The results showed that  the  performance  of  the  Bulak  Village  government  from  the  aspect  of independence and aspects of harmony was still very lacking. The growth rate of Desa  Bulak  is  quite  good,  and  the  efficiency  levels  of  2015  and  2016  are inefficient, while 2017 is quite efficient, while the effectiveness of 2015, 2016 and 2017 is effective.
Keywords: Expenditure Budget, Financial Ratio, Performance Measurement, Village Revenue.

## 1. PENDAHULUAN
Prinsip otonomi daerah tidak terlepas dari pembangunan daerah yang merupakan bagian  dari  pembangunan  nasional.  Kewenangan  dan  tanggung  jawab  daerah  dalam menyelenggarakan  kepentingan  masyarakatnya  didasarkan  pada  prinsip  keterbukaan, partisipasi,  dan  pertanggungjawaban.  Pelaksanaan  otonomi  daerah  memiliki  alasan penting  salah  satunya  untuk  memperbaiki  kinerja  di  pemerintahan  Kabupaten/Kota. Otonomi  daerah  adalah  kewenangan  daerah  otonom  untuk  mengatur  dan  mengurus kepentingan  masyarakat  setempat  menurut  prakarsa  sendiri  berdasarkan  aspirasi masyarakat  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  dalam  rangka  asas desentralisasi (Mardiasmo, 2006).
Pasal 18 ayat (2) UUD 1945, menyebutkan bahwa pemerintahan daerah provinsi, daerah  kabupaten,  dan  kota  mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan  pemerintahan menurut  asas  otonomi  dan  tugas  pembantuan.  Dibawah  kabupaten  atau  kota  terdapat kecamatan, dimana kecamatan terdiri atas desa-desa atau kelurahan-kelurahan. Menurut Permendagri  Nomor  113  Tahun  2014,  desa  adalah  kesatuan  masyarakat  hukum  yang memiliki  batas  wilayah  yang  berwenang  untuk  mengatur  dan  mengurus  urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak
asal  usul,  dan/atau  hak  tradisional  yang  diakui  dan  dihormati  dalam  sistem pemerintahan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Kewenangan  yang  dimiliki  desa untuk  mengatur  dan  mengurus  pemerintahannya  sendiri  tersebut  termasuk  dalam pengelolaan keuangannya.
Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 membahas tentang pengelolaan keuangan desa. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan  uang  serta  segala  sesuatu  berupa  uang  dan  barang  yang  berhubungan  dengan pelaksanaan  hak  dan  kewajiban  desa.  Pengelolaan  keuangan  desa  adalah  keseluruhan kegiatan  yang  meliputi  penerimaan,  pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan,  dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa dilakukan sendiri oleh pemerintah  desa.  Pemerintah  desa  sebagaimana  dimaksud  adalah  Kepala  Desa  atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh Perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain.
Pemerintah  desa  memiliki  sumber-sumber  pendapatan  untuk  membiayai  semua kegiatan  yang  berhubungan  dengan  kepentingan  desa  sebagai  bentuk  pelaksanaan kewenangan.  Setiap  desa  memiliki  kemampuan  yang  berbeda  dalam  mengelola penerimaan dan pengeluarannya. Hal tersebut dapat dilihat dalam Anggaran Pendapatan dan  Belanja  Desa  atau  yang  biasa  disebut  APBDes.  APBDes  merupakan  rencana keuangan  Pemerintah  Desa  dalam  jangka  waktu  satu  tahun.  Konsep  yang  dilakukan pemerintah  desa  untuk  mencapai  tujuan  dalam  pembangunan  dan  pengaturan  desa terdapat  APBDes  tersebut.  Hal  tersebut  juga  diatur  dalam Permendagri  Nomor  113 Tahun  2014,  bahwa  desa  diberi  kewenangan  dalam  pengelolaan  keuangan  desanya, sehingga  desa  semakin  terbuka  (transparan)  dan  responsible  terhadap  proses pengelolaan keuangan.  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pasal  73 menjelaskan  bahwa  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  terdiri  atas  bagian pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa  diajukan  oleh  Kepala  Desa  dan  dimusyawarahkan  bersama  Badan Permusyawaratan Desa, sesuai dengan hasil musyawarah.
Pembangunan  desa  dengan  melibatkan  masyarakat  dalam  perencanaannya  akan menghasilkan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan pendanaan perencanaan  pembangunan  tersebut  akan  dituangkan  dalam APBDes.  Ketergantungan desa terhadap dana dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah masih sangat kuat, karena desa belum maksimal dalam mengelola sumber-sumber pendapatan yang berasal dari  kekayaan  atau  potensi  desa  dan  juga  kurangnya  pemanfaatan  pada  sumber keuangan  sendiri.  Pemanfaatan  sumber  keuangan  sendiri  pada  desa  dilakukan  dalam wadah Pendapatan Asli Desa (PADesa) yang sumber utamanya berasal dari hasil usaha desa,  pajak  dan  retribusi.  Menurut  Undang-Undang  Nomor  33  tahun  2004  tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 bahwa pendapatan asli  daerah,  selanjutnya  disebut  PAD  adalah  pendapatan  yang  diperoleh  daerah  yang dipungut  berdasarkan  peraturan  daerah  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan. Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  merupakan  pendapatan  daerah  yang  bersumber  dari hasil  pajak  daerah,  hasil  retribusi  daerah,  hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah  yang dipisahkan,  dan  lain-lain  pendapatan  asli  daerah  yang  sah,  yang  bertujuan  untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudan asas desentralisasi.
Peneliti  memilih  Desa  Bulak  Kecamatan  Bendo  Kabupaten  Magetan  sebagai objek penelitian. Desa Bulak merupakan salah satu desa yang menyusun APBDes setiap tahunnya. Desa Bulak memiliki visi yaitu terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran
masyarakat Desa Bulak melalui peningkatan kinerja aparatur pemerintah dan SDM serta gotong  royong  membangun  desa.  Berdasarkan  visi  Desa  Bulak,  kinerja  aparatur pemerintah  desa  dapat  diukur  melalui APBDes  menggunakan  rasio  keuangan  daerah. Rasio  keuangan  daerah  yang  digunakan  untuk  mengukur  tingkat  kinerja  dari APBDes ada 5 yaitu rasio kemandirian, rasio pertumbuhan, rasio keserasian, rasio efisiensi, dan rasio  efektivitas.  Penelitian  ini  menggunakan  APBDes  Desa  Bulak  tahun  anggaran 2015-2017,  sehingga  kinerja  pemerintah  desa  dapat  dibandingkan  dan  disimpulkan kekurangan  serta  kelebihan  dari  kinerja  pemerintah  desa  3  tahun  terakhir.  Apabila terdapat  kekurangan  maka  dapat  dijadikan  sebagai  acuan  untuk  memperbaiki  kinerja kedepannya.  Peneliti  memilih  Desa  Bulak  karena  jika  dibandingkan  Desa  lain  seperti Desa Tanjung, Desa Tegalarum, dan Desa Kincang dengan anggaran yang sama namun memiliki infrastruktur yang lebih baik.
Berdasarkan hal tersebut, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian dengan judul  Analisis  Rasio  Keuangan  untuk  Menilai  Kinerja  APBDes.  Desa  Bulak  pasti memiliki tujuan dan hasil kerja tertentu yang akan dicapai.  Pemanfaatan sumber daya dan penggunaan dana yang rendah diharapkan bisa secara optimal dilakukan, sehingga dapat  mencapai  tujuan  atau  sasaran  yang  akan  dicapai.  Hal  tersebut  dapat  dilihat  dan dianalisis dalam susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

## 2. METODE PENELITIAN

## Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  teknik wawancara  dan  dokumentasi.  Informan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah Kepala  Desa  Bulak,  Sekertaris  Desa  Bulak,  Bendahara  Desa  Bulak,  dan  BPD. Pengumpulan data dengan dokumentasi  diperoleh dari APBDes tahun 2015-2017, dan RPJMDes yang kemudian dibaca dan dipahami oleh peneliti.

## Teknik Analisis Data
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis rasio keuangan pemerintah daerah diantaranya:
1. Rasio kemandirian
Rasio kemandirian =  Pendapatan Asli Daerah
Bantuan Pusat + Pinjaman
Rasio  kemandirian menggambarkan kemandirian keuangan daerah yang berkaitan erat dengan besar atau kecilnya pendapatan asli daerah (PAD) yang kemudian dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lainnya. Tingkat kemandirian dan kemampuan  keuangan  mengacu  pada  Kepmendagri  No.  690.900.327  tahun  1996, sebagai berikut:

## 2. Rasio keserasian
a. Rasio belanja rutin  = 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑅𝑢𝑡𝑖𝑛

## 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑃𝐵𝐷
b. Rasio belanja modal

## = 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑃𝐵𝐷
Rasio ini menggambarkan prioritas alokasi dana belanja rutin dan belanja modal secara optimal oleh pemerintah daerah. Pedoman berapa besarnya rasio belanja rutin dan rasio modal atau pembangunan belum ada, dikarenakan dipengaruhi oleh dinamisasi kegiatan pembangunan  dan  besarnya  kebutuhan  investasi  yang  perlukan  untuk  mencapai pertumbuhan yang ditargetkan.

## 3. Rasio pertumbuhan
Rasio  pertumbuhan  menggambarkan  bahwa  pemerintah  daerah  mampu  untuk mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang dicapai setiap periodenya.
1. Rasio efisiensi
Rasio efisiensi menggambarkan perbandingan antara keluaran atau output (biaya) yang dihasilkan  dengan input (pendapatan)  yang  digunakan.  Tingkat  efisiensi  dan  kinerja keuangan mengacu pada Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1996, sebagai berikut :

## 2. Rasio efektivitas
Rasio efektivitas menggambarkan perbandingan realisasi pendapatan asli daerah (PAD) dengan   target  yang  telah  ditetapkan  atas  dasar  potensi  riil.  Tingkat  efektivitas  dan kinerja  keuangan  mengacu  pada  Kepmendagri  No.  690.900.327  tahun  1996,  sebagai berikut :

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN Hasil
Desa  Bulak  merupakan  salah  satu  desa  yang  berada  di  Kabupaten  Magetan, Jawa  Timur  yang  berdiri  pada  tahun  1669  (mengacu  pada  berdirinya  Kabupaten Magetan). Desa Bulak memiliki luas wilayah kurang lebih 163,040 Ha. Batas wilayah Desa Bulak yaitu di bagian barat dengan Desa Kinandang, di bagian timur dengan Desa Tegalarum,  di  bagian  utara  dengan  Desa  Kincang,  dan  di  bagian  selatan  dengan  Desa Tanjung. Mayoritas masyarakat Desa Bulak bermata pencaharaian dari hasil pertanian, sebagian  dari  kerajinan  rumah  tangga  gerabah,  dan  sebagian  lainnya  dari  hasil peternakan. Desa Bulak terdiri dari 2 Dusun, 18 RT, dan 9 RW.
Desa  Bulak  memiliki  beberapa  permasalahan,  seperti  belum  adanya  sarana  tempat pendidikan untuk pendidikan anak usia dini maupun TK, sarana prasarana transportasi pengangkutan  hasil  pertanian,  saluran  irigasi,  dan  penguat  jalan  atau  talud.  Bidang pemerintahan  perlu  adanya  kelengkapan  yang  dibutuhkan  desa,  tunjangan  perangkat desa  dan  kebutuhan  lain.  Sosial  budaya  juga  perlu  adanya  pelestarian,  seperti  adat istiadat dan peringatan hari besar nasional. Bidang ekonomi juga perlu adanya tambahan modal pada kelompok-kelompok simpan pinjam.
Pemerintahan Desa Bulak telah menetapkan visi seperti yang tertuang dalam  Rencana Pembangunan  Jangka  Menengah  Desa  (RPJMD)  Bulak  tahun  2014-2019  yaitu terwujudnya  kesejahteraan  dan  kemakmuran  masyarakat  Desa  Bulak  melalui peningkatan  kinerja  aparatur  pemerintah  dan  SDM  serta  gotong  royong  membangun desa. Guna mencapai visi tersebut Desa Bulak juga telah menetapkan misi diantaranya:
a. Melaksanakan pelayanan administrasi pemerintahan dan keuangan desa melalui pelayanan satu pintu yang akuntabel.
b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan pelayanan terhadap masyarakat di berbagai bidang.
c. Mengembangkan potensi desa dalam mengelola SDA dan SDM.
d. Meningkatkan dan memperkuat fungsi dan peranan lembaga desa.
e. Memperkuat nilai-nilai luhur budaya gotong royong dalam membangun desa.
f. Mewujudkan suasana aman dan kondusif.
g. Membentuk karakter berwirausaha dalam pengelolaan pemerintahan kelembagaan dan kemasyarakatan.
h. Mewujudkan Desa Bulak menjadi desa yang selalu terdepan dalam melaksanakan pembangunan dengan memanfaatkan sektor-sektor unggulan.
i. Melestarikan budaya, tradisi dan adat istiadat masyarakat.
Penyusunan  APBDes  Desa  Bulak  diawali  dengan  RPJM  (Rencana  Pembangunan Jangka Menengah) yang disusun 5 tahun sekali setelah pemilihan Kepala Desa sebagai visi  misi  Kepala  Desa.  Lanjut  penyusunan  RKP  Des  (Rencana  Kerja  Pembangunan Desa)  pada  bulan  Oktober.  Penyusunan  RKP  Des  selesai,  dilanjutkan  dengan penyusunan PAK (Perubahan Anggaran Keuangan), PAK disusun satu kali dalam satu tahun  anggaran.  PAK  disusun  hanya  jika  desa  mengalami  kendala  tertentu  seperti bencana  alam,  perubahan  kebijakan  mendasar  dari  pemerintahan  pusat  atau  daerah, adanya penambahan atau pengurangan pendapatan desa pada tahun berjalan. Cara PAK
sama dengan cara penetapan APBDes awal. Desa Bulak memiliki arah kebijakan yang mengacu pada Peraturan perundang undangan antara lain:
1. Permendagri Nomor 113 tahun 2015 tentang Pedoman Keuangan Desa.
2. Perbup  Magetan  Nomor  07  tahun  2016  tentang  Pedoman  Pengelolaan  Keuangan Desa, yang mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, yang setiap  tahunnya  pemerintah  Desa  bersama  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD) menetapkan  Peraturan  Desa  tentang  APBDes  secara  partisipatif  dan  transparan yang prosesnya melalui berbagai tahapan diantaranya musyawarah desa.

## Rasio Kemandirian
Rumus:
Rasio kemandirian = Pendapatan Asli Daerah Bantuan Pusat+Pinjaman
PAD Desa Bulak tahun 2015 berasal dari tanah desa dan pungutan desa yang sah, PAD Desa  Bulak  tahun  2016  hanya  berasal  dari  tanah  desa,  sedangkan  PAD  Desa  Bulak tahun 2017 berasal dari tanah desa dan tanah bengkok. Desa Bulak mendapat bantuan dana eksternal dari pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi. Bantuan dana dari provinsi  disebut  dana  desa,  sedangkan  bantuan  dana  dari  kabupaten  disebut  ADD (Alokasi  Dana  Desa).  Desa  Bulak  juga  mendapat  dana  bantuan  selain  dari  kabupaten dan  provinsi  yaitu  dari  bagi  hasil  pajak  dan  retribusi  daerah.  Berikut  data  olahan  dari APBDes Desa Bulak tahun 2015-2017:

## Perhitungan Rasio Kemandirian Desa Bulak
Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 PAD Rp 22.100.000 Rp 18.400.000  Rp18.400.000,00 Bantuan pemerintah Rp 727.957.992  Rp 1.061.168.600  Rp1.263.345.700 Presentase 3,04% 1,73% 1,45%
Perhitungan  diatas  terlihat  bahwa  rasio  kemandirian  Desa  Bulak  pada  tahun  2015 sebesar 3,04% dan bertambah kecil pada tahun 2016 yaitu hanya sebesar 1,73%. Tahun 2017 rasio kemandirian Desa Bulak sebesar 1,45%.

## Rasio Keserasian
Rumus :
a. Rasio belanja rutin  = 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑟𝑢𝑡𝑖𝑛

## 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑃𝐵𝐷

## b. Rasio belanja modal = 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑚𝑜𝑑𝑎𝑙 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑃𝐵𝐷
Belanja  rutin  merupakan  belanja  yang  rutin  dikeluarkan  untuk  kegiatan  operasional desa. Belanja rutin Desa Bulak terdiri dari belanja bidang penyelenggara pemerintahan desa  dan  bidang  pemerintahan  desa.  Belanja  modal  atau  pembangunan  ini  merupakan belanja  investasi  yang  digunakan  untuk  menyediakan  sarana  dan  prasarana  ekonomi bagi  masyarakat.  Belanja  modal  atau  pembangunan  ini  berasal  dari  belanja  bidang pelaksanaan  pembangunan  desa.  Berikut  data  olahan  dari APBDes  Desa  Bulak  tahun 2015-2017:

## a. Perhitungan rasio belanja rutin
Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Belanja rutin Rp 315.373.000  Rp 410.819.580  Rp 631.541.000 Total APBDes Rp 750.057.992  Rp 1.079.568.600  Rp 1.456.245.700 Presentase 42% 38% 43% b. Perhitungan rasio belanja modal Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Belanja modal Rp 307.831.400  Rp 355.359.198  Rp 607.548.868 Total APBDes Rp 750.057.992  Rp 1.079.568.600  Rp 1.456.245.700 Presentase 41% 33% 42%
Perhitungan  diatas  terlihat  bahwa  jika  presentase  belanja  rutin  lebih  besar  maka  rasio belanja modal akan lebih kecil. Tahun 2015 rasio  belanja rutin sebesar 42% dan rasio belanja  modal  sebesar  41%.  Tahun  2016  rasio  belanja  rutin  sebesar  38%  dan  rasio belanja  modal  sebesar  33%.  Tahun  2017  rasio  belanja  rutin  sebesar  43%,  sedangkan rasio belanja modal sebesar 42%.

## Rasio Pertumbuhan
Rumus:
Pendapatan  Desa  Bulak  yang  digunakan  untuk  menghitung  rasio  pertumbuhan  adalah total  pendapatan,  sedangkan  pengeluaran  yang  digunakan  untuk  menghitung  rasio pertumbuhan adalah pengeluaran belanja rutin dan belanja pembangunan. Berikut data olahan APBDes Desa Bulak tahun 2015-2017:

## a. Perhitungan rasio pertumbuhan pendapatan
Tahun Total Pendapatan Rasio pertumbuhan pendapatan (%) 2015  Rp    750.057.992 - 2016  Rp 1.079.568.600 43,93% 2017  Rp 1.456.245.700 34,89%

## b. Perhitungan rasio pertumbuhan belanja
2015 2016 2017 Belanja rutin Rp 315.373.000  Rp 410.819.580  Rp 631.541.000 Belanja modal Rp 307.831.400  Rp 355.359.198  Rp 607.548.868 Rasio pertumbuhan belanja rutin (%) - 30,26% 15,44% Rasio pertumbuhan belanja modal (%) - 53,73% 70,97%
Perhitungan  rasio  pertumbuhan  pendapatan  Desa  Bulak  diatas  terlihat  bahwa  total pendapatan  tahun  2016  mengalami  pertumbuhan  sebesar  43,93%,  dan  mengalami penurunan  pada  tahun  2017  menjadi  34,89%.  Perhitungan  rasio  pertumbuhan  belanja Desa Bulak diatas terlihat bahwa belanja rutin mengalami kenaikan yaitu ditahun 2016 sebesar  30,26%  naik  ditahun  2017  menjadi  53,73%.  Belanja  modal  mengalami pertumbuhan  sangat  tinggi  dari  tahun  2016  sebesar  15,44%  menjadi  70,97%  ditahun 2017.

## Rasio Efisiensi
Rumus:
Realisasi  belanja  daerah  untuk  menghitung  rasio  efisiensi  menggunakan  total keseluruhan  belanja  pada  APBDes  Desa  Bulak  periode  tahun  2015-2017  .  Realisasi pendapatan  daerah  menggunakan  APBDes  Desa  Bulak  periode  tahun  2015-2017. Berikut data olahan dari APBDes Desa Bulak tahun 2015-2017 :

## Perhitungan Rasio Efisiensi Desa Bulak
Tahun  Realisasi Belanja Desa  Realisasi Pendapatan Desa  Rasio Efisiensi 2015  Rp 750.057.992 Rp 750.057.992 100% 2016  Rp 1.079.568.600 Rp 1.079.568.600 100% 2017  Rp 1.280.442.368 Rp 1.456.245.700 87,93%
Perhitungan rasio efisiensi APBDes Desa Bulak pada tahun 2015 dan tahun 2016 adalah 100%,  yang  berarti  bahwa  kinerja  pemerintah  Desa  Bulak  tidak  efisien.  Perhitungan rasio  efisiensi  Desa  Bulak  tahun  2017  sebesar  87,93%,  yang  berarti  bahwa  kinerja pemerintah Desa Bulak cukup efisien.

## Rasio Efektivitas
Rumus:
Realisasi  pendapatan  asli  desa  Bulak  sesuai  yang  tercantum  di  APBDes  tahun  2015- 2017, sedangkan target pendapatan asli desa yang riil sesuai yang tercantum diRPJMD (Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Desa).  Berikut  data  olahan  dari  APBDes Desa Bulak tahun 2015-2017:

## Perhitungan Rasio Efektivitas Desa Bulak
Tahun  Realisasi PADesa Target PADesa Rasio Efektivitas 2015  Rp 22.100.000 Rp 22.100.000 100% 2016  Rp 18.400.000 Rp 18.400.000 100% 2017  Rp18.400.000,00  Rp18.400.000,00 100%
Perhitungan rasio efektivitas APBDes Desa Bulak tahun 2015-2017 sama yaitu 100%, yang  berarti  bahwa  kinerja  pemerintah  Desa  Bulak  efektif.  Target  PADesa  dan realisasinya setiap tahun selalu sama.

## Pembahasan Rasio Kemandirian
Rasio  kemandirian  menggambarkan  tingkat  ketergantungan  daerah  terhadap sumber  dana  eksternal  atau  luar.  Tingginya  tingkat  rasio  kemandirian  mengartikan bahwa  tingkat  ketergantungan  desa  terhadap  dana  bantuan  dari  pihak  eksternal (terutama  pemerintah  pusat  dan  daerah)  adalah  rendah,  dan  berlaku  sebaliknya.  Rasio kemandirian selain menggambarkan tingkat ketergantungan terhadap dana bantuan dari pihak eksternal juga menggambarkan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi.  Tingginya  masyarakat  yang  membayar  pajak  dan  retribusi  menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat daerah tersebut juga tinggi, begitupun sebaliknya.
Hasil  penelitian  mengatakan  bahwa  rasio  kemandirian  Desa  Bulak  pada  tahun 2015 sebesar 3,04% dan pada tahun 2016 yaitu hanya sebesar 1,73%, sedangkan tahun 2017  rasio  kemandirian  Desa  Bulak  sebesar  1,45%.  Hal  tersebut  berarti  bahwa  Desa Bulak  masih  belum  bisa  dikatakan  sebagai  desa  yang  mandiri  karena  rasio kemandiriannya dari 3 tahun tersebut  masih sangat  rendah. Tingkat kemandirian Desa Bulak  masih  sangat  rendah  karena  PADesa  masih  belum  maksimal,  banyak  sumber- sumber  pendapatan  asli  desa  yang  belum  dikelola  dengan  baik  oleh  pemerintah  desa. Sumber-sumber PADesa yang belum dikelola dengan baik seperti hasil BUMDes, aset desa, hasil swadaya partisipasi, dan pendapatan asli desa lainnya yang sah. Pemerintah Desa Bulak harus lebih maksimal lagi dalam mengelola pendapatan asli desa (PADesa), agar  dapat  menjadikan  Desa  Bulak  menjadi  desa  yang  mandiri  dengan  PADesa  yang besar.

## Rasio Keserasian
Rasio  keserasian  menggambarkan  alokasi  dana  pemerintah  daerah  pada  belanja rutin  dan  belanja  modal  secara  optimal.  Pedoman  berapa  besarnya  rasio  belanja  rutin dan  rasio  modal  belum  ada,  dikarenakan  dipengaruhi  oleh  dinamisasi  kegiatan pembangunan  dan  besarnya  kebutuhan  investasi  yang  perlukan  untuk  mencapai pertumbuhan yang ditargetkan.
Hasil perhitungan rasio belanja rutin dan belanja modal atau pembangunan Desa Bulak pada tahun 2015 adalah rasio belanja rutin sebesar 42%, sedangkan rasio belanja pembangunan 41%. Tahun 2016 perhitungan rasio belanja rutin dan rasio pembangunan Desa  Bulak  adalah  belanja  rutin  sebesar  38%,  sedangkan  rasio  belanja  modal  sebesar 33%. Tahun 2017 hasil perhitungan rasio  belanja rutin dan belanja modal Desa Bulak adalah  belanja  rutin  sebesar  43%,  sedangkan  belanja  modal  sebesar  42%.  Hasil persentase  rasio  keserasian  Desa  Bulak  tahun  2015-2017  cenderung  lebih  besar  pada belanja rutin dibandingkan dengan belanja modal. Besarnya alokasi dana untuk belanja rutin akan mempengaruhi pada besarnya alokasi dana untuk belanja modal dan belanja pemberdayaan serta pembinaan masyarakat desa.
Pemerintah Desa Bulak lebih banyak menggunakan anggarannya untuk keperluan belanja  rutin  desa  dibandingkan  untuk  belanja  modal  sebagai  anggaran  pembangunan desa.  Persentase  belanja  modal  dan  belanja  untuk  pemberdayaan  dan  pembinaan masyarakat seharusnya lebih besar karena dipergunakan untuk  kepentingan masyarakat desa,  salah  satunya  seperti  pembangunan  infrastruktur.  Hal  tersebut  berarti  kinerja pemerintah Desa Bulak kurang optimal dalam mengalokasikan dananya, masih banyak terjadi pemborosan dalam penganggarannya.

## Rasio Pertumbuhan
Rasio  pertumbuhan  menggambarkan  seberapa  besar  kemampuan  pemerintah dalam  mempertahankan  dan  meningkatkan  keberhasilan  yang  dicapai  dari  periode  ke periode  selanjutnya.  Hasil  penelitian  rasio  pertumbuhan  pendapatan  Desa  Bulak,  total pendapatan  tahun  2016  mengalami  pertumbuhan  sebesar  43,93%,  dan  mengalami penurunan pada tahun 2017 menjadi 34,89%. Penurunan rasio pertumbuhan pendapatan dikarenakan perbedaan jumlah pendapatan yang diterima oleh pemerintah desa Bulak, seperti  dana  desa,  ADD,  bagi  hasil  retribusi  dan  pajak  daerah.  Perhitungan  rasio pertumbuhan belanja rutin Desa Bulak pada tahun 2016 sebesar 30,26% meningkat pada tahun  2017  menjadi  53,73%.  Hal  tersebut  dikarenakan  semakin  besarnya  pendapatan maka  pengeluaran  untuk  belanja  rutin  juga  meningkat.  Belanja  modal  mengalami pertumbuhan  sangat  tinggi  dari  tahun  2016  sebesar  15,44%  menjadi  70,97%  ditahun 2017.  Peningkatan  rasio  belanja  pembangunan  tersebut  dikarenakan  pembangunan infrastruktur desa untuk kesejahteraan masyarakat.

## Rasio Efisiensi
Rasio  efisiensi  menggambarkan  pencapaian  keluaran  yang  maksimum  dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu. Semakin  kecil  rasio  efisiensi  berarti  kinerja  pemerintah  desa  akan  semakin  baik  dan semakin besar rasio berarti semakin buruk.
Perhitungan rasio efisiensi APBDes Desa Bulak pada tahun 2015 dan tahun 2016 adalah  100%,  yang  berarti  bahwa  kinerja  pemerintah  Desa  Bulak  kurang  efisien. Perhitungan rasio efisiensi Desa Bulak tahun 2017 sebesar 87,93%, yang berarti bahwa kinerja  pemerintah  Desa  Bulak  cukup  efisien.  Kinerja  yang  kurang  efisien  cenderung dikarenakan adanya pemborosan, saat memperhitungkan alokasi keuangan untuk biaya pembangunan  dan  aktivitas  pemerintah  desa  tidak  cermat  dalam  mengkalkulasi kapasitas keuangan desa serta tingkat prioritas pendanaan, sehingga pencapaian sasaran tidak optimal. Kinerja pemerintah Desa Bulak harus meningkatkan lagi kinerja dengan memperhitungkan  alokasi  keuangan  secara  cermat  agar  tidak  menimbulkan  keborosan dan kesalahan dalam penentuan prioritas pendanaan.

## Rasio Efektivitas
Rasio  efektivitas  menggambarkan  kemampuan  pemerintah  desa  dalam merealisasikan  pendapatan  asli  desa  dibandingkan  dengan  target  yang  ditetapkan berdasarkan  potensi  riil.  Semakin  tinggi  rasio  efektivitas  berarti  kinerja  akan  semakin baik dan semakin rendah rasio efektivitas berarti semakin buruk.
Perhitungan  rasio  efektivitas APBDes  Desa  Bulak  tahun  2015-2017  sama  yaitu 100%, yang berarti efektif. Pemerintah Desa Bulak berhasil mengelola PADesa secara optimal  dan  efektif  selama  tahun  2015-2017.  Target  PADesa  dan  realisasinya  setiap tahun  selalu  sama.  Hal  tersebut  berarti  bahwa  kinerja  pemerintah  Desa  Bulak  dalam mengelola PADesanya efektif. PADesa Bulak yaitu tanah kas desa dan tanah bengkok.

## 4. KESIMPULAN
Hasil  analisis  rasio  keuangan  Desa  Bulak  tahun  2015-2017  yang dilakukan   menunjukkan  dari  aspek  kemandirian  masih  sangat  rendah  yaitu  sebesar 3,04% (2015), 1,73% (2016), dan 1,45% (2017), sedangkan dari aspek keserasian juga masih  kurang  baik  yaitu  belanja  rutin  sebesar  42%  (2015),  38%  (2016),  dan  43% (2017), untuk belanja modal sebesar 41% (2015), 33% (2016), dan 42% (2017). Aspek
pertumbuhan Desa Bulak cukup baik, dilihat dari total pendapatan yaitu sebesar 43,93% (2016),  dan  34,89%  (2017),  dari  belanja  rutin  sebesar  30,26%  (2016),  dan  53,73% (2017),  sedangkan  dari  belanja  modal  sebesar  15,44%  (2016),  dan  70,97%  (2017). Aspek efisiensi tahun 2015 dan 2016 adalah tidak efisien sebesar 100%, dan tahun 2017 cukup efisien yaitu sebesar 87,93%. Aspek efektivitas tahun 2015, 2016, dan 2017 yaitu sebesar 100% yang berarti efektif.
Berdasarkan hasil analisis rasio keuangan Desa Bulak tahun 2015-2017 tersebut, kinerja  pemerintah  Desa  Bulak  dari  aspek  kemandirian  dan  keserasian  adalah  masih kurang  optimal,  perlu  adanya  peningkatan  kinerja  terutama  dalam  mengelola  PADesa seperti BUMDes, dan juga pengalokasian dana yang tepat agar tidak terjadi pemborosan pada anggaran. Kinerja pemerintah desa dari aspek pertumbuhan cukup baik diliat dari total pendapatan, belanja rutin, dan belanja modal tahun 2015-2017. Kinerja pemerintah desa  dari  aspek  efisiensi  cukup  baik  dan  efisien,  sedangkan  dari  aspek  efektivitas kinerja pemerintah desa sudah efektif.

## DAFTAR PUSTAKA
Mardiasmo. 2006. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi.
Republik Indonesia. 2014. Permendagri No.113 tentang Pengelolaan Keuangan Desa . Lembaran Negara RI Tahun 2014, No. 113. Sekretariat Negara. Jakarta.
Republik  Indonesia.  1945. Undang-Undang  Dasar  Pasal  18  ayat  2  tentang  Pemerintahan  Daerah . Lembaran Negara RI Tahun 1945. Sekretariat Negara. Jakarta.
Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang No.32 tentang Pemerintahan Daerah . Lembaran Negara RI Tahun 2002, No. 32. Sekretariat Negara. Jakarta.
Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang No. 6 tentang Desa . Lembaran Negara RI Tahun 2014, No. 6. Sekretariat Negara. Jakarta.
Republik Indonesia. 2015. Peraturan Pemerintah No.47 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa . Lembaran Negara RI Tahun 2015, No. 47. Sekretariat Negara. Jakarta.
Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang No.33 tentang Pengembangan Keuangan antara Pemerintah Pusat  dan  Pemerintah  Daerah .  Lembaran  Negara  RI Tahun  2004,  No.  33.  Sekretariat Negara. Jakarta.
Depdagri.  1997. Kepmendagri  No.690.900.327,  1996,  Tentang  Pedoman  Penilaian  dan  Kinerja Keuangan.
Sujarweni, V. Wiratna. 2015. Akuntansi Sektor Publik . Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
Halim, Abdul dan Kusufi. 2012. Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah . Jakarta: Salemba Empat.
Indriantoro,  Nur  dan  Supomo.  2014. Metodologi  Penelitian  Bisnis  untuk  Akuntansi  &  Manajemen . Yogyakarta: BPFE.
Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D . Bandung: Alfabeta.
Joko  Pramono.  2014.  Analisis  Rasio  Keuangan  untuk  Menilai  Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Surakarta). 7(13).
Umi  Yunianti.  2015.  Analisis  Efisiensi  dan  Efektivitas  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  (APBDes). Universitas PGRI Yogyakarta.
Mauliyanna M. Amin. 2017. Efektivitas Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2015 di Desa Pulau Sengkilo Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Huu. 4(2).