Print ISSN: 2541-3163 - Online ISSN: 2541-3317

## Peningkatan Kualitas Pendidikan melalui Profesionalisme Guru dan Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah
Masdarna *
Article Info: Accepted 26 September 2016 Published Online 1 Oktober 2016
© IICET Journal Publication, 2016
Abstract: To  improve  the  educational  quality  is  an  importan  attemp  that  should  be  done  by  all Indonesian and government. The bundles of educational problems have to be solved and distributed not only to the municipal  government but also to the prefectural government and  the  stakeholders  of  education.  The  distribution  of  task  and  responbility  on  the improvement of educational quality cannot be done automatically without stakeholders’ comprehension and understanding of the importance of educational improvement. But, teachers  and  school  principal  at  least  can  do  much  when  the  stakeholdersgive  much attention and prosperity to make them better life and more professional. In addition, the concept  of  school  based  management  should  be  implemented  soon  to  support  the decentralization  of  educational  management.  It  hopefully  could  make  more  effective beurocracy.  However,  it  has  to  be  implement  wisely  and  carefully  to  avoid  wider corruption, collusion, and nepotism at the local and root level.
Keyword :Quality of Educational, teacher profesionalism, school’s based management.

## Pendahuluan
Peningkatkan  kualitas  pendidikan  membutuhkan  waktu  yang  panjang  atau  serangkaian proses  yang  teratur  dan  sistematis,  karena  terkait  dengan  berbagai  aspek  kehidupan  bangsa. Kualitas  pendidikan  tersebut  perlu  disesuaikan  dengan  perkembangan  zaman,  misalnya  tuntutan otonomi  pendidikan,  kebutuhan  masyarakat  dan  sesuai  dengan  jiwa  otonomi  daerah  dalam mengelola sumber daya yang ada di masa depan.
Pemerataan  pendidikan  perlu  terselenggara  agar  dapat  memberi  kontribusi  terhadap pembentukan  pribadi manusia sebagai warga Negara  yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang  Maha  Esa. Hal  ini diperlukan  sebagai  potensi  penting  bagi  masyarakat  dimasa  yang  akan datang.
Arus  globalisasi  yang  semakin  pesat  membawa  perubahan  alam  pikir  manusia,  termasuk didalamnya  perubahan  paradigma  dalam  peningkatan  kualitas  pendidikan.  Sesuai  arahan  Dirjen Dikdasmen (2000), paradigma  penting  dalam upaya peningkatan  kualitas  pendidikan itu adalah: (1)  kegiatan  pembelajaran  akan  bergeser  dari  ‘ schooling ’  ke  ‘ learning ’,  dari  ‘ teaching ’  ke ‘ learning ’,  (2)  dari  ‘ pupil/student ’  ke  ‘ learner ’,  (3)  proses  ‘l earning ’  bisa  terjadi  di  sekolah, rumah  maupun  di  kantor  untuk  membentuk  ‘ the  learning  society’ .  Lebih  lanjut  UNESCO memberikan  empat  pilar  prinsip  dasar  untuk  menuju  paradigm  baru  itu,  yaitu:  (1) Learning  to know (menuju  penguasaan  ilmu  pengetahuan),  (2) learning  to  do (menuju  penguasaan keterampilan), (3) learning to live together (hidup bersama dalam keragaman) dan (4) learning to be (menemukan jati diri).
Pikiran  di  atas,  jelas  bahwa  pendidikan  lebih  khusus  pada  lembaga  persekolahan, mempunyai tugas dan tanggung jawab yang besar dan berat dalam menyiapkan peserta didik yang berkualitas.  Pendidikan  yang  diberikan  kepada  anak-anak  bangsa  menentukan  kemampuan, kecerdasan  dan  watak  sumber  daya  manusia  di  masa  yang  akan  dating.  Namun  demikian, kenyataannya  dunia  pendidikan  di  Indonesia  senantiasa  mendapat  sorotan,  kritikan  dan  kadang menjadi  kambing  hitam  penyebab  berbagai  krisis,  ekonomi,  kepercayaan,  moral,  yang  melanda bangsa Indonesia saat ini. Menteri Pendidikan Nasional, Muhaimin menyatakan kualitas sumber daya manusia Indonesia semakin terpuruk.
* Guru SMP Negeri 1 Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman
Dalam  laporan  Badan  PBB  untuk  Program  Pembangunan  (UNDP),  disebutkan  bahwa kualitas SDM Indonesia berada di urutan ke-109 dari 174 negara, setingkat lebih tinggi Vietnam dan  jauh  dibawah  Negara  miskin  Bangladesh.  Malaysia  yang  pernah  ‘  mengimpor’  guru  dari Indonesia berada diurutan ke -61, Thailand di urutan-67 dan philipina di urutan ke-77 (Kompas, 15 Januari 2001).
Pertikaian  tentang  penyebab  menurunya  kualitas  pendidikan  di  Indonesia  pun  terjadi, masyarakat  umum  menyalahkan  sekolah  sebagi  biang  kerok  menurunya  kualitas  pendidikan. Dalam  lingkungan  dunia  pendidikan  sendiri  terjadi  saling  lempar  kesalahan;  perguruan  tinggi menuding  penyebab semua itu adalah guru SD, guru SMP, guru SMA  menyalahkan guru SMP, dan guru SMP tidak mau kalah karena masukan SMP juga hasil didikan guru SD. Sementara guru SD  pun  masih  biasa  mengelak,  karena  masukan  SD  adalah  produk  kerja  guru  TK.  Nampaknya mata  rantai  melempar  kesalahan  pun  belum  terputus,  karena  para  guru  pada  semua  jenjang pendidikan itu adalah produk dari perguruan tinggi (lembaga pendidikan tenaga kependidikan).
Kajian dalam tulisan ini merupakan upaya untuk menelusuri dan mengkaji permasalahan- permaslahan  di  atas  dalam  rangka  meningkatkan  kualitas  pendidikan.  Oleh  karena  itu,  kajian dalam artikel ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut: 1) apakah para guru di sekolah ( termasuk juga dosen di perguruan tinggi) telah benar-benar memiliki kompetensi dasar minimal sebagai  guru  professional,  2)  apakah  penghargaan  masyarakat  terhadap  para  guru  telah  sesuai dengan  yang  mereka  sumbangkan  dalam  mendidik  anak  bangsa,  3)  dan  apakah  system manajemen berbasis sekolah yang dikembangkan dalam era otonomi daerah mampu menampung beban peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia?

## Kajian Teori dan Pembahasan
Kompetensi utama yang harus dikuasai guru adalah membelajarkan peserta didik. Namun demikian,  kompetensi  ini  tidak  berdiri  sendiri,  terpisah  dari  kemampuan  yang  lain  karena mengajar  di  kelas  diperlukan  kemampuan  yang  mendasarinya.  Pada  tahun  80-an  P3G  (dalam Roestiyah,  1989)  memberikan  sepuluh  rumusan  tentang  kompetensi  dasar    yang  harus  dimiliki guru,  dan  kompetensi  tersebut  sampai  saat  ini  masih  tetap  dituntut,  yaitu:  1)  Menguasai  bahan pelajaran,  2)  Mengelola  program  belajar  mengajar,3)  Mengelola  kelas,4)  Mengelola  program belajar  mengajar,  5)  Menggunakan  media  /  sumber  belajar,  6)  Menguasai  landasan-landasan pendidikan,  7)  Mengelola  interaksi  belajar  mengajar,  8)  Menilai  prestasi  peserta  didik  untuk kepentingan  pengajaran,  9)  Mengenal  fungsi  dan  program  layanan  bimbingan  dan  konseling  di sekolah,  10)  Mengenal  dan  menyelenggarakan  administrasi  sekolah,  11)  Memahami  prinsip- prinsip dan menjelaskan hasil-hasil penelitian kependidikan guna keperluan pengajaran.
Untuk  dapat  melakukan  tugas-tugas diatas  dalam  rangka  otonomi pendidikan,  Depdiknas (2000),  sebagai  contoh,  menggariskan  persyaratan  yang  harus  dipenuhi  untuk  menjadi  guru Sekolah  Dasar,  yaitu:  1)  Berpendidikan  sekurang-kurangnya  SPG/KPG/SGO/PGA,  2)  Sehat jasmani dan rohani, 3) Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 4) Berbudi pekerti yang luhur, 5)  Memiliki  kemampuan  dasar dan sikap,  antara  lain:  menguasai  kurikulum, materi pembelajaran, metode, teknik evaluasi, komitmen terhadap tugasnya serta disiplin.
Guru  yang  professional merupakan dambaan setiap insan pendidikan, sebab  dengan guru yang  professional  diharapkan  pendidikan  menjadi  lebih  berkualitas.  Guru  yang  professional setidak-tidaknya  mempunyai  tiga  dimensi:  Pertama,  keahlian  ( expert ),  artinya,  guru  yang professional mempunyai keahlian pada bidang yang ditekuninya atau ia menjadi manusia sumber dan tempat untuk bertanya serta memecahkan masalah yang dimiliki koleganya. Kedua, guru yang professional  memiliki otonomi dan rasa tanggung jawab, artinya ia memiliki kemandirian untuk mengatakan  sesuatu  yang  benar  sesuai  dengan  kebenaran  ilmu  atau  keahliannya.  Sedangkan tanggung  jawab  guru  dapat  berupa  tanggung  jawab  intelektual  ,  social  ,  etis  dan  keagamaan. Ketiga, memiliki rasa kesejawatan, artinya mampu menciptakan kebersamaan dalamk jabatan atau kelompok profesi ( l’esprit de corps ), baiasanya dalam bentuk organisasi. Sedangkan  Suyanto  ( Kompas ,  16  Februari  2001)  menyebutkan  guru  yang  professional adalah  guru  yang  efektif,  yaitu  guru-guru  yang  memiliki  (1)  kemampuan  yang  terkait  dengan iklim  belajar  di  kelas,  (2)  kemampuan  dalam  strategi  pembelajaran  ,  (3)  kemampuan  dalam memberikan  umpan  balik  ( feedback )  dan  penguaran  ( reinforcement ),  serta  (4)  kemampuan peningkatan diri.
Untuk  mendapatkan  cirri-ciri  guru  yang  profesional  seperti  tersebut  diatas  bukan merupakan pekerjaan yang mudah. Hal ini sangat berkait dengan penghargaan masayarakat atau Negara  terhadap  profesi  itu.Negara-negara  maju,  seperti  Amerika  dan  Australia,  memberika penghargaan  yang  lebih  kepada  guru  dibandingkan  dengan  Indonesia.  Hasil  survey  di  Amerika (dalam  Sahertian,  1994)  menunjukkan  bahwa  pekerjaan  guru  menjadi  urutan  pertama  (31,3  %)
diikuti  jabatan  perawat  (27,1  %),  pegawai  pemerintah  (19,1  %),  pedagang  (12,8  %)  dan  ahli hukum (9,7%). Kondisi ini sangat bertolak belakang dengan di Indonesia dimana guru atau dosen menjadi pilihan setelah profesi lainnya seperti dokter, ekonom, ahli hukum dan bank, dan bahkan ada pepatah ‘guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa’.
Dari  pengamatan  diatas,  nampaknya  profesionalisme  sangat  dikaitkan  dengan  imbalan (gaji)  atau  penghargaan  yang  diperoleh.Di  Negara-negara  maju  pekerjaan  guru  menjadi  pilihan utama karena pekerjaan itu menghasilkan uang yang memadai.
Memilih menjadi guru harus mampu atau bersiap-siap menahan perasaan ‘ nelongso ’ pada saat  dirinya  bergelantungan  di  bis  kota  yang  panas  dan  penuh  sesak,  diiringi  musik  yang menyakitkan telinga serta mengganggu  debaran  jantung, sementara anak didiknya  berada dalam mobil-mobil  pribadi  mewah  dengan  AC  dan  music  yang  menyejukkan,  serta  ironisnya,  mereka menertawakan gurunya.
Sekolah pada dasarnya merupakan suatu lembaga pendidikan, yang berdiri sendiri maupun terkait  dengan  instansi  diatasnya,  yang  harus  dikelola  dengan  professional  sehingga  mampu menghasilkan  lulusan  yang  berkualitas.  Di  sinilah  letak  pentingnya  kepala  sekolah  yang  harus benar-benar  memahami  dan  mempunyai  kemampuan  manajemen  sekolah.  Secara  umum, kemampuan manajerial kepala sekolah itu seperti yang tertuang pada Keputusan Bersama Dirjen Dikdasmen  Depdikbud  dan  Dirjen  PUOD  Depdagri  tentang  pedoman  administrasi    Sekolah Dasar.  Apabila  ditelusuri  akar-akarnya,  hal  itu  mencakup  fungsi–fungsimanajemen  seperti perencanaan, pengorganisasian,pengkoordinasian, pengkomunikasan,
kepemimpinan, pengawasan, supervise, dan evaluasi, serta mencakup substansi dari manajemen itu sendiri seperti kurikulum, peserta didik, biaya pendidikan, sarana dan prasarana, tenaga kependidikan , hubungan sekolah  dengan  masyarakat  serta  layanan  khusus  seperti  perpustakaan/pusat  sumber  belajar, laboratorium, dan asrama.
Apabila antara fungsi manajemen dan substansi manajemen tersebut dibuat dalam suatu matriks, maka dapat dilihat pada matrik berikut :
Fungsi dan Substansi Manajemen Sekolah Fungsi Manajemen Substansi Manajemen Sekolah KRKl Peserta didik Sarana Biaya Guru Humas Lyn. Khs Perencanaan √ √ √ √ √ √ √ Pengorganisasian √ √ √ √ √ √ √ Pengkoordinasian √ √ √ √ √ √ √ Pengkomunikasian √ √ √ √ √ √ √ Kepemimpinan √ √ √ √ √ √ √ Pengawasan √ √ √ √ √ √ √ Supervisi √ √ √ √ √ √ √ Evaluasi √ √ √ √ √ √ √
Seiring  dengan  perkembangan  zaman  ,  kemampuan  sumber daya  manusia  dan teknologi, manajemen  sekolah  yang  saat  sekarang  ini  sedang  diperkenalkan    dan  diuji-cobakan  adalah Manajemen  Berbasis  Sekolah  (MBS).  Dalam  berbagai  literature,  istilah  MBS  sangat  beragam seperti Self  managing  school,  School  Based  Management, atau community  Based  School Management .Sebagaimana keberagaman istilahnya, konsep MBS juga didefinisikan beragam oleh para  ahli  pendidikan.  Misalnya,  Mallen,  Ogawa,  dan  Kranz  (1990)  memandang  MBS  sebagai suatu bentuk desentralisasi yang memandang sekolah sebagai suatu unit dasar pengembangan dan bergantung  pada redistribusi  otoritas  pengambilan  keputusan. Candoli  (1995)  memandang  MBS sebagai alat untuk menekan sekolah untuk mengambil tanggung jawab terhadap apa yang terjadi dengan anak didiknya. Dengan kata lain, sekolah mempunyai kewenangan untuk mengembangkan program pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan anak didik di sekolah tersebut. Lebih lanjut , Office  of  Educational  Research  and  Improvement (OERI,  1994)  mengemukakan  bahwa manajemen  berbasis  sekolah  adalah  suatu  strategi  untuk  memperbaiki  mutu  pendidikan  melalui pengambilan  keputusan  dari  pemerintah  pusat  ke  daerah  dan  masing-masing  sekolah,  sehingga kepala  sekolah,  guru,  peserta  didik,  dan  orang  tua  peserta  didik  mempunyai  control  yang  lebih besar terhadap proses pendidikan, dan mempunyai tanggung  jawab untuk  mengambil keputusan yang menyangkut pembiayaan, personal, dan kurikulum sekolah.
Berbagai macam istilah dan defenisi itu menunjukkan peranan sekolah dan orang tua yang lebih  besar  dalam  manajemen  sekolah.  Hal  ini  ditunjukkan  dengan  adanya  pendelegasian
kewenangan  dari  birokrasi  sentral    ke  individu  sekolah.  Perlu  diingat  bahwa  kewenangan  yang didelegasikan  ini  bukan  sekedar  kewenangan  dalam  melaksanakan  sesuatu,  tetapi  adalah kewenangan  untuk  pengambilan  keputusan.  Pendelegasian  kewenangan  seperti  ini  merupakan esensi  dari  pemberdayaan.  Dengan  kewenangan  yang  demikian,  beberapa  keuntungan  dapat diperoleh dengan pelaksanaan MBS (Sutjipto,2000), antara lain:
1) Memungkinkan  individu  kompeten  di  sekolah  mengambil  keputusan  yang  akan meningkatkan kualitas belajar peserta didik.
2) Memberikan hak kepada masyarakat untuk berperan dalam pengambilan keputusan yang penting. 3) Menggunakan akuntabilitas dalam setiap pengambilan keputusan dan pertanggungjawabanya
4) Mengarahkan dengan tepat sumber daya untuk mencapai tujuan sekolah.
5) Mendorong kreatifitas untuk mendesain program pengembangan sekolah.
6) Menyadarkan  guru  dan  orang  tua  akan  pentingnya  anggaran  yang  realistic  dalam keterbatasan biaya program yang bersumber dari pemerintah.
7) Meningkatkan  semangat  guru  serta  mematangkan  kader  pemimpin  pendidikan  pada semua tingkatan.
MBS  yang  dikembangkan  di  Indonesia  merupakan  pendelegasian  kewenangan, kepercayaan dan kemandirian kepada sekolah untuk mengelola dan mengembangkan sumber daya pendidikan  dalam  rangka  meningkatkan  mutu  pendidikan    di  sekolah  masing-masing  serta mempertanggung jawabkan hasilnya kepada orang tua peserta didik, masyarakat dan pemerintah dalam  koridor  kebijakan  pendidikan  nasional  (Umaedei,  2000).  Jadi  target  utama  MBS  di Indonesia  adalah  pemberdayaan  sekolah  secara  mandiri  dapat  meningkatkan  mutu  pendidikan masing-masing.  Oleh  karena  itu,  kemampuan  ‘ leadership ’  dan  manajemen  dari  kepala  sekolah dan  kesediaan  sumber  yang  memadai  merupakan  persyaratan  bagi  keberhasilan  MBS  di  masa depan.
Manajemen  berbasis  sekolah  sangat  berkait  dengan  sekolah  efektif.Gerakan  sekolah efektif  ( effective  schools )  pada  prinsipnya  mensayaratkan  adanya  keluasaan  sekolah  untuk mengelola  dan  mengambil  keputusan  pendidikan  secara  mandiri.  Karena  itu,  MBS  sangat  tepat sebab MBS merupakan struktur dasar bagi terlaksananya sekolah efektif yang lebih menfokuskan diri  pada  perbaikan  proses  pendidikan  untuk  mencapai  hasil  pendidikan  yang  lebih  berkualitas. Laporan word  bank menyebutkan  bahwa  gerakan  uji  coba  sekolah  efketif  ini  telah  berhasil  di Thailand.
Sejumlah  ahli  sekolah  efektif  seperti  Webber,  1971,  Austin,  1979,  Brooker  &  Lezotte, 1979,  Edmonds,  1979,  beare,  Caldwell,  &Millikan,  1989,  telah  melakukan  sejumlah  penelitian dan  pembahasan  tentang  factor-faktor  yang  mempengaruhi  peningkatan  mutu  pendidikan. Walaupun hasil penelitian sekolah efektif berbeda antara satu dengan yang lainnya, namun pada umumnya sepakat bahwa sekurang-kurangnya ada 7 (tujuh) indicator sekolah effective, yaitu : 1) Lingkungan sekolah yang aman dan tertib, 2) Perumusan visi, misi dan target mutu yang jelas, 3) Kepemimpinan sekolah yang kuat, 4) Harapan prestasi yang tinggi, 5) Pengembangan staf secara terus  menerus,  6)  Evaluasi  belajar  untuk  penyempurnaan  proses  belajar  mengajar  (PBM),  7) Komunikasi dan dukungan orang tua dan masyarakat.
Ketujuh indikator ini baru merupakan persyaratan minimal yang perlu dilakukan sekolah untuk meningkatkan kinerja sekolah dan prestasi peserta didik. Namun demikian, semuanya akan tercapai  bilamana  sekolah  telah  menerapkan  konsep  MBS  dan  didukung  sepenuhnya  oleh masyarakat yang benar-benar memahami arti pentingnya, dan mau memberikan sumbangan yang penuh  terhadap  pendidikan.  Hal  ini  juga  ditegaskan  dalam  laporan  EQICS World  Bank yang menjelaskan betapa pentingnya MBS ini diintegrasikan dengan ‘ community base education ’. Dalam rangka menyambut otonomi daerah yang tentunya juga akan diikuti oleh otonomi pendidikan,  Musa  (2000)  menunjukkan  bahwa  sasaran  utama  program  restrukrisasi  system  dan manajemen pendidikan di Indonesia hendaknya mencakup pokok-pokok pemikiran berikut ini :
1) Struktur  organisasi  pendidikan  hendaklah  terbuka  dan  dinamis  yang  mencerminkan desentralisasi dan pemberdayaan masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan.
2) Sarana pendidikan dan fasilitas pembelajaran dibakukan berdasarkan prinsip edukatif sehingga  lembaga  pendidikan  merupakan  tempat  yang  menyenangkan  untuk  belajar, berprestasi, berkreasi, berkomunikasi, berolahraga serta menjalankan syariat agama.
3) Tenaga  kependidikan,  tenaga  pengajar  harus  direkrut  melalui  proses  seleksi  sejak memasuki LPTK disertai system tunjangan ikatan dinas dan wajib mengajar.
4) Struktur kurikulum hendaknya mengacu pada penerapan system pembelajaran tuntas, tidak terikat pada penyelesaian target  kurikulum secara seragam per catur wulan  dan tahun ajaran.
5) Proses  pembelajaran  tuntas  diterapkan  dengan  berbagai  modus  pendekatan pembelajaran peserta didik aktif sesuai dengan tingkat kesulitan konsep-konsep dasar yang dipelajari.
6) Sistem penilaian hasil belajar secara berkelanjutan perlu diterapkan di setiap lembaga pendidikan sebagai konsekuensi dari pelaksanaan pembelajaran tuntas.
7) Supervisi  dan  akreditasi  dilakukan  supervise  dan  pembinaan  administrasi  dan akademik dilakukan oleh unsure manajemen tingkat pusat dan propinsi yang bertujuan untuk  pengendalian  mutu  ( quality  control ).  Sedangkan  akreditasi  dilakukan  untuk menjamin mutu ( quality assurance ) pelayanan kelembagaan.
8) Pendidikan  berbasis  masyarakat  seperti  pondok  pesantren,  kursus-kursus keterampilan,  pemagangan  di  tempat  kerja  dalam  rangka  pendidikan  system  ganda harus menjadi bagian dari system pendidikan nasional.
9) Formula  pembiayaan  pendidikan  atau  unit  cost  dan  subsidi  pendidikan  harus didasarkan  pada  bobot  beban  penyelenggaraan  pendidikan  yang  memperhatikan jumlah  peserta  didik,  kesulitan  komunikasi,  tingkat  kesejahteraan  masyarakat  dan tingkat  partisipasi  pendidikan  serta  kontribusi  masyarakat  terhadap  pendidikan  pada setiap sekolah.
Untuk  lebih  memperjelas  keterkaitan  antara  manajemen  berbasis  sekolah  ini  dengan otonomi  daerah,  Direktorat  Jenderal  Pendidikan  Dasar  dan  Menengah  (Sidi,  (2000)  telah merumuskan  standar  pelayanan  minimum  yang  harus  menjadi  ukuran  tingkat  pelayanan normative  kepada  masyarakat  yang  wajib  dilaksanakan  oleh  setiap  pemerintah  daerah kabupaten/kota. Standard pelayanan minimum itu mencakup jenjang  dan bidang-bidang garapan manajemen  pendidikan,  yaitu:  (1)  taman  kanak-kanak,  (2)  sekolah  dasar,  (3)  sekolah  lanjutan tingkat  pertama,  (4)  pendidikan  menengah  umum,  (5)  pendidikan  menengah  kejuruan,  (6) pendidikan luar biasa. Setiap jenjang dan jenis pendidikan itu setidaknya menggambarkan aspek- aspek: (a) tujuan pendidikan secara umum, (b) standar kompetensi peserta didik setelah megikuti jenjang  pendidikan,  (c)  kurikulum, (d)  manajemen  kesiswaan, (e)  jumlah  dan  kualifikasi tenaga fungsional  dan  administrative,  (f)  sarana  dan  prasarana  pendidikan,  (g)  struktur  dan  bagan organisasi,  (h)  sumber  biaya  pendidikan,  (i)  peran  serta  masyarakat,  serta  (j)  manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah.
Sesuai dengan standard pelayanan minimal itu, dan dalam rangka memberikan pelayanan yang optimal, Depdiknas (2000) mempersyaratkan kepala sekolah dasar supaya  1) berpendidikan sekurang-kurangnya D-II Kependidikan, 2) berpengalaman  sekurang-kurangnya  8 tahun  sebagai guru,  3)  sehat  jasmani  dan  rohani,  4)  beriman  dan  bertaqwa  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  5) berbudi pekerti luhur, serta 6) memiliki sikap dan kemampuan dasar professional dan manajerial, seperti:  a)  memiliki  visi  kependidikan  yang  jelas  dan  terarah,  b)  memiliki  kepemimpinan  yang kuat,  c)  menguasai  manajemen  sekolah,  d)  memiliki  rasa  yang  besar  terhadap  sekolah  yang dipimpinya, e) memiliki komitmen terhadap tugasnya, f)memiliki rasa tanggung jawab yang besar , g) berdisiplin, h) mampu berkomunikasi dan bekerjasama dengan Pembina pendidikan, komite sekolah/BP3/Badan peran serta Masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan ( stakeholders ).

## Kesimpulan dan Saran
Dari bahasan didepan maka dapat disimpulkan bahwa peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia merupakan upaya  yang tidak dapat ditawar-tawar lagi oleh pemerintah (pusat maupun daerah)  karena  problema  pendidikan  semakin  lama  menjadi  semakin  berat.Beban  yang ditanggung pemerintah pusat hendaknya didistribusikan ke pemerintah daerah dan bahkan kepada semua yang berkepentingan terhadap pendidikan ( stakeholders ), karena pada dasarnya pendidikan adalah tanggung jawab bersama pemerintah, masyarakat dan orang tua.
Pendistribusian  tugas  dan  tanggung  jawab  dalam  peningkatan  kualitas  pendidikan  tidak mungkin  berlangsung  begitu  saja  tanpa  adanya  pemahaman  yang  baik  dan  menyeluruh  tentang tugas  dan  tanggung  jawab  dalam  peningkatan  kualitas  pendidikan  yang  dimaksud.Namun demikian, para guru dan kepala sekolah hendaknya sudah mulai menyadari bahwa tugas ‘mandiri’ mereka menjadi semakin berat. Tugas yang semakin berat ini hendaknya juga diimbangi dengan penghargaan  yang  lebih  baik  dari  masyarakat  dan  pemerintah  terhadap  nasib  dan  keberadaan guru.Sehingga profesi guru merupakan pekerjaan yang diminati oleh putra-putra terbaik bangsa.
Implementasi  konsep  ‘manajemen  berbasis  sekolah’  ( school  based  management )  dan standard  pelayanan  minimal  pemerintah  daerah  dalam  bidang  pendidikan  diharapkan  mampu
menjawab  permasalahan-permasalahan  kualitas  maupun  manajemen  pendidikan  dalam  rangka otonomi daerah dan otonomi pendidikan di masa yang akan datang.

## Daftar Rujukan
Depdiknas.(2000). Standar  Pelayanan  Minimal  (SPM)  TK,  SD,  SLTP,  SMK  dan  PLB .  Jakarta: Dikjen Dikdasmen, Depdiknas. Dirjen  Dikdasmen.  (2000). Pengarahan  Dikjen  Dikdasmen  tentang  pergeseran  Paradigma Peningkatan Kualitas Pendidikan . Jakarta: Ditjen Dikdasmen. Mallen,  B.,  Ogawa,  R.T.,  and  Kranz,  J.  (1990) What  do  we  know  about  school-based management?  A  casestudy  of  Literature-  a  call  for  research.  In  W.H.  Clune  and  J.F. Witte (eds). Choice and Control in American education, Vol 2: The Practice of Choice, Decentralization and School Restructuring. London: Palmer Press. Musa,  I.  (2000). Otonomi  penyelenggaraan  pendidikan  dasar  dan  menengah .  Jakarta:  Pusat Penelitian Kelembagaan Universitas Terbuka. Sidi,  I.  D.  (2000). Standar  pelayanan  minimum,  pendidikan  berbasis  sekolah  dan  pembiayaan pendidikan  dalam  era  otonomi  daerah .  Makalah  disampaikan  Rakernas  PMT-AS,  di Jakarta tanggal 13 November 2000. (tidak dipublikasikan). Sutjipto.(2000). Manajemen  Berbasis  sekolah .  Makalah  disampaikan  pada  Konvensi  Nasional Pendidikan Indonesia di Hotel Indonesia, Jakarta:19-12 September.
Umaedi.(2000). Manajemen  peningkatan  mutu  berbasis  sekolah.Makalah  disampaikan  pada Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia di Hotel Indonesia , Jakarta, 19-12  September (tidak dipublikasikan). Weber, G. (1971). Inner-city children can be taught to read : Four successful schools . Washington D.C.:Council for Basic Education.