…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
PERANAN  HAKIM  DALAM  MEMBERIKAN  NASEHAT  KEPADA  PENGGUGAT  ATAS GUGATAN YANG KABUR TERHADAP PERKARA SENGKETA TANAH
Oleh Natalia Andita Sari 1 , Ramlani Lina Sinaulan 2 , Achmad Fitrian 3 1,2,3 Pascasarjana universitas Jayabya Email: 1 dhythabayu12@gmail.com , 3 fitrian.achmad@gmail.com
Article History: Received: 07-07-2023 Revised: 15-07-2023 Accepted: 10-08-2023
Abstract: As  there  are  still  many  plaintiffs  who  make their lawsuit categorized as vague/unclear, it is deemed necessary that the role of the Judge/Chair of the District Court in helping direct the obscure lawsuit made by the Plaintiff, thus facilitating the civil case proceedings even though the Judge is passive. The purpose of this study is to  analyze  the  role  of  the  Judge  in  providing  advice  to the  plaintiffs  for  an  obscure  lawsuit  in  land  dispute cases. This research method is a case study with Decision Number  908/Pdt.G/2018/PN.Tng.  The  results  showed that  the  Head  of  the  Tangerang  District  Court  was considered quite optimal according to Article 119 HIR or Article  143  RBg,  although  the  Head  of  the  PN  has  a passive rule and function. Factors affecting the Head of the PN in providing advice and assistance to the plaintiff in civil cases include the relative authority of the District Court as regulated in Article 4 paragraph (2) of the Law on Judicial Powers.
Keywords: Role of Judges / Head of District Courts, Escape Lawsuits, Land dispute.

## PENDAHULUAN
Manusia  adalah  mahluk  sosial  yang  selalu  berhubungan  dengan  manusia  lain, dalam hubungan interaksi ini seringkali menimbulkan konflik diantara mereka dan apabila konflik itu menyangkut hal-hal yang diatur oleh hukum maka dapat menimbulkan sengketa hukum.
Sengketa  hukum  tersebut  dapat  bersumber  dari  perbuatan  seseorang  yang melanggar hukum atau melanggar kepentingan orang lain. Jika demikian, maka orang yang merasa  dirugikan  dapat  mengajukan  hak  atau  yang  lazim  disebut  dengan  gugatan  ke pengadilan.  Namun  seringkali  gugatan  yang  diajukan  ke  pengadilan  oleh  penggugat  tidak sesuai  dengan  formulasi  surat  gugatan  yang  berlaku  di  pengadilan,  sehingga  diperlukan adanya  bantuan  dan  nasehat  hakim  ataupun  ketua  pengadilan  negeri  untuk  memberikan nasehat  kepada  penggugat  agar  gugatan  yang  diajukannya  sesuai  dengan  formulasi  surat gugatan.
Formulasi  surat  gugatan  ini  merupakan  perumusan  ( formulation )  surat  gugatan yang  dianggap  memenuhi  syarat  formil  menurut  ketentuan  hukum  dan  peraturan
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
perundang-undangan  yang  berlaku.  Syarat-syarat  formil  tersebut  sebagaimana  diatur dalam Pasal 118 dan Pasal 120 HIR, adalah: 1
1. Ditujukan (dialamatkan) kepada PN sesuai dengan Kompetensi Relatif,
2. Diberi tanggal,
3. Ditandatangani Penggugat atau Kuasa,
4. Identitas para Pihak,
5. Fundamentum Petendi (dasar gugatan/tuntutan),
6. Petitum Gugatan (pokok tuntutan penggugat),
7. Perumusan Gugatan Asesor ( Accesoir ).
Agar  gugatan  yang  diajukan  ke  pengadilan  oleh  penggugat  sesuai  dengan  formulasi surat  gugatan  atau  gugatannya  tidak  kabur,  maka  menjadi  kewenangan  ketua  pengadilan dalam  memberikan  nasehat  kepada  penggugat  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  119 HIR atau  Pasal  143  RBg,  yang  bunyinya  adalah  bahwa  “Ketua  Pengadilan  Negeri  berwenang pada waktu diajukan gugatan, untuk memberi nasehat dan bantuan kepada penggugat atau kuasanya”. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 4 ayat (2) “Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Selanjutnya Pasal 120 HIR berbunyi “Jika penggugat tidak dapat m enulis maka penggugat dapat  mengajukan  gugatannya  secara  lisan  kepada  Ketua  Pengadilan  Negeri  yang mencatatnya  atau  menyuruh  mencatatnya”. 2 Perwujudan  sifat  aktif  dari  hakim  dalam proses  memasukkan  gugatan  di  pengadilan  negeri  dapat  berupa  penerangan  mengenai bentuk  gugatan,  perubahan-perubahan  dalam  isi  gugatan,  jika  ternyata  ada  kekeliruan, supaya posita (dalil gugatan) dan petitum (pokok tuntutan penggugat) dapat lebih jelas dan berbunyi sebagaimana mestinya.
Selaku  pimpinan  sidang,  menurut  Mertokusumo, 3 bahwa  “Hakim  harus  aktif memimpin  pemeriksaan  perkara  dan  bukan  merupakan  pegawai  atau  sekedar  alat  dari para  pihak,  dan  harus  berusaha  sekeras-kerasnya  mengatasi  segala  hambatan  dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan”. Proses penyusunan gugatan ini sebenarnya memegang  peranan  cukup  penting,  mengingat  apabila  gugatan  ini  tidak  jelas,  kabur  atau yang sering disebut obscuur libel , maka gugatan tersebut berakibat tidak akan dikabulkan oleh hakim.
Mertokusumo juga menegaskan bahwa “Di dalam praktek peradilan tidak jarang ada gugatan  yang  diputus  tidak  dapat  diterima  ataupun  ditolak. 4 Hal  ini  disebabkan  karena gugatan  tersebut  tidak  jelas/kabur/gelap  ( obscuur  libel )” .  Padahal  sistem  peradilan  di Indonesia  menganut  prinsip  hakim  aktif,  walaupun HIR atau RBg tidak  mengatur  secara tegas mengenai apa yang dimuat dalam gugatan. Untuk mengatasi gugatan yang kabur atau obscuur libel tersebut, diperlukan adanya bantuan hukum dari hakim atau ketua pengadilan negeri  untuk  memberikan  nasehat  ataupun  pertolongan  kepada  penggugat  agar  gugatan yang disampaikannya tidak bersifat obscuur libel.
1 M.  Yahya  Harahap, Hukum  Acara  Perdata  tentang  Gugatan,  Persidangan,  Penyitaan,  Pembuktian,  dan Putusan Pengadilan , (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm.51-67.
2 R.  Soeroso, Hukum  Acara  Perdata  Lengkap  dan  Praktis,  HIR,  RBg,  dan  Yurisprudensi ,  (Jakarta:  Sinar Grafika, 2010), hlm.35.
3 RM. Sudikno Mertokusumo, Bunga Rampai Ilmu Hukum , (Yogyakarta: Liberty, 2002), hlm.13.
4 Ibid ., hlm.35.
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
Dalam  Peradilan  Tata  Usaha  Negara,  seseorang  atau  badan  hukum  perdata  yang merasa  kepentingannya  dirugikan  oleh  suatu  keputusan  Tata  Usaha  Negara  dapat mengajukan  gugatan  tertulis  kepada  pengadilan  yang  berwenang  berisi  tuntutan,  agar keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  disengketakan  itu  dinyatakan  batal  atau  tidak  sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi.
Alasan-alasan  yang  dapat  digunakan  dalam  gugatan  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, adalah :
1. Keputusan  tata  usaha  Negara  yang  digugat  itu  bertentangan  dengan  peraturan perundang-undangan yang berlaku,
2. Badan  atau  pejabat  tata  usaha  Negara  pada  waktu  mengeluarkan  keputusan  telah menggunakan  wewenangnya  untuk  tujuan  lain  dari  maksud  diberikannya  wewenang tersebut,
3. Badan  atau  pejabat  tata  usaha  Negara  pada  waktu  mengeluarkan  atau  tidak mengeluarkan  keputusan  setelah  mempertimbangkan  semua  kepentingan  yang tersangkut  dengan  keputusan  itu  seharusnya  tidak  sampai  pada  pengambilan  atau tidak pengambilan keputusan tersebut.
Hak atas bantuan hukum merupakan salah satu dari hak asasi yang harus diakui dan dilindungi. Mengacu pada Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 termasuk ketentuan Pasal 28 huruf “d”  ayat  (1) dan  Pasal  28  huruf  “i”  ayat  (1)  UUD 1945  yang  telah  diamandemen  tersebut maka hak atas bantuan hukum harus dipandang sebagai suatu lembaga yang wajib dimiliki dan  hanya  ada  di  dalam  sistem  negara  hukum.  Adanya  prinsip  hukum  yang  berdaulat ( supremacy of law ) dan adanya jaminan terhadap setiap orang yang diduga bersalah untuk mendapatkan proses peradilan yang adil ( fair trial ) merupakan syarat yang harus dijamin secara absolut dalam negara hukum.
Kewenangan  Ketua  Pengadilan  Negeri  dalam  memberikan  nasehat  dan  pertolongan kepada  penggugat  ataupun  wakilnya  dikarenakan  bahwa  salah  satu  bentuk  dari  eksepsi gugatan kabur adalah tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan. Posita atau fundamentum petendi tidak  menjelaskan  dasar  hukum  dan  fakta  yang  mendasari  gugatan.  Sehingga gugatan  yang  tidak  berdasar  atas  fakta  ( feitelijke  grond )  dan  tidak  berdasar  atas  hukum dianggap oleh pengadilan tidak jelas dan tidak tentu.
Akibat  dari  eksepsi  yang  dikabulkan  oleh  pengadilan  menyebabkan  gugatan penggugat  tidak  dapat  diterima.  Gugatan  dinyatakan  cacat  secara  formil.  Oleh  karenanya, penggugat  dapat  memperbaiki  gugatannya  dan  mendaftarkan  kembali  gugatannya,  jika memang  dirasakan  perlu.  Eksepsi  yang  dikabulkan  oleh  pengadilan  belumlah  menyentuh pokok perkara yang disengketakan. Artinya, hakim belum memeriksa pokok perkara.
Kelemahan  eksepsi  “tidak  jelasnya  dasar  hukum  dalil  gugatan”  ini  adalah  walaupun hakim  tidak  akan  memeriksa    pokok  perkara,  jika  eksepsi  ini  dikabulkan.  Namun,  proses pemeriksaan  di  persidangan  setelah  eksepsi  ini  disampaikan  tergugat  tetap  saja  masih berlangsung.  Proses  jawab-menjawab  tetap  berjalan.  Begitu  pula  dengan  proses pembuktiannya yang tetap berjalan. Dengan perkataan lain, pemeriksaan hakim terhadap diterima atau ditolaknya eksepsi ini akan dipertimbangkan di putusan akhirnya.
Salah  satu  lembaga  peradilan  (pengadilan)  di  wilayah  Republik  Indonesia  yang diwajibkan  memberikan  nasehat  dan  pertolongan  kepada  penggugat  untuk  menghindari
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
atau memberi nasehat atas gugatan yang kabur adalah lembaga peradilan atau Pengadilan Negeri Tangerang, sesuai dengan putusan Nomor: 908/Pdt.G/2018/PN.Tng dalam perkara sengketa  tanah  antara  MARIA  EKARISTI  HENI  MINARNI  (Penggugat)  dengan CHRISTOPORES S. WIDODO (Tergugat).  Namun yang menjadi permasalahan dalam hal ini adalah penulis belum mengetahui bagaimana peranan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang dalam  memberikan  nasehat  dan  pertolongan  kepada  penggugat  untuk  menghindari ataupun memberikan nasehat atas gugatan yang kabur tersebut di dalam perkara perdata sengketa tanah antara Penggugat dan Tergugat.

## METODE PENELITIAN
Dalam  melakukan  penelitian  ini  peneliti  memakai Metode  Penelitian  Yuridis Normatif, dengan  menggunakan  data  sekunder  dan  bahan  hukum  primer  serta  kajian pustaka yang tentunya dianggap Relevan untuk menunjang penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Peranan  Hakim  /  Ketua  Pengadilan  Negeri  dalam  Memberikan  Nasehat  dan Pertolongan  kepada  Penggugat  untuk  Menghindari  Gugatan  yang  Kabur  terhadap Perkara Sengketa Tanah
Berdasarkan  Pasal  119  HIR  atau  Pasal  143  RBg,  menegaskan  bahwa  “Ketua Pengadilan Negeri berwenang pada waktu diajukan gugatan, untuk  memberi nasehat dan bantuan kepada penggugat atau kuasanya.” Dalam membuat gugat lisan, Ketua Pengadilan Negeri  sebaiknya  dengan  menggunakan  Pasal  119  HIR  membuatkan  gugatan  yang  dalam riilnya  dikehendaki  oleh  penggugat,  sehingga  sesuai  dengan  asas  hukum  adat,  sengketa dapat diselesaikan sekaligus yang dikehendaki oleh penggugat adalah pengosongan persil tersengketa dan penetapan bagian masing-masing pihak (Penggugat dan Tergugat), sedang hal-hal  tersebut  tidak  dicantumkan  dalam  gugat  lisan.  Selanjutnya  dalam  Pasal  120a  HIR ayat (2) juga menyatakan bahwa “Ketua Pengadilan Negeri menunjukkan penggugat pada saat  atau  sesudah  diterimanya  surat  gugatan  ataupun  pada  permulaan  sidang  akan kewajibannya tersebut pada ayat (1) Pasal 120a HIR.”
Menurut  yurisprudensi  Mahkamah  Agung,  perubahan  gugatan  atau  penambahan gugatan  diperkenankan  asal  tidak mengubah dasar  gugatan  ( posita ) dan  tidak merugikan kepentingan  tergugat  dalam  pembelaan  kepentingannya.  Selain  itu,  dalam  Putusan Mahkamah  Agung  Nomor  209  K/Sip/1970 tanggal  6  Maret  1971  menyatakan,  bahwa “perubahan tuntutan tidak berhubungan dengan asas -asas hukum acara perdata, asal tidak mengubah dan menyimpang dari kejadian materiil walaupun tidak ada tuntutan subsider, u ntuk peradilan yang adil”. 5
Berpedoman  pada  Pasal  119  HIR  atau  Pasal  143  RBg  yang  mengatur  tentang peranan Ketua Pengadilan Negeri dalam memberikan nasehat dan bantuan / pertolongan kepada penggugat agar gugatan yang diajukannya tidak kabur  atau samar-samar ( Obscuur Libel ),  sudah  menunjukkan  bahwa  Ketua  Pengadilan  Negeri  atau  Hakim  sudah  berperan cukup  optimal dengan  mengacu  pada  kedua  pasal  tersebut  di  atas.  Meskipun  pada hakekatnya Ketua Pengadilan Negeri memiliki tugas dan peranan yang bersifat pasif.
5 Ridwan Syahrani, Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum , (Jakarta: Pustaka Kartini, 2010), hlm.162.
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
Makna  pasif  dimaksud  di  atas  harus  ditegakkan  sepanjang  mengenai  hal-hal  yang diajukan  dalam  persidangan,  hakim  berwenang  untuk  menilai  apakah  yang  diajukan memenuhi  prinsip  pembuktian.  Demikian  penegasan  putusan  Mahkamah  Agung  Nomor 288K/Sip/1973.  Untuk  itu  hakim  hanya  sebatas  menerima  dan  memeriksa  sepanjang mengenai hal-hal yang diajukan penggugat dan tergugat. Mr. Star Busman dalam M. Taufik Makarao,  mengemukakan  beberapa  contoh  perubahan  gugatan  yang  tidak  diperbolehkan karena mengubah petitum atau tuntutan pokok, sebagai berikut : 6
1. Semula  penggugat  mohon  pecahnya  perjanjian  antara  kedua  belah  pihak  dengan disertai  permohonan  uang  ganti  kerugian, berdasarkan  atas  peristiwa  bahwa  tergugat tidak menepati janjinya  (wanprestasi).  Kemudian  gugatan  ini  diubah sedemikian  rupa sehingga  berdasarkan  atas  tidak  menepati  janji  ini  dimohon  supaya  tergugat  masih dipaksakan menepati janji itu.
2. Semula seorang pembeli barang mohon supaya penjual diperintahkan mengembalikan uang pembelian yang sudah dibayar dengan penyerahan kembali oleh pembeli barang yang dibeli, berdasarkan atas peristiwa bahwa barangnya mengandung suatu cacat yang tersembunyi  ( verborgen  bebrek ,  Pasal  1491  BW).  Kemudian  penggugat  mengubah gugatannya  sedemikian  rupa,  bahwa  penggugat  mohon  supaya  barang  tetap ditangannya  akan  tetapi  sebagian  dari  uang  pembelian  yang  sudah  dibayarkan  itu, dikembalikan  kepadanya,  berdasarkan  atas  kenyataan  bahwa  dengan  adanya  cacat barang  yang  dibeli  adalah  kurang  nilai  harganya  daripada  yang  ditetapkan  semula antara kedua belah pihak. 7
Selain  itu dalam hal  pembuktian,  hakim  tidak dibenarkan  mengambil  putusan  tanpa pembuktian.  Kunci  ditolak  atau  dikabulkannya  gugatan,  mesti  berdasarkan  pembuktian yang  bersumber  dari  fakta-fakta  yang  diajukan  para  pihak.  Pembuktian  hanya  dapat ditegakkan  berdasarkan  dukungan  fakta-fakta.  Pembuktian  tidak  dapat  ditegakkan  tanpa ada fakta-fakta yang mendukungnya. Fakta-fakta dimaksud adalah : 8
1. Fakta yang Dinilai dan Diperhitungkan, Terbatas yang diajukan dalam Persidangan Selama  proses  berlangsung,  terutama  pada  saat  persidangan  memasuki  tahap pembuktian antara lain :
a. Para  pihak  diberi  hak  dan  kesempatan  menyampaikan  bahan  atau  alat  bukti, kemudian bahan atau alat bukti itu diserahkan kepada hakim.
b. Bahan  atau  alat  bukti  yang  dinilai  membuktikan  kebenaran  yang  didalilkan  pihak manapun, hanya fakta langsung dengan perkara yang disengketakan. Kalau bahan atau alat bukti yang disampaikan di persidangan tidak mampu membenarkan fakta yang  berkaitan  dengan  perkara  yang  disengketakan,  maka  tidak  bernilai  sebagai alat bukti.
2. Fakta yang Terungkap di luar Persidangan
Hanya  fakta-fakta  yang  diajukan  di  persidangan  yang  boleh  dinilai  dan diperhitungkan untuk menentukan kebenaran dalam mengambil putusan. Sehubungan dengan itu, fakta yang boleh dinilai dan diperhitungkan hanya yang disampaikan para
6 Moh. Taufik Makarao, Pokok-pokok Hukum Acara  Perdata , (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm.53. 7 Wirjono Prodjodikoro, Hukum Acara Perdata di Indonesia , (Bandung: Sumur Batu, 2012), hlm.66.
8 M.  Yahya  Harahap, Kekuasaan  Mahkamah  Agung  Pemeriksaan  Kasasi  dan  Peninjauan  Kembali  Perkara Perdata , (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm.129.
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
pihak  kepada  hakim  dalam  persidangan.  Hakim  tidak  dibenarkan  menilai  dan memperhitungkan  fakta-fakta  yang  tidak  diajukan  pihak  yang  berperkara.  Misalnya, fakta  yang  ditemukan  hakim  dari  sumber  surat  kabar  atau  majalah  adalah  fakta  yang diperoleh hakim dari sumber luar, bukan dalam persidangan, tidak boleh dijadikan fakta untuk membuktikan kebenaran yang didalilkan salah satu pihak.
3. Hanya Fakta berdasar Kenyataan yang Bernilai Pembuktian Selain fakta harus diajukan dan ditemukan dalam proses persidangan, fakta yang bernilai sebagai pembuktian, hanya :
a. Terbatas pada fakta yang konkret dan relevan, yakni jelas dan nyata membuktikan suatu  keadaan  atau  peristiwa  yang  berkaitan  langsung  dengan  perkara  yang disengketakan.  Artinya,  alat  bukti  yang  diajukan  mengandung  fakta  konkret  dan relevan atau bersifat prima facie , yaitu membuktikan suatu keadaan atau peristiwa langsung berkaitan erat dengan perkara yang sedang diperiksa.
b. Fakta  yang  abstrak  dalam  hukum  pembuktian,  dikategorikan  sebagai  hal  yang khayali  atau  semu,  oleh  karena  itu  tidak  bernilai  sebagai  alat  bukti  untuk membuktikan sesuatu kebenaran.
Dari  penjelasan  di  atas  tidak  semua  fakta  atau  bukti  yang  diajukan  bernilai  sebagai alat bukti yang sah. Pengertian bukti atau pembuktian itu sendiri tidak lain berarti memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim untuk memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang perkara yang diajukan.
Di  samping  itu  hukum  acara  pidana  telah  menyangkut  hak-hak  asasi  daripada terdakwa,  maka  persyaratannya  lebih  berat,  sehingga  hakim  tidak  terikat  pada  apa  yang dikemukakan  oleh  jaksa  atau  terdakwa.  Meskipun  demikian,  eksistensi  kebenaran  formil sendiri  sebenamya  tidak  secara  tegas  disebutkan  dalam  hukum  positif  yang  mengatur hukum acara perdata, tetapi hanya dapat disimpulkan dari beberapa ketentuan dalam HIR dan  RBg,  yaitu  pasal-pasal  yang  mengatur  hukum  pembuktian  (Pasal  162-177  HIR/Pasal 282-314  Rbg)  dan  Pasal  178  HIR/315  Rbg  tentang  kewajiban  dan  larangan  hakim.  Atas dasar  itulah,  maka  tidak  mengherankan  apabila  hampir  semua  ahli  hukum  umumnya berpendapat bahwa kebenaran yang dicari dalam perkara perdata adalah kebenaran formil.
Meskipun  demikian  dalam  praktik  peradilan  perdata,  pada  umumnya  hakim  masih berpegang  teguh  pada  aturan  main (rule  of  the  game) yang  berlaku  dalam  perundang- undangan  hukum  acara  perdata,  termasuk  dalam  upayanya  mencari  atau  menemukan kebenaran  formil.  Dalam  hal  ini  hakim  masih  terikat  untuk  menerapkan  beberapa ketentuan yang mengatur hukum pembuktian dalam HIR maupun Rbg, termasuk ketentuan dalam Pasal 178 ayat (3) HIR/315 ayat (3) Rbg, yang menyatakan bahwa hakim dilarang memutuskan  hal-hal  yang  tidak  dituntut  atau  mengabulkan  lebih  daripada  yang  dituntut. Pada  dasarnya  pembuktian  perkara  perdata  yang  menekankan  pada  kebenaran  formil,  di samping mempunyai beberapa kelebihan, juga mempunyai beberapa kelemahan. Dari hasil penelitian  secara  sekunder,  dapat  diketahui  beberapa  kelebihan  dan  kelemahan  dari kebenaran  formil  sebagai  dasar  penyelesaian  suatu  perkara.  Beberapa  kelebihan  dari kebenaran formil tersebut adalah:
1.  Tingkat  kepastian  hukumnya  lebih  tinggi,  karena  hakim  dalam  memeriksa  dan mengadili  suatu  perkara  terikat  dengan  alat-alat  bukti  yang  sah  yang  diatur  dalam peraturan perundang-undangan.
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
2.  Kesan  subyektifitas  dari  hakim  dapat  dihindarkan,  karena  yang  dijadikan  dasar  oleh hakim dalam memutuskan perkara adalah bukti-bukti atau fakta-fakta yang terungkap di persidangan.
Di samping beberapa kelebihan di atas, terdapat pula beberapa kelemahan yang muncul apabila  suatu  perkara  penyelesaiannya  didasarkan  pada  kebenaran  formil.  Beberapa kelemahan tersebut adalah :
1.  Kurang  memberi  kebebasan  kepada  hakim  dalam  memeriksa,  mengadili  dan memutuskan  suatu  perkara,  karena  hakim  terikat  dengan  alat-alat  bukti  yang ditentukan dalam perundang-undangan.
2.   Karena  adanya  prinsip-prinsip  dan  formalitas  dalam  perundang-undangan  yang harus  dipegang  teguh  oleh  hakim  dalam  memeriksa  dan  mengadili  suatu  perkara, maka  putusan  yang  dijatuhkan  cenderung  lebih  berorientasi  untuk  mencari kepastian hukum, bukan untuk mencari atau menemukan keadilan.
3.    Dalam  praktik  bisa  terjadi  bahwa  apa  yang  dianggap  telah  terbukti  secara  formil dalam  persidangan  belum  tentu  menggambarkan  kebenaran  yang  sesungguhnya, karena  ada  hal-hal  tertentu  mungkin  tidak  bisa  dibuktikan  secara  formil,  tetapi secara  materiil  terjadi  adanya  perbuatan  hukum.  Hal  itu dapat  terjadi  karena  alat- alat  bukti  yang  diajukan  sudah  direkayasa  atau  dipalsukan  sedemikian  rupa, sehingga pihak yang lemah akan dirugikan dan menjadi korban. Akibat selanjutnya adalah  akan  memberikan  peluang  kepada  orang-orang  yang  beritikad  tidak  baik untuk  memaksakan  kehendak  dengan  mencari  celah-celah  atau  kelemahan  dalam pembuatan  alat  bukti  formil  misalnya  terhadap  orang-orang  yang  tidak berpendidikan dan ekonominya lemah.
Dengan demikian, penggunaan kebenaran formil dalam pembuktian perkara perdata mempunyai beberapa kelebihan dan kelemahan. Adanya kelebihan dan kelemahan ini tentu berpengaruh  terhadap  putusan  yang  dihasilkannya.  Dan  yang  paling  merasakan pengaruhnya  dalam  hal  ini  adalah  para  pencari  keadilan (justidabellen) ,  karena  para pencari  keadilan  yang  secara  langsung  mempunyai  kepentingan  dalam  perkara  yang diputuskan oleh hakim. Pihak-pihak yang berperkara tentunya mengharapkan kemenangan dan tidak ingin dirugikan. Apabila akhimya harus dikalahkan dalam putusan, kekalahannya bukan karena ada unsur rekayasa dari pihak lawan yang beritikad tidak baik, tetapi karena memang alat-alat bukti yang diajukannya secara yuridis tidak memenuhi syarat.
Dengan demikian sistem pembuktian erat kaitannya dengan kebenaran yang hendak dicari hakim dalam proses peradilan, karena tujuan dari pembuktian yuridis adalah untuk mencari  atau  menemukan  kebenaran  peristiwa  yang  digunakan  sebagai  dasar  putusan hakim.  Sistem  pembuktian  ini  akan  menentukan  kebenaran  mana  yang  harus  dicari  oleh hakim.  Sistem  pembuktian  positif  cenderung  menekankan  pada  kebenaran  formil, sedangkan  sistem  pembuktian  negatif  cenderung  mengarah  pada  kebenaran  materiil. Sebagaimana dalam perkara pidana, maka eksistensi kebenaran formil ini juga tidak dapat terlepas  dari  sistem  yang  dipergunakan  dalam  pembuktian  perdata,  yang  cenderung menganut sistem pembuktian positif (positief wettelijk sistem).
Berbeda  dengan  putusan  hakim  dalam  perkara  pidana  yang  didasarkan  atas kebenaran  materiil,  yaitu  untuk  mencari  kenyataan-kenyataan  yang  sesungguhnya  tidak saja yang terungkap dalam persidangan tetapi juga harus disertai keyakinan hakim. Hakim

## Journal of Innovation Research and Knowledge Vol.3, No.3, Agustus 2023
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
disini  tidak boleh puas  hanya  memperoleh kebenaran  formil,  kebenaran  yang  didasarkan semata-mata atas formalitas-formalitas hukum.
Meskipun demikian, bukan berarti kalau putusan perkara pidana lebih adil daripada putusan  perkara  perdata.  Semua  putusan  tentu  mempunyai  alasan-alasan  atau pertimbangan  yang dijadikan dasar  untuk  mengadili dan  semua putusan  bertujuan  untuk memberikan  keadilan (einzetfall  gerechtigkeit). Ketidakpuasan  pencari  keadilan  terhadap putusan adalah sesuatu yang wajar karena perkaranya dikalahkan.
Di  samping  penggunaan  alat  bukti  tulisan  yang  lebih  menonjol  daripada  alat-alat bukti lainnya, dalam proses beracara perdata sendiri mulai dari gugatan, jawaban gugatan, replik, duplik dan seterusnya, meskipun sebenarnya diperkenankan secara lisan (Pasal 120 HIR/144  Rbg),  akan  tetapi  dalam  praktik  pada  umumnya  diajukan  secara  tertulis  (Pasal 118 ayat (1) HIR/142 ayat (1) Rbg). Bahkan orang yang menerima kuasa harus mengajukan gugatan secara tertulis, tidak boleh secara lisan, sebagaimana diatur dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 4 Desember 1975, No. 369 K/Sip/1973).

## Faktor-faktor  yang  Mempengaruhi  Hakim  atau  Ketua  Pengadilan  Negeri  dalam Memberikan Nasehat dan Pertolongan kepada Penggugat terhadap Perkara Sengketa Tanah menurut Pasal 119 HIR
Selanjutnya  penulis  akan  membahas  faktor-faktor  yang  dapat  mempengaruhi  Ketua Pengadilan Negeri dalam memberikan nasehat dan pertolongan kepada penggugat. Faktor- faktor dimaksud adalah sebagai berikut:

## 1.  Kewenangan Relatif Pengadilan Negeri
Setiap  Pengadilan  Negeri  terbatas  daerah  hukumnya.  Hal  itu  sesuai  dengan kedudukan  Pengadilan  Negeri,  hanya  berada  pada  wilayah  tertentu.  Menurut  Pasal  4 ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  1986  tentang  Peradilan  Umum,  yang menyatakan bahwa :
a. Pengadilan Negeri berkedudukan di Kotamadya atau di ibukota Kabupaten, dan
b. Daerah hukumnya meliputi wilayah Kotamadya atau Kabupaten yang bersangkutan.
Berdasarkan  pasal  itu,  kewenangan  mengadili  Pengadilan  Negeri  hanya  terbatas pada  daerah  hukumnya,  di  luar  itu  tidak  berwenang.  Daerah  hukum  masing-masing Pengadilan Negeri hanya meliputi wilayah Kotamadya atau Kabupaten, tempat dia berada dan berkedudukan.
Tempat  kedudukan  daerah  hukum  menentukan  batas  kompetensi  aktif  mengadili bagi setiap Pengadilan Negeri. Meskipun perkara yang disengketakan termasuk yurisdiksi absolut lingkungan Peradilan Umum, sehingga secara absolut Pengadilan Negeri berwenang mengadilinya, namun kewenangan absolut itu dibatasi oleh kewenangan mengadili secara relatif. Jika perkara yang terjadi berada di luar daerah hukumnya, secara relatif Pengadilan Negeri  tersebut  tidak  berwenang  mengadilinya.  Apabila  terjadi  pelampauan  batas  daerah hukum,  berarti  Pengadilan  Negeri  yang  bersangkutan  melakukan  tindakan  melampaui batas kewenangan ( exceeding its power ). Tindakan itu berakibat, pemeriksaan dan putusan yang dijatuhkan dalam perkara itu tidak sah. Oleh karena itu, harus dibatalkan atas alasan pemeriksaan  dan  putusan  yang  dijatuhkan,  dilakukan  oleh  Pengadilan  Negeri  yang  tidak berwenang untuk itu.
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)
Pedoman  untuk  menentukan  kewenangan  mengadili  dihubungkan  dengan  batas daerah  hukum  Pengadilan  Negeri,  merujuk  kepada  ketentuan  Pasal  118  HIR  (Pasal  142 RBg).  Akan  tetapi,  untuk  memperjelas  pembahasannya,  sengaja  berorientasi  juga  kepada Pasal  99  Rv.  Berdasarkan  ketentuan-ketentuan  ini  dapat  dijelaskan  beberapa  pedoman ataupun  patokan  dalam  menentukan  kompetensi  relatif.  Sehubungan  dengan  itu,  agar pengajuan  gugatan  tidak  salah  dan  keliru,  harus  diperhatikan  patokan  yang  ditentukan undang-undang, seperti dibawah ini :
a. Actor Sequitur Forum Rei ( Actor Rei Forum Sequitur )
Patokan ini didasarkan pada Pasal 118 ayat (1) HIR yang menegaskan :
1) yang  berwenang  mengadili  suatu  perkara  adalah  Pengadilan  Negeri  tempat  tinggal tergugat,
2) oleh  karena  itu,  agar  gugatan  yang  diajukan  penggugat  tidak  melanggar  batas kompetensi  relatif,  gugatan  harus  diajukan  dan  dimasukkan  kepada  Pengadilan Negeri yang berkedudukan di wilayah hukum tempat tinggal tergugat. Mengajukan  gugatan  kepada  Pengadilan  Negeri  di  luar  wilayah  tempat tinggal  tergugat,  tidak  dibenarkan.  Dianggap  sebagai  pemerkosaan  hukum  terhadap kepentingan  tergugat  dalam  membela  diri.  Rasio  penegakan  patokan actor  sequitur forum  rei atau  forum  domisili,  bertujuan  untuk  melindungi  tergugat.  Siapapun  tidak dilarang  menggugat  seseorang,  tetapi  kepentingan  tergugat  harus dilindungi  dengan cara  melakukan  pemeriksaan  di  Pengadilan  Negeri  tempat  tinggalnya,  bukan  di tempat tinggal penggugat.
b. Actor Sequitur Forum Rei dengan Hak Opsi Ketentuan  penerapan  asas actor  sequitur  forum  rei yang  memberi  hak  opsi kepada penggugat memilih salah satu Pengadilan Negeri, diatur dalam Pasal 118 ayat (2)  HIR,  kalimat  pertama,  yang  menegaskan  “Jika  te rgugat  lebih  dari  seorang, sedangkan  mereka  tidak  tinggal  di  dalam  itu,  dimajukan  kepada  ketua  pengadilan negeri  di  tempat  salah  seorang  dari  tergugat  itu,  yang  dipilih  oleh  penggugat”. Ketentuan tersebut sama dengan Pasal 99 ayat (6) Rv, bahkan rumusan Rv lebih jelas, yang berbunyi “Dalam hal ada beberapa tergugat, di hadapan hakim di tempat tinggal salah satu tergugat atas pilihan penggugat.”
Bertitik  tolak  dari  ketentuan  itu,  kepada  penggugat  diberi  hak  opsi  pengajuan gugatan berdasarkan asas actor sequitur forum rei dengan acuan penerapan :
1) Tergugat  yang  ditarik  sebagai  pihak,  terdiri  dari  beberapa  orang  (lebih  dari  satu orang).
2) Masing-masing  tergugat,  bertempat  tinggal  di  daerah  hukum  Pengadilan  Negeri yang berbeda.
Ketentuan  ini  sangat  mendukung  asas  peradilan  sederhana,  cepat,  dan biaya  murah.  Sekiranya  Undang-undang  tidak  membolehkan  penerapan  hak  opsi menghadapi  beberapa  penggugat  yang  bertempat  tinggal  di  daerah  hukum Pengadilan  Negeri  yang  berbeda,  penggugat  terpaksa  menempuh  penyelesaian perkara yang berbelit-belit.
c. Actor  Sequitur  Forum  Rei Tanpa Hak Opsi, tetapi  berdasarkan  Tempat  Tinggal Debitur Principal
Kebalikan  dari  penerapan actor s equitur  forum  rei dengan  hak  opsi  adalah  tanpa

## Journal of Innovation Research and Knowledge Vol.3, No.3, Agustus 2023
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
opsi.  Undang-undang  tidak  memberi  hak  opsi  kepada  penggugat,  meskipun  pihak tergugat terdiri dari beberapa orang. Ketentuannya diatur pada kalimat kedua Pasal 118 ayat (2) HIR dan Pasal 99 ayat (6) Rv yang menjelaskan:
1) Dalam hal para tergugat satu sama lain mempunyai hubungan:
- Satu berkedudukan sebagai debitur pokok atau debitur principal ,
- Sedangkan  yang  selebihnya,  berkedudukan  sebagai  penjamin  ( guarantor ) berdasarkan Pasal 1820 KUH Perdata.
2) Maka kompetensi Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili perkara adalah :
- Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal debitur pokok ( principal ).
- Kepada  penggugat  tidak  diberi  hak  mempergunakan  hak  opsi  untuk  memilih Pengadilan Negeri berdasarkan daerah hukum tempat tinggal penjamin. Menghadapi  kompetensi  relatif  yang  berkenaan  dengan  sengketa  yang timbul  antara  kreditur  dengan  debitur  serta  penjamin,  Undang-undang  tetap mempertahankan  sifat  asesor  perjanjian  penjaminan,  sehingga  untuk menentukan kompetensi relatif Pengadilan Negeri dalam penyelesaian sengketa, mutlak berpatokan pada tempat tinggal debitur pokok ( principal ). Oleh karena itu,  hukum  tidak  membenarkan  pengajuan  gugatan  kepada  Pengadilan  Negeri berdasarkan daerah hukum tempat tinggal penjamin.
d.  Pengadilan Negeri di Daerah Hukum Tempat Tinggal Penggugat
Pasal  118  ayat  (3)  HIR  kalimat  pertama,  memberi  hak  kepada  penggugat mengajukan  gugatan  kepada  Pengadilan  Negeri  tempat  tinggal  penggugat.  Kebolehan menerapkan  kompetensi  relatif  berdasarkan  tempat  tinggal  penggugat,  dengan  syarat sebagai berikut :
1) Apabila tempat tinggal atau kediaman tergugat tidak diketahui. Maksudnya, tempat tinggal atau kediaman tergugat tidak diketahui. Rumusan Pasal 118 ayat (3) HIR mempergunakan juga kata-kata tempat tinggal tergugat tidak dikenal  dianggap  tidak  rasional.  Maksud  yang  sebenarnya,  tempat  tinggal  tergugat tidak diketahui.
2) Penerapan ketentuan ini, tidak boleh dimanipulasi Penggugat Agar  penerapan  yang  memberi  hak  bagi  penggugat  mengajukan  gugatan kepada  Pengadilan  Negeri,  di  tempat  tinggal  penggugat,  perlu  diikuti  dengan  surat keterangan dari pejabat yang berwenang, yang menyatakan tempat tinggal tergugat tidak diketahui.
Ketentuan  mengenai  kebolehan  penerapan  ini,  lebih  jelas  diatur  dalam  Pasal 99  ayat  (3)  Rv,  yang  berbunyi  “Jika  ia  (tergugat)  tidak  mempunyai  tempat  tinggal yang  diakui,  dihadapan  hakim  di  tempat tinggal  tergugat.”  Penerapan  ketentuan  ini beralasan, dan efektif mengatasi tergugat yang beritikad buruk menghilangkan jejak tempat tinggalnya. Karena dengan ketentuan ini, Undang-undang membuka jalan bagi penggugat  membela  dan  mempertahankan  haknya  melalui  pengadilan,  meskipun tergugat  tidak  diketahui  tempat  tinggalnya,  berpatokan  pada  yurisdiksi  relatif Pengadilan Negeri di daerah hukum tempat tinggal tergugat.
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
2. Faktor Pengawasan (Kontrol)
Untuk  meningkatkan  optimalitas  peranan  hakim  atau  Ketua  Pengadilan  Negeri dalam  memberikan  nasehat  dan  bantuan  atau  pertolongan  kepada  penggugat  guna menghindari gugatan yang kabur dalam suatu perkara perdata, maka perlu adanya upaya- upaya  merealisasikan  kontrol  terhadap  Hakim  yang  berada  di  bawah  pengawasan Mahkamah Agung, yang telah disusun Pedoman Perilaku Hakim.
Kontrol terhadap Hakim dan aparat pengadilan merupakan kebutuhan institusional, agar dinamika organisasi peradilan berjalan melalui alur yang lurus dan menuju arah yang benar.  Kontrol  etika  diselenggarakan  melalui  pedoman  perilaku  Hakim  dan  kode  etik Hakim. Kontrol yuridis dari pihak yang berperkara melalui upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali (PK). Kontrol teknik administrasi peradilan, keuangan, sarana dan prasarana melalui pengawasan internal yang melekat dan berkelanjutan.
Dalam upaya mencapai visi tersebut, Mahkamah Agung menetapkan misi, yaitu :
a.  Mewujudkan  rasa  keadilan  sesuai  dengan  Undang-undang  dan  peraturan,  serta memenuhi rasa keadilan masyarakat;
b.   Mewujudkan peradilan yang independen, bebas dari campur tangan pihak lain;
c.   Memperbaiki akses pelayanan di bidang peradilan kepada masyarakat;
d.   Memperbaiki kualitas input internal pada proses peradilan;
e.   Mewujudkan institusi peradilan yang efektif, efisien, bermartabat, dan dihormati; f.    Melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri, tidak memihak, dan transparan.

## 3.   Faktor Keyakinan Hakim dalam Perkara Perdata
Hal  yang  menarik  untuk  dikaji  lebih  jauh  dalam  membicarakan  kebenaran  formil adalah masalah ada  atau  tidaknya  keyakinan  hakim  dalam memutuskan  perkara  perdata. Berdasarkan  hasil  penelitian,  harus  diakui  bahwa  secara  umum  para  praktisi  hukum (hakim dan pengacara / advokat) belum mempunyai persepsi yang sama dalam menyikapi masalah ini. Di satu sisi ada yang membenarkan terhadap adanya keyakinan hakim dalam perkara perdata, tetapi di sisi lain ada pula yang menolaknya. Pendapat yang membenarkan bahwa dalam memutus perkara perdata tidak diperlukan  adanya keyakinan hakim, tetapi cukup  didasarkan  pada  alat-alat  bukti  yang  sah  dengan  mengemukakan  alasan-alasan sebagai berikut: 9
a.  Karena cukup didasarkan alat-alat bukti yang sah, hakim sudah memperoleh kepastian tentang kebenaran peristiwa, sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya;
b.   Karena  keyakinan  hakim  peranannya  amat  kecil  (tidak  ada),  misalnya  dalam  bukti pengakuan dan sumpah pemutus (dedsoir), hakim harus mengabulkan gugatan. Tetapi dalam alat bukti lainnya, yaitu surat, saksi dan persangkaan, maka demi keadilan hakim masih mempunyai kebebasan dalam memberikan penilaian;
c.   Karena  dalam  perkara  perdata  yang  diperlukan  adalah  kebenaran  formil,  bukan kebenaran materiel;
d.   Karena  dalam  perkara  perdata  tidak  berdasarkan  pada  keyakinan,  tetapi  memutus berdasarkan keadilan.
9 H. Sunarto, Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata , (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), hlm.94.
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
Dalam  hal  bagaimana  sikap  yang  harus  diambil  oleh  hakim  apabila  merasa  tidak yakin  terhadap  kebenaran  keterangan  atau  bukti-bukti  yang  diajukan  para  pihak,  dapat ditempuh hal-hal sebagai berikut: 10
a.  Hakim  bersikap  aktif,  dengan  memerintahkan  kepada  kedua  belah  pihak  untuk menambah bukti-bukti atau keterangan lain misalnya pemeriksaan setempat, keterangan saksi ahli dan membebankan sumpah tambahan atau meminta langsung keterangan dari para pihak;
b.  Hakim  menawarkan  kepada  para  pihak  untuk  menambah  bukti  sumpah,  dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan para pihak hakim menjatuhkan putusan;
c.  Hakim  akan  menilai  alat-alat  bukti  yang  diajukan  oleh  para  pihak  sudah  mendukung ataukah  tidak  mendukung  gugatan  penggugat  atau  sanggahan  tergugat.  Hakim  akan memutus  berdasarkan  alat-alat  bukti  tersebut,  bukan  berdasarkan  keyakinan  hakim sendiri;
d.  Kecuali terhadap alat bukti pengakuan dan sumpah, hakim bisa mengesampingkan bukti yang diajukan dengan pertimbangan yang cukup dan seksama;
e.  Memperhatikan kebiasaan dalam masyarakat;
f.   Hakim berwenang mencari hal-hal yang bisa membuat yakin atas bukti-bukti yang sudah ada, misalnya memanggil saksi ahli, sumpah pelengkap, pemeriksaan setempat dan lain- lain.
Berdasarkan  pembahasan  di  atas  menunjukkan,  bahwa  masalah  keyakinan  hakim dalam  perkara  perdata  masih  ada  perbedaan  pandangan.  Pandangan  sebagian  besar umumnya menyatakan bahwa dalam perkara perdata sudah cukup didasarkan pada bukti- bukti  formil  tanpa  memerlukan  adanya  keyakinan  hakim,  meskipun  dalam  aturan perundang-undangan tidak ada larangannya.

## KESIMPULAN
Peranan Ketua Pengadilan Negeri menurut Pasal 119 HIR atau Pasal 143 RBg, yang menyatakan  bahwa  “Ketua  Pengadilan  Negeri  berwenang  pada  waktu  dia jukan  gugatan, untuk  memberi  nasehat  dan  bantuan  kepada  penggugat  atau  kuasanya,”  dinilai  cukup optimal meskipun pada hakekatnya Ketua Pengadilan Negeri memiliki tugas dan peranan yang bersifat pasif. Makna pasif ini pada hakekatnya harus ditegakkan sepanjang mengenai hal-hal  yang  diajukan  dalam  persidangan,  hakim  berwenang  untuk  menilai  apakah  yang diajukan  memenuhi  prinsip  pembuktian,  demikian  penegasan  putusan  MA  No. 288K/Sip/1973.  Untuk  itu  hakim  hanya  terbatas  menerima  dan  memeriksa  sepanjang mengenai  hal-hal  yang  diajukan  penggugat  dan  tergugat.  Dengan  demikian,  fungsi  dan peran  hakim  dalam  proses  perkara  perdata,  terbatas  pada pertama ,  mencari  dan menemukan  kebenaran  formil; kedua ,  kebenaran  itu  diwujudkan  sesuai  dengan  dasar alasan  dan  fakta-fakta  yang  diajukan  para  pihak  selama  proses  persidangan  berlangsung.
Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  Ketua  Pengadilan  Negeri  dalam  memberikan nasehat dan pertolongan kepada penggugat dalam proses perkara perdata menurut Pasal 119  HIR  adalah  terdiri  dari  beberapa  faktor,  diantaranya pertama ,  kewenangan  relatif Pengadilan  Negeri diatur  dalam  Pasal  4  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009 tentang  Kekuasaan  Kehakiman,  bahwa  “Setiap  Pengadilan  Negeri  terbatas  daerah
10 Ibid ., hlm.161.
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)
hukumnya”. Kedua ,  faktor  pengawasan,  hal  ini  dimaksudkan  untuk  meningkatkan optimalitas  peranan  hakim  atau  ketua  pengadilan  negeri  dalam memberikan  nasehat dan bantuan atau pertolongan kepada penggugat guna menghindari gugatan yang kabur dalam suatu perkara perdata, sebagaimana telah disusun dalam Pedoman Perilaku Hakim. Ketiga , faktor keyakinan Hakim dalam perkara perdata terutama dalam membicarakan kebenaran formil masalah ada atau tidaknya keyakinan hakim dalam memutuskan perkara perdata.

## DAFTAR PUSTAKA
BUKU:
[1] H. Sunarto, 2015, Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata , Jakarta, Prenada Media Group.
[2] Harahap,  M.  Yahya,    2009, Kekuasaan  Mahkamah  Agung  Pemeriksaan  Kasasi  dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata , Jakarta, Sinar Grafika.
[3] -----,  2010, Hukum  Acara  Perdata  tentang  Gugatan,  Persidangan,  Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan , Jakarta, Sinar Grafika.
[4] Makarao,  Moh.  Taufik,  2009, Pokok-pokok  Hukum  Acara    Perdata ,  Jakarta,  Rineka Cipta.
[5] Mertokusumo, RM. Sudikno, 2002, Bunga Rampai Ilmu Hukum , Yogyakarta, Liberty.
[6] -----, 2012, Hukum Acara Perdata Indonesia , Yogyakarta, Liberty.
[7] Poernomo,  Bambang,  2006, Pokok-pokok  Tata  Cara  Peradilan  Pidana ,  Yogyakarta, Liberty.
[8] Prodjodikoro,  Wirjono,  2012, Hukum  Acara  Perdata  di  Indonesia ,  Bandung,  Sumur Batu.
[9] R.  Soeroso,  2010, Hukum  Acara  Perdata  Lengkap  dan  Praktis,  HIR,  RBg,  dan Yurisprudensi , Jakarta, Sinar Grafika.
[10] R.  Soepomo,  2013, Hukum  Acara  Pengadilan  Negeri ,  Cetakan  ke-4,  Jakarta,  Pradnya Paamita.
[11] Syahrani,  Ridwan,  2010, Hukum  Acara  Perdata  di  Lingkungan  Peradilan  Umum , Jakarta, Pustaka Kartini.
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)

## HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN