Vol. 7 No. 3 Juli 2023 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.58258/jisip.v7i1.5279/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Peran Pemerintah Kabupaten Pangandaran Dalam Mengatasi Kemiskinan

## Yuliyantini

## Universitas Langlangbuana
Article Info Abstrack Received :23 Juny 2023 Publish : 09 July 2023 The  Poverty  is  still  a  problem  for  all  regions  in  Indonesia  including  Pangandaran Regency which is a new autonomous region in West Java. The purpose of this study was to find out how the efforts made by the regional government of Pangandaran Regency to deal with the poor and how the results of the local government's role in dealing with the poor  in  Pangandaran  Regency.  The  research  method  used  is  a  qualitative  descriptive method  by  researching  and  describing  poverty  in  Pangandaran  Regency  in  2021  and 2022.  The  results  of  the  research  show  that  poverty  in  Pangandaran  Regency  has decreased,  from  9.65  percent  in  2021  to  9.32  percent  only  in  2022  or  a  decrease  of around  0.33  percent,  which  means  around  1,083  people  are  free  from  poverty  in Pangandaran  Regency.  This  is  inseparable  from  the  efforts  made  by  Pangandaran Regency  in  the  form  of  Providing  Direct  Assistance,  Improving  the  Quality  of Education, Development of New Tourist Destinations, Improving Facilities and Health Insurance, Development of Infrastructure Facilities, Development of Settlements.
Keywords
Local Government
Poverty
Pangandaran
Info Artikel Abstrak Received :23 Juni 2023 Publish : 09 Juli  2023 Kemiskinan  masih  menjadi  masalah  untuk  semua  daerah  di  Indonesia  termasuk Kabupaten  Pangandaran  yang  merupakan  daerah  otonom  baru  di  Jawa  Barat.  Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui agaimana usaha yang dilakukan oleh pemerintah daerah  kabupaten  pangandaran  untuk  menangani  masyarakat  miskin  dan  bagaimana hasil  dari  peran  pemerintah  daerah  untuk  menangani  masyarakat  miskin  di  Kabupaten Pangandaran.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  deskriptif  kualitatif dengan  meneliti  dan  mendeskripsikan  kemiskinan  di  Kabupaten  Pangandaran  pada tahun 2021 serta tahun 2022. Hasil penelitian mengemukakan kemiskinan di Kabupaten Pangandaran  turun,  yang  semula  pada  tahun  2021  sebesar  9,65  persen  menjadi  9,32 persen saja di tahun 2022 atau turun sekitar 0,33 persen yang berarti sekitar 1.083 jiwa terbebas  dari  kemiskinan  di  Kabupaten  Pangandaran.  Hal  tersebut  tidak  terlepas  dari usaha  yang  dilakukan  Kabupaten  Pangandaran  berupa  Pemberian  Bantuan  Langsung, Peningkatan  Mutu  Pendidikan,  Pembangunan  Destinasi  Wisata  Baru,  Peningkatan Fasilitas  dan  Jaminan  Kesehatan,  Pembangunan  Sarana  Prasarana,  Pembangunan Pemukiman.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional

## Corresponding Author
Yuliyantini Universitas Langlangbuana Email : yuliyantini @unla.ac.id

## 1. ‘ PENDAHULUAN ’
Pada  dewasa  ini  kemiskinan  masih  menjadi  salah  satu  permasalah  umum  di  berbagai  negara berkembang  di  dunia  dan  tidak  terkecuali  Indonesia,  yang  mana  permasalahan  kemiskinan  ini  harus segera  ditangani  dalam  menunjang  perekonomian  yang  kuat.  Menurut  Todaro  (2006)  pengentasan kemiskinan  merupakan salah  satu unsur  dalam  proses  multidimensional  pembangunan  perekonomian nasional. Sejalan dengan hal tersebut kemiskinan memiliki arti yang luas seiring dengan kompleksnya faktor  penyebab  dan  permasalahan  lain  yang  melibatkan  seluruh  aspek,  maka  kemiskinan  ini  sendiri berarti ketidakmampuan dalam memenuhi standar hidup (Kuncoro, 2010). Penyebab kemiskinan yang dilihat  dari  segi  ekonomi;  Pertama,  kemiskinan  pada  tingkat  mikro  disebabkan  oleh  ketidakmerataan kepemilikan sumber daya yang mengakibatkan ketimpangan distribusi pendapatan. Kedua, kemiskinan
muncul  dari  perbedaan  kualitas  sumber  daya  manusia.  Ketiga,  kemiskinan  muncul  akibat  perbedaan akses  permodalan.  Secara  spesifik,  kemiskinan  di  Indonesia  diakibatkan  oleh  beberapa  faktor.  Studi menunjukkan  bahwa  kemiskinan  di  Indonesia  disebabkan  oleh  keterbatasan  sumber  daya  alam, terbatasnya  modal,  kurangnya  kesempatan  kerja,  pendidikan  yang  rendah,  kurangnya  semangat bekerja, dan beban keluarga (Marinda, 2017).
Kemiskinan  bukan  hanya  permasalahan  ekonomi  saja,  namun  juga  menajadi  permasalah  sosial yang  serius,  pasalnya  lingkungan  keluarga  menciptakan  sebuah  siklus  yang  membuat  kemiskinan  ini terus  berlanjut  dari  generasi  ke  generasi,  hak  demikian  kerap  disebut  dengan  lingkaran  setan kemiskinan  atau vicious  circle  of  poverty (Sukirno,  2010).  Dengan  demikian  mengentaskan kemiskinan  juga  menjadi  misi  Indonesia  yang  tertuang  dalam  Ideologi  untuk  memberikan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Saifudin, 2014). Dalam mewujudkan tujuan mulia ideologi tersebut, maka pemerintah Indonesia kemudian membuat dan mempedomani undang-undang khusus  tentang  penaganan  masyarakat  miskin  yang  tertuang  pada  undang-undang  no.13  tahun  2011. Dalam  undang-undang  tersebut  dijelaskan  bahwa  pengentasan  kemiskinan  bukan  hanya  tugas pemerrintah  pusat  saja,  namun  tugas  dari  pemerintah  daerah  juga.  Pada  pasal  31  disebutkan  dan dijelaskan  tentang  penanganan  fakir  miskin  bahwa  penyelenggaraan  penanganan  fakir  miskin, pemerintah daerah kabupaten/kota bertugas sebagai berikut:
1) Memfasilitasi,  mengoordinasikan,  dan  menyosialisasikan  pelaksanaan  kebijakan,  strategi,  dan program penyelenggaraan penanganan kemiskinan, dengan memperhatikan kebijakan provinsi dan kebijakan nasional;
2) Melaksanakan pemberdayaan pemangku kepentingan dalam penanganan fakir miskin pada tingkat kabupaten/kota;
3) Melaksanakan  pengawasan  dan  pengendalian  terhadap  kebijakan,  strategi,  serta  program  dalam penanganan fakir miskin pada tingkat kabupaten/kota;
4) Evaluasi kebijakan, strategi, dan program pada tingkat kabupaten/kota;
5) Menyediakan sarana dan prasarana bagi penanganan fakir miskin;
6) Mengalokasikan  dana  yang  cukup  dan  memadai  dalam  anggaran  pendapatan  dan  belanja  daerah untuk menyelenggarakan penanganan fakir miskin.
Apabila melihat tugas-tugas dari pemerintah daerah dalam menangani masyarakat miskin diatas, dapat disimpulkan bahwa pokok yang diatur dalam Undang-Undang no.13 tahun 2011 antara lain hak dan  tanggung  jawab,  penanganan  fakir  miskin,  tugas  dan  wewenang,  sumber  daya,  koordinasi  dan pengawasan,  peran  serta  masyarakat,  dan  ketentuan  pidana.  Undang-undang  ini  diharapkan  dapat memberikan  keadilan  sosial  bagi  warga  negara  untuk  dapat  hidup  secara  layak  dan  bermartabat. Pemerintah daerah dituntut untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, karena negara berkomitmen untuk memberdayakan seluruh  warga  negaranya  dari  kondisi  kekurangan  atau  kemiskinan  sesuai  dengan  yang  diatur  dalam Pembukaan Undang-Undang no.13 tahun 2011.
Kabupaten Pangandaran adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Ibukotanya adalah  Parigi.  Kabupaten  ini  berbatasan  dengan  Kabupaten  Ciamis  dan  Kota  Banjar  di  utara, Kabupaten  Cilacap  di  timur,  Samudera  Hindia  di  selatan,  serta  Kabupaten  Tasikmalaya  di  barat. Kabupaten  Pangandaran  termasuk  daerah  pesisir,  karena  dekatnya  daerah  ini  dengan  pantai  atau lautan.  Kabupaten  Pangandaran  mempunyai  keuntung  di  bidang  parawisata.  Dengan  potensi  yang besar  dibidang  pariwisata  dan  perikanan  maka  misi  Kabupaten  Pangandaran  yaitu  “Kabupaten Pangandaran  Pada  tahun  2025  menjadi  kabupaten  pariwisata  yang  mendunia,  tempat  tinggal  yang aman dan nyaman berlandaskan norma agama”.
Kabupaten  Pangandaran  sebagai  daerah  otonom  baru  di  Jawa  Barat  yang  baru  saja  genap  satu dekade. Kabupaten Pangandaran sanagat rentan terhadap kemiskinan, pasalnya masih banyak sumber daya dan sektor perekonomian  yang masih belum  maksimal,  yang  terbukti dari pendapatan perkapita
Kabupaten  Pangandaran  yang  masih  rendah.  Selain  daripada  itu  kurangnya  kualitas  aparatur  sipil  di Kabupaten Pangandaran dapat membuat jaminan sosial untuk masayarakat tidak tersampaikan dengan baik. Jumlah penduduk yang tercatat menurut Badan Pusat Statistika (BPS) pada tahun 2022 sebanyaj 423.670 jiwa, namun penduduk yang produktif (usia 20-39) sangatlah minim yaitu sekitar 11,67 persen saja.  Tingkat  pendidikan  yang  ada  di  Kabupaten  Pangandaran  ini  juga  tergolong  rendah  dikarenakan hampir separuh dari jumlah penduduk hanya mengenyam pendidikan dasar saja. Oleh sebab itu tidak mengherankan apabila pada saat ini jumlah penduduk miskin di Kabupaten Pangandaran cukup tinggi yaitu sebesar 9,32 persen di tahun 2022.
Maka  disinilah  peran  pemerintah  Kabupaten  Pangandaran  sebagai  pengarah  dan  pembuat kebijakan  daerah  dalam  mengentaskan  kemiskinan.  Menurut  Faturahman  et.  al  (2021)  peran pemerintah  yang  baik  terhdapa  masyarakatnya  dimana  pemerintah  harus  bisa  memainkan  peranan yang  dominan  dalam  proses  pembangunan  melalui  Stabilitator,  Inovator,  Modernisator,  Pelopor  dan Pelaksana dalam pembangunan. Lebih jauh dari itu Marthalina (2018) disebutkan bahwa peran fungsi dari pemerintah daerah dalam mengentaskan kemiskinan adalah dengan meningkatan Produk Regional Bruto  (PDRB).    Dengan  demikian  diharapkan  pemerintah  Kabupaten  Pangandaran  dapat  menjadi penggerak dalam mengentaskan kemiskinan dengan meningkatkan perekonomian di daerah, sehingga kemiskinan di Kabupaten Pangandaran dapat dientaskan.
Melalui ulasan atsa  paparn  diatas,  terdapat  sebuah peran  penting  pemerintah  daerah Kabupaten Pangandaran  dalam  mengentaskan  Kemiskinan.  Maka  dalam  penelitian  ini  dapat  disusun  rumusan masalah, yang mana akan menjadi tujuan peneliti dalam pengamatan ini, yaitu  :
1)  Bagaimana usaha yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten pangandaran untuk menangani masyarakat miskin; dan
2) Bagaimana hasil dari peran pemerintah daerah untuk menangani masyarakat miskin di Kabupaten Pangandaran.

## 2. “ METODE PENELITIAN”
Metode  penelitian  yaitu  merupakan  satu  cara  yang  bersifat  ilmiah  untuk  mendapatkan  data dengan  tujuan  dan  memiliki  keguanaan  tertentu.  Dijelaskan  dlama  Silalahi  (2012)  desain  penelitian adalah  rencana  dan  struktur  penelitian  yang  telah  disusun  dengan  sedemikian  rupa  sehingga  peneli dapat  memperoleh  jawaban  dari  pertanyaan  yang  dibuat.  Maka  tujuan  umum  yang  dibuat  dalam penelitian  untuk  memecahkan  permasalahan  dibuat  dengan  langkah-langkah  yang  relevan  dengan masalah (Sugiyono, 2014).
Dalam  penelitian  ini  digunakan  metode  yang  sesuai  dengan  tujuan  yang  hendak  dicapai  dalam penelitian, dimana penelitian ini mengamati terhadap perubahan serta usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah  Kabupaten  Pangandaran  terhadap  kemiskinan.  Maka  metode  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  yaitu  jenis  metode  deskriptif  kualitatif,  yakni  memberikan  gambaran  secara  akurat, faktual,  serta  sistematis  tentang  peran  pemerintah  daerah  Kabupaten  Pangandaran  dalam mengentaskan kemiskinan. Menurut Sugiyono (2014) dalam model penelitian ini secara khusus peniliti adalah menjabarkan hasil pengamatan kedalam sebuah narasi ataupun pada sebuah gambaran.
Pada penelitian ini akan dititikberatkan kepada desain penelitian dengan dimensi waktu dengan menggunakan  data  sekunder  secara  berkala.  Data  yang  daiapatkan  bersumber  dari  Badan  Pusat Statistika Kabupaten Pangandaran pada rentan waktu 2021 dan 2022. Metode yang selanjutnya yakni peneliti  menggunakan  metode  observasi,  studi  kepustakaan  guna  mendukung  penelitian  ini,  yang bersumber  dari  publikasi  yang  diterbitkan  dari  portal  resmi  Sekretariat  Daerah  Kabupaten Pangandaran.  Dimana  data  yang  didapatkan  tersebut  selanjutnya  akan  dianalisa  serta  akan  disajikan dalam suatu tulisan yang utuh

## 3. “ PEMBAHASAN .
Permasalahan  kemiskinan  di  Indonesia  masih  menjadi  salah  satu  tugas  besar  bagi  pemerintah untuk  terus  meminimalisir  tingkat  kemiskinan  di  seluruh  daerah.  Khusunya  di  Kabupaten
Pangandaran,  tercatat  oleh  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  tingkat  kemiskinan  di  daerah  kabupaten pangandaran  pada  tahun  2022  mengalami  penurunan  dari  tahun  sebelumnya  yaitu  2021.  Hal  ini menjadi  suatu  keberhasilan  untuk  pemerintah  daerah  pangandaran  untuk  menangani  masyarakat miskin  di  daerahnya.  Dalam  mengukur  masyarakat  miskinan,  Badan  Pusat  Statistik  Kabupaten Pangandaran  menggunakan  konsep  kemampuan  memenuhi  kebutuhan  dasar  ( basic  needs  approach ). Konsep  ini  mengacu  pada  Handbook  on  Poverty  and  Inequality  yang  diterbitkan  oleh  Worldbank. Dengan  pendekatan  ini,  kemiskinan  dipandang  sebagai  ketidakmampuan  dari  sisi  ekonomi  untuk memenuhi  kebutuhan  dasar  makanan  dan  bukan  makanan  yang  diukur  dari  sisi  pengeluaran. Masyarakat  yang  dikategorikan  sebagai  Masyarakat  miskin  jika  memiliki  rata-rata  pengeluaran  per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.
Data  yang  disajikan  oleh  Badan  Pusat  Statistik  Kabupaten  Pangandaran  memperlihatkan  pada tahun 2016 jumlah masyarakat miskin mencapai 40.140 jiwa, atau setara dengan 10,23 persen. Namun, pada tahun 2017, jumlah orang miskin menurun menjadi 39.460 jiwa, atau setara dengan 10,00 persen. Pada tahun 2018 angka kemiskinan menjadi 32.190 jiwa atau menempati angka 8,12 persen. Dan pada tahun 2019 jumlah penduduk miskin di Pangandaran sebanyak 30.730 jiwa atau menempati angka 7,71 persen.  Hasil  penurunan  angka  kemiskinan  di  kabupaten  pangandaran  menjadi  hak  yang  positif  bagi pemerintah  setempat,  karena  berhasil  menekan  angka  masyarakat  miskin  bagi  daerah  kabupaten pangandaran khususnya.
Meskipun  pada  tahun  2019  Badan  Pusat  Statistik  Kabupaten  Pangandaran  mencatat  jumlah penduduk  miskin  lebih  rendah  dibandingkan  3  tahun  sebelumnya.  Dimana  pada  tahun  2019  ke  2020 angka  kemiskinan  mengalami  kenaikan,  pada  tahun  2020  Badan  Pusat  Statistik  mencatat  angka kemiskinan  di  Kabupaten  Pangandaran  mencapai  36.050  jiwa  atau  8,99  persen.  Bukan  tanpa  alasan jika tingkat kemiskinan pada tahun 2020 mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya, seperti yang  kita  ketahui  bahwa  di  seluruh  dunia  semua  negara  mengalami  kesulitan  karena  krisis  ekonomi yang melanda, dikarenakan adanya wabah Covid-19  yang berdampak juga pada ekonomi masyarakat Kabupaten  Pangandaran.  Pada  tahun  2021  juga  kembali  terulang  diaman  jumlah  masyarakat  miskin kembali  mengalami  kenaikan  menjadi  39.070  jiwa  atau  9,65  persen.  Hal  ini  karena  wabah  Covid-19 masih belum  usai di  Indonesia.  Namun  pada  tahun 2022  tingkat  kemiskinan  atau  jumlah  masyarakat miskin mengalami penurunan, tercatat oleh BPS Kabupaten Pangandaran 9,32 persen. Hal ini menjadi sebuah keberhasilan Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran untuk mengatasi Masyarakat miskin sesuai dengan UU No.13 tahun 2011.
Meskipun  Kabupaten  Pangandaran  memiliki  keunggulan  komparatif  di  sektor  pariwisata  serta hasil laut, namun secara nyata masih banyak penduduk di Kabupaten Pangandaran yang berada dalam kemiskinan,  hal  tersebut  dibuktikan  dengan  tingkat  masyarakat  miskin  di  Kabupaten  Pangandaran terhitung  banyak jika dilihat  dari  data  yang disajikan oleh Badan  Pusat  Statistik  diatas.  Maka  hal  ini menjadi  sebuah  tugas  penting  yang  menjadi  kewajiban  Pemerintah  Kabupaten  Pangandaran  untuk mengatasi permasalahan kemiskinan di derahnya.
a. Usaha Pemerintah Daerah Pangandaran untuk Mengatasi Masyarakat Miskin
Stiap pemerintah daerah tentunya berusaha untuk mengentaskan kemiskinan dengan berbagai usaha yang maskimal. Menurut Sunarno (2006) untuk mengatasi kemiskinan hal yang perlu untuk dilakukan oleh  pemerintah  adalah  rencana dan strategi  yang  diaplikasikan  dalam  wujud  kebijakan dan  program-program  baik  yang  bersifat  langsung  maupun  tidak  langsung.  Kebijakan  bersifat langsung,  yaitu  berupa  program  yang  langsung  diberikan  kepada  penduduk  miskin,  seperti pemberian  bantuan  langsung  tunai  ataupun  bantuan  sosial  berupa  sembako.  Sedangkan  kebijakan tidak  langsung  berupa  pemberian  jaminan  sosial  atau  jaminan  pendidikan  bagi  masyarakat. Walaupun  telah  dilakukan  berbagai  usaha  namun  kemiskinan  tidak  dapat  dihilangkan  seluruhnya, artinya  fenomena  kemiskinan  dengan  mudah  dapat  dijumpai  di  hampir  seluruh  wilayah  baik  di perkotaan maupun di perdesaan, khususnya di kabupaten pangandaran.
Program  mengatasi  masyarakat  miskin  harus  dilakukan  secara  terpadu,  bukan  saja  pada proses  perencanaan  tetapi  pada  sasaran  yang disesuaikan dengan karakteristik  dari masing-masing
wilayah  tersebut.  Berikut  usaha  pemerintah  daerah  Pangandaran  untuk  mengatasi  masyarakat miskin  sesuai  peraturan  Bupati  Pangandaran  tentang  penanggulangan  kemiskinan  Kabupaten Pangandaran:

## 1.) Pemberian Bantuan Langsung
Usaha  pemerintah  daerah  pangandaran  untuk  mengatasi  masyarakat  miskin  salah satunya dengan adanya BLT, Pemerintah membuat regulasi pemulihan ekonomi masyarakat dari  APBN  melalui  pengelolaan  dana  desa  yang  tertuang  dalam  PMK  Nomor 190/PMK.07/2021  tentang  Pengelolaan  Dana  Desa.  Kabid  Pemerintahan  Dinas  Sosial  dan Pemberdayaan  Masyarakat  Desa  (PMD)  kabupaten  Pangandaran,  Yayat  Ahdiat, menguraikan bahwa PMK nomor 190 merupakan pelaksanaan peraturan Presiden (Perpres) 104  tahun  2021.  Minimal  40  persen  dari  dana  desa  yang  berasal  dari  APBD  akan diperuntukkan  untuk  bantuan  sosial.  Sementara  itu  20  persen  akan  dialokasikan  untuk ketahanan pangan. Untuk penanganan pandemi Covid-19, sekitar 8 persen dari dana tersebut akan  digunakan.  Sisanya,  yaitu  32  persen,  akan  dialokasikan  untuk  program-program pemerintah daerah.
Pemerintah  kabupaten  pangandaran  menyatakan  bahwa  penerima  bantuan  sosial  akan menerima  sekitar  Rp  300  ribu  per  bulan.  Pencairan  dana  desa  akan  dilakukan  dalam  dua tahap, yaitu 7 bulan untuk tahap pertama dan 5 bulan untuk tahap kedua bagi desa mandiri. Sementara  itu,  desa  reguler  akan  mendapatkan  pencairan  dalam  tiga  tahap,  yaitu  5  bulan untuk  tahap  pertama  dan  kedua,  serta  2  bulan  untuk  tahap  ketiga.  Dana  Desa  yang bersumber dari APBN di kabupaten Pangandaran tahun 2022 sebesar Rp 86 miliar untuk 93 Desa, angka tersebut ada penurunan sekitar 5 miliar dari tahun 2021 yaitu 90 miliar.
2.) Peningkatan Mutu Pendidikan
Adapun  usaha  pemerintah  daerah  pangandaran  dalam  bidang  Pendidikan  yaitu penyelenggaraan  PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah  non  formal  milik  desa,  bantuan honor  pengajar,  pakaian,  seragam,  operasional,  dan  kebutuhan  lainnya.  Pemerintah pangandaran  juga  gencar  membangun  beberapa  pendidikan  lain  seperti  SD,  SMP, SMA/MA/SMK  bahkan  perguruan  tinggi.  Salah  satu  perguruan  tinggi  yang  akan realisasikan tahun 2023 mendatang adalah Universitas LanglangBuana.

## 3.) Pembangunan Destinasi Wisata Baru
Pembangunan  beberapa  objek  wisata  juga  menjadi  salah  satu  kunci  untuk  mengatasi masyarakat miskin disana, karena Kabupaten Pangandaran yang terkenal dengan keindahan pantainya  membuat  Pemerintah  setempat  memanfaatkan  hal  itu  untuk  membangun  objek wisata  baru,  otomatis  membuka  lapangan  pekerjaan  bagi  masyarakat  pangandaran  dan mengurangi  angka  kemiskinan.Salah  satu  objek  wisata  baru  di  Pangandaran  adalah Aquarium  Indonesia  Pangandaran,  sebelumnya  dikenal  sebagai  Piamari  Aquarium. Destinasi wisata ini resmi dibuka pada tanggal 17 Desember 2022.
4.) Peningkatan Jaminan dan Fasilitas Kesehatan
Pembangunan RSUD PANDEGA (Pangandaran Sehat dan Bahagia) menjadi salah satu usaha  pemerintah  daerah  Pangandaran  untuk  menangani  permasalahan  kemiskinan  disana. RSUD  PANDEGA  dibangun  dengan  batu  pertama  pada  tahun  2017  dan  diresmikan  pada tahun  2020.  Menghabiskan  dana  mendekati  angka  Rp.  400  miliar  dari  APBD  Kabupaten Pangandaran,  dari  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK)  bidang  kesehatan  fisik,  dan  yang  paling banyak dari Provinsi Jawa Barat. Bupati Pangandaran yaitu Jeje Wiradinata mengatakan jika pemerintah setempat akan menggolontorkan dana guna membantu masyarakat miskin yang berobat dari APBD Kab. Pangandaran dengan nominal 2,5 miliar.
5.) Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kabupaten  pangandaran  banyak  membangun  infrastruktur  baru  dalam  menunjang perekonomian di Kabupaten Pangandaran itu sendiri. Missal adanya pembangunan jembatan yang  dilakukan  oleh  pemerintah  Pangandaran,  pembangunan  ini  tidak  hanya  mendukung
perkembangan  sektor  pariwisata  yang  berada  di  Kabupaten  Pangandaran,  tetapi  juga  dapat memfasilitasi  kemudahan  akses  dan  pergerakan  masyarakat  antar  wilayah.  Pemerintah kabupaten  Pangandaran  telah  berusaha  keras  untuk  mewujudkan  hal  tersebut  dengan membangun  beberapa  jembatan,  salah  satunya  adalah  Jembatan  Sintok  yang menghubungkan  Desa  Pagergunung di  Kecamatan Pangandaran  dengan  Desa Ciparakan di Kecamatan Kalipucang.
6.) Pembangunan Pemukiman
Pembangunan  bidang  Kawasan  umum  adalah  pembangunan  atau  usaha  pemerintah Pangandaran  untuk  memfasilitasi  dan  membuat  kenyamanan  masyarakat  dikawasan pedesaan,  pembangunan  itu  terdiri  dari  jalan  desa,  jalan  permukiman/  gang,  jembatan  di perkampungan, pembuatan sumber air bersih (sumur) hingga pembangunan MCK. Adapun usaha  pemerintah  daerah  pangandaran  untuk  mengatasi  masyarakat  miskin  secara  tidak langsung, yaitu:
a) Pembinaan kepada masyarakat mengenai Kesehatan, Pendidikan
b) Pembinaan Lembaga Adat  3
c) Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
d) Pembinaan PKK
e) Pembinaan Nelayan
f) Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan

## b. Hasil Usaha Pemerintah Daerah Pangandaran dalam  Mengatasi Kemiskinan
Beberapa  usaha  atau  program  yang  dilakukan  pemerintah  daerah  Kabupaten  Pangandaran yang sudah dijelaskan sebelumnya diatas, memiliki hasil yang bisa dikatakan cukup berhasil dalam mengatasi  kemiskinan.  Salah  satu  bukti  dari  keberhasilan  tersebut  adalah  data  masyarakat  miskin yang  tercatat  Badan  Pusat  Statistik  Kabupaten  Pangandaran  Pangandaran  pada  tahun  2022 mengalami  penurunan  dari  9,65  persen  pada  tahun  2021  menjadi  9,32  persen  pada  tahun  2022. Dimana  hasil  ini  menunjukan  bahwa  kemiskinan  di  Kabupaten  Pangandaran  mengalami  penurun sekitar 0.33 persen atau sekitar 1.083 jiwa.
Dengan  program-program  yang  mendukung  terhadap  peningkatan  Indeks  Pembangunana Manusia  di  Kabuapaten  Pangandaran  yang  mencakup  kepada  peningkatan  daya  beli,  peningkatan lama sekolah, dan peningkatan harapan hidup. Dimana hal ini juga didukung oleh penelitian  yang dilakukan oleh Meriyanti (2015) dimana Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mempunyai korelasi yang positif dan signifikan terhadap pengentasan kemiskinan. Sejalan dengan hal tersebut Kuncoro (2010) menegaskan bahwa untuk memutuskan lingkaran setan kemiskinan perlu peningkatan Indeks Pembangaunan Manusia, yaitu dengan peningkatan pendapatan, pendidikan masyarakat yang tinggi, dan kesehatan dari masyarakat daerah tersebut.
Hal  serupa  juga  mempunyai  pengaruh  yang  sama  antara  pengembangan  pariwisata  dengan pengentasan  kemiskinan,  dimana  pariwisata  dapat  menarik  sektor  ekonomi  lain  untuk  maju sehingga  kemiskinan  dapat  dikurangi.  Sejalan  dengan  hal  tersebut,  dalam  penelitianya  Tyas  dan Asnawi  (2014)  menemukan  bahwa  dengan  pembentukan  desa  wisata  dapat  merubah  jumlah  pada keluarga  dengan golongan pra sejahtera  dan sejahtera  I  menjadi  lebih  baik  lagi perekonomiannya. Ismayanti  (2010)  menegaskan  bahwa  pariwisata  merupakan  kunci  untuk  meningkatan perekonomian  daerah,  dimana  pariwisata  bagaikan  lokomotif  ekonomi  yang  menghasilkan  spread effect pada sektor perekonomian lain.
Jika  dilihat  dari  sedikitnya  angka  turunnya  kemiskinan  di  daerah  Pangandaran,  maka pemerintah  kabupaten  Pangandaran  perlu  mempertajam  program-progaram  yang  terkaji,  caranya bisa  dilakukan  dengan  mengevaluasi  program-program  yang  sudah  dilaksanakan  dan memperhatikan kelemahan serta kelebihannya. Sunarno (2006) menjelaskan bahwa program harus dimulai  dengan  menargetkan  penanggulangan  kemiskinan.  Sasaran  program  sebaiknya  ditujukan pada  dua  kelompok,  yaitu  masyarakat  yang  sangat  miskin  atau  tidak  dapat  bekerja  lagi  (poor  of
poor)  dan  masyarakat  yang  miskin  namun  masih  produktif.  Untuk  kelompok  pertama,  diperlukan bantuan  sosial  untuk  membantu  mereka  bangkit.  Sedangkan  untuk  kelompok  kedua,  program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan dapat dilakukan dengan meningkatkan produktivitas.

## 4. SIMPULAN -
Berdasarkan  analisis  dan  pembahasan  yang  sudah  dipaparkan  diatas,  maka  diperoleh kesimpulan sebagai berikut:
a. Kabupaten Pangandaran sebagai daerah otonom baru yang memiliki tingkat kemiskinan cukup tinggi  sebesar  9,  65  persen  di  tahun  2021  telah  melakukan  berbagai  macam  usaha  untuk mengentaskan  kemiskinan  tersebut.  Usaha  yang  telah  dilakukan  adalah  Pemberian  Bantuan Langsung,  Peningkatan  Mutu  Pendidikan,  Pembangunan  Destinasi  Wisata  Baru,  Peningkatan Fasilitas dan Jaminan Kesehatan, Pembangunan Sarana Prasarana, Pembangunan Pemukiman;
b. Kemudian  setelah  usaha  yang  telah  dilakukan  pemerintah  Kabupaten  Pangandaran  tersebut diatas membuat tingkat kemiskinan di Kabupaten Pangandaran turun, yang semula pada tahun 2021 sebesar 9,65 persen menjadi 9,32 persen saja di tahun 2022 atau turun sekitar 0,33 persen yang berarti sekitar 1.083 jiwa terbebas dari kemiskinan di Kabupaten Pangandaran.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Badan Pusat Statistik Pangandaran. 2023. Kabupaten Pangandaran dalam Angka Tahun 2022 . Badan Pusat Statistik Press: Pangandaran.
Faturahman,  Muhammad  Farhan,  Usep  Dayat,  dan  Rachmat  Ramdhani.  2021.  Peran  Pemerintah Daerah dalam Mengentaskan Kemiskinan Ekstrim di Kabupaten Karawang. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan . 8(1).
Ismayanti. 2010. Pengantar Pariwisata . PT. Gramedia Widiasarana Indonesia: Jakarta. Kuncoro, Mudrajad. 2010. Dasar Ekonomika Pembangunan . UPP Stim YKPN: Yogyakarta Marinda,  Anna  N.  I.  2017.  The  Analysis  of  the  Economic  Growth,  Minimum  Wage,  and Unemployment Rate to the Proverty Level in East Java 2012-2014. International Journal of Economic Research . 14(13)
Marthalina.  2018.  Peran  Pemerintah  Daerah  dalam  Mengentaskan  Kemiskinan  di  Kabupaten Tanggeran Provinsi Banten. Transformasi: Jurnal Manajemen Pemerintahan . 10(1). Meriyanti,  Ni  Komang.  2015.  Pengaruh  Program  Indek  Pembangunan  Manusia  (IPM)  Terhadap Pengentasan  Kemiskinan  di  Kecamatan  Buleleng  Tahun  2011-2014 .  Ekuitas  Jurnal Pendidikan Ekonomi . 3(1)
Saifudin,  Achmad  Fedyani.  2014. Integrasi  Sosial  Golongan  Miskin  di  Perkotaan:  Pendekatan Kualitatif Mengenai Kemiskinan. Kertas kerja dalam Lokakarya .  GAPRI: Jakarta. Silalahi, Ulber. 2012. Metode Penelitian Sosial . PT. Refika Aditama: Bandung. Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D . Alfabeta: Bandung. Sukirno,  Sadono.  2010. Makro  Ekonomi  Teori  Pengantar  edisi  ke  tiga .  PT  Raja  Grasindo  Perseda: Jakarta.
Sunarno, Siswanto. 2006. Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia . Sinar Grafika: Jakarta.
Todaro, M. P. 2006. Pembangunan Ekonomi. Jilid 1 edisi 9 . Erlangga: Jakarta.
Tyas,  Ninik  Wahyuning,  dan  Asnawi.  2014.  Kinerja  Pelaksanaan  PNPM  Pariwisata  dalam  Usaha Pengentasan  Kemiskinan  di  Desa  Wisata  Kembangarum  dan  Desa  Wisata  Pentingsari Kabupaten Seleman. Jurnal Teknik PWK .3(4).