Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Kejelasan Sasaran Anggaran, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengawasan BPD Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Desa Banyu Asin Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka)
Hilda Agustin
Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Bangka Belitung
hildaagustin35@gmail.com
Anggraeni Yunita Fakultas Ekonomi, Universitas Bangka Belitung anggi21.ay@gmail.com
Wenni Anggita Fakultas Ekonomi, Universitas Bangka Belitung enghietha@gmail.com
Article’s History:
Received 17 April 2023; Received in revised form 11 Mei 2023; Accepted 18 Mei 2023; Published 1 Juni 2023. All rights reserved to the Lembaga Otonom Lembaga Informasi dan Riset Indonesia (KITA INFO dan RISET).

## Suggested Citation:
Agustin, H, Yunita, A, Anggita, W. (2023). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Kejelasan Sasaran Anggaran, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengawasan BPD Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Desa Banyu Asin Kecamatan  Riau  Silip  Kabupaten  Bangka).  JEMSI  (Jurnal  Ekonomi,  Manajemen,  dan  Akuntansi).  9  (3).  867-876. https://doi.org/10.35870/jemsi.v9i3.1191

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguji  pengaruh  kompetensi  Aparatur  Desa,  kejelasan  sasaran  anggaran,  pemanfaatan teknologi informasi dan pengawasan BPD terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa Banyu Asin Kecamatan Riau Silip  Kabupaten Bangka. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Data  yang digunakan dalam penelitian  ini adalah  data  primer  yang  diperoleh  dari  penyebaran  kuisioner  secara  langsung  kepada  anggota  lembaga-lembaga  Desa Banyu Asin yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa. Sampel penelitian ditentukan dengan metode sampling jenuh (sensus)  dan  berjumlah  31  orang.  Penelitian  ini  memberikan  hasil  bahwa  kompetensi  aparatur  desa,  kejelasan  sasaran anggaran,  pemanfaatan  teknologi  informasi  dan  pengawasan  BPD  berpengaruh  positif  signifikan  terhadap  akuntabilitas pengelolaan dana desa.
Kata Kunci: Akuntablitas Pengelolaan Dana Desa, Kejelasan Sasaran Anggaran, Kompetensi Aparatur Desa, Pengawasan BPD, Pemanfaatan Teknologi Informasi

## Pendahuluan
Implementasi otonomi desa akan menjadi kekuatan bagi Pemerintah Desa untuk mengatur, mengurus, dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri termasuk dalam hal pengelolaan anggaran desa. Terlebih saat ini desa  kian  menjadi  komponen  penting  dalam  pelaksanaan  pembangunan  dan  peningkatan  kesejahteraan masyarakat.  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  201/PMK.07/2022  tentang  Pengelolaan  Dana  Desa  pada hakikatnya  memberikan  kesempatan  yang  luas  bagi  pemerintah  desa  untuk  menyelenggarakan  tata  kelola pemerintahnya sendiri, melaksanakan pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat dengan tujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat desa.
Salah satu perwujudan PMK 201/PMK.07/2022 adalah penerimaan dana yang besar dari Pemerintah Pusat yang ditaksir hingga angka satu miliar rupiah per Desa. Namun, jumlah dana yang besar serta bentuk pelaporan yang beragam menuntut pertanggungjawaban dalam pengelolaannya. Peran besar yang diterima oleh Pemerintah Desa  tersebut  tentu  disertai  dengan  tanggung  jawab  yang  besar.  Dalam  hal  ini  Pemerintah  Desa  dibebani tanggung jawab  dalam pengelolaan keuangan  desa  yang harus  diimbangi  dengan prinsip  akuntabilitas  dalam
pelaksanaannya.  Akuntabilitas  merupakan  kewajiban  menyampaikan  pertanggungjawaban  atau  untuk menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan/hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk minta keterangan akan pertanggungjawaban.
Terdapat  beberapa  faktor  yang  dapat  mempengaruhi  tercapai  tidaknya  prinsip  akuntabilitas  dalam pengelolaan  keuangan  desa.    Beberapa  penelitian  terdahulu  telah  menguji  faktor-faktor  yang  mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian yang dilakukan Maulani (2020)  menyatakan bahwa kompetensi Aparatur  Desa  dalam  hal  ini  adalah  kemampuan  yang  memungkinkan  setiap  individu,  organisasi,  jaringan kerja/sektor dan sistem yang lebih luas dalam melaksanakan fungsinya berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
Dalam  kaitannya  dengan  akuntabilitas,  kompetensi  Aparatur  Desa  bukan  satu-satunya  faktor  yang dipertimbangkan, ada beberapa faktor lain yang berkaitan. Dalam mengelola dana desa yang meningkat setiap tahunnya,  maka  perlu  diperhatikan  mengenai  arah  dari  penganggaran  itu  sendiri  atau  sering  disebut  dengan kejelasan  sasaran  anggaran.  Kejelasan  sasaran  anggaran  diartikan  sebagai  tolak  ukur  sejauh  mana  tujuan anggaran  ditetapkan  secara  jelas  dan  spesifik  dengan  tujuan  agar  anggaran  tersebut  dapat  dimengerti  oleh pengelolanya. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Erlinawati (2020) menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
Faktor  lainnya  yang  berpengaruh  terhadap  pengelolaan  keuangan  desa  yaitu  pemanfaatan  teknologi informasi.  Teknologi  informasi  digunakan  sebagai  sarana  penunjang  untuk  membantu  Perangkat  Desa  dalam menyelesaikan  pekerjaan.  Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Cahyani  (2020)  menyatakan  bahwa  pemanfaatan teknologi  informasi  berpengaruh  positif  terhadap  akuntabilitas  pengelolaan  dana  desa  yang  mengindikasikan bahwa semakin dimanfaatkannya teknologi informasi maka akan meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.
Salah satu hal yang tidak kalah penting dalam menggiring akuntabilitas pengelolaan dana desa yaitu adanya  kontrol  atau  pengawasan.  Pengawasan  bertujuan  untuk  memastikan  suatu  tindakan  berjalan  sesuai koridornya tentu membawa pengaruh terhadap hasil yang dicapai. Kontrol dari masyarakat dalam mengawasi penggunaan  dana  desa  maupun  dana  lainnya  sangat  penting  agar  dana  dipergunakan  sesuai  dengan peruntukkannya.  Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 menyatakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah  institusi  yang  bertanggungjawab  menjalankan  fungsi  pemerintahan  yang  anggotanya  merupakan representasi  penduduk  desa  berdasarkan  keterwakilan  area  yang  ditetapkan  secara  demokratis.    Adanya pengawasan dari BPD sangat diperlukan dalam pengelolaan keuangan desa untuk mengetahui dan menilai kinerja Aparatur Desa dalam mengelola telah berjalan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Berkaitan  dengan  konteks  besaran  dana  desa,  Banyu  Asin  menjadi  salah  satu  desa  yang  menerima penyaluran  dana  desa  yang  cukup  besar  di  Kabupaten  Bangka,  yaitu  sebesar  Rp.2.096.067.500,00  (Kaur pembangunan Desa Banyu Asin, 2021).  Desa Banyu Asin telah menerapkan implementasi SISKEUDES dan sudah digunakan sejak tahun 2018 untuk membantu pengelolaan dan pelaporan keuangan desa agar lebih efektif dan efisien.
Berkedudukan  di  Kecamatan Riau  Silip,  Kabupaten  Bangka,  Desa  Banyu  Asin memiliki  wilayah seluas 3.498 ha dan jumlah penduduk sebanyak 1.628 jiwa (Data Pokok Desa dan Profil Desa Banyu Asin, 2021). Saat observasi langsung ke Desa Banyu Asin, penulis melakukan In-Depth Interview bersama Kepala Desa Banyu Asin dan menemukan beberapa kendala dalam proses pengelolaan keuangan desa. Menurut keterangan Kepala Desa Banyu Asin, Pemerintah Desa sering kali mengalami kendala dalam mengoptimalkan penggunaan dana desa dan kendala dalam menentukan prioritas pembangunan desa.  Permasalahan mengenai kejelasan sasaraan anggaran ini  menarik  untuk  diteliti,  karena  kejelasan  dari  sasaran  anggaran  membantu  Pemerintah  Desa  agar  dapat mengoptimalkan  berbagai  penggunaan  dana  desa  serta  dapat  mengetahui  apa  saja  kelemahan  yang  dapat menyebabkan  suatu  anggaran  menjadi  tidak  terarah.  Selain  itu,  ada  beberapa  hal  yang  mungkin  saja menyebabkan  kendala  hingga  membuat  kurang  optimalnya  pengelolaan  keuangan  desa  seperti  rendahnya kompetensi Aparatur Desa, masih minimnya pengawasan dari BPD atau sisi pemanfaatan teknologi informasi yang belum optimal karena Desa Banyu Asin masih tergolong cukup baru dalam penggunaan aplikasi SISKEUDES.
Alasan utama penulis tertarik untuk meneliti masalah pengelolaan dana desa dalam hubungannya dengan akuntabilitas adalah untuk membuktikan secara empiris pengaruh kompetensi aparatur desa, kejelasan sasaran anggaran, pemanfaatan teknologi informasi, serta pengawasan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) terhadap akuntabilitas  pengelolaan  dana  desa.    Hasil  penelitian  ini  dapat  menjadi  bahan  evaluasi  untuk  membantu Pemerintah  Desa  dalam  meningkatkan  kinerja  pengelolaan  dana  desa  dan  pada  akhirnya  mampu  mencapai
prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa serta dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjutnya terutama di bidang yang berkaitan dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

## Tinjauan Kepustakaan Dan Pengembangan Hipotesis
Teori Stewardship (Stewardship Theory) Teori yang mendasari penelitan ini adalah teori yang muncul sebagai alternatif teori keagenan (agency theory) , yaitu stewardship theory . Menurut Donaldson dan Davis (1991), Teori Stewardship merupakan teori yang menggambarkan  situasi  manajemen  tidak  termotivasi  oleh  tujuan  dari  individu  namun  lebih  ditunjukkan  pada sasaran  hasil  utama  guna  kepentingan  organisasi. Stewardship  theory juga  mengasumsikan  bahwa  terdapat hubungan  kuat  antara  kepuasan  dan  kesuksesan  organisasi  yang  menggambarkan  maksimalisasi  utilitas kelompok principals dan manajemen. Keterkaitan teori stewardship dengan penelitian ini yaitu dapat menjelaskan Pemerintah Desa (steward) sebagai pihak yang mampu melaksanakan tindakan dengan baik yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (principal) .

## Pengelolaan Dana Desa
Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  113  Tahun  2014  Pasal  1  Tentang  Pengelolaan Keuangan  Desa,  Pengelolaan  keuangan  desa  adalah  keseluruhan  kegiatan  yang  meliputi  perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Dana desa harus dikelola berdasarkan azas-azas transparansi, akuntabilitas, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Kekuasaan  pengelolaan  dana  desa  dipegang  oleh  Kepala  Desa,  namun  dalam  pelaksanaannya,  kekuasaan tersebut  sebagian  dikuasakan  kepada  Perangkat  Desa  sehingga  pelaksanaan  pengelolaan  keuangan dilaksanakan  secara  bersama-sama  oleh  Kepala  Desa  dan  Pelaksana  Teknis  Pengelolaan  Keuangan  Desa (PTPKD).

## Kompetensi Aparatur Desa
Kompetensi dapat didefinisikan sebagai kemampuan yang dibutuhkan seseorang untuk melakukan atau melaksanakan pekerjaan yang dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja.  Dalam menjalankan fungsinya, Aparatur Desa dituntut untuk memiliki kompetensi atau kemampuan agar mampu mencapai tujuan yang telah  ditentukan.  Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Maulani  (2020),  kompetensi  Aparatur  Desa berpengaruh  terhadap  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  desa,  hal  ini  dapat  diartikan  bahwa  semakin  baik kompetensi  Aparatur  Desa  akan  diikuti  dengan  peningkatan  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  desa. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis pertama yang dapat dirumuskan adalah :
(H1: Kompetensi Aparatur Desa berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa)

## Kejelasan Sasaran Anggaran
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja transfer dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu tahun periode. Oleh karena itu, diperlukan adanya kejelasan sasaran anggaran. Penelitian oleh Arta dan Rasmini (2019) menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana. Hal ini berarti semakin jelas anggaran dalam Pemerintahan Desa maka semakin tinggi akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis kedua yang dapat dirumuskan adalah :
(H2: Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa)

## Pemanfaatan Teknologi Informasi
Perkembangan teknologi informasi kian menjadi tantangan dalam proses pembangunan desa. Teknologi informasi dapat diartikan sebagai seperangkat alat yang membantu manusia dalam bekerja dan melakukan tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi. Sampai saat ini pemanfaatan teknologi masih dipercaya dapat mempermudah suatu pekerjaan dan memberikan dampak yang positif. Sejalan dengan hal tersebut, Penelitian yang dilakukan Aulia dalam Asriani (2022) menunjukan bahwa pemanfaatan teknologi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Artinya semakin bagus pemanfaatan teknologi informasi,
maka pengelolaan dana desa semakin akuntabel. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis ketiga yang dapat dirumuskan adalah :
(H3: Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa)

## Pengawasan BPD
Pengawasan BPD dapat diartikan sebagai usaha sistematik badan permusyawaratan di tingkat desa dalam membandingkan kegiatan di desa dengan standar yang telah ditetapkan serta mengambil tindakan koreksi untuk memastikan sumberdaya desa dapat digunakan secara efektif dan efisien. Penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi (2019)  menunjukkan  bahwa  pengawasan  BPD  berpengaruh  positif  signifikan  terhadap  pengelolaan  keuangan desa,  yang  berarti  bahwa  semakin  tinggi  tingkat  pengawasan  BPD  maka  pengelolaan  keuangan  desa  akan semakin baik. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis keempat yang dapat dirumuskan adalah :

## (H4: Pengawasan BPD berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa)
Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa kuesioner yang disebarkan kepada lembaga- lembaga di Desa Banyu Asin yang berkaitan dengan proses pengelolaan keuangan desa, yaitu Pemerintah Desa (Kepala  Desa  dan  Perangkat  Desa),  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD),  dan  Badan  Usaha  Milik  Desa (BUMDesa) yang berjumlah 31 orang. Penelitian ini menggunakan Regresi Linier Berganda dengan beberapa teknik analisis data.

## Uji Statistik Deskriptif
Menurut Ghozali (2018), Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum dan minimum. Statistik deskriptif mendeskripsikan data yang menjadi sebuah informasi agar lebih jelas dan mudah untuk dipahami.

## Uji Asumsi Klasik
1. Uji Normalitas
Uji  normalitas  bertujuan  untuk  menguji  apakah  dalam  model  regresi,  variabel  pengganggu  atau  residual memiliki  distribusi  normal.  Menurut  Ghozali  (2018:163),  normalitas  dapat  dideteksi  dengan  melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram dari residualnya.
2. Uji Multikolinearitas
Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik sebenarnya tidak terjadi korelasi antara variabel independen. Untuk mendeteksi  ada  atau  tidaknya  multikolinearitas  dapat  dilihat  dari  nilai variance  inflation  factor (VIF)  dan tolerance .
3. Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians  dari  residual  suatu  pengamatan  ke  pengamatan  lain.  Untuk  mendeteksi  ada  atau  tidaknya heteroskesdatisitas dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik Scatterplot antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual

## Analisis Linier Berganda
Analisis regresi linear berganda adalah hubungan secara linear antara dua variabel atau lebih variabel independen dengan variabel dependen. Untuk membuktikan kebenaran adanya pengaruh variabel independen dan variabel dependen digunakan analisis regresi.

## Uji Hipotesis
1. Uji Koefisien Determinasi ( R 2
) Uji koefisien determinasi (Uji R 2 ) bertujuan untuk mengukur sejauh mana variabel bebas dapat menjelaskan variasi variabel terikat, baik secara parsial maupun simultan. Koefisien determinasi bernilai nol berarti tidak
ada hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Sebaliknya, nilai koefisien determinasi 1 berarti berarti suatu kecocokan sempurna dari ketetapan model (Ghozali, 2018).
2. Uji Signifikasi Stimultan (Uji Statistik F) Uji statistik F bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama – sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Uji statistik F dalam penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi atau tingkat kepercayaan sebesar 0,05.
3. Uji Signifikasi Parsial (Uji Statistik t) Uji statistik t bertujuan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018). Dengan tingkat pengambilan keputusan jika probablitas < 𝛼 (0.05), maka Ho ditolak dan H1 diterima dan sebaliknya.
Hasil Dan Pembahasan Uji Asumsi Klasik 1. Uji Normalitas
Dalam  penelitian  ini  untuk  uji  normalitas  menggunakan  uji Kolmogrov-Smirnov .  Menurut  Ghozali (2018:161),  Uji  normalitas  digunakan  untuk  mengetahui  normal  atau  tidaknya  suatu  distribusi  data  dan menguji apakah variabel residual atau penganggu dapat terdistribusi normal atau tidak pada model regresi. Hasil pengujiannya dapat dilihat pada tabel berikut:

## Tabel 1. Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Unstandardized Residual N 31 Normal Parameters a,b .0000000 .0000000 1.88847239 2.31226954 Most Extreme Differences .121 .097 .121 .073 -.058 -.097 Test Statistic .121 Asymp. Sig. (2-tailed) .200 c,d

## Sumber: Data diolah dengan SPSS 25, 2023
Berdasarkan output di atas, dapat dilihat nilai (sig.) yang diperoleh dari uji Kolmogorov-Smirnov sebesar 0.200. Karena nilai (sig.) pada uji Kolmogorov-Smirnov masih lebih besar dari tingkat kekeliruan 0.05, maka disimpulkan bahwa model regresi berdistribusi normal.
2. Uji Multikolinearitas Menurut  Ghozali  (2018:107),  Uji  multikolinearitas  bertujuan  untuk  menguji  apakah  terdapat  korelasi antar variabel bebas pada model regresi. Model regresi yang baik sebenarnya tidak terjadi korelasi antara variabel bebas. Berikut ini hasil uji multikolinearitas yang dapat dilihat pada tabel 2.
Tabel 2. Hasil Uji Multikolinearitas
Collinearity Statistics Model Tolerance VIF 1 (Constant) Kompetensi Aparatur Desa .596 1.679 Kejelasan Sasaran Anggaran .417 2.396 Pemanfaatan Teknologi Informasi .681 1.469 Pengawasan BPD .684 1.463

## a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Sumber: Data diolah dengan SPSS 25, 2023
Berdasarkan tabel di atas, diketahui nilai tolerance < 1 dan VIF ≤ 10 sehingga dapat diartikan bahwa tidak terjadi multikolinearitas pada data sehingga dapat dilanjutkan pada analisis berikutnya
3. Uji Heteroskedastisitas Uji  heteroskedastisitas  digunakan untuk  melihat  apakah  dalam model  regresi  terjadi  ketidaksamaan varian dari residual suatu pengamatan dengan pengamatan yang lain. Model yang baik adalah model yang tidak terjadi heteroskedastisitas. Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada gambar berikut ini.

## Gambar 1. Hasil Uji Heteroskedastisitas Sumber: Data diolah dengan SPSS 25, 2023
Dari gambar 1, dapat dilihat hasil dari uji heteroskedastisitas menujukkan titik-titik yang menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y dan terlihat tidak ada pola yang jelas membentuk suatu pola tertentu. Maka dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terrjadinya heteroskedastisitas pada model regresi penelitian ini.

## Analisis Linier Berganda
Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengukur pengaruh antara variabel kompetensi Aparatur Desa, kejelasan sasaran anggaran, pemanfaatan teknologi informasi dan pengawasan BPD terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dengan bantuan program SPSS, maka diperoleh nilai-nilai untuk regresi berganda berikut:
Tabel 3. Hasil Uji Regresi Linier Berganda
a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

## Sumber: Data diolah dengan SPSS 25, 2023
Berdasarkan tabel diatas, maka model regresi diperoleh sebagai berikut :
Y = -4.196 + 0.374KAD + 0.372KSA + 0.236PTI + 0.431PB + e
Unstandardized Coefficient Standarized Coefficients Model B Std. Error Beta t Sig. 1 (Constant) -4.196 3.660 -1.146 .262 Kompetensi Aparatur Desa .374 .142 .313 2.636 .014 Kejelasan Sasaran Anggaran .372 .164 .322 2.264 .032 Pemanfaatan Teknologi Informasi .236 .101 .259 2.331 .028 Pengawasan BPD .431 .177 .270 2.437 .022
Dari hasil persamaan regresi linier dapat diartikan sebagai berikut :
1. Nilai konstanta -4.196 mengindikasikan bahwa jika praktik kompetensi Aparatur Desa, kejelasan sasaran anggaran, pemanfaatan teknologi informasi dan pengawasan BPD sama dengan nol, maka akuntabilitas pengelolaan dana desa menurun.
2. Koefisien regresi variabel kompetensi Aparatur Desa sebesar 0.374 yang artinya apabila kompetensi Aparatur Desa dinaikkan sebesar satu satuan maka pengaruhnya atas akuntabilitas pengelolaan dana desa meningkat sebesar 0.374.
3. Koefisien regresi variabel kejelasan sasaran anggaran sebesar 0.372 yang artinya apabila kejelasan sasaran anggaran dinaikkan sebesar satu satuan maka pengaruhnya atas akuntabilitas pengelolaan dana desa meningkat sebesar 0.372.
4. Koefisien  regresi  variabel  pemanfaatan  teknologi  informasi  sebesar  0.236  yang  artinya  apabila pemanfaatan teknologi informasi dinaikkan sebesar satu satuan maka pengaruhnya atas akuntabilitas pengelolaan dana desa meningkat sebesar 0.236.
5. Koefisien  regresi  variabel  pengawasan  BPD  sebesar  0.431  yang  artinya  apabila  pengawasan  BPD dinaikkan sebesar satu satuan maka pegaruhnya atas akuntabilitas pengelolaan dana desa meningkat sebesar 0.431.

## Uji Hipotesis
1. Uji Koefisien Determinasi (R 2 )
Uji koefisien determinasi bertujuan untuk melihat seberapa besar pengaruh kompetensi Aparatur Desa, kejelasan sasaran anggaran, pemanfaatan teknologi informasi dan pengawasan BPD terhadap akuntabilitas  pengelolaan  daana  desa.  Hasil  pengujian  koefisien  determinasi  dapat  dilihat  pada  tabel berikut.
Tabel 4. Hasil Analisis Koefisien Determinasi
Dari tabel diketahui bahwa nilai Rsquare 0.781, hal ini berarti bahwa 78,1% variabel bebas mampu menjelaskan  pengaruh  terhadap  variabel  terikat,  sedangkan  21.9%  (100%-78,1%)  dipengaruhi  oleh variabel bebas lainnya yang tidak termasuk dalam penelitian seperti komitmen organisasi, kepemimpinan kepala desa dan partisipasi masyarakat.
2. Uji Signifikasi Keseluruhan dari Regresi Sampel (Uji Statistik F) Uji  statistik  F  bertujuan  untuk  mengetahui  apakah  variabel  independen  secara  bersama – sama berpengaruh  terhadap  variabel  dependen.  Uji  statistik  F  dalam  penelitian  ini  menggunakan  tingkat signifikansi atau tingkat kepercayaan sebesar 0,05. Hasil pengujian F dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 5. Hasil Analisis Uji F
ANOVA a Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. Regression Residual Total 399.031 4 99.758  23.198 .000 b 111.808 26 4.300 510.839 30 a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Model Summary Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .884 a .781 .747 2.074 a.  Predictors:  (Constant),  Pengawasan  BPD,  Kompetensi  Aparatur  Desa, Kejelasan Sasaran Anggaran, Pemanfaatan Teknologi Informasi
Sumber: Data diolah dengan SPSS 25,2023
b. Predictors: (Constant), Pengawasan BPD, Kompetensi Aparatur Desa, Kejelasan Sasaran Anggaran, Pemanfaatan Teknologi Informasi Sumber: Data diolah dengan SPSS 25,2023
Berdasarkan hasil tabel diatas menunjukan bahwa F hitung adalah 23.198 dengan signifikansi 0.000. Sedangkan F tabel pada tingkat kepercayaan 95% (α = 0.05), n = 31, df1 (jumlah variabel x) = 4, dan df2 (n - k) atau 31 - 4 = 27 (n adalah jumlah data dan k adalah jumlah semua variabel). Maka nilai dari F tabel sebesar 2.73 nilai ini bisa dilihat pada tabel F. Dari hasil perhitungan tersebut, F hitung > F tabel dan tingkat signifikansi  0.000  <  0.05  sehingga  Ho  ditolak  dan  Ha  diterima.  Hal  ini  menunjukan  bahwa  variabel independen secara bersama-sama terbukti mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
3. Uji Signifikasi Parameter Individual (Uji Statistik t) Uji t digunakan untuk menunjukkan pengaruh masing-masing variabel bebas (independen) secara individual atau parsial terhadap variabel terikat (dependen). Jika t hitung > t tabel dan nilai sig. t < a = 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial atau individual variabel bebas (independen) berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.
Tabel 6. Hasil Analisis Uji t
a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

## Sumber: Data diolah dengan SPSS 25, 2023
Berdasarkan hasil regresi pada tabel diatas maka dapat disimpulkan :
a. Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
Berdasarkan  hasil  pengujian hipotesis  pada  uji  t  diperoleh  hasil  bahwa  kompetensi  Aparatur Desa berpengaruh positif signifikan tehadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini dibuktikan dengan nilai t hitung > nilai t tabel yakni 2.636 > 2.056 dan diperkuat dengan nilai signifikansi sebesar 0.014 < 0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 diterima dan Ho ditolak. Nilai koefisien regresi positif pada hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara variabel kompetensi Aparatur Desa terhadap variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa yang megindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat kompetensi Aparatur Desa maka tingkat akuntabilitas dalam pengolaan dana desa akan semakin tinggi.
b. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan  hasil  pengujian  hipotesis  pada  uji  t  diperoleh  hasil  bahwa  kejelasan  sasaran anggaran  berpengaruh  positif  signifikan  tehadap  akuntabilitas  pengelolaan  dana  desa.  Hal  ini dibuktikan dengan nilai t hitung > nilai t tabel yakni 2.264 > 2.056 dan diperkuat dengan nilai signifikansi sebesar 0.032 < 0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 diterima dan Ho ditolak. Nilai koefisien regresi positif pada hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara variabel kejelasan  sasaran  anggaran  terhadap  variabel  akuntabilitas  pengelolaan  dana  desa  yang megindikasikan bahwa semakin baik kejelasan sasaran anggaran maka akuntabilitas akan semakin meningkat.
c. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
Unstandardized Coefficient Standarized Coefficients Model B Std. Error Beta t Sig. 1 (Constant) -4.196 3.660 -1.146 .262 Kompetensi Aparatur Desa .374 .142 .313 2.636 .014 Kejelasan Sasaran Anggaran .372 .164 .322 2.264 .032 Pemanfaatan Teknologi Informasi .236 .101 .259 2.331 .028 Pengawasan BPD .431 .177 .270 2.437 .022
Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pada uji t diperoleh hasil bahwa pemanfaatan teknologi informasi  berpengaruh  positif  signifikan  tehadap  akuntabilitas  pengelolaan  dana  desa.  Hal  ini dibuktikan dengan nilai t hitung > nilai t tabel yakni 2.331 > 2.056 dan diperkuat dengan nilai signifikansi sebesar 0.028 < 0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 diterima dan Ho ditolak. Nilai koefisien regresi positif pada hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara variabel pemanfaatan  teknologi  informasi  terhadap  variabel  akuntabilitas  pengelolaan  dana  desa  yang megindikasikan  bahwa  semakin  dimanfaatkannya  teknologi  informasi  maka  akan  meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.
d. Pengaruh Pengawasan BPD terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
Berdasarkan  hasil  pengujian  hipotesis  pada  uji  t  diperoleh  hasil  bahwa  pengawasan  BPD berpengaruh positif signifikan tehadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini dibuktikan dengan nilai t hitung > nilai t tabel yakni 2.437 > 2.056 dan diperkuat dengan nilai signifikansi sebesar 0.022 < 0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa H4 diterima dan Ho ditolak. Nilai korelasi positif pada hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara variabel pengawasan BPD terhadap variabel  akuntabilitas  pengelolaan  dana  desa  yang  megindikasikan  bahwa  semakin  optimal pengawasan BPD maka maka akan meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dikemukakan maka dapat disimpulkan bahwa kompetensi Aparatur Desa, kejelasan sasaran anggaran, pemanfaatan teknologi Informasi dan pengawasan BPD berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Hal ini membuktikan bahwa semakin baik tingkat kompetensi Aparatur Desa, kejelasan sasaran anggaran, pemanfaatan teknologi Informasi dan  pengawasan  BPD  maka  akuntabilitas  dalam  pengelolaan  dana  desa  di  Desa  Banyu  Asin  akan  semakin meningkat.
Referensi Anjani, Ajeng Kartika. (2019). Pertanggungajawaban Pengelolaan Dana Desa. Juris-Diction . Universitas Airlangga. Vol.2, No.3.
Arta dan Rasmini. (2019). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan dan Partisipasi Masyarakat Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. E-Jurnal Akuntansi . Universitas Udayana. Vol. 26, No.1.
Cahyani, Winda. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Kecamatan Namang  Kabupaten  Bangka  Tengah.  Fakultas  Ekonomi  Universitas  Bangka  Belitung.  Tidak Dipublikasikan.
Dewi  dan  Erlinawati.  (2020). Pengaruh  Kejelasan  Sasaran  Anggaran,  Kompetensi  dan Partisipasi Masyarakat Terhadap  Akuntabilitas  Pengelolaan  Dana  Desa  Pada  Kantor  Desa  Se-Kecamatan  Blahbatuh, Kabupaten Gianyar. Hita Akuntansi dan Keuangan . Universitas Hindu Indonesia.
Fahmi, I. (2016). Manajemen Sumber Daya Manusia (Teori dan Praktek) . Jakarta: Cv. Alfabeta.
Ghozali, Imam. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25 . Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  113  Tahun 2014  Tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan Desa.
Pratiwi, Syindi. (2019). Determinan Pengelolaan Keuangan Desa dan Implikasinya Terhadap Akuntabilitas (Studi Pada  Desa  Pangkal  Niur  Kecamatan  Riau  Silip  Kabupaten  Bangka).  Fakultas  Ekonomi  Universitas Bangka Belitung. Tidak Dipublikasikan.
Purnomo, Rizky. (2018). Evaluasi Pengelolaan Dana Desa di Desa Berbura, Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka. Fakultas Ekonomi Universitas Bangka Belitung. Bangka Belitung. Tidak Dipublikasikan.
Ratna Wijayanti Daniar Paramita, dkk. (2021). Metode Peneitian Kuantiatif: Buku Ajar Perkuliahan Metodologi Penelitian Bagi Mahasiswa Akuntansi & Manajemen . Lumajang: Widya Gama Press.
Rochmansjah, Heru dan Chabib Soleh. (2015). Pengelolaan Keuangan Desa . Bandung: Fokusmedia.
Sugiyono. (2018). Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D . Bandung: Alfbeta.
Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara