ANALISIS TATA KELOLA RUANG TERBUKA HIJAU TERHADAP PEMBANGUNAN KOTA  DI KABUPATEN MAJENE
Nurliah 1
1 Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Al Asyariah Mandar Email: arlannurliah@gmail.com
Muh. Syariat Tajuddin 2
1 Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Al Asyariah Mandar Email: mesaiyat@gmail.com

## ABSTRACT
The research objective is to describe how the implementation of green open  space  governance  in  urban  development  in  Majene  Regency. This research uses descriptive analysis and explanation methods. In analyzing the data obtained, researchers used qualitative descriptive techniques  that  describe  and  explain  the  results  of  the  study.  The results  showed  that  the  implementation  of  green  open  space governance  in  Majene  district  is  self-managed  and  is  the responsibility  of  the  Regional  Work  Units  (SKPD)  in  charge  of each green open space according to the criteria and types.

## ABSTRAK
Tujuan  penelitian  untuk  mendeskripsikan  bagaimana  implementasi tata  kelola  ruang  terbuka  hijau  dalam  pembangunan  kota  di Kabupaten  Majene.  Penelitian  menggunakan  metode  deskriptif analisis  dan  penjelasan.  Dalam  menganalisis  data  yang  diperoleh, peneliti menggunakan teknik deskriptif kualitatif yang mendeskripsikan  dan  menjelaskan  hasil  penelitian.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  pelaksanaan  tata  kelola  ruang  terbuka  hijau  di kabupaten  majene  adalah  swakelola  dan  menjadi  tanggung  jawab Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD)  yang  membidangi  setiap RTH sesuai dengan Kriteria dan jenisnya.
Kata Kunci : Tata Kelola, Tata Ruang, Ruang Terbuka Hijau.

## PENDAHULUAN
Indonesia  adalah  Negara  kepulauan  yang  terdiri  dari  banyaknya  pulau yang  terbentang  dari  Sabang  sampai  Merauke  kemudian  dikelilingi  oleh luasnya  lautan.  Dengan  hal  tersebut  pastinya  menjadikan  wilayah  Indonesia memiliki banyak kota yang tersebar di masing-masing pulau, namun tata kota
72 | MITZAL (Demokrasi, Komunikasi, dan Budaya): Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi
di  Indonesia  masih  harus  mendapatkan  penanganan  yang  serius  karena belakangan  ini  media  ataupun surat  kabar  sering  memberitakan  dampak dari pengolalan perkotaan yang tidak baik seperti banjir, kemacetan, polusi udara, kemiskinan, dan tentang masyarakat ataupun lingkungan di wilayah perkotaan seperti di kota-kota besar seperti jakarta, bandung, makassar dan sekitarnya.
Permasalahan  perkotaan  timbul  akibat  perencanaan  tata  ruang  kota yang  tidak  jelas,  serta  inkonsistensi  pengelolaan  lingkungan  hidup  dalam melaksanakan  perencanaan  pembangunan  yang  harus  memperhatikan  ruang terbuka hijau dikawasan perkotaan.
Berkaitan  dengan  masalah  pembangunan  dan  lingkungan  hidup,  maka dalam  setiap  pelaksanaan  pembangunan  diperlukan  suatu  perencanaan  tata ruang  bagi  wilayah  perkotaan.  Perencanaan  tata  ruang  kota  yang  dimaksud adalah bentuk perencanaan fisik kota yang bertujuan untuk mewujudkan arah pertumbuhan kota. Dalam rangka mengatur penataan dan pemanfaatan ruang di  seluruh  wilayah  Indonesia  baik  dalam  lingkup  nasional,  regional  maupun lokal,  Pemerintah  mengeluarkan  Undang-Undang  Nomor  26  tahun  2007 tentang  Penataan  Ruang  yang  mengatur  konsep  penataan  ruang  bagi  setiap daerah di Indonesia dengan memperhatikan kawasan lingkungan ruang terbuka hijau.
Pengertian  penataan  ruang  menurut  Pasal  1  angka  5  Undang-Undang Nomor  26  tahun  2007  adalah  suatu  proses  perencanaan  tata  ruang, pemanfaatan  ruang  dan  pengendalian  pemanfaatan  ruang.  Hal  ini  kemudian menjadi  landasan  untuk  pengaturan  ruang  terbuka  hijau  dalam  rangka mewujudkan ruang kawasan perkotaan yang sehat, indah dan nyaman.
Menurut  Ernawi,  Imam  S.  (2012,  h.20)  ruang  terbuka  bisa  berbentuk jalur ( path ), seperti jalur hijau jalan, tepian air waduk atau danau dan bantaran sungai,  bantaran  rel  kereta  api,  saluran/jejaring  listrik  tegangan  tinggi,  dan simpul  kota  (nodes),  berupa  ruang  taman  rumah,  taman  lingkungan,  taman kota,  taman  pemakaman,  taman  pertanian  kota,  dan  seterusnya.  Sedangkan pengertian ruang terbuka hijau (RTH) berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun  2007  tentang  Penataan  Ruang  adalah  area  memanjang/jalur  dan  atau mengelompok,  yang  penggunaannya  lebih  bersifat  terbuka,  tempat  tumbuh tanaman,  baik  yang  tumbuh  tanaman  secara  alamiah  maupun  yang  sengaja ditanam.
Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  Nomor  :  05/Prt/M/2008  tentang pedoman  Penyediaan  dan  pemanfaatan  ruang  terbuka  hijau  di  kawasan perkotaan  yakni:  (1)  bahwa  kuantitas  dan  kualitas  ruang  terbuka  publik terutama  Ruang  Terbuka  Hijau  (RTH)  saat  ini  mengalami  penurunan  yang sangat  signifikan  dan  mengakibatkan  penurunan  kualitas  lingkungan  hidup perkotaan yang berdampak ke berbagai sendi kehidupan perkotaan antara lain
Volume 5, Nomor 1, Mei 2020
| 73 p-ISSN: 2541-4364,  e-ISSN: 2541-4372
sering  terjadinya  banjir,  peningkatan  pencemaran  udara,  dan  menurunnya produktivitas  masyarakat  akibat  terbatasnya  ruang  yang  tersedia  untuk interaksi  sosial;  (2)  bahwa  Undang-Undang  Nomor  26  Tahun  2007  tentang Penataan Ruang memberikan landasan untuk pengaturan ruang terbuka hijau dalam  rangka  mewujudkan  ruang  kawasan  perkotaan  yang  aman,  nyaman, produktif,  dan  berkelanjutan;    bahwa  dalam  rangka  implementasi  Undang- Undang  Nomor  26  Tahun  2007  tentang  Penataan  Ruang  diperlukan  adanya Pedoman  Penyediaan  dan  Pemanfaatan  Ruang  Terbuka  Hijau  di  Kawasan Perkotaan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif yakni penelitian yang digunakan untuk menggambarkan secara rinci mengenai objek yang akan diteliti.  teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  penulis  yakni  dengan wawancara  dengan  orang-orang  yang  berkaitan  dengan  judul  penilitian  dari penulis.
Salah satu Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis.  Deskriptif  analisis  data  yang  diperoleh  seperti  pengamatan,  hasil wawancara, analisis dokumen, catatan lapangan yang disusun oleh peneliti dan tidak dituangkan dalam angka.

## HASIL PENELITIAN

## Pelaksanaan Tata Kelola Rth Kota Majene
Tata  kelola  dalam  penataan  RTH  Kota  Majene  yang  diperoleh  melalui wawancara,  observasi  dan  dokumentasi  yang  disertai  dengan  penjelasan penjelasan untuk mempermudah dalam melakukan proses disekitarnya.
Pelaksanaan  tata  kelola  Ruang  Terbuka  Hijau  dijelaskan  sesuai  dengan pembagian kriteria-kriteria ruang terbuka hijau yakni:

## Hutan Kota
a) Dalam  rangka  perwujudan  hutan  kota,  pemerintah  berperan  selaku dinamisator  dan  mediator  antara  berbagai  pihak  selaku  pemangku kepentingan,  sedangkan  masyarakat  umum  berperan  sebagai  investor dan  pelaksana.  Untuk  itu  sangat  diperlukan  penjaringan  aspirasi  dan sosialisasi  program  pembangunan  secara  berkesinambungan  terhadap masyarakat  luas  dengan  dilandasi  oleh  perangkat  perundang-undangan yang operasional yaitu Penataan
- Hutan  kota  ditata  dengan  memperhatikan  kondisi  lingkungan  dan kesuburan tanah
- Memanfaatkan lahan sebagai kawasan hutan kota
Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi
- Melestarikan hutan kota sebagai kawasan hutan lindung di perkotaan atas dasar manfaat lingkungan yang sehat dan subur
- Jenis  tanaman  yang  akan  dikembangkan  lebih  diutamakan  pada tanaman khas/lokal Kabupaten Majene yang memiliki nilai estetika.
- Melibatkan  masyarakat  dan  pihak  lainnya  selaku  pemangku kepentingan ( stakeholders ) sejak tahap perencanaan pemanfaatan/pelaksanaan  hingga  tahap  pengendalian  monitoring Hutan Kota. b) Pengelolaan hutan kota dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan.  Tata  dan  kelola  yang  dilakukan  mulai  dari  tahap pelestarian  sampai  kepada  tahap  perawatan  yang  berkesinambungan.
Pengawasan  yang  dilakukan  oleh  pihak  pemerintah  sebagai  peran  yang dimaksimalkan  merupakan  hal  urgen  yang  biasanya  dilakukan  dan dikerjakan  secara  rutin  seperti  penyalahgunaan  hutan  oleh  pihak  yang bertanggung jawab dan hal lainnya pula.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  kepala  dinas  kehutanan Kabupaten Majene:
“Kita  memiliki  hutan  kota  yang  cukup  dan  terawat,  baik  dari  segi  cagar alam dan satwa yang berada dihutan kota tersebut. Pengelolaan hutan kota dilakukan  dari  pihak  dinas  kehutanan  sendiri  melalui  pendampingan  dan pengecekan  rutin  terhadap  hutan  kota  yang  tersedia.  Wujud  dari pengelolaan  yang  yang  dilakukan  diharapkan  agar  masyarakat  bisa  turut andil  untuk  merawat.  Sehingga  tujuan  utama  adanya  hutan  kota  ini  bisa tercapai”. ( Wawancara , 20 Desember 2018)
Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh kepala dinas Kehutanan dapat ditarik kesimpulan bahwa peran dari dinas kelautan untuk mewujudkan ruang terbuka  hijau  melalui  pemenuhan  hutan  kota  dapat  dikatakan  dilaksanakan sesuai batasan dan tugas dari dinas tersebut.

## Taman Kota
Secara umum konsep dasar penataan taman kota identik dengan konsep pengembangan  taman  kota  yaitu  dilandasi  pembangunan  secara  terpadu dengan tetap memperhatikan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal masyarakat Kabupaten Majene. Adapun penjabaran konsep sebagai berikut;
1) Penataan
- Lokasi  taman  kota  disesuaikan  dengam  arahan  RDTR  Kota  Majene dan tetap memperhatikan Taman Kota yang telah ada saat ini.
- Sedapat  mungkin  memanfaatkan  lahan  yang  belum  terbangun sehingga tidak dilakukan penggusuran terhadap bangunan yang telah ada.
Volume 5, Nomor 1, Mei 2020
| 75 p-ISSN: 2541-4364,  e-ISSN: 2541-4372
- Kegiatan  yang  akan  dikembangkan  merupakan  perpaduan  antara kepentingan ekologi, wisata keluarga dan olahraga secara terbatas.
- Jenis  tanaman  yang  dikembangkan  lebih  diutamakan  pada tanaman khas/lokal Kabupaten Majene yang memiliki nilai estetika.
2) Pengelolaan
Pengelolaan taman kota yang baru diarahkan menjadi RTH publik atau terbuka  bagi  kalangan  luas  dalam  bentuk partisipasi rekreatif,  olahraga dan  pendidikan.  Pemerintah  Kabupaten  Majene  melalui  instansi  yang terkait  menjadi  pengelola  taman  kota  namun  sebelumnya  perlu  dibuat ketentuan-ketentuan pengelolaan dan pengawasan yang kesemuanya itu dikemas dalam peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Majene.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  kepala  badan  lingkungan  hidup dan pertamanan Kabupaten Majene :
“Penyediaan kawasan taman kota melalui tahap perencanaan pembangunan dan  kemudian  dikelola  dari  badan  lingkungan  hidup  dan  pertamanan. Setelah  teraalisasi  dan  sudah  terbangun  maka  pengelolaan  dan  kebersihan taman  kota  tersebut  dipekerjakan  masyarakat  untuk  selalu  membersihkan kawasan tersebut. Taman kota itu diharapkan agar ruang terbuka hijau di kawasan  perkotaan  ini  bisa  terpenuhi  melalui  salah  satu  kawasan  ini  dan supaya  masyarakat  juga  merasakan  manfaat  dari  taman  kota  ini  sebagai ruang atau taman terbuka umum” ( Wawancara , 20 Desember 2018)
Dari  penjelasan  tersebut  maka  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  taman kota  sebagai  salah  satu  indicator  terpenuhinya  ruang  terbuka  hijau  kawasan perkotaan dikelola dan dipergunakan sesuai tujuannya.

## Jalur Hijau di Kanan-Kiri Sungai
Berdasarkan  pada  kriteria  dan  konsep  dasar  penataan  RTH  yang  telah diuraikan sebelumnya, maka konsep penataan jalur hijau di kanan-kiri sungai merupakan  bagian  dari  RTH  yang  fungsi  da  pemanfaatannya  sangat  banyak seperti  halnya  digunakan  sebagai  tempat  rekreasi.  Adapun  konsep penataannya, sebagai berikut;
a) Penataan
- Mempertegas  dan  mengoptimalkan  batas-batas  jalur  hijau  di  kanan- kiri  sungai  sehingga  fungsi  ekologis,  estetika  kawasan  dan  keadaan sosial budaya dapat terakomodir secara proporsional.
- Pada  kawasan  padat  bangunan  dapat  mungkin  tidak  dilakukan penggusuran,  sehingga  konflik  sosial  ditengah  masyarakat  dapat dicegah.
- Pada  lokasi  tertentu  dapat  dibangun  jalan  inspeksi  sesuai  ketentuan hukum yang telah dibuat oleh Pemerintah Kota Majene.
Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi
- Jenis  tanaman  yang  dikembangkan  lebih  diutamakan  pada tanaman khas/kearifan lokal Kabupaten Majene yang memiliki nilai estetika.
b) Pengelolaan
Seperti halnya pada pengelolaan RTH lainnya, pengelolaan jalur hijau di kana-kiri  sungai  Kota  Majene  dilaksanakan  dengan  tetap  melibatkan masyarakat untuk dapat menjangkau dan mengelola jalur hijau dikanan kiri  sungai  dikawasan  perkotaan,  hal  ini  rutin  dilakukan  melihat pertimbangan bahwa hujan ataupun arus sungai yang berubah-ubah bisa mempengaruhi pengelolaan jalur hijau dikanan kiri sungai.
Adapun  hasil  wawancara  dengan  kepala  dinas  dinas  tata  ruang, pemukiman dan keberihan kabupaten majene :
“Penting  untuk  kita  mengelola  jalur  hijau  dikanan  kiri  sungai,  disamping sebagai pencegah terjadinya bencana alam juga sebagai proses memperindah kawasan  sungai  melalui  pengelolaan  dan  perawatan  secara  intensif. Kawasan  perkotaan  kabupaten  akan  terhindar  dari  kotoran  dan  sampah dari  sungai  maupun  pengaruh  banyaknya  pemukiman  asal  terjaga pengelolaan dan pengawasan”.( Wawancara , 20 Desember 2018)

## Pemakaman
Berdasarkan  pada  kriteria  dan  konsep  dasar  penataan  RTH  yang  telah diuraikan  sebelumnya,  maka  konsep  pemakaman  atas  dasar  pembangunan untuk memperhatikan nilai-nilai dan fungsi lahannya. Pemakaman merupakan ruang terbuka sebagai kawasan untuk pekuburan umum dikawasan perkotaan. Disisi lain pemakaman dianggap dapat menjadi salah satu dari ruang terbuka hijau  lainnya  untuk  sebagai  penghijauan  dan  menjaga  ekosistem  kawasan perkotaan
a) Penataan
 Sebagai  lahan  pemakaman  bagi  seluruh  masyarakat  yang  telah meninggal dunia
 Pada  kawasan  ini  juga  merupakan  sebagai  lahan  tumbuh  dan berkembangnya tanaman hijau di kawasan perkotaan
 Pada  lokasi  tertentu  dapat  dibangun  jalan  inspeksi  sesuai  ketentuan hukum yang telah dibuat oleh Pemerintah Kota Majene.
 Jenis  tanaman  yang  dikembangkan  lebih  diutamakan  pada tanaman khas/kearifan lokal Kabupaten Majene yang memiliki nilai estetika.
b) Pengelolaan Pengelolaan pemakaman dilakukan untuk menjaga kawasan pemakaman di  Kabupaten  Majene,  selain  itu  pemakaman  dilakukan  penghijauan melalui  penataan  tumbuh  tanaman  yang  ada  dikawasan  tersebut  agar mendukung terwujudnya ruang terbuka hijau.
Volume 5, Nomor 1, Mei 2020
| 77
p-ISSN: 2541-4364,  e-ISSN: 2541-4372
Berikut  wawancara  yang  dilakukan  dengan  kepala  dinas  Pekerjaan Umum Kabupaten Majene :
“Pemakaman  sebagai  salah  satu  terwujudnya  ruang  terbuka  hijau  kami yang  kelola  melalu  perencanaan  program  dan  pembangunan  untuk memaksimalkan  fungsinya  dan  untuk  memperluas  kawasan.  Mengenai pengelolaan di berikan tugas dan gaji kepada masyarakat yang ditugaskan di pemakaman tersebut”. ( Wawancara , 20 Desember 2018)
Dari pernyataan tersebut dipahami bahwa dinas Pekerjaan umum yang mengetahui bagaimana keberlangsungan kawasan pemakaman terkait tentang ruang terbuka hijau. Berikut pula wawancara yang dilakukan kepada pegelola pemakaman Kabupaten Majene:
“Pengelolaan  ini  dilakukan  tiap  hari  secara  bergantian  dari  kami,  ada berenam  untuk  menjaga  dan  merawat  kawasan  ini.  Kami  melakukan perawatan  dari  segi  tumbuh  tumbuh  tanaman  yang  ada  sampai  ke  setiap pembersihan  kawasan  ini.  Kalua  ada  masalah  ataupun  sesuatu  kami langsung  beritahu  kepada pemerintah  melalui  pegawai  dari  dinas  PU  yang bertanggung jawab”. ( Wawancara , 22 desember 2018)
Peran  Pemerintah  Daerah  dalam  Pengelolaan  Ruang  Terbuka  Hijau  di Kabupaten Majene
Hasil  penelitian  menyatakan  Bahwa  dengan  adanya  UU  23  tahun  2014 serta  UU  Nomor  26  tahun  2007  tentang  penataan  ruang  maka  pemerintah kabupaten majene memiliki kewenangan untuk mengelola ruang terbuka hijau sesuai  dengan  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Majene  Nomor  12  tahun  2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majene Tahun 2011-2031.
Keberadaan  RTH  penting  dalam  mengendalikan  dan  memelihara integritas  dan  kualitas  lingkungan.  Peran  pemerintah  dituntut  dapat mengoptimalkan  ruang  terbuka  hijau  yang  tersedia  dikawasan  perkotaan. Dalam  UU  Nomor  26  Tahun  2007  dijelaskan  bahwa  pemerintah  punya wewenang  dalam  melaksanakan  dan  mengoltimalkan  penataan  ruang  terkait mengenai  ruang  terbuka  hijau  melalui  perannya,  Peran  yang  dimaksud  yakni sebagai berikut:
1. Peran Pemanfaatan
Manfaat  yang  dihasilkan  dalam  pengelolaan  Ruang  Terbuka  Hijau adalah  sebagai  berikut:  manfaat  ekologis,  manfaat  ruang,  manfaat  estetis, manfaat planologi, manfaat pendidikan, manfaat ekonomis.
2. Peran Pengendalian
Ruang  terbuka  hijau  (RTH)  sebagai  penyeimbang  ekosistem  kota,  baik itu sistem hidrologi, klimatologi, keanekaragam hayati, maupun sistem ekologi
78 | MITZAL (Demokrasi, Komunikasi, dan Budaya): Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi
lainnya,  bertujuan  meningkatkan  kualitas  lingkungan  hidup,  estetika  kota, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat (quality of life, human well being)
3. Peran Kerjasama dan Penataan
Pengelolaan  ruang  terbuka  hijau  khususnya  di  daerah  perkotaan merupakan tanggung jawab bersama. Salah satu pihak yang memiliki tanggung jawab  tersebut  adalah  Pemerintah  Daerah.  Bagian  ini  akan  berisi  uraian tentang  peran  Pemerintah  Daerah  dalam  Pengelolaan  Ruang  Terbuka  Hijau (selanjutnya disebut sebagai RTH) yang berada di kawasan perkotaan.
4. Peran Pengawasan
Pengawasan  yang  dilakukan  seperti  hal-hal  yang  dapat  merusak keberlangsungan  ruang  terbuka  hijau  seperti  penyalahgunaan  lahan, pembangunan  yang  memberi  dampak  neatif  terhadap  lingkungan,  serta pengawasan  tentang  tata  kelola  ruang  terbuka  hijau  dikawasan  perkotaan. Belum  optimalnya  pengawasan  yang  dilakukan  dikarenakan  terkendala  di aturan  khusus  mengenai  RTH,  maka  pemerintah  melakukan  rencana Penetapan  peraturan  perundang-undangan  berikut  perangkat  pelaksanaannya terkait dengan pengelolaan RTH
Rumusan rencana RTH di Kota Majene, diharapkan menjadi salah satu icon  rencana  tata  ruang  sebelumnya,  sehingga  mampu  memberikan  manfaat dalam  pengelolaan  lingkungan  perkotaan.  Adapun  rumusan  rencana  Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Majene, sebagai berikut :

## 1) Estimasi Kebutuhan RTH
Proporsi  30%  merupakan  ukuran  minimal  untuk  menjamin keseimbangan  ekosistem  kota,  baik  keseimbangan  sistem  hidrologi  dan keseimbangan  mikroklimat,  maupun  sistem  ekologis  lain  yang  dapat meningkatkan  ketersediaan  udara  bersih  yang  diperlukan  masyarakat,  serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota.
Berikut adalah wawancara kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Majene:
“Berdasarkan  dari  hasil  analisis,  maka  rencana  kebutuhan  lahan  untuk RTH  di  Kota  Majene  adalah  30  %  dari  luas  wilayah,  dimana  20  % diperuntukkan  untuk  RTH  Publik  dan  Privat,  Sedangkan  10  % diperuntukkan  untuk  RTH  hutan  kota  sebagai  kawasan  lindung”. ( Wawancara , 20 Desember 2018 )
Dari  hasil  wawancara  yang  dilakukan  terkait  rencana  kebutuhan  lahan RTH  maka  dalam  perencanaan  kebutuhan  lahan  pemerintah  kabupaten majene akan membentuk tim analisis dalam memperoleh data mengenai lahan yang akan ditinjau langsung oleh tim tersebut.
Volume 5, Nomor 1, Mei 2020
| 79 p-ISSN: 2541-4364,  e-ISSN: 2541-4372
Hasil  wawancara  yang  peneliti  lakukan  kepada  Kabid  penelitian,  Data dan statistic Bappeda Kabupaten Majene :
“Pengelolaan  ruang  terbuka  hijau  public  di  Kabupaten  Majene  bersifat Swakelola  sehingga  menjadi  tanggung  jawab  Satuan  Kerja  Perangkat Daerah  (SKPD)  yang  membidangi  masing-masing  jenis  ruang  terbuka hijau” ( Wawancara , 26 Desember 2018).
Berikut  pula  penjelasan  mengenai  bagaimana  pengembangan  kedepan, ini dijelaskan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Majene :
“Konsep  rencana  pengembangan  kawasan  ruang  terbuka  hijau  sudah adadan untuk menjadi pedoman pelaksanaan sampai 2030 kedepan. Menjadi harapan bahwa perencanaan ini dapat dimaksimalkan kepada pihak teknis maupun  tim  lapangan  untuk  melaksanakan  ini.  Biasanya  terkait  konsep apapun  itu  seperti  halnya  pengembangan  ruang  terbuka  ini  selalu dirapatkan  kepada  kedinasan  atau  badan  terkait  untuk  pemenuhannya ( Wawancara , 26 desember 2018).
Berdasarkan  wawancara  tersebut  dapat  diketahui  bahwa  pemenuhan ruang  terbuka  hijau  sudah  ada  dan  akan  dilakukan  pengembangan  ruang terbuka hijau kawasan perkotaan untuk kedepannya.
2) Rencana Kebutuhan RTH Kota Majene
Perencanaan  jenis  RTH  di  Kota  Majene  ditentukan  atas  dasar  tipologi Kota  Majene  yang  berkorelasi  dengan  letak  geografis,  jumlah  penduduk  dan arah  perkembangan  fisik  kota,  luas  kota  serta  faktor  kondisi  ekosistem  yang ada.
Hasil  Wawancara  yang  peneliti  lakukan  kepada  pengelola  Lapangan Terbuka Kabupaten Majene :
“Wilayah  Kota  Majene  ini  sangat  bagus  dalam  pengembangan  lapangan terbuka  Karena  tanah  yang  subur  dan  wilayahnya  yang  luas  terkhusus dikawasam perkotaan ini”. ( Wawancara , 20 Desember 2018)
Terdapat  juga  hasil  wawancara  yang  peneliti  lakukan  kepada  pengelola pemakaman di Kabupaten Majene :
“Untuk  dapat  mewujudkan  Kota  Majene  sebagai  kota  hijau  dan  sehat, harus ada peran peran serta dari pemerintah dan masyarakat maka rencana kedepan  tentang  majene  Kota  Hijau  pasti  akan  terlaksana  dengan  cepat, saya  secara  pribadi mendukung  muda-mudahan  majene  bisa  menjadi Kota Hijau  dengan  ruang  terbuka  yang  memadai”.  (Wawancara  22  Desember 2018)
80 | MITZAL (Demokrasi, Komunikasi, dan Budaya): Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi
Dari  hasil  wawancara  yang  dilakukan  maka  rencana  pengembangan Ruang  Terbuka  Hijau  di  Kawasan  perkotaan  Majene  harus  berperan  aktif seluruh  elemen  yang  berkaitan  dengan  konsep  pembanguna  di  Kabupaten Majene.
Pembangunan  Sebagai  manifestasi  dari  fungsi  dan  manfaat  RTH  di perkotaan,  maka  rencana  penyediaan  RTH  diharapkan  mampu  memulihkan ekosistem di perkotaan yang telah rusak. Dengan melihat perkembangan Kota Majene,  maka  jenis  RTH  yang  dapat  direncanakan  adalah;  (i)  RTH pekarangan,  (ii)  RTH  Taman  dan  Hutan  Kota  serta  (iii)  RTH  Jalur  Hijau jalan.  Dalam  penyediaan  Ruang  Terbuka  Hijau  disesuaikan  dengan  konsep rencana pengembangan.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  analisis  pada  pembahasan  penelitian,  maka  dapat ditarik  kesimpulan  bahwa  pelaksanaan  tata  kelola  ruang  terbuka  hijau  di Kabupaten  Majene  bersifat  swakelola  dan  menjadi  tanggung  jawab  satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang membidangi masing-masing RTH sesuai jenis ruang terbuka hijau yakni; Taman Kota, Hutan Kota, Tempat Rekreasi, Kegiatan  Berolahraga,  Pemakaman.  Peran  pemerintah  daerah  dalam mengelola  Ruang  Terbuka  Hijau  di  Kabupaten  Majene  sesuai  dengan wewenang pemerintah daerah dalam penataan ruang mengenai  ruang terbuka hijau yakni ada 5 peran yaitu: peran pemanfaatan, peran pengendalian, peran kerjasama dan penataan, peran pengawasan.
Pembangunan  Sebagai  manifestasi  dari  fungsi  dan  manfaat  RTH  di perkotaan,  maka  rencana  penyediaan  RTH  diharapkan  mampu  memulihkan ekosistem di perkotaan yang telah rusak. Dengan melihat perkembangan Kota Majene,  maka  jenis  RTH  yang  dapat  direncanakan  adalah;  (i)  RTH pekarangan,  (ii)  RTH  Taman  dan  Hutan  Kota  serta  (iii)  RTH  Jalur  Hijau jalan.  Dalam  penyediaan  Ruang  Terbuka  Hijau  disesuaikan  dengan  konsep rencana pengembangan

## SARAN
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran-saran yang diberikan peneliti kepada  pemerintah  kabupaten  Majene,  untuk  memaksimalkan  sosialisasi kepada  masyarakat  agar  semua  masyarakat  diseluruh  wilayah  kabupaten majene  dapat  mengetahui  dan  berpartisipasi  terkait  mengelola  dan  merawat bahkan ikut mengembangkan ruang terbuka hijau untuk kota atau kabupaten sendiri.  Maksimalnya  sosialisasi  yang  dilakukan  akan  mempengaruhi pelaksanaan  kebijakan  dan  hasil  yang  kemudian  tercapau  dengan  baik.  Hasil dari  pengelolaan  yakni  data  dan  dokumen  mengenai  ruang  terbuka  hijau
Volume 5, Nomor 1, Mei 2020
| 81 p-ISSN: 2541-4364,  e-ISSN: 2541-4372
disimpan  dengan  baik agar  mempermudah  melakukan  evaluasi  atau menggali informasi kembali terhadap Ruang Terbuka Hijau tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustino.  2008. Teknik  Manajemen  Latihan  dan  Pembinaan . Bina  Aksara. Bandung
Almasdi  &  Yusuf Suid.  1996.  Aspek  Sikap Mental  Dalam  Manajemen  Sumber Daya Manusia. Jakarta Ghalia Indonesia
Davis,  Bob.  et  al.  1994. Physical  Education  and  The  Study  Of  Sport  (Second Edition ). Mosby Times Mirror International Publisher Limited
Dessler, Garry. 1997. Manajemen Sumber Daya Manusia . Jakarta. IPWI
Gomes,  Faustino  Cardoso.  2000. Manajemen  Sumber  Daya  Manusia. Yogyakarta: Andi Offset.
Etzioni.  1968. Perencanaan  Strategis  Bagi  Organisasi  Sosial ,  Pustaka  Pelajar,
Yogyakarta
Hasibuan,  S.P.  Malayu.  1987. Manajemen  Dasar,  Pengertian  dan  Masalah.
Jakarta: NV. Sapdodadi.
Koiman. 1994 . Pemerintahan dan Kepemimpinan . Rajawali Press. Jakarta Levy. 1998. Pembangunan Sumber Daya Manusia .Prisma Vet. Ke 3. Jakarta Musanef. 1992. Manajemen Kepegawaian Indonesia. Jakarta : Gunung Agung Nawawi,  H.  Hadari.  2000. Manajemen  Sumber  Daya  Manusia  Untuk  Bisnis Yang Kompetitif . Yogyakarta. Gadjah Mada University Press
Nawawi, H. Hadari. 2001. Metode Penelitian Bidang Sosial . Yogyakarta : Gajah Mada University Press,
Ndraha,  Talidzuhu,  2003. Kybernology  (Ilmu  Pemerintahan  Baru). Jakarta  :
PT. Asdi Mahasatya.
Nisjar, Korhi. 1997. Konsepsi Tentang Pemeberdayaan Aparatur di Daerah Pada Lokakarya Visi Can Misi Metropolitan . 2000. Bandung
Pamudji.  1992. Kepemimpinan  Pemerintahan  di  Indonesia .  Jakarta.  Bina Aksara
Rucky,  Ahmad.  2001. Sistem  Manajemen  Kinerja  :  Panduan  Praktis  Untuk Merancang dan Meraih Kinerja Prima . Jakarta. Gramedia
Schuller,  S.  Randall  dan  Susan  E.  Jackson.  1999. Manajemen  Sumber  Daya Manusia Menghadapi Abad 21 . Jilid 1 dan 2. Jakarta. Erlangga
82 | MITZAL (Demokrasi, Komunikasi, dan Budaya): Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi
Sadyahutomo,  Mulyono.  1992. Administrasi  Pembangunan .  Haji  Masagung. Jakarta
Solihin,  Dadang  1992. Desa,  Masyarakat  Desa  dan  Pembangunan .Ghalia Indonesia. Jakarta
Siagian S.P. 1996. Filsafat Administrasi. Jakarta. PT. Gunung Agung
Simamora,  Henry.  1999.  Manajemen  Sumber  Daya  Manusia.  Yogyakarta. STIE YPKAN
Sugiono. 1992. Metodologi Penelitian Administrasi . Bandung : Alfabeta
Suprapto.  2009. Tata  Pemerintahan  dan  Administrasi  Pemerintahan  Desa . Ghalia Indonesia. Jakarta
Terry. 2009. Konsep Dasar Pembangunan Pedesaan . APDN Press. Bandung
Trancik,  Roger.  1986, Teori  Organisasi  dan  Pengorganisasian Jakarta,  Radja Grafindo Persada.
Usman,  Dr.  Husaini,  M.Pd,  Purnomo  Setiady  Akbar,  M.Pd.  2004. Metode Penelitian Sosial. Jakarta. Bumi Aksara
Wasistiono,  Sadu.  2003. Kapita  Selekta  Manajemen  Pemerintahan  Daerah. Bandung : CV. Fokusmedia