## Relasi Adat dan Islam dalam Ritual Sumpah Garap Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian pada Masyarakat Islam Sasak

## Baiq Ratna Mulhimmah
Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram email: ratna.mulhimmah@uinmataram.ac.id

## Nisfawati Laili Jalilah
Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram email: nisfawati302412@uinmataram.ac.id
Received: May 8, 2021  Accepted: Dec 2, 2021

## Abstract
Garap is  a  ritual  that  is  believed  by  the  Sasak  Islamic community,  South  Central  Lombok,  as  an  alternative  to solving the crime of theft. This ritual is carried out since the death  of  the  Nyatok  Guardian.  This  research  aims  to describe  the  meaning  of  working  on  the  Sasak  Islamic community.  In  addition,  this  study  also  seeks  to  elaborate on  the  reasons  for  the  tradition  of  working  as  the  main mechanism  for  resolving  criminal  acts.  This  research  is  a qualitative  descriptive  study  using  a  legal  anthropological approach.  Collecting  data  by  observation,  interviews,  and analysis of documentation. The results of the study indicate that  the garap ritual  has  a  very important  meaning  for  the Sasak Islamic community. In terms of function, it is not only a  mechanism  for  resolving  cases  of  theft,  but  also  as  a guardian  of  village  community  order.  Work  on  as  an alternative to resolving disputes over his position in conflict with  state  law.  The  thick  culture  and  the  strength  of  the community  in  holding  religious  teachings  make  the garap ritual  inseparable  from  the  influence  of  religion  (belief)  so that the relationship of religious customs can be seen from
the  process  of  working  on  rituals  such  as  reading  the  holy verses of the Qur'an in the process of the cultivation oath.

## Abstrak
Garap  merupakan  ritual  yang  dipercaya  oleh  masyarakat Islam  Sasak,  Lombok  Tengah  bagian  Selatan,  sebagai alternatif  penyelesaian  tindak  pidana  pencurian.  Ritual  ini dilakukan  sejak  meninggalnya  Wali  Nyatok.  Riset  ini bertujuan  mendeskripsikan  makna  garap  bagi  masyarakat Islam  Sasak.  Selain  itu,  penelitian  ini  juga  berupaya mengelaborasi  alasan  tradisi  garap  sebagai  mekanisme utama  penyelesaian  tindak  pidana.  Penelitian  ini  adalah studi deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan antropologi  hukum.  Pengumpulan  data  dengan  observasi, wawancara,  dan  analisis  dokumentasi.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  ritual  garap  memiliki  makna  sangat penting  bagi  masyarakat  Islam  Sasak.  Dari  sisi  fungsi,  ia bukan  hanya  sebagai  mekanisme  penyelesaian  perkara pencurian  semata,  melainkan  juga  sebagai  penjaga ketertiban  masyarakat  desa.  Garap  sebagai  alternatif penyelesaian sengketa kedudukannya berhadapan  dengan hukum  Negara.  Kentalnya  budaya  serta  kuatnya masyarakat  dalam  memegang  ajaran  agama,  menjadikan ritual  garap  tidak  terlepas  dari  pengaruh  agama (keyakinan)  sehingga  relasi  adat  agama  dapat  dilihat  dari proses  ritual  garap  seperti  pembacaan  ayat-ayat  suci  Al- Qur‟an dalam proses Sumpah Garap.
Keywords: Islam Sasak, garap, alternative of dispute resolution, theft.

## Pendahuluan
Hukum adat merupakan keniscayaan bagi masyarakat adat dan  akan  selalu  muncul  serta  eksis  di  dalam  masyarakat  adat mana  pun.  Bagi  masyarakat  adat,  hukum  adat  bukan  hanya sebatas  aturan  yang  mengatur  prilaku  tetapi  merupakan
TAJDID | Vol. 28, No. 2, 2021
315
pengejawantahan hubungan masyarakat adat sebagai mikrokosmos  dengan  kekuatan  makrokosmos.  Hukum  adat dikonsepsikan sebagai suatu sistem hukum yang terbentuk dan berasal  dari  pengalaman  empiris  masyarakat  adat  pada  masa lalu,  yang  dianggap  adil  atau  patut  dan  telah  mendapatkan legitimasi  dari  penguasa  adat  sehingga  mengikat  atau  wajib dipatuhi  (bersifat  normatif). 1 Proses  kepatuhan  terhadap hukum  adat  ini  melalui  proses  panjang.  Munculnya  norma- norma  yang  ada  dalam  masyarakat  tersebut  lahir  bersamaan dengan  terjadinya  interaksi  antar  individu  yang  membentuk komunitas-komunitas adat. Norma-norma tersebut dijaga secara bersama  dan  sekaligus  menjadi  alat  untuk  mengakses  dan mengatur sumber daya alam, 2 berdasarkan pada nilai-nilai yang ada. Dengan kata lain kepatuhan terhadap hukum adat ini lahir dari suatu kepercayaan bahwa sejak lahir manusia diliputi oleh norma-norma  yang  harus  dipatuhi.  Oleh  karena  itu,  maka setiap  anggota  masyarakat  wajib  mematuhinya.  Kepatuhan tersebut dipandang sebagai suatu keharusan yang semestinya.
Jika  hukum  adat  merupakan  bagian  dari  budaya  maka begitu  pula  dengan  agama.  Agama  dapat  dilihat  sebagai fenomena  budaya  dan  fenomena  sosial.  Sebagai  fenomena budaya, agama diyakini sebagai sebuah sistem kepercayaan akan adanya  yang  Maha  Kuasa,  serta  hal-hal  yang  berhubungan dengan-Nya  (simbol,  pola  dan  tindakan).  Sementara,  agama sebagai  fenomena  sosial  terlihat  ketika  dalam  beragama terjadi interaksi  antara  pemeluk  agama.  Jika  melihat  format  tersebut
1 H.R.  Otje  Salman  Soemadiningrat, Rekonseptualisasi  Hukum  Adat K ontemporerí (Bandung: PT. Alumni, 2011), 27
2 Ade Saptomo, Hukum Dan Kearifan Lokal Revitalisasi Hukum Adat Nusantara (Jakarta: PT. Grasindo, 2010), 25
maka hukum Islam juga dapat dipandang sebagai gejala budaya dan sebagai gejala sosial. 3
Sementara  itu,  institusi  sosial  terbentuk  dari  nilai-nilai yang  ada  dalam  masyarakat,  di  mana  seluruh  individu  dalam masyarakat  terikat  dengan  nilai-nilai  yang  sudah  diyakini kebenarannya,  baik  keyakinan  terhadap  adat,  budaya  serta keyakinan  dalam  beragama.  Pada  konteks  inilah  kemudian terdapat  adanya  relasi  antara  budaya  dan  agama  (adat  dan Islam).  Masyarakat  adat  meyakini  kedua  hukum  ini  sebagai hukum  yang  kuat  dan  dapat  melindungi  mereka  dalam menyelesaikan  setiap  sengketa.  Studi  pada  masyarakat  adat Muslim Sasak di Lombok Tengah menunjukkan fenomena ini, melalui peradilan adat yang disebut Garap.
Pelaksanaan  Garap  dapat  dilihat  dari  perspektif Antropologi  Hukum.  Antropologi  hukum  merupakan  bagian dari  antropologi  budaya,  yang  secara  khusus  mengamati tentang perilaku manusia terkait dengan aturan-aturan hukum. Aturan-aturan  hukum  tersebut  tidak  hanya  bersifat  normatif namun juga meliputi hukum adat serta perilaku manusia dalam berbudaya.  Dalam  perspektif  antropologi,  menurut  Winario, hukum  adalah  bagian  integral  dari  kebudayaan  secara keseluruhan  dan  karena  itu  hukum  dipelajari  sebagai  produk interaksi sosial yang dipengaruhi oleh aspek-aspek kebudayaan lain,  seperti  politik,  ekonomi,  ideologi,  religi  dan  lain-lain. 4
Melihat  hal  tersebut  maka  hukum  juga  dapat  terlihat  sebagai sebuah  aturan  yang  juga  terbentuk  akibat  dari  proses  sosial yang  berlangsung  dalam  masyarakat.  Sehingga  dalam  hal  ini secara empiris hukum yang berlaku tidak hanya berupa hukum
3 M. Rasyid Ridla, Sosiologi Hukum Islam (Analisis Terhadap pemikiran M. Atho‟ Mudzhar) , al-Ihkam Vol.7 No.2 Desember 2012
4 Moh.  Winario, Masalah  Hukum  Islam  Perspektif  Sosiologi  Antropologi  Hukum , Jurnal al Himayah, Vol.1 no.2, Oktober 2017. 270
TAJDID | Vol. 28, No. 2, 2021
317
positif  namun  juga  hukum  yang  berwujud  sebagai  hukum agama dan hukum adat.
Kepercayaan masyarakat Muslim Sasak di Lombok Tengah terhadap  pelaksanaan garap sebagai  alternatif  penyelesaian tindak  pidana  kriminal  khususnya  pencurian,  merupakan kepercayaan  yang  diyakini  baik  secara  agama  maupun  adat, memiliki kekuatan hukum yang sangat sakral dan kuat. Hukum ini  mengalahkan  kepercayaan  masyarakat  terhadap  hukum Negara,  sehingga  dalam  pelaksanaannya  pun  masyarakat  lebih mempercayai garap sebagai  bentuk  perlindungan  hukum  bagi mereka.
Garap merupakan  mekanisme  penyelesaian  suatu  delik pidana  baik  terhadap  pencurian  maupun  tindak  kriminal lainnya,  di  mana  pelaksanaannya  dilakukan  secara  adat  oleh masyarakat  hukum  adat  Sasak  di  Lombok.  Mekanisme  ini dilakukan  melalui  pelaksanaan  sumpah  dengan  meminum  air tanah  yang  di  ambil  dari  makam Wali  Nyatok 5 terhadap seseorang  yang  diduga  atau  dicurigai  sebagai  pencuri  serta orang yang memberikan tuduhan. Tanah makam  Wali Nyatok sangat  dipercaya  akan  kekeramatannya  oleh  masyarakat setempat, sehingga tanah dari makam tersebut dijadikan media dalam  pelaksanaan  sumpah  terhadap  seseorang  yang  diduga sebagai  pelaku  pencurian.  Kepercayaan  ini  telah  mendarah daging  di  beberapa  tempat  khususnya  di  Lombok  Tengah bagian  selatan,  seperti  di  beberapa  desa  yakni  Desa  Sengkol, Desa Teruwai, Desa Rembitan, Desa Segala Anyar, Desa Ketare, Desa  Tanak  Awu,  Desa  Kawo,  Desa  Pengember,  Desa  Kute, Desa  Bunkate  dan  beberapa  tempat  yang  berdekatan  dengan tempat-tempat tersebut.
5 Tidak ada data pasti siapa sesungguhnya Wali Nyatok. Namun, ia diyakini berasal  dari  Timur  Tengah  dan  merupakan  salah  satu  penyebar  Agama Islam awal di Pulau Lombok, khususnya di wilayah Lombok Selatan.
Berangkat dari deskripsi di atas, maka penelitian ini akan difokuskan  pada  hukum  adat  “ garap ”  sebagai  penyelesaian hukum  pidana.  Penelitian  ini  juga  akan  berupaya  melihat bagaimana Garap mampu  menjadi  penjaga  harmoni  ketika terjadi  permasalahan  hukum  (khususnya  pidana)  bagi masyarakat  adat  Lombok  Tengah  bagian  Selatan.  Pada penelitian ini, peneliti mencoba mendeskripsikan beberapa hal, pertama,  makna  garap  bagi  masyarakat  Islam  Sasak  serta melacak  bagaimana  tradisi  garap  mampu  menjadi  mekanisme utama  penyelesaian  tindak  pidana  dan  menjaga  harmoni masyarakat  Adat  Sasak.  Kedua,  mendeskripsikan  posisi  garap sebagai  penyelesaian  tindak  pidana vis  a  vis dengan  hukum formal.  Ketiga,  mendeskripsikan  relasi  adat  dan  Islam  dalam proses Garap .

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  deskriptif kualitatif dengan pendekatan antropologi hukum. Implementasi antropologi hukum dalam penelitian memerlukan berbagai pendekatan atau metode, seperti metode historis,  normatif,  eksploratif,  deskriptif  perilaku,  dan  studi kasus.  Adapun  metode  yang  digunakan  dalam  penelitian antropologi  hukum  ini  yaitu  deskriptif  prilaku  yang  disertai dengan  metode  studi  kasus.  Metode  ini  digunakan  karena penelitian  ini  bertujuan  menggali  bagaimana  proses terbentuknya  tradisi  sumpah  garap  dan  mengapa  sumpah garap mampu menjadi media penyelesaian kasus tindak pidana pencurian  pada  masyarakat  Islam  Sasak.  Lokasi  penelitian  ini adalah  daerah-daerah  yang  masih  mempertahankan  praktik sumpah  garap  dalam  menyelesaikan  tindak  pidana  pencurian, yaitu  daerah-daerah  yang  berada  di  Lombok  Tengah  bagian selatan.
Metode  pengumpulan  data  menggunakan  observasi, studi pustaka atau dokumentasi dan wawancara. Observasi yang digunakan  adalah  observasi  non  partisipatif,  peneliti  tidak ikut secara  langsung  dalam  parktek  garap,  namun  hanya  sebagai observer  atau  mengamati  proses  pelaksanaan  sumpah garap . Studi  Pustaka  atau  dokumentasi  sebagai  upaya  peneliti  untuk menjelajahi  dan  melacak  sedalam  mungkin  realitas  fenomena yang  tengah  diteliti. 6 Adapaun wawancara  dilakukan  adalah kegiatan  wawancara  yang  tidak  terstruktur  yakni  peneliti melakukan proses tanya jawab hanya menggunakan garis besar topik  saja,  tidak  secara  spesifik  dipersiapkan  untuk  ditanyakan kepada  informan.  Wawancara  dilakukan  kepada  informan sebagai  sumber  data  primer  yaitu  tokoh  adat  dan  masyarakat yang  melakukan  praktek  sumpah  garap.  Selanjutnya  metode analisis  data  menggunakan  tahapan  reduksi  data, display data dan penarikan kesimpulan.

## Hasil dan Pembahasan Sejarah dan Makna Garap
Secara  administratif  Pulau  Lombok  terbagi  menjadi empat  (4)  kabupaten  dan  satu  kotamadya,  yaitu  Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, dan Kotamadya Mataram. Sementara  secara  topografis,  Lombok  dapat  dibagi  menjadi  4 bagian  berdasarkan  ciri,  keunikan  dan  landskap  geografisnya. Pada bagian Utara yang dulunya masuk dalam wilayah Lombok Barat  memiliki  ciri  dataran  tinggi  dengan  landskap pemandangan  alam  yang  indah  disertai  curah  hujan  tinggi. Lombok  bagian Tengah memiliki  tingkat  kesuburan  yang  lebih baik  bila  dibandingkan  dengan  Lombok  bagian  Selatan,
6 Sukandarrumidi, Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula (Yogjakarta: Gajah Mada University Press, 2006), 101.
sehingga  lahan  pertanian  banyak  terdapat  di  daerah  ini. Sedangkan,  Lombok  bagian Selatan ,  memiliki  ciri  perbukitan tandus,  namun  terkenal  dengan  keindahan  pantainya. 7
Sementara  Lombok  bagian  Timur  sebagian  memiliki  lahan subur  dengan  cuaca  dingin  sebagian  lagi  terdapat  lahan  yang kering,  namun  wilayah  ini  cukup  terkenal  dengan  hasil pertanian yang melimpah.
Pada  umumnya  masyarakat  yang  mendiami  pulau  ini adalah  suku  Sasak.  Namun  demikian  perbedaan  topografi, kesuburan  tanah  dan  akses  pada  modernisasi  menyebabkan derajat  kepatuhan  pada  adat  berbeda  antar  wilayah. 8
Masyarakat  yang  tinggal  di  wilayah  selatan  yang  relatif  tandus dan  jauh  dari  pusat-pusat  modernisasi  cenderung  masih  kuat menjalankan  adat  istiadat.  Salah  satu  masyarakat  yang  masih kuat  dengan  adat  istiadat  ini  adalah  masyarakat  adat  Sasak  di wilayah Lombok Tengah bagian Selatan, tepatnya di kecamatan Pujut. Masyarakat ini terkenal dengan adat istiadat yang sangat kuat,  sehingga  dalam  setiap  perilaku  kehidupan  sehari-hari sangat  erat  dengan  adat  istiadat  tersebut,  termasuk  dalam  hal menyelesaikan persoalan hukum mereka.
Kendati  Islam  masuk  di  wilayah  ini,  adat  istiadat  atau budaya pra-Islam masih tetap kuat. 9 Perjumpaan agama (Islam) dan  adat  istiadat  lokal  menciptakan  harmoni  dan  akulturasi
7 Secara  administrative,  Lombok  bagian  Selatan  Sebagian  masuk  wilayah Lombok  Tengah  dan  Sebagian  masuk  wilayah  Kabupaten  Lombok  Utara. Ciri terpenting wilayah Lombok  Selatan adalah landskapnya yang berbukit- bukit dan berbatu, serta tanah liat yang kering.
8 Dialek  Bahasa  Sasak  terbagi  lima; Kuto ‐ Kute (Sasak  bagian  Utara); Ngeto ‐ Ngete (Sasak bagian Timur Laut); Meno ‐ Mene (Sasak bagian Tengah); Ngeno ‐ Ngene (Sasak Tengah bagian timur, Sasak Tengah bagian Barat); Mriak ‐ Mriku (Sasak Tengah bagian Selatan). Lewis, M. Paul (ed.). (2009).
9 Tidak ada yang tahu pasti kapan Islam masuk ke wilayah ini, dan Lombok khususnya. De Graff menyebut Islam masuk ke Lombok sekitar abad ke 17- 18  yang  dibawa  oleh  Sunan  Prapen  (Putra  Sunan  Ampel)  melalui  jalan penaklukan dan damai.
TAJDID | Vol. 28, No. 2, 2021
praktek  kehidupan  beragama  dan  adat  dalam  kehidupan sehari-hari. Setiap aktivitas kehidupan masyarakat tidak terlepas dari  aturan  agama  dan  adat  yang  keduanya  memiliki  aspek penting dalam menjawab setiap persoalan.
Salah  satu  bentuk  akulturasi  Adat-Agama  di  masyarakat Islam  Sasak  adalah  mekanisme  penyelesaian  konflik  pada masyarakat  Islam  Sasak  di  Kecamatan  Pujut,  yang  dikenal dengan Sumpah  Garap .  Sebagaimana  telah  dideskripsikan  di atas, pelaksanaan garap merupakan kepercayaan yang diyakini, baik  secara  agama  maupun  adat,  memiliki  kekuatan  hukum mengikat.  Sumpah Garap tidak  saja memiliki  kekuatan  hukum tetapi  juga  bersifat  sakral  karena  melibatkan kekuatan  Ilahiah . Pembacaan  ayat-ayat  suci  Al-Qur‟an  dalam  proses  Sumpah Garap  menjadi  bukti  nyata  akulturasi  adat-agama.  Beberapa wilayah  di  kecamatan  Pujut  dan  daerah-daerah  sekitarnya seperti  Desa  Bunkate  dan  Desa  Bunjeruk  masih  melaksanakan Garap .  Ritual  ini juga  diyakini  memiliki  fungsi  sebagai  penjaga ketertiban  masyarakat  desa  yang  sering  diistilahkan  dengan “ besuk dese” atau bersih desa . 10
Tidak  ada  yang  mengetahui  sejarah  munculnya  tradisi Garap .  Beberapa  sumber  berbeda  dalam  menafsirkan  dan memberi  penjelasan.  Pendapat pertama meyakini  sejarah  awal ritual ini berawal dari masa akhir kehidupan Wali Nyatok. Wali Nyatok  berpesan  kepada  masyarakat  yang  di-Islam-kan,  agar sepeninggalnya  kelak  jika  terjadi  sesuatu  yang  tidak  dapat diselesaikan di antara mereka, maka “… ambillah tanah di bagian
10 Menjadi  menarik  ketika  masyarakat  yang  melaksanakan  upacara  adat  ini menyebut  ritual  ini  sebagai  “bersih  desa”.  Ini  berarti  bagi  masyarakat Kecamatan  Pujut  dan  sekitarnya,  setiap  tindakan  criminal  yang  dilakukan anggota  masyarakat  dianggap  sebagai  “kotoran”  atau  noda  yang  membuat kesucian  masyarakat  dan  Desa  ternodai.  Karena  itu,  utnuk  menghilangkan noda ini, harus dilakukan pembersihan melalui upacara adat, yakni sumpah garap.  Fenomena  bersih  Desa  ini  adalah  bagian  dari  ritual  pra  Islam  dan masih jamak terjadi dalam masyarakat adat di Nusantara.
kepala  saya  (tanah  makam)  untuk  menyelesaikan  perkara  tersebut ”. 11
Pendapat Kedua menafsirkan  tradisi  garap  berdasarkan keyakinan ritual ini telah dilaksanakan oleh Wali Nyatoq sendiri selama hidup beliau. Terlepas dari perbedaan ini, tradisi garap kemudian secara turun-temurun dipegang sebagai amanat dan bahkan  diyakini  sebagai  sesuatu  yang  wajib  untuk dilaksanakan. 12 Keyakinan  yang  sangat  kuat  pada  ritual  ini memberi  rasa  aman  bagi  masyarakat  dan  berdampak  pada terjaganya ketertiban dan keamanan desa dari tindak kejahatan terutama maraknya pencurian saat itu.
Seiring  dengan  perkembangan  masyarakat,  maka ritual ini juga mengalami perluasan  makna dan fungsi. Makna garap tidak hanya sebagai media penyelesaian konflik, tapi juga sebagai penjaga harmoni kehidupan masyarakat Desa. Dari sisi fungsi,  ia  tidak  hanya  digunakan  sebagai  mekanisme penyelesaian perkara pencurian an sich , melainkan juga sebagai mekanisme  penyelesaian  segala  prilaku  yang  dianggap bertentangan dengan hukum (adat dan agama). 13 Di masyarakat Adat  Rambitan  misalnya,  masyarakat  akan  merasa  puas  jika penyelesaian  kasus-kasus  kejahatan  dilakukan  dengan krame garap . 14 Apabila  hukum  tidak  dapat  diselesaikan  di  tingkat gubuk (kampung) maka garap akan dilakukan di tingkat Desa.
Seiring perkembangan dan perubahan sosial masyarakat, pelaksanaan garap juga  turut  mengalami  dinamika.  Sebagian
11 Wawancara  dengan  Bapak  Parna  Mustawa  alias  amaq  Darwis  dan  Bapak Mujahidin Nafis di Desa Bangket Parak pada tanggal, 11 Juni 2021
12 Keyakinan masyarakat Kecamatan Pujut dan sekitarnya terhadap ritual ini sangat  kuat,  mereka  meyakini  jika  terjadi  perselisihan  dan  diselesaikan melalui  hukum  Negara,  akan  terjadi  musibah  bagi  masyarakat  Kecamatan pujut dan sekitarnya.
13 Misalnya kasus penipuan, fitnah, pembunuhan, melarikan istri orang lain, perzinahan  dan  lain  sebagainya  juga  diselesaikan  melalui  mekanisme  ritual Garap.
14 Wawancara  dengan  Bapak  L  .  Wirakse  tokoh  adat  desa  Rembitan  pada tanggal, 12 Juni 2021
TAJDID | Vol. 28, No. 2, 2021
323
masyarakat  di  Kecamatan  pujut  ada  yang  telah  meninggalkan tradisi garap ,  namun  masih  percaya  dengan  sakralitas  upacara ini.  Ada  pula  yang  masih  melaksanakan  ritual  ini,  meskipun telah  jarang  dilaksanakan.  Demikian  juga  dengan  media  yang digunakan dalam tradisi garap. Air dari makam nyatoq tidak lagi menjadi  satu-satunya  media  upacara garap ,  namun  dapat digantikan  dengan  media-media  lain  yang  dikeramatkan.  Di Desa  Adat  Rambitan  misalnya,  salah  satu  desa  yang  terdekat dengan lokasi makam wali nyatoq, pelaksanaan tradisi ini masih sangat kental dan menggunakan air dari makam nyatoq sebagai media.
Sementara beberapa desa yang berjauhan  dengan  lokasi makam, telah menggunakan media yang berbeda, seperti tanah yang  dikeramatkan,  barang  pusaka  (Pedang,  Keris,  Tombak) dan lain-lain yang dianggap keramat. Di Desa Sukadane media yang digunakan tidak hanya air dari makam nyatoq tetapi juga menggunakan  tanah  yang  dikeramatkan  di  sebuah  tempat  di desa  tersebut,  yang  dahulu  dipercaya  sebagai  tempat  keramat peninggalan  sejarah  dari  datu  Pejanggik. 15 Singkatnya,  makna garap bukan  sekedar  media  penyelesai  konflik,  namun  juga sebagai  instrumen  penjaga  harmoni  dalam  kehidupan masyarakat Desa.
Pelaksanaan Garap Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Upacara krame  garap 16 merupakan  salah  satu  cara penyelesaian kasus hukum khususnya pidana pencurian dalam masyarakat  adat  Lombok  di  bagian  Selatan  dan  beberapa daerah  yang  berdekatan  secara  geneologis.  Pidana  yang
15 Wawancara tokoh desa sukedane tanggal, 18 Juni 2021
16 Krame artinya pemeliharaan, dalam hal ini yang dipelihara adalah hukum adat.  Sedangkan  krame  garap  bertujuan  untuk  bersih  gubuk  yaitu membersihkan  desa  dari  kecurigaan  terhadap  seseorang  yang  telah melakukan tindak pidana pencurian.
dimaksud  lebih  banyak  pada  kasus  pencurian,  kendati  tidak menutup  kemungkinan  perkembangan  saat  ini garap juga digunakan pada kasus-kasus hukum lain seperti kasus perdata. Pencurian hewan ternak adalah kasus yang paling sering terjadi dan  diselesaikan  dengan garap .  Lanskap  geografis  wilayah selatan  yang  kering  dan  berbatu  menyebabkan  pertanian  padi hanya  bisa  dilakukan  saat  musim  penghujan,  karena  itu, masyarakat  wilayah  selatan  umumnya  juga  memelihara  ternak (sapi).
Pada  masyarakat  Adat  Islam  Sasak,  ada  dua  bentuk tradisi garap, yaitu garap biase dan garap  mangkep . Garap biase (baca:  Biasa)  lazimnya  diadakan  untuk  membersihakan  desa dari  syak  wasangka  antar  masyarakat  Desa  sendiri  yang  bisa berujung  pada  disharmonisasi.  Contoh  sederhananya,  muncul isu  yang  menuduh  si  A  telah  melakukan  perbuatan  yang bertentangan  dengan  hukum  dan  adat.  Isu  ini  jika  tidak dihentikan,  berpotensi  menimbulkan  fitnah  antar  penduduk Desa  yang  berujung  pada  penghakiman  dan  disharmonisasi. Meskipun si tertuduh telah melakukan klarifikasi, namun dalam masyarakat  Adat  di  Kecamatan  Pujut,  nilai  klarifikasi  ini  tidak berarti.  Masyarakat  akan  mempercayai  klarifikasi  si  tertuduh jika ia berani melakukan sumpah garap.
Oleh karena itu tetua Desa akan melakukan garap biase untuk  membuktikan  kebenaran  klarifikasi  si  tertuduh sekaligus  membersihkan  Desa  dari  isu  dan syak  wasangka yang berpotensi menciptakan konflik antar masyarakat Desa. Adapun subjek-subjek  yang  wajib  terlibat  dalam sumpah garap  biase ini adalah:
1. Kekuaahn (faktor  perbuatan),  artinya  siapa  pelaku  yang dituduh melakukan perbuatan tersebut;
2. Pendengah (faktor  pendengaran).  Dalam  hal  ini  walaupun orang  tersebut  tidak  ikut  melakukan  perbuatan  yang
TAJDID | Vol. 28, No. 2, 2021
325
dituduhkan,  namun pernah  mendengar secara  langsung  dari subjek tentang obyek yang berkaitan dengan perbuatan yang dituduhkan  tersebut,  maka  orang  ini  pun  wajib  untuk  di garap;
3. Penggitak (faktor  penglihatan).  Artinya  orang  yang melihat subjek yang dituduh melakukan perbuatan yang dituduhkan tersebut diwajibkan mengikuti proses garap .
4. Penaon (mengetahui).  Orang  yang  pernah  mendapatkan kabar  bahwa tertuduh  pernah  melakukan  perbuatan  seperti yang dituduhkan. 17
Akan tetapi selain keempat (4) subjek tersebut, biasanya semua masyarakat  Desa  tetap  harus  mengikuti  proses garap ini  agar pelaksanaannya menjadi lebih lancar, sekaligus menghindari isu atau tuduhan yang sama muncul di kemudian hari.
Bentuk  kedua  dari  tradisi  garap  disebut garap  mangkep . Garap  mangkep diadakan  untuk  menyelesaikan  perselisihan antara  dua  orang,  yang  menuduh  dan  yang  dituduh. Garap mangkep umumnya dilakukan dalam kasus pencurian. Seseorang yang  meyakini  harta  bendanya  telah  dicuri  oleh  seseorang  (si fulan),  maka  ia  meminta  pada  tetua  desa  untuk  melakukan garap  mangkep  antara  dirinya  dengan  yang  orang  dituduh mencuri.  Sehingga,  pada  kasus  pencurian  garap  mangkep hanya  melibatkan  dua  pihak,  yakni  pemilik  harta  dan  orang yang dituduh pencuri.
Secara  garis  besar,  pelaksanaan garap  mangkep dibagi dalam  tiga  fase,  yaitu:  fase  persiapan,  fase  pelaksanaan  ritual,
17 Kekuahan berasal dari kata “uah” yang berarti “sudah”, jadi maksud istilah ini  adalah  orang  tersebut  sudah  atau  pernah  melakukan  pidana  tersebut. Pendengah  asal  kata  “dengah”  yang  berarti  “dengar”,  jadi  orang  tersebut pernah  mendengar  dari  seseorang  akan  ada  rencana  pencurian.  Penggitak asal  kata  “gitak”artinya  “melihat”,  bermakna  bahwa  orang  tersebut  pernah melihat  kejadian  tersebut  secara  langsung.  Sedangkat  penanon  asal  kata “naon”  yang  artinya  “tahu”  atau  “mengetaui”,  berarti  orang  tersebut mengetahui kejadian pencurian tersebut.
dan  fase  syukuran.  Adapun  proses-proses  dalam  melakukan garap mingkep pada kasus pencurian ini pada umumnya adalah sebagai berikut: 18

## 1. Fase Persiapan
Pada  tahap  ini  korban  dan  kepala  dusun  melakukan persiapan-persiapan  dan  menyediakan  segala  prasyarat pelaksanaan  garap  yang  harus  dilakukan  sendiri  oleh  korban. Adapun prosesnya meliputi:
(1) Pelaporan  kepada  Kepala  Dusun  (Kadus)  oleh  korban untuk  melaksanakan garap. Dalam  hal  ini  korban  tidak boleh  melapor  lebih  dari  3  hari  sejak  kehilangan  atau kecurian;
(2) Setelah  Kadus  menerima  laporan  korban,  kadus menetapkan  hari  pelaksanaan garap. Pelaksanaan  ritual hanya dilaksanakan pada hari Rabu. Jika hari rabu pertama gagal  karena  ada  yang  tidak  hadir,  maka  dapat direncanakan  ulang  pada  hari  Rabu  berikutnya.  Demikian seterusnya sampai 3 kali Rabu; 19
(3) Pelapor  yang  juga  disebut  sebagai penganjeng  tanak melakukan proses penganjeng tanak; 20
(4) Kepala  Dusun  mengumumkan  akan  dilakukan penganjeng tanak serta  siapa  saja  yang  tidak  hadir,  jika  semua  hadir maka garap dapat dilakukan. Dalam hal kehadiran, jika ada yang  tidak  hadir  sampai  3  (tiga)  kali  maka  orang  tersebut
18 Wawancara dengan Amaq Nafis tokoh adat desa Bangket Parak tanggal, 11 Juni 2021
19 Pelaksanaan  hari  rabu  bermakna  bahwa  pada  hari  itulah  dahulu  wali nyatoq  berpesan  “jika  ingin  menemui  saya maka  temuilah  pada  hari  rabu”. Selain  itu  menurut  Bapak  L.  Tabe  tokoh  adat  desa  Pengengat  bahwa  Rabu berasal dari kata “rab-rabba-rabbu, yang berarti Tuhan, yakni perintah agar selalu mengingat Tuhan.
20 Orang yang merasa dirugikan (korban)
TAJDID | Vol. 28, No. 2, 2021
327
dikenakan  sanksi  denda. Garap hanya  dilakukan  pada  hari Rabu dan tidak dapat dilaksanakan pada hari lain;
2. Fase Pelaksanaan Ritual
Setelah  proses  persiapan  selesai  dan  korban  telah menyiapkan  prasyarat  yang  ditentukan  adat,  maka  selanjutnya proses pelaksanaan sumpah garap mangkep dilaksanakan. Proses pelaksanaannya sebagai berikut:
(1) Dimulai dengan pengambilan tanah dari makam wali nyatoq dengan  menggunakan penginang  tanak (wadah  terbuat  dari tanah  yang  biasa  dipakai  untuk  menyimpan  perlengkapan untuk makan sirih), yang dilapisi kain putih dan digendong seperti  bayi  dengan  menggunakan  gendongan  dari  kain Panjang/jarik. Orang yang mengambil tanah biasanya adalah kiyai  yang  dipercaya  oleh penganjeng  tanaq (korban).  Dalam pengambilan  tanah,  ritual  dilakukan  oleh  kiyai  dengan pembacaan  shalawat  serta  bacaan-bacaan  khusus  yang  telah diyakini diturunkan oleh wali nyatoq.
(2) Tanah  ( tanak )  tersebut  kemudian  diletakkan  pada  dulang tanak 21 ;
(3) Sebelum pengambilan sumpah dimulai, proses ritual dimulai dengan  korban/pelapor  menyiapkan  bahan  dan  media untuk  ritual.  Bahan  dan  media  yang  disiapkan  adalah:
Penginang Tanak atau Penginang Kuning 22 , Tekot daun bunut 23 ,
21 Tempat sesaji untuk menyajikan makanan sejenis kerajinan gerabah yang terbuat dari tanah liat
22 Penginang  tanak adalah  bokor  yang  terbuat  dari  tanah  liat.  Sedangkan penginang kuning adalah bokor yang terbuat dari kuningan.
23 Tekot dari  daun  pohon  beringin. Tekot (Takir)  adalah  wadah  pengganti piring yang umumnya terbuat dari daun pisang berbentuk mangkok persegi Panjang. Lidi digunakan untuk menjepit kedua sisi agar lipatan daun tidak terlepas.  Dalam  masyarakat  Sasak, Tekot tidak  saja  berfungsi  sebagai pengganti  piring  dalam  acara  begawe  (syukuran),  tetapi  juga  sebagai
Lekok  Lekes 24 , Kepeng  Bolong 25 , Benang  Setokel 26 , Menyan/dupa dan Air Putih .
(4) Setelah  semua  bahan  ritual  disiapkan,  korban  mulai melakukan  ritual Tukuf , yaitu  proses  peletakan  tanah makam  nyatok  yang  sudah  diambil  beserta  bahan-bahan ritual lain kedalam Penginang tanak/penginang kuning . Tanah makam  wali  nyatoq  diletakkan  diatas penginang  tanak atau penginang kuning. Lalu Tekot daun bunut (daun beringin yang dibuat  sebagai  wadah)  diisi  dengan lekok  lekes (paket  bahan untuk  makan  sirih/menyirih) ,  kepeng  bolong , benang  setokel ,
dan air putih . Tekot daun bunut yang telah terisi ini kemudian diletakkan  diatas penginang tanak/penginang kuning .
Penginang  Tanak/Kuning  lalu  ditutup  dengan  kain  putih. Menyan (dupa) dimasukkan dalam wadah dulang tanak 27 , lalu dibakar  dan  diletakkan  disamping penginang  tanak/kuning . Kemudian air putih dimasukkan dalam kendi tanah liat dan ditaruh didekat penginang tanak/kuning ;
(5) Setelah  ritual tukuf selesai,  maka  puncak  ritual  garap dimulai. Ritual sumpah garap.
Diawali  dengan  meletakkan  tanah  makam  wali  nyatoq diatas penginang  tanaq ,  bersama  dengan  daun  kelor,  daun beringin,  dan  linggis 28 yang  diletakkan  di  samping  penginang tanak.  Air  putih  dari  kendi  kemudian  dituangkan  ke  tanah penginang  tanak  yang  berisi  tanah  makam,  daun  kelor  dan daun beringin tersebut. Setelah tanah makam, daun kelor  dan daun  beringin  bercampur,  pelaku  sumpah  mengucapkan  lafaz
kesempurnaan proses begawe itu sendiri. Dalam konteks begarap, Tekot/Takir harus dibuat dari daun beringin.
24 Sepaket dengan bahan-bahan lain yang digunakan mengunyah sirih yang terdiri dari buah pinang, gambir, daun sirih
25 Uang bolong zaman Belanda
26 Benang yang terbuat dari kapas
27 Nampan yang terbuat dari tanah liat.
28 Simbol Daun kelor bermakna kehancuran, daun pohon beringin bermakna kesuburan dan linggis berarti kematian.
TAJDID | Vol. 28, No. 2, 2021
sumpah  dalam  Bahasa  Sasak  yang  menyebut  siapa  saja  yang akan  terkena  “kutukan  sumpah”  dari  meminum  air  tanah makam,  yang  meliputi  siapa  yang  berbuat,  siapa  yang  melihat, siapa  yang  mendengar,  siapa  yang  mengetahui  ( kekuahn, penggitak,  pendengah ,  dan penaon ).  Setelah  pengucapan  lafaz sumpah  selesai,  pelapor  dan  yang  dilaporkan  meminum  air yang  telah  bercampur  dengan  tanah  makam,  daun  kelor  dan daun beringin dari penginang tanak.

## 3. Fase Syukuran
Pasca puncak acara pelaksanaan ritual sumpah garap, baik pelapor,  yang  dilaporkan  maupun  masyarakat  Desa  tidak diperkenankan  meninggalkan  lokasi  pengambilan  sumpah. Proses ritual diakhiri dengan petuah dari tetua adat dan tokoh agama.  Setelah  proses  upacara  sumpah  garap  selesai,  fase selanjutnya  adalah  fase  syukuran.  Masyarakat  Desa  menuju rumah penganjeng  tanak untuk  mengadakan  tahlilan  atau syukuran  yang  disebut  dengan sor  tanak. Tahlilan/tasyakkuran berlanjut diadakan pada hari ke 3, hari ke 7 dan hari ke 8 pasca pengucapan sumpah garap dengan ritual yang sama. 29
Setelah  seluruh  proses  sumpah  garap  paripurna,  muncul perasaan  kepuasan,  lega  dan  ikhlas  pada  diri  korban.  Artinya walaupun barangnya tidak kembali namun ia telah pasrah dan menyerahkan  semua  kepada  sang  pencipta  sebagai  pemilik keadilan.  Kepasrahan  dan  keyakinan  akan  keadilan  dari  Yang Maha  Adil  inilah  yang  menumbuhkan  kepuasan  dalam  batin korban  ( penganjeng  tanak ).  Dengan  kata  lain,  munculnya kepuasan  batin  bagi  korban  yang  telah  melakukan  sumpah garap menunjukkan kuatnya keyakinan pada praktek ritual ini.
29 Pada  proses  ini  berbeda  antara  desa  yang  satu  dan  yang  lainnya.  Proses tanyakkuran  pasca  sumpah  garap  masih  berlaku  di  desa  Bangket  Parak, sedangkan di desa Rembitan tidak melakukan Sor Tanak.
Pelaksanaan garap ini  juga  dilakukan  pada  tersangka  yang belum diketahui.

## Implikasi Garap Bagi Masyarakat
Seperti  telah  dipaparkan  sebelumnya,  bagi  masyarakat Islam Sasak di Kecamatan Pujut dan sekitarnya, sumpah garap bukan  hanya  sekedar  ritual  adat  semata,  namun  ia  adalah instrumen untuk mendapatkan keadilan. Rasa puas yang timbul pada  pelaku  garap  setelah  upacara  selesai  memberi  gambaran bahwa  ritual  garap  juga  memiliki  sisi  religio  magis.  Nuansa religio-magis  ini  terasa  kental  ketika  sumpah  garap  hanya dilaksanakan  pada  hari  tertentu  dengan  prasyarat  dan  prosesi upacara  khusus  yang  telah  ditentukan  adat.  Oleh  karena  itu, garap tidak bisa dilihat hanya sebatas fenomena kultural.
Terdapat  beberapa  fenomena  menarik  yang  terjadi dalam  pelaksanaan garap ini.  Hal  yang  paling  kuat  adalah tradisi  ini  telah  menjadi  suatu  sistem  yang  diakui kesakrakalannya  dan  dianggap  mampu  menyelesaikan persoalan  hukum  dalam  masyarakat,  khususnya  pidana pencurian.  Meski  demikian,  tradisi  ini  memiliki  keterbatasan. Garap atau begarap dalam pelaksanaannya tidak dapat dilakukan apabila pencurian atau seseorang mengalami kehilangan terjadi di  luar  wilayah  desa  atau  lingkungan  tempat  tinggalnya. Contoh,  seorang  warga  yang  berasal  dari  desa  Bangket  Parak kehilangan motor saat berbelanja di pasar yang terletak di luar desanya,  atau  kehilangan  tersebut  terjadi  di  luar  wilayah desanya maka dalam hal ini garap tidak dapat dilakukan. Sebab kemungkinan  besar  pelakunya  adalah  dari  luar  wilayah  desa tersebut  sehingga  akan  sulit  untuk  mengajak  desa  lain  untuk melakukan prosesi garap.
Kegagalan  pelaksanaan  garap  jika  pemilik  harta  dan pelaku berasal  dari Desa berbeda disebabkan tiga hal. Pertama ,
TAJDID | Vol. 28, No. 2, 2021
walaupun  garap  memiliki  esensi  yang  sama  bagi  masyarakat Kecamatan Pujut, tapi ada perbedaan detail dalam proses garap antara  Desa  yang  satu  dengan  yang  lain.  Masing-masing  Desa memiliki awig-awig /Krame  Desa  yang  mengatur  detail pelaksanaan  garap. Kedua ,  dampak  modernisasi.  Semakin  jauh lokasi  Desa  dari  wilayah  makam,  kerelaan  sumpah  garap semakin  memudar.  Modernisasi  (terutama  tingkat  Pendidikan) membuat  masyarakat  Desa  yang  jauh  dari  lokasi  makam  lebih banyak  menyerahkan  kasus  hukum  yang  mereka  hadapi  pada aparat hukum negara (hukum positif).
Faktor ketiga adalah  dampak  sumpah  garap.  Garap  tidak hanya  melibatkan  dua  pihak,  penuduh  dan  tertuduh. Garap menuntut  keterlibatan  dari  seluruh  keluarga  pelaku  yang dituduh  dan  seluruh  masyarakat.  Karena  dampak  socio magisnya  tidak  hanya  berlaku  pada  aktor-aktor  utama (penuduh  dan  tertuduh)  sehingga  sangat  jarang garap dilakukan jika pelakunya lintas Desa 30 . Berbeda jika kehilangan terjadi di rumah korban, garap lebih mudah dilakukan karena diyakini orang-orang yang terlibat masih bagian dari penduduk Desa  yang  sama.  Sehingga  sanksi  garap  terhadap kekuaahn ( pelaku) ,  pendengahn (orang  yang  pernah  mendengar  rencana pencurian, penggitak (orang  yang  sempat  melihat)  dan penaon (orang  yang  mengetahui  kejadian  tersebut)  akan  terlihat langsung oleh masyarakat Desa.
30 Bagi masyarakat Desa, Kepala Desa tidak hanya sekedar jabatan birokratik, tapi  ia  adalah  pengayom  dan  pelindung.  Karena  itu,  mengingat  dampak magis  sumpah  garap  yang  seringkali  irasional,  sangat  jarang  Kepala  Desa merelakan  warganya  mengikuti  sumpah  garap  jika  penuduh  berasal  dari desa yang lain. Dampak magis sumpah garap bermacam-macam tergantung pada  ucapan  “kutukan‟  yang  dilontarkan  oleh  penggarap,  misalnya  bagi pelaku jika terbukti akan mengalami kemiskinan tujuh turunan, mengalami penyakit  kulit,  dan  sebagainya.  (wawancara  dengan  bapak  Parma  Mustawa alias Amaq Darwis, bangket Parak, 11 Juni 2021)
Tradisi  Garap  memang  bertujuan  menjaga  moralitas masyarakat  Desa.  Dampak “kutukan”  luar  biasa  sumpah  garap diharapkan  mampu  menjaga  masyarakat  Desa  menghindari prilaku-prilaku  yang  bertentangan  dengan  ajaran  agama  dan adat. Namun, dalam kenyataannya prilaku-prilaku menyimpang  masih  tetap  terjadi,  yang  berujung  penyelesaian melalui sumpah garap. Meskipun garap memiliki tujuan mulia dan  bersumber  dari  seorang  wali  penyebar  Agama  Islam  yang sangat  dihormati,  namun  tradisi  ini  juga  memiliki  sisi  gelap yang  dapat  berimplikasi  serius  bagi  harmonisasi  masyarakat Desa.
Setidaknya,  ada  dua  (2)  implikasi  biner  dari  tradisi  ini. Disatu  sisi,  tradisi  garap  memunculkan  konflik  internal  antara pelapor dan terlapor. Tidak jarang konflik ini bermetamorfosis menjadi  konflik  keluarga  besar  dan  bersifat  turun  temurun. Lafaz  sumpah  yang  sering  mengikutsertakan  keluarga  dan keturunan  terlapor  turut  mendapat  “karma”  jika  terlapor terbukti  melakukan  kejahatan,  menjadi  dasar  konflik  turun- temurun  antar  keluarga.  Konflik  antar  keluarga  besar  ini bersifat laten dan dan dapat menjadi sumbu konflik horizontal di masyarakat. 31
Di  sisi  lain, Garap menjadi  kunci  pencegah  konflik horizontal  dalam  masyarakat  Desa.  Mekanisme  ini  ( Garap ) menjadi  instrumen  menghilangkan  benih  konflik  dalam masyarakat  yang  bersumber  dari  prasangka  dan  tuduhan. Untuk  mencegah  munculnya  prasangka  dan  tuduhan,  maka seluruh penduduk Desa, tanpa kecuali, wajib ikut melaksanakan
31 Di  Desa  Bangket  Parak  terdapat  mekanisme  penyelesaian  sengketa  agar sengketa  tidak  diselesaikan  dengan garap .  Pihak  keluarga  tertuduh  secara diam-diam  meminta  maaf  dan  memberikan  ganti  rugi  kepada  korban. Mekanisme penyelesaian sengketa ini untuk menghindari dampak “kutukan” dari garap .  Wawancara  dengan  Amaq  Darwis  (tokoh  Adat  Desa  Bangket Parak).
TAJDID | Vol. 28, No. 2, 2021
333
Garap . Jika ada penduduk Desa yang berhalangan hadir, maka ia  wajib  diwakilkan  oleh  keluarganya  dan  menjamin  anggota keluarga tersebut tidak terlibat kejahatan yang di-garap dengan turut  meminum  “air  suci”  makam  nyatoq  atas  nama  yang diwakili. 32
Corak religious  magic dari  tradisi  ini  sangat  terasa  dengan adanya  keyakinan  yang  sangat  kuat  terhadap  tradisi  ini  (dan dampak  negatifnya  jika  ditinggalkan)  tidak  saja  dilandasi  oleh keyakinan  religious  semata,  namun  juga  keyakinan  akan dampak  magisnya.  Pemilihan  hari  pelaksanaan,  perlengkapan upacara  hingga  penggunaan  tanah  makam  menunjukkan tradisi  ini  bukan  sebatas  pelaksanaan  tradisi  adat  dan  hukum adat,  tetapi  lebih  merupakan  pertunjukan  magis.  Nilai  magis dari tradisi inilah yang menjadi alasan tradisi ini tetap bertahan tak  lekang  waktu.  Sementara  aspek communal terlihat  dari pelibatan  seluruh  masyarakat  dalam  pelaksanaan  garap.  Di samping  itu,  bagi  masyarakat  Adat  Sasak  di  Lombok  Tengah, garap  bukan  hanya  sebuah  tradisi  ritual  pemutusan  perkara semata, tetapi juga bermakna perayaan ( begawe – Sasak). Hal ini terlihat  dari  adanya  makan  bersama  (yang  didahului  tahlilan dan  yasinan)  pasca  pelaksanaan  garap.  Perayaan/Begawe sebagai  bentuk  ekspresi  kegembiraan  dan  keberhasilan menyelesaikan sengketa dan potensi konflik dalam masyarakat.
Dalam  konteks  antropologi,  relasi  agama  dan  budaya mengambil  tiga  bentuk,  yaitu  konflik,  ko-eksistensi  dan integrasi/akulturasi.  Hubungan  Agama  dan  budaya  akan menjadi  titik  konflik  ketika  masing-masing  mengasyikan  satu terhadap  yang  lain.  Sementara,  agama  dan  budaya  akan mengalami  bentuk  ko-eksistensi  jika  masing-masing  tumbuh dan  berkembang  sendiri.  Pola  integratif/akulturatif  terjadi
32 Wawancara dengan L. Tabe ( Tokoh Adat Desa Pengengat).
ketika  agama  dan  budaya  berkelindan  dan  saling mempengaruhi.
Tradisi  sumpah  sesungguhnya  merupakan  kebudayaan yang  berkembang  di  banyak  suku  bangsa  di  Indonesia, terutama  karena  pengaruh  Hinduisasi,  tidak  terkecuali Masyarakat Sasak Lombok. Dalam konteks Garap, tidak adanya data  pasti  mengenai  Wali  Nyatoq  memunculkan  dua interpretasi  kemunculan  garap.  Interpretasi pertama ,  tradisi garap  merupakan  tradisi  yang  telah  ada  sebelum  Wali  Nyatoq menyebarkan Islam di wilayah Pujut. Oleh Wali Nyatoq, tradisi ini  di-“ Islamisasi ”-kan  untuk  menjaga  agar  masyarakat  Sasak yang  baru  memeluk  Islam  tidak  terjerumus  ke  dalam kesyirikan. 33
Interpretasi kedua ,  jika  melihat  sejarah  Lombok  yang pernah menjadi koloni Kerajaan Karang Asem Bali selama 150 tahun 34 ,  ada  kemungkinan  sumpah  garap  mendapat  pengaruh Hindu  Bali.  Pengaruh  ini  dapat  kita  lihat  dari  penggunaan pakaian mangku (Kyai) yang mengambil tanah makam Nyatoq dan  beberapa  perlengkapan  pelaksanaan  garap.  Hubungan sumpah  Garap  dengan  Hindu  semakin  jelas  dengan  adanya tradisi  sumpah  yang  sama  dan  tetap  lestari  hingga  saat  ini  di Bali.  Tradisi  sumpah  ini  di  Bali  dikenal  dengan Sumpah  Cor . Sumpah Garap dan Sumpah Cor memiliki beberapa kesamaan, di  antaranya  pemilihan  hari  pelaksanaan,  pakaian  dan  jabatan pemimpin  upacara  sumpah  serta  dampak  kutukan  yang menimpa  tujuh  turunan. 35 Terlepas  dari  problematika  historis
33 Metode  penyebaran  Islam  yang  akulturatif  dengan  tradisi  lokal  menjadi ciri khas Islamisasi Indonesia, seperti yang kita lihat pada periode Islamisasi Jawa oleh Wali Songo. Salah satu bentuk “islamisasi ” tradisi hinduisme adalah tahlilan, selamatan, dan sebagainya.
34 Lombok ditaklukkan Kerajaan Hindu Karang Asem Bali tahun 1740.
35 https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/13/01/25/mh5rze-sekilas- tentang-sumpah-cor-di- bali#:~:text=republika.co.id%2c%20denpasar,meninggal%20saat%20mengi
TAJDID | Vol. 28, No. 2, 2021
335
diatas,  eksistensi  garap  menjadi  bukti  nyata  terjadinya akulturasi agama (Islam) dan budaya.
Garap sebagai  hukum  adat  dan  Alternatif  Penyelesaian sengketa Tindak Pidana
Hukum adalah seperangkat yang berisi norma-norma atau kaidah-kaidah, yang di dalamnya terdapat ketentuan-ketentuan tentang  hak  dan  kewajiban  manusia  sebagai  subjek  hukum. Sebagaimana  hukum  lainnya  maka  hukum  adat  memiliki norma-norma  tersendiri  yang  di  sepakati  bersama  oleh masyarakat untuk di taati dan di patuhi sebagai pedoman hidup agar tercapai tujuan kesejahteraan.
Hukum  adat  memiliki  ciri  dengan  model  penyampaian yang  tidak  tertulis,  sehingga  kekhasanya  terletak  pada  tradisi lisan.  Hukum  ini  diyakini  oleh  komunitas  sebagai  manifestasi langsung  dari  rasa  keadilan  dan  kepatutan  dalam  komunitas tersebut, sehingga baik sumber maupun perkembangan hukum ini  tidak  tergantung  dari  proses  legislasi.  Akan  tetapi  ini bertentangan  dengan  sistem  peradilan  pidana  yang  memutus perkara  berdasarkan  asas  legalitas,  di  mana  suatu  perbuatan dapat  dikatakan  sebagai  perbuatan  pidana  atau  tidak  jika didasari  oleh  undang-undang  atau  peraturan  tertulis.  Asas
njak%20usia%20dewasa. Dalam pelaksanaan Garap, jika terbukti melakukan kejahatan,  setelah  minum  air tanak  nyatok tersebut  maka  biasanya  muncul tanda-tanda  atau  kejadian  aneh  secara  mistis,  seperti  tersangka  akan dikerumuni  lalat  hijau,  bahkan  sampai  meninggal.  Tanda  lain  juga  dapat muncul  dengan  membesarnya  perut  tersangka  yang  pada  akhirnya meninggal.  Selain  itu  sumpah  ini  diyakini  akan  berdampak  pada  tujuh turunan,  artinya  anak  cucu  pelaku  diyakini  akan  mengalami  kesengsaraan hidup  sampai  tujuh  turunan.  Dampak  sakral  akibat  dari garap inilah  yang sangat  ditakuti  dan  dipercaya  dapat  mampu  mengungkap  dalang  dibalik kejahatan  tersebut.  Sehingga  orang  tidak  akan  berani  main-main  dalam pelaksanaannya.
legalitas  ini  memang  tidak  bersifat  mutlak,  artinya pertimbangan  hukum  lain  seperti  hukum  adat  dapat mengesampingkannya  sepanjang  tidak  mengurangi  kepastian hukum  serta  dengan  pertimbangan  keadilan.  Artinya  bahwa keberadaan  hukum  adat  dalam  peradilan  adat  sangat  penting ketika  memutus  perkara  hukum  di  masyarakat  terlebih  jika hukum peradilan pidana tidak mengaturnya.
Berdasarkan  hal  tersebut  maka  kedudukan  hukum  adat menjadi  penting  dalam  sistem  peradilan  nasional  karena  pada hakikatnya  telah  melengkapi  ketentuan  hukum  tertulis  yang diserap  dari  hukum  adat  yang  hidup  dalam  mayarakat  ( living law ).  Hukum  adat  ini  dapat  menjadi  sumber  dalam  memutus suatu  perkara,  melalui  proses  pembentukan  hukum ( rechtvorming ) dan penemuan hukum ( recthvinding ).
Sifat  hukum  yang  tradisional  ini  merupakan  karakteristik bangsa Indonesia yang berbeda dari sistem hukum lain di mana pun.  Sehingga  ia  merupakan  perwujudan  hukum  asli  dan pencerminan jiwa bangsa serta keadilan bagi rakyat Indonesia, dengan  demikian  menjadi sine  quo  non dalam  pembangunan hukum  Nasional.  Artinya  bahwa  hukum  adat  merupakan grundnorm (norma dasar) dalam tata hukum Indonesia.
Garap atau begarap merupakan  salah  satu  bentuk  hukum rakyat  yang  tidak  tertulis,  jika  kemudian  masyarakat  ada  yang menuangkannya  dalam  suatu  peraturan  desa  maka  itu  akan lebih  memperkuat  kedudukan  daripada  hukum  tersebut. 36
Kendati  peraturan  tersebut  tidak  tertulis,  namun  tidak  akan mengurangi  keyakinan  masyarakatnya  dalam  menegakkan persoalan  hukum  melalui  kebiasaan-kebiasaan  yang  tumbuh
36 Desa Bunkate merupakan salah satu Desa di Lombok Selatan yang memuat aturan  mengenai  mekanisme Sumpah  Garap melalui  aturan  tertulis  melalui Awik-Awik Desa (Peraturan Desa No. PEM.18.20/04/2007 Tentang Awik-awik Desa dan Pelaksanaan Sumpah Garap).
TAJDID | Vol. 28, No. 2, 2021
337
dalam  lingkungan  mereka.  Hukum  masyarakat  yang  tidak tertulis  ini  diakui  secara  turun-temurun  memiliki  kekuatan dalam  memberikan  efek  jera  terhadap  pelaku  kejahatan  pada masyarakat adat Sasak di wilayah tertentu. Keyakinan terhadap kemampuan garap ini  kemudian  menjadikannya  sebagai  salah satu  alternatif  dalam  menyelesaikan  setiap  persoalan  hukum khususnya tindak pidana pencurian.
Terdapat  beberapa  kasus  yang telah di  selesaikan  melalui institusi garap ini adalah terjadinya pencurian milik warga desa seperti  sapi,  kambing,  ayam,  motor  dan  harta  benda  lainnya. Namun  seperti  uraian  sebelumnya  bahwa  tidak  hanya  kasus pencurian  yang  diselesaikan  melalui garap ini,  namun  kasus- kasus  perbuatan  melawan  hukum  lainnya  juga  dapat  di garap seperti perselingkuhan, fitnah atau pencemaran nama baik serta hal-hal  yang  dianggap  mengganggu  ketertiban  umum. Beberapa  jenis  pelanggaran  yang  diatur  dalam awik-awik (hukum  adat)  yang  tertuang  dalam  Peraturan  Desa  Bunkate adalah: 37
a. Perbuatan zina
b. Ngambe  Saken adalah  pemaksaan  kehendak  seperti pemerkosaan dan penculikan anak
c. Ngurayang, perbuatan  yang  mengganggu  ketentraman seperti membuat keributan pada saat pesta, merusak fasilitas umum, membuat keributan di jalan dll
d. Ngamberayang perbuatan  yang  dengan  sengaja  merugikan orang  lain  seperti  menyinggung  perasaan  orang  lain sehingga  merusak  persahabatan  dan  menggunakan  setrum sembarangan
37 Awik- awik desa Bunkate yang telah di PerDes kan melalui Peraturan Desa No.  PEM.18.20/04/2007  Tentang  Awik-awik  Desa  dan  Pelaksanaan Sumpah Garap .
e. Gila  bibir, adalah  mengeluarkan  kata-kata  kotor  yang menyinggung perasaan orang lain seperti menyebut alat vital ( nyumpak/nyempate ),  mengatai  orang  lain  dengan  perkataan kotor  (ngumpet),  menuduh  orang  lain  berbuat  salah sehingga membuatnya tersinggung dan keberatan
f. Gila tangan/panjang tangan adalah seperti mencuri, mencopet, menyembunyikan  milik  orang  lain  dengan  maksud  untuk mengambilnya, pelecehan seksual, dll
g. Ketai adalah  perbuatan  seseorang  yang  dilakukan  dengan sengaja  kepada  orang  lain  sehingga  menyinggung  perasaan orang  itu  dan  keberatan  seperti,  membelakangi  orang dengan  pantat  atau  memperlihatkan  kemaluan  ( nungkek ), memperolok-olok  orang  lain  serta  mencaci  maki  atau menghina.
Merujuk  kepada  Awik-Awik  Desa  Bunkate  dia  atas memperlihatkan  bahwa  persoalan-persoalan  yang  dapat diselesaikan  melalui  mekanisme  Garap  tidak  hanya  tindak pidana pencurian tetapi juga tindak pidana lain, seperti tindak pidana pemerkosaan, penculikan anak, pencemaran nama baik, berbuat  onar  (membuat  keresahan  di  masyarakat) 38 .  Namun pelaksanaan  sumpah garap yang  dilaksanakan  selama  ini  lebih banyak  pada  kasus  tindak  pidana  pencurian.  Peraturan  Adat (hukum adat) yang tertulis ini hanya terdapat di Desa Bunkate yakni  daerah  Geneologis  dari  Kecamatan  Pujut  Lombok Tengah bagian Selatan . Sedangkan daerah Pujut sendiri sebagai daerah  asal garap masih  menggunakan  hukum  adat  kebiasaan yang  tidak  tertulis  namun  masih  di  yakini  kekuatannya  oleh masyarakat adat setempat.
38 Hal  ini  juga  sejalan  seperti  yang  disampaikan  oleh  Tokoh  Adat  desa Bangket Parak, Bapak Purna Mustawa alias Amaq Darwis, bahwa Garap tidak hanya  sebagai  mekanisme  penyelesaian  sengketa  pada  tindak  pidana pencurian,  tetapi  juga  persoalan-persolan  lain  seperti  perselingkuhan, persoalan tanah dll (wawancara tgl 30 Juni 2021).
TAJDID | Vol. 28, No. 2, 2021
339
Jika  dilihat  dari  semakin  meluasnya  tindak  pidana  yang diselesaikan melalui mekanisme sumpah garap ini
memperlihatkan  bahwa  masyarakat  lebih  merasa  yakin  dan puas menyelesaikan perkara atau sengketa mereka melalui jalur non litigasi atau informal yaitu altermatif penyelesaian sengketa sumpah  garap.  Tentu  saja  hal  ini  berdasarkan  banyak pertimbangan, seperti: 39
a) Penegak  hukum  yang  seringkali  melaksanakan  tugasnya melanggar  etika,  seperti  meminta  uang  agar  proses  cepat selesai.
b) Penyelelasaian  sengketa  melalui  jalur  formal  atau  litigasi, dalam  hal  ini  melalui  mekanisme  sistem  peradilan  pidana dirasakan prosesnya terlalu panjang dan lama.
c) Begitu  juga  mekanisme  sistem  peradilan  pidana  yang ditempuh  seringkali  tidak  menghasilkan  keadilan  yang mereka harapkan.
d) Sumpah  Garap  menurut  mereka  lebih  cepat  memberikan kepastian dan keadilan seperti yang mereka harapkan.
e) Efek  atau  pengaruh  sumpah garap yang  sangat  mereka yakini.
Hal  lainnya  yang  menarik  dari  alasan  masyarakat  di  atas mengapa  lebih  memilih  sumpah  garap  sebagai  penyelesaian sengketa  yang  mereka  alami  adalah,  adanya  keyakinan  akan pengaruh  atau  efek  sumpah  garap  tersebut,  tidak  hanya  pada kehidupan  mereka  sekarang,  namun  dapat  berlanjut  ke  anak keturunan  mereka. 40 Ini  dapat  dikatakan  bahwa  sebenarnya
39 Dirangkum dari beberapa hasil wawancara dengan tokoh adat dan pelaku garap (Penganjeng tanak) dan masyarakat lainnya.
40 Hal ini selaras seperti yang disampaikan oleh bebeapa narasumber, bahwa akibat sumpah garap ini sangat nyata adanya dan sudah dialami oleh beberapa  orang  pelaku  sumpah  garap.  Akibatnya  dapat  berbeda-beda bergantung  dari  kutukan  yang  diucapkan  pelapor  kepada  terlapor  saat pelaksanaan sumpah garap.
sumpah  garap  ini  sudah  menjadi  “kontrol  social”  yang berfungsi  sebagai  “pengawas  sosial”  yang  secara  otomatis menjadi  hukum  yang  mengikat  mereka.  Melihat  hal  ini  dapat dikatakan  bahwa  hukum  juga  dikatakan  sebagai  nilai-nilai budaya yang secara konkrit ada dalam norma-norma sosial yang selalu  terumus  dalam  setiap  bentuk  kehidupan  bersama  dari manusia  yang  dijadikan  sebagai  pedoman  berperilaku. 41
Demikian halnya seperti yang dikatakan oleh Koencoroningrat bahwa  hukum  merupakan  aktifitas  dalam  masyarakat  yang memiliki fungsi “pengawasan sosial”. 42
Akibat sumpah garap seperti tersebut di atas jugalah yang diakui  oleh  masyarakat  Lombok  Tengah  bagian  Selatan  lebih menimbulkan  efek  jera  daripada  penyelesaian  secara  hukum Negara  (litigasi).  Menilik  hal  tersebut  dapat  dikatakan  bahwa religious  magis  sumpah  garap  ini  semakin  meyakinkan masyarakat  akan  keampuhan  dan  kepercayaan  masyarakat menggunakan sumpah garap ini sebagai alternatif penyelesaian sengketa tindak pidana.
Kedudukan Garap sebagai Penyelesaian Tindak Pidana Vis a Vis Hukum Formal
Penyelesaian oleh peradilan adat desa ini  memang tidak masuk  dalam  bagian  dari  kekuasaan  kehakiman,  namun peradilan  adat  dapat  dipersamakan  dengan  lembaga  alternatif penyelesaian  sengketa,  yang  diatur  dalam  UU  No  30  tahun 1999  tentang  arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa. Alternatif  Penyelesaian  sengketa  (APS)  dalam  UU  tersebut
41 T.  Ihromi, Antropologi  Hukum  Indonesia (Jakarta:Yayasan  Obor Indonesia,2006), 2-3.
42 Koencoroningrat , Pengantar Ilmu Antropologi ( Jakarta; Aksara Baru, 1989),
7.
(pasal  1  angka  10)  didefinisikan  sebagai  lembaga  penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi,  negosiasi,  mediasi,  konsiliasi  atau  penilaian  ahli. Berdasarkan  pengertian  tersebut  maka  APS  adalah  pranata penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan  berdasarkan kesepakatan para pihak dengan mengesampingkan
penyelesaian  sengketa  melalui  proses  litigasi  di  pengadilan. 43
Jadi Institusi garap merupakan alternatif penyelesaian sengketa yang keberadaannya diakui dan di laksanakan oleh masyarakat adat  setempat  sebagai  cara  penyelesaian  masalah-masalah hukum yang terjadi di tengah-tengah mereka.
Pilihan  masyarakat  adat  dalam  melaksanakan  hukum adat juga diakui oleh Negara dalam konstitusi yaitu UUD 1945 pasal  18b  ayat  2.  Ketentuan  Pasal  18B  tersebut  terkait  dengan hak-hak  kesatuan  masyarakat  hukum  adat  dapat  dimaknai secara  filosofis  dan  yuridis.  Secara  filosofis  dapat  dilihat  bahwa asas  hukum  yang  terkandung  memiliki  makna  bahwa  Negara mengakui  dan  menghormati  serta  bertanggungjawab  terhadap perlindungan, pemajuan dan penegakan serta pemenuhan hak- hak  tradisional  kesatuan  masyarakat  adat.  Hal  ini  menjadi sangat  penting  karena  di  samping  mengamankan  lingkungan hidupnya namun juga menegakkan semangat Bhineka Tunggal Ika, dengan keanekaragaman budaya akan dapat memperkaya kebudayaan Indonesia yang sedang berkembang. 44
Pernyataan  Negara  tersebut  adalah  tentang  kewajiban konstitusional  negara  untuk  mengakui  dan  menghormati masyarakat  adat,  serta  hak  konstitusional  masyarakat  adat
43 Frans  Hendra  Winata, Hukum  Penyelesaian  Sengketa  Arbitrase  Nasional Indonesia dan Internasional, (Jakarta: Sinar Grafika), 15.
44 S. Budi Santosa, Perlindungan Hak bagi Komunitas Adat , (Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI, 2003), 3
untuk  mendapatkan  pengakuan  serta  penghormatan  atas  hak- hak  tradisional  yang  mereka  miliki.  Penghormatan  serta pengakuan  terhadap  hak-hak  masyarakat  adat  ini  tentunya sangat  layak  untuk  diperoleh,  sebab  bangsa  Indonesia  sejak berabad-abad yang lalu telah banyak menghasilkan karya-karya tradisional  termasuk  hukum  adat  dalam  mengatasi  segala persoalan dalam kehidupan sehari-hari.
Dengan  demikian  maka  institusi garap salah  satu  bukti bahwa  hukum  yang  hidup  dalam  masyarakat  telah  mampu menyelesaikan  masalah-masalah  hukum  rakyat  yang  sesuai dengan  kebutuhan.  Hal  ini  senafas  dengan  konsep  “ living  law” yang dikembangkan Eugen Ehrlich  bahwa pusat pertumbuhan hukum  tidak  terletak  pada  perundang-undangan,  ilmu pengetahuan hukum dan keputusan hukum lainnya, melainkan terdapat di dalam masyarakat itu sendiri. 45
Artinya bahwa hukum adat adalah salah satu dari jiwa bangsa di  mana  hukum  tersebut  merupakan  perwujudan  dari kesadaran masyarakat itu sendiri yang oleh Friedrich Karl Von Savigny  menyebutnya  sebagai valksgeist ,  yang  berarti  hukum merupakan  cerminan  dari  jiwa  sebuah  bangsa.  Jelasnya  bahwa aliran  ini  menghendaki  agar  hukum  adat  yang  merupakan pencerminan nilai-nilai
kebudayaan asli Indonesia
dipertahankan  untuk  mencegah  terjadinya  pembaratan  dalam hukum. 46 Sebab  hukum  dapat  berlaku  efektif  jika  sesuai  dan sejalan dengan adat kebiasaan yang hidup dalam masyarakat itu sendiri. Dengan demikian maka institusi garap sebagai peradilan adat  memiliki  posisi  nilai  tawar  sebagai  alternatif  dalam penyelesaian persoalan-persoalan hukum.
45 Sabian Utsman, Living Law Transformasi Hukum Saka dalam Identitas Hukum Nasional, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 15-16
46 Mahdi  Syahbandir, Kedudukan  Hukum  Adat  Dalam  Sistem  Hukum ,  KANUN No.50 edisi April 2010, 8
TAJDID | Vol. 28, No. 2, 2021
Sebagai  wujud  dari  pengakuannya,  Negara  juga memperkuat dukungannya terhadap peradilan adat ini melalui UU N0 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana tertuang dalam pasal 103. Berdasarkan pasal ini institusi garap menjadi hukum yang  lebih  kuat  karena  subtansinya  telah  tertuang  dalam hukum  Nasional.  Kendati  kemudian  peradilan  adat  ini  tidak masuk dalam kekuasaan kehakiman namun dalam pasal 5 ayat 1  UU  No  48  th  2009  menyatakan  bahwa;” hakim  dan  hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan  rasa  keadilan  yang  hidup  dalam  masyarakat”. Artinya  bahwa hukum adat hendaknya menjadi landasan seorang hakim dalam menetapkan  suatu  putusan  dalam  menyelesaikan  perkara.  Hal ini  bermakna  bahwa  peradilan  Negara  mengakui  kewenangan peradilan adat.
Pertanyaannya  adalah  sejauh  mana  hakim  menggunakan pasal tersebut dalam memutuskan perkaranya. Selama ini dunia peradilan  belum  mampu  secara  penuh  menumbuhkan kepercayaan masyarakat khususnya masyarakat marginal dalam menyelesaikan persoalan
hukum mereka. Arizona
mengungkapkan bahwa bagi sebagian kalangan, peradilan adat dipertimbangkan  sebagai  alternatif  bagi  lemah  atau  kurang cukupnya  institusi  peradilan  Negara  dalam  menghadirkan keadilan  bagi  orang-orang  kampung. 47 Pengakuan  ini  juga  di sampaikan  oleh  salah  satu  pelapor  pada  institusi garap yang lebih  percaya  terhadap  proses  penyelesaian  melalui garap di banding dengan penyelesaian melalui hukum Negara. Menurut pelapor  bahwa  berdasarkan  pengalaman,  melaporkan  barang hilang  ke  kantor  polisi  sama  sekali  tidak  pernah  memberikan
47 Yance Arizona, Kedudukan Peradilan Adat dalam Sistem Hukum Nasional, makalah  disampaikan  pada  diskusi  tentang  memperkuat  Peradilan  Adat  di Kalimantan  Tengah  untuk  penguatan  akses  terhadap  keadilan  pada  tgl  11 Juni 2011
solusi. 48 Aparat  belum  mampu  membuktikan  kepada masyarakat  fungsi  mereka  sebagai  pelindung  dan  pemberi kenyamanan  khususnya  pada  kasus-kasus  pencurian.  Hak  ini mengingatkan  kembali  pada  sejarah  masa  orde  baru  di  mana dunia  peradilan  lebih  memihak  pada  yang  kuat  dan  berdaya secara  ekonomi,  sedangkan  rakyat  kecil  endingnya  sebagai korban ketidakadilan. Kondisi ini menempatkan peradilan adat menjadi  penting  bagi  mereka  dalam  menyelesaikan  persoalan- persoalan hukum yang mereka hadapi.
Pilihan cara penyelesaian hukum ini diakui dan dapat diterima sebagai bentuk dari adanya pluralism hukum, kendati pluralisme  yang  berlaku  di  Negara  kita  adalah  pluralisme hukum  yang  lemah  namun  keberadaan  hukum  adat  masih tetap bertahan dengan berbagai problematikanya. Hal tersebut diperkuat  oleh  hasil  penelitian World Bank bahwa  penyelesaian sengketa di lingkungan masyarakat miskin adalah penyelesaian melalui  pemerintah  desa  (42%),  melalui  pimpinan  adat  (35%) dan  Polisi  (27%). 49 Jelaslah  bahwa  data  tersebut  menunjukkan penyelesaian  persoalan  hukum  melalui  alternatif  di  luar peradilan menempati posisi yang signifikan.
Pada kondisi inilah menjadi tantangan bagi hukum adat di  mana  hukum  adat  telah  diakui  sebagai  mekanisme  non formal,  di  satu  sisi  terdapat  hukum  peradilan  sebagai mekanisme  formal.  Maka  jika  kedua  mekanisme  ini  dihadap- hadapkan  tentu  posisi  mekanisme  formal  menjadi  lebih  kuat. Inilah  yang  kemudian  oleh  Griffits  di  sebut  sebagai  pluralisme hukum yang lemah (sentralisme hukum), sebab hukum Negara menjadi superior.
48 Wawancara dengan Bapak Jujur pelapor sumpah garap tanggal 2 Februari 2020
49 Kelompok  kerja  akses  terhadap  keadilan, Strategi  Nasional  Akses  Terhadap Keadilan, (Jakarta: Bappenas, 2009), 2.
Ketika  mengacu  pada  asas  legalitas  yang  tercantum dalam  pasal  1  KUHP  tentu  hukum  pidana  adat  yang  tidak tertulis  dalam  masyarakat  adat  sama  sekali  tidak  memiliki tempat.  Namun  asas  ini  kemudian  terbantahkan  oleh  fakta empiris  bahwa  kekuatan  hukum  pidana  adat  mampu memposisikan diri sebagai hukum yang berwibawa dan mampu memberikan  perlindungan  bagi  masyarakatnya.  Selain  itu perintah  pasal  5  ayat  (1)  UU  Nomor  48  tahun  2009  tentang kekuasaan  kehakiman  mengenai  keharusan  hakim  dalam menjalankan  tugasnya  untuk  menggali,  mengikuti,  serta memahami  nilai-nilai  hukum  dalam  masyarakat  tersebut  telah memberi  isyarat  bagi  masuknya  nilai-nilai  hukum  adat  yang hidup dalam masyarakat sebagai pedoman dalam memutuskan perkara  pidana  yang  terjadi.  Kondisi  ini  memperkuat  alasan bahwa peradilan pidana adat penting diakui mengingat kuatnya keyakinan  masyarakat adat  dalam  memilih  penyelesaian secara adat sebagai hukum yang mampu melindungi mereka.
Hal tersebut terjawab dengan fakta hadirnya institusi garap yang  mampu  memosisikan  diri  sebagai  mekanisme  yang berwibawa  di  tengah  persoalan-persoalan  hukum  yang  tidak pernah  tuntas.  Ketika  kepercayaan  masyarakat  lebih  dominan pada  hukum  inferior  ini,  maka  seharusnya  hukum  Negara mampu  menempatkan  diri  menjadi  penyeimbang  bahkan penguat  sehingga  fungsi  sebagai  pengayom  masyarakat terlaksana  dengan  baik  dan  tercipta  harmoni  antara  kedua hukum  tersebut.  Sebab  harmonisasi  hukum  menjadi  sebuah keniscayaan bagi masyarakat yang adil dan sejahtera.
Relasi Adat Dan Islam Dalam Proses Garap Sebagai Alternatif

## Penyelesaian Sengketa
Sejak  awal  perkembangannya  Islam  telah  mendapatkan pengaruh sosial-kultural, terlihat dengan ditempatkannya Islam
tidak  hanya  sebagai  wahyu  dan  doktrin  semata,  namun  juga kemampuannya dalam menjawab berbagai persoalan- persoalan baru  yang  beragam  dan  fenomena  sosial  dan  budaya  dalam masyarakat. Ini menempatkan Islam sebagai agama rahmatan lil alamin yang bersifat universal dan dapat diterima seluruh umat di Dunia. Hal ini sejalan dengan istilah yang mengatakan bahwa Islam  adalah  agama  yang  cocok  untuk  segala  tempat  dan zaman.
Adat  dan  agama  jika  ditelisik  merupakan  hal  yang berbeda. Agama  merupakan  segala  sesuatu  yang  didapat atau  bersumber  dari  Tuhan,  sedangkan  kebudayaan merupakan  segala  sesuatu  yang  diciptakan  atau  produk  (cipta, rasa,  karsa)  dari  manusia.  Meskipun  berbeda,  agama  dan kebudayaan  tetaplah  dikaitkan  dan  memiliki  relasi  yang  kuat. Ini dapat dilihat dari budaya dalam masyarakat yang seringkali disandingkan dengan agama, terutama dalam ritual-ritual adat. Hal  demikian  kemudian  dikatakan  oleh  beberapa  pendapat bahwa  hukum  adat  yang  merupakan  sebuah  fenomena  social dan  budaya,  tentunya  selalu  berdampingan  dan  tidak  bisa terlepas  dari  hukum  agama  (Islam),  seperti  teori Receptie  in complexu yang dikemukakan oleh C.F Winter dan Salomon yang kemudian diikuti oleh Van Den Berg, mengatakan bahwa adat Istiadat  dan  hukum  adat  suatu  golongan  masyarakat  adalah resepsi  seluruhnya  dari  agama  yang  dianut  oleh  golongan masyarakat  tersebut. 50 Pada  konteks  relasi  agama  dan  adat  ini tentu saja juga berlaku pada institusi garap sebagai hukum adat yang  tidak  lepas  dari  hukum  Islam  sebagai  norma  dasarnya, terutama  pada  proses  ritual  garap  yang  menyatukan  adat dengan Islam .
50 Otje Salman, Ihtisa r, 75.
TAJDID | Vol. 28, No. 2, 2021
347
Relasi  dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  diartikan sebagai  relasi  hubungan  atau  pertalian 51 .  Hubungan  pertalian ini  menunjukkan  bahwa  adanya  saling  keterkaitan  antara  satu dengan  yang  lainnya.  Artinya  bahwa  eksisitensi  salah  satu komponen  didukung  kuat  oleh  komponen  lainnya.  Pada konteks  budaya  dan  agama,  eksisitensi  agama  menjadi  kuat salah  satunya  disebabkan  penyebarannya  didukung  melalui budaya dan adat istiadat. Hal ini didukung kuat oleh pendapat bahwa  agama  merupakan  fenomena  budaya  dan  fenomena sosial.  Fenomena  budaya  di  tunjukkan  dengan  sistem kepercayaan terhadap Yang Maha Kuasa, sedangkan fenomena sosial  di  kaitkan  dengan  interaksi  para  pemeluk  dalam kehidupan  bermasyarakat.  Dalam  hal  ini  maka  agama  tidak dapat  dipisahkan  dari  masyarakat,  karena  agama  dikonstruksi oleh  masyarakat  sehingga  dapat  tumbuh  dan  berkembang  di dalam beragam relasi sosial antar anggota masyarakat tersebut. Pendapat  ini  sesuai  dengan  pendapat  Durkheim  di  mana menurutnya  relasi  antara  agama  dan  masyarakat  sangatlah intim,  karena  agama  terbentuk  dari social  current (arus  sosial) yaitu  proses  dari collective  effervesvence menuju collective conscicousnes Ketika  masyarakat  tradisional  melakukan  ritual- ritual  peribadatan  dengan  menyucikan  sesuatu  yang  disebut totem. 52 Maksudnya  adalah  kesadaran  kolektif  ( collective conscicousnes ) dalam masyarakat sosial terbentuk berangkat dari sebuah  semangat  kolektif  ( collective  effervesvence )  yang direfleksikan  melalui  ritual-ritual  keagamaan.  Sehingga  relasi adat  sebagai  budaya  sangat  kuat  dengan  Islam  sebagai  agama pada masyarakat penganutnya.
51 https://kbbi.web.id/relasi, diakses tanggal 9 September 2021
52 Halifa  Maulidia, Relasi  Agama  dan  Masyarakat  Dalam  Perspektif  Emile Durkheim  Dan  Karl  Marx, Jurnal  Sosiologi  USK,  Volume  13,  Nomor  2, Desember, 2019, 16.
Fenomena sosial dan budaya khususnya adanya relasi adat dan  agama  dalam  sebuah  ritual  adat  atau  prosesi  adat sesungguhnya  bukanlah  sebuah  hal  baru  karena  sejak datangnya  Islam,  masyarakat  berupaya  untuk  memadukan ajaran  atau  nilai-nilai  Islam  dengan  nilai-nilai  adat  dan  tradisi komunitas  lokal  setempat.  Melihat  hal  ini  Hal  ini  kemudian dapatlah  kita  katakana  bahwa  sesungguhnya  adat  atau kebiasaan  adalah  bagian  dari  aktualisasi  agama  (keyakinan), sehingga adat patut dipertahankan dalam relasi dengan agama, bahkan  pelaksanaan  tuntutan  adat  dilihat  sebagai  bagian  dari tuntutan agama juga.
Bagi masyarakat Sasak relasi agama dengan kebudayaan dapat digambarkan sebagai hubungan yang berlangsung secara timbal  balik.  Agama  secara  praksis  merupakan  produk  dari pemahaman  dan  pengalaman  masyarakat  berdasarkan kebudayaan  yang  telah  dimilikinya.  Sedang  kebudayaan  selalu berubah  mengikuti  agama  yang  diyakini  oleh  masyarakat.  Jadi hubungan agama dan kebudayaan bersifat dialogis. Masyarakat memahami  agama  menggunakan  kerangka  atau  alat kebudayaan  yang  dimilikinya,  sehingga  bukan  sesuatu  yang anaeh ketika banyak kita melihat adat atau budaya masyarakat dijadikan  sebagai  media  dakwah  untuk  menyebarkan  agama Islam, karena terbukti lebih efektif.
Kebudayaan  merupakan  elemen  yang  tidak  bisa dilepaskan  dari  kehidupan  manusia.  Kebudayaan  merupakan keseluruhan  kegiatan  yang  meliputi  tindakan,  perbuatan, tingkah  laku  manusia,  dan  hasil  karyanya  yang  didapat  dari belajar. Di satu sisi, manusia menciptakan budaya, namun di sisi lain,  manusia  merupakan  produk  dari  budaya  tempat  dia hidup.  Agama  dan  budaya  merupakan  dua  hal  yang  saling berinteraksi  dan  saling  mempengaruhi  baik  dalam  mengambil
TAJDID | Vol. 28, No. 2, 2021
349
bentuk,  simbol,  maupun  nilai  atau  isi. 53 .  Hubungan  saling pengaruh ini merupakan salah satu bukti bahwa manusia tidak mungkin  hidup  tanpa  budaya,  betapapun  primitifnya. Kehidupan  berbudaya  merupakan  ciri  khas  manusia  dan  akan terus  hidup  melintasi  alur  zaman.  Sebagai  warisan  nenek moyang,  kebudayaan  membentuk  kebiasaan  hidup  sehari-hari yang  diwariskan  turun-temurun.  Ia  tumbuh  dan  berkembang dalam kehidupan manusia dan hampir selalu mengalami proses penciptaan kembali.
Masyarakat Sasak merupakan suatu kesatuan masyarakat yang  diikat  oleh  norma-norma  hidup  karena  sejarah  tradisi maupun agama. Hal ini dapat dilihat dari ciri masyarakat Sasak yang  melaksanakan  berbagai  hal,  baik  keseharian  maupun ritual-ritual tertentu 54 tidak dapat terlepas dari adat dan agama yang  mereka  yakini.  Mereka  berkeyakinan  bahwa  adat  harus sejalan  dengan  nilai  keyakinan  (agama),  keduanya  adalah penting karena agama berasal dari Tuhan adat adalah warisan nenek moyang yang tidak boleh dilupakan, sehingga keduanya harus  berjalan  bersama-sama.  Ini  sejalan  dengan  ungkapan yang  dikemukakan  oleh  Lanal  Mauludah  bahwa  konsep beragama yang  ideal  adalah  jika  nilai  agama  berhasil  menjiwai nilai-nilai  budaya  yang  ada.  Apa  yang  belum  tercapai,  berarti penghayatan  agama  belum  dilakukan  secara  utuh  atau bersungguh-sungguh.  Jadi  agama  dan  budaya  tidak  bisa
53 Kuntowijoyo, Muslim  Tanpa  Masjid,  Essai-essai  Agama  dan  Politik  dalam Bingkai Strukturalisme , Transendental (Bandung: MIzan, 2001) 196.
54 Ritual  yang  dilaksankan  masyarakat  dengan  tetap  menggabungkan  adat dan  agama  dapat  dilihat  mulai  dari  ritual  perkawinan,  kelahiran  bahkan kematian dll.
dipisahkan,  keduanya  merupakan  satu  kesatuan  yang mempunyai makna yang berbeda 55
Kentalnya  budaya  serta  kuatnya  masyarakat  dalam memegang  ajaran  agama,  menjadikan garap pada  posisi  yang sangat  dipercaya  dalam  penyelesaian  masalah-masalah  atau sengketa yang terjadi. Namun  di waktu yang  bersamaan posisi hukum  Islam  juga  sangat  kuat  dan  telah  menjadi  bagian  yang tidak terpisahkan dalam kehidupan masyarakat Sasak Lombok. Ini  tentu  saja  tidak  terlepas  dari  sejarah  masuknya  Islam  di tanah  Sasak  khususnya  bagian  Lombok  Selatan  yang  dibawa oleh  pedagang  dari  Arab,  di  antaranya  Wali  Nyatok  yang  juga dijadikan sebagai bagian dari ritual Sumpah Garap.
Konteks  relasi  agama  dan  budaya  dapat  dilihat  pada pelaksanaan  ritual  Garap  sebagai  alternatif  penyelesaian sengketa.  Pelaksanaan  Garap  dalam  kepercayaan  masyarakat Islam  Sasak  harus  dilaksanakan  dengan  ritual-ritual  tertentu yang disepakati secara turun-temurun. Masyarakat Islam Sasak meyakini  bahwa  ritual  Garap  yang  akan  dilakukan  akan  dapat membantu  menemukan  jalan  keluar  terhadap  permasalahan yang  mereka  alami,  dalam  konteks  ini  untuk  menemukan pelaku  tindak  pidana  pencurian.  Mereka  meyakini  hal  ini karena upacara ritual ini merupakan media yang mendekatkan diri  dengan  Allah  dengan  tujuan  meminta  petunjuk  dan perlindungan. 56 Sejalan dengan ini seperti yang dikatakan oleh
55 Lanal Mauludah Zuhrotus Salamah, “ Rekonstruksi Islam Jawa Saridin Dalam Film Saridin; Studi Serial Film Saridin Produksi Cmc (Creative Media Community) Pati, Jawa Tengah ,” Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora 15, no. 2 (December 29, 2017): 161, https://doi.org/10.18592/khazanah.v15i2.1552.
56 Menurut Abdullah, upacara merupakan suatu hal yang sangat penting bagi masyarakat  disebabkan  bahwa  upacara  yang  dilakukan  masyarakat merupakan  bentuk  ekspresi  kehedak  mereka.  Begitu  juga  dalam  sebuah upacara  dapat  ditemukan  nilai-nilai  masyarakat  yang  sulit  diamati  dalam kehidupan biasa ( Imam Abdullah, Makna dan Pandangan Hidup Jawa: Analisis
351
Geertz  bahwa  ritus  dan  tingkah  laku  yang  dikeramatkan, seseorang  akan  menemukan  tujuan  religiusnya.  Adapun  ritual dapat  dibedakan  dalam  empat  kategori 57 ,  yaitu  pertama;  ritual yang dikaitkan dengan penggunaan bahan-bahan (media) yang bekerja  karena  daya  mistik,  kedua;  tindakan  religious  dan kultur  para  leluhur,  ketiga;  ritual  yang  mengungkapkan hubungan social dan merujuk pada pengertian mistik, keempat; ritual  yang  meningkatkan  produktifitas  atau  pemurnian  dan perlindungan.
Berdasarkan  pemaparan  di  atas  tampaklah  bahwa  relasi agama  dan  adat  dalam  prosesi  ritual  Garap  tidak  dapat dipungkiri. Ini jelas sangat nampak dengan kentalnya nilai-nilai agama  (Islam)  yang  diakomodasi  dalam  pelaksanaan  ritual Garap .  Masyarakat  Islam  Sasak  yang  dikenal  sebagai  peganut adat  istiadat  yang  cukup  kuat  tidak  serta-merta  menolak  nilai Islam yang datang belakangan, namun berusaha mengakomodasi  nilai-nilai  agama  (Islam)  dalam  kehidupan mereka,  begitu  juga  dalam  ritual-ritual  tertentu,  seperti Garap , yang  sampai  sekarang  masih  tetap  diyakini  sebagai  alternatif penyelesaian  sengketa  tindak  pidana  pencurian.  Dengan demikian  dapat  dikatakan  masyarakat  Islam  Sasak  tetap menghargai  adat  istiadat  dan  melaksanakan  ajaran  agama (Islam) dengan patuh.

## Kesimpulan
Makna  garap  tidak  hanya  sebagai  media  penyelesaian konflik.  Dari  sisi  fungsi,  ia  tidak  hanya  digunakan  sebagai
Gunungan Pada Upacara Gerebek , (Yogyakarta: Balai Kajian sejarah dan Nilai Tradisional, 2002), 3.
57 M. Dhavamony, Fenomenologi Agama , ( Yogyakarta: Kanisius: 19950), 175.
TAJDID | Vol. 28, No. 2, 2021
mekanisme  penyelesaian  perkara  pencurian an  sich ,  melainkan juga  sebagai  mekanisme  penyelesaian  segala  prilaku  yang dianggap  bertentangan  dengan  hukum  (adat  dan  agama). Ritual  ini  juga  diyakini  memiliki  fungsi  sebagai  penjaga ketertiban  masyarakat  desa  yang  sering  diistilahkan  dengan “ besuk  dese” atau bersih  desa. Selain  itu, Garap menjadi  kunci pencegah  konflik  horizontal  dalam  masyarakat  Desa. Mekanisme  ini  ( Garap )  menjadi  instrumen  menghilangkan benih konflik dalam masyarakat yang bersumber dari prasangka dan  tuduhan.  Keyakinan  yang  sangat  kuat  terhadap  tradisi ini (dan  dampak  negatifnya  jika  ditinggalkan)  tidak  saja  dilandasi oleh  keyakinan  religius  semata,  namun  juga  keyakinan  akan dampak magisnya (religious magic ) menjadikan sumpah garap ini lebih  dipercaya  dan  diyakini  dalam  menyelesaikan  konflik, daripada  hukum  Negara  atau  hukum  formal.  Garap  sebagai mekanisme penyelesaian tindak pidana atau salah satu alternatif penyelesaian  sengketa  pidana  pada  masyarakat  Islam  Sasak diakui  keberadaannya  berdasarkan  UUD  1945  pasal  18b  dan dan  UU  Desa  No.  6  tahun  2004  pasal  103.  Pengakuan  ini menunjukkan bahwa kedudukan Sumpah garap setara dengan hukum  formal  Negara  dalam  penyelesaian  sengketa  pidana. Kentalnya  budaya  serta  kuatnya  masyarakat  dalam  memegang ajaran  agama,  menjadikan  ritual  garap  tidak  terlepas  dari pengaruh  agama  (keyakinan).  Relasi  adat  agama  dapat  dilihat dari  proses  ritual  garap  yang  kental  dengan  nilai-  nilai  agama pada setiap tahapan prosesnya, seperti pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur‟an dalam proses Sumpah Garap.
353

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Ibrahim,  Musa  Ibrahim. Buhuts  Manhajiyah  fi  „Ulum  al- Qur‟an , Cet.2. Amman: Dar „Ammar, 1996.
Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik .
Bandung,: Rineka Cipta, 2007.
Dhavamony, M. Fenomenologi Agama . Yogyakarta: Kanisius,
19950
Hendropuspito  OC. Sosiologi  Sistematika, Yogyakarta:  Kanisius, 1989.
Ihromi, T. Antropologi Hukum Indonesia .  Jakarta:Yayasan Obor Indonesia,2006. Irianti, Sulistiyo.  “ Sejarah dan Perkembangan Pemikiran Pluralisme Hukum  dan  Konsekuensi  Metodologisnya”  dalam  “Pluralisme Hukum  Dalam  Sebuah  Pendekatan  Interdisipliner”. Jakarta: Huma, 2005 Jurnal Hukum dan Masyarakat, Viva Justitia UGM, 2013. Khalid,  H.M.Rusydi. Mengkaji  Ilmu-Ilmu  al-Qur‟an ,  Cet.I.
Makassar: Alauddin University Press, 2011.
Koencoroningrat . Pengantar Ilmu Antropologa. Jakarta: Aksara
Baru, 1989.
Ma‟luf, Louis. Al-Munjid . Beirut : al-Maktabah al-Kathilikiyyah,
1956
Muhadjir,  Noeng. Metodologi  Penelitian  Kualitatif .  Yogyakarta:
Rakesarasin, 1996.
Mulyadi,  Lilik.  “Eksistensi  Hukum  Pidana  Adat  di  Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori, Praktik dan Prosedurnya.”
Jurnal LITIGASI , Vol. 3(1), 2016.
Ridla, M. Rasyid. “Sosiologi Hukum Islam (Analisis Terhadap pemikiran M. Atho‟ Mudzhar)”, al-Ihkam, Vol.7 No.2 Desember 2012.
Saptomo, Ade. Hukum Dan Kearifan Lokal Revitalisasi Hukum Adat
Nusantara. Jakarta: PT. Grasindo, 2010.
Soekanto,  Soerjono. Kamus  Sosiologi .  Jakarta:  Rajawali  Press,
1983.
Soemadiningrat, H.R. Otje Salman. Rekonseptualisasi Hukum Adat
Kontemporerí . Bandung: PT. Alumni, 2011. Sugiyono. Metode  Penelitian  Kuantitatif  Kualitatif  dan  R&D.
Bandung: Alfabeta, 2004. Sukandarrumidi. Metodologi  Penelitian  Petunjuk  Praktis  Untuk Peneliti  Pemula .  Yogjakarta:  Gajah  Mada  University  Press,
2006.
Suryabrata, Sumadi. Metode Penelitian . Jakarta : Rajawali, 1987.
Susanto,  Astrid  S. Pengantar  Sosiologi  dan  Perubahan  Sosial,
Bandung: Bina Cipta, 1979.
Syahbandir, Mahdi. “Kedudukan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum (The Structure of Customary Law In Indonesia‟s Legal System)”, Kanun , No. 50, Edisi April 2010.
Winario,  Moh.    “Masalah  Hukum  Islam  Perspektif  Sosiologi Antropologi  Hukum”, Jurnal  al  Himayah ,  Vol.1  no.2, Oktober 2017.
Yin,  Robert  K. Studi  Kasus:  Desain  dan  Metode .  Rajawali  Press: Jakarta,2006.