## KEBIJAKAN KEMANDIRIAN INDUSTRI PANGAN DALAM MEMPERKUAT EKONOMI NASIONAL

## SELF-SUFFICIENCY POLICY OF THE FOOD INDUSTRY IN STRENGTHENING NATIONAL ECONOMY
Asep Husni Y. Rosadi
Pusat Riset Ekonomi Industri, Jasa dan Perdagangan,  Badan Riset dan Inovasi Nasional Gedung BRIN Jl. Gatot Subroto No. 10 Jakarta, Indonesia, 12710
E-mail: husnialgar@gmail.com ; asep010@brin.go.id
Makalah: Diterima 11 November 2022; Diperbaiki 7 Februari 2023; Disetujui 5 Maret 2023

## ABSTRACT
With a large population, Indonesia requires the food industry's self-sufficiency. The food industry's self- sufficiency is faced with complex problems starting from raw materials, production, and distribution to the market. This study aims to analyze the problems in the food industry and the appropriate policies. This research uses the policy  analysis  method  of  Patton,  Sawicki,  and  Clark:  defining  the  problem,  determining  criteria,  identifying alternative policies, and evaluating and comparing alternative policies; as well as using three impact evaluation criteria:  national economy, industrial  capacity,  and  political-social.  The data  used  is  secondary  data  from the results of previous studies. The results showed that from the nine problems, 20 policy alternatives were obtained. Six of these policies have significant economic impacts: (1) Provide incentives to suppliers and R&D institutions in  terms  of  supply  of  seeds/seeds,  cultivation  as  well  as  harvest  and  post-harvest;  (2)  Provide  guidance  and facilities in building partnership networks among suppliers and growing start-up companies; (3) Setting up fiscal and non-fiscal incentives for technology development and construction of product handling assembly plants in the country; (4) Facilitating compliance with national and international regulations and standards in terms of food safety, especially hygienic food practices, management and control of food safety; (5) Encouraging and controlling the industry to provide clear information regarding product content, free of hazardous materials and halal labels on products sold; and (6) Increasing bilateral and multilateral cooperation and diplomacy with potential partner countries/regions and trade representatives in destination countries.
Keywords: food industry, production, market, policy analysis, raw materials, self-sufficiency

## ABSTRAK
Dengan  jumlah  penduduk  yang  besar  Indonesia memerlukan  kemandirian industri  pangan.  Kemandirian industri pangan dihadapkan dengan permasalah yang kompleks dari mulai bahan baku, produksi, dan distribusi ke pasar.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengurai  permasalahan  di  industri  pangan  dan  kebijakan  yang  sesuai. Penelitian  menggunakan  metode  analisis  kebijakan  Patton,  Sawicki  dan  Clark,  yaitu:  pendefinisian  masalah, penentuan kriteria, identifikasi alternatif kebijakan, serta evaluasi dan perbandingan alternatif kebijakan; serta tiga buah  kriteria  evaluasi,  yaitu  dampak:  ekonomi  nasional,  kemampuan  industri  dan  politik-sosial.  Data  yang digunakan  berupa  data  sekunder  dari  hasil  penelitian  sebelumnya.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  dari berbagai  permasalahan  diperoleh  sebanyak  20  buah  alternatif  kebijakan. Enam  kebijakan  diantaranya  memiliki dampak ekonomi yang signifikan, yaitu: (1) Memberikan insentif kepada pemasok dan lembaga litbang dalam hal penyediaan bibit/ benih, budidaya serta panen dan pasca panen; (2) Memberikan bimbingan dan fasilitas dalam membangun jaringan kemitraan diantara pemasok dan menumbuhkan perusahaan pemula; (3) Menyiapkan insentif fiskal dan non-fiskal untuk pengembangan teknologi dan pembangunan pabrik perakitan penanganan produk di dalam negeri; (4) Memfasilitasi pemenuhan regulasi dan standar nasional dan internasional dalam hal keamanan pangan, terutama praktek pangan higienis, manajemen dan pengendalian keamanan pangan; (5) Mendorong dan mengontrol industri untuk memberikan informasi yang jelas mengenai kandungan produk, bebas bahan berbahaya dan  label  halal  dalam  produk  yang  dijual;  dan  (6)  Memperbanyak  kerjasama  dan  diplomasi  bilateral  dan multilateral dengan kawasan/negara mitra potensial serta perwakilan dagang di negara tujuan.
Kata kunci: analisis kebijakan, bahan baku, industri pangan, kemandirian, produksi, pasar

## PENDAHULUAN
Negara  dengan  penduduk  yang  besar,  seperti Indonesia  menghadapi  masalah  serius  terhadap ketahanan  dan  kemandirian  pangan.  Dengan  jumlah
penduduk  nomor  empat  terbesar  di  dunia  yang mencapai  272,68  juta  jiwa  (BPS,  2022)  sampai 278,75  juta  jiwa  (Worldometer,  2022). maka kebutuhan pangan rakyat Indonesia juga sangat besar. Ketersediaan  pangan  untuk  memenuhi  kebutuhan
Jurnal Teknologi Industri Pertanian 33 (1): 20-31, April 2023
DOI: https://doi.org/10.24961/j.tek.ind.pert.2023.33.1.20
ISSN: 0216-3160    EISSN: 2252-3901
*Penulis Korespondensi
rakyat  membutuhkan  anggaran  dan  pasokan  yang besar. Pemerintah menyiapkan Anggaran Ketahanan Pangan  tahun  2022  mencapai  Rp  92,3  trilyun,  yang dialokasikan  di  kementerian/  lembaga  sebanyak  Rp 36,6 trilyun, subsidi pupuk Rp 25,3 trilyun, cadangan beras Rp 3 trilyun, cadangan stabilitas harga pangan Rp 2,6 trilyun dan belanja cadangan subsidi pupuk Rp 2,9 trilyun (CNBC, 2022).
Anggaran tersebut akan semakin membengkak  jika  terjadi  kegagalan  panen,  atau terjadi  bencana  alam  besar  yang  tidak  diperkirakan (Hidayat et  al., 2021).  Sektor  pertanian  mengalami sekitar 22% dampak ekonomi yang disebabkan oleh bencana  alam  skala  menengah  dan  besar  di  negara- negara berkembang (FAO, 2015a). Antara tahun 2003 dan 2013, bencana alam telah menyebabkan kerugian ekonomi sebesar USD 1,5 triliun di seluruh dunia. Di negara-negara  berkembang,  bencana  ini  menelan biaya  sekitar  USD  550  miliar  berupa  kerusakan  dan mempengaruhi  kehidupan  dua  miliar  orang  (FAO, 2015b).
Berdasarkan Global  Food  Security  Index tahun 2022 (Corteva, 2022), dari 113 negara di dunia, Indonesia  berada  di  urutan  ke-63  dengan  skor  60,2. Sementara di tingkat ASEAN, dari sembilan negara, Indonesia berada di urutan ke-4, di bawah Singapura di urutan ke-28 dunia (skor 73,1), Malaysia 41 (69,9), dan  Vietnam  46  (67,9).  Indeks  ini  menggunakan empat variabel, ketahanan pangan yaitu: keterjangkauan, ketersediaan, kualitas dan keamanan, serta  keberlanjutan  dan  adaptasi.  Sementara  itu, dalam Global  Hunger  Index tahun  2022  (von Grebmer et al., 2022), Indonesia berada di urutan ke- 77  dengan  skor  17,9  (kategori  moderat)  dari  121 negara  yang  masih  menghadapi  permasalahan ketidakcukupan  kalori  serta  anak  yang  mengalami: kekerdilan,  sangat  kurus  dan  mati  muda.  Posisi Indonesia  di  bawah  Vietnam  urutan  55,  Thailand (56), Malaysia (58), Filipina (69), Myanmar (71), dan Kamboja (75).
Dengan memperhatikan kondisi di atas, maka kemandirian pangan menjadi keharusan.
Kemandirian  pangan  berkaitan  dengan  kestabilan ekonomi,  politik  dan  pertahanan.  Kemandirian pangan ditentukan dari kebijakan negara. Kemandirian pangan merupakan kebijakan mendasar, dan amanat  Undang-undang  Nomor  18 Tahun  2012 tentang Pangan yang menyatakan bahwa “Kemandirian Pangan adalah kemampuan negara dan bangsa  dalam  memproduksi  Pangan  yang  beraneka ragam  dari  dalam  negeri  yang  dapat  menjamin pemenuhan kebutuhan Pangan yang cukup sampai di tingkat  perseorangan  dengan  memanfaatkan  potensi sumber  daya  alam,  manusia,  sosial,  ekonomi,  dan kearifan  lokal  secara  bermartabat”.  Kemandirian pangan harus bersumber dari dalam negeri, dan bukan bersumber dari impor pangan. Harus ada penyediaan pangan  yang  mandiri  sejak  dari  benih,  budidaya, panen  dan  pasca  panen,  produksi  sampai  distribusi. Semuanya harus dilakukan oleh semua potensi yang
ada  di  dalam  negeri.  Selain  itu,  UU  Pangan  juga menyatakan,  “Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat,  mengawetkan,  mengemas,  mengemas kembali,  dan/atau  mengubah  bentuk  Pangan”. Kemandirian  pangan  untuk  menjamin  kebutuhan pangan  yang  cukup  bagi  masyarakat,  dilakukan melalui  kegiatan  pengolahan  pangan. Kemandirian pangan  tidak  bisa  dilepaskan  dari  kemandirian pengolahan pangan atau industri pangan. Pangan dan industri  pangan  merupakan  dua  sisi  yang  sangat berhubungan erat. Mewujudkan kemandirian industri pangan,  juga  berarti  mewujudkan  kemandiriian pangan.
Meskipun  demikian,  dalam  mewujudkan kemandirian industri pangan ada permasalahan besar yang  dihadapi  mulai  dari  penyediaan  bahan  baku sampai  produk  dikonsumsi  oleh  masyarakat.  Dalam hal  bahan  baku,  permasalahan  utama  salah  satunya adalah  permasalahan  ketergantungan  impor  untuk bahan  baku  (CNBC,  2021).  Beberapa  permasalahan lain  yang  dihadapi  dalam  pengembangan  industri pangan  (agro)  dainataranya  adalah:  (1)  kekurangan bahan  baku  dan  penolong,  karena  sebagian  besar masih  impor:  (2)  masuknya  produk-produk  impor yang  lebih  kompetitif  baik  dari  segi harga,  kualitas, maupun  delivery  time;  (3)  Industri  agro/  pangan sangat  terfragmentasi,  dimana  efisiensi  rantai  nilai belum  optimal;  (4)  Penerapan  teknologi  terbatas menyebabkan produktivitas rendah terutama di sektor hulu;  (5)  infrastruktur cold-chain belum  tersedia secara  maksimal;  dan  (6)  meningkatnya  masalah keamanan  pangan  karena  penerapan  GMP,  HACCP dan Standard belum optimal (Menteri Perindustrian, 2020a). Pada sisi lain, dengan penduduk muslim yang besar  dan  berkembangnya  label  halal  sebagai fenomena  universal  di  berbagai  negara,  maka permasalahan  produk  halal  menjadi  salah  satu barometer dalam menentukan kualitas produk dan hal yang  serius  untuk  ditangani  (Bappenas,  2018; Peristiwo,  2019).  Permasalahan  lainnya  berkaitan dengan tuntutan dan persyaratan konsumen terhadap kualitas,  standarisasi  dan  keamanan  produk  pangan (Fajarwaty  dan  Jukes,  2022;  Sudibyo  dan  Hasan, 2016)  yang  membutuhkan  dukungan  teknologi  IT (Demartini et al., 2018).
Untuk  memudahkan,  maka  permasalahan- permasalahan  tersebut  perlu  diurai.  Makalah  ini membahas  bagaimana  upaya  untuk  mengurai permasalahan dalam industri pangan dan rekomendasi  kebijakan  terbaik  yang  diperlukan dalam mendukung kemandirian industri pangan.

## METODE PENELITIAN
Makalah  ini  merupakan  hasil  dari  penelitian kebijakan.  Penelitian  kebijakan  mengacu  kepada metodologi  penelitian  lainnya,  meskipun  memiliki kekhasan  tertentu.  Kekhasan  peneliian  kebijakan diantaranya  adalah  kuatnya  pengaruh  lingkungan
sosio-politik  dan  pembuat  kebijakan  serta  sintesis terfokus dan data sekunder (Danim, 2005). Penelitian kebijakan  banyak  ditinjau  dari  segi  kemanfaatannya dalam memecahkan permasalahan dan mengusulkan rekomendasi  kebijakan  untuk  dimanfaatkan  bagi kepentingan masyarakat. Rekomendasi kebijakannya bukanlah sebuah keputusan tunggal tetapi serangkaian  pilihan  tindakan  yang  dibuat  untuk mencapai  tujuan  tertentu  demi  kepentingan  orang banyak (Suharto, 2005).
Ada  beberapa  metode  adalam  analisis  dan penelitian kebijakan publik diantaranya model Dunn (2018), Weimer dan Vining (2017), Patton, Sawicki dan  Clark  (2016),  dan  berbagai  metode  lainnya. Dalam  perumusan  kebijakan,  para  peneliti  tersebut membaginya  dalam  beberapa  tahapan,  dari  mulai penyusunan  agenda  atau  penentuan  permasalahan; formulasi  alternatif  kebijakan;  adopsi  dari  alternatif kebijakan terpilih;  memprediksi  outcome  kebijakan; sampai mengawasi hasil kebijakan dan mengevaluasi nilai atau pendayagunaan hasil kebijakan.

## Metode Analisis
Makalah  ini  menggunakan  metode  yang dikembangkan  oleh  Patton,  Sawicki  dan  Clark (2016).  Tahapan  yang  digunakan  dalam  metode adalah:  (1)  Memverifikasi,  mendefiniskan  dan menjabarkan  permasalahan.  Tahap  ini  menentukan permasalahan  merupakan  hal  yang  sulit,  karena tujuan sering tidak jelas dan penuh dengan berbagai konflik  kepentingan.  (2)  Menentukan  kriteria evaluasi.  Menetukan  kriteria  tergantung  dari permasalahan yang ditetapkan. Kriteria evaluasi yang relevan  harus  ditetapkan  karena  digunakan  untuk membandingkan,  mengukur,  dan  memilih  di  antara alternatif.  Beberapa  ukuran  yang  umum  digunakan antara  lain  biaya,  keuntungan  bersih,  efektivitas, efisiensi,  pemerataan,  kemudahan  administrasi, legalitas, dan akseptabilitas politik. (3) Mengidentifikasi berbagai alternatif kebijakan. Pada tahap  ini,  harus  ada  pemahaman  tentang  nilai, sasaran, dan tujuan dari para pemangku kepentingan yang  terlibat.  Mengetahui  apa  yang  dicari,  dan mengidentifikasi kriteria yang akan digunakan dalam menilai  alternatif,  membantu  dalam  menghasilkan berbagai alternatif kebijakan. Ada berbagai kemungkinan alternatif yang dapat diperoleh melalui pemikiran,  analisis  dan  eksperimen, brainstorming , skenario dan merujuk berbagai literatur yang relevan. (4) Mengevaluasi berbagai alternatif kebijakan. Pada tahap ini proses evaluasi terhadap berbagai alternatif kebijakan  dilakukan  dengan  dua  pendekatan,  yaitu melakukan forecasting dari setiap alternatif kebijakan dan  melakukan  evaluasi  dampak  secara  teknis, ekonomi  dan  politik.  (5)  Membandingkan  berbagai alternatif  kebijakan.  Evaluasi  terhadap  alternatif kebijakan merupakan hal krusial, karena akan diikuti oleh strategi, program dan anggaran serta sumberdaya lainnya. Oleh karenanya, perlu dianalisis sejauh mana setiap kebijakan memenuhi kriteria evaluasi. Serta (6)
Memonitor dan mengevaluasi implementasi kebijakan.  Pada  tahap  ini,  digunakan  metode  untuk mengevaluasi  kebijakan  setelah  kebijakan  tersebut diterapkan. Hal ini untuk mengetahui mengapa suatu kebijakan dapat berhasil atau gagal. Dalam penelitian ini,  Tahap  ke-4  dan  ke-5  digabungkan,  sementara tahapan ke-6 tidak dilakukan.

## Data dan Sumber Data
Penelitian  kebijakan  ini  menggunakan  data dan  informasi  sekunder.  Data  dan  informasi  yang digunakan adalah data mengenai permasalahan yang dihadapi  oleh  industri  pangan,  serta  data  dan informasi  mengenai  kondisi,  strategi  dan  kebijakan yang  selama  ini  sudah  diaplikasikan  di  industri pangan.  Data  dan  informasi  diperoleh  dari  berbagai sumber, seperti: data statistik yang berasal dari BPS (Badan Pusat Statistik), FAO ( Food and Agriculture Organization ),  Oxford  Economics,  Worldometer, The  Economic  Group,  CIC  (Capricorn  Indonesia Consult PT), UNCTAD ( the United Nations Conference on Trade and Development ), Chemanalysis,  dan  BAPPEBTI,  serta  data  statistik industri pangan dari Kementerian Perindustrian. Data dan informasi diperoleh dengan melakukan penelusuran  literatur,  mengunjungi  website  nara sumber,  serta  memperoleh  melalui  penelusuran kepustakaan di beberapa tempat.

## Tahapan Penelitian
Penelitian dilakukan melalu beberapa tahapan sebagai berikut.
a. Menelusuri  data  dan  informasi  tentang  industri pangan  dengan  melakukan  kajian  pustaka  untuk menelusuri, mendalami dan mengurai permasalahan,  kondisi  dan  kebijakan  tentang industri pangan yang selama ini sudah ada.
b. Melakukan  identifikasi  permasalahan  di  industri pangan.  Permasalahan  diurai  dan  dijabarkan dalam  hal  penyediaan  bahan  baku,  produksi mapun pasar.
c. Melakukan identifikasi kriteria evaluasi kebijakan, terutama dampak ekonomi selain juga politik  dan  sosial.  Dalam  analisis  kebijakan  ada berbagai kriteria yang dapat digunakan, diantaranya adalah relevansi, koherensi, efektivitas,  efisiensi,  dampak,  dan  keberlanjutan (OECD,  2021).  Selain  juga  beberapa  kriteria lainnya seperti: kesejahteraan masyarakat, efektivitas,  efisiensi,  pertumbuhan  ekonomi, biaya,  keuntungan,  kinerja,  peningkatan  modal, utilisasi, administrasi-manajemen, teknologi, legalitas,  kesetaraan,  penerimaan  secara  politis, keberlanjutan,  relevansi,  koherensi,  kebebasan serta  dampak  lingkungan  (Patton et  al., 2016; Ministry  of  Foreign  Affair,  2009;  Rossell,  1993; Shahab et  al., 2019;  Turi at  al., 2014).  Dalam penelitian ini digunalan tiga kriteria yatu: dampak sosial ekonomi, dampak kemampuan industri dan dampak politik dan sosial.
d. Menganalisis  berbagai  alternatif  kebijakan  apa saja  yang  sudah ada dan  diterapkan  untuk  setiap permasalahan tersebut. Usulan alternatif kebijakan  dengan  mempertimbangkan  para pemangku  kepentingan.  Pemangku  kepentingan seperti industri sendiri serta pemasok, konsumen, lembaga  litbang/  perguruan  tinggi,  asosiasi, perusahaan  transportasi,  dan  lainnya.  Karena kebijakan  yang  diusulkan  terbuka  untuk  semua industri dan pemangku kepentingan lainnya, maka alternatif  kebijakan  sebagai  usulan  bagi  penentu kebijakan,  yaitu  pemerintah  (pusat  maupun daerah).
e. Menganalisis,  membandingkan  dan  mengevalusi berbagai alternatif kebijakan dengan menggunakan kriteria evaluasi kebijakan. Evaluasi  untuk  menentukan,  apakah  suatu kebijakan memiliki dampak yang kuat atau lemah terhadap  kriteria.  Penentuan  kuat  dan  lemahnya suatu kebijakan, ditentukan oleh seberapa banyak literatur  yang  mendukungnya.  Pada  penelitian selanjutnya,  penentuan  dampak  ini  juga  akan menggunakan opini dari para pakar.
f. Memilih kebijakan yang memiliki dampak paling kuat,  terutama  dampak  ekonominya.  Kebijakan terpilih  dijadikan  sebagai  rekomendasi/  usulan kebijakan.
Tahapan kegiatan terlihat pada Gambar 1.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dengan menggunakan metode yang dikembangkan  oleh  Patton,  Sawicki  dan  Clark (2016), maka tahapan dalam analisis dan pembahasan adalah sebagai berikut:

## Tahap 1. Definisi dan Penjabaran Masalah
Seperti dijelaskan dalam Pendahuluan, permasalahan  di  industri  pangan  cukup  kompleks, dari mulai penyediaan bahan baku, produksi sampai pasar. Permasalahan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

## Permasalahan Bahan Baku
Permasalah  pertama  dan  paling  dominan dalam  industri  pangan  adalah  masalah  bahan  baku. Bahan  baku  bagi  industri  pangan  umumnya  berupa produk hasil pertanian (umumnya hasil panen) yang akan  diolah  menjadi  berbagai  jenis  hasil  olahan. Bahan  baku  yang  dibutuhkan  industri  harus memenuhi  ketentuan  dan  kriteria  seperti  kualitas, harga, delivery, reliabilitas, risiko dan inovasi dan ini membutuhkan kontrol yang ketat penentuan keputusan  yang  tepat  apabila  ada  kesalahan (Bourquard, 2018).
a. Kualitas  tidak  sesuai  standar. Kualitas  bahan baku  yang  tersedia  masih  banyak  yang  tidak sesuai  standar  yang  ditentukan.  Komoditas  hasil pertanian  (termasuk  peternakan  dan  perikanan) bersifat  mudah  busuk/  rusak, volume besar, musiman,  serta  mudah  terserang  hama  dan penyakit. Banyak hasil panen (bahan baku) yang tidak  bisa  diserap  oleh  industri,  atau  dihargai dengan  murah  karena  tidak  memenuhi  standar kualitas  yang  ditentukan  (Gawlik  dan  Trafialek, 2019).  Oleh  karena  itu  diperlukan  berbagai metode pengangkutan, penanganan dan pengolahan, sehingga usia segarnya bisa diperpanjang (Suadi dan Kusano, 2019).
b. Pasokan  Terbatas .  Industri  pangan  sering kekurangan  pasokan  bahan  baku  baik  dari  sisi jumlah, kualitas dan kontinyuitas. Banyak industri pengolahan pangan yang terpaksa harus mengimpor  bahan  baku  untuk  memenuhi kebutuhan  industrinya.  Sekitar  62%  kebutuhan bahan  baku  pangan  masih  diimpor  (Menteri Perindustrian,  2020b).  Bahan  baku  industri pangan  yang  masih  impor  diantaranya  susu  (3,2 juta  ton  atau  sekitar  80%  kebutuhan),  gula  (3,0 juta ton dalam bentuk raw sugar ), ikan (280 ribu ton)  dan  lainnya  (Kementerian  Perindustrian, 2019).  Meskipun  demikian,  impor  ini  juga  tidak mudah,  karena  kompetisi  memperebutkan  bahan baku  sangat  ketat,  terutama  dari  negara  dengan industri pangan yang besar seperti Cina dan Eropa (Mancini et al., 2013).
Data dan informasi tentang permasalahan, kondisi dan kebijakan di industri pangan nasional terkait
bahan baku, produksi dan pasar Permasalahan Industri Pangan Nasional: Bahan Baku, Produksi dan Pasar Kriteria Evaluasi Kebijakan Terutama Dampak Ekonomi Alternatif  Kebijakan di Industri Pangan: Bahan Baku, Produksi dan Pasar Evaluasi dan Perbandingkan Alternatif  Kebijakan
Rekomendasi  Kebijakan di Industri Pangan: Bahan Baku, Produksi, dan Pasar
Tahapan Metode Patton et all
Gambar 1. Tahapan dalam kegiatan penelitian
Biaya  Angkut  Mahal .  Biaya  logistik  di  Indonesia menurut  KADIN  mencapai  sekitar  17%  dari  total biaya pengeluaran perusahaan (European Commission,  2016).  Biaya  angkut  dari  lahan  panen ke lokasi yang dituju (pusat penjualan atau industri) mencapai  78,5%  dari  total  biaya  pemanenan.  Selain juga ketidakefisienan penanganan dan waktu tunggu dalam  transportasi  dan  bongkar  muat  (Widodo  dan Kurniawan, 2017).

## Permasalahan Produksi
Masalah  selanjutnya  yang  dihadapi  dalam kemandirian  industri  pangan  adalah  kegiatan produksi. Ada beberapa permasalahan dalam kegiatan produksi.
a. Kurangnya teknologi penanganan bahan baku dan  produk  jadi .  Penanganan  bahan  baku sebelum  masuk  ke  bagian  produksi  dan penanganan produk jadi sebelum dikirim ke pasar. Produk-produk
tertentu
membutuhkan penanganan  khusus,  supaya  tetap  sesuai  standar yang  ditetapkan  dalam  jangka  waktu  tertentu. Teknologi cold  chain misalnya,  meskipun menghadapi  hambatan  dalam  investasi,  dan optimalisasi  teknologi  (Capricorn  Indonesia Consult PT, 2019).
b. Nilai  tambah  kecil .  Dalam  kegiatan  produksi terjadi kenaikan harga karena meningkatnya biaya produksi  (FAO,  2022),  sementara  nilai  jual produk  relatif  kecil,  sehingga  nilai  tambahnya kecil.  Nilai  tambah  dipengaruhi  oleh  harga, kemampuan  ekspor,  standar  kualitas,  tuntutan keamanan  dan  kesehatan  pangan  (Shukla  dan Kumar,  2020).  Sebagai  contoh  harga  CPO  (spot Belawan)  pada  Februari  2022  mencapai  USD 1632/MT  (BAPPEBTI,  2022)  sementara  harga produk turunannya fatty acid C16 (FOB Tanjung Priok)  untuk  waktu  yang  sama  sebesar  USD 1730/MT (Chemanalysis, 2022). Nilai tambah ini relatif  kecil,  karena  biaya  investasi  untuk membangun pabrik fatty acid , mencapai USD 90 juta (sekitar Rp. 1,3 trilyun) dengan kapasitas 100 ribu ton/tahun (Syukro, 2017).
c. Keamanan  dan  standard  produk  pangan . Tuntutan akan keamanan produk dan produk yang memenuhi  standar  tertentu  menjadi  tantangan yang  harus  dipenuhi.  Kemanan  produk  pangan harus  memenuhi  proses  produksi  yang  baik  dan sesuai  standar  yang  ditentukan  (Varzakas,  2016; IFC, 2020; FAO et al., 2022).

## Permasalahan Pasar
Beberapa  permasalahan  yang  dihadapi  oleh industri  pangan,  baik  untuk  pasar  dalam  negeri maupun pasar ekspor.
a. Tuntutan  Konsumen  Akan  Keamanan  dan Kehalalan Produk
Tuntutan konsumen terhadap makanan yang aman dikonsumsi,  halal,  bernutrisi  tinggi,  enak,  segar dengan  harga  terjangkau.  Konsumen  juga mempertimbangkan  berbagai  variabel  sesuai
kepentingannya  (Kokkoris  dan  Stavrova,  2021), ketersediaan,  keterjangkauan  dan  gizi  (Lukman, 2020), saluran distribusi (Bayir et al., 2022), serta kehalalan produk (Lever, 2020).
b. Hambatan Perdagangan
Hambatan  perdagangan  ke  berbagai  negara berkaitan  dengan  tarif  dan  non  tarif  yang dilakukan  oleh  negara  tujuan  ekspor,  sehingga produk  produk  pangan  Indonesia  sering  kalah bersaing  atau  sulit  masuk  ke  negara  tersebut (Kencana,  2018;  Amanta,  2021;  UNCTAD, 2022).
c. Daya  Saing  Pangan  yang  Redah  Di  Tingkat Internasional
Daya saing produk pangan Indonesia relatif lemah dibandingkan Australia, Kamboja, Jepang, Korea dan Laos di pasar (Wardani et al, 2018), sehingga Indonesia harus menjadi net importir (Firmansyah et al., 2017).

## Tahap 2. Kriteria Evaluasi Yyang Digunakan
Dalam  makalah  ini  digunalan  tiga  kriteria yatu: Dampak Sosial Ekonomi, Dampak Kemampuan Industri dan Dampak Politik dan Sosial.
a. Dampak Ekonomi Nasional
Salah satu dasar utama dalam formulasi kebijakan adalah kesejahteraan ekonomi masyarakat (Shahab et al., 2019; Rossell, 1993). Kesejahteraan  ekonomi  diantaranya  adalah bagaimana  mengalokasikan  sumber  daya  untuk memaksimumkan kesejahteraan masyarakat, yang didukung oleh pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, serta manfaat dan biaya (Bolt et al., 2004).
b. Dampak Kemampuan Industri,
Kemampuan  industri  dipengaruhi  oleh  biaya, keuntungan bersih, kinerja, utilisasi, dan kemampuan  admisnistrasi  (Patton et  al., 2016), selain dari capaian teknologi, kemampuan inovasi dan  kegiatan  R&D-nya  (Andreoni,  2012;  Lee, 2012).
c. Dampak Politik dan Sosial, Dalam  mementukan  kebijakan  juga  harus mempertimbangkan  legalitas,  kelayakan  politik, dan  konsistensi  kebijakan.  Ada  tiga  hal  dalam kelayakan politik, yaitu: penilaian oleh birokrasi, dukungan  koalisi  untuk  legitimasi,  dan  biaya politik (Rossel, 1993; Patton et al. , 2016). Selain itu  juga  perlu  konsistensi  kebijakan  supaya konsisten  sesuai  tujuan,  koheren,  dan  tanpa  ada intervensi  yang  mempengaruhinya  secara  kuat (Ministry of Foreign Affair, 2009).

## Tahap 3. Berbagai Alternatif Kebijakan
Pada  Tahap  1  telah  diuraikan  berbagai permasalahan dalam bahan baku, produksi dan pasar. Berdasarkan  permasalahan  tersebut,  kemudian disusun alternatif kebijakan dengan mempertimbangkan  para  pemangku  kepentingan. Beberapa  alternatif  kebijakan  tersebut  terlihat  pada Tabel 1.
Tabel 1 Alternatif kebijakan dari masalah bahan baku, prduksi dan pasar dalam kemandirian industri pangan
No Masalah Alternatif Kebijakan dengan mempertimbangkan pemangku kepentingan 1. Bahan baku a. Kualitas tidak sesuai standar 1) Menyiapkan standar baku mutu yang memenuhi acuan internasional 2) Memberikan bimbingan dan insentif bagi SDM untuk memenuhi standar kualitas
3) Menyiapkan prasarana transportasi dan pendukung lainnya b. Pasokan terbatas 1) Memberikan insentif kepada pemasok dan lembaga litbang dalam memenuhi kebutuhan bahan baku industri dalam negeri baik dalam penyediaan bibit/ benih, budidaya serta panen dan pasca panen (Astoko, 2019) 2) Memberikan bimbingan dan fasilitas dalam membangun jaringan kemitraan diantara pemasok dan menumbuhkan perusahaan pemula (Ikhsan dan Virananda, 2021)
3) Memberikan tambahan subsidi kepada pemasok, yang mampu mengurangi risiko budidaya dan angkutan, sehingga memungkinkan peningkatan jumlah pasokan (Oxford Economic, 2021) c. Biaya angkut mahal 1) Menyiapkan sarana, prasarana transportasi, SDM dan sistem pendukung lainnya, seperti fasilitas pelabuhan, fasilitas bongkar muat, kondisi jalan dan jembatan, serta sistem transportsi yang dapat dikontrol dan diprediksi (European Commission, 2016; Widodo dan Kurniawan, 2017)
2. Produksi a. Lemahnya teknologi penanganan bahan baku dan produk jadi 1) Menyiapkan insentif fiskal dan non-fiskal untuk pengembangan teknologi penanganan produk, pembangunan pabrik perakitan penanganan produk di dalam negeri (PT Capricorn Indonesia Consult, 2019; Ikhsan dan Virananda, 2021)
2) Mendorong penerapan spesialisasi teknologi dengan siklus teknologi yang lebih pendek, dan meningkatkan penerapan teknologi di segmen nilai baru di industri saat ini (Lee, 2012) b. Nilai tambah kecil 1) Memberikan insentif untuk pengolahan produk turunan c. Keamanan dan standard produk pangan 1) Memberikan edukasi dan sanksi bagi industri untuk mematuhi ketentuan keamanan pangan yang diikuti dengan pemantauan dan pengawasan (Sanders, 1999; Fajarwaty dan Jukes, 2022) 2) Memfasilitasi dalam pemenuhan regulasi dan standar nasional dan internasional terkait keamanan pangan, terutama dalam hal praktek pangan higienis, manajemen dan pengendalian keamanan pangan (IFC, 2020)
3. Pasar a. Tuntutan konsumen akan keamanan dan kehalalan produk 1) Mendorong dan mengontrol industri untuk memberikan informasi yang jelas mengenai kandungan produk, label bebas bahan berbahaya dan label halal dalam produk yang dijual (IFC, 2020; UU 33/2014; Persitiwo, 2019).
2) Mengembangkan dan meningkatkan ekspor makanan halal melalui literasi kepada seluruh pengusaha dan UMKM tentang sertifikasi halal (Masruroh, 2020)
b. Hambatan perdagangan 1) Memperbanyak kerjasama dan diplomasi bilateral dan multilateral dengan kawasan/negara mitra potensial serta perwakilan dagang di negara tujuan (Suparmono et al ., 2022; Wardani et al., 2018; Laksani dan Jati, 2017) 2) Menyesuaikan dengan ketentuan aturan dan persyaratan negara tujuan (Gourdon et al., 2020), atau paling tidak 1 dan 2 persyaratan yang ditentukan (WTO, ITC and UNCTAD, 2022) c. Daya saing pangan yang redah 1) Memfasilitasi penerapan sistem jaminan mutu dalam kegiatan industri (Sudibyo dan Hasan, 2016) 2) Memberi insentif dalam mengembangkan inovasi poduk pangan (Wardani et al., 2018)
3) Memberikan insentif dalam memperkuat rantai pasok industri (Turi et al., 2014) 4) Memberikan insentif bagi industri dalam meningkatkan kualitas SDM supaya lebih produktif (Łukiewska dan Juchniewicz, 2021)
Sumber: hasil pengolahan
Tahap  4  dan  5.  Evaluasi  dan  perbandingkan berbagai alternatif kebijakan
Dari  berbagai  alternatif  pada  Tabel  1, kemudian  dilakukan  evaluasi  mengenai  alternatif kebijakan  mana  yang  memiliki  dampak  signifikan dalam  meningkatkan  kemandirian  pangan.  Evaluasi dilakukan  dengan  menggunakan  tiga  kriteria,  yaitu ekonomi  nasional;  kemampuan  industri;  dan  politik
dan  sosial.  Penentuan  besar  kecilnya  perkiraan dampak  dari  kriteria  setiap  kebijakan  dapat digambarkan  dalam  Tabel  2.  Dalam  Tabel  ini semakin besar perkiraan dampak dinyatakan dengan: sangat  kuat,  kuat  dan  lemah.  Penentuan  besarya dampak didasarkan kepada interpretasi dari referensi yang digunakan.
Tabel 2. Alternatif kebijakan bahan baku dan perkiraan besarnya dampak terhadap kriteria dalam kemandiriian industri pangan
No Alternatif Kebijakan Kriteria dampak terhadap Ekonomi nasional Kemampuan industri Politik dan sosial Kebijakan dalam Penyediaan Bahan baku 1 Menyiapkan standar baku mutu yang memenuhi acuan internasional Kuat Sangat kuat Lemah 2 Memberikan bimbingan dan insentif bagi SDM untuk memenuhi standar kualitas Kuat Sangat kuat Lemah 3 Menyiapkan prasarana transportasi dan pendukung lainnya Kuat Kuat Kuat 4 Memberikan insentif kepada pemasok dan lembaga litbang dalam memenuhi kebutuhan bahan baku industri dalam negeri baik dalam penyediaan bibit/ benih, budidaya serta panen dan pasca panen Sangat kuat Sangat kuat Kuat 5 Memberikan bimbingan dan fasilitas dalam membangun jaringan kemitraan diantara pemasok dan menumbuhkan perusahaan pemula Sangat kuat Sangat kuat Kuat 6 Memberikan tambahan subsidi kepada pemasok, yang mampu mengurangi risiko budidaya dan angkutan, sehingga memungkinkan peningkatan jumlah pasokan Kuat Kuat Kuat 7 Menyiapkan sarana, prasarana transportasi, SDM dan sistem pendukung lainnya, seperti fasilitas pelabuhan, fasilitas bongkar muat, kondisi jalan dan jembatan, serta sistem transportsi yang dapat dikontrol dan diprediksi Kuat Sangat kuat Kuat Kebijakan dalam Kegiatan Produksi 1 Menyiapkan insentif fiskal dan non-fiskal untuk pengembangan teknologi penanganan produk, pembangunan pabrik perakitan penanganan produk di dalam negeri Sangat kuat Sangat kuat Kuat 2 Mendorong penerapan spesialisasi teknologi dengan siklus teknologi yang lebih pendek, dan meningkatkan penerapan teknologi di segmen nilai baru di industri saat ini Kuat Sangat kuat Lemah 3 Memberikan insentif untuk pengolahan produk turunan Kuat Sangat kuat Kuat 4 Memberikan edukasi dan sanksi bagi industri untuk mematuhi ketentuan keamanan pangan yang diikuti dengan pemantauan dan pengawasan Kuat Kuat Kuat 5 Memfasilitasi dalam pemenuhan regulasi dan standar nasional dan internasional terkait keamanan pangan, terutama dalam hal praktek pangan higienis, manajemen dan pengendalian keamanan pangan Sangat kuat Sangat kuat Kuat Kebijakan dalam Melindungi dan Memperkuat Pasar 1 Mendorong dan mengontrol industri untuk memberikan informasi yang jelas mengenai kandungan produk, label bebas bahan berbahaya dan label halal dalam produk yang dijual Sangat kuat Kuat Sangat kuat 2 Mengembangkan dan meningkatkan ekspor makanan halal melalui literasi kepada seluruh pengusaha dan UMKM tentang sertifikasi halal Kuat Sangat kuat Kuat 3 Memperbanyak kerjasama dan diplomasi bilateral dan multilateral dengan kawasan/negara mitra potensial serta perwakilan dagang di negara tujuan Sangat kuat Sangat kuat Kuat 4 Menyesuaikan dengan ketentuan aturan dan persyaratan negara tujuan, atau paling tidak 1 dan 2 persyaratan yang ditentukan Kuat Sangat kuat Kuat 5 Memfasilitasi penerapan sistem jaminan mutu dalam kegiatan industri Kuat Sangat kuat Kuat 6 Memberi insentif dalam mengembangkan inovasi poduk pangan Kuat Sangat kuat Kuat 7 Memberikan insentif dalam memperkuat rantai pasok industri Kuat Kuat Kuat 8 Memberikan insentif bagi industri dalam meningkatkan kualitas SDM supaya lebih produktif Kuat Sangat kuat Kuat Sumber: hasil pengolahan
Dari Tabel 2, tampak bahwa semua alternatif kebijakan  memberikan  dampak  yang  cukup  besar terhadap ekonomi nasional, kemampuan industri dan politik-sosial.  Dari  20  buah  alternatif  kebijakan tersebut  kemudian  dipilih  alternatif  kebijakan  yang memiliki  pengaruh  besar  (sangat  kuat)  terhadap ekonomi nasional dan kemampuan industri.
Kebijakan  tersebut  dijadikan  sebagai  rekomendasi kebijakan.
1. Memberikan  insentif  kepada  pemasok  dan lembaga  litbang  dalam  memenuhi  kebutuhan bahan  baku  industri  dalam  negeri,  dalam  hal penyediaan bibit/ benih, budidaya serta panen dan pasca panen.
Kurangnya  pasokan  bahan  baku  bagi  industri, selain  karena  terbatasnya  jumlah  pasokan,  juga karena  persaingan  memperebutkan  bahan  baku untuk berbagai keperluan, seperti untuk bioenergi, pangan atau pakan (Muscat et al., 2020). Pemasok dan  lembaga  litbang  perlu  didorong  untuk penyediaan bibit/ benih unggul, pemeliharaan dan budidaya  yang  produktif  serta  proses  panen  dan pasca panen yang efisien. sehingga pengembangan  teknologi  dan  metode  seperti kultur  jaringan,  bioteknologi  dan  lainnya  akan sangat  berperan  (Astoko,  2019).  Begitu  juga dengan innovative urban agriculture (IUA) yang merupakan  salah  satu  bentuk  penyediaan  bahan baku yang efisien (Armanda et al. , 2019).
2. Memberikan  bimbingan  dan  fasilitas  dalam membangun jaringan kemitraan diantara pemasok dan menumbuhkan perusahaan pemula.
Keberhasilan  kemitraan  dan  rantai  pasok  bukan hanya karena peran petani (produsen bahan baku) dengan  industri  (pengolah)  dan  konsumen (pengguna),  tetapi  juga  melibatkan  institusi  lain seperti pemerintah, peneliti, penyandang dana dan kelompok kepentingan untuk membangun kemitraan strategis dan taktis dalam meningkatkan ketahanan pangan global (Smyth et al., 2021).  Rantai  pasok  memengaruhi  sistem pangan dengan dalam hal data, metode dan model, serta indikator (Manikas et al., 2022).
3. Menyiapkan  insentif  fiskal  dan  non-fiskal  untuk pengembangan  teknologi  penanganan  produk, pembangunan  pabrik  perakitan  penanganan produk di dalam negeri
Industri pangan membutuhkan dukungan Artificial  Intelligence (AI), internet  of  things (IoT), Cyber  Physical  Systems (CPS), cloud computing , dan lainnya dalam kegiatan penyediaan  dan  produksi  pangan.  Teknologi tersebut  memungkinkan  penyediaan  bahan  baku yang  lebih  variatif,  kegiatan  produksi  lebih efisien, alokasi sumber daya  yang lebih fleksibel serta integrasi semua proses dan komponen secara lebih mudah. Teknologi bermanfaat bagi industri manufaktur  pangan,  terutama  dalam  menjawab tantangan baru untuk menentukan, mengklasifikasikan,  dan  mengidentifikasi  bahan makanan  dan  solusi  otomatisasi  dalam  sistem produksi (Bader dan Rahimifard, 2020), peningkatan produktivitas, investasi yang dipercepat,  rantai  nilai  yang  pendek,  serta peningkatan  kemampuan  SDM  dalam  kegiatan produksi  maupun  jasa  dengan  basis  teknologi (Christiaensen et  al. ,  2021).  Insentif  fiskal  dan non-fiskal  seperti  pembebasan  bea  masuk  atas komponen  serta  pemberian  fasilitas tax  holiday untuk pengembangan teknologi akan memberikan manfaat yang besar (Capricorn Indonesia Consult PT, 2019; Ikhsan dan Virananda, 2021).
4. Memfasilitasi  dalam  pemenuhan  regulasi  dan standar  nasional  dan  internasional  terkait
keamanan  pangan,  terutama  dalam  hal  praktek pangan  higienis,  manajemen  dan  pengendalian keamanan pangan.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  86  tahun  2019 tentang  Keamanan  Pangan  memuat  mengenai keamanan pangan untuk mencegah dari cemaran biologis,  kimia  dan  benda  lain  yang  dapat mengganggu,  merugikan  dan  membehayakan kesehatan manusia. Selain itu, jaminan keamanan pangan ditetapkan oleh BPOM melalui Peraturan BPOM Nomor 21 tahun 2021 tentang  Penerapan Sistem  Jaminan  Keamanan  dan  Mutu  Pangan Olahan di Sarana Peredaran. Untuk meningkatkan daya  saing  produk  nasional,  pemerintah  perkuat kebijakan  standardisasi  dan penilaian  kesesuaian produk (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian,  2022),  seperti  proses  pengolahan pangan  yang  aman  bebas  dari  kandungan mikrobiologi,  kimia,  fisika,  kontaminasi  zat, bahan  beracun  dan  berbahaya  dalam  produk membutuhkan praktek pangan higienis, manajemen  dan  pengendalian  keamanan  pangan (IFC,  2020)  serta  harus  memenuhi  proses produksi  yang  baik,  praktek  higienis  yang  baik, dan  prosedur  operasi  standar  sesuai  regulasi HACCP - Hazard Analysis Critical Control Point (Varzakas,  2016 ),  the  Global  Food  Safety Initiative (GFSI)  dan  skema  dan  standar  sistem manajemen  keamanan  pangan  lainnya  (IFC, 2020).
5. Mendorong  dan  mengontrol  industri  untuk memberikan  informasi  yang  jelas  mengenai kandungan  produk,  label  bebas  bahan  berbahaya dan label halal dalam produk yang dijual.
Konsumen ketika memilih pangan mempertimbangkan  berbagai  variabel  seperti kehalalan,  kesakralan,  moral,  kesehatan,  sosial, dan estetika, sosial-keagamaan, kesehatan, keindahan/  estetika,  fungsional  dan  kandungan gizi (Kokkoris dan Stavrova, 2021). Pencantuman kandungan  produk,  label  bebas  bahan  berbahaya dan  label  halal  merupakan  tanggung  jawab  bagi produsen pangan. Harus ada informasi yang jelas mengenai kandungan mikrobiologi, kimia, fisika, kontaminasi  zat,  bahan  beracun  dan  berbahaya dalam produk yang dijual (IFC, 2020), dan label halal  (UU  33/2014;  Peristiwo,  2019).  Hal  ini sebagai  hak  dari  konsumen  (Syafrida,  2016; Nurhasanah  et  al.,  2017),  sehingga  masyarakat memperoleh  pangan  sesuai  dengan  kondisi  dan kualitas  yang  mereka  butuhkan  (Horvat et  al., 2019).
6. Memperbanyak kerjasama dan diplomasi bilateral dan  multilateral  dengan  kawasan/negara  mitra potensial  serta  perwakilan  dagang  di  negara tujuan.
Kerjasama bilateral maupun multilateral diperlukan  untuk  mengurangi  hambatan  dalam perdagangan  internasional,  seperti  tarif  dan  non tarif.  Meskipun  telah  diberlakukan  perjanjian
melalui WTO ( World Trade Organization ), tetapi setiap  negara  masih  diperbolehkan  untuk memberikan  tarif  dengan  jumlah  tertentu  untuk produk tertentu. Misalnya untuk produk ikan dan olahan ikan di pasar Uni Eropa terdapat 1.166 pos tarif,  dengan  tarif  yang  relatif  tinggi  (10-20%) sebanyak  686  pos  dan  tarif  tingi  (20-26%) sebanyak  80  pos  (Laksani  dan  Jati,  2017).  Ada juga  negara  yang  memberlakukan  tarif  berbeda untuk  berbagai  negara,  karena  mereka  sudah menandatangani  kesepakatan  kerjasama,  seperti CEPT  - Common  Effective  Preferential  Tariff (Kencana, 2018). Selain itu terdapat juga berbagai hambatan  non-tarif  yang  dilakukan  oleh  negara tujuan  ekspor,  yang  telah  ditetapkan  secara internasional, seperti kebijakan teknis (hambatan sanitasi  dan  phytosanitary;  hambatan  teknis perdagangan; inspeksi pra-pengiriman dan formalitas  lain);  kebijakan non-teknis  (hambatan pengendalian  harga;  perizinan,  kuota,  kebijakan finansial;  kebijakan  anti  persaingan;  subsidi; pengadaan  pemerintah;  kekayaan  intelektualdan lainnya), serta hambatan terkait ekspor (Amanta, 2021; UNCTAD, 2022).

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Masalah utama di industri pangan, adalah: (1) penyediaan bahan baku berupa: kualitas bahan baku yang  tidak  sesuai  standar  yang  ditentukan  industri, jumlah pasokan bahan baku yang terbatas, dan biaya pengangkutan  bahan  baku  dari  pemasok  ke  industri yang  mahal;  (2)  kegiatan  produksi  terutama  adalah terbatasnya  teknologi  penanganan  bahan  baku  dan produk  jadi,  nilai  tambah  dalam  proses  pengolahan yang  kecil  dan  pemenuhan  standar  dan  keamanan proses pengolahan produk pangan; dan (3) pasar, baik pasar domestik (tuntutan konsumen akan produk yang aman untuk dikonsumsi dan ada jaminan halal), dan pasar  ekspor  (hambatan  masuk  ke  beberapa  negara dan lemahnya daya saing produk pangan Indonesia di tingkat internasional).
Dengan menggunakan kriteria evaluasi kebijakan  berupa:  dampak  terhadap  ekonomi nasional, dampak terhadap kemampuan industri  dan dampak  sosial  budaya,  maka  diperoleh  rekomedasi kebijakan  yang  diusulkan  yaitu:  (1)  Memberikan insentif kepada pemasok dan lembaga litbang dalam memenuhi  kebutuhan  bahan  baku  industri  dalam negeri,  dalam hal penyediaan  bibit/  benih,  budidaya serta  panen  dan  pasca  panen;  (2)  Memberikan bimbingan  dan  fasilitas  dalam  membangun  jaringan kemitraan  diantara  pemasok  dan  menumbuhkan perusahaan  pemula;  (3)  Menyiapkan  insentif  fiskal dan  non-fiskal  untuk  pengembangan  teknologi penanganan  produk,  pembangunan  pabrik  perakitan penanganan produk di dalam negeri; (4) Memfasilitasi dalam pemenuhan regulasi dan standar nasional dan internasional terkait keamanan pangan,
terutama  dalam  hal  praktek  pangan  higienis, manajemen dan pengendalian keamanan pangan; (5) Mendorong dan mengontrol industri untuk memberikan informasi yang jelas mengenai kandungan produk, label bebas bahan berbahaya dan label  halal  dalam  produk  yang  dijual;  dan  (6) Memperbanyak  kerjasama  dan  diplomasi  bilateral dan  multilateral  dengan  kawasan/negara  mitra potensial serta perwakilan dagang di negara tujuan.

## Saran
1. Rekomendasi kebijakan dari penelitian ini dapat dijadikan  rujukan  bagi  pengambil  keputusan (pemerintah) untuk memperbaiki  kondisi dalam kemandirian industri pangan nasional.
2. Untuk penelitian selanjutnya, sebaiknya penilaian  alternatif  kebijakan  dan  kriteria evaluasi  dilakukan  oleh  panel  ahli  yang kompeten  di  bidangnya,  melalui metode  Expert Judgment,  Delphi  dan  lainnya,  sehingga kebijakan yang diusulkan dapat lebih sahih.

## DAFTAR PUSTAKA
Amanta  F.  2021. Makalah  Kebijakan  No.  36  Biaya Hambatan  Non-Tarif  pada  Perdagangan Pangan  dan  Pertanian  di  Indonesia .  Jakarta: Center for Indonesian Policy Studies (CIPS),
Armanda, DT, Guinee, JB dan Tukker A. 2019, The second  green  revolution:  Innovative  urban agriculture's contribution to food security and sustainability  –  A  review, Global  Food
Security 22:13–24, https://doi.org/10.1016/j.gfs.2019.08.002 Andreoni A. 2012. Productive Capabilities Indicators  for  Industrial  Policy  Design . Vienna:  the  United  Nations  Industrial Development Organization (UNIDO)
Astoko  EP.  2019,  Konsep pengembangan  agribisnis nanas ( Ananas comosus l. merr. ) di Kabupaten Kediri  Provinsi  Jawa  Timur”, Habitat, 30 (3):111-122, DOI: 10.21776/ub.habitat.2019.030.3.14
Bader F dan Rahimifard S. 2020, A methodology for the  selection  of  industrial  robots  in  food handling, Innovative  Food  Science  and Emerging
Technologies 64, 102379, https://doi.org/10.1016/j.ifset.2020.102379 BAPPEBTI [Badan Pengawas Perdagangan Berjangka  Komoditi],  2022,  Harga  Bursa (Forward-Futures-Spot) Komoditas.
[https://bappebti.go.id/harga_komoditi_bursa] Bappenas,  2018, Masterplan  Ekonomi  Syariah Indonesia  2019-2024  Hasil  Kajian  Analisis Ekonomi  Syariah  di  Indonesia .  Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/  Badan  Perencanaan  Pembangunan Nasional
Bayir  B,  Charles  A,  Sekhari  A,  Ouzrout  Y.  2022,
Issues  and  challenges  in  short  food  supply
chains:  a  systematic  literature  review,
Sustainability, 14, 3029:2-20,
https://doi.org/10.3390/su14053029
Bolt R, Fujimura M, Houser C, De Guzman F, Nixson
F,  dan  Weiss  J.  2004. Economic  Analysis  of Policy-Based  Operations:  Key  Dimensions. Asian Development Bank Bourquard  BA.  2018, Raw  Material  Variability  in Food  Manufacturing ,  PhD  Dissertation, Department  of  Agricultural  Economics,  The Purdue University Graduate School
BPS. 2022. Statistik Indonesia 2022 . Jakarta: Badan Pusat Statistik
Capricorn Indonesia Consult PT, 2019. A cold chain study of Indonesia’, Kusano E.(ed.), The cold chain for agri-food products in ASEAN, ERIA Research  Project  Report  FY2018,  No.11 Jakarta: ERIA, pp.101-147.
Chemanalysis,  2022,  Prices  of  Indonesian  fatty  acid surging due to exorbitant prices of feedstock”, [https://www.chemanalyst.com/NewsAndDea ls/NewsDetails/prices-of-indonesian-fatty- acid-surging-due-to-exorbitant-prices-of- feedstock-9288], diakses 11 Oktober 2022
Christiaensen  L,  Rutledge  Z,  dan  Taylor  JE,  2021,
Viewpoint:  The  future  of  work  in  agri-food,
Food Policy 99, 101963
CNBC.  2021,  Ada masalah  serius industri makanan RI: ketergantungan impor!”,
[https://www.cnbcindonesia.com/news/20210
805132743-4-266345/ada-masalah-serius- industri-makanan-ri-ketergantungan-impor]
CNBC.  2022.  Jokowi:  Anggaran  pangan  Rp  92  T gede
banget,
hasilnya apa? [https://www.cnbcindonesia.com/news/20220 620163324-4-348679/jokowi-anggaran- pangan-rp92-t-gede-banget-hasilnya-apa]
Corteva.  2022, Global  Food  Security  Index  2022 . London: The Economist Group Danim  S.  2005. Pengantar  Studi  Penelitian Kebijakan . Jakarta: PT Bumi Aksara Demartini M, Pinna C, Tonelli F, Terzi S, Sansone C, Testa  C.  2018,  Food  industry  digitalization: from  challenges  and  trends  to  opportunities and solutions, IFACPapersOnLine, 51-11, pp. 1371-1378
Dunn  WN.  2018. Public  Policy  Analysis:  An Integrated  Approach .  6 th ed.  New  York: Routledge
European  Commission,  2016, The  Food  and Beverage Market Entry Handbook: Indonesia Luxembourg:  Publications  Office  of  the European
Union.
[https://ec.europa.eu/chafea/agri/sites/default/ files/handbook-indonesia-2018_en.pdf]
Fajarwaty T dan Jukes D. 2022, Assessing food safety compliance for food SMEs in Indonesia, IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci. 1041 012074, doi:10.1088/1755-1315/1041/1/012074
FAO.  2015a. The  Impact  of  Natural  Hazards  and Disasters  on  Agriculture  and  Food  Security and Nutrition . Rome: FAO FAO. 2015b, The Impact of Disasters on Agriculture and Food Security . Rome: FAO FAO.  2022. Food  Outlook  –  Biannual  Report  on Global Food Markets . Rome. https://doi.org/10.4060/cb9427en
FAO, IFAD, UNICEF, WFP, WHO, 2022. The State of Food Security and Nutrition in the World: Repurposing  Food  and  Agricultural  Policies to  Make  Healthy  Diets  More  Affordable.
Rome, FAO. https://doi.org/10.4060/cc0639en
Firmansyah W, Widodo, Karsinah, Oktavilia S. 2017.
Export  performance  and  competitiveness  of Indonesian  food  commodities, Journal  of Economics  and  Policy ,  10  (2):289-301.  DOI: http://dx.doi.org/10.15294/jejak.v10i2.11294
Gawlik KJ dan Trafialek J. 2019. The role of suppliers of  raw  materials  in  ensuring  food  safety, Global Journal of Nutrition & Food Science , 1 (4):1-2
Gourdon J, Stone S, dan van Tongeren F. 2020. Non- tariff  measures  in  agriculture, OECD  Food, Agriculture  and  Fisheries  Papers ,  No.  147, OECD
Publishing,
Paris.http://dx.doi.org/10.1787/81933f03-en
Hidayat ART, Rachmawati T, dan Wahyuningtyas L.
2021. Food security in the disaster-prone area: an  empirical  study  from  the  rural  area  of Indonesia, IOP  Conf.  Series:  Earth  and Environmental  Science  653 (2021)  012011 IOP
Publishing doi:10.1088/1755-
1315/653/1/012011
Horvat, A, Granato G, Fogliano V, Luning PA. 2019. Understanding  consumer  data  use  in  new product  development  and  the  product  life cycle in European food firms  – An empirical stud, Food Quality and Preference 76: 20–32, https://doi.org/10.1016/j.foodqual.2019.03.00 8
IFC, 2020. Food Safety Handbook: A Practical Guide for Building a Robust Food Safety Management System. Washington DC: World Bank Ikhsan  M  dan  Virananda  IGS.  2021. How  Covid-19 Food  Security  in  Indonesia .  Jakarta:  LPEM- FEB UI
Kementerian  Koordinator  Bidang  Perekonomian, 2022, Tingkatkan daya saing produk nasional, pemerintah  perkuat  kebijakan  standardisasi dan penilaian kesesuaian produk”, Siaran Pers: HM.4.6/563/SET.M.EKON.3/10/2022, [https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/460 4/tingkatkan-daya-saing-produk-nasional- pemerintah-perkuat-kebijakan-standardisasi- dan-penilaian-kesesuaian-produk]
Kementerian Perindustrian, 2019. Industri Minuman Ringan:  Tantangan,  Peluang  dan  Kebutuhan Teknologi. Jakarta FGD Kemenperin Kencana  MRB.  2018.  Tarif  bea  masuk  jadi penghambat  ekspor  makanan  dan  minuman RI,
[https://www.liputan6.com/bisnis/read/32440 40/tarif-bea-masuk-jadi-penghambat-ekspor- makanan-dan-minuman-ri] diakses, 11
Oktober 2022
Kokkoris MD dan Stavrova O. 2021. Meaning of food and consumer eating behaviors, Food Quality and Preference 94, 104343 https://doi.org/10.1016/j.foodqual.2021. 104343
Laksani DD dan Jati K. 2017. Analisis hambatan tarif dan non tarif serta pengembangan pasar Eropa pada  produk  perikanan  Indonesia, Jurnal Analis Kebijakan . 1 (2):49-60
Lee K. 2012. Capability failure and industrial policy to move beyond the middle-income trap: from trade-based to technology-based
specialization. Conference on New Thinking in Industrial Policy , the World Bank, Washington DC, May 22-23, 2012.
Lever  J.  2020.  Understanding halal  food  production and  consumption  in  ‘the  West’.  Beyond dominant  narratives, Cambio ,  9  (19):89-102. doi: 10.13128/cambio-9001.
Łukiewska  K  dan  Juchniewicz  M.  2021. Identification  of  the  relationships  between competitive potential and competitive position of  the  food  industry  in  the  European  Union,
Sustainability . 13, 4160. https://doi.org/10.3390/su13084160
Lukman A. 2020. Covid-19: current and post effects on  f&b  industry  in  Indonesia, Webminar:
Food Ingredients Asia May 2020.
Mancini  L,  de  Camilis  C  dan  Pennington  D.  2013. Security  of  Supply  and  Scarcity  of  Raw Materials. European  Commission:  JCR Scientific and Policy Reports.
Manikas  I,  Sundarakani  B,  Anastasiadis  F,  Ali  B. 2022.  A  framework  for  food  security  via resilient  agri-food  supply  chains:  the  case  of UAE, Sustainability .
14, 6375. https://doi.org/10.3390/su14106375.
Masruroh  N.  2020.  The  competitiveness  of
Indonesian halal food exports in global market competition  industry, Economica:  Jurnal Ekonomi  Islam ,  11  (1):25  –  48,  DOI: https://doi.org/10.21580/economica.2020.11. 1.3709
Menteri  Perindustrian,  2020a.  Keynote  Speech Kebijakan  Pemerintah  Dalam  Pengembangan Agroindustri  Nasional, Seminar  Nasional Agroindustri 2020 , 9 November 2020. Menteri Perindustrian, 2020b. Kebijakan Pemerintah Dalam Pengembangan Industri Makanan Dan Minuman (Pangan Olahan) Nasional, Webinar
Jakarta Food Security Summit – 5 , Jakarta, 19 November 2020.
Ministry of Foreign Affairs [The Netherlands]. 2009.
Evaluation  Policy  and  Guidelines  for Evaluations . The Hague: Ministry of Foreign Affair.
Muscat  A,  de  Olde  EM,  de  Boer  IJM  dan  Ripoll- Bosch  R.  2020.  The  battle  for  biomass:  A systematic review of food-feed-fuel competition, Global  Food  Security 25, 100330, https://doi.org/10.1016/j.gfs.2019.100330
Nurhasanah S, Munandar JM dan Syamsun M. 2017. Faktor-faktor  yang mempengaruhi  minat  beli produk makanan olahan halal pada konsumen, Jurnal  Manajemen  dan  Organisasi ,  VIII
(3):250-260.
OECD,  2021.  Understanding  the  six  criteria: Definitions,  elements  for  analysis  and  key challenges, Applying  Evaluation  Criteria Thoughtfully , OECD Publishing, Paris. Oxford  Economics,  2021. The  Economic  Impact  of the Agri-Food Sector in Indonesia . Singapore: Food Industry Asia.
Patton  CV,  Sawicki  DS,  dan  Clark  JJ.  2016. Basic Methods of Policy Analysis and Planning , 3 rd
Edition, London: Routledge.
Peristiwo.  2019.  Indonesian  halal  food  industry: Development,  opportunities,  and  challenges on  halal  supply  chains, Journal  of  Islamic Studies  and  Humanities ,  4  (2):28-245,  DOI: http://dx.doi.org/10.21580/jish.42.5228.
Rossell CH. 1993, Using multiple criteria to evaluate public  policies, American  Politics  Quarterly , 21 (2):155-184.
Sanders TAB. 1999. Food production and food safety,
BMJ , 318:1689-1693.
Shahab  S,  Clinch  JP,  dan  O’Neill  E.  2019.  Impact- based planning evaluation: Advancing normative  criteria  for  policy  analysis, EPB: Urban Analytics and City Science , 46 (3):534– 550, DOI: 10.1177/2399808317720446.
Shukla DVAK dan Kumar R. 2020. Food processing industry  in  India:  Challenges  and  potential”, RBI Bulletin March 2020.
Smyth  SJ,  Webb  SR,  dan  Phillips  PWB.  2021.  The role of public-private partnerships in improving global food security, Global Food Security 31, 100588, https://doi.org/10.1016/j.gfs.2021.100588
Suadi  dan  Kusano  E.  2019.  Indonesian  seafood supply  chain,  Kusano  E  (ed.), Food  Value Chain  in  ASEAN:  Case  Studies  Focusing  on Local  Producers .  ERIA  Research  Project Report FY2018 no.5, Jakarta: ERIA, pp.134─163.
Sudibyo  A  dan  Hasan  A.  2016.  Enhancing  the competitiveness  of  Indonesian  food  and beverage industry through adoption facility of
quality assurance programs, Jurnal Standardisasi, 18 (3):171 – 182.
Suharto  E.  2005. Analisis  Kebijakan  Publik. Bandung : Penerbit CV Alfabeta.
Suparmono  E,  Suandana,  dan  Ilmas  F.  2022. Determining  competitiveness  of  Indonesian export commodities using revealed comparative analysis, Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan. 23 (1):66-80. DOI: 10.18196/jesp.v23i1.13557.
Syafrida, 2016. Sertifikat halal pada produk makanan dan  minuman  memberi  perlindungan  dan kepastian hukum hak-hak konsumen muslim, ADIL: Jurnal Hukum . 7 (2):159-174.
Syukro R. 2017. Investor Jepang bangun pabrik fatty acid US$  90  juta  di  Dumai, Berita  Satu , [https://www.beritasatu.com/ekonomi/411663 /investor-jepang-bangun-pabrik-fatty-acid-us- 90-juta-di-dumai], diakses 10 Oktober 2022. Turi  A,  Goncalves  G,  dan  Mocan  M.  2014. Challenges and competitiveness indicators for the  sustainable  development  of  the  supply chain in food industry, Procedia - Social and Behavioral  Sciences ,  124:133  –  141,  doi: 10.1016/j.sbspro.2014.02.469.
UNCTAD, 2022, Non-Tariff Measures: From A to Z . Geneva:
United Nation
[https://unctad.org/system/files/official- document/ditctab2021d3_en.pdf].
Varzakas  T.  2016.  Hygiene  and  Food  Sanitation, Varzakas  T  dan  Tzia  C  (ed), Handbook  of Food  Processing:  Food  Safety,  Quality  and Manufacturing  Processes .  Boca  Raton:  CRC Press.
von Grebmer K, Bernstein J, Resnick D, Wiemers M, Reiner L, Bachmeier M, Hanano A, Towey O, Ní  Chéilleachair  R,  Foley  C,  Gitter  S, Larocque  G  and  Fritschel  H.  2022. 2022
Global Hunger Index: Food Systems Transformation and Local Governance . Bonn:
Welthungerhilfe; and Dublin: Concern Worldwide.
Wardani  MA,  Mulatsih  S  dan  Rindayati  W.  2018. Competitiveness and factors affecting
Indonesian food industry’s export to regional comprehensive economic partnership, Etikonomi, 17 (2):185 – 198, http//dx.doi.org/10.15408/etk.v17i2.7239.
Weimer  BL  dan  Vining  AR.  2017. Policy  Analysis: Concepts  and  Practice .  6 th ed.  New  York:
Routledge.
Widodo KH dan Kurniawan DA. 2017. Cost structure analysis  in  inter-island  perishable  goods transport (Case Study: South Konawe Citrus, Southeast Sulawesi, Indonesia), ICoA Conference Proceedings, The 3rd
International  Conference  on  Agro-Industry 2016  Competitive  &  Sustainable  Agro- Industry:  Value  Creation  in  Agribusiness, Volume 2017. DOI: 10.18502/kls.v4i2.1669 Worldometer,  2022.  Indonesia  Population  (Live).
[https://www.worldometers.info/world- population/indonesia-population/]
WTO, ITC and UNCTAD, 2022. World Tariff Profiles 2022 . World Trade Organization.