FORMULASI HUKUM KELUARGA SEBAGAI POSITIFISASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA

## Agus Salim
Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto Email: agusssalimsiogut@gmail.com

## ABSTRAK
Indonesia  bukanlah  negara  yang  menerapkan  sistem  hukum  Islam,  meskipun mayoritas  berpenduduk  muslim,  akan  tetapi  Indonesia  tidak  yang  melarang penduduknya  menjalankan  hukum  yang  diatur  oleh  agama  yang  dipeluknya. Hukum Islam adalah hukum yang hidup pada mayoritas warga Indonesia, dan yang juga  menjadi  norma  hukum  dalam  pembentukan  hukum  positif.  Dalam  sejarah perkembangan  hukum  positif  nasional  di  Indonesia,  hukum  kelurga  Islam merupakan  salah  satu  hukum  yang  dipositifisasikan  dalam  sistem  perundang- undangan  nasional.  Penelitian  ini  mencoba  untuk  mendeskripsikan  tentang bagaimana terbentuknya hukum keluarga di Indonesia, pengaruh ormas perempuan dalam  pembentukan  hukum  keluarga  Indonesia.  Selain  itu  tulisan  ini  juga mendeskripsikan  ada  tidaknya  pengaruh  politik  hukum  terhadap  pembentukan hukum keluarga di Indonesia. Dalam mengurai terbentuknya hukum keluarga dan juga pengaruh politik hukum terhadap hukum positif nasional.
Kata Kunci : Positifisasi Hukum, Politik hukum, KHI, Hukum Keluarga Indonesia

## A. PENDAHULUAN
Negara  dengan  sistem  republik menetapkan  tidak  adanya  hukum  suatu agama,  hukum  adat  atau  budaya  mana untuk  dijadikan  satu-satunya  sumber hukum.  Hakikat  Negara  dengan  sistem republik  lebih  identik  mengakomodir segala kepentingan warga negaranya atas dasar  kebaikan  bersama  ( maslahah )  dan keadilan  yang  telah  diresapi oleh masyarakatnya secara menyeluruh.
Dengannya,  Negara  Indonesia  disebut Negara hukum, atau Negara yang seluruh kebijakan  penguasanya  didasarkan  atas hukum  yang  berlaku  secara  nasional. Negara  hukum  dibentuk  dengan  tujuan untuk  menjaga  hak-hak  yang  melekat
pada  individu  masyarakatnya.  Untuk mewujudkan tujuan negara tersebut dibuat undang-undang.  Undang-undang  negara harus dapat menjaga dan melindungi hak- hak  warga  negaranya.  Konsep  negara hukum ini, bukanlah negara yang bertugas menjaga  hukum,  namun  kebijakan- kebijakan  negara  berdasarkan  prinsip- prinsip  hukum,  baik  privat  maupun publik, upaya ini harus diwujudukan oleh Negara  untuk  membatasi  kesewenang- wenangan  perseorangan  dan  melindungi hak  warga  negara  (Theo  Huijbers,  1982, hlm. 89).
Kedudukan hukum Islam di masyarakat  Indonesia  sejatinya  telah diresapi oleh masyarakat Islam sejak awal
masuknya  agama  Islam  ke  Indonesia. Begitu juga penerapan hukum Islam telah diterapkan sejak zaman kerajaan Islam di Indonesia,  pada  pemerintahan  Kolonial Belanda dan Jepang. Hal senada dituturkan  Abdul  Manaf,  menurutnya hukum Islam telah dipilih oleh masyarakat muslim  sejak  mereka  memeluk  agama Islam karena secara teologis mereka telah meyakini kebenaran ajaran Islam, setelah mereka meyakini kebenaran ajaran agamanya  mereka  rela  melakukan  dan menjalankan  ajaran  Islam  (Manaf,  2008, hlm. 35). Bukti otentik hukum Islam telah diresapi  oleh  masyarakat  Islam  adalah lahirnya  dua  teori  penerimaan  hukum Islam yakni reseptio in complexu, di mana hukum  Islam  diterima  sepenuhnya  oleh penganut agama Islam saat mereka masuk Islam di masa kerajaan Islam dan colonial belanda,  dan  teori receptie Snouck Holgronje,  di  mana  dalam  pandangan terori  ini  hukum  Islam  berlaku  dan diterima  manakala  hukum  Islam  sesuai dengan  hukum  adat.  Dalam  arrtian  lain yang sederhana, teori penerimaan hukum Islam  sepenuhnya  disebut  dengan teori reception in complexu , sedangkan penerimaan  hukum  Islam  oleh  hukum adat,  disebut teori  receptive (Fitriyani, 2013, hlm. 454).
Bagaimanapun  juga  seorang  yang menganut  suatu  agama  pasti  mengikuti ajaran  agama  yang  dianutnya,  bahkan
harus  melepaskan  budaya  dan  ajaran nenek moyang jika saja budaya dan ajaran nenek  moyang  bertentangan  dengan ajaran Agama. Menurut
Nata sebagaimana dikutip oleh Muhammaddin ada  tiga  alasan  mengapa  manusia mengikuti ajaran agama, Pertama bahwa manusia  secara  fitrah  merupakan  ciptaan tuhan, keyakinan bahwa  manusia ciptaan tuhan,  maka  mereka  secara  fitrah  akan memiliki  keyakinan  adanya  tuhan  dan tunduk pada aturan tuhan yang penciptanya. Kedua ,  manusia  mengakui adanya  kekuatan  lain  di  luar  dirinya,  hal ini  sebagaimana  pengalaman  keyakinan orang primitive, menyembah sesuatu yang disakralkan  sebelum  adanya  rasul  utusan tuhan untuk menyampaikan ajaran. Ketiga ,  adanya  tantangan  hidup  manusia baik dari luar diri manusia atau dari dalam manusia  sendiri,  hal  ini  dikarenakan manusia  memiliki  hawa  nafsu,  nafsu mendorong  pada  suatu  kecenderungan kepada  hal  tertentu,  dan  kesenangan tersebut  harus  diatur  agar  kemudian mendatangkan kebaikan bersama (Muhammaddin, 2013, hlm. 110–112).
Sebabnya dalam suatu Negara terdapat  kemajemukan  dan  perbedaan yang  harus  diakui  bersama,  begitu  lah terciptanya  kemajemukan  di  Negara Indonesia. Kesadaran ini harus diupayakan dalam segala asepek kehidupan,  tidak  terkecuali  dalam  aspek
hukum nasional. Hukum nasional
Indonesia  tersebut  dibangun  atas  tiga sumber;  hukum  adat,  hukum  barat  dan hukum  Islam  secara  eklektik.  Adanya kemajemukan di
Indonesia mempengaruhi  keberadaan  hukum  di tengah-tengah  kehidupan  masyarakat, dengan  adanya  kemajemukan  tersebut hukum  nasional  tidak  bebas  nilai,  tidak bebas  kepentingan,  dan  tidak  bebas kekuasaan.  Hukum  senantiasa  berisi  dan diliputi  dengan  nilai-nilai  tertentu  sesuai dengan  kehendak  dan  tujuan  Negara. Bahkan, secara generik arti hukum sendiri merupakan  akumulasi  dan  formulasi dari  nilai-nilai  adat,  agama  dan  hukum barat.  Namun  juga  tidak  dapat  disangkal nilai-nilai  kelompok  mayoritas  akan senantiasa mendominasi dengan kesadaran kolektif yang diterima bersama. Realitas inilah yang nampaknya menjadi  peluang  positivisasi  hukum Islam.
Hukum Islam adalah salah satu norma yang  telah  mengakar  kuat  di  masyarakat dan  mempengaruhi  ketetapan  hukum  di Indonesia.  Hukum  Islam  berlaku  untuk orang muslim di  Indonesia bukan karena umat Islam mayoritas, tetapi lebih kepada karena pentingnya mengatur kepentingan warga Negara mayoritas agar Negara tetap stabil.  Upaya  memberlakukan  hukum Islam  untuk  orang  Islam  di  Indonesia dalam  sejarah  hukum  di  Indonesia  telah
dilakukan  sejak  masa  pemerintahan Belanda (Fitriyani, 2013, hlm. 455).
Pada prinsipnya Negara sebagai suatu organisasi yang memiliki tugas mengakomodasi  kepentingan  masyarakat yang  ada  di  dalamnya,  tugas  tersebut melanjutkan  misi  kenabian  dan  juga mengatur  pranata  sosial  (Ridwan,  2016, hlm.  96).  Upaya  melanjutkan  misi kenabian dan juga mengatur pranata social merupakan usaha untuk mencapai kemaslahatan dan keadilan. Untuk mencapai  kemaslahatan  dan  keadilan, Negara  harus  melakukan  upaya-upaya guna mengakomodir kepentingan rakyatnya.  Salah  satu  upaya  yang  harus dilakukan negara dalam upaya mengakomodir  kepentingan  rakyatnya adalah upaya membentuk aturan. Terbentuknya  aturan  tersebut  merupakan upaya dalam mewujudkan cita-cita bersama dalam berbangsa dan bernegara. Salah satau upaya pembentukan peraturan perundangan  mewajibkan  pemerintah Indonesia  melakukan  upaya  positivisasi hukum.

## B. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN
1. Politik  Hukum  Keluarga  di Indonesia
Sebelum  membahas  politik  hukum keluarga  di  Indonesia,  patut  kiranya menegaskan  kembali  apa  yang  dimaksud dengan  politik  hukum,  politik  hukum
secara  etimologi  merupakan  terjemahan dari  bahasa  belanda rechtspolitiek yakni rechts artinya  hukum  dan politiek diartikan  politik  (Syaukani,  2011,  hlm. 19).  Politik  Hukum  dapat  diartikan  pula sebagai  kemauan  atau  kehendak  negara terhadap  hukum.  Artinya,  untuk  apa hukum itu diciptakan, apa tujuan penciptaannya  dan  kemana  arah  yang hendak  dituju.  Politik  Hukum  adalah kebijakan  pemerintah  mengenai  hukum mana  yang  akan  dipertahankan,  hukum mana  yang  akan  diganti,  hukum  mana yang akan direvisi dan hukum mana yang akan dihilangkan (Fitriana, 2018, hlm. 6). Selanjutnya  adanya  upaya  membuat, mengganti  dan  mengubah  hukum  dalam politik  hukum  menurut  Andi  Matalanta adalah  karena  politik  hukum  adalah kebijakan politik yang menentukan aturan hukum apa yang seharusnya berlaku untuk mengatur berbagai hal kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Mattalatta,
2018).
Jelas beberapa definisi yang diutarakan pakar di atas menujukan bahwa substansi politik hukum adalah membuat, mengurangi,  menganti  hukum  dalam sebuah Negara karena ada dorongan agar hukum yang berlaku sesuai dengan tujuan suatu  Negara  di  mana  hukum  yang dibentuk  dan  diberlakukan.  Menilik sejarah  lahirnya  Hukum  Perkawinan  di Indonesia  tidak  lepas  dari  sejarah
pergerakan  perempuan  Indonesia  pra kemerdekaan.  Salah  satunya  Perikatan Perkoempoelan  Istri  Indonesia  (PPII) pada tahun 1929 M. Perikatan Perkoempoelan  Istri  Indonesia  dianggap tidak  bisa  mengatasi  masalah  poligami padahal saat itu masalah poligami ditakuti kaum perempuan. Ketidakmampuan Perikatan  Perkoempoelan  Istri  Indonesia untuk  menyuarakan  penolakan  poligami melahirkan  organisasi  perempuan  yang mengatas  namakan  Isteri  Sedar  Pada  22 Maret  1930.  Organisasi  ini  gencar menyuarakan  penolakan  atas  poligami, pandangan Isteri Sedar dalam menentang poligami  mendapatkan  kecaman  dari organisasi perempuan Islam. Tahun 1932 organisasi  Aisyiah  menyatakan  bahwa kedudukan  perempuan  dalam  Islam  dan poligami  diperbolehkan  dan  sah  dalam Islam.
Adanya banyak pergerakan perempuan  pada  masa  pra  kemerdekaan Indonesia dianggap justru akan menyebabkan  perpecahan.  Kekhawatiran ini berakibat lahirnya kebijakan pemerintah  Belanda  untuk  mebatasi jumlah  organisasi  salah  satunya  yaitu Fujinka.  Dengan  adanya  alasan  tersebut, maka  pada  tahun  1935  pergerakan organisasi perempuan mengadakan kongres. Dalam kongres tersebut memutuskan  untuk  membentuk  Komite Penyelidik  Hukum  perkawinan  yang
diketuai  oleh Maria Ulfa Santoso. Badan penyelidik ini bertugas mengkaji kedudukan  perempuan  dalam  hukum Islam. Tujuan dari adanya badan penyelidik  yaitu  untuk  mempersatukan oraganisasi perempuan yang tidak bertentangan  dengan  hukum  (Rumadi  & Fathurahman, 2010, hlm. 42).
Setelah kemerdekaan, lahir organisasi
yaitu Persatuan Wanita
Republik Indonesia  (PERWARI)  yang  dibentuk tahun 1945. Selain PERWARI, lahir pula oraganisasi  Gerakan  Wanita  Isteri  Sedar (GEWIS)  yang  pada  perkembanganya berubah menjadi Gerakan Wanita Indoneisa (GERWANI). Kedua organisasi ini  merupakan  oraganisasi  perempuan yang konsen
memperhatikan permasalahan perempuan dalam keluarga. Mereka  juga  menuntut  adanya  undang- undang  perkawinan  yang  baru.  Hal  ini terbukti  ketika  pemerintah  menetapkan peraturan  pemerintah  Nomor  19  Tahun 1952  yang  berlaku  untuk seluruh Indonesia.  GERWANI  dan  PERWARI menolak adanya peraturan yang melegalkan poligami yang dilakukan oleh pejabat sipil (Elfira, 2009, hlm. 176).
Menurut  Khoiruddin  Nasution  pada tanggal  26  November  1946  akhirnya pemerintah membuat Undang-undang No. 22 tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak  dan  Rujuk  yang  berlaku  untuk daerah  Jawa  dan  Madura,  selanjutnya
dalam pelaksanaan Undang-Undang tersebut diterbitkan Instruksi berisi tentang  pelaksanaan  UU  No.    22  tahun 1946  di  mana  dalam  intruksi  tersebut berisi tentang keharusan adanya Pegawai Pencatat  Nikah  mencatat  pernikahan untuk meminimalisir poligami dikalangan pegawai sipil. Kemudian pada tahun 1954 melalui  UU  No.  32  tahun  1954 menegaskan  bahwa  isi  UU  No.  22  tahun 1946    yang    telah  disahkan  tersebut dinyatakan berlaku untuk seluruh wilayah di  Indonesia  (Sanjaya,  2017,  hlm.  XI). Selain itu dibuat Instruksi Menteri Agama No.  4  tahun  1947  yang  berisi  tugas Pegawai Pencatat Nikah (PPN)
diberlakukan  masyarakat  untuk  wilayah Sumatera.
Tahun  1966  Soekarno  jatuh  dan digantikan oleh Soeharto. Masa orde baru, keberadaan pergerakan organisasi perempuan  yang  bersifat  agama  diberi ruang  leluasa.  Pada  tahun  1973  DPR menerima rancangan undang-undang perkawinan  dari  pemerintah.  Maka  pada tanggal 2 Januari 1974, Presiden mengesahkan  Undang-Undang  tersebut dan diundangkan dalam Lembaran Negara No: 1 tahun 1974 tanggal 2 Januari 1974 (Nurhadi, 2018, hlm. 418).
Pada hakikatnya proses pembentukan UU  Perkawinan  tahun  1974  adalah memakan waktu 6 bulan yaitu dari bulan Juli  sampai  Januari  1974  atau  tepatnya
dari proses penyerahan naskah RUU dari presiden  ke  pimpinan  DPR  kemudian pimpinan  DPR  membagikanya  ke  para anggota  DPR  hingga  pengesahan  UU Perkawinan tahun 1974 (Rifai dkk., 2015, hlm.  4–5). Melihat  sejarah  pembentukan rumusan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974  tentang  perkawinan,  bahwa  praksi ABRI  dan  PPP  telah  sepakat  bahwa hukum  Islam  dalam  Undang-Undang perkawinan  tidak  akan  dikurangi  dan  hal yang bertentangan dengan hukum Islam di hilangkan.
Dengan  disahkanya  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974  meskipun  telah diundangkan  sejak  2  Januari  1974  tetapi berlakuan Undang-Undang tersebut mulai efektif  sejak  1  Oktober  1975.  Hal  ini dikarenakan untuk melaksanakan Undang-Undang terebut diperlukan langkah  langkah  persiapan  dan  beberapa petunjuk  pelaksanaan  dari  berbagai instansi  terkait.  Sehingga  diperlukan waktu  enam  bulan  lebih  untuk  dapat dilaksanakan (Amak, 1976, hlm. 9).  Dan proses terakhir  adalah sidang pleno DPR untuk  mengesahkan  RUU  perkawinan menjadi Undang-Undang secara sah untuk di  tanda  tangani  dan  diundangkan  (Rifai dkk., 2015, hlm. 4–5).
Perjalanan sejarah Lahirnya Undang- undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan  tidak  dapat  dilepaskan  juga dari  lahirnya  peradilan  agama  yang
sejatinya sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda dan Jepang peradilan tersebut berlanjut hinggga dengan kemerdekaan.  Dengan  lahirnya  Undang- Undang  Nomor  14  Tahun  1970  tentang Ketentuan-ketentuan  Pokok  Kekuasaan Kehakiman,  maka  kedudukan  Peradilan Agama mulai Nampak jelas dalam sistem peradilan di Indonesia. dan semakin jelas setelah,  melalui  Lembaran  Negara  RI Tahun  1989  No  49,  disahkan  UU  No  7 Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama pada  tanggal  29  Desember  1989  (Sukri, 2016, hlm. 2).
Lahirnya  undang-undang  Nomor  1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga UU  No  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan Agama  pada  tanggal  29  Desember  1989, tidak  serta  merta  tugas  kehakiman  di peradilan  agama  menjadi  ringan,  sebab meski  telah  lahir  beberapa  undang tersebut  hakim  dipengadilan  ternyata masih sibuk mencari dasar hukum dalam memutus  perkara.  Untuk  memenuhi  rasa keadilan  dan  kesesuaian  hukum  Islam yang akan mereka tetapkan dalam sidang mereka  harus  mencari ta’bir (pendapat Ulama)  dalam  kitab  fikih  klasik.  Upaya menetapkan  hukum  dengan  cara  mencari ta’bir  di  kitab  fikih  klasik  tidak menjadikan  mereka  satu  suara  dalam putusan  hukum,  mereka  menemukan banyak pendapat imam madzhab ataupun ulama yang mengikuti madzhab tersebut,
melihat keragaman ini Mahkamah Agung membentuk Tim untuk kemudian menyusun  Kompilasi  Hukum  Islam. Lahirnya  kompilasi  merupakan  bagian dari  upaya  pemerintah  dalam  rangka mencari  pola fiqh yang  bersifat  khas Indonesia atau fiqh yang bersifat kontekstual (Negeri, t.t., hlm. 19).

## 2. Positivisasi Hukum Islam
Positivisasi  hukum  di  Indonesia melaui  proses  legislasi,  tanpa  adanya proses legislasi, maka hukum tidak dapat menjadi  hukum  positif  yang  berlaku secara  nasional.  Positivisasi  diartikan sebagai proses menjadikan sesuatu sebagai  sumber  hukum.  Hukum  positif merupakan  hukum  yang  berlaku  secara nasional  bagi  seluruh  warga  negara. Hukum  nasional  tersebut  bisa  berupa hukum material dan hukum acara (Maula, 2015, hlm. 185). Dalam sejarah
Perkembangan hukum, Era legal positivisme ini diawali dengan perubahan paradigmatik  di  bidang  sains  dan  filsafat ilmu. Fase paham hukum alam dan hukum Tuhan,  identik  dengan  apa  yang  disebut oleh  Comte  sebagai  fase magic dan  fase metafisik.  Kemudian,  ketika  lahir  paham positivisme, pada saat  itulah lahir paham tentang  hukum  positif  ( legal  positivism ) (Wahyuni,  2012,  hlm.  7),  sejak  itulah hukum  positif  dikenal  oleh  masyarakat hukum.
Legislasi  berasal  dari  kata  bahasa Inggris legislate yang  berarti  membuat undang-undang.  Kata  legislasi  sendiri dalam  bahasa  Arab  disebut Taqnin . Muhammad  Abu  Zahrah  mendefinisikan Taqnin sebagai  hukum-hukum  Islam dalam  bentuk  buku  atau  kitab  undang- undang  yang  tersusun  rapi,  praktis  dan sistematis,  kemudian  ditetapkan  dan diundangkan  secara  resmi  oleh  kepala negara,  sehingga  mempunyai  kekuatan hukum yang mengikat dan wajib dipatuhi serta  dilaksanakan  oleh  seluruh  warga Negara (Wardi, 2018, hlm. 429).
Di  Indonesia  positivisasi  hukum Islam  juga  telah  ada  pada  sejak  zaman kerajaan  Islam.  Lahirnya  Pepakem  di kesultanan Jawa. Pepakem adalah kompilasi  hukum  perundang-undangan Jawa Kuno yang bermuatan kitab hukum Raja Niscaya, Undang-Undang Mataram, Jaya  Lengkara,  Kontra  Menawa,  dan Adilulah (Hafizd, 2021, hlm. 170).  Dalam Perkembangan sejarah hukum di Indoensia,  pemerintah  kolonial  Belanda telah  manaruh  perhatian  terhadap  hukum keluarga atau hukum perkawinan masyarakat  di  Indonesia,  hal  ini  terbukti lahirnya beberapa hukum positif keluarga seperti Huwelijks  Ordonantie  Christen Indonesia (HOCI) dalam Staatsblad 1933 No. 74 bagi orang Kristen Indonesia, Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata  (BW) yang berlaku bagi warga keturunan Eropa
dan  Cina,  sedangkan  hukum  keluarga Islam bagi orang Islam asli Indonesia ini ditetapkan  dan  disesuaikan  dengan  isi hukum  adat  Islam  Indonesia  dan  juga hukum  fikih  Islam  dalam  kitab  klasik. Adanya upaya pempositivisasikan hukum keluarga  oleh  pemerintahan  kolonial Belanda pra kemerdekaan menjadi dorongan untuk upaya mempositivisasikan hukum keluarga Islam bagi orang Islam setelah kemerdekaan  (Rifai  dkk.,  2015,  hlm.  4). Di  era  orde  baru,  sebagian  dari  hukum Islam  diakomodasi  oleh  pemerintah dengan lahirnya Undang-Undang Perkawinan  (1974)    (Yazid,  2017,  hlm. 196).

## 3. Kompilasi Hukum Islam
Ide  Penyusunan  Kompilasi  Hukum Islam  lahir  setelah  berjalan  dua  setengah tahun Mahkamah Agung (MA) membina bidang  teknis  yustisial  Peradilan  Agama. Tugas  pembinaan  ini  berdasar  pada Undang-undang No. 14 Tahun 1970 yang menentukan  bahwa  pengaturan  personal, keuangan  dan  organisasi  Pengadilan- pengadilan  yang  ada  diserahkan  kepada Departemen  masing-masing.  Menariknya meskipun  Undang-undang  tersebut  telah ditetapkan  tahun  1970,  akan  tetapi pelaksanaannya  dilingkungan  Peradilan Agama  baru  bisa  dilakukan  pada  tahun 1982  setelah  ditandatanganinya  Surat
Keputusan  Bersama  (SKB)  oleh  Ketua Mahkamah  Agung  dan  Menteri  Agama (Negeri,  t.t.,  hlm.  29).  Sedangkan pengaturan teknis yustisial ditangani oleh Mahkamah  Agung.  Selama  membina Pengadilan  Agama  Mahkamah  Agung memandang adanya beberapa kelemahan, seperti  hukum  Islam  yang  diterapkan dilingkungan  Peradilan  Agama  yang cenderung  simpang  siur  karena  adanya perbedaan pendapat ulama dalam menetapkan  suatu  hukum  dilingkungan peradilan didasari oleh perbedaan sumber rujukan  yang  dijadikan  hakim  untuk memutuskan perkara-perkara (Hikmatullah, 2017, hlm. 42–43).
Gagasan  untuk  menyusun  kompilasi Hukum Islam di Indonesia untuk pertama kali diumumkan oleh Menteri Agama R.I. Munawir  Sadzali  pada  bulan  Februari 1985.  Munawir  sendiri  seolah  mendapat ide  dari  buku  Ibrahim  Husein  dan Pembaharuan  Hukum  Islam  di  Indonesia (Negeri, t.t., hlm. 19). Namun ada dugaan bahwa Kompilasi Hukum Islam lahir hasil dari renungan Mahkamah Agung, Mahkamah  Agung  selama  dua  setengah tahun bersama kemenag menjadi Pembina Peradilan  Agama  khusus  bidang  teknis yustisial  Peradilan  Agama  (Negeri,  t.t., hlm. 19).
Hal  ini  berdasarkan  Keputusan Bersama  Ketua  Mahkamah  Agung  dan Menteri  Agama  tanggal  21  Maret  1985
No.  07/KMA/1985  dan  No.  25  Tahun 1985  tentang  Penunjukan  Pelaksana Proyek  Pembangunan  Hukum  Islam
melalui Yurisprudensi (Hikmatullah, 2017,  hlm.  40).  Terdapat  dua  hal  yang mendorong  lahirnya  Kompilasi  Hukum Islam ,  Pertama, bahwa  sesuai  dengan fungsi  pengaturan  Mahkamah  Agung Republik  Indonesia  terhadap  jalannya peradilan  di  semua  lingkungan  peradilan di  Indonesia,  khususnya  di  lingkungan Peradilan  Agama,  perlu  mengadakan kompilasi  Hukum  Islam  yang  selama  ini menjadikan  hukum  positif  di  Pengadilan Agama; Kedua .  bahwa  guna  mencapai maksud  tersebut,  demi  meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas, sinkronisasi dan tertib administrasi dalam proyek  pembangunan  Hukum  Islam melalui  yurisprudensi,  di  pandang  perlu membentuk  suatu  tim  Proyek  yang susunannya  terdiri  dari  para  Pejabat Mahkamah  Agung  dan  Departemen Agama  Republik  Indonesia  (Muin  & Umam, 2016, hlm. 65).
Menurut Bustanul Arifin ada beberapa  alasan  perlunya  menyusun Kompilasi  hukum  Islam  itu  dikerekan,
Pertama . Untuk berlakunya hukum Islam di Indonesia, harus ada antara lain hukum yang  jelas  dan  dapat  dilaksanakan  oleh aparat  penegak  hukum  maupun  oleh masyarakat, Kedua .  Persepsi  yang  tidak seragam  tentang  syari’ah  menyebabkan,
ketidakseragaman  dalam  menentukan apa-apa  yang  disebut  hukum  Islam  itu ( mâ anzalallâhu ), Tidak mendapat kejelasan bagaimana menjalankan syari’at itu  (Tanfiziyah)  dan  tidak  mampu menggunakan  jalan-jalan  dan  alat-alat yang  tersedia  dalam  Undang-Undang Dasar  1945  dan  perundangan  lainya. Ketiga ,  diberlakukanya  hukum  islam dibeberapa Negara, yakni mongol dengan fatwa  Alamfiri,  (2).  Di  kerajaan  Turki Ustmani  yang  terkenal  dengan  nama Majallah  al-Ahkam  Al-Adliyah  dan  (3). Hukum Islam pada tahun 1983 dikodifikasikan  di  Subang  (Hikmatullah, 2017, hlm. 40).
Selanjutnya,  pada  tanggal  22  Juli 1991 Menteri Agama telah mengeluarkan Keputusan  No.  154  Tahun  1991  tentang pelaksanaan  Instruksi  Presiden  Republik Indonesia  No.  1  Tahun  1991  tanggal  10 Juni  1991.  Selanjutnya  kompilasi  ini disebarluaskan  kepada  semua  Ketua Pengadilan  Tinggi  Agama  dan  Ketua Pengadilan  Agama  melalui  Surat  Edaran Direktur  Pembinaan  Badan  Peradilan Agama  Islam  tanggal  25  Juli  1991  No. 3694/EV/HK.003/A2/91.

## 4. Formulasi  Hukum  Keluarga  di
Indonesia
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1974  Tentang  Perkawinan  merupakan Undang-Undang  perkawinan  pertama  di
Indonesia dengan asas monogami. Dijelaskan  sebelumnya  Undang-Undang ini  lahir  sebagai  usaha  keberhasilan organisasi perempuan di  Indonesia untuk menjunjung  dan  melindungi  hak-hak perempuan  dalam  perkawinan.  Dengan adanya  perbedaan  sistem  perkawinan yang  digunakan  sejak  sebelum  Indonesia merdeka, organisasi perempuan berusaha keras  untuk  mengusulkan  suatu  Undang- Undang Perkawinan yang dapat dijadikan tolak  ukur  aturan  perkawinan  seluruh masyarakat Indonesia.
Dengan adanya Undang-Undang perkawinan hak perempuan dalam rumah tangga diharapkan
dapat dipertimbangkan,  beberapa  hak  tersebut: Pertama . hak untuk menolak suami untuk berpoligami. Dengan disahkannya
undang-undang  perkawinan  membuat susahnya seseorang yang akan berpoligami. Kedua . Hak untuk mendapatkan  jaminan  dari  suami  akan melindungi  istri  dan  anak-anaknya. Ketiga . Hak Istri dan suami seimbang baik dalam  kehidupan  rumah  tangga  atau pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Keempat. Suami tidak semena-mena  menjatuhkan  talak  pada istri,  karena  ada  aturan  perceraian  hanya dapat  dilakukan  didepan  pengadilan,  hal ini dapat ditemukan pada Pasal 3, 31, 32, 39  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan.  Beberapa  hal  ini  menajdi konsen  organisasi  perempuan  sebelum terbentuknya Undang-Undang Perkawinan.
Pemberlakuan  aturan  hukum  yang sebelumnya  terkesan  merugikan  hak perempuan  dalam  rumah  tangga  karena aturan tersebut  diadopsi  dari  hukum  adat yang  terkesan  menguntungkan  lelaki dalam  keluarga,  seolah  dengan  hadirnya Undang-Undang Pernikahan ada kesamaan  hak  antara  suami  dan  istri. Selain  adanya  perbedaan  pemberlakuan hukum  perkawinan  diwilayah  Indonesia sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya membuat masyarakat dan penegak hukum bingung,  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dianggap lebih jelas dan tidak memunculkan tafisr dan dapat diberlakukan  untuk  seluruh  masyarakat
Indonesia. Dengan adanya Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan  dapat  membantu  para  hakim dalam menyelesaikan perkara dan meminimalisir  adanya  perbedaan  sumber hukum dalam kasus yang sama diwilayah kehakiman. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan  memiliki  kontribusi  besar dalam mencegah terjadi lagi kawin paksa, perkawinan  anak  dibawah  umur  maupun poligami secara bebas. Selain itu lahirnya undang perkawinan juga menseragamkan
pendapat  ulama  dalam  fikih  perkawinan dimana  sebelumnya  dipengadilan  agama para  hakim  merujuk  pada  kitab-kitab klasik yang isinya banyak pendapat dalam masalah  yang  sama  terkait  perkawinan. Adanya Undang-Undang perkawinan diharapkan dapat menjawab dan
mengcover  permasalahan-permasalahan dalam keluarga
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun
1974 Tentang Perkawinan yang menyebabkan lahirnya Kompilasi Hukum
Islam merupakan kontribusi hukum Islam dalam  pembangunan  hukum  positif nasional Indonesia. Jika dipetakan kontribusi hukum Islam dalam pembentukan hukum nasional meiliki tiga pola. Pertama , hukum Islam sebagai dasar terbentuknya perundangan hukum keluarga di Indonesia, hal ini dapat dilihat dari  isi  Undang-undang  Nomor  1  Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kedua .
Hukum islam sebagai pedoman penetapan hakim  dalam  putusan  peradilan  agama tentang  hukum  keluarga  Islam,  hal  ini dapat  dilihat  dari  keberadaan  Kompilasi Hukum  Islam  dan  yang Ketiga .  Hukum
Islam  sebagai  suatu  alternative  untuk masalah  poligami  karena  hukum  karena hukum  Islam  tidak  melarangnya  juga tidak  memerintahkan  poligami,  poligami dalam hukum Islam adalah solusi.
Karena  poligami  merupakan  solusi dalam  hukum  Islam,  maka  Undang-
Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang perkawinan  berdasarkan  hukum  Islam yang termasuk norma agama isinya tidak melarang adanya poligami, tetapi memperbolehkan  dengan  syarat  yang memberatkan adanya suatu poligami. Dan yan  terpenting  dari  adanya  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang perkawinan yaitu asas dari perkawinan di Indonesia  yaitu  monogami.  Hak-hak  dan kewajiban  antara  suami  dan  istri  juga diatur  sedemikian  rupa  sehingga  tidak menjatuhkan kedudukan perempuan dalam  perkawinan  (Khiyaroh,  2022:21- 30),  selaras  dengan  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam Pun mempersulit pernikahan  seorang  suami  lebih  dari seorang.  Hal  ini  dapat  kita  ketemukan dalam Pasal 55-59 Bab IX Beristeri Lebih Satu  Orang  dalam  Kompilasi  Hukum Islam, Kementrian Agama RI, Direktorat Jendral  Bimbingan  Masyarakat  Islam, Direktorat  Bina  KUA  dan  Keluarga Sakinah 2018.

## C. SIMPULAN
Positivisasi hukum keluarga Islam di Indonesia  bukanlah  hal  yang  baru  dalam perjalanan  hukum  di  Indonesia.  Upaya menjadikan hukum  Islam sebagai hukum yang berlaku dan diakui oleh pemerintahan telah ada sejak
pemerintahan kerajaan Islam di Nusantara
dan berlanjut hingga pemerintahan colonial  Belanda  dan  Jepang.  Ada perbedaan corak positivisasi hukum Islam di  Indonesia,  dimana  postivisasi  hukum keluarga Islam pada masa pra kemerdekaan  dilakukan  secara  total  bagi kaum  muslim,  namun  hukum  keluarga Islam  paska  kemerdekaan  menjadi  postif namun dengan syarat, hal ini jika menilik syarat  poligami  yang  ditetapkan  dalam Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang  perkawinan  maupun  Kompilasi Hukum Islam. Meski demikian, ketetapan ketetapan  terkait  masalah  poligami  tidak bertentangan  dengan  ketetapan  hukum
Islam,  dimana  hukum  Islam  dalam penetapan  kebolehan  poligami  sebagai solusi  bukan  perintah  yang  pokok  dalam hukum  Islam,  poligami  dalam  hukum Islam  sekedar  solusi  dalam  pemenuhan hasrat  seksual  saja.  Sehingga  adanya syarat poligami bagi suami dapat menjadi kontribusi  hukum  Islam  mengurangi masalah  poligami  yang  dilakukan  oleh istri.  Hal  ini  karena  manusia  beragama akan  lebih  takut  dengan  ajaran  agama yang diyakininya.[]
***

## DAFTAR PUSTAKA
Amak,  F.  Z.  (1976). Proses  undang- undang  perkawinan . PT Alma’arif,
Bandung.
Elfira, M. (2009). Cora Vreede-De Stuers,
Sejarah perempuan Indonesia; Gerakan dan pencapaian. Translated by Elvira Rosa, Paramita Ayuningtyas,  and  Dewi  Istiani. Depok:  Komunitas  Bambu,  2008, xxvi+ 322 pp.[Originally published as The Indonesian Woman; Struggles  and  achiev. Wacana, Journal  of  the  Humanities  of Indonesia , 11 (2), 348–350.
Fitriana,  M.  K.  (2018).  Peranan  Politik
Hukum dalam Pembentukan Peraturan  Perundang-Undangan  di Indonesia sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Negara (Laws And  Regulations  In  Indonesia  As
The  Means  Of  Realizing  The
Country’S  Goal). Jurnal  Legislasi Indonesia , 12 (2).
Fitriyani,  F.  (2013).  Positivisasi  Hukum Islam  dalam  Pembinaan  Hukum Nasional  di  Indonesia. Al-Ulum ,
13 (2), 453–470.
Hafizd, J. Z. (2021). Sejarah Hukum Islam di  Indonesia:  Dari  Masa  Kerajaan Islam  Sampai  Indonesia  Modern.
Jurnal  Tamaddun:  Jurnal  Sejarah dan Kebudayaan Islam , 9 (1).
Hikmatullah, H. (2017). Selayang
Pandang Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam Di
Indonesia. Ajudikasi:  Jurnal  Ilmu Hukum , 1 (2).
Manaf,  A.  (2008). Refleksi  beberapa materi cara beracara di lingkungan peradilan agama . Mandar Maju.
Mattalatta,  A.  (2018).  Politik  Hukum Perundang-Undangan. Jurnal Legislasi Indonesia , 6 (4), 571–584.
Maula, B. S. (2015). POLITIK HUKUM

## DAN UPAYA POSITIVISASI
HUKUM ISLAM DI INDONESIA:

## STUDI TENTANG KONFLIK HUKUM DALAM UNDANG-
UNDANG  PERKAWINAN  DAN UNDANG-UNDANG PERADILAN  AGAMA. Jurnal Penelitian Agama , 16 (1), 29–49.
Muhammaddin,  M.  (2013).  Kebutuhan Manusia  Terhadap  Agama. Jurnal Ilmu  Agama:  Mengkaji  Doktrin, Pemikiran, Dan Fenomena Agama ,
14 (1), 99–114.
Muin,  A.,  &  Umam,  A.  K.  (2016). Eksistensi Kompilasi Hukum Islam dalam  Sistem  Hukum  Positif. Risâlah,  Jurnal  Pendidikan  Dan Studi Islam , 3 (1), 63–77.
Negeri,  T.  P.  Y.  P.  A.  (t.t.). Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan .
Yayasan Peduli Anak Negeri (YPAN), td.
Nurhadi, N. (2018). Undang-Undang No. 1  Tahun  1974  Tentang  Pernikahan
(Perkawinan) di Tinjau dari
Maqashid Syariah. UIR Law
Review , 2 (2), 414.
Ridwan,  R.  (2016).  Legislasi  Hukum Ekonomi  Syariah  Dalam  Bingkai Hukum  Nasional  Indonesia. Al- Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial  Kemasyarakatan , 16 (01), 95–111.
Rifai,  A.,  Sodiq,  I.,  &  Muntholib,  A. (2015).  Sejarah  Undang-Undang
Perkawinan  Atas  Pendapat  Hingga
Pertentangan  Dari  Masyarakat  Dan Dewan  Perwakilan  Rakyat  Tahun 1973-1974. Journal  of  Indonesian History , 4 (1).
Rumadi,  &  Fathurahman,  W.  R.  (2010). Perempuan dalam relasi agama dan negara . Komnas Perempuan.
Sanjaya,  H.  (2017).  Umar  dan  Aunur Rahim  Faqih. Hukum  Perkawinan Islam  di  Indonesia.  Yogyakarta: Gama Media .
Sukri,  M.  (2016).  Sejarah  Peradilan Agama  di  Indonesia  (Pendekatan Yuridis). Jurnal  Ilmiah  Al-Syir’ah , 10 (2).
Syaukani,  I.  (2011). Dasar-dasar  politik hukum .
Theo  Huijbers,  O.  S.  C.  (1982).  Filsafat Hukum  dalam  Lintasan  Sejarah. Penerbit Yayasan Kanisius, Yogyakarta . Wahyuni, S. (2012). Pengaruh Positivisme  Dalam  Perkembangan
Ilmu  Hukum  dan  Pembangunan
Hukum  Indonesia. Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum , 1 (1).
Wardi,  M.  C.  (2018).  LEGISLASI HUKUM  ISLAM  (Telaah terhadap Konsep Taqnin dalam Ranah
Substantivistik  dan  Formalistik). NUANSA:  Jurnal  Penelitian  Ilmu Sosial  dan  Keagamaan  Islam ,
15 (2), 427–438.
Yazid,  I.  (2017).  Taqnin  Al-Ahkam; Sejarah, Keabsahan Dan Tantangan Di Indonesia. Al-Mashlahah Jurnal Hukum  Islam  dan  Pranata  Sosial ,
3 (05).