## Problematika Perkawinan Beda Agama Menurut Uu No.1 Tahun 1974
Maria Anna Liwa, Aji Titin Roswitha Nursanthy, Muhammad Japri Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long Samarinda maria.anna@stih-awanglong. ac.id Article Info Abstract Article History Received: April 29, 2018 Accepted: June 30, 2018 Law No. 1 of 1974 concerning Marriage in Article 2 paragraph (1): Marriage  is  legal  if  it  is  carried  out  according  to  the  law  of  each religion  and  belief.  Means  the  Marriage  Law  No.  1  of  1974  has not  yet  confirmed  the  regulation  of  interfaith  marriages.  The tendency to close, make it difficult, or obscure the implementation of community aspirations for interfaith marriage is considered by some to be contrary to the Marriage Law No. 1 of 1974. In Article 6  paragraph  (1)  of  the  Marriage  Law  no.  1  of  1974  states "Marriage  is  based  on  the  agreement  of  the  two  prospective brides" The firmness which states that the basis of marriage is the agreement of the bride and groom, can be interpreted as a form of respect for Human Rights (HAM) based on human dignity. The author  uses  a  normative  juridical  approach,  because  of  his approach,  this  model  of  legal  research  is  called  normative  legal research.
Keywords: marriage; different religion; marital problems ABSTRAK
Undang-undang  No.  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  dalam  Pasal  2  ayat  (1)  :  Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Berarti    UU  Perkawinan  No.  1  Tahun  1974  belum  memberi  ketegasan  pengaturan  tentang perkawinan  beda  agama.  Kecenderungan  untuk  menutup,  mempersukar,  atau  mengaburkan terselenggaranya  aspirasi  masyarakat  atas  perkawinan  beda  agama,  oleh  sebagian  kalangan dinilai sudah bertentangan dengan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974.  Dalam Pasal 6 ayat (1) UU  Perkawinan  No.  1  Tahun  1974  menyatakan  “ Perkawinan  didasarkan  atas  persetujuan kedua  calon  mempelai” Ketegasan  yang  menyatakan  bahwa  dasar  perkawinan  adalah persetujuan kedua mempelai, dapat diartikan sebagai wujud penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia  (HAM)  yang  berlandaskan  martabat  manusia.  Penulis    menggunakan  pendekatan yuridis  normatif,  karena  pendekatannya  maka  penelitian  hukum  model  ini  disebut  dengan penelitian hukum normatif.
Kata kunci : perkawinan; beda agama; problematika perkawinan

## LATAR BELAKANG
Pasal 1 dan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 mendifinisikan perkawinan dan sahnya perkawinan adalah sebagai berikut :

## Pasal 1
Perkawinan  ialah  ikatan  lahir  batin  antara  seorang  pria  dengan  seorang perempuan  sebagai  suami  istri  dengan  tujuan  membentuk  keluarga  (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Pasal 2 ayat (1)
Perkawinan  adalah  sah  apabila  dilakukan  menurut  hukum  masing-masing agama dan kepercayaannya itu.

## Pasal 2 ayat (2)
Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bertitik tolak dari batasan-batasan tersebut, berarti UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 belum memberi ketegasan pengaturan tentang perkawinan beda agama. Demikian  juga  belum  ada  ketegasan  pengaturan  tentang  sahnya  perkawinan diluar peneguhan secara agama. Persoalan semakin bertambah bila mengingat hingga  kini  ternyata  pengakuan  terhadap  agama  tertentu  juga  belum  tegas. Ketidaktegasan  semakin  menyulitkan,  karena  selama  ini  kata agamanya dan kepercayaannya itu sebagaimana diamanatkan Pasal 2 ayat (1),masih menjadi bahan perdebatan belum kunjung selesai.
Kecenderungan untuk menutup, mempersukar, atau mengaburkan terselenggaranya  aspirasi  masyarakat  atas  perkawinan  beda  agama,  oleh sebagian  kalangan  dinilai  sudah  bertentangan  dengan  UU  Perkawinan  No.  1 Tahun  1974  itu  sendiri.  Sebab,  Pasal  6  ayat  (1)  UU  Perkawinan  No.  1  Tahun 1974  menyatakan  “ Perkawinan  didasarkan  atas  persetujuan  kedua  calon mempelai” Ketegasan  yang  menyatakan  bahwa  dasar  perkawinan  adalah persetujuan  kedua  mempelai,  dapat  diartikan  sebagai  wujud  penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang berlandaskan martabat manusia.

## METODE PENELITIAN

## A. Tipe dan Pendekatan Penelitian.
Dalam  tulisan  ini  penulis  menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif, karena  pendekatannya  maka  penelitian  hukum  model  ini  disebut  dengan penelitian hukum normatif.
B. Bahan Hukum
Ketentuan-ketentuan hukum merupakan bahan hukum primer yang meliputi Al Quran sebagai pedoman hidup  dan Al Hadist. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974  tentang  Perkawinan  dan  Peraturan  Pelaksana  Nomor  9  Tahun  1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. C.  Bahan Hukum dan Analisis
Penulis menggunakan metode library research atau kajian pustaka. Riset kajian kepustakaan  ini  adalah  melakukan  penelitian  dari  buku-buku  perpustakaan, majalah,  jurnal  dan  artikel  dan  sumber  dari  internet  yang  relevan  dengan masalah yang dibahas

## PEMBAHASAN A.  PENGERTIAN PERKAWINAN
Menurut  UU  Perkawinan  No.  1  Tahun  1974  adalah Perkawinan  ialah  ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan  tujuan  membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang  bahagia  dan  kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Disamping  definisi  menurut  UU  Perkawinan  No.  1  Tahun  1974,  Kompilasi Hukum Islam memberikan definisi lain yaitu Perkawinan menurut Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. (pasal 2).
Dari definisi di atas dapat disimpulkan perkawinan merupakan ikatan lahir batin dari seorang pria dan wanita untuk membentuk suatu keluarga dalam mentaati perintah  Allah  dan  merupaka  suatu  perbuatan  ibadah.  Berikut  adalah  perintah Allah dalam Al-Quran dalam melaksanakan perkawinan, firmannya dalam surah An Nur ayat 32 :
“Dan  kawinkanlah  orang-orang  yang  sendirian  diantara  kamu,  dan orang-orang yang layak(berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian- Nya)lagi Maha Mengetahui.”

## B.  PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT HUKUM ISLAM
Dewasa ini dalam kehidupan kita  pernikahan antara dua orang yang seagama merupakan  hal  yang  biasa  dan  memang  itu  yang  dianjurkan  dalam  agama Islam. Tetapi pada saat ini masyarakat sering mengatasnamakan kepentingan lainnya  agar  dapat  melakukan  pernikahan  beda  agama  atau  nikah  campur mengatasnamakan cinta. Padahal hal ini sudah diatur secara baik dalam Islam. a. Pengertian Non Muslim Dalam Islam Golongan Orang Musrik adalah orang yang menyekutukan Allah SWT dengan mahklukNya (penyembahan patung, berhala dsb).
Golongan Ahli Kitab adalah mereka yang berpegang teguh pada Kitab Taurat yaitu agama Nabi Musa AS atau mereka yang berpegang teguh pada Kitab Injil agama  Nabi  Isa  AS,  atau  ada  pula  yang  menyebutnya  agama  Samawi  atau agama  yang  diturunkan  langsung  yang  diturunkan  langsung  dari  langit  yaitu yahudi dan Nasrani.

## b. Perkawinan Beda Agama Dalam Praktek Berdasarkan Otoritas Agama
a)  Pihak  laki-laki  beragama  Islam  dan  pihak  perempuan  beragama  Khatolik yang  melangsungkan  perkawinan  secara  Khatolik.  Alasan  pihak  laki-laki bahwa Tuhan Allah tidak mungkin menghukum umatnya yang berkehendak baik dan berbuat baik.
b)  Pihak  laki-laki  beragama  Katolik  dan  pihak  perempuan  beragama  Islam yang melangsungkan perkawinan  secara Katolik. Alasan pihak perempuan tidak memperkenankan poligami dan perceraian.
c)  Pihak  laki-laki  beragama  Islam  dan  pihak  perempuan  beragama  Katolik yang  melangsungkan  perkawinan  secara  Islam.  Alasan  pihak  perempuan bahwa perempuan harus turut suami.
d)  Pihak  laki-laki  beragama  Khatolik  dan  pihak  perempuan  beragama  Islam yang melangsungkan perkawinan secara Islam. Alasan pihak laki-laki demi praktisnya saja agar disetujui oleh orang tua pihak perempuan.
UU  No.  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  yang  melarang  pelaksanaan perkawinan bagi dua orang yang berhubungan darah baik garis keturunan lurus ke  bawah  atau  ke  atas  maupun  garis  keturunan  yang  menyamping, berhubungan  semenda,  susuan  serta  saudara  dari  istri  atau  bibi  atau kemenakan  serta  mempunyai  hubungan  yang  oleh  agamanya  atau  peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

## Berdasarkan Catatan Sipil
a)  Pihak  laki-laki  beragama  Islam  dan  pihak  perempuan  beragama  Kristen yang  melangsungkan  perkawinan  di  Catatan  Sipil.  Alasan  mereka  karena ingin  mempertahankan  agama  masing-masing  dan  tetap  melangsungkan perkawinan.
b)  Pihak laki-laki beragama Khatolik dan pihak perempuan  di beragama Islam yang  melangsungkan  perkawinan  di  Catatan  Sipil.  Alasan  mereka  karena masing-masing orang tua melarang untuk menikah dengan tatacara agama salah satu pihak.

## Berdasarkan Pencatatan Perkawinan di Luar Negeri
a)  Pihak  laki-laki  beragama  Islam  dan  pihak  perempuan  beragama  Kristen yang melangsungkan perkawinan di luar wilayah Indonesia. Alasan mereka karena  ingin  mempertahankan  agama  masing-masing  dan  tetap melaksanakan perkawinan.
b)  Pihak  laki-laki  beragama  Kristen  dan  pihak  perempuan  beragama  Islam yang melangsungkan perkawinan di luar wilayah Indonesia. Alasan mereka karena  ingin  mempertahankan  agama  masing-masing  dan  tetap melangsungkan perkawinan.

## C.  PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT HUKUM DI INDONESIA.
Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 dan Keputusan  Menteri  Agama  Nomor  154  Tahun  1991  keluarlah  KOMPILASI HUKUM  ISLAM  (KHI)  yang  menjadi  hukum  positif  unikatif  bagi  seluruh  umat Islam  di  Indonesia  dan  menjadi  pedoman  para  hakim  di  lembaga  peradilan agama  dalam  menjalankan  tugas  mengadili  perkara-perkara  dalam  bidang perkawinan, kewarisan dan perwakafan.
Apabila  dilihat  berdasarkan  Kompilasi  Hukum  Islam  Pasal  40  ayat  (c)  yang bunyinya ; “dilarang perkawinan antara seorang wanita beragama Islam dengan seorang  pria  tidak  beragama  Islam”.  Larangan  perkawinan  tersebut  memiliki alasan yang cukup kuat yaitu apabila ditinjau dari segi UU Perkawinan pasal 2 ayat  (1)  UU  No.  1  Tahun  1974  sudah  jelas  diterangkan  bahwa “tidak  ada perkawinan  di  luar  hukum  agamanya  dan  kepercayaannya” sehingga  antara
KHI dan hukum Perkawinan memiliki kaitan dalam perkawinan beda agama ini. Alasan  yang  kedua  yaitu  apabila  dihubungkan  dengan  dalil-dalil  Hukum  Islam diantara  tindakan  tersebut  sebagai  tindakan  preventif  untuk  mencegah terjadinya kemurtadan dan kehancuran rumah akibat perkawinan beda agama tersebut.
Pada prinsipnya agama Islam melarang perkawinan antara seorang beragama Islam  dengan  seorang  yang  tidak  beragama  Islam,  sedangkan  ijin  kawin  pria Muslim dengan wanita dari ahli kitab (Nasrani/ Yahudi) terdapat dalam surat Al- Maidah  ayat  5  hanyalah  dispensasi  bersyarat  yaitu  kualitas  Iman  dan  Islam seorang pria haruslah cukup baik. Pemerintah berhak membuat peraturan yang melarang  perkawinan  antara  seorang  yang  beragama  Muslim(pria/wanita) dengan  seorang  yang  tidak  beragama  Islam  (pria/wanita)apapun  agamanya yang juga didukung oleh Kompilasi Hukum Islam pasal 50 ayat c dan pasal 4.
Contoh Kasus :
Penyanyi  kondang  Yuni  Shara  dan  suaminya  Henry  Siahaan  akhirnya berhasil  mencatatkan  perkawinannya  di  Kantor  Catatan  Sipil  setelah melangsungkan  pernikahannya  tersebut  di  Perth,  Australia  pada  7  Agustus 2002.
Kakak  dari  artis  Krisdayanti  ini  sebenarnya  telah  melangsungkan perkawinan  dengan  pasangannya  tersebut  pada  18  Oktober  1997  silam. Namun  karena  keduanya  berbeda  agama,  perkawinan  mereka  tersebut  tidak dapat dicatatkan secara resmi oleh Kantor Catatan Sipil. Yuni adalah pemeluk agama Islam, sedangkan Henry beragama Kristen.
Karena  adanya  penolakan  tersebut,  kemudian  pasangan  Yuni-Henry mencoba untuk memperoleh legalitas perkawinannya di sejumlah negara yang berhasil didapatkan sejumlah selebriti WNI lainnya, yaitu Singapura,  dan Hong Kong.
Singkat  cerita,  lagi-lagi  beragam  kendala  menghalangi  perkawinan mereka  di  kedua  negara  tersebut.  Lalu  pada  akhirnya,  di District  Registrar's Office ,  Perth,  Western  Australia,  mereka  mendapatkan  surat  nikah  yang diimpikan dan selanjutnya dicatatkan di Indonesia.
Sikap  yang  diambil  oleh  pegawai  Catatan  Sipil  adalah  bentukPenafsiran terhadap  Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan  menurut ketentuan  Hukum  tersebut  bahwa  perkawinan  itu  sah  apabila  dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.
Sebelum  kasus  perkawinan  Yuni  Shara  dan  Hendry,  tidak  sedikit pasangan  yang  melakukan  upaya  penyeludupan  hukum,  untuk  menghindari kewajiban pasal 2 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, misalnya artis  Amara  dan  Francoise  Mohede  yang  mendahului  menikah  di  luar  negeri, Bucek  Deep  dan  Unique  Pricilla,  yang  menikah  menurut  hukum  Islam  dan Kristen.  Untuk  menanggapi  fenomena    penyeludupan  hukum  dalam melaksanakan  perkawinan  tersebut.  Ditolaknya  pencacatan  perkawinan  oleh Catatan  Sipil  adalah  konsekuensi  dari  implementasi  hukum  dari  UU Perkawinan.
Dalam Agama Islam melarang secara mutlak melarang wanita beragama Islam menikah dengan pria yang beragama bukan Islam, tetapi membolehkan
pria  Islam  Menikahi  wanita  beragama  bukan  Islam.  Agama  lain  yang  secara mutlak melarang pernikahan beda agama adalah Katholik dan Hindu.

## KESIMPULAN
Dari  pembahasan  tersebut  dapat  kita  simpulkan  bahwa  UU  Perkawinan  No.  1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 1, perkawinan tidak dibenarkan dan perkawinan beda agama karena memiliki alasan-alasan tertentu. Pernikahan antara pria Muslim dengan  wanita  Ahli  Kitab  diperbolehkan  dalam  Islam,  tetapi  tidak  berlaku sebaliknya  karena  perkawinan  antara  pria  non  Muslim  dengan  wanita  Muslim tetap  diharamkan  oleh  Islam.  Dan  pernikahan  antara  pria  Muslim  dengan wanita  ahli  kitab  juga  tidak  dapat  dikatakan  sah  karena  tidak  ada  wanita  ahli kitab yang berpegang teguh pada kitab Taurat dan Injil.

## REFERENSI
Al Quran Al Hadist Asmin, Status Perkawinan Antar Agama, PT. Dian Rakyat, 1986. Ichtiyanto,  SA.  Perkawinan  Campuran  Menurut  UU  Perkawinan,  Jakarta, Hukum Dan Pembangunan No. 2, Tahun XIX.
M . Yahya Harahap. Hukum Perkawinan Nasional, cetakan 1 Medan, CV. Zahir Trading Co. 1975.
Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Karsayuda, M. Perkawinan Beda Agama. Jakarta UD. Adipura, 2000.
.