P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Edisi Spesial Hari Pahlawan / 10 November 2022

## UNIVERSITAS KADIRI 2022

## IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG DASAR 1945 PASAL 18B AYAT 2 TENTANG PENGAKUAN NEGARA TERHADAP NORMA ADAT DALAM PERSPEKTIF RELIGIUS DAN RITUALIS  MASYARAKAT DUSUN TEMBORO KECAMATAN WATES KABUPATEN KEDIRI
Oleh :
Rizki Yudha Bramantyo, Gentur Cahyo Setiono, Fitri Windradi,  Bambang Pujiono, David Gunawan Wicaksono
rizki_bramantyo@unik-kediri.ac.id , gentur@unik-kediri.ac.id ,
fithri_windradi@unik-kediri.ac.id , bambangpujiono@unik-kediri.ac.id , david_gunawan@unik-kediri.ac.id

## ABSTRAKSI
Penelitian yang berjudul  implementasi undang-undang dasar 1945 pasal 18b ayat 2 tentang pengakuan negara terhadap norma adat dalam perspektif religius dan ritualis masyarakat  dusun  temboro  kecamatan  wates  kabupaten  kediri  ini  adalah  sebuah penelitian empirik yang bertujuan untuk memotret fenomena yng terjadi di kehidupan masyarakat dimana seiring dengan kemajuan jaman dan percepatan era keterbukaan informasi  apakah  kebiasaan  masyarakat  terkait  dengan  kehidupan  religius  dan ritualnya  sudah  ikut  berubah  atau  belum.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa ternyata  ritual  terkait  religiusitas  masyarakat  di  pare  belum  berubah  dan  masih  ada disana  dan  dihormati.  Penelitian  menggunakan  pendekatan empirik  dimana  peneliti menggunakan dirinya sendiri sebagai instrumen penelitian dan menulis serta bertanya secara mendalam dengan informan kunci demi mendapatkan data primer.
Kata Kunci : Implementasi, reigius dan ritualis, norma

## PENDAHULUAN
Indonesia  adalah  negara  hukum,  hal  tersebut  ditegaskan  oleh  Hakim Konstitusi  Arief  Hidayat  menjadi  Keynote  Speaker  dalam  Seminar  Hukum  dan Publikasi  Nasional  yang  bertema  “Transformasi  Cita  Hukum  Mewujudkan Indonesia  Maju”.  Kegiatan  ini  diselenggarakan  oleh  Fakultas  Hukum  Universitas
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Edisi Spesial Hari Pahlawan / 10 November 2022

## UNIVERSITAS KADIRI 2022
Bangka  Belitung,  pada  Rabu  (9/9/2020)  secara  virtual  melalui  aplikasi  Zoom. Mengawali sambutannya, Arief mengatakan negara Indonesia adalah negara hukum. Arief  mengatakan,  negara  hukum  yang  berwatak  Pancasila  yang  harus  dibangun. “Jadi kalo pertanyaannya negara hukum yang mana, kita sepakat bahwa Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 mengatakan, Negara Indonesia adalah negara hukum,” ujarnya.
Menurut  Arief,  untuk  mengetahui  negara  hukum  yang  mana,  maka  harus melihat Pembukaan UUD 1945 yang kemudian dikaitkan dengan Pasal 1 Ayat (3) UUD  1945.  “Jadi  intinya,  penyelenggaraan  Negara  Republik  Indonesia  ada  pada prinsip  kalo  kita  baca  senafas  tidak  sekedar  negara  hukum  Indonesia  tapi  negara hukum yang demokratis,” lanjut Arief.  Selain itu, menurut Arief, ada negara hukum yang  tidak  demokratis.  Ada  pula  negara  hukum  yang  berdasarkan  otoritarian. Indonesia memilih negara hukum demokratis. Negara yang dibangun oleh Indonesia adalah negara hukum demokratis, negara yang berdasar konstitusi yang demokratis atau  negara  demokrasi  konstitusional.  “Negara  hukum  yang  demokratis  tidak diletakkan dalam negara hukum yang sekuler tetapi negara hukum yang demokratis berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,” tegasnya.
Namun  demikian,  karena  memang  dasar  dari  Negara  Republik  Indonesia adalah keberbedaan dan keanekaragaman, terbentang dari Sabang hingga Merauke. Negara  Republik  Indonesia  tersusun  bersuku-suku,  beruntai-untai  bagai  untaian mutiara  di  tengah  teriknya  matahari  pasifik.  Masing-masing  suku  terdiri  dari berbagai  macam  bentuk  budaya,  kebiasaan  serta  cara  hidup  yang  berbeda. Kebiasaan-kebiasaan tersebut dipengaruhi oleh banyak faktor salah satunya adalah faktor  geografis.  Berdasarkan  faktor  geografis  tiap-tiap  daerah  mengembangkan kebiasaan  hidup  yang  berbeda,  mulai  dari  daerah  pesisir  yang  kemudian  terbiasa berbicara  dengan  vokal  yang  lantang,  keras  karena  harus  lebih  kencang  daripada ombak agar terdengar ke lawan bicara. Hingga ke dataran tengah yang teduh dengan pepohonan,  yang  dingin,  sehingga  kemudian  tinggal  berdempet-dempetan, bertetangga  rekat,  tak  perlu  bicara  kencang,  pelan  saja  bahkan  setengah  berbisik sudah terdengar.

## Jurnal Transparansi Hukum
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Edisi Spesial Hari Pahlawan / 10 November 2022

## UNIVERSITAS KADIRI 2022
Kebiasaan-kebiasaan  tersebut  terasimilasi  dalam  kehidupan  sehari-hari menumbulkan asas kepantasan dan rasa tidak enak pakewuh/pamali jika dilanggar atau ditinggalkan. Kebiasaan-kebiasaan tersebut menjelma menjadi tatanan norma sesuai  dengan  tatanan  kehidupan  dan  sosiologis  di  masing-masing  daerah. Masyarakat yang tinggal berdekatan, dengan adat istiadat yang lembut, bertutur kata lembut dan pelan, berkesenian dengan gerakan yang dinamis dan mendayu tentu saja akan  sangat  terkejut  bila  tiba-tiba  salah  satu  anak  keturunan  mereka  bertingkah kasar,  bicara  lantang  dan  apa  adanya.  Seringkali,  pemujaan  terhadap  nilai-nilai kebaikan dan kepantasan tersebut melegalkan suatu kebohongan, minimal didalam hati mereka masing-masing atau dengan kata lain menipu diri sendiri.
Masyarakat Indonesia hidup dalam bingkai hukum nasional yang jika dilihat dari  sumber  hukumnya  dapat  dikategorikan  sebagai  Eropa  Kontinental  dimana menempatkan  Undang-undang  atau  hukum  positif  tertulis  debagai  yang  utama dalaam  kehidupan  sehari-hari  berbangsa  dan  bernegara.  Namun  demikian,  negara mengakui keberadaan kaidah-kaidah adat. Pengakuan, dan penghormatan terhadap masyarakat adat telah diatur dengan tegas dalam Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945. Dalam  Pasal  18  B  ayat  (2)  tersebut  ditegaskan  bahwa  “negara  mengakui  dan menghormati  masyarakat  hukum  adat  beserta  hak-hak  tradisionalnya  sepanjang dalam kenyataan masih ada, sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dan diatur dalam undang undang”.

## RUMUSAN MASALAH
Bagaimana implementasi undang-undang dasar 1945 pasal 18b ayat 2 dalam perspektif  religius  dan  ritualis    masyarakat  dusun  temboro  kecamatan  wates kabupaten kediri ?

## DEFINISI IMPLEMENTASI
Secara etimologis pengertian implementasi menurut Kamus Webster  yang dikutip oleh Solichin Abdul Wahab ( 2004 ) ( Webster dalam Wahab ( 2004:64 ) adalah :
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Edisi Spesial Hari Pahlawan / 10 November 2022

## UNIVERSITAS KADIRI 2022
Konsep  implementasi  berasal  dari  bahasa  inggris  yaitu  “ to  implement” .  Dalam kamus besar webster, to implement ( mengimplementasikan ) berati “to provide the means for carrying out ” (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu ) dan “to give  practical  effect  to ”  (  untuk  menimbulkan  dampak/akibat  terhadap  sesuatu).
Implementasi  berasal  dari  bahasa  Inggris  yaitu  to  implement  yang  berarti mengimplementasikan.  Implementasi  merupakan  penyediaan  sarana  untuk melaksanakan  sesuatu  yang  menimbulkan  dampak  atau  akibat  terhadap  sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang–undang,  Peraturan  Pemerintah,  Keputusan  Peradilan  dan  Kebijakan  yang dibuat oleh Lembaga–Lembaga Pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.

## UUD 1945 PASAL 18B AYAT 2
Kutipan  :  “Negara  mengakui  dan  menghormati  kesatuan-kesatuan  masyarakat hukum  adat  beserta  hak-hak  tradisionalnya  sepanjang  masih  hidup  dan  sesuai dengan  perkembangan  masyarakat  dan  prinsip  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia”
Adapun yang dimaksud masyarakat hukum adat adalah masyarakat hukum (rechtsgemeenschap) yang berdasarkan hukum adat atau adat istiadat seperti desa, marga, nagari, gampong, meusanah, huta, negorij, dan lain-lain. Masyarakat hukum adalah  kesatuan  masyarakat  bersifat  teritorial  atau  genealogis  yang  memiliki kekayaan sendiri, memiliki warga yang dapat dibedakan dengan warga masyarakat hukum lain dan dapat bertindak ke dalam atau ke luar sebagai satu kesatuan hukum yang  mandiri  dan  memerintah  diri  mereka  sendiri.  Kesatuan-kesatuan  masyarakat hukum ini tidak hanya diakui tetapi dihormati, artinya mempunyai hak hidup yang sederajat dan sama pentingnya dengan kesatuan pemerintahan lain seperti kabupaten dan kota.
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Edisi Spesial Hari Pahlawan / 10 November 2022

## UNIVERSITAS KADIRI 2022

## DEFINISI RELIGIUS
Religiusitas berasal dari kata religi (latin) atau relegre, yang berarti membaca dan mengumpulkan.  Menurut  Nasution  religare  yang  berarti  mengikat  (Jalaluddin, 2007).  Sementara  dalam  bahasa  Indonesia  religi  berarti  agama  merupakan  suatu konsep  yang  secara  definitif  diungkapkan  pengertiannya  oleh  beberapa  tokoh sebagai berikut: Menurut Gazalba, religi atau agama pada umumnya memiliki aturan –  aturan  dan  kewajiban  –  kewajiban  yang  harus  dipatuhi  dan  dilaksanakan  oleh pemeluknya. Semua hal itu mengikat sekelompok orang dalam hubungannya dengan Tuhan,  sesama  manusia  dan  alam  sekitarnya.  Sedangkan  menurut  Shihab  (1993) agama  adalah  hubungan  antara  makhluk  dengan  Khalik  (Tuhan)  yang  berwujud dalam  ibadah  yang  dilakukan  dalam  sikap  keseharian  (Ghufron  dan  Risnawita, 2010).

## DEFINISI RITUALIS
Ritual  adalah  suatu  hal  yang  berhubungan  terhadap  keyakinan  dan  kepercayaan spritual  dengan  suatu  tujuan  tertentu.  Situmorang  dapat  menyimpulkan  bahwa pengertian upacara ritual adalah sebuah kegiatan yang dilakukan sekelompok orang yang berhubungan terhadap keyakinan dan kepercayaan spritual dengan suatu tujuan tertentu (Situmorang, 2004:175). Sedangkan pengertian ritual menurut Kamus Besar Bahasa  Indonesia  (KBBI)  adalah  hal  ihwal  tatacara  dalam  upacara  keagamaan (Team Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2002: 1386).

## METODE PENELITIAN
Pendekatan  dalam  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif.  Pendekatan kualitatif merupakan suatu paradigma penelitian untuk mendeskripsikan peristiwa, perilaku orang atau suatu keadaan pada tempat tertentu secara rinci dan mendalam dalam bentuk narasi (Djam’an satori 2011). Fokus penelitian ini adalah bagaimana masyarakat  Dusun  Temboro  Desa  Plaosan  Kecamatan  Wates  Kabupaten  Kediri tetap  bebas  dan  dapat  melakasanakan  sisi  religi  dan  ritual  adat  kebiasaan  nenek

## Jurnal Transparansi Hukum
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Edisi Spesial Hari Pahlawan / 10 November 2022

## UNIVERSITAS KADIRI 2022
moyang mereka yang mana hal tersebut adalah dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B ayat 2. Penelitian ini dilaksanakan di Dusun Temboro, Desa Plaosan, Kecamatan Wates Kabupaten Kediri .

## DISKUSI
UUD 1945 Pasal 18B Ayat 2 Kutipan : “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan  Republik  Indonesia”  Adapun  yang  dimaksud  masyarakat  hukum  adat adalah masyarakat hukum (rechtsgemeenschap) yang berdasarkan hukum adat atau adat  istiadat  seperti  desa,  marga,  nagari,  gampong,  meusanah,  huta,  negorij,  dan lainlain.  Masyarakat  hukum  adalah  kesatuan  masyarakat  bersifat  teritorial  atau genealogis yang memiliki kekayaan sendiri, memiliki warga yang dapat dibedakan dengan  warga  masyarakat  hukum  lain  dan  dapat  bertindak  ke  dalam  atau  ke  luar sebagai satu kesatuan hukum yang mandiri dan memerintah diri mereka sendiri.
Ritual telah menjadi bagian tidak terpisahkan dari keberadaan setiap individu maupun  kelompok  masyarakat,  sehingga  dalam  kehidupan  sehari-hari  ritual  dan upacaraupacara musiman sangat mendominasi kehidupan manusia. Diketahui bahwa sejak seseorang lahir hingga meninggal terdapat begitu banyak ritual dalam siklus hidupnya, belum ditambah lagi dengan ritual-ritual insidentil dan musiman dalam masyarakat  yang  tidak  terelakan  dilakukan  secara  indivisu  maupun  komunal. Mengacu pada realitas seperti dikemukakan, saya memandang bahwa studi tentang ritual  merupakan  suatu  proses  penting  untuk  melihat  cara  individu  dan kelompokkelompok masyarakat mengkonkritkan hal-hal abstrak tentang eksisitensi diri, mulai dari orientasi dan pandangan hidup hingga kepercayaan mereka
Berdasarkan hasil pengamatan di lokasi penelitian, perilaku masyarakat Dusun Temboro masih terikat kuat dengan kebiasaan yang di tuturkan turuntemurun. Hal ini tampak ketika masyarakat Dusun Temboro melangsungkan acara ruwatan 1 suro dan bersih desa. Hal-hal yang merupakan piranti tradisional jawa seperti sesaji lengkap,  doa-doa  mantra  dengan  bahasa  jawa  kuno  dan  kehadiran  sesepuh  desa

## Jurnal Transparansi Hukum
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Edisi Spesial Hari Pahlawan / 10 November 2022

## UNIVERSITAS KADIRI 2022
dengan atribut kemeja longgar hitam menyertai ritual-ritual yang dilakukan. Padahal secara religi, masyarakat Dusun Temboro didominasi ole pemeluk agama Islam. Hal ini tentu menjadi keunikan tersendiri mengingat sesuai dengan ajaran agama Islam yang mereka anut, ritual yang demikian tidak ada. Pengamatan juga menunjukkan ritual  menabur  bunga  di  perempatan  jalan  desa,  menyembelih  ayam  hitam  lalu dikubur  bersama  dengan  besek  (wadah  tradisional  menyerupai  mangkok  yang terbuat  dari  bambu)  berisi  segala  rupa  benda  yang  dipercaya  memberikan kemudahan kehidupan, tanaman tumbuh subur, cuaca bersahabat sepanjang tahun dan masyarakat dusun dikaruniai kesehatan, keberuntungan dan keselamatan.
Hasil wawancara mendalam dengan kepala dusun (dalam bahasa setempat disebut kamituwa / kamituwo) Bapak Pairin memberikan keterangan kunci sebagai berikut,  “Yang  namanya  budaya,  berasal  dari  budhi  dan  daya,  budhi  bermakna kemurnian  hati,  kesadarran  aatau  kemampuan  rasa  menyadari  keterbatasan  diri, ngerumangsani atau tahu diri terhadap keberadaan manusia sebagai makhluk yang lemah  jika  tanpa  perlindungan  dan  kekuatan  dari  Yang  Maha  Kuasa. Manungso meniko  gumantung  tanpo  gantungan menyerahkan  keseluruhan  adanya  diri  dan kehidupan kepada tali asih dari Yang Maha Mengatur kehidupan. Pramilo meniko (Oleh sebab itu) masayarakat dusun sini mempertahankan peninggalan leluhur ini apapun  agamanya  sebagai  sikap  menyelaraskan  diri  dengan  alam  yang  mana manusia pun hakikatnya adalah makhluk lemah yang bergantung kepada Yang Maha Memberi,  sama  dengan  rumput,  padi  maupun  ciptaaNya  yang  lain.  Budhi  juga merupakan  ide  dasar  tentang  bagaimana  manusia  seharusnya  bersikap  dan berperilaku  dalam  kehidupannya  sehari-hari.  Oleh  karena  itu  kemudian  dalam pelajaran-pelajaran  modern  dimaknai  sebagai  budi  pekerti.  Secara  filosofis  yang membedakan  manusia  dengan  makhluk  Tuhan  yang  lain  hanyalah  akal  budi. Sedangkan daya dalam bahasa jawa disebut doyo dimaknai sebagai kekuatan atau kebebasan  manusia  untuk  berkehendak.  Leluhur  orang  jawa  mengajarkan  ojo adigang  adigung  adiguno  atau  bermakna  manusia  yang  diberi  kebebasan berkehendak  dan  berfikir  oleh  Tuhan janganlah  lantas  hidup  sesukanya,  sombong
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Edisi Spesial Hari Pahlawan / 10 November 2022

## UNIVERSITAS KADIRI 2022
dan  merusak  serta  memusuhi  sesama  hidup,  menumpahkan  darah  menyebar kebencian dan lain sebagainya karena jika yang demikian tersebut dilakukan maka yang  ada  hanyalah  kehancuran  dan  manusia  sendiri  yang  akan  menjadi  makhluk paling tercela dan merugi.”
Informan  kunci  yang  lain,  Mbah  Kartodrono  sebagai  sesepuh  desa menuturkan bahwa, ”ora dieyel ora di engkel budaya kejawen meniko punjer e ayem e roso ing jiwo. Manungso meniko mboten namung open-open rogo awak mawon, kadosipun keris, rogo niku minongko warongko mawon, lajeng ingkang utami luwih linuwih meniko isine, utawi intine panguripan meniko jiwo”. (budaya adalah tempat bernaing atau sumber dari rasa tenang dan tentram dalam kehidupan. Manusia bukan hanya tentang raga, bukan hanya tentang makan dan minum tetapi lebih utama dari itu  adalah  jiwa.  Raga  ibarat  sarung  keris,  yang  hanya  merupakan  bungkus  saja, sedangkan  jiwa  merupakan  inti  kehidupan  yang  berkaitan  langsung  dengan eksistensi Sang Maha Kuasa.
Informan kunci ketiga adalah wujud dari eksistensi administrasi negara yaitu Kepala  Desa  dimana  Kepala  Desa  dibawahi  oleh  kepala  dusun.  Pada  lokasi penelitian  Dusun  Temboro  secara  administrasi  berada  dibawah  Desa  Plaosan. Kepala Desa Bapak Sutejo mengungkapkan bahwa, “kami pihak pemerintah desa ya memang  dari  dulu  mengetahui  tentang  budaya-budaya  masyarakat  setempat  yang bersifat  ritualis.  Sampai  sekarang  masih  taat  dijalankan  kok  seperti  upacara persiapan tanam padi, syukuran pasca panen dan lain sebagainya. Warisan budaya seperti  itu  seharusnya  memang  dilestarikan  dan  di  fasilitasi  ya,  karena  selain merupakan amanat undangundang juga merupakan kekayaan dan identitas bangsa.

## KESIMPULAN
Amanat  undang-undang  Dasar  1945  Pasal  18B  Ayat  2  yang  mengakui nilainilai  adat  sepanjang  masih  ditaati  oleh  masyarakat  diakomodasi  oleh pemerintahan  desa  dimana  Kepala  Desa  melalui  staf  dan  jajarannya  memfasilitasi kegiatan ritual masyarakat. Hal ini dilakukan sebagai upaya melindungi budaya dan memberikan kebebasan kepada masyarakat meraih ketentraman jiwa melalui ritual
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Edisi Spesial Hari Pahlawan / 10 November 2022

## UNIVERSITAS KADIRI 2022
kebudayaannya.  Masyarakat  di  lokasi  penelitian  masih  menunjukkan  konsistensi ajaran kebudayaan dan masih melaksanakan upacara yang bersifat ritual. Kegiatan tersebut  juga  berfungsi  sebagai  wahana  pendidikan  budi  pekerti  yang  baik  kepada generasi  muda.  Masyarakat  di  lokasi  penelitian  menempatkan  ritual  kebudayaan sebagai upaya edukasi sekaligus tutur pitutur agar nilai-nilai luhur dari nenek moyang tetap lestari.

## DAFTAR PUSTAKA
Arif  Rahman  FS.  2012.  “Kajian  Politik  Hukum  Pengakuan  dan  Perlindungan Masyarakat  Hukum  Adat  di  Indonesia”.  Tesis.  yogyakarta  :  Program Pascasarjana Fak. Hukum UGM.
Asasi  Manusia”,  dalam  buku  Hak-Hak  Masyarakat  Adat  Dalam  Konteks Pengelolaan Sumber
Hukum  di  Indonesia:  Perspektif  Antropologi  Hukum”,  dalam  Majalah  Hukum Indonesia Nomor 2
Hukum Indonesia Nomor 2 Tahun 2013, BPHN Kemnentrian Hukum dan Hak asasi Manusia RI, Jakarta.
I  Nyoman  Nurjaya.  2013,  “Memahami  Posisi  dan  Kapasitas  Hukum  Adat  dalam Politik Pembangunan
Maria  SW  Sumardjono.  2001.  Pedoman  Pembuatan  Usulan  Penelitian  Sebuah Panduan Penelitian
Masyarakat Adat”. Jakarta : Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.

## Jurnal Transparansi Hukum
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Edisi Spesial Hari Pahlawan / 10 November 2022

## UNIVERSITAS KADIRI 2022
Peter Mahmud Marzuki. 2006. Penelitian Hukum. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.