## TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA YANG TIDAK SESUAI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2014 Jo. UNDANG- UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS
Oleh:
Krissyner Emanuel Gue Mitenage
Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Surabaya
deff1114@gmail.com

## ABSTRAK
Munculnya persoalan yang melibatkan jabatan Notaris menunjukkan bahwa Notaris selaku pejabat publik yang berwenang membuat akta otentik, belum mampu bekerja secara profesional sesuai  dengan  tugas  dan wewenangnya.  Menurut  ketentuan  Pasal  16  ayat  (1)  huruf  l  Undang- Undang Jabatan Notaris disebutkan bahwa dalam menjalankan hadap dengan dihadiri oleh paling sedikit  2  (dua)  orang  saksi  dan  ditandatangani  pada  saat  itu  juga  oleh  penghadap,  saksi  dan Notaris.  Berdasarkan  uraian  latar  belakang  tersebut  di  atas  dapat  dirumuskan  permasalahan sebagai  berikut:  Bagaimanakah tanggung  jawab  perdata  bagi  Notaris  yang  dalam  pembuatan aktanya tidak memenuhi ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf l dan ayat (7) Undang-undang Jabatan Notaris  ?  Bagaimana  pertimbangan  hakim  Pengadilan  Negeri  dalam  perkara  yang  melibatkan Notaris sebagai tergugat ?
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif  (normative legal  research ). Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  mengenai permasalahan  yang  akan  diteliti  dan dilihat dari sifatnya, dapat dikatakan sebagai penelitian yang bersifat deskriptif analitis.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa apabila ketentuan dalam Pasal 39 dan Pasal 40 tidak dipenuhi, akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan Notaris  bertanggung  jawab  untuk  membayar  ganti  kerugian  kepada  para  pihak  yang  merasa dirugikan  sebagai  akibat  akta  yang  batal  demi  hukum  karena  kesalahan  dari  notaris  yang bersangkutan.  Pertimbangan  hakim  pengadilan  negeri  dalam  perkara  yang  melibatkan  Notaris sebagai  tergugat,  berdasarkan  putusan  Perkara  Nomor:  174/Pdt.G/2009/PN.SMG  tidak menemukan  adanya  pelanggaran yang dilakukan  oleh Notaris di  Semarang dalam menerbitkan Akta  Nomor:  3  tertanggal  22  Juni  2004  mengenai  Berita  Acara  RUPS  dengan  agenda  rapat perubahan anggaran dasar perseroan dan Akta Nomor: 7 tertanggal 21 Juli 2005 mengenai Berita Acara RUPS dengan agenda rapat persetujuan untuk pengalihan saham.
Kata Kunci : Tanggung Jawab, Jabatan Notaris, Akta Otentik.

## ABSTRACT
The emergence of issues involving the Notary office showed that the Notary as a public official  authorized  to  make  an  authentic  deed,  have  not  been  able  to  work  professionally  in accordance with the duties and responsibilities. Under the terms of Article 16 paragraph (1) letter l  Notary Law states that in carrying out his office, Notary shall read out the deed in the presence of client in the presence of at least 2 (two) witnesses and signed on the spot by client, witnesses and notary
Based on the description of the background of the above problems can be formulated as follows: How to civil liability for making a Notary deed not comply with the provisions of Article 16 paragraph (1) letter l and paragraph
(7) Notary Law? How the District Court judgment in a case involving a notary as a defendant?
This research study that used a normative juridical  approach (normative legal research). This study aims to describe the issues that will be examined and the views of its nature, can be regarded as a descriptive analytical study.
The  results  showed  that  if  the  provisions  of  Article  39  and  Article  40 are  not  met,  the deed  is  only  have  the  force  of  evidence  as  a  deed  under hand  and  Notary  liable  to  pay compensation to the parties who feel aggrieved as a result of the act null and void due to an error of  notary  in  question.  Consideration  of  district  court  judge  in  a  case  involving  a  notary  as  a defendant, based on a decision on Case No: 174/Pdt.G/2009/PN.SMG case found  no violation committed by Notary Deed No: 3 in the issue dated June 22, 2004 regarding the Minutes Meeting with the agenda and amendments to Act No: 7 of the Company dated July 21, 2005 regarding the General Meeting of Shareholders with the meeting agenda for approval of transfer of shares.
Keyword: Responsibility, Notary, Authentic Deed.

## A. PENDAHULUAN
Pesatnya  perkembangan  dunia  perekonomian  dan  perindustrian membawa  dampak  pada kebutuhan  akan  suatu  jaminan  kepastian  hukum dalam  pembuatan  perikatan.  Dalam  konteks  hukum, suatu kesepakatan perlu dituangkan ke dalam suatu akta otentik agar mempunyai kekuatan pembuktian yang  sempurna  di  hadapan  hukum.  Hal  tersebut  ditegaskan  dalam  Pasal  1867  KUHPerdata  sebagai berikut:  Pembuktian  dengan  tulisan  dilakukan  dengan  tulisan-tulisan  otentik maupun  dengan  tulisan- tulisan  di  bawah  tangan.  Suatu  akta  dikatakan  otentik  apabila  memenuhi  ketentuan  Pasal  1868 KUHPerdata sebagai berikut, suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat  di mana akta dibuatnya. Notaris merupakan Pejabat Umum yang diberikan kewenangan oleh undang-undang  untuk  membuat  akta  otentik.  Ditegaskan  dalam  Pasal  1  angka  1  Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan.
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 19 No 2 Agustus 2021
Notaris  (selanjutnya  disebut  Undang-Undang  Jabatan  Notaris)  bahwa  Notaris  adalah  Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang ini 1 . Berdasarkan ketentuan di atas dapat dipahami bahwa Notaris itu adalah pejabat umum yang artinya orang yang di angkat untuk bertugas menjalankan jabatan-jabatannya untuk melayani  kepentingan  umum  ( public ).  Sebagai  pejabat  umum  seorang  Notaris  harus  bersikap profesional  dan  independen  (tidak  memihak).  Notaris  bertugas  mengkonstantir  kehendak  dari  para pihak  yang  akan  mengadakan  kesepakatan  dalam  suatu  perbuatan  hukum  ( Partij  Acten )  atau mengkonstantir suatu peristiwa hukum dalam pembuatan akta  berita acara (process Verbaal Acten ). 2 Kewenangan  Notaris  dalam  pembuatan  akta  otentik  harus  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  1 angka 7 Undang-Undang Jabatan Notaris dan Pasal 1868 KUHPerdata sebagai syarat sahnya pembuatan akta, yaitu harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 1
1. Akta tersebut harus dibuat oleh/atau dihadapan pejabat umum.
2. Akta  tersebut  harus  dibuat  dalam  bentuk  yang  ditentukan Undang-undang.
3. Pejabat umum oleh/atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.
Mengenai  wewenang  yang  harus  dipunyai  oleh  pejabat  umum  untuk  membuat  akta  otentik, seorang Notaris hanya boleh  melakukan atau menjalankan jabatannya di dalam seluruh daerah yang ditentukan baginya dan hanya di dalam daerah hukum itu ia berwenang. Akta yang dibuat oleh seorang Notaris di luar daerah hukumnya (daerah jabatannya) adalah tidak sah. Sesuai dengan amanat Pasal 1868 KUHPerdata dan Pasal  1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang  selanjutnya  disebut  UUJN  harus  dibuat  dalam  bentuk  dan  tata  cara  yang  ditentukan  Undang- Undang,  jadi  bentuk  formal  dalam  pembuatan  akta  otentik  merupakan  hal  yang  baku,  sehingga  jika dibuat diluar bentuk formal akan berdampak kepada otentitasnya. Notaris harus benar-benar menguasai ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang bentuk atau formalitas dari akta Notaris itu, agar supaya dapat dikatakan sebagai akta otentik dan tetap memiliki kekuatan otentitasnya sebagai akta Notaris. Hal demikian  tidak  hanya  sekedar  untuk  memberikan  perlindungan  terhadap  diri  Notaris  yang bersangkutan, melainkan juga demi kepentingan dan perlindungan hukum bagi pihak-pihak pengguna jasa Notaris.
1 Habib  Adjie, Hukum  Notaris  di  Indonesia  (TafsirTematik  Terhadap  UU  No:  30  Tahun  2004   Tentang  Jabatan Notaris), (Bandung: PT. Refika Aditama, 2008), hlm.40.
Pada  kenyataannya  Notaris  seringkali  tidak  membacakan  sendiri  akta  yang  dibuatnya  tetapi dalam redaksi aktanya ditulis Notaris telah membacakannya sendiri, Notaris mengatakan dalam redaksi aktanya bahwa para penghadap telah menghadap padanya padahal pihak-pihak hanya menghadap pada asisten  Notaris,  tidak  bertatap  muka  dengan penghadapnya  tetapi  ditulis  menghadap  langsung kepadanya, akta hanya dibacakan oleh asisten Notaris padahal di  akta tertulis dibacakan oleh Notaris sendiri. Para penghadap dikatakan menandatangani akta di hadapannya sementara kenyataannya para penghadap  tidak  menandatanganinya  di  hadapan  Notaris  tersebut.  Perilaku  seorang  Notaris  yang demikian  itu  jelas  merupakan  perbuatan criminal karena tidak  sekedar  melanggar  sumpahnya  tetapi dengan sengaja  membuat akta palsu. 2
Penyimpangan  lain  yang dilakukan oleh  seorang  Notaris,  yaitu tidak melakukan pembacaan akta  yang  kemudian  tidak  ditandatangani  secara  bersamaan  dengan  para  pihak  maupun  saksi-saksi. Notaris tidak membacakan akta kepada para pihak sebelum dilakukan penandatanganan,  dan  pada  saat pengesahan  akta  tersebut  tidak  pula dihadiri oleh saksi-saksi yang dinyatakan dalam akta. Hal tersebut bertentangan dengan isi akta Notaris yang menyatakan bahwa “setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada para penghadap dan saksi- saksi, maka segera akta ini ditandatangani oleh para penghadap, saksi- saksi dan saya, Notaris”.
Pada dasarnya dalam ketentuan Pasal 16 ayat (7) Undang-Undang Jabatan Notaris disebutkan: Pembacaan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf  l tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki  agar  akta  tidak  dibacakan  karena  penghadap  telah  membaca  sendiri,  mengetahui,  dan memahami  isinya,  dengan  ketentuan  bahwa  hal  tersebut  dinyatakan  dalam  penutup  akta  serta  pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris. Berdasarkan ketentuan di atas dapat  dijelaskan  bahwa  jika  penghadap  telah  membaca  sendiri  isi  akta,  maka  Notaris  tidak  wajib membacakan lagi di hadapan para penghadap dan para saksi.  Lebih lanjut ditegaskan dalam ketentuan Pasal  40  ayat  (1)  Undang-Undang Jabatan  Notaris  bahwa  setiap  akta  yang  dibacakan  oleh  Notaris dihadiri  paling  sedikit  2  (dua)  orang  saksi,  kecuali  peraturan  perundang-undangan  menentukan  lain. Dalam ketentuan Pasal 16 ayat (8) jo. Pasal 41 Undang-Undang Jabatan Notaris diatur mengenai akibat hukum dari perbuatan yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf l dan ayat (7) jo. Pasal
2 Thong  Kie,  Tan, Studi  Notariat  Serba-serbi  Praktek  Notariat  Buku  I, (Jakarta:  Ichtiar  Baru Van Hoeve, 2000), hlm. 262.
40 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut di atas.
Pelanggaran  terhadap  kewajiban  ini  dapat  menyebabkan  hilangnya sifat  otentitas  suatu  akta Notaris  menjadi  akta  di  bawah  tangan  dan  dapat  menimbulkan  suatu  sengketa  di  muka  sidang pengadilan. Notaris akan menghadapi permasalahan hukum menjadi tergugat atau turut tergugat, karena pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan adanya produk akta Notaris tidak memenuhi syarat sebagai akta otentik.
Munculnya  persoalan  yang  melibatkan  jabatan  notaris  menunjukkan  bahwa  Notaris  selaku pejabat publik yang berwenang membuat akta otentik, belum mampu bekerja sdecara profesional sesuai dengan  tugas  dan  wewenangnya.  Dalam  sengketa  perdata  di  pengadilan,  penggugat  di  samping menggugat terhadap pihak lain sebagai tergugat utama, juga menggugat Notaris sebagai turut tergugat karena membuat akta Notaris yang tidak sesuai dengan ketentuan.
Salah  satu  contoh  adalah  perkara  Nomor:  174/Pdt.G/2009/PN  SMG  yang  diajukan  oleh penggugat melawan tergugat  I, tergugat II, tergugat  III dan Notaris di Semarang selaku tergugat  IV. Gugatan  yang  diajukan  adalah  menyatakan  para  tergugat  melakukan  perbuatan  melawan  hukum, menyatakan akta nomor: 3 tahun 2004 batal demi hukum, menyatakan akta nomor: 7, 8, 9 tahun 2005 cacat hukum dan patut dinyatakan batal demi hukum.

## B. METODE PENELITIAN
Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, Penelitian Hukum dapat dibedakan menjadi  2 (dua), yaitu: Penelitian  hukum  normatif  atau  penelitian  hukum  doktrinal,  yaitu  penelitian  hukum  yang mempergunakan  data  sekunder.  Penelitian  hukum  empiris  atau  penelitian  hukum  sosiologis,  yaitu penelitian  hukum  yang  mempergunakan  data  primer.  Dalam  penelitian  ini  penelitian  hukum  yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif (normative legal research ). Penelitian dilakukan dengan cara meneliti data sekunder untuk menganalisis kaidah hukum yang berkaitan dengan tanggung jawab perdata bagi Notaris yang dalam pembuatan aktanya tidak memenuhi ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf l dan ayat (7) Undang-undang Jabatan Notaris.
C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
a. Tanggung Jawab Perdata bagi Notaris yang dalam Pembuatan Aktanya Tidak Memenuhi Ketentuan Pasal 16 Ayat (1) Huruf l dan Ayat (7) Undang-Undang Jabatan Notaris (Putusan Perkara Nomor: 174/Pdt.G/2009/PN.SMG)
Berdasarkan  hasil  penelitian  mengenai  Perkara  Nomor:  174/Pdt.G/2009/PN.SMG  dalam
pokok  perkara,  Penggugat  memohon  kepada  majelis  hakim  yang  memeriksa  perkara  untuk mengabulkan  gugatan  Penggugat  untuk  seluruhnya,  menyatakan  tindakan  para  Tergugat  tersebut merupakan Perbuatan yang melawan hukum dan merugikan penggugat, menyatakan bahwasanya Akta Nomor: 3 (Berita Acara) tertanggal 22 Juni 2004 tersebut mengandung cacat hukum dan patut untuk dinyatakan  batal  demi  hukum,  menyatakan  bahwasanya  akta  nomor:  7  (Berita  Acara  RUPS) tertanggal  21  Juli  2005,  Akta  Nomor:  8 (jual beli saham) tertanggal 21 Juli 2005 dan Akta Nomor: 9  (jual  beli  saham)  tertanggal  21  Juli  2005  yang  ditandatangani  oleh  Tergugat  I, tergugat  II  dan Tergugat III yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris di Semarang (Tergugat IV) tersebut mengandung cacat hukum dan patut untuk  dinyatakan  batal  demi  hukum  dan  menyatakan  menghukum  para Tergugat secara tanggung renteng untuk mengganti kerugian  tersebut baik secara materiil maupun immateriil sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
Berdasarkan  gugatan  tersebut  dapat  dilihat  bahwa  salah  satu  materi  gugatan  adalah membatalkan  akta  yang  dibuat  oleh  seorang  Notaris  selaku  pejabat  umum.  Notaris  pada  dasarnya adalah  pejabat  umum  yang  berwenang  untuk  membuat  akta  otentik  dan  kewenangan  lainnya sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang  Undang  Jabatan  Notaris.  Hal  tersebut  ditegaskan  dalam ketentuan  Pasal  1  angka  1  undang-undang tersebut.  Dengan  demikian  kedudukan  seorang  Notaris sebagai  suatu fungsionaritas  dalam  masyarakat  dianggap  sebagai  seorang  pejabat  tempat  seseorang dapat memperoleh nasihat yang boleh diandalkan. Segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkannnya (konstatir) adalah benar, ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.
Seorang  Notaris  dalam  menjalankan  tugas  dan  kewenangannya  terikat  sumpah/janji sebagaimana  telah  diucapkan  sebelum  menjabat  dan  menjalankan  tugasnya  sebagai  Notaris. Ditegaskan  dalam  ketentuan  Pasal  4 Undang-Undang Jabatan Notaris bahwa sebelum menjalankan jabatannya,  Notaris  wajib  mengucapkan  sumpah/janji  menurut  agamanya  di  hadapan  Menteri  atau pejabat yang ditunjuk.
Atas  dasar  sumpah/janji  tersebut  di  atas,  seorang  Notaris  harus  bekerja  secara  professional, jujur  dan  tidak  berpihak.  Sebagai  pejabat  umum  yang  berwenang  untuk  membuat  akta  otentik  dan kewenangan  lainnya,  berdasarkan  ketentuan  Pasal  15,  Notaris  berwenang  membuat  akta  otentik mengenai  semua  perbuatan,  perjanjian,  dan  ketetapan  yang  diharuskan  oleh  peraturan  perundang- undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin  kepastian  tanggal  pembuatan  akta,  menyimpan  akta,  memberikan  grosse,  salinan  dan
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 19 No 2 Agustus 2021
kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh  undang-undang.
Menurut ketentuan Pasal 16 ayat (7) Undang-Undang Jabatan Notaris, pembacaan akta tidak wajib  dilakukan,  jika  penghadap  menghendaki  agar  akta  tidak  dibacakan  karena  penghadap  telah membaca  sendiri,  mengetahui,  dan  memahami  isinya,  dengan  ketentuan  bahwa  hal  tersebut dinyatakan  dalam  penutup  akta  serta  pada  setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris. Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat 1 huruf l dan ayat (7)  Undang-Undang  Jabatan  Notaris  tidak  dipenuhi,  akta  yang  bersangkutan  hanya  mempunyai kekuatan  pembuktian  sebagai akta  di  bawah  tangan.  Berdasarkan  Pasal  3  Kode  Etik  Notaris  yang dikeluarkan oleh Ikatan Notaris Indonesia pada tanggal 27 Januari 2005. Notaris dalam pelaksanaan jabatannya  harus  dikontrol  dengan  Kode  Etik  Notaris.  Dalam  hal  ini  ada  beberapa  pertimbangan yuridis yang harus perhatikan.
Dalam  duduk  perkara  Nomor:  174/Pdt.G/2009/PN.SMG,  selama  tahun  2004  tanpa sepengetahuan  Penggugat  selaku  komisaris,  telah  dibuat  akta-akta  perubahan  yang  meliputi  Akta Berita Acara Nomor: 3 tertanggal 22 Juli 2004 yang dibuat oleh dan di hadapan Tergugat IV Notaris di Semarang yang merupakan akta berita acara Rapat Umum Pemegang Saham dengan acara rapat perubahan  Anggaran  dasar  perseroan  untuk  disesuaikan  dengan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas, yang mana Penggugat merasa tidak pernah menandatangani minuta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT Setraco Terang Cahaya,  Akta Berita Acara Nomor: 7  tanggal  21  Juli 2005 yang dibuat oleh dan di  hadapan Tergugat  IV Notaris di  Semarang tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham, Akta Nomor: 8 tanggal 21 Juli 2005 tentang jual beli saham, Akta Nomor: 9 tanggal 21 Juli 2005 tentang Jual Beli Saham.
Akta-Akta tersebut  dibuat berdasarkan surat  kuasa di  bawah tangan tertanggal  20 Juli 2005 yang telah dilegalisasi oleh Notaris di Surabaya dengan nomor: 434/L/2005,  kuasa mana diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat III guna menjual saham milik Penggugat dalam PT Setraco Terang Cahaya yang akan dijual kepada Tergugat II dan Tergugat I. Kuasa yang  diberikan Penggugat kepada tergugat sebatas kuasa menjual saham tidak kuasa untuk  menghadiri  Rapat  Umum  Pemegang Saham,  sehingga  Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan tanpa kehadiran Penggugat dianggap tidak sah dan dengan demikian segala produk akta yang berkaitan dengan akta Berita Acara RUPS  sebagaimana  tersebut  juga  dianggap  tidak  sah.  Oleh  karenanya  para  Tergugat  di  anggap
melakukan perbuatan melawan hukum.
Berkaitan dengan pembuatan akta oleh Notaris sebagaimana tersebut dalam perkara di atas, pada hakekatnya Notaris sebagai pejabat umum tugas utamanya adalah dalam pembuatan akta otentik. Kalau Notaris menjalankan tugas jabatannya sesuai Undang-Undang Jabatan Notaris dan peraturan perundangan  di  dalam  pembuatan  akta,  maka  secara  materiil  dalam  suasana  formal  dia  sudah memenuhi  persyaratan  dan  tugas  sebaik-baiknya.  Contohnya  yaitu  apabila  para  pihak  meminta pembuatan  suatu  akta,  maka  pernyataan  yang  disampaikan  oleh  Notaris  adalah  Notaris  tinggal menkonstatir  di  dalam  suatu  akta.  Notaris bertanggungjawab  atas  apa  yang  disampaikan/diberi keterangan oleh yang bersangkutan tetapi tidak bertanggung jawab atas kebenaran dari materi yang disampaikan.
Notaris  merupakan  pejabat  umum.  Pejabat  Umum  di  sini  adalah  apabila  seseorang  tersebut diangkat  dan  diberhentikan  oleh  Pemerintah  dan  diberi  wewenang  dan  kewajiban  untuk  melayani masyarakat  dalam hal-hal tertentu.  Notaris memperoleh kekuasaannya itu  langsung dari  kekuasaan eksekutif,  artinya  Notaris  melakukan  sebagai  dari  kekuasaan  eksekutif.  Notaris  meskipun  diangkat dan  diberhentikan/dipensiunkan  oleh  pemerintah,  bukanlah  pegawai  negeri,  ia  mendapatkan “ honorarium ”  (upah/uang  jasa)  dari  pihak-pihak  yang  memohonkan  pembuatan  akta  otentik kepadanya.
Tanggung jawab Notaris dalam hal pembuktian akta apabila terdapat kekhilafan atau kesalahan sehingga  akta  yang  dibuatnya  kehilangan  otentisitasnya  adalah  bahwa  tanggung  jawab  Notaris. Notaris seharusnya melaksanakan tugas dan kewajibannya sebaik-baiknya agar tujuan pembuatan akta ini tercapai, berlaku sebagai akta yang otentik.
Tanggung jawab seseorang atas apa yang dibuatnya tentunya merupakan kewajiban masing- masing individu tersebut. Suatu amanat yang diberikan kepadanya bagi perlindungan seseorang, di sini Notaris  diberikan  wewenang  untuk  membuat  akta  otentik  dalam  arti  menyusun,  membacakan  dan menandatangani, serta diwenangkan membuat akta dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang menurut  KUHPerdata  dan  Undang-Undang  Jabatan  Notaris.  Akta  otentik  yang  dibuat  oleh  Notaris dibedakan  3  (tiga)  kekuatan  pembuktian  lahiriah,  kekuatan  pembuktian  formal  dan  ketentuan pembuktian materiil.
Dalam pelaksanaan tugas, tidak menutup kemungkinan terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan  oleh  seorang  Notaris.  Beberapa pelanggaran  terhadap  Peraturan  Jabatan  Notaris  yang
dilakukan  oleh Notaris  dalam  pembuatan  akta-akta  Notaris.  Apabila  Notaris  melakukan  suatu perbuatan pembuatan akta atas perintah dan permintaan dari para pihak dan syarat-syarat formil yang ditentukan  oleh  undang-undang  dalam  pembuatan  akta  telah  dipenuhi  oleh  Notaris,  maka  Notaris tidak bertanggung  jawab. Pertanggungjawaban atas perbuatan seseorang biasanya praktis  baru ada arti  apabila  melakukan  perbuatan  yang  tidak  diperolehkan  oleh hukum.
Berkaitan  dengan  ketentuan  Pasal  16  ayat  (1)  huruf  l  dan  ayat  (7)  Undang-Undang  Jabatan Notaris  ditegaskan  bahwa  Notaris  berkewajiban  membacakan  akta  di  hadapan  penghadap  dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi,  dan  Notaris.  Pembacaan  akta  sebagaimana  dimaksud  tidak  wajib  dilakukan,  jika  penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut  dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris.
Akibat tidak dipenuhinya ketentuan di atas, maka akta yang bersangkutan  hanya  mempunyai kekuatan  pembuktian  sebagai  akta  dibawah tangan. Hal tersebut juga ditegaskan dalam ketentuan pasal 41 Undang-Undang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa apabila ketentuan dalam Pasal 39 dan  Pasal  40  tidak  dipenuhi,  akta  tersebut  hanya  mempunyai kekuatan  pembuktian  sebagai akta di bawah tangan. Akta otentik yang dibuat oleh Notaris memiliki kekuatan alat bukti terkuat dan penuh mempunyai  peranan  penting  dalam  setiap  hubungan  hukum  dalam  kehidupan  masyarakat.  Melalui akta  otentik  yang  menentukan  secara  jelas  hak  dan  kewajiban,  menjamin  kepastian  hukum,  dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya sengketa. 55 Akta otentik yang dibuat oleh Notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat sepanjang tidak dibantah kebenarannya oleh siapa pun, kecuali bantahan terhadap akta tersebut dapat dibuktikan sebaliknya. Dalam artian bahwa akta yang dibuat  oleh  Notaris  tersebut  mengalami  kebohongan  atau  cacat,  sehingga  akta  tersebut  dapat dinyatakan  oleh  hakim  sebagai  akta  yang  cacat  secara  hukum  begitu  pentingnya keterangan  yang termuat dalam akta tersebut sehingga penulisannya harus jelas dan tegas. 3
Hal ini sesuai ketentuan dalam Pasal 42 Undang- Undang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa akta Notaris dituliskan dengan jelas dalam hubungan satu sama lain yang tidak terputus-putus dan tidak menggunakan singkatan. Oleh karena itu, ruang dan sela kosong dalam akta digaris dengan
3 Supriadi, Etika  & Tanggung Jawab  Profesi Hukum  di Indonesia ,  (Jakarta  :  Sinar  Grafika, 2006), hlm 29.
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 19 No 2 Agustus 2021
jelas sebelum akta ditandatangani, kecuali untuk akta yang dicetak dalam bentuk formulir berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, semua bilangan untuk menentukan banyaknya atau jumlahnya sesuatu yang disebut dalam akta, seperti penyebutan tanggal, bulan, dan tahun dinyatakan dengan huruf dan harus didahului dengan angka. Akta Notaris yang tidak memenuhi syarat sebagai akta otentik berubah  menjadi  akta  di  bawah  tangan  dalam  hal kekuatan  pembuktian  di pengadilan. Akta di bawah tangan mempunyai  kekuatan  pembuktian yang sempurna seperti akta otentik apabila diakui oleh orang yang bersangkutan, sedangkan akta otentik tidak memerlukan pengakuan dari pihak yang bersangkutan. Kekuatan pembuktian yang sempurna berarti bahwa isi akta itu dalam pengadilan dianggap benar sampai ada bukti perlawanan yang melumpuhkan akta itu.
Dengan hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, tentu merugikan kepentingan  para  pihak.  Dalam  hal  demikian,  maka  beban  tanggung  jawab  ada  pada  Notaris  yang kurang cermat dalam  melaksanakan  tugas dan  wewenangnya tersebut.  Ditegaskan dalam ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Jabatan Notaris bahwa tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh  Notaris terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, atau Pasal 52 yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai  kekuatan  pembuktian  sebagai  akta  di  bawah  tangan  atau suatu akta menjadi batal  demi  hukum  dapat  menjadi  alasan  bagi  pihak  yang  menderita  kerugian  untuk  menuntut penggantian  biaya,  ganti  rugi,  dan  bunga  kepada  Notaris.  Dengan  demikian  Notaris  bertanggung jawab untuk  membayar ganti  kerugian  kepada  para  pihak  yang  merasa  dirugikan  sebagai  akibat akta yang batal demi hukum karena kesalahan dari notaris yang bersangkutan.
Penjatuhan sanksi-sanksi sebagaimana terurai di atas terhadap anggota yang melanggar Kode Etik disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan anggota tersebut. Dalam kasus perkara Nomor: 174/Pdt.G/2009/PN.SMG, Notaris yang telah membuat akta dapat dimintakan pertanggungjawaban,  jika  terbukti  telah  melanggar  ketentuan  Undang-Undang  Jabatan  Notaris berkaitan dengan pembuatan akta notaris yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf l  dan  ayat  (7).  Akta  yang  dibuat  oleh  Notaris  sesuai  jurisprudensi  putusan  Putusan  MA  No: 702K/Sip/1991 tidak dapat dibatalkan atau dianggap palsu atas dasar adanya perbuatan yang dilakukan oleh penghadap yang  tidak berwenang. Hal  tersebut  dikarenakan  Notaris  hanya mencatat apa yang diterangkan  oleh  penghadap  kepada  Notaris  dan  tidak  diwajibkan  untuk  menyelidiki  kebenaran materiil apa yang dikemukakan kepadanya oleh  karenanya yang harus dibatalkan  adalah  perbuatan
hukum penghadap yang mengadakan perubahan anggaran dasar perseroan pembatalan, karena hakim tidak boleh memutuskan yang tidak diminta.

## D. PENUTUP
Pasal 16 ayat (1) huruf l dan ayat (7) Undang-Undang Jabatan Notaris ditegaskan bahwa Notaris berkewajiban membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi  dan  ditandatangani  pada  saat  itu  juga  oleh  penghadap,  saksi,  dan  Notaris.  Pembacaan  akta sebagaimana dimaksud tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal  tersebut  dinyatakan  dalam  penutup  akta  serta  pada  setiap  halaman  Minuta  Akta  diparaf  oleh penghadap,  saksi,  dan  Notaris.  Akibat  tidak  dipenuhinya  ketentuan  di  atas,  maka  akta  yang bersangkutan  hanya  mempunyai  kekuatan  pembuktian  sebagai  akta  dibawah tangan. Hal tersebut juga ditegaskan dalam ketentuan pasal 41 Undang-Undang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa apabila ketentuan dalam Pasal 39 dan Pasal 40 tidak dipenuhi, akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdulkadir Muhammad, Etika Profesi Hukum , Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001
A. Kohar, Notaris Dalam Praktek Hukum, Bandung : Alumni,1993
Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian  Hukum ,  Jakarta  : Rajawali Press, 1997
Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktek , Jakarta : Sinar Grafika, 1991
Budi Untung, Visi Global Notaris, Yogyakarta : ANDI, 2001 C.S.T. Kansil, Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum , Jakarta: Pradnya Paramita, 2003
G.H.S. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, Jakarta : Erlangga, 1996 Habib Adjie, Sanksi Perdata dan  Administratif Terhadap  Notaris Sebagai
Pejabat Publik , Bandung: PT. Refika Aditama, 2008
Habib Adjie, Hukum Notaris di Indonesia (TafsirTematik Terhadap UU No: 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris), Bandung: PT. Refika Aditama, 2008
Mochammad  Dja’is  dan  RMJ.  Koosmargono, Membaca  dan  Mengerti HIR ,Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2008
Muhammad  Adam, Notaris  Dan  Bantuan  Hukum,  ( Bandung  :  Sinar  Baru, 1985
Nico, Tanggung  Jawab  Notaris  Selaku  Pejabat  Umum ,Yogyakarta  : Center for ocumentation and Studies of Business Law , 2003
Racmat Setiawan, Pokok-pokok Hukum Perikatan , Cet. 6, Bandung : Putra A. Bardin,1999
Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri , Jakarta
: Ghalia Indonesia, 1990.
R.  Soegondo  Notodisoerjo, Hukum  Notariat  di  Indonesia  Suatu  Penjelasan,

## Jakarta : Raja Grafindo Persada,1993
R. Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta : PT. Intermasa, 1985 Shidarta, Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir , Jakarta
: PT. Refika Aditama, 2006
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , Jakarta : UI Press, 2000 Soerjono  Soekanto  dan  Sri Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif  suatu
Tinjauan Singkat, Jakarta : Radja Grafindo Persada, 2001
Soetrisno Hadi, Metodologi Research , Yogyakarta : Fakultas Psikologi UGM, 1990 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Yogyakarta : Liberty,1993 Thong Kie, Tan, Studi Notariat Serba-serbi Praktek Notariat Buku I, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve,
2000
Victor.  M.  Situmorang,  dkk, Grosse  Akta  Dalam  Pembuktian  Dan  Eksekusi,

## Jakarta : PT.Rineka Cipta,1992
Wawan  Setiawan, Pelanggaran  Kode  Etik  Profesi  di  Kalangan  Notaris  dan  Upaya  Penyelesaian, Makalah  Seminar  Nasional  tentang  Kejahatan  di  Lingkungan  Profesi  yang  diadakan  oleh Program S2 Universitas Diponegoro, 1992

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar 1945 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Peraturan Pelaksanaan di bawahnya
Kode Etik Notaris AD/ART Ikatan Notaris Indonesia