## Jurnal Indonesia Sosial Sains
http://jiss.publikasiindonesia.id/
Vol. 2 No. 2 Februari 2021 P-ISSN: 2723 - 6692 dan E-ISSN: 2723 - 6595

## PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU DALAM HUKUM KETENAGAKERJAAN

## Andri Cahyanto
Mahasiswa S2 Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jawa Timur, Indonesia Email: qorinawildi5678@gmail.com
Artikel info Artikel history: Diterima 05 Januari 2021 Diterima dalam bentuk revisi 06 Februari 2021 Diterima dalam bentuk revisi 18 Februari 2021
Keywords: employee; entrepreneurs; employment agreement; working relationships; rights and obligations of employees and entrepreneurs.
Kata Kunci: pekerja; pengusaha; perjanjian kerja; hubungan kerja; hak dan kewajiban; pekerja dan pengusaha.
Abstract: This study aims to determine the harmonious working relationship between workers and employers. It is important to examine  the  contents  of  the  agreement  clauses  in  the  work agreement  within  a  certain  period  of  time.  This  study  uses  a normative  juridical  method  in  writing  laws.  This  research emphasizes  the  legal  norms  contained  in  written  regulations and  court  decisions,  as  well  as  trying  to  study  the  legal principles  that  apply  to  society.  Due  to  the  establishment  of  a harmonious  working  relationship  between  workers  and employers,  workers  and  employers  must  have  legal  certainty. Legal  certainty  is  manifested  in  universal  law.  The  general nature  of  the  rule  of  law  proves  that  law  is  not  intended  to achieve  justice  and  benefit,  but  only  for  certainty.  If  workers and  management  understand  their  rights  and  obligations  in  a work agreement that is mutually agreed upon, and these rights and  obligations  are  properly  implemented,  then  the  workforce and management can establish a working relationship.
Abstrak: Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  hubungan kerja  yang  harmonis  antara  pekerja  dan  pengusaha,  penting untuk  mencermati  isi  klausul  perjanjian  dalam  perjanjian  kerja dalam  kurun  waktu  tertentu.  Penelitian  ini  menggunakan metode  yuridis  normatif  dalam  menulis  undang-undang. Penelitian  ini  menekankan  pada  norma  hukum  yang  tertuang dalam peraturan tertulis dan putusan pengadilan, selain itu juga berusaha  mengkaji  asas-asas  hukum  yang  berlaku  bagi masyarakat.  Akibat  terjalinnya  hubungan  kerja  yang  harmonis antara  pekerja  dan  pengusaha,  pekerja  dan  pengusaha  harus memiliki  kepastian  hukum.  Kepastian  hukum  diwujudkan dalam  hukum  universal.  Sifat umum  aturan  hukum membuktikan  bahwa  hukum  tidak  ditujukan  untuk  mencapai keadilan  dan  kemanfaatan,  tetapi  hanya  untuk  kepastian. Apabila  tenaga  kerja  dan  manajemen  memahami  hak  dan kewajibannya  dalam  perjanjian  kerja  yang  disepakati  bersama, dan  hak  dan  kewajiban  tersebut  dilaksanakan  dengan  baik, maka  tenaga  kerja  dan  manajemen  dapat  menjalin  hubungan kerja.
Koresponden author: Andri Cahyanto Email: qorinawildi5678@gmail.com artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY SA 2021

## Pendahuluan
"UU  Ketenagakerjaan"  Indonesia  dimulai  dengan  periode  yang  berat,  yaitu  usia perbudakan,  usia  kematian,  dan  periode  sanksi  (Husni,  2010).  Selama  masa  penjajahan Belanda, undang-undang Indonesia saat ini yang mengatur perjanjian perburuhan diatur oleh ketentuan Berglik Weberk (BW). Indonesia memiliki UUD 1945 setelah kemerdekaan. Pasal 2 UUD 1945 (sebelum amandemen) mengatur bahwa selama lembaga dan peraturan nasional baru  belum  terbentuk,  maka  lembaga  dan  peraturan  nasional  yang  ada  akan  terus  berlaku. Oleh  karena  itu,  semua  lembaga  negara  dan  peraturan  perundang-undangan  saat  ini  masih berlaku (Malahayati, 2013). Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Negara:  "Hubungan  kerja  terjadi  sebagai  hasil  kesepakatan  kerja  antara  pengusaha  dengan pekerja / pekerja." Hal ini dilakukan untuk melindungi parpol khususnya pekerja / buruh yang timpang  dari  intervensi  pemerintah.  Intervensi  pemerintah  semacam  ini  disebut  proses sosialisasi.  Intervensi  pemerintah  juga  terjadi  di  bidang  pengupahan.  Saprudin  (Saprudin, 2012)  Dalam  penelitiannya,  masyarakat  menemukan  bahwa  campur  tangan  pemerintah  di bidang  pengupahan  dimulai  pada  masa  orde  lama,  yakni  pemerintah  daerah  ketika  Undang- Undang Nomor 33 Tahun 1947 dikeluarkan untuk kecelakaan kerja. Dalam Pasal 50 Undang- Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  dijelaskan  bahwa  perjanjian  kerja merupakan awal  dari terjalinnya hubungan kerja  antara pengusaha dengan pekerja /  pekerja, dan hakikat perjanjian tersebut tidak melanggar arus hukum. Dan regulasi. Pasal 1601a, Judul III, Bagian VIIA UU Ketenagakerjaan (Hukum Perdata) menetapkan sistem perjanjian kerja, yang berbunyi:  "Perjanjian kerja  adalah kesepakatan di  mana pihak pertama, pekerja, terikat oleh pihak lain, yaitu pemberi kerja. Dalam kurun waktu tertentu ”Hal itu dilakukan dengan cara memungut upah".
Lebih  lanjut  dijelaskan  bahwa  hubungan  kerja  yang  terjalin  dalam  Perjanjian  kerja antara  pekerja  dan  pemberi  kerja  memuat  tiga  (tiga)  ciri  yaitu  adanya  pekerjaan  non-illegal, adanya pesanan, adanya tafsir upah dan ketentuan dalam perjanjian kerja bersama. Pada saat yang  sama,  kerja  sama  dengan  orang  lain  tergantung  pada  perintah  orang  lain,  jadi  mereka harus  mematuhi  orang  lain  (Husni  &  Zainal,  2012).  Mengenai  bentuk  perjanjian  kerja,  "UU Ketenagakerjaan"  membagi  perjanjian  tersebut  menjadi  dua  (dua)  kategori,  yaitu  perjanjian kerja waktu tetap (PKWT) dan perjanjian kerja waktu tetap (PKWTT). PKWT atau perjanjian kerja  waktu  tetap  adalah  perjanjian  kerja  antara  pekerja  atau  pengusaha  dengan  pengusaha untuk  menjalin  hubungan  kerja  waktu  tertentu  atau  tertentu,  sedangkan  PKWTT  atau perjanjian  kerja  tidak  terbatas  adalah  perjanjian  kerja  antara  pekerja  atau  pekerja  untuk menjalin  hubungan  kerja.  Miliki  hubungan  jangka  panjang  dengan  pemberi  kerja.  Aloysius Uwiyono  dalam  bukunya  menunjukkan  bahwa,  berdasarkan  "hukum  ketenagakerjaan", "hukum  ketenagakerjaan"  mencakup  "aturan  otonom"  dan  "aturan  heterogen"  (Uwiyono, Suryandono,  Hoesin,  &  Kiswandari,  2014).  Selain  pandangan  Aloysius  Uwiyono  (Aloysius
Uwiyono) Jauh sebelumnya, Immanuel Kant (Immanuel Kant) mengatakan bahwa rule of law itu  heterogen,  artinya  eksternal  akan  membebankan  pada  orang  lain,  kemauan,  masyarakat atau  kekuasaan  negara  (Luthan,  2012).  Asri  Wijayanti  percaya  bahwa  undang-undang ketenagakerjaan bisa bersifat privat atau publik (Wijayanti, 2009).
Sebagian besar aplikasi yang menggunakan Perjanjian kerja perusahaan menggunakan sistem  perjanjian  kerja  waktu  tetap  (PKWT).  Ini  sangat  efektif  bagi  wirausahawan,  tetapi sangat menguntungkan bagi wirausahawan berpenghasilan tinggi, karena wirausahawan tidak harus mempekerjakan tenaga kerja dalam jumlah besar, jadi bagi  pengusaha kecil  ini adalah biaya  tenaga  kerja.  Sebagaimana  kita  ketahui  bersama,  jika  seorang  pemberi  kerja  memiliki pekerja  dalam  hubungan  kerja  tetap,  maka  pemberi  kerja  harus  memberikan  manfaat  bagi pekerja  atau  tenaga  kerja  tersebut,  seperti  jaminan  kesehatan,  jaminan  pemecatan  (PHK), Dalam  artian  menggunakan  pekerja  dengan  sistem  perjanjian  kerja  waktu  tetap  (PKWT), penghargaan tenurial dapat mengurangi biaya tersebut. Perusahaan berhak mewajibkan setiap karyawan  untuk  mempertahankan  kinerja  terbaiknya,  dan  berhak  menerapkan  sistem, teknologi,  metode,  dan  kebijakan  secara  bebas  untuk  meningkatkan  bisnis,  sekaligus memastikan  masa  depan  karyawan  (Ismatullah,  2013).  Pengusaha  seringkali  menggunakan dan menyalahgunakan sistem perjanjian kerja waktu tetap yang diatur dalam UU No. 13 tahun 2003  dengan  tujuan  untuk  memaksimalkan  penggunaan  kepentingan  pekerja.  Padahal, perusahaan  tidak  memiliki  undang-undang  yang  melarang  pelaksanaan  Perjanjian  Kerja Waktu  Tetap  (PKWT),  karena  semua  isinya  diatur  secara  jelas  dan  tegas  dalam  "UU Ketenagakerjaan".  Perjanjian  kerja  waktu  tetap  ditandatangani  untuk  melindungi  hak-hak pekerja,  sehingga  pekerja  dapat  menikmati  penghasilan  yang  cukup  untuk  memenuhi kebutuhan hidup bagi dirinya dan keluarganya, menikmati tunjangan, dan menentukan status hukum pekerja.
Namun demikian, pelaksanaan PKWT oleh perusahaan dengan pekerja dan pengusaha serta  regulasi  yang  diatur  dalam  UU  No.  13  tentang  Ketenagakerjaan  tahun  2003  tidak konsisten,  sehingga  masih  terdapat  berbagai  kendala  dan  permasalahan  terkait  regulasi ketenagakerjaan. Dan tantangan yang dihadapi perlu diselesaikan melalui pengadilan.
Terdapat  pendapat  sementara  bahwa  tujuan  membuat  perjanjian  kerja  waktu  tetap adalah  untuk  melindungi  kepentingan  pengusaha,  bukan  untuk  melindungi  kepentingan pekerja yang sebenarnya berada dalam kondisi dan jabatan yang kurang menguntungkan dan harus  dilindungi.  Hubungan  tenaga  kerja-manajemen  adalah  hubungan  antara  atasan  dan bawahan  dan  bawahan  (hubungan  vertikal,  yaitu  hubungan  dari  atas  ke  bawah)  (Wijayanti, 2011).
Padahal,  Pelaksanaan  PKWT  (perjanjian  kerja  waktu  tetap)  tidak  sesuai  dengan ketentuan, ketentuan tersebut mengacu pada Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang  bentuk,  ciri  atau  kegiatan  kerja  (jam  kerja  tertentu).  Perjanjian  tidak  berlaku  untuk pekerjaan tetap, dan PKWT (perjanjian kerja waktu tetap) berdasarkan Jangka waktu tertentu dapat berlangsung sampai dengan 2 (dua) tahun, dan hanya dapat diperpanjang sampai dengan 1 (satu) tahun. jangka waktu satu tahun (satu tahun), dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 baru saja mengubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Republik Indonesia tentang Hak Cipta. Menurut pendapat penulis, Perubahan tersebut tidak memperbaiki kondisi pekerja  atau  buruh.  Bahkan,  menyusul  amandemen  Pasal  59  Undang-Undang  Nomor  59 Tahun 2003, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penciptaan

## Andri Cahyanto
Lapangan  Kerja  baru-baru  ini  direvisi.  pekerja  atau  buruh.  Oleh  karena  itu,  diperlukan penerapan aturan atau peraturan pemerintah  yang jelas dan tegas agar pengusaha tidak dapat mengabaikan  kepentingan  pekerja  atau  buruh  di  lingkungan  kerja  dan  memanfaatkannya untuk  memaksimalkan  manfaat.  Karena  jenis  pekerjaan  tidak  sesuai  dengan  pekerjaan  yang telah disepakati di PT, artikel ini tidak dapat diterapkan dengan benar. Jenis pekerjaan Suman Gaung  Persada  (Suman  Gaung  Persada)  bersifat  tetap,  karena  bersifat  kontinyu  bukan temporer  sehingga  jam  kerja  yang  panjang  dan  waktu  tunggu  yang  lama.  Ternyata  ada sejumlah permasalahan dengan status pekerja yang telah melewati masa kontrak 3 tahun (tiga tahun).  PT  memiliki  12 pekerja  (dua  belas).  Suman  Gaung  Persada  (Suman  Gaung  Persada) akan  memperjuangkan  nasibnya  saat  ini.Hubungan  kerjanya  adalah  PKWT  (perjanjian  kerja waktu  tetap).  Meski  telah  bekerja  keras,  ia  berusaha  mengubah  takdirnya  menjadi  PTWTT (Perjanjian  Kerja  Tidak  Terbatas).  Suman  Gaung  Persada  (Suman  Gaung  Persada)  tidak mampu  menjalin  hubungan  kerjasama  yang  berstatus  PKWT  (Perjanjian  Kerja  Berkala).  Ini adalah  upaya  yang  dilakukan  oleh  12  (dua  belas)  pekerja  untuk  mengubah  nasibnya  sendiri. Mulailah  mencari  informasi  tentang  undang-undang  ketenagakerjaan  dan  bertanya  kepada orang-orang.  Mengenai  pekerjaan,  berkumpullah  untuk  membahas  masa  depan  pekerjaan yang  cerah.  Hingga  suatu  saat,  perlindungan  hukum  semacam  ini  atas  gagasan  mendirikan serikat  atau pekerja  yang sah, saya berharap perubahan  yang mereka harapkan dan inginkan dapat segera terwujud.
Dilihat  dari  fakta  di  atas,  jika  tidak  ada  hubungan  kerja  yang  jelas,  maka  kondisi pekerja  yang  menandatangani  perjanjian  kerja  jangka  panjang  sangat  memprihatinkan.  Oleh karena  itu,  menurut  Peraturan  perundang-undangan  ketenagakerjaan,  pekerja  yang  melebihi masa  kontrak  3  tahun  (tiga  tahun)  termasuk  sebagai  pekerja  tetap  /  tetap.  Mengangkat pegawai  menjadi  pegawai  tetap  merupakan  hak  pegawai  yang  harus  diperoleh,  dan  ini  juga merupakan  kewajiban  perusahaan  untuk  menjadi  pegawai  tetap.  Namun  dalam  praktiknya, aturan ini sulit diterapkan pada perusahaan yang memiliki hubungan kerja kontrak tidak tetap (PKWT).  Dalam  kasus  ini,  terdapat  beberapa  putusan  pengadilan  yang  dapat  memperjelas posisi  pekerja  yang  telah  melebihi  jam  kerja.  Berdasarkan  Putusan  Pengadilan  Tanjung Karang Nomor 13 / Pus.Sus-PHI / 2014 / PN. Surabaya Tjk, Pengadilan Negeri 228 K / Su- PHI  /  Pdt.  Su-PHI  dan  Mahkamah  Agung  2015  935K  /  PDT.  SUS  /  2010,  berdasarkan pertimbangan  hakim,  perjanjian  kerja  pekerja  tertentu  untuk  jangka  waktu  tertentu  tidak memenuhi ketentuan Pasal 59 UU 58.30. Pada tanggal 13 13 2003, bidang yang berhubungan dengan  sumber  daya  manusia  diubah  menjadi  pekerja  tetap.  Untuk  mengetahui  orisinalitas penelitian yang penulis lakukan, dalam hal ini akan dimasukkan kumpulan makalah penelitian terdahulu yang membahas pokok bahasan. Para siswa berikut ini melakukan penelitian dalam bentuk esai:
A. AR  Soedarmoko,  SH.  Mahasiswa  Pasca  Sarjana  Universitas  Diponegoro  Semarang  ini merupakan  mata  kuliah  Magister  Notaris  pada  tahun  2008,  dan  judul  skripsi  dari "Undang-Undang  Nomor  13  tentang  Ketenagakerjaan  tahun  2003  Dalam  penelitian tersebut,  peneliti  memfokuskan  pada  perlindungan  pekerja  /  buruh  dalam  jangka  waktu tertentu  perjanjian  kerja  sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  13  tentang Ketenagakerjaan  tahun  2003.  Oleh  karena  itu,  peneliti  lebih  fokus  pada  pekerja  atau tenaga  kerja  yang  ada.  Untuk  dilindungi,  dia  memiliki  hak  dalam  "Perjanjian  Kerja Waktu Tertentu".
B. Penelitian  yang  dilakukan  atas  nama  M.  Fajrin  Pane,  NIM:  067005017,  berjudul "Perlindungan  hukum  bagi  pekerja  /  pekerja  dalam  perjanjian  kerja  pada  waktu-waktu tertentu berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003".
Dalam  membahas  permasalahan  yang  dikemukakan  oleh  penulis,  yang  terpenting adalah  memeriksa  keakuratan  isi  perjanjian  dalam  perjanjian  kerja  dalam  jangka  waktu tertentu,  dan  pentingnya  memberikan  perlindungan  hukum  bagi  pekerja  yang  bekerja. Berjuang  untuk  pekerjaan  mereka  sendiri  karena  hak  kerja  mereka.  Untuk  hubungan  kerja mereka. Perjanjian kerja sebelum perjanjian kerja tidak tentu.

## Metode Penelitian
Untuk  membahas  masalah  yang  diuraikan  dengan  cara  demikian  maka  penulis mengadopsi  metode  hukum  normatif  dalam  penyusunan  undang-undang  Penelitian  ini menekankan  pada  norma-norma  hukum  yang  terdapat  dalam  peraturan  perundang-undangan dan  putusan  pengadilan,  serta  berupaya  menganalisis  aturan-aturan  tersebut.  Hukum masyarakat saat ini.
Berawal  dari  analisis  ketentuan  hukum  yang  merupakan  masalah  tersebut  di  atas, metode yang digunakan secara deduktif. Saat menggunakan metode dan metode, perlu diingat bahwa  masalah  yang  akan  dipelajari  berkisar  pada  negara  hukum,  yaitu  hubungan  antara aturan  satu  dengan  aturan  lainnya  dan  penerapannya  dalam  praktik.  Karena  penulis menggunakan  norma  hukum  dalam  pembuatan  undang-undang,      Kemudian  bahan  hukum yang  digunakan  adalah  data  penolong.  Data  sekunder  merupakan  data  yang  diperoleh  dari bahan  pustaka.  Bahan  hukum  yang  digunakan  adalah  bahan  hukum  utama,  meliputi  buku sastra,  pendapat  ahli,  perkara  hukum,  media  massa  dan  jurnal  hukum,  dan  bahan  hukum tingkat  ketiga,  yaitu  bahan  hukum  yang  melengkapi  bahan  hukum  utama  dan  bahan pendukung hukum, seperti sebagai kamus dan kamus hukum Indonesia.

## Hasil dan Pembahasan
Pengertian  perjanjian  didasarkan  pada  Pasal  1313  KUH  Perdata,  yaitu  perjanjian adalah perbuatan mengikat satu orang atau lebih dengan satu orang atau lebih (Meliala, 2008). Menurut  para  ahli  hukum,  ketentuan  klausul  ini  kurang  memuaskan  karena  ada  beberapa kekurangan. Kerugiannya adalah sebagai berikut:
a. Hanya menyangkut sepihak saja
Hal  ini  dapat  dilihat  pada  ungkapan  "seseorang  atau  mengikat  dirinya  dengan  satu  atau lebih orang lain". Ekspresi tersebut harus "saling mengikat". Oleh karena itu, kesepakatan dicapai antara para pihak.
b. Kata perbuatan mencakup juga tanpa konsensus Dalam  definisi  "perilaku",  ini  mencakup  tindakan  melakukan  tugas  tanpa  kekuasaan (zaentukarneming),  dan  tidak  termasuk  tindakan  konsensus  ilegal  (onrechmatige  daad), dan kata "persetujuan" harus digunakan.
c. Pengertian perjanjian terlalu luas
Perjanjian dalam klausul ini dianggap terlalu umum karena memuat perjanjian perkawinan berdasarkan hukum keluarga.

## d. Tanpa menyebut tujuan
Dalam rumusan pasal tidak disebutkan tujuan membuat kesepakatan untuk mengikat para pihak, dan tidak jelas apa yang harus dilakukan.
Definisi  perjanjian  dalam  pasal  1313  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata,  telah tampak adanya asas konsensualisme dan timbulnya akibat hukum (tumbuh/lenyapnya hak dan kewajiban). Unsur-unsur perjanjian secara lengkap menurut teori lama adalah sebagai berikut: a. Adanya perbuatan hukum.
b. Persesuaian pernyataan kehendak dari beberapa orang.
c. Persesuaian pernyataan kehendak dari beberapa orang, ini harus dipublikasikan/ dinyatakan.
d. Perbuatan hukum terjadi karena kerjasama antara dua orang atau lebih.
e. Pernyataan kehendak (wilsverklaring) yang sesuai harus saling bergantung satu sama lain.
f. Kehendak ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum.
g. Akibat hukum untuk kepentingan yang satu atas beban yang lain atau timbal balik.
h. Persesuaian kehendak harus dengan mengingat peraturan perundang-undangan.
Pengertian  perjanjian  menurut  Subekti  (Subekti,  2010)  adalah:  “Suatu  peristiwa dimana  satu  orang  menjanjikan  kepada  orang  lain,  atau  dua  orang  saling  berjanji  untuk melakukan  sesuatu”.  Sementara  itu,  Wiryono  Projodikoro  (Wiryono  Projodikoro) mengartikan  kesepakatan  sebagai  “hubungan  hukum  antara  dua  pihak,  salah  satu  pihak menjanjikan  atau  dianggap  sebagai  janji  untuk  melakukan  sesuatu.  "Materi  dan  pihak  lain harus memenuhi janji tersebut".
Menurut  teori  baru  yang  dikemukakan  oleh  Van  Dunn,  kesepakatan  tersebut  adalah: "Hubungan  hukum  antara  dua  pihak  atau  lebih  berdasarkan  kesepakatan  akan  menimbulkan akibat  hukum."  Teori  baru  tidak  hanya  mempertimbangkan  kesepakatan,  tetapi  juga  harus melihat  tindakan  sebelumnya  atau  sebelumnya.  Ada  tiga  tahapan  untuk  mencapai kesepakatan, yaitu:
a. Tahap pra-contractual, yaitu adanya penawaran dan penerimaan.
b. Tahap contractual, yaitu adanya persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak.
c. Tahap post contactual, yaitu pelaksanaan perjanjian.
Charles  Knapp  (Charless  L.  Knapp)  dan  Nathan  M.  Crystal  (Nathan  M.  Crystal) mendefinisikan  kesepakatan  sebagai  “kesepakatan  antara  dua  orang  atau  lebih  yang  tidak hanya memberikan kepercayaan, tetapi juga saling memahami. Seseorang akan atau keduanya dapat lakukan sesuatu". Pendapat ini tidak hanya memeriksa definisi kesepakatan, tetapi juga menentukan unsur-unsur kesepakatan yang harus dipenuhi, antara lain:
a. Adanya kesepakatan tentang fakta antara kedua belah pihak.
b. Persetujuan dibuat tertulis.
c. Adanya  orang  yang  berhak  dan  berkewajiban  membuat  kesepakatan  dan  persetujuan tertulis.
Salim  H.S  menunjukkan  beberapa  pengertian  dari  perjanjian  di  atas:  “Perjanjian adalah hubungan antara satu subjek hukum dengan subjek hukum lainnya dalam bidang aset”. Perlu ditekankan bahwa subjek hukum berhak memperoleh prestasi, sedangkan subjek hukum lainnya  wajib  meraih  prestasinya  sendiri  sesuai  dengan  kesepakatan  yang  dicapai.  ”Unsur- unsur yang tercantum dalam definisi ini adalah:
a. Adanya hubungan hukum
Hubungan hukum merupakan hubungan yang menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum adalah timbulnya timbulnya hak dan kewajiban.
b. Adanya subyek hukum
Subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban.
c. Adanya prestasi
Prestasi terdiri dari melakukan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu.
Pengusaha  biasanya  menandatangani  perjanjian  kerja  jangka  waktu  tertentu  dengan karyawan  untuk  melindungi  pemberi  kerja  dan  pekerja.  Namun  dalam  hal  ini,  penulis memfokuskan pada Perjanjian Kerja Waktu Tetap (PKWT) yang ditandatangani oleh pemberi kerja dan pekerja, yang berdampak cukup besar baik bagi pemberi kerja maupun pekerja. Hal ini  terlihat  jelas  karena  perjanjian  kerja  untuk  jangka  waktu  tertentu  merupakan  persyaratan hukum yang mengikat antara pemberi kerja dan pekerja. Dalam perjanjian kerja untuk jangka waktu  tertentu  terdapat  ketentuan  terkait  ketenagakerjaan  dan  manajemen.  Jika  salah  satu pihak  melanggar  perjanjian  kerja  waktu  yang  telah  ditentukan,  pihak  yang  dirugikan  dapat mengajukan  gugatan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  .  Perjanjian kerja waktu yang ditentukan (Salim, 2010).
Pengaturan  perjanjian  kerja  untuk  jangka  waktu  yang  ditentukan  oleh  pemberi  kerja dilakukan  sesuai  dengan  format  atau  bentuk  yang  ditentukan  oleh  pemberi  kerja,  bukan perjanjian yang ditandatangani dengan kontraktor. Dalam perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu  yang  ditandatangani  oleh  pemberi  kerja,  perjanjian  tersebut  mengatur  hak  dan kewajiban  pekerja  sehingga  pekerja  hanya  dapat  mengisi  (Asyhadie,  SH,  &  Rahmawati Kusuma, 2019):
1) Identitas para pihak.
2) Tanggal pembuatan perjanjian kerja waktu tertentu.
3) Jabatan bagi pekerja kontrak dan wilayah kerjanya.
4) Jangka waktu perjanjian kerja waktu tertentu.
5) Tanda tangan dan nama dari para pihak yang melakukan perjanjian kerja waktu tertentu. Adapun format  perjanjian kerja waktu tertentu di  Pengusaha  adalah sebagai berikut:
a. Tanggal  pembuatan  perjanjian  kerja  waktu  tertentu  dan  kesepakatan  kedua  belah  pihak untuk melakukan perikatan.
b. Identitas  pengusaha  (pihak  I).  Berisi  tentang  nama,  jabatan,  alamat,  yang  mewakili  atau pihak pengusaha.
c. Identitas pekerja (pihak II). Berisi nama, jabatan atau jenis pekerjaan yang akan diperoleh, dan alamat dari pekerja.
d. Jangka  waktu  perjanjian  kerja  waktu  tertentu.  Misalkan  dalam  poin  ini  menyatakan bahwa:  ”kontrak  kerja  ini  berlaku  1  (satu)  tahun  dan  dapat  diperpanjang  kedua  belah pihak”.
e. Ketentuan  aturan  kerja.  Dalam  poin  ini  menyatakan  bahwa:  “pihak  kedua  bersedia menerima  sanksi  apabila  selama  masa  kontrak  melakukan  tindakan  atau  perbuatan  yang merugikan  perusahaan  dan  siap  untuk  mengundurkan  diri  atau  diberhentikan  oleh perusahaan”.
f. Jenis pekerjaan. Berisi nama jabatan atau jenis pekerjaan bagi pihak kedua yang dalam hal ini adalah pekerja.

## Andri Cahyanto
g. Ketentuan  tugas.  Dalam  poin  ini  menyatakan  bahwa:  “pihak  kedua  bersedia  mematuhi segala ketentuan peraturan dan tata tertib yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam hal ini berupa Perjanjian Kerja Bersama (PKB)”.
h. Hak-hak  dan  perlindungan  pekerja  sebagai  pihak  kedua.  Berisi  tentang  ketentuan upah/gaji,  pemberian  seragam  kerja,  jaminan  kesehatan,  pengikutsertaan  dalam  program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.
i. Penutup.  Surat  perjanjian  ini  dibuat  dan  ditandatangani  oleh  kedua  belah  pihak  dalam rangkap dua yang memiliki nilai kekuatan hukum yang sama.
Dalam  perjanjian  kerja,  posisi  para  pihak  dalam  menentukan  isi  perjanjian  harus seimbang.  Perjanjian  kerja  yang  ditandatangani  dengan  pengusaha  dalam  jangka  waktu tertentu  tercapai  dalam  bentuk  kontrak  standar.  Kontrak  standar  adalah  kontrak  yang  telah dicetak dalam bentuk standar dalam beberapa bentuk, sehingga pihak lain tidak dalam posisi tawar, tetapi dalam posisi menerima atau menolak kontrak (Husni, 2014).
Dalam  kurun  waktu  tertentu  ketentuan  perjanjian  kerja  yang  ambigu,  seperti  adanya ketidaksesuaian  antara  satu  dengan  yang  lain  yang  masih  bermasalah,  karena  pekerja  yang bekerja  berdasarkan  perjanjian  kerja  tertentu  dalam  kurun  waktu  tertentu  mendapat perlindungan  hukum  yang  kurang  dari  mereka.  terlibat  dalam  waktu  kerja  yang  tidak ditentukan  pekerja  perjanjian  kerja.  Pelanggaran  terhadap  ketentuan  undang-undang  ini merupakan  salah  satu  persyaratan  pegawai  khususnya  pegawai  perusahaan  yang  jenis  dan jenis  pekerjaannya  merupakan  pekerjaan  tetap  non  musiman  yang  saat  ini  dilakukan  oleh pegawai perusahaan.
Diasumsikan  bahwa  mengingat  jam  kerja  yang  relatif  pendek,  maka  pelaksanaan perjanjian  kerja  untuk  jangka  waktu  tertentu  di  masa  yang  akan  datang  lebih  diperhatikan. Selain itu, hak pekerja terutama tercermin dalam upah yang dapat dibawa pulang.Bagi pekerja dengan  perjanjian  kerja  waktu  tertentu,  untuk  jenis  pekerjaan  /  tugas  yang  sama  di perusahaan, hak ini harus lebih tinggi dari pada pekerja  yang tidak memiliki pekerjaan  yang jelas.  persetujuan.  Perjanjian  kerja  saat  ini  untuk  waktu  yang  ditentukan  dibuat  berdasarkan hubungan kerja antara pemberi kerja dan pekerja. Dalam hal ini Pengusaha adalah perusahaan berbentuk  perseroan  terbatas  yang  menugaskan  pekerjaan  kepada  seseorang  yang  bekerja dalam  jangka  waktu  tertentu.Jika  orang  tersebut  telah  bekerja  pada  seseorang  maka  orang tersebut  harus  dapat  menjadi  Karyawan  Tetap.  dari  perusahaan.  Menurut  Pasal  59  (4) Keputusan  Nomor  13  Tahun  2013  (Tentang  Ketenagakerjaan),  jangka  waktu  paling  lama  2 (dua tahun), jangka waktu paling lama diperpanjang 1 (satu tahun), dan jangka waktu paling lama  tidak  boleh.  melebihi  1  (satu  tahun).  Masih  banyak  pekerja  yang  belum  diangkat menjadi  karyawan  tetap  walaupun  telah  bekerja  di  perusahaan  lebih  dari  10  tahun,  karena beberapa pengusaha sering menyimpangkan aturan yang ada sehingga membuat pengeluaran perusahaan  menjadi  wajar,  karena  hal  ini  mengurangi  biaya  pengeluaran  yang  seharusnya. dibayar. Untuk pekerja jangka panjang, cukup diberikan kepada pekerja non-jangka panjang. Selain  itu,  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Penciptaan Karya disebut konsep hukum komprehensif, yaitu konsep baru yang digunakan dalam sistem hukum  Indonesia.  Sistem  ini  sering  disebut  dengan  “Jagat  Broom  Law”  karena  dapat menggantikan  beberapa  peraturan  perundang-undangan  dalam  suatu  peraturan  (Prabowo, Triputra,  &  Junaidi,  2020)  yang  merubah  Pasal  59  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003 tentang Ketenagakerjaan menjadi:
1) Perjanjian  kerja  untuk  waktu  tertentu  hanya  dapat  dibuat  untuk  pekerjaan  tertentu  yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu sebagai berikut :
a. Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya.
b. Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama.
c. Pekerjaan yang bersifat musiman.
d. Pekerjaan  yang  berhubungan  dengan  produk  baru,  kegiatan  baru,  atau  produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.
e. Pekerjaan yang jenis dan sifat atau kegiatannya bersifat tidak tetap.
2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap.
3) Perjanjian  kerja  untuk  waktu  tertentu  yang  tidak  memenuhi  ketentuan  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  demi  hukum  menjadi  perjanjian  kerja  waktu  tidak tertentu.
4) Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  jenis  dan  sifat  atau  kegiatan  pekerjaan,  jangka  waktu, dan  batas  waktu  perpanjangan  perjanjian  kerja  waktu  tertentu  diatur  dalam  Peraturan Pemerintah.
Semakin berat harapan dari para pekerja atau buruh untuk mendapatkan status sebagai pekerja atau buruh dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu karena adanya ketidakjelasan atau  samar  dalam  Pasal  59  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2020 tentang Cipta Kerja terkait :
1) Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya.
2) Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama.
3) Pekerjaan yang bersifat musiman.
4) Pekerjaan  yang berhubungan  dengan  produk  baru,  kegiatan  baru,  atau  produk  tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.
5) Pekerjaan yang jenis dan sifat atau kegiatannya bersifat tidak tetap.
Dengan  bertambahnya  jumlah  penduduk  dan  tingkat  kebutuhan  masyarakat  yang semakin  meningkat,  maka  setiap  orang,  termasuk  pengusaha  sebagai  pemberi  kerja  dan pekerja  sebagai  pekerja,  membutuhkan  pendapatan  dan  jaminan  sosial  yang  tinggi.Oleh karena itu, hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja sesuai dengan Pancasila dan situasi saat ini.  Dengan  undang-undang  tidak  akan  ada  ketimpangan  atau  penyimpangan  dalam pengamalan kehidupan, karena dalam Pancasila sebagai salah satu manusia yang mengajarkan dan  mengamalkan  keadilan  dan  keadilan  dan  peradaban,  maka  harus  menjadi  kita  jika memang berlaku dalam suatu perjanjian kerja tertentu dengan ini. kesepakatan, mereka akan selalu jujur dan saling menyayangi, misalnya tidak akan ada pekerjaan yang tidak teratur.
Dengan  demikian,  pelaku  usaha  harus  memenuhi  persyaratan  agar  pemerintah  dapat memperbolehkannya  dengan  melengkapi  syarat  dan  ketentuan  untuk  melaksanakan  Undang- Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  dan  Undang-Undang  Republik Indonesia (Nomor 11 Tahun 2020 wajib mendaftar. pekerja di sini). Jaminan sosial membuat pekerja  merasa  nyaman,  diantara  pekerja  masih  ada  harapan  pada  usia  pensiun  yang  lebih tinggi yaitu pensiun.
Untuk mencapai tiga tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian, dan kepentingan, pekerja atau  karyawan  perlu  mempelajari  dengan  cermat  ketentuan  perjanjian  kerja  dalam  jangka

## Andri Cahyanto
waktu tertentu dan menandatangani perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu agar akurat dan tepat.
Dalam  mempelajari  ketentuan  perjanjian  kerja  untuk  jangka  waktu  tertentu,  untuk menghindari perselisihan di kemudian hari, hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain:
1) Perjanjian kerja waktu tertentu pastikan memenuhi unsur perjanjian
Bahwa  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  sudah  mengatur  tentang  syarat  sahnya perjanjian, yaitu:
a. Ada kesepakatan (Harus sepakat tanpa paksaan).
b. Para pihak cakap dalam melakukan tindakan hukum.
c. Hal tertentu yang disepakati.
d. Klausa halal yang tidak bertentangan dengan aturan.
Keempat  syarat  agar  perjanjian  menjadi  sah  harus  dipenuhi.  Jika  poin  (a)  dan  (b)  tidak terpenuhi, kesepakatan dapat dibatalkan. Jika poin (c) dan (d) tidak terpenuhi, kesepakatan tidak valid. Oleh karena itu, pekerja atau pekerja kontrak yang tidak bekerja sesuai dengan hukum dalam jangka waktu tertentu dinyatakan tidak sah.
2) Perjanjian kerja waktu tertentu perhatikan jenis pekerjaan dan jangka waktunya Tidak  semua  posisi  pekerjaan  dapat  diterapkan  dengan  sistem  perjanjian  kerja  waktu tertentu,  hanya  ada  3  (tiga)  tipe  pekerjaan  ini  yang  dibolehkan  menggunakan  sistem perjanjian kerja waktu tertentu yaitu:
a. Pekerjaan yang sekali selesai atau maksimal selesai dalam waktu 3 (tiga) tahun.
b. Pekerjaan yang bersifat musiman.
c. Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru.
3) Perjanjian  kerja  untuk  waktu  yang  ditentukan  harus  didaftarkan  di  kantor  kepegawaian setempat.Pekerja  atau  karyawan  wajib  mendaftarkan  perjanjian  kerja  untuk  waktu  yang ditentukan  7  (tujuh)  setelah  kedua  belah  pihak  menandatanganinya  untuk  menghindari konflik  dan  perselisihan  antara  karyawan  dan  majikan.  Perjanjian  kerja  dalam  jangka waktu  tertentu  setelah  didaftarkan  di  kantor  sumber  daya  manusia  setempat,  jika  salah satu  pihak  melanggar  perjanjian,  kantor  sumber  daya  manusia  setempat  akan  dikenakan sanksi. Status hukum pekerja dengan perjanjian kerja waktu tetap.
Dalam  perjanjian  kerja,  posisi  para  pihak  dalam  menentukan  isi  perjanjian  harus seimbang.  Perjanjian  kerja  yang  ditandatangani  dengan  pengusaha  dalam  jangka  waktu tertentu dicapai dalam bentuk kontrak standar. Kontrak standar adalah kontrak yang telah dicetak  dalam  format  standar  dalam  berbagai  format,  sehingga  pihak  lain  tidak  dalam posisi tawar, tetapi dapat menerima atau menolak kontrak (Husni, 2014).
Dalam kurun waktu tertentu, ketentuan perjanjian kerja tidak jelas, misalnya masih terdapat  ketidaksesuaian  antara  klausul  yang  satu  dengan  yang  lainnya.  Hal  ini  masih menjadi  masalah  karena  untuk  jangka  waktu  tertentu  pekerja  yang  bekerja  berdasarkan perjanjian  kerja  akan  memperoleh  penghasilan  yang  lebih  sedikit  dibandingkan  dengan pekerjaan  yang  dilakukan  berdasarkan  perjanjian  kerja.  Tujuan  utama  pemberi  kerja menandatangani perjanjian kerja waktu tetap adalah untuk melindungi pemberi kerja dan pekerja.  Bagi  pengusaha  dan  pekerja,  perjanjian  kerja  dalam  kurun  waktu  tertentu memegang  peranan  penting.  Hal  ini  terlihat  karena  perjanjian  kerja  dalam  kurun  waktu tertentu merupakan aturan hukum (prinsip) yang mengikat pemberi kerja dan pekerja.
Untuk jangka waktu tertentu, isi perjanjian kerja mengatur ketentuan hal-hal yang berkaitan dengan pekerja dan pengusaha dalam bentuk hak dan kewajiban. Namun, dalam kurun waktu tertentu, jika pelaksanaan isi perjanjian tidak sesuai dengan hukum, biasanya isi perjanjian kerja tidak akan terlaksana dengan  baik.  Akibatnya, hak pekerja dilanggar. Apabila  pelaksanaan  perjanjian  kerja  dilanggar  dalam  jangka  waktu  yang  ditentukan, perjanjian  kerja  tersebut  tidak  ada  atau  batal  secara  hukum  sehingga  menjadi  perjanjian kerja  yang  tidak  pasti.  Tempat  dimana  pekerja  yang  terikat  perjanjian  kerja  dilindungi undang-undang, seperti pekerja yang terikat perjanjian kerja yang tidak ditentukan.
Perlindungan hukum merupakan hak pekerja yang harus diberikan kepada pekerja. Tujuan  perlindungan  pekerja  adalah  untuk  melindungi  hak-hak  dasar  pekerja,  menjamin kesetaraan  dan  perlakuan  tanpa  diskriminasi,  sehingga  kesejahteraan  pekerja  dan keluarganya  dapat  terwujud,  dengan  tetap  menunjukkan  kemajuan  dunia  usaha  dan kepentingan  pengusaha.  Menurut  Organisasi  Perburuhan  Internasional (ILO), perlindungan  hak-hak  pekerja  sejalan  dengan  Konferensi  Perburuhan  1988,  yang mengadopsi Deklarasi Prinsip dan Hak Mendasar Organisasi Perburuhan Internasional di Tempat Kerja. Menyatakan bahwa semua anggota, bahkan jika mereka belum meratifikasi konvensi dasar Organisasi Perburuhan Internasional, harus menghormati, mengembangkan  dan  mewujudkan  prinsip-prinsip  dan  hak-hak  dasar  di  tempat  kerja. Perlindungan pekerja dengan perjanjian waktu tertentu dan pekerja tanpa perjanjian waktu tertentu  pada  dasarnya  sama,  dan  tidak  ada  perbedaan  perlakuan  yang  spesifik.Oleh karena  itu,  perlindungan  antara  pekerja  dengan  perjanjian  tertentu  dan  pekerja  tanpa waktu  tertentu. Waktu  perjanjian kerja  waktu  persetujuan. Perjanjian waktu  khusus  yang ditentukan menikmati perlindungan hukum yang sama. Jika pekerja melanggar perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, perusahaan dapat memecat pekerja. Oleh  karena  itu,  pihak  yang  mengakhiri  perjanjian  kerja  sebelum  jangka  waktu  yang ditentukan  wajib  membayar  kompensasi  pekerja  pihak  lainnya  sampai  perjanjian  kerja tersebut berakhir (Ismatullah & Bambang, 2013).
Berdasarkan  uraian  di  atas  maka  dapat  dikatakan  bahwa  berdasarkan  hak  dan kewajiban  para  pekerja  tersebut,  seorang  pekerja  akan  memiliki  status  yang  sama  atau sederajat  dengan  pekerja  lain  dalam  lingkup  yang  sama.  Selain  itu,  sikap  sewenang- wenang  pengusaha  terhadap  pekerja  sebagai  atasan  juga  bisa  dihindari.  Oleh  karena  itu perjanjian  kerja  menjadi  sangat  penting  bahkan  mempengaruhi  perusahaan,  oleh  karena itu  perjanjian  kerja  melibatkan  kedua  belah  pihak  dan  mengikat  kedua  belah  pihak, sehingga  perjanjian  kerja  tersebut  seadil-adilnya.  Oleh  karena  itu,  pekerja  bahkan pengusaha  harus  mematuhi  dan  menaati  perjanjian  kerja  yang  telah  dicapai,  agar  tidak menyalahgunakan  status  kerjanya  dan  berujung  pada  kasus  pidana  atau  perdata. Memperhatikan  dan  melaksanakan  kesepakatan  kerja  dengan  benar  akan  menciptakan keseimbangan kerja antara pekerja dan pengusaha, bahkan mendorong proses kerja  yang baik, sehingga mendorong kemajuan perusahaan terkait.

## Kesimpulan
Pengecekan  secara  hati-hati  terhadap  isi  ketentuan  perjanjian  dalam  perjanjian  waktu tertentu bermanfaat untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan kedua belah pihak di masa mendatang dan untuk menjalin hubungan kerja yang harmonis antara tenaga kerja dan

## Andri Cahyanto
manajemen di masa mendatang. Perjanjian kerja yang disepakati antara pekerja dan pemberi kerja  dalam  jangka  waktu  tertentu  harus  memperhatikan  kesamaan  kepentingan  kedua  belah pihak dan menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban masing-masing pihak. Perjanjian kerja karyawan dan perjanjian kerja berada dalam jangka waktu yang ditentukan dan memuat banyak klausul  umum, antara lain klausul jangka waktu  perjanjian kerja  dan klausul tentang hak  dan  kewajiban  para  pihak.  Ketentuan  ini  diatur  dalam  ketentuan  ketenagakerjaan  dalam Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  yang  telah  diubah  dalam  Undang-Undang “Penciptaan  Lapangan  Kerja”  Nomor  11  Tahun  2020  Republik  Indonesia,  yang  mengatur tentang  jam  kerja  dan  sifat  serta  jenis  pekerjaan.  pekerjaan.  Klausul  pengakhiran  perjanjian kerja diatur dalam  Pasal 61 Ayat 1 UU Ketenagakerjaan dan Pasal  1603, Pasal  1603j,  Pasal 1603k,  dan  Pasal  1603v  KUH  Perdata.  Hak  dan  kewajiban  para  pihak  terdiri  dari  hak  dan kewajiban  pekerja  dan  pemberi  kerja.  Hak  pekerja  adalah  hak  atas  kesempatan  yang  sama tanpa  diskriminasi.  Pekerja  dan  keluarganya  berhak  memperoleh  penghasilan  untuk memenuhi kehidupan yang layak. Pekerja berhak atas jaminan dan perlindungan sosial dalam perburuhan,  keselamatan,  dan  moralitas.  Jerman.  Pada  saat  yang  sama,  tugas  pekerja  adalah memberikan  hasil  produksi  yang  baik  serta  mematuhi  perintah  dan  peraturan  pengusaha  / perusahaan.  Hak  pengusaha  adalah  hak  pengusaha  untuk  memperoleh  hasil  produksi  yang baik  dan  memberikan  pesanan  yang  sesuai,  sedangkan  kewajiban  pengusaha  berupa membayar upah dan memberikan jaminan kesehatan dan keselamatan.
Perlindungan hukum mutlak diperlukan bagi pekerja yang memperjuangkan hubungan kerjanya  mulai  dari  perjanjian  kerja  waktu  tetap  hingga  perjanjian  kerja  tidak  terbatas.  Hak dan  kewajiban  pekerja  yang  memiliki  perjanjian  kerja  untuk  waktu  yang  ditentukan  adalah sama dengan pekerja yang memiliki perjanjian kerja untuk waktu yang tidak ditentukan.Oleh karena  itu,  hak  dan  kewajiban  pekerja  yang  memiliki  perjanjian  kerja  untuk  jangka  waktu yang  ditentukan  adalah  sama.  Karyawan  dengan  perjanjian  kerja  tidak  terbatas  harus mendapatkan  perlindungan  hukum  yang  sama.  Dalam  batas  waktu  yang  ditentukan  undang- undang,  perlindungan  hukum  bagi  pekerja  yang  tidak  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan  akan  menjadi  pekerja  dengan  perjanjian  kerja  yang  tidak  pasti,  yaitu pekerja tetap. Perlindungan yang diberikan berupa hak dan kewajiban pekerja jangka panjang untuk melindungi hak atas upah, hak kesehatan kerja, hak atas keamanan kerja, pembayaran pesangon, biaya layanan dan kompensasi kerja.
Pemerintah  perlu  mengkaji  ulang  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur pekerja dengan perjanjian kerja dalam kurun waktu tertentu.Secara khusus, Pasal 59 Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah direvisi dalam Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Penciptaan  Tenaga  Kerja  Republik  Indonesia  Isinya  adalah sebagai berikut:
Pasal 59 :
1) Perjanjian  kerja  untuk  waktu  tertentu  hanya  dapat  dibuat  untuk  pekerjaan  tertentu  yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu sebagai berikut :
a. Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya.
b. Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama.
c. Pekerjaan yang bersifat musiman.
d. Pekerjaan  yang  berhubungan  dengan  produk  baru,  kegiatan  baru  atau  produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.
e. Pekerjaan yang jenis dan sifat atau kegiatannya bersifat tidak tetap.
2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap.
3) Perjanjian  kerja  untuk  waktu  tertentu  yang  tidak  memenuhi  ketentuan  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  demi  hukum  menjadi  perjanjian  kerja  waktu  tidak tertentu.
4) Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  jenis  dan  sifat  atau  kegiatan  pekerjaan,  jangka  waktu, dan  batas  waktu  perpanjangan  perjanjian  kerja  waktu  tertentu  diatur  dalam  Peraturan Pemerintah.
Dalam  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2020  tentang Kesempatan Kerja, Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan diubah,  yang  dapat  menimbulkan  penafsiran  yang  berbeda.  Menekankan  atau  memperjelas pekerja  yang  telah  mencapai  kesepakatan  kerja  tertentu  dalam  menentukan  jangka  waktu, perpanjangan  dan  perpanjangan,  sehingga  tidak  kehilangan  kendali.  Pengusaha  tidak  akan salah memahami rentang waktu dan jenis pekerjaan, sehingga tidak ada penyimpangan dalam pelaksanaan perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu.
Pemerintah  perlu  memantau  dan  mengontrol  jenis  pekerjaan  dan  durasi  pekerjaan dalam  kurun  waktu  tertentu.  Jika  suatu  perusahaan  melanggar  regulasi,  pemerintah  bisa memberikan  sanksi  tegas  kepada  pengusaha.  Penyimpangan  tersebut  memberikan  kerugian bagi pekerja. Status pekerja adalah hak mereka atas kesejahteraan.
Melalui  kerja  sama  Kementerian  Ketenagakerjaan,  pemerintah  secara  aktif  dan berkelanjutan melakukan sosialisasi kepada perusahaan, yang dapat mengurangi pelanggaran perjanjian  kerja  dalam  jangka  waktu  tertentu,  sehingga  memberikan  perlindungan  bagi pekerja dan memungkinkan pekerja untuk menggunakan haknya luar biasa.

## Bibliografi
Asyhadie,  H.  Z.,  SH,  M.,  &  Rahmawati  Kusuma,  S.  H.  (2019). Hukum  Ketenagakerjaan dalam Teori dan praktik di Indonesia . Prenada Media.
Husni, L. (2010). pengantar hukum ketenagakerjaan Indonesia . Rajawali Pers.
Husni,  L.  (2014).  Pengantar  Hukum  Ketenagakerjaan. Edisi  Revisi,  Jakarta:  Rajagrafindo Persada .
Husni, L., & Zainal, A. (2012). dasar-dasar Hukum Perburuhan. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta .
Ismatullah, D. (2013). Hukum ketenagakerjaan Jakarta . Erlangga.
Ismatullah, D., & Bambang, R. J. (2013). Hukum Ketenagakerjaan. Pustaka Setia, Bandung .
Luthan,  S.  (2012).  Dialektika  Hukum  dan  Moral  dalam  Perspektif  Filsafat  Hukum. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum , 19 (4), 506–523.
Malahayati, M. (2013). Pengantar Tata Hukum Indonesia .
Meliala, D. S. (2008). Penuntun praktis perjanjian pemberian kuasa menurut kitab undang- undang hukum perdata . Nuansa Aulia.
Prabowo,  A.  S.,  Triputra,  A.  N.,  &  Junaidi,  Y.  (2020).  Politik  Hukum  Omnibus  Law  di Indonesia. Pamator Journal , 13 (1), 1–6.
Salim, H. S. (2010). Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak .
Saprudin,  M.  (2012).  Socialisering  Process  Hukum  Perburuhan  dalam  Aspek  Kebijakan Pengupahan. Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada , 24 (3), 542– 553.
Subekti,  T.  (2010).  Sahnya  Perkawinan  Menurut  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 Tentang  Perkawinan  Ditinjau  Dari  Hukum  Perjanjian. Jurnal  Dinamika  Hukum , 10 (3), 329–338.
Uwiyono,  A.,  Suryandono,  W.,  Hoesin,  S.  H., &  Kiswandari,  M.  (2014). Asas-asas  hukum perburuhan . Rajawali Pers.
Wijayanti, A. (2009). Hukum ketenagakerjaan pasca reformasi (Vol. 1). Sinar Grafika.
Wijayanti, A. (2011). Menggugat Konsep Hubungan Kerja (Vol. 1). Lubuk Agung.