InFestasi Vol. 17 No. 1 Juni 2021 Hal. 1-10

## Akuntabilitas Pengelolaan BLT-Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19
Accountability of The BLT-Village Fund Management During The Covid-19 Pandemic
Heri Sutanto 1 Pancawati Hardiningsih 2
1,2 Universitas Stikubank Semarang, Indonesia

## A R T I C L E   I N F O
Article History : Received 13 February 2021
Revised 19 Mei 2021
Publish 30 June 2021

## Keywords:
Accessibility, accountability,Covid-19, village fund management
DOI: https://doi.org/10.21107/infestasi.v17i1.9932

## A B S T R A C T
The government issues BLT-Dana Desa to help the poor in village affected by  Covid-19.  Accountability  is  needed  as  a  form  of  responsibility  of  the village  government  in  managing  the  funds.  The  aim  of  this  study  is  to analyze the effects of the responsibility report presentation and accessibil- ity  on  the  accountability  of  the  BLT-Dana  Desa  management.  The  data used in the research is primary data using a questionnaire. The number of samples  used  are  50  village  heads.  The  data  analysis  techniques  used  is multiple linear regression analysis. The result of this research shows that responsibility  report  presentation  and  accessibility  have  positive  and  sig- nificant effects on the accountability of the BLT- village fund management.

## A B S T R A K
Pemerintah  mengeluarkan  BLT-Dana  Desa  untuk  membantu  masyarakat miskin  di  desa  terdampak  Covid-19.  Akuntabilitas  dibutuhkan  sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa dalam mengelola dana terse- but.  Penelitian  ini  bertujuan  menganalisis  pengaruh  penyajian  laporan pertanggungjawaban  dan  aksesibilitas  terhadap  akuntabilitas  pengelolaan BLT-Dana  Desa.  Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  merupakan data  primer  dengan  menggunakan  kuesioner.  Jumlah  sampel  yang digunakan sebanyak 50 Kepala Desa. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menyatakan bah- wa  penyajian  laporan  pertanggungjawaban dan  aksesibilitas  berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan BLT-Dana Desa.

## 1. PENDAHULUAN
Banyaknya  kasus  positif  Covid-19  telah  mengakibatkan  keresahan  mendalam  yang  dialami  seluruh rakyat  Indonesia.  Pandemi  Covid-19  menyebabkan  dampak  buruk  yang  hampir  dirasakan  oleh  seluruh aspek  kehidupan  masyarakat  Indonesia.  Akibat  dari  adanya  Pandemi  Covid-19  ini  tingkat  kesejahteraan masyarakat Indonesia mengalami efek buruk atau penurunan yang signifikan, salah satunya yaitu dampak ekonomi dan sosial. Wabah ini diperkirakan telah menambah banyaknya penduduk dan keluarga miskin di Indonesia. Berdasarkan  data Badan Pusat Statistik  (BPS) per bulan September 2020 tercatat penduduk miskin Indonesia sebanyak 27,55 juta jiwa. Jumlah tersebut mengalami peningkatan dibandingkan dengan bulan  September  2019  yang  lalu  yaitu  mengalami  kenaikan  sebesar  2,76  juta  jiwa  (BPS  Indonesia,  2020). Mereka  kehilangan  mata  pencaharian  karena  pembatasan  kegiatan  ekonomi  secara  besar-besaran  dan mengakibatkan pertumbuhan ekonomi yang terus menurun.
Dalam  rangka  untuk  menjaga  kehidupan  masyarakat  miskin  dan  mudah  terdampak  dari  adanya wabah  Covid-19,  maka  pemerintah  Republik  Indonesia  mengeluarkan  berbagai  kebijakan.  Salah  satu kebijakan  yang  ditetapkan  yaitu  melalui  aturan  yang  ditetapkan  dalam  Permendesa  No.  06  Tahun  2020 tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan  daerah  Tertinggal,  dan  Transmigrasi
*Corresponding author: herisutanto101@gmail.com
Nomor  11  Tahun  2019  tentang  Prioritas Penggunaan  Dana  Desa  Tahun  2020    yaitu  dengan  memberikan Bantuan  Langsung  Tunai-Dana  Desa  (BLT-Dana  Desa).  Peraturan  tersebut  dijadikan  sebagai  landasan utama serta dijadikan sebagai ketetapan pemerintah untuk mengeluarkan BLT-Dana Desa teruntuk warga masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi dan miskin terkena dampak buruk Covid-19 di desa.
Kondisi  perekonomian  masyarakat  yang  semakin  mendesak  membuat  penyaluran  BLT-Dana  Desa hendaknya  dilakukan  dengan  secepat  mungkin,  serta  sasaran  yang  dicapai  terpenuhi  dengan  baik. Penggunaan  sumber  data  yang  dapat  dipertanggungjawabkan  dan  benar  harus  diperhatikan  guna menghindari  kesalahan  pencatatan  penerima  bantuan.  Pemerintah  desa  memerlukan  tindakan  yang  siap dan  tegas  supaya  BLT-Dana  Desa  cepat  disalurkan  kepada  mereka  yang  benar-benar  membutuhkan. Adapun  langkah  yang  harus  diperhatikan  yaitu  penyaluran  yang  tetap  menjaga  ketertiban  dan menjungjung  nilai-nilai  keadilan,  ketepatan  dalam  sasaran  calon  penerima  bantuan,  ketepatan  waktu pemrosesan, dan ketepatan dalam penyampaian laporan administrasi.
Akuntabilitas dibutuhkan untuk mengelola program BLT-Dana Desa yang baik. Akuntabilitas adalah rangkaian  wujud  dari  adanya  suatu  keharusan  guna  memperoleh  tanggungjawab  yang  baik  atas kesuksesan maupun keterpurukan dari adanya kegiatan suatu organisasi dalam mengejar hasil akhir dari rancangan  yang  sudah  ditetapkan  secara  teratur  dan  berkelanjutan  (Mustofa,  2012).  Kemampuan pemerintah desa sangat diperlukan untuk mempertanggungjawabkan besarnya nilai bantuan dan kepada masyarakat  yang  benar-benar  membutuhkan.  Akuntabilitas  pengelolaan  BLT-Dana  Desa  akan  mudah tercapai  apabila  penyajian  laporan  pertanggungjawaban  disajikan  dengan  lengkap.  Aparat  desa  dituntut untuk bisa menyusun  suatu laporan pertanggungjawaban yang baik, mudah dipahami, dan berdasarkan standar yang sudah ditentukan oleh pemerintah pusat. Pencairan BLT-Dana Desa ditahap selanjutnya ber- gantung  pada  kemampuan  pemerintah  desa  untuk  menyusun  laporan  pertanggungjawaban  secara lengkap dan diwaktu yang tepat.
Kemajuan  tekhnologi  yang  semakin  meningkat  bertujuan  untuk  mempermudah  masyarakat mengakses  berbagai  hal,  termasuk  bagaimana  pengelolaan  BLT-Dana  Desa  yang  telah  dilaksankan. Kemudahan aksesibilitas adalah tindakan pokok yang harus ada secara bersamaan dan beriringan dengan akuntabilitas pengelolaan BLT-Dana Desa. Para pengguna laporan berhak untuk mendapatkan akses yang mudah  dan  fasilitas  yang  memadai  yang  diberikan  oleh  pemerintah  desa.  Aksesibilitas  adalah  suatu rangkaian dimana laporan keuangan yang dihasilkan akan diungkapkan kepada masyarakat luas dan para pengguna laporan keuangan. Aksesibilitas dari laporan keuangan yang mudah dan fasilitas yang memadai pasti  bisa  mendapatkan  apresiasi  dari  masyarakat  dan  hubungan  dengan  pemerintah  akan  semakin membaik (Mustofa, 2012). Pentingnya penerapan akuntabilitas yang  baik dan benar  sangat menentukan tingkat  keberhasilan  pengelolaan  BLT-Dana  Desa.  Masyarakat  berharap  pemerintah  desa  memberikan akses  yang  mudah  dalam  penyampaian  laporan  pertanggungjawaban  melalui  papan  informasi  desa maupun website desa.
Kemudahan  akses  yang  diberikan  oleh  Pemerintah  Provinsi  Jawa  Tengah  bagi  masyarakat  sudah maksimal, terbukti dari tersedianya website khusus untuk data perkembangan  Covid-19 di Jawa Tengah melalui  saluran  https://corona.jatengprov.go.id.  Masyarakat  juga  bisa  mengakses  terkait  angka kemiskinan  pada  Provinsi  Jawa  Tengah  melalui website khusus  yaitu  https://jateng.bps.go.id.  Fenomena yang  terjadi  pada  kabupaten  Wonosobo  pada  tahun  2019  berdasarkan  data  dari  Kabupaten  Wonosobo dalam  angka  2019  masih  terdapat  131  ribu  jiwa  warga  miskin.  Adanya  wabah  Covid-19  dikhawatirkan akan  bertambahnya  angka  kemiskinan  semakin  meningkat  dan  menjadikan  masyarakat  kehilangan pekerjaan karena pembatasan dan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Angka kemiskinan yang sudah menurun  sebelum  adanya  pandemi ini  mengalami  kenaikan  lagi  sebesar  17,36 %  berdasarkan  data  pada (Kabupaten  Wonosobo  Dalam  Angka  2020,  2020).  Data  tersebut  menunjukan  bahwa  pandemi  Covid-19 menambah penduduk miskin di Kabupaten Wonosobo.
Tabel 1. Penyebaran Kasus Positif Covid-19 Jawa Tengah per November 2020
No  Kabupaten/Kota  Terkonfirmasi  Sembuh  Meninggal 1 Kota Semarang 7.390 6.196 736 2 Kudus 2.271 1.836 252 3 Jepara 2.205 1.850 147 4 Demak 2.028 1.619 275 5 Wonosobo 1.918 1.538 72 6 Kendal 1.906 1.530 78
Sumber : https://corona.jatengprov.go.id/
Berdasarkan  tabel  1  menunjukan  bahwa  banyaknya  kasus  positif  di  Kabupaten  Wonosobo,  angka terus  bertambah  dan  menimbulkan  keresahan  masyarakat.  Berdasarkan  data  jumlah  penduduk  miskin yang  menurun  sebesar  17,36  %  yang  ada  pada  data  Kabupaten  Wonosobo  dalam  Angka  2020  dan banyaknya  kasus  konfirmasi  positif  di  Kabupaten  Wonosobo  dalam website  https://corona.jatengprov.go.id , tentu  jumlah  BLT-Dana  Desa  yang  di  keluarkan  untuk  membantu  masyarakat  miskin  di  desa  tidaklah sedikit.  Akuntabilitas  pengelolaan  yang  dilakukan  pemerintah  desa  untuk  mengelola  BLT-Dana  Desa menjadi faktor penting dalam terwujudnya tepat sasaran dalam penyaluran dana yang sudah ditetapkan, dari  hasil  analisa  dan  penelusuran  data  maka  tujuan  penelitian  ini  adalah  menguji  akuntabilitas pengelolaan BLT-Dana Desa pada masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Wonosobo.

## 2. TELAAH LITERATUR
Stewardship theory merupakan suatu kondisi dimana manajemen tidak mendorong untuk kepentingan pribadi  melainkan  bertujuan  untuk  lebih  mengelola  kepentingan  bersama  yaitu  organisasi  yang berintegritas tinggi. Teori ini menjadikan peran yang kuat antara kepuasan dan tercapainya tujuan dalam organisasi  (Donaldson  &  Davis,  1991).  Keberhasilan  suatu  organisasi  akan  dicapai  apabila  pihak manajemen  memaksimalkan  peran  daripada  masyarakat  dan  manajemen  secara  bersama-sama. Pendekatan teori stewardship dalam penelitian ini dapat menjelaskan bahwa pemerintah pusat memberikan amanah kepada pemerintah desa untuk menyalurkan dana kepada masyarakat. Aparat desa bertanggung jawab dan memberikan akses yang mudah dan cepat, sehingga dana dari pemerintah dapat dipercayakan. Hal ini dilakukan supaya kegiatan ekonomi yang ada pada masyarakat dapat tercapai secara maskimal dan meningkatkan kesejahteraan yang merata, terutama pada masyarakat kalangan bawah yang rawan dengan kemiskinan.
Menurut Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (2020) BLT-Dana Desa yaitu suatu bentuk bantuan berupa uang tunai untuk warga misikin di desa yang berasal dari Dana Desa dengan tujuan untuk meminimalisir  dari  adanya  pandemi Covid-19  yang  melanda  di  Negara  Indonesia.  Pengertian  dari  dana desa  menurut  pemerintah  yang  tertuang  dalam  UU  No.  06  Tahun  2014  tentang  Desa  (2014)  merupakan dana yang berasal dari resapan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) ditujukan kepada tiap desa yang  ditransfer  melalui  Anggaran  Pendapatan  Belanja  Daerah  (APBD)  kabupaten/kota  setempat  yang bertujuan  sebagai  penggunaan  kegaitan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  untuk  mencapai  kesejahteraan masyarakat  desa.  Menurut  Kementerian  Perencanaan  Pembangunan  Nasional  (2020)  menyatakan  bahwa mereka para calon penerima BLT-Dana Desa merupakan masyarakat miskin dan kurang mampu yang te- lah  terdaftar  dalam  Data  Terpadu  Kesejahteraan  Sosial  (DTKS)  ataupun  yang  belum  terdaftar  ( exclusion error ) dengan yang terdapat berbagai macam  kriteria sebagai berikut:
1. Tidak memperolah berupa bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)/Bantuan Pangan Non tun- ai (BPNT)/pemilik Kartu Prakerja.
2. Sudah  tidak  mempunyai  pekerjaan  tetap  atau  mata  pencaharian  pokok  (tidak  mempunyai  peng- ganti ekonomi yang memadai guna terus bertahan dalam kondisi apapun dalam kurun waktu tiga bulan kedepan).
3. Terdapat anggota keluarga yang mengalami penyakit menahun/kronis.
Menurut  Mustofa  (2012)  akuntabilitas  adalah  peran  dari  adanya  tindakan  pokok  yang  digunakan untuk  mempertanggungjawabkan  suatu  kesuksesan  dalam  mengelola  kegiatan  organisasi  berharap sasaran  yang  dituju  sesuai  dengan  rencana  yang  telah  ditetapkan.  Konsep  yang  dijadikan  sebagai  acuan pihak  luar  akan  ditetapkan  sebagai  ketepatan  organisasi  dalam  mengelola  secara  bersama-sama merupakan  prinsip  dari  akuntabilitas  (Widagdo  et  al.,  2016).  Akuntabilitas  adalah  sebuah  kajian  dengan kategori  lebih  mendalam  daripada  manajemen.  Pernyataan  ini  berdasarkan  pada  kasus  dimana pengelolaan  kegiatan  yang  ekonomis  dan  efektif  tanpa  harus  memikul  beban  kewajiban  pelaporan, sedangkan  akuntabilitas  mengacu  pada  tanggung  jawab  manajer  kepada  pihak  yang  memberikan tanggung  jawab  (Mardiasmo,  2002).  Menurut  Sande  (2013)  akuntabilitas  merupakan  salah  satu  bentuk sistem pertanggungjawaban dalam mengolah bermacam-macam sumber daya dan kondisi organisasi yang dipercayakan  untuk  melaksanakan  kebijakan  yang  secara  rutin  dalam  mencapai  tujuan.  Penyampaian laporan  tanggung  jawab  merupakan  salah  satu  bentuk  kewajiban  dari  akuntabilitas  dimana  tindakan tersebut dilakukan oleh seorang ketua dari organisasi kepada para pengguna laporan yang membutuhkan
tentang kondisi keuangan yang dikelola.
Aktivitas  yang  dilaksanakan  oleh  pemerintah  desa  dalam  hal  pembangunan  dan  pemerataan kesejahteraan  merupakan  suatu  bentuk  tanggung  jawab  dari  pemerintah  desa  dalam  mencapai akuntabilitas yang maksimal oleh pemerintahan desa itu sendiri. Pengelolaan alokasi dana desa yang baik mencakup  bentuk  tanggung  jawab  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  desa  terhadap  masalah  keuangan dalam  anggaran  desa  yang  telah  ditetapkan  (Astuty  &  Fanida,  2011).  Menurut  Poae  &  Saerang  (2013) akuntabilitas  yang  baik  dalam  mengelola  keuangan  daerah  yaitu  berupa  menyajikan  laporan  keuangan secara lengkap dan bebas dari kesalahan.  Laporan keuangan yang tepat hendaknya dibuat  melalui pera- turan  yang  sudah  ditetapkan  dan  berbagai  persyaratan  dalam  penyusunan  telah  terpenuhi  serta  bisa diterima  oleh  pengguna  laporan.  Apabila  tindakan  tersebut  dapat  dilakukan,  maka  akuntabilitas  dan transparansi keuangan daerah akan tercapai dengan maksimal.
Melalui Peraturan Pemerintah Republik Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, bentuk  suatu  laporan  keuangan  yang  disajikan  memenuhi  karakteristik  unsur-unsur  yang  digunakan dalam  membuat  laporan  keuangan  yang  bisa  dipertanggungjawabkan  serta  mudah  dipahami  oleh pengguna  laporan.  Menurut  Mardiasmo  (2006)  keterbukaan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  daerah dalam  rangka  mengelola  keuangan  untuk  kepentingan  masyarakat  merupakan  salah  satu  kunci  pokok dalam  menyusun  laporan  keuangan  yang  akan  menimbulkan  transparansi  dan  akuntabilitas  secara optimal.  Akuntabilitas  dalam  pengelolaan  keuangan  daerah  akan  terus  meningkat  apabila  laporan keuangan  yang  disajikan  terus  membaik  dan  mudah  untuk  dipahami  oleh pengguna  laporan.  Pengguna laporan berhak untuk mendapatkan akses yang mudah dan cepat yang difasilitasi oleh pemerintah daerah. Akuntabilitas yang baik dan maksimal yaitu terjadi ketika penyajian laporan keuangan yang  ditampilkan sesuai  dengan  peraturan  yang  sudah  diterapkan  dan  dijadikan  acuan  pembuatan  secara  umum  serta diikuti  dengan  kemudahan  dalam  mengakses  dan  cepat    bagi    para  pengguna  suatu  laporan  keuangan (Lewier & Kurniawan, 2012).
Pemerintah  daerah  merupakan  salah  satu  lembaga  sektor  publik  dimana  untuk  menunjang kredibilitasnya yaitu dengan cara menerapkan aksesibilitas yang mudah dan terbuka. Menurut Apriliani et al.,  (2015)  besarnya  para  penguna  kepentingan  dalam  laporan  keuangan  akan  menunjukan  seberapa baiknya  pemerintah  daerah  dalam  meningkatkan  aksesibilitas  kepada  para  pengguna  laporan.  Tingkat partisipasi  stakeholder  dalam  mendapatkan  atau  memperoleh  laporan  keuangan  daerah  dapat  dilihat dengan cara memberikan aksesibilitas yang mudah bagi para stakeholder (Mustofa, 2012). Menurut Lewier &  Kurniawan  (2012)  pengguna  laporan  keuangan  daerah  harus  difasilitasi  dengan  baik  oleh  pemerintah daerah  dengan  cara  memberikan  akses  semudah  mungkin.  Pengguna  laporan  keuangan  daerah  bukan hanya  lembaga  legislatif  yaitu  dalam  konteks  ini  sebagai  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD), melainkan masyarakat sebagai pemangku kedaulatan tertinggi negara juga harus diberi fasilitas akses yang mudah  oleh  lembaga  pemerintah  daerah.    Berbagai  macam  bentuk  informasi  yang  terdapat  pada  Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) adalah dalam bentuk data atau informasi terbuka yang bisa dilihat dan mudah  dipahami  sesuai  dengan  isi  dari  Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004  tentang  Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
Semakin  lengkap  laporan  keuangan  daerah  yang  disajikan,  waktu  penyelesaian  yang  tepat,  aktifitas keuangan periode sebelumnya dapat dilihat pada informasi laoran keuangan. Penyusunan anggaran untuk periode  selanjutnya  dapat  diukur  dengan  cara  menilai  transaksi  keuangan  yang  ada  pada  laporan keuangan  daerah,  isi  dari  laporan  keuangan  daerah  harus  jelas  dan  mudah  dipahami  agar  pengguna laporan tidak kesulitan dalam memahami kandungan dalam  laporan keuangan, sehingga akan diperoleh akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  daerah  yang  akan  terus  mengalami  peningkatan  (Lewier  & Kurniawan, 2012). Penelitian yang dilakukan oleh Mustofa (2012), Lewier & Kurniawan (2012), dan Aliyah &  Nahar  (2012)  mengatakan  bahwa  penyajian  laporan  keuangan  daerah  berpengaruh  signifikan  positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.  Berdasarkan penjelasan penelitian terdahulu, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:
H 1 :   Penyajian laporan pertanggung jawaban berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan BLT- Dana Desa
Media massa menjadi fasilitas atau sarana dalam mempublikasikan laporan keuangan daerah dengan terbuka, sehingga kandungan informasi-informasi yang terkandung pada suatu laporan keuangan daerah bisa diperoleh dengan mudah oleh masyarakat selaku pengguna laporan. Internet ( website ) sebagai sarana
publikasi laporan keuangan akan lebih untuk mempercepat dan mempermudah pengguna laporan dalam mendapatkan laporan keuangan daerah. Menjadikan pengguna laporan keuangan akan semakin jelas dan mengerti pentingya kemudahan dalam mendapatkan laporan keuangan daerah. Hal ini  menjelaskan bah- wasanya  semakin  meningkatnya  akuntabilitas  dalam  mengelola  laporan  keuangan  daerah  (Lewier  & Kurniawan,  2012).  Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Sukhemi  (2012),  Apriliani  et  al.,  (2015), Lewier  &  Kurniawan  (2012),  dan  Aliyah  &  Nahar  (2012)  menemukan  hasil  bahwa  aksesibilitas  laporan keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas keuangan daerah. Berdasarkan penjelasan penelitian terdahulu, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:
H 2 :  Aksesibilitas berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan BLT-Dana Desa

## 3. METODE PENELITIAN
Penelitian  kuantitatif  adalah  suatu  jenis  data  yang  diterapkan  selama  proses  penelitian  dikarenakan tujuan  utama  suatu  penelitian  yaitu  guna  membuktikan  kebenaran  dari  suatu  hipotesis,  yang  telah ditetapkan dengan menerapkan dari instrumen penelitian (Sugiyono, 2004). Data primer dijadikan sebagai sumber  data  utama  penelitian  dengan  cara  menyebarkan  kuesioner  yang  diserahkan  terhadap  seluruh responden  secara  langsung.  Penyebaran  lembar  kuesioner  penelitian  ini  dibagikan  secara  merata  kepada para  Kepala  Desa  yang  berada  di  Kabupaten  Wonosobo.  Berdasarkan  data  jumlah  penduduk  pada pemerintah  daerah  Wonosobo  menyatakan  bahwa  penduduk  miskin  di  Kabupaten  Wonosobo  yaitu sebanyak  131  ribu  jiwa,  dan  jumlah  kasus  yang  konfirmasi  positif  sampai  dengan  November  2020  yaitu sebanyak 1.918 orang. Teknik Pengumpulan data untuk penelitian ini adalah kuesioner. Kuesioner adalah suatu  teknik  pengumpulan  data  yang  dilaksanakan  dengan  mengajukan  berbagai  macam  bentuk pertanyaan  yang  dilakukan  secara  tertulis kepada  responden  dan  dijawab  dengan  skala  angka.  Populasi dalam penelitian ini yaitu Kepala Desa yang berada di Kabupaten Wonosobo. Unit analisisnya adalah desa sebanyak 58 desa. Adapun sampel terpilih dengan teknik convinience sampling , teknik ini digunakan ketika seseorang  yang  dengan  setuju  memberikan  informasi  yang  dibutuhkan  oleh  peneliti  bilamana  informasi tersebut cocok digunakan  sebagai sumber data. Jumlah sampel  yang didapat  adalah sebanyak 50 Kepala Desa  di  Kabupaten  Wonosobo,  dikarenakan  beberapa  Kepala  Desa  pada  saat  yang  bersamaan  terdapat kesibukan yang tidak dapat ditinggalkan sehingga menjadikan beberapa kuesioner tidak dapat diperoleh kembali.
Selain itu, pperasional pengukuran variabel penelitian ini meliputi:
1. Variabel  akuntabilitas  adalah  bentuk  pertanggungjawaban  publik  dari  proses  perencanaan, penyusunan,  dan  pelaksanaan.  Instrumen  variabel  akuntabilitas  terdiri  enam  pertanyaan  yang dikembangkan  dari  Dewi  &  Mildawati  (2016)  dengan  memodifikasi  beberapa  pertanyaan  serta disesuaiakan dengan topik penelitian ini . Pengukukuran menggunakan tujuh peringkat skala ordinal.
2. Variabel penyajian laporan pertanggungjawaban adalah laporan tertulis mengenai penjelasan lengkap pelaksanaan  sebuah  kegiatan  dari  organisasi.  Instrumen  variabel  penyajian  laporan  pertanggungja- waban terdiri tujuh pertanyaan yang dikembangkan dari Dewi & Mildawati (2016) dengan memodifi- kasi  beberapa  pertanyaan  serta  disesuaikan  dengan  topik  penelitian  ini.  Pengukuran  menggunakan tujuh peringkat skala ordinal.
3. Variabel  aksesibilitas  adalah  kemampuan  untuk  memberikan  akses  atau  memperoleh  laporan  per- tanggung jawaban. Instrumen variabel aksesibilitas terdiri lima pertanyaan yang dikembangkan dari Dewi & Mildawati (2016) dengan memodifikasi beberapa pertanyaan serta disesuaikan dengan topik penelitian ini. Pengkukuran menggunakan tujuh peringkat skala ordinal.
Validitas adalah suatu tindakan yang menggambarkan bentuk kesalihan suatu tes. Instrument dalam validitas didapatkan dari mengkorelasikan antara nilai yang didapat oleh masing-masing point pertanyaan atau pernyataan dengan total yang didapat  (Sanusi 2016). Suatu item  dinyatakan valid bilamana r hitung > r tabel dan bilamana item dinyatakan tidak valid yaitu r hitung <r tabel (Ghozali 2012). Uji reliabilitas yaitu suatu alat uji data yang menggambarkan sampai seberapa jauh mana alat pengukur bisa dapat diandalkan. Apa- bila  dilakukan  pengujian  atau  pengukuran  selama  dua  kali  dan  menunjukan  perolehan  hasil  yang  sama dengan  penggunaan  alat  ukur  yang  sama  maka  data  tersebut  dinyatakan  konsisten  (Sugiyono  2017). Menurut Sekaran (2011), pengujian yang baik apabila nilai koefisien yang didapat dalam kisaran 0,70 atau mendekati angka 1,0.
Penggunaan uji normalitas yaitu untuk menyatakan apabila data yang sudah didapatkan terdistribusi
dengan normal atau tidak normal. Data dinyatakan normal apabila distribusi terhadap nilai pada variabel memiliki sebaran normal. Alat uji normalitas data bisa diperoleh dengan melakukan pengujian Kolmogorov- Smirnov (K-S).  Bilamana  nilai  signifikansi  yang  didapatkan  lebih  besar  dari  0,05  dengan  demikian  data yang ditersebut berdistribusi dan menyebar dengan normal (Irianto 2004). Selain itu, maksud dari uji Mul- tikolinearitas menurut Ghozali (2011) yaitu pengujian yang memiliki tujuan untuk menilai model regresi yang  ada  pada  variabel  independen.  Cara  mencari  dari  ada  atau  tidaknya  multikolinearitas,  dapat  dil- akukan uji menggunakan nilai tolerance value maupun kebalikanya yaitu variance inflation factor (VIF). Poin  selanjutnya  yaitu  uji  heteroskedastisitas . Maksud  dari  pengujian  heteroskedastisitas  yaitu  ber- tujuan untuk menganalisis sejauh mana model pada regresi terdapat variasi yang tidak sama terhadap re- sidual  sebuah  pengamatan  kepada  pengamatan  lainya  yang  sesuai  (Ghozali,  2011).  Selain  itu,  Menurut Ghozali (2011) koefisien determinasi merupakan penjelasan sejauh mana variabel independen dapat men- jelaskan cakupannya terhadap variabel dependen. Menurut Ghozali (2011) analisis regresi merupakan ben- tuk alat uji yang dgunakan untuk mengetahui sejauh mana angka ketergantungan variabel dependen ter- hadap  satu  atata  lebih  variabel  independen.  Tujuan  dari  adanya  penelitian  yang  dilakukan  yaitu  untuk menganalisis seberapa besar pengaruh antara penyajian laporan pertanggungjawaban (X1) dan aksesibili- tas (X2) terhadap akuntabilitas pengelolaan BLT-Dana Desa pada masa pandemi Covid-19 (Y), dilakukan dengan pengujian regresi berganda. Model regresi linier berganda adalah sebagai berikut:
AKT
= a + b 1 PLPJ + b 2
AKS+ e Keterangan : AKT : akuntabilitas PLPJ : penyajian laporan pertanggungjawaban AKS : aksesibilitas
a : variabel/bilangkan konstan b 1 b 2 : koefisien regresi
e : variabel pengganggu dalam penelitian
Uji statistik t merupakan pengujian yang mempunyai tujuan sebgai bentuk penggambarkan seberapa besarnya pengaruh suatu variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen (Ghozali 2012).
1. Bilamana nilai signifikansi uji t < α = 0,05 maknanya terdapat pengaruh yang signifikan antara satu variabel independen terhadap variabel variabel dependen dan hipotesis diterima.
2. Sebaliknya bilamana nilai signifikansi uji t > α = 0,05 maknanya tidak terdapat pengaruh signifikan antara satu variabel independen terhadap variabel dependen dan hipotesis ditolak.

## 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Validitas adalah suatu tindakan yang menggambarkan bentuk kesalihan suatu tes. Instrument dalam validitas didapatkan dari mengkorelasikan antara nilai yang didapat oleh masing-masing point pertanyaan atau pernyataan dengan total yang didapat (Sanusi 2016). Hasil uji validitas penelitian dapat dilihat pada tabel 2, tabel 3, dan tabel 4 berikut:
Tabel 2. Uji Validitas Penyajian Laporan Pertanggungjawaban
No Pertanyaan r hitung r tabel Keterangan 1 PLPJ1 0,878 0,279 Valid 2 PLPJ2 0,894 0,279 Valid 3 PLPJ3 0,849 0,279 Valid 4 PLPJ4 0,909 0,279 Valid 5 PLPJ5 0,872 0,279 Valid 6 PLPJ6 0,900 0,279 Valid 7 PLPJ7 0,855 0,279 Valid Sumber: Data diolah, 2020 Tabel 3. Uji Validitas Aksesibilitas No Pertanyaan r hitung r tabel Keterangan 1 AKS1 0,748 0,279 Valid 2 AKS2 0,871 0,279 Valid 3 AKS3 0,803 0,279 Valid 4 AKS4 0,864 0,279 Valid
5 AKS5 0,751 0,279 Valid Sumber: Data diolah, 2020 Tabel 4. Uji Validitas Akuntabilitas No Pertanyaan rhitung rtabel Keterangan 1 AKT1 0,393 0,279 Valid 2 AKT2 0,468 0,279 Valid 3 AKT3 0,552 0,279 Valid 4 AKT4 0,885 0,279 Valid 5 AKT5 0,912 0,279 Valid 6 AKT6 0,604 0,279 Valid
Sumber: Data diolah, 2020
Berdasarkan  hasil  dari  pengujian  validitas  yang  diperoleh  dari  tabel  2,  3  dan  4  diatas,  menjelaskan bahwasanya  variabel  penyajian  laporan  pertanggungjawaban,  aksesibilitas  dan  akuntabilitas  meperlihat- kan r hitung niainya lebih besar dari 0,279. Oleh karena itu, kesimpulan yang ditarik bahwa variabel penyajian laporan pertanggungjawaban, aksesibilitas, dan akuntabilitas telah memenuhi persyaratan validitas. Selain itu,  uji  reliabilitas  merupakan  pengujian  yang  menggambarkan  sampai  sejauh  alat  pengukur  bisa  dapat diandalkan.  Apabila  dilakukan  pengujian  atau  pengukuran  selama  dua  kali  dan  menunjukan  perolehan hasil  yang  sama  dengan  penggunaan  alat  ukur  yang  sama  maka  data  tersebut  dinyatakan  konsisten (Sugiyono 2017).
Tabel 5. Uji Reliabilitas No Variabel Chronbanchs Alpha  Keterangan 1 Penyajian LPJ 0,950 Reliabel 2 Aksesibilitas 0,864 Reliabel 3 Akuntabilitas 0,721 Reliabel
Sumber: Data diolah, 2020
Berdasarkan hasil yang didapatkan dari pengujian reliabilitas dapat dinyatakan bahwasanya penyaj- ian laporan pertanggungjawaban, aksesibilitas, dan akuntabilitas memperoleh nilai Chronbanchs Alpha diat- as  0,7 . Oleh  karena  itu,  kesimpulan  yang  ditarik  bahwa  variabel  yang  digunakan  reliabel,  maka  dari  itu sebaran  kuesioner  bisa  diteruskan  untuk  pengolahan  data  selanjutnya  dalam  penelitian  yang  dilakukan. Selain itu, pada uji normalitas yaitu bilamana nilai signifikansi yang didapatkan lebih besar dari 0,05 maka dari itu data yang diperoleh berdistribusi dan menyebar dengan normal (Irianto, 2004).
Tabel 6. Uji Normalitas Unstandardized Residual N 50 Normal Parameters a,b Mean 0,0000000 Std. Deviation 1,712180002 Most Extreme Differences Absolute 0,080 Positive 0,060 Negative -0,080 Test Statistic 0,080 Asymp. Sig. (2-tailed) 0,200
Sumber: Data diolah, 2020
Hasil yang didapatkan pada tabel 6 menyatakan bahwasanya keseluruhan data pada variabel penyaj- ian  laporan  pertanggungjawaban,  aksesibilitas,  dan  akuntabilitas  mengalami  gejala  berdistribusi  normal. Perolehan  pernyataan  tersebut  diketahui  dari  nilai  signifikansi  sebesar  0,200  >  0,05,  sehingga  perolehan hasil yang ditarik dalam uji normalitas diatas data berdistribusi normal dan berbagai syarat telah terpenuhi dengan baik. Selain itu, uji multikolinearitas menurut Ghozali (2011) yaitu pengujian yang memiliki tujuan untuk menilai model regresi yang ada pada variabel independen.
Tabel 7. Uji Multikolinearitas Variabel VIF TOL Penyajian LPJ 1,386 0,721
Aksesibilitas 1,386 0,721

## Sumber: Data diolah, 2020
Hasil yang didapatkan melalui pengujian multikolinearitas menyatakan keseluruhan jumlah TOL pa- da kedua variabel lebih dari 0,10 dan angka pada VIF kurang dari 10, sehingga kesimpulan yang diambil yaitu  tidak  terjadi  gejala  multikolinearitas.  Selain  itu,  uji  heteroskedastisitas  yaitu  bertujuan  untuk menganalisis sejauh mana model pada regresi terdapat variasi yang tidak sama terhadap residual sebuah pengamatan kepada pengamatan lainya yang sesuai (Ghozali, 2011).
Tabel 8. Uji Heteroskedastisitas Variabel Sig. Penyajian LPJ 0,421 Aksesibilitas 0,076 Sumber: Data diolah, 2020
Meninjau  pada  hasil  pengujian  heteroskedastisitas  menyatakan  keseluruhan  jumlah  signifikansinya pada kedua variabel lebih besar dari 0,05. Kesimpulan yang bias diambil yaitu tidak terdapat/mengalami gejala  heteroskedastisitas  pada  variabel  penyajian  laporan  pertanggungjawaban  dan  aksesibilitas.  Selain itu,  menurut  Ghozali  (2011)  koefisien  determinasi  merupakan  penjelasan  sejauh  mana  cakupan  pada variabel dependen dapat dengan mudah dijelaskan oleh variabel independen.
Tabel 9. Uji Koefisien Determinasi Model R R Square  Adjusted R Square  Std. Error of the Estimate 1 0,771 0,595 0,578 1,74823
Sumber: Data diolah, 2020
Meninjau  pada  hasil  pengujian  R 2 pada  tabel  9  menyatakan  bahwasanya  porsi  kedua  variabel  inde- penden yaitu penyajian laporan pertanggungjawaban dan aksesibilitas guna memberikan penjelasan pada variabel  dependen  yaitu  akuntabilitas  sebanyak  57,8%,  sisanya  (100%-57,8%  =  42,2%)  dipengaruhi  oleh variabel  lain  di  luar  model  yang  tidak  mampu  untuk  diteliti  dalam  penelitian  ini.  Selain  itu,  menurut Ghozali (2011) Analisis regresi merupakan bentuk alat pengujian data yang dgunakan untuk memperoleh hasil sampai sejauh mana angka ketergantungan variabel dependen terhadap satu atata lebih variabel in- dependen.
Tabel 10. Regresi Linear Berganda Model B Std. Error  Beta t Sig. Constant 9,586 1,872 5,120 0,000 Penyajian LPJ 0,223 0,066 0,368  3,366 0,002 Aksesibilitas 0,422 0,90 0,511  4,678 0,000
Sumber: Data diolah, 2020
Meninjau  pada  hasil  pengujian  regresi  linear  berganda  menunjukan  bahwasanya  perolehan  nilai koefisien regresi variabel penyajian laporan pertanggungjawaban menyatakan positif sebanyak 0,223. Hal tersebut  menggambarkan  apabila  penyajian  laporan  pertanggungjawaban  dinaikkan  satu  satuan  dengan asumsi variabel aksesibilitas dinyatakan konstan, maka peningkatan terhadap nilai akuntabilitas sebanyak 0,223. Koefisien regresi variabel aksesibilitas menyatakan positif sebanyak 0,422. Hal tersebut menyatakan bahwa aksesibilitas ditingkatkan satu satuan dengan asumsi variabel penyajian laporan pertanggungjawa- ban dinyatakan konstan, dengan demikian hasil peningkatan terhadap nilai akuntabilitas sebanyak 0,422.
Meninjau  pada  hasil  pengujian  regresi  linear  berganda  dinyatakan  bahwasanya  variabel  penyajian laporan pertanggungjawaban didapatkan nilai t hitung yaitu sebanyak 3,366 dan angka signifikansi sebanyak 0,002, apabila dibandingkan dengan t tabel (1,678) maka t hitung lebih besar dari t tabel dan nilai signifikansinya kurang dari 0,05. Sehingga hasil yang diperoleh dan kesimpulan yang ditarik adalah H 1 diterima, maknan- ya  terdapat  pengaruh  yang  positif  antara  penyajian  laporan  pertanggungjawaban  terhadap  akuntabilitas pengelolaan  BLT-Dana  Desa.    Selain  itu,  variabel  aksesibilitas didapatkan  nilai  t hitung sebanyak  4,678  dan angka  signifikansi  sebanyak  0,000, apabila  dibandingkan  dengan  t tabel (1,678)  maka  t hitung lebih  besar  dari t tabel dan signifikansinya kurang dari 0,05. Oleh kaena itu, dapat dinyatakan bahwa H 2 diterima, maknanya aksesibilitas berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan BLT-Dana Desa.
Variabel  penyajian  laporan  pertanggungjawaban  berpengaruh  positif  terhadap  akuntabilitas pengel-
olaan  BLT-Dana  Desa  pada  masa  pandemi Covid-19.  Temuan  ini  mendukung  penelitian  Mustofa  (2012); Lewier & Kurniawan (2012); dan Aliyah & Nahar (2012) bahwa penyajian laporan keuangan berpengaruh positif  terhadap  akuntabilitas.  Temuan  ini  mendukung Stewardship  theory dimana  pemerintah  desa menyajikan  laporan  pertanggungjawaban  dana  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah  pusat  melalui pemerintah desa kepada masyarakat dengan baik. Laporan pertanggungjawaban pengalokasian dana ber- sifat relevan, mudah untuk dipahami dan bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan Peraturan Pemerintah Republik Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah, (2005) yang telah ditetapkan.
Variabel  aksesibilitas  berpengaruh  positif  terhadap  akuntabilitas  pengelolaan  BLT-Dana  Desa  pada masa pandemi Covid-19. Temuan ini mendukung penelitian Sukhemi (2012); Apriliani et al., (2015); Lewier & Kurniawan (2012); dan Aliyah & Nahar (2012) bahwa aksesibilitas berpengaruh positif terhadap akunta- bilitas.  Temuan  ini  mendukung Stewardship  theory dimana  pemerintah  desa  terus  memfasilitasi  dalam kemudahan  akses  kepada  warga  masyarakat  mengenai  pelaksanaan  dan  alokasi  BLT-Dana  Desa  yang disalurkan  oleh  pemerintah  pusat.  Kesimpulan  yang  didapat  maka  sama  dengan  kandungan  yang  ada pada SIKD yaitu data yang terbuka dan dapat diakses oleh pengguna laporan.

## 5. SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN
Meninjau  dari  hasil  diskusi  pembahasan  dan  rujukan  teori  sehingga  kesimpulan  yang  diperoleh bahwasanya  penyajian  laporan  pertanggungjawaban  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap akuntabilitas  pengelolaan  BLT-Dana  Desa.  Aksesibilitas  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap akuntabilitas pengelolaan BLT-Dana Desa. Model yang terdapat pada penelitian ini tergolong masih sangat sederhana sehingga kedepan dapat diteliti dengan pengembangan lebih lanjut dan metode yang lebih luas serta dapat dipertanggungjawabkan hasilnya.
Kepala  desa  harus  lebih  cermat  dan  tanggap  pada  penyajian  laporan  pertanggungjawaban  dan aksesibilitas  agar  dapat  meningkatkan  akuntabilitas  pengelolaan  BLT-Dana  Desa  pada  masa  pandemi Covid-19. Selain itu, perangkat desa harus selalu rutin memperbarui data calon penerima BLT-Dana Desa agar tepat sasaran dan tidak menimbulkan konflik dalam masyarakat serta mengumumkan calon penerima BLT-Dana  pada  papan  informasi  desa  maupun  melalui  internet.  Penelitian  kedepan  diharapkan  dapat menambahkan  jumlah  variabel  penelitian,  seperti  transparansi  laporan,  monitoring  dan  evaluasi penyaluran BLT-Dana Desa. Peneliti selanjutnya perlu mengembangkan pada wilayah kabupaten yang lain dengan kondisi yang sama untuk dilakukan analisis komparasi kinerja akuntabilitas terkait dengan BLT- Dana Desa.

## DAFTAR PUSTAKA
Aliyah,  S.,  &  Nahar,  A.  (2012). Pengaruh  Penyajian  Laporan  Keuangan  Daerah  dan  Aksesibilitas  Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jepara . 8 (2), 137–150 https://doi.org/10.32400/ja.2340.2.1.2013.27-35. Apriliani, N. K. A., Sujaya, E., & Yuniarta, G. A. (2015). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Karakteristik, Kualitatif,  dan  Aksesibilitas  Terhadap  Transparansi  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  (Studi  Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung) . 3 (1)
http://dx.doi.org/10.23887/jimat.v3i1.5162. Astuty, E., & Fanida, E. H. (2011). Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja  Desa  (APDES)  (Studi  Pada  Alokasi  Dana  Desa  Tahun  Anggaran  2011  di  Desa  Sareng  Kecamatan Geger Kabupaten Madiun) .
BPS Indonesia. (2020). Statistik Profil Kemiskinan di Indonesia. Profil Kemiskinan Di Indonesia Maret , 07 (56), 1–12.
Dewi,  A.  C.,  &  Mildawati,  T.  (2016).  Pengaruh  Penyajian  Laporan  Keuangan  Dan  Aksesibilitas  Laporan Keuangan  Terhadap  Akuntabilitas  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (Studi  Pada  SKPD  Kabupaten Bengkalis). Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau , 3 (1), 449–461. Donaldson,  L.,  &  Davis,  J.  H.  (1991).  Stewardship  Theory  or  Agency  Theory: Australian  Journal  of Management .
Ghozali.  (2011).  Tujuan  Uji  Normalitas.  In Aplikasi  Analisis  Multivariate  dengan  Program  IBM  SPSS  19. Semarang .
Ghozali, I. (2012). Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program IBM SPSS 20 (Edisi keenam). Semarang:
Universitas Diponegoro. Sugiyono.(2008). Metode Penelitian Bisnis .
Irianto,  A.  (2004).  Statistik  Konsep  Dasar,  Aplikasi  dan  Pengembangannya.  In Standard  Methods  for  the Examination of Water and Wastewater .
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. (2020). Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai – BLT Dana Desa. E-Book , 1–26. Lewier, C. N., & Kurniawan, H. (2012). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten . 1–14.
Mardiasmo. (2002). Akuntansi Sektor Publik . Yogyakarta: Andi.
Mardiasmo. (2006). Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik:
Suatu Sarana Good Governance. Jurnal Akuntansi Pemerintah .
Mustofa,  A.  I.  (2012).  Pengaruh  Penyajian  dan  Aksesibilitas  Laporan  Keuangan  Terhadap  Akuntabilitas Pengelolaan
Keuangan Kabupaten Pemalang. Accounting Analysis Journal .
https://doi.org/10.15294/aaj.v1i1.299
Peraturan  Pemerintah  Republik  Nomor  24  Tahun  2005  tentang  Standar  Akuntansi  Pemerintah,  1  (2005). http://www2.pom.go.id/public/hukum_perundangan/pdf/Pengamanan rokok bagi kesehatan.pdf Permendesa  No.  06  Tahun  2020.  (2020).  Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal,  Dan Transmigrasi  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2019  Tentang  Prioritas  Penggunaan  Dana  Desa Tahun 2020. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dam Transmigrasi Republik Indonesia , 53 (9),
1689–1699.
Poae,  D.  A.,  &  Saerang,  D.  P.  E.  (2013).  Pengaruh  Penyajian  Laporan  Keuangan  Daerah  Dan Aksesibilitasnya  Terhadap  Transparansi  Dan  Akuntabilitas  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  Di Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Talaud. Accountability , 2 (1), 27.
https://doi.org/10.32400/ja.2340.2.1.2013.27-35
Sande,  P.  (2013).  Pengaruh  Penyajian  Laporan  Keuangan  dan  Aksesibilitas Laporan  Keuangan  Terhadap Akuntabilitas  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (Studi  Empiris  pada  Pemerintah  Provinsi  Sumatera Barat). Jurnal Akuntansi, 2013 - Ejournal.Unp.Ac.Id , 1–20.
Sanusi.  (2016).  Metodologi  Penelitian  Bisnis.  Jakarta:  Salemba  Empat.  In IOSR  Journal  of  Economics  and Finance .
Sekaran,  U.  (2011).  Research  Methods  for  Business  (Metodologi  Penelitian  Untuk  Bisnis).  In Metode Penelitian . Sugiyono. (2004). Metode Peneitian Bisnis. In Metode Peneitian Bisnis . Sugiyono. (2017). Statistika untuk Penelitian. Bandung: Penerbit Alfabeta. In Jurnal Akuntansi . Sukhemi.  (2012). Pengaruh  aksesibilitas  dan  tingkat  pengungkapan  laporan  keuangan  terhadap  akuntabilitas keuangan daerah . 286–293. UU No 06 Tahun 2014 Tentang Desa. (2014). https://doi.org/10.1145/2904081.2904088
Widagdo, A. K., Widodo, A., & Ismail, M. (2016). Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis . https://doi.org/10.24914/jeb.v19i2.336