## IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE DI KSPPS BMT SALAFIYAH SUKOREJO SUMBEREJO BANYUPUTIH KABUPATEN SITUBONDO
Oleh: Imroatus Sholiha Universitas Ibrahimy Situbondo, Indonesia Iim_54@yahoo.co.id
Abstract:
A Cooperative is a financial institution that aims to prosper its members. In  addition  to  conventional  cooperatives,  there  are  now  sharia cooperatives  which  in  carrying  out  their  operations  use  sharia principles. KSPPS BMT Salafiyah is one of them, KSPPS BMT Salafiyah is a  savings  and  loan  cooperative  and  sharia  financing  owned  by  the Salafiyah Syafi'iyah Islamic Boarding School Sukorejo. BMT is the closest Islamic  financial  institution  to  the  community.  And  to  maintain  public trust in BMT, transparency, accountability, responsibility, professionalism, and fairness are needed in carrying out its operations. This study discusses Good Corporate Governance (GCG) in which there are 5 principles. The focus of the problem in this research are: first, how is  the  implementation  of  GCG  principles  in  KSPPS  BMT  Salafiyah Sukorejo  Sumberejo  Banyuputih  Situbondo?;  second,  what  are  the obstacles  faced  in  implementing  the  principles  of  GCG  in  KSPPS  BMT
Salafiyah  Sukorejo  Sumberejo  Banyuputih  Situbondo?  The  purpose  of this research is to describe how the implementation of GCG principles in KSPPS BMT Salafiyah and what are the obstacles in implementing GCG principles  in  KSPPS  BMT  Salafiayah  Sukorejo  Sumberejo  Banyuputih Situbondo.
This  study  uses  a  qualitative  descriptive  method  and  uses  the instruments of observation, interviews, and documentation. Meanwhile, the  data  analysis  uses  descriptive  analysis  technique,  which  describes qualitatively  when  conducting  research,  with  an  emphasis  on  the Implementation  of  Good  Corporate  Governance  (GCG)  Principles  at KSPPS Salafiyah Sukorejo Sumberejo Banyuputih Situbondo. The  result  of  this  research  is  that  KSPPS  BMT  Salafiyah  implements  5 principles  of  GCG,  namely  transparency,  accountability,  responsibility,
professionalism,  and  fairness.  And  for  the  obstacles  faced  in implementing  GCG,  KSPPS  BMT  Salafiyah  experienced  obstacles  in internal  factors,  namely  the  ebb  and  flow  of  employee  discipline  in carrying  out  their  duties  or  obligations,  the  effort  they  made  was  to apply rules to employees to come to the office before 8 o'clock and give
rewards to employees with high discipline.
Keyword: Implementation, Good Corporate Governance (GCG), BMT

## A. Pendahuluan
Pada  dekade  yang  serba  modern  ini  keberadaan  bank  sangat dibutuhkan  oleh  masyarakat  secara  luas.  Seakan  masyarakat  tidak  bisa menerima  alasan  kenapa  bank  harus  ditiadakan.  Bank  merupakan  satu kesatuan  yang  tidak  bisa  dipisahkan  dengan  dunia  bisnis  dan  ekonomi. Adanya bisnis, lembaga keuangan dan masyarakat merupakan siklus yang saling  melengkapi  dan  menganut  teori  simbiosis  mutualisme.    Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang ada di Indonesia.
Di  Indonesia,  pelopor  perbankan  syariah  adalah  Bank  Muamalat Indonesia.  Bediri  tahun  1991,  bank  ini  diprakarsai  oleh  Majelis  Ulama Indonesia (MUI) dan pemerintah serta dukungan dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha muslim. 1
Dukungan  terhadap  perbankan  syariah  semakin  kuat  dengan disahkannya  Undang-Undang  No.  21  tahun  2008  tentang  perbankan syariah. Pada oktober 2009, telah ada 6 BUS dan 25 UUS dengan total asset sebesar  Rp.  59,68  triliun  (2,4  %  dibandingkan  dengan  asset  bank konvensional) dan berhasil menyerap lebih dari 17 ribu pekerja. Data ini belum termasuk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). 2
Saat  ini  bukan  hanya  lembaga  keuangan  berskala  besar  yang mengalami kemajuan. Namun lembaga keuangan yang memilki skala kecil pun  mulai  menunjukkan  perkembangan  seperti  Baitul  Maal  Wattamwil. BMT adalah lembaga keuangan syariah non bank yang lebih dominan pada peningkatan  kesejahteraan  anggota.  Selain  itu  BMT  sangat  berperan penting  dalam  pengembangan  perekonomian  di  Indonesia  khususnya pada  sektor  usaha  mikro  kecil  dan  menengah  (UMKM).    Kehadiran  BMT diharapkan mampu menjadi sarana dalam menyalurkan dana untuk usaha bisnis  kecil  dengan  mudah  dan  bersih,  karena  didasarkan  pada kemudahan  dan  bebas  riba/bunga,  memperbaiki  /  meningkatkan  taraf hidup  masyarakat  bawah,  lembaga  keuangan  alternatif  yang  mudah diakses  oleh  masyarakat  bawah  dan  bebas  riba/  bunga,  lembaga  untuk
1 Khaerul Umam, Manajemen Perbankan Syariah , (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 22
2 Ibid, 23
memberdayakan  ekonomi  umat,  mengentaskan  kemiskinan,  dan meningkatkan produktifitas. 3
Sejalan  dengan  perkembangan  BMT  yang  semakin  meningkat, maka akan menyebabkan semakin membesarnya tingkat kompetitif dalam pengelolaan sistem operasional yang dijalankan oleh masing-masing BMT yang ada di Indonesia. Tidak terkecuali BMT Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo Banyuputih  Situbondo.  Atau  bisa  disebut  juga  KSPPS  BMT  (Koperasi Simpan  Pinjam  Pembiayaan  Syariah)  Salafiyah  Syafi’iyah  Sukorejo Sumberejo  Banyuputih  Situbondo.  Dalam  operasionalnya  KSPPS  BMT Salafiyah  Syafi’iyah  ini  memberikan  pelayanan  yang  bergerak  di  bidang penyediaan  jasa  simpanan  dan  pembiayaan  bagi  para  nasabah. Keberadaan KSPPS BMT Salafiyah Syafi’iyah ini sangat diperlukan karena bisa  menyentuh  masyarakat  kalangan  bawah  secara  langsung  dan  lebih dekat  dengan  masyarakat.  Dengan  tempat  operasi  yang  strategis  yang berada  di  pinggir  jalan  pantura  mengakibatkan  KSPPS  BMT  Salafiyah Syafi’iyah mudah dikenal masyarakat dan lebih dijangkau keberadaannya.
Namun bukan berarti dengan kemudahan akses yang dimiliki oleh KSPPS  BMT  Salafiyah  Syafi’iyah  lantas  membuat  lembaga  tersebut  tidak melakukan  perbaikan-perbaikan  dalam  melakukan  operasionalnya. Perbaikan-  perbaikan  sistem,  layanan,  marketing  harus  terus  dilakukan demi  keberlangsungan  lembaga  tersebut.  Sehingga  penting  bagi  lembaga tersebut menerapkan Good Corporate Governance (GCG). Sebuah teori yang mengajarkan  tentang  keprofesionalan  lembaga  dalam  menjalankan operasionalnya. Menurut Komite Cadbury yang dituan gkan dalam jurnal “ MD  Membangun  Profesionalisme  Keilmuan”  Good  Corporate  Governance (GCG)  adalah  sistem  yang  mengarahkan  dan  mengendalikan  perusahaan dengan tujuan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan kewenangan yang  diperlukan  oleh  perusahaan,  untuk  menjamin  kelangsungan eksistensinya dan pertanggungjawaban kepada Stakeholder. 4 Ada dua hal dalam  konsep Good  Corporate  Governance. Pertama,  pentingnya  hak pemegang  saham  untuk  memperoleh  informasi  dengan  benar  dan  tepat pada  waktunya.  Kedua,  kewajiban  perusahaan  untuk  melakukan pengungkapan  (disclosure)  secara  akurat,  tepat  waktu,  transparan, terhadap  semua  informasi  kinerja  perusahaan,  kepemilikan  dan
3 Heri  Sudarsono, Bank  Dan  Lembaga  Keuangan  Syariah ,  (Yogyakarta:  Ekonisia, 2004), 42
4 Komite  Cadbury, The  Business  Roundtable,  Statement  Untuk  Corporate Governance , (Washington DC:tnp, 1997), 1 dalam Mishardi Wilamarta, 40 dan dituangkan Hana  Septi  Kuncaraningsih  dan  M.  Rasid  Ridla,  Good  Corporate  Governance  Dalam Meningkatkan Kepuasan Muzakki di Badan  Amil Zakat Nasional, 99.
stakeholder.  Penerapan Good  Corporate  Governance bertujuan  untuk mengoptimumkan  tingkat  profitabilitas  dan  nilai  perusahaan  dalam jangka  waktu  panjang  tanpa  mengabaikan  kepentingan  stakeholder lainnya. 5 Dalam  sebuah  lembaga  kecil  seperti  KSPPS  BMT  Salafiyah Syafi’iyah  Sukorejo  ketransparanan,  keprofesionalan  buka  hanya diperuntukkan  untuk  pemegang  saham.  Akan  tetapi  berlaku  bagi  semua lini yang ada didalamnya. Bagaimana tanggung jawab karyawan, manager dalam  menjalankan  tugasnya?.  Bagaimana  melayani  nasabah  dengan baik?. Bagaimana mengelola dana yang ada? Dan masih banyak lagi yang lainnya.
Maju atau tidaknya sebuah lembaga ditentukan oleh pengelola yang ada  di  dalamnya  begitu  juga  dengan  KSPPS  BMT  Salafiyah  Syafi’iyah.  Di KSPPS  BMT  Salafiyah  Syafi’iyah  saat  ini  sudah  bisa  membuka  beberapa cabang yang ada diluar kota Situbondo, yaitu  tepatnya ada di Kabupaten Banyuwangi ada tiga cabang yaitu di kecamatan Kalibaru, Wongsorejo dan Kalipuro.  Dan  untuk  di  kabupaten  Situbondo  ada  satu  cabang  yaitu  di Asembagus.  Bukan  hal  yang  mudah  bagi  sebuah  lembaga  untuk  bisa memperluas  jangkauannya  dalam  melayani  masyarakat  hingga  bisa membuka  cabang  di  luar  daerah,  hal  itu  memerlukan  keseriuasan pengurus,  pengelola,  dan  karyawan  dalam  menjalankan  operasional lembaga tersebut.
Dari awal berdiri nama KSPPS BMT Salafiyah Syafi’iyah adalah UJKS (Unit  Jasa  Keuangan  Syariah)  dan  masih  menginduk  pada  koperasi Musa’adah  sebuah  lembaga  yang  juga  dimiliki  oleh  Pondok  Pesantren Salafiyah  Sukorejo.  Banyak  usaha-usaha  pesantren  yang  ada  dibawah naungan  koponren  Musa’adah  seperti  toko  alat  bangunan,  toko  alat  tulis kantor, dan banyak lagi usaha-usaha yang lainnya, salah satunya UJKS ini yaitu  (Unit  Jasa  Keuangan  Syariah).  Kemudian  pada  tahun  2013  UJKS berubah  nama  menjadi  KJKS  BMT  Salafiyah  dibawah  binaan  dan pengawasan bidang usaha Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iya h Sukorejo. Kemudian  pada  tahun  2017  KJKS  BMT  Salafiyah  mampu  berdiri  sendiri dan  bukan  dibawah  naungan  bidang  usaha  Pondok  Pesantren  lagi  dan berubah  nama  menjadi  KSPPS  BMT  Salafiyah  Syafi’iyah  Sukorejo  dan memiliki 4 cabang saat ini. Tentu hal ini menjadi prestasi tersendiri bagi lembaga KSPPS BMT Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo karena sudah bisa terus bermetamorfosis  kearah  yang  lebih  baik  dari  tahun  ketahunnya.
5 Muda  Setia  dan  Zulkifli, Pengaruh  Penerapan  Corporate  Governanace  (GCG)  Dan Budaya  Organisasi  Pengelolaan Zakat Terhadap Motivasi Pembayaran zakat Penghasilan di DIY , Jurnal Kajian Bisnis Vol.2, No. 1, Januari 2018, 51.
Berangkat  dari  hal  tersebut  apakah  KSPPS  BMT  Salafiyah  Syafi’iyah  ini menjalankan  teori  Good  Corporate  Govenance    (GCG)  atau  tidak  dalam menjalankan opersionalnya, sehingga bisa eksis dan bisa mengembangkan usahanya  hingga  saat  ini?.  Akhirnya  peneliti  mengangkat  judul  “ Implementasi Prinsip- Prinsip Good Corporate Goverance (GCG) di KSPPS BMT  Salafi yah  Syafi’iyah  Sukorejo  Sumberejo  Kecamatan  Banyuputih Kabupaten Situbondo”.
Dengan  fokus  masalah  bagaimana  Implementasi  Prinsip-Prinsip Good  Corporate  Governance  (GCG)  di  KSPPS  BMT  Salafiyah  Syafi’iyah Sukorejo  Sumberejo  Kecamatan  Banyuputih  Kabupaten  Situbondo?Dan apa  kendala  yang  dihadapi  dalam  mengimplementasikan  Prinsip-Prinsip Good  Corporate  Governance  (GCG)  di  KSPPS  BMT  Salafiyah  Syafi’iyah Sukorejo Sumberejo Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo?

## B. Metode Penelitian
Adapun  pendekatan  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan kualitatif,  yaitu  jenis  penelitian  yang  tidak  menggunakan  perhitungan. Prosedur  penelitian  yang  dihasilkan  data  deskriptif  berupa  kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati. Penarikan sampel  secara  purposif  menekankan  pada  pertimbangan  karakteristik tertentu dari subjek penelitiannya. 6
Penelitian yang digunakan disini adalah pendekatan kualitatif yang bersifat  deskriptif  yang  nantinya  hasil  penelitian  ini  diperoleh  dari  data deskriptif  yang  berupa  Implementasi  prinsip-prinsip  Good  Corporate Governance  (GCG)  di  Unit  Koperasi  Simpan  Pinjam  Pembiayaan  Syariah (KSPPS)  Sukorejo  Sumberejo  Kecamatan  Banyuputih  Kabupaten Situbondo.  Adapun  informan  yang  disajikan  sumber  data  oleh  peneliti adalah:
Pertama ,  Direktur  (Pimpinan).  Dalam  kamus  besar  Bahasa Indonesia  menyebutkan  bahwa,  direktur  adalah  orang  yang  bertugas memberikan  bimbingan  melalui  pengarahan,  nasehat  dan  bantuan penegasan. 7 Data  yang  diperoleh:  1)  Sejarah  berdirinya  KSPPS  BMT Salafiyah  Syafi’iyah ,  2) Lokasi  KSPPS  BMT  Salafiyah  Syafi’iyah ,  dan  3) Implementasi  GCG  dalam  hal  transparansi,  akuntabilitas,  responsibilitas, independensi, dan kewajaran dan kesetaraan.
6 M. Subana, Dasar-Dasar Penelitian Karya Ilmiah , (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 126 7 Tim Penyusun KBBI, Jakarta, Balai Pustaka, 2002, 236.
Kedua ,  Karyawan.  Yaitu  orang  yang  melakukan  suatu  karya  atau hasil  kerja  secara  terorganisir  dalam  lingkungan  suatu  perusahaan  atau unit kerja. Seorang karyawan biasanya melakukan pekerjaan dalam suatu organisasi  swasta  atau  pemerintah  dan  diberikan  imbalan  jasa  sesuai dengan  peraturan  yang  berlaku 8 .  Data  yang  diperoleh:  1)  Aplikasi  atau impementasi  tentang  prinsip  GCG,  2)  Pemahaman  karyawan  atau pengelola  terhadap  prinsip  GCG,  dan  3)  Kendala  yang  dihadapi  dalam mengimplementasikan prinsip GCG.
Ketiga ,  Nasabah.  Yaitu  orang  atau  badan  hukum  yang  mempunyai rekening  baik  rekening  simpanan  atau  pinjaman  pada  pihak  bank. Sehingga nasabah merupakan orang yang bisa berhubungan dengan atau menjadi pelanggan bank. 9 Data yang akan diperoleh: 1) Transparansi yang diberikan KSPPS BMT Salafiyah Syafi’iyah , 2) Akuntabilitas yang diberikan KSPPS  BMT  Salafiyah  Syafi’iyah ,  3)  Resposibilitas  yang  diberikan  KSPPS BMT  Salafiyah  Syafi’iyah ,  4)  Profesionalitas  yang  diberikan  KSPPS  BMT Salafiyah  Syafi’i yah,  dan  5)  Kewajaran  dan  kesetaraan  yang  diberikan KSPPS BMT Salafiyah Syafi’iyah . Sedangkan  metode  pengumpulan  datanya  mengguakan  observai, wawancara  dan  dokumentasi  dan  metode  keabsahan  datanya menggunakan triangulasi sumber.

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

## 1. Baitul Maal Wattamwil
Istilah Baitul Maal Wattamwil (BMT)  sebenarnya berasal dari dua kata,  yaitu  Baitul  Maal  dan  Baitu  Tamwil.  IstilahBaitul  Maal    berasa  dari kata  bait  dan  al  maal.  Bait  artinya  bangunan  atau  rumah,  sedangkan  al maal  adalah harta  benda  atau  kekayaan. Jadi baitul  maal  dapat diartikan sebagai  perbendaharaan  (umum  atau  Negara).  Sedangkan  baitul  maal dilihat ari segi istilah fiqih adalah suatu lembaga atau badan yang bertugas untuk  mengurusi  kekayaan  Negara  terutam  keuangan,  baik  yang berkenaan dengan soal pemasukan dan pengelolaan maupun pengeluaran dan lain-lain. 10
Sedangkan  baituttamwil,  secara  harfiah  bait  adalah  rumah  dan attamwil  secara  harfiah  adalah  pengembangan  harta.  Jadi,  baitul  tamwil
8 Gouzali  Saydam, Kamus  Istilah  Kepegawaian ,  (Jakarta:  Midas  Surya  Grafindo,
1997), 110.
9 M. Nur Rianto Al Arif, Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah , (Bandung: Alfabeta, 2010), 189.
10 Suhrawardi K Lubis, Hukum Ekonomi Islam , (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 114
adalah  suatu  lembaga  yang  melakukan  kegiatan  pengembangan  usaha- usaha  produktif  dan  investasi  dalam  meningkatkan  kesejahteraan pengusaha  mikro  melalui  kegiatan  pembiayaan  dan  menabung berinvestasi. 11

## a. Asas dan Prinsip Dasar BMT
Baitul  Mal  Wattamwil  (BMT)  didirikan  dengan  berasaskan  pada masyarakat  yang  salaam,  yaitu  penuh  keselamatan,  kedamaian,  dan kesejahteraan.  Prinsip  BMT:  1)  Ahsan  (mutu  hasil  terbaik),  thayyiban (terindah)  dan  sesuai  dengan  nilai-nilai  salam  keselamatan,  kedamaian dan  kesejahteraan,  2)  Barakah,  3)  Spiritual  communication  (penguatan nilai  ruhaniyah),  4)  Demokrasi,  partisipatif,  5)  Keadilan  sosial  dan kesetaraan  gender,  non  diskrimatif,  6)  Ramah  lingkungan,  7)  Peka  dan bijak trhadap pengetahuan dan budaya local serta keragaman budaya, dan 8)  Keberlanjutan  memberdayakan  masyarakat  dengan  meningkatkan kemampuan diri dan lembaga masyarakat. 12
b. Cara mendirikan koperasi syariah atau BMT
Dalam proses pendirian BMT, perlu memperhatikan beberapa hal, diantaranya: 13 1)  Harus  ada  pemrakarsa,  motivator  yang  telahengetahui BMT,  pemrakarsa  mencoba  meluaskan  jaringan  ke  para  sahabat  dengan menjelaskan tentang BMT dan peranannya dalam mengangkat harkat dan martabat  masyarakat,  2)  Diantaranya  pemrakarsa  tersebut  kemudian membentuk  panitia  penyiapan  pendirian  BMT  (P3B)  di  lokasi  yang dimaksud, 3) Selanjutnya P3B mencari modal awal atau modal perangsang sebesar  antara  10  hingga  30  juta,  agar  BMT  memulai  operasi  dengan syarat  modal  tersebut.  Modal  dapat  berasala  dari  perorangan,  lembaga, yayasan  atau  sumber  lainnya,  4)  P3B  juga  mencari  modal-modal  pendiri (simpanan  pokok  khusus  semacam  saham)  masing-masing  para  pendiri perlu  membuat  komitmen  tentang  peranan  masing-masing,  5)  Jika  calon pemodal-pemodal  pendiri  telah  ada,  maka  dipilih  pengurus  yang dipercaya  5  orang  yang  akan  mewakli  pendiri  dalam  mengarahkan kebijakan BMT, 6) P3B atau pengurus jika telah ada mencari dan memilih calon  pengelola  BMT,  7)  Mempersiapkan  legalitas  hukum  dengan menghubungi kepala kantor/ dinas koperasi dan pembinaan usaha kecil di ibukota kabupaten/kota, 8) Melatih calon sebaiknya juga diikuti oleh salah
11 Buchari  Alma  dan  Doni  Juni  Priansa, Manajemen  Bisnis  Syari’ah ,  (Bandung: Alfbeta,2009), 18.
12 M. Nur Rianto Al-Arif, Lembaga Keuangan Syariah , (Bandung: CV. Pustaka Setia,
2012), 324-325.
13 Heri  Sudarsono, Bank  Dan  Lembaga  Keuangan  Syariah ,  (Yogyakarta:  Ekonisia,
2015), 116.
satu  pengurus  dengan  menghubungi  PINBUK,  9)  Melaksanakan persiapan – persiapan  sarana  kantor  dan  berkas  administrasi  yang diperlukan, 10) Modal awal BMT berasal dari modal para pendiri. Namun sejak  awal  anggota  pendiri  BMT  harus  terdiri  minimal  20  orang  yang mereka  secara  riil  memberikan  peran  partisipasinya,  masyarakat  yang bersedia  menjadi  anggota  BMT  harus  menyetorkan  simpanan  pokok  Rp. 1.000.000,-/  anggota,  11)  BMT  didirikan  dalam  bentuk  koperasi  jasa keuangan  syariah  (KJKS)  bila  menginduk  kepada  koperasi  serba  usaha. BMT  dapat  didirikan  dan  dikembangkan  dengan  suatu  proses  legalitas hukum  bertahap,  dan  12)  Organisasi  BMT  yang  paling  sederhana  harus terdiri  dari  rapat  anggota  badan  pengawas  syariah,  badan  pengurus  dan badan pengelola.
c. Penggunaan dana BMT
Penggunaan dana BMT merupakan upaya menggunakan dana BMT untuk  keperluan  operasinal  yang  dapat  mengakibatkan  berkembangnya BMT atau sebaliknya, jika penggunaannya salah. Pengalokasian dana BMT ini  harus  berorientasi  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  anggota. Manajemen akan selalu dihadapkan pada dua persoalan, yakni bagaimana akan semaksimal mungkin mengalokasikan dana yang dapat memberikan pendapatan maksimal pula dan tetap menjaga kondisi keuangan sehingga dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya setiap saat. Dua kondisi ini dapat dicapai, jika manajemen mampu bertindak sesuai dengan landasan BMT  yang  sebenarnya.  Untuk  itu,  pengalokasian  dana  BMT  harus memperhatikan aspek sebagai berikut: 14
1) Aman, artinya dana BMT dapat dijamin pengembaliannya.
2) Lancar, artinya perputaran dana dapat berjalan dengan cepat.
3) Menghasilkan,  artinya  pengalokasian  dana  harus  dapat  memberikan pendapatan maksimal.
4) Halal, artinya pengalokasian dana BMT harus pada usaha ang halal baik dari tinjauan hukum positif maupun agama.
5) Diutamakan untuk pengembangan usaha ekonomi anggota.

## 2. Good Corporate Governance
GCG adalah sebagai perangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan,pihak kreditur, pemerintah dan karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal  lainnya  yang  berkaitan  dengan  hak-hak  dan  kewajiban  mereka
14 Muhammad Ridwan, Manajemen Bait al Mal Wa Tamwil , (Yogyakarta: UII Press, 2004), 56.
atau  dengan  kata  lain  suatu  sistem  yang  mengendalikan  perusahaan dengan  tujuan  untuk  menciptakan  nilai  tambah  bagi  semua  pihak  yang berkepentingan (stakeholder). 15
Sedangkan  menurut  Worl  Bank  (Bank  Dunia)  GCG  adalah  suatu penyelenggaraan  manajemen  pembangunan  yang  solid  dan  bertanggung jawab  yang  sejalan  dengan  prinsip  demokrasi  dan  pasar  yang  efisien, penghindaran  salah  alokasi  dana  investasi,  dan  pencegahan  korupsi  baik secara  politik  maupun  administrative,  menjalankan  disiplin  anggaran serta  penciptaan  legal  and  political  framework  bagi  tumbuhnya  aktivitas usaha. 16
a. Tujuan Good Corporate Governance (GCG)
Dengan  meningkatnya  persaingan  yang  ketat  untuk  memperoleh modal,  kecenderungan  saat  ini,  lebih  banyak  dititik  beratkan    pada pelaksanaan  Good  Corporate  Governance  yang  efektif.  Pelaksanaan Good Corporate  Governance  yang  sungguh-sungguh  menjadi  sangat  vital  bagi dunia usaha terutama untuk tujuan-tujuan: 1) Meningkatkan kemampuan bersaing  mendapatkan  modal  di  pasar  global,  2)  Mengurangi  resiko perubahan  yang  bersifat  tiba-tiba  dan  mendorong  penanaman  modal jangka  panjang,  3)  Memperkuat  sector  financial,  dan  4)  Memajukan manajemen yang bertanggung jawab dan kinerja financial yang solid. 17
b. Prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG)
Prinsip yang ada dalam Good Corporate Governance (GCG) adalah sebagau  berikut: Pertama ,  Transparansi.  Prinsip  dasar  dari  transparansi ini  untuk  menjaga  objektifitas  dalam  menjalankan  program  dalam perusahaan  atau  organisasi.  Perusahaan  atauorganisasi  harus menyediakan  informasi  yang  material  dan  relevan  dengan  cara  mudah diakses  dan  dipahami  oleh  pemangku  kepentingan. 18 Dalam  hal  ini  BMT harus  memberikan  kemudahan  dalam  pemberian  informasi  kepada pemangku kepentingan, serta kepada para nasabah, yaitu informasi yang tepat, akurat serta memadai.
Kedua ,  Akuntabilitas  adalah  kejelasan  fungsi  dan  pelaksanaan pertanggung  jawaban  organ  bank  sehingga  pengelolaannya  berjalan
15 M.  Arief  Effendi, The  Power  Of  Good  Corporate  Governance  Teori  Dan implementasi , (Jakarta: Salemba Empat, 2009), 1.
16 Eddi Wibowo, dkk, Memahami Good Corporate Government Governance dan Good Corporate Governance , (Jakarta: YPAPI, 2004), 86.
17 Muhammad Sadi Is, Hukum Perusahaan Di Indonesia , (Jakarta: Kencana, 2016),
226.
18 Rahmani  Timorita  Yulianti, Good  Corporate  Governance  Di  Lembaga  Zakat ,
(Yogyakarta: Kaukaba, 2016), 20.
efektif. Ketiga , Pertanggungjawaban, adalah kesesuaian pengelolaan bank dengan  peraturan  perundang-undangan. 19 , Keempat ,  Professional  yaitu memiliki kompetensi maupun bertindak objektif dan bebas dari pengaruh atau tekanan dari pihak manapun (independen) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan bank syariah, Kelima, Kewajaran yaitu keadilan  dan  kesetaraan  dalam  mempengaruhi  hak-hak  stakeholder berdasarkan perjanjian dan perrundang-undangan yang berlaku. 20
c. Indikator prinsip-prinsip GCG
Pertama , Prinsip transparansi meliputi: 1) Kemudahan mengakses informasi,  2)  Ketersediaan  informasi,  3)  Kerahasiaan  perusahaan,  40 Penyampaian  kebijakan, dan  5)  Visi  dan  misi  perusahaan. Kedua ,  Prinsip akuntabilitas  meliputi:  1)  Perincian  tugas  dan  tanggung  jawab,  2) Kompetensi yang sesuai, 3) Sistem pengendalian internal, 4) Pengukuran kinerja,  dan  5)  Pelaksanaan  tugas  sesuai  pedoman. Ketiga ,  Prinsip Pertanggung jawaban meliputi: 1) Kepatuhan hukum, 2) Tanggung jawab sosial,  3)  Prinsip  kehati-hatian,  4)  Dominasi  dan  pengaruh,  dan  5) Pelaksanaan  tugas  sesuai  tanggung  jawab. Keempat ,  Prinsip  Profesional yaitu:  1)  Dominasi  dan  pengaruh  dan  2)  Pelaksanaan  tugas  sesuai tanggung  jawab. Kelima ,  Prinsip  Kewajaran  (fairness)  yaitu:  1) Kesempatan berpendapat, 2) Kesetaraan kompensasi, dan 3) Kesempatan karyawan

## 3. Kendala Menjalankan Good Corporate Governance
Dalam  penelitian  yang  dilakukan  oleh  mahasiswa  program  studi Magister Ilmu Hukum UNDIP Mujiburrahman, dengan judul “ Implementasi kebijakan  peraturan  bank  Indonesia  NO.8/4/PBI/2006  Self  Assessment Good  Corporate  Governance  Pada  Bank  Go  Public”, dikemukakan  bahwa dari 36 bank yang sudah go public, 11 bank mendapatkan predikat sangat baik,  sedangkan  1  bank  dengan  predikat  baik.  Adapun  bank-bank  yang masih perlu perbaikan yaitu 5 bank mendapatkan predikat cukup baik dan 1 bank kurang baik. Dalam hal ini terdapat kendala yang dihadapi dalam implementasi  self  assessment  Good  Corporate  Governance  bagi  Bank  Go Public  yaitu  ada  2  faktor.  Faktor  eksternal  dan  internal.  Kendala  faktor eksternal dalam penerapan GCG adalah meliputi:
19 Mal  An  Abdullah, Corporate  Governance  Perbankan  Syariah  Di  Indonesia , (Jogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010), 70-71.
20 Rachmadi Usman, Aspek Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 260.
Pertama , Sistem hukum dan penegaknya yaitu: 1) Good governance dan  standart  profesionalisme,  2)  Sosial  value  sistem. Kedua ,  Kendala internal dalam penerapan GCG yaitu: 1) Komitmen organ perusahaan dan budaya  perusahaan,  2)  Pemahaman  SDM  tentang  GCG,  dan  3)  Kurang efektifitas sistem pengendalian internal.
Dari  hambatan  atau  kendala  yang  ada  hal  atau  upaya  yang  bisa dilakukan  diantaranya  adalah,  dari  faktor  eksternal:  1)  Regulasi  yang mendukungimplementasi  GCG  dan  disertai  Law  Enforcement,  2) Depolitisasi  perusahaan  dan  mendorong  agar  lebih  independen  dan  3) Perbaikan GCG secara simultan.
Sedangkan  upaya  dalam faktor  internal  adalah:  1)  Restrukturisasi internal  dengan  pembenahan  budaya  kerja  dan  perbaikan  regulasi,  2) Komitmen  kuat  dari  seluruh  organ  perusahaan  dan  panutan  dan  teladan dari  top  manajemen,  dan  3)  Implementasi  secara  simultan  dan konsisten. 21
4. Implementasi    Prinsip  Good  Corporate  Governance  (GCG)  di KSPPS  BMT  Salafiyah  Sukorejo  Sumberejo  Kec.  Banyuputih  Kab.

## Situbondo
KSPPS  BMT  Salafiyah  saat  ini  memiliki  4  kantor  cabang  dan  1 kantor  pusat.  Hal  ini  merupakan  prestasi  yang  dimiliki  KSPPS  BMT Salafiyah karena bisa bermetamorfosis ke arah yang lebih baik dari tahun ke  tahun.  Salah  satu  hal  yang  berpengaruh  dalam  perkembangan  KSPPS BMT adalah dengan cara menerapkan Good Corporate Governance (GCG). Dalam mengendalikan operasionalnya
KSPPS BMT
Salafiyah menggunakan dua pengendalian yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Untuk faktor eksternal KSPPS BMT Salafiyah menggandenng para alumni Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah untuk memudahkan koordinasi dan memudahkan  pemahaman  visi  misi  KSPPS  BMT  Salafiyah.  Sedangkan faktor  internalnya  adalah  dengan  menerapkan  Good  Corporate Governance  (GCG).  Adapun  Good  Corporate  Governance  (GCG)  dalam penelitian ini adalah masalah:
a. Transparansi
Dalam prinsip transparansi ini,  lembaga dituntut untuk transparan dalam  pengelolaan  operasionalnya.  Di  KSPPS  BMT  Salafiyah  dalam menerapkan prinsip transparansi ini dengan caramenyediakan web yang langsung bisa di akses oleh anggota KSPPS. Web ini digunakan KSPPS BMT Salafiyah  untuk  memudahkan  anggota  memonitoring  dan  mendapatkan
21 https://www.researchgate.net
informasi  tentang  KSPPS.  Bukan  hanya  itu  KSPPS  BMT  Salafiyah  juga menyediakan  layanan  langsung  tatap  muka  yang  dilayani  oleh  ketua KSPPS BMT Salafiyah pada waktu jam kerja. Hal lain yang dilakukan KSPPS dalam memberikan kemudahan akses kepada anggota dalam memperoleh informasi  adalah  dengan  menyediakan  pamphlet  dan  brosur  kepada anggota  untuk  menambah  pengetahuan  tentang  KSPPS  BMT  Salafiyah. Tidak  berhenti  disitu,  KSPPS  juga  membentuk  grup  WA  (WAG)  khusus anggota  supaya  informasi  bisa  tersampaikan  dengan  mudah,  dan  juga kirtik  dan  saran  disampaikan  anggota  digrup  tersebut.  Tak  pelak  juga KSPPS  juga  menugaskan  petugas  funding  untuk  bisa  menyampaikan informasi  kepada  anggota  apabila  ada  kebijakan  atau  informasi  dari KSPPS.  Di  KSPPS  para  anggota.  Ada  juga  hal  yang  dilakukan  oleh  KSPPS untuk  menjaga  keamanan  KSPPS  yaitu  adanya  kerahasiaan  jumlah keuangan  yang  tidak  bisa  sembarang  di  akses,  maka  dari  itu  KSPPS menjaga  dengan  teguh  apa  yang  menjadi  rahasia  perusahaan  yaitu masalah jumlah keuangan.
Secara  teori,  prinsip  dasar  dari  transparansi  ini  untuk  menjaga objektifitas  dalam  menjalankan  program  dalam  perusahaan  atau organisasi. Perusahaan atau organisasi harus menyediakan informasi yang material  dan  relevan  dengan  cara  mudah  diakses  dan  dipahami  oleh pemangku  kepentingan. 22 Sebuah  lembaga  keuangan  dikatakan  sudah menerapkan prinsip transparansi apabila menerapkan:
1) Kemudahan  mengakses  informasi.  KSPPS,  dalam  memberikan kemudahan dalam mengakses informasi ini dengan cara menyediakan web  yang  bisa  diakses  anggota,  menyediakan  layanan  langsung  tatap muka yang dilayani oleh ketua setiap jam kerja,
2) Ketersediaan informasi. KSPPS juga menyediakan pamphlet dan brosur kepada  anggota  untuk  menambah  pengetahuan  tentang  KSPPS  BMT Salafiyah,  dan  membentuk  grup  WA  (WAG)  khusus  anggota  supaya informasi bisa tersampaikan dengan mudah, dan juga kirtik dan saran disampaikan anggota dgrup tersebut.
3) Kerahasiaan perusahaan. KSPPS jumlah keuangan perusahaan menjadi hal yang rahasia, dan tidak bisa diakses secara terbuka.
4) Penyampaian  kebijakan.  Dalam  masalah  kebjakan  ini  KSPPS menggunakan  jasa  karyawan  funding  untuk  menyampaikan  kebijakan KSPPS.
22 Rahmani  Timorita  Yulianti, Good  Corporate  Governance  Di  Lembaga  Zakat , (Yogyakarta: Kaukaba, 2016), 20.
5) Visi  dan  misi  perusahaan.  Mengenai  visi  dan  misi  perusahaan,  yang menjadi  visi  misi  KSPPS  adalah  terbangunnya  dan  berkembangnya ekonomi  ummat  dengan  berlandaskan  syariat  Islam,  terwujudnya budaya  taawun  dalam  kebaikan  dan  ketakwaan  di  bidang  sosial ekonomi.
Sedangkan misinya adalah menerapkan dan memasyarakatkan syariat Islam dalam aktifitas ekonomi, menanamkan pemahaman  bahwa  sistem  ekonomi  syariat  adalah  Adil,  Mudah,  dan Maslahah,  meningkatkan  kesejahteraan  ummat  dan  anggota, melakukan  aktivitas  ekonomi  dengan  budaa  STAF  (Shiddiq,  Tabligh, Amanah,  dan  Fatonah).  Dan  di  dalam  visi  misi  itu  terdapat  isi  yang menjelaskan  bahwa  KSPPS  ingin  menanamkan  pemahaman  bahwa sistem ekonomi syari’at adalah adil, mudah dan maslahah.
b. Prinsip Akuntabilitas
Selain  prinsip  transparansi  ada  juga  prinsip  akuntabilitas  yang harus  dijalankan  oleh  perusahaan.  Dalam  menerapkan  prinsip akuntabilitas  ini  KSPPS  melakukan    teguran  kepada  karyawan  yang kurang tanggung jawab terhadap pekerjaannya. Dan tentunya teguran itu diberikan kepada karyawan yang tidak menjalankan job description yang ada. Dalam job description tersebut sudah jelas apa yang menjadi hak dan kewajiban  karyawan.  Dan  untuk  mendapatkan  karyawan  yang berkompeten  di  bidangnya  KSPPS  melakukan  penyeleksian  karyawan secara  bertahap  yaitu  adanya  tes  awal  yang  dilaksanakan  pengurus, kemudian  nama  yang  masuk  nominasi  akan  diajukan  ke  kiai  untuk diistikhorohkan.  Dan  untuk  pengendalian  internal,  KSPPS  melakukan pengendalian internal dengan cara semua pengurus dan karyawan dalam menjalankan  tugasnya  harus  sesuai  SOP.  Sedangakan  pengendalian keuangan diadakan laporan keuangan tiap seminggu sekali yang dilakukan kasir  kepada  bendahara  kemudian  laporan  keuangan  bulanan  yang dilakukan bendahara kepada semua pengurus. Dan untuk pengendalian di kantor  cabang  pengurus  melkukan  kontrol  sewaktu-waktu  ke  kontor cabang.  Dan  mengadakan  audit  ke  kantor  cabang  (kwartal)  tiap  4  bulan sekali.
KSPPS juga melakukan pengukuran kinerja karyawan dengan cara melihat kerajinan dan kedisiplinan karyawan dan akan diberikan reward supaya  karyawan  termotivasi  untuk  terus  meningkatkan  kinerjanya. Secara teori prinsip akuntabilitas adalah kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggung  jawaban  organ  bank  sehingga  pengelolaannya  berjalan
efektif. 23 Dan perusahaan atau lembaga keuangan dikatakan menerapkan prinsip akuntabilitas adalah:
1) Perincian  tugas  dan  tanggung  jawab.  Dalam  masalah  ini  di  KSPPS melakukan  teguran  kepada  karyawan  yang  kurang  tanggung  jawab terhadap pekerjaannya. Dan dalam menjalankan operasionalnya setiap karyawan  diberi  pemahaman  teng  job  description  masing-masing, disana  jelas  apa  yang  menjadi  hak  dan  kewajiban  para  pengurus  dan karyawan.
2) Kompetensi  yang  sesuai.  Untuk  mencari  karywan  yang  kompeten, KSPPS  melakukan  penyeleksian  karyawan  secara  bertahap  yaitu adanya  tes  awal  yang  dilaksanakan  pengurus,  kemudian  nama  yang masuk  nominasi  akan  diajukan  ke  kiai  untuk  diistikhorohkan.  Dan untuk mengasah kemampuan karyawan  yang ada KSPPS mengikutkan karyawan pelatihan yang diadakan dinas koperasi.
3) Sistem  pengendalian  internal.  Sistem  pengendalian  internal  ini  sangat penting  untuk  diterapkan  karena  jika  sistem  terkendali  operasional akan  berjalan  lancar,  di  KSPPS  pengendaian  internal  nya  dilakukan dengan  cara  semua  pengurus  dan  karyawan  dalam  menjalankan tugasnya  harus  sesuai  SOP.  Sedangakan  pengendalian  keuangan diadakan laporan keuangan tiap seminggu sekali  yang dilakukan kasir kepada bendahara kemudian laporan keuangan bulanan yang dilakukan bendahara kepada semua pengurus. Dan untuk pengendalian di kantor cabang  pengurus  melkukan  kontrol  sewaktu-waktu  ke  kontor  cabang. Dan mengadakan audit ke kantor cabang (kwartal) tiap 4 bulan sekali.
4) Pengukuran  kinerja.  Pengukuran  kinerja  ini  dilakukan  dengan  cara melihat  kerajinan  dan  kedisiplinan  karyawan  dan  akan  diberikan reward  supaya  karyawan  termotivasi  untuk  terus  meningkatkan kinerjanya.
5) Pelaksanaan  tugas  sesuai  pedoman.  Dalam  menjalankan  tugasnya KSPPS  menekankan  karyawannya  dalam  menjalankan  operasionalnya harus  sesuai  SOP  yang  ada,  dan  hal  ini  di  KSPPS  masuk  dalam pengendalian internal. Karena jika dalam menjalankan tugasnya sesuai SOP yang ada maka lembaga akan mudah terarah dan terkendali.
c. Prinsip pertanggung jawaban
Dalam  prinsip  pertanggung  jawaban  ini  perusahaan  harus  bisa mempertanggungjawabkan  pengelolaannya.  Hal  yang  dilakukan  KSPPS dalam  menerapkan  prinsip  pertanggung  jawaban  ini  adalah  dalam
23 Mal  An  Abdullah, Corporate  Governance  Perbankan  Syariah  Di  Indonesia , (Jogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010), 70
operasionalnya  KSPPS  mempunyai  legalitas  hukum  dan  patuh  terhadap aturan-aturan dinas koperasi dengan cara melakukan RAB dan RAT. Dan untuk bentuk tanggung jawab KSPPS terhadap sosial KSPPS menjalankan tanggung  jawab  sosial  dengan  cara  meningkatkan  kualitas  produk  dan memperluas pembiayaan serta  memberikan sembako tiap tahun kepada dhuafa, fakir miskin dan anak yatim.
Secara  teori  prinsip  pertanggung  jawaban  ini  adalah  kesesuaian pengelolaan  bank  dengan  peraturan  perundang-undangan. 24 Sebuah perusahaan atau lembaga keuangan dikatakan sudah menerapkan prinsip pertanggung jawaban ini jika:
1) Kepatuhan hukum. Dalam hal ini KSPPS patuh terhadap hukum karena dalam  operasionalnya  KSPPS  emiliki  badan  hukum,  SIUP  dan  NPWP, serta  melakukan  RAB  dan  RAT  yang  merupakan  aturan  dari  dinas koperasi.
2) Tanggung  jawab  sosial.  KSPPS  melakukan  tanggung  jawab  sosial dengan  cara  meningkatkan  kualitas  produk  dan  memperluas pembiayaanterbukti  dengan  banyaknya  produk  dan  pembiayaan  yang ditawarkan  serta    memberikan  sembako  tiap  tahun  kepada  dhuafa, fakir miskin dan anak yatim.
3) Prinsip  kehati-hatian.  Dalam  prinsip  kehati-hatian  ini  KSPPS  cukup berhati-hati  dalam  menajalankan  operasionalnya  terutama  dalam pengelolaan  keuangan  aitu  adanya  laporan  keuangan  mingguan  yang dilakukan  kasir  kepada  bendahara,  adanya  laporan  keuangan  laporan keuangan bulanan yang dilakukan bendahara kepada pengurus, adanya audit  sewaktu-waktu  yang  dilakuakan  ke  kantor  cabang,  adanya  audit kwartal yang dilakukan 4 bulan sekali ke kantor cabang.
4) Dominasi  dan  pengaruh.  Tidak  ada  yang  mendominasi  dan  pengaruh karena operasional dijalankan sesuai SOP.
5) Pelaksanaan  tugas  sesuai  tanggung  jawab.  Dalam  melaksanakan tanggung  jawab  para  pengurus  dan  karyawan  menjalankan  tugasnya masing-masing dengan mengacu pada job description yang ada.
d. Prinsip Profesionalitas
Prinsip  ini  menekankan  pada  pengurus  dan  karyawan  untuk berkompeten/  professional  dalam  menjalankan  tugasnya.  KSPPS menjalankan  prinsip  ini  dengan  cara  melakukan  penyeleksian  karyawan secara  ketat  dan  istikhoroh  kiai.  Dan  dalam  menempatkan    jabatan pengurus sesuai hasil  istikhoroh kiai. Dalam menjalankan operasionalnya
24 Mal  An  Abdullah, Corporate  Governance  Perbankan  Syariah  Di  Indonesia , (Jogyakarta: Ar-Ruzz Media,  2010), 70-71.
tidak ada yang mendominasi karena menjalankan operasional sesuai SOP. Sedangkan  seperti  yang  di  sampaikan  di  atas  bahwa  alumni  memiliki pengaruh yang cukup besar dalam pengembangan KSPPS BMT Salafiyah.
Secara  teori  prinsip  profesionalitas  adalahmemiliki  kompetensi maupun  bertindak  objektif  dan  bebas  dari  pengaruh  atau  tekanan  dari pihak manapun (independen) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan  bank  syariah.  Lembaga  keauangan  dikatakan menjalankan prinsip ini apabila:
1) Dominasi  dan  pengaruh.  KSPPS  menjalankan  prinsip  ini  dengan  cara melakukan  penyeleksian  karyawan  secara  ketat  dan  istikhoroh  kiai. Dan  dalam  menempatkan    jabatan  pengurus  sesuai  hasil    istikhoroh kiai.  Sedangkan  untu  pengaruh  alumni  memiliki  peran  yang  cukup berpengaruh dalam pengembangan KSPPS.
2) Pelaksanaan  tugas  sesuai  tanggung  jawab  yaitu  melaksanakan  tugas sesuai SOP
e. Kewajaran/fairness
Fair  merupakan  prinsip  yang  harus  dilakukan  dalam  lembaga keuangan.  Di  KSPPS  Semua  anggota  bebas  mengemukakan  pendapat ketika  RAT  serta  memberikan  kesempatan  yang  sama  kepada  semua karyawan.
Secara  teori  fairness  adalah  keadilan  dan  kesetaraan  dalam mempengaruhi  hak-hak  stakeholder  berdasarkan  perjanjian  dan perundang-undangan yang berlaku. 25 Prinsip fairness memiliki ketentuan- ketentuan sebagai berikut:
1) Kesempatan berpendapat. Di KSPPS semua anggota bebas mengajukan pendapatnya ketika RAT.
2) Kesetaraan  kompensasi.  Kompensasi  diberikan  kepada  anggota  yang rajin  membayar  angsuran  dan  karyawan  yang  memiliki  kedisiplinan yang tinggi.
3) Kesempatan  karyawan.  Karyawaan  mendapatkan  kesempatan  yang sama  karena  kenaikan  jabatan  ditentukan  oleh  hasil  istikhoroh kiai/pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah.
25 Rachmadi Usman, Aspek Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 260.
5. Kendala Dalam Mengimplementasikan Good Corporate Governance  di  KSPPS  BMT  Salafiyah  Sukorejo  Sumberejo  Kec.

## Banyuputih Kab. Situbondo
Setiap  lembaga  sudah  barang  tentu  memiliki  kendala  dalam menjalankan operasionalnya, begitu juga di KSPPS BMT Salafiyah. Dalam menjalankan  operasionalnya  kendala  yang  ditemui  KSPPS  BMT Salafiyah adalah  masalah  kedisiplinan  karyawan  yang  naik  turun.  Ada  dua  faktor ang  menjadi  masalah  dalam  mengimplementasikan  GCG  ini  yaitu  faktor eksternal dan internal. Di KSPPS tidak ada faktor eksternal yang menjadi kendala dalam mengimplementasikan GCG. Kendala itu muncul dari faktor internal,  yaitu  masalah  yang  muncul  dari  dalam  lembaga  itu  sendiri, seperti  pasang  surutnya  kedisiplinan  karyawan.  Jika  pemahaman karyawan  terhadap  GCG,  tidak  menjadi  kendala  karena  para  karyawan sebenarnya  sudah  menerapkan  prinsip-prinsip  GCG  ini.  Namun  dari kendala  tersebut,  upaya  dilakukan  oleh  KSPPS  BMT  Salafiyah  dalam meningkatkan  kedisiplinan  karyawan  adalah  dengan  cara  membuat  tata tertib  kepada  karyawan  dengan  ketentuan  karyawan  wajib  hadir  ke kantor sebelum jam 8 pagi. Dan upaya lainnya adalah dengan memberikan reward kepada karyawan yang memiliki kedisiplinan tinggi supaya terus termotivasi  untuk  selalu  disiplin  dan  bisa  memberikan  energy  positif kepada teman se profesi.

## D. Simpulan
Pertama ,  Implementasi  Good  Corporate  Governance  (GCG)  di KSPPS  BMT  Salafiyah  Sukorejo.  Di  KSPPS  BMT  Salafiyah  dalam menjalankan  operasionalnya  dengan  cara    menerapkan  5  prinsip  GCG yaitu  transparansi,  akuntabilitas,  pertanggung  jawaban,  profesionalitas dan kewajaran (fairness). Dalam menerapkan prinsip transparansi KSPPS BMT  Salafiyah  menyediakan  web,  layanan  tatap  muka  oleh  ketua  di  jam kerja, pamphlet dan brosur, Wa Grup (WAG), Penyampaian informasi dan kebijakan melalui petugas funding, serta Menjaga dengan teguh apa yang menjadi rahasia perusahaan.
Dalam  menerapkan  prisip  akuntabilitas  KSPPS  menerapkan teguran  kepada  karyawan  yang  kurang  tanggung  jawab,  Job  Description jelas, perekrutan karyawan secara selektif, semua pengurus dan karyawan dalam  menjalankan  tugasnya  harus  sesuai  SOP,  laporan  keuangan dilakukan  secara  mingguan  dan  bulanan,  Kontrol  sewaktu-waktu  ke kontor  cabang,  audit  ke  kantor  cabang  (kwartal)  tiap  4  bulan  sekali, pengukuran kinerja karyawan dilihat dari kerajinan dan kedisiplinan Dalam menerapkan prinsip pertanggung jawaban KSPPS  memiliki
legalitas  hukum,  melakukan  RAB  dan  RAT,  menjalankan  tanggung  jawab sosial  dengan  cara  meningkatkan  kualitas  produk  dan  memperluas pembiayaan  serta  melakukan  pemberian  sembako  tiap  tahun  kepada duafa, fakir miskin dan anak yatim. Untuk mencetak pengelola yang handal KSPPS  melakukan  seleksi  karyawan  yang  ketat,  pelatihan  bagi  karyawan yang  ada,  penempatan  jabatan  sesuai  istikhoroh  kiai,  operasional  sesuai SOP,  Menggandeng  alumni  dalam  menjalankan  operasionalnya.  Untuk menjaga  agar  KSPPS  selalu  fair  terhadap  anggota,  Semua  anggota  bebas mengemukakan pendapat ketika RAT, adanya kompensasi bagi karyawan yang  rajin  dan  anggota  yang  rajin  membayar  angsuran  dan  memberikan kesempatan yang sama kepada semua karyawan.
Kedua , Kendala yang dihadapi dalam menerapkan Good Corporate Governance (GCG) di KSPPS BMT Salafiyah Sukorejo . Untuk kendala yang dihadapi  dalam  menerapkan  GCG  ini  KSPPS  BMT  Salafiyah  mengalami kendala  di  faktor  internal  yaitu  pasang  surutnya  kedisiplinan  karyawan dalam  menjalankan  tugas  atau  kewajibannya,  upaya  yang  dilakukannya adalah  dengan  menerapkan  tata  tertib  ke  karyawan  untuk    datang  ke kantor  sebelum  jam  8  dan  pemberian  reward  kepada  karyawan  yang memiliki kedisiplinan tinggi.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah,  Mal  An, Corporate  Governance  Perbankan  Syariah  Di  Indonesia , Jogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010. Alma, Buchari dan Doni Juni Priansa, Manajemen Bisnis Syari’ah , Bandung: Alfbeta. 2009. Arief  Effendi,  M., The  Power  Of  Good  Corporate  Governance  Teori  Dan implementasi , Jakarta: Salemba Empat. 2009.
Cadbury,  Komite, The  Business  Roundtable,  Statement  Untuk  Corporate Governance, Washington  DC:tnp,  1  dalam  Mishardi  Wilamarta,  40 dan dituangkan Hana Septi Kuncaraningsih dan M. Rasid Ridla, Good Corporate  Governance  Dalam  Meningkatkan  Kepuasan  Muzakki  di Badan Amil Zakat Nasional, 1997.
Hibat, Khoirul, Analisis Penerapan Good Corporate Governance (GCG) Pada Lembaga  Keuangan  Syariah  Serta  Pengaruhnya  Terhadap  Tingkat Pengembalian  Pembiayaan  (Studi  Kasus  BMT  As  Salam  Kras  Kediri) , Kediri: 2018.
K Lubis, Suhrawardi, Hukum Ekonomi Islam , Jakarta: Sinar Grafika, 2000. Nur  Islamiah,  Elin, Penerapan  Prinsip-prinsip  Good  Corporate  Governance
(GCG)  Pada  PT.  ASDP  Indonesia  Ferry  (Persero)  Cabang  Merak- Banten , Serang: 2018.
Rianto  Al  Arif,  M.  Nur, Dasar-Dasar  Pemasaran  Bank  Syariah ,  Bandung: Alfabeta. 2010.
Rianto Al-Arif, M. Nur, Lembaga Keuangan Syariah , Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012. Ridwan, Muhammad, Manajemen Bait al Mal Wa Tamwil , Yogyakarta: UII Press, 2004.
SadiIs,  Muhammad, Hukum  Perusahaan  Di  Indonesia ,  Jakarta:  Kencana, 2016.
Setia,  Muda  dan  Zulkifli, Pengaruh  Penerapan  Corporate  Governanace (GCG)  Dan  Budaya  Organisasi  Pengelolaan  Zakat  Terhadap  Motivasi Pembayaran zakat Penghasilan di DIY , Jurnal Kajian Bisnis Vol.2, No.
1, Januari 2018.
Subana, M, Dasar- Dasar Penelitian Karya Ilmiah, Bandung: Pustaka Setia. 2001.
Sudarsono,  Heri ,  Bank  Dan  Lembaga  Keuangan  Syariah ,  Yogyakarta: Ekonisia, 2004. Sudarsono,  Heri ,  Bank  Dan  Lembaga  Keuangan  Syariah, Yogyakarta: Ekonisia, 2015. Timorita Yulianti, Rahmani, Good Corporate Governance di Lembaga Zakat, Yogyakarta: Kaukaba, 2016. Tim Penyusun KBBI, Jakarta, Balai Pustaka, 2002 https://www.researchgate.net Umam,  Khaerul, Manajemen  Perbankan  Syariah ,  Bandung:  Pustaka  Setia. 2013,
Usman,Rachmadi, Aspek  Hukum  Perbankan  Syariah  Di  Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika. 2014.
Wibowo,  Eddi  dkk, Memahami  Good  Corporate    Government  Governance dan Good Corporate  Governance , Jakarta: YPAPI, 2004.