PUTERI HIJAU: Jurnal Pendidikan Sejarah, 8 (X) (2023): 373-378 DOI: 10.24114/ph.v8iX.53125
PUTERI HIJAU: Jurnal Pendidikan Sejarah
Available online http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/ph
PERAN TENTARA DALAM POLITIK ORDE BARU: STUDI KASUS SOEHARTO DAN ABRI
Naomy Elisabeth Tamba 1 , Jessica Simanjuntak 2 , Ayu Linsa Buulolo 3 , Sophia Rheina Surbakti 4
Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan, Indonesia 1234
naomitamba02@gmail.com 1 , jessicasimanjuntak71@gmail.com 2 , ayulinsabll@gmail.com 3 , soviasurbakti@gmail.com 4
Accepted: 10 Agustus 2023              Published: 29 Agustus 2023

## Abstract
This study aims to analyze the role of the army in New Order politics in Indonesia, focusing on the policies and actions of President Suharto and the Armed Forces of the Republic of Indonesia (ABRI). The New Order was an important period in Indonesian history marked by military rule under General Suharto for more than three decades. This research uses historical research methods to explore historical records, government policies, and the role of ABRI in the formation and maintenance of New Order political power. Through an in-depth analysis of primary and secondary sources, this study attempts to answer several key questions, including how ABRI's role in maintaining political stability during the New Order, how the relationship  between  Suharto  and  ABRI  influenced  policymaking,  and  how  this  role  influenced Indonesia's political, economic, and social development. The results showed that ABRI had a key role in maintaining the New Order regime by providing security support, supervising the political opposition, and  being  involved  in  key  policymaking.  The  close  relationship  between  Suharto  and  ABRI  also established a strong power dynamic in Indonesia during this period. In addition, ABRI's role in managing social and political conflicts has an impact on the social and economic development of the country. This research provides in-depth insight into the role of the military in New Order politics and its relevance to political developments in Indonesia today. The political and social implications of ABRI's role in the New Order will also be discussed, as well as its impact on the democratic transition in Indonesia after the fall of the Suharto regime.
Key words: New Order, Suharto, ABRI, Indonesian politics, Military.
How to Cite: Tamba. N. E., Simanjuntak. J. et. Al .(2023) Peran Tentara Dalam Politik Orde Baru: Studi Kasus Soeharto dan ABRI. Puteri Hijau: Jurnal Pendidikan Sejarah (373-378)
* Corresponding author: naomitamba02@gmail.com ISSN 2460-5786(Print) ISSN 2407-7429 (Online)

## INTRODUCTION
Dalam  jurnal  "Peran  Tentara  dalam Politik  Orde  Baru:  Studi  Kasus  Soeharto  dan ABRI"  mengangkat  fokus  pada  peran  yang dimainkan oleh Tentara dalam konteks politik Orde  Baru,  dengan  penekanan  pada  studi kasus  kepemimpinan  Soeharto  dan  peranan ABRI.
Dalam dekade-dekade setelah kemerdekaan  Indonesia,  peran  militer  telah menjadi
elemen signifikan
dalam perkembangan  politik  negara  ini.  Era  Orde Baru,  yang  ditandai  dengan  pemerintahan otoriter  di  bawah  kepemimpinan  Jenderal Soeharto,  menyaksikan  integrasi  yang  kuat antara  kekuatan  militer  dan  struktur pemerintahan.
Pada periode ini, Angkatan Bersenjata Republik  Indonesia  (ABRI)  memegang  peran yang penting dalam menjaga stabilitas politik, mengambil  bagian  dalam  pembentukan kebijakan,  dan  mendukung  pemerintahan Soeharto. Oleh karena itu, tujuan dari jurnal ini adalah  untuk  menyelidiki  lebih  lanjut mengenai  dinamika  interaksi  antara  militer dan politik dalam konteks Orde Baru, dengan fokus pada studi kasus Soeharto dan ABRI.
Melalui  analisis  mendalam  terhadap peran ABRI dalam membentuk kebijakan dan mempengaruhi  proses  politik  pada  masa pemerintahan  Soeharto,  diharapkan  bahwa jurnal  ini  akan  memberikan  wawasan  yang lebih  kaya  tentang  bagaimana  militer  dapat berperan  dalam  politik  dan  bagaimana dinamika
tersebut memengaruhi perkembangan sosial dan politik di Indonesia pada saat itu.
Politik  Orde  Baru  di  Indonesia,  yang dimulai  pada  tahun  1966  dengan  naiknya Soeharto ke tampuk kekuasaan, adalah sebuah periode  yang  sangat  menentukan  dalam sejarah  politik  dan  militer  Indonesia.  Dalam periode  ini,  Angkatan  Bersenjata  Republik Indonesia  (ABRI)  memainkan  peran  yang sangat  penting  dalam  mengelola  negara  dan membentuk  kebijakan  nasional.  Dalam konteks  ini,  peran  Soeharto  sebagai  seorang jenderal  dalam  ABRI  dan  kemudian  sebagai Presiden Republik Indonesia sangat menonjol Penelitian ini bertujuan untuk
menginvestigasi secara lebih mendalam peran Tentara dalam Politik Orde Baru dengan fokus pada  peran  kunci  Soeharto  dan  ABRI  dalam menjaga  stabilitas  politik  dan  mengambil kebijakan yang mempengaruhi arah perkembangan  politik,  ekonomi,  dan  sosial Indonesia  selama  periode  ini.  Selain  itu, penelitian  ini  juga  akan  mengkaji  perubahan dalam dinamika politik Indonesia yang dipicu oleh campur tangan militer dan dampak jangka panjangnya.

## METHODOLOGY
Penelitian  sejarah  Merupakan  proses yang kompleks karena menyangkut eksistensi (  nilai,  moral,  agama  dan  kebudayaan)  suatu bangsa dan manusia pada masa lampau masa kini, dan masa depan titik Selain itu penelitian sejarah dilakukan melalui langkah tertentu.
Menurut  Gilbert  J.  Garraghan,  metode penelitian  sejarah  adalah  seperangkat  aturan atau  prinsip  sistematis  untuk  mengumpulkan sumber  sejarah  secara  efektif,  nilainya  secara kritis,  dan  mengajukan  sintesis  dari  hal-hal yang  dicapai  dalam  bentuk  tertulis.  Senada dengan pengertian ini, Louis Gottschalk dalam bukunya Mengerti Sejarah (1995:27)
menjelaskan  bahwa  metode  sejarah  adalah suatu  kegiatan  mengumpulkan,  menguji,  dan menganalisis  data  yang  diperoleh  dari peninggalan-peninggalan  masa  lampau  titik data-data  tersebut  kemudian  direkonstruksi sehingga menghasilkan sisa sejarah.
Dalam buku Pengantar Ilmu
Sejarah(2005: 90) , Kuntowijoyo menjelaskan penelitian  sejarah  memiliki  5  tahapan  yang saling  berhubungan  kelima  tahapan  tersebut yaitu pemilihan topik, heuristik (pengumpulan sumber) , verifikasi, penafsiran dan penulisan. Metode merupakan sebuah prosedur, atau ada hubungannya  dengan  suatu  prosedur,  proses, atau tehnik yang sistematis dalam penyidikan disiplin  ilmu  tertentu  untuk  mendapatkan objek (bahan-bahan) yang diteliti (Sjamsuddin, 2007: 13).
Metode  sejarah  adalah  metode  atau cara  yang  digunakan  sebagai  pedoman  dalam melakukan  penelitian  peristiwa  sejarah  dan permasalahannya.  Metode  ini  merupakan
instrument  untuk  merekonstruksi  peristiwa sejarah  (history  as  past  actuality)  menjadi sejarah  sebagai  kisah  (history  as  written). Metode ini merupakan tahapan-tahapan yang dilakukan  untuk  merekonstruksi  kejadian- kejadian di masa lampau.

## RESULT AND DISCUSSION
Pada  masa  awal  kelahirannya,  Orde Baru  yang  diidentikkan  dengan  Soeharto sebagai  presiden  yang  berlatar  belakang militer  telah  menyadari  bahwa  tugas  dari kaum  militer  bukanlah  untuk  membuat kebijakan-kebijakan perekonomian.
Dia mempercayakan pembuatan kebijakan ekonomi  tersebut  kepada  orang-orang  sipil, khususnya  kepada  sekelompok  ahli  ekonomi dari Universitas Indonesia yang dipimpin oleh Profesor Widjojo Nitisastro.
Ciri  terpenting  bentuk  daripada perpolitikan  yang  dijalankan  oleh  Orde  Baru pada masa awal terbentuknya rezim ini tahun 1967-1990  adalah  dominannya  peran  politik militer melalui penerapan ideologi “dwifungsi ABRI” sehingga mensubordinasikan kekuatan politik  lain  secara  relatif  penuh.  Sekalipun secara  de  facto”dwifungsi  ABRI”  telah dijalankan  bersamaan  dengan  sejarah  awal terbentuknya  republik,  namun  perumusan dwifungsi ABRI sebagai sebuah konsepsi dan ideologi  politik  baru  terjadi  pada  dekade 1950-an.
Dibawah  kepemimpinan  Orde  Baru, TNI memiliki Dwifungsi yang diakibatkan oleh adanya  kebijakan  Jenderal  Soeharto,  salah satu bentuk kebijakan tersebut adalah adanya keterlibatan  militer  dalam  fungsinya  sebagai kekuatan  sosial  dalam  upaya  membangun bangsa,  konsep  ini  lebih  dikenal  dengan Dwifungsi  ABRI  (Samego,  1998:59).  Dwi- fungsi  ABRI  yaitu  sebagai  kekuatan  Hankam (Pertahanan  dan  Keamanan)  dan  fungsi  ke- kuatan  Sosial  Politik,  yang  sangat  berperan panting dalam mewujudkan stabilitas nasional yang  menetap  dan  dinamis  disegala  aspek kehidupan  bangsa,  dalam  rangka  untuk  me- wujudkan tujuan nasional berdasarkan panca- sila. Lahirnya konsep Dwifungsi ABRI digagas
oleh A.H Nasution pada 12 Novemer 1958 dan baru  benar-benar  diterapkan  pada  era  Orde Baru  karena  Nasution  sendiri  merupakan pendiri  dari  IPKI  (Ikatan  Pendukung Kemerdekaan  Indonesia)  untuk  memberikan kesempatan  kepada  Tentara  atau  militer berpolitik  (Mabes  ABRI  dalam  Fattah, 2005:144).
Pada  masa  kepemimpinan  Jenderal Soeharto  Dwifungsi  ABRI  bukan  hanya berperan sebagai militer saja tetapi Dwifungsi ABRI juga dijadikan alasan ikut sertanya ABRI ke  dalam  semua  aspek  kehidupan  bernegara (Marin  dalam  Fattah,  2005:138).  Dalam  hal tersebut  Dwifungsi  ABRI  di  manfaatkan  oleh Jenderal  Soeharto  untuk  melanggengkan kekuasaannya,  dimana  Jenderal  Soeharto selaku pemimpin militer berupaya menggunakan  suatu  organisasinya  dalam melaksanakan pemilu (pemilihan umum) guna memperkuat dan
mempertahankan kepentingan  dan  kedudukan  tentara  dalam pemerintahan. Partai Golkar (Golongan Karya) merupakan salah satu partai politik terbesar di Indonesia.  Partai  Golkar  (Golongan  Karya) berdiri sejak berakhirnya masa kepemimpinan Presiden Soekarno.
Munculnya  partai  Golkar  sebagai kekuatan  baru  sering  dianggap  sebagai kekuatan Orde Baru karena dalam kekuatan ini Golkar di dukung oleh tiga kekuatan dominan Orde Baru, Yaitu :
1.  ABRI  sebagai  kekuatan  kunci  untuk melakukan tekanan atas kekuatan sipil yang mencoba menggangu eksistensi Golkar.
2. Birokrasi dalam hal ini dibentuknya kokar- mendagri (Korps Karyawan Pemerin-tahan Dalam  Negeri)  sebagai  cikal  bakal munculnya  “monoloyalitas”  yang  berarti kesetiaan tunggal terhadap suatu perkumpulan,  negara  dan  sebagainya. Golkar  akhirnya  dikukuhkan  melalui KORPRI (Korps Pegawai Republik Indonesia).
3.  Golkar  dijadikan  alat  “Orde  Baru”  umtuk melanggengkan  kekuasaannya  melalui formulasi  yang  dianggep  demokratis dengan  tata  cara  dan  prosedur  pemilihan
umum,  sidang  umum  MPR  dan  dengan adanya Dewan Perwakilan Rakyat (Sundhaussen, Ulf. 1986:32).
Melihat  besarnya  peran  ABRI  pada masa  pemerintahan  Orde  Baru  yang  tidak hanya  berperan  dalam  bidang  kemiliteran. Namun, ABRI juga berperan besar pada bidang Han-kam  (Pertahanan  dan  Keamanan)  dan Sosial  Politik.  Pada  bidang  Hankam  ABRI tercatat  pernah  beberapa  kali  ikut  dalam pemberantas  pemberontakan  PKI  Madiun Tahun 1948, pemberontakan G30/SPKI Tahun 1965,
pemberon-takan DI/TII, pemberontakan  RMS  (Republik  Maluku Selatan)  dan  TNI  juga  tercatat  pernah menganeksasi  Timor-timor,  karena  keadaan politik  dan  berpartisipasi  menormalisasikan hubungan  Indonesia-Malaysia,  dan  pogram ABRI  masuk  desa  Sedangkan,  dalam  bidang Sosial  Poitik  banyak  perwiraperwira  ABRI terutama  dari  Angkatan  Darat  yang  duduk pada  jabatan  strategis  dipemerintahan  demi melang-gengkan  rezim  Pemerintahan  Orde Baru
Dari asumsi di atas, ABRI sebenarnya memiliki  dua  peranan  yang  cukup  signifikan dan  seringkali  dikenal  dengan  “dwifungsi ABRI”,  yakni  selain  sebagai  kekuatan pertahanan  dan  keamanan,  ABRI  juga merupakan  kekuatan  sosial-  politik.  Istilah dwifungsi yang menjadi dasar legitimasi bagi peran  sosial-politik  angkatan  bersenjata sendiri  mulai  berkembang  dan  populer  pada masa  Orde  Baru.  Ini  diawali  dari  konsepsi Nasution  tentang  “Jalan  Tengah”  ABRI  pada 1958,  yang  intinya  tentang  pemberian kesempatan  kepada  ABRI,  sebagai  salah  satu kekuatan politik bagsa untuk berperan serta di dalam pemerintahan atas dasar “Asas Negara Kekeluargaan”.  Ditambah  lagi  dengan  fakta pada  Agustus  tahun  1966,  ABRI  menyatakan kepeduliannya  untuk  ikut  mengatasi  tiga masalah  nasional,  yakni  stabilitas  sosial politik,  stabilitas  sosial  ekonomi,  dan kedudukan  serta  peran  ABRI  dalam  revolusi Indonesia  sebagai  kekuatan  revolusi,  alat penegak  demokrasi  dan  sebagai  alat pertahanan dan keamanan negara.
Berikut  adalah  beberapa  aspek  hubungan antara Soeharto dan ABRI dalam
mengonsolidasikan kekuasaan politik:

## 1. Pengambil Alihan Kepimpinan
Pada tahun 1965, Soeharto memimpin upaya  penggulingan  pemerintahan  Sukarno setelah  peristiwa  G30S/PKI.  Selama  krisis  ini, Soeharto, yang saat itu adalah seorang jenderal di  ABRI,  berhasil  memimpin  pasukan  ABRI dalam  menghancurkan  organisasi-organisasi yang  terlibat  dalam  kudeta  tersebut.  Setelah berhasil  mengambil  alih  kendali,  Soeharto menduduki  jabatan  presiden.  Setelah  masa jabatan  Presiden  Soekarno  berakhir  pada Tahun  1967,  akibat  dari  pem-berontakan G30S/PKI yang membuat dirinya dilengserkan dalam  sidang  MPRS  Tahun  1966  (Crouch, 1999:225).

## 2. Peran Kunci ABRI
ABRI berperan penting dalam mendukung Soeharto dalam
mengkonsolidasikan  kekuasaannya.  Pasukan militer dan keamanan yang dipimpin oleh ABRI membantu  menjaga  stabilitas  dan  mengatasi pemberontakan  yang  terjadi  pada  masa transisi  kekuasaan.ABRI  juga  berperan  besar pada  bidang  Han-Kam  (Pertahanan  dan Keamanan).
Soeharto menggantikan Sukarno sebagai  Panglima  TNI,  yang  memberinya kendali langsung atas pasukan militer. Dengan kendali  ini,  Soeharto  memiliki  pengaruh  yang kuat  dalam  tubuh  militer,  yang  juga  memiliki peran  politik  penting  di  Indonesia.  Selain  itu, banyak  perwira  militer  dalam  ABRI  yang mendukung
Soeharto
dalam
mengonsolidasikan  kekuasaannya.  Salah  satu ciri  pemerintahan  Orde  Baru  adalah pelembagaan peran sosial politik ABRI.
ABRI berperan penting dalam menjaga keamanan dan stabilitas selama masa transisi politik.  Pasukan  militer  membantu  menekan pemberontakan dan kerusuhan yang mungkin mengancam kestabilan negara.
Seiring  berjalannya  waktu,  Soeharto mempertahankan  kendali  atas  ABRI  dan
menggunakan  militer  sebagai  alat  untuk mengawasi dan
mempertahankan kekuasaannya.  Dia  juga  mempromosikan banyak perwira militer yang loyal kepadanya ke  posisi  penting  dalam  pemerintahan  dan administrasi.
Kepolisian Negara Republik Indonesia lahir  pada  tanggal  1  Juli  1946,  dan  sering disebut  hari  Bhayangkara.  Pada  awalnya lembaga  Kepolisian  berada  di  bawah  kendali Departemen  Dalam  Negeri,  namun  karena kewenangan  Kepolisian  yang  sangat  luas  ini menjadi  sangat  terbatas  serta  mendapat kendala  struktural  dan  operasionalnya.  Pada tahun  1947,  Indonesia  menghadapi  situasi perang,  lembaga  Kepolisian  saat  itu  selain bertugas  sebagai  penjaga  keamanan  dan ketertiban  di  lingkungan  masyarakat,polisi juga masih ikut berperang bersama kekuatan bersenjata  seperti  AD,  AL  dan  AU  untuk mempertahankan  kemerdekaan  Republik Indonesia  yang  baru  saja  diraih.  (Awaloedin, 2006, p. 129).
Setelah  diadakan  perundingan  antara delegasi RI dan delegasi Belanda danditandatanganinya Konferensi Meja Bundar  (KMB)  pada  tanggal  2  Nopember
1949,  di  Den  Haag  mengharuskan  Belanda harus  keluar  dari  wilayah  Indonesia  dan Indonesiamenjadi  negara  federal  dengan nama  Republik  Indonesia  Serikat  (RIS)  pada tahun  1950.Keppres  RIS  No.  22  tahun  1950 dinyatakan  bahwa  Jawatan  Kepolisian  RIS dalam kebijaksanaan politik polisional berada di bawah perdana menteri dengan perantaraan jaksa agung, sedangkan dalam hal administrasi
pembinaan, dipertanggungjawabkan  pada  Menteri  Dalam Negeri.  Namun  demikian  RIS  juga  tidak berusia  lama  karena  banyak  negara  bagian ingin  menggabungkan  diri  dengan  RI  (Dadi, 2013, p. 89).
Pada  tanggal  1  Juli  1968,  dalam peringatan  hari  Bhayangkara,  Presiden Soeharto  menekankan  agar  polisi  kembali pada  fungsinya  sebagai  lembaga  Kepolisian seutuhnya.  Peralihan  ini  terjadi  berdasarkan pada  ketentuan  pokok  Kepolisian  dalam
Undang- undang No. 13 tahun 1961. Tanggal 27 Juni 1969, menurut Keputusan Presiden No. 52 tahun  1969,  tentang  sebutan,  kedudukan organik dan tanggung jawab Kepolisian Negara sebagai  unsur  Angkatan  Bersenjata  Republik Indonesia  dalam  Departemen  Pertahanan Keamanan, memutuskan, mencabut Keputusan Presiden  Republik  Indonesia  No.  290  tahun 1964,  dengan  kata  lain  sebutan  AKRI (Angkatan  Kepolisian  Republik  Indonesia) yang sejenis dengan AD, AL, dan AU yang masih sifat  militer,  diubah  menjadi  POLRI  (Polisi Republik Indonesia). (Soeparno, p. Hal 387).
Dalam  melaksanakan  tugasnya,  POLRI diharapkan  mau  untuk  mengajak  masyarakat agar ikut berpartisipasi. Hal ini akan membuat “Citra  Kepolisian”  baik  dimata  masyarakat. Setiap  anggota  POLRI  diharapkan  mampu mengembangkan  yang  lebih  luas  agar  dapat menjadi  panutan  masyarakat,  seperti  anggota POLRI  dapat  menjadi  sosiolog,  psikolog, bahkan dapat menjadi seorang pemuka agama. Sehingga  masyarakat  akan  merasa  dilindungi, diayomi,  dan  dilayani  kepentingannya  sesuai dengan prosedur polisi yang berlaku. (Ibid, p. hlm.379.)

## CONCLUSION
Penelitian  ini  telah  menyelidiki  peran tentara  dalam  politik  Orde  Baru  di  Indonesia dengan mengeksplorasi studi kasus kepemimpinan  Soeharto  dan  peran  Angkatan Bersenjata  Republik  Indonesia  (ABRI)  selama periode  tersebut.  Penelitian  ini  menghasilkan beberapa temuan penting yang menggambarkan bagaimana tentara
memainkan  peran  sentral  dalam  membentuk dan mempertahankan pemerintahan Soeharto.
Pertama,  penelitian  ini  menunjukkan bahwa peran tentara dalam politik Orde Baru adalah sebuah fenomena yang signifikan. ABRI di  bawah  kepemimpinan  Soeharto  bukan hanya sebuah alat militer, tetapi juga menjadi pemegang  peran  politik  yang  kuat  dalam pemerintahan. Militer mengendalikan berbagai aspek  kebijakan  dan  pemerintahan,  termasuk bidang  politik,  ekonomi,  dan  keamanan nasional.
Kedua, penelitian ini mengidentifikasi bahwa legitimasi  Soeharto  sebagai  pemimpin ditopang  oleh  dukungan  kuat  dari  ABRI. Tentara  memainkan  peran  kunci  dalam menjaga  stabilitas  politik,  mengatasi  potensi pemberontakan,  dan  mengamankan  rezim Orde  Baru.  Hal  ini  menciptakan  hubungan simbiosis  antara  Soeharto  dan  ABRI  yang saling  menguntungkan,  di  mana  kekuatan politik Soeharto dijalankan melalui dukungan militer.
Ketiga, penelitian ini menyoroti dampak peran tentara  terhadap  dinamika  politik  dalam masyarakat.  Dominasi  militer  dalam  politik menciptakan lingkungan politik yang otoriter, di  mana  oposisi  dan  kritik  terhadap  rezim cenderung  ditekan.  Ini  berdampak  pada pembatasan  kebebasan  sipil,  pembatasan media,  dan  keterbatasan  partisipasi  politik masyarakat sipil.

## REFERENCE LIST
Anwar,  (2018).  Dwi  Fungsi  ABRI:  Melacak
Sejarah Keterlibatan ABRI dalam Kehidupan Sosial Politik dan Perekonomian Indonesia, Jurnal ADABIYA, Volume 20 No. 1 Bayu Saptono (2013),   PERALIHAN  AKRI  KE
POLRI:  SEBUAH  ANALISIS  HISTORIS (1966-1970): Journal FAIDA, I. PERANAN MILITER DALAM POLITIK
INDONESIA  PADA  MASA  ORDE  BARU (1966-1998).
Gunawan, Aditya Batara (2022) "Kontrol Sipil atas Militer dan Kebijakan Pertahanan di Indonesia  Pasca  Orde  Baru,"  Jurnal Politik: Vol. 2: Iss. 2, Article 2 Hariyanto, E. Peran politik militer (ABRI) orde baru terhadap depolitisasi politik Islam di Indonesia: Studi hegemoni politik militer orde  baru  terhadap  politik  Islam  tahun
1967-1990.
Kahfic,  Syahdatul.  "Peran  Militer  Indonesia:
Tuntutan atau Kepentingan." PROGRESSIF  Vol.  11,  no.  1  Jakarta:
Political Science Forum FISIP UI. 2002. Karim, Muhammad Rusli. Peranan ABRI dalam Politik  dan  Pengaruhnya  terhadap
Pendidikan  Politik  di  Indonesia  1965- 1979. Jakarta: Haji Masagung, 1989. Kuntowijoyo.  (1994).  Metodologi  Sejarah (Cet.1  ed.).  yogyakarta,  indonesia:  Tiara Wacana  Yogyakarta.  Retrieved  from https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac. aspx?id=116457
Lane,  Max.  Bangsa  Yang  Belum  Selesai: Indonesia, Sebelum dan Sesudah Soeharto. Jakarta:  Reform  Institute,  2007.Bayu Saptono (2013),   PERALIHAN  AKRI  KE POLRI:  SEBUAH  ANALISIS  HISTORIS
(1966-1970): Journal
Rona.Henry.Yusuf.  dan  Yustina,  (2022).
DWIFUNGSI ABRI DALAM SOSIAL POLITIK  SEBAGAI  GERAKAN  AKAR RUMPUT  PADA  MASA  ORDE  BARU,
KRAKATOA:  Journal  of  History,  History Education and Cultural Studies