## Jurnal Akuntansi dan Governance
http://jurnal.umj.ac.id/index.php/jago

## Sharia Compliance, Islamic Corporate Governance dan Non Performing Financing Terhadap Pengungkapan Fraud Bank Umum Syariah
Mifthahul Ridha, Umiyati*
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta mifthahul.ridha17@mhs.uinjkt.ac.id, *umiyati@uinjkt.ac.id
Informasi Artikel

## ABSTRACT
Terima      27/02/2022 This  study  aims  to  analyze  the  effect  of  sharia  compliance,  Islamic
Corporate  Governance,  and  Non-Performing  Financing  on  the disclosure  of  fraud  in  Islamic  commercial  banks  in  Indonesia.  We employ quantitative approach as a research method with a population of  Islamic  Commercial  Banks  in  Indonesia  using  purposive  sampling method. Data were obtained from the annual financial statements and GCG  reports  for  2017-2020,  then  analyzed  using  panel  data regression.  The  results  indicate  that  the  Islamic  Income  Ratio  (IsIR) and  Profit  Sharing  Ratio  (PSR)  have  a  significant  effect  on  the disclosure  of  fraud  in  Islamic  Commercial  Banks.  While  Zakat Performing  Ratio  (ZPR),  Islamic  Corporate  Governance,  and  Non- Performing Financing (NPF) has no significant effect on disclosure of fraud in Islamic Commercial Banks.

## ABSTRAK
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  pengaruh sharia compliance , islamic  corporate  governance,  dan  non  performing financing terhadap  pengungkapan fraud pada  Bank  Umum  Syariah  di Indonesia.  Pendekatan  kuantitatif  sebagai  metode  penelitian  dengan populasi  berupa  Bank  Umum  Syariah  di  Indonesia  dan  pemilihan sampel  menggunakan  metode purposive  sampling. Data  diperoleh  dari laporan  keuangan  tahunan  dan  laporan  GCG  selama  2017-2020  serta dianalisis  dengan  menggunakan  metode  regresi  data  panel.  Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Islamic Income Ratio (IsIR)
dan Proft  Sharing  Ratio (PSR)  berpengaruh secara  signifikan terhadap pengungkapan fraud pada  Bank  Umum  Syariah.  Sedangkan  variabel
Zakat  Performing  Ratio (ZPR), Islamic  Corporate  Governance, dan
Non-Performing Financing (NPF)  tidak  berpengaruh  signifikan terhadap pengungkapan pada Bank Umum Syariah .
Revisi        15/04/2022
06/06/2022 Disetujui  10/06/2022
DOI: 10.24853/jago.3.1.1-15
Keywords : Sharia Compliance, Islamic Corporate Governance (ICG), Non Performing Financing, Fraud, Sharia Commercial Bank

## Kata Kunci:
Sharia Compliance, Islamic Corporate Governance (ICG), Non Performing Financing, Fraud, Sharia Commercial Bank

## PENDAHULUAN
Berlakunya  Undang-undang  Nomor  21  Tahun  2008  tentang  Perbankan  Syariah memberi  kepastian  dan  landasan  yang  kokoh  pada  industri  perbankan  syariah.  Pada awalnya peraturan ini diharapkan dapat mendorong tumbuhnya bank syariah lebih pesat. Namun, sebagaimana terlihat pada Tabel 1, pertumbuhan bank syariah pada periode 2017- 2020 berlangsung stagnan.
Tabel 1 Perkembangan Jumlah Bank dan Kantor Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2017-2020 Indikator 2017 2018 2019 2020 Bank Umum Syariah (BUS) 13 14 14 14 Jumlah kantor 1.825 1.875 1.919 2.034 Unit Usaha Syariah (UUS) 21 20 20 20 Jumlah kantor 344 354 381 392 Badan Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) 167 167 164 163 Jumlah kantor 441 495 617 627

## Sumber: OJK (2020)
Selama  periode  tersebut  terdapat  14  Bank  Umum  Syariah  (BUS)  yang  beroperasi dengan jumlah kantor tetap bertumbuh. Jumlah UUS mengalami sedikit penurunan (karena konversi) namun dengan jumlah kantor yang juga tetap bertumbuh. Sementara itu, jumlah BPRS mengalami penurunan dengan jumlah kantor yang juga bertumbuh. Pemerintah juga turut  menyempurnakan  sistem  perbankan  syariah  untuk  menjaga  kepercayaan  masyarakat dalam mengembangkan keuangan syariah lebih lanjut (Falikhatun & Assegaf, 2021). Selain itu,  pemerintah  telah  membentuk  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Republik  Indonesia Nomor 39/POJK.03/2019 tentang penerapan strategi anti fraud bagi bank umum (termasuk BUS).  Hal  ini  diperlukan  karena  kegiatan  usaha  bank  memiliki  risiko  operasional  berupa fraud  baik  berbentuk  kecurangan,  penipuan,  penggelapan  aset,  pembocoran  informasi, tindak pidana perbankan dan tindakan lain sehingga untuk meminimalisasi terjadinya fraud diperlukan penguatan sistem pengendalian intern berupa penerapan strategi anti fraud.
Meskipun  Islam  secara  tegas  menentang  segala  bentuk fraud karena  tidak  sesuai dengan prinsip-prinsip Islam namun fraud tetap terjadi. Sejumlah kasus kecurangan yang melibatkan internal bank syariah, seperti di PT. BJB Syariah yang tersangkut kasus dugaan pinjaman  palsu  membuktikan  hal  tersebut.  Laporan  GCG  tahun  2018  menjelaskan  ada empat  pelanggaran  yang  berdampak  pada  operasi  dan  kerugian  akibat  internal  fraud bernilai lebih dari Rp. 100 juta ( https://finansial.bisnis.com, 2019). Selain itu, kasus fraud pada deposito milik nasabah Bank Mega Syariah senilai Rp 20 miliar yang tiba-tiba hilang di tahun 2015 namun kasus tersebut baru terselesaikan tahun 2021
( https://finansial.bisnis.com , 2021).
Saat ini bank syariah secara berkala telah mengungkapkan kecurangan internal dalam laporan GCG mereka. Sebab, salah satu cara untuk membatasi kecurangan adalah dengan mengungkapkan  kepatuhan  syariah  dan tata kelola  perusahaan (Fadhistri, 2019). Internal fraud, menurut  Surat  Edaran  PBI  No  11/25/PBI/2009,    merupakan  setiap  penyimpangan yang  disengaja  atau  perbuatan  luar  biasa  di  dalam  bank  dengan  tujuan  menipu, memanipulasi  bank,  nasabah  atau  pihak  lain,  yang  mengakibatkan  kerugian  bagi  bank, nasabah, atau pihak lain dan pelaku kecurangan baik secara langsung atau tidak langsung dalam  memperoleh  manfaat  ekonomi. Fraud dalam  bank  dapat  diatasi  pada  setiap tingkatan,  mulai  dari  direksi  hingga  pemilik  (Bank  Indonesia,  2020).  Unsur-unsur  suatu entitas  yang  bersifat  khusus,  oleh  karena  itu  para  pihak  untuk  berhati-hati  dalam mematuhi hukum syariah guna mencegah potensi fraud (Sula, 2014).
Tingkat  kepatuhan  yang  rendah  terhadap  prinsip  syariah  merupakan  peluang  bagi bank syariah untuk melakukan kecurangan, oleh karena itu penting dalam kegiatan bisnis bank  syariah  untuk  memastikan  bank  syariah  mengikuti  standar  syariah  (kepatuhan syariah)  dalam  semua  operasional  aset  untuk  nasabah  (Junusi,  2012).  Hal  ini  memberi pesan bahwa adanya  prinsip syariah  dan Dewan Pengawas Syariah tidak menjamin bank syariah bebas dari fraud . Beberapa kasus tersebut menjelaskan bahwa  bank syariah tidak menjamin  terbebas  dari  kecurangan.  Tata  kelola  perusahaan  yang  lemah  dan  kepatuhan syariah yang rendah dapat mempengaruhi kinerja dan memberikan peluang untuk praktik kecurangan.
Penelitian  ini  dilatarbelakangi  oleh  perkembangan  isu  lemahnya corporate governance yang  semakin  menjadi  perhatian  para  ahli  di  bidang  keuangan  syariah. Adapun  kekurangan  dan  kelemahan corporate  governance bank  syariah  salah  satunya menyangkut syariah compliance, dimana tata kelola perbankan syariah belum menjamin setiap  produk  dan  layanan  yang  ditawarkan  sesuai  dengan  syariah.  Padahal,  penerapan tata kelola perusahaan syariah dapat menambah citra dan reputasi, seperti membuka rasa percaya masyarakat terhadap bank syariah (Najib & Rini, 2016).
Penelitian  ini  menjadi  penelitian  lanjutan  dari  studi  Najib  &  Rini  (2016),  Lidyah (2018)  dan  Ghoniyah  &  Hartono  (2019)  dengan  beberapa  perbedaan.  Pertama,  dengan Najib  &  Rini  (2016),  adalah  rasio  keuangan  yang  digunakan  untuk  mengungkapkan kepatuhan  Syariah.  Penelitian  Najib  &  Rini  (2016)  menggunakan Islamic  Income  Ratio (IsIR), Profit  Sharing  Ratio (PSR)  dan Islamic  Investment  Ratio (IIR)  sebagai  variabel independen  sedangkan  pada  penelitian  ini  menggunakan Islamic  Income  Ratio (IsIR), Profit Sharing Ratio (PSR) dan Zakat Performing Ratio (ZPR).
Kedua,  pada  penelitian  Lidyah  (2018)  yang  membedakan  adalah  pada  variabel dependen;  Lidyah  (2018)  menggunakan Islamic  Corporate  Governance dan Islamicity financial Performance  Index sebagai  variabel  independen, sedangkan dalam  penelitian ini menggunakan sharia  compliance,  Islamic  Corporate  Governance dan Non  Performing Financing sebagai  variabel  independen.  Hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Lidyah (2018)  menunjukkan  bahwa Islamicity  financial  Performance  Index dengan  proksi  IsIR , PSR dan IIR berpengaruh terhadap fraud , dan Islamic Corporate Governance (ICG) tidak mempengaruhi fraud .
Ketiga,  penelitian Ghoniyah et  al.,  (2019),  menggunakan Non Performing Financing (NPF), Operational  Efficiency  Ratio (BOPO), Capital  Adequacy  Ratio (CAR)  sebagai variabel  independen  dan Islamic  Corporate  Governance (ICG)  sebagai  variabel  mediasi, sedangkan  dalam  penelitian  menggunakan sharia  compliance,  Islamic  Corporate Governance dan Non  Performing  Financing .  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  menilai pengaruh Sharia  Compliance yang  diukur  dengan  menggunakan Islamic  Income  Ratio (IsIR), Profit  Shariang  Ratio (PSR), Zakat  Performing  Ratio (ZPR), Islamic  Corporate Governance (ICG) dan Non  Performing  Financing (NPF)  terhadap  pengungkapan fraud pada BUS.

## KAJIAN LITERATUR

## Agency Theory
Teori  keagenan  berfokus  pada  dua  pihak,  yaitu  prinsipal  dan  agen.  Prinsipal mendelegasikan  tanggung  jawab  untuk  pengambilan  keputusan  kepada  agen.  Baik prinsipal maupun agen dianggap sebagai pihak rasional yang didorong oleh kepentingan mereka  sendiri,  tetapi  berjuang  untuk  membedakan  antara  kepercayaan  dan  preferensi informasi.  Hak  dan  kewajiban  antara  prinsipal  dan  agen  diatur  oleh  kontrak  kerja  yang saling  menguntungkan.  Studi  akuntansi  manajemen  menggunakan  teori  ini  untuk menentukan  kombinasi  kontrak  kerja  dan  sistem  informasi,  memaksimalkan  fungsi utilitas  prinsipal  dan  kendala  perilaku  yang  disebabkan  oleh  manfaat  agen  (Raharjo, 2007).

## Stewardship Theory
Implikasi dari teori manajemen dalam penelitian ini adalah jika pendapatan syariah, maka fraud akan  berkurang,  karena  pendapatan  syariah  yang  ditunjukkan  oleh  standar syariah adalah langkah untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat menjadi nasabah bank  syariah.  Seperti  halnya  manajemen  fungsional  investasi  Islam  harus  sesuai  dengan standar  Syariah.  Jika  standar  Syariah  tidak  dipatuhi,  nasabah  pasti  akan  kehilangan manfaat yang dicari oleh manajemen perbankan syariah, seperti perbankan konvensional. Sehingga  mempengaruhi  nasabah  untuk  memilih  atau  tetap  menggunakan  layanan perbankan  syariah.  Oleh  karena  itu,  kepatuhan  syariah  adalah  cara  untuk mempertahankan kepercayaan Bank Umum Syariah di masyarakat (Wulpiah, 2017).

## Syariah Enterprise theory
Syariah Enterprise theory adalah teori terkait nilai dan tanggung jawab untuk entitas maupun substansi. Sebagaimana ditunjukkan Triyuwono dan Setiabudi (2002) adalah teori entitas  ( entity  theory ).  Teori  perusahaan  memiliki  pemahaman  yang  lebih  luas dibandingkan  teori  entitas,  karena  shariah enterprise  theory lebih  mengacu  kepada  teori sosial  yang arahnya lebih berpusat  di  sekitar bagian ilmu  sosial  dan kewajiban (Soedarso, 2013)

## HIPOTESIS

## Pengaruh Islamic Income Ratio terhadap Pengungkapan Fraud pada BUS
Islamic  Income  Ratio (IIR)  merupakan  indikator  kepatuhan  Syariah  dan  diperoleh dari upah yang diperoleh dari kegiatan dan bisnis yang sesuai dengan prinsip syariah yang dilindungi  dari  praktik  terlarang  seperti  riba,  gharar,  dan  maysir.  IIR  berguna  untuk menjelaskan  pendapatan  syariah  dari  total  pendapatan  yang  diperoleh  bank.  penelitian Muhammad  et  al  (2019)  menjelaskan  bahwa  IIR  memiliki  dampak  signifikan  terhadap kecurangan  bank  syariah.  Dengan  menggunakan  rasio  ini  untuk  estimasi,  aktivitas kecurangan  dapat  dibatasi  untuk  meningkatkan  kepercayaan  dan  loyalitas  pelanggan kepada  bank  syariah.  (Mokodompit,  2017). Penyesuaian  nilai  rasio  pendapatan  syariah berpengaruh  terhadap  terjadinya fraud perbankan  syariah.  Hal  ini  karena  dalam prakteknya  dana  haram  atau  pendapatan  gelap  penting  untuk  aset  yang  tidak  dapat dihindari. Hasil penelitian Santika  & Ghofur (2020) dan Hamzah et al. (2020) mendapati bahwa penyesuaian nilai IIR berpengaruh terhadap terjadinya fraud perbankan syariah. H 1 : Islamic Income Ratio berpengaruh terhadap pengungkapan fraud pada BUS.
Ridha, M., & Umiyati . Jurnal Akuntansi dan Governance Vol. 3 No. 1 Juli 2022  hal.1 s/d 15 5 e-ISSN: 2745-4711

## Pengaruh Profit Sharing Ratio terhadap Pengungkapan Fraud pada BUS
Profit  Sharing  Ratio (PSR)  merupakan  salah  satu  komponen  utama  perbankan syariah,  khususnya  pembiayaan  bagi  hasil.  Rasio  ini  digunakan  untuk  memahami bagaimana bank syariah menggunakan praktik bagi hasil ketika menerapkan pembiayaan bruto oleh bank syariah termasuk mudharabah dan musyarakah.  Marheni (2017), melihat beberapa masalah yang dialami dalam mudharabah mengandung situasi yang tidak dapat didamaikan  di  mana  mudharib  bertindak  mengabaikan  hubungan  yang  mengikat  secara hukum  dan  didorong  untuk  berperilaku  tidak  teratur.  Jika  prinsip  bagi  hasil  perbankan syariah  diterapkan  dengan  baik  sesuai  dengan  hukum  syariah  diharapkan  dapat menurunkan  peluang  adanya fraud karena  lebih  banyak  menggunakan  sektor  fisik  dan menutup  kemungkinan  pengalihan  aset  untuk  kepentingan  konsumsi.  Ini  menandakan bahwa semakin tinggi pembagian bagi hasil, maka fraud di bank syariah akan berkurang dan  begitu  pula  sebaliknya.  Hasil  penelitian  yang  dilakukan  Najib  &  Rini  (2016) menunjukkan  bahwa  PSR  berpengaruh  positif  terhadap fraud .  Namun,  hasil  berbeda didapati  oleh  Marheni  (2017)  yang  menemukan  bahwa  PSR  memiliki  pengaruh  negatif terhadap fraud .
H 2 : Profit Sharing Ratio berpengaruh terhadap Pengungkapan Fraud pada BUS.
Pengaruh  Zakat  Performing  Ratio  terhadap  Fraud  terhadap  Pengungkapan  Fraud pada BUS
Zakat  bagi  Bank  Umum  Syariah  (BUS),  selain  sebagai  wujud  pertanggungjawaban entitas  Islam  terkait  harta  yang  dimiliki,  zakat  dapat  meningkatkan nilai  perusahaan  dan kepercayaan  masyarakat.  BUS  yang  memiliki  tingkat fraud lebih  rendah  diharapkan mampu  mengeluarkan  dan  meningkatkan  zakat  entitas  syariah. Zakat  Performing  Ratio (ZPR) adalah salah satu alat untuk mendeteksi kepatuhan syariah yang merupakan salah satu tujuan dari aspek keuangan syariah. Menurut Hameed et al . (2004) rasio ini penting karena  zakat  merupakan  perintah  yang  ada  dalam  ajaran  Islam.  Pengungkapan  zakat menjadi  salah  satu  yang  diutamakan  dalam  pelaporan  keuangan  dan  menjadi  wujud pertanggungjawaaban sosial BUS kepada masyarakat. Zakat adalah variabel kontrol yang dapat  digunakan  sebagai  pencegah  pola  konsumtif  berlebihan  yang  berdampak  buruk terhadap  ekonomi,  ketidakmerataan,  serta  terjadinya  inflasi  (Muhammad  et  al.,  2019). Muhammad  et.  al  (2019)  mendapati  bahwa  penyesuaian  nilai  ZPR tidak  berpengaruh terhadap terjadinya fraud .  Berdasarkan teori enterprise sharia , perusahaan yang semakin meningkatkan  zakatnya  mengindikasikan  bahwa  perusahaan  memiliki  komitmen  yang tinggi dalam mendukung rendahnya fraud .
H 3 : Zakat Performing Ratio berpengaruh terhadap Pengungkapan Fraud pada BUS.
Pengaruh  Islamic  Corporate  Governace  (ICG)  terhadap  Pengungkapan  Fraud  pada BUS
Bhatti dalam Endraswati (2015) menjelaskan bahwa Islamic Corporate Governance (ICG) dengan  mempertimbangkan  semua  bagian  hukum  Islam  dan  standar  keuangan  Islam dalam  praktik  memiliki  pendekatan  bertekad  untuk  mendapatkan  bantuan  kesejahteraan masyarakat.  Kegiatan  bank  syariah  tidak  terlepas  dari  kewajiban  untuk  menerapkan  tata kelola perusahaan yang baik, yang disebut sebagai tata kelola perusahaan syariah. Melalui penerapan  tata  kelola  perusahaan  yang  baik  dan  kegiatan  yang  memberikan  manfaat tambahan sesuai dengan standar syariah, hal ini menunjukkan
kepada masyarakat bahwa lembaga syariah khususnya industri perbankan terlindungi dari kecurangan.  Penelitian  Fiawan  (2020)  yang  melihat  dampak  penerapan syariah compliance dan  ICG terhadap fraud bank  syariah.  Namun,  hal  berbeda  ditemukan  oleh Najib &  Rini  (2016)  dan Lidyah (2018) yang  menyatakan bahwa tata kelola bank syariah tidak  berpengaruh  terhadap  fraud.  In’airat  (2015)  juga  menjelaskan  bahwa  kehadiran  dan penggunaan  tata  kelola  perusahaan  belum  mampu  menurunkan  tingkat fraud .  Penelitian Rahmawaty  (2017)  juga  mendapatkan  hasil  bahwa  GCG  yang  diproksi  oleh  dewan pengawas  syariah dan kepemilikan administratif tidak berdampak pada manfaat  eksekutif. Penerapan  tata  kelola  pada  bank  syariah  didasarkan  pada  hasil self  assessment SEBI No.12/13/DPbs terhadap nilai komposit, semakin rendah hasil nilai komposit maka semakin baik  penerapan  tata  kelola  bank  syariah.  Saputra  (2017)  menyatakan  bahwa  ICG mempengaruhi pencegahan fraud .
H 4 : Islamic Corporate Governance berpengaruh terhadap Pengungkapan Fraud pada BUS. Pengaruh  Non  Performing  Financing  (NPF)  terhadap  Pengungkapan  Fraud  pada BUS
Tanda-tanda  pembiayaan  yang  buruk  dapat  dilihat  dari  perilaku  bisnis (business activities  attitude), perilaku  ekonomi  makro (macroeconomic  attitudes) ,  pelaksanaan pencatatan  ( account  attitudes ),    dan  perilaku  nasabah (customer  attitudes). Sedangkan unsur-unsur  yang  menyebabkan  terjadinya  pembiayaan  masalah  dapat  dilihat  dari  sisi internal  dan  eksternal,  khususnya  dari  nasabah  dan  sisi  bank  sendiri  (Suci,  2013). Pembiayaan  yang  buruk  tidak  dapat  diterima,  meragukan  dan  kredit  berkualitas  rendah (Spica  &  Herdinigtyas,  2005). Non  Performing  Financing (NPF)  adalah  salah  satu  alat untuk  menilai  kinerja  bank  syariah  terutama  berkaitan  dengan  pembiayaan  bermasalah (Miranda,  2021).  Rasio  NPF  adalah  rasio  yang  digunakan  untuk  mengukur  risiko kegagalan  pembiayaan,  di  mana  NPF  adalah  rasio  pembiayaan  macet  terhadap pembiayaan yang disalurkan  (Wijayanti, 2012).
Jenis fraud yang umu terjadi pada perbankan syariah adalah kecurangan kartu kredit (Rachmat  &  Komariah,  2017).  Bank  syariah  bersifat  spesifik  dan  manajemen  risikonya tinggi.  oleh  karena  itu  penting  untuk  menerapkan  pedoman  kehati-hatian  sesuai  dengan hukum  Syariah  untuk  mencegah  kemungkinan  risiko  kecurangan    (Setiawan,  2009). Kanda  (2015)  menyatakan  bahwa  salah  satu  penyebab  terjadinya fraud adalah  pihak  di luar organisasi/bank tetapi dengan kepentingan di dalam organisasi/bank.
Bank  syariah  yang  mengelola  nilai  NPF  di  bawah  batas  maksimal  mengindikasikan peluang  terjadinya fraud .  Astutik  (2015)  melihat  bahwa  kinerja  bank  syariah  yang  sehat melalui  nilai  NPF  yang  normal  belum  mampu  memperlihatkan  bahwa  entitas  syariah terbebas  dari fraud. Peningkatan  NPF  bank  syariah  yang  masih  dalam  klasifikasi  baik diyakini akan meningkatkan jumlah aktivitas fraud yang sebenarnya dilakukan oleh bank tersebut,  sebagaimana  umumnya  masih  terjadi fraud .  Hasil  penelitian  Ghoniyah  & Hartono  (2019)  menunjukkan  bahwa  NPF  memiliki  pengaruh  signifikan  terhadap fraud, semakin  rendah  nilai  NPF  maka  kinerja  keuangan  bank  syariah  semakin  baik,  dan pelaksanaan keuangannya dapat diharapkan bebas dari fraud .
H 5 : Non-Performing  Financing berpengaruh  terhadap fraud Pengungkapan Fraud pada BUS.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kuantitatif  dengan  populasi  penelitian  berupa seluruh BUS yang terdaftar di Bank Indonesia dari tahun 2017-2020. Teknik pengambilan sampel  berupa purposive  sampling ,  yaitu  menggunakan  sampel  berdasarkan  persyaratan tertentu,  yaitu:  1)  Bank  umum  syariah  harus  beroperasi  secara  nasional  dan  terdaftar  di OJK.  2)  Bank  umum  syariah  harus  beroperasi  secara  terus  menerus  pada  tahun  2017- 2020. 3) BUS menerbitkan laporan keuangan tahunan dan laporan GCG secara bertahap selama  2017-2020.  4)  Mengidentifikasi  bank  untuk  mengungkapkan  informasi  yang diperlukan  berdasarkan  metrik  dalam  studi  dan  untuk  periode  2017-2020.  Tabel  2 memperlihatkan bagaimana cara pengambilan sampel.

## Tabel 2 Proses Pengambilan Sampel dengan Teknik Porpusive Sampling
No Keterangan Jumlah Sampel Penelitian 1. Sampel (BUS) yang telah terdaftar secara berkelanjutan di Bank Indonesia sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 14 2. Bank umum syariah yang menerbitkan laporan keuangan tahunan 2017-2020. 14 3 Bank Umum Syariah yang menerbitkan laporan pelaksanaan GCG dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 11 4 Pengungkapan data yang tersedia sepenuhnya terkait dengan variabel penelitian research Objek penelitian ini adalah sumber data Bank Umum Syariah Indonesia 8 Jumlah  Sampel tiap periode 8 Periode  Penelitian 4 Jumlah  Sampel akhir 32
Berdasarkan  kriteria  yang  telah  disajikan  pada  Tabel  2,  diperoleh  8  BUS  yang meliputi Bank Muamalat Indonesia, Bank Victoria Syariah, BRI Syariah, BJB Syariah, BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri, Mega Syariah dan BCA Syariah dengan 32 jumlah sampel. Analisis data yang digunakan berupa analisis regresi data panel yang diolah menggunakan Alat Statistik E-views 9. Adapun operasionalisasi variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:
Tabel 3 Operasional Variabel Penelitian Variabel Penelitian Pengukuran Variabel Sumber Referensi Skala Pengungkapan Fraud (Y) Pengungkapan fraud diukur berdasarkan jumlah internal fraud yang diungkapkan dalam laporan tahunan bank umum syariah (Najib & Rini, 2016) Nominal Islamic Income Ratio (IsIR) (X1) IsIR = 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐼𝑠𝑙𝑎𝑚 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐼𝑠𝑙𝑎𝑚 + 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑁𝑜𝑛 𝐻𝑎𝑙𝑎𝑙 (Hameed et al., 2004) Rasio Profit Sharing Ratio (PSR) (X2) PSR = 𝑃𝑒𝑚𝑏𝑖𝑎𝑦𝑎𝑎𝑛 𝑀𝑢𝑑ℎ𝑎𝑟𝑎𝑏𝑎ℎ+𝑃𝑒𝑚𝑏𝑖𝑎𝑦𝑎𝑎𝑛 𝑀𝑢𝑠𝑦𝑎𝑟𝑎𝑘𝑎ℎ 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑚𝑏𝑖𝑎𝑦𝑎𝑎𝑛 (Hameed et al., 2004) Rasio Zakat Performing Ratio (ZPR) (X3) ZPR = 𝑃𝑒𝑛𝑦𝑎𝑙𝑢𝑟𝑎𝑛 𝑍𝑎𝑘𝑎𝑡 𝑃𝑒𝑟𝑢𝑠𝑎ℎ𝑎𝑎𝑛 𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑆𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 (Berita Resmi Puskas BAZNAS No. 18/BR/IX/2017, 2017) Rasio Islamic Corporate Governance (ICG) (X4) Nilai komposit self assessment GCG bank syariah pada laporan GCG bank syariah yang terdiri dari 11 Faktor yaitu :
1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas
komite
4. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah
5. Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam
kegiatan penghimpunan dana dan
penyaluran dana serta pelayanan jasa
6. Penanganan benturan kepentingan
7. Penerapan fungsi kepatuhan Bank
8. Penerapan fungsi audit intern
9. Penerapan fungsi audit ekstern
10. Batas Maksimum Penyaluran Dana
11. Transparansi kondisi keuangan dan non
keuangan, laporan pelaksanaan GCG dan
pelaporan internal (Surat Edaran BI No.12/13 DPbS., 2010) Nominal NPF (X5) 𝑁𝑃𝐹 = Total Pembiayaan Bermasalah Total Pembiayaan (Adityantoro, 2013) Ratio

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  hasil  uji  normalitas,  nilai  uji  J-B  adalah  0,754069,  probabilitas 0,685893,  nilai  lebih  besar  dari  0,05  atau  5%,  dan  data  berdistribusi  normal.  Untuk  uji multikolinearitas  nilai  masing-masing  variabel  tidak  melebihi  0,90  (<  90  sehingga  tidak terdapat  masalah  multikolinearitas  pada  data  penelitian,  maka  dapat  dikatakan  tidak terdapat  masalah  multikolinearitas.  Hasil  uji  heteroskedastisitas  diperoleh  nilai  Obs*R - Square  sebesar  25.91091,  sehingga  dalam  penelitian  ini  tidak  terjadi  heteroskedastisitas, dan  dapat  dikatakan  tidak  ada  masalah  heteroskedastisitas.  Berdasarkan  uji  autokorelasi menggunakan  uji Breusch  Godfre diperoleh  nilai  Obs*R-Square  sebesar  3,184391, sehingga  pada  penelitian  ini  tidak  terdapat  autokorelasi,  dapat  dikatakan  terbebas  dari masalah autokorelasi.
Berdasarkan  hasil  uji  Chow  diperoleh  nilai  probabilitas  untuk  penampang  F  dan penampang  chi-kuadrat  adalah  0,0601  dan  0,0001.  Oleh  karena  itu,  cara  terbaik  untuk mendapatkan  dari  uji  Chow  adalah  model  efek  tetap.  Untuk  nilai  probabilitas  random cross-sectional  0,0012  dari  hasil  uji  Hausman,  metode  terbaik  untuk  diturunkan  dari  uji Hausman  adalah  model  efek  tetap.  Hasil  uji  Hausman  menyimpulkan  bahwa  model terbaik  yang  dipilih  untuk  penelitian  ini  adalah  model  fixed  effect  (FEM).  Hasil  ini merupakan  hasil  akhir  dari  setiap  tes  seleksi  yang  ada.  Jadi  tidak  perlu  melakukan  uji pengganda  Langerge  (uji  LM).  Berikut  ini  ditampilkan  hasil  uji Fixed  effect  model yang dilakukan:
Tabel 4
Hasil Uji Fixed Effect Model Variabel Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 1.788069 1.754816 1.018949 0.3475 ISIR -10.99231 4.038823 -2.721663 0.0346 PSR -1.153531 0.575200 -2.005442 0.0117 ZPR -2.519655 1.596729 -1.578010 0.1656 ICG -1.267618 1.076623 -1.177401 0.2836 NPF 0.099090 0.192183 0.515605 0.6246
Dari  hasil  uji  pemilihan  model,  model  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah Fixed effect  model (FEM).    Persamaan  regresi  yang  dihasilkan  dari Fixed  effect  model (FEM) adalah sebagai berikut:
Y= 1.788069 +(-10.99231)X1 + (-1.153531)X2 + (-2.519655)X3 + (-1.267618)X4 + (0.099090)X5 + e
Keterangan:
Y = FRAUD ; X 1 = ISiR ; X 2 = PSR ; X 3 = ZPR ; X 4 = IGC; X 5 = NPF
Selanjutnya dari model tersebut, menunjukan hasil Uji Determinansi dengan menggunakan Eviews 9 dapat dilihat pada Tabel 5 di bawah ini:
Tabel 5 Hasil Uji Koefisien Determinasi R-squared 0.946828  Mean dependent var 1.903714 Adjusted   R-squared 0.858209  S.D. dependent var 0.96974 S.E. of regression 0.365157  Akaike info criterion 1.075684 Sum squared resid 0.800037  Schwarz criterion 1.614822 Log likelihood 1.856685  Hannan-Quinn criter. 1.129275 F-statistic 10.68423  Durbin-Watson stat 4.002662 Prob(F-statistic) 0.004474
Tabel  5  menunjukkan  hasil  uji Fixed  effect  model. Nilai  estimasi  R-Squared  yang dihasilkan adalah 0,858209 atau 86%. Dari nilai R-Squared menunjukkan bahwa variabel independen  khususnya  IsIR,  PSR,  ZPR,    ICG  dan  NPF  dapat  memperjelas  86%  dari variabel  dependen  yaitu  kecurangan.  Sisanya  14%  menjelaskan  faktor  yang  berbeda  di luar model penelitian.
Adapun  pada  Tabel  6  menunjukkan  hasil  uji  statistik  F  pada Fixed  Effect  Model berikut.
Tabel 6 Uji Statistik F (Simultan) FIXED EFFECT MODEL R-Squared 0.946828 Adjusted R-Squared 0.858209 Prob (F-statistic) 0.004474
Hasil  uji  F  pada  Tabel  6  memperlihatkan  bahwa  nilai  F-Statistic  sebesar  0.004474 lebih  kecil  dari  0.05  (<5%),  yang  berarti  bahwa  semua  variabel  independen  IsIR,  PSR, ZPR, ICG dan NPF berpengaruh secara simultan terhadap pengungkapan fraud . Pengujian dilanjutkan dengan melakukan uji hipotesis menggunkan uji statistik secara pasial (Uji t): Tabel 7
Hasil Uji t (Parsial ) VARIABEL  COEFFICIENT T-STATISTIC PROB KETERANGAN C 1.788069 1.018949 0.3475  - IsIR -10.99231 -2.721663 0.0346   Signifikan PSR -1.153531 -2.005442 0.0117   Signifikan ZPR -2.519655 -1.57801 0.1656  Tidak Signifikan ICG -1.267618 -1.177401 0.2836  Tidak Signifikan NPF 0.09909 0.515605 0.6246  Tidak Signifikan Sumber: data diolah (output eviews 9)
Berdasarkan  Tabel  7  dari  hasil  uji Fixed  effect  model terdapat  dua  variabel  yang berpengaruh  terhadap  pengungkapan fraud yaitu  IsIR  dan  PSR.  Sedangkan  variabel  ZPR, ICG dan NPF tidak berpengaruh terhadap pengungkapan fraud .

## Pengaruh Islamic Income Ratio terhadap Pengungkapan Fraud pada BUS
Nilai  probabilitas  berdasarkan  Tabel  7, Islamic  Income  Ratio adalah  0,0346  yang bukan  merupakan  nilai  kritis  5%  (<0,05),  maka  Ha1  diterima.  Ini  berarti  IsIR  memiliki pengaruh  terhadap  pengungkapan fraud .  Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian yang  dilakukan  oleh  Rifqy  Muhammad  et  al  (2019),  rasio  pendapatan  syariah  dikatakan memiliki  dampak  signifikan  terhadap  kecurangan  bank  syariah.  Dengan  menggunakan rasio  ini  untuk  estimasi,  aktivitas  kecurangan  dapat  dibatasi  untuk  menambah kepercayaan dan loyalitas pelanggan kepada bank syariah (Mokodompit, 2017). Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan Santika  &  Ghofur (2020) dan Hamzah et  al.  (2020)  yang  menunjukkan  bahwa  penyesuaian  nilai  rasio  pendapatan  syariah berpengaruh  terhadap  terjadinya fraud perbankan  syariah.  Hal  ini  karena  dalam prakteknya  dana  haram  atau  pendapatan  gelap  penting  untuk  aset  yang  tidak  dapat dihindari. Demikian pula, keberadaan dana non-halal kemudian dialihkan ke dana amal.
Menurut Sadi (2015), jika bank syariah memperoleh pendapatan dari transaksi non- halal,  bank  harus  mengungkapkan  data  yang  dapat  diakses,  seperti  jumlah,  sumber, kebijakan dan prosedur keamanan, untuk mencegah beberapa transaksi yang dilarang oleh syariah.  Di  bank  syariah,  pelaporan  keuangan  indikator  pendapatan  non-halal  dapat ditemukan  di  Sumber  dan  penggunaan  laporan  qardh.  Rasio  ini  digunakan  untuk mengukur biaya yang diperoleh dari sumber halal.

## Pengaruh Profit Sharing Ratio terhadap Pengungkapan Fraud pada BUS
Nilai probabilitas yang ditunjukan pada tabel 7, Profit Sharing Ratio adalah 0.0117 bukan  nilai  yang  sangat  besar  5%  (<0,05),  maka  H a2 diterima.  Artinya  PSR  memiliki pengaruh  yang  signifikan  terhadap  pengungkapan fraud .  Prinsip  bagi  hasil  merupakan prinsip  dalam  kegiatan  perbankan  syariah  dan  biasanya  berbeda  dengan  bank konvensional.  Prinsip  profit  taking  bank  syariah  juga  diharapkan  memiliki  opsi  untuk menggeser  lebih  banyak  wilayah  semula,  dengan  alasan  menutup  kemungkinan menggesernya ke keuntungan konsumen. Hasil penelitian ini serupa dengan Najib & Rini (2016) yang mendapati bahwa pembiayaan bagi hasil yang tersedia di bank umum syariah berdampak pada kecurangan bank syariah. Pada penelitian yang dilakukan oleh Marheni (2017)  juga  mengatakan  bahwa Profit  Sharing  Ratio memiliki  pengaruh  negative terhadap fraud. Pengaruh rasio bagi hasil terhadap fraud menunjukkan bahwa PSR dapat memprediksi  terjadinya fraud internal.  Hal  ini  dikarenakan  ketika  aturan  bagi  hasil berlaku pada bank syariah, peluang terjadinya fraud semakin kecil, sehingga bank syariah lebih  untung.  Hal  ini  sejalan  dengan stewardship  theory, ketika  bank  syariah  tidak mejalankan  kepatuhan  sesuai  dengan  standar  syariah,  maka  bank  syariah  pasti  akan kehilangan keuntungan karena hal ini akan mempengaruhi pilihan nasabah untuk memilih atau tetap menggunakan layanan perbankan syariah.
Pengaruh Zakat Performing Ratio terhadap Pengungkapan Fraud pada BUS
Nilai probabilitas yang ditunjukan dari Tabel 7 diketahui, bahwa ZPR adalah 0.1656 lebih besar dari nilai kritis 5% (>0,05), maka H a3 ditolak. Hal ini berarti bahwa ZPR tidak memiliki  pengaruh  terhadap  pengungkapan  fraud.  Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan temuan  Muhammad  et  al.  (2019)  menyatakan  bahwa  penyesuaian  nilai  ZPR tidak memiliki pengaruh terhadap terjadinya fraud perbankan syariah. Hal ini dikarenakan rasio eksekusi  zakat  merupakan  rasio  yang  digunakan  untuk  melihat  tingkat  bank  umum
syariah  dalam  menyalurkan  zakat.  Peningkatan  zakat  umumnya  tidak  membatasi terjadinya fraud perbankan  syariah,  sehingga  tingkat  zakat  tidak  mempengaruhi fraud . Kegiatan  Bank  Umum  Syariah  harus  didasarkan  pada syariah  enterprise  theory ,  dengan alasan  bahwa  Bank  Umum  Syariah  memiliki  tanggung  jawab  yang  lebih  luas,  yaitu kepada  pemilik, stakeholder dan  Allah  SWT.  Bank  Umum  Syariah  yang  mengalami peningkatan  pada  zakatnya  menunjukkan  bahwa  perusahaan  memiliki  usaha  yang  tinggi untuk  membantu  meminimalisir  tindakan fraud. Selain  manajemen  perusahaan  yang harus  diselesaikan,  zakat  perusahaan  juga  dapat  dimanfaatkan  sebagai  salah  satu  bentuk penataan  citra  perusahaan,  sehingga  perusahaan  yang  memiliki fraud juga  diharapkan dapat membangun zakatnya.

## Pengaruh  Islamic  Corporate  Governace  (ICG)  terhadap  Pengungkapan  Fraud  pada
BUS
Berdasrkan  Tabel  7  terlihat  bahwa  nilai  probabilitas  ICG  adalah  0.2836  lebih  besar dari  nilai  kritis  5%  (>0,05),  maka  H a4 ditolak.  Hal  ini  berarti  ICG  tidak  berpengaruh signifikan  terhadap  pengungkapan fraud .  Temuan  penelitian  ini  serupa  dengan  temuan Najib  &  Rini  (2016)  bahwa  tata  kelola  bank  syariah  tidak  berpengaruh  terhadap pengungkapan fraud . Najib & Rini (2016) dan Lidyah (2018) juga menyatakan bahwa tata kelola bank syariah yang dapat diterima tidak berpengaruh pada fraud. Hasil penelitian ini sejalan  dengan  In’airat  (2015)  yang  menjelaskan  bahwa  kehadiran  dan  penggunaan  tata kelola perusahaan belum mampu menurunkan tingkat fraud dan penelitian oleh Rahmawaty (2017)  yang  mendapatkan  hasil  GCG  yang  diproksi  oleh  dewan  pengawas  syariah  dan kepemilikan  administratif  tidak  berdampak  pada  manfaat  eksekutif.  Semakin  baik  bank menyelesaikan pelaksanaan Islamic corporate governance maka peluang suatu bank untuk memperoleh  klasifikasi  bank  sehat  semakin  besar.  Bank  Umum  Syariah  juga  akan  lebih berhati-hati  dalam  melakukan  kewajibannya  untuk  membatasi  kegiatan fraud yang mungkin terjadi.

## Pengaruh  Non  Performing  Financing  (NPF)  terhadap  Pengungkapan  Fraud  pada BUS
Hasil  nilai  probabilitas  yang  ditunjukan  pada    Tabel  7  diketahui  bahwa  NPF  adalah 0.6246  lebih  besar  dari  nilai  kritis  5%  (>  0,05),  maka  H a5 ditolak.  Hal  ini  berarti  bahwa NPF  tidak  berpengaruh  terhadap  pengungkapan  fraud.  Hasil  penelitian  ini  menonfirmasi penelitian Mokodompit (2017) yang menyatakan bahwa NPF tidak mempengaruhi fraud di bank syariah. Evaluasi sifat kredit bank dalam penelitian ini memperlihatkan bahwa kredit bank  didominasi  oleh  nilai-nilai  di  bawah  5%  yang  ditentukan  oleh  BI,  dan  potensi keuntungan lebih tinggi ketika bank dapat menekan angka NPF di bawah 5%, yang dapat ditemukan  dalam  penelitian  ini,  rata-rata  rasio  NPF  diperkirakan  sebesar  2%.  Dapat disimpulkan bahwa  NPF  bank  syariah  tidak  dapat  menggambarkan  dampaknya  terhadap perilaku fraud yang terjadi di bank yang sebenarnya, karena pada kenyataannya perilaku fraud masih terjadi bahkan dalam kondisi NPF normal.
Berdasarkan  pada agency  theory, prinsipal  mendelegasikan  tanggung  jawab pengambilan keputusan kepada agen.  Adanya dorongan  perilaku moral hazard bagi agen baik manajemen atau individu pegawai Bank syariah untuk melakukan tidak kecurangan, dalam  hal  ini  adalah  penyaluran  pembiayaan  tanpa  didasari  sikap  kehati-hatian  dan mengabaikan  Standar  Operasioanl  dan  Prosedur  (SOP),  sehingga  berdampak  pada
pembiayaan  bermasalah  (NPF).  Berdasarkan  hasil  penelitian  Astutik  (2015)  NPF  tidak selamanya mempengaruhi kinerja bank syariah karena bank dapat berfungsi dengan baik, jika  rata-rata  NPF  normal  berada  di  bawah  pagu  yang  ditetapkan  oleh otoritas  pengatur. Namun,  kinerja  bank  syariah  yang  sehat  dengan  nilai  NPF  normal  tidak  dapat menunjukkan bahwa entitas syariah tidak ada fraud di dalamnya.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa variabel Islamic Income Ratio (IsIR)  dan Profit  Sharing  Ratio (PSR)  berpengaruh  secara  signifikan  terhadap pengungkapan fraud .  Sedangkan  variabel Zakat  Performing  Ratio (ZPR), Islamic Corporate  Governance (ICG) dan  Non  Performing  Financing (NPF)  tidak  berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan fraud. Kemudian secara simultan seluruh variabel independen  yaitu Islamic  Income  Ratio (IsIR), Profit  Sharing  Ratio (PSR), Zakat Performing  Ratio (ZPR) Islamic  Corporate  Governance  (ICG)  dan  Non  Performing Financing  (NPF) berpengaruh  secara  signifikan  terhadap Fraud. Implikasi  penelitian  ini adalah  untuk  membatasi  atau  mengurangi  terjadinya fraud ,  bank  umum  syariah  harus selalu menjalankan kegiatannya sesuai dengan prinsip syariah. Misalnya, melengkapi tata kelola bank syariah sesuai prinsip Islam, membatasi pembayaran non-halal yang diklaim oleh  perusahaan,  memperluas  sirkulasi  melalui  pembiayaan  akad  musyarakah  dan mudharabah  karena  ini  akan  memberikan  bagi  hasil  bagi  perusahaan,  memungkinkan mitra  untuk  mendapatkan  yang  layak  dan  memberikan  amanah  melalui  zakat,  dan meningkatkan  kinerja  bank  syariah  khususnya  dalam  menangani  kredit  bermasalah. Dengan  bertindak  sesuai  dengan  prinsip  syariah,  terjadinya  kecurangan  bank  umum syariah akan berkurang.
Penggunaan  informasi fraud internal  yang  diungkapkan  sebagai  proksi fraud merupakan  kerterbatasan  penelitian  ini.  Saran  bagi  penelitian  selanjutnya  memperdalam hasil  penelitian  ini  seharusnya  bisa  menggunakan  data  primer  seperti  kuesioner  ataupun wawancara.    untuk  memperluas  populasi  dan  sampel  penelitian  serta  menggunakan variabel  selain dalam penelitian ini yang mungkin berpengaruh terhadap fraud pada Bank Umum  Syariah  seperti  pengendalian  internal,  kemudian  dapat  memperpanjang  periode pengamatan  dan  menggunakan  alat  pengukuran  selain  penelitian  ini.  Saran  bagi  BUS adalah  meningkatkan  kinerja  keuangan  yang  baik  dan  mampu  menerapkan  strategi  anti fraud yang efektif agar mampu mencegah dan mendeteksi fraud .

## DAFTAR PUSTAKA
Adityantoro.  (2013).  Faktor  yang  Mempengaruhi  Profitabilitas  Perbankan  Syariah  di Indonesia. Jurnal Syarikah : Jurnal Ekonomi Islam , 6 (1), 104. https://doi.org/10.30997/jsei.v6i1.2175
Astutik¸  P. &  Djazuli, A. (2015).  Pengaruh Tingkat  Kesehatan Bank Menurut Risk  Based Bank  Rating  terhadap  Kinerja  Keuangan  (Studi  pada  Bank  Umum  Syariah  di Indonesia). Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya, 3(1), 1-14.
Bank  Indonesia.  (2020). Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  UU  No.  10  Tahun  1998 . https://www.bi.go.id/
Berita  Resmi  Puskas  BAZNAS  No.  18/BR/IX/2017.  (2017). Tentang  Kewajiban  Zakat Perusahaan ((Issue 18).
Endraswati,  H.  (2015).  Konsep  Awal  Islamic  Corporate  Governance:  Peluang  Penelitian
Ridha, M., & Umiyati . Jurnal Akuntansi dan Governance Vol. 3 No. 1 Juli 2022  hal.1 s/d 15 14 e-ISSN: 2745-4711
yang  Akan  Datang. Muqtasid:  Jurnal  Ekonomi  Dan  Perbankan  Syariah , 6 (2),  89– 108. https://muqtasid.iainsalatiga.ac.id/index.php/muqtasid/article/view/931
Fadhistri, K. A. (2019). Pengaruh Islamic Corporate Governance dan Sharia Compliance Terhadap  Indikasi  Terjadinya  Fraud  pada  Bank  Umum  Syariah  di  Indonesia  (Studi Empiris  pada  Bank  Umum  Syariah  Periode  2014-2017) .  Universitas  Telkom. https://repository.telkomuniversity.ac.id/home/catalog/id/151577/slug/pengaruh- islamic-corporate-governance-dan-sharia-compliance-terhadap-indikasi-terjadinya- fraud -pada-bank-umum-syariah-di-indonesia-studi-empiris-pada-bank-umum- syariah-periode-2014-2017
Falikhatun., & Assegaf, Y. U. (2021). Bank Syariah di Indonesia: Ketaatan Pada Prinsip-
Prinsip  Syariah  dan  Kesehatan  Finansial. Conference  In  Business,  Accounting,  And Management (CBAM) , 1 (1), 245–254.
http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/cbam/article/view/137
Fiawan,  A.  S.  (2020).  Pengaruh  Sharia  Complince  dan  Islamic  Corporate  Governace Terhadap  Fraud  Perbankan    Syariah  (Studi  Empiris  pada  Bank  Umum  Syariah Periode 2014-2017). Jurnal Akuntansi Indonesia , 15 , 61-70.
Ghoniyah,  N.  (2019).  The  Role  of  Islamic  Corporate  Governance in  Preventing Fraud . Scitepress.Org . https://doi.org/10.5220/0010115200830089
Hameed,  S.,  Wirman,  A.,  Alrazi,  B.,  Nazli,  M.,  &  Pramono,  S.  (2004).  Alternative Disclosure  and  Performance  Measures  for  Islamic  Banks. Second  Conference  on Administrative Sciences: Meeting the Challenges of the Globalization Age, King Fahd University of Petroleum & Minerals, Dhahran, Saudi Arabia , 19–21. Hamzah., Aripin A, A., & Aulia R. (2020). The Factors that in influences of the fraud in
Syariah Bank, Journal
of Critical Riviews, 7(1), 483-486
https://doi.org/10.31838/jcr.07.01.95
In’airat, M. (2015). The Role of Corporate Governance in Fraud Reduction-A Perception Study in the Saudi Arabia Business Environment. Journal of Accounting and Finance , 15 (2), 119.
Junusi  El,  R.  (2012).  Implementasi  Shariah  Governance  serta  Implikasinya  terhadap Reputasi  dan  Kepercayaan  Bank  Syariah. Al-Tahrir:  Jurnal  Pemikiran  Islam , 12 (1), 87. https://doi.org/10.21154/al-tahrir.v12i1.48
Kanda,  P.,  &  P,  L.  M.  N.  (2015).  Faktor  yang  Mempengaruhi  Pembiayaan  Bermasalah Golongan Berpenghasilan Tetap. Jurnal Fairness, 6 (1), 1–10.
Lidyah,  R.  (2018a).  Islamic  Corporate  Governance,  Islamicity  Financial  Performance Index  And  Fraud at  Islamic  Bank. Jurnal  Akuntansi , 22 (3),  437–453. https://doi.org/10.24912/JA.V22I3.398
Lidyah, R. (2018b). Islamic Corporate Governance, Islamicityfinancial Performance Index And Fraud at Islamic Bank. Jurnal Akuntansi , 22 (3), 437–453. https://doi.org/10.24912/JA.V22I3.398
Marheni,  M.  (2017).  Analisis  Kepatuhan  Prinsip-Prinsip  Syariah  Terhadap  Kesehatan Finansial  Dan Fraud Pada  Bank  Umum  Syariah. Asy  Syar’Iyyah:  Jurnal  Ilmu Syari’Ah Dan Perbankan Islam , 2 (1), 143–170. https://doi.org/10.32923/asy.v2i1.596 Miranda,  R.  (2021).  Pengaruh  Modal  Kerja  dan  Investasi  Terhadap  Non  Performing Financing  pada  Bank  Pembiayaan  Rakyat  Syariah  di  Indonesia  Periode  2015-2019. Online  Publication  of  Institut  Agama  Islam  Negeri  (IAIN)  Syaikh  Abdurrahman Siddik Bangka Belitung. https://jurnal.lp2msasbabel.ac.id .
Mokodompit,  R.  H.  (2017). Pengaruh  Tingkat  Kesehatan  Bank  Terhadap  Fraud  Pada Bank Syariah Di Indonesia . https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/36335
Muhammad,  R.,  Kusumadewi,  R.,  &  Saleh,  S.  (2019).  Analisis  Pengaruh  Syari’ah Compliance dan Islamic  Corporate  Governance terhadap  Tindakan Fraud (Studi
Empirik pada BUS di Indonesia Periode 2013-2017). IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah , 6 (1), 65–78.
https://doi.org/10.19105/IQTISHADIA.V6I1.2202 Sadi, M. (2015). Etika dan Hukum Kesehatan. Jakarta: Prenadamedia Group.
Najib,  H.,  &  Rini.  (2016).  Sharia  Compliance,  Islamic  Corporate  Governance  Dan  Fraud Pada Bank Syariah. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam , 4 (2), 131–146.
OJK. (2020). Statistik Perkembangan Perbankan Syariah. Diakses melalui https://www.ojk.go.id/.
Rahmawaty, R. &  Rahmayani, R. (2017). Pengaruh Islamic Corporate Governance Dan Internal Control Terhadap Indikasi Terjadinya Fraud Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia .  Diakses  melalui  https://www.academia.edu/download/57708349/188427- ID-none.pdf.
Rachmat, A. B., & Komariah, E. (2017). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Profitabilitas Pada Bank. Jurnal Online Insan Akuntan , 2 (1), 17–34. Raharjo,  E.  (2007). Teori  Agensi  dan  Teori  Stewardship  dalam  Perspektif  Akuntansi. Fokus Ekonomi . https://doi.org/10.2478/picbe-2020-0020
S. Wijayanti,  and S. M. (2012). Pengaruh Penerapan Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2009-2011 . Diponegoro Journal of Accounting . https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/343
Santika, A., &  Ghofur, R.A. (2020). The infuence of sharia Comlaince Against Fraud on The  Sharia  Bank  In  Indonesia, Journal  of  Economic,  Management  Accounting  and Technology , 3 (1), 15-22 https://doi.org/10.32500/jematech.v3i1.784
Saputra, A. (2017). Pengaruh Sistem Internal Kontrol, Audit Internal dan Penerapan Good Corporate  Governance  terhadap  Kecurangan  (Fraud)  Perbankan  (Studi  Kasus  pada Bank Syariah Anak Perusahaan BUMN di Medan). Owner 1 (1).
Setiawan,  A.  B.  (2009).  Kesehatan  Finansial  dan  Kinerja  Sosial  Bank  Umum  Syariah  di Indonesia. Universitas Paramadina , 1–55.
Soedarso,  E.  H.  (2013).  Penilaian  Kinerja  Fisik  (Materi)  Koperasi  Syari’ah  Menurut Perspektif  Shari’ate  Enterprise  Theory  dengan  Nilai  Tambah  Syari’ah  Dan  Zakat Sebagai  Indikator. Jurnal  Riset  Akuntansi  Dan  Keuangan , 1 (3),  194–214. https://doi.org/10.17509/JRAK.V1I3.6701
Spica,  L.,  &  Herdinigtyas,  W.  (2005).  Analisis  Rasio  Camel  Terhadap  Prediksi  Kondisi Bermasalah  Pada  Lembaga  Perbankan  Perioda  2000-2002. Jurnal  Akuntansi  Dan Keuangan , 7 (2), 131-147–147. https://doi.org/10.9744/jak.7.2.pp.131-147. Sula, A. E., Alim, M. N., Prasetyono. (2014). Pengawasan, Strategi Anti Fraud , Dan Audit Kepatuhan  Syariah  Sebagai  Upaya Fraud Preventive  Pada  Lembaga  Keuangan Syariah. Journal of  Auditing, Finannce, and Forencic Auditing, Oktober , 02 (2), 91– 100.
Surat  Edaran  BI  No.12/13  DPbS.  (2010). Perihal  Pelaksanaan  Good  Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah . Triyuwono,  I.,  &  Setiabudi.  (2002). Akuntansi  Ekuitas  Dalam  Narasi,  Kapitalisme, Sosialisme dan Islam. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
Wulpiah. (2017). Urgensi Penerapan Kepatuhan Syariah pada Perbankan Syariah (Telaah Konseptual-Analitis). Asy-Syar’iyyah:  Jurnal  Ilmu  Syari’ah  dan  Perbankan  Islam, 2 (1), 100-120.
https://finansial.bisnis.com. (2021). Kasus Dana Raib Rp20 Miliar di Bank Mega Syariah, Begini  Kelanjutannya.  Diakses  melalui  https://finansial.bisnis.com/read/20210511 /231/1393192/ kasus-dana-raib-rp20-miliar-di-mega-syariah-begini-kelanjutannya.
https://finansial.bisnis.com. (2019). Terjadi 4 Internal Fraud di BJB Syariah Selama 2018.
Diakses melalui https://finansial.bisnis.com/read/20190423/90/914480/terjadi-4- internal-fraud-di-bjb-syariah-selama-2018.