## Arrangement and Implementation of Pancasila Industrial Relations in Company Regulations and Collective Labor Agreements
Pengaturan dan Implementasi Hubungan Industrial Pancasila Dalam Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama
Bernard Brando Yustisio 1) ; Niru Anita Sinaga 2) ; Sujono 3)
1) Fakultas Hukum, Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma Email: 1) brandoseven@yahoo.com; 2) anita_s1naga@yahoo.com; 3) merpatisjn@gmail.com

## ARTICLE HISTORY
Received [05 Agustus 2023]
Revised [25 September 2023]
Accepted 01 Oktober 2023]

## ABSTRAK
Penegasan konstitusi memberikan makna bahwa untuk melakukan segala tindakan dalam ranah hubungan  industrial  harus  berdasarkan  kepada  hukum  atau  ketentuan  peraturan  perundang- undangan  ketenagakerjaan  yang  berlaku  untuk  memberikan  perlindungan  bagi  pekerja/buruh sebagaimana  diatur  juga  dalam  Undang-Undang  Hak  Asasi  Manusia.  Oleh  karenanya  menarik untuk  meneliti  bagaimana  Norma  Hubungan  Industrial  Pancasila  Dalam  Perundang-Undangan Ketenagakerjaan Indonesia dan Bagaimana Implementasi Hubungan Industrial Pancasila Dalam Pembuatan  Peraturan  Perusahaan  Dan  Perjanjian  Kerja  Bersama  Di  Suatu  Perusahaan.  Untuk menjawab  permasalahan  tersebut,  digunakan  metode  penelitian  hukum  normatif  (yuridis normatif)  dengan  pendekatan  undang-undang,  pendekatan  konseptual,  dan  pendekatan perbandingan,  menggunakan  data  sekunder  yang  diperoleh  dari  sumber  bahan  hukum  primer, sekunder  dan  tertier.  Penelitian  menemukan  norma  hubungan  industrial  Pancasila  bersumber dari  Pancasila  yang  merupakan  jalinan  nilai-nilai  dasar  utama  merupakan  kristalisasi  dari berbagai  macam  nilai  yang  hidup  dalam  masyarakat  sebagai  jiwa  bangsa  (volskgeist)  dan bintang  pemandu  (leidstar)  dalam  kehidupan  bermasyarakat,  oleh  karena  nilai  dasar  utama masih  bersifat  sangat  abstrak  dan  belum  dapat  ditegakkan  secara  hukum,  atau  belum  dapat dikenakan  sanksi  apabila  dilanggar,  maka  sebagai  konkretisasinya  nilai-nilai  dasar  tersebut harus  dituangkan  dalam  peraturan  perundang-undangan  sehingga  dapat  ditegakkan  dan diberikan  sanksi  apabila  dilanggar  dan  Implementasi  Hubungan  Industrial  Pancasila  Dalam Pembuatan  Peraturan  Perusahaan  Dan  Perjanjian  Kerja  Bersama  Di  Suatu  Perusahaan, hendaknya  melibatkan  dan  mengakomodir  aspirasi  buruh  melalui  serikat  pekerja/wakil  pekerja dalam  membuat  kebijakan  Peraturan  Perusahaan  (PP)  dan  Perjanjian  Kerja  Bersama  (PKB). Hubungan  Industrial  Pancasila  bagian  dari  hubungan  kontraktual  sebagai  suatu  kesepakatan bersama  antara  pengusaha  dan  pekerja,  hendaknya  prestasi  dan  pelaksanaan  perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan Hubungan Industrial Pancasila dan keadilan.

## ABSTRACT
The affirmation of the constitution means that to take all actions in the realm of industrial relations must  be  based  on  the  law  or  the  provisions  of  the  applicable  labor  legislation  to  provide protection  for  workers/laborers  as  also  regulated  in  the  Human  Rights  Act.  Therefore,  it  is interesting  to  examine  how  the  Pancasila  Industrial  Relations  Norms  in  Indonesian  Labor Legislation  and  How  the  Implementation  of  Pancasila  Industrial  Relations  in  Making  Company Regulations  and  Collective  Labor  Agreements  in  a  Company.  To  answer  these  problems, normative  legal  research  methods  are  used  (juridical  normative)  with  a  statutory  approach, conceptual  approach,  and  comparative  approach,  using  secondary  data  obtained  from  primary, secondary  and  tertiary  legal  sources.  The  research  found  that  Pancasila  industrial  relations norms  originated  from  Pancasila  which  is  a  tangle  of  main  basic  values  is  a  crystallization  of various values that live in society as the soul of the nation (volskgeist) and guiding star (leidstar) in social life, because the main basic value is still very abstract and cannot be legally enforced, or cannot be sanctioned if violated, then as a concretization of these basic values must be outlined in  legislation  so  that  it  can  be  enforced  and  sanctioned  if  violated  and  the  Implementation  of Pancasila Industrial Relations in Making Company Regulations and Collective Labor Agreements in a Company, should involve and accommodate the aspirations of workers through trade unions /  workers'  representatives  in  making  Company  Regulation  policies  (PP)  and  Collective  Labor Agreements  (PKB).  Pancasila  Industrial  Relations  is  part  of  contractual  relations  as  a  mutual agreement  between  employers  and  workers,  the  achievements  and  implementation  of  the agreement should not conflict with Pancasila Industrial Relations and justice.

## KEYWORDS
Implementation, Pancasila, Industrial Relations, Company Regulations, Collective Labor Agreement.
This is an open access article under the CC –BY-SA license

## PENDAHULUAN
Indonesia  adalah  Negara  Hukum  hal  tersebut  sesuai  dengan  bunyi  pada  Pasal  1  ayat  (3)  UUD Negara Republik Indoneia 1945  juga memberikan penegasan bahwa adanya jaminan kesederajatan dan perlakuan yang sama setiap orang dihadapan hukum (equality before the law). Saat ini jumlah penduduk yang  bekerja  adalah  sebanyak  135,30  juta  orang      yang  mana  sampai  saat  ini  di  Indonesia  jumlah Tenaga  Kerjanya  masih  di  dominasi  oleh  sektor  Informal  yang  mencapai  80,24    juta  orang.  Melihat komposisi besarnya jumlah penduduk yang sangat bekerja besar dan mayoritas penduduk yang bekerja
adalah  di  sektor  informal,  maka  negara  wajib  hadir  untuk  memberikan  perlindungan  hukum  bagi  warga negaranya dalam  mencari penghidupan yang  layak,  hal  ini sebagaimana  diatur  dalam konstitusi negara Indonesia UUD 1945 Pasal 27 ayat (2)  disisi lain pengaturan hubungan industrial antra Pengusaha  dan Pekerja/Buruh  menjadi  penting  untuk  diperhatikan  oleh  pemerintah,  sehingga  terjadi  dan  tercipta  suatu Hubungan  Industrial/Hubungan  Ketenagakerjaan  yang  Harmosis.  Salah  satu  bentuk  untuk  menciptakan hubungan  yang  harmonis  antara  Pengusaha  dan  Pekerja  adalah  tidak  terjadi  Pemutusan  Hubungan Kerja,  berdasarkan  data  jumlah  Pemutusan  Hubungan  Kerja  sampai  bulan  Oktober  Tahun  2022  telah terjadi  pemutusan  hubungan  kerja  sebanyak  11.626  orang    dan  belakangan  ini  terjadi  juga  Pemutusan Hubungan  Kerja  di  perusahaan  yang  berbasis  Tehnologi  /di  sektor  IT  seperti  GoTo  melakukan  PHK masal sebanyak 1.300 karyawan  serta Ruangguru dan juga beberapa perusahaan besar lainnya Google, Shopee, Microsoft dll. Bahwa dalam kenyataannya yang tidak dapat dipungkiri pula masih sering terjadi praktek  pengakhiran  hubungan  kerja  (PHK)  terhadap  karyawan/  buruh  dilakukan  tidak  berdasarkan hukum  yang  berlaku  karena  secara  ekonomi  kedudukan  Pekerja/Buruh  adalah  pihak  yang  lemah.  Oleh karena  itu  berdasarkan  Konstitusi  berdasarkan  UUD  NRI  1945  Pasal  28D  ayat  (1)  dan  ayat  (2) pekerja/buruh  menjamin  untuk  mendapat  perlindungan  dan  kepastian  Hukum  serta  mendapatkan perlakuan yang adil.
Manusia  merupakan  makhluk  sosial  yang  memiliki  kebutuhan  dan  keinginan  dalam  kehidupan sehari-hari dimana untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya manusia membutuhkan biaya dengan mencari nafkah dengan bekerja. Oleh karena itu setiap  individu manusia dapat melakukan hubungan kerjasama untuk  melakukan  hubungan  kerja  dengan  individu  lainnya  termasuk  pengusaha/perusahaan,  yang  pada akhirnya melahirkan perikatan dan perjanjian sesuai yang disepakati/disetujui oleh para pihak. Hubungan kerjasama yang dituangkan dalam Perjanjian/Kontrak yang telah disepakati oleh para pihak tidak terlepas dari keadaan/kondisi perubahan sosial yang terjadi di dalam masyarakat yang terus bergulir sampai saat ini  yang  melahirkan  sikap  kritis  terhadap  isi  dari  suatu  perjanjian/kontrak  kerja  sebagai  dasar  adanya hubungan  industrial/hubungan  kerja  antara  Pengusaha  dan  Pekerja/Buruh.  Adapun  pengertian Hubungan Industrial adalah keseluruhan hubungan kerja sama antara semua pihak yang tersebut dalam proses produksi di suatu perusahaan.
Keberadaan  dan  pelaksanaan  Hubungan  Industrial  diperusahaan  dapat  digolongkan  dan dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis yaitu: Pertama, Perjanjian Kerja. Kedua, Peraturan Perusahaan. Ketiga, Perjanjian Kerja Bersama.
Hubungan  Industrial  yang  harmonis  dan  baik  dalam  suatu perusahaan  pada  dasarnya  dinilai  dari keberadaan dan implementasinya yang memberikan kepastian hukum dan keadilan kepada para pihak.
Di  Indonesia  untuk  pelaksanaan  Hubungan  Industrial  di  dasarkan  pada  nilai-nilai  Pancasila  yang lahir  dan  hidup  serta  berkembang  dari  berbagai  suku  bangsa  di  Indonesia  sendiri  yang  tercermin  dari nilai-nilai adat istiadat, kebudayaan dan nilai-nilai religious. Sehingga Pancasila merupakan sumber dari segal sumber hukum sebagaimana yang dimaksud dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  Tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- undangan.   Secara tegas dinyatakan dalam Pasal 2 UU 12/2011 dalam penjelasannya yang menyatakan Indonesia sebagai negara hukum menganut Hubungan Industrial Pancasila.
Dalam  melaksanakan  Hubungan  Industrial  Pancasila  di  Indonesia  yang  berdasarkan  nilai-nilai Pancasila masih dirasa sulit untuk diwujudkan oleh para pihak yang berkepentingan yaitu Pengusaha dan Pekerja.  Saat  ini  hubungan  industrial  ketenagakerjaan  yang  telah  memasuki  Era  Globalisasi  dan  Era Industrialisasi  serta  Era  Digitalisasi  telah  meningkatkan  potensi  terjadinya  perselisihan  hubungan kerja/industrial antara para pihak di perusahaan. Oleh karena itu menjadi sangat penting untuk para pihak (pengusaha  dan  pekerja)  mengikatkan  kembali  pada  nilai-nilai  dasar  Hubungan  Industrial  Pancasila  di Indonesia terutama yang tercantum dalam sila ke 5 (lima)  Pancasila yaitu tentang keadilan sosial   agar dalam implementasinya mampu memberikan dampak positif bagi para pihak yaitu terciptanya kondisi dan lingkungan kerja yang harmonis guna meningkatkan investasi serta membuka lapangan kerja yang lebih baik. Apabila kita merujuk pada sila ke 5 Pancasil terlihat dann tergambar secara jelas bahwa keadilann yang dimaksudkan dalan sila tersebtu juga merupakan keadilan dalam ruanglingkup Hubungan industrial Pancasila.

## LANDASAN TEORI

## Peristilahan Ketenagakerjaan
Peristilahan  Ketenagakerjaan  dari  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI)  ketenagakerjaan merupakan kata benda (nomina) yang memiliki arti,hal tenaga kerja, sedangkan tenaga kerja memiliki arti orang yang bekerja atau mengerjakan sesuatu; pekerja, pegawai, dan sebagainya.
Penggunaan  Istilah  buruh  adalah  peninggalan  jaman  feodal  dimana  orang  melakukan  pekerjaan kasar  seperti  kuli  bangunan  atau  pekerja  kasar/berat  yang  terkesan  tidak  berpendidikan,  kotor.  Seiring dengan  perkembangan  jaman  maka  istilah  buruh  berubah  menjadi  pegawai,  pekerja,  karyawan.  Istilah tenaga kerja dan pekerja dapat dijumpai pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun  2003  yang  menyatakan  Tenaga  Kerja  adalah  setiap  orang  yang  mampu  melakukan  pekerjaan guna  menghasilkan  barang  dan/atau  jasa  baik  untuk  memenuhi  kebutuhan  sendiri  maupun  untuk masyarakat.” Pengertian tenaga kerja tersebut telah  menyempurnakan  pengertian tentang tenaga kerja dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan Pokok Ketenagakerjaan
Pengertian Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut
a.  Menurut  UU  13/2003  Pasal  1  angka  1  yang  dimaksud  Ketenagakerjaan  adalah  segala  hal  yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.
b.  Menurut Prof Iman Soepomo, S.H adalah himpunan peraturan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis  yang  berkenaan  dengan  kejadian  dimana  seseorang  bekerja  pada  orang  lain  dengan menerima upah
c.  Menurut  Molenaar  Hukum  ketenagakerjaan  adalah  bagian  dari  hukum  yang  berlaku  yang  pada pokoknya  mengatur  hubungan  antara  tenagakerja  dan  pengusaha,  antara  tenaga  kerja  dengan tenaga kerja dan antar tenaga kerja dengan penguasa.
d.  G.  Karta  Soeputra  mengatakan  hukum  Ketenagakerjaan  adalah  sebahagian  dari  hukum  yang berlaku (segala peraturan-peraturan) yang menjadi dasar dalam mengatur hubungan kerja antara buruh  (pekerja)  dengan  majikan  atau  perusahaannya,  mengenai  tata  kehidupan  dan  tata  kerja yang langsung bersangkut paut dengan hubungan kerja tersebut.
e.  Mr.  Sutikno  (dalam  bukunya  yang  berjudul  Hukum  Ketenagakerjaan)  menyatakan  hukum Ketenagakerjaan adalah keseluruhan peraturan-peraturan hukum mengenai  hubungan kerja yang mengakibatkan seseorang  secara pribadi ditempatkan di bawah perintah/pimpinan orang lain  dan mengenai keadaan-keadaan penghidupan yang langsung bersangkut paut dengan hubungan kerja tersebut

## Asas Hukum Ketenagakerjaan
Asas  Hukum  ketenagakerjaan  Indonesia  berdasarkan  Pasal  2  UU  13/2003  yang    menyatakan Pembangunan  ketenagakerjaan  dilaksanakan  dalam  rangka  pembangunan  manusia  Indonesia seutuhnya.  Oleh  sebab  itu,  pembangunan  ketenagakerjaan  dilaksanakan  untuk  mewujudkan  manusia dan  masyarakat  Indonesia  yang  sejahtera,  adil,  makmur,  dan  merata  baik  materiil  maupun  spiritual. Dalam  rangka  membangun  keadilan  dalam  pembangunan  ketenagakerjaan,  maka  Asas  pembangunan ketenagakerjaan selain mendasarkan pada asas pembangunan nasional, juga pada demokrasi Pancasila serta asas adil dan merata
Tujuan Pembanginan Ketenagakerjaan Tujuan  Pembangunan  Ketenagakerjaan  Indonesia    diatur  dalam  Pasal  4  UU  13/2003  yang menyatakan  Pembangunan  ketenagakerjaan  bertujuan  :  a.  memberdayakan  dan  mendayagunakan tenaga  kerja  secara  optimal  dan  manusiawi;  b.  mewujudkan  pemerataan  kesempatan  kerja  dan penyediaan  tenaga  kerja  yang  sesuai  dengan  kebutuhan  pembangunan  nasional  dan  daerah;  c. memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan; dan d. meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.
Adapun menurut pendapat Sendjun H. Manulang Tujuan hukum ketenagakerjaan adalah :
a.  Untuk mencapai/melaksanakan keadilan sosial dalam bidang ketenagakerjaan.
b.  Untuk melindungi tenaga kerja terhadap kekuasaan yang tidak terbatas dari pengusaha.

## Sifat hukum ketenagakerjaan
Bahwa pada dasarnya hukum ketenagakerjaan yang mengatur hubungan kerja antara tenaga kerja dan pengusaha  (bisa dilakukan oleh orang perorangan), maka hukum ketenagakerjaan bersifat perdata atau privat. Akan tetapi dalam pelaksanaan hubungan kerja yang bersifat privat/perdata dalam masalah- masalah  tertentu  dibutuhkan  campur  tangan/  intervensi  dari  pemerintah,  maka  hukum  ketenagakerjaan bersifat publik yang menurut Budiono   sifat hukum ketenagakerjaan publik menjadi dua, yaitu
1.  Hukum  bersifat  imperatif  atau  dwigenrecht  (hukum  memaksa)  artinya  hukum  yang  harus  ditaati secara mutlak, tidak boleh dilanggar.
Contoh :berdasarkan Pasal 57 ayat (1) UU 13/2003, bahwa perjanjian kerja untuk waktu tertentu dibuat secara tertulis serta harus meng-gunakan bahasa Indonesia dan huruf latin.
2.  Hukum yang bersifat fakultatif atau regeindrecht/aanvullendrecht (hukum yang mengatur/melengkapi),  artinya  hukum  yang  dapat  dikesampingkan  pelaksanaannya.  Contoh:  a.
Perjanjian  kerja  untuk  waktu  yang  tidak  tertentu  dapat  mensyaratkan  masa  percobaan  paling lama 3 (tiga) bulan, sebagaimana diatur dalam Pasal 60 ayat (1) UU13/2003.

## Peristilahan Perjanjian Kerja Bersama
Sebelum  dikenal  dengan  Istilah  Perjanjian  Kerja  Bersama  (PKB)  sebagaimana  yang  dikenal  saat ini, peristilahan yang sering digunakan sebelumnya adalah Perjanjian Perburuhan, Perjanjian Perburuhan (collective arbeidsovereenkomst) dibuat berdasarkan hasil perundingan yang dilakukan antara buruh dan majikan.
Perjanjian Perburuhan ini diatur dalam KUH Perdata Buku Ketiga Tentang Perjanjian Pasal 1601n Ayat  (1)  dan  (2)    KUH  Perdata  yang  selanjutnya  dalam  perkembangannya  di  masyarakat  Industrial menjadi  PKB  kemudian  berdasarkan  Surat  Dirjen  Binawas  Nomor  B.219/M/BW/DP/84  tentang penjelasan  atas  pemakaian  Istilah  Perjanjian  Kerja  Bersama  (PKB)  peristilahan  berganti  menjadi Kesepakatan  Kerja  Bersama  dan  saat  ini  peristilahan  yang  dipergunakan  adalah  Perjanjian  Kerja Bersama.

## Pengertian Perjanjian Kerja Bersama
a.  Perjanjian-perburuhan  ialah  peraturan  induk  bagi  perjanjian  kerja  antara  seorang  anggota  serikat buruh pada satu pihak dengan seorang majikan atau seorang anggota perkumpulan majikan pada pihak yang lain, baik yang sudah maupun yang belum diselenggarakan.
b.  Perjanjian  Perburuhan  adalah  hasil  rundingan  antara  pihak-pihak  yang  berkepentingan,  maka isinya pada umumnya telah mendekati keinginan buruh dan majikan.
c.  Perjanjian  Perburuhan  adalah  perjanjian  yang  diselenggarakan  oleh  serikat  atau  serikat-serikat buruh  yang  telah  terdaftar  pada  Kementerian  Perburuhan  dengan  majikan,  majikan-majikan, perkumpulan  majikan  yang  berbadan  hukum,  yang  pada  umumnya  atau  semata-mata  memuat syarat-syarat  yang  harus  diperhatikan  dalam  perjanjian  kerja  (Pasal  1  ayat  (1)  UU  No.  21  Tahun 1954).
d.  Kesepakataan  Kerja  Bersama  adalah  Perjanjian  perburuhan  sebagaimana  dimaksud  dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 1954.
e.  Perjanjian  Kerja  Bersama  adalah  perjanjian  yang  merupakan  hasil  perundingan  antara  serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak.

## Pengaturan Perjanjian Kerja Bersama
a.  Perjanjian Perburuhan ini diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Buku Ketiga Tentang Perjanjian BAB 7 Pasal Pasal 1601n
b.  Undang-undang  No.  21  Tahun  1954  Tentang  Perjanjian  Perburuhan  Antara  Serikat  Buruh  dan Majikan Surat Dirjen. Binawas Nomor B.219/M/BW/DP/84
c.  Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-01/MEN/85
d.  Undang-Undang No 12 tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh
e.  Kepmen  Nomor  48  Tahun  2004  Tentang  Tata  Cara  Pembuatan  dan  Pengesahan  Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama.
f.  UU   No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 116 sampai dengan Pasal 135
g.  Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor PER. 16/MEN/X/2011 h.  Permenaker  No.  28  Tahun  2014  Tentang  Tata  Cara  Pembuatan  dan  Pengesahan  Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama.

## Asas-asas Perjanjian Kerja Bersama (PKB)
Sebagaimana peraturan perusahaan, Perjanjian Kerja Bersama juga tunduk dalam Kaidah Otonom yang  pada  dasarnya  tunduk  pada  syarat-syarat  sahnya  perjanjian  sebagaimana  Burgelijk  Wet  Boek, Kaidah  Hukum  otonom  disini  terdiri  dari  Perjanjian  Kerja,  Peraturan  Perusahaan,  Perjannjian  kerja Bersama  (Colletive  Labor  Agreement)  dan  kebiasaan  Hukum  (Customary  Law)  karenanya  Asas  dalam Perjanjian Kerja antara lain:
a.  Asas Konsensualitas (concensualism).
b.  Asas Kepastian Hukum (Pacta Sunt Servanda)
c.  Asas Kebebasan Berkontrak (freedom of contract)
d.  Asas Itikad baik (Good Faith)
e.  Asas Keseimbangan
f.  Asas Kepastian Hukum:
g.  Asas Personalitas,
h.  Asas Perlindungan.
i.  Asas Persamaan Hukum.
Syarat-syarat pembuatan Perjanjian Kerja Bersama
a.  Harus memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif (Pasal 52 UUK).
b.  Dibuat  oleh  SP/SB  atau  beberapa  SP/SB  yang  telah  tercatat  pada  instansi  ketenagakerjaan setempat dengan pengusaha atau beberapa pengusaha (Pasal 116 ayat (1) UUK).
c.  Disusun  melalui  musyawarah  mufakat dan  dilandasi  iktikad  baik  (Pasal  116  ayat  (2)  UUK).  Pasal 116 ayat (2) UUK menyatakan Dalam pembuatan perjanjian kerja bersama harus dilandasi dengan iktikad  baik,  yang  berarti  harus  ada  kejujuran  dan  keterbukaan  para  pihak  serta kesukarelaan/kesadaran yang artinya tanpa ada tekanan dari satu pihak terhadap pihak lain.
d.  Harus  dibuat  secara  tertulis  dengan  huruf  Latin  dan  menggunakan  bahasa  Indonesia  (Pasal  116 ayat (3) UUK).
e.  Apabila  tidak  menggunakan  bahasa  Indonesia,  perjanjian  kerja  bersama  tersebut  harus diterjemahkan  dalam  bahasa  Indonesia  oleh  penerjemah  tersumpah  dan  terjemahan  tersebut dianggap  sudah  memenuhi  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3)  (Pasal  116  ayat  (4) UUK).
f.  Ketentuan dalam perjanjian kerja bersama tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku (Pasal 124 ayat (2) UUK).
g.  Perjanjian  kerja  bersama  paling  sedikit  memuat:  a.  hak  dan  kewajiban  pengusaha;  b.  hak  dan kewajiban  serikat  pekerja/serikat  buruh  serta  pekerja/  buruh;  c.  Aspek  Hukum  Perjanjian  Kerja, Peraturan  Perusahaan,  &  PKB.  d.  jangka  waktu  dan  tanggal  mulai  berlakunya  perjanjian  kerja bersama;  dan  e.  tanda  tangan  para  pihak  pembuat  perjanjian  kerja  bersama  (Pasal  124  ayat  (1) UUK).
h.  Perundingan  pembuatan  PKB  dimulai  dengan  menyepakati  tata  tertib  perundingan  (Pasal  21  Per Menaker Nomor 28 Tahun 2014).
i.  Anggota tim perunding pembuatan PKB yang mewakili serikat pekerja/serikat buruh harus bekerja di perusahaan tersebut (Pasal 22 ayat (2) Per Menaker Nomor 28 Tahun 2014).

## Peristilahan Hubungan Industrial Pancasila
Berbicara  mengenai  hubungan  industrial  dalam  konteks  ketenagakerjaan  dapat  dikaitkan  antara pekerja atau buruh  dengan majikan atau  Pengusaha. Istilah buruh  dalam secara etimologis dipadankan dengan kata pekerja, pegawai, dan karyawan.
Istilah  buruh  digunakan  secara  luas  dalam  cabinet  Amir  Syarifudin  I  dan  II  (Juni  1947-  Januari 1948).  Dalam  perkembangannya  kata  buruh  kemudian  diganti  dengan  istilah  tenaga  kerja  yang merupakan terjemahan dari istilah Manpower (Inggris), artinya yang menggambarkan semua orang  yang mempunyai  kemampuan  untuk  bekerja.   Sebelum  dikenal  dengan  istilah  Hubungan  Industrial  Pancasila (HIP),  istilah  yang  digunakan  pada  awalnya  adalah  Hubungan  Perburuhan  Pancasila  (HPP)  yang diperkenalkan/  dicetuskan  oleh  Dr.  Awaloedin  Djamin  pada  tahun  1966  yang  mengkoreksi  praktek- praktek hubungan perburuhan sebelumnya pada saat itu.
Penggunaan  Istilah  Hubungan  Perburuhan  Pancasila  pada  waktu  lahirnya  Orde  Baru,  di  tahun- tahun  pertama  beberapa  tokoh  Serikat  Buruh  dari  negara  maju  Barat  menganjurkan  agar  cara-cara hubungan  perburuhan  mereka  dapat  diterapkan  di  Indonesia, yang  memang  membedakan  kepentingan buruh  dan  majikan,  yang  juga  tercermin  dari  istilah  labour  management  relations  akan  tetapi  karena keadaan  di  negara  maju  Barat  tersebut  sangat  berbeda  dengan  kita  di  Indonesia,  seperti  keadaan ekonomi, sosial, khususnya keadaan kependudukan ( social dan budaya), keadaan serikat-serikat buruh, keadaan  pengusaha-pengusaha,  dan  sebagainya  dan  terutama  sekali,  karena  kita  memiliki  falsafah negara dan bangsa, yaitu Pancasila maka hubungan perburuhan di Indonesia tidak dapat tidak haruslah Hubungan  Perburuhan  Pancasila.  Selain  dari  Hubungan  Perburuhan  Barat  itu  juga  tidak  cocok  dengan Pancasila,  juga  keadaan  serikat  buruh  dan  pengusaha  kita  pada  umumnya  tidak  pula  sama  dengan  di negara maju tersebut.

## Pengertian Hubungan Industrial Pancasila
Ada  beberapa  pengertian  mengenai  Hubungan  Perburuhan  Pancasila  (HPP)/Hubungan  Industrial Pancasila (HIP) antara lain sebagai berikut:
a.  Hubungan  Perburuhan  Pancasila  merupakan  hubungan  antara  pelaku  dalam  proses  produksi barang  dan  atau  jasa  atau  jelasnya  hubungan  antara  Buruh,  Pengusaha  dan  Pemerintah  yang didasarkan atas nilai yang merupakan manifestasi dari keseluruhan sila-sila Pancasila dan Undang- Undang  Dasar  1945,  yang  tumbuh  dan  berkembang  dalam  kepribadian  bangsa  dan  kebudayaan Nasional.
b.  Menurut  Keputusan  Menteri  Tenaga  Kerja  Republik  Indonesia    Hubungan  Industrial  Pancasila adalah  merupakan  pengejawantahan  sila-sila  dari  Pancasila  untuk  mencapai  keselarasan, keserasian  dan  keseimbangan  antara  pelaku  proses  produksi  baik  Pekerja,  Pengusaha  dan Pemerintah dalam. kehidupan sehari-hari.
c.  Hubungan  Industrial  Pancasila  adalah  suatu  system  hubungan  yang  terbentuk  antara  para  pelaku proses produksi barang dan jasa (Pekerja, Pengusaha dan Pemerintah) yang didasarkan atas nilai- nilai  yang  merupakan  manifestasi  dari  keseluruhan  sila-sila  dari  Pancasila  dan  UUD  1945  yang tumbuh dan berkembang di atas kepribadian bangsa dan kebudayaan Nasional Indonesia.

## Pengaturan Hubungan Industrial Pancasila
Pengaturan  secara  normatif  mengenai  Hubungan  Industrial  Pancasila  diatur  ddalm  beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:
a.  Pancasila sebagai landasan idiil
b.  UUD 1945 sebagai landasan konstitusional;
c.  Ketetapan MPR Nomor II Tahun 1978 Tentang Pedoman Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila; d.  Garis- Garis Besar Haluan Negara (GBHN);
e.  Hubungan  Industrial  Pancasila  juga  berlandaskan  kepada  peraturan  perundang-undangan  dan kebijaksanaan kebijaksanaan pemerintah sesuai Trilogi Pembangunan Nasional.
f.  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 Tentang Ketenagakerjaan g.  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan h.  Undang-Undang No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
i.  Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.
j.  Undang-undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja.
Pengaturan Hubungan Industrial Pancasila secara normatif diatur secara jelas dan dalam Pasal 1 angka  9  UU  25/1997  menyatakan  Hubungan  Industrial  Pancasila  adalah  hubungan  industrial  yang didasarkan atas nilai-nilai yang merupakan manifestasi dari keseluruhan sila-sila Pancasila dan Undang- Undang  Dasar  1945,  dan  yang  tumbuh  serta  berkembang  di  atas  kepribadian  bangsa  dan  kebudayaan nasional Indonesia.
Hubungan  Industrial  adalah  suatu  sistem  hubungan  yang  terbentuk  antara  para  pelaku  dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai nilai Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  Berdasarkan  Pasal  1  angka  16  UU  13/2003  apa  yang  dimaksud  dengan  hubungan  industrial Pancasila,  secara  defenisi  tidak  ditegaskan,  tetapi  dalam  norma  Pasal  1  angka  16  dinyatakan  bahwa hubungan  industrial…dst,  tercakup  didalamnya  nilai-nilai  Pancasila  dan  UUD  NRI  1945.  Artinya  dapat dikatakan  apabila  merujuk  Pada  Pasal  1  angka  16  UU  13/2003,  Hubungan  Industrial  Pancasila  bukan sebagai  manifestasi  atau  perwujudan  secara  utuh  dari  Pancasila,  tetapi  hanya  nilai-nilai  Pancasila  dan UUD 1945 sebagaimana yang termaktub dalam Pembukaan UUD NRI 1945.

## Asas-asas Hubungan Iindustrial Pancasila
Dalam  mencapai  tujuannya  Hubungan  Industrial  Pancasila  mendasarkan  pada  Asas Pembangunan  dan  Asas  Pelaksanaan  Hubungan  Industrial  Pancasila  itu  sendiri  serta  hasil  manifestasi dari asas Pembangunan dan Asas Pelaksanaan Hubungan Industrial Pancasila berupa asas kerjasama. Adapun Asas pembangunan dan pelaksanaan hubungan industrial, adalah sebagai berikut:
a.  Asas  Manfaat  yaitu  Segala  usaha  dan  kegiatan  pembangunan  harus  dapat dimanfaatkan  sebesar- besarnya bagi kemanusiaan, dan kesejahteraan rakyat
b.  Asas  Usaha  Bersama  dan  Kekeluargaan  yaitu  Usaha  mencapai  cita-cita  dan  aspirasi-aspirasi bangsa harus merupakan usaha bersama seluruh rakyat yang dilakukan secara gotong-royong dan kekeluargaan
c.  Asas  Demokrasi  yaitu  Berdasarkan  Pancasila  yang  meliputi  bidang  politik,  sosial  dan  ekonomi. Penyelesaian masalah-masalah nasional ditempuh dengan jalan musyawarah untuk mufakat.
d.  Asas  Adil  dan  Merata  yaitu  Hasil-hasil  yang  dicapai  dalam  pembangunan  harus  dapat  dinikmati secara adil dan merata sesuai dengan darma baktinya.
e.  Asas  Perikehidupan  Dalam  Keseimbangan  yaitu  Keseimbangan  antara  kepentingan-kepentingan yaitu,  antara  kepentingan  dunia  dan  akhirat,  material  dan  spiritual,  jiwa  dan  raga,  individu  dan masyarakat dan lain-lain.
f.  Asas  Kesadaran  Hukum  yaitu  Setiap  Warga  Negara  harus  taat  dan  sadar  kepada  hukum  dan mewajibkan Negara menegakkan hukum.
g.  Asas  Kepercayaan  pada  diri  sendiri  yaitu  Pembangunan  berdasarkan  pada  kepercayaan  akan kemampuan dan kekuatan sendiri, serta bersendikan kepada kepribadian bangsa.
Syarat-syarat Hubungan Industrial Pancasila Sedangkan dalam pelaksanaannya suatu Hubungan Industrial Pancasila harus memenuhi 2 (dua) syarat yang berlandaskan kepada 2 (dua) asas kerja yang sangat penting yaitu:
a.  Asas kekeluargaan dan gotong-royong.
b.  Asas musyawarah untuk mufakat.
Tindak lanjut atas manifestasi dari asas pembangunan dan asas pelaksanaannya, maka Hubungan Industrial Pancasila, mendasarkan diri pada 3 (tiga) asas kerjasama yaitu:
a.  Pekerja  dan  Pengusaha  atau  Pimpinan  Perusahaan  adalah  teman  seperjuangan  dalam  proses produksi, yang berarti baik Pekerja maupun Pengusaha atau Pimpinan Perusahaan wajib bekerja- sama  serta  membantu  dalam  kelancaran  usaha  dalam  meningkatkan  kesejahteraan  dan menaikkan produksi.
b.  Pekerja  dan  Pengusaha  atau  Pimpinan  Perusahaan  adalah  teman  seperjuangan  dalam pemerataan  menikmati  hasil  perusahaan  yang  berarti  hasil  usaha  yang  diterima  perusahaan dinikmati bersama dengan bagian yang layak dan serasi sesuai dengan prestasi kerja.
c.  Pekerja  dan  Pengusaha  atau  Pimpinan  Perusahaan  adalah  teman  seperjuangan  didalam bertanggung-jawab yang meliputi:
1.  Tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa
2.  Tanggung jawab kepada Bangsa dan Negara
3.  Tanggung jawab kepada masyarakat sekelilingnya
4.  Tanggung jawab kepada pekerja serta keluarganya
5.  Tanggung jawab kepada perusahaan dimana mereka bekerja.
Menurut Sendjun Manullang 3 asas kerjasama itu secara garis besar meliputi:
1.  Kerjasama dalam Produksi (Partner in product)
2.  Kerjasama dalam menikmati hasil perusahaan
3.  Kerjasama dalam bertanggung jawab.
Ketiga  asas  kerjasama  antara  pekerja  dan  pengusaha  tersebut  di  kenal  dengan  istilah TRIDHARMA yaitu:
1.  Melu Handarbeni yaitu merasa ikut memiliki
2.  Melu Hangrungkebi, yaitu merasa ikut bertanggung jawab
3.  Mulad Saliro Hangrosowani, yaitu mawas diri demi kemajuan perusahaan.
Berdasarkan  pengertian,  tujuan,  asas  dan  landasan  daripada  Hubungan  Industrial  Pancasila tersebut, maka Hubungan Industrial Pancasila mempunyai ciri-ciri khusus yang membedakannya dengan Hubungan Industrial lainnya.
d.  Hubungan  Industrial  Pancasila  mengakui  dan  meyakini  bahwa  bekerja  bukan  hanya  bertujuan untuk  sekedar  mencari  nafkah  saja, akan  tetapi  sebagai  pengabdian  manusia  kepada  Tuhannya, kepada sesama manusia, kepada Masyarakat, Bangsa dan Negara.
e.  Hubungan Industrial Pancasila menganggap pekerja bukan hanya sekedar faktor produksi belaka, tetapi  sebagai  manusia  pribadi  dengan  segala  harkat  dan  martabatnya.  Karena  itu  perlakuan Pengusaha kepada Pekerja bukan hanya dilihat dari segi kepentingan produksi belaka, akan tetapi haruslah dilihat dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat manusia.
f.  Hubungan  Industrial  Pancasila  melihat  antara  Pekerja  dan  Pengusaha  bukanlah  mempunyai kepentingan  yang  bertentangan,  akan  tetapi  mempunyai  kepentingan  yang  sama  yaitu  kemajuan perusahaan.  Karena  dengan  perusahaan  yang  majulah  semua  pihak  akan  dapat  meningkatkan kesejahteraan.
g.  Dalam Hubungan Industrial Pancasila setiap perbedaan pendapat antara Pekerja dan Pengusaha harus  diselesaikan  dengan  jalan  musyawarah  untuk  mencapai  mufakat  yang  dilakukan  secara kekeluargaan.  Karena  itu  penggunaan  tindakan  penekanan  dan  aksi-aksi  sepihak  seperti  mogok, penutupan  perusahaan  (lock  out)  dan  lain-lain  tidak  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  Hubungan Industrial Pancasila.
h.  Di  dalam  pandangan  Hubungan  Industrial  Pancasila  terdapat  keseimbangan  antara  hak  dan kewajiban  kedua  belah  pihak  dalam  perusahaan.  Keseimbangan  itu  dicapai  bukan  berdasarkan atas  perimbangan  kekuatan  (balance  of  power),  akan  tetapi  atas  dasar  rasa  keadilan  dan kepatutan.  Disamping  itu  juga  hubungan  Industrial  Pancasila  juga  mempunyai  pandangan  bahwa hasil-hasil  perusahaan  yang  telah  tercapai  berdasarkan  kerjasama  antara  para  pekerja  dan
pengusaha,  harus  dapat  dinikmati  secara  adil  dan  merata  sesuai  dengan  pengorbanan  masing- masing.
Bahwa  untuk  dapat  menjalankan  dan  mewujudkan  Hubungan  Industrial  Pancasila,  maka diperlukan  suatu  sikap  sosial  dan  mental  dari  para  pelaku  Hubungan  Industrial  Pancasila  itu  sendiri, termasuk pihak pemerintah yang menempati dan menjalankan peranan sebagai pengasuh, pembimbing, pelindung, dan pendamai, secara singkatnya berperan sebgai pengayom dan pamong bagi seluruh pihak dalam masyarakat pada umumnya dan pihak-pihak yang tersangkut dalam proses produksi khususnya.

## METODE PENELITIAN

## Jenis Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  normatif  yaitu  penelitian  hukum  yang  meletakkan  hukum sebagai  sebuah  bangunan  sistem  norma.  Sistem  norma  yang  dimaksud  adalah  mengenai  asas-asas, norma,  kaidah  dari  peraturan  perundangan,  putusan  pengadilan,  perjanjian  serta  doktrin  (ajaran). Penelitian  normatif  dimaksudkan  untuk  memberikan  pemahaman  serta  penjalasan  terkait  argumentasi hukum  terhadap  suatu  peristiwa  yang  nantinya  akan  penulis  jadikan  argumentasi  dalam  menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini.
Sesuai  dengan  judul  dan  permasalahan  yang  akan  dibahas  dalam  penelitian  ini  dan  supaya dapat  memberikan  hasil  yang  bermanfaat  maka  penelitian  ini  dilakukan  dengan  penelitian  yuridis normatif  (metode  penelitian  hukum  normatif).  Metode  penelitian  yuridis  normatif  adalah  penelitian hukum  kepustakaan  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan-bahan  kepustakaan  atau  data sekunder belaka.
Penelitian  ini  bersifat  deskriptif  analitis  yang  mengungkapkan  peraturan  perundang-undangan yang  berkaitan  dengan  teori-teori  hukum  yang  menjadi  objek  penelitian.  Deskriptif  analitis  merupakan metode  yang  dipakai  untuk  menggambarkan  suatu  kondisi  atau  keadaan  yang  sedang  terjadi  atau berlangsung  yang  bertujuan  agar  dapat  memberikan  data  seteliti  mungkin  mengenai  objek  penelitian sehingga  mampu  menggali  hal-hal  yang  bersifat  ideal,  kemudian  dianalisis  berdasarkan  teori  hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Norma Hubungan Industrial Pancasila Dalam Perundang-Undangan Ketenagakerjaan Indonesia. Hubungan  Perburuhan  Pancasila  di  gagas  pada  awal  orde  baru  di  tahun  1966  oleh  Awaloedin Djamin  untuk  melakukan  koreksi  terhadap  praktek-praktek  hubungan  perburuhan  sebelumnya.  Pada saat Pemerintah Orde Baru berkeinginan mengembangkan suatu system Hubungan Industrial Pancasila dengan  melakukan  langkah-langkah  menyatukan  Serikat  Pekerja  dan  pada  bulan  Desember  1974 dilaksanakan  bentuk  seminar  yang  dihadiri  oleh  para  Cendikiawan  dari  Universitas,  Serikat  Pekerja, Pengusaha  dan  Pemerintah  yang  berhasil  membuat  konsensus  yang  berisikan  sbb:    Pertama, Kesepakatan untuk melakukan Hubungan Industrial yang berlandaskan Pancasila. Kedua, Menetapkan Pokok-Pokok  dari  Hubungan  Industrial  Pancasila.  Kemudian  dilakukan  sosialisasi  penjabaran  Pokok- Pokok konsepsi Hubungan Industrial Pancasila dengan melaksanakan, seminar, lokakarya diskusi dll.
Pancasila  yang  merupakan  jalinan  nilai-nilai  dasar  utama  merupakan  kristalisasi  dari  berbagai macam  nilai  yang  hidup  dalam  masyarakat  sebagai  jiwa  bangsa  (volskgeist)  dan  bintang  pemandu (leidstar)  dalam  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa  dan  bernegara.    Oleh  karena  nilai  dasar  utama maupun  nilai-nilai  dasar  rinciannya  masih  bersifat  sangat  abstrak  dan  belum  dapat  ditegakkan  secara hukum, atau belum  dapat dikenakan sanksi apabila dilanggar, maka sebagai konkretisasinya nilai-nilai dasar  tersebut  harus  dituangkan  dalam  berbagai  peraturan  perundang-undangan  di  bawah  UUD sehingga dapat ditegakkan dan diberikan sanksi apabila dilanggar.
Peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari hukum tertulis dan hukum secara umum, maka  dalam  menyusun  sistem  peraturan  perundang-undangan  kita  tidak  dapat  melepaskan  diri  dari sistem  hukum.  Menurut  Friedman,    bahwa  sistem  hukum  pada  umumnya  mempunyai  tiga  unsur  yang saling  terkait  dan  pengaruh-mempengaruhi  yang  merupakan  suatu  totalitas  yang  tidak  dapat  dipisah- pisahkan.  Menurut  Friedman,  terdapat  tiga  komponen  pada  setiap  sistem  hukum  yaitu:  Pertama, substansi (substance or the rules); Kedua, struktur (structure); Ketiga, budaya hukum (legal culture).
Oleh  karena  itu  Kebebasasan/Kemerdekaan  bagi  pekerja  dalam  HIP  pada  saat  ini  tertuang  dan diatur  dalam  UU  No.  21  Tahun  2000  Tentang  Serikat  Pekerja/Serikat  Buruh.  UU  No  21  Tahun  2000
diharapkan  mampu  untuk  menciptakan  rasa  keadilan  sosial  karena  memberikan  perlindungan    dan kepastian  hukum  bagi  para  pekerja/buruh  yang  kedudukannya  secara  ekonomis  dibawah pengusaha/perusahaan,  selain  itu  dengan  adanya  kebebasan/kemerdekaan  yang  dilindungi  oleh  UU No.  21  Tahun  2000,  maka  diharapkan  lingkungan  kerja  menjadi  tenangan,  tentaraman,  tertiban, sehingga  mampu  menimbulkan  gairah  kerja  dan  ketenangan  usaha,  yang  pada  akhirnya  dapat meningkatkan  produksi  atau  produktivitas  yang  akan  meningkatkan  kesejahteraan  para  pekerja  itu sendiri.  Kebebasan/kemerdekaan  pekerja/buruh  merupakan  perwujudan  dari  hak-hak  dasar  manusia sebagaimana bunyi Pasal 28D UU 1945 yang menyatakan 1.Setiap  orang  berhak  atas  pengakuan,  jaminan,  perlindungan,  dan  kepastian  hukum  yang  adil  serta perlakuan yang sama dihadapan hokum (Perubahan II). 2 . Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja (Perubahan II).
Selanjutnya  untuk  memberikan  rasa  keadilan  dan  perlindungan  hukum  bagi  pekerja  tercermin dalam Pasal 4 UU 13/2003 yang menyatakan Pembangunan ketenagakerjaan bertujuan: 1.memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi; 2.mewujudkan  pemerataan  kesempatan  kerja  dan  penyediaan  tenaga  kerja  yang  sesuai  dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah;
3.memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan; dan
4.meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya
Adapun tujuan HIP sebenarnya memberikan kepada masing-masing pihak dapat memahami benar fungsi, hak peran dan kewajiban masing-masing serta mampu menyelesaijan masalah ketenagakerjaan yang mengacu kepada nilai-nilai Pancasila.

## Implementasi  Hubungan  Industrial  Pancasila  Dalam  Pembuatan  Peraturan  Perusahaan  Dan Perjanjian Kerja Bersama Di Suatu Perusahaan.
Berbicara  mengenai  Hubungan  Industrial  Pancasila  (HIP)  tidak  dapat  dilepaskan  dari  konsep hubungan  hukum  berupa  hubungan  kerja  yang  terjadi  antara  pekerja  dengan  Perusahaan,  dalam hubungan hukum ketenagakerjaan terdapat hukum campuran yaitu ranah hukum privat dan ranah hukum publik, dikatakan masuk ke dalam ranah  hukum privat karena adanya  hubungan  hukum yang dilakukan oleh  pemberi  kerja  dengan  pekerja/buruh  yang  harus  diatur  dan  sedangkan  masuk  ke  dalam  ranah hukum  publik,  karena  hubungan  hukum  ketenagakerjaan  perlu  diawasi  atau  difasilitasi  oleh  pemerintah dalam  rangka  pemberian  jaminan  perlindungan  hukum  bagi  pekerja  /buruh  .  Adanya  suatu  hubungan kerja akan melahirkan hubungan hukum antara pekerja dan Pengusaha (hubungan atasan dan bawahan) karena adanya unsur perintah pekerjaan dan upah.
Bahwa  berdasarkan  filosofi  yang  terdapat  dalam  konsideran  UU  13/2003  telah  memberikan gambaran  adanya  Hubungan  Industrial  Pancasila  yang  selanjutnya  Pada  Pasal  115  UU  13/2003 menyatakan  mengenai  tata  cara  pembuatan  dan  pengesahan  peraturan  perusahaan  diatur  dengan Keputusan  Menteri.  Adapun  turunan  pengaturan  pembutan  Peraturan  Perusahaan  dan  Perjanjian  Kerja Bersama  diatur  dalam  Peraturan  Menteri  Ketenagakerjaan  Nomor  28  Tahun  2014  Tentang  Tata  Cara Pembuatan  dan  Pengesahan  Peraturan  Perusahaan  (PP)      serta  Pembuataan  dan  Pendaftaran Perjanjian  Kerja  Bersama  (PKB)  atau  dalam  bahasa  inggris  dikenal  dengan  istilah  Collective  Labour Agrement (CLA).
Melihat  ketentuan  Pasal  6  ayat  (1)  Permenaker  28  Tahun  2014  yang  menyebutkan  bahwa Perusahaan/Pengusaha sendiri dalam membuat PP merupakan pihak yang membuat rancangan naskah PP  dan  atas  PP  tersebut  Perusahaan  hanya  diminta  untuk  mendapatkan  saran  dan  pertimbangan  dari wakil  pekerja/buruh  dan/atau  serikat  pekerja/serikat  buruh  tersebut.  Saran  dan  pertimbangan  dari  wakil pekerja/buruh  dan/atau  serikat  pekerja/serikat  buruh  tersebut  jelas  tidak  memiliki  sifat  yang  mengikat, karena pengusaha hanya perlu memperhatikan saran dan pertimbangan dari wakil pekerja/buruh. Saran dan  Pertimbangan  dari  pekerja/buruh  seakan-akan  hanya  untuk  memenuhi  kelengkapan  administrasi secara formal saja, melihat proses pembuatan PP seperti ini, bisa dikatakan bahwa dalam pembuatan PP sebenar  tidak  lagi  diperlukan  suatu  persetujuan  dari  pekerja/buruh.    Dengan  kata  lain  di  dalam pembuatan  PP  tidak  terdapat  adanya  suatu  Asas  Kesepakatan/  Konsesualitas  antara  Pengusaha  dan Pekerja,  untuk  itu  PP  tidak  dapat  digolongkan  sebagai  suatu  perjanjian  karena  tidak  memenuhi  salah satu  unsur  terpenting  sahnya  sua tu  Perjanjian  karena  tidak  adanya  kata  “sepakat”  sebagaimana  diatur dalam  Pasal  1320  KUHperdata.  Ke  empat  syarat  sahnya  perjanjian  yaitu  Adanya  kesepakatan  kedua belah pihak, Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, Adanya objek perjanjian dan Adanya kausa yang halal.
Apabila membaca Pengertian Peraturan Perusahaan berdasarkan Pasal 1601 huruf j KUH Perdata maupun bunyi Pasal 1 angka 20 UU 13/2003 dan dihubungkan dengan pendapat oleh Aloysius Uwiyono,
maka PP termasuk sumber hukum perburuhan jenis  Kaidah Otonom karena  PP telah memenuhi empat syarat  sahnya  perjanjian  sebagaimana  di  atur  dalam  Pasal  1320  KUH  Perdata  dengan  demikian  bisa dikatakan  bahwa  berdasarkan  kaidah  otonom  dalam  pembuatan  PP  kata  sepakat  telah  terpenuhi  dan untuk  itu  PP  dapat  digolongkan  sebagai  perjanjian.  Apabila  pengertian  perjanjian  menurut  Van  Dunne perjanjian  adalah  suatu  hubungan  hukum  antara  dua  pihak  atau  lebih  berdasarkan  kata  sepakat  untuk menimbulkan akibat hukum.
Dengan  demikian  dalam  pembuatan  PKB  telah  memiliki  unsur  penting  yaitu  adanya  Serikat Pekerja  (subyek),  memiliki  asas  itikad  baik,  dilakukan  secara  musyawarah  untuk  mufakat  dan  adanya kesepakatan  oleh  para  pihak  maka  terpenuhi  asas  Kesepakatan/Konsensualitas  sebagaimana  diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata terkait syarat sahnya suatu perjanjian yaitu ada kata kesepatan. Dengan adanya  kata  sepakat  tersebut,  maka  sesuai  dengan  doktrin  hukum  yang  menyatakan  perjanjian  adalah perbuatan  hukum  berdasarkan  kata  sepakat  untuk  menimbulkan  akibat  hukum.  Berdasarkan  uraian diatas  Perjanjian  Kerja  Bersama  (PKB)  masuk  ke  dalam  golongan  sumber  hukum  perburuhan  yang otonom  /  yang  mempunyai  kewenangan  untuk  mengatur  sendiri  sebagaimana  Peraturan  Perusahaan (PP)  digolongan  sebagai  kaidah  hukum  otonom.  Dengan  kata  lain  PKB  telah  memenuhi  asas Kesepakatam,  Asas  Kebebasan  Berkontrak  dan  Asas  Itikad  baik,  maka  perlindungan  dan  kepastian hukum bagi pekerja akan semakin baik sehingga dapat dirasakan manfaat oleh Pekerja dengan adanya Perjanjian Kerja Bersama. Pasal 124 ayat (2) UU 13/2003 yang menyatakan Ketentuan dalam Perjanjian Kerja Bersama tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
PP  dan  PKB  sebagai  jenis  sumber  hukum  Kaidah  otonom  yang  memuat  aturan-aturan  tata  tertib yang  digunakan  bersama-sama  dalam  hubungan  ketenagakerjaan  antara  Pengusahan  dan  Pekerja dalam  ruang  lingkup  perusahaan  terkait  dengan  tingkah  laku  dan  memuat  suatu  larangan  dan  sanksi, maka dapat dikategorikan sebagai hukum dimana pengertian Hukum   itu adalah keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama; keseluruhan peraturan tentang tingkah  laku  yang  berlaku  dalam  suatu  kehidupan  bersama  yang  dapat  dipaksakan  pelaksanaannya dengan suatu sanksi.
Keberadaan PP dan PKB memberikan kedudukan pekerja memiliki   2 (dua) segi, yaitu segi yuridis dan  dari  segi  sosial  ekonomis.  Dilihat  dari  segi  sosial  ekonomis,  jelas  seorang  pekerja  membutuhkan perlindungan  hukum  dari  negara  apabila  terjadi  tindakan  sewenang-wenang  dari  majikan/pengusaha, sedangkan dari segi yuridis memberikan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan membuat peraturan-peraturan  yang  mengikat  pekerja  dan  pengusaha,  mengadakan  pembinaan,  dalam melaksanakan hubungan industrial  hal ini selaras dengan pemikiran Satjipto Rahadjo yang mengatakan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak- hak  yang  diberikan  oleh  hukum  .    Untuk  itu  para  pihak  dalam  pembuatan  PP  dan  PKB  sebagai  bagian dari sarana Hubungan Industrial Pancasila, dalam pembuatan PP dan PKB harus berlandaskan kepada 2 asas  yang  sangat  penting  yaitu:    Asas  kekeluargaan  dan  gotong-royong  serta  Asas  musyawarah  untuk mufakat.
Pendapat penulis PP dan PKB sebaiknya diperlakukan sama yaitu digolongkan sebagai perjanjian ini  dimaksudkan  untuk  memberikan  perlindungan  hukum,  kepastian  hukum  dan  kemanfaatan  hukum kepada  pekerja  dan  menghindari  terjadi  suatu  langkah  penurunan/Perubahan  dari  PKB  menjadi  PP. Selain  itu  adanya  pengakuan  hukum  dan  perlindungan  hukum  dalam  UU  No  21/200  tentang  Serikat Buruh terhadap perwakilan pekerja sebagaimana di maksud dalam PP.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Berdasarkan  penjelasan  sebagaimana  yang  telah  diuraikan  diatas,  maka  dalam  hal  ini  penulis menarik kesimpulan dari penulisan ini sebagai berikut:
1.  Hubungan  Industrial  Pancasila  merupkan  hubungan  isdustrial  yang  bersumber  dari  Pancasila  dan UUD  NRI  1945.  Norma  dari  HIP  tersebut  kemudian  di  atur  secara  tegas  dan  jelas  dalam  peraturan perundan-undangan  terkait  ketenagakerjaan.  Bahwa  dalam  Norma  Hubungan  Industrial  Pancasila Dalam Perundang-Undangan Ketenagakerjaan Indonesia sampai saat ini tetap ada dan diatur dalam UU  13/2003;  UU  6/2023.  Pada  dasarnya  cerminan  Norma  Hubungan  Industrial  Pancasila  terdapat dalam  Pasal  1  angka  9  UU  25/1997  didasarkan  atas  nilai-nilai  yang  merupakan  manifestasi  dari keseluruhan  sila-sila  Pancasila  dan  UUD  NRI  1945.  Perubahan  Politik  Nasional  kemudian mengakibatkan  norma  hubungan  industrial  Pancasila  tersebut  melebur  dalam  Hubungan  Industrial
yang  didasarkan  pada  nilai  nilai  Pancasila  dan  UUD  NRI  Tahun  1945.  Pada  dasarnya  norma hubungan industrial pancasila itu ada tetapi dalam perkembangannya tidak secara tegas dilaksanakan tidak adanya sarana dan penyuluhan dari Instansi terkait (Depnaker).
2.  Bahwa  berdasarkan  Pasal  103  UU  13/2003    Peraturan  Perusahaan  (PP)  dan  Perjanjian  Kerja Bersama  (PKB)  merupakan  bagian  dari  sarana  yang  berdasarkan  Norma  Hubungan  Industrial Pancasila. Untuk pembuatan PP dan PKB dilakukan berdasarkan 2 asas HIP yaitu Asas kekeluargaan dan  gotong-royong  Asas  musyawarah  untuk  mufakat  yang  bertujuan  agar  PP  dan  PKB  dapat mengatasi  kemungkinan  timbulnya  masalah-masalah  ketengakerjaan  yang  dapat  menjadi penghambat  kelancaran  proses  produksi.  Dalam  Pengaturan  Pembuatan  PP  terjadi  dualisme pemahaman  yaitu  PP  yang  digolongkan  sebagai  Perjanjian  dan  PP  yang  digolongkan  tidak  sebagai Perjanjian  karena  tidak  ada  asas  konsensualistas/kesepakatan  antara  Pengusaha  dan  pekerja, karena  pekerja/wakil  pekerja  hanya  diminta  untuk  memberikan  Saran  dan  Pertimbangan  (tidak mengikat)  dalam  rancangan  naskah  PP  yang  dibuat  oleh  Perusahaan/Pengusaha.  Titik  berat  dan tanggungjawab pembuatan PP (bersifat inisiatif dan  aktif) ada  di Pengusaha/Perusahaan sedangkan Pekerja/wakil  Pekerja  kecenderungan  pasif  karena  dalam  memberikan  berupa  Saran  dan Pertimbangan  terhadap  rancangan  naskah  yang  dibuat  oleh  Pengusaha/Perusahaan  sifatnya  tidak mengikat  untuk  dipenuhi  oleh  pihak  pengusaha/perusahaan.  Hal  ini  memberikan  gambaran  dalam Pembuatan PP terjadi ketidaksetaraan dan keseimbangan bagi pekerja karena kedudukannya secara ekonomi pekerja lebih lemah, sehingga seringkali menimbulkan rasa ketidak adilan dan tidak adanya perlindungan hukum dan ketidakpastian hukum bagi pekerja. PP dan PKB yang digolongkan sebagai perjanjian kecenderungannya mampu memberikan rasa Perlindungan Hukum, Kepastian Hukum dan ada  kesetaraan  bagi  pekerja  karena  pekerja  dan  pengusaha  dalam  membuat  PP  dan  PKB  telah memiliki  kata  sepakat  sehingga  PP  dan  PKB  mengikat  dan  menjadi  dasar  menciptakan  hubungan kerja yang harmonis

## Saran
1.  Agar pemerintah dapat melakukan sosialisasi kembali Hubungan Industrial Pancasila kepada seluruh pekerja/oraganisasi  pekerja  maupun  pengusaha/oraganisasi  pengusaha,  dengan  melibatkan  dunia akademik  serta  praktisi/pemerhati  ketenagakerjaan  sesuai  dengan  keadaan  dan  kondisi  masyarakat saat  ini  juga  untuk  dimasa  yang  akan  datang,  untuk  itu  Pemerintah  sebaiknya  segera  menyediakan dan  membangun  suatu  sarana/lembaga  Penyuluhan  dan  Pemasyarakatan  HIP,  dengan  demikian norma HIP dapat menjadi landasan utama dalam hubungan ketenagakerjaan di Indonesia.
2.  Agar pemerintah dapat membuat pengaturan yang lebih jelas dan tegas untuk PP guna menghindari adanya  pemahaman  dualisme  yang  akan  berakibat    tidak  adanya  kepastian  hukum,  perlindungan hukum  dan  rasa  keadilan  bagi  pekerja  yang  pada  akhirnya  Norma  Hubungan  Industrial  Pancasila tidak dapat berjalan dan merugikan pengusaha dan pekerja.

## DAFTAR PUSTAKA
Aprita, Serlika dan Rio Adhitya, Filsafat Hukum, Depok, Rajawali Pers, 2020. Arinanto, Satya. Negara Hukum dalam Perspektif Pancasila, dalam Agus Wahyudi (Ed.), Tim Penyusun Buku  Proceding  Kongres  Pancasila  dalam  Berbagai  Perspektif,  Sekretarit  Jenderal  Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2009.
Asshiddiqie, Jimly, M. Ali Safa’t, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Cet. 1., Jakarta, Konpress, 2021. Asshidiqie, Jimly. Teori Hierarki Norma Hukum, Cet. 1., Jakarta, Konpres, Jakarta, 2020. Atmadja, I Dewa Gede. I Nyoman Putu Budiartha, Teori-Teori Hukum, Malang, Setara Press, 2018. Atmasasmita,  Romli.  Teori  Hukum  Integratif  Rekonstruksi  Terhadap  Teori  Hukum  Pembangunan  dan Teori Hukum Progresif, Cet. 2., Yogyakarta, Genta Publishing, 2012.
Budiardjo, Miriam. Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1998. Harahap, M. Yahya. Segi-Segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, 1986. Joni, R. dan Bambang S, Hukum Ketenagakerjaan, Pustaka Setia, Bandung, 2013.
Kagan, Robert.A. Introduction to Transaction Edition, dalam Philippe Nonet dan Philip Selznick, Law and Society in Transition Towards Responsive Law, New Jersey, Transcation Publishers, 2001.
Kartasapoetra,  G.  Hukum  Perburuhan  di  Indonesia  Berlandaskan  Pancasila,  Cet.  1.,  Jakarta,  Bina Aksara, 1986.
Kelsen, Hans. Dasar-Dasar Hukum Normatif, Prinsip-Prinsip Teoritis Untuk Mewujudkan Keadilan Dalam Hukum Dan Politik, Cet. 4., Bandung, Nusa Media, 2016.
Manullang, Sendjun H. Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Cet. 1., Jakarta, Rineka Cipta,
1990..
Yayasan  Kesejahteraan  Pemuda  Keluarga  (YKPK  66),  Hubungan  Industrial  Pancasila  dan Ketenagakerjaan  Indonesia,  Cet.  Pertama,  Jakarta,  Yayasan  Kesejahteraan  Pemuda  Keluarga “66”, 1986.
Pedoman  Pelaksanaan  Hubungan  Industrial  Pancasila  dengan  Petunjuk  Operasional,  Cet.  Kedua, Jakarta, Yayasan Tripartit Nasional, 1987.
Riri Nazriyah, “Peranan Cita Hukum dalam Pembentukan Hukum Nasional”, Jurnal Hukum (Vol. 9., No. 20., Juni 2002), hlm. 136 -151.
Philippe  Nonet  and  Philip  Selznick,  Law  and  Society  Transition:  Toward  Responsive  Law,  dalam  Satya Arinanto, “Politik Hukum 2”, Kumpulan Makalah Kuliah Politik Hukum, Progrm Pascasarjana FH UI, (Jakarta: 2001).
Jimly Asshiddiqie, Konstitusi Sebagai Landasan Indonesia Baru Yang Demokratis, (Pokok Pokok Pikiran tentang  Perimbangan  Kekuasaan  Eksekutif  dan  Legislatif  Dalam  Rangka  Perubahan  Undang Undang  Dasar  l945,  Makalah,  Disampaikan  Dalam  Seminar  hukum  Nasional  VII,  Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman RI, l999. hlm.146- 147.
Philipus  M.  Hadjon,  Dalam  butir-Butir  Pemikiran  Dalam  Hukum,  (Memperingati  70  Tahun  Prof.  B.  Arief Sidharta), hlm. 283