## Justisia Ekonomika
Jurnal Magister Hukum Ekonomi Syariah Vol 7, No 2 tahun 2023 hal 893-903 EISSN: 2614-865X    PISSN: 2598-5043 Website: http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JE/index

## ANALISIS AZAS MANFAAT DAN AKAD PINJAMAN ONLINE DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH: STUDI LITERATUR
Beatrixs Sugi Santoso Putri Universitas Airlangga e-mail: beatrixssugi@gmail.com

## Abstract
Technological  sophistication is  overgrowing  to make it easier for humans in  all their activities. One sector that takes advantage of technological sophistication is financial services. P2P lending refers to the provision of financial services that bring together lenders and loan receivers in the context  of  engaging  into  loa  and  borrowing  agreements  cia  an  electronic  system  that  uses  the internet network. The ease of the P2P Lending service offered by this online loan is very tempting for  users.  However,  many  Muslim  people  are  still  unwilling  to  do  so.  This  study  purposes  to establish  the  principle  of  benefits  and  online  loan  agreements  from  an  Islamic  economic perspective.  This  research  type  is  descriptive  qualitative  research  using  a  systematic  literature review.  The  research  data  is  from  6  journals  related  to  online  lending  from  the  perspective  of Islamic  economics  published in  2020-2022. The study results show that online lending, or P2P lending,  is  a  form  of  financial  service  utilizing  technological  sophistication.  Online  loans  are permissible according to  Sharia, but  with various conditions  that do not violate Sharia rules  by MUI Fatwa No.117/DSN-MUI/II/2018. The principle of the benefits of giving loans in Islam is permissible to people who need debt to fulfill their needs based on mutual help in good matters. According  to  the  Islamic  economy,  online  loan  transactions  are  classified  as  accounts payable (Qarḍh) . In Islam, qardh is valid if the parties fulfill the conditions and pillars. If one of the conditions and pillars is not fulfilled, the qardh contract becomes invalid. Thus, the debts are considered  to  have  occurred  if  the  pillars  and  conditions  of  the  debts  themselves  have  been fulfilled.

## Kata Kunci: Peer to Peer Lending, Pinjaman Online, Fintech, Ekonomi Syariah

## A. Pendahuluan
Sebagai  makhluk  sosial,  manusia tidak  bisa  hidup  sendiri  didalam  kehidupan bermasyarakat 1 . Mereka membutuhkan hubungan  timbal  balik  dengan  manusia  lain
1 Indriyana, D. Trisiana, A, & Jalasenastri, D. A. P. (2018). Pembangunan Masyarakat sebagai
untuk kelangsungan hidup. Sebagai makhluk sosial,  manusia  memiliki  rasa  empati  dan simpati, saling membutuhkan, serta memiliki
Makhluk  Sosial  yang  Berlandaskan  Pancasila. Jurnal Global Citizen , 5(1).
kelebihan dan kekurangan 2 . Contoh kegiatan interaksi  antar  manusia  dengan  lingkungan sosial  ini  meliputi  tolong  menolong, berorganisasi, gotong royong, bertegur sapa, jual beli, dan lain sebagainya. Seperti dalam agama Islam, manusia diajarkan untuk saling tolong  menolong 3 .  Karena  dengan  tolong menolong, seseorang dapat menjaga persaudaraan,  menjauhkan  sikap  egois, menghargai  orang  lain,  dan  menjadi  tanda orang yang beriman kepada Allah SWT.
Islam  telah  mengatur  segala  aspek kehidupan manusia. Karena Islam merupakan  agama  yang  sempurna 4 .  Baik hubungan dengan sang Khaliq-Nya (Hablum Minallah), ataupun hubungan dengan manusia  (Hablum  Minannas) 5 .  Hubungan antar manusia dalam keseharian hidup, salah satunya  dengan  saling  menolong.  Menurut firman  Allah  SWT  didalam  QS.  Al-Maidah ayat  2  yang  secara  ringkas  memerintahkan untuk  saling  tolong-menolong  dalam  hal takwa  dan  kebaikan,  serta  dilarang  tolong- menolong  apabila  itu  melanggar  dan  dalam konteks dosa. Serta menyeru untuk bertakwa pada  Allah.  Dari  firman  Allah  tersebut memiliki arti bahwa salah satu wujud tolong menolong yaitu memberikan pinjaman untuk sesama manusia yang membutuhkan bantuan orang  lain.  Begitu  pula  berkaitan  dengan
2 Qomaro,  G.  W.  (2018).  Manisfestasi  Konsep Taawun dalam Zaakwaarneming. Et-Tijarie , 5(1). 3 Sugesti,  D.  (2019).  Mengulas  Tolong  Menolong dalam  Prespektif  Islam. Pelita  Bangsa  Pelestari Pancasila, 14(2).
4 Hasanah,  R.  (2020).  Pendidikan  Karakter  dalam Prespektif  Al-Quran Hadist. Jurnal  Holistika ,  4 (1), 22-25.
5 Ashari,  Z.  (2021).  Konsep  Berwirausaha  dengan Metode  Dimensi Hablumminnas dan  Dimensi Hablumminallah, Muslimpreneur, 1 (2), 1-23.
6 Munib, A. (2018). Hukum Islam dan Muamalah. Al-Ulum, 5 (1), Hal 72-80.
7 Setiadi,  H.  (2022).  Kajian  Hukum  Islam  Tidak Membayar  Utang  pada  Pinjaman  Online  Ilegal.
persoalan  kehidupan  sehari-hari  diajarkan untuk bermuamalah.
Muamalah  merupakan  peraturan- peraturan Allah SWT yang mengatur tentang kehidupan bermaasyarakat 6 . Bentuk muamalah  dalam  kehidupan  sehari-hari semisal  sewa  menyewa,  jual  beli,  pinjam meminjam,  dan  yang  lainnya.  Oleh  karena itu, dalam Islam memberikan bantuan berupa pinjaman  kepada  orang  yang  membutuhkan hukumnya sunnah. Akan tetapi, bisa menjadi haram apabila hutang tersebut dilalaikan dan tidak dibayar 7 . Pinjam meminjam diperbolehkan  asal  tidak  ada  pihak  yang dirugikan 8 . Seperti yang diajarkan nabi kita, Muhammad  SAW  juga  melakukan  pinjam meminjam dengan melebihkan pengembalian  piutang  tanpa  didasari  oleh perjanjian. Hal  ini semata hanya bermaksud sebagai bentuk kebaikan yang telah diberikan 9 .
Kecanggihan  teknologi  semakin berkembang  pesat  untuk  memudahkan manusia  dalam  segala  aktivitasnya.  Internet telah  menjadi  kebutuhan  pokok  manusia diseluruh dunia sebagai penunjung aktivitasnya 10 .  Salah  satu  sektor  pengguna internet sebagai bentuk inovasi yaitu bidang keuangan.  Fintech  ( Financial  Technology ) ialah  penginovasian  fasilitas  keuangan  yang mempergunakan  teknologi  online.   Konsep
Hijaz: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman , 2 (2), hal 20- 25.
8 Nizar  Zikri  Romdhan,  Abdul  Mujib.,  2022. PRAKTEK  PEMBIAYAAN  MUDHARABAH BERTINGKAT PADA BANK SYARIAH, Jurnal Justisia  Ekonomika  Magister  Hukum  Ekonomi Syariah, Vol : 6, No : 1, e-ISSN 2598-5043 p-ISSN 2614-865X https://journal.um- surabaya.ac.id/index.php/JE/article/view/12464
9 Kulsum, S. S. D., Mustofa, M. B., Mahmudah, S., Ja’Far,  A.  K.,  &  Wuryan,  S.  Legalitas  Literasi Financial  Techology . Adzkiya  Jurnal , 10 ,  149- 160.
10 Siahaan,  C.,  &  Turnip,  E.  Y.  (2021).  Etika Berkomunikasi dalam Era Media Digital. Intelektiva, 3 (4), hal 38-45.
fintech  mengubah  kebiasaan  jadul  menjadi kebiasaan  modern,  dengan  seluruh  kegiatan yang  dulunya  dilakukan  dengan  bertatap muka, sekarang hanya melalui internet dapat terjadi transaksi jarak jauh secara real time . 11 . Perkembangan fintech di  Indonesia yang  digunakan  sebagai  platform  pinjam meminjam uang secara online disebut Peer to Peer  Lending  (P2P  Lending) 12 .  Layanan  ini adalah  penyedia  layanan  keuangan  yang memungkinkan  pemberi  pinjaman  dan peminjam untuk membuat perjanjian peminjaman  melalui  sistem  elektronik mempergunakan internet 13 . Kemudahan P2P Lending yang ditawarkan pinjaman online ini sangat  menggiurkan  pemakainya.  Hanya dengan  foto  KTP  dan  data  identitas  diri pengguna dapat melakukan pinjaman online 24  jam  tanpa  harus  mengajukan  kredit dengan  agunan  seperti  perbankan.  Tetapi sangat memberatkan dalam proses
pembayarannya
karena bunga yang dibebankan  cukup  tinggi.  Sistem  tersebut dikenal compounding atau  sistem  suku bunga 14 .
Terdapat  dua  layanan  P2P  Lending di Indonesia yaitu bersifat legal dan illegal 15 . P2P Lending bersifat legal akan melindungi seluruh data dari peminjam. Akan tetapi P2P Lending  bersifat  illegal  akan  menggunakan data  peminjam  sebagai  jaminan  dalam pengembalian  pinjamannya 16 .  Orang  yang
11 Martinelli, I. (2021). Menilik Fintech dalam Bidang
Perbankan yang dapat Merugikan Konsumen. Jurnal SOMASI , 2 (1), 32-43.
12 Tampubolon,  H.  R.  (2019).  Seluk  Beluk  P2P Lending  Sebagai  Wujud  Baru  Keuangan  di Indonesia. Jurnal Bina Mulia Hukum , 3 (2), 188-
198.
13 Sitompul, M. G. (2018). Urgensi Legalitas Fintech di Indonesia. P2P Lending . Jurnal Yuridis Unaja , 1 (2). hal 68-79.
14 Hanifawati,  S.  D.  (2021).  Urgensi  Penegakan Hukum Pidana pada Penerima Pinjaman Kegiatan
berhutang akan dilakukan penagihan oleh si pemberi hutang setiap hari. Bahkan, kerabat dekat akan menjadi sasaran penagihannya 17 . Namun, hukum hutang pituang dalam Islam diperbolehkan  apabila  tidak  memberatkan salah  satu  pihaknya.  Terlebih  jika  terdapat suku bunga pinjaman yang cukup tinggi dan hal tersebut termasuk riba 18 . Berdasarkan paparan diatas, masyarakat  perlu  berhati-hati  melakukan pinjaman online. Karena dengan pengetahuan yang cukup, dapat memberikan perlindungan bagi diri kita dari hal-hal yang tidak diharapkan. Selain itu, sebagai pemeluk agama  Islam  mengetahui  tentang  legalitas pinjaman  online  dalam  Islam  membuat  kita merasa  di  ridhoi  Allah  dalam  setiap aktivitasnya. Dengan demikian, perlu dilaksanakan  penelitian  mengenai  asas manfaat  dan  akad  pinjaman  online  pada perspektif ekonomi syariah.

## B. Metode Penelitian
Jenis  penelitian  ini  ialah  kualitatif deskriptif.  Metode  penelitian  kualitatif dimaksudkan guna mendeskripsikan fenomena  secara  mendalam.  Sementara deskriptif  bertujuan  untuk  menjabarkan permasalahan yang sedang berlangsung atau terjadi  di  masa  sekarang.  Metode  penelitian mempergunakan systematic literature review (SLR)  adalah  kegiatan  penelitian  melalui
P2P  Lending  Fintech Ilegal .  Jurnal  Penegak Hukum dan Keadilan . hal 162-172.
15 Hidayat, A. S., Alam., F. S., & Helmi, M. I. (2020). Consumer  Protection  on  P2P  Lending  Fintect  in Indonesia. IJSTR , 9 (1), 4069-4072.
16 Kholil, M., & Salvasani, A. (2020). Penanganan Terhadap Fintect P2P Lending Ilegal melalui OJK. Jurnal Privat Law, 8 (2), 252-259.
17 Hidayat, T. (2021). The Relationship Between Debt Literacy and P2P Lending . JAFEB , 8 (5), 403-411.
18 Ihsan, F. M., Subhan, M., & Muhtadi, R. (2020). Historiografi Kausa Legal Bunga (Riba) di Indonesia. Ulumuna , 6 (1), hal 1-12.
proses  identifikasi,  memperoleh  nilai,  dan menafsirkan  hasil  penelitian  dengan  tujuan memperoleh  jawaban  penelitian.  Metode pengumpulan  data  menggunakan  studi kepustakaaan. Jenis data penelitian merupakan  data  sekunder  yaitu  jenis  data yang  sudah  ada  sebelumnya.  Data  sekunder diperoleh  melalui  penelusuran  internet mengenai  jurnal  terkait  pinjaman  online dalam  perspektif  ekonomi  syariah  yang dipublikasikan tahun 2020-2022. Jurnal yang dianalisis  sebanyak  6  jurnal  meliputi penelitian Mas’Ulah tahun 2021, Anwar dkk tahun 2020, Hidayat dkk tahun 2022, Kulsum dkk tahun 2022, Khuluqiyah dkk tahun 2022, dan  Abdullah  tahun  2021.  Data  digunakan untuk  mengidentifikasi  dan  menganalisis asas-asas manfaat dan akad pinjaman online dalam perspektif ekonomi syariah.

## C. Hasil dan Pembahasan Legalitas Pinjaman Online
P2P  lending  di  sini  adalah  salah satunya  bentuk  layanan  jasa  keuangan dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi 19 . Pelaksanaan P2P Lending  sama halnya dengan transaksi utang piutang seperti jaman dulu, yaitu dengan bertemu langsung. Hanya  saja  bedanya  terletak  pada  si peminjam  tidak  perlu  perlu  mengenal  dan bertemu  langsung  kepada  si  pemberi pinjaman, karena pelaksanaan pinjam meminjam  dilakukan secara online 20 . Orang pada perjanjian peminjaman uang ialah yang memberikan pinjaman dan penerima
19 Asti,  N.  P.  (2020).  Upaya  Hukum  OJK  dalam Mengatasi  Layanan  Pinjaman Online Ilegal. Acta Comitas , 5 (1), hal 111-122.
20 Regent,  R.,  &  Disemadi,  H.  S.  (2021).  Urgensi Suatu  Regulasi  yang  Komprehensif  tentang
Fintech Berbasis Pinjaman Online sebagai Upaya Perlindungan Konsumen di Indonesia. JKH. 7 (2) hal 605-618.
21 Fitriani, H. (2018). Kontribusi Fintech dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif pada Pertanian.
El Barka Journal , 1 (1), hal 1-26.
pinjaman. Sedangkan obyek pada kesepakatan peminjaman yaitu uang rupiah 21 . POJK No. 77/POJK.01/2016  terkait LPMUBT  mengatur  tentang  perjanjian kesepakatan  peminjaman  dana  atau  uang melalui  Fintech.  Isi  dari  peraturan  tersebut pada Pasal Delapan belas POJK, menetapkan tentang kesepakatan kegiatan layanan peminjaman  uang  berdasarkan  teknologi informasi  yaitu:  (1)  Kesepakatan  dari  yang memberikan  pinjaman  dan  pihak  yang menerima  pinjaman;  dan  (2)  Kesepakatan antara  pihak  yang  memberi  pinjaman  dan penyedia.  Proses  pinjaman  secara  online dalam  aplikasi,  yaitu  peminjam  masuk  ke website ,  mendaftar  dan  mengisi  formulir aplikasi. Kemudian, platform memeriksa dan menganalisis persyaratan pinjaman. Pinjaman  yang  berhasil  diperiksa  diunggah ke situs web tempat pemberi pinjaman dapat memberikan  jaminan  atas  jumlah  pinjaman tersebut 22 . Lembaga pinjaman online di Indonesia  telah  mengalami  perkembangan, salah  satunya  dengan  adanya  layanan pinjaman  online  berbasis  syariah 23 .  OJK telah  memberikan  izin  kepada  pelaksana pinajamn online dengan jumlah 106 lembaga dan  diantaranya  terdapat  8  lembaga  yang menerapkan  prinsip  syariah 24 .  Pinjaman online  syariah  telah  dilegalkan  menurut Fatwa  MUI  No.117/  DSN-MUI/II/2018. MUI  menjelaskan  aturan  pinjam  meminjam online  berbasis  syariah  dalam  fatwa  yaitu menjelaskan tentang penyelenggaraan
22 Wulandari, F. E. (2018). P2P Lending dalam Fatwa DSN MUI, PBI, dan PJOK. Ahkam , 6 (2), hal 241-266.
23 Elsa, A. E. F. (2021). Dilema Pinjaman Online di Indonesia. Diktum Jurnal , 19 (2), 109-119.
24 Hiyanti, H., Sukmadilaga, C., Nugroho, L., &
Fitrijanti, T. (2020). Peluang dan tantangan fintech syariah di Indonesia. JIEI , 5 (3), 326-333.
pinjam  meminjam  yang  dilakuakn  oleh  si peminjam dan si pemberi pinjaman bertujuan sebagai perjanjian utang piutang dalam uang rupiah  secara  online  dengan  menerapkan prinsip syariah 21 .
Pinjam  meminjam  secara  online dapat berjalan lancar apabila proses pencairan  dana  dan  pengembalian  dana dilakukan secara tertib dan tepat waktu. Akan tetapi, apabila terjadi keterlambatan pengembalian  dana  akan  timbul  berbagai permasalahan.  Seperti,  akun  ditangguhkan, diblacklist  dari  daftar  pemberi/penerima pinjaman, dan dilakukan penagihan. Terlebih lagi,  apabila  melakukan  transaksi  pinjam meminjam  pada  pinjaman  online  illegal, maka  konsukuensi  yang  ditanggung  sangat mengerikan. Mereka tidak segan melakukan tindakan penagiahan kepada seluruh kerabat yang  ada  dikontak  handphone  dengan mebagikan data pribadi si peminjam. Dengan demikian,  masyarakat  haruslah  berhati-hati dan waspada bilamana melakukan pinjaman online.  Salah  satu  bentuk  kewaspadaannya dengan mencari informasi platform pinjaman meminjam  melalui  OJK  dan  mempelajari dengan  seksama  perjanjian  utang  piutang yang dipersyaratkan platform tersebut 25 .
Asas  Manfaat  Pinjaman  Online  Menurut Ekonomi Syariah
Pada  abad  21  ini,  perkembangan telah  menjadi  bagian  dari  dunia  perbankan. Pemanfaatan teknologi telah menjadi tantangan  untuk  menyusun  kebijakan  dan peraturan yang mendukung kegiatan
25 Sentoso, E. H., & Sugangga, R. (2020).
Perlindungan Hukum terhadap Pengguna Pinjol pada Masyarakat Surakarta. JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia), 11 (2), hal 108-114.
26 Abdullah,  A.  (2021).  Analisis  Pengetahuan
Pinjaman Online Pada Masyarakat Surakarta. JESI , 11 (2), 108-114.
27 Rizkison,  R.,  &  Sudjana,  K.  (2020).  Peran  BMT dalam  Mewujudkan  Ekonomi  Syariah  yang
perbankan. Fintech, telah menjadi bagian dari pemanfaatan teknologi di dunia perbankan 26 . Perkembangan  sistem  dan  praktek ekonomi  syariah  merupakan  bagian  dari perkembangan  system  ekonomi  islam. Ekonomi syariah pada dasarnya ialah sistem ekonomi yang menerapkan nilai dan prinsip dasar  syariah 27 .  Bersumberkan  dari  ajaran agama  Islam,  nilai  dan  prinsip  syariah menerapkan  ajaran  Al-Quran  dan  hadist. Begitu  pula  upaya  pengalokasian  uang  dan lembaga  keuangan  syariah  yang  terdapat  di Indonesia  menerapkan  ekonomi  syariah sebagaimana  petunjuk  Allah  SWT  supaya mendapatkan ridha-Nya.
Kegiatan  utang  piutang  dihukumi sunnah  untuk  setiap  umat  Islam  yang membutuhkan 28 . Artinya  memberi pinjaman diperbolehkan kepada orang yang membutuhkan  hutang  untuk  kepentingan pemenuhan  kebutuhan  hidupnya.  Transaksi utang piutang pada hakikatnya diperbolehkan atas  dasar  tolong  menolong  dalam  hal kebaikan.  Berdasarkan  prinsip  muamalah, pinjam  meminjam  juga  diperbolehkan  jika tidak  mengandung  unsur  paksaan  dan  tidak mengandung unsur mudharat 29 .
Namun,  pihak  pemberi  pinjaman online  dalam  prakteknya  bertindak  menjadi investor akan terjebak dalam ghahar . Karena dimungkinkan pemberi pinjaman
mendapatkan keuntungan atas bunga pinjaman  berlipat.  Tetapi  juga  cenderung memiliki  resiko  ketidakpastian  pembayaran atau  keterlambatan  melakukan  pelunasan. Sehingga  penetapan  bunga  berlipat  menjadi
Kompetitif. Jurnal  Ilmiah  Ekonomi  Islam , 6 (2), 175-194.
28 Kulsum, S. S. D., Mustoda, M. B, Wuryan, S, Jafar dan  Mahmudah,  S.  Legalitas  Literasi  Financial Technology: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah.
29 Mas  Ulah,  I.  (2021).  Legalitas  Pinjol  dalam Prespektif Hukum Islam. Jurnal Hukum Ekonomi Islam, 129-136.
strategi  pemberi  pinjaman  untuk  mencegah resiko  peminjam  melakukan  keterlambatan pelunasan.  Maka  pinjam  meminjam  dapat menjadi haram hukumnya karena merugikan salah satu pihak 27 .
Allah  swt  berfirman  pada  QS.  Al- Hadid  ayat  11  menganjurkan  individu memberikan  piutang  kepada  individu  lainya yang  membutuhkan  dengan  imbalan  amal yang  akan  Allah  lipat  gandakan 30 .  Akan tetapi,  apabila  memberikan  pinjaman  baik langsung maupun online dengan mengharap imbalan  atau  lebihan  maka  hukum  pinjam meminjam  dijatuhui  haram.  Hal  tersebut merupakan  salah  satu  bentuk  riba.  Oleh karena itu, sebagai umat Islam wajib memilih pinjaman  online  berbasis  syariah  supaya menghindari  riba.  Pinjaman  online  berbasis syariah  ini  tentu  telah  menerapkan  prinsip- prinsip ekonomi Islam, sehingga aman untuk dipilih  dalam  melakukan  transaksi  pinjam meminjam.

## Akad Pinjaman Online Menurut Ekonomi Syariah
Pinjaman online memiliki kelebihan dan  kelemahan.  Kelebihannya,  adanya pinjaman online ini memudahkan masyarakat melakukan pinjam meminjam dengan proses yang  cepat  dan  mudah,  karena  banyak kemudahan  penawaran  yang  diberikan. Akhirnya  banyak  yang  terjerumus  dalam masalah  pinjaman  online  yang  menerapkan suku bunga berlipat atau riba 31 .
Sebagai  umat  Islam  yang  taat, seharusnya  lebih  selektif  memilih  pinjaman online.  Seharusnya  mereka  lebih  memilih
30 Anwar, A. F., Alim, Z., & Riyanti, N. (2020). Pinjol dalam  Perspektif  Fikih  Muamalah  Dan  Analisis Terhadap  Fatwa  DSN-MUI  No.  117/Dsn- Mui/Ix/2018. Tazkiya , 21 (2).
31 Savitri, A., Hayati, H., Syahputra, A., & Rofizar, H. (2021). Pinjol di Masa Pandemi Covid-19 bagi Masyarakat Aceh. E-Mabis , 22 (2), 116-124.
pinjaman  online  berbasis  syariah 32 .  Karena dalam penyelenggaraannya, dalam mengoperasikan  lembaga  keuangan  islam sebaiknya mempertimbangkan sebagai berikut 33 :
1. Memastikan  ketaatan  ekonomi  islam (shariah  compliance  assurance) atas semua  kegiatan  pelaksana  layanan. Seperangkat regulasi yang bisa dijadikan sebagai tingkatan kualitatif untuk mengevalusi  kepatuhan  Syariah  bagi penyedia  layanan  pinjaman  berbasis teknologi informasi yaitu a. Kontrak  atau  akad  dipergunakan dalam rangka mengelompokkan serta meneruskan pendanaan sesuai kaidah-kaidah  Islam  dan  peraturan yang sedang berlaku.
b. Semua transaksi dan kegiatan ekonomi  dinyatakan  secara  wajar. Sebagaimana standar aturan akuntansi syariah yang diberlakukan. c. Lingkungan kerja dan budaya perusahan  sejalan  dengan  syariat islam.
d. Jenis  usaha  yang  didanai  tidak berseberangan dengan ajaran islam.
e. Ada tim pemantau syariah yang bisa mengarahkan semua operasional kegiatan pelaksana pelayanan.
f. Keseluruhan  didapatkan  dari  sumber yang halal dan sah menurut Syariah.
2. Lindungan untuk pemakai layanan
Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  (FDSN)
mengijinkan penyedia pendanaan menggunakan. Meskipun telah dijelaskan dalam fatwa DSN-MUI diijinkan, namun
32 Hidayat,  A.,  Ridwan,  M.,  &  Azizah,  N.  (2022). Pinjaman  Online  dan  Keabsahannya  Menurut Hukum Perjanjian Islam. Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin , 2 (1), 1-9.
33 Julianas,  J.,  &  Basrowi,  B.  (2019).  Penerapan Prinsip  Syariah  dalam  Peyelenggaraan  Layanan Pinjam-meminjam  Berbasis  Fintech. JESTT , 6 (7), 1521-1536.
dalam prakteknya di masyarakat mayoritas  melakukan  pelanggaran  dan kurang  sesuai  dengan  ketentuan  syariat demi kepentingan salah satu pihak.
Kemudian  pelaksanaan  akad  pada aturan mengenai kompilasi Hukum Ekonomi Syariah  dalam  Peraturan  Mahkamah  Agung No  2  Tahun  2008  Pasal  21  dijelaskan bahwasanya harus menurut asas-asas berikut 32 : 1. Amanah /menepati  janji,  tiap  akad  harus diberlangsungkan oleh kedua belah pihak berdasarkan  perjanjian  yang  ditentukan oleh  yang  berkaitan.  Pada  saat  yang bersamaan, kedua belah pihak terhindarkan dari cidera janji.
2. Iktiyari /sukarela,  semua  kesepakatan dilaksanakan atas keputusan kedua belah pihak supaya dijauhkan dari rasa terpaksa sebab tekanan disalah satu pihak ataupun pihak lainnya.
3. Ihtiyath /kehati-hatian,  semua  perjanjian dibuat  dengan  perhitungan  yang  cermat dan  dilaksanakan  dengan  ketelitian  dan kehati-hatian.
4. Tidak  berubah/ Luzum ,  semua  akad dilaksanakan  disertai  kejelasan  tujuan dan pertimbangan matang untuk menghindari  tindakan  spekulatif  atau maysir .
5. Tsawiyah /kesetaraan,  bagi  pihak  yang menjallankan  setiap  akad  mempunyai posisi  yang  sama  dan  memiliki  hak  dan kewajibannya juga yang setara.
6. Memberikan keuntungan satu sama lain, setiap  akad  dibuat  guna  pemenuhan kepentingannya para pihak untuk menghindari  manipulasi  dan  merugikan salah satu pihak.
7. Transparansi,  semua  kesepakatan  para pihak  memiliki  beban  tanggungjawab
34 Setiadi,  H.  (2022).  Kajian  Hukum  Islam  Tidak Membayar  Hutang  Pada  Pinjaman  Online Ilegal. Hijaz , 2 (2), 20-25.
yang  setimbang.  Kesanggupan  masing- masing  akad  dilaksanakan  sebagaimana kesanggupan  para  pihak,  agar  tidak menjadi  kendala  yang  tidak  semestinya bagi para pihak yang terlibat.
8. Taisir /kemudahan,  semua  kesepakatan dibuat untuk memberi kelancaran kepada setiap  pihak  supaya  dapat  dilakukan dengan sebaik-baiknya.
9. Itikad  baik,  kesepakatan  dibuat  dengan tujuan  mempertahankan  kemaslahatan, bebas  dari  unsur  penipuan  dan  praktik buruk yang lain.
10. Penyebab  halal,  akad  tidak  bertolak belakang dengan hukum dan halal.
Hutang  dalam  Islam  dikenal  sebagai Al-Qardh ,  memiliki  definisi  memotong 34 . Sementara, berdasarkan syar'i berarti memberikan  kekayaan  secara  emosional kepada  siapapun  yang  membutuhkan  untuk memanfaatkannya secara baik. Harta tersebut suatu  saat  akan  dikembalikan  kepada  orang yang meminjamkannya.  Termasuk transaksi pinjaman  online  menurut  ekonomi  syari’ah tergolong pada utang piutang (Qarḍh) 28 . Qardh di agama Islam dianggap sah jika  rukun  dan  syaratnya  dipenuhi  oleh seluruh  pihak,  apabila  di  antaranya  tidak terpenuhi,  maka  menjadi  tidak  sah  akad qardh .  Oleh  karena  itu,  dipandang  sudah terjadi  bilamana  syarat  serta  rukun  sudah terpenuhi dibandingkan utang piutang tersebut.
1. Rukun Qardh . Ulama Hanafiyah berpendapat,  bahwa  rukun qard yakni ijab  dan  qabul.  Meskipun  berdasarkan penjelasan  mayoritas  ulama Qardh memiliki tiga rukun, yakni: (1) Dua orang yang mengadakan kesepakatan
mencakup  orang  berutang  ( muqtaridh ) dan  yang  memberi  pinjaman  uang
( muqaridh ); (2) Shighat (ijab dan qabul );
(3) Qardh (barang pinjaman).
2. Syarat-syarat Qardh .
a. Terdapat dua orang melakukan kesepakatan  pinjaman,  adalah  orang yang  diberi  pinjaman (muqtaridh) dan orang yang pemberi pinjaman
(muqaridh) , disyaratkan bagi orang yang berakad: (1) Baligh , Memiliki akal sehat dan  cerdas  serta  merdeka  bukan  hamba sahaya,  bukan hajru (cakap  bertindak hukum);  (2) Muqaridh, orang  yang memiliki wewenang dan kekuatan untuk tabarru’ .  Artinya  harta  dipinjamkan adalah  hak  milik  sendiri.  Ulama Syafi’iyah Ahliyah berpendapat
(Kemampuan  dan  kecepatan)  dalam
akad qardh harus  bersifat  sukarela  dan saling  ridho  tidak  dengan  paksaan. Dalam  hal  ini,  para  ulama  hanabilah memberi  perincian  syarat ahliyah  at tabarru’ untuk yang memberi pinjaman wali  anak  yatim  tidak  bisa  memberikan pinjaman  harta  anak  yatim  tersebut kepada orang lain serta tidak diperbolehkan harta wakaf untuk dipinjam nazhir (pemimpin).  Ulama Syafi’iyah  menjelaskan  masaslah  ini, jika wali anak yatim dilarang meminjamkan  harta  orang  di  bawah perwalian tersebut, dengan pengecualian untuk kondisi darurat.
b. Qardh ( harta yang dipinjamkan ) : (1) Harta yang  dipinjamkan  bagi  pendapat  ulama Hanafiyah merupakan maal misliyat, yakni makilat  ( harta  yang  bisa  diukur ) , addiyat ( yang dapat ditambah ) , zariyat ( harta yang dapat  diukur ) , mauzunat  ( bisa  ditimbang ) ; (2)  Bagi  harta  yang  bisa  diperjualbelikan adalah salam ,  yaitu  barang  memiliki deskripsi  yang  jelas  (ukuran,  jumlah, wujud) guna menghindari kesalahpahaman. Ulama  Malikiyah,  Syafiiyah,  Hanabilah
berpendapat  bahwa  baik  itu  jenis  harta mauzunat,  addiyat, atau makilat ;  (3) Penyerahan  atau Al-Qabad .  Tidak  lengkap suatu  akad  utang  dengan  pengecualian terdapatnya  serah  terima,  sebab  ada tabarru’ di  dalam  akad qardh .  Tanpa al- qabadh (serah  terima)  maka  tidak  akan sempurna  Akad tabarru’ ;  (4)  Utang- piutang  tidak  membawa  manfaat  untuk muqaridh ;  (5)  Pinjaman  adalah  tanggung jawab muqtarid . Ini memiliki arti peminjam harus  mengembalikan  hutangnya  dengan nilai  atau  harga  yang  tidak  berbeda;  (6) Barang  tersebut  bernilai  harta  serta diperbolehkan  untuk  dipergunakan  dalam Islam (mal  mutaqawwim) ;  (7)  Harta  yang dipinjamkan  diketahui,  yaitu  sifat  dan kadarnya.

## D. Kesimpulan
Menurut pembahasan pada penelitian  ini,  bisa  disimpulkan  bahwa pinjaman online atau P2P lending merupakan salah satu jenis layanan jasa keuangan yang memanfaatkan kemajuan teknologi. Pelaksanaan  P2P  Lending  sama  dengan transaksi  utang  piutang  seperti  jaman  dulu, yaitu  melalui  pertemuan  tatap  muka.  Maka satu satu pembeda terletak pada si peminjam tidak  harus  mengenal  dan  bertemu  dengan pemberi  pinjaman.  Fatwa  MUI  No.117/ DSN-MUI/II/2018. MUI menjelaskan aturan pinjam  meminjam  online  berbasis  syariah dalam  fatwa  yang  menjelaskan  tentang penyelenggaraan  pinjam  meminjam  yang dilakuakn  oleh  si  peminjam  dan  si  pemberi pinjaman  dengan  tujuan  perjanjian  utang piutang  dalam  uang  rupiah  secara  online dengan menerapkan prinsip syariah.
Memberi  pinjaman  dalam  Islam diperbolehkan kepada orang yang membutuhkan  hutang  untuk  kepentingan pemenuhan  kebutuhan  hidupnya  atas  dasar tolong  menolong  dalam  hal  kebaikan.
Berdasarkan  prinsip  muamalah,  pinjam meminjam  juga  diperbolehkan  jika  tidak mengandung  unsur  paksaan  dan  tidak mengandung  unsur  mudharat.  Akan  tetapi, memberikan pinjaman baik langsung maupun  online  dengan  mengharap  imbalan atau lebihan maka hukum pinjam meminjam dijatuhui  haram.  Hal  tersebut  merupakan salah  satu  bentuk  riba.  Oleh  karena  itu, sebagai umat Islam wajib memilih pinjaman online  berbasis  syariah  supaya  menghindari riba.  Pinjaman  online  berbasis  syariah  ini tentu  telah  menerapkan  prinsip-prinsip ekonomi Islam, sehingga aman untuk dipilih dalam melakukan transaksi pinjam meminjam.
Hutang didalam agama Islam disebut Al - Qardh , yang secara definisi berarti memotong.  Sementara,  berdasarkan  syariah, artinya  memberikan  kekayaan  atas  dasar emosional kepada siapa saja yang memerlukan  guna  dimanfaatkannya  secara baik.  Harta  tersebut  akan  dibayar  kepada orang  yang  meminjamkannya.  Termasuk transaksi  pinjaman online menurut  ekonomi syari’ah  tergolong  pada  utang  piutang (Qarḍh) .  Menurut  Ekonomi  Islam, qardh dianggap  sah  ketika  para  pihak  melengkapi syarat  dan  rukun,  bilamana  salah  satunya rukun  dan  syarat  ada  yang  tidak  terpenuhi sehingga  akad qardh akan  tidak  sah.  Oleh
karena  itu,  secara  hukum,  utang  piutang dipercaya  sah  bilamana  rukun  dan  syarat dilakukan.
Berdasarkan  hasil  penelitian  diatas, dapat memberikan saran kepada umat Islam untuk berhati-hati memilih pinjaman online. Tidak semua pinjaman online menggunakan prinsip syariah sebagai landasan pelaksanaanya.  Oleh  karena  itu,  sebaiknya dalam  memilih  pinjaman  online  harus memperhatikan  syarat  dan  rukun  pinjam meminjam  supaya  terhindar  dari  riba  dan hukum pinjaman online tersebut sah menurut agama Islam.
Keterbatasan  penelitian systematic literature  review dengan  jurnal  terkait pinjaman  online  dalam  perspektif  ekonomi syariah  ini  adalah  tidak  terdapat  standar prosedur penulisan baku, memiliki subyektivitas  yang  tinggi,  dan  luasnya pembahasan mengenai hukum utang piutang menurut  agama  Islam.  Sehingga  peneliti berharap  kepada  peneliti  selanjutnya  untuk mempelajari  lebih  dalam  terkait  penelitian yang  selingkung  dengan  asas  manfaat  dan akad  pinjaman  online  menurut  ekonomi syariah ini.

## Referensi
[1] Abdullah,  A.  (2021).  Analisis  Pengetahuan  Pinjaman  Online  pada  Masyarakat  Surakarta. JESI (Journal Ekonomi Syariah Indonesia), 11(2), 108-114.
[2] Anwar,  A.  F.,  Alim  Z.,  &  Riyanti  N. (2020) Pinjaman _ Online _ dalam _ Prespektif _ Fikih Muamalah _ dan _ Analisis _ terhadap _ Fatwa _ DSN-MUI _ No. _ 117/Dsn-Mui/IX/2018. Tazkiya, 21(2).
[3] Ashari,  Z.  (2021).  Konsep  Berwirausaha  dengan  Metode  Dimensi Hablumminallah dan Dimensi Hablumminnas . Muslimpreneur : Jurnal Ekonomi dan Kajian Keislaman , 1(2), 1- 23.
[4] Asti,  N.  P.  (2020).  Upaya  Hukum  Otoritas  Jasa  Keuangan  dalam  Mengatasi  Layanan Pinjaman Online Ilegal. Acta Comitas , 5(1), 111-122.
[5] Fitriani,  H.  (2018).  Kontribusi _ Fintech _ dalam _ Meningkatkan _ Keuangan _ Inklusif _ pada
Pertanian (Studi _ Analisis _ Melalui _ Pendekatan _ Keuangan _ Syariah _ dengan _ Situs _ Peer _ to Peer _ Lending _ pada _ Pertanian _ di _ Indonesia). EL  BARKA:  Journal  of  Islamic  Economics and Business , 1(1) 1-26.
[6] Elsa, A. E. F. (2021). Dilema _ Pinjaman _ Online _ di _ Indonesia: _ Tinjauan _ Sosiologi _ Hukum dan _ Hukum _ Syariah. Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum, 19(2), 109-119.
[7] Hanifawati,  S.  D.  (2021).  Urgensi _ Penegakan _ Hukum _ Pidana _ pada _ Penerima _ Pinjaman Kegiatan _ Peer _ to _ Peer _ Lending _ Fintech _ Ilegal _ dan _ Perlindungan _ Data _ Pribadi. Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan , 2(2), 162-172.
[8] Hasanah,  R.  (2020).  Pendidikan  Karakter  dalam  Prespektif  Al-Quran  Hadist. Jurnal Holistika , 4(1), 22-26.
[9] Hidayat A. S., Helmi, M. I., & Alam, F. S. (2020). Customer _ Protection _ on _ Peer _ to _ Peer Lending _ Financial _ Technology _ in _ Indonesia.  International  Jurnal  of  Scientific  and Technology Research, 9(1), 4069-4072.
[10] Hidajat, T. (2021). The Relationship between Debt  Literacy and Peer to Peer Lending: A Case Study in Indonesia. The Journal of Asian Finance, Economics and Business , 8(5), 403- 411.
[11] Hidayar, N Ridwan, M. & A. Azizah, (2022). Pinjaman Online dan Keabsahannya Menurut Hukum Perjanjian Islam. Jurnal Idragiri Penelitian Multidisiplin , 2 (1), 1-9.
[12] Hiyanti, H., Sukmadilaga, C, Nugroho, L., & Fitrijanti, T. (2020). Peluang dan Tantangan Fintech (Financial Technology) Syariah di Indonesia. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam , 5(3), 326-333.
[13] Ihsan, F. M., Subhan, M.. & Muhtadi, R (2020). Historiografi Kuasa Legal Bunga (Riba) di Indonesia, Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman, 6(1), 1-12.
[14] Indriyana,
D., Trisiana, A., & Jalasenastri, D. A. P. (2018). Pembangunan _ Masyarakat _ sebagai _ Makhluk _ Sosial _ yang _ Berlandaskan _ Pancasila. Jurnal Global Citizen, 111-122.
[15] Julianas.  J.,  &  Basrowi,  B.  (2019).  Penerapan  Prinsip  Syariah  dalam  Peyelenggaraan Layanan Pinjam-meminjam Berbasis Fintech. Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan , 6(7), 1521-1536.
[16] Kholil, M., & Salvasani, A. (2020). Penanganan terhadap Financial Technology Peer to Peer Lending Ilegal melalui Otoritas Jasa Keuangan (Studi pada OJK Jakarta Pusat). Jurnal Privat Law, 8(2), 252-259.
[17] Kulsum,  S. S.  D.,  Wuryan,  S.,  Mustofa,  M.  B., Mahmudah,  S.,  &  Ja’fat  A.  K.  Legalitas Literasi Financial  Technology:  P2P  Lending berdasarkan  Prespektif  Hukum  Ekonomi Syariah. Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, 10, 149-160.
[18] Martinelli, I. (2021). Menilik Financial Technology (Fintech) dalam Bidang Perbankan yang dapat Merugikan Konsumen. Jurnal SOMASI (Sosial Humaniora Komunikasi) , 2(1), 32-43.
[19] Mas’ulah  I.  (2021).  Legalitas  Pinjaman  Online  dalam  Prespektif  Hukum  Islam .  Jurnal Hukum Ekonomi Islam , 5(2), 129-136.
[20] Munib,  A.  (2018).  Hukum  Islam  dan Muamalah (Asas-asas  Hukum  Islam  dalam  Bidang Muamalah). Al-Ulum Jurnal Pemikiran dan Penelitian Keislaman , 5(1), 72-80.
[21] Nizar Zikri Romdhan, Abdul Mujib., 2022. PRAKTEK PEMBIAYAAN MUDHARABAH BERTINGKAT  PADA  BANK  SYARIAH,  Jurnal  Justisia  Ekonomika  Magister  Hukum Ekonomi Syariah, Vol : 6, No : 1, e-ISSN 2598-5043 p-ISSN 2614-865X https://journal.um- surabaya.ac.id/index.php/JE/article/view/12464
[22] Qomaro, G. W. (2018). Manisfestasi Konsep Taawun dalam Zaakwaarneming . Et-Tijarie,
5(1).
[23] Regent,  R.,  &  Disemadi,  H.  S.  (2021).  Urgensi _ Suatu _ Regulasi _ yang _ Komprehensif tentang _ Fintech _ Berbasis _ Pinjaman _ Online _ sebagai _ Upaya _ Perlindungan _ Konsumen _ di Indonesia. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), 7(2), 605-618.
[24] Sentoso, E. H., & Sugangga, R. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Pengguna Pinjaman Online Ilegal. Pakuan Justice Journal of Law (PAJOUL), 1(1), 47-61.
[25] Setiadi,H.(2022).  ajian _ Hukum _ Islam _ Tidak _ Membayar _ Hutang _ pada _ Pinjaman _ Online Ilegal. Hijaz: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman , 2(2), 20-25.
[26] Siahaan, C., & Turnip, E. Y. (2021). Etika Berkomunikasi dalam Era Media Digital. Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora, 3(4), 38-45.
[27] Sitompul, M.  G. (2018). Urgensi  Legalitas Financial Technology (Fintech): Peer to  Peer Lending di Indonesia, Jurnal Yuridis Unaja, 1(2), 68-79.
[28] Sudjana,  K.,  &  Rizkison,  R.  (2020).  Peran  Baitul  Maal  Wat  Tamwil  (BMT)  dalam Mewujudkan Ekonomi Syariah yang Kompetitif. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 6(2), 175- 194.
[29] Sugesti,  D.  (2019).  Mengulas  Tolong  Menolong  dalam  Prespektif  Islam. Pelita  Bangsa Pelestari Pancasila, 14 (2).
[30] Syahputra, A, Savitri, A, Hyati, H & Rofizar H. (2021). Pinjaman Online di Masa Pandemi Covid-19 bagi Masyarakat Aceh. E-mabis: Jurnal Ekonoki Manajemen dan Bisnis , 22(2), 116-124.
[31] Tampubolon,  H.  R.  (2019).  Seluk-beluk _ Peer _ to _ Peer _ Lending _ sebagai _ Wujud _ Baru Keuangan _ di _ Indonesia. Jurnal Bina Mulia Hukum , 3(2), 188-198.
[32] Wulandari,  F.  E.  (2018). Peer  to  Peer  Lending dalam  PJOK,  PBI  dan  Fatwa  DSN  MUI, Ahkam: Jurnal Hukum Islam , 6(2), 241-266.