## MOTIVASI RADIO KOMUNITAS DALAM DAKWAH AGAMA

## Redi Panuju
Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas dr Soetomo Jl. Semolowaru no. 84 Surabaya, 60118 Email : redi.panuju@unitomo.ac.id

## Abstrak
Dalam  penelitian  untuk  disertasi  penulis  tahun  lalu  diketahui  sistem  radio  komunitas  berada  pada  bagian yang  ambigu  pada  sistem  penyiaran.  Di  satu  sisi  oleh  undang  undang  diharapkan  dapat  berfungsi  sebagai media penghubung antar warga masyarakat dan negara dalam proses sosial dan pembangunan, namun dalam prakteknya radio untuk masyarakat ini mengalami perlakuan diskriminatif. Perlakuan diskriminatif tersebut dapat  dilihat  dari  minimnya  frekwensi  yang  diberikan,  jangkauan  siaran  yang  terbatas,  serta  banyaknya larangan dan kewajiban untuk radio komunitas. Namun demikian, diskiminasi tersebut tidak membuat para pengelola  radio  komunitas  putus  asa.  Realitasnya  justru  antusiasme  menggunakan  radio  komunitas  sangat tinggi,  bahkan  melebihi  quota  frekwensi  yang  diberikan  negara,  sehingga  menimbulkan  banyak  radio komunitas  yang  tidak  berizin.  Fokus  penelitian  ini  pada  motivasi  yang  melatar  belakangi  pegiat  radio komunitas  khususnya  di  jaringan  radio  komunitas  Madu  FM  di  Tulungagung  Jawa  Timur.  Menggunakan pendekatan  kualitatif  dengan  melakukan  observasi  langsung  ke  lapangan  (field  research)  dan  wawancara mendalam  terhadap  pengelola,  manajer,  dan  penyiar  Madu  FM.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa motivasi dakwah agama mengalahkan diskriminatif yang lakukan negara kepadanya.
Kata Kunci : Komunitas Radio, dakwah agama, diskriminasi, motivasi, inovasi

## Abstract
In  a  research  for  dissertation  last  year's  author  known  community  radio  system  is  on  the ambiguous  part  of  the  broadcasting  system.  On  the  one  hand,  the  law  is  expected  to  serve  as  a medium of liaison between citizens and states in social and development processes, but in practice the radio for this community is discriminated against. Discriminatory treatment can be seen from the  lack  of  frequency  given,  limited  broadcast  coverage,  and  the  number  of  prohibitions  and obligations  for  community  radio.  However,  the  discrimination  did  not  make  the  community  radio managers desperate. The reality is that the enthusiasm of using community radio is very high, even exceeding  the  quota  of  frequency  given  by  the  state,  thus  causing  a  lot  of  unlicensed  community radio. The focus of this research on the motivation behind the community radio activist, especially in  the  radio  network  of  Madu  FM  community  in  Tulungagung,  East  Java.  Using  a  qualitative approach  by  doing  field  observation  (field  research)  and  in-depth  interviews  of  managers, managers,  and  broadcasters  Madu  FM.  The  results  of  this  study  indicate  that  the  motivation  of religious dakwah defeats the discriminatory state to him.
Key words : Radio Community, religious dakwah, discrimination, motivation, innovation

## PENDAHULUAN
Secara historis kehadiran radio komunitas (rakom)  dalam  sistem  penyiaran  Indonesia diterima dengan senang hati oleh masyarakat, namun  menimbulkan    rasa  was  was  karena pengalaman penggunaan frekwensi radio yang dapat  memicu  disintegrasi  sosial  pada  masa Orde Baru.
Masduki (2006) menjelaskan bahwa radio komunitas  adalah  istilah  termutakhir  yang dipergunakan  kalangan  aktivis,  akademisi komunikasi  dan  resmi  diadopsi  parlemen Indonesia  ketika  merumuskan  UU  No.
32/2002.  Cikal  bakal  radio  komunitas  adalah radio  yang  di  era  rezim  Orde  Baru  mendapat stigma  sebagai  radio  gelap,  radio  ilegal  dan sebagainya. Ketika akan dilegalisir oleh DPR, pihak pemerintah melalui Departemen Perhubungan  mencoba  menghambat  radio komunitas  melalui  dua  argumen  utama. Pertama,  Secara  politis  keberadaan  lembaga penyiaran  komunitas  khususnya  radio  dinilai akan mendorong disintegrasi bangsa. Argumen ini diangkat dari kasus sebuah radio di  Ambon  yang  dianggap”  menyulut  konflik agama.  Kedua,  Secara  ekonomis  dinilai
memboroskan  frekuensi.  Memberian  izin penggunaan frekuensi radio komunitas mengkhawatirkan pemerintah karena mengurangi  potensi  komersial  dari  transaksi frekuensi.
Setelah  radio  komunitas  secara  resmi diadopsi  dalam  Undang  Undang  Penyiaran (UU  No.32/2002)  dengan  nama  Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK), skema eksistensinya menunjukkan profil yang minimalis dibandingkan dengan profil Lembaga  Penyiaran  Swasta  (LPS)  ataupun Lembaga  Penyiaran  Publik  (LPP).  Profil minimalis  tersebut  dapat  diduga  sebagai kelanjutan  sikap  “negara”  dalam  menerima radio komunitas dengan rasa kawatir. Akibatnya radio komunitas menjadi termarginalisasi dalam sistem penyiaran.
Indikator  marginalisasi  tersebut  antara lain :
Indikator penyediaan kanal atau frekwensi  untuk  bersiaran.  Dalam  Keputusan Menteri  Perhubungan  No.76  tahun  1999, kanal  yang  diperuntukan  LPK  jauh  lebih sedikit  ketimbang  yang  disediakan  untuk LPS. Pada setiap wilayah  layanan untuk LPS bisa  mencapai  10  kanal,  sedangkan  untuk LPK  Radio  hanya  tiga  kanal  di  frekwensi 107.7  FM,  107.8  FM,  107.9  FM;  Indikator layanan  wilayah  ( service  area ).  Untuk  LPS diberi keleluasaan hingga radius 12,5 KM dari pusat  siaran,  sementara  untuk  LPK  Radio hanya  2,5  Km  dari  pusat  siaran;  Indikator akses  terhadap  sumber  dana.  LPS  dan  LPP diberi  keleluasaan  mendapatkan  iklan.  Pada UU 32 tahun 2002 pasal 46 ayat 8 dinyatakan waktu  siaran  iklan  niaga  untuk  Lembaga Penyiaran  swasta  paling  banyak  20%  (dua puluh per  seratus) sedangkan untuk Lembaga Penyiaran  Publik  paling  banyak  15%  (lima belas  per  seratus)  dari  seluruh  waktu  siaran. Sedangkan untuk Lembaga Penyiaran Komunitas  diatur  dalam  UU  nomor  32  tahun 2002  pasal  23  ayat  (2)  Lembaga  Penyiaran Komunitas  dilarang  melakukan  siaran  iklan dan/atau  siaran  komersial  lainnya,  kecuali iklan layanan masyarakat. Dipertegas pasal 21 ayat  1  (b)  lembaga  penyiaran  komunitas diselenggarakan tidak untuk mencari laba atau keuntungan  atau  tidak  merupakan  bagian perusahaan yang mencari keuntungan semata.
Ironisnya,  dalam  PermenKominfo  Nomor  28 tahun  2008  tentang  Tatacara  dan  Persyaratan Perizinan  penyelenggaraan  Penyiaran,  radio komunitas dipersyaratkan untuk melampirkan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) kelembagaan; Indikator power yang diperbolehkan. Dalam Keputusan Menteri (KM) Perhubungan   No.15 tahun 2003 penggunaan power (listrik) dibagi menjadi 4 :
Kelas A, yakni Siaran Radio yang berada di DKI Jakarta, diberi keleluasaan menggunakan  power  sebesar  15.000  watt- 63.000  Watt  maksimum  layanan  siaran maksimal 30 KM.
Kelas  B,  yakni  Siaran  radio  yang  berada di  ibu  kota  provinsi.  Diberi  keleluasaan memancarkan 2.000 watt-15.000 watt dengan wilayanan layanan maksimum 20 KM
Kelas  C,  yakni  penyiaran  di  ibukota Kabupaten/kota. Diberi keleluasaan memencarkan  power  maksimal  4.000  watt dengan wilayah layanan maksimal 12 KM Kelas  di  luar  A,B,C  yakni  untuk  radio komunitas,  diberi  maksimal  bersiaran  dengan 50 watt dengan wilayah layanan 2,5 KM Indikator persyaratan Perizinan. Meskipun  LPK  mendapat  batasan  batasan (restriksi)  dari  regulasi  penyiaran,  prosedur dan  mekanisme  perizinan  sama  peliknya dengan  LPS.  Dalam  Permen  Kominfo  no 28/P/M.Kominfo/09/2008  pasal  8  ayat  1 disebutkan persyaratan Pendirian dan Perizinan LPK sebagai berikut :
a.  Oleh warga negara Indonesia (WNI)
b.  Berbentuk  badan  hukum  koperasi  atau perkumpulan  yang  telah  disahkan  oleh instansi yang berwenang
c. Merupakan lembaga penyiaran non-partisan yang  keberadaan  organisasinya;  (1)  tidak mewakili  organisasi  atau  lembaga  asing serta  bukan  komunitas  internasional,(2) tidak  terkait  dengan  organisasi  terlarang, (3)  tidak  untuk  kepentingan  propaganda bagi  kelompok  atau  golongan  tertentu,  (4) kegiatannya  khusus  menyelenggarakan siaran  komunitas  yang  disebutkan  dalam akte pendirian, (5) pengurusnya berkewarganegaraan  Republik  Indonesia; dan  (5)  seluruh  modal  awal  berasal  dari anggota komunitas.
d.  Bagi  daerah  yang  jumlah  penduduknya tidak padat LPK didirikan dengan persetujuan tertulis dari paling sedikit 51% orang  dewasa  yang  berdomisili  dalam radius  2,5  Km  dari  rencana  stasiun  radio LPK, yang dibuktikan dengan identitas diri dan/  atau  bagi  kelompok  komunitas tertentu  dibuktikan  dengan  tanda  pengenal keanggotaan komunitasnya.
e.  Bagi  daerah  yang  jumlah  penduduknya padat  persetujuan  tertulis  dari  sekurang kurangnya  250  orang  dewasa  yan  g berdomisili  dalam  radius  2,5  Km  dari rencana stasiun LPK.
f.  Persaratan pada butir (d) dan (f) dikuatkan dengan persetujuan tertulis aparat Pemerintah  setingkat  Kepala  Desa/Lurah setempat.
Indikator  Prosedur  Perizinan.  Proses permohonan  LPK  sama  dengan  LPS  melalui tahapan  tahapan  yang  panjang.  Permohonan dilampiri  proposal  ditujukan  melalui  Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) setempat, kemudian  dilanjutkan  verifikasi  administrasi, verifikasi faktual (lapangan), Evaluasi Dengar pendapat  (EDP),  kemudian  bila  memenuhi persyaratan mendapatkan Rekomendasi Kelayakan  (RK).  Dari  RK  ini  dibawa  dalam Forum  Rapat  Bersama  (FRB)  yang  diadakan oleh  Kominfo  di  Jakarta.  Barulah  bila  lolos mendapatkan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP).  Bayangkan,  hanya  untuk  bersiaran  2,5 Km  dan  tidak  boleh  mendapat  Iklan, prosedurnya  sampai  ke  menteri.  Masih ditambah  syarat  mendapat  Rekomendasi Kelayakan  aspek  administrasi  dan  teknis  dari Pemerintah  daerah  setempat.  Pengurusan  izin ini  sangat  berbelit  (apalagi  di  daerah  yang dekat dengan penerbangan) dan membutuhkan ongkos yang tidak sedikit.
Keberadaan  rakom  yang  termarginalisasi tersebut  merupakan  korban  politik  media yang dijalankan pemerintah pasca Orde Baru, ada kegamangan untuk menguatkan demokrasi  dan  kekawatiran  demokrasi  akan menyebabkan  negara  kehilangan  kontrol terhadap masyarakat.
Konsep  politik  media  sebagai  kebijakan negara  sangat  berkait  dengan  horizon  nilai
yang  terkandung  dalam  sebuah  penataan media,  yang  pada  akhirnya  menentukan orientasi  makro  kebijakan  media.  Hermin Indah  Wahyuni  mengutip  Gehard  Vowe merumuskan  3    horizon  nilai  dominan  dalam penataan media (Wahyuni, 2007:16), yaitu : 1. Nilai  keamanan  ( security )  politik  media seharusnya  mampu  menjamin  terciptanya rasa  aman  dalam  masyarakat.  Melindungi masyarakat  dari  bahaya  yang  mengancam akibat  keterbukaannya  dan  kebebasan menyampaikan  informasi  melalui  media massa,  banyak  dipraktekkan  di  negara negara  yang  menggunakan tradisi  etatisme dan korporatisme (contoh: Jerman, Austria).
2. Nilai  kebebasan  ( freedom )  politik  media seharusnya  menjamin  terwujudnya  media massa  sebagai  sebuah  arena  publik  yang dapat  digunakan  oleh  seluruh  kelompok kelompok dalam masyarakat untuk menyampaikan  ide  dan  pemikiran  mereka yang  terkait  dengan  kepentingan  publik. Banyak  dipraktekkan  oleh  negara  negara Anglo Saxon (Amerika, Kanada, Australia, dan Inggris).
3. Nilai  keadilan  ( equality )  politik  media sehatusnya  dapat  dirasakan  pengaruhnya oleh  seluruh  kelompok  kelompok  dalam masyarakat secara optimal, media diharapkan memperkecil kesenjangan dalam masyarakat. Banyak dipraktekkan di negara negara skandinavia.
Menurut  Wahyuni  (2007),  dalam  kasus Indonesia  yang sedang bertransisi dari politik autoritarian  menuju  demokrasi,  media  massa akan  berusaha  mencari  format  yang  tepat untuk menjalankan fungsinya di masyarakat.
Menurut  penulis,  radio  komunitas  justru berada  di  persimpangan  jalan  antara  peran yang  diharapkan  oleh  regulasi  menjadi penopang  kohesivitas  sosial  dengan  kontrol yang  kuat  dari  pemerintah  (negara)  dalam urusan  izin  penyelenggaraan  penyiaran  (IPP) dan  kontrol  dari  Komisi  Penyiaran  dalam urusan  isi  siaran  ( content ),  sementara  dirinya sendiri harus berjuang secara mandiri menghidupi organisasinya dan komunitasnya.
Kehadiran  radio  komunitas  di  tengah masyarakat  pedesaan  dapat  menjadi  sarana
komunikasi  antar  komunitas,  maupun  dengan kalangan  luar,  bahkan  bisa  menjadi  medium mengintegrasikan kelompok kelompok masyarakat untuk melakukan kegiatan kegiatan bersama atau mencapai tujuan tujuan tertentu.
Meskipun  radio  komunitas  memiliki keterbatasan  keterbatasan  sosiologis  maupun yuridis,  namun  perkembangan  teknologi dewasa  ini  dapat  menutupi  kekurangan kekurangan tersebut. Perkembangan teknologi informasi dan komputer memberi kesempatan anggota  masyarakat  menciptakan  model komunikasinya  melalui  perangkat  teknologi yang  disinergikan.  Dewasa  ini  di  radio  radio komunitas sudah memadukan antara teknologi  audio  yang  berbasis  frekwensi dengan teknologi internet yang berbasis cyber optic, yakni memanfaatkan teknologi konvergensi seperti radio streaming. Sehingga model komunikasi yang tercipta atau diciptakan oleh radio komunitas bisa mewadahi komunikasi antar pribadi ( interpersonal communication ) bermedia, komunikasi kelompok
( group communication ),  maupun  komunikasi  massa ( mass communication ).
Dalam  fenomena  penyelenggaraan  radio komunitas, disamping memadukan komunikasi antar pribadi, komunikasi kelompok,  dan  komunikasi  massa,  bahkan memungkinkan  dirajut  dengan  komunikasi menggunakan  media  sosial  ( social  media ), dan  melibatkan  warga  dalam  produksi  pesan serta  penyebarluasannya.  Pada  fenomena media  sosial,  saat  ini  bukan  hal  sulit  lagi, sebab  dengan  perangkat  telepon  genggam ( celular phone ) saja sudah dapat memproduksi  pesan  dan  menyebarkannya  ke seluruh anggota komunitas. Sedangkan fenomena  keterlibatan  warga  masyarakat dalam  mencari  informasi  ( news  gathering ), menyusun pesan ( news writing ), dan sekaligus exposing sering  disebut  dengan “jurnalisme warga” ( citizen journalism ).
Term citizen  jorunalism dipakai  untuk menjelaskan  keterlibatan  warga  (audiences) dalam  memproduksi  dan  mendistribusikan berita.  Beberpa  literatur  menyebutkan  bahwa aktivitas  warga  dalam  mempublikasikan informasi  tersebut  bisa  diwakili  oleh  term
seperti public  journalism,  civic  journalism, grassroots jounarlism, participatoru journalism, street journalism hingga audience journalism. Keterlibatan  warga  ini  tak terlepas  dari  kemajuan  teknologi  komunikasi yang  memungkinkan  siapa  pun  terlibat  di dalam  produksi,  konsumsi  berita,  didukung pula  dengan  munculnya  beberapa  fasilitas dalam  internet  seperti mailing  list,  weblog, social  networking  sites atau website itu sendiri (Nasrullah, 2014: 148-149).
Pembatasan terhadap radio komunitas  ini bertolak  belakang  dengan  fungsi  demokrasi media  massa,  sebagaimana  ditulis  Mc.  Quail (2002:144)  diantaranya media memiliki jangkauan  yang  luas  ( extensive  reach ). Keberpihakan  Undang  Undang  Penyiaran No.32/2002  yang  diakomodir  pada  pasal  5, bahwa penyiaran diarahkan untuk menyalurkan pendapat umum serta mendorong  peran  aktif  masyarakat  dalam pembangunan  nasional  dan  daerah  serta lingkungan  hidup,  kemudian  dikerdilkan melalui  Putusan  Mahkamah  Kontitusi  (MK) tanggal  28  Juli  2004,  dimana  kewenangan regulasi teknis penyiaran banyak dikembalikan  pada  pemerintah.  Akibatnya dalam Peraturan Pemerintah (PP No.51 tahun 2005)  dan  lebih  tereduksi  lagi  pada  aturan yang dikeluarkan oleh kementerian Komunikasi  dan  Informatika,  yang  condong berpihak  pada  Lembaga  Penyiaran  Swasta dan  memarginalkan  Lembaga  penyiaran Komunitas (Panuju, 2015:100).
Menariknya,  meskipun  radio  komunitas memiliki  banyak  kesulitan  dan  keterbatasan, masyarakat  tidak  surut  menyelenggarakan siaran  radio  melalui  radio  komunitas.    Data yang  berhasil  penulis  himpun  dari  Kantor Komisi  Penyiaran  Indonesia  Daerah  (KPID) Jawa Timur, sudah ada 22 Rakom  yang telah memperoleh  Izin  Penyelenggaraan  Penyiaran (IPP)  prinsip  dari  Kominfo,  terdapat  hampir 30 lembaga yang telah memperoleh Rekomendasi  Kelayakan  (RK)  dari  KPID Jatim,  26  lembaga  yang  telah  di  EDP (Evaluasi  Dengar  Pendapat),  yang  telah diverifikasi  faktual  sebanyak  42  lembaga, serta yang pada taraf baru mendaftar sehingga hanya  diberi  surat  tanda  terima  sementara
sebanyak  24  lembaga. 1 Dari  keseluruhannya data  tersebut  tersebar  di  hampir  seluruh kabupaten/kota yang ada di Jatim.
Dari fenomena penggunaan radio komunitas  di  Jawa  Timur  menarik  untuk diteliti  adalah  penggunaan  rakom  untuk kegiatan  sosial  di  Kabupaten  Tulungagung. Di  Kabupaten  ini  seluruh  frekwensi  yang tersebar di seluruh kecamatan telah terisi atau dimanfaatkan untuk siaran radio komunitas.
Penulis akan  fokus  mengamati  fenomena di  Radio  Madu  FM  Campurdarat  yang dikelola  oleh  komunitas  pesantren  Madinul Ulum untuk kegiatan dakwah. Banyak inovasi dilakukan oleh kominitas ini untuk mengatasi hambatan  hambatan  regulatif,  keterbatasan jangakauan  siaran,  maupun  keterbatasan pendanaan.  Dalam  disertasi  penulis  (2016) diketahui  inovasi  yang  dilakukan  tidak dimaksudkan melanggar hukum tetapi mensiasatinya.  Misalnya  dengan  membangun jaringan  radio  kominitas  di  seluruh  Jatim. Dalam  regulasi  penyiaran  jaringan  radio komunitas  belum  diatur,  yang  sudah  diatur oleh kementerian Kominfo adalah SSJ (Sistim Siaran  ber-Jaringan)  untuk  televisi  swasta. Sedangkan Madu FM mengembangkan jaringan rakom dengan membentuk kelembagaannya secara resmi, yakni menguruskan  izin  penyiarannya  satu  demi satu.    Kemudian  memanfaatkan  teknologi streaming  sehingga  siarannya  bisa  ditangkap sampai  ke  luar  Jatim  dan  bahkan  luar  negeri. Dengan demikian komunitas rakom  ini  sudah melapaui  gorgrafis  komunitasnya.  Inovasi yang lain Madu mendirikan Radio swasta dan TV swasta yang tujuannya untuk mendapatkan laba. Dari laba tersebut digunakan  untuk  mensubsidi  silang  kegiatan dakwah melalui jaringan rakomnya.

## TEMUAN DAN ANALISIS
Keberadaan radio komunitas di Tulungagung  diwarnai  dengan  kompetisi. Kompetisi
berasal dari maraknya penyelenggaraan radio swasta. Seluruh frekwensi  yang  disediakan  mulai  dari  88.8 M.Herz  sampai  107.9  Mherz  sudah  terisi semua. Demikian juga dengan radio
1 Data diambil 20 Agustus 2016
komunitas.  Dalam  satu  kecamatan  bisa terdapat 2-3 radio komunitas. Secara regulatoris, dalam  satu kecamatan  hanya  bisa ditempati  2  radio  komunitas,  tetapi  faktanya bisa mencapai 4-5 radio. Hal itu mengindikasikan  ada rakom yang mengudara dengan  izin  resmi    dan  ada  yang  tidak  resmi alias ilegal.
Ali  Masjkur,  ketua  perkumpulan  rakom Madu  FM  mengilustrasikan  persaingan  radio di Tulugnagung sebagai berikut :
“ Situasinya  sudah  tidak  sehat.  Ternjadi persaingan  yang  tidak  terkendali.  Ada  radio yang  nekad  menaikkan  power  hingga  satu kilo  (1000  watt).  Secara  hitung  hitungan bisnis  mereka  pasti  rugi,  tapi  mereka  tidak peduli  karena  tujuannya  memang  untuk mengacau. Sudah begitu mereka tidak kreatif membuat  acara  sehingga  tambah  jenuh. Semua  bermain  di  dangdut  campur  sari. Mereka  juga  banting  harga  iklan,  hingga mematikan  pasaran  iklan.  Bayangkan  satu spot  iklan  dijual  dua  puluh  ribu,  kadang diputar sampai lima kali....”
Menurut  Ali  Masjkur,  situasi  tersebut termasuk  yang  tidak  sehat,  paling  tidak  dari segi  kualitas  suara  (auditif)  menyebabkan terjadinya  intereferensi  antar  gelombang radio.  Dari  segi  kualitas  isi  terjadi  duplikasi siaran (hampir semua bermain di campursari/Dangdut). Dari segi bisnis menjadi  tidak  sehat  karena  masing  masing banting harga siaran iklan.
Menurut  Gus  Ali  (panggilan  akrabnya), situasi  tidak  sehat  lebih  parah  di  kalangan radio komunitas.
“ Bayangkan,  dalam  satu  kecamatan  bisa mengudara  lima  radio  komunitas.  Padahal idealnya  hanya  satu  radio  saja,  sebab frekwensi  yang  disediakan  pemerintah  untuk radio  komunitas  sangat  terbatas.  Anehnya, banyak  radio  komunitas  yang  tidak  berizin seenaknya mengudara, sementara yang berizin malah sering ketumpu’an.”
Gus Ali tidak salah mengenai keterbatasan frekwensi yang  disediakan pemerintah untuk radio komunitas. Berdasarkan  PP  No.51  tahun  2005,  radio komunitas  hanya  menempati  frekwensi  107.7 MHz,  107.8  MHz,  dan  107.9  MHz.  Jaringan
Radio  Komunitas  Demokrasi  (JRK-Dem) sudah  sejak  tahun  2009  menuntut  kepada pemerintah  untuk  merevisi  PP  No.51  tahun 2005,  karena  dipandang  tidak  berpihak  pada penyampaian dan penerimaan  informasi  yang luas  bagi  masyarakat  pinggiran  (Sumber  : www.radiokoncodewe.com ).
Untuk mengatasi ketersediaan kanal/frekwensi  tersebut,  selain  mengudara dengan tanpa Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP),  juga  melakukan  “inovasi”  berupa memanfaatkan teknologi internet untuk mendukung  perluasan  jangkauan  siaran, dengan teknologi radio on-line yang memanfaatkan  teknologi  streaming  misalnya. Beberapa radio di Tulungagung yang memanfaatkan  teknologi  streaming  antara lain :
Tebel Radio yang Memanfaatkan Streaming di Tulungagung (Radio on-line streaming) No Nama Radio Tipe Streaming 1 Nizar FM MP3 2 Liur FM AAC+ 3 Anglingdarma FM AAC+ 4 Arzaquna FM AAC+ 5 Suara Madu FM MP3
Sumber : www.radiostreaming.com
Menurut  pendapat  Gus  Ali,  teknologi  ini sangat  murah  dan  mudah  diaplikasikan  oleh khalayak,  sehingga  akan  menjadi  alternatif mengatasi  media  penyiaran  yang  semakin jenuh.  Pendapat  Gus  Ali  yang  penting mengenai  pemanfatan  teknologi  streaming sebagai berikut :
“ Mumpung masih belum ada aturannya. Jadi  belum  perlu  mengurus  izin  dan  tidak perlu membayar pajak....”
Bila  dikemudian  hari  muncul  aturan sementara  sudah  terlanjur investasi  di streaming  bagaimana? Gus  Ali  menyatakan,” Ah,  niku  urusan  mburi...peraturan  pasti wonten celahipun. Pasti ada jalan keluarnya...” (itu urusan belakangan, peraturan  pasti  ada  celahnya...maksudnya untuk dilanggar)
Dalam hal ini, yang perlu dijelaskan soal jenis  radio  on-line  streaming  adalah  tentang pengertian  audio  streaming,  MP3  dan  AAC.
Yang  dimaksud  dengan Audio  Streaming : istilah yang dipergunakan untuk mendengarkan  siaran  secara  live  melalui Internet.  Berbeda  dengan  cara  lain,  yakni men-download  file  dan  menjalankannya  di komputer  kita  bila  download-nya  sudah selesai, dengan streaming kita dapat mendengarnya langsung tanpa perlu mendownload file-nya sekaligus. Ada bermacam-macam  audio  streaming,  misalnya Winamp  (mp3),  RealAudio  (ram)  dan  liquid radio.
Yang  dimaksud  dengan  MP3  adalah proses  digitalisasi  terhadap  format  rekaman musikanalog,  lagu  atau  musik.  MP3  (MPEG, Audio  Layer  3)  menjadi  format  paling populer  dalam  musik  digital.  Hal  ini dikarenakan ukuran filenya yang kecil dengan kualitas  yang  tidak  kalah  dengan  CD  audio. Format  ini  dikembangkan  dan  dipatenkan oleh Fraunhofer Institute . Dengan  bitrate 128 kbps, file MP3 sudah berkualitas baik. Namun MP3  Pro-format  penerus  MP3-menawarkan kualitas  yang  sama  dengan  bitrate  setengah dari MP3. MP3 Pro kompatibel dengan MP3. Pemutar  MP3  dapat  memainkan  file  MP3 Pro-namun  kualitas  suaranya  tidak  sebagus peranti yang mendukung MP3 Pro. (www.wirdaturrmh.blogspot.com).
Sebagai  pengasuh  pondok  pesantren Ma’adul’ulum,  Ali  Masjkur  merasa  bahwa dakwah  agama  membutuhkan  media  agar ruang  lingkup  kegiatannya  bisa  lebih  luas. Dakwah secara konvensional, yang cenderung mengandalkan  pengajaran  klasikal,  memang tetap  penting,  sebab  dalam  komunikasi  tatap muka, pengajaran  bisa  lebih  mendalam,  lebih detail,  dan  interaktif,  sehingga  para  guru (ustadz/ustadza) bisa mengetahui respons dari pesan  yang  disampaikan,  tetapi  hal  tersebut kurang  bisa  menjangkau  masyarakat  di  luar pondok.
Ali  Masjkur  menambahkan,  “  berkat adanya  radio  komunitas  terjadi  pelipat gandaan  jamaah.  Dulu  (maksudnya  sebelum ada  radio),  kegiatan  seperti  shalawatan, pengajian,  dan  ngaji  tarekat,  hanya  diikuti oleh  santri  saja,  dan  jumlahnya  tak  sampai telungpuluhan (30an), namun sekarang (maksudnya  setelah  ada  radio  komunitas), kegiatan semacam itu bisa diikuti jamaah dari
luar,  bahkan  dari  luar  kecamatan  Campur Darat,  dan  jumlahnya  bisa  ratusan,  bahkan sempat sampai ribuan.”
Pengalamannya berdakwah menggunakan radio  komunitas  yang  berhasil  memperluas medan  dakwahnya  itu,  menurut  Ali  Masjkur, sangat membantu logistiknya. Kalau sebelumnya,  seluruh  pembiayaan  dibebankan pada sumbangan santri (sumbangan penyelenggaraan  pendidikan  atau  SPP)  dan memgandalkan  harta  pribadi  dan  sodakoh donatur,  maka  setelah  ada  radio  komunitas, pembiayaannya bisa ditanggung  bersama dari iuran anggota komunitas.
“Bahkan kalau ada pengajian akbar iuran komunitas  sukarela  itu  bisa  mencapai ratusan juta” aku Ali Masjkur
Berkat radio komunitas tampilan dakwah menjadi  lebih  kredibel  (lebih  wah,  istilahnya Ali). Masyarakat lebih percaya pada keberadaan pesantren. Maka, mereka (masyarakat  sekitar)  tidak  segan  segan  ikut berpartisipasi  dan  bahkan  terketuk  hatinya untuk  menyumbangkan  harta  bendanya  demi dakwah.
Salah  satu  alasan  Beni  Setiawan  (30th) bergabung  di  Madu  FM  karena  ia  percaya pada Ma’dinul’ulum. Percaya bahwa dakwahnya  tulus,  amal  sosialnya  ikhlas,  dan punya  visi  ke  depan.  Sebelumnya  Beni Setiawan  bekerja  sebagai pedagang sembako, kemudian  bergabung  ke  Madu  FM  sebagai penanggung jawab siaran dan marketing.
“Terus terang, penghasilan  saya sebelum di  sini  bisa  mencapai  tiga  jutaan  per  bulan, sekarang  tinggal  separohnya,  tetapi  saya bahagia bergabung di komunitas ini. Rasanya adem. Saya percaya  sabda Nabi SAW  bahwa khoirunnas anfauhum linnasi (sebaik  baiknya manusia  adalah  yang  dapat  memberikan manfaat  pada  orang  disekitarnya).  Saya merasa  di  sini  menjadi  manusia  yang bermanfaat melalui amal sosial menggerakkan partisipasi masyarakat melalui rakom. Melalui radio  ini  setidaknya  aspirasi  masyarakat  bisa terangkat.” Kata Beni Setiawan.
Ali Masjkur mengakui bahwa tenaga baru yang bergabung ke Madu FM kemungkinannya karena iikhlas ingin beramal soleh.
Ali mengatakan demikian : “Wonten  mriku  mboten  wonten  gaji tetap,  wontenipun  mung  ‘bisharah’  lan sekedik”  (di  sini  --maksudnya  di  Rakom Madu  FM—tidak  ada  gaji  tetap,  yang  ada bisharah dan jumlahnya sedikit”.
Bisharah  berasal  dari  kata  bahasa  Arab yang artinya kurang lebih “uang bensin”.
Hal  senada  diperkuat  oleh  pengakuan Levi  Fitrianindah  (17th).  Levi  adalah  sisiwi SMK 1 Boyolangu Tulungagung yang sedang kerja magang di Madu FM.
“Saya  memilih  magang  di  sini  karena saran orang tua. Orang tua saya sangat bangga pada radio  ini karena siaran dakwahnya  yang bagus.  Bisa  mengajak  masyarakat  pada kegiatan  yang  positif.  Guru  guru  saya  juga menyarankan  demikian,  katanya  suara  saya bagus  bisa  diasah  lagi  dengan  bersiaran  di madu  FM.  Saya  sendiri  punya  cita  cita  kelak bisa bekerja di radio atau TV....”
“  Setelah  saya  magang  di  sini  saya merasa nyaman. Saya mendapat teman teman yang  baik.  Kelihatannya  masyarakat  sekitar juga  wellcome.  Beberapa kali  warga  yang ngadain  hajat  matenan  minta  tolong  kita  jadi MC dan woro woro melalui Madu FM. Tidak ada bayarannya sih, sifatnya saling membantu.  Balasannya,  saat  tertentu  mereka nganterin  makanan  ke  sini.  Gedang  goreng he..he..he”
Ali  Masjkur  mengakui  bahwa  partisipasi masyarakat  yang  makin  luas  dalam  kegiatan komunitasnya  bukan  lagi  dalam  konteks memberi sumbangan ala kadarnya. Ia berusaha  mengubah  image  bahwa  pesantren identik dengan pengemis, karena itu harus ada hubungan “take and gave”.
Ali Masjkur mengatakan, “ Saya ciptakan jargon  bermitra sambil  beramal. Saya siarkan terus  menerus  melalui  siaran.  Alhamdulillah masyarakat  percaya.  Sekarang  sudah  banyak yang mengiklankan usahanya di sini. Sebetulnya,  tak  usah  beriklan  pun  usaha mereka  sudah  jalan,  tetapi  mereka  tersugesti pada jargon masang iklan untuk beramal.” Menurut  Beni  Setiawan,  penanggung jawab  bidang  siaran  dan  pemasaran  Radio Madu  FM,  iklan  yang  masuk  mulai  dari Warung makan, obat-obatan herbal,
pengobatan  tradisional,  toko  bangunan,  toko HP, dan berita mantenan dan pengumuman.
Ali  Masjkur  mengakui  bahwa  partisipasi itu  bukan  hanya  datang  dari  masyarakat awam,  namun kini  sudah datang dari  instansi pemerintahan  dan  lainnya.  Ali  Masjkur menyebutkan  radionya  punya  program  talk show  dengan  kepolisian,  Dinas  Kesehatan, Komisi  Penanggulangan  AIDS,  bahkan  juga dengan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi, Dinas  Pariwisata,  dan  Dinas  Pertanian. Kerjasama itu berupa siaran bersama maupun seminar  seminar  dalam  rangka  sosialisasi program  yang  mengundang  masyarakat  luas (dalam  dunia  penyiaran  kegiatan  seperti  ini disebut kegiatan off air ).
“Menurut  pendapat  saya  madu  FM  ini siaran  dan  kegiatannya  bukan  lagi  sekedar dari  bawah  ke  atas  ( bottom-up, Pen!)  tetapi juga  sudah  dari  atas  ke  bawah  ( top-down )” ujar Ali.
Dari pengalamannya berkomunitas dengan  memanfaatkan  radio  tersebut  ia berpendapat, “Saya  yakin  betul  bahwa  media massa  dapat  merubah  pikiran  masyarakat, bahkan  bisa  merubah  masyarakat.  Saya berpendat  ini  bisa  menjadi  model  dakwah yang  efektif  dan  mempunyai  sasaran  yang lebih luas.”
Kemudian Ali Masjkur mengakui mengambil  sikap  untuk  terus  memajukan radio  komunitas  dalam  lingkup  lintas  daerah. Maka ide pun muncul membuat jaringan radio komunitas,  meskipun  tidak  ada  atau  belum ada peraturan perundangan yang membolehkan radio komunitas berjaringan.
“ Pesantren  niku  pusate  politik.  Jalan terus mawon, mangke parturane kan mengikuti  kito  he  he  he .”  (terjemahannya  : Pesantren  itu  pusatnya  politik.  Semua  jalan saja dulu, nanti peraturannya akan mengikuti).
Ide  atau  harapan  Ali  Masjkur  tercapai. Kemudian  ia  bersama  teman  temannya  yang tergabung  dalam  Jaringan  Radio  Komunitas Indonesia  (JRKI),  mendirikan  LPK  Radio Komunitas  di  kabupaten  kabupaten  lainnya. Tetap dengan menggunakan nama udara ( call sign ) Radio  Komunitas Madu  FM atau Madu FM  (saja).  Kini  jumlahnya  sudah  lebih  dari sepuluh yang tersebar di seluruh Jawa Timur.
“Ibaratnya sapu lidi, bila hanya satu atau dua batang akan mudah patah untuk menyapu, tapi  bila  banyak  lidi  dijadikan  satu  akan menjadi kuat. Bersatu kita teguh....beban bisa dipikul bersama,” ujarnya.
Rupanya  jaringan  radio  komunitas  ini mendapat  perhatian  dari  industri  jamu.  Ali Masjkur  mencontohkan  Jamu  BIO  HSA. Bersama  sama  dengan  perusahaan  ini,  Ali memadukan  kegiatan  siaran  dengan  kegiatan lapangan  (off  air).  Kemudian  yang  terjadi, BIO  HSA  mengontrak  publikasi  selama  satu tahun  lewat  jaringan  radionya.  Dari  kegiatan ini,  Ali  mengakui  kontribusi  yang  diberikan kepada  kelompok  Madu  tiap  bulannya mencapai Rp.80 jt.
Disinggung soal larangan Undang Undang  terhadap  Rakom  menyiarkan  iklan komersial,  Ali  mengaku  bahwa  bentuk kerjasamanya  bukan  berupa  iklan  komersial tetapi siaran informasi, seperti Talk show.
Tidak  heran  bila  potensi  komunikasi pembangunan  yang  berhasil  dibangun  oleh radio  komunitas  ini  mengundang  kalangan pemerintah untuk bekerjasama.  Ali  mengakui ada program khusus dengan Dinas Sosial dan Dinas  Pekerjaan  Umum  khususnya  Bina Marga  dan  Cipta  Karya.  Dari  sini  Madu mendapat insentif Rp.9 jt/tiga bulan.
Untuk  apa  dana  besar  yang  masuk  ke lembaga peyiaran komunitas ini? “Semua kembali ke komunitas. Prinsipnya  radio  komunitas  harus  mampu memberdayakan  komunitasnya,”  demikian Ali berpendapat.
Pendapat  Ali  tidak  salah,  sebab  menurut Arifatul  Umroh  (30th),  selaku  penanggung jawab  bidang  keuangan  (Bendahara),  dana dana  yang  berhasil  dihimpun  melalui  siaran Rakom  itu  digunakan  untuk  membiayai  :  (1) biaya  listrik,  (2)  sunatan  massal,  (3) pengobatan gratis, (4) santunan anak yatim.
Ali Masjkur  menambahkan dana tersebut juga  digunakan  untuk  meningkatkan  kualitas SDM  LPK  Madu  FM.  Misalnya  melakukan studi  banding  ke  radio  lain  di  luar  jatim, mengirim  SDM  mengikuti  Sekolah Fund Raising yang  diadakan  oleh  LSM  PIRAC Jakarta  selama  1  minggu,  mengirim  SDM mengikuti  pelatihan  yang  didakan  oleh Komisi  Penyiaran  Indonesia  Daerah  (KPID),
mengirim SDM mengikuti pelatihan Jurnalistik, Editor, dan kreator, yang diadakan oleh Kantor berita ANTARA.
Ali  Masjkur  merasa  belum  puas  dengan capaiannya,  karena  melihat  masih  ada  celah yang bisa diikembangkan:
“Saya  punya  ide  memanfaatkan    semua jenis media komunikasi massa untuk kegiatan terpadu.  Meskipun  mahal  dan  butuh  waktu mendirikan  kelembagaannya,  tetapi  ini  harus terlaksana. Sebab, teknologi itu terus berkembang. Yang lama akan hilang ditinggal atau  ketinggalan  zaman  dan  berganti  dengan yang baru....”
“Saya harus berubah karena model siaran saya  ditiru  oleh  Rakom  yang  lain.  Sebelum mereka  menyaingi  Madu  FM,  saya  harus mencari  hal  baru,  agar  mereka  tak  mampu menyaingin saya,” kata Ali.
Tiga  tahun  terakhir  Ali  Masjkur  dan komunitasnya  bekerja  keras  membangun infrastruktur  untuk  memodifikasikan  siaran Rakomnya yang semula hanya mengandalkan pancaran frekwensi dengan teknologi internet, yang  kemudian  dikenal  dengan  istilah  radio on-line. Radio on-line mengandalkan teknologi  penyimpanan  dalam  bentuk  web yang  bisa diakses dari seluruh penjuru dunia. Itulah yang disebut radio streaming.
“Radio  streaming  jauh  lebih  murah dibandingkan dengan siaran analog, meskipun keduanya  mengantungkan  pada  daya  listrik. Tapi  steaming  dapat  menjangkau  layanan yang  jauh  lebih  luas  dibandingkan  dengan radio  komunitas  yang  hanya  boleh  bersiaran dalam  diagonal  5  Km.  Berkat  siaran streaming  ini,  pendengar  Madu  FM  sudah sampai  ke  Timur  Tengah  (Yaman,  Sudan, Syiriah,  Saudi  Arabia,  bahkan  Amerika Serikat).  Secara  ekonomis  hal  itu  sangat menguntungkan  Madu  FM,  sebab  para  TKI dari  luar  negeri  sering  mengirimkan  infak melalui  rekening  kami  yang  jumlahnya kadang  tidak  terduga,  besarlah...yang  paling besar  kiriman  dari  Yaman.  Baru  baru  ini Dubes  Amerika  menyatakan  tertarik  pada pola  pemberdayaan  komunitas  melalui  siaran radio, itu juga tahunya dari streaming. Mereka ngasih  komputer  20  unit  dan  uang  Rp.250  jt. Yang  tidak  terduga,  ada  permintaan  dari
sekolah  di  Belanda  yang  mengirimkan siswanya untuk magang di sini,” kata Ali
Komunitas Madu termasuk yang mengikuti  pemerintah.  Ali  mengutip  ayat dalam  al-Qur’an , yang  artinya  “taatilah  apa yang  diperintahkan  Tuhan,  taatilah  yang dicontohkan  Rosul,  dan  taatilah  pemerintah. Pandangan  Ali  Masjkur  ini  dalam  konteks bahwa  pemerintah  telah  membuat  aturan  lain untuk  menyelenggarakan  penyiaran,  karena itu  sebisa  mungkin  Ali  mengikutinya.  Ia mencontohkan  soal  larangan  bagi  Rakom memutar iklan komersial, yang berarti Rakom tidak boleh mencari untung (profit).
“Saya  harus  mencari  jalan  keluarnya supaya  tidak  terjebak  dalam  dosa.  Maka timbul ide dalam pikiran saya, mengapa tidak mendirikan Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) untuk mencari duit? Kemudian dari keuntungan  tersebut  bisa  untuk    mensulpay komunitasnya,” aku Ali.
Gagasan tersebut betul betul dilaksanakan dengan mendirikan radio komunitas. Ali tetap konsisten  dengan  nama  Madu  FM  sebagai icont komunitas di pesantrennya. Maka ketika mengajukan IPP (Izin Penyelenggaraan Penyiaran)  ke  kementerian  Komunikasi  dan Informatika melalui Komisi penyiaran Indonesia,  nama  Madu  FM  tetap  dipilih.  IPP itu  pun  sudah  turun.  Maka,  kini  kelompok komunitas  ini  mempunyai  dua  radio  ,  satu Rakom dan satu LPS. Rakomnya bersiaran di gelombang 107.7 Merz sedangkan LPSnya di gelombang  91.3  M.Herz . Menurut  Ali,  dua lembaga  dalam  satu  komunitas  ini  tetap bersiaran  sendiri  sendiri  meskipun  pada  saat tertentu  bersiaran  bersama.  Misalnya,  untuk siaran  livee  (seperti  pengajian)  mereka bersiaran bersama, selebihnya tetap mengikuti model yang diatur dalam Peraturan pemerintah.  LPS  mengikuti  PP  No.50  tahun 2005  sedangkan  LPS  mengikuti  PP  51  tahun 2005.
Bayangan  Ali  akan  mendatangkan  profit dengan mendirikan LPS Radio, ternyata tidak sepenuhnya  benar.  Semula  diharapkan  LPS ini akan membiyayai  Rakom, ternyata dalam prakteknya justru sebaliknya.
Ali  mengatakan,  “Lembaga  Penyiaran Swasta justru membutuhkan biaya yang besar
untuk  operasional,  mulai  dari  gaji  pegawai, pemeliharaan  infrastruktur,  bayar  listrik,  dan lain  lain.  Belum  lagi  masalah  pajak.  Kalau rakom  tidak  ditarik  pajak,  sementara  untuk LPS ada banyak pajak, mulai pajak frekwensi, biaya mengurus ISR (Izin Siaran radio), biaya mengurus  sertifikasi  teknis,  juga  pajak  iklan (PPN).  Kalau  dihitung  hitung  impas.  Malah sering ruginya. Jadi, menurut saya andalannya tetap  pada  komunitasnya.  Alhamdulillah komunitas  kita  sudah  pasti,  sehingga  relasi datang ke sini karena kepastian pendengarnya.”
Pengalamannya mengelola LPS ini menyebabkan Ali mengaku berubah pemahamannya.  Semula  menganggap  bahwa LPS  akan  mendapatkan  untung  sehingga dapat  mensubsidi  Rakom,  ternyata  justru sebaliknya.  LPS  lebih  banyak  ruginya, sehingga  justri  disubsidi  komunitas.  Ali memberi istilah “tombok” dalam kasus ini. Ia berpendapat  bahwa  LPS  terlalu  banyak dibebani  struktur  pembiayaan,  khususnya biaya pajak.
“Pemerintah harus meninjau kembali tata niaga  dalam  bisnis  penyiaran  swasta  ini, mengingat sumber ekonomi radio sudah mulai digerogoti  media  on-line.  Dan  untuk  iklan lokal  banyak  yang  tersedot  ke  penyiaran pusat. Jadi, PP 50 tahun 2005 harus direvisi,” ujar Ali.
“Saya  jadi  sadar  bahwa  rejeki  itu  betul betul  Alloh  yang  mengatur.  Kadang  kita merasa  yakin  sumber  rejeki  kita  di  jalan  itu, ternyata  sebenarnya  ada  di  jalan  lain. Hikmahnya,  kita  tidak  boleh  meremehkan sesuatu yang kelihatan sepele. Seperti Rakom misalnya,  ternyata  meski  hanya  bersiaran dengan  50  watt  dapat  mendatangkan  untung. Bukan  karena  radionya  yang  menjadi  sebab, tapi  kebaikan  komunitasnya.  Karena  itu, menurut  pendapat  saya  Rakom  itu  barokah. Akhirnya  saya  tetap  mengandalkan  Rakom karena  dapat  bersinergi  langsung  dengan komunitas.  Sedangkan  LPSnya  saya  gunakan untuk  memperkuat.  Manfaatnya,  meski  pun kita  merugi  dari  LPS,  tapi  kehadiran  LPS membuat  kredibilitas  lembaga  menjadi  lebih kuat. Sehingga masyarakat tetap percaya pada kita,” kata Ali
Oleh  Ali  masjkur  Rakom  dan  LPS  tetap disatukan  dengan  Streaming  sehingga  makin menambah kridibilitas.
Pada tahun 2014 pemerintah menerbitkan peluang  usaha  untuk  Lembaga  Penyiaran Swasta (LPS) jasa penyiaran televisi. Kementerian  Kominfo  menerbitkan  Permen 31 tahun  2014  tetang  peluang  usaha  LPS-TV dan  Kepmen  No.1017  tahun  2014  tentang tatacara permohonan IPP analog TV.
“Menurut  saya  itu  adalah  peluang,  jalan lurus  yang  datang  dari  langit.  Maka  saya bersama  teman  teman  mengajukan  IPP  LPS TV dengan nama yang sama Madu (MaduTV),”  ujar  Ali.  “Kelak  antara  Rakom, LPS  Radio,  dan  LPS  TV  akan  saya  padukan dengan streaming...”
Meskipun  Madu  TV    waktu  itu  belum mendapat  izin  penyelenggaraan  penyiaran (IPP),  demi  alasan  kemaslahatan  umat,  tetap melaksanakan  siaran,  bahkan  menayangkan iklan  produk  lokal  mulai  dari  pengomatan alternatif sampai jamu herbal. Keberanian Ali Masjkur  mengudara  tanpa  izin  dilandasi  oleh keyakinannya  bahwa  pemerintah  masih  tetap mentolelir  pelanggaran  pelanggaran  asal  ada manfaat bagi masyarakat sekitar.
“Saya  rasa  pemerintah  tidak  kaku  dalam menegakkan  aturan.  Buktinya  banyak  radio komunitas  yang  tidak  berizin  dibiarkan mengudara,  asal  tidak  menganggu  frekwensi radio  lain  atau  menganggu  frekwensi  yang dipergunakan navigasi penerbangan, dan yang pasti  bermanfaat  bagi  masyarakat  sekitar,” kata Ali
PJ  Walikota  Blitar  (pada  waktu  itu Oktober 2015) Supriyanto, menyatakan bahwa hukum bukan kitab suci, bukan wahyu. Undang  Undang  saja  bisa  di  judisial  review, UUD  1945  bisa  diadendum,  kenapa  undang undang penyiaran tidak bisa direvisi? Saat ini masalah perizinan di bidang penyiaran sangat ruwet,  karena  itu  harus  direvisi.  Pendapat  ini dilontarkan  pada  saat  forum  Sosialisasi Penggunaan Frekwensi Radio dalam Penyelenggaraan Penyiaran”, di Blitar tanggal 7 Oktober 2015.
Sebagaimaa  Ali  dan  Supriyanto  yang mempersepsi  aturan  penyiaran  sebagai  hal yang tidak  boleh kaku dalam  pelaksanaannya karena  bisa  menyulitkan  masyarakat.  Hal
senada  juga  diungkapkan  oleh  penegak hukum  sendiri.  Wayan  Sulandra,  SH,  MH (Kasi Korwas PPNS
Polda Jatim) mengungkapkan pandangannya tersebut dengan  kalimat  :  “kalau  tidak  merugikan orang  lain  aku merem !”  (disampaikan  di Blitar, tgl 7 Oktober 2015).
Kata merem mengandung makna menutup  mata,  artinya  penegak  hukum frekwensi  tidak  akan  menindak  bila  tidak merugikan  pihak  lain.  Wayan  menegaskan tidak  ada  ampun  bila  frekwensi  yang dipergunakan mengganggu penerbangan.
Bimo
Walgito (1990: 56-57)
menyebutkan  persepsi  sosial  ditentukan  oleh harapan  harapan  (ekspektasi),  pengalaman pengalaman  tertentu,  kepentingan  tertentu, dan  sebagainya.  Hasil  penelitian  ini  juga mendukung  teori  ini,  bahwa  karena  faktor harapan  (ekspektasi)lah  yang  menyebabkan Rakom  Madu  FM  tidak  surut  dalam kontestasi  yang  tidak  berimbang  tersebut. Mereka sangat berharap bahwa dengan media radio komunitas, MaduFM dapat membangun kepercayaan ( trust ) masyarakat sekitar. Mereka  berpendapat  bahwa  media  radio masih  mempunyai  kridibilitas,  sehingga mampu  meningkatkan  kepercayaan.  Dengan radio  komunitas,  Rakom  Madu  FM  dapat menjadi  penghubung  antara masyarakat dengan  pemerintah,  ormas,  dan  lainnya. Posisi  ini disebut Mc Quail  sebagai  “mediasi media”.  Radio  menjadi  jembatan  (bridg) diantara kelompok dalam masyarakat. Dengan demikian, melalui pemanfaatan radio
komunitas Madu FM berharap dapat
memperkuat dan memperluas medan dakwah. Meskipun kontestasi menyebabkan Madu FM
termarginalisasi, harapan harapan ini menyebabkan  mereka  optimis  dan  kreatif dalam memikirkan solusinya.

## KESIMPULAN
Keterbatasan kanal untuk Radio
Komunitas  tidak  membuat  LPK  Radio  Madu FM menyerah pada keadaan. Justru menimbulkan  motivasi  untuk  tetap  eksis. Banyak  ide  yang  muncul,  seperti  membuat jaringan  radio  komunitas,  mendirikan  Radio Swasta,  dan  bahkan  TV  Swasta  lokal,
menjadikan Rakom bermanfaat untuk masyarakat melalui peran serta pemerintah di dalamnya,  sehingga  Rakom  bisa  menjadi kanal  untuk  program  pembangunan  serta pendidikan formal di sekolah sekolah.
Sikap  optimis  ini    yang  menyebabkan komunitas  Rakom    mampu  berpikir  maju sehingga  melahirkan  ide  ide  yang  konstruktif dalam  rangka  keluar  dari  ketermarginalannya itu.  Ide  ide  tersebut  berupa  merekayasa teknologi  internet  sehingga  bisa  bersiaran menggunakan  teknologi streaming. Melalui teknologi  ini (yang kemudian dikenal dengan nama  radio  on-line),  siaran  Madu  FM  bisa meluas, melampaui jangkauan wilayah layanan  yang  diberikan  oleh  undang  undang. Ide  ide  kreatif  yang  lain  adalah  membuat rakom  di  luar  wilayahnya,  yang  kemudian disatukan dalam siaran berjaringan. Meskipun sistem  berjaringan  untuk  radio  belum  diatur dalam  undang  undang,  LPK  Rakom  Madu FM  menganggap  bahwa  sesuatu  yang  tidak diatur  bukan  berarti  tidak  boleh  dilakukan, mereka  berpendapat bahwa  sepanjang  ide  ide tersebut  bermanfaat  bagi  masyarakat  maka maka  apa  salahnya  untuk  dicoba.  Dalam istilah merek disebut istihaj.
Rakom  Madu  FM  berhasil  mengatasi kesulitan  dalam  siaran  akibat  keterbatasan jangkauan siaran yang diperbolehkan pemerintah,  yakni  dengan  menggunakan teknologi  streaming  dan  membuat  jaringan. Karena  itu,  diusulkan  agar  dua  hal  tersebut masuk dalam revisi undang undang penyiaran.

## DAFTAR PUSTAKA
Arifin, A. 1984. Komunikasi Sebuah
pengantar, Rajawali Press, jakarta Littlejohn, S. 1999. Theories Human Communication, 5th  edition,  Wadswort Publishing Compony, California
Masduki, Perkembangan  dan  Problematika Radio  Komunitas  di  Indonesia, Jurnal Ilmu  Komunikasi,  volume  1,  nomor  1,
Juni 2006 (ISSN : 1829-6564).
Nasrullah, R. 2014. Komunikasi Antar Budaya: Di Era Budaya Siber, Kencana, Jakarta
Panuju, R.2015. Sistem Penyiaran Indonesia: Sebuah Kajian Strukturalisme Fungsional, Kencana-Prenada Media Group, Jakarta. Wahyuni,  H.2007. Politik  Media  dalam
Transisi  Politik  :  dari  Kontrol  Negara
Menuju  Self  Regulation  Mechanism, Jurnal  ilmu  Komunikasi  (ISSN  1829- 6564) Volume 4, Nomor 1, tahun 2007 Wright,  C.1959. Mass  Communication  :
Sociological Perspective, Random
House, New York