Wawan  Fransisco,  Pimpinan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi,  Kendala  dan  Tantangan  dalam Penanggulangan Korupsi di Era 4.0, Halaman 229-250

## PIMPINAN KOMISI PEMB ERANTASAN KORUPSI
KENDALA DAN TANTANGAN DALAM PENANGGULANGAN K ORUPSI DI ERA 4.0

## Wawan Fransisco
Fakultas Hukum Universitas Bina Insan Lubuklinggau E-ma il:  wawanfransisco @g ma il.co m

## Abstract
The  Corruption  Eradication  Commission  was  formed  with  the  main  mission  of  carrying  out prevention and law enforcement in eradicating corruption. The Chairperson of the Corruption Eradication Commission (KPK) is the spearhead in tackling corruption in Indonesia. In fact, political transactions in the election of the Corruption Eradication Commission (KPK) leader may  be  eliminated,  so  candidates  with  high  integrity  can  be  eliminated.  The  method  in  this paper uses the normative legal writing method because it  examines the laws and regulations, literature,  and  journals  relating  to  the  material  examined,  which  consists  of the  type  of  data obtained  in  this  study  is  secondary  data  that  is  data  obtained  from  library  research  and documentation  ,  which  is  the  result  of  research  and  processing  of  others,  which  are  already available  in  the  form  of  literature  or  documentation.  The  development  of  technology  is  now increasingly rapid where  everything is completely digital, this era of sophisticated even even corruption  can  be  digital,  therefore  the  ability  of  the  Corruption  Eradication  Commission (KPK)  must  be  upgraded  according  to  the  times  to  be  able  to  detect  and  solve  corruption cases that are increasingly complicated transactions.
Keywords: Chairman; Corruption Eradication Commission: Corruption in the 4.0 era

## Abstrak
Komisi  Pembrantasan  Korupsi  dibentuk  dengan  misi  utama  yaitu  melakukan  prevensi  dan penegakan  hukum  dalam  pemberantasan  korupsi.  Pimpinan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi (KPK)  merupakan ujung  tombak  dalam  penanggulangan  korupsi  di  Indonesia,  Bahkan  sangat mungkin terjadi transaksi politik di dalam pemilihan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  sehingga  calon  yang  punya  integritas  tinggi  bisa  tersingkir. Metode  dalam  tulisan  ini  menggunakan  metode  penulisan  hukum  normatif  karena  meneliti peraturan  perundang-undangan,  literatur,  dan  jurnal  yang  berkaitan  dengan  materi  yang  di teliti, yang terdiri dari jenis data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data skunder yaitu data  yang  diperoleh  dari  penelitian  kepustakaan  dan  dokumentasi,  yang  merupakan  hasil penelitian  dan  pengolahan  orang  lain,  yang  sudah  tersedia  dalam  bentuk  literatur  atau dokumentasi.  Perkembangan  teknologi  saat  ini  sudah  semakin  pesat  dimana  segalanya  serba digital,  dizaman  yang  serba  canggih  ini  bahkan  korupsi  pun  bisa  bersifat  digital,  oleh  karena itu  kemampuan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  harus  di upgrade sesuai  dengan perkembangan zaman, agar mampu mendeteksi dan memecahkan kasus korupsi yang semakin rumit.
Kata Kunci :  Pimpinan, Komisi Pembrantasan Korupsi, Korupsi di era 4.0

## PENDAHULUAN
Di  Indonesia,  lahirnya  Undang- undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK menjadi landasan yuridis eksistensi Komisi Pemberantasan
Korupsi.  KPK  dibentuk  dengan  misi utama  yaitu  melakukan  prevensi  dan penegakan
hukum
dalam pemberantasan  korupsi.  Lembaga  ini menjadi  solusi  terhadap  permasalahan
Wawan  Fransisco,  Pimpinan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi,  Kendala  dan  Tantangan  dalam Penanggulangan Korupsi di Era 4.0, Halaman 229-250
penegak  hukum  konvensional,  seperti Kejaksaan dan Kepolisian, yang dianggap tidak efektif dalam memberantas  korupsi. 1 Transparency International Indonesia (TII) menyebutkan skor Corruption Perception Index (CPI) 2018
mengalami kenaikan. Berdasarkan skor CPI,  Indonesia  berada  di  peringkat  89 dengan angka 38. "Skor CPI Indonesia untuk tahun 2018 adalah 38, dari 0-100 dengan ranking 89," kata Manajer Riset TII Wawan Suyatmiko saat memaparkan  CPI  Indonesia  di  Gedung
Penunjang KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (29/1/2019). 2 Akan  tetapi  saat  ini proses rekrutmen unsur pimpinan KPK tidak  pernah  berjalan  objektif  dan selalu  berbenturan  dengan  berbagai kepentingan.  Pasal  30  ayat  1  UU Nomor  30  Tahun  2002  menyebutkan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi  sebagaimana  dimaksud  dalam pasal  21  ayat  (1)  huruf  a  dipilih  oleh DPR RI berdasarkan calon anggota yng diusulkan oleh Presiden
RI.
Mekanisme  pemilihan  pimpinan  KPK
1 M.  Beni  Kurniawan,  “Problematika  Dalam
Pengisian Jabatan Pimpinan Komisi Pemberantasan  Korupsi,” JIKH Vol.  12  No.  2 Juli (2018).
2 Andrian  Pratama  Taher,  “Indeks  Persepsi Korupsi 2018,” tirto.id hukum, 2019.
dengan  pelibatan  DPR  dari  aspek  teori check and balances sangatlah  baik, yang menekankan pentingnya hubungan saling mengawasi dan mengendalikan  serta  mencegah  adanya penyalahgunaan wewenang. 3
Dalam  hal  ini  yaitu  antara kekuasaan  Presiden  dan  DPR.  Namun jika  DPR  dalam  pemilihan  pimpinan KPK  tidak  merepresentasikan  suara rakyat pada posisi inilah akan menimbulkan  masalah.  KPK  dalam mengusut  suatu  kasus  tidak  akan objektif  dan  cenderung  tebang  pilih, Mekanisme  dalam  pemilihan  calon pimpinan KPK cenderung akan bersifat politis,  karena  hanya  calon  pimpinan yang memiliki kedekatan dengan partai politik  yang  akan  dipilih.  Bahkan sangat mungkin terjadi transaksi politik di  dalam  pemilihan  pimpinan  KPK oleh  DPR,  sehingga  calon  yang  punya integritas tinggi bisa tersingkir.
Sesuai  dengan  latar  belakang diatas, maka yang menjadi pembahasan dalam  artikel  ini  adalah  ; Pertama, Bagaimanakah Pimpinan Komisi Pemberantasan  Korupsi  di  Era  4.0?, Kedua, Apakah  tantangan  Komisi
3 Indra  Rahmatullah,  “Rejuvinasi  Sistem Checks and Balances dalam Sistem Ketatanegaraan  di  Indonesia,” Jurnal  Cita Hukum , Vol. 1, No. 2 Tahun (2013): 218.
Wawan  Fransisco,  Pimpinan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi,  Kendala  dan  Tantangan  dalam Penanggulangan Korupsi di Era 4.0, Halaman 229-250
Pemberantasan  Korupsi  di  Era  4.0  ?. Ketiga, Apakah kendala dalam penanggulangan  korupsi  di  Era  4.0  ?. Adapun  tujuan  penelitian  ini  adalah untuk  mengetahui; Pertama, untuk mengetahui  dan  memahami  bagaimana Pimpinan Komisi Pemberantasan
Korupsi; Kedua, untuk mengetahui dan memahami  bagaimana  tantangan  dan;
Ketiga, untuk mengetahui dan memahami  kendala  penanggulangan korupsi di era 4.0.
Kegunaan penelitian  ini pertama secara  teoritis  adalah  untuk  menambah literature  bahan  hukum  yang  dapat dipergunakan  untuk  pengembangan ilmu  hukum.  Kedua,  secara  praktis adalah untuk mendukung pembentukan peraturan  perundang-undangan  terkait
penguatan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi dan memberikan  masukan  atau  sumbangan
pemikiran kepada para perumus kebijakan  aparat  penegak  hukum, masyarakat  dan stakeholder lainnya dalam  melakukan  proses  pencegahan dan pembernatasan korupsi di
Indonesia.
Tulisan ini menggunakan metode  penulisan  hukum  normatif karena  meneliti  peraturan  perundang- undangan,  literatur,  dan  jurnal  serta
makalah  yang  berkaitan  dengan  materi yang  di  teliti,  yang  terdiri  dari  jenis data  yang  diperoleh  dalam  penelitian ini adalah data skunder yaitu data yang diperoleh  dari  penelitian  kepustakaan dan  dokumnetasi,  yang  merupakan hasil  penelitian  dan  pengolahan  orang lain,  yang sudah tersedia dalam  bentuk literatur atau dokumentasi.

## PEMBAHASAN

## A. Pimpinan  Komisi  Pemberantasan

## Korupsi (KPK)
Berdasarkan Study United Nation Development Program (UNDP), keberhasilan  pemberantasan  korupsi juga  dipengaruhi  oleh  Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi. 4
Dimana  indikator  dari  independensi dinilai dari:
1. Tersedianya mekanisme yang transparan  untuk  menilai  kinerja yang bersangkutan, sehingga dapat menjalankan fungsi tidak bias 2. Pemilihan pimpinan komisi tersebut  menggunakan  prosedur yang  demokratis,  transparan  dan objektif.
4 M.  Beni  Kurniawan, “ Problematika  Dalam Pengisian Jabatan Pimpinan Komisi Pemberantasan  Korupsi,” Jurnal  Magister
Hukum Universitas Indonesia (2018):143.
Wawan  Fransisco,  Pimpinan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi,  Kendala  dan  Tantangan  dalam Penanggulangan Korupsi di Era 4.0, Halaman 229-250
3. Pimpinan  komisi  terpilih  dikenal sebagai  orang  dengan  integritas yang baik dan telah teruji
Seluruh komisi antikorupsi yang  telah  teruji  independensinya terbukti  mampu  memberikan  hasil yang  amat  baik  dalam  pemberantasan korupsi  di  negaranya.  Untuk  KPK banyak  tantangan  yang  dihadapi  oleh KPK  dalam  pemberantasan  korupsi yang  berada  di  manajemen  intern, ekstern KPK. Untuk mengatasi tantangan  tersebut  maka  pengelolaan organisasi  tersebut  harus  diisi  oleh individu-individu  yang  berkualitas  dan berintegritas  terutama  dalam  aspek pimpinan  KPK.  Sejumlah  ketentunan dalam  UU  KPK  mengatur  syarat  dan mekanisme  seleksi  menjadi  pimpinan KPK. 5
KPK memiliki tugas dan wewenang  yang  diatur  dalam  pasal  6 UU  Nomor  30  Tahun  2002  tentang Komisi Pemberantasan
Korupsi, 6 sebagai berikut:
a. Berkoordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
5 M. Beni Kurniawan 6 M. Beni Kurniawan
b. Melakukan supervise terhadap instansi yang berwenang melakukan  pemeberantasan  tindak pidana korupsi;
c. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi; d. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi
e. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan Negara
Keberhasilan  KPK  ini  bukan tanpa  tantangan,  selalu  ada  upaya perlawanan  balik  ( fights  back )  oleh pihak-pihak  yang  merasa  terusik  oleh sepak  terjang  KPK.  Serangan  balik  itu juga  bermacam-  macam  modusnya, mulai  uji materi  UU  KPK  ke Mahkamah  Konstitusi,  mengamputasi kewenangan penyadapan dan penuntutan KPK melalui revisi undang-undang  hingga  kriminalisasi pimpinan KPK dengan tuduhan korupsi dan  sebagainya 7 .  Robby  Arya  Brata dalam  disertasinya  yang  berjudul Why did Anticorruption
Policy
Implementation  Fail ? A  Case  Study  of
7 Ulang  Mangun  Sosiawan,  “Peran  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam
Pencegahan  dan  Pemberantasan  Korupsi,” Jurnal  De  Jure, Vol.  19  No.  4  Desember (2019): 519.
Wawan  Fransisco,  Pimpinan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi,  Kendala  dan  Tantangan  dalam Penanggulangan Korupsi di Era 4.0, Halaman 229-250
the Implementation Failure of Anticorruption Policies of the Authoritarian  New  Order  Regime  and the  Democratic  Reform  Order  Regime of  Indonesia ,  1971−2007,  menemukan setidaknya  ada  lima  faktor  yang menyebabkan kegagalan pemberantasan korupsi sejak orde baru hingga  menjelang  satu  dasarwarsa reformasi.  Kelima  penyebab  tersebut berkaitan  dengan  desain  kebijakan, faktor  politik,  faktor  kelembagaan, faktor manajemen dan faktor sosial. 8
Sikap  dan  kebijakan  Komisi Pemberantasan  Korupsi  berdasarkan Surat  Edaran  Nomor  04  Tahun  2020 tentang  Arah  Kebijakan  Umum  KPK 2020. Arahan kebijakan umum tersebut adalah :
1. Berdasarkan
Undang-Undang
Nomor  19  Tahun  2019  tentang Perubahan  Kedua  Atas  Undang- Undang  Nomor  30  Tahun  2002 Tentang  Komisi  Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi,  melalui pendekatan  Tugas  KPK  pada  Pasal 6 huruf a,b,c,d,e, dan f.
2. Berdasarkan  Peraturan  Presiden
Nomor  54  Tahun  2018  tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi  (Stranas  PK)  memiliki fokus  pada:  a.  Perizinan  dan  Tata
8 Donal Fariz, “Pemerintahan Joko Widodo dan Serangan  Politik  Terhadap  KPK,” Jurnal Antikorupsi Integritas, 5 (2): 19-33.
Niaga;  b.  Keuangan  Negara;  c. Penegakan  Hukum  dan  Reformasi Birokrasi.  Penyusunan  Stranas  PK dimaksudkan  untuk  mendorong upaya  pencegahan  korupsi  yang lebih efektif dan efisien pada sektor strategis yang mempengaruhi performa pembangunan dan kepercayaan publik kepada Pemerintah. Salah  satu  tujuannya  dari  Stranas Pencegahan Korupsi
adalah meningkatkan sinergi program pencegahan korupsi yang berorientasi pada kebijakan pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemangku kepentingan maupun  kebijakan  strategis  KPK. Korelasi  upaya  Stranas  PK  harus memperhatikan  Sasaran  Strategis Nasional  pada  RPJMN  2020-2024 dan  RKP  2020,  sebagai  fokus  area KPK untuk melakukan Pencegahan Korupsi.
3. Berdasarkan  Peraturan  Presiden Nomor  18  Tahun  2020  Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah  Nasional  Tahun  2020- 2024,  fokus  bidangnya  adalah:  1) Pembangunan SDM; 2) Pembangunan Infrastruktur; 3) Penyederhanaan Regulasi; 4) Reformasi  Birokrasi:  a.  Birokrasi yang  bersih  dan  akuntabel;  b. Birokrasi yang kapabel; c. Pelayanan  publik  yang  prima.  5)
Transformasi Ekonomi.
Sedangkan  Agenda  Pembangunan RPJMN berdasarkan Prioritas
Nasional  adalah:  1)  Memperkuat
Wawan  Fransisco,  Pimpinan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi,  Kendala  dan  Tantangan  dalam Penanggulangan Korupsi di Era 4.0, Halaman 229-250
Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan  yang  Berkualitas;  2) Mengembangkan  Wilayah  untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan; 3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia  yang  Berkualitas  dan Berdaya Saing; 4) Revolusi  Mental dan  Pembangunan  Kebudayaan;  5) Memperkuat  Infrastruktur  untuk
Mendukung
Pengembangan Ekonomi  dan  Pelayanan  Dasar;  6) Membangun  Lingkungan  Hidup, Meningkatkan  Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; 7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam  dan  Transformasi Pelayanan Publik.
4. Berdasarkan  Peraturan  Presiden Nomor  61  Tahun  2020  tentang Rencana  Kerja  Pemerintah  Tahun 2020  untuk  mendukung  Prioritas Nasional  Pemerintah  2020,  strategi
pelaksanaan pembangunan dituangkan  ke  dalam  lima  Prioritas Nasional  yaitu:  1)  Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan;  2)  Infrastruktur  dan Pemerataan  Wilayah;  3)  Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja; 4)
Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan  Hidup;  5)  Stabilitas Pertahanan dan Keamanan. Sasaran  dan  Indikator  Program Prioritas  adalah  Penguatan  Sistem
Peradilan dan Upaya  Anti  Korupsi, Program Prioritas
tersebut diwujudkan melalui 5 (lima)
Kegiatan Prioritas yaitu: 1)
Penataan  Regulasi;  2)  Perbaikan
Peradilan Perdata untuk kemudahan berusaha;  3)  Perbaikan  Peradilan Pidana dengan pendekatan Keadilan  Restoratif;  4)  Penguatan Upaya  Anti  Korupsi;  5)  Penataan Biaya Politik.

## B. Tantangan KPK di Era Industri
4.0
Definisi  mengenai  industri  4.0 beragam  karena  masih  dalam  tahap penelitian dan pengembangan. Kanselir jerman, angela merkel (2014) berpendapat  bahwa  industri  4.0  adalah transformasi komprehensif dari keseluruhan  aspek  produksi  di  industri melalui penggabungan teknologi digital dan internet dengan industri konvensional. Schlechtendahl dkk (2015)  menekankan  definisi  kepada unsur  kecepatan  dari  ketersediaan informasi,  yaitu  sebuah  lingkungan industri  di  mana  seluruh  entitasnya selalu  terhubung  dan  mampu  berbagi informasi  satu  dengan  yang  lain. Pengertian yang lebih teknis disampaikan  oleh  kagermann  dkk (2013)  bahwa  industri  4.0  adalah integrasi  dari cyber  physical  system (cps)  dan internet  of  things  and services (iot  dan  ios)  ke  dalam  proses industri meliputi manufaktur dan logistik  serta  proses  lainnya.  Cps
Wawan  Fransisco,  Pimpinan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi,  Kendala  dan  Tantangan  dalam Penanggulangan Korupsi di Era 4.0, Halaman 229-250
adalah teknologi
untuk menggabungkan  antara  dunia  nyata dengan  dunia  maya.  Penggabungan  ini dapat terwujud  melalui  integrasi antara proses  fisik  dan  komputasi  (teknologi embedded  computers dan  jaringan) secara close loop (lee, 2008). Hermann dkk  (2015)  menambahkan  bahwa industri  4.0  adalah  istilah  untuk menyebut  sekumpulan  teknologi  dan organisasi  rantai  nilai  berupa smart factory , cps , iot dan ios . Smart  factory adalah pabrik modular dengan teknologi  cps  yang  memonitor  proses
fisik produksi kemudian menampilkannya  secara  virtual  dan melakukan  desentralisasi  pengambilan keputusan.  Melalui  iot,  cps  mampu saling berkomunikasi dan bekerja sama secara  real  time  termasuk  dengan manusia.  Ios  adalah  semua  aplikasi layanan  yang  dapat  dimanfaatkan  oleh setiap  pemangku  kepentingan  baik secara internal maupun antar organisasi.
Terdapat  enam  prinsip  desain industri  4.0  yaitu interoperability ,
virtualisasi , desentralisasi, kemampuan
real  time ,  berorientasi  layanan  dan bersifat  modular.  Berdasar  beberapa penjelasan  di  atas,  industri  4.0  dapat diartikan  sebagai  era  industri  di  mana
seluruh  entitas  yang  ada  di  dalamnya dapat  saling  berkomunikasi  secara  real time  kapan  saja  dengan  berlandaskan pemanfaatan teknologi internet dan cps guna  mencapai  tujuan  tercapainya kreasi nilai baru ataupun optimasi nilai yang  sudah  ada  dari  setiap  proses  di industri. 9
Beban  KPK  dari  waktu  ke waktu semakin berat, berbagai tantangan internal dan exsternal bersiap untuk  mengadang  kerja  pemberantasan korupsi, 10 tantangan tersebut di antaranya:
a. Konsolidasi oligarkhi, desentralisasi  actor  dan  wilayah korupsi;
b. Tebang  pilih  dalam  penanganan kasus korupsi
c. Revisi UU KPK;
d. Presiden  yang  tidak  berpihak keapda KPK dan upaya pemberantasan korupsi;
e. Korupsi  politik  oleh  oligarki nasional dan lokal;
f. Aparat  penegak  hukum  yang masih korup;
9 Hoedi  Prasetyo,“Industri  4.0:  Telaah
Klasifikasi  Aspek  Dan  Arah  Perkembangan Riset,” Universitas  Sebelas  Maret,  Surakarta, Vol. 13, No. 1, Januari (2018): 19.
10 M.  Beni  Kurniawan,“Problematika  Dalam Pengisian Jabatan Pimpinan Komisi Pemberantasan  Korupsi,” Jurnal  Magister Hukum Universitas Indonesia, (2018): 144.
Wawan  Fransisco,  Pimpinan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi,  Kendala  dan  Tantangan  dalam Penanggulangan Korupsi di Era 4.0, Halaman 229-250
g. Pembentukan  hak  angket  yang bertujuan untuk menghambat kinerja KPK;
h. Memasukkan orang-orang
bermasalah kedalam instansi KPK.
Dalam  perjalanannya,  bentuk- bentuk tantangan berupa serangan balik koruptor  memiliki  berbagai  variasi, baik  itu  dilakukan  melalui  jalu-jalur hukum  maupun  nonhukum.  Di  bawah ini  akan  dipaparkan  daftar  panjang serangan balik koruptor kepada KPK: 11 a. Judicial Review UU KPK
Judicial  Review atau  uji  materi  ke MK yang dilancarkan oleh beberapa pihak bertujuan
mempreteli kewenangan KPK.
Saldi  Isra  berpendapat  bahwa, upaya  untuk  menyerang  KPK sudah  berlangsung  cukup  lama, salah  satu  serangan  paling  awal adalah  menguji  eksistensi  UU  No. 30  Tahun  2002  Tentang  KPK  ke Mahkamah  Konstitusi  (MK).  Dari catatannya,  Saldi  Isra  mengatakan hingga  saat  ini,  UU  KPK  telah hampir  mencapai  20  kali  diuji  ke MK.  Alasan  pengujian  pun  sangat
11 Labib  Muttaqin  dan  Muhammad  Edy Susanto,  “Koruptor  Terhadap  KPK  dan Strategi  Menghadapinya,”  Universitas  Gadjah Mada, Yogyakarta, Integritas, Volume 4 Nomor 1 – Juni (2018): 113.
beragam, mulai dari menguji legalitas keberadaan  KPK,  menguji pasal-pasal  tertentu  yang  berkaitan dengan  wewenang  KPK.  Ujung dari  penggunaan  jalur  ke  MK adalah  bagaimana  KPK  lemah  dan tak mampu lagi mengendus perilaku korup terutama di lembaga-lembaga  yang  sebelum kehadiran  UU  No.  30  Tahun  2002 nyaris  tak  pernah  tersentuh  upaya penegakan  hukum  pemberantasan korupsi.  Beruntung,  semua  upaya tersebut  gagal  melemahkan  KPK dan  membunuh  KPK  (Isra,  2016: 66).
b. Revisi UU KPK
Bambang  Widjojanto  berpendapat, salah satu cara untuk menghancurkan  eksistensi  lembaga KPK  adalah  dengan  melakukan “serangan  legislasi”  dengan  terus menerus mengajukan berbagai revisi  perundangan  yang  tujuannya mendelegitimasi eksistensi dan lingkup  kewenangan  KPK.  Revisi UU KPK merupakan upaya pelemahan  KPK  dengan  cara  yang seolah  legal,  tapi  sesungguhnya tidak  legitimate  (Widjojanto,  2016: xiii).  Dalam  draf  revisi  UU  KPK, terdapat  beberapa  ketentuan  yang
Wawan  Fransisco,  Pimpinan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi,  Kendala  dan  Tantangan  dalam Penanggulangan Korupsi di Era 4.0, Halaman 229-250
akan  berimplikasi  buruk  kepada
kewenangan KPK dalam
pemberantasan korupsi seperti;
Pertama, pembentukan dewan pengawas  yang  tertuang  dalam pasal  37A  hingga  pasal  37F, konsep  pembentukan  ini  dinilai hanya akan melemahkan independensi KPK. Kedua,
penyadapan  harus  mendapat  izin tertulis dari dewan pengawas selama  1x24  jam  serta  penyadapan dapat dilakukan bila telah memenuhi  bukti  permulaan  yang cukup.  Ketiga,  KPK  berwenang menghentikan penyidikan dan penuntutan (SP3), adanya
ketentuan  ini  berpotensi  membuka kesempatan  bagi  koruptor  untuk menghentikan  kasus  korupsi  yang sedang berlangsung di KPK.
Keempat,  KPK  tidak  bisa  lagi melakukan rekrutmen penyidik dan penyelidik selain dari institusi Polri dan  Kejaksaan.  Kelima,  adanya usulan  pembubaran  KPK,  dalam pasal lima draf RUU KPK disebutkan
bahwa, “Komisi
Pemberantasan  Korupsi  dibentuk
untuk  masa  waktu  12  tahun  sejak undang-undang  ini  diundangkan.” Maknanya,  setelah  12  tahun  sejak
disahkannya  RUU  KPK,  maka KPK harus dibubarkan.
c. Hak Angket DPR untuk KPK Tidak  perlu  untuk  berpikir  lama bahwa  Hak  Angket  DPR  untuk KPK  adalah  salah  satu  bentuk  dari agenda  serangan  balik  koruptor, karena  hak  angket  tersebut  muncul tidak  lama  setelah  KPK  mengusut korupsi  KTP  Elektronik yang diduga  melibatkan  banyak  anggota DPR.  Banyak  anggota  dewan  yang berkomentar  bahwa  dilakukannya hak  angket  adalah  sebagai  bentuk penguatan institusi KPK dan pemberantasan  korupsi  yang  lebih baik.  Jelas  saja  komentar  tersebut sangat sulit diterima oleh akal sehat karena yang terlihat justru sebaliknya.  Secara  yuridis  jelas bahwa  hak  angket  itu  sendiri  telah bertentangan dengan hukum, namun tetap saja DPR ngotot untuk mengajukan  angket  kepada  KPK. Asosiasi  Pengajar  Hukum  Tata Negara  menyatakan  bahwa  Hak Angket  KPK  itu  error  dalam  hal subjek  dan  objek  sebagaimana disebut dalam pasal 79 ayat (3) UU No.  17  Tahun  2014  (Detik  News, 2017).  Akal  yang  sehat  tentu  akan berpikir bahwa Hak Angket
Wawan  Fransisco,  Pimpinan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi,  Kendala  dan  Tantangan  dalam Penanggulangan Korupsi di Era 4.0, Halaman 229-250
tersebut  adalah  upaya  menyerang balik untuk melemahkan KPK. d. Kriminalisasi Pimpinan dan Pegawai KPK Dalam Black  Law  Dictionary dinyatakan bahwa “ Criminalization it  is  the  act  or  an  instance  of making  previously  lawful  lack kriminal. The  by  which  a  person develop  in  to  criminal.  To  make illegal  to  outlaw ( criminalize ).
Dengan demikian, batas-batas kriminalisasi, yaitu suatu perbuatan yang telah dilakukan oleh seseorang,  perbuatan  pada  saat dilakukan pada hakikatnya bukanlah perbuatan pidana menurut aturan  hukum  yang  berlaku,  tapi perbuatan  tersebut  dikembangkan menjadi  perbuatan  pidana  ( develop in to criminal act ).
Selama kiprahnya dalam memberantas  korupsi  di  indonesia, beberapa pimpinan KPK pernah mengalami  kriminalisasi.  Pada  tahun 2009  dua  pimpinan  KPK  Bibit  Samad
Rianto dan Candra Hamzah dikriminalisasi  dengan  dijerat  pasal  23 UU  Tindak  Pidana  Korupsi  juncto pasal 421 KUHP Tentang
Penyalahgunaan  Wewenang.  Rekayasa krimanalisasi Bibit-Candra benar-benar
terkuak  ketika  rekaman  percakapan Anggodo  Widjojo  dengan  sejumlah orang  diputar  di  MK.  Rekaman  yang berdurasi  4,5  jam  itu  terdiri  dari  9 bagian yang berisi, mulai dari Anggodo meminta  bantuan  Kejaksaan  dalam mengkriminalisasi Bibit-Candra, sampai  rencana  pembunuhan  terhadap Chandra Hamzah. 12
Selanjutnya adalah kriminalisasi  yang  dialami  Bambang Widjojanto  atau  lebih  akrab  dipanggil BW selaku wakil ketua KPK. Terdapat sejumlah  alasan  kuat  mengapa  kasus BW adalah kriminalisasi. Pertama, BW dijadikan tersangka lebih dahulu padahal  pasalnya  (tindak  pidananya) tidak  diketahui  secara  pasti.  Kedua, penangkapan BW dinilai sebagai reaksi dari  ditetapkannya  Budi  Gunawan sebagai  tersangka  oleh  KPK.  Ketiga, BW  tiba-tiba  saja  ditangkap  tanpa  ada proses  pemanggilan.  Keempat,  adanya keterlibatan Kombes Viktor yang mana bukanlah  penyidik  Bareskrim  dalam penangkapan BW. Kelima, Surat Pemberitahuan  Dimulainya  Penyidikan (SPDP)  baru  dikirimkan  sore  hari setelah BW ditangkap. Keenam, Sugianto  S  pihak  yang  berlawanan dengan  Ujang  merupakan  klien  BW
Wawan  Fransisco,  Pimpinan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi,  Kendala  dan  Tantangan  dalam Penanggulangan Korupsi di Era 4.0, Halaman 229-250
yang  melaporkan  kasus  ini  ke  polisi, namun  baru  setelah  5  tahun  kasus  ini tiba-tiba  dibuka  kembali.  Ketujuh, Selama ini, Kepolisian banyak diadukan  dengan  mayoritas  kasus undue  delay  atau  penundaan,  namun untuk  kasus  BW  Kepolisian  bergerak sangat cepat. Kedelapan, Polri menolak diadakannya  Gelar  Perkara  Khusus bagi  kasus  BW.  Kesembilan,  hampir berbarengan dengan BW dan sesudahnya sejumlah orang yang merupakan tokoh antikorupsi dilaporkan  ke  Bareksrim  (PSHK  et.al, 2017). 13
Begitupun  juga  Novel  Baswedan yang mengalami kriminalisasi,
Novel  dibawa  ke  Bareskrim  Polri pada  1  Mei  2015  dini  hari  dan menjalani  pemeriksaan  pada  pagi buta tanpa didampingi kuasa hukum.  Selang  beberapa  jam, Novel diboyong ke Markas Komando  Brimob  Kelapa  Dua,
Depok, untuk melanjutkan pemeriksaan.  Sore  harinya,  tiba- tiba  penyidik  Polri membawa dirinya ke Bengkulu untuk menjalani  rekonstruksi.  Namun,
13 Labib  Muttaqin  dan  Muhammad  Edy Susanto,  “Koruptor  Terhadap  KPK  dan Strategi  Menghadapinya,”  Universitas  Gadjah Mada, Yogyakarta, Integritas, Volume 4 Nomor 1 – Juni (2018): 116.
saat  itu  tak  ada  seorang  pun  kuasa hukum yang mendampinginya. Padahal  rekonstruksi  seharusnya didampingi penasihat hukum supaya lebih tepat, namun permintaan Novel untuk didampingi  oleh  kuasa  hukumnya terlebih  dahulu  sebelum  menjalani proses  rekonstruksi  tidak  dipenuhi. Polisi  tetap  menggelar  rekonstruksi imajiner  yang  tak  berdasar  pada Berita Acara Pemeriksaan dan tidak substansial. Kemudian, Novel diterbangkan  kembali  ke  Jakarta pada keesokan harinya. Alasan  lain yang  menguatkan  bahwa  novel dikriminalisasi adalah Novel dijadikan tersangka pada 1 Oktober 2012  oleh  Polres  Bengkulu  atas dugaan penganiayaan seorang pencuri sarang burung walet hingga tewas  pada  tahun  2004  saat  ia menjabat  Kepala  Satuan  Reserse Kriminal Polres Bengkulu.
Tantangan  apa  sebenarnya  yang sedang dihadapi oleh Komisi Pemberantasan  Korupsi?  Jawaban  atas pertanyaan ini merupakan agenda yang patut  diistimewakan  oleh  kandidat pimpinan  KPK,  pasalnya  tanpa  paham tantangan  riilnya,  KPK  akan  kesulitan berperang  terhadap  koruptor.  Ibarat
Wawan  Fransisco,  Pimpinan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi,  Kendala  dan  Tantangan  dalam Penanggulangan Korupsi di Era 4.0, Halaman 229-250
pasukan  yang  hendak  terjun  ke  medan perang, pimpinan pasukan KPK tentukan  wajib  tahu  medan  yang hendak digunakan sebagai ajang pertempuran  serta  musuh-musuh  yang akan  dihadapinya,  kecuali  pimpinan hanya mau menuai kekalahan
memalukan. Dari medan yang
diketahuinya  ini,  10  pimpinan  KPK
produk  seleksi  bisa  menyusun  atau merumuskan  strategi  yang  ampuh untuk berusaha memenangkan pertempuran  dan  mengalahkan  lawan- lawannya.  Salah  satu  faktor  penting yang  menghasilkan  dan  menjadi  hasil dari  pemerintahan  yang  lemah  adalah korupsi, yaitu penyalahgunaan lembaga pemerintahan bagi keuntungan pribadi. 14
Perlu diketahui pula kondisi yang mendukung munculnya korupsi sebagaimana berikut:
1. Konsentrasi kekuasaan di pengambil  keputusan  yang  tidak bertanggung jawab langsung
kepada  rakyat,  seperti  yang  sering terlihat di rezim-rezim yang bukan demokratik.
2. Kurangnya transparansi di pengambilan keputusan pemerintah
14 Bank  Dunia  dalam Corruption  and  Good Governance, Annual  Meetings  World  Bank Group Issue Brief , 1997.
3. Kampanye-kampanye  politik  yang mahal,  dengan  pengeluaran  lebih besar  dari  pendanaan  politik  yang normal.
4. Proyek  yang  melibatkan  uang rakyat dalam jumlah besar.
5. Lingkungan tertutup yang mementingkan  diri  sendiri  dan jaringan "teman lama".
6. Lemahnya ketertiban hukum.
7. Lemahnya profesi hukum.
8. Kurangnya kebebasan berpendapat atau kebebasan  media massa.
9. Gaji  pegawai  pemerintah  yang sangat kecil. 15
Kepercayaan terhadap pentingnya kerja  keras,  kejujuran,  dan  kepandaian semakin  rnemudar  karena  kenyataan dalam kehidupan masyarakat menunjukkan  yang  sebaliknya,  banyak mereka  yang  kerja  keras,  jujur  dan pandai,  tetapi  temyata  bernasib  buruk hanya  karena  mereka  datang  dan kelompok  yang  tak  beruntung,  seperti para  petani,  kaum  buruh,  dan  guru. Sementara  itu,  banyak  yang  dengan mudahnya mendapatkan kekayaan hanya  karena  mereka  datang  dari kelompok elite atau berhubungan dekat dengan  para  pejabat,  penguasa,  dan para tokoh masyarakat.
15 Andi  Hamzah, Korupsi  Di  Indonesia, Masalah dan Pemecahannya Cetakan II(Bandung: PT Gramedia Pustaka Utama).
Wawan  Fransisco,  Pimpinan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi,  Kendala  dan  Tantangan  dalam Penanggulangan Korupsi di Era 4.0, Halaman 229-250
Peter Williams, komisioner Independent Commission Against Corruption (ICAC), lembaga
semacam  KPK  di  Hongkong  yang dijadikan  percontohan  pemberantasan korupsi,  pernah  berujar,  "Terhadap penduduk dewasa, kami sering menggunakan  pendekatan  rasa  takut. Artinya,  kami  memanfaatkan  rasa takut  dihukum.  Namun,  dalam  jangka panjang,  anak-anak  dan  para  pemuda harus  dididik  dengan  sikap  mental yang tepat terhadap korupsi." 16
Salah  satu  jenis  musuh  yang  wajib dikalahkan  oleh  pimpinan  KPK  adalah mentalitas  birokrat  yang  hobi  "menerabas" aturan.  Kalau  elemen  KPK  sudah  siap memimpin  lembaga  prestisius  ini,  maka tentulah  jiwa  sebagai mr  clean wajib dimilikinya.  Budaya  menerabas  yang masi kuat menghegemoni dunia
birokrasi yang mengakibatkan kebocoran keuangan negara, ditempatkannya  sebagai  obyek  politik pembersihannya.
Gambaran  rnentalitas  patologis itu  terbentuk  dalam  idiom  tidak satunya kata dengan perbuatan.
Disparitasnya suara hati dengan realitas  aksi-aksi,  atau  antara  yang
16 Klitgaard, “Membasmi Korupsi, 2001. Dalam Eh Iriawan,” Jawa Pos, 2007.
tampak sebagai produk aktifitas dengan  hakikat  kebenarannya  terjadi ketidaksinkronan.
Kelihatannya obyektif, padahal realitasnya disobyektif. Keandalan pimpinan KPK-lah yang diharapkan bisa mengisi lobang-lobang yang diciptakan oleh aparat penegak hukum lainnya. Kepercayaan masyarakat yang terbilang rendah terhadap politik penanggulangan  korupsi,  seharusnya dijadikan  tantangan  istimewa  bagi pimpinan KPK pada saat ini. Kekuatan koruptor  yang  masih  perkasa  dan bertebaran  dimana-rnana, idealnya dijadikan kornitmen utama dan istimewa oleh
KPK untuk mendekonstruksinya, minimal dijadikan  musuh  abadinya,  dan  bukan kawan  yang  bisa  dimanfaatkan  untuk mengail keuntungan besar. 17
Pimpinan  KPK  haruslah  sosok yang  punya  keberanian  berhadapan dengan elit kekuasaan dan politik yang berpenyakitan  atau  di  dalam  dirinya mengidap penyakit malversasi kekuasaan. Tanpa keberanian pimpinan  KPK  terpilih  ini,  riwayat KPK  tidak  lebih  dari  institusi  lain yang  hanya  sekedar  mengisi  agenda
17 Mariyadi,  “Pimpinan  KPK  dan  tantangan penanggulangan  Korupsi,” Jurnal  Dinamika Hukum Vol. 13 No. 27 September (2007): 33.
Wawan  Fransisco,  Pimpinan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi,  Kendala  dan  Tantangan  dalam Penanggulangan Korupsi di Era 4.0, Halaman 229-250
sejarah kegagalan ke kegagalan penanggulangan  korupsi.  Berbagai bentuk  kecelakaan  sejarah  politik penanggulangan  korupsi  tidak  akan perlu  terulang  di  tangan  pimpinan KPK  yang  punya  energi  besar  dalam melawan  siapa  saja  yang  diduga melakukan  korupsi.  Albert  Enstein, kimiwan kenamaan ini pernah mengingatkan dunia  ini  semakin tidak aman  dan  damai  untuk  dihuni  bukan karena ulah penjahat, melainkan akibat  sikap  kita  yang  rnembiarkan kejahatan terjadi. 18
Pernyataan itu sebenarnya mengajarkan kepada kita supaya tidak menjatuhkan  sikap  diam,  acuh,  atau bisu terhadap kejahatan yang terjadi di masyarakat. Kita diharuskan waspada, bersikap  antisipatip,  cepat  tanggap, gampang merespon, atau cerdas terhadap  berbagai  bentuk  perilaku kejahatan, pasalnya membiarkan kejahatan  unjuk  gigi  dan  berdaya, sama  halnya  dengan  membuka  kran bersemainya kejahatan-kejahatan berat seperti kejahatan yang terbilang istimewa  ( Extra  Ordinary  Crime ).
Salah satu jenis kejahatan istimewa ini adalah korupsi.
18 Natalia  F, Kita  dan  Kejahatan,  Episode Ambisi  Manusia  di  tengah  Pergeseran  Zaman (Jakarta: Galangpres, 2005).
Selain itu, keprofesionalan koruptor  umumnya  bukan  ditentukan ole  kemarnpuannya  dalam  melakukan korupsi,  tetapi  juga  kepiawaiannya (kelihaian dalam berkelit dan meloloskan  diri  dari  jeratan  hukum. Kepiawaian ini dimulai dengan mengatur mutasi, reposisi, restrukturisasi,  dan  seleksi  atas  sosok yang hendak memimpin instansi penegakan  hukum  ( law  enforcement ), termasuk sosok yang memimpin KPK. Kasus-kasus korupsi melibatkan banyak kalangan yang selama ini tidak tersentuh hukum. Di antaranya, melibatkan  orang  (penguasa)  yang tega  melakukan  intirnidasi  hingga teror  bagi  siapa  saja  yang  hendak mengusik    mereka.  Jadi,    tidak  salah, jika dikatakan bahwa ketua KPK harus berani mati. 19
Perkembangan  teknologi  saat  ini sudah semakin pesat dimana segala nya serba  digital,  dizaman  yang  serba canggih  ini  bahkan  korupsi  pun  bisa bersifat digital, oleh karena itu kemampuan  Komisi  Pemberantasan Korupsi  (KPK)  harus  diupgrade  sesuai perkembangan  zaman  agar  mampu mendeteksi  dan  memecahkan  kasus
19 Priyanto,  “Kriteria  3C  untuk  Pimpinan KPK,” Jawa Pos, 18 Juli (2007).
Wawan  Fransisco,  Pimpinan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi,  Kendala  dan  Tantangan  dalam Penanggulangan Korupsi di Era 4.0, Halaman 229-250
korupsi yang smakin rumit transaksinya.“Digital  Economy  era cashless  society seperti  saat  ini,  dimna modus  operandi  transaksi  keuangan pelaku  korupsi  semakin  canggih  dan rumit,  kita  akan  coba  batasi  transaksi dengan sistem cashless guna mencegah tindak  pidana  korupsi.”  Hal  tersebut disampaikan  oleh  Sekretaris  Jenderal (Sekjen) KPK Cahya Hardianto Harefa, pada acara Sarasehan Pustaka Bertajuk Tantangan  Pemberantasan  Korupsi  di Era  4.0.  Cahya  menambahkan  bahwa strategi  pemberantasan  korupsi  itu dibagi menjadi 3 cara yaitu penindakan,  perbaikan  sistem  dan edukasi  yang baik. “Kita akan  lakukan tindakan,  hal  ini  bertujuan  untuk  efek jera  kepada  pelaku,  dan  disaat  yang bersamaan  kita  melakukan  perbaikan sistem hal tersebut guna menutup celah korupsi  sehingga  tidak  melebar,  dan yang  ketiga  adalah  edukasi  agar kedepan  masyarakat  itu  tahu  dan  tidak akan melakukan korupsi lagi.” 20

## C. Kendala-kendala  yang  dihadapi lembaga KPK
Tantangan untuk KPK
Menghadapi  realita  dan  fenomena
20 Berita,  “Tantangan  Komisi  Pemberantasan Korupsi di Era Industri 4.0,” Bandung, Telkom University, 25 Februari (2020).
korupsi  yang  kuat  di  pusat,  dan desentralisasi  korupsi  di  daerah  yang seringkali  secara  langsung  merugikan masyarakat,  maka  KPK  sesungguhnya mendapat  tantangan  yang  tidak  kecil. Selama  ini  KPK  sudah  berhasil menangani  sejumlah  kasus  korupsi besar  yang  dalam  pandangan  publik tidak  mungkin  pernah  terpikirkan  akan bisa  ditangani  tanpa  adanya  KPK, seperti  korupsi  yang  dilakukan  oleh Menteri,  Gubernur  Bank  Indonesia, anggota  DPR/DPRD,  Kepala  Daerah, bahkan  bagian  dari  keluarga  Presiden RI.
Memang  harus  diakui,  KPK sudah  memberikan  perspektif  dan harapan  baru  dalam  pemberantasan korupsi.  Akan  tetapi  kritik  terhadap KPK pun bukannya tidak ada. Konsistensi  KPK  untuk  focus  pada kasus-kasus  korupsi  dengan  kerugian keuangan  Negara  yang  tinggi  sesuai dengan target  perolehan asset  recovery yang  maksimal  tampaknya  belum dikerjakan  secar  serius  oleh  lembaga ini.  Hingga  2010,  kasus  dengan kerugian  Negara  yang  tinggi  baru disentuh  di  sektor  Kehutanan,  yaitu  di Kalimantan Timur dan Pelelawan Riau. Akan  tetapi,  dalam  kasus  Pelelawan KPK  tidak  berhasil  mengembalikan
Wawan  Fransisco,  Pimpinan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi,  Kendala  dan  Tantangan  dalam Penanggulangan Korupsi di Era 4.0, Halaman 229-250
secara maksimal kerugian Negara yang dinikmati 15 perusahaan yang
mendapatkan keuntungan dari
kebijakan koruptif pemerintahan daerah.  Kasus  korupsi  di  sektor Pertambanganpun  belum  ada  yang sampai  di  tingkat  penyidikan.  Ke depan,  diharapkan  KPK  secara  serius masuk di sektor-sektor sumber daya ala mini, selain juga mereformulasi strategi untuk  prioritas  pada  mega  korupsi, terutama  terkait  dengan  pemenuhan tugas koordinasi dan supervisi.
Catatan lain yang menjadi tantangan  KPK  dan  tangangan  bangsa ini  adalah  terus  terjadinya  corruptors fight back terhadap KPK. Delegitimasi dilakukan  dengan  berbagai  cara,  baik dengan sarana  hukum  yang demokratis seperti mengajukan Judicial Review ke Mahkamah  Konstitusi  RI,  revisi  UU KPK untuk pembubaran dan pelemahan KPK, dan tekanan, intervensi  serta  delegitimasi  institusi KPK di ruang politik. Upaya pelemahan  yang  sama  juga  pernah terjadi untuk sejumlah lembaga
antikorupsi sebelum KPK ada, sebagian  dari  tujuh  institusi  yang pernah  ada  tersebut  dibubarkan  ketika
hendak menyentuh korupsi kekuasaan. 21
Dari  hasil  penelitian  terdahulu diketahui  bahwa  berbagai    kendala dalam  proses  penanganan  perkara pidana  korupsi  oleh  korporasi  di Kejaksaan  Negeri  Bandar  Lampung, 22 yakni sebagai berikut:
1. Faktor  Hukum  Substansi  hukum ( legal substance )
merupakan  aturan,  norma  dan  pola perilaku  manusia  yang  berada  di dalam  sistem  hukum.  Substansi hukum  ( legal  substance )  berarti produk  yang  dihasilkan  oleh  orang yang berada di dalam sistem hukum itu,  baik  berupa  keputusan  yang telah  dikeluarkan  maupun  aturan- aturan  baru  yang  hendak  disusun. Substansi  hukum  ( legal  substance ) tidak  hanya  pada  hukum  yang tertulis  ( law  in  the  book ),  tetapi juga  mencakup  hukum  yang  hidup di  dalam  masyarakat.  Operasi tangkap  tangan  (OTT)  merupakan tindakan  yang  dilakukan  oleh  KPK
21 Febri Diansyah, Laporan Penelitian, “Penguatan  Pemberantasan  Korupsi  melalui Fungsi  Koordinasi  dan  Supervisi  Komisi Pemberantasan  Korupsi  (KPK),”  Indonesia Corruption Watch (2011).
22 Putu Diah Trisna Pradana Suari, “Peran KPK dalam  Melakukan  Operasi  Tangkap  Tangan Terhadap  Pejabat  Publik, Jurnal  Fakultas Hukum Universitas Lampung (2019).
Wawan  Fransisco,  Pimpinan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi,  Kendala  dan  Tantangan  dalam Penanggulangan Korupsi di Era 4.0, Halaman 229-250
dalam  rangka  penanganan  tindak pidana korupsi. Dalam pelaksanaan OTT, seringkali mengalami kendala-kendala  teknis  dan  non teknis.  Ditinjau  dari  segi  faktor hukum,  pelaksanaan  OTT  oleh KPK  masih  mengalami  hambatan. Firli  menyatakan  bahwa  salah  satu hambatan  KPK  dalam  OTT  yakni belum  adanya  kesamaan  persepsi antara  KPK  dengan  masyarakat mengenai  OTT,  mengingat  OTT sendiri tidak dikenal dalam KUHAP,  seringkali  tindakan  OTT dianggap  tidak  sah  karena  tidak diatur di dalam KUHAP.
2. Faktor Penegak Hukum
Penegakan  hukum  tentu  sangat bergantung  pada  individu/orang yang  bekerja  sebagai  penegak hukum di instansi penegakan hukum salah satunya KPK. Ditinjau dari segi penegak hukum,
pelaksanaan Operasi Tangkap
Tangan  yang  dilakukan  KPK  tidak mengalami hambatan. Sesuai dengan  ketentuan  Pasal  6  Undang- Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi  Pemberantasan  Korupsi, KPK  mempunyai  lima tugas  yakni, pertama
KPK
melakukan korordinasi  dengan  instasni  yang
berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Kedua, KPK dapat melakukan  upaya  supervisi  atau pendampingan  terhadap  instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.  Ketiga,  KPK  melakukan penyelidikan, peyidikan dan penuntutan  terhadap  tindak  pidana korupsi.  Keempat,  KPK  kemudian melakukan  tindakan  pencegahan tindak  pidana  korupsi.  Kelima, KPK melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.
3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung
Sarana  atau  fasilitas  sebagai  salah satu  faktor  yang  mempengaruhi penegakan hukum antara lain mencakup  tenaga  manusia  yang berpendidikan dan terampil, organisasi  yang  baik,  peralatan yang  memadai,  keuangan  yang cukup,  dan  sebagainya.  Tanpa adanya  sarana  dan  fasilitas,  tidak akan  mungkin  penegak  hukum menyerasikan peranan yang seharusnya  dengan  peranan  yang aktual.  Firli  menyatakan  bahwa, terkait fasilitas yang dimiliki
Wawan  Fransisco,  Pimpinan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi,  Kendala  dan  Tantangan  dalam Penanggulangan Korupsi di Era 4.0, Halaman 229-250
Komisi  Pemberantasan  Korupsi (KPK)  sejauh  ini  cukup  mapan. Termasuk fasilitas pendukung dalam  Operasi  Tangkap  Tangan (OTT)  yang  dimiliki  KPK  sejauh ini tidak menjadi hambatan, dengan kata  lain  KPK  punya  fasilitas  yang mumpuni yang mendukung Operasi Tangkap  Tangan  (OTT).  Erna Dewi,  menyatakan  bahwa  sebagai lembaga seper power dalam pemeberantasan korupsi, tidak mengherankan jika Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK)
memiliki  sarana  dan  fasilitas  yang baik. Namun tugas dan kewenangan  yang  dimiliki  KPK sebagai lembaga independen negara yang  cukup  luas  mencakup  banyak hal  tidak  berbanding  lurus  dengan munculnya kasus korupsi di Indonesia. Kasus korupsi di Indonesai  sudah  merajalela  ini merupakan masalah serius, terorganisir yang telah menimbulkan masalah dan ancaman serius.
4. Faktor Masyarakat
Masyarakat  merupakan  salah  satu elemen yang mempengaruhi penegakan  hukum,  oleh  karena  itu untuk mewujudkan penegakan
hukum  yang  baik  harus  melibatkan masyarakat. Soerjono Soekanto dan Mustafa
Abdullah
menyatakan:“Dijadikannya  warga masyarakat  sebagai  salah  satu faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, karena efektifitas penegakan hukum sangat tergantung  pada  kepatuhan  hukum masyarakat.  Sebab,  bagaimanapun baiknya  peraturan  hukum  dan bagusnya  kualitas  petugas  serta lengkapnya  fasilitas,  jika  warga masyarakat  yang  terkena  ruang lingkup  peraturan  tersebut  tidak memiliki kesadaran untuk mematuhi  peraturan  tersebut,  maka ketiga  faktor  tersebut  tidak  adak gunanya.” Faktor masyarakat merupakan sikap manusia
(termasuk  budaya  hukum  aparat penegak hukumnya) terhadap hukum  dan  sistem  hukum.  Sebaik apapun  penataan  struktur  hukum untuk  menjalankan  aturan  hukum yang  ditetapkan  dan  sebaik  apapun kualitas  substansi  hukum  yang dibuat tanpa didukung warga masyarakat maka penegakan hukum  tidak  akan  berjalan  secara efektif.
Wawan  Fransisco,  Pimpinan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi,  Kendala  dan  Tantangan  dalam Penanggulangan Korupsi di Era 4.0, Halaman 229-250
5. Faktor Kebudayaan
Apabila ditinjau dari faktor kebudayaan warga masyarakat yang terkena ruang lingkup pengaturan,  lebih  mengarah  pada sikap masyarakat, kepercayaan masyarakat,  nilai-nilai  yang  dianut masyarakat dan ide-ide atau pengharapan mereka terhadap hukum  dan  sistem  hukum.  Dalam hal  ini  kultur  hukum  merupakan gambaran  dari  sikap  dan  perilaku terhadap  hukum,  serta  keseluruhan faktor-faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh  tempat  yang  sesuai dan  dapat  diterima  oleh  warga masyarakat dalam kerangka budaya masyarakat. Semakin tinggi tingkat kesadaran hukum masyarakat maka akan  tercipta  budaya  hukum  yang baik  dan  dapat  merubah  pola  pikir masyarakat selama ini.
Kendala-kendala khususnya di bidang hukum 23 antara lain:
a. KPK dibenarkan untuk memeriksa rekening bank seseorang  jika  orang  tersebut telah berstatus ”tersangka”
Berarti sebelum membuka rekening  bank  orang  tersebut,
23 Abdullah  Hehamahua, Jihad  Membrantas Korupsi (Jawa  Barat:  Edunews  Publishing, 2016).
penyidik sudah harus mempunyai  alat  bukti  yang kuat,    sementara  salah  satu sumber  yang  strategis  untuk dapat dilacak, apakah seseorang ada  potensi  melakukan  korupsi atau tidak, justru melalui rekening banknya. Padahal dalam
undang-undang
No.30/2002, KPK tidak dibenarkan  mengeluarkan  SP3 (Surat  Perintah  Penghentian
Penyidikan) sehingga jika seseorang telah ditetapkan sebagai tersangka, penyidik harus  yakin  99  %  bahwa tersangka tersebut  akan dijatuhi hukuman oleh majelis Hakim.
b. Koruptor  dewasa  ini  sangat canggih  sehingga  kalau  mereka merasa  sudah  dicurigai  oleh instansi penegak hukum, secepat  kilat  mereka  akan menghilangkan  jejak.  Dalam konteks  ini,  KPK  dibenarkan untuk  menyita  dokumen  atau aset  tersangka  yang  terkait dengan  dugaan  korupsi,  tetapi proses  penggeledahan  harus seijin  Pengadilan  Negeri.  Jika ijin  dari  PN  dikeluarkan  lewat dari  sehari  saja,  pasti  tersangka koruptor  sudah  menghilangkan berkas atau bukti-bukti dokumen  yang  akan  menjerat dirinya
c. KPK diperintahkan oleh undang-undang  untuk  memberi perlindungan  hukum  kepada saksi pelapor, tetapi sampai saat
Wawan  Fransisco,  Pimpinan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi,  Kendala  dan  Tantangan  dalam Penanggulangan Korupsi di Era 4.0, Halaman 229-250
ini  belum  ada  undang-undang perlindungan  saksi  sehingga dengan alasan pencemaran nama  baik,  seorang  saksi  dapat disomasi  atau  ditahan  oleh pejabat terkait. Atas permintaan KPK, Kapolri telah mengeluarkan surat edaran kepada  para  Kapolda  agar tuduhan  atau  somasi  terhadap saksi  pelapor  kasus  korupsi tidak  diproses  sampai  masalah pokok  diselesaikan.  Namun, tetap  saja  para  pelapor  di tingkat  kabupaten  mengalami intimidasi  dan  perlakuan  tidak menyenangkan  dari  aparat  atau konco-konco koruptor di daerah terkait. Keadaan ini tentu
memengaruhi tingkat partisipasi masyarakat  yang  mau  terlibat secara langsung dalam pelaporan kasus dugaan korupsi d. Sebagai  lembaga  pemberantas korupsi, sesuai dengan
namanya,  maka  pegawai  KPK yang  terlibat  langsung  dalam proses  ini  adalah  Penyidik. Namun, sesuai dengan KUHAP, Penyidik harus berasal  dari  kepolisian  atau kejaksaan, sehingga dengan sendirinya KPK mengalami kendala dalam memeroleh
Penyidik,  yang  selain  masalah jumlah  juga  harus  berkualitas sesuai  dengan  kriteria  KPK sendiri. Tentu KPK dapat secara leluasa melakukan rekrutmen sendiri untuk
mendapatkan  Penyidik  sesuai dengan  yang  diperlukan  jika keten-tuan  KUHAP  tersebut sudah  diubah.  Atau  majelis Hakim tipikor berani mengambil resiko dengan mentolerir terobosan yang dilakukan  KPK  dalam  hal rekrutmen Penyidik sendiri.

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
Secara umum institusi peradilan masih  jadi  obyek  permainan  koruptor. Koruptor  sangat  pandai  memanfaatkan kesempatan,  Banyak diantaranya  yang bisa  digiring  ke  proses  peradilan, namun saat peradilan kurang menguntungkannya, segala cara dilakukan dan digunakan untuk mengelabui  aparat  penegak  hukum, seperti mulai dari pura-pura sakit, surat panggilan  sidang  tidak  sampai,  hingga ada urusan bisnis di luar negeri.
Pimpinan  KPK  haruslah  sosok yang  punya  keberanian  berhadapan dengan elit kekuasaan dan politik yang berpenyakitan  atau  di  dalam  dirinya mengidap penyakit malversasi kekuasaan. Tanpa keberanian pimpinan KPK  yang terpilih,  maka riwayat KPK tidak  lebih  dari  institusi  lain  yang hanya  sekedar  mengisi  agenda  sejarah kegagalan ke kegagalan
Wawan  Fransisco,  Pimpinan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi,  Kendala  dan  Tantangan  dalam Penanggulangan Korupsi di Era 4.0, Halaman 229-250
penanggulangan  korupsi.  Tantangan untuk  KPK  menghadapi  realita  dan fenomena  korupsi  yang  kuat  di  pusat, dan  desentralisasi  korupsi  di  daerah yang seringkali secara langsung merugikan masyarakat.
Perkembangan  teknologi  saat ini  sudah  semakin  pesat  dimana segalanya  serba  digital,  di  zaman  yang serba  canggih  ini  bahkan  korupsi  pun bisa  bersifat  digital,  oleh  karena  itu kemampuan  Komisi  Pemberantasan Korupsi (KPK) harus diupgrade sesuai perkembangan  zaman  agar  mampu mendeteksi  dan  memecahkan  kasus korupsi yang semakin rumit
transaksinya.  Komisi  Pemberantasan Korupsi sebagai ” super body ” pemberantas  korupsi  diharapkan  dapat mendorong laju pemberantasan korupsi di Indonesia dengan catatan,
kendala-kendala yang ada dapat diatasi
secara bersama oleh semua pihak.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah Hehamahua, Jihad Membrantas Korupsi , Jawa Barat: Edunews Publishing, 2016.
Andrian  Pratama  Taher,  “Indeks
Persepsi  Korupsi  2018,”  tirto.id hukum, 2019.
Andi  Hamzah, Korupsi  Di  Indonesia,
Masalah dan Pemecahannya
Cetakan II, Bandung: PT Gramedia Pustaka Utama. Bank  Dunia  dalam Corruption  and Good Governance, Annual Meetings  World  Bank  Group Issue Brief , 1997. Berita, “Tantangan Komisi
Pemberantasan  Korupsi  di  Era Industri  4.0,”  Bandung,  Telkom University, 25 Februari (2020).
Donal  Fariz,  “Pemerintahan  Joko Widodo  dan  Serangan  Politik Terhadap
KPK,” Jurnal Antikorupsi Integritas. Febri  Diansyah,  Laporan  Penelitian, “Penguatan Pemberantasan Korupsi melalui Fungsi Koordinasi  dan  Supervisi  Komisi Pemberantasan  Korupsi  (KPK),” Indonesia Corruption Watch (2011). Hoedi  Prasetyo,“Industri  4.0:  Telaah Klasifikasi  Aspek  Dan  Arah Perkembangan Riset,” Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Vol. 13, No. 1, Januari (2018) Indra Rahmatullah, “Rejuvinasi Sistem Checks  and  Balances  dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia,” Jurnal  Cita  Hukum ,
Vol. 1, No. 2 Tahun (2013).
Klitgaard,  “Membasmi  Korupsi,  2001.
Dalam  Eh  Iriawan,”  Jawa  Pos,
2007.
Labib  Muttaqin  dan  Muhammad  Edy
Susanto,  “Koruptor  Terhadap KPK dan Strategi Menghadapinya,” Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Integritas, Volume 4 Nomor1 Juni  (2018)M.  Beni  Kurniawan,
Wawan  Fransisco,  Pimpinan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi,  Kendala  dan  Tantangan  dalam Penanggulangan Korupsi di Era 4.0, Halaman 229-250
“Problematika  Dalam  Pengisian Jabatan Pimpinan Komisi Pemberantasan  Korupsi,” JIKH Vol. 12 No. 2 Juli (2018).
Mariyadi, “Pimpinan KPK dan tantangan penanggulangan Korupsi,” Jurnal Dinamika
Hukum Vol. 13 No. 27 September
(2007).
M.  Beni  Kurniawan, “ Problematika Dalam Pengisian Jabatan Pimpinan  Komisi  Pemberantasan Korupsi,” Jurnal Magister Hukum  Universitas  Indonesia (2018). Natalia  F, Kita  dan  Kejahatan,  Episode
Ambisi Manusia di tengah Pergeseran Zaman, Jakarta:
Galangpres, 2005.
Priyanto,  “Kriteria  3C  untuk  Pimpinan KPK,” Jawa Pos, 18 Juli (2007).
Putu Diah Trisna Pradana Suari, “Peran KPK  dalam  Melakukan  Operasi Tangkap Tangan Terhadap Pejabat  Publik, Jurnal  Fakultas Hukum Universitas Lampung
(2019).
Ulang  Mangun  Sosiawan,  “Peran
Komisi  Pemberantasan  Korupsi (KPK)  dalam  Pencegahan  dan Pemberantasan  Korupsi,” Jurnal
De Jure, Vol. 19 No. 4 Desember (2019).