## SISTEM PEMERINTAHAN DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN PADA KAMPUNG YERUBOI DISTRIK WARSA KABUPATEN BIAK NUMFOR

## Asmadianto
Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik YAPIS Biak
Email : Asmadianto@iyb.ac.id

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pemerintahan di Kampung Yeruboi. Teknik pengumpulan data yang digunakan seperti; observasi, angket, wawancara, dan dokumentasi. Metode  analisis  yang  digunakan  adalah  analisis  kualitatif.  Hasil  penelitian  menunjukkan adanya  kurang  keterbukaan  dari  Pemerintah  kampung,  disamping  itu  terdapat  pula  kurang adanya pengawasan dari tingkat Distrik terhadap Dana kampung, Partisipasi (kurang adanya kekompakan  atau  kerja  sama  dari  masyarakat),  sehingga  Keberhasilan  Pembangunan kampung bagi kesejahtaraan masyarakat belum terlaksana dengan baik di kampung Yeruboi Kata kunci: Sistem Pemerintahan, Pembangunan, Kampung.

## PENDAHULUAN
Pemerintahan  kampung  dan  Badan Musyawarah Kampung (BAMUSKAM) merupakan  perwujudan  demokrasi  dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara desa. Keberadaan BPK dalam  pemerintahan  Kampung  adalah  bukti perlibatan masyarakat dalam bidang penyelengaaraan  pemerintahan.  Pada  masa orde  baru  perlibatan  masyarakat  di  dalam penyelenggaraan  pemerintahan  Kampung  di laksanakan  melalui  pembentukan  Lembaga Musyawarah Kampung (LMK) dan Lembaga Ketahanan  Masyarakat  Kampung  (LKMK). Namun  lembaga  tersebut  kurang  berfungsi secara proporsional, hanya berfungsi sebagai tangan  kanan  dari  Kepala  Kampung.  Pada sisi  lainnya,  hegemoni  penguasa  Kampung sangat dominan dalam segala hal. Akibatnya masyarakat kurang bisa belajar berdemokrasi.  Hal  ini  dibuktikan  dengan kekuasaan  Kepala  Kampung  yang  dapat dikatakan analog dengan kekuasaan dictator atau  raja  absolute,  sehingga  masyarakat kurang  dapat  secara  leluasa  menyalurkan aspirasinya.
Otonomi  daerah  telah  memberikan ruang  gerak  bagi  partisipasi  masyarakat dalam  pembangunan,  yang  menjadikan masyarakat  tidak  hanya  sebagai  objek pembangunan tetapi juga subjek pembangunan dan dengan tingkat partisipasi tersebut  diharapkan  akselerasi  hasil-hasil pembangunan  dapat  segera  diwujudkan  dan berdayaguna  dalam  peningkatan  kualitas kehidupan masyarakat. Partisipasi masyarakat tersebut disamping dilaksanakan oleh  lembaga-lembaga  non  formal  seperti keterlibatan  Lembaga  Swadaya  Masyarakat (LSM),  kelompok-kelompok  kepentingan lain  melalui  tuntutan-tuntutan  terhadap pemerintah  atau  bentuk  penolakan  terhadap kebijakan  pemerintah,  juga  dilaksanakan oleh  lembaga-lembaga  formal  pada  tingkat daerah melalui kewenangan lebih besar pada Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD) dan di tingkat kampung dengan pembentukan Badan Permusyawaratan kampung (BAMUSKAM).  Musyawarah    Desa    atau yang    disebut    dengan    nama  lain    adalah musyawarah antara  Badan Permusyawaratan Desa,    Pemerintah    Desa,    dan    unsur
Jurnal “Gema Kampus” Edisi Vol.12 No.1 Tahun 2017
masyarakat    yang    diselenggarakan    oleh Badan  Permusyawaratan    Desa    untuk menyepakati  hal  yang bersifat strategis.
Dengan  kata  lain  ide-ide  tentang otonomi daerah, demokratisasi dan penghargaan  atas  hak-hak  asasi  manusia dalam  pembangunan  memiliki  dinamika sendiri dalam implementasinya baik dipusat, daerah, dan kampung. Paradigma pembangunan yang sentralistik terbukti telah gagal  dan  perlu  dikembangkan  paradigma baru  yaitu  paradigma  pembangunan  yang melibatkan  peran  serta  masyarakat  secara lebih  luas  melalui  peningkatan  civil  society sehingga pembangunan adalah dari masyarakat  oleh  masyarakat  dan  untuk masyarakat  yang  pada  akhirnya  adalah Pembangunan  Bangsa  secara  keseluruhan, dan  itu  hanya  dapat  terjadi  apabila pembangunan  dimulai  dari  “pembangunan masyarakat kampung”. “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan kampung dalam kerangka Negara Kesatuan  Republik  Indonesia,  merupakan representasi  dari  cita-cita  luhur  bangsa Indonesia  yang  menghendaki  terwujudnya kemandirian  bangsa  dengan  menempatkan pembangunan  kampung  sebagai  tolak  ukur pembangunan nasional.
Pembangunan biasanya didefinisikan    sebagai    rangkaian    usaha sadar    yang    ditempui    oleh    suatu    Negara atau    bangsa    menuju    modernitas    dalam rangka    pembinaan    langsun,    misalnya pembangunan ekonomi, apabila pembaangunan    ekonomi    telah    berjalan dengan  baik  maka   pembangunan  dibidang lain  akan   berjalan    dengan  baik    (Siagian 2000).  Untuk    mewujudkan    kegiatan pembangunan    yang    lebih    demokrasi sebagai    upaya    dalam    mendukung berjalannya  roda  pemerintahan,  pemerintah pusat  telah  memberikan  wewenang  kepada
daerah    untuk    lebih    menentukan    nasib pembangunan    daerah    itu    sendiri    melalui undang-undang    nomor    32    tahun    2004 tentang    pemerintah    daerah.    Maksud    dan tujuan    undang-undang    tersebut    adalah menciptakan    pemerataan    pembangunan nasional    dalam    mengatasi    kesengajaan antar  daerah,  karena  dengan  pembangunan itulah    yang    akan    dapat    menjangkau pelosok    negeri.    Daerah    dalam    rangka meningkatkan    efisiensi    penyelenggaraan otonomi    daerah    perlu    memperhatikan hubungan    antar    susunan    pemerintah    dan antar    pemerintah    daerah.  Secara    faktual, pada    perkembangannya    bentuk    sebagian besar    kampung    di  Indonesia    pada hakekatnya    sampai    sekarang    masi    tetap merupakan    kesatuan    masyarakat    hukum asli,    dengan    berlandaskan    pada    aturan hukum  adat.    Oleh    karenanya    pemerintah kampung    yang  lahir    dari    sistem    hukum yang    berlaku    bersifat    demokratis    sesuai dengan  filosofi  terbentuknya  kampung  dan di  harapkan    pemerintah    kamoung    dan menjalankan    tiga    peranan    utama    yaitu    : sebagai  struktur  perantara,  sebagai  pelayan masyarakat,    dan    sebagai    agen pembaharuan (Sadu Wasistiono, 2007).
Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang  Desa,  yang  dimaksud  dengan Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan  urusan pemerintahan  dan kepentingan    masyarakat    setempat  dalam sistem    pemerintahan    Negara    Kesatuan Republik Indonesia.  Pemerintah  Desa atau kampung    adalah    Kepala    Kampung    atau yang  disebut    dengan    nama    lain    dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung. BAMUSKAM  (Badan    Permusyawaratan Kampung)  atau  yang  disebut dengan nama lain  adalah  lembaga  yang  melaksanakan fungsi    pemerintahan    yang    anggotanya
Asmadianto “Sistem Pemerintahan Dalam Meningkatkan Pembangunan Pada Kampung Yeruboi Distrik Warsa Kabupaten Biak Numfor”
merupakan wakil  dari  penduduk  kampung berdasarkan    keterwakilan  wilayah  dan ditetapkan secara demokratis kampong  atau yang  disebut  dengan  nama  lain  adalah kesatuan  masyarakat  hukum  yang  memiliki batas-batas  wilayah  yang  berwenang  untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat  setempat,  berdasarkan  asal  usul dan  adat  istiadat  setempat  yang  diakui  dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pembangunan  adalah  suatu  usaha proses  yang  menyebabkan  pendapatan perkapita  masyarakat  meningkat  dalam jangka panjang. (Sukirno, 1995 : 13).Dengan demikian,  proses  pembangunan  terjadi  di semua aspek kehidupan masyarakat, ekonomi,  sosial,  budaya,  politik,  yang berlangsung pada level makro (nasional) dan mikro.Makna  penting  dari  pembangunan adalah adanya kemajuan/perbaikan (progress),  pertumbuhan  dan  diversifikasi. Sebagaimana  dikemukakan  oleh  para  para ahli  di  atas,  pembangunan  adalah  semua proses  perubahan  yang  dilakukan  melalui upaya-upaya  secara  sadar  dan  terencana (Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah, 2005).
Dengan  melihat  berbagai  visi,  dan rencana  pembangunan  nasional  yang  telah diluncurkan  oleh  pemerintah  pusat  dalam memperkuat sistem pembangunan kampung, maka pemerintah kampung sebagai penyelenggara pemerintahan kampung memiliki  peran  dan  tanggung  jawab  yang besar dalam menentukan keberhasilan pembangunan  kampung.  Oleh  karena  itu pemahaman  tugas  dan  tanggung  jawab  dan segala yang menyangkut sistem pemerintahan  kampung  perlu  mendapat perhatian.

## METODE

## Lokasi penelitian
Penelitian  dilakukan  di  Kampung Yeruboi  Distrik  Warsa  Kabupaten  Biak Numfor padaKantor  Kampung Yeruboi.

## Jenis Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  atau metode  penelitian  kualitatif.    Penelitian kualitatif  atau  penelitian  naturalistik  adalah penelitian    yang    bersifat    atau    memiliki karakteristik,      bahwa    datanya    dinyatakan dalam    keadaan    sewajarnya    atau sebagaimana adanya  dengan  tidak  berubah dalam    simbol-simbol    atau    bilangan. Penelitian  kualitatif dapat diartikan  sebagai rangkaian  kegiatan  atau  proses  menjaring data    atau    informasi    yang    bersifat sewajarnya,  mengenai  suatu  masalah  dalam kondisi  aspek,  atau  bidang  pada  obyeknya.

## Sumber Data
Jenis  data  yang  digunakan  dalam penelitian adalah:

## a. Data  primer
Data  Primer  adalah    data    yang dikumpulkan    langsung    dilapangan    oleh peneliti.  dalam  penelitian  ini  peneliti melakukan  tatap  muka  dengan  Pemerintah kampung  dan  Tim  pengelola  Keuangan Kampung dan Badan Musyawarah Kampung dan  beberapa  elemen  masyarakat  yang dianggap  mampu  dalam  memeberikan informasi  yang  dibutuhkan.  dan  melakukan wawancara, dan penyebaran kuesioner untuk mendapat data yang dibutuhkan berdasarkan kebutuhan penelitian.

## b. Data Sekunder
Data    sekunder    adalah    data  yang diperoleh    dengan    cara    membaca    dan mempelajari buku-buku literatur yang berkaitan dengan permasalahan. Data sekunder dalam penelitian ini yaitu tinjauan peraturan  dan  perundang-undangan  tentang

## Jurnal “Gema Kampus” Edisi Vol.12 No.1 Tahun 2017
Pemerintahan  kampung,  tinjauan  buku Pedoman  teknis  pengelolaan  keuangan kampung,  dan  peraturan  tertulis  yang diterbitkan oleh pemerintah kampung tentang sistem pemerintahan. Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden  tetapi  sebagai  narasumber,  atau partisipan,    informan,    teman    atau    guru dalam  penelitian. Informan dalam penelitian ini  ialah  Kepala  Kampung  Yeruboi,  Aparat Pemerintah  Kampung,  dan  masyarakat Kampung Yeruboi.

## Teknik Pengumpulan data
Adapun  teknik  pengumpulan  data yang digunakan adalah :
a. Observasi;
b. Interview atau wawancara; dan
c. Pengumpulan data melalui dokumen.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Sistem Pemerintahan Dalam
Meningkatkan  Pembangunan  Pada Kampung  Yeruboi  Distrik  Warsa Kabupaten Biak Numfor
Berdasarkan  rumusan  masalah  yang diajukan  dalam  penelitian  ini  yaitu  untuk melihat  bagaimana  sistem  pemerintahan dalam  meningkatkan  pembangunan  Pada Kampung  Yeruboi.    dan  dampak  sistem pemerintahan bagi pembangunan kampung.
Hasil  penelitian  tentang  sistem pemerintahan dalam meningkatkan
pembangunan kampung dapat dikaji sebagai berikut :
1. Akuntabilitas
Kepala
kampung mempunyai kedudukan  sebagai  kepala  wilayah  yang memimpin  penyelenggaraan  pemerintahan ditingkat kampung yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala distrik dan diteruskan kepada bupati atau walikota yang bersangkutan. Akuntabilitas  mempunyai  arti
pertanggung jawaban  yang  merupakan salah satu  ciri  dari  terapan ”Good  Governance” atau  pengelolaan  pemerintahan  yang  baik dimana pemikiran tersebut bersumber bahwa pengelolaan administrasi  publik merupakan issue utama dalam pencapaian menuju ”clean  government” (pemerintahan yang  bersih). Ada  beberapa  pilar good governance dalam    berinteraksi    satu    dan lainnya
yang saing terkait, yaitu: Government,  Citizen, dan Busines s atau State , Society dan Private    Sector .
Akuntabilitas Kepala kampung harus mengundang  masyarakat  untuk  mengikuti rapat  untuk  mengetahui  Dana  Desa  yang  di setiap  pencairan  dan  Harus  dilaporkan pertanggung jawaban kepada kepala Distrik,Bupati,  dan  diteruskan  ke  Gubernur.
Atas  aktivitasnya  Penelitian  yang  diperoleh melalui  sesi  wanwancara  dengan  kepala kampung yeruboi mengatakan bahwa: ’’........Bagaimana saya berkomunikasi dengan masyarakat,sehingga saya dapat menyampaikan secara langsung maksud  dan  tujuan  masyarakat mengenai pembangunnan dan apabila masyakat mengambil keputusan. saya sebagai  kepala  kampung  siap  untuk menyelesaikan  segala  bidang  yang menyangkut dengan kepentingan masyarakat di kampug yeruboi.
2. Pengawasan
Pengawasan  adalah  semua  aktifitas yang di laksanakan pemerintah kampung dan aparat, semua harus mengawasi pembangunan rumah yang sedang di bangun supaya berjalan dengan baik mencapai suatu tujuan  bersama.  Pengawasan  adalah  semua aktivitas  yang  dilaksanakan  oleh  pihak manajer  dalam  upaya  memastikan  bahwa hasil  aktual  sesuai  dengan  hasil  yang direncanakan. Pengawasan merupakan fungsi  yang  menjamin  bahwa  kegiatan-
Asmadianto “Sistem Pemerintahan Dalam Meningkatkan Pembangunan Pada Kampung Yeruboi Distrik Warsa Kabupaten Biak Numfor”
kegiatan dapat memberikan hasil seperti yang diinginkan.  Hasil  Sekretaris  Kampung mengatakan bahwa:
’’........Peran aparat kampung dalam meningkatkan  pengawasan    sangat  efektif dalam  kampung  yeruboi.  sehingga  kadang kami  aparat  kampung  membantu  kepala kampung  untuk  menyelesaikan  masalah– masalah  masyarakat  dalam  berbagai  hal contohnya seperti masalah urusan pelanggaran-pelanggaran  yang  masyarakat perbuat.
3. Daya Tanggap
Responsiveness (daya  tanggap) daya
tanggap (r esponsiveness ) merupakan keinginan  para  staf  untuk  membantu  para konsumen  dan  memberikan  pelayanan dengan tanggap. Daya tanggap dapat berarti respon  atau  kesigapan  karyawan  dalam membantu  pelanggan  dan  memberikan pelayanan  yang  cepat  dan  yang  meliputi kesigapan karyawan dalam melayani pelanggan,  kecepatan  karyawan  dalam menangani  transaksi  .  Hasil  wawancara dengan Kaur Umum mengatakan bahwa: ’’..........Adapun  program  kerja  yang saya  usulkan  kepada  masyarakat dapat  masyarakat  membantu  dalam memberikan usulan yang cepat dalam melayani  peraturan  pembangunan  di kampung yeruboi sehingga masyarakat  tanggap  dengan  usulan pembangunan kami’’ .
4. Profesionalisme
Nilai  yang  kita  perlu  tingkatkan adalah Profesionalisme dalam bermasyarakat berorganisasi tahuka anda dari sekarang kita mulai mengembangkan profesionalisme maka beberapa waktu dari saat ini kita akan memiliki kehidupan yang berkualitas tinggi. 5. Partisipasi Partisipasi Masyarakat dalam
Pemberdayaan
Masyarakat Partisipasi
masyarakat  sering  kali  dianggap  sebagai
bagian  yang  tidak  terlepas  dalam  upaya pemberdayaan  masyarakat  Dengan  melihat partisipasi  sebagai  kesatuan  dalam  proses pemberdayaan  masyarakat,  akan  dapat diketahui bahwa akar perkembangan pemikiran tentang partisipasif dalam pembangunan akan terkait dengan diskursus komunitas. B. Sistem Dalam Meningkatkan Pembangunan  Kampung.
1. Lembaga Eksekutif
Eksekutif  merupakan  pemerintahan
dalam  arti  sempit  yang  melaksanakan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan berdasarkan peraturan perundang-undangan  dan  haluan  negara, untuk  mencapai  tujuan  negara  yang  telah ditetapkan sebelumnya. Organisasinya adalah  kabinet  atau  dewan  menteri  dimana masing-masing menteri memimpin departemen  dalam  melaksanakan  tugas, wewenang,  dan  tanggung  jawabnya.  Secara umum  arti  lembaga  eksekutif  adalah pelaksanaan pemerintah yang dikepalai oleh kepala  kampung  yang  dibantu    sekretaris kampung, aparat, dan linmas.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua bamuskam, beliau mengatakan bahwa; ’’...........Kekuasaan eksekutif dalam pemerintahan  kampung  di  pegang  langsung oleh  kepala  kampung  dan  aparat  kampung. Oleh sebab itu masyarakat boleh mengajukan jenis  pembangunan  yang  mereka  inginkan pada setiap rapat Muskam. Tetapi kenyataan yang ada, setelah Dana Kampung sudah ada, Kepala  Kampung  dan  Aparat  kadang membuat kebijakan sendiri dalam pembangunan,  Sehingga  masyarakat  selalu merasa  belum  ada  pembangunan  yang memberdayakan atau mensejahterkan mereka, baik di berbagai bidang pembangunan.
2. Membina Kepercayaan Masyarakat
Terhadap Kepemimpinan.

## Jurnal “Gema Kampus” Edisi Vol.12 No.1 Tahun 2017
Mengingat  kedudukan  yang  penting dalam  kampung  adalah    masyarakat. Masyarakat senantiasa dituntut berpartisipasi dalam pembinaan kesadaran dalam meningkatkan pembangunan kampung.
Masyarakat  kampung  memiliki  hubungan sosial  lebih  luas  dari  pada  pemerintah kampung,  hal  ini  dapat  dilihat  dari pengetahuan,  pemahaman  dan  ketaatan.
Masyarakat meyakini
kepercayaan pemerintahan kampung dalam kepemimpinnya.    Peranan  kepala  kampung sebagai  pemimpin  informal  di  Kampung terlihat  konkrit  ketika  memberi  nasihat, saran,  dan  pendapat  serta  bagaimana  ia mengendalikan perilaku masyarakat Kampung. Kepatuhan warga kepada pemimpin  karena  ia  dipandang  sebagai pengemban amanat leluhur, hingga apa yang diucapkannya akan dipatuhi termasuk larangan  untuk  tidak  membicarakan  hal-hal yang menyebabkan konflik, sehingga kepercayaan    antara  masyarakat dan pemimpin  selalu  terjaga.  Masyarakat  adat kampung memiliki keahlian atau pengetahuan tertentu melebihi orang kebanyakan,  terutama  pengikutnya,  tidak menyimpan pengetahuan dan keahliannya itu untuk  dirinya  sendiri,  melainkan  berusaha untuk  menyebarkan  kepada  orang  lain, sehingga partisipasi tokoh masyarakat dalam membina  kesadaran  masyarakat  terhadap keberlangsungan guna meningkatkan kesejahteraan  masyarakat.  Hasil  wawancara dengan kaur kesra mengatakan bahwa:
”......Dirinya yang dipercayakan untuk  membantu  kepala  kampung dalam  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat. Beliau sendiri menginginkan kepercayaan dari masyarakat untuk memahami
pembangunan dalam kampung, sebab pembangunan yang ada dalam kampung ini adalah milik masyarakat
sendiri,  maka  kepercayaan  yang sudah  ada  dari  masyarakat  dan pemerintah kampung itu perlu terbuka baik dari masyarakat dan juga pemimpin  sehingga  visi  dan  misi pembangunan pembangunan
kampung  bisa nyata dalam  kampung kita.

## 3. Pendidikan Karakter
Karakter  yaitu  sebagai  cara  berpikir dan  berperilaku  yang  menjadi  ciri  khas  tiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa, maupun   negara.  Pendidikan  karakter  telah menjadi  perhatian  berbagai  negara  dalam rangka mempersiapkan generasi yang berkualitas, bukan hanya untuk  kepentingan individu  warga  negara,  tetapi  juga  untuk warga  masyarakat  secara  keseluruhan. Pendidikan  karakter  dapat  diartikan  sebagai the deliberate us of all dimensions of school life  to  foster  optimal  character  development (usaha  kita  secara  sengaja  dari  seluruh dimensi  kehidupan  sekolah/madrasah  untuk membantu  pembentukan  karakter  secara optimal.  Pendidikan  karakter  memerlukan metode  khusus  yang  tepat  agar  tujuan pendidikan dapat tercapai. Di antara metode pembelajaran  yang  sesuai  adalah  metode keteladanan,   metode  pembiasaan,  dan metode pujian dan hukuman.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  Hasil  Penelitian  dan pembahasan  yang  telah  diuraikan,  maka sebagai hasil kesimpulan secara umum yaitu; Akuntabilitas  (kurang  keterbukaan  dari Pemerintah  kampung),  Pengawasan  (kurang adanya  pengawasan  dari  tingkat  Distrik terhadap Dana kampung sehingga Keberhasilan  Pembangunan  kampung  bagi kesejahtaraan  masyarakat  belum  terlaksana dengan  baik),  Partisipasi  (kurang  adanya kekompakan atau kerja sama dari
Asmadianto “Sistem Pemerintahan Dalam Meningkatkan Pembangunan Pada Kampung Yeruboi Distrik Warsa Kabupaten Biak Numfor”
masyarakat),  serta  mental  dan  emosi  dari pemerintah dan masyarakat yang mengakibatkan pembangunan tersendat.
Secara bersama-sama selalu menjadi masalah dalam Sistem
Pemerintahan guna meningkatkan  pembangunan  pada  kampung Yeruboi.

## DAFTAR PUSTAKAN
Adi, Isbandi. Rukminto, 2001, Pemberdayaan, pengembangan masyarakat dan intervensi komunikasi (pengantar
pada pemikian  dan  pendekatan  praktis). Lembaga penerbit FE-UI, Jakarta. Kartasasmita, Ginanjar, 1996 Pemberdayaan  masyarakat  konsep
pembangunan  yang  berakar  pada masyarakat, ITB Bandung.
LAN,  2003,  “ Sistem  Administrasi  Negara Republik Indonesia”, Kajian Kinerja
Kelembagaan LAN, Jakarta: Pusat.
Miles,    Mathew    B,    dan    A,  Michael Huberman,  2007, Analisis    Data Kualitatif, Universitas  Indonesia, Jakarta.
Moleong,  Lexy  J,  2004, Metodologi Penelitian  Kualitatif, PT.  Rosda, Bandung.
Poerwadarminto,    W    J    S,    2002, Kamus Umum    Bahasa    Indonesia ,  Balai Pustaka, Jakarta. Siagian, SP, 1991,
Administrasi Pembangunan , Rajawali Press, Jakarta.
Sedarmayanti,  2000, Restrukturasi    dan Pemberdayaan    Organisasi    Untuk Menghadapi  Dinamika  Perubahan Lingkungan , Mandar Maju, Bandung
Sugiyono,  2009, Metode    Penelitian Kuantitatif, Kualitatif  dan  R&D, ALFABETA, Bandung.
Tjokrowinoto, 1996, Pembangunan, Dilema dan Tantangan , PT. Pustaka Yogyakarta.
Peraturan-peraturan
Peraturan  pemerintah  No.  60  tahun  2014 “Tentang Dana Desa”
PERMENDAGRI    No.  114,  Tahun  2015,
Tentang Rencana Pembangunan
Desa”.
Peraturan  Presiden  No.  2  Tahun  2015,
Tentang Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah.
Peraturan  Pemerintah  No.72  tahun  2005,

## “Tentang Desa”
Peraturan  Bupati  Biak  Numfor  No.  143 Tahun  2015    tentang  Rencana Pembangunan Daerah.
Undang-Undang No.32 Tahun 2004,
“ tentang Pemerintahan Daerah”.
Undang-Undang No.6 Tahun 2014, “ Tentang Desa”