## KEIKUTSERTAAN INDONESIA PADA MASYARAKA EKONOMI ASEAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENGATURAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

## Inda Rahadiyan 1
Karina Amanda Savira 2
Abstrak Permasalahan  yang  dikaji  dalam  penelitian  ini  adalah  bagaimana  implikasi keikutsertaan  Indonesia  pada  Masyarakat  Ekonomi  ASEAN  (MEA)  terhadap  pengaturan penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA). Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode studi  kepustakaan  ( library  research ).  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  keikutsertaan Indonesia  pada  MEA  menimbulkan  implikasi  terhadap  pengaturan  TKA,  diantara  yakni pengaturan mengenai penggunaan TKA.
Kata kunci: Masyarakat Ekonomi ASEAN, Tenaga Kerja Asing.

## 1.  PENDAHULUAN 12
Komitmen  para  pemimpin  negara Asia  Tenggara  dalam  rangka  membentuk masyarakat  ASEAN  (ASEAN  Community) sebagaimana  tercantum  di  dalam  Visi ASEAN  2020 3 telah  memasuki  tahapan baru  pasca    tercapainya  kesepakatan pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN  (MEA)  pada  pertemuan  Bali Concord  II. 4 Berbagai  pertemuan  terkait pembentukan MEA terus dilakukan secara berkesinambungan  oleh  para  pemimpin negara  ASEAN.  Salah  satu  hasil kesepakatan  penting  yang  dicapai  adalah mengenai percepatan rencana pembentukan MEA yang semula diagendakan  pada  tahun  2020  kemudian dipercepat  sehingga  pembentukan  MEA disepakati  akan  dilaksanakan  pada  tahun 2015. 5 Sebagai  suatu  bentuk  liberalisasi ekonomi regional,
MEA memiliki
1 Penulis menyelesaikan pendidikan Strata Satu dan Strata Dua pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Kini penulis adalah Dosen Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dengan bidang kekhususan hukum perdata-bisnis
2 Mahasiswa aktif pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dengan program kekhususan hukum perdata- bisnis
3 Mengenai ini baca: ASEAN Vision 2020, http://www.aseansec.org/1814.htm
4 Mengenai ini baca: Bali Concord II, http://www.aseansec.org/15159.htm
5 Kesepakatan  ini  dicapai  pada  KTT  ASEAN  ke-12  bulan Januari tahun 2007.
karakteristik  utama  yang  meliputi;  (1) pasar tunggal dan basis produksi tunggal, (2) kawasan ekonomi yang berdaya saing tinggi, (3) kawasan dengan pembangunan ekonomi  yang  merata,  serta  (4)  kawasan yang  terintegrasi  penuh  dengan  ekonomi global. 6 Berdasarkan  pada  karakteristik yang demikian maka sistem perekonomian  kawasan  Asia  Tenggara akan benar-benar menyatu dengan sistem perekonomian  global.  Integrasi  sistem perekonomian  dalam  konteks  demikian tentu  memiliki  implikasi  dan  keterkaitan dengan  berbagai  aspek  kehidupan. Salah satu  aspek  penting  yang  terkait  dalam konteks ini adalah aspek ketenagakerjaan. Hal demikian dapat  dipahami mengingat  salah  satu  elemen  utama kesepakatan  MEA  adalah  terbentuknya aliran  bebas  tenaga  kerja  terdidik  ( skilled labor ). 7 Aliran bebas tenaga kerja ini pada tataran  selanjutnya  akan  berimplikasi pada  kebijakan  setiap  negara  anggota dalam menciptakan regulasi ketenagakerjaan  khususnya  pengaturan penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA).
6 ASEAN Economic Community Blueprint, http:www.//asean.org
7 Baca: ASEAN Economic Community Blueprint, http:www.//asean.org
Pengaturan terhadap TKA 8 menjadi salah satu isu krusial mengingat semangat  hukum  ketenagakerjaan  di Indonesia sejatinya ditujukan bagi terwujudnya jaminan kesempatan bekerja 9 bagi seluruh Warga Negara Idonesia. 10 Oleh karena
itu, pengkajian/analisis  mengenai  implikasi keikutsertaan  Indonesia  pada MEA terhadap  pengaturan  penggunaan  TKA menjadi  suatu  hal  yang  penting  untuk dilakukan.

## 2.  RUMUSAN MASALAH
Penelitian  ini  dilakukan  dalam  rangka menjawab  sebuah  rumusan  masalah yakni  bagaimana  implikasi  keikutsertaan Indonesia  pada  Masyarakat  Ekonomi ASEAN terhadap pengaturan penggunaan Tenaga Kerja Asing?

## 3.  TUJUAN PENELITIAN
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh  keikutsertaan  Indonesia  pada MEA  terhadap  pengaturan  penggunaan tenaga kerja asing.

## 4.  METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan untuk menjawab  rumusan  masalah  dalam penelitian  ini  adalah  metode  penelitian kepustakaan  ( library  research ).  Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan, mempelajari serta menganalisis  berbagai  sumber  pustaka yang  relevan.  Data  hasil  penelitian kemudian  disajikan  secara  kualitatif berdasarkan relevansinya terhadap rumusan masalah. 11
8 Berdasarkan  Pasal  1  angka  13  Undang-Undang  Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,  yang  dimaksud dengan  Tenaga  Kerja  Asing  (TKA)  adalah  warga  negara asing  pemegang  visa  dengan  maksud  untuk  bekerja  di wilayah Indonesia.
9 Mengenai  ini  baca  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945
10 Uraian  lebih  lanjut  mengenai  hal  ini,  baca: 10 May  Yanti Budiarti, Perizinan  Penggunaaan  Tenaga  Kerja  Asing Dengan  Berlakunya  Masyarakat  Ekonomi  ASEAN, Tesis, Magister Ilmu Hukum, Universitas Negeri Lampung, 2016, diakses  dari www.digilib.unila.ac.id pada  tanggal  23 Januari 2017 pukul 11:51 WIB.
11 Johny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Normatif , 2006, Bayumedia Publishing, Malang, hlm. 63.

## 5.  HASIL
PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 5.1  Masyarakat Ekonomi ASEAN Sebagai Bentuk Liberalisasi Ekonomi Regional ’Interdependence’’  may  be overused but it accurately describes our world today. Economic  forces  flow  with  great rapidity  from  one  country  to  the next.  Despite  all  the  talk  about sovereignty  and  independence,  in the  fact  these  concepts  can mislead  and  irrelevant  when applied  to  the  today’s  world economy . 12 Kutipan
ini memberikan gambaran jelas mengenai  kondisi  perekonomian dunia dewasa ini yang menunjukkan adanya ketergantungan antar negara
terlebih sejak muncul dan berkembangnya  arus  globalisasi.
Saling ketergantungan
(interdependensi)  antar  negara pada  tataran  selanjutnya  telah mendorong  terjadinya  penyatuan (integrasi)  ekonomi  baik  dalam skala global 13 maupun dalam skala regional. 14
Integrasi perekonomian ditandai  dengan  lahirnya  berbagai kerjasama  ekonomi  antar  negara. Secara historis terbentuknya World
Trade
Organization (WTO) didahului  oleh  terbentuknya  blok- blok  ekonomi  regional  seperti Masyarakat Ekonomi Eropa
(European  Union),  NAFTA,  AFTA serta  APEC.  Dengan  demikian, tidak ada kontradiksi antara regionalisasi  dengan  globalisasi ekonomi.  Sebaliknya,  integrasi ekonomi  global  telah  mendorong terciptanya integrasi ekonomi regional  termasuk  di  dalamya
12 John H. Jackson, William J. Davey  and Alan O. Sykes. Legal  Problems  of  International  Economic  Relations . 2002. West Group. ST Paull Minn., hlm.1.
13 Integrasi ekonomi dalam skala global terutama ditandai dengan lahirnya World Trade Organization (WTO).
14 Integrasi ekonomi dalam skala regional ditandai dengan kemunculan berbagai kerjasama ekonomi regional seperti NAFTA, AFTA, APEC.
berupa  blok-blok  perdagangan baru. 15 Pembicaraan mengenai liberalisasi  ekonomi  regional  di kawasan  Asia  Tenggara  tentu tidak dapat dilepaskan dari pembicaraan mengenai pembentukan Masyarakat Ekonomi  ASEAN  (MEA).  Cikal bakal  kerjasama  ekonomi  negara- negara  Asia  Tenggara  diawali dengan kesepakatan pembentukan kawasan perdagangan bebas ASEAN (ASEAN  Free  Trade  Area/AFTA) pada  tahun  1992  yang  meliputi kesepakatan di bidang
perdagangan  barang.  Langkah liberalisasi  kemudian  dilanjutkan melalui  kesepakatan  kerjasama perdagangan bidang  jasa  (ASEAN
Framework Agreement on Services)  pada  tahun  1993  dan kesepakatan bidang investasi (ASEAN  Investment  Area)  pada tahun  1998.  Upaya  pembentukan integrasi ekonomi di kawasan Asia Tenggara  kemudian  mencapai puncaknya  melalui  kesepakatan pembentukan  ASEAN  Economic
Community (AEC/MEA) pada tahun 2003. 16 MEA dibentuk dalam rangka menciptakan kawasan Asia Tenggara  sebagai  sebuah  pasar tunggal  ( single  market )  dan  basis produksi tunggal ( production base ) melalui pembebasan aliran barang, jasa, tenaga kerja terampil ( skilled labor )
serta arus penanaman  modal  yang  lebih bebas  ( freer  flow  of  capital )  antar negara anggota. 17
Percepatan pembentukan MEA disepakati dalam KTT ASEAN ke-12 yang
15 Bary  Hufbauer, “International  Trade  Organization  and Economies  in  Transition:  A  Glimpse  of  The  Twenty-First Century”, Law  and  Policy  in  International  Business, Vol.29, 1995, hlm.108
16 Chia,  S.Y.,  2013, “The  ASEAN  Economic  Community: Progress,  Challenges  and  Prospects”, ADBI  Working Paper 440. Tokyo: Asian Development Bank Institute, hlm.
1,  http://www.adbi.org,  diakses  pada  tanggal  03  Februari 2015 pukul 14.40 WIB.
17 ASEAN Economic Community Blueprint , Loc.Cit.
diselenggarakan pada bulan Januari 2007 melalui penandatanganan “Declaration  on the Acceleration
of the Establishment  of  an  ASEAN Community  by  2015” .  Sebagai tindak  lanjut  atas  kesepakatan tersebut,  para  Menteri  Ekonomi ASEAN kemudian menginstruksikan kepada Sekretariat ASEAN untuk
menyusun  sebuah  Cetak  Biru ASEAN  Economic  Community 18 yang memuat empat pilar utama:
(1)  ASEAN sebagai
pasar  tunggal  dan  basis produksi tunggal yang didukung dengan elemen  aliran  bebas  barang,
jasa, tenaga kerja terdidik  dan  aliran  modal yang lebih bebas;
(2)  ASEAN sebagai kawasan yang berdaya saing tinggi di bidang ekonomi  dengan  elemen peraturan kompetisi, perlindungan konsumen, hak atas kekayaan intelektual, pengembangan infrastruktur, perpajakan dan e-commerce; (3)  ASEAN sebagai kawasan pengembangan ekonomi yang bersifat merata  dengan  elemen pengembangan  usaha  kecil dan menengah serta prakarsa  integrasi  ASEAN untuk negara-negara Kamboja, Laos dan Vietnam; (4)  ASEAN sebagai kawasan  yang  terintegrasi penuh dengan
perekonomian global.
Aliran  bebas  tenaga  kerja terdidik ( skilled
labor ) 19
18 Dian  Triansyah  Djani, “ASEAN  Selayang  Pandang” , Direktur Jendral Kerjasama ASEAN, Jakarta, hlm. 33.
19 Berdasarkan  kepustakaan  bisnis,  skilled  labour/skilled worker  didefinisikan  sebagai: “An  individual  that  is
merupakan  elemen  utama  dalam kesepakatan  MEA. 20 Hal  ini berarti  bahwa  era  liberaliasi ekonomi  regional  dalam  konteks MEA  akan ditandai  dengan  aliran bebas  tenaga  kerja  terdidik  di antara negara anggota.
5.2  Keikutsertaan  Indonesia  Pada Masyarakat  Ekonomi  ASEAN  dan Implikasinya
Terhadap Pengaturan Penggunaan TKA Pembebasan  aliran  tenaga kerja  terdidikmenuntut  kesiapan Pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah-langkah strategis  guna  menghadapi  era liberalisasi  tenaga  kerja  terampil regional ini.
Sesuai  dengan  fungsi  dan kewenangannya,  Pemerintah telah melakukan  berbagai  upaya  dalam rangka  menghadapai  era  aliran bebas TKA dalam konteks MEA. 21 Setidaknya  terdapat  empat langkah  strategis  yang  telah dilakukan  oleh  Pemerintah  melalui Kemenakertrans  dalam  rangka pengaturan TKA, yakni: 22
(1)  Memperketat pengaturan
terkait  tenaga  kerja  asing (TKA) Pengetatan  terhadap  aturan penggunaan  TKA  dilakukan dalam  rangka  melindungi
Tenaga Kerja Indonesia (TKI).  Langkah  memperketat aturan  penggunaan  TKA
knowledgeable  about  a  specific  skill  or  trade .  Definisi diakses
dari
Business
Dictionary, www.businessdictionary.com .  Pada  tanggal  23  Januari 2017 pada pukul 13.40 WIB.
20 Baca: ASEAN Economic Community Blue Print, loc.cit.
21 Anonim,
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5464d0751336 8/jelang-mea--kemenakertrans-perketat-aturan-tenaga- kerja-asingdiakses  pada  hari  Sabtu  tanggal  14  Februari 2015 jam 13.19 WIB.
22 Rencana  Kemenakertrans  untuk  memperketat  aturan aturan  tenaga  kerja  asing  tersebut  sebagaimana diungkapkan  oleh  Sekretaris  Jenderal  Kemenakertrans Bapak  Abdul  Wahab  Bangkona  dalam  acara  Forum Komunikasi Bakohumas Kemenakertrans pada hari Kamis tanggal  13  November  2014.  Berkaitan  dengan  hal  ini baca:
Anonim,
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5464d0751336 8/jelang-mea--kemenakertrans-perketat-aturan-tenaga- kerja-asing
diwujudkan dengan menerbitkan peraturan- peraturan menyangkut batasan jabatan-jabatan yang  dapat  diduduki  oleh TKA sehingga TKI akan tetap dapat terserap dengan baik. (2)  Melakukan perbaikan terhadap sistem  pelayanan publik terkait perizinan dan pendataan  tenaga  kerja asing secara online 23 Melalui  sistem  pelayanan secara online ,  masyarakat dapat  melakukan  konsultasi terkait  penggunaan  tenaga kerja asing dengan memanfaatkan  fitur  sarana teknologi  informasi  berbasis internet.  Selain  itu  guna memperbaiki  sarana  dan prasarana pelayanan penggunaan TKA, Kemenakertrans  juga  telah memperbanyak loket pelayananinformasi terkait penggunaan  tenaga  kerja asing. (3)  Kewajiban bagi perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing untuk mencermati undang- undang ketenagakerjaan 24 Perusahaan yang mempekerjakan TKA
harusmencermati  kewajiban- kewajibantertentu  berkaitan dengan  penggunaan  TKA sebagaimana  diamanatkan oleh  peraturan  perundang-
23 Hal  tersebut  sebagaimana  diungkapkan  oleh  Bapak Herry  Sudarmanto  selaku  Direktur  Pengendalian Penggunaan  Tenaga  Kerja  Asing  Kemenakertrans  dalam acara  Forum  Komunikasi  Bakohumas  Kemenakertrans pada  hari  Kamis  tanggal  13  November  2014.  Berkaitan dengan  hal  ini  baca  : “Jelang  MEA  Kemenakertrans Perketat Aturan Tenaga Kerja Asing”,
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5464d0751336 8/jelang-mea--kemenakertrans-perketat-aturan-tenaga- kerja-asing
24 Hal  tersebut  sebagaimana  diungkapkan  oleh  Sekretaris Jenderal Kemenakertrans Bapak Abdul Wahab Bangkona, loc.cit.
undangan. Kewajiban- kewajiban  dimaksud  antara lain:  Pertama,  penunjukan tenaga kerja Indonesia sebagai  pendamping  dari tenaga  kerja  asing  yang bekerja  pada  perusahaan yang bersangkutan. 25 Kedua, ketaatan  terhadap  ketentuan mengenai jabatan dan standar  kompensasi  yang berlaku 26 .  Ketiga, pihak  yang mempekerjakan TKA berkewajiban  memulangkan
TKA  ke  negara  asalnya setelah masa perjanjian kerja berakhir. 27
(4)  Memperketat  pengawasan dan penegakan hukum 28
Pengawasan terhadap penggunaan  TKA  dilakukan mulai  dari  tingkat  pusat hingga  daerah  melalui  kerja sama  dengan  pihak  imigrasi,
kepolisian serta instansi terkait lainnya. Selain memperketat  pengawasan, upaya lain yang terus dilakukan  adalah  mengenau optimalisasi penegakan hukum. Upaya-upaya tersebut  dimaksudkan  dalam rangka  membenahi  sistem penggunaan tenaga TKA dan
25 Kewajiban  untuk  melakukan  penunjukan  tenaga  kerja
Indonesia  sebagai  pendamping  tenaga  kerja  asing  diatur di dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Tujuan dari penunjukan tenaga kerja pendamping tersebut adalah untuk alih teknologi dan alih  keahlian.  Pihak  yang  mempekerjakan  tenaga  kerja asing wajib untuk melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja  yang  sesuai  dengan  kualifikasi  jabatan  yang diduduki  oleh  tenaga  kerja  asing.  Pendidikan  dan pelatihan  tersebut  ditujukan  bagi  tenaga  kerja  Indonesia yang  berperan  sebagaipendamping  tenaga  kerja  asing. Pendampingan  oleh  tenaga  kerja  Indonesia  ini dimaksudkan untuk transfer ilmu dan teknologi dari tenaga kerja  asing  ke  tenaga  kerja  Indonesia. Transfer ilmu  dan teknologi  ini  dimaksudkan  agar  tenaga  kerja  Indonesia memiliki  kemampuan  untuk  menduduki  jabatan  yang sebelumnya  diduduki  oleh  tenaga  kerja  asing.  Tenaga kerja  Indonesia  yang  menjadi  pendamping  tenaga  kerja asing  memiliki  peran  yang  sangat  penting  yaitu mamastikan bahwa transfer ilmu dan teknologi dari tenaga kerja asing dapat berjalan dengan baik.
26 Pasal  44  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003 tentang Ketenagakerjaan.
27 Pasal 48 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
28 Ibid.
meningkatkan  daya  saing TKI dalam menghadapi persaingan dunia kerja.
Khusus  berkaitan  dengan penggunaan TKA, hanya beberapa pihak  saja  yang  diperbolehkan oleh peraturan perundang- undangan  untuk  mempekerjakan
TKA,  antara  lain  : 29 instansi pemerintah,
badan-badan internasional,  perwakilan  negara asing,  kantor  perwakilan  dagang asing, kantor perwakilan perusahaan asing, kantor perwakilan berita asing,
perusahaan  swasta  asing,  badan hukum  yang  didirikan  berdasarkan hukum  Indonesia  atau  badan usaha  asing  yang  terdaftar  di instansi  berwenang  di  Indonesia, lembaga sosial, keagamaan, pendidikan dan kebudayaan; usaha  jasa  impresariat. 30 Pihak yang  mempekerjakan  TKA  harus memiliki  izin  tertulis  dari  Menteri Tenaga  Kerjadan  Transmigrasi 31 serta  harus  memiliki  Rencana Penggunaan  Tenaga  Kerja  Asing. 32
Pada  level  teknis,  terdapat pula  beberapa  keputusan  menteri yang  mengatur  mengenai  jabatan- jabatan tertentu yang dapat diduduki  TKA.  Beberapa  diantara keputusan-keputusan
tersebut,
yakni:
(1)  Keputusan  Menteri  Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Nomor  40  Tahun  2012 tentang Jabatan-Jabatan Tertentu Yang Dilarang Diduduki Tenaga Kerja
Asing.
29 Pasal  3  Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  dan Transmigrasi  Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun  2013 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
30 Usaha  jasa  impresariat  adalah  kegiatan  pengurusan penyelenggaraan  hiburan  di  Indonesia,  baik  yang mendatangkan maupun  memulangkan tenaga  kerja  asing di bidang seni dan olahraga  yang bersifat sementara.
31 Pasal  42  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
32 Pasal  43  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
(2)  Keputusan  Menteri  Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Nomor  354  Tahun  2013 tentang  Jabatan  Yang  Dapat
Diduduki  Oleh  Tenaga  Kerja Asing  Pada  Kategori  Industri Pengolahan Golongan Pokok Industri Minuman.
(3)  Keputusan  Menteri  Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor  355  Tahun  2013 tentang  Jabatan  Yang  Dapat Diduduki  Oleh  Tenaga  Kerja Asing Pada Kategori Pengadaan  air,  Pengelolaan Sampah  dan  Daur  Ulang, Pembuangan dan Pembersihan  Limbah  dan Sampah  Golongan  Pokok Pengelolaan Limbah. (4)  Keputusan  Menteri  Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor  356  Tahun  2013 tentang  Jabatan  Yang  dapat
Diduduki  Oleh  Tenaga  Kerja Asing  Pada  Kategori  Industri Pengolahan Golongan Pokok Industri Tekstil.
(5)  Keputusan  Menteri  Tenaga
Kerja dan Transmigrasi
Nomor  357  Tahun  2013 tentang  Jabatan  Yang  Dapat Diduduki  Oleh  Tenaga  Kerja Asing  Pada  Kategori  Industri Pengolahan Golongan Pokok Industri Pakaian Jadi.
(6)  Keputusan  Menteri  Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Nomor  358  Tahun  2013 tentang  Jabatan  Yang  Dapat Diduduki  Oleh  Tenaga  Kerja Asing  Pada  Kategori  Industri Pengolahan Golongan Pokok Industri Makanan.
(7)  Keputusan  Menteri  Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor  359  Tahun  2013 tentang  Jabatan  Yang  Dapat
Diduduki  Oleh  Tenaga  Kerja Asing  Pada  Kategori  Industri Pengolahan Golongan Pokok Industri Barang Logam Bukan Mesin Dan Peralatannya. (8)  Keputusan  Menteri  Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor  708  Tahun  2012 tentang  Jabatan  Yang  Dapat Diduduki  Oleh  Tenaga  Kerja Asing Pada Kategori Kesenian, Hiburan, Dan Rekreasi  Golongan  Pokok Kegiatan  Hiburan,  Kesenian Dan Kreativitas Dan Golongan  Pokok  Olahraga dan Rekreasi Lainnya. Dengan  pengaturan  yang demikian  maka  TKA  yang  akan bekerja di Indonesia hanya diperbolehkan  untuk  menduduki jabatan-jabatan tertentu. Ketentuan mengenai jabatan- jabatan tertentu yang dapat diduduki  oleh  TKA  wajib  ditaati oleh  pihak  yang  mempekerjakan TKA.

## 6.  PENUTUP
Pembebasan  aliran  tenaga  kerja terdidik  ( free  flow  of  skilled  labor ) sebagaimana  kesepakatan  MEAmenuntut kesiapan  Pemerintah  Indonesia  untuk mengambil langkah-langkah strategis guna  menghadapi  era  liberalisasi  tenaga kerja  ini.  Pemerintah  Indonesia  melalui Kementrian
Tenaga Kerja dan Transmigrasi  telah  melakukan  berbagai upaya pengaturan
terhadap TKA.Pengaturan terhadap TKA dimaksud, antara  lain  adalah  pengaturan  mengenai batasan  penggunaan  TKA  dan  aturan mengenai  jabatan-jabatan  tertentu  yang dapat diduduki oleh TKA. Melalui berbagai pengaturan yang telah dilakukan, diharapkan  keikutsertaan  Indonesia  pada MEA  tidak  menimbulkan  dampak  negatif terutama bagi TKI dalam hal  memperoleh jaminan kesempatan bekerja.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Dian  Triansyah  Djani, ASEAN Selayang  Pandang ,  Direktur  Jenderal Kerjasama ASEAN, Jakarta, hlm. 33.
John H. Jackson, William J. Davey and  Alan  O.  Sykes. Legal  Problems  of International  Economic  Relations .  2002. West Group. ST Paull Minn., hlm.1.
Johny Ibrahim, Teori dan
Metodologi  Penelitian  Normatif ,  2006, Bayumedia Publishing, Malang, hlm. 63.

## Jurnal
Bary Hufbauer, International Trade Organization and Economies in Transition: A  Glimpse  of  the  Twenty-First  Century, Law  and  Policy  in  International  Business, Vol.29, 1995.

## Hasil Penelitian
May  Yanti  Budiarti, Perizinan Penggunaaan Tenaga Kerja Asing
Dengan  Berlakunya  Masyarakat  Ekonomi ASEAN, Tesis,  Magister  Ilmu  Hukum, Universitas Negeri Lampung, 2016.

## Peraturan  Perundang-Undangan  dan Keputusan Menteri
Undang-Undang  Dasar  Negara  Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja dan  Transmigrasi  Republik  Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing
Keputusan  Menteri  Tenaga  Kerja dan Transmigrasi Nomor 354 Tahun 2013 Tentang  Jabatan  Yang  Dapat  Diduduki Oleh  Tenaga  Kerja  Asing  Pada  Kategori Industri  Pengolahan  Golongan  Pokok Industri Minuman
Keputusan  Menteri  Tenaga  Kerja dan Transmigrasi Nomor 355 Tahun 2013 Tentang  Jabatan  Yang  Dapat  Diduduki
Oleh  Tenaga  Kerja  Asing  Pada  Kategori Pengadaan air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang, Pembuangan dan Pembersihan Limbah dan Sampah Golongan Pokok Pengelolaan Limbah
Keputusan  Menteri  Tenaga  Kerja dan Transmigrasi Nomor 356 Tahun 2013 Tentang  Jabatan  Yang  dapat  Diduduki Oleh  Tenaga  Kerja  Asing  Pada  Kategori Industri  Pengolahan  Golongan  Pokok Industri Tekstil
Keputusan  Menteri  Tenaga  Kerja dan Transmigrasi Nomor 357 Tahun 2013 Tentang  Jabatan  Yang  Dapat  Diduduki Oleh  Tenaga  Kerja  Asing  Pada  Kategori Industri  Pengolahan  Golongan  Pokok Industri Pakaian Jadi
Keputusan  Menteri  Tenaga  Kerja dan Transmigrasi Nomor 358 Tahun 2013 Tentang  Jabatan  Yang  Dapat  Diduduki Oleh  Tenaga  Kerja  Asing  Pada  Kategori Industri  Pengolahan  Golongan  Pokok Industri Makanan
Keputusan  Menteri  Tenaga  Kerja dan Transmigrasi Nomor 359 Tahun 2013 Tentang  Jabatan  Yang  Dapat  Diduduki Oleh  Tenaga  Kerja  Asing  Pada  Kategori Industri  Pengolahan  Golongan  Pokok Industri  Barang  Logam  Bukan  Mesin  Dan Peralatannya
Keputusan  Menteri  Tenaga  Kerja dan  Transmigrasi  Nomor  40  Tahun  2012 Tentang  Jabatan-Jabatan  Tertentu  Yang Dilarang Diduduki Tenaga Kerja Asing
Keputusan  Menteri  Tenaga  Kerja dan Transmigrasi Nomor 708 Tahun 2012 Tentang  Jabatan  Yang  Dapat  Diduduki Oleh  Tenaga  Kerja  Asing  Pada  Kategori Kesenian, Hiburan, Dan Rekreasi Golongan  Pokok  Kegiatan  Hiburan, Kesenian  Dan  Kreativitas  Dan  Golongan Pokok Olahraga dan Rekreasi Lainnya

## Data Elektronik
Anonim,  Kemenakertrans  Perketat  Aturan Tenaga Kerja Asing, www.hukumonline.com . ASEAN  Economic  Community  Blueprint, http:www.//asean.org
ASEAN Vision 2020, http://www.aseansec.org Bali Concord II, http://www.aseansec.org Business Dictionary, www.businessdictionary.com . Chia,  S.Y.,  2013, The  ASEAN
Economic
Community: Progress,
Challenges and Prospects”, ADBI Working Paper  440.  Tokyo:  Asian  Development Bank Institute, http://www.adbi.org