## OPTIMALISASI SENTRALITAS ASEAN DALAM RANGKA MENGHADAPI ISU KEAMANAN KAWASAN SAAT INI DAN DI MASA DEPAN

## Nurliwedie Nurdin Kanan 1
Rira Nuradhawati 2
Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Jenderal Achmad Yani nurliwedie427@gmail.com rira.nuradhawati@lecture.unjani.ac.id

## Abstrak
Dewasa ini, kerjasama keamanan bilateral dianggap tidak cukup untuk menangani peningkatan  interdependensi  regional  dan  lingkup  ketidakpastian  keamanan  di Asia tenggara. Hal ini membawa pada terciptanya proposal promosi multirateral. Pada  akhirnya  ASEAN  memutuskan  untuk  membentuk  ARF  (ASEAN  Regional Forum)  sebagai  bentuk  multirateralisasi  dikarenakan  beberapa  motivasi  seperti, regional  mengalami  perubahan  lingkungan  yang  akan  menekan  negara-negara ASEAN  untuk  mempertanyakan  keamanan  regionalnya.  Oleh  karena  itu dibutuhkan  suatu  kerjasama  multirateral  di  dalam  asosiasi  untuk  menangani masalah  keamanan.  Motivasi  lain  yang  menguatkan  ASEAN  membentuk  ARF adalah  keinginan  anggotanya  untuk  lepas  dari  ikatan  ketergantungan  terhadap Cina,  Jepang,  dan  Amerika.  Demikian  juga  dengan  terbentuknya  ASC  tidak dimaksudkan untuk menggagas suatu pakta pertahanan atau aliansi militer seperti NATO.  ASC  dibentuk  dengan  tujuan  untuk  memperkuat  kapasitas  nasional  dan regional guna memberantas terorisme dan kejahatan lintas batas lainnya.
Berkaitan dengan hal tersebut, dewasa ini, kerjasama keamanan bilateral dianggap tidak  cukup  untuk  menangani  peningkatan  interdependensi  regional  dan  lingkup ketidakpastian  keamanan  di  Asia  tenggara.  Hal  ini  membawa  pada  terciptanya proposal  promosi  multirateral.  Pada  akhirnya  ASEAN  memutuskan  untuk membentuk  ARF  (ASEAN  Regional  Forum)  sebagai  bentuk  multirateralisasi dikarenakan beberapa motivasi seperti, regional mengalami perubahan lingkungan yang  akan  menekan  negara-negara  ASEAN  untuk  mempertanyakan  keamanan regionalnya.
Kata Kunci : kerjasama, keamanan, bilateral, ASEAN

## Abstract
At  present,  bilateral  security  cooperation  is  deemed  insufficient  to  deal  with increasing  regional  interdependence  and  the  scope  of  security  uncertainty  in southeast  Asia.  This  led to  the creation of  a multirateral  promotion proposal. In the end ASEAN decided to form the ARF (ASEAN Regional Forum) as a form of multirateralisation  due  to  several  motivations  such  as,  the  region  experiencing
environmental  changes  that  would  pressure  ASEAN  countries  to  question  their regional  security.  Therefore  we  need  a  multirateral  cooperation  within  the association  to  deal  with  security  issues.  Another  motivation  that  strengthened ASEAN  to  form  the  ARF  was  the  desire  of  its  members  to  break  free  from dependence on China, Japan and the United States. Likewise, the formation of the ASC  was  not  intended  to  initiate  a  defense  pact  or  military  alliance  such  as NATO.  ASC  was  formed  with  the  aim  of  strengthening  national  and  regional capacity to eradicate terrorism and other transboundary crimes.
In this regard, at present, bilateral security cooperation is deemed insufficient to deal  with  increasing  regional  interdependence  and  the  scope  of  security uncertainty in southeast Asia. This led to the creation of a multirateral promotion proposal. In the end ASEAN decided to form the ARF (ASEAN Regional Forum) as  a  form  of  multirateralisation  due  to  several  motivations  such  as,  the  region experiencing  environmental  changes  that  would  pressure  ASEAN  countries  to question their regional security.
Keywords: cooperation, security, bilateral, ASEAN

## PENDAHULUAN
Perkembangan  politik  internasional  dan  regional  mengalami  perubahan yang  besar  sebagai  dampak  dari  berakhirnya  Perang  Dingin.  Beberapa  konflik yang  belum  terselesaikan  di  kawasan  Asia  Pasifik  dan  Asia  Tenggara  seperti konflik  Laut  China  Selatan  juga  mempengaruhi  kedinamikaan  kawasan  Asia Pasifik  khususnya  Asia  Tenggara.  Jatuhnya  USSR,  bangkitnya  negara ‐ negara seperti Cina, India, Jepang dan reorientasi kebijakan luar negeri AS karena defisit anggaran  menyebabkan  AS,  meskipun  menjadi  superpower  pada  saat  itu,  secara bertahap  harus  mengurangi  basis  militernya  di  kawasan  Asia  Tenggara (Philiphina),  dan  melahirkan  persepsi  tentang  kekosongan  kekuatan  atau  “ power vacuum ”. 1 Dampaknya ialah ketakutan di antara negara ‐ negara ASEAN terhadap Cina yang bangkit sebagai negara yang kuat dari aspek militer dan ekonomi, dan dilihat akan mengambil keuntungan dari “ power vacuum ” tersebut. Bersamaan hal tersebut,  tentunya  menimbulkan  ancaman  terhadap  keamanan  kawasan  Asia Tenggara.    ASEAN  adalah  organisasi  regional  yang  berada  pada  kawasan  Asia Tenggara.  ASEAN  yang  lahir  pada  8  Agustus  1967,  lewat  KTT  I  di  Bali  tahun
1 ) Dewi Fortuna Anwar, “Changes and Continuity In Indonesia’s Regional Outlook”, dlm Chandran Jeshurun, (penyt.), Cina, India, Japan and The Security of Southeast Asia (Singapore: ISEAS, 1993), hlm. 226
1976  melahirkan  suatu  Declaration  of  ASEAN  Concord  (dikenal  sebagai  Bali Concord  I)  yang  sepakat  untuk  bekerja  sama  di  bidang  politik,  sosial,  budaya, ekonomi, dan keamanan. Tetapi pada perkembangannya, lingkup kerjasama yang menjadi  fokus  ASEAN  lebih  pada  hubungan  ekonomi  dan  sosial  budaya, sedangkan  masalah  keamanan  terkesan  dikesampingkan.  Barulah  setelah  terjadi banyak  peristiwa  yang  berpotensi  mengganggu  stabilitas  keamanan,  dibentuklah suatu  rezim  keamanan  secara  khusus  untuk  melindungi  kawasan  ASEAN  dari berbagai  ancaman,  seperti  dibentuknya  ASC  setelah  terjadinya  banyak  aksi peledakan  bom  dikawasan  Asia  Tenggara.  Dan  ARF  yang  merupakan  upaya multirateralisasi ASEAN untuk melindungi keamanan kawasannya bersama-sama dengan negara-negara Asia Pasifik.
Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  dewasa  ini,  kerjasama  keamanan  bilateral dianggap tidak cukup untuk menangani peningkatan interdependensi regional dan lingkup  ketidakpastian  keamanan  di  Asia  tenggara.  Hal  ini  membawa  pada terciptanya  proposal  promosi  multirateral.  Pada  akhirnya  ASEAN  memutuskan untuk membentuk ARF (ASEAN Regional Forum) sebagai bentuk multirateralisasi  dikarenakan  beberapa  motivasi  seperti,  regional  mengalami perubahan  lingkungan  yang  akan  menekan  negara-negara  ASEAN  untuk mempertanyakan  keamanan  regionalnya.  Oleh  karena  itu  dibutuhkan  suatu kerjasama  multirateral  di  dalam  asosiasi  untuk  menangani  masalah  keamanan. Motivasi  lain  yang  menguatkan  ASEAN  membentuk  ARF  adalah  keinginan anggotanya  untuk  lepas  dari  ikatan  ketergantungan  terhadap  Cina,  Jepang,  dan Amerika.  Demikian  juga  dengan  terbentuknya  ASC  tidak  dimaksudkan  untuk menggagas  suatu  pakta  pertahanan  atau  aliansi  militer  seperti  NATO.  ASC dibentuk  dengan  tujuan  untuk  memperkuat  kapasitas  nasional  dan  regional  guna memberantas  terorisme  dan  kejahatan  lintas  batas  lainnya.  Di  samping  itu,  ASC juga harus berfungsi memberikan jaminan  agar  kawasan Asia Tenggara  terbebas dari  senjata  pemusnah  masal.    Apabila  terjadi  perbedaan  di  kawasan  yang  dapat mengarah pada konflik, maka ASC harus dapat meredam perbedaan itu agar tidak menimbulkan  konflik,  pertentangan,  atau  bahkan  peperangan.  Perbedaan antarnegara  harus  bisa  diselesaikan  secara  damai.  Hal  ini  juga  harus  disertai
pandangan  bahwa  keamanan  setiap  negara  saling  terkait  secara  mendasar  yang terikat  oleh  letak  geografis,  visi,  dan  tujuan  bersama  ASEAN.  Namun  sekarang tergantung  bagaimana  kemampuan  ASEAN  untuk  mengintegrasikan  berbagai kepentingan  negara  besar  itu  dalam  sebuah  kerangka  kerjasama  yang menguntungkan,  tentunya  berkaitan  dengan  kontribusinya  terhadap  stabilitas keamanan di kawasan Asia Pasifik.
Menyikapi  hal  tersebut,  yang  menjadi  pokok-pokok  persoalan  dalam penulisan  ini  adalah  :  1)  Sejauhmana  berbagai  tantangan  ASEAN  saat  ini  dan masa depan, bagaimana Indonesia dan ASEAN menghadapi tantangan tersebut ?; Mengapa  terjadi  perbedaan  sikap  dari  berbagai  negara  ASEAN  atas perkembangan di Laut China Selatan, bagaimana langkah Indonesia dan ASEAN untuk  menjaga  perdamaian  dan  stabilitas  Laut  China  Selatan  (LCS)  pasca keputusan  Pengadilan  Arbitrase  Internasional  (PAI)?;  dan  3)  Sejauhmana perkembangan  kerjasama  regional  dalam  membangun  arsitektur  regional  di Kawasan  Asia  Tenggara,  bagaimana  Indonesia  dan  ASEAN  menjawab perkembangan itu ?.
Berdasarkan  pokok-pokok  persoalan  tersebut,  rumusan  masalah  dalam penulisan  ini  adalah  :  bagaimana  mengoptimalkan  sentralisasi  ASEAN  dalam rangka menghadapi isu keamanan kawasan saat ini dan di masa depan ?
Berpijak  kepada  rumusan  masalah  diatas,  penting untuk  dikaji  lebih mendalam, karena adanya cetak biru Masyarakat Politik-Keamanan ASEAN 2025 yang  ditujukan  untuk  memajukan  ASEAN  yang  berorientasi  dan  berpusat  pada masyarakat  ( people-oriented,  people-centered )  di  semua  sektor  kemasyarakatan. Terlepas  dari  jender,  ras,  agama,  bahasa,  atau  latar  belakang  sosial  budaya, masyarakat  didorong  untuk  berpartisipasi  dan  mendapatkan  manfaat  dari  proses integrasi dan pembangunan Masyarakat ASEAN. Dalam pilar Masyarakat Politik- Keamanan  ASEAN,  isu-isu  strategis  dan  kerjasama  politik-keamanan  yang dipandang strategis oleh Indonesia dapat dikelompokkan ke dalam empat klaster, yaitu  isu  keamanan  kawasan,  pemberantasan  kejahatan  lintas  negara,  keamanan maritim,  serta  hukum  dan  hak  asasi  manusia.  Beberapa  hal  yang  mengemuka
dalam  masalah  keamanan  kawasan  antara  lain  isu  Laut  Cina  Selatan  (LCS)  dan pembangunan arsitektur kawasan.
Adapun  metode  dalam  penulisan  ini  menggunakan  metode  deskritif analisis dalam rangka mendeskritifkan data dan fakta yang tersedia yang diperoleh melalui studi kepustakaan.

## PEMBAHASAN
Pada  KTT  ASEAN  1997,  para  pemimpin  negara-negara  di  kawasan  Asia Tenggara itu mengeluarkan pernyataan tentang “Visi ASEAN 2020”. Melalui visi tersebut, negara-negara anggota ASEAN sepakat untuk mempererat kesatuan dan integrasi  ekonomi  serta  memutuskan  untuk  meningkatkan  kerjasama  ekonomi antara  lain  dengan  “menerapkan  Kawasan  Perdagangan  Bebas  ASEAN  dan mempercepat  liberalisasi  perdagangan”.  Penguatan  usaha  pencapain  visi  ini, Indonesia  pada  KTT  ASEAN  ke-9  yang  berlangsung  di  Nusa  Dua,  Bali,  7-8 Oktober 2003 dengan pembentukan Komunitas Keamanan ASEAN ( ASC-ASEAN Security Community ).
Pencetusan  Bali Concor d  II  pada  KTT  ke-9  berisi  tiga  konsep  komunitas ASEAN  yang terdiri dari  tiga pilar,  yaitu Komunitas Keamanan ASEAN  (ASC), Komunitas  Ekonomi  ASEAN  (AEC)  dan  Komunitas  Sosial  Budaya  ASEAN (ASSC).  Antisipasi  perubahan  global,  pada  KTT  ke-12  dilakukan  percepatan pembentukan  Komunitas  ASEAN  dari  2020  menjadi  2015  dan  disepakati  oleh para Kepala Negara ASEAN.
Komunitas  ASEAN  2015  terbagi  dalam  3  pilar,  yaitu:  Komunitas Keamanan ASEAN, Komunitas Ekonomi ASEAN dan Komunitas Sosial Budaya ASEAN.  Sebelum  itu,  dihadapkan  dengan  berbagai  ancaman  yang  timbul  di kawasan  Asia  Pasifik,  negara-negara  yang  tergabung  dalam  ASEAN,  khususnya Indonesia  mengusulkan  untuk  membentuk  ASEAN  Regional  Forum  sebagai jawaban  penanggulangan  dan  penanganan  terhadap  ancaman  kawasan.  Namun kedua  forum  kerjasama  tersebut  dirasakan  kurang  memberikan  kontrubis  yang positif terhadap negar-negara anggotanya, terlebih masuknya AS,  China, Jepang, Australia dan negara-negara besar lainnya, akan menimbulkan dampak negatif di
masa  depan.  Sehingga  perlu  mecari  sulusi  dan  sikap  dari  negara-negara  anggota ASEAN dalam rangka meminimalisir faktor-faktor isu keamanan kawasan.
Tantangan  ASEAN  saat  ini  dan  dimasa  depan  serta  peran  Indonesia  dan ASEAN menghadapi tantangan tersebut .
Mencermati  latar  belakang  diatas,  data  dan  fakta  yang  dapat  penulis rangkum adalah pada tahun 2015 negara-negara ASEAN berupaya memperbaharui  visi  Masyarakat  ASEAN  dan  berupaya  untuk  mempercepat implementasi integrase  regional dalam  tiga  wilayah  kerjasama,  yaitu  politik- keamanan,  ekonomi  dan  sosial  budaya  sampai  tahun  2025.  ASEAN  juga menghadapi  berbagai  tantangan  saat  ini  dan  ke  depan,  yaitu  ASEAN  perlu menjadi  stabilisator  regional  yang  independen  dan  efektif  dalam  menjaga perdamaian  dan  stabilitas  di  Asia  Tenggara  dan  Timur,  ASEAN  harus  pasti mempertahankan peranannya dan sentralitasnya dalam pembentukan arsitektur di Asia Tenggara dan Timur yang saat ini sedang berevolusi, negara-negara ASEAN perlu menaruh perhatian kepada berbagai efek sosial, krisis politik dan ekonomi di tingkat  regional  bisa  meningkatkan  nasionalisme  di  masing-masing  negara ASEAN, pelambatan ekonomi global dan perlu meningkatkan institusional dialog antara  negara-negara  ASEAN.  Saat  ini  peran  Indonesia  dan  ASEAN  ke  depan akan  menghadapi  tantangan  untuk  menjaga  dan  mempertahankan  sentralitas  dan kesatuan ASEAN. Tanpa kesatuan dan sentralitas, peran ASEAN di kawasan dan dunia dapat menjadi kurang relevan. Untuk itu, komunikasi diantara para menteri luar  negeri  ASEAN  semakin  ditingkatkan,  baik  melalui  jalur  formal  maupun informal.  Kita  harus  terus  menjaga  dan  memperkuat  kesatuan  dan  sentralitas ASEAN, dan jangan sampai kawasan ASEAN menjadi ' proxy ' bagi negara-negara besar.
Menindaklanjuti data dan fakta diatas,  diharapkan Indonesia dan ASEAN dapat  menjadi  stabilisator  regional  yang  independen  dan  efektif  dalam  menjaga perdamaian  dan  stabilitas  di  Asia  Tenggara  dan  Timur,  ASEAN  harus  pasti mempertahankan peranannya dan sentralitasnya dalam pembentukan arsitektur di Asia Tenggara dan Timur yang saat ini sedang berevolusi, negara-negara ASEAN
perlu menaruh perhatian kepada berbagai efek sosial, krisis politik dan ekonomi di tingkat  regional  bisa  meningkatkan  nasionalisme  di  masing-masing  negara ASEAN, pelambatan ekonomi global dan perlu meningkatkan institusional dialog antara negara-negara ASEAN.
Berdasarkan data dan fakta serta kondisi yang diharapkan, dapat dianalisa bahwa  dalam  menghadapi  isu  keamanan  kawasan,  Indonesia  dan  ASEAN  harus dapat  menghadapi  berbagai  tantangan  pada  saat  ini  maupun  tantangan  baru  di masa depan agar bisa terus menjadi organisasi regional yang berhasil. Terkait hal itu,  Indonesia  dan  ASEAN  harus  terus  dapat  mengelola  situasi  dengan menghormati  prinsip-prinsip  dasar  dan  hukum  internasional  serta  menjaga hubungan baik dengan semua pihak.
Indonesia  dan  ASEAN  juga  harus  dapat  mengatasi  berbagai  tantangan yang  datang  dari  ancaman  kejahatan  transnasional  dan  terorisme.  Untuk  itu, pentingnya  untuk  ASEAN  meningkatkan  kerjasama,  baik  di  tingkat  regional maupun  subregional.  Kunci  dari  keberhasilan  ASEAN  ke  depan  akan  ditentukan dari  kemampuannya  untuk  memastikan  rakyat  ASEAN  merasakan  hasil  dari pembangunan yang dicapai ASEAN.
Negara-negara  anggota  ASEAN  ke  depan  akan  menghadapi  tantangan untuk  menjaga  dan  mempertahankan  sentralitas  dan  kesatuan  ASEAN.  Tanpa kesatuan  dan  sentralitas,  peran  ASEAN  di  kawasan  dan  dunia  dapat  menjadi kurang relevan. Untuk itu, komunikasi diantara para menteri luar negeri ASEAN semakin ditingkatkan, baik melalui jalur formal maupun informal. Kita harus terus menjaga  dan  memperkuat  kesatuan  dan  sentralitas  ASEAN,  dan  jangan  sampai kawasan ASEAN menjadi ' proxy ' bagi negara-negara besar.
Peran  Indonesia  dan  ASEAN  dalam  menghadapi  isu  keamanan  kawasan dapat  mengoptimalkan  dibentuknya  ASEAN  Regional  Forum  (ARF),  dimana merupakan forum yang dibentuk ASEAN pada tahun 1994 sebagai suatu wahana bagi  dialog  dan  konsultasi  mengenai  hal-hal  yang  terkait  dengan  politik  dan keamanan di kawasan, serta untuk membahas dan menyamakan pandangan antara negara-negara  peserta  ARF  untuk  memperkecil  ancaman  terhadap  stabilitas  dan keamanan  kawasan.  Peserta  ARF  berjumlah  27  negara  yang  terdiri  atas  seluruh
negara  anggota  ASEAN  (Indonesia,  Brunei  Darussalam,  Kamboja,  Laos, Vietnam,  Myanmar,  Malaysia,  Singapura,  Thailand,  dan  Filipina),  10  negara Mitra  Wicara  ASEAN  (Amerika  Serikat,  Kanada,  China,  India,  Jepang,  Korea Selatan, Rusia, Selandia Baru, dan Uni Eropa) serta beberapa negara di kawasan yaitu:  Papua Nugini,  Mongolia, Korea  Utara, Pakistan, Timor-Leste,  Bangladesh dan Sri Lanka
Untuk  mencapai  kondisi  yang  diharapkan  diatas,  masih  menuai  berbagai kendala  yang  salah  satunya  adalah  sentralisasi  ASEAN  yang  mengalami persengketaan  diantara  sesama  negara  anggota  maupun  antar  negara-negara  non anggota,  yang  berusaha  mencegah  akan  eskalasi  persengekataan  itu  menjadi konflik kawasan.
Sehingga,  upaya-upaya  peran  Indonesia  dan  ASEAN  yang  dapat dilaksanakan antara lain : 1) Indonesia dan ASEAN perlu memastikan sentralisasi ASEAN.  Indonesia  memiliki  peran  dalam  memastikan  sentralitas  atau  kesatuan ASEAN.  Ini  dilakukan  Indonesia  dengan  memprakarsai  dikeluarkannya Joint Statement of the Foreign Ministers of ASEAN Member States onthe Maintenance of  Peace,  Security,  and  Stability  in  the  Region pada  Juli  2016 2 ;  2) Mengoptimalkan  Cetak  Biru  Masyarakat  Politik-Keamanan  ASEAN  yang  terdiri atas  tiga  karakteristik  utama,  yaitu:  Masyarakat  yang  mengacu  pada  peraturan dengan  kesamaan  nilai  dan  norma  ( a  rules  based  community  with  shared  values and  norms );  Kawasan  yang  kohesif,  damai  dan  berdaya  tahan  tinggi  dengan tanggung jawab bersama untuk menciptakan keamanan komprehensif ( a cohesive, peaceful  and  resilient  region  with  shared  responsibility  for  comprehensive security );  dan  Kawasan  yang  dinamis  dan  berpandangan  keluar  ( a  dynamic  and outward  looking  region ) 3 ;  3)  Mengoptimalkan  perwujudan  Masyarakat  Politik- Keamanan  ASEAN  didasarkan  pada  berbagai  instrumen  politik  ASEAN  yang telah ada seperti  Piagam ASEAN,  Deklarasi  Kawasan  Damai, Bebas, dan Netral ( Zone  of  Peace,  Freedom  and  Neutrality /ZOPFAN),  Traktat  Persahabatan  dan
2 https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/05/180000369/peran-indonesia-di-asia- tenggara?page=all
3 https://kemlu.go.id/portal/i/read/121/halaman_list_lainnya/masyarakat-politik-keamanan- asean
Kerja  Sama  Negara-Negara  ASEAN  ( Treaty  of  Amity  and  Cooperation  in Southeast  Asia /TAC),  dan  Zona  Bebas  Senjata  Nuklir  Asia  Tenggara  ( Treaty  on Southeast  Asia  Nuclear  Weapon-Free  Zone /SEANWFZ)  termasuk  Piagam  PBB dan prinsip-prinsip hukum internasional terkait lainnya 4 .
Perbedaan  sikap  negara  ASEAN  atas  perkembangan  di  LCS  dan  langkah Indonesia  serta  ASEAN  untuk  menjaga  perdamaian  dan  stabilitas  LCS pasca keputusan Pengadilan Arbitrase Internasional (PAI)
Data dan fakta yang dapat penulis rangkum bahwa isu Laut China Selatan, setelah  menarik  perhatian  dunia  pada  tahun  2009,  saat  China  untuk  pertama kalinya  secara  resmi  memperkenalkan  peta  dengan  sembilan  garis  putus  ( Nine- Dash  Line ),  konflik  di  wilayah  tersebut  terus  tumbuh,  ketegangan  antara  pihak- pihak yang berkepentingan memanas.
Konflik  bertambah  parah  saat  China  mengabaikan  keputusan  pengadilan internasional  dalam  gugatan  tahun  2016  terhadap  klaim  China.  Pada  tanggal  13 Juli  2016,  China  mengeluarkan  Kertas  Putih  untuk  merespon  keputusan Pengadilan Arbitrase  Internasional tetapi tidak lagi  menyinggung Sembilan garis putus 5 . Seluruh Menteri luar negeri ASEAN menyatakan keprihatinan serius atas perkembangan situasi  LCS. Alasannya, kehadiran dan militerisasi China di  LCS. China  manaruh  rudal  anti  serangan  udara  HQ-9  di  pulau  Woody  di  Kepulauan Paracel dan mereklamasi karang menjadi pulau artifisial di Kepulauan spartly dan paracel. 6
Amerika Serikat (AS) secara terbuka mempermasalahkan kehadiran China diperairan yang disengketakan tersebut. AS berharap kebebasan melewati perairan dan  udara  di  LCS.  Menteri  Pertahanan  AS  Ash  Carter  bicara  di  Kongres  AS tentang  rencana  China  mereklamasi  gugusan  karang  Scarborough  Shoal  di perairan sengketa antara Filipina dan China yang dapat meningkatkan ketegangan di  sana.  AS  berharap  penyelesaian  sengketa  tersebut  diselesaikan  dengan  cara diplomasi  dan  damai.  Pertengahan  Juni  2016,  AS  menambahkan  kekuatannya
4 Ibid
5 Kompas (2016) “Manusia Perlu Muka, Pohon Perlu Kulit” Kompas Cetak, 13 Juli, hal 8
6 Kompas (2016) “ASEAN menyatakan keprihatinan” Kompas Cetak, 29 Februari, hal 10
Armada  7  untuk  Asia  Pasifik  (140.000  marinir/pelaut),  200  kapal  dan  1.200 pesawat) dengan Armada 3 (100 kapal dimana 4 kapal induk didalamnya) dengan tujuan melakukan patroli dan melindungi kebebasan navigasi di LCS 7 .
Untuk  itu,  diharapkan  Indonesia  dan  ASEAN  dapat  membentuk  forum dialog yang berkaitan dengan keamanan kawasan LCS. Hal ini mengingat masih adanya  berbagai  isu  strategis  terkait  dengan  keengganan  China  mematuhi keputusan  PAI.  Terbentuknya ASEAN  Regional  Forum (ARF)  dapat  dijadikan sebagai jembatan untuk menangani dan menanggulangi segala bentuk ancaman di kawasan LCS khususnya dan Asia Tenggara pada umumnya.
Menindaklanjuti  hal  diatas,  dapat  dianalisa  bahwa  peran  Indonesia  dan ASEAN  dalam  menjaga  perdamaian  dan  stabilitas  LCS  pasca  keputusan Pengadilan  Arbitrase  Internasional  dapat  mengoptimalkan  terbentunya  ARF. Karena  kerjasama  keamanan  bilateral  dianggap  tidak  cukup  untuk  menangani peningkatan  interdependensi  regional  dan  lingkup  ketidakpastian  keamanan  di Asia tenggara. Hal ini membawa pada terciptanya proposal promosi multirateral. Pada  akhirnya  ASEAN  memutuskan  untuk  membentuk  ARF  ( ASEAN  Regional Forum) sebagai  bentuk  multirateralisasi  dikarenakan  beberapa  motivasi  seperti, regional  mengalami  perubahan  lingkungan  yang  akan  menekan  negara-negara ASEAN untuk mempertanyakan keamanan regionalnya.
Oleh karena itu dibutuhkan suatu kerjasama multirateral di dalam asosiasi untuk  menangani  masalah  keamanan.  Motivasi  lain  yang  menguatkan  ASEAN membentuk  ARF  adalah  keinginan  anggotanya  untuk  lepas  dari  ikatan ketergantungan  terhadap  Cina,  Jepang,  dan  Amerika 8 .  ARF  adalah  kelompok diskusi  multirateral  yang  fokus  pada  dialog  guna  menentukan  dan  membangun langkah  awal  kerjasama  keamanan.  ARF  sendiri  adalah  perjanjian  pertama keamanan  yang  dibuat  pada  level  regional  Asia-Pasifik.  ARF  menyediakan kesempatan  pada  regional  untuk  mendiskusikan  pandangan  keamanan  mereka yang  berbeda  dan  mengintegrasi  negara  terisolasi  kedalam  sistem  keamanan
7 Kompas (2016) “AS Perbesar kekuatan di LCS” Kompas Cetak, 16 Juni, hal 9
8 Ralf Emmers, ”Regimes for Cooperative Security:The Formation and Institutional Evolution of ASEAN and the ARF” dalam buku Cooperative Security and The Balance of Power in ASEAN and The ARF. New York, 2004, pp.10-39
regional.  ARF  mendorong  perubahan  pola  konstruksi  hubungan  antara  kekuatan utama  dengan  kepentingan  dalam  region.  Atau  dengan  kata  lain  ARF  telah menjadi alat pegangan dalam iklim hubungan keamanan regional.
Dilihat  dari agenda dan  perkembangan ARF, forum  ini telah berkembang lebih  dari  sekadar  forum  untuk  menumbuhkan  rasa  saling  percaya  dan  secara resmi  forum  ini  telah  membicarakan  pembentukan  tata  regional  baru  di  Asia Pasifik.  Meski  demikian,  sebagai  forum  dialog  keamanan  multilateral  dan pembangunan  kepercayaan  di  kawasan  Asia  Pasifik,  selain  diharapkan  dapat membuka  jalan  bagi  mediasi  berbagai  persoalan  yang  dihadapi  negara-negara ASEAN, ARF diharapkan mampu mengupayakan tatanan internasional yang adil agar  tidak  ada  dominasi  dari  negara-negara  besar  seperti  Amerika  Serikat  dalam hubungan internasional.
Masalah  terorisme  merupakan  tantangan  fundamental  ASEAN  dan menjadi  ancaman paling menakutkan di dunia karena dapat  mengancam  wilayah manapun, termasuk di luar ASEAN. Maka ASEAN harus mengambil sikap tidak membenarkan  siapa  pun  yang  melakukan  teror.  Tindakan  menumpas  pendukung dan pelaku teror harus menjadi komitmen negara-negara ASEAN untuk  menjaga stabilitas dan perdamaian di kawasan. Meski demikian, ARF sebagai forum kerja sama  keamanan  di  Asia  Pasifik  belum  dapat  dijadikan  jaminan  sebagai  sarana satu-satunya yang mampu mengatasi masalah keamanan di Asia Pasifik 9.
Akan  tetapi,  untuk  mencapai  hal  tersebut  dirasakan  masih  terdapat beberapa  kendala  dan  kelemahan  diantaranya  adalah  belum  adanya  keselarasan yang  ingin  dicapai  oleh  ASEAN  dan  ARF  maupun  belum  adanya  aksi  nyata tentang  terbentuknya  ASEAN  Concord  yang  telah  di  gagas  oleh  Indonesia beberapa waktu lalu di KTT ASEAN di Bali. Oleh sebab itu, perlu adanya solusi dari  seluruh  negara  ASEAN  dalam  rangka  mengoptimalkan  keberadaan  ARF dalam membantu keamanan di kawasan Asia Pasifik.
Mencermati  latar  belakang  diatas,  maka  upaya-upaya  yang  dapat dilaksanakan  antara  lain  :  1)  Melaksanakan  formulasi  pengembangan  konsep
9 http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0308/29/ln/519490.htm dalam artikel ”Pertaruhan Komunitas Keamanan  ASEAN”
kerjasama  regional  ASEAN,  untuk  mendapatkan  manfaat  hasil  kerjasama  yang lebih  baik  bagi  negara  anggota  ASEAN;  2)  Mengoptimalkan  pertemuan- pertemuan  kerjasama  ASEAN,  dalam  rangka  penyempurnaan  rumusan-rumusan kesepakatan  kerjasama  ASEAN.  Secara  structural  bentuk  pertemuan  yang dilaksanakan dalam kerjasama ASEAN seperti Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN,  Sidang  Menteri-menteri  Luar  Negeri  ASEAN,  Sidang  Menteri-menteri Ekonomi  ASEAN,  Sidang  Menteri-menteri  Sektoral  ASEAN,  Sidang  Gabungan Para  Menlu  dan  Menteri  Ekonomi,  Sekertaris  Jenderal  ASEAN,  Panitia  Tetap ASEAN  dan  Sidang  Tingkat  Pejabat  Tinggi  ASEAN;  3)  Menyeleraskan  tujuan terbentuknya  ARF  dengan  aksi  deklarasi ASEAN  Concord  Vision 2020  dengan mempertimbankan  Asia  Tenggara  yang  bersatu  dalam  sustu  ikatan  sebagai  “ a community  of  caring  societies ”;  4)  ASEAN  harus  menggelar  aksi  Deklarasi ASEAN  Concord ,    yang  merupakan  sebuah  komunitas  akan  mempercepat kerjasama dalam pembangunan social yang ditujukan guna meningkatkan standar kehidupan  kelompok  yang  dirugikan  dan  penduduk  pedesaan,  dan  akan  mencari keterlibatan aktif semua sector masyarakat, khususnya kaum wanita, pemuda dan komunitas local.
Perkembangan kerjasama regional dalam membangun arsitektur regional di Kawasan  Asia  Tenggara  dan  peran  Indonesia  serta  ASEAN  menjawab perkembangan tersebut .
Berdasarkan  data  dan  fakta yang  ada,  dapat  penulis  himpun  bahwa pembangunan  arsitektur  kawasan,  Indonesia  dan  ASEAN  perlu  memperkuat evolusi  arsitektur  regional  untuk  menjaga  perdamaian,  keamanan  dan  stabilitas Kawasan. ASEAN perlu menjadi stabilisator regional yang netral dan independen. ASEAN  perlu  menyeimbangkan  kepentingan  regional  dan  global  saat berhubungan dengan berbagai mitranya dari Asia dan Pasifik serta Kawasan lain. ASEAN memegang peran penting dalam pembangunan arsitektur kelembagaan di tingkat kawasan.
Negara-negara  anggota  ASEAN  dan  negara  mitra  ASEAN  menyadari peran penting ASEAN dalam membantu penciptaan kelembagaan dan proses yang
memberikan ruang bagi negara-negara anggotanya dan negara-negara di kawasan untuk  menangani  masalah  secara  damai.  Dengan  pengakuan  ini,  ASEAN  telah mengukuhkan diri sebagai “inti pemersatu kawasan Asia Timur dan Asia Pasifik”. Peran  ASEAN  dalam  mencapai  stabilitas  di  kawasan  telah  memberikan  jaminan bagi  negara-negara  anggota  ASEAN  serta  mitranya  di  kawasan  bahwa  ASEAN memiliki karakteristik yang tenang dan ramah serta berkomitmen terhadap prinsip tidak  ikut  campur  tangan  ( non-interference )  dalam  politik  dalam  negeri  negara lain 10 .  Pada  tahun  2020  ini,  ASEAN  akan  mengadakan  konferensi  untuk membentuk  Masyarakat  Keamanan  ASEAN  (ASC)  sebagai  bentuk  partisipasi negara-negara ASEAN dalam menjaga keamanan di kawasan.
Oleh  sebab  itu,  diharapkan  terbentuknya  masyarakat  keamanan  ASEAN (ASC)  mampu  memberikan  program-program  yang  dapat  dimanfaatkan  untuk menanggulangi dan menangani isu keamanan kawasan maupun kejahatan lainnya di  kawasan  Asia  Tenggara.  Keberadaan  ASC  harus  menjadi  barometer  bagi negara-negara  di  kawasan  regional  untuk  memerangi  terorisme  internasional dalam rangka membentuk keamanan di berbagai kawasan. ASC harus membentuk konsensus nyata di antara negara-negara anggotanya, karena adanya kepentingan domestik  yang berbeda-beda di  negara-negara  anggota dirasakan dapat  membuat seluruh program ASC ini akan menjadi bias.
Dihadapkan  dengan  hal  tersebut,  dapat  dianalisa  bahwa  ASEAN  kini dihadapkan pada berbagai isu keamanan regional yang jauh lebih rumit dan lebih luas.  Selama  ini  agenda  isu  keamanan  kawasan  didominasi  oleh  berbagai  isu keamanan  konvensional  /tradisional  (konflik  teritorial,  perlombaan  senjata)  di beberapa  wilayah  seperti  Laut  Cina  Selatan,  Semenanjung  Korea,  namun  kini agenda  keamanan  regional  juga  disibukkan  berbagai  persoalan  keamanan  non tradisional. Secara lebih spesifik, isu-isu keamanan non tradisional ini sering pula disebut sebagai ''fenomena wilayah abu-abu''/FWA.
Fenomena  ini,  sebagaimana  dikemukakan  Peter  Chalk,  secara  luas dimaknakan  sebagai  ancaman-ancaman  terhadap  stabilitas  sebuah  negara  yang
10 Naskah Departemen MP. Kerja sama Keamanan Kawasan, Kep Danseskoad Nomor Kep/120/XII/2019 tgl 11 Desember 2019, hal. 61
berasal dari proses-proses non pemerintah yang dilakukan oleh aktor non-negara. Berdirinya  ASC  ternyata  tidak  memberikan  respon  dari  beberapa  negara anggotanya,  dimana  hal  ini  menjadikan  faktor-faktor  yang  mempengaruhi optimalnya ASC dalam melindungi masyarakat ASEAN. Seperti contohnya, kasus kekerasan  di  Myanmar  merupakan  tantangan  pertama  bagi  kebijakan  non intervensi dalam masalah dalam negeri negara anggota ASEAN.
Masalah  Myanmar  bisa  membuat  ASEAN  dinilai  negatif  karena  ASEAN akan dianggap mendukung sebuah rezim yang tidak menghormati HAM, sehingga muncul kesan walaupun  pembentukan ASEAN didasarkan pada ikatan biografis, kesejarahan  dan  budaya  di  Asia  Tenggara,  pada  kenyataannya  pendorong  utama regionalisme  ASEAN  lebih  banyak  ditentukan  oleh  keinginan  untuk  menjamin regime survival. Sampai munculnya ASEAN Charter 2007, semua negara anggota ASEAN  masih  menganggap  bahwa  prinsip  non  intervensi  sangat  penting  bagi hubungan antar bangsa.
Oleh  karena  itu,  bila  penghargaan  atas  HAM  dan  Demokrasi  dapat dipatuhi  oleh  negara-negara  anggota  ASEAN  sebagai  bagian  dari  pemahaman baru  keamanan  non  konvensional  yaitu human  security .    Respon  yang  bersikap keras  dari  Malaysia,  Filipina,  dan  Singapura  sempat  mengarah  pada  wacana pemberian  sanksi  pada  Myanmar,  sekalipun  mekanisme  semacam  itu  belum pernah di  atur. Dimasa depan, perlu dipikirkan pemberian sanksi kepada negara- negara  anggota  ASEAN  yang  dianggap  tidak  mematuhi  perjanjian  yang  telah disepakati.
ASEAN  bisa  dinilai  sebagai  sebuah  organisasi  yang  mendukung  sebuah rezim yang tidak menghormati HAM dan Demokrasi, karena tujuan ASEAN lebih banyak  ditentukan  oleh  keinginan  untuk  menjamin  kelangsungan  hidup  rezim non-demokratis.  Hal  ini  diperparah  ketika  ASEAN  justru  menerima  Myanmar menjadi anggota pada tahun 1997.  Sebaliknya, jika ada kewajiban dan sanksi dan demokratisasi menjadi keharusan bagi setiap negara anggota, maka setiap anggota yang  tidak  menjalankan  dapat  dikenakan  sanksi,  mulai  dari  yang  ringan  yang berat. Sanksi itu bisa berupa pengucilan atau harus menarik diri dari keanggotaan. Padahal,  untuk  dapat  terciptanya  ASC,  setiap  negara  anggota  harus  bersedia
menanggalkan  sebagian  kedaulatan  nasional  dan  menukarkannya  dengan kedaulatan bersama atau supranasional.
Namun  demikian,  untuk  mencapai  hal-hal  yang  diharapkan  diatas, keikutsertaan  ASC  dalam  menjaga  keamanan  kawasan  ASEAN  masih  memiliki kendala  atau  kelemahan,  seperti  belum  adanya  sebuah  komitmen  bersama  dari negara-negara anggota untuk mengeksplorasi cara-cara inovatif dalam perwujudan dibangunnya program kerjasama ini.
Maka,  upaya-upaya  yang  dapat  dilaksanakan  oleh  Indonesia  dan  ASEAN dalam  menghadapi  perkembangan  tersebut  antara  lain  :  1)  Meningkatkat pembangunan politik bagi negara-negara Anggota ASEAN, dalam hal ini negara- negara  anggota  ASEAN  diwajibkan  untuk  memajukan  politik  serta  mendukung pemimpin  ASEAN  didalam  mencapai  Visi  bersama  dan  untuk  mencapai perdamaian, stabilitas, demokrasi, serta kesejahteraan wilayah; 2) Membentuk dan membagi  norma,  hal  ini  bertujuan  untuk  mebuat  standar  umum  atas  kepatuhan terhadap  norma-norma  umum  diantara  negara  anggota  ASEAN,  guna mengkonslolidasi,  memperkuat  solideritas  ASEAN,  serta  berkontribusi  terhadap pembangunan  yang  demokratis,  toleran,  dan  menciptakan  masyarakat  yang partisipatif  dan  transparan;  3)  Meningkatkan  pencegahan  konflik,  mencegahan konflik ini dilakukan untuk memperkuat keyakinan dan kepercayaan masyarakat, mengurangi  ketegangan  dan  mencegah  timbulnya  perselisihan  didalam  negara anggota  ASEAN  maupun  intra-ASEAN;  4)  Secara  berkala  dan  berlanjut mengadakan pertemuan pada tingkat Menteri Luar Negeri (mewakili pemerintah) untuk  tetap mengedepankan dan memupuk rasa  kebersamaan dalam memandang dan  memerangi  segala  bentuk  ancaman;  5)  Walaupun  setiap  negara  peserta memiliki  latar  belakang  yang  berbeda,  namun  harus  mengedepankan  rasa  saling menghargai  dan  menghormati  satu  dengan  yang  lainnya,  hal  ini  sangat  penting karena  apabila  masing-masing  negara  merasa  lebih  tinggi  dari  negara  lain  maka akan mengganggu mekanisme kerjasama yang ada.

## KESIMPULAN
Dari  uraian  singkat  diatas,  dapat  disimpulkan  bahwa  ASEAN  sebagai suatu organisasi regional pada masa awal terbentuknya telah menyepakati adanya kerjasama keamanan antara anggota-anggotanya. Tetapi pada faktanya kerjasama keamanan  tidak  dapat  dibentuk  secara  optimal  dikarenakan  masih  adanya  rasa bermusuhan  dan  keinginan  menyerang  satu  sama  lain  dan  juga  prinsip  non- interference yang mengakibatkan lambatnya penangan konflik keamanan. Dengan adanya  prinsip  non-interference  inilah  yang  mengakibatkan  fokus  kerjasama keamanan  di  ASEAN  lebih  difokuskan  pada  kerjasama  ekonomi  dan  sosial budaya. Tapi setelah terjadi banyaknya aksi terorisme dan pemboman di kawasan Asia  Tenggara,  melalui Bali  Concord II,  dibentuklah  ASC  (ASEAN Security Community )  yang  merupakan  manifestasi  dari  kepedulian  bersama  akan keamanan  regional Asia  Tenggara. Tetapi pada faktanya sejak dibentuknya  ASC pada  2001  tidak  dapat  bertindak  maksimal  dalam  menangani  masalah-masalah yang  timbul  dalam  regional,  seperti  masalah  junta  militer  di  Myanmar  ataupun kudeta di  Thailand. ASC  yang masih setia dengan prinsip non-interference tidak dapat  berbuat  banyak  dalam  menghadapi  masalah  keamanan  dalam  regional. Keamanan  kawasan  memang  sangatlah  penting  bagi  ASEAN,  sehingga membentuk  ARF  (ASEAN Regional  Forum )  yang  bekerjasama  dengan  negara- negara yang terlingkup dalam kawasan region Asia-Pasifik. Termasuk didalamnya China  dan  Amerika  Serikat  yang  merupakan  negara-negara  besar  dan  memiliki pengaruh yang besar juga untuk keberlangsungan ARF, terutama Amerika Serikat. Karenanya,  dengan  adanya  negara-negara  influence  di  dalam  region,  ARF  harus mampu  untuk  menentukan  sikap  dan  tepat  dalam  mengkosolidasi  kepentingan- kepentingan anggota ARF yang lain.
Dengan  demikian,  sebagai  saran  penulis  yaitu  Indonesia  dan  ASEAN sebagai  penggerak  utama  ARF  dan  ASC  dalam  membentuk  rezim  keamanan, harus  mengambil  sikap  terhadap  aneka  masalah  tersebut.  Sebagai  aktor  dalam ARF dan ASC, ASEAN harus melakukan konsolidasi di kalangan anggotanya dan peka terhadap perubahan kebijakan luar negeri  Amerika Serikat tentang  masalah terorisme. Hal itu tidak perlu menjadi rintangan ASEAN dalam menyikapi aneka
perubahan  di  kawasan.  Meski  realitas  menunjukkan  hingga  kini  ARF  dan  ASC tidak  langsung  menangani  masalah  keamanan  di  Asia  Pasifik  dan  belum menjalankan  peran  secara  substantif,  ASEAN  perlu  terus  memperluas  hubungan dan  memperkuat  solidaritas  ARF  guna  mengantisipasi  munculnya  polarisasi dalam ARF dan ASC.

## DAFTAR PUSTAKA
Acharya, Amitav. 2005. Do norms and identity matter? Community and power in Southeast  Asia’s  regional  order dalam  The  Pacific  Review.  Routledge. London
Baginda  Pakpahan,  Indonesia,  2018, ASEAN  dan  ketidakpastian  hubungan Internasional.
Dewi  Fortuna  Anwar,  1993, “Changes  and  Continuity  In  Indonesia’s  Regional Outlook”, dlm  Chandran  Jeshurun,  (penyt.),  Cina,  India,  Japan  and  The Security of Southeast Asia
http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0308/29/ln/519490.htm  dalam  artikel ”Pertaruhan Komunitas Keamanan  ASEAN ”.
Kompas (2016) “ AS Perbesar kekuatan di LCS ” Kompas Cetak, 16 Juni Kompas  (2016)  “ Manusia  Perlu  Muka,  Pohon  Perlu  Kulit ”  Kompas  Cetak,  13 Juli
Kompas (2016) “ ASEAN menyatakan keprihatinan ” Kompas Cetak, 29 Februari.
Mary  Farrel,  Bjorn  Hette,  Luk  Van  Langenhove. ”Regional  Arrangement  and Agencies  For  Security:  Prospect  and  Obstacles ”  dalam  buku  Global Politics Of Regionalism. Pluto Press, London.
Naskah  Departemen  MP.  Kerja  sama  Keamanan  Kawasan,  Kep  Danseskoad Nomor Kep/120/XII/2019 tgl 11 Desember 2019.
Ralf  Emmers,  2004,  ” Regimes  for  Cooperative  Security:The  Formation  and Institutional  Evolution  of  ASEAN  and  the  ARF ” dalam buku Cooperative Security and The Balance of Power in ASEAN and The ARF . New York.