Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 18 No 1 April 2020
TANGGUNG GUGAT RUMAH SAKIT DAN DOKTER ATAS TINDAKAN PENOLAKAN PASIEN DENGAN ALASAN HABISNYA JAM KERJA SEHINGGA KONDISI PASIEN MENGALAMI GANGGUAN PSIKOLOGIS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTEK KEDOKTERAN SERTA KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA
Oleh:
Bintang Mahardhika Putera
Fakultas Hukum Universitas Surabaya bintangkwon@yahoo.com
Abstrak – Kesehatan  adalah  salah  satu  faktor  utama  bagi  setiap  manusia  untuk  melakukan segala  aktivitas  sehari-hari,  selain  kesehatan  rohani  juga  jasmani  juga  sangat  dibutuhkan manusia  dalam  mendukung  pelaksanaan  segala  aktivitas.  Kesehatan  merupakan  salah  satu unsur  kesejahteraan  umum  yang  harus  diwujudkan  sesuai  dengan  cita-cita  bangsa  Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Untuk membantu pelaksanaan kegiatan tersebut maka Pemerintah harus melakukan upaya  kesehatan  yang  didalamnya  terdapat  tenaga  kesehatan  yang  bertujuan  untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkan jasa kesehatan. Pada hakekatnya pemenuhan kesehatan di peroleh dari pihak lain secara timbal balik sehingga dalam pelayanan  kesehatan,  dalam  hal  ini  pasien  disebut  sebagai  penerima  dalam  rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Salah satu hal yang dianggap mempunyai peranan cukup penting adalah pelayanan-pelayanan kesehatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang  Kesehatan  Pasal  5 menentukan  setiap orang mempunyai  hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau.
Penerima jasa pelayanan kesehatan untuk  meningkatkan, mengarahkan dan memberikan dasar bagi pembangunan di bidang kesehatan diperlukan adanya perangkat hukum kesehatan yang  semula  dititik  beratkan  pada  upaya  kesehatan  yang  menyeluruh  menyangkut  upaya peningkatan  kesehatan,  pencegahan  penyakit,  penyembuhan  penyakit  dan  pemulihan kesehatan. Ini berarti bahwa kesehatan pada dasarnya menyangkut semua segi kehidupan, baik fisik, mental maupun sosial ekonomi.
Masyarakat  awam  tidak  mempunyai  pengetahuan  mengenai  penyakit  yang  dideritanya.  Dari pandangan demikian ini pasien selalu mengikuti apa yang di sarankan oleh dokter, apakah ada efek samping  yang akan dialami dari pengobatan tersebut dan bagaimana prognose penyakit itu.
Kata Kunci : Kesehatan, Rumah Sakit, Dokter, Pasien.
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 18 No 1 April 2020
HOSPITALITY AND DOCTOR'S RESPONSIBILITY FOR PATIENT REJECTION MEASURES WITH THE REASON OF THE WORKING HOURS SO THE PATIENT CONDITION HAS PSYCHOLOGICAL DISORDERS REVIEWED FROM LAW NUMBER 44 OF 2009 REGARDING HOSPITAL AND LAW NUMBER 29 OF 2004 CONCERNING MEDICAL PRACTICES AND THE BOOK OF LEGAL LAW CIVIL
Abstract – Health is one of the main factors for every human being to do daily activities, besides spiritual health as physical, it is also very needed by humans in supporting the implementation of  all  activities.  Health  is  one  of  the  elements  of  general  welfare  that  must  be  realized  in accordance with the ideals of the Indonesian people as referred to in the Opening of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. improve health services for people who need. In the fulfillment of health can be obtained from other parties reciprocally health services, in this case the patient is referred to as the recipient in order to improve the degree of public health. One of the things that is considered to have an important role is health services in accordance with Law Number 36 of 2009 concerning Health, namely Article 5 which stipulates that everyone has the right to obtain safe, quality and affordable health services.
Recipients of health services to improve, direct and provide the basis for development in the health sector are required for the existence of a health law tool which was initially focused on  comprehensive  health  efforts  concerning  efforts  to  improve  health,  prevent  disease,  cure diseases and restore health. Lay people do not have knowledge about their illness. From this view, the patient always follows what is suggested by the doctor, whether there are any side effects that will be experienced from the treatment and how to prognose the disease.
Keywords : Health, Hospital, Doctor, Patient.

## A. PENDAHULUAN
Rumah  sakit  sebagai  salah  satu  fasilitas  pelayanan  kesehatan  memiliki  peran  yang sangat strategis dalam upaya mempercepat kemajuan serta kesejahteraan Indonesia. Pemerintah telah bersungguh-sungguh dan terus-menerus berupaya untuk meningkatkan mutu  pelayanan baik yang bersifat promotif, preventif, kuratif dan rehabilitasi. Peran tersebut dalam dewasa ini semakin  dituntut  akibat  adanya  epidem    iologi  penyakit,  perubahan  struktur  organisasi, perubahan sosial-ekonomi masyarakat  dan pelayanan  yang lebih  efektif, ramah dan sanggup memenuhi kebutuhan mereka.
Dalam hal ini penerima jasa pelayanan kesehatan yang disebut sebagai pasien untuk meningkatkan,  mengarahkan  dan  memberikan  dasar  bagi  pembangunan  di  bidang  kesehatan diperlukan  adanya  perangkat  hukum  kesehatan  yang  semula  di  titikberatkan  pada  upaya penyembuhan  penderita  secara  berangsur-angsur  berkembang  ke  arah  keterpaduan  upaya kesehatan  yang  menyeluruh  yang  menyangkut  upaya  peningkatan  kesehatan,  pencegahan penyakit,  penyembuhan  penyakit  dan  pemulihan  kesehatan.  Ini  berarti  bahwa  pembangunan
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 18 No 1 April 2020
kesehatan pada dasarnya menyangkut semua segi kehidupan, baik fisik, mental, maupun sosial ekonomi. (Hermien Hadiati, Koeswadji , Hal.5).
Ditinjau  dari  ilmu  kemasyarakatan  dalam  hal  hubungan  antar  dokter  dengan  pasien menunjukkan bahwa dokter memiliki posisi yang dominan, sedangkan pasien hanya memiliki sikap pasif menunggu tanpa wewenang untuk melawan. Posisi yang demikian ini secara historis berlangsung  selama  bertahun-tahun  dalam  kenyataannya  pula  dengan  Rumah  Sakit  sebagai lembaga kesehatan mempunyai posisi yang dominan pula daripada pasien dimana pasien hanya dapat dapat menunggu tanpan ada wewenang melawan atau dengan kata lain pasien hanya dapat bersikap  pasif.  Rumah  sakit  memiliki  posisi  dominan  mengingat  tenaga  kesehatanlah memegang peranan utama karena memiliki kemampuan dan ketrampilan khusus yang ia miliki dan karena kewibawaan yang dimilikinya yang merupakan bagian kecil dari masyarakat yang semenjak  bertahun-tahun  berkedudukan  sebagai  pihak  yang  memiliki  otoritas  bidang  dalam memberikan bantuan pengobatan berdasarkan kepercayaan penuh pasien.
Rumah Sakit yang diberikan kepercayaan penuh oleh pasien, haruslah memperhatikan baik buruknya tindakan yang dilakukan dan selalu berhati-hati didalam melaksanakan tindakan medis, karena tidak menutup kemungkinan tindakan medis yang dilakukan bisa memunculkan kesalahan  maupun  kelalaian  yang  dapat  berakibat  fatal  baik  terhadap  kondisi  fisik  dan/atau psikis  dari  pasien  yang  tentunya  sangat  merugikan  pihak  pasien  tersebut.  Dengan  demikian Pemerintah  melalui  berbagai  peraturan  hukum  selalu  melakukan  upaya  untuk  melindungi pasien  salah  satunya  dalam  Undang-Undang  Nomor  29  Tahun  2004  Tentang  Praktek Kedokteran yakni Pasal 3 yang menentukan bahwa :
a. Memberikan perlindungan kepada pasien;
b. Mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan medis yang diberikan oleh dokter dan dokter gigi;
c. Memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, dokter dan dokter gigi.
Dengan  adanya  perkembangan  informasi  dan  teknologi  pandangan  tersebut  sudah berubah. Pasien mulai menyadari akan hak-haknya sebagai pasien. Perubahan pandangan ini dapat  dibuktikan  dengan  adanya  banyaknya  kasus  gugatan  terhadap  dokter  ,  rumah  sakit  , yayasan  ,  yang  mengelola  sebuah  rumah  sakit.  Banyak  kejadian  dalam  hal  pelayanan  medis atau pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan merugikan pasien. Pelayanan yang merugikan akan membawa dampak yang membahayakan pasien.
Salah satu kasus yang terjadi dimana pasien RR telah didaftarkan anaknya tertanggal 29 Juli 2016 untuk berobat di Rumah Sakit J sekaligus anak dari pasien RR juga telah melakukan
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 18 No 1 April 2020
pembayaran untuk berobatnya tersebut. Keesokan harinya pada tanggal 30 Juli 2016 anak dari pasien RR menelpon pihak Rumah Sakit J untuk memastikan mengenai pendaftaran untuk RR. Namun pasien mendapati kabar bahwa pasien RR sudah tidak bisa mendapatkan perawatan dan juga tidak bisa bertemu dengan dokter di Rumah Sakit J.
Mengetahui  pasien  RR  tidak  bisa  mendapatkan  perawatan  dan  tidak  bisa  bertemu dengan  dokter  dari  Rumah  Sakit  J,  akhirnya  anak  dari  pasien  RR  beserta  pasien  RR memutuskan untuk menuju Rumah Sakit J dan tiba pada pukul 14.00 WIB untuk menjalani cek labratorium  yang biayanya sudah dibayar sebelumnya oleh anak pasien RR. Sesampainya di Rumah Sakit J, anak pasien RR mendatangi  ruangan dokter dan diketahui bahwa masih  ada dokter  yang  praktik  beserta  dengan  pasien  yang  berjumlah  lima  orang  menunggu  di  ruang tunggu.
Kemudian  anak  pasien  RR  mendatangi  suster  dan  menanyakan  kembali  mengenai perawatan yang harusnya di dapat pasien RR. Namun suster tersebut mengatakan bahwa pasien RR tidak bisa diperiksa oleh dokter dikarenakan dokter tersebut waktu jaganya telah habis dan dokter  tersebut  segera  pulang  sehingga  tidak  menerima  pasien  lagi.  Padahal  telah  diketahui bahwa  jam  praktik  di  Rumah  Sakit  J  di  mulai  pada  pukul  09.00  WIB  sampai  dengan  pukul 15.00 WIB.
Atas penolakan dari Rumah Sakit J, pasien RR mengalami gangguan psikologis. Anak dari pasien RR pada akhirnya mengambil beberapa langkah yakni yang pertama memilih untuk merawat  pasien  RR  di  rumah  dengan  memanggil  dokter  lain,  dan  akibat  dari  gangguan psikologis tersebut pasien RR harus mengkonsumsi obat khusus dari poli saraf. Selain itu anak dari pasien RR juga mengambil langkah lain dengan mengajukan somasi kepada pihak Rumah Sakit  J,  serta  melaporkan  kejadian  yang  dialami  oleh  pasien  RR  kepada  pihak  Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Atas dasar pelaporan dari anak pasien RR, maka Kementerian Kesehatan Republik Indonesia akan melakukan evaluasi terhadap Rumah Sakit J.

## B. METODE PENELITIAN
Penulisan  jurnal  ini  menggunakan  tipe  penelitian  yuridis  normatif.  Tipe  penelitian yuridis  normatif  ini  adalah  pendekatan  masalah  yang  mempunyai  maksud  dan  tujuan  untuk mengkaji  perundang-undangan  dan  peraturannya  berlaku  juga  dengan  buku-buku  yang berkonsep  teoritis.  Kemudian  dihubungkan  dengan  permasalahan  yang  menjadi  pokok pembahasan yang dibahas di dalam skripsi ini. Adapun pendekatan masalah  yang digunakan sebagai  pembahasan  dalam  jurnal  ini  yaitu  menggunakan  pendekatan  perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 18 No 1 April 2020
undangan (statute approach), yaitu memecahkan jawaban atas rumusan masalah yang diajukan dengan  medasarkan  kepada  ketentuan-ketentuan  dalam  legislasi  dan  regulasi  yang  relevan. Pendekatan konseptual (conceptual approach),  yaitu pendekatan  yang dilakukan dengan cara memecahkan jawaban atas rumusan permasalahan yang diajukan dengan merujuk pada konsep dan prinsip hukum yang relevan.
Sedangkan, sumber bahan hukum yang digunakan dalam jurnal ini dibedakan menjadi 2  (dua)  yaitu  bahan  hukum  primer  yaitu  dan  bahan  hukum  sekunder.  Bahan  hukum  primer adalah  bahan  hukum  yang  bersifat  mengikat  berupa  peraturan  perundang-undangan  yang berkaitan dengan penulisan jurnal ini yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun  1945,  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009  Tentang  Kesehatan,  Undang-Undang Nomor  44  Tahun  2009  Tentang  Rumah  Sakit,  dan  Undang-Undang  Nomor  29  Tahun  2004 Tentang Praktek Kedokteran. Sedangkan bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat kaitannya  dengan  bahan  hukum  primer  karena  bersifat  menjelaskan  yang  dapat  membantu menganilisi  bahan  hukum  primer.  Bahan  hukum  sekunder  dalam  proposal  ini  adalah  buku, literatur, jurnal hukum, internet, media massa, makalah, serta bahan-bahan tertulis lainnya.
Kemudian, langkah penelitian dari jurnal ini adalah melalui studi pustaka yang diawali dengan  inventarisasi  semua  bahan  hukum  yang  terkait  dengan  permasalahan  kemudian dikaitkan dengan klasifikasi bahan hukum yang terkait yang selanjutnya dilakukan sistimatisasi untuk  lebih  mudah  membaca  dan  mempelajarinya.  Langkah  pembahasan  tersebut  dilakukan dengan penalaran yang bersifat deduktif dalam arti pengetahuan yang bersifat umum diperoleh melalui  peraturan  perundang-undangan,  literatur,  pendapat  para  sarjana  yang  kemudian  di implementasikan  dalam  permasalahan  sehingga  diperoleh  jawaban  dari  permasalahan  yang bersifat khusus (induktif).

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN
Hubungan hukum adalah hubungan antara dua subjek hukum atau lenih dimana hak dan kewajiban disitu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban di pihak yang lain atau dalam kata  lain  isi  adanya  hubungan  tersebut  adalah  hak  dan  kewajiban  pihak  –  pihak  hubungan tersebut diatur oleh hukum. Hubungan hukum ini bersumber pada kepercayaan pasien terhadap dokter  sehingga  pasien  bersedia  memberikan  persetujuan  tindakan  medik,  yaitu  suatu persetujuan pasien untuk menerima upaya medis yang dilakukan terhadapnya. Hal ini dilakukan setelah mendapat informasi dari dokter mengenai upaya medis yang dapat dilakukannya setelah mendapat informasi dari dokter mengenai segala informasi resiko yang mungkin terjadi.
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 18 No 1 April 2020
Hubungan  antara  pasien  dan  dokter  dimulai  ketika  adanya  perjanjian  di  antara  para pihak yang dikenal dengan transaksi terapeutik . transaksi terapeutik adalah perjanjian antara dokter dengan pasien, berupa hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi kedua belah  pihak.  Perjanjian  terapeutik  juga  disebut  dengan  kontrak  terapeutik  yang  merupakan kontrak yang dikenal dalam bidang pelayanan kesehatan yang merupakan upaya maksimal yang dilakukan  oleh  dokter  dan  tenaga  kesehatan  untuk  menyembuhkan  pasien  dan  jarang merupakan kontrak yan sudah pasti. Perjanjian terapeutik disamakan denga inspaningsverbintenis  karena  dalam  kontrak  ini  dokter  dan  tenaga  kesehatan  lainnya  hanya untuk menyembuhkan pasien dan upaya yang dilakukan belum tentu berhasil.
Dokter  merupakan  pihak  yang  berperan  penting  dalam  upaya  penyembuhan  pasien dengan kemampuan yang dokter tersebut miliki, dokter akan berupaya agar pasiennya sembuh. Dalam pasal 1 angka UU No.29 Tahun 2004 menentukan bahwa :
“Dokter dan dokter gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi atau kedokteran gigi baik di  dalam  maupun  di  luar  negeri  yang  diakui  oleh  Pemerintahan  Republik  Indonesia  sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
Hubungan  hukum  ini  bersumber  pada  kepercayaan  pasien  terhadap  dokter,  sehingga pasien  bersedia  memberikan  persetujuan  tindakan  medik  yaitu  persetujuan  pasien  untuk menerima  upaya  medis  yang  akan  dilakukan  terhadapnya.  Hal  ini  dilakukan  setelah  ia mendapatkan  informasi  dari  dokter  mengenai  upaya  medis  yang  dapat  dilakukan  untuk menolong  dirinya  termasuk  memperolah  informasi  mengenai  segala  risiko  yang  mungkin terjadi.
Dalam informed consent tidak mutlak dibuat oleh pasien yang bersangkutan dalam hal – hal sebagai berikut :
1. Pasiien belum cukup umur/belum dewasa dan belum kawin
2. Usia sudah sangat lanjut dan sudah pikun
3. Terganggu jiwanya karena suatu penyakit, dann
4. Pasien dalam keadaan tidak sadar
Dalam keadaan seperti ini terjadi persetujuan kehendak antara kedua belah pihak artinya para pihak sudah sepertinya setuju untuk mengadakan hubungan hukum.
Namun ada kondisi lain yang memungkinkan adanya hubungan hukum antara dokter dan pasien adalah karena keadaan pasien yang sangat mendesak untuk segera mendapatkan pertolongan dokter.  Dalam  keadaan  seperti  ini  dokter  langsung  melakukan  apa  yang  di  sebut zaakwarneming  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  1354  KUHPerdata  yaitu  suatu  bentuk
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 18 No 1 April 2020
hubungan  hukum  yang  timbul  bukan  karena  adanya  keadaan  yang  memaksa  atau  keadaan darurat..
Hubungan hukum yang terjadi antara pasien dan rumah sakit termasuk dalam perjanjian pada umumnya  yang dalam  perjanjian pada umumnya  yang dalam Pasal  1234 KUHPerdata. Dalam perjanjian ini kewajiban rumah sakit adalah untuk melakukan sesuatu sehingga pasien mendapatkan kesembuhan.
Sebagai  suatu  perjanjian  maka  hubungan  antara  pasien  dengan  rumah  sakit  harus memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata yaitu;
1. Kesepakatan para pihak yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan para pihak untuk membuat perikatan/melakukan kesepakatan
3. Suatu hal tertentu, dan
4. Suatu sebab yang halal.
Dengan adanya ketentuan di atas maka proses terhadap kepastian perlindungan hukum bagi  pasien  dan  rumah  sakit  terjadi  dengan  lahirnya  kata  sepakat  yang  disertai  dengan dokter/tenaga  kesehatan  di  rumah  sakit.  Pasien  dapat  mengajukanm  gugatan  pertanggung jawaban  berdasarkan  pada  perbuatan  melanggar  hukum  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  1365 KUHPerdata.
Profesionalisme  di  bidang  kedokteran  merupakan  dasar  kontrak  dengan  masyarakat. Azas dan tanggung jawab profesi harus jelas dimengerti baik oleh dokter maupun masyarakay. Menurut  Veronika  :  kesalahan  menjalankan  profesi  yang  timbul  sebagai  akibat  adanya kewajiban-kewajian yang harus dilakukan dokter sesuai dengan standar profesi dokter. Yang penting  dalam  kontrak  dengan  masyarakat  adalah  kepercayaan  terhadap  dokter  dan  hal  ini tergantung  pada  integritas  dokter  secara  individu  maupun  seluruh  profesi  dokter.  Salah  satu sumber  daya  kesehatan  yang  di  perlukan  untuk  mendungkung  terselenggaranya  upaya kesehatan,  dokter  juga  harus  menjalankan  profesinya  dengan  moralitas  tinggi  karena  harus selalu membeirkan pertolongan terhadap siapapun yang membutuhkan.
Dokter sebagai pengembang profesi adalah orang yang mengandikan diri dalam bidang kesehatan  serta  memiliki  pengetahuan  dan  keterampilan  melalui  di  bidang  kedokteran  yang memerlkukan  kewenangan  untuk  upaya  kesehatan.  Dalam  rangka  melaksanakan  tugas profesinya para dokter selalu mengingat dan mengamalkan standar profesi tersebut sekurang- kurangny mencakup tiga komponen yaitu :
1. Standar kompetensi ilmu dan teknologi kedokteran
2. Standar perilaku moral dan etik kedokteran
3. Standar  hubungan  antar  manusia,  hubungan  antara  dokter  dengan  pasien  dan masyarakat.
Hal ini dapat dilihat dan dikaitkan dengan tujuan profesi dokter, bahwa tugas seorang dokter  dalam  masyarakat  tidak  hanya  di  lihat  dari  penyembuhan  saja  ,  tetapi  lebih  menitik beratkan  pada  segi  pemeliharaan  kesehatan.  Pengertian  pemeliharaan  kesehatan  mempunyai arti dan pengertian yang lebih luas daripad apenyembuhan yang hanya bersifat represif. Dengan demikian  bukan  profesi  bisnis,  tetapi  merupakan  profesi  yang  harus  dijalankan  dengan moralitas  tinggi  karena  harus  selalu  siap  memberikan  pertolongan  kepada  siapapun  yang membutuhkannya. Di samping itu dokter juga mempunyai kewajiban mempunyai kewajiban untuk menjalankan tugasnya yang terkait pada Kode Etik dan Sumpah Dokter.
Dalam  kode  etik  kedokteran  seseorang  dokter  harus  selalu  mengingat  kewajibannya mempergunakan  segala  ilmu  dan  ketrampilannya  untuk  kepentingan  penderita,  menurut Koeswadji standar profesi adalah niat atau itikad baik dokter yang didasari oleh etik profesinya , bertolak dari suatu tolak ukur yang di sepakati bersama oleh kalangan pendukung profesi. Rumah sakit adalah organisasi penyelenggaraan pelayanan publik, yang mempunyai tanggung jawab publik kesehatan yang diselenggarakannya. Tanggung jawab publik rumah sakit  yaitu menyelenggarakan  pelayanan  kesehatan  yang  bermutu  dan  terjangkau  berdasarkan  prinsip aman,  menyeluruh  non  diskriminatif,  perlindungan  bagi  masyarakat  sebagai  pengguna  jasa pelayanan  kesehatan  demi  untuk  mewujudkan  derajat  kesehatan  yang  setinggi  –  tingginya. Rumah  sakit  juga  merupakan  pelayanan  medis  atau  juga  pelayanan  kesehatan,  dan  untuk terselenggaranya pelayanan medis yang baik.
Rumah sakit sendiri menjadi dua kelompok yaitu: Rumah Sakit Pemerintah dan Rumah Sakit  Swasta,  Rumah  Sakit  pemerintah  adalah  rumah  sakit  yang  diatur  oleh  Pemerintah. Sedangkan rumah sakit swasta adalah rumah sakit yang didirikan oleh beberapa orang pendiri yang  kemudian  membentuk  suatu  badan  hukum  yang  sama  dengan  yayasan.  Ada  juga  yang didirikan  oleh  misi  agama.  Rumah  sakit  yang  didirikan  di  bawah  yayasan  semua  hanya merupakan suatu kegiatan yang diadakan, di kelola oleh perorangan.
Pasien adalah merupakan orang sakit  yang dirawat  oleh dokter dan tenaga kesehatan lainnya di tempat praktek atau rumah sakit. Pasien adalah merupakan orang yang menjadi fokus ataupun  sasaran  dalam  usaha-usaha  penyembuhan  yang  dilakukan  oleh  dokter  dan  tenaga kesehatan.
Sebagai subjek hukum pasien mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipahami baik oleh pasien, dokter maupun rumah sakit demi tercapainya tujuan upaya kesehatan. Dokter adalah
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 18 No 1 April 2020
partner pasien dan kedudukan keduanya sama secara hukum, demikian pula dokternya. Secara umum  pasien  berhak  atas  pelayanan  yang  manusiawi  dan  perawatan  yang  bermutu.  Pada umumnya  semua  orang  harus  bertanggung  jawab  terhadap  dan  bertanggung  gugat  terhadap setiap tindakan atau perbuatan yang mereka lakukan. Pasien dilindungi oleh negara terhadap tindakan  dokter  atau  tenaga  kesehatan  lainnya  yang  merugikan  dengan  adanya  Undang- Undang, Peraturan Pemerintah, maupun peraturan menteri.
Pasien  juga  dapat  menuntut  atau  menggugat  dokter,  perawat  atau  tenaga  kesehatan lainnya apabila terjadi perbuatan melawan hukum sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi pasien.  Berdasarkan  ketentuan  perdata  pula,  rumah  sakit  pada  umumnya  bertanggung jawab/bertanggung gugat atas segala kesalahan yang dilakukan oleh personilnya, dalam hal ini rumah sakit bertanggung jawab/bertanggung gugat aras terlaksananya informed concent dalam rumah sakit.
Pasien  dapat  melaporkan  dokter  apabila  dokter  telah  melakukan  wanprestasi  atau perbuatan  melawan  hukum.  Apabila  dokter  melakukan  pelanggaran  etik  seperti  yang  diatur dalam  kode  etik  kedokteran  indonesia  atau  Majelis  Kehormatan  Etik  Kedokteran  Indonesia yang  apabila  terbukti  telah  melanggar  etik  profesi  kedokteran  maka  akan  diberikan  sanksi nurani oleh organisasi. Sanksi nurani yang dimaksud adalah berupa tidak diberikan beasiswa, tidak  diundang  untuk  menghadiri  simposium  dan  sebagainya.  Apabila  terdapat  pelanggaran disiplin  atau  standar  profesi  dokter,  maka  dokter  dilaporkan  kepada  Majelis  Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia, dimana nanti akan diberi sanksi disiplin.\
Jika dokter tidak dapat memenuhi standar profesi kedokteran maka sanksi pencabutan surat ijin praktek kedokteran, teguran tertulis oleh kepala dinas kabupaten/kota. Jika di dalam pemeriksaan  oleh  Majelis  Kehormatan  Disiplin  kedokteran  Indonesia  ditemukan  bahwa terdapat  kelalaian  malpraktek  maka  pasien  dapat  mengajukan  tuntutan  hukum  atau  gugatan hukum ke peradilan umum. Wan prestasi dalam pelayanan kesehatan timbul karena tindakan sesuai dengan apa yang diperjanjikann. Pelayanan kesehatan yang tidak sesuai ini dapat berupa tindakan kekurangan kehati-hatian atau akibat kelalaian dari dokter yang bersangkutan.Tanggung  jawab  medis  tidak  hanya  dokter  tetapi  menarik  rumah  sakit  turut bertanggung jawab terhadap kelalaian tenaga medisnya karena adanya hubungan majikan yang berlaku juga bagi tenaga kesehatan.
Rumah sakit bertanggung jawab secara perdata terhadap semua kegiatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 18 No 1 April 2020
Pasal 1 angka 9 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 512/MENKES/PER/IV/2007  tentang  izin  praktik  dan  pelaksanaan  praktik  kedokteran menentukan  bahwa  :  “Standar  profesi  kedokteran  adalah  batasan  kemampuan  (knowledge, skill, and proffesional attitude) minimal yang harus dikuasai oleh seorang dokter atau dokter gigi untuk dapat melakukan kegiatan profesional attitude penting karena apabila tidak memiliki knowledge, skill, dan profesional attitude maka dapat membahayakan pasien. Standar profesi dokter harus ditaati oleh setiap dokter dalam melakukan kewajibannya untuk menyembuhkan pasien tergantung kepadanya. Kelalaian yang dilakukan oleh dokter dapat mengancam jiwa dari pasien yang ditanganinya.
Pasien RR belum mendapatkan tindakan medis dari dokter untuk pemeriksaan terhadap kondisi pasien RR. Namun karena dokter tersebut meminta suster penjaga untuk menolak RR, akibat  dari  kejadian  tersebut  kondisi  pasien  RR  semakin  memburuk  sehingga  pasien  RR mengalami gangguan psikologis selain itu obat-obatan yang dikonsumsi oleh pasien RR sudah habis.  Kejadian tersebut  tidak seharusnya terjadi  pada pasien RR dan seharusnya pasien RR mendapatkan  pelayanan  medis  sehingga  kondisi  pasien  RR  semakin  membaik  dan  dapat melakukan  aktivitasnya  seperti  biasa.  Pada  kenyataannya,  akibat  dokter  yang  lalai  dalam melakukan profesinya membuat pasien RR harus merasakan kesakitan dan terbaring lemah. Antara pasien dan dokter pasti terjadi hubungan hukum  yang timbul antar pasien RR dengan dokter di Rumah Sakit J adalah perjanjian. Dengan adanya perjanjian tersebut berarti telah  terjadi  kesepakatan  sehingga  muncullah  hak  dan  kewajiban  antara  pasien  RR  dengan dokter di Rumah Sakit J dalam dunia kesehatan perjanjian tersebut di sebut dengan Perjanjian Terapeutik.  Hak  dan  Kewajiban  antara  kedua  pihak  tersebut  harus  dilaksanakan.  Kewajiban dokter  terhadap  pasien  terdapat  dalam  Pasal  51  Undang-Undang  Nomor  29  Tahun  2004. Sedangkan kewajiban pasien terdapat dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004. Dokter berkewajiban berupaya untuk menyembuhkan pasien. Dalam suatu perjanjian, apabila kedua belah pihak melakukan hak dan kewajiban maka tidak akan terjadi perselisihan sehingga apa yang di perjanjikan dapat di nikmati hasilnya.
Sesuai  dengan  Pasal  29  ayat  (1)  huruf  b  Undang-Undang  Nomor  44  Tahun  2009 menyatakan bahwa : “memberi pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, anti diskriminasi dan efektif  dengan  mengutamakan  kepentingan  pasien  sesuai  dengan  standar  pelayanan  Rumah Sakit”.  Sesuai  dengan  Pasal  tersebut  harus  melakukan  tindakan  medis  terhadap  pasien  RR sebelum  terjadi  risiko  tinggi  terhadap  pasien  RR.  Pasien  RR  dan  keluarganya  berhak mendapatkan pelayanan yang lengkap mengenai tindakan medis yang akan dilakukan dokter
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 18 No 1 April 2020
tersebut. Setelah mendapatkan pelayanan tersebut barulah dokter bisa mendiagnosa penyakit apa yang di derita pasien RR, dokter memiliki tanggung jawab untuk berusaha menyembuhkan pasien sesuai dengan standar profesi.
Pasal  4  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009  menentukan  bahwa  :  “Setiap  orang berhak  atas  kesehatan,  Oleh  karena  itu  setiap  warga  negara  berhak  untuk  menerima  hak tersebut.  Pemerintah  juga  memberikan  layanan  kesehatan  dan  menjamin  setiap  orang memperoleh haknya dalam mendapat kesehatan. Hak untuk mendapatkan kesehatan tersebut tidak diperoleh pasien RR, tetapi pasien RR justru merasakan sakit dan kondisi yang memburuk sehingga  gangguan  psikologis  pasien  RR  yang  terganggu.  Hak  setiap  orang  untuk  meminta ganti  rugi  atas  kesalahan  yang  dilakukan  pihak  lain.  Pasien  RR  dalam  hal  ini  berhak  untuk menuntut  kesehatan  yang  seharusnya  di  perolehnya.  Menurut  Dokter  Poedjo  Hartono  Ketua Ikatan Dokter Indonesia Surabaya dalam wawancara yang dilakukan oleh Anetta Christi :
Pasien yang mengalami kerugian dapat melakukan mediasi terlebih dahulu dengan dokter dan rumah sakit. Apabila mediasi tidak berhasil, barulah pasien dapat mengajukan kepada Majelis Kehormatan  Disiplin  Kedokteran  Indonesia  lalu  Majelis  Kehormatan  Disiplin  Kedokteran Indonesia  akan  memanggil  para  pihak  dan  melakukan  pemeriksaan  lalu  akan  disidang. Apabila dokter melakukan kesalahan, maka dapat dikenakan sanksi. Pasien lebih disarankan mengadukan kepada Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia karena mereka yang mengajukan gugatan ke pengadilan. (Anetta Christi, Hal.45).
Berdasarkan hal tersebut, pasien RR harus terlebih dahulu melakukan mediasi. Apabila mediasi tidak berhasil maka pasien RR dapat mengadukan secara tertulis kepada ketua Majelis Kehormatan Kesehatan Disiplin Kedokteran Indonesia. Hal ini sesuai dengan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 menentukan bahwa : “Setiap orang yang mengetahui atau  kepentingan  dirugikan  secara  tertulis  atau  tindakan  dokter  atau  dokter  gigi  dalam menjalankan  praktik  kedokteran  dapat  mengadukan  secara  tertulis  kepada  Ketua  Majelis Kehormatan Kedokteran Indonesia”. Karena termasuk pelanggaran disiplin karena dokter tidak melakukan pelayanan medis sebagaimana yang harus dilakukan oleh seorang tenaga kesehatan di Rumah Sakit J.
Majelis  Kehormatan  Disiplin  Kedokteran  Indonesia  dalam  menindak  lanjuti  laporan dari pasien, dapat memberikan sanksi kepada dokter yang tidak disiplin tersebut. Pada pasal 69 ayat (3) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 disebutkan bahwa :
Sanksi disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
1. Pemberian peringatan tertulis;
2. Rekomendasi pencabutan surat tanda registrasi atau surat izin praktik; dan/atau
3. Kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi.
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 18 No 1 April 2020
Selain  dapat  mengajukan  kepada  Ketua  Majelis  Kehormatan  Disiplin  Kedokteran Indonesia, pasien RR dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Hal ini sesuai dengan Pasal 66 ayat (3) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 menentukan bahwa : “Pengaduan sebagaimana yang  dimaksud  pada  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  tidak  menghilangkan  hak  setiap  orang  untuk melaporkan adanya dugaan tindak pidana kepada pihak yang berwenang dan/atau menggugat kerugian perdata pengadilan.” Melihat kedua pasal tersebut, maka pasien RR sebagai pasien RR yang mengalami kerugian dapat mengajukan kepada Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia sekaligus mengajukan gugatan untuk meminta ganti rugi atas kerugian yang  ia  alami.  Dalam  hal  ini  dokter  yang  diduga  melakukan  tindakan  yang  mengakibatkan kerugian pada pasien RR dapat di gugat melalui peradilan umum.
Untuk menggugat atas dasar perbuatan melawan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, harus memenuhi 4 (empat) unsur, keempat unsur tersebut adalah :
1. Perbuatan yang melakukan pelanggaran hukum/onrechmatigedaad;
2. Harus ada kesalahan;
3. Harus ada kerugian yang ditimbulkan;
4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan denga  kerugian.
Dokter yang melakukan penolakan terhadap pasien RR tidak melakukan kewajibannya dengan baik, seorang dokter sesuai dengan Undang-Undang harus berusaha dengan semaksimal mungkin untuk mengupayakan kesehatan pasien yang ia tangani, namun dokter tersebut justru tidak melakukan hal tersebut. Dokter tersebut kurang hati-hati sehingga dapat membahayakan pasien. Dengan tidak melakukan kewajibannya, dokter tersebut telah melanggar hukum yang berlaku. Dengan demikian pasien RR dapat juga meminta rugi yang didasarkan atas perbuatan melawan hukum  berdasarkan Pasal  1246 KUHP  yang menentukan bahwa  :  “biaya, rugi  dan bunga yang oleh si berpiutang boleh dituntut akan penggantiannya, terdirilah pada umumnya atas  rugi  yang  telah  dideritanya  dan  pengecualian-pengecualian  serta  perubahan-perubahan tersebut.”
Pihak  Rumah  Sakit  juga  turut  bertanggung  gugat  atas  perbuatan  semua  orang  yang bekerja  didalamnya  seperti  dokter.  Pasal  46  Undang-Undang  Nomor  44  Tahun  2009 menentukan bahwa : “Rumah Sakit bertanggungjawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di rumah sakit”. Dalam hal ini dokter tersebut merupakan tenaga kesehatan di Rumah Sakit J, sehingga Rumah Sakit J juga harus bertanggungjawab secara hukum terhadap pasien RR karena dokter tersebut tidak memberikan  pelayanan  kesehatan  yang  telah  di  perjanjikan  sebelumnya  oleh  pasien  RR
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 18 No 1 April 2020
sehingga penolakan dokter tersebut terhadap pasien RR dianggap telah melakukan wanprestasi dan adanya transaksi  terapeutik  yang mana dia bekerja sebagai  standar profesi  dan prosedur serta  asuhan  keperawatan  sehingga  dokter  tersebut  dapat  dimintakan  pertanggungjawaban. Pasien RR juga daoat menggugat Rumah Sakit yang menjadi majikan dokter. Sedangkan antara dokter  dan  Rumah  Sakit  tentunya  terdapat  perjanjian  tersendiri  mengenai  pembayaran  ganti rugi,  jika tidak diperjanjikan maka dokter tersebut  harus membayar kembali  ganti rugi  yang telah dibayarkan oleh Rumah Sakit kepada pasien. Pada dasarnya setiap orang yang melakukan kesalahan dan jika kesalahan itu menimbulkan kerugian bagi orang lain maka harus membayar ganti rugi.
Menurut  Wirjono  Projodikoro  yang  dikutip  oleh  Fred  Amelia  menyatakan  bahwa  : “Rumah  Sakit  swasta  sebagai  badan  hukum  memiliki  kekayaan  sendiri  dan  dapat  bertindak dalam hukum dan dapat dituntut seperti halnya manusia untuk manajemen rumah sakit dapat diterapkan Pasal 1365 KUHPerdata maupun Pasal 1367 KUHPerdata”. Selain itu, Fred Amelia juga  menyatakan  bahwa  tanggungjawab  Rumah  Sakit  Pemerintah  terhadap  kerugian  yang diderita pasien/keluarganya dalam hubungan pelayanan medis , perawatan kesehatan oleh para tenaga  kesehatan  di  Rumah  Sakit  Pemerintah  maka  Rumah  Sakit  Pemerintah  tersebut bertanggungjawab  atas  kerugian  berdasarkan  Pasal  1365  KUHPerdata  (Onrechmatige daad/Onrechtmatige  Overheidsdaad).  Dengan  ini  Rumah  sakit  juga  bertanggung  gugat  atas kesalahan yang dilakukan dokter, maka berdasarkan hal diatas Rumah Sakit sudah seharusnya memberikan  ganti  rugi  atas  kerugian  yang  dialami  oleh  Pasien  RR  karena  kesalahan  dokter tersebut saat menolaknya.
Setiap Rumah Sakit memiliki aturannya masing-masing yang harus di taati, aturan yang dibuat  oleh  Rumah  Sakit  juga  harus  mendukung  untuk  kesembuhan  pasien,  aturan  tersebut haruslah ditaati oleh setiap pegawai di rumah sakit tersebut. Termasuk juga dokter yang bekerja di  Rumah  Sakit  itu,  selain  ada  aturan  juga  ada  sanksi  bila  tidak  mentaati.  Sanks  ini  harus diberikan secara tegas kepada seluruh pegawai Rumah Sakit yang melanggar dan tindakannya tersebut dapat membahayakan kondisi pasien yang bersangkutan.
Dalam  kasus  ini  Rumah  Sakit  J  tidak  meminta  dokter  yang  pada  saat  itu  sedang melakukan praktek, melainkan menolak pasien RR dan tidak betanggungjawab atas kerugian yang di derita pasien RR sehingga menyebabkan pasien RR mengalami penyakit lainnya yakni gangguan psikologis sehingga diharuskan untuk  mengkonsumsi obat khusus dari polis saraf. Dalam mengajukan gugatan di pengadilan, pasien RR berkedudukan sebagai Penggugat, dokter di Rumah Sakit J berkedudukan sebagai Tergugat I, sedangkan Rumah Sakit J sebagai Tergugat
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 18 No 1 April 2020
II. Dalam memenuhi kewajibannya untuk mengganti rugi secara materiil, penggantian tersebut harus  dilakukan  atas  kesepakatan  Tergugat  I  dan  Tergugat  II  terkait  pembagian  besarnya pembayaran yang harus diberikan dokter dan Rumah Sakit J terhadap pasien RR.

## D. KESIMPULAN DAN SARAN TINDAK LANJUT

## a. Kesimpulan
Berdasarkan uraian dan pembahasan yang dilakukan sebelumnya, Rumah Sakit di kota Jakarta  dan  dokter  dapat  bertanggung  gugat  atas  tindakan  penolakan  pasien  RR  dengan alasan  habisnya  jam  kerja  sehingga  kondisi  pasien  RR  mengalami  kondisi  gangguan psikologis ditinjau dari Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran serta Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, karena :
a. Tindakan  dokter  atas  penolakan  pasien  RR  sehingga  menyebabkan  memburuknya kondisi  pasien  RR  karena  mengalami  gangguan  psikologis  sehingga  harus mengkonsumsi obat dari poli saraf tersebut melanggar Pasal 66 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.
b. Dokter yang melakukan penolakan terhadap pasien RR melakukan perbuatan melawan hukum  karena  tidak  menjalankan  kewajibannya  sesuai  dengan  profesi  dokter.  Atas dasar tersebut dokter yang melakukan penolakan dapat di gugat berdasarkan perbuatan melawan hukum karena melanggar Undang-Undang Praktik Kedokteran dan melanggar kewajiban  hukumnya  yaitu  seorang  dokter  harus  bersungguh-sungguh  dalam menjalankan tugasnya sebagai profesi dokter dan melakukan pelayanan medis terhadap pasien.
c. Rumah Sakit J dapat bertanggung gugat atas kerugian yang dialami pasien RR karena dokter tersebut merupakan dokter yang bekerja di Rumah Sakit J tersebut, sesuai dengan ketentuan  Pasal  46  Undang-Undang  Nomor  44  Tahun  2009  dan  Pasal  1367  ayat  (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
b. Saran
a. Hendaknya  dilakukan  mediasi  terlebih  dahulu  antara  pasien  RR  dengan  dokter  yang seharusnya menanganinya beserta dengan Rumah Sakit J dengan memberikan ganti rugi atas  kerugian  yang  dialami  oleh  pasien  RR,  apabila  tidak  menemukan  hasil  maka terhadap dokter dan Rumah Sakit J dapat diajukan melalui gugatan di pengadilan.
b. Apabila mediasi tidak berhasil, pasien RR dapat juga mengadukan secara tertulis kepada Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia setelah menerima pengaduan
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 18 No 1 April 2020
tersebut hendaknya dapat memberikan sanksi sesuai dengan Pasal 69 ayat (3) Undang- Undang  Nomor  29  Tahun  2004  Tentang  Praktik  Kedokteran  bagi  dokter  karena kesalahn dalam menjalankan tugasnya.
c. Tidak  menutup  kemungkinan  dokter  yang  diduga  melakukan  tindakan  yang mengakibatkan kerugian pada pasien dapat digugat melalui peradilan umum.

## DAFTAR PUSTAKA
Hermien Hadiati, Koeswadji, Hukum Untuk Perumahsakitan , Citra Aditya  Bakti, Bandung, 2012. Marianus Gaharpung, Hukum Kesehatan , Universitas Surabaya, Surabaya,
2016. Nasution, Bahder Johan, Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter , Rineka Cipta, Jakarta, 2013.
Tutik, Titik Triwulan, Perlindungan Hukum Bagi Pasien , Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010 Anetta  Christi, Tanggung  Gugat  Dokter  dan  Rumah  Sakit  DS  di  Kota
Surabaya Atas Tertinggalnya Kasa Dalam Tubuh Mr.X berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik  Kedokteran    dan  Undang-Undang  Nomor  44  Tahun  2009 tentang  Rumah  Sakit  Serta  Kitab-Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata , Universitas Surabaya, Surabaya, 2014.