Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan  JRAP Vol. 3, No. 1, Juni 2016, hal 84-94 ISSN 2339 - 1545
Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Laporan Keuangan
Anita Mega Lestari 1 , Amilin 2
1 Universitas Pancasila, Jl. Raya Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan, 12640
2 Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jl. Ir. H. Djuanda No. 95, Ciputat, Tangerang Selatan 15412

## I N F O   A R T I K E L
JEL Classification: H53
Keywords: human resources, internal control system, government accounting standard, dan quality of financial statement.

## A  B  S  T  R  A  C  T
This research aims to know influence of the human resource, internal control  system  and  government  accounting  standard  against  the  quality  of financial report Information of the Ministry of National Education. Research is using survey methods. Respondents are budget planner, budget manager, financial report maker and internal control unit at the Ministry of National Education as many as 779 people, with sample 88 respondent. hypotheses testing  use  multiple  linear  regression.  The  result  is  human  resources  has positive and significant effect towards the quality of financial report, internal control  system  has  positive  but  not  significant  effect  toward  the  quality  of financial report, government accounting standard has positive and significant effect  toward  the  quality  of  financial  report,  of  the  Ministry  of  National Education. This also shows that there are synergies between human resources, internal control system, and government accounting standard to achieve the expected quality of financial report information of the Ministry of National Education.

## A  B  S  T  R  A  K
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh  sumber  daya manusia,  sistem  pengendalian  internal  dan  standar  akuntansi  pemerintah terhadap  kualitas  Informasi  laporan  keuangan  Kementerian  Pendidikan Nasional.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  survei.  Responden  anggaran perencana,  manajer  anggaran,  pembuat  laporan  keuangan  dan  unit  kontrol internal  Kementerian  Pendidikan  Nasional  sebanyak  88  sampel  pengujian responden. Pengujian hipotesis menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber daya manusia memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, sistem pengendalian intern berpengaruh positif  tetapi  tidak  signifikan  terhadap  kualitas  laporan  keuangan,  standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan  keuangan  di  Departemen  Pendidikan  Nasional.  Hasil  penelitian juga  menunjukkan  adanya  sinergi  antara  sumber  daya  manusia,  sistem pengendalian  internal,  dan  standar  akuntansi  pemerintah  untuk  mencapai kualitas yang diharapkan dari laporan informasi keuangan dari Departemen Pendidikan Nasional
*Email Korespondensi: 1 niuta_mega@yahoo.com 2 msmagister2@gmail.com

## Pendahuluan
1.
Dalam  kehidupan  bernegara  yang semakin  terbuka,  yaitu  keadaan  yang  mem- butuhkan  ketersediaan  informasi  yang  dapat diberikan  kepada  masyarakat  luas,  Pemerintah selaku perumus dan pelaksana kebijakan APBN berkewajiban  untuk  terbuka  dan  bertanggung jawab  terhadap  seluruh  hasil  pelaksanaan pembangunan.  Salah  satu  bentuk  tanggung jawab  itu  diwujudkan  dengan  menyediakan informasi  keuangan  yang  komprehensif  kepada masyarakat  luas,  yang  kemudian  di  audit  oleh Badan  Pemeriksa  Keuangan,  guna  mendorong terwujudnya  pemerintahan  yang  bersih, transparan, serta dapat digunakan sebagai dasar pembuatan keputusan ekonomi, politik dan sosial, sehingga pemberian opini tidak bisa memberikan pendapat  ( Disclaimer )  atas  laporan  keuangan Negara seharusnya tidak terjadi.
Laporan  keuangan  merupakan  sebuah media informasi akuntansi untuk menyampaikan hasil kinerja pengelolaan keuangan kepada pihak lain.  Agar  informasi  tersebut  dapat  bermanfaat bagi para penggunanya, maka sebuah informasi harus dapat memenuhi kualitas tertentu.
Pengamatan  pada  Kementerian  Pen- didikan  Nasional  pada  tahun  2010,  laporan keuangan Kementerian mendapatkan Disclaimer Opinion dari BPK, sedangkan pada tahun 2008 dan 2009 Kementerian telah mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian.
Berdasarkan  temuan  BPK  pada  tabel  1, menunjukkan  bahwa  kualitas  informasi  laporan keuangan Kemdiknas masih kurang bagus.
Pada  dasarnya  yang  harus  membuat laporan keuangan adalah orang yang berkompeten di bidang tersebut, agar hasil yang dicapai dapat
optimal  serta  dapat  tercipta  pemerintah  yang akuntabel.  Hal  ini  sejalan  dengan  amanat Undang-undang  nomor  43  tahun  1999  tentang pokok-pokok  kepegawaian,  ditegaskan  bahwa pengangkatan  PNS  dalam  suatu  jabatan berdasarkan  prinsip  profesionalitas  sesuai dengan  kompetensi,  prestasi  kerja  dan  jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat objektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin,  suku,  agama,  ras/golongan.  Namun pada  kenyataannya,  posisi  pengelola  keuangan masih banyak dipegang oleh orang yang di luar kompentensi keuangan.
SPIP  merupakan  suatu  sistem  pengen- dalian  intern  yang  diselenggarakan  secara menyeluruh  oleh  di  lingkungan  pemerintah pusat  dan  pemerintah  daerah,  di  mana  sistem pengendalian  intern  merupakan  suatu  proses yang  integral  pada  tindakan  dan  kegiatan  yang dilakukan  secara  terus-menerus  oleh  pimpinan dan seluruh jajaran pegawai untuk memberikan keyakinan  yang  memadai  atas  tercapainya tujuan  organisasi  melalui  kegiatan  yang  efektif dan  efisien,  keandalan  pelaporan  keuangan, pengamanan aset negara, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2005 yang  sekarang  telah  diubah  menjadi  Peraturan Pemerintah  No  71 Tahun  2010  tentang  Standar Akuntansi  Pemerintahan  (SAP)  merupakan suatu    langkah  yang  sangat  dinantikan  dalam meningkatkan  akuntabilitas  dan  keandalan pengelolaan  keuangan  pemerintah,  dimana disebutkan bahwa isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD haruslah disusun dan disajikan sesuai dengan SAP.
Penelitian  tentang  Faktor-faktor  mem- pengaruhi kualitas laporan keuangan, sudah
Ur a ian Tahun 2006 2007 2008 2009 2010 Jumlah Satker 754 396 399 402 378 Pagu Anggaran 40,45 T 44,47 T 46,33 T 63,46 T 64,09 T Opini BPK Disclaimer Disclaimer WDP WDP Disclaimer
Tabel.1. Perkembangan Capaian Kualitas Laporan Keuangan Kemdiknas 2006—2010
Sumber: Biro Keuangan Kemdiknas
Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan  JRAP Vol. 3, No. 1, Juni 2016, hal 84-94 ISSN 2339 - 1545
pernah  dilakukan  sebelumnya.  Penelitian terdahulu  yang  menganalisa  berbagai  faktor yang  mempengaruhi  kualitas  laporan  keuangan tersebut  antara  Sukmaningrum  dan  Harto (2012) dari Universitas Diponegoro, melakukan penelitian  dengan  judul  Analisis  Faktor-Faktor yang  Mempengaruhi  Kualitas  Informasi Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  (Studi Empiris  pada  Pemerintah  Kabupaten  dan  Kota Semarang),  menganalisa  pengaruh  Kompetensi Sumber Daya Manusia(X1), Sistem Pengendalian Intern (X2), dan Faktor Eksternal (X3) terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan (Y). Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  kompetensi sumber  daya  manusia  dan  sistem  pengendalian intern  berpengaruh  positif  terhadap  kualitas informasi  laporan  keuangan.  Faktor  ekternal memoderasi  pengaruh  kompetensi  sumber  daya manusia dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas informasi laporan keuangan.

## 2. Telaah Teori dan Pengembangan Hipotesis
Penelitian yang dilakukan oleh Permana (2011)  dari  Universitas  Komputer  Indonesia, Bandung  dengan  judul  Pengaruh  Penerapan Standar  Akuntansi  Pemerintahan  Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Implikasinya pada Akuntabilitas pada Dinas Kota  Bandung.  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa  standar  akuntansi  pemerintahan  ber- pengaruh  signifikan  terhadap  kualitas  laporan keuangan pada Dinas Kota Bandung. Sedangkan, standar  akuntansi  pemerintahan  dan  kualitas laporan  keuangan  tidak  berpengaruh  terhadap akuntabilitas pada Dinas Kota Bandung.
Penelitian  serupa  juga  dilakukan  oleh Irwana  (2010)  dari  Universitas  Pendidikan Indonesia,  Bandung  dengan  judul  Pengaruh Efektivitas  Penerapan  Standar  Akuntansi Pemerintahan  terhadap  Kualitas  Laporan Keuangan (Penelitian pada Pemerintah Kabupaten/Kota  di  Wilayah  Priangan  Jawa Barat).  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa standar  akuntansi  pemerintahan  berpengaruh signifikan  terhadap  kualitas  laporan  keuangan pada Dinas Kota Bandung.
Penelitian yang dilakukan oleh  menguji faktor-faktor  mempengaruhi  opini  laporan disclaimer BPK  terhadap  laporan  keuangan  di Lingkungan Departemen di Jakarta, menganalisa pengaruh materialitas (X 1 ), Sistem Pengendalian Intern  (X 2 ),  Standar  Akuntansi  Pemerintahan (X 3 ),  dan  Kepatuhan  Terhadap  Perundang- undangan  (X 4 ),  terhadap  Opini Disclaimer (Y). Hasil  penelitian  membuktikan  terjadi  hubungan searah  antara  materialitas  dengan  Opini disclaimer , artinya semakin materialitas temuan akan semakin mendapat opini disclaimer . Terjadi hubungan  searah  antara  kelemahan  SPI  dengan Opini disclaimer ,  artinya  semakin  lemah  SPI semakin  mendapat  opini disclaimer .  Terjadi hubungan  searah  antara  ketidakpatuhan  dengan opini disclaimer ,  artinya  semakin  tidak  patuh semakin mendapat opini disclaimer .
Arfianti  (2011)  dari  Universitas Diponogoro,  meneliti  Analisis  Faktor  Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan  Pemerintah  Daerah  (Studi  Pada Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  Di  Kabupaten Batang).  Hasil  penelitian  menunjukkaan  bahwa terdapat pengaruh positif antara Kualitas Sumber Daya  Manusia  (X 1 ),  Pemanfaatan  Teknologi Informasi (X 2 ), Sistem Pengendalian Intern (X 3 ), dan Pengawasan Keuangan Daerah (X 4 ) terhadap Keandalan  Pelaporan  Keuangan  Pemerintah Daerah  (Y 1 )  dan  Ketepatwaktuan  Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y 2 ).
Penelitian  serupa  juga  dilakukan  oleh Rahmayani (2010) dari Universitas Gajahmada, dengan  judul  Analisis  Faktor-Faktor  yang Menyebabkan  Memburuknya  Opini  Laporan Keuangan  Pemerintah  Daerah  di  Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan secara kumulatif, memburuknya  laporan  keuangan  pemerintah daerah di Indonesia sebesar 67,421% di pengaruhi oleh  Teknologi  Informasi  28,985%,  regulasi 16,275%,  sumber  daya  manusia  pemerintah daerah dan sistem pengendalian intern 13,829%, dan  sumber  daya  pemeriksa  (BPK)  8,332%, sisanya  sebesar  32,579%  disebabkan  oleh  item lain diluar keempat faktor tersebut.
Winidyaningrum dan Rahmawati  (2010) melakukan    penelitian    mengenai        Pengaruh
Sumber  Daya  Manusia  (X 1 ),  dan  Pemamfaatan Teknologi Informasi (X 2 ), terhadap Keterandalan dan  Ketepatwaktuan  Pelaporan  Keuangan Pemerintah  Daerah  (Y)  dengan  Variabel Intervening  Pengendalian  Interen  Akuntansi: Studi  Empiris  di  Pemda  Subosukawonosraten (Surakarta,  Boyolali,  Sukoharjo,  Karanganyar, Wonogiri,  Sragen,  dan  Klaten)    yang  dimuat di  Simposium  Nasional  Akuntansi  XIII, Purwokerto Vol.18. Hasil penelitian menunjukkan sumber  daya  manusia  dan  pemanfaatan teknologi  informasi  berpengaruh  terhadap keterandalan  pelaporan  keuangan  pemerintah daerah melalui pengendalian internal akuntansi.  Pemanfaatan  teknologi  informasi berpengaruh terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah, sedangkan sumber daya  manusia  tidak  berpengaruh  terhadap keterandalan  dan  ketepatwaktuan  pelaporan keuangan pemerintah daerah
Penelitian  serupa  dilakukan  oleh Ashari (2009),  dari  Universitas  Pendidikan  Indonesia, yang meneliti Pengaruh Efektivitas Pengendalian Intern (X) terhadap Kinerja Instansi Pemerintah di  Kabupaten  Sumbawa  (Y).  Hasil  penelitian menunjukkan  terdapat  pengaruh  yang  positif antara pengendalian intern dengan kinerja instansi pemerintah. Semakin efektif pengendalian intern maka  kinerja  juga  semakin  baik,  sebaliknya memburuknya  pengendalian  intern  juga  akan memberikan dampak buruk bagi kinerja instansi pemerintah.
Penelitian  serupa  dilakukan  oleh  Andy Ashari  (2009),  dari  Universitas  Pendidikan Indonesia,  yang  meneliti  Pengaruh  Efektivitas Pengendalian  Intern  (X)  terhadap  Kinerja Instansi Pemerintah di Kabupaten Sumbawa (Y). Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh yang  positif  antara  pengendalian  intern  dengan kinerja  instansi  pemerintah.  Semakin  efektif pengendalian  intern  maka  kinerja  juga  semakin baik,  sebaliknya  memburuknya  pengendalian intern juga akan memberikan dampak buruk bagi kinerja instansi pemerintah
Sugita  Hamdani  (2011)  melakukan penelitian mengenai pengaruh Sistem Pengendalian  Intern  terhadap  kualitas  laporan
keuangan,  dengan  judul  Pengaruh  Sistem Pengendalian  Intern  (X 1 )  Dan  Penerapan Prinsip  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (X 2 ) Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  Daerah (Y).  Penelitian  dilakukan  pada  pemerintah kota  Bandung.  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa  secara  parsial  sistem  pengendalian intern  memberikan  pengaruh  yang  lebih  besar terhadap  kualitas  laporan  keuangan  daerah sebesar 0,657% dibanding pengelolaan keuangan daerah  yang  memberikan  pengaruh  sebesar 0,240%.  Sedangkan  sistem  pengendalian intern  dan  pengelolaan  keuangan  daerah  secara simultan memberikan pengaruh sebesar 73,30% terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada Dinas  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah (DPKAD)  di  Pemerintah  Kota  Bandung  dan sisanya  sebesar  26,70%  dipengaruhi  faktor  lain seperti  sistem  akuntansi  dan  standar  akuntansi pemerintahan.

## Pengaruh Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan
Setiap  bagian  dalam  sebuah  organisasi, tentu  dibuat  untuk  mempermudah pembagian kerja, sehingga organisasi tersebut bisa berjalan efektif  dan  efisien.  Pembagian  tersebut  tentu didasarkan  pada  berbagai  pertimbangan,  yang dianggap akan mempermudah pekerjaan tersebut. Salah  satunya  adalah  pertimbangan  SDM (Sumber  Daya  Manusia)  yang  akan  menduduki bagian  tersebut.  SDM  yang ditempatkan  harus memiliki kemampuan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan di awal. Hal ini sejalan dengan salah satu prinsip manajemen  yang  dinyatakan  oleh  Henry  Fayol (dalam Maman Ukas, 2006) “dalam pembagian kerja harus menggunakan prinsip the right man in the right place . Dengan adanya prinsip orang yang  tepat  ditempat  yang  tepat  ( the  right man in  the  right  place )  akan  memberikan  jaminan terhadap  kestabilan,  kelancaran  dan  efesiensi kerja”, sehingga tujuan organisasi dapat dicapai dengan baik. Hal ini juga berlaku untuk bagian keuangan  pada  setiap  kementerian/lembaga, tujuan bagian ini adalah untuk dapat menghasilkan laporan  keuangan  yang  merupakan salah  satu
Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan  JRAP Vol. 3, No. 1, Juni 2016, hal 84-94 ISSN 2339 - 1545
media  penyampaian  informasi,  dengan  kualitas yang  baik  agar  dapat bermanfaat  bagi  para penggunanya. Dengan demikian, bagian tersebut harus  diisi  orang  yang  tepat,  yaitu  SDM yang memiliki  kompetensi  dalam  bidang  keuangan, sehingga dapat tercapainya tujuan, yaitu laporan keuangan  yang  berkualitas  baik,  yang  dapat bermanfaat bagi para penggunanya.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Arfianti (2011)    mengenai Analisis  Faktor  Faktor  Yang Mempengaruhi  Nilai  Informasi  Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Satuan Kerja  Perangkat  Daerah  Di  Kabupaten  Batang) menunjukkan  kualitas  sumber  daya  manusia berpengaruh  positif  terhadap  keandalan    dan ketepatwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.  Berdasarkan  pada  uraian  mengenai pengaruh sumber daya manusia terhadap kualitas laporan  keuangan,  maka  dapat  dirumuskan hipotesis sebagai berikut:
H 1 :  Sumber  Daya  Manusia  berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan.
Pengaruh  Sistem  Pengendalian  Intern  ter- hadap Kualitas Laporan Keuangan
Peningkatan  akuntabilitas  keuangan Negara yang tercermin dari opini yang diberikan oleh  BPK,  sangat  terkait  dengan  efektifivitas pengendalian  intern  yang  dilakukan  oleh pemerintah daerah. Keluarnya PP 60 tahun 2008 menunjukkan adanya komitmen dari pemerintah untuk  untuk  membangun  sistem  pengendalian intern yang memadai untuk menjamin tercapainya tujuan pemerintah secara efektif dan efisien.
Hamdani  (2011)  melakukan  penelitian mengenai pengaruh Sistem Pengendalian Intern (SPI) terhadap kualitas laporan keuangan daerah, dan hasil penelitian menunjukkan bahwa SPI baik secara parsial maupun simultan berpengaruh pada kualitas  laporan  keuangan.  Berdasarkan  pada uraian mengenai pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap kualitas laporan keuangan, maka dapat dirumuskan hipotesis:
H 2 :  Sistem  Pengendalian  Intern  berpengaruh positif  dan  signifikan  terhadap  Kualitas Laporan Keuangan
Pengaruh  Standar  Akuntansi  Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan
Tujuan  penerapan  Standar  Akuntansi Pemerintahan  adalah  dalam  rangka  penyusunan dan  penyajian  laporan  keuangan  yang berkualitas.  Pemerintah  Indonesia  menetapkan standar  akuntansi  yang  disebut  dengan  Standar Akuntansi  Pemerintahan (SAP)  yang  dituangkan dalam  Peraturan Pemerintah  Nomor  71  Tahun 2010  sebagai  pedoman  dalam  menyusun  dan menyajikan    laporan    keuangan    untuk    dapat meningkatkan    kualitas    laporan  keuangan bagi pemerintah.  Sebagaimana  dalam  pasal  1  ayat  4 dalam PP No. 71 Tahun 2010 menyatakan bahwa :  ”Standar  Akuntansi  Pemerintahan,  selanjutnya disebut  SAP,  adalah  prinsip-prinsip  akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah”.
Penetapan standar akuntansi pemerintahan merupakan  bentuk  keseriusan  pemerintah dalam  rangka  meningkatkan  transparansi  dan akuntabilitas    dalam  pengelolaan    keuangan melalui  penyajian  informasi  keuangan  yang berkualitas.  Dengan  demikian,  secara  teoritis penerapan standar akuntansi pemerintahan dapat mencapai tujuan atau hasil yang ingin dicapai, yaitu dapat mewujudkan   dan   meningkatkan kualitas      dari      laporan      keuangan      dengan menerapkan      pernyataan      yang      terkandung dalam   Standar   Akuntansi Pemerintahan.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Toni Irwana  (2010)  mengenai  Pengaruh  Efektivitas Penerapan  Standar  Akuntansi  Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Penelitian pada  Pemerintah  Kabupaten/Kota  di  Wilayah Priangan Jawa Barat) menunjukkan bahwa standar akuntansi  pemerintahan  berpengaruh  signifikan terhadap  kualitas  laporan  keuangan  pada  Dinas Kota  Bandung.Berdasarkan  hal  tersebut,  maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:
H 3 : Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh positif  dan  signifikan  terhadap  Kualitas Laporan Keuangan.

## 3.   Metode
Desain yang digunakan dalam penelitian
ini adalah riset kuantitati. Jenis data adalah data primer.  Teknik  pengumpulan  data  dilakukan melalui  kuesioner.  Kuesioner  terdiri  dari  59 butir  pertanyaan  yang  mewakili  4  variabel yang  diteliti.  Ketiga  variabel  penelitian  yang berbentuk kuesioner itu adalah variabel kualitas laporan keuangan (Y) yang diwakili oleh 10 butir pertanyaan, variabel sumber daya manusia (X 1 ) yang diwakili oleh 14 butir pertanyaan, variabel sistem  pengendalian  intern  (X 2 )  yang  diwakili oleh  15  butir  pertanyaan,  dan  variabel  standar akuntansi pemerintahan (X 3 ) yang diwakili oleh 20 butir pertanyaan.
Sampel  adalah  sejumlah  88  satuan pengaeas internal yang bekerja pada Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas). Tabel sebaran responden  sebagaimana  tampak  pada  Tabel  2. Pengujian data mencakup uji validitas, reliabilitas, dan pengujian hipotesis. Uji validitas dilakukan dengan analisis korelasi item instrumen dengan nilai skor total variabel. Item indikator dikatakan valid jika berkorelasi dengan total skornya, atau korelasinya signifikan (kurang dari nilai α=5%). Uji  reliabilitas  dilakukan  dengan  Uji  Cronbach Alpha.    Item-item  indikator  variabel  dikatakan reliabel jika nilai cronbach alpha < 0.6.  Uji
hipotesis dilakukan dengan uji regresi berganda. Uji regresi berganda mensyaratkan bahwa model regresi harus terbebas dari penyakit asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas nilai residual, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas.
Hasil  uji  validitas  menunjukkan  bahwa seluruh  item  indikator  dari  4  variabel  yang diteliti  (kualitas  laporan  keuangan,  sumberdaya manusia,  sistem  pengendalian  internal,  dan sistem  akuntansi  pemerintahan)  menunjukkan hasil  yang  valid  (berkorelasi  dengan  masing- masing total skor variabel). Hasil uji reliabilitas terangkum pada Tabel 3.
Hasil  uji  asumsi  klasik  terdiri  dari uji  normalitas,  multikolinearitas,  dan  hetero- skedastisitas.  Uji  normalitas  dilakukan  dengan uji  Kolmogorov-Smirnov  (K-S  test).  Hasil  uji normalitas residual model dikatakan normal jika nilai sig. ≥ 0.05. Hasil uji K-S test menunjukkan nilai prob.sig 0,139, sehingga dapat disimpulkan bahwa  distribusio  residualnya  adalah  normal. Uji  multikolinearitas  dilakukan  dengan  melihat nilai variance inflation factor (VIF). Tidak terjadi multikolinearitas  jika  nilai  VIF  <  10  atau  nilai tollerance >0.1.  Hasil  lengkap  sebagaimana Tabel 4.
No. Keterangan Sampel 1. Tenaga Perencana 22 2. Pengelola Keuangan 32 3. Penyusun Laporan Keuangan 31 4. Satuan Pengawas Intern 3 Jumlah 88

## Tabel 2. Sebaran Responden
Sumber: Biro Keuangan Kemdiknas
No
Nama Variabel
Cronbach’s Alpha Keterangan 1. Kualitas Laporan Keuangan 0,864 Reliabel 2. Sumber Daya Manusia (SDM) 0,879 Reliabel 3. Sistem Pengendalian Intern (SPI) 0,933 Reliabel 4. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) 0,932 Reliabel
Tabel 3.  Hasil Uji Reliabilitas
Sumber: Data primer yang dioleh peneliti
Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan  JRAP Vol. 3, No. 1, Juni 2016, hal 84-94 ISSN 2339 - 1545
Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas Variabel Tolerance VIF SDM .241 4.156 SPI .292 3.421 SAP .393 2.542
Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat gambar grafik scatterplot. Model regresi terbebas dari heteroskedastisitas jika data tersebar dan  tidak  membentuk  pola  tertentu.  Hasil  uji heteroskedastisitas  dengan  menggunakan  grafik scatterplot ditunjukkan Gambar 1.
Dengan melihat grafik scatterplot, terlihat titik-titik menyebar secara acak tidak membentuk pola tertentu, serta tersebar baik di atas maupun di  bawah  angka  0  pada  sumbu  Y.  Maka  dapat diambil kesimpulan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas  pada  model  regresi  yang digunakan.

## 4.  Hasil Penelitian dan Pembahasan
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  meng- analisis  pengaruh  sumberdaya  manusia,  sistem pengendalian  intern,  dan  sistem  akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan. Pengujian dilakukan dengan uji regresi.
Gambar 1. Grafik Scatterplot Uji Heteroskedastisitas
Keterangan B Std. Error t-hitung Sig. SDM 0,466 0,082 5.652 0.000 SPI 0,006 0,054 0.112 0.911 SAP 0,095 0,044 2.177 0.032 Constant 7,174 2,537 R-Square 0,716 Adjusted R-Square 0.705 F-hitung 70,452 Sig. F 0,000

## Tabel 5. Rangkuman Hasil Pengujian
Dengan  melihat  Tabel  5,  dapat  disusun persamaan  regresi  linear  berganda  sebagai berikut:
Kualitas Laporan Keuangan = 7,174 + 0,466 SDM + 0,06 SPI + 0,095 SAP
Persamaan regresi diatas mempunyai makna sebagai berikut:
Jika  SDM  (X1),  SPI  (X2)  dan  SAP  (X3) 1. sama dengan nol, maka nilai kualitas laporan keuangan (Y) sebesar 7,174.
Nilai  koefisien  yang  positif  menunjukkan
2. bahwa  sumber  daya  manusia  (SDM) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini menunjukkan setiap kenaikan 1 persen dari sumber  daya  manusia  dan  variabel  tetap lainnya,  maka  akan  menyebabkan  kenaikan kualitas  laporan  keuangan  yang  diterima sebesar nilai koefisiennya 0,466 persen.
Nilai  koefisien  yang  positif  menunjukkan 3. bahwa  sistem  pengendalian  intern  (SPI) berpengaruh  positif  dan  tidak  signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini menunjukkan setiap kenaikan 1 persen dari sistem pengendalian intern dan variabel tetap lainnya,  maka  akan  menyebabkan  kenaikan kualitas  laporan  keuangan  yang  diterima sebesar nilai koefisiennya 0,0 6 persen. Nilai  koefisien  yang  positif  menunjukkan
4. bahwa  standar  akuntansi  pemerintahan (SAP)  berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini menunjukkan setiap kenaikan 1 persen dari standar akuntansi pemerintahan dan variabel tetap  lainnya,  maka  akan  menyebabkan kenaikan  kualitas  laporan  keuangan  yang diterima  sebesar  nilai  koefisiennya  0,095 persen.
Menurut Ghozali (2009) ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat diukur dari Goodness of fit nya. Secara statistik hal ini dapat diukur dari nilai t, F, dan R squarenya. Perhitungan  statistik  disebut  signifikan  secara statistik  apabila  nilai  uji  statistiknya  berada dalam daerah kritis (daerah dimana H0 ditolak). Sebaliknya disebut tidak signifikan bila nilai uji statistiknya berada dalam H0 diterima.Dari hasil
perhitungan  diperoleh  hasil  besarnya  pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yang  dapat  diterangkan  oleh  model  persamaan ini  adalah  70,5%.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa pengaruh variabel SDM, SPI dan SAP terhadap kualitas laporan keuangan yang dapat diterangkan oleh  model  persamaan  ini  adalah  70,5%  dan sisanya  29,5%  dipengaruhi  oleh  faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi. Berdasarkan  hasil  uji  F  dan  nilai  koefisien determinasi  dapat  disimpulkan  bahwa  model yang diuji dalam penelitian ini adalah baik ( fit) . Dari  hasil  analisis  regresi  diatas, tampak  bahwa  variabel  independen  SDM  dan SAP  berpengaruh  signifikan  terhadap  variabel dependen,  yaitu  kualitas  laporan  keuangan, dengan  tingkat  signifikasi  0,000  dan  0,032. Hal  ini  dikarenakan  nilai  sig  t  variabel  SDM lebih kecil dari tingkat signifikasi sebesar 0,05. Sedangkan pada variabel SPI tidak berpengaruh signifikan  terhadap  kualitas  laporan  keuangan karena nilai sig t 0,911 lebih besar dari tingkat signifikan  0,05.  Pada  tabel  hasil  uji  t  diatas terlihat  bahwa  t  hitung  variabel  SDM    adalah 5,652, dengan menggunakan α = 0,05% (n-k-1) diketahui  nilai  t  tabel  5%  (88-3-1)  =  1,663, sehingga disimpulkan t hitung > t tabel atau 5,652 > 1,663 atau H0 ditolak dan Ha diterima, artinya SDM  mempunyai  pengaruh  positif  terhadap kualitas  laporan  keuangan.  Sedangkan  t  hitung variabel SPI  adalah 0,112, dengan menggunakan α  =  0,05%  (n-k-1)  diketahui  nilai  t  tabel  5% (88-3-1) = 1,663, sehingga disimpulkan t hitung <  t  tabel  atau  0,112  <  1,663  atau  H0  diterima dan Ha ditolak, artinya SPI secara parsial tidak mempunyai  pengaruh  terhadap  kualitas  laporan keuangan.  Uji  t  berikutnya  diketahui  t  hitung variabel SAP  adalah 2,177, dengan menggunakan α = 0,05% (n-k-1) diketahui nilai t tabel 5% (88- 3-1)  =  1,663,  sehingga  disimpulkan  t  hitung  > t  tabel  atau  2,177  >  1,663  atau  H0  ditolak  dan Ha diterima, artinya SAP mempunyai pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.
Pada dasarnya setiap manusia diciptakan dengan  berbagai  kemampuan yang  melekat padanya untuk dapat mempertahankan hidupnya dan  menyelesaikan persoalan  yang  ada
Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan  JRAP Vol. 3, No. 1, Juni 2016, hal 84-94 ISSN 2339 - 1545
disekelilingnya.  Kemampuan  antara  manusia yang satu dan yang lainnya berbeda- beda, ketika beberapa  kemampuan  yang  melekat  tersebut dikombinasikan  dan  dengannya  dapat  dicapai suatu  kinerja  yang  optimal,  maka kemampuan itu dapat dikatakan sebagai sebuah kompetensi. Kemampuan tersebut dapat berasal dari berbagai sumber  misalnya  latar  belakang  pendidikan atau organisasi,  atau  sifat  bawaan  yang  sudah melekat  dalam  diri  seseorang.  Watson  Wyatt (dalam Ruky, 2003) selanjutnya mendefinisikan ‘ competence sebagai kombinasi dari keterampilan ( skill ),  pengetahuan (knowledge ),  dan  perilaku ( attitude )’.  Keterampilan,  pengetahuan  dan perilaku itu dapat diamati dan diterapkan secara kritis  untuk  suksesnya  sebuah  organisasi  dan prestasi kerja serta kontribusi pribadi karyawan terhadap  organisasinya.  Berdasarkan  Tabel  5 dapat disimpulkan bahwa variabel sumber daya manusia  (SDM)  (X 1 )  dengan  t  hitung  5,652 signifikan pada nilai 0,000 dimana lebih kecil dari 0,05 (0,000 < 0,05), berarti hipotesa pertama (H 1 ) yang menyatakan  sumber daya manusia (SDM) berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap kualitas laporan keuangan diterima.
Peningkatan  kompetensi  sumber  daya manusia di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional  akan  mengakibatkan  peningkatan kualitas laporan keuangan. Sumber daya manusia yang  dimaksud  yaitu  terdiri  dari  perencana anggaran,  pengelola  keuangan  dan  penyusun laporan keuangan. Tenaga perencana yang handal akan  mampu  membuat  perencanaan  anggaran yang  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  ketentuan yang  berlaku,  sehingga  pengelola  keuangan dapat  mengelola  anggaran  tersebut  dengan baik  sesuai  alokasinya,  kemudian  penyusun laporan  keuangan  yang  kompeten  akan  mampu membukukan  dan  menyusun  laporan  keuangan sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku. Untuk meningkatkan kompetensi SDM tersebut diperlukan  pemahaman  terhadap  standar  dan peraturan  serta  interaksi  dengan  sistem  melalui pendidikan  dan training ,  dan  dengan  adanya kontrol terhadap SDM.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan penelitian yang dilakukan Tantriani
Sukmaningrum (2012) yang menyatakan bahwa sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas informasi laporan keuangan. Sesuai juga dengan  penelitian  yang  dilakukan  Dita Arfianti (2011)  yang  menyatakan  bahwa  kualitas  SDM berpengaruh  positif  terhadap  keterandalan  dan ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah, dimana keterandalan dan ketepatwaktuan merupakan karakterisitik kualitatif suatu laporan keuangan.
SPIP  merupakan  suatu  sistem  pengen- dalian  intern  yang  diselenggarakan  secara menyeluruh  oleh  di  lingkungan  pemerintah pusat  dan  pemerintah  daerah,  di  mana  sistem pengendalian  intern  merupakan  suatu  proses yang  integral  pada  tindakan  dan  kegiatan  yang dilakukan  secara  terus-menerus  oleh  pimpinan dan seluruh jajaran pegawai untuk memberikan keyakinan  yang  memadai  atas  tercapainya tujuan  organisasi  melalui  kegiatan  yang  efektif dan  efisien,  keandalan  pelaporan  keuangan, pengamanan aset negara, serta ketaatan terhadap peraturan  perundang-undangan.  Berdasarkan Tabel 5 variabel sistem pengendalian intern (SPI) (X 2 )  dengan  t  hitung  0,112,  tidak  berpengaruh signifikan  pada  nilai  0,911  dimana  lebih  besar dari 0,05 (0,911 > 0,05), berarti hipotesa kedua (H 2 )  yang  menyatakan  mempunyai  pengaruh positif  dan  signifikan  terhadap  kualitas  laporan keuangan  ditolak.  Nilai  sistem  pengendalian intern  (SPI)  memberikan  kontribusi  yang  tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.
Hasil  penelitian  ini  tidak  sejalan dengan  Eva  Yusvita  Rahmayani  (2010)  yang menyatakan  bahwa  sistem  pengendalian  intern mempengaruhi  buruknya  laporan  keuangan pemerintah daerah sebesar 13,829%, disamping faktor  teknologi  informasi,  regulasi,  sumber daya manusia pemerintah daerah dan pemeriksa serta faktor lainnya. Tidak terbuktinya hipotesis ini  dikarenakan  perbedaan  tempat  penelitian, peneliti  melakukan  penelitian  di  pemerintah pusat,  sedangkan  Eva  Yusvita  Rahmayani  di pemerintah  daerah.  Faktor  SDM  yang  dominan juga  mempengaruhi  penilaian  responden  atas SPI, dimana kompetensi SDM diunggulkan dan sistem  seakan  diabaikan.  Hal  ini  disebabkan
SDM kurang memahami prosedur dan pentingnya sistem pengendalian pengendalian intern.
Penetapan standar akuntansi pemerintahan merupakan  bentuk  keseriusan  pemerintah dalam  rangka  meningkatkan  transparansi  dan akuntabilitas    dalam  pengelolaan    keuangan melalui  penyajian  informasi  keuangan  yang berkualitas.  Dengan  demikian,  secara  teoritis penerapan standar akuntansi pemerintahan dapat mencapai tujuan atau hasil yang ingin dicapai, yaitu dapat mewujudkan   dan   meningkatkan kualitas      dari      laporan      keuangan      dengan menerapkan      pernyataan      yang      terkandung dalam      Standar      Akuntansi  Pemerintahan. Berdasarkan Tabel  5  variabel  standar  akuntansi pemerintahan  (X 3 )  dengan  t  hitung  2,177 signifikan  pada  nilai  0,032  dimana  lebih  kecil dari  0,05  (0,032  <  0,05),  berarti  hipotesa ketiga  (H 3 )  yang  menyatakan  standar  akuntansi pemerintahan  (SAP)  berpengaruh  positif  dan signifikan  terhadap  kualitas  laporan  keuangan diterima. Standar Akuntansi Pemerintahan disusun dalam  rangka  meningkatkan  transparansi  dan akuntabilitas    dalam  pengelolaan    keuangan melalui    penyajian    informasi    keuangan yang  berkualitas.  Implementasi  perencanaan, pengelolaan  anggaran  dan  penyusunan  laporan menggunakan  standar  akuntansi  pemerintahan yang  baik  akan  meningkatkan  kualitas  laporan keuangan.  Hal  ini  konsisten  dengan  penelitian yang dilakukan oleh Toni Irwana (2010) dan juga Irvan Permana (2011) yang menunjukkan bahwa standar  akuntansi  pemerintahan  berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

## Simpulan, Keterbatasan, dan Implikasi 5. Hasil Penelitian
Penelitian ini mencoba untuk menjawab tujuan  penelitian,  yaitu  untuk  menganalisis pengaruh  sumber  daya  manusia,  sistem pengendalian  intern,  dan  standar  akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pada  Kementerian  Pendidikan  Nasional.  Hasil pengujian  hipotesis  dengan  menggunakan analisis regresi linier berganda dengan 3 variabel independen  yaitu  sumber  daya  manusia,  sistem pengendalian  intern  dan  standar  akuntansi
pemerintahan, dan satu variabel dependen yaitu kualitas laporan keuangan menunjukkan bahwa:
Secara parsial sumber daya manusia (SDM) 1. berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap kualitas  laporan  keuangan.  Simpulan ini  mengindikasikan  bahwa  SDM  dan upaya  peningkatannya  berperan  dalam menghasilkan  laporan  keuangan  yang relevan,  andal,  dapat  dibandingkan  dan dapat dipahami. Dimana hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Tantriani Sukmaningrum (2012).
Disimpulkan  bahwa  sistem  pengendalian 2. intern  (SPI)  tidak  signifikan.  Sistem pengendalian  intern  memberikan  kontribusi yang  tidak  signifikan  terhadap  kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian ini tidak sejalan  dengan  Eva  Yusvita  Rahmayani (2010)  yang  menyatakan  bahwa  sistem pengendalian intern mempengaruhi buruknya laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 13,829%,  disamping  faktor  teknologi informasi,  regulasi,  sumber  daya  manusia pemerintah  daerah  dan  pemeriksa  serta faktor  lainnya.  Tidak  terbuktinya  hipotesis ini dikarenakan perbedaan tempat penelitian, peneliti melakukan penelitian di pemerintah pusat, sedangkan Eva Yusvita Rahmayani di pemerintah daerah. Faktor kompetensi SDM yang dominan juga mempengaruhi penilaian responden  atas  SPI,  dimana  kompetensi diunggulkan  dan  sistem  seakan  diabaikan. Hal ini disebabkan SDM kurang memahami prosedur dan pentingnya sistem pengendalian pengendalian intern.
Standar  akuntansi  pemerintahan  (SAP) 3. berpengaruh  positif  signifikan  terhadap kualitas  laporan  keuangan.  Simpulan  ini menunjukkan  semakin  baik  implementasi standar akuntansi pemerintahan di Kementerian  Pendidikan  Nasional,  maka semakin baik juga kualitas laporan keuangan yang  dihasilkan.  Penelitian  ini  konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Toni Irwana (2010) dan juga Irvan Permana (2011) yang menunjukkan bahwa standar akuntansi pemerintahan berpengaruh signifikan
Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan  JRAP Vol. 3, No. 1, Juni 2016, hal 84-94 ISSN 2339 - 1545
terhadap kualitas laporan keuangan.
Pada penelitian yang akan datang terdapat hal yang perlu diperhatikan, diantara lain sebagai berikut,  sebaiknya  tidak  hanya  terbatas  di  satu kementerian  saja,  sehingga  hasil  penelitian diharapkan  dapat  memberi  kontribusi  pada kementerian/lembaga lain, menambahkan jumlah responden  yang  mengisi  kuesioner,  melengkapi kuesioner  dengan  wawancara,  agar  responden yang tidak teliti dan kurang memahami pertanyaan dalam kuesioner dapat lebih akurat dan konsisten dalam memberikan jawaban. Sehingga diharapkan akan memberikan kontribusi informasi yang lebih valid. Hal terpenting lainnya adalah agar institusi memberikan  pelatihan  SDM  dalam  penerapan sistem  pengendalian  intern  yang  lebih  efektif, sehingga SDM dapat lebih memahami prosedur dan pentingnya sistem pengendalian intern pada Kementerian,  serta  memberikan  sanksi  yang tegas  apabila  terdapat  penyimpangan  terhadap sistem pengendalian intern.

## Daftar Rujukan
Achmad,  R.  (2003).  Sumber  Daya  Manusia Berkualitas Mengubah Visi Menjadi Realitas.
Edisi  Pertama:  PT.  Gramedia  Utama Pustaka. Jakarta.
Ashari,  A.,  (2009),  Pengaruh  Efektivitas Pengendalian  Intern  terhadap  Kinerja Instansi Pemerintah di Kabupaten Sumbawa, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung Arfianti, D., (2011), Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi  Nilai  Informasi  Pelaporan Keuangan  Pemerintah  Daerah  (Studi  pada Satuan  Perangkat  Daerah  di  Kabupaten Batang), Universitas Diponegoro, Semarang Arifuddin,  F.Y.,  (2002),  Hubungan  antara Judgement  Audit  dengan  Risiko  dan Materialitas, Jurnal  Bisnis  dan  Akuntansi , Vol.4, No.1
Ghozali, I., (2009), Aplikasi Analisis Multivariate dengan  program  SPSS, Salemba  Empat,

## Jakarta
Hamdani,  S.,  (2011),  Pengaruh  Sistem Pengendalian  Intern  dan  Penerapan  Prinsip Pengelolaan  Keuangan  Daerah  terhadap
Kualitas  Laporan  Keuangan  Daerah, Universitas Komputer Indonesia, Bandung Irwana,  T.,  (2010),  Pengaruh  Efektivitas Penerapan  Standar Akuntansi  Pemerintahan terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung Lili,  Z.  R.,  (2009),  Pengaruh  Kemampuan Aparatur  dan  Pengendalian  Intern  terhadap Kualitas  Laporan  Keuangan  (Studi  pada SKPKD Kabupaten/Kota se-Wilayah Priangan), Universitas Padjajaran, Bandung Mahmudi,  (2007),  Analisis  Laporan  Keuangan Daerah: Panduan Bagi Eksekutif, DPRD, dan Masyarakat  dalam  Pengambilan  Keputusan Ekonomi,  Sosial,  dan  Politik,  UPP  STIM YKPN
Rahmayani, E. Y., (2010). Analisis Faktor-Faktor yang  Menyebabkan  Memburuknya  Opini Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah di  Indonesia,  Universitas  Gajahmada, Yogyakarta
Sukmaningrum, T. (2012), Analisis Faktor-Faktor yang  Mempengaruhi  Kualitas  Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris  pada  Pemerintah  Kabupaten  dan Kota  Semarang),  Universitas  Diponegoro, Semarang
Sunarsih, (2007), Faktor-Faktor yang Mempengaruhi  Opini  Disclaimer  BPK terhadap Laporan Keuangan di Lingkungan Departemen  di  Jakarta,  Universitas Gunadarma, Jakarta
Winidyaningrum, R., (2010) Pengaruh Sumberdaya  Manusia  dan  Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan dan  Ketepatwaktuan  Pelaporan  Keuangan Pemerintah  Daerah  dengan  Variabel Intervening Pengendalian Interen Akuntansi: Studi Empiris di Pemda Subosukawonosraten, Simposium  Nasional  Akuntansi  XIII, Purwokerto Vol.18 No.1: 1-28