HUBUNGAN KARAKTERISTIK SOSIAL EKONOMI DAN SISTEM SUMBERDAYA DENGAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT PADA DAERAH PENYANGGA TAMAN NASIONAL

## GUNUNG HALIMUN SALAK
(Studi Kasus di Kabupaten Bogor, Lebak dan Sukabumi)
Oleh:
Windra Kurniawan 1 , Cecep Kusmana 2 , Sambas Basuni 2 & Aris Munandar 2
1 Staf UPPM STPP Bogor
2 Dosen Pembimbing Institut Pertanian Bogor

## ABSTRACT
Boundary  area  management  is  affected  by  four  factors  which  are  natural  resources, human resources technology and institutions. The aimed of this research  was  to  analyze  the relationship between social economic dan  the resource systems with community institutions on boundary area of Halimun Salak Mountain National Park. The result showed that average of respondents’ age was 44 years with education level was elementary school and junior high school, income acerage was Rp 172,758.60/capita/month. The ownership of respondents house was  self  owner.  Mostly  the  ownership  land  status  of  samples  was  renting  with  narrow  land authorities.  Income  average  of  group  members  was  Rp  412,500.00.  The  level  of accessibility and management’s rule locally was 76.43%.  Meanwhile, the simplicity  in implementing rules level  was  68.98%.  Gradual  sanction  level  was  67.75%.  The  accountability  level  of  the monitoring staff was 64.97%. Whereas, the level of relationship between resource  system and institutions management was 63.85%. The level collective commitment to formulate rules was 82.11%.  The  level  of  adjusting  toward  the  rules  gradually  to  all  members  was  62.78%.  The level  of solving  disagreement method was 59.22%. The level of controlling capability for the resource  purpose  was  60.11%.  The  level  of  relationship  between  resource  system  and institutions  management  was  58.50%.  The  level  of  low  cost  technology  appropriateness  was 36.05%. The time adaptation toward new  technology was 1.91 months. The government fund assisting for  institutions/groups was Rp 14.533.333,33. Perception on institution had positive correlation with education level and distance from their living area.
Keywords:  Resource system, community institution, boundary area, Halimun Salak Mountain National Park

## PENDAHULUAN

## Latar belakang
Taman  Nasional  Gunung  Halimun (TNGH)  merupakan  salah  satu  Taman
Nasional  yang  ada  di  Indonesia,  ditetapkan tanggal  26  Februari  1992  berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 282/Kpts-II/1992  dengan  luas  40.000  Ha yang  sebelumnya  merupakan  Cagar  Alam Gunung  Halimun  yang  dilanjutkan  dengan penetapan  organisasi  pengelolaan  Taman Nasional  Gunung  Halimun  menjadi  Unit Pelaksana  Teknis (UPT) dengan nama Balai Taman  Nasional  Gunung  Halimun  terdiri
dari  tiga  seksi  wilayah  yaitu  Sukabumi, Bogor dan  Lebak melalui SK No. 185/Kpts- II/1997.  Pada  tahun  2003,  Pemerintah menetapkan penambahan luasan dan perubahan  status  Taman  Nasional  Gunung Halimun  menjadi  Taman  Nasional  Gunung Halimun  Salak  berdasarkan  Surat  Penun- jukan  Menteri  Kehutanan  No  175/Kpts- II/2003  tanggal  10  juni  2003  dengan  luas kawasan 113.359 Ha, dimana Hutan Lindung dan  Hutan  Produksi  yang  sebelumnya dikelola  oleh  Perum  Perhutani  KPH  Bogor, Sukabumi  dan  Lebak  digabungkan  menjadi kawasan  Taman  Nasional  Gunung  Halimun Salak.
Adapun penunjukan  Taman  Nasional tersebut  merupakan  suatu  upaya  pemerintah untuk  memelihara  segala  potensi  yang  ada didalamnya  dan  diolah  sedemikian  rupa demi kesejahteraan masyarakat tanpa merusak  ekosistem  maupun  plasma  nutfah yang  ada  didalamnya.  Akan  tetapi,  hal  itu tentunya belum tentu bisa berjalan sebagaimana  mestinya,  karena  keberadaan taman  nasional  tidak  bisa  terlepas  dari kegiatan dan intervensi masyarakat yang ada di  sekitarnya,  yang  memiliki  kepentingan langsung  maupun  tidak  langsung  dalam menunjang  kehidupannya,  terutama  untuk pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Seperti  yang  dinyatakan  oleh  Gunawan (2003)  yang  menyatakan  bahwa  “Interaksi antara  masyarakat  dan  Taman  Nasional merupakan hubungan yang sangat kompleks, dan  tergantung  pada  beberapa  faktor,  antara lain jenis mata pencaharian, tingkat pendidikan,  tingkat  pertumbuhan  penduduk dan kondisi sosial budaya masyarakat”. Sebagai akibat dari intervensi masyarakat  pada  taman  nasional  seperti pengambilan  kayu/non  kayu  secara  sporadis dan  pemanfaatan  lahan  yang  tidak  sesuai peruntukannya  dapat  menimbulkan  ketidak- seimbangan  ekologis  pada  kawasan  taman nasional  yang  berujung  pada  kerusakan lingkungan  sehingga  diperlukan  keberadaan daerah  penyangga yang mempunyai manfaat perlindungan  terhadap  taman  nasional,
manfaat  sosial-ekonomi  pada  masyarakat lokal,  fungsi  jasa  lingkungan  pada  daerah lainnya sehingga pengelolaan daerah penyangga merupakan usaha untuk menjamin  keberhasilan  pengelolaan  Taman Nasional  disatu  pihak  dan  menciptakan kestabilan  sosial  ekonomi  masyarakat  di daerah  penyangga  yang  harmonis  dan dinamis di pihak lain.
Daerah penyangga yang didefinisikan pada pasal 16 ayat 2 UU No. 5 1999 sebagai areal  atau  wilayah  yang  berada  di  luar  dan berbatasan  ( boundary )  dengan  kawasan konservasi  (Taman  Nasional,  Taman  Hutan Raya,  Cagar  Alam  dan  kawasan  konservasi lain)  yang  berfungsi  sebagai  penyangga kawasan  konservasi  dari  berbagai  macam gangguan  yang  dapat  berasal  dari  kegiatan manusia  maupun gangguan yang disebabkan oleh  satwa  liar  yang  berasal  dari  dalam kawasan  (Menteri  Negara  Kependudukan dan  Lingkungan  Hidup  1986).  Adapun pengelolaan daerah penyangga berada di luar otoritas  manajemen  kawasan  konservasi (Basuni 2003) walaupun pengelolaan daerah penyangga  dapat  diserahkan  pada  otoritas pengelola  kawasan  konservasi  jika  tanah pada  daerah  penyangga  merupakan  tanah negara (Amir, 1993).
Pengelolaan  daerah  penyangga  lebih banyak  bersangkutan  dengan  aktifitas  sosial dan ekonomi masyarakat. Karenanya pengelolaan  daerah  penyangga  akan  sangat dipengaruhi oleh 4 faktor yaitu : sumberdaya alam,  sumberdaya  manusia,  teknologi  dan kelembagaan (Basuni 2003). Dengan demikian,  pengelolaan  daerah  penyangga tidak akan mencapai kinerja yang diharapkan jika faktor kelembagaan tidak  sesuai  dengan persyaratan yang ditentukan.
Argumen dasar dari program- program  pemberdayaan  masyarakat  yang dilakukan  pemerintah  atau  pihak  lainnya seringkali  didasarkan  kepada  asumsi  bahwa masalah  kemiskinan  terletak  pada  internal masyarakat  bukan  persoalan  ketimpangan struktural,  hal  ini  terjadi  diantaranya  karena kelembagaan-kelembagaan formal dan
informal  di  masyarakat  belum  berjalan sebagaimana  mestinya.  Fakta  lapangan menunjukkan  bahwa  masyarakat  Kabupaten Bogor,  Lebak  dan  Sukabumi  secara  khusus masyarakat pada daerah penyangga TNGHS, saat ini dihadapkan pada persoalan kemiskinan  yang  diukur  berdasarkan  Indeks Pembangunan  Manusia  (IPM)  yang  rendah. Sebagai  akibat  dari  kemiskinan  tersebut, masyarakat  tidak  mempunyai  kemampuan untuk  mengoptimalkan  pengelolaan  SDA yang  dimiliki  pada  daerah  penyangga TNGHS. Kelembagaan-kelembagaan masya- rakat  yang  ada  pada  daerah  tersebut  dalam bentuk  formal  dan  informal  kurang  mampu mengambil  peran  penting  dalam  upaya pembangunan.  Penyebab  kemiskinan  yang kompleks  dan  saling  berhubungan  sebab akibat dari ketidakberdayaan (power- lessness),
kerapuhan
(vulnerability), kelemahan fisik (physical weakness), kesejahteraan (poverty), dan  keterasingan (isolation) .
Hal  yang  sama  terjadi  pada  kawasan TNGHS  (Taman  Nasional  Gunung  Halimun Salak) dimana upaya pemberdayaan masyarakat  melalui  berbagai  program  yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti program jaring pengaman sosial (JPS) dalam bentuk Program pengem- bangan  kecamatan  dimana  salah  satu tujuannya  adalah  untuk  dapat  mengoptimal- kan  pemanfaatan  sumberdaya  dan  melin- dungi  lingkungan  hidup  belum  dapat mencapai  sasaran  yang  diinginkan  karena dalam  proses  pelaksanaan  terjadi  ketim- pangan  dalam  individu  sasaran  sehingga mengakibatkan proses pemberdayaan ekonomi masyarakat tersebut tidak mencapai sasarannya.  Program  lainnya  dilakukan dengan  model  kampung  konservasi  yang dilakukan  pendampingannya  oleh  JICA berkerjasama dengan Departemen Kehutanan  pada  masyarakat  adat  dan  non adat  di  daerah  penyangga  TNGHS  dan Program  pengembangan  ekowisata  di  desa Citalahab sebagai program pembinaan masyarakat  belum  memperlihatkan  hasil
yang  memadai  yang  disebabkan  proses tersebut masih merupakan identifikasi terhadap  model  pengembangan  kampung konservasi yang dilakukan.
Kelembagaan/ institution adalah pengaturan atau ‘aturan main’ yang membentuk  perilaku  anggota  masyarakat dan mencakup  pemahaman umum  mengenai bagaimana  permasalahan  dapat  diselesaikan melalui kelembagaan (Chusak,  1996). Lebih lanjut,  kelembagaan  dalam  penelitian  ini merespon  perubahan  yang  terjadi  pada pengaturan sumberdaya yang dilakukan  oleh komunitas  lokal  terhadap  tekanan  eksternal dan kondisi lingkungan lokal.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka peneliti bermaksud untuk mengkaji hubungan antara karakteriatik sosial ekonomi  dan  sistem  sumberdaya  yang terdapat  di  daerah  kawasan  penyangga TNGHS dengan persepsi terhadap kelembagaan.

## Tujuan Penelitian
Tujuan  umum  penelitian  ini  adalah menganalisis hubungan karakteristik sosial ekonomi  dan  sistem  sumberdaya  dengan kelembagaan  masyarakat  pada  daerah penyangga Taman Nasional Gunung Halimun  Salak.  Adapun  tujuan  khususnya adalah: 1. Mengetahui karakteristik sosial ekonomi  masyarakat  yang  tinggal  di daerah penyangga TNGHS.
2. Mendeskripsikan  karakteristik  sistem sumberdaya  pada  daerah  penyangga TNGHS.
3. Menganalisis  karakteristik  kelemba- gaan masyarakat pada daerah penyangga TNHGS.
4. Mengetahui  hubungan  antara  sistem sumberdaya  dan  karakteristik  kelem- bagaan masyarakat.
5. Menganalisis  hubungan  karakteristik responden,  sistem  sumberdaya  dan persepsi terhadap kelembagaan.

## METODE  PENELITIAN

## Tempat dan Waktu Penelitian
Kegiatan  penelitian  ini  meng- ambil  lokasi  pada  daerah  penyangga TNGHS yang secara administratif berada pada  wilayah  Provinsi  Jawa  Barat (Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bogor)  dan  Kabupaten  Lebak,  Provinsi Banten. Penelitian ini  dilaksanakan mulai  bulan  September  2006  sampai Februari 2007.

## Rancangan Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  studi kasus  kualitatif  dan grounded  study dimana  dalam  pelaksanaannya  penelitian ini  berusaha  untuk  menggali  fakta  aktual dari  kelembagaan  masyarakat  dan  potensi pengembangannya.

## Metode Pengumpulan Data
Data  yang  dikumpulkan  dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder  yang  diperoleh  dari  pengamatan langsung dan tidak langsung.

## Data primer
Data  primer  dikumpulkan  melalui metode  survei  lapang  ( visual  recall ) kondisi sumberdaya, kondisi sosial, ekonomi, budaya masyarakat dan kelembagaan-kelembagaan, serta data pemanfaatan  lahan  saat  ini.  Data  lain diperoleh  melalui  wawancara  mendalam ( indepth interview ) dengan responden.

## Data Sekunder
Data  sekunder  dikumpulkan  dari dokumen-dokumen yang dipublikasikan oleh institusi  terkait.  Dokumen  ini  berupa  buku, hasil  penelitian,  laporan  hasil  pertemuan (diskusi,  workshop,  seminar)  dan  lain sebagianya.

## Variabel yang Diamati
Dalam penelitian ini diukur 4 (empat) peubah  utama  dan  dikumpulkan  datanya, yaitu: karakteristik sistem sumberdaya (KS), karakteristik  kelembagaan  (KG),  sistem kelembagaan (PK) dan  lingkungan eksternal (LE).

## Metode Pemilihan Lokasi dan Responden
Lokasi  penelitian  yang  dipilih adalah  Kabupaten  Bogor,  Lebak  dan Sukabumi.  Selanjutnya  dari  kecamatan terpilih yakni Kecamatan Tenjolaya, Sobang  dan  Kalapa  Nunggal  dipilih masing-masing  satu  desa  dengan  kriteria sebagai berikut:
1. Berada atau berbatasan dengan daerah penyangga TNGHS. 2. Pernah mendapatkan bantuan pendampingan program pemberdayaan  baik  dari  pemerintah maupun LSM.
Dengan  mempertimbangkan  ketiga faktor  tersebut  terpilih  3  desa  yakni  Desa Tapos  1  (Kec.  Tenjolaya),  Desa  Cirompang (Kec.  Sobang)  dan  Desa  Pulosari  (Kec. Kalapa Nunggal).
Pemilihan responden kelompok masyarakat  sebagai  bagian  utama  dalam penelitian ini dilakukan dengan
menggunakan  metode simple random sampling . Dari setiap desa diambil sebanyak  30  responden,  sehingga  total jumlah  responden  adalah  sebanyak  90 kepala keluarga. Penentuan sampel sebanyak  30  untuk  setiap  desa  didasarkan pada  kebutuhan  analisis  statistik  non parametrik yang menggunakan data kualitatif  (Black  &  Champion,  1999). Kondisi  sampel  yang  diambil  merupakan bagian komunitas kunci pada masyarakat.

## Metode Analisis Data
Analisis  data  yang  digunakan  adalah analisis  deskriptif  dan  statistik  inferensia.
Data  yang  berasal  dari  pertanyaan  tertutup dianalisis  dengan  metode  tabulasi  dan disajikan  dalam  bentuk  distribusi  frekuensi, persentasi  dan  rataan.  Untuk  mengetahui jenis  pendapat  dan  persepsi  data  dan informasi data ditampilkan secara deskriptif. Sementara itu, untuk menganalisis hubungan karakteristik  responden,  sistem  sumberdaya dan  persepsi  terhadap  kelembagaan  diguna- kan analisis korelasi Spearman.

## HASIL  DAN  PEMBAHASAN

## Karakteristik Responden
Secara  keseluruhan,  rata-rata  umur responden  adalah  44  tahun  dengan  kisaran usia  antara  24  tahun  hingga  70  tahun. Persentase  terbanyak  (27.8%)  responden berada  pada  kelompok  umur  41-50  tahun.
Rata-rata jumlah anggota keluarga responden  adalah  4.58  orang  dengan persentase  terbesar  (51.1%)  berada  pada kategori  kurang  dari  atau  sama  dengan  4 anggota  keluarga.  Lebih  dari  setengah responden yakni 58.9 persen dalam penelitian  ini  bekerja  sebagai  petani.
Persentase terbanyak (70.0%) tingkat pendidikan  responden  adalah  SD  dan  SLTP
yang  termasuk  dalam  kategori  pendidikan rendah Rata-rata tingkat pendapatan responden tergolong kecil yakni Rp 172,758.60/kapita/bulan  (Tabel  1).  Jika dilihat  berdasarkan  kategorinya,  ternyata sebanyak  46.7  persen  responden  tergolong dalam  kategori  pendapatan  Rp  100.001  - 200.000/kapita/bulan.  Selanjutnya  tingkat pendapatan responden tersebut jika dibandingkan  dengan  garis  kemiskinan Indonesia  yakni  sebesar  Rp  152.847/kapita/ bulan untuk Indonesia masih di atas ambang batas  (Susenas  Panel  Maret  2006).  Ternyata sebanyak  55.6  persen  responden  masih berada  di  bawah  garis  kemiskinan.  Rendah- nya  tingkat  pendapatan  masyarakat  tersebut sangat  dipengaruhi  oleh  kondisi  sarana  dan prasarana  yang  ada,  terutama  aksesibilitas jalan  yang  masih  jelek  yang tentunya sangat berpengaruh  dalam  kegiatan  perekonomian masyarakat setempat.
Berdasarkan  status  tempat  tinggal, sebagian  besar  (98.9%)  responden  adalah merupakan  milik  sendiri (Tabel  2). Hanya  1 orang  responden  yang  tempat  tinggalnya masih  menumpang.  Kepemilikan  lahan sendiri  oleh  petani  memungkinkan  pengo- lahan  yang  lebih  fleksibel  dan  pendapatan secara penuh adalah untuk petani itu sendiri.

## Tabel 1 Sebaran responden berdasarkan kategori tingkat pendapatan
No Kategori pendapatan (Rp/kapita/bulan) Jumlah (n) Persentase (%) 1 < Rp100.0000 25 27.8 2 Rp 100.001 - 200.000 42 46.7 3 Rp 200.001 - 300.000 12 13.3 4 Rp 300.001 - 400.000 10 11.1 5 Rp 400.001 - 500.000 1 1.1 Total 90 100.0 Rata-rata ± SD 172,758.60 ± 101,746.12 Kisaran (Min, Max) 26,250.00 - 466,667.00 Kategori kemiskinan 1 Di bawah garis kemiskinan (<=Rp152.847) 50 55.6 2 Di atas garis kemiskinan (>Rp152.847) 40 44.4

## Tabel 2 Sebaran responden berdasarkan status tempat tinggal
No Status tempat tinggal Jumlah (n) Persentase (%) 1 Milik sendiri 89 98.9 2 Menumpang 1 1.1 Total 90 100.0 Karakteristik Sistem Sumberdaya Sebaran responden berdasarkan status  pemilikan  lahan/tanah  yang  dimiliki saat ini disajikan pada Tabel 3. Terlihat pada tabel  tersebut  bahwa  lebih  dari  setengah (56.7%) responden status kepemilikan lahan/tanahnya adalah dari jual/beli. Sementara  yang  berikutnya  adalah  berasal dari warisan, pemberian atau sewa.
Semua  responden  dalam  penelitian ini menampati lahan tersebut secara permanen  (ditinggali)  (Tabel  4).  Peman- faatan lahan akan lebih optimal dengan sifat tinggal yang permanen.
Sebagian  besar  (87.8%)  responden telah  memiliki  lahan  lebih  dari  10  tahun (Tabel  5).  Hal  ini  mengindikasikan  bahwa pengalaman  responden  dalam  mengolah tanahnya  baik  sendiri  maupun  digarap  oleh orang  lain  sudah  lebih  dari  10  tahun  pula. Untuk  Kabupaten  Bogor,  jika  ditelusuri perkembangannya  maka  terjadi  penurunan luas  penggunaan  lahan  tegal/kebun  sebesar 1.257  ha  karena  terjadi  alih  fungsi  lahan yang  sebagian  besar  disebabkan  oleh  faktor ekonomi,  sosial  dan  budaya.  Alih  fungsi lahan ini akan berdampak terhadap menurunnya aktivitas ekonomi yang berbasis pada pemanfaatan lahan. Tabel 3 Sebaran  responden  berdasarkan  status  pemilikan  lahan/tanah  yang  dimiliki  saat  ini (jawaban bisa lebih dari satu) No Status pemilikan lahan/tanah Jumlah (n) Persentase (%) 1 Warisan 35 38.9 2 Jual/beli 51 56.7 3 Pemberian 3 3.3 4 Sewa 1 1.1 Total 90 100.0 Tabel  4    Sebaran  responden  berdasarkan  kepemilikan  lahan/tanah  yang  dimiliki  saat  ini ditempati secara permanen (ditinggali) No Lahan ditempati permanen Jumlah (n) Persentase (%) 1 Ya 90 100.0 2 Tidak 0 0.0 Total 90 100.0
Tabel 5    Sebaran responden berdasarkan lama memiliki lahan
No Lama memiliki lahan Jumlah (n) Persentase (%) 1 Lebih dari 10 tahun 79 87.8 2 >5-10 tahun 4 4.4 3 >3-5 tahun 5 5.6 4 1-3 tahun 1 1.1 5 < 1 tahun 1 1.1 Total 90 100.0
Jarak  tempat  tinggal  dari  hutan  pada sebagian  besar  (56.7%)  responden  adalah termasuk dekat (< 2 jam) (Tabel 6). Sisanya yakni  31.1  persen  jarak  tempat  tinggalnya termasuk  kategori  sedang  (2-4  jam)  dari hutan  dan  12.2  persen  tergolong  jauh  (>  4 jam)  dari  hutan.  Jarak  yang  semakin  dekat dengan hutan membuat pemanfaatan sumberdaya  hutan  akan  semakin  intensif. Jarak tempat tinggal  masyarakat yang cukup dekat  dengan  kawasan  hutan  TNGHS menyebabkan  sering  terjadinya  kegiatan pemanfaatan/pengambilan  hasil  hutan  dari kawasan TNGHS, terutama kebutuhan hidup
minimum  sehari-hari masyarakat  tidak terpenuhi dari hasil pertanian. Persentase terbanyak (57.8%)
penguasaan lahan responden adalah tergolong  sempit  (<  0.25  ha)  (Tabel  7). Berikutnya  kepemilikan  lahan  terbanyak kedua  (28.9%)  adalah  tergolong  sedang (0.25-0.5  ha).  Penguasaan  lahan  sempit mengakibatkan  kesempatan  menanam  jenis sumberdaya  yang  dibutuhkan  kecil  dan sumberdaya  tersedia  dalam  jumlah  sedikit. Penguasaan  lahan  sedang  memungkinkan kesempatan  menanam  sumberdaya  yang dibutuhkan relatif lebih besar.
Tabel 6   Sebaran responden berdasarkan jarak tempat tinggal dari hutan
No Jarak tempat tinggal dari hutan Jumlah (n) Persentase (%) 1 Dekat (< 2 jam) 51 56.7 2 Sedang (2-4 jam) 28 31.1 3 Jauh (> 4 jam) 11 12.2 Total 90 100.0 Tabel 7   Sebaran responden berdasarkan luas penguasaan lahan No Luas penguasaan lahan Jumlah (n) Persentase (%) 1 Sempit (< 0.25 ha) 52 57.8 2 Sedang (0.25-0.5 ha) 26 28.9 3 Luas (> 0.5 ha) 12 13.3 Total 90 100.0
Sebagian  besar  responden  termasuk jarang hingga tidak pernah pergi ke kawasan hutan  (Tabel  8).  Pernyataan  ini  terlihat  dari 44.4  persen  responden  menyatakan  jarang (<2x sebulan) dan tidak pernah mengunjungi kawasan  hutan  TNGHS  sebanyak  40.0 persen.  Berbagai  kegiatan  dilakukan  oleh responden  ketika  mengunjungi  kawasan hutan,  diantaranya  adalah  mengambil  hasil hutan  oleh  24.4  persen  responden  dan membetulkan  saluran  irigasi  oleh  20.0 persen responden.
Sebagian  besar  (74.4%)  responden menyatakan menyadari  dampak akibat kegiatannya, sementara sisanya yakni sebanyak  25.6  persen  belum  menyadari dampak akibat kegiatan di TNGHS. Sementara  itu,  dalam  upaya  mendukung
pelestarian  sumberdaya  taman  nasional,  ada berbagai  kegiatan  yang  dilakukan  masya- rakat  yakni  mengikuti  kegiatan  penghijauan di  sekitar/  luar  TNGHS  (36.7%),  menyebar- luaskan  informasi  keberadaan  TNGHS  dan aturan-aturannya serta  mengajak  masyarakat untuk turut serta melestarikan hutan TNGHS (13.3%) dan mengikuti penyuluhan/ sarasehan  tentang  TNGHS  (7.8%).  Dalam rangka mempertahankan kelestarian kawasan hutan  TNGHS,  bentuk  pengelolaan  yang diinginkan masyarakat adalah dengan melibatkan masyarakat sekitar dalam pengelolaannya.  Meskipun  demikian,  ada segelintir  responden  yakni  23.3  persen  yang menyatakan  tidak  tahu  bentuk  pengelolaan TNGHS yang diinginkannya.
Tabel  8    Sebaran  responden  berdasarkan  kegiatan,  kesadaran  pelestarian  dan  pengelolaan
TNGHS No Kegiatan ke TNGHS Jumlah (n) Persentase (%) Frekuensi ke kawasan hutan (TGHS) 1 Sering (minimal 2x sebulan) 14 15.6 2 Jarang (<2x sebulan) 40 44.4 3 Tidak pernah 36 40.0 Kegiatan yang dilakukan di TNGHS (jawaban lebih dari satu) 1 Mengambil hasil hutan 22 24.4 2 Rekreasi memandu wisata 2 2.2 3 Melintas ke kampung lain 17 18.9 4 Membetulkan saluran irigasi 18 20.0 5 Tidak pernah 36 40.0 Kesadaran tentang kegiatan di TNGHS 1 Menyadari dampak 67 74.4 2 Belum menyadari dampak 23 25.6 Kegiatan mendukung pelestarian SDH TNGHS (jawaban dapat lebih dari satu) 1 Mengikuti kegiatan penghijauan di sekitar /luar TNGH 33 36.7 2 Mengikuti penyuluhan/ sarasehan tentang TNGHS 7 7.8 3 Mengajak masyarakat turut melestarikan hutan TNGHS 12 13.3 4 Tidak pernah 36 40.0 Bentuk pengelolaan TNGHS yang diinginkan masyarakat 1 Melibatkan masyarakat sekitar dalam pengelolaannya 69 76.7 2 Tidak tahu 21 23.3
Secara umum, sebagian besar responden menyatakan bahwa ukuran sumberdaya/lahan,  kepemilikan  sumberdaya lahan,  intensitas  pengolahan  lahan  dan kemungkinan  penyimpangan  manfaat  dari sumberdaya lahan adalah penting (Tabel 9). Status kepemilikan sumberdaya/ lahan  yang  digunakan  oleh  sebagian  besar (83.3%)  responden  adalah  milik  sendiri (Tabel  10).  Sisanya  merupakan  sewa (12.2%), milik negara (3.3%) ataupun meng- garap lahan orang lain (1.1%).
Adapun  rata-rata  luas  lahan  yang digunakan  responden  untuk  bekerja  adalah 0.37 hektar dengan kisaran 0 hingga 3 hektar
(Tabel  11).  Intensitas  pengolahan  lahan berkisar  antara  1  sampai  4  kali  setahun dengan rata-rata 1.83 kali setahun. Sementara  itu,  persentase  penyimpangan manfaat  dari  sumberdaya  lahan  yang digunakan  responden  adalah  56.01  persen dengan  kisaran  10  hingga  100  persen. Penyimpangan  manfaat  dari  sumberdaya lahan  yang dilakukan responden diantaranya adalah  pemanfaatan  lahan  yang  ada  di kawasan  TNGHS  untuk  lahan  pertanian ataupun  oleh  masyarakat  di  luar  responden yang  membangun  villa-villa  atau  gubuk- gubuk  liar  yang  seharusnya  tidak  boleh dilakukan di kawasan tersebut.
Tabel 9    Sebaran responden berdasarkan karakteristik sistem sumberdaya
Persepsi terhadap karakteristik sistem sumberdaya Sangat penting Penting Cukup penting Tidak penting n %
n % n % n % 1. Ukuran sumberdaya/lahan 28 31.1 58 64.4 4 4.4 0 0.0 2. Kepemilikan sumberdaya lahan 21 23.3 65 72.2 4 4.4 0 0.0 3. Intensitas pengolahan lahan 8 8.9 60 66.7 22 24.4 0 0.0 4. Kemungkinan penyimpangan manfaat dari sumberdaya lahan 5 5.6 54 60.0 31 34.4 0 0.0
Tabel 10   Sebaran responden berdasarkan status kepemilikan sumberdaya/lahan
No Status kepemilikan sumberdaya/lahan Jumlah (n) Persentase (%) 1 Milik sendiri 75 83.3 2 Sewa 11 12.2 3 Milik negara 3 3.3 4 Menggarap lahan orang lain 1 1.1 Total 90 100.0

## Tabel 11   Analisis deskriptif karakteristik sumberdaya lahan
Karakteristik sumberdaya lahan Rata-rata SD Minimum Maksimum 1.   Luas lahan yang digunakan untuk bekerja(ha) 0.37 0.49 0.00 3.00 2.   Intensitas pengolahan lahan (kali/tahun) 1.83 0.62 1.00 4.00 3.   Persentase penyimpangan manfaat dari sumberdaya lahan (%) 56.01 26.47 10.00 100.00

## Karakteristik Kelembagaan
Persepsi  responden  terhadap  karak- teristik kelembagaan yang mencakup jumlah anggota  organisasi  (50.0%),  adanya  batasan keanggotaan  (53.3%),  aturan  yang  diper- gunakan (71.1%), pola kepemimpinan dalam organisasi/kelompok
(51.1%),
saling ketergantungan  antara  anggota  organisasi/ kelompok  (70.0%),  homogenitas  identitas dan kepentingan  (73.3%),  kemampuan mendapatkan  pembiayaan  dalam  melakukan
kegiatan  bersama  (61.1%)  dan  tingkat pendapatan anggota (66.7%) adalah tergolong  penting  (Tabel  12).  Pengalaman keberhasilan  masa  lalu  dianggap  sebagian besar  (48.9%)  responden  cukup  penting. Ukuran  yang  kecil  dari  sumberdaya  dan grup, rendahnya level mobilitas dari sumberdaya,  dan  rendahnya  level  artikulasi dengan  pasar  akan  mendorong  tingginya level  saling  ketergantungan  antara  anggota grup (Agrawal, 2001).
Tabel 12   Sebaran responden berdasarkan karakteristik kelembagaan
Persepsi terhadap karakteristik kelembagaan Sangat penting Penting Cukup penting Tidak penting n % n % n % n % 1. Jumlah anggota organisasi 6 6.7 45 50.0 38 42.2 1 1.1 2. Batasan keanggotaan 5 5.6 48 53.3 37 41.1 0 0.0 3. Aturan yang dipergunakan 17 18.9 64 71.1 9 10.0 0 0.0 4. Pengalaman keberhasilan masa lalu 2 2.2 43 47.8 44 48.9 1 1.1 5. Pola kepemimpinan dalam organisasi/kelompok 27 30.0 46 51.1 17 18.9 0 0.0 6. Saling ketergantungan antara anggota kelompok 5 5.6 63 70.0 22 24.4 0 0.0 7. Homogenitas identitas dan kepentingan 6 6.7 66 73.3 17 18.9 1 1.1 8. Kemampuan mendapat pembiayaan untuk kegiatan 21 23.3 55 61.1 13 14.4 1 1.1 9. Tingkat pendapatan anggota 18 20.0 60 66.7 12 13.3 0 0.0
Rata-rata  jumlah  anggota  dalam organisasi/kelompok  yang  diikuti  adalah  35 orang  dengan  kisaran  antara  10  hingga  89 orang (Tabel 13). Sementara itu, pengalaman keberhasilan masa lalu yang pernah diperoleh  organisasi/kelompok  rata-rata  2 buah  dengan  kisaran  1  hingga  3  prestasi. Rata-rata  pendapatan  anggota  organisasi/ kelompok  adalah  Rp  412,500.00/kelompok dengan  kisaran  Rp  100.000,00  hingga  Rp 1.000.000,00.
Sebanyak 50 persen responden menyatakan  bahwa  aturan  yang  digunakan dalam  organisasi/kelompok  yang  diikutinya sudah  baik  (Tabel  14).  Batasan  peraturan yang  digunakan  dalam  organisasi/kelompok dianggap  oleh  sebagian  besar  (65.6%) responden  sudah  cukup  baik.  Namun demikian,  terdapat  3.3  persen  responden yang  menyatakan  batasan  peraturan  yang digunakan dalam organisasi/kelompok masih tidak  baik.  Menurut  setengah  responden, saling  ketergantungan  antara  anggota  dalam organisasi/kelompok tergolong cukup tinggi. Bahkan  sebanyak  43.3  persen  responden menyatakan  saling  ketergantungan  antara anggota  dalam  organisasi/kelompok  yang diikuti tergolong tinggi hingga sangat tinggi.
Hanya 6.7 persen responden yang menganggap  ketergantungan  antar  anggota
organisasi tidak tinggi. Homogenitas identitas dan kepentingan dalam organisasi/kelompok  bagi  sebagian  besar (54.4%) responden tergolong dalam  kategori cukup  sering.  Dengan  proporsi  yang  hampir berimbang yakni sekitar 40 persen, kemampuan  mendapatkan  pembiayaan  dari organisasi/kelompok  dinilai  masing-masing cukup  baik  dan  tidak  baik.  Dengan demikian,  pembimyaan  dari  organisasi/ kelompok masih belum memuaskan bagi dua perlima responden.
Secara  keseluruhan,  pada  semua komponen persepsi terhadap sistem kelembagaan yang mencakup adanya adanya aturan  yang sederhana dan mudah dipahami, adanya  akses  dan  aturan  manajemen  yang dibuat  secara  lokal,  adanya  kemudahan dalam  melaksanakan  aturan,  adanya  sangsi bertahap,  akuntabilitas  staf  yang  melakukan monitoring  bagi  pengguna  dan  hubungan antara  sistem  sumberdaya  dan  pengaturan kelembagaan  dianggap  oleh  sebagian  besar responden adalah penting (Tabel 15). Hal ini sejalan  dengan  pendapat  Agrawal  (2001) keefektifan  kelembagaan  dalam  manajemen dan  alokasi  sumberdaya  sangat  ditentukan oleh  besar kecilnya  grup dan aturan anggota dalam  melaksanakan hak dan  kewajibannya.
Tabel 13   Analisis deskriptif komponen lingkungan eksternal
Lingkungan eksternal Rata-rata SD Minimum Maksimum 1.  Jumlah anggota kelompok (jiwa) 34.70 21.34 10.00 89.00 2.  Pengalaman keberhasilan masa lalu (jumlah) 1.83 1.33 1.00 4.00 3.  Pendapatan rata-rata anggota kelompok (Rp/kelompok) 412,500.00 189,738.51 100,000.00   1,000,000.00
Tabel 14   Sebaran responden berdasarkan karakteristik kelembagaan
No Karakteristik kelembagaan Jumlah (n) Persentase (%) Aturan yang dipergunakan 1 Sangat baik 1 1.1 2 Baik 45 50.0 3 Cukup baik 44 48.9 Batasan peraturan yang digunakan dalam organisasi/kelompok 1 Baik 28 31.1 2 Cukup baik 59 65.6 3 Tidak baik 3 3.3 Saling ketergantungan antara anggota 1 Sangat tinggi 2 2.2 2 Tinggi 37 41.1 3 Cukup tinggi 45 50.0 4 Tidak tinggi 6 6.7 Homogenitas identitas dan kepentingan 1 Sangat sering 3 3.3 2 Sering 30 33.3 3 Cukup sering 49 54.4 4 Tidak sering 8 8.9 Kemampuan mendapatkan pembiayaan dari organisasi/kelompok 1 Sangat baik 1 1.1 2 Baik 14 15.6 3 Cukup baik 37 41.1 4 Tidak baik 36 40.0 5 Sangat tidak baik 2 2.2 Tabel 15   Sebaran responden berdasarkan pengaturan kelembagaan Persepsi terhadap pengaturan kelembagaan Sangat penting Penting Cukup penting Tidak penting n % n % n % n %
1. Aturan sederhana dan mudah dipahami 17 18.9 64  71.1 9  10.0 0 0.0 2. Akses dan aturan manajemen yang dibuat lokal 29 32.2 57  63.3 4 4.4 0 0.0 3. Kemudahan dalam melaksanakan aturan 7 7.8 67  74.4 16  17.8 0 0.0 4. Adanya sangsi bertahap 9 10.0 54  60.0 25  27.8 2 2.2 5. Akuntabilitas staf monitoring 8 8.9 64  71.1 18  20.0 0 0.0 6. Hubungan sistem sumberdaya dan pengaturan kelembagaan 2 2.2 61  67.8 27  30.0 0 0.0
Rata-rata  tingkat  akses  dan  aturan manajemen  yang  dibuat  secara  lokal  adalah 76.43  persen  dengan  kisaran  45  sampai  99 persen  (Tabel  16).  Sementara  itu  rata-rata tingkat  kemudahan  dalam  melaksanakan aturan  adalah  sebesar  68.98  persen  dengan kisaran  25  sampai  90  persen.  Rata-rata tingkat  sangsi  bertahap  adalah  67.75  persen dengan  kisaran  40  sampai  100  persen. Tingkat  akuntabilitas  staf  yang  melakukan monitoring  bagi  pengguna  adalah  64.97 persen dengan  kisaran  30  sampai 90  persen. Sedangkan rata-rata tingkat hubungan antara sistem  sumberdaya  dan  pengaturan  kelem- bagaan  adalah  sebesar  63.85  persen  dengan
kisaran  30  sampai  80  persen.  Dengan demikian,  dalam  sistem  kelembagaan  yang ada  di  lokasi  penelitian,  komponen  yang paling  perlu  untuk  ditingkatkan  adalah tingkat  hubungan  antara  sistem  sumberdaya dan pengaturan kelembagaan.
Persepsi  responden  terhadap  faktor lingkungan eksternal teknologi menunjukkan bahwa  sebagian  besar  responden  menyata- kan  penting  untuk  semua  komponennya yakni  kebutuhan  waktu  untuk  adaptasi dengan teknologi baru, ketersediaan teknologi  tepat  guna  berbiaya  rendah  dan penyelesaian kendala dari penerapan teknologi (Tabel 17).
Tabel  16   Sebaran responden berdasarkan pengaturan kelembagaan
Pengaturan kelembagaan (Persen) Rata-rata SD Minimum Maksimum 1. Tingkat akses dan aturan manajemen secara lokal (%) 76.43   11.61 45.00 99.00 2. Tingkat kemudahan melaksanakan aturan (%) 68.98 10.59 25.00 90.00 3. Tingkat sangsi bertahap (%) 67.75 10.99 40.00 100.00 4. Tingkat akuntabilitas staf monitoring (%) 64.97 9.97 30.00 90.00 5. Tingkat hubungan sistem sumberdaya dan pengaturan kelembagaan (%) 63.85 10.53 30.00 80.00
Tabel 17    Sebaran responden berdasarkan lingkungan eksternal teknologi
Persepsi terhadap lingkungan eksternal teknologi Sangat penting Penting Cukup penting Tidak penting n %
n % n % n % 1. Ketersediaan teknologi tepat guna berbiaya rendah 39 43.3 46  51.1 3 3.3 2 2.2 2. Kebutuhan waktu adaptasi dengan teknologi baru 10 11.1 62  68.9 16 17.8 2 2.2 3. Penyelesaian kendala dari penerapan teknologi 18 20.0 47  52.2 25 27.8 0 0.0
Hasil  yang  diperoleh  menunjukkan bahwa  adanya  bantuan  finansial  dan  sosial dari  pemerintah  untuk  mengkompensasi pengguna  lokal  untuk  aktivitas  konservasi yang  dinilai  sangat  penting  oleh  sebagian besar  (68.9%)  responden  (Tabel  18). Sementara  itu,  adanya  kontrol  pemerintah terhadap  otoritas  lokal  dan  adanya  sangsi peraturan  pemerintah  dalam  penggunaan lahan  dianggap  penting  oleh  sebagian  besar responden.  Sedangkan  persepsi  terhadap adanya penyerahan kewenangan dari pemerintah  pada  tingkat  desa  disikapi beragam  oleh  sebagian  besar  responden mulai  dari  cukup  penting  hingga  sangat penting.  Adanya  sebagian  masyarakat  yang
beranggapan  peran  pemerintah  tidak  terlalu penting  terhadap  kewenangan  otoritas  desa dimungkinkan  ketidakinginan  terkungkung dalam birokrasi yang rumit.
Rata-rata  persentase  tingkat  keter- sediaan teknologi tepat guna berbiaya rendah adalah  36.05  persen  dengan  kisaran  antara 10  hingga  90  persen  (Tabel  19).  Sementara itu,  rata-rata  waktu  yang  diperlukan  untuk beradaptasi  dengan  teknologi  baru  adalah 1.91  bulan  dengan  kisaran  antara  0  hingga 12 bulan. Rata-rata jumlah bantuan pemerintah  pada  organisasi/  kelompok  Rp 14.533.333,33  dengan  kisaran  antara  Rp 500.000,00 hingga Rp 50.000.000,00.
Tabel 18    Sebaran responden berdasarkan lingkungan eksternal negara
Persepsi terhadap kelembagaan Sangat penting Penting Cukup penting Tidak penting n % n % n % n % 1. Kontrol pemerintah terhadap otoritas lokal 21  23.3  42  46.7  27 30.0 0 0.0 2. Sangsi peraturan pemerintah dalam penggunaan lahan 18  20.0  49  54.4  22 24.4 1 1.1 3. Bantuan finansial dan sosial pemerintah mengkompensasi pengguna lokal untuk aktivitas konservasi 62  68.9  26  28.9 2 2.2 0 0.0 4. Penyerahan kewenangan pemerintah kepada desa 23  25.6  27  30.0  33 36.7 7 7.8
Tabel 19   Analisis deskriptif komponen lingkungan eskternal
Lingkungan eksternal Rata-rata SD Minimum Maksimum 1. Tingkat ketersediaan teknologi tepat guna berbiaya rendah (%) 36.05 22.84 10.00 90.00 2. Lama adaptasi dengan teknologi baru (bulan) 1.91 2.09 0.00 12.00 3. Bantuan pemerintah pada kelompok (Rp/Kelompok) 14,533,333.33   16,370,390.86   500,000.00   50,000,000.00
Teknologi  sebagai  faktor  eksternal yang  mempengaruhi  kelembagaan  dianggap oleh  sebagian  besar  (62.2%)  responden adalah  cukup  besar  kendala  dan  penerapan- nya (Tabel 20). Sementara itu, sebanyak 57.8 persen responden menyatakan bahwa kontrol
pemerintah  terhadap  otoritas  lokal  masih cukup  besar.  Sedangkan  tingkat  sanksi terhadap anggota dalam organisasi kelompok oleh  sebagian  besar  (60.0%)  responden termasuk tidak sering.
Tabel 20   Sebaran responden berdasarkan kendala dan penerapan teknologi
No Lingkungan eksternal Jumlah (n) Persentase (%) Kendala dan penerapan teknologi 1  Sangat besar 9 10.0 2  Besar 19 21.1 3  Cukup besar 56 62.2 4  Tidak besar 5 5.6 5  Sangat tidak besar 1 1.1 Kontrol pemerintah terhadap otoritas lokal 1  Sangat besar 0 0.0 2  Besar 11 12.2 3  Cukup besar 52 57.8 4  Tidak besar 22 24.4 5  Sangat tidak besar 5 5.6 Tingkat sanksi terhadap anggota dalam organisasi kelompok 1  Sangat sering 0 0.0 2  Sering 7 7.8 3  Cukup sering 28 31.1 4  Tidak sering 54 60.0 5  Sangat tidak sering 1 1.1 Hubungan antara karakteristik sistem sumberdaya dan karakteristik
kelembagaan
Tingkat ketergantungan anggota pada sistem  sumberdaya,  persepsi  atas  keadilan dalam  alokasi  manfaat  dari  sumberdaya, sikap  dan  tingkat  tuntutan  anggota  dan perubahan  sikap  dan  perilaku  terhadap perubahan  penggunaan  lahan  dianggap  oleh masing-masing  64.4  persen,  77.8  persen,
60.0  persen  dan  46.7  persen  responden adalah penting (Tabel 21). Tingkat ketergantungan antara anggota  pada  sistem  sumberdaya  dari sebagian  besar (66.7%) responden tergolong cukup  tinggi  (Tabel  22).  Sementara  itu, sebanyak  7.8  persen  responden  menyatakan bahwa tingkat ketergantungan antara anggota  pada  sistem  sumberdaya  tergolong tidak tinggi/sangat tidak tinggi.
Tabel  21    Sebaran  responden  berdasarkan  hubungan  antara  karakteristik  sistem  sumberdaya dan karakteristik organisasi Persepsi terhadap hubungan antara karakteristik sistem sumberdaya dan karakteristik organisasi Sangat penting Penting Cukup penting Tidak penting n % n % n % n % 1. Tingkat ketergantungan pada sistem sumberdaya 4 4.4  58 64.4  28  31.1 0 0.0 2. Persepsi keadilan alokasi manfaat sumberdaya 11 12.2  70 77.8 9  10.0 0 0.0 3. Sikap dan tingkat tuntutan anggota 7 7.8  54 60.0  28  31.1 1 1.1 4. Perubahan sikap dan perilaku terhadap perubahan penggunaan lahan 9 10.0  42 46.7  39  43.3 0 0.0
Tabel 22   Sebaran  responden  berdasarkan  hubungan  antara  karakteristik  sistem  sumberdaya dan karakteristik kelembagaan No Hubungan karakteristik sistem sumberdaya dan kelembagaan Jumlah (n) Persentase (%) Tingkat ketergantungan antara anggota pada sistem sumberdaya 1  Tinggi 23 25.6 2  Cukup tinggi 60 66.7 3  Tidak tinggi 6 6.7 4  Sangat tidak tinggi 1 1.1 Persepsi atas keadilan dalam alokasi manfaat dari sumberdaya 1  Adil 37 41.1 2  Cukup adil 52 57.8 3  Tidak adil 1 1.1 Sikap dan tingkat tuntutan anggota 1  Sangat tinggi 9 10.0 2  Tinggi 46 51.1 3  Cukup tinggi 32 35.6 4  Tidak tinggi 3 3.3 Perubahan sikap dan perilaku terhadap perubahan penggunaan lahan 1  Sangat tinggi 4 4.4 2  Tinggi 24 26.7 3  Cukup tinggi 59 65.6 4  Tidak tinggi 3 3.3
Persepsi  atas  keadilan  dalam  alokasi manfaat dari sumberdaya dianggap oleh 98.9 persen  responden  termasuk  cukup  adil/adil. Sebanyak  51.1  persen  responden  menyata- kan  bahwa  sikap  dan  tingkat  tuntutan anggota  adalah  termasuk  kategori  cukup tinggi.  Persentase  terbesar  (65.6%)  respon- den menyatakan bahwa perubahan sikap dan perilaku  terhadap  perubahan  penggunaan lahan  adalah  tergolong  cukup  tinggi. Penyimpangan  manfaat  dari  sumberdaya lahan  yang dilakukan responden diantaranya adalah  pemanfaatan  lahan  yang  ada  di kawasan  TNGHS  untuk  lahan  pertanian ataupun  oleh  masyarakat  di  luar  responden yang  membangun  villa-villa  atau  gubuk- gubuk  liar  yang  seharusnya  tidak  boleh dilakukan di kawasan tersebut.
Analisis Korelasi Spearman karakteristik responden, sistem sumberdaya dan
persepsi terhadap kelembagaan
Hasil  analisis  korelasi  Spearman untuk  mengetahui  ada  tidaknya  hubungan antara  karakteristik  responden  dan  sumber- daya  dengan persepsi terhadap  kelembagaan disajikan pada  Tabel 23. Terdapat  hubungan yang  positif  nyata  antara  tingkat  pendidikan dan  jarak  tempat  tinggal  dari  hutan  dengan persepsi terhadap tingkat kepentingan kelembagaan  secara  umum.  Artinya  dengan semakin  tingginya  tingkat  pendidikan  dan semakin jauh jarak tempat tinggal responden dari hutan, maka persepsi tentang pentingnya kelembagaan  akan  semakin  tinggi.  Jika dilihat  per kelompok  persepsi,  maka karakteristik  sistem  sumberdaya  berhu- bungan  positif  nyata  dengan  jarak  tempat tinggal dari  hutan,  pendapatan dan frekuensi mengolah lahan. Hal ini berarti semakin jauh jarak  tempat  tinggal  responden  dari  hutan, semakin tinggi tingkat pendapatan responden dan  semakin  sering  responden  mengolah lahan  maka  persepsi  terhadap  pentingnya karakteristik sistem sumberdaya akan semakin  baik.  Sementara  itu,  jarak  tempat
tinggal  dari  hutan,  pendapatan  responden dan pendapatan anggota organisasi/ kelompok berhubungan positif nyata  dengan persepsi terhadap karakteristik kelembagaan. Dengan demikian semakin jauh jarak tempat tinggal  serta  semakin  tinggi  pendapatan responden dan pendapatan organisasi/ kelompok  maka  persepsi  terhadap  penting- nya karakteristik kelembagaan akan semakin baik.
Umur  responden  dan  lama  tinggal berhubungan  negatif  nyata  dengan  persepsi terhadap  pentingnya  pengaturan  kelem- bagaan. Hal ini dapat dimaknai dengan umur responden  yang  semakin  tua  dan  semakin lama  tinggal  di  daerah  sekarang  akan membuat  responden  mengganggap  penga- turan kelembagaan kurang penting. Kemungkinan  hal  ini  diakibatkan  responden yang  sudah  tua  dan  sudah  lama  tinggal  di daerah  sekarang  telah  merasakan  kondisi lembaga  yang  sudah  berjalan  selama  ini telah  berjalan  dengan  baik  dan  tidak memerlukan pengaturan. Jarak tempat tinggal dari hutan berhubungan positif nyata dengan persepsi terhadap pentingnya teknologi  yang  berarti  kebutuhan  akan teknologi  lebih  dibutuhkan  oleh  responden yang  intensitasnya  lebih  jarang  ke  hutan. Sedangkan umur dan lama tinggal di daerah sekarang  berhubungan  negatif  nyata  dengan persepsi  terhadap  lingkungan  eksternal negara  yang  bermakna  semakin  tua  dan responden  dan  semakin  lama  tinggal  di daerah  sekarang  membuat  mereka  berang- gapan  bahwa  peran  negara  tidak  terlalu penting  dalam  pengaturan  kelembagaan maupun  pengaturan  pengelolaan  sumber- daya.  Sebaliknya  frekuensi  ke  kawasan hutan  berhubungan  positif  nyata  dengan persepsi  terhadap  lingkungan  eksternal negara  yang  bermakna  semakin  sering responden ke kawasan hutan, maka responden  semakin  menganggap  penting peran negara dalam pengaturan kelembagaan dan pengaturan pengelolaan sumberdaya.

## Tabel  23  Analisis  korelasi  Spearman  karakteristik  sistem  sumberdaya  dan  persepsi kelembagaan
Peubah Kelem- bagaan Karakteristik sistem sumberdaya Karakteristik kelembagaan Pengaturan kelembagaan Lingkungan eksternal teknologi Lingkungan eksternal negara Umur -0.067 0.018 0.169 -.212(*) 0.037 -.286(**) Pendidikan .258(*) 0.090 0.200 .231(*) 0.192 .281(**) Penghasilan rata-rata per bulan 0.058 0.161 0.182 -0.096 0.127 -0.140 Lama tinggal di daerah sekarang -0.031 0.049 0.169 -.218(*) 0.020 -.232(*) Jarak tempat tinggal dari hutan .253(*) .276(**) .371(**) 0.059 .233(*) 0.026 Luas Penguasaan Lahan 0.132 0.042 0.052 0.188 0.130 -0.067 Frekuensi ke kawasan hutan 0.181 0.184 0.016 0.157 0.111 .233(*) Pendapatan 0.095 .287(**) .213(*) -0.105 0.133 -0.049 Frekuensi mengolah lahan 0.146 .232(*) 0.190 0.034 0.190 0.034 Pendapatan anggota organisasi/kelompok 0.099 0.065 .212(*) -0.076 0.115 -0.066

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
1. Rata-rata  umur  responden  adalah  44
tahun  dengan  kisaran  usia  antara  24 tahun  hingga  70  tahun  dengan  tingkat pendidikan  SD  dan  SLTP.  Rata-rata tingkat  pendapatan  responden  tergolong kecil  yakni Rp  172,758.60/kapita/bulan.
Status tempat tinggal responden umumnya adalah milik sendiri 2. Status  kepemilikan  sumberdaya/lahan yang  digunakan  oleh  sebagian  besar responden adalah sewa dengan penguasaan lahan tergolong sempit yang diperoleh  dari  jual/beli.  Frekuensi  ke kawasan hutan tergolong jarang (<2 kali sebulan)  dengan  kegiatan  yang  dilaku- kan adalah mengambil hasil hutan. 3. Sebagian  besar  responden  menyatakan bahwa  peraturan  yang  digunakan  dalam
organisasi/kelompok,  pola  kepemim- pinan  dalam  organisasi/  kelompok  yang diikutinya  dan  kemampuan  mendapat- kan pembiayaan dari organisasi/ kelompok adalah baik. Batasan peraturan yang digunakan dalam organisasi/kelompok  dianggap  respon- den sudah cukup  baik. Rata-rata tingkat akses  dan  aturan  manajemen  yang dibuat  secara  lokal  adalah  76.43%. Sementara itu rata-rata tingkat kemudahan  dalam  melaksanakan  aturan adalah sebesar 68.98%. Rata-rata tingkat sangsi bertahap adalah 67.75%. Tingkat akuntabilitas staf yang melakukan monitoring bagi pengguna adalah 64.97%.  Sedangkan  rata-rata  tingkat hubungan antara sistem sumberdaya dan pengaturan  kelembagaan  adalah  sebesar 63.85%.  Rata-rata  tingkat  kesepakatan komitmen  bersama  dalam  pembuatan aturan  adalah  82.11%.  Rata-rata  tingkat
penyesuaian  terhadap  aturan  secara bertahap terhadap anggota adalah 62.78%.  Rata-rata  tingkat  tata  cara menyelesaikan perselisihan adalah 59.22%.  Tingkat  kemampuan  penga- wasan  bagi  penggunaan  sumberdaya adalah 60.11%. Rata-rata tingkat hubungan antara sistem sumberdaya dan pengaturan  kelembagaan  adalah  sebesar 58.50%.  Rata-rata  tingkat  ketersediaan teknologi  tepat  guna  berbiaya  rendah adalah  36.05%  dengan  kisaran  antara 10-90%.  Rata-rata  waktu  yang  diperlu- kan  untuk  beradaptasi  dengan  teknologi baru adalah 1.91 bulan. Rata-rata jumlah bantuan  pemerintah  pada  organisasi/ kelompok Rp 14.533.333,33.
4. Tingkat  ketergantungan  antara  anggota dalam  organisasi/kelompok  tergolong cukup  tinggi.  Kesamaan  kepentingan anggota dalam organisasi/kelompok bagi sebagian besar responden tergolong dalam  kategori  sering.  Kemampuan mendapatkan pembiayaan dari organisasi/kelompok  masuk  kategori tidak  baik.  Rata-rata  jumlah  anggota dalam  organisasi/kelompok  yang  diikuti adalah  35  orang.  Rata-rata  pendapatan anggota  organisasi/kelompok  adalah  Rp 412,500.00/kelompok.  Tingkat  keter- gantungan  antara  anggota  grup  pada sistem  sumberdaya  tergolong  cukup tinggi.  Tingkat  keadilan  dalam  alokasi manfaat sumberdaya dianggap 59 persen responden termasuk adil. Sebagian besar responden menyatakan sikap dan tingkat permintaan  anggota  kelompok  termasuk cukup  tinggi.  Perubahan  sikap  dan perilaku  terhadap  tingkat  penggunaan lahan adalah tergolong cukup tinggi. 5. Persepsi terhadap kelembagaan berhubungan positif nyata dengan
tingkat  pendidikan  dan  jarak  tempat tinggal  dari  hutan.  Artinya  dengan semakin  tingginya  tingkat  pendidikan dan  semakin  jauh  jarak  tempat  tinggal responden  dari  hutan,  maka  persepsi
tentang  pentingnya  kelembagaan  akan semakin tinggi.

## Saran
1. Pengembangan  masyarakat  di  daerah penyangga Taman Nasional harus memperhatikan  aspek  pendidikan  dan daya  jangkau  ke  kawasan  TNGHS. Masyarakat  yang  tinggal  di  dekat kawasan TNGHS harus diberikan penyuluhan tentang pentingnya perbaikan kelembagaan dengan memperhatikan tingkat pendidikan masyarakat  yang  masih  rendah  (hanya SD dan SLTP).
2. Masih  rendahnya  tingkat  pendapatan masyarakat  di  daerah  TNGHS  dapat dilakukan  melalui  perbaikan  sistem sumberdaya  dan  kelembagaan  yang tumbuh  dalam  masyarakat  dengan dukungan teknologi dan regulasi pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA
Basuni  S.  2003.  Inovasi  Institusi  untuk Meningkatkan Kinerja Daerah Penyangga Kawasan Konservasi [Disertasi Program Pascasarjana] Bogor:
IPB
Black  J.A,  &  D.J.  Champion.  1999. Metode  dan  Masalah  Penelitian Sosial . Bandung: Refika Aditama.
Chusak  W.  1996.  Local  institutions  in common  property  resources:  case study community  based  management watershed  management  in  Northern Thailand  [Phd  Thesis]  Cambridge. UMI Dissertation.
Gunawan  W.  2003.  Persepsi  dan  Perilaku
Sosial  Ekonomi  Masyarakat  Desa Sirnasari terhadap Pelestarian Sumberdaya Hutan di Taman
Nasional  Gunung  Halimun  [Skripsi
Fakultas  Kehutanan  IPB].  Bogor:
IPB. Amir H H. 2003. Pengelolaan Kawasan yang Dilindungi di Dearah Tropika [Terjemahan].  Yogyakarta:  Gadjah Mada University Press. Menteri Negara Kependidikan dan Lingkungan  Hidup.  1986.  Penelitian Pengembangan  Wilayah  Penyangga Kawasan Hutan Konservasi. Kerjasama  Fakultas  Kehutanan  IPB dengan Proyek Pengembangan Efisiensi Penggunaan Sumber- Sumber Kehutanan.