Jurnal Hukum POSITUM Vol. 4, No. 2, Desember 2019, Hal 120-129 P-ISSN   : 2541-7185 E-ISSN   : 2541-7193
Hubungan Konstitusi dengan Tugas Lembaga Perwakilan dalam Negara Demokrasi dari Sudut Pandang Ilmu Negara
Aryo Fadlian 1

## Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang
aryofadlian7@gmail.com

## ABSTRAK
Konstitusi  di  Negara  Republik  Indonesia  telah  mengalami  amandemen  sebanyak  empat  kali.  Isue  yang terbaru  bahkan  konstitusi  akan  diamandemen  kembali  oleh  pemerintah.  Sedangkan  lembaga  perwakilan tertinggi  di  Indonesia  adalah  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  yang  di  dalamnya  ada  anggota  Dewan Perwakilan  Rakyat  (DPR)  dan  Dewan  Perwakilan  Daerah  (DPD).  Pendekatan  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Pendekatan dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal  yang  bersifat  teoritis  yang  menyangkut  asas,  konsepsi,  doktrin  dan  norma  hukum  yang  berkaitan dengan  lembaga  negara  dalam  perspektif  ilmu  negara.  Penelitian  yang  penulis  lakukan  bersifat  deskriptif analitis yang menggambarkan, menganalisis, menyimpulkan masalah-masalah yang menjadi objek penelitian yakni hubungan konstitusi dengan tugas lembaga perwakilan dalam negara demokrasi dari sudut pandang ilmu negara. Dalam negara demokrasi, lembaga legislatif sangat dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan, stabilitas negara, dan agar tidak tercipta pemerintahan yang otoriter dan semena-mena. Lembaga perwakilan dalam  melaksanakan  tugas  pengawasan  harus  tegak  lurus  sesuai  dengan  amanat  konstitusi.  Selain melaksanakan  fungsi  pengawasan,  legislatif  juga  mempunyai  fungsi  membuat  aturan-aturan,  fungsi budgeting untuk menyusun anggaran-anggaran demi kepentingan negara bersama pemerintah.
Kata kunci: konstitusi, lembaga perwakilan, ilmu negara

## ABSTRACT
The  Constitution  in  the  Republic  of  Indonesia  has  been  amended  four  times.  The  latest  issue  is  even  the constitution  will  be  amended  again  by  the  government.  While  the  highest  representative  institution  in Indonesia  is  the  People's  Consultative  Assembly,  which  includes  members  of  the  People's  Representative Council  (DPR)  and  the  Regional  Representative  Council  (DPD).  The  approach  used  in  this  research  is normative  juridical.  The  approach  is  carried  out  by  examining  and  interpreting  theoretical  matters concerning principles, conceptions, doctrines and legal norms relating to state institutions in the perspective of state science. Research by the author is analytical descriptive which describes, analyzes, concludes the problems  that  are  the  object  of  research,  namely  the  relationship  of  the  constitution  to  the  task  of representative institutions in a democratic country from the point of view of state science. In a democratic country, legislative institutions are needed to maintain the balance, stability of the country, and so as not to create  an  authoritarian  and  arbitrary  government.  Representative  institutions  in  carrying  out  their supervisory duties must be perpendicular to the mandate of the constitution. In addition to carrying out the oversight function, the legislature also has the function of making rules, the function of budgeting to prepare budgets in the interests of the state together with the government.
Keywords: constitution, representative institutions, state science
1 Aryo Fadlian, S.H., M.H adalah dosen pada Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

## A. PENDAHULUAN
Konstitusi di  Negara Republik Indonesia telah mengalami  amandemen sebanyak empat kali sampai dengan saat ini yaitu semenjak runtuh nya era orde baru. Pada awalnya konstitusi  Negara  Republik  Indonesia  di  bentuk  sejak  Indonesia  merdeka  namun  pada perjalanannya mengalami perubahan-perubahan. Isue yang terbaru bahkan konstitusi akan di  amandemen  kembali  oleh  pemerintah.  Sedangkan  lembaga  perwakilan  tertinggi  di Indonesia adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat yang didalamnya ada anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
Obyek  daripada  ilmu  Negara  bersamaan  dengan  obyek  hukum  tatapemerintahan hanya  sudut  pandangnya  yang  berlainan.  Ilmu  Negara  memandang,  menyelidiki, mempelajari  obyek  nya  yaitu  Negara  dalam  pengeretian  yang  abstrak-umum-universal sedangkan  kalau  kedua  ilmu  lainya  itu  tadi  memandang,  menyelidiki,  mempelajari obyeknya yaitu juga Negara dalam pengertiannya yang kongkrit 2 . Hubungan yang erat ini menimbulkan konsekuensi bahwa ilmu Negara merupakan pengantar, atau dasar daripada hukum  tatanegara  dan  hukum  tatapemerintahan.  Tegasnya,  orang  tidak  akan  dapat memnpelajari hukum tatanegara dan hukum tatapemerintahan.
Tegasnya,  orang  tidak  akan  dapat  mempelajari  hukum  tata  Negara  dari  suatu Negara  dengan  baik,  kalau  sebelumnya  tidak  mempelajari  ilmu  Negara  terlebih  dahulu. Demikian  misalnya  Leon  Duguit  dalam  bukunya  Traite  de  Droit  Constitutional  hamper separo lebih memuat tentang ilmu Negara. Adanya pemikiran tentang Negara dan hukum tidaklah  bersamaan  dengan  adanya  Negara,  Negara  adanya  mendahului,  jadi  adanya pemikiran tentang negara dan hukum tidaklah setua umur dari adanya suatu negara. Tetapi disamping  itu  pada  jaman  bangunya  peradaban  manusia  ada  juga  raja-raja  yang memerintahkan  dengan  baik  hati,  yaitu  dengan  memberikan  undang-undang  yang menjamin hak-hak daripada warga negaranya. Raja yang berbuat demikian kiranya adalah Raja dari Babylonia yang bernama Chamurabi yang memerintahkan sekitar 1800 SM yang terkenal mempersatukan negaranya yang semula terpecah-belah 3 .
Jadi  oleh  karena  ilmu  kenegaraan  itu  menyangkut  soal  wewenang  daripada penguasa,  dasar  wewenang  dari  pada  penguasa,  maka  ilmu  kenegaraan  atau  pemikiran
2 Soehino, Ilmu Negara (Yogyakarta : Liberty Yogyakarta, 1998), hlm.6
3 Ibid hlm.8
tentang  Negara  dan  hukum  itu,  baru  dapat  timbul  dan  berkembang  bila  susunan kenegaraanya, kemasyarakatanya sudah mengizinkan akan adanya kebebasan berfikir dan mengeluarkan  pendapat.  Bahwa  ilmu  itu  hanya  dapat  timbul  dan  berkembang  bila  ada kebebasan  berfikir  dan  mengeluarkan  pendapat,  sedangkan  kebebasan  ini  sangatlah tergantung pada cara atau sistem pemerintahan negara. Jika pemikiran tentang negara dan hukum itu tidak mendahului ataupun bersamaan dengan adanya negara atau pembentukan dan pertumbuhan peradaban, karena merupakan gejala sosial (gejala kemasyarakatan) yang menampakan  diri  setelah  berabad-abad  lamanya  setelah  negara  atau  peradaban  itu  ada, maka pemikiran tentang negara dan hukum itu baru akan kita jumpai di tempat. Dimana sistem  ketatanegaraanya  memberikan  kemungkinan  kepada  para  warganegaranya  untuk secara bebas mengeluarkan pikiran dan pendapatnya, secara kritis.
Demokrasi langsung yang mulai timbul dan berkembang sejak pada zaman yunani kuno,  sampai  pada  masa  perkembangannya  mencapai  demokrasi  tidak  langsung (demokrasi modern = demokrasi perwakilan). Ini terjadi sekitar abad ke XVII dan abad ke XVIII,  maka  dalam  hal  ini  nanti  akan  erat  hubunganya  dengan  ajaran-ajaran  dari  para sarjana  hukum  alam.  Terutama  ajaran  Montesquieu,  yaitu  trias  politika,  karena  ajaran inilah yang justru akan menentukan tipe daripada demokrasi modern; dan ajaran Roussea, yaitu kedaulatan rakyat, yang justru tidak dapat dipisahkan dengan demokrasi.Perkembangan Demikrasi di negara kita perlahan menemui titik kemjuan baik dari sisi pelaksanaanya maupun dari sisi teori-teori nya yang mengacu pada negara-negara demokrasi  di  luar  negri.  Disitulah  ditutntut  lembaga  perwakilan  melaksanakan  tugas, pokok  dan  fungsi  nya  lebih  baik  lagi  agar  terciptanya  negara  demokrasi  yang sesungguhnya.

## B. METODE PENELITIAN
Dalam  melakukan  sebuah  penelitian,  metodologi  menjadi  sesuatu  yang  mutlak dalam kerangka menemukan jawaban dari permasalahan yang diajukan dalam penelitian. Adapun  pendekatan  yang  digunakan  adalah  yuridis  normatif.  Pendekatan  dilakukan dengan  cara  menelaah  dan  menginterpretasikan  hal-hal  yang  bersifat  teoritis  yang menyangkut  asas,  konsepsi,  doktrin  dan  norma  hukum  yang  berkaitan  dengan  lembaga negara dalam perspektif ilmu negara. Penelitian yang penulis lakukan bersifat deskriptif
analitis  yang  menggambarkan,  menganalisis,  menyimpulkan  masalah-masalah  yang menjadi  objek  penelitian  yakni  hubungan  konstitusi  dengan  tugas  lembaga  perwakilan dalam negara demokrasi dari sudut pandang ilmu negara.

## C. PEMBAHASAN DAN ANALISIS

## 1. Teori Konstitusi
Yang  dimaksud  dengan  teori  adalah  dasar  memberikan  pertanggung  jawaban secara  ilmiah  ( wetenschappelujke  verantwoording )  Istilah  Konstitusi  telah  dikenal  sejak zaman  yunani  purba,  akan  tetapi  masih  diartikan  materiil,  sebab  belum  diletakan  dalam suatu  naskah  yang  tertulis.  Hal  ini  dapat  dibuktikan  pada  paham  aristoteles  yang membedakan istilah Politiea dan Nomoi. Politiea diartikan sebagai konstitusi sedangkan Nomoi  sebagai  Undang-Undang.  Politiea  mengandung  kekuasaan  tertinggi  pada Nomoi.Pada  zaman  romawi  dikenal  adanya  Lex  regia  yang  berisikan  perjanjian perpindahan  kekuasaan  rakyat  ke  Caesar  yang  berkuasa  mutlak.  Dalam  abad  menengah dikenal pula sejenis konstitusi yang disebut Leges Foundamentalis yang berisikan hak dan kewajiban rakyat atau Rex dan Raja atau Regnum.
Konstitusi atau Constitution atau Vafassung berbeda dengan Undang-undang Dasar atau Grundgesetz. Bila  kita  memperhatikan  adanya  Lex  Regia  ataupun  Leges foundamentalis nampak bahwa dalam perkembangan sejarah, perjanjian-perjanjian antara pemerintah  dan  yang  diperintah  mulai  dinaskahkan.Tujuan  menaskahkan  adalah  untuk memudahkan pihak-pihak mematuhi hak dan kewajibanya.Analisis teori konstitusi dapat ditinjau dari sisi hukunm (yuridis) dan tertulis atau grundgesetz atau grondswet.
Kita mengenal beberapa istilah konstitusi
a) Konstitusi  dalam  arti  materil  adalah  perhatian  terhadap  isinya  yang  terdiri  atas pokok yang sangat penting dari struktur dan organisasi negara.
b) Konstitusi dalam arti formil adalah perhatian terhadap perosedur, pembentukannya harus istimewa dibandingkan dengan pembentukan perundang-undangan lain.
c) Konstitusi dalam arti tertulis maksudnya konstitusi itu dinaskahakan tertentu guna memudahkan fihak-fihak mengetahuinya.
d) Konstitusi  dalam  arti  merupakan  undang-undang  tertinggi  adalah  baik pembentukan dan perubahannya melalui prosedur istimewa dan juga ia merupakan dasar tertinggi dan perundang-undangan lainya yang berlaku dalam negara itu.
Teori konstitusi adalah cabang ilmu pengetahuan yang masih muda.Oleh sebab itu tidak  heran  dalam  kalangan  sarjana  belum  terdapat  persesuaian  paham  mengenai tempatnya. Ada yang mengatakan termasuk dalam lapangan ilmu negara, tetapi pula yang mengatakan masuk dalam bidang ilmu politik.

## 2. Lembaga Perwakilan
a. Teori Mandat
Si  wakil  dianggap  duduk  di  Lembaga  Perwakilan  karena  mendapat  mandat  dari rakyat sehingga disebut mandataris. Ajaran ini muncul di Perancis sebelum revolusi dan  dipelopori  oleh  Rousseau  dan  diperkuat  oleh  Petion.  Sesuai  dengan perkembangan  zaman,  maka  teori  mandat  inipun  menyesuaikan  diri  dengan kebutuhan zaman, Pertama kali lahir teori mandat ini disebut sebagai:
1) Mandat Imperatif
Menurut ajaran ini si wakil bertugas dan bertindak di lembaga perwakilan sesuai dengan intruksi yang diberikan oleh yang diwakilinya. Si wakil tidak boleh bertindak diluar intruksi tersebut dan apabila ada hal-hal baru yang tidak  terdapat  dalam  intruksi  tersebut,  maka  si  wakil  harus  mendapat intruksi baru yang diwakilinya baru dapat  melaksanakanya. Kalau setiap kali ada masalah baru harus minta mandate baru, ini berarti menghambat tugas Lembaga Perwakilan tersebut maka lahirlah teori mandat yang baru tersebut.
2) Mandat Bebas
Ajaran  ini  dipelopori  antar  lain  oleh  Abbe  Sieyes  di  Perancis  dan  Black Stone  di  Inggris.  Ajaran  ini  berpendapat  bahwa  si  wakil  dapat  bertindak tanpa tergantung dari intruksi yang diwakilinya. Menurut ajaran ini si wakil adalah orang-orang yang terpercaya dan terpilih serta memiliki kesadaran hukum  masyarakat  yang  diwakilinya,  sehingga  si  wakil  dapat  bertindak
atas  nama  mereka  yang  diwakilinya  atau  atas  nama  rakyat.  Teori  ini kemudian berkembang menjadi
3) Mandat Representative
Disini  si  wakil  di  anggap  bergabung  dalam  suatu  Lembaga  perwakilan (parlemen).  Rakyat  memilih  dan  memberikan  mandat  pada  Lembaga Perwakilan  (parlemen),  sehingga  si  wakil  sebagai  individu  tidak  ada hubungan dengan pemiliknya apalagi pertanggung jawabannya. Lembaga Perwakilan (parlemen) inilah yang bertanggung jawab kepada rakyat.
b. Macam-macam Lembaga Perwakilan
Kebanyakan dari parlemen-parlemen yang kita jumpai sekarang ini terdiri dari dua kamar  (majelis).  Penamaan  dan  pembentukanya  tergantung  dari  bentuk bangunanya.
Kalau bentuk negara itu kerajaan maka umumnya majelis terdiri dari majelis Tinggi dan  majelis  Rendah.  Keanggotaan  majelis  tinggi  biasanya  turun-menurun  atau penunjukan  dan  majelis  rendah  ke  anggotanya  berdasarkan  pemilihan  umum. Contoh  Inggris,    Majelis  Tinggi  disebut  House  Of  Lords  dan  Majelis  Rendah disebut House of Commons.
Kalau bentuk negaranya dan bangunan negaranya federal, Majelisnya terdiri dari senat  dan  DPR.  Parlemen  Amerika  (Kongres)  terdiri  dari  senat  dan  DPR  yang pembentukan kedua majelis tersebut dari pemilihan umum.Senat mewakili negara- negara  bagian  dan  DPR  adalah  perwakilan  rakyat  biasa  tanpa  melihat  Negara- negara bagianya, jadi mewakili rakyat seluruhnya 4 .
Parlemen Uni soviet disebut Soviet Tertinggi terdiri dari Soviet of the Union (DPR) dan Sofyet of Nationalities. Contoh negara lain yang menganut Parlemen yang dua kamar adalah Jepang, Australia, Kanada dan sebagainya. Disamping parlemen yang terdiri  dari  dua  kamar  ada  beberapa  negara  (terbatas  sekali)  yang  mempunyai parlemen yang terdiri dari satu kamar yaitu Parlemen Indonesia yang disebut DPR dan Parlemen Denmark, New Zealand, Finlandia, Israel dan Spanyol.
c. Fungsi Lembaga Perwakilan
4 Busroh Abu Daud, Ilmu Negara (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), hlm. 151
Lembaga  Perwakilan  yang  disebut  parlemen  pada  umumnya  mempunyai  tiga fungsi yaitu:
1) Fungsi Perundang-undangan
Membuat  dan  membentuk  undang-undang  seperting  UU  Pemilu,  UU pajak,  dan  sebagainya.Membentuk  undang-undang  tentang  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Ratifikasi terhadap perjanjian-perjanjian dengan luar negeri.
2) Fungsi Pengawasan
Fungsi  Pengawasan  adalah  fungsi  yang  dijalankan  oleh  parlemen  untuk mengawasi  eksekutif  agar  berfungsi  menurut  undang-undang  yang dibentuk oleh parlemen.  Untuk melaksanakan  fungsi  ini parlemen diberi beberapa hal antara lain hak bertanya.
- Interpelasi (minta keterangan)
- Angket
- Mosi
- Amandemen(mengadakan perubahan)
3) Fungsi Pendidikan Politik
Fungsi  atau  peran  edukatif  yaitu  dalam  pendidikan  politik.  Melalui pembahasan-pembahasan  kebijaksanaan  Pemerintah  di  DPR,  dimuat  dan ditulis  oleh  media  masa,  rakyat  mengikuti  persoalan  yang  menyangkut kepentingan  umum  menurut  kemampuan  masing-masing  dan  secara  tak langsung mereka dididik ke arah  warga negara yang sadar  akan hak dan kewajibanya.
d. Lembaga Perwakilan di Indonesia
Di negara  Indonesia  Lembaga Perwakilan  ada  MPR, DPR, DPRD baik  tingkat  I dan tingkat II.
1) MPR
Kedudukan MPR adalah Lembaga Tertinggi dan pemegang kedaulatan rakyat. Susunan keanggotaan MPR adalah terdiri dari :
- Seluruh anggota DPR
- Utusan Daerah
- Golongan-golongan menurut undang-undang

## Fungsi dan wewenang MPR
- Menetapkan Undangndang Dasar dan Garis-garis Besar Haluan Negara
- Meminta  pertanggung  jawaban  Presiden  dalam  siding  istimewa  atas permintaan DPR apabila Presiden dianggap UUD dan GBHN
2) DPR atau Parlemen
Seperti  disebutkan  dihalaman  depan,  bahwa  DPR  RI  tidak  terdiri  dari  dua kamar atau  dua majelis, tetapi hanya terdiri dari satu kamar.
Susunan keanggotaan DPR dibentuk melalui Pemilihan Umum. Fungsi DPR adalah :
- Bersama Presiden/Pemerintah membentuk Undang-undang.
- Bersama  Presiden  membentuk  UU  tentang  APBN  kedudukan  DPR lebih kuat dari pemerintah. Sebab apabila DPR menolak RUU APBN yang  diajukan  Pemerintah  maka  pemerintah  melaksanakan  APBN tahun sebelumnya.
- Mengawasi  pemerintah,  untuk  melaksanakan  tugas  pengawasan  ini DPR mempunyai hak-hak yaitu
- Hak bertanya
- Hak meminta keterangan
- Hak angket (penyelidikan)
- Hak usul pernyataan pendapat
- Hak amandemen/hak budget
- Hak  memilih  seseorang  apabila  diminta  oleh  peraturan  perundang- undangan
- Hak usul inisiatif
- Sebagai forum komunikasi antara Pemerintah dengan masyarakat, baik melalui rapat-rapat kerja dengan pemerintah, dengar pendapat dengan pejabat-pejabat  Pemerintah  maupun  melalui  dengar  pendapat  umum atau masyarakat. Termasuk fungsi ini adalah fungsi pendidikan politik.

## 3) DPRD
DPRD di Indonesia ada 2 tingkat yaitu DPRD tingkat I yang wilayahnya sama dengan provinsi dan DPRD tingkat II yang wilayahnya sama dengan wilayah Kabupaten/kota.  Susunan  keanggotaan  DPRD,  dibentuk  melalui  pemilihan umum.
Fungsi DPRD ialah :
- Bersama  Gubernur  untuk  tingkat  I,  bersama  Bupati/Walikota  untuk daerah tingkat II menyusun dan menetapkan Anggaran Daerah
- Bersama  Gubernur  untuk  tingkat  I,  bersama  Bupati/Walikota  untuk daerah tingkat II menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah.
- Mengawasi jalanya pemerintahan untuk itu diberikan hak-hak
- Anggaran
- Mengajukan Pertanyaan
- Meminta Keterangan
- Mengadakan Perubahan
- Mengajukan Pernyataan Pendapat
- Prakarsa
- Penyelidikan
- Memperhatikan  dan  menampung  aspirasi  serta  memajukan  tingkat kehidupan  rakyat  dengan  berpegang  pada  program  pembangunan nasional.

## D. PENUTUP
Berdasarkan  pembahasan  diatas,  maka  dapat  disimpulkan  negara  telah  membuat peraturan  perundang-undangan  dalam  perspektif  ilmu  negara  yang  tujuannya mempermudah tugas-tugas lembaga perwakilan
1. Dalam  negara  demokrasi  lembaga  legislatif  sangat  dibutuhkan  untuk  menjaga keseimbangan, stabilitas negara. Agar tidak terciptanya pemerintahan yang otoriter dan  semena-mena.  Lembaga  perwakilan  yang  dalam  melaksanakan  tugas pengawasan  harus  tegak  lurus  sesuai  dengan  amanat  konstitusi  agar  terciptanya pemerintahan yang seimbang.
2. Selain  melaksanakan  fungsi  pengawasan,  legislative  juga  mempunyai  fungsi membuat  aturan-aturan,  fungsi  budgeting  untuk  menyusun  anggaran-anggaran demi kepentingan negara bersama pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA
Azhary. Ilmu Negara Pembahasan Buku Krenenburg . Jakarta: Penerbit Ghalia
Indonesia. 1983
Busroh Abu Daud. Ilmu Negara. Jakarta: Bumi Aksara. 2015
Sjachran Basah. Ilmu Negara. Jakarta: Penerbit PT. Ichtiar Baru. 1980
Soehino. Ilmu Negara. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta. 1998