## IMPLEMENTASI SISTEM KEUANGAN DESA: PENINGKATAN KINERJA APARATUR DESA KAMBINGAN BARAT KABUPATEN SUMENEP
Sugeng Hartanto sugeng_hartanto@polije.ac.id
Oryza Ardhiarisca oryza_risca@polije.ac.id Rahma Rina Wijayanti
rahma@polije.ac.id Janna Aulia P. Sari jaupuri@gmail.com

## Abstract
This  study  aims  to  determine  the  benefits,  as  well  as  improve  the  performance  of  West Kambingan Village Apparatuses in the implementation of the SisKeuDes application. The SisKeuDes application is an application that can assist the Village Government in managing village finances. This research  method  uses  a  qualitative  descriptive  approach.  Determination  of  informants  using  the interview method and selected informants based on the criteria of need. Informants in this study included village heads, village secretaries, chief of finance and village operators. The research data was obtained from interviews and observations. The results of the study show that the SisKeuDes application is very useful and helps the work of village officials. Village financial management becomes more effective and efficient so as to improve the performance of the Kambingan Barat Village Apparatus.

## Keywords: Village Government, Financial Management, SisKeuDes Application, Village Apparatus

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  manfaat,  serta  peningkatan  kinerja  Aparatur  Desa Kambingan  Barat  dalam  implementasi  aplikasi  SisKeuDes.  Aplikasi  SisKeuDes  merupakan  aplikasi yang  dapat  membantu  Pemerintah  Desa  dalam  mengelola  keuangan  desa.  Metode  penelitian  ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penentuan informan menggunakan metode wawancara dan  informan  yang  dipilih  berdasarkan  kriteria  kebutuhan.  Informan  dalam  penelitian  ini  antara  lain Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan dan Operator Desa. Data penelitian ini diperoleh dari hasil  wawancara  dan  observasi.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  Aplikasi  SisKeuDes  sangat bermanfaat dan membantu pekerjaan aparatur desa. Pengelolaan keuangan desa menjadi lebih efektif dan efisien sehingga mampu meningkatkan kinerja Aparatur Desa Kambingan Barat.

## Kata Kunci: Pemerintah Desa, Pengelolaan Keuangan, Aplikasi SisKeuDes, Aparatur Desa

## PENDAHULUAN
Tahun  2015  Indonesia  berkomitmen  untuk  memperkuat  pembangunan  dari  daerah pinggiran  atau  Desa.  Pembangunan  masyarakat  desa  dilakukan  berdasarkan  3  (tiga)  azas, yaitu  azas  pembangunan  integral,  azas  kekuatan  sendiri,  dan  azas  permufakatan  bersama (Nain,  2019).  Ada  beberapa  pendapat  terkait  penelitian  terdahulu  yang  menyatakan pembangunan  Desa  tidak  hanya  dikukung  oleh  peranan  sumber  daya  manusia  yang
memadai, tetapi harus ada keseimbangan terkait dengan sumber daya lainnya yang dikekola seperti pernyataan (Prasetyo, 2016) bahwa pengelolaan keuangan sangat mendukung dalam upaya pembangunan Desa. Undang-undang nomor 06 Tahun 2014 yang membahas tentang Desa menyatakan bahwa Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah  dan  berwenang  mengurus  wilayah  pemerintahannya  sendiri  serta  kepentingan setempat atas prakarsa masyarakat, hak asal-usul, hak tradisional yang dihormati dan diakui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Komitmen yang di bangun oleh  Pemerintah  Indonesia  ini  merubah  seluruh  pandangan  yang  ada.  Pembangunan  dari Desa  dilakukan  karena  melihat  banyaknya  potensi  sumber  daya  desa  yang  dapat  di  gali, namun sumber daya tersebut belum dapat dimanfaatkan secara optimal (Ariadi, 2019).
Komitmen rencana pembangunan Desa yang dilakukan oleh pemerintah mendapatkan banyak kritik dan saran. Hal tersebut timbul karena adanya perubahan kebijakan yang cukup signifikan. Kekawatiran atas perubahan kebijakan yang baru muncul satu per satu. Demikian pula  permasalahan-permasalahan  yang  di  akibatkannya  juga  bermunculan.  Hal  ini  memicu lahirnya sudut pandang baru. Berbagai macam penelitian dilakukan oleh kalangan akademisi untuk  meluruskan  pandangan  dan  mencari  solusi  dari  setiap  perbedaan.  Penelitian  dari (Yuliartini  &  Pramita,  2022)  menyatakan  Pemerintah  desa  diharapkan  harus  lebih  mandiri dalam pengelolaan sumber daya yang dimiliki, termasuk didalamnya sumber daya keuangan. Namun  perlu  diketahui,  (Septiani  &  Susilowati,  2022)  Pemerintah  Desa  wajib  menyusun laporan  realisasi  dan  Pertanggungjawaban  atas  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa (APBDes).
Untuk  menjamin  standarisasi  realisasi  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa (APBDes) dan Laporan Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBDes, Pemerintah pusat, Kementerian  Dalam  Negeri  bersama  Badan  Pengawasan  Keuangan  dan  Pembangunan (BPKP)  bekerja  sama  mengatasi  permasalahan  tersebut  dengan  cara  mengembangkan aplikasi  pengelolaan  keuangan  desa  atau  yang  disebut  dengan  Sistem  Keuangan  Desa (SisKeuDes).  (Loupatty,  2022)  Aplikasi  SisKeuDes  memiliki  kelebihan  karena  mudah
digunakan,  dapat  dihubungkan  dengan  aplikasi  keuangan  Desa  lainnya  dan  dilengkapi dengan  sistem  pengendalian  internal.  Penerapan  SisKeuDes  dapat  memudahkan  dan mempersingkat  waktu  penyusunan  Laporan  Keuangan  Desa.  Namun  tidak  semua  orang mampu  mengakses  aplikasi  ini  karena  kebutuhan  layanan  yang  diakibatkan  terjangkaunya jaringan dan faktor lainnya (Rabi’ah & Saputri, 2023).
Aparatur  Desa  yang  memiliki  kualifikasi  pengetahuan  yang  rendah  juga  akan berdampak  pada  penerapan  aplikasi  SisKeuDes.  Tidak  hanya  pada  pelaksanaan  program secara  nyata,  namun  pengaruh  terhadap  kualitas  laporan  keuangan  yang  dikerjakan  dapat membuat  persepsi  yang  berbeda  terhadap  pemerintah  desa  itu  sendiri.  Permasalahan- permasalahan tersebut harus di antisipasi sejak dini, agar tidak terjadi ketimpangan program yang dilaksanakan dan kualitas laporan keuangan yang disusun. (Pratiwi & Pravasanti, 2020) diperlukan pendampingan dan pelatihan dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)  secara  berkala  terhadap  Sumber  Daya  Manusia  yang  ada  di  desa  agar  memiliki kualifikasi  yang  cukup  dalam  mengoperasikan  SisKeuDes  secara  maksimal  dan  kualitas kinerja aparatur desa menjadi meningkat.
Demi  tercapainya  keberhasilan  suatu  organisasi  atau  lembaga  maka  diperlukan optimalisasi  segala  aspek  pendukungnya,  termasuk  optimalisasi  kinerja    setiap  pegawai. (Ellyzar, 2017) mendefenisikan kinerja merupakan suatu keadaan yang harus dikonfirmasikan dan  diketahui  oleh  pihak-pihak  tertentu  untuk  mengetahui  tingkat  pencapaian  hasil  suatu instansi  yang  dihubungkan  dengan  visi  yang  ditetapkan  suatu  perusahaan  serta  untuk mengetahui  dampak  negatif  dan  positif.  Sebagai  upaya  mencapai  keberhasilan  dari  tujuan suatu  suatu  orgasinasi  dalam  rangka  perbaikan  dan  peningkatan  kualitas  pelayanan  publik khususnya di tingkat Desa, maka Pemerintah tingkat Desa harus dapat menerapkan prinsip akuntabilitas  dalam  pengelolaan  keuangan  tingkat  Desa,  dan  semua  akhir  kegiatan pengelolaan  pemerintah  tingkat  desa  harus  dapat  dipertanggungjawabkan  kepada masyarakat  desa  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku  sehingga  terwujud  tata  kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).
Aplikasi  SisKeuDes  merupakan  aplikasi  yang  dikembangkan  Kementerian  Dalam Negeri  bersama  Badan  Pengawasan  Keuangan  dan  Pembangunan  (BPKP)  dalam  rangka meningkatkan  kualitas  tata  kelola  keuangan  desa.  Fitur-fitur  yang  terdapat  di  Aplikasi Siskeudes dibuat sangat sederhana sehingga memudahkan dalam pengoperasiannya. Proses penginputan sesuai dengan transaksi yang ada, output berupa dokumen penatausahaan dan laporan-laporan  yang  sesuai  dengan  ketentuan  perundang-undangan.  Pemerintah  desa dituntut  membuat  beberapa  laporan  hasil  dari  pengelolaan  keuangan  desa  dengan menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Menurut (Watulingas et al., 2019) tujuan dari diterapkannya Sistem Keuangan  Desa (SisKeuDes) adalah 1. Menata kelola keuangan desa secara optimal, 2. Sebagai alat kendali pengelolaan keuangan desa dan 3. Memudahkan dalam pelaporan keuangan.
Sesuai  dengan  Permendagri  nomor  20  tahun  2018  tentang  Pengelolaan  Keuangan Desa,  bahwa  dalam  proses  pengelolaan  keuangan  desa,  Desa  diharuskan  melakukan kegiatan  laporan  sebagai  berikut:  1.  Siklus  Perencanaan,  2.  Siklus  Pelaksanaan,  3.  Siklus Penatausahaan, 4. Siklus Pelaporan, dan 5. Siklus Pertanggungjawaban. Siklus Perencanaan harus melibatkan masyarakat desa yang dimulai dari musyawarah dusun kemudian di angkat ke desa (Sobirin et al., 2021). Proses pelaksanaan harus menitik beratkan pada pengentasan kemiskinan  dan  mampu  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  desa  (Malahayati  &  Isnaini, 2022). Proses pelaksanaan atau penggunaan dana Desa harus di awasi secara penuh, serta harus  selalu  di  catat  antara  transaksi  penerimaan  dan  pengeluaran  sebagai  wujud  dari penatausahaan  (Fitra  et  al.,  2023).  Setelah  ketiga  proses  tersebut  dilakukan  kemudian pemerintah desa harus melaporkan dan mempertanggungjawabkan untuk melengkapi proses pengelolaan  dana  desa.  Proses-proses  tersebut  harus  dilakukan  pada  aplikasi  yang dinamakan SisKeuDes.
Penerapan  aplikasi  SisKeuDes  sangat  penting  untuk  mempercepat  kinerja  Aparatur Desa  dalam  penyusunan  laporan  keuangan  yang  transparan  dan  akuntabel.  Penelitian  ini membahas kemampuan Desa Kambingan Barat dalam menerapkan aplikasi sistem keuangan
desa  sebagai  dasar  peningkatan kinerja  aparatur desa.  Desa  Kambingan  Barat merupakan salah satu desa di Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep yang pernah ditetapkan sebagai desa terbaik nomor 2 (dua) se-Kabupaten. Desa Kambingan Barat sudah memakai aplikasi SisKeuDes  dengan  koneksi  online  sepanjang  tahun  2020  yang  sebelumnya  masih menggunakan  koneksi  direct  acces  atau  tidak  online.  Desa  Kambingan  Barat  mempunyai website pribadi yang digunakan untuk memuat informasi terbaru tentang apa saja yang ada pada desa ini.

## TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS
Demi  tercapainya  keberhasilan  suatu  organisasi  atau  lembaga  maka  diperlukan optimalisasi  segala  aspek  pendukungnya,  termasuk  optimalisasi  kinerja    setiap  pegawai. Ellyzar (2017) mendefenisikan kinerja merupakan suatu keadaan yang harus dikonfirmasikan dan  diketahui  oleh  pihak-pihak  tertentu  untuk  mengetahui  tingkat  pencapaian  hasil  suatu instansi  yang  dihubungkan  dengan  visi  yang  ditetapkan  suatu  perusahaan  serta  untuk mengetahui  dampak  negatif  dan  positif.  Keban  (2004),  menjelaskan  terkait  dengan  kinerja Aparatur  Desa  merupakan  hal  yang  perlu  dan  penting  mendapat  perhatian  cukup  dalam rangka perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan publik khususnya di tingkat Desa.
Sebagai  upaya  mencapai  keberhasilan  dari  tujuan  suatu  suatu  orgasinasi  dalam rangka perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan publik khususnya di tingkat Desa, maka Pemerintah  tingkat  Desa  harus  dapat  menerapkan  prinsip  akuntabilitas  dalam  pengelolaan keuangan tingkat Desa, dan semua akhir kegiatan pengelolaan pemerintah tingkat desa harus dapat  dipertanggungjawabkan  kepada  masyarakat  desa  sesuai  dengan  ketentuan  yang berlaku sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).
Udang-undang Nomor. 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan bahwa Desa memiliki kesempatan  untuk  mengelola  pemerintahannya,  termasuk  meningkatkan  kualitas  hidup masyarakat pedesaan serta kesejahteraannya. Menurut Pasal 72 dalam UU No. 6 Tahun 2014 disebutkan bahwa Desa juga mengelola keuangan dari pendapatan asli desa dan pendapatan
transfer  lainnya  dalam  bentuk  ADD  (Alokasi  Dana  Desa)  yang  merupakan  bagian  dari pendapatan  pajak  dan  kompensasi  kabupaten/kota  dan  bantuan  keuangan  dari  APBD Provinsi/Kabupaten/kota. Berkembangnya aplikasi keuangan merupakan hal yang wajar bagi pemerintah atau organisasi, termasuk dalam pemerintahan tingkat desa. Hal ini menjadikan kualitas laporan keuangan lebih profesional, berkualitas, efisien dan efektif.
Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SisKeuDes) merupakan aplikasi yang dikembangkan Kementerian  Dalam  Negeri  bersama  Badan  Pengawasan  Keuangan  dan  Pembangunan (BPKP)  dalam  rangka  meningkatkan  kualitas  tata  kelola  keuangan  desa.  Fitur-fitur  yang terdapat  di  Aplikasi  Siskeudes  dibuat  sangat  sederhana  sehingga  memudahkan  dalam pengoperasiannya.  Proses  penginputan  sesuai  dengan  transaksi  yang  ada,  output  berupa dokumen  penatausahaan  dan  laporan-laporan  yang  sesuai  dengan  ketentuan  perundang- undangan.
Pemerintah desa dituntut membuat beberapa laporan hasil dari pengelolaan keuangan desa dengan menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Menurut (Watulingas et al., 2019) tujuan dari diterapkannya Sistem Keuangan  Desa (SisKeuDes) adalah:
1.  Menata kelola keuangan desa secara optimal
2.  Sebagai alat kendali pengelolaan keuangan desa
3.  Memudahkan dalam pelaporan keuangan
Sesuai  dengan  Permendagri  nomor  20  tahun  2018  tentang  Pengelolaan  Keuangan Desa,  bahwa  dalam  proses  pengelolaan  keuangan  desa,  Desa  diharuskan  melakukan kegiatan laporan sebagai berikut:
1.  Siklus Perencanaan
a.  RKP Desa (Rencana Kerja Pemerintah Desa)
b.  APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa)
2.  Siklus Pelaksanaan
a.  Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
1)  Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa
2)  Rencana Kerja Kegiatan Desa
3)  Rencana Anggaran Biaya
b.  Daftar Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA)
1)  Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa Perubahan
2)  Rencana Anggaran Biaya Perubahan
c.  RAK Desa (Rencana Anggaran Kas Desa)
d.  DPAL (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan)
3.  Siklus Penatausahaan
a.  Buku Pembantu Bank
b.  Buku Pembantu Pajak
c.  Buku Pembantu Panjar
4.  Siklus Pelaporan
a.  Laporan Realisasi APB Desa Semesteran
5.  Siklus Pertanggungjawaban
a.  Laporan Keuangan
1)  Laporan Realisasi APB Desa
2)  Catatan Atas Laporan Keuangan
b.  Laporan Realisasi Kegiatan

## METODE PENELITIAN
Analisis  kualitatif  deskriptif  digunakan  dalam  penyusunan  penelitian  ini  guna menjabarkan situasi yang ada pada objek penelitian secara tepat. Penelitian ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata dari individu yang diamati. Penelitian ini memandang individu sebagai  objek  diarahkan  pada  latar  secara  holistik  (utuh).  Jadi  dalam  hal  ini,  individu  yang menjadi  objek  penelitian  atau  sumber  informasi  tidak  di  isolasikan  kedalam  variabel  atau
hipotesis, tetapi harus dipandang sebagai bagaian dari sesuatu yang utuh (tunggal) (Moleong, 2013).
Metode penelitian kualitatif digunakan karena pertimbangan beberapa faktor. Pertama, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan jamak. Kedua,  metode  ini  menyajikan  secara  langsung  hakikat  hubungan  antara  peneliti  dan responden. Ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuiakan diri dengan banyak penajaman  pengaruh  bersama  terhadap  pola-pola  nilai  yang  dihadapi.  Laporan  penelitian berisi  tentang  kutipan-kutipan  data  untung  memberi  gambaran  penyajian  laporan.  Data berasal dari naskah hasil wawancara, catatan lapangan, dan catatan atau memo.
Lokasi penelitian ini pada Desa Kambingan Barat, Kabupaten Sumenep. Desa ini di ambil karena termasuk dalam  kategori Desa Berkembang, selain itu Desa ini menjadi desa terbaik  no  2  se  Kabupaten  Sumenep  dan  sudah  mempunyai  website  pribadi  yang  selalu  di update. Fokus penelitian ini tentang bagaimana penerapan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam meningkatkan kinerja aparatur desa di Desa Kambingan Barat Kecamatan Lenteng  Kabupaten  Sumenep.  Persiapan  yang  telah  dilakukan  aparatur  pemerintah  desa dalam  penerapan  aplikasi  Siskeudes  kendala  yang  ditemukan  ketika  mengoperasikan Siskeudes  sehingga  mendapatkan  berpengaruh  pada  sistem  kerja  aparatur  desa  serta manfaat  yang  dirasakan  dari  pengimplementasian  Siskeudes.  Jenis  data  yang  digunakan adalah  data  primer  yang  merupakan  hasil  dari  berbagai  wawancara  dan  observasi  yang dilakukan kepada sumber yang telah ditentukan.
Informan  yang  dipilih  berdasarkan  kebutuhan  dari  penelitian  sesuai  dengan  upaya yang dilakukan sebelumnya melaluai wawancara kepada Sekretaris Desa Kambingan Barat terkait dengan isi dari Permendagri No 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Penjelasan dari hasil wawancara  kepada Sekretaris Desa Kambingan Barat  mengarah pada pihak yang jadikan sebagai Informan penelitian, yang berhubungan  langsung dengan aplikasi SisKeuDes antara lain :
1.  Farida Duwi Sulistia H selaku Kepala Desa (PKPKD)
2.  Faizul Amali selaku Sekretaris Desa (PPKD)
3.  Hosriyanto sebagai Kaur Keuangan (PPKD)
4.  Eko Ramadhana sebagai Operator Desa
Penelitian ini menggunakan teknik analisis data yang digagas oleh (Miles & Huberman,
1992). Teknik analisis data tersebut dapat dilihat dalam gambar berikut:

## Gambar 1 Teknik Analisis Data
Sumber: Miles dan Huberman (1992)

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Keuangan  Desa  dikelola  berdasarkan  asas  akuntabel,  partisipatif  dan  transparan,  serta dilakukan  dengan  disiplin  dan  tertib  anggaran.  Pengelolaan  keuangan  desa  merupakan kegiatan  yang  meliputi  perencanaan,  pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan,  serta pertanggungjawaban  keuangan  Desa.  SisKeuDes  hadir  sebagai  alat  pengelola  Keuangan Desa. Penerapan aplikasi SisKeuDes memudahkan pengawalan Keuangan Desa agar proses pembangunan Desa lebih akuntabel dan transparan. Di sampaikan oleh Kaur Keuangan Desa Kambingan Barat bahwa:
“ Desa Kambingan Barat sudah memakai aplikasi SisKeuDes sejak tahun 2019 .”
Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara untuk menjalankan SisKeuDes Desa Kambingan  Barat  mempunyai  3  operator  desa  dalam  membantu  pekerjaan  aparatur  desa. Operator  dimaksudkan  untuk  membantu  aparatur  desa  dalam  pengaplikasian  Sistem
Keuangan Desa. Namu perlu diketahui pernyataan dari Faizul Amali selaku Sekretaris Desa Kambingan Barat bawa:
“ tidak  semua  desa  mempunyai  operator,  karena  tidak  semua  desa  memiliki kualifikasi aparatur yang kurang menguasai teknologi Informasi .”
Sejak  Desa  Kambingan  Barat  memakai  aplikasi  SisKeuDes,  penyusunan  Laporan Realisasi  Anggaran  (LRA)  dapat  terlaksana  dengan  efektif  dan  efisien.  Aplikasi  Siskeudes memberikan kemudahan bagi aparatur Desa karena proses penginputan hanya membutuhkan waktu  yang  singkat  dan  data  dapat  dipastikan  sudah  sesuai  dengan  transaksi  yang  ada. Aplikasi Siskeudes juga menghasilkan output berupa dokumen penatausahaan dan laporan keuangan  yang  sesuai  dengan  ketentuan  perundang-undangan.  Namun  perlu  diketahui sesuai pernyataan Farida Duwi Sulistia H, Kepala Desa Kambingan Barat bahwa:
“ aplikasi  Siskeudes  berbasis  online  memiliki  beberapa  kendala,  yang  pertama ketika terjadi pemadaman listrik, aplikasi Siskeudes tidak dapat diakses. Kendala yang kedua ketika setiap tahun ada update aplikasi SisKeuDes, Pemerintah sering terlambat dalam  memberikan  penyuluhan  atau  pelatihan  ulang,  sehingga  terjadi kebingungan terhadap fitur-fitur baru di setiap update-an tersebut ”.
Untuk kendala yang di akibatkan langsung oleh aplikasi SisKeuDes hampir tidak ada. Sering  kali  kendala  diakibatkan  dari  keadaan-keadaan  eksternal  aplikasi.  Namun  perlu diketahui  aplikasi  Siskeudes  tidak  sepenuhnya  sempurna.  Jika  di  lihat  dari  fitur  yang berhubungan  dengan  aset,  fitur  didalam  aplikasi  SisKeuDes  dianggap  kurang  kompleks. Kompleksitas fitur aplikasi SisKeuDes juga disampaikan oleh bapak Hosriyanto selaku Kaur Keuangan yaitu tentang fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi Siskeudes yang menurutnya sulit diaplikasikan,  misalnya  dalam  pendataan  aset.  Pada  posisi  pendataan  aset  sering  terjadi ketidaksinambungan atara peraturan dan pengaplikasian di lapangan. Disampaikan juga oleh Eko Ramadhana selaku operator Desa Kambingan Barat, kendala dalam pengimplementasian aplikasi SisKeuDes terjadi setiap ada update aplikasi karena penyuluhannya sangat lambat
dan beberapa fitur yang ada pada aplikasi SisKeuDes susah dimengerti karena terpengaruh update aplikasi yang susah di pahami.
Keterlambatan  dalam  penyuluhan  akan  menjadi sebuah  kendala  dalam pengelolaan Keuangan  Desa  pada  aplikasi  SisKeuDes  dan  akan  pempengaruhi  keandalan  laporan keuangan  Desa.  Tingkat  keandalan  laporan  keuangan  juga  ditunjang  dari  kualitas  kinerja aparatur Desa.  Tolok ukur pengukuran kinerja aparatur desa diartikan sebagai jumlah yang harus  dicapai  atau  diselesaikan.  Pengukurannya  melibatkan  perhitungan  jumlah  keluaran pelaksanaan atau proses kegiatan yang dihasilkan. Data kuantitas yang dihasilkan Pemerintah Desa  Kambingan  Barat  beserta  kesesuaian  dengan  Permendagri  nomor  20  tahun  2018 tentang target output yang harus dikerjakan dan output yang dihasilkan oleh aparatur Desa Kambingan Barat, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada kaur keuangan dan operator desa adalah sebagai berikut:
Tabel 1. Kesesuaian Kuantitas dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018
Kesesuaian No Permendagri nomor 20 tahun 2018 Sesuai Tidak Sesuai 1  Siklus Perencanaan RKP Desa (Rencana Kerja Pemerintah Desa) √ APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) √ 2  Siklus Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa √ Rencana Kerja Kegiatan Desa √ Rencana Anggaran Biaya √ Daftar Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa Perubahan √ Rencana Anggaran Biaya Perubahan √ RAK Desa (Rencana Anggaran Kas Desa) √ DPAL (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan) √ 3  Siklus Penatausahaan Buku Pembantu Bank √ Buku Pembantu Pajak √ Buku Pembantu Panjar √ 4  Siklus Pelaporan Laporan Realisasi APB Desa Semesteran √
5   Siklus Pertanggungjawaban
Laporan Keuangan
Laporan Realisasi APB Desa √ Catatan Atas Laporan Keuangan √ Laporan Realisasi Kegiatan √
Sumber: Data diolah, Maret (2022)
Tabel  hasil  kesesuaian  menunjukkan  bahwa  kinerja  Pemerintah  Desa  Kambingan Barat  secara  penuh  sudah  dapat  dikatakan  sesuai  dengan  Permendagri  nomor  20  Tahun 2018. Berdasarkan tabel tersebut 81% sudah dapat dikatan sesuai. Sisanya 19% masih belum sesuai terdapat pada Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa Perubahan, Rencana Anggaran Biaya Perubahan, dan DPAL (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan). Ketidak kesesuian terhadapat  tiga  indikator  tersebut  dikarenakan  pemerintah  desa  kambingan  barat  belum melaksanakan  hal tersebut.  Seperti  pernyataan Farida  Duwi  Sulistia  H  selaku  kepala  desa, Faizul amali selaku sekretaris desa, Hosriyanto selaku kaur keuangan, dan Eko Ramadhana selaku operator desa sebagai berikut:
“ Semuanya  sudah  dilaksanakan  kecuali  DPPA  dan  DPAL,  kalo  DPPA  tidak dilaksanakan  karena  sepanjang  tahun  2021  kita  tidak  melakukan  perubahan rencana  APBdesa  jadi  anggaran tetap seperti  perencanaan  di  awal.  Kalo  DPAL tidak  dilaksanakan  karena  di  tahun  2021  seluruh  kegiatan  sudah  terealisasi seluruhnya ”.
Disamping kuantitas, pengukuran kinerja Pemerintah Desa Kambingan Barat secara penuh sudah dapat dikatakan berhasil jika mutu yang dihasilkan mencerminkan pengukuran tingkat  kepuasaan,  yaitu  seberapa  baik  penyelesaian  dari  program-program  yang direncanakan.  Aplikasi  Siskeudes  membantu  mendukung  pengelolaan  keuangan  desa  dan menghasilkan  laporan  keuangan  yang  baik  sehingga  kualitas  kinerja keuangan  Pemerintah Desa Kambingan Barat dapat di ukur dengan andal. Disamping penyajian laporan keuangan yang baik, kinerja aparatur Desa dari sisi tugas pokok dan fungsi, persamaan pemikiran juga dapat menunjang kesuksesan perencanaan program sehingga mencapai kualitas yang baik. Tentang  hal  tersebut  Farida  Duwi  Sulistia  H  selaku  kepala  desa  Kambingan  Barat menyampaikan:
“ Sudah 80% aparatur desa menjalankan tupoksinya dengan, kami menggunakan operator desa untuk membantu kaur keuangan dalam mengoperasikan Siskeudes. Adanya aplikasi ini, dapat meningkatkan kinerja aparatur kami, dan penyelesaian pembuatan  laporan  keuangan  dapat  lebih  cepat  terselesaikan.  Harapan  kami tentunya lebih ditingkatkan lagi untuk kinerja Pemerintah Desa Kambingan Barat agar lebih berkembang dan dapat bmempertahankan prestasi yang telah diraih ”.
Secara  keseluruhan  hampir  100%  aparatur  desa  kambingan  barat  sudah melaksanakan  tugas  pokok  dan  fuingsinya  secara  benar.  Adanya  aplikasi  SisKeuDes  di tengarai sangat mendukung aparatur Desa Kambingan Barat dalam menjalankan tugas pokok dan  fungsinya.  Setiap  aparatur  Desa  juga  dapat  melihat  kinerja  yang  dihasilkan  dari implementasi  aplikasi  SiskeuDes.  Aplikasi  SisKeuDes  juga  mampu  mengakomodir  seluruh regulasi  terkait  dengan  keuangan  desa,  dirancang  secara  terintegrasi,  user  friendly,  dan desktop application serta memiliki sistem pengendalian intern yang melekat dan efektif dalam menghasilkan informasi keuangan. (Yunitasari et al., 2023) Aplikasi Siskeudes bertujuan untuk memudahkan  aparatur  pemerintah  desa  dalam  pengelolaan  keuangan,  mulai  dari perencanaan hingga pelaporan dan pertanggungjawaban.
Aplikasi SisKeuDes diciptakan agar pengguna dapat melihat dan membaca keinginan masyarakat yang dituangkan dalam program pemerintah, selain itu aplikasi SisKeuDes juga digunakan sebagai alat untuk mengelola dan mengalokasikan dana desa secara efektif dan efisien.  Aplikasi  Siskeudes  merupakan  sebuah  alat  bantu  Pemerintah  Desa  dalam Pengelolaan  Keuangan  Desa.  Aplikasi  SisKeuDes  juga  digunakan  sebagai  alat  untuk perencanaan, pelaksanaan, penata usahaan, pelaporan sampai dengan pertanggungjawaban yang terkomputerisasi. Aplikasi Siskeudes dapat terintegrasi dengan aplikasi lainnya di Desa karena telah dilengkapi dengan sistem pengendalian intern. Penelitian dari (Arianto & Kahpi, 2020) menyatakan bahwa aplikasi Siskeudes memiliki kelebihan karena memberikan dampak yang  baik  dari  segi  efisiensi  waktu  dan  biaya.  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  dapat menciptakan akuntabilitas dan transparansi yang baik dari segi Informasi.
Pengimplementasian  aplikasi  Siskeudes  sangat  membantu  kinerja  Aparatur  Desa Kambingan  Barat.  Pekerjaan  yang  dilakukan  dapat  lebih  terencana,  terarah  dan  sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Selain itu, implementasi aplikasi SisKeuDes juga menjadi salah satu faktor tersistematikanya administrasi pemerintah Desa Kambingan Barat, sehingga pada tahun 2020 pemerintah Desa Kambingan Barat memperoleh penghargaan berupa desa terbaik nomer dua se-Kabupaten Sumenep.
Sistematika  kerapian  administrasi  yang  di  gagas  oleh  aplikasi  SiskKeuDes  yang menjadi salah satu tolok ukur penilaian. Hal ini membuat pegawai semakin termotivasi untuk bekerja dengan baik dan pegawai menjadi termotivasi juga untuk mempertahankan prestasi tersebut  sehingga  hal  tersebut  akan  mampu  membantu  desa  dalam  menciptakan  aparatur desa  yang  lebih  kompeten.  Hasil  dan  manfaat  yang  dirasakan  aparatur  desa  di  Desa Kambingan  Barat  Kabupaten  Sumenep  membuktikan  ada  kesesuaian  antara  hasil  dan harapan Kementerian Dalam Negeri bersama BPKP dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa.
Terdapat  dokumen  pendukung,  dimana  desa  Kambingan  Barat  telah  melakukan  proses perencanaan pengelolaan keuangan yaitu adanya bukti perencanaan RPJMDes, RKPDes dan APBDes.  Proses  pelaksanaan  pengelolaan  yang  dilakukan  Desa  Kambingan  Barat  yaitu dengan  mengajukan  besarnya  dana  melalui  Dokumen  yang  berisikan  Rencana  Anggaran Biaya (RAB). Penatausahaan dilakukan setiap bulan oleh bagian keuangan Desa. Pencatatan uang  masuk  dan  keluar  dilakukan  secara  periodik,  menggunakan  SisKeuDes. Pertanggungjawaban dan pelaporan telah terintegrasi pada Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ)  yang  di  kenal  dengan  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Desa  (RPJMDes) APBDes  yang  berisi  Buku  Kas  Umum  (BKU),  kuitansi,  nota,  tanda  terima  kegiatan,  dan lampiran-lampiran kegiatan lainnya.

## SIMPULAN
Pengimplementasian  aplikasi  SisKeuDes  oleh  Desa  Kambingan  Barat  sangat diapresiasi  oleh  Aparatur  Desa  karena  aplikasi  tersebut  sangat  bermanfaat  baik  bagi  Desa
Kambingan  Barat.  Aplikasi  tersebut  mampu membuat  pengelolaan  keuangan  desa  menjadi lebih  efektif  dan  efisien.  Aplikasi  SisKeuDes  juga  mampu  meminimalisir  pekerjaan  yang membutuhkan  standar  atau  alur  waktu  tunggu  yang  lama.  Aplikasi  SisKeuDes  mampu mengintegrasikan pengelolaan keuangan desa dengan aplikasi lainnya.
Namun, karena aplikasi SisKeuDes berbasis online akan mendapatkan permasalahan ketika  terjadi  pemadaman  listrik  dan  koneksi  internet  terputus.  Uapaya  yang  dilakukan aparatur desa Desa Kambingan Barat dalam mengatasi kendala ini dengan melakukan input secara offline menggunakan aplikasi Excel yang nantinya akan disalin ke aplikasi SisKeuDes. Kendala  lainnya  terletak  pada  pemerintah  Kabupaten  Sumenep  yang  lambat  dalam melakukan penyuluhan dan pelatihan ketika ada update aplikasi di setiap tahunnya maka dari itu aparatur  desa Kambingan Barat saling menjaga komunikasi antar aparatur desa lainnya untuk berdiskusi tentang pembaharuan aplikasi Siskeudes. Fitur di dalam aplikasi SisKeuDes sudah  dianggap  kompleks  oleh  aparatur  desa  Kambingan  Barat  karena  pada  fitur  asetnya langsung dicantumkan secara total atau tidak perbidang sehingga aparatur desa Kambingan Barat  namun  untuk  keperluan  tertentu  masih  dibutuhkan  catatan  rincian  aset  manual  aset sendiri.
Aparatur  desa  Kambingan  Barat  khususnya  PKPKD  dan  PPKD  akan  lebih  baik kinerjanya jika mengetahui lebih dalam tentang aplikasi SisKeuDes. Jika PKPKD dan PPKD lebih paham lagi terkait tekologi, maka lingkup menu yang ada pada aplikasi SisKeuDes akan mudah dipahami dan akan semakin lebih mempercepat pekerjaan. Untuk menuju kinerja SDM aparatur  yang  jauh  lebih  baik  tersebut,  pemerintah  Desa  Kambingan  Barat  bisa  berinisiatif untuk  mengadakan pelatihan tentang teknologi bagi seluruh aparatur Desa Kambingan Barat.

## DAFTAR PUSTAKA
Ariadi,  A.  (2019).  Perencanaan  Pembangunan  Desa.  Meraja  Journal,  2(2),  135 –147. https://merajajournal.com/index.php/mrj/article/download/54/45
Arianto,  &  Kahpi,  A.  (2020).  Efektivitas  Aplikasi  Sistem  Keuangan  Desa  (SISKEUDES). Alauddin Law Development Journal (ALDEV), 2(2), 183 –194.
Ellyzar, N. (2017). Evaluasi Kinerja : Penilaian Kinerja Atas Dasar Prestasi Kerja Berorientasi.
Gajah Mada University Press. https://books.google.co.id/
books?op=lookup&id=ni9tDwAAQBAJ&continue=https://books.google.co.id/books?id %3Dni9tDwAAQBAJ%26pg%3DPA1%26hl%3Did%26source%3Dgbs_toc_r&hl=id
Fitra, H., Taqwa, S., Halmawati, H., Mulyani, E., Agustin, H., Sebrina, N., & Mori, W. F. (2023). Tinjauan Penatausahaan Keuangan Nagari di Kabupaten Agam dengan Menggunakan Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  20  Tahun  2018.  JURNAL  EKSPLORASI AKUNTANSI, 5(2), 788 –800. https://doi.org/10.24036/ jea.v5i2.837
Loupatty,  L.  G.  (2022).  Evaluasi  Penerapan  Sistem  Keuangan  Desa  (Siskeudes)  Dalam Pengelolaan  Keuangan  Desa/Negeri  Di  Kota  Ambon.  Jurnal  Ekonomi  Dan  Bisnis, 10(1).
Malahayati, R., & Isnaini, I. (2022). Pengelolaan dan penggunaan dana desa pada Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara Provinsi Aceh tahun 2019-2021. Fair Value:
Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan, 5(5), 2239 –2249. https://doi.org/10.32670/fairvalue.v5i5.2350
Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). Analisis data kualitatif. Penerbit Universitas Indonesia (UI -Press). https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=298242
Moleong,  L.  J.  (2013).  Metodologi  Penelitian  Kualitatif  (C.  R.  Semiawan  (ed.);  Revisi).  PT. Remaja Rosdakarya.
Nain, U. (2019). Pembangunan Desa ( P3Pd ). 1 –141.
Prasetyo, R. A. (2016). Jurnal Dialektika Volume XI. Maret, XI(1), 86.
Pratiwi, D. N., & Pravasanti, Y. A. (2020). Analisis Penggunaan Siskeudes dalam Pengelolaan
Dana Desa. Jurnal Akuntansi Dan Pajak, 20(2), 217 –223. https://doi.org/10.29040/jap.v20i2.770
Rabi’ah, & Saputri, N. A. O. (2023). Analisa Keuangan Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dengan Model. JUPITER, 15(1), 327 –336.
Septiani, I., & Susilowati,  L. (2022). PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA PADA MASA  JIMEA  |  Jurnal  Ilmiah  MEA  (  Manajemen  ,  Ekonomi  ,  dan  Akuntansi  ).  6(2), 1658 –1676.
Sobirin,  I.,  Gazali,  M.,  &  Digdowiseiso,  K.  (2021).  Kabupaten  Pandeglang  Tahun  2021. JURNAL ILMIAH GLOBAL EDUCATION, 4(1), 143 –156.
Watulingas,  P.,  Kalangi,  L.,  &  Suwetja,  I.  G.  (2019).  INDONESIA  ACCOUNTING  Peranan Sistem  Keuangan  Desa  terhadap  Kinerja.  INDONESIA  ACCOUNTING  JOURNAL, 1(2), 105 –111.
Yuliartini,  N.  P.  R.,  &  Pramita,  K.  D.  (2022).  Jurnal  komunikasi  hukum.  Jurnal  Komunikasi Hukum, 8(1), 469 –480.