## FUNGSI PROSPEKTUS PENAWARAN WARALABA DALAM PERJANJIAN WARALABA DI INDONESIA

## Oleh
FISILIYA ARICKA YULIYARSIH, S.H., M.H.

## Abstract
Protection against the procedure of confidential information and know-how (in the  Franchise  Disclosure Document)  from  the  franchisor  to  the  franchisee  is  under franchised  agreement. Some  important  things  that  need  to  be  done  in  the  framework  of juridical  to  regulate  the  franchise  lawarefranchise  registration,  disclosure  principle, franchise  association,  franchise  code  of  ethics  and  guidelines  of  the  franchise  contract. Government Regulation No. 42/2007 stipulates that a franchise offering prospectus is the obligation  of  franchisor  to  the  franchisee  and  the  franchisor  requires  registering  the franchise offering prospectus before making a franchise agreement with a franchisee. The registration of franchise offering prospectus is made to get the Certificate of Registration of  Franchising  (STPW).  Provisions  of  fines  and  administrative  sanctions  apply  to franchisees who do not register their prospectus.
Keywords : Function, Prospectus, Franchise, Agreement

## BAB 1 PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Kosa  kata franchise berasal  dari bahasa  Perancis  kuno  yang  artinya  “Hak Khusus”  atau  “kebebasan”.  Saat  itu  “Hak Khusus”  diberikan  kepada  seseorang  oleh pemerintah  atau  pejabat  tinggi  untuk menyelenggarakan  pasar  atau pertunjukan keramaian  atau  melakukan  operasi  sebuah feri  ataupun  pemakaian  jembatan.  Konsep franchise itu kemudian diperluas raja saat itu dalam  segala  bentuk  kegiatan,  antara  lain diberikannya  hak  khusus  kepada  seseorang untuk  membangun  jalan  hingga  mencampur bir.  Lalu  praktik  dan  kebiasaan  ini  menjadi bagian  dari  sumber  hukum common  law di Eropa 1 . Franchise mulai  di  kenal  luas  di Amerika  Serikat  sejak  tahun  1863,  yaitu ketika  Singer  Sewing  Machine  Company menjadi perusahaan pertama yang menerapkan  system distribution  franchise dalam  bentuk  perjanjian  tertulis  yang kemudian  menjadi  pelopor  perjanjian franchise modern.  Konsep franchise ini kemudian  diikuti  oleh  General  Motor  pada tahun 1898, Coca Cola Company pada tahun 1899,  serta  McDonald’s  pada  tahun  1955. Pada  tahun  1959  sistem franchise /waralaba tidak hanya diterapkan dalam bidang industri makanan  siap  saji,  distribusi  bahan  bakar, dan  penjualan  barang-barang  elektronik.
1 P.Lindawaty  S.  Sewu, Franchise:  Pola  Bisnis Spektakuler  dalam  Perspektif  Hukum  dan Ekonomi, CV.Utomo, Bandung, 2004, hal.15
Sistem  ini  telah  merambah  ke  bidang  jasa dan  produk  lain  seperti  jaringan  hotel, supermarket  dan  restoran.  Era  globalisasi menjadi  momentum  penting  bagi  ekspansi jaringan waralaba multinasional sebab batas Negara menjadi kabur, proteksi perdagangan dalam  bentuk  tarif dan  non  tarif    dicabut secara  bertahap  dan  adanya  perdagangan bebas 2 .
Dalam  direktori franchise Indonesia yang  diprakarsai  Asosiasi  Franchise Indonesia,  disebutkan  bahwa franchise di Indonesia mulai dikenal sekitar 1970 dengan masuknya  Kentucky  Fried  Chicken,  Ice Cream  Swensen,  Shakey  Pizza,  yang kemudian  disusul  oleh  Burger  King  dan Seven  Eleven.  Namun  di  luar  itu sesungguhnya  Indonesia  sudah  pula mengenal  konsep franchise sebagaimana yang  diterapkan  pada  penyebaran  toko sepatu  Bata  ataupun  SPBU/pompa  bensin. Sampai  akhir  decade  1990-an,  waralaba asing  sangat  mendominasi.  Hanya  beberapa merek  lokal  semisal  Es  Teler  77  dan California Fried Chicken yang mampu eksis di  tengah  persaingan 3 .    Maraknya  bisnis waralaba  di  Indonesia  melatar  belakangi berdirinya AFI (Asosiasi Franchise Indonesia).  Organisasi  ini  didirikan  oleh beberapa perusahaan pemberi waralaba, AFI juga  didirikan  atas  prakarsa  pemerintah  dan
2 Lihat  Lukman  Hakim, Info  Lengkap  WARALABA , Media Pressindo, Yogyakarta, 2008, hal.35-38
3 Iman  Sjahputra  Tunggal, Franchising:  Konsep  dan Kasus, Harvarindo, Jakarta, 2005, hal.9-12
ILO (International  Labour  Organization) yang  mempunyai  tujuan  antara  lain 4 : menjadi  wadah  bagi  para  pebisnis  waralaba untuk meningkatkan usaha, profesionalisme, dan etika, menjadi pusat informasi waralaba, memberi  masukan  kepada  pemerintah mengembangkan UKM menjadi usaha-usaha waralaba.
Perjanjian franchise merupakan salah satu  bentuk  perjanjian  yang  terdapat  di  luar KUH  Perdata  atau  biasa  disebut  dengan kontrak innominaat atau  termasuk  dalam bentuk  perjanjian  tak  bernama.  Timbulnya kontrak  ini  karena  adanya  asas  kebebasan berkontrak  sebagaimana  tercantum  dalam pasal  1338  ayat  (1)  KUH  Perdata.  Kontrak innominaat merupakan kontrak yang timbul, tumbuh  dan  berkembang  dalam  masyarakat dan  bersifat  khusus.  Artinya  bahwa  kontrak innominaat ini  berlaku  terhadap  peraturan yang  bersifat  khusus  sebagaimana  yang tercantum  dalam  berbagai  peraturan perundangan  yang  mengaturnya.  Dari  aspek atau  segi  pengaturannya,  kontrak  ini  dapat digolongkan menjadi  3  macam  : kontrak innominaat yang  telah  diatur  secara  khusus dan  dituangkan  dalam  bentuk  undang- undang  dan  atau  telah  diatur  dalam  pasal- pasal  tersendiri, kontrak innominaat yang telah  diatur  dalam  peraturan  pemerintah,
4 Pietra  Sarosa, Mewaralabakan  Usaha  Anda, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2004,hal.9
kontrak innominaat yang belum ada undang- undangnya di Indonesia. 5
Tonggak kepastian hukum akan format waralaba  di Indonesia dimulai  pada  tanggal 18 Juni 1997,  yaitu  dengan  dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) RI No. 16 Tahun 1997  yang  kemudian  implementasinya dituangkan dalam SK Menperindag No. 259 tahun 1997.
Peraturan  Pemerintah  No.  42  tahun 2007 tentang waralaba berlaku efektif mulai tanggal 24 Juli 2008. Perusahaan yang telah memenuhi  ketentuan tentang  kriteria waralaba dapat melakukan pendaftaran usaha waralabanya,  bagi  pihak  Pewaralaba (franchisor) mempunyai kewajiban melakukan pendaftaran prospektus penawaran  waralaba,  sedangkan  bagi terwaralaba (Franchisee) mempunyai kewajiban melakukan pendaftaran perjanjian waralabanya  sesuai  dengan  Permendagri No.12  tahun  2006  tentang  Ketentuan  dan Tata  cara  Penerbitan  STPUW.  Perjanjian waralaba berisi nama dan alamat para pihak, jenis  Hak  Kekayaan  Intelektual,  kegiatan usaha,  hak  dan  kewajiban,  bantuan  dan fasilitas,  wilayah  usaha,  jangka  waktu, kepemilikan, penyelesaian sengketa dan tata cara  perpanjangan.  Pewaralaba  diharuskan untuk  membuat  prospektus  berisi  data identitas,  legalitas  usaha,  sejarah  kegiatan usaha, struktur organisasi, laporan keuangan
Jakarta, 2005, hal. 4
dua  tahun  terakhir,  jumlah  tempat  usaha, daftar penerima waralaba, hak dan kewajiban pemberi waralaba dan penerima waralaba.
Perkembangan  hukum  perjanjian  saat ini  diwarnai  oleh  semakin tipisnya  tabir pemisah antara dua sistem hukum besar yaitu common  law dan civil  law .  Dinamika hubungan  bisnis  yang  melibatkan  para pelaku  bisnis  antar  Negara  telah  membawa dampak  perkembangan  hukum  kontrak perjanjian  yang  mengadopsi  asas-asas universal yang dikembangkan dalam praktek kebiasaan 6 . Kebutuhan  utama  para  pelaku bisnis  waralaba  adalah  perlindungan terhadap  hak-hak  para  pemainnya.  Di  AS misalnya, ada Uniform Franchising Offering Circular ( UFOC )  yang  disahkan  oleh International  Franchising  Association. UFOC berisi  23  item  yang  menyangkut keterbukaan, seperti sejarah dan pengalaman perusahaan,  faktor  finansial  (biaya-biaya yang diperlukan untuk menjadi Franchisee ), hak  dan  kewajiban  kedua  belah  pihak, laporan  keuangan  yang  telah  diaudit,  daftar Franchisee ,  dokumen  kontrak,  bukti transaksi,  serta  informasi-informasi  lain diantaranya  program  pembiayaan,  teritori, merek  dagang  dan  provisi  transfer,  serta perpanjangan  kerjasama.  Substansi  UFOC ini  kemudian  menjadi  acuan Franchise Disclosure  Document di  Indonesia  yang  di
6 Agus  Yudha  Hernoko, Hukum  Perjanjian – Asas Proporsionalitas  Dalam  Kontrak  Komersial, LaksBang Mediatama Yogyakarta, 2008,hal. 7-8
tuangkan dalam bentuk Prospektus penawaran waralaba.
Disclosure  agreement yang  tertuang dalam  prospectus  penawaran  waralaba  ini tentunya  membawa  akibat  hukum  bagi  para pihak  dalam  waralaba,  baik  bagi franchisor maupun  bagi Franchisee. Akibat  hukum yang  timbul  berkaitan  erat  dengan  aspek kerahasiaan  dari  pihak franchisor. Karena harus  disampaikan  kepada  calon  investor, aspek kerahasiaan dari Prospektus
Penawaran
Waralaba tentu sulit dipertahankan.  Itu  sebabnya, Franchisor harus  menjaga  keseimbangan  antara transparansi dan kerahasiaan. Keseimbangan yang  dimaksud  disini  adalah  keseimbangan pada  proses  dan  mekanisme  pertukaran  hak dan kewajiban yang berlangsung secara fair. Hakikat suatu perjanjian adalah mewujudkan pertukaran  hak  dan  kewajiban  secara  adil ( fairness) .  Dengan  demikian  ketidak- seimbangan  hasil  dapat  diterima  sebagai sesuatu  yang  fair  apabila  proses  pertukaran hak  dan  kewajiban  berlangsung  secara proporsional.  Makna  asas  proporsionalitas adalah  asas  yang  mengatur  pertukaran  hak dan  kewajiban  para  pihak  sesuai  dengan proporsi  atau  bagiannya,  yang  meliputi seluruh  proses  kontrak,  baik  pada  tahapan pra  kontraktual,  pembentukan  kontrak maupun  pelaksanaan  kontrak  /  perjanjian tersebut.

## Rumusan Masalah
1) Apakah  asas-asas  yang terkandung dalam Prospektus Penawaran Waralaba?
2) Apakah pemaknaan Franchise Disclosure  Document dalam  peraturan tentang waralaba di Indonesia?
3) Apakah fungsi Prospektus  Penawaran Waralaba dalam Perjanjian Waralaba di Indonesia?

## Tipe Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  tipe penelitian hukum yuridis normatif . 7 Adapun metode pendekatan masalah yang digunakan adalah  Pendekatan  Perundang-undangan ( statute  approach ),  Pendekatan  Historis ( historical  approac ,  dan  Pendekatan Konseptual  ( conceptual  approach ), 8 serta pendekatan  perbandingan  tentang  substansi antara Franchise  Disclosure  Document /UFOC dengan  Prospektus  Penawaran Waralaba  di  Indonesia.  Analisa  bahan hukum  yang  didasarkan  pada  metode Preskriptif  analitis 9 , metode  pengambilan kesimpulan dengan metode deduktif-induktif.
7 Peter  Mahmud  Marzuki, Penelitian  Hukum, Kencana, Jakarta, 2005, hal.41
8 Jonny Ibrahim, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, PT. Bayu Media, Malang, 2005, hal. 10
9 ibid, hal.206

## BAB 2 PEMBAHASAN
Subekti  mengemukakan  bahwa  suatu perjanjian  adalah  suatu  peristiwa  dimana seorang berjanji untuk melakukan suatu hal. Dalam KUH  Perdata  terdapat  rumusan mengenai perjanjian ini yang tercantum pada pasal 1313,  yang  menegaskan  bahwa perjanjian  sebagai  suatu  perbuatan  dengan mana  satu  orang  atau  lebih  mengikatkan dirinya dengan satu orang atau lebih 10 . Agar supaya  perjanjian  yang  dibuat  oleh  para pihak menjadi sah harus dipenuhinya syarat - syarat yang ditentukan dalam pasal 1320 BW (KUH  Perdata)  yaitu  sebagai  berikut  : Adanya  kesepakatan  dari  para  pihak  yang membuat perjanjian, Para pihak harus cakap (wenang)  bertindak  dalam  hukum, Sesuatu hal tertentu, Sebab yang halal.
Waralaba adalah terjemahan bebas dari kata Franchise, kata “waralaba” pertama kali diperkenalkan oleh Lembaga Pendidikan dan Pembinaan  Manajemen  (LPPM)  sebagai padanan  kata Franchise .  Amir  Karamoy menyatakan  bahwa  waralaba  bukan terjemahan  langsung  konsep Franchise . Dalam  konteks  bisnis, Franchise berarti kebebasan  untuk  menjalankan  usaha  secara mandiri  diwilayah  tertentu.  Secara  harafiah, waralaba  berarti  hak  untuk  menjalankan usaha  atau  bisnis  di  daerah  yang  telah ditentukan.  Secara  historis,  waralaba
10 Juajir Sumardi, Aspek-aspek Hukum Franchise dan Perusahaan  Transnasional, PT.  Citra  Aditya Bakti, Bandung, 1995, hal. 37-38
didefinisikan sebagai penjualan khusus suatu produk  di  suatu  daerah  tertentu  dimana produsen  memberikan  latihan  kepada perwakilan  penjualan  dan  menyediakan produk  informasi  dan  iklan,  sementara  ia mengontrol perwakilan yang menjual produk di  daerah  yang  telah  ditentukan.  Macam waralaba  yang umum  saat  ini  adalah  bisnis format  waralaba.  Dalam  transaksi  semacam ini,  pemberi  lisensi  waralaba  telah mengembangkan  produk  atau  jasa  dan keseluruhan sistem distribusi atau pengantaran  serta  pemasaran  produk  atau jasa tersebut 11 .
Amir  Karamoy  menyatakan  bahwa secara  hukum  waralaba  berarti  persetujuan legal atas pemberian hak atau keistimewaan untuk  memasarkan  suatu  produk  atau  jasa dari pemilik (pewaralaba) kepada pihak lain (terwaralaba) yang diatur dalam suatu aturan permainan  tertentu. 12 Pada  tahun  1991 berdiri  Asosiasi Franchise Indonesia  (AFI) sebagai  wadah  yang  menaungi  pewaralaba dan terwaralaba. 13
Unsur-unsur  waralaba  ( Franchise ) tersebut, ialah : Merupakan suatu perjanjian, Penjualan produk/jasa dengan merek dagang pemilik  waralaba  ( franchisor ), Pemilik waralaba  membantu  pemakai  waralaba ( Franchisee ) dibidang pemasaran, manajemen  dan  bantuan  tehnik  lainnya,
11 Tim  Lindsey,  Eddy  Damian,  dkk, Hak  Kekayaan Intelektual, PT. Alumni, 2006, hal.339
12 Amir  Karamoy, Sukses  Usaha  Lewat  Waralaba , PT.Jurnalindo Aksara Grafika, Jakarta,2006,hal.3
13 www.afi.com akses 28 februari 2007
Pemakai waralaba membayar fee atau royalti atas penggunaan merek pemilik waralaba. Asas-asas  perjanjian Franchise didasarkan pada  : 14 Asas  kebebasan  berkontrak, Asas konsensualitas, Asas  itikad  baik, Asas kerahasiaan, Asas  persamaan  hukum, Asas keseimbangan
Waralaba merupakan salah satu bentuk format  bisnis  dimana  pihak  pertama  yang disebut franchisor memberikan  hak  kepada pihak  kedua  yang  disebut Franchisee untuk mendistibusikan  barang/jasa  dalam  lingkup area  geografis  dan  periode  waktu  tertentu mempergunakan  merek,  logo,  dan  sistem operasi  yang  dimiliki  dan  dikembangkan oleh franchisor .  Pemberian  hak  ini dituangkan  dalam  bentuk  perjanjian waralaba ( Franchise agreement). 15
Pasal  3  Peraturan  Pemerintah  No.  42 tahun  2007  tentang  Waralaba  dan  Pasal  2 Permendagri  No.  31/  2008  tentang Penyelenggaraan  Waralaba  menyebutkan bahwa  waralaba  harus  memenuhi  kriteria sebagai  berikut  : memiliki  ciri  khas  usaha, terbukti  sudah  memberikan  keuntungan, memiliki standar atas pelayanan dan barang atau jasa yang ditawarkan yang dibuat secara tertulis, mudah diajarkan dan diaplikasikan , adanya  dukungan  yang  berkesinambungan , hak  kekayaan  intelektual  yang  telah terdaftarkan.
.com akses 07 Januari 2009
Prospektus
Penawaran Waralaba adalah  dokumen  tertulis  yang  menurut  PP Nomor  42  tahun  2007  tentang  Waralaba merupakan  kewajiban  pemberi  waralaba kepada  penerima  waralaba  yang  harus diberikan  pada  saat  melakukan  penawaran waralaba.  Prospektus  Penawaran waralaba ini harus didaftarkan oleh pewaralaba (dalam bahasa hukum disebut Pemberi Waralaba) ke pejabat  yang  akan  menangani  pendaftaran waralaba.  Prospektus  ini  bukan  sekedar persyaratan  legal  untuk  memperoleh  Surat Tanda  Pendaftaran  Waralaba  (STPW) sebagai  Pemberi  Waralaba.  Dokumen  ini harus  mampu  pula  berperan  sebagai  sarana pendukung  upaya  pemasaran  waralaba, karena  harus  diserahkan  pula  kepada  calon investor sebelum penandatanganan Perjanjian  Waralaba.  Berkenaan  dengan prospektus  ini,  pewaralaba  juga  wajib memberi  waktu  yang  cukup  (masih  dalam tahap  pembahasan  juklak  atau  petunjuk pelaksanaan, diperkirakan minimal sekitar 7 atau  10  hari)  bagi  calon  investor  untuk mempelajari prospektus tersebut. 16
Prospectus  Penawaran  Waralaba,  sesuai Permendagri  No.  31/ 2008  paling  sedikit harus  memuat  data-data  tentang  : Data identitas  pemberi  waralaba,  Legalitas  usaha waralaba, Sejarah  kegiatan  usahanya,
Struktur  organisasi  pemberi  waralaba, Laporan  keuangan  dua  tahun  terakhir, Jumlah  tempat  usaha,  Daftar  penerima
waralaba,  Hak  dan  kewajiban  pemberi waralaba dan penerima waralaba
Disclosure merupakan suatu kewajiban  untuk  menyajikan  fakta  berupa kondisi  penjualan, personalia  maupun keuangan  dari  franshisor  kepada  calon Franchisee . Fakta-fakta  yang  disajikan  ini merupakan  dokumen  yang  sifatnya  rahasia, dan  tidak  boleh  digunakan  oleh  calon Franchisee untuk kepentingan pribadi, selain semata-mata untuk  mengetahui  kondisi usaha  dari franchisor sebelum ia memutuskan  pembelian  hak  waralaba. Disclosure pada tahap awal  pembelian  hak waralaba  dikenal  juga  dengan  sebutan  FOC ( Franchise Offering Circular ). 17 .
FOC merupakan Disclosure document yang  diberikan  oleh franchisor kepada  kandidat Franchisee yang  telah terkualifikasi,  sebelum  ia memutuskan penandatanganan  perjanjian  waralaba.  FOC berisi  fakta-fakta  finansial  maupun  non finansial  berkaitan  dengan franchisor dan para Franchisee yang ada saaat ini dan yang telah  berhenti.  Di  Amerika  Serikat,  untuk melindungi  investor  (calon Franchisee ), FOC harus dipelajari oleh calon Franchisee paling tidak selama 10 hari. Dalam waktu ini franchisor tidak diijinkan untuk mempengaruhi  dan  calon Franchisee belum diijinkan  untuk  menandatangani  perjanjian waralabanya. 18
17 Lukman Hakim, Info Lengkap WARALABA , Media Pressindo, Yogyakarta, 2008, hal: 208
18 www.sm Franchise .com akses 07 Januari 2009
Pemerintah  AS  pada  tahun  1979 mengeluarkan Franchise Disclosure  Act yang mewajibkan pihak franchisor menerbitkan  buku  prospectus  atas  jasa  dan produk  yang  di Franchise kan.  Tujuannya agar  pihak Franchisee dapat  membaca semua  dokumen  sebelum  mengadakan kontrak  dengan franchisor 19 .  Ketentuan  ini kemudian  di  tuangkan  dalam Uniform Franchise  Offering  Circular ( UFOC) yang disahkan  oleh International  Franchising Association. Beberapa  hal  pokok  yang disyaratkan  dalam  format  UFOC  tersebut adalah  : 20 Informasi  tentang  pemberi waralaba  dan  pendahulunya, Informasi tentang  identitas  dan  pengalaman  bisnis orang-orang yang berafiliasi dengan pemberi waralaba, Proses  pengadilan, Sejarah kepailitan, Biaya  waralaba  awal  atau pembayaran  awal  lainnya, Biaya  lain, Investasi  awal, Kewajiban  penerima waralaba  untuk  membeli  atau  mengontrak dari  sumber  yang  ditunjukkan, Kewajiban dari penerima waralaba untuk membeli atau mengontrak, Pengaturan pendanaan,
Kewajiban  pemberi  waralaba, Wilayah  atau teritori eksklusif, Merek dagang, merek jasa, nama  dagang,  logo  type  dan  symbol komersial, Paten  dan  hak  cipta, Kewajiban penerima  waralaba  untuk  ikut  serta  dalam operasi  actual  dan  bisnis, Pembatasan  atas
19 Iman Sjahputra Tunggal, Franchising : Konsep dan Kasus, Harvarindo, Jakarta, 2005, hal.5-8
20 Gunawan  Widjaja, Waralaba ,  PT.  Raja  Grafindo Persada, Jakarta, 2003,hal:64-74
barang  dan  jasa, Pembaharuan,  pembatalan, membeli kembali, modifikasi serta pengalihan  perjanjian  dan  informasi  yang terkait, Pengaturan  dengan  tokoh-tokoh terkenal, Penjualan,  laba  atau  penghasilan actual,  rata-rata  atau  yang  diperkirakan, Informasi  tentang  waralaba  dan  pemberi waralaba, Laporan  keuangan, Kontrak, Tanda terima dari calon penerima waralaba

## 2.1.  Asas-Asas  Yang Terkandung  Dalam Prospektus Penawaran Waralaba

## Asas  Konsensualitas  dalam  perjanjian waralaba
Perjanjian  terbentuk  karena  adanya perjumpaan  kehendak (consensus) dari pihak-pihak. Perjanjian pada pokoknya dapat di  buat  bebas  tidak  terikat  bentuk  dan tercapai  tidak  secara  formil,  tetapi  cukup melalui consensus belaka 21 . Untuk memenuhi  tuntutan  kepastian  hukum  dan melindungi  kepentingan  umum,  pembuat undang-undang bermaksud membatasi tindakan-tindakan  hukum  tertentu,  yakni dengan  mengaitkan  pada  tindakan  hukum tersebut suatu bentuk tertentu sebagai syarat untuk  menetapkan  keabsahannya.  Maksud dan  tujuannya  adalah  kepastian  hukum  atau memberikan  perlindungan  bagi  kepentingan pihak  ketiga  dan  sekaligus  menjaga
21 Herlien Budiono, Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian  Indonesia – Hukum  Perjanjian Berdasarkan  Asas-asas  Wigati  Indonesia, PT.
Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal. 95
keseimbangan di antara para pihak. 22 .  Suatu penawaran agar punya efek harus merupakan pernyataan yang disampaikan pada seseorang tertentu dan juga mencapai orang yang di tuju. Akibat hukum dari penawaran adalah  bahwa  atas  beban  dari  pihak  yang menawarkan  menciptakan  hak untuk berkehendak  pada  pihak  terhadap  siapa penawaran tertuju 23 .
Antara pemberi waralaba dan penerima waralaba  harus  ada  kesepakatan  bersama yang  dituangkan  dalam  bentuk  penanda- tanganan Letter  of  Intent (LOI)  atau Memorandum of Understanding (MOU) atau h eads  of  Agreement sebagai  tanda  terima dari calon penerima waralaba yaitu halaman terakhir  edaran  yang  terdiri  atas  satu dokumen  yang  dapat  dilepas,  yang  harus ditandatangani oleh calon penerima waralaba sebagai tanda terima dari edaran penawaran.
Asas Kerahasiaan  dalam disclosure agreement
Schoordijk berpendapat bahwa kekuatan  mengikat  perjanjian  harus  dicari dalam  kepercayaan  yang  dimunculkan  atau dibangkitkan pada pihak lawan. Kepercayaan tersebut  tertuju  pada  suatu  perilaku  factual tertentu.  Suatu  perjanjian  terbentuk  bukan dalam  pernyataan-pernyataan,  baik  yang mengungkap  kehendak  para  pihak  maupun di  dalam  kehendak  itu  sendiri,  melainkan
23 Ibid, hal. 418
justru  melalui  kepercayaan  (pengharapan) yang  muncul  pada  pihak  lawan  sebagai akibat pernyataan yang di ungkapkan 24 . Pada dasarnya  bisnis  dengan  pola Franchise sangat  mengandalkan  ciri  khas  dari  suatu produk barang/ jasa. Sehingga apabila unsur kerahasiaan dari trade secret know how tidak dijaga  dengan  baik  hal  ini  akan  merugikan franchisor karena  mengakibatkan  ciri khas dari Franchise yang ada diketahui oleh pihak ketiga.
Asas  Proporsionalitas  tentang  hak  dan kewajiban para pihak dalam waralaba
Asas kebebasan berkontrak merupakan  roh  dan  nafas  sebuah  kontrak atau  perjanjian,  secara  implisit  memberikan panduan  bahwa dalam  berkontrak  pihak- pihak  diasumsikan  mempunyai  kedudukan yang  seimbang.  Dengan  di  terimanya prinsip-prinsip  universal  seperti  itikad  baik dan transaksi yang adil atau jujur ( good faith and  fair  dealing) dalam  praktek  bisnis, membuktikan  bahwa  yang  diutamakan adalah memberikan jaminan bahwa perbedaan  kepentingan  di  antara  para  pihak telah  diatur  melalui  mekanisme  pembagian beban  kewajiban  secara  proporsional, terlepas  berapa  proporsi  hasil  akhir  yang diterima  para  pihak 25 .  Pada  dasarnya  asas proporsionalitas  merupakan  perwujudan doktrin “keadilan berkontrak” yang
24 Herlien Budiono, Op. Cit., hal. 394
25 Lihat Agus Yudha Hernoko, Op. Cit. ,hal. 2-6
mengoreksi  dominasi  asas  kebebasan berkontrak  yang  dalam  beberapa  hal  justru menimbulkan
ketidakadilan 26 .
Peter Mahmud
Marzuki 27 menyebut asas proporsionalitas  dengan  istilah  “ equitability contract” dengan  unsure justice serta fairness. Asas Proporsionalitas  dalam kontrak atau perjanjian diartikan sebagai asas yang  mendasari  pertukaran  hak  dan kewajiban  para  pihak  sesuai  proporsi  atau bagiannya.  Proporsionalitas  pembagian  hak dan  kewajiban  ini  yang diwujudkan  dalam seluruh  proses  hubungan  kontraktual,  baik pada  fase  pra  kontraktual,  pembentukan kontrak  maupun  pelaksanaan  kontrak.  Asas proporsionalitas  tidak  mempermasalahkan keseimbangan/ kesamaan hasil, namun lebih menekankan  proporsi  pembagian  hak  dan kewajiban  diantara  para  pihak 28 . Dokumen penawaran  ( franchise  offering  circular) harus  disiapkan  sesuai  dengan  hukum setempat  dan  perjanjian  waralaba  harus menunjukkan  keseimbangan  antara  hak  dan kewajiban antara pewaralaba dan terwaralaba.
Penerapan Azas Proporsionalitas meliputi 29 :
1. Dalam  tahap  pra  kontrak,  azas proporsionalitas  membuka  peluang negosiasi  bagi  para  pihak  untuk melakukan pertukaran hak dan
26 Ibid, hal. 73
27 Ibid, hal. 72-73, periksa juga Dewi Astuty Mochtar, Perjanjian  Lisensi  Alih  Teknologi  Dalam Pengembangan  Teknologi  Indonesia, Alumni, Bandung, 2001. hal. 79
28 Agus Yudha Hernoko, Op. Cit. hal. 29
29 www.wordpress.com,  “Asas  Proporsionalitas”, akses 1 oktober 2013
kewajiban  secara  fair.  Oleh  karena  itu adalah  tidak  proporsional  dan  harus ditolak  proses  negosiasi dengan  itikad buruk ;
2. Dalam  pembentukan  kontrak,  azas proporsional  menjamin  kesetaraan  hak serta kebebasan dalam menentukan/mengatur  proporsi  hak  dan kewajiban  para  pihak  berlangsung secara fair.
3. Dalam  pelaksanaan  kontrak,  azas proporsional  menjamin  terwujudnya distribusi  petukaran  hak  dan  kewajiban menurut proporsi yang disepakati/dibebankan pada para pihak.
4. Dalam  hal  terjadi  kegagalan  dalam pelaksanaan kontrak, maka harus dinilai secara  proporsional  apakah  kegagalan tersebut  bersifat  fundamental  sehingga mengganggu pelaksanaan sebagian besar kontrak  atau  sekedar  hal-hal  yang sederhana/kesalahan kecil ( minor important ).
5. Bahkan  dalam  hal  terjadi  sengketa kontrak, azas proporsionalitas menentukan  bahwa  proporsi  beban pembuktian  kepada  para  pihak  harus dibagi menurut pertimbangan yang fair.
Proporsionalitas  pertukaran  hak  dan kewajiban  dapat  dicermati  dari  substansi klausul-klausul kontrak yang disepakati para pihak.  Klausul-klausul  yang  mengandung asas  proporsionalitas  dalam franchise agreement terdapat pada bagian 30 : Klausul fee dan royalty, Klausul pengawasan ( quality control  product  and  management), Klausul penggunaan  bahan  atau  produk franchisor ( tie  in  clause), Klausul  daerah  pemasaran eksklusif, Klausul kerahasiaan.
Sehubungan  dengan  waralaba  asing dan hukum perdagangan internasional, Huala
Adolf  dalam  bukunya  menyatakan  bahwa hukum perdagangan
internasional memberikan  kebebasan  dan  peluang  yang cukup  besar  kepada  para  pihak  untuk menyelesaikan sengketanya. Dalam kebebasan  memilih  cara-cara  penyelesaian sengketa  termasuk  pula  kebebasan  untuk memilih hukum yang akan diterapkan untuk mnyelesaikan sengketa. 31 .
2.2. Pemaknaan Franchise  Disclosure Document dalam  peraturan tentang waralaba  di  Indonesia Franchise Disclosure Document dalam perjanjian waralaba
Franchising merupakan  perjanjian yang  melibatkan  dua  pihak,  pemegang  hak atas standar serta system eksploitasi barang- barang dan jasa-jasa yang disebut franchisor , sedangkan  pihak  yang  diberi  hak  untuk menggunakan standar serta system eksploitasi  yang  dinamakan franchisee 32 .
Perlindungan terhadap  serta  tata  cara pemberian confidential  information dan know  how (dalam Franchise  Disclosure Document )  dari  pihak franchisor kepada franchisee diatur dalam
perjanjian franchise nya.  Disini  berarti  berhadapan
dengan
perlindungan atas dasar kontraktual 33 . Franchise Agreement atau
31 Huala  Adolf, Hukum  Perdagangan  Internasional , Raja  Grafindo  Persada,  Jakarta,  2005,  hal.  225- 226
32 Setiawan, Aneka  Masalah  Hukum  dan  Hukum Acara Perdata , Penerbit Alumni, Bandung, 1992, hal. 152
33 ibid, hal. 170
perjanjian  waralaba  adalah  kontrak  tertulis antara franchisor dan Franchise.
Perjanjian waralaba menjelaskan setiap hal  yang  boleh  dan  tidak  boleh  dilakukan. Perjanjian tersebut mencantumkan kewajiban  dan  tanggungjawab  setiap  pihak serta memberikan detil yang penting tentang hubungan  antara  penerima  waralaba  dengan pemberi waralaba. 34
Pemaknaan Uniform
franchise Offering  Circular/  FDD dalam PP  No.42 tahun  2007  tentang  waralaba  dan Permendagri No.  31/  2008 adalah sebagai prasyarat  utama  dalam Perjanjian  Waralaba di  Indonesia. Peraturan  Pemerintah  No.  42 tahun  2007  mengatur  bahwa  prospectus penawaran  waralaba  merupakan  kewajiban pemberi  waralaba  terhadap  penerima waralaba. Rumusannya  terdapat  pada  Pasal 7.
Franchise  Disclosure  Document sebagai tertib hukum Franchise
Van  Apeldoorn  mengetengahkan  dua pengertian  kepastian  hukum.  Pertama, kepastian  hukum  berarti  dapat  ditentukan hukum  apa  yang  berlaku  untuk  masalah- masalah  yang  konkret.  Kedua,  kepastian hukum  berarti  perlindungan  hukum. 35 .
Menurut  Soedikno  Mertokusumo,  hukum pada dasarnya berfungsi sebagai perlindungan  kepentingan  manusia  agar
34 Iman Sjahputra Tunggal, Op. Cit. hal.55
35 Peter Mahmud Marzuki, Op. Cit. hal.59-60
kepentingan  manusia  terlindungi  hukum, hukum  harus  dilaksanakan  dan  ditegakkan. Dalam  pelaksanaan  dan  penegakan  hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan yaitu :  kepastian  hukum  ( Rechtssicherheit) , kemanfaatan ( Zweckmassigkeit ), dan keadilan ( Gerechtikeit ). 36
Hal-hal  yang  perlu  dilakukan  secara  yuridis dalam  rangka  tertib  hukum  tentang Franchise adalah  sebagai  berikut 37 : pendaftaran Franchise, prinsip Disclosure, dibutuhkan  Asosiasi Franchise yang tangguh, Kode  Etik Franchise , Guidelines tentang Kontrak Franchise
Peraturan  Pemerintah  No.  42  tahun 2007  tentang  waralaba  memberikan pengaturan  bahwa  perusahaan  yang  telah memenuhi  ketentuan  tentang  kriteria waralaba dapat melakukan pendaftaran usaha waralabanya,  bagi  pihak  Pewaralaba (franchisor) mempunyai kewajiban melakukan pendaftaran prospektus penawaran  waralaba,  sedangkan  bagi terwaralaba
(Franchisee) mempunyai kewajiban melakukan pendaftaran perjanjian waralabanya  sesuai  dengan  Permendagri No.12  tahun  2006  tentang  Ketentuan  dan Tata  cara Penerbitan  STPUW.  Perjanjian waralaba berisi nama dan alamat para pihak, jenis  Hak  Kekayaan  Intelektual,  kegiatan
36 Sudikno  Mertokusumo  dan  A.  Pitlo, Bab-bab Tentang Penemuan  Hukum, Citra  Aditya  Bakti, Bandung, 1993, hal 1-2
37 Munir Fuady, Pembiayaan Perusahaan Masa Kini Tinjauan  Hukum  Bisnis), PT.  Citra  Aditya  Bakti, Bandung, 1997, hal.169-172
usaha,  hak  dan  kewajiban,  bantuan  dan fasilitas,  wilayah  usaha,  jangka  waktu, kepemilikan, penyelesaian sengketa dan tata cara  perpanjangan. Pewaralaba  diharuskan untuk  membuat  prospektus  berisi  data identitas,  legalitas  usaha,  sejarah  kegiatan usaha, struktur organisasi, laporan keuangan dua  tahun  terakhir,  jumlah  tempat  usaha, daftar penerima waralaba, hak dan kewajiban pemberi  waralaba  dan  penerima  waralaba. PP yang baru ini mengatur denda dan sanksi administratif  yang  berlaku  bagi  pewaralaba yang tidak mendaftarkan prospektusnya dan bagi  terwaralaba  yang  tidak  mendaftarkan perjanjian waralabanya 38
Ada beberapa perbedaan pokok aturan Waralaba antara  Permendag  Lama  dengan  Permendag baru 39 . Hal-hal  baru  yang  diatur  dalam  PP 42/2007  dan  Permendag  31/2008  namun belum diatur secara tegas dalam aturan lama adalah meliputi ketentuan sebagai berikut 40 :
(a) Adanya  enam  syarat  atau  kriteria  yang harus dimiliki  suatu  usaha  agar  dapat digolongkan  sebagai  sebuah  usaha waralaba  yang  layak  dan  sesuai  dengan aturan  hukum.  (lihat  pasal  3  PP  No. 42/2007 dan pasal 2 Permendag 31/2008)
(b) Adanya  kewajiban  bagi  pemberi waralaba  untuk  membuat  prospectus penawaran  waralaba  dan  menyerahkan prospectus  tersebut  kepada  calon penerima  waralaba  paling  lambat  dua minggu sebelum penandatanganan perjanjian waralaba.
38 www.hukumonline.com,  akses  Sabtu 11  Agustus 2007
39 Iswi Hariyani, Serfianto, Membangun Gurita Bisnis Franchise-Panduan  Hukum  Bisnis  Waralaba (franchise), Penerbit  Pustaka  Yustisia,  2011,  hal. 20-23
40 ibid, hal.11-13
(c) Adanya  kewajiban  bagi  pemberi waralaba  dan  penerima  waralaba  untuk mengurus  dan  memiliki  Surat  Tanda Pendaftaran  Waralaba    (STPW).  Dalam pengurusan  STPW,  pemberi  waralaba diwajibkan  menyerahkan  prospectus penawaran waralaba sedangkan penerima waralaba diwajibkan menyerahkan perjanjian waralaba.
(d) Adanya  prinsip  otonomi  daerah  dalam hal  penerbitan  STPW  dimana  Menteri Perdagangan RI melimpahkan wewenang kepada  para  bupati  /  walikota  dan gubernur  DKI  Jakarta  untuk  bertindak sebagai  instansi  penerbit  STPW  bagi pemberi  /  penerima  waralaba  lokal, sedangkan  penerbitan  STPW  bagi pemberi / penerima waralaba asing tetap ditangani oleh  Dirjen  Perdagangan Dalam  Negeri  cq  Direktur  Bina  Usaha dan Pendaftaran Perusahaan.
(e) Adanya  ketentuan  tentang  peran pembinaan  waralaba  lokal  terutama  dari kalangan  UMKM  yang  dilakukan  oleh pemerintah  daerah  dalam  berbagai bentuk seperti : pendidikan dan pelatihan waralaba,
rekomendasi untuk memanfaatkan sarana perpasaran, rekomendasi  untuk  mengikuti  pameran waralaba  di  dalam  negeri  dan  di  luar negeri, bantuan konsultasi / klinik bisnis, penghargaan  bagi  pemberi  waralaba lokal  terbaik,  dan  bantuan  untuk memperkuat permodalan.
(f) Adanya  ketentuan  sanksi  administrative yang lebih tegas serta adanya pemberian wewenang  kepada  pemerintah  daerah untuk  ikut  mengawasi,  memberikan sanksi,  dan  menerima  setoran  denda pelanggaran  sebagai  pemasukan  kas daerah.
Franchise  Offering  Circular (Prospektus Penawaran Waralaba) sebagai kewajiban pihak Franchisor kepada pihak

## Franchisee
Bisnis  waralaba  yang  melibatkan adanya  dua  pihak  yaitu  pemberi  waralaba
dan  penerima  waralaba  mengakibatkan adanya  hubungan  hukum  antara keduanya. Pihak franchisor dibebani  kewajiban  untuk menyampaikan  semua  informasi  yang relevan tentang perusahaannya sehingga atas dasar  bahan  itu  pihak franchisee dapat mempertimbangkan dengan sungguh- sungguh  apakah ia akan terjun dalam usaha franchise itu  ataukah  tidak.  Bahan-bahan informasi itulah yang dinamakan disclosures 41 .
Di  Indonesia,  pengaturan  tentang informasi disclosure diatur dalam PP No. 42 tahun  2007  (pasal  7),  yang  selanjutnya dijabarkan  lebih  lanjut  dalam  Peraturan Menteri  Perdagangan  RI  Nomer  31/M- DAG/PER/8/2008  tentang  Penyelenggaraan Waralaba. Permendag 31/2008 ini antara lain mengatur  tentang  kewajiban  pemberi waralaba  ( franchisor) untuk  menyerahkan Prospektus  Penawaran  Waralaba  kepada calon  penerima  waralaba  paling  lambat  2 minggu  sebelum  perjanjian  waralaba ditandatangani.  Permendag  31/2008  juga mengatur  tentang  kewajiban  pemberi waralaba  dan  penerima  waralaba  untuk mendapatkan surat ijin bernama Surat Tanda Pendaftaran  Waralaba  (STPW).  Pemberi waralaba ( franchisor) wajib memiliki STPW dengan mendaftarkan Prospektus Penawaran Waralaba.  Sedangkan  penerima  waralaba ( franchisee) wajib  memiliki  STPW  dengan mendaftarkan  perjanjian  waralaba.  STPW
41 Setiawan, Op. Cit. hal. 173
berlaku  selama  5  tahun  dan  dapat diperpanjang selama 5 tahun 42 .
Ketentuan  pasal  11  PP  No.  42/ 2007 yang  mewajibkan  penerima  waralaba  untuk mendaftarkan  perjanjian  waralaba,  dan bukannya  mewajibkan  pemberi  waralaba, kemungkinan  didasari  pertimbangan  untuk membagi  beban  kewajiban  antara  kedua pihak  secara  adil.  Sebagaimana  diketahui, pemberi waralaba selaku pemilik HAKI juga diwajibkan  untuk  mendaftarkan  HAKI  dan Perjanjian Lisensi HAKI kepada Ditjen HKI. Pemberi waralaba juga diwajibkan mendaftarkan prospectus penawaran waralaba  kepada  instansi  yang  berwenang. Dengan  demikian,  jika  pemberi  waralaba masih ditambah lagi dengan kewajiban untuk mendaftarkan perjanjian waralaba, maka hal ini  terasa  kurang  adil.  Bagaimanapun  juga, dalam  perjanjian  waralaba,  kedua  belah pihak  adalah  mitra  usaha  yang  mempunyai kedudukan hukum yang setara 43 .
Eksistensi
Prospektus
Penawaran
Waralaba di Indonesia Uniform Franchise
Offering Circular ( UFOC) sebagai acuan Franchise  Disclosure  Document di Indonesia
Perkembangan  hukum  kontrak  saat  ini diwarnai oleh semakin tipisnya tabir pemisah antara  dua  system  hukum  besar  yaitu common  law dan civil  law. Dinamika hubungan  bisnis  yang  melibatkan  pelaku
42 Iswi Hariyani, Serfianto, Op. Cit. , hal. 6 43 Ibid., hal. 67-68
bisnis  antar  Negara,  khususnya  kontrak komersial, telah membawa dampak perkembangan  hukum  kontrak  yang mengadopsi  asas-asas  universal  yang dikembangkan dalam praktik kebiasaan 44 .
Peter  De  Cruz  dalam  bukunya  tentang Perbandingan  Sistem  Hukum  menuliskan bahwa studi komparatif terhadap pendekatan civil  law dan common  law dalam  penjualan barang  mengungkapkan  begitu  banyak kesamaan,  yang  sebagian  besar  diakibatkan oleh warisan hukum dagang yang sama (lex mercatoria)  atau  hukum  perniagaan  kuno, selain  itu  juga  merupakan  akibat  dari berbagai  perubahan  yang  dicetuskan  oleh revolusi  industri,  dampak  nasionalisme  dan kecenderungan  untuk  mengkodifikasi  serta terbitnya era teknologi 45 .
Ada  tiga  tehnik  yaitu  menerapkan hukum  perdagangan  internasional  dalam hukum  nasionalnya, choice  of  laws, atau unifikasi  dan  harmonisasi  hukum  aturan- aturan substansif hukum perjanjian internasional.  Menurut  Schmitthoff,  dalam metode komparatif memberlakukan international convention ( contohnya perjanjian  TRIPS/WTO ),  uniform  laws ( contohnya  UNCITRAL )  dan  uniform  rules
( contohnya ICC ) 46 .
44 Agus Yudha Hernoko, Op. Cit.,hal. 7-8
45 Peter  De  Cruz, Perbandingan  Sistem  Hukum, Common Law, Civil Law dan Socialist Law , Nusa Media dan Diadit Media, Jakarta, 2010, hal. 638- 639
46 Huala Adolf, Op. Cit. hal.29-35
Pemerintah Amerika Serikat, mengharuskan pemberi
waralaba menyiapkan  suatu Disclosure  statement (Uniform  franchise  Offering  Circular atau Prospectus) yang  diberikan  oleh franchisor kepada Franchisee yang telah terkualifikasi, sebelum  ia  memutuskan  penandatanganan perjanjian  waralaba.  FOC  berisi  fakta-fakta finansial  maupun  non  finansial  berkaitan dengan franchisor dan  para Franchisee .
Untuk  melindungi  calon Franchisee ,  FOC harus dipelajari oleh calon Franchisee paling tidak  selama  10  hari 47 dimana pemberi waralaba  harus  menyajikan  informasi tentang  topic-topik disclosure  statement 48 .
Apa  yang  diterapkan  di  Amerika  Serikat tersebut,  juga  dicoba  diterapkan  di Indonesia.  Berdasarkan  Buku  Pedoman Waralaba  ( franchise) yang  diterbitkan Departemen  Perindustrian  dan  Perdagangan (1995), pemberi waralaba harus menyiapkan informasi  yang cukup cermat sebagai bahan analisis  untuk  calon  penerima  waralaba. Pokok-pokok  yang  dicantumkan  dalam dokumen  adalah  :    Posisi  usaha  dan keuangan  pemberi  waralaba,  Para  pelaku waralaba,  Penawaran  waralaba,  Anggota penerima  waralaba,  Proyeksi  keuangan, dan Kontrak 49 Ketentuan  tentang Disclosure document ini kemudian  dituangkan  dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1997
47 www.sm Franchise .com akses 07 Januari 2009
48 Iman Sjahputra Tunggal, Franchising : Konsep dan kasus , Harvarindo, Jakarta 2005, hal. 26-28
49 Ibid, hal : 29
tentang  Waralaba  pada  pasal  3.  Peraturan Pemerintah  No.  42  tahun  2007  tentang waralaba  mencabut  ketentuan  sebelumnya yaitu PP No. 16/ 1997, Peraturan Pemerintah ini  berlaku  efektif  mulai  tanggal  24  Juli 2008.  Dalam  peraturan  yang  baru  ini, prospectus  penawaran  waralaba  merupakan kewajiban  pemberi  waralaba  terhadap penerima  waralaba,  rumusannya  terdapat pada Pasal 7.
Unsur-unsur substansial
Franchise
Disclosure Document a)  Unsur-unsur substansial  UFOC  ( Uniform Franchise Offering Circular)
Beberapa hal pokok yang disyaratkan dalam format  UFOC  tersebut  adalah  : 50 Informasi tentang pemberi waralaba dan pendahulunya, Informasi  tentang  identitas  dan  pengalaman bisnis  orang-orang  yang  berafiliasi  dengan pemberi  waralaba, Proses  pengadilan, Sejarah kepailitan, Biaya waralaba awal atau pembayaran  awal  lainnya, Biaya  lain, Investasi  awal, Kewajiban  penerima waralaba  untuk  membeli  atau  mengontrak dari  sumber  yang  ditunjukkan, Kewajiban dari penerima waralaba untuk membeli atau mengontrak, Pengaturan pendanaan,
Kewajiban  pemberi  waralaba, Wilayah  atau teritori eksklusif, Merek dagang, merek jasa, nama  daganng,  logo  type  dan  symbol komersial, Paten  dan  hak  cipta, Kewajiban penerima  waralaba  untuk  ikut serta  dalam
50 Gunawan Widjaja, Op. Cit ,hal:64-74
operasi  actual  dan  bisnis, Pembatasan  atas barang  dan  jasa, Pembaharuan,  pembatalan, membeli kembali, modifikasi serta pengalihan  perjanjian  dan  informasi  yang terkait, Pengaturan  dengan  tokoh-tokoh terkenal, Penjualan,  laba  atau  penghasilan actual,  rata-rata  atau  yang  diperkirakan, Informasi  tentang  waralaba  dan  pemberi waralaba, Laporan  keuangan, Kontrak, Tanda terima dari calon penerima waralaba b)  Unsur-unsur  substansial  Prospektus Penawaran Waralaba Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2007 tentang  Waralaba,  Pasal  7  menyebutkan tentang kewajiban  pemberi waralaba yaitu :
(1) pemberi  waralaba  harus  memberikan prospektus  penawaran  waralaba  kepada calon  penerima  waralaba  pada  saat melakukan penawaran
(2) prospektus penawaran waralaba sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) memuat  paling  sedikit  mengenai  : data identitas  pemberi  waralaba, legalitas usaha  pemberi  waralaba, sejarah kegiatan  usahanya, struktur  organisasi pemberi  waralaba, laporan  keuangan  2
(dua)  tahun  terakhir, jumlah  tempat usaha, daftar penerima  waralaba, hak dan  kewajiban  pemberi  waralaba  dan penerima waralaba
Prospectus  Penawaran  Waralaba,  sesuai Permendagri  No.  31/  2008  paling  sedikit harus  memuat  data-data  tentang  : Data identitas  pemberi  waralaba,  Legalitas  usaha
waralaba,  Sejarah  kegiatan  usahanya, Struktur  organisasi  pemberi  waralaba, Laporan  keuangan  dua  tahun  terakhir, Jumlah  tempat  usaha, Daftar  penerima waralaba,  Hak  dan  kewajiban  pemberi waralaba dan penerima waralaba 51 .
2.3. Fungsi  Prospektus  Penawaran
Waralaba dalam Perjanjian

## Waralaba
Setiap  kontrak  pasti  dimulai  dengan adanya offer (penawaran)  dan acceptance (penerimaan).  Penawaran  adalah  suatu  janji untuk  melakukan  atau  tidak  melakukan sesuatu secara khusus pada masa yang akan datang.  Penawaran  ini  ditujukan  kepada setiap  orang.  Yang  berhak  dan  berwenang mengajukan  penawaran  adalah  setiap  orang yang  layak  dan memahami  apa  yang dimaksudkan.
Penawaran yang disampaikan akan menghasilkan dua macam kontrak, yaitu :
1)  kontrak  bilateral,  yaitu  kontrak  yang diadakan  antara  dua  orang.  Dalam  kontrak itu  kedua  belah  pihak  harus  memenuhi janjinya.
2)  kontrak  unilateral, yaitu  penawaran  yang membutuhkan  tindakan  saja,  karena  berisi satu janji dari satu pihak saja Pada  prinsipnya  penawaran  tetap  terbuka sepanjang belum berakhirnya waktu atau
belum  dicabut.  Suatu  penawaran  akan berakhir, apabila :
1)  si  pemberi  tawaran (penawaran)  atau penerima  tawaran  sakit  ingatan  atau meninggal dunia sebelum terjadi penerimaan penawaran,
2)  penawaran  dicabut,  dalam  hal  ini  pihak penawar  harus  memberitahukan  sebelum penawaran  diterima.  Jika  suatu  penawaran ditentukan  dalam  waktu  tertentu  maka penawaran  tersebut  tidak  dapat  dicabut sebelum waktunya berakhir
3)  penerima  tawaran  tidak  menerima tawaran,  tetapi  membuat  suatu  kontra penawaran.
Acceptance adalah  kesepakatan  dari  pihak penerima  dan  penawar  tawaran  untuk menerima  persyaratan  yang  diajukan  oleh penawar.  Penerimaan  ini  harus  disampaikan penerima  tawaran  kepada  penawar  tawaran. Penerimaan  itu  harus  bersifat  absolut  dan tanpa  syarat  atas  tawaran  itu.  Penerimaan yang  belum  disampaikan  kepada  pemberi tawaran,  belum  berlaku  sebagai  penerimaan tawaran.  Akan  tetapi,  dalam  perundingan yang  dilakukan  dengan  korespondensi, penerimaan yang dikirim dengan media yang sama dianggap sudah disampaikan.
Bilamana  memungkinkan,  baik  tawaran maupun  penerimaan  tawaran  sebaiknya dinyatakan  secara  tertulis  dan  jelas.  Suatu penerimaan  harus  diterima  sendiri,  serta jangan  sampai  membuat  atau  memberikan
penawaran  yang  belum  dapat  diketahui tindakannya 52 .
Sesuai  pasal  7  ayat  (1)  PP  No.  42/ 2007,  pemberi  waralaba  diharuskan memberikan prospectus penawaran waralaba kepada  calon  penerima  waralaba  pada  saat melakukan  penawaran.  Sedangkan  sesuai pasal  4  ayat  (1)  Permendag  31/  2008, pemberi  waralaba  diharuskan  memberikan prospectus  penawaran  waralaba  kepada calon  penerima  waralaba  paling  singkat  2 (dua)  minggu  sebelum  penandatanganan perjanjian waralaba.
Dalam Permendagri  No.  31/  2008 tentang  penyelenggaraan  Waralaba diatur untuk menunjukkan Prospektus penawaran sebagai  salah  satu  syarat  sahnya  perjanjian (adanya  kesepakatan  para  pihak). Namun demikian, Prospektus  merupakan  kewajiban yang terpisah  posisinya  dengan  perjanjian karena  tidak  ada  sanksi  bila  tidak menunjukkan (jika syarat subyektif ini tidak terpenuhi  maka  akibat  hukumnya  adalah “dapat dibatalkan”).
Namun  bagaimana  apabila  tidak  tercapai konsensus  atau  kesepakatan  padahal franchisor  telah  memberikan disclosure document dan  ternyata  calon  franchisee hanya  menginginkan  data  rahasia  tersebut untuk mengembangkan usahanya sendiri dan menimbulkan kerugian pada pihak franchisor dalam  hal  pemasaran  produknya?  (Setelah
52 ocw.usu.ac.id,  “ Syarat-Syarat  Sahnya  Dan Momentum Terjadinya Kontrak ”, akses 1 Oktober
mengetahui disclosure  document kemudian dengan  berbagai  alasan  tidak  memberikan kata sepakat dalam negosiasi). Dalam hukum perdata,  seseorang  yang  menderita  kerugian yang  ditimbulkan  oleh  orang  lain mempunyai  hak  untuk  mengajukan  gugatan ganti  rugi.  Mengenai  gugatan  ganti  rugi  ini dapat  terjadi  atas  dasar  ingkar  janji  atau wanprestasi  maupun  perbuatan  melanggar hukum  (on  rechmatig  daad).  Apabila  calon franchisor  tidak  dapat  mengajukan  gugatan ganti  rugi  atas  dasar  wan  prestasi  maka gugatan dapat diajukan atas dasar perbuatan melanggar  hukum.  Inilah  perlindungan hukum  bagi  calon  franchisor  dengan batalnya negosiasi yang dilakukan oleh calon franchisee  sebelum  perjanjian  waralaba terjadi (pra kontraktual).

## BAB 3 PENUTUP

## Kesimpulan
1. Asas  konsensualitas  tampak  pada perjumpaan  kehendak (consensus) dari pihak pemberi  penawaran  dan pihak penerima  penawaran  tersebut. Asas kerahasiaan diwujudkan dalam Disclosure agreement dimana franchisee berkewajiban  menjaga  kode  etik/ kerahasiaan  HAKI  atau  ciri  khas  usaha yang  diberikan  franchisor. Asas proporsionalitas  menekankan  proporsi
pembagian  hak  dan  kewajiban  diantara para  pihak.  yang  diwujudkan  dalam Klausul fee dan royalty, Klausul pengawasan , Klausul penggunaan bahan atau  produk franchisor, Klausul  daerah pemasaran  eksklusif,  dan  Klausul kerahasiaan.
2. FDD dalam PP  No.42  tahun  2007 tentang  waralaba  dan  Permendagri  No. 31/ 2008 adalah sebagai prasyarat utama dalam Perjanjian Waralaba di Indonesia.
Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2007 mewajibkan pemberi  waralaba  untuk mendaftarkan  prospektus  penawaran waralaba  sebelum  membuat  perjanjian waralaba  dengan  penerima  waralaba. Pendaftaran  tersebut  dilakukan  untuk mendapatkan  Surat  Tanda  Pendaftaran Waralaba (STPW). Ketentuan denda dan sanksi  administratif  berlaku  bagi pewaralaba  yang  tidak  mendaftarkan prospektusnya.
3. Fungsi Prospektus penawaran  waralaba adalah merupakan kewajiban yang harus diserahkan  oleh  pemberi  waralaba kepada  calon  penerima  waralaba.
Prospektus ini terpisah posisinya dengan perjanjian  karena  tidak  ada  sanksi  bila tidak menunjukkan (jika syarat subyektif ini  tidak  terpenuhi  maka  akibat hukumnya  adalah  “dapat  dibatalkan”). Apabila  tidak  tercapai  konsensus  atau kesepakatan  padahal  franchisor  telah memberikan disclosure  document dan
ternyata  calon  franchisee  hanya menginginkan  data  rahasia  tersebut untuk mengembangkan usahanya sendiri dan  menimbulkan  kerugian  pada  pihak franchisor  dalam  hal  pemasaran produknya  maka  calon  franchisor  dapat mengajukan  gugatan  ganti  rugi  atas dasar  wan  prestasi  atau  gugatan  dapat diajukan atas dasar perbuatan melanggar hukum. Inilah perlindungan hukum bagi calon  franchisor  dengan  batalnya negosiasi  yang  dilakukan  oleh  calon franchisee  sebelum  perjanjian  waralaba terjadi (pra kontraktual).

## Saran
1. Perlu  dibentuk  suatu  UU  khusus  yang mengatur tentang waralaba. Di Indonesia  pengaturan  bisnis  ini  hanya lewat PP dan SK Menperindag RI. Agar waralaba  di  Indonesia  ke  depan berkembang  seperti  diharapkan perlu segera ada UU yang mengaturnya.
2. Perlu penyempurnaan peraturan waralaba  yang  mengatur  tentang franchise  disclosure  document atau prospectus penawaran  waralaba  di Indonesia dalam  bentuk  Peraturan Menteri Perdagangan
3. Sebaiknya  pemerintah  melalui Undang- undang  yang  baru  tentang  Waralaba memfasilitasi  pendirian  Badan Mediasi Waralaba  di  Indonesia  dan  atau  Badan Arbitrase Waralaba Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

## 1. Buku
Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian – Asas  Proporsionalitas  Dalam  Kontrak Komersial, LaksBang Mediatama Yogyakarta, 2008 Amir  Karamoy, Sukses  Usaha  Lewat Waralaba , PT.Jurnalindo Aksara Grafika, Jakarta,2006
Gunawan  Widjaja, Waralaba ,  PT.  Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
Herlien Budiono, Asas Keseimbangan Bagi Hukum  Perjanjian  Indonesia – Hukum Perjanjian  Berdasarkan  Asas-asas Wigati  Indonesia, PT.  Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006 Huala  Adolf, Hukum  Perdagangan Internasional ,  Raja  Grafindo  Persada, Jakarta, 2005 Iman  Sjahputra  Tunggal, Franchising: Konsep dan Kasus, Harvarindo, Jakarta,
2005 Iswi  Hariyani,  Serfianto, Membangun
Gurita Bisnis Franchise-Panduan Hukum  Bisnis  Waralaba  (franchise), Penerbit  Pustaka  Yustisia,  Yogyakarta, 2011 Jonny  Ibrahim, Teori  dan  Metode Penelitian  Hukum  Normatif ,  PT.  Bayu Media, Malang, 2005.
Juajir  Sumardi, Aspek-aspek  Hukum Franchise
dan
Perusahaan
Transnasional, PT.  Citra  Aditya  Bakti, Bandung, 1995
Lukman Hakim, Info Lengkap WARALABA , Media Pressindo, Yogyakarta, 2008 Munir  Fuady, Pembiayaan  Perusahaan Masa  Kini  (Tinjauan  Hukum  Bisnis), PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997
Peter  De  Cruz, Perbandingan  Sistem Hukum, Common  Law,  Civil  Law  dan Socialist  Law ,  Nusa  Media  dan  Diadit Media, Jakarta, 2010
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , Kencana, Jakarta, 2005 Pietra Sarosa, Mewaralabakan Usaha Anda,
PT.  Elex  Media  Komputindo,  Jakarta, 2004
P.Lindawaty  S.  Sewu, Franchise:  Pola Bisnis  Spektakuler  dalam  Perspektif Hukum  dan  Ekonomi, CV.Utomo,
Bandung, 2004 Salim,  H.S., Perkembangan  Hukum Kontrak  Innominaat  di  Indonesia , Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2005 Setiawan, Aneka  Masalah  Hukum  dan Hukum  Acara  Perdata ,  Penerbit Alumni, Bandung, 1992
Sudikno  Mertokusumo  dan  A.  Pitlo, Bab- bab  Tentang  Penemuan  Hukum ,  Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993 Tim  Lindsey,  Eddy  Damian,  dkk, Hak Kekayaan Intelektual, PT. Alumni, 2006

## 2. Peraturan Perundang-undangan
Burgerlijk  Wetboek  (BW)  yang di Indonesia  dikenal  dengan  Kitab Undang-undang Hukum Perdata
Peraturan  Pemerintah  No.  42  tahun  2007 Tentang  Waralaba,  Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
90
Peraturan  Menteri  Perdagangan  RI  No.
31/M-DAG/PER/8/2008
tentang Penyelenggaraan Waralaba

## 3. Internet
www.afi.com akses 28 februari 2007 www.consultft.com akses 07 januari 2009 www.hukumonline.com,  akses  Sabtu  11 Agustus 2007 ocw.usu.ac.id,  “ Syarat-Syarat  Sahnya  Dan Momentum  Terjadinya  Kontrak ”,  akses
1 Oktober 2013
www.sm franchise .com akses  07  Januari 2009
www.wordpress.com, “Asas Propor- sionalitas”, akses 1 oktober 2013

## Biodata Singkat Penulis
Fisiliya  Aricka  Yuliyarsih,  S.H.,  M.H. adalah  lulusan  Program Pasca  Sarjana Magister  Ilmu  Hukum  Fakultas  Hukum Universita Jember tahun 2013 dengan nomor NIM. 050720101004.