## MEMASYARAKATKAN HUKUM: PEMBAHARUAN HUKUM YANG DINAMIS GUNA MEWUJUDKAN EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM YANG BERKEADILAN
Abd. Rahman dan Heriyanto
Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Universitas Ibrahimy Situbondo
Email: abd.rahman0907@gmail.com , dan heriyanto.muhammad@gmail.com

## Abstrak
Perubahan  pola  dan  perilaku  di  masyarakat  terjadi  begitu  cepat.  Perubahan tersebut  hampir  terjadi  dalam  semua  bidang  kehidupan.  Oleh  sebab  itu, terkadang, hukum tidak cepat menyesuaikan dengan perkembangan - perubahan yang  terjadi  yang  mengakibatkan  berbagai  norma  yang  dimuat  didalamnya selalu  ketinggalan  dari  perubahan  yang  terjadi.  Dari  hal  tersebut,  rumusan masalah  pada  jurnal  ini  adalah  apakah  upaya  perubahan  dan  pembaharuan hukum yang dilakukan sudah sesuai dengan nilai - nilai hukum dan nilai keadilan yang  ada  dalam  masyarakat.  Hal  tersebut  penting  untuk  dibahas  agar  hukum yang  ada  mampu  seiring  tidak  hanya  dengan  nilai - nilai  keadilan,  akan  tetapi juga  sesuai  dengan  kemamfaatn  bagi  masyarakat.  Dan  pada  saat  yang  sama ialah  menjadikan  kesadaran  hukum  masyarakat  mampu  mengikuti perkembangan  dari  pengaturan  tat  hukum  modern  yang  terbaharui.  Dengan begitu,  maka  efektifitas  hukum  akan  terjadi  tanpa  meninggalkan  nilai - nilai keadilan yang ada.
Kata Kunci : Pembaharuan Hukum, Efektifitas, Berkeadilan

## Abstract
Changes in patterns and behavior in society occur so quickly. These changes occur in almost all areas of life. Therefore, sometimes, the law does not quickly adapt to the changes that occur which result in the various norms contained therein always being left behind from the changes that occur. From this, the formulation of the problem in this journal is whether the efforts to change and reform the law are in accordance with the legal values and values of justice that exist in society. This is important to discuss so that the existing law is able to be in line not only with the values of justice, but also in accordance with the benefits for the community. And at the same time, it is to make people's legal awareness able to follow the development of updated modern legal arrangements. That way, the effectiveness of the law will occur without leaving the existing values of justice.
Keywords : Legal Reform, Effectiveness, Fairness
Memasyarakatkan Hukum: Pembaharuan Hukum yang Dinamis Guna Mewujudkan Efektivitas P enegakan Hukum yang Berkeadilan

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Dalam  kehidupan  masyarakat  senantiasa  tidak  jarang  kita  temui perbedaan antara pola - pola perikelakuan atau tata - kelakuan yang berlaku dalam masyarakat dengan pola - pola perikelakuan yang dikehendaki oleh norma - norma ( kaidah)  hukum.  Hal  ini  dapat  menyebabkan  timbulnya  suatu  masalah  berupa kesenjangan  sosial  sehingga  pada  waktu  tertentu  cenderung  terjadi  konflik  dan ketegangan - ketegangan  sosial  yang  tentunya  dapat  mengganggu  jalannya perubahan masyarakat yang berkeadilan dan sejahtera. Keadaan demikian terjadi oleh karena adanya ketertinggalan hukum yang relatif tidak mampu mengimbangi perubahan masyarakat (perubahan hukum tidak secepat perubahan masyarakat bersama  segenap  kepentingannya).  Sehingga  memunculkan  sebuah  prob lem kepentingan - kepentingan  masyarakat  yang  tidak  terlindungi  bahkan  tidak tersentuh  oleh  hukum  yang  nantinya  akan  berdampak  pada  perubahan masyarakat yang tidak terkendali.
Tuntutan  hukum  pada  masa  kini  adalah  menjadikan  hukum  yang  mampu mengarahkan  dan  menampung  kebutuhan - kebutuhan  hukum  sesuai  dengan kesadaran  hukum  masyarakat  yang  berkembang  kearah  modernisasi  untuk menjamin  kepastian  hukum  dan  ketertiban  masyarakat.  Peranan  hukum  dalam pembangunan  adalah  untuk  menjamin  bahwa  perubahan  itu  terjadi  dengan suasana  damai  dan  teratur. 1 Sekaligus  diharapkan  hukum  berfungsi  sebagai sarana untuk mengendalikan perkembangan modernisasi dan pembangunan yang menyeluruh,  bahwa  hukum  harus  menyesuaikan  dengan  kecepatan  perubahan masyarakat serta dapat digunakan sebagai sarana dalam memberi arah terhadap perubahan.  Hukum  akan  menjadi  berarti  apabila  perilaku  manusia  dipengaruhi oleh hukum dan apabila masyarakat menggunakan hukum menuruti perilakunya, sedangkan  di  lain  pihak  efektivitas  hukum  berkaitan  erat  dengan  masalah kepatuhan hukum sebagai norma. Hal ini berbeda dengan kebijakan dasar yang
1 Mochtar  Kusumaatmadja, Pembinaan Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional , (Bandung: Bina Cipta, 1986) , h lm. 1

## Volume 1, No. 1, April 2021
relatif  netral  dan  bergantung  pada  nilai  universal  dari  tujuan  dan  alasan pembentukan hukum baru.
Sebagaimana  dikatakan  oleh  Edmun  Leach,  bahwa  manusia  adalah makhluk  yang  lebih bersifat  cultural  daripada  natural,  berarti  merencanakan hidupnya  kearah  yang  lebih  baik.  Berbudaya  berarti  mencintai  perubahan, berbudaya  berarti  selalu  berada  pada  kehidupan  yang  mengalir  ( pantare ). 2
Perubahan  terjadi  karena  orang  tidak  lagi  dapat  menyandarkan  diri  kepada sistem  hukum  yang  ada  untuk  menyelesaikan  persoalan - persoalan  dengan memuaskan.  Pembangunan  politik,  ekonomi,  sosial dan  budaya  merupakan premium  yang  mengabarkan  tentang  perubahan - perubahan  dan  tuntutan  baru dalam masyarakat. Oleh karenanya tidak ada pilihan lain lagi kecuali melakukan pembaharuan  hukum  yang  berorientasi  untuk  kesejahteraan  sosial yang berkeadilan,  atau  kita  akan  terus - menerus  terperangakap  dalam  “sisa”  sistem hukum kolonial.

## B. Perumusan Masalah
Masalahnya  adalah  apakah  perombakan  atau  pembaharuan  hukum diperlukan sebagai mekanisme menertibkan sejalan dengan nilai - nilai hukum dan keadilan  dalam  masyarakat?  Pertanyaan  ini  perlu  diajukan  mengingat  fungsi hukum  tidak  sematamata  sebagai  alat  kontrol  sosial  ( social control )  tetapi  juga memiliki  fungsi  sebagai  sarana  rekayasa  atau  pembaharuan  sosial  atau  lebih dikenal sebagai law as a tool of social engineering

## PEMBAHASAN
Di  dalam  pembaharuan  atau  pembangunan  hukum  selalu  terkait  dengan perkembangan  atau  pembangunan  masyarakat  yang  berkelanjutan  maupun perkembangam  yang  berkelanjutan  dari  kegiatan  atau  aktivitas  ilmiah  dan perkembangan  pemikiran  hukum.  Terdapat  beberapa  istilah  untuk  mewadahi pengertian perubahan hukum, seperti ; pembaharuan, pembangunan, pembinaan dan
2 Edmun  Leach, Dasar-dasar  Teori Strukturalis, dalam Adam Podgoercki dan Christopher J Whelan, Pendekatan Sosiologis terhadap Hukum, (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1987), hlm . 30.
akhir2  ini  yang  sangat  popular  adalah  modernisasi.  Demikianlah  Sudargo  Gautama yang  mempersoalkan  bagaimana  menyusun  suatu  tata  hukum  yang  dapat menyesuaikan  pada  perubahan  masyarakat  semenjak  kemerdekaan,  memilih menggunakan pembaharuan hukum. 3
Pembaharuan hukum yang dimaksudkan adalah meletakkan pola pikir yang mendasari  penyusunan  sistem  hukum  secara  keseluruhan  yang  meliputi  struktur hukum  ( legal structure ),  materi  hukum  ( legal substance )  dan  budaya  hukum  ( legal culture ). 4 Istilah  “pembaharuan  hukum”  tetap  dipertahankan  yang  sebenarnya mengandung  makna  lebih  khusus  atau  sepadan  dengan  istilah  “pembentukan hukum”.    Dalam  prosesnya,  pembangunan  ternyata  ikut  membawa  konsekuensi terjadinya  perubahan - perubahan  atau  pembaharuan  pada  aspek - aspek  sosial  lain termasuk di dalamnya pranata hukum. 5 Secara tidak langsung pembaharuan hukum tersebut  mendorong  kita  untuk  berfikir  secara  komprehensif  yang  berarti  melihat permasalahannya didalam konteks makro. Dengan demikian, kita memposisikan diri untuk  melihat  pembaharuan  hukum  dalam  kaitannya  dengan  proses - proses  yang berlangsung pada bidang - bidang lain, secara metodelogis dikenal sebagai rancangan interdisipliner. 6 Proses  pembangunan  yang  menyeluruh,  komprehensih  dan kompleks,  pada  dasarnya  kita  melihat  pembaharuan  hukum  itu  secara  sistematis dikaitkan  dengan  proses  pembangunan  yang  berlangsung  di  luarnya.  Dengan demikian,  sistem  hukum  yang  dibina  hendak  dikaitkan  pada  suatu  proses transformasi sosial yang sedang berjalan.
Hukum  yang  diciptakan  sudah  semestinya  dapat  dijadikan pedoman ( standard ) dalam bertindak bagi masyarakat, kendatipun pada masa tertentu hukum harus  dihapuskan  karena  tidak  sesuai  lagi  dengan  perkembangan  dan  kehendak masyarakat.  Cirinya  adalah  jika  pada  masa  tertentu  hukum  sudah  mulai  tidak dipatuhi  lagi  (dilanggar),  lantaran  hukum  dianggap  tidak  lagi  dapat  menjamin
3 Sudargo Gautama, Pembaharuan Hukum di Indonesia , ( Bandung: Alumni, 1973), hlm .12.
4 H.A.S Natabaya, Pembangunan Hukum Nasional (Kumpulan Karya Tulis) , ( Bandung: Alumni, 1999) hlm. 297 .
5 Mulhadi, Relevansi Teori Sociological Jurisprudence dalam Upaya Pembaharuan Hukum di Indonesia , ( Medan: FH Universitas Sumatera U tara , 2005 ), hlm . 4.
6 Satjipto  Rahardjo, Membangun dan Merombak Hukum Indonesia, ( Yogyakarta: Genta  Publishing, 2009), hlm 25.

## Volume 1, No. 1, April 2021
kepentingan  masyarakat;  paling  tidak  hukum  sudah  dianggap  sebagai  penghambat untuk  mendapat  kemudahan  dalam  mencapai  tujuan,  terutama  dibidang kesejahteraan.  Berjalannya  hukum  turut  juga  ditentukan  oleh  sarana  perlengkapan lain  dalam  masyarakat,  seperti  tradisi,  lembaga - lembaga  sosial lainnya,  sikap - sikap yang kolektif dan pandangan yang dominan dalam masyarakat. Melalui factor - faktor tersebut hukum dapat diwujudkan. Sehingga kultur dalam masyarakat memepertegas keterbukaan  peri - kehidupan  hukum  terhadap  nilai - nilai  yang  dihayati  dalam masyarakat. 7 Terlebih  lagi  jika  penerapan  hukum  itu  tidak  sesuai  dengan  masalah yang sedang dihadapi oleh masyarakat masa kini, karena selain tidak semua hukum saat  ini  tidak  sesuai  dengan  kapasitasnya  dalam  mengakomodir  kepentingan masyarakatnya,  di  lain  pihak  kurangnya  kesadaran  aparat  penegak  hukum  sendiri yang  tidak  mampu  memberi  contoh  dan  tidak  mampu  mematuhi  hukum  yang berlaku. Dengan demikian maka sebagai konsekwensinya norma hukum itu tidak lagi efektif untuk digunakan sebagai alat untuk “merekayasa” masyarakat agar patuh dan menyesuaikan diri dengan hukum yang berlaku itu.
Radbruch  mengatakan  bahwa  hukum  itu  harus  memenuhi  berbagai  karya disebut sebagai nilai dasar dari hukum. Nilai dasar hukum tersebut adalah; keadilan , kegunaan dan kepastian hukum. 8 Sekalipun ketiga - tiganya itu merupakan nilai dasar dari  hukum,  namun  pada  masa  sekarang  ini  terdapat  suatu Spannungsverhaltnis (ketegangan), oleh karena di antara ketiga nilai dasar hukum tersebut masing - masing mempunyai  tuntutan  yang  berbeda  satu  sama  lainnya,  sehingga  ketiganya mempunyai  potensi  untuk  saling  bertentangan.  Dalam  menyesuaikan  peraturan hukum  dengan  peristiwa  konkrit  atau  kenyataan  yang  berlaku  dalam masyarakat ( werkelijkheid ),  bukanlah  merupakan  hal  yang  mudah,  karena  hal  ini  melibatkan ketiga nilai dari hukum itu. Oleh karena itu dalam praktek tidak selalu mudah untuk mengusahakan  kesebandingan  antara  ketiga  nilai  tersebut.  Keadaan  yang  demikian ini akan memberikan pengaruh tersendiri terhadap efektivitas bekerjanya peraturan hukum dalam masyarakat.
Pembaharuan merupakan upaya sadar yang dilakukan untuk merubah suatu
7 Ibid.
8 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum . ( Bandung: Alumni, 1986), hlm . 21.
keadaan dari suatu tingkat yang dianggap kurang baik ke kondisi baru pada tingkat kualitas  yang  “dianggap”  lebih  baik.  Pembangunan  yang  dilaksanakan  tentu  saja pembangunan yang memiliki pijakan hukum yang jelas, dapat dipertanggungjawabkan,  terarah  serta  proporsional  antara  aspek  fisik (pertumbuhan)  dan  non - fisik. 9 Apabila  diteliti,  semua masyarakat  yang  sedang membangun  selalu  dicirikan  oleh  perubahan.  Di  negara - negara  berkembang pembaharuan  hukum  merupakan  prioritas  utama,  terlebih  jika  negara  dimaksud merupakan  negara  yang  baru  merdeka  dari  penjajahan  bangsa/negara  lain.  Oleh karena  itu,  di  negara - negara  berkembang  pembaharuan  hukum  senantiasa mengesankan adanya peranan ganda. Pertama, merupakan upaya untuk melepaskan diri dari lingkaran struktur hukum kolonial. Upaya tersebut terdiri atas penghapusan, penggantian  dan  penyesuaian  ketentuan  hukum  warisan  kolonial  guna  memenuhi tuntutan  masyarakat  nasional. Kedua, pembaharuan  hukum  berperan  pula  dalam mendorong  proses  pembangunan,  terutama  pembangunan  ekonomi  yang  memang diperlukan dalam rangka mengejar ketertinggalan dari negara - negara maju dan yang lebih  penting  adalah  demi  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  warga  negara. 10
Artinya,  perubahan  yang  dilakukan  (dalam  bentuk  pembangunan)  dalam perjalanannya  menuntut  adanya  perubahan - perubahan  dalam  bentuk  hukum. Perubahan  hukum  ini  memiliki  arti  yang  positif  dalam  rangka  menciptakan  hukum baru yang sesuai dengan kondisi pembangunan dan nilai - nilai hukum masyarakat. 11
Menurut Erlich dalam bukunya yang berjudul “ grundlegung der sociological rechts ”  (1913),  mengatakan  bahwa  masyarakat  adalah  ide  umum  yang  dapat digunakan  untuk  menandakan  semua  hubungan  sosial,  yakni  keluarga,  desa, lembagalembaga sosial, negara, bangsa, sistem ekonomi maupun sistem hukum dan sebagainya. Erlich memandang semua hukum sebagai hukum sosial, tetapi dalam arti bahwa semua hubungan hukum ditandai oleh faktor - faktor sosial ekonomis. Sistem ekonomis  yang  digunakan  dalam  produksi,  distribusi  dan  konsumsi  bersifat
9 Niniek Suparni, Pelestarian Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan, ( Jakarta: Sinar Grafika , 1992), hlm . 36 .
10 Abdul  Hakim  Nusantara  dan  Nasroen  Yasabari. Pembangunan Hukum: Sebuah Orientasi  dalam Beberapa Pemikiran Pembangunan Hukum di Idonesia , ( Bandung: Alumni, 1980), hlm . 2 11 Mulhadi , Relevansi Teori Sociological Jurisprudence. hlm . 4.
menentukan bagi pembentukan hukum. 12
Teori  Erlich  yang  mengambil  masyarakat  sebagai  ide  dasar  pembentukan hukum tidak jauh berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh Leon Duguit (1839 - 1928)  yang  mengatakan  bahwa  semua  hukum  positif  berakar  dalam  suatu  hukum fundamental  masyarakat.  Hukum  fundamental  adalah  apa  yang  menguasai  seluruh hidup  bersama.  Seluruh  hidup  bersama  pada  masyarakat  modern  dikuasai  oleh solidaritas sosial. Maka solidaritas sosial merupakan hukum fundamental masyarakat sekarang. 13
Erlich  sebagaimana  dikemukakan  di  atas  menyatakan  bahwa  hukum  yang ideal adalah hukum yang sesuai dengan ide - ide hukum masyarakat, cita - cita hukum masyarakat  yang  dikonkretisasi  dari  nilai - nilai  sosial  budaya  masyarakat. Berdasarkan  pendapat  tersebut,  sistem  hukum  dibangun  dalam  tradisi  pemikiran yang  meyakini  dalam  teori  maupun  dalam  praktek,  sistem  hukum  moden mengidealkan, hukum sebagai hasil positivisasi 14 norma - norma yang telah disepakati akan  mempunyai  otoritas  internal  yang  akan  mengikat  siapapun,  serta  dapat ditegakkan oleh badan atau penegak hukum yang dinetralkan sebagai institusi yang mandiri  dan  bebas  dari  intervensi  eksekutif. 15 Konsep  hukum  yang  harus  dipahami bahwa  realitas  harus  dipahami  sebagai  sesuatu  tang  berdiri  sendiri  melainkan fenomena yang terkait dengan bidang lainnya, artinya hukum bukanlah merupakan suatu yang terpisah dari konteks masyarakatnya. Ketika sistem hukum sudah usang ( colonial )  dan  telah  melalui  proses  pergantian  tata  perilaku  masyarakat  modern, 16
maka  sudah  seharusnya  kita  melakukan  perombakan  guna  pembaharuan  hukum yang sesuai  dengan  jiwa  bangsa yang  merupakan  perpaduan  dari pendekatan  yang berorientasi pada nilai ( value oriented approach ).
Mochtar  Kusumaatmadja  secara  cemerlang  mengubah  pengertian  hukum sebagai alat (tool) menjadi hukum sebagai sarana (instrument) untuk membangunan
12 Theo Huijbers, Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah. ( Yogyakarta: Kanisuius, 2001), hlm . 213.
13 Ibid.
14 Satjipto Rahardjo, Membangun dan Merombak Hukum Indonesia . hlm . 12.
15 Satjipto Rahardjo, Wajah Hukum di Era Reformasi (Kumpulan Karya Ilmiah) , ( Bandung: Citra Adtya, 2000 ), hlm. 161 .
16 Otje  Salman dan  Anthon F  Susanto, Teori Hukum .  Cet .  V,  ( Bandung: Revika  Aditama,  2009), hlm . 117 .
Memasyarakatkan Hukum: Pembaharuan Hukum yang Dinamis Guna Mewujudkan Efektivitas P enegakan Hukum yang Berkeadilan
masyarakat.  Pokok - pokok  pikiran  yang  melandasi  konsep  tersebut  adalah  bahwa ketertiban  dan  keteraturan  dalam  usaha  pembangunan  dan  pembaharuan  memang diinginkan,  bahkan  mutlak  perlu,  dan  bahwa  hukum  dalam  arti  norma  diharapkan dapat mengarahkan kegiatan manusia kearah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan itu. 17 Oleh karena itu, maka diperlukan sarana berupa peraturan hukum  yang  berbentuk  tidak  tertulis  itu  harus  sesuai  dengan  hukum  yang  hidup dalam  masyarakat.  Lebih  jauh,  Mochtar  berpendapat  bahwa  pengertian  hukum sebagai sarana lebih luas dari hukum sebagai alat karena:
1. Di  Indonesia  peranan  perundang - undangan  dalam  proses  pembaharuan  hukum lebih  menonjol,  misalnya  jika  dibandingkan  dengan  Amerika  Serikat  yang menempatkan yurisprudensi (khususnya putusan the Supreme Court) pada tempat lebih penting.
2. Konsep hukkum sebagai “alat” akan mengakibatkan hasil yang tidak jauh berbeda dengan  penerapan “legisme” sebagaimana  pernah  diadakan  pada  zaman  Hindia Belanda,  dan  di  Indonesia  ada  sikap  yang  menunjukkan  kepekaan  masyarakat untuk menolak penerapan konsep seperti it u.
3. Apabila “hukum” di sini termasuk juga hukum internasional, maka konsep hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat sudah diterapkan jauh sebelum konsep ini diterima secara resmi sebagai landasan kebijakan hukum nasional. 18
Sebagaimana  dicita - citakan  Pound,  jika  hukum  dipandang  sebagai kebudayaan  yang  merupakan  suatu  refleksi  dari  cara  berpikir,  pandangan  dan kharakter  bangsa,  mestinya  hukum  harus  mengandung  muatan  materi  tentang  apa yang  menjadi  harapan  masyarakat  tanpa  mengenyampingkan  soal - soal  baru  yang menuntut untuk diadaptasikan demi mengisi kekosongan aturan hukum yang saat ini (beberapa  persoalan  hukum).  Sampai  hari  ini  hukum  yang  berlaku  di  negara  kita sebagian  masih  bukan  refleksi  dari  cara  berpikir,  pandangan  hidup  dan  karakter bangsa  kita  masih  peninggalan  hukum  kolonial.  Pentingnya  ungkapan  ini  karena
17 Mochtar Kusumaatmadja , Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis),
( Bandung: Alumni, 2002) , hlm . 14.
18 Shidarta. Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Ke-Indonesiaan, ( Jakarta: CV . Utomo, 2006) , hlm . 411.
dalam upaya menyusun hukum nasional mau tidak mau, suka atau tidak, kita harus melihat  atau  bercermin  pada  kebudayaan  masyarakat  sendiri.  Seberapa  pun megahnya  kebudayaan  orang  lain,  itu  tetap  tidak  akan  sesuai  dengan  kondisi masyarakat  kita.  Apalagi  di  bidang  hukum,  ia  harus  dapat  menampung  aspirasi masyarakat Indonesia. 19
Dari pandangan Pound ini dapat disimpulkan bahwa unsur normatif ( ratio ) dan empiric (pengalaman)  dalam  suatu  peraturan  hukum  harus  ada.  Kedua - duanya adalah sama perlunya. Artinya, hukum yang pada dasarnya berasal dari gejala - gejala atau  nilai - nilai  dalam  masyarakat  sebagai  suatu  pengalaman,  kemudian dikonkretisasi menjadi norma - norma hukum melalui tangan - tangan para ahli hukum sebagai hasil kerjanya ratio, yang seterusnya di legalisasi atau diberlakukan sebagai hukum oleh negara. Yang penting adalah bahwa cita - cita keadilan sosial dengan cita - cita keadilan yang ingin dituju oleh penguasa harus selaras dan itu termanifestasikan dalam  hukum.  Upaya  mewujudkan  keadilan  sosial  adalah  keadilan  yang pelaksanaanya  tergantung  dari  struktur - struktur  kekuasaan  dalam  masyarakat, struktur  struktur  mana  terdapat  dalam  bidang  politik,  ekonomi,  sosial  bidaya  dan ideologi.  Maka  membangun  keadilan  sosial berarti  menciptakan  struktur  struktur yang  memungkinkan  pelaksanaan  keadilan. 20 Artinya  hukum  hanya  berdaya - guna bila memiliki kebenaran rasional, sebuah kebenaran yang bisa dipertanggungjawabkan  berdasarkan  prinsip - prinsip  logis - kritis.  Rasionalitas  itu memaksa  hukum  menjamin  kepastian  demi  terwujudnya  keadilan.  Persoalannya keadilan  yang  dimaksud  ialah  keadilan  hukum,  sebagai  ranah  dari  penjelmaan doktrin positivisme hukum. Keadilan hukum semata - mata hanya akan menjalankan hukum  secara  praktikal  sesuai  dengan  prosedur  hukum  demi  terwujudnya  nilai kepastian hukum.
Ketegasan  dalam  hukum  yang  antara  lain  menghendaki  terjaminnya kepastian  hukum,  tidak  begitu  saja  menyerah  pada  tuntutan  perubahan.  Tegangan antara stabilitas dan perubahan menonjol dalam perkembangan hukum saat ini, yang kemudian  dengan  latar  belakang  ketegangan  tersebut  muncul  berbagai    persoalan
19 O.K. Chairuddin, Sosiologi Hukum, ( Jakarta: Sinar Grafika, 1999) , hlm.109 .
20 Frans Magnis Suseno, Kuasa dan moral, ( Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), hlm 51.
hukum.  Selama  ini  hukum  dalam  pengaruhnya  dipahami  sebagai  sarana  teknis (peraturan  perundang - undangan)  menangani  persoalan  dalam  masyarakat  yang sedang berada dalam masa perubahan. Sebagai konsekwensinya ketika hukum tidak mau  berubah  menyesuaikan  dengan  perkembangan  pembangunan,  maka  hukum tersebut mengalami sebuah kemunduran atau bahkan mati. 21
Jika  persoalan - persoalan  dalam  rangka  pembaharuan  hukum  tidak  diatasi, mustahil  hukum  sebagai  sarana  yang  berfungsi  mengkompromikan  konflik - konflik sosial masyarakat sebagaimana dikehendaki Pound akan terwujud. Padahal ke depan menurut Pound, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol semata melainkan lebih dari itu berfungsi membawa atau menggerakkan masyarakat ke suasanan yang lebih baik. Hal ini bisa dipahami dari pernyataannya yang mengatakan bahwa tugas pokok pemikiran modern mengenai hukum adalah tugas rekayasa sosial, 22 yakni to construct as efficient a society as possible, one which ensures the satisfaction of the maximum of interests with minimal friction and waste of resources (menata masyarakat secara efisien dan baik, dimana kepada setiap warga masyarakat dijamin pemuasan  maksimum  dari  setiap kepentingan - kepentingannya  dengan  friksi (pertentangan) dan pemborosan sumber daya seminimal mungkin).
Dalam  perkembangan  ilmu  hukum  terjadi  perubahan  tafsir  hukum,  yaitu munculnya kekuatan - kekuatan lain diluar dominasi hukum modern selama ini yang bersifat  individualis,  liberalistic,  kapitalistik,  tafsir  tersebut  semakin  meluas  akibat peran  sentral  masyarakat  (emansipasi)  dalam  hukum.  Munculnya  banyak  gagasan baru  yang  mendobrak  gagasan  lama  secara  perlahan  tapi  pasti  memberikan pandangan  alternative  tentang  hukum.  Masyarakat  hukum  saat  ini  lebih mengedepankan  kebenaran - kebenaran  plural. 23 Pluralisme  sebagai  salah  satu  ciri dari pemikiran hukum postmodernis, tidak seperti sebelumnya bahwa tafsir hukum hanya  di  domonasi  oleh  pemikiran  tertentu,  dan  penjelasan  teori  yang  tertentu tersebut adalah satu - satunya kebenaran tunggal.
21 Satjipto  Raharjo. Pemanfaatan Ilmu Sosial bagi Pengembangan Ilmu Hukum, ( Yogyakarta: Genta Publishing, 2010 ), hlm . 96 - 97 . 22 W.Friedmann, Teori dan Filsafat Hukum (Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan). ( Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada), 1994. hlm .141.
23 Donny Gahral adian. Menyoal Objektifitas Ilmu Pengetahuan. dari David Hume sampai Thomas Kuhn,
( Bandung: Teraju, 2002), hlm . 14.

## Volume 1, No. 1, April 2021
Philippe  Nonet  &  Philip  Selznick  mengintroduksi  tipelogi  hukum  responsif ( responsive law ) sebagai hukum negara yang mampu merespons dan mengakomodasi nilai,  prinsip,  tradisi  dan  kepentingan  masyarakat,  sehingga  mencerminkan  sistem pemerintahan  demokratis  yang  dianut  oleh  pemerintah  yang  sedang  berkuasa, khususnya  dalam  implementasi  kebijakan  pembangunan  hukumnya. 24 Relevan dengan  itu,  Roberto  M.  Unger  mengatakan  bahwa  dalam  era  negara  kesejahteraan, maka wacana hukum berorientasi kebijakan. 25
Doktrin Hukum Modern kaum Legis - Positivism, sesungguhnya transformasi praktek  dan  pemikiran  yang  mendasari  hukum  modern  ini  yang  semula  hanya dimaksudkan  untuk  merespons  kebutuhan  hukum  serta  merupakan  hukum konseptual  dan  perkembangannya  untuk  merespon  kebutuhan  kehidupan  nasional dengan refleksi dan aktualisasi suatu ideal hukum yang telah dicita - citakan. Subtansi dari hukum modern adalah alamiah positivasi hukum serta sistematisasinya sebagai corpus juris yang  berkoheren  tinggi  dan  perlu  adanya  pengelolaan  dan  perawatan guna  kepentingan  ajudikasi  dalam  proses  yudisial.  Dalam  positivisme  sosiologis memungkinkan  hukum  ditanggapi  secara  terbuka  bagi  kehidupan  masyarakat  yang melalui  metode - metode  ilmiah. 26 Akan  tetapi  berlakunya  hukum  harus  adanya pengukuhan  dan  penegakan  dalam  ranah  politik  ( ius yang  telah  mengalami positivisasi sebagai lege atau lex ) , 27 tidak cukup hanya dengan legitimasi dari dunia akademis dan/atau profesi.
Berangkat  dari  pemahaman  gagasan  brillian  Satjipto  Rahardjo    yaitu; paradigma  hukum  progresif  yang  mana  lahir  sebagai  oposisi  keilmuan  terhadap paham postivisme hukum. Gagasan ini kemudian mencuat kepermukaan dan menjadi kajian yang sangat menarik ditelaah lebih lanjut. Apa yang digagas oleh Prof. Tjip ini menawarkan  perspektif,  spirit,  dan  cara  baru  mengatasi  “kelumpuhan  hukum  di Indonesia”.  Hukum  hendaknya  mampu  mengikuti  perkembangan  zaman,  mampu menjawab  perubahan  zaman  dengan  segala  dasar  di  dalamnya,  serta  mampu
24 Philipe Nonet & Philip Selznick, Hukum Responsif , ( Bandung: Nusamedia, 2007), hlm . 83 .
25 Roberto M. Unger, Teori Hukum Kritis , Posisi Hukum dalam Masyarakat Modern , ( Bandung: Nusa Media, 2008), hlm . 83 .
26 Khuzaifah  Dimyati, Teorisasi Hukum: Studi Tentang Pemikiran Hukum Indonesia 1945-1990.
( Surakarta: UNS Press , 2004 ), hlm . 86 .
27 Otje Salman dan Anthon F Susanto, Teori Hukum. hlm . 80 .
melayani kepentingan masyarakat dengan menyandarkan pada aspek moralitas dari sumber daya manusia penegak hukum itu sendiri.
Dilihat  dari  kemunculannya,  hukum  progresif  bukanlah  sesuatu  yang kebetulan,  Hukum  progresif  adalah  bagian  dari  proses  pencarian  kebenaran  yang tidak  pernah  berhenti,  bahwa  hukum  bukan  sebuah  produk  yang  selesai  ketika diundangkan. Hukum progresif yang dapat dipandang sebagai yang sedang mencari jati  diri,  bertolak  dari  realitas  empirik  tentang  bekerjanya  hukum  di  masyarakat, berupa  ketidakpuasan  dan  keprihatinan  terhadap  kinerja  dan  kualitas  penegakan hukum dalam setting Indonesia akhir abad ke -20. 28 Dalam proses pencariannya itu, Prof. Tjip kemudian berkesimpulan bahwa salah satu penyebab menurunnya kinerja dan  kualitas  penegak  hukum  di  Indonesia  adalah  dominasi  paradigma  positivisme dengan  sifat  formalitasnya  yang  melekat.  Lebih  jauh  Charles  Sampford  melakukan kritik terhadap ajaran dari postivisme hukum yang melihat sisi hukum hanya pada ranah  kepastian  hukum  saja,  ia  mengatakan;  hukum  itu  penuh  dengan ketidakteraturan ( the disorder of law ). 29
Pembaharuan hukum  harus bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat, dengan  kata  lain  pembangunan  harus  mempunyai  konotasi  positif  terhadap perkembangan (budaya) dan kebutuhan masyarakatnya. Kebutuha itu bukan sesaat tetapi total, menyeluruh dan sistemik. Sehingga hukum dapat berjalan dengan efektif, Hoebel menjelaskan paling tidak ada empat fungsi dasar yaitu : 30
1. Menetapkan  hubungan  antara  anggota  masyarakat  dengan  menunjukkan  jenis tingkah laku yang diperkenankan dan yang di larang;
2. Menentukan  pembagian  kekuasaan  dan  menrinci  siapa - siapa  saja  yang diperbolehkan menurut hukum dalam menentukan paksaan serta siapa saja yang harus menaatinya dan sekaligus menerapkan sanksi yang efektif.

## 3. Menyelesaikan sengketa; dan
4. Me melihara  kemampuan  masyarakat  untuk  menyesuaikan  diri  dengan  kondisi - kondisi kehidupan yang berubah, dengan cara merumuskan kembalai hubungan
28 Satjipto Rahardjo. Ilmu Hukum: Pencarian Pembebasan dan Pencerahan, ( Surakarta: Muhammadyah University Press, 2004), hlm. 68 .
29 Charles Sampford. The Disorder of Law: A Critique of Legal Theory, ( Basil: Blackwell, 1989) , hlm .103.
30 Otje Salman dan Anthon F Susanto. Teori Hukum. hlm . 152.
antara para anggota masyarakat.
Sebagai  upaya  melakukan  pembaharuan  hukum  memerlukan  bahan  dasar yang  tidak  hanya berkarakter  Indonesia  dengan  plus  minusnya,  tetapi  sekaligus bahan dasar harus bisa dan siap untuk diolah, yang kemudian bahan dasar tersebut akan  berkaitan  dengan  bagaimana  pendidikan  hukum  memainkan  perannya  dalam upaya  pembaharuan  hukum.  Kerangka  keyakinan  dan  komitmen  para  intelektual merupakan  pedoman  bagi  arah  pembangunan  hukum,  karena  dengan  beragamnya cara  pandang  dengan  sendirinya  akan  mempunyai  implikasi  tersendiri  dalam penegakan hukum. 31
Setidaknya  menurut  Prof.  Satjipto  Raharjo,  terdapat  Dua  macam  fungsi hukum yang berdampingan satu sama lain. 32 Pertama, fungsi hukum sebagai sarana pengendalian sosial, dan. Kedua, sebagai sarana untuk melakukan social engineering . Apabila  hukum  dilihat  sebagai  sarana  pengendalian  sosial,  maka  hukum  bekerja untuk mempertahankan suatu tata tertib atau pola kehidupan yang telah ada. Garis besarnya ialah perubahan sosial yang terjadi akan berpengaruh terhadap bekerjanya mekanisme pengendali sosial ini. Berbeda dengan fungsi social engineering yang lebih bersifat  dinamis,  hukum  digunakan  sebagai  sarana  untuk  melakukan  perubahan dalam  masyarakat  .  hubungan  hukum  dan  perubahan  sosial jelas  sekali,  karena hukum  digunakan  sebagai  upaya  untuk  mendaperubahan - perubahan  dalam masyarakat.
Penegakan  hukum  pada  prinsipnya  harus  dapat  memberi  manfaat  atau berdaya  guna  ( utility )  bagi  masyarakat,  namun  di  samping  itu  masyarakat  juga mengharapkan  adanya  penegakan  hukum  untuk  mencapai  suatu  keadilan. Kendatipun  demikian  tidak  dapat  kita  pungkiri,  bahwa  apa  yang  dianggap  berguna (secara sosiologis) belum tentu adil, begitu juga sebaliknya apa yang dirasakan adil (secara  filosopis),  belum  tentu  berguna  bagi  masyarakat.  Menurut  Prof.  Satjipto Rahardjo, 33 Hukum adalah sebuah  tatanan (Hukum ada dalam sebuah tatanan yang
31 Liek Wilardjo, Realita dan Desederata , (Y ogyakarta: Duta Wacana University, 1990), hlm. 116 .
32 Satjipto Raharjo, Pemanfaatan Ilmu Sosial bagi Pengembangan Ilmu Hukum . hlm . 124.
33 Satjipto  Rahardjo. Pendayagunaan Sosiologi Hukum Untuk Memahami Proses-Proses Sosial dalam Konteks Pembangunan dan Globalisasi ,  Makalah  Seminar  Nasional  Sosiologi  Hukum  dan
paling tidak dapat dibagi kedalam tiga yaitu : tatanan transedental, tatanan sosial dan tatanan  politik)  yang  utuh  (holistik)  selalu  bergerak,  baik  secara  evolutif  maupun revolusioner. Sifat pergerakan itu merupakan sesuatu yang tidak dapat dihilangkan atau ditiadakan, tetapi sebagai sesuatu yang eksis dan prinsipil.
Berjalannya hukum saat ini banyak menunjukkan kepada kekurang tertiban dalam  pelaksanaannya  dan  penerapannya,  hal  ini  merupakan  cerminan  dari  situasi yang revolusioner yang dihadapi bangsa Indonesia didalam membangun hukumnya. Apabila  bangsa  ini  meneruskan  tatanan  hukum  yang  lama,  maka  gejolak  hukum dalam  bangsa  ini  belum  tentu  terjadi. 34 Karena  bangsa  ini  sejak  sekian  lamanya terkurung dalam kesakralan teks tanpa menghiraukan gejala perubahan sosial dalam masyarakat yang termodernkan.
Karakteristik hukum sebagai kaedah selalu dinyatakan berlaku umum untuk siapa  saja  dan  di  mana  saja  dalam  wilayah  negara,  tanpa  membeda - bedakan. Meskipun  ada  pengecualian  dinyatakan  secara  eksplisit  dan  berdasarkan  alasan tertentu yang dapat diterima dan dibenarkan. Pada dasarnya hukum itu tidak berlaku secara  diskriminatif,  kecuali  oknum  aparat  atau  organisasi  penegak  hukum  dalam kenyataan  sosial  telah  memberlakukan  hukum  itu  secara  diskriminatif.  Akhirnya penegakan hukum tidak mencerminkan adanya kepastian hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat.
Dalam  sistem  hukum  dimanapun  didunia,  keadilan  selalu  menjadi  objek perburuan,  khususnya  melalui  lembaga  pengadilannya.  Keadilan  adalah  hal  yang mendasar  bagi  bekerjanya  suatu  sistem  hukum.  Sistem  hukum  tersebut sesungguhnya merupakan suatu struktur atau kelengkapan untuk mencapai konsep keadilan yang telah disepakati bersama. 35
Merumuskan  konsep  keadilan  progresif ialah  bagaimana  bisa  menciptakan keadilan  yang  subtantif  dan  bukan  keadilan  prosedur.  Akibat  dari  hukum  modren yang  memberikan  perhatian  besar  terhadap  aspek  prosedur,  maka  hukum  di Indonesia  dihadapkan  pada  dua  pilihan  besar  antara  pengadilan  yang  menekankan
Pembentukan  Asosiasi  Sosiologi  Hukum  Indonesia,  Pusat  Studi  Hukum  dan  Masyarakat  Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1998. Dalam: http://eprints.undip.ac.id/3222/2/Paradigma_Hukum_Progresif_Prof_Satjipto_Rahardjo.pdf
34 Satjipto Rahardjo, Membangun dan Merombak Hukum Indonesia , h lm. 20.
35 Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum Progresif , ( Jakarta: Kompas, 2006) , hlm. 270 .
pada  prosedur  atau  pada  substansi.  Keadilan  progresif  bukanlah  keadilan  yang menekan pada prosedur melainkan keadilan substantif.
Kerusakan  dan  kemerosotan  dalam  perburuan  keadilan  melalui  hukum modren disebabkan permainan prosedur yang menyebabkan timbulnya pertanyaan “apakah  pengadilan  itu  mencari  keadilan  atau  kemenangan?”.  Proses  pengadilan dinegara  yang  sangat  sarat  dengan  prosedur (heavly proceduralizied) menjalankan prosedur dengan baik ditempatkan diatas segala - galanya, bahkan diatas penanganan substansi (accuracy of substance) . Sistem seperti itu memancing sindiran terjadinya trials without truth . 36
Dalam  rangka  menjadikan  keadilan  subtantif  sebagai  inti  pengadilan  yang dijalankan di Indonesia, Mahkamah Agung memegang peranan yang sangat penting. Sebagai  puncak  dari  badan  pengadilan,  ia  memiliki  kekuasaan  untuk  mendorong (encourage) pengadilan  dan  hakim  dinegeri  ini  untuk  mewujudkan  keadilan  yang progresif tersebut.
Hakim  menjadi  faktor  penting  dalam  menentukan,  bahwa  pengadilan  di Indonesia  bukanlah  suatu  permainan (game) untuk  mencari  menang,  melainkan mencari  kebenaran  dan keadilan.  Keadilan  progrsif  semakin  jauh  dari  cita - cita “pengadilan  yang  cepat,  sederhana,  dan  biaya  ringan”  apabila  membiarkan pengadilan didominasi oleh “permainan” prosedur.  Proses pengadilan yang disebut fair trial dinegeri ini hendaknya berani ditafsirkan sebagai pengadilan dimana hakim memegang kendali aktif untuk mencari kebenaran. 37
Kaedah  hukum  tidak  menyebut  suatu  nama  seseorang  tertentu,  kaedah hukum  hanya  membuat  suatu  kualifikasi  tertentu. 38 Kualifikasi  tertentu  itu  sesuatu yang  abstrak,  pertimbangan  tentang  hal - hal  yang  konkrit  diserahkan  pada  hakim. refleksi filsafat hukum yang memfokuskan diri pada cita - cita hukum yaitu bagaimana
36 Ibid , hlm. 272 . 37 Ibid , hlm. 276 .
38 Hakim  diberi  kesempatan  menggolongkan  peristiwa - peristiwa  hukum  sebanyak - banyaknya  di dalam suatu golongan, yakni golongan peraturan hukum itu. Yakni, hukum yang berlaku pada saat ini atau hukum yang berlaku pada saat yang tertentu. Misalnya, peraturan - peraturan hukum dalam KUH  Pidana,  peraturan - peraturan  pemerintah  daerah  yang  berlaku  sekarang  atau  yang  berlaku pada  masa  lalu  sebagai  hukum  positif  dan  hukum  alam  serta  hukum  tidak  tertulis  lainnya. Peraturan hukum sebagai peraturan yang abstrak dan hypotetis , dengan demikian hukum itu harus tetap berguna ( doelmatig ). Agar tetap berguna hukum itu harus sedikit mengorbankan keadilan. E. Utrecht. Pengantar Dalam Hukum Indonesia. ( Jakarta: Balai Buku Ichtiar, 1962) , hlm . 24- 28.
mencapai keadilan subtantif. kepastian hukum itu lebih merupakan keyakinan yang dipaksakan  daripada  keadaan  yang  sebenarnya.  Ternyata  peraturan  bukan  satu - satunya  faktor  yang  menyebabkan  munculnya  kepastian  tersebut,  melainkan  juga faktor  lain,  seperti  tradisi  dan  prilaku.  Akhir  dari  itu  semua,  bahwa  hukum merupakan ekspresi dari kehendak sosial masyarakat, hukum akan selalu fluktuatif berdasarkan  dengan  nilai - nilai,  kaidah - kaidah  dan  prilaku  sosial  masyarakat. Keadilan sosial akan menjadi pintu terakhir dari cita - cita hukum setiap bangsa, atau rumusan  yang  lebih  konkret  adalah  yang  dikatakan  oleh  Gustav  Radbruch;  yaitu hukum adalah kehendak untuk bersikap adil.

## KESIMPULAN
Orientasi sosial dalam pemikiran hukum memberikan suatu tugas yang lebih tegas  kepada  hukum  untuk  mengantarkan  masyarakat  dalam  transformasi  sosial , artinya  hukum  harus  memberikan  dukungan  konseptual  serta  structural  terhadap prooses  perubahan  dalam  masyarakat.  Dengan  demikian  hukum  membutuhkan waktu  untuk  meninjau  kembali  konsep - konsep  hukum  yang  selama  ini  digunakan. Transformasi  sosial tersebut  akan  didorong  untuk  memikirkan  tentang  bagaimana menampung akibat - akibat dari proses dalam rangka penegakan suatu ketertiban dan keteraturan dalam masyarakat. Sehingga hukum akan memikirkan dan menjaga agar tidak mengalami kemunduran sebagai akibat dari dijalankannya pembangunan dalam masyarakat.
Perubahan merupakan  suatu  yang  harus  terjadi  dalam  masyarakat  sebagai makhluk sosial, oleh karenanya hanya melalui pembaharuan tersebut asas - asas serta norma dari tertib hukum yang baru dapat diwujudkan dalam hukum positif. Pada saat yang  sama  ialah  menjadikan  kesadaran  hukum  masyarakat  mampu  mengikuti perkembangan dari pengaturan tat hukum modern yang terbaharui.

## DAFTAR PUSTAKA
Adian , Donny Gahral. Menyoal Objektifitas Ilmu Pengetahuan. dari David Hume sampai Thomas Kuhn, Bandung: Teraju, 2002 .
Chairuddin , O.K., Sosiologi Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 1999 .
Dimyati, Khuzaifah . Teorisasi Hukum: Studi Tentang Pemikiran Hukum Indonesia 1945-1990. Surakarta: UNS Press , 2004.
E. Utrecht. Pengantar Dalam Hukum Indonesia. . Jakarta: Balai Buku Ichtiar, 1962 .
Friedmann, W . Teori dan Filsafat Hukum (Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan).
Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada).
Gautama , Sudargo . Pembaharuan Hukum di Indonesia , Bandung: Alumni, 1973
Huijbers , Theo, Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah. Yogyakarta: Kanisuius , 2001.
Kusumaatmadja , Mochtar . Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis), Bandung: Alumni, 2002 .
Kusumaatmadja, Mochtar . Pembinaan Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional , Bandung: Bina Cipta, 1986 .
Leach , Edmun . Dasar-dasar  Teori Strukturalis, dalam Adam Podgoercki dan Christopher J Whelan, Pendekatan Sosiologis terhadap Hukum, Jakarta: PT. Bina Aksara, 1987 .
Mulhadi, Relevansi Teori Sociological Jurisprudence dalam Upaya Pembaharuan Hukum di Indonesia , Medan: FH Universitas Sumatera U tara , 2005.
Natabaya , H.A.S, Pembangunan Hukum Nasional (Kumpulan Karya Tulis) ,  Bandung: Alumni, 1999 .
Nonet , Philipe & Philip Selznick, Hukum Responsif , Bandung: Nusamedia, 2007 .
Nusantara , Abdul  Hakim  dan  Nasroen  Yasabari. Pembangunan Hukum: Sebuah Orientasi  dalam Beberapa Pemikiran Pembangunan Hukum di Idonesia , Bandung: Alumni, 1980.
Rahardjo , Satjipto, Membedah Hukum Progresif , Jakarta: Kompas, 2006 .
__________ . Ilmu Hukum . Bandung: Alumni, 1986.
__________. Ilmu Hukum: Pencarian Pembebasan dan Pencerahan, Surakarta: Muhammadyah University Press, 2004 .
__________ . Membangun dan Merombak Hukum Indonesia, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009 .
__________ . Pendayagunaan Sosiologi Hukum Untuk Memahami Proses-Proses Sosial dalam Konteks Pembangunan dan Globalisasi ,  Makalah  Seminar  Nasional Sosiologi  Hukum  dan  Pembentukan  Asosiasi  Sosiologi  Hukum  Indonesia, Pusat Studi Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1998. __________ . Wajah Hukum di Era Reformasi (Kumpulan Karya Ilmiah) ,  Bandung: Citra Adtya , 2000.
__________ . Pemanfaatan Ilmu Sosial bagi Pengembangan Ilmu Hukum, Yogyakarta: Genta Publishing .
Salman , Otje dan Anthon F Susanto, Teori Hukum . Cet . V, Bandung: Revika Aditama, 2009 .
Sampford , Charles. The Disorder of Law: A Critique of Legal Theory, Basil: Blackwell, 1989 .
Shidarta. Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Ke-Indonesiaan, Jakarta: CV . Utomo, 2006 .
Suparni, Niniek . Pelestarian Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan, Jakarta: Sinar Grafika , 1992 .
Suseno Frans Magnis, Kuasa dan Moral, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000 .
Unger , Roberto  M., Teori Hukum Kritis , Posisi Hukum dalam Masyarakat Modern , Bandung: Nusa Media, 2008 .
Wilardjo , Liek, Realita dan Desederata , Yogyakarta: Duta Wacana University, 1990 .