Munaddhomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam e-ISSN: 2775-2933 Volume 4, Issue. 1, 2023, pp. 60-70

## Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Di Sekolah Dasar Negeri
Taufik Nurrochman* 1 , Farid Muhammad 2, Harsono 3 , Suyatmini 4
1234 Universitas Muhammadiyah Surakarta,Surakarta Indonesia e-mail: q100220007@student.ums.ac.id 1 , q100220008@student.ums.ac.id 2 , har152@ums.ac.id 3 , suy276@ums.ac.id 4 Submitted: 12-12-2022 Revised : 18-01-2023 Accepted: 10-02-2023
ABSTRACT. This study aims to describe the management of Regular School Operational Assistance (BOS) funds at SD Negeri 2 Sawahan, Boyolali Regency, starting from planning, implementation and accountability as well as reporting  on  the  use  of  regular  BOS  funds  by  School  Management.  This  research  uses  a  descriptive  qualitative approach, the source of this research is the school principal and BOS treasurer. Data collection uses direct interview techniques, field observations, and documenting the results. Data were analyzed using several stages starting from collecting data, sorting data by reduction, presenting data, and verifying the correctness of data. The results of data analysis concluded that the management of Regular School Operational Assistance (BOS) funds at SD Negeri 2 Sawahan had been carried out in accordance with the Technical Guidelines for the Use and Accountability of School Operational Assistance Funds for Elementary Schools in 2022, but in practice there were still obstacles such as delays in the distribution of BOS funds , discrepancies and lack of coordination in reporting BOS funds that must be corrected immediately.
Keywords : School Operational Funds (BOS), Elementary School, School Management.
https://doi.org/10.31538/munaddhomah.v4i1.331
How to Cite Nurrochman, T., Muhammad, F. ., Harsono,  & Suyatmini,. (2023). Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Di Sekolah Dasar Negeri. Munaddhomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam , 4(1), 60-70.

## PENDAHULUAN
Salah satu prioritas penting pembangunan nasional adalah peningkatan mutu dalam bidang pendidikan, oleh karena itu diperlukan dorongan bagi pemerintah dan pemerintah daerah untuk melakukan tindakan nyata dalam mewujudkan pendidikan yang lebih berkualitas bagi masyarakat. Program  Bantuan  Operasional  Sekolah  (BOS)  mulai  tahun  2005,  merupakan  bentuk  upaya pemerintah  dalam  pemerataan  pendidikan  bagi  masyarakat  yang  meliputi  pendidikan  dasar  dan menengah atau SD dan SMP bagi semua warga negara (Muryati, 2016). Dalam rangka mendukung pencapaian Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun (Wajar 9 tahun), pemerintah melalui program BOS membebaskan biaya pendidikan bagi siswa SD dan SMP yang tidak mampu dan meringankan beban bagi siswa yang lain (Kusno et al., 2013). Bantuan operasional sekolah merupakan  program  pemerintah  untuk  membantu  penyediaan  pendanaan  biaya  operasional nonpersonalia  sekolah.  Program  Bantuan  Operasional  Sekolah  dilaksanakan  oleh  Kementerian Pendidikan  dan  Kebudayaan,  dana  bantuan  operasional  sekolah  yang  selanjutnya  disebut  Dana BOS  adalah  dana  yang  digunakan  terutama  untuk  mendanai  belanja  nonpersonalia  bagi  satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar, dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang semuanya terdapat pada petunjuk teknis (juknis) mengenai pengelolaan Dana BOS reguler tahun 2022 yang diatur dalam Permendikbudristek (2022) Nomor 2 tahun 2022 oleh Kemendikbud
sebagai  pihak  yang  bertanggungjawab  secara  teknis  dalam  pengelolaan  program  dana  bantuan operasional sekolah BOS Reguler (Kemendikbud, 2022).
Pemerintah melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang merupakan implementasi dari  UU  Nomor  20  Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional  menyebutkan  bahwa pendidikan dasar wajib diikuti oleh setiap warga negara yang berusia 7 sampai dengan 15 tahun (Sari  et  al.,  2021).  Wajib  belajar  pada  pendidikan  dasar  adalah  gratis  dan  tanpa  dipungut  biaya sedikitpun  karena  penyelenggaraannya  dijamin  oleh  Pemerintah  dan  pemerintah  daerah,  serta masyarakat karena merupakan tanggung jawab negara yang diatur dalam undang-undang (Juknis Penggunaan  Dana  BOS  tahun  2022).  Melalui  undang-undang  tersebut  pemerintah  memiliki kewajiban memberikan layanan pendidikan yang bermutu bagi setiap masyarakat terutama peserta didik di jenjang pendidikan dasar dan menengah (SD dan SMP) dan satuan pendidikan lain yang sederajat (Widyatmoko & Suyatmini, 2017). Pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun  2022  diatur  dalam  Permendikbudristek  Nomor  2  tahun  2022,  yang  membagi  dana  BOS menjadi dua yaitu dana bos reguler dan dana bos kinerja. Dana bantuan operasional sekolah (BOS) reguler merupakan dana bos yang diperuntukan untuk membantu kebutuhan belanja operasional seluruh  peserta  didik  pada  satuan  pendidikan  dasar  dan  menengah.  Dana  bantuan  operasional sekolah (BOS) kinerja pengalokasiannya diperuntukan bagi satuan pendidikan dasar dan menengah yang  memiliki  kinerja  baik  atau  sekolah  yang  berprestasi  dan  sekolah  yang  ditetapkan  sebagai pelaksana program sekolah penggerak.
Besaran  alokasi  dana  Bantuan  Operasional  Sekolah  (BOS)  reguler  yang  diberikan  kepada sekolah dihitung berdasarkan besaran satuan biaya dana BOS reguler pada masing-masing daerah dikalikan dengan jumlah peserta didik di sekolah tersebut (Isnaini et al., 2021). satuan biaya dana BOS reguler pada masing-masing daerah ditetapkan oleh menteri, dan peserta didik yang dimaksud merupakan peserta didik yang memiliki NISN pada satuan pendidikan penerima dana BOS reguler berdasarkan data Dapodik per-tanggal 31 Agustus tahun anggaran sebelumnya. Apabila penerima dana BOS reguler memiliki jumlah peserta didik kurang dari 60, maka jumlah peserta didik untuk penghitungan besaran alokasi  Dana BOS reguler ditetapkan sejumlah 60 peserta didik. Penggunaan dana BOS reguler diperuntukan antara lain untuk penerimaan peserta didik baru, pengembangan perpustakaan,  pelaksanaan  kegiatan  pembelajaran  dan  ekstrakulikuler,  pelaksanaan  administrasi kegiatan  sekolah,  pengembangan  profesi  guru  dan  tenaga  kependidikan,  pembiayaan  langganan daya  dan  jasa,  pemeliharaan  sarana  dan  prasarana  sekolah,  penyediaan  alat  multimedia  dan pembelajaran  dan  masih  banyak  lagi  penggunaan  dana  bos  yang  peruntukannya  untuk meningkatkan kualitas sekolah.
Sangat disayangkan apabila dikaji dalam pelaksanaannya masih banyak kendala yang harus dihadapi pemerintah dalam melaksanakan program pendidikan wajib belajar sembilan tahun bagi masyarakat. Kendala tersebut berkaitan dengan keterbatasan dana yang tersedia bagi pendidikan, ketimpangan  kesempatan  pendidikan,  dan  rendahnya  kualitas  pendidikan  (Manurung,  2013). Apabila  kita  melihat  dalam  pelaksanaannya,  kendala  paling  banyak  terjadi  pada  terbatasnya anggaran  penyelenggaraan  pendidikan yang  merupakan  titik  vital  yang  perlu menjadi  fokus  dan sorotan, karena anggaran yang terbatas akan menghambat program-program yang sudah dirancang untuk peningkatan kualitas pendidikan (Hidayat et al., 2019). Anggaran yang terbatas juga akan berdampak  pada  kemampuan  sekolah  dalam  memenuhi  kebutuhannya,  yang  berakibat  pada program sekolah yang tidak bisa terlaksana, oleh karena itu sekolah harus berpikir ulang dalam mengelola  keuangan  agar  kegiatan  belajar-mengajar  dapat  terlaksana  dengan  baik  (Sucika  & Suprapta, 2018).
Hambatan yang terjadi dalam mengelola keuangan terutama di sekolah dasar biasanya adalah minimnya  pembukuan  setiap  transaksi  yang  terjadi,  jadi  setiap  item  atau  transaksi  tidak  dicatat dalam  pembukuan  dengan  benar  atau  bahkan  tidak  dicatat  sama  sekali  sehingga  hal  ini  akan membuat laporan keuangan tidak sesuai dengan kondisi rill yang sebenarnya (Silele, 2017). Selain itu  hambatan  lain  yang  terjadi  adalah  ketidaksesuaian  antara  perencanaan  dengan  pelaksanaan, terkadang perencanaan dana BOS yang dibuat pada RKAS tidak dijalankan dengan semestinya yang berakibat  pada  laporan  keuangan  yang  tidak  menyatakan  yang  sebenarnya.  Tidak  optimalnya pengelolaan  dana  BOS  oleh  sekolah  perlu  menjadi  evaluasi  perlunya  perbaikan  dalam  hal pengelolaan,  misalnya  saja  menggunakan  asas  pemisahan  tugas,  perencanaan,  dan  pembukuan setiap transaksi yang terjadi agar dana BOS dapat dikelola dengan baik oleh sekolah. Keuangan sekolah perlu dikelola dengan baik. Pengelolaan keuangan sekolah penting untuk dilakukan agar dana yang diperoleh dapat digunakan secara efektif dan efisien. Sekolah dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) wajib berpedoman pada Buku Petunjuk Teknis Penggunaan dana BOS yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai kementerian teknis yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan dan pengelolaan program BOS (Mulyono, 2015). Pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah merupakan Implementasi dari manajemen berbasis sekolah (MBS), melalui MBS diharapkan sekolah dapat mengelola dana BOS secara transparan dan akuntabel, yang berarti ada keterbukaan dari pihak sekolah dari segi pengelolaan dan juga pelaporan dana BOS reguler kepada masyarakat maupun pemerintah (Mushthofa et al., 2022). Dengan adanya transparansi dan akuntabilitas sekolah kepada publik maupun pemerintah, yang merupakan bentuk kontrol yang bertujuan untuk penyelenggaraan pendidikan yang lebih sehat. Salah satu faktor yang mempengaruhi  keberhasilan  program  BOS  adalah  pengelolaan  dana  dan  sumberdaya  yang  ada dalam program BOS (Rahayuningsih, 2020). Pentingnya pengelolaan dana BOS yang baik akan mampu membantu ketercapaian tujuan dari program BOS dengan efektif dan efisien, melalui suatu proses  kerjasama  yang  sistematis  dari  perencanaan,  pelaksanaan,  sampai  dengan  evaluasi. Transparansi  dan  akuntabilitas  menjadi  permasalah  penting  dalam  pengelolaan  dana  bantuan operasional sekolah (BOS) yang harus segera diselesaikan, karena sekolah pada umumnya tidak ingin  laporan  penggunaan  dana  BOS  diketahui  oleh  masyarakat,  sehingga  transparansi  dan pertanggungjawaban sekolah hanya terkesan sebagai formalitas yang harus dijalankan (Kaswandi, 2015). Dengan laporan penggunaan dana BOS yang tidak dipublikasikan oleh sekolah, dan dengan tidak adanya audit oleh akuntan publik, menunjukan bahwa masih rendahnya kesadaran sekolah akan  pentingnya  akuntabilitas  dan  transparansi  dalam  pengeloalaan  dan  penggunaan  dana  BOS (Fitri, 2014). Untuk itu dalam pengelolaan dana BOS perlu adanya evaluasi, mulai dari perancanaan, pelaksanaan, penggunaan sampai dengan pelaporan pertanggungjawaban keuangan dana BOS, agar dalam pengelolaan dana BOS sesuai dengan Juknis dan tidak terjadi kebocoran atau penyalagunaan dana BOS.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler di SD Negeri 2 sawahan Boyolali, mulai dari perencanaan dana BOS, pelaksanaan dana  BOS  dan  pertanggungjawaban  dana  BOS,  apakah  sudah  sesuai  dengan  petunjuk  teknis (JUKNIS) tahun 2022 tentang penggunaan dan pertanggungjawaban dana bantuan operasional di sekolah  dasar.  Tujuan  yang  lain  dalam  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  hambatan  dan permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan dana BOS Reguler di sekolah dasar, dan bagaimana solusinya. pengelolaan dana BOS di sekolah dasar merupakan permasalahan yang di angkat oleh penulis karena regulasi pemerintah hampir setiap tahun mengalami perubahan tentunya menjadi kurang  relevan  jika  menggunakan  literatur  penelitian  terdahulu,  untuk  itu  penelitian  ini  sebagai
pelengkap dari penelitian terdahulu. Pengelolaan dana BOS di sekolah dasar sekarang ini sudah berbasis komputer dan dalam pelaporannya sudah berbasis online, mulai dari penggunaan aplikasi rencana  kegiatan  dan  anggaran  sekolah  (ARKAS),  sampai  laporan  pertanggungjawaban  yang disampaikan secara online, tentu saja ini menjadi perhatian penting karena metode dan regulasi baru  butuh  penyesuaian,  dan  tidak  terkecuali  akan  banyak  kendala  yang  terjadi  dalam pelaksanaannya Melalui penelitian ini saya ingin mendeskripsikan pengelolaan dana BOS di sekolah dasar dan hambatan apa saja yang terjadi dalam penerapan juknis pengelolaan dana BOS Reguler tahun 2022, dengan memberikan insentif yang dapat mendukung perkembangan pengelolaan dana BOS terutama di sekolah dasar ke arah yang lebih baik.

## METODE PENELITIAN
Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini, Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi yang hasilnya dilaporkan dalam bentuk laporan penelitian, peneliti berupaya memahami dan mengkaji fenomena atau peristiwa, orang,  objek,  atau  proses  yang  terkait  dengan  pengelolaan  dana  Bantuan  Operasional  Sekolah (BOS)  di  SD  Negeri  2  Sawahan  Boyolali.  Dalam  penelitian  Bungin  (2009)  menjelaskan  bahwa obyek  penelitian  itu  berdasarkan  apa  yang  terjadi,  atas  dasar  situasi,  kondisi  atau  keadaan  dan variabel  yang  timbul  di  masyarakat  yang  merupakan  tujuan  dari  penelitian    kualitatif  deskriptif. Penelitian  deskriptif  kualitatif  adalah  penelitian  yang  lebih  memberikan  tekanan  kepada pemahaman dan makna, berkaitan erat dengan nilai-nilai tertentu, lebih menekankan pada proses pada  pengukuran,  mendeskripsikan,  menafsirkan,  dan  memberi  makna  tidak  cukup  dengan penjelasan belaka, serta memanfaatkan multimetode dalam penelitian  (Sutama, 2015). Penelitian deskriptif kualitatif yaitu suatu penelitian yang menggunakan data deskriptif yang berupa kutipan data, gambar kata-kata tertulis atau lisan dari seseorang atau peristiwa yang diamati. Moloeng (2008) menyatakan  “Metode  penelitian  kualita tif  sebagai  prosedur  penelitian  yang  menghasilkan  data diskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari seseorang atau perilaku yang diamati. Penelitian kualitatif  ditujukan  untuk  memahami  fenomena-fenomena  sosial  dari  sudut  atau  perspektif partisipan.  Partisipan  adalah  orang-orang  yang  diajak  berwawancara,  diobservasi,  diminta memberikan data, pendapat, pemikiran dan persepsinya”. Penelitian dilakukan melalui penyelidikan dan pengamatan semua objek yang diteliti dengan mengungkapkan semua fakta yang ada pada saat penelitian  berlangsung,  mengenai  pengelolaan  dana  BOS  di  SD  Negeri  2  Sawahan  Boyolali (Sukmadinata, 2010).
Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara secara langsung, observasi lapangan, dan  mendokumentasikan  hasil.  Data  dianalisis  menggunakan  beberapa  tahapan  mulai  dari mengumpulkan data, memilah data dengan cara mereduksi, menyajikan data, dan memverifikasi kebenaran  data.  trianggulasi  sumber  dipilih  untuk  pengujian  keabsahan  data.  Etnografi  dipilih metode  pendekatan  dalam  penelitian  ini.  Peneliti  turun  langsung  ke  lapangan  dan  berusaha mengumpulkan  data  secara  lengkap  sesuai  dengan  fokus  penelitian  yang  berhubungan  dengan evaluasi pelaksanaan program BOS di SD Negeri 2 Sawahan Boyolali. Data yang dihimpun sesuai fokus  penelitian  berupa  kata-kata,  tindakan,  situasi,  dokumen  dan  peristiwa  yang  diobservasi. Dalam kegiatan pengumpulan data yang dilakukan peneliti yaitu melakukan kegiatan wawancara mendalam, mencatat dan mengamati objek-objek yang terkait dengan fokus penelitian (Arikunto & Suharsimi, 2010).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pemilihan lokasi penelitian di SD Negeri 2 Sawahan Boyolali dilandasi karena ketertarikan penulis terkait pengelolaan dana BOS di sekolah dasar tersebut yang dalam pelaksanaannya sudah sangat baik, dari segi pelaporan yang jarang terlambat, dan tidak pernah mendapat teguran dari dinas terkait dengan pengelolaan dana BOS. Peneliti melakukan wawancara kepada kepala sekolah dan bendahara yang mengelola dana Bantuan Operasional sekolah (BOS) dan diperoleh informasi terkait dengan SD Negeri 2 Sawahan Boyolali. Diantaranya adalah SD Negeri 2 Sawahan Boyolali tidak masuk dalam pelaksana program sekolah penggerak sehingga dana BOS yang diperoleh hanya dana BOS Reguler saja, Jumlah siswa  pertahun 2022 berjumlah sebanyak 99 siswa.
Perencanaan sekolah dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) reguler Dari  hasil  wawancara  yang  telah  dilakukan  oleh  peneliti,  diketahui  bahwa  dalam  proses perencanaan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah di SD Negeri 2 Sawahan Boyolali, yang dilakukan pertama-tama adalah mengisi dan memutakhirkan data sekolah secara lengkap dan valid ke dalam dapodik sesuai dengan kondisi rill di sekolah. Kemudian sekolah akan menyusun rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS), yang dilakukan pada awal tahun pelajaran, dengan mengadakan rapat yang dihadiri oleh Bendahara BOS, Kepala Sekolah selaku penanggung jawab dana BOS, komite dan dewan guru. Sebelum menyusun RKAS biasanya diawali dengan melakukan evaluasi sekolah tentang kendala, hambatan ataupun kekurangan dalam pengelolaan dana tahun sebelumnya dan bagaimana strategi yang akan dilakukan untuk memperbaikinya, kemudian dalam rapat  RKAS  juga  mengidentifikasi  apa  saja  kebutuhan  sekolah  dalam  satu  tahun  kedepan  dan bagaimana  pengelolaan  dana  akan  dilakukan.  Dalam  proses  penyusunan  RKAS  oleh  tim manajemen bos sekolah, guru, dan komite sekolah membuka dialog dengan menerima masukan dan  saran  dari  semua  anggota  yang  hadir  dalam  rapat  RKAS  tersebut.  Diharapkan  dengan keterbukaan sekolah dalam menerima kritik dan saran dalam penyusunan RKAS, dana BOS dapat dikelola dengan baik untuk memenuhi kebutuhan sekolah dalam proses belajar-mengajar. Adanya respon positif dan komitmen bersama dari seluruh komponen sekolah memberikan efek positif dalam kemajuan sekolah.
Setelah  melakukan  evaluasi  diri  sekolah  dan  mencatat  apa  saja  kebutuhan  sekolah  untuk tahun ajaran baru, selanjutnya yang dilakukan adalah merencanakan anggaran dari masukan yang diterima pada saat rapat, kemudian dari perencanaan tersebut tim pengelola dana BOS menjelaskan kepada peserta yang hadir dalam rapat pengelolaan dana BOS di sekolah tentang hasil dari RKAS. RKAS yang sudah tersusun kemudian dipajang di papan pengumuman sekolah atau ditempat yang mudah dibaca sehingga semua warga sekolah bisa mengetahui rencana anggaran untuk satu tahun kedepan.  Sebenarnya  dalam  perencanaan  dana  BOS  pemerintah  telah  meluncurkan  Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS), aplikasi ini sudah digunakan dan diterapkan dalam manajemen pengelolaan dana BOS di SD Negeri 2 Sawahan Boyolali. Dalam penerapannya di  SD  Negeri  2  Sawahan  sudah  dijalankan  dengan  baik  seperti  RKAS  yang  sudah  dibuat  dan disahkan akan diinput dalam aplikasi ARKAS oleh pengelola dana BOS reguler di sekolah.

## Pelaksanaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) reguler
Kegiatan  yang  sudah  direncanakan  dalam  RKAS,  yang  merupakan  kesepakatan  dan keputusan bersama antara kepala sekolah, bendahara, komite sekolah dan perangkat pengelola dana BOS reguler, harus mengesahkan hasil kesepakatan tersebut secara tertulis dalam bentuk berita acara rapat dan harus ditanda tangani oleh peserta rapat yang hadir. RKAS pengelolaan dana BOS reguler yang sudah jadi dan disahkan akan diterapkan dalam pelaksanaan dana Bantuan Operasional
Sekolah (BOS) reguler, yang dalam teknisnya akan mendanai kegiatan-kegiatan demi menunjang kegiatan belajar-mengajar di sekolah dasar.
Dalam pengelolaan anggaran di SD Negeri 2 Sawahan didapatkan hasil bahwa pengelolaan dana sudah dilakukan dengan semestinya, akan tetapi dalam pelaksanaannya masih ada kebutuhan- kebutuhan  lain  yang  muncul  atau  kebutuhan  tak  terduga,  hal  ini  disebabkan  karena  dalam perencanaan  penggunaan  dana  BOS  reguler  masih  ada  yang  belum  tercatat,  atau  dalam mengestimasikan kebutuhan sekolah masih ada yang terlewat, selain itu ada kebutuhan yang tak terduga  yang  tidak  bisa  sepenuhnya  tercover  oleh  dana  BOS  reguler,  karena  akan  mengganggu kegiatan lain yang didanai oleh dana BOS. Penyebab lain adalah biasanya kepala sekolah hanya menugaskan  guru  yang  tidak  tau  kondisi  sebenarnya  dari  kebutuhan  sekolah,  hal  ini  biasanya dilakukan oleh guru olahraga. Faktor lain yang menjadi perhatian yang harus diperbaiki adalah guru yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan penggunaan dana BOS tidak mencatat transaksi yang terjadi secara langsung, tetapi menunggu sampai akhir semester, ini menyebabkan terjadinya banyak kesalahan transaksi, dan ujungnya pada terlambatnya laporan keuangan kepada bendahara BOS.
Dalam pelaksanaannya terkadang anggaran dalam BOS tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan  sekolah  padahal  dana  BOS  berikutnya belum  cair.  Dalam  menangani  kasus  tersebut biasanya  di  SD  Negeri  2  Sawahan  mengambil  kebijakan  atas  persetujuan  kepala  sekolah  untuk meminjam ke pihak ketiga sejumlah dana guna menutupi kebutuhan tersebut. Pihak ketiga disini adalah koperasi yang dikelola oleh PNS di kecamatan tempat sekolah ini bernaung yaitu koperasi Rukun Bahagia.

## Pertanggungjawaban pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) reguler
Laporan hasil pertanggungjawaban dari penggunaan dana BOS di SD Negeri 2 Sawahan Boyolali dikelola dan dilaporkan oleh bendahara sekolah, bendahara sekolah membuat SPJ sesuai transaksi  yang  terjadi setiap  hari,  atau  sesuai  penggunaan  yang  dilakukan  dalam  perencanaan  di RKAS dana BOS reguler yang sudah di sahkan bersama sebelumnya. Dalam pencatatan transaksi setiap hari sebenarnya sekolah sudah menggunakan ARKAS sehingga hanya menginput data saja sesuai  transaksi  yang  terjadi  dalam  penggunaan  dana  BOS  reguler,  karena  di  ARKAS  dapat membantu  dalam  membuat  perencanaan,  melakukan  pergeseran  perencanaan  dana  BOS,  dapat melaporkan  hasil  realisasi  belanja  dari  perencanaan  dana  BOS,  mempercepat  proses  pelaporan penggunaan dana BOS, sudah terintegrasi dengan Dapodik dan memastikan laporan yang dibuat sesuai  dengan  pengaturan  di  daerah  karena  format  laporan  ARKAS  sudah  merujuk  pada PERMENDAGRI 24/2020.
Dalam pelaporan dana BOS Reguler di SD Negeri 2 Sawahan masih menggunakan dua metode  secara  online  dan  offline,  secara  offline  yaitu  dengan  membuat  surat  pernyataan tanggungjawab mutlak, sedangkan pelaporan secara online yaitu dilaporkan dalam situs yang sudah disiapkan  Kemendikbud  yaitu  www.bosonline.kemdikbud.com  guna  memudahkan  dalam pelaporan  dan  pertanggungjawaban  sekolah.  Pengelolaan  Dana  BOS  di  SD  Negeri  2  Sawahan sudah  berjalan  dengan  baik  dan  sesuai  juknis  yang  berlaku,  sampai saat  ini belum  ada evaluasi, teguran maupun kesalahan fatal dalam pelaporan pengelolaan dana BOS Reguler yang dilakukan SD Negeri 2 Sawahan.
Dalam  pelaporan  pertanggungjawaban  pengelolaan  dana  BOS  Reguler  di  SD  Negeri  2 Sawahan  dalam  tata  kelola  dana  BOS  membuat  beberapa  laporan  yaitu  RAKS,  Surat Pertanggungjawaban Mutlak yang ditandatangani oleh kepala sekolah kemudian, Buku kas umum, Buku Kas Pembantu Tunai, Buku Kas Pembantu Bank, Buku Pembantu Pajak, Buku Pembantu Rincian  Objek  Belanja,  dan  Rekapitulasi  Realisasi  Belanja  Dana  BOS  (barang  habis  pakai  dan
barang modal/aset). Dalam pelaksanaanya pembuat laporan dana bos harus memahami laporan tersebut agar dalam pelaporannya bebas dari kesalahan dan sesuai dengan penggunaan anggaran yang  dilakukan  oleh  sekolah.  Karena  dana  bos  diberikan  tiga  kali  dalam  1  tahun  maka  secara triwulan  sekolah  harus  bertanggungjawab  membuat  laporan  realisasi  penggunaan  dana  BOS Reguler,  untuk  keperluan  audit  dan  monitoring  penggunaan  dana  BOS  Reguler,  serta  laporan tahunan untuk diserahkan ke SKPD.

## PEMBAHASAN
Dalam perencanaan pengelolaan dana BOS reguler di SD Negeri 2 Sawahan Boyolali sudah dilakukan dengan baik oleh manajemen sekolah dan pengelola dana BOS, mulai dari pemutakhiran data Dapodik agar data yang ada mencerminkan kondisi sebenarnya dari sekolah yang bertujuan agar  dalam  penerimaan  dana  BOS  tepat  sasaran  dan  sesuai  jumlah  yang  dibutuhkan.  Dalam pembuatan dan perencanaan RKAS di SD Negeri 2 Sawahan juga sudah sangat baik, manajemen Sekolah dan Pengelola dana BOS melibatkan kepala sekolah, bendahara, komite sekolah dan dewan guru  dalam  perencanaan  RKAS.  Dalam  perencanaan  RKAS  juga  sudah  dilakukan  dengan mengevaluasi  hambatan  yang  terjadi  ditahun  sebelumnya,  dan  merencanakan  strategi  serta mengestimasikan kebutuhan 1 tahun kedepan dalam pengelolaan dana BOS. Sekolah juga terbuka terhadap saran dan masukan terkait pengelolaan dana BOS, dari saran dan masukan tersebut akan dibuat perencanaan anggaran untuk satu tahun kedepan. Anggaran yang sudah jadi kemudian akan disosialisasikan dan disahkan, yang kemudian akan ditempel di tempat yang mudah terlihat agar warga sekolah bisa tau dan mengerti tentang rencana anggaran sekolah, ini juga merupakan bentuk transparansi sekolah dalam pengelolaan dana BOS. RKAS yang sudah disahkan akan diinput dalam ARKAS yang bertujuan untuk memudahkan dalam pengelolaan dana BOS, ARKAS merupakan sebuah sistem informasi yang dibuat untuk menangani masalah manajemen keuangan sekolah mulai dari  proses  perencanaan,  pengorganisasian,  pengarahan,  pengkoordinasian,  pengawasan  atau pengendalian. Dengan sistem yang terdistribusi diharapkan berbagai pihak yang terlibat mampu berkoordinasi  dengan  baik.  Capaian  output  terakhir  yang  diberikan  sistem  informasi  ini  adalah pelaporan, dimana setiap report yang dihasilkan sudah disesuaikan dengan format yang dikeluarkan pemerintah. sesuai dengan penelitian Widyatmoko & Suyatmini (2017), hasil penelitiannya adalah proses perencanaan dana BOS melibatkan Kepala Sekolah, Bendahara sekolah, dewan guru, dan Komite  sekolah,  diawali  dengan  menyusun  RKAS.  Demikian  halnya  dengan  penelitian Kahavizakiriza  et  al.  (2015),  yang  menyatakan  bahwa  sekolah  bergantung  pada  dana  dari pemerintah dan tidak ada dana yang dihasilkan dari mereka sendiri, penyusunan anggaran dilakukan oleh  Kepala  Sekolah  dan  bendahara  sekolah,  pemantauan  dan  pengawasan  anggaran  sekolah dilakukan oleh Kepala Sekolah dan pengawas, persetujuan anggaran itu terutama dilakukan pada saat  akhir  penyusunan  Anggaran.  Dalam  penelitian  Hsuan-fu  (2010),  menyatakan  bahwa pemerintah perlu menerapkan manajemen berbasis sekolah dalam pengelolaan dana dan anggaran sekolah,  dan  sekolah  juga  harus  meningkatkan  sistem  audit  anggaran  serta  meningkatkan transparansi dan akuntabilitas sekolah. Dalam penelitian Kiprono et al. (2015), yang menyatakan bahwa dalam meningkatkan pengelolaan dana pendidikan gratis yang efektif dan efisien diperlukan sarana  untuk  mengembangkan  diri  bagi  pengelola dana  di  berbagai  bidang  yang  bertujuan  agar mereka memiliki kemampuan yang baik dalam pengelolaan dana di sekolah, sekolah juga harus mengerti  dan  mendukung  kebutuhan  mereka  karena  kapasitas  pengelola  dana  dibatasi  oleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang mereka miliki untuk itu sarana penunjang menjadi hal
penting yang harus disediakan oleh sekolah dalam mendukung kompetensi dalam pengelolaan dana BOS.
Pelaksanaan dana bantuan operasional sekolah di SD Negeri 2 Sawahan sudah dilakukan dengan baik akan tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala dan hambatan yang terjadi. RKAS yang sudah disahkan akan digunakan dalam pelaksanaan dana BOS di sekolah, dana BOS yang  tersedia  akan  digunakan  untuk  mendanai  kebutuhan  sekolah  dalam  mendukung  kegiatan- belajar-mengajar  meliputi  penerimaan  peserta  didik  baru,  pengembangan  perpustakaan, pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakulikuler, pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah, pengembangan  profesi  guru  dan  tenaga  kependidikan,  pembiayaan  langganan  daya  dan  jasa, pemeliharaan  sarana  dan  prasarana  sekolah,  penyediaan  alat  multimedia  dan  pembelajaran  dan masih banyak lagi penggunaan dana bos yang peruntukannya untuk meningkatkan kualitas sekolah, yang  mengacu  pada  8  standar  proses  dan  12  Item  komponen  penggunaan  dana  BOS  yang menunjang peningkatan kemajuan dan mutu sekolah. Dalam pelaksanaan penggunaan dana BOS tentunya tidak akan lepas dari hambatan dan itu yang terjadi di SD Negeri 2 Sawahan, hambatan yang terjadi antara lain terkait dengan rencana penggunaan dana BOS yang tidak sesuai dengan pelaksanaannya karena adanya kesalahan kordinasi dalam perencanaan kebutuhan atau munculnya kebutuhan tak terduga, yang pada akhirnya banyak kebutuhan yang tidak tercover dana BOS. Selain itu  adanya  transaksi  yang  tidak  tercatat  secara  langsung  ataupun  tidak  dicatat  oleh  guru penanggungjawab kegiatan yang pada akhirnya menjadi masalah, Permasalahan yang lain adalah dana BOS yang cair terlambat hal ini menyebabkan kegiatan sekolah menjadi terhambat karena anggaran yang tidak mencukupi. Anggaran dana BOS yang tidak mencukupi tentunya menjadi suatu masalah, oleh karena itu sekolah harus meminjam dana dari pihak lain misalnya melalui koperasi PNS.  Dalam  pelaksanaannya  di  SD  Negeri  2  Sawahan  Boyolali,  kepala  sekolah  selalu mengharapkan guru dan perangkat pengelola dana BOS reguler di sekolah senantiasa mematuhi dan mengupayakan penggunaan dana BOS sesuai dengan RKAS yang telah disusun bersama oleh komponen sekolah mulai dari kegiatan penerimaan dana BOS hingga kegiatan pengeluaran. Sesuai dengan penelitian W. Polachek & Lee (2014), adanya pengaruh antara anggaran ketersedian dana sekolah pada hasil siswa, karena kebutuhan berbeda-beda dengan kriteria dan karakteristik tertentu yang akan berefek pada pengelolaan anggaran sekolah dan akhirnya akan berimbas pada hasil siswa, baik menunjang ataupun mengurangi kegiatan belajar-mengajar, pengeluaran anggaran tidak bisa menjadi satu-satunya variabel yang mempengaruhi hasil siswa, tetapi masih ada variabel lain yang mempengaruhinya. Menurut penelitian Kenayathulla & Banu (2014), pengelolaan pembiayaan di sekolah dasar dan menengah negeri harus dilakukan seefisien mungkin, karena keterbatasan dana yang  hanya  bersumber  dari  dana  BOS  saja.  Karena  berfungsinya  sekolah  adalah  karena tercukupinya  sumber  daya,  untuk  itu  pembuat  kebijakan  harus  tau  dan  mengerti  untuk meningkatkan sistem keuangan sekolah
Dalam  pertanggungjawaban  dan  pelaporan  dana  BOS  di  SD  Negeri  2  Sawahan  sudah sangat  baik  karena  sekolah  tersebut  juga  sudah  membuat  laporan  menggunakan  ARKAS  yang tentunya  akan  mempermudah  dalam  pelaporan  pertanggungjawaban  penggunaan  dana  BOS. Dalam pelaporan penggunaan juga secara online dan offline, secara offline yaitu dengan membuat surat  pernyataan  tanggungjawab  mutlak,  yang  akan  dilaporkan  ke  dinas  terkait  atau  SKPD sedangkan pelaporan secara online yaitu melalui www.bosonline.kemdikbud.com. Hal ini sesuai dengan  penelitian  dari  Aja.N  &  Nwafukwa  (2015),  hasil  penelitiannya  menyatakan  bahwa diperlukannya kemampuan akuntansi bagi pengelola dana sekolah sehingga dalam penganggaran, pembuatan dan audit laporan keuangan menjadi lebih mudah dan terhindar dari penipuan keuangan
yang melanda sistem pendidikan. dalam Penelitian Artana et al. (2014), juga dijelaskan bahwa dalam pengelolaan dana BOS sudah sesuai dengan juknis yang berlaku, dan tingkat penggunaan dana BOS di sekolah dasar sudah sangat efektif , kendala yang terjadi ketika penerimaan dana BOS tidak tepat waktu,  ini  menyebabkan sekolah  kekurangan  dana  dalam  mendukung  kegiatan  belajar-mengajar dan  harus  melakukan  pinjaman  kepihak  ketiga.  Dalam  penelitian  Raharjo  &  Duta  (2013),  hasil penelitiannya menjelaskan bahwa di SMP Pawiyatan Surabaya banyak kendala yang terjadi seperti besaran  anggaran  dana  BOS  tidak  bisa  menutupi  operasional  sekolah  padahal  perencanaan anggaran  sudak  sesuai  juknis  yang  berlaku,  namun  minimnya  sosialisasi  membuat  wali  siswa menjadi salah paham terkait penggunaan dana BOS.

## KESIMPULAN
Perencanaan pengelolaan dana BOS di SD Negeri 2 Sawahan Boyolali telah dilaksanakan dengan  baik  oleh  Kepala  Sekolah,  Bendahara  sekolah,  Dewan  guru,  dan  Komite  sekolah,  yang diimplementasikan  dalam  RKAS  yang  kemudian  diinput  dalam  Aplikasi  Rencana  Kegiatan Anggaran Sekolah (ARKAS) yang bertujuan untuk memudahkan dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pelaporan dana BOS Reguler. RKAS disusun  dengan melakukan evaluasi hambatan di sekolah serta mengidentifikasi kebutuhan sekolah dalam satu tahun, setelah itu dibuat perencanaan anggaran,  selanjutnya  tim  mensosialisasikan  kepada  Kepala  sekolah,  guru,  dan  komite  sekolah, setelahnya RKAS akan dipajang di papan pengumuman sekolah.  Pelaksanaan penggunaan dana BOS  sesuai  dengan  dua  belas    item  tata  kelola  bos  yang  telah  diatur  oleh Pemerintah.  Apabila anggaran dalam BOS tidak cukup padahal dana triwulan berikutnya belum cair maka bendahara BOS dengan persetujuan Kepala Sekolah meminjam kepada pihak ketiga seperti Koperasi PNS yang  ada  di  kecamatan  tempat  sekolah  dasar  tersebut  bernaung.  Dalam  pelaporan  dana  BOS Reguler di SD Negeri 2 Sawahan masih menggunakan dua metode secara online dan offline, secara offline  yaitu  dengan  membuat  surat  pernyataan  tanggungjawab  mutlak  yang  dilaporkan  pada SKPD, sedangkan pelaporan secara online yaitu melalui www.bosonline.kemdikbud.com. Untuk pelaporan dan pertanggungjawaban dana BOS reguler dilakukan oleh bendahara sekolah dengan membuat  SPJ  sesuai  transaksi  yang  terjadi.  Dalam  pencatatan  transaksi  setiap  hari  sebenarnya sekolah sudah menggunakan ARKAS sehingga hanya menginput data saja sesuai transaksi yang terjadi dalam penggunaan dana BOS reguler. Dalam pelaporan pertanggungjawaban pengelolaan dana BOS Reguler di SD Negeri 2 Sawahan yaitu dengan membuat beberapa laporan yaitu RAKS, Surat Pertanggungjawaban Mutlak yang ditandatangani oleh kepala sekolah, kemudian Buku kas umum,  Buku  Kas  Pembantu  Tunai,  Buku  Kas  Pembantu  Bank,  Buku  Pembantu  Pajak,  Buku Pembantu Rincian Objek Belanja, dan Rekapitulasi Realisasi Belanja Dana BOS (barang habis pakai dan barang modal/aset).
Perencanaan dan pengelolaan dana BOS yang baik belum tentu tidak ada kendala dalam penerapannya. Salah satu permasalahan yang dihadapi SD Negeri 2 Sawahan Kabupaten Boyolali adalah  perencanaan  dana  BOS  di  RAKS  dalam  pelaksanaanya  tidak  sesuai  dengan  kondisi  rill kebutuhan  sekolah,  ketidaksesuaian  tersebut  terjadi  karena  kurangnya  kordinasi  antara  guru, bendahara, dan kepala sekolah. Masalah yang lain adalah adanya keterlambatan dalam pencairan dana  BOS  yang  berakibat  pada  tidak  terpenuhinya  anggaran  dalam  kegiatan  belajar  mengajar, keterlambatan pencairan dana BOS disebabkan oleh SPJ yang harus dilaporkan sekolah terlambat, karena penanggungjawab dalam pengelolaan dana BOS tidak segera membuat laporan penggunaan dana karena tidak mencatat setiap transaksi secara rutin, tentu saja ini akan menyusahkan dalam
pelaporan dan menjadi terhambatnya laporan pertanggungjawaban yang harus disampaikan, hal ini juga diperparah dengan kemampuan tenaga pengelola dana BOS yang terbatas.

## REFERENSI
Aja.N, S., & Nwafukwa, P. (2015). Financial Management Skills Reqired Of Principals For The Implementation Of The Universal Basic Education Programme In Junior Secondary Schools In Ebonyi State Of Nigeria. International Journal of Education, Learning and Development , 3 (5), 31 – 37.
Arikunto, & Suharsimi. (2010). Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktek . Rineka Cipta.
Artana,  M.,  Hari,  I.  A.,  &  Bhawa,  G.  A.  S.  (2014).  Efektifitas  Pengelolaan  Dana  Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Sekolah Dasar di Kecamatan Sukasada. Universitas Pendidikan Ganesha , 4 (1). Bungin, B. (2009). Metodologi Penelitian Kuantitatif . Kencana.
Fitri,  A.  (2014).  Pegelolaan  Dana  Bantuan  Operasional  Sekolah  (BOS)  Sekolah  Dasar  Negeri Kecamatan Mandiangin Koto Selatan Kota Bukitinggi. Jurnal Administrasi Pendidikan. Bahana Manajemen Pendidikan , 2 (1).
Hidayat,  R.,  Burhan,  M.  R.,  &  Ma’ruf,  A.  (2019).  Efektivitas  Pengelolaan  Dana  Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dalam Meningkatkan Sarana Dan Prasarana Pendidikan. Jurnal Ilmu Administrasi Publik UM Mataram , 7 (2), 93 – 107.
Hsuan-fu,  H.  (2010).  The  Prospects  for  the  Implementation  of  School-Based  Financial Management in Taiwan. International Education Studies , 3 (1).
Isnaini, Aramana, D., & Lewe, A. (2021). Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) (Studi Kasus Pada Smp Negeri 3 Bambel) Kabupaten Aceh Tenggara. Jurnal Soko Guru ,
1 (1), 42 – 52.
Kahavizakiriza, R., Walela, K. B., & Danstanwanyonyikukubo. (2015). Financial Management In Public  Secondary  Schools  In  Kenya:  A  Case  Study  Of  Lurambi  SubCounty  Kakamega County. International Journal of Scientific & Technology Research , 4 (9).
Kaswandi. (2015). Evaluasi Pengelolaan Dana BOS di SD Negeri 027 Tarakan. Jurnal Kebijakan Dan Pengembangan Pendidikan , 3 (1), 66 – 74. https://www.google.co.id/#q=jurnal+dana+bos+dari+kaswandi.
Kemendikbud. (2022). Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah untuk Sekolah Dasar dan Sekolah Menegah Pertama . Kemendikbud. Kenayathulla,  &  Banu,  H.  (2014).  Future  Trends  In  The  Management  Of  Schools  Finance :  A Documentary Analysis. Malaysian Online Journal of Educational Management , 2 (4), 89 – 110.
Kiprono,  F.  J.,  Nganga,  M.,  &  Kanyiri,  J.  (2015).  An  Assessment  Of  School  Management Committeesâ Capacity In The Implementation Of Fpe Funds In Public Primary Schools: A Survey Of Eldoret East District, Kenya. International Journal Of Education And Research , 3 , 243 – 260.
Kusno, Suib, M., & Wahyudi. (2013). Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Di Sekolah Dasar Negeri. Universitas Tanjungpura , 2 (4). https://doi.org/10.26418/jppk.v2i4.1890 Manurung, H. (2013). Pelaksanaan Program Dana BOS Pada sekolah dasar Yayasan Bina Mitra Wahana Pekanbaru. Jurnal Kebijakan Umum Universitas Riau , 4 (2), 119 – 218. Moloeng, L. J. (2008). Metodologi Penelitian Kualitatif . Remaja Karya. Mulyono. (2015). Tentang Tujuan Pengelolaan BOS . Penerbit Rineka Cipta.
Muryati, I. (2016). Pengelolaan Dana Bos Pada Sd Negeri Di Upt Pelayanan Pendidikan Kecamatan Moyudan  Kabupaten  Sleman. Jurnal  Akuntabilitas  Manajemen  Pendidikan , 4 (2),  237 – 246. http://journal.uny.ac.id/index.php/jamp
Mushthofa, A., Munastiwi, E., & Dinana, A. (2022). Manajemen pembiayaan pendidikan berbasis bebas sumbangan pembinaan pendidikan. Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan , 10 (1), 64 – 67. http://journal.uny.ac.id/index.php/jamp Permendagri.  (2020). Pengelolaan  Dana  Bantuan  Operasional  Sekolah  Pada  Pemerintah  Daerah : Permendagri Nomor 24 Tahun 2020 . Permendikbudristek.  (2022). petunjuk  teknis  pengelolaan  dana  bantuan  operasional  penyelenggaraan pendidikan  anak  usia  dini,  bantuan  operasional  sekolah,  dan  bantuan  operasional  penyelenggaraan pendidikan kesetaraan : Permenristekdikti Nomor 2 Tahun 2022 .
Raharjo, I. B., & Duta, Y. A. (2013). Tinjauan Terhadap Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah : Studi pada SMP Pawiyatan Surabaya. Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi , 2 (12). Rahayuningsih, S. (2020). Management of School Operational Assistance Funds (BOS). Jurnal Studi Islam Alhamra , 1 (2), 110 – 117.
Sari, P., Masyitah, E., & Sari, E. P. (2021). Analisis Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (Bos). Accumulated Journal , 3 (1).
Silele, E. (2017). Evaluasi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (Studi Kasus Pada SD Inpres 4 Desa Akediri Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat). Jurnal Emba ,
5 (2), 1626 – 1635.
Sucika,  P.,  &  Suprapta,  I.  N.  (2018).  Implementasi  Dana  Bantuan  Operasional  Sekolah  (BOS) sebagai  Upaya  Pemerataan  Pendidikan  di  Sekolah  Dasar  Negeri  1  Penarukan  Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng. Locus Majalah Ilmiah FISIP , 9 (1).
Sukmadinata, N. . (2010). Metode Penelitian Pendidikan . Remaja Rosadakarya. Sutama. (2015). Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D . Fairuz media.
W. Polachek, S., & Lee, K.-G. (2014). Do School Budgets Matter? The Effect of Budget Referenda on Student Performance. IZA Discussion Paper , 8056 .
Widyatmoko,  S.,  &  Suyatmini.  (2017).  pengelolaan  dana  bantuan  operasional  sekolah  di  SD  N Kemasan 1 Surakarta. Jurnal Managemen Pendidikan , 12 (2), 153 – 160.