## SOSIALISASI TENTANG JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) BAGI MASYARAKAT DUSUN BUJET, JAMBEWANGI
Socialization On National Health Insurance For The Community Of Bujet Village, Jambewangi

## Oktaviani Riga Setyaningrum,  Imram Radne Rimba Putri, Choirul Anwar
Departemen Administrasi Rumah Sakit, Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan, Universitas Alma Ata Yogyakarta
Korespondensi: Imram Radne Rimba Putri, email : imramradne@almaata.ac.id

## ABSTRAK
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan kewajiban bagi seluruh warga negara Indonesia. Dalam bentuk BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan program layanan unik yang akan menawarkan rangkaian lengkap layanan kesehatan tanpa batas biaya jaminan yang menyertai asuransi.  Namun  warga  Dusun  Bujet,  Desa  Jambewangi,  Kec  Pakis,  Kab  Magelang  belum  memiliki  akses terhadap  Jaminan  Kesehatan  Nasional  (JKN).  Meningkatnya  pemahaman  dan  kesadaran  akan  Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di kalangan warga Dusun Bujet, Desa Jambewangi, Kec Pakis, Kab Magelang menjadi tujuan dari program masyarakat ini. Teknik yang dilakukan meliputi ceramah dengan menggunakan presentasi power point, angket, diskusi kelompok, dan tanya jawab. Hasil dari kegiatan masyarakat ini memberikan dampak yang  sangat  bermanfaat  bagi  masyarakat  Dusun  Bujet,  Desa  Jambewangi,  Kec  Pakis,  Kab  Magelang,  karena masyarakat semakin percaya diri dan semangat untuk mengikuti anjuran pemerintah untuk mendapatkan jaminan kesehatan. Hal ini dimaksudkan agar warga merasa termotivasi untuk segera mendaftarkan diri dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Kata Kunci: Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), sosialisasi

## ABSTRACT
National  Health  Insurance  is  mandatory  for  all  Indonesian  citizens.  In  the  form  of  Health  and Employment BPJS, National Health Insurance is a unique service program that will offer a full range of health services without any guarantee fee limits that accompany the insurance. However, the residents of of Bujet Hamlet, Jambewangi  Village,  Pakis  District,  Magelang  Regency  do  not  yet  have  access  to  National  Health  Insurance. Increasing  understanding  and  awareness  of  National  Health  Insurance  among  residents  of  Bujet  Hamlet, Jambewangi Village, Pakis District, Magelang Regency is the goal of this community program. The techniques used  include  lectures  using  power  point  presentations,  questionnaires,  group  discussions,  and  questions  and answers. The results of this community activity have a very beneficial impact on the people of of Bujet Hamlet, Jambewangi  Village,  Pakis  District,  Magelang  Regency,  because  the  community  is  increasingly  confident  and enthusiastic to follow government recommendations to get health insurance. This is intended so that residents feel motivated to immediately enroll in the National Health Insurance program.
Keywords: National Health Insurance, socialization

## PENDAHULUAN
Setiap orang harus memiliki kesehatan yang baik  agar  dapat  berfungsi  dalam  kehidupan sehari-hari. Menjadi bugar secara fisik, intelektual,  spiritual,  dan  sosial  memungkinkan setiap  orang  untuk  menikmati  kehidupan  yang memuaskan  yang  produktif  secara  sosial  dan ekonomi.  Salah  satu  tujuan  utama  dari  proyek pembangunan  pemerintah  adalah  kesehatan. Kegiatan  promotif,  preventif,  kuratif,  dan rehabilitatif adalah bagian dari inisiatif perawatan  kesehatan  ini  (Sutanta,  2016).  Maka dari itu, diperlukannya jaminan sosial bagi suatu Negara guna meningkatkan kualitas hidup warga atau meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Salah  satu  programnya  adalah  Sistem  Jaminan Sosial  Nasional  (SJSN).  Sejumlah  Badan Penyelenggara  Jaminan  Sosial,  antara  lain Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) dan Tabungan  dan  Asuransi  Pegawai  Negeri (Taspen),  serta  Asuransi  Angkatan  Bersenjata Republik  Indonesia  (ASABRI),  dan  PT  Askes (Persero) bertanggungjawab untuk menyelenggarakan  SJSN  sesuai  UU  Nomor  40 Tahun 2004 (Rohmatullailah, et al., 2021).
Selama  4  tahun  terakhir,  Indonesia  menjadi salah satu negara yang berkembang. Dari Januari
2014  hingga  2019,  terdapat  peningkatan jumlah keanggotaan JKN, tetapi belum memenuhi target cakupan keanggotaan global atau nasional 100%. Dalam  bentuk  Badan  Penyelenggara  Jaminan Sosial  Kesehatan  dan  Ketenagakerjaan,  JKN adalah  program  layanan  unik  yang  akan menawarkan  berbagai  layanan  kesehatan  tanpa batasan  biaya  yang  dijamin  dengan  asuransi. Tujuan  adanya  JKN  adalah  untuk  memenuhi kebutuhan  dasar  kesehatan  masyarakat  yang layak.  Ada  3  alasan  masyarakat  harus  menjadi peserta JKN, yaitu perlindungan, gotong royong, dan  kepatuhan.  Pertama,  JKN  memberikan perlindungan  baik  untuk  diri  sendiri,  keluarga maupun orang lain untuk mendapatkan kepastian jaminan  kesehatan  sehingga  diharapkan  bisa meningkatkan  produktivitas  dan  kesejahteraan. Kedua, dengan menjadi peserta JKN, maka setiap peserta  yang  sehat  akan  bergotong  royong membantu  peserta  yang  sakit.  Ketiga,  wujud kepatuhan  dari  setiap  Warga  Negara  Indonesia terhadap  perundang-undangan  berupa  registrasi diri  dan  anggota  keluarganya  menjadi  peserta JKN  serta  mengikuti  prosedur  pelayanan kesehatan yang berlaku.
Pemerintah  Indonesia  melalui  Kementerian Kesehatan berusaha mempromosikan pencapaian
100% Universal  Health  Coverage (UHC)  pada tahun  2019.  Beberapa  bulan  menjelang  akhir 2019,  beberapa  daerah  di  Indonesia  telah mencapai  target  100%  kesehatan  nasional keanggotaan  asuransi.  Terdapat  enam  dari  34 provinsi  di  Indonesia  telah  mencapai  angka  di atas 95% untuk cakupan program JKN, termasuk Aceh  (109,5%),  DKI  Jakarta  (165,45%), Sulawesi        Utara        (100,71%),  Gorontalo (106,96%),  Papua  (114,14%)  dan  Papua  Barat (139,76%).  Sedangkan,  beberapa  provinsi  lain masih  berusaha  mencapai  target  (Yosalli  & Hafidz As Shidieq, 2020).
BPJS  adalah  badan  hukum  yang  mengelola program jaminan kesehatan untuk seluruh warga negara  Indonesia,  termasuk  orang  asing  yang telah bekerja di Indonesia selama minimal enam bulan. BPJS Kesehatan dan BPJS
Ketenagakerjaan  berdasarkan  UU  Nomor  24 Tahun  2011  adalah  dua  sisi  dari  BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal 5. BPJS Kesehatan  diluncurkan  pada  1  Januari  2014, sedangkan  BPJS  Ketenagakerjaan  dimulai  pada Juli  2015.  Hanya  program  jaminan  kesehatan, yang  meliputi  rawat  inap,  pelayanan  kesehatan rujukan  lanjutan,  dan  pengobatan  tingkat pertama,  dikelola  oleh  BPJS  Kesehatan.
Sementara itu, BPJS Ketenagakerjaan mengawal koordinasi  program  jaminan  kecelakaan  kerja, jaminan hari tua, jaminan kematian, dan jaminan hari tua (Sanitya Pambudi, 2019). Satu hal yang sama, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan  sama-sama  memungut  iuran dari pekerja Indonesia dan masyarakat umum.
Meski sudah menjadi persyaratan pemerintah agar semua orang ikut JKN, namun tidak semua masyarakat  Indonesia  melakukannya,  termasuk warga  Dusun  Bujet,  Desa  Jambewangi,  Kec Pakis,  Kab  Magelang.  Salah  satu  faktor penyebabnya  adalah  kurangnya  mengikuti sosialisasi terkait JKN sehingga pengetahuan dan kesadaran  yang  dimiliki  masyarakat  untuk mendaftarkan diri menjadi peserta JKN itu masih kurang  (Mustikasari,  2021).  Masyarakat  yang memiliki pemahaman yang kuat tentang JKN dan didukung  oleh  dana  yang  cukup  seringkali merupakan  pihak  yang  menganggap  bijaksana untuk  mendaftar  kepesertaan  JKN.  Sementara itu,  individu  yang  tidak  memiliki  dukungan keuangan  yang  memadai  dan  tidak  mengetahui JKN  cenderung  mempertimbangkan  untuk mendaftar (Syahda, et al., 2022).
Menurut  penelitian  Situmorang  M  (2020) tentang  Sosialisasi  Kepada  Masyarakat  Terkait
Partisipasi  Acara  JKN  di  Gedung  Serba  Guna Riau Kelurahan Tanjung Riau, hasil pengabdian kepada masyarakat tersebut memberikan dampak yang sangat positif bagi masyarakat khususnya di Kelurahan  Tanjung  Riau,  karena  bertambahnya pengetahuan  dan  informasi.  Jika  informasinya akurat, masyarakat merasa aman dan termotivasi untuk  mengikuti  anjuran  pemerintah  untuk memiliki jaminan kesehatan.

## TUJUAN DAN MANFAAT
Mensosialisasikan  kepada  warga  Dusun Bujet,  Desa  Jambewangi,  Kec  Pakis,  Kab Magelang  secara  menyeluruh  tentang  JKN sehingga  pengetahuan  yang  dimiliki  warga Dusun Bujet lebih meningkat dan tergerak untuk segera  mendaftarkan  diri  sebagai  peserta  agar dapat memanfaatkan program layanan JKN.

## METODE PELAKSANAAN KEGIATAN
Metode  yang  digunakan  dalam  pengabdian masyarakat ini adalah terlebih dahulu melakukan survey  mengenai  kepemilikan  JKN,  setelah  itu disusun  program  berupa  sosialisasi  JKN  bagi Masyarakat  di  Dusun  Bujet  yang  dilaksanakan secara  luring.  pada  tanggal  3  Desember  2022, dengan  demografi  utama  peserta  adalah  peserta pengajian  yang  berjumlah  20  orang.  Setelah  itu dilakukan ceramah dengan bantuan media berupa powerpoint,  kuesioner  dan  adanya  sesi  diskusi
serta tanya jawab. Pembagian kuesioner ini untuk mengukur pengetahuan masyarakat sebelum dan sesudah dilakukannya sosialisasi.

## HASIL DAN DISKUSI
Sosialisasi  tentang  Jaminan  Kesehatan Nasional  (JKN)  bagi  Masyarakat  Dusun  Bujet, Jambewangi  pada  tanggal  3  Desember  2022 dihadiri  sebanyak  20  orang  peserta  pengajian. Lokasi pelaksanaan sosialisasi ini bertempatan di rumah  warga  Dusun  Bujet,  Jambewangi. Ternyata meski JKN sudah berjalan kurang lebih sembilan tahun, jangka waktu tersebut bukanlah tolok ukur keberhasilan atau tanda bahwa semua orang  mengetahui  program  tersebut,  hal  ini serupa  dengan  kondisi  yang  ditemukan  pada masyarakat Dusun Bujet, Desa Jambewangi, Kec Pakis, Kab Magelang (Situmorang, et al., 2020). Sebelum  diadakannya  penyuluhan,  dilakukan terlebih  dahulu  pengumpulan  data  informasi  di lapangan  melalui  wawancara  singkat  untuk mengetahui  gambaran  kepemilikan  JKN  di Dusun Bujet, Jambewangi Pakis Kab Magelang. Berdasarkan  temuan,  masih  banyak  penduduk yang  tidak  memiliki  kartu  dan  tidak  ikut  serta dalam JKN karena tidak mengetahui pentingnya JKN.  Warga  lain  mengaku  iurannya  terlalu mahal, tidak  punya ponsel,  daerahnya  terpencil, atau  terlalu  sibuk  bekerja  di  ladang.  Apabila
warga  sakit  ringan,  warga  hanya  melakukan pengobatan  sendiri  dan  membeli  obat  di  apotek saja.
Gambar 1. Foto Bersama Ibu-Ibu Pengajian Dusun Bujet
Berdasarkan temuan tersebut, kami menyusun jadwal kegiatan pengabdian masyarakat untuk memberikan sosialisasi tentang JKN  kepada  masyarakat  Dusun  Bujet,  Desa Jambewangi,  Kec  Pakis,  Kab  Magelang.  Dalam sosialisasi warga, topik yang dibahas adalah apa itu JKN; kapan program JKN dilaksanakan; apa itu  BPJS;  apakah  perorangan  boleh  tidak mendaftar  BPJS;  apa  manfaat  BPJS  Kesehatan; bagaimana alur pelayanan kesehatan bagi peserta
BPJS Kesehatan; dan berapa besaran iuran yang harus  dibayarkan  oleh  peserta  BPJS  Kesehatan. Respon warga sangat antusias dengan
mendengarkan  materi  sosialisasi  tersebut  dan memberikan  pertanyaan-pertanyaan  terkait  JKN dikarenakan selama ini belum pernah
memperoleh  sosialisasi  tentang  JKN  dari  pihak
manapun.  Kegiatan  ini  diakhiri  dengan  foto bersama seperti yang terlihat pada gambar.
Hasilnya  diperoleh  dengan  menggunakan data  dari  11  orang  yang  menyelesaikan  pre-test dan  post-test.  Nilai  mean  atau  rata-rata  pretest adalah  4,5,  sedangkan  nilai  mean  atau  mean posttest  adalah  10.  Hasil  P  0,05  pada  Tabel  1 menunjukkan bahwa ada perbedaan pengetahuan yang  signifikan  antara  sebelum  dan  sesudah dilakukannya  sosialisasi.  Hal  ini  menunjukkan bahwa  sosialisasi  dapat  mengedukasi  peserta tentang materi penyuluhan yang diberikan.
Tabel 1. Nilai Rerata Pre Test dan Post Test Pre test Post test N 11 11 Nilai min 2 8 Nilai max 10 10 Rerata 4,5 10 SD 1,91 ,00 Nilai p 0,000
Kesehatan  merupakan  hak  dasar  yang dimiliki  setiap  warga  negara  Indonesia,  sesuai dengan  falsafah  dasar  negara,  Pancasila,  yang tertuang  dalam  sila  kelima,  “Keadilan  Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Artinya, setiap orang di suatu negara memiliki hak dan tanggung jawab  yang  sama  dalam  hal  memperoleh pelayanan  sosial,  seperti  perawatan  kesehatan dan  pendidikan,  sebagai  warga  negara  (Susanti, 2020).  Kesehatan  adalah  hal  yang  wajib  itu Inisiatif  pembangunan  pemerintah  Indonesia
menempatkan  prioritas  tinggi  pada  kesehatan. Tindakan  promotif,  preventif,  kuratif,  dan rehabilitatif  merupakan  bagian  dari  inisiatif pelayanan  kesehatan.  Salah  satu  prakarsanya adalah  Sistem  Jaminan  Sosial  Nasional  (SJSN) yang  dijalankan  oleh  BPJS,  yang  menawarkan keamanan  finansial  dan  akses  yang  adil  ke perawatan medis sambil mengintegrasikan tujuan yang  berfokus  pada  keluarga  ke  dalam  upaya kesehatan perorangan dan masyarakat (UKP dan UKM).
Menurut  UU  SJSN,  jaminan  kesehatan diselenggarakan secara nasional berdasarkan asas asuransi  sosial  dan  pemerataan  dengan  maksud memberikan perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat dan perlindungan pemeliharaan kesehatan dalam memenuhi kebutuhan  dasar  kesehatannya  karena  telah membayar  iuran  atau  dibayar.  oleh  pemerintah. kontribusi    (Abiyoga,  2017).  Prinsip-prinsip jaminan sosial meliputi kerjasama antara si kaya dan si miskin, sehat dan sakit, tua dan muda, serta berisiko tinggi dan berisiko rendah, sebagaimana tercantum  dalam  Pasal  19  UU  SJSN;  bukan terserah  Anda  apakah  Anda  berpartisipasi  atau tidak;  kontribusi  sebanding  dengan  pendapatan atau  upah;  dan  manfaat  selain  tenaga  kerja disertakan.  padahal  konsep  ekuitas  yang
dipermasalahkan adalah  kesetaraan  dalam  akses pengobatan  berdasarkan  kebutuhan  medis  dan jumlah  pembayaran.  Aksesibilitas  finansial layanan  sebanding  dengan  perawatan  kesehatan (Suprianto & Mutiarin, 2017).
Dalam  rangka  meningkatkan  kepesertaan JKN-KIS sehingga mencakup seluruh Indonesia pada  1  Januari,  BPJS  Kesehatan  menargetkan peningkatan kemitraan dengan seluruh pemangku kepentingan, mendorong keterlibatan masyarakat, dan mendorong kepatuhan kepesertaan  2019.  Namun,  masih  ada  tempat dengan jaminan kesehatan yang buruk dibandingkan dengan daerah lain, dan distribusi JKN belum ideal (Aji, et al., 2021). Masih banyak masyarakat  yang  belum  mendaftar  kepesertaan JKN-KIS. Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan  sosialisasi  secara  gencar  kepada masyarakat  untuk  menyampaikan  pentingnya program  tersebut.  Selain  itu,  berbagai  detail tentang  alur  layanan  kesehatan,  pedoman program JKN-KIS terbaru, dan sejumlah inovasi yang  dikeluarkan  BPJS  Kesehatan  untuk mempermudah  individu  dalam  mengakses layanan (Purwanti, et al., 2019). Untuk mencapai Universal  Health  Coverage (UHC),  seluruh penduduk  Indonesia  harus  terdaftar  sebagai peserta JKN-KIS. Oleh karena itu, sangat penting
bagi semua pihak untuk bekerja sama memastikan seluruh penduduk Indonesia terdaftar  sebagai  peserta  kesehatan  (Kurniawati & Rachmayanti, 2018).
Presiden  Republik  Indonesia  mengeluarkan
Keputusan  Presiden  Nomor  12  Tahun  2013,
Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan
Kesehatan  dan  bukan  PBI  Jaminan  Kesehatan dianggap  sebagai  peserta  Jaminan  Kesehatan. Sesuai  dengan  Peraturan  Pemerintah  Indonesia, PBI  Jaminan  Kesehatan  peserta  adalah  mereka yang  yang  dianggap  miskin  dan  tidak  mampu, sedangkan  peserta  Jaminan  Kesehatan  Non  PBI adalah mereka  yang  tidak tergolong  miskin  dan orang  tidak  mampu.  Pembedaan  ini  tertuang dalam  Pasal  101  Tahun  2012  tentang  PBI Jaminan  Kesehatan.  Yang  dianggap  miskin  dan orang  yang  miskin,  seperti  pekerja  upahan  dan keluarganya, pekerja tidak dibayar dan keluarganya, dan penganggur dan keluarganya.
Peserta  PBI  penerima  iuran  jaminan kesehatan  menanggung  biaya  iuran  BPJS Kesehatan. Gaji atau upah bulanan bagi mereka yang  menerima  upah  dari  instansi  pemerintah, seperti  PNS,  Anggota  TNI  dan  Polri,  pejabat negara,  dan  pegawai  pemerintah  non-PNS, ditetapkan  sebesar  5%  (lima  persen),  dengan
pemberi  kerja  dan  peserta  menyumbang  tiga persen  masing-masing.  Sementara  itu,  pekerja upahan  di  BUMN,  BUMD,  dan  swasta memberikan  kontribusi  bulanan  sebesar  4%, Pemberi  Kerja  memberikan  kontribusi  sebesar 4%, dan Peserta memberikan kontribusi sebesar 0% (nol dan 5%). (Dewi & Sulistyani, 2015).
Satu-satunya organisasi yang menaungi JKN adalah BPJS. Kartu JKN memberikan hak kepada pemegangnya  untuk  mendapatkan  pengobatan gratis  di  fasilitas  yang  berafiliasi  dengan  BPJS, FKTP dan FKRTL. Bergantung pada persyaratan medis,  layanan  perawatan  diberikan  secara bertahap.  Selain  itu,  dengan  memiliki  kartu asuransi  kesehatan,  Anda  dapat  berhenti mengkhawatirkan  masalah  uang  jika  sakit. Peserta  JKN  cenderung  menghabiskan  lebih sedikit  untuk  perawatan  kesehatan  daripada individu  yang  tidak  diasuransikan  (Tarigan  & Suryati, 2017). Selama program JKN ada, setiap warga negara Indonesia akan memiliki akses ke asuransi kesehatan yang komprehensif, memungkinkan  mereka  untuk  hidup  sehat  dan berbuah.
Aplikasi  mobile  JKN  yang  baru  saja  dirilis BPJS  Kesehatan  ini  bermaksud  memberikan pelayanan kepada masyarakat dan peserta secara efektif  dan  efisien.  Awalnya,  satu-satunya  cara
untuk  mengakses  aplikasi  ini  adalah  dengan mengantre  panjang  di  kantor  cabang  BPJS Kesehatan.  Namun  kini  layanan  yang  sangat krusial  ditawarkan  kepada  masyarakat  baik secara  konvensional  maupun  online.  Melalui aplikasi  mobile  JKN  yang  dapat  diunduh langsung  dari play  store atau app  store smartphone ,  BPJS  Kesehatan  menawarkan layanan  yang  mudah.  kemudahan  penggunaan aplikasi  mobile  JKN,  antara  lain  kemampuan membayar  iuran, update informasi  kepesertaan, akses informasi kepesertaan keluarga, pemindahan  pasien  antara  FKTP  dan  FKRTL, dan  memudahkan  masyarakat  menyampaikan saran atau keluhan  (Rinjani & Sari, 2022).
Gambar 2. Penjelasan Materi
Setelah diberikan sosialisasi, peserta memberikan  pertanyaan  seputar  materi.  Mereka menanyakan  “Apakah  tarif  iuran  dibayarkan setiap  bulan?”  (warga  1)  dan  “Apakah  fasilitas pelayanan per kelas itu sama saja?” (warga 2).
Hasil  pasca  kegiatan  sosialisasi  dapat diketahui antusiasnya respon warga Dusun Bujet untuk mendengarkan materi, mampu memberikan  pertanyaan  dan  menyampaikan kendala  keikutsertaan  mereka  dalam  program JKN.  Hampir  seluruh  warga  di  Dusun  Bujet bekerja  sebagai  pekerja  sektor  informal  seperti petani.  Petani  yang  merupakan  pekerja  yang diasuransikan  seharusnya  mengetahui  manfaat JKN,  namun  mayoritas  dari  mereka  cenderung menunda  untuk  mendaftar.  Biasanya,  elemen terkait  pengetahuan  dan  pendidikan  berdampak pada  cara  mereka  berpartisipasi.  Kepribadian seseorang  dalam  berpendapat,  berpikir,  dan bersikap  dalam  melakukan  tindakan,  termasuk mempersiapkan  kesehatan  keluarganya  dengan berpegang  pada  JKN,  akan  dipengaruhi  oleh tingkat  pendidikannya.  Dengan  memiliki  BPJS, masyarakat  telah  mampu  melakukan  tindakan preventif  terhadap  risiko  sakit  dengan  kerelaan membayar  iuran  yang  sudah  ditetapkan  ( Siswoyo, et al., 2015).
Selain itu, hambatan terbesar untuk memperoleh  asuransi  kesehatan  bagi  banyak pekerja sektor informal adalah gaji mereka yang rendah (Carrin et al, 2005). Posisi ekonomi yang rendah,  menurut  Intiasari  et  al.  (2015),  dapat menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat tidak
mengetahui  perlunya  melakukan  pembayaran asuransi kesehatan bahkan tidak mengetahui apa itu  asuransi  kesehatan.  Gaji  yang  rendah menghambat  akses  ke  pendidikan,  makanan sehat,  perumahan  yang  layak,  dan  layanan kesehatan  berkualitas  tinggi    (Satriawan,  et  al., 2021). Makanya, besaran iuran/premi dan jumlah anggota  keluarga  juga  menjadi  dasar  seseorang sebelum  memilih  kepesertaan  mandiri.  Bagi peserta yang bukan PBI tentu harus mengeluarkan  biaya  sendiri  untuk  membayar iuran setiap bulannya (Pangestika, et al., 2017).
Bank  yang  telah  bermitra  dengan  BPJS Kesehatan wajib menerima donasi paling lambat tanggal sepuluh setiap bulannya. Premi asuransi kesehatan peserta akan diganti dengan tarif yang memenuhi  semua  peraturan  dan  UU  yang berlaku.  Kontribusi  peserta  dapat  diubah sewaktu-waktu  sesuai  dengan  aturan  yang mengaturnya.  Calon  peserta  dapat  melakukan pembayaran bulanan BPJS Kesehatan di berbagai lokasi antara lain ATM Bank,
Minimarket/Alfamart dan Indomart, Kantor Pos,
Bank  Autodebit,  dan  SMS  Banking (Semaun &
Juneda, 2018).
Kelompok  pekerja  sektor  informal  lainnya mengikuti  JKN  dengan  alasan  sebagai  berikut: Tidak  sehat,  jadwal  kerja  padat,  tempat  tinggal
jauh,  dan  tidak  memiliki  telepon  genggam.  Di Dusun Bujet, Desa Jambewangi, Kec Pakis, Kab Magelang,  kurangnya  informasi  juga  ditengarai menjadi  salah  satu  penyebab  masih  banyaknya warga  yang  tidak  ikut  BPJS.  Jadi,  tenaga kesehatan,  BPJS,  dan  kader  harus  mengambil pendekatan proaktif sambil memberikan informasi  atau  sosialisasi  yang  jelas  dan meyakinkan  untuk  meyakinkan  individu  untuk mendaftar  program  JKN  untuk  diri  mereka sendiri  dan  keluarga  mereka  sesegera  mungkin (Subkhan, 2018).

## SIMPULAN DAN SARAN
Sosialisasi  tentang  JKN  mampu  merubah pengetahuan  masyarakat  Dusun  Bujet,  Desa Jambewangi, Kec Pakis, Kab Magelang mengenai JKN sehingga masyarakat dapat lebih memahami. Hal ini dibuktikan dengan peningkatan  nilai  pada  post-test  dibandingkan dengan pre-test.
Dengan diberikannya sosialisasi, diharapkan masyarakat  menjadi  tergerak  untuk  segera memproses  dan  mendaftarkan  diri  menjadi peserta  JKN.  Sosialisasi  terkait  JKN  dari beberapa instansi terkait seperti BPJS,
Puskesmas, Kelurahan ataupun Kader juga perlu
ditingkatkan  agar  masyarakat  lebih  memahami program JKN.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Kami  mengucapkan  terima  kasih  kepada warga  Dusun  Bujet,  Desa  Jambewangi,  Kec Pakis, Kab Magelang, dan teman-teman lainnya atas bantuan dan dukungannya dalam mensukseskan  proyek  pengabdian  masyarakat ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Siswoyo, B. E., Prabandari, Y. S. & Hendrartini,
Y.,  2015.  Kesadaran  Pekerja  Sektor Informal  terhadap  Program  Jaminan Kesehatan  Nasional  di  Provinsi  Daerah Istimewa  Yogyakarta. Jurnal  Kebijakan Kesehatan Indonesia:JKKI, 4(4), pp. 118- 125.
Abiyoga, H., 2017. Pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan  Pada  Pekerja  Gardena Department  Store  dan  Supermarket  di Kota Yogyakarta. Jurnal Universitas Atma Jaya.
Aji, D. A. S., Munir, D. M. A. B. & Ariftiyana, S.,  2021. Health  Improvement  Strategies Within  and  Post  COVID-19 Pandemic . Asia  Pacific  Partnership  On  Health  And
Nutrition  Improvement  (APHNI)  2021 penyunt. Yogyakarta: Alma Ata
University Press.
Dewi,  M.  W.  &  Sulistyani,  D.,  2015. Perbandingan  Premi  Asuransi  Kesehatan Peserta  BPJS  Badan  Usaha  Dengan Asuransi Kesehatan Swasta. Jurnal Akuntansi Dan Pajak, 16(01).
Kurniawati,  W.  &  Rachmayanti,  R.  D.,  2018.
Identifikasi Penyebab Rendahnya Kepesertaan  JKN  Pada  Pekerja  Sektor Informal  di  Kawasan  Pedesaan. Jurnal Administrasi  Kesehatan  Indonesia, 6(1), pp. 33-39.
Mustikasari,  A.  P.,  2021.  BPJS  Kesehatan
Memberikan Jaminan Kesehatan Terhadap Pasien  Atau  Masyarakat. Yustitiabelen, 7(2), pp. 146-154.
Pangestika, V. F., Jati, S. P. & Sriatmi, A., 2017. Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kepesertaan Sektor Informal Dalam BPJS Kesehatan Mandiri di Keluarahan Poncol, Kecamatan  Pekalongan  Timur,  Kota Pekalongan. Jurnal Kesehatan Masyarakat, 5(3), pp. 39-49. Purwanti,  S.,  Diaty,  R.  &  Laily,  R.,  2019.
Sosialisasi  Pemanfaatan  Layanan  Digital Badan  Penyelenggaraan  Jaminan  Sosial Kesehatan  di  Puskesmas  Banjarmasin Indah. AbdiCurio  Jurnal  Pengabdian Kepada Masyarakat, 1(1), pp. 24-29.
Rinjani, R. & Sari, N., 2022. Analisis Penerapan
Aplikasi  Mobile  Jkn  Terhadap  Peserta
Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial
Kesehatan Cabang Subulussalam. PUBLIKA:  Jurnal  Ilmu  Administrasi Publik, 8(2), pp. 209-223.
Rohmatullailah,  D.  et  al.,  2021.  Peningkatan
Pengetahuan tentang JKN dengan Sosialisasi  dan  Pembentukan  Kader  JKN Kota Bogor. Jurnal Pengabdian Kesehatan Masyarakat (Pengmaskesmas), 1(2), pp. 110-118.
Sanitya Pambudi, L., 2019. Pelaksanaan Program Jaminan  Sosial  Ketenagakerjaan  Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah di Wilayah Kota Semarang Ditinjau Dari Permenaker nomor  1  Tahun  2016. Indonesian  State Law Review, 1(2), pp. 205-228.
Satriawan,  D.,  Pitoyo,  A.  J.  &  Giyarsih,  S.  R., 2021.  Faktor-Faktor  yang  Memengaruhi Kepemilikan  Jaminan  Kesehatan  Pekerja Sektor  Informal  di  Indonesia. Jurnal Tataloka, 23(2), pp. 263-280.
Semaun, S. & Juneda, 2018. Sistem Pengelolaan Badan  penyelenggara  Jaminan  Sosial (BPJS)  Kesehatan  Mandiri  Kota  Pare- Pare. Jurnal  Syari'ah  dan  Hukum, 16(2), pp. 284-306.
Situmorang,  M.,  Retno  &  Widya,  2020. Sosialisasi  pada  masyarakat  tentang keikutsertaan  dalam  jaminan  kesehatan nasional  di  gedung  serba  guna  riau
kelurahan Tanjung Riau. BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 1(2), pp. 125-131.
Subkhan, F., 2018. Analisis Faktor-Faktor Yang
Mempengaruhi Kepesertaan Program
Jaminan  Kesehatan  Nasional. Jurnal Economicus, 12(2), pp. 124-135.
Suprianto,  A.  &  Mutiarin,  D.,  2017.  Evaluasi
Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional. Journal of Governance And Public Policy,
4(1).
Susanti, F., 2020. Pelaksanaan Program Jaminan
Kesehatan Nasional ( BPJS Kesehatan ) Di Kota Magelang. Jurnal Paradigma
Multidisipliner (JPM), 1(2). Sutanta, 2016. Persepsi Masyarakat Yang Tidak
Menjadi  Anggota  Jaminan  Kesehatan Nasional  Terhadap  Program  Jaminan
Kesehatan  Nasional. Jurnal  Kesehatan Samodra Ilmu, 7(1).
Syahda, S., Lubis, E. M., Atika, R. & Gurning, F. P., 2022. Hubungan Pengetahuan Dengan Keikutsertaan Masyarakat Dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). HUMANTECH : Jurnal Ilmiah Multidisplin  Indonesia, 1(9),  pp.  1202- 1209.
Tarigan, I. & Suryati, T., 2017. Gambaran Out of Pocket  pada  Awal  Era  JKN  di  Indonesia Description Out of Pocket in the Early Era JKN  at  Indonesia. Jurnal  Penelitian  dan Pengembangan  Pelayanan  Kesehatan, 1(2), pp. 141-146.
Yosalli  &  Hafidz  As  Shidieq,  F.,  2020.  Faktor yang Mempengaruhi Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten. Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan, 23(04), pp. 133-139.