## CARA PANDANG EMPOWERMENT DALAM PROGRAM PADAT KARYA DI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN KULON PROGO
Iman Amanda Permatasari Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta Email: imanamanda14@gmail.com

## ABSTRAK
Membahas empowerment di  Kabupaten  Kulon  Progo  belum  ada  yang  merujuk  pada Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  (Disnakertrans)  Kulon  Progo,  khususnya  pada satu  program  yang  dilaksanakan.  tujuan  penelitian  ini  untuk  mengetahui  cara  pandang empowerment dalam  program  padat  karya  di  dinas  tenaga  kerja  dan  transmigrasi kabupaten Kulon Progo. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Sementara hasil  temuan  dalam  penelitian  ini  bahwa  program  Padat  Karya  yang  diklaim  sebagai bagian  empowerment  oleh  Disnakertrans  Kabupaten  Kulon  Progo,  pada  hakikatnya tidak memenuhi konsep empowerment. Hal tersebut dilihat dari beberapa hal, yaitu: 1) ditinjau  dari  makna  empowerment,  Padat  Karya  tidak  bisa  secara  spesifik  menyasar penduduk-penduduk  lemah  tertentu.  Sasarannya  adalah  petani  yang  sedang  tidak bertani.  Hal  ini  menurut  penulis  bukan  bentuk  kelemahan;  2)  program  ini  hanya memiliki dua dari ketiga prinsip empowerment,  yakni prinsip mengerjakan dan akibat; 3)  orientasi  perkembangan  dari  Padat  Karya  merujuk  pada  peningkatan  ekonomi  saja, bukan  pada  keberlanjutan  program  tersebut  melalui  berdayanya  masyarakat  petani;  4) konsep  keberlangsungan  pada  empowerment  tidak  bisa  penulis  lihat,  program  hanya akan  berjalan  apabila  kesempatan  untuk  melakukan  usulan  dilakukan,  sehingga masyarakat tidak mandiri, kreatif, ataupun inovatif.
Kata Kunci: Perencanaan; Pembangunan; Empowerment ; Padat Karya

## ABSTRACT
Empowerment  Discussed  in  Kulon  Progo  Regency  there  is  no  reference  to  the  Kulon Progo Manpower and Transmigration Office (Disnakertrans), especially in one program that  was  implemented.  The  purpose  of  this  study  was  to  determine  the  perspective  of empowerment in a Padat Karya program at the Manpower and Transmigration Office of Kulon  Progo  Regency.  The  research  method  used  is  qualitative.  Meanwhile,  the findings  in  this  study  are  that  the  Padat  Karya  program  which  is  claimed  as  part  of empowerment  by  the  Manpower  and  Transmigration  Office  of  Kulon  Progo  Regency, in essence does not fulfill the concept of empowerment. This can be seen from several things,  namely:  1)  in  terms  of  empowerment  of  meaning,  Padat  Karya  cannot specifically  target  certain  residents.  The  target  is  farmers  who  are  not  farming. According to the author, this is not a form of weakness; 2) this program only has two of the  three  principles  of  empowerment,  namely  doing  tasks  and  results;  3)  the development  orientation  of  the  Intensive  Work  Referring  to  economic  improvement only,  not  to  the development community through the  empowerment of  farmers; 4) the concept of sustainability in empowerment cannot be seen, the program will only run if
the  community  has  the  opportunity  to  do  it,  so  it  is  not  independent,  creative,  or innovative.
Keywords: Planning; Development; Empowerment; Padat Karya.

## Informasi Artikel
Diterima: Oktober 2021, Disetujui: November 2021, Dipublikasikan: Desember 2021 DOI: https://doi.org/10.47431/governabilitas.v2i2.114

## PENDAHULUAN
Pemberdayaan  atau empowerment adalah  bagian  dari  konsep  pembangunan masyarakat  dalam  bidang  ekonomi  dan  politik.  Cirinya  terdiri  dari people  centered (berpusat  kepada  rakyat), participatory (partisipasi), empowering (memberdayakan masyarakat),  dan sustainable (berkelanjutan)  (Musa,  2017).  Oleh  karena  itu, pemberdayaan merupakan usaha untuk memberikan dorongan, motivasi dan hal lainnya yang  dapat  menguatkan  potensi  masyarakat,  sehingga  mereka  bisa  lebih  kreatif  dan inovatif,  serta  kesejahteraannya  terjamin.  Pemberdayaan  selalu  berhubungan  dengan pribadi  individu  atau  kelompok,  hanya  saja  terkadang  mereka  tidak  mengetahui  apa potensinya.  Keberadaan  pilar-pilar  eksternal  untuk  memberikan  dukungan  jelas dibutuhkan.  Misalnya  pada  satu  kelompok  masyarakat  daerah,  dibutuhkan  peran pemerintah  untuk  menggali  potensi.  Selain  itu  juga  dibutuhkan  kelompok-kelompok lain  yang  lebih  kuat  untuk  bisa  memfasilitasi.  Keseluruhan  elemen  tersebut  harus menjadi satu dan berjalan beriringan, sehingga konsep dan prinsip pemberdayaan dapat dilakukan secara optimal.
Di  Kabupaten  Kulon  Progo  misalnya,  program-program  pemberdayaan  telah banyak  dilakukan  oleh  dinas-dinas  terkait,  termasuk  Dinas  Tenaga  Kerja  dan Transmigrasi  (Disnakertrans)  Kabupaten  Kulon  Progo.  Dinas  ini  memiliki  fungsi penyelenggaraan  urusan  Pemerintahan  daerah  dan  Tugas  Pembantuan  dalam  bidang tenaga  kerja  dan  transmigrasi.  Tugasnya  terdiri  dari:  1)  pengelolaan  bidang  hubungan industrial  dan  perlindungan  tenaga  kerja;  2)  pengelolaan  bidang  pengembangan  dan penempatan  tenaga  kerja;  3)  pengelolaan  bidang  transmigrasi;  dan  4)  pengelolaan ketatausahaan  (nakertrans.kulonprogokab.go.id,  2019).  Salah  satu  program  yang disebutkan  oleh  Disnakertas  Kabupaten  Kulon  Progo  sebagai  bentuk empowerment adalah program  Padat  karya. Program  ini mencoba memberdayakan masyarakat  dalam
bidang fisik, seperti pembuatan jalan desa, saluran air, dan irigasi. Melalui padat karya, pemerintah  memberikan  tambahan  pekerjaan  di  waktu  luang  bagi  masyarakat  petani ketika  tidak  sedang  bertani,  agar  mendapatkan  pemasukan  lain.  Namun,  apakah kegiatan ini benar-benar efektif dilaksanakan?
Penelitian  tentang  pemberdayaan  di  Kabupaten  Kulon  Progo  banyak  dilakukan. Misalnya  (Rahayu  et  al.,  2016)  mengkaji  tentang  Pengembangan Community  Based Tourism Sebagai  Strategi  Pemberdayaan  Ekonomi  Masyarakat  di  Kabupaten  Kulon Progo  Daerah  Istimewa  Yogyakarta,  dalam  Jurnal  Penelitian  Humaniora,  Vol.  21,  No. 1.  Hasil  penelitian  tersebut  menyebutkan  bahwa  pengembangan  CBT  sebagai pemberdayaan ekonomi masyarakat dilakukan melalui pengembangan destinasi wisata, pemasaran  pariwisata  dan  pengembangan  kemitraan.  Penghambat  program  ini  adalah infrastruktur  yang  tidak  mendukung,  partisipasi  masyarakat  masih  rendah,  dan ketidakmaksimalan  kemitraan  yang  terjalin.  Penulis  dapat  melihat  bahwa Rahayu,  dkk mengkaji pemberdayaan dari sisi pengembangan CBT dan pariwisata.
Penelitian  selanjutnya  adalah  (Erwinsyah  et  al.,  2020) yang  membahas  tentang Efektivitas  Belabeliku.Com  Dalam  Pemberdayaan  Masyarakat  Berbasis E-Commerce Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018, pada Jurnal Moderat, Volume 6, Nomor 3. Hasil dari penelitian ini memperlihatkan bahwa teknologi yang diadopsi dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah belabeliku.com yang diperuntukan bagi pelaku UMKM dan masyarakat  Kulon  Progo.  Program  tersebut  dikatakan  mampu  membantu  masyarakat dalam  meningkatkan  kesejahteraan.  Dari  penelitian  tersebut  penulis  dapat  melihat perspektif empowerment yang dikaji melalui pemanfaatan teknologi.
Selanjutnya  Isyaroh  dan  Atmojo  menulis  tentang  Efektivitas  Toko  Milik  Rakyat (TOMIRA) dalam Mewujudkan Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Kulon Progo Tahun  2018,  dalam  Jurnal  Ilmu  Sosial  dan  Politik,  Volume  05  Nomor  01.  Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa  Bupati Kulon Progo menggencarkan Gerakan Bela- Beli  Kulon  Progo  melalui  dibangunnya  program  Tomira  (Toko  Milik  Rakyat)  oleh Dinas  Koperasi  dan  UMKM.  Program  dilaksanakan  dengan  melaksanakan  pelatihan terhadap koperasi dan UMKM. Penelitian ini juga menjelaskan bahwa produk UMKM yang harus masuk dalam Tomira minimal 20% dari seluruh barang (Isyaroh & Atmojo, 2020).  Melalui  program  tersebut,  penulis  melihat  adanya  komitmen  pemerintah  untuk membangun  potensi  lokal  daerah  Kulon  Progo.  Pembangunan  Tomira  memberikan
wadah  yang  sangat  nyata  dalam  membantu  masyarakat  menjual  hasil  produksi  lokal untuk digunakan oleh masyarakat sendiri.
Penelitian-penelitian  terdahulu  yang  membahas empowerment di  Kabupaten Kulon  Progo  belum  ada  yang  merujuk  pada  Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi (Disnakertrans)  Kulon  Progo,  khususnya  pada  satu  program  yang  dilaksanakan.  Oleh karena itu, akan sangat menarik untuk melakukan penelitian mengenai hal tersebut guna melihat  bagaimana  cara  pandang  yang  digunakan.    Penulis  akan  mengambil  program Padat Karya untuk meninjau hal tersebut.

## TINJAUAN TEORETIS: MAKNA EMPOWERMENT
Pemberdayaan  masyarakat  merupakan  usaha  yang  dilakukan  oleh  masyarakat dalam  memperbaiki  kehidupannya  dengan  basis  daya  mereka  sendiri  dengan mengoptimalkan  daya  dan  meningkatkan  posisi  tawar  yang  dimiliki,  baik  dibantu ataupun  tanpa  bantuan  dari  pihak  luar.  Oleh  karena  itu,  pemberdayaan  menempatkan kekuatan masyarakat sebagai pilar utama menghindari pihak luar yang ingin mematikan kemandirian  masyarakat  (Mustanir,  2019).  Dalam  penelitiannya  yang  lain,  Mustanir juga melakukan review pada beberapa penelitian yang hasilnya memberikan penekanan bahwa  pemberdayaan  ditujukan  pada  kemampuan  seseorang  yang  tidak  memiliki kekuatan.  Harapannya,  mereka  menjadi  berdaya  dalam  memenuhi  kebutuhan  dasar, mampu  memperlihatkan  sumber-sumber  produktif  yang  bisa  meningkatkan kesejahteraan,  dan  keinginan  untuk  berpartisipasi  pada  setiap  proses  pembangunan beserta  keputusan  yang  tentu  akan  mempengaruhi  kehidupan  mereka  (Mustanir  et  al., 2019).
Melihat  definisi  di  atas,  penulis  dapat  menarik  kesimpulan  bahwasannya pemberdayaan  mengupayakan  setiap  potensi,  termasuk  kelemahan  individu  atau kelompok  agar  kemudian  memiliki power dan  berdaya  sendiri. Power yang  dimiliki harus  terus-menerus  berlanjut,  sekalipun  tidak  ada  yang  menopang.  Dalam  artian, individu atau kelompok harus mampu mandiri dan berdiri sendiri.

## PRINSIP, FAKTOR, DAN KECENDERUNGAN EMPOWERMENT
Menurut  Mardiankanto  seperti  yang  dikutip  oleh  (Murtiningrum  &  Oktoyoki, 2019),  pemberdayaan  memiliki  beberapa  prinsip  sebagai  berikut:  a)  Mengerjakan. Pemberdayaan  harus  melibatkan  masyarakat  secara  maksimal  untuk  dapat
mengimplementasikan  sesuai.  Harapannya,  masyarakat  akan  belajar  dari  proses tersebut; b) Akibat. Pemberdayaan harus memunculkan pengaruh baik dan memberikan manfaat  karena  dapat  berkorelasi  dengan  semangat  dalam  mengikuti  pemberdayaan; dan c) Asosiasi. Pemberdayaan harus memiliki keterkaitan dengan kegiatan lain.
Meskipun  demikian,  pemberdayaan  memiliki  sisi  lain.  Hal  ini  diungkapkan  oleh (Anomsari  &  Abubakar,  2019).  Menurutnya,  terdapat  dua  faktor  paling  penting  dalam perwujudkan pemberdayaan melalui partisipasi yang dapat menghambat pemberdayaan, yaitu: a) Pemberdayaan merupakan hal kompleks, multidimensional dan berkelanjutan. Oleh karena itu, tidak mudah untuk dapat memprediksi keberlangsungan pemberdayaan; dan b) Keterbatasan partisipasi masyarakat dalam penerapan kebijakan, sehingga power yang  dimiliki  masyarakat  belum  meningkat.  (Ulum  &  Anggaini,  2020)  mengatakan pemberdayaan  dapat  mengandung  dua  kecenderungan,  yaitu;  a)  kecenderungan  utama (pemberdayaan  menekankan  pada  proses  memberi  atau  mengalihkan  sebaian  kekuatan agar lebih mandiri); dan b) kecenderungan sekunder (menekankan pada proses stimulasi dorongan dan motivasi individu agar lebih berdaya). Sementara dalam pelaksanaannya, terdapat  beberapa  hal  yang  harus  diperhatikan.  Sebut  saja  akses  kepada  informasi, partisipasi,  akuntabilitas,  dan  kapasitas  organisasi  lokal.  Kedua  kecenderungan  di  atas menurut  penulis  berhubungan  dengan  strategi  pemberdayaan  masyarakat  itu  sendiri. Kecenderungan utama dan sekunder berbicara tentang proses bagaimana pemberdayaan dilakukan.  Apakah  secara  memberikan  sebagian  kekuatan,  atau  justru  dengan memberikan dorongan kepada masyarakat yang dikatakan lemah.

## KEGAGALAN PROGRAM PEMBANGUNAN BERBASIS EMPOWERMENT
Selanjutnya,  sehubungan  program-program  pembangunan  yang  orientasinya adalah pemberdayaan bisa saja mengalami kegagalan. Faktor utama kegagalan tersebut yakni ketidakberpihakan kepada kelompok penduduk miskin, dan kegiatan sosial untuk ekonomi  produktif  dalam  wadah  yang  ada.  Hal  lainnya  ditentukan  oleh  penguatan lembaga  sosial  ekonomi  dan  pembinaan  yang  sebaiknya  dilakukan  atas  asas pembelajaran,  karena  pemberdayaan  adalah  solusi  dari  kegagalan  pembangunan sebelumnya.  Oleh  karena  itu,  tiga  cara  yang  harus  dilakukan  adalah enabling, empowering dan protection (Afiyah,  2011).  Menurut  Edi  Suharto  seperti  yang  dikutip oleh  (Soeprodjo  et  al.,  2020) enabling adalah  usaha  dalam  membuat  iklim  yang  bisa
mengembangkan  potensi  masyarakat  secara  optimal,  karena  pemberdayaan  ditujukan guna  memberi  kebebasan  bagi  masyarakat  dari  sekat  struktural  dan  kultur  yang menghambat.  Sementara  itu,  menurut  Kartasasmita  seperti  yang  dikutip  oleh Mustangin, empowering memiliki  makna  sebagai  memperkuat  potensi  atau  daya  yang dimiliki masyarakat (Mustangin et al., 2017). Selanjutnya (Widiyawati, 2020) mengutip Friedmann  yang  mengatakan  bahwa protecting dilakukan  untuk  memberikan perlindungan  dan  pembelaan  terhadap  kepentingan  masyarakat  lemah  dengan menempatkan partisipasi dalam pengambilan keputusan sebagai unsur penting.
Berkaitan  dengan  pengambilan  keputusan,  (Askar,  2019)  menyatakan  dalam penelitiannya bahwa  dimensi  perencanaan membutuhkan  pengambilan keputusan yang rasional  dan  bertanggung  jawab.  Bahkan  dalam  tahap  implementasi,  paradigma  yang ada  harus  diintegrasikan  dalam  konsep  matang  pemberdayaan  masayrakat.  Begitu  pun dalam  pengawasan,  mental  aparat  dan  mekanisme  pengawalan  program  harus  terus diperbaiki. Dan dalam partisipasi, seluruh masyarakat memiliki hak yang sama.

## PERAN PEMERINTAH DALAM EMPOWERMENT
Peran  pemerintah  dalam  pemberdayaan  dilihat  dari  fungsi  yang  menyertainya, yaitu  regulator,  dinamisator,  dan  fasilitator.  Ketiganya  dikatakan  harus  dilakukan beriringan,  sejalan  tanpa  adanya  pemisahan  (Musa,  2017). Menurut  Arief  seperti  yang dikutip  Firdaus,  peran  sebagai  regulator,  ialah  pemerintah  harus  mempersiapkan  arah dalam  melakukan  penyeimbangan  penyelenggaraan  pembangunan  dengan  cara menerbitkan  peraturan,  dan  tata  tertib  administrasi  pembangunan  (Firdaus,  2020). Kemudian, Mardlatillah dan Hidayat juga mengutip pendapat Arief tentang dinamisator yang  memiliki  makna  pemerintah  harus  mampu  menggerakkan  partisipasi  dari  segala pihak ketika proses pembangunan mengalami hambatan. Hal tersebut dilakukan melalui bimbingan dan pengarahan yang intensif dan efektif (Mardlatillah & Hidayat, 2019).

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif  deskriptif.  Jenis  dan  sumber  data  yang digunakan  adalah  data  primer  dan  sekunder.  Data  primer  didapatkan  dari  lapangan, melalui  wawancara  dan  dokumentasi.  Data  sekunder  bersumber  dari  artikel  jurnal  dan media  daring  yang  sesuai  atau  relevan  dengan  penelitian.  Unit  analisa  data  pada penelitian  ini  adalah  Program  Padat  Karya  di  Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi
Kabupaten Kulon Progo. Selanjutnya, teknik analisa data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Lokasi penelitian adalah Disnakertrans Kabupaten Kulon Progo, dan dilaksanan pada tahun 2020.

## PEMBAHASAN

## PADAT KARYA DAN EMPOWERMENT
Program Padat Karya memiliki tujuan untuk memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat,  sekaligus  memperbaiki  akses  dalam  memperlancar  roda  perekonomian. Pada padat karya Desa Gulurojo pada tahun 2017, pekerjaan yang dilaksanakan adalah rapat  beton  dengan  volume  350x3x0,10m  dan  talud  dengan  volume  75x1,5x0,30m. kegiatan  tersebut  berjalan  dalam  waktu  12  hari,  dengan  melibatkan  88  tenaga  kerja (nakertrans.kulonprogokab.go.id,  2017) . Pada  tahun  2020,  Pemkab  Kulon  Progo melalui  Disnakertrans  melaksanakan  Padat  Karya  Infrastruktur  Belanja  Hibah  kepada Lembaga  Pemberdayaan  Masyarakat  Kalurahan.  Sumber  dana  berasal  dari  APBD Kulon Progo Perubahan  Anggaran Tahun 2020.  Sasarannya  adalah 51 lokasi di  Kulon Progo dengan nilai dana Rp. 4.360.000.000 (Kalibawang.kulonprogokab.go.id, 2020).

## Gambar 1. Contoh Program Padat Karya di Desa Gulurejo Kecamatan Lendah
Sumber: nakertras.kulonprogokab.go.id (2017)
Program  Padat  Karya  merupakan  usaha  Disnakertrans  Kabupaten  Kulon  Progo untuk  memberdayakan  masyarakat  dalam  bidang  fisik.  Masyarakat  yang  menjadi sasaran adalah masyarakat petani. Sedikit penjelasan bahwa di Kabupaten Kulon Progo, banyak penduduk berprofesi sebagai petani. Mengingat bahwa pekerjaan tersebut pasti memiliki  banyak  waktu  luang  yang  dihabiskan  ketika  tidak  bertani,  maka  muncullah prakarsa untuk membuat program ini. Harapannya, masyarakat tetap bisa mendapatkan pemasukan dan tidak menganggur pada waktu-waktu kosongnya.
Melihat  kondisi  tersebut,  maka  penulis  dapat  melihat  bahwa  program  ini  tidak bisa  secara  spesifik  menyasar  penduduk-penduduk  lemah  tertentu.  Sasarannya  adalah petani  yang  sedang  tidak  bertani.  Hal  ini  menurut  penulis  bukan  bentuk  kelemahan. Ditambah  lagi  apabila  mereka  tidak  memiliki  potensi  atau  kemampuan  dalam  bidang fisik  seperti  membuat  jalan.  Hal  ini  secara  otomatis  bertolak  belakang  dengan  makna pemberdayaan  yang  disampaikan  oleh  (Mustanir  et  al.,  2019),  di  mana  pemberdayaan ditujukan  pada  kemampuan  seseorang  yang  tidak  memiliki  kekuatan  sehingga  mereka berdaya dalam meraih kesejahteraannya. Dengan kata lain, secara makna empowerment, penulis tidak melihat keselarasan antara empowerment dengan Padat Karya.

## PADAT KARYA DITINJAU DARI PRINSIP EMPOWERMENT
Penulis  akan  mencoba  menganalisis  kesesuaian  antara  prinsip  secara  teori  dan yang  terjadi  di  lapangan.  Menurut  Mardiankanto  seperti  yang  dikutip  oleh (Murtiningrum  &  Oktoyoki,  2019),  pemberdayaan  memiliki  prinsip  mengerjakan, akibat, dan asosiasi.
a) Mengerjakan . Pemberdayaan melibatkan masyarakat secara maksimal untuk dapat mengimplementasikan program. Program padat karya jelas melibatkan masyarakat  secara  penuh,  karena  sasarannya  adalah  masyarakat.  Bahkan usulan  setiap  orang  yang  akan  mengikuti  program  tersebut  juga  bersumber dari  masyarakat,  terutama  desa.  Oleh  sebab  itu,  dapat  dikatakan  bahwa program Padat Karya memenuhi standar prinsip mengerjakan.
b) Akibat. Pemberdayaan  harus  memunculkan  pengaruh  baik  dan  memberikan manfaat.  Pengaruh  yang  didapatkan  dari  program  ini  adalah  masyarakat memiliki pendapatan lain selain dari hasil bertani, sehingga mereka memiliki semangat  dalam  mengikuti  kelanjutan  programnya.  Meskipun,  setiap  kali diadakan program ini tidak mengambil terlalu  banyak sasaran. Penulis dapat melihat  ini  sebagai  bentuk  keinginan  untuk  memberdayakan  dirinya  sendiri, melalui  peningkatan skill melakukan  pembangunan  dan  peningkatan pendapatan.
c) Asosiasi. Pemberdayaan  memiliki  keterkaitan  dengan  kegiatan  lain.  Pada poin  ini,  penulis  tidak  menemukan  kesamaan  antara  teori  dengan  praktik  di lapangan. Hal  tersebut  dikarenakan program  Padat  Karya merupakan bentuk program sendiri tanpa ada ikatan dengan program lain yang serupa. Sebut saja
pembangunan jalan yang biasanya dilakukan langsung oleh pemerintah desa melalui Alokasi Dana Desa (ADD). Temuan yang penulis lihat justru adanya tumpang  tindih  proses  Padat  Karya  dinas  dengan  Padat  Karya  Desa. Meskipun  dari  hasil  wawancara  disebutkan  bahwa  dalam  pelaksanaannya, Disnakertrans  telah  memastikan  bahwa  jalan  yang  dibangun  tidak  sama dengan jalan yang dibangun menggunakan ADD.
Melihat  hasil  temuan  di  lapangan,  penulis  dapat  memberikan  kesimpulan  bahwa program ini hanya memiliki dua dari ketiga prinsip di atas. Kita tidak bisa menyebutnya sebagai  bagian  dari empowerment. Secara  jelas  ini  bertolak  belakang  dengan  teori Mardikanto di atas.

## PADAT KARYA DITINJAU DARI KECENDERUNGAN EMPOWERMENT
Disnakertrans  memberikan  stimulasi  dorongan  kepada  masyarakat  petani  agar lebih berdaya. Hal ini dilakukan dengan melibatkan masyarakat pada proses penentuan program, salah satunya Padat Karya. Padat karya bersumber dari masyarakat desa yang kemudian  disuarakan  melalui  Musrenbang  Desa,  naik  ke  Musrenbang  Kecamatan  dan seterusnya  sampai  akhirnya  bisa  sampai  di  daerah.  Daerah  menyampaikan  proposal kegiatan  tersebut  ke  Bappeda  untuk  ditinjau  oleh  Bupati  terkait  kelayakan  program tersebut.    Hal  ini  menandakan  bahwa  kecenderungan empowerment yang  muncul  dari program  padat  karya  seolah  merujuk  pada  kecenderungan  sekunder  seperti  yang dikatakan oleh (Ulum & Anggaini, 2020) bahwa kecenderungan sekunder menekankan pada proses stimulasi dorongan dan motivasi individu agar lebih berdaya.
Apabila  ditinjau  lebih  jauh,  kecenderungan  ini  tidak  sepenuhnya  seperti empowerment dikarenakan  dorongan  yang  diberikan  hanya  berupa  fasilitasi  dana  saja. Seperti  hasil  wawancara  yang  peneliti  peroleh,  nama-nama  masyarakat  yang  terpilih untuk  mengikuti  Padat  Karya  adalah  usulan  dari  desa,  sementara  Disnakertran  hanya melakukan  koordinasi  saja  dengan  Lembaga  Pemberdayaan  Masyarakat  Kelurahan (LPMK)  yang  menjadi  motor  penggeraknya.  Hal  ini  jelas  bertolak  belakang  dengan teori  (Musa,  2017)  yang  menyatakan  bahwa  fungsi  pemerintah  dalam  pemberdayaan adalah  sebagai  regulator,  dinamisator,  dan  fasilitator,  yang  harus  dilakukan  secara beriringan tanpa adanya pemisahan.

## PADAT KARYA DITINJAU DARI PROSES EMPOWERMENT
Padat  karya  sebagai  program  rutin  yang  dilaksanakan  setiap  tahun  oleh Disnakertrans  Kabupaten  Kulon  Progo  adalah  sebuah  upaya  yang  dilakukan  untuk mendukung  masyarakat  petani  dalam  mendapatkan  pemasukan  tambahan.  Program  ini berasal  dari  usulan  masyarakat  melalui  desa  terkait.  Hakikatnya  sebetulnya  sudah mengarah  pada  partisipasi.  Hanya  saja,  seharusnya  Disnakertrans  yang  lebih  dahulu mencari  tahu  apa  yang  menjadi  potensi  masyarakat.  Apakah  sebetulnya  program tersebut  layak  dilanjutkan,  ataukah  justru  terdapat  program  lain  yang  bisa  lebih memberdayakan  masyarakat  dalam  hal  ketenaga  kerjaan.  Selanjutnya,  orientasi perkembangan  dari  Padat  Karya  merujuk  pada  peningkatan  ekonomi  saja,  bukan  pada keberlanjutan  program  tersebut  melalui  berdayanya  masyarakat  petani.  Konsep pemberdayaan  adalah  meningkatkan  perekonomian  melalui  peningkatan  potensi,  salah satunya  potensi  lokal,  sehingga  memiliki power. Program  Padat  Karya  hanya  akan dilaksanakan  ketika  program  diajukan  kembali.  Dengan  kata  lain,  sekalipun  dilakukan hampir  setiap  tahun,  tetapi  setiap  tahunnya  kegiatan  teraksana  tidak  lebih  dari  tiga minggu.
Oleh  karena  itu,  konsep  keberlangsungan  pada empowerment tidak  bisa  penulis lihat. Kita tidak bisa menganggap Padat Karya sebagai bagian dari empowerment hanya karena  berasal  dari  prakarsa  masyarakat.  Seperti  pendapat  (Askar,  2019)  yang menyatakan bahwa dalam implementasi paradigma yang ada harus diintegrasikan dalam konsep  matang  pemberdayaan  masyarakat.  Penulis  meyakini  bahwa  integrasi  di  sini tekait  program  pemerintah  dengan  partisipasi,  potensi,  dan  keberlangsungan  program pemberdayaan.

## OUTCOME PROGRAM PADAT KARYA
Menurut  hasil  wawancara,  Disnakertrans  Kabupaten  Kulon  Progo  tidak  bisa melihat secara jauh outcome apa yang muncul dari program tersebut karena pengelolaan program  lebih  nyata  dilakukan  oleh  Desa  dan  LPMK.  Disnakertrans  hanya  berperan sebagai  fasilitator  yang  tidak  mendalam  ikut  dalam  pelaksanaan  program.  Selanjutnya pihak  Disnakertrans  mengatakan  bahwa  ketika  bertanya  kepada  masyarakat  hal  yang didapat  adalah  respons  positif  mengenai  kepuasan  menggunakan  jalan  baru  hasil  dari Padat Karya. Hal ini mengantarkan penulis pada kesimpulan bahwa yang dirasakan oleh masyarakat ada pada titik tersebut.
Melihat  kenyataan  bahwa  program  hanya  dilaksanakan  paling  lama  tiga  minggu dalam  satu  tahun,  tidak  menunjukkan  konsep  berkelanjutan.  Masyarakat  hanya  akan mengikuti  program  apabila  kesempatan  untuk  melakukan  usulan  dilakukan.  Berarti masyarakat  menjadi  bergantung  pada  Disnakertrans  dalam  proses  perencanaan pembangunan melalui program padat karya. Padahal konsep dari empowerment merujuk pada  kata  kemandirian.  Artinya  ketika  pemerintah  dan  pihak  lain  lepas  tangan, masyarakat  harus  mampu  melanjutkan  program  tersebut.  Masyarakat  harus  menjadi inovatif dan kreatif. Sejauh  pengamatan penulis,  masyarakat  belum sampai  pada tahap tersebut.    Hal  ini  belum  bisa  memenuhi  ciri  dari empowerment yang  disampaikan (Musa,  2017),  bahwasannya empowerment memiliki  ciri people  centered (berpusat kepada  rakyat), participatory (partisipasi), empowering (memberdayakan  masyarakat), dan sustainable (berkelanjutan).

## KESIMPULAN
Pada  akhir  tulisan  ini,  peneliti  memberikan  kesimpulan  bahwa  program  Padat Karya yang diklaim sebagai bagian empowerment oleh Disnakertrans Kabupaten Kulon Progo, pada hakikatnya tidak memenuhi konsep empowerment. Hal tersebut dilihat dari beberapa hal, yaitu: 1) ditinjau dari makna empowerment, Padat Karya tidak bisa secara spesifik  menyasar  penduduk-penduduk  lemah  tertentu.  Sasarannya  adalah  petani  yang sedang tidak bertani. Hal ini menurut penulis bukan bentuk kelemahan; 2) program ini hanya  memiliki  dua  dari  ketiga  prinsip empowerment, yakni  prinsip  mengerjakan  dan akibat; 3) orientasi perkembangan dari Padat Karya merujuk pada peningkatan ekonomi saja, bukan pada keberlanjutan program tersebut melalui berdayanya masyarakat petani; 4) konsep keberlangsungan pada empowerment tidak bisa penulis lihat, program hanya akan  berjalan  apabila  kesempatan  untuk  melakukan  usulan  dilakukan,  sehingga masyarakat tidak mandiri, kreatif, ataupun inovatif.
Pelajaran  yang  bisa  diambil  dari  kasus  ini  adalah  bahwa  konsep empowerment yang  sesungguhnya  tidak  hanya  sampai  pada  keberhasilan  menyaring  partisipasi masyarakat  ke  dalam  sebuah  program,  tetapi  juga  terkait  integritas  pemerintah  dan masyarakat  dalam  melakukan  perencanaan  pembangunan.  Kedua  pihak  dan  pihak  lain di luar itu harus berjalan seiringan untuk bisa mencapai perencanaan dan pembangunan yang berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Penulis  juga  mendapat  pelajaran  tentang  bagaimana  perencanaan  pembangunan dapat  menentukan  baik  buruknya  program  dan  kegiatan.  Dengan  perencanaan  yang baik,  maka  tujuan  pembangunan  bisa  dicapai.  Melalui  penelitian  di  lapangan, pemberdayaan  adalah  konsep  yang  tidak  bisa  langsung  diproyeksikan  keberhasilannya mengenai sebuah program. Hal tersebut karena prinsip keberlanjutan akan terus melekat pada empowerment. Namun,  keberlanjutan  yang  dimaksud  dapat  menunjukkan bagaimana masyarakat menjadi kreatif dan inovatif untuk mempertahankan power yang ada  dalam  dirinya.  Konsep  pemberdayaan  yang  begitu  mendalam,  menciptakan kemungkinan-kemungkinan mengenai manfaat yang luas. Dikatakan luas karena bukan hanya masyarakat yang merasakan, pemerintah dan aspek-aspek lainnya ikut menerima manfaatnya.  Dapat  dikatakan  bahwa  dampaknya  akan  sangat  baik  bagi  desa  ataupun daerah. Mereka berdaya, ekonomi meningkat, dan daerah menjadi maju.

## DAFTAR PUSTAKA
Afiyah, S. (2011). Strategi Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Desa .
Anomsari, E. T., & Abubakar, R. R. T. (2019). Program Pembangunan Partisipatif dan Dampaknya Terhadap Pemberdayaan Masyarakat. Jurnal Natapraja: Kajian Ilmu Administrasi Negara , 7 (1), 121–138. https://doi.org/10.21831/jnp.v7i1.22157
Askar,  A.  (2019).  Dimensi  Keterlibatan  Masyarakat  Dalam  Program  Pembangunan.
Jurnal Sosio Sains , 5 (1), 53–61. https://doi.org/10.37541/sosiosains.v5i1.97
Erwinsyah,  R.,  Atmojo,  M.  E.,  &  Pratiwi,  V.  P.  (2020).  Efektivitas  Belabeliku.Com dalam Pemberdayaan Masyarakat Berbasis E-Commerce Kabupaten Kulon Progo Tahun  2018. Moderat:  Jurnal  Ilmiah  Ilmu  Pemerintahan , 6 (3),  501–512. https://doi.org/10.25157/moderat.v6i3.3521
Firdaus,  R.  (2020).  Peran  Pemerintah  Daerah  Sebagai  Regulator,  Dinamisator, Fasilitator,  dan  Katalisator  Dalam  Pemberdayaan  Petani  Kakao  Di  Kabupaten Luwu Utara. Journal I La Galigo | Public Administration Journal , 3 (1), 31–40.
Isyaroh,  R.  I.,  &  Atmojo,  M.  E.  (2020).  Efektivitas  Toko  Milik  Rakyat  (TOMIRA) dalam Mewujudkan Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018. FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik , 5 (1), 49–65. https://doi.org/10.24903/fpb.v5i1.833
Mardlatillah,  E.  A.  M.,  &  Hidayat,  Z.  (2019).  Peran  Pemerintah  Daerah  dalam  Upaya
Deradikalisasi Eks Napiter Di Wilayah Kota Semarang. Journal of Public Policy and Management Review , 8 (4), 539-545–545. https://doi.org/10.14710/jppmr.v8i4.25128
Murtiningrum,  F.,  &  Oktoyoki,  H.  (2019).  Perencanaan  Pengembangan  Kawasan Berbasis Pemberdayaan  Review and Perspectives. JAS (Jurnal Agri  Sains) , 3 (2),
Article 2. https://doi.org/10.36355/jas.v3i2.290
Musa,  M.  (2017).  Optimalisasi  Peran  Pemerintah  dalam  Pemberdayaan  Masyarakat.
Mawa’izh:  Jurnal  Dakwah  dan  Pengembangan  Sosial  Kemanusiaan , 8 (1),  107– 125. https://doi.org/10.32923/maw.v8i1.700
Mustangin, Kusniawati, D., Islami, N. P., Setyaningrum, B., & Prasetyawati, E. (2017). Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal Melalui Program Desa Wisata di  Desa  Bumiaji. Sosioglobal:  Jurnal  Pemikiran  dan  Penelitian  Sosiologi , 2 (1), 59–72. https://doi.org/10.24198/jsg.v2i1.15282
Mustanir,  A.  (2019). Pemberdayaan  Masyarakat  Kewirausahaan .  OSF  Preprints. https://doi.org/10.31219/osf.io/j9rx5
Mustanir,  A.,  Hamid,  H.,  &  Syarifuddin,  R.  N.  (2019).  Pemberdayaan  Kelompok Masyarakat  Desa  Dalam  Perencanaan  Metode  Partisipatif. MODERAT:  Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan , 5 (3), 227–239.
nakertrans.kulonprogokab.go.id. (2019).
Disnakertrans-Tupoksi dan SDA . https://nakertrans.kulonprogokab.go.id/detil/2059/tupoksi-dan-sda
Rahayu,  S.,  Dewi,  U.,  &  Fitriana,  K.  N.  (2016).  Pengembangan  Community  Based Tourism  sebagai  Strategi  Pemberdayaan  Ekonomi  Masyarakat  di  Kabupaten Kulon  Progo,  Daerah  Istimewa  Yogyakarta. Jurnal  Penelitian  Humaniora  UNY , 21 (1), 124561.
Soeprodjo,  R.  G.,  Ruru,  J.,  &  Londa,  V.  (2020).  Pemberdayaan  Masyarakat  Pesisir Pantai  di  Desa  Inobonto  Dua  Kabupaten  Bolaang  Mongondow. Jurnal
Administrasi Publik , 6 (89), Article 89.
https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/view/28429
Ulum,  M.  C.,  &  Anggaini,  N.  L.  V.  (2020). Community  Empowerment:  Teori  dan Praktik Pemberdayaan Komunitas . Universitas Brawijaya Press.
Widiyawati,  A.  T.  (2020).  Model  Pengembangan  Pemberdayaan  Pengetahuan  (Studi pada Perpustakaan Desa Paseban, Kec. Kencong, Kab. Jember). Tik Ilmeu: Jurnal Ilmu Perpustakaan Dan Informasi , 4 (1), 77–96.