## PENERAPAN ATURAN DELIK PENIPUAN DALAM KASUS PENERBITAN BILYET GIRO KOSONG

## Borris Ficthe Siagian
Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta Borris_ficthe@rocketmail.com

## ABSTRACT
Bilyet giro is a payment instrument that use for a non cash payment. It is a payment order for the bank to transfer a money form drawer‘s giro account to receiver’s giro account. Bilyet giro users know term the empty of bilyet giro, that is a bilyet giro that has been rejected by bank so bank do not take order from bilyet giro. Someone that draw it, also known as defaulting party in civil law. Society development make the empty of bilyet giro become a criminal acts of fraud, through KUHP article 378. This research gaols is to find out, is it possible for that case that  related to a civil law can be implement with a criminal acts of fraud. Analysis method in this research used a qualitive method that analyzing obtained data and conclude them with deductive way that relate to how to implement a criminal acts of fraud this case. This research result is the acts of fraud can be implement to this case when in that case include some lie, that’s one of the element of KUHP article 378. This Implementation is to punish someone that uses the empty of bilyet giro as a tool to cheat other.
Keywords : Implementation of Law, Fraud, Bilyet Giro, The Empty of Bilyet Giro

## INTISARI
Bilyet giro termasuk alat pembayaran yang digunakan untuk melakukan pembayaran secara non tunai. Bilyet giro adalah surat perintah dari penarik kepada bank untuk melakukan pemindahbukuan sejumlah dana kepada rekening penerima. Penggunaan bilyet giro mengenal istilah bilyet giro kosong, yaitu bilyet giro yang mengalami penolakan dari bank untuk dilakukan pemindah bukuan. Bilyet giro kosong merupakan wanprestasi dalam transakasi keperdataan. Perkembangan di masyarakat membuat kasus bilyet giro kosong ini diterapkan aturan delik penipuan  Pasal 378 KUHP. Tujuan dari peneltian ini adalah untuk mengetahui apakah terhadap kasus penerbitan bilyet giro kosong yang berhubungan dengan transaksi keperdataan bisa diterapkan aturan delik penipuan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Metode analisis yang digunakan adalah metode kualitatif dengan menganalisa data yang diperoleh dan menarik kesimpulan secara deduktif terkait penerapan delik penipuan terhadap bilyet giro kosong. Hasil dari penelitian ini adalah delik penipuan dapat diterapkan terhadap penerbitan bilyet giro kosong saat perbuatan tersebut terdapat kebohongan yang menjadi unsur dalam Pasal 378 KUHP. Penerapan aturan delik penipuan terhadap kasus penerbitan bilyet giro kosong merupakan wujud penegakan terhadap orang yang menyalahgunakan bilyet giro sebagai alat untuk menipu.
Kata kunci : Penerapan Hukum, Penipuan, Bilyet Giro, Bilyet Giro Kosong

## A. PENDAHULUAN
Kebutuhan masyarakat yang semakin bervariasi membuat transaksi jual beli semakin berkembang. Pemenuhan kebutuhan manusia yang beragam menyebabkan munculnya transaksi dengan nominal uang yang besar. Nominal uang yang besar membuat sulit untuk melakukan pembayaran secara tunai. Sulitnya melakukan transaksi secara tunai menyebabkan munculnya berbagai alat pembayaran untuk mempermudah berlangsungnya transaksi jual beli, salah satunya surat berharga. Surat berharga adalah surat yang diterbitkan oleh seorang sebagai pelaksanaan pemenuhan kewajiban, yaitu pembayaran sejumlah uang karena adanya suatu perikatan dasar atau perjanjian latar belakang. Salah satu dari surat berharga adalah bilyet giro. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/32/kep/Dir/1995 menjelaskan bahwa bilyet giro adalah surat perintah dari nasabah kepada bank untuk memindahbukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan ke rekening pemegang yang disebutkan namanya. 1
Bilyet giro kosong adalah penolakan dari bank untuk melaksanakan klausula dalam bilyet giro karena ada ketidaks ediaan dana, yang merupakan kewajiban dari penerbit atas kesediaannya. 2 Menurut Pasal 1 angka 27 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/43/PBI/2016 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 8/29/
1 S e nto s a   S e b i r i n g ,   2 0 1 6 , H u ku m   S u r a t Berharga ,Nuansa Ulia, Bandung, hlm.86
2 Ibid, hlm 148
PBI/2006, Cek dan/atau bilyet giro kosong adalah cek atau bilyet giro yang ditunjukkan oleh pemegang baik melalui kliring maupun melalui loket bank secara langsung ( over the counter ) dan ditolak pembayaran atau pemindahbukuannya oleh Bank Tertarik dengan alasan penolakan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia ini. Bilyet giro kosong tidak semata-mata disebabkan oleh ketidaktersediaan dana saja, akan tetapi bisa juga karena sebab lain di luar dari tidak adanya dana pada rekening giro tertarik. 3 Bilyet giro kosong merupakan bentuk tindakan wanprestasi, apabila bilyet giro kosong tersebut menyebabkan tidak terpenuhinya prestasi dalam perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak.
Seseorang dikatakan wanprestasi, apabila orang tersebut tidak memenuhi kewajiban atau terlambat memenuhinya atau memenuhinya tetapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. 4 Menurut asas pacta sunt servanda, perjanjian bersifat mengikat bagi para pihak seperti undang-undang. Wanprestasi ini menyebabkan adanya pihak yang dirugikan dan terjadilah gangguan keseimbangan kepentingan. Hukum acara perdata hanya diperuntukkan untuk menjamin ditaatinya prestasi dalam perjanjian tersebut, yaitu pelunasan hutang. Ketentuan hukum acara perdata dalam hal ini adalah untuk
3 Ibid , hlm 78 4 N yo m a n   S a m u e l   Ku r n i awa n ,   “ Ko n s e p Wanprestasi  Dalam  Hukum  Perjanjian  dan Konsep Utang Dalam Hukum Kepailitan (Studi Komparatif Dalam Perspektif Hukum Perjanjian dan  Kepailitan)”, Jurnal  Magister  Hukum Udayana , Vol. 3, Nomor 1, 2014.
melaksanakan dan mempertahankan atau menegakkan kaidah hukum materil perdata yang ada, atau melindungi hak perseorangan 5 . Konteksnya dalam kasus bilyet giro kosong ini adalah hak pemegang menerima pembayaran dari penerbit.
Perkembangan dalam masyarakat melahirkan sebuah fakta hukum baru terkait kasus bilyet giro kosong. Putusan Mahkamah Agung Nomor456/K/ Pid/2014 menetapkan kasus bilyet giro kosong sebagai suatu tindak pidana penipuan. Putusan kasasi ini membantah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1645 K/Pid/1987 tanggal 27 September 1989, yang pada pokoknya berpendapat bahwa: “Penarikan Giro Bilyet Kosong bukan merupakan perbuatan pidana penipuan ex Pasal 378 KUHP, melainkan merupakan perbuatan dalam hubungan keperdataan”
P u t u s a n   t e r s e b u t   s e k a l i g u s menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 2304/Pid.B/2011/ PN.Jkt.Bar dan mengkategorikan bilyet giro kosong sebagai media dalam melakukan tindak pidana penipuan yang melanggar ketentuan Pasal 378 KUHP. Penerapan sanksi pidana menimbulkan akibat hukum berupa suatu bijzondere leed atau suatu penderitaan yang bersifat khusus dalam bentuk suatu hukuman kepada mereka yang telah melakukan suatu pelanggaran terhadap keharusan- keharusan atau larangan-larangan yang
5 Sudikno Mertokusumo, 2013, Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Revisi , Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 2.
telah ditentukan didalamnya. 6 Ada unsur membuat jera dalam penerapan sanksinya. Dampak pemidanaan akan membuat pelaku tindak pidana tersebut jera dengan memperoleh penderitaan- penderitaan sebagai tindak balas atas perbuatannya sehingga sanksi pidana tidak dapat di berlakukan secara sembarangan.
Dalam hal penerapan sanksi pidana, Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila didukung oleh sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang memperkuat keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang terbukti melakukannya. Inilah yang tertera pada Pasal 183 Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Menurut Van Bemmelen, dalam putusan hakim perlu dijelaskan mengenai alasan- alasan yang telah dipakai oleh hakim sebelum sampai pada putusannya. Hal ini bertujuan agar orang yang membaca putusan tersebut dapat mengetahui alasan-alasan yang telah dipakai oleh hakim dan mampu menarik kesimpulan yang sama seperti yang telah ditarik oleh hakim. 7 Hoge raad dalam arrest -nya tanggal 3 April 1939, N.J. 1939 Nomor 947 hanya mensyaratkan, bahwa dari suatu putusan hakim itu harus dapat dilihat: dat voor ieder onderdeel van het telastgelegde een bewijsmiddel aanwezig is atau bahwa bagi tiap-tiap unsur dari tindak pidana yang didakwakan terdapat
6 P. A. F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, 2016, Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia , Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 17.
7 Ibid , hlm. 410.
suatu alat bukti. 8 Seorang hakim tidak bisa sembarangan dalam menerapkan hukum, setiap unsur harus dijabarkan dengan dasar berpikir dan alasan yang jelas didalam putusan. Begitu pula dengan penerapan pasal penipuan bagi penerbit bilyet giro kosong.
Ada perbedaan yang mendasar antara Penipuan dalam kategori tindak Pidana dan wanprestasi dalam Perdata. Dengan masuknya bilyet giro kosong pada dua ranah hukum membuat perlu adanya pembedaan yang lebih mendasar dan jelas terhadap penanganan kasus bilyet giro kosong. Pemidanaan bilyet giro kosong tentunya bisa menjadi masalah tersendiri bila dalam penerapan hukumnya semua kasus bilyet giro kosong dikategorikan sebagai perbuatan pidana. Pengguna bilyet giro kosong yang dikriminalisasi tentunya akan memberikan ketidakadilan di dunia bisnis. Ketidakadilan ini dapat menimbulkan ketakutan penggunaan bilyet giro dalam dunia bisnis padahal keberadaan bilyet giro sendiri bertujuan untuk mempermudah suatu transaksi perdagangan. Jangan sampai hal ini menyebabkan berkurangnya atau bahkan hilangnya kepercayaan masyarakat dalam menggunakan bilyet giro sebagai alat bayar.
D e ng an   me mp e r t i mb ang k an persoalan sebagaimana yang telah dijabarkan sebelumnya, maka menjadi menarik untuk melakukan kajian terhadap penggunaan bilyet giro, mengingat pentingnya penerapan aturan yang jelas, khususnya dalam kategori tindak pidana, terhadap bilyet giro
8 Ibid.
kosong. Hal ini menjadi penting agar tidak terjadi kekeliruan dalam penerapan hukum, sehingga hukum dapat berjalan sesuai dengan dinamika yang ada dalam masyarakat. Begitu pula penerapan sanksi bagi penerbit bilyet giro kosong diharapkan tidak berdampak pada meningkatnya kekhawatiran masyarakat dalam penggunaan bilyet giro sebagai alat transaksi. Oleh karena itu artikel ini akan membahas tentang Penerapan Aturan Delik Penipuan Dalam Kasus Penerbitan Bilyet Giro Kosong . Secara khusus artikel ini akan menjawab permasalahan hukum mengenai apakah aturan delik penipuan dapat diterapkan terhadap kasus penerbitan bilyet giro kosong yang berhubungan dengan transaksi keperdataan?

## B. METODE
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum Normatif, yaitu suatu metode penelitian yang berfokus kepada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai proses pemeriksaan dalam penyelesaian tindak pidana. Penelitian hukum normatif, dilakukan dengan cara meneliti data berupa norma-norma hukum positif yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penerapan aturan delik penipuan bagi penerbit bilyet giro kosong. Penarikan kesimpulan dalam penulisan ini adalah dengan proses berpikir deduktif, yaitu bertolak dengan propisisi umum yang kebenarannya telah diketahui (diyakini atau aksiomatik)
dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus.

## C. HASIL PENELITIAN
1.  Delik Penipuan
Aturan delik penipuan diatur dalam Bab XXV tentang perbuatan curang ( bedrog ) yaitu Pasal 378 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP). Berdasarkan Pasal 378 tersebut, maka dapat diuraikan unsur-unsur dari delik ( delicts bestanddelen) penipuan sebagai berikut: 9 1) Barangsiapa; 2) Dengan maksud; 3) Untuk menguntungkan diri sendiri  atau orang lain; 4) Secara melawan hukum; 5) Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian kebohong; 6) Menggerakkan orang lain; 7) Untuk menyerahkan suatu barang kepadanya atau untuk memberi hutang ataupun menghapus piutang.
Unsur “barang siapa” pada delik ini menunjuk adanya subyek dalam delik penipuan. Delik penipuan dalam aturan delik pidana masuk dalam delik jenis commissie delictien atau delicta commissionis. Commissie delicten adalah delik yang terjadi karena suatu perbuatan seseorang, yang dapat meliputi delik formil dan delik materil. 10 Unsur “dengan maksud” dalam bahasa Belanda diartikan sebagai Oogmerk. Menurut Van Hattum, sebagaimana yang dikutip oleh P. A. F. Lamintang, Oogmerk berarti subjectief
9 Andi Hamzah, 2009, Delik-delik tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 110.
10 Yushinta Pramugarini, “Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Perpeftif Hukum Pidana Islam”, al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam , Vol. 2, No. 2, 2016.
doel atau subjectieve bedoeling atau “tujuan subyektif ” ataupun “maksud” s es eorang. 11 O og merk memiliki keterkaitan dengan Opzet . Menurut Mr. D. Simons, opzet merupakan tahap terakhir dari pertumbuhan kehendak manusia hingga menjadi tindakan yang nyata. Tindakan manusia itu bersumber pada suatu motif yang kemudian berkembang menjadi suatu oogmerk dan yang pada akhirnya telah mendorong manusia pada suatu opzet . 12 Oogmerk menunjukan tujuan pokok dari tindakan-tindakan yang telah disebut dalam rumusan delik yang berujung pada lahirnya suatu Opzet . Sehingga Penipuan termaksud Opzet als oogmerk karena terkandung unsur “dengan maksud”.
Delik penipuan adalah delik komisi atau delik dengan adanya akibat ( gevolg delicten ) dan delik berbuat ( gedrags delicten ), menurut pendapat Cleiren. 13 Gevolg delicten atau materiele delicten adalah rumusan undang-undang yang menitik beratkan akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang- undang. Sedangkan Gedrags delicten atau formeele delicten adalah rumusan undang-undang yang menitik beratkan kelakuan yang dilarang dan diancam oleh undang-undang. 14 Materiele delicten dalam delik penipuan ini terlihat dalam unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” dan “untuk menggerakan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya, atau supaya memberi
11 P. A. F. Lamintang dan Theojunior Lamintang, Op.cit , Jakarta, hlm. 290.
12 Ibid 13 Andi Hamzah, Op.cit , hlm.112.
14 Bambang Poernomo, 1985, Asas-Asas Hukum Pidana , Ghalia, Jakarta, hlm.100.
hutang  maupun menghapuskan piutang” yang menggambarkan akibat dari suatu perbuatan sebagai delik penipuan. Formeele delicten dalam delik penipuan ini terlihat dalam unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat ( hoedanigheid ) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain” yang menjelaskan kelakuan yang dilarang dalam delik penipuan.

## 2.  Bilyet Giro
Bilyet giro menurut Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No 28/32/ kep/Dir/1995 adalah surat perintah dari nasabah kepada bank untuk memindahbukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan ke rekening pemegang yang disebutkan namanya. 15 Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 18/41/PBI/2016 yang berlaku pada tanggal 1 April 2017 mengalami beberapa perubahan yang penting terkait bilyet giro. Hal ini tercantum dalam bagian menimbang huruf a yang menyatakan bahwa bilyet giro adalah salah satu alat pembayaran nontunai yang berbasis warkat. Warkat menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 3/27/DASP/2001 merupakan alat pembayaran bukan tunai yang diperhitungkan melalui Kliring, untuk keseragaman dalam penyelenggarakan kliring lokal maka warkat wajib memenuhi spesifikasi teknis berupa kualitas kertas, ukuran, rancang bangun (format) dan mutu cetak. Sebagai sarana pembayaran berbasis warkat, bilyet giro bukan lagi merupakan surat berharga sehingga tidak
15 Sentosa Sebiring, Op.cit , hlm.86
dapat dipindah tangankan. Peraturan Bank Indonesia baru ini diterbitkan untuk meningkatkan perlindungan bagi pengguna bilyet giro dalam rangka memitigasi resiko penyalahgunaan dan menjamin keamanan serta kepastian penggunaan bilyet giro. 16
Bilyet giro kosong menurut Pasal 1 angka 27 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/43/PBI/2016 perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 8/29/PBI/2006 adalah bilyet giro yang ditunjukan oleh pemegang baik melalui kliring maupun melalui loket bank secara langsung ( over the counter ) dan ditolak pemindahbukuannya oleh bank tertarik dengan alasan penolakan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan Bank Indonesia ini. 17 Pengertian ini tidak semata-mata karena tidak adanya dana, akan tetapi bisa juga karena sebab lain di luar dari tidak adanya dana di tertarik. Bilyet giro yang ditolak pembayarannya oleh bank tertarik dikarenakan saldo rekening telah ditutup dikategorikan sebagai bilyet giro kosong menurut Pasal 11 ayat (2) Peratura Bank Indonesia 18/43/PBI/2016. Hal ini bearti rekening giro yang sudah ditutup dan penerbit masih menerbitkan bilyet giro dikualifikasikan sebagai bilyet giro kosong. Bank tertarik diwajibkan menolak bilyet giro jika memenuhi salah satu alasan-alasan yang diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.9/13/ DASP jakarta, 19 Juni 2007 Angka
16 Bank Indonesia, “Frequently Asked Question PBI No. 18/41/PBI/2016”, http://www.bi.go.id/ id/peraturan/sistem-pembayaran/Documents/ FAQ_PBI_184116.pdf, diakses tanggal 11 Januari 2018.
17 Ibid .
Romawi II (dua) tentang Alasan dan tatacara penatausahaan penolakan cek dan/atau bilyet giro kosong.

## a.  Kasus Pemidanaan Bilyet Giro Kosong
Analisis terhadap kasus tindak pidana penerbitan bilyet giro kosong penting dilakukan untuk memahami identifikasi unsur tindak pidana terkait penerbitan bilyet giro kosong. Ada beberapa kasus tindak pidana yang bisa dijadikan bahan analisis terkait penerbitan bilyet giro kosong, yaitu kasus dengan terdakwa Joko Setiono, kasus dengan terdakwa Hengki, dan kasus penerbitan bilyet giro kosong dengan terdakwa Markus.
Terdakwa Joko Setiono memesan ban mobil dari toko milik Markus Tjahyono seharga Rp. 165.060.000,00 (seratus enampuluh lima juta enampuluh ribu rupiah). Terdakwa berjanji akan membayar ban ketika sudah laku terjual semua dengan menggunakan bilyet giro. Terdakwa kemudian membayar dengan mengeluarkan 9 lembar bilyet giro, yang seluruhnya mengalami penolakan dari bank ketika dicairkan. Kemudian terdakwa berjanji akan membayar secara tunai, namun tidak kunjung dibayarkan. Berdasarkan kasus Joko Setiono ini, penerapan aturan tindak pidana penipuan terhadap penerbitan bilyet giro kosong tersebut didasarkan pada tindakan terdakwa yang menggunakan bilyet giro kosong sebagai alat dalam rangkaian kebohongan untuk melakukan penipuan guna mencapai tujuan. Tujuan yang ingin dicapai terdakwa adalah untuk memperoleh uang guna melunasi
hutangnya kepada pihak ketiga. Untuk mencapai tujuan tersebut terdakwa memanfaatkan saksi korban dengan menjanjikan sebuah transaksi yang seakan-akan menguntungkan saksi korban dengan membeli ban dari korban untuk kemudian dijualnya kembali.
Unsur perbuatan penipuan ini dapat dilihat dalam rangkaian kebohongan yang dilakukan oleh terdakwa. Rangkaian kebohongan ini dapat dilihat dengan dikeluarkannya bilyet giro kosong secara berkali-kali. Lebih dari pada hal tersebut bilyet giro yang dikeluarkan berkali- kali tersebut merupakan perbuatan yang disengaja oleh terdakwa. Unsur kesengajaan terbukti karena terdakwa diketahui telah menjual seluruh ban-ban yang dibeli dari saksi korban serta secara sengaja dan sadar tidak mengisikan uang hasil penjualan tersebut kedalam bilyet giro yang sebelumnya disediakan sebagai wadah untuk memenuhi prestasinya kepada saksi korban. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar terdakwa bisa menyimpan uang tersebut untuk membayar kepada pihak ketiga selagi saksi korban mengira bahwa perbuatan terdakwa hanyalah bentuk tindakan wanprestasi. Dapat disimpulkan bahwa membuat perikatan hutang, menyepakati pembayaran dengan bilyet giro, melakukan wanprestasi dengan mengeluarkan beberapa lembar bilyet giro kosong, dan tidak melunasi hutang merupakan bagian dalam rangkaian kebohongan dari terdakwa guna mencapai tujuannya.
Kasus kedua adalah kasus penerbitan bilyet giro kosong dengan terdakwa
bernama Hengki. Terdakwa Hengki bersama Yanto membuat rekening giro baru di Bank Panin, karena rekeningnya sudah di blacklist, atas nama Achmad Hidayat. Terdakwa mendatangi Tjing Fong Fong untuk meminjam uang senilai Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar limaratus juta rupiah) sebagai modal untuk membeli mesin keruk (Beco). Terdakwa mengaku dirinya adalah anak dari pengusaha tambang timah, perkebunan lada, kelapa sawit, dan memiliki peternakan babi di Bangka. Terdakwa menjanjikan bunga pinjaman sebesar 5%, dengan jaminan 2 sertifikat Hak Milik atas Tanah untuk meyakinkan korban. Terdakwa kemudian menerbitkan 39 lembar Bilyet Giro secara berkala, yang seluruhnya mengalami penolakan dari bank ketika dicairkan. Terdakwa berjanji akan membayar secara tunai, namun tidak kunjung dibayarkan, serta didapati terdakwa tidak mempergunakan uang tersebut untuk membeli Beco. Terdakwa juga didapati melarikan diri keluar kota. Berdasarkan kasus Hengki ini, penerapan aturan penipuan terhadap penerbitan bilyet giro kosong tersebut didasarkan pada tindakan terdakwa yang menggunakan bilyet giro kosong sebagai alat dalam rangkaian kebohongannya untuk mencapai tujuan. Tujuan yang ingin dicapai terdakwa adalah memperoleh uang guna melunasi hutang yang dimilikinya. Untuk mencapai tujuan tersebut terdakwa memanfaatkan saksi korban dengan menjanjikan sebuah transaksi yang seakan-akan menguntungkan saksi korban dengan mengimingi korban dengan bunga 5%
atas hutang tersebut. Selain dari pada itu, terdakwa juga memakai martabat palsu dengan mengatakan bahwa terdakwa adalah orang kaya, pengusaha timah dan perkebunan lada, kelapa sawit dan mempunyai ternak babi di Bangka. Di samping itu, didapati fakta bahwa terdakwa berupaya membuat rekening giro baru untuk menggantikan rekeningnya yang telah di blacklist . Delik dalam penipuan ini terbukti dari rangkaian kebohongan yang dilakukan oleh terdakwa. Rangkaian kebohongan ini dapat dilihat dengan dikeluarkannya bilyet giro kosong secara berkali-kali. Lebih dari pada hal tersebut bilyet giro yang dikeluarkan berkali-kali tersebut merupakan perbuatan yang disengaja oleh terdakwa. Hal tersebut memperlihatkan bahwa memang tidak ada niat dari terdakwa untuk melunasi hutang kepada korban. Kesengajaan wanprestasi ini terbukti dari tindakan terdakwa yang tidak menggunakan uang yang diperoleh untuk membeli BECO seperti yang dijanjikan. Selain itu kaburnya terdakwa ke luar kota menunjukkan bahwa terdakwa ingin lari dari tanggung jawab. Dapat dikatakan bahwa membuat perikatan hutang dengan saksi korban, menyepakati pembayaran dengan bi lyet g iro, mel a ku kan wanprestasi dengan mengeluarkan beberapa lembar bilyet giro kosong, dan tidak melunasi hutang merupakan bagian dalam rangkaian kebohongan dari terdakwa guna mencapai tujuannya.
Terakhir adalah kasus dengan terdakwa bernama Markus. Terdakwa Markus meminjam uang dari Ratna
senilai Rp. 5.623.778.800,00 (lima miliar enam ratus duapuluh tiga juta tujuh ratus tujuhpuluh delapan ribu delapan ratus rupiah) dan menjanjikan keuntungan sebesar 25% (duapuluh lima persen) sebagai bentuk kerjasama bisnis. Terdakwa menunjukan 11 (sebelas) nota pengiriman barang pemesanan dari beberapa toko untuk meyakinkan korban. Terdakwa kemudian membayar dengan 13 (tigabelas) lembar bilyet giro, yang seluruhnya mengalami penolakan dari bank ketika dicairkan. Korban mendapati bahwa 11 (sebelas) nota pengiriman barang tersebut palsu.Berdasarkan kasus Markus ini, penerapan aturan tindak pidana penipuan terhadap penerbitan bilyet giro kosong tersebut didasarkan pada pelaku yang menggunakan bilyet giro kosong sebagai alat dalam rangkaian kebohongannya untuk melakukan penipuan guna mencapai
tujuan. Hal ini menunjukkan adanya maksud dan kesengajaan pelaku untuk menguntungkan dirinya sendiri melalui transaksi ini.
Delik dalam tindak pidana penipuan ini terbukti dari rangkaian kebohongan yang dilakukan oleh terdakwa berupa dikeluarkannya bilyet giro kosong secara berkali-kali. Bilyet giro yang dikeluarkan berkali-kali tersebut merupakan perbuatan yang disengaja oleh pelaku. 11 (sebelas) nota fiktif yang diperlihatkan oleh terdakwa menunjukkan adanya kesengajaan dalam melakukan wanprestasi. Dapat dikatakan bahwa membuat perikatan hutang, menyepakati pembayaran dengan bilyet giro, mengeluarkan beberapa lembar bilyet giro kosong, dan tidak melunasi hutang merupakan bagian dalam rangkaian kebohongan dari terdakwa guna mencapai tujuannya.

## b.  Tabel Penerapan Aturan Delik Penipuan dalam Kasus Giro Kosong
No Nomor Perkara Kualifikasi Kasus Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Penerapan Hukum oleh Hakim Putusan 1. 1158/Pid.B/2003/ PN.Yk, tanggal 20 November 2003 a.n. terdakwa Joko Setiono. “Penipuan”
Dakwaan tung- gal:
-378 KUHP Pasal 378 KUHP - Terbukti bersalah - Pidana: 6 bulan kurungan 03/Pid/2004/PTY, tanggal 29 Januari 2004.
-sda-
- Terbukti bersalah - Pidana: 12 bulan kurungan
2. 1141/Pid.B/2012/
PN.Jkt.Bar, tanggal4
Desember 2012 a.n. Hengki Als Acong “Secara ber- sama-sama melakukan penipuan” Dakwaan alter- natif: - Pertama: Pasal 378
KUHP Jo.
Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. atau
- Kedua: Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
- Terbukti bersalah - Pidana:6 bulan ku- rungan
143/PID/2013/
PT.DKI, tanggal 17 Mei 2013.
-sda- - Terbukti bersalah - Pidana: 6 bulan kurungan
456/K/ Pid/2014, tanggal 8
Juli 2014.
-sda-
- Terbukti bersalah
- Pidana: 6 bulan kurungan
3. 39/Pid.B/2013/
PN.Sby, tanggal19
Maret 2013 a.n. Dan- iel Martin Nugroho bin Markus
“Penipuan, beberapa per- buatan ber- hubungan se- hingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan” Dakwaan alter- natif: - Pertama: Pasal 378
KUHP Jo.
Pasal 64 ayat (1) KUHP.
atau
- Kedua Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 ayat
(1) KUHP.
Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1)
KUHP - Terbukti bersalah - Pidana: 3 tahun kurungan
345/Pid/2013/ PT.Sby, tanggal13 Juni 2013. -sda- - Terbukti bersalah - Pidana: 3 tahun kurungan
1153/K/ Pid/2013, tanggal 16 Oktober 2013. -sda- - Terbukti bersalah - Pidana: 3 tahun kurungan
Sumber : Diolah oleh Penulis.

## c.  Indikator Pembeda Bilyet Giro Sebagai Wanprestasi atau Penipuan
Berdasarkan 3 (tiga) kasus diatas dapat dijabarkan indikator pembeda penerbitan bilyet giro sebagai wanprestasi dan sebagai penipuan. Indikator tersebut dapat dilihat pada fase prakontraktual dan post kontraktual. Pada fase prakontraktual akan dilihat proses awal terjadinya kesepakatan antara korban dan pelaku serta keabsahan dari perjanjian tersebut, sedangkan pada fase post kontraktual akan dilihat perbuatan
pelaku terhadap prestasi yang telah diperjanjikan.
Pada fase prakontraktual terdapat satu hal yang membedakan wanprestasi dengan penipuan yaitu pada terjadinya syarat sepakat. Sepakat berarti kedua belah pihak dalam suatu perjanjian, harus mempunyai kemauan bebas untuk mengikatkan diri dan kemauan itu harus dinyatakan. Pernyataan dapat dilakukan secara tegas atau diam-diam. Kemauan yang tegas sebagai syarat pertama untuk suatu perjanjian yang sah berdasar Pasal
1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerd), dianggap tidak ada jika perjanjian itu telah terjadi karena paksaan ( dwang ), kekhilafan ( dwaling ) atau penipuan ( bedrog ). 18 Berbicara tentang penipuan, hal ini terjadi bila satu pihak dengan sengaja memberikan keterangan-keterangan yang tidak benar, disertai dengan kelicikan-kelicikan, sehingga pihak lain terbujuk karenanya untuk memberikan perizinan. 19
Dapat dikatakan bahwa salah satu ciri penipuan adalah pada awal transaksi pelaku melakukan bujuk rayu dengan menggunakan kebohongan yang berupa: nama palsu, martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan seperti unsur pada Pasal 378 KUHP. Hal ini biasanya terjadi karena adanya kesepakatan yang tidak dilaksanakan, yaitu dalam bentuk pelunasan, seperti halnya pada kasus Hengki dan Markus, yang kemudian mengeluarkan bilyet giro kosong serta menghindari pembayaran yang membuat korban curiga dan akhirnya menemukan adanya kebohongan pada fase prakontraktual.
Pada fase post kontraktual adalah fase sesudah perjanjian dibuat dan fase pemenuhan prestasi dari debitur. Pada fase ini bila dikeluarkan bilyet giro kosong, perbedaan antara bilyet giro kosong sebagai wanprestasi dan penipuan sangat tipis. Penggunaan bilyet giro sebagai alat bayar merupakan kesepakatan antara kedua pihak. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia
18 Subekti, 2003, Pokok-pokok Hukum Perdata , Intermasa, Jakarta, hlm. 135.
19 Ibid .
Nomor 18/41/PBI/2016 Pasal 7 ayat (1) huruf b tentang bilyet giro, Penerbit/ penarik wajib menyediakan dana yang cukup selama tenggang waktu efektif. Saat bilyet giro tersebut ditolak karena tidak adanya dana maka hal ini dapat dikatakan sebagai bilyet giro kosong, menurut Pasal 1 angka 27 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/43/PBI/2016. Bila dilihat dari aspek keperdataan, bilyet giro kosong merupakan wanprestasi setelah diterbitkan. Tanggal efektif menjadi waktu yang diperjanjikan atas ketersediaan dana bagi kreditur. Bila lewat dari tanggal tersebut dan tidak dipenuhinya dana pada rekening giro maka perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai wanprestasi. Wanprestasi adalah kelalaian dari salah satu pihak berupa tidak melakukan hal yang disanggupi akan dilakukan; melaksanakan hal yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan; melakukan hal yang dijanjikannya tetapi terlambat; melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya. 20 Dengan kata lain dikeluarkan bilyet giro kosong adalah wanprestasi karena tidak melakukan hal yang disanggupi untuk dilakukan, atau bahasa kesehariannya disebut ingkar janji.Bilyet giro kosong yang menjadi tindak pidana penipuan juga mengalami fase yang sama seperti wanprestasi. Ada satu aspek penting yang membedakan antara tindak pidana penipuan dan wanprestasi dalam kasus penerbitan bilyet giro kosong adalah tidak adanya itikad baik. Norma
20 Subekti, 2005, Hukum Perjanjian , Intermasa, Jakarta, hlm. 45.
itikad baik merupakan salah satu sendi yang penting dari hukum perjanjian. Itikad baik mempunyai arti bahwa perjanjian harus dilaksanakan menurut kepatutan dan keadilan. 21 Beberapa ciri dari ketiadaan itikad baik dalam konteks ini adalah pertama, bilyet giro dikeluarkan secara terus menerus dan selalu mengalami penolakan dari bank; dan kedua, Tidak ada komunikasi yang baik antara pelaku dengan korban terkait pelunasan
Bilyet giro yang dikeluarkan secara terus menerus dan mengalami penolakan (bilyet giro kosong) membuktikan bahwa pelaku tidak memiliki itikad baik untuk melunasi hutang. Pengeluaran bilyet giro kosong dilarang oleh bank bila terjadi berulang kali. Menurut Pasal 19 Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/29/ PBI/2006 jo. Nomor 18/43/PBI/2016 tentang Daftar Hitam Nasional Penarik Cek/Bilyet Giro Kosong, mengeluarkan bilyet giro kosong akan mendapatkan sanksi administrasi, yaitu dikategorikan sebagai Daftar Hitam Individu Bank; dicantumkan dalam Daftar Hitam Nasional; dan pembekuan atas hak penggunaan cek dan/atau bilyet giro. Menurut Pasal 15 pada Peraturan Bank Indonesia yang sama, sanksi ini berlaku bila melakukan penarikan cek dan/atau bilyet giro kosong sebanyak minimal 3 (tiga) lembar untuk nilai nominal masing-masing di bawah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) pada Bank Tertarik yang sama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan; atau
21 Nindyo Pramono, “Problematika Putusan Hakim dalam Perkara Pembatalan Perjanjian”, Mimbar Hukum , Vol. 22, No. 2, 2010.
penarikan cek dan/atau bilyet giro kosong sebanyak 1 (satu) lembar untuk nilai nominal Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau lebih.
Ciri kedua terkait ketiadaan itikad baik dalam kasus penerbitan bilyet giro kosong adalah tidak adanya komunikasi yang baik antara pelaku dengan korban terkait pelunasan. Sejak bilyet giro kosong dikeluarkan maka dapat dipastikan korban tidak akan memperoleh hak atas prestasi dari pelaku. Dengan demikian komunikasi menjadi petunjuk yang penting terkait itikad baik dari pelaku terhadap pelunasan hutang kepada korban. Saat pelaku tidak menanggapi korban dengan kabur seperti kasus Hengki atau menawarkan korban dengan cara pembayaran lain namun tetap tidak melakukan pelunasan seperti kasus Joko Setiono serta Markus, perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai upaya pelaku dalam menipu.
Setelah mengeluarkan bilyet giro kosong dan tidak terjadi pelunasan, penting bagi seorang debitur untuk memberikan kepastian akan pelunasan. Hal ini dapat menunjukan itikad baik dari pelaku dalam menjalankan transaksi. Kepastian pelunasan dapat dilakukan dengan menyicil terlebih dahulu atau memberikan jaminan kepada kreditur sebagai bukti adanya niat dari debitur untuk melunasi. Hal ini akan memberikan rasa aman bagi kreditur atas prestasi dari debitur. Apabila debitur tidak melakukan hal  tersebut dan cenderung tidak memberikan kepastian terkait pelunasan hutang, dapat dikatakan bahwa tidak ada itikad baik dari pelaku
untuk melunasi hutang kreditur. Hal ini dapat menimbulkan kecurigaan dan menjadi pertanda bahwa pelaku memiliki niat untuk melakukan penipuan, seperti pada tiga contoh kasus diatas.

## D. KESIMPULAN
Aturan delik penipuan dapat diterapkan terhadap penerbit bilyet g iro kos ong ap abi la p erbuat an tersebut terbukti mengandung unsur kebohongan, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP dan menjadi pembeda dengan tindakan wanprestasi. Penerapan ini bersifat kasuistis yaitu ketika memberikan keterangan yang tidak benar saat memulai kesepakatan dalam perjanjian, sehingga tidak berlaku secara umum terhadap semua kasus penerbitan bilyet giro kosong. Bilyet giro kosong hanyalah sebuah alat yang digunakan oleh pelaku untuk menyempurnakan perbuatannya sebagai delik penipuan. Hal ini menunjukan penerapan aturan delik penipuan terhadap pengguna bilyet giro kosong bukan merupakan bentuk kriminalisasi pengguna bilyet giro kosong, melainkan sebagai upaya penegakan hukum terhadap orang yang menyalahgunakan bilyet giro sebagai alat untuk melakukan penipuan.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku Hamzah, Andi, 2009, Delik-delik tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP, Sinar Grafika, Jakarta. Lamintang, P. A. F., Franciscus Theojunior Lamintang, 2016, Dasar-Dasar
Hukum Pidana di Indonesia , Sinar Grafika, Jakarta. Mertokusumo, Sudikno, 2013, Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Revisi , Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta. Sebiring, Sentosa, 2016, Hukum surat berharga , Nuansa Ulia, Bandung. Subekti, 2003, Pokok-pokok Hukum Perdata , Intermasa, Jakarta.
, 2005, Hukum Perjanjian , Intermasa, Jakarta.

## Jurnal
Kurniawan, Nyoman Samuel, Konsep Wanpresta si  D al am  Hu kum Perjanjian dan Konsep Utang Dalam Hukum Kepailitan (Studi Komparatif Dalam Perspektif Hukum Perjanjian dan Kepailitan) , Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 3, No. 1, 2014. Pramono, Nindyo, Problematika Putusan Hakim dalam Perkara Pembatalan Perjanjia n, Mimbar Hukum, Vol. 22, No. 2, 2010.
Pramugarini, Yushinta, Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Perpeftif Hukum Pidana Islam , al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam, Volume 2, Nomor 2, 2016.

## Peraturan perundang-undangan
Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Burgelijk Wetboek voor Indonesia, (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23).
Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
Undang - Undang Nomor 73 Tahun 1958 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127).
Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76). Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/41/ PBI Tahun 2016 tentang Bilyet Giro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 248). Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/29/ PBI/2006 tentang daftar hitam nasional penarik cek dan/atau bilyet giro kosong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 107).
Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/43/ PBI/2016 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 8/29/ PBI/2006 tentang daftar hitam nasional penarik cek dan/atau bilyet giro kosong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196).
Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/13/DASP tahun 2007 tentang Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong.
Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/32/DPSP tentang Bilyet Giro.

## Putusan Pengadilan
Putusan Mahkamah Agung Nomor 1645 K/Pid/1987 perihal “Penarikan Giro Bilyet Kosong bukan merupakan perbuatan pidana penipuan ex Pasal 378 KUHP, melainkan merupakan p erbuat an da lam hubungan
keperdataan”, tanggal 27 September 1989.
Putusan Mahkamah Agung Nomor 1153/K/Pid/2013 perihal “Penipuan yang dilakukan oleh Markus”, tanggal 16 Oktober 2013.
Putusan Mahkamah Agung Nomor 456/K/Pid/2014 perihal “Penipuan yang dilakukan oleh Hengki”, tanggal 8 Juli 2014.
Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 03/ Pid/2004/PTY, perihal “Penipuan yang dilakukan oleh Joko Setiono”, tanggal 29 Januari 2004.
Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 143/PID/2013/PT.DKI perihal “Penipuan yang dilakukan oleh Hengki, tanggal 17 Mei 2013.
Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 345/ Pid/2013/PT.Sby perihal “Penipuan yang dilakukan oleh Markus”, tanggal 13 Juni 2013.
Putusan Pengadilan Negeri Nomor 158/Pid.B/2003/PN.Yk, perihal “Penipuan yang dilakukan oleh Joko Setiono”, tanggal 20 November 2003.
Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1141/Pid.B/2012/PN.Jkt.Bar perihal “Penipuan yang dilakukan oleh Hengki”, tanggal 4 Desember 2012. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 39/Pid.B/2013/PN.Sby perihal “Penipuan yang dilakukan oleh Markus”, tanggal 19 Maret 2013.

## Website
Bank Indonesia, “Frequently Asked Question PBI No. 18/41/PBI/2016”, http://www.bi.go.id/id/peraturan/ sistempembayaran/Documents/ FAQ_PBI_184116.pdf, diakses tanggal 11 Januari 2018.