## KAPASITAS KULTURAL PEMIMPIN INFORMAL DALAM MEWUJUDKAN MASYARAKAT HARMONIS

## Entoh Tohani

## Fakultas Ilmu Sejarah Universitas Negeri Yogyakarta

## Abstrak
Pendidikan multikultural diselenggarakan sebagai upaya menciptakan kehidupan masyarakat yang terbebas  dari  ketidakadilan  atau  disfungsi  sosial.  Keberhasilan  pencapain  tujuan  pendidikan multukultural  di  masyarakat  dipengaruhi  oleh  keberfungsian  pemimpin  informal.  Pemimpin  informal memiliki  pengaruh  dan  posisi  strategis  dalam  menciptakan  kehidupan  masyarakat  yang  harmonis- humanis.  Oleh  karena  itu,  pemimpin  informal  perlu  menjalankan  berbagai  pendekatan  pendidikan multikultural  secara  optimal  sebagai  individu  yang    paling  berperan  aktif  dalam  penyelenggaraan pendidikan  mutlikultural  di  masyarakat.  Fungsi  pemimpin  dimaksud  tidak  akan  tercapai  apabila kapasitas  cultural  pemimpin  informal  tidak  dapat  terwujud.  Oleh  karena  itu,  kapasitas  cultural  perlu dikembangkan melalui berbagai intervensi.
Kata kunci: pendidikan multikultural, pemimpin informal, kapasitas cultural

## CULTURAL CAPASITIES OF INFORMAL LEADERS IN REALIZING HARMONIOUS SOCIETIES

## Abstact
Multicultural  education  is  managed  as  an    effort  to  create  a  society  free  from  injustice  or  sosial dysfunction. The successful achievement of muticultural education goals in communities is affected by the function  of  informal  leaders.  Informal  leaders  have  influence  and  strategic  position  in  creating  a harmonious  and  humanistic  community.  Therefore,  the  informal  leaders  need  to  run  a  variety  of multicultural  education  approaches  optimally  as  individuals  who  are  most  active  in  providing multicultural education in community. This function will not be achieved if the cultural competencies of informal leaders cannot be realized. Therefore, cultural capacities needs to be developed through various interventions.
Keywords: multicultural education, informal leaders, cultural capaciy

## PENDAHULUAN
Tujuan  pembangunan  suatu  masyarakat pada dasarnya diarahkan pada peningkatan mutu kehidupan warga masyarakat baik dalam bidang ekonomi,  sosial-budaya  maupun  politik.  Dalam bidang  ekonomi,  warga  masyarakat  diharapkan menjadi  manusia  yang  produktif,  mandiri, inovatif, dan memiliki sikap dan nilai berwirausaha.  Dalam  bidang  sosial  budaya, setiap  warga  negara  diharapkan  menjadi manusia  yang  memiliki  kepribadian  utuh, berkarakter  baik  dan  memiliki  perilaku  positif dalam  kehidupan  bermasyarakat.  Sedangkan dalam  kehidupan  politik,  warga  masyarakat diharapkan  dapat  berpartisipasi  aktif  dan  positif dalam menyukseskan pembangunan bangsa, dan selalui  melaksanakan  dan  menjaga  perilaku demokratis,  toleransi,  dan  kebersamaan  dengan orang lain (Fegerlind & Saha, 1983).
Dalam  kehidupan  nyata  dewasa  ini, banyak  kenyataan  yang  menggambarkan  bahwa tujuan  pembangunan,  khususnya  dalam  bidang sosial  budaya  belum  tercapai  optimal.  Berbagai bentuk  ketidakharmonisan  dalam  keseimbangan sistem  sosial  masyarakat  saat  ini,  nampak terlihat  dari  berbagai  informasi  media  massa yang menggambarkan terjadinya masalah sosial. Misalnya  perlakuan  perkelahian  antar  warga masyarakat,  bentrokan  antar  para  pendukung partai politik, perlakukan disparitas memperoleh kesempatan  pendidikan  pada  kelompok  miskin dan  kelompok  beruntung  karena  struktur  sosial yang  kaku  dan  hegemoni  kepentingan  tertentu, perlakukan  anggota  masyarakat  yang  tidak manusia  terhadap  kelompok  masyarakat  kurang beruntung baik fisik maupun mental, perlakukan tindak  kekerasan  terhadap  suatu  kelompok tertentu, dan lain sebagainya.
Setiap anggota masyarakat dapat berfungsi  aktif  dalam  mengembangankan  dan menjaga  keharmonisan  sosial.  Salah  satu  pihak yang  memiliki  peran  strategis  dalam  mencegah dan  mengurangi  tindakan-tindakan  destruktif terhadap kesejahteraan sosial  masyarakat adalah pemimpin informal. Pemimpin informal memiliki  kedudukan  yang  cukup  tinggi  di masyarakatnya mengingat mereka adalah orang- orang  yang  dipandang  memiliki  kapasitas  atau keunggulan  tertentu  dibanding  dengan  warga masyarakat  lainnya.  Keberadaan  pemimpin informal menjadi pintu masuk berbagai pengaruh  positif  maupun negative yang berasal dari  lingkungan  luar  masyarakatnya.  Dengan kata  lain,  pemimpin  informal  merupakan individu-individu yang berfungsi sebagai saluran dan agent pengembangan masyarakat.
Fungsi pemimpin informal dalam mewujudkan  masyarakat  yang  harmonis,  dalam kenyataan  belum  dapat  berjalan  optimal. Berbagai  bentuk  disharmoni  dalam  interaksi sosial dapat diakibatkan oleh perilaku pemimpin informal  yang  kurang  dapat  mewaspadai  dan peka  terhadap  berbagai  pengaruh  negative  yang masuk  ke  dalam  masyarakat,  pemahaman  yang keliru  yang  dimilikinya  mengenai  kelompok- kelompok  sosial  lain  dan  paham  tersebut disebarluaskan kepada para pengikutnya, pemahaman  mengenai  superioritas  kelompok yang dipandang lebih unggul dibanding kelompok  lain,  dan  bahkan  ketidakmauan terbuka  terhadap  kelompok  sosial  lain.  Selain itu, pengetahuan yang minim terhadap keragaman, kekurang terbukaan pada perubahan,  dan  sikap  enggan  melakukan perubahan  menjadi  factor  penghambat  pula. Dalam hal  ini, pemimpin informal  masih belum
dapat menjalankan kewajiban membentuk masyarakat yang adil, toleransi, saling menghargai,  dan  saling  bekerja  sama  dalam struktur  sosial  yang  heterogen.  Oleh  karena  itu, menjadi suatu kewajiban untuk mengembangkan pemimpin  informal  menjadi  individu-individu yang memiliki wawasan dan kapasitas multikultural.

## PEMBAHASAN
Pendidikan
Multikultural untuk

## Keharmonisan
Kehidupan  masyarakat  yang  harmonis nampaknya  nampaknya  keadaan  proses  sosial yang  tidak  terdapat  konfliks-konfliks  sosial. Konfliks sosial menggambarkan adanya ketidakharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat  Konfliks sosial dimaknai sebagai suatu  proses  sosial  antara  dua  orang  atau  lebih (bisa  juga  kelompok)  dimana  salah  satu  pihak berusaha  menyingkirkan  pihak  lain  dengan menghancurkannya  atau  membuatnya  tidak berdaya ( www.wikipedia.org ). Menurut Webster (1966) istilah “conflict” di dalam bahasa aslinya berarti  suatu  “perkelahian,  peperangan  atau perjuangan”- yaitu berupa konfrontasi fisik antar beberapa  pihak,  dan  berkembang  kemudian dengan masuknya “ketidaksepakatan yang tajam atau  oposisi  atas  berbagai  kepentingan,  ide,  dan lain-lain  (Pruitt  and  Rubin,  2004:9).  Sedangkan Rummel  menyatakan  bahwa sosial  conflict  is then  the  confrontation  of  sosial  powers .
Konfliks  sosial  adalam  konfrontasi  kekuatan- kekuatan  sosial  ( www.hawaii.edu ).  Dengan demikian  dapat  diartikan  bahwa  konfliks  dapat bentuk  konfrontasi  fisik  maupun  konfrontasi aspek  psikologis  karena  perbedaan  antar kekuatan sosial.
Konfliks  sosial  dapat  terjadi  karena adanya  1)  perbedaan  pertimbangan  antara pertimbangan  idealistis  dengan  pertimbangan realistis,  2)  adanya  sikap  frustasi  dan  cemburu sosial  terhadap  keberhasilan-keberhasilan  orang lain,  3)  tidak  ada  alternative-alternative  atau aspirasi  yang  dapat  diterima  oleh  semua  pihak, atau  tidak  terwujudnya  solusi  integrative  yang dapat  menyepakatkan  kepentingan  kedua  belah pihak,  dan  4)  adanya  kondisi  stabilitas  yang dapat  memicu  konfliks  (Puitt  and  Rubin, 2004:27-53).  Terkait  dengan  ini,  Rumlett menjelaskan  bahwa  konfliks  terjadi  karena ketidakseimbangan  kekuatan  (power)  yang dimiliki  para  pihak  yaitu coersive  power, bargaining power, intellectual power, authrorative  power,  altruistic  power,  dan manipulative power ( www.hawaii.edu ).
Pendapata  lain  disampaikan  oleh  Sutoro Eko  (2002:145)    bahwa  konfliks  dapat  terjadi antar kedua pihak dalam dimensi  sturktural dan dimensi  cultural.  Dimensi  structural  merupakan perilku  konfliks  yang  terjadi  antara  para  pihak terkait dengan penyediaan dan pemerataan akses atau kesempatan dalam memanfaatkan sumberdaya  masyarakat  yang  ada,  atau  adanya perlakukan-perlakuan  tidak  adil  dari  pihak  satu terhadap pihakt lain. Dimensi cultural menekankan  bahwan  konfliks  terjadi  akibat adanya  perbedaan-perbedaan  aspek  cultural, misalnya  perbedaan  kegiatan  makan  bersama dan komunikasi yang kurang kondusif. Mengingat  bahaya  konfliks  sosial  baik  bahaya material  maupun  nonmaterial  maka  perlu diupaya solusi pemecahannya.
Konfliks  sosial  dapat  diatasi  dengan  dua pendekatan  yaitu:  pertama  pendekatan  yang menekankan  pada  kekuasaan  negara  yang  mana
negera  menggunakan powernya untuk  mengatur dan mengontrol masyarakat, dan dalam perkembangannya  pendekatan  ini  mengarah pada tindakan koersi dan represi negara terhadap pemerintah. Pendapatan kedua yaitu pendekatan yang  menekankan  pada  partisipasi  masyarakat. Pendekatan  ini  dilakukan  dengan  berlandaskan pada  terbangunnya  dialog  atau  kontrak  sosial dalam  prularisme  masyarakat.  Terkait  dengan dua  pendekatan  ini,  nampaknya  di  masyarakat untuk  mewujudkan  masyarakat  yang  harmonis- sejahtera, pengembangan pendidikan multikultural  dalam  masyarakat  menjadi  suatu upaya pembaharuan masyarakat.
Pendidikan multikultural sebagai pendekatan progresif untuk melakukan transformasi pendididikan secara holistic, memberikan kritik kelemahan-kelemahan, kegagalan-kegagalan  dan  diskriminasi  yang terjadi  dalam  dunia  pendidikan  saat  ini  (Smith, 1998;  dalam  Zamrani,  2011:144).  Layanan pendidikan  selama  ini  kurang  dapat  dirasakan oleh  kelompok  masyarakat  kurang  beruntung; pendidikan  lebih  diorientasikan  bagi  warga masyarakat  yang  memiliki  sumberdaya  untuk memperolehnya; dan berbagai tindakan diskriminasi  dalam  proses  pendidiakn  sering terjadi.  Ladson-Billings  menyatakan  bawah pendidikan multikultural sebagai bentuk pendidikan  yang  dapat  dijadikan  pondasi  guna melakukan transformasi masyarakat dan menghilangkan penindasan dan ketidakadilan.
Pendapat  lain  sampaikan  Banks  (2002:1) bahwa  pendidikan  multikultural  merupakan suatu  pergerakan  reformasi  yang  dirancang untuk  membuat  perubahan-perubahan  besar dalam pendidikan anak-anak.
Multicultural  education  is  an  idea,  an educational  reform  movement,  and  a process  whose  major  goal  is  to  change the structure of educational institutions so that male  and  female  students,  exceptional students, and students who are members of diverse  racial,  ethnic,  and  cultural  groups will  have  an  equal  chance  to  achieve academically in school (Banks, 2005:9)
Banks  (2002:1-3)  menyatakan  bahwa tujuan  pendidikan  multikultural  mencakup: membangun  pemahaman  individu  mengenai kehidupannya  dari  perspektif  kultural  dan  etnis orang  lain  yang  dapat  menjadi  arahan  dalam berperilaku,  memberikan  pengalaman  belajar yang  menggambarkan  berbagai  kultur  dan budaya  orang  lain,  membantu  individu  dengan penyediaan  berbagai  pengetahuan,  keterampilan dan  sikap  yang  dibutukan  untuk  hidup  dalam arus  budaya  utama  dan  dalam  arus  lintas budaya, dan menghilangkan tindakan diskriminasi  yang  individu  atau  masyakat  alami karena  perbedaan  fisik,  ras  dan  karakteristik budaya.    Sebagai  suatu  ide,  pendidikan multikultural berusaha untuk menciptakan kesempatan pendidikan yang sama untuk semua peserta didik dengan mengubah seluruh lingkungan sekolah agar merefleksikan kelompok-kelompok  dan  budaya-budaya  yang beragam  dalam  suatu  masyarakat  dan  dalam suatu negara.
As an idea, multicultural education seeks to create  equal  educational  opportunities  for all  students,  including  those  from  different racial,  ethnic,  and  sosial-class  groups.
Multicultural  education  tries  to  create equal  educational  opportunities  for  all students  by  changing  the  total  school environment  so  that  it  will  reflect  the diverse cultures and groups within a society and within the nation's classrooms ( http://education.washington.edu/cme/view.
htm ).
Secara  lebih  rinci,  James  A.  Banks (2002:12;  2007:83)  menjelaskan  bahwa  dalam mengimplementasikan  pendidikan  multikultur dapat  dilakukan  dengan  menekankan  pada  lima dimensi  yang  sekaligus  merupakan  tujuan pendidikan multikultural, yang mencakup:
1. Content  integration  (integrasi  kruikulum) . Pendekatan  in  mengembangkan  muatan kurikulum (kegiatan, atau program)  dengan memasukan informasi-informasi atau fakta- fakta dari dan mengenai berbagai kebudayaan  untuk  menjelaskan  prinsip, teori  maupun  konsep-konsep  yang  terkait dalam  proses  pendidikan  multikultural kepada  peserta  didik  atau  kelompok sasaran.
2. The knowledge contruction process (proses konstruksi pengetahuan) . Proses
pendidikan  merupakan  upaya  pendidik membantu  peserta  didik  untuk  memahami bagaimana  pengetahuan  dibentuk  dan bagaimana pengetahuan tersebut dipengaruhi  oleh  ras,  etnis,  gender  dan posisi  kelas  sosial  seseorang  individu  dan kelompok.
3. Prejudice reduction (pengurangan prasangka) .  Pendekatan  ini  menekankan pada  proses  pembelajaran  yang  dapat mengeliminir  berbagai  bias  dan  prasangka antar  pendidik  dengan  peserta  didik  atau antar  peserta  didik.  Melalui  pembelajaran multikultural diharapkan terbangun pemahaman  positif,  terbangun  wawasan untuk  mengenal,  mengetahui  sekaligus mengalami  pertautan  antar  karakteristik, serta  dan  dapat  melakukan  pemecahan masalah.
4. Equity  pedagogy  (pedagogi  yang  setaral) . Pendekatan ini menekankan pada persamaan dan kesetaraan layanan pendidikan  pada  semua  warga  masyarakat. Proses  pendidikan  yang  dilakukan  sedapat mungkin  memfasilitas  semua  gaya  belajar peserta  didik  dari  beragam  kultur  dan menumbuhkan  kebersamaan  dan  kerja sama.
5. An  empowering  school  culture  and  sosial culture  (memberdayakan  kultur  sekolah dan masyarakat) . Pendekatan ini digunakan untuk  memberdayakan  semua  pihak  baik guru,  sekolah,  maupun  masyarakat  untuk menciptakan  budaya  keadilan  baik  melalui kegiatan  rekreasi,  olah  raga,  dan  kegiatan lainnya. Kultur saling bekerjasama dibangun  berdasarkan  pada  consensus  dan kepentingan bersama.
Pengembangan  pendidikan  multikultural tidak  hanya  dalam  konteks  pembelajaran  di lembaga  pendidikan  namun  juga  dalam  konteks kehidupan  masyarakat  luas.  Penyelenggaraan pendidikan  multikultural  semestinya  menjadi tanggung  jawab  semua  pihak  yang  memiliki tanggung jawab karena pada dasarnya pendidikan  menjadi  tanggung  jawab  bersama. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 54
menyatakan  bahwa  semua  lapisan  masyarakat dapat  berpartisipasi  dalam  penyelenggaraan pendidikan. Keberhasilan pembangunan pendidikan  bukan  menjadi  tanggung  jawab pemerintah semata, melainkan menjadi tanggung  jawab  bersama  tiga  pilar  pelaksana pembangunan  pendidikan  yaitu  pemerintah, masyarakat  dan  keluarga.  Dalam  kaitan  ini, masyarakat  memiliki  kewajiban  dan  hak  untuk
merencanakan,  melaksanakan,  dan  membina serta  mengembangkan  berbagai  upaya  edukatif. Walau disadari bahwa penyelenggaran pendidikan sering kurang mendapatkan partisipasi  masyarakat  yang  tinggi  disebabkan sikap dan perilaku warga masyarakat yang tidak kooperatif  dan  apatis,  kurang  tersedia  ruang untuk  menyampaikan  pesan  atau  pikiran terhadap kebijakan/kepentingan yang ada, dominasi  kelompok  tertentu,  dan  sistem  sosial yang  membatasi  setiap  warga  masyarakat  untuk berkembang.
Fungsi
Pemimpin Informal menuju

## Masyarakat Harmonis
Salah  satu  pihak  yang  seharusnya  dapat berpartisipasi  aktif    secara  optimal  dalam mendidik  individu  maupun  masyarakat  untuk lebih  menjadi  masyarakat yang terbuka, toleran, dan  tidak  diskriminatif  adalah  para  pemimpin informal. Mereka adalah individu-individu  yang memiliki  fungsi  strategis  dalam  pengembangan masyarakatnya mengingat di dalam diri pemimpin  terdapat  kekuatan  mempengaruhi para  pengikutnya  untuk  mencapai  tujuan bersama  atau  dengan  kata  lain  dalam  diri seseorang  terdapata  kapasitas  kempemimpinan ( leadership) .  Konsep  kepemimpinan    dimaknai beragam  oleh  para  ahli.  Northouse  (2007:3) menyatakan bahwa suatu proses dimana seorang individu  mempengaruhi  kelompok atau individu lain  untuk  mencapai  tujuan.  Senada  dengan pendapat  Hemling  &  Coons  (1957)  bahwa kepemimpinan  adalah  perilaku  individual  yang mengarahkan  aktivitas  suatu  kelompok  untuk mencapai tujuan bersama (Yukl, 2006:5).
Terkait  definisi  kepemimpinan  di  atas, pemimpin  informal  dapat  pahami  sebagai seseorang  yang  dalam  penentuan  dirinya
menjadi seorang pemimpin dikarenakan kepemilikan faktor-faktor atau sifat-sifat ( traits ) tertentu  yang  terdapat  dalam  pribadinya. Karakteristik dimaksud mencakup kepememilikan intelegensi yang tinggi, kepercayaan  pada  diri  sendiri  yang  baik, keinginan dan kemampuan untuk bertindak lebih maju  atau  berpestasi,  dapat  dipercaya  dan memiliki  kejujuran,  dan  menyenangkan  dalam berhubungan  dengan  lingkungan  sosialnya (Northouse, 2007:19).
Dalam konteks pengembangan pendidikan  multikultural,  pemimpin  informal menjadi kelompok strategis dalam menyampaikan  ide-ide  pembaharuan  kepada masyarakatnya,  yaitu  pembaharuan  menuju masyarakat demoratis dan harmonis. Pendidikan multikulural  sebagai  upaya  pembaharuan  dalam dunia  pendidikan  perlu  dipahami,  dihayati,  dan diaplikasikan  baik  oleh  agent  pemberdayaan maupun kelompok sasaran pemberdayaan sehingga  gerakan  pembaruan  ini  dapat  berjalan dengan  proporsional  karena  berpijak  pada consensus  dan  rasa  memiliki  bersama.  Oleh karena  itu,  seorang  pemimpin  informal  perlu menjalankan  fungsinya  dengan  sebaik  mungkin dan berpedoman pada hasil kinerja unggul.
Mengacu  pada  pendapat  Banks  (2002:30) bahwa  pengembangan  pendidikan  multikultural dapat dilakukan dengan empat pendekatan yaitu: pendekatan  kontribusi,  pendekatan  adiktif, pendekatan  transformasi,  dan  pendekatan  aksi sosial.  Keempat  pendekatan  tersebut  menjadi pemikiran  untuk  mengungkapkan  fungsi-fungsi pemimpin informal dalam pengembangan pendidikan multikultural di masyatakat.

## The Contributions Approach
Melalui pendekatan kontribusi ini, pemimpin  informal  bertindak  sebagai  orang yang  memberikan  pemahaman  atau  informasi mengenai berbagai element-element yang ada di masyarakat yang dapat mengembangkan pemahaman  masyarakat  tentanga  keberagaman. Pemimpin  informal  memberikan  informasi kepada  warga  masyarakat  mengenai  hari  libur keagamaan, para tokoh masyarakat yang berjasa dalam  menjaga  keutuhan  masyarakat,  dan element-element kebudayaan lainnya.
Dalam  konteks  ini,  pemimpin  informal dapat berperan sebagai penyampai keberhasilan, seorang pemimpin informal dituntut untuk dapat mempengaruhi dan memotivasi warganya melalui  penyampaian-penyampaian  cerita-cerita atau  kisah-kisah  kehidupan  yang  bermakna. Perjalanan-perjalanan seseorang atau masyarakat tertentu  yang  dipandang unggul  dan berhasil,  memiliki  semangat  kerja  keras  dan pengorbanan tinggi dapat dijadikan materi untuk mempengaruhi  warga  masyarakat  lain.  Misal, kisah  perjuangan  Mahatma  Ghandi  di  India dengan  perilaku  perjuangan  kemerdekaan  tanpa kekerasannya, Nelson Mandela dengan perlawanan  terhadap  politik  aparteide,  atau tokoh-tokoh sosial-keagamaannya. Melalui kisah-kisah berbobot tersebut, warga masyarakat di  lingkungan  sosialnya  akan  dapat  mengambil pelajaran-pelajaran  penting,  mencontoh  dan berusaha  menerapkannya  dalam  kehidupan sehari-hari.  Proses  imitasi  menuju  internalisasi nilai  dan  perilaku  positif  diharapkan  dapat terbentuk.  Penyampaian  kisah-kisan  bermanfaat perlu dilakukan oleh seorang pemimpin informal dengan  menggunakan  media  komunikasi  baik langsung maupun tidak langsung secara
terbuka/dialogis,  intens  berulang-ulang,  dan menggunakan bahasa-bahasa yang dapat dengan mudah dipahami warga masyarakat.

## The Additive Approach
Dalam  pendekatan  ini  materi,  konsep, tema,  dan  perspektif  ditambahkan  ke  program atau kegiatan tanpa mengubah struktur dasarnya. Artinya  pemimpin  informal  dapat  memberikan berbagai  pemahaman  yang  baik  mengenai keberagaman, keharmonisan dan pengembangannya  dalam  berbagai  kesempatan yang  ada  di  masyarakat.  Pemimpin  informal dapat  menggunakan  pertemuan-pertemuan  baik level dusun/kampong, pemerintahan desa, maupun  kecamatan;    pertemuan  rutin  maupun incidental,  untuk  menanamkan  konsep-konsep kesetaraan sosial yang menjadi harapan bersama. Literatur mengenai mengenai keberagaman  (mutlkultural)  dapat  disampaikan kepada  warga  masyarakat  untuk  meningkatkan pemahamannya.  Tentunya,  pemimpin  informal juga perlu menyadarkan bahwa warga masyarakat  budaya  belajar  sehingga  akhirnya mereka  memiliki  kemampuan  literasi  terhadap berbagai  etnik,  dan  cultural  yang  berbeda (literasi budaya).
Terkait  dengan  ini,  tentunya  seorang pemimpin informal harus well-informed terhadap berbagai persoalan yang dapat bermanfaat bagi pelaksanaan kedua keterampilan tersebut. Pemimpin yang berpengetahuan,  memungkinkan  terjadi  proses pembelajaran (transfer ilmu) kepada pengikutnya  dimana  dirinya  akan  menjadi seseorang  yang  dipandang  dapat  dimintai pendapat,  wawasan  dan  pemikiran  mengenai suatu  persoalan,  dan  menjadi  sumber  belajar bagi pengikutnya. Seorang pemimpin
masyarakat perlu memiliki pengetahuan mengenai  paradigma  utama,  konsep  utama, kultur  dan  sejarah,  dan  pedagogis  dalam penyelenggaraan pendidikan multikultural.

## The Transformation Approach
Pendekatan ini menekankan pada perubahan  paradigm  atau  sudut  pandang  warga masyakat,  yaitu  paradigman  untuk  melihat berbagai  konsep,  isu,  dan  masalah  dari perspektif  etnik  yang  beragam.  Mendasarkan pada  pemikiran  ini,  pemimpin  informal  perlu memiliki  kemampuan  membelajarkan  warga masyarakat  agar  mengubah  paradigmanya  yang semula mono-perspektif menjadi multi- perspektif  terhadap  suatu  persoalan  atau kelompok  lain.  Pemimpin  perlu  menjadikan warga  masyarakat  memiliki  paradigma  yang sesuai dengan keharmonisan masyarakat.
Proses  penyadaran  diharapkan  dapat mengubah  persepsi  atau  cara  pandang  warga masyarakat  yang  salah  terhadap  lingkungan dirinya dan lingkungan masyarakat  atau kelompok  lain.  Proses  penyadaran  dapat dilakukan  dengan  pendekatan  pembelajaran dialogis-rekonstruktif atau pembelajaran transformatif.  Menurut  Mezirow  (200:7-9) bahwa belajar transformative adalah proses yang mana  individu-individu  merubah  kerangka  pikir yang  sudah  ada,    terjadi  melalui  proses  refleksi krisis yang difasilitasi oleh dialog terbuka dalam kondisi  yang  nyaman,  saling  menghargai,  dan saling membelajarkan.  Melalui penyadaran atau conscientization menurut  istilah  Freire  (Jana Noel, 2000:211), pemimpin informal diharapkan  mampu  mengembangkan  warga masyarakat untuk mengingat kembali, memahami  kembali,  merenungkan  kembali secara  kritis  dan  selanjutnya  merefleksikan
kembali  apa  yang  sudah  dialami;  keberhasilan dan  kegagalan  mana  saja  yang  dialami;  dan kekuatan  apa  yang dimiliki.  Penyadaran dilakukan  guna  memerikan  pemahaman  kepada warga  masyarakat  mengenai  realita  yang  terjadi dalam  lingkungannya,  mampu  mengidentifikasi kebutuhan  atau  permasalahan  yang  dihadapi, dan  mengajak  mereka untuk  mencari alternative solusi  yang  tepat  demi  memperbaiki  mutu kehidupannya.
Proses penyadaran yang dilakukan pemimpin  informal  akan  terjadi    transformasi kesadaran  diri  (Zamrani,  2011:153)  dari  setiap warga masyarakat. Kesadaran diri ini mencakup bahwa  seseorang  harus:  a)  berfikir  kritis mengapa  dirinya  tidak  mau  dan  tidak  mampu berfikir  kritis;  b)  menyadari  dirinya  anti ketidakadilan; c) menyadari bahwa ketidakadilan  terjadi  bersifat  sistemik;  d) mewujudkan    proses  yang  mengkaji  berbagai kultur  yang  ada  dan  mencintai  keberagaman;  e) menyadari  bahwa  tidak  dapat  menghindari  dari ketidaknyamanan  karena  pendirian  sendiri;  f) berorientasi  kesetaraan;  g)  aktif  berusaha  dalam proses  pemberdayaan;  dan  h)  menyadari  bahwa pendidikan  ( multicultural )  atau  pemberdayaan bersifat  komprehensif,  tidak  sekadar  tambal sulam.
Penyadaran dapat dilakukan menggunakan  pendekatan  berbasis  pengalaman ( experiential based  approach )  baik  pengalaman atau  masalah  yang  telah,  sedang  dihadapi  atau potensial  dihadapi.    Pengalaman  dimaksudkan untuk  menghubungkan  apa  yang  dipikirkan dengan  yang  terjadi  di  masyarakat.  Warga masyarakat,  tentunya  bersama  para  pemimpin informal, mengkritisi berbagai  pengalaman atau kenyataan  yang  ada  di  masyarakat  seperti
kebijakan  pemerintah  yang  kurang  relevan, tingginya  angka  kemiskinan,  pengangguran  dan kesehatan  yang  buruk,  terjadinya  disintegrasi sosial,  tindakan  dekadensi  moral,  perlakukan tindak kekerasan terhadap perempuan, diskriminasi atas nama agama, human trafficking ,  penyediaan  infrastruktur  sosial  yang timpang, dsb.
Pengalaman  yang  diberikan  pemimpin informal untuk penyadaran pastinya pengalaman yang  menarik,  menantang,  dan  sesuai  dengan karakteristik  masyarakat  yang  dipimpinnya. Melalui interaksi dengan pengalaman- pengalaman  ( experiences )  baru,  pemimpin informal  diharapkan  membentuk  pemahaman dan  nilai-nilai  baru  yang  mengarah  pada perbaikan  diri  warga  masyarakat  (Illeris,  2004). Pengalaman  ini  akan  menjadi  instrumen    yang penting  di  dalam  menjalani  proses  belajar selanjutnya. Bentuk-bentuk pemberian pengalaman  belajar  yang  dapat  dilakukan  oleh pemimpin informal antara lain: penyuluhan rutin yang  disepakati  bersama,  membuka  forum- forum  kajian  di  masyarakat,  dan  pemanfaatan media  massa. Selain  itu, pemberian pengalaman perlu  dilakukan  dengan  menekankan  pada pandangan  bahwa  warga  masyarakat  memiliki kemampuan  untuk  belajar  dan  mengembangkan dirinya;  didukung  oleh  terciptanya  proses interaksi  edukasi  yang  setara  ( equity  pedagogy ) dan dialog yang murni dalam proses penyadaran masyarakat.

## The Sosial Action Approach
Pendekatan ini menggabungkan pendekatan  transformasi  dengan  kegiatan  untuk berjuang  untuk  perubahan  sosial.  Warga masyarakat  tidak  hanya  diperintahkan  untuk memahami  dan  mempertanyakan  isu-isu  sosial,
tapi  juga  melakukan  sesuatu  yang  penting tentang hal itu. Pendekatan ini menekankan pada peran  aktif  semua  warga  masyarakat  untuk berpartipasi  dalam  mewujudkan  masyarakat harmonis  melalui  tindakan-tindakan  nyata. Pemimpin  informal  mengajak  dan  bersama- sama  warga  masyarakat  melakukan  berbagai tindakan  pemberdayaan.  Warga  masyarakat dapat mengkritisi berbagai kebijakan pemerintah yang  merugikan,  menyampaikan pendapat/kritik secara  bebas  dan  normative  dalam  berbagai media  atau  kesempatan  publik,  dan  melakukan tindakan  preventif,  advokasi,  edukasi  ataupun rehabilitas pada warga masyarakat yang dipandang  menerima  perlakukan  tidak  adil. Misalnya  program  pengembangan  masyarakat miskin, pengembangan bantuan sosial kemanusian,  pengembangan  pendidikan  baik formal  maupun  nonformal  yang  dapat  diakses oleh lapisan masyarakat, program pendampingan  pada  korban-korban  tindakan kekerasan  dan  konfliks  dsb,  perlu  direncanakan dan dikembangkan oleh para pemimpin formal.
Pemimpin  informal  memiliki  kewajiban untuk mendesain berbagai program pemberdayaan  masyarakat  sebagai  solusi  untuk mengatasi  permasalahan  yang  dihadapi  dalam kehidupan  bermasyarakat,  dimana  programnya mendapat  dukungan  dari  pengikutnya.  Dalam hal  ini, pemimpin  informal perlu  menjadi  orang yang  berfungsi  sebagai  orang  yang  memililiki keterampilan  mengatasi  masalah  atau problem solving  skills (Nothouse,  2007:4).  Kemampuan ini  mencakup    kemampuan  mendefinisikan permasalahan  yang  dihadapi,  mengumpulkan informasi  yang  terkait  masalah,  merumuskan pemahaman  baru  mengenai  masalah,  dan merumuskan  rencana  untuk  mengatasi  masalah.
Dan  juga,  pemimpin  informal  perlu  menyadari bahwa  masalah  yang  dihadapinya  berbeda dengan masalah pada lingkugan sosial lainnya.

## Kapasitas Kultural Pemimpin Informal
Keberhasilan melakukan pendekatan- pendekatan  di  atas,  sangat  tergantung  pada kualitas  diri  para  pemimpin  informal.  Artinya, pemberdayaan  masyarakat  menuju  masyarakat demokratis-humanis akan  dapat tercapai apabila para  pemimpin  informal  memiliki  kapasitas cultural yang unggul. Kapasitas atau kompetensi (multi)  cultural,  yang  dimaknai  oleh  Roger (2006)  sebagai  kemampuan  menerjemahkan pengetahuan  tentang  perbedaan  kultur  dalam layanan  yang  penuh  afektif  dan  peka,  dan kesadaran mengenai identitas diri (yaitu identitas  yang  dicirikan  oleh  etnis,  gender, orientasi  seks,  dll)  serta  bias-bias  (Zamroni, 2011;155).  Dengan  istilah hampir  sama,
Zamroni (2011:157) menyatakan bahwa kompetensi  cultural  mencakup  berbagai  hal:  a) kemampuan individu untuk menerima, menghormati,  dan  membangun  kerja  sama dengan siapa pun juga yang memiliki perbedaan-perbedaan dari dirinya; b)
kompetensi  cultural  merupakan  hasil  dari kesadaran  atau  pengetahuan  dan  “bias  cultural” yang dimilikinya sebagai factor yang mempengaruhi  perbedaan  kultur;  c)  proses pengembangan kompetensi cultural memerlukan pengembangan pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang memungkinkan seseorang  memahami  dan  berperilaku  secara efesien  dengan  orang  yang  memiliki  perbedaan kultur.
Senada  dengan  pendapat  di  atas,  Blanks (2007:25)  menegaskan  bahwa  individu  harus memiliki  pemahaman cultural  identification ,
national  identification, dan global  identication . Pemimpin informal perlu  memiliki pengetahuan untuk  memahami  dimensi  atau  karakteristik budayanya,  sekaligus  memiliki  pengetahuan untuk  memahami  bagaimana  budaya  diri  dan bangsanya berpengaruh  kepada dan dipengaruhi oleh  kehidupan  bangsa  lain,  dan  memahami bagaimana saling  hubungan  dan  ketergantungan antara budaya dan masyarakat secara global.
Kompetensi cultural ini menurut Papadopoulos  &  Lee  (2003)  dalam  Zamrani (2011:157)  dibentuk  oleh  factor  pengetahuan, pemikiran    kritis,  kemampuan  mengembangkan sesuatu,  dan  kemampuan  praktis.  Keempat  hal ini  tidak  statisk  melainkan  dinamis  terus bergerak,  membentuk  kompetensi  cultural. Berikut  gambar  keterkaitan  empat  factor kompetensi cultural.
Gambar 1. Faktor Kompetensi Cultural
Guna  mewujudkan  pemimpin  informal yang  memiliki  kapasitas  cultural  unggul, nampaknya pengembangan (pemberdayaan) pemimpin menjadi suatu tugas baru. Pemberdayaan  pemimpin  merupakan  proses menjadikan  kemampuan  individu  pemimpin menjadi  lebih  berdaya,  lebih  efektif,  dan berorientasi unggul untuk mewujudkan masyarakat  yang  toleran,  memiliki  consensus dan mampu berpartisipasi baik. Proses pemberdayaan  tentunya  memerlukan  intervensi dari  berbagai  pihak  lain  baik  pemerintah,
Aplikasi
Pengembangan Daya Kritis Pengetahuan
organisasi pemberdyaaan maupun individu. Dan pada pelaksanaan teknis pemberdayaan pemimpin  informal  dapat  dilakukan  dengan pendekatan individual maupun kelompok.
Proses  mengembangkan  pemimpin  agar lebih  berkompetensi  cultural  dapat  dilakukan dengan memberikan bimbingan dan pendampingan  secara  kelompok.  Artinya,  para pemimpin dalam mengembangkan kemampuannya dilakukan secara bersama dalam suatu  forum  yang  berfungsi  untuk sharing pengetahuan  antar  setiap  pemimpin  masyarakat dan  saling  membelajarkan.  Adanya  kelompok bersama  yang  terbimbing,  keinginan  atau motivasi  untuk  berprestasi  mengembangkan masyarakatnya masing-masing tercipta pada diri semua  pemimpin  dan  belajar  untuk  saling menghargai,  terbuka,  dan  berinteraksi  secara dialogis  dengan  orang  lain.  Selain  itu,  melalu sarana ini diharapkan terbangun saling pengertian  dan  kerja  sama  yang  baik  antar  para pemimpin informal.
Pengembangan  kemampuan  komunikasi efektif  perlu  bagi  seorang  pemimpin  informal, mengingat  berbagai  karakteristik  masyarakat yang  heterogen.  Kemampuan  komunikasi  perlu dibangun  untuk  membentuk  keterampilan- keterampilan dalam berhubungan dengan pengikut  atau  masyarakat  yang  berbeda  secara kultur.  Dengan  adanya  kemampuan  komunikasi yang  baik,  seorang  pemimpin  informal  akan dengan  mudah  menangkap  pesan  dari  berbagai pihak dan terhindar dari ketidakpastian mengenai  orang  lain  atau  fakta  tertentu,  selain untuk mengembangkan kesetiakawanan, persahabatan, dan menghindari terjadinya konfliks.  Adanya  kemampun  berkomunikasi, berbagai  pesan  pembaharuan  akan  mudah
tersampaikan  kepada  kelompok  sasaran,  karena pemimpin  dapat  memilih  sarana  komunikasi bagaimana yang akan digunakan dan bagaimana karakteristik  dan  respon  kelompok  sasaran. Kemampuan  komunikasi  harus  didukung  oleh kebersediaan  untuk  melakukan  dialog  secara terbuka,  dialog  yang  tidak  semu,  yang  setiap orang  memiliki  hak  yang  setara  dalam menyampaikan pemikiran dan harapan- harapannya,  dialog  yang  membebaskan  (Freire, 1972). Membiasakan pemimpin untuk mengunjungi kelompok-kelompok sasaran pendidikan,  atau  bertemu  dengan  masyarakat lain  secara  langsung  dan  nyata  dalam  konteks kehidupannya memungkinkan terjadinya kemampuan-kemampuan berkomunikasi  dengan baik.
Pemimpin informal sekaligus juga berfungsi  sebagai  manajer,  yang  mana  seorang pemimpin  perlu  memiliki  kemampuan  dalam rencanakan tindakan, memobilisasi sumberdaya, dan  melakukan  kegiatan  evaluasi  terhadap implementasi  pembaharuan.Seorang  pemimpin informal  harus  dapat  berfikir  kreatif  dalam mengelola kehidupan bermasyarakat.
Pemikiran-pemikiran  rasional  berbasis  fakta harus  dimiliki  seorang  pemimpin  informal dalam  menjalankan  fungsinya  di  masyarakat. Seorang  pemimpin  harus  mampu  menganalisis berbagai  peluang  yang  ada  di  lingkungannya guna dimanfaatkan untuk pembangunan masyarakat,  bekerja  secara  professional  sesuai dengan batasan-batasan yang dimilikinya, berani mengambil keputusan-keputusan strategis dalam mengenai  kepentingan  bersama,  dan  selalu memberikan  arahan  dan  bantuan  teknis  kepada semua  orang  yang  dipandang  memerlukan bantuannya.  Pengembangan  kapasitas  ini  dapat
dilakukan dengan memberikan berbagai fasilitas bimbingan dan konsultasi, pembentukan kelompok  diskusi,  pemanfaatan  fasilitas  media maya (internet), dan pelatihan-pelatihan.

## KESIMPULAN
Pemimpin informal memiliki peran penting dalam menyukseskan pendidikan multikultural, karena mereka merupakan individu  yang  memiliki  kedekatan  emosional dengan  masyarakat  di  lingkungannya,  dan kemungkinan  pengaruh  untuk  menyampaikan ide-ide dan/atau layanan pendidikan multikultural  lebih  cepat  dan  mudah  diterima oleh  warga  masyarakat  lain.  Pengoptimalan fungsi pemimpin informal dalam pengembangan pendidikan multikultural perlu dilakukan mengingat  pendidikan  multikultural  bukan hanya  berlangsung  dalam  proses  interaksi pembelajaran  semata,  namun  dalam  semua kehidupan  sistem  sosial  masyarakat.    Tentunya untuk  keberhasilan  menciptakan  masyarakat yang  demokratis  dan  berkeadilan  sosial, kapasitas  pemimpin  informal  yaitu  kompetensi cultural menjadi keharusan untuk dikembangkan agar  pelaksaan  berbagai  fungsi  dan  pendekatan pendidikan  multikultural  dapat  berjalan  secara efektif.  Kapasitas  yang  baik  akan  menjamin proses  perubahan  kehidupan  masyarakat  yang efektif dapat tercapai.

## DAFTAR PUSTAKA
James  A.  Banks.  (  2012). Multicultural educatin:  Goals  and  dimensions.  D iakses dari
http://education.washington.edu/cme/view .htm ).
Blanks, James A.(2007). Education citizens in a multicultural society . New  York: Teacher College Press.
Banks, James A. and Blanks, Cherry A. McGee. (2005). Multicultural  education:  Issues and  perspectives .  Hoboken  NJ:  John Wiely & Sons, Inc.
Blanks,  James  A.  (2002). An  introduction  to multicultural  education .  Boston:  Allin and Bacon
Fagerlind,  Ingemar.  &  Saha,  Lawerenc  J.
(1983). Education and national development. Oxpord: Pregamon Press.
Freire,  Paulo.  (1972). Pedagogy  of  the oppressed . Victoria: Penguin Books Ltd. Illeris,  Knud  (2004). Three  dimensions  of learning .  Florida:  Krieger  Publishing Company .
Mezirow, Jack. (2000). Learning as transformation .  San  Francisco:  Jossey
Bass
Noel,  Jana.  (2002). Notable  selection  in multicultural education . Connecticut:
McGraw-Hill.
Northouse, Peter G. (2007). Ledership . Thousan Oaks: Sage Publications.
Puitt,  Dean  G.  and  Rubin  Zeffrey  Z.  (2004).
Teori  konfliks  sosial .  Terjemahan  oleh Helly  P.  Soetjipto.  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar
Rummel.  (2012). Understanding  conflict  and war . Diakses dari www.hawaii.edu Sutoro  Eko.  (2004). Reformasi  politik  dan pemberdayaan  masyarakat .  Yogyakarta: APMD Press Yogyakarta.
Yukl, Gary. (2006). Leadership in organization . New Jersey: Person Prentice Hall.
Zamroni.  (2011). Pendidikan  demokrasi  pada
masyarakat multikultur . Yogyakarta: Gavin Kalam Utama.
Zamroni.  (2011). Research  on  multicultural education: A reader . Yogyakarta:
Graduate Program, The State Univesity of Yogyakarta.