## KEBIJAKAN JAMPERSAL SEBUAH UPAYA MENGATASI MASALAH KEMISKINAN DI KABUPATEN KONAWE UTARA SULAWESI TENGGARA

## Tri Yuniningsih
Public Administration Departemen, FISIP-UNDIP triyuniningsih@yahoo.com,
Abstrak, Latar  belakang  penelitian ini adalah memandang  penting  meneliti  tentang kebijakan  Jaminan  Persalinan  di  Kabupaten  Konawe  Utara  dalam  kaitannya  dengan upaya  Pemerintah  membantu  masyarakat  kurang  mampu  /miskin. Tujuan  penelitian untuk mendeskripsikan bagaimana kebijakan JAMPERSAL  ditinjau dari aspek ketepatan target      dalam  membantu  masyarakat  kurang  mampu  /  miskin. Permasalahan  yang dihadapi selama  ini  adalah  banyak  masyarakat  miskin  belum  memiliki  BPJS dan kepercayaan masyarakat pada dukun bayi. Tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan FGD. Teknik penentuan informan secara Purposive. . Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa dilihat dari 3 ( Tiga  )  indikator  yaitu  : adanya ketepatan  target  penerima, adanya  ketepatan target dalam  kondisi  siap  diintervensi dan adanya ketepatan intervensi  target  dalam implementasi  kebijakan yang  bersifat memperbaharui  kebijakan  yang  sebelumnya. Rekomendasi  yang  disampaikan  adalah  peningkatan  sosialisasi  kebijakan  Jampersal sampai  ke  masyarakat  langsung. Temuan  lapangan  ini  adalah  banyak  pandangan  pro dan kontra  yang muncul terkait ketidaktegasan aturan yang digunakan dalam petunjuk teknis  yang  berlaku.Hal  inilah  yang  membuat  implementasi  di  lapangan  tidak  tercapai dengan baik.
Keywords: JAMPERSAL, Implementasi, kebijakan,Masyarakat  Miskin.
Abstract, The background of this research is to examine the importance of research on the  Maternity  Guarantee  policy  in  Kabupaten  Konawe  Utara  in  relation  to  the Government's  efforts  to  assist  the  poor  /  poor.  The  objective  of  the  study  was  to describe how JAMPERSAL policy was viewed from the aspect of targetedness in helping poor / disadvantaged communities. The problem faced so far is that many poor people do not have BPJS, geographical conditions are still remote, and public confidence in the shaman baby. Type of descriptive research with qualitative approach. Data collection by interview, observation and FGD. Techniques of determining informants Purposive .. From the research results can be seen that viewed from 3 (Three) indicators are: the accuracy of target recipients, the accuracy of the target in the condition ready intervened and the
accuracy of target intervention in the implementation of policies that are updating the previous policy implementation. The recommendation is to increase the socialization of Jampersal  policy  to  the  community  directly. The  findings  of  this  field  are  many  of  the views of the pros and cons that arise due to the rigidity of the rules used in the technical guidelines that apply. This is what makes the implementation in the field is not achieved properly.
Keywords: JAMPERSAL, Implementation, policy, Poor People.

## PENDAHULUAN
Jaminan  Persalinan  adalah  perluasan kepersertaan  dari  Jamkesmas  dan  tidak hanya  mencakup  masyarakat  miskin saja.Manfaat yang diterima oleh
penerima manfaat adalah terbatas pada pelayanan kehamilam,  persalinan,nifas, bayi baru lahir dan KB pasca persalinan. Pengelolaan Jaminan Persalinan
(JAMPERSAL)  dilakukan  pada  setiap jenjang  pemerintahan      (Pusat,Provinsi, dan  Kabupaten  Kota)  yang  merupakan bagian  integral  dari  Jaminan  Kesehatan Masyarakat  (JAMKESMAS)  dan  dikelola mengikuti  tata  kelola  JAMKESMAS. Sesuai dengan sasaran Program Jampersal  adalah  untuk  menurunkan Angka  Kematian  AKI  dan  AKB,  maka sasaran ini dikaitkan dengan pencapaian tujuan tersebut. Sasaran yang dimaksud di  atas  adalah  kelompok  sasaran  yang berhak  mendapat  pelayanan  yang berkaitan  langsung  dengan  kehamilan dan  persalinan  baik  normal  maupun komplikasi  atau  resiko  tinggi  untuk mencegah  AKI (Angka  Kematian  Ibu)
dan  AKB (Angka  Kematian  Bayi) dari suatu proses persalinan.
Undang-Undang  Nomor  36  Tahun 2009  tentang Kesehatan, pada pasal 5 menegaskan bahwa  setiap  orang mempunyai  hak yang  sama  dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang  kesehatan,  mempunyai  hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan  yang  sama,  bermutu  dan terjangkau  serta  berhak  secara  mandiri dan  bertanggung  jawab    menentukan sendiri  pelayanan  kesehatan  yang diperlukan  bagi  dirinya.  Selanjutnya pada  pasal  6  ditegaskan  bahwa  setiap orang  berhak  mendapatkan  lingkungan yang  sehat  bagi  pencapaian  derajat kesehatan.
Untuk menjamin terpenuhinya hak tersebut maka pemerintah  bertanggung  jawab  atas ketersediaan  sumber  daya  di  bidang kesehatan  yang  maksimal.  Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi di  Indonesia  masih  tergolong  cukup tinggi  (Menurut  Data  Survey  Demografi Kesehatan  Indonesia  terakhir  Tahun
2007).Sedangkan  di  Konawe  Utara kematian bayi sebanyak 26 orang dalam kurun  waktu  tiga  tahun  sejak  tahun 2006  sampai  dengan  Tahun  2010. (Laporan  Seksi  KIA/  Dinkes  Konawe Utara Tahun 2010). Angka Kematian Ibu berguna untuk  menggambarkan  tingkat kesadaran  perilaku  hidup  sehat,  status gizi  dan  kesehatan  ibu,  kondisi kesehatan  lingkungan,  tingkat  pelyanan kesehatan  terutama  untuk ibu  hamil, pelayanan  kesehatan  pada  waktu  ibu melahirkan  dan  masa  nifas.Menurut Hasil  Riset  Kesehatan  Dasar    tahun 2010, persalinan oleh tenaga kesehatan pada  kelompok  masyarakat  miskin  baru mencapai 69,3 %. Sedangkan persalinan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di fasilitas  kesehatan  baru  mencapai 55,4%.  Salah  satu  kendala  yang dihadapi  adalah  tidak  adanya  beaya yang  kemudian , untuk  meningkatkan pelayanan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan maka dibantu dengan
adanya Jaminan Persalinan oleh Pemerintah. JAMPERSAL ini
dimaksudkan  untuk  menghilangkan hambatan finansial bagi  ibu hamil untuk mendapatkan  jaminan  persalinan,  yang di  dalamnya  termsuk  pemeriksaan kehamilan,  pelayananan  nifas  termasuk Keluarga  Berencana  pasca  persalinan  , dan  pelayanan  bayi  baru  lahir.  Jaminan persalinan  adalah  program  pemerintah untuk  memberikan  jaminan  kesehatan
kepada masyarakat kurang mampu agar mereka memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai dan manusiawi. Namun dalam kenyataannya masih mengalami kendala yaitu :
1. Sering  terlambatnya  pelayanan yang  diberikan  kepada  masyarakat, sehingga  mereka  enggan  berobat ke  PUSKESMAS  dan  jaringannya  di daerah-daerah terpencil.
2. Masih  kurangnya  dokter  spesialis yang  menangani  pasien,  sehingga apabila  terjadi  keadaan  darurat masyarakat  harus  ke  Rumah  Sakit.
Namun  kendala  yang  dihadapi adalah  sarana  transportasi  yang masih sulit.
3. Masih  adanya  beban  pembelian obat dengan resep dokter sehingga kadang- kadang  masyarakt  kurang mampu tidak bisa membeli obat.
4. Terbatasnya  fasilitas  yang ada  di Puskesmas
5. Diskriminasi  pelayanan  yang  sering terjadi.
Sementara  itu  program  JAMPERSAL merupakan  program  pemerintah  pusat maupun daerah yang bertujuan memberikan  perlindungan  dan  jaminan kesehatan  yang  baik  dan  cepat  bagi seluruh  warga  masyarakat,  termasuk masyarakat  kurang  mampu.  Dengan demikian program Jampersal ini merupakan program yang harus dilaksanakan  oleh  daerah  melalui
pelayanan maksimal yang harus
diimplementasikan oleh Puskesmas.Oleh karena  itu    dipandang  penting  meneliti tentang kebijakan Jaminan Persalinan di Kabupaten Konawe Utara dalam kaitannya  dengan  upaya  Pemerintah membantu  masyarakat  kurang  mampu /miskin. Adapun  tujuan  penelitian  ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana kebijakan Jampersal  ditinjau dari  aspek  ketepatan  target
dalam membantu masyarakat kurang mampu / miskin  di  Kabupaten  Konawe  Utara Sulawesi Tenggara.

## METODE ANALISIS
Penelitian    deskriptif  yaitu  penulisan yang  berisi  uraian  tentang  suatu  objek sebagaimana  adanya  waktu  tertentu, untuk memaparkan secara rinci
serangkaian data yang diperoleh melalui observasi  dan  wawancara  yang  telah dilakukan.  Yudiono  (dalam  Riris  Ning
Pambudi  2014:41). Penelitian ini
menggunakan pendekatan  kualitatif bertipe  deskriptif.. Fokusnya  adalah Implementasi Kebijakan Jampersal ,fokusnya di  Kabupaten  Konawe  Utara Propinsi Sulawesi Tenggara. Data primer diperoleh  dari nara  sumber  yang
ditentukan  secara purposive, yaitu
Kepala Dinas  Kesehatan , PKK,Bidan
Desa, Bidan Koordinator ,Kepala
Puskesmas,  Tenaga  Kesehatan  di Puskesmas, Dukun bayi, Perawat Rumah
Sakit, dan Pengelola  BPJS  .  Selain  itu juga  untuk  Masyarakat/pasien  yang ditentukan  secara accidental di  Rumah Sakit  atau  Puskesmas. Sedangkan  data sekunder  diperoleh  dari  kepustakaan, media  elektronik,  dan Internet,  serta jurnal. Pengumpulan  data  dilakukan dengan wawancara , observasi dan FGD . Analisis data dilakukan dengan cara pengumpulan  data,  verifikasi  data,  dan konklusi. Untuk  validasi  data  dengan triangulasi  sumber.
Penelitian  ini dilakukan  pada  bulan Mei  2017. Fenomena yang diamati adalah Ketepatan  target  dari  implementasi kebijakan  Jampersal dilihat  dari  dimensi ketepatan  target  penerima,  ketepatan target  dalam  kondisi  siap  diintervensi dan  ketepatan    intervensi  target  dalam implementasi  kebijakan  yang  bersifat baru atau  memperbaharui implementasi kebijakan yang sebelumnya.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Beberapa  penelitian  terdahulu  yang pernah  dilakukan  berkaitan  dengan Jampersal    adalah  dari    :  (1)  Hariyanto (2009)  yang  meneliti  tentang  analisis jamkesmas  dalam  menjamin  kesehatan masyarakat, (2)  Sulastri,dkk  (2011) yang  meneliti  tentang  keefektifan informasi  berdasarkan  sistem  Case-Mix Ina  Cbgs  pasien  Jamkesmas  bangsal bedah, (3) Khotib    (2009),  meneliti
tentang  kebijakan  Jamkesmas  di kabupaten  Pasuruhan,  dan  (4)  Dwi Indra  Jaya  (2013),  meneliti  tentang Implementasi  Program  Jampersal  di PUSKESMAS  Ngesrep  kota  Semarang ditinjau dari Aspek Kepesertaan.
Secara  prinsip  untuk  menilai
suatu kebijakan diimplementasikan dengan  baik  atau  tidak ,dapat  dilihat dari  keefektifan  dari  pelaksanaan kebijakan  tersebut,  Menurut  Riant Nugroho  (2014:686  )  keefektifan pelaksanaan  suatu  kebijakan  dapat dilihat dari “lima Tepat “yaitu: Pertama , ketepatan  kebijakan  yang  dinilai  dari sejauhmana  kebijakan  yang ada  telah bermuatan  hal-hal  yang  memang memecahkan  masalah  yang  hendak dipecahkan.  Sisi  kedua  dari  kebijakan adalah apakah kebijakan tersebut sudah dirumuskan    sesuai  dengan  karakter masalah  yang  hendak  dipecahkan  .  Sisi ketiga  adalah    apakah  kebijakan  dibuat oleh lembaga yang
memiliki kewenangan  yang  sesuai  dengan karakter  kebijakannya. Kedua, ketepatan pelaksana    berkaitan  dengan  aktor implementasi kebijakan, seperti diketahui  bahwa  aktor  implementasi kebijakan  tidak  hanya  pemerintah, melainkan ada tiga lembaga yang dapat menjadi  pelaksana,  yaitu:    pemerintah, kerjasama antar pemerintah, masyarakat/  swasta,  atau  kebijakan yang  diswastakan.  Masing-masing  aktor
berperan  sesuai  dengan  jenis  kebijakan dan  tingkat  urgensitas  aktor  tersebut dalam suatu kebijakan.
Ketiga,
ketepatan  target  yaitu  berkenaan dengan  tiga  hal,  (1)    “Apakah  target yang  akan  diintervensi  sesuai  dengan yang  direncanakan  “, (2)“  Apakah  tidak tumpang  tindih  dengan  kebijakan  lain”, dan (3)“Apakah  intervensi  kebijakan bersifat  baru  atau memperbaharui implementasi  kebijakan  sebelumnya
“. Keempat , ketepatan lingkungan. Terdapat dua lingkungan yang menentukan  implementasi  kebijakan yaitu lingkungan  kebijakan yang artinya interaksi  diantara  lembaga  perumus kebijakan  dan  pelaksana  kebijakan dengan  lembaga  lain  terkait. Kelima adalah  ketepatan  proses,  secara  umum implementasi  kebijakan  publik    terdiri atas  tiga  proses  dalam  Nugroho (2014:688), yaitu :
a. Policy  acceptance artinya  publik memahami kebijakan sebagai sebuah aturan main yang diperlukan untuk  masa  depan,  disisi  lain pemerintah  memahami  kebijakan sebagai tugas yang harus
dilaksanakan.
b. Policy adaptation
c. Policy  readiness artinya  publik  siap melaksanakan  atau  menjadi  bagian dari kebijakan, disisi lain birokrat on the street (atau birokrat pelaksana ) siap menjadi pelaksana kebijakan.
Dalam  penelitian  ini hanya akan dilihat dari ketepatan target kebijakan, mengingat  target/  sasaran  kebijakan utama adalah masyarakat miskin/kurang mampu.
Kebijakan Jaminan Persalinan dalam Membantu Mastrarakat Kurang  Mampu  /  Miskin di Kabupaten  Konawe  Utara Sulawesi
Tenggara

## Kebijakan Operasional
Pengelolaan  Jaminam  Persalinan di  setiap  jenjang  pemerintahan  (pusat, provinsi, dan  Kabupaten/kota)  menjadi satu  kesatuan dengan  pengelolaan Jamkesmas  dan Bantuan  Operasional Kesehatan  (BOK).  Untuk  pengelolaan kepersertaan  Jampersal  merupakan perluasan  kepersertaan  dari  program Jamkesmas  yang  mengikuti  tata  kelola kepersertaan dan manajemen Jamkesmas, namun dengan kekhususan dalam  hal  penetapan  pesertanya. Kemudian  peserta  program  Jampersal adalah  seluruh  sasaran  yang  belum memiliki  Jampersal.Peserta  Jampersal dapat  memanfaatkan  pelayanan  di seluruh  jaringan  fasilitas  pelayanan kesehatan  tingkat  pertama  dan  tingkat lanjutan  (  Rumah  Sakit  )  di  kelas  III yang memiliki  perjanjian  Kerja  Sama (PKS) dengan Tim Pengelola Jamkesmas dan  BOK  Kabupaten  /Kota.Pelaksanaan pelayanan  Jampersal  mengacu  pada
standar  pelayanan  Kesehatan  Ibu  dan Anak (KIA).Pelayanan Jampersal diselenggarakan dengan prinsip Portabilitas, pelayanan terstruktur berjenjang berdasarkan rujukan. Untuk pelayanan paket persalinan  tingkat  pertama  di  fasilitas kesehatan  pemerintah  (Puskesmas  dan Jaringannya) didanai berdasarkan usulan POA Puskesmas.Sedangkan pelayanan  paket  persalinan  tingkat pertama  di fasilitas  kesehatan  swasta dibayarkan  dengan  mekanisme  klaim. Klaim persalinan didasarkan atas tempat (lokasi  wilayah)  pelayanan  persalinan dilakukan.
Berbagai upaya dilakukan pemerintah  untuk  menurunkan  AKI  dan
AKB  di  Indonesia  yang  diarahkan  pada peningkatan kualitas
kesehatan.Sehingga  pada  tahun  2011 pemerintah mengeluarkan Permen Kesehatan RI No. 631 / Menkes / Per / III/2011  tentang  petunjuk  Teknis Jaminan  Persalinan.Kesadaran  tentang pentingnya  Jaminan  perlindungan  sosial bagi masyarakat miskin sangat diperlukan  dan  telah  diamanatkan  pada perubahan  UUD  1945  pasal  34  ayat  2 dan  terbitnya  UU  No.40  tentang  Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Dengan demikian telah terbukti bahwa pemerintah  telah  memiliki  komitmen yang kuat untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat.
Berdasarkan  Konstitusi  Undang-Undang tersebut,  maka  pemerintah  mempuyai tujuan  yaitu  melaksanakan  penjaminan pelayanan kesehatan
terhadap masyarakat  dengan  prinsip  asuransi kesehatan  sosial.Pelaksanaan  program Jamkesmas dan Jampersal di Kabupaten Konwe  utara  mengikuti  prinsip-prinsip dalam  regulasi  yang  ada  dan  hal  ini merupakan upaya menjaga kesinambungan    pelayanan  kesehatan bagi  masyarakat  miskin  dan  tidak mampu.Tidak ada alasan bagi masyarakat  yang  kurang  mampu  tidak ada biaya untuk mendapatkan pelayanan  persalinan  secara  normal. Sehingga angka kematian ibu dan angka kematian bayi dapat dihindari.Selama ini yang  terjadi  di  masyarakat  adalah mereka  yang  kurang  mampu  walaupun tidak scara tertulis dalam Juknis tentang program ini ditujukan terhadap masyarakat  miskin  akan  tetapi  secara tersirat program ini khususnya membantu  bagi  mereka  yang  kurang mampu. Temuan lapangan adalah memang  syarat  yang  ditentukan  untuk mendapatkan pelayanan
Jampersal sangat  mudah,  tetapi  standard dan tujuan  program  Jampersal  yang  diatur dalam  Juknis  yang  berlaku  dianggap masih  kabur  oleh  pelaksana  program  di lapangan.  Banyak  pandangan  pro  dan kontra
yang muncul terkait
ketidaktegasan  aturan  yang  digunakan dalam  petunjuk  teknis  yang  berlaku.Hal inilah  yang  membuat  implementasi  di lapangan tidak tercapai dengan baik.

## Ketepatan  Target  Implementasi Kebijakan
Ketepatan target artinya
kebijakan  yang  dibuat  sesuai  dengan apa  yang  dibutuhkan  dari  target kebijakan. Indikator dalam penelitian ini dinilai  dari  : (a) Ketepatan  target penerima, (b) Target dalam kondisi siap diintervensi,  dan  (c) Intervensi  target dalam  implementasi  kebijakan  bersifat baru  atau  memperbaharui  implementasi kebijakan yang sebelumnya(Riant Nugroho,686).  Hasil  penelitian  ini  akan menganalisis  kebijakan  dengan  ketiga indikator di atas.
Pertama,
Ketepatan target penerima, ketepatan target dapat dinilai dari siapa yang menerima dari kebijakan Jampersal.Dalam    hal  ini untuk melihat ketepatan  target  penerima  berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Berdasarkan regulasi penerima  bantuan  Jampersal  adalah kelompok sasaran yang berhak mendapat  pelayanan  yang  berkaitan langsung dengan kehamilan dan persalinan baik normal maupun
komplikasi  atau  resiko  tinggi.Dari  hasil penelitian  dapatlah  diketahui  bahwa target  penerima  jamersal  di  Kabupaten Konawe  Utara  sudah  tepat karena
secara implisit  tersirat  dalan Jampersal tujuannya adalah membantu masyarakat kurang mampu/ miskin.
Kedua, Target dalam kondisi siap diintervensi,  ketepatan target  penerima juga  dapat  dilihat  dengan  melihat kondisi  kelompok  sasaran.  Di  dalam menjalankan kebijakan Jampersal dalam kondisi  harmonis,  sehingga  kelompok sasaran    menyambut  baik  kebijakan tersebut dalam Riant Nugroho
(2014:687). Jika  kelompok  sasaran dalam  kondisi  harmonis,  maka  dalam melakukan  intervensi  melalui  sosialisasi yang  dilakukan  pelaksana  akan  lebih mudah.  Sosialisasi  yang  dilakukan  oleh pelaksana  merupakan  bentuk  intervensi untuk  memberikan  informasi  mengenai kebijakan yang akan dijalankan
sehingga kelompok sasaran mengetahui dan  memahami  akan  dikeluarkannya kebijakan  tersebut  dapat  memberikan manfaat  bagi mereka. Sosialisasi diberikan  kelompok  sasaran  untuk menjelaskan  kegunaan  Jampersal  ini untuk  membantu  ibu  hamil,  melahirkan dan paska persalinan. Pelaksana memberikan sosialisasi tentang pendanaan, kegunaannya  untuk  apa, siapa yang  memberi dana tersebut dan proses  pengurusannya.  Berdasarkan kondisi kelompok sasaran siap diintervensi  yang  dilakukan pelaksana adalah melalui sosialisasi yang diberikan kepada kelompok sasaran yang
sebagian  besar  adalah ibu  rumah tangga.Sehingga  dapatlah  diketahui bahwa indikator kedua sudat tepat.
Ketiga,
Intervensi  target  dalam implementasi  kebijakan  bersifat  baru atau memperbaharui implementasi kebijakan  yang  sebelumnya.Ketepatan target  juga  dapat  dilihat  dari  intervensi implementasi  kebijakan  bersifat  baru atau  memperbaharui  suatu  kebijakan. Terlalu banyak kebijakan yang nampaknya baru namun pada prinsipnya mengulang kebijakan yang lama dengan hasil yang sama tidak efektifnya dengan kebijakan  sebelumnya,  dalam  Riant Nugroho (2014:687). Kebijakan Jampersal ini merupakan terobosan baru dalam  bidang  kesehatan  .Intervensi yang  dilakukan  pelaksana  kepada kelompok  sasaran  terhadap  suatu kebijakan    yang  baru  adalah  dengan memberikan sosialisasi.
Sosialisasi diberikan  kepada  kelompok  sasaran secara bertahap akan kebijakan Jampersal.  Tahap  pertama masyarakat diberikan  sosialisasi  tentang  Jampersal di  Puskesmas.  Tahap  kedua  adalah apabila  ada masyarakat  yang  tidak datang  dan  kondisi  serta situasi memungkinkan  maka bidan  desa  /
binkor akan menghubungi dan mendatangi mereka ke rumah.Berdasarkan ketepatan intervensi kelompok  sasaran  dalam  implementasi kebijakan  yang  bersifat  baru  itu  harus
membutuhkan pengawasan dari pelaksana,terutama  pelaksana  tingkat bawah,  dalam  menjalankan  kebijakan. Pengawasan  oleh  pelaksana  dapat dilakukan sebagai bahan untuk
meminimalkan kendala yang terjadi saat pelaksanaan.  Kendala  yang  muncul akibat  pelaksanaan  bantuan Jampersal ini  adalah  banyak  masyarakat  miskin  / kelompok  sasaran yang  tidak  memiliki BPJS. Walaupun mereka sudah tahu ada BPJS.Fenomena  ketepatan  target  yang dapat  dicermati  adalah  penerima masyarakat miskin, pemahaman kelompok  sasaran,  dan  intervensi  yang dapat  dilakukan.Penerima  adalah  ibu hamil,ibu melahirkan dan pasca persalinan.

## PENUTUP
Simpulan
a. Implementasi  kebijakan  Jampersal di  Kabupaten  Konawe  Utara  sudah mengacu  pada  regulasi  yang  ada, dan  dalam  pelaksanaannya  di lapangan sudah memiliki komitment untuk membantu
masyarakat
miskin/  kurang  mampu  khususnya bagi kelompok sasaran kebijakan. b. Dalam pelaksanaan kebijakan masih ditemukan masalah yaitu ketidaktegasan  terkait  aturan  yang digunakan  dalam  petunjuk  teknis yang  berlaku.Hal  inilah  yang
membuat  implementasi di  lapangan tidak tercapai dengan baik.
c. Dilihat  dari  tiga  indikator  ketepatan target  dapat  disimpulkan  bahwa pelaksanaan  kebijakan  Jampersal sudah  tepat,  sehingga  dapat dikatakan  berhasil.

## Rekomendasi
1. Untuk dapat  mengimplementasikan kebijakan Jampersal supaya tercapai dengan  baik  maka  regulasi  yang dibuat  harus  lebih  diperjelas  dan mudah dipahami supaya tidak terjadi salah paham atau miskomunikasi.
2. Supaya  mempermudah  masyarakat memiliki kartu BPJS yang selama ini dianggap membingungkan.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan terima kasih disampaikan kepada  Bupati  Konawe  Utara  beserta jajarannya, Sekda Konawe Utara beserta jajarannya,  Kepala  Dinas  Kesehatan beserta  jajarannya,  Bidan  Desa  dan Binkor se Kabupaten Konawe Utara, Tim Penggerak  PPK  Kabupaten  Konawe Utara,  Kepala  Puskesmas    dan jajarannya se Kabupaten Konawe Utara, semua  informan  yang  telah  bersedia membantu menjawab pertanyaan
penelitian  yang  tidak  dapat  saya sebutkan  satu  persatu,  Teman-teman
Dosen yang turut membantu penelitian .

## DAFTAR PUSTAKA
Agustino,L.,  2006, Kebijakan  Publik, Alfabeta, Bandung. Bungin,Burhan.  2010  .
Penelitian Kualitatif .  Jakarta  :  Predana Media Group
Emzir.  2010. Metodologi  Penelitian
Kualitatif  Analisis  Data .  Jakarta  : Rajawali Pos Edwards III, George,C., 1980, Implementing Public Policy, Congressional  Quarterly  Inc. Washington D.C. Islamy, Irfan, 1994, Implementasi Kebijakan , Jakarta: Bumi Aksara. Nugroho,R., 2011, Kebijakan
Publik,Formulasi,Implementasi,
dan  Evaluasi ,  Jakarta,Elex  Media
Komputindo.
Nazir,  Mohammad.  1988. Metodologi
Penelitian. Jakarta : Ghala Ind
Sugiyono.  2010. Metode  Penelitian
Administrasi . Bandung : Alfabeta

## Sumber Lain
Dwi  Indra  Jaya  (2013), Implementasi Program Jampersal di PUSKESMAS Ngesrep kota Semarang  ditinjau  dari  Aspek Kepesertaan. Skripsi FISIP- UNDIP. Hariyanto,2009,Analisis Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas)  dalam  Menjamin Kesehatan  Masyarakat,  yang disahkan oleh SK Menkes No.125 Tahun 2008.Jakarta
Khotib,2009,Implementasi
Kebijakan Jaminan  Kesehatan  Masyarakat (Jamkesmas)  Stusy  Pada  Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruhan, Bandung Pascasarjana. Santosa,Amir,1998.Analisis Kebijakan Publik,Masalah  dan  Pendekatan, Jurnal Ilmu Politik No.3,Jakarta.Gramedia. Undang-undang  No.36  Tahun  2009 tentang Kesehatan,Jakarta: Gunung Agung.