p-ISSN: 2541-7045
https://doi.org/10.37058/jpls.v7i1
e-ISSN: 2745-3944
Desember 2022
halaman 138-144

## PERAN GENDER PADA LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN DI KOTA TASIKMALAYA
Muhamad Fachri Fasya 1 , Lilis Karwati 2 , Wiwin Herwina 3 1,2,3 Jurusan Pendidikan Masyarakat FKIP Universitas Siliwangi 182103061@student.unsil.ac.id
Diterima: 29 November 2022  Revisi: 09 Desember 2022  Diterbitkan: 30 Desember 2022

## Abstrak
Seiring dengan pesatnya perkembangan sektor dunia usaha berbagai Organisasi masyarakat dan dunia pendidikan berupaya meningkatkan peran gender dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Seperti halnya penulis melakukan penelitian peran gender di Lembaga Kursus dan Pelatihan yang ada di kota Tasikmalaya  yang  bekerja  pada  sektor  pendidikan  nonformal  di  tinjau  baik  sebagai  pengelola, instruktur, bahkan pimpinan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan metode deskriptif, serta teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.  Hasil  dari  penelitian  ini  menunjukan bahwa peran  gender pada  Lembaga  Kursus  dan Pelatihan  bahwa  perempuan  sangat  mendomnasi  pada  pengelolaan  dan  pelatihan  yang  di  tunjukan baik  dalam  peran  kegiatan,  program,  kepengurusan  maupun  dalam  kegiatan  pelaksanaan  program keterampilan  lebih  di  dominasi  perempuan  begitu  pun  peserta  didik  yang  mengikuti  pelaksanaan kegiatan  yang  ada  di  Lembaga  Kursus  dan  Pelatihan . Simpulan  bahwa  banyak  perempuan  yang bekerja di LKP tidak hanya di ruang domestik, tapi juga di ruang publik salah satunya di LKP sebagai sebuah  bisnis  memberikan  jadwal  kerja  yang  fleksibel  sehingga  menjadi  daya  tarik  tersendiri  bagi perempuan  dan  peran  perempuan  ditentukan  oleh  dirinya  sendiri  sesuai  dengan  kompetensi  yang dimiliki.
Kata Kunci: Peran Gender, Kesetaraan, Lembaga Kursus dan Pelatihan

## Abstracts
Along With The Rapid Development Of The Business Sector, Various Community Organizations And The World Of Education Seek To Increase The Role Of Gender In The Life Of The Nation And State. Just As The Author Conducted Research On Gender Roles At The Course And Training Institute In The City  Of  Tasikmalaya  Who  Worked  In  The  Non-Formal  Education  Sector,  They  Were  Reviewed  As Managers, Instructors, And Even Leaders. The Method Used In This Study Was A Qualitative Research Method  With  Descriptive  Methods,  As  Well  As  Collection  Techniques.  Data  Through  Observation, Interviews And Documentation. The Results Of This Study Indicate That The Gender Role In The Course And Training Institute That Women Are Very Dominant In The Management And Training Which Is Shown Both In The Role Of Activities, Programs, Management And In Skills Program Implementation Activities Are More Dominated By Women As Well As Students Who Take Part In The Implementation Of Activities. In The Institute For Courses And Training. The Conclusion Is That Many Women Work In LKP Not Only In The Domestic Space, But Also In The Public Sphere, One Of Which Is In Lkp As A Business Providing A Flexible Work Schedule So That It Becomes A Special Attraction For Women. Owned.
Keywords: Gender, Equality, Education and Training Centre

## PENDAHULUAN
Pengembangan peran perempuan dalam pembangunan saat ini sedang dimaksimalkan. Kedudukan perempuan Indonesia dan berbagai peran dan posisi strategis. Keragaman peran tersebut  menunjukkan  bahwa  perempuan  Indonesia  memang  merupakan  sumber  daya  yang potensial  apabila  ditingkatkan  kualitasnya  dan  diberikan  kesempatan  yang  sama  untuk berperan.    berbagai  masalah  salah  yang  di  hadapi  perempuan  diantaranya  adanya  masalah gender  yaitu  adanya  ketidakmampuan  perempuan  dalam  pengambilan  keputusan  dalam kaitannya  dengan  pendidikan.  Peran  gender  merupakan  harapan  atau  ekspektasi  mengenai tingkah  laku  feminin  atau  maskulin  seseorang  yang  dibentuk  oleh  lingkungan  sosial.  Suatu peran  gender  merupakan  suatu  set  harapan  yang  menetapkan  bagaimana  seharusnya perempuan dan laki-laki berpikir, bertingkah laku dan berperasaan (Santrock, 2003, p. 382).
Suyanto  (2010,  p.  335)  menjelaskan  gagasan  Engels  tentang  konsep  gender  bahwa perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan terjadi melalui proses yang sangat panjang, melalui proses sosialisasi, penguatan, dan konstruksi sosial, kultural, dan keagamaaan bahkan melalui kekuasaan negara. Oleh karena melalui proses yang begitu panjang itulah maka lama- kelamaan  perbedaan  gender  antara  laki-laki  dan  perempuan  menjadi  seolah-olah  ketentuan Tuhan  atau  kodrat  yang  tidak  dapat  diubah  lagi.  sehingga  perbedaan-perbedaan  gender dianggap  dan  dipahami  sebagai  kodrat  laki-laki  dan  kodrat  perempuan  (Fakih,  2010,  p.  9). Hubungan  laki-laki  dan  perempuan  tetapi  lebih  dilandasi  kebutuhan  kebersamaan  guna membangun  kemitraan  yang  harmonis,  karena  setiap  pihak  punya  kelebihan  sekaligus kekurangan, kekuatan sekaligus kelemahan yang perrlu diisi dan dilengkapi pihak lain dalam kerjasama yang setara. Seiring dengan budaya patriarki yang masih melekat kuat pada kultur masyarakat  Indonesia  sehingga  budaya  patriarki  menyebabkan  ketidakadilan  gender, ketidakadilan tersebut termanifestasi dalam marginalisasi, subordinasi, stereotype , kekerasan dan  beban  kerja  yang  tidak  sesuai  serta  sosialisasi  peran  gender.  Kebijakan  publik  masih membuka peluang sebesar-besarnya untuk terjadinya diskriminasi dan ketidakadilan  gender, kebijakan yang dihasilkan idealnya mampu mengakomodasi pengalaman perempuan dan tidak membatasi  hak  asasi  perempuan  dalam  mengembangkan  kapasitas  dirinya  sebagaimana menurut Mulyadi (2016, p. 30) Sebaik apapun substansi kebijakan publik yang dibuat jika tidak diimplementasikan  dengan  baik  maka  kebijakan  tersebut  tidak  akan  berdampak  kepeda kepentingan masyarakat. Arahan kebijakan pemberdayaan perempuan sebagaimana tertuang dalam  peraturan  perundang-undangan  menetapkan  perlunya  meningkatkan  kedudukan  dan peranan perempuan serta meningkatkan kualitas peranan mereka dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Isu gender merupakan wacana dan pergerakan untuk mencapai kesetaraan peran, hak dan  kesempatan  antara  laki-laki  dan  perempuan.  Pergerakan  gender  ini  berputar  disekitar permasalahan yang terjadi terhadap perempuan, yaitu stereotyping , marginalisasi, subordinasi, beban  ganda,  dan  kekerasan.  Sebagai  upaya  mewujudkan  Kesetaraan  dan  Keadilan  Gender (KKG) di Indonesia, yaitu terbitnya Inpres No. 9 Tahun 2000. Hal ini senada dengan yang di ungkapkan  oleh  Fauzia  (2004,  p.  21),  bahwa  ketidakadilan  berbasiskan  gender  secara konseptual adalah satu reflektif akibat pendefinisian dan pembakuan peran-peran gender yang berbeda pada laki-laki dan perempuan terhadap sesuatu yang didasarkan atas pembagian kerja menurut  kategori  jenis  kelamin  dan  asumsi  ideologi  patriarki.  Dengan  kuatnya  ideologi
patriarki,  laki-laki  dan  perempuan  tidak  mempunyai  kebebasan  untuk  menentukan  pilihan peran sosial, kultural dan hukum.
Maraknya  kritisi  terhadap  kebijakan-kebijakan  yang  bias  gender  dan  implementasi kebijakan yang bias gender di susul komposisi partisipasi perempuan dalam dunia publik yang rendah.  Alasan  yang  digunakan  adalah  mengesahkan  posisi  domestik  perempuan  yang sekaligus  menafikkan  peran  publik  dari  perempuan  termasuk  peran  secara  langsung  terlibat dalam  kebijakan  publik  maupun  proses  partisipasi  formulasi  kebijakan  publik  dalam keberadaanya  Kegiatan  atau  program  dikatakan  telah  responsif  gender  apabila  kebijakan, program,  kegiatan  atau  kondisi  yang  sudah  memperhitungkan  kepentingan  perempuan  dan laki-laki. Seiring dengan pesatnya perkembangan sektor dunia usaha sebagai akibat liberalisasi ekonomi,  berbagai  kalangan  swasta.  Organisasi  masyarakat  dan  dunia  pendidikan  berupaya merumuskan  dan  mempromosikan  peranan  perempuan  serta  meningkatkan  kualitas  peranan mereka dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Dalam teori sosial Parson, peran didefinisikan sebagai harapan yang diorganisasi terkait dengan konteks interaksi tertentu  yang membentuk orientasi motivasional individu terhadap yang lain. Melalui pola kultural, cetak biru, atau contoh perilaku ini orang belajar siapa mereka di depan orang lain dan bagaimana mereka harus bertindak terhadap orang lain (Scott, 2011, p. 228). Menurut Nugroho (2005, p. 3) Istilah gender pertama kali diperkenalkan oleh Robert Stoller,  untuk  memisahkan  pencirian  manusia  yang  didasarkan  pada  pendefinisian  yang bersifat  sosial  budaya  dengan  pendefinisian  yang  berasal  dari  ciri-ciri  fisik  biologis.  Dalam ilmu  sosial  orang  yang  juga  sangat  berjasa  dalam  mengembangkan  istilah  dan  pengertian gender ini adalah Ann Oakley. Oakley mengartikan gender sebagi konstruksi sosial atau atribut yang dikenakan pada manusia yang dibangun oleh kebudayaan manusia. Menurut Handayani &  Sugiyarti  (2006,  p.  5)  Konsep  mendasar  yang  ditawarkan  oleh  feminisme  adalah  gender. Konsep gender adalah sifat yang melekat pada kaum laki-laki dan perempuan yang dibentuk oleh  faktor  sosial  maupun  budaya,  sehingga  lahir  beberapa  anggapan  tentang  peran  sosial budaya laki-laki  dan  perempuan.  Menurut  Karwati  (2019,  p.124)  Gender  dapat menentukan akses seseorang terhadap pendidikan, dunia kerja dan sektor-sektor publik lainnya. Gender juga dapat menentukan kesehatan, harapan hidup dan kebebasan gerak seseorang, akan menentukan kemampuan seseorang untuk membuat keputusan dan bertindak secara otonom.
Kesetaraan  gender  termuat  dalam  Lampiran  Inpres  No.9  Tahun  2000,  menyatakan keadilan  gender  adalah  suatu  proses  untuk  menjadi  adil  terhadap  laki-laki  dan  perempuan. Kesetaraan  gender  adalah  laki-laki  dan  perempuan  dapat  memperoleh  akses,  kontrol, partisipasi  dan  manfaat  yang  sama  dalam  menwujudkan  pembangunan.  Penilaian  dan penghargaan  yang  sama  diberikan  oleh  masyarakat  terhadap  persamaan  dan  perbedaan perempuan dan laki-laki dalam berbagai peran yang mereka jalankan (Suryani, 2010, pp. 1-20) a. Akses adalah peluang atau kesempatan dalam memperoleh atau menggunakan sumberdaya tertentu
b. Partisipasi/peran adalah keikutsertaan seseorang/ kelompok dalam suatu kegiatan dan atau dalam pengambilan keputusan
c. Kontrol adalah penguasaan atau wewenang atau kekuatan untuk mengambil keputusan
d. Manfaat adalah kegunaan sumber daya yang dapat dinikmati secara optimal
Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) adalah suatu lembaga keterampilan dan pelatihan yang memfasilitasi mereka pemuda-pemudi putus sekolah untuk tetap eksis menyambut masa depannya. Pemuda-pemudi putus sekolah formal merupakan bagian dari generasi yang harus memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dirinya sesuai dengan potensi yang ada pada mereka  (Herwina,  2017,  pp.  77).  Jika  keterwakilan  perempuan  mencapai  ambang  proporsi tertentu yang disebut dengan istilah “ critical mass ”, maka perempuan akan dapat bersuara dan membawa dampak. Yang dimasud dengan proporsi tertentu di sini adalah jumlah minimum perempuan  di  dalam  suatu  organisasi  adalah  35%.  Jika  jumlah  minimum  dilampaui  maka perempuan  akan  berdaya  saing,  sebaliknya  jika  tidak  melampaui  jumlah  minimum  maka perempuan akan kesulitan bersaing (Childs & Krook, 2008, p. 730). Dalam kaitannya dengan penelitian ini, peneliti hendak menguji apakah perempuan yang berada di LKP Tasikmalaya mampu bersaing di dalam pembuatan keputusan dilihat dari jumlahnya yang bekerja di LKP.

## METODE
Penelitian dilaksanakan di LKP Yuwita, LKP Simphony Music School dan LKP Nova pada  bulan  Januari  sampai  dengan  Juni  2022.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini yaitu  metode  penelitian  kualitatif  dengan  metode  deskriptif.  Sugiyono  (2017,  hlm.  9) menjelaskan metode penelitian kualitatif digunakan dalam meneliti kondisi objek yang alamiah (lawannya  yaitu  eksperimen),  dimana  peneliti  sebagai  instrumen  kunci,  melakukan  teknik pengumpulan data gabungan (triangulasi), analisis data bersifat kualitatif/induktif serta hasil penelitiannya  lebih  menekankan  pada  makna  dibandingkan  generalisasi.  Selanjutnya Sukmadinata  (2010:73)  menjelaskan  penelitian  deskriptif  kualitatif  digunakan  untuk menggambarkan fenemona yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, dimana cenderung  memperhatikan  terkait  kualitas,  karakterisitik  maupun  keterkaitan antar  kegiatan. Penggunaan  metode  deskriptif  digunakan  untuk  mendeskripsikan  terkait  peran  gender  pada Lembaga Kursus dan Pelatihan di Kota Tasikmalaya. Subjek dalam penelitian ini ini berjumlah 6  orang  yang meliputi  3  pimpinan  dan  3 pegawai  dari  tiap LKP.  Teknik  pengumpulan  data yang digunakan yaitu dengan observasi, wawancara serta dokumentasi dengan menggunakan teknik  analisis data  reduction (reduksi  data), data  display (penyajian  data)  dan conclusion drawing/verification (kesimpulan). Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: a) menentukan masalah yang akan diteliti, b) mengumpulkan bahan yang sesuai, c) menentukan  strategi  serta  mengembangkan  instrumen  penelitian,  d)  mengumpulkan  segala data yang dibutuhkan, e) penafsiran data, serta f) melaporkan hasil penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Tasikmalaya sebagai suatu kota di priangan timur temasuk salah satu kota yang maju di bidang pendidikan ditandai dengan adanya belasan perguruan tinggi dari yang kecil sampai yang besar milik swasta sampai milik negara. Selain satuan pendidikan formal, banyak terdapat satuan  pendidkan  nonformal  seperti  LKP/LPK  di  kota  ini.  Menurut  data  dari  Dinas Ketenagakerjaan  Kota  Tasikmalaya  ada  44  LKP/LPK  yang  terdaftar  dan  memiliki  izin operasional, ini menunjukan adanya peningkatan yang cukup tinggi dari warga Tasikmalaya untuk  meningkatkan  keterampilan  mereka.  LKP  sebagai  satuan  pendidikan  nonformal menawarkan  berbagai  macam  keterampilan  yang  menunjang  untuk  bekerja  maupun
berwirausaha,  selain  kompetensi  yang  ditawarkan  oleh  LKP  adalah  fleksibilitas  jadwal pelatihan dan jadwal bekerja. Mengingat perempuan selalu disibukan dengan peran di ruang domestik, maka pekerjaan nonformal dan pendidikan nonformal yang bersifat fleksibel akan sangat menarik bagi perempuan.
Penelitian ini menunjukan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki peran yang sama setara  bila  diberi  kesempatan  yang  sama,  dalam  hal  ini  ada  dua  perempuan  yang  menjadi pimpinan LKP. Hal ini sejalan dengan teori nurture yang mengatakan bahwa peran itu tidak dilahirkan  bersamaan  dengan  kelahiran  manusia,  melainkan  melalui  proses  sosial  kultural (Khuzai,  2013,  p.  106).  Melihat  tingginya  partisipasi  perempuan  di  dunia  pendidikan nonformal,  maka  tidak  heran  jika  perempuan  mampu  mengucapkan  kepentingannya  dalam rapat-rapat  penentuan  suatu  kebijakan  sejalan  dengan  teori critical  mass yang  menekankan pada jumlah keterwakilan perempuan harus lebih dari 35% di dalam suatu organisasi (Childs &  Krook,  2008,  p.  730).  Melihat  dari  ketiga  LKP  yang  merupakan  sebuah  organisasi  di dalamnnya diisi oleh lebih dari 40% perempuan maka suara perempuan di sana akan sangat diperhatikan  karena  jumlah  mereka  banyak,  Selain  aspek  kuantitas  yang  menekankan  pada banyaknya  perempuan  yang  bekerja  di  LKP,  aspek  kualitas  tentu  menjadi  pembeda  dalam pengambilan keputusan yakni para perempuan yang memiliki jabatan tinggi seperti pimpinan, sekretaris dan bendahara yang pasti suaranya akan lebih diperhatikan dalam rapat pengambilan keputusan.  Dalam  konteks  analisis  gender  outputnya  selalu  kesetaraan  gender  dan  untuk mengukur  kesetaraan  gender  tersebut  ada  4  indikator:  akses,  peran/partisipasi,  kontrol  dan manfaat (Suryani, 2010, pp. 1-20). banyak perempuan yang bekerja di LKP dan mendapatkan posisi  yang  strategis  adalah  kabar  baik  bagi  para  pejuang  kesetaraan  gender  karena  sudah selangkah lebih maju menuju pembangunan nasional yang mengarusutamakan gender.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan,  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa secara  umum  peran  perempuan  pada  Lembaga  Kursus  dan  Pelatihan  sangat  mendominasi karena banyak sekali perempuan yang bekerja di LKP. Selain pada jumlah pegawai, kualitas perempuan juga mumpuni karena dua dari tiga LKP dipimpin oleh seorang perempuan. Dengan jumlah  perempuan  yang  bekerja  di atas  40%  di  setiap  LKP  ditambah  dua  orang  perempuan menjadi pimpinan, maka jelas sekali bahwa perempuan sangat berperan dan suaranya sangat diperhitungkan dalam pertimbangan untuk memutuskan suatu kebijakan. Fakta bahwa banyak perempuan yang bekerja di LKP menunjukan jika perempuan juga bisa bekerja tidak hanya di ruang domestik, tapi juga di ruang publik dan LKP sebagai sebuah bisnis memberikan jadwal kerja yang fleksibel sehinnga menjadi daya tarik tersendiri bagi peremuan. Peran perempuan tidak  lagi  alamiah  dan  ditentukan  oleh  otoritas  lain  selain  dirinya,  artinya  peran  seorang perempuan ditentukan oleh dirinya sendiri sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Namun, dalam rangka mencapai kompetensi tersebut dibutuhkan pemenuhan terhadap dua kebutuhan dasar manusia yakni pendidikan dan kesehatan. Dua aspek ini hanya bisa dipenuhi oleh otoritas di luar dirinya karena hak tersebut harus dipenuhi oleh negara dan lingkungan terdekatnya dari mulai masih di dalam kandungan. Sialnya hal ini lah yang paling sering terjadi seperti budaya resign kerja bagi perempuan yang sebelumnya bekerja dan akan menikah, sejujurnya peristiwa
budaya  semacam  ini  mengkerdilkan  peran  perempuan  dari  yang  tadinya  mandiri  menjadi tergantung pada orang lain.

## DAFTAR PUSTAKA
Childs,  S.,  &  Krook,  M.  L.  (2008). Critical  Mass  Theory  and  Women's  Political Representations . Political Studies, 56(1) , 725-736.
Cholil,  M.  (2011,  November).  Strategi  Implementasi  Pengarusutamaan  Gender  dalam Pendidikan Islam. Al Tahrir, 11(2) , 392-414.
Fakih, M. (2013). Analisis Gender & Transformasi Sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Fauzia, A. (2004). Realita dan Cita Kesetaraan Gender di UIN Jakarta. Jakarta: Mc Gill IAIN.
Handayani, T., & Sugiyarti. ( 2006). Konsep dan Teknik Penelitian Gender. Malang: UMM press.
Herwina,  W.  (2017).  Evaluasi  Penyelenggaraan  Pembinaan  Pelatihan  Keterampilan  di Lembaga Kursus dan Pelatihan Yuwita Tasikmalaya. Journal of Nonformal Education and Community Empowerment,, 1(1) , 75-86.
doi:https://doi.org/10.15294/pls.v1i1.11452.
Karwati, L. (2020) Menolak Subordinasi Gender Berdasarkan Pentingnya Peran Perempuan Dalam  Pembangunan  Nasional  Menjelang  Bonus  Demografi  2035. Jurnal Cendekiawan Ilmiah PLS Vol 5 No 2 Desember 2020 P-Issn 2541-7045 .
Khuzai, M. (2013, Maret). Problem Definisi Gender: Kajian Atas Kosep Nature dan Nurture. Kalimah, 11 (01) , 106.
Mulyadi, D. (2016). Administrasi Publik dan Pelayanan Publik. Bandung: Alfabeta.
Nicholas  Abercrombie,  S.  H.  (2010). Kamus  Sosiologi. (D.  Novianti,  Trans.)  Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Nugroho, R. (2005). Gender dan Strategi Pengarus Utamaannya di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Santrock, J. W. (2003). Adolescence . Jakarta: Erlangga.
Sasongko,  S.  S.  (2009). Modul  2  Konsep  dan  Teori  Gender  Pusat  Pelatihan  Gender  dan peningkatan Kualitas Perempuan. Jakarta: BKKBN.
Scott, J. (2011). Sosiology the Key Concepts. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Sudjana, D. (2004). Pendidikan Non Formal, Wawasan Sejarah Perkembangan Filsafat, Teori Pendukung dan Azas. Bandung: Falah Production.
Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Sukmadinata, N. S. (2010). Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Remaja Rosdakarya.
Suryani,  E.  (2010,  September).  Sosisaliasi  Kesetaraan  Gender  Kepada  Pegawai  Kantor Kesejahteraan  Sosial  dan  Pemberdayaan  Masyarakat  Kabupaten  Bekasi. Jurnal Kybernan, (1) 2 , 1-20.
Sutarto, J. (2007). Manejemen Pelatihan. Sleman: Penerbit Deepublish.
Suyanto, J. D. (2010). Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan. Jakarta: Kencana.