## ANALISIS VALUE FOR MONEY DENGAN PENDEKATAN EFEKTIVITAS PADA KINERJA KEUANGAN KOTA SEMARANG PADA TAHUN ANGGARAN 2017-2021
Erlinda Nur Aulia 1* , Agustina Prativi Nugraheni 2
1,2 Universitas Tidar
E-mail: 1) erlindanr22@gmail.com , 2) devi.agustina@untidar.ac.id

## Abstrak
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  tujuan  untuk  mengetahui  tingkat  efektivitas  kinerja  keuangan Pemerintah  Kota  Semarang  pada  tahun  anggaran  2017-2021  melalui  analisis  Value  for  Money. Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  Metode  Deskriptif  Kuantitatif.  Data yang  diperlukan  dalam  penelitian  ini  diperoleh  melalui  situs  website  PPID  Pemerintah  Kota Semarang berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) serta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Berdasarkan pengukuran yang telah dilakukan menyebutkan bahwa hasil pengukuran rata-rata yang diperoleh dalam kurun waktu 5 tahun sejak tahun 2017 hingga 2021 mencapai kriteria efektif dengan capaian rata-rata sebesar 97,82%, yang artinya selama 5 tahun tersebut Pemerintah Kota Semarang telah mencapai keberhasilan kerjanya dalam menjalankan tugas hingga mencapai tujuan.
Kata Kunci: Efektivitas, Kinerja Keuangan, Pengukuran, Value for Money

## Abstract
This research was conducted with the aim of knowing the level of effectiveness of the Semarang City Government's financial performance in the 2017-2021 fiscal year through Value for Money analysis. The research method used in this study is the Quantitative Descriptive Method. The data needed in this study was obtained through the PPID website of the Semarang City Government in the form of a Budget Realization Report and Notes to Financial Statements. Based on the measurements that have been carried out, it is stated that the average measurement results obtained within a period of 5 years from 2017 to 2021 reached the effective criteria with an average achievement of 97.82%, which  means  that  during  those  5  years  the  Semarang  City  Government  has  achieved  success  in carrying out tasks to achieve goals.
Keywords: Effectiveness, Financial Performance, Measurement, Value for Money

## 1. PENDAHULUAN
Melalui pelaksanaan kebijakan fiskal daerah, setiap daerah diberikan kewenangan untuk secara bebas mengatur dan mengatur keuangannya sendiri ketika memiliki otonomi daerah. Sesuai  dengan Pasal  6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, kewenangan pengelolaan keuangan daerah dianggap sebagai komponen kewenangan pengelolaan keuangan negara. Dalam  skenario  ini,  kewenangan  pengelolaan  keuangan  daerah  dilaksanakan  oleh  setiap kepala satuan kerja pengelolaan keuangan daerah dalam kapasitasnya sebagai penyelenggara APBD.  Selain  itu,  kewenangan  pengelolaan  keuangan  daerah  dilaksanakan  oleh  kepala
satuan  kerja  perangkat  daerah  dalam  kapasitasnya  sebagai  pengguna  resmi  anggaran  dan komoditas daerah (Sabrina & Nugraheni, 2022).
Dalam buku Keuangan Daerah oleh Khusaini (2018) menjelaskan Dalam pengelolaan keuangan daerah, perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah semuanya termasuk dalam kegiatan komprehensif yang dikenal  sebagai  pengelolaan  keuangan  daerah.  Gambaran  pengelolaan  keuangan  daerah dapat menampilkan uraian potensi anggaran daerah guna menutupi belanja daerah. Potensi belanja daerah baik langsung maupun tidak langsung dapat menjadi acuan alokasi anggaran untuk program-program yang akan berlansung di masa mendatang. Pengelolaan keuangan daerah dapat mempengaruhi sejauh mana tercapainya tujuan keuangan suatu daerah, maka pengelolaan keuangan daerah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan dan kemajuan suatu daerah. Oleh karena itu, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi perlu dilakukan pengukuran kinerja sistem keuangan daerah yang ekonomis, efisien, dan efektif. Hal  tersebut  nantinya  diharapkan  dapat  mengurangi  belanja  APBD  serta  mengentaskan kemiskinan pada daerah tersebut tentunya.
Sesuai dengan apa yang tercantum dalam Bab 1 Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah No.  58  Tahun  2005,  Keuangan  Daerah  adalah  hak  dan  kewajiban  daerah  yang  berkaitan dengan  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  yang  dapat  dinilai  dengan  uang.  Hak  dan kewajiban ini meliputi segala bentuk kekayaan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban daerah  dalam  kerangka  APBD.  Aturan  yang  diberlakukan  atas  keuangan  daerah  oleh berbagai  tingkat  pemerintahan  di  tingkat  daerah  dimaksudkan  untuk  meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan daerah yang dicakupnya dengan menjadikan pengelolaan sumber daya lebih efisien dan efektif.
Anggaran  adalah  alat  yang  dapat  digunakan  untuk  manajemen  maupun  administrasi. Hal  ini  dinyatakan  dalam  satuan  moneter  dan  dapat  digunakan  untuk  menyelenggarakan kegiatan yang terbuka untuk umum. Pengelolaan anggaran serta pencatatan pendapatan dan pengeluaran  harus  dilakukan  dengan  hati-hati  dan  sesuai  dengan  rencana  yang  telah ditetapkan agar fungsi perencanaan dan pengawasan dapat berjalan sebagaimana dimaksud. Kumpulan indikator yang dikenal sebagai "nilai uang" mencakup unit input, output, dan hasil sebagai  bagian komponen. Pengukuran dengan metode ini sangat  penting dilakukan guna membantu  instansi  pemerintah meningkatkan kesadaran biaya publik sebagai  dasar untuk melaksanakan akuntabilitas itu sendiri.
Menurut Mardiasmo (2021), Berikut ini adalah daftar keuntungan yang akan diperoleh dari penerapan gagasan "nilai uang" ke sektor publik: (1) Meningkatkan efisiensi pelayanan publik; (2) peningkatan kualitas pelayanan publik; (3) menurunkan biaya pelayanan publik dengan meminimalkan kerugian yang tidak efisien dan memaksimalkan penggunaan input yang  hemat  biaya;  (4)  pengalokasian  dana  belanja  yang  lebih  sesuai  dengan  kepentingan umum;  dan  (5)  meningkatkan  kesadaran  masyarakat  akan  uang  sebagai  landasan akuntabilitas publik. Dengan melihat tujuan penelitian yang akan dicapai, maka fokus yang lebih diperhatikan dalam penelitian kali ini yaitu  indikator efektivitas guna dapat  melihat ukuran  keberhasilan  pencapaian  tujuan  yang  telah  ditetapkan  untuk  dicapai  oleh  suatu instansi atau pemerintah.

## 2. LANDASAN TEORI

## 2.1. Kinerja Keuangan
Menurut  Ayu  (2022)  kinerja  keuangan  merupakan  salah  satu  isu  penting  yang  dikaji oleh  organisasi  sektor  publik,  termasuk  pemerintah.  Sejak  penerapan  anggaran  berbasis kinerja, pemerintah telah ditugaskan untuk menghasilkan kinerja keuangan dengan berfokus pada efektivitas dan efisiensi ekonomi.
Kinerja  Keuangan  menurut  Irham  (2012)  merupakan  pemeriksaan  atas  kepatuhan entitas terhadap norma praktik keuangannya.

## 2.2. Pengukuran Kinerja
Menurut Whittaker dalam Moeheriono (2012) pada (Safira & Rozak, 2020), pengukuran kinerja  adalah  teknik  manajemen  yang  digunakan  untuk  meningkatkan  kualitas  dan akuntabilitas  pengambilan  keputusan  serta  untuk  menilai  pencapaian  tujuan  dan  sasaran (goals and objects).
Ada dua kelompok pengukuran kinerja: klasik dan terkini. Secara tradisional,  kinerja diukur  dengan  membandingkan  kinerja  aktual  dengan  kinerja  yang  dianggarkan, berdasarkan  sifat  akuntabilitas.  Pengukuran  kinerja  modern  didasarkan  pada  aktivitas. Pengukuran kinerja digunakan untuk menganalisis aktivitas dan kinerja aktivitas dan untuk memastikan  apakah  telah  terjadi  perbaikan  yang  berkesinambungan  (Hansen  &  Mowen, 2004).

## 2.3 Value for Money
Value for Money adalah metrik kinerja untuk sektor publik yang memberikan informasi mengenai apakah anggaran yang dikeluarkan memberikan nilai luar biasa bagi masyarakat. Berikut ini adalah indikator yang relevan:
1) Ekonomi memberikan dasar untuk menganalisis sejauh mana organisasi sektor publik dapat  mengurangi  konsumsi  sumber  daya  mereka  dengan  menghindari  pengeluaran yang tidak produktif dan boros.
2) Efisiensi  ialah perbandingan pengeluaran dan pemasukan dalam konteks kriteria atau target kinerja yang dikaitkan dengan kriteria kinerja tertentu.
3) Efektivitas menggambarkan pencapaian program yang dicapai untuk tujuan yang telah ditentukan.
Value for  Money menurut  Nordiawan &  Hertianti  (2010)  adalah Sebuah  metrik  yang menunjukkan  jika  anggaran  (dana)  yang  dialokasikan  menciptakan  nilai  tertentu  bagi masyarakat.  Menurut  Mardiasmo  (2016),  gagasan  mendapatkan  “ Value  for  Money ” mengacu pada praktik pengelolaan perusahaan yang merupakan bagian dari sektor publik berdasarkan tiga sumbu: ekonomi, efisiensi, dan efisiensi. Ukuran pembagian biaya (faktor dan efisiensi) dan kualitas layanan merupakan dasar untuk evaluasi dan pengukuran kinerja. Teknik ini sering disebut sebagai ukuran 3E karena hemat biaya, hemat waktu, dan hemat sumber daya (Mahsun, 2013). Sedangkan menurut Ardila & Putri (2015), Value for Money merupakan  konsep  yang  digunakan  untuk  mengevaluasi  kinerja  organisasi  sektor  publik. Value for Money dapat dilihat tidak hanya dari perspektif finansial, tetapi juga dari perspektif non-finansial untuk mengevaluasi keberhasilan program kerja sektor publik.

## 2.4 Rasio Efektivitas
Efektivitas  organisasi  dapat  dievaluasi  berdasarkan  sejauh  mana  ia  mampu  mencapai serangkaian tujuan yang telah ditentukan. Perbandingan hasil dan keluaran merupakan dasar untuk menentukan efektivitas. Efektivitas pengelolaan keuangan dapat ditunjukkan dengan membandingkan  pendapatan  aktual  dan  anggaran  pendapatan.  Rasio  efektivitas sebagaimana  dijelaskan  oleh  Mardiasmo  dan  Mahpatih  (2002:11)  (dalam  (de  Carvalho Soares & Wiagustini, 2018))y, menjelaskan sejauh mana pemerintah daerah merealisasikan proyeksi pendapatan daerah dan mencapai target yang ditetapkan dengan mempertimbangkan potensi daerah.
Program  yang  berhasil  menurut  Renyowijoyo  (2013:4)  (dalam  (Syaâ,  2016))  adalah yang  mencapai  hasil  yang  diinginkan.  Dengan  demikian,  efisiensi  diukur  dengan membandingkan hasil akhir dengan upaya yang dikeluarkan.

## 3. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metodologi  deskriptif  kuantitatif.  Pendekatan  deskriptif kuantitatif  adalah  teknik  yang  dimulai  dengan  pengumpulan  data,  mengevaluasi  data  dan menampilkan hasilnya, dan berusaha untuk secara objektif mewakili  suatu situasi  dengan angka-angka (Arikunto, 2013). Penelitian ini mengambil objek penelitian Pemerintah Kota Semarang melalui pendekatan Value for Money dengan focus penelitian pada pengukuran indikator efektivitas pada tahun anggaran 2017-2021. Data yang digunakan yaitu Laporan Realisasi  Anggaran  (LRA)  serta  Catatan  atas  Laporan  Keuangan  (CaLK)  yang  diperoleh melalui situs website PPID Pemerintah Kota Semarang.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, telah dinyatakan bahwa kebebasan menyelenggarakan otonomi daerah diberikan kepada semua daerah di  berbagai  tingkatan, baik  provinsi  maupun  kabupaten  dan  kota.  Otonomi  daerah  adalah  hak,  wewenang,  dan kewajiban  daerah  otonom  untuk  mengatur  dan  mengendalikan  pemerintahannya  sendiri serta kepentingan masyarakat sekitarnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dilakukan dengan harapan agar pemerintah daerah lebih diberi keleluasaan untuk  melakukan  pembangunan  daerah  dalam  rangka  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat.  Otonomi  daerah  disebut  juga  dengan  kedaulatan  daerah.  Ini  adalah kemungkinan asalkan, tentu saja, bahwa pemerintah daerah menjaga kinerja keuangan yang sehat. Kinerja keuangan dapat diukur dengan menggunakan tingkat penyerapan pengeluaran keuangan  terhadap  target  pengendalian  pengeluaran.  Kinerja  keuangan  yang  buruk  dapat dijadikan sebagai tolak ukur kurang efektif atau tidak efektifnya pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah.
Tingkat  input,  output,  serta  outcome  atau  hasil  harus  diketahui  untuk  mengukur ekonomi,  efisiensi,  dan  efektivitas  kinerja  keuangan  suatu  instansi  atau  pemerintah  yang sedang  dipelajari  dengan  menggunakan  metode value-for-money .  Metode  ini  dapat digunakan untuk mengukur kinerja suatu pemerintahan atau suatu instansi. Di sisi lain, untuk tujuan  penelitian  ini,  kami  hanya  akan  mengukur  indikator  efikasi,  dan  data  yang  akan diperlukan hanya terdiri dari keluaran dan hasil. Hasil pelaksanaan program atau kegiatan
tertentu  diwakili  oleh  ukuran  outputnya.  Terlepas  dari  kenyataan  bahwa  hasil  sering dikaitkan  dengan  tujuan  atau  sasaran  yang  diinginkan,  singkatnya,  hasil  adalah  pengaruh yang dimiliki oleh kegiatan atau kegiatan tertentu. Dalam konteks ini, "efektivitas" mengacu pada hubungan yang ada antara kinerja atau keluaran dari pusat  pertanggungjawaban dan tujuan yang ingin dicapai. Semakin besar kontribusi produksi unit terhadap nilai keseluruhan keberhasilan pencapaian tujuan ini, semakin efektif unit tersebut secara keseluruhan.
Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900-327 Tahun 1996, Departemen Dalam Negeri mengklasifikasikan efisiensi daerah keuangan otonom menjadi lima tingkat efisiensi sebagai berikut:
Tabel 1 Kriteria Tingkat Efektivitas Kinerja Keuangan Daerah Kategori Rasio Efektivitas Sangat Efektif >100% Efektif >90-100% Cukup Efektif >80-90% Kurang Efektif >60-80% Tidak Efektif <60%
Berikut  merupakan  tabel  data  pengukuran  tingkat  efektivitas  kinerja  keuangan  Kota Semarang pada tahun anggaran 2017-2021.
Tabel 2 Pengukuran Tingkat Efektivitas Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2017-2021 Tahun Realisasi Pendapatan Anggaran Pendapatan % 2017 3.964.574.307.584,00 3.967.691.653.122,00 99,92% 2018 4.234.394.060.362,00 4.340.520.828.002,00 97,55% 2019 4.565.340.827.417,00 4.731.425.495.000,00 96,48% 2020 4.400.500.838.480,00 4.360.490.266.707,00 100,91% 2021 4.822.890.590.122,00 5.155.782.364.563,00 94,27%
Sumber: Data diolah, 2022
Pencapaian  tujuan  organisasi  sektor  publik  terkait  erat  dengan  tingkat  efektivitasnya. Jika  tindakan  tersebut  memiliki  dampak  yang  cukup  besar  terhadap  kapasitas  pelayanan publik,  maka  dapat  dikatakan  efektif.  Keberhasilan  atau  kegagalan  suatu  usaha  untuk mencapai suatu tujuan ditunjukkan dengan keefektifannya. Dalam hal ini, efektivitas juga berpengaruh pada jumlah yang dibelanjakan. Jika pemerintah daerah mampu mencapai rasio maksimal  100%,  maka  dianggap  memiliki  kemampuan  yang  efektif  untuk  melaksanakan tanggung jawabnya. Semakin tinggi tingkat pencapaiannya, maka kemampuan pemerintah daerah juga semakin tinggi, begitu pula sebaliknya.
Tabel 3 Hasil Analisis Tingkat Efektivitas Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Semarang
Tahun 2017-2021 Tahun Analisis Value for Money (Aspek Efektivitas) % Kriteria 2017 99,92% Efektif 2018 97,55% Efektif 2019 96,48% Efektif 2020 100,91% Sangat Efektif 2021 94,27% Efektif Sumber: Data diolah, 2022
Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa tingkat efektivitas kinerja keuangan untuk Kota Semarang pada tahun 2017 mencapai kriteria efektif dengan hasil pengukuran sebesar 99,92%. Namun, hasil pengukuran tingkat efektivitas pada tahun 2018 mengalami penurunan  dengan  hasil  yang  diperoleh  sebesar  97,55%  pada  kriteria  efektif.  Hasil selanjutnya  untuk  tahun  2019  juga  mengalami  penurunan  dengan  hasil  pengukuran  yang diperoleh  sebesar  96,48%.  Pada  tahun  2020,  hasil  pengukuran  tingkat  efektivitas  kinerja keuangan  yang  diperoleh  mengalami  kenaikan  hingga  mencapai  kriteria  sangat  efektif dengan capaian 100,91%. Perolehan tahun terakhir kembali mengalami penurunan dengan hasil pengukuran efektivitas sebesar 94,27% dengan masih pada kriteria efektif. Berdasarkan tabel tersebut diperoleh rata-rata tingkat efektivitas kinerja keuangan pada Kota Semarang pada tahun anggaran 2015-2021 sebesar 97,82% yang artinya dalam kurun waktu 5 tahun tersebut  Pemerintah  Kota  Semarang  berhasil  mencapai  tujuan  organisasinya  dengan pencapaian kriteria efektif.
Berikut  ini  adalah  contoh  bagaimana  grafik  rasio  antara  realisasi  pendapatan  dan anggaran  pendapatan  Pemerintah  Kota  Semarang  untuk  tahun  anggaran  2017-2021  dapat dibangun dengan menggunakan tabel yang mengukur tingkat efektivitas.
Sumber: Data diolah, 2022
Gambar 1 Grafik Tingkat Efektivitas Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Semarang
Tahun 2017-2021 90 92 94 96 98 100 102 0,00 1.000.000.000.000,00 2.000.000.000.000,00 3.000.000.000.000,00 4.000.000.000.000,00 5.000.000.000.000,00 6.000.000.000.000,00 2017 2018 2019 2020 2021 Grafik Pengukuran realisasi pendapatan anggaran pendapatan %

## 5. KESIMPULAN
Berikut ini adalah kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini berdasarkan temuan analisis yang dilakukan terhadap data yang tersedia.
1) Berdasarkan  tabel  diatas,  dapat  diketahui  bahwa  tingkat  efektivitas  kinerja  keuangan untuk Kota Semarang pada tahun 2017 hingga 2019 belum mencapai 100% dengan hasil pengukuran untuk tahun 2017 sebesar 99,92%, tahun 2018 sebesar 97,55%, dan tahun 2019  sebesar  96,48%.  Dari  hasil  tersebut  diketahui  untuk  tingkat  kinerja  keuangan Pemerintah Kota Semarang pada tahun tersebut mencapai kriteria efektif. Hal tersebut menggambarkan  kemampuan  Pemerintah  Kota  Semarang  efektif  dalam  mencapai tujuannya walaupun mengalami sedikit penurunan pada 3 tahun tersebut.
2) Perolehan tahun 2020 mencapai maksimal setelah mengalami penurunan selama 3 tahun berturut-turut  dengan  hasil  capaian  sebesar  100,91%.  Artinya,  kemampuan  daerah dalam  hal  ini  Pemerintah  Kota  Semarang  pada  tahun  2020  sangat  efektif  dalam menjalankan tugasnya hingga mencapai tujuan yang diinginkan.
3) Pada tahun 2021, capaian pengukuran kembali mengalami penurunan dengan hasil yang diperoleh  sebesar  94,27%.  Hal  tersebut  diartikan  pada  tahun  2021  Pemerintah  Kota Semarang masih masuk dalam kriteria efektif yang berarti Pemerintah Kota Semarang pada tahun tersebut efektif dalam mencapai tujuannya.
4) Tingkat efektivitas rata-rata yang diperoleh dalam kurun waktu 5 tahun sejak tahun 2017 hingga 2021 mencapai kriteria efektif dengan capaian rata-rata sebesar 97,82%, yang artinya selama 5 tahun tersebut Pemerintah Kota Semarang telah mencapai keberhasilan kerjanya dalam menjalankan tugas hingga mencapai tujuan.
Berdasarkan  uraian-uraian  sebelumnya,  maka  saran  yang  ingin  penulis  sampaikan khususnya dalam hal ini Pemerintah Kota Semarang ialah untuk mengoptimalkan peran dan fungsi  unit  manajemen/organisasi  pelaksana  serta  pendukung  program  maupun  kegiatan melalui  koordinasi  secara  periodik  diantara  unit-unit  tersebut  guna  lebih  memaksimalkan kinerja keuangan dalam tingkat efektivitas.

## DAFTAR PUSTAKA
Ardila, I., & Putri, A. A. (2015). Analisis Kinerja Keuangan Dengan Pendekatan Value For Money  Pada  Pengadilan  Negeri  Tebing  Tinggi. Jurnal  Riset  Akuntansi  Dan  Bisnis , 15 (1).
Arikunto, S. (2013). Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik .
Ayu,  I.  (2022).  Implikasi  Kinerja  Keuangan  Terhadap  Nilai  dan  Keuntungan  Bisnis. PERSPEKTIF: Sudut Pandang Lintas Pengetahuan , 1 (1), 381–385. de Carvalho Soares, M., & Wiagustini, L. P. (2018). Analisis Efektifitas Anggaran Belanja Pada Direção Nacional De Aprovisionamento, Logística E Materiais Di Ministério Do Comércio,  Indústria  E  Ambiente  Timor  Leste. Jurnal  Buletin  Studi  Ekonomi.  Vol , 23 (2).
Hansen,  D.  R.,  &  Mowen,  M.  M.  (2004).  Management  Accounting  (ed.). New  York: Thomson, Jakarta: Salcmba Empat . Irham, F. (2012). Analisis laporan keuangan. Bandung: Alfabeta . Khusaini, M. (2018). Keuangan Daerah . Universitas Brawijaya Press.
Mahsun,  A.  (2013).  Pendidikan  Islam  dalam  arus  globalisasi:  Sebuah  kajian  deskriptif analitis. Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman , 8 (2), 259–278.
Mardiasmo. (2016). Akuntansi Sektor Publik . Andi. Mardiasmo, M. B. A. (2021). Akuntansi Sektor Publik-Edisi Terbaru . Penerbit Andi. Nordiawan, D., & Hertianti, A. (2010). Akuntansi Sektor Publik Edisi 2 Jakarta: Salemba Empat . Hal.
Sabrina, N., & Nugraheni, A. P. (2022). Analysis Of Original Local Government Revenue (Pad) On The Financial Performance Of Kebumen Regency Before And During The Covid-19 Pandemic. Journal Of Humanities, Social Sciences And Business  (JHSSB) , 2 (1), 171–181.
Safira,  A.  D.  A.,  &  Rozak,  H.  H.  A.  (2020). Pengaruh  Budaya  Organisasi,  Lingkungan Kerja,  dan  Kompetensi  Terhadap  Kinerja  Pegawai  (Studi  Pada  Perum  Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah) .
Syaâ, K. (2016). Analisis value for money dalam pengukuran kinerja keuangan pada Badan Penanggulangan  Bencana  Daerah  Kabupaten  Sidoarjo. E-Journal  Akuntansi" EQUITY" , 2 (4).