## Irfani
ISSN 1907-0969 E ISSN 2442-8272 Volume 13 Nomor 1 Juni 2017 Halaman 115-130 http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ir
Jurnal Irfani Volume 13 Nomor 1 Juni 2017 ISSN 1907-0969 E ISSN 2442-8272 http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ir

## PROBLEMA IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM FULL DAY SCHOOLPADA SEKOLAH-SEKOLAH DASAR DI  WILAYAH PEDESAAN
Momy A. Hunowu Institut Agama Islam Negeri Gorontalo

## Abstrak
Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Gorontalo, sebagai salah satu daerah yang telah  mengimplementasikan  kebijakan  program  full  day  school  (FDS).  Penelitian bertujuan  mengetahui  problema  implementasi  kebijakan  program  FDS  di  sekolah dasar wilayah pedesaan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian  studi  kasus  di  sekolah  dasar  di  kecamatan  Biluhu  dan  kecamatan Pulubala.  Penelitian  menemukan  bahwa  terdapat  empat  problema  utama  dalam implementasi  kebijakan  FDS  di  sekolah  dasar  di  pedesaan,  pertama  adalah  aspek kultural.  Program  FDS  telah  menimbulkan  cultural  shock  baik  pada  peserta  didik, guru maupun kalangan orangtua. Aspek  kedua ketersediaan sarana pendidikan yang apa  adanya,  baik  sarana  perpustakaan,  musholla  dan  sarana  olahraga.  Ketiga adalah  ketidaksiapan  para  guru  dalam  menerapkan  kurikulum  FDS  baik  dari  segi kualitas maupun kuantitas, keempat, kurikulum FDS yang belum terurai secara rinci sehingga tidak berjalan efektif di lapangan. Dengan demikian, program FDS sedang membudayakan  kebiasaan  baru  dalam  membentuk  karakter  anak-anak  bangsa, namun  masih  terkendala  tenaga  profesional  dan  sarana  pendidikan  yang  tidak tersedia di sekolah dasar wilayah  pedesaan.
Kata  Kunci:  Problema,  Implementasi  Kebijakan,  FDS,  Sekolah  dasar,  Wilayah Pedesaan
A. Pendahuluan
Sudah  menjadi  keniscayaan  bahwa  lingkungan  sosial  dapat  mempengaruhi anak dalam bertindak baik maupun buruk. Jika ia bergaul dengan teman-teman yang memiliki  perilaku  yang  kurang  baik  maka  kemungkinan  ia  juga  akan  terpengaruh oleh  teman-temannya.  Akan  tetapi  jika  ia  bergaul  dengan  teman-teman  yang berperilaku baik maka anak itu akan tumbuh berkembang dengan baik.
Dalam  perspektif  sosiologi,  anak  yang  baru  lahir  tidak  dapat  hidup  tanpa bantuan  orang  dewasa  dalam  lingkungannya.  Dalam  proses  sosialisasi  individu mengembangkan  lambang-lambang  sebagai  alat  komunikasi,  terutama  bahasa  yang memudahkan  transmisi  pengalaman  dari  generasi  tua  kepada  generasi  muda. Selanjutnya  lingkungan  sosial  budaya  memberikan  model  atau  contoh  bentuk
Jurnal Irfani Volume 13 Nomor 1 Juni 2017 ISSN 1907-0969 E ISSN 2442-8272 http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ir
kelakuan  yang  diterima  dan  diharapkan  oleh  masyarakat.  Anak-anak  diharapkan berkelakuan  sesuai  dengan  apa  yang  dilakukan  oleh  anggota  masyarakat  lainnya. 1 Dalam kaitan ini, pembentukan karakter menjadi solusi yang kini sedang giat-giatnya digalakkan  untuk  melahirkan  calon-calon  pemimpin  masa  depan,  sebagai  antitesa terhadap keberadaan pemimpin-pemimpin masa kini.
Revolusi  mental  adalah  program  pemerintah  yang  menggerakkan  seluruh masyarakat  Indonesia  untuk  memperbaiki  karakter  bangsa  agar  bisa  menjadi Indonesia  yang  lebih  baik 2 .  Di  Indonesia,  permasalahan  banyak timbul  akibat kesalahan pada karakter dan mental bangsa. Misalnya, mulai dari perilaku buruk para pejabat  dengan  kasus  korupsi  yang  tiada  henti,  pelanggaran  hak  asasi  manusia, sampai  hal-hal  kecil  seperti  malas  antri  dan  mau  menang  sendiri.  Tingkat  kasus korupsi di Indonesia sudah sangat tinggi, bahkan menjadi salah satu yang terburuk di Asia 3 .  Program  revolusi  mental  dicanangkan  untuk  dapat  menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut.
Itulah  kenapa,  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  serta  merta  menelorkan kebijakan publik dalam bentuk program full day school. Tak butuh waktu lama untuk menyusun agenda dan memformulasikan kebijakannya. Meski pada awalnya, gagasan ini  masih  menjadi  polemik  di  kalangan  masyarakat,  baik  di  dunia  nyata  maupun  di dunia maya (media sosial), tetapi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan berkeyakinan besar untuk tetap mengimplementasikan kebijakan program FDS.
FDS  merupakan  model  sekolah  umum  yang  memadukan  sistem  pengajaran Islam  secara  intensif  yaitu  dengan  memberi  tambahan  waktu  khusus  untuk pendalaman  keagamaan  siswa.  Biasanya  jam  tambahan  itu  dialokasikan  pada  jam setelah  sholat  zuhur  sampai  sholat  ashar,  sehingga  praktis  sekolah  model  ini  masuk pukul 07.00 pulang pada pukul 15.15. 4
Jadi  melalui  program  FDS,  setelah  belajar  setengah  hari  peserta  didik  tidak langsung  pulang  ke  rumah,  namun  dapat  mengikuti  kegiatan  ekstrakurikuler  yang menyenangkan,  dan  membentuk  karakter,  kepribadian,  serta  mengembangkan potensi.  Selain  waktu  luang  anak-anak  terisi  dengan  kegiatan  positif,  anak-anak terhindar dari lingkungan sosial yang sudah semakin mengkhawatirkan.
Sebagai  program  uji  coba,  sejak  September  2016,    sudah  ada  500  sekolah yang  akan  menjadi  percontohan  penerapan  program  FDS.  “Saat  ini  masih  dalam tahap  persiapannya,"  kata  Muhadjir  Effendy,  diwawancarai  salah  satu  media  online
1 S. Nasution, Sosiologi Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), h. 13.
2 Mengapa  revolusi  Mental  Diperlukan?  https://www.sayanda.com/pengertian-revolusi- mental/ diakses tanggal 22 Januari 2017.
3 Lembaga  Transparency  International  (TI)  merilis  data  indeks  persepsi  korupsi (Corruption Perception  Index) untuk  tahun  2015.  Dalam  laporan  tersebut,  ada  168  negara  yang  diamati  dan Indonesia berada pada peringkat 88 setelah 2 tahun sebelumnya berada pada peringkat 107.
4 Ibid.
Jurnal Irfani Volume 13 Nomor 1 Juni 2017 ISSN 1907-0969 E ISSN 2442-8272 http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ir
usai menjadi pembicara seminar yang digelar di Padang, Sabtu, 24 September 2016. Jumlah  500  sekolah  itu,  katanya,  berasal  dari  berbagai  jenjang  sekolah.  Mulai  dari Sekolah  Dasar  (SD),  Sekolah  Lanjutan  Tingkat  pertama  (SLTP),  dan  Sekolah Lanjutan Tingkat (SLTA).  Disebutkan Muhadjir, sekolah-sekolah yang akan menjadi percontohan tersebut adalah sekolah di Jakarta. 5
Tanpa harus berpolemik berkepanjangan, program FDS sudah di depan mata. Pemerintah  Kabupaten  Gorontalo  langsung  mengadopsi  kebijakan  ini  dan  sudah memulai  sejak  Januari  2017.  Kementerian  pendidikan  dan  kebudayaan  memang secara  rinci  belum  menetapkan  aturan  mengenai  penerapan  pembelajaran  program FDS,  namun  pemerintah  Kabupaten  Gorontalo  melalui  Dinas  Pendidikan  dan Kebudayaan  telah  menerbitkan  panduan  pelaksanaan  program  FDS.  Bahwa  sekolah diberikan  kebebasan  untuk  berkreativitas,  bertanggungjawab  dan  juga  memiliki otonomi  yang  sebesar-besarnya,  sehingga  timbul  kompetisi  satu  sama  lainnya. Berdasarkan  pernyataan  ini,  maka  FDS  di  Kabupaten  Gorontalo  dilakukan  dengan catatan  bahwa  standar  pendidikannya  terpenuhi  dan  ditegakkan.  semua  dilakukan sebagai  upaya  meningkatkan  mutu.  Bahwa  sekolah  yang  melaksanakan  FDS  perlu mempertimbangkan  kesiapan  atau  ketersediaan  sarana  dan  prasarana  dan  kesiapan fisik lainnya. Selain itu, harus memiliki pola manajemen berbasis sekolah yang baik, penerapan  pembelajaran  yang  berciri  aktif,  kreatif,  efektif  dan  menyenangkan. Memahami  pengaruh  perubahan  pola  belajar  dan  pola  hidup  siswa  serta  melakukan sosialisasi kepada orang tua dan masyarakat 6 .
Meski  implementasi  kebijakan  program  FDS  masih  dalam  bentuk  kebijakan yang belum memiliki landasan yang rinci dan matang, namun pemerintah kabupaten Gorontalo  tidak  perlu  menunggu  lama  untuk  mengimplementasikan  kebijakan pembelajaran    program  FDS  ini,  dengan  harapan,  pendidikan  tidak  hanya meningkatkan  daya  pikir  melainkan  pula  meningkatkan  kemampuan  dan menanamkan kebiasaan  belajar sendiri sesuai dengan bakat  dan daya perkembangan peserta didik.
Meski  demikian,  tidak  sedikit  pula  orangtua  yang  resisten  dengan implementasi  kebijakan  program  FDS  di  Kabupaten  Gorontalo.  Selain  karena dilakukan  serta-merta  tanpa  adanya  sosialisasi  yang  maksimal,  juga  tidak  dilakukan uji  coba  pada  sekolah-sekolah  tertentu,  misalnya  mendahulukan  sekolah  di  wilayah perkotaan.  Sedemikian  rupa,  sehingga  program  FDS  menjadi  beban  baru  bagi  para orangtua  sekaligus  tekanan  psikis  dan  fisik  bagi  siswa  dan  para  guru  di  sekolah- sekolah pedesaan.
5 http://www.antaranews.com/berita/586367/500-sekolah-dipilih-terapkan-full-day-school, diakses tgl  20 Februari 2017.
6 Panduan Program Full Day School SD, SMP, SMA/SMK Dinas Pendidkan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo, 2016
Jurnal Irfani Volume 13 Nomor 1 Juni 2017 ISSN 1907-0969 E ISSN 2442-8272 http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ir
Hal  inilah  yang  menarik  minat  penulis  untuk  melakukan  penelitian  secara mendalam terutama ingin mengetahui secara nyata mengenai implementasi kebijakan program FDS di Kabupaten Gorontalo yang telah mendahului pelaksanaan uji coba di 500 sekolah di DKI Jakarta.
B. Kajian Teori
Pada bagian ini, penulis akan mengkaji mengenai konsep dan teori yang akan dijadikan pisau analisis terhadap topik yang diteliti.
1. Implementasi Kebijakan Publik
Pada  dasarnya  terdapat  banyak  batasan  atau  definisi  mengenai  apa  yang dimaksud  dengan  kebijakan  (policy).  Setiap  definisi  tersebut  memberi  penekanan yang  berbeda-beda.  Perbedaan  ini  timbul  karena  setiap  ahli  mempunyai  latar belakang  yang  berbeda-beda  pula.  Namun  dalam  penelitian  ini,  penulis  mengutip definisi yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). PBB memberikan definisi  kebijakan  sebagai  pedoman  untuk  bertindak.  Pedoman  ini  bisa  amat sederhana  atau  kompleks,  bersifat  umum  atau  khusus,  luas  atau  sempit,  kabur  atau jelas,  longgar  atau  terperinci,  bersifat  kualitatif  atau  kuantitatif,  publik  atau  privat. Kebijakan  dalam  maknanya  yang  seperti  ini  mungkin  berupa  suatu  deklarasi mengenai suatu program, mengenai aktivitas-aktivitas tertentu atau suatu rencana 7
Merespon  pendapat  tersebut,  Suharno  merumuskan  definisi  kebijakan  publik sebagai  respon  suatu  sistem  politik  --melalui  kekuasaan  pemerintah--  terhadap masalah-masalah  masyarakat.  Dengan  kata  lain,  kebijakan  publik  adalah  keputusan pemerintah guna memecahkan masalah publik. Keputusan itu bisa berimplikasi pada tindakan  maupun  bukan-tindakan.  Kata  ‘publik’  dapat  berarti  masyarakat  dan perusahaan,  bisa  juga  berarti  negara  –sistem  politik  serta  administrasi.  Sementara ‘pemerintah’  adalah  orang  atau  sekelompok  orang  yang  diberi  mandat  oleh  seluruh anggota  suatu  sistem  politik  untuk  melakukan  pengaturan  terhadap  keseluruhan sistem  –bisa  RT,  RW,  desa,  kabupaten,  provinsi,  negara  hingga  supra  negara (ASEAN, EU) dan dunia (WTO, PBB). 8
Dalam implementasinya, kebijakan publik memiliki kerangka kerja kebijakan publik yang ditentukan oleh beberapa variabel sebagai berikut:
a. Tujuan  yang akan dicapai, hal ini mencakup kompleksitas  tujuan  yang akan dicapai,  apabila  tujuan  kebijakan  semakin    kompleks,  maka  semakin  sulit mencapai  kinerja  kebijakan.  Sebaliknya,  apabila  tujuan  kebijakan  semakin sederhana,  maka untuk mencapainya juga semakin mudah.
b. Preferensi  nilai  seperti  apa  yang  perlu  dipertimbangkan  dalam  pembuatan kebijakan. Suatu kebijakan yang mengandung berbagai variasi nilai akan jauh
7 Solichin  Abdul  Wahab,    Analisis  Kebijaksanaan:  Dari  Formulasi  ke  Implementasi Kebijaksanaan Negara, Jakarta: Bumi Aksara, 2004, h. 2
8 Suharno, Dasar-dasar Kebijakan Publik (Yogyakarta: UNY Press, 2010).
Jurnal Irfani Volume 13 Nomor 1 Juni 2017 ISSN 1907-0969 E ISSN 2442-8272 http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ir
lebih  sulit  untuk    dicapai  dibanding  dengan  suatu  kebijakan  yang  hanya mengejar satu nilai.
c. Sumber  daya  yang  mendukung  kebijakan.  Kinerja  suatu  kebijakan  akan ditentukan oleh sumber daya finansial, material, infrastruktur lainnya.
d. Kemampuan  aktor  yang  terlibat  dalam  pembuatan  kebijakan.  Kualitas  dari suatu kebijakan akan dipengaruhi oleh kualitas para aktor yang terlibat dalam proses    penetapan  kebijakan.  Kualitas  tersebut  ditentukan  oleh  tingkat pendidikan,  kompetensi  dalam  bidangnya,  pengalaman  kerja  dan  intregitas moralnya.
e. Lingkungan  yang  mencakup  lingkungan  sosial,  ekonomi,  politik  dan sebagainya.  Kinerja  dari  suatu  kebijakan  akan  dipengaruhi  oleh  konteks sosial, ekonomi, politik tempat  kebijakan tersebut diimplementasikan.
f. Strategi  yang  digunakan  untuk  mencapai  tujuan.  Strategi  yang  digunakan untuk  mengimplementasikan  suatu  kebijakan  akan  mempengaruhi  kinerja suatu kebijakan.  Strategi  yang digunakan dapat  bersifat   top down approach atau bottom up approach, otoriter atau demokratis.
Untuk  dapat  mengetahui  bagaimana  sebuah  kebijakan  diimplementasikan, maka  harus  diketahui  lebih  dahulu  bagaimana  proses  analisis  kebijakan  publik. Proses  analisis  kebijakan  publik  adalah  serangkaian  aktivitas  intelektual  yang dilakukan  dalam  proses  kegiatan  yang  bersifat  politis.  Aktivitas  politik  tersebut nampak  dalam  serangkaian  kegiatan,  adopsi  kebijakan,  implementasi  kebijakan dan  penilaian  kebijakan.  Sedangkan  aktivitas  perumusan  masalah,  forecasting, rekomendasi  kebijakan  monitoring  dan  evaluasi  kebijakan  adalah  aktivitas  yang lebih bersifat intelektual.
Dari  uraian  ini,  dapat  dikemukakan  tahapan  penyusunan  kebijakan  public yaitu:  1)  penyusunan  agenda,  2)  formulasi  kebijakan,  3)  adopsi  kebijakan,  4) implementasi  kebijakan,  5)  penilaian  kebijakan. 9 Dalam  penelitian  ini,  dapat dijelaskan  bahwa  penyusunan  agenda  dan  formulasi  kebijakan  sudah  dilakukan oleh  pemerintah  pusat,  dalam  hal  ini  Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan.
Sementara  pemerintah  daerah  telah  memasuki  tahapan  adopsi  kebijakan  yang kemudian  diimplementasikan  dalam  bentuk  program  full  day  school.  Ketika program ini dilaksanakan, pihak pemerintah daerah sambil melakukan evaluasi.
2. Masyarakat Pedesaan
Masyarakat  dan  pedesaan  atau  desa,  memiliki  pengertian  tersendiri. Masyarakat  diartikan  golongan  besar  atau  kecil  yang  terdiri  dari  beberapa  manusia dengan  atau  karena  sendirinya  bertalian  secara  golongan  dan  pengaruh-
9 William  N.  Dunn,  Pengantar  Analisis  Kebijakan  Publik,  Gadjah  Mada  University  Press: Yogyakarta. 2003.Terjemahan, h. 24-25
Jurnal Irfani Volume 13 Nomor 1 Juni 2017 ISSN 1907-0969 E ISSN 2442-8272 http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ir
mempengaruhi satu sama lain. 10 Masyarakat dapat juga diartikan sebagai sekumpulan manusia  yang  saling  berinteraksi. 11 Dari  pengertian  ini  dapat  dimaknai  bahwa masyarakat  pedesaan  adalah  sekolompok  individu  yang  saling  berinteraksi  dan mendiami wilayah pedesaan.
Masyarakat  desa  selalu  memiliki  ciri-ciri  atau  dalam  hidup  bermasyarakat, biasanya  tercermin  dalam  perilaku  kesehariannya.  Pada  situasi  dan  kondisi  tertentu, sebagian  karakteristik  dapat  digeneralisasikan  pada  kehidupan  masyarakat  desa  di daerah  tertentu.  Masyarakat  desa  juga  ditandai  dengan  pemilikan  ikatan  perasaan batin yang kuat sesama warga desa, yaitu perasaan setiap warga/anggota masyarakat yang  amat  kuat  dan  pada  hakekatnya  bahwa  seseorang  merasa  merupakan  bagian yang  tidak  dapat  dipisahkan  dari  masyarakat  itu  sendiri  dimanapun  ia  hidup dicintainya  serta  mempunyai  perasaan  bersedia  untuk  berkorban  setiap  waktu  demi masyarakatnya  atau  anggota-anggota  masyarakat,  karena  beranggapan  sama-sama sebagai  masyarakat  yang  saling  mencintai  saling  menghormati,  mempunyai  hak tanggung jawab yang sama terhadap keselamatan dan kebahagiaan bersama di dalam masyarakat.
Dari  uraian  ini  dapat  dipertanyakan  apakah  lingkungan  sosial  yang  menjadi tempat berinteraksi sosial anak-anak di wilayah pedesaan telah terkontaminasi dengan kriminalitas  dan kemajuan teknologi sebagaimana  yang terjadi  di  wilayah  perkotaan sehingga  kebijakan  program  FDS  di  wiliyah  pedesaan  menjadi  urgen  untuk diimplementasikan? Jawaban atas pertanyaan ini akan dielaborasi dalam pembahasan berdasarkan fakta-fakta di lapangan.

## 3. Pendidikan Karakter
Pendidikan  Karakter  merupakan  suatu  sistem  penanaman  nilai-nilai  karakter kepada  warga  sekolah  yang  meliputi  komponen  pengetahuan,  kesadaran  atau kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut, baik terhadap Tuhan Yang  Maha  Esa,  diri  sendiri,  sesama,  lingkungan,  maupun  kebangsaan  sehingga menjadi manusia insan kamil 12 .
Dalam  pengertian  makna  pendidikan  karakter  di  sekolah,  semua  komponen (stakeholders)  harus  dilibatkan,  termasuk  komponen-komponen  pendidikan  itu sendiri,  yaitu  isi  kurikulum,  proses  pembelajaran  dan  penilaian,  kualitas  hubungan, penanganan  atau  pengelolaan  mata  pelajaran,  pengelolaan  sekolah,  pelaksanaan aktivitas  atau  kegiatan  ko-kurikuler,  pemberdayaan  sarana  prasarana,  pembiayaan, dan etos kerja seluruh warga dan lingkungan sekolah.
10 Hassan Shadily, Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia, (Jakarta: Rineka Cipta,1993) h. 47
11 Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002) h. 144
12 Annonimous,  Pengertian  Makna  Pendidikan  Karakter,  (online)  http://www.yudinet.com/ pendidikan/pengertian-makna-pendidikan-karakter/ diakses 12 Nopember 2011.
Jurnal Irfani Volume 13 Nomor 1 Juni 2017 ISSN 1907-0969 E ISSN 2442-8272 http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ir
Pembentukan karakter SDM menjadi sangat urgen dan tidak ada  pilihan  lagi untuk mewujudkan Indonesia baru, yaitu Indonesia yang dapat menghadapi tantangan regional dan global. Tantangan regional dan global yang dimaksud adalah bagaimana generasi  muda  tidak  sekedar  memiliki  kemampuan  kognitif  saja,  tapi  aspek  afektif dan moralitas juga terbangun secara kokoh.
Lickona (1992) menjelaskan beberapa alasan perlunya Pendidikan karakter, di antaranya: (1) Banyaknya generasi muda saling melukai karena lemahnya kesadaran pada  nilai-nilai  moral,  (2)  Memberikan  nilai-nilai  moral  pada  generasi  muda merupakan salah satu fungsi peradaban yang paling utama, (3) Peran sekolah sebagai pendidik  karakter  menjadi  semakin  penting  ketika  banyak  anak-anak  memperoleh sedikit  pengajaran  moral  dari  orangtua,  masyarakat,  atau  lembaga  keagamaan,  (4) masih adanya nilai-nilai moral yang secara universal masih diterima seperti perhatian, kepercayaan,  rasa  hormat,  dan  tanggungjawab,  (5)  Demokrasi  memiliki  kebutuhan khusus  untuk  pendidikan  moral  karena  demokrasi  merupakan  peraturan  dari,  untuk dan oleh masyarakat, (6)  Tidak ada sesuatu sebagai  pendidikan bebas  nilai.  Sekolah mengajarkan  pendidikan  bebas  nilai.  Sekolah  mengajarkan  nilai-nilai  setiap  hari melalui desain ataupun tanpa desain, (7) Komitmen pada pendidikan karakter penting manakala  kita  mau  dan  terus  menjadi  guru  yang  baik,  dan  (8)  Pendidikan  karakter yang  efektif  membuat  sekolah  lebih  beradab,  peduli  pada  masyarakat,  dan  mengacu pada performansi akademik yang meningkat.
Alasan-alasan  di  atas  menunjukkan  bahwa  pendidikan  karakter  sangat  perlu ditanamkan  sedini  mungkin  untuk  mengantisipasi  persoalan  di  masa  depan  yang semakin  kompleks  seperti  semakin  rendahnya  perhatian  dan  kepedulian  anak terhadap  lingkungan  sekitar,  tidak  memiliki  tanggungjawab,  rendahnya  kepercayaan diri, dan lain-lain.
Pandangan  ini  mengilustrasikan  bahwa  proses  pendidikan  yang  ada  di pendidikan  formal,  non  formal  dan  informal  harus  mengajarkan  peserta  didik  atau anak untuk saling peduli dan membantu dengan penuh keakraban tanpa diskriminasi karena didasarkan dengan nilai-nilai moral dan persahabatan. Di sini nampak bahwa peran  pendidik  dan  tokoh  panutan  sangat  membantu  membentuk  karakter  peserta didik menjadi sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas.
Implementasi  kebijakan  program  FDS  adalah  sebuah  rangkaian  dari  upaya pendidikan karakter di  Indonesia. Meskipun pendidikan karakter  dapat dilaksanakan kapan  saja  dan  di  mana  saja  di  lingkungan  pendidikan,  tetapi  upaya  ini  harus didukung  oleh  sebuah  kebijakan  yang  tegas,  terstruktur  dan  terkendali,  sehingga pendidikan  karakter  tidak  hanya  sekadar  wacana  pembelajaran,  melainkan operasional dalam pembelajaran.
Jurnal Irfani Volume 13 Nomor 1 Juni 2017 ISSN 1907-0969 E ISSN 2442-8272 http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ir
4. Program Full Day School dan Cultural Shock
Program full day school atau sekolah seharian penuh adalah sebuah program yang  sedang  diadopsi  oleh  pemerintah  kabupaten  Gorontalo  sebagai  salah  satu solusi  menghadapi  kemajuan  teknologi,  terutama  penggunaan  smartphone  yang sudah  merambah  dunia  anak-anak  sekolah 13 .  Konsep  FDS  semakin  menegaskan bahwa ruang  gerak bagi  para orang tua dalam  berperan sebagai  pendidik di  rumah semakin  kehilangan  legitimasinya,  diperparah  dengan  kondisi  lingkungan  sosial yang semakin tidak bersahabat bagi perkembangan anak-anak, sehingga lingkungan sekolah adalah area paling aman bagi tumbuh kembang anak dewasa ini 14 .
Meski  menuai  pro  dan  kontra,  program   full  day  school  sudah  dalam  tahap uji  coba  di  beberapa  sekolah  percontohan.  Kebijakan  tersebut  ditujukan  untuk mendukung  perwujudan  ideal  pendidikan  yaitu  terpenuhinya  pengetahuan  umum dan  terbangunnya  karakter.  Agar  dalam  pelaksanaannya  tidak  terus  dikritik, kebijakan tersebut kini sudah tidak lagi dikenal dengan istilah full day school yang dianggap  menyesatkan.  Kebijakan  tersebut  sekarang  lebih  dikenal  dengan  nama Pendidikan Penguatan Karakter (PPK). Sesuai dengan rencana Menteri Pendidikan dan  Kebudayaan Muhadjir  Effendy di  akhir  tahun  2016,  Kemendikbud   telah memilih 500 lebih sekolah di seluruh Indonesia sebagai percontohan program PPK. Tepatnya ada 542 sekolah yang sudah jadi percontohan. Program percontohan PPK itu  di  tahap  awal  bentuknya  pelatihan  terhadap  kepala sekolah-kepala  sekolah  dari sekolah terpilih 15 .
Sekolah-sekolah  yang  menjadi  percontohan  di  34  provinsi  tersebut  dipilih berdasarkan beberapa kriteria. Pertama, sekolah harus sudah menerapkan kurikulum 2013.  Kedua,  berdasarkan  lokasi.  setiap  provinsi  harus  terwakili.  Selain  sekolah yang  dipilih  Kemendikbud,  jumlah  542  sekolah  tersebut  sudah  termasuk  sekolah- sekolah yang secara sukarela menawarkan diri untuk menjadi sekolah percontohan. Sekolah yang dipilih tidak hanya yang berlokasi di perkotaan. Justru, menurut Arie, sekolah-sekolah  yang  ada  di  daerah  terpencil  diberi  perhatian  khusus  atau diprioritaskan 16 .
Untuk mata pelajarannya  tidak ada  yang baru. Hanya setiap mata pelajaran yang ada di sekolah harus diperkuat dengan praktik-praktik pembentukkan karakter. Pembentukkan  karakter  ini  sifatnya build-in di  dalam  setiap  mata  pelajaran, ekstrakurikuler, dan kegiatan kokurikuler.
13 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo, Panduan Program FDS, h.6.
14 Momy  A.  Hunowu,  Konsep  Full  Day  School  dalam  Perspektif    Sosiologi  Pendidikan,  Jurnal Pendidikan Islam, Irfani, Vol. No. 1. Juni 2016.
15 http://nasional.kompas.com/read/2017/01/20/05050011/tahun.berganti.bagaimana.kelanjuta n.program.full.day.school. diakses tanggal 21 Februari 2017
16 Ibid.
Jurnal Irfani Volume 13 Nomor 1 Juni 2017 ISSN 1907-0969 E ISSN 2442-8272 http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ir
Sekolah juga diharapkan dapat berkolaborasi dengan pihak-pihak lain seperti museum,  balai-balai  budaya,  kantor  pemerintah,  dan  LSM.  Bisa  dengan berkolaborasi  mengadakan  kunjungan  untuk study  tour atau  mendatangkan  pihak- pihak tersebut untuk berbagi pengetahuan di sekolah. Setelah 542 sekolah menjadi percontohan  di  akhir  2016,  tahun  ini  Kemendikbud  mentargetkan  9.800  sekolah menjadi percontohan program PPK. 17
Dalam  kenyataannya,  penerapan  program  FDS  akan  melahirkan  perubahan kebiasaan  dan  nilai  budaya  tertentu.  Jika  perubahan  ini  sulit  diterima  masyarakat, dalam  hal  ini  peserta  didik,  orangtua  dan  guru,  maka  akan  menyebabkan  adanya keterkejutan  atau  cultural  shock.  Istilah  cultural  shock  pertama  kali  diperkenalkan oleh  Oberg  (1960)  untuk  menggambarkan  respon  yang  mendalam  dan  negatif  dari depresi,  frustasi  dan  disorientasi  yang  dialami  oleh  orang-orang  yang  hidup  dalam suatu lingkungan budaya  yang baru. 18
Berbagai  pendapat  yang  menjelaskan  tentang  cultural  shock,  terutama berkaitan dengan  keberadaan seseorang  yang berpindah dari satu negara ke negara yang  lain.  Namun  dalam  penelitian  ini  hanya  dibatasi  pada  adanya  kebijakan  baru yang menyebabkan cultural shock karena terpaksa harus meninggalkan budaya dan kebiasaan  lama.  Dalam  hubungan  ini,  pendapat  yang  relevan  adalah  yang menyebutkan  bahwa  culture  shock  adalah  ketika  seseorang  tidak  mengenal kebiasaan-kebiasaan  sosial  dari  kultur  baru  atau  jika  ia  mengenalnya  maka  ia  tak dapat  atau  tidak  bersedia  menampilkan  perilaku  yang  sesuai  dengan  aturan-aturan itu.  Definisi  ini  menolak  penyebutan  culture  shock  sebagai  gangguan  yang  sangat kuat  dari  rutinitas,  ego,  dan  self-Image  individu. 19 Pandangan  lain  mengatakan bahwa cultural shock adalah suatu bentuk ketidakmampuan menyesuaikan diri yang merupakan  reaksi  terhadap  upaya  sementara  yang  gagal  untuk  menyesuaikan  diri dengan lingkungan dan orang-orang baru. 20
Menurut  hemat  penulis,  cultural  shock  tidak  hanya  terjadi  pada  individu yang mengalami perpindahan negara, tetapi juga pada individu atau komunitas yang mengalami  perubahan  budaya.  Kebijakan  program  FDS  memaksa  terjadinya perubahan  budaya  dan  kebiasaan  tertentu,  terutama  berkaitan  dengan  kebiasaan- kebiasaan  yang  sudah  berlangsung  lama  dan  terpaksa  harus  ditinggalkan  dengan adanya kebijakan ini.
17 http://nasional.kompas.com/read/2017/01/20/05050011/tahun.berganti.bagaimana.kelanjuta n.program.full.day.school. diakses tanggal 21 Februari 2017.
18 Dayaksini  dan Uddaniyah, Psikologi Sosial (Malang: Universitas Muhamadiyah, 2003).
19 Ibid . 20 Deddy Mulyana, Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005)
Jurnal Irfani Volume 13 Nomor 1 Juni 2017 ISSN 1907-0969 E ISSN 2442-8272 http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ir
C. Metode Penelitian
1. Pendekatan Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan yang relevan dengan fokus penelitian, yaitu  pendekatan  studi  kasus.  Pendekatan  ini  diharapkan  dapat  menggali  fakta-fakta yang mendalam untuk mengetahui problema implementasi kebijakan program FDS di sekolah-sekolah  dasar  di  wilayah  pedesaan  di  Kabupaten  Gorontalo.  Dalam  studi kasus  ini,  peneliti  berusaha  menguji  unit  atau  individu  secara  mendalarn.  Peneliti berusaha  menemukan  sernua  variabel  yang  penting.  Berdasarkan batasan  tersebut dapat  dipahami  bahwa  batasan  studi  kasus  meliputi:  (1)  sasaran  penelitiannya  dapat berupa manusia, peristiwa,  latar, dan dokumen; (2)  sasaran-sasaran tersebut  ditelaah secara mendalam sebagai suatu totalitas sesuai dengan latar atau konteksnya masing- masing dengan maksud untuk mernahami berbagai kaitan yang ada di antara variabel- variabelnya 21 . baru. D. Hasil Penelitian
1. Implementasi Kebijakan Program Full day School
Program  FDS  menyasar  seluruh  satuan  pendidikan  jenjang  SD,  SMP  dan SMA/SMK  sekabupaten  Gorontalo  dengan  rincian;  a)  sekolah  dasar:  293  lembaga, sekolah  menengah  pertama:  128  lembaga,  sekolah  menengah  atas:  18  lembaga  dan sekolah menengah kejuruan: 12 lembaga.
Ketentuan  jam  masuk  sekolah  adalah  pukul  06.00  Wita  diperuntukkan bagi  sekolah-sekolah  yang  berada  di  wilayah  perkotaan,  dan  pukul  06.30  Wita diperuntukkan bagi sekolah-sekolah  yang berada di wilayah pedesaan dan atau yang kondisi geografisnya sulit.
Untuk  jenjang  sekolah  dasar,  waktu  pelaksanaan  dimulai  sejak  masuk pukul  06.00  wita  sampai  dengan  selesai  pukul  14.00  wita  pada  hari  kerja  Senin sampai  dengan  Jum’at  dengan  ketentuan  sebagai  berikut:  1)  Kelas  I  dan  II  dimulai pada pukul 06.00 Wita sampai dengan 12.00 wita kecuali hari Jumat berakhir pukul 11.00  wita.  2)  Kelas  III  dimulai  pukul  06.00  wita  sampai  pukul  13.10  wita  kecuali hari  Jumat  berakhir  pukul  11.00  wita.  3)  Kelas  IV,  V  dan  VI  dimulai  pukul  06.00 wita  sampai  dengan  pukul  14.00  wita  kecuali  hari  Jumat  berakhir  pada  pukul  11.00 wita.
Jenis kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap satuan pendidikan adalah: 1) Pukul  06.00  s/d  06.15  kegiatan  literasi,  2)  Pukul  06.15-07.00  kegiatan  penguatan imtaq  dan  pertumbuhan  karakter,  3)  Pukul  07.00  kegiatan  pembelajaran  sesuai jenjang, 4) Kegiatan ekstrakurikuler, intrakurikuler dan non kurikuler.
21 Erna Febru Aries, Design Action Research (Yogyakarta: Aditya Media, 2010), h. 87.
Jurnal Irfani Volume 13 Nomor 1 Juni 2017 ISSN 1907-0969 E ISSN 2442-8272 http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ir
Dalam  pelaksanaannya,  masing-masing  sekolah  terutama  pada  4  sekolah yang  menjadi  obyek  penelitian,    memiliki  perbedaan  pada  kegiatan  sebelum  dan sesudah  pembelajaran  rutin.  Perbedaan  dalam  pelaksanaan  ini  juga  sangat dipengaruhi  oleh  ketersediaan  SDM  serta  sarana  pembelajaran.  Pada  awal implementasi  kebijakan  program  FDS  di  sekolah  dasar  kecamatan  Biluhu,  sangat terbantu  dengan  kehadiran  mahasiswa  PPLT  IAIN  Sultan  Amai  Gorontalo  yang sedang  menjalankan  program  sebagai  bagian  dari  kegiatan  pengabdian  pada masyarakat.  Terutama  dalam  memandu  kegiatan  siswa  pada  pagi  dan  siang  hari. Namun setelah mahasiswa usai melaksanakan kegiatannya, SDM yang melaksanakan program  FDS  berkurang  dan  berdampak  pada  efektifitas  pelaksanaannya.    Dengan demikian,  implementasi  program  FDS  terkendala  SDM  dalam  pelaksanaannya  di sekolah dasar terutama di wilayah pedesaan.

## 2. Problema Implementasi Kebijakan Program FDS
Berdasarkan  data-data  mengenai  implementasi  kebijakan  program  FDS terlihat  bahwa  program  ini  mengharuskan  dinas  pendidikan  dan  kebudayaan menambah jam pelajaran untuk sekolah dasar dari biasanya yaitu tambahan satu jam sebelum dan satu jam setelah jam biasanya.
Pada  pagi  hari  diisi  dengan  pembobotan  karakter  serta  pembudayaan membaca  buku  di  perpustakaan.  Sementara  pada  siang  hari  pembobotan ektrakurikuler dan non kurikuler, baik seni budaya dan olahraga. Selama jam tersebut sangat ditekankan pelaksanaan sholat dhuha dan sholat dzuhur berjamaah.
Beberapa permasalahan yang dihadapi orangtua siswa dan para guru di SDN 2 Biluhu,  SDN  5  Biluhu  dan  SDN  3  Pulubala  sekitar  pelaksanaan  program  FDS  ini adalah:
a. Point  utama  yang  menjadi  latar  pelaksanaan  program  FDS  adalah  bahwa peran  orangtua  dari  hari  ke  hari  semakin  berkurang  terutama  di  perkotaan, baik  oleh  kesibukan  mereka  maupun  pergaulan  anak-anak  yang  kian  bebas. Sehingga  program  FDS  sangat  dibutuhkan  di  kota-kota  besar.  Sementara wilayah  Kabupaten  Gorontalo  sebagian  besar  adalah  wilayah  pedesaan. Sehingga  banyak  asumsi  yang  berkembang  bahwa  pemerintah  daerah  sangat memaksakan penerapan program FDS di wilayah pedesaan.
b. Jam  masuk  sekolah  pada  jam  6  pagi,  meskipun  daerah-daerah  pedalaman diberi  kelonggaran  masuk  jam  6.30,  tetapi  persiapan  berangkat  ke  sekolah mengharuskan anak-anak, orangtua dan guru bangun pada dini hari.
c. Rincian kegiatan pada pagi hari sebelum jam belajar dan setelah sholat zuhur belum  diatur.  Sehingga  untuk  mengisi  kekosongan  di  pagi  hari,  para  siswa membersihkan  halaman  dan  ruang  kelas  dan  dipantau  oleh  beberapa  guru yang sudah datang lebih awal.
Jurnal Irfani Volume 13 Nomor 1 Juni 2017 ISSN 1907-0969 E ISSN 2442-8272 http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ir
d. Belum tersedianya fasilitas ekstrakurikuler yang memadai di beberapa sekolah yang  diamati.  Sehingga  setelah  sholat  dzuhur,  kebanyakan  anak-anak berkeliaran di sekitar masjid dan halaman sekolah sambil bermain apa adanya. Tidak  jarang  terjadi  insiden  perkelahian  dan  kenakalan  lainnya  yang  tidak terpantau oleh guru.
e. Jam  makan  anak  menjadi  terganggu,  karena  anak  harus  dipaksa  sarapan sebelum  waktunya.  Sehingga  pada  minggu-minggu  pertama  penerapan program  FDS,  banyak  anak-anak  yang  jatuh  sakit  sebagai  akibat  dari  mandi terlalu  pagi  dan  tidak  sarapan.  Untuk  kasus  ini,  beberapa  orangtua mempelesetkan FDS  menjadi Flu Day School.
f. Anak-anak  yang  tinggal  di  pelosok  dan  daerah  pegunungan,  yang  tidak memiliki  sumber  air  terdekat,  harus  berjuang  keras  di  pagi  hari  buta  pergi mandi  dengan  menempuh  jarak  hingga1  km  ke  sumber  air,  padahal kondisinya masih gelap dan melewati semak-semak.
g. Bagi sekolah yang tidak memiliki guru laki-laki, menjadi masalah bagi anak- anak  yang  hendak  sholat  dhuha  dan  sholat  zuhur  karena  tidak  ada  yang memimpin  sholat.  Sehingga  anak-anak  diarahkan  ke  masjid-masjid  terdekat sekolah  agar  bisa  sholat  berjamaah  dengan  warga  sekitar.  Kondisi  ini  sangat rawan  dengan  membiarkan  anak-anak  ke  masjid  tanpa  pendampingan  guru- guru.
h. Orangtua siswa harus turun gunung mengantar bekal anak-anaknya di sekolah. Sehingga dianggap mengganggu aktivitas mencari nafkah.
i. Waktu  makan  bersama  menjadi  tidak  membahagiakan  karena  terlihat kesenjangan sosial antar siswa dari jenis makanan yang dibawa.
Point 1  hingga  9  menunjukkan  adanya  cultural  shock  seiring diimplementasikannya  program  FDS  ini.  Sehingga  banyak  kalangan  yang menyayangkan  kenapa  kebijakan  ini  dilaksanakan  tanpa  adanya  penyesuaian- penyesuaian  yang  matang  terlebih  dahulu.  Tidaklah  mengherankan,  kritikan  tidak hanya dilontarkan oleh para orangtua dan para guru, Kritik pun datang dari Penjabat Gubernur  Gorontalo, Prof.  Zudan Arif  Fakrulloh  yang menyebut bahwa  FDS  belum bisa diterapkan di semua sekolah di Gorontalo dengan beberapa alasan; 1) Penerapan konsep  sekolah  sehari  penuh  merupakan  skema  pendidikan  yang  membutuhkan banyak  persiapan,  mulai  dari  kesiapan  guru-guru,  ketersediaan  ruang  makan,  ruang ibadah  dan  kebutuhan  lainnya  yang  mendukung  proses  belajar  hingga  sore  hari.  Di Gorontalo, teutama sekolah-sekolah yang berada di pedesaan belum cukup siap untuk hal ini. 2) secara geografis, rumah-rumah penduduk masyarakat Gorontalo ada  yang jauh  dari  lokasi  sekolah.  di  beberapa  kecamatan,  ketersediaan  sarana  transportasi masih terbatas. Jika pemerintah ingin menerapkan program FDS maka terlebih dahulu yang  disediakan  adalah  mobil  antar  jemput,  mengingat  jarak  tempuh  ke  sekolah
Jurnal Irfani Volume 13 Nomor 1 Juni 2017 ISSN 1907-0969 E ISSN 2442-8272 http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ir
masih cukup jauh. Jika tidak maka perlu ada asrama bagi siswa yang rumahnya cukup jauh  dari  sekolah.  sehingga  untuk  skala  Gorontalo,  masih  butuh  persiapan  yang panjang untuk bisa merubah paradigma penerapan FDS 22 .
Sehingga menurut  hemat  penulis,  program  FDS layak  diterapkan di  sekolah- sekolah  wilayah  pedesaan  sekiranya  faktor-faktor  pendukung  telah  memadai. Sekolah-sekolah  dasar  di  wilayah  pedesaan,  sangat  berbeda  kondisi  sarana  dan prasarananya  dibandingkan dengan sekolah-sekolah  dasar di  wilayah perkotaan. Hal ini  sudah  dikomunikasikan  dengan  pihak  dinas  pendidikan  dan  kebudayaan,  meski tidak  langsung  bertemu  dengan  kepala  dinas,  tetapi  dari  personil  yang  memiliki otoritas  menyebutkan  bahwa  implementasi  program  FDS  masih  terus  dievaluasi dengan  melihat  perkembangan-perkembangan  yang  terjadi  di  masyarakat.  Bupati Gorontalo secara intens terus melakukan diskusi dan pertemuan dengan para guru di semua  wilayah  untuk  menampung  seluruh  aspirasi  yang  berkembang  sebagai  bahan evaluasi  bagi  pelaksanaan  program  FDS  ke  depan,  yang  pasti  program  ini  perlu didukung  agar  terus  berkesinambungan.  Berdasarkan  hasil  evaluasi  yang  dilakukan oleh  pemerintah  daerah,  dalam  hal  ini  dinas  pendidikan  dan  kebudayaan,  telah dilakukan  beberapa  penyesuaian  agar  permasalahan  yang  dikeluhkan  tidak bertumpuk-tumpuk.
Berdasarkan  data-data  tersebut  di  atas,  maka  dapat  dikatakan  bahwa implementasi  kebijakan  sudah  berjalan  sebagaimana  seharusnya,  meskipun  terlihat agak  tergesa-gesa  dalam  perencanaan.  Terlepas  dari  banyak  sorotan  dari  berbagai pihak, program FDS membawa efek positif, terutama membiasakan anak-anak, guru dan orangtua untuk bangun sejak dini hari. Hal lain yang sangat menyemangati para guru  dalam  menjalankan  program  ini  adalah  diliburkannya  kegiatan  pembelajaran pada hari  Sabtu.  Sehingga  tidak mengapalah  berlama-lama di sekolah selama 5 hari kerja dengan ketambahan libur sehari pada akhir pekan.
Implementasi  kebijakan  dalam  bidang  pendidikan  mestinya  tidak  bisa diseragamkan,  dengan  mempertimbangkan  aspek  kultural  masyarakat  dan  aspek geografis  sehingga  tidak  menimbulkan  cultural  shock  pada  masyarakat  di  wilayah pedesaan.  Yang  mana,  orangtua  siswa  sejak  turun  temurun  telah  terbiasa  dengan budaya sekolah dari jam 7 pagi sampai jam 1 siang. Sedemikian rupa, sehingga irama kehidupan masyarakat pedesaan sudah terpolakan dengan kebiasaan ini. Mereka bisa memanfaatkan  tenaga  anak-anaknya  untuk  membantu  orangtua    baik  di  rumah maupun  di  luar  rumah.  Pada  pagi  hari  sebelum  ke  sekolah  dan  sepulang  sekolah. Kehadiran  program  FDS  secara  mendadak  merenggut  kebiasaan  lama  tersebut  dan memaksakan  para  orangtua  untuk  menyesuaikan  dengan  budaya  baru  ini.  Insiden protes  orangtua  yang  datang  ke  sekolah  serta  keluhan  banyak  guru  adalah  beberapa
22 Zudan Arif Fakrulloh, Full Day School Butuh Persiapan Panjang (Rubrik Pendidikan, Gorontalo Post, edisi 21 Februari 2017), h. 17.
Jurnal Irfani Volume 13 Nomor 1 Juni 2017 ISSN 1907-0969 E ISSN 2442-8272 http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ir
fenomena  yang  mengiringi  implementasi  kebijakan  ini.  Dengan  demikian,  perlu adaptasi dan penyesuaian pasca terjadinya cultural shock di kalangan orangtua, anak- anak  dan  para  guru  sehingga  implementasi  kebijakan  FDS  ini  dapat  berjalan  sesuai harapan.

## E. Kesimpulan
Kebijakan  Program  FDS  adalah  kebijakan  yang  diadopsi  oleh  pemerintah kabupaten  Gorontalo  dari  pemerintah  pusat.  Kebijakan  ini  memiliki  muatan pengembangan  karakter,  penerapannya  membutuhkan  persiapan  yang  matang,  baik dari aspek tenaga guru, sarana dan kesiapan mental peserta didik dan para orangtua. Persiapan  yang  matang  penting  untuk  meminimalisir  terjadinya  cultural  shock. Cultural shock dalam lingkup perubahan kebiasaan, bukan dalam lingkup perubahan lingkungan sosial dan budaya secara umum yang lazim dialami individu yang pindah negara.  Berdasarkan  fakta-fakta  di  lapangan,  penerapan  program  FDS  di  sekolah dasar di wilayah pedesaan belum terlalu mendesak dan bahkan menimbulkan masalah baru terutama di wilayah pesisir dan pegunungan.

## F. Daftar Pustaka
Aries, Erna Febru, Design Action Research, Yogyakarta: Aditya Media, 2010. Buchori, Mochtar. Pendidikan Karakter dan Kepemimpinan Kita. 2007. Dikutip dari www.tempointeraktif.com/hg/kolom/…/kol,20110201-315,id.html diakses hari minggu 10 April 2017.
Dayaksini    dan  Uddaniyah,  Psikologi  Sosial,  Malang:  Universitas  Muhamadiyah, 2003
Departer,  Bobbi.,  Mark  Reardon  &  Sarah  Singger  Naurie, Quantum  Teaching (Mempraktekan  Quantum  teaching  di  ruang  kelas-kelas),  Bandung:  Kaifa, 2003.
Dinas Pendidkan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo, Panduan Program Full Day
School SD, SMP, SMA/SMK, 2016
Dunn,  William  N.,  Pengantar  Analisis  Kebijakan  Publik,  Gadjah  Mada  University Press: Yogyakarta. 2003.Terjemaha
Echols, Jhon M & Hassan Shadily, Kamus Inggris Indonesia, Jakarta: Gramedia, t. th. Fakrulloh,  Zudan  Arif,  Full  Day  School  Butuh  Persiapan  Panjang,  Rubrik
Pendidikan, Gorontalo Post, edisi 21 Februari 2017.
Hadari  Nawawi,    Metode  Penelitian  Bidang  Sosial,  Yogyakarta:  Gadjah  Mada University Press, 1995.
Hidayatullah,  M.  Furqon.  Guru  Sejati:  Membangun  Insan  Berkarakter  Kuat  & Cerdas. Surakarta: Yuma Pustaka, 2010.
Jurnal Irfani Volume 13 Nomor 1 Juni 2017 ISSN 1907-0969 E ISSN 2442-8272 http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ir
Hunowu, Momy A., Konsep Full Day School dalam Perspektif Sosiologi Pendidikan,
Jurnal Pendidikan Islam, Irfani, Vol. No. 1. Juni 2016. Hurlock, E.B., Child Development, Mc Graw Hill Book Company, NY, USA, 1993 Imron  Rossidy, Pendidikan  Berparadigma  Inklusif,   Malang:  UINMalang  Press,
2009.
Kemendiknas.  Pembinaan  Pendidikan  Karakter  di  Sekolah  Menengah  Pertama.
Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional. 2010.
Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
Lickona,  dkk.  Manfaat  Karakteristik  Pendidikan  bagi  Guru  untuk  Membangun
Peradaban Bangsa 2007. (online) http://alenmarlissmpn1gresik. wordpress.com/2010/10/03/ manfaat-karakteristik-pendidikan-bagi-guru- untuk-membangunperadaban bang sa/. Diakses hari Minggu pada tanggal 10 Nopember 2011
Megawangi, Ratna. Semua Berakar Pada Karakter. Jakarta: FE-UI 2006.
Mengapa  revolusi  Mental  Diperlukan?  https://www.sayanda.com/pengertian- revolusi-mental/
Mufidati,  Khusnul,  Full  Day  School  dan  Terpadu,  Makalah:  Program  Studi Pendidikan Islam Program Pascasarjana Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Tulungagung Februari 2013.
Muhibbin  Syah, Psikologi  Pendidikan  dengan  Pendekatan  Terpadu. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
Mulyana,  Deddy Ilmu Komunikasi Suatu  Pengantar, Bandung:  Remaja Rosdakarya, 2005
Nasution, Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif, Bandung: Tarsito, 1988.
Prasetyo,  Agus  dan  Emusti  Rivasintha,  Konsep,  Urgensi  Dan  Implementasi
Pendidikan Karakter di Sekolah, (online) http://edukasi. kompasiana.com/2011/05/27/konsep-urgensi-dan-implementasi-pendidikan- karakter-di-sekolah/ diakses tanggal 2 Desember 2011
Rahardjo,  Pengantar  Sosiologi  Pedesaan  dan  Pertanian,  Yogyakarta:  Gadjah  Mada University Press, 1999.
S. Nasution, Sosiologi Pendidikan, Jakarta: Bumi Aksara, 1995.
Saikhotin, Sayyidah, Pengembangan Pendidikan Pesantren Terpadu: Studi Integrasi Keilmuan  Islam  Dan  Keilmuan  Umum  dalam  Format  Full  Day  School Berbasis  Pesantren,  Jurnal  Al-Qodiri:  Jurnal  Pendidikan,  Sosial  dan Keagamaan, Vol. IV. No. 1, 2013.
Shadily, Hassan, Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia, Jakarta: Rineka Cipta,1993. Suharno, Dasar-dasar Kebijakan Publik, Yogyakarta: UNY Press, 2010 Susiati,  Purnama  dan  Ali  Ashar,  Pelaksanaan  Full  Day  School  Sekolah  Dasar  Islam terpadu  Al-Huda  Kecamatan  Sangkapura  Kabupaten  Gresik  (Studi
Jurnal Irfani Volume 13 Nomor 1 Juni 2017 ISSN 1907-0969 E ISSN 2442-8272 http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ir
Problematika  Perkembangan  Sosial  Peserta  Didik),  Cendekia:  Jurnal  Studi Keislaman Volume 1, Juni 2015
Wahab,  Solichin  Abdul,    Analisis  Kebijaksanaan:  Dari  Formulasi  ke  Implementasi Kebijaksanaan Negara, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
Zaenudin, dkk, Seluk Beluk Pendidikan dari Ghazali, Jakarta: Bumi Aksara, 1991. http://nasional.kompas.com/read/2017/01/20/05050011/tahun.berganti.bagaimana.kel anjutan.program.full.day.school. diakses tanggal 21 Februari 2017 http://nasional.kompas.com/read/2017/01/20/05050011/tahun.berganti.bagaimana.kel anjutan.program.full.day.school. diakses tanggal 21 Februari 2017.
http://news.liputan6.com/read/2610310/mendikbud-500-sekolah-jakarta-jadi- percontohan-full-day-school, diakses tanggal 21 Februari 2017.
http://www. Sekolah Indonesia. Com/Alirsyad/smu/muqaddimah. Htm/ diakses 20 Agustus 2016.
http://www.antaranews.com/berita/586367/500-sekolah-dipilih-terapkan-full-day- school, diakses tgl  20 Februari 2017.
http://www.kpai.go.id, diakses tanggal 21 Februari 2017.