Peran Dewan Pengupahan Dalam Rangka Penentuan Upah Minimum Kabupaten ( UMK ) Dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten ( UMSK )
Di Kabupaten Oku Timur

## Winda Feriyana
Program Studi Manajemen STIE Trisna Negara Belitang

## ABSTRAK
Upah  merupakan  salah  satu  faktor  pertimbangan  seseorang  untuk  bekerja.  Seorang  tenaga kerja  memiliki  nilai  tawar  yang  dapat  meningkat  ditentukan  oleh  keterampilan  dan  pengalaman. Adapun  pengguna  yang  membutuhkan  tenaga  tersebut  bersedia  meningkatkan  upah  selain ditentukan  oleh  harga  pasar  juga  ditentukan  oleh  produktivitas  tenaga  tersebut.  Peran  dewan pengupahan  pada  tingkat  nasional,  provinsi  atau  kabupaten  /  kota  diharapkan  dapat  menghasilkan kesepakatan –  kesepakatan  dalam  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi,  khususnya  menjadi jembatan  yang  baik  bagi  pekerja  dan  pengusaha  sebagai  pemberi  kerja  dengan  memberikan  saran dan pertimbangan kepada gubernur / bupati dalam menetapkan upah minimum.
Kata kunci : upah, upah minimum, dewan pengupahan

## PENDAHULUAN
Masalah  upah  merupakan  salah satu  faktor  yang  jadi  pertimbangan seseorang  untuk  menawarkan  jasanya untuk  bekerja,  dalam  memutuskan untuk bekerja bukan saja pertimbangan  besarnya  upah  yang akan  diterima  tetapi    juga  kompensasi non  upah  yang  diberikan  pengusaha, seperti  diketahui  bahwa  Negara  kita Indonesia  terkenal  dengan  tenaga kerja yang  murah dan jumlahnya yang sangat banyak.
Melihat fenomena ini maka terbentuklah  dewan  pengupahan  yang secara  yuridis  berdasarkan  Keputusan Presiden  Republik  Indonesia  no.  107 Tahun  2007.  Dewan  pengupahan terbagi atas dewan pengupahan nasional,  dewan  pengupahan  provinsi dan  dewan  pengupahan  kabupaten  / kota.  Masing –  masing  tingkatan dewan pengupahan
memiliki kewenangan. Masing – masing dewan pengupahan  merupakan  manifestasi kepentingan  bangsa  dan  Negara  ini untuk mendorong adanya kesepakatan
–  kesepakatan  dalam  menentukan arah dari (salah satu faktor) pertumbuhan ekonomi. Satu – satunya fungsi  yang  Nampak  dari  dewan pengupahan yai tu “ Memberikan saran dan    pertimbangan  ”  khususnya  untuk upah bagi pekerja.
Landasan    hukum  bagi  dewan pengupahan  yang  utama  adalah  UU No.  13  Th.  2003  tentang  ketenaga kerjaan.  Turunan  undang – undang ini secara  spesifik  mengatur  mengenai dewan pengupahan adalah Keputusan Presiden  107 Th. 2004.
Menurut  Keputusan  Presiden  RI No. 107 Th. 2004 Bab I Pasal I dewan pengupahan  didefinisikan  s ebagai  “ suatu  lembaga  non  struktural  yang bersifat  TRIPARTIT  yang  terdiri  dari unsur  Pemerintah,  Pengusaha  dan Pekerja  yang  dibentuk  berdasarkan Keputusan Presiden yang dalam kerangka  ini kewenangan dewan pengupahan murni berasal dari presiden sebagai kepala pemerintahan sehingga proses pembentukannya merupakan manifestasi hak prenogratif presiden.

## TUGAS  DAN  WEWENANG  DEWAN PENGUPAHAN
Sesuai dengan pasal 98 UU No. 13  /  2003  menyatakan  bahwa  tugas dewan pengupahan yaitu untuk memberikan  saran  pertimbangan  dan merumuskan  kebijakan  pengupahan yang  akan  ditetapkan  pemerintah khususnya dibidang pengupahan.
Dewan pengupahan provinsi memiliki  tugas  untuk  memberikan saran dan pertimbangan kepada gubernur  dalam  rangka  penetapan upah  minimum  provinsi  (UMP)  dan upah  minimum  sektoral,  tidak  jauh beda  dengan  dewan  pengupahan kabupaten  /  kota  pada  dasarnya  juga memiliki  ruang  tugas  yang  sama dengan  dewan  pengupahan  provinsi hanya  saja  ruang  lingkupnya  yang berbeda.
Dalam  rangka  menetapkan  upah dewan pengupahan provinsi dan dewan  pengupahan  kabupaten  /  kota mempunyai  wewenang  yang  spesial dikarenakan adanya PERMENAKERTRANS  No.  13  Th. 2012 tentang Komponen Dan Pelaksanaan  Tahapan  Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak
yang mencantumkan  hal –  hal  yang  dapat dilakukan  dewan  pengupahan.  Selain diatur  dalam  Keputusan  presiden  No. 107  Th.  2004  yakni  bahwa  dewan pengupahan provinsi dan kabupaten  / kota  dapat  membentuk  gugus  tugas dalam komisi dan mengatur lebih lanjut tentang tata kerjanya.
PERMENAKERTRANS  No.  13 Th.  2003  juga  memberikan  peluang kewenangan yaitu “  Menetapkan kualitas dan spesifikasi tekhnis masing –  masing  komponen  dan  jenis  KHL dan membentuk tim survey KHL “ serta menetapkan  nilai  KHL  (  Kebutuhan Hidup Layak ).
Interpretasi  Dari  Pasal  3  Ayat  (  1  ) Dan ( 2 ) :
1. Nilai masing – masing komponen dan  jenis  KHL  diperoleh  melalui survey  harga  yang  dilakukan secara berkala
2. Kualitas  dan  spesifikasi  teknis masing –  masing  komponen  dan jenis KHL sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (  1  ) disepakati sebelum survey dilaksanakan dan ditetapkan oleh ketua dewan pengupahan provinsi atau ketua dewan pengupahan kabupaten / kota.

## Upah Dan Upah Minimum
Para  pengusaha  selalu  berusaha mendapat keuntungan sebesar – besarnya  dengan  menekan  biaya berupa  upah  dan  gaji  seminimal mungkin  karena  faktor  upah  dan  gaji merupakan faktor biaya bagi pengusaha. Untuk menentukan besarnya  upah  banyak  cara  atau system  pemberian  upah  yang  dapat diikuti.
Pemberian upah dipengaruhi oleh masalah  persaingan  di  pasar  tenaga kerja, pendidikan, keterampilan, perilaku  karyawan  dan  pengalamnnya. Penetapan  upah  juga  melihat  kepada tingkat  produktivitas,  biaya  hidup  dan laba  yang  diperoleh  pengusaha,  ini semua  dikemukakan  oleh  Buchari Alma  (2002).  Demikian  juga  halnya yang dinyatakan oleh Bruce E. Kaufman dan  Julit L. Hotchkins (2003)
: “ Wage Rate” Is Infinitive Obvious It Is The  Price  Of  Labour  Per  Hour  Of Work .
Sedangkan dalam teori ekonomi menurut  Sadono  Sukirno  (2004)  upah didefinisikan sebagai pembayaran yang  diperoleh  dari  berbagai  bentuk jasa  yang  disediakan  dan  diberikan oleh tenaga kerja kepada para pengusaha.

## A. Jenis Upah
1.  Upah Uang
Diartikan  sebagai  jumlah  uang yang  diterima  para  pekerja  dari para pengusaha sebagai pembayaran atas tenaga mental atau  fisik  para  pekerja  yang digunakan dalam proses produksi, Sadono Sukirno (2004) 2.  Upah Riil Adalah  tingkat  upah  pekerja yang diukur dari sudut kemampuan upah tersebut untuk membeli barang – barang dan jasa – jasa yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan para pekerja.

## Teori Upah
Ada  2  teori  tentang  upah  (Buchari Alma, 2002)
1.  Teori Tawar Menawar
Menyatakan bahwa tingkat upah  ditentukan  oleh  tawar menawar  di  pasaran  tenaga kerja.
2.  Teori Standar Hidup Didasarkan atas keyakinan bahwa  buruh  harus  dibayar secara layak agar dapat memenuhi  kebutuhan  standar hidupnya.

## B. Upah Minimum
Upah  Minimum  adalah  suatu standar minimum yang digunakan oleh para  pengusaha  atau  pelaku  industri untuk memberikan upah kepada pekerja  didalam  lingkungan  usahanya (Nurlina Tarmizi, 2012).
Menurut peraturan menteri tenaga  kerja  dan  transmigrasi  pasal  I No.  I  upah  minimum  adalah  upah bulanan  terendah  yang  terdiri  atas upah  pokok  termasuk  tunjangan  tetap yang ditetapkan oleh gubernur sebagai jaring pengaman.
Sedangkan yang dimaksud dengan upah minimum sektoral kabupaten / kota (UMSK) adalah upah minimum yang berlaku secara sektoral di wilayah kabupaten / kota.
Upah  minimum  yang  ditetapkan berdasarkan  peraturan  menteri  No.  I pasal  I  Ayat  I  Th.  1999  yaitu “ Upah minimum  dapat  diatas  atau  dibawah upah  pasar ”  tentu  saja  hal  ini memunculkan konsekuensi yang berbeda.
Disatu sisi dapat memunculkan  pertambahan  jumlah pengangguran, disisi lain dapat menimbulkan keuntungan berupa upah efisien ( Efficience Wage ).
Penentuan upah minimum didasarkan pada pertimbangan ;
a. Sebagai wujud pelaksanaan UUD 1945
b. Jejaring  pengaman  agar  nilai upah  tidak  merosot  dibawah kebutuhan hidup minimal.
c. Upaya  pemerataan  pendapatan dan  proses  pertumbuhan  kelas menengah .
d. Kepastian hukum bagi
perlindungan  atas  hak –  hak dasar  buruh  dan  keluarganya sebagai warga Negara Indonesia.
e. Merupakan
indikator
perkembangan ekonomi
pendapatan perkapita.
Pernyataan  ini  muncul  karena peraturan  menteri  No.1  pasal 1  ayat  1 Th.  1999  yang  menyatakan  bahwa “ Upah  minimum  adalah  upah  bulanan terendah  yang  terdiri  dari  upah  pokok (75%  dari  upah  pokok)  ditambah tunjangan tetap (tidak termasuk tunjangan tidak tetap) dan berlaku bagi mereka  yang  lajang  dan  memiliki pengalaman kerja 0 – 1 tahun.
Sedangkan menurut surat edaran menteri  tenaga  kerja  No.  SE –  07  / MEN  /  1990  yang  dimaksud  dengan upah (gaji) pokok, tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap adalah :
Upah Pokok :
Imbalan dasar yang dibayarkan kepada  pekerja  menurut  tingkat  atau jenis pekerjaan yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
Tunjangan Tetap : Tunjangan yang pembayarannya dilakukan  secara  teratur  dan  tidak dikaitkan dengan kehadiran atau pencapaian prestasi kerja.
Upah  minimum  provinsi  dan kabupaten ditetapkan
melalui keputusan gubernur atau bupati berdasarkan  rekomendasi  dari  dewan pengupahan  dan  berlaku  selama  1 tahun  berjalan  karena  pemenuhan kebutuhan  yang  layak  di  setiap provinsi  atau  kabupaten  berbeda – beda.
Komponen  /  Data  Yang  Menjadi
Dasar  Bagi  Dewan  Pengupahan Kabupaten OKU Timur Dalam Penentuan UMK Dan UMSK Dewan  pengupahan  kabupaten
OKU Timur terdiri atas unsur pemerintahan
(DISNAKERTRANS,
DISPERINDAG,  Dan  BPS  )  unsur tenaga  ahli  ekonomi,  Serikat  Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) cabang OKU Timur, unsur pengusaha yaitu Asosiasi Pengusaha  Indonesia (  APINDO  ) melakukan tahapan penyusunan
rencana  kerja  untuk  penentuan  UMK dan UMSK.
unsur –  unsur  atau  data  yang diperlukan  sebagai  dasar  penyusunan UMK  dan  UMSK  Kabupaten  OKU Timur.
1.  Data  Upah  minimum  provinsi SUMSEL  yang  dijadikan  dasar sebelum ditetapkannya UMK.
2.  Data  survey  Komponen  Hidup Layak  (KHL)  yang  diartikan dalam peraturan menteri tenaga kerja  dan  transmigrasi  nomor
13    pasal  1  tahun  2012  adalah standar kebutuhan seorang pekerja  /  buruh  lajang  untuk dapat  hidup  layak  secara  fisik untuk kebutuhan 1 (satu) bulan.
Sedangkan komponen dan jenis kebutuhan  diatur  pada  BAB  II pasal 2. 3.  Melakukan penelitian dan menghimpun data dan informasi sesuai dengan PERMENAKERTRANS  No.  7 pasal 13 Th. 2013 yaitu mengenai : 1. a. Homogenitas perusahaan b. Jumlah perusahaan
c. Jumlah tenaga kerja
d. Devisa yang dihasilkan e. Nilai tambah yang dihasilkan f. Kemampuan yang dihasilkan
g. Asosiasi perusahaan
h.  Serikat  pekerja  /  Serikat buruh terkait 2. Melakukan  penelitian  untuk menentukan  sector  unggulan yang selanjutnya disampaikan kepada Asosiasi perusahaan dan serikat pekerja / buruh di sektor yang bersangkutan untuk dirundingkan. 3. Besaran UMK dan atau
UMSK  yang  disepakati  oleh
Asosiasi perusahaan dan serikat pekerja / serikat buruh di sektor yang bersangkutan. 4. Data inflasi Arti inflasi seperti dikemukakan  oleh  Pratama Raharja dan Mandala
Manurung  (2008)  diketahui perkembangan  indeks  harga konsumen  /  inflasi  perkotaan provinsi  Sumatera  Selatan yang  diketahui  sampai  bulan Januari 2018 sebesar (0,88%)
Inflasi “Year On Year” (Januari 2018 terhadap Januari 2017) sebesar (3.03%) yang dapat dikategorikan  sebagai  inflasi merayap karena masih dalam batasan 2 sampai 4 persen. Faktor –Faktor Yang Menimbulkan
Inflasi (Sadono Sukirno, 2000) yaitu :
1.  Inflasi Tarikan Permintaan Tarikan permintaan terjadi apabila sektor perusahaan tidak mampu  dengan  cepat  melayani permintaan  masyarakat  yang wujud  dalam  pasaran.  Masalah kekurangan barang akan berlaku dan ini mendorong pada kenaikan harga.
2.  Inflasi Desakan Biaya Adalah masalah kenaikan harga
–  harga  dalam  perekonomian yang  diakibatkan  oleh  kenaikan biaya produksi.

## PENUTUP
Dewan  pengupahan  merupakan suatu  lembaga  non  struktural  yang bersifat  TRIPARTIT  yang  berdasarkan keputusan  presiden  RI  No.  107  Th. 2004 mempunyai tugas yaitu memberikan  saran  dan  pertimbangan kepada  gubernur  /  bupati  dalam menentukan  upah  minimum  provinsi kabupaten.
Dalam  memberikan  saran  dan pertimbangan dewan pengupahan bekerja mengumpulkan data, melakukan  survey  komponen  hidup layak  (KHL),  mengumpulkan  informasi dan  dan  penelitian  sesuai  dengan PERMENAKERTRANS No. 7 pasal 13 Th. 2013 tentang data perusahaan dan sektor  unggulan,  mengumpulkan  dan mencari  data  inflasi  yang  didapat  dari BPS  setempat  dan  langkah –  langkah lainnya  sehingga  tersedia  informasi
yang tepat, akurat dan dapat dpercaya.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera  Selatan,  2018. Berita Resmi Statistik
Bruce  E  Kaufman,  Julit  L.  Hotckins, 2003, The  Economics  Of  Labor Markets .  South –  Western  : Thomson.
Buchari Alma, 2002. Pengantar Bisnis . Bandung ; Alfabeta
Keputusan Presiden Republik Indonesia  No.  107  Tahun  2004. Dewan Pengupahan Nurlina Tarmizi, 2012. Ekonomi Ketenagakerjaan .  edisi  kedua, Percetakan Universitas Sriwijaya.
Peraturan    Menteri  Tenaga  Kerja Nomor : PER – 01 / MEN / 1999,

## Upah Minimum
Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  Dan Transmigrasi  Nomor  13  Tahun 2012. Komponen Dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian  Kebutuhan  Hidup Layak . Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor  7  Tahun  2013. Upah Minimum.
Prathama  Rahardja  Dan  Mandala Manurung,  2008. Pengantar  Ilmu Ekonomi ,  Edisi  Ketiga,  Jakarta. LPFE UI.
Sadono  Sukirno,  2000. Pengantar Makro  Ekonomi ,  Edisi  Kedua,
Jakarta  ;  PT.  Raja  Grafindo
Persada.
---------------------, 2004.
Pengantar
Teori Mikro Ekonomi , Edisi
ketiga, Jakarta ; PT. Raja Grafindo Persada. Surat  Edaran  menteri  tenaga  Kerja Nomor  :  SE  -    07  /  MEN  /  1990. Tentang Pengelompokan Upah .
Undang –  Undang  Republik  Indonesia Nomor  :  131  Tahun  2003, Ketenagakerjaan .