## REKONSTRUKSI PEMIKIRAN SAJOGYO TENTANG KEMISKINAN DALAM PERSPEKTIF AGRARIA KRITIS

## RECONSTRUCTION OF SAJOGYO’S POVERTY THOUGHT IN CRITICAL AGRARIAN PERSPECTIVES

## Amir Mahmud
Sajogyo Institute, Bogor Email: mahmudamir1003@gmail.com
Abstract: This article analyses the emergence of Sajogyo’s thinking of poverty, and poverty in a critical agrarian perspective under the dominances of off icial poverty knowledge and agricultural development. The study was carried out through combination of textual and contextual data analysis. The results show that based on his sensitivity of agrarian background and framework, Sajogyo argues that poverty was formed by social relations inequality in the process of socio-historical and geographical construction. The concepts/terms used by Sajogyo regarding poverty and agrarian are not neutral but partially or entirely contains analysis of critical agrarian perspective formation in accordance with the context. The poverty line and livelihood diversif ication are two simple concepts to exemplify poverty as a consequence of chronic agrarian problems in agricultural develop- ment.
Keyword : Sajogyo, critical agrarian perspectives of poverty, inequality of social relation
Intisari: Tulisan ini mengkaji munculnya pemikiran Sajogyo tentang kemiskinan, dan kemiskinan dalam perspektif agraria kritis di tengah dominasi pengetahuan kemiskinan secara resmi dan pembangunan pertanian. Kajian ini mengkombinasikan analisis data secara tekstual dan kontekstual. Hasil kajian menunjukkan bahwa dengan sensitivitas pada latar dan kerangka keagrariaan, Sajogyo berargumen bahwa kemiskinan dibentuk oleh ketimpangan relasi sosial dalam proses konstruksi sosio-historis dan wilayah geograf is. Konsep/istilah yang digunakan oleh Sajogyo terkait kemiskinan dan agraria tidak bersifat netral tapi sebagian atau keseluruhan memuat analisis formasi perspektif agraria kritis sesuai dengan konteksnya. Garis kemiskinan dan nafkah ganda merupakan dua konsep sederhana untuk menunjukkan kemiskinan sebagai konsekuensi dari persoalan agraria yang kronis dalam pembangunan pertanian.
Kata kunci : Sajogyo, kemiskinan perspektif agraria kritis, relasi sosial yang timpang
BHUMI: Jurnal  Agraria dan Pertanahan Received: November 16, 2018; Reviewed: February 7, 2019; Accepted: Maret 15, 2019.
To cite this article: Mahmud, A 2019, ‘Rekonstruksi pemikiran Sajogyo tentang kemiskinan dalam perspektif agraria kritis’, Bhumi, Jurnal  Agraria dan Pertanahan , vol. 5, no. 1, hlm. 99-111.
DOI: http://dx.doi.org/10.31292/jb.v5i1.322
Copyright: ©2019 Amir Mahmud. All articles published in Jurnal Bhumi are licensed under a Creative Com- mons Attribution-ShareAlike 4.0 International license.

## A. Pendahuluan
Ragam pihak di Indonesia menggunakan pengu- kuran kemiskinan dengan memakai pendekatan moneter, non-moneter atau paduan keduanya; dengan satu dimensi atau multi-dimensi; dan disertai indikatornya. Badan Pusat Statistik (BPS) memakai pendekatan moneter disertai mema-
sukkan aspek non-moneter berupa kebutuhan dasar (makanan dan non-makanan) (BPS 2008). Serupa dengan itu, Sajogyo pada tahun 1970-an menyusun garis kemiskinan dengan pendekatan moneter disertai memasukkan aspek non-moneter (kebutuhan pokok gizi) (Sajogyo 1977, dan BPS 2008). Salah satu konsekuensi dari perbedaan

## 100
Bhumi, Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 5 No. 1 Mei 2019
tersebut, maka jumlah golongan miskin pun tidak sama. Dari total penduduk Indonesia 161.580 ribu pada tahun 1984, BPS menyebut bahwa penduduk miskin sebesar 21,64 % dengan rincian kota 21,18 % dan desa 23,14 %. Dengan patokan garis kemis- kinannya, Sajogyo (1988) menilai bahwa penduduk miskin sebesar 28,8 % di desa dan 20,5 % di kota pada tahun 1984. Dengan besaran jumlah penduduk saat ini pun, jumlah golongan miskin akan berbeda dengan memakai dua pengukuran kemiskinan itu.
Garis kemiskinan Sajogyo di atas merupakan sepenggal potret dari sekumpulan sudut pandang- nya mengenai kemiskinan. Sejauh ini pemikiran Sajogyo tentang kemiskinan berakar dan bertalian erat dengan kajian keagrariaan. Penelitiannya di bidang agraria di pedesaan tidak hanya menem- patkan agraria sebagai objek kajian tapi agraria sebagai suatu kajian/perspektif agraria kritis. Perspektif kritis ini berpedoman bahwa kemiskinan bersifat relasional (Mosse 2007) dalam suatu struktur agraria. Relasi produksi dan sosial-budaya antar golongan petani dan ragam golongan “atas desa” dalam struktur kemiskinan (Sajogyo 1992) sebagai sumber kemunculan dan dinamika go- longan miskin. Sejalan dengan perspektif ini pula, kemiskinan dipahami dalam konstruksi sosial historis dan geograf is. Sebab, keberadaan pusat politik, pusat perdagangan dan pusat tenaga kerja telah mempengaruhi masyarakat petani (Sajogyo 1992) sehingga menciptakan kemiskinan dalam relasi kompetisi dan eksklusi pada suatu rentang waktu tertentu, dan pada suatu ruang geograf is beserta sumber agrarianya.
Sementara BPS, yang menentukan garis kemis- kinan secara resmi untuk pertama kali pada tahun 1984, memandang kemiskinan sebagai suatu masalah yang kompleks dan bersifat multidimen- sional (BPS 2018), dan sebagai ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar (BPS 1999). Artinya, kemiskinan merupakan kondisi daripada konse- kuensi relasi yang timpang sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar dan menjadi masalah yang kompleks. Melalui pandangan ini, kemiskinan kerapkali diciptakan dan diproduksi ulang terma- suk melalui ragam program dan pembiayaannya dalam mengatasi kemiskinan.
Tulisan ini bertujuan untuk menggali dalam rangka menemukan urgensi dan relevansi pemi- kiran Sajogyo mengenai kemiskinan perspektif agraria kritis. Secara historis tidak dipungkuri bah- wa pemikiran Sajogyo tentang kemiskinan berkon- tribusi dalam mengisi kemandegan dan mewarnai perdebatan diskursus kritis kemiskinan. Kajiannya ini berakar pada masyarakat petani dan pedesaan yang bersifat agraris, dan dengan suatu analisis yang kritis. Beranjak dari itu, pemikiran Sajogyo tentang kemiskinan melalui kerangka perspektif agraria kritis untuk menunjukkan kembali keeratan perso- alan agraria dan kemiskinan, dan untuk mema- dukan analisis kritis keduanya secara produktif. Sebab persoalan agraria dan kemiskinan seringkali diulas secara terpisah dalam rilis resmi badan pemerintah. Pertanyaan dalam tulisan dimulai dari bagaimana kemunculan dan perkembangan pemi- kiran kemiskinan Sajogyo, dan bagaimana kerang- ka konseptual Sajogyo dan analisisnya tentang kemiskinan dalam perspektif agraria kritis.
Kajian dalam tulisan ini dilakukan secara tekstu- al dan kontekstual. Secara tekstual, literatur yang dikaji berupa buku, makalah, artikel, laporan penelitian, bab dalam buku, kata pengantar buku dan naskah lainnya baik karya tulis Sajogyo mau- pun karya tulis tentang Sajogyo yang penting dan relevan. Dalam menerapkan analisis tekstual, penu- lis dipandu dengan pertanyaan-pertanyaan kunci untuk memudahkan dalam melakukan analisis teks, dan membuat peta pemikiran secara seder- hana. Pertanyaan kunci tersebut yaitu: (1) siapa golongan miskin, (2) berapa jumlahnya dan bagai- mana ukuran miskin, (3) apa definisi miskin, (4) dimana lokasi kemiskinan, (5) bagaimana dan mengapa miskin, dan (6) seperti apa solusinya. Naskah tulisan saat ini fokus pada 3 pertanyaan pertama. Selaras dengan analisis tekstual, penulis juga memperkaya dengan analisis kontekstual dengan mendalami trajektori pemikiran Sajogyo dan aktivitasnya, perdebatan gagasan kemiskinan, dan pembangunan pertanian dan pedesaan di In- donesia. Kenyataannya, gagasan dan analisis Sajogyo mengenai agraria dan kemiskinan tetap mewarnai sekalipun berada dalam dominasi pem- bangunan yang diselenggarakan oleh negara.
Amir Mahmud, Rekonsruksi Pemikiran Sajogyo tentang Kemiskinan ... 99-111
Penulis meletakkan pemikiran Sajogyo tentang kemiskinan dalam sebuah kerangka perspektif agraria kritis. Analisis terhadap pemikiran Sajogyo yang digunakan dalam tulisan ini berasal dari Bernstein (2010) yang dikenal dengan perspektif agraria kritis (Edelman and Wolford 2017 dan Akram-Lodhi 2018). Empat pertanyaan kunci dari Bernstein sebagai perspektif agraria kritis yaitu: (1) Who owns what ? (2) Who does what? (3) Who gets what ? dan (4) What do they do with it ? Ditambah dengan pertanyaan kunci dari White (2011) yaitu (5) What do they do to each other ? Pertanyaan dari White berciri sosiologis yang menggambarkan aspek interaksi dan relasi sosial antara orang dalam kelompok, antar kelompok dan lain sebagainya. Kelima pertanyaan kunci disebut perspektif agraria kritis (Shohibuddin 2018) yang saling melengkapi dalam analisis suatu persoalan.
Tabel 1. Relasi Sosio Agraria dan Analisis Kemiskinan Sajogyo

## Sumber: Dimodif ikasi dari Bernstein (2010) dan White (2011)
Pertanyaan kunci dari Bernstein dan White seba- gai formasi perspektif agraria kritis bermanfaat untuk membedah secara memadai pemikiran Sajogyo tentang kemiskinan yang tertuang dalam konsep atau istilah beserta analisisnya seperti petani gurem, pola nafkah ganda, tiga garis kemiskinan, delapan jalur pemerataan plus dan konsep/istilah lainnya. Konsep atau istilah ini mengandung uraian kritis dan mempunyai keterkaitan satu dengan yang lainnya sehingga dapat menjelaskan kemiskinan perspektif agraria kritis. Misalnya, garis kemiskinan Sajogyo dapat dipahami dengan baik bila dipadukan dengan nafkah ganda dan konsep/istilah lainnya.
Kajian pemikiran Sajogyo tentang kemiskinan sebelumnya relatif beragam. Garis kemiskinan Sajogyo sebagai langkah awal untuk menemukan jumlah golongan miskin, dan mengenali struktur kemiskinan, yang perlu dilanjutkan dengan mene- mukan nama dan alamat golongan miskin (Agusta 2009), dan Luthfi (2011) menguraikan golongan mis- kin secara politis. Sitorus (1998) mulai menyusun proposisi sosiologi kemakmuran sebagai bangunan sosiologi terapan mengacu pada gagasan sosiologis Sajogyo, yaitu: kemakmuran/ kemiskinan sebagai konstruksi sosial yang bersifat struktural, keadilan alokasi sumberdaya ekonomi, solidaritas sosial dalam gerakan sosial, dan pengembangan ruang partisipasi yang setara. Sementara Soetarto (2011) meletakkan kontribusi gagasan Sajogyo termasuk kemiskinan yang bersemai dalam konteks historis dan kekinian, dan Luthfi (2011) menganalisis sum- bangan intelektual Sajogyo sebagai salah satu pelopor Madzab Agraria Bogor. Pada kajian ini, penulis me- nelusuri seluk-beluk kemunculan pemikiran kemis- kinan Sajogyo, dan kerangka konseptual perspektif agraria kritis dalam pemikiran kemiskinannya.

## B. Geneologi Pemikiran Sajogyo Seputar Agraria dan Kemiskinan
Untuk melacak alur kemunculan dan perkem- bangan pemikiran kemiskinan, penulis menga- nalisis bagan riwayat hidup Sajogyo yang telah dibuat oleh Sajogyo sendiri (Sajogyo 2003). Sajogyo membagi dekadenya mulai tahun 1949-1957 dalam masa studi Insinyur dan Doktor Pertanian, UI, Bogor, dan berakhir pada tahun 1995-2012 dengan bergiat di Pusat Pengkajian dan Pengembangan Perekonomian Rakyat (Pusat P3R) di Bogor (1995- 2002), di Forum Pengembangan Partisipasi Masya- rakat (Forum FPPM), Jakarta (2000-2003), dan terakhir di Yayasan Sajogyo Inti Utama (2005-2012). Gugus kegiatan Sajogyo membentang dari domain mengajar, meneliti/mendampingi di dalam kampus hingga aras nasional/departemen dan lembaga warga atau CSO (Civil Society Organization) di luar kampus. Gugus kegiatannya sebagai berikut:

## 1. Mahasiswa Insinyur dan Doktoral
Kepekaan sosial Sajogyo secara akademik terha-
No Relasi sosio agraria Aspek
Analisis Sajogyo tentang Kemiskinan 1 Penguasaan dan pemilikan Lahan, modal, pengetahuan/ keterampilan & teknologi Lapisan sosial berbasis penguasaan lahan (statistik dan sosiologis) seperti petani gurem /tunakisma dan dinamikanya 2 Aktivitas (yang dilakukan) dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan Berusaha & bekerja Aktivitas yang diusahakan/ dikerjakan termasuk pola nafkah ganda ( on farm, off farm & out farm ) tiap lapisan sosial
(berbasis lahan) termasuk pembagian kerja 3 Imbalan kerja (surplus)
yang diperoleh dari aktivitas usaha/kerja Pendapatan/ pengeluaran/ imbalan kerja Imbalan kerja yang layak pada tiap lapisan sosial mengacu pada garis kemiskinan berbasis kecukupan gizi 4 Arah penggunaan dan pemanfaatan imbalan kerja (surplus) Produksi kembali dan reproduksi sosial Imbalan kerja (termasuk dari nafkah ganda) untuk prioritas kecukupan pangan dan gizi, dan untuk aktivitas produksi kembali 5 Aktivitas yang saling berhubungan satu dengan lainnya (orang, komunitas, kelompok, lapisan,
organisasi) terkait sumber agraria dan lainnya
Interaksi dan relasi sosial dalam struktur sosial Relasi produksi dan sosial budaya dalam struktur agraria yang membentuk kemiskinan dan dinamikanya.

## 102
Bhumi, Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 5 No. 1 Mei 2019
dap persoalan kemiskinan bermula pada saat men- jadi mahasiswa pertanian di Universitas Indone- sia, Bogor yang melakukan belajar dalam kun- jungan (dan tinggal) lapang di Lembang, Bandung. Kegiatan ini untuk mengisi peluang libur kampus. Dengan suatu latar wilayah pedesaan dan konteks sosio-agraria, perhatiannya tumbuh dan mengarah pada aspek kemiskinan petani di dalam suatu relasi yang timpang dalam struktur agraria: antara petani tak bertanah, petani sempit tanah dan petani skala luas yang bermodal (pengusaha kentang). Ketim- pangan lapisan sosial berbasis penguasaan sumber agraria dibentuk oleh suatu proses sosial historis dan geograf is terutama sejarah pembentukan desa dengan didatangkannya penduduk pada suatu wilayah tertentu demi kepentingan sistem wajib tanam kopi pada masa kolonial. Ketimpangan agraria itu tidak berubah sekalipun sistem tanam kopi telah dihapuskan. Sebab pemuka desa yang pernah diberi wewenang oleh pemerintah kolonial di kemudian hari menguasai tanah skala luas. Berangkat dari relasi yang timpang dalam sebuah struktur agraria sebagai suatu fondasi dasar analisa, maka relasi dalam aktivitas usaha dan kerja yang berdiri di atasnya berada dalam dominasi lapisan tanah skala luas. Misalnya, topik penelitian H. ten Dam (1982) menyebutkan mengenai dominasi lapisan atas dalam usaha koperasi desa di Cibodas, Lembang. Saat itu, Sajogyo sebagai asisten lapang H. ten Dam (lulusan Universitas Wageningen) dalam kajian sosiologi di Cibodas. Pengalamannya sebagai asisten di lapang diperkaya sebagai asisten mahasiswa di perpustakaan dengan tugas membuat anotasi dari bahan bacaan.
Pada waktu lulus Sarjana, Sajogyo menjadi asis- ten tugas lapang dari peneliti K.J. Pelzer (Guru Besar Geografi Pertanian di Universitas Yale, Amerika) di pedesaan Sumatera Utara dan Sumatera Selatan. Pada pedesaan pertama mengenai masalah pere- butan lahan antara petani, mantan buruh perke- bunan dengan perkebunan besar, dan pedesaan kedua (khususnya Lampung) terkait masalah pem- bagian tanah antara transmigran spontan dengan masyarakat setempat. Kajian di Lampung diperda- lam olehnya dalam tesis doktor pertanian berjudul “Masyarakat Transmigran Spontan di Way Sekam-
pung, Lampung, Sumatera Selatan” dengan pro- motor W.F. Wertheim. Tesis doktor Sajogyo di antaranya bahwa transmigrasi tidak hanya perpin- dahan penduduk (petani) dari satu lokasi (tempat awal) ke lokasi yang lain (tempat tujuan baru) tapi juga perpindahan kemiskinan. Secara akademik kajian kemiskinan di pedesaan yang agraris sema- kin mewarnai pemikirannya.

## 2. Pengajaran  di Kampus Bogor
Dunia pengajaran Sajogyo dilakukan di Institut Pertanian Bogor (IPB) pada tahun 1957-1980 di Sosial Ekonomi Fakultas Pertanian dan tahun 1975- 1998 di Program Studi Pasca Sarjana (S2/S3) Sosiologi Pedesaan IPB. Pada awalnya Sosiologi Pedesaan (SPD) IPB dirintis dalam lingkungan ”pembangunan pertanian” di IPB Bogor (Sajogyo dkk 1996), dan di Indonesia pada umumnya. Kema- juan pembangunan pertanian mampu dicapai melalui perhatian yang besar pada golongan petani termasuk oleh kajian Sosiologi Pedesaan. Aspek yang diperhatikan pada golongan petani mencakup: kenyataan dan masalah petani, cita-cita dan moti- vasi petani, lingkungan sosial petani, dan pendi- dikan dan penyuluhan pertanian. Perhatian yang serius terhadap petani tersebut untuk menunjukkan penghormatan terhadap golongan petani. 1
Didirikan atas dasar komitmen pada petani dalam pembangunan pertanian, tesis dan disertai Sosiologi Pedesaan dalam periode 1975-1994 dinilai fokus kajiannya oleh Sajogyo bersama tim. Peni- laian dilakukan pada tahun 1995 untuk melihat perkembangan dan kemajuan Sosiologi Pedesaan sebagai kajian hybrid (Sajogyo dkk 1996). Hasilnya, Sosiologi Pedesaan mempunyai fokus kajian men- cakup enam gugus yaitu: (1) peluang berusaha dan bekerja, (2) masalah agraria, (3) peranan wanita, (4) kelompok dan komunitas, (5) nilai-nilai sosial budaya, dan (6) kependudukan. Gugus peluang
1 Penghormatan kepada petani diperoleh Sajogyo dari dua guru besar yang menginpirasinya yaitu: W.J. Timmer (Guru Besar Pertama di Ilmu Sosial Ekonomi Pertanian) dan Teko Soemodiwirjo (Guru Besar pertama Indonesia di Fakultas Pertanian). Dosen lain yang dikagumi dan tercatat yaitu Burger (sejarah masuknya “dunia luar” ke perdesaan Jawa), Terra (Pekarangan), Van Arsten (Geo- graf i Ekonomi) dan Bloembergen (Botani).
Amir Mahmud, Rekonsruksi Pemikiran Sajogyo tentang Kemiskinan ... 99-111
berusaha dan bekerja, masalah agraria dan pera- nan wanita selaras dengan delapan jalur pemera- taan pembangunan yang mengarah pada pemera- taan peningkatan pendapatan atau justru kemis- kinan. Masalah agraria berisi di antaranya analisis penguasaan lahan dan kelembagaan hubungan kerja dalam menciptakan peluang berusaha dan bekerja. Sementara peranan wanita sebagai aktor yang terlibat dalam pemerataan peluang berusaha dan bekerja. Namun gugus yang lain tidak menutup kemungkinan juga mempunyai irisan kajian dengan kemiskinan. 2

## 3. Penelitian SAE, Studi Evaluasi Program UPGK, dan di lembaga penelitian kampus
Selama 1965-1972 Sajogyo bertugas di Survei Agro-Ekonomika (SAE) sebagai ketua Badan Kerja (BK-SAE). BK-SAE bertujuan untuk mengimbangi data makro BPS dengan melakukan penelitian un- tuk memperoleh data mikro. Kajian SAE di antara- nya, pertama , sistem pola produksi dan pemasaran berbagai komoditi di berbagai daerah. Juga, mela- kukan kajian mengenai irigasi, penyuluhan, koperasi dan pembukaan tanah pertanian baru (SAE 1968). Kedua , penyebaran bibit padi unggul atau Intensifikasi Padi Sawah (IPS) (1969-1975) yang dilakukan di desa-desa persawahan di Jawa (Barat sampai Timur) dan ditambah di desa sawah di Sulawesi Selatan. Ketiga , studi dinamika pedesaan, SAE seputar penguasaan tanah, teknologi, kelem- bagaan dan pendapatan/pengeluaran.
Sebagai bagian dari hasil penelitian SAE dan upaya melakukan refleksi, Sajogyo kemudian menulis Modernization without Development . Secara garis besar tulisan untuk pertemuan FAO di Bang- kok tahun 1973 ini mempertanyakan secara kritis dominasi pembangunan pertanian melalui modernisasi. Modernisasi pertanian mampu men- capai swasembada beras pada tahun 1984, namun
lapisan bawah (seperti petani gurem, tak bertanah dan buruh tani) tidak menunjukkan peningkatan kesejahteraan berarti bahkan mengarah pada “kemiskinan bersama”. Uraiannya memotret lapisan sosial berdasarkan penguasaan tanah yang dikaitkan dengan peluang berusaha dan bekerja, dan tingkat pendapatan (natura) tiap lapisan. Namun gambaran pelapisan sosial agraria ini bukan hanya suatu penggolongan “kelas statistik” semata melainkan punya arti sosiologis (Sajogyo 1978). Petani gurem bukan semata merujuk pada pemba- gian kelas luasan penguasaan lahan tapi juga posisi/ status sosial dalam komunitas dan desa. Sebab posisi kelas sosial ini menjadi alat pemeriksa sta- tus kemiskinan ketimbang berbasis penguasaan lahan semata (Dixit 2013).
Untuk mempertajam analisis tingkat kesejah- teraan lapisan sosial terbawah digunakan ukuran kuantitatif garis kemiskinan. Melalui Studi Evaluasi Program Usaha Perbaikan Gizi Keluarga (UPGK) di Departemen Kesehatan pada tahun 1972-1978, gagasan garis kemiskinan Sajogyo disusun. Hasil kajian UPGK diekstrapolasikan pada kondisi tingkat nasional dengan cara mencari “garis kemiskinan” dari buku Schickele (1969). Ekstrapolasi data UPGK dipadukan dengan data Suvei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dari BPS. Garis kemiskinan merujuk pada standar kecukupan gizi. Standar kecukupan gizi itu dikonversi dalam bentuk nilai rupiah dan dijadikan ukuran beras. Di samping itu, salah satu saran dari hasil Studi Evaluasi Program UPGK ditindaklanjuti dengan uji coba pemben- tukan Taman Gizi di lima kabupaten (empat di Jawa Barat dan satu di Jawa Tengah) agar para ibu mendapatkan “pelatihan” dan perkenalan mengenai gizi yang baik dan cukup bagi anak dan ibunya. Pelaksanaan uji coba Taman Gizi oleh Lembaga Penelitian Sosiologi Pedesaan IPB (sekarang PSP3 IPB) atas dorongan Dirjen Pendidikan Tinggi.

## 4. Dewan Riset Nasional dan

## Biro Pusat Statistik
Dalam Pelita III (1 April 1979-31 Maret 1984) pemerintah Indonesia mendorong Trilogi Pem- bangunan dan konsep Delapan Jalur Pemerataan. Selama di Dewan Riset Nasional periode 1984-1996
2 Sebanyak 99 tesis dan disertasi yang dinilai selama 20 tahun Sosiologi Pedesaan IPB. Sajogyo berperan sebagai pembimbing pertama sebanyak 41 kali, pembimbing kedua 16 kali, dan pembimbing ketiga 2 kali (Sajogyo dkk 1996). Sekalipun terdapat pembimbing namun pemilihan topik penelitian ditentukan oleh mahasiswa sendiri.
104 Bhumi, Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 5 No. 1 Mei 2019
khususnya di bidang kebutuhan dasar manusia, Sajogyo menyusun kembali kerangka konsep Delapan Jalur Pemerataan atau Kebutuhan Dasar Manusia untuk menunjukkan saling keterhu- bungan dalam rangka mengatasi kemiskinan. Sajogyo menginisiasi Delapan Jalur Pemerataan Plus. Lima jalur menunjukan satu mata rantai yaitu: (1) peluang berusaha, (2) peluang bekerja, (3) Pangan, sandang, dan perumahan, (4) Pendidikan, dan (5) Kesehatan, dan tiga jalur lain untuk merinci dan memperjelas pelaku yang terlibat yaitu (1) peran serta masyarakat (perempuan dan pemuda), (2) pemerataan antar daerah, dan (3) ketertiban hu- kum. Sementara makna plus dalam delapan jalur pemerataan terletak pada penentu besar-kecilnya peluang berusaha dan bekerja, yaitu pola pengu- asaan sejumlah sumberdaya seperti tanah, modal pembiayaan, pengetahuan/keterampilan dan tek- nologi. Dengan demikian, aktivitas berusaha/beker- ja dan imbalan kerja yang layak tergantung pada luasan penguasaan lahan dan penguasaan sumber- daya lainnya termasuk relasi yang adil. Sewaktu menjadi analis Sensus Pertanian di BPS, uraian la- pisan penguasaan lahan tidak hanya menunjukkan lapisan penguasaan lahan secara statistik tapi juga sosiologis terkait tingkat kesejahteraa petani.
Selain itu, Sajogyo juga memperkaya Indeks Mutu Hidup (IMH) dalam indikator kesejahteraan rakyat. Dalam konteks Indonesia, indikator kom- posit ditambahkan menjadi IMH Plus yaitu Tingkat kematian bayi, Harapan Usia Hidup (pada usia satu tahun), dan Tingkat melek huruf orang dewasa (15 tahun ke atas) ditambahkan dengan Total Fertility Rate (TFR). Berdasarkan hasil uji coba, Sajogyo (2006) menunjukkan mengenai kepekaan IMH Plus ini bahwa makin kecil TFR, makin lebih besar IMH plus (dari IMH) dan sebaliknya, makin besar TFR makin lebih besar IMH dari IMH plus, teruta- ma ketika membanding di pedesaan (per provinsi).

## 5. Lembaga Warga atau CSO
Gagasan dan tenaga Sajogyo selama di CSO dicurahkan di Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial Jakarta, Perhimpunan Profesi (pertanian dan kehutanan, ekonomi pertanian, gizi pangan dan sosiologi), Bina Desa, Yayasan Agro Ekonomika (Pusat P3R-YAE),
Forum FPPM dan Yayasan Sajogyo Inti Utama. Pada saat di Pusat P3R terdapat kajian dan aksi bersama dalam program penanggulangan kemiskinan atau Inpres Desa Tertinggal (IDT). 3 Program IDT merupakan “pelopor” model pembinaan masyara- kat miskin yang “reformatif” (Mubyarto 1999) karena (1) berkeyakinan pada kemampuan pendu- duk miskin dalam pengentasan kemiskinan dirinya, dan (2) kepercayaan penuh kepada penduduk miskin untuk “mengelola” program IDT, yang menyediakan dana hibah selama tiga tahun (1994- 1996) dan dibagikan sebagai modal usaha. Untuk menunjang pengembangan potensi golongan mis- kin tersebut, maka dilakukan kajian dan aksi per- baikan bersama masyarakat melalui Kaji Tindak Partisipatoris (KTP). Tujuan KTP secara khusus yaitu: (1) peningkatan penghasilan keluarga anggota kelompok IDT dengan perbaikan jalur-jalur pema- saran, (2) peningkatan kemampuan kelompok IDT di dalam mendukung kegiatan produktif para anggotanya, dan (3) pengembangan metodologi Pengembangan Masyarakat Desa Tertinggal yang partisipatif (Mubyarto 1999).
Berpijak pada keyakinan mengenai potensi yang dimiliki oleh golongan miskin, maka pendekatan kajian dilakukan secara partisipatif yaitu kaji tindak partisipatoris. Mereka bukan objek kajian dan perbaikan tapi subjek kajian dan perbaikan dalam pembangunan melalui pengembangan potensi dirinya. Selaras dengan itu, aksi perbaikan dalam gerakan sosial melalui ikatan solidaritas sosial seca- ra horizontal (antar golongan miskin) dan vertikal (antara golongan miskin di lapisan bawah dengan lapisan atas). Misalnya, agenda landreform membu- tuhkan solidaritas antar aktor dan antar sektor pada tingkat nasional hingga pedesaan, dan transmigrasi dapat berjalan lancar dengan semangat solidaritas
3 Penelitian IDT dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: (1) Tahun 1994/1995 kajian data dasar sosial eko- nomi di Sulawesi Tenggara, Maluku dan Irian Jaya (Sajogyo 1995), (2) Tahun 1995/1996 kajian bersama di 11 Provinsi, (3) Tahun 1996/1997 kajian bersama dan survei di 11 Propinsi, dan (4) Tahun 1997-1998 kaji tindak partisipatoris di Sulawesi Tenggara dan Irian Jaya. Kajian data dasar sosial ekonomi (1994/1995) untuk mengetahui faktor pendu- kung, faktor penghambat program IDT dan sosialisasi program IDT.
Amir Mahmud, Rekonsruksi Pemikiran Sajogyo tentang Kemiskinan ... 99-111
sosial antara pendatang dan penduduk setempat (masyarakat adat). Begitu pula, solidaritas sosial antar petani gurem dalam rangka pelaksanaan konsolidasi tanah (dalam wadah Badan Usaha Buruh Tani/BUBT). Aksi perbaikan dalam bentuk solidaritas tercermin juga dalam Taman Gizi: antara ibu-ibu kurang gizi dengan kerjasama dengan lapisan sosial atas di desa. Bertitik tolak dari KTP, program IDT dan pengalaman riset sebelumnya terkait KTP, Sajogyo menyampaikan ungkapan “Dari praktik ke teori dan ke praktik yang berteori” pada tahun 2003 sebagai refleksi mengenai keter- paduan penelitian/kajian, kebijakan dan pengem- bangan masyarakat.
Gagasan partisipasi golongan miskin atau kelompok marjinal dipraktekkan juga dalam kon- sep Pendidikan Musyawarah (DIKMUS) di Bina Desa yang dirumuskan oleh tim seperti Pater John Dijkstra, SJ dan 15 orang lainnya termasuk Sajogyo. Dasar-Dasar Pendidikan Musyawarah dengan misi penguatan komunitas kaum marjinal/rakyat yang meliputi: penguatan kesadaran trans-formatif, penguatan organisasi, penguatan jaringan kerja- sama, penguatan ekonomi dan penguatan advokasi (Suwarto dan Erryson 2002). Di Yayasan Sajogyo Inti Utama (YSIU), Sajogyo bersama kolega dan muridnya mendirikan YSIU sebagai bentuk solida- ritas sosial bagi golongan miskin dengan maksud dan tujuan di bidang sosial dan kemanusiaan. Un- tuk itu, tanah, bangunan dan naskah literatur (perpustakaan) milik Sajogyo dan Pudjiwati diwa- kafkan secara produktif kepada YSIU.

## C. Menyegarkan Kembali Gagasan Kemiskinan dalam Perspektif Agraria Kritis
1. Golongan Miskin dan Nafkah Ganda
Siapa golongan miskin itu? Pertanyaan ini tidak dimaksudkan untuk mencari nama orang yang tergolong miskin, dan daftar nama golongan mis- kin sebagai penerima bantuan pemerintah seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), Beras untuk or- ang miskin (Raskin) dan bantuan lain sejenisnya tapi untuk mengenali golongan miskin dengan menelusuri ciri-ciri golongan miskin. Di antara ragam cara untuk mengenali ciri-ciri golongan
miskin, yaitu melalui pola nafkah yang serba kompleks/ganda (Sajogyo 1993). Pada umumnya naf kah ganda dipahami secara netral dalam penekanan aspek variasi aktivitas yang diusahakan atau dikerjakan dalam strategi diversifikasi untuk memenuhi kebutuhan dasar. Bila ditelusuri secara mendalam dengan peralatan konseptual kritis, nafkah ganda pada golongan miskin sebenarnya menjelaskan relasi antar golongan yang kompleks terkait penguasaan sumber agraria antar lapisan sosial, aktivitas usaha/bekerja dan pembagiannya, imbalan kerja yang diperoleh, dan arah penggu- naan imbalan kerja. Ragam aktivitas usaha/kerja yang dilakukan oleh golongan miskin disebabkan oleh sejumlah keterbatasan akses mereka dalam penguasaan sumber agraria, modal pembiayaan, produktivitas kerja dan imbalan kerja (Sajogyo 1993 dan White 1978).
Uraian nafkah ganda secara komprehensif dijelaskan dalam kajian SAE di DAS Cimanuk (5 Desa) bahwa penguasaan lahan pertanian yang kecil (0,25 ha/tak bertanah) berkontribusi pula pada kecilnya imbalan kerja dari usaha tani yaitu 24%. Imbalan kerja yang lain berturut-turut berasal dari buruh tani (37%), dagang (17%), jasa (15%) dan kerajinan (7%). Lapisan petani kecil ini disebut sebagai golongan miskin sekali karena penghasilan setara 188 kg beras/tahun/orang (Sajogyo 1978). Imbalan kerja yang rendah pada on farm kemudian diimbuhi dengan pekerjaan pada off farm atau out of farm . Gambaran tersebut memadukan analisis pada elemen kunci dalam ekonomi politik agraria mulai dari aspek penguasaan lahan hingga gizi- kurang (penggunaan imbalan kerja) dalam bentuk garis kemiskinan.
Pola nafkah ganda digambarkan dengan adanya pekerjaan utama diimbuhi dengan pekerjaan tambahan/sampingan (tetap/sementara) dan dilakukan oleh sebagian/seluruh anggota keluarga yang mampu secara f isik. Nafkah ganda bagi golongan miskin atau lapisan bawah sekadar untuk mempertahankan pola subsisten yaitu menguta- makan moral ekonomi dengan mendahulukan keselamatan rumah tangga sekaligus memperkecil risiko yang diambil. Sementara bagi lapisan me- nengah dan lapisan atas khususnya di pedesaan,
106 Bhumi, Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 5 No. 1 Mei 2019
nafkah ganda pada masing-masing keduanya secara berurutan mengutamakan moral ekonomi yaitu konsolidasi dan akumulasi (baik di pertanian maupun di luar pertanian).

## 2. Mendef inisikan Golongan Miskin
Sajogyo (1989) mendefinisikan penduduk mis- kin sebagai “yang serba kurang dalam memperoleh hak azasi (“ entitlement ”) “bekerja dan memperoleh imbalan layak” sehingga kurang terjamin dalam memenuhi kebutuhan dasar manusia, lahir dan batin”. Sementara golongan miskin menggambar- kan kemiskinannya mengacu pada aspek: (1) jum- lah pemilikan/penguasaan tanah, (2) kualitas bangunan rumah, (3) pola pangan (jenis, kualitas dan intensitas yang dikonsumsi), dan (4) tingkat pendidikan (Sajogyo dkk 1992). Mendef inisikan atau menggambarkan golongan miskin oleh pene- liti dan golongan miskin sendiri di atas akan meng- hadirkan variasinya baik dimensi yang diukur maupun urutan prioritasnya sekalipun keduanya terdapat keserupaan.
Bila dirangkum secara sederhana, def inisi tentang penduduk miskin oleh Sajogyo berfokus pada pekerjaan (berusaha dan bekerja), pendapatan (imbalan kerja) dan penggunaan pendapatan untuk kebutuhan pokok, yang ketiganya tidak terpi- sahkan dari elemen kunci perspektif agraria kritis. Namun keberadaan pekerjaan, besaran penda- patan dan tingkat pemenuhan kebutuhan dasar tergantung pada struktur penguasaan agraria dan relasinya. Pertama , kelangkaan/kekurangan pe- luang berusaha dan bekerja bagi golongan miskin dibentuk oleh ketimpangan relasi dalam struktur penguasaan dan penggunaan sumber agraria dan dalam kelembagaan hubungan kerja. Hal itu ditambah dengan keterbatasan akses golongan miskin pada sumber agraria, modal pembiayaan, dan pengetahuan/ keterampilan dan teknologi.
Kedua , ketidaklayakan tingkat pendapatan (imbalan kerja) berdasarkan standar pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari. Relasi agraria yang timpang dalam penyakapan, perburuhan, dan ker- jasama berkontribusi pada tingkat pendapatan yang tidak layak. Ketiga , ancaman tidak terpenuhi kebu- tuhan dasar manusia yang pokok seperti gizi sebagai
konsekuensi nyata dari seluruh rangkaian persoalan agraria yang kronis. Konsekuensi dari keterbatasan peluang usaha/bekerja dan ketidaklayakan im- balan kerja dalam relasi yang timpang, maka kebu- tuhan pokok gizi pun terancam tidak terpenuhi sehingga potensial memunculkan masalah gizi seperti stunting .

## 3. Ukuran Golongan Miskin
Ukuran garis kemiskinan Sajogyo dalam perspektif agraria kritis berdasarkan analisis imbalan kerja dan penggunaan imbalan kerja terutama untuk meme- nuhi kebutuhan pokok gizi. Pemenuhan standar kebutuhan pokok gizi tergantung pada imbalan kerja yang diperoleh, dan prioritas penggunaan imbalan kerja. Dua ciri penting garis kemiskinan Sajogyo (1977) yaitu: (a) spesifikasi atas tiga garis kemiskinan yang mencakup konsepsi “nilai ambang kecukupan pangan” ( food threshold ); dan (b) menghubungkan tingkat pengeluaran rumah tangga dengan ukuran kecukupan pangan (kalori). Konsepsi nilai ambang kecukupan pangan dengan suatu asumsi mendasar bahwa setiap orang dalam rumah tangga membu- tuhkan asupan kalori yang berbeda mengacu pada susunan umur, jenis kelamin, perkiraan berat dan tinggi badan termasuk jenis aktivitas yang dikerjakan. Dengan pendapatan yang relatif terbatas, diupayakan kecukupan gizi yang baik dan benar disesuaikan dengan tingkat pendapatannya.
Keterbatasan gizi (kalori) mempunyai konse- kuensi serius secara sosiologis pada level rumah tangga dengan relasi yang terbentuk di dalamnya. Pertama, gizi yang terbatas berdampak pada distri- busi yang tidak merata antara anggota rumah tang- ga. Pada golongan miskin, ibu dan anak cenderung memperoleh bagian terakhir dalam distribusi gizi. Kedua, keterbatasan gizi dapat menghambat tum- buh-kembang secara fisik dan mental pada balita. Dalam pertumbuhan menuju dewasa, persoalan ini dianggap sebagai masalah besaran tanggungan kerja dan peluang angkatan kerja produktif dalam rumah tangga dan masalah lainnya. Ketiga, pada orang dewasa berkontribusi pada daya (kuat atau lemah) dalam berusaha dan bekerja untuk tetap mendapatkan pendapatan yang layak. Dengan daya tahan tubuh yang kuat niscaya terhindar dari sakit
Amir Mahmud, Rekonsruksi Pemikiran Sajogyo tentang Kemiskinan ... 99-111
dan tetap produktif untuk mendatangkan kesejah- teraan bagi rumah tangga.
Tiga garis kemiskinan Sajogyo berdasarkan ekuivalen atau setara (nilai tukar) beras per orang/ tahun. Sebelum tahun 1979 tiga garis kemiskinan Sajogyo di desa maupun di kota yaitu: (1) Miskin, (2) Miskin sekali, dan (3) Paling miskin (melarat) (Sajogyo 1977 dan 1988). Di kota garis kemiskinan terdiri atas melarat (270 kg), miskin sekali (360 kg) dan miskin (480 kg). Sementara garis kemis- kinan di desa mencakup melarat (180 kg), miskin sekali (240 kg) dan miskin (320 kg). Pada tahun 1976 garis miskin senilai Rp 32,16 per 1.000 Kkal, dan meningkat menjadi Rp 77,15 per 1.000 Kkal tahun 1984. Nilai rupiah ini kemudian dikonversi dalam kebutuhan beras.
Namun setelah tahun 1979, tiga garis kemis- kinan Sajogyo mengalami perbaikan patokan garis kemiskinan. Garis “paling miskin” dihapuskan, dan ditambah dengan garis “nyaris miskin”. Hasil per- baikan tiga garis kemiskinan baik di desa maupun di kota yaitu: (1) Nyaris Miskin, (2) Miskin dan (3) Miskin sekali (Sajogyo 1988). Di kota dibuat garis 360 kg, 480 kg dan 720 kg setara beras per orang per tahun. Sementara di desa dipatok 240 kg, 320 kg dan 480 kg setara beras per orang per tahun. Dalam menetapkan harga beras (Rp/kg), maka dipakai tingkat harga sebagai di antaranya (1) tahun 1976: Rp 121.70/kg (harga implisit); (2) tahun 1981: harga implisit: desa Rp 211/kg dan Kota: Rp 244/ kg, dan (3) tahun 1984 (taksiran): desa Rp 326/kg dan Rp 360/kg (kota). Perbaikan tiga garis kemis- kinan menunjukkan adanya dinamika garis kemis- kinan. Garis kemiskinan yang diperbaiki disebabkan kebutuhan terhadap jumlah kalori yang dianjurkan. Seperti dikutip oleh Sajogyo (1988) bahwa mengacu pada kajian Hutabarat dengan mengolah data SUSENAS 1976 bahwa tingkat “setara 240 kg” (desa) dan “setara 360 kg (kota) bertepatan (“dekat seka- li”) dengan garis “1700 kalori/orang-hari” sementara patokan anjuran 1900 kalori.

## D. Kritik Dominasi Doktrin Pembangunan dan Konsep Kemiskinan yang Resmi
Pada era dominasi kekuasaan Orde Baru waca- na kritis di bidang agraria dan kemiskinan kurang
berkembang dengan baik (White 2005). Berkaca pada arus di masa ini, keberadaan perspektif agra- ria kritis dalam pemikiran kemiskinan dapat dipa- hami dengan memadai terutama dalam perkem- bangan doktrin pembangunan yang dominan, dan makna serta konsep kemiskinan yang menonjol. Berdasarkan tonggak perkembangan dari masa ke masa, tujuan dan kinerja pembangunan dinilai dari ukuran sebagai berikut: (1) pertumbuhan Gross National Product (GNP) , (2) pertumbuhan dan pekerjaan, (3) pemenuhan kebutuhan dasar, (4) peningkatan kesejahteraan manusia dan (5) penu- runan kemiskinan multidimensional melalui pertumbuhan yang pro orang miskin (Thorbecke 2006). Sejak awal GNP diposisikan sebagai indika- tor dominan dalam mengukur suatu pembangunan nasional. Sementara prioritas pemenuhan kebu- tuhan dasar, dan peluang berusaha dan bekerja (pekerjaan) menjadi panduan analisis Sajogyo untuk menilai distribusi kesejahteraan dalam pem- bangunan nasional. Melalui garis kemiskinan (kebutuhan dasar yang paling pokok berupa gizi), praktik pembangunan diperiksa dengan pemera- taan pembangunan dan dengan tumbuhnya dan terpeliharanya kesehatan f isik dan kecerdasan mental agar setiap orang dapat berusaha/bekerja dengan baik, dan berkontribusi dalam pem- bangunan. Peluang berusaha dan bekerja untuk memperoleh imbalan kerja dapat tercipta melalui sejumlah pembaruan di bidang agraria di antaranya landreform , transmigrasi dan konsolidasi tanah seperti tercermin dalam Delapan Jalur Pemerataan Plus.
Bersamaan dengan tujuan dan kinerja pem- bangunan tersebut, garis kemiskinan Sajogyo seba- gai langkah awal yang efektif dan operasional dalam mengukur jumlah golongan miskin dan menilai pembangunan. Pemikiran kemiskinan dengan pendekatan ekonomi atau perpaduan pen- dekatan ekonomi dan non-ekonomi dapat dilacak dari tahap perkembangan dan dominasi sebuah makna kemiskinan dari Sumner (2007) yaitu: (1) ekonomi ( GDP per capita growth ) pada tahun 1960- an; (2) kebutuhan dasar (memasukkan aspek eko- nomi) (Gross Domestic Product/ GDP per capita growth + basic goods ) tahun 1970-an; (3) ekonomi
108 Bhumi, Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 5 No. 1 Mei 2019
( GDP per capita ) tahun 1980-an; (4) pembangunan manusia (memasukkan aspek ekonomi) ( UNDP Human Development Indices ) tahun 1990-an; dan (5) ‘kebebasan’ multi-dimensional ( Millennium Development Goals ) tahun 2000-an. Dengan fokus pada kebutuhan pokok gizi (Kkl) yang dikonversi pada tingkat pengeluaran, kemunculan ukuran kemiskinan dari Sajogyo pada saat itu menggerak- kan kemandegan dan ketabuan untuk membica- rakan gagasan kemiskinan pada tahun 1970-an. Ditambah pula, pemikiran kemiskinan Sajogyo mewarnai perdebatan dalam aneka diskursus kemiskinan saat itu (Agusta 2012), dan menantang secara konseptual terhadap penggunaan ukuran kemiskinan dari organisasi internasional dan dari pemerintah secara resmi yang keduanya cenderung dominan.
Selain garis kemiskinan Sajogyo, juga terdapat garis kemiskinan yang lain seperti BPS, Bank Dunia, Parera, dan Sam F. Poli. Mereka menggunakan pengukuran kemiskinan yang berbeda sehingga batas pengeluaran minimum per bulan/orang dan jumlah golongan miskin juga tidak sama. Kebera- daan garis kemiskinan Sajogyo bukan tanpa tang- gapan kritis. Pemakaian ekuevalen nilai tukar beras ditanggapi oleh Kig dan Weldon, Anne Booth dan Sundrum, dan Biro Pusat Statistik (BPS 1984). Tanggapan pada garis kemiskinan Sajogyo di antaranya menyasar pada penggunaan setara nilai tukar beras yang cenderung fluktuatif, dan kera- gaman bahan makanan selain beras. Meskipun begitu, garis kemiskinan Sajogyo tetap dikenal karena tingkat kepraktisan untuk dipahami dan digunakan.
Memang disadari oleh Sajogyo bahwa garis kemiskinan sebagai langkah awal untuk memahami secara kuantitatif golongan miskin, yang perlu dilanjutkan dengan pemahaman aspek jeratan relasional kemiskinan. Oleh karena itu, garis kemis- kinan dan konsep lainnya seperti petani gurem, nafkah ganda, Delapan Jalur Pemerataan Plus dan hubungan “bapak-anak” merupakan sekumpulan konsep yang memuat analisis kritis untuk mema- hami golongan miskin dan dinamikanya.
Tabel 2. Konsep/Istilah dan Analisis Sajogyo dalam Perspektif Agraria Kritis

## Sumber: Dimodif ikasi dari Bernstein (2010) dan White (2011)
Sejumlah konsep dari Sajogyo di atas mengan- dung elemen kunci perspektif agraria kritis. Kemis- kinan tidak cukup dilihat dari elemen imbalan ker- ja seperti dalam garis kemiskinan namun perlu dilengkapi dengan relasi yang membentuknya baik faktor internal maupun eksternal. Konsep nafkah ganda menguraikan elemen penguasaan lahan, aktivitas berusaha/bekerja beserta pembagian ker- ja, imbalan kerja yang diperoleh, penggunaan imbalan kerja untuk kebutuhan pokok gizi dan relasi yang membentuk sepanjang proses tersebut sekalipun analisis kurang dilakukan secara men- dasar. Dalam konteks revolusi hijau yang didorong oleh pemerintah, petani gurem dengan keterbatasan usaha taninya tidak mampu memperoleh imbalan kerja yang layak sehingga berstrategi nafkah ganda untuk memenuhi kebutuhan pokok (di atas garis kemiskinan). Melalui relasi “bapak-anak” antara pe- tani gurem dengan penguasa tanah luas dalam produksi dan distribusi, petani gurem diuntungkan atau dirugikan. Gambaran revolusi hijau itu mengungkapkan bahwa kemiskinan pada golongan bawah seperti petani gurem dibentuk oleh ketim- pangan relasi agraria dan dipengaruhi oleh inter- vensi pusat politik (negara), yang kedua faktor terse- but berjalan dalam proses sejarah lokal pedesaan dengan kekhasan wilayah dan sumber agrarianya.
No Relasi sosio agraria Konsep/Istilah Sajogyo: (1) Petani gurem, (2) Garis kemiskinan, (3)
Nafkah ganda, (4) Definisi kemiskinan, (5) “Plus” dalam Delapan jalur pemerataan plus ,
dan (6) hubungan “bapak-anak”
1 Penguasaan dan pemilikan sumber agraria (1), (3), (5) (6) 2 Aktivitas (yang dilakukan) dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan sumber agraria (3), (4) (6)
3 Imbalan kerja (surplus) yang diperoleh dari aktivitas usaha/kerja dari sumber agraria (2), (3), (4) (6) 4 Arah penggunaan dan pemanfaatan imbalan kerja (surplus) (2), (3), (4)
5 Aktivitas yang saling berhubungan satu dengan lainnya (orang, komunitas, kelompok, lapisan, organisasi) terkait sumber agraria
(1), (3), (6)
Amir Mahmud, Rekonsruksi Pemikiran Sajogyo tentang Kemiskinan ... 99-111
Kemiskinan dengan perspektif agraria kritis tetap berguna sebagai panduan dalam analisis pembentukan kemiskinan (dan kekayaan) dan ketimpangannya saat ini dengan merentangkannya di dalam dan di luar usaha pertanian. Seperti diketahui, tingkat kemiskinan dalam pembangunan Indonesia cenderung menurun dari segi konsumsi/ pengeluaran sejak tahun 2000 namun rasio gini atau ketimpangan justru meningkat. Bank Dunia (2016) melaporkan bahwa ketimpangan di Indo- nesia disebabkan oleh ketimpangan dalam pelu- ang, ketimpangan dalam pekerjaan, tingginya konsentrasi kekayaan, dan ketahanan ekonomi yang rendah. Bersamaan dengan itu, Oxfam (2017) menyebutkan bahwa penyebab ketimpangan adalah fundamentalisme pasar, political capture , ketidaksetaraan gender, ketidaksetaraan pada akses kesehatan dan pendidikan, ketidaksetaraan akses pada infrastruktur dan lahan, pasar tenaga kerja dan upah yang tidak adil, dan sistem perpajakan yang tidak adil. Penyebab ketimpangan yang disebutkan dapat diurai lebih rinci melalui format: siapa menguasai apa, siapa melakukan apa, siapa memperoleh apa, apa yang dilakukan dengan sur- plus, dan relasi satu dengan yang lain yang terben- tuk dan dibentuk. Political capute oleh elite (politik dan bisnis) sebagai salah satu contoh siapa mem- peroleh keuntungan dalam pertumbuhan pem- bangunan yang dijalankan.

## E. Kesimpulan
Kemiskinan seringkali dipahami dalam pengu- kuran melalui pendekatan (ekonomi dan non eko- nomi) dan dimensinya, yang cenderung statis seka- lipun kemiskinan itu dinamis. Setelah pengukuran kemiskinan oleh Sajogyo (1977) dan BPS (2008) dengan satu dimensi berbasis pengeluaran, maka muncul kemiskinan multidimensional (Alkire and Santos 2013, Alkire and Jahan 2018). Kemiskinan dinilai dari faktor pendapatan/pengeluaran saja tapi hal itu perlu dilengkapi dengan penjelasan faktor mekanisme sosio-institusional (Béné 2011 dan Béné 2003), politik yang memproduksi dan merep- roduksinya (White 1979 dan Hickey and Bracking 2005), dan relasi kemiskinan (Mosse 2007) dalam pembentukan dan durabilitas kemiskinan.
Sekalipun Sajogyo lebih dikenal dengan garis kemiskinan tapi uraian mengenai kemiskinannya secara kualitatif sangat kaya. Pemikiran Sajogyo tentang kemiskinan tumbuh dan berkembang secara bertahap. Pertama, analisis kualitatif bahwa kemiskinan dibentuk oleh relasi yang timpang dalam struktur agraria, dan sebagai akibat dari warisan periode historis dan wilayah geograf isnya. Relasi menjadi timpang karena warisan sejarah lokal dan kolonial, dan introduksi komoditas per- dagangan di pedesaan. Kedua, analisis kuantitatif dalam garis kemiskinan. Garis kemiskinan ini memantik gagasan dan diskursus kritis mengenai pengukuran kemiskinan di level kebijakan dan akademis. Ketiga, analisis metodologi kajian dan aksi dalam perbaikan golongan miskin. Partisipasi dan solidaritas bersama golongan miskin dalam kajian/penelitian dan dalam aksi pengembangan potensi yang dimiliki golongan miskin untuk mengubah relasi yang timpang. Tahapan pemikiran ini tidak bersifat linier tapi dialektis. Pandangan tentang kemiskinan ini berakar kuat pada latar masyarakat petani dan pedesaan dengan kerang- ka bidang keagrariaan baik agraria sebagai objek kajian maupun agraria sebagai perspektif kritis, yang merentang di tingkat mikro dan makro.
Kemiskinan merupakan konsekuesi dari persoalan agraria yang kronis. Untuk menunjukkan persoalan agraria yang kronis, pertanyaan dan pernyataan mengenai kemiskinan dalam konteks agraria sebagai aspek kritikal sekalipun perlu diper- tajam dengan peralatan analisis yang kritis. Garis kemiskinan, nafkah ganda, def inisi kemiskinan, Delapan Jalur Pemerataan Plus, petani gurem dan hubungan “bapak-anak” bukan konsep/istilah yang netral. Semua konsep/istilah tersebut memuat elemen pertanyaan atau pernyataan tajam untuk menemukan golongan miskin dan dinamikanya dalam formasi relasi sepanjang proses penguasaan, aktivitas berusaha/bekerja dan pembagiannya, imbalan kerja dan penggunaan imbalan kerja. Dengan formasi ini pula, uraian dapat direntangkan dalam usaha tani dan di luar usaha tani, dan antara golongan miskin dan golongan kaya untuk mene- lusuri aspek ketimpangan.
Perspektif agraria kritis dari Sajogyo dilengkapi
110 Bhumi, Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 5 No. 1 Mei 2019
pula dengan pendekatan kajian, dan aksi perbaikan yaitu pendekatan kaji tindak partisipatoris, dan soli- daritas sosial dalam pengembangan potensi go- longan miskin dan penataan agraria. Sebab parti- sipasi dapat mengubah relasi kekuasaan, perilaku dan berbagi (Chamber 2007). Berbeda dengan itu, pendekatan konvensional melihat golongan miskin sebagai objek kajian dan program. Pemikiran kemiskinan dan kepeduliaan pada golongan miskin dan dinamikanya merupakan proyek pencerahan yang digarap Sajogyo untuk menunjukkan persoalan-persoalan agraria yang kronis namun tetap menawarkan jalur perbaikan dengan berse- lancar dalam pengetahuan dan praktik pem- bangunan agraria dan kemiskinan yang dominan.

## Daftar Pustaka
Agusta, I 2012, ‘Diskursus, kekuasaan dan praktik kemiskinan di pedesaan’. Disertasi pada Fakul- tas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor. Agusta, I 2009. ‘Setelah garis kemiskinan Sajogyo’,
Opini, Kompas , Rabu 9 September 2009.
Akram-Lodhi, AH 2018, ‘What is critical agrarian studies?’ In http://roape.net/2018/03/28/what- is-critical-agrarian-studies/accessed May 8, 2019.
Alkire, S and Santos, ME 2013, ‘A multidimensional approach: poverty measurement & beyond’, Soc Indic Res , 112: hlm. 239–257.
Alkire, S and Jahan, S 2018, ‘The new global MPI
2018: aligning with the sustainable develop- ment goals’, HDRO Occasional Paper , United Nations Development Programme (UNDP). Badan Pusat Statistik (BPS) 1999, Pengukuran tingkat kemiksinan di Indonesia 1976-1999: metode BPS , Buku 1, BPS, Jakarta.
Badan Pusat Statistik (BPS) 2018, Analisis dan peng- hitungan tingkat kemiskinan tahun 2008 , BPS,
Jakarta.
Badan Pusat Statistik (BPS) 2018, Penghitungan dan analisis kemiskinan makro Indonesia tahun 2018 , BPS, Jakarta.
Bank Dunia (World Bank) 2016, Ketimpangan yang semakin lebar, Bank Dunia, Jakarta.
Béné, C 2003, ‘When fishery rhymes with poverty:
a f irst step beyond the old paradigm on pov-
erty in small-scale fisheries’, World Develop- ment Vol. 31, No. 6, hlm. 949–975.
Béné, C 2011, ‘Poverty in small-scale f isheries: old issue, new analysis’, Progress in Development Studies 11, 2, hlm. 119–44.
Bernstein, H 2010, Class dynamics of agrarian change , Fernwood Publiching, Nova Scotia. Biro Pusat Statistik 1987, Indikator pemerataan pendapatan jumlah dan persentase penduduk miskin di Indonesia 1976-1984 , BPS 03310.8702, Jakarta.
Chambers, R 2007, ‘Participation and poverty, De- velopment , 50(2), hlm. 20–25.
Dixit, A 2013, ‘Agrarian poverty, nutrition and eco- nomic class–a study of Gujarat, India’, Journal of Agrarian Change, Vol. 13 No. 2, April 2013, hlm. 263–281.
Edelman, M and Wolford, W 2017, ‘Introduction: critical agrarian studies in theory and prac- tice’, Antipode Vol. 49 No. 4 2017, hlm. 959– 976. DOI: 10.1111/anti.12326.
Hickey, S and Bracking, S 2005, ‘Exploring the poli- tics of chronic poverty: from representation to a politics of justice?’ World Development Vol. 33, No. 6, hlm. 851–865.
Luthfi, AN 2011, Melacak sejarah pemikiran agraria: sumbangan pemikiran madzhab Bogor , STPN Press, Sajogyo Institute dan Pustaka Ifada, Yogyakarta.
Luthf i, AN 2011, ‘Politik keseharian Prof. Sajogyo’,
Diakses di http://etnohistori.org/politik- keseharian-prof-sajogyo.html pada tanggal 25 Desember 2017 Jam 23.00 WIB
Mosse, D 2010, ‘A relational approach to durable poverty, inequality and power’, The Journal of Development Studies , 46:7, 1156-1178. DOI: 10.1080/00220388.2010.487095
Mubyarto (Peny.) 1996, Menuju gerakan nasional penanggulangan kemiskinan , Bappenas dan Pusat P3R-YAE, Jakarta.
Mubyarto (Peny.) 1999, Memacu perekomian rakyat ,
Bappenas dan Pusat P3R-YAE, Jakarta.
Oxfam 2017, ‘Menuju Indonesia yang lebih setara: laporan ketimpangan Indonesia’, OXFAM Briefing Paper, February 2017, Oxfam dan INFID.
Sajogyo 1974, Usaha perbaikan gizi keluarga. Hasil
Amir Mahmud, Rekonsruksi Pemikiran Sajogyo tentang Kemiskinan ... 99-111
survei evaluasi proyek UPGK, LPSP-IPB, Bogor. Sajogyo 1977, ‘Garis kemiskinan dan kebutuhan minimum pangan’, Kompas 17 Nov 1977.
Sajogyo 1978, Lapisan masyarakat yang paling lemah di pedesaan Jawa. Prisma , No 3, April 1978.
Sajogyo 1988, ‘Garis kemiskinan dan ukuran tingkat kesejahteraan penduduk’, makalah disampaikan pada Lokakarya di Jurusan Ilmu- Ilmu Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor, Bogor, 10- 11 Februari 1988.
Sajogyo 1992, ‘Menanggulangi kemiskinan: beberapa pokok bahasan’.
Sajogyo 1993, ‘Strategi pengembangan sumberdaya manusia dalam mengentaskan kemiskinan’, makalah disampaikan dalam pidato dies natalis Ke-41, Universitas 17 Agustus 1945,
Jakarta tanggal 14 Juli 1993 di Jakarta. Sajogyo 2003, ‘Refleksi Sajogyo, dari praktik ke teori dan ke praktik yang berteori’ Makalah disampaikan pada Acara Refleksi Sajogyo, Kamis, 11 Desember 2003 di Gedung BRI I Lt. 21 Jakarta Pusat.
Sajogyo 2006, Ekososiologi, deideologisasi teori, restrukturisasi aksi . Ed. F Wahono, AB Wiyanta & Y Indarto, Cindelaras bekerjasama dengan Sains dan Bina Desa, Yogyakarta.
Sajogyo, Sitorus, MTF, Soetarto, E, Sumardjo,
Iskandar, M, Weka, A dan Djoeroemana, S 1992, Kemiskinan dan pembangunan di propinsi Nusa Tenggara Timur , Pusat Studi Pembangunan Lembaga Penelitian IPB, Bogor. Sajogyo, Sunito, S, Adiwibowo, HS, dan Prasodjo, NW 1996, Panen 20 tahun studi sosiologi pedesaan program sarjana IPB . DOKIS, ISI Cabang Bogor, PERHEPI, YAE dan Puspa Swara, Jakarta.
Schickele R 1969, Agrarian revolution and economic progress, a primer for development . 2 nd ed., Praeger Special Studies in International Eco- nomics and Dvelopment, New York. Shohibuddin, M 2018, Perspektif agraria kritis: teori, kebijakan, dan kajian empiris , STPN Press, PSA IPB, Sajogyo Institute dan KPA, Yogyakarta.
Sitorus, MTF, 1998, ‘Menuju sosiologi kemak-
muran: mencari kerangka untuk pemikiran sosiologis Sajogyo’, Makalah disampaikan pada Diskusi Bulanan pada Kelompok Dokis dan Laboratorium SAK, PKP-Sosek, Faperta IPB, Bogor, 27 Agustus 1998.
Soetarto, E 2011, ‘Warisan profesor Sajogyo untuk studi agraria Indonesia, Opini, Tempo , 19 Desember 2011.
Sumner, A 2007, ‘Meaning versus measurement: why do ‘economic’ indicators of poverty still predominate?’, Development in Practice , 17: 1, hlm. 4-13. URL: http://dx.doi.org/10.1080/ 09614520601092485 Survey Agro Ekonomi Indonesia (SAE) 1968,
Ringkasan hasil survey-survey masalah (1965- 1967) dan rentjana survey-survey masalah (1968-1969) Laporan Survey Agro Ekonomi Indonesia, Jakarta.
Suwarto, Y, dan Erryson, J (Peny.) 2002, Dasar-dasar pendidikan musyawarah , Sekretariat Bina Desa, Jakarta.
ten Dam, H 1982, ‘Kerjasama dan struktur masya- rakat di desa Cibodas’, dalam Sajogyo dan Sajogyo, P, Sosiologi pedesaan, kumpulan baca- an . Jilid I. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
Thorbecke, E 2006, ‘The evolution of the develop- ment doctrine, 1950-2005’, Research Paper No. 2006/155 . UNU World Institute for Develop- ment Economics Research (UNU-WIDER).
White, B 1978, ‘Rumah tangga sebagai unit analisa’, Makalah disampaikan pada Lokakarya Studi Dinamika Pedesaan Jawa Timur, Survei Agro Ekonomi–Universitas Brawijaya pada bulan Maret, 1978.
White, B 1979, ‘Political aspects of poverty, income distribution and their measurement: some example from rural Java’, Development and Change , Vol 10, hlm. 91-114.
_____ 2005, ‘Between apologia and critical discourse: agrarian transitions and scholarly engagement in Indonesia’, in Hadiz, VR and Dhakidae, D (Ed.) Social science and power in Indonesia, Equi- nox & ISEAS Press, Jakarta & Singapore.
_____ 2011, ‘Critical agrarian studies: basic concept’, Lecutre Note, 29 April 2011.