Vol. 3, No. 2, February 2020, Pages 67-74
http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/doubleclick

## Kebijakan-Kebijakan Iso 17799 Pada Organisasi Sebagai Manajemen Sistem
Keamanan Informasi
Hendy Maulana Jaya Saputra, Bestin Septia Sinambela, Renaldi Johar Awal, dan Tegar Palyus Fiqar
Program Studi S1 Sistem Informasi Institut Teknologi Kalimantan 10171034@student.itk.ac.id
Abstrak. Informasi merupakan suatu aset penting dalam organisasi.  Informasi pada suatu or- ganisasi  menjadi  salah  satu  hal  penting  yang  memengaruhi  keberlangsungan  usaha,  peluang usaha,  maupun  ancaman  bagi  organisasi.  Oleh  karena  itu,  sangat  diperlukan  upaya  dalam memanajemen  keamanan  suatu  informasi  pada  sebuah  organisasi,  baik  dari  perangkat  keras yang dimiliki, perangkat lunak, maupun sumber daya dan aset, termasuk orang dan karyawan, kemampuan dan keahlian, serta budaya dari organisasi. Dalam memanajemen suatu keamanan informasi,  telah  diterbitkan  beberapa  standar  untuk  memanajemen  keamanan  informasi  agar proses keamanan dapat dilakukan dengan baik dan optimal. Salah satu standar yang terlah ada untuk memanajemen sebuah sistem keamanan informasi adalah ISO:17799.  Oleh karena itu, pada  paper  ini  akan  membahas  mengenai  bagaimana  kebijakan  ISO:17799  dapat  digunakan dan  diterapkan  oleh  organisasi.  seperti  diantaranya  adalah  kontrol  dan  proteksi,  pemantauan dan  audit,  serta  mengetahui  apa  saja  ancaman  dalam  memanajemen  sistem  keamanan informasi.

## Kata kunci : manajemen, keamanan informasi, audit
Abstract.  Information  is  an  important  asset  in  an  organization.  Information  on  an organization  becomes  one  of  the  important  things  that  affects  business  continuity,  business opportunities, and threats to the organization. Therefore, efforts are needed in managing the security of information in an organization, both from the hardware that is owned,  software, and resources and assets, including people and employees, capabilities and expertise, as well as  the  culture  of  the  organization.  In  managing  an  information  security,  several  standards have been issued to manage information security so that the security process can be carried out  properly  and  optimally.  One  standard  that  has  existed  for  managing  an  information security system is ISO: 17799. Therefore, this paper will discuss how ISO: 17799 policies can be  used  and  implemented  by  organizations.  such  as  control  and  protection,  monitoring  and auditing, and knowing what are the threats in managing an information security system.
Keywords: management, information security, audit

## Pendahuluan
Permasalahan  keamanan  informasi  pada suatu  perangkat  lunak  komputer  akan selalu  menarik  untuk  dibahas,  hal  ini dikarenakan perkembangan teknologi informasi yang semakin mengalami peningkatan  dan  semakin  canggih  serta meluas. Akan tetapi, kecanggihan teknologi  informasi  teidak  selalu  diikuti dengan penerapan keamanan yang memadai,  sehingga  ancaman  keamanan
akan  selalu  menjadi  masalah  pada penerapan  sistem  komputer  dan  teknologi infor-masi  pada  suatu  perusahaan.  Salah satu  kunci  keberhasilan  sistem  informasi adalah  adanya  visi  dan  komitmen  dari pimpinan.  Apabila  tidak  ada  komitmen dari  pimpinan,  maka  akan  berdampak pada  investasi  pengamanan  data,  sebab pengamanan data tidak dapat berkembang tanpa  adanya  usaha  dan  biaya,  termasuk
Vol. 3, No. 2, February 2020, Pages 67-74
http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/doubleclick
investasi untuk pengamanan data elektronik.
Selain memerlukan adanya komitmen perlindungan data, masih dapat berbagai
permasalahan dalam
pengamanan sistem informasi, diantaranya bisa  berupa  kesalahan  desain,  kesalahan desain  dapat  terjadi  dimana  keamanan sering diabaikan. Kesalahan implementasi,  kesalahan  ini  sering  terjadi pada  saat  diimplementasikannya  suatu desain  menjadi  sebuah  sistem  informasi, sebagai contoh adalah pembuatan aplikasi yang pengembang aplikasi tidak memahami  betul  mengenai  keamanan pada  aplikasi.  Kesalahan  konfigurasi, kesalahan ini terjadi pada tahap operasional,  sistem  yang  dijalankan  tidak sesuai  dengan  prosedur  dari  pemilik sistem.  Kesalahan  penggunaan,  juga terjadi  pada  saat  mengoperasikan  sistem, umunya  disebabkan  karena  sistem  yang terlalu  kompleks,  sementara  sumber  daya terbatas [1].
Masalah  keamanan  informasi  ju- ga  ditinjau  dari  beberapa  aspek.  Dianta- ranya aspek-aspek dari tinjauan keamanan informasi  adalah Physical  Security ,  yang memfokuskan  strategi  untuk  mengaman- kan  anggota  organisasi,  keamanan  fisik, lokasi,  tempat  kerja,  serta meliputi  berba- gai  macam  ancaman  fisik,  seperti  misal- nya  kebakaran,  akses  tanpa  otorisasi,  dan bencana  alam. Personal  Security yang memfokuskan  mengenai  perlindungan orang-orang  dalam  organisasi. Operation Security yang  memfokuskan  pengamanan kemampuan  prganisasi  terhadap  keber- langsungan  bisnis  yang  sedang  berjalan. Communications  Security yang  bertujuan sebagai pengamanan media informasi dan komunikasi. Network Security yang mem- fokuskan  pada  keamanan  jaringan  tekno- logi informasi pada suatu organisasi [2].
Solusi masalah keamanan informasi  kini  telah  diterbitkan  oleh Organisasi Internasional untuk
Standarisasi  (ISO).  Standar  Manajemen Keamanan Informasi ini telah diakui seca-
ra  internasional.  Standar  Manajemen Keamanan  Informasi  ini  dilabeli  ISO 17799.  ISO  17799  diterbitkan  pada  bulan Desember  2000.  ISO  17799.  ISO  17799 mendefinisikan  informasi  sebagai  aset yang mungkin ada dalam berbagai bentuk dan  nilai  bagi  organisasi.  Tujuan  dari keamanan  informasi  sendiri  adalah  untuk melindungi  aset  ini  guna  memastikan  ke- berlangsungan  bisnis,  meminimal-kan  ke- rusakan  bisnis,  dan  memaksi-malkan  laba atas investasi.
Pada karya tulis ini akan memba- has  mengenai  isi  dan  ketentuan  dari  ISO 17799 yang merupakan standar untuk ma- najemen  keamanan  sistem  informasi.  ISO 17799  juga  menawarkan  berbagai  spesifi- kasi  untuk  memastikan  manajemen  laya- nan  TI  (Teknologi  Informasi).  ISO  17799 merupakan standar yang sering digunakan untuk  mengetahui  kebutuhan  dan  mene- rapkan kamanan sistem informasi.

## Metodologi
Metodologi  penelitian  yang  digunakan dalam  pembuatan  paper  ini  adalah  de- skriptif  kualitatif,  yakni  dengan  mengum- pulkan  data-data  yang  berupa  kata-kata, gambar,  dan  bukan  angka-angka.  Namun, apabila  ditemukan  data  yang  beruka  ang- ka,  maka  akan  diolah  dan  dideskripsikan serta  dijelaskan  dengan  menggunakan  ka- limat  penjelas.  Sehingga  hasil  dari  paper ini  adalah  naskar  yang  berasal  dari  rang- kuman  naskah-naskah  dengan  pembaha- san yang serupa.

## Pembahasan Sistem Manajemen Keamanan Infor- masi
Sistem  manajemen  keamanan  informasi adalah bagian dari integrasi dengan proses organisasi  serta  struktur  manajemen secara  menyeluruh.  Pada  ISO/IEC  27001 (2013)  Sistem  manajemen  keamanan informasi  menjaga  integritas,  kerahasiaan serta  ketersediaan  informasi  melalui proses resiko dan meyakinkan pihak yang berkepentingan bahwa resiko dapat
Vol. 3, No. 2, February 2020, Pages 67-74
http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/doubleclick
dikelola  dengan  baik  [3].  Keamanan informasi  terdiri  dari  perlindungan  3 aspek  yaitu Confidentiality  (kerahasiaan) merupakan aspek yang menjamin kerahasiaan data atau informasi, memastikan  bahwa  informasi  tersebut hanya  dapat  diakses  oleh  orang  yang berwenang  serta  menjamin  kerahasiaan data yang diterima , dikirim, ataupun yang disimpan. Integrity (integritas) merupakan aspek  yang  menjamin  bahwa  data  tidak bisa  diubah  tanpa  ijin  pihak  yang berwenang, menjaga keutuhan dan keakuratan  keutuhan  informasi  serta metode  prosesnya  dalam  menjamin  aspek integrity ini. Dan terakhir yaitu Availability  (ketersediaan) merupakan aspek  yang  menjamin  bahwa  data  akan tersedia  ketika  dibutuhkan,  memastikan user yang memiliki hak dapat menggunakan  informasi  dan  perangkat yang terkait seperti aset yang berhubungan ketika diperlukan [4].
Keamanan  dapat  tercapai  dengan berbagai  cara  ataupun  strategi  yang  biasa dilakukan  dengan  cara  stimultan  atau dilakukan  dalam  kombinasi  satu  dengan lainnya.  Masing-masing  strategi  dari keamanan  informasi  memiliki  fokus  dan dibangun  dengan  tujuan  tertentu  sesuai kebutuhan.  Contoh  keamanan  informasi yaitu Physical security, Personal security, Operation security, Communication security, Network security [5] .

## Alasan Keamanan Informasi Dibutuh- kan
Keamanan  sebuah  informasi  me- lindungi suatu informasi dari ancaman an- caman yang datang untuk memastikan ke- lancaran usaha, memperkecil kerugian da- ri perusahaan atau organisasi dan memak- simalkan  keuntungan  dari  investasi  dan kesempatan  usaha.  Manajemen  dari  suatu sistem  informasi  memungkinkan  data  un- tuk  terbagi  secara  elektronis,  sehingga memerlukan sebuah sistem untuk memas- tikan  data  terkirim  dan  diterima  oleh  tu- juan  yang  benar.  hasil  dari  survey  ISBS
(Information  Security  Breaches  Survey) pada  tahun  2000  menunjukan  bahwa  se- bagian besar dari suatu data atau informasi tidak  hanya  cukup  aman  sehingga  berala- san  kerawanan.  Langkah  untuk  memasti- kan  bahwa  suatu  sistem  memang  mampu menjamin  keamanan  suatu  data  dan  in- formasi telah dilakukan dengan benar me- nerapkan  kunci  kunci  pengendalian  dari standar yang telah teridentifikasi [5].

## Komponen, Aplikasi, dan Implikasi ISO 17799
ISO 17799 menyediakan kerangka kerja  untuk  menetapkan  meode  penilaian risiko,  kebijakan  kontrol  dan  perulangan, dan dokumentasi program. Standar adalah model  yang  sangat  baik  untuk  organisasi adalah  perlu  untuk  membuat  keamanan informasi dan prosedur, menetapkan peran dan  tanggung  jawab,  memberikan  ma- najemen aset yang konsisten, membangun keamanan  manusia  dan  fisik,  Komunikasi dokumen  dan  prosedur  operasional,  me- nentukan kontrol akses dan sistem terkait, bersiap  untuk  insiden  dan  manajemen kontinuitas bisnis, serta mematuhi persya- ratan hukum dan kontrol audit [6].
Keamanan  informasi  dapat  didefi- nisikan  sebagai  program  yang  memung- kinkan  suatu  organisasi  untuk  melindungi lingkungan  yang  saling  terhubung  secara terus-menerus  dari  kelemahan,  kerenta- nan, serangan, ancaman, dan insiden yang muncul. Program ini harus membahas ma- salah  fisik  dan  tidak  berwujud.  Aset  in- formasi  ditangkap  dalam  berbagai  format dan  beragam,  dan  kebijakan,  proses,  dan prosedur  harus  dibuat  sesuai  dengan  itu [7].
Organisasi  dapat  menggunakan standar  ini  tidak  hanya  untuk  membuat program  keamanan  informasi  tetapi  juga untuk  membuat  pedoman  yang  berbeda untuk  tujuan  sertifikasi,  kepatuhan,  dan audit.  Standar  ini  menyediakan  berbagai istilah  dan  definisi  yang  dapat  diadopsi serta alasan, pentingnya, dan alasan untuk
Vol. 3, No. 2, February 2020, Pages 67-74
http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/doubleclick
membangun  program  untuk  melindungi informasi organisasi [8].

## Langkah untuk Membangun dan Men- gimplementasikan Program Keamanan Informasi
Deskripsi  kontrol  memiliki  defini- si,  panduan  implementasi,  dan  informasi lain  untuk  memungkinkan  organisasi  me- netapkan  tujuan  programnya  sesuai  den- gan  metodologi  standar.  Adapun  tahapan dalam  membangun  dan  mengimple- mentasikan  program  keamanan  sistem  in- formasi adalah sebagai berikut :
Langkah  1  :  Mengadakan  Analisis  atau Penilaian Risiko
Risiko didefinisikan sebagai segala sesuatu yang menyebabkan paparan kemungkinan kerugian atau cedera.
Analisis  risiko  ditetapkan  sebagai  proses mengidentifikasi risiko pada suatu organisasi  dan  sering  melibatkan  evaluasi probabilitas dari suatu peristiwa atau suatu penilaian potensi bahaya. Kerugian potensi  harus  dipahami menentukan kemampuan  organisasi  untuk  potensi kerugian  seperti  itu.  Kategori  risiko keduanya internal dan eksternal dan dapat mencakup [6]:
1. Alami:  Peristiwa  cuaca  signifikan seperti  badai,  banjir,  dan  badai  salju
2. Manusia:  Kebakaran,  tumpahan  bahan kimia,  vandalisme,  pemadaman  listrik, dan virus / peretas
3. Politik: serangan teroris, bom ancaman, pemogokan, dan kerusuhan Lakukan  penilaian  risiko  untuk memahami,  menganalisis,  menge-valuasi, dan  menentukan  apa  risiko  organisasi membayar  kemungkinan  besar  terjadi  di lingkungan  mereka.  Risiko kegiatan penilaian  melibatkan  informasi  teknologi (TI) dan informasi fasilitas  pengolahan,  manajemen  fasilitas dan  membangun  keamanan,  manusia sumber  daya  (SDM),  manajemen  catatan (RM)  dan  perlindungan  catatan  vital,  dan
kepatuhan dan manajemen risiko kelompok.
Analisis  risiko  dilakukan  untuk mengisolasi  peristiwa  spesifik  dan  tipikal yang  wouid  kemungkinan  mempengaruhi organisasi; mengingat
geografi dan sifatnya kegiatan bisnis akan membantu mengidentifikasi risiko. Kehilangan  potensi  dari  semua  ini  acara dapat  mengakibatkan  akses  terlarang, pasokan  listrik  terganggu,  kebakaran  dari gas  atau  gangguan  listrik,  kerusakan  air, jamur  atau  cetakan  untuk  koleksi  kertas, kerusakan  asap,  bahan  kimia  kerusakan, dan  total  kerugian  (dengan  kehancuran seluruh bangunan) [6].
Langkah  2  :  Menetapkan  Kebijakan  Kea- manan
Komponen  standar  ini  menyediakan  kon- ten  yang harus dimasukkan serta panduan implementasi  untuk  menetapkan  fondasi dan  otorisasi  program.  Untuk  mengatur prioritasnya,  sebuah  informasi  kebijakan keamanan  harus  dikembangkan,  disahkan oleh manajemen, diterbitkan, dan dikomunikasikan.  Itu  harus  berlaku  untuk semua aset informasi dan harus menunjukkan  komitmen  manajemen  ke program.  Jelaskan  implikasinya  pada proses  kerja  dan  terkait  tanggung  jawab dan  garis  besar  di  dalamnya  deskripsi pekerjaan karyawan. Kebijakan keamanan seharusnya  dikelola,  didokumentasikan, dan secara berkala dievaluasi dan diperbarui  untuk  mencerminkan  tujuan organisasi dan arah bisnis [6].
Langkah 3 : Menyusun Inventarisasi Aset
Komponen  standar  ini  membahas manajemen aset, kontrol, dan perlindungannya.  Ini  berlaku  untuk  alt aset  dalam  bentuk  berwujud  dan  tidak berwujud. Identifikasi intelektual organisasi  properti  (IP),  toot  untuk membuat dan mengelola IP, dan aset fisik dengan  persediaan  terperinci  sehingga organisasi  tahu  jenis  sumber  daya  apa yang dimilikinya, di mana mereka berada, dan  siapa  yang  memiliki  tanggung  jawab untuk  mereka.  Identifikasi  caranya  aset
Vol. 3, No. 2, February 2020, Pages 67-74
http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/doubleclick
harus  digunakan,  diklasifikasikan,  perlu diberi label, dan ditangani untuk membangun  aset  inventaris  manajemen. Persediaan  ini  juga  harus  membedakan jenis,  format,  dan  masalah  kontrol kepemilikan [6].

## Langkah 4 : Tentukan Akuntabilitas
Program keamanan informasi tidak akan diimplementasikan kecuali peran dan tanggung  jawab  diartikulasikan  dengan jelas  dan  dipahami  oleh  mereka  yang memiliki  peran  dalam  program.  Idealnya, peran  dan  tanggung  jawab  ini  harus diuraikan dalam uraian tugas dan didokumentasikan  dalam  suatu  hal  dan ketentuan kerja [6].
Karyawan  adalah  bagian  dari keseluruhan  lanskap  keamanan  informasi dan seringkali merekalah yang paling ber- peran  dan  mampu  mencegah  terjadinya insiden tertentu. SDM biasanya bertanggung  jawab  atas  hal  ini  masalah, tetapi  mereka  harus  berkolaborasi  dengan IT  dan  RM  untuk  memastikan  bahwa semua  informasi  aset  ditangani  sesuai. Tentukan  peran  dan  tanggung  jawab selama  pra-employnient  dan  skrining proses,  dan  melakukan  peninjauan  latar belakang untuk mendukung proses perekrutan [6].
Ketika karyawan pergi atau berubah  pekerjaan,  penting  bahwa  SDM, dalam  kolaborasi  dengan  pemangku kepentingan lainnya, ikuti melalui
pengembalian proses aset
dan penghapusan  hak  akses,  yang  bisa ditangkap  dalam  proses  keluarnya  SDM dan  Prosedur.  Proses  ini  sering  tidak terkoordinasi, yang memung-kinkan karyawan  pergi  dengan  informasi  atau pergi  balik  pada  server  dan  dalam pekerjaan  fisik  ruang  massa  yatim  dan tidak dikenal informasi [6].
Langkah 5 : Alamat Keamanan Fisik
Komponen
standar ini menguraikan  semua  persyaratan  fisik batas  keamanan  dan  entri  resmi  kontrol;
langkah-langkah untuk melindungi
ancaman eksternal dan lingkungan; keamanan peralatan, utilitas, dan pemasangan  kabel  pertimbangan;  dan pembuangan  aman  atau  penghapusan media  peralatan  penyimpanan.  Bangunan organisasi  dan  bangunan,  peralatan,  dan pemrosesan  informasi  fasilitas  harus menjadi bukti kegagalan mencegah intrusi yang tidak sah dan akses, dan kemungkinan masalah pencurian [6].
Langkah 6 : Operasi Dokumen Prosedur
Prosedur untuk aktivitas sistem,
ubah  kontrol  manajemen,  dan  segregasi tugas  termasuk  dalam  komponen  ini. Program  organisasi  apa  pun  akan  lebih mapan ketika administrasi program, kebijakan,  prosedur,  dan  segala  terkait proses  didokumentasikan  secara  formal. Komponen ini menetapkan untuk mendefinisikan operasi prosedur, instruksi untuk  eksekusi  rinci  daripadanya,  dan manajemen  jejak  dan  sistem  audit informasi.  Hal  ini  berlaku  untuk  semua segi keamanan informasi program [6].

## Langkah 7 : Menentukan Kontrol Akses
Komponen  standar  ini  termasuk  pedoman untuk  menetapkan  kebijakan  dan  aturan untuk  informasi  dan  sistem  mengakses. Tindakan kontrol akses harus termasuk:
1. Menyiapkan pendaftaran pengguna dan prosedur deregistrasi
2. Mengalokasikan hak istimewa dan kata sandi
3. Menerapkan "meja kerja yang jelas dan hapus kebijakan layar "
4. Mengelola;
- Peralatan tanpa pengawasan
- Solusi jaringan pribadi virtual
- Jaringan nirkabel dan otentikasi
- Masalah  layanan  jaringan  seperti perutean dan koneksi
- Telecommuting  ruang  virtual  dan hak kekayaan intelektual
- Kunci dan prosedur kriptografis
- Pengembangan  perangkat  lunak, pengujian, dan lingkungan produksi
- Kode sumber program dan perpustakaan
Vol. 3, No. 2, February 2020, Pages 67-74
http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/doubleclick
- Ubah prosedur kontrol dan dokumentasi
- Tambalan, pembaruan, dan
layanan paket [6]
Langkah  8  :  Mengoordinasikan  Kontinui- tas Bisnis
Komponen  standar  ini  termasuk persyaratan pelaporan, respons dan prosedur  eskalasi,  dan  bisnis  manajemen kontinuitas.  Sebagai  organisasi  semakin datang diserang
dan menderita
pelanggaran  keamanan,  mereka  harus memiliki beberapa formal cara menanggapi  peristiwa  ini.    Manajemen kesinambungan bisnis mengatasi gangguan  tak  terduga  di  kegiatan  bisnis atau  counter  mereka  peristiwa  yang menghambat  organisasi  fungsi  bisnis penting. Proses ini harus mencakup: 1. Mengidentifikasi
risiko dan kemungkinan kejadian 2. Melakukan analisis dampak bisnis
3. Memprioritaskan fungsi bisnis penting
4. Mengembangkan  tindakan  pencegahan untuk  mengurangi  dan  meminimalkan dampaknya kejadian [6].
Langkah 9 : Menunjukkan Kepatuhan Hu- kum
Komponen standar ini menyediakan  standar  untuk  kekayaan intelektual  hak,  persyaratan  RM,  dan kepatuhan  tindakan.  Ini  berlaku  untuk semuanya  dari  pemrosesan  informasi suatu  organisasi  sistem  data  granular  dan transaksional  catatan  yang  terkandung  di dalamnya sistem. Ada peningkatan pengawasan pada organisasi untuk menunjukkan  kepatuhan  dengan  hukum, peraturan  yang  berlaku,  dan  persyaratan legislatif  untuk  semua  aspek  transaksi bisnis mereka. Kepatuhan terhadap aturan dan peraturan bagian  integral dari keamanan  informasi  program  dan  akan berkontribusi  menunjukkan  akunta-bilitas perusahaan [6].
10 Klausa Kontrol dari ISO 17799
Salah  satu  isi  dari  ISO  17799 meliputi  10  klausa  kontrol  (10  pasal  pen- gamatan).  Adapun  10  klausa  kontrol adalah sebagai berikut :
Security  Policy (kebijakan  keamanan), yakni  mengarahkan  visi  dan  misi  mana- jemen  agar  kontinuitas  bisnis  dapat  ber- langsung  san  mampu  untuk  menjaga  keu- tuhan  informasi  penting  yang  dimiliki oleh perusahaan [7].
System  Access  Control ( sistem  kontrol akse),  yakni  bagaimana  mengendalikan akses  pada  setiap  pengguna  terhadap  in- formasi-informasi yang telah diatur kewe- nangannya,  termasuk  juga  pengendalian penggunaan TI [7].
Communication  and  Operations  Man- agement (manajemen komunikasi dan op- erasi),  yakni  penyediaan  suatu  perlindun- gan  terhadap  infrastruktur  sistem  infor- masi dan teknologi informasi melalui per- awatan,  pemeriksaan  berkala,  serta  me- mastikan kesediaan panduan sistem [7].
System  Development  and  Maintenance (pengembangan sistem dan pemeliharaan), yakni  klausa  yang  dilakukan  setelah  dila- kukan pemeriksaaan berkala terkait sistem informasi  dan  teknologi  informasi.  Pada tahapan ini adalah memastikan bahwa sis- tem  operasi  maupun  aplikasi  mampu  un- tuk  bersinergi    melalui  proses  verifikasi [7].
Physical  and  Environment  Security
(keamanan  fisik  dan  lingkungan),  yakni keamanan  sistem  informasi  dan  teknologi informasi  dari  segi  fisik,  lingkungan,  dan jaringan  untuk  mencegah  adalah  kerusa- kan atau kehilangan data yang diakibatakn oleh  factor  lingkungan,  bisa  berupa  ben- cana  alam  maupun  pencurian  (Carlson, 2001).
Compliance (penyesuaian),  yakni  me- mastikan  implementasi  kebijakan  kea- manan  telah  seuai  dengan  peraturan  pe- rundang-undangan yang berlaku, termasuk didalamnya  adalah  pernyaratan  kontrak- turan melalui audit sistem [7].
Vol. 3, No. 2, February 2020, Pages 67-74
http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/doubleclick
Personel  Security ( keamanan  peroran- gan),  yakni  mengatur  tentang  penguran- gan  risiko  dari  penyalahgunaan  fungsi penggunaan  atau  wewenang  akibat  ke- salahan pengguna. Oleh karenanya, penting  mengadakan  pelatihan-pelatihhan mengenai security  awareness agar  setiap pengguna mampu menjaga keamanan dan kerahasiaan informasi atau data pada ling- kup kerjanya masing-masing [7].
Security  Organization (keamanan  or- ganisasi),  mengatur  tentang  keamanan  se- cara  untuh  suatu  organisasi  atau  perusa- haan,  yakni  mengendalikan  keutuhan  sis- tem  informasi  dalam  organisasi  tersebut terhadap keperluan pihak luar [7].
Asset  Classification  and  Control (klasifi- kasi  dan  kontrol  aset),  yakni  memberikan perlindungan  terhadap  aset  perusahaan dan  aset  informasi  berdasarkan  tingkat perlindungan yang telah ditetapkan (Carlson, 2001).
Business Countinuity Management
(manajemen  kelanjutan  usaha),  yakni  ke- siapan  dalam  menghadapi  risiko  yang akan  ditemui  selama  aktivitas  bisnis  ber- langsung  yang  mampu  mengakibaykan ‘ major failure ´ atau risiko kegagalan yang utama  ataupun  bencana  dan  kejadian  bu- ruk yang tidak terduga [7].

## Simpulan
Adapun  simpulan  yang  dapat  diperoleh dari  paper  ini  diantaranya  adalah  sebagai berikut :
1. Sistem  manajemen  keamanan  infor- masi  merupakan  integrasi  antar  proses organsisasi  serta  struktur  untuk  men- jaga  kerahasiaan  dan  ketersediaan  in- formasi.
2. Sistem  manajemen  keamanan  infor- masi  yang  telah  tersertifikasi  dan  dia- kui  secara  internasional  adalah  ISO 17799.
3. Penting  bagi  suatu  organisasi  untuk memanajemen  keamanan  informasi guna  melindungi  informasi  dari  anca- man  terhadap  informasi  atau  data tersebut.
4. ISO  17799  meliputi  kerangka  kerja, kebijakan  kontrol,  serta  dokumentasi program.
5. Terdapat  delapan  ahapan  yang  dapat dilakukan untuk membangun dan men- gimplementasikan  dan  menjalankan program keamanan informasi.
6. ISO  17799  meliputi  10  klausa  kontrol untuk  memastikan  berjalannya  layanan sistem  informasi  dan  teknologi  infor- masi

## Daftar Pustaka
[1]   Februariyanti,  H.  (2006).  Standar dan Manajemen Keamanan Komputer. Jurnal Teknologi Informasi DINAMIK Volume XI, No.
2 , 134-142.
[2]   Trisantono, H. B. (2007). Kebijakan Keamanan  dengan  Standar  BS 7799/ISO 17799 Pada Sistem Manajemen  Keamanan  Informasi Organisasi. Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi
(SNATI) , C75 - C76.
[3]   Yuze,  Y.  C.  (2006). Analisis  Sistem Manajemen  Keamanan  Informasi Menggunakan ISO/IEC27001 : 2013 Serta  Rekomendasi  Model  Sistem Menggunakan  Data  Flew  Diagram pada  Direktorat  Sistem  Informasi Perguruan  Tinggi. Bandung:  Jurnal Sistem Informasi Bisnis.
[4]   Utomo,  M.  d.  (2012). Pembuatan Tata  Kelola  Keamanan  Informasi
Kontrol  Akses  Berbasis  ISO/IEC 27001:2005 Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan
Surabaya I. Surabaya: Jurnal Teknik ITS.
[5]   Syafrizal,  M.  (2007). ISO  17799:
Standar Sistem Manajemen Keamanan  Informasi. Yogyakarta: STMIK AMIKOM Yogyakarta.
Vol. 3, No. 2, February 2020, Pages 67-74
http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/doubleclick
[6]   Myler,  E.  C.  (2006).  ISO  17799
Standard for Security. The Information  Management  Journal , 43-52. [7] Carlson,  T.  (2001). Information Security Management: Understanding  ISO  17799. United States: International Network Services Inc.