Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. IV, No. 2, Desember 2020 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
TATA KELOLA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA BERDASARKAN KONSEP PASAL 33 UNDANG-UNDANG NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
Arrum Budi Leksono Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM
Jl. Kramat Raya No.25, RT.3/RW.2, Kramat, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10450 langitkalimasada@gmail.com
Naskah diterima: 05 Okt. 2020; Revisi: 23 Nov. 2020; disetujui: 15 Des. 2020

## Abstract
The  1945  Constitution  stipulates  Chapter  XIV  Article  33  concerning  "National  Economy  and Social  Welfare"  as  an  effort  by  the  State  through  the  Government  to  realize  prosperity  for  all Indonesian  people,  which  has  been  carefully  planned  by  the  founders  of  the  Republic  of Indonesia  who  are  members  of  the  Preparatory  Committee  to  Inquire  about  Indonesian Independence.  This  study  tries  to  examine,  analyze,  and  find  new  legal  theories  related  to  the meaning of Article 33 on mineral and coal mining governance associated with Law Number 23 of  2014  concerning  Regional  Government.  The  results  of  the  study  stated  that  the  meaning  of Article 33 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia related to the right to control the State which experienced a shift in authentication as stipulated in Law no. 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining as amended by Law of the Republic of I Indonesia Number 3 of 2020 concerning Amendments to Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining and its implementing regulations related to Law Number 23 concerning Regional Government.

## Keywords: Mineral and Coal Mining, Constitution, Regional Goverment
Alamat Korespondensi:
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam E-mail: langitkalimasada@gmail.com
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. IV, No. 2, Desember 2020 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## I. LATAR BELAKANG
Pembukaan  Undang  Undang  Dasar  1945  yang  merupakan  beranda  dari  Konstitusi Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  secara  tegas  menyatakan:  “Bahwa  sesungguhnya Kemerdekaan  itu  adalah  hak  segala  bangsa  dan  oleh  sebab  itu,  maka  penjajahan  diatas  dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusian dan perikeadilan. Dari perjuangan dan  pergerakan  kemerdekaan  Indonesia  telah  sampailah  kepada  saat  yang  berbahagia  dengan selamat  sentausa  mengantarkan  rakyat  Indonesia  kedepan  pintu  gerbang  kemerdekaan  Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur.” 1
Undang  Undang  Dasar  1945  menetapkan  Bab  XIV  Pasal  33  tentang  “Perekonomian Nasional  dan  Kesejahteraan  Sosial”  sebagai  upaya  Negara  melalui  Pemerintah    untuk mewujudkan  kesejahteraan  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia  sudah  direncanakan  matang-matang oleh  pendiri  Republik  Indonesia  yang  tergabung  di  Panitia  Persiapan  Penjelidik  Kemerdekaan Indonesia. 2 Terlihat  dari  tindak  lanjut  yang  dilakukan  oleh  negara  dari  waktu  kewaktu  untuk mengimplementasikan  pasal  tersebut  diera  globalisasi  yang  mencuat  sebagai  konsep  baru  pada tahun 1985. Walaupun globalisasi pada hakekatnya adalah kajian yang merambah dunia politik dan  ekonomi  namun  suatu  hal  yang  tidak  bisa  disangkal  adalah  ungkapan  yang  menyatakan “hukum sebagai produk politik” yang sepintas pandangan awam bisa menjadi debat kata sebab pernyataan  itu  telah  memposisikan  hukum  sebagai  subsistem  kemasyarakatan  yang  ditentukan oleh politik. 3
Dari  segi  produksi  hingga  saat  ini  bagian  terbesar  produksi  tambang  utama  Indonesia adalah  hasil  kegiatan  perusahaan-perusahaan  asing.  Namun  dalam  sepuluh  tahun  terakhir  ini, sudah mulai tanpa adanya minat para pengusaha swasta nasional untuk turut bergiat dalam usaha pertambangan,  baik  secara  sendiri  maupun  dalam  usaha  patungan  dengan  pihak  asing. 4 Setiap penyusunan peraturan perundang-undangan harus didasarkan pada landasan filosofis, yuridis dan sosiologis.  Landasan  filosofis  dimaknakan  sebagai  pandangan  atau  sikap  batin  dan  masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan pertambangan mineral dan batubara. Sikap bathin atau pandangan bangsa Indonesia terhadap pelaksanaan kegiatan pertambangan mineral dan batubara, ditegaskan dalam  Pembukaan  UUD  1945,  Pasal  33  ayat  (3)  UUD  1945,  dan  Undang-Undang  Nomor  4 Tahun  2009  tentang  Pertambangan  Mineral  dan  Batubara  sebagaimana  telah  diubah  dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara. 5
1 Pembukaan UUD 1945, Bahan Penataran dan Bahan Referensi Penataran TAP TAP MPR 1983, (Jakarta : Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1984), hlm. 1
2 RM.  AB.  Kusuma, Lahirnya  Undang-Undang  Dasar  1945), Edisi  Revisi,  (Jakarta  :  Badan  Penerbit  Fakukltas  Hukum Indonesia, 2009), hlm. 489. Lahirnya BAB XIV, Pasal 33, UUD 1945 berangkat dari pidato ketua PPKI, Ir. Soekarno, yang membacakan BAB IX Kekuasaan Kehakiman sampai dengan BAB XVI dari UUD 1945. Pasal 33 Ayat 1: “Perekonomian disusun sebagai usaha berdasar atas azas kekeluargaan”. Kollektivisme. Ayat 2 : “Cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”. Sosialisme. Ayat 3 : “Bumi dan air dan kekayaan alam yang  terkandung  di  dalamnya  dikuasai  oleh  negara  dan  dipergunakan  untuk  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat” (dibacakan pada rapat besar tanggal 18 Agustus 1945 waktu pukul 12.46-13.50, bertempat di gedung Komonfu, Pejambon No. 2 dengan Ketua Sidang Ir. Soekarno dan Anggota berjumlah 25 orang).
3 Moh,  Mahfud,  MD. Politik  Hukum  di  Indonesia, Cetakan  ke-5,  (Jakarta  :  PT.RajaGrafindo  Persada,  2012),  hlm.  4,  juga menambahkan bahwa dalam tataran ide atau cita hukum, lebih-lebih dinegara yang menganut supremasi hukum, politiklah yang  harus  diposisikan  sebagai  variable  yang  terpengaruh  ( dependent  variable )  oleh  hukum.  Mana  yang  benar  dari  kedua pernyataan tersebut?  Hukum yang determinan atas politik ataukah politik yang determinan atas hukum. Secara metodelogis ilmiah sebenarnya tidak ada yang salah dari pernyataan tersebut, semuanya benar, tergantung pada asumsi dan konsep yang dipergunakan.
4 Abrar Saleng, Hukum Pertambangan , (Yogyakarta : UII Press, 2004), hlm. 72.
5 H. Salim, Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), hlm. 41.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 1, Juni 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejurnal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Secara filosofis, P.L. Coutrier memberikan pengertian tentang arti penting Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Ada dua bagian penting yang menarik dari Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yaitu: (1)kekayaan  alam  yang  terkandung  di  dalam  bumi  dan  di  dalam  air  dikuasai  oleh  negara  dan dengan  demikian  mengandung  arti  bahwa  kepemilikan  sumber  kekayaan  alam  (SKA)  tersebut bukan milik pribadi dan juga bukan hanya milik daerah di mana SKA itu ditemukan tetapi juga “milik  rakyat  negara  Indonesia  lainnya”.  Secara  implisit  ini  juga  mengandung  arti  diatur pemanfaatannya oleh negara. Karena itu ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya; dan;
(2)dipergunakan  untuk  sebesar-besar  kemakmuran  rakyat  mengandung  pengertian  mendorong SKA tersebut perlu diproduksi agar pendapatan dapat dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Pelaksanaan ini tentu di dalam batas rambu-rambu yang ada. Umpama optimalisasi nilai tambah dan pembagian/pemerataan seadil mungkin.”
Peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  tentang  mineral  dan  batubara  di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor  4  Tahun  2009  Tentang  Pertambangan  Mineral  Dan  Batubara.  Undang-undang  ini  telah dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah itu, meliputi: a.  Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan.
b.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  23  Tahun  2010  tentang  Pelaksanaan  Kegiatan  Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
c.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  55  Tahun  2010  tentang  Pembinaan  dan  Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
d.  Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang. Keempat peraturan pemerintah itu mengatur tentang mineral dan batubara. 6
Dalam  faktanya  usaha  pertambangan  dengan  melibatkan  peran  serta  masyarakat  sesuai  amanat Pasal  33  UUD  NRI  1945  dan  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2009  tentang  Pertambangan, Mineral  dan  Batu  Bara 7 belum  sesuai  dengan  harapan,  sehingga  diperlukan  jaminan  kepastian hukum  dan  keadilan  bagi  rakyat  Indonesia  dalam  menikmati  sebesar-besarnya  bumi,  air  dan kekayaan  alam  yang  terkandung  didalamnya.  Persoalan  hukum  yang  terjadi  adalah  adanya kerancuan  dalam  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2009  tersebut  yang  kemudian  mengalami judicial review (JR) melalui putusan Mahkamah Konstitusi. 8
Kajian dalam penelitian ini adalah terkait dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor  30/PUU-VIII/2010  dan  Nomor  10/PUU-X/2012  mengenai judicial  review Undang- Undang  Nomor  3  Tahun  2020  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2009 Tentang  Pertambangan  Mineral  Dan  Batubara  terhadap  ketentuan  Pasal  33  UUD  NRI  Tahun 1945.  Bahwa  tujuan  Negara  Republik  Indonesia  adalah  mensejahterakan  rakyat  yang  salah
6 Ibid., hlm. 46.
7 Victor  Imanuel  Williamson  Nalle,  Hak  Menguasai  Negara  Atas  Mineral  dan  Batubara  Pasca  Berlakunya  Undang-Undang Minerba, Jurnal Konstitusi, Volume 9, Nomor 3, September 2012 , (Malang, 2012), hlm. 474.  Salah satu sumber daya alam yang  berpotensi  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  rakyat  adalah  pertambangan.  Pulau  Sumatera  memiliki  kekayaan  alam hasil tambang berupa minyak bumi, batu bara, tembaga, timah, granit, dan beberapa hasil tambang lainnya. Pulau Kalimantan menyimpan kekayaan tambang berupa batu bara dan minyak bumi. Pulau Jawa yang memiliki hasil tambang berupa minyak bumi,  bijih  besi,  granit,  dan  hasil  tambang  lainnya.  Di  Pulau  Sulawesi  tersebar  hasil  tambang  mangaan,  fosfat,  tembaga, nikel,  dan  beberapa  hasil  tambang  lainnya,  dan  di  pulau  paling  timur  di  Indonesia  yaitu  Jayapura  menyimpan  kekayaan tambang minyak bumi, emas, perak, dan beberapa hasil tambang lainnya. Walaupun perusahaan-perusahaan pertambangan menganggap  Indonesia  memiliki  iklim  investasi  yang  buruk  tetapi  nyatanya  Indonesia  memang  memiliki  potensi  mineral yang luar biasa dan tak bisa ditinggalkan.
8 Ibid. hlm. 47.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. IV, No. 2, Desember 2020 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
satunya  usaha  pertambangan.  Terhadap  usaha  pertambangan  ini,  pemerintah  telah  mengatur melalui Pasal 1 angka 29, Pasal 6, Pasal 9, Pasal 17, Pasal 51, Pasal 55 ayat (1), Pasal 60, Pasal 61 ayat (1), dan Pasal 75 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.
Pada  pokoknya  pasal-pasal  pertambangan  tersebut  mengatur  wilayah  pertambangan yang  terkait  dengan  tata  kelola  pertambangan  mineral  dan  batu  bara.  Wilayah  pertambangan adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan atau batu bara dan tidak terikat dengan btasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari rencana tata ruang nasional. Menetapan wilayah  pertambangan  dilakukan  setelah  berkoordinasi  dengan  pemerintah  daerah  dan berkonsultasi  dengan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik  Indonesia.  Luas  dan  batas  dari wilayah pertambangan yang memperoleh ijin usaha pertambangan mineral logam dan batu bara harus ditetapkan oleh pemerintah dengan berkoordinasi dengan pemerintah daerah, dimana harus sesuai  dengan  kriteria  yang  dimiliki  oleh  pemerintah.  Wilayah  ijin  usaha  pertambangan  itu sendiri  diberikan  kepada  badan  usaha,  koperasi  dan  perseorangan  dengan  cara  di  lelang.  Tata kelola  wilayah  pertambangan  dan  ijin  usaha  pertambangan  sebagaimana  dimaksud  dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara menciderai Pasal 33 UUD NRI 1945.
Hal  ini  kemudian  ditindaklanjuti  dengan  adanya  perubahan  terhadap  Nomor  22  tahun 1999  tentang  Pemerintahan  Daerah  dengan  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang Pemerintahan  Daerah  yang  kemudian  juga  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  23 tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  (selanjutnya  disebut  UU  Pemda).  Dengan  adanya undang-undang  tersebut,  membuat  paradigma  pembangunan  nasional  telah  mengalami  suatu perubahan yang sangat signifikan. Proses pembangunan yang pada awalnya bersifat sentralistik, diubah  menjadi  paradigma  pembangunan  desentralistik  yang  lebih  bertumpu  pada  pemberian kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah untuk mengelola daerahnya sendiri. 9
Pemberlakuan  UU  Pemda  ternyata  justru  menimbulkan  permasalahan  baru  yang kompleks, terutama dalam hal pengelolaan Mineral dan Batubara. Pengelolaan dan penguasaan Mineral  dan  Batubara  sebagaimana  dimaksud  pada  Pasal  4  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  3 Tahun  2020  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2009  Tentang Pertambangan  Mineral  Dan  Batubara,  adalah  diselenggarakan  oleh  Pemerintah  dan/atau Pemerintah  Daerah. 10 Sedangkan  ketentuan  pada  Pasal  14  ayat  (1)  UU  Pemda  menyatakan bahwa  penyelenggaraan  urusan  Pemerintahan  bidang  energi  dan  sumber  daya  mineral  dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi.
Konsep  yang  berbeda  didapatkan  dalam  UU  Pemda.  Pemerintah  Daerah  Provinsi memang  masih  memegang  kekuasaan  sebagai  wakil  pemerintah  pusat.  Namun,  kewenangan yang  dimilikinya,  menjadi  lebih  besar  terutama  dalam  hal  pengelolaan  sumber  daya  alam. Sebagaimana telah disebutkan di atas, Pasal 14 UU Pemda menyatakan bahwa  Penyelenggaraan urusan  pemerintahan  bidang  kehutanan,  kelautan  dan  energi  serta  sumber  daya  mineral  dibagi antara  Pemerintah  Pusat  dan  Daerah  Provinsi.  Tidak  disebutkan  pemerintah  kabupaten/kota dalam  klausul  pasal  tersebut,  yang  mengakibatkan  secara  tidak  langsung,  ikut  menghapuskan kewenangan  Pemerintah  Kabupaten/Kota  tersebut  dalam    penyelenggaraan  urusan  pemerintah bidang pengelolaan sumber daya alam.
9 Solly  Lubis, Pembangunan  Hukum  Nasional ,  Makalah,  Disampaikan  pada  Seminar  Pembangunan  Hukum  Nasional  VIII, (Denpasar : Badan Pembinaan Hukum Nasional, Deprtemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, 2013), hlm. 1.
10 Pasal 1 angka 37 UU Minerba menyatakan bahwa : Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 1, Juni 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejurnal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Permasalahan  menjadi  rumit  mengingat  UU  Minerba  mengamanahkan  bahwa  dalam melakukan  pengelolaan  terhadap  mineral  dan  batubara,  juga  mengikutsertakan  pemerintah kabupaten/kota.  Maka  terjadilah  c onflict  of  norm antara  UU  Minerba  dengan  UU  Pemda berkaitan  dengan  kewenangan  pemerintah  daerah  kabupaten/kota  dalam  pengelolaan  sumber daya mineral dan batubara.
Menurut  ilmu  hukum,  jika  terdapat  konflik  hukum  diantara  sesama  peraturan    perundang- undangan  seperti  ini,  maka  ketentuan  yang  digunakan  adalah  asas lex  posteriori  derogat  lex priori .  Artinya,  apabila  terjadi  konflik  hukum  antara  peraturan  perundang-undangan  yang  baru dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  lama,  maka  peraturan  perundang-undangan  yang lam dikesampingkan (tidak diberlakukan). 11 Namun, asas ini baru akan dipakai apabila peraturan perundang-undangan  yang  baru,  tidak  secara  tegas  mencabut  berlakunya  peraturan  perundang- undangan  yang  lama  yang  mengatur  hal  yang  sama.  Apabila  peraturan  perundang-undangan yang  baru,  secara  tegas  mencabut  berlakunya  peraturan  perundang-undangan  yang  lama,  maka demi  hukum  peraturan  perundang-undangan  yang  lama  menjadi  tidak  berlaku,  sehingga  tidak perlu memakai asas ini. 12
Bedasarkan  uraian  di  atas,  sebenarnya  UU  Pemda  tidak  mencabut  secara  tegas mengenai UU Minerba. UU tersebut hanya mencabut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32  tahun  2004,  meskipun  sebenarnya  pembuatan  UU  Minerba  juga  didasarkan  pada  ketentuan yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tersebut. Sehingga, tetap harus diberlakukan  asas  tersebut  di  atas,  yang  mengakibatkan  pengesampingan  ketentuan  dalam  UU Minerba  tentang  kewenangan  Pemerintah  Kabupaten/Kota  dalam  mengelola  sumber  daya mineral dan batubara.
Pisau analitis yang digunakan dalam penelitian ini ialah teori hukum pembangunan dari Mochtar  Kusumaatmadja.  Teori  hukum  pembangunan  Mochtar  Kusumaatmadja  memiliki pokok-pokok  pikiran  tentang  hukum  yaitu 13 :  Pertama,  bahwa  arti  dan  fungsi  hukum  dalam masyarakat direduksi pada satu hal yakni ketertiban ( order) yang merupakan tujuan pokok dan pertama dari segala hukum. Kedua, bahwa hukum sebagai kaidah sosial, tidak berarti pergaulan antara manusia dalam masyarakat hanya diatur oleh hukum, namun juga ditentukan oleh agama, kaidah-kaidah susila, kesopanan, adat kebiasaan dan kaidah-kaidah sosial lainya. Ketiga, bahwa hukum  dan  kekuasaan  mempunyai  hubungan  timbal  balik,  dimana  hukum  memerlukan kekuasaan  bagi  pelaksanaanya  karena  tanpa  kekuasaan  hukum  itu  tidak  lain  akan  merupakan kaidah sosial yag berisikan anjuran belaka. Keempat, bahwa hukum sebagai kaidah sosial tidak terlepas  dari  nilai  ( values) yang  berlaku  di  suatu  masyarakat,  bahkan  dapat  dikatakan  bahwa hukum  itu  merupakan  pencerminan  dari  nilai-nilai  yang  berlaku  dalam  masyarakat.  Kelima, bahwa hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat artinya hukum merupakan suatu alat untuk memelihara  ketertiban  dalam  masyarakat  Pasal  33  UUD  1945  ayat  (3)  UUD  1945  mengatur bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan  untuk  sebesar-besar  kemakmuran  rakyat.”  Konsep  penguasaan  negara  dalam  hal pengelolaan pertambangan dan peruntukkannya, TIDAK BOLEH MENYIMPANG dan Pasal 33 ayat  (3)  UUD  1945.  Penguasaan  negara  dalam  makna  Staatsbeheer,  bukan  dalam  makna Pemilikan  Negara.  Dalam  makna  Staatsbeheer,  Negara  sebagai  organisasi  diberi  Mandat  atas
11 Muhammad Bakri, Pengantar Hukum Indonesia , (Malang : UB Press, 2013), hlm. 321.
12 Ibid.
13 Mochtar Kusumaatmadja di dalam Otje Salman dan Eddy Damian, Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan , (Bandung : Alumni, 2002), hlm. 3-15.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. IV, No. 2, Desember 2020 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
nama  Rakyat  untuk  melakukan  pengelolaandan  pengusahaan  Negara  dalam  hal  ini  mengacu kepada  Pemerintah  Pusat  sebagal  institusi  yang  memegang  “ character  state ”,  yang  dapat bertindak ke dalam dan keluar Negara.
Pengertian  dikuasai  negara,  harus  diartikan  mencakup  makna  dikuasai  Negara  dalam arti  luas,  yang  didalamnya  termasuk  juga  dalam  hal  publik  oleh  kolektivitas  rakyat  atas  SDA. Rakyat  secara  kolektif  memberi  mandat  kepada  Negara  untuk  membuat  Kebijakan  ( Beleid ); tindakan  Pengurusan  ( bestuursdaad );  Pengaturan  ( Regelensdaad );  Pengelolaan  ( beheersdaad ); Pengawasan ( toezichthoudensdaad ) untuk tujuan sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat. Dalam menjalankan  mandat,  Pemerintah  menetapkan  Norma,  Standar,  Prosedur,  dan  Kriteria pengelolaan pertambangan.
Kesimpulannya bahwa Pasal 33 UUD 1945 ayat (3) UUD 1945 mengatur bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk  sebesar-besar  kemakmuran  rakyat.”  Konsep  penguasaan  negara  dalam  hal  pengelolaan pertambangan  dan  peruntukkannya.  TIDAK  BOLEH  MENYIMPANG  dari  Pasal  33  ayat  (3) UUD 1945. Penguasaan negara dalam makna STAATSBEHEER , bukan dalam makna Pemilikan Negara.  Dalam  makna Staatsbeheer, Negara  sebagai  organisasi  diberi  Mandat  atas  nama Rakyat untuk melakukan pengelolaan dan pengusahaan. Negara dalam hal ini mengacu kepada Pemerintah Pusat sebagai institusi yang memegang “ character state” . Yang dapat bertindak ke dalam dan ke luar Negara.
Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 sesungguhnya bermakna bahwa segala sesuatu mengenal sumber  daya  alam  termasuk  di  dalamnya  air  beserta  kekayaan  alam  lainnya  milik  atau  berada dalam  wilayah  NKRI  berarti  dikuasai,  diatur,  dikelola,  dan  didistribusikan  oleh  negara  atau pemerintah dengan segenap lembaga pengelolanya untuk dipergunakan bagi memakmurkan atau mensejahterakan rakyat Indonesia seluruhnya.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif  yang  disertai  yuridis  empiris yaitu  penelitian  yang  menekankan  pada  penggunaan  norma-norma  hukum  secara  tertulis  yang dikaitkan dengan praktik dan persepsi yang dilakukan narasumber. 14
Dengan  demikian  dapat  diperoleh  suatu  gambaran  mengenai  permasalahan  Pergeseran  makna Pasal 33 undang-undang dasar tahun 1945. 15
Penelitian  ini  bersifat  eksplanatoris 16 yaitu  suatu  penelitian  yang  dilakukan  untuk menggali lebih dalam teori hukum pembangunan mengenai berlakunya suatu undang-undang.
Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data sekunder yaitu data  yang  diperoleh  melalui  penelusuran  kepustakaan  atau  dari  dokumen  resmi.  Sementara  itu data  primer  adalah  data  yang  diperoleh  dari  sumbernya  secara  langsung  melalui  metode wawancara  yang  dilakukan  secara  mendalam  bersifat  terbuka  terhadap  nara  sumber  atau
14 Dian  Puji  Simatupang, Petunjuk  Penelitian  Usulan  Penelitian  Disertasi, (Jakarta  :  Program  Studi  Doktor  Ilmu  Hukum Unkrisna, 2013), hlm. 5.
15 Rully  Indrawan,  R.  Poppy  Yaniawati, Metode  Penelitian,  Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  Campuran  untuk  managemen, Pembangunan,  dan  Pendidikan ,  (Bandung:  Refika  Aditya),  hlm.  8.  Metode  ilmiah  tidaklah  bersifat  tunggal  dalam memperoleh kebenaran. Setidaknya ada dua metode lain yang membantu manusia mencari kebenaran (pengetahuan), yakni metode  trial  and  error  dan  metode  intuitif.  Perbedaan  menonjol  dan  metode  ilmiah  dibanding  dua  metode  lainnya  terletak pada kemampuan metode ilmiah yang menyajikan sesuatu yang bisa disaksikan (realitas), transparan, dan diulang kembali, karena  metode  ibmiah  berangkat  dan  masalah  yang  nyata  dan  pentahapan  kerja  yang  bisa  diulang  oleh  siapa  pun  yang memibiki latar belakang keilmuan yang sama.
16 Bandingkan dengan Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang : Bayu Media Publishing, 2007), hlm. 34-62.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 1, Juni 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejurnal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
informan  yang  dalam  hal  ini  adalah  Direktorat  Mineral  dan  Batubara,  Pengusaha,  Perguruan Tinggi, dan tokoh masyarakat.
Ada  2  (dua)  jenis  bahan  hukum  yaitu  1).  Bahan  hukum  primer    yakni  sumber  hukum yang menjadi pengikat/landasan hukumnya seperti: UUD NRI Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara. 2) bahan hukum sekunder yakni bahan yang memberikan penjelasan    mengenai  sumber  hukum  primer  seperti  bahan  yang  berupa  buku-buku, harian/majalah dan karya tulis ilmiah.
Adapun  pengumpulan  data  menggunakan  2  (dua)  cara  yaitu:  a)  studi  kepustakaan ( library  research). Dalam  studi  kepustakaan  ini  yang  dilakukan  adalah  mempelajari  dan membaca  buku-buku  hukum,  teori  hukum,  dan  hukum  pertambangan  mineral  dan  batubara, sehingga bahan tersebut dapat terkait dengan masalah yang berhubungan dengan penelitian ini b) wawancara dengan informan yaitu wawancara 17 dilakukan secara mendalam terhadap Direktorat Mineral  dan  Batubara,  Pengusaha  pertambangan  mineral  dan  batubara,  Perguruan  Tinggi,  dan tokoh  masyarakat  dan  yang  lainnya.  Dengan  demikian  diharapkan  hasilnya  wawancara  dapat menjadi bahan bagi penyempurnaan penelitian.
Sebagai  upaya  untuk  dapat  menjawab  atau  memecahkan  permasalahan  yang  diangkat dalam penelitian ini, maka digunakan metode analisis data kualitatif, karena data yang diperoleh bersifat kualitatif tidak diperlukan data statistik. Setelah pengumpulan data kemudian dilakukan analisis sehingga dapat ditarik kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 18 Bentuk hasil penelitian sesuai dengan tipe penelitian yang bersifat  diagnostik yakni penelitian hukum  yang  mengamati  gejala-gejala  atas  suatu  peristiwa  hukum  yang  dalam  hal  ini permasalahan Pergeseran makna Pasal 33 undang-undang dasar tahun 1945. 19

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Secara khusus penelitian ini membahas tata kelola pertambangan mineral dan batubara berdasarkan  konsep  pasal  33  undang-undang  negara  republik  indonesia  tahun  1945.  Tujuan perubahan  tata  ruang  horizontal  menjadi  vertikal  tersebut  diarahkan  untuk  melaksanakan ketentuan  Pasal  33  ayat  (3)  tersebut.  filosfis  dan  amanah  Pasal  33  ayat  (3)  UUD  1945  akan semakin  terimplemntasi  karena  kegiatan  pengusahaan  pertambangan  akan  diupayakan semaksimal  mungkin  untuk  memberikan  kesejahteraan,  kemakmuran,  dan  pelayanan  bagi seluruh rakyat Indonesia.
Pemerintah daerah dinilai dapat menerapkan dan mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam  yang  Iebih  baik  karena  para  pengambil  keputusan  berada  dan  Iebih  dekat  dengan masyarakat  setempat.  Pemerintah  daerah  dianggap  lebih  mengetahui  persoalan  dan  kebutuhan masyarakat di daerahnya sendiri dibandingkan dengan Pemerintah Pusat.
Dengan  lahirnya  Undang-undang  Nomor  22  Tahun  1999,  terjadi  pengutamaan penyelenggaraan  desentralisasi  daripada  dekonsentrasi,  termasuk  di  sektor  pertambangan. Peraturan Pemerintahan Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara pemerintah, provinsi, dan kabupaten/kota, pada Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) menyatakan bahwa
17 Lihat teknik wawancara dalam Masri Singarimbun, Metode Penelitian Survei , (Jakarta: LP3ES, 1989), hlm. 192
18 Ibid.
19 Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif , (Jakarta :  PT.Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 7. Di dalam suatu penilitian hukum, maka paradigma konsepsional meliputi: Masyarakat Hukum, Subyek Hukum, Hak dan Kewajiban, Peristiwa Hukum, Hubungan Hukum, dan Objek hukum.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. IV, No. 2, Desember 2020 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral merupakan urusan pilihan bukan kewajiban. Dengan demikian seharusnya pengelolaan pertambangan tidak seharusnya diserahkan serta merta kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, yang terjadi selama ini.
Namun  dalam  pengelolaan  pertambangan,  sudah  terlanjur  diserahkan  kepada Pemerintah  Kabupaten/Kota  (berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  75  Tahun  2001), sehingga hal ini merupakan kekeliruan dari sektor pertambangan sendiri. Yang selanjutnya juga demikian  diadopnya  paradigm  desentralistis  oleh  Undang-undang  Nomor  4  Tahun  2009 sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2020  tentang  Perubahan Atas  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2009  Tentang  Pertambangan  Mineral  Dan  Batubara, dimana  pengelolaan  pertambangan  dilaksanakan  sesuai  kewenangan  masing-masing  sesuai prinsip otonomi daerah. Jadi pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dikelola berbasis pemberian otonomi daerah. Hal inilah yang dirasakan kebablasan dalam pemberian kewenangan kepada  Pemerintah  daerah,  sehingga  timbul  praktik-praktik  penyalahgunaan  wewenang  dalam penerbitan pemberian izin usaha pertambangan.
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  (“UU  23/2014”)  telah menggeser paradigma pengelolaan pertambangan, dan yang semula desentralistis dikembalikan menjadi  sentralistis.  Undang-Undang  tersebut  bertindak  layaknya  sebagai  kekuatan  sentrifugal yang membalikkan pendulum rezim Pemerintahan Daerah dan yang tadinya membawa semangat desentralisasi menjadi kembali kepada rezim yang tersentralisasi. Salah satu kewenangan yang ditarik kembali tersebut adalah kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk memberikan IUP kepada pengusaha pertambangan.
Kewenangan  dan  Kabupaten/Kota  sebagaimana  dijabarkan  dalam  Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara tersebut, otomatis harus segera diamandemen karena sudah tidak sesuai lagi dengan penarikan yang dilakukan oleh UU 23/2014. Secara yuridis, pengaturan dalam  UU  23/2014  tersebut  membawa  dampak  disharmonisasi  pengaturan  horizontal  di  antara undang-undang dengan undang-undang sektoral, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2009  Tentang  Pertambangan Mineral Dan Batubara. Pertentangan peraturan tersebut tentunya memberikan ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum, terutama bagi kalangan pengusaha dan investor.

## IV. KESIMPULAN
Makna  Pasal  33  UUD  NRI  1945  terkait  hak  mengusai  Negara  yang  mengalami pergeseran  otentifikasi  sebagaimana  ketentuan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2020  tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2009  Tentang  Pertambangan  Mineral  Dan Batubara  serta  peraturan  pelaksanaannya  terkait  dengan  Undang-Undang  Nomor  23  tentang Pemerintahan  Daerah  menyatakan  bahwa  Pasal  33  UUD  1945  ayat  (3)  UUD  1945  mengatur bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan  untuk  sebesar-besar  kemakmuran  rakyat.”  Konsep  penguasaan  negara  dalam  hal pengelolaan pertambangan dan peruntukkannya. TIDAK BOLEH MENYIMPANG dari Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.
Berdasarkan  kesimpulan  di  atas  penulis  menyarankan  bahwa  Pasal  33  UUD  1945  belum memerlukan aturan organis. Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 mengamanatkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pasal 33 diatur dalam undang-undang. Sampai saat ini undang-undang  khusus  mengenai  pelaksanaan  Pasal  33  belum  ada.  Diperlukan  suatu undang-undang umum yang memberikan arahan dan menjadi pedoman bagi undangundang
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 1, Juni 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejurnal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
spesifik, misalnya undang-undang antara lain minyak dan gas bumi, pertambangan mineral dan batubara, panas bumi, kehutanan, mengenai bagaimana penjabaran dari Pasal 33 UUD 1945. DPR bersama Pemerintah dalam membentuk undang-undang di sektor sumber daya alam  harus  memperhatikan  nilai-nilai  filosofi  yang  terkandung  dalam  Pasal  33  ayat  (3) UUD 1945. Sehingga eksistensi liberalisme tidak menghantam nilai-nilai yang terkandung di dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

## DAFTAR PUSTAKA
Dian  Puji  Simatupang, Petunjuk  Penelitian  Usulan  Penelitian  Disertasi, (Jakarta:  Program  Studi  Doktor  Ilmu Hukum Unkrisna, 2013).
Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif , (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2011). Abrar Saleng, Hukum Pertambangan , (Yogyakarta: UII Press, 2004). Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang: Bayu Media Publishing, 2007). H. Salim, Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012). Masri Singarimbun, Metode Penelitian Survei , (Jakarta: LP3ES, 1989). Mochtar Kusumaatmadja di dalam Otje Salman dan Eddy Damian, Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan , (Bandung: Alumni, 2002).
Moh, Mahfud, MD. Politik Hukum di Indonesia, Cetakan ke-5, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012).
Muhammad Bakri, Pengantar Hukum Indonesia , (Malang : UB Press, 2013). Pembukaan  UUD  1945, Bahan  Penataran  dan  Bahan  Referensi  Penataran  TAP  TAP  MPR  1983, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1984).
RM.  AB.  Kusuma, Lahirnya  Undang-Undang  Dasar  1945), Edisi  Revisi,  (Jakarta:  Badan  Penerbit  Fakukltas Hukum Indonesia, 2009).
Rully Indrawan, R. Poppy Yaniawati, Metode Penelitian, Kuantitatif, Kualitatif, dan Campuran untuk managemen, Pembangunan, dan Pendidikan , Bandung: Refika Aditya. Solly Lubis, Pembangunan Hukum Nasional , Makalah, Disampaikan pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII,  (Denpasar  :  Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional,  Deprtemen  Kehakiman  dan  Hak  Asasi  Manusia, 2013).
Victor Imanuel Williamson Nalle, Hak Menguasai Negara Atas Mineral dan Batubara Pasca Berlakunya Undang- Undang Minerba, Jurnal Konstitusi, Volume 9, Nomor 3, September 2012 , (Malang, 2012).