Vol. 08  No (01): 12-2021,Desember 2021 p-ISSN: 1978-3795; e-ISSN: 2721-6721 Dikirim: 1 Desember 2021 Diterima: 20 Desember 2021 Dipublikasi: 2021-12-27

## Prioritasisasi Permasalahan Sosial Ekonomi Kecamatan Dendang Kabupaten Belitung Timur dengan Metode Analisis Hierarki Proses (AHP)
Tomi Andria Wahyudi 1 dan Didik Ardianto 2
Perencana Ahli Muda, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembagan Daerah Kabupaten BelitungTimur tomi_taw@yahoo.co.id
Abstrak:  Penelitian  ini  melakukan  identifikasi  mengenai  permasalahan  sosial  ekonomi  yang  dihadapi  oleh Kecamatan  Dendang  pada  Kabupaten  Belitung  Timur.  Identifikasi  dan  pemetaan  permasalahan  dilakukan dengan  menggunakan  beberapa  aspek,  yaitu  aspek  administrasi  kependudukan,  aspek  sumberdaya  manusia, aspek  sosial  dan  aspek  ekonomi.  Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  metode  wawancara,  pengamatan,  dan studi  literatur.  Analisis  data  dilakukan  dengan  menggunakan  pendekatan  sosial  ekonomi  dengan  pendekatan kualitatif dan  Analisis  Hierarki  Proses  (AHP).  Hasil  penelitian  menunjukkan  ada  10  prioritas  masalah  pada Kecamatan  Dendang  yaitu  Kesejahteraan  penduduk  sektor  perkebunan  rendah,  Pendidikan  usia  produktif rendah, Tingkat pendidikan penduduk rendah, Keluarga belum memiliki kartu keluarga, Tingginya Pernikahan Anak,  Penduduk  belum  memiliki  akta  kelahiran,  Rendahnya  status  kesehatan  balita,  Tingginya  kasus  diare, Lansia  tidak produktif, dan  Penduduk disabilitas.  Penelitian ini  diakhiri  dengan memetakan perangkat  daerah yang  akan  merencanakan  program  dan  kegiatan yang  sesuai  dengan  tugas  dan  fungsinya.  Rekomendasi  yang perlu ditindaklanjuti yaitu dengan mensinergikan dan mengefektivitaskan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan Perangkat Daerah terkait di tingkat Kecamatan .
Kata Kunci : Permasalahan Kecamatan; Analysis Hierarchy Process; Belitung Timur

## 1. PENDAHULUAN
Kecamatan  memiliki  kedudukan  yang  sangat  strategis  dalam  pembangunan  di  daerah. Berdasarkan  ketentuan  Pasal  209  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pememerintahan Daerah dinyatakan bahwa kecamatan merupakan Perangkat Daerah dari  Kabupaten atau Kota.  Kecamatan merupakan unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan  Pemerintahan  yang  menjadi  kewenangan  Daerah.  Camat  yang  merupakan kepala  kecamatan melaksanakan sebagian kewenangan Bupati/Wali Kota yang dilimpahkan kepadanya dan juga bertindak sebagai  penyelenggara  pemerintahan  umum.  Karenanya  kecamatan  menepati  posisi  penting  dalam pembangunan di daerah.  Pelaksanaan pembangunan di daerah membutuhkan sinergitas yang terjalin baik antar pelaku pembangunan. Camat sebagai salah satu pelaku pembangunan dalam melaksanakan tugas-tugasnya dituntut untuk mensinergiskan baik perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan dengan perangkat  daerah  dan  instansi  terkait.  Pelaksanaan  sinergitas  pelaksanaan  pembangunan  akan  efektif dilakukan  jika  berdasarkan  pada  pengetahuan  yang  sama  terhadap  persoalan  yang  sedang  dan  akan dihadapi.
Upaya  untuk  menentukan  pemahaman  yang  sama  terhadap  persoalan  pembangunan  penting dilakukan. Hal ini dilakukan agar semua pihak yang terlibat dapat memperkirakan dan merencanakan seberapa besar sumberdaya yang akan digunakan untuk melakukan intervensi baik berupa program atau kegiatan. Kecamatan Dendang yang terbentuk dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur merupakan daerah administratif yang berada dalam Pemerintah Kabupaten Belitung Timur. Memiliki Luas wilayah dan jumlah penduduk yang relatif kecil dibandingkan dengan kecamatan lainnya di Belitung Timur (lihat tabel 1).

## Tabel 1.

## Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk
Kecamatan Dendang Kabupaten Belitung Timur No Kecamatan Jumlah Desa Luas Daerah (km²) Jumlah Penduduk (Jiwa) Kepadatan Penduduk (Jiwa/km²) Laki- laki Perempuan Jumlah / Total 1 Manggar 9 229 20.166 19.187 39.353 171,85 2 Gantung 7 546.3 14.678 13.673 28.351 51,90 3 Dendang 4 243.3 5.494 5.080 10.574 43,46 4 Kelapa Kampit 6 498.5 9.715 9.256 18.971 38,06 5 Damar 5 236.9 6.644 6.397 13.041 55,05 6 Simpang Renggiang 4 390.7 3.843 3.603 7.446 19,06 7 Simpang Pesak 4 362.2 4.355 4.087 8.442 23,31 Jumlah 39 2506.9 64,895 61,283 126.178 50,33
Sumber : Database Kementerian Dalam Negeri Semester II Tahun 2020 (diolah)
Pelaksanaan pembangunan di wilayah kecamatan selama ini belum dilakukan sepenuhnya berbasis data yang akurat. Hal ini menandakan bahwa belum ada arahan yang jelas terkait dengan lokus intervensi pembangunan di Kecamatan khususnya di Kecamatan Dendang. Sebab lainnya adalah belum  adanya pemetaan  permasalahan  sehingga  menyebabkan  lambat  dan  tidak  terarahnya  intervensi  program  dan kegiatan Kecamatan di Belitung Timur. Upaya sinergitas dalam intervensi program dan kegiatan dalam pelaksanaan  pembangunan  di  Kecamatan  Dendang  akan  efektif  dilakukan  jika  diperkuat  dengan identifikasi persoalan dan arahan penanganannya. Karenanya penelitian  ini disusun untuk membantu dalam upaya dimaksud.
Penelitian  ini  mengunakan  data  kualitatif  dengan  melakukan  survey  atau  meminta  pendapat  ahli pengampu urusan  perencanan  pada  tingkat  kabupaten  dan  tingkat  kecamatan  terhadap  permasalahan yang  terjadi  pada  Kecamatan  Dendang  yang  menjadi  prioritas  harus  diselesaikan  dengan  cara memberikan  bobot.  Hasil  pemetaan  dilakukan  pemilihan  prioritas  dengan  menggunakan  metode prioritasisasi menggunakan software Analytic Hierarchi Process .

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1 Permasalahan
Permasalahan pembangunan berdasarkan Permendagri 86 tahun 2018  Tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata  cara  perubahan  rencana  pembangunan  adalah  kesenjangan  antara  kinerja  pembangunan  yang dicapai  saat  ini  dengan  yang  direncanakan  dan  kesenjangan  antara  apa  yang  ingin  dicapai  di  masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.

## 2.2 Prioritas
Kusrini  (2007)  menjelaskan  Langkah  langkah  yang  dapat  dilakukan  dalam  menyusun  daftar  skala prioritas adalah:
a) studi  kelayakan,  pada  langkah  ini,  sasaran  ditentukan  dan  dilakukan  pencarian  prosedur, pengumpulan  data,  identifikasi  masalah,  identifikasi  kepemilikan  masalah,  klasifikasi  masalah, hingga akhirnya terbentuk sebuah pernyataan masalah;
b) perancangan, pada tahapan ini diformulasikan model yang akan digunakan dan kriteria-kriteria yang ditentukan,  kemudian  dicari  alternatif  model  yang  dapat  dikembangkan  untuk  menyelesaikan masalah,  selanjutnya  memprediksi  keluaran  yang  mungkin  dan  menentukan  variabel-variabel model;
c) pemilihan,  menentukan  berbagai  alternatif  model  berserta  variabel-variabelnya  serta  pemilihan modelnya,  termasuk  solusi  dari  model  tersebut.  Selanjutnya  dilakukan  analisis  sensitivitas,  yakni dengan mengganti beberapa variabel yang tidak relevan; dan
d) Membuat daftar skala prioritas yang benar-benar dibutuhkan masyarakat, terkait dengan perbaikan infrastruktur maupun dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

## 2.3 Kecamatan
Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  17  Tahun  2018  Kecamatan  adalah  bagian  wilayah  dari daerah  kabupaten/kota  yang  dipimpin  oleh  camat.  Camat  dalam  menjalankan  pembangunan  di wilayahnya bertugas:
1. Menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  umum  di  tingkat  Kecamatan  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi: (1) Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan; (2) Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di  wilayah  kerja  Kecamatan;  (3)  efektivitas  kegiatan  pemberdayaan  masyarakat  di  wilayah Kecamatan;  dan  (4)  Pelaporan  pelaksanaan  tugas  pemberdayaan  masyarakat  di  wilayah  kerja Kecamatan kepada bupati/wali kota;
3. Mengoordinasikan  upaya  penyelenggaraan  ketenteraman  dan  ketertiban  umum,  meliputi:  (1) sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal  di  wilayah  Kecamatan;  (2)  harmonisasi  hubungan  dengan  tokoh  agama  dan  tokoh masyarakat;  dan  (3)  pelaporan  pelaksanaan  pembinaan  ketenteraman  dan  ketertiban  kepada bupati/wali kota.
4. Mengoordinasikan  penerapan  dan  penegakan  Peraturan  Daerah  dan  Peraturan  Kepala  Daerah, meliputi:  (1)  sinergitas  dengan  perangkat  daerah  yang  tugas  dan  fungsinya  di  bidang  penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan (2) pelaporan pelaksanaan  penerapan  dan  penegakan  peraturan  perundang-undangan  di  wilayah  Kecamatan kepada bupati/wali kota;
5. Mengoordinasikan  pemeliharaan  prasarana  dan  sarana  pelayanan  umum,  meliputi:  (1)  sinergitas dengan  perangkat  daerah  dan/atau  instansi  vertikal  yang  terkait;  (2)  pelaksanaan  pemeliharaan prasarana  dan  fasilitas  pelayanan  umum  yang  melibatkan  pihak  swasta;  dan  (3)  pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota;
6. Mengoordinasikan  penyelenggaraan  kegiatan  pemerintahan  di  tingkat  Kecamatan,  meliputi:  (1) sinergitas  perencanaan  dan  pelaksanaan  kegiatan  dengan  perangkat  daerah  dan  instansi  vertikal terkait;  (2)  efektivitas  penyelenggaraan  kegiatan  pemerintahan  di  tingkat  Kecamatan;  dan  (3) pelaporan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat    Kecamatan bupati/wali kota;
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang mengatur desa;
8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan,  meliputi: (1) perencanaan  kegiatan  pelayanan  kepada  masyarakat  di  Kecamatan;  (2)  fasilitasi  percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya; (3) efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat  di  wilayah  Kecamatan;  dan  (3)  pelaporan  pelaksanaan    kegiatan  pelayanan  kepada masyarakat  di  wilayah  Kecamatan  kepada  bupati/wali  kota  melalui  sekretaris  daerah;  dan  (4) pelaporan  pelaksanaan  kegiatan    pelayanan  kepada  masyarakat  di  wilayah  Kecamatan  kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah; dan
9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 2.4 Konsep Penelitian
Kerangka kajian yang digunakan dalam analisis permaslahan pembangunan di Kecamatan Dendang ini adalah  dimulai  dengan  melakukan  identifikasi  dan  pemetaan  data  yang  dikumpulkan  dari  berbagai aspek. Berikutnya adalah melakukan prioritasisasi masalah untuk kemudian disinergiskan dengan tugas dan fungsi dari Perangkat Daerah. Proses prioritasisasi masalah dilakukan dengan menentukan masalah
berdasarkan pada pendapat dari pejabat eselon 3 yang membidangi perencanaan daerah. Pada proses ini digunakan alat analisis Multi Criterion Decision Making atau Analytic Hierarchi Process .
Gambar 1. Kerangka Konsep Penelitian

## 3. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif.  Lokasi  penelitian  ini  dilakukan  di  Kecamatan Dendang Kabupaten Belitung Timur karena peneliti ingin mengetahui permasalahan utama yang ada pada  Kecamatan  Dendang.  Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  meliputi  data  primer  dan sekunder. Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara dengan menggunakan kuesioner, serta pengamatan  lingkungan  dan  masyarakat.  Data  sekunder  diperoleh  dari  Badan  Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitung Timur, Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Belitung Timur dan literatur lain seperti Undang-undang dan Peraturan Menteri, serta hasil penelitian terkait dengan kondisi sosial ekonomi.
Hasil  pemetaan  permasalahan  tersebut  berikutnya  dilakukan  pemilihan  prioritas  dengan  meminta pendapat ahli. Ahli yang dimaksud adalah pejabat eselon 3 yang mengampu urusan perencanaan dan kepala  seksi  pembangunan  pada  Kecamatan  Dendang.  Tahapan  yang  dilakukan  adalah  meminta pendapat  ahli  terhadap  10  permasalahan  tersebut  mana  yang  menjadi  prioritas  harus  diselesaikan dengan cara memberikan bobot. Bobot yang lebih besar antar kesepuluh permasalahan tersebut diurut berdasarkan  bobotnya.  Data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  satu  alat  analisis.  Metode  yang digunakan dalam menentukan prioritas permasalahan yang dihadapi ditingkat kecamatan menggunakan metode Analytical  Hierarchy  Process (AHP)  dalam  menentukan  permasalahan  yang  akan diprioritaskan. AHP merupakan suatu metode pendukung keputusan dan bisa juga menjadi alat analisis yang  digunakan  untuk  menentukan  prioritas  (Saaty,  2008).  Model  pendukung  keputusan  ini  akan menguraikan  masalah  multifaktor  atau  multikriteria  yang  kompleks  menjadi  suatu  hierarki.  Hirarki dalam hal ini adalah suatu representasi permasalahan yang kompleks dalam suatu susunan multilevel yang terdiri dari komponen tujuan, faktor, kriteria dan sub kriteria (Saaty, 2008).
AHP  dapat  digunakan  sebagai  metode  penentuan  prioritas  masalah  disbanding  dengan  metode  yang lain karena alasan-alasan berikut (Bernasconi,2010):
1. Struktur yang berhierarki, sebagai konsekuensi dari kriteria yang dipilih, sampai pada sub kriteria yang paling dalam.
2. Melakukan perhitungan pada tingkat validitas sampai dengan batas toleransi inkosistensi.
3. Memperhitungkan daya tahan output analisis sensitivitas pengambilan keputusan.
Langkah-langkah yang dilakukan dalam metode AHP adalah sebagai berikut:
1. Mendefinisikan masalah penelitian dan menentukan prioritas sesuai dengan kriteria yang diinginkan.
2. Membuat  struktur  hierarki  yang  diawali  dengan  tujuan  utama.  Struktur  hierarki  tersebut diperlihatkan pada Gambar 2.
Identifikasi & Pemetaan Masalah Prioritasisasi Masalah di Kecamatan Identifikasi Tugas
Perangkat Daerah
Gambar 2. Struktur Hierarki
3. Mendefinisikan  perbandingan  ber-pasangan  sehingga  diperoleh  jumlah  penilai  seluruhnya ditentukan dengan Persamaan (1). 𝑛 × [( 𝑛 −1)/2] (1)
Jumlah penilaian perbandingan dengan n adalah banyaknya elemen yang dibandingkan sesuai dengan Persamaan (1). Pengumpulan data penilaian perbandingan bisa diperoleh menggunakan kuesioner atau melakukan penilaian perbandingan individu dengan pertimbangan yang sudah ditentukan.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 4.1 Situasi Pembangunan Sosial Ekonomi di Kecamatan Dendang
Analisis situasi Sosial Ekonomi Pembangunan di Kecamatan Dendang dalam penelitian ini ini dibatasi dan  digambarkan  dalam  2  (dua)  aspek,  yaitu  aspek  sosial  yang  terdiri  dari  kependudukan  dan administrasi  kependudukan,  sumber  daya  manusia,  pendidikan  dan  kesehatan.  Sementara  aspek ekonomi  dilihat  dari  tingkat  kesejahteraan  masyarakat,  lapangan  pekerjaan  mayoritas  penduduk  dan penduduk miskin dan rentan yang bekerja di sektor perkebunan.

## 4.1.1  Aspek Sosial

## 4.1.1.1 Kependudukan
Salah satu upaya untuk memetakan dan mengidentifikasi permasalahan pembangunan yang ada di kecamatan Dendang adalah dengan melihat beberapa situasi kependudukan dan administrasi kependudukan  di  Kecamatan.  Beberapa  data  kependudukan  dan  administrasi  yang  digunakan untuk dalam analisis ini adalah jumlah penduduk dan jumlah penduduk yang memiliki dokumen kependudukan.

## Tabel. 2.
Jumlah Penduduk dan Keluarga dengan kepemilikan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga di Kecamatan Dendang Tahun 2020
Sumber : Database Kementerian Dalam Negeri Semester II Tahun 2020 (diolah)
Permasalahan Utama
Kriteria 1 Kriteria 2 Kriteria 3 Kriteria 4 Desa Jumlah Penduduk Penduduk Belum memiliki Akta Kelahiran Persentase Jumlah Keluarga Penduduk Belum memiliki Kartu Keluarga Persentase Dendang 2.004 297 14,82 652 86 13,19 Balok 2.174 102 4,69 719 100 13,91 Jangkang 3.267 381 11,66 1.096 104 9,49 Nyuruk 3.129 523 16,71 1.065 22 2,07 Total 10.574 1.303 12,32 3.532 312 8,83
Berdasarkan  sebaran  penduduk  di  Kecamatan  Dendang  diketahui  masih  terdapat  12,32% penduduk yang belum memiliki dokumen Akta Kelahiran dan sebanyak 8,83% keluarga belum memiliki  Kartu  Keluarga.  Hal  ini  menandakan  bahwa  cakupan  layanan  administrasi kependudukan masih harus ditingkatkan lagi.

## 4.1.1.2    Sumber Daya Manusia
Indikator lain yang dapat dijadikan acuan dalam melihat situasi pembangunan di Kecamatan Dendang  adalah  ketersedian  sumber  daya  manusia.  Sumber  daya  manusia  yang  dapat melaksanakan atau berkontribusi terhadap pembangunan di Kabupaten Belitung Timur dapat dilihat dari penduduk usia produktif salah satunya yang berada di Kecamatan Dendang.
Grafik 1.
Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia Produktif Di Kecamatan Dendang Kabupaten Belitung Timur
Sumber: Kecamatan Dendang dalam Angka, BPS 2019 (Diolah).
Grafik 1 menunjukkan bahwa Jumlah penduduk Lanjut usia (Lansia) di Kecamatan Dendang juga dapat dijadikan basis data dalam menilai situasi sumber daya manusia. Penduduk Lansia merupakan objek dan sekaligus subjek pembangunan. Sebagai objek karena Lansia merupakan salah  satu  warga  negara  yang  berhak  atas  pembangunan,  dengan  kata  lain  pembangunan  di daerah  khususnya  kecamatan  harus  ramah  Lansia.  Sementara  sebagai  subjek  karena  Lansia yang  masih  produktif  dapat  menjadi  agen  dalam  mensukseskan  pembangunan  di  daerah khususnya di kecamatan.
Kecamatan Dendang memiliki 463 jiwa Lansia yang harus diperhatikan dan dipenuhinya hak- hak  mereka  sebagai  warga  negara.  Sebanyak  448  diantaranya  merupakan  lansia  miskin  dan rentan. Sementara dari 448 Lansia tersebut sebanyak 228 orang Lansia masih produktif, sisanya 220 tidak produktif lagi. Selain Lansia, penduduk dengan disabilitas juga harus diurus dalam wilayah  Kecamatan  Dendang.  Jumlah  penduduk  disabilitas  ini  masih  relatif  sedikit,  namun membutuhkan sumber daya Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kecamatan yang tidak sedikit.
Grafik. 2.
Jumlah Penduduk dengan Disabilitas di Kecamatan Dendang Tahun 2018
Sumber: Kecamatan Dendang dalam Angka, BPS 2019 (Diolah).
1985 2178 3193 3067 1378 1612 2330 2226 101 90 136 136 DENDANG BALOK JANGKANG NYURUK Usia Lanjut Usia produktif Ʃ Penduduk 2 2 1 3 0 0 1 1 0 0 3 2 0 2 2 3 Dendang Balok Jangkang Nyuruk Cacat Tubuh
Cacat Mental Tuna Rungu Tuna Netra

## 4.1.1.3    Tingkat Pendidikan
Kabupaten Belitung Timur masih menghadapi rendahnya rata-rata lama sekolah yang sampai dengan  Tahun  2018  masih  diangka  8,14.  Kecamatan  Dendang  memiliki  permasalahan  yang sama. Rendahnya rata-rata lama sekolah di wilayah ini, dikarenakan penduduk berusia di atas 15 tahun banyak yang putus sekolah sehingga hanya menamatkan Pendidikan jenjang sekolah dasar (3.848 orang) dan sedikit yang hanya menamatkan jenjang SMP (1.135 orang), bahkan masih banyak yang tidak tamat jenjang sekolah dasar (2.998 orang).

## Grafik 3.
Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Di Kecamatan Dendang
Sumber: Kecamatan Dendang dalam Angka, BPS 2019 (Diolah).
Berdasarkan jenjang pendidikan, penduduk di Kecamatan Dendang yang tidak menamatkan SD sebesar 25,5%, hanya menamatkan SD 37,38%, tamat SMP 10,46%, SMA 8,53% dan kurang dari  1%  penduduk  dendang  yang  menamatkan  Pendidikan  D1/D3  dan  ≥  S1.  Data  ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan penduduk sangat rendah di Kecamatan Dendang.
Kasus  Putus  sekolah  di  Belitung  Timur  juga  disebabkan  masih  banyaknya  pernikahan  anak. Kecamatan  Dendang  pada  Tahun 2018  menempati  posisi  kedua  terbanyak  kasus  pernikahan usia anak.

## Grafik 4.
Jumlah Kasus Pernikahan Usia Anak Di Kabupaten Belitung Timur
Sumber: Statistik Kesejahteraan Sosial Kabupaten Belitung Timur, BPS  2019 (Diolah)

## 4.1.1.4    Situasi Kesehatan.
Kabupaten  Belitung  Timur  masih  menghadapi  kasus  kematian  Ibu  dan  Bayi  yang  tinggi  di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada tahun 2018 angka kematian Ibu 187,75 sementara kematian bayi sebesar 13,28. Angka ini meningkat cukup tinggi sepanjang 4 tahun terakhir.
443 726 244 209 34 32 526 795 256 190 14 19 866 1163 323 304 25 31 828 1212 267 186 21 12 0 1000 2000 3000 4000 5000 < SD SMP diploma DENDANG BALOK JANGKANG NYURUK 12 2 16 11 1 3 3 Dendang Simpang Pesak Gantung Simpang Renggiang Manggar Dendang Kelapa Kampit

## Grafik.5

## Indikator Kesehatan Ibu dan Bayi
Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014-2018
Sumber: Profil Kesehatan Belitung Timur, 2019 (Diolah).
Selain  kematian  bayi,  Kabupaten  Belitung  Timur  khususnya  Kecamatan  Dendang  memiliki permasalahan lain terkait dengan bayi atau bayi di bawah lima tahun, yaitu terkait dengan status kesehatannya.  Kecamatan  Dendang  memiliki  permasalahan  dari  keempat  status  kesehatan balita yaitu balita dengan status gizi buruk, gizi kurang, balita pendek dan kurus.
Grafik.6 Indikator Status Kesehatan Balita Kabupaten Belitung Timur Tahun 2018
Sumber: Profil Kesehatan Belitung Timur, 2019 (Diolah).
Terkait  dengan  tingginya  kematian  bayi  di  Belitung  Timur  ada  faktor  yang  harus  menjadi perhatian  yaitu  masih  tingginya  angka  penderita  diare  sebanyak  126  pada  tahun  2018. Tingginya  penderita  diare  merupakan  permasalahan  yang  harus  segera  diselesaikan  di kecamatan Dendang.
8.36 5.96 3.83 8.45 9.96 10.22 8.25 6.71 8.95 13.28 11.15 8.25 8.62 10.44 14.71 46.45 45.85 95.83 49.70 189.75 2014 2015 2016 2017
2018 AKN AKB
AKABA AKI
0 2 4 6 8 MANGGA R DAMAR GANTUN G KELAPA KAMPIT SP. RENGGIA NG SP. PESAK DENDAN G Balita Pendek 0 0.5 1 1.5 2 2.5 MANGGA R DAMAR GANTUN G KELAPA KAMPIT SP. RENGGIA NG SP. PESAK DENDAN G Balita Kurus 0 0.5 1 1.5 2 MANGGA R DAMAR GANTUN G KELAPA KAMPIT SP. RENGGIA NG SP. PESAK DENDAN G % GIZI BURUK 0 2 4 6 8 MANGGA R DAMAR GANTUN G KELAPA KAMPIT SP. RENGGIA NG SP. PESAK DENDAN G % GIZI KURANG

## 4.1.2     Aspek Ekonomi
Aspek terakhir yang menjadi kajian dalam menganalisis permasalahan di Kecamatan Dendang ini  adalah  aspek  ekonomi.  Ada  beberapa  indikator  yang  dapat  dicermati  dalam  memetakan permasalahan  ekonomi  yaitu  status  kesejahteraan  yang  dilihat  dari  jenis  keluarga,  penduduk miskin dan rentan, pekerjaan mayoritas di Kecamatan.

## Grafik. 7.
Jumlah Keluarga Berdasarkan Tingkat Kesejahteraan di Kecamatan Dendang Tahun 2018

## Sumber: Kecamatan Dendang dalam Angka, BPS 2019 (Diolah)
Berdasarkan grafik di atas diketahui bahwa keluarga sejahtera di Kecamatan Dendang sudah semakin  sedikit.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  tingkat  kesejahteraan  keluarga  semakin  baik. Pekerjaan mayoritas penduduk di Kecamatan Dendang adalah sebagai petani dan kedua adalah sebagai karyawan/buruh perkebunan.

## Grafik. 8.
Lapangan Pekerjaan Mayoritas Penduduk di Kecamatan Dendang Tahun 2018
Sumber: Kecamatan Dendang dalam Angka, BPS 2019 (Diolah).
Penduduk yang bekerja di lapangan pekerjaan sebagai petani sebenarnya adalah penduduk yang bekerja  mandiri  di  sub  sektor  perkebunan.  Berdasarkan  data  terpadu  kesejahteraan  social diketahui  bahwa  penduduk  miskin  dan  rentan  di  kecamatan  Dendang  banyak  bekerja  di perkebunan. Hal ini menunjukkan bahwa Kecamatan Dendang memiliki permasalahan bahwa penduduk yang bekerja di sektor perkebunan memiliki kesejahteraan yang rendah.
Pra Sejahtera Sejahtera 1 Sejahtera 2 208 215 321 308 59 24 4 2 49 172 319 281 DENDANG BALOK JANGKANG NYURUK Karyawan Perkebunan Nelayan Ptanian/Pternakan

## Grafik. 9.
Jumlah Penduduk Miskin dan Rentan yang Bekerja di Perkebunan di Kecamatan Dendang Tahun 2019
Sumber: Kecamatan Dendang dalam Angka, BPS 2019 (Diolah).

## 4.2 Prioritasisasi Permasalahan
Berdasarkan  identifikasi  dan  pemetaan  permasalahan  yang  telah  dilakukan  dengan  menggunakan beberapa aspek sosial dan aspek ekonomi dapat dipetakan permasalahan yang terjadi di Kecamatan Dendang sebagai berikut:
Tabel. 3. Identifikasi dan Pemetaan Permasalahan di Kecamatan Dendang No Aspek Permasalahan 1. Sosial Administrasi Kependudukan Masih terdapat penduduk yang belum memiliki dokumen Akta Kelahiran Masih terdapat keluarga yang belum memiliki Kartu Keluarga Sumberdaya Manusia Tingkat Pendidikan Usia Produktif rendah Banyak penduduk usia Lanjut yang tidak produktif Terdapat penduduk disabilitas Pendidikan Rendahnya tingkat pendidikan penduduk Tingginya pernikahan anak Kesehatan Rendanhnya status kesehatan Balita Tingginya kasus penyakit Diare 2. Ekonomi Penduduk yang bekerja di sektor perkebunan memiliki kesejahteraan yang rendah
Hasil  pemetaan  permasalahan  tersebut  berikutnya  dilakukan  pemilihan  prioritas  dengan  meminta pendapat ahli. Ahli yang dimaksud adalah pejabat eselon yang mengampu urusan perencanaan. Metode prioritasisasi  menggunakan  Analytic  Hierarchi  Process.  Tahapan  yang  dilakukan  adalah  meminta pendapat  ahli  terhadap  10  permasalahan  tersebut  mana  yang  menjadi  prioritas  harus  diselesaikan dengan cara memberikan bobot. Bobot yang lebih besar antar kesepuluh permasalahan tersebut diurut berdasarkan bobotnya.
173 157 650 344 160 82 144 Gantung Simpang Pesak Dendang Simpang Renggiang Manggar Damar Kelapa Kampit

## Grafik.10.

## Prioritasisasi Permasalahan di Kecamatan Dendang
Berdasarkan  hasil  analisis  diketahui  bahwa  prioritas  masalah  yang  harus  diselesaikan  adalah sebagaimana dalam grafik 10.  Pemerintah Kecamatan Dendang harus mampu menjalankan tugasnya dalam  mengkoordinasikan  penyelenggaraan  kegiatan  pemerintahan  di  tingkat  Kecamatan  dan mensinergiskan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah di tingkat Kecamatan.

## 4.3  Sinergitas Peran Perangkat Daerah
Berdasarkan  hasil  prioritasisasi  permasalahan  yang  telah  dilakukan,  berikutnya  adalah  melakukan sinkronisasi dan sinergi pemecahan masalah  berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah. Berikut adalah  hasil  pemetaan  permasalahan  yang  harus  disinergikan  perangkat  daerah  dan  Pemerintah Kecamatan Dendang di Belitung Timur.
Tabel. 4. Sinergitas Pemecahan Masalah Kecamatan Dendang NO PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH 1 Masih  terdapat  penduduk  yang belum  memiliki  dokumen  Akta Kelahiran Dinas  Kependudukan dan Pencatatan  Sipil  dan  Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2 Masih terdapat keluarga yang belum memiliki Kartu Keluarga Dinas  Kependudukan dan Pencatatan  Sipil  dan  Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 3 Tingkat  Pendidikan  Usia  Produktif rendah Dinas  Pendidikan  dan  Dinas  Tenaga  Kerja,  Koperasi dan UMKM 4 Banyak  penduduk  usia  lanjut  yang tidak produktif Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Dinas  Kesehatan,  Pengendalian  Penduduk  dan Keluarga Berencana 5 Terdapat penduduk disabilitas Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Dinas  Kesehatan,  Pengendalian  Penduduk  dan Keluarga Berencana 6 Rendahnya tingkat pendidikan penduduk Dinas  Pendidikan  dan  Dinas  Tenaga  Kerja,  Koperasi dan UMKM 7 Tingginya pernikahan anak Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Dinas  Kesehatan,  Pengendalian  Penduduk  dan Keluarga Berencana
NO PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH 8 Rendahnya status kesehatan Balita Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Dinas  Kesehatan,  Pengendalian  Penduduk  dan Keluarga Berencana 9 Tingginya kasus penyakit Diare Dinas  Kesehatan,  Pengendalian  Penduduk  dan Keluarga  Berencana,  Dinas  Pekerjaan  Umum  dan Penataan  Ruang  dan  Dinas  Sosial,  Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 10 Penduduk  yang  bekerja  di  sektor perkebunan  memiliki  kesejahteraan yang rendah Dinas Pertanian dan Pangan dan Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UMKM

## 5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

## 5.1 Kesimpulan
Dari hasil pembahasan didapatkan urutan prioritasisasi permasalahan Kecamatan Dendang Kabupaten Belitung Timur, yaitu Kesejahteraan penduduk sektor perkebunan rendah, dengan bobot sebesar 0.319, Pendidikan usia produktif rendah, dengan bobot sebesar 0.191, Tingkat pendidikan penduduk rendah, dengan  bobot  sebesar  0.138,  Keluarga  belum  memiliki  kartu  keluarga,  dengan  bobot  sebesar  0.095, Tingginya Pernikahan Anak, dengan bobot sebesar 0.077, Penduduk belum memiliki akta kelahiran, dengan bobot sebesar 0.057, Rendahnya status kesehatan balita, dengan bobot sebesar 0.043, Tingginya kasus  diare,  dengan  bobot  sebesar  0.033,  Lansia  tidak  produktif,  dengan  bobot  sebesar  0.024,  dan Penduduk disabilitas, dengan bobot sebesar 0.022.
Berdasarkan  identifikasi  tugas,  maka  perangkat  daerah  yang  dapat  dilibatkan  dalam  penyelesaian permasalahan  sosial  ekonomi  yang  ada  di  Kecamatan  Dendang  yaitu  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan  Sipil,  Dinas  Sosial,  Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Desa,  Dinas  Pendidikan,  Dinas Kesehatan,  Pengendalian  Penduduk  dan  Keluarga  Berencana,  Dinas  Tenaga  Kerja,  Koperasi  dan UMKM, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Pertanian dan Pangan.

## 5.2 Rekomendasi
Berdasarkan hasil identifikasi dan pemetaan masalah, kemudian dilanjutkan dengan dengan memetakan perangkat  daerah  yang  akan  merencanakan  program  dan  kegiatan  yang  sesuai  dengan  tugas  dan fungsinya,  maka  rekomendasi  yang  dapat  ditindaklanjuti  adalah  yang  pertama  Dinas  Pertanian  dan Pangan  dan  Dinas  Tenaga  Kerja,  Koperasi  dan  UMKM  agar  mensinergikan  perencanaan  dan pelaksanaan  program-program  dan  kegiatan  yang  dapat  meningkatkan  pendapatan  penduduk  yang bekerja di sektor perkebunan dengan tingkat kesejahteraan yang rendah. Kedua, Kecamatan Dendang dapat Mengoordinasikan dan mengefektivitaskan penyelenggaraan program dan kegiatan dengan Dinas Kesehatan,  Pengendalian  Penduduk  dan  Keluarga  Berencana,  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan Sipil, Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk menyelesaikan permasalahan pada aspek sosial.

## 6. UCAPAN TERIMA KASIH
Tulisan  ini  merupakan  hasil  dari  Kegiatan  Bimbingan  Teknis  Karya  Tulis  Ilmiah  dalam  rangka pengembangan  profesi  pejabat  fungsional  agar  berdaya  saing  yang    diselenggarakan    oleh    Badan Perencanaan  Pembangunan Penelitian dan Pengembangan  Daerah Kabupaten Belitung Timur dan Tim Fasilitator    dari    Universitas    Bangka    Belitung  (UBB).    Tidak  lupa  juga  Penulis  mengucapkan terimakasih    kepada    penyelenggara    dan    tim  fasilitator    dalam  memberikan  bimbingan  dalam penyusunan karya ilmiah.

## DAFTAR FUSTAKA
Badan Pusat Statistik, 2019. Kabupaten Belitung Timur Dalam Angka.
Badan Pusat Statistik, 2020. Kecamatan Dendang Dalam Angka.
Dinas Kesehatan, 2019. Profil Kesehatan Kabupaten Belitung Timur.
Firdaus, A. M., Pelupessy, J. M. and Tampubolon, J. R. (2016) ‘Strategi Penyelesaian Masalah Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir Di Kepulauan Banda Neira, Kabupaten Maluku Tengah’, Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan , 11(1), p. 55. doi: 10.15578/jsekp.v11i1.3172.
Halimah,  M.  and  Karyana,  A.  (2017)  ‘Skala  Prioritas  Perencanaan  Pembangunan  Dalam Musrenbang  Kecamatan’, Jurnal  Manajemen  Pelayanan  Publik ,  1(1),  p.  74.  doi: 10.24198/jmpp.v1i1.13544.
M. Bernasconi, C. Choirat, dan R. Seri, “The analytic hierarchy process and the theory of measurement,” Management Science , vol. 56, no. 4, hal. 699 – 711, 2010.
T. L. Saaty, “Decision making with the analytical hierarchy process,” International Journal Services Sciences , vol. 1, no. 1, hal. 83 – 98, 2008.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pememerintahan Daerah.
Undang-undang  Nomor  5 Tahun  2003  tentang  pembentukan  Kabupaten  Bangka  Selatan,  Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan  evaluasi  pembangunan  daerah,  tata  cara  evaluasi  rancangan  peraturan  daerah  tentang  rencana pembangunan  jangka  panjang  daerah  dan  rencana  pembangunan  jangka  menengah daerah,  serta  tata cara perubahan rencana pembangunan (https://www.kemendagri.go.id)
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan.