## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA YANG MENGALAMI KECELAKAAN KERJA MENURUT UNDANG UNDANGNOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
Oleh Suriaty Pasaribu Universitas Darma Agung, Medan E-mail : suriatypasaribu@gmail.com

## ABSTRACT
Oftentimes,  workers  who  are  disabled  or  sick  due  to  work  accidents  always  result  in termination  of  employment  (PHK).  Employers  tend  to  reject  people  with  disabilities  in  the workplace  on  the  pretext  of  productivity.  This  clearly  burdens  the  future  of  the  workers concerned.  This  study  aims  to  find  out  how  the  implementation  of  legal  protection  for workers  who  experience  work  accidents,  what  are  the  obligations  of  employers  in  case  of work  accidents  and  to  know  the  efforts  made  by  employers  to  prevent  work  accidents.  The type of research used is normative juridical, descriptive analytical research. Sources of data obtained through literature study of various kinds of reading materials related to the object of study such as literature, documents, and other sources related to the problem and research objectives.  Data  collection  was  carried  out  by  means  of  library  research  methods.  If  the worker has a work accident, he is entitled to receive compensation in the form of money and medical  expenses  from  PT.  JAMSOSTEK  or  from  employers  if  not  registered  as  Jamsostek participants.  Furthermore,  regarding  compensation  in  relation  to  labor  that  must  be provided by the company, it is to provide workers' rights as regulated in Article 9 of Law no. 3  of  1992  and  Law  no.  14  of  1993  concerning  the  Implementation  of  the  Workers'  Social Security Program.
Keywords: Work Accident, Labor, Protection

## ABSTRAK
Sering kali, pekerja yang mengalami cacat atau sakit akibat kecelakaan kerja selalu berujung pemutusan  hubungan  kerja  (PHK).Pengusaha  cenderung  menolak  penyandang  cacat  di tempat  kerja  dengan  dalih  produktivitas.  Hal  ini  sudah  jelas  memberatkan  masa  depan pekerja  yang  bersangkutan.     Penelitian  ini  bertujuan  Untuk  Mengetahui  bagaimana pelaksanaan  perlindungan  hukum  terhadap  pekerja  yang  mengalami  kecelakaan  kerja  ,Apa saja kewajiban pengusaha bila terjadi kecelakaan kerja dan mengetahui upaya yang dilakukan pengusaha  agar  tidak  terjadinya  kecelakaan  kerja.  Jenis  Penelitian  yang  digunakan  adalah yuridis normatif , penelitian bersifat descriptif analitis. Sumber Data  yang diperoleh melalui studi  kepustakaan  terhadap  berbagai  macam  bahan  bacaan  yang  berkaitan  dengan  obyek kajian  seperti  literature-literatur,  dokumen,  maupun  sumber  lainnya  yang  berkaitan  dengan masalah  dan  tujuan  penelitian.Pengumpulan  data  dilakukan  dengan    cara  yaitu  metode penelitian  kepustakaan.  Apabila  pekerja  mengalami  kecelakaan  kerja  berhak  menerima santunan berupa uang dan biaya pengobatan dari PT. JAMSOSTEK atau dari pengusaha jika belum  terdaftar  sebagai  peserta  Jamsostek  .  Selanjutnya  mengenai  ganti  rugi  dalam hubungannya dengan tenaga kerja yang wajib diberikan oleh perusahaan adalah memberikan hak-hak  pekerja  seperti  yang  diatur  dalam  Pasal  9  Undang-Undang  No.  3  Tahun  1992  dan
Undang-Undang  no.14  tahun  1993  Tentang  Penyelenggaraan  Program  Jaminan  Sosial Tenaga Kerja .
Kata Kunci : Kecelakaan Kerja, Tenaga Kerja , Perlindungan

## 1. PENDAHULUAN
Berbicara  mengenai  kecelakaan dan  penyakit  akibat  kerja  (PAK)  memang tidak  pernah  ada  habisnya.Menurut  De Reamer,  1958;  National  Safety  Council, 1985,  kecelakaan  dapat  didefinisikan sebagai suatu kejadian yang tidak terencana. Kecelakaan tidak selalu menyebabkan  luka-luka,  tetapi  dapat  juga menyebabkan  kerusakan  material  dan peralatan yang ada, tetapi kecelakaan yang mengakibatkan  luka-luka  ini  mendapatkan perhatian  yang  lebih  besar.  Pasal  86  ayat (1)  Undang-Undang  No.  13  Tahun  2003 tentang  Ketenagakerjaan  menyebutkan bahwa  setiap  pekerja  mempunyai  hak untuk  memperoleh  hak  atas  keselamatan  , kesehatan  kerja,  moral  kesusilaan  dan perlakuan  dan  sesuai  dengan  harkat  dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.
Undang-undang no. 1 tahun 1970 tentangkeselamatan  kerja  pasal  11  (1) pengurus  diwajibkan  melaporkan  tiap kecelakaan  yang  terjadi  dalam  tempat kerja yang dipimpinnya, pada pejabat yang ditunjuk oleh menteri tenaga kerja.
Pasal  6  ayat  (1)  Undang-Undang no.  3  tahun  1992  tentang  jaminan  sosial Tenaga  kerja  menyebutkan  ruang  lingkup program jaminan sosial tenaga kerja dalam Undang-undang  ini  meliputi  :  jaminan kecelakaan kerja,  jaminan kematian, jaminan  hari  tua,  jaminan  pemeliharaan kesehatan.
Demikian  juga  Undang-Undang No.  3  Tahun  1992  tentang  JAMSOSTEK dan  Peraturan  Pemerintah  No.  76  Tahun 2007  tentang  Perubahan  kelima  atas Peraturan  Pemerintah  No.  14  Tahun  1993 tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Adapun pengertian Jaminan Sosial  Tenaga  kerja menurut  Pasal  1  butir (1)  Undang-Undang  No.  3  Tahun  1993 adalah  suatu  perlindungan  tenaga  kerja dalam  bentuk  santunan  berupa  uang
sebagai  pengganti  sebagian  penghasilan yang  berkurang  sebagai  akibat  peristiwa atau  keadaan  yang  dialami  oleh  tenaga kerja  berupa  kecelakaan  kerja,  sakit, hamil, hari tua dan meninggal.
Dari  ketentuan  di  atas  dapat diketahui,  apabila  pekerja  mengalami kecelakaan kerja berhak menerima santunan berupa uang dan biaya pengobatan  dari  PT.  JAMSOSTEK  atau dari  pengusaha  jika  belum  terdaftar sebagai  peserta  Jamsostek  tetap  berhak mendapat  perlindungan  dari  terjadinya kecelakaan  kerja.  Selanjutnya  mengenai ganti  rugi  dalam  hubungannya  dengan tenaga  kerja  yang  wajib  diberikan  oleh perusahaan  adalah  memberikan  hak-hak pekerja  seperti  yang  diatur  dalam  Pasal  9 Undang-Undang  No.  3  Tahun  1992  dan Undang-Undang no.14 tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan  Sosial  Tenaga  Kerja  yang menyebutkan manakala karyawannya mengalami  kecelakaan  kerja,  maka  segala pembayaran  yang  dikeluarkan  si  korban ataupun keluarganya harus menjadi tanggung  jawab  pihak-pihak  yang  terkait yakni Jamsostek atau pengusaha.
Dengan  demikian  pekerja  yang mengalami  kecelakaan  kerja  di  tempat kerja  berhak  memperoleh  apa  yang menjadi haknya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang  Jamsostek,  akan  tetapi dalam prakteknya pihak pengusaha sebagai pihak yang kuat sering mengabaikan perlindungan tersebut apabila  terjadi  kecelakaan  kerja,  dimana pekerja yang tidak terdaftar pada Jamsostek, pihak pengusaha tidak bertanggungjawab pada pengobatan/pembiayaan  yang  dikeluarkan pekerja  akibat  kecelakaan  kerja  tersebut. Pada hal Undang-Undang Ketenagakerjaan telah  mengatur  pengusaha  yang  tidak
mendaftarkan  pekerjanya  menjadi  peserta Jamsostek maka
pengusaha bertanggungjawab memberikan perlindungan  terhadap  dan  banyaknya tenaga  kerja  yang  mengalami  kecelakaan kerja  dan  mendapatkan  jaminan    telah diatur  dalam  Undang-Undang  No.  14 Tahun  1993    Pekerja  yang  mengalami kecelakaan  di  tempat  kerja.Berdasarkan uraian  tersebut  di  atas  peneliti  tertarik untuk  melakukan  penelitian  yang  berjudul “ Perlindungan  Hukum  Pekerja  Yang Mengalami  Kecelakaan  Kerja  Menurut Undang-Undang  NO.  13  Tahun  2003 Tentang Ketenagakerjaan”
2. TINJAUAN PUSTAKA

## 1. Pengertian Tenaga Kerja
Didalam  UU  No.  13  Tahun  2003 tentang  Ketenagakerjaan  dalam  Pasal  1 angka (2) disebutkan bahwa Tenaga Kerja adalah  :”Setiap  orang  yang  mampu melakukan  pekerjaan  guna  menghasilkan barang  atau  jasa  baik  untuk  memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat”.  Tenaga  kerja  adalah  modal utama  serta  pelaksana  dari  pembangunan. Karena  itu  tenaga  kerja  harus  dijamin haknya  dan  diatur  kewajibannya  serta dikembangkan  daya  gunanya.  Dalam ruang  lingkup  ketenagakerjaan  banyak dijumpai istilah-istilah antara lain : tenaga kerja, buruh, pekerja, karyawan, pengusaha, majikan dan sebagainya. Kesemuanya  itu  telah  dikenal  oleh masyarakat  umum  adalah  dengan  sebutan buruh atau tenaga kerja.
Tenaga  Kerja  adalah  setiap  orang yang  mampu  melakukan  pekerjaan  guna menghasilkan  barang  dan  atau  jasa,  baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.Dalam prakteknya  selainya  mengenal  istilah tenaga kerja juga dikenal istilah pekerja/buruh.  Pasal  1  angka  (3)  UU  No.
13 Tahun 2003
menetapkan: “Pekerja/buruh  adalah  setiap  orang  yang bekerja  dengan  menerima  upah  atau imbalan  dalam  bentuk  apapun”.Untuk
kepentingan  santunan  jaminan  kecelakaan kerja  dalam  perlindungan  jaminan  sosial tenaga  kerja  (Jamsostek)  berdasarkan  UU No.  3  Tahun  1992,  pengertian  pekerja diperluas yakni termasuk :
a. Magang  dan  murid  yang  bekerja pada perusahaan baik yang menerima upah maupun tidak;
b. Mereka yang
memborong pekerjaan kecuali jika yang memborong adalah perusahaan;
c. Narapidana  yang  dipekerjakan  di perusahaan.
2. Hubungan Kerja
Pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja yang  mempunyai  unsur  pekerjaan,  upah, dan  perintah  dari  pengertian  diatas mengenai  unsur-unsur  perjanjian  dapat diuraikan  lebih  luas  antara  lain  pekerjaan adalah aktivitas utama yang dilakukan oleh manusia.  Dalam  arti  semping,  istilah pekerjaan  digunakan  untuk  suatu  tugas atau  kerja  yang  menghasilkan  uang  bagi seseorang.Dalam  pembicaraan  sehari-hari istilah ini sering dianggap sinonim dengan profesi  juga  terdapat  upah  didalamnya yang merupakan jumlah keseluruhan  yang ditetapkan  sebagai  pengganti  jasa  yang telah  dikeluarkan  oleh  karyawan  meliputi masa  atau  syarat-  syarat  tertentu.  Serta juga  terdapat  perintah  yang  merupakan bahwa  didalam  hubungan  kerja  terdapat pengusaha  dan  pekerja  sehingga  dalam hubungan  kerja  terdapat  perintah  yang dapat  dilakukan  oleh  pengusaha  terhadap tenaga kerja.
a. Perjanjian Kerja
Pasal  1  angka  14  Undang-Undang  No.  13 Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan, memberikan  pengertian  yakni  perjanjian kerjaKemampuan atau kecakapan melakukan  perbuatan  hukum.Membuat suatu  perjanjian  adalah  melakukan  suatu hubungan hukum dan yang bisa melakukan  suatu  hubungan  hukum  adalah mereka  yang  bisa  dikategorikan  sebagai pendukung hak dan kewajiban, pihak yang dikatakan  sebagai  pendukung  hak  dan kewajiban  adalah  orang  atau  badan hukum.Yang  dimaksud  dengan  suatu  hal
tertentu  adalah  sesuatu  yang  didalam
perjanjian  tersebut  harus  telah  ditentukan dan  disepakati.  Sesuai  ketentuan  yang disebutkan  pada  Pasal  1333  KUHPerdata bahwa  barang  yang  menjadi  objek  suatu perjanjian harus ditentukan isinya.
3. Pengertian Kecelakaan Kerja
Menurut Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  3  Tahun  1992 tentang  Jaminan  Sosial  Tenaga  Kerja “Kecelakaan  Kerja  adalah  kecelakaan yang  terjadi  berhubung  dengan  hubungan kerja,  termasuk  penyakit  yang  timbul karena  hubungan  kerja,  demikian  pula kecelakaan  yang  terjadi  dalam  perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja, dan  pulang  ke  rumah  melalui  jalan  yang bisa  atau  wajar  dilalui  dan  Peraturan Pemerintahan No. 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan  Program  Jaminan  Sosial Tenaga  Kerja  dan  besarnya  jaminan kecelakaan kerjaSantunan
1. Santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMBH) 4 bulan pertama 100%  X  Upah  sebulan,  4  bulan kedua  75%  x  upah  sebulan  dan seterusnya 50% X upah sebulan.
2. Santunan Cacad Santunan  cacad  sebagian  untuk selama-lamanya  dibayarkan  secara sekaligus  (Lumpsum)  dan  secara berkala  besarnya  santunan  % sesuai  tabel  X  60  bulan  upah. Santunan cacad total untuk selama- lamanya dibayarkan secara sekaligus  (Lumpsum)  dan  secara berkala  besarnya  santunan  adalah: b.1.  Santunan  sekaligus  sebesar 70%  x  60  bulan  upah.  b.2. Santunan berkala sebesar Rp 25.000,-  (dua  puluh  lima  ribu rupiah)  selama  24  (dua  puluh empat) bulan.
3. Santunan  Kematian  dibayarkan secara  sekaligus  (Lumpsum)  dan secara  berkala  dengan  besarnya santunan  adalah:  a.  Santunan sekaligus  sebesar  60%  x  60  bulan upah,  sekurang-kurangnya  sebesar jaminan  Kematian.  b.  Santunan
berkala  sebesar  Rp.25.000,-  (dua puluh  ribu  rupiah)  selama  24  (dua puluh empat) bulan. c.
Biayapemakaman sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
Perlindungan  terhadap  kecelakaan
kerja  menurut  UU  No.  13  Tahun  2003 Pasal  86  ayat  2  yang  menyebutkan  bahwa untuk  melindungi  keselamatan  pekerja/ buruh  guna  meningkatkan  produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan keselamatan dan kesehatan kerja.
Menurut  Undang-Undang  No.  3  Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek),  bahwa  jaminan  sosial  tenaga kerja  adalah  suatu  perlindungan  bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang  sebagai  pengganti  sebagian  dari penghasilan  yang  hilang  atau  yang berkurang  dari  pelayanan  sebagai  akibat peristiwa  atau  keadaan  yang  dialami  oleh tenaga  kerja  berupa  kecelakaan  kerja, sakit,  hamil,  bersalin,  hari  tua,  meninggal dunia.
a. Faktor-faktor  Penyebab  Terjadinya Kecelakaan Kerja
Kecelakaan kerja merupakan resiko
yang  harus  dihadapi  oleh  tenaga  kerja dalam melakukan pekerjaannya.Terjadinya kecelakaan kerja bertalian dengan keselamatan  kerja  yaitu  kecelakaan  yang terjadi di tempat kerja atau dikenal dengan istilah  kecelakaan  industri.  Kecelakaan industri  ini  secara  umum  dapat  diartikan  : “suatu  kejadian  yang  tidak  diduga  semula dan  tidak  dikehendaki  yang  mengacaukan proses  yang  telah  diatur  dari  suatu aktivitas”.  Semua  kejadian  atau  peristiwa tertentu  ada  sebab  musababnya  demikian pula  kecelakaan industri/  kecelakaan  kerja ini.
4. Pengertian  Pengusaha/Pemberi kerja Menurut ketentuan Undang-Undang
Nomor  13  Tahun  2003  Pasal  1  angka  (5) menyebutkan bahwa :
a. Orang perseorangan, persekutuan,  atau  badan  hukum
yang  menjalankan  milik  diri sendiri,
b. Orang
perseorangan, persekutuan,  atau  badan  hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan  perusahaan  bukan miliknya,  Orang  perseorangan, persekutuan,  atau  badan  hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud yang berkududukan  di  luar  wilayah Indonesia.
Pada  prinsip  pengusaha  adalah yang  menjalankan  perusahaannya  baik milik  sendiri  ataupun  bukan.  Sebagai pemberi  kerja,  pengusaha  adalah  seorang pengusaha dalam hubungan pekerja/buruh

## 3. METODE PENELITIAN
Untuk  membahas  permasalahan yang  telah  dirumuskan  dan    dibatasi sebagaimana  yang  diatas,  maka  dalam metode    penyusunan  dan  penyelesaian penelitian  menggunakan    metode  dan teknik penelitian sebagaimana dibawah ini . Jenis  penelitian adalan  yuridis normatif, yaitu dengan melakukan penelitian terhadap  sumber-sumber  tertulis  meliputi penelitian terhadap sumber-sumber hukum,  peraturan  perundang-undangan, dan  buku         tentang  Perlindungan  Hukum terhadap  tenaga  kerja  Indonesia.  Teknik pengumpulan  data  dilakukan  dengan  cara penelitian kepustakaan ( Library Research ) Sumber  data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini,  Bahan  Hukum  Primer  : Undang-undang.  Bahan  hukum  sekunder: yaitu  semua  dokumen  yang  merupakan informasi,  atau  kajian  yang  berkaitan dengan  penelitian  ini,  seperti  seminar- seminar,  jurnal-jurnal  hukum,  majalah- majalah,  koran-koran,  karya  tulis  ilmiah, dan  beberapa  sumber  dari  internet.  Bahan hukum  tersier  :  yaitu  Lampiran-lampiran dokumen  berhubungan  dengan  penelitian dan  lain-lain  yang  mendukung  sumber data  bahan  hukum  primer  dan  bahan hukum skunder. Analisis data menggunakan metode deduktif.
4. HASIL DAN PEMBAHASAN 1. Perlindungan Hubungan Kerja Perlindungan hukum adalah memberikan  pengayoman  kepada  hak asasi  manusia  yang  dirugikan  orang  lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada  masyarakat  agar  mereka  dapat menikmati  semua  hak-hak  yang  diberikan oleh  hukum  atau  dengan  kata  lain perlindungan  hukum  adalah  berbagai upaya  hukum  yang  harus  diberikan  oleh aparat  penegak  hukum  untuk  memberikan rasa  aman,  baik  secara  pikiran  maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari  pihak  manupun.  Secara  teoritis  ada tiga jenis perlindungan kerja yaitu sebagai berikut :
a) Perlindungan  sosial  atau  kesehatan kerja
Jaminan  pemeliharaan  kesehatan merupakan jaminan upaya penanggulangan dan pencegahan gangguan  kesehatan  yang  memerlukan pemeriksaan,  pengobatan,  dan  perawatan termasuk kehamilan dan persalinan. Pemeriksaan kesehatan dimaksudkan untuk  meningkatkan  produktivitas  tenaga kerja  sehingga  dapat  melaksankan  tugas sebaik-baiknya  dan  merupakan  upaya kesehatan dibidang penyembuhan memerlukan  dana  yang  tidak  sedikit  dan memberatkan  jika  dibebankan  kepada perseorangan  maka  sudah  selayaknya diupayakan penanggulangan kemampuanmasyarakat  melalui  program jaminan  sosial  tenaga  kerja.  para  pekerja dalam  membangun  nasioanl  semakin meningkat,  dengan  risiko  dan  tanggung jawab serta tantangan yang dihadapinya.oleh  karena  itu,  mereka  perlu diberikan perlindungan, pemeliharaan, dan peningkatan kesejahteraan sehingga menimbulkan  rasa  aman  dalam  bekerja. Adapun  syarat-syarat  keselamatan  kerja, antara lain :
a. Mencegah dan mengurangi kecelakaan;
b. Mencegah,  mengurangi,  dan memadamkan kebakaran;
c. Mencegah dan mengurangi bahaya peledakan;
d. Memberikan  kesempatan  atau jalan  penyelamatan  diri  waktu kebekaran atau kejadian- kejadian lain yang berbahaya;
e. Memberikan  pertolongan  pada kecelakaan;
f. Memberikan
alat-alat perlindungan diri pada pekerja; b) Perlindungan teknis atau keselamatan kerja Keselamatan kerja termasuk dalam perlindungan  teknis,  yaitu  perlindungan terhadap  pekerja/buruh  agar  selamat  dari bahaya  yang  dapat  ditimbulkan  oleh  alat kerja atau bahan yang dikerjakan. Berbeda dengan  perlindungan  kerja  lain  yang umumnya  ditentukan  untuk  pekerja/buruh saja,  keselamatan  kerja  ini  tidak  hanya memberikan perlindungan kepada pekerja/buruh,  tetapi  kepada  pengusaha dan pemerintah
a. Bagi pekerja/buruh, adanya jaminan perlindungan keselamatan kerja
akan  menimbulkan  suasana  kerja yang tentram sehingga pekerja/buruh  dapat  memusatkan perhatian pada pekerjaannya semaksimal mungkin tanpa khawatir sewaktu-waktu akan tertimpa kecelakaan kerja.
b. Bagi pengusaha, adanya pengaturan keselamatan
kerja dalam perusahaannya  dapat  mengurangi terjadinya  kecelakaan  yang  dapat mengakibatkan  pengusaha  harus memberikan jaminan sosial.
c. Bagi  pemerintah  (dan  masyarakat), dengan  adanya  ditaati  peraturan keselamatan kerja, apa yang direncana pemerintah untuk menyejahterakan  masyarakat  akan tercapai dengan meningkatnya produksi  perusahaan,  baik  kualitas maupun kuantittas.
Dasar pembicaraan masalah keselamatan  kerja  ini  sampai  sekarang adalah  UU  No.1  tahun  1970  tentang keselamatan  kerja.  namun,  sebagian  besar
peraturan  pelaksanaan  undang-undang  ini belum  ada  sehingga  beberapa  peraturan warisan  hindi  belanda  masih  dijadikan pedoman pelaksanaan keselamatan kerja di perusahaan.
c) Perlindungan ekonomis atau jaminan sosial
Jaminan sosial tenaga kerja adalah  perlindungan  bagi  tenaga  kerja adalah  perlindungan  bagi  tenaga  kerja dalam  bentuk  santunan  berupa  uang penggantian  sebagian  penghasilan  yang hilang  atau  berkurang  dan  pelayanan sebagi  akibat  peristiwa  atau  keadaan  yang dialami oleh tenaga kerja, berupa kecelakaan  kerja,  sakit,  hamil,  bersalin, hari  tua  dan  meninggal  dunia.  Jaminan sosial  tenaga  kerja  yang  diatur  dalam Undang-Undang  No.  3  tahun  1992  yang merupakan  kewajipan  para  majikan.  Pada hakikatnya  program  jaminan  sosial  tenaga kerja  bertujuan  memberikan  kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan  keluarga.  Disamping  itu, program  jaminan  sosial  tenaga  kerja bertujuan antara lain :
a. Memberikan  perlindungan  dasar untuk  untuk  memenuhi  kebutuhan hidup  minimal  bagi  tenaga  kerja beserta keluarga.
b. Merupakan  penghargaan  kepada tenaga  kerja  mendidik  kemandirian pekerja sehingga pekerja tidak harus meminta  balas  kasihan  orang  lain dalam hubungan kerja terjadi risiko- risiko,  seperti  kecelakaan  kerja, sakit, hari tua, dan lainnya. Perlindungan hukum terhadap pekerja  merupakan  pemenuhan  hak  dasar yang melekat dan dilindungi oleh konstitusi  sebagaimana  yang  diatur  Pasal 27  ayat  (2)  UUD  1945  “Tiap  –tiap  warga berhak  atas  pekerjaan  dan  pnghidupan yang  layak  bagi  kemanusiaan”,  dan  Pasal 33  ayat  1  yang  menyatakan  bahwa “perekonomian  disusun  sebagai  usaha bersama atas kekeluargaan”.
Pemberian  perlindungan  hukum  bagi pekerja  menurut  Iman  Soepomo  meliputi lima bidang hukum perburuhan yaitu:
a. Bidang  pengarahan/  penempatan tenaga kerja ;
b. Bidang hubungan kerja
c. Bidang kesehatan kerja
d. Bidang keamanan kerja
e. Bidang jaminan sosial
Kewajiban
Pengusaha Terhadap Pekerja  Yang  Mengalami  Kecelakaan Kerja Menurut Uu No. 13 Tahun 2003 1. Tata  cara  penguasaha  melaporkan kecelakaan kerja Dalam pasal 18 peraturan pemerintahan  No.14  Tahun  1993  yang telah diubah dalam peraturan pemerintahan  RI  No.  76  Tahun  2002 tentang penyelenggaraan program jaminan social  tengakerja  menentukan  kewajiban- kewajiban pengusaha sebagai berikut.
a. Pengusaha wajib memberikan pertolongan  pada  kecelakaan  bagi tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan.
b. Pengusaha wajib melaporkan setiap kecelakaan  kerja  yang  menimpa pekerja kepada kantor dinas
ketenagakerjaan dan badan penyengelenggaran jamsostek (BPJS  ketenagakerjaan)  sebagai
tahap I
c. Pengusaha wajib melaporkan akibat  kecelakaan  kerja  kepada kantor  dinas  ketenagakerjaan  dan BPJS  ketenagakerjaan  tahap  II, setelah ada surat keterangan dokter penasehat  yang  menganyatakan bahwa tenaga kerja tersebut:
1) Sementara tidak mampu bekerja
2) Cacat  sebagian  untuk  selama- lamanya
3) Cacat  total  untuk  selama- lamanya  baik  fisik  maupun mental
4) Meninggal dunia
d. Pengusaha wajib memberikan laporan sekaligus merupakan pengajuan  pembayaran  jaminan kecelakaan  kerja  kepada  badan pengelola  jaminan  sosial  (BPJS)
ketenaga kerjaan dengan melampirkan : 1) Foto copy kartu peserta 2) Surat keterangan dokter pemeriksa atau dokter penasehat  yang  menerangkan mengenai  tingkat  kecacatan yang diderita tenaga kerja.
3) Kwitansi  biaya  pengobatan dan pengangkutan
4) Dokumen pendukung lain yang  diperlukan  oleh  kantor BPJS ketenagakerjaan.
Besarnya  jaminan  kecelakaan  kerja tenaga kerja menurut peraturan pemerintahan  nomor  76  tahun  2007 tentang  perubahan  kelima  atas  peraturan pemerintah  nomor  14  tahun  1993  tentang penyelengaraan  program  jaminan  social tenaga kerja sebagai berikut :
a. Biaya  pengangkutan  tenaga  kerja dari  tempat  kejadian  kecelakaan kerumah sakit diberikan pengertian biaya sebagai berikut:
1) Biaya menggunakan jasa angkutan darat/sungai/danau
maksimum sebesar
Rp.
400.000,-(empat ratus ribu rupiah).
2) Biaya menggunakan jasa angkutan laut maksimal sebesar  Rp.  750.000,-(tujuh ratus lima puluh).
3) Biaya menggunakan jasa angkutan udara maksimal sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus).
b. Adapun  biaya  pengobatan  dan perawatan  akibat  kecelakaan  kerja sesuai dengan biaya yang dikeluarkan  adalah  sebagai  berikut
:
1) Dokter;
2) Obat;
3) Operasi;
4) Rontgen Laboraterium;
5) Perawatan  puskesmas,  rumah sakit umum pemerintahan kelas I atau swasta yang setara;
6) Gigi
7) Mata; 8) Jasa tabib/sinse/tradisional yang telah mendapat izin resmi dari instansi yang berwenang.
c. Biaya  rehabilitas  harga  berupa penggantian  pembelian  alat  bantu ( orthese ) dan alat pengganti ( prothese )  diberikan  satu  dan  kali untuk  setiap  kasus  dengan  patokan harga  yang  ditetapkan  oleh  pusat rehabilitasi  rumah  sakit  umum pemerintahan  dan  ditambah  40% (empat  puluh  persen)  dari  harga tersebut  serta  biaya  rehabilitasi medic maksimum sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah).
2. Kewajiban  perusahaan  menjamin keselamatan kerja
Keselamatan  kerja  menjadi  tanggung jawab  perusahaan  untuk  mengatur  dan memelihara  ruangan,  alat  perkakas,  di tempat  dimana  perusahaan  menyuruh karyawan melakukan pekerjaan. Tanggung jawab  keselamatan  kerja  oleh  perusahaan bertujuan  agar  setiap  karyawan  dapat terlindungi  dari  kecelakan  kerja  dan bahaya yang mengancam badan, kehormatan  serta  harta  bendanya.  Hal  ini merupakan  hak  yang  harus  didapatkan oleh  setiap  karyawan  dalam  menjalani pekerjaannya.
Namun  ternyata  kesadaran  pengusaha atau  pemberi  kerja  di  indonesia  untuk menjamin  keselamatan  kerja  karyawan masih rendah. Setiap karyawan, berdasarkan  Pasal  86  ayat  (1)  huruf  a Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003 Tentang  Ketenagakerjaan  memiliki  hak untuk  memperoleh  perlindungan  atas keselamatan  kerja.  Hal  ini  meliputi  upaya keselamatan dan kesehatan kerja dimaksudkan  untuk  memberikan  jaminan keselamatan  serta  meningkatkan  derajat kesehatan para karyawan. Jaminan keselamatan  tersebut  dapat  dilakukan dengan  cara  pencegahan  kecelakan  kerja dan penyakit akibat kerja. Atau pengendalian  bahaya  ditempat  kerja, promosi kesehatan, pengobatan dan rehabilitasi.  Berdasarkan  hak  karyawan
tersebut,  berdasarkan  Psal  87  ayat  (1) Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003, tpihak  perusahaan  menerapkan  sistem manajemen  keselamatan  dan  kesehatan kerja  yang  terintegrasi  dengan  sistem manajemen  perusahaan.  Untuk  urusan pengkajian,  potongan  PPH  21  karyawan, hingga  pembayaran  BPJS  kesehatan  dan BPJS ketenagakerjaan.
3. Pelaporan kecelakaan kerja karyawan Setiap perusahaan memiliki
kewajiban untuk melaporkan setiap kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja yang  menimpa  karyawan  kepada  BPJS ketenagakerjaan. Selain itu wajib dilaporkan  pada  dinas  yang  bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat. Pelaporan harus dilakukan tidak lebih dari 2  kali  24  jam  sejak  terjadinya  kecelakaan sebagai laporan tapah I. Selanjutnya pihak perusahaan  harus  mealporkan  kecelakaan atau  penyakit  akibat  kerja  yang  menimpa karyawan  kepada  BPJS  ketenagakerjaan dan dinas terkait tidak lebih dari 2 kali 24 jam  sejak  karyawan  dinyatakan  sembuh, cacat  atau  meninggal  dunia  sebagai laporan  tahap  II.  Laporan  tersebut  harus berdasarkan  surat  keterangan  dokter  yang menerangkan bahwa:
a. Keadaan sementaraan tidak mampu bekerja  (STMB)  karyawan  yang bersangkutan telah berakhir.
b. Karyawan yang bersangkutan mengalami  cacat  total  tetap,  cacat sebagai  anatonomis,  cacat  sebagai fungsi.
c. Karyawan yang bersangkutan meninggal dunia.
4. Upah  yang  dijadikan  dasar  dalam menghitung jaminan kecelakaan kerja
Upah  yang  sebenarnya  diterima  oleh tenaga  kerja  selama  satu  bulan  terakhir sebelum  terjadinya  kecelakaan,  hal  ini didasarkan  atas  pemikiran  bahwa  tenaga kerja yang sementara tidak mampu bekerja akibat kecelakaan kerja, tetap memperoleh penghasilan  yang  sama  besarnya  dengan upah  yang  diterima  sebelum  terjadinya
kecelakaan  kerja.  Pasal  93  ayat  (3) menyebutkan  :  Upah  yang  diayar  kepada pekerja/buruh  yang  sakit  sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) huruf a sebagai berikut :
a. Untuk  4  (empat)  bulan  pertama, dibayar  100%  (seratus  perseratus) dari upah;
b. Untuk  4  (empat)  bulan  kedua, dibayar  75%  (tujuh  puluh  lima perseratus) dari upah;
c. Untuk  4  (empat)  bulan  ketiga, dibayarkan 50 (lima puluh perseratus) dari upah; dan
d. Untuk  sebulan  selanjutnya  untuk dibayarkan  25%  (dua  puluh  lima perseratus)  dari  upah  sebelum pemutusan hubungan kerja dilakukan oleh pengusaha
5. Sanksi hukum bagi perusahaan yang tidak melakukan kewajiban Berdasarkan  pasal  34  ayat  (1)
UUPT,  mengatur  bahwa  badan  usaha  atau usaha
perseorangan sebagaimana
dimaksud  dalam  pasal  5  yang  tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditemukan dalam Pasal 15 dapat dikenakan sanksi  Administrasi  berupa  peringatan tertulis; pembatasan kegiatan usaha; pembekuan  kegiatan  usaha  dan  fasilitas modal atau pencabutan kegiatan usaha dan fasilitas penanaman modal. Sanksi administrasi disini merupakan suatu bentuk pemaksaan dari administrasi negara (pemerintah) terhadap warga negara dalam hal  adanya  perintah,  kewajiban,  atau larangan  yang  diatur  dalam  peraturan perundang-  undangan  yang  dikeluarkan oleh  administrasi  negara  (pemerintah).
Selain  sanksi  hukum  administrasi  diatas sanksi  perdata  dalam  hal  ini  dapat dikenakan karena belum diatur secara jelas didalam UUPM, sehingga terdapat kekaburan norma dari hukum tersebut. Hal tersebut dapat dilihat pada Pasal 34 ayat 3 UUPM  yang  mengatur  bahwa  “selain dikenakan  sanksi  administrasi,  badan usaha  atau  usaha  perseorangan  dapat dikenai  sanksi  lainnya  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

## 5. SIMPULAN Simpulan
1. Pelaksanaan  perlindungan  hukum terhadap  pekerja  yang  mengalami kecelakaan kerja, dilakukan terhadap  seluruh  pekerja  baik perjanjian  kerja  waktu  tertentu (PKWT)  atau  perjanjian  kerja waktu  tidak  tertentu  (PKWTT) maupun    magang  di  perusahaan tersebut.
2. kewajiban perusahaan kepada pekerjannya yang mengalami kecelakan kerja yaitu : melaporkan kepada Dinas
tenagakerja setempat dan pengganti seluruh kerugian yang diderita oleh pekerja.  Apabila  pekerja  tersebut tidak  dimaksukkan  oleh  pengusaha menjadi  peserta  Jamsostek,  dan apabila  pekerja  tersebut  telah dimasukkan oleh pengusaha menjadi  peserta  Jamsostek  maka segala  kerugian  yang  diderita pekerja akan diganti oleh
Jamsostek  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Upaya  yang  dilakukan  pengusaha untuk  tidak  terjadinya  kecelakaan kerja  yaitu  :Dengan  memberikan alat-alat  pengaman  keselamatan dan kesehatan kerja kepada pekerja agar  dipakai  pada  waktu  bekerja, dan memberikan penyuluhan- penyuluhan  kepada  pekerja  baik oleh pengusaha maupun dari Dinas tenaga  kerja  setempat  tentang bahaya-bahayanya yang akan timbul  dalam  hubungan  kerja  dan disamping  itu  pengusaha  harus membentuk  system  manajemen keselamatan  dan  kesehatan  kerja (SMK3).
Saran
1. Disarankan  perusahaan  Jamsostek /Dinas BPJS Ketenagakerjaan melakukan penyuluhan melalui perusahaan  mengenai  pentingnya jaminan  kecelakaan  kerja  agar pengusaha mengikuti program
Jamsostek  sehingga  pekerja  dapat meningkatkan kesejahteraannya.
2. Disarankan  pengusaha/perusahaan benar-benar melaksanakan tanggungjawabnya yang diperintahkan oleh Undang- Undang  sehingga  bentuk-bentuk perlindungan  yang  diatur  oleh Undang-Undang  yang  menjadi  hak pekerja  dapat  diperoleh  pekerja yang mengalami kecelakaan kerja.
3. Disarankan agar dinas ketenagakerjaan selalu mengadakan infeksi atau pemeriksaan  ke  perusahaan  supaya pengusaha  dan  pekerja  mengerti betapa  pentingnya  selamatan  dan kesehatan kerja.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
A. Buku-Buku
Marbun, Jaminuddin, Manfaaat Perjanjian Kerja  Bersama  dalam  Hubungan
Industrial  bagi  Pengusaha dan Pekerja/Buruh.
Syamsuddin, Mohd, Syaufii, Norma
Perlindungan dalam HubunganIndustrial , Jakarta:Sarana Bakti Persada 2004 Chairuddin K, Nasution, Beberapa Masalah Mengenai Hukum Perburuhan dan Penyelesaian  Perselisihan Perburuhan (P3).
Djumadi ,  Hukum  Perburuhan  Perjanjian Kerja ¸ PT.  Rajagrafindo  Persada,
Jakarta, 1995
Kartasapoetra,  G, Hukum  Perburuhan Bidang  PelaksanaanHubungan Kerja,  Bina Aksara,  Jakarta,
1995.
findo  Persada,  Jakarta,  Husni  lalu,
Pengantar HukumKetenagakerjaan Indonesia, Edisi  Revisi, PT. Raja Gra2003 . , Hukum Ketenagakerjaan , Grafindo
Persada, Jakarta,2007. , Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, PT. RajaGrafindo Persada, 2008.
Halim,  Ridwan  A. Pengantar  Hukum
Perburuhan ,  Bina  Aksara,  Jakarta, 1997.  Rusli Hardijan, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, PT.Sinar Grafika, Jakarta, 2003. Halili,  Toha, “Hubungan  Kerja
Antara  majikan  dan  Buruh”
Bina Aksara,  Jakarta, 1997.
Zaeni  Asyhadie,  Hukum  Kerja,  Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007. Tambusai,  Musni, Hubungan  Industrial,
Era Baru, Direktorat Jenderal Maimun,  Hukum  Ketenagakerjaan,  Suatu Pengantar Jakarta: PT Pradyaparamita, 2004. Patrik,  Purwahid,  Dasar-Dasar  Perikatan, Bandung: Mandar Maju,1994
Millen,  Bruce  H. The  Political  Labor  in
Developing CountrieS, Honolulu: BrokingsInstitue, 1968.
Moleong,  Lex  J, Metodologi  Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja
Rosdakarya,  Cetk.X,1999.
Muljadi  Kartini  dan  Widjaja, Gunawan Perikatan Hukum dalam Pembangunan Kumpulan Karya Tulis, Bandung:Mandar Maju, 2004. Pamungkas,  Sri  Bintang, Pokok-Pokok Pikiran tentang Demokrasi Ekonomi dan  Pembangunan, Ed II, Jakarta: Yayasan Daulat Rakyat,
1991