## NURANI HUKUM : JURNAL ILMU HUKUM
Volume 3 Nomor 2, Desember 2020, hlm. (1-14) Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang-Banten, Indonesia P-ISSN: 2655-7169 | e-ISSN: 2656-0801 https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/nhk/index

## Anotasi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-XIV/2016 dalam Perspektif Hermeneutika Hukum

## Muhammad Fajar Hidayat
Fakultas Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji Jalan Raya Dompak, Pulau Dompak, Tanjungpinang, Kepulauan Riau E-mail: muhammad.fajar.hidayat@gmail.com

## Ririen Ambarsari
Fakultas Hukum Universitas Kanjuruan Malang Jalan S. Supriadi No. 48, Malang, Jawa Timur E-mail: ririen_ambarsarie@unikama.ac.id
DOI: http://dx.doi.org/10.51825/nhk.v3i2.8573
Info Artikel
|Submitted : 16 Juli 2020
|Revised : 21 Oktober 2020 |Accepted : 21 Oktober 2020
How to cite: Muhammad Fajar Hidayat, Ririen Ambarsari, “Anotasi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/Puu-Xiv/2016 dalam Perspektif Hermeneutika Hukum”, Nurani Hukum : Jurnal Ilmu Hukum , Vol. 3 No. 2, (Desember, 2020)”, hlm. 1-14.

## ABSTRACT
In  its  verdict  read  out  on  December  14,  2017  against  case  Number  46  /  PUU-XIV  /  2016,  the Constitutional  Court  ruled  in  rejecting  the  lawsuit  for  adultery  and  same-sex,  or  lesbian,  gay,  bisexual, transgender (LGBT) matters that are regulated in the Criminal Code with the Petitioner namely Prof. Dr. Ir. Euis  Sunarti,  M.S.  and  friends.  In  principle,  the  Petitioners  request  that  the  Constitutional  Court  omit a number  of  verses,  words  and  /  or  phrases  in  Article  284  paragraph  (1),  paragraph  (2),  paragraph  (3), paragraph  (4),  paragraph  (5),  Article  285  and  Article  292  Criminal  Code.  Although  there  are  dissenting opinions from 4 (four) Constitutional Justices namely Arief Hidayat, Anwar Usman, Wahiduddin Adams, and Aswanto, still 5 (five) other Constitutional Justices namely Maria Farida Indrati, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Manahan MP Sitompul, and Saldi Isra argued that the MK only had the authority as a negative legislator.  That  is,  the  Constitutional  Court  can  only  cancel  the  Act  and  cannot  take  the  authority  of Parliament in making laws or regulations as positive legislators. The purpose of this study is to find out and analyze whether the Constitutional Court Decision reflects the sense of justice that lives in the community or not when analyzed in the perspective of legal hermeneutics. The research method used is legal research. The results  showed  that  the  Constitutional  Court's  Decision,  did  not  reflect  a  sense  of  justice  that  lives  in the community  when  analyzed  in  the  perspective  of  legal  hermeneutics.  The  Constitutional  Court's  decision emphasizes  the  aspect  of  legal  certainty  at  the  expense  of  justice  and  expediency.  The  needs  of  positive legislators are not partial but comprehensive needs. Positive legislators see that judges must have an idea of substantive  justice  that  changes  with  the  development  of  society,  not  merely  procedural  justice.  Positive legislators by expanding the scope of a criminal act (strafbaar feit) can be done, when the norms of the law actually reduce and even conflict with religious values and the divine light which is basically 'given' for the order and welfare of human life.
Keywords: Legal Certainty, Justice and Utilization.

## ABSTRAK
Dalam  putusannya  yang  dibacakan  pada  tanggal  14  Desember  2017  terhadap  perkara Nomor  46/PUU-XIV/2016,  Mahkamah  Konstitusi  memutuskan  menolak  gugatan  uji  materi tentang zina dan hubungan sesama jenis atau Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) yang diatur  dalam  KUHP  dengan  Pemohon  yakni  Prof.  Dr.  Ir.  Euis  Sunarti,  M.S.  dan  kawan-kawan. Pada prinsipnya, para Pemohon memohon agar MK menghilangkan sejumlah ayat, kata dan/atau frasa dalam Pasal 284 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), Pasal 285 dan Pasal 292 KUHP. Walaupun ada pendapat berbeda ( dissenting opinion ) dari 4 (empat) orang Hakim Konstitusi yakni Arief Hidayat, Anwar Usman, Wahiduddin Adams, dan Aswanto, tetap saja 5 (lima) orang Hakim Konstitusi  lainnya  yakni  Maria  Farida  Indrati,  I  Dewa  Gede  Palguna,  Suhartoyo,  Manahan  MP Sitompul,  dan  Saldi  Isra  berpendapat  bahwa  MK  hanya  memiliki  kewenangan  sebagai negative legislator .  Artinya,  MK  hanya  dapat  membatalkan  UU  dan  tidak  dapat  mengambil  kewenangan Parlemen dalam membuat UU atau peraturan sebagai positive legislator . Tujuan penelitian ini untuk mengetahui  dan  menganalisis  apakah  Putusan  MK  tersebut  sudah  mencerminkan  rasa  keadilan yang  hidup  dalam  masyarakat  atau  tidak  apabila  dianalisis  dalam  perspektif  hermeneutika hukum.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum.  Hasil  penelitian menunjukkan bahwa Putusan MK tersebut, belum mencerminkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat apabila dianalisis dalam perspektif hermeneutika hukum. Putusan MK tersebut lebih mengedepankan  aspek  kepastian  hukum  semata  dengan  mengorbankan  keadilan  dan kemanfaatan.  Kebutuhan positive  legislator bukan  kebutuhan  yang  parsial  tapi  komprehensif. Positive  legislator lebih  melihat  bahwa  hakim  harus  memiliki  gagasan  keadilan  substantif  yang berubah  mengikuti  perkembangan  masyarakat,  tidak  semata-mata  keadilan  prosedural. Positive legislator dengan  memperluas  ruang lingkup  suatu  tindak  pidana ( strafbaar feit )  dapat  dilakukan, manakala norma undang-undang secara nyata mereduksi dan bahkan bertentangan dengan nilai agama  dan  sinar  ketuhanan  yang  pada  dasarnya  bersifat  'terberi'  ( given )  bagi  ketertiban  dan kesejahteraan kehidupan manusia.
Kata Kunci: Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan.

## A. LATAR BELAKANG
Beberapa  waktu  lalu  menjadi sorotan  publik  putusan  Mahkamah Konstitusi  yang  menolak  permohonan judicial review terkait  zina  dan  hubungan sesama jenis atau Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender  (LGBT)  yang  diatur  dalam KUHP.    Ada  tiga  pasal  KUHP  yang dimohon  oleh  Prof.  Dr.  Ir.  Euis  Sunarti, M.S.  dan  kawan-kawan  untuk  diuji  oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu :
1. Pasal  284  ayat  1  sampai  ayat  5 KUHP  tentang  perzinahan,  dimana semula  terbatas  dalam  kaitan pernikahan  dimohonkan  untuk diperluas  untuk  konteks  di  luar pernikahan;
2. Pasal 285 KUHP tentang perkosaan, dimana  semula  terbatas  laki-laki terhadap  perempuan,  dimintakan untuk  diperluas  dari  laki-laki  ke laki-laki  ataupun  perempuan  ke laki-laki;
3. Pasal  292  KUHP  dimana  Pemohon meminta para pelaku seks
menyimpang  atau  dalam  hal  ini LGBT,  diminta  jangan  hanya dibatasi oleh orang dewasa.
Pada  prinsipnya,  pemohon  ingin memperluas arti tentang zina dan praktik zina di kalangan LGBT. Sementara hakim MK, meski diwarnai perbedaan pendapat ( dissenting  opinion ),  menolak  uji  materi pemohon.
Putusan ini menghasilkan pro dan kontra  pendapat  dari  berbagai  pihak. Para  pegiat  Hak  Asasi  Manusia  (HAM) memandang  bahwa  pengajuan  uji materiil  ini  sebagai  upaya  sekelompok masyarakat yang akan membuat kehidupan  pribadi  menjadi  urusan politik.  Sebaliknya,  Lembaga  Bantuan
Hukum  (LBH)  Masyarakat  menyatakan bahwa melalui putusan tersebut,
Mahkamah  Konstitusi  “menolak  menjadi lembaga  yang  dapat  mengkriminalisasi suatu  perbuatan”,  dan  “menegaskan kewenangannya sebagai negative legislator dan  tidak  bisa  menjadi positive  legislator
sebagaimana  dimintakan  oleh  pemohon. LBH  Masyarakat  menambahkan  bahwa MK telah menjaga hak atas privasi warga negaranya, tidak menambah over populasi  penjara,  mencegah  terjadinya persekusi  terhadap  kelompok  minoritas gender  dan  perempuan,  menjauhkan regulasi yang memungkinkan mundurnya  kesuksesan  intervensi  HIV, serta  menjaga  keberadaan  pasal  yang melindungi  anak-anak  dari  hubungan seksual  yang  terjadi  karena  relasi  kuasa dari orang yang lebih dewasa secara usia.
Sesuai  dengan  isu  hukum  yang telah  ditetapkan  dalam  penelitian  ini, maka  jenis  penelitian  ini  merupakan penelitian  hukum.  Penelitian  hukum (legal  research) adalah  menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma  yang  berupa  perintah  atau larangan  itu  sesuai  dengan  prinsip hukum,  serta  apakah  tindakan (act) seseorang  sesuai  dengan  norma  hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum. 1
Dalam  penelitian  hukum  terdapat beberapa  macam  pendekatan.  Dengan pendekatan  tersebut,  peneliti  akan mendapatkan  informasi  dari  berbagai aspek  mengenai  isu  yang  sedang  dicoba untuk dicari jawabnya.
2 Penulis menggunakan  pendekatan  perundang- undangan ( statute approach ) dan pendekatan kasus ( case approach ).
Bahan  hukum  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  ada  2  yaitu  bahan hukum  primer  dan  sekunder.  Bahan hukum  primer  yang  dimaksud  yaitu Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945,  Kitab  Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2003 tentang Mahkamah Konstitusi
1 Peter  Mahmud  Marzuki, Penelitian Hukum ( Edisi  Revisi ),  Kencana,  Jakarta,  2017,  hlm. 47.
2 Ibid. , hlm. 133.
sebagaimana  telah  diubah  dengan Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah  Konstitusi,  Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman,  dan  Putusan  MK  RI  No.
46/PUU-XIV/2016. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku teks hukum.
Bahan  non  hukum  berupa  buku pegangan kesehatan publik dan akronim, kamus inisialisasi dan singkatan.
Pengumpulan bahan hukum yang bersifat  normatif  dilakukan  dengan  studi literatur, dokumen-dokumen yang berhubungan  dengan  penelitian  baik secara  konvensional  maupun  melalui media  elektronik.  Bahan-bahan  hukum yang diperoleh dalam penelitian ini akan dikumpulkan  kemudian  diklasifikasikan menurut  permasalahan  yang  akan dibahas.  Bahan  hukum  yang  kaitannya dengan  masalah  yang  akan  diteliti kemudian diinterpretasikan dengan hukum yang berlaku.
Teknik  analisis  bahan  hukum dilakukan dengan cara penafsiran. Dalam hal  ini,  penulis  melakukan  penafsiran gramatikal  dan  penafsiran  sistematik. 3
Penafsiran  gramatikal  dilakukan  dengan cara menafsirkan undang-undang menurut arti perkataan (istilah). Penafsiran  sistematik  dilakukan  dengan cara  menafsirkan  peraturan  perundang- undangan dihubungkan
dengan peraturan perundangan lainnya. 4
Menurut  Gustav  Radbruch,  ada tiga  ide  dasar  hukum  ( rechtsidee )  yang oleh  sebagian  besar  pakar  teori  hukum dan  filsafat  hukum,  juga  diidentikkan sebagai tiga tujuan hukum yaitu keadilan ( gerechtigkeit ), kemanfaatan ( zweckmaeszigkeit )  dan  kepastian  hukum ( rechtssicherkeit ). 5 Radbruch  mengajarkan
3 Yudha  Bhakti  Ardhiwisastra, Penafsiran dan  Konstruksi  Hukum ,  Alumni,  Bandung,  2012, hlm. 9-10. 4 Ibid. 5 Achmad  Ali, Menyibak  Tabir  Hukum , Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 3.
bahwa  diperlukan  penggunaan  asas prioritas  dalam  menentukan  tujuan hukum  itu,  dimana  prioritas  pertama adalah keadilan, kedua adalah kemanfaatan,  dan  terakhir  barulah kepastian  hukum. 6 Ketika  hakim dihadapkan  dengan  pilihan  antara keadilan,  kemanfaatan,  dan  kepastian hukum,  maka  ia  harus  mengutamakan keadilan,  barulah  kemanfaatan  dan  yang terakhir kepastian hukum. 7
Dalam  satu  kasus,  tiga  tujuan hukum  di  atas  tidak  mungkin  bisa dicapai  sekaligus.  Barangkali  hanya  ada satu atau paling banyak dua tujuan yang bisa  tercapai  karena  sering  sekali  antara satu  tujuan  hukum  bertentangan  atau berhadap-hadapan dengan tujuan hukum yang  lainnya.  Perdebatan  yang  paling sering terjadi adalah antara tujuan hukum yang  mengedepankan  kepastian  hukum dan  yang  menginginkan  keadilan. Indonesia  menggunakan  sistem  hukum eropa kontental (civil law) yang esensinya adalah  hukum  dianggap  ada  apabila sudah  dibuat  secara  tertulis  dan  tujuan yang  hendak  dicapai  yaitu  kepastian hukum.  Sedangkan  pada  sistem  hukum anglo  saxon  (common  law),  hukum  itu bukan  hanya  yang  dibuat  secara  tertulis tapi  hakim  juga  bisa  membuat  hukum melalui  keputusannya  ( judge  made  law ) dan  tujuan  yang  hendak  dicapai  yaitu keadilan.
Putusan MK tersebut jika dibedah lebih mendalam dengan melihat pendapat para hakim sehingga terjadinya dissenting  opinion maka  jelaslah  bahwa perdebatan  yang  terjadi  di  sana  adalah antara 5 (lima) hakim yang mengedepankan  aspek  kepastian  hukum dan 4 (empat) hakim yang
mengedepankan  aspek  keadilan  dan kemanfaatan. Bila merujuk pendapat dari Radbruch  di  atas,  seharusnya  hakim  itu lebih  mengedepankan  keadilan  daripada kepastian hukum semata. Untuk apa ada
6 Ibid . 7 Ibid .
kepastian  hukum  tapi  tidak  bisa memberikan  keadilan  dan  kemanfaatan bagi masyarakat.
Secara  normatif  telah  jelas  bahwa hanya  ada  3  (tiga)  jenis  putusan  MK yakni  permohonan  tidak  dapat  diterima, permohonan dikabulkan, dan permohonan  ditolak.  Tapi,  secara  teoritis dan  praktis  pula  terdapat  jenis  putusan lainnya  yakni  membentuk  norma.  Jenis putusan ini telah lama tumbuh dan hidup di MK, para hakim sebenarnya telah lama mengetahui keberadaan jenis putusan ini. Tapi,  kenapa  dalam  perkara  ini  MK menyatakan secara tegas bahwa MK tidak dapat membentuk norma. Apabila dilihat dari  sejarahnya,  pertentangan  antara negative legislato r  dengan positive legislato r sudah  terjadi  sejak  MK  itu  ada.  Bahkan, perdebatan  ini  telah  sampai  di  ruang DPR,  sebagian  Anggota  DPR  menilai bahwa MK selama ini kebablasan, keluar dari  khitah  pembentukannya  yakni mengambil fungsi DPR sebagai pembentuk Undang-Undang dan kenyataannya MK tetap pada keyakinannya,  bahkan  MK  berdalil bahwa  adanya  putusan  yang  bersifat positive
legislator dalam
rangka mewujudkan keadilan substantif. 8
Terkait  dengan  Putusan  MK  di atas,  5  (lima)  orang  Hakim  Konstitusi berpendapat  bahwa  secara  doktriner, pembentukan Mahkamah Konstitusi dimaksudkan untuk memiliki kewenangan  sebagai negative  legislator . Artinya,  Mahkamah  Konstitusi  hanya dapat membatalkan Undang-Undang dan tidak  dapat  mengambil  kewenangan parlemen  dalam  membuat  undang- undang atau peraturan.
9 Maka,
argumentasi  5  (lima)  orang  Hakim Konstitusi yang membatasi bahwa positive legislator tidak  dapat  dilakukan  ketika menyangkut  norma  hukum  pidana
8 https://news.detik.com/kolom/d- 3776123/  zina-lgbt-dan-putusan-mk,  diakses  tanggal 3 Januari 2019.
9 Lihat  Putusan  MK  RI  No.  46/PUU- XIV/2016.
menurut penulis tidaklah tepat. Kebutuhan positive  legislator bukan kebutuhan yang parsial tapi
komprehensif. Positive  legislator lebih melihat  bahwa  hakim  harus  memiliki gagasan keadilan substantif yang berubah mengikuti  perkembangan  masyarakat, tidak  semata-mata  keadilan  prosedural. Hal  ini  persis  yang  dinyatakan  oleh  4 (empat)  orang  Hakim  Konstitusi  dalam dissenting  opinion yakni  " positive  legislator dengan memperluas ruang lingkup suatu tindak  pidana  ( strafbaar  feit )  dapat dilakukan,  manakala  norma  undang- undang  secara  nyata  mereduksi  dan bahkan bertentangan dengan nilai agama dan sinar ketuhanan yang pada dasarnya bersifat  'terberi'  ( given )  bagi  ketertiban dan kesejahteraan kehidupan manusia." 10 Pancasila  merupakan  sumber segala sumber hukum negara.
Penempatan  Pancasila  sebagai  sumber dari  segala  sumber  hukum  negara  sesuai dengan  Pembukaan  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945  alinea  keempat  yaitu  Ketuhanan Yang  Maha  Esa,  Kemanusiaan  yang  adil dan  beradab,  Persatuan  Indonesia, Kerakyatan  yang  dipimpin  oleh  hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat Indonesia. Seseorang tidak boleh dibiarkan  berbuat  bebas  semaunya  atas dasar Hak Asasi Manusia (HAM) apabila perbuatan  tersebut  bertentangan  dengan nilai agama. Oleh sebab itu, apabila UUD 1945 bertentangan/bersinggungan dengan  nilai  agama  ( religion )  maka  UUD 1945
sebagai konstitusi yang berketuhanan  ( Godly  Constitution )  harus menegaskan jati dirinya sebagai penjamin freedom of religion dan  bukan freedom from religion sehingga segala kepastian hukum dalam  bentuk  norma  Undang-Undang yang  bertentangan  dengan  nilai  agama haruslah dinyatakan bertentangan
dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  5 ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  48
Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman  dapatlah  diketahui  bahwa “Hakim  dan  Hakim  Konstitusi  wajib menggali,  mengikuti,  dan  memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup  dalam  masyarakat”.  Ini  artinya, Hakim  Konstitusi  wajib  menggali, mengikuti,  dan  memahami  nilai-nilai hukum  yang  hidup  di  tengah-tengah masyarakat  ( living  law )  seperti  hukum agama  dan  hukum  adat  serta  rasa keadilan  yang  diyakini  oleh  masyarakat. Dalam  kasus  tersebut,  saya  menilai  MK belum  maksimal  dalam  mengikuti ketentual  Pasal  tersebut.  Hal  ini  dapat dilihat  dari  5  (lima)  orang  Hakim Konstitusi  mendasarkan  pendapatnya dari perspektif yuridis semata dan dalam mengambil  keputusan  belum  optimal untuk menggali, mengikuti, dan memahami  nilai-nilai  hukum  dan  rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
Dari  segi  sosiologis,  jelaslah bahwa  mayoritas  masyarakat  Indonesia menginginkan  agar  zina  dan  LGBT  itu dilarang  karena  hal  tersebut  tidak  sesuai dengan  hukum  agama  yang  ada  di Indonesia. Sayangnya, hal tersebut belum bisa direalisasikan karena Kitab Undang- Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  yang dipakai  masih  mengacu  pada  ketentuan peninggalan  Belanda  itu  atau  yang  lebih dikenal  dengan Wetboek  van  Straftrecht ( WvS ).  Memang,  ada  usaha  untuk merevisi  KUHP  tersebut  agar  sesuai dengan  nilai-nilai  yang  berlaku  di masyarakat  Indonesia.  Namun,  setelah hampir 55 tahun belum juga terealisasi.
Banyaknya  perilaku  main  hakim sendiri  ( eigenrichting )  yang  selama  ini dilakukan  masyarakat  terhadap  pelaku hubungan  seksual  terlarang  (baik  dalam bentuk zina, perkosaan, maupun homoseksual)  justru  terjadi  karena  nilai agama  dan living  law masyarakat Indonesia tidak diakomodir dalam sistem
hukum  pidana  Indonesia  sehingga  jika norma  hukum  ( legal  substance )  tersebut diperbaiki  maka  diharapkan  struktur hukum  ( legal  structure )  dan  budaya hukum  ( legal  culture )  masyarakat  di Indonesia  dalam  menyikapi  fenomena  di atas  dapat  berubah  menjadi  lebih  baik lagi.  Hal  inilah  yang  mendorong  para pemohon  untuk  menguji  beberapa  pasal terkait  zina  dan  LGBT  tersebut  ke Mahkamah Konstitusi.
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, yang menjadi rumusan masalah  dalam  penelitian  ini  yaitu apakah  Putusan  MK  RI  No.  46/PUU- XIV/2016  sudah  mencerminkan  rasa keadilan  yang  hidup  dalam  masyarakat apabila  dianalisis  dalam  perspektif hermeneutika hukum ?
Adapun  unsur  kebaruan  ( novelty )
dari artikel ini adalah penulis menggunakan  perspektif  hermeneutika hukum  untuk  menganalisis  Putusan  MK tersebut  apakah  sudah  mencerminkan rasa  keadilan  yang  hidup  dalam masyarakat atau tidak.

## B. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
LGBT  adalah  akronim  dari “lesbian, gay, biseksual dan transgender”. Istilah  ini  digunakan  semenjak  tahun 1990-an dan menggantikan frasa "komunitas  gay" 11 karena  istilah  ini  lebih mewakili kelompok-kelompok yang telah disebutkan.
12 Akronim  ini  dibuat  dengan tujuan untuk menekankan keanekaragaman "budaya yang
berdasarkan  identitas  seksualitas  dan gender".  Kadang-kadang  istilah  LGBT digunakan untuk semua orang yang tidak heteroseksual, bukan hanya homoseksual,
11 Mike Gunderloy, “Acronyms, initialisms  &  abbreviations  dictionary”,  Volume  1, Part  1  Gale  Research  Co.,  1985,  Factsheet  five, Issues 32-36, (1989).
12 Shankle,  Michael  D., The  Handbook  of Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender Public Health: A  Practitioner's  Guide  To  Service ,  Haworth  Press, 2006.
biseksual,  atau  transgender.  Maka  dari itu, seringkali huruf Q ditambahkan agar queer  dan  orang-orang  yang  masih mempertanyakan identitas seksual mereka juga terwakili, contohnya "LGBTQ" atau "GLBTQ", tercatat semenjak  tahun  1996. 13 Istilah  LGBT sangat banyak digunakan untuk
penunjukkan  diri.  Istilah  ini  juga diterapkan oleh mayoritas komunitas dan media yang berbasis identitas seksualitas dan  gender  di  Amerika  Serikat  dan beberapa  negara  berbahasa  Inggris lainnya. 14 Adanya  kelompok  Lesbian, Gay,  Biseksual  dan  Transgender  (LGBT) di Indonesia merupakan salah satu dasar pertimbangan
permohonan yang
dimohon  oleh  Prof.  Dr.  Ir.  Euis  Sunarti, M.S.  dan  kawan-kawan  untuk  diuji  oleh Mahkamah Konstitusi.
Untuk  membedah  isu  hukum  di atas,  diperlukan  teori  yang  tepat  agar permasalahan  tersebut  bisa  dikupas secara lebih mendalam dan
komprehensif.  Dalam  penelitian  ini, penulis  menggunakan  pisau  analisis hermeneutika  hukum  sebagai  teori penemuan  hukum  baru.  Menurut  Jazim Hamidi,  hermeneutika  hukum  adalah ajaran filsafat mengenai hal mengerti/memahami sesuatu,
atau sebuah  metode  interpretasi  (penafsiran) terhadap teks. 15 Kata “sesuatu/teks” yang dimaksudkan  di  sini,  bisa  berupa:  teks hukum,  peristiwa  hukum,  fakta  hukum, dokumen  resmi  negara,  naskah-naskah kuno,  ayat-ayat ahkam dalam  kitab  suci, ataupun  berupa  pendapat  dan  hasil
13 The  Santa  Cruz  County  in-queery, “Santa Cruz Lesbian, Gay, Bisexual & Transgendered  Community  Center”,  Volume  9, 1996.
14 The  2008  Community  Center  Survey Report:  Assessing  the  Capacity  and  Programs  of Lesbian,  Gay,  Bisexual,  and  Transgender Community Centers 29 Agustus 2008, Terry Stone, CenterLink  (formerly  The  National  Association  of Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Community Centers). 15 Jazim Hamidi, Hermeneutika Hukum , UB Press, Malang, 2011, hlm. 94.
ijtihad  para  ahli  hukum  (doktrin). 16 Metode  dan  teknik  menafsirkannya dilakukan  secara  holistik  dalam  bingkai keterkaitan  antara  teks,  konteks,  dan kontekstualisasi. 17
Untuk  menjawab  apakah  Putusan MK  RI  No.  46/PUU-XIV/2016  yang menolak  permohonan  para  Pemohon untuk  seluruhnya  sudah  mencerminkan rasa  keadilan  yang  hidup  dalam masyarakat  apabila  dianalisis  dengan pendekatan  hermeneutika  hukum  maka penulis  akan  berangkat  dari  apa  yang menjadi  substansi  permohonan  para Pemohon  dan  pendapat  para  hakim sampai  terjadinya dissenting opinion .  Para
Pemohon menganggap hak-hak konstitusionalnya  telah  terlanggar  atau berpotensi untuk terlanggar yang disebabkan  oleh  berlakunya  Pasal  284 ayat  (1),  ayat  (2),  ayat  (3),  ayat  (4),  ayat (5),  Pasal  285  dan  Pasal  292  KUHP. Adapun
hak-hak konstitusional dimaksud,  menurut  para  Pemohon, adalah 18 :
1. hak untuk mendapatkan perlindungan negara dan hak untuk menjadi  masyarakat  yang  adil  dan beradab,  sebagaimana  dimaksud dalam Pembukaan UUD 1945;
2. hak  untuk  tinggal  dalam  negara yang  berdaulat,  negara  yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa  serta  kemanusiaan  yang  adil dan  beradab  sesuai  dengan  sila pertama  dan  kedua  Pancasila  dan sebagaimana  juga  diatur  dalam Pembukaan UUD 1945;
3. hak  untuk  memperjuangkan  hak secara  kolektif  untuk  kemajuan bangsa  dan  negara,  sebagaimana diatur  dalam  Pasal  28C  ayat  (2) UUD 1945;
4. hak  atas  rasa  aman  untuk  bebas dari  rasa  takut  dan  ancaman  bagi diri, martabat, dan keluarga
16 Ibid .
17 Ibid . 18 Putusan MK, Op.Cit ., hlm. 423-424.
sebagaimana  dijamin  dalam  Pasal 28G ayat (1) UUD 1945;
5. hak  untuk  dihormati  hak  asasi manusia  sebagai  sesama  warga negara  Indonesia,  sebagaimana diatur dalam Pasal 28J ayat (1) UUD 1945;
6. hak  untuk  mendapatkan  kepastian hukum  dan  perlindungan  sebagai pribadi, keluarga, dan masyarakat. Selain  itu,  para  Pemohon  menilai bahwa Pasal-Pasal KUHP yang dimohonkan  pengujian  tersebut  tidak mampu  menjangkau  hal-hal  yang  oleh para Pemohon dianggap sebagai kejahatan  yang  terjadi  pada  saat  ini, seperti  seks  bebas  di  luar  nikah,  kumpul kebo,  prostitusi,  perkosaan  dan  cabul sesama  jenis  baik  yang  dilakukan  oleh orang  dewasa  maupun  anak-anak. 19 Hal itu,  menurut  para  Pemohon,  telah menimbulkan  kerusakan  moral  yang berdampak  pada  lingkungan  sosial  para Pemohon,  di  mana  hal  itu  dapat  terjadi pada diri para Pemohon atau keluarganya. 20
Menurut  para  Pemohon,  ada  dua alasan  mendasar  yang  dijadikan  alasan pengujian  konstitusionalitas  norma  UU, yaitu ketahanan keluarga dan perlindungan  terhadap  nilai-nilai  agama. Dalam  masyarakat  yang  menurut  para Pemohon  makin  liberal,  kedua  hal tersebut  sering  dianggap  sebagai  isu domestik  yang  tidak  dapat  dijadikan dasar  membatasi  perilaku  masyarakat. Padahal,  peran  keluarga  dan  agama sangat  penting  dalam  membangun bangsa dan negara. Kata “keluarga” yang dijamin  dalam  Pasal  28B  ayat  (1)  dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 tidak dapat semata-mata  dimaknai  sebagai  bentuk hubungan  lahiriah/biologis  antara  ibu- bapak dan anak-anak melainkan terkandung  pula  unsur-unsur  psikologis, keagamaan,  keamanan  dan  pendidikan
19 Ibid ., hlm. 424.
20 Ibid.
sebagai  institusi  konstitusional  yang diakui negara karena ketahanan keluarga berpengaruh langsung terhadap
ketahanan  nasional.  Sementara  itu,  nilai- nilai agama juga tegas diakui dalam Pasal 29  ayat  (1)  UUD  1945  dan  sila  pertama Pancasila yang tercantum dalam Pembukaan  UUD  1945  sehingga  harus dimaknai bahwa negara didasarkan pada nilai-nilai  agama  sebagai  salah  satu landasan konstitusional. Para Pemohon
berpendapat bahwa ketiga pasal dalam KUHP tersebut yaitu  Pasal  284  (perzinahan),  Pasal  285 (perkosaan)  dan  Pasal  292  (perbuatan cabul)  sangat  mengancam  ketahanan keluarga yang pada akhirnya mengancam ketahanan  nasional.  Pasal  284  KUHP (perzinahan)  yang  hanya  berlaku  jika salah  satu  pelakunya  terikat  dalam perkawinan  pada  dasarnya  sangat berbahaya  bagi  kultur  keluarga  di Indonesia dan merusak tatanan masyarakat.  Adapun  Pasal  285  KUHP (perkosaan)  yang  membatasi  korban hanya  kepada  wanita  tidak  sesuai  lagi dengan perkembangan zaman. Perkosaan juga dapat terjadi terhadap laki-laki, baik yang dilakukan oleh wanita maupun laki- laki  dan  juga  dilakukan  oleh  orang dewasa  terhadap  anak-anak  maupun sesama  anak-anak.  Sementara  itu,  Pasal 292  KUHP,  menurut  para  Pemohon, selama  ini  justru  tidak  melindungi kelompok  korban  orang  dewasa  dan tidak  memberi  rasa  keadilan  serta kepastian  hukum  dalam  hal  pelakunya bukan orang dewasa.
Menurut para Pemohon, Indonesia bukanlah negara yang didirikan  oleh  para  pendiri  bangsa  ini sebagai negara yang “netral agama” atau “negara sekuler”. Pancasila dan Pembukaan  UUD  1945  sarat  dengan muatan  nilai-nilai  keagamaan  sebagai dasar  berdirinya  Negara  Indonesia. Dengan dasar filosofi demikian, kebutuhan  untuk  mendasarkan  seluruh perundang-undangan dalam konsep
dasar  moral  yang  berdasarkan  nilai-nilai
Ketuhanan  Yang  Maha  Esa  merupakan keniscayaan  yang  tidak  dapat  ditawar- tawar.  Agama-agama  di  Indonesia  pada dasarnya  juga  melarang  perzinahan  di luar  perkawinan,  melarang  pemerkosaan kepada  siapa  saja,  dan  melarang hubungan sesama jenis.
Para Pemohon berpendapat bahwa  KUHP  yang  merupakan  produk Pemerintah Kolonial Belanda dan
diberlakukan  sejak  1886  sudah  tidak sesuai  lagi  dengan  perkembangan  sosial budaya  di  Indonesia.  Oleh  karena  itu, keinginan  untuk  memperbarui  KUHP telah  lahir  sejak 1963  namun  hingga  saat ini  tidak  ada  tanda-tanda  untuk  segera disahkannya  revisi  terhadap  KUHP tersebut  sementara  gejolak  sosial  di masyarakat,  menurut  para  Pemohon, sudah  demikian  parah  dan  memerlukan tindakan  serius  pembuat  kebijakan. Dalam  penilaian  para  Pemohon,  saat  ini telah terjadi pergeseran nilai-nilai dikarenakan ketidakjelasan
hukum perihal  kesusilaan,  terutama  dalam  hal perzinahan,  pemerkosaan,  dan  cabul sesama  jenis.  Meskipun  telah  ada program  legislasi  nasional  yang  akan merevisi  KUHP  yang  telah  berlangsung sejak  lama,  belum  tampak  ada  tanda- tanda  bahwa  revisi  tersebut  akan  segera disahkan sementara gejolak sosial memerlukan  tindakan  dan  aksi  serius dari pembuat kebijakan. Menurut MK, maksud
permohonan para pemohon pada intinya adalah  meminta  Mahkamah  untuk memperluas cakupan atau ruang lingkup, bahkan  mengubah,  jenis-jenis  perbuatan yang  dapat  dipidana  dalam  pasal-pasal KUHP  yang  dimohonkan  pengujian karena  menurut  para  Pemohon  sudah tidak  sesuai  lagi  dengan  perkembangan masyarakat,  sementara  jika  menunggu proses legislasi yang sedang berlangsung saat  ini  tidak  dapat  dipastikan  kapan akan  berakhir.  Dengan  kata  lain,  para Pemohon  meminta  Mahkamah  untuk melakukan  kebijakan  pidana  ( criminal policy )  dalam  pengertian  merumuskan
perbuatan  yang  dapat  dipidana  menjadi perbuatan pidana ( delict ), yaitu :
1. Zina,  sebagaimana  diatur  dalam Pasal  284  KUHP,  akan  menjadi mencakup seluruh perbuatan persetubuhan  antara  laki-laki  dan perempuan  yang  tidak  terikat dalam  suatu  ikatan  perkawinan yang sah;
2. Pemerkosaan,  sebagaimana  diatur dalam  Pasal  285  KUHP,  akan menjadi mencakup semua kekerasan  atau  ancaman  kekerasan untuk  bersetubuh,  baik  yang dilakukan  oleh  laki-laki  terhadap perempuan maupun yang dilakukan oleh perempuan terhadap laki-laki; 3. Perbuatan cabul, sebagaimana diatur dalam Pasal 292 KUHP, akan menjadi mencakup setiap
perbuatan  cabul  oleh  setiap  orang dengan  orang  dari  jenis  kelamin yang  sama,  bukan  hanya  terhadap anak di bawah umur.
Dengan demikian, apabila ditelaah lebih jauh berarti para Pemohon memohon  agar  Mahkamah  bukan  lagi sekadar  memperluas  ruang  lingkup perbuatan atau tindakan yang sebelumnya bukan merupakan perbuatan pidana  atau  tindak  pidana  tetapi  juga mengubah  sejumlah  hal  pokok  atau prinsip  dalam  hukum  pidana,  bahkan merumuskan  tindak  pidana  baru.  Sebab, dengan  permohonan  demikian  secara implisit Pemohon memohon agar Mahkamah  mengubah  rumusan  delik yang  terdapat  dalam  pasal-pasal  KUHP yang  dimohonkan  pengujian  sehingga dengan  sendirinya  bukan  hanya  akan mengubah  kualifikasi  perbuatan  yang dapat  dipidana  tetapi  juga  kualifikasi subjek  atau  orang  yang  dapat  diancam pidana  karena  melakukan  perbuatan tersebut. Putusan MK memiliki kedudukan  setara  dengan  UU  sehingga daya  ikatnya  pun  setara  dengan  UU. Namun  kesetaraan  itu  adalah  dalam konteks  pemahaman  akan  kedudukan
Mahkamah  sebagai negative  legislator , bukan  dalam  pemahaman  sebagai pembentuk UU ( positive legislator ). Mahkamah  melalui  putusannya telah  berkali-kali  menyatakan  suatu norma  UU  konstitusional  bersyarat ( conditionally constitutional ) ataupun inkonstitutional  bersyarat  ( conditionally unconstitutional )  yang  mempersyaratkan pemaknaan  tertentu  terhadap  suatu norma  UU  untuk  dapat  dikatakan konstitusional, yang artinya jika persyaratan  itu  tidak  terpenuhi  maka norma UU dimaksud adalah inkonstitusional. Namun, ketika
menyangkut  norma  hukum  pidana, Mahkamah  dituntut  untuk  tidak  boleh memasuki wilayah kebijakan pidana atau politik  hukum  pidana  ( criminal  policy ). Pengujian  UU  yang  pada  pokoknya berisikan permohonan kriminalisasi maupun dekriminalisasi terhadap perbuatan tertentu tidak dapat dilakukan oleh Mahkamah karena hal itu merupakan salah satu bentuk pembatasan hak dan kebebasan seseorang di mana pembatasan demikian, sesuai  dengan  Pasal  28J  ayat  (20  UUD 1945,  adalah  kewenangan  eksklusif pembentuk  UU  (dalam  hal  ini  DPR bersama Presiden).
Berdasarkan seluruh pertimbangan  tersebut,  bukanlah  berarti Mahkamah menolak gagasan “pembaruan” para Pemohon. Bukan pula berarti  bahwa  Mahkamah  berpendapat bahwa  norma  hukum  pidana  yang  ada dalam KUHP, khususnya yang dimohonkan pengujian dalam
Permohonan  sudah  lengkap.  Mahkamah hanya  menyatakan  bahwa  norma  pasal- pasal  dalam  KUHP  yang  dimohonkan pengujian  dalam  permohonan  tidak bertentangan  dengan  UUD  1945.  Perihal perlu  atau  tidaknya  dilengkapi,  hal  itu sepenuhnya  merupakan  kewenangan pembentuk UU melalui kebijakan pidana ( criminal  policy )  yang  merupakan  bagian dari  politik  hukum  pidana.  Dalam  salah satu  konklusi,  Mahkamah  berpendapat
pokok  permohonan  tidak  beralasan menurut  hukum  sehingga  dalam  amar putusan  MK  menolak  permohonan  para Pemohon untuk seluruhnya.
Terhadap  Putusan  MK  tersebut, ada pendapat berbeda ( dissenting opinion ) dari  4  (empat)  orang  Hakim  Konstitusi yakni  Hakim  Konstitusi  Arief  Hidayat, Hakim  Konstitusi  Anwar Usman,  Hakim Konstitusi  Wahiduddin  Adams,  dan Hakim  Konstitusi Aswanto.  Pancasila merupakan  sumber  segala  sumber hukum  negara.  Penempatan  Pancasila sebagai  sumber  dari  segala  sumber hukum negara sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  alinea  keempat yaitu  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa, Kemanusiaan  yang  adil  dan  beradab, Persatuan  Indonesia,  Kerakyatan  yang dipimpin  oleh  hikmat  kebijaksanaan dalam
Permusyawaratan/Perwakilan, dan  Keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat Indonesia. Menempatkan Pancasila sebagai  dasar  dan  ideologi  negara  serta sekaligus  dasar  filosofis  negara  sehingga setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh
bertentangan  dengan  nilai-nilai  yang terkandung dalam Pancasila.
Dalam  Pancasila,  nilai  ketuhanan dibaca  dan  dimaknai  secara  hierarkis. Nilai Ketuhanan merupakan nilai tertinggi  karena  menyangkut  nilai  yang bersifat  mutlak.  Seluruh  nilai  kebaikan diturunkan dari nilai ini. Suatu perbuatan dikatakan baik apabila tidak bertentangan  dengan  nilai,  kaidah,  dan hukum  Tuhan.  Berdasarkan  Pasal  1  ayat (3), Pasal 18B ayat (2), Pasal 29 UUD 1945 dapat dipahami bahwa Negara Indonesia merupakan “negara hukum yang berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa yang  senantiasa  menjamin  kemerdekaan tiap-tiap  penduduk  untuk  memeluk agamanya  masing-masing  dan  untuk beribadat  menurut  agamanya,  serta mengakui  dan  menghormati  kesatuan- kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak  tradisionalnya  sepanjang  masih
hidup  dan  sesuai  dengan  perkembangan masyarakat  dan  prinsip  NKRI  yang diatur  dalam  undang-undang”.  Konsepsi ini menegaskan bahwa peraturan perundang-undangan  di  Indonesia  harus senantiasa  sejalan  dan  sama  sekali  tidak boleh bertentangan dengan dasar Ketuhanan  Yang  Maha  Esa  dan  nilai agama serta living law yang sesuai dengan perkembangan  masyarakat  dan  prinsip NKRI.
Kebutuhan positive legislator bukan kebutuhan yang parsial tapi
komprehensif. Positive  legislator lebih melihat  bahwa  hakim  harus  memiliki gagasan keadilan substantif yang berubah mengikuti  perkembangan  masyarakat, tidak  semata-mata  keadilan  prosedural. Hal  ini  persis  yang  dinyatakan  oleh  4 (empat)  orang  Hakim  Konstitusi  dalam dissenting  opinion yakni  " positive  legislator dengan memperluas ruang lingkup suatu tindak  pidana  ( strafbaar  feit )  dapat dilakukan,  manakala  norma  undang- undang  secara  nyata  mereduksi  dan bahkan bertentangan dengan nilai agama dan sinar ketuhanan yang pada dasarnya bersifat  'terberi'  ( given )  bagi  ketertiban dan kesejahteraan kehidupan manusia." 21
Selain  itu,  apabila  merujuk  pada ketentuan  Pasal  5  ayat  (1)  Undang- Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang Kekuasaan  Kehakiman  jelas  dikatakan bahwa  “Hakim  dan  Hakim  Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami  nilai-nilai  hukum  dan  rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Ini  artinya,  Hakim  Konstitusi  wajib menggali,  mengikuti,  dan  memahami nilai-nilai  hukum  yang  hidup  dan berkembang di tengah masyarakat ( living law )  seperti  hukum  agama  dan  hukum adat  serta  mempertimbangkan  rasa keadilan  yang  hidup  dalam  masyarakat. Dalam  kasus  tersebut,  saya  menilai  MK belum  optimal  mengikuti  ketentuan tersebut.  Hal  ini  dapat  dinilai  dari pendapat  5  (lima)  orang  Hakim
Konstitusi yang mendasarkan pendapatnya  dari  perspektif  yuridis semata dan dalam mengambil keputusan belum menggali, mengikuti, dan memahami  nilai-nilai  hukum  dan  rasa keadilan  yang  hidup  dalam  masyarakat ( living  law ).  Sehingga  banyak  yang berpandangan  bahwa  MK  saat  ini  tidak lebih daripada sekedar sebagai mahkamah  kalkulator dibandingkan sebagai penjaga konstitusi ( the guardian of the constitution ). 22 Menurut hemat penulis, 4 (empat) orang  Hakim  Konstitusi  yang dissenting opinion telah  menggunakan  metode pendekatan hermeneutika hukum sebagai metode  penemuan  hukum  dengan interpretasi teks, konteks, dan kontekstualisasinya, baik itu yang berupa peraturan  perundang-undangan  maupun living  law seperti  hukum  agama  dan hukum adat yang hidup dan berkembang dalam  kehidupan  masyarakat.  Hal  ini sejalan  dengan  pendapat  Jazim  Hamidi yang  menyatakan  bahwa  “esensi  dari hermeneutika  hukum  itu  terletak  pada pertimbangan  “ trianggel  hukum ”-nya, yaitu suatu metode menginterpretasi teks hukum  yang  tidak  semata-mata  melihat teksnya semata, tapi juga konteks hukum itu dilahirkan, serta bagaimana kontekstualisasi atau penerapan hukumnya di masa kini dan mendatang”. 23 Jazim  Hamidi  berpendapat,  akan menjadi  lebih  lengkap  pertimbangan hukum  para  hakim  kalau  menggunakan metode  hermeneutika  hukum  dalam upaya  menemukan  hukum,  menerapkan hukum,  menciptakan  hukum, dan dalam pembentukan  hukumnya. 24 Sebab,  salah satu kelebihan dari metode hermeneutika hukum  ialah  terletak  pada  cara  dan lingkup  interpretasinya  yang  tajam, mendalam,  dan  holistik  dalam  bingkai
22 https://news.detik.com/kolom/d-343 7491/bukan-mahkamah-kalkulator , diakses tanggal 10 Januari 2019.
23 Jazim Hamidi, Op.Cit ., hlm. 117.
24 Ibid ., hlm. 119.
satu  kesatuan  antara  teks,  konteks,  dan kontekstualisasinya. 25 Dalam  hal  ini, peristiwa  hukum  maupun  peraturan perundang-undangan  tidak  semata-mata dilihat  atau  ditafsirkan  dari  aspek legalitas  formal  berdasar  bunyi  teks-nya semata,  tetapi  juga  harus  dilihat  dari faktor-faktor yang melatarbelakangi peristiwa  atau  sengketa  itu  muncul,  apa akar  masalahnya,  adakah  intervensi politik  yang  membidani  dikeluarkannya putusan itu, serta sudahkah dampak dari putusan  itu  dipikirkan  bagi  proses penegakan  hukum  dan  keadilan  (aspek sosio-politik-kulturalnya)  di  kemudian hari. 26 Sepertinya  hal  ini  belum  terlihat dari  5  (lima)  orang  Hakim  Konstitusi yang menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. Terhadap putusan tersebut,
penulis  menilai  akan  ada  benturan  atau gesekan antara nilai-nilai hukum dan rasa keadilan  yang  hidup  dalam  masyarakat ( living  law )  seperti  hukum  agama  dan hukum  adat  dengan  hukum  nasional sebagaimana  diatur  dalam  KUHP  terkait zina,  pemerkosaan  dan  perbuatan  cabul sebagai produk hukum yang tidak sesuai dengan  nilai-nilai  dan  jati  diri  bangsa. Dalam  agama  Islam,  zina  adalah perbuatan  bersenggama  antara  laki-laki dan  perempuan  yang  tidak  terikat  oleh hubungan  pernikahan  (perkawinan). Dalam Islam,  ulama  fikih  sepakat  bahwa perzinahan  diharamkan  sebagaimana disebutkan  dalam  Q.S.  Al-Israa’:  32  yang artinya  “ Dan  janganlah  kalian  mendekati zina;  Sesungguhnya  zina  itu  adalah  suatu perbuatan  yang  keji  dan  suatu  jalan  yang buruk ”. Sejalan dengan ini, agama Kristen dalam  Injil  Matius  5:  27  yang  bersabda “ Kamu  telah  mendengar  firman,  Jangan berzina ”.  Ini  artinya,  pada  prinsipnya semua  agama  di  Indonesia  melarang perbuatan  tersebut.  Apabila  ini  terus dibiarkan  tidak  tertutup  kemungkinan masyarakat  akan  melakukan  tindakan
25 Ibid.
26 Ibid .
main  hakim  sendiri  ( eigenrichting )  dalam menyikapi  perbuatan  zina,  pemerkosaan dan  perbuatan  cabul  atau  yang  lagi fenomenal saat ini adalah zina dan LGBT.
Terkait  dengan  pertimbangan Hakim  Konstitusi  yang  menyatakan bahwa  Mahkamah  sebagai negative legislator , bukan  dalam  pemahaman sebagai pembentuk UU ( positive legislator ) dan  ketika  menyangkut  norma  hukum pidana,  Mahkamah  dituntut  untuk  tidak boleh  memasuki  wilayah  kebijakan pidana  atau  politik  hukum  pidana ( criminal  policy ).  Apabila  dicermati dengan seksama,
sepertinya pertimbangan  MK  di  atas  bertolak belakang  bahkan  berbanding  terbalik dengan  apa  yang  menjadi  Putusan  MK No.  21/PUU-XII/2014.  Dalam  Putusan MK tersebut, diputuskan bahwa ketentuan Pasal 77 huruf A KUHAP tidak memiliki  kekuatan  hukum  mengikat sepanjang  tidak  dimaknai  termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan.
Adapun salah satu pertimbangan  hukumnya,  penetapan tersangka  adalah  bagian  dari  proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap  hak  asasi  manusia  maka seharusnya  penetapan  tersangka  oleh penyidik  merupakan  objek  yang  dapat dimintakan  perlindungan  melalui  ikhtiar hukum pranata praperadilan. Hal tersebut  semata-mata  untuk  melindungi seseorang  dari  tindakan  sewenang- wenang  penyidik  yang  kemungkinan besar  dapat  terjadi  ketika  seseorang ditetapkan  sebagai  tersangka,  padahal dalam prosesnya ternyata ada kekeliruan maka  tidak  ada  pranata  lain  selain pranata praperadilan yang dapat memeriksa  dan  memutusnya.  MK putuskan  penetapan  tersangka  masuk objek praperadilan, bukankah itu termasuk  penambahan  norma  baru ( positive  legislator )  dan  Mahkamah  sudah masuk  wilayah  kebijakan  pidana  atau politik hukum pidana ( criminal policy ).
Oleh  karena  itu,  penulis  tidak sependapat  dengan  Putusan  MK  yang
menolak  permohonan  para  Pemohon untuk seluruhnya karena tidak
mencerminkan  rasa keadilan  yang  hidup dalam  masyarakat  Indonesia.  Andai  saja MK  mengabulkan  permohonan  tersebut, maka  penulis  yakin  putusan  MK  akan menjadi  suatu  putusan  yang landmark decision (putusan  yang  bersejarah)  bagi perjalanan  bangsa  ini  dan  merupakan sebuah  momentum  untuk  melakukan perubahan  beberapa  norma  yang  ada  di KUHP.  Penulis  juga  tidak  sependapat dengan  cara  berpikir  5  (lima)  orang Hakim  Konstitusi  tersebut  karena  hanya mengedepankan  aspek  kepastian  hukum semata  dengan  mengorbankan  keadilan dan  kemanfaatan.  Pada  prinsipnya, penulis  sependapat  dengan dissenting opinion dari  4  (empat)  orang  Hakim Konstitusi  di  atas  yang  mencoba melakukan
ijtihad
menghadapi fenomena-fenomena  yang  bertentangan dengan  Pancasila  agar  mencerminkan rasa  keadilan  yang  hidup  dalam masyarakat.

## C. KESIMPULAN
Putusan  MK  RI  No.  46/PUU- XIV/2016  belum  mencerminkan  rasa keadilan  yang  hidup  dalam  masyarakat apabila  dianalisis  dalam  perspektif hermeneutika  hukum.  Putusan  MK tersebut  lebih  mengedepankan  aspek kepastian hukum semata dengan mengorbankan keadilan dan kemanfaatan. Kebutuhan positive legislator bukan  kebutuhan  yang  parsial  tapi komprehensif. Positive  legislator lebih melihat  bahwa  hakim  harus  memiliki gagasan keadilan substantif yang berubah mengikuti  perkembangan  masyarakat, tidak  semata-mata  keadilan  prosedural. Hal  ini  persis  yang  dinyatakan  oleh  4 (empat)  orang  Hakim  Konstitusi  dalam dissenting  opinion yakni  " positive  legislator dengan memperluas ruang lingkup suatu tindak  pidana  ( strafbaar  feit )  dapat dilakukan,  manakala  norma  undang- undang  secara  nyata  mereduksi  dan bahkan bertentangan dengan nilai agama dan sinar ketuhanan yang pada dasarnya bersifat  'terberi'  ( given )  bagi  ketertiban dan  kesejahteraan  kehidupan  manusia.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali,  Achmad. Menyibak  Tabir  Hukum . Jakarta: Gunung Agung, 2002. Ardhiwisastra,  Yudha  Bhakti. Penafsiran Dan  Konstruksi  Hukum .  Bandung: Alumni Bandung, 2012.
Atmawati, Dwi. “Gender Bias in Javanese
Society:  A  Study  in  Language Forms  Choice  to  Men  and Women.” Humaniora , 2018. https://doi.org/10.21512/humani ora.v9i3.4937.
Collins,  Charles  B,  and  Michael  D Shankle.  “The  Handbook  of
Lesbian,  Gay,  Bisexual,  and Transgender Public Health.” Handbook  of  Lesbian,  Gay,  Bisexual, &  Transgender  Public  Health:  A Practitioner’s Guide to Service , 2006. Garner,  Bryan  A. Black’s  Law  Dictionary
10th Edition . West Group , 2014. Gunderloy, Mike. “Acronyms, Initialisms & Abbreviations Dictionary.” Fastsheet Five 1, no. 1 (1989): 32–36. Hamidi,  Jazim. Hermeneutika  Hukum .
Malang: UB Press, 2011.
“Https://News.Detik.Com/Kolom/d- 343
7491/Bukan-Mahkamah- Kalkulator,” n.d. In-queery, The Santa Cruz County. “Santa Cruz  Lesbian,  Gay,  Bisexual  & Transgendered Community
Center.” The Santa Cruz County In- Queery 9 (1996). Januarsyah, Mas Putra Zenno. “Penerapan Prinsip Ultimum
Remedium  Dalam  Tindak  Pidana Korupsi.” Jurnal Yudisial , 2017. Mahkamah  Konstitusi.  “Putusan  MK  RI No. 46/PUU-XIV/2016.,” n.d. Marzuki,  Peter  Mahmud. Penelitian Hukum  (Edisi  Revisi) .  Jakarta:
Kencana, 2017. news.detik.com. “Zina LGBT Dan Putusan  MK.”  news.detik.com, n.d. https://news.detik.com/kolom/d -3776123/  zina-lgbt-dan-putusan-
mk.
Rosen,  Maggie.  “A  Feminist  Perspective on  the  History  of  Women  as Witches.” Dissenting Voices , 2017.