Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol, V. No. 2, Desember 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal,stih-awanglong.ac,id/index.php/juris

## KEDUDUKAN AKTA KETERANGAN HAK MEWARIS DENGAN OBJEK WARISAN HAK ATAS TANAH ATAU HAK MILIK ATAS SATUAN RUMAH SUSUN YANG BERADA DI LUAR WILAYAH JABATAN NOTARIS
Giffari Yahya Muhamad 1 , Suparjo 2 1,2 Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia, Depok, Indonesia giffariymmd@gmail.com 1
Naskah diterima: 20 Oktober 2021; revisi: 30 November 2021; disetujui: 24 Desember 2021

## ABSTRACT
This paper written to analyze the consequence of the new provision in Minister of Agrarian and spatial planning/Head of National Land Agency regulation number 16 in 2021 which changes chapter 111. The new provision stipulate that the deed of inheritance rights should be made by a  notary  located  at  the  inheritor  domicile  when  they  died.  Based  on  the  new  provision,  if  the inheritance are land rights or ownership rights to the apartment units, the Notary who has the authority  to  made  the  deed  of  inheritance  rights  is  the  one  who  domiciled  in  the  Inheritor Domicile not the one who domiciled where the lands are located. This research is conducted to find out if there are any legal problem because of the new provisions.
Keywords: Notary, Inheritance, deed of inheritance rights, Domicile of the Notary
* Alamat korespondensi:
Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia, Depok, Indonesia E-mail: giffariymmd@gmail.com
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol, V. No. 2, Desember 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal,stih-awanglong.ac,id/index.php/juris

## LATAR BELAKANG
Sebagai seorag pejabat  umum  yang memiliki  wewenang  untuk membuat  akta autentik dan  juga  memiliki  berbagai  kewenangan  lainnya,  jabatan  Notaris  dilandaskan  dasar  hukum Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris  sebagaimana  diubah  dengan Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut sebagai “ UUJN ”). Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) UUJN, Notaris berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian,  dan  penetapan  yang  diharuskan  oleh  peraturan  perundang-undangan  dan/atau  yang dikehendaki  oleh  yang  berkepentingan  untuk  dinyatakan  dalam  Akta  autentik.  Notaris berwenangan tidak hanya untuk pembuatan akta, tetapi juga untuk menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. 1
Selain kewenangan di atas, Notaris juga memiliki beberapa kewenangan lainnya yaitu: 2
a) mengesahkan  tanda  tangan  dan  menetapkan  kepastian  tanggal  surat  di  bawah  tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
b) membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
c) membuat  kopi  dari  asli  surat  di  bawah  tangan  berupa  salinan  yang  memuat  uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
d) melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
e) memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
f) membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
g) membuat Akta risalah lelang.
Dalam  melaksanakan  kewenangannya,  Notaris  memiliki  tempat  kedudukan.  Tempat kedukan Notaris berada di daerah Kabupaten atau Kota. 3 Selain tempat kedudukan, Notaris juga memiliki  wilayah  jabatan  yang  meliputi  seluruh  wilayah  provinsi  dari  tempat  kedudukannya. 4 Tempat  kedudukan  dan  wilayah  jabatan  Notaris  menentukan  tempat  dimana  saja  ia  dapat melaksanakan  jabatannya.  Seorang  Notaris  dilarang  menjalankan  jabatannya  secara  teratur  di luar tempat kedudukannya.
Mengacu  pada  Pasal  15  ayat  (2)  huruf  f  di  atas,  Notaris  juga  memiliki  kewenangan untuk  membuat  akta  yang  berkaitan  dengan  pertanahan.  Namun  selain  Notaris,  terdapat  juga pejabat  lain  yang  berwenang  untuk  membuat  akta  yang  berkaitan  dengan  pertanahan  yaitu Pejabat Pembuat Akta Tanah. Pejabat Pembuat Akta tanah (“ PPAT ”) dilandaskan dasar hukum Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah  sebagaimana  diubah  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2016  tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (selanjutnya disebut sebagai “ PP PPAT ”). Pejabat pembuat  akta  tanah  (“ PPAT ”)  adalah  pejabat  umum  yang  diberi  kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun. 5 Selain memiliki jabatan sebagai PPAT, seorang PPAT dapat  juga  merangkap  jabatan  sebagai  seorang  Notaris  dengan  tempat  kedudukan  di  tempat kedudukan  Notaris. 6 Sama  hal-nya  dengan  Notaris  yang  memiliki  tempat  kedudukan  dan
1 Indonesia  [I], Undang-Undang  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004 Tentang Jabatan Notaris, UU Nomor 2 tahun 2014, Perubahan Pasal 15 ayat (1).
2 Ibid., Pasal 15 ayat (2).
3 Indonesia [II], Undang-Undang tentang Jabatan Notaris, UU Nomor 30 Tahun 2004, Pasal 18 UU ayat (1).
4 Ibid., Pasal Pasal 18 ayat (2).
5 Indonesia [III], Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah , PP Nomor 24 tahun 2016, Perubahan Pasal 1.
6 Ibid., Pasal 7 ayat (1).
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol, V. No. 2, Desember 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal,stih-awanglong.ac,id/index.php/juris
wilayah  jabatan,  PPAT  juga  memiliki  daerah  kerja.  Daerah  kerja  PPAT  adalah  suatu  wilayah yang  menunjukkan  kewenangan  seorang  PPAT  untuk  membuat  akta  mengenai  hak  atas  tanah dan  Hak  Milik  Atas  Satuan  Rumah  Susun  yang  terletak  di  dalamnya. 7 Daerah  kerja  PPAT adalah satu wilayah provinsi.
Tugas pokok PPAT adalah melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat  akta  sebagai  bukti  telah  dilakukannya  perbuatan  hukum  tertentu  mengenai  hak  atas tanah  atau  hak  milik  atas  satuan  rumah  susun,  yang  akan  dijadikan  dasar  bagi  pendafaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu. 8
Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut: 9 a. jual beli;
b. tukar menukar;
c. hibah;
d. pemasukan ke dalam perusahaan (inbreng);
e. pembagian hak bersama;
f. pemberian hak guna bangunan/hak pakai atas tanah hak milik;
g. pemberian hak tanggungan;
h. pemberian kuasa membebankan hak tanggungan.
Dalam  rangka  melaksanakan  tugas  pokoknya,  PPAT  mempunyai  kewenangan  untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan hukum sebagaimana dimaksud mengenai hak atas  tanah  dan  hak  milik  atas  satuan  rumah  susun  yang  terletak  di  dalam  daerah  kerjanya. 10 Seorang PPAT tidak dapat membuat akta mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang terletak di luar daerah kerjanya, dengan kata lain, akta terkait objek berupa hak  atas  tanah  atau  hak  milik  atas  satuan  rumah  susun  hanya  dapat  dibuat  oleh  PPAT  yang daerah kerjanya mencakup lokasi objek tersebut berada.
Pejabat Pembuat Akta Tanah memiliki peran yang penting dalam rangka peralihan hak atas  tanah  maupun  pembebanan  hak  tanggungan.  Peralihan  hak  atas  tanah  terjadi  ketika beralihnya  hak  atas tanah dari  pemilik  sebelumnya  ke  pemilik yang  baru. Peralihan ini  terjadi karena  berbagai  macam  hal  seperti;  jual  beli;  tukar  menukar;  hibah;  waris;  dan  sebagainya. Peralihan  hak  atas  tanah  wajib  didaftarkan  sebagaimana  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (“ PP Pendaftaran Tanah ”).
Guna mengatur secara lebih lanjut dalam pelaksanaan ketentuan dalam PP Pendaftaran Tanah,  diundangkanlah  Peraturan  Menteri  Negara  Agraria/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional Nomor  3  Tahun  1997  tentang  Ketentuan  Pelaksanaan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (Selanjutnya disebut “ PMNA/KBPN Nomor 3 Tahun 1997 ”) sebagaimana  telah  diubah  terakhir  dengan  Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 (selanjutnya disebut “ Permen ATR/KBPN Nomor  16/2021) .  Fokus  pada  penelitian  ini  adalah  Pada  Pasal  111  ayat  (1).  Sebelum  diubah, Pasal 111 ayat (1) berbunyi sebagai berikut:
“ Permohonan  pendaftaran  peralihan  hak  atas  tanah  atau  Hak  Milik  Atas  Satuan Rumah Susun diajukan oleh ahli waris atau kuasanya dengan melampirkan
a. sertipikat  hak  atas  tanah  atau  sertipikat  Hak  Milik  Atas  Satuan  Rumah  Susun  atas nama  pewaris,  atau,  apabila  mengenai  tanah  yang  belum  terdaftar,  bukti  pemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;
b. surat  kematian  atas  nama  pemegang  hak  yang  tercantum  dalam  sertipikat  yang bersangkutan dari Kepala Desa/Lurah tempat tinggal  pewaris waktu meninggal dunia, rumah sakit, petugas kesehatan, atau intansi lain yang berwenang;
7 Ibid., Pasal 1 angka 8.
8 Indonesia  [IV], Peraturan  Pemerintah  tentang  Peraturan  Jabatan  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah ,  PP Nomor 24 tahun 2016, Pasal 2 ayat (1).
9
10 Ibid., Pasal 3 ayat (1).
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol, V. No. 2, Desember 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal,stih-awanglong.ac,id/index.php/juris
c. surat tanda bukti sebagai ahli waris yang dapat berupa:
1) wasiat dari pewaris, atau
2) putusan Pengadilan, atau
3) penetapan hakim/Ketua Pengadilan, atau
4) bagi  warganegara  Indonesia  penduduk  asli:  surat  keterangan  ahli  waris  yang  dibuat oleh  para  ahli  waris  dengan  disaksikan  oleh  2  (dua)  orang  saksi  dan  dikuatkan  oleh  Kepala Desa/Kelurahan dan Camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia;
- bagi  warganegara  Indonesia  keturunan  Tionghoa:  akta  keterangan  hak mewaris dari Notaris,
- bagi warganegara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya: surat keterangan waris dari Balai Harta Peninggalan.
d. surat kuasa tertulis dari ahli waris apabila yang mengajukan permohonan pendaftaran peralih-an hak bukan ahli waris yang bersangkutan;
e. bukti identitas ahli waris; ”
Setelah  diubah  dengan  Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021, bunyi Pasal 111 ayat (1) menjadi sebagai berikut:
“ Permohonan pendaftaran peralihan Hak Atas Tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun diajukan oleh ahli waris atau kuasanya dengan melampirkan:
a. Sertipikat  Hak  Atas  Tanah  atau  Sertipikat  Hak  Milik  Atas  Satuan  Rumah  Susun  atas nama pewaris atau alat bukti pemilikan tanah lainnya;
b. surat  kematian  atas  nama  pemegang  hak  yang  tercantum  dalam  Sertipikat  yang bersangkutan  dari  kepala  desa/lurah  tempat  tinggal  pewaris  waktu  meninggal  dunia,  rumah sakit, petugas kesehatan, atau instansi lain yang berwenang;
c. surat tanda bukti sebagai ahli waris dapat berupa:
1. wasiat dari pewaris;
2. putusan pengadilan;
3. penetapan hakim/ketua pengadilan;
4. surat pernyataan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan diketahui oleh kepala desa/lurah dan camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia;
5. akta  keterangan  hak  mewaris  dari  Notaris  yang  berkedudukan  di  tempat  tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia; atau
6. surat keterangan waris dari Balai Harta Peninggalan.”
Pada ketentuan Pasal 111 ayat (1) huruf C angka 5 setelah perubahan, dinyatakan salah satu tanda bukti sebagai ahli waris dapat berupa akta keterangan hak mewaris dari Notaris yang berkedudukan di tempat tinggal Pewaris apda waktu meninggal dunia. Ketentuan baru ini tidak terdapat  pada  peraturan  sebelumnya  dan  dapat  menimbulkan  pertanyaan.  Ketentuan  baru tersebut  membatasi  Notaris  mana  yang  dapat  membuat  akta  keterangan  hak  mewaris  kepada Notaris  yang  berkedudukan  di  tempat  tinggal  Pewaris.  Namun,  Bagaimana  apabila  harta warisan berupa hak milik atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang letaknya tidak sama dengan tempat tinggal Pewaris pada waktu ia meninggal.
Berdasarkan  latar  belakang  sebagaimana  yang  telah  dijelaskan  di  atas,  maka  Penulis melakukan penelitian dengan judul AKIBAT HUKUM PERUBAHAN PASAL 111 AYAT (1) PERATURAN  MENTERI  NEGARA  AGRARIA/KEPALA  BADAN  PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 1997 TERKAIT AKTA KETERANGAN HAK MEWARIS.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol, V. No. 2, Desember 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal,stih-awanglong.ac,id/index.php/juris
yang  dilakukan  terhadap  hukum  positif  tertulis  maupun  tidak  tertulis 11 .  Penelitian  ini menggunakan  tipe  penelitian  yang  sifatnya  deskriptif,  yaitu  suatu  penelitian  yang  bertujuan menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk  menentukan  frekuensi  suatu  gejala. 12 Jenis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah jenis data sekunder.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pasal  111  PMNA/KBPN  Nomor  3  Tahun  1997  mengatur  mengenai  permohonan pendaftaran peralihan hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang terjadi karena pewarisan. Ketika Pemohon hendak mengajukan permohonan peralihan hak atas tanah atau hak milik  atas  satuan  rumah  susun,  pemohon  wajib  melampirkan  surat  tanda  bukti  sebagai  ahli waris. Surat tanda bukti sebagaimana dimaksud pada pasal tersebut dapat berupa:
1. Wasiat dari pewaris;
2. Putusan pengadilan; atau
3. Surat  keterangan  ahli  waris  bagi  warganegara  Indonesia  penduduk  asli  yang dibuat  oleh  para  ahli  waris  dan  disaksikan  oleh  dua  orang  saksi  dan dikuatkan  oleh  Kepala  Desa/Kelurahan  dan  Camat  tempat  tinggal  pewaris ketika ia meninggal;
4. Akta  keterangan  hak  mewaris  dari  Notaris  bagi  warganegara  Indonesia keturunan Tionghoa;
5. Surat  Keterangan  Waris  dari  balai  harta  peninggalan  bagi  warganegara Indonesia keturunan Timur asing;
6. Surat kuasa tertulis dari ahli waris;
7. Bukti identitas ahli waris
Ketentuan Pasal 111 yang lama, memberikan perbedaan kepada warganegara Indonesia keturunan asli, tionghoa, dan timur asing. Berdasarkan ketentuan tersebut, akta keterangan hak mewaris  sebagai  tanda  bukti  sebagai  ahli  waris  hanya  berlaku  bagi  warganegara  Indonesia golongan  tionghoa.  Selain  itu  berdasrkan  ketentuan  Pasal  111  yang  lama  tersebut,  akta keterangan  mewaris  tersebut  dapat  dibuat  oleh  Notaris  di  seluruh  wilayah  Indonesia  karena peraturan membatasi pada Notaris di Wilayah tertentu saja.
Ketentuan  Pasal  111  tersebut  kemudian  diubah  pada  tahun  2021  dengan diundangkannya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor  16  Tahun  2021.  Surat  tanda  bukti  sebagai  ahli  waris  yang  wajib  dilampirkan  oleh pemohon  pendaftaran  peralihan  hak  atas  tanah  atau  hak  milik  atas  satuan  rumah  susun berdasarkan pewarisan menurut ketentuan Pasal 111 yang baru adalah sebagai berikut:
1. wasiat dari pewaris;
2. putusan pengadilan;
3. penetapan hakim/ketua pengadilan;
4. surat  pernyataan  ahli  waris  yang  dibuat  oleh  para  ahli  waris  dengan  disaksikan  oleh  2 (dua) orang saksi dan diketahui oleh kepala desa/lurah dan camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia;
5. akta keterangan hak mewaris dari Notaris yang berkedudukan di tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia; atau
6. surat keterangan waris dari Balai Harta Peninggalan.
Ketentuan Pasal 111 yang baru menghapus pembagian golongan warganegara Indonesia namun  tetap  memberlakukan  surat  pernyataan  ahli  waris,  akta  keterangan  hak  mewaris,  dan surat  keterangan  waris  dari  balai  harta  peninggalan  sebagai  tanda  bukti  ahli  waris.  Selain  itu, pada ketentuan Pasal 111 yang baru ditetapkan bahwa hanyalah Notaris yang berkedudukan di
11 Sri  Mamudji, et  al.,  Metode  Penelitian  dan  Penulisan  Hukum ,  (Jakarta:  Badan  Penerbit  Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 9-10.
12 Ibid., hlm. 4.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol, V. No. 2, Desember 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal,stih-awanglong.ac,id/index.php/juris
tempat  tinggal  pewaris  pada  waktu pewaris meninggal  dunia  yang  berwenang  untuk membuat akta keterangan hak mewaris. Mengacu pada ketentuan Pasal 15 ayat (1) UUJN, yang dimaksud dengan  kedudukan  Notaris  adalah  kabupaten  atau kota  dimana  kantor  Notaris tersebut  berada. Akibat  dari  ketentuan  baru  tersebut,  hanya  Notaris  yang  berada  dalam  satu  wilayah kabupaten/kota  dengan  domisili  Pewaris  ketika  ia  meninggal  yang  dapat  membuat  akta keterangan hak mewaris untuk ahli waris dari Pewaris tersebut.
Batasan  tersebut  memang  terlihat  tidak  terdapat  masalah,  namun  bagaimana  apabila objek warisan berupa hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun tersebut berada di luar domisili Pewaris. Apabila hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun tersebut berada  di  luar  domisili  Pewaris,  berarti  juga  berada  di  luar  tempat  kedudukan  Notaris  yang berwenang untuk membuat akta keterangan mewaris sebagaimana diatur dalam ketentuan baru Pasal 111. Penulis mengkaji ketentuan baru tersebut dengan menggunakan UUJN dan juga PP PPAT disertai dengan peraturan perundang-undangan dan juga sumber hukum lainnya.
Pada  hukum  pertanahan  Indonesia  terdapat  larangan  untuk  memiliki  tanah absentee. Tanah  absentee  adalah  tanah  yang  letaknya  di  luar  daerah  tempat  tinggal  pemilik.  Larangan tersebut  didasarkan  pada  Pasal  10  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  yang  mewajibkan seseorang untuk mengusahakan tanah yang dimilikinya. Namun larangan tersebut hanya berlaku bagi tanah pertanian saja dan tidak untuk tanah selain tanah pertanian. Dewasa ini, tanah adalah menjadi salah satu investasi bagi masyarakat di Indonesia. Harga tanah yang selalu meningkat, mengakibatkan  orang  berlomba-lomba  untuk  membeli  tanah.  Tak  jarang  seseorang  memiliki tanah  yang  berada  jauh  dari  tempat  tinggalnya.  Lalu  ketika  pemilik  tersebut  meninggal,  maka tanah  miliknya  yang  berada  di  luar  tempat  tinggalnya  menjadi  objek  warisan.  Dalam  rangka membuktikan  siapa  ahli  waris  yang  berhak  atas  objek  warisan  berupa  hak  atas  tanah  tersebut digunakanlah akta keterangan hak mewaris.
Akta keterangan hak mewaris pada dasarnya digunakan untuk membuktikan siapa saja ahli  waris  yang  berhak  serta  berhak  atas  objek  waris  berupa  apa  saja.  Seluruh  hak  kebendaan milik  Pewaris  merupakan  satu  bagian  objek  waris  atau  biasa  disebut  dengan  budel  waris, sehingga  tentu  saja  perlu  dibagi  kepada  ahli  waris  sesuai  dengan  haknya  masing-masing. Disinilah  peran  Notaris  untuk  membuat  akta  keterangan  hak  mewaris  dengan  memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Salah  satu  kewenangan  Notaris  mengacu  pada  Pasal  15  ayat  (2)  UUJN  adalah  untuk membuat  akta  yang  berkaitan  dengan  pertanahan.  Dalam  hal  akta  keterangan  hak  mewaris dengan objek warisan berupa hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun, maka dapat dikatakan  bahwa  akta  tersebut  merupakan  akta  yang  berkaitan  dengan  pertanahan.  Selain Notaris,  PPAT  juga  berwenang  untuk  membuat  akta  yang  berkaitan  dengan  pertanahan. Berdasarkan Pasal 7 PP PPAT, seorang PPAT dimungkinkan untuk merangkap jabatan sebagai seorang Notaris.
Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  berwenang  untuk  membuat  akta  sebagai  bukti  telah terjadinya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun.  Akta  tersebut  kemudian  dijadikan  dasar  bagi  pendaftaran  perubahan  data  pendaftaran tanah. Perbuatan hukum yang dimaksud adalah sebagai berikut:
a. jual beli;
b. tukar menukar;
c. hibah;
d. pemasukan ke dalam perusahaan (inbreng);
e. pembagian hak bersama;
f. pemberian hak guna bangunan/hak pakai atas tanah hak milik;
g. pemberian hak tanggungan;
h. pemberian kuasa membebankan hak tanggungan.
Dalam melaksanakan jabatan PPAT, PPAT memiliki daerah kerja. Daerah kerja PPAT adalah wilayah yang menunjukkan  kewenangan PPAT tersebut untuk membuat akta mengenai hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun yang terletak di dalam wilayah tersebut. Daerah  kerja  PPAT  mencakup  satu  wilayah  provinsi.  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  dilarang
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol, V. No. 2, Desember 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal,stih-awanglong.ac,id/index.php/juris
untuk  membuat  akta  mengenai  hak  atas  tanah  atau  hak  milik  atas  satuan  rumah  susun  yang berada  di  luar  daerah  kerjanya.  Lalu  bagaimana  dengan  akta  keterangan  hak  mewaris  yang dibuat  oleh  Notaris  dengan  objek  warisan  berupa  hak  atas  tanah  atau  hak  milik  atas  satuan rumah susun yang terletak di luar wilayah jabatannya.
Berdasarkan konstruksi Pasal 111 yang baru, dimanapun letak hak atas tanah atau hak milik  atas  satuan  rumah  susun  berada,  baik  di  sekitar  tempat  tinggal  pewaris  maupun  jauh berada  di  luar  daerah  tempat  tinggal  Pewaris.  Tetap  Notaris  yang  berwenang  membuat  akta keterangan hak mewaris adalah Notaris yang berkedudukan di tempat tinggal Pewaris. Melihat ketentuan  tersebut  maka  Notaris  tidak  akan  melanggar  Pasal  17  UUJN.  Pasal  17  UUJN melarang  Notaris  untuk  menjalankan  jabatan  di  luar  wilayah  jabatannya.  Namun  dikarenakan Notaris membuat akta keterangan hak mewaris untuk pewaris yang bertempat tinggal di dalam tempat kedudukan Notaris, maka ia tidak melanggar ketentuan Pasal 17 UUJN.
Sebagaimana  telah  dijelaskan  sebelumnya,  Notaris  berwenang  untuk  membuat  akta yang berkaitan dengan pertanahan. Akta keterangan hak mewaris dengan objek warisan berupa hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun, merupakan akta yang berkaitan dengan pertanahan.  Namun  patut  diingat  kembali  bahwa  Notaris  dan  PPAT  adalah  dua  jabatan  yang berbeda.  Peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  mengenai  PPAT  hanya  berlaku  bagi jabatan PPAT, begitu juga sebaliknya.
Ketentuan yang melarang PPAT untuk membuat akta mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang terletak di luar daerah kerjanya hanya berlaku bagi PPAT dan  bukan  untuk  Notaris.  Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  meskipun  objek  warisan  berupa hak  atas  tanah  atau  hak  milik  atas  satuan  rumah  susun  yang  berada  di  luar  wilayah  jabatan Notaris, hal tersebut tidak menjadi permasalahan selama pembuatan akta di lakukan di wilayah jabatan Notaris. Dalam hal PPAT merangkap jabatan sebagai Notaris, hal tersebut berlaku juga demikian.  Meskipun  seorang  PPAT  merangkap  jabatan  sebagai  seorang  Notaris,  Notaris  dan PPAT adalah dua jabatan yang berbeda. Ketika seorang PPAT yang merangkap jabatan sebagai Notaris  membuat  akta  keterangan  hak  mewaris,  ia  membuat  akta  tersebut  dengan  jabatannya sebagai  seorang  Notaris  dan  bukan  sebagai  seorang  PPAT.  Dengan  begitu  berlakulah  baginya ketentuan tentang jabatan Notaris dan bukan ketentuan tentang jabatan PPAT.
Konstruksi dakwaan yang ditawarkan oleh penulis dalam perkara a quo ialah Pasal 76D Jo. Pasal 81 UU Perlindungan Anak Subsidair Pasal 76E Jo. Pasal 82 UU Perlindungan Anak. Apabila dakwaan dari penuntut umum pada perkara a quo berbentuk seperti kemungkinan tidak akan  salah  penerapan  ketentuan  pidana  tambahan  kebiri  kimia  yang  dapat  dijatuhkan  kepada Memet.  Unsur  dalam  Pasal  76D  UU  Perlindungan  Anak  berkaitan  dengan  persetubuhan terhadap  anak  sebenarnya dapat  terpenuhi.  Jika diperhatikan dalam  keterangan saksi  anak  Abi Sarwan pelajar SMP Praja Mukti Surabaya mengalami persetubuhan yaitu dengan ancaman jika tidak menuruti permintaan Memet tidak akan masuk dalam grup inti Minion. Persetubuhan yang dimaksudkan  dilakukan  dengan  cara memasukkan  alat  kelamin  korban  anak  Abi  Sarwan  pada anus  Memet  atau  terdakwa.  Atas  fakta  tersebut  sebenarnya  dapat  saja  dalam  perkara a  quo dikenakan dakwaan Pasal 76D Jo. Pasal 81 UU Perlindungan Anak.

## KESIMPULAN
Hukuman  Bahwa  berdasarkan  uraian  di  atas  dapat  kita  ambil  simpulan  bahwa  tidak terdapat pelanggaran atas UUJN apabila Notaris membuat akta keterangan hak mewaris dengan objek warisan berupa hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang berada di luar wilayah  jabatannya.  Selama  Notaris  tersebut  membuat  aktanya  masih  di  dalam  wilayah jabatannya, maka tidak terdapat masalah sama sekali.
Akta keterangan hak mewaris tersebut masih memiliki kekuatan yang sama dengan akta autentik  karena  pembuatannya  tetap  mengikuti  ketentuan  pada  UUJN.  Ketentuan  mengenai pembuatan  akta  hanya  dapat mengenai  hak  atas tanah  atau  hak milik  atas  satuan  rumah susun yang  berada  pada  daerah  kerjanya,  tidak  berlaku  bagi  jabatan  Notaris  dan  hanya  berlaku  bagi jabatan PPAT.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol, V. No. 2, Desember 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal,stih-awanglong.ac,id/index.php/juris

## REFERENSI
BUKU Harsono,  Boedi,  2013, Himpunan  Peraturan-Peraturan  Hukum  Tanah ,  cet.2.  Jakarta: Universitas Trisakti. Harsono,  Boedi,  2013, Sejarah  PembentukanUndang-Undang  Pokok  Agraria,  Isi  dan Pelaksanaannya, cet.1. Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti. Hutagalung,  Arie  Sukanti,  2008,  Markus  Gunawan. Kewenangan  Pemerintah  di  Bidang Pertanahan , Jakarta: Penerbit Raja Grafindo Persada. Indonesia. Undang-Undang Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. UU No. 5 Tahun 1960. LN No. 104 Tahun 1960, TLN 2043.
Mamudji, Sri. Et al ., 2005, Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, Jakarta: Nadan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
Soerodjo,  Irawan,  2002, Kepastian  Hukum  Hak  Atas  Tanah  Di  Indonesia ,  cet.1.  Surabaya: Akola.