Al Tijarah : Vol. 1, No. 2, Desember 2015 (115-133) p-ISSN: 2460-4089 e-ISSN: 2528-2948
Available at: http://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/altijarah
Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah di BMT Amanah Ummah

## Endro Wibowo
Sekolah Tinggi Agama Islam Ali bin Ali Thalib, Surabaya Email: endrowibowo1988@gmail.com

## Abstract
This  study  aims  to  determine  and  analyze  the  process  of  murabahah financing  risk  management.  Murabahah  financing  still  dominates financing  composition  in  sharia  financial  institutions,  including  BMT. BMT  considers  that  murabahah  financing  process  has  a  small  risk  so BMT  expend  more  financing  to  this  type.  The  composition  of murabahah financing that is still very large in BMT and the existence of muamalah  rules  which  states  that  "profit  is  in  return  from  the readiness  to  bear  losses"  causing  murabahah  financing  risk management  process  since  prospective  members  or  members  of  BMT proposed  financing  until  the  repayment  of  financing  installments interesting  to  investigate.  This  research  uses  qualitative  approach. Primary data comes from interviews with administrators and managers of  BMT,  participatory  observation,  and  focus  group  discussions  (FGD) as well as documents related to murabahah financing. Secondary data comes  from  books,  journals,  magazines,  newspapers,  and  documents or reports of research activities ever undertaken related to financing in BMT  Amanah  Ummah.  This  study  concludes  that:  (1)  BMT  Amanah Ummah has not conducted risk management process properly because it has not documented risk management process. (2) Risks that are the main  focus  in  murabahah  financing  in  BMT  Amanah  Ummah  are financing  risks,  namely  the  risk  of  failure  of  prospective  members  or members of financing in fulfilling the obligation to pay the installment of financing. (3) BMT Amanah Ummah has not applied sharia principles because the transaction contains riba jahiliyyah.
Keywords: risk management, murabahah, baitul maal wat tamwiil

## A. PENDAHULUAN
Baitul  Maal  wa  tamwiil (BMT) pada  saat  ini  merupakan  hasil inovasi para cendekiawan muslim. Pada zaman Rasul terdapat lembaga keuangan syariah yang bernama Baitul maal yang merupakan lembaga keuangan yang berorientasi sosial keagamaan yang kegiatan utamanya adalah  menampung  dan  menyalurkan  zakat, infaq ,  dan shadaqah sesuai dengan peraturan yang ada di Al-Quran dan Sunnah Rasul-Nya. Para  cendekiawan  muslim  di  Indonesia  pada  era  1980-an  melakukan berbagai  inovasi  untuk  mewujudkan  suatu  lembaga  yang  dapat melakukan  fungsi  lembaga baitul  maal yang  ada  pada  saat  zaman kenabian    dan  juga  fungsi  bisnis.  Fungsi  bisnis  tersebut  dilaksanakan dengan  menerapkan  sistem  pengumpulan  dana  dan  pembiayaan ( tamwiil )  sehingga  dapat  menggerakkan  perekonomian  umat  dalam skala  mikro  sehingga  berdiri  lembaga  mikro  syariah  yang  dikenal dengan nama baitul maal wa tamwiil yang berorientasi sosial dan juga binis (Permodalan BMT, 2009).
Baitul  Maal  wa  tamwiil sebagai  lembaga  keuangan  mikro syariah  mempunyai  akad  dan  prinsip  operasional  yang  sama  dengan perbankan  syariah.  Perbedaan  antara  BMT  dengan  perbankan  syariah adalah  besarnya  aset  yang  dimiliki  oleh  kedua  lembaga  keuangan tersebut.  BMT  memiliki  ruang  gerak  produk  yang  lebih  luas dibandingkan  dengan  lembaga  keuangan  dengan  sistem  bunga.  BMT memiliki  sistem    jual  beli  dan  sewa  menyewa  disamping  sistem  bagi hasil,  sebagai  contohnya  adalah  produk murabahah,  salam,  istishna‟, dan sewa menyewa ( ijarah ). Pembiayaan murabahah masih  mendominasi  komposisi pembiayaan  di  lembaga keuangan  syariah,  termasuk  BMT.  BMT menganggap  bahwa  proses  pembiayaan murabahah memiliki  risiko yang kecil sehingga BMT lebih banyak mengeluarkan pembiayaan jenis ini.  BMT cenderung  ingin  memperoleh  pendapatan  yang  tetap  ( fixed income ) dari tingkat marjin murabahah yang telah ditentukan didepan tersebut  sehingga  BMT  dapat  memberikan  bagi  hasil  dan  bonus  yang cukup menarik kepada dana pihak ketiga. Semakin tinggi marjin yang ditetapkan  BMT  dalam  pembiayaan murabahah berarti  semakin  besar pula pendapatan BMT yang dapat dibagikan berupa bagi hasil maupun bonus kepada dana pihak ketiga.
BMT yang  berbadan  hukum  koperasi  jasa  keuangan  syariah (KJKS)  merupakan  lembaga  intermediasi  yang  tidak  mempunyai persediaan  barang  dagang  yang  diperjualbelikan.  BMT  hanya mengelola  dana  pihak  ketiga  untuk  disalurkan  melalui  akad  yang sesuai  dengan  kebutuhan  pembiayaan  kepada  anggota.  BMT  harus
Vol. 1, No. 2, Desember 2015
mencari supplier yang  sesuai  untuk  anggota  yang  mengajukan pembiayaan murabahah .  Akad  pembiayaan murabahah yang diterapkan  oleh  lembaga  keuangan  syariah  di  Indonesia  lebih  dikenal dengan murabahah Kepada  Pemesan  Pembelian  (KPP)  karena  pihak penjual  (lembaga  keuangan  syariah)  tidak  memiliki  barang  yang diminta  oleh  nasabah,  lembaga  keuangan  hanya  mengadakan  barang untuk  memenuhi  kebutuhan    nasabah  yang  memesannya  (Antonio, 2005:103).
Akad  jual  beli  yang  menjadi  dasar  akad  pembiayaan murabahah memiliki berbagai macam risiko. Badri (2009) menjelaskan bahwa  dalam  dunia  perniagaan  Islami  terdapat  kaidah  “keuntungan adalah  imbalan  atas  kesiapan  menanggung  kerugian”.    Risiko  tidak terjualnya barang dalam bisnis jual beli pasti ada. Risiko semacam ini adalah konsekuensi dari dunia perniagaan yang wajar karena kesiapan menanggung  resiko  semacam  inilah  akad murabahah menjadi  halal, dan  menyelisihi  akad  hutang-piutang  atau  riba.  BMT  sebagai  pihak penjual juga harus menghadapi risiko cacatnya barang dagangan yang menyebabkan  barang  dagangan  tersebut  tidak  bisa  terjual  atau dikembalikan oleh pihak pembeli.
Islamic  Training  and  Research  Institute dalam  (El-Diwani, 2005:82) menjelaskan bahwa  semua risiko  di dalam akad murabahah yang  terkait  dengan  kepemilikan  harus  ditanggung  oleh  lembaga keuangan  syariah  bahkan  dalam  waktu  singkat  sebelum  barang tersebut  diserahkan  kepada  nasabah.  Jika  hal  tersebut  tidak dilaksanakan maka mark-up harga akan sama dengan riba. Komposisi  pembiayaan murabahah yang  masih  sangat  besar  di BMT  dan  adanya  kaidah  muamalah  yang  menyebutkan  bahwa “keuntungan  adalah  sebagai  imbalan  dari  kesiapan  menanggung kerugian”  menyebabkan  proses  manajemen  risiko  pembiayaan murabahah sejak  calon  anggota  atau  anggota  BMT  mengajukan pembiayaan  hingga  pelunasan  angsuran  pembiayaan  di  BMT  Amanah Ummah menarik untuk diteliti karena BMT Amanah Ummah tidak akan bersedia  menyalurkan  pembiayaan murabahah jika  terdapat  risiko yang di luar toleransi.

## B. TINJAUAN PUSTAKA

## 1. Manajemen Risiko
Ada  beberapa  pendapat  tentang  definisi  manajemen  risiko, diantaranya  adalah  Dorfman  (2008)  yang  menyatakan  bahwa manajemen  risiko  adalah An  ongoing    process  that  requiers  the organization to identify the level of risk it want to retain, to identify the
risk  it  currently  retains,  and  to  make  insurance  and  other  financial arrangements  to  make  desired  and  the  actual  level  of  risk  the  same. Rejda  (2008)  menyatakan  bahwa  manajemen  risiko  adalah A  process that  identifies  loss  exposure  faced  by  an  organization  and  selects  the most  appropiate  techniques  for  treating  such  exposure. Sementara Committee  of  Sponsoring  Organization  of  The  Tradeway  Commission (COSO)  mendefiniskan  manajemen  risiko  perusahaan  ( Enterprise  Risk Management ) sebagai berikut:
Sebuah  proses,  yang  dipengaruhi  oleh  dewan  perusahaan, manajemen,  dan  personil  lain  entitas  tersebut,  diterapkan dalam  penetapan  strategi  dan  berlaku  di  seluruh  perusahaan, dirancang  untuk  mengenali  peristiwa  potensial  yang  dapat mempengaruhi entitas itu, dan mengelola risiko agar tetap ada dalam  jangkauan  risikonya,  sehingga  dapat  memberikan jaminan  yang  wajar  mengenai  pencapaian  tujuan  entitas (Alijoyo, 2006).
Definisi  yang  dikeluarkan  oleh Committee  of  Sponsoring Organization  of  The  Tradeway  Commission (COSO)  lebih  bersifat holistik daripada  dua  definisi    sebelumnya  yang  maih  bersifat tradisional.  COSO  menjelaskan  bahwa Enterprise  Risk  Management (ERM)  sangat  berbeda  dengan  manajemen  risiko  tradisional. Manajemen  risiko  tradisional  difokuskan  secara  sempit  dalam  hal cakupan  risiko,  jenis  strategi  penanganannya,  dan  dampak  serta  sifat risko  itu  sendiri.  Cakupan  risiko  dibatasi  hanya  pada  yang  bersifat kerugian  secara  kasat  mata,  dan  strategi  penanganan  risiko  hanya terpusat pada solusi asuransi. Akibatnya, pendekatan tradisional tidak merujuk  risiko  pada  dampaknya  terhadap  tujuan  organisasi,  tetapi cenderung memperlakukan risiko hanya sebagai fenomena penanganan  dampak  kerugian  elementer  yang  bermuara  pada  solusi asuransi yang tersedia, apapun materialitasnya.
Dalam Islam, risiko dalam bisnis tidak dapat ditiadakan, namun hanya  bisa  dikelola  saja  sehingga  dapat  meminimalkan  dampak  dari risiko  tersebut.  Islam  memandang  bahwa  risiko  merupakan  sebuah sunnatullah dalam sebuah bisnis.
Rejda  (2008)  menjelaskan  langkah-langkah  dalam  proses manajemen risiko. Beberapa langkah tersebut adalah sebagai berikut.
1. Mengidentifikasi risiko
2. Menganalisis nilai risiko tersebut
3. Memilih teknik yang sesuai untuk menangani risiko yang ada
Vol. 1, No. 2, Desember 2015
4. Mengimplementasikan dan mengawasi manajemen risiko
Identifikasi  risiko  merupakan  langkah  awal  dalam  manajemen risiko.  Identifikasi  risiko  yang  dilakukan  oleh  lembaga  keuangan syariah tidak hanya mencakup berbagai risiko yang ada pada lembaga keuangan  konvensional  pada  umumnya,  melainkan  juga  meliputi berbagai risiko yang khusus terdapat pada lembaga keuangan syariah. Salah  satunya  adalah  risiko  kepatuhan  lembaga  keuangan  syariah terhadap prinsip-prinsip syariah dalam setiap aktivitasnya.
Aljioyo (2004) menjelaskan bahwa suatu entitas dapat menilai risiko  dengan  metodologi  kualitatif  dan  kuantitatif.  Sebuah  entitas dapat menggunakan metodologi penilaian kualitatif apabila risiko yang terjadi tidak memungkinkan untuk diukur dalam hitungan metrik, data untuk  penilaian  kuantitatif  tidak  tersedia,  dan  biaya  proses  penilaian kuantitatif  sangat  besar.  Penilaian  kuantitatif  membutuhkan  model matematis  yang  membutuhkan  kualitas  dari  data  dan  asumsi  yang mendukung dan paling relevan.

## a. Risiko Pembiayaan Murabahah
Pembiayaan murabahah di  lembaga  keuangan  syariah  adalah pembiayaan yang berprinsip jual beli. Dalam pembiayaan murabahah, Lembaga keuangan syariah bertindak sebagai penjual kedua ( reseller ) mempunyai  risiko-risiko  yang  biasa  muncul  dalam  jual  beli.  Risiko dalam  akad  jual  beli  adalah  konsekuensi  dari  dunia  perniagaan  yang wajar karena dengan adanya risiko semacam ini akad jual beli menjadi halal,  dan  menyelisihi  akad  hutang  piutang  atau  riba.  Demikianlah karakter dunia usaha yang tidak mungkin bisa dirubah. Oleh karenanya Nabi bersabda (Badri, 2008):

## هاور(  ِناَمَّضلاِب ُجاَرَْلَْا :ِللها  ُلْوُسَر  َلاَق:ْتَلاَق َةَشِئاَع ْنَعَو )نيابللأا ونسح و يذمترلا
Dari  „Aisyah,  ia  berkata  bahwa  Rasulullah  bersabda “Keuntungan  untuk  yang  menjamin”. (HR.Tirmidzi  dan dihasankan oleh Albani (Asqalani, 2009:355-356))
BMT  yang  menjadi  pihak  penjual  kedua  dalam  pembiayaan murabahah mempunyai beberapa risiko, diantaranya adalah:
1. BMT  gagal  mendapatkan  barang  sesuai  dengan  keinginan nasabah (Permana, 2007).
2. BMT  mendapatkan  barang  yang  cacat  dalam  pembeliannya (Permana, 2007).
3. Nasabah  pembiayaan  tidak  jadi  membeli  barang  yang dipesannya. Hal ini menjadi risiko BMT sebagai lembaga keuangan syariah  ketika  calon  nasabah  pembiayaan  beranggapan  berhak untuk membatalkan pembelian atas barang yang dipesan kepada
BMT yang tidak memiliki
persediaan barang untuk diperjualbelikan.
4. BMT  menghadapi  risiko  tidak  bersaingnya  return  yang  diberikan kepada nasabah penabung karena margin pembiayaan murabahah bersifat  tetap  (Karim,  2006).  Semakin  panjang  jangka  waktu pembayaran angsuran akan memperbesar risiko ini.
Nasabah  mengalami  gagal  bayar  atau  tidak  membayar  harga barang secara tepat waktu. Hal ini merupakan risiko yang biasa timbul di  jual  beli  dengan  sistem  kredit.  Pembiayaan murabahah di  lembaga keuangan  syariah  biasanya  menggunakan  sistem  kredit  ( muajjal ) sehingga  risiko  yang  paling  banyak  dihadapi  oleh  lembaga  keuangan syariah adalah risiko kredit. Jorion (2002) mendefinisikan risiko kredit sebagai  “ risk  of  financial  loss  due  to  counterparty  failure  to  perform their obligations”.
Islamic Training and Research Institute dalam El-Diwani (2005) menjelaskan  bahwa  semua  risiko  di  dalam  akad murabahah yang terkait  dengan  kepemilikan  harus  ditanggung  oleh  lembaga  keuangan syariah  bahkan  dalam  waktu  singkat  sebelum  barang  tersebut diserahkan kepada nasabah. Jika hal tersebut tidak dilaksanakan maka mark-up harga akan sama dengan riba.

## 2. Baitul Maal wat Tamwil
Baitul  Maal  wa  tamwiil (BMT)  terdiri  dari  dua  rangkaian  kata, yakni baitul  maal dan baitut  tamwiil .  Ada  beberapa  pendapat  tentang pengertian Baitul Maal wat Tamwiil . Ilmi (2002:65) berpendapat bahwa baitul  maal (rumah  harta)  merupakan  lembaga  keuangan  yang berorientasi  sosial  keagamaan  yang  kegiatan  utamanya  adalah menampung  dan  menyalurkan  zakat, infaq ,  dan shadaqah sesuai dengan  peraturan  yang  ada  di  Al-Quran  dan  Sunnah  Rasul-Nya. Sedangkan baitut  tamwiil (rumah  pembiayaan)  merupakan  lembaga keuangan  yang  kegiatan  utamanya  menghimpun  dana  masyarakat dalam  bentuk  (simpanan)  maupun  deposito  dan  menyalurkannya kembali  kepada  masyarakat  dalam  bentuk  pembiayaan  berdasarkan prinsip  syariah  melalui  mekanisme  yang  lazim  di  dunia  perbankan.
Vol. 1, No. 2, Desember 2015
Sudarsono  (2004:96)  berpendapat  bahwa baitul  maal lebih  mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit, seperti,  zakat,  infaq  dan  shadaqoh,  sedangkan baitut  tamwil sebagai usaha  pengumpulan  dan  penyaluran  dana  komersial.  Baitul  Maal Muammalat  (lembaga maal dari  Bank  Muammalat  Indonesia) mendefinisikan Baitul  maal sebagai  Lembaga  Amil  Zakat  (LAZ)  sesuai dengan  UU  No.  38/1999  yaitu  lembaga  yang  menerima  titipan  dana Zakat, Infaq dan Shadaqah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan  peraturan  dan  amanahnya,  sedangkan baitut  tamwil (rumah pengembangan  harta)  merupakan  lembaga  yang  melakukan  kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan  kualitas  ekonomi  pengusaha  mikro  dan  kecil  dengan antara  lain  mendorong  kegiatan  menabung  dan  menunjang pembiayaan  kegiatan  ekonominya  (Baitul  Maal  Muammalat,  tanpa tahun).

## 3. Pembiayaan Murabahah
Mas’adi  (2002)  menjelaskan  bahwa Bai„    al-murabahah yakni jual  beli mabi‟ (barang  yang  diperjualbelikan)  dengan ra‟s  al-mal (harga pokok) ditambah sejumlah keuntungan tertentu yang disepakati dalam  akad.  Ibnu  Rusyd  dalam  Antonio  (2005)  berpendapat, murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.
Pembiayaan murabahah yang  terdapat  di  lembaga  keuangan syariah di Indonesia, termasuk BMT, menggunakan konsep murabahah Kepada  Pemesanan  Pembelian  (KPP). Murabahah kepada  Pemesan Pembelian  (KPP)  merupakan  jual  beli  dengan  akad murabahah yangmana  pihak  penjual  tidak  memiliki  barang  yang  diminta  oleh nasabah,  lembaga  keuangan  hanya  mengadakan  barang  untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang memesannya (Antonio, 2005).
Bai„ al-Murabahah yang sekarang berlaku di lembaga keuangan syariah  lebih  kompleks  daripada  yang  berlaku  dimasa  lalu.  Ada  tiga pihak  yang  terlibat  dalam Bai„    al-Murabahah yang  diterapkan  di lembaga keuangan syariah pada saat ini, yakni 1. Penjual pertama ( supplier ),
2.  Lembaga  keuangan  syariah  dengan  tinjauan  sebagai  pedagang perantara antara penjual pertama ( supplier ) dengan pembeli
3.  Nasabah  pembiayaan  yang  berperan  sebagai  pihak  pembeli kedua.
Al Tijārah LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH NASABAH SUPPLIER PENJUAL 1. Negoisasi dan Persyaratan 2. Akad Jual Beli 6. Bayar 3. Beli
Barang
4. Kirim 5. Treima
Barang & Dokumen Pembiayaan murabahah di  lembaga  keuangan  syariah  pada umumnya  merupakan  kombinasi  antara  akad wakalah (perwakilan), akad muwa„adah  bisy-syira‟ (janji  membeli)  dan  akad  jual  beli  kredit. Ulama menyatakan bahwa jual beli seperti ini diperbolehkan, tetapi di sisi lain ada ulama yang melarangnya. Ulama yang melarang jual beli murabahah dengan  kombinasi  tiga  akad  di  atas  berpendapat  bahwa meskipun  pembiayaan murabahah terbentuk  dari  tiga  akad  tersebut, namun keadaan dan faktor pendorong pengadaan dan penyebarannya menunjukkan  akad  ini  salah  satu  diantara  upaya  merekayasa  riba karena penjual (lembaga keuangan syariah) ingin meminjamkan uang kepada  pembeli  dengan  mendapatkan  profit  (bunga),  demikian  juga pembeli,  dia  ingin  meminjam  uang  dari  lembaga  keuangan  syariah dengan  memberi  bunga.  Barang  yang  ada  hanya  dijadikan  rekayasa hingga  berubah  bentuk  menjadi  pinjaman  dengan  bunga  yang kemudian dinamakan jual beli murabahah (Syamhudi, 2009b). Antonio  (2005)  menggambarkan  skema  pembiayaan Bai„  al- murabahah yang  diaplikasikan  di  dalam  lembaga  keuangan  syariah  di Indonesia, termasuk di BMT adalah sebagai berikut.
Gambar 1. Skema Pembiayaan Murabahah di Lembaga Keuangan Syariah
Vol. 1, No. 2, Desember 2015

## C. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunkan  pendekatan  kualitatif.  Data  primer berasal dari wawancara dengan pengurus dan pengelola BMT terutama yang bertanggung jawab di bidang pembiayaan, observasi partisipatif, dan  focus  group  discussion  (FGD)  serta  dokumen-dokumen  yang terkait  dengan  pembiayaan  murabahah.  Data  sekunder  berasal  dari buku,  jurnal,  majalah,  surat  kabar,  dan  dokumen  atau  laporan kegiatan  penelitian  yang  pernah  dilakukan  yang  terkait  dengan pembiayaan di  BMT Amanah Ummah.
Pertanyaan  yang  diajukan  adalah  pertanyaan  yang  sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu pertanyaan yang berhubungan dengan proses  manajemen  risiko  pembiayaan murabahah di  BMT  Amanah Ummah.
1. Teknik pengumpulan data
Dalam  tahap  ini,  peneliti  akan  mengumpulkan  data  yang diperlukan dengan berbagai metode, yakni:
a) Wawancara
Peneliti akan melakukan wawancara terhadap beberapa responden, yakni  pengurus  dan  pengelola  BMT  terutama  yang  bertanggung jawab  di  bidang  pembiayaan.  Wawacara  bersifat  terbuka, mendalam, dan luwes. Pertanyaan terus berkembang sesuai dengan perkembangan  diskusi  yang  ada,  tetapi  tetap  fokus  dan  mengarah pada  topik  penelitian  Wawancara  berakhir  apabila  informasi  yang dibutuhkan telah didapatkan dan tidak ada informasi baru lagi yang berkaitan dengan topik penelitian.  Pertanyaan yang akan diajukan dalam  wawancara  (unit  analisis)  adalah  proses  manajemen  risiko dalam pembiayaan murabahah.
b) Obesrvasi Partisipatif
Peneliti juga melaksanakan observasi partisipatif dengan mengawasi proses  pembiayaan  murabahah  yang  diberikan  oleh  BMT  Amanah Ummah.
c) Focus Group Discussion (FGD)
Peneliti  juga  melakukan  Focus  Group  Discussion  dengan  beberapa pengelola  BMT  Amanah  Ummah  yang  bertugas  di  bidang pembiayaan  untuk  mengetahui  proses  manajemen  risiko  di  BMT Amanah Ummah.
Peneliti  juga  akan  menganalisis  dokumen  yang  berkaitan dengan  pembiayaan murabahah pada BMT Amanah Ummah, misalnya dokumen  yang  berisi  klausul  akad  murabahah,  faktur  pembelian barang, dll.
Hasil  wawancara  dan  pengamatan    akan  didokumentasikan dengan  catatan  dan  rekaman  kemudian  akan  disarikan  oleh  peneliti. Cara  dokumentasi  tersebut  dilakukan  mengingat  kondisi  dan kesibukaan para responden atau responden yang ada.
2. Teknik Analisis Data
Teknik  analisis  yang  digunakan  adalah  kualitatif  deskriptif, tujuannya  untuk  menggambarkan  pelaksanaan  proses  manajemen risiko  pembiayaan  murabahah  pada  BMT  Amanah  Ummah.  Kemudian dari  deskripsi  tersebut,  diklarifikasikan  dengan  teori  atau  prinsip muamalah dalam Islam.
Teknik  analisis  data  dilakukan  sejak  awal  sampai  akhir penelitian. Tahap pertama dimulai dengan analisis data secara umum, kemudian  dilanjutkan  dengan  lebih  mempertajam  analisis  data sehingga  menjadi  lebih  khusus.  Tahap  selanjutnya  adalah  memeriksa kembali  kebenaran  data,  kemudian  mengadakan  analisis  data  untuk menemukan  makna  data  secara  keseluruhan  sesuai  dengan  tujuan penelitian.

## D. PEMBAHASAN
BMT  Amanah  Ummah  tidak  mempunyai  divisi  khusus  dalam struktur  organisasi  untuk  melaksanakan  fungsi  manajemen  risiko secara khusus. BMT Amanah Ummah juga belum mendokumentasikan proses  manajemen  risiko  untuk  semua  pembiayaan.  Pengurus  dan direktur BMT Amanah Ummah menyatakan bahwa pengurus, direktur, dan  para  manajer  di  BMT  Amanah  Ummah  membuat  suatu job description untuk  setiap  jabatan  dan Standard  Operational  Procedure (SOP)  pembiayaan  sehingga  seluruh  risiko  yang  teridentifikasi  dapat dikelola sesuai dengan job description dan SOP tersebut. SOP  pembiayaan murabahah di  BMT  Amanah  Ummah disesuaikan  dengan  kebutuhan  barang  yang  akan  dibiayai.    Ada  dua macam proses pembiayaan murabahah di BMT Amanah Ummah, yakni pembiayaan murabahah tanpa  akad wakalah dan  pembiayaan murabahah dengan  akad wakalah .  Akad wakalah merupakan  akad perwakilan.  Dalam  pembiayaan murabahah dengan  akad wakalah di BMT  Amanah  Ummah,  BMT  Amanah  Ummah  menggunakan  akad wakalah untuk  mewakilkan  wewenangnya  sebagai  pembeli  barang kepada calon anggota atau anggota untuk membeli barang ke supplier . Apabila  pembiayaan murabahah tidak  disertai  dengan  akad wakalah maka BMT Amanah Ummah langsung membeli barang dari supplier .
Vol. 1, No. 2, Desember 2015 Marketing Customer Service Komite Pembiayaan 4. Data Calon Anggota atau Anggota
1.
Pengajuan
2 7. Data Nasabah & Barang disetujui 8. Akad Supplier ( Supplier ) 9. Beli Barang
10. Barang diserahkan 3. Survey 5. Survey 6. Data
Sumber: Wawancara dengan Responden
Gambar 2. Proses Pembiayaan Murabahah Tanpa Akad Wakalah di BMT Amanah Ummah dengan Cara Pertama
Berikut  ini  adalah  skema  SOP  pembiayaan murabahah tanpa
wakalah dengan  cara  pertama  yang  diolah  oleh  penulis  dari  hasil wawancara
dengan responden.
Apabila  BMT  Amanah  Ummah  berhalangan  untuk  melakukan pembelian  barang  tersebut  secara  langsung  dari supplier atau  calon anggota dan anggota ingin membeli langsung barang kepada supplier , maka BMT Amanah Ummah akan memberikan kuasa ( wakalah ) kepada calon  anggota  atau  anggota.  Sebagian  besar  pembiayaan murabahah di BMT Amanah Ummah menggunakan akad wakalah untuk pengadaan barang produktif.
SOP  pembiayaan murabahah dengan  akad wakalah di  BMT Amanah  Ummah    dapat  dijelaskan  melalui  skema  berikut  ini.  Apabila
Marketing Customer Service Komite Pembiayaan 4. Data 3. Survey 1. Pengajuan 2 5. Data disetujui 6. Akad jual beli + wakalah 7. Uang Supplier 8. Beli Barang Calon Anggota/Anggota
Sumber: Wawancara dengan Responden
Gambar 3. Proses Pembiayaan Murabahah dengan Akad Wakalah di BMT Amanah Ummah
BMT Amanah Ummah berhalangan untuk melakukan pembelian barang tersebut secara langsung dari supplier atau calon anggota dan anggota ingin  membeli  langsung  barang  kepada supplier ,  maka  BMT  Amanah Ummah akan memberikan kuasa ( wakalah ) kepada calon anggota atau anggota.  Sebagian  besar  pembiayaan murabahah di  BMT  Amanah Ummah  menggunakan  akad wakalah untuk  pengadaan  barang produktif.
SOP  pembiayaan murabahah dengan  akad wakalah di  BMT Amanah Ummah  dapat dijelaskan melalui skema berikut ini.
BMT  Amanah  Ummah  juga  akan  melakukan  tindakan pencegahan  ( prevention )  dengan  membuat  akad  jual  beli  terlebih dahulu  dengan  calon  anggota  atau  anggota  yang  mengajukan
Vol. 1, No. 2, Desember 2015
pembiayaan murabahah sebelum  membeli  barang  yang  telah  dipesan oleh  calon  anggota  atau  anggota.  Tindakan  ini  terjadi  pada pembiayaan murabahah tanpa  akad wakalah dengan  cara  pertama. Pembuatan  akad  jual  beli  sebelum  barang  dimiliki  oleh  BMT  Amanah Ummah  merupakan  praktik  yang  terlarang  dalam  Islam.  Rasulullah bersabda:
ِوْيَلَع ُللها يَّلَص ِللهاوُسَر َلاَق :َلاَق ،ٍماَزِح ِنْب ِمْيِكَح ْنَع )ذمترلا و وجام نبا هاور(  َكَدْنِع َسْيَل اَم ْعِبَت َلا :َمَّلَسَو
Dari Hakim bin Hizam ia berkata,“Rasulullah
bersabda,“Janganlah  engkau  menjual  barang  yang  tidak  ada padamu” .  (HR.  Ibnu  Majah  dan    At-Tirmidzi  (Albani, 2007d:315, 2006b:21-22)).
Risiko penolakan nasabah akan menjadi lebih besar ketika BMT Amanah  Ummah  menerapkan  pembiayaan murabahah tanpa  akad wakalah dengan  cara  kedua  yang  diterapkan  di  BMT  Amanah  Ummah cabang  Sidoarjo.  Pembiayaan murabahah dengan  cara  ini memungkinkan calon anggota atau anggota menolak pembelian karena BMT  Amanah  Ummah  membuat  akad  jual  beli  dengan  calon  anggota atau  anggota  setelah  barang  yang  dipesan  oleh  calon  anggota  atau anggota dibeli BMT Amanah Ummah dari supplier . BMT  Amanah  Ummah  akan  meminimalisir  kerugian  apabila Apabila  calon  anggota  atau  anggota  mempunyai  uzur  syar’i membatalkan  pembelian  yang  disebabkan  bukan  karena  adanya kerusakan  barang,  maka  BMT  Amanah  Ummah  akan  membebankan biaya  riil  untuk  yang  telah  dikeluarkan  untuk  mendapatkan  barang tersebut  dan  mengenakan  denda  kepada  calon  anggota  atau  anggota yang membatalkan pembelian tersebut sebesar selisih penurunan nilai jual  barang  untuk  meminimalisir  kerugian.  Barang  yang  tidak  jadi dibeli oleh calon anggota atau anggota akan menjadi aset BMT Amanah Ummah dan bisa dijual kepada pihak lain.
Pengenaan  denda  oleh  BMT  Amanah  Ummah    kepada  calon anggota  atau  anggota  karena  tidak  jadi  membeli  barang  yang  telah dipesan sebelumnya (ingkar janji) merupakan hal yang diperselisihkan oleh para ulama sebagaimana yang telah penulis jelaskan di bab ke-2
yang lalu. Bakr Abu Zaid (tanpa tahun) menjelaskan bahwa tidak ada kompensasi  yang  dibebankan  kepada  pihak  yang  membatalkan  janji dalam pembiayaan murabahah karena adanya ketidakpastian nasabah membeli  barang  dari  pihak  lembaga  keuangan  syariah  yang  menjadi alasan  diperbolehkannya  transaksi  pembiayaan murabahah dengan pesanan. Di sisi lain, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) melalui fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 menyatakan bahwa janji nasabah pemesan untuk membeli dalam pembiayaan murabahah yang  berlaku  di  lembaga  keuangan  syariah  di  Indonesia  bersifat mengikat.  DSN  MUI  memperbolehkan  Lembaga  keuangan  syariah untuk  mengenakan  denda  kepada  nasabah  yang  ingkar  janji.  Denda yang dibebankan adalah biaya riil yang dikeluarkan lembaga keuangan syariah untuk mendapatkan barang. Akan tetapi, kerugian yang timbul dari penurunan nilai penjualan barang yang akan dibebankan oleh BMT Amanah  Ummah  kepada  calon  anggota  atau  anggota  yang membatalkan  pembelian  merupakan  suatu  hal  yang  perlu  dikaji  lagi oleh para ulama.
Apabila  penolakan  pembelian  disebabkan  oleh  adanya kerusakan  barang,  maka  BMT  Amanah  Ummah  memitigasi  risiko  ini dengan  cara  mencari supplier yang  memberikan  garansi  terhadap produk  yang  dijualnya  sehingga  BMT  dapat  mengembalikan  barang yang  rusak  untuk  diperbaiki  atau  ditukar  dengan  produk  yang  tidak cacat.
Risiko  penolakan  pembelian  barang  oleh  calon  anggota  atau anggota juga dapat ditangani dengan penggunaan akad wakalah dalam pembiayaan murabahah .  Pembiayaan murabahah dengan  akad wakalah di  BMT  Amanah  Ummah  dapat  mentransfer  risiko  kerusakan barang kepada calon anggota atau anggota yang merupakan wakil dari BMT Amanah Ummah untuk membeli barang.
Penerapan  akad  yang  mengikat  sebelum  adanya  barang  dan akad wakalah untuk  mewakilkan  pembelian  barang  kepada  calon anggota  atau  anggota  yang  mengajukan  pembiayaan  dapat meruntuhkan  kepercayaan  masyarakat  terhadap  kepatuhan  BMT Amanah  Ummah  dalam  menerapkan  aturan  syariah.  Masyarakat  akan memandang  bahwa  BMT  Amanah  Ummah  sama  dengan  lembaga keuangan konvensional yang memberikan kredit dengan sistem bunga karena  BMT  Amanah  Ummah  sebagai  penjual  kedua  ( reseller ) yang tidak  menanggung  risiko  yang  terkait  dengan  kepemilikan  barang seperti  risiko  adanya  cacat  dalam  barang  yang  dibeli.  Meskipun  BMT Amanah  Ummah  mengharuskan  adanya  barang  yang  dibeli  dalam pembiayaan murabahah ,  hal  tersebut  tidak  menunjukkan  peran  BMT
Vol. 1, No. 2, Desember 2015
sebagai  penjual  kedua  ( reseller ),  tetapi  hanya  sebagai  lembaga keuangan  yang  berniat  memberi  hutang  kepada  debitur.  Syamhudi (2009c) menjelaskan bahwa praktik murabahah seperti di atas adalah salah satu upaya merekayasa riba.
BMT  Amanah  Ummah  mengimplementasi  manajemen  risiko pembiayaan murabahah dalam setiap pembiayaan yang dilaksanakan. Pengawasan  implementasi  manajemen  risiko  pembiayaan murabahah di  BMT  Amanah  Ummah  dilaksanakan  dengan  evalusai  mingguan  dan bulanan.  Evaluasi  mingguan  BMT  Amanah  Ummah  diikuti  oleh  para pengelola BMT Amanah Ummah bagian pembiayaan dan direktur BMT. Sedangkan  evaluasi  bulanan  diikuti  oleh  pengelola  dan  pengurus  BMT Amanah  Ummah.  Evaluasi  tersebut  dilaksanakan  untuk  memastikan bahwa semua kegiatan pendanaan funding (pendanaan) dan financing (pembiayaan)  telah  dilaksanakan  sesuai  dengan  prosedur  dan membandingkan  pencapaian funding (pendanaan)  dan financing (pembiayaan) dengan target yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam proses  ini,  pengelola  akan  mengeavluasi track  recod calon  anggota atau  anggota  pembiayaan.  Calon  anggota  atau  anggota  yang  telah terindikasi moral  hazard dengan  menyalahgunakan  dana  pembiayaan murabahah tidak akan diberikan pembiayaan lagi.
Dewan  Pengawas  Syariah  mengevaluasi  operasional  BMT Amanah  Ummah  untuk  meminimalisir  risiko  pelanggaran  syariah setahun  sekali,  yakni  pada  waktu  sebelum  Rapat  Anggota  Tahunan. Dalam  evaluasi  tahunan  ini,  Dewan  Pengawas  Syariah  (DPS)  tidak mengevaluasi aktivitas BMT Amanah Ummah secara langsung. Evaluasi yang  dilakukan  oleh  DPS  untuk  mengawasi  transaksi  operasional secara  langsung  masih  jarang  dan  tidak  terlalu  mendetail.  Hal  ini disebabkan  BMT  Amanah  Ummah  telah  memiliki  sistem  yang  dapat meminimalisir  pelanggaran  syariah.  Pengawasan  operasional  BMT Amanah  Ummah  dari  sisi  kesyariahannya  lebih  sering  dilakukan  oleh pengurus BMT Amanah Ummah.
Peran  Dewan  Pengawas  Syariah  (DPS)  untuk  mengevaluasi operasional  BMT  Amanah  Ummah  dari  sisi  kesyariahannya  masih belum  optimal.  DPS  tidak  mengetahui  secara  riil  praktik  pembiayaan murabahah yang terjadi di  lapangan. DPS  hanya memperoleh  laporan tahunan dari pengelola BMT Amanah Ummah.

## E. PENUTUP

## 1. Simpulan
BMT  Amanah  Ummah  belum  melakukan  proses  manajemen risiko  dengan  baik  karena  belum  mendokumentasikan  proses
manajemen  risiko.  BMT  Amanah  Ummah  hanya  membuat  suatu  job description  dan  Standard  Operational  Procedure  (SOP)  untuk  setiap pengelola  BMT  Amanah  Ummah  sehingga  seluruh  risiko  yang teridentifikasi dapat ditangani sesuai dengan job description  dan SOP tersebut.  SOP  pembiayaan  murabahah  masih  belum  jelas.  Hal  ini terlihat dengan adanya dua macam cara pembiayaan murabahah tanpa akad  wakalah.  Cara  pertama  adalah  BMT  Amanah  Ummah  membuat akad  jual  beli  terlebih  dahulu  sebelum  membeli  barang  dari  supplier barang.  Cara  kedua  adalah  BMT  Amanah  Ummah  membeli  barang terlebih dahulu sebelum membuat akad jual beli.
Risiko  yang  menjadi  fokus  utama  dalam  pembiayaan murabahah di  BMT  Amanah  Ummah  adalah  risiko  pembiayaan,  yakni risiko  kegagalan  calon  anggota  atau  anggota  pembiayaan  dalam memenuhi kewajiban untuk membayar angsuran pembiayaan.
BMT Amanah Ummah belum menerapkan prinsip syariah dalam prosesnya.  BMT  Amanah  Ummah  membuat  akad  jual  beli  terlebih dahulu  dengan  calon  anggota  atau  anggota  yang  mengajukan pembiayaan  meskipun  barang  yang  diperjualbelikan  masih  belum dimilki  oleh  BMT  Amanah  Ummah.  Hal  ini  untuk  mencegah  adanya penolakan  dari  calon  anggota  atau  anggota  untuk  membeli  barang yang  telah  dibeli  BMT  Amanah  Ummah  dari supplier .  BMT  Amanah Ummah juga menerapkan denda bagi calon anggota atau anggota yang terlambat
membayar
angsuran pembayaran. Denda atas keterlambatan  pembayaran  angsuran    yang  diterapkan  oleh  BMT Amanah Ummah ini merupakan bentuk riba jahiliyyah .

## 2. Saran
a) BMT  Amanah  Ummah  hendaknya  menyempurnakan  proses pembiayaan murabahah agar  sesuai  dengan  prinsip-prinsip syariah.
b) BMT  Amanah  Ummah  hendaknya  mendokumentasikan  proses manajemen risiko agar risiko-risiko
yang berpotensi mengakibatkan  kerugian  material  maupun  non  material  dapat teridentifikasi seluruhnya dan dapat dikelola dengan baik sehingga risiko-risiko  tersebut  tidak  mengganggu  aktivitas  BMT  Amanah
Ummah untuk mencapai visinya.
c) Pengurus,  pengelola,  dan  Dewan  Pengawas  Syariah    BMT Amanah Ummah hendaknya terus meningkatkan pengetahuan dan pemahaman  transaksi murabahah agar  BMT  Amanah  Ummah tidak terjerumus dalam praktik-praktik yang dilarang syariat.
Vol. 1, No. 2, Desember 2015
d) Dewan Pengawas Syariah hendaknya meningkatkan
pengawasan  terhadap  transaksi-transaksi  yang  ada  di  BMT Amanah  Ummah  sehingga  BMT  Amanah  Ummah  dapat  menjadi lembaga  keuangan  syariah  yang  murni  syariah  dan  dapat menekan risiko pelanggaran syariah.

## DAFTAR PUSTAKA
Antonio, Muhammad Syafii. (2005). Bank Syariah dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani.
Albani,  Muhammad  Nashiruddin.  Tanpa  Tahun. Shahih  Sunan  Abu Dawud. Buku  kedua.  Terjemahan  oleh  fachrurozi.  2006a.
Jakarta: Pustaka Azam.
_______.  Tanpa  Tahun. Shahih  Sunan  At-Tirmidzi. Buku  kedua Terjemahan oleh fachrurozi. 2006b. Jakarta: Pustaka Azam.
_______.  Tanpa  Tahun. Ringkasan  Shahih  Al  Imam  Al  Bukhari. Jilid Kedua . Terjemahan  oleh  Asep  Saefullah  &  Kamaluddin Sa’adiyatulharamain . 2007a. Jakarta: Pustaka Azam.
_______.  Tanpa  Tahun. Ringkasan  Shahih  Al  Imam  Al  Bukhari. Jilid Ketiga  Terjemahan  oleh  M.  Faisal  &  Thahirin  Suparta.  2007b. Jakarta: Pustaka Azam.
_______.  Tanpa  Tahun. Ringkasan  Shahih  Muslim . Jilid  kedua. Terjemahan oleh Imron Rosadi. 2007c. Jakarta: Pustaka Azam.
_______.  Tanpa  Tahun.  Shahih  Sunan  Ibnu  Majah.  Terjemahan  oleh Ahmad Taufiq Abdurrahman. 2007d. Jakarta: Pustaka Azam.
Alijoyo,  Antonious.  (2006). Enterprise  Risk  Management:  Pendekatan Praktis. Edisi kedua. Jakarta: PT Ray Indonesia.
Al Quran. (2006). Departemen Agama Republik Indonesia. Terjemahan oleh  Yayasan  Penyelenggara  Penerjemah  Al-Quran.  Jakarta: Pena Pundi Aksara.
Asqalani, Ibnu Hajar. (1997). Fathul Baari: Penjelasan Kitab Shahih Al- Bukhari. Jilid ke-12. Jakarta:  Pustaka Azam.
_______.  (2006). Terjemah  Bulughul  Maraam. Terjemahan  oleh  Abu
Ihsan Al-Atsari. 2009. Solo: Pustaka At-Tibyan.
Badri,  Muhammad  Arifin.  (2008). Sifat  Perniagaan  Nabi:  Panduan Praktis Fiqih Perniagaan Islam . Bogor: Pustaka Darul Ilmi
_______. (2009). Diskusi Perbankan Syariah: Bagian 3 dan 4 , (Online) (http://pengusahamuslim.com/fatwa-perdagangan/hukum- hukum-perdagangan/732-diskusi-perbankan-syariah-bag-3- dan-4.pdf diakses 6 Desember 2014)
Baitul  Maal  Muammalat.  Tanpa  Tahun. Tata  Cara  Pendirian  BMT ,
(Online) (http://baitulmaal.net/downlot.php?file=files/Tata_Cara_Pendir ian_BMT.pdf  diakses 14 Februari 2015).
Dorfman,  Mark  S.  (2008). Introduction  to  Risk  Management  and Insurance . Edisi ke-9. New Jersey: Pearson Prentice Hall.
DSN  MUI. Fatwa  Dewan  Syari‟ah  Nasional  NO:  04/DSN-MUI  IV/2000 tentang Murabahah. 2000 . (Online)
(http://www.mui.or.id/mui_in/product_2/fatwa.php?id=11&pg =1 diakses 22 Februari 2015).
_______. Fatwa  Dewan  Syari‟ah  Nasional NO.  43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (Ta‟widh). 2004 (Online) (http://www.mui.or.id/mui_in/product_2/fatwa.php?id=11&pg
=1 diakses 24 Mei 2015).
El-Diwany, Tarek. Tanpa Tahun. Sistem Bunga dan Permasalahannya.
Terjemahan  oleh  Amdiar  Amir.  2005.    Jakarta:  Akbar  Media Eka Sarana.
Jorion, Philipe. (2002). Value at Risk. Edisi kedua. Singapore: Mc Graw Hill Company.
Karim,  Adiwarman  Azwar.  (2006). Bank  Islam:  Analisis  Fiqih  dan Keuangan . Edisi Ketiga. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
Mas'adi,  Ghufron.  (2002). Fiqh  Muamalah  Kontekstual .  Jakarta:  PT RajaGrafindo Persada.
Permana, Wendhy. (2007). Analisis Penyaluran Pembiayaan Murabahah pada Baitul Maal Wat Tamwil   di  Kabupaten  Pasuruan  Tahun 2000-2005. Skripsi Tidak Dipublikasikan. Surabaya. Universitas Airlangga.
Permodalan BMT. (2009) . (Online), (http://permodalanbmt.com/?p=70 diakes 4 November  2015).
Vol. 1, No. 2, Desember 2015
Rejda,  George  E.  (2008). Principles  of  Risk  Management  and Insurances. Edisi ke-10. Boston: Pearson International Edition.
Sudarsono,  Heri.  (2004). Bank  dan  Lembaga  Keuangan  Syariah. Yogyakarta: Ekonisia.
Syamhudi,  Kholid.  (2009a). Mengenal  Jual  Beli  Murabahah. (Online)
(http://www.ekonomisyariat.com/fikih-ekonomi- syariat/mengenal-jual-beli-murabahah.html  diakses  5  Oktober 2015).
_______. (2009b). Kekeliruan yang Muncul dalam Fatwa Kontemporer . (Online)  (http://ekonomisyariat.com/fikh-nawazil/kekeliruan- yang-muncul-dalam-fatwa-kontemporer-1.html  diakses  11  Mei 2015).
_______.  (2009c). Soal  Jawab:  Kredit  Rekayasa? (Online) (http://ekonomisyariat.com/fikih-ekonomi-syariat/soal-jawab- kredit-rekayasa.html diakses 11 Mei 2015).
Zaid,  Bakr  Abu.  Tanpa  Tahun. Selayang  Pandang  Hukum  Murabahah
BMT  (Baitul  Maal  wa  Tamwiil) .  Terjemahan  oleh  Muhammad Nur Ikhwan Muslim. 2007. (Online) (http://www.kajian.net/kajian- audio/eBook/Buku%20Lainnya/Selayang%20Pandang%20Huku m%20Murabahah%20BMT%20- %20Baitul%20Mal%20wa%20Tamwil.pdf?l=25  diakses  11  Mei 2015).