Dampak Restrukturisasi Organisasi Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Dinas Informasi Dan Komunikasi Kota Makassar

## M. Ramli Supu
Fakultas Ekonomi Universitas Sulawesi Barat (Kabupaten Majene - Sulawesi Barat - Indonesia)

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja pegawai setelah Restrukturisasi organisasi dan sebelum restrukturisasi organisasi pada Dinas Informasi dan Komunikasi Kota Makassar.
Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui interview, koesioner,  observasi  dan  dokumentasi.  Untuk  menjawab  permasalahan  dalam  penelitian  ini digunakan  teknik  analisis  kuantitatif  dan  analisis  Uji  t  untuk  melihat  dampak  restrukturisasi organisasi  dalam  meningkatkan  kinerja  pegawai  pada  Dinas  Informasi  dan  Komunikasi  Kota Makassar.
Berdasarkan kerangka pikir, hipotesis dan penelitian yang dilaksanakan yang perlu mendapat perhatian  oleh  Dinas  dalam  upaya  peningkatan  kinerja  pegawai  adalah  meliputi  kepemimpinan, motivasi  kerja  dan  budaya  organisasi.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  ada  perbedaan  yang signifikan  antar  kinerja  pegawai  setelah  restrukturisasi  organisasi  dan  kinerja  pegawai  sebelum restrukturisasi organisasi dimana t hitung diperoleh sebesar 3,774 dan t tabel sebesar 1,683. Adapun strategi  pengembangan  pegawai  yang  perlu  dilakukan  untuk  meningkatkan  kinerja  adalah  melalui pendidikan yang terencana dan terkoordinasi, pelatihan yang terprogram, motivasi kerja yang tinggi dan  Penempatan  pegawai  yang  didasarkan  pada  kemampuan  atau  keahlian  yang  dimiliki,  strategi tersebut merupakan upaya menciptakan kinerja akuntabilitas pemerintas daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah.
Kata Kunci : Dampak Restrukturisasi Organisasi, Kinerja Pegawai

## I. PENDAHULUAN

## A.  Latar Belakang
Perubahan yang terjadi sebagai akibat perkembangan teknologi saat ini berlangsung demikian cepat, tidak hanya menyentuh piranti-piranti bisnis namun juga Pemerintah. Banyak hal terjadi pada waktu sekarang ini sama sekali tidak pernah terbayangkan oleh manusia Era Globalisasi merupakan suatu keadaan yang penuh dengan persaingan dan menjadi tantangan bagi siapa saja. Untuk dapat mengubah  tantangan  tersebut  menjadi  suatu  peluang  dibutuhkan  kemampuan  yang  memadai  dari setiap pelaku organisasi yang ditujukan dengan kemampuan kerja yang lebih efektif dan efisien di segala bidang.
Kemampuan  Sumber  Daya  Manusia  merunjuk  salah  satu  faktor  penetu  keberhasilan pengelolaan berbagai sumber daya lainnya. Peranan Sumber Daya Manusia yang berkualitas sangat penting  dalam  upaya  untuk  mengarahkan  dan  merumuskan  kebijakan  yang  diambil  oleh  suatu
lembaga/organisasi.  Dengan  demikian  Sumber  Daya  Manusia  setiap  saat  harus  dikembangkan, dikelolah dan direncanakan semaksimal mungkin guna mewujudkan visi dan misi organisasi.
Dengan diberlakukannya Otonomi Daerah yang praktis mengalami perubahan dan pengisian jabatan setiap unit mengalami perubahan pula. Pengaruhnya berdampak pada kinerja pegawai dimana pegawai  dalam  secara  organisasi  baru  denga  paradigma  baru  sangat  mengharapkan  kemampuan pegawai  dalam  melaksanakan  tugas  rutin  yang  sesuai  Job  Descraption  yang  telah  bergulir  oleh pimpinan unit kerja masing-masing. Hal ini menjadi fokus perhatian yang sangat mendasar pada saat ini.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 f yang diamandemen menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi lingkungan  sosialnya,  serta  berhak  untuk  mencari,  memperoleh,  memiliki,  menyapa,  megolah  dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran.
Keputusan  Walikota  Makassar  Nomor  128  Tahun  2000  tentang  Pembentukan  Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Informasi dan Komunikasi. Selanjutnya diperkuat dengan Peraturan Daerah  Nomor  37  Tahun  2000  tentang  Struktur  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Dinas  Informasi  dan Komunikasi Kota  Makassar. Dengan dihapuskannya Departemen Penerangan, maka penyelenggaraan  kegiatan  pelayanan  informasi  dan  komunikasi  di  Kabupaten/  Kota  menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota.
Berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat 1 (Satu) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, Susunan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan denga Peraturan Daerah sesuai dengan Pedoman yang ditetapkan Pemerintah sehingga untuk membentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Informasi dan Komunikasi sebagai Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi  pelayanan  informasi  dan  komunikasi  Kota  Makassar,  juga  dalam  Surat  Menteri  Negara Pendayagunaan Aparatus Negara Republik Indonesia Nomor 56/M.PAN/2/2000 Tanggal 4 Pebruari Tahun 2000 Perihal Pembentukan/ Pengintegrasian Instansi Vertikal Departemen menjadi Dinas.
Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan dalam persiapan  memasuki  pelaksanaan  Otonomi  Daerah  serta  Departemen  Penerangan  diharapkan berintegrasi  dengan  Pemerintah  Daerah  sebagai  Dinas  Pemerintah  Kota,  maka  penggalian  potensi partisipasi  masyarakat  dari  sektor  penerangan,  informasi  dan  komunikasi  yang  dapat  memberikan kontribusi PAD kepada Pemerintah untuk membiayai pelaksanaan pembangunan dan layanan kepada masyarakat. Dalam manajemen organisasi apapun bentuknya sangat diperlukan keberadaan Sumber Daya Manusia yang aktif dan produktif, Sumber Daya Manusia yang aktif dan produktif tidak hanya semata-mata  melaksanakan  suatu  pekerjaan  berdasarkan  tugas  yang  telah  dibebankan  kepadanya, melainkan mereka harus pula mampu bertindak untuk meningkatkan atau mengembangkan potensi diri.
Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, penulis mengangkat judul: Dampak Restruktusisasi Organisasi Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Pada Dinas Informasi dan Komunikasi Kotamadya Makassar.

## B.  Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan  sebagai  berikut:  “Apakah  ada  perbedaan  yang  signifikan  kinerja  pegawai  setelah retrukturisasi organisasi dan sebelum restrukturisasi organisasi pada Dinas Informasi dan Komunikasi Kotamadya Makassar”?

## C.  Tujuan Penelitian
1.  Untuk  mengetahui  dan  menganalisis  perbedaan  kinerja  pegawai  setelah  restrukturisasi organisasi  dan  sebelum  restrukturisasi  Dinas  Informasi  dan  Komunikasi  Kotamadya Makassar.
2.  Untuk memperoleh bentuk formulasi organisasi yang ideal dalam meningkatkan kinerja dan kompotensi pegawai yang bekerja secara optimal.
3.  Untuk mengetahui dan menganalisis variabel yang paling dominan mempengaruhi kinerja.

## II.  METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  pada  Dinas  Informasi  dan  Komunikasi  Kotamadya  Makassar  yang berlokasi di jalan Andi Pangeran Pettarani No. 62 Makassar dan waktu penelitian ini dilaksanakan selama kurang lebih 3 bulan. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah untuk  mendapatkan  informasi  yang  dibutuhkan  dalam  penelitian  ini,  maka  penulis  menggunakan beberapa teknik yaitu:
1. Angket yaitu pengumpulan data melalui daftar pertanyaan yang dibagikan kepada responden.
2. Observasi yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti.
3. Wawancara yaitu cara pengumpulan melalui percakapan secara langsung
4. Dokumen yaitu cara pengumpulan data dengan data tertulis berupa dokumen yang tersedia pada Dinas Informasi dan Komunikasi Kota Makassar.
Jenis dan sumber data terdiri dari:
1. Data  primer  yaitu  data  yang  secara  langsung  diperoleh  dari  responden  dengan  melakukan wawancara dan diberikan angket untuk diisi.
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari kajian pustaka berupa buku teks, jurnal dan hasil laporan dari data dari Dinas INKOM Kota Makassar.
Populasi  yang  diteliti  adalah  jumlah  seluruh  pegawai  Dinas  Informasi  dan  komunikasi Kotamadya Makassar yang berjumlah 130 Orang. Sampel yang diambil mewakili populasi adalah 49 orang  dari  130  orang  pegawai  dan  untuk  mengambil  sampel  yang  representatif  digunakan  teknik stratified Random Sapling .
Metode  analisis  yang  digunakan  untuk  membahas  permasalahan  yang  telah  dikemukakan adalah  oleh  Sugiono  (1994),  yaitu  dengan  Uji  t  (Separated  Varians)  untuk  mengetahui  perbedan kinerja pegawai pada saat sebelum restrukturisasi dan setelah restrukturisasi organisasi pada Dinas Informasi dan Komunikasi Kotamadya Makassar.
Hasil  kuisioner  dinilai  dengan  mengklasifikasikan  jawaban  ke  dalam  lima  kategori  yaitu: sangat setuju, setuju, kurang setuju, ragu-ragu dan sangat tidak setuju. Jika alternatif jawaban sangat
setuju  dan  setuju  maka  cenderung  positif  untuk  meningkatkan  kinerja  pegawai,  sedangkan  jika jawaban ragu-ragu, tidak setuju dan sangat tidak setuju maka  kecenderungannya negatif dan tidak mempengaruhi  kinerja  pegawai.  Untuk  menguji  hipotesis  digunakan  analisis  kuantitatif  dengan menggunakan  model  analisis  Uji  t  (Separated  Varians),  analisis  ini  digunakan  untuk  mengetahui perbedaan signifikan kinerja pegawai setelah restrukturisasi dan sebelum restrukturisasi organisasi.
Untuk  menghindari  interperetasi  yang  berbeda  dalam  penelitian  ini,  maka  penulis  perlu menguraikan pengertian dari variabel yang diteliti, yaitu:
1.  Penataan  struktur  organisasi  adalah  proses  penataan  atau  pengaturan  kembali  yang menyangkut struktur organisasi, budaya organisasi dan motivasi.
2.  Kinerja pegawai adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan yang dihasilkan  dengan  standar  penilaian  menyangkut  mutu  pekerjaan,  kehadiran,  kerjasama, pemanfaatan waktu, dan tanggung jawab.
Indikatornya:
a. Memahami  tugas  yang  diberikan  dan  sangat  sesuai  dengan  kebutuhan  serta  sangat mengetahui pekerjaan yang dilaksanakan di beri skoor 5.
b. Memahami  tugas  yang  diberikan,  sesuai  dengan  kebutuhan  kerja  dan  mengetahui pekerjaan dengan baik dan diberi skor 4.
c. Cukup memahami tugas yang diberikan dan cukup memenuhi kebutuhan kerja diberi skor 3.
d. Kurang  memahami  tugas  yang  diberikan  dan  kurang  memenuhi  kebutuhan  kerja  diberi skoor 2.
e. Tidak memahami tugas yang diberikan dan tidak mampu memenuhi kebutuhan kerja serta tidak dengan baik mengetahui pekerjaan yang dilaksanakan diberi skoor 1.
f. Melaksanakan petunjuk atasan dengan semangat bekerja seperti menganggap organisasi adalah kepunyaannya dan sangat maksimal mematuhi tata tertib organisasi diberi skor 5.
g. Dapat melaksanakan petunjuk atasan bekerja secara spontan dan maksimal mematuhi tata tertib diberi skor 4.
h. Cukup melaksanakan petunjuk atasan, bekerja kalau hanya diperintah diberi skor 3.
i. Kurang melaksanakan petunjuk atasan, semangat kerja kurang dan kurang mematuhi tata tertib diberi sekor 2.
j. Tidak  dapat  melaksanakan  petunjuk  atasan,  tidak  bekerja  walaupun  diperintah  tidak mematuhi tata tertib organisasi diberi skor 1.

## III.  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## A.  Hasil Penelitian

## 1.  Keadaan Pegawai Setelah Restrukturisasi
Untuk  memperjelas  keadaan  pegawai  setelah  restrukturisasi  pada  Kantor  Dinas  informasi komunikasi Kota Makassar, maka dikemukakan mengenai penyebaran pegawai, kepangkatan/golongan, jabatan dan eselon pegawai.
a. Penyebaran Pegawai
Penyebaran  pegawai  setelah  Restrukturasasi  Organisasi  pada  kantor  Dinas  Informasi Komunikasi Kota Makassar dikemukakan dalam Tabel 1.
Tabel 1.  Frekuensi  Penyebaran  Pegawai  Setelah  Restrukturisasi  Organisasi  pada  Kantor  Dinas Informasi Komunikasi Kota Makassar
No. Unit Kerja Ferkwensi 1 2 3 4 5 Bagian Tata Usaha Sub Din Program & Pengembangan INKOM Sub Din Pendayagunaan Media INKOM Sub Din Pemberdayaan Kelembagaan Sub Din Radio Siaran Pemerintah Kota 22 20 21 19 48 Jumlah 130
Sumber : Kantor Dinas Inkom Kota Makassar.
Tabel  1  tersebut  memperlihatkan  bahwa  pegawai  Dinas  Informasi  dan  Komunikasi  Kota Makassar pada Bagian Tata Usaha sebanyak 22 orang, Bidang Program dan Pengembangan Informasi Komunikasi sebanyak 22 orang. Bidang Pemberdayaan Kelembagaan sebanyak 19orang, dan Bidang Siaran  Pemerintah  Kota  sebanyak  48  orang.  Secara  keseluruhan  jumlah  pegawai  pada  Dinas Informasi dan Komunikasi sebanyak 130 orang.

## b.  Kepangkatan dan Golongan
Kepangkatan/golongan pegawai setelah Restrukturasasi terdiri dai Golongan I sampai dengan Golongan IV yang dikemukakan dalam Tabel 2.
Tabel 2.  Frekuensi  Kepangkatan/Golongan  Pegawai  setelah  Restrukturisasi  Organisasi  Dinas
Informasi dan Komunikasi Kota Makassar No. Golongan Ferkwensi 1. 2. 3. 4. I/a sampai dengan I/d II/a sampai dengan II/d III/a sampai dengan III/d IV/a sampai dengan IV/d 0 37 69 5 Jumlah 130
Sumber : Kantor Dina Informasi dan Komunikasi.
Tabel  2  tersebut  memperlihatkan  bahwa  golongan  kepangkatan  yang  tertinggi  pada  Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Makassar adalah golongan IV dengan jumlah 5 orang pegawai dan golongan  kepangkatan  terendah  adalah  golongan  I  sebanyak  0  orang,  sedangkan,  golongan kepangkatn terbanyak adalah golongan III dengan jumlah 69 pegawai dan golongan II dengan jumlah 37 orang pegawai.

## c. Jabatan dan Eselon
Pada  dasarnya  pendidikan  dan  pelatihan  yang  dilaksanakan  adalah  untuk  mempersiapkan pegawai dalam menduduki suatu jabatan dan eselon. Jabatan Kepala Bagian atau Kepala Sub Dinas (Kasubdin)  dengan  Eselon  III/a  sebanyak  6  orang  dan  jabatan  Kepala  Seksi  (Kasi  dengan  Eselon IV/a) sebanyak 15 orang. Jabatan Fungsional sebanyak 1 orang dan jatan non struktural 107 orang.
Prosentase jabatan dan eselon pada Kantor Dinas Informasi dan Komunikasi dapat dilihat pada tabel 3.
Tabel 3.  Frekuensi  dan  Presentase  Jabatan  dan  Eselon  setelah  Restrukturisasi  Organisasi  Dinas
Informasi dan Komunikasi Kota Makassar No. Unit Kerja Eselon Ferkwensi Porsentase 1. 2. 3. 4. 5. Kepala Dinas Kabag Kasubdin Kasubag/Kasie Pejabatan Fungsional Pejabat Non Struktural II/b III/a IV/a - - 1 6 15 1 107 0.76 4.46 11.45 0.76 81.06 Jumlah 130 100.00 Sumber : Kantor Dina Informasi dan Komunikasi .

## 2. Kinerja Pegawai Setelah Restrukturisasi Organisasi
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  skor  kinerja  pegawai  setelah restrukturisasi  organisasi Dinas  Informsi  dan  Komunikasi  Kotamadya  Makasssar  ada  32  responden  yang  memilih  kategori sangat setujuh, 10 responden memilih kategori setuju, 7 responden memilih kategori kurang setuju.
Berdasarkan  hasil  prosentase  tersebut  dapat  dikatakan  bahwa  ada  65.30  persen  mengatakan sangat setuju dan 20.41 persen mengatakan setuju dari hasil tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja pegawai Dinas Informasi dan Komunikasi Kota Makassar setelah Restrukturisasi Organisasi dapat dikatakan dalam kategori tinggi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4 di bawah ini.
Tabel 4.  Hasil  Prosentase  Responden  setelah  Restrukturisasi  Organisasi  Dinas  Informasi  dan Komunikasi Kota Makassar
Unit Kerja Eselon Ferkwensi Porsentase Sangat setuju Setuju Kurang Setujuh Ragu-ragu Sangat Tidak Setujuh 5,0 ,6 4,3 4,0 3,6 29 18 3 - - 59,18 36,73 6,12 - - Jumlah 49 100.00
Sumber : Data diolah.

## 3. Keadaan Pegawai Sebelum Restrukturisasi Organisasi
Untuk memperjelas keadaan pegawai pada Dinas Informsi dan Komunikasi Kota Makassar, akan dikemukakan mengenai penyebaran pegawai, kepangkatan/golongan, jabatan dan eselon.

## a. Penyabaran Pegawai
Penyebaran  pegawai  sebelum  Restrukturisasi  Organisasi  Dinas  Informasi  dan  Komunikasi Kota Makassar, dikemukakan dalam Tabel 5.
Tabel 5.  Frekuensi  Penyebaran  Pegawai  Sebelum  Restrukturisasi  Organisasi  Dinas  Informasi  dan
Komunikasi Kota Makassar No. Unit Kerja Frekwensi 1. 2. 3. 4. 5. Sub Bagian Tata Usaha Seksi Penyusunan Program Kegiatan Seksi Pembinaan Penerangan Mobil Seksi Penerbitan dan Pembinaan Pameran Seksi penerangan Masyarakat 28 13 11 14 87 Jumlah Pegawai Deppen KMUP 153
Sumber : Kantor Dinas Informasi dan Komunikasi.
Tabel 5 tersebut di atas memperlihatkan bahwa pegawai sebelum Restrukturisasi Organisasi terdiri dari Bagian Tata Usaha sebanyak 28 orang. Bidang Penyusunan Program Kegiatan sebanyak 13  orang,  Bidang  Pembinaan  Penerangan  Mobil  sebanyak  11  orang,  Bidang  Penertiban  dan Pembinaan  Pameran  sebanyak  14,  Bidang  Penerangan  Masyarakat  sebanyak  87  orang.  Secara keseluruhan jumlah  pegawai  pada  Dinas  informasi  dan  Komunikasi Kota  Makassar  sebanyak  153 orang.

## b.  Kepangkatan dan Golongan Sebelum Restrukturisasi Organisasi
Kepangkatan/golongan pegawai sebelum restrukturisasi organisasi pada Dinas Informasi dan Komunikasi Kota Makassar terdiri dari Golongan II sampai dengan Golongan IV yang dikemukakan dalam Tabel 6.
Tabel 6.  Frekuensi  Kepangakatan/Golongan  Pegawai  Sebelum  Restrukturisasi  Organisasi  Dinas
Informasi dan Komunikasi Kota Makassar No. Golongan Frekwensi 1. 2. 3. 4. I/a sampai dengan I/d II/a sampai dengan II/d III/a sampai dengan III/d IV/a sampai dengan IV/d - 79 73 1 Jumlah 153
Sumber : Kantor Dinas Informasi dan Komunikasi Kota Makassar.
Tabel  6  tersebut  memperlihatkan  bahwa  golongan  kepangkatan  yang  tertinggi  pada  Dinas Informasi dan komunikasi adalah golongan IV dengan jumlah 1 orang pegawai kepangkatan terendah adalah golongan I sebanyak 0 orang, sedangkan golongan kepangkatan terbanyak adalah golongan II dengan jumlah 79 orang pegawai dan golongan III denga jumlah 73 orang pegawai.

## c. Jabatan dan Eselon Sebelum Restrukturisasi Organisasi
Pada  dasarnya  pendidikan  dan  pelatihan  yang  dilaksanakan  adalah  untuk  mempersipkan pegawai dalam menduduki suatu jabatan dan eselon. Jabatan Kepala Dinas dengan Eselon II/b terdiri dari  1  orang,  jabatan  Eselon  II/a  sebanyak  0  orang,  jabatan  Kepala  Bagian  dengan  Eselon  IV/a sebanyak 5 orang dan jabatan Kepala Sub Seksi (Kasub) dengan Eselon V/a sebanyak 15 orang.
Prosentase  jabatan  dan  eselon  pada  kantor  dina  informasi  dan  komunikasi  Kotamadya Makassar dapat dilihat pada tabel 7.
Tabel 7.  Frekuensi  dan  Presentase  Jabatan  dan  Eselon  Sebelum  Restrukturisasi  Organisasi  Dinas
Informasi dan Komunikasi Kota Madya Makassar No. Jabatan Eselon Ferkwensi Porsentase 1. 2. 3. 4. 5. Kepala Dinas Kabag Kasubdin Kasubag/Kasie Pejabatan Fungsional Pejabat Non Struktural II/b III/a IV/a - - 1 5 15 50 137 0,49 1,95 6,34 24,39 66,83 Jumlah 130 100,00
Sumber : Diolah dari data Dinas Inkom Kota Makassar.

## 4. Kinerja Pegawai Sebelum Restrukturisasi Organisasi
Hasil penelitian menunjukkan bahwa skor kinerja pegawai sebelum restrukturisasi organisasi ada  4  responden  yang  memilih  kategori  sangat  setujuh,  2  responden  memilih  kategori  setujuh,  3 memilih kategori setujuh, 15 responden memilih kategori ragu-ragu dan 25 responden yang memilih kategori sangat baik setujuh.
Berdasarkan  hasil  prosentase  tersebut  dapat  dikatakan  bahwa  ada  57.57  persen  mengatakan sangat  tidak  setujuh  dan  18.18  persen  mengatakan  ragu-ragu  dan  hasil  tersebut  diatas  dapat disimpulkan  bahwa  kinerja  pegawai  Dinas  Informasi  dan  Komunikasi  sebelum  restrukturisasi organisasi dapat dikatakan dalam kategori rendah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 8.
Tabel 8.  Frekwensi  Prosentasi  Responden  terhadap  Kinerja  Pegawai  sebelum  Restrukturisasi Organisasi Dinas Inkom Kotamadya Makassar
Unit Kerja Eselon Ferkwensi Porsentase Sangat setuju Setuju Kurang Setujuh Ragu-ragu Sangat Tidak Setujuh 5,0 4,6 4,3 4,0 3,6 4 2 3 20 25 8,16 4,08 6,12 40,82 51,02 Jumlah 49 100
Sumber : Data diolah.

## 5. Dampak Restrukturisasi Organisasi terhadap Kinerja Pegawai
Ada perbedaan yang signifikan antar kinerja pegawai setelah penataan struktur organisasi dan sebelum penataan struktur organisasi hal dapat dilihat prosentase responden. Dari 49 responden yang diambil sebagai sampel dalam penelitian diperoleh 65,91 persen mengatakan sangat setujuh dan 27,27 persen mengatakan setujuh. Jika ditambahkan, maka diperoleh sebesar 93,18 persen.

## a. Pengujian Hipotesis
Hipotesis yang diuji adalah bahwa ada perbedaan secara signifikan setelah penataan struktur organisasi dan sebelum penataan struktur organisasi. Hipotesis ini diuji dengan menggunakan t-test model pocled  varians .  Rata-rata  scoring  setelah  restrukturisasi  dimasukkan  pada  X 1 dan  rata-rata scoring sebelum restrukturisasi dimasukkan pada X 2 , varians setelah restrukturisasi dimasukkan pada S 1 2 jumlah sampel n 1 = 49 dan n 2 = 49.
Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai t hitung sebesar 3,774 dengan taraf signifikansi 5% diperoleh nilai t tabel sebesar 2,021 dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan yang  signifikan  antara  kinerja  pegawai  Dinas  Informasi  dan  Komunikasi  setelah  restrukturisasi organisasi dan sebelum restrukturisasi organisasi.

## B.  Pembahasan
Hasil penelitian telah membuktikan bahwa hipotesis dalam penelitian ini dinyatakan diterima. Bahwa ada perbedaan kinerja pegawai pada saat restrukturisasi organisasi dan sebelum restrukturisasi organisasi.
Restrukturisasi  organisasi  dimaksudkan  sebagai  usaha  restrukturisasi  dan  memperkecil  laju tingkat  perbedaan  guna  meningkatkan  efisiensi  dan  efektivitas  organisasi,  terciptanya  pola  tindak yang sama antara unit dalam melaksanakan aktivitas kerja.
Restrukturisasi  organisasi  dilaksanakan  guna  mengevaluasi  organisasi  yang  dibentuk  dalam memenuhi undang-undang no 22 tahun 1999, tentang pemerintah daerah. Sebagai tindak lanjut dari undang-undang  no  22  tahun  1999  tentang  pemerintahan  daerah  yang  secara  efektif  berlaku  sejak tanggal 1 januari 2001 dibentuk perangkat daerah kota sesuai peraturan pemerintah no. 84 tahun 2000 tentang pedoman organisasi perangkat daerah.
Restrukturisasi organisasi dinas informasi dan komunikasi dimaksudkan untuk mengakomodir kewenangan yang ada pada kota/kabupaten disesuaikan dengan kebutuhan daerah dengan mengacu pada peraturan pemerintah no 25 tahun 2000, tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan kota sebagai daerah otonom.
Dinas  informasi  dan  komunikasi  Kota  Makassar  secara  kelembagaan  sangat  penting  karena Dinas  Informasi  dan  Komunikasi  mempunyai  peran  yang  sangat  penting  dan  sangat  menentukan dalam perencanaan sistem informasi dan komunikasi Kota Makassar. Dengan demikian aparat Dinas INKOM  Kota  Makassar  mempunyai  peran  memperlancar  jalannya  roda  pemerintah.  Untuk  itulah diperlukan  sumberdaya  manusia  yang  kreatif,  inovatif  dan  berkualitas  serta integritas  yang  tinggi. Dalam  restrukturisasi  organisasi  menuntut  strategi  manajemen  sumberdaya  manusia  perlu dirumuskan manusia yang ditetapkan untuk meningkatkan kinerja aparatur/pegawai.
Berdasarkan hasil perhitungahn dan hasil tanggapan responden bawah kinerja pegawai setelah restrukturisasi  organisasi  meningkat  hal  ini  disebabkan  karena  faktor  kehadiran  yang  tinggi,  tidak adanya pegawai yang kerja lembur dan pekerjaan yang selesai pada waktunya artinya kinerja pegawai meningkat karena pada aspek kepemimpinan yang mantap, budaya kerja dengan tingkat kehadiran yang tinggi dan motivasi kerja yang sangat besar dengan adanya perampingan eselon yang menekan pada aspek kaya fungsi dan miskin struktur.
Kinerja  pegawai  sebelum  restrukturisasi  organisasi  berdasarkan  hasil  perhitungan  diperoleh
kesimpulan  bahwa  kinerja  pegawai  rendah  hal  ini  disebabkan  karena  prosentase  kehadiran  yang kurang, banyaknya pegawai yang kerja lembur dan penyelesainya pekerjan sering terlambat hal ini disebabkan karena kurangnya motivasi dan beban kerja serta tugas dan fungsi antar unit organisasi yang kurang jelas serta tumpang tindih.
Restrukturisasi organisasi ditandai dengan adanya perubahan struktur, tugas pokok dan fungsi yang  meruapkan  akibat  lahirnya  undang-undang  nomor  22  tahun  1999  tentang  perintahan  Daerah sebagai  pengganti  Undang-undang  nomor  5  tahun  1974  tentang  pokok-pokok  pemerintahan  desa, sebagai  aturan  pelaksanaan  dari  undang-undang  no  22  tahun  1999  lahirlah  peraturan  pemerintah nomor 25 tahun 1999 yang mengatur kewenangan pemerintah kota, karena kewenangan yang diatur secara tegas dalam undang-undang dimaksud hanya wewenang pusat yaitu meliputi, pertahanan dan keamanan,  luar  negeri,  keuangan,  kehakiman,  dan  sesudah  itu  di  tambah  pula  dengan  tugas  lain meliputi kebijdakan tentang perencanaan nasional secara makro, dan perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumberdaya manusia,  pendayagunaan  sumberdaya  alam  dan  teknologi  tinggi  yang  strategis,  konservasi  dan standarisasi nasional.

## IV.  PENUTUP

## A.  Kesimpulan
1.  Hasil estimasi data dengan organisasi uji t diperoleh bahwa kinerja pegawai restrukturisasi organisasi  kinerjanya  tinggi  dan  kinerja  pegawai  sebelum  restrukturisasi  organisasi kinerjanya rendah.
2.  Ada perbedaan yang signifikan antara kinerja pegawai setelah restrukturisasi organisasi dan sebelum restrukturisasi organisasi dengan membandingkan hasil perhitungan t diperoleh nilai sebesar 3,774 dan t tabel diperoleh nilai sebesar 2,021.
3.  Jumlah eselonisasi restrukturisasi organisasi bertambah yang sebelumnya jumlah eselonisasi sebesar 21 orang dan setelah restrukturisasi organisasi menjadi 22 orang.
4.  Dinas informasi dan Komunikasi Kota Makassar sebagai aparatur pemerintah daerah Kota Makassar dalam merealisasikan restrukturisasi organisasi secara profesional karena dibarengi dengan  pelaksanaan  analisis  jabatan  terhadap  efektivitas  pelaksanaan  kerja  pada  unit-unit organisasi.

## B.  Saran
Adapun saran-saran yang perlu disampaikan berkenaan dengan peningkatan kinerja pegawai dalam  restrukturisasi  organisasi  Dinas  Informasi  dan  Komunikasi  Kota  Makassar  adalah  sebagai berikut:
1.  Restrukturisasi  organisasi  besar  pengaruhnya  terhadap  kinerja  pegawai.  Hanya  saja identifikasi  potensi  sumberdaya  manusia  sebagai  pelaku  dan  pengendali  organisasi  belum terkoordinasi  secara  sistematis  karenanya  organisasi  perlu  merekomendasikan  untuk peningkatan sumberdaya manusia melalui pendidikan formal dan pelatihan secara terprogram dan koordinator.
2.  Perlu adanya analisis evalasi berkaitan dengan analisis jabatan dan beban kerja pada unit-unit operasional sehingga restrukturisasi organisasi yang dilakukan dapat berjalan secara efektif dan efesien.
3.  Pimpinan organisasi perlu menciptakan iklim kerja yang kondisif berkenaan dengan proses perubahan eselonisasi sehingga tidak terjadi kontradikit berkenaan dengan perubahan eselon tersebut.
4.  Dinas  informasi  dan  Komunikasi  Kota  Makassar  perlu  meningkatkan  motivasi  kerja  pada pegawai  agar  persaingan  kerja  dapat  berjalan  secara  sehat  berdasarkan  prestasi  dan produktivitas yang dihasilkan oleh pegawai.

## DAFTAR PUSTAKA
Arikunto, Suharismi. 1992. Presedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktis. Edisi II. Jakarta: Rineka Cipta
Algifari. 1997. Regresi Linier. Cetakan pertama. Yogyakarta: BPFE UGM.
Argyris, Chris. 1993. Single Loop and Double Loop Madels in Research in decision Making. San Fransisco.
Bryant,  Carlie  And  White  Louis.  1998. Manajemen  Pembangunan  Untuk  Negara  Berkembang. Jakarta: LP3ES.
Cusway, Bary. 1999. Humas Resource Management. Jakarta: Elex Media Komputindo.
Cook,  Sarah  and  Stave  Macaulay.  1997. Haw  to  improve  your  Costumer  Service. Terjamahan. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Cooper, R. Donald dan emory William, C. 1998. Metode Penelitian Bisnis . Jilid II. Jakarta: Airlangga.
Dessler, Gary. 1997. Manajemen Sumberdaya Manusia, Jilid 1 dan 2. Jakarta: Prenchalindo. Gomes, Faustino Cardoso. 1997. Manajemen Sumberdaya Manusia . Yogyakarta: Andi Offset.
----------------. 2000. Manajemen Sumberdaya Manusia. Yogyakarta: Andi Offset.
Gomes R, Luis et-al. 2001. Managing Human Resources . Edisi ke 3. New Jersay: Printiq Hall.
Hadari, Nawawi. 1985. Administrasi Pendidikan . Jakarta: Gunung Agung.
Hadari,  Nawawi.  1998. Manajemen  Sumberdaya  Manusia  Untuk  Bisnis  yang  Komprehensif . Yogyakarta: Gaja Mada University.
Hasibun, S.P. Malayu. 1996. Manajemen Dasar. Edisi Kedua. Jakakrta: Toko Gunung Agung.
Jalaluddin, 1997. Dasar-dasar Ilmu Pendidikan. Jakarta: Rajabora Prindo Persada.
Hasibuan, SP. 2000. Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi Revisi. Jakarta: Bumi Aksara.
LAN. 1999. Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Jakarta. Mitrani, Alain et. al. 1995. Manajemen Sumberdaya Manusia Berdasarkan Kompetensi. Terjemahan. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
Mangku, Prawira Syafari. 2000. Manajemen Sumberdaya Manusia Strategik.. Edisi I. Bogor: PPS IPB.
Moessanef. 1983. Manajemen Kepegawaian di Indonesia. Jakarta: Gunung Agung.
Moekijat. 1991. Manajemen Personalia. Jilid I. Jakarta: Erlangga.
Naiggolan. 1987. Pembinaan PNS . Cetakan ke Sebelas. Jakarta: Pencha.
Nitasemita, Alex. 1986. Manajemen Personalia . Cetakan III. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Nasir, Moh. 1998 . Metode Penelitian . Jakarta: Galia Indonesia.
Notoatmodjo, S. 1998. Pengembangan Sumber Daya Manusia . Jakarta: Rineka Cipta.
Nugroho,  Riant.  2000. Otonomi  Daerah  Desentralisasi  Tanpa  Revaluasi .  Jakarta:  Elex  Media Komputindo.
Prefferm. 1996. Manajemen Sumberdaya Manusia. Jakarta: Prehelindo.
Raymond,  E.  Miles.  1987. Theoris  Of  Management  Implication  for  Organisasional  Behavior  and Devolepment . New York: Mc Graw. Inc.
Suryadinata,  Ermaya.  1996. Manajemen  Sumberdaya  Manusia.  Suatu  Tinjauan  Wawasan  Masa Depan . Bandung: Roman.
Sarundajang. 1999. Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah . Jakarta: Sinar Harapan.
Schuler, R.S. dan Jacson, E. Susan. 1997. Manajemen Sumber Daya Manusia Menghadapi Abad 21. Jilid I. Jakarta: Airlangga.
Siagian, S.P. 1993. Manajemen Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: STIE YKPN.