## Daftar Isi

## Pengantar Redaksi
Pembentukan Wilayah Pertahanan dan Persoalan Agraria di Pesisir Selatan
Devy Dhian Cahyati 1-16
Akuisisi Tanah-tanah Rakyat: Problem HGU PT. BMS di Rejang Lebong Rezky Dellah R. & M. Nazir Salim
17-34
Konflik Tanah Bengkok di Pedesaan Jawa Kontemporer Heri Priyatmoko 35-50
Konflik Tata Ruang Kehutanan dengan Tata Ruang Wilayah
Eko N Setiawan, Ahmad Maryudi, Ris H. Purwanto, & Gabriel Lele
51-66
Pluralisme Hukum sebagai Strategi Pembangunan Hukum Progresif di Bidang Agraria di Indonesia
Widhiana H Puri 67-81
Mewujudkan Desa Maju Reforma Agraria Iwan Nurdin 82-97
Uji Akurasi  Klasifikasi Penggunaan Lahan dengan Menggunakan Metode Defuzzifikasi Maximum Likelihood Berbasis Citra Alos Avnir-2 Harvini Wulansari
98-110
Rekayasa Ulang ( Reengineering ) Sistem Informasi Manajemen Pertanahan Nasional dengan Pen- dekatan Unif ied Modelling Language (UML) Wahyuni
111-121
Analisis Pan-Sharpening untuk Meningkatkan Kualitas Spasial Citra Penginderaan Jauh dalam Klasifikasi Tata Guna Tanah
Iswari Nur Hidayati, Eni Susanti, Westi Utami 122-135
Review Buku: Tantangan Masalah Pertanahan Era Presiden Joko Widodo
Yance Arizona 136-144

## DASDSAD

## PENGANTAR REDAKSI
Pada edisi bulan Mei 2017 ini Jurnal Bhumi menyajikan sepuluh artikel terpilih dalam beragam tema. Artikel-artikel tersebut membahas konflik dan perampasan tanah, beberapa terobosan  secara konseptual dan kebijakan agraria yakni mengenai pluralisme hukum dan pelaksanaan reforma agraria pedesaan terintegrasi, klasifikasi tata guna lahan dan sistem informatika pertanahan, dan ditutup dengan review buku.
Tema mengenai konflik dan perampasan tanah tersaji dalam tiga tulisan yakni Pembentukan Wilayah Pertahanan dan Persoalan Agraria di Pesisir Selatan Kebumen-Cilacap oleh Devy Dhian Cahyati. Tulisan ini membahas penentuan suatu wilayah yang ditetapkan sebagai kawasan pertahanan yang mengakibatkan konflik dengan masyarakat lokal. Menurut penulis, militer sebagai alat pertahanan negara melakukan klaim tanah dengan legitimasi menjaga pertahanan dan melakukan komodifikasi tanah untuk kepentingan ekonomiyang di luar kewenangannya.  Rezky Dellah R. dan M. Nazir Salim menulis artikel Akuisisi Tanah-tanah Rakyat: Problem HGU PT. BMS di Rejang Lebong yang menjelaskan bahwa konflik dan reklaiming atas tanah terjadi disebabkan PT BMS memperoleh Hak Guna Usaha seluas 6.925 dengan hanya mampu membebaskan tanah masyarakat 2.046 Ha. Sisanya tanpa dasar hukum dan menimbulkan ketidakpas- tian status pada hak rakyat. Konflik tanah bengkok di Pedesaan Jawa adalah realitas historis yang me- narik perhatian beberapa sejarawan. Konflik terha- dap tanah tersebut dalam kenyataannya sering muncul di masa kini karena berbagai sebab dan proses. Heri Priyatmoko dalam artikelnya di sini, Konflik Tanah Bengkok di Pedesaan Jawa Kontem-
porer, menjelaskan bahwa konflik terjadi tatkala tanah bengkok ditukarguling pamong desa untuk tujuan pengembangan perumahan developer Pondok Solo Permai (PSP). Konflik kebijakan ter- kait administrasi juga terjadi antara Tata Ruang Kehutanan dengan Tata Ruang Wilayah di Kali- mantan Tengah, sebagaimana dibahas oleh Eko N Setiawan, Ahmad Maryudi, Is H. Purwanto, & Gabriel Lele, tatkala pembukaan perkebunan sawit terjadi di kawasan hutan tanpa prosedur legal.
Pengingkaran hak-hak rakyat serta hukum yang berlaku di masyarakat adalah salah satu sebab terja- dinya konflik. Oleh karena, Widhiana H Puri dalam artikel berjudul Pluralisme Hukum sebagai Strategi Pembangunan Hukum Progresif di Bidang Agraria di Indonesia ini menyatakan perlu dikedepankannya pendekatan hukum progresif yakni dibangunnya sistem hukum dinamis yang mengikuti dinamika masyarakat sehingga responsif terhadap kebutuhan dan cita keadilan mereka. Pluralisme hukum agra- ria adalah sebagai konsekuensinya, yakni kondisi yang memberikan pilihan norma hukum diluar hukum positif nasional yang ditetapkan negara. Pengakuan terhadap segenap proses dan inisiatif yang telah dilakukan oleh masyarakat memudah- kan pemerintah untuk menjalankan agenda programnya. Kedua inisiatif ini tidak bertentangan, bahkan saling mendinamisir. Hal inilah yang tampak dalam artikel Iwan Nurdin yang membahas pelaksanaan reforma agraria di Blitar, sebagai salah satu kisah sukses yang menginspirasi dikembang- kannya Desa Maju Reforma Agraria (Damara) di Indonesia.
Mengenai klasifikasi tata guna lahan dan sistem informatika pertanahan redaksi menurunkan tiga

## ASAA
artikel yakni Uji Akurasi Klasif ikasi Penggunaan Lahan dengan Menggunakan Metode Defuzzif ikasi Maximum Likelihood Berbasis Citra Alos Avnir-2 karya Harvini Wulansari; Rekayasa Ulang (Reengineering) Sistem Informasi Manajemen Pertanahan Nasional dengan Pendekatan Unif ied Modelling Language (UML) karya Wahyuni; dan Analisis Pan-Sharpening untuk Meningkatkan Kualitas Spasial Citra Penginderaan Jauh dalam Klasif ikasi Tata Guna Tanah, karya Iswari Nur Hida- yati, Eni Susanti, Westi Utami.
Redaksi juga menyajikan ulasan atas buku John F. McCarthy dan Kathryn Robinson, eds. (2016) Land and Development in Indonesia: Searching for the People’s Sovereignty yang direview oleh Yance Ari- zona. Buku ini ditulis oleh berbagai pakar Indone- sia dan luar negeri yang merekam isu-isu mutakhir
masalah pertanahan di Indonesia yang saling ber- kaitan dengan dimensi yang lebih luas mengenai kehutanan, pertambangan, lingkungan hidup, perubahan iklim, perumahan, kehidupan petani, serta hak masyarakat adat.
Redaksi mengucapkan terima kasih kepada para penulis yang telah mengirim naskah ke redaksi, dan telah bersedia dan sabar mengikuti tahapan yang kami tentukan dari awal hingga akhir. Ucapan terima kasih dan penghormatan kepada para mitra bestari: Prof. Dr. Sudjito, S.H., M.Si., Prof. Dr. Hartono, DEA., DESS., dan Dr. Agus Suwignyo yang bersama-sama dengan para reviewer internal bekerja melakukan peninjauan dan pemeriksaan naskah agar senantiasa terjaga kualitasnya.
Demikian yang dapat Redaksi sajikan untuk pembaca. Selamat menelaah.