## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 6, No. 2 Maret 2022 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.36312/ jisip.v6i1.30 86 /http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Pemindahan Ibu Kota Negara Ke Provinsi Kalimantan Timur Berdasarkan Analisis Swot
Manda Kumoro Saraswati 1 ,  Emmanuel Ariananto Waluyo Adi 2
1 Kepala Subbidang Perhubungan Udara Sekretariat Kabinet RI,
2 Analis Hukum Subbidang Subbidang Perubahan Iklim dan Pelestarian Lingkungan Hidup Sekretariat
Kabinet RI Article Info Abstract Article history: Received : 02 Maret 2022 Publish: 16 Maret 2022 Jakarta  has  been  the  country's  capital  city  since  prior  to  the  independence  of Indonesia. The enactment of Law Number 29 of 2007 concerning the Provincial
Government  of  the  Special  Capital  Region  of  Jakarta  confirmed  Jakarta  to  be the capital city of Indonesia. Many dynamics over the years, such as the issue of the capital city will  sink, have caused Jakarta to  be deemed no longer capable of  becoming  the  nation's  capital.  The  discourse  of  relocating  the  capital  city since  President  Soekarno's  administration  until  the  Jokowi  administration reaffirmed  on  August  26,  2019,  that  the  Government  would  move  the  State Capital  from  DKI  Jakarta  province  to  East  Kalimantan  Province.  The  aim  is evidenced by the issuance of Law Number 3 2022 for the State Capital, ratified by the House of Representatives on January 18, 2022, and signed by President Joko  Widodo  on  February  15,  2022.  The  policy  to  move  the  capital  city  was motivated  by  developing  new  economic  areas,  reducing  inter-regional,  and improving welfare. Based on the SWOT analysis results, the authors found that the  relocation  of  the  capital  city  has  more  strengths  and  opportunities  than weaknesses  and  threats,  so  the  relocation  of  the  capital  city  is  expected  to impact the Indonesian economy positively.
Keywords:
Capital City, Economy, SWOT
Analysis
Info Artikel
ABSTRAK Article history: Diterima : 02 Maret 2022 Publis : 16 Maret 2022 Jakarta telah menjadi ibu kota negara (IKN) sejak zaman sebelum kemerdekaan Indonesia.  Ditetapkannya  Undang-Undang  Nomor  29  tahun  2007  tentang Pemerintahan  Provinsi  Daerah  Khusus  Ibukota  Jakarta  mengukuhkan  Jakarta menjadi  Ibu  Kota  Negara  Indonesia.  Banyaknya  dinamika  selama  bertahun- tahun seperti isu  ibu kota akan tenggelam menyebabkan Jakarta dianggap tidak mumpuni lagi menjadi sebuah ibu kota negara. Munculnya wacana pemindahan Ibu  Kota  sejak era pemerintahan Presiden Soekarno sampai  dengan  ditegaskan kembali  oleh  pemerintahan  presiden  Jokowi  pada  26  Agustus  2019  bahwa Pemerintah  menyampaikan  akan  memindahkan  Ibukota  Negara  dari  provinsi DKI  Jakarta  ke  Provinsi  Kalimantan  Timur.  Dibuktikan  dengan  terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara yang disahkan Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR)  pada  18  Januari  2022  dan  ditandatangani Presiden  Joko  Widodo  pada  15  Februari  2022.  Kebijakan  untuk  memindahkan IKN  dilatarbelakangi  oleh  kebutuhan  untuk  pengembangan  wilayah  ekonomi baru, menurunkan ketimpangan antar-wilayah, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.  Berdasarkan  hasil  analisis  SWOT,  Penulis  menemukan  bahwa pemindahan  IKN  memiliki  kekuatan  ( strengths )  dan  peluang  ( opportunities ) yang  lebih  banyak dibandingkan sisi  kelemahan  ( weaknesses ) dan ancamannya ( threats )  sehingga  pemindahan  IKN  diharapkan  berdampak  positif  bagi perekonomian Indonesia.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi- BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author: Manda Kumoro Saraswati Kepala Subbidang Perhubungan Udara Sekretariat Kabinet RI, manda@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Jakarta  ditetapkan  sebagai  ibukota  berdasarkan  UU  Nomor  29  tahun  2007  tentang Pemerintahan  Provinsi  Daerah  Khusus  Ibukota  Jakarta  sebagai  Ibukota  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia.  Rencana  pemindahan  ibu  kota  Jakarta  semakin  mendapat  sorotan  setelah era  reformasi.  Jakarta  semakin  berat  memikul  beban  karena  berfungis  sebagai  pusat pemerintahan dan juga ekonomi. Jutaan orang datang dari berbagai daerah untuk mengadu nasib di ibu kota sehingga Jakarta yang pada era kolonial dirancang hanya untuk 600 ribu jiwa, hari ini  dipadati  oleh  10  juta  penduduk.  Tidak  heran  jika  berbagai  masalah  sosial  semakin  lekat dengan  Jakarta  seperti  polusi,  kemacetan,  banjir  hingga  kemiskinan.  Permasalahan  sosial  ini tidak hanya mengancam kesejahteraan penduduknya namun juga memberikan dampak kerugian yang  tidak  sedikit  bagi  pemerintah.  Pada  tahun  2017,  Menteri  Perencanaan  Pembangunan Nasional  (PPN)/Kepala  Bappenas  menyebutkan  bahwa  kemacetan  di  Jakarta  mengakibatkan kerugian sebanyak Rp67,5 triliun. Berbagai macam hal dan pertimbangan menimbulkan wacana pemindahan  ibukota  dari  Jakarta  ke  lokasi  baru.  Wacana  pemindahan  ibukota  Indonesia  telah bergulir  sejak  tahun  1957  ketika  Presiden  Soekarno  menggagas  pemindahan  IKN  ke  Palangka Raya,  saat  meresmikan  kota  tersebut  sebagai  ibu  kota  Kalimantan  Tengah.  Selanjutnya  tahun 1997  Presiden  Soeharto  mengeluarkan  Keppres  Nomor  1  Tahun  1997  tentang  koordinasi pengembangan  kawasan  Jonggol  sebagai  kota  mandiri  yang  ditujukan  untuk  pusat pemerintahan.  Pada  tahun  2003  Presiden  Susilo  Bambang  Yudhoyono  juga  menawarkan skenario  untuk  mempertahankan  Jakarta  sebagai  Ibu  Kota  namun  direncanakan  dan  dibangun benar-benar  atau  memindahkan  Pusat  Pemerintahan  keluar  dari Jakarta.  Hingga  pada akhirnya 26  agustus  2019  tepat  rapat  paripurna  DPR  dimana  Presiden  mengucapkan  kalimat    “Pada kesempatan yang bersejarah ini, dengan memohon ridho Allah SWT, dengan meminta izin dan dukungan  dari  Bapak  Ibu  Anggota  Dewan  yang  terhormat,  para  sesepuh  dan  tokoh  Bangsa terutama pada seluruh rakyat Indonesia, dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan  IKN kita ke pulau Kalimantan” .
Pemindahan  ibu  kota  Indonesia  IKN  akan  dipindahkan  ke  Kabupaten  Penajam  Paser Utara  dan  Kabupaten  Kutai  Kartanegara,  Provinsi  Kalimantan  Timur.  Kriteria  Pemilihan  dan Terpilihnya  Kalimantan  Timur  untuk  IKN  baru  yaitu    diantaranya  aksesibilitas  lokasi  tinggi, dekat dengan dua kota besar: Balikpapan dan Samarinda, Struktur kependudukan heterogen dan terbuka, potensi konflik rendah, Pertahanan dapat didukung oleh Tri Matra Darat, Laut,  Udara, Infrastruktur utama yang lengkap karena didukung bandar udara dan pelabuhan, Air baku dari 3 waduk  eksisting,  2  waduk  yang  direncanakan,  4  sungai,  dan  4  Daerah  Aliran  Sungai.  Periode pengembangan  IKN  dimulai  pada  tahun  2022  dan  dalam  periode  perencanaan  IKN  jangka panjang,  diproyeksikan  sampai  dengan  tahun  2045.  Secara  garis  besar  pembangunan  dibagi menjadi  lima  tahap,  yaitu  Tahap  I  (2022-2024),  Tahap  2  (2025-2029),  Tahap  3  (2030-2034), Tahap  4  (2035-2039),  dan  Tahap  5  (2040-2045).  Pelaksana  realisasi  proyek  IKN  terdiri  atas Bappenas,  Kementerian  ATR/BPN,  Kementerian  PUPR,  Setneg,  Kemenkeu,  Kemhan,  TNI, POLRI,  BIG,  Kementerian  ESDM,  KLHK,  Kementerian  PANRB,  BKN,  Kemendikbud, Kemenkes,  Kementerian  Kominfo,  Kemenhub,  Kemendagri,  Badan  Otorita  IKN,  BUMN, Swasta.
Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN (IKN) disahkan DPR pada 18 Januari  2022  dan  kemudian  Presiden  Joko  Widodo  (Jokowi)  resmi  telah  menandatangan  UU IKN  pada  15  Februari  2022.  Penetapan  Provinsi  Kalimantan  Timur  sebagai  lokasi  IKN  baru menjadi  modalitas  penting  untuk  mendorong  pemerataan  pertumbuhan  khususnya  di  kawasan timur Hal didukung dengan tingkat realisasi investasi domestik dan asing yang paling tinggi se - Kalimantan  maupun  dengan  wilayah  Timur  Indonesia  (Badan  Pusat  Statistik,  2020).  Data menunjukkan  bahwa  Pulau  Kalimantan  menyumbang  13,64%  (Rp52.704.9  miliar)  realisasi PMDN dan 7,56% (US$2.131,4 juta) realisasi PMA nasional pada tahun 2019.  Salah satu latar belakang  pemindahan  IKN  adalah  untuk  mengurangi  kesenjangan  dan  meningkatkan pertumbuhan  perekonomian  daerah  di  luar  Jawa  terutama  Kawasan  Timur  Indonesia  sehingga aktivitas-aktivitas  ekonomi  yang  tadinya  berpusat  di  Pulau  Jawa  dapat  berpindah  ke  Pulau  di
luar  Jawa.  Berikut  merupakan  tabel  Proyeksi  Penduduk  Indonesia  Tahun  2021-2045  yang menunjukkan kesenjangan ekonomi yang tidak merata.
Wilayah Presentase persebaran jumlah penduduk secara nasional  (%) Kontribusi Ekonomi untuk nasional (%) Pulau Jawa 57% 59,0% Pulau sumatera 22 % 21,31% Pulau Kalimantan 6 % 8,05% Pulau Sulawesi 7,4 % 6,33% Bali & Nusa Tenggara 5,6% 3,06% Maluku & Papua 2,8% 2,24%
Sumber:  Proyeksi Penduduk Indonesia 2015-2045 Hasil Supas 2015 (angka tahun 2019) & BPS

## (Feb 2020)
Jika pertumbuhan ekonomi dibiarkan tumbuh lebih dominan di Pulau Jawa, maka akan menimbulkan  disparitas  pertumbuhan  ekonomi  regional.  Konsekuensi  dari  adanya  gap pertumbuhan ekonomi akan mengakibatkan kesenjangan antar daerah yang semakin meningkat. Apabila melihat pembelajaran negara-negara yang telah melakukan Pemindahan Ibu Kota telah memberikan dampak yang positif terhadap perekonomian negara, seperti Negara Brazil dari Rio De  Jainero  ke  Brasilia  pada  tahun  1957  sampai  1960    menunjukan  peningkatan  Jumlah Penduduk  sebanyak  4.5  Juta  jiwa  (2019)  dibandingkan  pada  saat  pertama  pemindahan  sekitar 136  ribu  jiwa  (1960)  kemudian  peningkatan  GDP  $  51.715.862  (2015).  Contoh  lain  adalah pemindahan  IKN  Australia  dari  Melbourne  ke  Canberra,  sejak  1920  –  1989  menunjukkan perkembangan yaitu peningkatan jumlah Penduduk 426.700 jiwa (2019) dibandingkan saat awal pemindahan  sekitar  5.915  jiwa  (1927)  dengan  peningkatan  GDP  $  39.440.000  (2018). Kewajiban  negara  atau  pemerintah  untuk  mewujudkan  dan  menjamin  kesejahteraan  umum dalam suasana sebesar-besarnya kemakmuran menurut asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Menurut  J.  Barents  ada  tigas  tujuan  negara  yaitu:  (i)  untuk  memelihara  ketertiban  dan ketentraman (ii) mempertahankan kekuasaan dan (iii) mengurus hal-hal yang berkenaan dengan kepentingan-kepentingan  umum  campur  tangan  pemerintah  yaitu  menjamin  agar  kegiatan ekonomi  yang  dilakukan  tidak  menimbulkan  dan  ketidaksetaraan  didalam  masyarakat  dan memastikan agar pertumbuhan ekonomi dapat diwujudkan dengan efisien
Kebijakan  untuk  memindahkan  IKN  dilatarbelakangi  oleh  kebutuhan  untuk pengembangan  wilayah  ekonomi  baru,  menurunkan  ketimpangan  antar-wilayah,  dan meningkatkan  kesejahteraan  rakyat.  Kebijakan  proyek  pemindahan  IKN  juga  sekaligus merespons  potensi  konflik  sosial  dan  merosotnya  daya  dukung  ekologis.  Melihat  itu  maka penulis tertarik membahas lebih lanjut dinamika yang terjadi maupun akan terjadi dalam proyek pemindahan  IKN  dari  Provinsi  DKI  Jakarta  ke  Provinsi  Kalimantan  dan  mengkaji  kekuatan, kekurangan,  peluang  dan  ancaman  pemindahan  IKN  dengan  penjabaran  lebih  lanjut  dalam tulisan ini.

## 2. METODE
Kajian ini menggunakan studi literatur dari Jurnal, buku, media massa, dan internet yang mendukung  penelitian  penulis.  Penulis  juga  mendapatkan  data  sekunder  yang  diperoleh  dari berbagasi sumber antara lain  Badan Pusat Statistik, Bappenas, dan World Bank .  Analisis  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  analisis  deskriptif  berupa  analisis  SWOT  ( Strengths, Weaknesse,  Opportunities,  Threats )  dengan  melakukan  pengamatan  terhadap  progress  rencana pemindahan  IKN  di  Provinsi  Kalimantan  Timur.  Analisis  SWOT  adalah  analisis  kondisi internal  maupun  eksternal  suatu  organisasi  yang  selanjutnya  akan  digunakan  sebagai  dasar untuk merancang strategi dan program kerja. Analisis internal meliputi peniaian terhadap faktor kekuatan  ( Strengths )  dan  kelemahan  ( Weaknesses ).  Sementara,  analisis  eksternal  mencakup faktor  peluang  ( Opportunities )  dan  tantangan  ( Threaths ).Tulisan  ini  menggunakan  pendekatan
normatif  yang  tidak  hanya  mengkaji  hukum  dalam  arti  peraturan  perundang-undangan  tetapi mencakup aspek yang lebih luas serta dapat dianalisis dari segi ekonomi.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Ringkasan terkait Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN
Ibu  kota)  merupakan  sebuah  kota  yang  dirancang  sebagai  pusat  pemerintahan  suatu negara; secara fisik ibu kota negara umumnya difungsikan sebagai pusat perkantoran dan tempat berkumpul  para  pimpinan  pemerintahan.  Dalam  peraturan  perundang-undangan  tidak  ada definisi baku mengenai ibu kota di Indonesia. Akan tetapi, bila ditafsirkan implisit berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007, yang mana dalam penjelasan Pasal 5 disebutkan bahwa Penyelenggaraan  pemerintahan  dalam  ketentuan  ibu  kota  dimaksudkan  sebagai  tempat kedudukan  lembaga  pusat  baik  eksekutif,  legislatif,  maupun  yudikatif,  tempat  kedudukan perwakilan  negara  asing,  dan  tempat  kedudukan  kantor  perwakilan  lembaga  internasional. Sejumlah dampak sosial, politik, ekonomi dan ekologi menjadi beban Jakarta sebagai ibu kota negara antara lain:
a. Pemerintahan  sentralitis  melihat  dinamisnya  kemajemukan  sosial  budaya  masyarakat  dan keseragaman ekosistem wilayah negara kepulauan.
b. krisis ekologi, yang berupa pencemaran udara, pencemaran air tanah, air bersih, banjir rutin, tata  ruang  yang  semrawut,  munculnya  kawasan  kumuh,  lingkungan  hidup  yang  kurang nyaman  Secara  alami  Jakarta  memang  rawan  terhadap  banjir,  karena  terletak  pada  kipas aluvial  yang  berkembang  dari  Selatan  (Bogor)  dan  dialiri  oleh  13  sungai  dengan  daerah hulunya bercurah hujan tinggi, yang sebagian lahannya telah terbangun.
Kemudian saat ini telah terbit UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dengan poin substansi pengaturan sebagai berikut
1. Pembentukan  Ibu  Kota  Nusantara  di  daerah  kabupaten  paser  penajam  utara  Kalimantan timur  sebagai  IKN  dan  badan  Otorita  Ibu  Kota  Nusantara  sebagai  lembaga  setingkat kementerian yang menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.
2. Pengaturan peta delineasi kawasan strategis nasional IKN dan rencana induk IKN
3. Penataan  ruang,  pertanahan  dan  pengalihan  hak  atas  tanah,  pelindungan  dan  pengelolaan lingkungan hidup, penanggulangan bencana, dan pertahanan dan keamanan IKN
4. Pemindahan  Kedudukan  Lembaga  Negara,  Aparatur  Sipil  Negara,  Perwakilan  Negara Asing, Dan Perwakilan Organisasi/Lembaga Internasional di IKN
5. Pendanaan  untuk  persiapan,  pembangunan,  dan  pemindahan  IKN,  Penyusunan  Rencana Kerja,  Pelaksanaan,  dan  Pertanggungjawaban  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Ibu  Kota Nusantara serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara
6. Tata Kelola Barang Milik Negara dalam rangka pemindahan IKN.
7. Partisipasi masyarakat dalam proses persiapan, pembangunan, pemindahan, dan pengelolaan IKN.
Adapun peraturan turunan dalam UU IKN adalah sebagai berikut :
- Rancangan Peraturan Pemerintah terkait kewenangan khusus  Badan otorita  (pasal 12)  , pendanaan  untuk  penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah  Khusus  Ibu  Kota  Nusantara (pasal 24) , penyusunan rencana kerja dan anggaran Ibu  Kota Nusantara (pasal 25), tata cara  pelaksanaan  dan  pertanggungjawaban  anggaran  Ibu  Kota  Nusantara  (pasal  26)  , pengelolaan  Barang  Milik  Negara  dan  aset  dalam  penguasaan  pemindahan  IKN  (pasal 35), persiapan dan/atau pembangunan IKN oleh Otorita Ibu Kota Nusantara (pasal 36)  , susunan  dan  tata  cara  penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah  Khusus  Ibu  Kota Nusantara,  pembentukan  peraturan  IKN  selain  mengenai  pajak  dan  pungutan  lain, serta pelaksanaan  kegiatan  persiapan,  pembangunan,  dan  pemindahan  IKN  oleh  Otorita  Ibu Kota Nusantara diatur dengan Peraturan Presiden (pasal 5)
- Rperpres  terkait  perincian  dan  perubahan  rencana  induk  ibu  kota  nusantara  (pasal  7)  , struktur  organisasi,  tugas,  wewenang,  dan  tata  kerja  Otorita  Ibu  Kota  Nusantara  (pasal 11),  pembagian  wilayah  Ibu  Kota  Nusantara  (pasal  14),  Rencana  Tata  Ruang  Kawasan
Strategis  Nasional  IKN    (pasal  15),  mengenai  pemindahan  Lembaga  Negara,  aparatur sipil  negara,  perwakilan  negara  asing,  dan  perwakilan  organisasi/lembaga  internasional (pasal 22 )
- Keppres  terkait  penetapan  pengalihan  kedudukan,  fungsi,  dan  peran  IKN  dari  Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (pasal 4), penetapan pemindahan IKN dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (pasal 39) Dalam ketentuan peralihan pada pasal 40 ayat 1 UU IKN:
a. mengubah Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur, Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten  Nunukan,  Kabupaten  Malinau,  Kabupaten  Kutai  Barat,  Kabupaten  Kutai Timur,  dan  Kota  Bontang,  Pasal  3  dan  Pasal  5  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur
b. Pasal  3,  Pasal  4  kecuali  fungsi  sebagai  daerah  otonom,  dan  Pasal  5  Undang-Undang Nomor  29  Tahun  2007  tentang  Pemerintahan  Provinsi  Daerah  Khusus  Ibukota  Jakarta sebagai  Ibukota  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  dicabut  dan  dinyatakan  tidak berlaku  apabila  sudah  ada  Keppres  terkait  penetapan  pemindahan  IKN  dari  Provinsi Daerah  Khusus  Ibukota  Jakarta  ke  Ibu  Kota  Nusantara  2  tahun  sejak  UU  IKN  disahkan maka  Undang-Undang  Nomor  29  tahun  2007  tentang  Pemerintahan  Provinsi  Daerah Khusus  Ibukota  Jakarta  sebagai  Ibukota  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  diubah sesuai dengan ketentuan dalam UU IKN

## Skema Pendanaan Pembangunan IKN
Anggaran IKN telah masuk dalam  Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024 sebagai Major Project Pengembangan Kawasan Perkotaan sebesar 466 Triliun untuk pembangunan fisik. Dalam rangka mendukung persiapan, pembangunan, dan pemindahan, serta penyelenggaraan  pemerintahan  khusus  IKN,  Pemerintah  melakukan  sinergi  pendanaan  yang bersumber  dari  APBN  dan  sumber  lainnya  yang  sah  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.  Adapun  sumber-sumber  pendanaan  pembangunan  IKN  berdasarkan Rencana Induk IKN adalah sebagai berikut:
1. APBN yang dapat dilakukan melalui alokasi anggaran belanja dan/atau pembiayaan.
2. Skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) untuk  mendukung IKN yang dapat dilaksanakan  dengan  beberapa  skema  di  antaranya  KPBU  Tarif  ( User  Payment )  berupa pengembalian  investasi  berupa  pembayaran  dari  pengguna  ( user  payment )  dan  KPBU availability  payment  berupa  pengembalian  investasi  berupa  pembayaran  ketersediaan layanan ( availability payment )
3. Skema  partisipasi  badan  usaha  yang  seluruh  atau  sebagian  modalnya  dimiliki  negara termasuk  BUMN/swasta  murni  antara  lain:  1)  BUMN  melalui  investasi  yang  dalam pelaksanaannya  dapat  bekerja  sama  dengan  swasta;  2)  BUMN  melalui  penugasan  dari Pemerintah  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan;  dan  3)  swasta  murni, melalui  investasi  murni  dari  swasta  yang  dapat  diberikan  insentif  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Skema  dukungan  pendanaan/pembiayaan  internasional  yang  merupakan  skema  untuk mewadahi  pemberian  dana  antara  lain  dari  bilateral/lembaga  multilateral  yang  hendak berpartisipasi  dalam  pengembangan  IKN  yang  hijau  dan  cerdas  yang  dapat  melalui  hibah dan/ atau pemberian dana talangan.
5. Skema  pendanaan  lainnya  ( creatiue  financing ,  seperti croud  funding dan  dana  dari filantropi.
Terdapat  juga  kebijakan  Surat  Berharga  Syariah  Negara  untuk  ikut  menopang pembiayaan  pelaksanaan  pembangunan  di  IKN.  Alokasi  Sukuk  Proyek  untuk  provinsi Kalimantan  Timur  dimulai  pada  tahun  2014.  Beberapa  proyek  SBSN  di  Provinsi  Kalimantan Timur, antara lain:
- Pembangunan  prasarana  pendidikan  tinggi  di  Institut  Teknologi  Kalimantan  dengan  alokasi sebesar Rp86,6 miliar pada tahun 2019 untuk gedung pembelajaran dan senilai Rp99,9 miliar pada tahun 2020 untuk laboratorium terpadu.
- Pembangunan  prasarana  bandara  APT  Pranoto  di  Samarinda  untuk  dukungan  konektivitas IKN.  Pengembangan  APT  Pranoto  melalui  SBSN  ini  dilaksanakan  mulai tahun  2020  –  2023 dengan alokasi total Rp326,37 miliar.
- Pembangunan  prasarana  dan  sarana  di  Politeknik  Negeri  Balikpapan  dengan  nilai  alokasi Rp65 miliar pada tahun 2021.
- Pembangunan  Rumah  Negara  Prajurit  TNI  AD  di  Kodam  VI  Mulawarman  dengan  nilai alokasi sebesar Rp13,43 miliar pada tahun 2021.
- Pembangunan  MAN  Insan  Cendekia  Paser  dengan  alokasi  SBSN  yang  telah  dilakukan  sejak tahun 2018 s.d. 2021 mencapai total Rp53,9 miliar.
- Sampai  dengan  tahun  2021,  total  proyek  yang  dibiayai  dari  SBSN  sudah  mencapai  3.447 proyek yang tersebar di berbagai wilayah tanah air Indonesia
Adapun  proyek-proyek  infrastruktur  utama  dan  pendukung  IKN  yang  akan  dibangun adalah sebagai berikut:
1. Pembangunan  Istana  Negara  dan  bangunan  strategis  TNI/POLRI  (pangkalan  militer), Pengadaan lahan dan infrastruktur dasar (jalan akses), Diplomatic Compound (lahan), Ruang terbuka  hijau  (termasuk  taman  budaya),  Rumah  Dinas  ASN/TNI/POLRI  dengan  Skema APBN (Langsung)
2. Infrastruktur  dasar  dan  utilitas  (selain  yang  telah  tercakup  dalam  APBN),  Rumah  Dinas ASN/TNI/POLRI  (selain  yang  telah  tercakup  dalam  APBN),  Gedung  Eksekutif,  Legislatif dan Yudikatif, Peningkatan konektivitas (bandara, pelabuhan, dan jalan tol/non-tol), Sarana pendidikan,  museum,  dan  sarana  kesehatan  dengan  Skema  Kerjasama  Pemerintah  dan Badan Usaha (KPBU)
3. Perumahan  umum,    Pembangunan  perguruan  tinggi  dan  lembaga  pendidikan  swasta, Science-technopark, Sarana kesehatan swasta ,Pusat perbelanjaan/shopping mall , Meetings, Incentives, Conventions, and Exhibitions (MICE) dengan Skema Swasta & BUMN/D Disamping itu, dalam rangka memaksimalkan sumber pendanaan yang diperlukan untuk pembangunan  dan  penyelenggaraan  IKN,  sumber  pendanaan  dapat  berasal  dari  pemanfaatan Barang  Milik  Negara  (BMN)  antara  lain  melalui  skema  sewa,  kerja  sama  pemanfaatan,  dan bangun guna serah/bangun serah guna.

## Prinsip Pembangunan Dasar Ekonomi IKN
Dalam  mewujudkan  konsep  Tiga  Kota  yang  kokoh  yaitu  IKN,  Balikpapan,  dan Samarinda  akan  membentuk  segitiga  pembangunan  ekonomi  yang  saling  melengkapi  yang  di desain sebagai berikut :
1. IKN  akan  menjadi  'saraf  dalam  strategi  Tiga  Kota  sebagai  pusat  pemerintahan  baru  dan pusat inovasi hijau yang berperan sebagai basis untuk sektor-sektor baru yang didorong oleh inovasi,  seperti  biosimilar  dan  vaksin,  protein  nabati,  nutraceutical,  dan  energi  baru terbarukan  (EBT).  IKN  juga  akan  menjadi  basis  untuk  Smart  City  dan  layanan  digital, pendidikan abad ke-21, serta pariwisata kota, bisnis, dan kesehatan.
2. Samarinda  akan  menjadi  'jantung'  dari  struktur  Tiga  Kota  yang  mentransformasi  sektor pertambangan,  minyak,  dan  gas  menjadi  sektor  energi  yang  baru,  rendah  karbon,  dan berkelanjutan.  Samarinda  juga  diharapkan  dapat  memperoleh  manfaat  dari  peningkatan aktivitas pariwisata di wilayah Kalimantan Timur.
3. Balikpapan  akan  menjadi  'otot'  pembangunan  ekonomi  Tiga  Kota  dengan  memanfaatkan pusat logistik dan layanan pengirimannya yang telah mapan untuk sektor-sektor berorientasi impor dan ekspor serta memperkuat peran superhub ekonomi dalam arus perdagangan antar dan  intra-regional.  Balikpapan  juga  akan  menampung  klaster  petrokimia  dan  membantu mendorong  diversifikasi  produk  dari  minyak  dan  gas  hulu  menjadi  berbagai  turunan petrokimia hilir.
Memperhatikan  besarnya  cadangan  berbagai  macam  sumber  energi  di  Kalimantan, baik  yang  tak  terbarukan  (fosil)  maupun  terbarukan,  segi  “energy  availability”    tidaklah  akan menjadi  persoalan  besar  bagi    ibukota  baru  di  Kalimantan  tersebut.    Namun  demikian penyediaan    energi    di    Kalimantan    nantinya    (yang    permintaannya    banyak    dibangkitkan karena keberadaan IKN) perlu mempertimbangkan banyak hal lainnya.  Mutu (keandalan) dari sistem    penyediaan    energi    di    Kalimantan    juga    dituntut    untuk    semakin    baik    (untuk memenuhi   standar   sebuah   IKN),   yang   berarti   pula   peningkatan   kebutuhan   energi. Konektivitas  energi  antarpropinsi,  bahkan  intrapropinsi  di  Kalimantan  juga  dituntut  untuk semakin  diperluas/diperbaiki,  bahkan  mungkin  akan  dikembangkan  setara  atau  lebih  baik daripada yang telah dibangun selama ini untuk melayani pasar di luar Kalimantan.
Sesuai dengan visi Superhub Ekonomi IKN akan diwujudkan melalui pengembangan 6 klaster  ekonomi.  Pengembangan  keenam  klaster  tersebut  didasarkan  pada  peningkatan  daya saing sektor-sektor yang sudah berkembang di Kalimantan Timur serta introduksi sektor-sektor maju  yang  berorientasi  teknologi  tinggi  dan  berkelanjutan  yang  akan  berfungsi  sebagai penggerak  utama  perekonomian.  Adapun  berdasarkan  rencana  induk  IKN  terdapat  6  klaster berupa :
1. Klaster  Industri  Teknologi  Bersih  dengan  misi  menyediakan  produk  yang  mendukung mobilitas  dan  utilitas  yang  ramah  lingkungan.  Pengembangan  sektor  ini  difokuskan  pada industri  teknologi  bersih  untuk  mobilitas  dan  utilitas  yang  lebih  ramah  lingkungan,  yaitu perakitan panel surya dan kendaraan listrik roda dua.
2. Klaster  Farmasl  Terlntegrasi  dengan  misi  mengembangkan  pusat  manufaktur  farmasi dengan biaya efisien dan terbaik di kelasnya untuk ketahanan dan keamanan kesehatan yang lebih  baik.  Pengembangannya  difokuskan  pada  produksi  bahan  aktif  obat-obatan  (API) generik,  biosimilar,  dan  biologics  guna  memenuhi  peningkatan  kebutuhan  domestik  dan memperkuat ketahanan nasional terhadap krisis kesehatan.
3. Klaster  Industri  Pertanian  Berkelanjutan  dengan  misi  mengembangkan  pusat  produksi  dan inovasi  pangan  berbasis  nabati  yang  berkelanjutan  dan  tanggap  menghadapi  tren kesehatan/kebugaran  masa  depan.  Pengembangannya  berfokus  pada  protein  nabati,  herbal dan nutrisi, serta produk ekstrak tumbuhan.
4. Klaster  Ekowisata  inklusif  dengan  misi  mengembangkan  destinasi  ekowisata  kelas  dunia berbasis aset ekowisata dan pariwisata kebugaran dengan identitas global khas Kalimantan Timur.  Pengembangan  ekowisata  juga  akan  ditunjang  oleh  pariwisata  kota, meetings, incentiues, conferencing, exhibitions (MICE), serta wisata kesehatan dan kebugaran.
5. Klaster  Kimia  dan  Produk  Turunan  Kimia  dengan  misi  membangun  pusat  pengembangan bahan  kimia  dan  produk  turunan  kimia  bagi  sektor  yang  berpotensi  memiliki  permintaan tinggi  serta  membuka  lapangan  kerja  dengan  memanfaatkan  sumber  daya  alam  di Kalimantan Timur. Pengembangannya berfokus oleokimia yang didukung menengah hingga tinggi.  pada  pengembangan  industri  petrokimia  dan  penyediaan  tenaga  kerja berketerampilan
6. Klaster Energi Rendah Karbon dengan misi mentransformasi industri energi yang sudah ada di  Kalimantan  Timur  dengan  mengembangkan  produksi  energi  rendah  karbon  sebagai sumber  energi  pada  masa  depan,  seperti  biofuel,  bahan  bakar  sintetis,  dan  gasifikasi  batu bara.
Analisis SWOT terhadap Pemindahan IKN ke Provinsi Kalimantan Timur
A. Strengths (Kekuatan)
1. Krisis Ketersedian Air di Pulau Jawa
Berdasarkan  penelitian  LIPI  tahun  2019,  Pulau  Jawa  diprediksi  akan  mengalami peningkatan  defisit  air  hingga  tahun  2070. Faktor  terbesar  penyebab  krisis  air  di  Jawa adalah  perubahan  iklim.  Hal  ini  akan  memengaruhi  neraca  air  yang  akan  berpengaruh signifikan  terhadap  ketersediaan  air  yang  kebutuhannya  semakin  meningkat  karena pertumbuhan  penduduk  dan  perubahan  tata  guna  lahan.  Menurut  Chairunnisa  et  al (2021) Rata-rata jumlah penduduk di Pulau Jawa pada tahun 1991 sampai dengan 2020
yaitu sebanyak 132.12 juta jiwa, dengan kebutuhan air domestik sebesar 9.64 miliar m 3 . Seiring  berjalannya  waktu,  jumlah  penduduk  dan  kebutuhan  air  domestik  pada  setiap wilayah mengalami peningkatan. Tahun 2021 sampai dengan 2050 Pulau Jawa memiliki rata-rata  jumlah  penduduk  sebanyak  193.82  juta  jiwa,  dengan  kebutuhan  air  domestik sebesar 14.15 miliar m 3 . Perubahan terbesar indeks kekritisan air terjadi di Provinsi DKI Jakarta,  yang  mengalami  kenaikan  sebesar  52.03%  yang  menyebabkan  status  daerah tersebut berada pada kondisi sangat kritis pada tahun 2021-2050.
2. Pertumbuhan Urbanisasi dan Jumlah Penduduk yang berdampak pada tingkat kemacetan dan kualitas udara tidak sehat.
Tingginya  jumlah  penduduk  yang  menempati  Pulau  Jawa  memberikan  beban  yang sangat  berat  yang  akan  berimplikasi  terhadap  berbagai  permasalahan,  diantaranya kemacetan  lalu  lintas  dan  buruknya  kualitas  udara.  Berdasarkan  kajian  World  Bank kemacetan di Jakarta telah menimbulkan kerugian ekonomi sebesar Rp. 65 triliun/tahun. Jakarta  juga  sebagai  salah  satu  kota  yang  memiliki  tingkat  kemacetan  tinggi  dengan peringkat 17 dari 24 kota di Asia (ADB, 2019). Konsekuensi dari kemacetan tinggi salah satunya  menyebabkan  polusi  udara,  Jakarta  pernah  tercatat  memiliki Air  Quality  Index (AQI) sebesar 123 yang membawa Jakarta pada peringkat 9 untuk kota dengan kualitas udara terburuk di dunia.
3. Penurunan Daya Dukung Lingkungan Jakarta, Ancaman bahaya Tanah Turun dan Banjir di Jakarta.
Secara umum, pemanfaatan dan penggunaan lahan di perkotaan seringkali mengabaikan perencanaan  ruang  dan  tata  bangunan  yang  telah  disiapkan.  Akibatnya  terjadi ketidakteraturan fungsi, estetika, sirkulasi dan pergerakan transportasi yang tidak lancar, juga  intensitas  ruang  yang  tidak  seimbang  yang  berimplikasi  terhadap  penurunan kualitas  lingkungan.  Sekitar  50%  wilayah  Jakarta  memiliki  tingkat  keamanan  banjir  di bawah  10  tahunan  (ideal  kota  besar  minimum  50  tahunan).  Dalam  interval  waktu  dari 2016-2017  penurunan  muka  tanah  di  DKI  Jakarta  rata-rata  sebesar  -7,2  cm/tahun (Wilayah  Jakarta  Barat  -5,7  cm/tahun,  Jakarta  Pusat  -6,9  cm/tahun,  Jakarta  Utara  -8,2 cm/tahun, Jakarta Timur -7,4 cm/tahun, dan Jakarta Selatan -7,3 cm/tahun. Berdasarkan penelitian  Nurul  dan  Heri  (2017)  yang  melakukan  perhitungan  estimasi  kerugian ekonomi dengan menggabungkan peta banjir dengan peta tata guna lahn diperoleh hasil pada  rentang  waktu  10  tahun  yaitu  antara  tahun  2007  hingga  2027  diprediksi  terjadi pertambahan  kerugian  ekonomi  sebesar  15  T,  dari  nilai  kerugian  yang  semula  adalah sekitar 21 Triliun hingga menjadi 36 Triliun pada tahun 2027.
4. Ketersediaan  Infrastruktur  eksisting  dan  akses  IKN  yang  dekat  dengan  kota-kota  yang sudah berkembang.
Infrastruktur yang cukup lengkap dan Aksesibilitas lokasi dekat dengan dua kota besar: Balikpapan  dan  Samarinda  serta  telah  dilengkapi  dengan  Infrastruktur  utama  seperti jalan  tol  Balikpapan-Samarinda  dan  trans  Kalimantan,  Bandara  SAMS  Sepinggan  di Balikpapan  dan  Bandara  APT  Pranoto  di  Samarinda,  Pelabuhan  Terminal  Peti  Kemas Kariangau, Balikpapan dan Pelabuhan Semayang, Samarinda.
5. Kepadatan Penduduk di Pulau Jawa Sekitar  57%  penduduk  Indonesia  terkonsentrasi  di  Pulau  Jawa,  yaitu  sebanyak  150,18 juta jiwa.
6. Dominasi Pertumbuhan Ekonomi di Pulau Jawa Kontribusi  ekonomi  Pulau  Jawa  sebanyak  59%  terhadap  Perumbuhan  Domestik  Bruto (PDB) Nasional.
B. Weaknesses (Kelemahan)
1. Alokasi anggaran yang sangat besar untuk pembangunan IKN Pendanaan  untuk  pembangunan  IKN  di  Kab.  Penajam  Paser  Utara  dan  Kab.  Kutai Kartanegara  yang  diperkirakan  sebanyak  466,  98  Triliun  dengan  komposisi  APBN  : 91,29  T,  KPBU  :  252,46  T,  dan  Badan  Usaha  :  123,23  T.  Dari  aspek  pembiayaan,
walaupun  pemerintah  sudah  menyatakan  hanya  19,2%  dari  total  kebutuhan  anggaran Rp.446  triliun  ditanggung  oleh  APBN,  namun  terdapat  risiko  penambahan  beban anggaran  negara  apabila  terjadi  kegagalan  pembangunan  yang  dilakukan  oleh  pihak swasta (Silalahi, 2019).
2. Menurunnya belanja dan konsumsi rumah tangga di DKI Jakarta Dengan  adanya  pemindahan  IKN  ke  Provinsi  Kalimantan  Timur  diperkirakan  ikut memindahkan  sebanyak  1,5  juta  orang  yang  terdiri  dari  ASN,  TNI,  POLRI,  Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif, dan pelaku ekonomi. Hal ini dapat menyebabkan menurunnya tingkat  konsumsi  rumah  tangga  yang  akan  berpengaruh  terhadap  turunnya  permintaan barang dan jasa di Jakarta dan akhirnya dapat berdampak terhadap PDRB DKI Jakarta.
C. Opportunities (Peluang)
1. Memberikan peluang investasi baru di Kaltim Bappenas  dalam  kajiannya  tahun  2019  menyatakan  bahwa  pemindahan  IKN  akan mendorong  investasi  sektor  riil  di  Kaltim  sebesar  47,7%  yang  akan  berdampak  positif terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah Kaltim. Perumbuhan investasi riil di Indonesia juga diperkirakan tumbuh sebesar 4,7% yang akan memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi  di  Indonesia  sebesar  0,6%.  Dengan  tumbuhnya  investasi  di  Provinsi  Kaltim juga akan memberikan spillover effect yang positif kepada provinsi-provinsi lain selain Provinsi Kaltim (peningkatan investasi di Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Kalimantan Tengah).
2. Potensi peningkatan kesempatan kerja Dengan adanya pertumbuhan aktivitas ekonomi di IKN maka terdapat potensi kenaikan kesempatan kerja sebesar 10,5% di Pulau Kalimantan dan peningkatan kesempatan kerja sebanyak  1%  secara  nasional  (Bappenas,  2019).  Pemindahan  IKN    menyebabkan perekonomian terdiversifikasi ke arah sektor investasi padat karya sehingga dapat lebih menyerap jumlah tenaga kerja.
3. Diversifikasi dan penciptaan sektor ekonomi baru Dengan  adanya  2  (dua)  kota  pendukung  IKN  dan  terdapatnya  sumber  daya  alam potensial  yang  terkandung  di  dalamnya  akan  menciptakan  diversifikasi  ekonomi  di masing-masing wilayah sesuai komoditas unggulan / industri andalannya. Seperti halnya Samarinda akan menjadi mercusuar untuk penambagan batubara berkelanjutan dan basis manufaktur  baru  untuk  energi  terbarukan  sementara  Balikpapan  akan  dipusatkan menjadi  hilirisasi  industri  pengolahan  minyak  dan  gas  menjadi  petrokimia.  Dengan adanya pusat-pusat ekonomi baru berpotensi untuk kenaikan pendapatan negara.
4. Potensi perdagangan antar wilayah Pemindahan  ibu  kota  juga  akan  mendorong  perdagangan  antar  wilayah  di  Indonesia, lebih  dari  50%  wilayah  Indonesia  akan  merasakan  peningkatan  arus  perdagangan  jika IKN  dipindah  ke  Provinsi  yang  memiliki  konektivitas  dengan  provinsi  lain  yang  lebih baik.
5. IKN dirancang dengan sistem smart transportation
IKN  Nusantara  akan  didukung  dengan smart  transportation yakni  sistem  transportasi kota  yang  dirancang  berbasis  integrasi  pengembangan  transportasi  publik,  sepeda,  dan pedestrian  dengan  menerapkan Integrated  Information  System,  Intelligent  Transport System, dan Innovative Public Transportation Network serta mempromosikan kendaraan hemat bahan bakar dan ramah lingkungan ( electric car ).
6. Pemanfaatan energi baru terbarukan IKN  Nusantara  akan  menggunakan Smart  Grid  Technology memanfaatkan  matahari sebagai  sumber  listrik,  menggantikan  listrik  yang  bersumber  dari  batu  bara  sehingga mengurangi  jumlah  karbondioksida  serta  mampu  mengontrol  distribusi  energi  listrik ketika  sedang  jam  puncak  dengan  distribusi  listrik menggunakan  jaringan  kabel  bawah tanah.

## D. Threats (Ancaman)
1. Ancaman geostrategis dari sisi darat, laut dan udara Dari  sisi  darat,  lokasi  IKN  berdekatan  dengan  perbatasan  darat  ke  Malaysia  sepanjang 2.062 km sehingga dapat menjadi ancaman pertahanan dan gangguan keamanan. Dari sisi udara,  lokasi  IKN  juga  berhimpitan  dengan  Alur  Laut  Kepulauan  Indonesia  (ALKI)  II dan choke  point atau  titik  sempit  dunia.  Dari  sisi  udara,  lokasi  IKN  mendekati Flight Information Region (FIR) milik Negara Singapura, Malaysia dan Filipina.
2. Potensi penambahan utang luar negeri dan defisit anggaran Pendanaan  IKN  yang  menggunakan  skema  APBN  perlu  perencanaan  anggaran  yang matang  mengingat  posisi  utang  luar  negeri  Indonesia  pada  triwulan  IV  tahun  2021 sebesar  415,1  miliar  (Bank  Indonesia,  2022).  Disamping  itu,  Pemerintah  juga  memiliki rencana penambahan utang sebesar Rp. 973,6 triliun untuk menutupi kekurangan APBN Tahun  2022  sehingga  mengakibatkan  kenaikan debt  to  gdp  ratio yang  akan mempengaruhi  besaran  defisit  anggaran  mengingat  Pemerintah  menargetkan  defisit APBN dibawah 3% pada tahun 2023.

## 3. KESIMPULAN
Setelah diterbitkannya Undang-Undang  Nomor 3 Tahun 2022 tentang  Ibu Kota Negara dan  masuk  dalam  RPJMN  Tahun  2020  sd  2024,  proyek  pemindahan  IKN  memiliki  pro  dan kontra  dari  masyaratkat  merupakan  hal  normal  dalam  suatu  negara  demokrasi.  Kebijakan pemindahan IKN dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk pengembangan wilayah ekonomi baru, menurunkan  ketimpangan  antarwilayah,  dan  meningkatkan  kesejahteraan  rakyat.  Kebijakan proyek  pemindahan  ini  juga  sekaligus  untuk  merespons  potensi  konflik  sosial  dan  merosotnya daya  dukung  ekologis.  Berdasarkan  hasil  analisis  SWOT  ( Strengths,  Weaknesses, Opportunities,  Threats ),  diperoleh  bahwa  pemindahan  IKN  memiliki  Kekuatan  dan  Peluang yang  lebih  banyak  dibandingkan  dengan  kelemahan  dan  ancamannya.    Dari  sisi  kekuatan ( strengths )  terdapat  beberapa  faktor  seperti  prediksi  krisis  ketersediaan  air  di  Pulau  Jawa, pertumbuhan  urbanisasi  dan  jumlah  penduduk  yang  berdampak  pada  tingkat  kemacetan  dan kualitas udara tidak sehat, penurunan daya dukung lingkungan jakarta, ancaman bahaya  tanah turun  dan  banjir  di  jakarta,  ketersediaan  infrastruktur  eksisting  dan  akses  IKN  yang  dekat dengan  kota-kota  yang  sudah  berkembang,  kepadatan  penduduk  di  Pulau  Jawa,  dan  dominasi pertumbuhan  ekonomi  di  Pulau  Jawa.  Disamping  itu,  dari  segi  peluang  ( opportunities ) pemindahan IKN didukung oleh sejumlah faktor seperti memberikan peluang investasi baru di Provinsi Kalimantan Timur, potensi peningkatan kesempatan kerja, diversifikasi dan penciptaan sektor  ekonomi  baru,  Potensi  perdagangan  antar  wilayah,  IKN  dirancang  dengan  sistem smart transportation ,  dan  pemanfaatan  energi  baru  terbarukan.  Dari  segi  pembiayaan,  mengingat besarnya  anggaran  pemindahan  IKN,  terdapat  saran  rekomendasi  yaitu  Pemerintah  perlu memperhatikan  kepastian  hukum  atas  hubungan  kewenangan  Pusat  dan  Daerah,  hubungan keuangan  antara  pemerintah  Pusat  dan  Daerah  nantinya,    insentif  fiskal  dan  non-fiskal  yang bertujuan  untuk  menarik  investor  dan  badan  usaha  untuk  ikut  berpartisipasi  dalam pembangunan IKN, konsistensi pengawasan untuk realisasi proyek-proyek KPBU supaya dapat selesai sesuai dengan timeline pembangunan IKN, serta perlunya peningkatan creative financing seperti  Surat  Berharga  Syariah  Negara  (SBSN)  untuk  pembiayaan  proyek  infrastruktur  utama dan  pendukung  IKN.  Besar  harapan  masyarakat  Indonesia  bahwa  pemindahan  IKN  akan berdampak positif bagi masyarakat.

## 4. DAFTAR PUSTAKA
Buku  Saku  Pemindahan  Ibu  Kota  Negara  Kementerian  Perencanaan  Pembangunan  Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Juli 2021.
Chairunnisa  Nurul,  Chusnul  A,  Perdinan,  Arif  W.  Analisis  Neraca  Air  di  Pulau  Jawa-Bali sebagai Upaya Antisipasi Krisis Air.  Jurnal teknik Sipil dan Lingkungan. Vol 06. 2021.
Cyntia, I Putu Pudja . Analisis Penurunan Muka Tanah DKI Jakarta dengan Metode Differential Interferometry  Synthetic  Aperture  Radar  (DINSAR) .  Jurnal  Ilmu  dan  Inovasi  Fisika Vol.02 No. 02 (2018).
H.  M  Yahya,  Pemindahan  Ibu  Kota  Negara  Maju  dan  Sejahtera,  Jurnal  Studi  Agama  dan Masyarakat, Vol. 14, No 01, Juni 2018.
Hanan  Nugroho,  Pemindahan  Ibu  Kota  Baru  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  ke Kalimantan  Timur:  Strategi  Pemenuhan  Kebutuhan  dan  Konsumsi  Energi,  Bappenas Working PapersVolume III No. 1   – Maret 2020
Hariyadi,  Kendala  dan  Tantangan  Implementasi  Kebijakan  Pemindahan  IKN  pada  Masa Pandemi Covid-19, Jurnal  Parliamentary Review vol. II  No. 2 (Juni 2020). http://lipi.go.id https://daps.bps.go.id https://ekonomi.bisnis.com https://ekonomi.kompas.com https://megapolitan.kompas.com https://money.kompas.com https://www.adb.org/sites https://www.bbc.com/indonesia https://www.cnbcindonesia.com https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220217205227-32-760709/jokowi-resmi-tanda- tangani-uu-ikn https://www.djppr.kemenkeu.go.id Jimly Ashiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jakarta : Rajawali Pers, 2014.
Nyimas  Latifah  Letty  Aziz,  Relokasi  Ibu  Kota  Negara  :  Lesson  Learned  Dari  Negara  Lain,
Jurnal Kajian Wilayah   (2019).
Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Jakarta Rajawali Pers 2014.
Rohani  Budi  Prihatin,  Alih  Fungsi  Lahan  Di  Perkotaan  (Studi  Kasus  Di  Kota  Bandung  Dan Yogyakarta), Jurnal Aspirasi Vol 6, No 2 (2015).
Sadono sukirno, teori pengantar mikroekonomi, jakarta rajawali pers 2016.
Silalahi, Sahat Aditua  Fandithya. Dampak Ekonomi dan Risiko Pemindahan Ibu Kota Negara.
Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis vol.XI No.16 (Agustus 2019) . Undang-Undang No 29 tahun 2007 Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.
Yuhanafia  Nurul,  Heri  Andreas.  Pertambahan  Estimasi  Kerugian  Ekonomi  Akibat  Banjir Dengan  Pengaruh  Penurunan  Tanah  di  Jakarta.  Jurnal  Pendidikan  Geografi,  Vol.  17 No.2, Oktober 2017.