Indonesian Journal of Pharmaceutical Education (e-Journal) 2022; 2 (1): 74–85 ISSN : 2775- 3670 (electronic) Journal Homepage: http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/ijpe/index DOI: 10.37311/ijpe.v2i1.11399

## Analisis Manajemen Pengelolaan Logistik Sediaan Farmasi dan Perbekalan Kesehatan di Instalasi Farmasi
Widy Susanti Abdulkadir 1 , Madania 2 ,Teti S. Tuloli 3 ,Nur rasdianah 4 , Juliyanty Akuba 5*
1,2,3,4,5 Jurusan Farmasi, Fakultas Olahraga dan Kesehatan, Universitas Negeri Gorontalo, Kota Gorontalo * E-mail: widy@ung.ac.id
Article Info: Received : 27 Desember  2021 in revised form : 28 Januari 2022 Accepted : 19  Februari 2022 Available Online : 1 Maret 2022

## ABSTRACT
Drug  management  is  a  set  of  optimally  conducted  activities related to the aspects of drug planning, procurement, storing, distribution, and extermination. This was done to achieve the proper  drug  amount,  types,  supply,  maintenance,  and medication.  Earlier  observstion  revealed  problems  in managing pharmaceutical stock and consumables, where some of the stocks are empty. This qualitative descriptive research focus on identifying pharmaceutical logistic stock and health supplies  comprising  drug  planning,  procurement,  storing, distribution, and extermination in the pharmaceutical unit of Gorontalo.  The  primary  data  were  obtained  from questionnaires  based  on  technical  guidance  by  the  health ministry  while  the  secondary  were  obtained  from  related documents.  Based  on  the  findings,  the  pharmaceutical  stock planning  and  storing  process  at  the  pharmacy  unit  did  not meet  the  health  ministry  standards,  which  is  opposite  to  the procurement, distribution, and extermination process.
Keywords : Management
Medicine IFKG
Corresponding Author:
Wahyuni Ahmad
Jurusan Farmasi Fakultas Olahraga dan Kesehatan Universitas Negeri Gorontalo E-mail: yuniahmad71@gmail.com
Copyright © 2022 IJPE-UNG
This open access article is distributed under a Creative Commons Attribution (CC-BY-NC-SA) 4.0 International license .
How to cite (APA 6th Style):
Abdulkadir.W.S.,Madania.,Tuloli.T.S.,Rasdianah.N.,Akuba.J. (2022). Analisis Manajemen Pengelolaan Logistik Sediaan Farmasi dan Perbekalan Kesehatan Di Instalasi Farmasi Kota Gorontalo. Indonesian Journal of Pharmaceutical (e-Journal), 2 (1), 74-85.

## ABSTRAK
Manajemen pengelolaan obat adalah susunan kegiatan yang dilaksanakan secara optimal dan berhubungan  dengan  aspek  perencanaan,  pengadaan,  penyimpanan,  distribusi  serta pemusnahan  obat  agar  kebenaran  banyaknya  juga  macam  pembekalan  perawatan  serta pengobatan  dapat  tercapai.  Berdasarkan  observasi  awal  yang  dilakukan,  masih  terdapat masalah terhadap pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai, dimana masih terdapat kekosongan dari ketersediaannya. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui manajemen pengelolaan logistik sediaan farmasi serta perbekalan kesehatan yang meliputi  perencanaan,  pengadaan,  penyimpanan,  pendistribusian,  dan  pemusnahan  di Instalasi Farmasi Kota Gorontalo. Penelitian ini menggunakan desain pengamatan deskriptif dengan pendekatan kualitatif dimana data primer diperoleh dari angket berdasarkan Petunjuk Teknis  yang  dikeluarkan  oleh  Kemenkes,  dan  data  sekunder  berasal  dari  penelusuran dokumen.  Berdasarkan  hasil  yang  didapatkan,  dapat  disimpulkan  bahwa  pada  proses perencanaan  dan  penyimpanan  sediaan  farmasi  di  Instalasi  Farmasi  Kota  Gorontalo  belum sesuai  dengan  standar  yang  ditetapkan  oleh  Kemenkes,  sedangkan  proses  pengadaan, pendistribusian dan pemusnahan sudah sesuai dengan standar Kemenkes.
Kata Kunci: Pengelolaan, Obat, IFKG

## 1. Pendahuluan
Obat merupakan berbagai bahan tunggal maupun campuran yang berfungsi untuk pencegahan,  meringankan,  ataupun  untuk  penyembuhan  penyakit  dan  dipakai  oleh manusia  untuk  bagian  luar  maupun  bagian  dalam  tubuh  [13].  Obat  memerlukan berbagai perlakuan khusus dalam hal pengelolaan dikarenakan sifatnya seperti tidak tahan  terhadap  panas,  cahaya,  maupun  hal-hal  sensitif  yang  dapat  mengganggu kestabilan  obat  tersebut.  Tidak  hanya  obat,  dalam menjamin  terwujudnya  pelayanan kesehatan  yang  baik,  maka  diperlukan  alat  kesehatan  yang  sering  digunakan  untuk memeriksakan  pasien,  sebagai  alat  bantu  untuk  melaksanakan  intervensi  kesehatan terhadap pasien, utamanya dalam mendiagnosis keluhan penyakit yang dialami pasien. Oleh karenanya, pengolahan persediaan farmasis serta pembekalan perawatan selalu terdapat apresiasi lebih.
Manajemen pengelolaan obat adalah susunan kegiatan yang dilaksanakan secara optimal  dan  berhubungan  dengan  aspek  perencanaan,  pengadaan,  penyimpanan, distribusi serta pemusnahan obat agar kebenaran banyaknya juga macam pembekalan perawatan  serta  pengobatan  dapat  tercapai.  Hal  tersebut  dilaksanakan  agar  layanan perawatan  utama  terhadap  manusia  yang  memerlukan  dapat  terpenuhi.  Tujuannya dalam  kegiatan  ini  yaitu  bisa  menjaga  kecukupan, persamaan,  serta  terjangkaunya sediaan pengobatan dalam macam serta banyaknya ketepatan agar dapat didapatkan dengan  mudah,  selain  itu  bagi  kabupaten/kota  adalah  untuk  mewujudkan terlaksananya optimasi penggunaan dana melalui peningkatan efektivitas dan efisiensi pengelolaan obat secara tepat dan benar Karenanya, pengelolaan obat harus dilakukan secara sesuai, efektif, serta efisiensi [11, 2].
Dalam  manajemen  pengelolaan  obat,  hal  pertama  yang  dilakukan  adalah perencanaan. Perencanaan adalah kegiatan pertama dalam uraian tahapan manajemen yang  membutuhkan  penjelasan  pada  timbangannya  serta  belum  bisa  mengandalkan perkiraan  juga  harapan  semata.  bertujuan  dalam  penentuan  macam  serta  banyaknya pengobatan  serta  pembekalan  kesehatan  dengan  tepat  serta  berdasarkan  dengan keinginan dalam layanan utama perawatan. Setelah perencanaan, maka obat yang telah direncanakan  akan  dilakukan  pengadaan.  Pengadaan  ialah  tahapan  dalam
menyediakan obat yang dinginkan dalam Unit layanan Kesehatan. Mengadakan obat juga pembekalan perawatan dilakukan oleh Dinas Kesehatan Propinsi dan Kabupaten/ Kota berdasarkan dalam ketetapan pada pelaksanaan penentuan Barang/ Jasa Instansi Pemerintahan  serta  Pelaksanaan  batasan  perolehan  juga  Belanja  Negara.  Lalu  tahap selanjutnya  yaitu  penyimpanan.  Penyimpanan  adalah  salah  satu  cara  mengamankan obat-obatan yang didapatkan supaya terjaga (tidak hilang), dijauhkan dari produk fisik serta  kimiawi  juga  mutunya  selalu  dijamin.  Tujuannya  diantaranya  adalah  untuk menjaga  mutu  obat  dari  kerusakan  karena  tidak  sesuai  dalam  penyimpanan, memudahkan pencarian di gudang,  mencegah kehilangan obatm memudahkan stock opname  dan  pengawasan.  Selanjutnya  adalah  distribusi.  Distribusi  merupakan  salah satu  rangkaian  agenda  pada  rangkaian  keluaran  dan  masukan  obat,  dijamin keabsahannya,  ketepatan  jenis  serta  jumlah  secara  merata  juga  teratur  dalam pemenuhan kebutuhannya dalam bagian layanan perawatan. Setelah itu adalah proses pencatatan  dan  pelaporan.  Lalu  proses  pemusnahan  obat  yang  dilakukan  dengan memusnahkan obat obat yang sudah ekspire, diproduksi tidak sesuai dengan ketentuan yang  berlaku,  belum  memenuhi  persyaratan  dalam  penggunaanya,  pembatalan  izin peredaran, serta berkaitan dengan tindakan pidana [1, 3, 5, 15].
Instalasi Farmasis Pemerintah yaitu sebuah sarana penyimpanan dan penyaluran sediaan farmasis serta peralatan kesehatan dari Pemerintahan, entah itu Pemerintahan Pusat ataupun Pemerintahan Daerah, Tentara Nasionalis Indonesia/Kepolisian, Badan Usaha Milik Negara, serta Badan Usaha Milik Daerah pada agenda layanan kesehatan, terdapat pada Undang-Undang tentang narkotika juga psikotropika dinamakan sarana simpanan sediaan farmasis pemerintahan. Salah satu instalasi farmasi yang terdapat di Gorontalo adalah Instalasi Farmasi Kota Gorontalo. Instalasi Farmasi Kota Gorontalo merupakan  instalasi  farmasi  yang  memiliki  tugas  untuk  melakukan  manajemen pengelolaan  obat  dan  perbekalan  kesehatan  yang  ada  di  Kota  Gorontalo  secara keseluruhan dimulai dari perencanaan hingga pemusnahan [4, 7].
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Pramukantoro dan Sunarti [10], tentang  pengevaluasian  pengolahan  pengobatan  pada  Instalasi  Farmasis  Dinas Kesehatan Kota Surakarta Tahun 2015 dikemukakan bahwa pada tahap distribusi dan penggunaan pengelolaannya belum memenuhi indikator standar yang ditetapkan oleh Kementerian  Kesehatan  dan  WHO.  Dari  total  17  puskesmas  yang  ada,  hanya  5 puskesmas  yang  memenuhi  standar  yang  ditetapkan  oleh  Kemenkes  dan  WHO. Penyebabnya  adalah  perbedaan  sistem  pendistribusian  dengan  indikator  dimana instalasi farmasi seharusnya merencanakan pendistribusian obat keseluruh puskesmas yang ada di Kota Surakarta, tetapi Instalasi Farmasi Surakarta hanya menunggu surat permintaan dari puskesmas terkait.
Pada pengamatan yang dilaksanakan oleh Rumbay dkk [12], tentang analisa dalam rencana  pengobatan  dalam  Dinas  Kesehatan  Minahasa  Tenggara  diperoleh  dimana tahapan rencana pemenuhan pengobatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Tenggara tidak sama dalam tuntutan Teknisi Pengolahan serta mengadakan pengobatan Publik juga Pembekalan Kesehatan yang ditentuakan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia.  Hal  ini  dipengaruhi  oleh  kekurangan  staf  farmasis,  sedikitnya  koordinasi dalam  sistem  rencana  juga  pelaksana  agenda  monitoring  juga  evaluasi  yang  belum optimal.
Penelitian  ini  memiliki  maksud  untuk  mengetahui  pengolahan  pengobatan  serta pembekalan  perawatan  secara  keseluruhan  pada  Instalasi  Farmasi  berdasarkan
ketentuan  yang  dikeluarkan  oleh  Kementrian  Kesehatan,  yang  mencakupseluruh kegiatan  pengelolaan  dimulai  dari  perencanaan  hingga  pemusnahan  dengan menelusuri informasi pengelolaan obat, wawancara, dan pengisian kuisioner penelitian yang berdasarkan pada ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat.
Berdasarkan observasi awal yang dilakukan, masih terdapat masalah pengelolaan obat maupun Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) dimana masih terdapat kekosongan dari  ketersediaannya.  Kekosongan  ini  terjadi  dikarenakan  keterlambatan  dalam pengadaan obat seperti keterlambatan pengiriman dari penyedia obat, termasuk pada obat  program  dan  disediakan  langsung  oleh  pemerintah  pusat,  jika  mengalami kekosongan, maka akan terjadi kekosongan juga pada Instalasi Daerah. Sehingga perlu dilakukan penelitian ini lebih lanjut dengan menganalisis dan melihat pengelolaan obat di Instalasi Farmasi secara keseluruhan.

## 2. Metode Penelitian Desain Penelitian
Pengamatan ini menggunakan desain pengamatan deskriptif dengan pendekatan kualitatif dimana data primer yang diperoleh dari angket berdasarkan petunjuk teknis yang  dikeluarkan  dan  distandarisasi  oleh  Dirjen  Kefarmasian  dan  Alkes  Kemenkes, sedangkan untuk data sekunder diperoleh dari penelusuran dokumen instalasi farmasi seperti  dokumen  perencanaan  pengadaan  obat,  laporan  permintaan  obat  dari puskesmas,  laporan  pendistribusian  obat,  laporan  kekosongan  obat,  laporan  obat kadaluarsa, laporan penarikan obat, laporan pemusnahan obat, serta laporan akhir.

## Metode Pengambilan Data
Mengambil  hasil  dilaksanakan  dalam  pengisian  lembar  angket  yang  akan  diisi langsung oleh peneliti dengan pertimbangan sesuai dengan yang tertera dalam angket, wawancara,  serta  pencarian  data  melalui  arsip  laporan  perencanaan,  pengadaan, pendistribusian, pemusnahan atau penarikan, catatan serta laporan perbekalan farmasi terdapat pada Instalasi Farmasis Kota Gorontalo.

## Penyajian dan Analisis Data
Berdasarkan penelitian yang akan dilakukan, hasil bisa disajikan pada gambaran tabel  serta  diuraikan  dengan  cara  naratif.  Analisis  dilakukan  dengan  cara  deskriptif berdasarkan  angket  dengan  melilhat  total  skor  berdasarkan  standar  Dirjen Kefarmasiandan  Alkes  Kemenkes,  dengan  skor  keseluruhan  >70  apabila  Instalasi Farmasi tersebut melakukan pengelolaan sesuai standard an <70 apabila tidak sesuai standar.

## 3. Hasil dan Pembahasan
Manajemen pengelolaan obat ialah rangkaian agenda yang tersusun atas rencana, mengadakan, menyimpan, menyalurkan serta memusnahkan obat yang pengolahannya dilaksanakan dengan cara optimal untuk tercapai tepat macamnya serta banyaknya obat juga  perbekalan  kesehatan  [11].  Pengelolaan  obat  sangat  penting  dikarenakan  hal  ini akan mempengaruhi stabilitas obat yang diketahui sangat rentan terhadap faktor-faktor yang dapat menyebabkan obat menjadi rusak seperti suhu, sinar matahari, kelembaban, dan lainnya. Tujuan dilakukannya pengelolaan obat ini adalah agar dapat menyediakan obat yang berkualitas dan bermutu terhadap masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah mengupayakan  agar  pengelolaan  obat  dilakukan  dengan  baik  salah  satunya  dengan membentuk instalasi farmasi pemerintah di masing masing daerah.
Instalasi farmasi pemerintah adalah sarana tempat penyimpanan dan penyaluran sediaan farmasi dan alat kesehatan milik pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah  daerah  dalam  rangka  pelayanan  kesehatan.  Di  Kota  Gorontalo  sendiri, pengelolaan  obat  dan  perbekalan  kesehatan  dilakukan  oleh  Instalasi  Farmasi  Kota Gorontalo  yang  kemudian  didistribusikan  ke  berbagai  puskesmas  yang  ada  di  Kota Gorontalo [8].

## Presentase Manajemen Pengelolaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
Berdasarkan  data  hasil  penelitian  yang  terdapat  dalam  Tabel  1,  terlihat  bahwa jumlah skor yang didapatkan oleh Instalasi Farmasi Kota Gorontalo adalah sebesar 92,46 dari 100.
Tabel 1. Presentase manajemen pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan No Komponen Penilaian Skor Standar 1. Sumber Daya 56,06 60 2. Pengelolaan 36,40 40 Total Skor 92,46 100
Sumber nilai standar: Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2017
Menurut  standar  minimal  yang  ditetapkan  oleh  Kemenkes  [6]  adalah  sebesar  70 secara keseluruhan. Berdasarkan nilai ini, maka Instalasi Farmasi Kota Gorontalo secara umum  telah  memenuhi  standar  minimal  yang  ditetapkan  oleh  Kemenkes.  Nilai  ini didapatkan  dari  jumlah  nilai  pada  angket  yang  menjadi  komponen  utama  penilaian terhadap instalasi farmasi yaitu penilaian terhadap komponen sumber daya mendapat skor 56,06 dan komponen pengelolaan obat yang mendapatkan skor 36,40.

## Penilaian Komponen Sumber Daya
Pada angket pertama, yang menjadi penilaian adalah sumber daya yang terdapat di Instalasi  Farmasi  Kota  Gorontalo,  antara  lain  yaitu  struktur  organisasi,  sumber  daya manusia, ketersediaan biaya operasional, serta sarana dan prasarana yang digunakan untuk  manajemen  pengelolaan  obat.  Untuk  penilaian  komponen  sumber  daya  yang terdapat di Instalasi Farmasi Kota Gorontalo, didapatkan hasil skor yaitu 56,06 dimana nilai standar Kemenkes yaitu 60 (Tabel 2).
Tabel 2. Penilaian komponen sumber daya No Komponen Skor Standar 1. Struktur Organisasi 4,5 7,5 2. Sumber Daya Manusia 15 15 3. Biaya Operasional 7,5 7,5 4. Sarana dan Prasarana 29,06 30 Total Skor 56,06 60
Sumber nilai standar: Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2017
Instalasi Farmasi Kota Gorontalo diketahui saat ini merupakan Seksi Farmasi yang dibawahi  oleh  Bidang  Kefarmasian  Dinas  Kesehatan  Kota  Gorontalo.  Berdasarkan angket yang distandarisasi oleh Dirjen Kefarmasian dan Alkes Kemenkes [6], Instalasi Farmasi yang bertugas untuk melakukan pengelolaan obat sebaiknya berbentuk UPTD (Unit  Pelaksana  Tugas  Daerah)  yang  bertanggung  jawab  langsung  terhadap  Kepala Dinas  Kesehatan,  hal  ini  dikarenakan  skor  yang  lebih  tinggi  dibandingkan  masih berstatus sebagai Seksi Farmasi dibawah Bidang Kefarmasian Dinas Kesehatan.
Menurut penelitian yang dilakukan oleh Waluyo dkk [14], mengenai faktor yang mempengaruhi  pengelolaan  obat  publik  di  instalasi  farmasi  kabupaten,  Instalasi Farmasi yang berbentuk UPTD lebih bersifat mandiri dalam pelaksanaan tugas teknis operasional dan tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya. Sedangkan untuk  Instalasi  Farmasi  yang  masih  berbentuk  Seksi  Farmasi  di  salah  satu  Dinas Kesehatan,  memiliki  tugas  dan  fungsi  yang  cukup  banyak  yaitu  sebagai  pengelola sekaligus  pengawas  obat  yang  ada  di  suatu  Kabupaten/Kota.  Sementara  itu, pengelolaan  obat  adalah  hal  yang  memerlukan  perhatian  yang  lebih  baik  agar  tidak terjadi kesalahan dalam pengelolaannya.
Selain struktur organisasi, hal lain yang menjadi penilaian pada angket pertama ini adalah Sumber Daya Manusia. Instalasi Farmasi Kota Gorontalo memiliki penanggung jawab seorang apotekker, dengan jumlah sumber daya manusia sebanyak 11 orang yang terdiri  dari  Kepala  Instalasi  Farmasi,  Kepala  Tata  Usaha,  Fungsional  Apoteker, Fungsional TTK (Tenaga Teknis Kefarmasian), Staf Pelaksana sebanyak 3 orang, serta Tenaga Penunjang sebanyak 4 orang.
Berdasarkan data yang didapatkan dari Instalasi Farmasi Kota Gorontalo, diketahui bahwa pegawai yang terdapat dilingkungan Instalasi Farmasi memiliki latar belakang pendidikan  yang  berbeda-beda,  antara  lain  adalah  Apotekker,  Sarjana  (S1),  Diploma (D3), serta SMA. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Waluyo, dkk [14], dikatakan bahwa  faktor  yang  mempengaruhi  pengelolaan  obat  dan  perbekalan  kesehatan  di Instalasi Farmasi salah satunya adalah pendidikan personel atau pegawai yang bekerja di  Instalasi  Farmasi  tersebut.  Kepala  Instalasi  Farmasi  sendiri  merupakan  seorang apotekker yang bertanggung jawab atas segala hal mengenai manajemen pengelolaan obat  di  Instalasi  Farmasi  yang  dibantu  oleh  staff  lainnya.  Terdapat  pula  fungsional apotekker yang juga berpendidikan sebagai Apotekker. Sementara itu, untuk Tenaga Teknis Kefarmasian (Fungsional TTK) diketahui merupakan seorang sarjana kesehatan masyarakat yang berarti belum sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Berdasarkan Peraturan  Pemerintah  No.  51  tahun  2009  tentang  tenaga  kefarmasian  [9],  dijelaskan bahwa  Tenaga  Teknis  Kefarmasian  adalah  tenaga  yang  membantu  apotekker  dalam menjalankan  pekerjaan  kefarmasian  yang  terdiri  atas  Sarjana  Farmasi,  Ahli  Madya Farmasi,  Analis  Farmasi,  dan  Tenaga  Menengah  Farmasi/Asisten  Apotekker.  Solusi terhadap hal ini sebaiknya dengan memberikan tugas ini kepada tenaga kefarmasian yang berkompeten sekurang-kurangnya adalah lulusan tenaga menengah farmasi.
Untuk Biaya Operasional yang digunakan oleh Instalasi Farmasi, diketahui bahwa Instalasi Farmasi Kota Gorontalo memiliki biaya yang dibagi atas 3 bagian yaitu biaya pemelihara, biaya distribusi, serta biaya lainnya. Hal ini sudah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Petunjuk Teknis yang dikeluarkan oleh Dirjen Kefarmasian dan Alkes Kemenkes [6], dimana setiap Instalasi Farmasi diharapkan membuat penggunaan biaya operasional menjadi 3 biaya operasional tersebut.
Sarana  dan  prasarana  yang  terdapat  di  Instalasi  Farmasi  Kota  Gorontalo  sendiri terdiri atas gedung yang merupakan milik pribadi. Gedung ini terbagi atas 2 gedung yaitu  gedung  administrasi  atau  gedung  kantor  dan  gudang  yang  luas  cukup  untuk dapat menampung seluruh obat yang dikelola. Tersedia pula area penyimpanan umum, penyimpanan khusus, area karantina, dan area persiapan distribusi/penyerahan serta adanya area parkir yang cukup luas. Pada gedung administrasi dan pengolahan data, terdapat  sarana  penunjang  lainnya  seperti  komputer/laptop,  printer,  aplikasi manajemen  obat  secara  elektronik,  serta  modem/alat  pendukung  jaringan  internet.
Untuk pendistribusian obat, Instalasi Farmasi memiliki kendaraan roda empat sebagai alat  penyaluran  obat  dan  perbekalan  kesehatan.  Di  area  penyimpanan  obat  sendiri terdapat rak, lemari khusus narkotika/psikotropika, lemari es, pallet, air conditioning (AC), generator set (genset), trolley/kereta dorong, serta thermometer ruangan. Untuk memastikan  keamanan  penyimpanan  obat  dan  perbekalan  kesehatan,  maka  perlu dilakukan pengamanan. Di Instalasi Farmasi Kota Gorontalo sendiri telah melakukan pengamanan  dengan  menambahkan  alat-alat  kemananan  seperti  alarm,  teralis,  alat pemadam api ringan, pagar, serta dilengkapi oleh pintu ganda (non besi dan besi). Menurut  Pramukantoro  dan  Sunarti  [10],  disebutkan  bahwa  penyimpanan  dan distribusi  merupakan  bagian  dalam  fungsi  pengelolaan  obat  yang  penting  guna menjamin mutu obat yang akan digunakan untuk pelayanan kesehatan di Puskesmas. Pada  Petunjuk  Teknis  Tata  Laksana  Indikator  Kinerja  Tata  Kelola  Obat  Publik  dan Perbekalan  Kesehatan  [6],  salah  satu  indikator  yang  diperhatikan  adalah  sarana penyimpanan  obat  yang  menjamin keamanan  serta  mutu  obat.  Hal  ini  menunjukkan sarana  dan  prasarana  yang  memadai  diperlukan  dalam  pengelolaan  obat  dan perbekalan kesehatan untuk mencapai ketersediaan yang baik. Di Instalasi Farmasi Kota Gorontalo sendiri sarana yang digunakan sudah memadai.

## Penilaian Komponen Pengelolaan Obat
Pengelolaan  obat  yang  harus  dilakukan  oleh  Instalasi  Farmasi  berdasarkan petunjuk  teknis  yang  dikeluarkan  oleh  Dirjen  Kefarmasian  dan  Alkes  Kemenkes  [6] terdiri  dari  kegiatan  perencanaan,  pengadaan  dan  penerimaan,  penyimpanan, distribusi,  pencatatan  dan  pelaporan,  supervisi  dan  evaluasi,  pemusnahan,  serta pengembangan  kompetensi.  Berdasarkan  hasil  yang  diteliti,  Instalasi  Farmasi  Kota Gorontalo memiliki skor 36,40 dengan standar Kemenkes yaitu 40 (Tabel 3).
Tabel 3. Penilaian komponen pengelolaan obat No Komponen Skor Standar 1. Perencanaan 3 6 2. Penerimaan 5 5 3. Penyimpanan 5,4 6 4. Distribusi 6 6 5. Pencatatan dan Pelaporan 6 6 6. Pemusnahan 5 5 7. Pengembangan Kompetensi 6 6 Total Skor 36,4 40
Sumber nilai standar: Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2017
Penilaian  pertama  yang  dilakukan  terhadap  pengelolaan  obat  adalah  terhadap proses  perencanaan  obat  yang  ada  di  Instalasi  Farmasi.  Berdasarkan  angket,  ada beberapa  hal  yang  perlu  dinilai  yaitu  adanya  Standar  Operasional  Prosedur  (SOP) mengenai perencanaan obat, adanya SK Tim Rancangan Obat Terpadu (TPOT), serta rancangan  kerja  dan  manfaatnya  bagi  TPOT.  Dari  beberapa  hal  tersebut,  Instalasi Farmasi Kota Gorontalo hanya memiliki SOP mengenai perencanaan kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahap perencanaan ini, Instalasi Farmasi Kota Gorontalo belum menjalankan perencanaan yang maksimal atau sesuai dengan standar yang dikeluarkan oleh Dirjen Kefarmasian dan Alkes Kemenkes, ini terlihat dari jumlah skor yang didapatkan pula yaitu sebesar 3,00 dari standar yang
seharusnya 6,00. Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh Instalasi Farmasi Kota Gorontalo adalah  perlu  menetapkan  SK  untuk  Tim  Rancangan  Obat  Terpadu  serta  memiliki rencana kerja dan manfaatnya. Dengan adanya hal ini akan lebih memaksimalkan dalam merencanakan kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan, sehingga pengelolaan obat dapat berjalan dengan lebih baik.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rumbay dkk [12], disebutkan bahwa faktor yang mempengaruhi perencanaan salah satunya adalah penggunaan data yang digunakan untuk merencanakan kebutuhan obat yang diperlukan. Di Instalasi Farmasi Kota  Gorontalo  sendiri,  data  yang  digunakan  untuk  perencanaan  obat  antara  lain berasal dari permintaan Puskesmas yang ada di Kota Gorontalo. Untuk daftar obat yang akan  disediakan,  biasanya  dilakukan  rapat  terlebih  dahulu  untuk  menentukannya dengan pertimbangan berdasarkan pada LPLPO yang diterima dari Puskesmas, Daftar Obat  Esensial  Nasional  (DOEN),  formularium  nasional,  daftar  obat  indikator  yang dikeluarkan oleh kemenkes, serta obat-obatan program.
Berdasarkan data perencanaan obat yang didapatkan dari Instalasi Farmasi Kota Gorontalo  pada  tahun  2020,  ada  412  obat  dan  vaksin  yang  disediakan  oleh  instalasi farmasi  dan  kemudian  akan  dibagikan  ke  fasilitas  kesehatan  yang  ada  di  Kota Gorontalo. Proses pemilihan kebutuhan obat ini dilakukan secara berjenjang. Pertama, penyediaan  data  pemakaian  obat  setiap  bulan  disediakan  oleh  Puskesmas  dengan melampirkan  Laporan  Pemakaian  dan  Lembar  Permintaan  Obat  (LPLPO).  Melalui laporan  ini,  kemudian  Instalasi  Farmasi  akan  menjumlahkan  kebutuhan  obat  yang dibutuhkan  berdasarkan  banyaknya  pemakaian  obat  yang  digunakan  perbulan  oleh masing-masing  puskesmas.  Perhitungan  kebutuhan  obat  yang  dibutuhkan  secara keseluruhan kemudian dihitung menggunakan metode konsumsi dengan melihat data, lalu  dilakukan  penyusunan  dana  yang  dibutuhkan  untuk  pengadaan  obat  yang disesuaikan  dengan  anggaran  yang  tersedia.  Proses  kemudian  diakhiri  dengan penetapan  hasil  perencanaan  obat  yang  ditetapkan  oleh  Kepala  Dinas  Kesehatan. Setelah  proses  perencanaan  obat  telah  selesai  dilakukan,  maka  selanjutnya  adalah proses pemesanan obat melalui aplikasi. Obat yang dipesan adalah obat yang terdapat pada e-katalog maupun non e-katalog . Kemudian obat yang telah dipesan tersebut akan dikirimkan oleh distributor.
Kegiatan  pengelolaan  obat  yang  dilakukan  selanjutnya  adalah  penerimaan  obat. Pada kegiatan penerimaan obat, hal hal yang menjadi penilaian adalah adanya Standar Operasional  Prosedur  (SOP),  terdapatnya  buku  terima  obat,  staf  yang  diberikan tanggung  jawab  untuk  penerimaan  obat,  pemeriksaan  kesesuaian  obat  yang  dikirim dengan daftar dokumentasi pengiriman obat, serta pemeriksaan keadaan kemasan dan ekspire obat. Berdasarkan penilaian ini, Instalasi Farmasi Kota Gorontalo sejauh ini telah melakukannya  dengan  baik  dan  sesuai  dengan  standar  yang ditetapkan.  Untuk nilai yang  didapatkan  pun  yaitu  5,00  dari  standar  5,00.  Dengan  demikian  bisa  dikatakan untuk proses penerimaan obat, sudah tidak terdapat masalah dan sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Kemenkes.
Setelah  obat  selesai  dilakukan  pengecekan  saat  penerimaan  obat,  maka  obat kemudian  akan  disimpan  terlebih  dahulu  di  gudang  obat  instalasi  farmasi  untuk selanjutnya  akan  didistribusikan  ke  fasilitas-fasilitas  kesehatan  yang  ada  di  Kota Gorontalo. Obat yang telah diterima di simpan di gudang penyimpanan obat Instalasi Farmasi dengan memperhatikan standar penyimpanan setiap obat yang telah diterima. Seperti menjaga suhu yang sesuai dengan stabilitas obat, memperhatikan pertukaran
udara  di  dalam  ruang  penyimpanan,  menjaga  kebersihan  serta  kerapihan  ruang penyimpanan, bebas serangga, penerangan yang cukup memadai, penyimpanan obat expired  yang  terpisah  dari  obat  lainnya,  obat-obat  khusus  seperti  psikotropika  dan narkotika  disimpan  tersendiri  pada  lemari  khusus,  serta  perlakuan-perlakuan  yang harus  dilakukan  untuk  menjaga  obat  agar  tidak  mudah  rusak  selama  penyimpanan obat.  Pada  ruang  penyimpanan,  terdapat  berbagai  fasilitas  pendukung  seperti  rak, lemari  khusus  narkotika  dan  psikotropika,  lemari  es,  pallet,  AC,  generator  set, trolley/kereta dorong, serta thermometer ruangan. Pengelolaan dan penyimpanan obat semuanya  dilakukan  secara  satu  pintu  ( one  gate  policy )  oleh  Instalasi  Farmasi  Kota Gorontalo.
Berdasarkan angket yang dikeluarkan oleh Kemenkes [6], ada beberapa poin yang menjadi penilaian terhadap penyimpanan obat di Instalasi Farmasi, yaitu adanya SOP penyimpanan obat, ruangan penyimpanan yang rapi dan bersih, terhindar dari hewan pengerat  dan  serangga,  ventilasi  serta  sirkulasi  udara  dan  pencahayaan  yang menunjang,  pemisahan  terhadap  obat  yang  telah  kadaluarsa,  penataan  stok  obat memerhatikan  tanggal  kadaluarsa,  tersedia  ruang  yang  cukup  untuk  bergerak, pengelompokkan  obat  berdaasarkan  jenis  peruntukkan  (obat  program  dan  non program)  dan  bentuk  sediaan  serta  disusun  secara  alfabetis,  serta  dilakukannya pengamatan mutu obat secara organoleptis dan dicatat dalam buku penyimpanan obat. Dari poin-poin yang telah disebutkan tersebut, Instalasi Farmasi Kota Gorontalo telah melakukan semua yang menjadi poin standar penilaian terhadap penyimpanan obat, kecuali pada poin pengamatan mutu obat secara organoleptis dan dicatat dalam buku penyimpanan. Pada poin ini, instalasi farmasi tidak melakukannya. Menurut Peraturan Menteri  Kesehatan  No.  75  tahun  2016  tentang  Penyelenggaraan  Uji  Mutu  Obat pada Instalasi Farmasi Pemerintah [8] dikatakan bahwa perlu dilakukan pengujian terhadap mutu obat yang ada di Instalasi Farmasi Pemerintah yang bertujuan untuk mendukung pemastian  mutu  obat  yang  diadakan  oleh  pemerintah  pusat  maupun  pemerintah daerah. Dimana pengujian mutu obat ini meliputi pengujian terhadap semua jenis obat terutama  obat  yang  tercantum  dalam  formularium  nasional  dan  obat  program kesehatan.  Pentingnya  pengujian  obat  ini  bukanlah  tanpa  sebab,  tetapi  dimaksudkan agar  kualitas  obat  yang  akan  diterima  masyarakat  adalah  obat  yang  bekualitas  baik. Menurut Waluyo dkk [14], disebutkan bahwa pengawasan terhadap mutu obat yang disimpan di Instalasi Farmasi perlu untuk dilakukan agar dapat mencegah terjadinya obat stagnan dan kerusakan pada obat. Pemantauan mutu obat secara berkala ini juga dapat  mencegah  terjadinya  penumpukan  obat  kadaluarsa,  sehingga  dapat memaksimalkan  pengelolaan obat. Solusi yang dapat diberikan terhadap masalah ini yaitu Instalasi Farmasi Kota Gorontalo perlu melakukan pemantauan mutu obat dengan menunjuk staf khusus untuk pemantauan mutu obat.
Tahapan  selanjutnya  yaitu  tahap  distribusi.  Penilaian  yang  dilakukan  terhadap tahap  ini  yaitu  meliputi  adanya  SOP,  adanya  petugas  distribusi,  adanya  jadwal distribusi,  tersedianya  dokumen  penyerahan  obat  dan  perbekalan  kesehatan, tersedianya  sarana  repacking  seperti  kardus  maupun  plastik  obat,  serta memperhitungkan  stok  optimum.  Berdasarkan  beberapa  poin  penilaian  tersebut, Instalasi  Farmasi  Kota  Gorontalo  telah  memenuhi  seluruh  poin  penilaian  dan mendapatkan nilai 6,00 dari standar 6,00. Hal ini menunjukkan bahwa Instalasi Farmasi Kota Gorontalo telah melaksanakan proses distribusi obat yang baik dan benar sesuai standar Kemenkes.
Distribusi  obat  dari Instalasi Farmasi ke  Puskesmas  yang ada  di Kota  Gorontalo dilakukan  setiap  bulan.  Tahapan  distribusi  yang  dilakukan  oleh  Instalasi  Farmasi terbagi  atas  beberapa  tahapan  yaitu  persiapan  administrasi,  penyiapan  obat  dan distribusi,  dan  stok  opname.  Pertama  yaitu  persiapan  administrasi.  Pada  penyiapan administrasi dimulai dengan penerimaan LPLPO yang didapatkan dari Puskesmas yang ada di Kota Gorontalo. Lalu akan dilakukan penyiapan berkas administrasi seperti surat tugas, surat bukti barang keluar, pembuatan jadwal pendistribusian, dan kelengkapan administrasi  lainnya.  Kedua  yaitu  penyiapan  obat  dan  distribusi.  Setelah  melakukan penyiapan administrasi, maka yang dilakukan selanjutnya adalah penyiapan obat yang akan  didistribusikan  sesuai  LPLPO  yang  diberikan  oleh  Puskesmas.  Pada  tahap  ini, obat-obat  yang  akan  didistribusikan  akan  dilakukan  pengecekan,  seperti  pengecekan tanggal kadaluwarsa  obat,  pengecekan  kesesuaian  obat  yang  disiapkan  dengan  yang tertulis  pada  LPLPO,  serta  pengecekan  jumlah  obat  yang  akan  dikirimkan.  Perlu disiapkan juga Berita Acara Serah Terima obat serta Surat Bukti Barng Keluar sehingga dapat  dilihat  berapa  banyak  obat  yang  didistribusikan.  Setelah  seluruh  pengecekan, maka  obat  akan  dilakukan  pengepakan  untuk  selanjutnya  dikirimkan  ke  berbagai puskesmas. Penyerahan obat dilakukan beserta dengan Surat Bukti Barang Keluar dan Berita Acara Serah terima kepada petugas puskesmas. Semua kegiatan serta dokumen distribusi obat kemudian diarsipkan. Setelah kegiatan distribusi, maka perlu dilakukan pengecekan obat serta BMHP dengan melakukan stok opname logistik kesehatan yang tersedia di Instalasi Farmasi Kota Gorontalo.
Penilaian  selanjutnya  yaitu  terhadap  proses  pencatatan  dan  pelaporan.  Instalasi Farmasi Kota Gorontalo sendiri telah memenuhi standar Kemenkes dengan nilai 6,00. Dalam  proses  manajemen  obat  dan  perbekalan  kesehatan,  maka  perlu  dilakukan pencatatan dan pelaporan terkait kegiatan manajemen obat dan perbekalan kesehatan yang dilakukan. Instalasi Farmasi melakukan pencatatan dan pelaporan menggunakan sistem yang terintegrasi dan terhubung ke berbagai lembaga terkait. Pelaporan mutasi dan  persediaan  obat  dilakukan  oleh  Instalasi  Farmasi  ke  Dinas  Kesehatan  Kota Gorontalo, Badan Keuangan Kota Gorontalo, Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, dan Kementerian Kesehatan. Pencatatan dan pelaporan dilakukan dengan sebenar-benarnya dengan  menyesuaikan  stok  obat  dan  perbekalan  kesehatan yang  tersedia  di Instalasi Farmasi.
Proses  manajemen  pengelolaan  obat  selanjutnya  adalah  pemusnahan  obat. Berdasarkan  angket  yang  dikeluarkan  oleh  Kemenkes,  terdapat  beberapa  poin  yang perlu diperhatikan dalam pemushanan obat yaitu meliputi adanya SOP, adanya petugas Instalasi  Farmasi  yang  terlibat  dalam  pemusnahan  obat,  serta  adanya  berita  acara pemusnahan obat. Instalasi Farmasi Kota Gorontalo sudah memenuhi seluruh kriteria tersebut  dan  mendapatkan  nilai  5,00  dari  standar  kemenkes  yaitu  5,00.  Dengan demikian pada proses pemusnahan obat ini, instalasi farmasi telah memenuhi standar Kemenkes. Obat-obat yang telah rusak, kadaluwarsa, maupun obat-obat yang ditarik dari pasaran dan perlu dilakukan pemusnahan akan dikumpulkan terlebih dahulu di Instalasi  Farmasi  untuk  kemudian  dimusnahkan  setiap  tahun  sekali  pada  minggu pertama bulan Desember.
Hal  penting  lainnya  yang  menjadi  penilaian  terhadap  suatu  Instalasi  Farmasi berdasarkan  angket  yang  dikeluarkan  oleh  Kemenkes  adalah  pengembangan kompetensi. Penilaian yang dilakukan meliputi pembimbingan teknisi pada puskesmas serta  melakukan  pertemuan  koordinasi  dengan  puskesmas.  Instalasi  Farmasi  Kota
Gorontalo  sendiri  telah  melakukan  pengembangan  kompetensi  ini  dan mendapatkan nilai  6,00  dari  standar  Kemenkes  yaitu  6,00.  Pembimbingan  teknis  ke  puskesmas  ini dimaksudkan  agar  Instalasi  Farmasi  dapat  memberikan  bimbingan  mengenai pengelolaan obat yang baik dan benar ke puskesmas yang ada di suatu daerah sehingga tata kelola obat di berbagai puskesmas juga berjalan dengan baik. Selain itu pertemuan koordinasi dengan puskesmas juga dilakukan agar dapat menjalin koordinasi yang baik antara Instalasi Farmasi dan Puskesmas sehingga penyaluran obat dapat diketahui dan terkendali dengan baik.

## 4. Kesimpulan
Berdasarkan penelitian tentang Analisis Manajemen Pengelolaan Logistik Sediaan Farmasi  dan  Perbekalan  Kesehatan  di  Instalasi  Farmasi  Kota  Gorontalo  yang  telah dilakukan, maka dapat dismpulkan bahwa perencanaan belum sesuai dengan standar yang  ditetapkan  oleh  Kemenkes. Pengadaan  dan  penerimaan  sudah  sesuai  dengan standar yang ditetapkan oleh Kemenkes. Penyimpanan belum sesuai dengan standar yang  ditetapkan  oleh  Kemenkes.  Pendistribusian  sudah  sesuai  dengan  standar  yang ditetapkan  oleh  Kemenkes. Pemusnahan  sudah  sesuai  dengan  standar  yang diberlakukan oleh Kemenkes.
Referensi:
[1] Anief,  Moh.  1995. Manajemen  Farmasi .  Cet  ke-1.  Yogyakarta:  Gadjah  Mada University Press
[2] Depkes RI. 1996. Buku Petunjuk Pedoman Pengelolaan Gudang Penyimpanan . Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia.
[3] Depkes  RI.  2003. Pedoman  Pengelolaan  Obat  Publik  dan  Perbekalan    Kesehatan  di Puskesmas . Jakarta: Direktorat Jenderal Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan Departemen Kesehatan Republik Indonesia
[4] Dinas Kesehatan Kota Gorontalo. 2017. Profil dan Kajian Akademis Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Kota Gorontalo . Gorontalo: Dinas Kesehatan Kota Gorontalo
[5] Direktorat  Jenderal  Bina  Kefarmasian  dan  Alat  Kesehatan.  2010. Materi  Pelatihan Manajemen  Kefarmasian  di  Instalasi  Farmasi  Kabupaten/Kota. Jakarta:  Kementrian Kesehatan Republik Indonesia
[6] Direktorat  Jenderal  Kefarmasian  dan  Alat  Kesehatan  Kementerian  Kesehatan Republik Indonesia. 2017. Petunjuk Teknis Tata Laksana Indikator Kinerja Tata Kelola Obat  Publik  dan  Perbekalan  Kesehatan  Tahun  2017-2019. Jakarta:  Kementrian Kesehatan Republik Indonesia
[7] Permenkes RI No. 3 Tahun 2015, tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, Dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, Dan Prekursor Farmasi
[8] Permenkes  RI  No.  75  Tahun  2016,  tentang Penyelenggaraan  Uji  Mutu  Obat  Pada Instalasi Farmasi Pemerintah
[9] Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2009, tentang Pekerjaan Kefarmasian
[10] Pramukantoro, Ganet Eko dan Sunarti. 2018. Evaluasi Pengelolaan Obat di  Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Kota Surakarta Tahun 2015. Jurnal Farmasi Indonesia, Vol. 15
[11] Rosmania,  F.A  dan  Supriyanto,  S.  2015. Analisis  Pengelolaan  Obat  Sebagai  Dasar Pengendalian Safety Stock Pada Stagnant Dan Stockout Obat. Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat Airlangga. Vol 3.
[12] Rumbay, Inggrid N., G. D. Kandou, dan T. Soleman. 2015. Analisis Perencanaan Obat di Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Tenggara. Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Sam Ratulangi, Vol. 5
[13] Syamsuni, H. A. 2006. Ilmu Resep. Jakarta : EGC
[14] Waluyo,  Yohanes  Wahyu,  Umi  Athiyah,  Thinni  Nurul  Rochmah.  2015. Analisis Faktor yang Mempengaruhi Pengelolaan Obat Publik di Instalasi Farmsai Kabupaten (Studi di Papua Wilayah Selatan) . Jurnal Ilmu Kefarmasian Indonesia, Vol. 13
[15] Warman, Jhon. 1997. Manajemen Pergudangan . Jakarta: LPPM.