DOI: https://doi.org/10.54082/jupin.378 Vol. 4, No. 3, Agustus 2024, Hal. 905-914 p-ISSN: 2808-148X https://jurnal-id.com/index.php/jupin e-ISSN: 2808-1366

## Collaborative Governance dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Jember
Tree Setiawan Pamungkas *1 , Sindy Nurazida Masqurin 2 , Sutomo 3
1,2,3 Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember, Indonesia
Email: 1 tree.sp.fisip@unej.ac.id, 2 180910201045@mail.unej.ac.id, 3 sutomo.fisip@unej.ac.id

## Abstrak
Pengelolaan  sampah  menjadi salah  satu  permasalahan  publik  yang  memerlukan  peran  serta  Masyarakat,  privat serta stakeholders terkait, bukan hanya urusan pemerintah daerah. Kolaborasi tata kelola sampah antara pemerintah daerah dan lembaga non pemerintah terwujud dalam penangan urusan sampah di Kabupaten Jember pada Tempat Pembuangan Sampah TPS 3R Baratan. Tujuan dari peneltian ini untuk menemukenali peran yang dijalankan oleh masing-masing  stakeholders  dalam  proses  kolaborasi,  serta  mengidentifikasi  tahap-tahap  kolaborasi  dalam pengelolaan sampah. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data  yang  digunakan  berupa  wawancara  mendalam,  observasi  dan  data  sekunder  terkait  proses  kolaborasi pengelolaan sampah di Kabupaten Jember. Hasil penelitian menunjukkan bahwa collaborative governance dalam pengelolaan  sampah  di  Kabupaten  Jember  telah  dilakukan  melalui  empat  tahap,  yaitu assessment , initiation , deliberation , dan implementation . Proses collaborative governance dimulai dengan proses assessment dan diakhiri oleh  kegiatan implementation .  Hasil  kolaborasi  pengelolaan  sampah  di  Kabupaten  Jember  berupa  pengolahan sampah organik dalam aktivitas budidaya larva lalat (maggot).
Kata kunci : Collaborative Governance, Organisasi Non Pemerintah, Pengelolaan Sampah, Sektor Publik

## Abstract
Waste  management  is  a  public  problem  that  requires  the  participation  of  the  community,  private  sector,  and related  stakeholders,  not  just  a  matter  for  local  government.  Collaboration  in  waste  management  between  the local government and the nongovernment organization is realized in handling waste matters in Jember at the TPS 3R  Baratan  Waste  Disposal  Site.  This  research  aims  to  identify  the  roles  played  by  each  stakeholder  in  the collaboration  process,  as  well  as  identify  the  stages  of  collaboration  in  waste  management.  This  research  is qualitative research with a descriptive approach. The data collection techniques used were in-depth interviews, observations, and secondary data related to the collaborative waste management process in Jember. The research results show that collaborative governance in waste management in Jember has been carried out through four stages,  namely  assessment,  initiation,  deliberation,  and  implementation.  The  collaborative  governance  process begins  with  an  assessment  process  and  ends  with  implementation  activities.  The  result  of  collaborative  waste management in Jember is the processing of organic waste in the activity of cultivating fly larvae (maggots).
Keywords : Collaborative Governance, Nongovernment Organization, Public Sector, Waste Management

## 1. PENDAHULUAN
Keterbatasan sarana dan prasarana pengolahan sampah menjadi tantangan pengelolaan sampah di Kabupaten Jember. Permasalahan tersebut juga terkait dengan kesadaran masyarakat, sebagai produsen sampah masyarakat seharusnya ikut menjadi aktor dalam menangani masalah sampah dengan mengelola sampahnya  sendiri.  Rendahnya  kesadaran  masyarakat  terhadap  pengelolaan  sampah  ini  dapat  dilihat dari masih bercampurnya sampah organik dan anorganik yang masuk ke TPA Pakusari (Radar Digital, 2023).
Kurangnya  kesadaran  masyarakat  tentang  pengelolaan  sampah  di  Kabupaten  Jember  menjadi penyebab  terjadinya  masalah  publik  di  bidang  pengelolaan  sampah.  Masalah  publik  diartikan  oleh Anggara (2018) sebagai masalah yang mempunyai dampak luas dan mencakup konsekuensi bagi orang- orang yang tidak terlibat secara langsung. Salah satu masalah yang terjadi di Kabupaten Jember adalah
DOI: https://doi.org/10.54082/jupin.378 Vol. 4, No. 3, Agustus 2024, Hal. 905-914 p-ISSN: 2808-148X https://jurnal-id.com/index.php/jupin e-ISSN: 2808-1366
TPA Pakusari yang mengalami kelebihan beban pengelolaan sehingga akan rawan longsor dan terbakar. Seperti  yang  terjadi  pada  tanggal  8  September  2022,  TPA  Pakusari  mengalami  kebakaran  yang menyebabkan beberapa warga sekitar mengalami iritasi mata dan ISPA. Menurut Hartono dkk (2020) volume sampah akan terus meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, apabila sampah tersebut  tidak  dikelola  dengan  benar  maka  akan  menimbulkan  dampak  buruk  seperti  gangguan kesehatan,  menurunnya  kualitas  dan  estetika  lingkungan,  serta  terhambatnya  pembangunan  suatu negara.
Aminah  dan  Muliawati  (2021)  menjelaskan  bahwa  apabila  dikelola  dengan  benar  pengelolaan sampah  dapat  menjadi  pintu  masuk  untuk  mencapai  target  pembangunan  berkelanjutan,  karena  hal tersebut merupakan isu multi sektor yang berdampak pada berbagai aspek di masyarakat dan ekonomi. Untuk mencegah terjadinya dampak buruk akibat sampah dan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan,  masyarakat  perlu  menerapkan  prinsip  3R.  Penerapan  prinsip  3R  merupakan  target program Sustainable Development Goals (SDGs) poin 12.5, yaitu pada tahun 2030 secara substansial mengurangi produksi sampah melalui pencegahan, pengurangan ( reduce ), pendaur ulangan ( recycle ), dan penggunaan kembali ( reuse ).
Pengelolaan sampah yang dilakukan di TPS 3R Baratan diawali dengan kegiatan pemilahan sampah oleh  petugas  DLH  Kabupaten  Jember.  Setelah  itu,  dilakukan  juga  pengelolaan  sampah  organik  dan anorganik. Sampah organik dikelola dengan di daur ulang ( recycle ) menjadi bahan baku kompos dan budidaya maggot, untuk sampah anorganik dilakukan pemilahan ulang yang masih bisa didaur ulang nantinya akan dijual, sedangkan residunya akan diantar ke TPA Pakusari.
Recycling sampah organik melalui budidaya maggot yang dilakukan di TPS 3R baratan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga melibatkan pihak lain. Keterlibatan pihak lain dalam pengelolaan sampah di TPS 3R Baratan berawal dari adanya pengajuan kerja sama dari Yalidi ke DLH Kabupaten Jember. Kerja sama tersebut telah dilakukan sejak 7 Februari 2022 dengan dasar perjanjian kerja sama pinjam pakai nomor 660.1/119/35.09.319/2022. Salah satu tujuan dari kerja sama tersebut adalah untuk mengatasi masalah sampah organik yang ada di Kabupaten Jember. Dalam kerja sama tersebut DLH hanya memberi fasilitas berupa lahan dan sebagian sampah yang cocok untuk pakan maggot saja. Saat ini,  kerja  sama  yang  dilakukan  di  TPS  3R  Baratan  setidaknya  dapat  membantu  mengurangi  sampah organik sekitar 100 kg per hari dan mampu mendatangkan penghasilan sekitar lima puluh juta rupiah per bulan (Syahrial, 2022).
Kolaborasi merupakan penggabungan dua kata co dan labor yang meminki makna pekerjaan linta hubungan  (Saleh,  2020).  Rahayu  dan  Mulyani  (2020)  memberikan  pandangan  kolaborasi  sebagai pengambilan  keputusan  bersama.  Lebih  lanjut  (Rahayu  dan  Mulyana,  2018)  memberikan  definisi kolaborasi sebagai Kerjasama antar organisasi untuk mencapai keuntungan bersama.
Collaborative governance dapat dipahami sebagai pelibatan aktor non negara dalam pembuatan dan pelaksanaan  kebijakan  (Ansell  dan  Gasg,  2007).  Sehingga  dengan  adanya  kolaborasi  tersebut pelaksanaan kebijakan dapat sesuai dengan harapan Masyarakat (Kurniasih et al., 2017). Collaborative governance menuntuk  adanya partnership , collaboration dan network antar  stakeholder  terkait (Ikeanyibe et al., 2017). Susianto dan Syanto (2014) memberikan gambaran terkait model pembentukan collaborative  Governenace yang  dimulai  dari  analisis  terhadap  kondisi  awal,  desain  terhadap kelembagaan, proses kolaborasi, kepemimpinan yang memfasilitasi dan hasil-hasil kolaborasi. Konsep kolaborasi muncul  dalam  berbagai  praktek  pemerintah  lokal sebagai  jawaban atas  permasalhan  yang dihadapi oleh pemeirntah yang semakin kompleks (Zaenuri, 2014).
Morse  dan  Stephens (2012) mengartikan collaborative  governance sebagai  cara lembaga  publik bermitra dengan stakeholder non pemerintah dalam proses pemecahan masalah publik atau menciptakan nilai publik, terdapat beberapa tahapan atau proses dalam pelaksanaan collaborative governance yaitu tahap assessment, initiation, deliberation, dan implementation . Berdasarkan apa yang telah dijelaskan tersebut,  maka  tujuan  dari  penelitian  ini  untuk  mendeskripsikan  dan  menganalisis  mengenai  proses collaborative  governance dalam  pengelolaan  sampah  di  Tempat  Pengelolaan  Sampah  3R  Baratan Kecamatan Patrang Kabupaten Jember.
DOI: https://doi.org/10.54082/jupin.378 Vol. 4, No. 3, Agustus 2024, Hal. 905-914 p-ISSN: 2808-148X https://jurnal-id.com/index.php/jupin e-ISSN: 2808-1366

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  jenis  penelitian  deskriptif.  Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara mendalam  (Cresswell,  2012), observasi dan dokumen sekunder yang mendukung. Instrumen utama dalam adalah peneliti didukung dengan pedoman wawancara, alat perekam dan catatan lapangan. Data dalam penelitian ini berupa data primer  yang  bersumber  dari  hasil  wawancara,  serta  data  sekunder  yang  bersumber  dari  dokumen- dokumen terkait dan laporan-laporan yang mendukung. Informan penelitian ditetapkan dengan teknik purposive dan snowball .  Informan  dalam  penelitian  ini  adalah  berbagai  pihak  yang  terlibat  dalam kolaborasi pengelolaan sampah di TPS 3R Baratan Kabupaten Jember. Teknik yang digunakan untuk menguji keabsahan data menggunakan teknik triangulasi teknik dan triangulasi metode. Model analisis interaktif.  (Miles,  et  all,  2014)  digunakan  dalam  penelitian  ini  dengan  tahapan  pengumpulan  data, kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
TPS  3R  Baratan  merupakan  satu-satunya  TPS  3R  yang  ada  di  Kabupaten  Jember,  yang  mulai beroperasi  sejak  tahun  2018  dan  dikembangkan  aplikasinya  di  TPA  Pakusari  pada  tahun  2023. Kolaborasi pengelolaan sampah di TPS 3R Baratan meliputi kegiatan pengelolaan sampah organik dan anorganik  yang  dilakukan dalam  beberapa  tahap.  Tahap  awal  dalam  pengelolaan  sampah di  TPS  3R Baratan  tahap  pemilahan.  Pemilahan  sampah  di  TPS  3R  Baratan  dilakukan  oleh  pegawai  Dinas Lingkungan  Hidup  (DLH)  dengan  memisahkan  antara  sampah  organik  dan  anorganik.  Sampah anorganik nantinya akan dipilah ulang oleh pegawai DLH antara sampah yang masih bisa di daur ulang ( recycle )  atau  tidak.  Sampah  anorganik  yang  dapat  didaur  ulang  nantinya  akan  dijual  kepada  Bank Sampah Induk (BSI), sedangkan untuk residunya akan dikirim ke TPA Pakusari.
Sampah organik yang ada di TPS 3R Baratan dikelola dengan didaur ulang menjadi kompos dan bahan baku budi daya maggot. Daur ulang sampah organik di TPS 3R Baratan dilakukan setiap hari setiap ada kiriman sampah organik. Daur ulang sampah organik menjadi kompos yang dilakukan di TPS 3R Baratan dikerjakan oleh pegawai DLH, sedangkan daur ulang sampah organik melalui budi daya maggot  dilakukan  dengan  menerapkan  pola  kerja  sama  antar  pemangku  kepentingan  dalam  bentuk collaborative governance . Proses kolaborasi yang dilakukan meliputi beberapa tahapan berikut

## 3.1. Tahap Assessment
Tahap penilaian ( assessment ) dalam upaya kolaborasi pengelolaan sampah dimulai dengan adanya proses penilaian tentang kondisi awal pengelolaan sampah di Kabupaten Jember oleh Yalidi. Melalui identifikasi awal tersebut diketahui bahwa sebelum adanya kolaborasi kolaborasi pengelolaan sampah di TPS 3R Baratan sampah organik masih jarang mendapatkan perhatian. Hal tersebut berbeda dengan sampah anorganik yang dinilai sudah banyak yang mengerjakan, mulai dari pemulung hingga pabrikan. Kurangnya  perhatian  terhadap  sampah  organik  mengakibatkan  sampah  tersebut  berakhir  dengan menumpuk  di  TPA  dan  berpotensi  untuk  menghasilkan  gas  metan.  Hal  tersebutlah  yang  mendorong munculnya inisiatif dari Yalidi untuk mendaur ulang sampah melalui budi daya magot.
Hasil analisis terhadap tahap assement dalam kolaborasi pengelolaan sampah dapat disajikan pada tabel 1 berikut:
Tabel 1. Tahapan Assessment dalam Kolaborasi Pengelolaan Sampah No Assessment Proses Assessment dalam Pengelolaan Sampah di TPS 3R Baratan 1. Is collaboration necessary? Identifikasi  tentang  perlu  atau  tidaknya  kolaborasi  dalam  pengelolaan sampah telah dilakukan oleh Yalidi dan DLH Kabupaten Jember. 2. Are preconditions in place? Identifikasi kondisi awal pengelolaan sampah di Kabupaten Jember telah dilakukan sebelum kolaborasi pengelolaan sampah antara Yalidi dan DLH Kabupaten Jember terjadi. 3. Who are the stakeholders? Identifikasi stakeholders yang  terlibat  dalam  kolaborasi  pengelolaan sampah hanya membutuhkan Yalidi dan DLH Kabupaten Jember.
DOI: https://doi.org/10.54082/jupin.378 Vol. 4, No. 3, Agustus 2024, Hal. 905-914 p-ISSN: 2808-148X https://jurnal-id.com/index.php/jupin e-ISSN: 2808-1366
No Assessment Proses Assessment dalam Pengelolaan Sampah di TPS 3R Baratan 4. Who might fill key roles (sponsor, converter, and fasilitator)?
Identifikasi pemeran kunci dalam pengelolaan sampah di TPS 3R Baratan seluruhnya  dilakukan  oleh  Yalidi,  sedangkan  Dinas  Lingkungan  Hidup hanya berperan sebagai penyedia lahan.

## Sumber: Diolah dari hasil penelitian 2024
Kesadaran untuk melakukan pengelolaan sampah dalam bentuk budidaya magot memerlukan kerja sama dengan pihak lain,  oleh karenanya  Yalidi melakukan pengajuan  draft kerja sama kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Jember. Kolaborasi  ini dinilai perlu dilakukan oleh Yalidi dan DLH  Kabupaten  Jember  karena  keduanya  memiliki  kepentingan  yang  sama  dalam  menyelesaikan masalah sampah organik. Kesadaran akan penyelesaian masalah sampah tersebut mendorong Yalidi dan DLH Kabupaten Jember tidak dapat dilakukan oleh aktor tunggal baik itu pemerintah ataupun sektor privat. Yalidi membutuhkan dukungan fasilitasi dari DLH Kabupaten Jember selaku  organisasi yang memiliki  kewenangan  di  bidang  lingkungan.  Pada  sisi  lain,  DLH  Kabupaten  Jember  membutuhkan Yalidi  selaku  NGO  untuk  membantu  mengatasi  masalah  sampah  mengingat  jumlah  sampah  organik yang  banyak  sekali  dan  masih  minim  pengolahan.  Yalidi  dan  DLH  juga  sudah  sering  terlibat  dalam event yang sama.
Kendala dalam penyediaan lahan tersebut juga menjadi dasar penilaian tentang perlunya kerja sama dengan pihak lain. Dalam proses identifikasi stakeholders tersebutlah keputusan untuk melibatkan DLH Kabupaten  Jember  diambil.  Selain  karena  adanya  kebutuhan  akan  lahan,  pelibatan  DLH  dalam pengelolaan sampah juga dinilai perlu dilakukan karena DLH merupakan organisasi pemerintah yang terkait dengan lingkungan. Selain itu, adanya riwayat kerja sama yang baik antara Yalidi dan DLH juga menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan kolaborasi. Berdasarkan proses identifikasi stakeholders yang terjadi juga dapat diketahui bahwa pada awal kolaborasi Yalidi hanya memerlukan DLH untuk memfasilitasi lahan, sedangkan untuk peran sponsor dan penyelenggara nantinya akan dilakukan oleh Yalidi sendiri.
Kebutuhan  kolaborasi  didasarkan  pada  analisis  yang  dilakukan  oleh  Yalidi  sebagai  sektor  non pemerintah dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember sebagai sektor publik. Kondisi tahap awal menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di Kabupaten Jember memerlukan adanya kolaborasi antara pemerintah  dan  sektor  non  pemerintah.  Pada  tahap  asessment  ditemukan  bahwa  Dinas  Lingkungan Hidup  Kabupaten Jember menjalan  peran  sebagai fasilitator  dalam  hal penyediaan  lahan operasional dan memfailitasi penggunaan sampah di wilayah perkotaan Kabupaten Jember sebagai sumber daya dan pakan budidaya larva lalat (magot).

## 3.2. Tahap Initiation
Tahap  inisiasi  dilakukan  dengan  membingkai  masalah  yaitu  untuk  membantu  menyelesaikan masalah sampah khususnya sampah organik dengan mendaur ulangnya sebagai bahan baku budi daya magot. Setelah masalah berhasil dibingkai dilanjutkan dengan membahas tentang keterlibatan masing- masing stakeholders . Pelibatan stakeholders dilakukan dalam bentuk pembagian peran. Dalam hal ini disepakati bahwa DLH berperan sebagai penyedia lahan dan pakan, sedangkan untuk pelaksana kegiatan dan  lain-lainnya  mulai  dari  menyediakan  modal,  sarana  prasarana,  dan  sumber  daya  manusia  sudah dipenuhi  oleh  Yalidi  sehingga  tidak  ada  hal  lain  lagi  yang  dibutuhkan  untuk  memulai  kolaborasi. Selanjutnya, untuk proses kolaborasi dilakukan dengan diawali oleh pengajuan kerja sama secara lisan oleh Yalidi, setelah disetujui maka pihak Yalidi membuat draft proposal seperti apa yang telah diminta oleh DLH Kabupaten Jember, setelah proposal siap maka selanjutnya membahas mengenai perjanjian kerja sama atau MOU.
Hasil analisis tahap initiation dalam kolaborasi pengelolaan sampah pada TPS 3R Baratan dapat disajikan pada tabel 2 Berikut
DOI: https://doi.org/10.54082/jupin.378 Vol. 4, No. 3, Agustus 2024, Hal. 905-914 p-ISSN: 2808-148X https://jurnal-id.com/index.php/jupin e-ISSN: 2808-1366
Tabel 2. Tahapan Initiation dalam Kolaborasi Pengelolaan Sampah di TPS 3R Baratan
No Initiation Proses Initiation dalam Pengelolaan Sampah di TPS 3R Baratan 1. How to frame the issue? Kolaborasi  dalam  pengelolaan  sampah  di  lakukan  untuk  membantu mengatasi masalah sampah organik menjadi bahan baku pakan pada budidaya magot. 2. How to engage stakeholders?
Pelibatan stakeholders dalam pengelolaan sampah dilakukan dengan adanya pembagian peran. DLH berperan sebagai penyedia lahan dan pakan. Sedangkan untuk peran lainnya mulai dari penyediaan modal, sarana prasarana, serta sumber daya manusia dilakukan oleh Yalidi.
3. Who/what else is needed? Pada awal kerja sama diketahui bahwa semua yang dibutuhkan telah terpenuhi melalui keterlibatan Yalidi dan DLH Kabupaten Jember. 4. What kind of process? Kolaborasi  dilakukan  dengan  diawali  oleh  pengajuan  kerja  sama secara lisan oleh Yalidi, setelah disetujui maka pihak Yalidi membuat draft  proposal  seperti  apa yang  diminta  oleh  DLH,  setelah  proposal siap maka selanjutnya membahas perjanjian kerja sama.
Sumber: Diolah dari hasil penelitian 2024
Proses kolaborasi pengelolaan sampah di Kabupaten Jember dimulai dari inisiasi organisasi non pemerintah  yaitu  Yalidi.  Proses  komunikasi  yang  terjalin  antara  Yalidi  dan  DLH  Kabupaten  Jember menyepakati kebutuhan kolaborasi di antara kedua belah pihak dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Jember.  Isu  yang  diangkat  bersama  terkait  keterbatasan  kemampuan  TPA  Pakusari  sebagai  lokasi pembuangan sampah di Kabupaten Jember. Sehingga diperlukan upaya terintegrasi untuk mengurangi pasokan sampah yang ditujukan ke TPA Pakusari.
Identifikasi terhadap setiap pihak yang terlibat dalam pengelolaan sampah dilakukan antara Yalidi dengan  DLH  Kabupaten  Jember.  Identifikasi  tersebut  memberikan  pemetaan  pembagian  tugas  serta tanggungjawab  antara  Yalidi  dan  DLH  Kabupaten  Jember.  Draft  inisiasi  yang  diajukan  oleh  Yalidi memuat pembagian peran dan tanggungjawab yang dilakukan Yalidi dalam penyediaan modal, sarana prasarana, serta sumber daya manusia. Sedangkan tugas dan tanggung jawab DLH Kabupaten Jember sebagai  fasilitator  dalam  mnyediakan  akses  bagi  Yalidi  untuk  menggunakan  sampah  organik  dan penggunaan lahan milik DLH Kabupaten Jember.

## 3.3. Tahap Deliberation
Tahap musyawarah ( deliberation ) adalah tahap selanjutnya yang dilalui dalam upaya kolaborasi pengelolaan  sampah.  Tahap  musyawarah  ini  dilakukan  setelah  komitmen  untuk  bekerja  sama  antara Yalidi dan DLH telah terbangun dengan diterimanya inisiasi Yalidi untuk melakukan budi daya magot. Tahapan musyawarah dalam kolaborasi  pengelolaan sampah di TPS 3R Baratan dilakukan pada saat pembahasan  perjanjian  kerja  sama  di  tanggal  7  Februari  2022.  Pemangku  kepentingan  yang  terlibat dalam  musyawarah  tersebut  Kepala  Dinas  Lingkungan  Hidup  dan  ketua  Yalidi.  Hasil  dari  proses musyawarah tersebut kemudian dimuat dalam sebuah perjanjian formal berbentuk perjanjian kerja sama pinjam pakai nomor 600.1/119/35.09.319/2022.
Berdasarkan  hasil  penelitian  terhadap  kolaborasi  pengelolaan  sampah  di  TPS  3R  Baratan  pada tahap deliberasi dapat disajikan pada tabel 3 berikut:
Tabel 3. Tahapan Deliberation dalam Kolaborasi Pengelolaan Sampah di TPS 3R Baratan
No Deliberation Proses  Deliberation  dalam  Pengelolaan  Sampah  di  TPS  3R Baratan 1. How to develop effective working group? DLH  Kabupaten  Jember  tidak  turut  serta  dalam  upaya pengembangan kelompok kerja, sedangkan Yalidi mengembangkan kelompok kerja yang efektif melalui pendelegasian tugasnya kepada pihak yang memiliki kompetensi seperti PT Sarana Utama Welltrash dan  Republik  Larva,  serta  dengan  memilih  SDM  yang  kompeten dengan sistem pembayaran bagi hasil
DOI: https://doi.org/10.54082/jupin.378 Vol. 4, No. 3, Agustus 2024, Hal. 905-914 p-ISSN: 2808-148X https://jurnal-id.com/index.php/jupin e-ISSN: 2808-1366
2. What ground rules? Aturan dasar dalam kolaborasi pengelolaan sampah didasarkan pada perjanjian kerja sama pinjam pakai yang dibuat oleh Yalidi dan DLH nomor  660.1/119/35.09.319/2022,  sedangkan  untuk  pelaksanaan budi daya magot didasarkan pada SOP budi daya magot yang dibuat oleh Yalidi. 3. How to invent options and decide? Dapat  dilakukan  kapan-pun  sesuai  yang  dibutuhkan,  baik  secara langsung maupun melalui telepon. 4. How to facilitate mutual learning? Proses  pembelajaran  telah  dilakukan  pada  saat  awal  dilakukannya kolaborasi  dengan  melakukan  diskusi  bersama  Bupati,  DLH,  dan Yalidi.  Untuk  selanjutnya  proses  pembelajaran  tidak  ada  jadwal rutin namun dapat dilakukan kapan-pun setiap ada kesempatan.
Sumber: Diolah dari hasil penelitian 2024
Proses  musyawarah  yang  dilakukan  oleh  DLH  Kabupaten  Jember  dan  Yalidi  tidak  membahas mengenai  upaya  pengembangan  kelompok  kerja  karena  hal  tersebut  bukan  merupakan  kewenangan DLH  Kabupaten  Jember.  Upaya  pengembangan  kelompok  kerja  dalam  budi  daya  maggot  dilakukan secara mandiri  oleh  Yalidi  dengan mendelegasikan  tugasnya  ke  PT  Sarana  Utama Welltrash sebagai pemberi  modal  dan  pembeli  produk,  dan  kepada  PT  Republik  Larva  sebagai  pihak  yang  khusus menangani  masalah  produksi  dalam  budi  daya  maggot.  Selain  itu,  dalam  upaya  mengembangkan kelompok kerja yang efektif Yalidi juga memilih SDM yang memang tertarik dan kompeten dalam budi daya maggot dengan menerapkan sistem pembayaran bagi hasil.
Selanjutnya  untuk  aturan  dasar  kerja  sama  Yalidi  dan  DLH  telah  membuat  aturan  formal  yang berbentuk  perjanjian  kerja  sama  pinjam  pakai  nomor  660.1/119/35.09,319/2022,  sedangkan  untuk aturan  dasar  pelaksanaan  pengelolaan  sampah  Yalidi  masih  terus  menyesuaikan  SOPnya.  Selain  itu dalam menemukan dan memutuskan pilihan, Yalidi dan DLH juga dapat melakukannya kapan pun baik melalui telepon atau bertemu langsung sebagaimana yang dibutuhkan. Kemudian untuk memfasilitasi proses belajar juga tidak ditentukan waktu rutinnya, namun di awal kolaborasi telah dilakukan dengan mengadakan dialog bersama antara Yalidi, DLH, dan Bupati Kabupaten Jember.

## 3.4. Tahap Implementation
Tahap  implementasi  kolaborasi  pengelolaan  sampah  dilakukan  oleh stakeholders dengan melaksanakan  tugas  masing-masing,  yaitu  DLH  Kabupaten  Jember  melakukan  tugasnya  dalam menyediakan  tempat  dan  melakukan  pengawasan,  namun  DLH  tidak  melaksanakan  kewenangannya dalam  membantu  mencukupi  kebutuhan  sampah  organik.  Sedangkan,  Yalidi  telah  menjalankan tugasnya sebagai pihak yang memberikan edukasi kepada masyarakat dan merekrut pegawai. PT Sarana Utama Welltrash juga telah menjalankan tugasnya dalam mendanai kegiatan dan membeli hasil produksi untuk dijual kembali kepada pabrikan pakan ternak, serta peternak lele dan unggas. Untuk pelaksanaan kegiatan  produksi  dalam budi  daya maggot  juga telah  dilaksanakan  oleh  Republik Larva.  Dalam  hal pendapatan,  PT  Sarana  Utama  Welltrash  dan  Republik  Larva  menggunakan  sistem  bagi  hasil  60:40, sedangkan untuk DLH tidak meminta bagian dari hasil budi daya maggot karena tujuan kerja samanya adalah  untuk  meminjampakaikan  lahan  yang  dimiliki  untuk  membantu  mengurangi  volume  sampah organik yang ada di Kabupaten Jember. Untuk itu, DLH hanya membebani Yalidi biaya retribusi sebesar Rp 75 untuk setiap kg sampah yang diolah dengan dibayarkan melalui Bapedda.
Selanjutnya, untuk memperbesar pengelolaan sampah di TPS 3R Baratan, Yalidi berupaya untuk memperluas  dukungan  dengan  mengirimkan  proposal  kerja  sama  kepada  pihak-pihak  terkait.  Untuk membantu mencukupi kebutuhan pakan Yalidi berupaya mendapatkan dukungan dari stakeholders lain dengan mengirim proposal kerja sama kepada pihak-pihak yang memproduksi sampah organik seperti Kalbe,  Rumah  Sakit  dr.  Soebandi,  dan  lembaga  pemasyarakatan.  Selain  itu,  Yalidi  juga  meminta dukungan dari pemerintah, baik itu bupati maupun anggota DPR untuk membantu menyediakan alat pemilah sampah.
Hasil  analisis  terhadap  tahap  Implementasi  dalam  kolaborasi  pengelolaan  sampah  di  TPS  3R Baratan dapat disampaikan pada tabel 4 berikut:
DOI: https://doi.org/10.54082/jupin.378 Vol. 4, No. 3, Agustus 2024, Hal. 905-914 p-ISSN: 2808-148X https://jurnal-id.com/index.php/jupin e-ISSN: 2808-1366
Tabel 4. Tahapan Implementation dalam Kolaborasi Pengelolaan Sampah di TPS 3R Baratan
No Implementation Proses Implementation dalam Pengelolaan Sampah di TPS 3R Baratan 1. Who will do what?
pengelolaan sampah dilakukan melalui kolaborasi antara Yalidi dan DLH dengan pembagian peran sebagai berikut:
1. DLH Kabupaten Jember berperan sebagai penyedia lahan dan pengawas.
2. Yalidi  berperan  dalam  mengedukasi  masyarakat,  merekrut pegawai, selain itu didelegasikan kepada:
• PT Sarana Utama Welltrash sebagai sponsor dan pembeli produk output • Republik Larva.sebagai pelaksana budi daya  maggot 2. How to broaden support? Dilakukan dengan mengajukan proposal kerja sama kepada pihak- pihak terkait. 3. What kind of governance?
Struktur governance mulai  dari  tujuan,  spesialisasi  tugas  dan pembagian  kerja,  aturan  dan  SOP,  serta  hubungan  otoritas  telah berjalan sebagaimana yang telah disepakati oleh DLH dan Yalidi di awal kolaborasi.
4. How to monitor progres? Pemantauan  kemajuan  dapat  dilakukan  kapan  saja  tanpa  adanya jadwal rutin. Sumber: Diolah dari hasil penelitian 2024
Selain membangun dukungan dari pihak lain, kolaborasi juga perlu merancang struktur governance seperti  tujuan,  pembagian  kerja,  aturan  dasar,  dan  hubungan  otoritas.  Seperti  yang  sudah  dijelaskan sebelumnya, Yalidi dan DLH Kabupaten Jember telah sepakat bahwa tujuan kolaborasi adalah untuk menangani  masalah  sampah  organik.  Tujuan  tersebut  nyatanya  telah  benar-benar  diimplementasikan karena saat ini budi daya maggot di TPS 3R Baratan telah mampu memproduksi telur maggot sekitar 250  gram/hari  dan  setidaknya  akan  mampu  menghasilkan fresh maggot  sebanyak  500  kg/hari  atau 15.000kg/bulan,  sehingga  mampu  mengurangi  sampah  sebanyak  1250  kg/hari.  Selain  mampu mengurangi  sampah,  budi  daya  maggot  di  TPS  3R  Baratan  juga  mampu  mendatangkan  penghasilan sekitar Rp 2.500.000 - Rp 3.500.000 per hari atau sekitar Rp 75.000.000 – Rp 105.000.000 per bulan.
Struktur pembagian kerja juga telah dijelaskan bahwa DLH hanya sebagai penyedia tempat dan pengawas saja, dan Yalidi menjalankan seluruh peran dalam budi daya maggot dengan mendelegasikan sebagian tugasnya kepada PT Sarana Utama Welltrash dan Republik Larva. Selanjutnya, untuk aturan dasar  kolaborasi  telah  dibuat  dalam  bentuk  perjanjian  kerja  sama  pinjam  pakai  nomor 660.1/119/35.09.319/2022, dan SOP. Sedangkan untuk hubungan otoritas dalam kolaborasi pengelolaan sampah di TPS 3R Baratan didasarkan pada struktur PT Sarana Utama Welltrash.
Selanjutnya, dalam kolaborasi pengelolaan sampah di TPS 3R Baratan diketahui tidak ada kegiatan pertemuan rutin untuk memantau kolaborasi, mengevaluasi hasil, dan mengelola kemitraan, karena hal tersebut dapat dilakukan kapan saja. Hal tersebut tidak sesuai dengan yang tercantum dalam perjanjian kerja sama bahwa setiap tahun dilakukan pembaharuan/penyesuaian perjanjian kerja sama, dan Yalidi wajib memberikan laporan tertulis tentang jumlah sampah yang digunakan.
Pada  pelaksanaan  kolaborasi,  terdapat  beberapa  aktivitas  yang  pelaksanaannya  hanya  dilakukan secara mandiri oleh Yalidi tanpa ikut campur dari DLH seperti dalam upaya pengembangan kelompok kerja yang efektif, dan memperluas dukungan. Dalam upaya tersebut DLH Kabupaten Jember tidak ikut campur karena pelaksanaan pengelolaan sampah memang tidak termasuk dalam kewenangannya.
Terdapat beberapa hal dalam kolaborasi yang tidak dijalankan sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian  kerja  sama.  Di  antaranya  adalah  tidak  dilakukannya  pembaharuan/penyesuaian  perjanjian kerja sama yang seharusnya dilakukan setiap satu tahun sekali. Kewenangan DLH dalam hal penyediaan sampah untuk membantu mencukupi kekurangan bahan baku budi daya maggot juga tidak dilaksanakan. Selain  itu,  Yalidi  juga  tidak  menjalankan  kewajibannya  dalam  memberikan  laporan  tertulis  secara
DOI: https://doi.org/10.54082/jupin.378 Vol. 4, No. 3, Agustus 2024, Hal. 905-914 p-ISSN: 2808-148X https://jurnal-id.com/index.php/jupin e-ISSN: 2808-1366
periodik tentang jumlah/volume sampah dan persentase timbulan sampah yang dimanfaatkan sebagai bahan baku budi daya.
Kolaborasi pengelolaan sampah di TPS 3R Baratan Kabupaten Jember memiliki beberapa faktor yang menjadi pendukung terjadinya kolaborasi. Menurut Ansell dan Gash (2008) beberapa faktor yang dapat  menjadi  pendukung  dan  penghambat  dalam  kolaborasi  adalah  ketidakseimbangan  antara pengaruh/kekuatan,  sumber  daya,  dan  pengetahuan  pemangku  kepentingan;  riwayat  masa  lalu  yang terjadi  baik  berupa  kerja  sama  yang  telah  dilakukan  ataupun  konflik  yang  pernah  terjadi  di  antara pemangku  kepentingan;  serta  bentuk  insentif  atau  kendala  pengampu  kepentingan  untuk  ikut berpartisipasi dalam kolaborasi. Kolaborasi yang terjadi dalam pengelolaan sampah di TPS 3R Baratan didukung  oleh  adanya  keseimbangan  pengaruh  antara  Yalidi  dan  DLH  karena  keduanya  memiliki kapasitas organisasi yang ahli dan berpengalaman dalam pengelolaan sampah, serta sumber daya yang setara dan saling ketergantungan satu sama lain. Selain itu, kolaborasi dalam  pengelolaan sampah di TPS  3R  Baratan  juga  didukung  oleh  adanya  riwayat  masa  lalu  yang  positif  antara  Yalidi  dan  DLH Kabupaten Jember. Riwayat masa lalu yang positif tersebut dapat terlihat dari seringnya Yalidi dan DLH melaksanakan event bersama-sama.  Dengan  adanya  riwayat  masa  lalu  yang  positif  tersebut  maka kolaborasi menjadi lebih mudah untuk dilaksanakan karena sudah terbangunnya hubungan kepercayaan antar pemangku kepentingan.
Kolaborasi pengelolaan sampah di TPS 3R Baratan juga memiliki kendala dalam pelaksanaannya. Kendala  yang  dihadapi  adalah  masih  sulitnya  mendapatkan  sampah  organik  bersih  yang  dapat digunakan  untuk mengembangkan  pengelolaan  sampah  yang  dilakukan  di  TPS  3R  Baratan.  Kendala tersebut  terjadi  karena  masih  tercampurnya  sampah  organik  dan  anorganik  yang  ada  di  Kabupaten Jember,  sedangkan  edukasi  yang  dilakukan  kepada  masyarakat  masih  belum  berdampak  secara signifikan. Kolaborasi pengelolaan sampah di TPS 3R Baratan juga tidak melibatkan masyarakat sekitar.

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis penelitian terkait collaborative governance dalam pengelolaan sampah di  Tempat  Pengelolaan  Sampah  (TPS)  3R  Baratan  Kabupaten  Jember  ditemukan  bahwa  kolaborasi antara Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Jember dan Yalidi dilakukan dalam kegiatan pendaur ulangan sampah organik sebagai bahan baku budi daya maggot. Proses kolaborasi pengelolaan sampah yang dilakukan oleh DLH  Kabupaten Jember dan Yalidi. Beberapa tahapan dalam proses kolaborasi dimulai  dari;  tahapan assessment dilakukan  dengan  diawali  adanya  penilaian  kondisi  awal,  lalu dilanjutkan  dengan  kegiatan  penilaian  perlu  tidaknya  kolaborasi,  setelah  kolaborasi  dirasa  memang perlu  dilakukan  selanjutnya  dilakukan  kegiatan  identifikasi  stakeholders  dan  pemeran  kunci;  tahap initiation dilakukan  dengan  membingkai  masalah  yang  terjadi  dalam  upaya  pengelolaan  sampah, selanjutnya dilakukan upaya pelibatan stakeholders melalui pembagian peran, dan proses kolaborasi; tahap deliberation yang hasilnya dimuat dalam sebuah perjanjian kerja sama; dan tahap implementation , tahap ini dilakukan dengan melaksanakan tugas sesuai dengan pembagian masing-masing pihak, selain itu Yalidi juga melakukan upaya untuk memperluas dukungan, sedangkan untuk struktur governance yang  telah  dibangun  telah  dijalankan  sebagaimana  mestinya,  untuk  kegiatan  memantau  kolaborasi, mengevaluasi  hasil,  dan  mengelola  kemitraan  tidak  dilakukan  secara  terjadwal  dan  dapat  dilakukan kapan pun.

## DAFTAR PUSTAKA
Aminah,  N.  Z.  N;  &  Muliawati,  A.  (2021). Pengelolaan  Sampah  dalam  Konteks  Pembangunan Berkelanjutan  (Pengelolaan  Sampah  dama  Rangka  Pengelolaan  Sampah) .  Hmgp.Ego. https://hmgp.geo.ugm.ac.id/2021/08/27/pengelolaan-sampah-dalam-konteks-pembangunan- berkelanjutan-waste-management-in-the-context-of-waste-management/
Anggara, S. (2018). Kebijakan Publik . CV Pustaka Setia.
Ansell,  C;  &  Gash,  A.  (2008).  Collaborative  governance  in  theory  and  practice. Journal  of  Public Administration Research and Theory , 18 (4), 543–571. https://doi.org/10.1093/jopart/mum032
Hartono,  Y;  Mardhia,  D;  Ayu,  I.W;  &  Masniadi,  R.  (2020). Pengelolaan  dan  Pemanfaatan  Sampah
DOI: https://doi.org/10.54082/jupin.378 Vol. 4, No. 3, Agustus 2024, Hal. 905-914 p-ISSN: 2808-148X https://jurnal-id.com/index.php/jupin e-ISSN: 2808-1366
Berbasis Rumah Tangga . Literasi Nusantara.
Milles, Matthew B.; Huberman, A. Michael; Saldana, J. (2014). Qualitative Data Analysis . Sage.
Ikeanyibe, O. M., Eze Ori, O., & Okoye, A. E. (2017). Governance paradigm in public administration and  the  dilemma  of  national  question  in  Nigeria.  Cogent  Social  Sciences,  3(1),  1316916. https://doi.org/10.1080/23311886. 2017.1316916
Kurniasih,  D.,  Israwan  Setyoko,  P.,  &  Moh  Imron,  dan.  (2017).  Collaborative  Governance  dalam Penguatan  Kelembagaan  Program  Sanitasi  Lingkungan  Berbasis  Masyarakat  (SLBM)  di Kabupaten Banyumas. Sosiohumaniora, 19(1), 1–7. https://jurnal.unpad.ac.id/sosiohumaniora/article/view/7888/6385
Morse, R. S., & Stephens, J. B. (2012). Teaching Collaborative Governance: Phases, Competencies, and Case-Based Learning. Journal of Public Affairs Education , 18 (3), 565–583. https://doi.org/10.1080/15236803.2012.12001700
Radar  Digital.  (2023). Overload,  TPA  Pakusari  Jember  Terima  200  Ton  Per  Hari,  Ketinggian Gunungan Sampah Capai 25 Meter . Radar Jember.
https://radarjember.jawapos.com/jember/793263555/overload-tpa-pakusari-jember-terima-200- ton-per-hariketinggian-gunungan-sampah-capai-25-meter
Rahayu, Candra Dewi, & Mulyani, Sri. (2020). Pengambilan keputusan klinis perawat. Jurnal Ilmiah Kesehatan, 10(1), 1–11.
Ranatiwi,  Mitsha,&  Mulyana,  Mulyana.  (2018).  Dampak  jejaring  kolaborasi  dan kapabilitas inovasi terhadap kinerja. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, 19(1), 49–58.
Saleh, Choirul. (2020). Konsep, Pengertian, dan Tujuan Kolaborasi. Pustaka Universitas Terbuka, 1 Susianto,  Tri  Endar,  &  Suyanto,  Suyanto.  (2014).  Bukti  Empiris  Penerapan  Prinsip-Prinsip Good Cooperative  Governance  pada  Kinerja  Koperasi  di  Sukabumi.  Jurnal  Riset  Akuntansi  & Perpajakan (JRAP), 1(02), 225–237. https://doi.org/10.35838/jrap.2014.001.02.18
Syahrial,  M.  (2022). Kelompok  Pemuda  di  Jember  Raup  Rp  50  Juta  per  Bulan  dari  Budidaya  Ulat Maggot .  Kompas.  https://regional.kompas.com/read/2022/07/23/210141578/kelompok-pemuda- di-jember-raup-rp-50-juta-per-bulan-dari-budidaya-ulat?page=all#page2
Zaenuri,   Muchamad.   (2014).   Mengelola   Pariwisata-Bencana:   Perlunya   Perubahan Paradigma Pengeloaan     Pariwisata     Dari     Adaptive     Governance     Menuju Collaborative Governance. Unisia, 36(81), 157–168.
DOI: https://doi.org/10.54082/jupin.378 Vol. 4, No. 3, Agustus 2024, Hal. 905-914 p-ISSN: 2808-148X https://jurnal-id.com/index.php/jupin e-ISSN: 2808-1366

## Halaman Ini Dikosongkan