## IMPLEMENTASI LIKUIDASI KORPORASI DI INDONESIA: KAJIAN AKUNTANSI DAN YURIDIS
Nurul Hidayah 1 , *Amrie Firmansyah 2 1,2 Politeknik Keuangan Negara STAN

## JURNAL ILMIAH WAHANA AKUNTANSI

## http://journal.unj/unj/index.php/wahana-akuntansi

## ARTICLE INFO

## ABSTRACT

## Article History:
Received: 20 November 2020 Accepted: 08 December 2020 Published: 08 December 2020

## Keywords: Corporation,  Liquidation,  Accounting Standards
This  study  aims  to  analyze  corporate  liquidation accounting practices in Indonesia. The method employed is  qualitative.  The  approach  used  in  the  study  was interviews  with  two  informants,  namely  accounting practitioners  and  legal  experts.  The  data  obtained  from the  two  informants  were  analyzed  based  on  suitability with  theory,  related  literature  both  from  the  accounting and juridical sides. This study concludes that, in general, Law  Number  40  of  2007  has  provided  guidelines regarding  liquidation  procedures  and  liquidator responsibilities,  but  Indonesia's  financial  accounting standards  do  not  regulate  guidelines  for  corporate liquidation. Based on this study's results, the Government needs to formulate a more comprehensive regulation on company  liquidation.  Also,  the  Indonesian  Institute  of Accountants needs to set financial accounting standards related to corporate liquidation.

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  praktik akuntansi  likuidasi  perusahaan  di  Indonesia.  Metode yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode kualitatif.  Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian adalah  wawancara  dengan  dua  informan  yaitu  praktisi akuntansi  dan  ahli  hukum.  Data  yang  diperoleh  dari kedua informan dianalisis berdasarkan kesesuaian dengan teori, literatur-literatur terkait baik dari sisi akuntansi dan yuridis.  Penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa  secara umum  UU  Nomor  40  Tahun  2007  telah  memberikan pedoman  terkait  prosedur  likuidasi  dan  tanggung  jawab likuidator,  namun  standar  akuntansi  keuangan  di Indonesia  tidak  mengatur  pedoman  bagi  likuidasi perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian ini, Pemerintah perlu  menyusun  aturan  yang  lebih  komprehensif  dalam likuidasi  perusahaan.  Selain  itu,  Ikatan  Akuntan Indonesia  perlu  mengatur  standar  akuntansi  keuangan terkait dengan likuidasi perusahaan.
ISSN 2302-1810 (online) DOI:https://doi.org/10.21009/wahana.15.025
How to Cite:
Hidayah,  Nurul,  Amrie  Firmansyah.  Implementasi  Likuidasi Korporasi di Indonesia: Kajian Akuntansi dan Yuridis. Jurnal
Ilmiah  Wahana  Akuntansi,  15(2),  184-196.  https:// doi.org/10.21009/wahana.15.025

## PENDAHULUAN
Sesuai  dengan  ketentuan International Financial  Accounting  Standard (IFRS)  dan United  Stated  Generally  Accepted  Accounting Principle (US  GAAP),  suatu  korporasi  secara umum  menerapkan  prinsip  kelangsungan  usaha ( going  concern )  dalam  menjalankan  bisnis  dan menyusun laporan keuangannya. Namun terdapat perbedaan ketentuan antara IFRS dan US GAAP jika  korporasi  tidak  menerapkan prinsip  going concern .  Berkaitan  dengan  ini,  Dewan  Standar Akuntansi  Keuangan  (DSAK)  (2019)  dengan mengadopsi IFRS
telah mengeluarkan Pernyataan  Standar  Akuntansi  Keuangan  1 (PSAK  1)  tentang  Penyajian  Laporan  Keuangan yang  menyatakan  bahwa  korporasi  sebagai entitas  akuntansi  menyusun  laporan  keuangan berdasarkan  asumsi  kelangsungan  usaha  kecuali apabila  manajemen  memiliki  intensi  untuk melikuidasi entitas atau menghentikan perdagangan. Apabila entitas menyusun laporan keuangan tidak berdasarkan asumsi
kelangsungan  usaha,  maka  entitas  perlu mengungkapkan beberapa hal seperti dasar  yang digunakan serta alasannya. Sebagaimana ketentuan  IFRS,  PSAK  1  tersebut    tidak memberikan  aturan  secara  spesifik  terkait alternatif  akuntansi  yang  harus  digunakan  jika terjadi  kondisi  seperti  likuidasi.  Adapun  US GAAP  telah  mengatur  masalah  likuidasi  secara lebih spesifik dengan Accounting Standar Update No.2013  (ASU  2013-07)  yang  ditetapkan  oleh Financial  Accounting  Standard  Board (FASB) tahun  2013  (www.iasplus.com).  Secara  umum, ASU  2013-07  mengharuskan  entitas  untuk
menggunakan  akuntansi  berbasis  likuidasi untuk  menyajikan  laporan  keuangan  ketika telah  ditetapkan  bahwa  likuidasi  kemungkinan besar  segera  terjadi  dalam  waktu  dekat ( imminent ),  kecuali  apabila  likuidasi  yang dilakukan  telah  direncanakan  dan  spesifik tercantum  di  dalam  dokumen  korporasi  saat awal korporasi berdiri.
Perbedaan  standar  akuntansi  tersebut menyebabkan  penerapan  akuntansi  yang beragam dalam dalam pelaksanaan likuidasi. Di Indonesia,  isu  likuidasi  telah  dialami  oleh Perusahaan swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN),  Perbankan  dan    banyak  korporasi  di berbagai  sektor.  Korporasi  yang  mengalami kegagalan  atau  tidak  mampu  menjalankan kewajibannya  sehingga  harus  dipailitkan, menghentikan  operasinya  dan  mengalami pembubaran. Dampak dari pembubaran tersebut harus dilakukan likuidasi sebagaimana ketentuan  dalam  Undang-Undang  Nomor  40 Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas  Pasal 142  ayat  2.  Berdasarkan  data  Lembaga Penjamin  Simpanan  (LPS),  terdapat  77  Bank telah  selesai  likuidasi  dan  25  Bank  dalam proses  likuidasi  sejak  26  Januari  2006  sampai dengan  27  Januari  2020  (https://lps.go.id). Selain itu, salah satu perusahaan asuransi besar yang  juga  mengalami  likuidasi  adalah  Bakrie Life  yang  telah  dicabut  izinnya  oleh  Otoritas Jasa  Keuangan  (OJK)  pada  tahun  2017  (http:// www.cnbcindonesia.com).  Adapun  pedoman teknis terkait likuidasi di Indonesia diatur dalam Peraturan  LPS  Nomor  001/PLPS/2010  tentang Likuidasi  Bank  dan  Peraturan  OJK  Nomor  28/ POJK.05/2015  tentang  Pembubaran,  Likuidasi,
2302-1810 (online)
dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi  Syariah,  Perusahaan  Reasuransi,  dan Perusahaan Reasuransi Syariah.
Penelitian  sebelumnya  yang  membahas topik  likuidasi  korporasi  dari  sudut  pandang akuntansi  antara  lain  Gufron  et  al.  (2019)  yang menemukan  bahwa  Reksa  Dana  Terproteksi TRAM  Terproteksi  Prima  XI  secara best practices mengikuti  standar  yang  diatur  secara internasional  mengenai  laporan  keuangan  basis likuidasi  seperti  diatur  oleh  FASB Accounting Standard  Codification  Topic 2015  tentang Liquidation  Basis  of  Accounting.  Penelitian tersebut  juga  menemukan  bahwa belum  adanya aturan  basis  likuidasi  dalam  Standar  Akuntansi Keuangan  (SAK)  di  Indonesia.  Penelitian  lain dilakukan  oleh  Ashari  &  Nugrahanti  (2018) menyimpulkan  bahwa  LPS  telah  menerapkan akuntansi  berbasis  likuidasi  yang  sebagian  telah memenuhi ASU 2013-07 terkait pengukuran aset dan kewajiban. Penelitian tersebut jua menyimpulkan bahwa
masih terdapat keterbatasan  terkait  laporan  aktiva  bersih  dan perubahan  aktiva  bersih  dalam  proses  likuidasi yang belum memenuhi ASU 2013-07.
Penelitian lainnya  yang  mengulas likuidasi perusahaan  dari  sudut  pandang  bidang  hukum seperti  yang  dilakukan  oleh  Tyas  et  al.  (2020) dan  Ikhrami (2017). Sementara itu, penelitian di bidang akuntansi  yang mendekati ulasan tentang likuidasi  perusahaan  adalah  penelitian  yang mengulas  kesulitan  keuangan  perusahaan  seperti yang dilakukan oleh Mahaningrum & Yolando & Firmansyah  (2019),  Ratna  &  Marwati  (2018), Nugroho  &  Firmansyah  (2017).  Kesulitan keuangan  diakibatkan  oleh  perusahaan  gagal
dalam  mengelola  bisnis  perusahaan  sehingga perusahaan  akan  mengalami  kepailitan  atau kebangkrutan  (Yolando  &  Firmansyah,  2019). Selain  itu,  penelitian  lainnya  mengulas  merger pada  perusahaan  seperti  Perwito  et  al.  (2020), Suhanda  et  al.  (2019).  Merger  terjadi  ketika perusahaan mengambil  alih operasi  perusahaan target,  dan  perusahaan  target  dibubarkan (Beams et al., 2018).
Masih  jarangnya  penelitian  di  bidang akuntansi  yang  mengulas  likuidasi  perusahaan mengakibatkan  topik  tersebut  penting  untuk diulas  dalam  suatu  penelitian.  Oleh  karena  itu, penelitian ini bertujuan untuk mengulas praktik likuidasi  korporasi  dari  sudut  pandang akuntansi keuangan. Gufron et al. (2019) hanya mengulas  konsep  likuidasi  korporasi  dengan menggunakan  satu  data  perusahaan    dengan menggunakan  dasar  literatur  dalam  mengulas permasalahan penelitian. Sementara itu, penelitian  ini  mengulas  likuidasi  korporasi dengan  dukungan  dari  hasil  wawancara  yang dilakukan  kepada  informan  yang  menguasai praktis  likuidasi  dari  sudut  pandang  akuntansi dan  sudut  pandang  hukum  di  Indonesia.  Oleh karena  itu,  penelitian  ini  diharapkan  dapat mengulas likuidasi korporasi lebih komprehensif  dibandingkan  penelitian  yang dilakukan oleh Gufron et al. (2019).
Penelitian  ini  memiliki  kontribusi  dalam pengembangan  akuntansi  keuangan  untuk likuidasi  korporasi  baik  secara  akademis maupun  secara  praktis,  mengingat  standar akuntansi  keuangan  di  Indonesia  masih  belum mengatur praktik ini secara spesifik. Selain itu, dari peraturan perundangan di Indonesia belum
mengatur  praktik  likuidasi  korporasi  secara detail. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat  menambah  literatur  dalam  ulasan  topik likuidasi  korporasi  di  Indonesia.  Penelitian  ini terdiri  dari  lima  bagian  yaitu  pendahuluan  yang berisi  fenomena  penelitian,  masalah  penelitian, sejauh  mana  penelitian  terkait  dengan  topik likuidasi korporasi telah dilakukan. Bagian kedua mengulas tinjauan literatur  yang mengulas teori- teori  terkait  dengan  likuidasi  korporasi.  Bagian selanjutnya  metode  penelitian,  hasil,  dan pembahasan dan kesimpulan.

## TINJAUAN TEORI
Garcia  &  Woelfel  (1994)  membagi likuidasi  menjadi  tiga  karakteristik.  Pertama, realisasi kas dengan menjual kepemilikan saham, obligasi,  atau  komoditas,  dengan  tujuan  untuk mendapatkan keuntungan atau untuk menghindari  kerugian  akibat  harga  yang  lebih rendah.  Kedua,  penutupan  bisnis  dengan mengonversi aset perusahaan untuk mendapatkan kas  dan  mendistribusikan  kas  seuai  dengan urutan  preferensinya.  Ketiga,  prosedur  yang dilakukan  untuk  debitur  yang  mengalami kapailitan  dengan  melakukan  realisasi  aset  dan kewajiban  bukan  untuk  kelanjutan  bisnis. Sementara  itu,  Beams  et  al.  (2018)  menyatakan bahwa  likuidasi  korporasi  dilakukan  oleh perusahaan  yang  dinyatakan  pailit  oleh pengadilan  akibat  adanya  tuntutan  dari  kreditur karena  perusahaan  tersebut  tidak  mampu  untuk memenuhi kewajibannya. Dalam proses likuidasi terdapat trustee (kurator)  memiliki  tugas  dalam proses  konversi  aset  korporasi  menjadi  kas,  dan
mendistribusikannya  sesuai  dengan  prioritas klaim.
Likuidasi  korporasi  dari  sudut  pandang hukum  di  Indonesia  diatur  dalam  Undang- Undang  Nomor  40  Tahun  2007  tentang Perseroan  Terbatas  (UUPT).  Dalam  Pasal  142 ayat  1  dan  2  UUPT  mengatur  bahwa  likuidasi perusahaan  wajib  dilaksanakan  jika  suatu perusahaan  mengalami  pembubaran  yang terjadi  berdasarkan  keputusan  RUPS  karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran  dasar  telah  berakhir  atau  ditetapkan oleh pengadilan. Selain itu, likuidasi perusahaan  dilakukan  berdasarkan  putusan pengadilan  niaga  yang  telah  mempunyai kekuatan  hukum  tetap,  harta  pailit  perusahaan tidak  cukup  untuk  membayar  biaya  kepailitan, harta  pailit  perusahaan  yang  telah  dinyatakan pailit  berada  dalam  keadaan  insolvensi,  dan dicabutnya izin usaha perusahaan tersebut yang mewajibkan  perusahaan  melakukan  likuidasi sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan.  Di  dalam  UUPT  tersebut  juga mengatur  bahwa  proses  likuidasi  korporasi dapat dilaksanakan oleh likuidator atau kurator. Selama proses likuidasi perusahaan hanya dapat melakukan  perbuatan  hukum  yang  terkait dengan  penyelesaian  semua  urusan  dalam rangka  likuidasi.  Proses  likuidasi  diawali dengan  penunjukan  likuidator  melalui  RUPS atau penetapan oleh pengadilan niaga.
Di  dalam  pasal  152  ayat  1  UUPT menyatakan  bahwa  likuidator  bertanggung jawab  kepada  RUPS  dan  pengadilan  yang mengangkatnya  atas  likuidasi  perusahaan  yang dilakukan.  Pasal  142  ayat  3  UUPT  mengatur
2302-1810 (online)
jika  RUPS  tidak  menunjuk  likuidator,  Direksi bertindak  selaku  likuidator.  Pasal  143  ayat  2 UUPT  menjamin  bahwa  selama  proses  likuidasi Perseroan  tidak  kehilangan  status  badan  hukum sampai  dengan  selesainya  likuidasi  dan pertanggungjawaban  likuidator  diterima  oleh RUPS  atau  pengadilan  namun  sejak  saat pembubaran  dengan  ketentuan  bahwa    setiap surat  keluar Perseroan dicantumkan kata  “dalam likuidasi” di belakang nama Perseroan.
Pasal  144  ayat  1  UUPT  memberikan kesempatan bagi Direksi, Dewan Komisaris atau 1 (satu) pemegang saham atau lebih untuk dapat mengajukan  usul  pembubaran  perseroan  dengan syarat  mewakili  paling  sedikit  1/10  (satu  per sepuluh)  bagian  dari  jumlah  saham  dengan  hak suara. Setelah ditetapkan dalam keputusan RUPS maka  pembubaran  perusahaan  dapat  dimulai. Dalam  Pasal  145  ayat  2  UUPT,  apabila pembubaran  terjadi  karena  jangka  waktu berdirinya  perusahaan  yang  ditetapkan  dalam anggaran  dasar  berakhir,  penunjukan  likuidator melalui RUPS dalam jangka waktu paling lambat 30  (tiga  puluh)  hari  setelah  jangka  waktu berdirinya  Perseroan  berakhir.  Dalam  Pasal  145 ayat  3  UUPT  mengatur  bahwa  setelah  jangka waktu  berdirinya  perusahaan  yang  ditetapkan dalam  anggaran  dasar  berakhir,  Direksi  dilarang untuk  melakukan  perbuatan  hukum  baru  atas nama  perusahaan.  Pasal  146  ayat  1  UUPT memberikan  opsi  bagi  Pengadilan  Negeri  untuk dapat  membubarkan  perusahaan  berdasarkan permohonan  kejaksaan,  permohonan  pihak  yang berkepentingan  atau  permohonan  pemegang saham, direksi atau dewan komisaris.
Pasal  147  UUPT  menjelaskan  kewajiban likuidator  untuk  memberitahukan  pembubaran perusahaan  kepada  semua  kreditur  dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pembubaran.  Kreditur  mendapat  fasilitas pengajuan  tagihan  dalam  jangka  waktu  60 (enam  puluh)  hari  sejak  tanggal  pengumuman tersebut.  Pasal  148  UUPT  menyatakan  bahwa konsekuensi jika pemberitahuan kepada kreditor  tidak  dilakukan  maka  pembubaran tidak  berlaku  bagi  pihak  ketiga  dan  likuidator secara  tanggung  renteng  dengan  perusahaan bertanggung jawab atas kerugian pihak ketiga.
Adapun  kewajiban  likuidator  dalam melakukan  penyelesaian  harta  kekayaan perusahaan  dalam  proses  likuidasi  dijelaskan dalam  pasal  149  ayat  1  UUPT  yaitu  meliputi pelaksanaan  pencatatan  dan  pengumpulan kekayaan  dan  utang  perusahaan,  pengumuman dalam  surat  kabar  dan  Berita  Negara  Republik Indonesia  mengenai  rencana  pembagian kekayaan  hasil  likuidasi,  pembayaran  kepada para  kreditor,  pembayaran  sisa  kekayaan  hasil likuidasi kepada pemegang saham, dan tindakan lain  yang  perlu  dilakukan  dalam  pelaksanaan pemberesan kekayaan.
Sementara  itu  dari  sudut  pandang akuntansi,  pengaturan  likuidasi  perusahaan merujuk  pada  FASB Accounting  Standards Codification  Topic 205  tentang Liquidation Basis  of  Accounting .  Standar  tersebut mensyaratkan entitas untuk menyiapkan laporan keuangan  basis  likuidasi  ketika  likuidasi  sudah dekat  atau  mungkin  segera  terjadi (FASB Accounting  Standards  Codification ,  2013) . Likuidasi kemungkinan akan segera terjadi jika
2302-1810 (online)
salah  satu  hal  ini  terpenuhi  yaitu  (a)  rencana likuidasi disetujui oleh otoritas yang berwenang; dan  (b)  rencana  likuidasi  terjadi  karena  adanya faktor lain seperti kebangkrutan. Apabila rencana likuidasi  telah  dituangkan  dalam  dokumen  awal pendirian  suatu  entitas,  akuntansi  basis  likuidasi hanya  diterapkan  jika  rencana  likuidasi  berbeda dengan  rencana  likuidasi  yang  dicantumkan secara spesifik pada dokumen pendirian tersebut. Laporan  keuangan  yang  disusun  menggunakan akuntansi  basis  likuidasi  harus  menyajikan informasi  yang  relevan  tentang  sumber  daya yang  diharapkan  entitas  dalam  likuidasi  dengan mengukur  dan  menyajikan  aset  sebesar  jumlah uang tunai yang diharapkan dari likuidasi. Entitas harus  mengakui  dan  mengukur  kewajiban  yang harus  diselesaikan  dan  tidak  boleh  berasumsi bahwa  entitas  akan  dibebaskan  dari  kewajiban tersebut  baik  secara  yuridis  maupun  secara pribadi  oleh  kreditur.  Biaya  yang  diharapkan akan  terjadi  dan  pendapatan  yang  diharapkan untuk diperoleh selama likuidasi, termasuk biaya yang terkait dengan penjualan atau penyelesaian aset dan liabilitas perlu disajikan secara terpisah. FASB juga  mensyaratkan  pengungkapan  tentang rencana  likuidasi  entitas,  metode  dan  asumsi signifikan  yang  digunakan  untuk  mengukur  aset dan  liabilitas,  jenis  dan  jumlah  biaya  dan pendapatan  yang  diperoleh,  dan  jangka  waktu yang diharapkan dari proses likuidasi.
Entitas  mengkonversi  asetnya  menjadi  kas atau  aset  lain  dan  menyelesaikan  kewajibannya dengan  kreditor  setelah  berhentinya  semua operasi  bisnis  suatu  entitas.  Sisa  kas  atau  aset lainnya akan didistribusikan kepada investor atau pihak  lain  yang  berhak.  Likuidasi  dapat  bersifat
wajib  atau  sukarela.  Pembubaran  suatu  entitas sebagai  akibat  adanya akuisisi  oleh entitas lain atau  bergabung  ke  dalam  entitas  lain  secara keseluruhan  dan  dengan  harapan  untuk melanjutkan  bisnisnya  tidak  memenuhi  syarat sebagai  likuidasi.  Entitas  harus  menyajikan perubahan  net  aset  selama  periode  likuidasi disajikan  dalam “Statement  of  Changes  in  Net Asets  in  Liquidation” dan  saldo  net  set  pada akhir peride pelaporan dalam “Statement of Net Asets  in  Liquidation” (FASB Accounting Codification , 2013) .
Beams  et  al.  (2018)  menyatakan  bahwa perusahaan dianggap pailit ketika tidak mampu membayar  utangnya  saat  jatuh  tempo,  atau ketika  total  utangnya  melebihi  nilai  wajar asetnya. Ketidakmampuan melakukan pembayaran  tepat  waktu  disebut  sebagai insolvensi  ekuitas.  Total  hutang  yang  dimiliki perusahaan  melebihi  nilai  wajar  dari  total  aset disebut sebagai kebangkrutan. Kebangkrutan ini akan menyebabkan adanya proses likuidasi atau reorganisasi.  Praktik  likuidasi  akan  ditunjuk seorang  wali  amanat  untuk  menjual  aset individu  atau  perusahaan  dan  membayar  klaim kepada  kreditor.  Apabila  debitur  mengalami likuidasi  maka  perusahaan  akan  menggunakan akuntansi  basis  likuidasi  dengan  menyajikan Statement  of  Affairs dan Statement  of Realization and Liquidation. Disisi lain, debitur dimungkinkan  mengalami  reorganisasi  akan menggunakan Fresh-Start Accounting.
Suatu  entitas  harus  menyiapkan  laporan keuangan  basis  likuidasi  ketika  likuidasi  sudah dekat  kecuali  likuidasi  mengikuti  rencana likuidasi yang ditentukan dalam dokumen yang
mengatur  entitas  pada  awal  pendirian  entitas. Likuidasi  akan  terjadi  ketika  salah  satu  dari kondisi  ini  terjadi.  Pertama,  rencana  likuidasi telah  disetujui  oleh  pihak  yang  berwenang (pemegang  saham/otoritas  pemerintah.  Kedua, rencana  likuidasi  karena  adanya  faktor  lain (misalnya, kebangkrutan).
Suatu  entitas  akan  menganggap  bahwa rencana  likuidasi  berbeda  dengan  rencana  yang ditentukan  dalam  dokumen  yang  mengatur entitas  pada  saat  pendirian  dalam  hal  entitas dipaksa  untuk  melepaskan  asetnya  dengan imbalan yang tidak sesuai dengan nilai wajar aset tersebut,  atau  ada  perbedaan  tanggal  akan dimulainya  suatu  likuidasi.  Entitas  juga  harus mengakui  item-item  lain  yang  sebelumnya  tidak diakui  (misalnya,  merek  dagang)  tetapi diharapkan  untuk  dijual  untuk  likuidasi  dalam rangka  penyelesaian  kewajiban  dengan  syarat item  tersebut  dapat  diketahui  secara  agregat. Suatu  entitas  harus  memperoleh  estimasi  biaya untuk  pelepasan  aset  yang  diharapkan  dijual dalam  likuidasi  dan  menyajikan  biaya-biaya tersebut  secara  terpisah  dari  aset  tersebut.  Suatu entitas  akan  dikenakan  biaya  yang  akan  timbul dan  pendapatan  yang  diharapkan  akan  diperoleh (misalnya, biaya penggajian atau pendapatan dari pesanan  yang sudah ada sebelumnya  yang harus dipenuhi  oleh  entitas  selama  likuidasi)  sampai akhir likuidasinya.
Secara  umum  aset  yang  akan  disajikan dalam  laporan  keuangan  basis  likuidasi  diukur pada nilai wajar aset yang akan dilepaskan dalam rangka  likuidasi  tersebut.  Kemudian  pada  setiap tanggal  pelaporan,  suatu  entitas  akan  mengukur kembali  asetnya  yang  diharapkan  untuk  dijual
yang sebelumnya tidak diakui, kewajiban, biaya akrual atau pendapatan lain untuk mencerminkan  perubahan  aktual  atau  estimasi nilai tercatat sejak tanggal pelaporan sebelumnya.
Entitas  yang  menerapkan  akuntansi  basis likuidasi  setidaknya  harus  menyajikan  (1) Statement  of  Changes  in  Net  Asets  in Liquidation dan  (2) Statement  of  Net  Asets  in Liquidation. Pernyataan  awal  perubahan  aset neto  dalam  likuidasi  hanya  akan  menyajikan perubahan  dalam  aset  bersih  yang  terjadi selama  periode  sejak  likuidasi  sudah  benar- benar  dekat.  Informasi  yang  harus  ada  dalam pengungkapan akuntansi basis likuidasi setidaknya  memuat  (1)  Pernyataan  bahwa laporan keuangan disusun dengan menggunakan akuntansi basis likuidasi, termasuk  fakta  dan  keadaan  di  sekitar penerapan  akuntansi  basis  likuidasi  dan penentuan entitas bahwa likuidasi sudah dekat; (2)  Deskripsi  rencana  likuidasi,  termasuk  cara yang  diharapkan  akan  digunakan  melepaskan aset  atau  item  lain  yang  sebelumnya  tidak diakui, cara yang diharapkan untuk menyelesaikan  kewajiban,  dan  tanggal  yang diharapkan di mana entitas dapat menyelesaikan  likuidasi;  (3)  Metode  dan asumsi  signifikan  yang  digunakan  untuk mengukur  aset  dan  liabilitas,  termasuk mengikutsertakan  setiap  perubahan  selanjutnya pada metode tersebut dan asumsi; dan (4) Jenis dan  jumlah  biaya  dan  pendapatan  yang diperoleh  dalam  laporan  net  aset  dalam likuidasi  dan  periode  di  mana  biaya-biaya tersebut  diharapkan  akan  dibayar  atau
pendapatan akan diperoleh.
Selanjutnya,  Gufron  et  al.  (2019) menyatakan bahwa perusahaan di Indonesia yang melakukan  likuidasi  usahanya  menerapkan prosedur  yang  lebih  detail  dibandingkan  dengan UUPT.  Penelitian  tersebut  juga  menyatakan bahwa Standar Akuntansi Keuangan di Indoensia belum mengatur laporan keuangan basis likuidasi korporasi sehingga mengakibatkan perusahaan di Indonesia mengikuti best practices sesuai dengan standar  yang  diatur  secara  internasional  seperti FASB  Accounting  Standards  Codification  Topic 205  tentang  Liquidation  Basis  of  Accounting. Oleh  karena  itu,  perusahaan  di  Indonesia  dapat melaporkan  laporan  posisi  keuangan  kedalam basis likuidasi.

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian ini  adalah  metode  kualitatif.  Masih  terbatasnya penelitian  yang  mengulas  likuidasi  korporasi menjadi  alasan  penelitian  ini  menggunakan metode  kualitatif.  Penelitian  ini  merupakan pengembangan dari hasil penelitian Gufron et al. (2019).  Penelitian  tersebut  hanya  menggunakan content  analysis dan  studi  kepustakaan.
Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian adalah  wawancara  yang  dilakukan  kepada  dua informan yaitu praktisi akuntansi dan ahli hukum yang  diharapkan  dapat  memberikan  ulasan  yang lebih  komprehensif.  Informan  pertama  adalah praktisi  akuntansi  yang  memahami  standar akuntansi  keuangan  di  Indonesia,  konsultan  di bidang akuntansi dan dosen akuntansi keuangan. Informan kedua adalah praktisi di bidang hukum yang merupakan konsultan hukum  dan memiliki
sertifikasi  likuidator  di  Indonesia.  Oleh  karena itu,  kualifikasi  kedua  informan  tersebut  dapat memenuhi elemen-elemen validitas dan reliabilitas  dalam  penelitian  kualitatif  yaitu kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas (Afiyanti, 2008).
Tujuan  wawancara  dengan  praktisi akuntansi  dilakukan  untuk  mendapatkan informasi  terkait  penerapan  akuntansi  basis likuidasi  dan  komponen  yang  disajikan  dalam laporan  keuangan  basis  likuidasi.    Sementara itu,  tujuan  wawancara  dengan  ahli  hukum dilakukan  untuk  mengetahui  praktik  prosedur likuidasi,  hak  dan  kewajiban  pihak-pihak  yang terlibat  dalam  likuidasi  dan  status  hukum perusahaan  dalam  likuidasi.  Selanjutnya,  data hasil wawancara tersebut dianalisis berdasarkan kesesuaian dengan literatur-literatur terkait baik dari  sisi  akuntansi  maupun  dari  sisi  yuridis. Literatur  yuridis  bersifat  mendukung  analisis dan literatur dari sisi akuntansi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis yuridis praktik likuidasi perusahaan di  Indonesia  sesuai  UU  Nomor  40  Tahun 2007
Berdasarkan analisis perbandingan praktik  pelaksanaan  likuidasi  di  Indonesia dengan  UUPT  telah  mengatur  prosedur pelaksanaan likuidasi. Namun terdapat beberapa  hal  yang  tidak  dijelaskan  dalam  UU 40  tahun  2007.  Pertama,  persiapan  likuidasi. Sebelum  pelimpahan  tanggung  jawab  kepada likuidator,  korporasi  memiliki  tanggung  jawab dalam  persiapan  pelaksanaan  likuidasi  seperti membuat  daftar  kreditur,  membuat  daftar  aset
dan  liabilitas,  membuat  laporan  keuangan, bekerja sama dengan likuidator untuk membantu pelaksanaan  tugas  likuidator;  menyerahkan dokumen-dokumen  maupun  catatan  yang  terkait dengan  likuidasi  serta  hadir  dalam  persidangan sebagaimana dibutuhkan (Beams et al., 2018).
Kedua,  perbedaan  peran  dan  tanggung jawab  antara  likuidator  dengan  kurator.    Pasal 142  ayat  2  poin  a  UUPT  menyebutkan  bahwa likuidasi  dapat  dilakukan  oleh  likuidator  atau kurator.  Secara  rinci  kewajiban  likuidator dijelaskan  dalam  Pasal  149  ayat  1,  sedangkan kewajiban  kurator  tidak  disebutkan  secara  jelas pada  UUPT  tersebut.  Dalam  praktiknya, likuidator  dan  kurator  memiliki  tanggung  jawab yang  sama  untuk  melakukan  inventarisasi  atas utang  dan  kekayaan  perusahaan,  melakukan pengumuman likuidasi kepada kreditur, melakukan  pembayaran  kepada  kreditur  dan membagikan sisa kekayaan hasil likuidasi kepada pemegang  saham.  Adapun  perbedaan  tanggung jawab  likuidator  dan  kurator  yaitu  terkait  cara penyelesaian  harta  kekayaan  sisa  likuidasi. Kurator  wajib  melakukan  penyelesaian  harta kekayaan  sisa  hasil  likuidasi  dengan  melakukan penjualan  aset  atau  barang  lainnya  kemudian membagikan  dalam  bentuk  tunai  kepada pemegang  saham.  Di  sisi  lain,  likuidator  dapat membagikan hasil kekayaan sisa likuidasi dalam bentuk  aset  secara  pro  rata  atau  dalam  bentuk tunai sesuai kesepakatan.
Ketiga,  prosedur  pelepasan  aset  dan pembayaran  kreditur.  Salah  satu  tahap  dalam likuidasi  adalah  penyelesaian  harta  kekayaan yang  meliputi  identifikasi  harta  kekayaan, pembayaran  kepada  kreditur  dan  pembayaran
sisa kekayaan hasil likuidasi kepada pemegang saham.  Proses pembayaran ini pada praktiknya harus  memperhatikan  jenis  kreditur  yang mendapat  prioritas  pembayaran.  Namun  dalam UUPT  tidak  menjelaskan  urutan  prioritas kreditur  dalam  likuidasi.  Pada  praktiknya likuidator  melakukan  pembayaran  pertama kepada  kreditur  preferen,  pembayaran  kedua kepada  kreditur  separatis,  dan  pembayaran terakhir kepada kreditur kongruen.
Keempat,  instansi  Pemerintah.  Beberapa instansi  pemerintah  terlibat  dalam  proses likuidasi  misalnya  Kementerian  Hukum  dan HAM,  namun  UUPT  tidak  menjelaskan  pihak mana  saja  yang  terlibat  dalam  proses  likuidasi apa  peran  masing-masing  pihak  tersebut. Kelima,  dokumen  terkait  likuidasi.  Dokumen dan  atau  laporan  yang  harus  sebagai  syarat persiapan, pelaksanaan dan berakhirnya likuidasi  juga  tidak  disebutkan.  Keenam, pedoman  penyusunan  laporan  keuangan likuidasi.  UUPT  tidak  menjelaskan  laporan keuangan  yang  harus  disajikan  oleh  perseroan dalam likuidasi, pihak  yang Menyusun laporan keuangan  dan  pihak  yang  bertanggung  jawab atas laporan keuangan yang disusun.
Praktik pelaksanaan likuidasi di Indonesia secara umum telah mengikuti prosedur likuidasi dalam  UUPT  karena  likuidasi  terjadi  atas adanya  pembubaran  perseroan  melalui  RUPS atau  putusan  pengadilan  dan  RUPS  dengan agenda  pembubaran  PT  sekaligus  menunjuk likuidator.  Selain  itu,  dalam  jangka  waktu  30 (tiga  puluh)  hari  sejak  tanggal  pembubaran, likuidator  melakukan  pengumuman  di  surat kabar  dan  Berita  Negara  RI  atas  likuidasi
perseroan;  dan  membuat  laporan  pemberitahuan kepada  Menteri  Hukum  dan  HAM  tentang pembubaran  perseroan.  Setelah  itu,  Menteri Hukum  dan  HAM  mencatat  perseroan  “dalam likuidasi”. Dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari  sejak  tanggal  pengumuman  kreditur  dapat mengajukan  keberatan  atas  rencana  pembagian kekayaan  hasil  likuidasi.  Selanjutnya,  likuidator melakukan  pembayaran  kepada  kreditur  dan pemegang saham dan likuidator memberitahukan hasil  akhir  likuidasi  dan  menteri  mengumunkan bahwa  status  badan  hukum  perseroan  telah berakhir.

## Analisis Penerapan Akuntansi Basis Likuidasi di Indonesia
Standar  Akuntansi  di  Indonesia  tidak mengatur  pedoman  akuntansi  bagi  perseroan yang  mengalami  likuidasi.  Oleh  karena  itu, praktik perlakuan akuntansi bagi perseroan dalam likuidasi  pun  dapat  berbeda  antar  perseroan. Perubahan  basis  akuntansi  dari  asumsi going concern menjadi  basis  likuidasi  dilakukan apabila  perusahaan  dimungkinkan  akan  berhenti beroperasi  dalam  waktu  dekat.  Penerapan akuntansi  basis  likuidasi  tidak  dilakukan  dalam hal  perusahaan  melakukan  peleburan  atau reorganisasi  di  kemudian  hari. Best  Practices penerapan  akuntansi  basis  likuidasi  mengacu pada standar akuntansi basis likuidasi US GAAP yaitu  FASB Accounting  Standards  Codification Topic 205  tentang Liquidation  Basis  of Accounting .  Terdapat  beberapa  komponen  yang harus  disajikan  dalam best  practices akuntansi basis likuidasi. Pertama, Statement of Changes in Net  Asets  in  Liquidation, merupakan  laporan
menyajikan  perubahan  net  aset  selama  periode likuidasi  yang  tersedia  untuk  didistribusikan kepada investor. Kedua, Statement of Net Asets in  Liquidation merupakan  laporan  menyajikan saldo  net  aset  pada  tanggal  tertentu  yang tersedia untuk didistribusikan kepada investor.
Ketiga, Statement  of  Affairs, merupakan dokumen  hukum  yang  disiapkan  untuk pengadilan  dalam  bentuk  laporan  keuangan yang menekankan nilai likuidasi dan memberikan  informasi  yang  relevan  bagi likuidator dalam melikuidasi perseroan.
Laporan  ini  juga  menyediakan  informasi  yang mungkin berguna bagi kreditor dan pengadilan. Aset  diukur  pada  nilai  realisasi  bersih  yang diharapkan  dan  diklasifikasikan  berdasarkan ketersediaannya  untuk fully  secured,  partially secured,  priority  and  unsecured  creditors . Kewajiban  juga  diklasifikasikan  berdasarkan fully  secured,  partially  secured,  priority  and unsecured. Kreditur  dengan  kategori fully secured contohnya  adalah mortgage  payable dengan  jaminan  penuh; priority  secured termasuk didalamnya pajaka, utang  gaji, beban administrasi  dan fee likuidator,  sedangkan unsecured  creditor contohnya  utang  kepada bank  tanpa  jaminan.  Keempat, Statement  of Realization  and  Liquidation, merupakan laporan  yang  menunjukkan  kemajuan  dari proses  likuidasi  yang  sekaligus  memberikan informasi  atas  kinerja  likuidator  kepada pengadilan dan kreditor.
Analisis  Hubungan  Antara  Sisi  Hukum dengan  Sisi  Akuntansi  pada  Pelaksanaan Likuidasi
ISSN 2302-1810 (online)
Pada dasarnya mekanisme likuidasi memiliki  dua  tujuan  utama  yaitu  berakhirnya status  badan  hukum  suatu  perseroan  dan berakhirnya  praktik  akuntansi  (Beams  et  al., 2018).  Oleh  karena  itu,  setelah  proses  likuidasi maka  saldo  aset,  kewajiban  maupun  ekuitas perseroan  dalam  laporan  keuangan  seharusnya telah  habis.  Aspek  akuntansi  dan  aspek  hukum terkait dengan likuidasi seharusnya saling terkait, namun  pada  pelaksanaannya  likuidator  selaku pihak  yang  paling  penting  selama  proses likuidasi  seringkali  tidak  memahami  salah  satu aspek tersebut dalam melakukan tugas likuidasi.
Terdapat  beberapa  hubungan  sisi  hukum dan  akuntansi  dalam  proses  likuidasi.  Pertama, jangka  waktu  penetapan  akuntansi  basis likuidasi.  Berdasarkan  UUPT,  likuidasi  hanya dilakukan  jika  suatu  perseroan  mengalami pembubaran.  Pada  saat  pembubaran  melalui RUPS  maupun  putusan  pengadilan  yang sekaligus dilakukan penunjukan likuidator, sejak tanggal  tersebut  Akuntansi  basis  likuidasi diterapkan.  Baik  sisi  yuridis  maupun  sisi akuntansi,  perseroan  mengalami  likuidasi  jika pembubaran  perusahaan  dimaksudkan  untuk tidak  melanjutkan  operasi  bisnisnya.  Apabila suatu  perseroan  mengalami  pembubaran  karena akan  diakuisisi  atau  melakukan  penggabungan dengan  entitas  lain  maka  tidak  termasuk  dalam definisi likuidasi (Suhanda et al., 2019).
Kedua,  penyelesaian  harta  kekayaan. Dalam  melakukan  pembayaran  kepada  kreditur, likuidator  melakukan  pembayaran  sesuai  urutan klasifikasi  kreditur.  Terdapat  perbedaan  istilah dalam hukum dan akuntansi. Klasifikasi kreditur dari  sisi  hukum  terdiri  dari  (a)  kreditur  preferen
meliputi pajak, gaji pegawai dan fee likuidator; (b)  kreditur  separatis  yaitu  pemegang  hak jaminan  kebendaab;  dan  (c)  kreditur  konkuren adalah  kreditur  yang  tidak  mendapat  prioritas seperti  pemegang  saham  biasa  (Morris,  2018). Adapun dari sisi akuntansi kreditur diklasifikasikan menjadi fully secured, partially secured,  priority  and  unsecured  creditors (Beams et al., 2018) .
Ketiga,  penyusunan  laporan  keuangan. Standar  Akuntansi  Keuangan  di  Indonesia maupun UUPT tidak menjelaskan secara teknis penyusunan  laporan  keuangan  bagi  perseroan yang  mengalami  likuidasi.  Oleh  karena  itu, tanggung  jawab  perusahaan  dan  tanggung jawab  likuidator  dalam  menyusun  laporan keuangan  dengan  basis  likuidasi  merujuk  pada best  practices akuntansi  basis  likuidasi  yaitu perseroan harus menyusun neraca pada tanggal pengajuan pembubaran, dan menyusun Statement  of  Affairs sebagai  dokumen  yang relevan menyajikan informasi keuangan kepada pengadilan maupun likuidator untuk menjalankan  likuidasi  (Beams  et  al,  2018; Gufron  et  al.,  2019).  Selanjutnya,  likuidator akan  menyusun  catatan  akuntansi  baru.  Pada praktiknya,  likuidator  dapat  menunjuk  akuntan perusahaan  atau  akuntan  eksternal  untuk melakukan praktik akuntansi. Aset dicatat pada buku  likuidator  pada  nilai  buku,  bukan  pada nilai  yang  dapat  direalisasi  yang  diharapkan, karena  subjektivitas  yang  terlibat  dalam memperkirakan  jumlah  yang  dapat  direalisasi pada  saat  pengarsipan.  Akun  kontra  aset dihilangkan  dari  buku  kreditor  karena  akun- akun  tersebut  tidak  digunakan  dalam  kasus
likuidasi  dan  catatan  dibuat  sesederhana mungkin.  Selanjutnya,  likuidator  menyusun Statement  of  Realization  and  Liquidation untuk menyajikan  kemajuan  proses  likuidasi.  Seluruh pengeluaran  kas  perlu  mendapat  persetujuan pengadilan sehingga penyajian laporan keuangan ini sangat bermanfaat.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Secara  umum  UUPT  telah  memberikan pedoman terkait prosedur likuidasi dan tanggung jawab  likuidator  secara  rinci.  Namun  terdapat beberapa  hal  terkait  likuidasi  yang  perlu dijelaskan  lebih  lanjut  yaitu  (a)  peran  Perseroan dalam  persiapan  likuidasi;  (b)  Perbedaan  peran dan  tanggung  jawab  antara  likuidator  dengan kurator;  (c)  Prosedur  pelepasan  aset  dan pembayaran  kreditur;  (d)  peran  instansi pemerintah;  (e)  dokumen  terkait  likuidasi;  dan (e)  pedoman  penyusunan  laporan  keuangan perusahaan dalam likuidasi.
Standar  Akuntansi  Keuangan  di  Indonesia tidak  mengatur  pedoman  akuntansi  bagi perseroan  yang  mengalami  likuidasi.  Pada praktiknya, perusahaan dalam likuidasi menggunakan  akuntansi  basis  likuidasi  dalam penyajian  laporan  keuangannya  dengan  merujuk pada best  practices akuntansi  basis  likuidasi yaitu FASB  Accounting  Standards  Codification Topic  205 .  Tujuan  utama  likuidasi  yaitu berakhirnya status badan hukum suatu perseroan dan  berakhirnya  praktik  akuntansi.  Pada praktiknya  aspek  hukum  dan  akuntansi  pada proses  likuidasi  saling  berkaitan  yaitu  (a) Penerapan  akuntansi  basis  likuidasi    hanya dilakukan  pada  perusahaan  yang  mengalami
pembubaran  (tidak  melanjutkan  operasi)  dan dimulai sejak adanya penunjukan likuidator; (b) pembayaran kreditur dilakukan dengan memperhatikan  urutan  klasifikasi  kreditur;  dan (c) Penyusunan Laporan Keuangan.
Beberapa  saran  yang  dapat  diberikan kepada  pihak  terkait  berdasarkan  pembahasan yang  telah  dilakukan  sebelumnya  sehubungan dengan  pelaksanaan  likuidasi  perusahaan  di Indonesia. Pemerintah perlu mengatur pedoman terkait  komponen-komponen  yang  perlu disajikan laporan keuangan yang harus disusun oleh  perusahaan  dalam  likuidasi.  Ikatan Akuntan  Indonesia  perlu  memberikan  panduan dalam  standar  akuntansi  keuangan  terkait dengan  penerapan  akuntansi  untuk  likuidasi perusahaan.  Penelitian  ini  hanya  melakukan wawancara  dengan  ahli  hukum  dan  praktisi akuntansi. Penelitian selanjutnya dapat melakukan  wawancara  dengan  likuidator  dan anggota  praktisi  akuntansi  lainnya  untuk mendapatkan  data  dan  ulasan  yang  lebih komprehensif.

## DAFTAR PUSTAKA
Afiyanti,  Y.  (2008).  Validitas  dan  reliabilitas dalam penelitian kualitatif. Jurnal Keperawatan Indonesia , 12(2), 137-141.
Ashari, H., & Nugrahanti, T.P. (2018). Metode likuidasi  bank  pada  bank  perkreditan rakyat. Jurnal  Riset  Akuntansi  dan Keuangan , 6(3), 333-348.
Beams, F.A., Anthony, J.H., Bettinghaus, B., & Smith, K.A. (2018). Advanced accounting thirteenth  edition .  United  Kingdom: Pearson.
2302-1810 (online)
FASB Standard Codification. (2013). Presentation of Financial Statements (Topic 205)  Liquidation  Basis  of  Accounting.
FASB  of  the  Financing  Accounting Foundation.
Garcia, G. G. M. F. L., & Woelfel, C. J. (1994). Encyclopedia  of  banking  &  finance  tenth edition .  Chicago:  Probus  Publishing Company.
Gufron,  A.,  Firmansyah,  A.,  &  Firdaus,  F.A.
(2019). Analisis Akuntansi Untuk Likuidasi Korporasi  Pada  Reksa  Dana  Terproteksi Tram  Terproteksi  Prima  Xi.  In  Jurnal Aplikasi Ekonomi, Akuntansi dan Bisnis, 1 (1), 049-056.
IAI.  (2019). PSAK  1  :  penyajian  laporan keuangan . Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
Ikhrami,  Y.  (2017). Pelaksanaan  pembubaran perseroan  terbatas  yang  diikuti  dengan Likuidasi  oleh  likuidator  berdasarkan Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007 . Tesis:  Magister  Kenotariatan,  Universitas Andalas.
Lembaga  Penjamin  Simpanan.  (2019).  Bank Yang Dilikuidasi.
Mahaningrum, A. A. I. A., & Merkusiwati, N. K. L.  A.  (2020).  Pengaruh  rasio  keuangan pada financial distress. E-Jurnal Akuntansi , 30(8), 1969-1984.
Moris,  C.  (2018). Analisis  pembagian  piutang debitur  pailit  saatkedudukan  boedel/harta pailit  tidak  cukup  (studikasus  putusan pengadilan  niaga  nomor  57/Pdt.Sus- Renvoi/Prosedur/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst) . Tesis:  Program  Pascasarjana,  Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
Nugroho,  S.  A.,  &  Firmansyah,  A.  (2017). Pengaruh  financial  distress,  real  earnings management  dan  corporate  governance terhadap  tax  aggressiveness. Journal  of Applied  Business  Administration ,  1(2),  17- 36.
Otoritas  Jasa  Keuangan  Republik  Indonesia. (2015).  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan
Nomor 28/POJK.05/2015 tentang Pembubaran,  Likuidasi,  Dan  Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.
Perwito,  Wibowo,  L.  A.,  &  Hamdani,  D. (2020).  Penciptaan  nilai  perusahaan: spesial isu merger dan akuisisi perusahaan publik  di  Indonesia. Fair  Value:  Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan , 3(1), 85- 93.
Republik  Indonesia.  (2007).  Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas . Jakarta: Sekretariat Negara.
Suhanda, N. H., Hidayat, A. N., & Firmansyah, A.  (2019).  Firm  value  and  performances in  merger  policy:  evidence  from Indonesia. Academy  of  Accounting  and Financial Studies Journal , 23 (2), 1-12.
Tyas,  Y.  R.,  Ismiyati,  &  Budiharto.  (2020). Kajian  Yuridis  Tentang  Kewenangan Lembaga  Penjamin  Simpanan  (LPS) Dalam Proses Likuidasi Bank Perusahaan Daerah  (Studi  BPR  Bungbulang  Garut). Law,  Development  &  Justice  Review,  3 (2), 196-211.
Yolando,  R.,  &  Firmansyah,  A.  (2019). Evaluasi  kondisi  financial  distresspada perusahaan  sub  sektor  makanan  dan minuman di Indonesia. Jurnal Bisnis Net , 2(2), 57-76.
https://www.iasplus.com/en/publications/us/ heads-up/2013/hu-private-company- decision-making  diakses  tanggal  26 Agustus 2020.
https://www.cnbcindonesia.com/ investment/20190410103214-21-65643/ wah-lama-tak-berkabar-kasus-bakrie-life- bangkit-dari-kubur  diakses  tanggal  10 Mei 2020.
https://www.lps.go.id/bank-yang-dilikuidasi diakses tanggal 26 September 2020.