## ANALISIS PERBANDINGAN RASIO KINERJA KEUANGAN PEMPROV DKI JAKARTA SEBELUM DAN PADA SAAT PANDEMI COVID-19 (Dila Manik Arfath, Nuwun Priyono) http://www.ejournal.pelitaindonesia.ac.id/ojs32/index.php/BILANCIA/index

## COMPARISONAL ANALYSIS OF FINANCIAL PERFORMANCE RATIO OF DKI JAKARTA PROVINCE BEFORE AND DURING THE COVID-19 PANDEMIC
Dila Manik Arfath, Nuwun Priyono Universitas Tidar Magelang Utara, Kota Magelang, Jawa Tengah 56116 Email: dilamanika@gmail.com

## ABSTRACT
This  study  aims  to  determine  and  analyze  the  comparison  of  the financial  performance  ratios  of  the  DKI  Jakarta Provincial Government, namely the independence ratio, effectiveness ratio, efficiency ratio, activity ratio, and growth ratio before and during the Covid-19 pandemic. In this study, secondary data is used, namely the annual report of the DKI Jakarta Provincial Government from 2010 to 2020 as the research sample. In testing the data using a different test  with SPSS 23 being the tool used to analyze the data. From the results of the data analysis carried out, it was found that there were significant differences in the ratio of effectiveness and the ratio of capital expenditure activities before and during Covid-19. Then the results of the different test with SPSS 23 on the independence ratio, efficiency ratio, and growth  ratio found no significant differences before and during the Covid-19 pandemic on the financial performance of the DKI Jakarta Provincial Government.
Keywords : Regional Financial Performance Ratio, Covid-19 Pandemic, Regional Government.

## ANALISIS PERBANDINGAN RASIO KINERJA KEUANGAN PEMPROV DKI JAKARTA SEBELUM DAN PADA SAAT PANDEMI COVID-19

## ABSTRAK
Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan menganalisis perbandingan rasio kinerja keuangan Pemprov DKI Jakarta yaitu rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio aktivitas, dan rasio pertumbuhan sebelum dan pada  saat  pandemi  Covid-19.  Dalam  penelitian  ini  menggunakan  data  sekunder  yaitu  laporan  tahunan  Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2010 sampai tahun 2020 digunakan sebagai sampel penelitian. Dalam menguji data menggunakan Uji beda dengan SPSS 23 menjadi alat yang digunakan untuk menganalisis data. Dari hasil analisis data yang dilakukan mendapatkan adanya perbedaan perbandingan yang signifikan pada rasio efektivitas dan pada rasio aktivitas belanja modal sebelum dan pada saat Covid-19. Kemudian hasil pengujian Uji beda dengan SPSS 23 pada rasio kemandirian, rasio efisiensi, dan rasio pertumbuhan tidak ditemukan perbedaan  yang signifikan sebelum dan saat pandemi Covid-19 pada kinerja keuangan Pemprov DKI Jakarta.
Kata kunci : Rasio Kinerja Keuangan Daerah, Pandemi Covid-19, Pemerintah Daerah.
Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi--- Vol. 7 No. 1, Maret 2023

## PENDAHULUAN
Tahun 2020 dapat dikatakan sebagai tahun terberat untuk Indonesia karena terjadi fenomena pandemi Covid-19 yang mengakibatkan  banyak  terjadinya  perubahan  yang  sangat  signifikan  dalam  beberapa  aspek.  Khususnya  dibidang perekonomian menjadi terhambat yang mengakibatkan terganggunya berbagai bidang kehidupan lainnya. Karena itu dalam  pengelolaan  pemerintahan  dan  keuangan  terjadi refocusing dan  realokasi  di  berbagai  bidang  yang  diatur Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona dan Instruksi Presiden Nomor  4  Tahun  2020  tentang Refocusing Kegiatan,  Realokasi  Anggaran,  serta  Pengadaan  Barang  dan  Jasa  untuk Percepatan  Penanganan Corona  Virus  Disease 2019  (Covid-19).  Hal  ini  dilakukan  sehingga  dapat  mengatasi permasalahan perekonomian yang muncul.  Karena pandemi Covid-19 berdampak terhadap APBD pemerintah daerah karena tidak dapat dikelola sesuai dengan perencanaan anggaran sebelumnya (Mutia Agnika, 2021).
Untuk  mengetahui  apakah  pemerintah  daerah  telah  mengelola  APBD  dengan  baik  maka  dilakukan pengukuran  kinerja  APBD.  Dalam  pengukuran  kinerja  diperlukan  analisis  kinerja  keuangan  agar  mendapatkan informasi mengenai potensi kinerja keuangan (Labi, 2019). Dilakukannya analisis ini untuk mendapatkan informasi dalam pengambilan keputusan pengelolaan anggaran dan mengukur pencapaian atas pemerintah daerah lakukan (Arni Karina, 2016).
Analisis  kinerja  keuangan  perlu  dilakukan  oleh  Pemprov  DKI  Jakarta  bertujuan    mengetahui  apakah penggunaan  anggaran  telah  optimal,  diketahui  Provinsi  DKI  Jakarta  mengalami recofusing mencapai  10,64 triliun hasil alokasi anggaran ini sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri  Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan covid-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah.  Alokasi  anggaran  yang telah didapatkan  kemudian  dialokasikan  1,6  triliun  rupiah  untuk  penanganan  kesehatan,  kemudian  penanganan  dampak ekonomi sebesar 1,3 triliun rupiah, jaringan pengaman sosial sebesar 325 miliar rupiah dan dana hibah atau bantuan sosial sebesar 6,2 triliun rupiah. Terjadi  banyak perubahan anggaran terutama pada pos belanja  hal  ini disebabkan karena  adanya  pandemi.  Pemprov  DKI  Jakarta  harus  menggunakan  dana  belanja  yang  telah  diberikan  untuk kepentingan  penanganan  COVID-19.  Dengan  dilakukannya  pengukuran  kinerja  daerah  membantu  Pemerintah Provinsi  DKI  Jakarta  untuk  melaksanakan  program  agar  berjalan  secara  optimal  sehingga  dapat  meningkatkan efektivitas serta efisiensi layanan yang diberikan.
Didasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Arni Karina dkk. (2016) memiliki objek penelitian yang sama yaitu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan menggunakan tahun anggaran 2010-2012, hasil dari penelitian tersebut  bahwa  kinerja  keuangan  Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta  berdasarkan  rata-rata  rasio  kemandirian dikategorikan  baik,  rasio  efektivitas  PAD  sangat  efektif,  rasio  efisiensi  belanja  daerah  tergolong  kriteria  kurang efisien, rasio aktivitas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta lebih mementingkan belanja operasi daripada belanja modal, dan rasio pertumbuhan mengalami kenaikan. Kemudian penelitian yang dilakukan Muhammad Naufal Sya’ban pada karya ilmiahnya yang berjudul Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2017- 2019  Diukur  Berdasarkan  Rasio  Kemandirian,  Efektivitas,  Dan  Efisiensi  mendapatkan  hasil  penelitian  kinerja keuangan  Pemerintah  Daerah  Provinsi  DKI  Jakarta  berdasarkan  rasio  kemandirian  dikategorikan  sedang,  rasio efektivitas termasuk kriteria cukup efektif dan pada rasio efisiensi termasuk kriteria kurang efisien.
Pendapatan  dan  belanja  pada  Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta  mengalami  banyak  perubahan  karena terjadinya Covid-19 tetapi berdasarkan website BPK RI ( https://jakarta.bpk.go.id/) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian pada tahun 2020 yang dapat diartikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggunakan anggaran dengan baik. Didasarkan fenomena yang terjadi sehingga dilakukannya penelitian mengernai perbandingan rasio kinerja keuangan Pemprov DKI Jakarta sebelum dan pada saat Covid-19.

## TINJAUAN PUSTAKA Teori Kebijakan Publik
Syafiie (2006:104) menyatakan “kebijakan ( policy ) baiknya dibedakan dengan kebijaksanaan ( wisdom ). Biasanya para pejabat yang memiliki wewenang mengatur pelaksanaan sesuai dengan keadaan yang sedang terjadi hal ini disebut dengan  kebijaksanaan.  Maka  dari  itu  Syafiie  mengartikan  bahwa  jawaban  dari  suatu  masalah  kemudian  untuk memecahkan, mengurangi, dan mencegah adanya hal buruk yang sebaliknya akan jadi inovasi, penarik, dan pemuka menggunakan  cara  terbaik  dan  tindakan  yang  terarah.”  Adanya  penerapan  kebijakan  merupakan  cara  bagaimana penerapan dari kebijakan tersebut akan menghasilkan keberhasilan dari proses suatu kebijakan yang penggunaannya untuk alat manajemen hukum. Kebijakan publik menjadi variabel yang terpenting dalam pengimplementasiannya dan keberhasilan suatu kebijakan publik terdapat pengaruh yang signifikan terkait dengan permasalahan publik (Dr. Drs. Chazali H. Situmorang, 2016). Kebijakan publik  dilakukan oleh pemerintah pusat di saat terjadinya pandemi Covid- 19 bertujuan memulihkan perekonomian yang sempat terhenti. Anggaran yang diberikan difokuskan untuk menangani sektor yang terdampak wabah covid-19. Hal tersebut dilihat dari dikeluarkannya kebijakan publik Undang - Undang Nomor  1  Tahun  2020  Tentang  Kebijakan  Keuangan  Negara  dan  Stabilitas  Sistem  Keuangan  untuk  Penanganan
ANALISIS PERBANDINGAN RASIO KINERJA KEUANGAN PEMPROV DKI JAKARTA SEBELUM DAN PADA SAAT PANDEMI COVID-19 (Dila Manik Arfath, Nuwun Priyono) http://www.ejournal.pelitaindonesia.ac.id/ojs32/index.php/BILANCIA/index
Pandemi Corona  Virus  Disease 2019  (COVID-19).  Sehingga  pemerintah  pusat  mengeluarkan  Instruksi  Presiden Nomor  4  Tahun  2020  yaitu  memberikan  instruksi  agar  melakukan recofusing kegiatan,  relokasi  anggaran,  serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

## Keuangan Daerah
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Keuangan Daerah artinya dalam penyelenggaraan pemerintahan,  hak  dan  kewajiban  pemerintah  daerah  dapat  dinilai  dengan  uang.  Setiap  tahun,  dalam  mengelola keuangan  daerahnya  diwujudkan  dengan  ditetapkannya  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  sesuai  peraturan daerah. APBD mencakup mengenai anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

## Kinerja Keuangan
Kinerja  ( Performance )  merupakan  kegiatan  yang  diukur  dalam  suatu  entitas  pada  periode  tertentu  sebagai  bentuk tercapainya target. Dengan kinerja keuangan juga dapat dilihat kondisi keuangan pemerintah daerah dalam mengelola daerah  yang  sesuai  dengan  hak  dan  kewajiban  yang  dimiliki  daerah  tersebut  sehingga  pemerintah  daerah  dapat mencapai  tujuan  dengan  menggunakan  anggaran  yang  didapat.  Menurut  Halim  (2016:24)  untuk  mengukur kesanggupan  suatu  daerah  dalam  mengelola  sumber  daya  pada  daerahnya  dapat  diketahui  dari  kinerja  keuangan daerah. Prof. Dr. Mardiasmo menyatakan (2018:151) dalam hal melayani masyarakat umum akuntabilitas organisasi dan manajer menjadi hal yang penting dan mempengaruhi pengukuran kinerja keuangan. Akuntabilitas yang dimaksud adalah bagaimana anggaran tersebut dapat digunakan secara ekonomis, efisien, dan efektif.

## Analisis Kinerja Keuangan
Menurut  Abdul  Halim  (2012)  ada  beberapa  cara  untuk  menganalisis  rasio  dalam  pengukuran  kinerja  keuangan. Laporan  keuangan  dapat  digunakan  untuk  mengidentifikasi  ciri-ciri  keuangan  dan  APBD  dapat  dijadikan  sumber menggunakan data keuangan dengan rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan rasio belanja daerah.

## 1) Rasio Kemandirian
Kemandirian  daerah  (otonomi  fiskal)  memberikan  informasi  mengenai  kemampuan  pemerintah  daerah melakukan  pembiayaan  kegiatan  pemerintahan  serta  menunjukkan  ketergantungan  suatu  daerah  dalam mendapatkan sumber dana dari pemerintah pusat maupun dari provinsi (Azhari, 2017). Untuk menunjukkan kemandirian suatu daerah dapat dilakukan dengan dibandingkan pendapatan asli daerah dari sumber yang lain.  Mahmudi  (2016:140)  menyatakan  kemandirian  suatu  daerah  dapat  diketahui  dengan  menghitung menggunakan rumus sebagai berikut:
Rasio Kemandirian Daerah = 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐴𝑠𝑙𝑖 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ
𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟 𝑃𝑒𝑚𝑒𝑟𝑖𝑛𝑡𝑎ℎ 𝑃𝑢𝑠𝑎𝑡+𝑃𝑟𝑜𝑣𝑖𝑛𝑠𝑖+𝑃𝑖𝑛𝑗𝑎𝑚𝑎𝑛 x 100%
Dari hasil rasio dapat diketahui kemampuan keuangan suatu daerah dalam mengelola keuangan :
Kemampuan Keuangan Kemandirian (%) Pola Hubungan Rendah Sekali 0-25 Instruktif Rendah >26-50 Konsultatif Sedang >51-75 Partisipatif Tinggi >76-100 Delegatif Sumber: Halim (2002)
Menurut Halim (2002) dapat dijelaskan pola hubungan kemandirian suatu daerah dari tabel tersebut memiliki hubungan sebagai berikut : (1). Instruktif artinya dalam pengelolaan daerah pemerintah pusat mendominasi dalam pembiayaan daerah. (2). Konsultatif yaitu pemerintah pusat hanya memberikan konsultasi dan tidak terlalu  ikut  campur.  (3).  Partisipatif  artinya  dalam  mengelola  daerah  pemerintah  pusat  berkurang  karena daerah otonom telah mampu mengelola daerahnya. (4). Delegatif yaitu pemerintah pusat sudah tidak lagi ikut campur hal ini dikarenakan daerah telah mandiri serta mampu mengelola daerahnya sendiri.

## 2) Rasio Efektivitas PAD
Dengan rasio efektivitas menjelaskan kinerja pemerintah daerah dalam menggunakan pendapatan asli daerah yang  telah  direncanakan  sebelumnya  dibandingkan  dengan  target  pencapaian  yang  telah  ditetapkan didasarkan  oleh  potensi riil daerah.  Adapun  rumus  menghitung  rasio  efektivitas  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD) sebagai berikut :
Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi--- Vol. 7 No. 1, Maret 2023
Rasio Efektivitas PAD = 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐴𝑠𝑙𝑖 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ 𝐴𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐴𝑠𝑙𝑖 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ x 100%
Hasil rasio yang telah didapatkan diartikan sebagai berikut: Kemampuan Keuangan Efektivitas PAD (%) Sangat efektif >100 efektif 100 Cukup efektif 90 - 99 Kurang efektif 75 - 89 Tidak efektif <75 Sumber: Mahmudi (2019)

## 3) Rasio Efisiensi
Efisiensi keuangan suatu daerah dilihat dari jumlah dari biaya yang digunakan dibandingkan dengan realisasi anggaran yang didapatkan. Dalam menilainya apabila hasilnya rendah maka kinerja pemerintah daerah dapat dianggap efisien.
Rasio Efisiensi PAD = 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑃𝑒𝑚𝑢𝑛𝑔𝑢𝑡𝑎𝑛 𝑃𝐴𝐷 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝐴𝐷 x 100% Kemampuan Keuangan Efisiensi PAD (%) Sangat Efisien <60 Efisien >60-80 Cukup efisien >80-90 Kurang efisien >90-100 Tidak efisien >100 Sumber: Kepmendagri No.690.900.327 tahun 1996

## 4) Rasio Aktivitas
Rasio ini menggambarkan pemerintah yang mendahulukan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal.
Rasio Aktivitas Belanja Operasi = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ x 100%
Rasio Aktivitas Belanja Modal = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ x 100%
Pada rasio aktivitas sangat dipengaruhi pembangunan atau perubahan yang terjadi maka dari itu belum ada yang menjadi tolak ukur APBD ideal untuk memenuhi kegiatan pembangunan dan besarnya investasi yang dibutuhkan untuk tercapainya target pertumbuhan yang telah menjadi tujuan.

## 5) Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah
Suatu daerah harus mampu dalam mempertahankan atau meningkatkan pertumbuhan yang telah tercapai dari satu periode ke periode selanjutnya maka dari itu rasio pertumbuhan PAD diperlukan.
Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah = 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝐴𝐷 𝑋𝑛−𝑋𝑛−1 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝐴𝐷 𝑋𝑛−1 x 100%
ANALISIS PERBANDINGAN RASIO KINERJA KEUANGAN PEMPROV DKI JAKARTA SEBELUM DAN PADA SAAT PANDEMI COVID-19 (Dila Manik Arfath, Nuwun Priyono) http://www.ejournal.pelitaindonesia.ac.id/ojs32/index.php/BILANCIA/index

## METODE PENELITIAN Jenis Penelitian
Dilakukannya penelitian  ini Untuk menemukan  fakta dan kemudian  melakukan pengembangkan  fakta tersebut dan diuji kebenarannya dengan mengumpulkan lalu menganalisis data yang diperoleh secara cermat, jelas, serta tersusun secara  sistematik  dan  dapat  dipertanggungjawabkan.  Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  komparatif. Sugiyono (2014:54) mengartikan bahwa jenis penelitian komparatif yaitu penelitian dengan cara membandingkan dua sampel berbeda atau lebih atau dari satu waktu ke waktu lainnya yang berbeda.

## Populasi dan Sampel
Unit analisis yang memiliki sifat diduga disebut dengan populasi. Penelitian ini menggunakan populasi yaitu Badan Kepegawaian  Daerah  Provinsi  DKI  Jakarta  yang  memiliki  kewajiban  dalam  membuat  laporan  keuangan  Pemprov DKI  Jakarta.  Laporan  Keuangan  Pemprov  DKI  Jakarta  dari  tahun  2010  hingga  tahun  2020  menjadi  sampel  yang digunakan. Dan bagian yang berguna untuk keperluan penelitian populasi dan aspek-aspeknya.

## Sumber dan Teknik Pengumpulan Data
Pada  penelitian  ini  menggunakan  sumber  data  sekunder  yaitu  sumber  yang  pertama  kali  dan  diolah  serta  sebagai informasi  tambahan  yang  diperoleh  peneliti  atau  bersumber  dari  buku,  jurnal,  publikasi  pemerintah, website ,  atau sumber pendukung yang lain. Penggunaan data sekunder pada penelitian ini adalah laporan realisasi anggaran  tahun 2010  hingga  tahun  2020  serta  sumber  lainnya  yang  diperoleh  dari  Badan  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (BPKD) Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta  pada website (https://ppid.jakarta.go.id/).  Teknik  dokumentasi  digunakan  oleh peneliti  untuk  mengumpulkan  data  penelitian.  Sehingga  data  yang  dikumpulkan  dan  yang  didapatkan  secara  tidak langsung tetapi berasal dari  internet atau website Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berisikan  laporan realisasi anggaran pada tahun 2010-2020.

## Teknik Analisis
Uji  beda  T-test  digunakan  untuk  menganalisis  pada  dua  data  yang  berpasangan,  dilakukan  uji  ini  agar  dapat mengetahui adanya perbedaan rata-rata di antara pasangan atau sampel terkait. Untuk membandingkan faktor-faktor yang  memiliki  pengaruh  pada  kinerja  keuangan  Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta  sebelum  dan  saat  Pandemi COVID19. Kriteria dari uji t (Ghozali, 2016) adalah sebagai berikut :
Apabila nilai signifikansi mendapatkan nilai uji t > 0,05 maka dapat dikatakan Ho diterima dan Ha ditolak Apabila nilai signifikansi mendapatkan nilai uji uji t < 0,05 maka dapat dikatakan Ho ditolak dan Ha diterim
Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi--- Vol. 7 No. 1, Maret 2023

## HASIL DAN PEMBAHASAN Data Penelitian
Berdasarkan sumber data yang telah diperoleh oleh peneliti yang kemudian data tersebut dihitung menggunakan rumus rasio kinerja keuangan sehingga memperoleh hasil seperti berikut:
Tahun Rasio kemandirian (X1) Rasio efektivitas (X2) Rasio efisiensi (X3) Rasio aktivitas (X4) belanja modal Belanja Operasi 2010 126,86% 104,68% 93,6% 24,33% 75,67% 2011 170,04% 109,49% 93,38% 27,69% 72,31% 2012 165,14% 107,39% 89,2% 27,83% 72,16% 2013 233,07% 102,08% 96,92% 27,92% 72,04% 2014 257,18% 78,66% 86,52% 27,54% 72,45% 2015 389,77% 88,72% 96,49% 23,96% 75,98% 2016 241,54% 95,8% 87,23% 19,1% 80,88% 2017 231,44% 105,31% 78,24% 21,77% 78,19% 2018 242,66% 97,69% 99,71% 23,12% 76,87% 2019 314,1% 89,89% 102,88% 18,02% 81,97% 2020 220,57% 98,23% 92,53% 6,13% 87,76% tahun Pertumbuhan PAD (X5) 2010 – 2011 38,27% 2011 – 2012 23,64% 2012 – 2013 21,82% 2013 – 2014 16,46% 2014 – 2015 7,71% 2015 – 2016 9,5% 2016 – 2017 19,01% 2017 – 2018 -1,3% 2018 – 2019 5,49% 2019 – 2020 -18,14%

## Tabel 1. Sumber data sekunder, diolah

## Analisis Data
Uji Beda Paired Sample T-Test
Tujuan  dilakukannya  pengolahan  data  agar  dapat  mengetahui  perbandingan  rasio  kinerja  keuangan  Pemprov  DKI Jakarta sebelum dan pada saat pandemi Covid-19 melalui uji rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio aktivitas  dan  rasio  pertumbuhan  menggunakan  analisis  uji  beda paired  sample  t-test dengan  SPSS  versi  23 menunjukkan hasil sebagai berikut:
ANALISIS PERBANDINGAN RASIO KINERJA KEUANGAN PEMPROV DKI JAKARTA SEBELUM DAN PADA SAAT PANDEMI COVID-19 (Dila Manik Arfath, Nuwun Priyono) http://www.ejournal.pelitaindonesia.ac.id/ojs32/index.php/BILANCIA/index
Hasil Uji Beda t-test Rasio Kemandirian ( Paired Sample T-Test )
Paired Samples Test Paired Differences t df Sig. (2- tailed) Mean Std. Deviation Std. Erro r Mea
n
95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper Pair 1 Kemand irian_sbl m- kemandi rian_saa t 2246. 0 10322.244 79 729 9
- 90496.588
37 94988.588 37 308 1 .810

## Tabel 2. Analisis Uji beda Rasio Kemandirian
Hasil uji beda yang ditunjukkan pada tabel 2 dapat diketahui rasio kemandirian Pemprov DKI Jakarta pada saat sebelum dan pada saat pandemi covid-19 memperoleh Sig (2-tailed) 0,810 > 0,05 artinya tidak adanya perbedaan yang signifikan.
Hasil Uji Beda T-test Rasio Efektivitas ( Paired Sample T-Test )

## Paired Samples Test
Paired Differences t df Sig. (2- taile d) Mean Std. Deviati on Std. Error Mean 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper Pair 1 efektivitas sebelum - efektivitas saat 97682.00 2814.2849 9 1990.0 0 72396.652 58 122967.34 742 49.086 1  .013

## Tabel 3. Analisis Uji Beda Rasio Efektivitas
Hasil uji beda yang ditunjukkan pada tabel 3 sehingga diketahui rasio efektivitas Pemprov DKI Jakarta pada saat sebelum dan pada saat pandemi covid-19 memperoleh Sig (2-tailed) 0,013 < 0,05 artinya adanya perbedaan yang signifikan.
e-ISSN: 2685-5607
Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi--- Vol. 7 No. 1, Maret 2023
Hasil Uji Beda T-test Rasio Efisiensi ( Paired Sample T-Test )

## Paired Samples Test
Paired Differences t df Sig. (2-tailed) Mean Std. Deviation Std. Error Mean 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper Pair 1 efisiens i sebelu
m - efisiens i saat
pandem
i - 4633.
5 6672.966 69 4718.5 -
64587.727 05 55320.727 05 - .982 1 .506

## Tabel 4. Analisis Uji Beda Rasio Efisiensi
Pada hasil uji beda tabel 4 memperoleh tidak adanya perbedaan yang signifikan pada rasio efisiensi Pemprov DKI Jakarta pada saat sebelum dan pada saat covid-19 memperoleh Sig (2-tailed) 0,506 > 0,05.
Hasil Uji Beda T-test Rasio Aktivitas ( Paired Sample T-Test )

## Paired Samples Test
Paired Differences t df Sig. (2- taile d) Mean Std. Deviation Std. Erro r Mea n 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper Pair 1 aktv belanja modal sebelum -
aktv
belanja modal saat 1393. 5 1078.337 84 762. 5 - 8294.9811 1 11081.98111 1.828 1 .019

## Tabel 5. Analisis Uji Beda Rasio Aktivitas Belanja Modal
Hasil uji beda yang ditunjukkan pada tabel 5 dapat diketahui adanya perbedaan yang signifikan pada rasio Aktivitas belanja Modal Pemprov DKI Jakarta pada saat sebelum dan pada saat covid-19 dengan memperoleh Sig (2- tailed) 0,019 < 0,05.
ANALISIS PERBANDINGAN RASIO KINERJA KEUANGAN PEMPROV DKI JAKARTA SEBELUM DAN PADA SAAT PANDEMI COVID-19 (Dila Manik Arfath, Nuwun Priyono) http://www.ejournal.pelitaindonesia.ac.id/ojs32/index.php/BILANCIA/index
Paired Samples Test Paired Differences t df Sig. (2- tailed) Mean Std. Deviation Std. Error Mean 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper Pair 1 aktv belanja
operasi
sebelum - aktv belanja operasi saat -1087.5 647.0027 0 457.5 - 6900.5886 7 4725.5886 7 - 2.377 1 .254

## Tabel 6. Analisis Uji Beda Rasio Aktivitas Belanja Operasi (Paired Sample T-Test)
Hasil  uji  beda  pada  tabel  6  dapat  diketahui  tidak  mengalami  perubahan  yang  signifikan  pada  Aktivitas Belanja Operasi Pemprov DKI Jakarta pada saat sebelum dan pada saat covid-19 dengan memperoleh Sig (2-tailed) 0,254 > 0,05 .
Hasil Uji Beda T-test Rasio Pertumbuhan PAD ( Paired Sample T-Test )

## Paired Samples Test
Paired Differences t df Sig. (2- tailed) Mea n Std.
Deviatio
n Std. Error Mean 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper Pair 1 pertmbhn PAD sebelum- Pertmbhn PAD saat 3728. 0 636.39610 450.0 - 1989.7921 3 9445.7921
3
8.284 1 .076

## Tabel 7. Analisis Uji Beda Rasio Pertumbuhan PAD
Hasil  uji  beda  rasio  Pertumbuhan  PAD  Pemprov  DKI  Jakarta  pada  tabel  7  menyatakan  bahwa  pada  saat sebelum  dan  pada  saat  covid-19  memperoleh Sig  (2-tailed) 0,076  >  0,05  artinya  tidak  adanya  perbedaan  yang signifikan.

## PEMBAHASAN
Perbandingan Rasio Kemandirian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebelum dan saat pandemi COVID19 Analisis  data  yang  dilakukan  mendapatkan  hasil  pada  uji  berpasangan  bahwa  rasio  kemandirian  tidak  memiliki perbedaan yang signifikan, hal tersebut dapat dikatakan karena memperoleh hasil 0,810 yang di mana lebih dari 0,05 artinya terjadinya pandemi covid-19 tidak terlalu membawa dampak yang besar bagi kemandirian dari Provinsi DKI Jakarta dalam mengelola dananya. Temuan ini didukung penelitian terdahulu yang dilakukan (Fitri Rahmawati, 2022) menyatakan  tidak  memiliki  perbedaan  yang  signifikan  pada  kemandirian  suatu  daerah  sebelum  dan  saat  pandemi Covid-19.    Pada  rasio  kemandirian  baik  sebelum  ataupun  pada  saat  Covid-19  mendapatkan  rata-rata  dengan menghasilkan pola hubungan yang sama yaitu pola hubungan efektif diketahui bahwa rasio kemandirian Pemerintah
Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi--- Vol. 7 No. 1, Maret 2023
Provinsi DKI Jakarta termasuk ke dalam kategori tinggi  yaitu  melebihi 100%. Dengan begitu Pemerintah Provinsi DKI  Jakarta  masih  mampu  mendanai  daerahnya  atau  mengelola  daerah  otonomnya  dalam  menghadapi  pandemi Covid-19  dengan  tidak  bergantung  pada  bantuan  pemerintah  dan  Pemprov  DKI  Jakarta  mampu  mengelola  daerah menggunakan PAD yang didapatkan pada masa pandemi Covid-19.

## Perbandingan Rasio Efektivitas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebelum dan saat pandemi COVID19
Pengujian  yang  dilakukan  pada  rasio  efektivitas  mendapatkan  hasil  0,013  yang  di  mana  kurang  0,05  yang  artinya mendapatkan  hasil  signifikan  pada  saat  sebelum  dan  saat  terjadinya  Covid-19.  Apabila  dianalisis  dari  data  yang diperoleh berdasarkan Laporan Keuangan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum maksimal dalam penggunaan dana yang mengakibatkan realisasi dari dana pendapatan asli daerah yang kurang maksimal dalam penggunaan anggaran di  tahun  2020  sehingga  terealisasi  sebesar  98,24%.  Dari  rata-rata  rasio  efektivitas  yang  diperoleh  sebesar  98,3% artinya  pandemi  Covid-19  berdampak  pada  efektivitas  kinerja  keuangan  Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta.  kurang efektifnya  dalam  mewujudkan  program-program  yang  telah  direncanakan  dan  terjadinya  perubahan  regulasi  yang dilakukan seperti penerapan PSBB (Pembatasan sosial Berskala Besar) yang mengharuskan masyarakat bekerja dari rumah dapat menjadi alasan penghambat berjalannya program Pemprov DKI Jakarta terkhususnya pada saat terjadinya pandemi Covid-19.

## Perbandingan Rasio Efisiensi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebelum dan pada saat pandemi COVID19
Rasio efisiensi memperoleh 0,506 lebih dari 0,05 yang menyatakan memiliki beda yang signifikan pada rasio efisiensi kinerja keuangan Pemprov DKI Jakarta pada saat sebelum dan pada saat terjadinya covid-19. Rata-rata rasio efisiensi memperoleh 92,41% sehingga dapat dikatakan mengalami kenaikan. Pada data penelitian di atas rasio efisiensi tahun 2020  memperoleh  persentase  92,53%  yang  artinya  masih  kurang  efisien  karena  semakin  kecil  persentase  yang diperoleh  maka  semakin  efisien.  Terjadinya  kurang  efisien  dikarenakan  Pemprov  DKI  Jakarta  berusaha  untuk mendapatkan hasil yang maksimal karena menggunakan anggaran cukup besar. Untuk menghadapi covid-19 Pemprov DKI  Jakarta  menggunakan  anggaran  cukup  besar  hal  ini  dilakukan  dalam  mengatasi  kerugian  atau  masalah  yang terjadi selama pandemi covid-19.

## Perbandingan Rasio Aktivitas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebelum dan pada saat pandemi COVID19
Pada  hasil  yang  diperoleh  pada  rasio  aktivitas  belanja  modal  menunjukkan  hasil  0,019  kurang  dari  0,05.  Artinya aktivitas belanja modal Pemprov DKI Jakarta dikatakan signifikan pada saat sebelum dan pada saat covid-19. Hasil rata-rata  rasio  aktivitas  belanja  modal  yang  memperoleh  24,12%  sehingga  mengalami  penurunan.  Hasil  yang didapatkan didukung dengan penelitian yang dilakukan (Fitri Rahmawati, 2022) dalam hasilnya menunjukkan bahwa adanya perbedaan aktivitas  belanja  modal  yang signifikan sebelum dan selama pandemi covid-19. Kemudian  hasil dari rasio aktivitas belanja operasi memperoleh hasil 0,254 lebih dari 0,05 yang artinya tidak adanya perbedaan yang signifikan pada saat sebelum dan pada saat pandemi covid-19. Dengan diperoleh hasil rata-rata pada rasio aktivitas belanja  operasi  sebesar  69,85%  artinya  mengalami  kenaikan.  Dilakukannya Recofusing APBD  oleh  Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengakibatkan belanja operasi memperoleh alokasi dana sebesar 33,63 triliun rupiah kemudian terjadi penurunan pada belanja  modal  yang pada  awalnya  mendapatkan alokasi dana sebesar 44,93 triliun  menjadi 25,14 triliun rupiah. Terjadinya penurunan belanja modal ataupun belanja operasi dilakukan untuk penanganan covid- 19. Namun yang paling terlihat perbedaan signifikan pada aktivitas belanja modal yang di mana dana dialokasikan sehingga  Pemprov  DKI  Jakarta  sedikit  sulit  untuk  menambah  aset  atau  infrastruktur  daerahnya.  Alokasi  anggaran ditambahkan ke anggaran belanja tidak terduga sehingga mengalami peningkatan anggaran yang semula 188 miliar rupiah menjadi 5,19 triliun rupiah. Hal tersebut dilakukan untuk mempercepat dalam menangani covid-19 khususnya pada aspek kesehatan, ekonomi, dan jaring pengaman sosial.

## Perbandingan Rasio  Pertumbuhan PAD Pemerintah Provinsi  DKI Jakarta sebelum dan pada saat pandemi COVID19
Berdasarkan  perhitungan  yang  diperoleh  pada  rasio  pertumbuhan  PAD  mendapatkan  hasil  0,076  lebih  dari  0,05. Berdasarkan  penghitungan  rasio  pertumbuhan  PAD,  rata-rata  yang  diperoleh  sebesar  14,06%  sehingga  dapat dikatakan terjadi penurunan. Tetapi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih dapat mempertahankan pendapatan pada saat  pandemi  covid-19.  Keseimbangan  faktor  anggaran  yang  diterima  dengan  anggaran  belanja  yang  dikeluarkan menunjukkan kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah baik dibuktikan dengan dikeluarkannya opini BPK tahun 2019 dan 2020 menunjukkan pernyataan Wajar Tanpa Pengecualian.
ANALISIS PERBANDINGAN RASIO KINERJA KEUANGAN PEMPROV DKI JAKARTA SEBELUM DAN PADA SAAT PANDEMI COVID-19 (Dila Manik Arfath, Nuwun Priyono) http://www.ejournal.pelitaindonesia.ac.id/ojs32/index.php/BILANCIA/index

## PENUTUP
Dari  penelitian  yang  telah  dilakukan  dan  dijelaskan,  sehingga  penelitian  ini  memperoleh  kesimpulan  pada  rasio kemandirian, rasio efisiensi, rasio aktivitas  belanja operasi, dan rasio pertumbuhan PAD tidak  memiliki perbedaan yang  signifikan  dengan  masing-masing  memperoleh  nilai  signifikasi  sebesar  0,810,  0,506,  0,254,  dan  0,076. Sedangkan untuk rasio efektivitas dan rasio aktivitas belanja modal memperoleh hasil perbandingan yang signifikan pada sebelum dan pada saat Covid-19 dengan masing-masing memperoleh nilai signifikansi 0,013 dan 0,019.
Dengan  dilakukannya  penelitian  ini  diharapkan  Pemprov  DKI  Jakarta  mampu  meningkatkan  bahkan mempertahankan  kemandirian  daerah.  Hal  tersebut  dapat  dilakukan  dengan  mengoptimalkan  potensi  daerah  yang dimiliki.  Kemudian  perlu  diadakannya  sosialisasi  mengenai  pembayaran  pajak  meski  terdampak  Covid-19  oleh Pemprov DKI Jakarta. Untuk meningkatkan efektivitas kinerja akibat terdampaknya Covid-19 dengan peningkatan tenaga ahli agar dalam melaksanakan program-program yang telah direncanakan secara maksimal dan efektif.
Untuk  penelitian  selanjutnya  diharapkan  mencari  referensi  yang  sesuai  dengan  penelitian  yang  akan dilakukan  dan  dibahas  sehingga  dapat  melakukan  pengembangkan  penelitian  yang  telah  dilakukan  dengan menggunakan metode yang berbeda  maka  hasil dan kesimpulan yang didapatkan memberikan keadaan yang sesuai dengan yang sebenarnya.

## DAFTAR RUJUKAN
Abdul Halim, M. S. (2012). Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba empat. Abdul Halim, M. s. (2016). Teori konsep dan aplikasi akuntansi sektor publik dari anggaran hingga laporan keuangan dari pemerintah hingga tempat ibadah. jakarta: salemba empat.
Arni  Karina,  D.  N.  (2016).  Evaluasi  Kinerja  Keuangan  Daerah  Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta. Jurnal  Ilmu Akuntansi .
Azhari,  F.  R.  (2017).  Analisis  Tingkat  Kemandirian,  Efektivitas,  Efisiensi  pendapatan  asli  daerah  (PAD)  Pada Pemerintah Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat. Tugas Akhir .
BPKP. (2011). Menyoal Penyerapakan Anggaran Yogyakarta. Paris Review .
Dr.  Drs.  Chazali  H.  Situmorang,  A.  M.  (2016). Kebijakan  Publik  (Teori,  Analisis,  Implementasi  dan  Evaluasi Kebijakan). Depok: Social Security Development Institute.
Hakim, R. N. (2020, Maret 31). Kompas.com . Retrieved from Jokowi Gelontarkan Rp 405,1 Triliun untuk atasi Covid- 19,  ini  rinciannya:  https://nasional.kompas.com/read/2020/03/31/18253871/jokowi-gelontorkan-rp-4051- triliun-untuk-atasi-covid-19-ini-rinciannya?page=2
Kurnia  Ahsanul  Habibi,  S.  I.  (2020).  Analisis  Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Daerah  Se-  Provinsi  Jawa  Tengah Sebelum dan Saat Pandemi Covid19. Majalah Neraca .
Labi,  A.  (2019).  Analisis  Kinerja  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  pada  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Pulau Morotai Tahun Anggaran 2013-2015. Jurnal Akuntansi Bisnis dan Ekonomi V , 1355-1370.
Mardiasmo, P. D. (2018). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: ANDI.
Mutia  Agnika,  S.  S.  (2021).  Analisis  Kinerja  Anggaran  dan  Pendapatan  Belanja  Daerah  pada  Pemerintah  Daerah Kabupaten Subang sebelum dan saat pandemi covid-19. Indonesian accounting Research Jurnal , 493-503.
Prof. Dr. Mardiasmo, M. A. (2018). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
Ramdhani, D. (2017). Pengaruh Perencanaan Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia dan pelaksanaan anggaran terhadap  penyerapan  anggaran  pada  organisasi  perangkat  daerah  provinsi  banten. Jurnal  Riset  Akuntansi Terpadu , 134-147.
Sya'ban,  M.  N.  (2020).  Analisis  Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta  Tahun  anggaran  2017-2019 diukur berdasarkan rasio kemandirian, efektivitas, dan efisiensi. Tugas Akhir .
Syafiie, I. K. (2006). Ilmu administrasi publik. Jakarta: Rineka Cipta.
e-ISSN: 2685-5607
Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi--- Vol. 7 No. 1, Maret 2023