## Research Article
Surat Pernyataan Kepemilikan Manfaat: Perlindungan Terhadap Notaris Dalam Mengenali Pemilik Manfaat?
Kristantini Sugiharti, Yetty Komalasari Dewi *
Fakultas Hukum, Universitas Indonesia
* yettykomalasari@gmail.com

## ABSTRACT
Notary requires certain legal protection while implementing the Principle to Recognize Beneficial Owner of legal person. It is due to minimize the legal risks that may emerge as well as to optimally comply with the  purpose  of  Presidential  Regulation  No.13  of  2018  to  erradicate  money  laundering  and  terrorism funding.  This  article  aims  to  analyze  the  issues  regarding  implementation  of  the  Principle  related  to Notary as one of the enforcer, namely the importance for Notary to apply the Principle as well as how the Beneficial Ownership Statement Letter from the Client serves a protection from legal charges for the Notary, who have applied it.  Applying the normative-juridical method with the comparative approach, this work concludes, that it is important for Notary to implement the principle due to its power to obtain client’s  valid  information,  therefore  Notary  could  be  a  gatekeeper  to  contribute  on  the  effort  of erradicating money laundering. However, after the principle  being implemented by the Notary and by obtaining  the  Beneficial  Ownership  Statement  Letter  from  the  Client,  it  can  not  entirely  protect  the Notary from the legal charges in the future, since the Letter can only serve as a solid evidence if there is no objection from the undersigning person.
Keywords:  Notary;  Beneficial  Owner;  Corporation;  Beneficial  Ownership  Statement  Letter; Money Laundering.

## ABSTRAK
Notaris  membutuhkan  suatu  perlindungan  hukum  ketika  melaksanakan  kewajibannya  untuk menerapkan  Prinsip  Mengenali  Pemilik  Manfaat  dari  suatu  Badan  Hukum.  Perlindungan  tersebut menjadi  penting  guna  meminimalisasi  konsekuensi  risiko  hukum  yang  dapat  terjadi  serta mengoptimalkan  pelaksanaan  Perpres  13/2018  sebagai  upaya  pemberantasan  Tindak  Pidana Pencucian Uang  dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.  Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis isu-isu terkait Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat oleh Notaris sebagai salah satu lembaga pelaksana  yang  ditunjuk  oleh  Perpres  tersebut,  yaitu  mengenai  alasan  penting  Notaris  menerapkan Prinsip  Mengenali  Pemilik  Manfaat  dan  bagaimana  Surat  Pernyataan  Pemilik  Manfaat  dapat memberikan perlindungan bagi Notaris yang telah menerapkan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari tuntutan  hukum.  Dengan  menerapkan  metode  penelitian  yuridis  normatif  dengan  pendekatan perbandingan,  tulisan  ini  menyimpulkan,    bahwa  penting  bagi  Notaris  untuk  menerapkan  Prinsip Mengenali  Pemilik  Manfaat,  karena  Notaris  memiliki  kewenangan  untuk  mengenali  penghadap  guna memperoleh  informasi  yang  benar  mengenai  penghadap,  sehingga  dapat  berperan  sebagai gatekeeper untuk berkontribusi dalam upaya pemberantasan TPPU atau setidaknya mengurangi risiko terjadinya  TPPU.  Namun  demikian,  di  sisi  lain  perlindungan  hukum  bagi  Notaris  yang  telah melaksanakan  Prinsip  Mengenali  Pemilik  Manfaat  melalui  Surat  Pernyataan  Pemilik  Manfaat  yang dibuat oleh penghadap tidak sepenuhnya dapat melindungi Notaris dari tuntutan hukum, karena surat tersebut  hanya  memiliki  kekuatan  pembuktian  sempurna  apabila  tidak  disangkal  oleh  yang menandatanganinya.
Kata  kunci:  Notaris;  Pemilik  Manfaat;  Perseroan  Terbatas;  Surat  Pernyataan  Pemilik  Manfaat; Tindak Pidana Pencucian Uang.

## A. PENDAHULUAN
Pada  awal  tahun  2016,  Indonesia  masuk ke dalam daftar hitam The Financial Action Task Force (FATF) , organisasi  independen  antar negara yang mengembangkan dan mempromosikan  kebijakan-kebijakan  dalam melindungi sistem keuangan dunia dari pencucian uang,  pendanaan  terorisme  dan  pendanaan persebaran  senjata  penghancur  massa,  sebagai salah  satu  negara  yang  rawan  pencucian  uang dan pendanaan terorisme (FATF, 2018a). Namun kemudian  pada  Februari  2016  Indonesia  dicabut dari daftar hitam tersebut karena telah bergabung dengan  FATF  dan  membuat  aturan  dalam melaksanakan  rekomendasi  yang  telah  dibuat oleh  FATF  sebagai  upaya  memberantas pencucian  uang  dan  pendanaan  terorisme (Hukumonline, 2016). FATF membentuk rekomendasi  ini  untuk  dijadikan  acuan  oleh negara-negara di dunia agar dapat mengadopsinya  ke  dalam  hukum  nasional (Unger, & den Hertog, 2012).
Indonesia  melakukan  upaya  untuk mencegah pendirian perusahaan cangkang ( shell company )  perusahaan  yang  dibentuk  sebagai taktik  untuk  menyembunyikan  uang  yang diperoleh dari suatu tindak pidana (Leong, 2007) serta  memberantas  Tindak  Pidana  Pencucian Uang (TPPU), dengan membentuk regulasi yang dapat meminimalisasi risiko tersebut (KPK, 2018).
Salah  satu  regulasi  yang  ditujukan  untuk memenuhi  kebutuhan  tersebut  adalah  Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  Dan  Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (“Perpres 13/2018”),  yang  diundangkan  sejak  tanggal  5 Maret 2018. Peraturan tersebut dibentuk dengan acuan  kepada  rekomendasi-rekomendasi  dari FATF,  khususnya  yaitu  rekomendasi  nomor  24 dan 25 mengenai keterbukaan atau transparansi atas  kepemilikan  manfaat  dari  badan-badan hukum dan hubungan-hubungan hukum tertentu— Transparency and Beneficial Ownership of Legal Persons and Legal Arrangements (FATF, 2018b).
Beberapa  pertimbangan  yang  mendorong terbitnya  Perpres  13/2018  secara  garis  besar adalah:  1.Upaya  untuk  mencegah  dan memberantas  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang dan  Tindak  Pidana  Pendanaan  Terorisme; 2.Kebutuhan akan Pedoman Dalam Mewujudkan Transparansi  Informasi  Korporasi  di  Indonesia serta Transaksi-Transaksi Keuangan yang Terjadi di Dalamnya; 3.Pelaksanaan Komitmen Internasional  untuk  Memberantas  Tindak  Pidana Pencucian  Uang  Melalui  Rekomendasi  Dari Financial  Action  Task  Force  (FATF),  yang  salah
satunya  adalah  transparansi  Pemilik  Manfaat. (PPATK, 2018)
Tujuan  pembentukan  Perpres  13/2018  ini adalah  untuk  memberikan  pedoman  dalam mengenali  Pemilik  Manfaat  di  dalam  suatu Korporasi  agar  TPPU  dan  Tindak  Pidana Pendanaan  Terorisme  dapat  dicegah.  Perpres 13/2018 mewajibkan Korporasi untuk menyediakan  informasi  mengenai  pemilik manfaat  dari  kekayaan  Korporasi.  Perpres 13/2018  mendefinisikan  pemilik  manfaat  sebagai orang  perseorangan  yang  dapat  menunjuk  atau memberhentikan  direksi,  dewan  komisaris, pengurus,  pembina,  atau  pengawas  pada Korporasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan  Korporasi,  berhak  atas  dan/atau menerima  manfaat  dari  Korporasi  baik  langsung maupun  tidak  langsung,  merupakan  pemilik sebenarnya  dari  dana  atau  saham  Korporasi dan/atau  memenuhi  kriteria  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  1  angka  2  Perpres 13/2018.
Adanya  pembedaan  antara  pemilik manfaat  ( beneficial  owner )  dan  pemilik sebenarnya  ( legal  owner )  didasarkan  pada  teori atau  konsep trust yang  dikenal  di  dalam  sistem hukum common  law (Banakas,  2006,  lihat  juga Panesar, 2017). Ketika teori atau konsep trust ini diimplementasikan  dalam  hukum  perusahaan, maka dikenal pembentukan perusahan cangkang ( shell company ) melalui apa yang dikenal dengan perjanjian nominee (Suryanti, 2020). Sayangnya, terdapat  kemungkinan  perusahaan  cangkang
tersebut  digunakan  untuk  menyembunyikan  atau menyamarkan  hasil-hasil  dari  tindak  pidana sehingga tidak tampak siapa pemilik modal yang sebenarnya  di  dalam  perusahaan  yang  didirikan tersebut  atau  dikenal  dengan  istilah  Pemilik Manfaat (Ferguson, 2019).
Sebagaimana  dijelaskan  di  atas  bahwa konsep beneficial  ownership muncul  sebagai konsekuensi  dari  adanya  konsep trust dalam property law (hukum kebendaan) di dalam sistem hukum common  law .  Seseorang  yang  memiliki hak  kebendaan  ( beneficiary ),  misalnya  tanah, kemudian  ia  menggantungkan  kepercayaan pengelolaannya  kepada  pihak  lain  ( trustee ), sehingga  ia  dapat  bertindak  secara  hukum  atas apa pun terhadap tanah tersebut. Namun hak dari beneficiary tidak  sedikit  pun  berkurang  atas segala  keuntungan  secara  utuh  yang  diperoleh dari  pengelolaan  yang  dilakukan  oleh trustee (Dewi, et  al. ,  2016).  Dalam  hal  ini,  ide  dasar konsep trust adalah  adanya  dua  fungsi,  yaitu fungsi pengelolaan dan fungsi pemanfaatan, yang keduanya  ini  berada  pada  subjek  yang  berbeda namun  pada  objek  yang  sama  (Panesar,  2017). Kepemilikan  terhadap  satu  benda  dalam  bentuk fungsi  pengelolaan  dikenal  dengan legal ownership ,  sementara  fungsi  pemanfaatan dikenal  dengan beneficial  ownership atau kepemilikan manfaat (Pettit, 1984).
Pada  sistem  hukum civil  law ,  konsep kepemilikan atas hak kebendaan tidak dibedakan sebagaimana  terdapat  di  dalam  hukum common law ,  sehingga  tidak  ada  pembagian  kepemilikan
terhadap  satu  hak  kebendaan.  Seorang  subjek hukum di dalam civil law adalah legal owner serta beneficial  owner terhadap  suatu  benda. Mengingat  bahwa  konsep beneficial  ownership berasal  dari  lembaga trust ,  maka  ketika  konsep tersebut hendak diadopsi ke dalam sistem hukum civil law perlu untuk dipahami padanan yang tepat dengan  konsep  yang  mirip  dengan trust .
Lembaga di sistem hukum civil law yang memiliki konsep  mirip  dengan trust adalah  lembaga fideicommisum yang berasal dari hukum Romawi, yaitu  institusi  hukum  yang  memungkinkan  ahli waris  non-Romawi  tetap  dapat  memperoleh haknya dari pewaris Romawi (Popa, 2017). Akan tetapi, berbeda dengan trust , pada fideicommisum tidak dibedakan adanya kepemilikan  ganda  atas  hak  kebendaan  itu (Clarry,  2014).  Pihak  yang  diberikan  hak  untuk menguasai dan mengelola suatu hak kebendaan (dapat dipadankan dengan trustee ), memiliki hak penuh atas benda beserta manfaatnya, sehingga dalam  konteks  pewarisan  pada  masa  Romawi tersebut,  ahli  waris  non-Romawi  yang  menjadi trustee, secara  penuh  dapat  memiliki  hak kebendaan tersebut. Pihak lain di dalam lembaga ini (dapat dipadankan dengan beneficiary ), hanya dapat  memperoleh  manfaat  dari  hak  kebendaan tersebut  apabila  telah  diperjanjikan  terlebih dahulu (Dewi, et al., 2016).
Oleh  karena  itu  dapat  dilihat  perbedaan dari  kedua  lembaga  tersebut,  yang  mana trust merupakan  suatu  lembaga  hukum  kebendaan yang  muncul  karena  kehendak  satu  pihak,  yaitu
beneficiary yang  mempercayakan  pengelolaan atas  benda  miliknya  kepada trustee tanpa kehilangan  manfaat  sama  sekali  atas  hak kebendaan  tersebut  (Tey,  2010).  Adapun  pada lembaga fideicommisum , trustee menjadi  pemilik yang  sah  serta  pemeroleh  manfaat  penuh  dari hak  kebendaannya;  dan beneficiary dalam konteks  ini  dapat  dianggap  sebagai  perantara pemerolehan hak kebendaan untuk trustee , yang hanya  memperoleh  manfaat  apabila  telah diperjanjikan  di  antara beneficiary dan trustee adanya  manfaat  yang  akan  diperoleh  dari  hak kebendaan  itu  kepada beneficiary (Dewi, et  al. , 2016).  Dengan  demikian,  dapat  disimpulkan bahwa trust secara  konsep  bukan  merupakan suatu perjanjian antara dua pihak (Pejovic, 2001), melainkan  hanya  inisiatif  dari  salah  satu  pihak, yaitu  pihak beneficiary ,  berbeda  di  dalam fideicommisum yang  mendasarkan  hubungannya atas  suatu  perjanjian  di  antara  dua  pihak.  Di Indonesia  hal  ini  banyak  terjadi  dalam  konteks pengalihan suatu hak kebendaan, pada umumnya hak atas tanah, dengan tujuan agar dapat dimiliki oleh  subjek  hukum  yang  tidak  berhak  memiliki hak tersebut. Sebagai contoh dapat dilihat dalam praktik  perjanjian nominee antara  warga  negara asing  dengan  warga  negara  Indonesia  yang memperjanjikan  perihal  kepemilikan  suatu  hak atas tanah (Gandasari, 2016).
Dalam perkembangannya, konsep beneficial ownership diadopsi oleh negara-negara dengan  sistem  hukum civil  law (Ho,  2004,  lihat juga Terranova, 2020), terutama dalam perjanjian
pajak  internasional  (Bundgaard,  &  Winther- Sørensen,  2008).  Akan  tetapi,  hal  tersebut dengan  penerapan  konsep  yang  berbeda  di antara  satu  negara  dengan  lainnya,  sehingga untuk  menghubungkannya  dengan  upaya pemberantasan  TPPU  secara  global  melalui identifikasi  dari  Pemilik  Manfaat  menjadi  sulit karena  tidak  ada  keseragaman  konsep mengenainya. Seperti di Indonesia, yang di dalam sistem hukumnya tidak mengenal adanya konsep beneficial  ownership berdasarkan  lembaga trust pada hukum nasional.
Istilah Pemilik Manfaat yang diperkenalkan di  dalam  Perpres  13/2018  dapat  diberlakukan pada semua bentuk badan usaha yang berlaku di Indonesia,  baik  yang  berbentuk  badan  hukum (misalnya  Perseroan  Terbatas,  Koperasi)  atau pun  non  badan  hukum  (misalnya  Persekutuan dengan  Firma,  Persekutuan  Komandinter  atau “CV”),  serta  badan  hukum  yang  bukan merupakan  badan  usaha  (misalnya  Yayasan, Perkumpulan), tanpa batasan sektor atau bidang usaha  tertentu  (Sardjono, et  al. ,  2016).  Untuk mencakup  seluruh  badan-badan  tersebut,  maka digunakan  istilah  Korporasi.  Istilah  Korporasi  ini, mengacu pada  definisi yang ditentukan  di dalam Perpres  13/2018,  merupakan  badan  usaha berbentuk  badan  hukum  maupun  non  badan hukum.  Adapun  dalam  konteks  tulisan  ini digunakan  untuk  merujuk  Badan  Hukum, khususnya  Perseroan  Terbatas.  Istilah  Korporasi maupun  Badan  Hukum  untuk  selanjutnya  dalam tulisan  ini  akan  digunakan  secara  bergantian.
Namun,  tulisan  ini  akan  berfokus  kepada pengenalan  Pemilik  Manfaat  oleh  Notaris  dalam pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas.
Dampak  lain  dari  terbitnya  Perpres 13/2018,  terdapat  pembebanan  kewajiban  baru untuk  menerapkan  Prinsip  Mengenali  Pemilik Manfaat  terhadap  profesi-profesi  yang  terkait dalam pendirian atau pengelolaan Badan Hukum (Chrystofer,  &  Nurhayati,  2019).  Meskipun memang  peran  pihak  ketiga,  seperti  halnya Notaris,  dalam  mengawasi  secara  khusus kepatuhan  Penerapan  Prinsip  Mengenali  Pemilik Manfaat dapat lebih efektif (Van den Broek, 2011; Lihat  juga  Lintag-Ihde,  2018).    Dalam  tulisan  ini, secara khusus pembahasan akan menitikberatkan  implikasi  Perpres  tersebut terhadap  profesi  Notaris,  yang  memiliki  peran signifikan  bagi  Badan  Hukum  dalam  proses pendiriannya yang memerlukan akta notaris.
Pada saat pendirian Badan Hukum seperti Perseroan  Terbatas  (“PT”),  Koperasi,  atau Yayasan,  Notaris  memiliki  peran  yang  sangat penting  karena  adanya  kewajiban  pembuatan akta  pendirian  badan  hukum  tersebut  dalam bentuk  akta  notariil.  Dengan  demikian,  Notaris sebagai  pejabat  yang  berdasarkan  Perpres 13/2018,  termasuk  profesi  yang  memiliki kewajiban untuk memastikan keterangan tentang pemilik  manfaat  pada  saat  membuat  akta pendirian  Badan  Hukum  tersebut  sebagaimana mestinya.  Pasal  15  ayat  (2)  Perpres  13/2018 mewajibkan  penerapan  prinsip  pemilik  manfaat harus  dilakukan,  khususnya  pada  saat
permohonan  pendirian  dari  Badan  Hukum  yang dimaksud. Berdasarkan Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3)  Perpres  13/2018,  Notaris  merupakan  salah satu  pihak  yang  dapat  menyampaikan  informasi pemilik  manfaat  dari  Badan  Hukum  kepada instansi  berwenang.  Kewajiban  ini  tentunya memberikan  tugas  tambahan  secara  khusus kepada  Notaris  di  luar  daripada  kewenangan yang  telah  dimiliki  sebagai  Notaris  pada umumnya.  Oleh  karena  itu,  tulisan  ini menganalisis  mengapa  atau  alasan  penting Notaris  menerapkan  Prinsip  Mengenali  Pemilik Manfaat;  dan  keberlakuan  Surat  Pernyataan Pemilik  Manfaat  yang  dibuat  oleh  penghadap untuk  melindungi  Notaris  terhadap  tuntutan hukum, khususnya TPPU, yang mungkin muncul dikemudian hari.
Sejak  Perpres  13/2018  diberlakukan, terdapat  beberapa  tulisan  yang  membahas mengenai  tema  besar  Penerapan  Prinsip Mengenali  Pemilik  Manfaat  dari  berbagai  segi. Salah satu tulisan yang membahas tema tersebut ditulis oleh Michael Nugroho Widjaja dkk dengan judul  “Peran  Notaris  Dalam  Penerapan  Prinsip Mengenali  Pemilik  Manfaat  Dalam  Pendirian Korporasi”  (Widjaja,  Latumeten,  &  Suryandono, 2019),  2019).  Tulisan  tersebut  memaparkan prosedur teknis yang harus ditempuh oleh Notaris dalam  menerapkan  Prinsip  Mengenali  Pemilik Manfaat  melalui  aplikasi  dalam  jaringan  yang dibuat dan dikelola oleh Kementerian Hukum dan Hak  Asasi  Man  usia.  Kemudian  terdapat  juga tulisan  oleh  Nyulistiowati  Suryanti  berjudul
“Notaris  Dalam  Penerapan  Prinsip  Mengenali Pemilik  Manfaat  Dalam  Kaitannya  Dengan Perjanjian  Nominee”  (Suryanti,  2020)  yang menitikberatkan  pada  pembahasan  mengenai waktu  yang  ditentukan  bagi  Notaris  untuk menerapkan  Prinsip  Mengenali  Pemilik  Manfaat berdasarkan  Perpres  13/2018.  Selain  itu  tulisan tersebut  juga  secara  spesifik  membahas mengenai  keabsahan  akta  yang  terkait  dengan Badan  Hukum  baik  ketika  akan  berdiri  maupun setelah  menjalankan  kegiatannya,  ketika diketahui  oleh  Notaris  bahwa  adanya  Perjanjian Nominee yang melatar belakanginya. Selanjutnya terdapat  juga  tulisan  oleh  Mavoarota  Abraham Hoegelstravores  Zamili  dengan  judul  “Analisis Yuridis  Tentang  Kewajiban  Notaris  Menerapkan Prinsip  Mengenali  Pemilik  Manfaat  ( Beneficial Ownership )  Dalam  Proses  Pembuatan  Akta Badan  Hukum  Perseroan  Terbatas”  (Zamili, 2020). Titik berat dari tulisan oleh Zamili tersebut adalah  pada  bertambahnya  beban  kerja  Notaris dalam  proses  Pembuatan  Akta  Badan  Hukum khususnya  Perseroan  Terbatas  serta  rentannya posisi  Notaris  dalam  melaksanakan  Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat karena tidak terdapat sanksi  yang  jelas  dalam  hal  terjadi  pelanggaran ketentuan-ketentuan  terkait  Penerapan  Prinsip Mengenali  Pemilik  Manfaat  berdasarkan  Perpres 13/2018.  Berikutnya  terdapat  tulisan  oleh Heriyanti  dengan  judul  “ Notary  Responsibility  for The  Application  of  The  Principle  Of  Identifying The  Beneficiary  Of  The  Corporation ”  (Heriyanti, 2021) yang membahas secara normatif mengenai
tanggung  jawab  Notaris  dalam  menerapkan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat, yaitu dengan mengunggah informasi pemilik manfaat ke laman dalam  jaringan  yang  dikelola  oleh  Kementerian Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia.  Dan  dengan melaksanakan  pengunggahan  informasi  tersebut Notaris harus menyetujui bahwa terdapat potensi timbulnya  konsekuensi  hukum  apabila  didapati bahwa  informasi  unggahan  tersebut  tidak  benar. Tulisan  lainnya  ditulis  oleh  Rahmi  Jened  dan Betharia  Noor  Indahsari  yang  berjudul  “ The Practice  of  Beneficial  Ownership  and  Its  Legal Effect  According  to  Indonesian  Law ”  (Jened,  & Indahsari,  2019).  Adapun  tulisan  tersebut berdasarkan  informasi  yang  diperoleh  dari repository  Universitas  Airlangga  sedang  dalam proses  publikasi  di  ASEAN  Law  Review.  Tulisan tersebut  membahas  mengenai  peran  Perpres 13/2018 untuk mengidentifikasi praktik Kepemilikan Manfaat melalui perjanjian-perjanjian nominee  atas  berbagai  hal,  mulai  dari  perjanjian pengalihan  hak  atas  tanah,  perjanjian  mengenai susunan  pemegang  saham  perusahaan  hingga pada  upaya  penghindaran  pajak.  Tentu  saja perjanjian nominee itu dapat memiliki konsekuensi  batal  demi  hukum  karena bertentangan  peraturan  terkait  dengan  hal-hal yang  dijadikan  objek  perjanjiannya.  Tulisan tersebut  tidak  secara  khusus  membahas Penerapan  Prinsip  Mengenali  Pemilik  Manfaat yang salah satu pelaksananya adalah Notaris.
Tulisan-tulisan tesebut di atas secara garis besar  memiliki  tema  yang  sama  mengenai
Penerapan  Prinsip  Mengenali  Pemilik  Manfaat berdasarkan  Perpres  13/2018  dan  sebagian besar  membahas  pula  secara  khusus  peran Notaris  yang  diberi  kewenangan  untuk menerapkan  prinsip  tersebut.  Tulisan  ini  juga berhubungan  dengan  adanya  kewajiban  baru yang  dibebankan  kepada  Notaris  sebagai  salah satu gatekeeper dalam  upaya  pemberantasan TPPU  dan  perlindungan  dalam  pelaksanaan tugasnya sebagaimana diberikan kewenangannya  oleh  Perpres  13/2018  untuk mengenali  pemilik  manfaat.  Namun  demikian, fokus  yang  diambil  di  dalam  tulisan  ini  adalah untuk membahas urgensi bagi Notaris mengenali Pemilik  Manfaat  sebagai  salah  satu gatekeeper dalam  gambaran  besar  pemberantasan  TPPU dan  tindak  pidana  pendanaan  terorisme.  Selain itu,  tulisan  ini  juga  membahas  tentang  bentuk perlindungan  hukum  bagi  Notaris,  yang menerapkan  Prinsip  Mengenali  Pemilik  Manfaat, dari  tuntutan  yang  berpotensi  untuk  muncul  di kemudian  hari  dalam  menerapkan  Prinsip mengenali Pemilik Manfaat.

## B. METODE PENELITIAN
Tulisan  ini  berdasarkan  pada  penelitian yang  menggunakan  metode  yuridis  normatif, guna meneliti asas-asas hukum mengenai pemilik manfaat  dalam  kaitannya  dengan  konsekuensi terhadap  Notaris  yang  terlibat  dalam  kegiatan penerapan  prinsip  mengenali  pemilik  manfaat guna  mencegah  risiko  pencucian  uang.  Adapun asas-asas hukum yang  akan dikaji dalam  tulisan
ini  adalah  asas-asas  hukum  yang  terkandung  di dalam  Perpres  13/2018,  serta  regulasi  lainnya yang berkenaan dengan ketentuan baru tersebut, serta  peraturan  turunannya  yaitu  Peraturan Menteri  Hukum  dan  HAM  No.15  Tahun  2019 tentang  Tata  Cara  Pelaksanaan  Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi (“Permenkumham  15/2019”)  dan  Peraturan Menteri  Hukum  dan  HAM  No.21  Tahun  2019 tentang  Tata  Cara  Pengawasan  Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi (“Permenkumham 21/2019”).
Tulisan  ini  dipaparkan  secara  sistematis melalui  suatu  susunan  pembahasan  yang didahului  dengan  latar  belakang  mengenai pentingnya  pelaksanaan  Prinsip  Mengenali Pemilik  Manfaat  di  dalam  pembentukan  Badan Hukum  dalam  hubungannya  dengan  formalitas yang  perlu  dilakukan  oleh  Notaris  sebagai  salah satu  pihak  yang  diberikan  kewenangan  oleh Perpres  13/2018  untuk  melaksanakannya. Kemudian  akan  diuraikan  juga  mengenai bagaimana  fungsi  perlindungan  terhadap  Notaris dari tuntutan hukum dengan menggunakan Surat Pernyataan Pemilik Manfaat sebagai alat bukti di hadapan sidang.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Alasan  Pentingnya  Notaris  Melaksanakan Kewajiban  Menerapkan  Prinsip  Mengenali Pemilik Manfaat
Negara-negara  yang  berkomitmen  pada Rekomendasi FATF dianjurkan untuk
memberdayakan  DNFBP,  dalam  memperoleh informasi, penilaian risiko serta memitigasi TPPU dan  Pendanaan  Terorisme.  Tiap  negara  dapat menentukan  mekanisme  untuk  transparansi tersebut  sesuai  dengan  karakter  sistem  hukum negaranya (FATF, 2018b).
Melalui Pasal 15 ayat (1) Perpres 13/2018, Korporasi  diwajibkan  melakukan  identifikasi  dan verifikasi  mengenai  pemilik  manfaat  sesuai dengan  kriteria  dalam  Perpres  tersebut    pada Pasal  18    informasi  mengenai  pemilik  manfaat tersebut  harus  disampaikan  kepada  Instansi Berwenang. Lebih lanjut dalam pasal yang sama, pada  ayat  (3),  dinyatakan  bahwa  penyampaian informasi  tersebut  dapat  dilakukan  oleh  pendiri atau  pengurus  Korporasi,  atau  pihak  selain Korporasi itu sendiri, yaitu Notaris, atau pihak lain yang diberikan kuasa oleh Korporasi.
Fungsi  dan  kewenangan  Notaris  sebagai pejabat  umum  merupakan  hal  yang  diperoleh secara    atributif  berdasarkan  Undang-Undang Jabatan Notaris (“UUJN”). Ketentuan dalam Pasal 15  ayat  (1)  UUJN  menyatakan  bahwa  Notaris berwenang  untuk  membuat  akta  autentik  atas perbuatan  hukum  sebagaiamna  diharuskan  oleh peraturan  perundang-undangan  atau  dihendaki oleh  para  pihak  yang  berkepentingan.  Oleh karena itu, akta autentik yang perlu  untuk dibuat dihadapan  Notaris  dalam  pendirian  PT merupakan  pemenuhan  kewajiban  sebagaimana ditentukan oleh Pasal 7 jo. Pasal 8 UUPT.
Tugas  Notaris  sebelum  mebuat  akta autentik yang dimaksud adalah untuk melakukan
penelitian  terhadap  dokumen-dokumen  yang diberikan  oleh  para  penghadap  kepada  Notaris untuk diperiksa keabsahannya secara formil agar syarat-syarat  yang  diperlukan  untuk  membuat akta  tersebut  terpenuhi.  Hal  tersebut  sejalan dengan ketentuan pada Pasal 15 ayat (2) huruf d UUJN yang menyatakan, “melakukan pengesahan  kecocokan  fotokopi  dengan  surat aslinya”.  Ketentuan  tersebut  memberikan kewenangan  bagi  pejabat  Notaris  untuk melakukan  pengecekan  kecocokan  formalitas yang  diserahkan  para  penghadap  dengan ketentuan  peraturan  perundangan  yang  berlaku dalam  mengatur  perbuatan  hukum  yang  akan dilakukan  para  penghadap.  Pada  saat  itu  maka Notaris  pun  menerapkan  Prinsip  Mengenali Pemilik  Manfaat  dengan  melakukan  pengecekan kelengkapan  dokumen  dari  penghadap  yang menyatakan  mengenai  status  kepemilikan manfaat.
Pengaturan  penerapan  prinsip  mengenali pemilik  manfaat  dalam  Perpres  13/2018 memberikan  dampak  bagi  profesi  Notaris  yaitu pengembanan kewajiban-kewajiban dalam lingkup  prinsip  mengenali  pemilik  manfaat  suatu Korporasi,  secara  khusus  yang  berbentuk  badan hukum.  Pada  dasarnya  ketentuan  mengenali pemilik  manfaat  dalam  Perpres  13/2018  ini, ditujukan  agar  terdapat  transparansi  menngenai pemilik  manfaat  terutama  pada  badan-badan hukum  di  Indonesia.  Adapun  kewajiban  yang diberikan oleh Perpres tersebut adalah:
a. Pemerolehan  informasi  mengenai  Pemilik Manfaat;
Pada  saat  pendirian  Korporasi  berbentuk badan hukum PT, maka Korporasi tersebut wajib, berdasarkan  Pasal  15  ayat  (1)  dan  ayat  (2) Perpres  13/2018  untuk  menyediakan  informasi hasil  identifikasi  dan  verifikasi  pemilik  manfaat dalam  Korporasi  tersebut.  Informasi  tersebut dituangkan  dalam  bentuk  surat  pernyataan kepemilikan  manfaat  dalam  Korporasi,  yang mana untuk selanjutnya akan digunakan sebagai salah  satu  syarat  pendirian  Korporasi  yang dimaksud.  Informasi  dalam  surat  pernyataan tersebut,  maka  kemudian  menjadi  salah  satu kelengkapan  dokumen  yang  diperlukan  untuk mengajukan  pendaftaran  pengesahan  badan hukum  yang  diunggah  secara  elektronik  pada sistem  administrasi  khusus  dari  Kementerian Hukum  dan  HAM.  Dalam  pengaturannya  subjek yang  dibebani  kewajiban  ini  adalah  Korporasi, yaitu  untuk  memperoleh  informasi  mengenai pemilik  manfaat  serta  senantiasa  untuk memutakhirkan informasi tersebut. Notaris dalam hal  ini    tidak  dibebani  kewajiban  untuk  menjadi pihak  yang  melakukan  kegiatan  tersebut.  Akan tetapi,  notaris  harus  memperoleh  informasi tersebut  untuk  keperluan  pendaftaran  dan pengesahan badan hukum yang didirikan dengan akta notaris.
b. Penyampaian informasi pemilik manfaat.
Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) jo. ayat (2) Perpres  13/2018,  Korporasi  diberi  kewajiban untuk  menyampaikan  informasi  yang  benar
mengenai  pemilik  manfaat  kepada  instansi berwenang. Lebih lanjut diatur pada ayat (3) dari Pasal 18 tersebut, bahwa penyampaian informasi mengenai  pemilik  manfaat  tidak  harus  dilakukan oleh  Korporasi,  tetapi  terdapat  alternatif penyampaiannya  yang  tidak  hanya  dapat dilakukan  oleh  Korporasi,  melainkan  oleh  pihak lain  yaitu  notaris  atau  pihak  lain  yang memperoleh kuasa untuk melakukan hal tersebut.
Merujuk  pada  peraturan  tersebut,  berarti bahwa  Notaris  dalam  hal  dihendaki  oleh Korporasi  untuk  melakukan  penyampaian informasi  pemilik  manfaat  kepada  Instansi Berwenang,  maka  ia  berkewajiban  untuk menyampaikan  informasi  tersebut.  Penggunaan kata “dapat” pada ketentuan di Pasal 18 ayat (3) Perpres  13/2018  memiliki  implikasi  bahwa kegiatan penyampaian ini bukan suatu kewajiban bagi  Notaris.  Akan  tetapi,  kegiatan  tersebut diperbolehkan  oleh  undang-undang  untuk dilakukan oleh Notaris.
Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) jo. Pasal  9  ayat  (1)  Undang-Undang  Perseroan Terbatas  pada  dasarnya  penyampaian  informasi mengenai  pendirian  PT  beserta  dokumen kelengkapannya  dibebankan  kepada  pendiri  PT, akan  tetapi  merujuk  juga  pada  Pasal  9  ayat  (3) UUPT  hal  tersebut  dapat  dikuasakan  namun terbatas  hanya  pada  Notaris.  Dengan  demikian, Notaris dapat melakukan penyampaian informasi pemilik manfaat dari Korporasi ketika para pendiri PT  memberikan  kuasanya  kepada  Notaris  untuk melakukan itu.
c. Penatausahaan  dokumen  terkait  pemilik manfaat.
Salah satu hal penting di dalam Penerapan Prinsip  Mengenali  Pemilik  Manfaat  adalah pengarsipan  atau  penatausahaan  dokumen Pemilik  Manfaat  dari  Korporasi  (Reider-Gordon, 2011). Di dalam Pasal 22 Perpres 13/2018, pada ayat  (1)  ditentukan  bahwa  “Korporasi,  Notaris, atau  pihak  lain  yang  menerima  kuasa  dari Korporasi,  wajib  menatausahakan  dokumen terkait  Pemilik  Manfaat  dari  Korporasi  dalam jangka  waktu  paling  singkat  5  (lima)  tahun  sejak tanggal  pendirian  atau  pengesahan  Korporasi.” Kata  menatausahakan  memiliki  kata  dasar  tata usaha,  yaitu  penyelenggaraan  urusan  tulis menulis  (keuangan  dan  sebagainya)  dalam perusahaan  (negara  dan  sebagainya)  atau administrasi.
Dengan  menginterpretasikan  ketentuan tersebut  menurut  interpretasi  gramatikal,  maka Korporasi, Notaris atau pihak lain yang menerima kuasa  dari  Korporasi,  diberikan  kewajiban  untuk melakukan  adminsitrasi  pengarsipan  dokumen terkait  pemilik  manfaat  dari  Korporasi  dalam jangka  waktu  tertentu.  Subjek yang  dituju  oleh ketentuan  tersebut  terdiri,  secara  alternatif,  dari tiga  pihak,  yaitu  (1)  Korporasi;  (2)  Notaris;  atau (3)  Kuasa  dari  Korporasi.  Sebagai  pihak  yang dapat dikenakan kewajiban berdasarkan ketentuan  Pasal  22  ayat  (1)  Perpres  13/2018, maka Notaris wajib untuk melakukan penatausahaan  atas  dokumen  terkait  pemilik manfaat  dari  suatu  Korporasi.  Namun  demikian
tidak  dijelaskan  lebih  lanjut  mengenai  kapan Notaris  terkena  kewajiban  tersebut  serta Korporasi mana yang wajib untuk ditatausahakan dokumen pemilik manfaatnya.
Pasal 15 ayat (1) dan (2) Perpres 13/2018 menyatakan  bahwa  untuk  mengenali  pemilik manfaat,  Korporasi  harus  melakukan  identifikasi dan  verifikasi  pemilik  manfaat  pada  saat permohonan, pendirian, pendaftaran, pengesahan,  persetujuan  atau  perizinan  usaha Korporasi dan atau ketika Korporasi menjalankan usaha  atau  kegiatannya.  Ketentuan  tersebut mengindikasikan  bahwa  Notaris  memiliki  peran dalam  menerapkan  Prinsip  Mengenali  Pemilik Manfaat  tidak  hanya  pada  saat  tahap  pendirian badan  hukum  namun  juga  ketika  badan  hukum tersebut  menjalankan  tugas  atau  usahanya  dan memerlukan  adanya  perubahan  pada  anggaran dasarnya.  Dalam  hal  badan  hukum  berupa Perseroan Terbatas, ketentuan ini sejalan dengan ketentuan-ketentuan    mengenai  pendirian  PT serta perubahan anggaran dasarnya dengan juga mengaitkan  ketentuan  mengenai  kewenangan Notaris  yang  memiliki  kewenangan  untuk mendokumentasikan  peristiwa-peristiwa  hukum tersebut ke dalam akta autentik. Selain membuat akta  autentik  itu,  berdasarkan  Pasal  16  UUJN mengenai  kewajiban  Notaris,  bahwa  Notaris memiliki  kewajiban  untuk  mengarsipkan  atau menyimpan  minuta  akta  yang  dibuat  olehnya serta  dokumen-dokumen  yang  terkait  dengan  itu di dalam protokol Notaris.
Berdasarkan  ketentuan-ketentuan  tersebut di atas, dan dengan mengaitkan dengan Pasal 22 ayat  (1)  jo.  (3)  Perpres  13/2018,  maka  Notaris berkewajiban  untuk  menatausahakan  dokumen mengenai pemilik manfaat dari suatu PT, yaitu (a) dalam  hubungannya  dengan  penyimpanan  dan pemeliharaan  dokumen  yang  diberikan  oleh pendiri  PT  dalam  rangka  pembuatan  akta pendirian  PT;  (b)  ketika  pendiri  PT  memberikan kuasa  kepada  Notaris  untuk  melakukan pengajuan permohonan pengesahan PT; dan (c) dalam  hubungannya  dengan  penyimpanan  dan pemeliharaan  dokumen  yang  diberikan  oleh  PT saat akan melakukan perubahan anggaran dasar, melalui  pembuatan  akta  berita  acara  rapat  yang memuat  atau  melalui  akta  yang  menyatakan perubahan anggaran dasar PT tersebut.
Namun,  penatausahaan  dokumen  yang dimaksud di atas tidak secara khusus merupakan penatausahaan  dokumen  terkait  pemilik  manfaat saja,  melainkan  juga  dokumen  kelengkapan lainnya  terkait  dengan  perbuatan  hukum  yang dituangkan  dalam  akta  notaris  yang  dimaksud. Notaris tidak memiliki kewenangan secara khusus membuat dokumentasi mengenai pemilik manfaat berdasarkan UUJN, meskipun ketentuan tersebut dapat  ditemukan  dalam  Perpres  13/2018.  Selain itu,  Korporasi  dalam  membuat  perubahan- perubahan terkait anggaran dasarnya tidak selalu harus  dilakuan  di  hadapan  Notaris  yang  sama, sehingga  penatausahaan  dokumen  pemilik manfaat  secara  komprehensif  oleh  Notaris, secara  praktis  tidak  selalu  dapat  dilaksanakan.
Terlepas  dari  pentingnya  penatausahaan dokumen  pemilik  manfaat,  hal  ini  bukan  menjadi kewenangan  Notaris  tertentu  untuk  senantiasa memutakhirkan  data  dan  informasi  mengenai perubahan-perubahan yang terjadi di dalam suatu PT.  Hal  tersebut  karena  perubahan-perubahan tersebut  sangat  bergantung  dari  intensi  PT  dan kegiatan  pemutakhiran    pun  sangat  bergantung dari kedisiplinan PT untuk melakukan pelaporannya tersebut. Dengan demikian, Notaris tidak dapat secara proaktif meminta pemutakhiran data  dalam  jangka  waktu  tertentu,  selain  dalam hubungan  untuk  kelengkapan  pembuatan  akta yang diperlukan oleh PT.
2. Perlindungan Notaris oleh Surat Pernyataan  Pemilik  Manfaat  Terhadap Tuntutan Hukum
Kewajiban  hukum  baru  bagi  Korporasi untuk  mengenali  ada  atau  tidak  pemilik  manfaat di  dalamnya  timbul  sejak  berlakunya  Perpres 13/2018.  Pengenalan  pemilik  manfaat  oleh Korporasi  tersebut  disampaikan  kepada  Instansi Berwenang  dalam  bentuk  informasi  di  dalam surat pernyataan sebagaimana ditentukan dalam pasal 18 Perpres 13/2018.
Surat pernyataan yang dimaksud di dalam konteks  ini  adalah  surat  pernyataan  mengenai kebenaran informasi yang disampaikan Korporasi mengenai  Pemilik  Manfaat,  setelah  melalui proses  identifikasi  dan  verifikasi  pemilik  manfaat yang  dilakukan  oleh  Korporasi  itu  sendiri,  untuk kemudian disampaikan kepada Instansi Berwenang  melalui  pendiri  atau  pengurus
Korporasi,  Notaris  atau  pihak  lain  yang  diberi kuasa oleh pendiri atau pengurus Korporasi untuk menyampaikan  informasi  Pemilik  Manfaat  dari Korporasi. Surat Pernyataan tersebut disebut juga sebagai  Surat  Pernyataan  Pemilik  Manfaat. Apabila  dilihat  dari  perspektif  hukum  pembuktian dengan  dihubungkan  dengan  tujuan  dari pembuatannya,  maka  surat  tersebut  dapat dijadikan  suatu  alat  bukti  atas  suatu  perbuatan (Subekti, 2005)
Dalam  perspektif  hukum  acara  perdata, surat  pernyataan  termasuk  ke  dalam  alat  bukti berupa  bukti  surat  atau  akta,  karena  ditujukan sebagai sebuah alat bukti yang dituangkan dalam bentuk  tulisan  dengan  ditandatangani  oleh  yang membuat pernyataannya (Kie, 2007) Berdasarkan penjelasan  dari  R.Susilo  terhadap  ketentuan pasal  165  HIR  mengenai  bukti  surat  atau  akta, bahwa akta adalah sebuah surat, yang tentu saja berisi  tulisan  yang  memberikan  informasi  bagi yang  membacanya  akan  perbuatan  hukum  yang telah  terjadi  sebagaimana  tertulis  di  dalam  surat tersebut.  Adapun  bukti  surat  atau  akta  dapat dibedakan  menjadi  akta  otentik  serta  akta  di bawah tangan (Subekti, 2005)
Merujuk  juga  pada  ketentuan  Pasal  1866 jo.  1867  KUHPer,  bahwa  pembuktian  dengan tulisan  dilakukan  dengan  tulisan-tulisan  otentik maupun  dengan tulisan-tulisan  di bawah tangan. Surat  pernyataan  merupakan  suatu  intsrumen yang  digunakan  untuk  menyatakan  hal-hal  atau perbuatan-perbuatan  tertentu  dalam  lalu  lintas keperdataan,  yang  karenanya  ia  dapat  menjadi
suatu  alat  bukti  berupa  bukti  surat  atau  bukti tulisan (Subekti, 2005).
Konsekuensi  dari  suatu  akta  di  bawah tangan  adalah  nilai  pembuktiannya  atas  suatu perbuatan  hukum  memerlukan  prosedur  lain untuk  dapat  dipastikan  kebenarannya,  yaitu melalui  penilaian  hakim.  Akta  di  bawah  tangan sangat  mungkin  dibuat  secara  sepihak,  dan karenanya  pernyataan  yang  dibuat  di  atasnya sangat  bergantung  pada  kejujuran  dari  pembuat pernyataannya.
Ketika  penghadap  menyerahkan  Surat Pernyataan  Pemilik  Manfaat  kepada  Notaris, maka  Notaris  menerima  pernyataan  tersebut sesuai  dengan  kewenangannya.    Adapun kewenangan  Notaris  dalam  hal  ini  adalah meminta dan memperoleh kelengkapan dokumen terkait  dengan  pembuatan  Akta  yang  dihendaki, dan  kemudian  kelengkapan  tersebut  dilekatkan pada Minuta Akta tersebut.
Mengutip pendapat A.W. Voors, sebagaimana  dikutip  oleh  Tan  Thong  Kie  dalam Buku  Studi  Notariat  &  Serba  Serbi  Praktek Notaris, bahwa, dalam terjemahannya
Sudah barang tentu seorang notaris harus menguji setiap akta mengenai kepastiannya  dalam  hukum  dan  menjaga hak-hak semua pihak pasti dan jelas dalam tiap  kontrak.  Inilah  yang  mengakibatkan bahwa  seorang  notaris  bukanlah  seorang pemberani  di  bidang  hukum;  ia  mengikuti jalan  yang  pasti  dan  dalam  hal  yang meragukan  ia  lebih  baik  tidak  bertindak daripada  menempuh  jalan  licin  dengan ketidakpastian hukum (Kie, 2007).
Berdasarkan  pendapat  tersebut  dapat dilihat  bahwa  seorang  Notaris  bertugas  untuk menguji kepastian setiap akta, dalam hal ini yang dimaksud  adalah  dokumen-dokumen,  yang diserahkan di hadapannya guna menjaga hak-hak semua  pihak.  Kepastian  yang  dimaksud  dalam hal ini adalah menerapkan asas kecermatan atau asas  kehati-hatian  dalam  rangka  memastikan apakah  tindakan  tersebut  dapat  dituangkan  ke dalam  akta  atau  tidak (Domini,  Putra  & Suryandono  2019).  Namun  demikian,  Notaris tidak  bertugas  untuk  memeriksa  proses pembuatan  dokumen-dokumen  tersebut,  apakah dibuat  secara  melawan  hukum  atau  tidak, terkecuali  akta  tersebut  diketahui  secara  nyata memang benar-benar merupakan dokumen yang palsu.  Selain  daripada  itu,  Notaris  tidak berkewajiban  untuk  meneliti  dokumen  tersebut secara lebih jauh lagi.
Kompleksitas  dalam  pelaksanaan  prinsip mengenali  pemilik  manfaat  ternyata  menjadi suatu tantangan bagi Notaris dalam melaksanakan  jabatannya,  hal  ini  juga  terkait dengan  kompleksitas  kebijakannya  yang  terkait dengan pemberantasan TPPU (Pol, 2020). Suatu tindakan  yang  kurang  teliti  atau  tidak  saksama dapat  membawa  Notaris  pada  kelalaian  yang berakibat  fatal  bagi  Notaris  tersebut.  Adanya risiko sanksi baik administratif dan bahkan pidana apabila  tidak  melaksanakan  prinsip  mengenali pemilik  manfaat  tersebut,  menjadikan  gerak Notaris semakin terbatas serta juga meningkatkan  beban  pekerjaan  Notaris,  bahwa
Notaris  diwajibkan  untuk  dapat  secara  teliti mengenali  pemilik  manfaat  dengan  melakukan pemeriksaan dokumen-dokumen terkait kepemilikan atas hak kebendaan dari pihak yang menghadapnya dan juga memperhatikan perilaku penghadap  tersebut  agar  dapat  mencegah apabila terdapat potensi terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.
Notaris harus dapat menjalankan jabatannya  berdasarkan  asas  kecermatan  atau kehati-hatian,  yaitu  dengan  cara  menaati  UUJN dan  juga  Kode  Etik  Notaris (Saputra,  & Wahyuningsih,  2017)  Selain  dari  menaati  UUJN dan  Kode  Etik,  Notaris  pun  harus  menaati Peraturan  Perundang-undangan  lainnya  dalam rangka  pelaksanaan  jabatanya.  Sebagaimana dituangkan  dalam  ketentuan  Pasal  16  ayat  (1) huruf  a  UUJN,  yang  menyatakan,  “Dalam menjalankan  jabatannya,  Notaris  wajib  bertindak amanah,  jujur,  saksama,  mandiri,  tidak  berpihak, dan  menjaga  kepentingan  pihak  yang  terkait dalam perbuatan hukum...”.
Keterlibatan  Notaris  di  dalam  upaya mewujudkan  transparansi  pemilik  manfaat berdasarkan Perpres 13/2018 dengan memohonkan  kelengkapan  dari  penghadap mengenai  ada  atau  tidaknya  kepemilikan manfaat, salah satunya ketika PT akan didirikan, kepada  penghadapnya  mengenai  ada  atau tidaknya  kepemilikan  manfaat.  Hal  ini  termasuk dalam  pelaksanaan  kewajiban  Notaris  untuk mengenal  penghadap  berdasarkan  Pasal  39
UUJN.  Pasal  tersebut  tidak  menjabarkan  lebih lanjut  mengenai  pengertian  dari  “mengenal penghadap”  serta  tidak  ditentukan  juga  di  pasal- pasal lainnya  di dalam UUJN. Dengan  demikian, lembaga  “mengenal  penghadap”  dirujuk  pada pendapat-pendapat  ahli  serta  kaidah  kebiasaan yang telah berlangsung selama ini.
Kewajiban  bagi  Notaris  untuk  mengenal penghadap  adalah  kewajiban  untuk  memperoleh kepastian  bahwa  keterangan  mengenai  identitas penghadap  yang  diungkapkan  oleh  penghadap, sesuai  dengan  keterangan  yang  terdapat  di dalam  dokumen-dokumen  resmi  yang  diberikan oleh penghadap kepada Notaris (Lumban-Tobing, 1996).    Pelaksanaan  Prinsip  Mengenali  Pemilik Manfaat  bagi  Notaris  berdasarkan  Perpres 13/2018  lekat  dengan  kewajiban  Notaris  untuk mengenali penghadap. Kewajiban tersebut dapat diselaraskan dengan cara-cara bagi Notaris untuk memperoleh  keterangan  dari  Penghadap  dalam tujuan mengenali penghadap sebagaimana diatur di  dalam  UUJN.  Dalam  hal  ini,  pengenalan pemilik  manfaat  dilakukan  melalui  dokumen berupa  sebuah  surat  pernyataan  kepemilikan manfaat.
Dokumen  berupa  surat  pernyataan tersebut  kemudian  menjadi  salah  satu  dokumen yang  disampaikan  kepada  Kementerian  Hukum dan  HAM  melalui  sistem  administrasi  elektronik berbentuk  dokumen  digital,  dalam  rangka pengajuan  permohonan  pengesahan  badan hukum  (Widjaja,  Latumeten,  &  Suryandono, 2019).  Dengan  mekanisme  serta  sistem  yang
tersedia maka terdapat hal-hal yang memberikan konsekuensi-konsekuensi  hukum  bagi  Notaris, ketika  ia  menjadi  subjek  yang  mengunggah dokumen kelengkapan tersebut.
Di  dalam  Sistem  Administrasi  Badan Hukum  dari  Kementerian  Hukum  dan  HAM (SABH), pengguna diwajibkan untuk memasukkan  informasi  mengenai  siapa  pemilik manfaat  yang  ada  di  dalam  badan  hukum tersebut. Jika menggunakan mekanisme sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  18  ayat  (3), dimana  yang  menyampaikan  informasi  tersebut adalah  Notaris,  maka  Notaris  tersebut  harus mengetahui  hal  tersebut,  yang  mana  informasi tersebut didapatkan oleh Notaris dari penghadap yang  bersangkutan  melalui  Surat  Pernyataan Pemilik  Manfaat.  Pengetahuan  Notaris  yang didukung  dengan  keberadaan  Surat  Pernyataan Pemilik  Manfaat,  dapat  memiliki  implikasi  bahwa Notaris  mengetahui  ada  atau  tidaknya  pemilik manfaat  tersebut.  Meskipun  pada  kenyataannya kebenaran pernyataan di atas surat tersebut tidak serta  merta  dapat  dijamin  kebenarannya  oleh Notaris.
Risiko  terseretnya  Notaris  ke  dalam perkara  persengketaan  pemilikan  manfaat  atau pun  penyertaan  dalam  TPPU  kemudian  semakin bertambah  dengan  mekanisme  yang  diterapkan di  dalam  laman  SABH,  untuk  membuat pernyataan  tertentu  sebelum  mengirimkan permohonan  secara  elektronik  melalui  laman tersebut.  Sebelum  pengguna  SABH  dapat mengajukan  permohonan  yang  dimaksud,
pengguna  SABH  harus  menyatakan  persetujuan atas  kondisi  yang  salah  satunya  menyatakan, bahwa  pengguna  bersedia  “...menerima  segala bentuk  sanksi  termasuk  tetapi  tidak  terbatas sanksi  pidana,  perdata  dan/atau  administratif sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang  berlaku.”  Pernyataan  tersebut  terkait dengan  kebenaran  informasi  dan  data  yang disampaikan  di  dalam  permohonan  elektronik tersebut.  Pengguna  laman  tersebut  mau  tidak mau menyetujui pernyataan tersebut, karena jika tidak  tujuan  untuk  mengajukan  permohonan tersebut tidak dapat dilakukan. Ketika persetujuan tersebut  dilakukan,  maka  beban  tanggungjawab tersebut  pun  melekat  pada  pihak  yang bersangkutan.
Ketika  pengguna  menyetujui  hal  tersebut, maka  hak  dan  kewajiban  pun  timbul  sebagai konsekuensi dari adanya persetujuan atas hal-hal tertentu  (Subekti,  2005).  Dengan  sulitnya dipastikan  kebenaran  dari  sebuah  surat pernyataan  di  bawah  tangan  tersebut,  semakin besar  pula  risiko  pengenaan  sanksi  terhadap orang  yang  menyampaikan  informasi  tersebut. Oleh  karena  itu,  dengan  adanya  mekanisme tersebut,  tentunya  dibutuhkan  suatu  mekanisme perlindungan bagi Notaris yang memang beritikad baik  memenuhi  kewajibannya  dalam  kaitannya dengan upaya transparansi pemilik manfaat.
Dalam  hubungannya  dengan  kebenaran dari  isi  surat  pernyataan  pemilik  manfaat  dalam implementasi  Perpres  13/2018  dari  perspektif hukum perdata, pada hakikatnya Notaris memiliki
peran  sebagai  pihak  yang  diwajibkan  untuk memperoleh  kelengkapan  dokumen  kepemilikan manfaat  tersebut  dan  menyesuaikan  dengan seluruh  dokumen  terkait  yang  diberikan penghadap.  Namun,  jika  dihubungkan  dengan pernyataan  persetujuan  menjamin  kebenaran informasi  dan  data  yang  disampaikan  ketika mengajukan  permohonan  di  dalam  SABH,  maka terbuka konsekuensi pertanggungjawaban hukum keperdataan  yang  dapat  diarahkan  pada terjadinya wanprestasi, ketika ditemukan kemudian  bahwa  pernyataan  di  atas  surat pernyataan tersebut adalah tidak benar (Subekti, 2005).
Pada  hakikatnya,  peran  Notaris  dalam memperoleh informasi mengenai pemilik manfaat terbatas  pada  kewenangannya  saja.  Untuk memperoleh  informasi  tersebut,  berdasarkan Perpres  13/2018,  Notaris  perlu  meminta  surat pernyataan  pemilik  manfaat  yang  dibuat  oleh penghadap  untuk  melakukan  pemeriksaan terhadap  keberadaan  pemilik  manfaat  di  dalam Korporasi.  Kewenangan  notaris  dalam  hal tersebut hanya sebatas memeriksa secara formal kelengkapan dokumen tersebut dan mencocokannya  dengan  identitas-identitas  lain yang  diserahkan  oleh  penghadap.  Hal-hal tersebut  pada  dasarnya  adalah  pelaksanaan tugas  dan  wewenang  Notaris  secara  cermat sehingga  dalam  hal  ini  telah  diterapkan  asas kecermatan  sebagaimana  diarahkan  oleh  UUJN. Dengan  demikian,  meskipun  tidak  terdapat ketentuan  yang  secara  spesifik  menjelaskan
perlindungan hukum yang dapat diperoleh Notaris di  dalam  menerapkan  prinsip  mengenali  pemiilik manfaat  di  dalam  peraturan-peraturan  mengenai hal  itu,  Notaris  tetap  dapat  memperoleh perlindungan dari UUJN serta kode etiknya.

## D. SIMPULAN
Berdasarkan  analisis  di  atas,  maka  dapat disimpulkan  bahwa  pertama,  alasan  pentingnya Notaris  untuk  menerapkan  Prinsip  Mengenali Pemilik  Manfaat    adalah  karena  dapat  menjadi salah  satu  langkah  awal  dalam  upaya pencegahan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang. Pembebanan  kewajiban  tersebut  memberikan justifikasi  kepada  Notaris  untuk  menggunakan informasi  dari  klien  pada  saat  akan  membentuk badan hukum, yang biasanya dilindungi oleh sifat kerahasiaan  dalam  hubungan  antara  Notaris dengan  kliennya,  apakah  penghadap  Pemilik Manfaat  yang  sebenarnya  atau  bukan.  Informasi tersebut  dapat  berfungsi  sebagai  langkah pencegahan  terjadinya  TPPU  yang  dilakukan melalui  pembentukan  Perseroan  Terbatas khususnya  jika  Perseroan  Terbatas  ini merupakan perusahaan cangkang ( shell company ).  Namun  demikian,  rumusan  ketentuan dalam  memanfaatkan  pemerolehan  informasi Pemilik  Manfaat  dari  Notaris  sebagai  salah  satu DNFBP  di  dalam  Perpres  13/2018  masih  perlu diperbaiki,  karena  ketentuan  yang  ada  belum selaras  dengan  kewenangan  Notaris  di  dalam UUJN  agar  tidak  terdapat  pembebanan tanggungjawab  yang  berlebihan  terhadap  tugas
dan  kewenangan  Notaris  dalam  mengenali pemilik  manfaat  guna  mencegah  TPPU  dan Pendanaan Terorisme.
Kedua, bahwa keberadaan Surat Pernyataan Pemilik Manfaat yang ditandatangani oleh penghadap sebagai bukti telah dilaksanakannya  Prinsip  Mengenali  Pemilik Manfaat  oleh  Notaris  ternyata  tidak  dapat sepenuhnya  melindungi  Notaris  dari  tuntutan hukum dikemudian hari. Memang, pada satu sisi, Surat  Pernyataan  Pemilik  Manfaat  dapat memberikan  perlindungan  kepada  Notaris terhadap tuntutan hukum.  Namun  di sisi lainnya, mengingat  surat  tersebut  merupakan  alat  bukti dibawah  tangan,  maka  kekuatan  pembuktian hanya  sempurna,  selama  surat  tersebut  diakui benar oleh pihak yang terhadapnya surat tersebut diajukan  sebagai  sebuah  alat  bukti.  Artinya, kebenaran  yang  diperoleh  dari  alat  bukti  ini menjadi  sangat  subjektif.  Dengan  dimintakannya Surat  Pernyataan  Pemilik  Manfaat  tersebut  oleh Notaris, pada dasarnya Notaris telah melaksanakan  kewajiban  jabatannya  dalam  hal melaksanakan  prinsip  kecermatan  atau  kehati- hatian  dan  juga  secara  khusus  kewajiban  untuk mengenali  penghadap.  Namun  demikian, kebenaran  material  dari  pernyataan  klien  atau penghadap  yang  dituangkan  dalam  surat pernyataan  tersebut  seharusnya  bukan  menjadi kewajiban  bagi  Notaris  untuk  memastikannya, karena hal tersebut bukan lagi hal yang termasuk dalam  kewenangannya.  Oleh  karena  itu,  untuk memberikan kepastian hukum bagi Notaris dalam
melaksanakan  kewajibannya  Mengenali  Pemilik Manfaat,  perlu  dibuat  ketentuan  yang  secara tegas  membatasi  tanggung  jawab  Notaris  untuk hanya  memastikan  bahwa  informasi  yang diperolehnya adalah informasi yang diungkapkan oleh  klien  atau  penghadap  kepada  Notaris  atau hanya sebatas kebenaran formil saja.

## DAFTAR PUSTAKA JURNAL
Banakas,  S.  (2006).  Understanding  Trusts:  A Comparative  View  of  Property  Rights  in Europe. InDret , Vol.323,(No.1). https://raco. cat/index.php/InDret/article/view/80980
Bundgaard,  Jakob.,  &  Winther-Sørensen,  Niels.
(2008). Beneficial Ownership in International  Financing  Structures. Tax Notes International , Vol. 50, No.7, pp. 587- 611.
Clarry, D. (2014). Fiduciary Ownership and Trusts in  A  Comparative  Perspective. The International  and  Comparative  Law Quarterly ,Vol.63,(No.4),pp.901-933. https://www.jstor.org/stable/ 43301642 Domini,  Viona  Ansila.,  Putra,  Mohammad  Fajri Mekka.,  &  Suryandono,  Widodo.  (2019). Tanggung  Jawab  Notaris/Ppat  Terhadap Keabsahan  Tanda  Tangan  Dan  Identitas Penghadap  Dalam  Akta  Jual  Beli  (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota  Jakarta  Nomor:  10  /  Pid  /  2018  / Pt.Dki). Indonesian  Notary ,Vol1,(No.001).
http://notary.ui.ac.id/index.php/home/article /view/30
Heriyanti.  (2021).  Notary  Responsibility  for  The Application  of  The  Principle  Of  Identifying The  Beneficiary  Of  The  Corporation.
International Journal of Business, Economics and  Law ,  Vol.  24,  Issue  5,  pp.101-107. https://www.ijbel.com/previous-issues/april- june-and-august-2021/vol-24-august-2021- issue-5/
Ho,  L.  (2004).  The  Reception  of  Trust  In  Asia:
Emerging  Asian  Principles  Of  Trust? Singapore Journal of Legal Studies , pp. 287- 304. https://www.jstor.org/stable/24869483
Jened,  Rahmi.,  &  Indahsari,  Betharia  Noor. (2019). The Practice of Beneficial Ownership and  Its  Legal  Effect  According  to  Indonesian
Law. Asean Law Academy , http://repository.unair.ac.id/id/eprint/93801
Leong,  Angela  Veng  Mei.  (2007).  Chasing  Dirty
Money:  Domestic  and  International Measures  Against  Money  Laundering. Journal  of  Money  Laundering  Control ,
Vol.10,(No.2),pp.140-156.  https://doi.org/ 10.1108/13685200710746857.
Lintag-Ihde,  A.  (2018).  Beneficial  Ownership: Tracking  the  True  Owners  of  Business Accounts. Economic  Crime  Forensics Capstones ,pp23.  https://digitalcommons. lasalle.edu/ecf_capstones/23
Pejovic,  C.  (2001).  Civil  Law  and  Common  Law: Two  Different  Paths  To  The  Same  Goals. Victoria  University  of  Wellington  Law
Review ,  Vol.  32,  No.3,  pp.  817-842. https://doi.org/10.26686/vuwlr.v32i3.5873 Pol,  Ronald  F.  (2020).  Anti-money  laundering:
The  world’s  least  effective  policy experiment? Together, we can fix it. Policy Design and Practice , Vol 3, Issue 1, pp. 73-
94.  https://doi.org/10.1080/25741292.2020. 1725366
Popa, Carmen Teodora. (2017). Fideicommissum
Substitution  In  The  civil  Code  Regulation And Its Practical Use. AGORA International Journal of Juridical Science , Vol.11,(No.1), pp.55-61.  https://doi.org/10.15837/aijjs.v11 i1.3036
Reider-Gordon,  Mikhail.  (2011).  U.S.  and International Anti-Money Laundering
Developments. The  International  Lawyer , Vol.45,No.1,pp.365-379.  https://www.jstor. org/stable/23644019
Saputra,  Denny.,  &  Wahyuningsih,  Sri  Endah.
(2017). Prinsip Kehati-Hatian Bagi Notaris/PPAT Dalam Menjalankan
Tupoksinya  Dalam  Upaya  Pencegahan Kriminalisasi  Berdasarkan  Kode  Etik.
Jurnal  Akta ,  Vol  4,  No.3,  pp.  347-354. http://dx.doi.org/10.30659/akta.v4i3.1807
Suryanti,  N.  (2020).  Notaris  Dalam  Penerapan Prinsip  Mengenali  Pemilik  Manfaat  Dalam Kaitannya  Dengan  Perjanjian  Nominee. Acta  Diurnal:  Jurnal  Ilmu  Hukum Kenotariatan ,Vol.4,(No.1),pp.83-95.https:// doi.org/10.23920/acta.v4i1. 367
Terranova, G. (2020). The Transplant of Trusts in Different  Legal  Jurisdictions:  The  Example of China. Global Jurist , Vol. 20, No. 3, pp. 20190060.  https://doi.org/10.1515/gj-2019- 0060
Unger,  Brigitte.  &  Den  Hertog,  Johan.  (2012).
Water  Always  Finds  Its  Way:  Identifying New  Forms  of  Money  Laundering. Crime,
Law,  &  Social  Change ,  Vol.57,Issue  3, pp.287-304.
https://doi.org/10.1007/s10611-011-9352-z Van  den  Broek,  M.  (2011).  The  EU’s  Preventive AML/CFT policy: asymmetrical harmonisation. Journal of Money Laundering  Control ,  Vol.14  Issue  2,  pp.
170-182.  DOI:10.1108/136852011111278
12
Zamili,  Mavoarota  Abraham  H.  (2022).  Analisis
Yuridis tentang Kewajiban Notaris
Menerapkan  Prinsip  Mengenali  Pemilik Manfaat  (Beneficial  Ownership)  dalam Proses  Pembuatan  Akta  Badan  Hukum Perseroan  Terbatas. Fiat  Iustitia:  Jurnal Hukum ,Vol.2,(No.2),pp.222-234.
https://doi.org/10.54367/fiat.v2i2.1770

## TESIS
Chrystofer.,  &  Nurhayati,  Irna.  (2019). Implikasi Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018
Mengenai  Penerapan  Prinsip  Mengenali Pemilik  Manfaat  Dari  Korporasi  Dalam Rangka  Pencegahan  Dan  Pemberantasan Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  Dan
Tindak  Pidana  Pendanaan  Terorisme Terhadap Peran Notaris Dalam
Melaporkan  Informasi  Pemilik  Manfaat Korporasi  Di  DKI  Jakarta .  Universitas Gajah Mada.
Gandasari,  B.  (2016). Akibat  Hukum  Perjanjian Pinjam  Nama  (Nominee)  Dalam  Hal Penguasaan  dan  Pemilikan  Hak  Atas Tanah  di  Indonesia  oleh  Warga  Negara Asing . Universitas Diponegoro.
Widjaja, Michael Nugraha., Latumeten, Pieter., & Suryandono, Widodo. (2019). Peran notaris dalam penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat  dalam  pendirian  korporasi . Universitas Indonesia.

## BUKU
Dewi,  Yetty  Komalasari.,  Afriansyah,  Arie.,
Pradiptyo,  Rimawan.,  &  Wibisana,  Putu Sanjiwacika.  (2016). Kajian  Transparansi Beneficial Ownership di Indonesia: Laporan Akhir .  Jakarta:  Komisi  Pemberantasan Korupsi.
Lumban-Tobing,  G.  H.  S.  (1996). Peraturan Jabatan Notaris . Cet. 4. Jakarta: Erlangga. Meindl-Ringler,  Angelika.  (2016). Beneficial Ownership  in  International  Tax  Law . Netherland: Kluwer Law International BV.
Panesar,  S.  (2017). Equity  and  Trusts. Ed.  3. Harlow: Pearson Education.
Pettit,  Phillip.  H.  (1984). Equity  and  the  Law  of Trusts . Ed. 5. Kent: Butterworth & Co.
Sardjono,  Agus.,  Dewi,  Yetty  Komalasari.,
Irawaty,  Rosewitha.,  &  Pangaribuan,  Togi . (2016). Pengantar Hukum Dagang . Cet. 3.
Ed. 1. Jakarta: Rajawali Pers.
Subekti,  R.  (2005). Hukum  Pembuktian .  Cet  15.
Jakarta: Pradnya Paramita.
Kie,  Tan  Thong.  (2007). Studi  Notariat  &  Serba
Serbi Praktek Notaris . Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
Tey,  Tsun  H.  (2010). Trusts  Trustees  And Equitable Remedies . Singapura, Hongkong, Malaysia: LexisNexis.

## SUMBER ONLINE
FATF.  (2018a). Concealment  of  Beneficial
Ownership .  FATF:  Paris.  Retrieved  from https://www.fatf-gafi.org/publications/ methodsandtrends/documents/ concealment-beneficial-ownership.html FATF.  (2018b). International  Standards  on
Combating  Money  Laundering  and  the
Financing  of  Terrorism  &  Proliferation .
FATF:  Paris.  Retrieved  from  www.fatf-
gafi.org/recommendations.html
Ferguson,  G.  (2019). Global  Corruption:  Law,
Theory  and  Practice — Chapter  4:  Money Laundering (Creative  Common  License).
Retrieved  from  https://track.unodc.org/ Academia/Pages/TeachingMaterials/Global CorruptionBook.aspx
Hukumonline.  (2016).    4  Urgensi  Indonesia Menjadi  Anggota  FATF:  Indonesia  harus memenuhi 40 rekomendasi FATF.
Retrieved  from  https://www.hukumonline. com/berita/baca/lt58d4cb040d555/4- urgensi-indonesia-menjadi-anggota-fatf Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK).  (2018).
Perpres  Nomor  13  Tahun  2018  untuk Menjaga  Integritas  Korporasi.  Retrieved from  https://www.kpk.go.id/id/berita/berita- kpk/239-perpres-nomor-13-tahun-2018- untuk-menjaga-integritas-korporasi.
PPATK.  (2018).  Perpres  Beneficial  Owner  (BO),
Upaya  Cegah  Korporasi  Digunakan  Oleh Pelaku  Tindak  Pidana.    Retrieved  from http://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/77 5/perpres-beneficial-owner-bo-upaya- cegah-korporasi-digunakan-oleh-pelaku- tindak-pidana-.html.