## PENGARUH FAKTOR KEPRILAKUAN ORGANISASI TERHADAP KEGUNAAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
(Studi Kasus Pada DPPKAD Kabupaten Kepulauan Sula)
Burhan Zakaria Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Maluku Utara Email: Zakariaburhan7@gmail.com

## ABSTRAK
Tujuan  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  dengan  menggunakan kuesioner.  Dimana  pengumpulan  data  dilakukan  melalui  metode  survei  dengan  menggunakan kuesioner.  Kuesioner  yang  disebarkan  secara  lansung  kepada  pegawai  yang  berada  di  Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kepulauan Sula.
Berdasarkan  hasil  penelitian  tersebut  menunjukkan  bahwa  dukungan  atasan  bernilai positif  sebesar  3,603  dengan  tingkat  signifikansi  sebesar  0,001  lebih  kecil  dari  a  =  0,05. Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  terdapat  pengaruh  positif  dukungan  atasan  terhadap  sistem akuntansi  keuangan  daerah,  kejelasan  tujuan  bernilai  positif  sebesar  7,421  dengan  tingkat signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari a = 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif kejelasan tujuan terhadap sistem akuntansi keuangan daerah, pelatihan bernilai positif  sebesar  1,056  dengan  tingkat  signifikansi  sebesar  0,035  lebih  besar  dari  a  =  0,05. Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  pelatihan  tidak  berpengaruh  terhadap  sistem  akuntansi keuangan  daerah  pada  Dinas  Pendapatan  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  (DPPKAD) Kabupaten Kepulauan Sula.
Kata Kunci: Keprilakuan Organisasi, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Dukungan Atasan

## ABSTRACT
The  research  objective  used  in  this  study  was  to  use  a  questionnaire.  Where  data collection  is  done  through  a  survey  method  using  a  questionnaire.  Questionnaires  distributed directly  to  employees  in  the  Regional  Financial  and  Asset  Management  Revenue  Service (DPPKAD) of the Sula Islands Regency.
Based on the results of this study, it shows that superior support has a positive value of 3.603 with a significance level of 0.001, less than a = 0.05. So it can be concluded that there is a  positive  influence  of  superior support on the regional financial accounting system, clarity of goals  is  positive  at  7.421  with  a  significance  level  of  0.000  less  than  a  =  0.05.  So  it  can  be concluded  that  there  is  a  positive  effect  of  clarity  of  purpose  on  the  regional  financial accounting  system,  training  has  a  positive  value  of  1.056  with  a  significance  level  of  0.035 greater  than  a  =  0.05.  So  it  can  be  concluded  that  the  training  has  no  effect  on  the  regional financial accounting system at the Regional Financial and Asset Management Revenue Service (DPPKAD) of the Sula Islands Regency.
Key Word: Organizational Behavior, Regional Financial Accounting System, Superior Support

## PENDAHULUAN
Negara  mempunyai  suatu  Pemerintahan  yang  berfungsi  sebagai  kesatuan organisasi.  Pemerintahan  Pusat  maupun  Pemerintahan  Daerah  mengemban  amanat untuk  menjalankan  tugas  pemerintahan  melalui  peraturan  perundang-undangan.  Untuk menyelenggarakan Pemerintahan, dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah  Daerah  dan  Undang-Undang  Nomor  33  tahun  2004  tentang  perimbangan keuangan  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah  dalam  pelaksanaan  desentralisasi. Salah  satu  wewenang  yang  menjadi  urusan  rumah  tangganya  sendiri  adalah  bidang keuangan  daerah.  Pengurus  keuangan  ini  diantaranya  adalah  penyelenggaraan penyusunan pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan daerah sebagaimana yang dimaksud di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005, (Halim, 2012).
Sejalan  dengan  pelaksanaan  Otonomi  Daerah,  diperlukan  sistem  pengelolaan keuangan daerah  yang baik dalam rangka  mengelola dana  dengan sistem desentralisasi secara transparan, efisien, efektif dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat luas.  Untuk  mewujudkan  hal  tersebut  diperlukan  suatu  pemikiran  yang  cerdas  melalui inovasi sistem akuntansi keuangan Daerah, (Bastian, 2006).
Pemerintah  selalu  mengintensifkan  langah-langkah  pengelolaan  keuangan  daerah dengan  baik  dalam  upaya  untuk  mencapai Good  Government  Governance .  Langkah yang  dilakukan  berbagai  Peraturan  dan  Undang-Undang.  Pemerintah  terus meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan profesionalitas dalam mengelola keuangan daerah.Pemerintah  menterjemahkan  tanggungjawab  atas  keuangan  yang  dikelolanya dalam bentuk penyampaian laporan keuangan.
Pemerintah  Daerah  selaku  pengelola  dana  publik  harus  mampu  menyediakan informasi  keuangan  yang  diperlukan  secara  akurat,  relevan,  tepat  waktu,  dan  dapat dipercaya sehingga dituntut untuk memiliki sistem informasi yang andal. Dalam rangka memantapkan otonomi daerah dan desentralisasi,  Pemerintah Daerah  hendaknya sudah mulai memikirkan investasi untuk pengembangan sistem informasi akuntansi (Sri Dewi Wahyundaru,  2001).  Oleh  karena  itu,  diperlukan  sistem  dan  prosedur  pengelolaan keuangan daerah yang baru untuk menggantikan sistem lama yang selama ini digunakan oleh  Pemerintah  Daerah  yaitu  Manual  Administrasi  Keuangan  Daerah  (MAKUDA) yang  telah  diterapkan  sejak  1981.  Sistem  MAKUDA  tersebut  sudah  tidak  dapat  lagi mendukung kebutuhan pemerintah untuk menghasilkan laporan keuangan yang saat ini (Sri Dewi Wahyundaru, 2001).
Bastari  (2006)  mengemukakan  sistem  lama  (MAKUDA)  dengan  ciri-ciri  antara lain single  entry (pembukuan  tunggal),  incremental budgeting (penganggaran  secara tradisional  yang rutin dan pembangunan) dan pendekatan anggaran berimbang dinamis sudah tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan daerah,  karena beberapa alasan yaitu tidak mampu  memberikan  informasi  mengenai  kekayaan  yang  dimiliki  oleh  daerah,  atau dengan kata lain dapat memberikan laporan neraca, tidak mampu memberikan informasi mengenai  laporan  aliran  kas  sehingga  manajemen  atau  publik  tidak  dapat  mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan adanya kenaikan atau penurunan kas  daerah, sistem yang lama (MAKUDA) ini juga tidak dapat membantu daerah untuk menyusun laporan
pertanggungjawaban  pelaksanaan  APBD  berbasis  kinerja  sesuai  ketentuan  Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000, dan  Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2000.
Undang-undang  tentang  Perimbangan  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah  memberikan kewenangan  yang  cukup  besar  bagi  daerah  untuk  mengelola  sumber  daya  yang dimilikinya.  Akan  tetapi  selain  mempunyai  kewenangan,  pemerintah  daerah  juga mempunyai  kewajiban  untuk  melaporkan  dan  mempertanggungjawabkan  pengelolaan sumber dayanya tersebut.  Oleh karena  itu, sistem  akuntansi  menjadi tuntutan sekaligus kebutuhan  bagi  tiap  Pemerintah  Daerah  untuk  dapat  menghasilkan  laporan  keuangan yang  handal.  Pemerintah  Daerah  selaku  pengelolaan  dan  publik  harus  mampu menyediakan  informasi  keuangan  yang  diperlukan  secara  akurat,  relevan,  tepat  waktu dan  dapat  di  percaya  sehingga  dituntut  untuk  memiliki  sistem  informasi  yang handal.Dalam ranga menetapkan otonomi daerah dan desentralisasi, pemerintah daerah hendaknya  sudah  mulai  memikirkan  investasi  untuk  pengembangkan  sistem  (Halim, 2012).
Keperilakuan  organisasi  pada  hakekatnya  mendasarkan  kajiannya  pada  ilmu perilaku  itu  sendiri,  yang  dikembangkan  dengan  pusat  perhatiannya  pada  tingkah  laku manusia  dalam  organisasi.  Dengan  demikian,  kerangka  dasar  teori  perilaku  organisasi ini didukung oleh dua komponen pokok, yakni  individu-individu  yang berperilaku dan organisasi formal sebagai wadah dari perilaku tersebut. Jadi, perilaku organisasi adalah suatu studi yang menyangkut aspek – aspek tingkah laku manusia dalam organisasi atau suatu kelompok tertentu (Mahmudi, 2010).
Aspek  pertama  meliputi  pengaruh  organisasi  terhadap  manusia,  sedang  aspek kedua  pengaruh  manusia  terhadap  organisasi.  Pengertian  ini  sesuai  dengan  rumusan Kelly  dalam  bukunya Organizational  Behavior yang  menjelaskan  bahwa  perilaku organisasi di dalamnya terdapat interaksi dan hubungan antara organisasi  di  satu pihak dan perilaku individu di lain pihak. Kesemuanya ini memiliki tujuan praktis yaitu untuk mengarahkan perilaku manusia itu kepada upaya-upaya pencapaian tujuan, keprilakuan organisasi sesungguhnya terbentuk dari perilaku-perilaku individu atau kelompok yang terdapat  dalam  organisasi  tersebut.  Oleh  karena  itu,  masalah  perilaku  organisasi  jelas akan meliputi atau menyangkut pembahasan mengenai perilaku individu atau kelompok meskipun  faktor  eksternal  ini  juga  memiliki  pengaruh  yang  sangat  besar  terhadap keberhasilan organisasi dalam mewujudkan visi dan misinya, namun tidak akan dibahas dalam konteks ilmu perilaku organisasi, (Adelia dan Supriadi, 2013).
Berdasarkan  fenomena  awal  yang  penulis  dapat  di  lapangan  permasalahan  yang terdapat  pada  Dinas  Pendapatan  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  Kabupaten Kepulauan Sula mengenai faktor keperilakuan adalah kurangnya dukungan atasan yang menyebabkan kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah kurang maksimal sedangkan kejelasan tujuan digunakannya sistem akuntansi keuangan Daerah sudah ditentukan dan juga sudah banyak pelatihan yang dilakukan untuk meningkatkan pemahaman mengenai sistem akuntansi keuangan Daerah.

## LANDASAN TEORI

## Pengertian Faktor Keprilakuan Organisasi
Perilaku organisasi adalah suatu studi yang menyangkut aspek-aspek tingkah laku manusia  dalam  suatu  organisasi  atau  suatu  kelompok  tertantu.  Ia  meliputi  aspek  yang ditimbulkan dari pengaruh manusia terhadap organisasi (Thoha, 2010). Menurut Nurlela dan  Rahmawati  (2010),  faktor  organisasi  dalam  implementasi  sistem  ada  tiga  aspek, meliputi  dukungan  atasan,  kejelasan  tujuan,  dan  pelatihan.  Dukungan  Atasan  diartikan sebagai  keterlibatan  manajer  dalam  kemajuan  proyek  dan  menyediakan  sumber  daya yang  diperlukan.  Kejelasan  tujuan  didefinisikan  sebagai  kejelasan  dari  sasaran  dan tujuan  digunakannya  sistem  akuntansi  keuangan  daerah  di  semua  level  organisasi,  dan pelatihan    merupakan  suatu  usaha  pengarahan  dan  pelatihan  untuk  meningkatkan pemahaman mengenai sistem.
Thoha  (2010)  mengidentifikasi public  choice  theory ,  teori  agensi  dan transactional  cost  economics sebagai  paradigma  yang  dominan  ketika  siap  untuk mereformasi  pemerintah: public  choice  theory menganggap  semua  tingkah  laku manusia  didominasi  oleh  kepentingan  pribadi. Public  Choice diaplikasikan  sebagai usaha  untuk  peran  pemerintah,  meningkatkan  transparansi  dan  lain-ain.  Teori  Agensi dengan  asumsi  peningkatan  kepentingan  pribadi  yang  menyebabkan  konflik  antara principal  dan  kontraktual  untuk  mengatasi  masalah  moral  hazard  dan asimetri informasi, transactional cost economic berfokus pada struktur.

## Dukungan Atasan
Menurut  Latifah  (2007),  dukungan  atasan  dapat  diartikan  sebagai  keterlibatan atasan  dalam  kemajuan  proyek  dan  menyediakan  sumber  daya  yang  diperlukan. Dukungan  manajemen puncak dalam suatu inovasi sangat penting dikarenakan adanya kekuasaan  manajer  terkait  dengan  sumber  daya.  Atasan  dapat  fokus  terhadap  sumber daya  yang  diperlukan,  tujuan  dan  inisiatif  strategi  yang  direncanakan  apabila  atasan mendukung sepenuhnya dalam mewujudkan efektivitas suatu sistem.
Ciri-ciri atasan yang baik dapat meberikan dukungan kepada karyawannya  dalam suatu organisasi adalah:
1. Mempunyai kemampuan melebihi orang lain dan harus mempunyai inisiatif untuk memberikan masukan yang baik kepada karyawannya.
2. Mempunyai rasa tanggungjawab yang besar.
3. bekerja  keras  sehingga  dapat  memberikan  contoh  atau  motivasi  kepada karyawan/pegawai.
4. Pandai bergaul dan dapat mengenal semua karyawan dengan baik.
5. Memberikan contoh bekerja dan semangat kepada bawahan atau karyawan.
6. Memiliki rasa integritas dan rasa  bersatu padu dengan kelompok yang ada dalam organisasi.
Manajemen  puncak  memegang  peranan  penting  dalam  setiap  tahap  siklus pengembangan  sistem  implementasi.  Dukungan  manajemen  puncak  meliputi penyusunan  sasaran  dan  penilaian  tujuan,  mengevaluasi  usulan  proyek  pengembangan sistem  informasi,  mendefinisikan  informasi  dan  pemprosesan  yang    dibutuhkan, melakukan review program dan rencana pengembangan sistem  informasi.
Menurut  Ikhsan  (2005),  dukungan  manajemen  puncak/atasan  merupakan  suatu faktor  penting  yang  menentukan  efektifitas  penerimaan  sistem  informasi  dalam organisasi.  Beberapa  alasan  mengapa  keterlibatan  manajemen  puncak  dalam pengembangan  sistem  merupakan  hal  yang  penting,  yaitu:  Pengembangan  sistem merupakan  bagian  yang  terintegrasi  dengan  perencanaan.  Manajemen  puncak  (atasan) mengetahui  rencana  sehingga  sistem  yang  dikembangkan  seharusnya  sesuai  dengan rencana  dan  dengan  demikian  sistem  yang  baru  akan  mendorong  tercapainya  tujuan. Manajemen  puncak  memegang  peranan  penting  dalam  setiap  tahap  siklus pengembangan  sistem  implementasi.  Dukungan    manajemen  puncak  meliputi penyusunan  sasaran  dan  penilaian  tujuan,  mengevaluasi  usulan  proyek  pengembangan sistem  informasi,  mendefinisikan  informasi  dan  pemprosesan  yang  dibutuhkan, melakukan review program dan rencana pengembangan sistem informasi.

## Kejelasan Tujuan
Kejelasan tujuan didefinisikan suatu organisasi yang berhasil dapat diukur dengan melihat  pada  sejauh  mana  organisasi  tersebut  dapat  mencapai  tujuan  yang  sudah ditetapkan.  Selain  itu  kejelasan  tujuan  dapat  dijelaskan  sebagai  kejelasan  dari  sasaran dan  tujuan  digunakannya  sistem  akuntansi  keuangan  daerah  di  semua  level  organisasi selain  dan  dapat  diartikan  suatu  keadaan  yang  jelas  terhadap  arah  yang  dapat menentukan suatu keberhasilan system dan target yang dituju (Latifah, 2007). Kejelasan tujuan  dalam  suatu  organisasi  dapat  menentukan  suatu  keberhasilan  sistem,  karena individu  dengan  suatu  kejelasan  tujuan  akan  lebih  dapat  memahami  bagaimana  cara mereka  dalam  mencapai  target  untuk  mencapai  tujuan  dengan  menggunakan keterampilan dan kompetensi yang dimiliki.
Kejelasan  tujuan  dalam  suatu  organisasi  dapat  menentukan  suatu  keberhasilan sistem,  kerena  individu  dengan  suatu  kejelasan  tujuan,  akan  lebih  dapat  memahami bagaimana  cara  mereka  dalam  mencapai  target  untuk  mencapai  tujuan  dengan menggunakan  keterampilan  dan  kompetensi  yang  dimiliki.  Tujua  organisasi  sangat dipengaruhi  oleh  tujuan  dari  anggota  organisasi  yang  dominan,  yang  secara  kolektif mempunyai  kendali  yang  mencukupi  atas  sumber  daya  organisasi  untuk  membuat komitmen  atas  arah  tertentu.  Tujuan  dipandang  sebagai  suatu  kesepakatan  yang kompleks,  yang  kadang  kala  mencerminkan  kebutuhan  individual  dan  tujuan  pribadi yang saling bertentangan dari anggota organisasi yang dominan (Latifah, 2007).

## Pelatihan
Menurut  Janiwarti  (2005),  pelatihan  merupakan  suatu  proses  sistematis  untuk mengubah  perilaku,  pengetahuan  dan  motivasi  dari  karyawan  saat  ini,  untuk meningkatkan  kesesuaian  antara  karakteristik  karyawan  dan  syarat-syarat  yang dibutuhkan  oleh  pekerjaan.  Pelatihan  adalah  kegiatan  dari  manajemen  sumber  daya manusia yang bertujuan meningkatkan prestasi kerja karyawan sesuai dengan kebutuhan organisasi  dan  individu.  Secara  umum  tujuan  suatu  pelatihan  diarahkan  untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi perusahaan serta untuk menjebatani kesenjangan antara  pengetahuan,  keterampilan  serta  sikap  karyawan  yang  ada  dan  diharapkan  baik
pada  masa  sekarang  maupun  pada  masa  yang  akan  datang  disesuaikan  dengan kebutuhan individu maupun kebutuhan daerah.
Pelatihan  ditunjukan  kepada  semua  karyawan,  baik  karyawan  lama  ataupun karyawan  baru,  bagi  karyawan  baru  pelatihan  dilakukan  guna  meningkatkan  wawasan karyawan  untuk  dapat  mengerti  pengoperasian  peralatan  atau  mesin,  kepada  siapa mereka  bertanggungjawab,  dan  bagaimana  cara  mengatasi  konflik  dalam  organisasi, sedangkan bagi karyawan lama gunanya untuk lebih meningkatkan hasil pekerjaan baik sekarang atau yang akan datang, serta dapat memperbaiki efisiensi dan efektifitas kerja karyawan  untuk  mencapai  tujuannya  (Chenhall,  2004).  Efisiensi  dan  efektifitas karyawan dapat dicapai dengan meningkatkan:
1. Pengetahuan karyawan
2. Keahlian karyawan
3. Sikap karyawan terhadap tugas-tugasnya. Untuk mencapai program pelatihan, maka yang harus diperhatikan adalah:
a) Mempunyai sasaran yang jelas dan memakai tolak ukur terhadap hasil yang dicapai.
b) Diberikan  oleh  tenaga  pengajar  yang  mampu  menyampaikan  ilmunya  serta mampu memotivasi peserta pelatihan.
c) Materi  disampaikan  secara  mendalam  sehingga  mampu  merubah  sikap  dan meningkatkan prestasi karyawan.
d) Menggunakan  metode-metode yang tepat  guna, misalnya diskusi untuk satu sasaran tertentu.
e) Materi sesuai dengan  latar belakang teknis, permasalahan dan daya tangkap peserta.
f) Meningkatkan  keterlibatan  aktif  peserta  sehingga  mereka  bukan  sebagai pendengar saja.
g) Disertai  dengan  metode  penilaian  sejauh  mana  sasaran  program    pelatihan dapat tercapai.
Pelatihan  bagi  pemakai  merupakan  faktor  yang  penting  dalam  menentukan efektivitas  penerimaan  sistem  informasi  dan  dalam  proses  pengembangan  sistem.  Jika tidak adanya pelatihan,  maka akan  berdampak pada hilangnya kekuasaan pemakai  jika tenaga  kerja  dikurangi  berkaitan  dengan  tidak  adanya  kemampuan  pemakai  dalam penggunaan sistem dan komputerisasi, dan ini berakibat sistem tidak bisa dilaksanakan dan tujuan instansi sulit untuk dicapai.

## Pengertian Sistem Akuntansi Keuangan Daerah
Akuntansi  adalah  suatu  sistem.  Sistem  adalah  suatu  kesatuan  yang  terdiri  atas subsistem-subsistem  atau  kesatuan  yang  terdiri  atas  kesatuan  yang  lebih  kecil,  yang berhubungan  satu  sama  lain  dan  mempunyai  tujuan  tertentu.  Suatu  sistem  mengolah input (masukan)  menjadi output (keluaran).  Input  sistem  akuntansi  adalah  bukti-bukti transaksi  dalam  bentuk  dokumen  atau  formulir. Output- nya  adalah  laporan  keuangan. Sistem  akuntansi  pemerintah  daerah  meliputi  serangkaian  proses  ataupun  prosedur, yang  dimulai  dari  pencatatan,  penggolongan,  dan  peringkasan  transaksi  dan/atau
kejadian  keuangan  serta  pelaporan  keuangan  dalam  rangka  pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), (Hendriksen: 2005).
Pengertian  sistem  akuntansi  keuangan  daerah  itu  sendiri  terdapat  dalam Keputusan  Mendagri  Nomor  29  Tahun  2002,  tentang  pedoman  pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah serta tata cara penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan perhitungan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang  berbunyi: ”Sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) adalah suatu system akuntansi yang meliputi proses pencatatan,  penggolongan,  penafsiran,  peringkasan  transaksi  atas  kejadian  keuangan serta  pelaporan  keuangannya  dalam  rangka  pelaksanaan  APBD,  dilaksanakan  sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi”.
Tahap-tahap  dalam  siklus  akuntansi  dimulai  dari  bukti-bukti  transaksi,  jurnal, posting  kebuku  besar,  membuat  neraca  saldo,  membuat  jurnal  penyesuaian,  menyusun neraca  saldo  membuat  laporan  keuangan,  jurnal  penutupan,  dan  neraca  setelah penutupan,  Laporan  Keuaangan,  sesuai  dengan  siklus  akuntaansi,  setelah  penyusunan neraca saldo setelah penyesuaian disusun laporan-laporan keuangan dengan mengambil data  neraca  saldo  setelah  penyesuaian  makka  dibuatlah:  Neraca,  Laaporan  Realisasi Anggaran  (LRA).  Laporan  Arus  Kas  dan  Caatatan  Atas  Laporan  Keuangan  (CALK). Dalam  rangka  penyusunan  dan  penyajian  laporan  keuangan  Pemerintah  Daerah  yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah  (SAP),  pasal  97  Peraturan  Pemerintah  Nomor  58  Tahun  2005  tentang Pengelolaan  Keuangan  Daerah,  dan  dalam  pasal  239  Peraturan  Menteri  dalam  Negeri Nomor  13  Tahun  2006,  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa untuk  tertib  adminstrasi  pengelolaan  keuangan  daerah,  kepala  daerah  menetapkan Peraturan  Kepalah  Daerah  tentang  kebijakan  akuntansi  Pemerintah  Daerah  dengan mengacu pada SAP.

## Tujuan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah
Menurut  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  64  Tahun  2013  menyebutkan bahwa tujuan sistem akuntansi keuangan daerah adalah sebagai alat untuk mewujudkan prinsip-prinsip  dasar  yang  telah  ditetapkan  oleh SAP  dan kebijakan  akuntansi  menjadi serangkaian  prosedur  pencatatan  dengan  menggunakan  akuntansi doubleentry melalui alat-alatnya  berupa  buku  jurnal,  buku  besar,  neraca  saldo  dan  laporan  keuangan  itu sendiri.

## Prosedur Akuntansi Keuangan Daerah
Menurut  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  13  Tahun  2006  Tentang Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Daerah,  prosedur  akuntansi  sekurang-kurangnya meliputi:
1. Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas
Prosedur  akuntansi  penerimaan  kas  meliputi  serangkaian  proses  mulai  dari pencatatan,  pengikhtisaran,  sampai  dengan  pelaporan  keuangan  yang  berkaitan
dengan  penerimaan  kas  dalam  rangka  pertanggungjawaban  pelaksanaan  APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.
2. Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas
Prosedur  akuntansi  pengeluaran  kas  meliputi  serangkaian  proses  mulai  dari pencatatan, pengikhtisaran,  sampai dengan  pelaporan keuangan  yang     berkaitan dengan  pengeluaran  kas  dalam  rangka  pertanggung  jawaban  pelaksanaan  APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.
3. Prosedur Akuntansi Aset
Prosedur akuntansi asset  meliputi serangkaian proses  mulai  dari pencatatan dan  pelaporan  akuntansi  atas  perolehan,  pemeliharaan,  rehabilitasi,  penghapusan, pemindahtanganan,  perubahan  klasifikasi,  dan  penyusutan  terhadap  asset  tetap yang  dikuasai/digunakan  yang  dapat  dilakukan  secara  manual  atau  menggunakan aplikasi komputer.
4. Prosedur Akuntansi Selain Kas
Prosedur  akuntansi  selain  kas  meliputi  serangkaian  proses  mulai  dari pencatatan,  pengikhtisaran,  sampai  dengan  pelaporan  keuangan  yang  berkaitan dengan  semua  transaksi  atau  kejadian  selain  kas  yang  dapat  dilakukan  secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

## Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah
Sistem  Akuntansi  Keuangan Daerah  dapat berguna untuk mengelola Dana secara transparan,  ekonomis,  efektif  efisien,  dan  akuntabel.  Indikator  yang  digunakan  untuk mengukur  kegunaan  Sistem  Akuntansi  Keuangan  Daerah  menurut  Nurlela  (2010) adalah sebagai berikut:
1. Validity, informasi  yang  dihasilkan  dalam  sistem  akuntansi  yang  digunakan memiliki kandungan akurasi yang tinggi.
2. Reability ,  informasi  yang  dihasilkan  dalam  sistem  informasi  adalah  informasi yang dapat dipercaya.
3. Efisien ,  melalui  sistem  informasi  yang  digunakan  anggota  organisasidapat menghemat penggunaan biaya.
4. Efektif ,  melalui  sistem  akuntansi  yang  digunakan  anggota  organisasi  dapat memanfaatkan waktu secara optimal.

## Kerangka Konsep
Kerangka  konseptual  ini  dimaksudkan  untuk  menjelaskan,  mengungkapkan  dan menentukan  persepsi-persepsi  keterkaitan  antara  variabel  yang  akan  diteliti  adalah sebagai berikut:
Gambar Kerangka Konsep
H 1 H 2 H 3
H 4
Pelatihan (X3)
Kejelasan Tujuan (X2) Sistem Akuntansi
Keuangan Daerah (Y) Dukungan Atasan (X1)
Ket : : Simultan
: Parsial

## METODE PENILITIAN

## Populasi dan Sampel
Populasi  adalah  seluruh  Pegawai  di  Kantor  Dinas  Pendapatan  Pengelolaan Keuangan  Dan  Aset  Daerah  di  Kabupaten  Kepulauan  Sula,  yang  berjumlah  32  orang. Menurut  Sugiyono  (2016:  118)  karena  jumlah  populasi  relatif  kecil  yaitu  tidak  lebih dari 100 orang maka semua populasi dijadikan sampel, teknik ini disebut sampel jenuh. Sedangkan Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling yaitu  teknik  penentuan  sampel  atas  dasar  pertimbangan.  Penentuan  jumlah  sampel berupa  Kuesioner  sebanyak  32  yang  didistribusikan  secara  merata.  Kriteria  Sampel dalam penelitian ini adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah di Kabupaten Kepulauan Sula,  yang terdiri dari (1) Kepala Bidang, (2) bendahara,  (3) Kepala Seksi dan (4) anggota.

## Jenis Dan Sumber Data
Jenis  data  yang  digunakan  dalam  penilitian  ini  berupa  data  kuantitatif  yang  di dapat  dari  nilai  atau  skor  atas  jawaban  yang  diberikan  oleh  responden  terhadap pertanyaan-pertanyaan  yang  terdapat  dalam  kuesioner.  Penelitian  ini  menggunakan sumber  data  primer,  yaitu  data  yang  diperoleh  peneliti  secara  lansung  dari  objek penelitian dan tidak melalui media perantara.

## Metode Pengumpulan Data
Teknik  pengumpulan  data  digunakan  pada  penilitian  ini,  menggunakan  data primer,  sumber  data  penelitian  yang  diperoleh  secara  langsung  dari  sumber  asli  atau tidak  melalui  media  perantara.  Dimana  pengumpulan  data  dilakukan  melalui  metode survei  dengan  menggunakan  kuesioner.  Kuesioner  yang  disebarkan  secara  langsung kepada  pegawai  yang  berada  di  Dinas  Pendapatan  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kepulauan Sula.

## Definisi Operasional Variabel
Variabel  dalam  penelitian  ini  terdapat  dua  klasifikasi,  antara  lain  variabel independen  (bebas)  yang  terdiri  dari  dukungan  atasan,  kejelasan  tujuan  dan  pelatihan. Sedangkan  variabel  dependen  (terikat)  terdiri  dari  sistem  akuntansi  keuangan  daerah. Berikut ini definisi operasional dari masing-masing variabel:
Dukungan Atasan (X 1 )
Dukungan  atasan  diartikan  juga  berpengaruh  dalam  mendukung  suksesnya implementasi  sistem  baru  dan  mengembangkan  daya  inovatif  bawahannya.  Sebagai
keterlibatan  manajer  dalam  kemajuan  proyek  dan  menyediakan  sumber  daya  yang diperlukan.
Kejelasan Tujuan (X 2 )
Kejelasan tujuan didefinisikan  sebagai kejelasan dari sasaran dan tujuan digunakannya Sistem  Akuntansi  Keuangan  Daerah  di  semua  level  organisasi.  Kejelasan  tujuan  dapat menentukan  suatu  keberhasilan  sistem  karena  individu  dengan  suatu  kejelasan  tujuan, mereka dapat melaksanakan tugas dengan ketrampilan dan kompetensi yang dimiliki. Pelatihan (X 3 )
Pelatihan  merupakan  suatu  usaha  pengarahan  dan  pelatihan  untuk  meningkatkan pemahaman  mengenai  sistem.Pelatihanbertujuan  untuk  memperbaiki  penguasaan berbagai ketrampilan dan teknik pelaksanaan kerja tertentu untuk kebutuhan sekarang.

## Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (Y)
Sistem  akuntansi  pemerintah  daerah  merupakan  serangkayan  proses  ataupun  prosedur, yang  dimulai  dari  pencatatan,  penggolongan,  dan  peringkasan  transaksi  atau  kejadian keuangan  erta  pelaporan  keuangan  dalam  rangka  pertanggungjawaban  pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah.

## Metode Analisis Data
Metode  analisis  data  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah  analisis  regresi linier berganda. Persamaan regresi linier berganda adalah sebagai berikut:
Keterangan:
Y = Sistem Akuntansi Keuangan Daerah α = Konstanta β = Koefisien regresi X1 = Dukungan Atasan (DA) X2 = Kejelasan Tujuan (KT) X3 = Pelatihan ę = Error

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Analisis Statistik Deskriptif
Untuk  memberikan  gambaran  mengenai  variabel-variabel  penelitian,  maka peneliti menggunakan tabel statistik deskriptif berikut:
Y = α + β1X1 + β2X2 + β2X3+ ę

## Tabel Analisis Statistik Deskriptif

## Descriptive Statistics
N Minimum  Maximum Mean Std. Deviation Dukungan Atasan (X1) 32 32 45 39.19 4.020 Kejelasan Tujuan (X2) 32 25 39 32.88 3.220 Pelatihan (X3) 32 25 44 36.66 4.981 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (Y) 32 29 69 50.28 10.795 Valid N (listwise) 32

## Sumber: Hasil Olah Peneliti
Dari  tabel  tersebut  berdasarkan  jawaban  dari  sampel  N  =  32  responden,  maka menghasilkan  pengukuran  variabel  dukungan  atasan  (X1)  dengan  nilai  minimum  32, nilai  maksimum  45,  mean  39,19  dan Std.  Deviation 4,020.  Hasil  Pengukuran  variabel kejelasan  tujuan  (X2)  dengan  nilai  minimum  25,  nilai  maksimum  39,  mean  32,88  dan Std. Deviation 3,220.  Hasil pengukuran variabel  Pelatihan  (X3) dengan nilai  minimum 25,  nilai  maksimum  44,  mean  36,66  dan Std.  Deviation 4,981.  Hasil  pengukuran variabel  sistem  akuntansi  keuangan  daerah  (Y)  memiliki  nilai  minimum  29,  nilai maksimum  69,  mean  50.28  dan Std.  Deviation 10.795.  Berdasarkan  hasil  analisis deskriptif  di  atas  menunjukkan  bahwa  nilai  variabel  yang  paling  tinggi  (maximum) adalah  variabel  sistem  akuntansi  keuangan  daerah,  sedangkan  variabel  yang  paling rendah (minimum) adalah dukungan atasan, kejelasan tujuan dan pelatihan.

## Uji Regresi Berganda
Koefesien  variabel-variabel  analisis  regresi  berganda  dalam  penelitian  ini  adalah sebagai berikut.
Tabel Regresi Linier Berganda Model B t Sig. (Constant) 14.538 16.214 .832 Dukungan Atasan  (X1) .329 3.603 .001 Kejelasan Tujuan (X2) .368 7.421 .000 Pelatihan (X3) .266 1.056 .035
Sumber: Data diolah, 2018
Berdasarkan Tabel di atas, dapat dibuat persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:
Dari  persamaan  regresi  tersebut,  terlihat  bagaimana  pengaruh  dukungan  atasan (X1), kejelasan tujuan (X2), pelatihan (X3) terhadap sistem akuntansi keuangan Daerah
Y = 14,538+ 0,329 + 0,368 + 0.266+ ę
(Y).  Hasil  di  atas  memberikan  pemahaman  bahwa  jika  tidak  terjadi  peningkatan dukungan  atasan,  kejelasan  tujuan  dan  pelatihan,  maka  besarnya  sistem  akuntansi keuangan Daerah di prediksi sebesar 14,538 berdasarkan nilai konstanta (a) selanjutnya nilai  koefesien  regresi  dukungan  atasan  (b1)  =  0,329  menunjukan  bahwa  setiap penurunan/penambahan  satu  satuan  sistem  akuntansi  keuangan  Daerah  maka  akan meningkatkan/menurunkan  sistem  akuntansi  keuangan  Daerah  sebesar  0,329  satuan, nilai  koefesien  regresi  kejelasan  tujuan  (b2)  =  0,368  menunjukkan  bahwa  setiap penambahan/penurunan  satu  satuan  sistem  akuntansi  keuangan  Daerah  maka  akan meningkatkan/menurunkan  kejelasan  tujuan  sebesar  0,368  satuan  dan  nilai  koefesien regresi  pelatihan (b3) =  0,566  menunjukkan  bahwa setiap penambahan/penurunan satu satuan  sistem  akuntansi  keuangan  Daerah  maka  akan  meningkatkan/menurunkan pelatihan sebesar 0,566 satuan.

## Pengaruh  Dukungan  Atasan  terhadap  Sistem  Akuntansi  Keuangan  Daerah Kabupaten Kepulauan Sula
Hipotesis  H 1 menyatakan  bahwa  ada  pengaruh  positif  dukungan  atasan  terhadap sistem  akuntansi  keuangan  daerah.  Hasil  uji  t  menunjukkan  bahwa  dukungan  atasan bernilai positif sebesar 3,603 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,001 lebih kecil dari a =  0,05.  Hal  ini  membuktikan  bahwa  dukungan  atasan  berpengaruh  terhadap  sistem akuntansi  keuangan  daerah,  sehingga  H 1 diterima.  Artinya  ada  pengaruh  signifikan dukungan  atasan  terhadap  sistem  akuntansi  keuangan  daerah.  Hal  ini  dapat  diartikan bahwa semakin tinggi atasan memberikan dukungan kepada para pegawainya maka para pegawai akan memanfaatkan atau menggunakan SAKD dengan semakin baik pula. Pengaruh  Kejelasan  Tujuan  terhadap  Sistem  Akuntansi  Keuangan  Daerah Kabupaten Kepulauan Sula
Hipotesis  H 2 menyatakan  bahwa  ada  pengaruh  positif  kejelasan  tujuan  terhadap sistem  akuntansi  keuangan  daerah.  Hasil  uji  t  menunjukkan  bahwa  kejelasan  tujuan bernilai positif sebesar 7,421 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari a =  0,05.  Hasil  ini  menunjukkan  bahwa  terdapat  pengaruh  positif  kejelasan  tujuan terhadap sistem akuntansi keuangan daerah, sehingga H 2 diterima. Artinya ada pengaruh signifikan  kejelasan  tujuan  terhadap  sistem  akuntansi  keuangan  daerah.  Hal  ini  berarti semakin tinggi kejelasan tujuan penggunaan suatu sistem demi kelancaran para pegawai dalam  bekerja  maka  semakin  tinggi  pemanfaatan/kegunaan  SAKD  pada  Dinas Pendapatan Pengelolaan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Sula.
Pengaruh  Pelatihan  terhadap  Sistem  Akuntansi  Keuangan  Daerah Kabupaten Kepulauan Sula
Hipotesis  H 3 menyatakan  bahwa  ada  pengaruh  positif  pelatihan  terhadap  sistem akuntansi  keuangan  daerah.  Hasil  uji  t  menunjukkan  bahwa  pelatihan  bernilai  positif sebesar 1,056 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,035 lebih  besar dari a = 0,05. Hasil ini  menunjukkan  bahwa  pelatihan  tidak  berpengaruh  terhadap  sistem  akuntansi keuangan  daerah,  sehingga  H 3 ditolak.  Artinya  tidak  ada  pengaruh  pelatihan  terhadap sistem  akuntansi  keuangan  daerah.  Hasil  ini  membuktikan  bahwa  pelatihan  yang diberikan  kepada  pegawai  pada  Dinas  Pendapatan  Pengelolaan  dan  Aset  Daerah Kabupaten  Kepulauan  Sula  semakin  baik  namun  pegawai  tidak  mengaplikasikan  apa yang  didapat  dalam  pelatihan  tersebut.  Artinya  bahwa  pelatihan  sebagai  salah  satu faktor  organisasional  berpengaruh  terhadap  kegunaan  Sistem  Akuntansi  Keuangan Daerah  (SAKD).  Sehingga  dapat  diartikan  bahwa  para  pegawai  kurang  memberikan
persepsi bahwa kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) lebih dipengaruhi oleh faktor organisasional khususnya faktor pelatihan.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan,  diperoleh  kesimpulan  sebagai berikut:
1. Dukungan atasan  secara parsial  berpengaruh terhadap  sistem akuntansi keuangan daerah.  Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitiannya  Kayati  (2016)  yang menunjukkan  bahwa  terdapat  pengaruh  positif  antara  dukungan  atasan  terhadap sistem  akuntansi  keuangan  daerah  pada  Dinas  Pendapatan  Pengelolaan  dan  Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Sula.
2. Kejelasan  tujuan  secara  parsial  berpengaruh  terhadap  sistem  akuntansi  keuangan daerah.  Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitiannya  Kayati  (2016)  yang menunjukkan  bahwa  terdapat  pengaruh  positif  antara  kejelasan  tujuan  terhadap sistem  akuntansi  keuangan  daerah  pada  Dinas  Pendapatan  Pengelolaan  dan  Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Sula.
3. Pelatihan  secara  parsial  tidak  berpengaruh  terhadap  sistem  akuntansi  keuangan daerah. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitiannya Kayati (2016) yang menunjukkan  bahwa  terdapat  pengaruh  positif  antara  pelatihan  terhadap  sistem akuntansi keuangan daerah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Sula.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdiel  Janitra,  2015.  Pengaruh  Faktor  Keperilakuan  Organisasi  Terhadap  Kegunaan
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (Studi Kasus Di Dppkad
Subosukawonosraten). Skripsi; Fakultas  Ekonomi  Dan  Bisnis  Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Ahmad Nur Solichin. 2015. Pengaruh Faktor Keperilakuan Organisasi Terhadap  Sistem Akuntansi    Keuangan  Daerah  Di  Kabupaten  Grobogan  Jawa  Tengah. Skripsi; Program  Studi  Akuntansi  Fakultas  Ekonomi  Dan  Bisnis  Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Adelia  dan  Supriadi.  2009.  Pengaruh  Implementasi  Sistem  Akuntansi,  Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Fungsi Pengawasan dan Kinerja Pemerintah Daerah (survey pada Pemda di Jawa Tengah)”. Jurnal  Akuntansi  & Bisnis , Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
Bastian  Indra.  2006, Sistem  Akuntansi  Sektor  Publik  di  Indonesia .  Salemba  Empat:
Jakarta.
Bodnar, G.H dan William S., Hopwood. 2013. Accounting Information System . Prentice Hall International . 6th. Ed.
Chenhall,  R.H.  2004. The  Role  of  Cognitif  and  Affective  Conflict  in  Early Implementation  of  Activity-Based  Cost  Management . Behavioral Reaserch  in Accounting 16:
Dessler  Garry.  2008. Manajemen  Sumber  Daya  Manusia .  Edisi  Indonesia.  Erlangga  :
Jakarta
Ghozali,  Imam.  2011. Aplikasi  Analisis  Multivariate  dengan  Program  IBM  SPSS . Semarang: UNDIP.
Halim,  Abdul,  2012. Akuntansi  Sektor  Publik : Pengelolaan  Keungan  Daerah ,  Edisi Ketiga, Jakarta : Salemba Empat.
Hamid, Abdul, 2007. Panduan Penulisan Skipsi . FEIS UIN Press, Jakarta.
Hendriksen,  M.C.  dan  B.M.F.  Van.2005, Accounting  Theory ,  Ed.  New  Jersey;  Person Education, Inc.
Husein  Umar.  2000. Manajemen  Personalia  dan  Sumber  Daya  Manusia .  Edisi  2. BPFE. Yogyakarta.
Ikhsan, Arfan dan M. Ishak. 2005. Akuntansi Keperilakuan . Salemba Empat: Jakarta.
Janiwarti. 2005. Akuntansi Keprilakuan . Jakarta: Salemba Empat.
Kayati.  2016. Pengaruh  Faktor  Keperilakuan  Organisasi  Terhadap  Kegunaan  Sistem Akuntansi  Keuangan  Daerah. Skripsi; Jurusan  Akuntansi  Fakultas  Ekonomi Universitas Negeri Semarang
Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  29  Tahun  2002,  Tentang  Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban Dan Pengawasan Keuangan Daerah.
Laminja  dan  Azhar  S.,  2008,  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Keberhasilan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pada Pemerintah Aceh, Thesis. Universitas Sumatra Utara.
Latifah,  Lyna  dan  Sabeni  Arifin.  2007.  Faktor  Keperilakuan  Organisasi  dalam Implementasi  Sistem  Akuntansi  Keuangan  Daerah. Jurnal  SNA  X :  Universitas Diponegoro
Mardiasmo.  2006.  Perwujudan  Transparansi  dan  Akuntabilitas  Publik  Melalui Akuntansi  Sektor  Publik:  Suatu  Sarana Good  Governance . Jurnal  Akuntansi Pemerintah , Vol. 2 No.1, Hal 1-17.
Mranani,  Muji  dan  Lestiorini  Beti.  2011.  Faktor  Keperilakuan  Organisasi  terhadap Kegunaan  Sistem  Akuntansi  Keuangan  Daerah  dengan  Konflik  Kognitif  dan
E-ISSN : 2746 – 1092 Vol. 4 No. 1. Desember 2022
Konflik  Afektif  sebagi Intervening . Fokus  Ekonomi  (FE) ,  Desember  2011, Hal.193 – 203 Vol.10,No.3
Mahmudi.  2010. Analisis  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah.  Panduan  Bagi Eksekutif,  DPRD,  dan  Masyarakat  dalam  Pengambilan  Keputusan  Ekonomi, Sosial dan Politik. Edisi Kedua. Yokyakarta: UPP STIM YKPN.
Nurlela  dan  Rahmawati.  2010.  Pengaruh  Faktor  keperilakuan  Organisasi  Terhadap Kegunaan Sistem  Akuntansi  Keuangan Daerah. Simposium Nasional  Akuntansi XIII. Purwokerto.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  64  Tahun  2013  Tentang  Sistem  Akuntansi Keuangan Daerah.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2005  Tentang  Standar  Akuntansi  Pemerintah (SAP).
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Rosjidi.  2001. Akuntansi  Sektor  Publik  Pemerintah :  Kerangka  Standard  dan  Metode, Aksara Satu Surabaya.
Romney  and  Stenhart.  2006. Behavioral  Model  for  Implementing  Cost  Management Sistem , Journal of Cost Management (Winter), 17:25
Robert, K. and Vijay. 2005. The Implementation stages of activity based costing and the impact  of  contextual  and  organizational  faktors,  Journal  of  Management Accounting Research 10
Sugiyono.  2016. Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  R&D. Bandung: Alfabeta.
Sri  Dewi  Wahyundaru.  2001. Akuntansi  Sektor  Publik  dalam  Otonomi  Daerah . Bandung. Suara Merdeka.
Thoha. 2010. Perilaku Organisasi. Jakarta : PT Indeks
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  32  Tahun  2004  Tentang  Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  33  Tahun  2004  Tentang  Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.