## IMPLEMENTASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN (JKN) DALAM PRESFEKTIF PELAYANAN PUBLIK DI RSUD Dr DORIS SYLVANUS PALANGKA RAYA
Program Assurance  Service Of Health (JKN) Presfective In Public In Rsud Dr. Doris Sylvanus Palangka Raya
Milka *
Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Palangka Raya, Central Kalimantan, Indonesia
email: milkaniez22@gmail.com

## Abstrak
Kajian  ini  bertujuan  untuk  Mengetahui  dan  Menganalisis  Pelaksanaan  Program Jaminan Kesehatan (JKN) Dalam Prespektif Pelayanan Publik di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Doris Sylvanus Palangka Raya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini  adalah  Kualitatif  dengan  jenis  deskritif  kualitatif.  Tehnik  pengumpulan  data observasi,  wawancara  dan  dokumentasi,  Uji  observasi  menggunakan  Standar Operasional    Prosedur  Program  Jaminan  Kesehatan  Nasional  (JKN)  dan menggunakan Prinsip dan Asas Pelayanan Publik
Hasilnya  menunjukan  bahwa  1).  Perlu  adanya  perbaikan  pelayanan  baik  dari  segi pelayanana  administrasi,  Pelayanana  Kesehatan  secara  langsung,  dan  perlu penambahan  sumber  daya  manusia,  disertai  sarana  dan  prasarana.  2).  Perlu menjalin  komunikasi  yang  intensif  antara  Badan  Penyelenggaraan  Jaminan  Sosial Kesehatan,  dan  Rumah  Sakit  Umum  Daerah  dr.  Doris  Sylvanus  Palangka  Raya, terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, pemberian pelayanan dan alur pelayanan kesehatan. Serta Informasi terkait pelaksanaan progam JKN di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Doris Sylvanus Palangka Raya
Rekomendasi  1.  Perlu  adanya  perbaikan  pelayanan  baik  dari  segi  pelayanana administrasi, Pelayanana Kesehatan secara langsung, dan penambahan sumber daya manusia, disertai sarana dan prasarana. 2. Perlu menjalin komunikasi yang intensif antara Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan, dan Rumah Sakit Umum Daerah  dr.  Doris  Sylvanus  Palangka  Raya,  terkait  dengan  penyelenggaraan pelayanan,  pemberian  pelayanan  dan  alur  pelayanan  kesehatan.  3.  Perlu  adanya dukungan dari pemerintah pusat dan daerah baik legislatif maupun eksekutif dalam mengalokasikan anggaran dalam peningkatan sarana dan pasarana.

## Kata Kunci:
Implementasi Program JKN Pelayanan Publik Keywords : Implementation
JKN Program Public services

## Accepted
June 2018

## Published
October 2018

## Abstract
This  study  aims  to:  find  out  and  analyze  the  implementation  of  the  Health  Insurance Program (JKN) in the perspective of public services at the Regional General Hospital, dr.
Doris  Sylvanus  Palangka  Raya.  The  method  used  in  this  research  is  qualitative  with qualitative  descriptive  type.  Observation  data  collection  techniques,  interviews  and documentation, Observation test uses the Standard Operating Procedure of the National Health Insurance Program (JKN) and uses the Principles and Principles of Public Service.
The  results  show  that  1).  There  needs  to  be  improved  services  both  in  terms  of administrative  services,  direct  health  services,  and  the  need  for  additional  human resources,  accompanied  by  facilities  and  infrastructure.  2).  Need  to  establish  intensive communication  between  the  Health  Social  Security  Administration  Agency,  and  the Regional General Hospital dr. Doris Sylvanus Palangka Raya, related to service delivery, service  delivery  and  health  service  flow.  As  well  as  information  related  to  the implementation of the JKN program at the Regional General Hospital, dr. Doris Sylvanus Palangka Raya.
Recommendations 1. There is a need to improve services both in terms of administrative services, health services directly, and the addition of human resources, accompanied by facilities  and  infrastructure.  2.  It  is  necessary  to  establish  intensive  communication between  the  Health  Social  Security  Administration  Agency,  and  the  Regional  General Hospital,  dr.  Doris  Sylvanus  Palangka  Raya,  related  to  service  delivery,  service  delivery and  health  service  flow.  3.  There  needs  to  be  support  from  the  central  and  regional governments both legislative and executive in allocating budgets in improving facilities and markets.

## PENDAHULUAN
Kesehatan  merupakan  salah  satu  kebutuhan  dasar masyarakat,  maka  kesehatan  adalah  hak  bagi  setiap warga  masyarakat  yang  dilindungi  oleh  Negara,  Oleh karena  itu  perbaikan  pelayanan  kesehatan  pada dasarnya  merupakan  suatu  investasi  sumber  daya manusia  untuk  mencapai  masyarakat  yang  sejahtra (walfare  society).  Demi  meningkatkan  kesehatan masyarakat,  maka    pemerintah  membuat  program kesehatan demi membantu meringankan biaya berobat kepada seluruh masyarakat.
Berdasarkan  standar  pelayanan  program  BPJS Kesehatan  maka  peserta  BPJS  Kesehatan  wajib menerima  pelayanan  sebagaimana  yang  telah  diatur dalam  undang-undang  No.  11  tahun  2011.  Bentuk program jaminan kesehatan yang sering digunakan oleh masyarakat  adalah  Jaminan  Kesehatan  Nasional  (JKN) merupakan salah satu program yang termasuk didalam Badan  Penyelenggaraan  Jaminan  Sosial  (BPJS)  yang berfungsi  untuk  digunakan  masyarakat  untuk meringankan biaya berobat.  Pasien Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dapat digunakan di Puskesmas maupun di  Rumah  Sakit.  Namun  seperti  kita  ketahui  program yang  dibuat  oleh  pemerintah  tidak  selamanya  dapat berjalan sesuai dengan keinginan pemerintah.
Meskipun biaya kesehatan relative murah bukan berati bahwa  pelayanan  yang  diberikan  rendah  dan  tidak berkualitas.  Murahnya  biaya  pelayanan  kesehatan  itu adalah  karena  adanya  subsidi  yang  besar  dan  adanya kontribusi  masyarakat  dan  dunia  bisnis  dalam  bentuk donasi. Sering kali adanya berbedaan penanganan yang diterima di rumah sakit antara pasien BPJS dan pasien umum  serta  pasien  BPJS  Kesehatan  terkesan  lamban ditangani.
Berdasarkan  observasi  yang  dilakukan,  terdapat penomena yang terjadi di Rumah Sakit Umum Daerah dr.  Doris  Sylvanus  Palangka  Raya  terkait  pemberian pelayanan  kesehatan  bagi  peserta  Jaminan  Kesehatan Nasional  (JKN)    mengeluh  tentang  pelayanan  yang
diberikan kepada mereka. Seperti Misalnya Para Pasien BPJS  Kesehatan  yang  sudah  mengantri  panjang  dan lama  untuk  mendapatkan  pengobatan  dan  ruangan rawat inap namun mereka tidak mendapatkan ruangan rawat inap, bahkan ada pasien yang menunggu berhari- hari  di  ruangan  Intalasi  Gawat  Darurat  untuk mendapatkan  ruang  perawatan.  Para  pasien  Jaminan Kesehatan  Nasional  juga  mengeluhkan  pelayanan  yang diberikan  oleh  petugas  medis  lambatnya  penanganan terhadap pasien Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS.
Kesehatan serta kuranya perhatian, sikap, para petugas dalam  menangani  keluhan  pasien,  disertai  dengan perbedaan  perlakuan  yang  diterima  pasien  umum  dan pasien  BPJS  Kesehatan,  Sedangka  hakikat  dasar  dari rumah  sakit  adalah  pemenuhan  kebutuhan  dan tuntutan  pasien  yang  mengharapkan  penyelesaian masalah  kesehatannya  pada  rumah  sakit  karena dianggap  rumah  sakit  mampu  memberikan  pelayanan medis  sebagai  upaya  penyembuhan  dan  pemulihan penyakitnya  dan  pasien  mengharapkan  pelayanan  yang cepat, tepat, dan nyaman.
Pelayanan  yang  cepat,  tepat  dan  nyaman  sangat ditentukan oleh sumber daya manusia, fasilitas, saranan dan  prasarana  pelayanan.  Dalam  hal  pelayanan  pasien yang  berobat  (sakit)  menginginkan  pelayanan  yang cepat  tidak  menunggu  terlalu  lama,  pemberian pengobatan  sesuai  dengan  keluhan  pasien  dan  selama dilayani pasien merasa nyaman.
Menurut Moenir (2015 : 192) bahwa pelayanan publik adalah  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  seseorang  atau sekelompok  orang  dengan  landasan  faktor  material melalui  sistem,  prosedur,  dan  metode  tertentu  dalam usaha memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya. Kegiatan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh  pemerintah  kepeda  masyarakat  meliputi  banyak hal yang menyangkut semua kebutuhan masyarakat.
Pada  prinsipnya  pelayanan  publik  senantiasa  selalu ditingkatkan  kinerjanya  sesuai  dengan  keinginan
Milka.  2018.  Impelementasi  Program  Jaminan  Kesehatan  (JKN)  Dalam  Presfektif  Pelayanan  Publik  Di  RSUD  Dr.  Doris  Sylvanus Palangka Raya
masyarakat  pengguna  jasa.  Standar  Pelayanan  Publik menurut  Keputusan  Menteri  Pemberdaya  Aparatur Negara  nomor  63/KEP/M.PAN/7/2013,  sekurang- kurangnya meliputi :
1). Prosedur Pelayanan 2). Waktu Pelayanan
3). Biaya Pelayanan
4). Produk Pelayana
5). Sarana dan Prasarana
6). Komponen Petugas Pelayanan
Pelayanan  kesehatan  tingkat  pertama,  yakni  pelayanan kesehatan non spesialistik mencakup :
a. Administrasi Pelayanan
b. Pelayanan Promoti dan preventif
c. Pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi medis
d. Tindakan  medis  non  spesialistik,  baik  operatif maupun non operatif
e. Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai
f. Transfusi darah sesuai dengan kebutuhan medis
g. Pemeriksaan  penunjang  diagnostik  laboratorium tingkat pertama dan
h. Rawat inap tingkat pertama sesuai dengan indikasi

## METODOLOGI
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini  adalah kualitatif digunakan untuk mengetahui serta melukiskan keadaan  yang  sebenarnya  secara  rinci  dan  aktual dengan  melihat  masalah  dan  tujuan  peneliti.  Moleong (Herdiansyah,  2009:9)  penelitian  kualitatif  adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang  apa  yang  dipahami  oleh  subjek  penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain sebagainya.  Dengan  Hasil  Observasi,  wawancara, dokumentasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Daya  Dukung  Program  JKN  melalui  BPJS  Kesehatan menggunakan  beberapa  media dalam  proses sosialisasinya.  Media  komunikasi  yang  digunakan  BPJS Kesehatan Kota Palangka Raya dalam mensosialisasikan BPJS Kesehatan kepada masyarakat Kota Palangka Raya antara  lain  yaitu  media  cetak  yang  berupa  koran, brosur, media televisi, radio, baliho dan spanduk, serta sosialisai secara langsung di car free daybundaran besar pada hari minggu.
Hambatan  yang  dirasakan  dalam  memberikan pelayanan  promosi  melalui  media  cetak  yaitu kurangnya  tingkat  kesadaran  masyarakat  untuk mengetahui informasi yang disediakan oleh media cetak tersebut,  hal  ini  terlihat  dari  masih  banyaknya  jumlah brosur yang tersedia  di rak brosur, sedangkan brosur yang disediakan bersifat gratis. Hal ini dibenarkan oleh salah satu petugas fasilitas pelayanan tingkat pertama.

## Tantangan  Pelayanan  Bagi  Peserta  JKN  di RSUD dr. Doris Sylvanus Palangka Raya
Dari hasil penelitian dilapangan yang menjadi tantangan pelayanan  bagi  peserta  BPJS  Kesehatan  di  RSUD  dr. Doris Sylvanus Palangka Raya yaitu, kurangnya sumber daya  manusia  dari  segi  perawat  yang  bertugas diruangan  rawat  inap,  bidan  yang  bertugas  diruangan persalinan, dan dokter spesialis yang dimiliki RSUD dr. Doris  Sylvanus  Palangka  Raya,  serta  sarana  dan prasarana  penunjang  pelayanan  medis  yang  meliputi, kurangnya  persediaan  ruangan  rawat  inap,  ruang tunggu  pelayanan  rawat  inap,  ruang  tunggu  obat  dan sarana  seperti  kursi  tunggu  antrian  pengambilan  obat dan  antrian  loket  pelayanan  administrasi  loket  BPJS Kesehatan sehingga masih ada peserta BPJS Kesehatan yang  berdiri  menunggu  antrian,  tidak  efektifnya penggunaan  alat  pendingin  udara  seperti  kipas  angin yang tidak tersedia  di ruang tunggu, bahkan pendingin ruangan  yang  tidak  berfungsi  diruangan  rawat  inap kelas III, serta kurangnya alat medis seperti selang infus yang tersedia diruangan rawat inap yang memadai bagi
peserta  BPJS  Kesehatan  di  RSUD  dr.  Doris  Sylvanus Palangka Raya.
1. Kurangnya Sumber Daya Manusia yang Ada Sesuai dengan  Standar  Operasional  yang  Dimiliki  Setiap Rumah Sakit.
Peranan  sumber  daya  bagi  Pelaksanaan  Program sebuah  kebijakan  memiliki  peranan  yang  sangat penting  terutama  sumber  daya  manusia,  dari  segi keterampilan  staf  administrasi,  perawat,  dokter, dan  tenaga  medis  yang  bertugas  yang  didukung dengan  sumber  daya  anggaran,  sebuah  kebijakan akan  berjalan  dengan  maksimal  apabila  sumber daya manusia dan sumber daya finansial tercukupi. Kebijakan pastilah memerlukan sumber daya untuk menjamin keberlangsungan kebijakan tersebut baik itu  sumber  daya  manusia  maupun  sumber  daya anggaran. Sumber daya manusia sebagai implementasi  suatu  kebijakan,  sehingga  dapat berjalan  secara  efisisien  apabila  sumber  dayanya mencukupi  dan  dapat  bekerja  secara  profesional dan  efektif  didalam  menjalankan  sebuah  program sesuai  dengan  rumusan  kebijakan  yang  telah ditentukan.  Adapun  sumber  daya  finansial  juga memiliki  kedudukan  yang  sangat  penting  karena implementasi kebijakan tidak akan berjalan apabila secara  finansial  tidak  mencukupi.  Akibat  dari kurangnya sumber daya yang dimiliki implementasi kebijakan akan berjalan lamban.
Dari  sumber  daya  yang  dimiliki  Rumah  Sakit Umum  Daerah  dr.  Doris  Sylvanus  Palangka  Raya, kurangnyadokterspesialis,  bidan,  dan  perawat, dokter dengan jumlah tenaga medis yang tersedia di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Doris Sylvanus Palangka  Raya  tidak  sebanding  dengan  jumlah pasien  yaitu  8:1  di  ruangan.  Dari  hasil  penelitian ditemukan  bahwa  tenaga  medis  yang  bertugas  di RSUD dr. Doris Sylvanus Palangka Raya khususnya pada  pelayanan  menyebabkan  lambat  dan  panjang waktu penyelesaian pelayanan.
2. Kurangnya  Sarana  dan  prasarana  yang  ada  sesuai dengan  stadar  pelayanan  Rumah  Sakit  dR.  Doris Sylvanus Palangka Raya.
Sarana  dan  Prasarana  merupakan  hal  yang  sangat penting  sebagai  alat  penunjang  keberhasilan  suatu proses  yang  dilakukan.  Dengan  demikian,  suatu proses  kegiatan  yang  akan  dilakukan  tidak  akan dapat  mencapai  hasil  yang  diharapkan  sesuai dengan  rencana,  Sarana  pelayanan  yang  dimaksud ialah  segala  peralatan,  perlengkapan  kerja  dan fasilitas  lain  yang  berfungsi  sebagai  alat  atau pembantu  dalam  pelaksanaan  pekerjaan,  sarana dan  prasaranayang  dimaksud  adalah  ketersedian ruangan  rawat  inap,  ruang  tunggu  rawat  inap  dan rawat  jalan,  kemudahan  untuk  mendapatkan fasilitas  pelayanan,  ketersediaan  alat  medis, peralatan  kerja,  perlengkapan  kerja  yang  tersedia di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Doris Sylvanus Palangka Raya.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dan  observasi  yang dilakukan  peneliti  mengenai  sarana  dan  prasarana yang  cukup  memadai  dalam  menunjang  pelayanan kesehatan  bagi  peserta  BPJS  Kesehatan  di  RSUD dr.  Doris  Sylvanus  Palangka  Raya  dalam memberikan  pelayanan  kepada  pasien  sejauh  ini kurang  baik.  Dapat  dilihat  dari  sarana  dan prasarana pelayanan seperti kondisi bangunan yang cukup  usang,  masih  ada  beberapa  fasilitas  yang masih kurang  memadai, seperti ruang tunggu bagi pasien  rawat  inap  kelas  III  yang  tidak  tersedia, kursi  pengunjung  atau  tidak  tersedianya  ruang tunggu  bagi  keluarga  pasien,  sehingga  keluarga pasien yang menunggu di teras ruangan rawat inap kelas  III,bahkah  masih  ada  peserta  Jaminan Kesehatan  Nasional  yang  menggunakan  selang infus  yang  sudah  bocor,  dan  tidak  berfungsinya pendingin  udara  di  ruangan  rawat  inap,  sehingga belum  sepenuhnya  memenuhi  keinginan  pasien. Hal  tersebut  perlu  ditingkatkan  lagi  oleh  pihak
Milka.  2018.  Impelementasi  Program  Jaminan  Kesehatan  (JKN)  Dalam  Presfektif  Pelayanan  Publik  Di  RSUD  Dr.  Doris  Sylvanus Palangka Raya
RSUD  untuk  kepuasan  pasien  dan  kualitas pelayanan yang lebih baik.
Sarana  dan  prasarana  penunjang  pelayanan  yang dimiliki  Rumah  Sakit  Umum  Daerah  dr.  Doris Sylvanus  Palangka  Raya  dirasakan  masih  kurang memadai  dan  masih  banyak  yang  perlu  ditambah dari  segi  ketersediaan  ruangan  pelayanan  rawat inap yang masih kurang untuk menampung pasien rawat inap,  dan tidak berfungsinya ruangan bedah karena  peralatan  bedah  yang  kurang  seperti, ranjang  operasi,  lampu  operasi  dan  alat  medis operasi  lainnya,  kurangnya  tempat  duduk  yang disediakan  di  ruang  tunggu  sehingga  masih banyaknya  masyarakat  yang  menunggu  pasien  di teras,  dan  tidak  berfungsinya  pendingin  ruangan yang  tersedia  diruangan  rawat  inap  kelas  III  bagi Peserta BPJS Kesehatan yang disediakan RSUD dr. Doris  Sylvanus  Palangka  Raya.Hal  inilah  yang menyebabkan  lambatnya  waktu  penyelesaian pelayanankepada peserta BPJS Kesehatan.
Dari  hasil  penelitian  juga  di  dapat  bahwa  faktor penghambat  dalam  memberikan  pelayanan  yang berkualitas yaitu faktor sarana dan prasarana yaitu segala  macam  jenis  peralatan,  perlengkapan  kerja dan fasilitas yang berfungsi sebagai alat pendukung utama dalam mempercepat pelaksanaan penyelesaiaan  pekerjaan.  Sarana  dan  prasarana yang  ada  pada  RSUD  dr.  Doris  Sylvanus  Palangka Raya  masih  belum  memadai,  terlihat  dari ketersediaan  ruangan  rawat  inap,  dan  fasilitas pendukung  pelayanan  dan  alat  medis  dalam pemberian pelayanan sehingga proses pelaksanaan penyelesaian  pekerjaan  menjadi  terhambat.  Dari hasil  penelitian  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa kurangnya  sarana  dan  prasarana  mengakibatkan terlambatnya  waktu  pelayanan  kepada  peserta BPJS Kesehatan.
Sehingga  hasil  penelitian  tersebut  menguraikan beberapa permsalahan, seperti :
1. Masih  ditemukan  adanya  peserta  Jaminan Kesehatan  Nasional  yang  tidak  mengetahui  atau memahami  alur  proses  registrasi  pelayanan administrasi  secara  berjenjang  khususnya  bagi peserta BPJS Kesehatan yang dirujuk ke RSUD dr. Doris Sylvanus Palangka Raya
2. Masih  adanya  pasien  yang  melakukan  pengobatan di  Intalasi  Gawat  Darurat  yang  tidak  memiliki asuransi  kesehatan  dengan  alasan  rumitnya  alur pelayanan bagi peserta BPJS Kesehatan
3. Kurang tersedian sarana dan perasaranan, dari segi ruangan  rawat  inap,  alat  medis  lainnya,  seperti pendingin  udara,  kursi  tunggu,  dan  ruang  tunggu pasien rawat inap.
4. Kosongnya  persedian  obat,  dan  masih  ada  jenis obat  yang  ditebus  oleh  peserta  BPJS  Kesehatan secara pribadi
5. Tidak  adanya  petugas  informasi  khusus  bagi peserta BPJS Kesehatan, dan tidak adanya petugas BPJS Kesehatan yang bertugas di RSUD

## KESIMPULAN
Dari  hasil  penelitian  dan  pembahasan  yang  diuraikan dalam  penelitian  ini,  maka  dapat  diambil  beberapa kesimpulan :
1. Pelayanan  kesehatan  bagi  peserta  Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Rumah Sakit Umum Daerah  dr.  Doris  Sylvanus  Palangka  Raya tergolong  rendah.  Karena  masih  adanya  peserta Jaminan Kesehatan Nasional yang tidak memahami alur  pelayanan  administrasi  berjenjang  di  RSUD, Antrian  loket  registasi  administrasi  yang  cukup panjang;  diskriminasi  pemberian  pelayanan;  tidak adanya petugas  informasi yang bertugas di RSUD, faktor sumber daya manusia maupun faktor sarana dan  prasarana  yang  dimiliki  Rumah  Sakit  Umum Daerah  dr.  Doris  Sylvanus  Palangka  Raya  yang tidak  diikuti  dengan  jumlah  tenaga  medis,  sarana
dan  prasarana  yang  belum  lengkap  sehingga pemberian pelayanan tidak optimal.
2. Komunikasi,  Sosialisai,  yang  kurang  terjalin  antara BPJS Kesehatan dengan peserta Jaminan Kesehatan Nasional  (JKN)  dan  Rumah  Sakit  Umum  Daerah dr.  Doris  Sylvanus  Palangka  Raya  selaku penyelenggara  pelayanan  kesehatan,  masih  kurang baik  mengakibatkan  peserta  Jaminan  Kesehatan Nasional  (JKN)  tidak  memahami  prosedur administrasi dan pelayanan kesehatan.

## REFERENSI
Dwiyanto, Agus, dkk. 2006 Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia . Yogyakarya. Gadjah Mada Universitry Press
Hardiansyah.  2014. Kualitas  Pelayanan  Publik  Kondep, Dimensi, Indikatordan Implementasinya . Jakarta Herabudin.  2014. Studi  Kebijak  Pemerintah  dari  Filosofi ke Implementasi. Bandung
Hessel  Nogi  S.  Tangkilisan,  M.Si  2005. Manajemen Publik. Gramedia Widiasana Indonesia Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 2013. Buku Saku  FAQ  (Frequently  Asked  Questions) BPJS Kesehatan . Jakarta : Kementerian Kesehatan RI Lestari,  Dwi  Sri.  2015. Studi  Implementasi  Program Jaminan  Kesehatan  Masyarakat  Miskin  Atau Akseskin  Ditinjau  Dari  Aspek  Kepesertaan  (Studi Kasus  Desa  Condoriya  Kecamatan  Gergas Kabupaten Semarang)
Marisah. 2016. Implementasi  Kebijakan Peraturan  Badan Penyelenggaraan  Jaminan  Sosial  Kesehatan  No.  1 Tahun  2014  Tentang  Penyelenggaraan  Jaminan Kesehatan di Kota Samarinda
Moleong,  Lexy,j.  2009. Metodelogi  Penelitian  Kualitatif ,
Edisi Revisi. PT. Remaja Rosada Karya. Bandung Mulyadi,  Deddy.  2015. Studi  Kebijakan  Publik  dan Pelayanan  Publik,  Konsep  dan  Aplikasi,  Proses Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik . Bandung
Niah,  Najah  Soraya.  2016. Pelaksanaaan  Kebijakan Bada Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Sosial di Kabupaten Jombang
Ratminto  dan  Atik  septi  winarsih.  2008. Manajemen Pelayanan. Universitas  gajah  mada  Yogyakarta. Pustaka Belajar.
Wahab, Solichin Abdul. 2000. Analisis kebijaksanaan dari formulasi  ke  implementasi kebijaksanaan  Negara.
Jakarta : Bumi Aksara Winarno, Budi. 2007. Kebijakan Publik Teori dan Proses.
Yogyakarta Median Pressindo

## Perundang-Undangan
Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  24  Tahun 2011  Tentanga  Badan  Penyelenggaraan  Jaminan Sosial
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun
2004  Tentang  Sistem  Jaminan  Kesehatan Nasional