## Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana (KB) di Kota Samarinda
Yulian Widya Saputra, Lukas, Titin A, Riska Susmei Rindantya
Prodi Pendidikan Geografi Universitas Mulawarman, Kalimantan Timur E-mail: bukit_12@yahoo.co.id
Diterima 04 November 2019, Direvisi1 4 November 2019, Disetujui Publikasi 30 Desember 2019

## Abstract
Broadly speaking, the Kampung KB program is an effort of the central government through the BKKBN to move the  people  to  live  more  prosperously  and  with  quality.  This  study  aims  to  describe  the  implementation  of  the Kampung  KB  program  in  Samarinda  City.  This  research  method  is  descriptive  using  a  qualitative  approach. The  population  in  this  study  was  taken  from  10  locations  in  the  Kampung  KB  in  Samarinda  City.  For  the purpose of this research, by purposive sampling related to the establishment of the KB City of Samarinda City, the research focused on the Kampung KB Sindangsari, Sambutan District and the Kampung KB Rawa Makmur in Palaran District. The results showed that the implementation of the Kampung KB program in Samarinda City had  run  well  in  terms  of  planning,  coordination  with  Samarinda  City  BKBPP,  availability  of  infrastructure, contraceptives, and supervision. Besides the obstacles that need to be addressed are funding and PLKB staff in the  field.  Therefore,  the  implementation  of  the  Kampung  KB  program  in  Samarinda  in  the  future  needs  to  be improved.
Key words: implementation, program, Kampung KB, Samarinda City

## Abstract
Secara  garis  besar  program  Kampung  KB  ini  merupakan  upaya  dari  pemerintah  pusat  melalui  BKKBN  untuk menggerakan masyarakat hidup lebih sejahtera dan berkualitas.  Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan pelaksanaan  program  Kampung  KB  di  Kota  Samarinda.  Metode  penelitian  ini  bersifat  deskriptif  dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Populasi dalam penelitian ini diambil dari 10 lokasi Kampung KB yang ada di Kota Samarinda. Untuk kepentingan penelitian ini secara purposive sampling  terkait pendirian Kampung KB Kota  Samarinda  penelitian  difokuskan  di  Kampung  KB  Sindangsari  Kecamatan  Sambutan  dan  Kampung  KB Rawa  Makmur  di  Kecamatan  Palaran.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  implementasi  program  Kampung KB  di  Kota  Samarinda  telah  berjalan  dengan  baik  dari  segi  perencanaan,  koordinasi  dengan  BKBPP  kota Samarinda,  ketersediaan  sarana  prasarana,  alat  kontrasepsi,  dan  pengawasan.  Selain  itu  hambatan  yang  perlu ditangani yaitu pendanaan dan tenaga PLKB di lapangan. Oleh karena itu implementasi program kampung  KB di Kota Samarinda kedepannya perlu ditingkatkan.
Kata Kunci: implementasi, program, Kampung KB, Kota Samarinda

## Artikel ilmiah Pendidikan Geografi
Implementasi Program Kampung Keluarga Bencana   ...

## A. Pendahuluan
Pertumbuhan  penduduk  pada  saat ini  semakin  meningkat  menjadi  masalah besar  di  Indonesia  dibandingkan  negara lain. Pertumbuhan penduduk di  Indonesia akmempengaruhi berbagai aspek kehidupan  baik  ekonomi  hingga  aspek sosial.  Lebih  khusus  permasalahan terkait kependudukan  terutama  muncul  pada aspek  peningkatan  mutu  kehidupan  atau disebut  kualitas  penduduk  dalam  sumber daya  manusia  yang  dibarengi  besarnya jumlah  penduduk  yang  tidak  terkontrol. Berdasarkan  data  proyeksi  penduduk  dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional  (Bappenas,  2013)  dan  BPS (2010)  jumlah  penduduk  Indonesia  pada 2018  mencapai  265  juta  jiwa.  Jumlah tersebut  terdiri  dari  133,17  juta  jiwa laki- laki dan 131,88 juta jiwa perempuan.
Keberadaan  jumlah  penduduk  di Indonesia  pada  saat  ini  menunjukkan  sisi kualitas  penduduk  yang  belum  baik (Yuhan  dan  Indraswari,  2017:1).  Kondisi kualitas  penduduk  tersebut  ditunjukkan dengan kondisi kurang serasi, selaras, dan seimbang dengan daya dukung lingkungan.  Ketimpangan  dengan  daya dukung  lingkungan  tersebut  nampak  di Pulau  Jawa  yang  dikenal  dengan  tingkat kepadatan  penduduknya.  Permasalahan tersebut  selanjutnya  dapat  mempengaruhi segala  sendi  pembangunan  kehidupan yang  akan  dilaksanakan  pemerintah  di dalam  lingkungan  masyarakat.  Hal  ini sesuai  penelitian  Rochaida  (2016:14) yakni permasalahan yang muncul dididang  kependudukan  bukan  hanya pada  jumlah  yang  besar  semata  akan tetapi  juga  berimbas  pada  persebaran penduduk,  kualitas  penduduk,  kecukupan dari  sisi  konsumsi,  struktur  penduduk yang  sebagian  besar  masih  muda,  modal dan  teknologi  yang  dimiliki  juga  masih rendah  dan  akibatnya  produktivitas  kerja makin  menurun  serta  masalah  krusial yang berkaitan dengan ketenagakerjaan.
Penduduk yang besar dan berkualitas  merupakan  salah  satu  modal dasar dan faktor dominan bagi pembangunan  nasional.  Penduduk  yang besar  dan  berkualitas  selanjutnya  dapat digerakkan untuk mendukung implementasi progam-program
pemerintah.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa penduduk di Indonesia merupakan sasaran dari pembangunan nasional yang menyasar  pada  sumber  daya  manusia. Oleh  karena  itu  hakekat  pembangunan nasional  adalah  untuk  rakyat,  oleh  rakyat dan dari rakyat.
Implementasi dari program-program pemerintah  tersebut  salah  satunya  adalah program  yang  terkait  dengan  bidang kependudukan.  Bidang  kependudukan tersebut  dilaksanakan  salah  satunya  oleh instansi Badan Kependudukan dan Keluarga  Berencana  Nasional  (BKKBN).
Hal  ini  sesuai  dengan  peran  BKKBN menurut  Jalal  (2017:19)  yakni  Instansi BKKBN memiliki peranan dalam Pembangunan  Keluarga  Berencana  dan Keluarga  Sejahtera  saja  namun  juga menyangkut masalah pengendalian penduduk. Pelaksanaan program-program kependudukan  melalui  BKKBN  tersebut selanjutnya ditemukan beberapa permasalahan.  Selanjutnya  permasalahan yang  perlu  mendapat  perhatian  khusus antara  lain  stagnasi  pencapaian  program dan  semakin  melemahnya  implementasi Program
Kependudukan Keluarga Berencana
Pembangunan Keluarga (KKBPK)  di  lini  lapangan.  Berdasarkan hasil  evaluasi  internal  yang  dilakukan secara  nasional  dan  atas  petunjuk  Bapak Joko  Widodo  selaku  Presiden  RI  maka kemudian  dirumuskan  beberapa  inovasi strategis  penguatan  Program  KKBPK. Program pengutan tersebut akan dijalankan pada periode tahun 2015-2019. Rentangan  tahun  tersebut  difokuskan terutama  untuk  melaksanakan  kegiatan prioritas  yang memiliki  daya peningkatan terhadap  upaya  pencapaian  target/sasaran yang  telah  ditetapkan  terkait  KKBPK.
Implementasi Program Kampung Keluarga Bencana   ...
Target  yang  lain  yaitu  memperluas cakupan  penggarapan  Program  KKBPK di seluruh tingkatan wilayah di Indonesia. Dalam  hal  ini  kemudian  disetujui  agar instansi  BKKBN  segera  merealisasikan Kampung Keluarga Berencana (Kampung KB).
Kampung  KB  merupakan  wujud dari pelaksanaan agenda prioritas pembangunan  Nawacita  ketiga,  kelima, dan kedelapan Depkes (2017:1). Nawacita tersebut salah satunya adalah yang kelima (V) yaitu  meningkatkan  kualitas  hidup masyarakat dan nawacita kedelapan (VIII) yaitu melakukan revolusi  karakter bangsa melalui  kebijakan  penataan  kembali kurikulum  pendidikan  nasional  dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan,  yang  menempatkan secara  proporsional  aspek  pendidikan, seperti  pengajaran  sejarah  pembentukan bangsa,  nilai-nilai  patriotisme  dan  cinta tanah  air,  semangat  bela  negara  dan  budi pekerti  di  dalam  kurikulum  pendidikan. Oleh  karena  itu  Kampung  KB  menjadi program  inovatif  dan  strategis  dalam mewujudkan program KKBPK di masyarakat. Alasan dari program strategis dan  inovatif  ini  mengandung  makna bahwa  Kampung  KB  adalah  ujung tombak dari pembangunan yang menyasar langsung kepada masyarakat.
Pembangunan  ini  tentunya  melibatkan segenap  sektor  yang  terdapat  di  dalam masyarakat    baik  itu  formal  maupun informal.
Program Kampung KB ini
selanjutnya  diharapkan  pelaksanannya mampu menerjemahkan program KKBPK dan  program  lainnya  secara  terintegrasi. Hal  ini  sesuai  dengan  amanat  yang tertuang  dalam  Juknis  Kampung  KB (2015:1) yakni Agenda Prioritas
Pembangunan  terutama  agenda  prioritas ke  3  yaitu  “ Memulai  pembangunan  dari pinggiran  dengan  memperkuat  daerah- daerah  dan  desa  dalam  kerangka  negara kesatuan ".  Oleh  karena    agenda  tersebut menjadi alasan kuat apabila pembangunan kependudukan  dimulai  dari  wilayah
pinggiran yaitu kampung, karena kampung merupakan cikal bakal terbentuknya  desa.  Secara  lebih  jauh apabila pembangunan pada seluruh kampung  maju,  maka  desa  juga  maju, apabila  seluruh  desa  maju  maka  akan menjadi  pendorong  suatu  wilayah  dalam suatu negara akan menjadi maju.
Kota Samarinda terletak di 0 o 19’ 02’’ – 0 0 42’ 31’ LU dan   117 0 03’ 00’’–  117 0 18’ 14’’  BT merupakan  ibu  kota  provinsi  Kalimantan Timur,  Indonesia  serta  kota  terbesar  di seluruh  Pulau  Kalimantan  dengan  jumlah penduduk  812.597  jiwa  (Kota  Samarinda dalam angka, (2018:43). Berdasarkan data geografis  Samarinda  memiliki  wilayah seluas  718  km²  dengan  kondisi  geografi daerah berbukit dengan ketinggian bervariasi  dari  10  sampai  200  meter  dari permukaan  laut.  Kota  Samarinda  dibelah oleh  Sungai  Mahakam  dan  menjadi gerbang  menuju  pedalaman  Kalimantan Timur melalui jalur sungai, darat maupun udara.    Berdasarkan  hasil  registrasi penduduk  di  masing–masing  kecamatan– kecamatan  tahun  2010  jumlah  penduduk Kota  Samarinda  yang  resmi  tercatatat dalam  data  kependudukan  mencapai 821.182 jiwa, dengan prosentase tertinggi yaitu  27,41  %  penduduk  yang  tinggal  di Kecamatan  Samarinda  Utara.  Kepadatan penduduk Kota Samarinda tertinggi
91.482 jiwa/km2 di Kecamatan
Samarinda Ulu dan terendah di Kecamatan  Palaran  yaitu  2.458  jiwa jiwa/km2 (http://disdukcapil.samarindakota.go.id, 2018)
Kota  Samarinda  dengan  jumlah penduduk  yang  mencapai  lebih  dari  800 ribu  jiwa  memerlukan  pelayanan  terkait kependudukan.  Pelayanan  kependudukan ini  diwujudkan  dengan  dibentuknya Kampung  KB.  Kampung  KB  di  Kota Samarinda tersebar di berbagai wilayah di tiap  kecamatan  Kota  Samarinda.  Jumlah Kampung KB  Kota Samarinda tersebar di 10  titik  lokasi  Kampung  KB.  Kampung KB tersebut setiap waktunya memberikan
Implementasi Program Kampung Keluarga Bencana   ...
pelayanan  kepada  masyarakat  terkait pelayanan  KB  dan  pelayanan  lain. Kesepuluh Kampung KB tersebut tersebar di  Samarinda  Utara,  Samarinda  Ulu, Sungai  Pinang,  Sungai  Kunjang,  Loa Janan  Ilir,  Palaran,  Samarinda  Seberang, Samarinda
Kota,
Sambutan dan Samarinda Ilir.
Sepuluh lokasi Kampung KB tersebut diharapkan memberikan pelayanan  yang  prima  terkait  masalah KB.  Selain  itu  Kampung  KB  di  Kota Samarinda  diharapkan  juga  memberikan pelayanan  kepada  masyarakat  tentang sektor lainnya seperti  kesehatan keluarga, pendidikan  keluarga,  dan  kependudukan. Hal  ini  mengingat  ketercapaian  model kampung  KB  tidak  semata  mata  hanya melihat  hasil,  namun  keberhasilan  juga didasarkan  pada input ,  proses  dan output (Juknis Kampung KB, 2016:18 ) .
Lebih  jauh  implementasi  Kampung KB  diharapkan  dapat  menjadi  suatu inovasi strategis dalam penguatan Program  KKBPK  dan  Pembangunan sektor terkait di seluruh tingkatan wilayah Kota  Samarinda,  terutama  sebagai  suatu langkah  implementasi  kegiatan  prioritas yang  memiliki  daya  ungkit  terhadap upaya  pencapaian  target/sasaran  yang telah ditetapkan serta memperluas cakupan  penggarapan  Program  KKBPK yang  dapat  diterima  manfaatnya  secara langsung  oleh  masyarakat  Samarinda. Secara  lanjut  BKKBN  pusat  pada  tahun 2016  akan  membentuk  582  kampung  KB diseluruh  Indonesia  dan  ditergetkan  satu kabupaten/kota  memiliki  satu  kampung KB,    guna  memperluas  akses  pelayanan bagi  warga  khususnya  yang  berada  di wilayah miskin, padat penduduk, tertinggal dan terpencil.
Keluarga  Berencana  adalah  upaya untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas melalui
promosi, perlindungan, dan bantuan dalam mewujudkan  hak-hak  reproduksi  serta penyelenggaraan  pelayanan,  pengaturan dan  dukungan  yang  diperlukan  untuk membentuk  keluarga  dengan  usia  kawin
yang  ideal,  mengatur  jumlah,  jarak,  dan usia  ideal  melahirkan  anak,  mengatur kehamilan  dan  membina  ketahanan  serta kesejahteraan anak (BKKBN, 2015).
Makna keluarga di sini menunjukkan sasaran utama dari program KB.  Selanjutnya  sasaran  utama  dari pelayanan  KB  adalah  Pasangan  Usia Subur  (PUS).  Hal  ini  didukung  oleh penelitian  dari  Indriani  dan  Sumartini (2016:1) yang menyebutkan bahwa Program  Keluarga  Berencana  untuk pengendalian  fertilitas  atau  menekan  laju pertumbuhan  penduduk  yang  paling efektif adalah penggunaan kontrasepsi
Pelayanan KB diberikan di berbagai unit  pelayanan  baik  oleh  pemerintah maupun  swasta  dari  tingkat  desa  hingga tingkat  kota  dengan  kompetensi  yang sangat  bervariasi.  Pemberi  layanan  KB antara lain adalah rumah sakit, puskesmas,  dokter  praktek  swasta,  bidan praktek  swasta  dan  bidan  desa.  Ditempat penelitian  di  kedua  kampung  tersebut yakni  di  Kelurahan  Sindangsari  dan Kelurahan Rawa
Makmur juga dilaksanakan  pelayanan  KB.  Pelayanan KB di kedua kelurahan tersebut dilaksanakan  di  puskesmas  setempat, bidan  praktek  swasta  dan  bidan  desa bersama petugas PKB.
Jenis  alat/obat  kontrasepsi  antara lain  kondom,  pil  KB,  suntik  KB,  AKDR, implant, vasektomi, dan tubektomi. Untuk jenis  pelayanan  KB  jenis  kondom  dapat diperoleh  langsung  dari  apotek  atau  toko obat,  pos  layanan  KB  dan  kader  desa, Pelayanan  kontrasepsi  suntik  KB  sering dilakukan oleh bidan dan dokter sedangkan  pelayanan  Alat  KB  Dalam Rahim (AKDR), implant dan vasektomi/tubektomi harus dilakukan oleh tenaga kesehatan terlatih dan berkompeten.
Menunjang dan mempercepat pencapaian  tujuan  pembangunan  dalam bidang  KB  telah  ditetapkan  beberapa kebijakan,  yaitu  perluasan  jangkauan, pembinaan  terhadap  peserta  KB  agar secara  terus  menerus  memakai  alat
Implementasi Program Kampung Keluarga Bencana   ...
kontrasepsi,
pelembagaan dan
pembudayaan  Norma  Keluarga  Kecil
Bahagia
Sejahtera (NKKBS) serta peningkatan keterpaduan pelaksanaan keluarga  berencana.  Selanjutnya  untuk mendukung pelaksanaan
kebijakan tersebut  terus  dimantapkan  usaha-usaha operasional dalam bentuk upaya pemerataan  pelayanan  KB,  peningkatan kualitas  baik  tenaga,  maupun  sarana pelayanan KB,
penggalangan kemandirian,  peningkatan  peran  serta generasi muda, dan pemantapan pelaksanaan program di lapangan.
Kampung KB adalah satuan wilayah setingkat  RW,  dusun  atau  setara,  yang memiliki kriteria tertentu, dimana terdapat keterpaduan program kependudukan, keluarga berencana, pembangunan keluarga  dan  pembangunan  sektor  terkait yang  dilaksanakan  secara  sistemik  dan sistematis.  Kampung  KB  direncanakan, dilaksanakan  dan  dievaluasi  oleh  dan untuk masyarakat.
Pemerintah,
Pemerintah daerah, lembaga non
pemerintah  dan  swasta  berperan  dalam fasilitasi,  pendampingan  dan  pembinaan (BKKBN,2015).
Penelitian ini berusaha untuk membandingkan program-program Kampung KB yang dicanangkan pemerintah dengan kenayataan di lapangan.  Secara  khusus  penelitian  ini memilih lokasi di Kota Samarinda dimana Kampung  KB  dimulai  pada  tahun  2016. Selanjutnya  penelitian  ini  memfokuskan pada bentuk-bentuk implementasi program Kampung KB di Kota
Samarinda.
Penelitian  ini  dilaksanakan  di  Kota Samarinda.  Kota  Samarinda  dipilih  untuk lokasi  penelitian  disebabkan  keberadaan Kampung  KB  oleh  pemerintah  kota diawali  di  Kota  Samarinda  khususnya  di beberapa kelurahan. Kampung KB dibangun  berada  pada  tingkat  RW  atau dusun  dengan  menggunakan  pendekatan budaya  masing-masing  daerah.  Selain  itu Kampung  KB  memiliki  kriteria  tertentu, dimana  terdapat  keterpaduan  program
kependudukan, keluarga berencana, pembanguan  keluarga  dan  pembangunan sektor  terkait  yang  dilaksanakan  secara sistemik dan sistematis.

## B. Metode Penelitian
Penelitian  ini  tergolong  penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan  kualitatif.  Penelitian  yang dilakukan  dengan  tujuan  menggambarkan atau mendeskrisikan objek dan fenomenal yang  ingin  diteliti.  Termasuk  didalamnya bagaimana  unsur-unsur  yang  ada  dalam variabel  penelitian  itu  berinteraksi  satu sama  lain  dan  ada  pula  produk  interaksi yang  berlangsung  (Siagian  2011:52)  dan (Moleong  1988:1).  Penelitian  deskriptif bersifat  menggambarkan  dan  melukiskan sesuatu  hal  yang  didapat  dari  lapangan dan  kemudian  menguraikannya  dengan kata-kata.  Melalui  penelitian  deskriptif, peneliti  ingin  membuat  gambaran  secara menyeluruh tentang
Implementasi
Program Kampung KB di Kota Samarinda. Pemilihan narasumber dalam
penelitian  ini  dilakukan  melalui  teknik purposive  sampling yang  juga  dikenal dengan  sampling  pertimbangan  ialah teknik  sampling  yang  digunakan  oleh peneliti jika peneliti mempunyai pertimbangan tertentu dalam pengambilan sampel yang diperlukan. Secara purposive sampling dengan pertimbangan pendirian Kampung  KB  penelitian  Populasi  dalam penelitian  ini  diambil  dari  10  lokasi Kampung  KB  yang  ada  di  Kota Samarinda.  Kesepuluh  Kampung  KB tersebut  di  Samarinda  Utara,  Samarinda Ulu, Sungai Pinang, Sungai Kunjang, Loa Janan  Ilir,  Palaran,  Samarinda  Seberang,
Samarinda Kota, Sambutan dan
Samarinda Ilir. Selanjutnya untuk kepentingan  penelitian  ini  difokuskan  di Kampung  KB  Sindangsari  Kecamatan Sambutan  dan  Kampung  KB  Rawa Makmur  di  Kecamatan  Palaran.  Kedua lokasi  penelitian  tersebut  dapat  disajukan peta Kelurahan Sindangsari dan
Kelurahan RawaMakmur berikut ini.
Implementasi Program Kampung Keluarga Bencana   ...
Gambar 1.4 Peta Kelurahan Sindangsari
Gambar 2. Peta Kelurahan Rawa Makmur
Penelitian  ini  secara  umum  dibagi menjadi  5  (lima)  tahap  yaitu  tahap persiapan proposal penelitian, pengumpulan  data  primer  dan  sekunder tentang  Implementasi  Kampung  KB  di Kota  Samarinda,  pengecekan  data  yang telah diperoleh, analisis data dan kesimpulan.  Pada  tahap  persiapan  yaitu melakukan  observasi  dan  pengamatan awal  untuk  memantapkan  permasalahan penelitian dan menentukan obyek penelitian yakni di Kampung KB Sindangsari  dan Rawa Makmur.
Tahap kedua
melakukan pengumpulan  data  melalui  dokumentasi, wawancara  ke  informan  kunci  dan tambahan. Kedua informan tersebut yakni Kasub  Hubaila  BKKBN  Kalimantan Timur.  Selain  informan  atau  narasumber utama  hasil  penelitian  ini  dilengkapi dengan  narasumber  tambahan  sebagai pelaku  dari  program  Kampung  KB. Narasumber tambahan tersebut terdiri dari dua  informan  yakni  petugas  PKB  dan peserta KB aktif dari Kampung
Sindangsari dan kampung Rawa Makmur.
Tahap ketiga adalah melakukan pengecekan  data  yang  telah  diperoleh untuk memperkuat penelitian. Selanjutnya data  yang  telah  terkumpul  dianalisis secara deskriptif kualitatif. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan
Teknik pengumpulan data di dalam penelitian  ini  menggunakan  tiga  cara. Ketiga  teknik  tersebut  yakni  observasi, wawancara  serta  dokumentasi.  Data  yang diperoleh  selanjutnya  dianalisis  secara deskriptif kualitatif. Analisis data tersebut menggunakan  pisau  analisis  beberapa teori yang berkaitan dengan pembangunan kependudukan.
C. Hasil Penelitian dan Pembahasan Hasil penelitian tentang implementasi  kampung  KB  di  Kota Samarinda ini diperoleh jabaran pelaksanaan  Kampung  KB  dari  tiga narasumber  melalui  penjaringan  data wawancara dan dokumentasi. Hasil wawancara  tersebut  dilaksanakan  dengan mewawancarai  narasumber  utama  yang menjadi penanggungjawab program
Kampung  KB.  Narasumber  tersebut
adalah
Berdasarkan data dan hasil penelitian  selanjutnya  dibahas  tekait implementasi  program  Kampung  KB  di Kota  Samarinda.  Implementasi  tersebut dideskripsikan  berdasarkan  narasumber utama dan narasumber tambahan. Narasumber  utama  adalah  Kasub  Bidang Hubungan  antar  Lembaga  dan  Bina  Lini Lapangan  BKKBN  Kalimantan  Timur dan  narasumber  tambahan  yakni  petugas PKB/PLKB  serta  beberapa  peserta  KB aktif.
1.  Kasub  Hubungan  antar  Lembaga dan  Bina  Lini  Lapangan  BKKBN Kaltim.
Wawancara
dengan Kasub Hubungan  antar  Lembaga  dan  Bina  Lini Lapangan (Hubaila) menggunakan
sejumlah pertanyaan untuk menjaring data Kampung  KB  yang  menjadi  lingkup tanggungjawab bidangnya.
Hasil
Implementasi Program Kampung Keluarga Bencana   ...
wawancara  didapatkan  data  tentang  tugas pokok dan fungsi jabatan, aspek perencanaan  dan  pelaksanaan  tanggung jawab  di  Kampung  KB,  hambatan  saat pelaksanaan  tugas,  koordinasi  dengan BKBPP  Kota  Samarinda,  pendanaan, pengawasan, ketersediaan sarana prasarana  pelayanan  Kampung  KB,  dan perbaikan  pelayanan  Kampung  KB  pada saat mendatang.
Tugas  pokok  dan  fungsi  jabatan Kasub  Hubaila  BKKBN  Kaltim  dari  data wawancara  didapatkan  delapan  tugas pokok dan fungsi.  kedelapan tugas pokok dan  fungsi  tersebut  beberapa  diantaranya berkaitan  dengan  implementasi  program Kampung  KB.  Tugas  yang  berkaitan dengan Kampung KB yaitu; (1) melakukan  penyiapan  bahan  pelaksanaan pembinaan  penyuluh  keluarga  berencana (PKB)  dan  petugas  lapangan  keluarga berencana  (PLKB)  serta  mekanisme oprasional lini lapangan di kabupaten; (2) melakukan  penyiapan  bahan  pembinaan institusi masyarakat perdesaan di kabupaten  hingga  tersedianya  bahan pembinaan institusi masyarakat perdesaan di  Kabupaten,  (3)  menyiapkan  bahan pemberian fasilitator program kependudukan  dan  KB  di  Kabupaten. Ketiga  tugas  pokok  dan  fungsi  ini selanjutnya dilaksanakan dengan baik dari pembentukannya  (Kampung  KB)  sampai kepada pembinaannya ditingkat lini lapangan.
Tiga  tugas  pokok  yang  berkaitan dengan  implementasi  langsung  Kampung KB  tersebut  sesuai  dengan  salah  satu tujuan  khusus  Kampung  KB.  Tujuan khusus  Kampung  KB  tersebut  adalah meningkatkan peran pemerintah, pemerintah daerah, lembaga non pemerintah dan swasta dalam memfasilitasi, pendampingan dan
pembinaan masyarakat untuk menyelenggarakan
program kependudukan, keluarga berencana, pembangunan keluarga dan pembangunan sektor  terkait.  Peran  pemerintah  di  sini adalah Pemerintah Kota Samarinda
bersama  BKKBN  Kaltim  memfasilitasi, mendampingi,  melayani  dan  mengawasi keterlaksanaan program-program kependudukan  Kampung  KB.  Hal  ini didukung  oleh  penelitian  Mardiyono (2017:1) yang menyatakan bahwa Kampung  KB  didesain  sebagai  upaya pemberdayaan  masyarakat/keluarga  di wilayah  pinggiran  terhadap  pengelolaan program KB atau program lainyanya yang sesuai  dengan  permasalahan  di  wilayah tersebut. Kegiatannya dikelola berdasarkan  prinsip  dari,  oleh,  dan  untuk masyarakat  itu  sendiri,  sebagai  tujuan akhirnya  tentu  pembangunan  masyarakat itu sendiri.
Pemerintah hanya menstimulasi dan melakukan
pendampingan, selebihnya menjadi tanggung  jawab  masyarakat  itu  sendiri agar bisa lebih mandiri dalam pengelolaan program.
Aspek perencanaan Kasub Hubaila telah melaksanakan tugas sesuai tupoksinya.  Tugas  tersebut  secara  khusus dalam tataran kebijakan hingga menyentuh  langsung  pada  level  bawah yakni  Kampung  KB.  Perwujudan  dari kegiatan tersebut yakni BKKBN membentuk  Kampung  KB  yang  tersebar di  level  Kab/Kota  Kalimantan  Timur. Lingkup yang lebih kecil unsur perencanaan  ini  diwujudkan  dengan pembinaan petugas PKB/PLKB di masing-masing  kelurahan  atau  desa. Selanjutnya bentuk dari pembinaan tersebut berupa rapat koordinasi Kampung  KB.  Rapat  tersebut  dihadiri oleh  perangkat  desa/  kelurahan  dan perwakilan  kecamatan.  Selain  dari  unsur pemerintahan  pembinaan  dalam  wujud rakor tersebut diikuti petugas PKB/PLKB setempat.  Aspek  perencanaan  ini  sesuai dengan  Juknis  Kampung  KB    BKKBN (2015:15) yang menyatakan bahwa Perencanaan Program dan Kegiatan dikoordinasikan oleh Perwakilan BKKBN Provinsi (Kasub Hubaila) dengan melibatkan  seluruh  unsur  di  dalam Struktur Organisasi  Kampung  KB (sesuai SK  Bupati/Walikota)  melalui  Forum
Implementasi Program Kampung Keluarga Bencana   ...
Musyawarah  atau  inserting  dalam  forum- forum lain yang sesuai.
Aspek  sarana  dan  prasarana  serta ketersediaan  alat  kontrasepsi  dari  hasil wawancara  disebutkan  BKKBN  tidak menyediakan  sarana  prasarana  khusus dalam  pelayanan  Kampung  KB.  Namun instansi  BKKBN  melakukan  bantuan memfasilitasi pembentukan Kampung KB sebagai  permulaan  dengan  tujuan  agar masyarakat  dilingkungan  Kampung  KB bisa maju dan mandiri didalam melaksanakan  pembangunan  di  Kampung KB  tersebut.  Hasil  wawancara  dijelaskan bahwa instansi BKKBN selalu menyiapkan  alat  kontrasepsi  secara  gratis untuk  masyarakat  di  Kampung  KB. Penyediaan  alat  kontrasepsi  ini  berupa berbagai  macam  bentuk  dan  jenisnya. Jenis  dan  alat  kontrasepsi  ini  dapat berwujud oral maupun non oral.
Pelaksanaan  program  Kampung KB  ini  dalam  implementasinya  masih ditemukan  beberapa  kendala.  Kendala tersebut  terdiri  dari  beberapa  hal  yakni aspek SDM, dana, dan pihak stakeholder. Beberapa  kendala  tersebut  dapat  dirinci yakni;  (1)  tenaga  PKB/PLKB  yang terbatas dimana
tidak
semua Keluarahan/Desa  ada  tenaga  PKB-nya, dimana  faktor  luasnya  kondisi  geografis dari  Kota  Samarinda  yang  memiliki  10 kecamatan  dengan  59  kelurahan.  Selain itu  didapatkan  data  tambahan  yakni jangkauan  pelayanan  yang  masih  terbatas untuk  menjangkau  wilayah  Samarinda. Data tahun 2019 menunjukkan di Propinsi Kalimantan  Timur  secara  keseluruhan terdapat  180  petugas  sedangkan  wilayah desa/kelurahan yang harus dilayani sebanyak  1033  desa/kelurahan.    Oleh karena  itu  BKKBN  selanjutnya  berupaya melakukan  penambahan  petugas  PKB untuk tahun-tahun berikutnya, (2) Stakeholder, tokoh agama, tokoh masyarakat  mayoritas  belum  mendukung program Kampung KB.
Hambatan ini  muncul dari beberapa  pandangan  tokoh  agama  dan tokoh  masyarakat.  Hambatan  tersebut muncul  melalui  anggapan “banyak  anak banyak  rejeki” .  Selain  anggapan  itu terdapat  pula  anjuran  dari  tokoh  agama bahwa  anak  merupakan  generasi  penerus, anak merupakan ladang amal orang tua di akhirat,  dan  anak  merupakan  amanah Tuhan YME. (3) Hampir semua Kabupaten/Kota tidak memiliki pos anggaran  untuk  melakukan  pembinaan  di kampung KB. Hasil wawancara selanjutnya  terkait  pendanaan  dijelaskan bahwa  instansi  BKKBN  melalui  dana APBN  tidak  ada  pos  anggaran  untuk melaksanakannya. Namun demikian instansi  BKKBN  telah  mengalokasikan dana  untuk  kegiatan  di  Kampung  KB melalui  BOKB  (Bantuan  Operasional Keluarga Berencana) khususnya
Kampung  KB  yang  sudah  terbentuk Tahun 2016 dan tahun 2017. Penggunaan pos  BOKB  ini  dalam  pelaksanaannya berdasarkan peraturan sebagaimana tercantum pada peraturan Kepala BKKBN Nomor  1  Tahun  2018  tentang  Juknis Pengggunaan  BOKB  (BKKBN  DAK BOKB, 2018).
Hasil wawancara mengenai perbaikan  pelayanan  di  Kampung  KB dijelaskan  bahwa  keberadaan  Kampung KB  di  Kota  Samarinda  ditinjau  dari sistem  sudah  berjalan  dengan  baik. Namun demikian terdapat berbagai kekurangan salah satunya aspek dana/keuangan  yang  masih  kuranng. Kekurangan dana/keuangan dapat menimbulkan tidak maksimalnya kegiatan-kegiatan  yang  ada  di  kampung KB.  Di  sisi  lain  ditambahkan  bahwa instansi  BKKBN  Provinsi  Kalimantan Timur sudah memfasilitasi pembentukannya dengan pembiayaan operasionalnya setiap tahun sudah menjadi  tanggung  jawab  masing-masing Kabupaten/Kota  di  Kalimantan  Timur. Hal  ini  didukung  oleh  penelitian  Zultha (2017:3)  yang  menyimpulkan  bahwa  dari empat  indikator  implementasi  program
Implementasi Program Kampung Keluarga Bencana   ...
yang  digunakan  dalam  penelitian  ini,  tiga diantaranya  sudah  dapat  tercapai  dengan baik,  yakni  pada  indikator  komunikasi, disposisi  dan  struktur  birokrasi,  karena dalam  pelaksanaan  program  Kampung KB  pelaksana  dan  target  sasaran  sudah maksimal. Lebih lanjut hasil penelitian ini didukung  juga  oleh  Doris  Schartinger (2015)  dalam  Nugroho  M  Rifqi  (2018:3) perlu  adanya  sosialisasi  secara  bertahap dan berkelanjutan. Pada prinsipnya bahwa kegiatan  sosialisasi  itu  bersifat  informatif yang di awal memiliki tujuan memberitahu, setelah itu proses berkembang  menjadi  persuasif  yang bertujuan  agar  menarik  minat,  merubah sikap,  pendapat  dan  pada  akhirnya memberi  perubahan  perilaku  masyarakat terkait  implementasi  program  Kampung KB.

## 2. PKB/PLKB di Kota Samarinda
Penelitian ini menggunakan narasumber  tambahan  yakni  petugas PKB/PLKB. PKB/PLKB yang
diwawancara
yakni Kelurahan Sindangsari dan Kelurahan
Rawa Makmur  Hasil  dari  wawancara  dapat dibahas sebagai berikut:
Tugas  pokok  dan  fungsi  (Tupoksi) dari  petugas  PKB/PLKB  dari  hasil wawancara  didapatkan  kesamaan  dari berbagai  narasumber.  Beberapa  tupoksi tersebut  adalah selama bekerja di  lingkup tugas penyuluh  Keluarga Berencana telah mengikuti  pelatihan  dasar  umum  atau LDU  yang  mencakup  seluruh  bidang program KKBPK baik program konseling, manajemen,  kependudukan  dan  lainnya. Keikutsertaan  petugas  dalam  pelatihan tersebut merupakan alasan bahwa penyuluh  lapangan  harus  mempunyai keterampilan dasar tertentu tentang keluarga  berencana.  Dijelaskan  melalui wawancara bahwa tupoksi seorang PKB/PLKB antara lain mengenai program kepedudukaan  KB  khusunya  program pengaturan  jarak  kelahiran,  program pendewasaan usia perkawinan yang utama.    Selain  itu  pelayanan  KB  selaku
penyuluh  meskipun  tetap  bidan  desa sebagai fasilitator pemasangan alat KB.
Terkait  dengan  tugas  PKB/PLKB di  Kelurahan  Sindangsari  lebih  jauh petugas PKB yang diwawancarai menyampaikan  bahwa  keikutsertaan  KB bukan  sebuah  pemaksaan.    Keikutsertaan KB diharapkan sebuah kesadaran masyarakat.  Di  dalam  KB  dihimbaukan pengaturaan atau perencanaan usia pernikahan.  Sebagai  contoh  dari  sisi  usia minimal  umur  21  usia  pernikahan  untuk perempuan  dan  laki  laki  usia  25,  karena laki-laki  pada  usia  tersebut  sudah  siap secara  moral,  sudah  punya  pekerjaan, begitu juga perempuan usia 21 sudah siap secara  mental,  spiritual,  psikis  dan  sudah di  anggap  dewasa  (BKKBN,  2017). Program KB memberikan jarak pengaturan  antara  anak  satu  dengan  anak lainnya,  minimal  jarak  2  tahun,  4  tahun atau  lebih,  agar  ibu  ada  kesempatan istirahat, secara psikis ibu akan mengalami  perubahan  hormon  sehingga tingkat pemulihan secara sempurna karena  setelah  melahirkan  semua  tubuh ibu  akan  berubah  drastis.  Dalam  program KB  ada  yang  namanya  3  terlalu  :  terlalu muda  melahirkan  dilarang,  terlalu  dekat jarak kelahiran, dan terlalu sering jaraknya.
Selama melaksanakan tugas pelayanan  KB  di  Kelurahan  Sindangsari terdapat  beberapa  hambatan.  Hambatan tersebut  berasal  dari  pihak  keluarga peserta  KB  yang  menolak  pendataan dengan  berbagai  alasan.  Namun  di  sisi lain  di  Kelurahan  Sindangsari  antara petugas  KB  dengan  maasyarakat  sudah saling mengenal sehingga secara emosional  memudahkan  pendataan  KB. Sindang  Sari  agar  tetap  mendapatkan pelayanan yang prima sebagai bagian dari usaha  untuk  mewujudkan  visi  dan  misi yang telah direncanakan.
Aspek  dana  dalam  pelayanan Kampung KB di Sindangsari dideskripsikan  dari  hasil  wawancara. Hasil  perekaman  wawancara  menunjukan dalam  pelayanan  Kampung  KB  petugas
Implementasi Program Kampung Keluarga Bencana   ...
PLKB  dibantu  dana  stimulan  dari  pihak desa/ kelurahan. Hal ini mengingat PLKB tidak  mampu  untuk  bekerja  sendiri,  jadi pelaksanaannya di bantu oleh sub PPKBD yang  bertugas  setiap  RT.  Sedangkan untuk  kegiatan  khusus  yang  menyangkut Kampung KB permasalahan dana dibiayai terlebih  dulu  oleh  penanggungjawab kegiatan tersebut.
Setiap  kegiatan  di  Kampung  KB oleh petugas akan dilaporkan perkembangan  dan  progress  kegiatannya. Pelaporan  tersebut  dilakukan  secara  urut dan berjenjang sesuai tingkatan pengelolaan terkait Kampung KB. Urutan tingkatan tersebut yaitu kepada UPT yang setingkat  dengan  kecamatan,  setelah  itu ke dinas kependudukan dan KB, lanjut ke perwakilan BKKBN provinsi yang beralamat di Jalan M.T Haryono Samarinda.
Salah satu kegiatan yang dicanangkan  Kampung  KB  adalah  setiap tanggal  23  Oktober  berupa  pencanangan hari  kesatuan  hari  PKK,  kependudukan, KB  se-KALTIM  atau  PKKKBKES  yang di hadiri oleh setiap Bupati di Kalimantan Timur,  Wali  Kota  di  setiap  wilayah  di kalimantan  Timur  beserta  ketua  BPKK dan  segenap  jajarannya.  Kegiatan  ini bertujuan  untuk  meningkatkan  kapasitas dan keterbaruan tentang program program kependudukan  yang  menjadi  salah  satu sasaran program kependudukan pemerintah  pusat  yang  terangkum  dalam Nawacita.
Selanjutnya  dari  aspek  peran instansi  pendukung  kegiatan  Kampung KB  dijelaskan  melalui  hasil  wawancara. Hasil  wawancara  menunjukkan  secara struktural tidak ada peran dari istansi lain. Hal ini disebabkan perbedaan kewenangan  dan  peran  masing-masing instansi  pemerintahan.  Petugas  PLKB Sindangsari  menjelaskan  bahwa  mereka melakukan  pengendalian  kependudukan dengan melihat kuantitas penduduk sedangkan dinas kesehatan selaku pelaksana  lebih  ke  pelayanan  berupa melakukan  pemasangan  alat  kontrasepsi.
Namun    pada  saat  momen  tertentu  dinas kesehatan  ikut    berperan  serta,  seperti pada kegiatan pemeriksaan kesehatan dan pemasangan  KB  gratis.  Oleh  karena  itu dapat  disimpulkan  bahwa  instansi  lain dalam  hal  ini  dinas  kesehatan  hanya sebagai mitra kerja seperti dinas kesehatan yang memasang alat kontrasepsi sedangkan PLKKB melakukan penyuluhan.
Kegiatan  pelayanan  Kampung  KB selanjutnya  diteliti  di  Kelurahan  Rawa Makmur. Petugas PKB/PLKB selanjutnya menjelaskan selama bertugas tidak menerima  pelatihan  terkait  pelayanan  di Kampung KB. Namun
petugas
PKB/PLKB  yang  lain  menjelaskan  telah menerima  pelatihan  terkait  pelayanan  di kampung KB. Pelatihan tersebut dilakukan  sebelum  petugas  PKB/PLKB menerima  pelatihan  di  kelurahan  Rawa Makmur maupun Kelurahan Sindangsari.
Terkait  tupoksi  narasumber  di Kelurahan  Rawa  Makmur  yakni  petugas yang  pertama  menyampaikan  bahwa tugasnya  mengawasi  dan  membantu masyarakat  menerima  program-program KB  dari  pemerintah  melalui  BKKBN. Petugas PKB/PLKB yang kedua mendeskripsikan  lebih  jelas  terkait  tugas pokoknya  sebagai  PKB/PLKB.  Rincian tugas  tersebut  antara  lain  mendata masyarakat  di  setiap  RT  yang  hendak melakukan KB dan memberikan pelatihan kepada masyarakat bagaimana menggunakan alat kontrasepsi yang baik.
Secara lebih rinci tugas
PKB/PLKB  menurut  narasumber  kedua menjelaskan  bahwa  setiap  satu  bulan setiap  tanggal  13  di  setiap  bulannya memberikan bimbingan kepada masyarakat tentang pentingnya  KB. Pentingnya  KB  ini  berupa  penggunaan alat  kontrasepsi  yang  nantinya  digunakan oleh  masyarakat  di  kelurahan  Rawa Makmur.  Alat  kontrasepsi  yang  dipakai masyarakat seperti yang terdapat di RT 11 Kelurahan  Rawa  Makmur  adalah  sejenis pil KB, spiral, dan suntik.
Implementasi Program Kampung Keluarga Bencana   ...
Pada  saat  melaksanakan  tugas kedua narasumber ini mendapatkan beberapa  hambatan.  Hambatan  tersebut muncul dari masyarakat berupa kurangnya minat masyarakat dalam mengikuti  penyuluhan  tentang  program- progam  di  kampung  KB.  Selain  itu hambatan yang lain adalah tidak ada dana khusus  untuk  melaksanakan  program pelayanan  dan  penyuluhan  di  Kampung KB  Kelurahan  Rawa  Makmur.  Dari hambatan  tersebut  solusi  yang  dilakukan adalah memberikan sosialisasi dan penyuluhan  dengan  rutin  dan  terjadwal. Untuk dana dari kegiatan tersebut dibantu dari  dana  swadaya  masyarakat  yang tinggal  di  Kelurahan  Rawa  Makmur, puskesmas  kelurahan,  dan  beberapa mantri kesehatan yang ada di desa.

## 3.  Peserta  KB  Aktif  di  Kelurahan Sindangsari  dan  Kelurahan  Rawa Makmur
Selain  petugas  PLKB,  kegiatan wawancara juga dilakukan dengan peserta KB  di  kelurahan  Sindang  Sari  dan Kelurahan  Rawa  Makmur.  Peserta  KB aktif  di  kedua  kelurahan  tersebut  secara nyata terlibat dalam pelayanan di Kampung  KB.  Bahkan  diantara  peserta KB  aktif  tersebut  sebelumnya  pernah mengikuti  KB  dari  tempat  asalnya sebelum  pindah  ke  Kota  Samarinda. Selanjutnya  beberapa  peserta  KB  aktif diwawancara untuk mengetahui keterlaksanaan  program  -  program  di Kampung KB.
Peserta KB aktif di kedua kelurahan tersebut secara umum menerima  pelayanan  tentang  pemasangan alat kontrasepsi,  pemeriksaaan oleh bidan dan  konsultasi  permasalahan  keluarga. Pemasangan alat kontrasepsi oleh beberapa  peserta  KB  aktif    dilakukan dengan  berbagai  pilihann  alat  kontrasepsi sesuai kebutuhan. Beberapa alat kontrasepsi  tersebut  diantaranya  jenis implan.  Kontrasepsi  jenis  implan  ini digunakan  karena    beberapa  masyarakat merasakan kenyamanan dalam pemakaian
dan  atas  kehendak  sendiri.  Kedua  alasan tersebut  mengandung  makna  bahwa dalam penentuan pemilihan alat kontrasepsi tidak mengikat, artinya pengguna  dapat  memilih  yang  mana menurutnya  cocok  untuk  dirinya.  Bagi pengguna  alat  kontrasepsi  jenis  Implan tidak  mengalami  masalah  dan  tidak  ada keluhan  yang  disampaikan.  Artinya  alat tersebut tidak menimbulkan ketidaknyamanan  karena  telah  dipilih sesuai  dengan  yang  diinginkan  oleh pengguna  itu  sendiri.  Alat  kontrasepsi jenis  implan  dilakukan  bongkar  pasang  3 tahun  sekali  dan  untuk  kedepannya  dapat ditingkatkan lagi pelayananya.
Selain menggunakan implan peserta KB aktif di tempat penelitian juga menggunakan  kontrasepsi  lain.  Alat kontrasepsi tersebut jenis pil KB.
Pemilihan  alat  kontrasepsi  tersebut  juga sesuai  dengan  peserta  KB  aktif  lainya yakni  atas  dasar  keinginan  sendiri  dan kenyamanan  dalam  pemakaian.  Namun dari  hasil  wawancara  selain  kedua  alasan di  atas  juga  dikarenakan  agar  jarak kehamilan  dapat  terkontrol.  Lebih  jauh dalam  penggunaan  alat  kontrasepsi  di kedua  kampung  KB  tersebut  selalu diawasi, diarahkan dan dibantu dalam hal pemasangan  (KB  non  oral)  oleh  bidan desa  bersama  penyuluh  KB.  Pemilihan alat  kontrasepsi  ini  didukung  oleh penelitian  dari  Widjanarko  dkk  (2016:6) yang  menyebutkan  bahwa  pengetahuan peserta  KB  yang  baik  tentang  hakekat program  KB  akan  mempengaruhi  mereka dalam  memilih  metode/alat  kontrasepsi yang akan digunakan termasuk keleluasaan atau kebebasan pilihan, kecocokan,  pilihan  efektif  tidaknya, kenyamanan  dan  keamanan,  juga  dalam memilih  tempat  pelayanan  yang  lebih sesuai  karena  wawasan  sudah  lebih  baik, sehingga  kesadaran  mereka  tinggi  untuk terus memanfaatkan pelayanan Untuk pemasangan alat kontrasepsi dilakukan  oleh  bidan  desa  setempat karena  memang  menjadi  tugasnya  dan bukan  dari  petugas  PLKB  yang  menjadi
Implementasi Program Kampung Keluarga Bencana   ...
penyuluh  saja.  Jadi  tidak  ada  pelayanan khusus  yang  dilakukan  oleh  petugas PLKB.  Penyuluhan  sering  dilakukan  di balai  desa  yang  biasanya  dilakukan  satu bulan sekali oleh PLKB untuk memberikan  arahan  maupun  pemahaman mengenai  KB  kepada  masyarakat  agar dapat  lebih  memahami  tujuan  dari program KB itu sendiri.

## D. Kesimpulan Dan Saran
Implementasi  program  Kampung KB  di  Kota  Samarinda  telah  berjalan dengan baik dari segi perencanaan dimana BKKBN  membentuk  Kampung  KB  yang tersebar  di  level  Kab/Kota  Kalimantan Timur  dan  koordinasi  dengan  BKBPP kota
Samarinda. Bentuk-bentuk
implementasi  yang  sudah  dijalankan adalah penyediaan sarana prasarana untuk pelayanan  ke  setiap  wilayah  di  Kota Samarinda,  penyediaan  alat  kontrasepsi untuk masyarakat, dan pengawasan dalam pelaksanaan  setiap  program  di  Kampung KB.  Selain  itu  hambatan  yang  perlu ditangani  yaitu  pendanaan  dan  tenaga PLKB  di  lapangan.  Oleh  karena  itu implementasi  program  kampung  KB  di Kota Samarinda kedepannya perlu
ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang

## Daftar Pustaka
Badan  Pusat  Statistik.  2015. Sensus Penduduk  Indonesia  Tahun  2010 (Online)
https://sp2010.bps.go.id/85 Diakses  6  November 2018 Bappenas. 2018. Jumlah Penduduk Indonesia  Mencapai  265  Juta Jiwa ( Online) https://databoks.katadata.co.id/datap ublish/2018/05/18/2018-jumlah-
penduduk- indonesia- mencapai- 265-juta-jiwa diakses tanggal 5 September 2018 BKKBN. 2015. Rencana Strategis  Badan Kependudukan dan Keluarg Berencana Nasional Tahun 2015-2019 . Jakarta: BKKBN. BKKBN. 2018. Petunjuk Teknis Kampung KB ( Online ) diakses 5 September 2018
BKKBN. 2018. Petunjuk Teknis
Penggunaan Dana Bantuan Operasional  Keluarga  Berencana (Online) diakses tanggal 5 Oktober 2019 Depkes.  2017.  Kampung  KB:  Inovasi Strategis Memberdayakan Masyarakat (Online)
http://www.depkes.go.id/pdf.php?i d =17060600002 diakses tanggal 14 Oktober 2018 BPS. 2018. Kota Samarinda dalam angka
2018 . (Online) diakses 6 November 2019
Disdukcapil.  2018.  Profil  Kependudukan Kota Samarinda ( Online ) http://disdukcapil.samarindakota.g o.i d/profil-2-profil-kota- samarinda- dinas- kependudukan-dan-  pencatatan- sipil-kota-samarinda.html diakses 5 September 2018 Indriani D dan Sumartini. 2016. Pengaruh Keinginan  Pasangan  Usia  Subur (Pus) dalam Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang. Jurnal  Biometrika dan Kependudukan, Vol. 5, No. 1 Juli   2016: 27–34. (Online) https://e- journal.unair.ac.id ›   JBK › article  download  diakses  tanggal 15 Oktober 2019 Istiadi, Arizqa. 2017. Implementasi Program Kampung  Keluarga Berencana Pada Kelompok Sasaran  Keluarga  Dengan  Remaja di Dusun Waung Desa Sonoageng Kecamatan Prambon Kabupaten   Nganjuk. Jurnal mahasiswa Universitas Negeri   Surabaya.vol   5 no 4 (Online)
Jalal, Fasli. 2017. Penanggulangan Stunting dan Peran BKKBN. Jurnal Keluarga (Informasi Kependudukan, KB, danPembangunan Keluarga) EdisiKesatu (Online) https://www.bkkbn.go.id › uploads › Final.JK.Edisi.Ketiga.2017.Min.pd diakses 6 November 2019
Mardiyono.  2017.  Kampung  KB  Sebagai
Upaya Pemberdayaan Masyarakat/Keluarga di Jawa Timur   Studi Di Kota Malang Dan Kabupaten Bondowoso). Jurnal   Cakrawala  Vol.  11  No.  2 Desember 2017  :  129  -  136 , (Online) http://cakrawalajournal.org/index.ph
p/cakrawala/article/viewFile/13/13 diakses tanggal 15 Oktober 2019
Moleong. Lexy J. 1988. Metode Penelitian Kualitatif . PT Remaja Rosda Karya. Bandung Nugroho,  M  Rifqi.  201 8.  Sosialisasi Program Kampung Keluarga
Berencana  (Kampung  KB)  di Kelurahan  Pucang  Sawit.Skripsi. (Online)
http ://eprints.ums.ac.id/65298/3/Bis millah%20daftar%20Sidang%20ri
f.pdf diakses  tanggal  14 Oktober 2019 Priohutomo, Sigit. 2018. Mencegah Pernikahan  Anak  Melalui  Program KKBPK (Online)
https://www.bkkbn.go.id/po- content/uploads/2018.03.10.Banjar masin.MENCEGAH_PERKAWIN AN_ANAK_MEL_PROG_KKBPK .pdf diakses 6 November 2019
Pramithasari,  W.A.  2015. Implementasi Program Keluarga Berencana (KB) Di Kelurahan Jeruk Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya. Jurnal Mahasiswa Universitas
Negeri  Surabaya.  Vol  3  no  1
(Online)
https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/i ndex.php/publika/article/view/10
693 diakses tanggal 14 Oktober 2019 Rochaida, Eny. 2016. Dampak Pertumbuhan   Penduduk Terhadap Pertumbuhan   Ekonomi dan Keluarga Sejahtera di   Propinsi Kalimantan Timur. Forum
Ekonomi;  Volume  18  No  1  2016 (Online) https://media.neliti.com/media/publi cations/55282-ID-dampak- pertumbuhan-penduduk-terhadap- per.pdf diakses 6 November 2019 Siagian,  M.  2011. Metode  Penelitian
Sosial .   Medan: PT Grasindo Monoratama Sugiyono,2010. Metode Penelitian Kuantitaf  Kualitatif  Dan  R&G , Bandung: Alfabeta Widjanarko,  dkk.  2016.  Analisis  Faktor- faktor yang Mempengaruhi Pemilihan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKIP) pada Wanita Pasangan Usia Subur (PUS) di Kabupaten Kendal Tahun 2013. Jurnal Promosi Kesehatan Indonesia Vol. 11 / No. 2 / Agustus 2016 (Online) https://ejournal.undip.ac.id ›   index.php  ›
jpki › article ›   download  diakses tanggall 15 Oktober 2019 Yuhan  RJ  dan  Indraswari  RR.  2017. Faktor-  Faktor yang Mempengaruhi  Penundaan Kleahiran Anak Pertama di Wilayah Perdesaan Indonesia:Analisis Data SDKI 2012 . Jurnal Kependudukan Indonesia | Vol.  12  No.  1  Juni 2017 | 1-12 (Online) https://ejurnal.kependudukan.lipi.g o. id › jki › article › download › pdf_1   diakses 6 November 2019
Zultha,  Nurhafifah.  2017. Implementasi
Program  Kampung  KB  dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan (Studi pada Kelurahan Kota  Karang  Raya, Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung) ,
(Online)
http://digilib.unila.ac.id/29770/3/S
KRIPSI%20TANPA%20BAB%20P E MBAHASA  N.pdf diakses 5 September 2019