Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## PENGAKHIRAN PERJANJIAN SEPIHAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN HAK ASAS MANUSIA

## Yanuar Fajri
1 Mahasiswa Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia yanuar.fajri06@gmail.com
Naskah diterima: 30 April 2024; revisi: 30 Mei 2024; disetujui: 30 Juni 2024

## Abstract
Human rights are inherent in every human being to have the same rights, including unilateral termination of agreements, then human rights are disturbed and not protected. The research method  uses  normative  juridical  research,  namely  the  doctrinal  method,  namely  taking  an inventory of positive law, discovering legal principles and doctrines, synchronizing existing laws and regulations and conducting research by examining and examining various existing literature.  With  a  Legislative  Approach,  Historical  Approach,  Comparative  Approach,  and Conceptual Approach. The research results show that terminating a unilateral agreement can potentially be categorized as an unlawful act if the unilateral termination of the agreement is carried out without a valid reason, violates the principles of propriety and the law, causing harm  to  the  other  party.  In  addition,  unilateral  termination  of  an  agreement  if  carried  out without a valid reason violates human rights related to the right to guarantee legal certainty and human freedom without discrimination.
Keywords: Termination; Unilateral Agreement; HAM
* Alamat korespondensi:
Alamat Institusi : Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia E-mail Korespondensi : yanuar.fajri06@gmail.com
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## I. PENDAHULUAN
Perjanjian  dalam  hukum  positif  Indonesia  diatur  dalam  Buku  III  tentang  Perikatan Burgerlijk Wetboek (BW) yang diterjemahkan oleh Subekti, dan Tjitrosudibjo menjadi Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata  (KUHPerdata).  Menurut  Pasal  1313  KUHPerdata  telah mendefinisikan  perjanjian  sebagai  persetujuan  yang  artinya  suatu  perbuatan  dengan  mana satu  orang  atau  lebih  mengikatkan  dirinya  terhadap  satu  orang  lain  atau  lebih.  Selain  itu hukum perjanjian adalah hukum yang mengatur mengenai hal-hal yang berhubungan dengan masalah perjanjian, yang dibuat oleh dua atau lebih orang, sehingga syarat dibuat perjanjian adalah dibuat minimal 2 orang. (Gunawan Widjaja: 2007).
Agar perjanjian sah dan mengikat bagi para pihak yang membuatnya, suatu perjanjian harus  memenuhi  4  (empat)  syarat  sahnya  Perjanjian  diatur  dalam  Pasal  1320  KUHPerdata, sebagai  berikut:  (a)  sepakat  mereka  yang  mengikatkan  dirinya;  (b)  Kecakapan  untuk membuat  suatu  perikatan;  (c)  Suatu  hal  tertentu;  dan(d)  Suatu  sebab  yang  halal.  Syarat tersebut bersifat kumulatif dengan kata lain harus dipenuhi semua oleh para pihak. Apabila syarat sebagaimana huruf (a) dan (b) tidak dipenuhi maka perjanjian tersebut berpotensi dapat dibatalkan  oleh  salah  satu  pihak,  sedangkan  apabila  syarat  sebagaimana  huruf  (c)  dan  (d) tidak dipenuhi maka perjanjian batal demi hukum.
Berangkat dari pasal 1313 KUHPerdata, dapat dipahami bahwa konsekuensi perjanjian bagi para pihak yang membuatnya adalah telah lahir hak dan kewajiban yang saling mengikat antara pihak yang satu kepada pihak yang lainnya, sebagaimana juga ditegaskan dalam Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku  sebagai  undang-undang  bagi  mereka  yang  membuatnya  atau  dikenal  dengan  asas pacta sunt servanda (sanctity of contract) . Asas pacta sunt servanda merupakan asas bahwa hakim  atau  pihak  ketiga  harus  menghormati  substansi  perjanjian  yang  dibuat  para  pihak secara sah, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Hakim ataupun pihak ketiga tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Dalam Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdata pun menyatakan persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan  itikad  baik.  Rumusan  tersebut  memberikan  arti  pada  kita  semua  bahwa  sebagai sesuatu  yang  disepakati  dan  disetujui  oleh  para  pihak,  pelaksanaan  prestasi  dalam  tiap-tiap perjanjian  harus  dihormati  sepenuhnya,  sesuai  dengan  kehendak  para  pihak  pada  saat perjanjian ditutup/ditandatangani.
Permasalahan  hukum  akan  timbul  apabila  salah  satu  pihak  melakukan  pengakhiran perjanjian  sepihak,  pada  umumnya  pengakhiran  sepihak  dilakukan  oleh  salah  satu  pihak apabila  dalam  kondisi  pelaksanaan  perjanjian  sudah  tidak  lagi  menguntungkan  atau merugikan pihak tersebut. Pengakhiran perjanjian sepihak dapat mengakibatkan pihak yang dirugikan  mengajukan  gugatan  perbuatan  melanggar  hukum  ke  pengadilan  negeri  setempat atau  pengadilan  negeri  yang  diperjanjikan,  karena  pada  prinsipnya  suatu  perjanjian  tidak dapat  diakhiri  sepihak  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  1338  ayat  2  KUHPerdata,  yang berbunyi: persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.
Pengakhiran  perjanjian  sepihak  pernah  dinyatakan  perbuatan  melanggar  hukum  telah menjadi yurisprudensi tetap Putusan Mahkamah Agung Nomor 580 PK/Pdt/2015 tertanggal 17  Februari  2016    antara  PT  Tenang  Jaya  Sejahtera  (PT  TJS) melawan  PT  Chuhatsu Indonesia  (PT  CHI),  dalam  putusan  tersebut  Mahkamah  Agung  berpendapat  bahwasanya pengakhiran  perjanjian  kerja  sama  dalam  pengelolaan  dan  pemanfaatan  limbah  serta pengangkutan  limbah  B3  dan  Non  B3  yang  dilakukan  oleh  PT  Chuhatsu  Indonesia merupakan perbuatan melanggar hukum.
Perkara  tersebut  dimulai  sejak  didaftarkannya  gugatan  perbuatan  melanggar  hukum yang  diajukan  oleh  PT  TJS  terhadap  PT  CHI  ke  Pengadilan  Negeri  Bekasi  yang  terdaftar pada  perkara  nomor:  322/Pdt.G/2012/PN.Bks,  adapun  pokok  alasan  diajukannya  PT  CHI
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. IV, No. 2, Desember 2020 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
gugatan  adalah  PT  CHI  telah  mengakhiri  sepihak  Perjanjian  Kerja  sama  Nomor 178/PO.CHI/IV/2012  tentang  Penunjukan  Pemanfaat  Limbah  B3  dan  non  B3  pada  PT Chuhatsu Indonesia. Gugatan PT TJS pun tidak sia-sia karena telah dikabulkan dan dikuatkan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 322/Pdt.G/2012/PN.Bks tertanggal 22 Mei  2013  jo.  Putusan  Pengadilan  Tinggi  Bandung  Nomor  408/Pdt/2013/PT.Bdg  tertanggal 22 November 2013 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 1051K/Pdt/2014 tertanggal 12  November  2014  jo.  Putusan  Peninjauan  Kembali  Mahkamah  Agung  Nomor:  580 PK/Pdt/2015 tertanggal 17 Februari 2016 (seluruhnya disebut Perkara 322).
Potret  tersebut  di  atas,  merupakan  gambaran  dari  kondisi  dari  para  pihak  sebagai manusia yang saling membutuhkan satu sama lain. Dalam hal perjanjian diakhiri sepihak oleh salah  satu  pihak,  maka  berpotensi  merugikan  kepentingan  pihak  lainnya,  yang  seharusnya kepentingan  telah  terakomodir  dalam  perjanjian  menjadi  hapus.  Dengan  adanya  tindakan pengakhiran  perjanjian  sepihak,  maka  kepentingan  dan  kedudukan  para  pihak  dalam perjanjian  menjadi  tidak  seimbang.  Dalam  kondisi  yang  sedemikian  inilah  yang  dikaitkan dengan  Hak  Asasi  Manusia.  Padahal  dalam  pengertian  Hak  asasi  manusia  dapat  dipahami sebagai  hak-hak  yang  dimiliki  manusia  semata-mata  karena  ia  manusia.  Umat  manusia memilikinya,  bukan  karena  diberikan  oleh  masyarakat  atau  berdasarkan  hukum  positif, melainkan  semata-mata  berdasarkan  martabatnya  sebagai  manusia.  (Triwahyuningsih,  S. 2018).  Hak  hidup,  hak  berbicara,  berpendapat  adalah  hak-hak  kodrati  yang  melekat  dalam diri manusia, sebagaimana yang diberikan Tuhan. Hak-hak kodrati itu bersifat fundamental. Ia  adalah  sebuah  anugerah  Tuhan  yang  harus  dihormati,  dijaga  dan  dilindungi  oleh  setiap individu, masyarakat atau negara. (Suparman Marzuki, 2017: 3).
Berdasarkan seluruh definisi tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya hak asasi  manusia  adalah  hak  dasar  (prinsipil)  manusia  yang  melekat  pada  dirinya  sebagai manusia untuk memiliki hak yang sama tanpa memandang warna kulit, suku, warga negara, jenis  kelamin,  bahasa,  dan/atau  budaya,  oleh  dan  karenanya  berkaitan  dengan  pengakhiran perjanjian  sepihak,  maka  hak  asasi  manusia  menjadi  terganggu.  Sehubungan  hal  tersebut, pada  kesempatan  kali  ini  penulis  akan  membahas  pengakhiran  perjanjian  sepihak  berkaitan dengan  hak  asasi  manusia.  Oleh  karena  itu,  permasalahan  dalam  penelitian  ini  adalah bagaimanakah pengakhiran sepihak dalam perspektif hukum perjanjian hukum dan hak asasi manusia?

## II. METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini,  menggunakan  penelitian yuridis  normatif ,  yaitu  yaitu  metode doctrinal  (Ani  Purwati,  2020:  15).  Untuk  mengkaji  penerapan  kaidah-kaidah  atau  norma- norma dalam hukum positif (Johnny Ibrahim, 2006: 295). Selain itu untuk menginventarisasi hukum  positif,  menemukan  asas  dan  doktrin  hukum,  singkronisasi  peraturan  perundang- undangan  yang  ada  dan  melakukan  penelitian  dengan  mengkaji  dan  menelaah  serta menelusuri  berbagai  literature  yang  ada.  (Irwansyah,  2021:  133).  Dengan  beberapa pendekatan pertama Pendekatan  Perundang-Undangan  untuk  memahami  hierarki  dan  asas- asas  dalam  peraturan  perundang-undangan  (Peter  Mahmud  Marzuki,  2017:  137). Kedua Pendekatan  historis  dilakukan  untuk  memahami  nilai-nilai  sejarah  (I  Made  Pasek  Diantha, 2017: 5). Ketiga Pendekatan perbandingan adalah salah satu cara memahami hukum atau cara melakukan penelitian dan pengkajian ilmiah untuk memperoleh pengetahuan tentang hukum. (Bernard  Arief  Sidharta,  1999:  192).  Fungsi  perbandingan  hukum  yakni  persamaan  dan perbedaan  (Sunaryati  Hartono,  2006:  196). Keempat Pendekatan  Konseptual  dilakukan dengan mengkaji konsep-konsep, teori-teori dan pendapat para ahli yang ada kaitanya dengan objek  yang  diteliti,  dan  mengkaji  konsep-konsep,  teori-teori  dan  pendapat  para  ahli (Amiruddin  &  Zainal  Asikin,  2016:  17).  Khusus  berkaitan  dengan  Pengakhiran  Perjanjian Sepihak  Dalam  Perspektif  Hukum  Dan  Hak  Asas  Manusia.  Sedangkan  Bahan  hukum
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
sekunder  dalam  penelitian  ini  semua  publikasi  tentang  hukum  meliputi  buku-buku  teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan dan hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya. (Saifullah, 2018: 52).

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN Pengakhiran Sepihak Dalam Sudut Pandang Hukum Perjanjian
Dalam hukum perjanjian dikenal dengan asas pacta sunt servanda yang memiliki arti harfiah  perjanjian  itu  mengikat  secara  hukum.  Penulis  perlu  sampaikan  terlebih  dahulu bahwasanya  istilah  perjanjian  juga  dikenal  dalam  istilah  kontrak  sebagai  bentuk pengejewantahan  perjanjian  tertulis.  Istilah  lengkap  dari  pacta  sunt  servanda  adalah pacta convent quae neque contra leges neque dalo malo inita sunt omnido observanda sunt , yang berarti  suatu  kontrak  yang  tidak  dibuat  secara  ilegal  dan  tidak  berasal  dari  penipuan  harus sepenuhnya diikuti. (Munir Fuady, 2013: 148). Sebenarnya yang dimaksud teori pacta sunt servanda yang  arti  harfiahnya  adalah  Kontrak  itu  mengikat  adalah  suatu  teori  yang  berasal dan berkembang dalam tradisi hukum Eropa Kontinental, yang mengajarkan bahwa terhadap suatu  kontrak  yang  dibuat  secara  sah  dan  sesuai  hukum  yang  berlaku,  serta  sesuai  pula dengan  kebiasaan  dan  kelayakan,  sehingga  diasumsi  sebagai  kontrak  yang  dibuat  dengan iktikad  baik,  maka  klausula-klausula  dalam  kontrak  seperti  itu  mengikat  para  pihak  yang membuatnya,  di  mana  kekuatan  mengikatnya  setara  dengan  mengikatnya  sebuah  undang- undang, dan karenanya pula pelaksanaan kontrak seperti itu tidak boleh bak merugikan pihak lawan  dalam  kontrak  maupun  merugikan  pihak  ketiga  di  luar  para  pihak  dalam  kontrak tersebut (Munir Fuady, 2013: 148).
Penegasan  Pasal  1313  KUH  Perdata  menyatakan  bahwa  perjanjian  adalah  suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Secara umum perjanjian adalah kesepakatan para pihak tentang sesuatu hal yang melahirkan  perikatan/hubungan  hukum,  menimbulkan  hak  dan  kewajiban  dan  apabila  tidak dijalankan  sebagaimana  yang  diperjanjikan  akan  menimbulkan  sanksi.  Tujuan  dibuatnya perjanjian adalah sebagai dasar penyelesaian apabila timbul masalah di kemudian hari agar para  pihak  terlindungi,  mendapatkan  kepastian  hukum,  dan  keadilan.  (Niru  Anita  Sinaga, 2018).
Asas pacta sunt servanda tercermin dalam Pasal 1338 ayat 1 dan 3  KUHPerdata yang menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi  mereka  yang  membuatnya,  dan  persetujuan  harus  dilaksanakan  dengan  iktikad  baik. Selain hal tersebut Pasal 1339 KUHPerdata menyatakan bahwasanya persetujuan-persetujuan tidak  hanya  mengikat  apa  yang  dengan  tegas  dinyatakan  di  dalamnya,  tetapi  untuk  segala sesuatu  yang  menurut  sifatnya  persetujuan  diharuskan  oleh  kepatutan,  kebiasaan,  atau undang-undang.  Menurut  Suharnoko,  kehendak  para  pihak  yang  diwujudkan  dalam kesepakatan  adalah  merupakan  dasar  mengikatnya  suatu  perjanjian  dalam  hukum  kontrak Perancis  (Suharnoko,  2004:  3).  Kehendak  itu  dapat  dinyatakan  dengan  berbagai  cara  baik lisan  maupun  tertulis  dan  mengikat  para  pihak  dengan  segala  akibat  hukumnya  (Donald Harris and DennisTallon dalam Suharnoko, 2004: 4).
Pada  Perkara  yang  melibatkan  PT  TJS  dalam  gugatannya  pada  pokoknya  adalah penghentian/pengakhiran/pembatalan  Perjanjian  Kerja  sama  Nomor  178/PO.CHI/IV/2012 tentang  Penunjukan  Pemanfaat  Limbah  B3  dan  non  B3  pada  PT  Chuhatsu  Indonesia,  telah melanggar Pasal 1338 ayat 2 juncto Pasal 1339 KUHPerdata, yang masing-masing berbunyi: (a)  Pasal  1338  ayat  2  KUHPerdata:  persetujuan-persetujuan  itu  tidak  dapat  ditarik  kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu; (b) Pasal 1339 KUHPerdata: persetujuan-persetujuan tidak hanya mengikat  apa  yang  dengan  tegas  dinyatakan  di  dalamnya,  tetapi  untuk  segala  sesuatu  yang menurut  sifatnya  persetujuan    diharuskan  oleh  kepatutan,  kebiasaan,  atau  undang-undang.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. IV, No. 2, Desember 2020 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Argumentasi PT TJS tersebut senada dengan pendapat Majelis Hakim Agung, sehingga PT TJS dimenangkan hingga tingkat peninjauan kembali.
Pengakhiran  perjanjian  pada  Perkara  322,  dikategorikan  sebagai  perbuatan  melanggar hukum  karena  tindakan  pengakhiran  perjanjian  yang  dilakukan  oleh  PT  CHI  terhadap  PT TJS, menimbulkan kerugian bagi PT TJS, karena apabila perjanjian tersebut tetap dilanjutkan maka PT TJS berhak mendapatkan kompensasi atas pekerjaan yang dilakukan oleh PT TJS kepada PT CHI. Pengakhiran perjanjian sepihak oleh PT CHI juga telah melanggar kepatutan dan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 1339 KUHPerdata.
Oleh  karena  itu,  suatu  perjanjian  yang  diakhiri  secara  sepihak  tanpa  alasan  yang  sah dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak lainnya dalam perjanjian tersebut, karena tindakan tersebut  sudah  tentu  melanggar  kewajiban  hukum  untuk  melaksanakan  perjanjian  dengan iktikad baik. Pertimbangan hukum Perkara 322 sejalan dengan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan  Negeri  Jakarta  Utara  Nomor:  02/Pdt.G/1995/PN.Jkt.Utr  jo.  Putusan  Pengadilan Tinggi  Jakarta  Nomor:  301/Pdt/1996/P6  Agustus  1996  jo.  Putusan  Mahkamah  Agung Nomor:  1284  K/Pdt/1998  tertanggal  18  Desember  2000,  antara  PT  Duta  Berlian  selaku penggugat  melawan  Lee  Kum  Kee  Ltd  dan  PT  Promex  keduanya  selaku  tergugat,  yang menyatakan  bahwa  tindakan  tergugat  yang  memutuskan  perjanjian  distributor  sepihak bertentangan  dengan  asas  kepatutan  dan  moral,  dan  merugikan  penggugat  yang  telah melakukan  pekerjaan  pada  saat  jangka  waktu  perjanjian  sudah  berakhir  namun  tergugat mendiamkan hal tersebut, yang kemudian secara tiba-tiba memutuskan hubungan kerja sama.
Dalam  Pasal  1266  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  menentukan  bahwa wanprestasinya  salah  satu  pihak  tidak  otomatis  mengakhiri  perjanjian,  melainkan pengakhiran perjanjian harus dimintakan kepada hakim. Namun, pada praktiknya para pihak lazim  mengesampingkan  Pasal  1266  KUH  Perdata  sehingga  dalam  hal  terjadi  wanprestasi perjanjian bisa diakhiri secara sepihak. (Rahmadita, A., & Cahyono, A, 2023). Sesuai dengan Buku  III  KUHPerdata  yang  menganut  sistem  terbuka,  para  pihak  bebas  mengadakan perjanjian  dengan  siapapun  dan  menentukan  syaratsyaratnya,  pelaksanaan  dan  bentuk perjanjiannya.  Salah  satu  penyebab  suatu  perjanjian  akan  berakhir  adalah  telah  ditentukan dalam  perjanjian  oleh  para  pihak.  Ketika  salah  satu  pihak  mengakhiri  suatu  perjanjian, sebelum waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian, maka pihak tersebut telah melakukan pengakhiran perjanjian secara sepihak. (Kusumastuti, M., 2011).
Dengan  demikian  pengakhiran  perjanjian  sepihak  dapat  berpotensi  dikategorikan perbuatan  melangar  hukum  apabila  pengakhiran  perjanjian  sepihak  dilakukan  tanpa  alasan yang  sah,  melanggar  asas  kepatutan,  dan  undang-undang  sehingga  merugikan  pihak  lain. Pengakhiran perjanjian sepihak dapat dibenarkan dalam hal: (1) para pihak telah menyepakati pengakhiran  tersebut;  (2)  Pengakhiran  sepihak  tersebut  dibenarkan  oleh  perjanjian  yang memberikan hak bagi salah satu pihak yang dirugikan apabila perjanjian tersebut diteruskan; (3) pengakhiran dilakukan karena jangka waktu perjanjian telah berakhir.

## Pengakhiran Perjanian Sepihak Dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia
Pengaturan  mengenai  hak  asasi  manusia  dapat  dilihat  dalam  Ketetapan  MPR No.XVII/MPR/1988 tentang Hak Asasi Manusia, hak dasar yang melekat pada diri manusia yang,  sifatnya  kodrati  dan  universal  sebagai  karunia  Tuhan  Yang  Maha  Esa  dan  berfungsi untuk menjamin kelangsungan hidup, kemerdekaan, perkembangan manusia dan masyarakat yang  tidak  boleh  diabaikan,  dirampas,  atau  diganggu-gugat  oleh  siapapun.  Dalam  Pasal  1 Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia  mengatur  Hak  Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahkluk  Tuhan  Yang  Maha  Esa  dan  merupakan  anugerah-Nya  yang  wajib  dihormati, dijunjung  tinggi  dan  dilindungi  oleh  negara,  hukum,  Pemerintah,  dan  setiap  orang  demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Hal  yang  sangat  fundamental  dari  hak  asasi  manusia  kontemporer  adalah  ide  yang meletakkan  semua  orang  terlahir  bebas  dan  memiliki  kesetaraan  dalam  hak  asasi  manusia. Kesetaraan  sebagai  satu  kesatuan  dari  persamaan  di  depan  hukum  dan  non  diskriminasi-- meletakkan  manusia  sebagai  subjek  hukum  yang  sama  dengan  manusia  lain.  Ia  harus dihormati,  dihargai,  dilindungi  dan  dipenuhi  hak-hak  dan  kebebasannya  sebagai  mahluk Tuhan dan mahluk sosial yang setara satu sama lain. Basis utama dari kehidupan yang damai dan sejahtera bagi manusia dan kemanusian adalah perlakuan setara, bukan perlakuan yang berbeda. Perlakuan tidak setara akan melahirkan ketidaksetaraan dalam skala yang lebih luas, baik  di  bidang  ekonomi,  pendidikan,  kesehatan,  pekerjaan,  hukum  dan  sebagainya. (Suparman Marzuki, 2017: 23).
Hak  merupakan  unsur  normatif  yang  melekat  pada  diri  setiap  manusia  yang  dalam penerapannya  berada  pada  ruang  lingkup  hak  persamaan  dan  hak  kebebasan  yang  terkait dalam  interaksinya  antara  individu  atau  instansi.  HAM  adalah  hak  dasar  yang  dimiliki manusia  sejak  manusia  itu  dilahirkan.  HAM  dapat  dirumuskan  sebagai  hak  yang  melekat pada kodrat hidup sebagai manusia. Hak ini dimiliki oleh manusia semata-mata ia manusia, bukan karena pemberian masyarakat atau pemberian negara. Maka HAM itu tidak tergantung dari  pengakuan  manusia  lain,  masyarakat  lain,  atau  negara  lain.  Masalah  HAM  adalah sesuatu hal yang sering kali dibicarakan dan lebih diperhatikan dalam era reformasi ini. HAM lebih dijunjung tinggi dan lebih diperhatikan dalam era reformasi daripada era sebelumnya. (Triwahyuningsih, S., 2018).
Konstitusi telah menjamin seseorang sebagai warga negara sama kedudukannya dalam hukum  dan  wajib  menjunjung  hukum  dan  pemerintahan  itu  dengan  tidak  ada  kecualinya, sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  27  ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar  1945  (”UUD  1945”). persamaan kedudukan hukum ini juga ditegaskan dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 yang mengatur  setiap  orang  berhak  bebas  dari  perlakuan  diskriminatif  atas  dasar  apapun  dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat dikstrimanit tersebut”.
Berdasarkan  Pasal  3  ayat  (1)  UU  HAM  mengatur  bahwa  setiap  orang  bebas  dengan harkat  dan  sederajat  serta  dikaruniai  akal  dan  hati  murni  untuk  hidup  bermasyarakat, berbangsa,  dan  bernegara  dalam  semangat  persaudaraan.  Selanjutnya  pasal  3  ayat  (2)  UU HAM  melanjutkan  bahwasanya  setiap  orang  Setiap  orang  berhak  atas  pengakuan,  jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang  sama  di  depan  hukum.  Selanjutnya  Pasal  3  ayat  (3)  UU  HAM  menegaskan  kembali bahwasanya Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia,  tanpa  diskriminasi.  Sesuai  Pasal  1  angka  3  UU  HAM,  diskriminasi  adalah  setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan  manusia  atas  dasar  agama,  suku,  ras,  etnik,  kelompok,  golongan,  status  sosial, status  ekonomi,  jenis  kelamin,  bahasa,  keyakinan  politik,  yang  berakibat  pengurangan, penyimpangan  atau  penghapusan  pengakuan,  pelaksanaan  atau  penggunaan  hak  asasi manusia  dan  kebebasan  dasar  dalam  kehidupan  baik  individual  maupun  kolektif  dalam bidang  politik,  ekonomi,  hukum,  sosial,  budaya,  dan  aspek  kehidupan  lainnya.  Seharusnya ada  sanksi  yang  lebih  tegas  terhadap  setiap  pelanggaran  praktik  perjanjian  sepihak  yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. (Rohendra Fathammubina, & Rani Apriani (2018).
Menurut Agus Yudha Hernoko, sebagai bagian dari mata rantai hubungan para pihak, membangun suatu kontrak harus berdasarkan pemahaman keadilan yang dilandasi pengakuan hak para kontraktan, yakni ketika pengakuan terhadap eksistensi hak para kontraktan tersebut diwujudkan  dalam  pemberian  peluang  dan  kesempatan  yang  sama  dalam  pertukaran kepentingan  (hak  dan  kewajiban).  Walaupun  demikian,  pengakuan  hak,  kebebasan  dan kesamaan  dalam  pertukaran  kepentingan  (hak  dan  kewajiban)  tersebut  harus  berada  dalam cakupan aturan main yang mempertimbangkan prinsip distribusi yang proporsional. Ukuran
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. IV, No. 2, Desember 2020 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
proporsionalitas  di  sini  adalah  pertukaran  hak  dan  kewajiban  yang  berlandaskan  nilai-nilai kesetaraan  (equitability),  kebebasan,  distribusi  proporsional,  asas  atau  prinsip  kecermatan (zorgvuldigheid), kelayakan (redelijkheid;  reasonableness), dan  kepatutan (billijkheid; equity). Oleh karena itu, kontrak yang dihasilkan mesti merupakan kontrak yang mengandung pembagian  hak  dan  kewajiban  di  antara  para  pihak  yang  layak  dan  patut.  (Agus  Yudha Hernoko, 2013: 51).
Perjanjian  harus  dilakasanakan  dengan  iktikad  baik,  jika  berupa  kontrak  standar  atau baku  maka  para  pihak  yang  terikat  perjanjian  kontrak  perlu  memahami  isi  perjanjian  yang sudah disepakati oleh para pihak. Masih adanya penyimpangan terhadap perjanjian kontrak yang sudah disepakati dimana dalam pelaksanaan perjanjian pengadaan barang dan jasa pihak penyedia  barang  dan  jasa  wanprestasi  dikarenakan  adanya  penyalahgunaan  keadaan,  akibat hukumnya  Pasal  1365  menunjukan  kekuasaan  dan  tidak  adanya  iktikad  baik.  Berdasarkan Pasal 1266 KUH Perdata dan berdasarkan Pasal 1267 KUH Perdata (Nurmantias Nurmantias, 2020).  Bahkan  dalam  Penyelesaian  sengketa  perjanjian  hendaklah  diselesaikan  tidak  hanya didasarkan  pada  apa  yang  tertulis  dalam  perjanjian  tetapi  memperhatikan  keselarasan  dari seluruh  asas-asas  hukum  perjanjian,  yaitu  asas  kebebasan  berkontrak,  asas  konsensualisme, asas kepastian hukum (pacta sunt servanda), asas itikad baik (good faith), asas kepribadian, asas  kepercayaan,  asas  persamaan  hak,  asas  moral,  asas  kepatutan,  asas  kebiasaan,  asas kepastian hukum, asas keseimbangan, dan asas perlindungan.
Masalah  serius  dalam  penerapan  aktivitas  bisnis  dan  hak  asasi  manusia  di  Indonesia adalah tidak adanya pemahaman umum terhadap konsep bisnis dan hak asasi manusia. Hal ini diutarakan  oleh  Ifdhal  Kasim,  yang  pernah  menjadi  ketua  Komnas  HAM.  Oleh  karena  itu, dikatakan oleh Makarim Wibisono, penting untuk Memformulasikan “national action plan of Indonesia”  (RANHAM)  yang  mengatur  pula  mengenai  bisnis  dan  hak  asasi  manusia  dan Mempromosikan  kegiatan-kegiatan  yang  meningkatkan  kesadaran  para  stakeholders mengenai  konsep  bisnis  dan  hak  asasi  manusia.  Selain  itu  Pemerintah  harus  mendorong kepemimpinan  atau  leadership  dalam  penerapan  bisnis  dan  hak  asasi  manusia.  (Sefriani,  S. 2015).  Pemutusan  hubungan  kerja  yang  terjadi  sangat  bertolak  belakang  karena  dilakukan secara  sepihak  oleh  perusahaan  yang  bersangkutan.  Ketidakadilan  pun  muncul  dikarenakan hal tersebut merugikan salah satu dari kedua belah pihak yang bersangkutan. Pada hakikatnya seluruh rakyat Indonesia memiliki hak dan kewajibannya masing-masing untuk mendapatkan keadilan dalam Hak Asasi Manusia. (Afifah, & Suryaningsi, S. (2021).
Pengakhiran perjanjian sepihak dapat berpotensi melanggar hak asasi manusia apabila dilakukan tanpa alasan yang sah. Hak asasi manusia yang dilanggar dapat berupa hak berupa jaminan kepastian hukum, dan hak kebebasan manusia tanpa diskriminasi. Terbukti dengan adanya berbagai gugatan-gugatan perdata yang diajukan ke pengadilan negeri. Sehingga para pelaku bisnis sudah seharusnya memahami bahwasanya hak-hak para pihak dalam perjanjian sejatinya  dilindungi  oleh  konsitusi  yang  menjunjung  tinggi  hak  asasi  manusia.  Bisnis  yang dilakukan  oleh  para  pihak  diharapkan  memperhatikan  kondisi-kondisi  tertentu  yang menghambat  pelaksanaan  perjanjian,  yang  mana  permasalahan  tersebut  dapat  diselesaikan secara  musyawarah  untuk  mufakat  tanpa  harus  mengakhiri  perjanjian  sepihak  tanpa  alasan yang sah. Pengakhiran perjanjian dapat dibenarkan dari hak asasi manusia apabila para pihak tersebut  telah  memperhatikan  ketentuan  hukum  yang  berlaku  dan  menghormati  isi  kontrak termasuk melaksanakan hak-hak satu sama lain.

## IV.  KESIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa pertama pengakhiran perjanjian  sepihak  dapat  berpotensi  dikategorikan  perbuatan  melangar  hukum  apabila pengakhiran perjanjian sepihak dilakukan tanpa alasan yang sah, melanggar asas kepatutan, dan  undang-undang  sehingga  merugikan  pihak  lain. Kedua Pengakhiran  perjanjian  sepihak
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
apabila  dilakukan  tanpa  alasan  yang  sah  melanggar  hak  asasi  manusia  terkait  dengan  hak jaminan kepastian hukum dan kebebasan manusia tanpa diskriminasi. Oleh karena itu, agar pengakhiran  perjanjian  sepihak  dilakukan  apabila  memang  terbukti  apabila  perjanjian tersebut dilanjutkan maka berpotensi merugikan salah satu pihakdan Pengakhiran perjanjian sepihak juga bisa dilakukan namun terlebih dahulu dirundingkan oleh para pihak.

## REFERENSI
Afifah, H. N. Z., & Suryaningsi, S. (2021). Analisis Penegakan Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 1(11), 422-428.
https://doi.org/10.56393/decive.v1i11.528
Agus  Yudha  Hernoko,  (2013) Azas  Proporsionalitas  Dalam  Kontrak  Bisnis  (Upaya Mewujudkan  Hubungan  Bisnis  dalam  Perspektif  Kontrak  yang  Berkeadilan), dalam Moch. Isnaeni (ed.), (2013) Perkembangan Hukum Perdata di Indonesia (Yogyakarta: Laksbang Grafika)
Ani  Purwati,  (2020) Metode  Penelitian  Hukum:  Teori  dan  Praktek ,  Surabaya:  CV.  Jakad Media Publishing.
Amiruddin  &  Zainal  Asikin,  (2016) Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum ,  Jakarta:  Raja Grafindo Persada.
Bernard  Arief  Sidharta,  (1999) Refleksi  Tentang  Struktur  Ilmu  Hukum ,  Bandung:  Mandar Maju.
Gunawan  Widjaja,  (2007) Memahami  Prinsip  Keterbukaan  (Aanvullend  Recht)  Dalam Hukum Perdata , Jakarta, PT Rajagrafindo Persada. Irwansyah,  (2021) Penelitian  Hukum  Pilihan  Metode  &  Praktik  Penulisan  Artikel, Yogyakarta: Mirra Buana Media.
I Made Pasek Diantha, (2017) Metode Penelitian Hukum Normatif: Dalam Justifikasi Teori Hukum, Cetakan ke-1 . Jakarta: Prenada Media Group Johnny  Ibrahim,  (2006) Teori  dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normative, Malang: Bayumedia Publishing.
Kusumastuti , M. (2011). Perbuatan Melawan Hukum Akibat Pengakhiran Perjanjian Secara Sepihak  (Studi  Kasus  Putusan  No.  50/Pdt.  G/2009/PN  Klt) (Doctoral  dissertation, Universitas Islam Indonesia).
Munir  Fuady,  (2013). Teori-teori  besar  dalam  hukum  (Grand  Theory) ,  Jakarta,  Cetakan kelima 2023, Kencana Prenadamedia Group.
Nurmantias Nurmantias. (2020). Pembatalan Kontrak Secara Sepihak Akibat Penyalahgunaan Keadaan Dalam Kontrak. Jurnal Gagasan Hukum , 2(02), 159-166. https://doi.org/10.31849/jgh.v2i02.8556
Niru  Anita  Sinaga.  (2018).  Peranan  asas-asas  hukum  perjanjian  dalam  mewujudkan  tujuan perjanjian. Binamulia Hukum , 7(2), 107-120. https://doi.org/10.37893/jbh.v7i2.318 Peter Mahmud Marzuki, (2017) Penelitian Hukum: Edisi Revisi , Jakarta: Prenada Media Rahmadita,  A.,  &  Cahyono,  A.  (2023).  Pengesampingan  Pasal  1266  KUH  Perdata  dalam pengakhiran  perjanjian  karena  wanprestasi:  Studi  putusan-putusan  pengadilan. Lex Patrimonium, 2(1), 4.
Rohendra Fathammubina, & Rani Apriani (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak Bagi Pekerja. Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum, 3(1), 108-130. https://doi.org/10.35706/dejure.v3i1.1889
Saifullah,  (2018) Tipologi  Penelitian  Hukum:  Kajian  Sejarah,  Paradigma  dan  Pemikiran Tokoh, Bandung: Refika Aditama.
Sefriani, S. (2015). Pengakhiran Sepihak Perjanjian Perdagangan Internasional. Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal Of Law) , 2 (1).
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. IV, No. 2, Desember 2020 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Sunaryati Hartono, (2006) Penelitian hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20, Bandung: Alumni.
Suharnoko,  (2004)  Hukum  Perjanjian:  Teori  dan  Analisa  Kasus  Cetakan:  Ediri  pertama cetakan ke-3
Suparman Marzuki, (2017) Hukum Hak Asasi Manusia , Yogyakarta, FH UII Press.
Triwahyuningsih,  S.  (2018).  Perlindungan  Dan  Penegakan  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  di Indonesia. Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum , 2 (2), 113-121. 10.24269/ls.v2i2.1242