## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM
Volume 7 Nomor 2, Agustus 2021 P-ISSN: 2356-4164, E-ISSN: 2407-4276 Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja
Efektivitas  Pojk  Stimulus  Dampak  Covid-19  Untuk  Melindungi Umkm  :  Studi  Di  Kecamatan  Entikong,  Kabupaten  Sanggau, Kalimantan Barat
Siti Rohani 1 , Tiza Yaniza 2
Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura E-mail : sitirohani@hukum.untan.ac.id , tizayaniza@hukum.untan.ac.id
Info Artikel Abstract
Masuk: 1 Juni 2021 Diterima: 12 Juli 2021 Terbit: 1 Agustus 2021

## Keywords:
Role;  Economic  Law; Micro  small  and  Medium
Enterprises This  study  aims  to  determine  the  role  of  economic  law  in assisting  MSME  actors  during  the  COVID-19  pandemic  in Entikong  District,  Sanggau  Regency,  West  Kalimantan  with the  issuance  of  Financial  Services  Authority  Regulation Number  11/POJK.03/2020.  So  that  MSME  actors  in  the Entikong  District,  Sanggau  Regency,  West  Kalimantan,  feel the  benefits  of  Financial  Services  Authority  Regulation Number  11/POJK.03/2020  in  dealing  with  the  Covid  19 pandemic and continuing people's economic activities. Based on research and data analysis, information was obtained that the role of economic law in assisting MSME actors during the COVID-19  pandemic  in  Entikong  District,  Sanggau  Regency, West  Kalimantan  with  the  issuance  of  Financial  Services Authority Regulation Number 11/POJK.03/2020 is a form of embodiment  of  the  role  of  the  State  in  protecting  MSME business  actors  and  community  economic  development  by issuing  regulations  in  the  economic  sector  to  help  the community  in  this  case  including  Micro,  Small  and  Medium Enterprises  affected  by  the  impact  of  Covid  19  Regarding National  Economic  Stimulus  as  a  Countercyclical  Policy  for the  Impact  of  the  2019  Coronavirus  Disease  Spread.  the Entikong  Sub-district,  Sanggau  Regency,  West  Kalimantan has  not  yet  benefited  from  the  Financial  Services  Authority Regulation  Number  11/POJK.03/2020  in  dealing  with  the Covid 19 pandemic, due to the lack of information that is easily understood  by  MSMEs  and  banks  to  overcome  the pandemonium  mic  Covid-19  in  Entikong  District,  Sanggau Regency,  West  Kalimantan  and  the  Financial  Services Authority  Regulation  Number  11/POJK.03/2020.  So  that MSME business actors still allow them to run their business to get clarity from the bank on the regulation.

## Abstrak
Kata kunci: Peran; Hukum Ekonomi; Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
Corresponding Author: Siti Rohani, E-mail:
sitirohani@hukum.untan.ac.id Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  peran  hukum ekonomi  dalam  membantu  pelaku  UMKM  selama  masa pandemi  COVID-19  di  Kecamatan  Entikong  Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat dengan dikeluarkannya Peraturan Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  11/POJK.03/2020.  Sehingga pelaku  UMKM  di  wilayah  Kecamatan  Entikong  Kabupaten Sanggau  Kalimantan  Barat  merasakan  manfaat  Peraturan Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  11/POJK.03/2020  dalam menghadapi  pandemi  Covid  19  dan  melanjutakan  kegiatan perekonomian  rakyat.  Berdasarkan  penelitian  dan  analisis data diperoleh informasi Bahwa peran hukum ekonomi dalam membantu pelaku UMKM selama masa pandemi COVID-19 di Kecamatan  Entikong  Kabupaten  Sanggau  Kalimantan  Barat dengan  dikeluarkannya  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 adalah sebagai bentuk perwujudan peran  Negara  dalam  melindungi  pelaku  usaha  UMKM  dan pembangunan  ekonomi  masyarakat  dengan  mengeluarkan regulasi bidang ekonomi untuk membantu masyarakat dalam hal  ini  termasuk  Usaha  Mikro  Kecil  Dan  Menengah  yang terkena  imbas  dari  dampak  Covid  19  Tentang  Stimulus Perekonomian  Nasional  Sebagai  Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019. Bahwa faktor penyebab  pelaku  UMKM  di  wilayah  Kecamatan  Entikong Kabupaten  Sanggau  Kalimantan  Barat  belum  merasakan manfaat  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor 11/POJK.03/2020  dalam  menghadapi  pandemi  Covid  19 adalah dikarenakan faktor kurangnya informasi yang mudah dimengerti  oleh  UMKM  dan  pihak  bank  untuk  mengatasi pandemic  Covid-19  di  Kecamatan  Entikong  Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat dan adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan  Nomor  11/POJK.03/2020.  Sehingga  pelaku  usaha UMKM  tetap  memungkinkan  menjalankan  usahanya mendapatkan kejelasan pihak bank atas peraturan tersebut.
@Copyright 2021.

## 1. PENDAHULUAN
Seluruh  Dunia  menghadapi  penyebaran  Virus  COVID-19  sejak  akhir  tahun 2019,  tidak  terlepas  dari  Indonesia,  sebagai  negara  kepulauan  terbesar  di  Dunia. Sejak  penyebarannya  Virus  ini  sudah  menularkan  lebih  dari  1,500,000  jiwa  di Indonesia.  Setiap  negara  termasuk  Indonesia  harus  mengikuti  anjuran  dari  WHO sebagai  organisasi  Internasional  dalam  bidang  Kesehatan.  Anjuran  ini  sering disebut protokol Kesehatan, dimana anjuran tersebut adalah mengurangi kegiatan diluar rumah, menjaga jarak, menghindari keramaian, mencuci tangan, dan menjaga imunitas  tubuh.Pandemi  ini  mempengaruhi  seluruh  bidang  kehidupan  manusia, termasuk usaha masyarakat di daerah perbatasan antara Indonesia dan Malaysia. Tidak  terkecuali  bidang  perdagangan,  yaitu  pelaku  usaha  kecil,  termasuk  Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) di daerah perbatasan yang masih memerlukan
perhatian  khusus  dari  semua  lapisan  yang  terlibat  secara  langsung  ataupun tidak.Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2008  tentang  Usaha  Mikro Kecil  Dan  Menengah  (UUUMKM),  UMKM  adalah  usaha  ekonomi  produktif  yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha, yang memajukan perekonomian rakyat, terutama masyrakat di daerah perbatasan yang minimal dengan akses perdagangan yang terhambat oleh jarak dan kurangnya informasi. Selama masa pandemi ini para pelaku  usaha  UMKM  melakukan  pengurangan  kegiatan  di  luar  wilayah  ataupun diluar  rumah  dengan  mengadakan  isolasi  mandiri,  yang  berarti  tidak  melakukan kegiatan  usaha  diluar  rumah.  Hal  ini  juga  menghambat  pelaku  UMKM  untuk melakukan transaksi penjualan dengan negara tetangga, yaitu Malaysia, terutama wilayah Serawak.Selain pembatasan melakukan transaksi penjualan, pelaku UMKM dalam masa pandemi ini pelaku usaha UMKM juga diharapkankan untuk melakukan protokol kesehatan yang lainnya, seperti menjaga kebersihan diri sendiri, tempat berjualan, dan/atau produk yang dijadikan transaksi. Maka, penjual didaerah selain menjaga kualitas barang yang ditransaksikan, pelaku usaha juga diharapkan untuk mematuhi protokol Kesehatan yang sudah di anjurkan oleh WHO dan pemerintah Indonesia.  Dari  pihak  pelaku  usaha  UMKM  juga  memerlukan  penyesuaian  yang diperlukan, seperti menyediakan tempat membersihkan atau mencuci tangan bagi konsumennya  ataupun  bagi  palaku  usaha  sendiri,  serta  melakukan  pengechekan suhu  tubuh  secara  berkala.  Yang  memudahkan  bagi  pelaku  usaha  untuk  sadar tentang  protokol  Kesehatan  dan  memberhentikan  penyebaran  virus  COVID-19 dengan kelompok masyarakat lainnya.Pihak Pemerintah mengeluarkan Peraturan Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  Nomor  11/POJK.03/2020  Tentang  Stimulus Perekonomian  Nasional  Sebagai  Kebijakan Countercyclical Dampak  Penyebaran Coronavirus  Disease 2019  (POJK  Stimulus  Dampak  Covid-19),  yang  meliputi restrukturisasi kredit atau pembiayaan dilakukan terhadap kredit atau pembiayaan yang  diberikan  sebelum  maupun  setelah  debitur  terkena  dampak  penyebaran Covid-19,  yang  bertujuan  membantu  pelaku  usaha  UMKM  menghadapi  pandemi dengan tetap melakukan kegiatan usaha dengan mengikuti protokol Kesehatan yang sudah dianjurkan oleh WHO. Melalui peraturan ini pemerintah membantu pelaku usaha mikro selama pandemi ini dengan memberikan keringanan untuk 6 (enam) bulan  pertama,  mulai  bulan  April  2020.  Pelaku  usaha  diperbolehkan  untuk mendapatkan kebebasan pembayaran bunga dan penundaan pokok angsuran KUR, yang dibarengi dengan relaksasi ketentuan KUR. Dimana pemerintah mendukung untuk  membangun  Kembali  perekonomian  rakyat  yang  terdampak  pandemic, dimana  semua  pihak  yang  terkait  harus  melakukukan  penyesuaian,  termasuk dibidang  Hukum  Ekonomi  yang  termasuk  unsur  pembangunan  ekonomi  rakyat yang berkesinambungan dan berkelanjutan.

## PERUMUSAN MASALAH
Berdasarkan  uraian  tersebut  diatas  maka  rumusan  masalahnya  adalah  : “Bagaimana efektivitas POJK Stimulus Dampak Covid-19 untuk melindungi UMKM di  Kecamatan  Entikong,  Kabupaten  Sanggau,  Kalimantan  Barat?”  Dimana  para peneliti  melakukan  penelitiannya  berdasarkan  berikut:  Untuk  mengetahui  serta memaparkan efektivitas POJK Stimulus Dampak Covid-19 untuk melindungi UMKM di Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat.

## METODE PENELITIAN
1. Jenis Penelitian
Para  peneliti  melakukan  penelitian  ini  dengan  menggunakan  metode  yuridis sosiologis  yaitu  penelitian  yang  mengkaji  dan  mengolah  data  hasil  penelitian  di lapangan dengan bertitik tolak pada aspek hukum secara normatif dengan didukung dokumen-dokumen  yang  berkaitan  dengan  permasalahan  baik  berupa  peraturan maupun kasus-kasus yang terkait dengan pokok permasalahan
2. Jenis dan Sumber Data
Peneliti  melakukan  penelitian  ini  didasarkan  dengan  kepustakaan  dan penelitian lapangan dengan penjelasan sebagai berikut :
a.  Penelitian  Kepustakaan,  yaitu  penelitian  yang  dilakukan  dengan  cara mengumpulkan  data  dari  berbagai  pustaka  yang  berhubungan  dengan  masalah yang akan diteliti.
b.  Penelitian  Lapangan,  yaitu  merupakan  pelengkap  yang  diperoleh  dari beberapa  responden  langsung  yang  terkena  dampak  lahirnya  perjanjian perdagangan bebas untuk mendapatkan data primer.
3. Teknik Pengumpulan Data
Peneliti  menggunakan  pengumpulan  data  dengan  metode purposive  sampling yaitu  peneliti  menggunakan  pertimbangannya  sendiri  dengan  berbekal  ilmu pengetahuan  yang  cukup  tentang  narasumber  dan  responden  yang  berhubungan erat dengan masalah yang akan diteliti.

## 4. Analisis Data
Setelah proses pengumpulan data, maka tahap selanjutnya adalah pengolahan data.  Data  dikelompokkan  dan  diseleksi  serta  dianalisis  dengan  menggunakan metode  normatif  kualitatif  yaitu  penjabaran  dan  pembahasan  terhadap  hasil penelitian  yang  didasarkan  pada  norma  hukum  dan  kaidah-kaidah  hukum  serta doktrin hukum yang relevan dengan pokok permasalahan.

## PEMBAHASAN
Berdasarkan  analisis  dan  pembahasan  dalam  penelitian  di  lapangan  bahwa pelaku usaha UMKM melaksanakan semua protokol Kesehatan dalam kondisi “ new normal ,”  dimana  semua  pihak  terkait  mendahulukan  kesehatan  bersama,  dalam kondisi  yang  baru  tersebut.  Dan  disisi  lainnya  perekonomian  masyakat  Usaha Menengah dan Kecil tetap harus berjalan sebagai salah satu instrument kekuatan ekonomi  Indonesia.  Termasuk  pelaku  usaha  UMKM  di  wilayah  perbatasan Indonesia-Malaysia, terutama Kalimantan Barat dan Sarawak.
Bahwa  berdasarkan  pemberlakuan  keadaan  “ new  normal ”  yang  dicanangkan oleh WHO sebagai organisasi Kesehatan Internasional, Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki wilayah berbatasan langsung dengan Malaysia, mengeluarkan peraturan  baru  melalui  OJK  untuk  memudahkan  pelaku  usaha  UMKM  dan berjalannya  kegiatan  perekonomian  yang  sesuai  dengan  hukum  ekonomi  yang berlaku di Indonesia, yang sebagai berikut :
1. Untuk mengetahui serta memaparkan peran hukum ekonomi dalam membantu pelaku  UMKM  selama  masa  pandemi  COVID-19  di  Kecamatan  Entikong Kabupaten  Sanggau  Kalimantan  Barat  dengan  dikeluarkannya  Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020
Berkaitan  dengan  pandemi  COVID-19  yang  membawa  pengaruh  pada  semua lapisan masyarakat secara Internasional, termasuk Indonesia. Dan mempengaruhi kegiatan perekonomian rakyat dengan menurunnya kegiatan perekonomian, yang ditandai dengan turunnya tingkat pendapatan ekonomi masyarakat termasuk para UMKM.  Sehingga  Negara  kemudian  membantu  masyarakat  dalam  hal  ini  UMKM dengan mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11  /POJK.03/2020  Tentang  Stimulus  Perekonomian  Nasional  Sebagai  Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019. Peraturan tersebut bertujuan untuk memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, maka salah satunya dengan dikeluarkannya aturan tersebut.
Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11 /POJK.03/2020  Tentang  Stimulus  Perekonomian  Nasional  Sebagai  Kebijakan Countercyclical Dampak  Penyebaran Coronavirus  Disease 2019  pada  Pasal  2 menyebutkan bahwa :
(1) Bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah.
(2) Kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. kebijakan penetapan kualitas aset; dan
b. kebijakan restrukturisasi kredit atau pembiayaan.
(3) Bank dalam menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  tetap  memperhatikan  penerapan manajemen  risiko  sebagaimana  diatur  dalam  peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko Bank.
(4)  Dalam  hal  Bank  menerapkan  kebijakan  yang  mendukung  stimulus pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank harus memiliki pedoman untuk menetapkan debitur yang terkena dampak penyebaran Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah.
(5) Pedoman penetapan debitur yang terkena dampak penyebaran Coronavirus Disease 2019  (COVID-19)  termasuk  debitur  usaha  mikro,  kecil,  dan  menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
a. kriteria  debitur  yang  ditetapkan  terkena dampak Coronavirus  Disease 2019 (COVID-19); dan
b. sektor yang terkena dampak Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).
Selain  memberikan  kemudahan  dalam  pemberian  kredit  peraturan  tersebut juga  memberikan  kemudahan  pembayaran  pada  kredit  yang  telah  diambil  oleh pihak UMKM sebagaimana yang diatur dalam Bab III tentang Restrukturisasi Kredit Atau Pembiayaan pada Pasal 5 menyebutkan :
(1)  Kualitas  kredit  atau  pembiayaan  yang  direstrukturisasi  ditetapkan  lancar sejak dilakukan restrukturisasi.
(2) Restrukturisasi kredit atau pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  dapat  dilakukan  terhadap  kredit  atau  pembiayaan  yang  diberikan  sebelum maupun  setelah  debitur  terkena  dampak  penyebaran  coronavirus  disease  2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah.
(3)  Kredit  bagi  BPR  atau  pembiayaan  bagi  BPRS  yang  direstrukturisasi dikecualikan  dari  penerapan  perlakuan  akuntansi  restrukturisasi  kredit  atau pembiayaan.
Kemudian  pada  Pasal  6  menyebutkan  bahwa  :  Ketentuan  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  5  berlaku  untuk  kredit  atau  pembiayaan  yang  memenuhi persyaratan:
a.  diberikan  kepada  debitur  yang  terkena  dampak  penyebaran  coronavirus disease 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah; dan b.  direstrukturisasi  setelah  debitur  terkena  dampak  penyebaran  coronavirus disease 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah.
Kemudian pada BAB IV tentang Pemberian Penyediaan Dana Baru pada Pasal 7 menyebutkan bahwa :
(1) Bank dapat memberikan kredit atau pembiayaan dan/atau penyediaan dana lain  yang  baru  kepada  debitur  yang  terkena  dampak  penyebaran  coronavirus disease 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah.
(2) Penetapan kualitas kredit atau pembiayaan dan/atau penyediaan dana lain yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpisah dengan kualitas  kredit  atau  pembiayaan  dan/atau  penyediaan  dana  lain  yang  telah diberikan sebelumnya.
(3) Penetapan kualitas kredit atau pembiayaan dan/atau penyediaan dana lain yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
a.  untuk  kredit  atau  pembiayaan  dan/atau  penyediaan  dana  lain  yang  baru dengan  plafon  paling  banyak  Rp10.000.000.000,00  (sepuluh  miliar  rupiah), penetapan  kualitas  kredit  atau  pembiayaan  dan/atau  penyediaan  dana  lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) atau Pasal 4 ayat (1); atau
b.  untuk  kredit  atau  pembiayaan  dan/atau  penyediaan  dana  lain  yang  baru dengan plafon lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), penetapan kualitas  kredit  atau  pembiayaan  dan/atau  penyediaan  dana  lain  sesuai  dengan ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kualitas aset.
Selanjutnya dalam BAB VI tentang Masa Berlaku Pemberian Stimulus pada Pasal 10 menyebutkan : “Penerapan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)  termasuk  debitur  usaha  mikro,  kecil,  dan  menengah  berlaku  sampai dengan tanggal 31 Maret 2021”.
Dari  aspek  filsafat  hukum  tujuan  dari  peraturan  tersebut  ditujukan    kepada usaha  kecil  adalah  dalam  upaya  mewujudkan  keadilan  ekonomi,  melalui pemerataan kesempatan berusaha. Keadilan merupakan tujuan hukum yang paling esensial.  Menurut  anggapan  umum  makna  hukum  ialah  mewujudkan  keadilan dalam  hidup  bersama.  Makna  ini  tercapai  menurut  Theo  Huijber  dengan dimasukkannya  prinsip-prinsip  keadilan  dalam  peraturan-peraturan  bagi kehidupan bersama itu. 1
Peraturan  yang  mengatur  kehidupan  bersama  sangat  luas  dimensinya.  Ada sekumpulan peraturan mengatur kehidupan sosial, politik dan juga ekonomi, yang satu  sama  lain  saling  terkait.  Peraturan-peraturan  di  bidang  ekonomi  pada  saat dibentuk  sangat  dipengaruhi  oleh  berbagai  kepentingan,  yang  tidak  semua didasarkan atas prinsip keadilan. Namun dalam prakteknya lebih cenderung untuk mewujudkan  pada  aspek  kepastian,  bahkan  terkadang  mengorbankan  prinsip keadilan.
Untuk  membahas  konsep  dan  hakikat  keadilan  dalam  bidang  ekonomi,  maka dikaji beberapa pemikiran ahli filsafat hukum, yaitu keadilan ekonomi berdasarkan perspektif Aristoteles, Adam Smith dan John Rawls.
Menurut Aristoteles ada 4 macam Keadilan, Antara lain : (1) Keadilan Legal, (2) Keadilan  Komutatif,  (3)  Keadilan  Distributif  dan  (4)  Keadilan  korektif.  Dalam
1 Theo Heijber, 1988, Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah , Cet. IV, Kanisius, hlm. 274
keadilan legal, individu atau kelompok masyarakat diperlakukan sama oleh negara dihadapan  dan  berdasarkan  hukum  yang  berlaku.  Dengan  demikian  setiap masyarakat  diperlakukan  sama  di  hadapan  hukum.  Pada  keadilan  komulatif ditegaskan  bahwa  setiap  orang  akan  mendapatkan  hak  secara  sama  dan  merata tanpa melihat pada jasanya. Sementara itu pada keadilan distributif penekannanya pada kontribusi seseorang dalam hubungannya dengan kegiatan ekonomi. Dalam keadilan  distributif  tidak  membenarkan  prinsip  sama  rata  dalam  hal  pembagian kekayaan ekonomi. Prinsip sama rata hanya akan menimbulkan ketidakadilan 2
Konsep keadilan distributif Aristoteles oleh Filsuf John Rawls dijadikan sebagai dasar  untuk  mengkritik  sistem  ekonomi  pasar  bebas  yang  dipelopori  oleh  Adam Smith.  John  Rawls  membagi  keadilan  berdasarkan  prinsip  kebebasan  yang  sama ( equality  principle ),  prinsip  perbedaan  ( difference  principle )  dan  prinsip kesempatan yang sama ( principle of fair equality of opportunity ).
Kesempatan  untuk  berkembang  ke  arah  lebih  baik  inilah  yang  harus  dijamin oleh setiap sistem hukum. Sistem sosial menurut Rawls harus diatur sehingga pada akhirnya, berdasarkan peluang dan kebebasan yang sama bagi semua. Sistem sosial ini bekerja sedemikian rupa untuk menguntungkan kelompok yang paling kurang beruntung.  Atas  dasar  ini  Rawls  mengajukan  prinsip  perbedaan  ( Difference Principle ).
Hukum  yang  berfungsi  sebagai  alat  perekayasa  sosial  diharapkan  dapat mengubah  keadaan  yang  lebih  baik  terhadap  kelompok  yang  kurang  beruntung (baca usaha kecil). Untuk mencapai keadilan dalam jangka panjang dapat saja untuk sementara  waktu  dibuka  kemungkinan  diterapkan  perlakuan  berbeda  terhadap orang per orang (tindakan afirmatif termasuk dalam kontek ini).
Sistem  hukum  dimungkinkan  untuk  menolerir  hal  ini,  karena  perbedaan perlakuan  (pengecualian)  di  dalam  hukum  juga  merupakan  suatu  yang  inheren. 3 Asas kesamaan perlakuan menuntut agar suatu kasus yang sama diperlakukan sama dan kasus yang berbeda diperlakukan berbeda ( Treat like cases alike and different cases differently) .Menurut John Rawls dalam Sonny Keraf, ketidaksamaan sosial dan ekonomi  harus  diatur  sedemikian  rupa,  sehingga  ketidaksamaan  tersebut menguntungkan mereka yang paling kurang beruntung. 4
Sejalan  dengan  pemikiran  John  Rawls,  Jeremy  Bentham  filsuf  yang  beraliran utilitarian  menekankan  pada  fungsi  melindungi  dari  hukum  untuk  mewujudkan persamaan, kesempatan yang sama dalam berusaha melalui peraturan perundang- undangan,  karena  dengan  UU  dapat  melakukan  perubahan-perubahan  untuk
2 A.Sony Keraf, Etika Bisnis: Tuntutan dan Relevansinya, Kanisius, Yogyakarta, 1998, hlm. 142.
3 Shidarta. Ibid . lihat juga Yusri, Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Dalam Perspektif Keadilan Ekonomi , Jurnal Ilmu Hukum Yusri No. 62, Th. XVI (April, 2014), pp. 103-127.hlm. 111
4 Sonny Keraf, Op.Cit, 1996, hlm. 204
mewujudkan persamaan itu. Dalam pandangan Bentham Negara dapat mencegah penumpukan  kekayaan  oleh  sedikit  orang  yang  hidup  mewah  dengan mengorbankan orang banyak.
Dengan  menumpuknya  kekayaan  pada  sedikit  orang  menimbulkan ketidakadilan dalam pandangan Rawls. Untuk itu negara harus mengambil tindakan untuk mencegah agar tidak terjadi hal itu. Pemerintahan diadakan untuk menjamin orang bahwa ia dapat menikmati hak alami dan hak-hak yang tak tertulisnya. Fungsi hukum  yang  paling  utama  adalah  melindungi  dan  menjaga  keseimbangan  dari pelbagai kepentingan. 5
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  salah  satu  pelaku  usaha  UMKM  di Kecamatan  Entikong,  Bapak  Iskandar  diperoleh  informasi  bahwa  mereka  pelaku usaha UMKM di Kecamatan Entikong tidak mengetahui adanya stimulus bantuan kredit  bank  terhadap  para  pelaku  UMKM,  oleh  karena  itu  ternyata  belum  semua masyarakat Indonesia merasakan secara cepat dan tepat aturan hukum yang dibuat oleh  pemerintah  pusat  dalam  rangka  membantu  pelaku  usaha  UMKM  di  wilayah perbatasan.

## PENUTUP Kesimpulan
Berdasarkan  penelitian  tersebut  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  efektivitas POJK Stimulus Dampak Covid-19 untuk melindungi UMKM di Kecamatan Entikong, Kabupaten  Sanggau,  Kalimantan  Barat  adalah  sebagai  bentuk  perwujudan  peran Negara dalam pembangunan ekonomi masyarakat dengan mengeluarkan regulasi bidang ekonomi untuk membantu masyarakat dalam hal ini termasuk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah yang terkena imbas dari dampak Covid 19 Tentang Stimulus Perekonomian  Nasional  Sebagai  Kebijakan Countercyclical Dampak  Penyebaran Coronavirus  Disease 2019.  Sehingga  pelaku  usaha  masih  dapat  menjalankan usahanya dan mendapatkan keringanan kredit dari pihak bank, dimana kebijakkan ini juga membantu negara untuk tetap menjalankan roda perekonomian rakyat.

## Rekomendasi
Peneliti  mengharapkan  pelaku  usaha  UMKM  senantiasa  mengikuti perkembangan  regulasi  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah  dengan  cara  rajin membaca  dan  mendengarkan  berita  melalui  media  massa  dan  media  elektronik. Selain  itu,  pihak  bank  harus  membantu  para  pelaku  usaha  UMKM  sesuai  dengan amanat  peraturan  yang  telah  dikeluarkan  oleh  pemerintah  demi  berlangsungnya kegiatan ekonomi masyarakat yang lebih baik dalam masa pandemi ini.
5 W. Friedman, 1990, Teori dan Filsafat Hukum , terjemahan Muhammad Arifin, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 115-118

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Ade  Maman  Suherman,  2002, Aspek  Hukum  Dalam  Ekonomi  Global ,  Ghalia, Indonesia, Jakarta
Adi Sulistiyono & Muhammad Rustamaji, 2009, Hukum Ekonomi Sebagai Panglima ,
Masmedia Buana Pustaka, Surabaya Adisasmita, Rahardjo, 2005, Dasar-Dasar Ekonomi Wilayah , Graha Ilmu, Yogyakarta Atmosudirjo S. Prajudi, 1994, Hukum Administrasi Negara , Ghalia Indonesia, Jakarta Ali,  Achmad,  2009, Menguak  Teori  Hukum  (Legal  Theory)  dan  Teori  Peradilan (Judicial  Prudence)  Termasuk  Interpretasi  UU  (Legisprudence), Kencana, Jakarta
Asshiddiqie, Jimly, 2011, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara , Rajawali Pers, Jakarta Adolf,  Huala,  2005, Hukum  Ekonomi  Internasional ,  PT.  Raja  Grafindo  Persada, Jakarta
------------------, 2004, Hukum Perdagangan Internasional (Prinsip-Prinsip dan Konsep Dasar), Bandung ------------------, 2002, Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional , Raja Grafindo Persada, Jakarta
Badarulzaman, Mariam, Darus, 1994, Aneka Hukum Bisnis , Alumni, Bandung Bintang Sanusi dan Dahlan, 2000, Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis , PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-l. Bandung
Bagus, Lorens  2005, Kamus Filsafat , Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
E. Utrecth & Muh. Saleh Djindang, 1983, Pengantar dalam Hukum Indonesia , Ikhtiar, Jakarta
Elsi  Kartika  Sari  dan  Advendi  Simanunsong,  2004, Hukum  Dalam  Ekonomi , Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta
Gunarto Suhardi, 2002, Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi , Universitas Atmajaya, Yogyakarta
Lili  Rasjidi  &  IB  Wiyasa,  1993, Hukum  sebagai  Suatu  Sistem ,  Remaja  Rosdakarya,
Bandung Marbun  Rocky,  dkk.,  2012, Kamus  Hukum  Lengkap ( Mencakup  Istilah  Hukum  & Perundang-Undangan Terbaru , Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta
Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam, 2018, Pengantar Hukum Indonesia : Sejarah dan Pokok-Pokok Hukum Indonesia ,  Sinar Grafika, Jakarta ----------------,  2009, Hukum  Bisnis  Telaah  Tentang  Pelaku  dan  Kegiatan  Ekonomi , Graha Ilmu, Yogyakarta Otje Salman dan Eddy Damian, 2002, Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan , Alumni, Bandung Rahardjo Satjipto, 2006, Ilmu Hukum , Cetakan ke- IV, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung Ronny Hanitidjo Soemitro, 1982, Studi Hukum Dalam Masyarakat , Alumni, Bandung Soerjono,  Soekanto  dan  Sri  Mamudji,  2003, Penelitian  Hukum  Normatif  :  Suatu Tinjauan Singkat , Raja Grafindo, Jakarta

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Dan Menengah
Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  11/POJK.03/2020  Tentang  Stimulus Perekonomian  Nasional  Sebagai  Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (POJK Stimulus Dampak Covid-19)
Internet/Website Iqbal  Perdana,    Artikel  : Peraturan  Kebijaksanaan  (Beleidsregel s),  2014, wordpress.com
Kemenko Perekonomian, 2020, Kebijakan Terhadap UMKM Yang Terdampak Covid- 19, Antara.Com
8  Tips  agar  UMKM  Dapat  Bertahan  di  Tengah  Virus  Corona",  Klik  untuk baca: https://money.kompas.com/read/2020/05/05/184512726/8-tips- agar-umkm-dapat-bertahan-di-tengah-virus-corona