Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## PENERAPAN PIDANA TERHADAP ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DI KABUPATEN BANJAR

## Rico Husen Permana
Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia ricohusen@gmail.com

## Abstract
Banjar Regency has enacted Regional Regulation No. 9 of 2012 concerning Protection of Sustainable Food  Agricultural  Land,  and  Regional  Regulation  No.  4  of  2021  concerning  Spatial  Planning  of Banjar Regency in 2021-2041. At the provincial level, South Kalimantan has enacted the Provincial Regulation  Number  2  of  2014  concerning the  Protection  of  Agricultural  Land for  Sustainable  Food Crops. This research uses empirical juridical research or empirical sociological legal research. The criminal enforcement of the conversion of agricultural land for sustainable food in Banjar Regency is actually the Regional Government has protected agricultural land by issuing various regulations. The inhibiting factor in enforcing the criminal conversion of agricultural land in Banjar Regency is that the  shrinkage  of  production  centers  is  difficult  to  prevent  because  the  distance  of  land  that  can  be converted to non-food areas in the Regional Spatial Plan (RTRW) of South Kalimantan Province from the national road is 1,250 meters due to the lack of witness participation. Regional Spatial Planning that is valid for 20 years but can be reviewed which can be reviewed every 5 (five) years The need for synergy  between  local  governments  through  agencies  related  to  law  enforcement  officers  in  law enforcement,  especially  criminal  law  enforcement  in  order  to  provide  a  deterrent  effect  in  order  to stem the strong activity of conversion of agricultural land from food to non-food, in order to maintain food security in the region and even nationally.
Keywords: criminal application, agricultural, banjar district
 Alamat korespondensi: Jl. Brigjen H. Hasan Basri, Kota Banjarmasin – 70123 ricohusen@gmail.com
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## I. PENDAHULUAN
Kehadiran  Persoalan  tanah  dalam  kehidupan  manusia  mempunyai  arti  yang  sangat  penting sebab besarnya kehidupan manusia tergantung pada tanah. Keberadaan tanah tidak terlepas dari segala tindak tanduk manusia itu sendiri, sebab tanah merupakan tempat bagi manusia untuk menjalani dan melanjutkan kehidupannya. 1 Bahkan secara ekstrim dikatakan bahwa manusia tidak akan hidup tanpa adanya tanah, sekalipun unsur-unsur kehidupan manusia di dunia juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, seperti udara, flora, fauna, maupun benda-benda lain. 2
Tanah  dapat  dimiliki  oleh  siapa  saja,  individu,  masyarakat  sebagai  kelompok  atau  badan hukum.  Kebutuhan tanah  yang  bersifat  pokok  adalah tanah mempunyai  kedudukan  yang tinggi  bagi kehidupan  manusia,  sebagai  tempat  ia  dilahirkan,  dibesarkan,  membangun  kehidupannya  sebagai tempat tinggal, sebagai sumber nafkah, dan juga kalau sudah meninggal kemudian. 3
Tanah  bagi  kehidupan  manusia memiliki  arti  yang sangat  penting,  karena  sebagian  besar  dari kehidupannya tergantung pada tanah. Tanah adalah karunia dari Tuhan Yang Maha Esa kepada umat manusia  dimuka  bumi,  sejak  lahir  sampai  meninggal  dunia,  manusia  membutuhkan  tanah  untuk tempat tinggal dan sumber kehidupan. Dalam hal ini, tanah mempunyai dimensi ekonomi, social dan ekologis 4
Kedudukan  strategis  tanah  terutama  guna  menjamin  pemenuhan  kebutuahan  pokok  manusia maka  perlu  untuk  dilindungi,  namun  pada  masa  sekarang  marak  sekali  tanah  sawah  dikaveling- kaveling  di  berbagai  daerah  tanpa  ada  izin  peralihan  tanah  dari  sawah  ke  non  sawah,  yang diperjualbelikan  oleh  orang/perusahaan  kepada  masyarakat  awam.  Walaupun  jelas  baik  penjual orang/perusahaan melanggar berbagai peraturan dari tingkat pusat sampai daerah yaitu:
1. UU No. 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan;
2. UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan jo. UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. UU No. 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang dan Tata Wilayah jo. UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Daerah-Peraturan Daerah Tentang Tata Ruang dan Tata Wilayah.
Bahkan  Presiden  sampai  mengeluarkan  Peraturan  Presiden  No.  59  Tahun  2019  Tentang Pengendalian  Alih  Fungsi  Lahan  Sawah.    PP  ini  diberlakukan  atas  kesadaran  sebagaimana pertimbangan pemerintah, bahwa:
“Luas  alih  fungsi  lahan  pangan  khususnya  sawah  menjadi  nonsawah  semakin  meningkat dengan pesat dari tahun ke tahun sehingga berpotensi dapat mempengaruhi produksi padi nasional dan mengancam ketahanan pangan nasional”;
“Pengendalian  alih  fungsi  lahan  sawah  merupakan  salah  satu  strategi  peningkatan  kapasitas produksi  padi  dalam  negeri,  sehingga  perlu  dilakukan  percepatan  penetapan  peta  lahan  sawah  yang dilindungi dan pengendalian alih fungsi lahan sawah sebagai program strategis nasional”.
Alih  fungsi  lahan  pertanian  juga  merupakan  ancaman  terhadap  pencapaian  ketahanan  pangan menuju  kedaulatan  pangan.  Alih  fungsi  lahan  mempunyai  implikasi  yang  serius  terhadap  produksi pangan, lingkungan fisik serta kesejahteraan masyarakat pertanian dan perdesaan yang kehidupannya tergantung pada lahannya 5
Namun  demikian,  tetap  saja  di  daerah-daerah  sangat  marak  sekali  tanah  kaveling  dan perumahan  di  atas  sawah  yang  dipromosikan  baik  lewat:  Spanduk,  Baliho,  Brosur,  Facebook  dan media  online  lainnya.  Bahkan  promosi  mereka  pun  tidak  tanggung-tanggung  dari:  Lokasi  strategis; Investasi Masadepan; Tanah Siap Bangun; Zona Kuning; Dapat AJB dan SHM; Pembayaran sistem DP dan sisanya dibayar bulanan sampai lunas; Berhadiah Motor sampai mobil; dan promo lainnya.
1 Syaiful  Azam,  2003, Eksistensi  Hukum  Tanah  Dalam  Mewujudkan  Tertib  Hukum  Agraria ,  Fakultas  Hukum Bagian Hukum Perdata Universitas Sumatera Utara. Hlm 10.
2 J.  Andy  Hartanto,  2014, Hukum  Pertanahan,  Karateristik  Jual  Beli  Tanah  Yang  Belum  Terdaftar  Hak  atas Tanahnya, Laksbang Justitia, Surabaya. Hlm 10-11.
3 Rosnidar Sembiring, 2017, Hukum Pertanahan Adat , Raja Grafindo Persada, Depok. Hal.3.
4 Benhard Limbong.2012. Konflik Pertanahan . Jakarta: Margaretha Pustaka, hlm 1
5 Ni  Luh  Budhi  Arisini  dan  I  Gede  Surata,  “Akibat  Hukum  dari  Alih  Fungsi  Lahan  Pertanian  Pangan Berkelanjutan  terhadap  Penguasaan  dan  Pemilikan  Tanah  Pertanian  di  Kecamatan  Bulelang,  Kabupaten Bulelang” Ketha Widya , Vol 8 No 1 , 2020 : 1-20
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Kebijakan  perlindungan  lahan  pertanian  pangan  berkelanjutan  diadakan  oleh  Negara  untuk menjamin  hak  atas  pangan  sebagai  hak  asasi  setiap  warga  negara  dan  juga  ingin  mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan sekaligus mensejahterakan para petani terutama yang lemah. 6
Ketentuan  Pasal  44  UU  No.  41  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  Lahan  Pertanian  Pangan Berkelanjutan (UU PLPPB), menyatakan:
Pasal 44:
(1) Lahan  yang  sudah  ditetapkan  sebagai  Lahan  Pertanian  Pangan  Berkelanjutan  dilindungi dan dilarang dialihfungsikan.
(2) Dalam hal untuk kepentingan umum, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialihfungsikan, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Pengalihfungsian  Lahan  yang  sudah  ditetapkan  sebagai  Lahan  Pertanian  Pangan Berkelanjutan  untuk  kepentingan  umum  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  hanya dapat dilakukan dengan syarat:
a. dilakukan kajian kelayakan strategis;
b. disusun rencana alih fungsi lahan;
c. dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik; dan
d. disediakan  lahan  pengganti  terhadap  Lahan  Pertanian  Pangan  Berkelanjutan  yang dialihfungsikan.
(4) Dalam  hal  terjadi  bencana  sehingga  pengalihan  fungsi  lahan  untuk  infrastruktur  tidak dapat ditunda, persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b tidak diberlakukan.
(5) Penyediaan  lahan  pengganti  terhadap  Lahan  Pertanian  Pangan  Berkelanjutan  yang dialihfungsikan  untuk infrastruktur  akibat  bencana  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (4) dilakukan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan setelah alih fungsi dilakukan.
(6) Pembebasan  kepemilikan  hak  atas  tanah  yang  dialihfungsikan  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (3)  huruf  c  dilakukan  dengan  pemberian  ganti  rugi  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan.
Larangan alih fungsi lahan pertanian tersebut merupakan ketentuan administratif yang memuat ketentuan  pidana  (Administrative  Penal  Law)  atau  hukum  pidana  administrasi.  Adapun  ancaman pidana atas pelanggaran ketentuan Pasal 44 ayat (1) UU No. 41 Tahun 2009 dinyakan pada Pasal 72 jo. UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yaitu:
Pasal 72:
(1) Orang  perseorangan yang melakukan  alih  fungsi Lahan  Pertanian  Pangan  Berkelanjutan sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  44  ayat  (1)  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
(2) Orang  perseorangan  yang  tidak  melakukan  kewajiban  mengembalikan  keadaan  Lahan Pertanian  Pangan  Berkelanjutan  ke keadaan semula  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal 50 ayat (2) dan Pasal 51 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
(3) Dalam  hal  perbuatan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  dilakukan  oleh pejabat pemerintah, pidananya ditambah 1/3 (satu pertiga) dari pidana yang diancamkan. Kemudian Pasal 19 UU No. 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian, menyatakan; Pasal 19:
(1) Setiap  Orang  dilarang  mengalihfungsikan  Lahan  yang  sudah  ditetapkan  sebagai  Lahan budi daya Pertanian.
(2) Dalam hal untuk kepentingan umum, Lahan budi daya Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialihfungsikan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6 Endang Dyah Ayu Pitaloka,” Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam Dimensi Politik Hukum Penataan Ruang”, Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 8 No 1 ,2020 :49-76
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
(3) Pengalihfungsian  Lahan  budi  daya  Pertanian  untuk  kepentingan  umum  sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan dengan syarat:
a. dilakukan kajian strategis;
b. disusun rencana alih fungsi lahan;
c. dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik; dan
d. disediakan Lahan pengganti terhadap Lahan budi daya Pertanian.
(4) Alih fungsi Lahan budi daya Pertanian untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan pada Lahan Pertanian yang telah memiliki jaringan pengairan lengkap.
Selanjutnya  ketentuan  pidananya  terdapat  pada  Pasal  109  UU  No.  22  Tahun  2019  yang menyatakan;
“Setiap Orang yang mengalihfungsikan Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan budi daya Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menurut UU No. 41 Tahun 2009 jo. UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maupun Lahan Budi Daya Pertanian dalam UU No. 22 Tahun 2019 harus melalui  proses  penetapan.  Setelah  adanya  penetapan  dimaksud,  apabila  terjadi  alih  fungsi  tanpa perizinan  yang  diperkenankan  yaitu  untuk  kepentingan  umum  dan  dalam  hal  terjadi  bencana  maka terdapat ancaman pidananya.
Pada  tahun  2017  Kabupaten  Banjar,  adanya  alih  fungsi  lahan  pertanian  pangan  berkelanjutan menjadi lahan non pangan seperti untuk pembangunan perumahan. Luas lahan pertanian pada tahun 2017  seluas  59.552  ha,  terjadi  penurun  seluas  9.093  Ha  dari  luas  lahan  pertanian  tahun  2016  yaitu 68.645  Ha.  Pada  tahun  2018,  Kabupaten  Banjar  telah  terjadi  penyusutan  seluas  9.000  Ha  lahan pertanian.  Pada  tahun  2019  ada  penambahan  lahan  terlantar  yang  dijadikan  untuk  lahan  pertanian, baik  lahan  sawah  irigasi,  tadah  hujan,  rawa  pasang  surut,  dan  rawa  lebak,  seluas  60.862.0.  Tahun 2020 kembali menyusut, yang hanya tercatat seluas 55,979.0 Ha. Sedangkan kondisi lahan pertanian bukan lahan pertanian tahun 2019 tercatat 320.325 Ha, menyusut menjadi 319,766 Ha di tahun 2020 .
Kabupaten  Banjar  telah  memberlakukan  Peraturan  Daerah  No  9  Tahun  2012  tentang Perlindungan  Lahan  Pertanian  Pangan  Berkelanjutan,  dan  Peraturan  Daerah  Nomor  4  Tahun  2021 tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Kabupaten  Banjar  Tahun  2021-2041.  Pada  level  Provinsi Kalimantan  Selatan  telah  memberlakukan  Peratran  Daerah  Provinsi  Nomor  2  Tahun  2014  tentang Perlindungan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan.
Mengacu  pada  data  di  atas,  angka  penurunan  lahan  pertanian  setiap  tahun  cukup  tinggi. Bagaimana penegakan hukum di Kabupaten Banjar, terutama dari aspek pidana, sebagai upaya untuk menekan  laju  penurunan  jumlah  lahan  pertanian  pangan  akibat  alih  fungsi  lahan  dalam  rangka perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  termasuk  kedalam  penelitian  Empiris,  karena  mengkaji  penegakan  pidana  alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Banjar.
Penelitian  yang  dilakukan  bersifat  deskriptif  analitis  dan  eksplanatoris,  yaitu  suatu  penelitian dimana  peneliti  berusaha  menggambarkan  dan  menjelaskan  suatu  keadaan  yang  didasarkan  pada gejala  dan  fakta-fakta  yang  diperoleh  dari  lapangan  yang  kemudian  dikaji  berdasarkan  data  yang berhubungan  dengan  ketentuan  yang  telah  ditetapkan.  Penelitian  yang  bersifat  deskriptif  dilakukan untuk  memberikan  data  yang  seteliti  mungkin  tentang  manusia,  keadaan  atau  gejala-gejala  lainnya. Penelitian deskriptif ini  dimana  analisis  data tidak  keluar  dari lingkup sampel, sedangkan  penelitian eksplanatoris  dilakukan  untuk  menguji  hipotesa-hipotesa  tertentu.  Terutama  setelah  mendapat informasi atau data dari penelitian deskriptif.
Populasi  dari  penelitian  ini  adalah  penegak  hukum  yang  berwenang  dalam  proses  penegakan hukum terhadap alih fungsi lahan pertanian berkelanjutan di  Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan.
Dalam penentuan sampel guna mendapatkan data untuk memecahkan permasalahan penelitian, digunakan  teknik  purposive  sampling.  Pengambilan  sampel  dilakukan  dengan  teknik  purposive sampling  adalah  salah  satu  teknik  sampel  non  random  sampling  dimana  peneliti  menentukan  dalam
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
pengambilan  sampel  dengan  cara  menetapkan  ciri-ciri  khusus  yang  sesuai  dengan  tujuan  penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian.
Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum menggunakan sifat analisis yang Deskriptif adalah bahwa peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan  atas  subjek  dan  objek  penelitian  sebagaimana  hasil  penelitian  yang  dilakukannya  serta menggunakan pendekatan kualitatif yakni suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif  analitis,  yaitu  data  yang  dinyatakan  oleh  responden  sacara  tertulis  atau  lisan  serta  juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Alih Fungsi Lahan Pertanian Panggan Berkelanjutan Di Kabupaten Banjar
Sektor pertanian merupakan salah satu sumber penghasilan pokok sandang dan pangan Negara. Dari pertanian masyarakat dapat menikmati makanan sehat seperti sayur-sayuran, ubi dan beras yang merupakan makanan pokok. Apabila lahan sawah beralih fungsi maka sawah yang merupakan sumber penghasilan  sandang  pangan  akan  punah  dan  Indonesia  selalu  mengimpor  sumber  makanan  pokok dari negara tetangga yang menimbulkan besarnya hutang negara. 7
Kebijakan  pemerintah  memberlakukan  area  hijau  berkelanjutan  guna  mengurangi  kegiatan impor bahan pokok yang membuat hutang negara membengkak dan kebijakan ini berlaku seterusnya dan akan diperbaharui setiap tahunnya mengikuti aturan serta perkembangan jaman dikemudian hari. Dengan demikian maka minat orang-orang yang mementingkan ego sendiri menjadi tertahan dengan diberlakukannya  aturan  pemerintah  tentang  area  hujau  berkelanjutan  dan  barang  siapa  yang melanggar aturan pemerintah mendapat sanki. 8
Lahan pertanian memiliki peran dan fungsi strategis sebagai sumber daya pokok dalam usaha pertanian berbasis lahan. Lahan merupakan sumber daya alam yang bersifat langka karena jumlahnya tidak  bertambah,  tetapi  kebutuhan  terhadap  lahan  selalu  meningkat.  Hal  inilah  yang  mendorong pemerintah  untuk  menetapkan  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 9
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  2009  dinyatakan  bahwa  Lahan  Pertanian Pangan  Berkelanjutan  adalah  “bidang  lahan  pertanian  yang  ditetapkan  untuk  dilindungi  dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional”. 10 Kata “dilindungi” sudah barang tentu mempunyai makna bahwa setiap bidang lahan pertanian yang telah “ditetapkan” sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan tidak boleh  dialihfungsikan  untuk  keperluan  nonpertanian  oleh  siapapun  kecuali  dalam  keadaan  tertentu sebagaimana  telah  disinggung  dalam  bagian  pendahuluan  dimuka.  Perbuatan  atau  tindakan  apapun yang  mengakibatkan  terjadinya  alih  fungsi  lahan  pertanian  pangan  berkelanjutan  menjadi  lahan nonpertanian maka dapat dikenakan sanksi administratif maupun sanksi pidana.
Hal-hal di atas menunjukkan sikap tegas yang dipilih oleh pembuat Undang-Undang Nomor 41 Tahun  2009  dikarenakan  mereka  memandang  perangkat  hukum  yang  ada  sebelum  terbentuknya undang-undang  ini  “tidak  efektif”  mencegah  alih  fungsi  lahan  pertanian  yang  semakin mengkhawatirkan.  Sikap  pembentuk  undang-undang  adalah  wajar  adanya  mengingat  pangan (terutama  beras)  merupakan  salah  satu  kebutuhan  mendasar  bagi  masyarakat  Indonesia  untuk mempertahankan eksistensinya.
Bila  ditelusuri  lebih  lanjut  maka  dapat  dikatakan  bahwa  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun 2009  telah  dilengkapi  dengan  berbagai  peraturan  pelaksanaanya  seperti  Peraturan  Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun  2012  tentang  Insentif
7 Arsyad, S., & Rustiadi, E. 2008. Manajemen Sumber daya Lahan dan Usaha Pertanian Berkelanjutan. Crestepent Press dan Yayasan Obor.
8 Komang Triana, Ida Ayu Putu Widiati, dan I Nyoman Sutama. “Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan”. Jurnal Konstruksi Hukum. Vol 2 No 1 ,2021: 162.
9 Gesthi  Ika  Janti,  Edhi  Martono,  Subejo.  “Perlindungan  Lahan  Pertanian  Pangan  Berkelanjutan  Guna Memperkokoh Ketahanan Pangan Wilayah”, Jurnal Ketahanan Nasional Vol 22 No 1 ,2016: 1-21
10 Pasal  1  angka  3  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  Lahan  Pertanian  Pangan Berkelanjutan.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Perlindungan  Lahan  Pertanian  Pangan  Berkelanjutan;  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor  25  Tahun  2012  tentang  Sistem  Informasi  Lahan  Pertanian  Pangan  Berkelanjutan;  Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  30  Tahun  2012  tentang  Pembiayaan  Perlindungan  Lahan Pertanian  Pangan  Berkelanjutan;  Peraturan  Menteri  Pertanian  Nomor  07/Permentan/  OT.140/2/2012 tentang  Pedoman  Teknis  Kriteria  dan  Persyaratan  Kawasan,  Lahan,  dan  Lahan  Cadangan  Pertanian Pangan  Berkelanjutan;  Peraturan  Menteri  Pertanian  Nomor  79/Permentan/OT.140/8/2013  tentang Pedoman Kesesuaian Lahan Pada Komoditas Tanaman Pangan; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 80/Permentan/  OT.140/8/2013  tentang  Kriteria  dan  Tata  Cara  Penilaian  Petani  Berprestasi  Tinggi Pada  Lahan  Pertanian  Pangan  Berkelanjutan;  dan  Peraturan  Menteri  Pertanian  Nomor 81/Permentan/OT.140/8/2013  tentang  Pedoman  Teknis  Tata  Cara  Alih  Fungsi  Lahan  Pertanian Pangan Berkelanjutan.
Peraturan  daerah  Kabupaten  Banjar  No  9  Tahun  2012  tentang  Perlindungan  Lahan  Pertanian Pangan Berkelanjutan telah menyebutkan maka “pemerintah daerah wajib melakukan perlindungaan dan  pembinaan  terhadap  para  petani” 11 Serta  diluar  kepmilikan  penduduk  sendiri  cenderung  bisa dikuasai oleh sektor yang modern Sehingga Penduduk harus memanfaatkan tanah-tanah yang rawan. Jika tidak akan berbahaya dari segi kelestarian dan lingkungan pemukiman 12
kebijakan  perlindungan  lahan  pertanian  pangan  berkelanjutan  sangat  ditentukan  oleh  rencana tata  ruang.  Rencana  tata  ruang  ibarat  motor  penggerak  bagi  keberhasilan  sektor  pertanian  dan  juga semua  sektor  sumber  daya  alam  di  Indonesia.  Namun  isu  yang  selalu  mengemuka  yaitu  sukarnya mengalokasikan  sumber  daya  ruang  yang  terbatas  secara  seimbang  sehingga  pada  titik  inilah  sering terjadi konflik kepentingan 13
Penataan  ruang  perlu  untuk  mengantisipasi  terjadinya  dampak  negatif  dari  alih  fungsi  lahan. Jika lebih diperinci maka dampak negatif dari adanya alih fungsi lahan pertanian tersebut adalah: 14
1. Berkurangnya  lahan  sawah  yang  mengakibatkan  turunnya  produksi  padi,  yang  mengganggu tercapainya swasembada pangan;
2. Berkurangnya  luas  sawah  yang  mengakibatkan  bergesernya  lapangan  kerja  dari  sector pertanian ke non pertanian, yang apabila tenaga kerja lokal yang ada tidak terserap seluruhnya justru  akan  meninggikan  angka  pengangguran,  dampak  sosial  ini  akan  berkembang  dengan meningkatnya  kecemburuan  social  masyarakat  setempat  terhadap  pendatang  yang  pada gilirannya berpotensi mengkatkan konflik social;
3. Investasi pemerintah dalam pengadaan prasarana dan sarana pengairan menjadi tidak optimal pemanfaatannya;
4. Kegagalan  investor  dalam melaksanakan  pembangunan  perumahan  maupun  industri  sebagai dampak  krisis  ekonomi  atau  karena  kesalahan  perhitungan  mengakibatkan  tidak termanfaatkannya  tanah  yang  telah  diperoleh  sehingga  meningkatkan  luas  lahan  tidur  yang pada gilirannya akan menimbulkan konflik social sperti penjarahan tanah;
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan  salah  satu  produk  hukum  yang  ditujukan  untuk  menjaga  ketersediaan  lahan  pertanian untuk  memenuhi  kebutuhan  pangan  masyarakat.  Namun  pada  kenyataannya  lahan  pertanian  yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009, banyak yang dialih fungsikan menjadi lahan perumahan, karena itu terdapat kesenjangan antara das solen dengan das sein.
11 Nida Mufidah,Nurul Listiyani, dan Rakhmat Nopiliardy ,”tinjauan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Banjar”, Skripsi : Uniska Banjarmasin Tahun 2021
12 Yuni  Pujiwati,  (2017),  “Alih  Fungsi  Lahan  Pertanian  untuk  Pembangunan  Rumah  bagi  Masyarakat Berpenghasilan  Rendah  (MBR)  ditinjau  dari  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2011  tentang  Perumahan  dan Kawasan  Pemukiman  dan  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  2009  Tentang  Perlindungan  Lahan  Pertanian Pangan  Berkelanjutan”,  jurnal  hukum  kenotarisan  dan  ke-PPAT-an,  volume  1  nomor  1,  desember  2017, Bandung, hlm 20.
13 Imam Koeswahyono, 2012, Hukum Penatagunaan Tanah dan Penataan Ruang di Indonesia (Problematika antara Teks dan Konteks), Universitas Brawijaya Press, Malang, hlm. 11
14 Anneke  Puspasari,  2012,  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Alih  Fungsi  Lahan  Pertanian  dan  Dampaknya Terhadap  Pendapatan  Petani  (Studi  Kasus  Desa  Kondang  Jaya,  Kecamatan  Karawang  Timur,  Kabupaten Karawang), Bogor: Departemen Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB, hlm. 15-16.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Alih  fungsi  lahan  yang  terjadi  sebenarnya  telah  menjadi  perhatian  pemerintah.  Pada  tahun 2009, Pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian  Pangan  Berkelanjutan  (Lembaran  Negara  Tahun  2009  Nomor  149,  Tambahan  Lembaran Negara  Nomor  5068),  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-Undang tersebut di atas, pada:
(a) menyatakan  bahwa  lahan  pertanian  pangan  merupakan  bagian  dari  bumi  sebagai  karunia Tuhan  Yang  Maha  Esa  yang  dikuasai  oleh  negara  dan  dipergunakan  untuk  sebesar-besar kemakmuran  dan  kesejahteraan  rakyat  sebagaimana  diamanatkan  dalam  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
(b) menyatakan  Indonesia  sebagai  negara  agraris  perlu  menjamin  penyediaan  lahan  pertanian pangan  secara  berkelanjutan  sebagai  sumber  pekerjaan  dan  penghidupan  yang  layak  bagi kemanusiaan  dengan  mengedepankan  prinsip  kebersamaan,  efisiensi  berkeadilan, berkelanjutan,  berwawasan  lingkungan,  dan  kemandirian,  serta  dengan  menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional.
(c) menyatakan  negara  menjamin  hak  atas  pangan  sebagai  hak  asasi  setiap  warga  negara, sehingga negara berkewajiban menjamin kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan.
(d) menyatakan  makin  meningkatnya  pertambahan  penduduk  serta  perkembangan  ekonomi  dan industri mengakibatkan terjadinya degradasi (penurunan), alih fungsi, dan fragmentasi lahan pertanian  pangan,  yang  telah  mengancam  daya  dukung  wilayah  secara  nasional  dalam menjaga  kemandirian,  ketahanan,  dan  kedaulatan  pangan;  Maka  dari  itu  Pembaruan  agraria terkait  dengan  penataan  kembali  penguasaan,  pemilikan,  penggunaan,  dan  pemanfaatannya perlu adanya perlindungan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan.
Akibat hukum alih fungsi Tanah pertanian menjadi kawasan perumahan bagi pelaku alih fungsi tanah yang menyimpang dari aturan, diatur dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Lahan Pangan Berkelanjutan:
1) Orang  perseorangan  yang  melakukan  alih  fungsi  Lahan  Pertanian  Pangan  Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
2) Orang  perseorangan  yang  tidak  melakukan  kewajiban  mengembalikan  keadaan LahanPertanian Pangan Berkelanjutan ke keadaan semula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) dan Pasal 51 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh pejabat pemerintah, pidananya ditambah 1/3 (satu pertiga) dari pidana yang diancamkan.
Sedangkan  hukuman  yang  akan  diterima  bagi  pejabat  pemerintah  yang  berwenang mengeluarkan  izin  atas  permohonan  alih  fungsi  lahan  pertanian  menjadi  pembangunan  perumahan yang tidak sesuai dengan tata ruang, maka sesuai dengan pasal 73, pejabat tersebut dipidana dengan pidana  penjara  paling  singkat  1(satu)  tahun  dan  paling  lama  5  (lima)  tahun  dan/atau  denda  paling sedikit  Rp1.000.000.000,00  (satu miliar rupiah)  dan paling  banyak  Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

## Implementasi Alih Fungsi Lahan Di Masyrakat Oleh Developer
Lahan  bagi  penduduk  Indonesia  adalah  sumber  daya  yang  paling  penting.  Seiring  dengan meningkatnya  kepadatan  penduduk,  keberadaan  lahan  terutama  lahan  pertanian  menjadi  semakin terancam  dikarenakan  kebutuhan  yang  lebih  penting  yaitu  untuk  tempat  tinggal 15 .  alih  fungsi  lahan atau  lazimnya  disebut  sebagai  konversi  lahan  didefinisikan  sebagai  perubahan  fungsi  sebagian  atau seluruh  kawasan  lahan  dari  fungsinya  semula  (seperti  yang  direncanakan)  menjadi  fungsi  lain  yang membawa  dampak  negatif  (masalah)  terhadap  lingkungan  dan  potensi  lahan  itu  sendiri. 16 .Sebelum
15 Noor  Hafidah,  Mulyani  Zulaeha,  dan  Lies  Ariany,”  Dampak  Alih  Fungsi  Lahan  Pertanian  terhadap Perlindungan  Hak  Masyarakat  atas  Pangan  Studi  di  Kabupaten  Banjar”, Badamai  Law  Journal Vol  2  No  1, 2017: 173-180
16 Misbahul Munir, 2008. Pengaruh Konversi Lahan Pertanian Terhadap Tingkat Kesejahteraan Rumah Tangga Petani  (kasus  Desa  Candimulyo,  Kecamatan  Kertek,  Kabupaten  Wonosobo,  Provinsi  Jawa  Tengah),  Bogor: Skripsi Program Studi Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat Fakultas Pertanian IPB, hlm.1.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Pelaksanaan alih fungsi lahan yang seharusnya dilaksanakan di Kabupaten banjar harus mengikuti tata cara yang telah ditetapkan oleh pemerintah, Dinas tanaman pangan dan Hortikultura kabupaten Banjar yang  mempunyai  fungsi  pada  hal  alih  fungsi  lahan  pertanian  menjadi  pembangunan  perumahan, karena  lokasi  yang  akan  mengalami  perubahan  status  penggunaan  lahan  tersebut  masuk  pada  zona hijau  dan  pada  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Banjar  No  09  Tahun  2012  tentang  perlindungan  lahan pertanian  pangan  berkelanjutan  tidak  memperbolehkan  adanya  alih  fungsi  lahan  pertanian  tersebut, maka  pemohon  alih  fungsi  lahan  tidak  bisa  memproses  lebih  lanjut  izin  perubahan  status  lahan pertanian.
Seperti  yang  dikatakan  oleh  salah  satu  staf  dari  Dinas  Tanaman  Pangan  dan  Hortikultura kabupaten  Banjar.  “jika  para  pemerintah  sudah  memberikan  izin  dan  menerima  persetujan,  Kami hanya dinas terkait yang tidak bisa berbuat lebih untuk mengatasi alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan  menjadi  pembangunan  perumahan.,”  tapi  dinas  tanaman  pangan  dan  Hortikultura menyampaikan  juga  maka  tidak  terkait  mengenai  alih  fungsi  lahan  pertanian,  dan  belum  pernah menangani secara tuntas masalah yang pernah terjadi selama pemrosesan permohonan izin alih fungsi lahan  pertanian  pangan  berkelanjutan  menjadi  pembangunan  perumahan  itu  dari  mulai  pengajuan permohonan  untuk  menerima  izin  alih  fungsi  lahan  tersebut  oleh  pemohon  sampai  dengan diterbitkannya izin alih fungsi lahan tersebut.
Pada  kenyataannya,  Dinas  Tanaman  Pangan  dan  Hortikultura  kabupaten  Banjar  dan  Dinas perumahan  dan  permukiman  kabupaten  Banjar hanyalah  diminta rekomendasi terhadap  permohonan alih  fungsi  lahan  yang  diajukan  pemohon,  sehingga  tidak  tahu  menahu  lagi  kelanjutan  surat permohonan itu, pada arti tidak tahu apakah permohonan itu dikabulkan atau tidak/ditolak.
Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kabupaten Banjar pada hal ini yang berwenang  mengurusi  permasalahan  lahan  yang  berkaitan  alih  fungsi,  yang  berperan  pada  hal pemrosesan permohonan alih fungsi lahan pertanian menjadi pembangunan perumahan. Contoh yang terjadi di Kabupaten Banjar ternyata di pada praktek dilapangan mengenai pengurusan proses izin alih fungsi lahan dilaksanakan oleh Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kabupaten Banjar  yang  berperan  dari  awal  sampai  akhir,  yaitu  sejak  pengajuan  permohonan  oleh  pemohon sampai dengan diterbitkannya izin alih fungsi lahan.
Pengalihfungsikan  lahan  pertanian  pangan  berkelanjutan  Pasal  3  peraturan  daerah  Kabupaten Banjar  No  9  tahun  2012  tentang  Perlindungan  Lahan  Pertanian  Pangan  Berkelanjutan,  pemerintah daerah  melindungi  luasan  lahan  pertanian  pangan  berkelanjutan  yang  telah  ditetapkan  selayaknya dimaksud  pada  Pasal  35  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Banjar  No  03  Tahun  2013  tentang  Rencana Tata  Ruang  Dan  Wilayah  Daerah.  Lahan  pertanian  pangan  berkelanjutan  ditetapkan  selayaknya dimaksud pada Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Pasal 43 No 9 Tahun 2012 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilarang dialihfungsikan. Larangan dialihfungsikan selayaknya dimaksud pada ayat 2 dikecualikan terhadap pengalihfungsikan lahan pertanian pangan berkelanjutan oleh pemerintah daerah pada rangka:
1. Kepentingan  Umum:  Pada  Pasal  44  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Banjar  No  9  Tahun  2012 Tentang  Perlindungan  Lahan  Pertanian  Pangan  Berkelanjutan  yang  dilaksanakan  pada  rangka untuk kepentingan umum.
2. Terjadi  bencana:  Terhadap  alih  fungsi  lahan  pertanian  pangan  berkelanjutan  selayaknya dimaksud  pada  pasal  46  ayat  1,  menyediakan  lahan  pertanian  pangan  berkelanjutan  yang dilaksnakan oleh pihak yang mengalihfungsikan.
Akibat  hukum  yang  timbul  pada  alih  fungsi  lahan  yang  masuk  pada  kawasan  Perlindungan Lahan  Pertanian  Pangan  Berkelanjutan  yang  tidak  sesuai  dengan  syarat-syarat  yang  ditetapkan berdasarkan  peraturan  perundangan  tersebut  yaitu  ada  pemohon  yang  tidak  memenuhi  syarat-syarat yang ditetapkan pemerintah diatas dan agar ditaati akan dikenai hukuman administratif pada Peraturan Daerah  Kabupaten  Banjar  No  9  Tahun  2012  tentang  Perlindungan  Lahan  Pertanian  Pangan Berkelanjutan yang berbunyi:
(1) Setiap  orang  yang  melanggar  kewajiban  atau  larangan  selayaknya  dimaksud  pada  Pasal  35, Pasal 54, Pasal 62 ayat (2), Pasal 69 ayat (3) dikenai hukuman administratif.
(2) Hukuman administratif selayaknya dimaksud pada ayat (1) bisa berupa:
a. Peringatan tertulis;
b. Penghentian sementara kegiatan;
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
c. Penghentian sementara pelayanan umum;
d. Penutupan lokasi;
e. Pencabutan izin;
f. Pembatalan izin;
g. Pembongkaran bangunan;
h. Pemulihan fungsi lahan;
i. Pencabutan insentif; dan/ atau
j. Denda administratif paling banyak sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
(3) Setiap  pejabat  pemerintah  yang  melanggar  ketentuan  selayaknya  dimaksud  pada  ayat  (1) dikenai hukuman administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) ketentuan  mengenai  tata  cara  pengenaan  hukuman  dan  besarnya  denda  administratif sebagimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Perundang-undangan.
Pemerintah  Kabupaten  Banjar  melihat  kondisi  saat  ini,  di  mana  laju  pertumbuhan  penduduk yang sangat tinggi menjadi salah satu tantangan utama dalam permasalahan pangan. Dengan jumlah penduduk yang bertambah maka permintaan pangan pun terus meningkat. Untuk mengatasi terjadinya permasalahan  pangan,  maka  Pemerintah  kabupaten  Banjar  telah  mengeluarkan  kebijakan  berupa pencetakan  sawah  baru,  diversifikasi  pangan,  memberikan  program  padat  karya  berupa  pelatihan keterampilan sasirangan, penggunaan alatalat pertanian modern, dan perbaikan pemenuhan kebutuhan air bagi pertanian.
Memunculkan  konflik  kepentingan  yang  penyelesesaiannya  pun  ternyata  tidak  mudah.  Di daerah  kecamatan  gambut  antara  developer  dengan  masyarakat  setempat,  antara  pemerintah  dengan developer dan antara developer dengan pemerintah, serta sulit mencari siapa yang bertanggungjawab.
Bagi  developer  yang  sedang  membangun  perumahan  pada  rangka  meningkatkan  PAD  dan mensejahterakan  masyarakatnya.  Seperti  Kabupaten  Banjar  yang  saat  ini  sedang  berjuang membangkitkan kembali pasca banjir, sekaligus sebagai upaya mereka memulihkan ekonomi.
Salah  satu  aspek  penegakan  hukum  adalah  dari  aspek  substansi  hukumnya  atau  factor hukumnya. 17 Jika disederhanakan isi Peraturan Daerah bermasalah itu pada umumnya bersifat praktis yang  tidak  mau  berpikir  panjang  yaitu  ingin  menerima  sebanyak-banyaknya  penerimaan  daerah terutama  penerimaan  asli  daerah  (PAD),  namun  mengabaikan  aspek  etika,  persyaratan  formil  dan materiil  sebuah  produk  hukum.  Pada  konteks  inilah  harus  diakhiri  karena  jelas  merugikan  cita-cita untuk memajukan masyakarat.

## Penegakan Pidana Alih Fungsi Lahan Pertanian Oleh Penegak Hukum di Kab Banjar
Apabila Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar menyampaikan sangat sulit sekali menegakkan hukum  terkait  dengan  alih  fungsi  lahan  pertanian  karena  kembali  lagi  maka,  lahan  pertanian  di kecamatan  gambut  ini  sebagian  besar  dimiliki  pengusaha  ataupun  pengembang  yang  bukan  seorang buruh  tani,  sehingga  lahan  pertanian  yang  sudah  di  alih  fungsikan  sulit  untuk  dihentikan  karena mengingat  hak  keperdataan  seseorang  sehingga  diberikanlah  pengecualian.  Maka  dari  itu  banyak terjadinya  carut  marut  terhadap  pelanggaran  tata  ruang.  Di  samping  itu  juga,  masyarakat  tidak mengetahui  isi daripada  Peraturan  Daerah  No  4  Tahun  2021  Tentang  Rencana Tata  Ruang  Wilayah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2041.
Ketika  alih  fungsi  lahan  pertanian  menjadi  pembangunan  perumahan  itu  persoalan  yang berbeda  karena  alih  fungsi  lahan  ini  dilaksanakan  oleh  masyarakat  dan  untuk  kepentingan  sendiri. Pasal  6  Undang-Undang  No.  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Pokok-Pokok  Agraria  menjelaskan maka “Setiap lahan memiliki fungsi sosial”, sehingga kegunaan lahan terhadap fungsinya tidak boleh mengenyampingkan fungsi sosial.
Diakui  ada  banyak  penyebab  terjadinya  Peraturan  Daerah  bermasalah.  Rendahnya  partisipasi masyarakat  untuk  peduli  Peraturan  Daerah  juga  berpengaruh.  Parahnya,  persoalan  itu  makin  susah bila  anggota  DPRD  juga  minim  daya  kritisnya  pada  Peraturan  Daerah.  Mengkritisi  setiap  kelahiran produk hukum tidak hanya di pusat tetapi juga di daerah, tak terkecuali peraturan daerah.
Maka dari itu pada pembuatan aturan atau Peraturan Daerah harus ada seperti pengendalian dan pemanfaatan  ruang,  sistem  zonasi  wilayah,  sistem  perizinan  membangun,  dan  pemberian  hukuman
17 Soerjono Soekamto. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia . Hlm 15.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
bagi yang melanggar agar menunjukkan dampak positif dimana tidak memihak salah satu pihak yang terlibat.
Sedangkan  untuk  hukuman  pidana  diatur  pasal  71  pada  Peraturan  Daerah  No  09  Tahun  2012 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang menentukan sebagai berikut:
1. Setiap orang atau  badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama  6  (enam)  bulan  dan  atau  dena  paling  banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
2. Tindak pidana selayaknya dimaksud ayat (1) yaitu Pelanggaran.
3. Selain  tindak  pidana selayaknya  dimaksud  pada  ayat  (1), tindak  pidana  terhadap  alih  fungsi lahan  yang  mengakibatkan  kerusakan  fungsi  lingkungan  dikenakan  ancaman  pidana  yang lebih tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-perundangan.
4. Hasil Denda selayaknya dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah.
Berdasarkan  penjelasan  peraturan  perundang-undangan  di  atas,  terlihat  dengan  jelas  maka Pemerintah Kabupaten Banjar memberikan perlindungan terhadap keberadaan lahan pertanian. Lahan pertanian  begitu  penting  bagi  kehidupan  masyarakat  khususnya  kecamatan  gambut,  oleh  itu  sangat disayangkan begitu maraknya terjadi alih fungsi lahan menjadi pembangunan perumahan.
Namun  demikian,  maraknya  alih  fungsi  lahan  menjadi  pembangunan  perumahan  tidak sebanding  dengan  jumlah  penanganan  kasus  alihfungsi  dimana  alih  fungsi  lahan  hanya  diperkenan demi  kepentingan  umum  dan  penanganan  bencana.  Namun,  perlindungan  tersebut  tidak  berjalan sepenuhnya  karena  pada  dasarnya  lahan  pertanian  tetap  bisa  beralih  karena  untuk  mewujudkan kepentingan umum dan kepentingan pribadi pemilik lahan. Hal ini kemudian yang mengindikasikan sangat sedikit kasus alih fungsi lahan pertanian pangan menjadi perkara pidana di Kabupaten Banjar.

## Faktor Penghambat dalam Penegakan Pidana Alih Fungsi Lahan Pertanian Di Kab Banjar
Penegakkan  hukum  adalah  suatu  proses  untuk  mewujudkan  keinginan-keinginan  hukum menjadi kenyataan. Keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang- undang  yang  dirumuskan  dalam  peraturan  hukum.  Peraturan  hukum  itu,  perumusan  pemikiran pembuat  hukum  yang  dituangkan  dalam  peraturan  hukum  akan  turut  menentukan  bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.
Ketentuan  Pasal  44  UU  No.  41  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  Lahan  Pertanian  Pangan Berkelanjutan (UU PLPPB), menyatakan:
Pasal 44:
(1) Lahan  yang  sudah  ditetapkan  sebagai  Lahan  Pertanian  Pangan  Berkelanjutan  dilindungi dan dilarang dialihfungsikan.
(2) Dalam hal untuk kepentingan umum, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialihfungsikan, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Pengalihfungsian  Lahan  yang  sudah  ditetapkan  sebagai  Lahan  Pertanian  Pangan Berkelanjutan  untuk  kepentingan  umum  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  hanya dapat dilakukan dengan syarat:
a. dilakukan kajian kelayakan strategis;
b. disusun rencana alih fungsi lahan;
c. dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik; dan
d. disediakan  lahan  pengganti  terhadap  Lahan  Pertanian  Pangan  Berkelanjutan  yang dialihfungsikan.
(4) Dalam  hal  terjadi  bencana  sehingga  pengalihan  fungsi  lahan  untuk  infrastruktur  tidak dapat ditunda, persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b tidak diberlakukan.
(5) Penyediaan  lahan  pengganti  terhadap  Lahan  Pertanian  Pangan  Berkelanjutan  yang dialihfungsikan  untuk infrastruktur  akibat  bencana  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (4) dilakukan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan setelah alih fungsi dilakukan.
(6) Pembebasan  kepemilikan  hak  atas  tanah  yang  dialihfungsikan  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (3)  huruf  c  dilakukan  dengan  pemberian  ganti  rugi  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Larangan alih fungsi lahan pertanian tersebut merupakan ketentuan administratif yang memuat ketentuan  pidana  (Administrative  Penal  Law)  atau  hukum  pidana  administrasi.  Adapun  ancaman pidana atas pelanggaran ketentuan Pasal 44 ayat (1) UU No. 41 Tahun 2009 dinyakan pada Pasal 72 jo. UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yaitu:
Pasal 72:
(1) Orang perseorangan yang melakukan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  44  ayat (1)  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
(2) Orang  perseorangan  yang  tidak  melakukan  kewajiban  mengembalikan  keadaan  Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ke keadaan semula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) dan Pasal 51 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
(3) Dalam  hal  perbuatan  sebagaimana dimaksud  pada ayat  (1)  dan  ayat (2)  dilakukan  oleh pejabat pemerintah, pidananya ditambah 1/3 (satu pertiga) dari pidana yang diancamkan. Kemudian Pasal 19 UU No. 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian, menyatakan; Pasal 19:
a. Setiap  Orang  dilarang  mengalihfungsikan  Lahan  yang  sudah  ditetapkan  sebagai  Lahan  budi daya Pertanian.
b. Dalam hal untuk kepentingan umum, Lahan budi daya Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat  (1)  dapat  dialihfungsikan  dan  dilaksanakan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.
c. Pengalihfungsian  Lahan  budi  daya  Pertanian  untuk  kepentingan  umum  sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan dengan syarat:
a. dilakukan kajian strategis;
b. disusun rencana alih fungsi lahan;
c. dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik; dan
d. disediakan Lahan pengganti terhadap Lahan budi daya Pertanian.
d. Alih fungsi Lahan budi daya Pertanian untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat  (2)  dikecualikan  pada  Lahan  Pertanian  yang  telah  memiliki  jaringan  pengairan lengkap.
Selanjutnya  ketentuan  pidananya  terdapat  pada  Pasal  109  UU  No.  22  Tahun  2019  yang menyatakan;
“Setiap Orang yang mengalihfungsikan Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan budi daya Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menurut UU No. 41 Tahun 2009 jo. UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maupun Lahan Budi Daya Pertanian dalam UU No. 22 Tahun 2019 harus melalui  proses  penetapan.  Setelah  adanya  penetapan  dimaksud,  apabila  terjadi  alih  fungsi  tanpa perizinan  yang  diperkenankan  yaitu  untuk  kepentingan  umum  dan  dalam  hal  terjadi  bencana  maka terdapat ancaman pidananya.
Bagaimana  penerapan  kententuan  hukum  tersebut  di  daerah?  Penulis  tertarik  untuk mengkajinya di daerah Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan.
Sentra produksi pangan seluas 50 ribu hektare di Kalsel bakal tidak lagi disandang Kabupaten Banjar. Dikarenakan banyak lahan pertanian telah berubah fungsi menjadi perumahan, pertokoan dan area  publik.  Terlebih  Pemprov  Kalsel  kabarnya  telah  mengeluarkan  beleid  yang  menetapkan  jarak kawasan  lahan  yang  diizinkan  untuk  alih  fungsi  di  luar  pertanian  sejauh  1.250-meter  dari  jalan nasional.  Saat  ini  saja,  dari  Jalan  A  Yani  Km  6,  Kertak  Hanyar  hingga  Km  18  tumbuh  bangunan. Lahan  pertanian  di  kawasan  itu  telah  beralih  fungsi  menjadi  perumahan,  pertokoan,  gudang  dan lainnya.  Kebanyakan  lahan  di  tepi  jalan  sudah  bukan  lagi  milik  warga,  melainkan  pendatang.  Data luas  lahan  pertanian  di  Kabupaten  Banjar  hingga  kini  tidak  pernah  berubah  yakni  67  ribu  hektare. Tetapi,  luas  lahan  sawah  telah  menyusut  hingga  menjadi  50  ribu  hektare.  Terjadi  alih  fungsi  lahan produksi  pertanian  pangan  menjadi  lahan  nonpangan  yang  menyebabkan  lahan  sawah  menyusut. Secara  nasional  penyusutan  lahan  produksi  pangan  mencapai  70-80  ribu  hektare.  Di  Kabupaten
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Banjar  luas  sawah  terus  menyusut  di  antaranya  karena  sentra  produksi  pangan  di  daerah  ini mengelilingi ibu kota provinsi.
Adapun  beberapa  kendala yang  dihadapi  penyidik  Polri  dalam  penegakan  hukum  atas  proses penyelidikan dan penyidikan perkara alih fungsi tanah pertanian untuk kawasan non pangan di Polres Banjar adalah:
1) Kurangnya  partisipasi  saksi  dalam  memberikan  keterangan  dalam  proses  penyidikan. Keterangan  saksi  adalah  salah  satu  alat  bukti  dalam  perkara  pidana  yang  berupa  keterangan saksi  mengenai  suatu  peristiwa  pidana.  Keterangan  saksi  sebagai  alat  bukti  ialah  apa  yang saksi katakan dimuka sidang pengadilan. Dengan perkataan lain hanya keterangan saksi yang diberikan dalam pemeriksaan di sidang pengadilan berlaku sebagai alat bukti yang sah. (Pasal 185 ayat (1) KUHAP).
a) Kendala  yang  dialami  penyidik  dalam  proses  penyidikan  salah  satunya  adalah  kurang partisipatifnya saksi-saksi, kadang saksi tidak mau datang untuk memberikan kesaksian walaupun sudah dilakukan pemanggilan.
b) Terkadang masyarakat tidak memenuhi panggilan penyidik sebagai saksi dalam proses penyidikan  tindak  pidana.  Masyarakat  cenderung  menghindar  dan  tidak  mau  menjadi saksi  karena  takut  memberikan  kesaksian  dan  enggan  mengikuti  proses  penyidikan yang berbelit–belit. Sementara keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti dalam mungungkap suatu tindak pidana. Hal ini sangat menghambat proses penyidikan.
2) Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah yang berlaku selama 20 tahun akan tetapi bisa di tinjau ulang  yang bisa di tinjau ulah setiap 5 (lima) tahun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang dan Perencanaan tata ruang , karna dilakukan Peninjauan Ulang setiap 5 (lima) tahun sekali maka ada wilayah yang sebelumnya tidak masuk ke dalam Wilayah  Lahan  Pertanian  Berkelanjutan  masuk  ke  dalam  Wilayah  Lahan  Pertanian Berkelanjutan  dan  Wilayah  yang  sebelumnya  masuk  ke  dalam  Wilayah  Lahan  Pertanian Berkelanjutan  pun menjadi  Wilayah  atau  daerah  yang  bisa  di  gunakan  untuk  Perumahan  dan lain-lain.
Di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah pun terbagi menjadi tiga, yaitu:
a) Perencanaan  tata  ruang  wilayah  nasional:  Perencanaan  tata  ruang  wilayah  nasional sudah  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  26  Tahun  2008 Tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Nasional.  Arahan  kebijakan  dan  strategi pemanfaatan  ruang  wilayah  negara  yang  dijadikan  acuan  untuk  perencanaan  jangka panjang.  Jangka  waktu  perencanaan  tata  ruang  wilayah  nasional  adalah  20  tahun. Selama lima tahun sekali akan dilakukan peninjauan.
b) Struktur  ruang  wilayah  nasional  meliputi:  Akses  pelayanan  perkotaan  dan  pusat pertumbuhan  ekonomi  wilayah  Kualitas  dan  jangkauan  pelayanan  jaringan  prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air. Pola ruang wilayah nasional memiliki tiga bagian, yaitu kawasan lindung, kawasan budi daya, dan kawasan strategis nasional.
c) Perencanaan tata ruang wilayah provinsi yaitu Rencana tata ruang yang bersifat umum dari  wilayah  provinsi.  Dalam  penyusunan  harus  mengacu  pada  rencana  tata  ruang wilayah nasional.
3) Peleburan atau Pemisahan antara Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Dinas  Perumahan,  Kawan  Permukiman  dan  Pertanahan  (PERKIM)  yang  mana  karna  hal tersebut  pengawasan  di  dalam  Perlindungan  Lahan  Pertanian  Berkelanjutan  menjadi  kurang efektif karna dari masing-masing dinas hanya berjalan sendiri-sendiri sehingga banyak terjadi Pelanggaran di dalam Lahan Pertanian Berkelanjutan di Kabupaten Banjar.
Dengan demikinan faktor penghambat dalam penegakan pidana alih fungsi lahan pertanian di kabupaten banjar bahwa penyusutan sentra produksi sulit untuk dicegah sebab jarak lahan yang bisa dikonversi  untuk  kawasan  nonpangan  di  dalam  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  (RTRW)  Provinsi Kalsel dari Jalan nasional sejauh 1.250 meter  yaitu kurangnya partisipasi saksi, Rencana Tata Ruang Wilayah  Daerah  yang  berlaku  selama  20  tahun  akan  tetapi  bisa  di  tinjau  ulang    yang  bisa  di  tinjau ulah  setiap  5  (lima)  tahun  dan  Peleburan  atau  Pemisahan  antara  Dinas  Pekerjaan  Umum  dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Dinas Perumahan, Kawan Permukiman dan Pertanahan (PERKIM).
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## IV. KESIMPULAN
Berdasarkan  pemaparan  di  atas,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  pertama,  Penegakan  pidana alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Banjar sebenarnya Pemerintah Daerah telah  melindungi  lahan  pertanian  dengan  cara  menerbitkan  berbagai  aturan-aturan.  Namun, perlindungan  tersebut  tidak  berjalan  sepenuhnya  karena  pada  dasarnya  lahan  pertanian  tetap  bisa beralih karena untuk mewujudkan kepentingan umum dan kepentingan pribadi pemilik lahan. Hal ini kemudian  yang  mengindikasikan  sangat  sedikit  kasus  alih  fungsi  lahan  pertanian  pangan  menjadi perkara pidana di Kabupaten Banjar.
Kedua , Faktor penghambat dalam penegakan pidana alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Banjar bahwa penyusutan sentra produksi sulit untuk dicegah sebab jarak lahan yang bisa dikonversi untuk kawasan nonpangan di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalsel dari Jalan nasional sejauh 1.250 meter karna kurangnya partisipasi saksi, Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah yang berlaku selama 20 tahun akan tetapi bisa di tinjau ulang  yang bisa di tinjau ulah setiap 5 (lima) tahun dan Peleburan atau Pemisahan antara Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Dinas Perumahan, Kawan Permukiman dan Pertanahan (PERKIM).
Dalam  tahap  perumusan  saran,  penulis  menyarankan  Perlunya  sinergitas  antara  pemerintah daerah  melalui  instansi-instansi  terkait  dengan  aparat  penegak  hukum  dalam  penegakan  hukum khususnya penegakan hukum pidana agar memberikan efek jera dalam rangka membendung kuatnya kegiatan alihfungsi lahan pertanian pangan menjadi non pangan, guna menjaga ketahanan pangan di daerah  dan  bahkan  nasional  dan  Perlunya  meninjau  ulang  luasan  jarak  lahan  yang  bisa  dikonversi untuk kawasan nonpangan, penguatan edukasi masyarakat pentingnya peran serta masyarakat dalam proses  penegakan  hukum. Perlunya  upaya untuk  terus  memperkuat aparat pengak  hukum  agar lebih profesional dengan sarana dan prasarana serta anggaran yang memadai

## REFERENSI
Arisini, Ni Luh Budhi dan I Gede Surata, “Akibat Hukum dari Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan  terhadap  Penguasaan  dan  Pemilikan  Tanah  Pertanian  di  Kecamatan  Bulelang, Kabupaten Bulelang” Ketha Widya , Vol 8 No 1 , 2020 : 1-20
Arsyad, S., & Rustiadi, E. 2008. Manajemen Sumber daya Lahan dan Usaha Pertanian Berkelanjutan. Crestepent Press dan Yayasan Obor.
Azam, Syaiful. 2003, Eksistensi Hukum Tanah Dalam Mewujudkan Tertib Hukum Agraria, Fakultas Hukum Bagian Hukum Perdata Universitas Sumatera Utara.
Hartanto, J. Andy. 2014, Hukum Pertanahan, Karateristik Jual Beli Tanah Yang Belum Terdaftar Hak atas Tanahnya, Surabaya: Laksbang Justitia.
Janti, Gesthi Ika, Edhi Martono, Subejo. “Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Guna Memperkokoh Ketahanan Pangan Wilayah”, Jurnal Ketahanan Nasional Vol 22 No 1 ,2016: 1- 21
Komang  Triana,  Ida  Ayu  Putu  Widiati,  dan  I  Nyoman  Sutama.  “Pengendalian  Alih  Fungsi  Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan”. Jurnal Konstruksi Hukum. Vol 2 No 1 ,2021: 162.
Koeswahyono,  Imam.  2012, Hukum  Penatagunaan  Tanah  dan  Penataan  Ruang  di  Indonesia (Problematika antara Teks dan Konteks) , Universitas Brawijaya Press, Malang.
Limbong, Benhard. 2012. Konflik Pertanahan . Jakarta: Margaretha Pustaka
Puspasari,  Anneke.  2012,  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Alih  Fungsi  Lahan  Pertanian  dan Dampaknya  Terhadap  Pendapatan  Petani  (Studi  Kasus  Desa  Kondang  Jaya,  Kecamatan Karawang  Timur,  Kabupaten  Karawang),  Bogor:  Departemen  Ekonomi  Sumberdaya  dan Lingkungan Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB.
Pitaloka, Endang Dyah Ayu” Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam Dimensi Politik Hukum Penataan Ruang”, Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 8 No 1 ,2020 :49-76
Sembiring, Rosnidar. 2017. Hukum Pertanahan Adat, Depok: Raja Grafindo Persada.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Soekanto,  Soerjono.  1983.  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Penegakkan  Hukum,  Jakarta:  Raja Grafindo.
Mufidah,  Nida,  Nurul  Listiyani,  dan  Rakhmat  Nopiliardy  ,”tinjauan  Alih  Fungsi  Lahan  Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Banjar”, Skripsi : Uniska Banjarmasin Tahun 2021
Yuni  Pujiwati.  (2017),  “Alih  Fungsi  Lahan  Pertanian  untuk  Pembangunan  Rumah  bagi  Masyarakat Berpenghasilan  Rendah  (MBR)  ditinjau  dari  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2011  tentang Perumahan  dan  Kawasan  Pemukiman  dan  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  2009  Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan”, jurnal hukum kenotarisan dan ke-PPAT- an, volume 1 nomor 1, desember 2017, Bandung.
Hafidah,  Noor, Mulyani  Zulaeha,  dan  Lies  Ariany,” Dampak  Alih  Fungsi  Lahan  Pertanian  terhadap Perlindungan Hak Masyarakat atas Pangan Studi di Kabupaten Banjar”, Badamai Law Journal Vol 2 No 1, 2017: 173-180
Misbahul Munir, 2008. Pengaruh Konversi Lahan Pertanian Terhadap Tingkat Kesejahteraan Rumah Tangga  Petani  (kasus  Desa  Candimulyo,  Kecamatan  Kertek,  Kabupaten  Wonosobo,Provinsi Jawa  Tengah),  Bogor:  Skripsi  Program  Studi  Komunikasi  dan  Pengembangan  Masyarakat Fakultas Pertanian IPB.

## Peraturan Perundang-Undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria;
Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang dan Tata Wilayah;
Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman;
Undang-Undang No. 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan; Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
Instruksi  Presiden  Nomor  2  Tahun  2018  tentang  Percepatan  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap (PTSL) di Seluruh Wilayah Republik Indonesia;
Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Republik  Indonesia Nomor  6  Tahun  2018  Tentang  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  (PTSL)  dan  peraturan sebelumnya tentang PTSL;
Peraturan Daerah Kabupaten Banjar No 09 Tahun 2012 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
Peraturan Daerah No 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2041.