Tinjauan Sosiologis Tentang Pegadain Terhadap Tanah Pertanian, Menurut Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 (Studi Kasus di Kampung Tingkem Asli dan Tingkem Bersatu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah)
Oleh:
Dr. Ridwan Nurdin, M.CL/Nurdin Seniara, S.H. ridwannurdin@yahoo.com

## ABSTRAK
Mengenai pegadaian tanah pertanian yang terjadi di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah yang  sering  menjadi  permasalahan  seperti  orang  yang  mengadaikan  tanah  pertanian  sering kehilangan  tanahnya,  dikarenakan  tidak  bisa  menebusi  tanah  pertanian  yang  dia  gadaikan. Bagaimana  pelaksanaan  Gadai  Tanah  Pertanian  di  Kampung  Tingkem  Asli  dan  Tingkem Bersatu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah setelah berlakunya pasal 7 ayat 1 Undang- undang  Nomor 56 Tahun 1960,  faktor-faktor apa saja  yang  menghambat penerapan pasal  7 ayat 1 Undang-undang  Nomor 56 Tahun 1960 di Kampung Tingkem Asli dan Tingkem Bersatu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah. Dalam menyusun skripsi ini, penulis menggunakan kajian metode lapangan (field research) dengan menggunakan beberapa teknik yaitu observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Data-data yang terkumpul tersebut bersumberkan kepada data primer yaitu data-data yang peneliti peroleh dari lapangan dan data skunder yaitu data-data yang  di  peroleh  dari  buku-buku  dan  karya  tulis  ilmiah  yang  mempunyai  hubungan  dengan masalah  yang  diteliti.  Setelah  data  terkumpul,  kemudian  dianalisis  dengan  menggunakan metode  kualitatif.  Hasil  yang  didapat  berdasarkan  permasalahan  yang  telah  diuraikan berdasarkan tinjauan sosiologis tentang pegadaian tanah pertanian di Kampung Tingkem Asli dan Tingkem Bersatu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, setelah berlakunya undang- undang pasal 7 (1) nomor 56 tahun 1960, kalangan masyarakat di Kampung Tingkem Asli dan Tingkem  Bersatu  Kecamatan  Bukit  Kabupaten  Bener  Meriah,  pelaksanaan  Gadai  Tanah Pertanian masih menggunakan cara pegadaian secara Hukum Adat. Secara umum menunjukkan bahwa  dalam  pelaksanaan  gadai  tanah  pertanian  masyarakat  Kampung  Tingkem  Asli  dan Tingkem Bersatu menyimpang dari ketentuan undang-undang nomor 56 tahun 1960 pasal 7 (1) yang  menyinggung  mengenai  gadai  tanah  pertanian,  dikarenakan  masyarakat  sudah  terbiasa dengan gadai secara hukum adat dalam masyarakat.
Kata Kunci: Tinjauan Sosiologis, Penyelesaian Gadai Tanah Pertanian

## PENDAHULUAN
Pentingnya  arti  tanah  bagi  kehidupan  manusia  ialah  karena  kehidupan  manusia dipisahkan dari tanah. Mereka hidup di atas tanah dan memperoleh bahan pangan dengan cara mendayagunakan tanah. Sejarah perkembangan atau kehancurannya ditentukan pula oleh tanah, masalah  tanah  dapat  menimbulkan  persengketaan  dan  peperangan  yang  dahsyat  karena manusia-manusia atau suatu bangsa ingin menguasai tanah/bangsa lain karena sumber-sumber alam  yang  terkandung  di  dalamnya.  Manusia  akan  hidup  senang  serba  berkecukupan  kalau mereka dapat menggunakan tanah yang dikuasai atau dimilikinya sesuai dengan hukum alam
yang  berlaku,  dan  manusia  akan  tetap  hidup  tentram  dan  damai  kalau  mereka  dapat menggunakan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan batas-batas tertentu dalam hukum yang berlaku yang mengatur kehidupan manusia itu dalam bermasyarakat. 89
Hak gadai pertanian bagi masyarakat Indonesia khususnya petani bukanlah hal yang baru, semula  lembaga  ini diatur/tunduk pada hukum adat tentang tanah dan pada umumnya dibuat tidak tertulis. Kenyataan ini selaras dengan sistem dan cara berpikir hukum adat yang sifatnya sangat sederhana. Hak Gadai dalam Hukum Adat harus dilakukan dihadapan kepala desa/kepala adat selaku pimpinan masyarakat. Hukum Adat mempunyai wewenang untuk menentukan dan mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai tanah yang terjadi dalam lingkungan wilayah kekuasaanya.  Dalam  praktiknya,  hak  gadai  pada  umumnya  dilakukan  tanpa  sepengetahuan kepala  desa/kepala  adat,  hak  gadai  hanya  dilakukan  oleh  pemilik  tanah  dan  pihak  yang memberikan uang gadai, dan dilakukan tidak tertulis. 90
Hak gadai  adalah penyerahan  sebidang tanah  milik seseorang kepada orang  lain untuk sementara  waktu  yang  sekaligus  diikuti  dengan  pembayaran  sejumlah  uang  oleh  pihak  lain secara  tunai,  sebagai  uang  gadai  dengan  ketentuan  bahwa  pemilik  tanah  baru  memperoleh tanahnya kembali apabila melakukan penebusan dengan sejumlah uang yang sama. 91
Jika hak gadai yang sudah berlangsung 7 tahun atau lebih, maka tanah harus dikembalikan kepada  pemilik  tanah  tanpa  uang  tebusan  dalam  waktu  sebulan  setelah  tanaman  yang  ada dipanen. Hal ini diasumsikan bahwa pemegang gadai yang menggarap tanah pertanian selama 7 tahun atau lebih,  maka hasilnya akan  melebihi  uang gadai  yang  ia  berikan kepada pemilik tanah  pertanian.  Dengan  ketentuan  bahwa  sewaktu-waktu  hak  gadai  itu  telah  berlangsung  7 tahun  maka  pemegang  gadai  wajib  mengembalikan  tanah  tersebut  tanpa  pembayaran  uang tebusan, dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai dipanen.
Gadai  di  Kampung  Tingkem  Asli  dan  Tingkem  Bersatu  Kecamatan  Bukit  Kabupaten Bener  Meriah  biasanya  menyebutkan  dengan  kata garal (Gadai).  Demikian  juga  halnya mengenai  pegadaian  tanah  pertanian  yang  terjadi  di  Kampung  Tingkem  Asli  dan  Tingkem Bersatu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah yang sering menjadi permasalahan seperti orang  yang  mengadaikan  tanah  pertaniannya  sering  kehilangan  tanahnya,  dikarenakan  tidak bisa  menebusi tanah pertanian  yang dia gadaikan tersebut, sedangkan tanah  yang digadaikan sudah sampai 7 tahun bahkan sebagian sudah melebihi dari pada 7 tahun. Berdasarkan UU No.
89 G.  Kartasapoetra  Dkk . Hukum  Tanah,  Jaminan  UUPA  Bagi  Keberhasilan  Pendaya Gunaan Tanah . ( Jakarta, Ptrineka Cipta: 1991), hlm. 1
90 Urip  Santoso, Hukum  Agraia  dan  Hak-Hak  Atas  Tanah ,  (Jakarta,  Kencana  Pranada Media Grup: 2007), hlm. 131.
91 Ibid, hlm. 130.
56  Tahun  1960  tentang  Penetapan  Luas  Tanah  Pertanian  bahwasanya  tanah  pertanian  yang digadaikan selama 7 tahun wajib dikembalikan kepada pemilik tanah tersebut tanpa meminta uang tebusan, sehingga penulis  tertarik untuk mengambil permasalah  ini, dengan harapan ke depannya  dalam  pegadaian  tanah  pertanian  yang  ada  di  Kecamatan  Bukit  khususnya  di Kampung Tingkem Asli dan Tingkem Bersatu tidak ada yang dirugikan antar pihak.
Sengketa  Pegadaian  Tanah  Pertaniah  di  Kecamatan  Bukit  khususnya  di  Kampung Tingkem Asli dan Tingkem Bersatu jika terjadi sengketa tentang gadai, maka kepala kampung yang akan menangani masalah tentang gadai, dan apabila ada orang yang bersengketa tentang gadai di Kampung Tingkem Asli dan Tingkem Bersatu tersebut langsung melaporkan masalah itu kepada kepala desa untuk meminta menyelesaikan masalah gadai tersebut. Seperti sengketa yang  terjadi  di  Kampung  Tingkem  Asli  ada  seseorang  yang  megadaikan  tanah  pertaniannya kepada orang  lain dengan  jangka waktu 7 tahun,  dan  setelah  jatuh tempo atau jangka waktu telah  tiba  dalam  waktu  pegadaian  tersebut  pegadai  tersebut  meminta  uang  tebusannya, sedangkan yang megadaikan itu belum memiliki uang tebusan untuk tanah pertanian yang dia gadaikan itu sehingga terjadilah percekcokan antara kedua belah pihak yang melakukan gadai. Dan  sengketa  lain  di  Kampung  Tingkem  Bersatu  seseorang  megadaikan  tanah  pertaniannya dalam  jangka  5  tahun  waktu  pegadaian,  tetapi  seiring  berjalanya  waktu  yang  megadaikan tersebut belum  mampu menebusi tanah pertanianya, dan setelah jangka waktu sudah 7 tahun yang megadaikan itu sudah dapat melunasi tanah pertaniannya, sehingga waktu gadai tersebut menjadi 7 tahun. Dalam gadai ini banyak orang yang belum mengetahui tentang bunyi UU No. 56  Tentang  Penetapan  Luas  Tanah  Pertanian,  sedangkan  dalam  jangka  waktu  7  tahun  itu penerima gadai wajib mengembalikan tanah pertanian tanpa meminta uang tebusan.
Di Kecamatan Bukit khususnya di Kampung Tingkem Asli dan Tingkem Bersatu banyak orang  yang  megadaikan  tanah  pertaniannya  karena  kesulitan  keuangan,  namun  hal  ini merupakan langkah terakhir bila tidak ada jalan lain untuk meminjamkan uang, mereka yang megadaikan tanah pertanianya kepada warga sekampung atau kepada orang yang sudah dikenal, sistem  gadainya  sangat  sederhana  hanya  dengan  selembar  kertas  kwitansi  dan  kepercayaan, biasanya  waktu  gadai  tersebut tiga tahun,  lima  tahun,  dan  ada  juga  sesuai  dengan  perjanjian yang disepakati. Dalam perjanjian itu mereka menentukan batas waktu untuk ditebusinya tanah pertanian yang di gadaikan, biasanya pegadaian tanah pertanian itu dalam jangka waktu yang sangat  lama  bahkan  sampai  bertahun-tahun,  dan  dalam  waktu  pegadaian  hasil  dari  tanah pertanian  tersebut  menjadi  milik  orang  yang  menerima  gadai.  Bila  waktu  gadai  telah  jatuh tempo  namun  orang  yang  mengadaikan  belum  mampu  membayar,  waktu  gadai  bisa  di perpanjang dan hasil tanah pertanian yang digadaikan masih hak yang menerima gadai.

## A. Dasar Hukum Perjanjian Gadai Tanah Pertanian
Hak gadai baik atas tanah pertanian maupun tanah bangunan semula diatur oleh hukum (agraria)  adat.  Kemudian  dalam  UndangUndang  Pokok  Agraria  hak  gadai  disebutkan  dalam Pasal  53  dan  dihubungkan  dengan  Pasal  52  ayat  2  Undang-Undang  Pokok  Agraria,  yang menentukan bahwa sebagai hak yang sifatnya sementara hak itu harus diatur untuk membatasi sifat-sifatnya yang bertentangan dengan Undang-undang Pokok Agraria, bahkan itupun harus diusahakan  di  dalam  waktu  yang  singkat  karena  hak  gadai  mengandung  unsur-unsur  yang bersifat pemerasan. 92
Sebagai  pelaksana  dari  pada  Pasal  53  Undang-undang  Pokok  Agraria,  maka dikeluarkanlah aturan Pasal 7 Undang-Undang No. 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian yang mengatur soal pengembalian dan penebusan tanah-tanah pertanian yang digadaikan (sanksi pidananya ditetapkan dalam Pasal 10). 93 Yang mana pasal ini pun bertujuan untuk  menghapus  transaksi  gadai  tanah  yang  berdasarkan  hukum  adat  Indonesia,  namun lembaga  peradilan  di  dalam  penerapannya  masih  tidak  konsisten,  sehingga  menimbulkan adanya dualisme, yaitu gadai tanah berdasarkan hukum agraria nasional dan hukum adat. 94
Menyangkut  pegadaian  tersebut  dalam  ketentuan  KUHPerdata  diatur  pada  pasal  772 yang berbunyi:
Pemakai  hasil  boleh  menikmati  sendiri  hak  pakai  hasilnya,  menyewakan  atau menggadaikannya, bahkan boleh menjualnya, membenahinya atau menghidangkannya. Akan  tetapi,  baik  dalam  menikmatinya  sendiri  maupun  dalam  menyewakanya, menggadaikan  atau  menghibahkannya,  ia  harus  berbuat  menurut  adat  setempat  dan kebiasaan  para  pemilik,  tanpa  mengubah  tujuan  barang  tersebut  dengan  merugikan pemilik.
Tentang waktu penyewaan dan penggadaian, ia harus memperhatikan sifat dan tujuan barang-barang yang bersangkutan, serta bertindak menurut adat setempat dan kebiasaan para  pemilik.  Dalam  hal  tidak  ada  adat  dan  kebiasaan  tersebut,  rumah  tidak  boleh disewakan  lebih  lama  dan  empat  tahun,  sedangkan  tanah  tidak  boleh  lebih  lama  dan tujun tahun. 95
Pada KUHPerdata pasal 773 menyebutkan:
92 Eddy Ruchiyat, Politik Pertanahan Nasional Sampai Orde Repormasi , (Bandung 2007), hlm. 65
93 Ibid, hlm. 66
94 http://www.pnbanjarbaru.go.id/index.php?contentmod_artikel&id=13Rahma, Jaminan Kepastian Dan Perlindungan Hukum Terhadap Perjanjian Gadai Tanah Menurut Hukum Adat, diakses pada tanggal 07 Desember 2017
95 Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata  (KUHPerdata).  (grahamedia,  cetakan  ketiga, tahun 2015)
Semua sewa atau gadai barang tak bergerak yang ada dalam hak pakai hasil dilakukan untuk waktu lebih dan dua tahun, atas permintaan pemilik, dapat dibatalkan, sebelum sewa atau gadai mulai jalan, bila dalam waktu itu hak pihak pemakai hasil berakhir. 96 Pada KUHPerdata pasal 774 berbunyi:
Pemakai hasil berhak menikmati hasil tanah tambahan yang ada dalam haknya karena perdamparan.  Ia  berhak  menikmati  hasil  pegapdian  tanah,  seolah-olah  ia  sendiri pemiliknya  dan  pada  umumnya  ia  berhak  menikmati  semua  hak-hak  lainya  yang sedianya  dapat  dinikmati  oleh  pemiliknya.  Demikian  pula  iaberburu  dan  menangkap ikan. 97 Dalam  ketentuan  tersebut  di  atas  mengatur tentang  Hak  Pakai  atas  pegadaian yang ditimbulkanya.

## B. Sebab-Sebab Terjadinya Gadai
Terjadinya  hak  gadai  berdasarkan  konversi  dan  jual  gadai.  Terjadinya  karena  konversi sepanjang  berlakunya  UUPA,  dimana  hukum  adat  sebagai  landasan  pokok  hukum  Agraria Nasional  yang  dihilangkan  cacat-cacatnya,  sehingga  gadai-menggadai  merupakan  budaya kepribadian  pergaulan  bangsa  Indonesia  masih  dapat  dipergunakan  dalam  hubungan  hukum asal dihilangkan sifat pemerasan. Jual gadai adalah perbuatan hukum bersifat tunai dan terang, berupa penyerahan sebidang tanah oleh pemiliknya kepada pihak lain yang memberikan uang kepadanya  saat  itu  dengan  perjanjian  bahwa  tanah  itu  akan  kembali  kepada  pemilik  setelah dikembalikan uang sepenuhnya (uang tebusan). Menurut UUPA selama masa 7 tahun terhadap tanah pertanian, tambak dan tanaman keras. 98
Asal  terjadinya  hak  sewa  atas  tanah  pertanian,  seseorang  yang  miliki  tanah  pertanianya karena  membutuhkan  sejumlah  uang  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidupnya,  maka  ia menyerahkan  tanahnya  dalam  bentuk  sewa  dalam  jangka  waktu  tertentu  kepada  pihak  lain, pihak  lain tersebut bisa perorangan atau pabrik. Hak sewa tanah pertanian bisa terjadi dalam bentuk perjanjian yang tidak tertulis atau tertulis memuat unsut-unsur para pihak, objek, uang sewa, jangka waktu, hak dan kewajiban bagi pemiliktanh pertanian dan peyewa. 99

## C. Hak dan Kewajiban Penerima Gadai Tanah
Perbuatan untuk memperoleh kembali tanah, dengan mengembalikan jumlah yang diutang (dipinjam)  disebut  menebus.  Gadai  pada  umumnya,  tanah  dapat  ditebus  oleh  pegadai  setiap saat. Pembatasannya adalah satu tahun panen, atau apabila diatas tanah masih terdapat tumbuh- tumbuhan yang belum dipetik hasilnya. Dalam hal ini, maka penerima gadai tidak berhak untuk
96 Ibid
97 Ibid
98 UUPA Tentang Pegadaian Tanah PertanianTahun 1960.
99 Urip  Susanto. Hukum  Agrarian  Dan  Hak-Hak  Atas  Tanah ,  (Prenada  Media  Cetakan Ketiga 2007), hlm. 145
menuntut,  agar  pegadai  menebus  tanahnya  pada  suatu  waktu  tertentu.  Untuk  melindungi kepentingan penerima gadai, maka dia dapat melakukan paling sedikit dua tindakan, yakni: 100 a. Menganakgadaikan  ( onderverpanden ),  dimana  penerima  gadai  menggadaikan  tanah tersebut kepada pihak ketiga. Dalam hal ini terjadi dua hubungan gadai, yakni pertama antara penggadai pertama dengan penerima gadai, dan kedua antara penggadai kedua (yang  merupakan  penerima  gadai  pertama)  dengan  pihak  ketiga  (sebagai  penerima gadai yang kedua).
b. Memindah  gadaikan  ( doorverpanden ),  yakni  suatu  tindakan  dimana  penerima  gadai menggadaikan  tanah  kepada  pihak  ketiga,  dan  pihak  ketiga  tersebut  menggantikan kedudukan  sebagai  penerima  gadai  untuk  selanjutnya  berhubungan  langsung  dengan penggadai.  Dengan  demikian,  maka  setelah  terjadi  pemindahan  gadai,  maka  hanya terdapat hubungan antara penggadai dengan penerima gadai yang baru.
Setelah selesainya jual gadai maka pihak penerima gadai mempunyai hak untuk mengolah serta menarik keuntungan dari yang menjadi objek gadai. Dengan penerimaan tanahpenerima gadai  berhak  untuk  menikmati  manfaat  yang  melekat  pada  hak  milik,  seperti  memetik  hasil tanah itu sepenuhnya, mengerjakan atau mendiaminya, menyuruh orang lain mengerjakannya dengan pembatasan: 101
a. Tidak boleh menjual lepas tanah itu kepada orang lain,
b. Tidak boleh menyewakannya untuk lebih dari satu musim lamanya (2 tahunan)
c.  Mengoperkan  gadai  (doorverpanden)  atau  pun  menggadaikan  kembali  atau menggadaikan dibawah harga (underverpanden) tanah tersebut kepada orang lain, jika ia sangat memerlukan uang, sebab ia tidak dapat memaksa si penjual gadai semula untuk menebus tanahnya.
d. Mengadakan perjanjian bagi hasil/belah pinang/paruh hasil tanam/maro dan sejenis itu. Menurut  hukum  adat,  gadai-menggadai  tanah  hanya  dilakukan  diantara  orang-orang Indonesia asli, sebagaimana yang diatur dalam KUHPerdata mengatur hak-hak pemakai hasil dalam bagian kedua sesuai dengan ketentuan yang telah di atur, menyangkut hak dan pemakaian hak pakai dalam gadai dapat diketahui pada perincian ketentuan pasal 765, 766, 770, 771. 772, 773, 774, yang berbunyi sebagai berikut:
Pasal 765KUHPerdata yang berbunyi:
“Bila hak pakai hasil berkenaan dengan barang yang tidak lepas musnah, tetapi lama-lama menjadi susut karena pemakaian, seperti pakaian, seperai, perabot rumah tangga dan lain-
100 Soerjono Soekamto, Hukum Adat Indonesia , (Cetakan Kedua Jakarta, 1983), hlm. 192
101 Www.//JurnalHak Dan Kewajiban Penerima Gadai. Diakses Pada Tanggal 07 Desember 2017
lain sejenis itu; maka pemakai hasil berhak mempergunakan barang-barang sesuai dengan tujuannya, tanpa berkewajiban untuk mengembalikannya pada akhir hak pakai hasil dalam keadaan lain dan keadaan pada waktu itu, sepanjang barang-barang itu tidak menjadi buruk karena itikad buruk atau kesalahan dan pemakai hasil”.
Pasal 766 KUHPerdata yang berbunyi:
“Bila  hak  pakai hasil  meliputi kayu tebangan, pemakai  hasil  berhak  menikmatinya, asal memperhatikan tata tertib  waktu  dan  jumlah  penebangan, sesuai  dengan kebiasaan  yang selalu dilakukan pemilik, tetapi pemakai hasil atau ahli warisnya tidak berhak minta ganti rugi, sehubungan dengan penebangan biasa terhadap pohon-pohon tebang, ranting-ranting dan  pohon-pohon  yang  tinggi  batangnya,  yang  kiranya  dilalaikannya  selama  hak  pakai hasil berjalan”.
Pasal 770KUHPerdata yang berbunyi:
“Tanaman yang berasal dan pembibitan yang dapat dicabut, tanpa merusaknya, termasuk juga dalam  hak pakai  hasil, asal pemakai  hasil menggantinya  menurut adat setempat dan kebiasaan pemilik”.
Pasal 771KUHPerdata yang berbunyi:
“Pohon buah yang mati, demikian pula yang karena kebetulan tumbang atau tercabut dan tanah, menjadi milik pemakai hasil, asal digantinya dengan yang lain”.
Pasal 772KUHPerdata yang berbunyi:
“Pemakai  hasil  boleh  menikmati  sendiri  hak  pakai  hasilnya,  menyewakan  atau menggadaikannya,  bahan  boleh  menjualnya,  membenahinya  atau  menghidangkannya. Akan  tetapi,  baik  dalam  menikmatinya  sendiri  maupun  dalam  menyewakannya, menggadaikan  atau  menghibahkannya,  ia  harus  berbuat  menurut  adat  setempat  dan kebiasaan para pemilik, tanpa mengubah tujuan barang itu dengan merugikan pemilik.
Tentang  waktu  penyewaan  dan  penggadaian,  ia  harus  memperhatikan  sifat  dan  tujuan barang  barang  yang  bersangkutan,  serta  bertindak  menurut  adat  setempat  dan  kebiasaan para pemilik.
Dalam hal tidak ada adat dan kebiasaan tersebut, rumah tidak boleh disewakan lebih lama dan empat tahun, sedang tanah tidak boleh lebih lama dan tujuh tahun.”
Pasal 773KUHPerdata yang berbunyi:
“Semua  sewa  atau  gadai  barang  tak  bergerak  yang  ada  dalam  hak  pakai  hasil  yang dilakukan  untuk  waktu  lebih  dan  dua  tahun,  atas  permintaan  pemilik,  dapat  dibatalkan, sebelum  sewa  atau  gadai  mulai  jalan,  bila  dalam  waktu  itu  hak  pihak  pemakai  hasil berakhir”.
Pasal 774KUHPerdata yang berbunyi:
“Pemakai  hasil  berhak  menikmati  hasil  tanah  tambahan  yang  ada  dalam  haknya  karena perdamparan.
Ia  berhak  menikmati  hak  pengabdian  tanah,  seolah-olah  ia  sendiri  pemiliknya  dan  pada umumnya ia berhak menikmati semua hak-hak lainnya yang sedianya dapat dinikmati oleh pemiliknya. Demikian pula ia berhak berburu dan menangkap ikan”.
Berhubung dengan ketentuan KUHPerdata tentang asas yang ditetapkan dalam Pasal 9 ayat (2),  yang  meniadakan  perbedaan  warga  negara  asli  dan  keturunan  asing  dalam  memperoleh suatu hak atas tanah, maka kiranya hak gadai sesudah berlakunya UUPA dapat juga dipunyai oleh para warga negara Indonesia keturunan asing.
Dalam pada itu mengingat sistim UUPA bahwa bagi orang-orang asing dan badan-badan hukum  yang  mempunyai  sesuatu  hak  atas  tanah  itu  perlu  adanya  peraturan  yang  tegas memungkinkannya (sebagai  misalnya untuk hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai dan hak sewa untuk bangunan) maka kita berkesimpulan bahwa orang-orang Asing dan Badan-badan Hukum tidak diperbolehkan untuk menguasai tanah dengan hak gadai. 102

## D. Prosudur Gadai Menurut Undang-Undang Nomor. 56 Tahun 1960
Dalam  rangka  membagun  masyarakat  yang  adil  dan  makmur  berdasarkan Pancasila,  Udang-Undang  Pokok  Agraria  (Undang-Undang  No.5  tahun  1960) menetapkan  dalam  pasal  7,  bahwa  agar  tidak  merugikan  kepentingan  umum,  maka pemilik  dan  pengusaha  tanah  yang  melampui  batas  tidak  diperkenankan.  Keadaan masyarakat tani Indonesia sekarang ini ialah, bahwa kurang lebih 60% dari para petani adalah  petani-petani  bertanah.  Sebagian  mereka  itu  merupakan  buruh  tani,  sebagian lainya mengerjakan tanah orang lain sebagai penyewa atau penggarap dalam hubungan perjanjian  bagi  hasil.  Para  petani  yang  mempunyai  tanah  sebagian  terbesar  masing- masing tanahnya kurang dari satu hektar (rata-rata 0,6 ha sawah atau 0,5 ha tanah kering) yang terang tidak cukup untuk hidup yang layak. Tetapi di samping petani-petani yang tidak bertanah dan yang bertanah tidak cukup itu, kita jumpai petani-petani yang tidak bertanah  dan  yang  tanah-tanah  pertanian  yang  luasnya  berpuluh-puluh,  beratus-ratus bahkan  beribu  hektar.  Tanah  itu  tidak  semuanya  dipunyai  mereka  dengan  hak  milik, tetapi kebanyakan dikuasainya dengan hak gadai atau sewa. Tanah itu berasal dari dari tanah-tanah  kepunyaan  para  petani  yang  tanahnya  tidak  cukup,  yang  karena  keadaan terpaksa  meggadaikan  atau  menyewakan  kepada  orang  yang  kaya.  Biasanya  orang- orang  yang  menguasai  tanah  yang  luas  itu  tidak  dapat  mengerjakan  sendiri.  Tanah-
102 Effendi Perangin Angin, Sari Kuliah Hukum Agraria , Notariat Fakultas Hukum UI, Esa, (Jakarta, 1978), hlm. 107
tanahnya  dibagi  hasilkan  kepada  petani-petani  yang  tidak  bertanah  atau  yang  tidak cukup tanahnya. 103
Dalam  peraturan  ini  sudah  diatur  pula  soal  gadai  tanah  pertanian.  Yang dimaksud dengan gadai ialah hubungan antara seseorang dangan tanah kepunyaan orang lain, yang mempunyai utang uang padanya. Selama utang tersebut belum dibayar lunas maka  tanah  itu  tetap  berada  dalam  penguasaan  yang  meminjamkan  tadi  (pemegang gadai). Selama itu hasil tanah seluruhnya menjadi hak pemegang gadai, yang demikian merupakan  bunga  dari  utang  tersebut.  Penebusan  tanah  itu  tergantung  pada  kemauan dan  kemampuan  yang  megadaikan.  Banyak  gadai  yang  berlangsung  bertahun-tahun, berpuluh  tahun  bahkan  ada  pula  yang  dilanjutkan  oleh  para  ahli  waris  pegadai  dan pemegang gadai, karena pegadai tidak mampu untuk menebus tanahnya kembali.
Besarnya  uang  gadai  tidak  saja  tergantung  pada  kesuburan  tanahnya,  tetapi terutama pada kebutuhan pegadai akan kredit, oleh karena itu tidak jarang tanah yang subur  digadaikan  dengan  uang  gadai  yang  rendah.  Biasanya  orang  yang  megadaikan tanahnya hanya bila berada dalam keadaan yang sangat mendesak. Jika tidak mendesak kebutuhanya  maka  biasanya  orang  lebih  suka  menyewakan  tanahnya.  Berhubungan dengan  hal-hal  yang  telah  dirincikan  maka  kebanyakan  gadai  itu  diadakan  dengan imbagan yang sangat merugikan penggadai dan menguntungkan pihak pelepas uang. 104

## E. Hapusnya Hak Gadai Tanah
Seperti halnya hak tanah lainnya, hak gadai dapat juga hapus. Maksud dari hapusnya hak gadai  bahwa  pembeli  gadai  sudah  tidak  lagi  memiliki  hak  tanah  yang  sebelumnya  dikuasai dengan  hak  gadai.  Menurut  Pasal  7  Undang-Undang  No.  56/Prp/1960  hapusnya  hak  gadai ituantara lain disebabkan sebagai berikut 105 :
a. telah dilakukan penebusan oleh si pemberi gadai
b. sudah  berlangsung  7  (tujuh)  tahun  bagi  gadai  tanah  pertanian,  tambak  dan  tanaman keras,
c. putusan pengadilan dalam rangka menyelesaikan gadai dengan “milik-beding”
d. dicabut untuk kepentingan umum,
103 Boedi  Harsono. Hukum  Agraria  Idonesia .  Himpunan  Peraturan-Peraturan  Hukum Tanah (Cetakan Kesembilan Belas 2008), hlm. 494
104 Boedi  Harsono. Hukum  Agraria  Idonesia .  Himpunan  Peraturan-Peraturan  Hukum Tanah (Cetakan Kesembilan Belas 2008), hlm. 498
105 Eddy Ruchiyat, Politik Pertanahan Nasional Sampai Orde Repormasi , (Bandung 2007), hlm. 75
e. tanah musnah karena bencana alam, seperti banjir atau longsor, maka dalam hal ini uang gadainya tidak dapat dituntut kembali oleh pemegang gadai.
Penebusan  dilakukan  dengan  mengembalikan  uang  gadai  yang  dulu  diterima  oleh  orang pemberi gadai. Jika  mengenai gadai tanah pertanian,  maka uang tebusannya tidaklah sebesar uang gadai, akan tetapi sebesar menurut rumus yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (2) Undang- Undang Nomor 56Prp, Tahun 1960. 106 Sedangkan dalam hal hak gadai terhapus, jika tanahnya musnah dikarenakan faktor bencana alam, seperti banjir atau tanah longsor. Karena menginggat Indonesia  sendiri  merupakan  wilayah  yang  rawan  bencana  alam,  maka  dalam  hal  ini  uang gadainya tidak dapat dituntut kembali oleh si pemegang gadai. 107
Dalam  ketentuan  KUHPerdata  menyangkut  tentang  hapusnya  hak  gadai  di  atur  dalam bagian keempat tentang berakhirnya hak pakai hasil, sesuai dengan ketentuan bunyi pasal; 108
Pasal 807KUHPerdata yang berbunyi:
Hak pakai hasil berakhir:
1. Karena meninggalnya pemakai hasil.
2. Bila tenggang waktu hak pakai hasil itu telah lewat, atau syarat-syarat diberikannya hak itu telah dipenuhi.
3. Karena percampuran, yaitu bila hak milik dan hak pakai hasil jatuh ke tangan satu orang.
4. Karena pemakai hasil melepaskan haknya untuk pemilik.
5. Karena  lewat  waktu,  yaitu  bila  pemakai  hasil  selama  tiga  puluh  tahun  tidak menggunakan haknya.
6. Karena semua barang yang berhubungan dengan hak pakai hasil itu musnah.
Pasal 808 KUHPerdata yang berbunyi:
“Hak pakai hasil yang diberikan kepada beberapa orang bersama-sama, berakhir dengan meninggalnya pemakai yang terakhir”.
Pasal 809 KUHPerdata yang berbunyi:
“Tanpa  mengurangi  ketentuan  dalam  Bab  14  Buku  Pertama  kitab  undang-undang  ini tentang  hak  nikmat  yang  diberikan  undang-undang  bagi  orangtua,  hak  pakai  hasil  yang diberikan kepada orang ketiga hingga ía mencapai batas usia tertentu, tetap berlaku sampai batas usia tersebut, sekalipun orang ini sebelum batas usia tersebut telah meninggal dunia”.
106 Urip  Santoso, Hukum  Agraia  Dan  Hak-Hak  Atas  Tanah ,(Jakarta,  Kencana  Pranada Media Grup: 2007), hlm.134
107 Ibid, hlm. 76
108 Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata  (KUHPerdata).(grahamedia,  cetakan  ketiga, tahun 2015)
Pasal 810 KUHPerdata yang berbunyi:
“Tidak ada hak pakai hasil yang dapat diberikan kepada suatu perhimpunan untuk suatu jangka waktu lebih dan tiga puluh tahun”.
Pasal 811 KUHPerdata yang berbunyi:
“Bila barang yang dikenakan hak pakai hasil hanya sebagian saja yang musnah, maka hak itu  tetap  berlaku  atas  bagian  yang  masih  ada.Bencana  banjir  yang  menimpa  tanah  sama sekali  tidak  mengakibatkan  berakhirnya  hak  pakai  hasil  atas  tanah  itu,  sejauh  pemakai hasil,  menurut  sifat  barangnya,  masih  dapat  menjalankan  haknya.Hak  pakai  hasil  pulih kembali  seluruhnya,  setelah  tanah  tersebut  karena  alam  atau  karena  pekerjaan  orang, menjadi kering kembali tanpa mengurangi ketentuan pasal 594”.
Pasal 812 KUHPerdata yang berbunyi:
“Bila hak pakai hasil hanya dikenakan atas gedung, dan gedung hancur karena kebakaran atau  rusak tanpa  disengaja  atau  runtuh  karena  tuanya,  maka  pemakai  hasil  tidak  berhak menikmati hasil tanahnya, atau memakai bahan-bahan reruntuhan dan gedung tersebut.
Bila  hak pakai hasil diberikan atas suatu barang, yang sebagian berupa gedung, pemakai hasil tetap berhak menikmati tanah dan menggunakan bahan-bahan reruntuhan gedung itu, baik untuk membangun gedung baru, maupun untuk memperbaiki gedung lain yang juga merupakan bagian dan barang itu”.
Pasal 813 KUHPerdata yang berbunyi:
“Hak pakai hasil atas sebuah perahu berakhir, bila perahu itu sedemikian rusak, sehingga tidak dapat diperbaiki lagi.Pemakai hasil tidak berhak atas sebuah bahan-bahan reruntuhan ataupun sisa-sisa perahu tersebut”.
Pasal 814 KUHPerdata yang berbunyi:
“Hak pakai hasil atas bunga, uang, piutang atau ikatan tidak berakhir karena dilunasinya uang  pokok.Pemakai  hasil  berhak  menuntut  supaya  uang  tersebut  dibungakan  lagi untuknya”.
Pasal 815 KUHPerdata yang berbunyi:
“Hak pakai hasil dapat juga berakhir karena pemakai hasil menyalahgunakan haknya, baik karena merusak barang itu maupun karena membiarkannya menjadi rusak, dengan cara tak memperbaiki dan tak memeliharanya”.
Pasal 816 KUHPerdata yang berbunyi:
“Dalam hal tersebut dan tergantung pada keadaan, Hakim boleh menyatakan batal seluruh hak  pakai  hasil,  atau  menyerahkan  barang  dalam  pengurusan  pihak  ketiga. Ataumenyerahkannya  kembali  kepada  pemilik  dengan  perintah  agar  setiap  tahun  ia membayar sejumlah uang tertentu kepada pemakai hasil sampai waktu hak pakai hasil itu berakhir.
Tetapi  bila  pemakai  hasil  atau  yang  berpiutang  kepadanya  menawarkan  diri  untuk memperbaiki penyalahgunaan itu dan untuk selanjutnya memberikan jaminan yang cukup, maka Hakim boleh mempertahankan pemakai hasil dalam menikmati hak-haknya”.
Dengan demikian, dapat diketahui bahwa hapusnya hak gadai harus sesuai dengan praturan berdasarkan pasal 7 Undang-Undang No. 56 tahun 1960, yaitu telah dilakukan penebusan oleh pemberi  gadai,  sudang  berlangsung  7  (tujuh)  tahun  bagi  gadai  tanah  pertanian,  putusan pengadilan dalam rangka menyelesaikan gadai dengan milik beding, dicabut untuk kepentingan umum, dan tanahnya musnah karena terbenam, seperti banjir atau longsor, maka dalam hal ini uang gadainya tidak dapat dituntut kembali oleh pemegang gadai.

## PEMBAHASAN

## A. Gambaran Umum Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah
Sumber  data  :Kantor  Camat  Bukit  Kabupaten  Bener  Meriah,  Qanun  Kabupaten  Bener Meriah Nomor 04 Tahun 2013, tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Bener Meriah tahun 2012-2032
Kabupaten  ini  merupakan  hasil  pemekaran  Kabupaten Aceh  Tengah yang  terdiri  atas tujuh  kecamatan.  Kabupaten  Bener  Meriah yang  beribukota  di Simpang  Tiga Redelong memiliki  luas  1.919,69 km²  terdiri  dari  10  Kecamatan  dan  233  desa.  Penduduk terbesar  di  wilayah  ini  adalah suku  Gayo, suku  Aceh,  dan suku  Jawa. Bahasa  Gayo, bahasa Aceh, dan bahasa Jawa dipakai oleh sebagian besar penduduk selain bahasa Indonesia.
Kecamatan Bukit ini terdiri dari 40 Kampung serta 3 kemukiman dengan  luas wilayah kurang  lebih  121  km  persegi.  Adapun  jumlah  penduduk  kurang  lebih  20.625  Jiwa  yang sebagian besar berfrofesi sebagai petani, pedagang, pegawai dan lain lain

## B. Pelaksanaan Gadai Tanah Pertanian Di Kecamatan Bukit
Pelaksanaan  gadai  di  Desa  TingkemAsli  dan  Tingkem  Bersatu  Kecamatan  Bukit Kabupaten  Bener  Meriah,  tetap  berpedoman  kepada  hukum  adat  dan  tidak  sesuai  menurut Pasal  7  Perpu  No.  56 tahun  1960  tentang  Penetapan  Luas  Tanah  Pertanian,  dengan  alasan gadai tanah pertanian menurut hukum adat mewakili keinginan kedua pihak (penggadai dan penerima gadai), atau faktor pendukung bertahannya gadai menurut hukum adat karena masih kentalnya nilai-nilai adat dalam masyarakat, yang didasari oleh persamaan tujuan penggadai, pemangku, pendukung dan wadah yang tersedia di dalam komunitas masyarakat di Kampung Tingkem Asli dan Tingkem Bersatu.
Pelaksanaan  gadai  tanah  pertanian  di  Kecamatan  Bukit  khususnya  di  Kampung Tingkem Asli dan Tingkem Bersatu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, dilaksanakan sesuai  dengan  kesepakatan  kedua  belah  pihak  dan  diketahui  oleh  Reje  Kampung  (kepala kampung). Tanah pertanian baik kebun maupun sawah yang berisi di dalamnya, apabila tanah tersebut telah digadaikan maka penggadai berhak menikmati seluruh isi maupun hasil yang ada di atas tanah tersebut. 109
Dalam  pelaksanaan  Gadai  Tanah  Pertanian  biasanya  dilaksanakan  satu  tahun,  dua tahun,  tiga  tahun  dan  ada  yang  lebih  dari  pada  tiga  tahun,  dan  sekarang  sudah  jarang melaksanakan  gadai  sampai  tujuh  tahun.  Pelaksanaan  gadai  tanah  pertanian  melakukan perjanjian  terlebih  dahulu  dalam  melakukan  transaksi  gadai       tanah,  dalam  pelaksanaanya mempunyai  perjanjian  yang  sangat  penting  dalam  pelaksanaanya.  Adapun  dalam  surat keterangan gadainya berupa: 110
1. Kwitansi
2. Materai 6000
3. Diketahui oleh kepala kampung, dan
4. Saksi.
(Surat keterangan terlampir)
Pihak pegadai tanah pertanian harus mentaati ketentuan yang berlaku antara lain: 111
1. Merawat dan memelihara tanaman yang ada di atas tanah tersebut,
2. Tidak boleh menggadaikan lagi kepada orang lain,
110 Idham Watan, Reje Kampung Tigkem Bersatu, Pada Tgl 25 januari 2018. 09. 00 WIB
111 Abd  Muthalib  Pemilik  Tanah  Yang  Menggadai  Tanahnya,  Pada  Tanggal  24  Januari 2018. 16. 00 WIB
3. Bila waktu kesepakatan telah tiba, maka pihak kedua tidak boleh untuk  menahan tanah tersebut.

## C. Faktor-Faktor Timbulnya Gadai Tanah Pertanian Di Kec. Bukit
a. Memenuhi kebutuhan
b. Memelukan uang
c. Mempunyai hutang
Biasanya  dalam  pegadaian  tanah  pertanian  baik  sawah  maupun  kebun,  timbulnya gadai  tanah  pertanian  karena  mempunyai  keperluan  dan  kepentingan  mendadak  sehingga pemilik tanah menggadaikan tanah yang dimilikinya. 112

## D. Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Gadai Di Kec. Bukit
Dalam  hal  penerimaan  gadai    peneliti    juga    memperoleh    data    yang    bila disimpulkan  ada    tiga    faktor    yang    menjadi    kendala    pelaksanaan    gadai  tanah  di Kampung Tingkem Asli dan Tingkem Bersatu Kecamatan Bukit yaitu:

## 1. Faktor Ekonomi
Bahwa   realita   yang   ada   sekarang   dimana    kondisi   ekonomi   yang  menjadi bagian dari suatu faktor yang  melatarbelakangi perjanjian gadai tanah di Kampung Tingkem Asli dan Tingkem Bersatu, alasanya bahwa kebutuhan hidup yang menjadikan    masyarakat harus    menggadaikan    tanah pertaniannya.
2. Faktor Sosial
Melalui hubungan sosial ini menjadikan peluang bagi masyarakat saling membutuhkan sehingga  hal  ini  merupakan suatu hal  yang  menyebabkan perjanjian  gadai   menggadai   ini terjadi  dan  ini  memang  sulit  untuk dibendung  sehingga  alternatif  yang  harus  di  tempuh oleh  pemerintah adalah  dengan  mendesak  pemerintah  pusat  maupun  daerah  melahirkan regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan perjanjian gadai di masyarakat terutama di wilayah.
3. Lingkungan.
Karena  masyarakat  di  Kecamatan  Bukit  kampug  Tingkem  Asli  dan  Bersatu  sudah terbiasa sejak dahulu menggadaikan tanah, sehingga mereka beranggapan bahwa hal tersebut sudah  menjadi  adat  kebiasaan  sehingga  sudah  menjadi  ketetapan  umum  bila  seseorang menggadaikan  tanah.  Sebuah  masyarakat  dalam    pelaksanaan    perjanjian    gadai    tanah merupakan  perjanjian  atau akad  dalam  bermu’amalah  yang  dilakukakan  oleh  dua  pihak
dalam  bentuk    hutang    piutang    dengan    menyerahkan    sesuatu    (barang)  sebagai  jaminan hutang. Sementara dalam undang-undang menyatakan bahwa faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan ketentuan Pasal 7 UU No 56 tahun 1960 tentang penetapan luas tanah pertanian yaitu:
1. Gadai  di  daerah  ini  lebih  spesifik  karena  nilai  gadai  hampir  menyamai  harga  beli sehingga  mengembalikan  tanah  gadai  kepada  pemilik  dengan  tanpa  mendapat tebusanakan merugikan pemegang gadai.
2. Gadai itu mempunyai fungsi sosial, yaitu bersifat tolong menolong, sehingga tidak ada unsur pemerasan dan selalu ditebusi tanpa terikat pada suatu jangka waktu tertentu.

## E. Penyelesaian Sengketa Gadai Tanah Pertanian
Dalam  pelaksanaanya  sudah  ada  perjanjian  tentang  pelaksaan  gadai  tanah  pertanian, pelaksanaanya harus di sutujui dan sesuai dengan perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak tersebut,  dan  tentunya  sebelum  pelaksanaanya  dilaksanakan  harus  disepakati  kedua  belah pihak. Dalam perjanjian memang tidak menyebutkan lembaga mana yang akan menyelesaikan sengketa, tetapi dalam pelaksanaan biasanya di selesaikan oleh kedua belah pihak tanpa harus membawa kepada kepala kampung, apabila kedua belah pihak tersebut tidak bisa atau belom dapat menyelesaikan masalahnya, maka barulah kedua belah pihak tersebut mendatangi kepala kampung untuk meminta menyelesaikan masalah tersebut, sesuai dengan adat dan ditambahkan dengan  Undang-undang. 113 Biasanya  dalam  pegadaian  timbul  sengketa  dikarenakan  pihak pertama belum mampu melunasi tanah pertanian yang di gadaikan, dan pihak kedua atau yang penerima gadai meminta kembali uang yang di berikanya. 114
Mengenai pengembalian tanah yang digadaikan dalam pelaksanaannya mengharuskan si  pemilik  tanah  melakukan  penebusan  kembali  atas  tanahnya  yang  digadaikan  tersebut, jumlah nominalnya haruslah sama seperti pada saat si pemilik tanah menggadaikan tanahnya kepada pemegang gadai.
Namun dalam pengembalian gadai tanah yang berlaku di dalam Hukum Adat tidak di atur mengenai jangka waktu gadai tanah tersebut. Sehingga banyak gadai yang berlangsung bertahun-tahun, bahkan sampai puluhan tahun karena pemilik tanah belum mampu melakukan penebusan. Akibat dari penguasaan gadai tanah pertanian (tanah sawah dan tanah kebun) yang berlangsung bertahun-tahun bahkan sampai puluhan tahun, ditambah pada saat pengembalian
114 Nasriansyah, Reje Kampung Tingkem Asli, Pada Tgl 24 Januari 2018. 10.00 WIB
tanah harus melakukan penebusan dengan jumlah nominal yang sama, pada saat pemilik tanah menerima uang dari pemegang gadai. 115

## DAFTAR PUSTAKA
Abd Ar-Rahman al-Jaziry, Kitab Al-Fiqh ‘Ala al-majhab al-Arba’ah, (Beirut: Dar al-Fikr) Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas muamalah, (Universitas Islam Indonesia, tahun 1993)
Al Khotib asy Syarbini, Mughni al Muhtaj, (Beirut Dar Al Kutub al Ilmiyah, juz: 3)
Abd. Ar-Rahman, Al-Jaziry , Kitab Al-fiqh Ala Al-Mazjab .
Boedi  Harsono. Hukum  Agraria  Idonesia .  Himpunan  Peraturan-Peraturan  Hukum  Tanah (Cetakan Kesembilan Belas 2008).
Eddy Ruchiyat, Politik Pertanahan Nasional Sampai Orde Repormasi , (Bandung 2007).
G.  Kartasapoetra  Dkk. Hukum  Tanah,  Jaminan  UUPA  Bagi  Keberhasilan  Pendaya  Gunaan Tanah . (Jakarta, Ptrineka Cipta: 1991).
Hasbi Ash-shiddiqi, Hukum-hukum Fiqh Islam, (Jakarta: Bulan Bintang 1970).
Hasbi Ash-shiddiqi, pengantar fiqih mu’amalah, (Jakarta: PT bulan bintang)
Ibn Qudamah, al-mughni, (Mesir: muktabah al-Jumhuriyyah).
Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata  (KUHPerdata),  (Grahamedia,  cetakan  ketiga,  tahun 2015)
Urip  Santoso, Hukum  Agraia  Dan  Hak-Hak  Atas  Tanah ,  (Jakarta,  Kencana  Pranada  Media Grup: 2007).
Rizki Hamdani, Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Gadai Tanah Sawah Di Kemukiman Busu Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie . (Skripsi, Banda Aceh Syiah Kuala: 2016).
Syarifah  rizki  anggraini, Pelaksanaan  Gadai  Tanah  Sawah  Di  Kecamatan  Peukan  Baro Kabupaten Pidie . (Skripsi, Banda Aceh: Syiah Kuala: 2016).
Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , (UI Press, Jakarta: 1982)
Zainuddin, metode penelitian hukum , (Jakarta: sinar grafika, 2014).
Muhammad Abu Bakar ar Razi, Mukhtar as Shihah, Kairo, (Dar al Hadist, 2002 M) Wjs. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (PN Balai Pustaka, 1997)

## INTERNET
http://www.pnbanjarbaru.go.id/index.php?contentmod_artikel&id=13Rahma,JaminanKepasti an Dan Perlindungan Hukum Terhadap Perjanjian Gadai Tanah Menurut Hukum Adat Www.PengertianPakar.Com. BiologiWww.PengertianPakar.Com. Biologi