Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. II, No. 1, Juni 2018 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejurnal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## SISTEM PERJANJIAN PENDAHULUAN JUAL BELI RUMAH DIKAJI DARI HUKUM POSITIF

## Sarikun
Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
sarikun@gmail.com
Naskah diterima: 22 April 2021; revisi: 20 Mei 2021; disetujui: 9 Juni 2021

## 2018

## Abstract
Works and Public Housing of the Republic of Indonesia Number 11 / PRT / M / 2019 concerning the  Preliminary  House  Purchase  Agreement  System  (hereinafter  referred  to  as  the  PUPR Ministerial  Regulation).  The  preliminary  sale  and  purchase  agreement  frames  the  law  between the  seller  and  the  buyer  in  the  Pre  Project  Selling  system  before  the  actual  buying  and  selling executor can be achieved. There are rights and obligations between the seller and the buyer in accordance with the agreement stated in the agreement. Positive Law in Indonesia in terms of the preliminary sale and purchase agreement in its legal regulations. The issuance of the Regulation of  the  Minister  of  Public  Works  and  Public  Housing  (Permen  PUPR)  Number  11  /  PRT  /  M  / 2019 concerning the Preliminary Agreement System for the Sale and Purchase of Houses, brings justice, this regulation presents the State in protecting consumers. Basically, the legal force of the contract of sale and purchase agreement of land. The state is present and this regulation is proof that the state is here to protect the people, especially in terms of home buyers or consumers who are  vulnerable  to  being  exploited  by  housing  developers  because  of  their  unfavorable  position due to their status as buyers who cannot regulate from the developer or housing developer itself. The inverse comparison with a developer or housing developer who has the power or power to regulate consumers.

## Keywords: agreement, consumers, regulation
* Alamat korespondensi: Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda E-mail: sarikun@gmail.com

## LATAR BELAKANG
Tanah  merupakan  sarana  yang  penting  dalam  kehidupan,  maka  di  dalam  Undang-Undang Dasar  1945  Pasal  33  Ayat  (3)  telah  ditentukan  bahwa  “bumi,  air,  ruang  angkasa  dan  kekayaan alam  yang  terkandung  di  dalamnya  dikuasai  oleh  negara  dan  dipergunakan  sebesar-  besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Sehingga tanah merupakan kebutuhan hidup masyarakat yang sangat mendasar.  Manusia  hidup  serta  melakukan  aktivitas  di  atas  tanah  sehingga  setiap  saat  manusia selalu  berhubungan  dengan  tanah.  Untuk  memperoleh  tanah  yang  diinginkan  tersebut,  adapun caranya adalah diantaranya dengan jual beli.
Jual beli tanah merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak, yang mana pihak pertama  wajib  menyerahkan  hak  atas  tanahnya  kepada  pihak  kedua  dan  pihak  kedua  wajib membayar sejumlah uang yang telah disepakati antara pihak pertama dengan pihak kedua kepada pihak  pertama.  Pengertian  jual  beli  menurut  Pasal  1457  KUHPerdata  “jual  beli”  adalah  suatu perjanjian yang mengikat, pihak penjual berjanji menyerahkan sesuatu barang/benda dan pihak lain yang  bertindak  sebagai  pembeli  mengikat  diri/berjanji  untuk  membayar  yang  telah  dijanjikan.( Muclis Patahna, 2009).
Perjanjian  jual  beli  yang  dibuat  dalam  bentuk  akta  serta  memiliki  nilai  pembuktian  yang sempurna,  apabila  ada  pihak  yang  cidera  janji,  tidak  dapat  lagi  mengelak  dari  kewajiban  yang sudah ditentukan.  Dalam hal ini peristiwa hukum yang terjadi yaitu Perjanjian Pendahuluan Jual Beli  biasanya  dilakukan  oleh  pihak  Devoleper,  maaraknya  bisnis  Property  yaitu  penjualan perumahan mengantarkan kepada banyaknya permaslahan-permasalahan yang muncul.
Isu  hukum  yang  terjadi  dan  fakta  yang  terjadi  di  lapangan  adalah  bahwa developer sering membuat kecurangan dalam hal :
1. pemalsuan surat izin mendirikan bangunan;
2. wanprestasi (ingkar janji) dalam hal pembangunan perumahan;
3. pemakaian ruang terbuka hijau untuk bambangunan perumahan;
4. tidak memkberikan kesempatan konsumen untuk mempelajari akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB);
5. developer atau  pengembang  perumahan  tidak  bertanggung  jawab  dalam  hal  informasi  dan penjelasan perumahan kepada calon pembeli;
6. developer atau pengembang tidak memenuhi syarat untuk menjadi developer yang baik;
7. developer atau pengembang tidak menyediakan prasarana, sarana dan utilitas umum;
8. dalam hal pembatalan pembeliaan rumah atas kelalaian pelaku pembangunan, developer tidak mengembalikan penuh uang konsumen pembelian perumahan;
Banyaknya developer yang tidak memenuhi syarat untuk dikatakan sebagai developer , maka terdapat  persyaratan-persyaratan  umum  untuk  dikategorikan  sebagai developer yang  baik,  antara lain :
1. Izin lingkungan setempat
2. Keterangan rencana umum tata ruang (RUTR)
3. Izin pemanfaatan lahan
4. Izin prinsip
5. Izin lokasi
6. Izin badan lingkungan hidup (BLH)
7. Izin dampak lalu lintas
8. Izin site plan
9. Izin amdal
10. Izin mendirikan bangunan (IMB)
Lengkapnya  perizinan  yang  sudah  dilakukan developer menjadi  syarat  layaknya developer dikatakan baik dan menjaga rasa aman bagi pembeli dan calon pembeli.
Dilihat dari penjelasan diatas konsep dalam pemahaman Perjanjian pendahuluan Jual Beli di tegaskan  didalam  pasal  11  ayat  (1)  Peraturan  Mentri  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat Republik  Indonesia  Nomor  11/PRT/M/2019  tentang  Sistem  Perjanjian  Pendahuluan  Jual  Beli Rumah  (selanjutnya  di  singkat  Permen  PUPR).  Perjanjian  pendahuluan  jual  beli  membingkai hukum  antara  penjual  dan  pembeli  dalam  system  Pre  Project-Selling  sebelum  tercapainya pelaksana  jual  beli  yang  sesungguhnya.  Adanya  hak  dan  kewajiban  antara  penjual  dan  pembeli sesuai dengan kesepakatan yang telah tertuang dalam perjanjian tersebut. Permaslahan Perjanjian
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. II, No. 1, Juni 2018 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejurnal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
pendahuluan jual beli pada umumnyadiawali dengan wanprestasi atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh salah satu pihak, baik dari salah satu pihak dan pihak lainnya yaitu penjual dan pembeli, sehingga tak jarang rasa kecewa dalam proses jual beli mengakibatkan pihak yang dirugikan mengajukan gugatan ke pengadilan.
Dari  penjelasan  diataslah  peneliti  menemukan  rumusan  masalah  terkait  dengan  bagaiman kajiaan dari segi hukum positif terkait dengan Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah

## METODE PENELITIAN
Yuridis  Normatif  yaitu  penelitian  yang  dilakukan  berdasarkan  bahan  hukum  dan  dengan cara  mengumpulkan  data-data,  mempelajari  buku-buku  pada  perpustakaan  serta  peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. “Penelitian hukum normatif, yang terdiri dari:
a. Penelitian terhadap azas-azas hukum
b. Penelitian terhadap sistematika hukum,
c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum,
d. Penelitian sejarah hukum dan
e. Penelitian perbandingan hukum”. (Bambang Sunggono, 2006)

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Salah  satu  aspek  terpenting  dalam  perjanjian  adalah  pelaksanaan  perjanjian. Pelaksanaan perjanjian menjadi tujuan orang-orang yang mengadakan perjanjian. “Dengan pelaksanaan perjanjian, pihak-pihak dapat memenuhi kebutuhannya, kepentingannya, serta mengembangkan bakatnya.” ( Neng Yani Nurhayani, 2015).
Pembuatan  perjanjian  dalam  prakteknya  banyak  sekali  yang  mengakhiri  perjanjian atau  melakukan  pembatalan  perjanjian,  dan  jika  salah  satu  pihak  tidak  melaksanakan kewajibannya,  maka  pihak  yang  lain  dapat  membatalkan  perjanjian.  Sebenarnya  hal  ini tidak  perlu  di  masukkan  kedalam  perjanjian,  karena  Hukum  Perdata  telah  menerapkan prinsip umum dalam perjanjian berupa syarat batal. Pasal 1266 KUHPerdata “Syarat batal dianggap  selalu  dicantumkan  dalam  persetujuan  yang  timbal  balik,  andaikata  salah  satu pihak tidak memenuhi kewajibannya”.
Syarat  batal  merupakan  suatu  batasan,  dimana  salah  satu  pihak  tidak  melaksanakan kewajibannya  dalam  perjanjian  (wanprestasi),  Apabila  dalam  perjanjian  ternyata  terdapat pelanggaran atau cacat terhadap ketentuan yang disebutkan pada pasal Perjanjian Pengikatan Jual Beli  (PPJB)  yang  sudah  disepakati  oleh  dua  belah  pihak,  maka  perjanjian  yang  telah  dibuat dapat dimintakan  pembatalan.  Seperti  tertuang  dalam  Peraturan  Menteri  Perkerjaan  Umum  dan Perumahan  Rakyat  Nomor  11/PRT/M/2019  Tentang  Sistem  Perjanjian  Pendahuluan  Jual  Beli Rumah,  pasal  10  ayat  (1)  “PPJB  dilakukan  setelah  pelaku  pembangunan  memenuhi  pernyaratan kepastian atas :
a. Status kepemilikan tanah;
b. Hal yang diperjanjikan;
c. Kepemilikan izin mendirikan bangunan induk atau izin mendirikan bangunan;
d. Ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum; dan
e. Keterbangunan paling sedikit 20% (dua puluh persen)”
Maka pada kasus tertentu yaitu pembelian rumah melalui developer, dalam hal ini developer atau  pengembang  berkewajiban  untuk  memenuhi  syarat-syarat  di  atas,  dan  dalam  hal developer tidak  dapat  memenuhi    dari  persyaratan  di  atas  maka  dan  atau  dalam  hal  ini    jika developer memalsukan  izin  mendirikan  bangunan  (IMB)  atau  surat-surat  penting  lainnya  maka  pembeli berhak membatalkan Penjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dan seperti tertuang dalam Peraturan Menteri  Perkerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat  Nomor  11/PRT/M/2019  Tentang  Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah, pasal 9 ayat (1) “ Dalam hal pelaku pembangunan lalai memenuhi jadwal sebagiamana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf a dan atau huruf b, calon pembeli dapat membatalkan pembelian rumah tinggal, rumah deret atau rumah susun” dan pasal 13  ayat  (1)  “Dalam  hal  pembatalan  pembelian  rumah  setelah  penandatanganan  PPJB  karena kelalaian pelaku pembangunan maka seluruh pembayaran yang telah diterima harus dikembalikan kepada pembeli.
Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat  Nomor  11/PRT/M/2019 Tentang  Sistem  Perjanjian  Pendahuluan  Jual  Beli  Rumah  hadir  guna  untuk  memberi  rasa  aman bagi  konsumen  dan  memberikan  dampak  yang  adil  bagi  kedua  belah  pihak  yang  sedang  dalam melakukan pengikatan jual beli rumah. Peraturan ini hadir karena banyaknya masalah yang timbul dari  pengikatan  ini,  Negara  hadir  dan  peraturan  ini  menjadi  bukti  bahwa  negara  hadir  untuk melindungi  rakyat,  khususnya  dalam  hal  pembeli  rumah  atau  konsumen  yang  rentan  untuk dimanfaatkan pihak pengembang perumahan karena posisinya yang tidak menguntungkan karena statusnya  sebagai  pembeli  yang  tidak  bisa  mengatur  dari  pihak developer atau  pengembang perumahan itu sendiri. Perbandingan terbalik dengan developer atau pengembang perumahan yang mempunyai power atau tenaga untuk mengatur konsumen.
Setelah adanya hubungan hukum antara dua belah pihak, maka terdapat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi, hak dan kewajiban sudah tertulis dalam penelitian sebelumnya, yang intinya adalah kedua belah pihak harus melaksanakan kewajiban dari apa yang telah diperjanjikan di awal dengan  mengacu  pada  Peraturan  Menteri  PUPR  Nomor  11/PRT/M2019.  Terjadinya  perjanjian antara  dua  belah  pihak  menimbulkan  hak  dan  kewajiban  dari  hal-hal  tersebut  dapat  diperjelas dalam  pasal  1338  KUH  Perdata  bahwa  “semua  persetujuan  dibuat  secara  sah  berlaku  sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”.
Lampiran  Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat  Nomor 11/PRT/M/2019  Tentang  Sistem  Perjanjian  Pendahuluan  Jual  Beli  Rumah  menyebutkan  bahwa hak pembeli paling sedikit memuat:
1. Memperoleh informasi yang benar, jujur, dan akurat mengenai Rumah.
Hak atas informasi ini sangat penting karena konsumen dapat memperoleh gambaran tentang produk  yang  diinginkan  dan  dapan  sesuai  dangan  apa  dengan  kebutuhan  serta  terhindar  dari kerugian akibat dari kesalahan membeli produk. Mengenai hal ini developer atau pengembang perumahan dapat memberikan informasinya kepada konsumen atau pembeli perumahan.
2. Mengetahui syarat dan ketentuan dalam jual beli Rumah sebelum melakukan pembayaran atas harga Rumah.
Hak  ini  merupakan  hak  konsumen  agar  konsumen  mengetahui  persyaratan-peryaratan  atau peraturan-peraturan  yang  ada  atau  di  tetapkan  oleh  pengembang  perumahan,  agar konsumen/pembeli  perumahan  tidak  merasa  dicurangi  atas  peraturan  atau  syarat-syarat  yang mengejutkan pembeli rumah.
3. Menerima serah terima Rumah pada jangka waktu sesuai dengan yang diperjanjikan. Penerimaan  serah  terima  surat-surat  berharga  yang  sudah  diperjanjikan  juga  harus  memiliki kepastian  dalam  hal  penyerah  terimaan  surat-surat  atau  pun  rumah  yang  sudah  diperjanjikan penyelesaiaan pembangunannua.
4. Mengajukan  klaim  perbaikan  atas  kondisi  fisik  Rumah  yang  tidak  sesuai  dengan  spesifikasi yang diperjanjikan.
Jika rumah atau bangunan yang tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan maka konsumen atau pembeli rumah dapat mengajukan protes atau keberatan atas suatu hal yang diklaim tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan.
5. Mendapat perlindungan hukum dari tindakan pelaku pembangunan yang beritikad buruk. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11/PRT/M/2019 Tentang Sistem  Perjanjian  Pendahuluan  Jual  Beli  Rumah,  menjadi  dasar  serta  kepastian  hukum  yang dihadirkan negara untuk masyarakan yang menjadi konsumen/pembeli rumah pada khususnya.
6. Melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian hukum.
Setiap  jual  beli  terkadang  terdapat  suatu  masalah  atau  sengketa  dari  dua  belah  pihak  yang melakukan  perbuatan  hukum  dengan  suatu  sebab  yang  halal,  maka  diharapkan  kedua  belah pihak melakukan pembelaan diri yang sewajarnya dan sesuai porsinya masing-masing dan tidak saling  menjatuhkan  satu  sama  yang  lain  dengan  mengutamakan  asas  praduga  tak  bersalah dengan tujuan agar permasalahan diselesaikan dengan sebaik mengkin.
7. Hak  untuk  membentuk  perhimpunan  penghuni  dan  pemilik  Sarusun  dalam  pembangunan Rumah Susun sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan.
Ini adalah hak dari setiap konsumen/pembeli rumah untuk membuat komunitas atau grup-grup sesama  pembeli  rumah  guna  untuk  mendapat  informasi  dari  sesama  pembeli  rumah  dengan mengutamakan tententuan Undang-Undang.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. II, No. 1, Juni 2018 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejurnal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
8. Hak  lain  yang  diatur  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-perundangan  dan/atau sesuai kesepakatan.
Hak-hak lainya tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen  selaras  dengan  peratuaran  menteri  pekerjaan  umun  dan  perumahan  rakyat  nomor 11/PRT/M/2019.
Sebagaimana  diatur  pada  pasal  4  Undang-Undang  nomor  8  tahun  1999,  konsumen atau pembeli properti memiliki hak antara lain kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi produk maupun jasa serta memilihnya sesuai dengan nilai tukar dan kondisi  sesuai  perjanjian.  Pembeli  properti  juga  berhak  atas  data  yang  jelas,  dan  jujur tentang  kondisi  dan  jaminan  barang  atau  jasa  serta  berhak  didengar  pendapat  atau keluhannya. Jika terdapat masalah, pembeli berhak mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa konsumen secara patut. Pasal ini juga menyebut tentang hak  mendapatkan  pembinaan  dan  pendidikan  konsumen  serta  hak  diperlakukan  secara benar dan jujur tanpa diskriminasi. Anda juga berhak memperoleh kompensasi, ganti rugi atau  penggantian  apabila  barang  atau  jasa  yang  diterima  tidak  sesua  janji.  Saatnya  kita sadar dan paham betul mengenai dasar-dasar hukum terutama porsinya sebagai konsumen. Setidaknya setelah kita tahu tentang adanya Undang-Undang perlindungan konsumen, kita mampu mencegah aksi pengembang properti yang berlaku curang dan tidak bertanggung jawab kepada para konsumennya.
Terbitnya  Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat  (Permen PUPR) Nomor 11/PRT/M/2019 tentang Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah, menurut  Wakil  Ketua  Badan  Perlindungan  Konsumen  (BPKN)  Rolas  Sitinjak, menghadirkan keadilan. Baginya, aturan tersebut menghadirkan Negara dalam melindungi konsumen.
“Aturan  ini  berlaku  untuk  perorangan  atau  badan  hukum  sebagai  pelaku  usaha. Permen  ini  banyak  ditentang  oleh  para  pelaku  usaha.  Padahal,  kalau  benar  hal  ini sebenarnya tidak ada masalah. Bahkan, aturan ini merupakan keberpihakan Negara kepada konsumen”. Konsumen perumahan banyak mendapatkan janji dari pengembang. Tatkala, konsumen sudah melakukan pembelian, bahkan sudah memulai akad kredit, namun rumah yang dijanjikan belum juga jadi.
Dengan  diundangkannya  Permen  PUPR  tentang  PPJB  ini  dampaknya  lebih memberikan  kepastian  bagi  calon  pembeli  rumah.  Karena  Permen  PUPR  ini  mengatur syarat  pemasaran,  minimal  informasi  pemasaran  dan  kewajiban  PPJB  dalam  bentuk notaris  yang  mana  tidak  diatur  sebelumnya.  Dua  hal  pokok  yang  diatur  didalam  permen tersebut. Pertama, setiap pembeli yang telah membayar uang pertama kali wajib membuat PPJB yang dibuat dihadapan notaris untuk menjaga legalitas hukum. Kedua, diatur jadwal pembangunan  dan  sanksi  masing-masing  pihak  bila  terjadi  pembatalan  PPJB. Mengacu kepada perlindungan konsumen Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga mengatur hak  dan  kewajiban  konsumen  agar  dalam  pelaksanaannya,  pelaku  usaha  dan  konsumen memiliki kedudukan berimbang.
Secara internasional terdapat 4 (empat) hak dasar konsumen yang diakui.
a. Hak untuk mendapatkan keamanan ( the right safety);
b. Hak untuk mendapatkan informasi ( the right informed );
c. Hak untuk memilih ( the right choose );
d. Hak untuk didengar ( the right to heard );
Peraturan  mengenai  hak  konsumen  tercantum  dalam  pasal  4  Undang-Undang Perlindungan Konsumen, diantaranya:
1. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengarkan pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya. Peraturan  mengenai  hak  konsumen  ini  diharapkan  dapat  melindungi  hak-hak konsuman yang mana sering terabaikan oleh d eveloper atau pengembang perumahan, dan  konsumen  tidak  sadar  bahwa  haknya  tertuang  dalam  Undang-Undang  ini.  Pada hukum  positif  yang  berlaku  disinilah  point  yang  bisa  didapat  yaitu  perlindungan konsumen,  apalbila  terjadi  kasus  hukum  terkait  perjanjian  pendahuluan  pembelian rumah.

## KESIMPULAN
Hukum  Positif  di  Indonesia  dalam  hal  perjanjian  pendahuluan  jual  beli  dalam  aturan hukumnya, Terbitnya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Permen PUPR) Nomor 11/PRT/M/2019 tentang Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah, menghadirkan  keadilan,  atura  tersebut  menghadirkan  Negara  dalam  melindungi konsumen.  Sebagaimana  diatur  pada  pasal  4  Undang-Undang  nomor  8  tahun  1999, konsumen  atau  pembeli  properti  memiliki  hak  antara  lain  kenyamanan,  keamanan,  dan keselamatan  dalam  mengonsumsi  produk  maupun  jasa  serta  memilihnya  sesuai  dengan nilai tukar dan kondisi sesuai perjanjian. Pembeli properti juga berhak atas data yang jelas, dan  jujur  tentang  kondisi  dan  jaminan  barang  atau  jasa  serta  berhak  didengar  pendapat atau  keluhannya.  Jika  terdapat  masalah,  pembeli  berhak  mendapatkan  advokasi, perlindungan,  dan  upaya  penyelesaian  sengketa  konsumen  secara  patut.  Pasal  ini  juga menyebut  tentang  hak  mendapatkan  pembinaan  dan  pendidikan  konsumen  serta  hak diperlakukan  secara  benar  dan  jujur  tanpa  diskriminasi.  Anda  juga  berhak  memperoleh kompensasi, ganti rugi atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesua janji. Saatnya kita sadar dan paham betul mengenai dasar-dasar hukum terutama porsinya sebagai konsumen.

## REFERENSI
Abdulkadir  Muhammad,  2000, Hukum  Perdata  Indonesia, Cet.  III,      Penerbit  PT  Citra Aditya Bakti, Bandung .
Ahmadi  Miru  dan  Sutarman  Yodo,  2014, Hukum  Perlindungan  Konsumen, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta.
Bambang  Sunggono,  2006, Metodologi  Penelitian  Hukum ,  ed.  1,  Penerbit  PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
Handri  Raharjo,  2009, Hukum  Perjanjian  di  Indonesia ,  Penerbit  Pustaka  Yustitia, Yogyakarta.
Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2004, Jual Beli (seri hukum perikatan) , Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan Konsumen.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik ssIndonesia Nomor 11/PRT/M/2019 Tentang Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah.