## PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM DALAM MEMBINA KERUKUNAN BERAGAMA OLEH PEMERINTAH KOTA BANDUNG

## IMPLEMENTATION OF GENERAL PUBLIC AFFAIRS IN NURTURING RELIGIOUS HARMONY BY THE GOVERNMENT OF BANDUNG CITY

## NOVIE INDRAWATI SAGITA

## Abstract
The issue of intolerance and radicalism has become contemporary social issues, including in Bandung City. Various cases of intimidation and denial of building religious houses, as well as the cases of terrorism in public places, have added to the list of intolerance and radicalism issue in the city of Bandung. In order to prevent a wider conflict, Bandung City Government implemented a national action program through the establishment of a village of tolerance and religious harmony coaching activities, which became part of the task of local government in carrying out general government affairs as stipulated in national law. This study discusses the implementation of general government affairs in fostering religious harmony in the city of Bandung. This research aims at understanding the processes, constraints, and strategies undertaken in carrying out the general government affairs. This research employs qualitative approach.  The  results  show  that  the  Government  of  Bandung  City  is  adequately  effective in dealing with the social conflict and religious intolerance. Bandung City Government has conducted a series of program and activities to develop and maintain social and religious harmony  in  ethical  and  cultural  diversity  setting.  Coordination  among  local  leaders  in ‘Forkopimda’ both at city level and sub-district level is synergistically established in anticipation and prevention of existing social conflict symptoms. Although the implementation of religious harmony counseling has been running effectively, but the Bandung City Government needs to build a model of coaching which increases the involvement of both public and private parties so as to further nurture greater religious harmony as well as social harmony in suppressing the potential of socio-political conflict and fragmentation within the society.
Keywords :
Intolerance, Radicalism, General Government Affairs, Religious Harmony.

## Abstrak
Isu  intoleransi  dan  radikalisme  menjadi  masalah  sosial  kontemporer  dalam  kehidupan bermasyarakat di Kota Bandung. Berbagai kasus intimidasi dan penolakan rumah ibadah agama  lain,  serta  kasus  terorisme  di  tempat-tempat  publik,  menambah  daftar  kasus intoleransi dan radikalisme di Kota Bandung. Dalam rangka mencegah terjadinya konflik yang  lebih  luas,  Pemerintah  Kota  Bandung  melaksanakan  program  aksi  nasional  melalui pembentukan  kampung  toleransi  dan  kegiatan  pembinaan  kerukunan  beragama,  yang menjadi bagian dari tugas pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum  sebagaimana  diatur  dalam  undang-undang.  Penelitian  ini  membahas  tentang pelaksanaan  urusan  pemerintahan  umum  dalam  pembinaan  kerukunan  beragama  di Kota Bandung. Tujuannya mengetahui proses, kendala dan strategi yang dilakukan dalam melaksanakan  urusan  tersebut.  Metode  penelitian  menggunakan  pendekatan  kualitatif. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  Pemerintah  Kota  Bandung  cukup  efektif  dalam menangani  masalah  konflik  sosial  dan  intoleransi  beragama.  Pemerintah  Kota  Bandung telah melakukan serangkaian program kegiatan untuk  mewujudkan harmonisasi sosial dan kerukunan beragama dalam keragaman etnis dan budaya. Koordinasi di antara pimpinan daerah yang tergabung dalam Forkopimda baik tingkat kota maupun tingkat kecamatan terjalin secara sinergis, dalam mengantisipasi dan mencegah gejala konflik sosial yang ada. Meskipun,  pelaksanaan  pembinaan  kerukunan  beragama  sudah  berjalan  efektif,  namun Pemerintah  Kota  Bandung  perlu    membangun  model  pembinaan  dengan  meningkatkan keterlibatan  masyarakat  dan  pihak  swasta  sehingga  dapat  lebih  menciptakan  kerukunan dan harmoni sosial yang lebih kuat dalam menekan potensi konflik dan fragmentasi secara sosial politik di masyarakat.
Kata Kunci :  Intoleransi, Radikalisme, Urusan Pemerintahan Umum, Kerukunan Beragama.

## Novie Indrawati Sagita
Departemen Ilmu Pemerintahan, FISIP Universitas Padjadjaran Jln. Raya Bandung –
Sumedang Km. 21 Jatinangor,
Kab. Sumedang Email: Novie.indrawati. sagita@unpad.ac.id Naskah Diterima: Tanggal 7 September 2017. Revisi 28 Desember 2017-28 Mei 2018. Disetujui 1 Juni 2018.

## PENDAHULUAN
Kemajuan pembangunan di Kota Bandung, baik  sektor  jasa,  pariwisata,  kuliner dan  pendidikan    menjadi  daya  tarik masyarakat,  untuk  singgah  demi  mencari nafkah,  mengenyam  pendidikan,  maupun menjadikannya  sebagai  tempat  tinggal. Kemajuan  pembangunan  ini  menjadikan karakter Kota Bandung hampir sama  dengan kota  metropolitan  lainnya,  dengan  tingkat mobilitas sosial yang tinggi serta komposisi penduduk yang beragam etnis, budaya, dan agama. Sehingga, Kota Bandung menjelma menjadi kota  yang bermasyarakat  heterogen dengan  kompleksitas permasalahan sosial.
Salah satu permasalahan sosial yang kini dihadapi  Kota  Bandung  adalah  intoleransi dan  radikalisme.  Beberapa  kasus  terjadi yang  diklaim  sekelompok  masyarakat  atas nama  agama  mayoritas  telah  membatasi ruang  gerak  dan  kebebasan  beribadah agama lain. Bandung yang semula sebagai kota  bersahabat  menjadi  salah  satu  kota di Jawa Barat yang termasuk kategori kota intoleran versi Setara Institute dan Komnas HAM.
Penelitian  Setara  Institute  tahun  2015, menunjukkan  bahwa  6  dari  10  kota  paling intoleran di Indonesia berada di Jawa Barat, dan  salah  satunya  adalah  Kota  Bandung dengan  indeks  4,16.  Desk  KBB  Komnas HAM  dalam  laporan  akhir  tahun  tentang kebebasan  beragama  2015  dan  2016 mencatat  jumlah  pengaduan  tertinggi terkait  pelanggaran  hak  atas  kebebasan berkeyakinan dan  beragama (KBB) berasal dari Jawa Barat (Komnas HAM, 2017 : 1).
Menurut  penelitian Komnas HAM tahun 2017, intoleransi di Jawa Barat terjadi karena adanya  regulasi-regulasi  daerah  bernuansa
agama  tertentu  dan  lebih  menonjolkan agama  mayoritas.  Berbagai  peraturan tersebut diduga kuat secara substansial dapat melanggar  hak  atas  KBB  dan  berpotensi melahirkan  diskriminasi  atas  nama  agama; kuatnya  tekanan  dari  kelompok  intoleran yang  tidak  menghendaki  keberadaan kelompok atau identitas keyakinan tertentu untuk hidup bersama dalam satu komunitas masyarakat  (Komnas  HAM,  2017:  1-5). Berdasarkan  penelitian  Komnas  HAM pula,  disebutkan  bahwa  sebagian  besar aksi  kekerasan  dan  persekusi  terhadap kelompok agama merupakan  pengulangan dari  aksi-aksi  serupa  sebelumnya,  tak pernah  terjadi  secara  spontan.  Hal  ini menunjukkan  lemahnya  kapasitas  aparatur pemerintah  dalam  mengelola  keragaman baik merumuskan strategi pencegahan dan respons terhadap resiko konflik keagamaan (2017: 1)
Sidney Tarrow (1983:26-34)
mengidentifikasi  tiga  situasi  yang  bisa mendorong  terjadinya  suatu  konflik  sosial, yaitu:  struktur  kesempatan  politik  (akses terhadap institusi politik), adanya  kelompok pendukung  (aliansi)  dan  stabilitas  peta politik  ( political  alignment ).  Berdasarkan pendapat  Tarrow  di  atas,  maka  dapat diintepretasikan  bahwa  regulasi  yang cenderung berpihak pada kelompok agama mayoritas,  tidak  berdayanya  aparatur terhadap  tekanan  yang  disampaikan kelompok-kelompok  tersebut  menciptakan relasi kuasa yang tidak seimbang sehingga menciptakan  struktur  kesempatan  politik yang  mendukung,  sehingga  memudahkan mobilisasi  kelompok  untuk  melakukan kekerasan kepada kelompok agama lain.
Masalah  intoleransi  dan  radikalisme berbasis  agama  umumnya  terjadi  pada

## Jurnal
PENAMAS Volume 31, Nomor 1, Januari-Juni 2018, Halaman 47 - 64
situasi masyarakat yang mengalami tekanan politik, ketidakadilan, dan kesenjangan sosial yang  tinggi.  Protes  melalui  aksi  terorisme diyakini  sebagai  salah  satu  strategi  politik dari  kelompok-kelompok  yang  merasa tidak  puas    terhadap  pemerintah  yang kuat  dan  berkuasa  (Djelantik,  dkk,  2013:9). Selanjutnya,  masih  menurut  Djelantik, dorongan untuk melakukan kekerasan yang dilakukan  kelompok  intoleran  dan  radikal juga  diperkuat  dengan  kecenderungan kelompok  untuk  melakukan  glorifikasi. Atas  klaim  derajat  keimanan,  mereka menganggap  diri  mereka  lebih  suci  dari kelompok  lain  yang  berbeda  pemikiran maupun  keyakinan.  Adanya  truth  claim, menganggap  ajaran  yang  mereka  yakini paling benar, sambil melegitimasi tindakan- tindakan  agresif  mereka    dengan  ayat- ayat  Tuhan.  Kecenderungan  menganggap suci,  ajaran  atau  keyakinan  diri  sendiri  ini kemudian melahirkan apa yang di namakan dehumanisasi  dan  demonisasi  (2013:17). Tindakan kekerasan atas nama Tuhan yang mereka  lakukan justru menggunakan cara- cara setan dan bertentangan dengan nilai- nilai kemanusiaan.
Dalam  kehidupan  bernegara  atau wilayah,  manusia-manusia  yang  tergabung di  dalamnya  memang  memiliki  potensi konflik  dan  perpecahan.  Manusia  pada dasarnya  adalah  makhluk  yang  berkonflik, baik  konflik  dalam  dirinya  sendiri,  konflik dengan  orang  lain,  maupun  berkonflik dengan lingkungannya. Meskipun dikatakan bahwa  penyatuan  manusia  dalam  suatu negara dan bangsa karena adanya kesamaan sebagai  ikatan  sosial  maupun  psikologis antara anggotanya, seperti kesamaan etnis, budaya,  bahasa,  maupun  sejarah.  Namun
konflik dalam suatu bangsa dan negara akan selalu ada.
Konflik  merupakan  hukum  alam  dan keniscayaan  dalam  kehidupan  manusia. Berbagai  hal  dapat  menyebabkan  konflik, seperti konflik kepentingan karena persaingan  merebut  sumber  daya  maupun konflik  identitas  dan  nilai.  Konflik  identitas dan  nilai  ini  karena  manusia  memiliki pandangan hidup baik pandangan tentang prinsip dirinya maupun pandangan tentang dunia  di  luarnya  (Darsono,  2010:  2-3). Meskipun manusia rentan terhadap konflik, tidak  berarti  bahwa  membangun  identitas bangsa  adalah  sesuatu  yang  muskil. Justru  perjuangan  membangun  identitas bangsa  pada  negara-negara  yang  plural menjadi bagian penting dan sejajar dengan pembangunan suatu negara (Fathurochman, 2008: 9).
Identitas  merupakan  konstruksi  dan bukan  sesuatu  yang  muncul  begitu  saja. Identitas  selalu  didasari  oleh  konteks sosial  dan  kultural  yang  berkembang, bukan  datang  dari  pihak  luar.  Identitas yang  muncul  merepresentasikan  negosiasi berbagai  pihak  yang  terlibat  di  dalamnya. Proses  negosiasi  ini  idealnya  bukan  dalam bentuk marginalisasi salah satu pihak, bukan separasi,  tidak  cukup  sekadar  asimilasi, tetapi  merupakan  integrasi  (Liebkin,  2003: 144; Padilla & Perez, 2003: 40).
Gutmann  berpendapat  bahwa  politik identitas dapat memberi pengaruh terhadap  keberhasilan  demokrasi.  Politik identitas  dianggap  baik  bilamana  mampu menyediakan  nilai  solidaritas,  membangun kesadaran publik tentang kewargaan ( civic ), melawan  ketidakadilan  terhadap  kelompok tanpa mempromosikan supremasi kelompok
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum dalam Membina Kerukunan ...     (Novie Indrawati Sagita)
sendiri dan menunjukkan terhadap kelompok  lain  (Gutmann,  2003:  35-38). Namun  demikian,  pembentukan  identitas kebangsaan  tidak  serta  merta  identitas- identitas  kelompok  yang  ada  di  dalamnya menjadi  larut  dan  musnah.  Bagaimanapun, setiap  kelompok  memiliki  kecenderungan untuk mempertahankan identitasnya.
Ketika  berinteraksi  dengan  kelompok yang  berbeda,  anggota  sebuah  kelompok akan  menunjukkan  dan  mempertahankan identitasnya.  Pertahanan identitas ini dengan sendirinya  akan  membentuk  batas-batas kultural  ( cultural  boundaries ).  Pertahanan identitas  akan  terlihat  bilamana  suatu kelompok  sebagai  bagian  unit  kelompok yang  lebih  besar  tersebut  memperlihatkan perilaku  yang  khas  dan  berbeda  (Barth, 1988: 16).
Menurut    Fathurochman,  politik identitas  dianggap  baik  dalam  konteks kebangsaan,  di  mana  identitas    muncul sebagai  pertanda  kebangkitan  dari  suatu masyarakat  atau  negara.  Satu  hal  yang sangat  menarik  ternyata  identitas  suatu bangsa  hampir  selalu  berbentuk  multi identitas.  Pengalaman  beberapa  negara menunjukkan  bahwa  pengembangan  citra bangsa untuk memperoleh identitas positif harus melalui proses yang panjang, historikal, dengan  mengembangkan  peradaban  dan kultur yang kuat serta dibangun dari potensi yang ada. Pertama adalah berpegang pada komitmen  untuk  menjaga  kebersamaan sebagai bangsa. Nilai-nilai identitas bangsa harus  ditanamkan  dan  secara  psikologis terinternalisasi  pada  setiap  warga.  Setiap warga  negara  maupun  penguasa  selalu berusaha menjaga dan melestarikan identitas bangsa secara positif (Fathurochman, 2008: 3-5).
Di  samping  konflik,  perbedaan  yang menyebabkan  keragaman    manusia  adalah kodrat.  Oleh  karena  itu,  penerimaan  dan penilaian terhadap kebhinekaan merupakan konstruksi  sosial  psikologis  yang  tidak  ada dengan  sendirinya  tanpa  sengaja,  namun harus  dibangun  dengan  pola  inklusif, yang  mana  penerimaan  dan  pengelolaan kebhinekaan  menjadi  sikap  menerima perbedaan  sebagai  bagian  dari  nilai-nilai dasar  yang  dioperasionalisasikan  dalam tindakan    dan  perilaku  sehari-hari.  Dalam kajian  psikologi  sosial,  ada  beberapa model  kebhinnekatunggalikaan.  Model yang  dimaksud  adalah  dekategorisasi, rekategorisasi, perbedaan mutual, dan model identitas  hierarkhi  ganda  (Fathurochman (2008:  3-7).  Penjelasan  keempat  model tersebut sebagai berikut:
Model Dekategorisasi , upaya
menyatukan  dan  menyelaraskan  relasi antara  dua  kelompok  atau  lebih,  dengan cara  melakukan  eliminasi  bias  ingroup favoritisme  melalui  diferensiasi  dan tumbuhnya  personalisasi.  Model  ini merupakan  upaya  untuk  mengenali kembali  adanya  diferensiasi  individu  di dalam kelompok dan personalisasi (adanya keunikan)  pada  setiap  anggota  kelompok. Cara  yang  dapat  dilakukan  adalah  dengan meningkatkan  kontak  interpersonal  dari anggota-anggota kelompok yang berbeda- beda  secara  intensif.  Kontak  interpersonal dilakukan  dengan  suasana  interaksi  yang setara, intimasi, dan kooperatif.
Model rekategorisasi merupakan upaya untuk  menstrukturisasi  ulang  kategorisasi kelompok  pada  level  yang  lebih  tinggi secara  inklusif.  Dua  kelompok  atau  lebih yang masing-masing memiliki identitas yang berbeda-beda  akan  memiliki  satu  identitas

## Jurnal
PENAMAS Volume 31, Nomor 1, Januari-Juni 2018, Halaman 47 - 64
kelompok yang umum. Rekategorisasi secara positif  dapat  menumbuhkan  kebanggaan, cinta  tanah  air  dan  rasa  kebangsaan yang  lebih  tinggi.  Namun,  secara  negatif, rentan terhadap konflik internal, dan dapat mengakibatkan perpecahan bilamana salah  satu  kelompok  merasa  tertindas  dan diperlakukan  berbeda  dengan  anggota kelompok yang lain.
Model diferensiasi mutual,  menekankan pada  aspek  kerjasama  tanpa  mengabaikan kategorisasi yang ada. Tiap kelompok dapat memelihara identitas masing-masing tanpa perlu  melakukan  rekategorisasi  di  antara mereka.  Agar  kelompok-kelompok  yang memiliki  identitas  berbeda  tersebut  dapat kerjasama  secara  mutual,  maka  model kerjasama  yang  direkomendasikan  adalah komplementari.  Artinya,  bidang-bidang kerjasama yang digarap adalah bidang yang merupakan keunggulan satu kelompok dan diperlukan  oleh  kelompok  lain.  Kelompok- kelompok  yang  terlibat  juga  harus memiliki  tujuan  bersama.  Agar  perbedaan antarkelompok  dapat  diminimalisasi,  maka secara  struktural  harus  ada  kesetaraan ekonomi dan politik.
Model  identitas  hierarkhi  ganda, menggunakan  pendekatan  multiidentitas, mengarahkan individu-individu dan kelompok-kelompok  untuk  memiliki  lebih dari  satu  identitas.  Secara  operasional, identitas  ganda  yang  dimaksud  bisa horisontal ataupun vertikal. Dalam kaitannya  dengan  kehidupan  berbangsa dan  bernegara,  yang  perlu  dipertegas adalah  identitas  ganda  yang  vertikal  atau hirarkhis.  Sedangkan,  identitas  kesukuan atau  kedaerahan  ditempatkan  pada  level yang  lebih  rendah  dibanding  identitas nasional. Identitas nasional bersifat
inklusif  yang    selalu  menjaga  agar  tidak terjadi  gesekan  antarkelompok  dengan cara  menjaga  kesetaraan  status  dalam berinteraksi.  Kelompok  identitas  nasional harus  memiliki  kekuatan  yang  lebih  besar daripada  kelompok  identitas  lainnya  yang lebih  kecil  atau  di  level  daerah.  Model  ini akan  membangun  nasionalisme,  di  mana kelompok-kelompok memiliki identitas yang sama  dan  merepresentasikan  diri  sebagai suatu  bangsa  dalam  berhubungan  dengan bangsa-bangsa lain.
Pengembangan  model  kebhinekaan sebagaimana yang ditawarkan Fathurochman signifikan dalam membangun pluralisme kewargaan. Masalah konflik sosial berbasis agama tidak hanya dipandang dari masalah perbedaan identitas kelompok saja, melainkan  juga  sudah  menjadi  masalah kebangsaan  dan  disharmonisasi  sosial. Solusi masalah konflik keagamaan tersebut bukan  hanya  pada  pendekatan  penegakan hukum tetapi juga diperlukan suatu rekayasa sosial yang dapat mendukung terlaksananya rekonsiliasi  kebangsaan  untuk  mencapai kerukunan dan integrasi bangsa.
Sudah menjadi tugas pemerintah baik pusat  maupun  daerah  untuk  mewujudkan integrasi bangsa dengan mengatasi konflik di  antara  warganya.  Pemerintah  memiliki tugas  membina  kerukunan  dan  menjaga harmonisasi sosial. Tugas tersebut termasuk dalam  urusan  pemerintahan  umum, sebagaimana  tercantum  dalam  Pasal  9 ayat (5) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah  Daerah.  Urusan  pemerintahan umum      merupakan  kewenangan  Presiden sebagai kepala pemerintahan. Namun dalam pelaksanaannya, dapat     dilaksanakan oleh gubernur  dan  bupati/wali  kota  di  wilayah kerja masing-masing. Bupati/wali kota dalam
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum dalam Membina Kerukunan ...     (Novie Indrawati Sagita)
melaksanakan urusan pemerintahan umum pada  tingkat  kecamatan  melimpahkan pelaksanaannya  kepada  camat.  Gubernur dan  bupati/wali  kota  dibantu  oleh  instansi vertikal,  dan  pelaksanaannya  dibiayai  dari APBN.  Adapun  yang  dimaksud  urusan pemerintahan umum, meliputi:
1.  Pembinaan  wawasan  kebangsaan dan  ketahanan  nasional  dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila,  pelaksanaan  UUD  1945, pelestarian  Bhineka  Tunggal  Ika serta pemerataan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia;
2.  Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
3.  Pembinaan  kerukunan  antar-suku dan  intra-suku,  umat  beragama, ras,  dan  golongan  lainnya  guna mewujudkan  stabilitas  kemanan lokal, regional, dan nasional;
4.  Penanganan  konflik  sosial  sesuai ketentuan  peraturan  perundang- undangan.
5.  Koordinasi  pelaksanaan  tugas antarinstansi  pemerintahan  yang ada  di  wilayah  daerah  provinsi dan  daerah  kabupaten/kota  untuk menyelesaikan  permasalahan  yang timbul  dengan  memperhatikan prinsip  demokrasi,  hak  asasi manusia,  pemerataan,  keadilan, keistimewaan  dan  kekhususan, potensi  serta  keanekaragaman daerah  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan;
6.  Pengembangan kehidupan demokrasi  berdasarkan  Pancasila; dan 7.  Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan  kewenangan  daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal. Selanjutnya, dalam melaksanakan urusan  pemerintahan  umum,  gubernur bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri  dan  bupati/walikota  bertanggung jawab  kepada  Menteri  melalui  gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
Agar pelaksanaan urusan pemerintahan umum  berjalan  lancar,  pemerintah  daerah membentuk Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan  Daerah)  baik  di  tingkat  provinsi, kabupaten/kota,  maupun  di  kecamatan. Forkopimda  masing-masing  diketuai  oleh pimpinan wilayah. Di tingkat provinsi dipimpin gubernur,  kabupaten/kota  dipimpin  oleh bupati/walikota, dan di kecamatan dipimpin oleh  camat.  Anggota  Forkopimda  terdiri atas  pimpinan  DPRD,  pimpinan  kepolisian, pimpinan  kejaksaan,  dan  pimpinan  satuan teritorial  Tentara  Nasional  Indonesia  (TNI) di  Daerah.  Sedangkan  anggota  forum koordinasi  pimpinan  di  kecamatan  terdiri atas  pimpinan  kepolisian  dan  pimpinan kewilayahan TNI di kecamatan.
Sehubungan dengan pelaksanaan urusan  pemerintahan  umum  terkait pembinaan  kerukunan  beragama  tersebut, pemerintah membentuk program aksi secara nasional,  di  antaranya  adalah  membentuk Kampung  Toleransi  yang  dilaksanakan  di daerah,  tidak  terkecuali  di  Kota    Bandung. Program ini sebuah upaya menciptakan iklim sosial politik yang kondusif dan masyarakat mampu menyikapi perbedaaan secara baik, sehingga beragam etnis budaya dan agama dapat  hidup  berdampingan  secara  rukun,

## Jurnal
PENAMAS Volume 31, Nomor 1, Januari-Juni 2018, Halaman 47 - 64
aman  dan  damai  dalam  satu  kesatuan masyarakat.
Sehubungan  aksi  nasional  tersebut, pemerintah  Kota  Bandung  berencana membentuk  Kampung  Toleransi  di  setiap kecamatan  sebagai  miniatur  bangsa  dalam menyikapi  perbedaaan  suku  dan  agama yang ada di Indonesia. Hingga tahun 2017, Kota  Bandung  telah  memiliki  14  kampung toleransi  dari  30  kecamatan  yang  ada.  Hal ini  menunjukkan,  target  pemerintah  Kota Bandung  belum  sepenuhnya  tercapai. Pertanyaan penelitian ini mengenai (1) faktor apa saja yang menjadi kendala Pemerintah Kota Bandung dalam membentuk kampung toleransi?;  (2)  strategi  apa  yang  dilakukan Pemerintah  Kota  Bandung  dalam  menjaga kerukunan  beragama  dan  harmonisasi sosial?;  dan    (3)  model  apa  yang  perlu diterapkan dalam rangka mengembangkan kerukunan hidup beragama dan harmonisasi sosial?
Penelitian  ini  bertujuan  mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala, strategi yang dilakukan, serta model pengembangan pelaksanaan urusan pemerintah umum dalam rangka membina kerukunan hidup beragama dan  harmonisasi  sosial  di  Kota  Bandung. Hasil    penelitian    dihrapkan  memberikan sumbangan  pemikiran  mengenai  model pengembangan  dan    peningkatan  strategi yang perlu dilaksanakan pemerintah dalam pembinaan kerukunan beragama.

## METODE PENELITIAN
Tulisan  ini  merupakan  hasil  penelitian yang  berlokasi  di  Kota  Bandung,  dengan menggunakan  pendekatan  kualitatif.  Data yang  digunakan  sebagai  bahan  analisis terdiri dari data primer dan sekunder. Data
primer  diperoleh  dari  hasil  observasi  dan wawancara.  Sedangkan  data  sekunder diperoleh  dari  arsip  data  Pemerintah  Kota Bandung dan media massa. Tahapan analisis melalui  kategorisasi,    seleksi,  reduksi, intepretasi logis dan penarikan kesimpulan. Validasi  data  dilakukan  dengan  cara triangulasi, yakni membandingkan data yang bertujuan  untuk  mencari  titik  temu  antara jawaban  informan,  data  sekunder  dengan teori-teori sehingga dapat digunakan untuk menjawab masalah penelitian.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Kota  Bandung  sebagai  kota  intoleran  di Indonesia karena sering terjadi pelanggaran HAM  dan  konflik  sosial  berbasis  agama. Konflik  sosial  ini  dikhawatirkan  berpotensi mengganggu  kerukunan  hidup  beragama dan  harmonisasi  kehidupan  sosial  di dalam  bingkai  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia (NKRI). Beberapa kasus intoleransi dan radikalisme yang pernah  terjadi di Kota Bandung, dapat dilihat pada Tabel 1 berikut.
Tabel 1. Beberapa Kasus Intoleransi dan Radikalisme di Kota Bandung No Waktu Kejadian Peristiwa Pelaku 1 Oktober 2012 Perusakan Mesjid Ahmadiyah Oknum Front Pembela Islam (FPI) Bandung Raya 2 Juni 2016 Dugaan pemerasan oleh ormas terhadap pembangunan gereja dengan dalih bangunan tempat ibadah tersebut tidak memiliki izin Oknum ormas 3 Desember 2016 Pembubaran acara Kebaktian Natal umat Kristen dengan alasan kegiatan ibadah tidak boleh dilakukan di tempat umum Pembela Ahlus Sunnah (PAS) Isi Tabel 1 No. 4 Bersambung ke Halaman 54
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum dalam Membina Kerukunan ...     (Novie Indrawati Sagita)
4 Februari 2017 Bom Panci di Taman Pendawa, Kelurahan Arjuna, Kecamatan Cicendo Bandung SA alias Gungun alias Zalzalat alias AF 5 Agustus 2017 Aksi terorisme di Buah Batu Bandung Teroris berinisial AW
Sumber:  Diolah dari berbagai sumber Media Massa, Penelitian 2017
Petikan  kejadian    di  atas  merupakan sebagian  kecil  dari  sekian  banyak  kasus intoleransi  dan  radikalisme  yang  marak  di Kota  Bandung.  Berbagai  kasus  tersebut dengan  sekejap  mengubah  citra  Kota Bandung, semula dikenal sebagai kota yang bersahabat,  kini  berubah  menjadi  salah satu  kota  yang  dinilai  rawan  intoleransi dan  radikalisme,  sehingga  berpotensi terjadinya    konflik  sosial-politik  yang  lebih besar.  Terdapat  fakta,  banyak  teroris  yang ditemukan  bermukim  atau  meracik  bom di Kota Bandung. Selain itu, Kota Bandung juga berbatasan dengan wilayah Kabupaten Bandung,  yang  juga  banyak  ditemukan terduga teroris.
Tabel 2.  Beberapa Nama Terduga Teroris yang Bermukim di Kota Bandung Nama Aktivitas Tempat Tinggal Tanggal Penang- kapan FRT alias Baid Dosen di Perguruan Tinggi Bandung Kampung Sukaluyu, RT.
02, RW 12, Kelurahan Pasir Biru Kecamatan Cibiru Bandung Agustus 2010
WM alias Dadan alias Tio alias Alan alias AS (anak salah satu dari anggota MUI) Pemimpin jaringan teroris di Bandung, bertugas menggalang dana untuk dikirimkan ke daerah konflik di wilayah Indonesia Timur. Pernah aktif sebagai pasukan jihad di Filipina Isi Tabel 2 Bersambung ke Kolom Berikut Selatan dan Konflik Poso 7 Mei 2013
AS alias AM alias AA Ahli mekanik listrik di apartemen, memiliki hubungan dengan kelompok radikal dan tergabung dalam Jamaah Ansharut Daulah Kos di Jalan Kebong Gedang III, RT. 2/11, Kelurahan Maleer, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung 8 Maret 2017 SA alias Gungun alias Zalzalat alias AF Diduga sebagai pemodal teroris Yayat Cahdiyat alias Abu Salam, merupakan pelaku bom panci di Taman Pandawa dan aksi baku tembak di Kantor Kelurahan Arjuna, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung
Tertangkap di Jalan Jamika, Gang Bahpian, RT 9, RW 6 kelurahan Sukahaji, Bandun 9 Maret 2017 WS Terduga jaringan aksi teror di Kampung
Melayu Jakarta Tinggal di Ciwastra Bandung dan tertangkap di Buah Batu Bandung 24 Mei 2017 A Pengusaha karpet, terduga jaringan aksi teror di Kampung Melayu Jakarta Tinggal di Rumah
Kontrakan, Kampung Parunghalang 10/01, Kelurahan Andir, Kecamatan Baleendah
22 Mei 2017 Sumber:  Dilolah dari berbagai sumber Media Massa, Penelitian 2017 Berbagai kasus intoleransi dan
radikalisme  yang  terjadi  di  Kota  Bandung, membuat Pemerintah Kota Bandung menjadi lebih  responsif  terhadap  berbagai  kejadian yang  berpotensi  menimbulkan  konflik sosial. Komitmen Pemerintah Kota Bandung adalah  mengembalikan  citra  positif  Kota Bandung. Salah satu upaya yang dilakukan

## Jurnal
PENAMAS Volume 31, Nomor 1, Januari-Juni 2018, Halaman 47 - 64
adalah dengan berpartisipasi melaksanakan program aksi nasional dengan  membentuk kampung toleransi.
Kota Bandung
berkepentingan untuk  ikut  serta  melaksanakan  kampung toleransi  karena  tingkat  kemajemukan (etnis  maupun  agama)  di  kota  ini  cukup tinggi.  Tujuan  Pemerintah  Kota  Bandung membentuk    kampung  toleransi  agar dapat  menjaga  iklim  sosial  politik  daerah yang  kondusif  bagi  kehidupan  masyarakat melalui menumbuhkembangkan rasa kekeluargaan  dan  menghargai  perbedaan, serta  menghilangkan  sikap  intoleran di masyarakat. Diharapkan melalui pembentukan kampung toleransi ini, kondisi sosial  politik  yang  kondusif  dapat  menjadi kekuatan pembangunan daerah. 1
Responsivitas Pemerintah Kota Bandung membangun  kampung  toleransi  dalam rangka  menciptakan  kehidupan  damai dalam  keberagaman,  terutama  menjaga keamanan  dan  kerukunan  beragama  dari bahaya  konflik  sosial,    merupakan  wujud pelaksanaan    urusan  pemerintahan  umum oleh Pemerintah Kota Bandung. Pemerintah Kota  Bandung  menargetkan  di  setiap kecamatan  dibangun  proyek  miniatur kehidupan  yang  damai  dalam  keragaman dalam wadah NKRI. Namun demikian,  saat ini  baru  terbentuk  14  kampung  toleransi, yang  terdiri  dari  enam  Kampung  toleransi yang sudah memiliki dokumen lengkap baru enam    kecamatan,  sedangkan  di  delapan kecamatan  lainnya,  status  dokumennya kurang  lengkap  karena  salah  satu  syarat administratif  yang  dibutuhkan  belum tersedia.
1 Wawancara  dengan  Bapak  Dadang  Setiawan, Kepala Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Kota Bandung.

## Perkembangan pembentukan kampung
Toleransi  di  Kota  Bandung  dapat  disarikan dalam Grafik 1 di bawah ini.
Grafik 1. Status Pembentukan Kampung Toleransi di Kota Bandung
Sumber:  Bakesbangpol Kota Bandung, 2018 (data diolah)
Belum  semua  kecamatan  di  Kota Bandung telah terbentuk Kampung Toleransi, dikarenakan  beberapa  kecamatan  belum melengkapi dokumen, baik profil kecamatan dan  SK  Camat.  Sedangkan  tiga  kecamatan lainnya  baru  sebatas  usulan  warga. Keterangan  tentang  status  pembentukan Kampung Toleransi di Kota Bandung dapat dilihat pada Tabel 3.

## Tabel 3. Pembentukan Kampung Toleransi di Kota Bandung Tahun 2017
No Kecamatan Kampung Toleransi Keterangan Profil Kampung SK Camat 1 Andir Belum Belum Belum lengkap 2 Antapani Belum Sudah Profil Kampung belum lengkap 3 Arcamanik Belum Sudah Profil Kampung belum lengkap 4 Astana Anyar Belum Sudah Profil Kampung belum lengkap 5 Babakan Ciparay Sudah Sudah Sudah Lengkap 6 Bandung Kidul Belum Belum Belum lengkap 7 Bandung Kulon Belum Belum Baru usulan warga Isi Tabel 3 No. 8 Bersambung ke Halaman 56
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum dalam Membina Kerukunan ...     (Novie Indrawati Sagita)
8 Bandung Wetan Belum Belum Belum lengkap 9 Batununggal Sudah Sudah Sudah Lengkap 10 Bojongloa Kaler Sudah Sudah Sudah Lengkap 11 Bojongloa Kidul Belum Belum Belum lengkap 12 Buah Batu Belum Belum Belum lengkap 13 Cibeunying Kaler Belum Belum Belum lengkap 14 Cibeunying Kidul Sudah Sudah Sudah Lengkap 15 Cibiru Sudah Belum SK Camat Belum 16 Cicendo Belum Sudah Profil Kampung belum lengkap 17 Cidadap Belum Belum Baru usulan warga 18 Cinambo Belum Belum Belum lengkap 19 Coblong Belum Belum Belum lengkap 20 Gede Bage Belum Belum Belum lengkap 21 Kiara Condong Sudah Sudah Sudah Lengkap 22 Lengkong Sudah Belum SK Camat Belum 23 Mandalajati Sudah Sudah Sudah Lengkap 24 Panyileukan Belum Belum Baru usulan warga 25 Rancasari Belum Belum Belum lengkap 26 Regol Belum Sudah Profil Kampung Belum lengkap
27 Sukajadi Belum Sudah Profil Kampung Belum lengkap 28 Sukasari Belum Belum Belum lengkap 29 Sumur Bandung Belum Belum Belum lengkap 30 Ujung Berung Belum Belum Belum lengkap Sumber:  Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung, 2017
Kecamatan  yang  telah  membentuk Kampung  Toleransi  dan  sudah  memiliki dokumen  yang  lengkap,  dapat  diresmikan oleh  camat.    Namun,  dua      di  antaranya telah  diresmikan    oleh  Walikota,  yaitu  di Kelurahan  Paledang  Kecamatan  Lengkong dan Kelurahan Jamika Kecamatan Bojongloa Kaler.    Dua  wilayah  tersebut  menjadi wilayah  percontohan    Kampung    Toleransi di  Kota  Bandung.  Karena,    selain  sebagai wilayah  padat  pemukiman,  juga  wilayah yang  memiliki  tingkat  kemajemukan  yang cukup  tinggi,  di  mana  penduduk  asli  dan masyarakat  pendatang  dari  berbagai  etnis dan agama hidup rukun di dalamnya.
Menurut  keterangan  salah  satu warga Gang Ruhana, Kelurahan
Paledang,  kecamatan  Lengkong,  jauh sebelum  diresmikan  sebagai  Kampung Toleransi,  masyarakat  sudah  hidup  rukun berdampingan meskipun berbeda etnis dan agama antara masyarakat Muslim, Tionghoa Kristen,  dan  Buddha  Konghucu.  Di  wilayah tersebut, rumah ibadat berdiri berdampingan yakni mesjid Al-Amanah, Gereja Pantekosta, dan  Vihara  Girimetta  (berdiri  tahun  1946). Terdapat  75  persen  masyarakat    Kristiani dan masyarakat Buddha, sisanya 25 persen adalah masyarakat Muslim.
Meskipun  jumlah  penduduk  Muslim lebih  sedikit,  namun  ketika  masyarakat hendak  mendirikan  mesjid,  tidak  ada penolakan dari masyarakat yang beragama lain.  Sikap  toleransi  yang  tinggi  juga ditunjukkan  dari  sikap  saling  menghargai kegiatan  ibadah  agama  lain.    Misalnya ketika  Imlek  jatuh  di  hari  Jum'at  pada tahun  2016,  aktivitas  masyarakat  Buddha bersembahyang di Vihara dihentikan sesaat untuk  menghormati  Muslim  yang  hendak menjalankan Salat Jum'at. Sebaliknya, umat

## Jurnal
PENAMAS Volume 31, Nomor 1, Januari-Juni 2018, Halaman 47 - 64
Muslim  di  wilayah    tersebut  juga  tidak keberatan apabila jalan menuju Vihara yang melewati  depan  mesjid  dihiasi  lampion sebagai  wujud  kemeriahan  masyarakat Buddha  merayakan  Imlek.  Kemudian,  pada saat Idul Adha, masyarakat non Muslim juga turut menyumbangkan hewan kurban.
Berbeda  halnya  di  Kelurahan  Jamika Kecamatan  Bojongloa  Kaler,  di  kawasan ini  sekitar  80  persen  penduduknya  adalah Muslim,  sisanya beragama Kristen, Katolik, dan Buddha. Meskipun demikian, di wilayah ini, rumah ibadah dari agama yang berbeda terhitung  cukup  banyak.  Di  kawasan  ini terdapat  dua  buah  mesjid,  enam  gereja, dan  empat  wihara.  Masyarakat  hidup berdampingan  secara  damai  dan  sudah biasa  melaksanakan  kegiatan  yang  bersifat lintas  agama.    Seperti  kegiatan  kerja  bakti melakukan  kebersihan  menjelang  hari-hari besar agama.
Di  wilayah  ini  juga  dibentuk  Forum Toleransi  beragama,  di  mana  setiap masyarakat  apapun  agamanya  dapat berpartisipasi  dan  berinteraksi  satu  sama lain.  Wujud  toleransi  yang  ditunjukkan masyarakat  kelurahan  Jamika,  merupakan toleransi  yang  sesungguhnya  diajarkan dalam agama Islam.
Menurut Fadzil (2011: 348), nilai toleransi tidak  dipahami  oleh  kelompok-kelompok radikalis  yang  kerap  mempromosikan Islam  sebagai  agama  yang  mendoktrinkan kekerasan  dan  terorisme.    Sama  halnya dengan demokrasi, Islam pun menganggap kebebasan  dan  kesetaraan  manusia  adalah fundamental,  dan  menganggap  manusia memiliki  status  yang  setara.  Al-Qur'an menegaskan  bahwa  semua  manusia, meskipun  terbagi  menjadi  bangsa  dan  ras,
memiliki karakteristik tertentu dan memiliki martabat  yang  sama.  Pemahaman  ini  yang membantu  Muslim  untuk  toleran  terhadap non-Muslim,  yang  mana  mereka  diajarkan untuk  menyadari  bahwa  perbedaan  adalah kehendak  Tuhan  yang  menganugerahkan pada  kebebasan  manusia  untuk  memilih keyakinannya sendiri (Fadzil, 2011: 350).
Kebebasan beragama dan menghormati agama  dan  kepercayaan  orang  lain  adalah ajaran  agama  Islam,  yang  penting  bagi kehidupan  masyarakat  yang  majemuk. Oleh  karena  itu,  menghargai  kebebasan beragama  dan  menghormati  agama  dan kepercayaan  orang  lain  dianggap  sebagai bagian  dari  sikap  Muslim  (Wirman,  2017: 27).
Kerukunan hidup beragama di Kelurahan  Paledang  dan  Kelurahan  Jamika menunjukkan  bahwa  pluralitas  agama merupakan  fakta  yang  diperlukan  untuk pengembangan  spiritual  dan  material masyarakat.  Benturan  dan  diferensiasi pemikiran, dapat membangkitkan pemikiran yang baru dan membuat masyarakat menjadi lebih  dinamis.  Lebih  penting  daripada ini,  jika  tidak  ada  agama  yang  berbeda, pandangan  dunia  yang  berbeda,  tidak  ada agama  yang  akan  bertahan  hidup.  Oleh karena  itu,  keragaman  agama  tidak  perlu ditakutkan.  Justru  sebaliknya,  keragaman adalah  sumber  kelangsungan  hidup  dan manusia harus mendorong kerukunan hidup dalam keragaman tersebut (Yitik, 2001: 2).
Kerukunan  hidup  beragama  dan toleransi  di  Kelurahan  Paledang  dan Kelurahan Jamika, diharapkan dapat diikuti oleh  warga  di  kelurahan  dan  kecamatan lainnya.  Namun  demikian  di  beberapa wilayah,  belum  semua  masyarakat  siap
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum dalam Membina Kerukunan ...     (Novie Indrawati Sagita)
membentuk  Kampung  Toleransi.  Kendala yang  dihadapi  Pemerintah  Kota  Bandung karena konsolidasi dan mobilisasi masyarakat berjalan  lamban,  sehingga  cukup  sulit menggerakan  masyarakat  untuk  bersama- sama  menjaga  kerukunan  beragama  dan keharmonisan  sosial  di  wilayah  tempat tinggalnya.
Konflik  elit  politik  baik  di  tingkat nasional  maupun  lokal  setidaknya  turut mempengaruhi  lambannya  konsolidasi dan  mobilisasi  tersebut.  Karena  tidak  bisa dipungkiri  bahwa  elit  politik  seringkali menjadikan  isu  etnis  dan  agama  sebagai komoditas  politik  untuk  memperoleh dukungan  massa  dalam  persaingan  politik menjatuhkan  pemerintahan  yang  sah.  Para elit  politik  tersebut  dengan  sekuat  tenaga memprovokasi masyarakat, sehingga konflik di  tubuh  elit  politik  berpotensi  meluas kepada    konflik  sosial  di  tingkat  massa. Bagaimanapun  upaya  pemerintah  Kota Bandung  dalam  mewujudkan  perdamaian dalam  keragaman tidak cukup  optimal jika tidak  didukung  oleh  elit  politik.  Padahal menurut  Reilly,  rekonsiliasi  kebangsaan akan  terwujud  bilamana  terbentuk  aliansi kekuatan  di  antara  aktor-aktor  politik yang  berasal  dari  kelompok  identitas  yang beragam (Reilly, 2012:2).
Selain  membentuk  Kampung  Toleransi, pelaksanaan  urusan  pemerintahan  umum mewujudkan  harmonisasi  sosial  dan kerukunan  beragama,  dilakukan  dengan membentuk  komisi  intelijen  daerah  yang terdiri  dari  unsur  kecamatan,  masyarakat, TNI  dan  polisi.  Tugas  dari  komisi  intelijen daerah  ini  adalah  untuk  memantau kondisi  sosial,  melakukan  pengawasan, dan  penanganan  konflik.  Pemerintah Kota  Bandung  melibatkan  masyarakat
sebagai  kunci  utama    dengan  membentuk berbagai  forum  di  antaranya  Forum  Umat Beragama,  Forum  Pembauran  Kebangsaan, dan  Forum  Kewaspadaan  Dini.  Forum- forum  tersebut  dibentuk  untuk  menangani masalah-masalah  sosial  yang  muncul  dan mendiskusikan strategi yang perlu dilakukan dalam menangani masalah tersebut.
Koordinasi  dan  komunikasi  dilakukan dengan  dua  cara,  yaitu  komunikasi  secara formal  maupun  komunikasi  informal. Komunikasi formal dilakukan pada saat rapat resmi  untuk  membahas  kasus-kasus  atau gejala yang muncul. Sedangkan komunikasi intensif  banyak  dilakukan  pada  jalur informal, yaitu melalui media sosial (diskusi melalui  aplikasi  Whatsapp/WA)  untuk membahas  temuan-temuan,  langkah  dan strategi yang dilakukan dalam penanganan dan peningkatan kewaspadaan sosial.
Berdasarkan  upaya yang sudah dilakukan Pemerintah Kota Bandung tersebut, saat ini dinilai sudah cukup optimal dalam menjaga kerukunan  beragama  dan  harmonisasi sosial.  Upaya  yang  dilakukan  Pemerintah Kota Bandung lebih ditekankan pada upaya persuasif,  edukatif  dan  preventif.  Upaya  ini dilakukan  dalam  rangka  pencegahan  dan kewaspadaan  dini  daripada  penanganan konflik.  Dengan  demikian,  meskipun  Kota Bandung  rawan  konflik  sosial  dan  paling dekat  dengan  ibukota,  namun  masalah konflik  sosial  dan  agama  berhasil  diredam. Sehingga konflik-konflik yang terjadi masih dalam  skala  kecil  dan  dampaknya  tidak berhasil  menciptakan  kerugian  yang  besar maupun mengorbankan nyawa masyarakat.
Pelaksanaan  urusan  pemerintahan umum  menjaga  kerukunan  beragama dan  harmonisasi  sosial,  Pemerintah  Kota

## Jurnal
PENAMAS Volume 31, Nomor 1, Januari-Juni 2018, Halaman 47 - 64
Bandung  mendapat  dukungan  penuh dari  Pemerintah  Pusat  dan  masyarakat. Anggaran  dari  pemerintah  pusat  saat ini  dinilai  sudah  cukup,  namun  upaya  ini dapat  lebih  ditingkatkan  dan  memperoleh hasil  yang  lebih  optimal  jika  didukung oleh  kebijakan  di  tingkat  daerah.  Tidak semua  regulasi  daerah    di  Kota  Bandung dapat  dilaksanakan  di  tingkat  kecamatan. Misalnya  dukungan  anggaran,  yang dibutuhkan  untuk  melakukan  koordinasi, pengkondisian  daerah  dan  konsolidasi  di masyarakat  hingga  tingkat  kecamatan. Kebutuhan  anggaran  ini  sesungguhnya dapat  dipenuhi  dengan  memanfaatkan dana  Program  Inovasi  Pembangunan dan  Pemberdayaan  Kewilayahan  (PIPPK). Sayangnya, Dana PIPPK lebih dititikberatkan pada  pembangunan  infrastruktur  dan fasilitas umum. Sedangkan anggaran fasilitas sosial  sama  sekali  tidak  ditujukan  secara langsung  dalam  upaya  pemberdayaan masyarakat  menjaga  kerukunan  beragama dan keharmonisan sosial. Padahal sebagian  dari  dana  PIPPK  tersebut  dapat disisihkan  bagi  pendanaan  pemberdayaan masyarakat  dalam  membentuk  kampung- kampung  toleransi  di  tiap-tiap  kecamatan, sehingga proyek Pemerintah Kota Bandung dalam  membangun  miniatur  kehidupan keberagaman  yang  damai  di  setiap kecamatan dapat terwujud.
Selain itu, pelaksanaan urusan
pemerintahan umum dalam upaya pembinaan  kerukunan  beragama  oleh Pemerintah Kota Bandung baru melibatkan masyarakat,    namun    belum  melibatkan peran swasta. Padahal  dengan melibatkan peran swasta untuk bersama-sama menjaga kerukunan  beragama  dan  harmonisasi sosial  akan    memberikan  keuntungan  bagi
pihak  swasta  berupa  terciptanya  iklim sosial  politik  yang  kondusif  yang  dapat memberikan  keuntungan  bagi  kegiatan usaha mereka. Sebenarnya, Pemerintah Kota Bandung bersama dengan masyarakat dan pelaku  usaha  dapat  membuat  program- program  sosial  dan  ekonomi  kreatif  yang memanfaatkan  keragaman  sosial  untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Di  antaranya,  pengenalan  keragaman  dan pelestarian  nilai-nilai  sosial  budaya  di masyarakat dapat menjadi salah satu objek pariwisata.
Pemerintah  juga  dapat  melaksanakan parade kerukunan beragama, bazar kerajinan dan  makanan  khas  etnis  dan  agama, melakukan kontes menciptakan disain batik kerukunan  beragama,  menyediakan  taman bermain  dan  belajar  kerukunan  beragama untuk anak usia dini, teater ataupun wayang yang  menggambarkan  kerukunan  hidup beragama  di  masa  lampau  dan  masa  kini. Pemerintah juga dapat memfasilitasi dialog lintas  agama  di  Kampung  Toleransi  secara periodik  dan  berkelanjutan  yang  diliput media.  Dialog  tersebut,  menurut  Khotimah (2015: 96) bukan hanya sekadar pertukaran informasi, seremonial, dan basa-basi, tetapi harus  memiliki  norma  agama  yang  dapat mendamaikan perbedaan antaragama.
Dalam membangun kerukunan beragama dan harmonisasi sosial, Pemerintah Kota  Bandung  dapat  menggunakan  model kebhinekaan sebagaimana yang ditawarkan oleh  Fathurochman  (2008:3-7).  Dalam hal  ini,  ada  dua  model  yang  cocok  untuk diterapkan dalam mewujudkan kebhinekaan bermasyarakat,  yakni  model  dekategorisasi dan model identitas hierarkhi ganda.
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum dalam Membina Kerukunan ...     (Novie Indrawati Sagita)

## Tabel 4. Model Keberagaman
Model Keberaga- man Sifat Pende- katan Upaya yang Dilakukan Model Dekatego- risasi Edukasi Memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk menerima perbedaan dan keragaman. Menciptakan hubungan interpersonal dan inklusif  yang menerima secara terbuka keberagaman yang ada dalam lingkungan masyarakat tempat tinggal mereka. Saling menghargai nilai-nilai kepercayaan, tradisi, agama masing-masing. Model Identitas Hierarkhi Ganda Preventif dan Persuasif Menciptakan multi identitas kepada masyarakat dan juga melibatkan swasta, yakni sebagai warga Kota Bandung, dengan etnis dan agama yang berbeda, membangun identitas bersama yaitu identitas nasional, bahwa warga Bandung merupakan bagian dari bangsa Indonesia berpegang pada nilai-nilai Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika, memiliki hak dan tanggung jawab bersama menjaga kerukunan dan persatuan bangsa
Model dekategorisasi digunakan untuk menyatukan  berbagai  kelompok  yang ada  dalam  masyarakat  di  Kota  Bandung. Dekategorisasi    dilakukan  secara  kognitif dengan memberikan pengetahuan/ pendidikan untuk memperkuat pemahaman bahwa  perbedaan-perbedaan  (diferensiasi) individu akan selalu ada dalam masyarakat. Namun  demikian,  upaya  yang  dilakukan melalui  pemberdayaan  masyarakat  dengan memberikan  peran-peran  kepada  tiap- tiap  individu  untuk  menjalankan  tugasnya sebagai anggota masyarakat yang berkewajiban  menjaga  perdamaian  dan persatuan bangsa.
Komunikasi  dan  kontak  interpersonal ditingkatkan  di  antara  anggota-anggota kelompok masyarakat sebagai kunci utama terciptanya kerukunan dan persatuan melalui forum-forum  dan  komunikasi,  baik  secara formal  maupun  informal  secara  kooperatif
dan    hangat.    Masyarakat  dilibatkan  untuk bekerjasama secara individu dan kelompok untuk  menjaga  kerukunan  dalam  suatu relasi  yang  setara  secara  sosial.    Model identitas  hierarkhi  ganda  juga  diterapkan, yang  mana  Pemerintah  Kota  Bandung melalui  pendekatan  multiidentitas  kepada masyarakat  terutama  para  pemuda,  untuk memahami  bahwa  selain  dirinya  sebagai warga  Bandung  juga  sebagai  anak  bangsa Indonesia,  sehingga  rasa  cinta  kebangsaan dan  nasionalisme  tertanam  dalam  diri mereka.  Melalui    penciptaan  masyarakat dengan multiidentitas inilah, maka identitas nasional ditempatkan pada level yang lebih tinggi  daripada  identitas  kesukuan  atau kedaerahan.  Komunikasi intensif, baik secara formal  maupun  informal  terus  dilakukan dalam  rangka  koordinasi  dan  konsolidasi di antara masyarakat Kota Bandung,  untuk menghindari gesekan antarkelompok dan  terbangunnya  saling  pengertian  dan penerimaan perbedaan atau keberagaman.
Sejauh  ini  kedua  model  keberagaman tersebut  cukup  efektif  dalam  menangani masalah  keragaman  dan  kerukunan bangsa. Yakni melalui model dekategorisasi, pemerintah  sebagai  lembaga  superior menyadari  fitrah  manusia  untuk  hidup berkelompok,  dan  keberadaan  kelompok- kelompok  tersebut  diterima  dan  diakui, kemudian  memfasilitasi  interaksi-interaksi antarkelompok  tersebut  agar  tidak  bersifat eksklusif  dan    memicu  konflik  sosial. Dengan  edukasi  yang  intensif  bahwa bangsa  Indonesia  adalah  bangsa  yang beragam,  sehingga  masyarakat  dapat menerima  perbedaan  kelompok-kelompok di antara mereka. Edukasi menjadi penting, menurut  Yusuf  (2013:  226),  karena  melalui pendidikan  diharapkan  dapat  memperluas

## Jurnal
PENAMAS Volume 31, Nomor 1, Januari-Juni 2018, Halaman 47 - 64
pemikiran kritis masyarakat untuk membuat pilihan  berdasarkan  informasi  dan  menjadi agen  perubahan  dan  aktor  perdamaian dan  toleransi.  Terlepas  dari  perbedaan agama  di  antara  mereka,  Pajin  (2013:  62) berpendapat bahwa melalui pendidikan dan dialog,  diharapkan  juga  dapat  mendorong komunitas  masyarakat  untuk  bekerja  sama mempromosikan toleransi beragama.
Namun  demikian,  negara  sebagai superbody  tetap  menanamkan  bahwa kelompok-kelompok  dalam  masyarakat adalah  kelompok  kecil  yang  bernaung  di bawah  kelompok  besar  dengan  identitas nasional  bernama  bangsa  Indonesia. Sesungguhnya,  meski  Kota  Bandung rawan  konflik  sosial    namun  persatuan dan  kerukunan  akan  senantiasa  terjaga bilamana  Pemerintah  Kota  Bandung  dan masyarakat  berkomitmen  penuh  terhadap pembangunan  identitas  nasional  sebagai bangsa  Indonesia  yang  diperkuat  oleh 4  pilar  yaitu  Pancasila,  UUD  1945,  NKRI, dan  Bhineka  Tunggal  Ika,  dan  mampu melaksanakan  pembangunan  ekonomi secara  inklusif,  tanpa  diskriminasi,  keadilan sosial, persamaan kedudukan  dalam  hukum dan  pemerintahan,  sehingga  menciptakan masyarakat  yang  bangga  akan  jati  dirinya. Kelompok  etnis  dan  agama  yang  berbeda bangga  menjadi  bagian  masyarakat  Kota Bandung, dan pada akhirnya merasa bangga menjadi  bagian  dari  masyarakat  bangsa Indonesia  yang  hidup  berdampingan  dan meningkatkan  keunggulan  di  mata  bangsa lain.

## PENUTUP
Perbedaan  atau  keberagaman  akan  selalu ada  dalam  diri  manusia.  Perbedaan  dan
keberagaman  ini  rentan  menimbulkan konflik  baik  dalam  diri  manusia,  konflik dengan sesama, konflik dengan lingkungan, bahkan  konflik  manusia  dalam  kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Oleh karena itu,  perbedaan  dan  keberagaman  harus dapat dikelola dengan baik, jangan sampai perbedaan  menimbulkan  gesekan  ataupun konflik yang merugikan manusia itu sendiri.
Pemerintah  Kota  Bandung,  dinilai cukup  efektif  dalam  menangani  masalah keragaman  dan  kerukunan  bangsa,  serta berhasil  memfasilitasi  interaksi-interaksi antarkelompok  masyarakat  yang  berbeda. Sehingga mencegah terjadinya eksklusifitas kelompok yang dapat memicu konflik sosial.
Menyadari adanya ancaman radikalisme dan perpecahan, Pemerintah Kota Bandung telah  melaksanakan  serangkaian  program dan  kegiatan  di  antaranya  membentuk kampung  toleransi  dan    beberapa  forum sebagai sarana  komunikasi sosial.  Seperti, forum  kerukunan  umat  beragama,  forum kewaspadaan  dini,  dan  forum  pembauran kebangsaan.
Pembangunan Kampung
Toleransi dan pembentukan forum dilakukan    bertujuan    meningkatkankan komunikasi,  koordinasi,  dan  konsolidasi dalam menghadapi berbagai tantangan dan ancaman disintegrasi bangsa dan ancaman konflik sosial di Kota Bandung.
Pelaksanaan  urusan  pemerintahan umum menjaga kerukunan hidup beragama,  perbedaan  dan  keberagaman yang  berpotensi  pada  konflik  tidak  bisa lagi  ditangani  secara  represif  tetapi  harus dengan cara-cara yang lebih moderat, dan yang bisa diterima  atas dasar  ukuran  nilai- nilai  kemanusiaan,  Oleh  karena  itu,  model pengembangan  integrasi  masyarakat  yang
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum dalam Membina Kerukunan ...     (Novie Indrawati Sagita)
beragam di Kota Bandung, dapat dilakukan dengan  kegiatan-kegiatan  yang  bersifat persuasif,  edukatif  dan  preventif.  Melalui edukasi  yang  intensif  dapat  diperoleh pemahaman  bahwa  masyarakat  Kota Bandung  sebagai  bagian  dari  anggota masyarakat Indonesia yang beragam, serta menanamkan  bahwa  kelompok-kelompok dalam  masyarakat  adalah  kelompok  kecil yang  bernaung  di  bawah  kelompok  besar dengan identitas nasional bernama bangsa Indonesia.  Perlu  disadari,  persatuan  dan kerukunan akan senantiasa terjaga bilamana pemerintah  dan  masyarakat  berkomitmen penuh  terhadap  identitas  nasional  sebagai bangsa  Indonesia  yang  diperkuat  oleh 4  pilar,  yaitu  Pancasila,  UUD  1945,  NKRI,
dan  Bhineka  Tunggal  Ika.  kerukunan  dan persatuan  akan  menciptakan  situasi  yang kondusif yang memberikan keuntungan bagi pelaksanaan    pembangunan  ekonomi  agar tercapai kemajuan bangsa dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan  terima  kasih  sebesar-besarnya kepada Bapak Dadang Setiawan,  S.IP., M.Si selaku  Kepala  Bidang    Bina  Ideologi  dan Wawasan  Kebangsaan  Badan  Kesatuan Bangsa  dan  Politik  Kota  Bandung    sebagai informan  utama  yang  banyak  memberikan data  dan  informasi  sehingga  membantu penulis dalam melakukan analisis penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Barth, Fredrik.1988, Kelompok Etnik dan Batasannya . Penerjemah Nining I. Soesilo, cetakan Pertama, Jakarta: UI-Press.
Darsono P,. 2010. Budaya Organisasi: Kajian tentang  Organisasi, Budaya , Ekonomi, Sosial dan Politik, Jakarta: Nusantara Consultingز
Djelantik, Sukawarsini Ph.D, Stephani, Dania, Amy Nindya, Amelia, Maya Irwanti. 2013. Terorisme dan Kekerasan Berlatar Belakang Agama di Jawa Barat . Bandung:  Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Katolik Parahyangan Bandung.
Gutmann, Amy, 2003. Identity in Democracy , Princeton: Princeton University Press.
Fadzil, Ammar. 2011. " Religious Tolerance in Islam:  Theories, Practices and Malaysia’s Experiences as a Multi Racial Society" . Journal of Islam in Asia, Special Issue No. 3, September 2011.
Fathurochman. 2008. "Model-Model Psikologi Kebhinekatunggalikaan dan Penerapannya di Indonesia". Makalah disampaikan pada Temu Ilmiah dan Kongres X HIMPSI, 2008.
Khotimah. 2015. " Religious Harmony And Government in Indonesia" , Jurnal Ushuluddin Vol. 23 No. 1, Juni 2015.
Komnas  HAM  RI.  2017. Penelitian  Pelaksanaan  Kewajiban  Pemerintah  Daerah  dalam  Perlindungan Hak Atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Jawa Barat dan Aceh Singkil , Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Liebkin, K. 2003. Acculturation . In Brown, R. & Gaertner, S. (eds.). Oxford: Blackwell Publishing.
Padilla, A.M. & Perez, W. 2003. “ Acculturation, Social Identity, and Social Cognition: A New Perspective ”, Hispanic Journal of Behavioral Sciences , 25(1).

## Jurnal
PENAMAS Volume 31, Nomor 1, Januari-Juni 2018, Halaman 47 - 64
Pajin, Dusan, 2013. “ Religious  Pluralism: Religious Wars and Religious Tolerance ”, Kultura , (140).
Reilly,  Benjamin.  2012. Electoral  System  and  Conflict  Management:  Comparing  STV  and  AV  System . Canbera: National Centre for Development Studies.
Tarrow, Sidney. 1983, Struggling to Reform: Social Movements and Policy Change during Cycles of Protest, Occasional Paper 15 . Center for International Studies, Cornell University.
Yitik,  Ali  Ihsan.  2001.  “ Swami  Vivekananda's  Idea  of  Religious  Diversity  and  Harmony ”. Journal  of Religious Culture/Journal für Religionskultur No. 49.
Yusuf,  Hanna  Onyi.  2013.  “ Promoting  Peaceful  Co-Existence  and  Religious  Tolerance  through Supplementary  Readers  and  Reading  Comprehension  Passages  in  Basic  Education  Curriculum ”. International Journal of Humanities and Social Science , Vol. 3 No. 8 [Special Issue – April 2013.
Wirman. 2017. “ Plurality in The Context of Religious Harmony ”. IOSR Journal of Humanities and Social Science (IOSR-JHSS) Volume 22, Issue 11, Ver. 5 (November. 2017).
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum dalam Membina Kerukunan ...     (Novie Indrawati Sagita)

## Jurnal
PENAMAS Volume 31, Nomor 1, Januari-Juni 2018, Halaman 47 - 64