## KAJIAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN DASAR HUTANG PIUTANG
Oleh Kristofel Ablio Manalu Universitas Darma Agung, Medan E-mail : kristofelabliomanalu@gmail.com

## ABSTRACT
This psychological action is the wife's torture to her husband due to the loss of respect for the wife  to  her  husband  and  the  wife's  reluctance  to  serve  her  husband's  inner  livelihood. Settlement of this domestic violence case can be done through deliberation or with the court. This  study  aims  to  analyze  the  arrangements  regarding  legal  protection  for  husbands  who are victims of domestic violence, to analyze legal protection efforts against husbands who are victims of domestic violence according to criminal law and to analyze the obstacles faced by the police in dealing with husbands who are victims of violence. in the household. This type of  normative  juridical  research  refers  to  descriptive  analytical,  meaning  that  research includes  research  that  describes,  examines  and  explains  accurately  and  analyzes  laws  and regulations  relating  to  the  protection  of  husbands  who  are  victims  of  domestic  violence. Source of data, Primary legal materials: the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia after the amendment; and Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence.  The  Criminal  Code;  Secondary  legal  materials:  journals,  theses,  theses,  books, papers,  on  Criminology  or  Factors  Causing  Domestic  Violence.  Tertiary  Legal  Materials: legal dictionaries, magazines and scientific journals. All legal materials are collected using library research techniques.
Keywords: Crime, Violence, Husband And Wife.

## ABSTRAK
Penelitian  bertujuan    untuk    mengetahui  bentuk  tindak  pidana    penipuan  dan  perlindungan hukum  terhadap  korban    dengan  dasar  hutang  piutang  dan  untuk  mengetahui  bentuk pertanggungjawaban pelaku atas tindak pidana penipuan dengan dasar hutang piutang serta. Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah    metode  penelitian  sosiologi  empiris  dan  studi kepustakaan dengan cara menelaah buku-buku, literatur dan peraturan perundang- undangan yang  berkaitan  dengan  masalah  yang  akan  dibahas  dalam  penelitian  ini.  Hasil  Penelitian diperoleh      bentuk  tindak  pidana  penipuan  dalam  KUHP  diatur  pada  Buku  II  tentang Kejahatan terhadap Harta Kekayaan dan tindak pidana penipuan dengan dasar hutang piutang terkait  dengan  masalah  pinjam  meminjam  uang  (hutang  piutang)  termasuk  dalam  lingkup hukum Perdata, sehingga ke ranah Pidana adalah jalan terakhir, dasar hukumnya diatur dalam Pasal  19  ayat  2  UU  No.  39  tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia.  Bentuk  Perlindungan Hukum  terhadap  korban  adalah  pemerian  kompensasi  dan restitusi ,  layanan  konseling  dan pelayanan  medis,  bantuan  hukum  serta  pemberian  informasi.  Bentuk  pertanggungjawaban pelaku dalam tindak pidana penipuan dengan dasar hutang piutang adalah mengikuti prosedur yang  ada,  dari  mulai  proses  penyidikan  sampai  proses  penahanan  sesuai  dengan  prosedur ataupun  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Serta  upaya  penanggulangan  tindak pidana  penipuan  dengan  dasar  hutang  piutang  bisa  dengan  langkah  penindakan  ( represif ) maupun dengan langkah pencegahan ( preventif ).

## Kata Kunci: Tindak Pidana Penipuan, Hutang Piutang, Upaya Penanggulangan

## 1. PENDAHULUAN
Kejahatan  penipuan  merupakan  tindak pidana  yang  paling  marak  terjadi  di kalangan  masyarakat.  Penipuan  dilakukan oleh seseorang ataupun sekelompok orang untuk  memperdayai  korbannya  sehingga pelaku  mendapatkan  keuntungan  dari tindakannya.  Ada banyak sekali motif dan cara  yang  dilakukan  oleh  pelaku  untuk membuat korbannya percaya hingga akhirnya  tertipu.  Ada  banyak  tindak pidana  yang  didasari  atas  motif  penipuan, salah  satunya  adalah  penipuan  yang didasari dengan tindakan hutang piutang.Bentuk penipuan berdasarkan hutang  piutang  yang  dimaksudkan  dalam hal  ini  adalah  wanprestasi  atau  bentuk mangkirnya  seorang  penghutang  terhadap kewajibannya  kepada  pemiutang  atau orang yang memberikan pinjaman berbentuk  barang  atau  umumnya  uang, yang  kemudian  tindakan  itu  diancam dengan hukuman pidana.
Hutang piutang
merupakan
persoalan  yang  lazim  dilakukan  oleh semua  kalangan  masyarakat.  Hutang piutang merupakan menitikberatkan kepada uang atau barang yang dipinjamkan  kepada  seseorang  dengan kewajiban  untuk  mengembalikan  uang atau  barang  tersebut  sesuai  dengan perjanjian  atau  apa  yang  sudah  disepakati sesuai  dengan  perjanjian.  Secara  singkat, hutang  piutang  itu  memberikan  sesuatu kepada  orang  lain  dengan  perjanjian bahwa dia akan membayar atau mengembalikan
dengan semestinya.Namun,  belakangan  ini  sangat banyak  tindakan  atau  laporan  pengaduan terhadap tindak pidana berdasarkan penipuan  hutang  piutang.  Untuk  lebih memperjelas,  maka  peneliti    memaparkan serta  membahas  satu  tindakan  penipuan atau  wanprestasi  dalam  kasus  hutang piutang dengan nomor putusan 361/Pdt/2015/PT SMG.
Hutang  piutang  biasanya  berkaitan dengan  proses  gadai  sebagai  jaminan  atas apa  yang  dihutangkan  sebagai  bentuk bahwa  pertanggung  jawaban  pemiutang untuk  melunaskan  hutangnya,  seperti contoh-contoh yang dijelaskan dalam buku “Hukum  Jaminan,  hak-hak  jaminan kebendaan”  karangan  J.  Satrio.  Dalam bukunya  menjelaskan  tentang  bagaimana proses  gadai  dan  pasal-pasal  hukum  yang menangani  tentang  masalah  gadai  terkait proses hutang piutang.Berdasarkan permasalahan  diatas,  maka  peneliti  akan membahas  permasalahan  tersebut  yang dituangkan dalam karya tulis  dengan judul “Kajian  Hukum  Terhadap  Tindak Pidana Penipuan Dengan Dasar Hutang Piutang”

## 2. TINJAUAN PUSTAKA Pengertian Kajian Hukum
Kajian  terhadap  hukum  dapat dibedakan  ke  dalam  beberapa  pandangan diantaranya :
1) Kajian Normatif
Memandang  hukum  dalam  wujudnya sebagai kaidah yang menentukan apa yang boleh dan tidak boleh, sifatnya preskriptif, yaitu  menentukan  apa  yang  benar  dan salah.  Antara  lain:  Ilmu  Hukum  Pidana dan  Ilmu  Hukum  Tata  Negara  Positif. Contohnya,  ilmu  hukum  pidana  dalam mengkaji  pencurian  yang  terkandung dalam pasal 362 KUHP, membahas unsur- unsurnya  yaitu:  a.  barang  siapa;  b.  yang mengambil  barang  milik  orang  lain;  c. dengan  maksud  memiliki;  d.  dengan  jalan melawan hukum. Jika perbuatan memenuhi  semua  unsur  maka  dianggap bersalah,  dan  sebaliknya  jika  salah  satu unsure  tidak  terpenuhi  maka  dianggap tidak bersalah atau tidak boleh dipidana;
2) Kajian Filosofis
Kajian filosofis sifatnya ideal.Kajian  ini  diperankan  oleh  kajian filsafat hukum, mengkaji Law in ideas. Contoh kajian filosofis dalam kasus
pencurian tidak lagi membahas unsure dan berat  sanksi  yang  diatur  d  alam  pasal  362 KUHP  tetapi  aspek  ideal  dan  moral  dari pencurian.  Misalnya  mengapa  perbuatan mencuri  dikategorikan  kejahatan,  dan bukan  pelanggaran;  apakah  berat  sanksi pidana yang diancam oleh UU sudah adil; dan apa dasar moral pembenaran dikenakannya  sanksi  pidana  bagi  pelaku pencurian.
3) Kajian Empiris
Kajian  empiris  memandang  hukum sebagai  kenyataan,  mencakup  kenyataan social,  kenyataan  kultur,  dll.  Antara  lain: sosiologi  hukum,  antropologi  hukum,  dan psikologi  hukum,  dengan  kata lain mengkaji Law  in  action atau das  sein (apa kenyataanya).
Jika kajian empiris-sosiologis dipakai untuk membahas persoalan pencurian,  ia  tidak  membahas  pasal  UU, tidak  pula  aspek  moral  dari  pencurian, tetapi mempertanyakan bagaimana pencurian  dalam  kenyataannya.  Dari situlah  lahir  berbagai  pertanyaan  empiris, seperti  benarkah  semua  orang  yang mencuri ditangkap dan dihukum; mengapa ada  pelaku  pencurian  yang  lolos  dari hukum;  kekuatan  social  apa  yang  ada dibelakangnya;  factor-faktor  non  hukum apa yang ada dibelakangnya.
Maka  dapat  disimpulkan,  Kajian Hukum  berarti  :  kata    yang    dikenal    dan dipakai    oleh    para    ilmuwan    atau    kaum terpelajar    dalam    karya-karya  ilmiah untuk  mempelajari  tentang  Peraturan  atau adat, yang secara resmi dianggap mengikat dan dikukuhkan oleh penguasa, pemerintah atau otoritas.
Pengertian Tindak Pidana
Istilah  tindak  pidana  merupakan terjemahan  dari “strafbaar  feit” ,  didalam Kitab  Undang-Undang    Hukum  Pidana tidak  terdapat  penjelasan  mengenai  apa sebenarnya yang dimaksud dengan strafbaar  feit itu  sendiri.  Biasanya  tindak pidana  disinonimkan  dengan  delik,  yang berasal  dari  bahasa  latin  yakni  kata delictum .  Dalam  Kamus  Besar  Bahasa
Indonesia,  tercantum  sebagai  berikut  : “Delik  adalah  perbuatan  yang  dapat dikenakan  hukuman  karena  merupakan pelanggaran  terhadap  undang-undang tindak pidana.”
Tindak pidana memiliki dasar hukum yang ditentukan  dalam  Hukum  Pidana,  dimana Hukum  Pidana  sendiri  memiliki  arti hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran  dan  kejahatan- kejahatan  terhadap  kepentingan  umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang  merupakan  suatu  penderitaan  atau siksaan.  Berdasarkan  pengertian  tersebut, dapat  diambil  kesimpulan,  bahwa  hukum pidana  itu  bukanlah  suatu  hukum  yang mengandung  norma-norma  yang  baru, melainkan hanya mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran  dan  kejahatan- kejahatan  terhadap  norma-norma  hukum yang mengenai kepentingan hukum.

## Pengertian Penipuan
Penipuan    dijelaskan  dalam  pasal 378  KUHP  tentang  penipuan  yang berbunyi:
“Barang  siapa  dengan  maksud  untuk menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang lain  dengan  melawan  hukum,  dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan  tipu  muslihat  ataupun  dengan rangkaian kebohongan menggerakan orang  lain  untuk  menyerahkan  sesuatu benda  kepadanya,  atau  supaya  memberi hutang  maupun  menghapuskan  piutang, diancam  karena  penipuan  dengan  pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun".
Berdasarkan rumusan pasal
tersebut,  unsur-unsur  dalam  perbuatan penipuan adalah:
1) Dengan  menggunakan  salah  satu upaya atau cara penipuan (memakai  nama  palsu,  martabat palsu,  tipu  muslihat,  rangkaian kebohongan).
2) Dengan maksud untuk
menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum.
3) Menggerakkan orang untuk
menyerahkan  barang  sesuatu  atau
4) supaya  memberi  hutang  maupun menghapuskan piutang.
5) Hal ini sebagaimana kaidah dalam Yurisprudensi  Mahkamah Agung No.1601.K/Pid/1990 tanggal 26 Juli 1990 yang menyebutkan :
“Unsur  pokok  delict  penipuan  (ex Pasal  378  KUHP)  adalah  terletak pada  cara/  upaya  yang  telah digunakan  oleh  si  pelaku  delict untuk  menggerakan  orang  lain agar menyerahkan sesuatu

## barang.”
Penjelasan  pasal  378  KUHP  tentang penipuan disebutkan bahwa :
1) Membujuk  =  melakukan  pengaruh dengan  kelicikan  terhadap  orang, sehingga orang itu menurutinya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui  duduk  perkara  yang sebenarnya,  ia  tidak  akan  berbuat demikian itu.
2) Memberikan barang = barang itu tidak perlu  harus  diberikan  (diserahkan) kepada terdakwa sendiri, sedang yang menyerahkan itupun tidak perlu harus orang  yang  dibujuk  sendiri,  bisa dilakukan oleh orang lain.
3) Menguntungkan  diri  sendiri  dengan melawan  hak  =  menguntungkan  diri sendiri dengan tidak berhak.
4) Nama  palsu  =  nama  yang  bukan namanya  sendiri.  Nama  “ Saimin ” dikatakan  “ Zaimin ”   itu  bukan menyebut  nama  palsu,  akan  tetapi kalau  ditulis,  itu  dianggap  sebagai menyebut nama palsu.
5) Keadaan  palsu  =  misalnya  mengaku dan  bertindak  sebagai  agen  polisi, notaris,  pastor,  pegawai  kotapraja, pengantar  surat  pos,  dsb-nya  yang sebenarnya ia bukan penjabat itu.
6) Akal cerdik atau tipu muslihat = suatu tipuan yang demikian liciknya, sehingga  seorang  yang  berpikiran normal  dapat  tertipu.  Suatu  tipu muslihat  sudah  cukup,  asal  cukup liciknya.
7) Rangkaian  kata-kata  bohong  :  satu kata bohong tidak cukup, disini harus dipakai  banyak  kata-kata  bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga seluruhannyamerupakan suatu  ceritera  sesuatu  yang  seakan- akan benar.
8) Tentang  “barang”  tidak  disebutkan pembatasan,  bahwa  barang  itu  harus kepunyaan orang lain. Jadi membujuk orang  untuk  menyerahkan  barang sendiri,  juga  dapat  masuk  penipuan, asal elemen-elemen lain dipenuhinya
Pengertian Hutang
Hutang adalah kewajiban perusahaan  untuk  membayar  sejumlah uang/jasa/barang  di  masa  mendatang kepada  pihak  lain,  akibat  transaksi  yang dilakukan  di  masa  lalu.  (Rudianto)Hutang atau  kewajiban  adalah  suatu  tugas  atau tanggung jawab untukbertindak atau melaksanakan sesuatu dengan cara tertentu. (Soemarso).
Salah  satu  pasal  yang  membahas  tentang ketentuan  hukum  atau  sanksi  yang berkaitan  dengan  hutang  piutang  adalah pasal  379  KUHP  yang  berisi “ Perbuatan yang  dirumuskan  dalam  pasal  378,  jika barang  yang  diserahkan  itu  bukan  ternak dan harga barang, hutang atau piutang itu tidak  lebih  dari  dua  ratus  lima  puluh rupian  diancam  sebagai  penipuan  ringan dengan  pidana  penjara  paling  lama  tiga bulan  atau  pidana  denda  paling  banyak Sembilan ratus rupiah”
Maka, hutang itu adalah suatu modal yang berasal  dari  pinjaman  dariberbagai  pihak yang di masa mendatang harus dibayarkan kembali  kepada  pihaktersebut  disertai syarat-syarat tertentu.
1. Klasifikasi Hutang
Klasifikasi  hutang  menurut  Baridwan, yaitu :
a) Hutang Jangka Pendek
Hutang  jangka  pendek  yaitu  hutang  atau kewajiban  yang  harus  dilunasi  dalam tempo  satu  tahun.  Adabeberapa  jenis hutang jangka pendek antara lain:
b) Hutang Dagang ( Account Payable ) Hutang  dagang  ( Account  Payble ) adalah  sejumlah  uang  yang  harus  masih dibayarkan kepada pemasok.Karena perusahaan  melakukan  pembelianbarang atau  jasa.Hutang  dagang  timbul  karena adanya  pembelian  yang  dilakukansecara kredit atau “ on open account” dan hutang dagang  ini  merupakansumber  utama  dari pembelanjaan  jangka  pendek  yang  tidak berjamin.Hutang dagang meliputi
transaksi-transaksi pembelian secara kredit tetapitidak  membutuhkan  suatu  bentuk catatan atau surat formal yang ditandatangani yang menyatakan kewajiban  pihak  pembeli  kepada  pihak penjual.
c) Utang Wesel atau Promes Hutang wesel atau promes adalah kewajiban yang dibuktikan dengan janjitertulis  tanpa  syarat  untuk  membayar sejumlah  uang  tertentu  pada  tanggalyang telah  ditentukan  dikemudian  hari.Oleh karena  itu  dapat  dikatakan  bahwa  hutang ini  bersifat  lebihformal  dibandingkan dengan  hutang  dagang  biasa.  Apabila wesel  dibuatdengan  jangka  waktu  kurang dari  satu  tahun  maka  wesel  tersebut digolongkan sebagai hutang lancar. Proses timbulnya  hutang  wesel  sama  seperti hutang  dagang,  yaitu  dari  kegiatan pembelian barang atau jasa secara kredit.
d) Beban yang masih harus dibayar ( Accrual liabilities ) Beban-beban  yang  harus  dibayar adalah kewajiban terhadap beban- bebanyang  telah  terjadi,  tapi  belum dibayar  karena  belum  jatuh  tempo  pada akhir  periode  yang  bersangkutan.Yang termasuk dalam kelompok ini adalahutang gaji  dan  upah,  utang  komisi,  dan  utang bunga.
e) Hutang  jangka  panjang  yang sudah jatuh tempo Terdapat  beberapa  hutang  jangka panjang dan wesel bayar jangka panjangyang harus dibayar secara angsuran.  Bagian  dari  hutang  jangka panjangyang  jatuh  tempo  atau  harus
dibayar dalam waktu 12 bulan, harusdigolongkan  sebagai  hutang  jangka pendek.  Jumlah  ini  tidak  termasukjumlah beban  bunga  yang  harus  dibayar  karena beban  bunga  ini  akan  dibukukan  dalam akun hutang bunga.
f) Hutang deviden Hutang  deviden  adalah  kewajiban perusahaan kepada para pemegangsahamnya  untuk  membayar  di masa mendatang dalam berbagai bentuknya,baik  kas,  surat  berharga  atau saham.
g) Hutang deposit pelanggan.
Hutang  deposit  pelanggan  timbul
karena perusahaan mengharuskanpelanggan  untuk  membayar sejumlah  uang  sebagai  jaminan  atas  harta danperusahaan mempunyai kewajiban untuk mengembalikan uang ini kepadapelanggan  pada  kondisi  tertentu. Uang jaminan semacam ini sering dijumpai  pada  perusahaanminuman  atau gas. Tentu uang jaminan yang dikelompokkan sebagai hutanglancar adalah uang jaminan yang diharapkan akan dikembalikan sesudahbarang–barang milik perusahaan dikembalikan oleh pembeli.
h) Hutang jangka panjang
Hutang  Jangka  Panjang  yaitu hutang  yang  jatuh  temponya  lebih  dari satutahun  atau  satu  periode  akuntansi. Jatuh  temponya  dapat  terjadi  dalam  1,5 tahun atau 2 tahun, 5 tahun atau lebih dari itu.  Hutang  jangka  panjang  biasanya timbul  karena  adanya  kebutuhan  dana untuk pembelian tambahan aktiva tetap,menaikkan  jumlah  modal  kerja permanen, membeli perusahaan lain ataumungkin  juga  untuk  melunasi  hutang- hutang yang lain.
2. Perjanjian Utang Piutang Sebelum  permasalahannya  sampai kepada  saluran  hukum,  pihak  pemiutang melakukan penagihan dahulu kepada pihak terhutang  supaya  dibayar.  Apabila  dapat bertemu,  pihak  terhutang  yang  ditagih pada  umumnya  memohon  waktu  kepada pemiutang karena sedang tidak mempunyai  uang  untuk  mengangsur.
Biasanya  setelah  dua  atau  tiga  kali angsuran  tidak  dibayar,  pihak  terhutang diminta  untuk  membuat  surat  pernyataan bahwa  dirinya  mempunyai  utang  yang belum  dapat  dibayar  di  atas  kertas bermaterai.

## 3. METODE PENELITIAN
Jenis Penelitian yang digunakan sosiologis  emperis  dan  Penyusunan  ini akan  didahului  dengan  sesuatu  penelitian awal penelitian ini dilakukan menggunakan  buku  dan  jurnal-jurnal bacaan yang relevan dengan permasalahan yang  dibahas.  sumber  data  yang  akan digunakan  yaitu  :  Data  sekunder,  yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan  terhadap  berbagai  macam bahan  bacaan  yang  berkaitan  dengan obyek  kajian  seperti  literature-literatur, dokumen,  putusan  hakim  tentanmaupun sumber  lainnya  yang  berkaitan  dengan masalah dan tujuan penelitian.
Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  cara Metode  penelitian  kepustakaan.  Analisis Data , data yang telah diperoleh baik data primer  maupun  data  sekunder  kemudian akan dianalisis agar menghasilkan kesimpulan. Kemudian hasil akan disajikan  secara  deskriptif,  sehingga  dapat memberikan  pemahaman  yang  jelas  dan terarah dari hasil penelitian nantinya.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
a. Bentuk  Tindak  Pidana  Penipuan dengan Dasar Hutang Piutang
Terkait dengan masalah pinjam meminjam uang  (hutang  piutang)  termasuk  dalam lingkup hukum Perdata, sehingga ke ranah Pidana  adalah  jalan  terakhir,  dasar hukumnya  diatur  dalam  Pasal  19  ayat  2 UU No. 39 tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia, yang berbunyi:
“Tidak  seorangpun  atas  putusan pengadilan  boleh  dipidana  penjara  atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan  untuk  memenuhi  suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang.”
Namun  jalur  Pidana  bisa  digunakan,  jika memang  ada  unsur  penipuan  sebagaimana diatur  dalam  Pasal  378  KUHPidana  atau pun  unsur  Pasal  tindak  Pidana  lainnya, seperti  Pasal  372  KUHPidana  yang  dapat dikenakan pidana kepada pelakunya dengan  sanksi  pidana  penjara,  dan tindakan  Pidana  ini  dilakukan  dengan syarat kreditur telah melakukan penagihan beberapa kali kepada debitur .

## 1.Peranan  Alat  Bukti  Dalam  Tindak Pidana Penipuan  dengan  Dasar Hutang Piutang
Alat  bukti  memiliki  peran  yang signifikan  dalam  mengungkapkan  kasus penipuan  dengan  dasar  hutang  piutang. Alat  bukti  yang  dpat  dijadikan  sebagai bahan  pembuktian  adalah  berupa  surat hutang  piutang  yang  ditanda  tangani  oleh masing-masing pihak. Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan  yang  didakwakan,  merupakan bagian  yang  terpenting  acara  pidana. Bagaimana  akibatnya  jika  seseorang  yang didakwa  dinyatakan  tervukti  melakukan perbuatan  yang  didakwakan  berdasarkan alat  bukti  yang  disertai  keyakinan  hakim, padahal  tidak  benar.  Untuk  itulah  maka hukum  acara  pidana  bertujuan  untuk mencari kebenaran materiil. Pada dasarnya hampir  tidak  ada  perbedaan  pemeriksaan saksi dengan tersangka.
Pembuktian  merupakan  masalah yang  memegang  peranan  dalam  proses pemeriksaan  sidang  pengadilan.  Melalui pembuktian  ditentukan  nasib  terdakwa. Apabila  hasil  pembuktian  dengan  alat-alat bukti  yang  ditentukan  undang-undang “tidak  cukup”  membuktikan  kesalahan yang  didakwakan  terhadap  terdakwa, terdawka dibebaskan dari hukuman. Sebaliknya  kalau  kesalahan  terdakwa dapat  dibuktikan  dengan  alat-alat  bukti disebut dalam Pasal 184 KUHAP , yaitu : 1. Alat bukti yang sah ialah :
a. Keterangan saksi;
b. Keterangan ahli;
c. Surat;
d. Petunjuk;
e. Keterangan terdakwa;
2.  Hal  yang  secara  umum  sudah  diketahui tidak perlu dibuktikan
Terdakwa  dinyatakan  “bersalah”. Kepadanya  akan  dijatuhi  hukuman.  Oleh karena  itu,  hakim  harus  hati-hati,  cermat, dan matang menilai serta mempertimbangkan nilai pembuktian.
Meneliti  sampai  dimana  batas  minimum “kekuatan pembuktian” atau bewijs kracht dari  setiap  alat  bukti  yang  disebut  dalam Pasal 184 KUHAP.
Suatu keterangan tentang perbuatan yang  dilakukan  oleh  terdakwa,  dimana keterangan  tersebut  ada  hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa,  maka  dapat  digunakan  sebagai sangkaan  adanya  perbuatan  pidana  yang dilakukan oleh terdakwa. Penentuan perbuatan pidana didahului oleh timbulnya dugaan  atau  sangkaan  tentang  suatu perbuatan yang akan ditetapkan kebenarannya  secara  lengkap  dengan mengadakan  seleksi  keadaan-keadaan  dan merangkai kejadian-kejadian.
Dalam  hal  ini  ketua  sidang mengingatkan  saksi  tentang  hal  itu  serta meminta  keterangan  mengakui  perbedaan yang  ada  dan  dicatat  dalam  berita  acara pemeriksaan  sidang.  Penolakan  saksi untuk diperiksa dan diminta keterangannya serta  keterangan  saksi  yang  berbeda dengan  keterangan  yang  diberikan  dalam berita  acara  pemeriksaan  yang  dilakukan oleh  penyidik,  merupakan  hambatan  bagi hakim guna menemukan kebenaran materiil dalam penyelesaian perkara pidana. Untuk menjatuhkan pidana terhadap  terdakwa,  hakim  disamping mendengar  keterangan  dari  saksi  juga mendengarkan keterangan dari terdakwa.
b. Bentuk  Perlindungan  Hukum Tarhadap  Korban  Atas  Tindak Pidana  Penipuan  Dengan  Dasar
Hutang Piutang Perlindungan
hukum pidana merupakan  bagian  dari  perlindungan hukum  terhadap  masyarakat  agar  tidak menjadi korban kejahatan. Oleh karena itu, sebagai  bagian  dari  perlindungan  kepada masyarakat,  maka  di  dalam  proses
peradilan pidana dalam kaitan mewujudkan perlindungan hak-hak korban dapat  dilakukan  dalam  berbagai  bentuk atau  model.  Beberapa  bentuk  atau  model perlindungan yang dapat diberikan kepada korban yaitu :
1. Pemberian kompensasi dan

## Restitusi
Setiap  korban  atau  ahli  waris  dari korban  tindak  pidana  penipuan  dengan dasar  hutang  piutang  berhak  memperoleh restitusi dari pelaku. Restitusi ini merupakan  ganti  kerugian  atas  kehilangan kekayaan  atau  penghasilan,  penderitaan, biaya untuk tindakan perawatan medis dan atau  psikologis  serta  kerugian  lain  yang diderita korban.
2. Layanan Konseling
dan

## Pelayanan Medis
Pelayanan  konseling  dan  medis yang  diberikan  kepada  korban  tindak pidana  dengan  dasar  hutang  piutang, antara lain berupa pendampingan konseling,  pengobatan  medis  dan  laporan tertulis  atau  visum  tercantum  dalam  Pasal 6  Ayat  (1)  Undang-Undang  Perlindungan Saksi dan Korban.
3. Bantuan Hukum
Bantuan  hukum  sangat  dibutuhkan korban  kejahatan  sehubungan  dengan keterkaitannya  dengan  proses  peradilan pidana  yang  memposisikannya  sebagai saksi  korban  sebagai  satu  alat  bukti keterangan saksi, yang berhak memberikan keterangan  tanpa  tekanan  dan  bebas  dari pertanyaan  yang  menjerat.  Di  samping  itu pula  bantuan  hukum  akan  diperlukan bilama  korban  hendak  memperjuangkan pemulihan  atas  kerugian  yang  telah dialaminya melalui pranata-pranata hukum yang  ada.  Penggabungan  perkara  gugatan ganti  kerugian  sebagaimana  diatur  dalam Pasal  98  KUHAP,  dan  gugatan  perdata ganti  kerugiatan  atas  dasar  Pasal  1365 KUHPerdata,  mengajukan  permohonan  ke LPSK  merupakan  pranata  hukum  yang dapat  dipergunakan  oleh korban kejahatan untuk mengembalikan ganti kerugian yang dideritanya.  Kedua  pranata  hukum  ini diserahkan sepenuhnya atas inisiatif
korban  untuk  mengajukan  permohonan kepada  pengadilan  dan  untuk  hal  tersebut korban  memerlukan  bantuan  dan  nasihat hukum  agar  dapat  bertindak  tepat  secara hukum.
4. Pemberian  Informasi  Kepada
Korban Tindak Pidana Penipuan Dengan  Dasar  Hutang  Piutang Mengenai  Duduk  Perkara  dan Perkembangan Kasus Pemberian Informasi
kepada korban  tindak  pidana  penipuan  dengan dasar  hutang  piutang  bertujuan  untuk menciptakan  keterbukaan  dan  transparansi terhadap  proses  hukum  yang  sedang berjalan,  juga  bertujuan  agar  korban  lebih jelas mengetahui bagaimana hak, kewajiban serta bentuk perlindungan  yang akan didapatkan oleh korban tindak pidana penipuan  dengan  dasar  hutang  piutang tersebut.
Setelah  terbitnya  Undang-Undang Perlindungan  Saksi  dan  Korban,  jaminan hak  korban  untuk  mendapatkan  informasi mengenai perkembangan kasus telah diatur dalam  Pasal  5  huruf  F.  Bahkan  jika terdakwa  dibebaskan,  dikenakan  pidana bersyarat atau bahkan mendapatkan pelepasan  bersyarat,  maka  korban  berhak untuk memperoleh ganti kerugian sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  7A  Ayat (1)  Undang-Undang  Perlindungan  Saksi dan  Korban,  yang  menentukan  bahwa korban  tindak  pidan  berhak  memperoleh restitusi berupa  :  a)  ganti  rugi  atas kehilangan  kekayaan  atau  penghasilan;  b) ganti  kerugian  yang  menimbulkan  akibat penderitaan  yang  berkaitan  langsung sebagai  akibat  tindak  pidana;  dan  atau  c) penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.
Upaya  Penanggulangan  Dan  Sanksi Hukum  Terhadap  Penipuan  Dengan Dasar Hutang Piutang
Proses penyidikan oleh penyidik terhadap  tindak  pidana  penipuan  dengan dasar  hutang  piutang  adalah  dilakukan adanya  laporan  atau  pengaduan  dari anggota masyarakat tentang telah terjadinya  suatu  perbuatan  pidana  berupa
tindak  pidana  penipuan  dengan  dasar hutang  piutang.  Selanjutnya  oleh  pihak penyidik dibuat dalam registrasi polisi, dan setelah  dilengkapi  dengan  surat  perintah tugas  oleh  pimpinan,  maka  penyidik  yag diperintahkan  nelakukan  penyidik  atas laporan  maupun  pengaduan  terhadap tindak  pidana  penipuan  dengan  dasar hutang piutang.
1. Penangkapan  Pelaku  Kejahatan Penipuan  Dengan  Dasar  Hutang

## Piutang
Dalam  Pasal  1  butir  20  KUHAP dijelaskan  bahwa  “penangkapan  adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan  sementara  waktu  kebebasan tersangka  atau  terdakwa  apabila  terdapat cukup  bukti  guna  kepentingan  penyidikan atau  penuntutan  dan  atau  peradilan  dalam hal  serta  menurut  cara  yang  diatur  dalam undang-undang ini”.
Dari  penjelasan  tersebut,  penangkapan tiada lain “pengekangan sementara waktu” kebebasan  tersangka  atau  terdakwa,  guna kepentingan  penyidikan  atau  penuntutan. Akan  tetapi,  harus  dilakukan  menurut cara-cara  yang  telah  ditentukan  dalam KUHAP.  Pelaksanaan  penangkapan  juga memilki  tata  cara  sebagaimana  diatur dalam Pasal 18 KUHAP :
(1) Pelaksanaan  tugas  penangkapan dilakukan  oleh  petugas  kepolisian negara  Republik  Indonesia  dengna memperlihatkan  surat  tugas  serta memberikan kepada tersangka surat  perintah  penangkapan  yang mencantumkan  identitas  tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan  serta  uraian  singkat kejahatan  yang  dipersangkakan serta tempat ia diperiksa.
(2) Dalam  hal  tertangkap  dengan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah,  dengan  ketetapan  bahwa penangkap harus segera menyerahkan  tertangkap  beserta barang  bukti  yang  ada  kepada penyidik pembantu yang terdekat.
(3) Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana
dimaksud  dalam  ayat  (1)  harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan. 2. Penahanan  Pelaku  Kejahatan Penipuan  dengan  Dasar  Hutang

## Piutang
Maksud  penahanan  menurut  penjelasan
Pasal  1  butir  21  KUHAP  :  “Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa  di  tempat  tertentu  oleh  penyidik atau  penuntut  umum  atau  hakim  dengan penetapannya,  dalam  hal  serta  menurut cara  yang  diatur  dalam  undang-undang ini”  Berdasarkan  ketentuan  Pasal  1  angka 21  KUHAP,  semua  instansi  penegak hukum  mempunyai  wewenang  untuk melakukan penahanan. Juga dari ketentuan tersebut telah diseragamkan istilah tindakan  penahanan.  Tidak  dikacaukan lagi  dengan  berbagai  ragam  istilah  seperti yang  dulu  dalam  HIR,  yang  membedakan mencampur  aduk  antara  penangkapan, penahanan sementara dan tahanan.
Tujuan penahanan disebutkan dalam Pasal 20 KUHAP yang menjelaskan
:
1. Untuk  kepentingan  penyidikan, penyidik  atau  penyidik  pembantu atas  perintah  penyidik  berwenang melakukan  penahanan  untuk  tetap menahan  tersangka  (Pasal  20  ayat (1)).
2. Penahanan yang dilakukan penuntut  umum,  bertujuan  untuk kepentingan  penututan  (Pasal  20 ayat (2)).
3. Demikian  juga  penahanan  yang dilakukan oleh peradilan, dimaksud untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan.

## 5. SIMPULAN Simpulan
1) Bentuk  tindak  pidana  penipuan dengan  dasar  Hutang  Piutang antara  lain  tindak  pidana  penipuan dalam  KUHP  diatur  pada  Buku  II tentang  Kejahatan  terhadap  Harta Kekayaan,
yaitu berupa
penyerangan  terhadap  kepentingan hukum orang atas harta benda yang dimilikinya  dan  tindak  pidana penipuan  dengan  dasar  hutang piutang  terkait  dengan  masalah pinjam  meminjam  uang  (hutang piutang)  termasuk  dalam  lingkup hukum  Perdata,  sehingga  ke  ranah Pidana  adalah  jalan  terakhir,  dasar hukumnya  diatur  dalam  Pasal  19 ayat  2  UU  No.  39  tahun  1999, tentang  Hak  Asasi  Manusia,  yang berbunyi:“Tidak  seorangpun  atas putusan  pengadilan  boleh  dipidana penjara  atau  kurungan  berdasarkan atas  alasan  ketidakmampuan  untuk memenuhi  suatu  kewajiban  dalam perjanjian  utang  piutang”.  Namun jalur  Pidana  bisa  digunakan,  jika memang ada unsur penipuan sebagaimana  diatur  dalam  Pasal 378  KUHPidana  atau  pun  unsur Pasal tindak Pidana lainnya, seperti Pasal  372  KUHPidana  yang  dapat dikenakan pidana kepada
pelakunya  dengan  sanksi  pidana penjara,  dan  tindakan  Pidana  ini dilakukan  dengan  syarat  kreditur telah melakukan penagihan beberapa kali kepada debitur.
2) Bentuk Perlindungan Hukum terhadap  korban  adalah  pemerian kompensasi  dan restitusi ,  layanan konseling  dan  pelayanan  medis  , bantuan  hukum  serta  pemberian informasi.
3) Bentuk pertanggungjawaban
pelaku dalam tindak pidana penipuan  dengan  dasar  hutang piutang  adalah  mengikuti  prosedur yang  ada,  dari  mulai  proses penyidikan sampai proses penahanan  sesuai  dengan  prosedur ataupun peraturan perundang- undangan yang berlaku. Dan upaya penanggulangan tindak pidana penipuan  dengan  dasar  hutang piutang bisa dengan langkah penindakan (represif) maupun
dengan langkah
pencegahan (preventif).

## Saran
1) Sebaiknya  bentuk  tindak  pidana penipuan  dengan  dasar  hutang piutang  ini  lebih  disempurnakan agar  para  penegak  hukum  tidak salah dalam mengambil keputusan.
2) Sebaiknya  bentuk  perlindungan hukum korban tindak pidana dengan  dasar  hutang  piutang  ini lebih  diperhatikan  kedepannya. Karena  studi  mengenai  kejahatan selalu  akan  menimbulkan  korban. Dengan  demikian,  korban  adalah partisipasi utama yang dapat menimbulkan  gejala-gejala  rasa
takut, kesepian gelisah dan perilaku penghindaran lainnya.
3) Sebaiknya bentuk pertanggungjawaban  pelaku  tindak pidana  penipuan  dengan  dasar hutang  piutang,  akim  harus  lebih hati-hati,  tegas  dan  teliti  dalam mempertimbangkan  hal-hal  yang memberatkan atau yang meringankan terdakwa. Hal tersebut  untuk  memberikan  efek jerah  dan  memberikan  pelajaran dan  peringatan  bagi  masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana. Disamping itu, juga menghindari
penilain-penilaian negatif  dari  masyarakat  terhadap sanksi  yang  dijatuhkan  dan  untuk menjaga  wibawa  hakim  sendiri. Penuntut  umum  harus  tegas  dalam membuat  surat  tuntutan,  terutama sanksi  pidananya,  tidak  hanya penuntut  umum,  hakim  juga  harus tegas dalam mengambil keputusan. Karena  bagaimanapun  juga  sanksi sangat berpengaruh
dalam menurunnya  atau  meningkatnya angka  kriminalitas  yang  terjadi dimasyarakat.

## 6. DAFTAR PUSTAKA Buku-buku
Prasetyo, Teguh, Hukum Pidana, Rajawali
Pers, Jakarta: 2014. Ali,  Achmad  ,Menjelahi  Kajian  Empiris Terhadap Hukum, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta:2012. Waluyo, Bambang, Pidana dan Pemidanaan, Sinar Grafika,Jakarta:2004. Soekanto, Soerjono, Pokok-Pokok Sosiologi  Hukum,  Rajawali  Pers, Jakarta:2014. B, Amran,  Pengantar  Tata  Hukum
Indonesia, Graha Kirana, Medan:2010.
Hamzah,  Andi,  KUHP  &  KUHAP  Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta:2011. Supramono,  Gatot,  Perjanjian  Utang
Piutang,  Kencana  Prenadamedia Group,Jakarta:2013.
Gonggom  T.P.Siregar,  Hak-Hak  Korban Dalam  Penegakan  Hukum  Pidana, CV. Manhaji, Medan: 2020 Jauli  Manalu,  Skripsi  :  “Kajian  Hukum Terhadap  Tindak  Pidana  Penipuan Dengan  Dasar  Hutang  Piutang”, Medan:  Sekolah  Tinggi Ilmu Hukum AL-HIKMAH, 2018

## Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar 1945 Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana (KUHP)
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara Pidana (KUHAP)
Internet https://cerdika.com/hukum/ ,  diakses  pada tanggal 4 agustus 2020 pukul 19.00 WIB