Volume: 6 Issue 2: 2022 | Hal 149-160 KEMUDI : JURNAL ILMU PEMERINTAHAN ISSN (Online): 2622 9633, ISSN (Cetak): 2528 5580 https://doi.org/10.31629/kemudi. v6i02.4067
Efektivitas  Pelaksanaan  Program  Bantuan  Subsidi  Meteran  Listrik Pasang Baru Di Desa Semembang Kecamatan Durai
Doni Septian 1 , Yozi Rahmadeni 2
1 Program Studi Akuntansi Syariah STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau
2 Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam Dosen Sosiologi Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau
corresponding author : doni.septian@stainkepri.ac.id
Kata Kunci: Efektivitas; Meteran Listrik; Subsidi;
Abstrak: Program  bantuan  subsidi  meteran  listrik  pasang  baru  per rumah  tangga  dengan  daya  4  a  (900va)  Di  Desa  Semembang Kecamatan  Durai  untuk  membantu  meringankan  beban  masyarakat khususnya  lansia  dan  tidak  mampu.  Tujuan  dari  penelitian  ini  untuk melihat  dan  menganalisa  secara  mendalam  terkait  efektivitas pelaksanaan program bantuan subsidi meteran listrik pasang baru per rumah tangga dengan daya 4A (900va) yang dilaksanakan oleh Dinas ESDM di Provinsi Kepulauan Riau. Konsep teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan konsep efektivitas oleh Zakiah dkk dengan menggunakan  3  indikator:  (pencapaian  tujuan,  integrasi  komunikasi dan  adaptasi).  Untuk  dapat  menjawab  persoalan  tersebut,  peneliti menggunakan  metode  penelitian  deskriptif  dengan  pendekatan kualitatif.  Hasil  dari  penelitian  ini  menunjukan  bahwa  efektivitas pelaksanaan program bantuan subsidi meteran listrik pasang baru per rumah  tangga  dengan  daya  4  a  (900va)  Di  Desa  Semembang Kecamatan  Durai  diukur  dari  3  indikator  tersebut,  belum  terlaksana dengan efektif sebagaimana mesti yang diharapkan.

## PENDAHULUAN
Akses  listrik  merupakan  prasyarat  bagi  suatu  negara  untuk  mencapai  pembangunan sosial  ekonomi  masyarakat.  Listrik  yang  memadai  memberikan  peluang  bagi  orang  untuk menjadi  produktif  dan  bekerja  lebih  efisien  serta  memungkinkan  mereka  untuk  kemajuan sosial dan ekonomi. Kemajuan sosial dan ekonomi yang terjadi akan mendorong kebutuhan listrik  yang  lebih  berkualitas.  Negara  harus  menyediakan  akses  listrik  untuk  kelompok masyarakat  miskin  di  desa  serta  daerah  tertinggal.  Akses  pelayanan  listrik  yang  cukup, berkualitas  dan  terjangkau  harus  dilakukan  Pemerintah  melalui  penyediaan  dana  untuk membangun  infrastruktur  listrik  serta  pengaturan  harga  listrik  dan  pemberian  subsidi  bagi masyarakat  miskin  di  desa,  sehingga  listrik  dapat  dijangkau  oleh  masyarakat  di  daerah perdesaan, khususnya daerah-daerah yang tertinggal, terbelakang dan terpencil,(Mursanti & Tumiwa, 2019)
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mewajibkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah  untuk  memastikan  bahwa  listrik  dapat  diakses  oleh  semua  orang  dan  bahwa Pemerintah  Daerah  memiliki  kekuasaan  untuk  mengaturnya.  Penyediaan  listrik  harus dilakukan secara berkelanjutan dengan memanfaatkan sumber energi baru dan terbarukan. Untuk menjamin penyediaan tenaga listrik yang efisien, hemat biaya dan berkelanjutan, maka
penyediaan tenaga listrik dan infrastruktur pendukungnya perlu direncanakan sesuai dengan kebutuhan yang sebenarnya dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya yang ada.
Mendukung  tujuan  pembangunan  nasional  dan  mewujudkan  tujuan  pembangunan daerah dalam penyediaan tenaga listrik, terutama pada kelompok masyarakat tidak mampu, daerah yang belum berkembang, daerah terpencil, pulau terpencil serta pulau di perbatasan, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengatur melalui Peraturan Daerah No 5 Tahun 2017 Tentang  Ketenagalistrikan.  Dipaparkan  pada  Pasal  52  ayat  (1)  dan  ayat  (3)  bahwa Pemerintah Daerah memiliki peran untuk menekan kenaikan rasio elektrifikasi pedesaan di daerah lewat pembangunan infrastruktur tenaga listrik dan bisa difasilitasi oleh Pemerintah Daerah lewat pembiayaan yang bersumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber pembiayaan yang lain yang legal dan tidak mengikat.
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral pada bulan September 2021 yang lalu, memberikan bantuan subsidi meteran listrik pasang baru per rumah tangga dengan daya 4 A (900va) di Pulau Semembang Kecamatan Durai Kabupaten  Karimun.  Program  ini  sebagaimana  merupakan  usulan  permohonan  dari Pemerintah Desa Semembang sejak bulan juli 2021. Desa Semembang ini merupakan salah satu  desa  terpencil  yang  berada  di  Kecamatan  Durai  Karimun  yang  belum  mendapatkan sentuhan  akses  listrik  dari  PLN  sejak  puluhan  tahun  silam,  dan  baru  pada  bulan  juli  2021 mendapatkan akses pembangunan infrastruktur listrik dari PLN.
Program  ini  dalam  pelaksanaan  pendistribusiannya  muncul  sebuah  permasalahan, dimana terjadinya ketidaksesuaian antara data rumah tangga tak mampu yang layak sebagai penerima yang di usulkan Desa dengan data realisasi yang menerima ketika pelaksanaan pendistribusian bantuan yang dilaksanakan oleh Biro. Banyak data nama-nama rumah tangga sebagai  calon  penerima  yang  telah  di  data  dan  yang  layak  untuk  menerima,  namun  tidak mendapatkan, dan yang mendapatkan malahan sebaliknya, sehingga menimbulkan dinamika dan konflik di tengah masyarakat.
Efektivitas diartikan sebagai ukuran yang dapat menggambarkan seberapa baik suatu tujuan dapat dicapai. Efektivitas program dapat diamati dalam hal menentukan pilihan, waktu, tujuan, dan sasaran. Oleh karena itu, perlu diukur efektivitasnya, karena efektivitas bantuan subsidi  untuk  meteran  listrik  4  A  (900va)  yang  baru  dipasang  per  rumah  tangga  di  Desa Semembang akan dilihat kemudian.(Zakiyah et al., 2020)
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah: efektivitas pelaksanaan program bantuan subsidi meteran listrik pasang baru di Desa Semembang dan pihak-pihak yang terlibat. Tujuan dari penelitian ini untuk melihat dan menganalisa  secara  mendalam  efektivitas  pelaksanaan  program  bantuan  subsidi  meteran listrik pasang baru per rumah tangga dengan daya 4A (900va) yang dilaksanakan oleh Dinas ESDM di Provinsi Kepulauan Riau, serta untuk menggambarkan efektivitas komunikasi antara Pemerintah Provinsi dan Desa dalam pelaksanaan program bantuan subsidi.

## METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini memusatkan perhatian terhadap masalah-masalah atau fenomena-fenomena yang terjadi pada  saat  pelaksanaan,  kemudian  mendeskripsikan  fakta-fakta  dan  keadaan  dari  objek penelitian yang sesuai dengan kenyataan rill serta mencoba menganalisa untuk memberikan kebenaran-nya berdasarkan data yang diperoleh. (Irwandi, 2017). Penelitian ini, terdiri dari 2 (dua) sumber data, yakni: data primer dan sekunder. Data primer penelitian ini memuat data yang berasal dari sumber pertama yakni:
1.  Amran, Sebagai Kepala Desa Semembang
2.  Kepala Bidang Listrik Dinas ESDM Provinsi Kepri
3.  Anggota DPRD Provinsi Kepri Dapil Karimun
4.  M. Zaki Yamani, Sebagai Tokoh Masyarakat
5.  Biro Pelaksana Bantuan Subsidi meteran listrik pasang baru
6.  Hendriko, Sebagai Ketua Badan Permusyawaratan Desa
7.  Ikmal Wahyudi, Sebagai Staf dan warga Desa Semembang
Doni Septian 1 Yozi Rahmadeni 2
Sedangkan  untuk  data  sekunder  berasal  dari  buku-buku,  jurnal,  artikel,  Peraturan Perundangan-Undangan, dan data-data lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian. (Zakiyah  et  al.,  2020).  Pengumpulan  data  penelitian  ini  penulis  mengunakan  observasi, wawancara  dan  dokumentasi.  Analisis  data  yang  dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan menggunakan beberapa tahapan yaitu reduksi data, penyajian dan verifikasi data. Setelah data terkumpul maka data dianalisis secara analisis deduktif yakni suatu pembahasan yang dilakukan  dengan  cara  menganalisa  teori  Efektivitas  sebagai  landasan  adanya  analisis. Dalam hal itu dilakukan dengan cara menganalisis keefektifan pelaksanaan bantuan subsidi meteran listrik pasang baru di Desa Semembang Kecamatan Durai.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Kondisi Infrastruktur Listrik Desa Semembang
Semembang  merupakan  salah  satu  Desa  dari  4  (empat)  Desa  terpencil  perbatasan yang  berada  di  Kecamatan  Durai  Karimun  Kepulauan  Riau,  yang  berbatasan  langsung dengan  Kecamatan  Kateman  Provinsi  Riau.    Desa  tersebut  belum  pernah  mendapatkan akses listrik dari PLN, pernah dibantu dari Pemerintah Kabupaten Karimun melalui engine diesel,  namun  tidak  bertahan  lama  dikarenakan  engine  tersebut overcapacity atau  tidak mampu menampung beban daya yang tinggi akibat dari perekembangan dan pertambahan jumlah penduduk rumah tangga Semembang yang terus meningkat.
Sejak  itu,  hingga  pada  tahun  2021  aktivitas  masyarakat  di  Semembang  sehari-hari dalam menunjang perekonomian keluarga, pendidikan, keagamaan, bekerja dan sebagainya hanya menggunakan lampu pelita dan menggunakan mesin engkol bagi rumah tangga yang mampu.  Mengingat  ketidakseriusan  dan  minimnya  perhatian  Pemerintah  Kabupaten  dan Provinsi  dalam  menyelesaikan  persoalan  listrik  di  Semembang.  Pada  tahun  2018  Kepala Desa  bersama  salah  seorang  pemuda  Semembang  yang  berada  di  Tanjungpinang mengajukan permohonan pembangunan infrastruktur listrik ke direktur PLN yang berada di Tanjungpinang, dan pada tahun 2019 Desa Semembang mendapatkan bantuan infrastruktur listrik berupa bangunan Gedung rumah untuk ditempatkan engine dan rumah kontrol untuk operator yang bertugas.
Pada  tahun  2020,  salah  seorang  Pemuda  dari  Desa  tersebut,  melakukan  hearing bersama  pemangku  kebijakan  di  PLN,  di  dapati  kesepakatan  bahwa  PLN  menjanjikan program listrik Desa semembang akan mendapatkan relokasi engine dari bangka Belitung pada bulan November 2020. Namun setibanya waktu yang dijanjikan, engine tersebut tidak kunjung tiba dan bergeser ke salah satu Desa lain, yakni: Desa Buluh Patah yang berada di Kecamatan  Moro.  Padahal  secara  infrastruktur  bangunan,  lebih  dahulu  dibangun  di  Desa Semembang daripada Desa Buluh Patah. Pemuda Desa tersebut mempertanyakan ke pihak PLN, DPRD Provinsi Dapil Karimun, dan Dinas ESDM, tidak ada satupun kejelasan jawaban kepastian dari pemangku kebijakan tersebut. Pada saat itu Indonesia dilanda pandemic covid- 19 yang berdampak pada refocusing anggaran pada PLN, Pemuda Desa bersama Kepala Desa  dan  BPD  melakukan  hearing  kembali  bersama  pemangku  kebijakan  di  PLN mempertanyakan  kapan  kepastian  realisasi  engine  yang  telah  disepakati  sebelumnya,  di dapati titik temu, sehingga pada bulan juli 2021 desa tersebut mendapatkan harapan yang ditunggu-tunggu  masyarakat,  yakni  infrastruktur  engine  dengan  kapasitas  100  Kwh  untuk beroperasi di Semembang yang direlokasi dari pulau Kericik Kecamatan Moro.

## Efektivitas  Pelaksanaan  Program  Bantuan  Subsidi  Meteran  Listrik  Pasang  Baru  Per Rumah  Tangga  Dengan  Daya  4  A  (900va)  oleh  Dinas  ESDM  Provinsi  Kepri  Di  Desa Semembang Kecamatan Durai
Program bantuan subsidi meteran listrik pasang baru per rumah tangga dengan daya 4 A  (900va)  di  Pulau  Semembang  Kecamatan  Durai  yang  dilaksanakan  oleh  Dinas  ESDM Provinsi Kepulauan Riau sejak pada tanggal 26 September 2021, namun disaat peresmian yang dilakukan oleh Gubernur Kepulauan Riau pada tanggal 27 Oktober 2021, program ini baru terealisasi 20%, dan baru terealisasi 100% pada tanggal 30 November 2021. Program
ini  merupakan  program  usulan  permohonan  dari  Pemerintah  Desa  Semembang  yang diajukan sejak tanggal 28 Juli 2021 kepada Gubernur Kepulauan Riau tembusan ke Dinas ESDM.
Permohonan usulan ini sebagaimana yang dikatakan Kepala Desa Semembang adalah upaya dari Pemerintah Desa Semembang untuk meringankan beban masyarakat, terutama untuk  masyarakat  miskin  dan  lansia  di  Semembang  yang  di  anggap  tidak  mampu  secara ekonomi,  setelah  berlika-liku  perjuangan  Desa  Semembang  mendapatkan  infrastruktur bangunan berupa Gedung dan engine untuk beroperasi melakukan penerangan listrik yang dilaksanakan oleh PLN.
Pada dasarnya dengan adanya program bantuan subsidi seperti ini merupakan suatu langkah  yang  efektif  yang  diambil  oleh  Pemerintah  Daerah,  dalam  hal  ini  Dinas  ESDM Provinsi  Kepri  yang  mana  berperan  sebagai  instansi  yang  memberikan  pelayanan  kepada masyarakatnya melalui kerjasama lembaga-lembaga yang terkait. (Tutdin et al., 2021). Suatu program,  khususnya  program  bantuan  sosial  yang  langsung  menyasar  masyarakat  yang membutuhkan,  pasti  memiliki  kekurangan  dalam  proses  pelaksanaannya.  Untuk  itu, diperlukan  sebuah  pengukuran  efektivitas  suatu  program,  agar  program  tersebut  menjadi lebih baik. Keberhasilan efektivitas tercermin dari tercapainya tujuan yang telah ditetapkan, dan  efektivitas  akan  semakin  tinggi  jika  hasil  program  atau  kegiatan  semakin  mendekati tujuan.(Hariningsih, 2021)
Tingkat efektivitas suatu program dapat diukur dari perspektif yang berbeda, tergantung pada bagaimana hal itu dinilai dan ditafsirkan. Jika suatu program dan tujuan tidak sesuai dengan  harapan,  maka  dapat  dikatakan  bahwa  program  tersebut  belum  efektif.  Ukuran efektivitas program diperlukan tiga indikator, diantaranya:(Zakiyah et al., 2020)
1.  Pencapaian tujuan, yaitu segala bentuk usaha untuk mencapainya, harus dipandang sebagai  suatu  proses.  Ada  dua  faktor,  kerangka  waktu  dan  tujuan  yang  merupakan tujuan sebenarnya.
2.  Integrasi  komunikasi,  yang  mengukur  perkembangan  tingkat  dan  konsekuensi  dari kemampuan organisasi untuk bersosialisasi atau berkomunikasi. Integrasi melibatkan proses komunikasi dan sosialisasi.
3.  Adaptasi, kemampuan suatu organisasi untuk beradaptasi dengan lingkungannya, dan prosedur terkait dengan kesesuaian untuk kondisi lokasi.
Berlandaskan  konsep  efektivitas  tersebut,  dianalisa  bahwa  efektivitas  pelaksanaan program  bantuan  subsidi  meteran  listrik  pasang  baru  per  rumah  tangga  dengan  daya  4  A (900va) di Desa Semembang oleh Dinas ESDM Provinsi Kepri ini belum terealisasi secara efektif, diantaranya:

## 1.  Pencapaian  Tujuan  Program  Bantuan  Subsidi  Meteran  Listrik  Pasang  Baru  Per Rumah Tangga Dengan Daya 4 A (900va) Oleh Dinas ESDM Provinsi Kepri Di Desa Semembang
Program ini pada awalnya memang belum ada di perencanaan anggaran tahun berjalan di Dinas ESDM Provinsi Kepri, karena usulan permohonan masuknya di pertengahan tahun 2021  yang  diusulkan  oleh  Desa  dan  tentunya  baru  bisa  dilaksanakan  pada  tahun  2022. Ditambah lagi dengan kondisi pandemi covid-19 yang melanda, semua anggaran dialihkan dan di prioritaskan ke BST dan BLT. Namun setidaknya, jika berkaca dari Undang-Undang ketenagalistrikan,  Undang-Undang  Pemerintahan  Daerah  dan  Peraturan  Daerah  Provinsi tentang  Ketenagalistrikan,  secara  tegas  Pemerintah  dan  Pemerintah  Daerah  wajib menyediakan dana untuk membangun infrastruktur listrik serta pengaturan harga listrik dan pemberian subsidi bagi masyarakat miskin di desa.
Dinas ESDM Provinsi Kepri dalam hal ini, berdasarkan hasil diskusi wawancara yang penulis  lakukan  dengan  Kepala  Bidang  Listrik,  sebagaimana  dikatakannya  bahwa  “Dinas ESDM  mengupayakan  melakukan  pencapaian  tujuan  program  dengan  waktu  hingga  akhir tahun 2021, walaupun pada prinsipnya program ini belum ada di perencanaan, namun kami Dinas  ESDM  setidaknya  dapat  menyelesaikan  program  bantuan  ini  selama  3  bulan,  dari September  hingga  November  2021,  dengan  mencari  revisi  sisa  anggaran  kegiatan  Dinas
Doni Septian 1 Yozi Rahmadeni 2
kami  serta  mencari  solusi  melalui  anggaran  pokir  Dewan  untuk  melaksanakan  program bantuan ini pada tahap pertama, dan anggaran CSR Perusahaan pada tahap kedua”.
Terkait  proses  pelaksanaan  program, dijelaskannya  bahwa  dalam  pelaksanaan  kami melimpahkan kepada biro yang melakukan kerjasama dengan kami, dan kami menyerahkan langsung  kepada  Biro  untuk  melakukan  koordinasi  dan  komunikasi  ke  Desa.  Dari  usulan permohonan Desa yang masuk ke kami berjumlah lebih kurang 192 KK, namun dapat kami inisiasi pada tahap pertama yakni: 75 KK, sisanya kami mengupayakan pada tahap 2 tahun 2022. dikarenakan kondisi keuangan kami setelah terjadinya refocusing anggaran”.
Di samping itu penulis menanyakan bagaimana realisasi program pada tahap pertama dilapangan, beliau menjawab “untuk realisasi dari tahap pertama waktu itu, kami mengalami dilema yang luar biasa, dimana pada tanggal 27 oktober 2021 pak Gubernur turun melakukan peresmian, namun untuk keuangan Pemerintah kita tau sama tau masih dalam proses tahap pencairan, dan pihak Biro terkendala biaya untuk mendahulukan, sehingga waktu itu disaat peresmian baru bisa terealisasi 20 an persen, hanya 20 kk rumah tangga yang terpasang.
Penulis  kembali  menanyakan,  bagaimana  dengan  sisa  tahap  pertama  yang  belum terpasang,  Kembali  ditegaskannya  mengatakan  “untuk  sisanya  kami  menunggu  proses pencairan, dan berupaya mencari kerjasama anggaran dari CSR perusahaan. Dilema kami waktu  itu  menghadapi  masyarakat  disana,  dimana  masyarakatnya  kita  sama  tau,  apalagi terkait  bantuan,  jika  itu  belum  terwujud  keseluruhan,  maka  kita  harus  siap  mendengar nyanyian dari mereka. Ditambah dengan terjadinya miskomunikasi dari Biro dengan Kepala Desa yang menimbulkan ketidaksesuaian data penerima dari yang diusulkan Desa, dengan nama-nama yang akan direalisasi tahap pertama berjumlah 75 KK. Untuk meredam itu, saya mencoba menghubungi salah satu pemuda desa yang sebelumnya bertemu dan membantu saya  dalam  mensukseskan  program  ini,  dialah  yang  membantu  melakukan  komunikasi  ke Kepala  Desa  dan  tokoh  masyarakat  disana  untuk  meminimalisirkan  kekeliruan  dan kekisruhan yang terjadi di masyarakat. Dan kami dari Dinas ESDM melakukan upaya mencari jalan  solusi  untuk  menutupi  kekurangan  sisa  tahap  pertama  dan  juga  alhamdulillah mendapatkan  kerjasama  CSR  dari  beberapa  perusahan,  sehingga  pada  bulan  November 2021,  semua  sisa  kekurangan  tahap  pertama  dan  di  tambah  tahap  kedua  sekitar  35  KK terselesaikan.
Berdasarkan  penjelasan  di  atas  tersebut,  dapat  dianalisa  bahwa  dalam  pencapaian tujuan  program  ini,  belum  terlaksana    secara  efektif,  dimana  dari  sisi  proses  pelaksanaan belum ada kepastian target standar waktu yang jelas dalam pencapaian tujuan, bergantung kepada  kondisi  keuangan  dan  terjadinya  beberapa  kali  penundangan  terhadap pendistribusian, yang seharus-nya tahap pertama didistribusi berjumlah 75 KK, namun yang terealisasi hanya 20 KK pada saat peresmian oleh Gubernur, begitu juga yang diusulkan 192 KK dari Desa, yang terealisasi secara keseluruhan dari program ini tahap pertama ditambah tahap kedua hanya 110 KK.
2.  Integrasi  Komunikasi  dalam  Pelaksanaan  Program  Bantuan  Subsidi  Meteran Listrik  Pasang  Baru  Per  Rumah  Tangga  Dengan  Daya  4  A  (900va)  Oleh  Dinas ESDM Provinsi Kepri Di Desa Semembang
Integrasi  komunikasi  merupakan  kemampuan  sebuah  organisasi  melibatkan  proses penyatuan komunikasi dalam pencapaian tujuan sebuah program. Tujuan sebuah program Pemerintah itu menjawab permasalahan dan tuntutan yang ada di masyarakat. Begitu juga dengan  tujuan  masyarakat,  terutama  lansia  dan  masyarakat  tidak  mampu,  untuk mendapatkan  bantuan  subsidi  merupakan  amanah  undang-undang  untuk  meringankan beban hidup mereka dan Pemerintah wajib memenuhinya.
Desa Semembang sebagaimana dari hasil wawancara yang penulis lakukan bersama Kepala  Desa,  menjelaskan  bahwa  “dalam  upaya  meringankan  beban  masyarakat  di  Desa kami yang rata-rata hamper 95 % mata pencaharian mereka adalah Nelayan tradisional, yang secara pemasukan penghasilan tidak tentu, bergantung pada cuaca, untuk itu kami dari Desa mengambil  inisiatif  dengan  mengusulkan  permohonan  bantuan  nama-nama  keseluruhan jumlah penduduk rumah tangga Desa, lebih kurang 192 KK rumah tangga ke Gubernur Kepri
tembusan ke Dinas ESDM, agar menjadi pertimbangan untuk mendapatkan bantuan subsidi meteran  listrik  pasang  baru  per  rumah  tangga  dengan  daya  4  A  (900va)  dari  Pemerintah Provinsi. Berkas tersebut, saya kirim kepada salah satu Pemuda Semembang yang berada di Tanjungpinang untuk diserahkan ke Dinas ESDM Prov Kepri”.
Penulis menelusuri Pemuda tersebut, menanyakan terkait kronologis bantuan, berikut kutipan  hasil  wawancara  penulis,  dijelaskannya  bahwa”Pada  tanggal  15  September  2021, Kepala  Bidang  ESDM  Prov  Kepri,  menghubungi  saya,  bahwa  Pemerintah  Provinsi  Kepri terkena imbas refocusing anggaran, dari total 192 KK permohonan yang saudara ajukan dari Desa, kami dapat upayakan sekitar 75 KK dulu, untuk sisanya, jika anggaran perubahan tahun ini tidak memungkinkan kita upayakan anggaran murni tahun 2022, begitu dia menjelaskan hasil komunikasi Dinas ESDM bersamanya.”Selanjutnya dijelaskannya, setelah mendapatkan informasi demikian, dia mencoba menanyakan kembali kepada Kabid tersebut, bagaimana untuk proses distribusi penyalurannya, apakah ini dilaksanakan dari Dinas ESDM langsung yang melaksanakan atau dari Pemerintah Desa yang menyalurkan ke Rumah Tangga, Kabid tersebut menjelaskan bahwa program ini sudah kami serahkan ke salah satu Biro Pelaksana, nanti pihak Biro tersebut yang menghubungi Kepala Desa disana ya”.
Berdasarkan penjelasan Kepala Bidang ini, Pemuda tersebut menyampaikan ke Kepala Desa, bahwa Desa Semembang mendapatkan bantuan subsidi meteran listrik pasang baru per rumah tangga dengan daya 4 A (900va) sekitar 75 KK dari Dinas ESDM Prov Kepri, Dinas melihat dari kondisi keuangan anggaran perubahan, untuk bantuan tersebut bertahap untuk eksekusi  pelaksanaan  nanti  pihak  Biro  akan  menghubungi  Pak  Kades,  silakan  nanti  pak kades berkomunikasi untuk realisasi pelaksanaan untuk memprioritaskan nama-nama yang layak seperti lansia dan masyarakat tidak mampu.
Disisi lain, penulis menggali informasi kembali kepada Kepala Desa terkait bagaimana komunikasi  dan  koordinasi  dari  Biro  dan  juga  Dinas  ESDM  dalam  pelaksanaan  program, dijelaskannya bahwa “saya mendapat kabar usulan program Desa Semembang di setujui dari Dinas ESDM dari seorang Pemuda Desa yang tinggal di Tanjungpinang, saya selaku Kepala Desa  sangat  bersyukur  dan  berterimakasih,  karena  masyarakat  saya  dapat  terbantu walaupun belum sepenuhnya dapat tahap pertama, kalua tidak salah waktu itu 75 KK, dan ketika itu saya mengkroscek kembali data nama-nama yang saya dan pihak Desa usulkan untuk  saya  pertimbangkan  dan  prioritaskan  terlebih  dahulu  pada  tahap  pertama,  terutama lansia  dan  yang  tidak  mampu  yang  betul-betul  layak  menerima.  Namun  pada  saat pelaksanaan dari pihak Biro dan Dinas ESDM Kepri tidak ada melakukan komunikasi ke saya. Sehingga  data  nama-nama  usulan  yang  mau  saya  prioritaskan  tidak  masuk,  mereka  Biro melakukan  pendataan  menurut  versi  rekap  data  mereka  dan  membelakangi  saya  selaku Kepala  Desa,  sehingga  menimbulkan  ketidaksesuaian  dan  ketidakcocokan  data,  banyak warga saya yang tidak mampu dan lansia tidak masuk dalam daftar nama penerima, warga berbondong-bondong menanyakan ke saya dan menyalahkan saya.”
Pernyataan di atas, menjelaskan dalam pelaksanaan program terjadinya miskomunikasi antara pihak Biro pelaksana dengan pihak Desa, sehingga menimbulkan gesekan di tengah masyarakat Desa Semembang, dimana Kepala Desa tidak dilibatkan dalam verifikasi data oleh pihak Biro penyelenggara, sehingga nama-nama rumah tangga lansia dan tidak mampu yang dianggap layak untuk menerima untuk diprioritaskan oleh Desa tidak mendapatkan pada tahap pertama, namun banyak banyak nama-nama yang dianggap mampu secara ekonomi, malahan sebaliknya mendapatkan. Adapun perbedaan data nama kedua versi tersebut, dapat kita lihat pada table 1.1 di bawah ini:
Tabel 1.1: Perbadingan Data Usulan Nama-Nama Calon Penerima Bantuan Meteran Listrik
Dari Desa Semembang dengan Data Nama-Nama Calon Penerima Bantuan Meteran
Listrik dari Biro Pelaksana Data Usulan Nama-Nama Dari Desa Semembang Data Nama-Nama dari Biro Pelaksana NO NAMA KET NO NAMA KET 1 2 3 1 2 3 1 JAMAAH LANSIA/MISKIN 1 SUHAIMI MISKIN
Doni Septian 1 Yozi Rahmadeni 2 2 ABDUL MANAF LANSIA/MISKIN 2 ADLAN MISKIN 3 ZAINAL ABIDIN LANSIA/MISKIN 3 ROSLAN MISKIN 4 SY.CANTIK LANSIA/MISKIN 4 SUKMIN MISKIN 5 USMAN LANSIA/MISKIN 5 HARIYANTI MISKIN 6 PATIMA LANSIA/MISKIN 6 ROSLI MISKIN 7 RAJA DARE LANSIA/MISKIN 7 PATIMAH LANSIA/MISKIN 8 SOYAH LANSIA/MISKIN 8 RAHMAN LANSIA/MISKIN 9 ABDUL RAZAK LANSIA/MISKIN 9 HELMI MISKIN 10  AWANG LANSIA/MISKIN 10  SAPAAT MISKIN 11  SALMAH LANSIA/MISKIN 11  M. SALEH MISKIN 12  RUSNI LANSIA/MISKIN 12  AGUS SUSANTO MISKIN 13  M.YUSUF LANSIA/MISKIN 13  M.YAKOP MISKIN 14  SALMAH LANSIA/MISKIN 14  M. ARIS MISKIN 15  KADARIAH LANSIA/MISKIN 15  EDI MISKIN 16  SUHAIMI LANSIA/MISKIN 16  ABDUL MANAF LANSIA/MISKIN 17  MASRI LANSIA/MISKIN 17  ISMARUDI MISKIN 18  KAHAR LANSIA/MISKIN 18  KAHAR LANSIA/MISKIN 19  MUHAMMAD LANSIA/MISKIN 19  HARIPIN LANSIA/MISKIN 20  SABTU LANSIA/MISKIN 20  SULAIMAN MISKIN 21  NORDIN LANSIA/MISKIN 21  DEDI SYAHPUTRA MISKIN 22  ZAITUN LANSIA/MISKIN 22  SALMAH MISKIN 23  ROSLI LANSIA/MISKIN 23  ASRI MISKIN 24  SAMSUDIN LANSIA/MISKIN 24  SOYAH LANSIA/MISKIN 25  MOHD.ISA LANSIA/MISKIN 25  MUHAMMAD AZMIL MISKIN 26  PATIMAH KARIM LANSIA/MISKIN 26 RAHMAT MISKIN 27  SY.KINTAN LANSIA/MISKIN 27  RUSLI MISKIN 28  SUDIN LANSIA/MISKIN 28  JAMILAH MISKIN 29  ASIAH LANSIA/MISKIN 29  ZAHID MISKIN 30  SYARIF LANSIA/MISKIN 30  MASRI LANSIA/MISKIN 31  JARIAH LANSIA/MISKIN 31  HAIRUL MISKIN 32  SITI AMINAH LANSIA/MISKIN 32  JAMAAH LANSIA/MISKIN 33  LAM LANSIA/MISKIN 33  RAJAB MISKIN 34  AMAT LANSIA/MISKIN 34  ABU KASIM MISKIN 35  M.YAKOP LANSIA/MISKIN 35  IRPAN MISKIN 36  UMAR LANSIA/MISKIN 36  MASDAR MISKIN 37  AZMAN T LANSIA/MISKIN 37  AZHARUDIN MISKIN 38  AMINAH LANSIA/MISKIN 38  KAMARUDIN MISKIN 39  PATMAH LANSIA/MISKIN 39  ISKANDAR MISKIN 40  ZAINUN LANSIA/MISKIN 40  JASRI MISKIN 41  BIAH LANSIA/MISKIN 41  RUSNI LANSIA/MISKIN 42  INDRA KUSNADI LANSIA/MISKIN 42 LELAWATI MISKIN 43  KANIRA LANSIA/MISKIN 43  HALIMUN MISKIN 44  MUSTAFA LANSIA/MISKIN 44  JUFRIZAL MISKIN 45  SYAMSIAH LANSIA/MISKIN 45  IRWANTO MISKIN 46  HASNAH LANSIA/MISKIN 46  RONI VARERA MISKIN 47  ODAH LANSIA/MISKIN 47  YAZID MISKIN 48  BAKRI LANSIA/MISKIN 48  IRWAN MISKIN
49  IKRAM LANSIA/MISKIN 49  SAIDINA MISKIN 50  SEMAR LANSIA/MISKIN 50  RIZAL MISKIN 51  KURDI LANSIA/MISKIN 51  AZMAN MISKIN 52  TAIRAH LANSIA/MISKIN 52  YUSAINI MISKIN 53  DAYANG LANSIA/MISKIN 53  MERRI MISKIN 54  ZALEHA LANSIA/MISKIN 54  SYAMSIAH MISKIN 55  RAHMAN MISKIN 55  HASAN MISKIN 56  ZAHID MISKIN 56  RASID MISKIN NO NAMA KET NO NAMA KET 1 2 3 1 2 3 57  AMRONI MISKIN 57  SYARIF MISKIN 58  M. ARIS MISKIN 58  FADLIZAL MISKIN 59  ZAKARIA MISKIN 59  HASNAH LANSIA/MISKIN 60  RUSLI MISKIN 60  EFENDI OKTAFIANTO MISKIN 61  SUZAINI MISKIN 61  JAIS MISKIN 62  AGUS SUSANTO MISKIN 62 R. JUMARI MISKIN 63  RASID MISKIN 63  SAID MUHAMAD MISKIN 64  RAZALI MISKIN 64  AZANAN MISKIN 65  LIZAN MISKIN 65  JAMILAH MISKIN 66  HUSIN MISKIN 66  S. ALI MISKIN 67  RAHMAT MISKIN 67  KURDI MISKIN 68  AZANAN MISKIN 68  TAIRAH MISKIN 69  SEMAN MISKIN 69  ASIAH MISKIN 70  MERRI MISKIN 70  HAFRIANDI MISKIN 71  AHMAD MISKIN 71  SUDIN MISKIN 72  IRPAN MISKIN 72  SAPRIZAL MISKIN 73  ABU KASIM MISKIN 73  MOHD. ISA MISKIN 74  HAMDAN MISKIN 74  JUMADI MISKIN 75  ROSLAN MISKIN 75  KADARIAH MISKIN
Sumber: Kantor Desa Semembang, 2021
Dari table 1.1 di atas, terlihat bahwa adanya ketidaksesuai data nama-nama dari yang di  data  dan  diusulkan  Desa  dengan  data  versi  rekapan  dari  Biro  pelaksana,  perbedaan tersebut disebabkan terjadinya miskomunikasi antara pihak Biro pelaksana dengan Kepala Desa, dalam hal ini seharusnya pihak Biro tersebut mendudukkan dan melakukan koordinasi dulu dengan Kepala Desa selalu pemegang wilayah, dari 75 KK yang dibantu Dinas ESDM Kepri untuk tahap pertama, siapa-siapa saja nama-nama yang mau Kepala Desa prioritaskan, karena dia yang mengetahui kondisi rill masyarakatnya.
Mendalami problem tersebut, penulis menanyakan kepada salah satu tokoh masyarakat yang dituakan di Desa Semembang, beliau menjelaskan bahwa “permasalahan yang terjadi itu sebenarnya hanya miskomunikasi, berdasarkan yang saya ketahui, karena waktu itu saya juga  yang  ikut  menengahi  dan  menyelesaikan  konflik  terkait  nama-nama  calon  penerima tahap  pertama.  Ceritanya  begini,  sebelum  mendapat  kabar  bahwa  Semembang  ini mendapatkan bantuan, pihak Biro pernah datang melakukan survey, ingin menjumpai Kepala Desa, namun Kepala Desa waktu itu slow respon, karena Biro ini membawa nama salah satu partai,  dan  mengatakan  bahwa  semua  warga  Semembang  akan  mendapatkan  bantuan meteran listrik dari salah satu Anggota DPRD Provinsi dapil Karimun. Sebab mengapa Kepala Desa slow respon, karena program ini dari Desa yang mengusulkan tanpa melibatkan DPRD tertentu. Bahasa tersebutpun pernah disampaikan salah satu pengurus partai di Desa ketika kampanye Pemilu DPRD dan Pilkada Kepala Daerah 2020 bahwa seluruh rumah tangga di Semembang akan mendapatkan bantuan meteran listrik gratis dari salah satu DPRD tersebut, dan bahasa kata gratis ini yang dipegang masyarakat. Selanjutnya Biro tersebut melakukan
Doni Septian 1 Yozi Rahmadeni 2
komunikasi  dan  menjumpai  pengurus  partai  yang  ada  di  Semembang  tersebut.  Setelah mendapatkan  informasi  Semembang  mendapatkan  bantuan  subsidi  meteran  listrik  yang diusulkan Desa bersama salah seorang pemuda asal sini dari Dinas ESDM Kepri, pihak Biro diminta dari Dinas ESDM melaksanakan, biro ini datang kembali ke Semembang, langsung menjumpai  pengurus  partai  tersebut,  disinilah  terjadi  perekapan  data  ulang  dari  versi  tim partai tersebut menyisipkan ke Biro, namun tidak ada berkomunikasi kembali ke Kepala Desa. Dan  mereka  menyampaikan  ke  masyarakat  bahwa  program  ini  bantuan  dari  salah  satu DPRD,  bukan  dari  usulan  Desa.  Disinilah  awal  cerita  menimbulkan  konflik  di  tengah masyarakat,  sehingga  saya  membantu  menengahi,  karena  konflik  tidak  hanya  dari masyarakat,  tetapi  konflik  yang  terjadi,  yakni  dari  tim  pengurus  partai  itu  sendiri,  mereka sesame  klaim.  Kepala  Desa  tak  mau  tandatangani  nama-nama  dari  versi  mereka  yang merekap,  karena  data  tersebut  mereka  mendata,  tanpa  melibatkan  Kepala  Desa,  namun mereka  menggunakan  salah  satu  polisi  untuk  menekan  Kepala  Desa.  Masyakarat  yang awalnya  di  prioritaskan  Desa,  banyak  yang  tidak  ada  namanya,  disitulah  saya  membantu menengahi. Dan banyak dari nama-nama yang tidak masuk tersebut, termasuk saya, kami masuk mandiri dengan Biro yang lain dengan mencicil secara berangsur, asalkan rumah kami bisa menyala.
Kemudian  penulis  menanyakan  bagaimana  dengan  pelaksanaan  yang  75  KK  tahap pertama itu, apakah terealisasi 100%, beliau kembali menjelaskan, bahwa ketika pas hari H1 besoknya  Gubernur  mau  meresmikan,  bantuan  hanya  bisa  terealisasi  20  KK  dari  75  KK tersebut, dikarenakan anggaran APBD belum cair informasi dari Biro waktu itu, sementara sebelum  Gubernur  meresmikan,  meteran  ini  harus  terpasang,  disini  muncul  dilemma  lagi, memunculkan pertanyaan-pertanyaan dari para masyarakat kita. Namun alhamdullilah semua berjalan lancer.
Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dianalisa bahwa dalam pelaksanaan program ini,  belum  duduknya  integrasi  komunikasi  dari  pihak  penyelenggara  Dinas  ESDM  Provinsi Kepri, Biro dengan Pihak Desa, kemudian adanya penyisipan dari kepentingan pihak partai tententu,  sehingga  menimbulkan  ketidakefektifan  dalam  proses  pelaksanaan  program. Program  ini  bisa  berjalan  efektif,  apabila  dalam  proses  pelaksanaannya  dari  Dinas  ESDM Provinsi Kepri memberikan wewenang sepenuhnya ke pihak Desa selaku penditribusi dan penanggungjawab, jika masalah ini pada awalnya dilimpah ke Desa yang melaksanakan ke masyarakat, maka tingkat kemungkinan besar tingkat keefektifan akan terwujud, karena sejak awal  memang  program  ini  diusulkan  dari  Desa,  setidaknya  desa  bisa  menjelaskan  ke masyarakat, bahwa ini bantuan dari Dinas ESDM bertahap, bagi yang belum mendapatkan tahap pertama, akan mendapatkan tahap kedua. Karena tidak adanya komunikasi yang jelas sehingga program ini menjadi tidak berjalan efektif sebagaimana mesti yang diharapkan.

## 3.  Adaptasi Pelaksanaan Program Bantuan Subsidi Meteran Listrik Pasang Baru Per Rumah Tangga Dengan Daya 4 A (900va) Oleh Dinas ESDM Provinsi Kepri Di Desa Semembang
Adaptasi  merupakan  kemampuan  suatu  organisasi  untuk  menyesuaikan  diri  dengan lingkungannya, dan prosedur terkait pelaksanaan program. Berdasarkan penjelasan pada sub pembahasan sebelumnya, dikarenakan terjadinya miskomunikasi, antara Dinas ESDM, Biro dan Desa, sehingga menimbulkan ketidakjelasan prosedur pelaksanaan program, sehingga dalam proses melakukan adaptasi sedikit mengalami kesulitan. Pihak penyelenggaran dalam hal  ini  tidak  membuat  standar  yang  jelas  terkait  pelimpahan  kewenangan  hanya  melalui komunikasi secara secara lisan, harusnya ada SOP yang jelas.
Proses  adaptasi  yang  terjadi,  ketika  program  ini  mengalami  kendala  barulah  pihak penyelenggara  dalam  hal  ini  Biro  mencari  Kepala  Desa,  mencari  tokoh  yang  dituakan. Seharusnya  sebelum  pelaksanaan  program  dilaksanakan,  pihak  penyelenggara mendudukkan betul komunikasi kepada Kepala Desa, tanpa membawa embel-embel pihak manapun,  menyampaikan  terkait  tujuan  program,  karena  Biro  mendapatkan  Amanah  dari Dinas  terkait,  dan  program  ini  merupakan  program  pemerintah,  semua  pihak  harus melepaskan  ego  kepentingan  individu,  kelompok,  semuanya  harus  netral.  Jika  proses
adaptasi  demikian  di  laksanakan,  maka  kemungkinan  besar  tingkat  keefektifan  program tersebut  akan  terlaksana  dengan  sebaikmungkin,  karena  tercapainya  sebuah  efektivitas program tidak dilihat dari pencapaian tujuan nya saja, tetapi mesti diukur dari sebuah proses dalam pelaksanaannya.
Pada prinsipnya masyarakat Semembang itu rata-rata masyarakatnya sangat well dan terbuka kepada siapapun dan pihak manapun, mereka akan menerima dengan lapang dada, jika pihak manapun yang akan melaksanakan sebuah urusan, namun mereka harus diberi penjelasan secara detail, begitupun juga  jangan sampai suatu pihak manapun menjanjikan sebuah harapan yang tidak pasti ke mereka, maka akan ditagih oleh mereka.
Dalam  program  tersebut,  ketika  penulis  melakukan  observasi  dan  wawancara  di lapangan dalam proses adaptasi yang dilakukan memang sedikit melanggar dari sisi standar operasional  prosedur,  dimana  tidak  ada  kejelasan  prosedur  dalam  pelaksanaan  yang dilakukan oleh penyelenggara, padahal jika program ini dilaksanakan dengan prosedur yang jelas, maka permsalahan yang terjadi tidak akan muncul, sehingga program ini akan berjalan efektif. Program ini tidak ada sosialisasi terlebih dahulu yang dilakukan oleh penyelenggara. Penulis  menilai  berdasarkan  kejadian  yang  terjadi,  pelimpangan  kewenangan  secara prosedur kurang tepat, hanya berdasarkan komunikasi lisan, tanpa melalui surat dan standar yang  jelas,  jika  memang  program  ini  dari  Dinas  ESDM  Provinsi  Kepri,  seharusnya  Dinas tersebut  turun  ke  lokasi  menyampaikan  ke  Pihak  Desa  untuk  melakukan  sosisalisasi  ke masyarakat, terkait program yang akan dilaksanakan, jadwal pelaksanaan, pihak yang akan menyelenggara dan teknis pelaksanaan distribusi. Jika ada adaptasi dan prosedur demikian, maka kemungkinan besar program ini akan berjalan efektif 100%. Namun dikarenakan tidak adanya kejelasan tersebut sehingga program ini tidak berjalan dengan efektif.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa efektivitas pelaksanaan  program  bantuan  Program  bantuan  subsidi  meteran  listrik  pasang  baru  per rumah tangga dengan daya 4 a (900va) Di Desa Semembang Kecamatan Durai oleh Dinas ESDM Provinsi Kepri belum terlaksana dan terealisasi dengan efektif, dimana dalam proses ketepatan tujuan program mengalami kendala waktu dan penundaan tujuan sasaran, tidak adanya  integrasi  komunikasi  dan  sosialisasi  program  yang  jelas  dan  terukur,  kemampuan pihak  dalam  melakukan  adaptasi  dan  kejelasan  prosedur  yang  melaksanakan  belum terlaksana dengan baik dan efektif.

## DAFTAR PUSTAKA
Hariningsih, I. S. (2021). Efektivitas Program Bantuan Sosial Tunai Di Era Pandemi (Studi Kasus  Di  Kecamatan  Genteng  Kota  Surabaya) .  1–4.  http://repository.untag- sby.ac.id/10033/
Irwandi, E. R. C. (2017). Analisis Konflik Antara Masyarakat, Pemerintah dan Swasta (Studi Kasus di Dusun Sungai Samak, Desa Sungai Samak, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung) . 7 Nomor 2 , 24.
Mursanti, E., & Tumiwa, F. (2019). Imprint Strategi Penyediaan Akses Listrik di Perdesaan dan Daerah Terpencil di Indonesia . Institute .
Tutdin, Z., Thahura, F., Sains, U., & Nyak, C. (2021). Efektivitas Bantuan Langsung Tunai (BLT) Pada Masa Pandemi di Kota Langsa . 7 , 156–164.
Zakiyah, N., Oktavia, L., Khairiyah, F., & Ilman, M. A. (2020). Efektivitas Pelaksanaan Bantuan Sosial  Dari  Pemerintah  Terhadap  Masyarakat  Terdampak  Covid-19  Di  Desa Gendongarum  Kecamatan  Kanor  Kabupaten  Bojonegoro. Spirit  Publik:  Jurnal Administrasi Publik , 15 (2), 97. https://doi.org/10.20961/sp.v15i2.43501

## REFERENCE
.
Acemoglu, D., & Robinson, J. (2012). Why Nations Fail: The Origins of Power. Prosperity, and Poverty, Crown Business, New York . Aspinall, E., & Berenschot, W. (2019). Democracy for Sale: Elections, Clientelism, and the State in Indonesia . Cornell University Press.
Barzel, Y., & Kiser, E. (2002). Taxation and Voting Rights in Medieval England and France.
Rationality and Society , 14 (4), 473–508. https://papers.ssrn.com/abstract=2138391 Bates, R. H. (2014). Markets and States in Tropical Africa: The Political Basis of Economic Policy (First Edit). Berkeley: University of California Press.
https://doi.org/https://doi.org/10.1525/9780520958524 Bates, R. H. (2016). Public Choice and Rural Development . https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=7JHDCwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA81&d q=Bates+RH.+Public+Choice+Processes.+In:+Public+Choice+and+Rural+Developmen t.+New+York:+Routledge+%3B+2016.&ots=HH1RrwR6s1&sig=jSWQ6LGDjpbJQaUGf WCvf9Uhi6M&redir_esc=y#v=onepage&q&f
Caporaso, J. A. (1996). The European Union and forms of state: Westphalian, regulatory or post-modern? Journal of Common Market Studies , 34 (1). https://doi.org/10.1111/j.1468-5965.1996.tb00559.x
Caporaso, J. A., & Levine, D. P. (1992). Theories of Political Economy. In Theories of Political Economy . https://doi.org/10.1017/cbo9780511840197
Coate, M. B. (2002). A test of political control of the bureaucracy: The case of mergers.
Economics and Politics , 14 (1). https://doi.org/10.1111/1468-0343.00097 Coleman, J. L. (1992). Risks and wrongs . CUP Archive. Collins, E. (2007). Indonesia betrayed. In Indonesia Betrayed . https://doi.org/10.1515/9780824862985 Della Porta, D., & Vanucci, A. (2017). Corrupt exchanges: Actors, resources, and mechanisms of political corruption. Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315080284 Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Timur. (2019). Daftar Izin Usaha Pertambangan Provinsi Kalimantan Timur . Ditjen Minerba. (2017). Keputusan Menteri ESDM tentang Penetapan Kebutuhan dan Persentase Minamal Penjualan Batubara Untuk Kepentingan Dalam Negeri 2018 .
Etzioni-Halevy, E. (2002). Linkage deficits in transnational politics. In International Political Science Review (Vol. 23, Issue 2). https://doi.org/10.1177/0192512102023002006 Fossati, D. (2016). Electoral Dynamics in Indonesia: Money Politics, Patronage and Clientelism at the Grassroots. 38 (2), 321–324. https://doi.org/10.1355/cs38-2j
Grindle, M. S. (1998). The new political economy positive economics and negative politics (Vol. 304). World Bank Publications. https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=4BbfWrlK3rAC&oi=fnd&pg=PA3&dq=G rindle+(1989)&ots=PtgVHpy2bg&sig=- mL5HSEJfGGsC39KSQlK0uiz4eA&redir_esc=y#v=onepage&q=Grindle (1989)&f=false Jacobson, G. C., & Kernell, S. (1982). Strategy and Choice in the 1982 Congressional Elections. PS: Political Science & Politics , 15 (3). https://doi.org/10.1017/S1049096500060479 Jacobson, G. J. (1983). Money in congressional elections. Electoral Studies , 2 (2), 185. https://doi.org/10.1016/0261-3794(83)90067-7
Jatam. (2017). Mewaspadai Ijon Politik Pertambangan pada Pemilukada Serentak 2017 (Vol. 01). https://www.jatam.org/wp-content/uploads/2017/02/Lembar-Fakta- Nasional1.pdf
KPK. (2016). Laporan Studi Potensi Benturan Kepentingan Dalam Pendanaan Pilkada . https://aclc.kpk.go.id/wp-content/uploads/2018/07/Laporan-Pendanaan-Pilkada.pdf KPK. (2018). Laporan Tahunan KPK 2018 Direktorat Penelitian dan Pengembangan . https://www.kpk.go.id/images/Integrito/LampiranLaptah2019/LITBANG.pdf
Lappie, J., & Marschall, M. (2018). Place and participation in local elections. Political
Geography , 64 , 33–42. https://doi.org/10.1016/j.polgeo.2018.02.003 Marino, O., Subagiyo, H., & Alamanda, R. (2013). Masyarakat sipil mengawasi alam: Review izin Industri berbasis lahan .
Marschall, M., Shah, P., & Ruhil, A. (2011). The study of local elections. PS - Political Science and Politics , 44 (1), 97–100. https://doi.org/10.1017/S1049096510001940 Modus Ijon Politik . (2018, Juni 20). Harianmomentum.com. Retrieved: https://harianmomentum.com/read/9453/modus-ijon-politik Olson, M. (2000). Power and Prosperity - Outgrowing Communist and Capitalist Dictatorships . New York, Basic Books.
Praja, A. P. (2014, April 24). Potensi pajak hilang triliunan: KPK nilai buruk pengelolaan mineral dan batu bara. Kompas , 5.
Risal, S., Johnles, J., Bajari, A., Pramudiana, I., & Padatu, B. (2021, September 14). Natural Resources Under Vortex of Simultaneously Elections . https://doi.org/10.4108/EAI.3-6- 2021.2310734
Risal, S., Paranoan, D., & Djaja, S. (2017). Analisis Dampak Kebijakan Pertambangan Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Di Kelurahan Makroman. EJournal Administrative Reform (JAR) , 1 (3), 516–530.
Risal, S., Zauhar, S., Sarwono, S., & Hermawan, H. (2020). Impact of Decentralization in East Kalimantan Province on Mineral and Coal Mining Policy. Journal of Public Administration Studies , 005 (01). https://doi.org/10.21776/ub.jpas.2020.005.01.6 Sidel, J. T. (2014). Economic foundations of subnational authoritarianism: Insights and evidence from qualitative and quantitative research. Democratization , 21 (1), 161–184. https://doi.org/10.1080/13510347.2012.725725
Tilly, C. (2021). War making and state making as organized crime. In Power and Inequality: Critical Readings for a New Era: Second Edition .
https://doi.org/10.4324/9781315205021-8
Tim Peneliti Perludem. (2011). Menata Kembali Pengaturan Pemilukada . http://perludem.org/wp-content/plugins/download- attachments/includes/download.php?id=208 Trounstine, J. (2009). All politics is local: The reemergence of the study of city politics.
Perspectives on Politics , 7 (3). https://doi.org/10.1017/S1537592709990892 Vedi R. Hadiz. (2010). Localising Power in Post-Authoritarian Indonesia: a Southeast Asia Perspective . Stanford University Press.