## Risalah
Hukum, Volume 16, Nomor 2, Juni - Desember 2020, 95-105

## Kekuatan Hukum Digital Signature Sebagai Alat Bukti Yang Sah Di Tinjau Dari Hukum Acara Perdata
Sulaiman 1 , Nur Arifudin 2 , Lily Triyana 3
1 Alumni Fakultas Hukum Universitas Mulawarman E-mail: emandeblo@gmail.com
2 Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman E-mail: nurarifudin@fh.unmul.ac.id
³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman E-mail: lilytriyana@fh.unmul.ac.id

## ABSTRACT
Indonesia is entering an era of globalization that is driving the development of technology and business activities  of  business  people  towards  a  more  effective  and  efficient  way  of  e-commerce.  In  its development,  the  use  of  Digital  Signature  began  to  shift  the  existence  of  conventional  signatures commonly used in agreements on paper media. According to the HIR / RGB system in  civil proceedings, judges are bound to legal evidence, which means judges are only allowed to make decisions based on evidence that is determined by law alone (HIR / RGB).This study uses a doctrinal approach, namely legal research  using  the  legislation  approach  and  concept  approach  using  data  sources  using  primary  legal materials,  secondary  legal  materials,  and  tertiary  legal  materials  with  data  collection  methods  from various reading sources, such as legislation, books books, journals or scientific papers, and the internet which are considered relevant to the issues discussed. Based on research conducted, it can be concluded that  Digital Signature is not a conventional signature which is then scanned using a scaner, instead of using the Kripography technique. With the lex specialis derogate lex generalis principle, the use of Digital Signature evidence in the Civil Procedure Code has the same legal force as an authentic deed.
Keywords: Signature; Digital; Evidence.

## ABSTRAK
Indonesia memasuki era globalisasi yang mendorong perkembangan teknologi dan kegiatan usaha para pelaku  bisnis  ke  arah  yang  lebih  efektif  dan  efesien  yaitu e-commerce .  Dalam  perkembanganya, penggunaan Digital  Signature mulai  menggeser  keberadaan  tanda  tangan  konvesional  yang  biasa digunakan dalam perjanjian diatas media kertas. Menurut sistem HIR/RGB dalam acara perdata, hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah, yang berarti hakim hanya boleh mengambil keputusan berdasarkan alat-alat  bukti  yang  di  tentukan  oleh  undang-undang  saja  (HIR/RGB).  Penelitian  ini  menggunakan pendekatan  doktrinal,  yaitu  penelitian  hukum  menggunakan  pendekatan  perundang-undangan  dan pendekatan  konsep  dengan  menggunakan  sumber  data  dengan  menggunakan  bahan  hukum  primer, bahan  hukum  sekunder,  dan  bahan  hukum  tersier  dengan  metode  pengumpulan  data  dari  berbagai sumber bacaan, seperti perundang-undangan, buku-buku, jurnal atau karya ilmiah, serta internet yang dinilai  relevan  dengan  permasalahan  yang  dibahas.  Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan,  dapat disimpulkan  bahwa Digital  Signature bukan  lah  tanda  tangan  konvensional  yang  kemudian  discan menggunakan scaner, melaikan menggunakan teknik Kripography. Adanya asas lex specialis derogate lex generalis maka penggunaan alat bukti Digital Signature dalam Hukum Acara Perdata memiliki kekuatan hukum yang sama dengan akta otentik.
Kata Kunci: TandaTangan; Digital; Alat Bukti.

## Risalah Hukum, Volume 16, Nomor 2, Juni - Desember 2020, 95-105

## PENDAHULUAN
Berkembangnya  aspek  kehidupan  bermasyarakat  berpengaruh  pada  ekonomi,  sosial, dan budaya, hal tersebut terjadi karena pengaruh dari teknologi informasi. Perubahan yang nampak adalah perubahan dalam bidang ekonomi. Perkembangan yang signifikan mengubah  sistem  ekonomi  secara  konvesional  atau  dengan  cara  manual  menjadi sistem  ekonomi  digital  dengan  alat  bantu  elektronik.  Dalam  Era  Globalisasi  Sekarang ini, ciri-ciri perekonomian yang paling menonjol  adalah serba cepat yang mendorong manusia  memasuki  era free  market dan free  competition . 1 Tekhnoogi  internet mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pengaruh dunia. Internet membawa perekonomian  dunia  memasuki  babak  baru  yang  lebih  populer  dengan  istilah digitaleconomics sehingga  Keberadaannya  ditandai  dengan  semakin  maraknya kegiatan  perekonomian  yang  memanfaatkan  internet  sebagai  media  komunikasi, kolaborasi  dan  kooperasi.  Penggunaan  sistem  elektronik  dalam  dunia  bisnis  banyak digunakan  saat  ini,  karena  menawarkan  kemudahan,  kecepatan  dan  efesien.  Namun kegiatan e-commerce tidak lagi sederhana, karena kegiatannya tidak lagi dibatasi oleh teritorial  suatu  negara,  yang  mudah  diakses  kapanpun  dan  dari  manapun.  Kerugian dapat  terjadi,  baik  pada  pelaku  transaksi  maupun  pada  orang  lain  yang  tidak  pernah melakukan  transaksi.  Kerugian  yang  dialami  para  pihak  tentu  akan  menimbulkan konflik yang akan sampai pada proses pengadilan. Tujuan pihak-pihak yang merasakan kerugian  berpekara  di  pengadilan  tentu  untuk  menyelesaikan  perkara  secara  tuntas putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap (inkrah).
Dalam  perkara  perdata  di  pengadilan  pembuktian  menjadi  tolak  ukur  untuk mempermudah  hakim  dalam  memberikan  pertimbangan  benar  tidaknya  peristiwa yang  diajukan  padanya.  Membuktikan  adalah  meyakinkan  hakim  tentang  kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam  suatu persengketan, sehingga tampaklah bahwa  pembuktian  itu  hanyalah  diperlukan  dalam  persengketaan  atau  perkara  di muka hakim atau pengadilan. Sementara itu alat bukti dalam perkara perdata seperti diatur  dalam  pasal  1866  KUHPerdata  meliputi:  1.  Alat  bukti  tertulis  2.  Saksi-saksi  3. Persangkaan  4.  Pengakuan  5.  Sumpah. 2 Seiring  dengan  perkembangan  zaman  yang makin banyak menggunakan kecangihan teknologi digital, maka adakalanya alat bukti tersebut tidak lagi sesuai dengan sepuluh tahun yang lalu.  Permasalahan yang begitu terlihat  pada  alat  bukti  tertulis  atau  surat,  dimana  alat  bukti  tersebut  hanya  dibagi menjadi  2  (dua)  bentuk  yaitu  akta  dan  bukan  akta.  Keduanya  harus  berbentuk konvensional,  sedangkan  dengan  perkembangan  teknologi  sekarang  yang  semakin canggih  membuat  adanya  surat  atau  akta  yang  tak  lagi  berbentuk  konvesional  atau akta  elektronik.  Indonesia  memasuki  era  globalisasi  yang  mendorong  perkembangan teknologi dan kegiatan usaha para pelaku bisnis ke arah yang lebih efektif dan efesien yaitu e-commerce .  Dalam  perkembanganya,  penggunaan Digital  Signature mulai menggeser  keberadaan  tanda  tangan  konvesional  yang  biasa  digunakan  dalam
1 Daulat Nathanael Banjarnahor et al., Aspek Hukum Bisnis (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2020), hal. 318.
2 Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata,  “diterjemahkan  oleh  Subekti  dan  Tjitrosudibio,” Jakarta: Pradnya Paramita , 2002, hal. 476.
Risalah Hukum, Volume 16, Nomor 2, Juni - Desember 2020, 95-105
perjanjian  diatas  media  kertas.  Penggunaan Digital  signature dalam  perdagangan elektronik  ( e-commerce) untuk  menjaga  keutuhan  dan  keaslian  data  dalam  suatu dokumen elektronik.
Kegiatan e-commerce atau  transaksi  elektronik  di  indonesia  telah  di  atur  dalam Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik, kemudian diperbarui dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan  Transaksi  elektronik.  Dengan  adanya  transaksi  online  tentunya  kedudukan  para produsen  dan  konsumen  haruslah  dilindungi  guna  untuk  memberikan  keamanan sehingga  menimbulkan  kepercayaan  antara  kedua  belah  pihak.  Kepercayaan  ini didapakan  dengan  memberikan  pengakuan  hukum  terhadap  tulisan  elektronik  atau dokumen elektronik dan menganggap kedudukannya sah dimata hukum. 3 Keberadaan Digital Signature telah diatur dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  “Tanda  Tangan  Elektronik  adalah tanda  tangan  yang  terdiri  atas  Informasi  Elektronik  yang  dilekatkan,  terasosiasi  atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi”.  Keberadaan  alat  bukti  berupa  elektonik  telah  diakui  pula  dalam  pasal  5 ayat  (1)  “Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  dan/atau  hasil  cetaknya merupakan  alat  bukti  hukum  yang  sah”,  dan  pasal  5  ayat  (2)  “Informasi  Elektronik dan/atau  Dokumen  Elektronik  dan/atau  hasil  cetaknya  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (1)  merupakan  perluasan  dari  alat  bukti  yang  sah  sesuai  dengan  Hukum  Acara yang berlaku di Indonesia.”  Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik  diatur  secara  tegas  bahwa  “Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen Elektronik  dinyatakan  sah  apabila  menggunakan  Sistem  Elektronik  sesuai  dengan ketentuan yang di ataur dalam Undang-Undang ini.” Tanda tangan elektronik muncul dalam  suatu  dokumen  elektronik  yang  pada  dasarnya  bukan  merupakan  dokumen tertulis  (non  paperless).  Berpijak  pada  hal  tersebut,  maka  sejatinya  konsep  tanda tangan  elektronik  tidak  sesuai  dengan  prinsip  hukum  yang  menyatakan  bahwa  suatu dokumen harus dapat dilihat, dikirim, dan disimpan dalam bentuk kertas. 4
Kegiatan perdagangan yang menggunakan media elektronik sebagai alat bukti di dalam sistem pembuktian di Indonesia masih terdapat kekurangan dalam proses pengadilan di  Indonesia.  Menurut  sistem  HIR/RGB  (hukum  acara  yang  berlaku)  dalam  acara perdata, hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah, yang berarti hakim hanya boleh mengambil  keputusan  berdasarkan  alat-alat  bukti  yang  di  tentukan  oleh  Undang- Undang  saja  (HIR/RGB). 5 Oleh  karena  itu,  dalam  penelitian  ini  akan  timbul  dua pertanyaan  diantaranya:  1)  Bagaimana  pengaturan  d igital  signature dapat  dijadikan
3 Bayu  Ardwiansyah,  “Keabsahan  Penggunaan  Tanda  Tangan  Elektronik  Sebagai  Alat  Bukti  Menurut Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik,” Lex Privatum , 5.7 (2017), hal. 68.
4 Dini  Sukma  Listyana  dan  Ismi  Ambar  Wati,  “Kekuatan  Pembuktian  Tanda  Tangan  Elektronik  Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Perspektif Hukum Acara Di Indonesia Dan Belanda,” Verstek , 2.2 (2014), hal. 147.
5 Efa  Laela  Fakhriah, Bukti  Elektronik  Dalam Sistem Pembuktian Perdata (Refika Meditama, 2017), hal. 28.

## Risalah
Hukum, Volume 16, Nomor 2, Juni - Desember 2020, 95-105
sebagai  alat  bukti  yang  sah  dalam  Hukum  Acara  Perdadat? 2)  Bagaimana  kekuatan hukum digital signature sebagai alat bukti yang sah dalam Hukum Acara Perdata?

## METODE
Dalam  penelitian  ini  penulis  menggunakan  pendekatan doctrinal,  yaitu penelitian hukum  terdiri  atas  penelitian  yang  berupa  usaha  inventarisasi  hukum  positif, penemuan asas dan dasar falsafah (dogma atau doktrin) hukum positif, dan penemuan hukum in concerto yang  layak  diterapkan untuk menyelesaikan  suatu perkara  hukum tertentu. 6 Pendekatan doctrinal dimaksukan  dalam  hal  ini  adalah  pendekatan  yang berbasiskan  ketentuan  perUndang-Undangan  ( black  letter  law) dan  pendekatan konsep.  Dalam  pendekatan  ini  penulis  akan  menganalisis black  letter  law dan  teori- teori hukum yang relevan dan memiliki keterkaitannya  dengan rumusan masalah yang dibangun dalam penelitian ini. Data yang diperoleh selama penelitian yang diarahkan untuk  menjawab  isu  hukum,  maka  dukungan  pustaka  tentang  teori  hukum  yang relevan  dan  memiliki  keterkaitan  dengan  penelitian  ini.  Studi  ini  juga  membutuhkan bahan  hukum  tresier,  berupa  ensikpedia  dan  kamus  hukum  termasuk black  law dictoniary.

## PEMBAHASAN
Pengaturan Digital Signature Sebagai Alat Bukti
Tanda  tangan  elektronik  bukan  tanda  tangan  yang  dibubuhkan  di  atas  kertas sebagaimana lazimnya suatu tanda tangan atau mengkonvensikan suatu tanda tangan mengunakan mesin scaner , tanda tangan elektronik diperoleh dengan terlebih dahulu meciptakan  suatu message digest atau hast ,  yaitu mathematical  summary dokumen yang  dikirimkan  melalui cyberspace . 7 Tanda tangan  elektronik  berbeda  dengan  tanda tangan digital dimana tanda tangan elektronik merupakan istilah hukum sebagaimana diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia,  sedangkan  tanda  tangan digital  merupakan  istilah  yang  digunakan  untuk  menjelaskan  metode  penandatangan secara  elektronik  dengan  menggunakan  metode  kriptografi  asimetris  dengan infrastruktur  kunci  publik. 8 Tanda  tangan  elektronik  pada  prinsipnya  berkenaan dengan  jaminan  untuk message  integrity yang  menjamin  bahwa  si  pengirim  pesan ( sender ) adalah benar-benar orang yang berhak dan bertanggung jawab untuk itu. Hal ini  berbeda  dari  tanda  tangan  biasa  yang  berfungsi  sebagai  pengakuan  dan penerimaan atas isi pesan atau dokumen. Tanda tangan elektronik adalah sebuah item data  yang  berhubungan  dengan  sebuah  pengkodean  pesan  digital  yang  dimaksudkan untuk memberikan kepastian tentang keaslian data dan memastikan bahwa data tidak
6 Philips Dillah Suratman dan Philips Dillah, Metode penelitian hukum ,(Bandung: Alfabet, 2013), hal. 19.
7 Soemarno Partodihardjo, Tanya Jawab Sekitar Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009), hal. 20.
8 Thalis Noor Cahyadi, “Aspek Hukum Pemanfaatan Digital Signature Dalam Meningkatkan Efisiensi, Akses Dan Kualitas Fintech Syariah,” Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional , 9.2 (2020), 219 (hal. 221).

## Risalah
Hukum, Volume 16, Nomor 2, Juni - Desember 2020, 95-105
termodifikasi. 9 Tujuan  dari  suatu  tanda  tangan  dalam  suatu  dokumen  adalah  untuk memastikan  otentisitas  dari  dokumen  tersebut.  Suatu Digital Signature sebenarnya adalah bukan suatu tanda tangan seperti yang kita kenal selama ini, ia menggunakan cara  yang  berbeda  untuk  menandai  suatu  dokumen  sehingga  dokumen  atau  data sehingga  ia  tidak  hanya  mengidentifikasi  dari  pengirim,  namun  ia  juga  memastikan keutuhan dari dokumen tersebut tidak berubah selama proses transmisi. Suatu digital signature didasarkan  dari  isi  dari  pesan  itu  sendiri.  Untuk  itu  dalam  penggunaannya diperlukan  kunci  rahasia  dengan  menggunakan  teknik  kriptologi.  Menurut  pasal  11 ayat  (1)  Udang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  jo  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun 2016  tentang  Informasi  dan  Transaksi  elektronik  menjelaskan  bahwa,  Tanda  Tangan Elektronik dianggap sah apabila memenuhi syarat sebagai berikut:
a. Data  pembuatan  Tanda  Tangan  Elektronik  terkait  hanya  kepada  Penanda Tangan;
b. Data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penanda tanganan elektronik hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan;
c. Segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
d. Segala  perubahan  terhadap  Informasi  Elektronik  yang  terkait  dengan  Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
e. Terdapat  cara  tertentu  yang  dipakai  untuk  mengidentifikasi  siapa Penandatangannya;
f. Terdapat  cara  tertentu  untuk  menunjukkan  bahwa  Penanda  Tangan  telah memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait.
Sedangkan manfaat Tanda Tangan Digital ( Digital Signature ) adalah suatu tanda tangan digital  ( digital  Signature )  akan  menyebabkan  data  elektronik  yang  dikirimkan  melalui open  network tersebut  menjadi  terjamin,  sehingga  mempunyai  manfaat  dari digital signature adalah  sebagai  berikut: 10 1. Autenticity ;  2. Integrity ;  3. Non-Repudiation; 4. Confidentiality.  Digital  Signature memiliki  sifat  yang  unik  untuk  masing-masing dokumen yang ditandatangani, karena diambil dari dokumen itu sendiri dan beberapa perubahan pada dokumen akan menghasilkan digital signature yang berbeda. 11
Tanda tangan elektronik dalam sistem hukum acara perdata belum diatur sebagai alat bukti, sebagaiaman dimaksud dalam pasal 1866 KUHPerdata bahwa hanya terdapat 5 (lima)  jenis  alat  bukti  yaitu,  bukti  tertulis,  bukti  dengan  saksi,  bukti  persangkan- persangkaan,  pengakuan  dan  sumpah.  Pesatnya  Perkembanngan  teknologi  di indonesia  merubah  gaya  prilaku  msyarakat  dalam  membuat  perjannjian  yaitu  dari media  tanda  tangan  konvesional  menjadi  tanda  tangan  elektronik.  Tanda  tangan elektronik  di  Indonesia  kemudian  diakui  dengan  lahirnya  2  (dua)  Peraturan  yaitu Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik, kemudian diperbarui dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan  Transaksi  elektronik  dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2019  tentang
9 Partodihardjo, hal. 46.
10 Fakhriah, hal. 50.
11 Wahana Komputer, Memahami Model Enkripsi dan Security Data (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2003), hal. 122.

## Risalah
Hukum, Volume 16, Nomor 2, Juni - Desember 2020, 95-105
Penyelenggaraan  Sistem  dan  Transaksi  Elektronik.  Tanda  tangan  elektronik tersertifikasi  wajib  memenuhi  kriteria  yakni  sudah  melalui  proses  uji  sistem  untuk menerbitkan  sertifikat  elektronik.  Sedangkan,  tanda  tangan  elektronik  tidak tersertifikasi  dibuat  tanpa  menggunakan  jasa  penyelenggara  sertifikasi  elektronik. Implikasi  dari  kedua  jenis  tanda  tangan  elektronik  ini  ialah  dalam  kaitannya  dengan standar keteknikan yang diaplikasikan. 12
Keberadaan Digital Signature di atur dalam Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 11  Tahun  2008  jo  Pasal  1  angka  19  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang Penyelenggaraan  Sistem  dan  Transaksi  Elektronik  “Tanda  Tangan  Elektronik  adalah tanda  tangan  yang  terdiri  atas  Informasi  Elektronik  yang  dilekatkan,  terasosiasi  atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi”.  Keberadaan  alat  bukti  berupa  elektonik  telah  diakui  pula  dalam  pasal  5 ayat  (1)  “Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  dan/atau  hasil  cetaknya merupakan  alat  bukti  hukum  yang  sah”,  dan  pasal  5  ayat  (2)  “Informasi  Elektronik dan/atau  Dokumen  Elektronik  dan/atau  hasil  cetaknya  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (1)  merupakan  perluasan  dari  alat  bukti  yang  sah  sesuai  dengan  Hukum  Acara yang  berlaku  di  Indonesia.”  Pasal  5  ayat  (3)  Undang-Undang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik  diatur  secara  tegas  bahwa  “Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen Elektronik  dinyatakan  sah  apabila  menggunakan  Sistem  Elektronik  sesuai  dengan ketentuan yang di ataur dalam Undang-Undang ini.”
Sebagaimana pengertian tentang tanda tangan elektronik  yang berisi informasi, maka pembuatan  tanda  tangan  tersebut  berupa  data-data  yang  unik  menunjuk  hanya kepada  penandatangan  dan  dapat  mengedintifikasi  penanda  tangan,  sebagaiman dimaksud  dalam  pasal  61  (3)    Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2019  tentang Penyelenggara  Sistem  Elektronik,  data  tersebut  harus  memenuhi  syarat,  yaitu:  a. Seluruh  proses  pembuatan  Data  Pembuatan  Tanda  Tangan  Elektronik  dijamin keamanan  dan  kerahasiaannya  oleh  Penyelenggara  Tanda  Tangan  Elektronik  atau Pendukung  Layanan  Tanda  Tangan  Elektronik;  b.  Jika  menggunakan  kode  kriptografi, Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik harus tidak dapat dengan mudah diketahui dari  data  verifikasi  Tanda  Tangan  Elektronik  melalui  penghitungan  tertentu,  dalam kurun waktu tertentu, dan dengan alat yang wajar; c. Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik  tersimpan  dalam  suatu  media  elektronik  yang  berada  dalam  penguasaan Penanda Tangan; dan d. Data yang terkait dengan Penanda Tangan wajib tersimpan di tempat  atau  sarana  penyimpanan  data,  yang  menggunakan  sistem  terpercaya  milik Penyelenggara  Tanda  Tangan  Elektronik  atau  Pendukung  Layanan  Tanda.  Dalam pembuatan  tanda  tangan  elektronik,  metode  dan  juga  teknik  yang  digunakan  sangat menentukan, agar terciptanya informasi elektronik yang akurat dan aman. Pengunaan teknik  kripografi  adalah  penggunaan  yang  sangat  aman  mengingat  menggunakan aplikasi dari kunci public antara lain kunci persetujuan ( key agreement ), kerahasisaan data ( data encryption ) dan tanda tangan digital ( digital signature )
12 Affan  Muhammad  Andalan,  “Kedudukan  Tanda  Tangan  Elektronik  dalam  Transaksi  Teknologi Finansial,” Jurist-Diction , 2.6 (2019), 1931–50 (hal. 1939).

## Risalah
Hukum, Volume 16, Nomor 2, Juni - Desember 2020, 95-105
Kekuatan Hukum Alat Bukti Digital Signature Dalam Hukum Acara Perdata
Pembuktian  dilakukan  atas  guna  untuk  senantiasa  menetapkan  akan  adanya  suatu fakta, atau mendalilkan suatu peristiwa. Dapat kita lihat pula pada Pasal 163 HIR (283 RGB)  yang  mengatur  perihal  pembuktian  berbunyi  “Setiap  orang  yang  mendalilkan bahwa  ia  mempunyai  suatu  hak,  atau  guna  meneguhkan  haknya  sendiri  maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya  hak  atau  peristiwa  tersebut.”  Dari  Pasal  tersebut  dapat  di  simpulkan  bahwa dalam pembuktian tidak  hanya  dalil  peristiwa  saja  dapat  dibuktikan,  tetapi  juga  akan adanya  suatu  hak.  Dengan  melakukan  pembuktian  maka  akan  dapat  dilakukan  suatu pembenaran  atau  penyangkalan  terhadap  suatu  dalil  yang  dikemukakan  oleh  para pihak  yang  terlibat  dalam  perkara.  Di  dalam  badan  peradilan  di  Indonesia,  dikenal suatu  hukum  acara  yang  fungsinya  mengatur  hal-hal  yang  diselenggarakan  di  dalam proses peradilan. Pengatruran tersebut, diatur dalam Hukum Perdata diatur dalam HIR ( Herzien  Inlands  Reglement )  atau  Kitab  Hukum  Perdata  (KUHPerdata).    Dalam pembuktian  Hukum  Acara  Perdata  atau  HIR  ( Herzien  Inlands  Reglement )  terdapat klasifikasi macam-macam alat bukti yang dihadirkan dipersidangan, berdasarkan pasal 1866  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (KUHPerdata)  atau  Pasal  164  HIR  atau Pasal  283  RGB  terdapat  5  (lima)  yaitu:  1.  Bukti  tertulis;  2.  Bukti  dengan  saksi;  3. Persangkaan-persangkaan; 4. Pengakuan; 5. Sumpah.
Digital  Signature  sebagai  suatu  data  elektronik  di  dalam  hal  ini  mempunyai  masalah apabila  diajukan  sebagai  alat  bukti  di  dalam  beracara  di  Badan  Peradilan  Indonesia. Digital  Signature  yang  digunakan  dalam  transaksi  e-commerce  secara  keseluruhan adalah  merupakan paperless ,  bahkan scriptless  transaction .  Sesuai  apa  yang  diatur dalam  pasal  1866  KUHPerdata,  maka  dalam  hal  ini  berarti  bukti-bukti  berupa  data elektronik  yang  diajukan  akan  dianggap  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum pembuktian.  Kemungkinan  juga  besar,  terhadap  ditolaknya  hal  ini  sebagai  alat  bukti oleh hakim maupun pihak lawan.
1. Pembuktian  Digital  Signature  Menurut  Undang-Undang  Nomor  2  tahun  2014 tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  30  tahun  2004  tentang  Jabatan Notaris ;
Kekuatan pembuktian dari dokumen elektronik sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2008  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  hanyalah  berlaku  sebagai akta dibawah tangan, dimana bentuk akta di bawah tangan dibuat dalam bentuk yang tanpa  perantara  atau  tidak  perantara  atau  tidak  dihadapan  pejabat  umum  yang berwenang.  Mempunyai  kekuatan  pembuktian  sepanjang  para  pihak  mengakuinya atau  tidak  ada  penyangkalan  dari  salah  satu  pihak.  Jika  salah  satu  pihak  tidak mengakuinya,  beban  pembuktian  diserahkan  kepada  pihak  yang  menyangkal  akta tersebut, dan penilaian penyangkalan atas bukti tersebut diserahkan kepada hakim.
Dokumen  elektronik  yang  ditanda  tangani  dengan  tanda  tangan  elektronik  didalam hukum pembuktian di Indonesia, diakui esensinya setelah diatur di dalam pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

## Risalah
Hukum, Volume 16, Nomor 2, Juni - Desember 2020, 95-105
bahwa  “informasi  elektronik  dan  atau  dokumen  elektronik  danatau  hasil  cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah  sesuai  dengan  hukum  acara  yang  berlaku  di  Indonesia”.  Dengan  disahkannya Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  , berdasarkan  pada  Pasal  18  jo  Pasal  7  jo  Pasal  11  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik maka kekuatan pembuktian dokumen elektronik  tersebut  yang  ditanda  tangani  dengan digital  signature sama  dengan kekuatan pembuktian akta otentik yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang.
Aturan ini bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 angka 7 Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, perubahan yang menyatakan bahwa  “akta  notaris  yang  selanjutnya  disebut  akta  adalah  akta  autentik  yang  dibuat oleh  atau  di  hadapan  Notaris  menurut  bentuk  dan  tata  cara  yang  ditetapkan  dalam Undang-Undang ini.” Akibat terjadi suatu pertentangan aturan tersebut, maka apabila salah  satu  pihak  mengajukan  gugatan  dengan  alat  bukti  dokumen  elektronik  yang ditanda  tangani  dengan  tanda  tangan  elektronik  sebagai  alat  bukti,  maka  di  dalam menyelesaikan  sengketa  dipengadilan,  hakim  dituntut  untuk  berani  melakukan terobosan  hukum,  karena  hakim  yang  paling  berkuasa  dalam  memutuskan  suatu perkara  dan  karena  hakim  juga  yang  dapat  memberi  suatu vonnis  van  de  rechter (keputusan hakim), yang tidak langsung dapat didasarkan atas suatu peraturan hukum tertulis atau tidak tertulis.
2. Pembuktian  Digital  Signature  Menurut  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;
Tanda  tangan  elektronik  yang  menggunakan  teknologi  kriptografi  asimetris, menggunakan  dua buah  kunci  yaitu  kunci privat  dan  kunci  publik.  Agar tanda  tangan elektronik pada suatu dokumen elektronik dapat mempunyai kekuatan pembuktian di pengadilan,  maka  harus  mendaftarkan  tanda  tangan  elektronik  tersebut  kepada Certification Authority (CA), maka Certification Authority (CA) tersebut dapat bertindak sebagai  pejabat  umum,  sehingga  dengan  memanfaatkan  infrastruktur  yang  diberikan Certification  Authority (CA) khususnya  keamampuan  untuk  mengetahui  kapan transaksi elektronik itu ditanda tangani. Tanda tangan digital yang telah memperoleh sertifikat  dari  lembaga Certification  Authority (CA),  maka  akan  lebih  terjaminya otentikasi dari sebuah dokumen, dan tanda tangan digital sangat sulit dipalsukan dan berasosiasi  dengan  kombinasi  dokumen  dan  kunci  privat  secara  unik,  apabila  sudah melaksanakan  ketentuan  yang  ditetapkan  dengan  peraturan  PerUndang-Undangan yang terkait.
Seringkali Badan Negara yang berwenang mengeluarkan Undang-Undang, antara satu Undang-Undang dengan Undang-Undang yang lain saling bertentangan satu sama lain, seperti  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008,  yang  bertentangan  dengan  Undang- Undang  Nomor  30  Tahun  2004,  maka  terhadap  kasus  yang  aturan  hukumnya bertentangan  satu  dengan  yang  lain,  maka  hakim  berpatokan  pada  azas  lex specialis derogate lex generalis , artinya Undang-Undang yang bersifat khusus menyampingkan

## Risalah
Hukum, Volume 16, Nomor 2, Juni - Desember 2020, 95-105
Undang-Undang yang bersifat umum. Dalam hal ini Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008  menyampingkan  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004.  Maka  kekuatan pembuktian dokumen elektronik yang ditanda tangani dengan tanda tangan elektronik sama dengan akta otentik.
Tanda tangan elektronik agar memenuhi batas minimal pembuktian haruslah didukung dengan  saksi  ahli  (baik  CA  sebagai  badan  hukum  yang  membuat  atau  ahli  digital Forensik)  yang  mengerti  dan  dapat  menjamin  bahwa  informasi  elektronik  yang diletakan,  terasosiasi  atau  terikat  dengan  informasi  elektronik  lainya  yang  digunakan sebagai  alat    veritivikasi  dan  autentikasi  adalah  sesuai  dengan  ketentuan  dalam Undang-Undang.  Kemudian  juga  harus  dapat  menjamin  bahwa  dokumen  elektronik tersebut tetap dalam keadaan seperti pada waktu dibuat tanpa ada perubahan apapun ketika  diterima  oleh  pihak  yang  lain  ( integrity ),  bahwa  memang  benar  tanda  tangan tersebut  berasal  dari  orang  yang  membuatnya  ( authenticity )  dan  dijamin  tidak  dapat diingkari oleh pembuatnya ( non repudiation ).
Hukum  pembuktian  Belanda  saat  ini  diatur  dalam Burgerlijke  Rechtsvordering (Kitab Hukum  Acara Perdata,  disingkat  RV) baru  yang telah diperbarui pada  1  Januari  2002, dalam  Pasal  149-207,  yang  mengatur  mengenai  pembuktian  dalam  perkara  perdata, meliputi  pembuktian  ( bewijslevering ),  penilaian  pembuktian  ( bewijswaardering ), kekuatan  pembuktian  ( bewijskracht ),  beban  pembuktian  ( bewijslast ),  penawaran pembuktian ( bewijsaanbod ), dan alat bukti ( bewijsmiddel ). 13
Bewijslevering yaitu  bagaimana  cara  melakukan  pembuktian,  para  Pihak  yang berkewajiban  melakukan  atau  memberikan  pembuktian  kepada  hakim  di  muka persidangan,  sedangkan  yang  melakukan  penilaian  terhadap  pembuktian  yang disampaikan oleh para pihak ( bewijswaardering ) adalah hakim kecuali Undang-Undang menentukan lain, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 152 ayat (2) Rv yang berbunyi: ” De waandering Van het bewijs is aan het oordeel van de rechter overgelaten, tenzij de wet anders bepaalt ”. 14
Pembuktian  dapat  dilakukan  dengan  menggunakan  semua  bentuk  alat  bukti,  akan tetapi  yang  menilai  dan  menentukan  kekuatan  bukti  dari  suatu  bukti  yang  diajukan adalah  hakim,  kecuali  Undang-Undang  menentukan  lain.  Suatu  bukti  dapat  memiliki kekuatan  bukti  ( bewijskracht )  yang  mengikat  bagi  hakim  atau  mempunyai  kekuatan pembuktian bebas ( vrije bewijs ) dalam arti kekuatan buktinya diserahkan sepenuhnya kepada hakim (sebagaimana disebutkan dalam Pasal 152 RV ayat 2 di atas). Pasal 152 ayat  (1)  Rv  menyebutkan  bahwa  pada  asasnya  segala  jenis  alat  bukti  dapat dipergunakan  (diajukan)  dalam  pembuktian  di  pengadilan;  kecuali  Undang-Undang menentukan  lain.  Hal  ini  berarti  hukum  pembuktian  perdata  di  Belanda  menganut sistem  terbuka,  selain  itu  juga  alat-alat  bukti  yang  tidak  tercantum  dalam  Undang- Undang diperbolehkan untuk diajukan.
13 Fakhriah, hal. 114.
14 Fakhriah, hal. 115.

## Risalah
Hukum, Volume 16, Nomor 2, Juni - Desember 2020, 95-105

## SIMPULAN
Digital Signature atau Tanda Tangan Digital merupakan tanda tangan elektronik yang menggunkan  teknik  krypthograpy  dimana  tanda  tangan  tersebut  harus  memuat informasi-informasi  mengenai  si  pemilik  tanda  tangan  tersebut.  Selain  menggunakan cypthograpy  tanda  tangan  elektronik  menggunakan  dua  buah  kunci publik  dan  kunci privat  yang  membuat  keamanan  dari  tada  tangan  tersebuat  menjadi  lebih  aman. Meskipun  dalam  pasal  60  ayat  (2)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2019 tentang  Penyelenggaraan  Sistem  dan  Transaksi  Elektronik  terdapat  klasifikasi mengenai  tanda  tangan  elektronik  tidak  tersertifikat  merupakan  bagian  dari tandatangan  elektronik,  namun  dalam  pasal  11  ayat  (1)    Undang-Undang  Nomor  11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di jelaskan bahwa tandatangan memiliki  akibat  hukum  yang  sah  jika  memenuhi  6  (enam)  syarat.  Pada  dasarnya penggunaan digital  signature sebagai  alat  bukti  harus  harus  menjamin  4  (empat)  hal yaitu keaslian dari sebuah tanda tangan ( Aunthentication), keutuhan ( Integerity), anti penyangkalan  ( Non-Reputaion) ,  dan  kerahasian  ( Confidentiality ),  terpenuhinya  4 (empat)  item  ini  kemudian  akan menjadi  serifikat elektronik  yang  kemudian  dapat digunakan sebagai alat bukti dalam bercara.
Dalam  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elekrtonik diakui secara sah, Dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  disebutkan  bahwa  informasi elektronik  dan/atau  dokumen  eletronik  dan/atau  hasil  cetakanya  adalah  alat  bukti hukum  yang  sah  dan  merupakan  perluasan  dari  alat  bukti  yang  sah  berlaku  sesuai dengan  Hukum  Acara  yang  berlaku  di  Indonesia.  Namun  apabila  penulis  melihat perbandingan  antara  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan Transaksi  Elektronik  dengan  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan Notaris bukti yang sah adalah itu adalah akta otentik dan akta dibawah tangan. Notaris dalam pembutan akta itu sendiri harus datang, melihat dan mendengar dalam setiap pembuatan  akta    dan  ditandatangani  oleh  Notaris  itu  sendiri  dan  para  penghadap masing-masing  langsung  di  tempat  dibackanya  akta  itu  oleh  Notaris.  Dan  Haruslah tanda  tangan  asli  dari  Notaris  dan  para  penghadap  bukanlah  tandatangan  elektronik yang  ditorehkan  dalam  akta  tersebut  karena  dalam  hukum  pembuktian  tidaklah  sah. Namun adanya azas lex specialis derogate lex generalis , artinya Undang-Undang yang bersifat  khusus  menyampingkan  Undang-Undang  yang  bersifat  umum.  Dalam  hal  ini Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  menyampingkan  Undang-Undang  Nomor  30 Tahun  2004.  Maka  kekuatan  pembuktian  dokumen  elektronik  yang  ditanda  tangani dengan tanda tangan elektronik sama dengan akta otentik.

## REFERENSI
Andalan, Affan Muhammad, “Kedudukan Tanda Tangan Elektronik dalam Transaksi Teknologi Finansial,” Jurist-Diction , 2.6 (2019), 1931–50
Ardwiansyah, Bayu, “Keabsahan Penggunaan Tanda Tangan Elektronik Sebagai Alat Bukti Menurut Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik,” Lex Privatum , 5.7 (2017)
Banjarnahor, Daulat Nathanael, Ika Atikah, Setiyo Utomo, Arvita Hastarini, Irwan Moridu, Sara Selfina Kuahaty, et al., Aspek Hukum Bisnis (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2020)
Cahyadi, Thalis Noor, “Aspek Hukum Pemanfaatan Digital Signature Dalam Meningkatkan Efisiensi, Akses Dan Kualitas Fintech Syariah,” Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional , 9.2 (2020), 219
Fakhriah, Efa Laela, Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata (Refika Meditama, 2017)
Komputer, Wahana, Memahami Model Enkripsi dan Security Data (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2003)
Listyana, Dini Sukma, dan Ismi Ambar Wati, “Kekuatan Pembuktian Tanda Tangan Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Perspektif Hukum Acara Di
Indonesia Dan Belanda,” Verstek , 2.2 (2014)
Partodihardjo, Soemarno, Tanya Jawab Sekitar Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,
2009)
Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum, “diterjemahkan oleh Subekti dan Tjitrosudibio,” Jakarta: Pradnya Paramita , 2002
Suratman, Philips Dillah, dan Philips Dillah, Metode penelitian hukum , Penerbit Alfabet, Bandung (Bandung: Alfabet, 2013)