Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains dan Humaniora Volume 7, Number 1, Tahun 2023, pp. 24-30 P-ISSN: 1979-7095 E-ISSN: 2615-4501 Open Access: https://doi.org/10.23887/jppsh.v7i1.61563

## Kedudukan dan Tanggung Jawab Saksi Akta yang Dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah
Ketut Sukawati Lanang Prabawa 1* , I Nyoman Hutri Wibawa 2
1,2 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

## A B S T R A K
Status hukum pegawai Notaris dalam kapasitasnya menjadi saksi guna mendukung  sahnya  suatu  akta  autentik  merupakan  hal  yang  tak terpisahkan  dan  memiliki  konsekwensi  hukum  terhadap  akta  Notaris. Akta  Notaris  yang  menimbulkan  persoalan  hukum  menyebabkan pegawai Notaris yang berfungsi sebagai saksi dalam akta menjadi pihak yang  dianggap  tahu  dan  bertanggung  jawab  atas  persoalan  hukum yang  muncul.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  kedudukan dan tanggung jawab saksi akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah  (PPAT).    Metode  penelitian  hukum  normatif  dengan  kajian terhadap  Pasal  16  ayat  (1)  huruf  f  UUJN  Perubahan  yang  masih terdapat  kekaburan  norma  hukum.  Teknik  pengumpulan  data menggunakan teknik sistem kartu ( card system ). Teknik analisis bahan hukum  yang  diterapkan  dengan  teknik,  deskripsi,  interpretasi, sistematisasi,  dan  evaluasi.  Hasil  penelitian  bahwa  saksi  tidak  bisa dituntut secara hukum terkait substansi akta yang penandatanganannya  melibatkan  dirinya,  megingat  kapasitasnya hanya  pegawai  yang  difungsikan  oleh  Notaris  untuk  mempersiapkan akta.  Kedudukan  hukum  saksi  terkait  adanya  kewajiban  Notaris menyimpan  kerahasiaan  akta  yang  pembuatannya  dilakukan  olehnya berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf f dan Pasal 40 UUJN Perubahan tidak diwajibkan secara pasti harus menjaga kerahasiaan subtansi akta. Oleh sebab itu, terhadap saksi tidak bisa diterapkan Pasal 322 KUHP karena kapasitasnya sebagai saksi tidak melekat jabatan profesi. Saksi yang  tidak  menjaga  kerahasiaan  dokumen  Notaris  perbuatannya diklasifikasikan perbuatan melawan hukum.

## A B S T R A C T
The legal status of Notary employees in their capacity as witnesses to support the validity of an authentic deed  is  inseparable  and  has  legal  consequences  for  Notary  deeds.  Notarial  deeds  that  cause  legal problems cause Notary employees who function as witnesses in the deed to become parties who are considered to know and be responsible for the legal problems that arise. This research aims to analyze the position and responsibility of witnesses to deeds made by land deed officials (PPAT).  Normative legal research method with a study of Article 16 paragraph (1) letter f of UUJN Amendment which still has  blurred  legal  norms.  Data  collection  techniques  using  card  system  techniques.  Legal  material analysis techniques applied with techniques, description, interpretation, systematization, and evaluation. The result of the research is that the witness cannot be prosecuted legally related to the substance of the deed whose signing involves him, considering that his capacity is only an employee functioned by the Notary to prepare the deed. The legal position of the witness related to the obligation of the Notary to  keep  the  confidentiality  of  the  deed  whose  preparation  is  carried  out  by  him  based  on  Article  16 paragraph (1) letter f and Article 40 of UUJN Changes are not required to definitely have to maintain the confidentiality  of  the  substance  of  the  deed.  Therefore,  Article  322  of  the  Criminal  Code  cannot  be applied  to  the  witness  because  his  capacity  as  a  witness  is  not  attached  to  a  professional  position. Witnesses who do not maintain the confidentiality of Notarial documents are classified as unlawful acts.

## 1. PENDAHULUAN
Notaris awal keberadaanya di Indonesia diatur melalui Peraturan Jabatan Notaris staatsblad 1860- 3 (untuk selanjutnya disebut sebagai PJN). Notaris Indonesia seiring berjalannya waktusistem hukumnya semakin  berkembang  seiring  majunya  Negara  Indonesia (Arum,  2022;  Merlyani  et  al.,  2020) .  Tidak

## A R T I C L E   I N F O
Article history: Received January 13, 2023 Revised January 16, 2023 Accepted April 10, 2023 Available online April 25, 2023
Kata Kunci: Kedudukan dan Tanggung Jawab, Akta Notaris, Saksi Akta

## Keywords:
Position and Responsibility, Notarial Deed, Deed Witnesses
This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.
sesuainya  PJN  dengan  kemajuan  jaman  dilakukan  pembenahan  oleh  pemerintah  yang  diganti  dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN) dan mengalami perubahan kembali dengan diratifikasinya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disingkat UUJN Perubahan). Notaris merupakan pejabat umum yang mempunyai kewenangan membuat akta autentik serta memunyai kewenangan  lain  sesuai  yang  ditentukan  menurut  undang  lainnya  dan  undang-undang  ini (Boty,  2017; Marzuki, 2018) . Dasar hukum Notaris menjalankan kewenangan yang berhubungan dengan akta autentik terdapat dalam ketentuan Pasal 15 UUJN Perubahan. Notaris dalam menjalankan tugasnya dibantu  oleh pegawai Notaris (Izzah, 2022) . Posisi pegawai Notaris dalam pembuatan akta autentik fungsinya sebagai saksi yang dalam hal ini dapat memberikan perlindungan hukum kepada Notaris apabila akta autentik yang dibuatnya  menimbulkan  persoalan  hukum  atau  para  pihak  yang  menjadi  penghadap  dalam  akta menghindar tentang kebenaran keterangan yang diberikan dalam akta (Marvin et al., 2022) . Seorang saksi instrumenter harus memenuhi ketentuan Pasal 40 ayat (2) UUJN Perubahan. Kewajiban untuk adanya saksi dalam pembuatan akta autentik disyaratkan pada Pasal 16 ayat (1) huruf m jo Pasal 40  UUJN Perubahan (Putra, 2020) .
Notaris dengan tegas tidak diperkenankan menjadikan saksi seseorang dalam peresmian akta jika tidak memenuhi ketentuan pasal diatas (Setiadewi et al., 2020) . Adapun Saksi adalah saksi yang melihat secara langsung dan ikut dalam prosedur penandatanganan akta sesuai yang disyratkan UUJN Perubahan (Dhaniaty, 2019; Utomo et al., 2019) . Saksi harus hadir saat dibuat dan ditandatanganinya akta Notaris. Saksi  pengenal  ialah  seorang  saksi  yang  mengenalkan  para  pihak  yang  menjadi  penghadap  dalam  akta sekurang-kurangnya berusia 18 tahun atau sudah menikah serta memiliki kematangan diri dalam bersikap atau cakap hukum (Izzah, 2022; Marvin et al., 2022) . Pegawai Notaris adalah pihak yang dapat berperan sebagai  saksi  atau  saksi  akta.  Notaris  melangsungkan  pekerjaannya  saat  membuat  akta  menempatkan pegawai Notaris menjadi saksi ketika akta akan ditandatangani (Sinaga et al., 2021) . Pegawai Notaris dalam fungsinya sebagai saksi bisa menyampaikan kesaksian sudah sesuainya syarat formal pembentukan suatu akta yang mengacu pada ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m jo Pasal 40 UUJN Perubahan (Ningsih et al., 2019) .  Keberadaan  saksi  tetap  diperlukan  dalam  pembentukan  akta  Notaris  karena  perannya  dapat membantu Notaris melaksanakan jabatannya menjadi lebih aman khususnya dalam hal pembuktian ketika akta yang telah disahkan oleh Notaris terjadi persoalan hukum (Utama et al., 2018) . Tertandatanganinya akta Notaris dengan sempurna memiliki arti bahwa akta tersebut telah diakui kebenarannya dan memiliki nilai kebenraran yang sah dalam pembuktian dipengadilan atau atentik.
Akta  autentik  tetap  autentik  dalam  hal  para  pihak  tetap  mengakui  kebenaran  isi  akta  yang dibuatnya dan tidak ada pihak lain yang membuktikan ketidak benaran isi akta tersebut (Amalia et al., 2021; Sandro  et  al.,  2019) .  Pengaturan  mengenai  keamanan  hukum  pegawai  Notaris  dalam  fungsinya  sebagai saksi  tidak  ada  pengaturannya  di  UUJN  ataupun  UUJN  Perubahan.  Perbuatan  hukum    pegawai  Notaris menjadi  saksi  berkaitan  dengan  di  sahkannya  akta  Notaris  merupakan  domain  Hukum  Kenotariatan, sehingga  diperlukan  adanya  suatu  pengaturan  baik  dalam  UUJN  dan  UUJN  Perubahan  agar  dapat memberikan keamanan hukum (Annas, 2021; Giary et al., 2021) . Akta autentik yang dibuat oleh Notaris memiliki sifat kerahasiaan dan harus dijaga protokolnya kecuali hukum menentukan berbeda yang dasar hukumnya  mengacu  pada  Pasal  16  ayat  (1)  huruf  f  UUJN  Perubahan.  Adapun  isu  hukum  pada  jurnal penelitian ini yang dapat penulis deskripsikan yaitu pegawai Notaris sebagai saksi pengaturan hukumnya tidak jelas terkait keharusannya merahasiakan isi akta Notaris dan apabila terjadi permasalahan terkait akta Notaris apakah seorang saksi juga dapat dimintai pertanggungjawabannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan dan tanggung jawab saksi akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah (PPAT).

## 2. METODE
Jurnal penelitian ini dianalisis dengan penelitian hukum normatif yang kajian bahan hukumnya bersumber dari peraturan perundang-undangan serta literatur-literatur yang relevan dengan isu hukum penelitian ini. Penelitian ini didasari adanya kekaburan aturan hukum yang terdapat pada ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf  f UUJN  Perubahan  dalam hal kewajiban Notaris merahasiakan  akta namun saksi juga mengetahui isi akta tersebut dan tidak ada ketentuan dalam UUJN Perubahan dan UUJN bahwa saksi juga wajib  merahasiakan  isi  akta  Notaris.  Agar  penelitian  ini  memberikan  hasil  penelitian  ilmiah  yang  bisa dipertanggungjawabkan  secara  keilmuan,  penelitian  ini  dianalisa  dengan  menggunakan  pendekatan analitis, pendekatan konsep, dan pendekatan perundangundangan. Pendekatan analitis adalah pendekatan yang didasari  dengan  menemukan makna yang  terdapat pada terminologi-terminologi hukum  yang ada pada peraturan perundang-undangan sehingga peneliti mendapat arti terkini dari terminologiterminologi hukum, serta diuji kegunaanya dalam ranah praktikal dengan mengkajinya pada putusan-putusan hukum.
Pendekatan konsep adalah pendekatan yang dalam ilmu hukum bisa digunakan sebagai tolak ukur dalam memberikan analisa penelitian hukum serta hasilnya dapat memberikan berbagai  macam konsep terhadap suatu fakta hukum. Pendekatan perundang-undangan ialah pendekatan yang menggunakan dan mengkaji  semua  peraturan  perundang-undangan  yang  memiliki  keterkaitan  dengan  isu  hukum  dalam kajian jurnal penelitian ini.  Sumber bahan hukum pada jurnal ilmiah  ini meliputi bahan hukum  primer dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memiliki keterkaitan dengan  peneitian  ini,  bahan  hukum  sekunder  terdiri  atas  buku-buku  hukum,  jurnal  hukum,  karya  tulis hukum, atau pandangan ahli hukum. Bahan hukum tersier terdiri dari kamus enslikopedi. Melalui jurnal penelitian ini bahan hukum diatas yang telah terkumpuldianalisis kemudian disusun secara sistematis dan komperhensif. Teknik pengumpulan bahan hukum pada jurnal penelitian ini terhadap bahan-bahan hukum yang  diperlukan  dan  akan  digunakan  dalam  jurnal  penelitian,  teknik  pengumpulannya  memakai  teknik sistem kartu ( card system ). Teknik analisis bahan hukum yang diterapkan guna menganalisa bahan hukum yang sudah terkumpul dalam jurnal penelitian ini memakai teknik, deskripsi, interpretasi, sistematisasi, dan evaluasi.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Temuan  pertama,  tanggungjawab  saksi  dalam  akta  notaris.  Akta  Notaris  dibuat  dengan  dasar kehendak para pihak yang hadir menghadap kepada Notaris. Tanpa adanya keinginan para pihak untuk menuangkan kesepakatan mereka kedalam akta, maka perjanjian yang dibuat dihadapan Notaris  dalam akta tidak akan pernah terlaksana. Notaris dalam melaksanakan jabatannya menuangkan kehendak para pihak kedalam akta harus mengacu pada ketentuan hukum yang berlakuagar tidak terjadi cacat hukum terhdap produk hukum yang dihasilkan Notaris dan aktanya tetap dikualisifikasikan sebagai akta autentik. Akta  Notaris  substansinya  membuat  kehendak  penghadap  yang  datang  pada  Notaris,  bukan  kemauan Notaris.  Notaris  fungsinya  dalam  konteks  ini  berada  ditengah-tengah  dalam  arti  tidak  memihak  dan meluruskan apabila ada hal yang salah dan tidak semsestinya menjadi isi akta.  Dalam menjalankan praktik kenotarisannya, Notaris diwajibkan untuk mengarahkan para pihak yang bersangkutan dalam akta menjadi paham terkait akta yang dibuatnya dan membacakan isi akta dihadapannya. Akta autentik Notaris berfungsi sebagai alat bukti yang sempurna artinya adalah  semua substansi yang tercatat  pada akta harus diakui benar oleh hakim apabila tidak ada pihak yang mempersoalkan ata tersebut.
Bila akta Notaris yang dibuat oleh orang yang berkepentingan pada akta dinilai belum mewakili apa yang diharapkan atau diinginkan adanya perubahan, orang yang berkepentingan dengan sepakat secara bersamaan datang menghadap Notaris guna membuat akta pembatalan atau perubahan terkait akta yang telah dibuatnya. Dalam ranah hukum kenotariatan yang sesuai terkait akta Notaris dan Notaris, bila akta Notaris  dipersoalkan  oleh  orang-orang  yang  berkepentingan,  pihak  yang  berkepentingan  harus  hadir kembali ke Notaris untuk dibuatkan akta pembatalan. Dengan adanya akta pembatalan secara hukum pihak yang berkepentingan pada akta sudah tidak terikat lagi pada sebuah perikatan dan konsekwensinya pihak yang  berkepentingan  bertanggung  jawab  terhadap  adanya  pembatalan  tersebut.    Dalam  sistem  hukum Indonesia saksi berfungsi sebagai salah satu alat bukti yang sah dan dalam Hukum Acara Perdata diartikan seseorang yang memberi keterangan, baik dengan lisan atau tertulis ataupun dengan menggunakan tanda tangan,  yang  memberikan  keterangan  tentang  apa  yang  disaksikannya  yang  dapat  berupa perbuatan/tindakan dari orang lain atau suatu situasi dari adanya peristiwa yang terjadi.
Temuan  kedua,  kedudukan  hukum  saksi  dalam  mendukung  keautentikan  akta  notaris  terkait adanya  kewajiban  notaris  menyimpan  kerahasiaan  akta  yang  pembuatannya  dilakukan  olehnya berdasarkan Pasal 16 Ayat (1) Huruf F Dan Pasal 40 UUJN Perubahan. Notaris adalah pejabat umum yang tidak  sama  dengan  pejabat  umum  lainnya.  Notaris  mempunyai  kewenangan  dalam  pembuatan  akta autentik  tentang  segala  hal  perbuatan,  perjanjian,  dan  penetapan  yang  lebih  spesifiknya  diatur  dalam ketentuan Pasal 15 UUJN Perubahan. Profesi Notaris  diangkat oleh  pemerintah  guna membantu  Negara dibidang  Hukum  Keperdataan  dan  diperlukan  oleh  masyarakat  untuk  menjawab  keperluan  masyarakat terkait bantuan hukum yang netral dan seimbang dalam pembuatan akta autentik.  Akta autentik sesuai yang  ditentukan  dalam  Pasal  1868  KUH  Perdataformatnya  disyaratkan  oleh  hukum,  pembuatannya dilakukan langsung didepan pejabat umum yang memiliki kewenangan dalam hal itu dan bertempat dimana akta itu dibuat. Terpenuhinya substansi ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata dapat digunakan sebagai alat bukti  dalam  pembuktian  di  pengadilan  sesuai  ketentuan  Pasal  1867  KUH  Perdata.    Notaris  dalam menjalankan kewenangan dan kewajibannya tentunya membutuhkan pekerja atau pegawai Notaris untuk mendukung  dalam  pembuatan  akta  autentik  di  kantor  Notaris.  Peran  pegawai  Notaris  penting  guna mendukung  suksesnya  profesi  seorang  Notaris  memberikan  pelayanan  jasa  hukum.  Hubungan  hukum
antara pegawai dan Notaris merupakan keterkaitan yang diatur oleh hukum serta menimbulkan hak dan kewajiban.
Kemajuan  jaman  yang  diiringi  dengan  berkembangnya  tehnologi  yang  semakin  canggih menyebabkan alat bukti dalam perkara pidana ataupun perdata semakin berkembang dengan diakuinya alat bukti elektronik atau data yang tersimpan maupun terekam sebagai instrumen kebenaran yang sah pada sistem hukum di Indonesia. Akta autentik memiliki nilai pembuktian yang sempurna mengenai apa yang  termuat  didalamnya  untuk  orang  yang  bersangkutan  termasuk  para  ahli  warisnya  atau  terhadap orang-orang yang memperoleh hak dari mereka. Hal ini ditentukan di ketentuan Pasal 1870 KUH Perdata, Pasal 165 HIR, dan Pasal 285 RBG. Akta autentik berfungsi sebagai instrumen kebenaran yang mengikat tentang suatu hal yang ditulis pada akta dan oleh hakim harus diyakini memiliki nilai kebenaran dalam hal tidak  ada  pihak  lain  yang  menggugat  adanya  kesalahan  pada  akta  tersebut.  Format  akta  autentik  yang pengerjaannyaoleh  Notaris  terdapat  pada  Pasal  38  UUJN  Perubahan  dan  UUJN.  Akta  autentik  Notaris memiliki kekhususan secara hukumnya yaitu akta notaris pembentukannya harus menyesuaikan dengan UUJNP dan UUJN. Dibuatnya akta Notaris didasari atas permintaan orang yang bersangkutan. Walaupun pada akta tercatat nama Notaris, namun Notaris kapasitasnya bukan pihak yang berafiliasi dengan orang yang bersangkutan yang namanyatercatat pada akta. Memiliki nilai kebenaran yang lengkap. Orang yang bersangkutan dalam pembuatan akta terikat melalui adanya akta Notaris dan isi akta tidak bisa dimaknai berbeda selainyang tercatat pada akta. Dibatalkan dan hilangnya daya ikat akta Notaris bisa terlaksana bila terjadi kesepakatan antara orang bersangkutan yang namanya tercatat pada akta, atau orang berangkutan yang merasa keberatan dapat mengajukan permohonan ke pengadilan disertai alasan tertentu yang dapat membuktikan bisa dibatalkannya akta tersebut.
Akta  autentik  memiliki  nilai  pembuktian  yang  sempurna  sehingga  dapat  dipastikan  para  pihak terikat  dengan  adanya  akta  yang  dibuatnya  di  Notaris  selama  tidak  ada  pihak-pihak  yang  dapat membuktikan kesalahan pada akta itu disertai dengan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Akta autentik sebutan bagi produk hukum yang dihasilkan oleh pejabat tertentu yang dikualifikasikan sebagai pejabat umum seperti Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Pejabat Lelang dan Pegawai Kantor Catatan Sipil yang jenis aktanya menyesuaikan dengan kewenangan yang diberikan oleh hukum. Nilai  autentisitas  akta  Notaris  tolak  ukurnya  mengacu  pada  UUJNPerubahan  dan  UUJN.  Akta  Notaris dikatakan  autentik  bila  akta  notaris  pembuatannya  dilakukan  dihadapan  seseorang  yang  memiliki kewenangan dalam hal itu. Mempunyai tanggal pasti dalam hal kapan dibuatnya akta. Mempunyai data pasti terkait siapa pejabat yang menandatangani dan memuat tanda tangan orang yang bersangkutan sendiri pada akta. Notaris telah memberikan sarannya saat pembuatan akta belum dilangsungkan dalam hal mana yang dibolehkan oleh ketentuan undang-undang yang berlaku dan mana yang tidak.  Jika ada pihak yang mengingkari  kebenaran  isi  akta,  maka  ia  harus  membuktikan  kebenaran  isi  akta.    Akta  Notaris  bersifat rahasia.
Perjanjian  yang  memberikan  keamanan  secara  hukum  bagi  pihak  yang  bersangkutan  idealnya dibentuk melalui akta Notaris. Mekanisme ditandatanganinya pejanjian yang dibuat dengan akta Notaris ditentukan  dengan  tegas  pada  ketentuan  Pasal  44  Ayat  (1) UUJN  Perubahan:  “setelah  pembacaan  akta, penandatanganan  akta  dilakukan  oleh  pihak  yang  bersangkutan,  saksi  dan  Notaris,  kecuali  pihak  yang bersangkutan tidak  mampu memberikan  tanda  tangan  harus disertai alasannya”. Alasan tersebut  harus dinyatakan secara pasti pada bagian ahir akta. Tertandatangannya akta oleh pihak yang berangkutan serta melibatkan  Notaris  didalamya  memiliki  makna  kesepakatan  yang  mereka  sahkan  dengan  akta  Notaris menjadi sebuah undang-undang baginya.
Pada hakekatnya Notaris akan memprioritaskan pegawainya sebagai saksi yang dicatatkan pada akta-akta  yang  pembuatannya  dilakukan  olehnya  sendiri.  Tidak  ada  aturan  hukum  yang  tidak memperbolehkan hal itu selama persyaratan menjadi saksi terpenuhi dan hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 40 UUJNP. Saksi yang tercatat pada akta Notaris  merupakan saksi yang disyaratkan oleh  undang- undang. Kehadiran 2 (dua) orang saksi instrumenter adalah mutlak, namun bukan berarti harus 2 (dua) orang, boleh lebih jika situasi menginginkan. Pasal 40 ayat (1) UUJN merupakan dasar hukum syarat formal harus terpenuhinya 2 (dua) orang saksi yang identitasnya disebutkan secara tegas pada akhir akta. Peneliti melalui teori kepastian hukum menganalisis kedudukan saksi yang tercatat pada akta Notaris berfungsi untuk menjaga keabsahan akta dan autentisitasnya mengingat jika syarat saksi ini tidak disesuaikan di akta Notaris,  maka dengan mengacu  pada kentuan  Pasal 41  UUJNPerubahan konsekwensi hukumnya terjadi penurunan  atau  degradasi  dalam  hal  nilai  pembuktiannya  menjadi  akta  dibawah  tangan.  Akta  Notaris diharuskan untuk bisa menjamin kepastian hukum tentang suatu peristiwa hukum seperti sewa menyewa, pewarisan dan lain-lain yang dibuat benar-benar sesuai fakta yang sebenarnya dan telah memenuhi standar prosedur  dalam  pembuatan  akta.  Ketentuan  dalam  Pasal  171  HIR  menyatakan  keterangan  saksi  adalah suatu hal yang dilihatnya, apa yang didengarnya, atau dirasakan sendiri. Setiap keterangan saksi memiliki keharusan tentang alasan-alasan apa yang yang menjadi penyebabnya dan suatu cara diketahuinya sesuatu
serta dijelaskan langsung darinya. Pemikiran khusus yang terbentuk melalui pikirannya tidak dilihat suatu kesaksian. Saksi akta Notaris yang berasal dari pegawai Notaris adalah saksi-saksi yang dilibatkan pada pembentukan akta. Oleh sebab itu, saksi akta Notaris disebut sebagai saksi. Para saksi dalam akta Notaris memberikan kesaksian dengan cara menempatkan tandatangannya pada akta, dan memberi keterangannya terkait telah terpenuhinya kesesuaian formalitas akta yang disyaratkan Undang-Undang Jabatan Notaris.

## Pembahasan
Hukum Kenotarisan mengklasifikasikan dua jenis saksi yang terdiri dari saksi intrumentair dan saksi pengenal. Saksi merupakan saksi yang memiliki tugas mengenai akta para pihak (partij) dan harus hadir saat dibuatnya akta, dibacakannya akta dan ditandatanganinya akta. Saksi mempunyai kewajiban ikut menandatangani akta yang dibuat oleh para pihak. Saksi pengenal (Attestterend Betulgen) merupakan saksi yang fungsinya mengenalkan para penghadap kepada Notaris. Notaris wajib menghadirkan 2 (dua) orang saksi akta setiap dibacakan dan ditandanganinya akta Notaris (Setiadewi et al., 2020; Utomo et al., 2019) . Saksi  akta  ini  berasal  dari  pegawai  Notaris.  Dengan  hadirnya  saksi  akta,mereka  dapat  memberikan kesaksian  bahwa  formalitasdalam  pembuatan  akta  yang  ditentukan  oleh  undang-undang  telah  dicapai (Oktavianti, 2021) . Pegawai Notaris diharuskan memiliki kemampuan untuk mencocokan identitas para pihak yang berkepentingan  yang namanya akan tercatat dalam akta sebelum  akta ditandatangani, serta tidak  terlepas  juga  dari  petunjuk  dan  arahan  Notaris.  Keberadaan  saksi  dalam  setiap  pembuatan  akta Notaris sangat diharuskan. Peran saksi instrumenterdalam suatu akta Notaris yaitu memberikan keamanan bagi Notaris apabila akta yang dibuat dipersoalkan pihak yang berperan sebagai komparisi akta atau pihak ketiga,  serta  memiliki  fungsi  sebagai  sebagai  alat  bukti  mengingat  saksi  dapat  memberikan  keterangan dipersidangan dan hal ini bisa diklasifikasikan sebagai alat bukti dengan saksi atau pengakuan. Sifat dan keberadaan saksi menjadi saksi ialah mendengar dibacakannya akat oleh Notaris serta melihat langsung penandatanaganan akta namun tidak harus memahami substansi akta yang dibacakan oleh Notaris terkait akta dan tidak mempunyai keharusan menyimpan isi akta melalui ingatannya.
Pegawai Notaris yang berfungsi sebagai saksi diharuskan hadir langsung pada saat diresmikannya akta yaitu pembacaan akta oleh Notaris serta bertanggung jawab penuh terhadap apa yang diminta dan ditugaskan Notaris namun tidak memiliki tanggung jawab terkait isi akta yang ia tandatangani mengingat sifat dan kedudukannya sebagai pegawai yang difungsikan Notaris  sebatas menyiapkan akta. Eksistensi saksiintrumentair  merupakan  hal  yang  disyaratkan  UUJNPerubahan  dan  UUJN  guna  memberikan  nilai autentitisitas akta Notaris. Saksi dalam fungsinya sebagai saksi akta memiliki kewajiban yang cukup besar khususnya  saat  diresmikannya  akta  Notaris.  Saksi  berkewajiban  melihat  disusunnya  akta  Notaris, dibacakannya akta, serta ditandatanganinya akta oleh pihak yang berkepeningan dihadapan Notaris sesuai yang ditentukan oleh undang-undang guna memenuhi nilai autentisitas akta. Tanggungjawab saksi dalam akta  Notaris  bahwa  saksi  tidak  bisa  dituntut  secara  hukum  terkait  substansi  akta  yang penandatanganannya  melibatkan  dirinya,  megingat  kapasitasnya  hanya  pegawai  yang  difungsikan  oleh Notaris untuk mempersiapkan akta. Notaris bertanggungjawab penuh terhadap substansi akta meskipun dalam hal keabsahan akta disyaratkan adanya saksi yang diatur dalam ketentuan Pasal 40 ayat (1) UUJN Perubahan (Setiadewi et al., 2020) . Apabila dikemudian hari terjadi kasus hukum terhadap akta Notaris, Notaris harus bertanggungjawab atas isi aktanya mengingat saat pembuatan akta ia berinteraksi langsung dengan pihak berkepentingan yang namanya tercatat pada akta yang dibuatnya (Boty, 2017; Gaol, 2018) . Pegawai  Notaris  sebagai  saksi  tidak  perlu  memahami  isi  akta  dan  tidak  bertanggungjawab terhadap  isi  akta  namun  bertanggungjawab  saat  peresmian  akta  serta  formalitas  akta  yang  ditugaskan Notaris seperti menyiapkan draft akta, penyesuaian data pribadi melalui verifikasi data, menyiapkan surat yang memiliki relevansi terhadap para pihak yang namanya akan tercatat diakta, turut melihat langsung dibacakan, ditandatanganinya akta, serta menandatangani akta terkait fungsinya sebagai saksi (Melinda et al., 2021) . Masih adanya kekaburan norma hukum dalam UUJNP berkaitan dengan tanggungjawab saksi, pembuat undangundang hendaknya memberikan pembenahan terkait kejelasan saksi dan apa saja yang menjadi hak dan kewajibannya dalam akta autentik. Pembuat undangundang hendaknya menyelaraskan dengan Teori Kepastian Hukum Van Apeldoorn yang mengatakan bahwa kepastian hukum memiliki dua segi yaitu dapat ditentukannya hukum dalam hal yang konkret dan keamanan hukum. Tanggungjawab saksi ini hendaknya meliputi dua hal yang harus ada dalam karakter penormaan didalam suatu aturan undang- undang  yaitu  ditentukan  dengan  konkret  dan  jelas  hal  yang  diperlukan  oleh  hukum  yang  mampu menjangkau seiring kemajuan jaman kedepannya dan aman secara hukum. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian  akan  kehilangan  makna  karena  tidak  dapat  dijadikan  sebagai  pedoman  perilaku  bagi  semua orang. Kedudukan  saksi  dalam  fungsinya  untuk  memenuhi  persyaratan  formalitas  akta  Notaris ditentukan pada Pasal 38 ayat (4) huruf c UUJN Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 1868
KUH  Perdata  serta  Pasal  40  ayat  (1)  UUJN  Perubahan.  Akta  Notaris  disebut  telah  lengkap  bila  semua persyaratan  formalitas  dipenuhi  sehingga  akta  Notaris  memiliki  nilai  pembuktian  yang  sempurna  serta keberadaan saksi akta di akta Notaris bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Kedudukan Saksi terkait adanya kewajiban Notaris menyimpan kerahasiaan semua hal berkaitan dengan akta yang pembuatannya dilakukan olehnya berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN Perubahan dan Pasal 40 UUJN Perubahan masih terdapat kekaburan norma hukum. Agar tidak menimbulkan kekaburan hukum dalam pembuatan undang-undang hendaknya undang-undang dibuat dengan menggunakan Teorinya H.L.A. Hart yang dalam pemikirannya membagi sistem hukum menjadi dua yaitu primary rules dan secondary rules . Hal tersebut merupakan  pusat  dari  sistem  hukum  dan  harus  ada. Primery  rules adalah  mengatur  tentang  kewajiban manusia dalam tindakannya serta apa yang tidak diperbolehkan. Pada primary rules ada dua model. Jenis pertama  yang  didalamnya  terdapat  norma  sosial  yang  keberadaannya  dengan  dipenuhinya  beberapa persyaratan. Pertama, adanya peraturan keseragaman perilaku  didalam kelompok masyarakat (umum). Kedua, peraturan itu dirasa sebagai kewajiban dalam suatu (sebagian besar) dalam anggota kelompok sosial yang relevan. Model kedua disebut Hart dengan secondary rules adalah aturan tentang aturan yang bila di rinci meliputi peraturan yang menetapkan dengan tegas peraturan mana yang dapat di anggap sah, dengan siapa  dan  dalam  hal  bagaimana  dapat  dirubah,  dengan  siapa  dan  bagaimana  dapat  dikuatkan, dipaksakan/ditegakan.  Saksi  terkait  adanya  kewajiban  Notaris  menyimpan  kerahasiaan  semua  hal berkaitan dengan akta yang pembuatannya dilakukan olehnya berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN Perubahan dan Pasal 40 UUJN Perubahan secara hukum kedudukannya tidak diwajibkan secara pasti harus menjaga kerahasiaan substansi akta. Oleh sebab itu terhadap saksi akta tidak bisa diterapkan Pasal 322 KUHPkarena  kapasitasnya  sebagai  saksi  tidak  melekat  jabatan  profesi.  Saksi  yang  tidak  menjaga kerahasiaan dokumen Notaris perbuatannya diklasifikasikan perbuatan melawan hukum.

## 4. SIMPULAN
Tanggungjawab saksi dalam akta Notaris  bahwa saksi tidak bisa dituntut secara hukum  terkait substansi akta yang penandatanganannya melibatkan dirinya, megingat kapasitasnya hanya pegawai yang difungsikan  oleh  Notaris  untuk  mempersiapkan  akta.  Kedudukan  hukum  saksi  dalam  hal  mendukung keautentikan  akta  Notaris  terkait  adanya  kewajiban  Notaris  menyimpan  kerahasiaan  akta  yang pembuatannya  dilakukan  olehnya  berdasarkan  Pasal  16  ayat  (1)  huruf  f  dan  Pasal  40  UUJN  Perubahan adalah tidak diwajibkan secara pasti harus menjaga kerahasiaan substansi akta. Oleh sebab itu terhadap saksi  tidak  bisa  diterapkan  Pasal  322  KUHP  karena  kapasitasnya  sebagai  saksi  tidak  melekat  jabatan profesi. Saksi yang tidak menjaga kerahasiaan dokumen Notaris perbuatannya diklasifikasikan perbuatan melawan  hukum.  Saksi  hendaknya  selalu  berhati-hati  dalam  melaksanakan  tugasnya  sebagai  karyawan Notaris  dalam  membantu  mempersiapkan  dokumen-dokumen  hukum  termasuk  akta  Notaris  dan memastikan kebenaran identitas para penghadap dalam akta Notaris. Bagi para Notaris hendaknya selalu memberikan petunjuk kepada pegawainya dan selalu tetap memantau kinerja pegawainya sebagai seorang saksi dalam akta Notaris agar nantinya tidak sampai menimbulkan permasalahan yang mengakibatkan akta menjadi terdegradasi menjadi akta di bawah tangan.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Amalia, R., Musakkir, M., & Muchtar, S. (2021). Pertanggungjawaban Notaris terhadap Isi Akta Autentik yang Tidak  Sesuai  dengan  Fakta. Al-Ishlah:  Jurnal  Ilmiah  Hukum , 24 (1),  188 – 206. https://doi.org/10.56087/aijih.v24i1.77.
Annas,  M.  M.  (2021).  Kedudukan  subjek  hukum  orang  dalam  menentukan  sahnya  perbuatan  hukum berkaitan dengan akta otentik.
Jurnal
Lex Justitia , 2 (2), 178 – 199. https://doi.org/10.22303/lex%20justitia.2.2.
Arum, M. (2022). Prinsip Kehati-Hatian dalam Pembuatan Akta Otentik oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Jurnal Kewarganegaraan , 6 (3), 6430 – 6440. https://doi.org/10.31316/jk.v6i3.4149. Boty, R. (2017). Kekuatan Akta Notaris Dalam Menjamin Hak Keperdataan. JCH (Jurnal Cendekia Hukum) ,
3 (1), 85 – 98. https://doi.org/10.33760/jch.v3i1.12. Dhaniaty, M. (2019). Kedudukan Saksi Instrumentair Atas Akta Notaris Yang Menimbulkan Permasalahan Dalam Perkara Perdata. Jurnal Media Hukum Dan Peradilan , 5 (1), 118 – 132.
Gaol,  S.  L.  (2018).  Kedudukan  akta  notaris  sebagai  akta  di  bawah  tangan  berdasarkan  undang-undang jabatan notaris. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara , 8 (2). https://doi.org/10.35968/jh.v8i2.257. Giary, K. D., & Darmayanti, E. (2021). Etika Mahasiswa Dalam Konteks Pancasila Semenjak Adanya Pandemi Covid-19. Jurnal Lex Justitia , 3 (2), 178 – 187. https://doi.org/10.22303/lex%20justitia.3.2. Izzah,  S.  R.  (2022).  Akibat  Hukum  Adanya  Klausul  Proteksi  Diri  Pada  Akta  Notaris  Sebagai  Bentuk
Pengamanan Diri. Jurnal Education and Development , 10 (2), 222 – 226. https://doi.org/10.37081/ed.v10i2.3683.
Marvin,  M.,  &  Latumeten,  P.  (2022).  Perlindungan  Notaris  Melalui  Akta  Yang  Dibuatnya  Terhadap Kemungkinan  Sengketa  Dikemudian  Hari. JISIP  (Jurnal  Ilmu  Sosial  Dan  Pendidikan) , 6 (3). https://doi.org/10.58258/jisip.v6i3.3314.
Marzuki, M. A. (2018). Tanggung Jawab Notaris Atas Kesalahan Ketik pada Minuta Akta yang Sudah Keluar
Salinan Akta. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) , 4 (2), 128 – 138. https://doi.org/10.23887/jkh.v4i2.15463.
Melinda,  S.,  &  Djajaputra,  G.  (2021).  Pembuatan  Akta  Notaris  Di  Luar  Wilayah  Jabatannya  Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004  Tentang  Jabatan  Notaris. Syntax  Literate;  Jurnal  Ilmiah  Indonesia , 6 (7),  3521 – 3541. https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i7.3543.
Merlyani, D., Yahanan, A., & Trisaka, A. (2020). Kewajiban Pembacaan Akta Otentik Oleh Notaris Di Hadapan Penghadap Dengan Konsep Cyber Notary. Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan , 9 (1), 36 – 47. https://doi.org/10.28946/rpt.v9i1.358.
Ningsih, A., Rani, F. A., & Adwani, A. (2019). Kedudukan Notaris Sebagai Mediator Sengketa Kenotariatan Terkait Dengan Kewajiban Penyuluhan Hukum. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum , 13 (2), 201 – 228. https://doi.org/10.30641/kebijakan.2019.V13.201-228. Oktavianti,  P.  C.  (2021).  Kedudukan  Saksi  Instrumenter  Dalam  Merahasiakan  Akta  Otentik  Dan Perlindungan Hukum Bagi Saksi Instrumenter. Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia , 6 (5), 2408 – 2417. https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i5.2720. Putra, A. (2020). Kedudukan Hukum Wasiat Tanpa Akta Notaris (Studi Komparatif Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Hukum Perdata). Jurnal SOMASI (Sosial Humaniora Komunikasi) , 1 (2), 161 – 169. https://doi.org/10.53695/js.v1i2.107.
Sandro, E., & Tjempaka, T. (2019). Tanggung  Jawab Notaris  Atas Akta Autentik Yang Dibuatnya Dengan Surat  Kuasa  Yang  Cacat  Hukum  Serta  Tidak  Dibacakannya  Akta  Tersebut  (Studi  Kasus  Putusan Nomor 25/PDT. G/2017/PN. CBI). Jurnal Hukum Adigama , 2 (2), 340 – 365. https://doi.org/10.24912/adigama.v2i2.6536.
Setiadewi, K., & Wijaya, I. M. H. (2020). Legalitas Akta Notaris Berbasis Cyber Notary Sebagai Akta Otentik. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) , 6 (1), 126 – 134. https://doi.org/10.23887/jkh.v6i1.23446. Sinaga, L., Ablizar, M., & Siregar, M. (2021). Tanggung Jawab Notaris dan Pegawai Notaris Dalam Menjaga Kerahasiaan Akta. Visi Sosial Humaniora , 2 (2), 152 – 166. https://doi.org/10.51622/vsh.v2i2.408. Utama, W. A., & Anand, G. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Pengganti Dalam Pemanggilan Berkaitan  Dengan  Kepentingan  Peradilan. Jurnal  Panorama  Hukum , 3 (1),  105 – 124. https://doi.org/10.21067/jph.v3i1.2344.
Utomo, H. I. W., & Safi’i, I. (2019). Tanggung Jawab Mantan Karyawan Notaris Sebagai Saksi Akta Terha dap Kerahasian Akta. Res Judicata , 2 (1), 213 – 226. https://doi.org/10.29406/rj.v2i1.1444.