## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 22 No. 01 Tahun 2023 Halaman 21-32 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827

## Dinamika Implementasi Kebijakan Transformasi Eks PNPM Menjadi BUM Desa Bersama di Kecamatan Sungai Tarab
Dynamics of Policy Implementation for The Transformation of Ex PNPM into BUM Desa Bersama in Sungai Tarab District
Ulya Fitri 1 , Dewi Dahlan 2 , Rasyidah Mustika 3 , Rindi Ramadhani 4 1,2,4 Jurusan Pemikiran Politik Islam, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar, Batusangkar, Indonesia
3 Politeknik Negeri Padang *Email Korespondensi: ulyafitri@iainbatusangkar.ac.id Diterima: 28 Desember 2022 Direvisi: 10 Juni 2023 Disetujui: 30 Juni 2023 DOI: 10.35967/njip. v22i1.386
Abstrak: Penelitian ini menjelaskan tentang dinamika kebijakan pengalihan Eks PNPM menjadi Badan Usaha Milik Desa bersama (BUM Desa bersama). Pengalihan ini berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021 tentang BUM Desa tersebut. Penelitian ini dilakukan di Eks PNPM Kecamatan Sungai Tarab. Tujuan Penelitian ini  mengkaji  proses  transformasi  yang  dihadapi  oleh  UPK  DAPM  Lenggogeni  yang  merupakan  Eks  PNPM dalam  bertransformasi  menjadi  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUM  Desa)  bersama.  Metode  Penelitian  yang digunakan  adalah  metode  penelitian  kualitatif  deskriptif.  Wawancara  dilakukan  dengan  Ketua  DAPM Lenggogeni  Kecamatan  Sungai  Tarab,  Sekretaris  Nagari,  Camat  Sungai  Tarab  dan  Kabid  Pemberdayaan Masyarakat  PMD-PPKB  Tanah  Datar.  Hasil  yang  didapatkan  adalah  bahwa  melihat  aspek  implementasi kebijakan oleh Edward III berupa komunikasi yang tidak lancar antara pengelola eks PNPM dengan dinas PMD PPKB karena penolakan yang tegas dari pihak pengelola menjadi dinamika tersendiri. Kemudian untuk aspek sumber daya  manusia terdapat kekurangan personil dari dinas, begitu juga  sumber daya finansial  yang  mesti diambil dari aset dana pengelola Eks PNPM, sehingga menyulitkan dinas PMD PPKB untuk melakukan tahapan transformasi. Disposisi dari dinas cukup jelas meskipun beberapa petunjuk SOP belum disediakan, begitu juga aspek  fragmentasi  yang  belum  dibangun  antar  lembaga  desa.  Hal  ini  menyulitkan  pembentukan  struktur organisasi yang mapan sebagai hasil dari implementasi transformasi Eks PNPM menjadi BUM Desa bersama. Dari empat tahapan transformasi belum satu pun yang dilakukan, sehingga dikhawatirkan dalam rentang waktu lebih kurang dua bulan tersisa kebijakan ini tidak bisa diimplementasikan di Kecamatan Sungai Tarab.
Kata Kunci: Kebijakan, Transformasi, BUM Desa
Abstract:  This  study  describes  the  dynamics  of  the  policy  of  transferring  former  PNPM  to  Village  Owned Enterprises  (BUM  Desa).  This  transfer  is  based  on  Government  Regulation  No.  11 of  2021  concerning  the BUM Desa. This research was conducted in the former PNPM Sungai Tarab District. The purpose of this study is  to  examine  how  this  transformation  took  shape  and  what  were  the  obstacles  faced  by  UPK  DAPM Lenggogeni,  who  was  a  former  PNPM,  in  transforming  into  a  Joint  Village-Owned  Enterprise  (BUM  Desa bersama). The research method used is descriptive qualitative research method. Interviews  were conducted with the Head of DAPM Lenggogeni, Sungai Tarab District, Secretary of Nagari, Head of Sungai Tarab Sub- District and Head of Community Empowerment Division of Tanah Datar DPMD. The results obtained are that looking at aspects of policy implementation by Edward III in the form of non-smooth communication between the  former  PNPM  managers  and  the  PMD  PPKB  service  due  to  firm  refusal  from  the  manager  became  a dynamic in itself. Then for the aspect of human resources there is a shortage of personnel from the agency, as well as financial resources that must be taken from the ex-PNPM managing fund assets, making it difficult for the PMD PPKB agency to continue the transformation phase. The disposition of the agency is quite clear even though some SOP instructions have not been provided, as well as aspects of fragmentation that have not been developed between village institutions. This made it difficult to form an established organizational structure as a result of the implementation of the transformation of the former PNPM into BUM Desa bersama. None of the four stages of transformation have been carried out, so it is feared that in the remaining two months or so this policy cannot be implemented in Sungai Tarab District.
Keywords: Policy, Transformation, BUM Desa

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 22 No. 01 Tahun 2023 Halaman 21-32 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827

## Pendahuluan
Kondisi sosial ekonomi Indonesia yang belum pulih diperparah oleh munculnya virus Corona dalam dua tahun belakang, secara statistik kondisi pandemi ini berdampak cukup besar terhadap  peningkatan  angka  kemiskinan  di  kota maupun  di  desa.  Jumlah  penduduk  miskin tersebar di daerah kota maupun di desa tersebut harus ditanggulangi dengan program-program pengentasan kemiskinan yang betul-betul tepat sasaran dan tepat guna.
Langkah-langkah pengentasan kemiskinan sudah coba dilakukan baik dalam bentuk bantuan  langsung  tunai  kepada  masyarakat  maupun  program  yang  berbasis  pemberdayaan masyarakat, di antaranya bantuan untuk nelayan dan petani (P4K), program simpan pinjam (TPSKUD),  bantuan  kelompok  usaha  (KUBE),  Usaha  Desa  (UEDSP),  Program  kawasan (PKT),  Inpres  (IDT  dan  P3DT)  dan  banyak  lagi  program  lainnya  sebagai  upaya  serius pemerintah dalam menanggulangi  kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan.  Sejauh ini UPK DAPM termasuk program yang diterima baik oleh masyarakat dan bertahan paling lama, terbukti dengan penambahan jumlah anggota dan jumlah aset lembaga dari tahun ke tahun. keberhasilan  program  khususnya  program  pemberdayaan  masyarakat  di  mana  orang-orang tersebut  bisa  menjadi  kuat  untuk  berpartisipasi  dalam  program,  ikut  berbagi  pengontrolan serta mempengaruhi kehidupan (Kurnianto et al., 2021) .
Pada  tahun  2014  lahir  UU  Desa  No.  06,  di  mana  salah  satu  tuntutannya  adalah dibentuknya Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa), sebagai penguat ikut andilnya masyarakat dalam pengelolaan desa. Berdasarkan data yang ada, terhitung hingga Maret 2021 sudah ada BUM Desa sebanyak 313 BUM Desa bersama dan sudah terdaftar secara online .
Di  tengah  proses  pembentukan  dan  pengembangan  BUM  Desa  yang  masih  seumur jagung,  muncul  polemik  baru  di  mana  pada  tanggal  2  Februari  tahun  2021  Pemerintah menerbitkan  PP  No.  11 tahun  2021  tentang  BUM  Desa,  di  mana  salah  satu  pasalnya  yaitu pasal  73  ayat  1  menyebutkan:  “Pengelola  Kegiatan  dana  bergulir  masyarakat  Eks  Program Nasional  pemberdayaan  masyarakat  mandiri  pedesaan  wajib  dibentuk  menjadi  BUM  Desa bersama paling lama 2 (Dua) tahun terhitung sejak PP ini diundangkan”.
Pasal ini tentunya akan memunculkan pro dan kontra,  di satu sisi pemerintah berniat untuk penyelamatan aset karena ketika diubah dalam bentuk BUM Desa jelas statusnya sudah berbadan  hukum.  Tapi  disisi  lain,  mesti  dipahami  bahwa  eks  PNPM  sudah  berjalan  cukup lama  dan  kebermanfaatannya  sudah  banyak  dirasakan  oleh  masyarakat,  ketika  digabung dengan lembaga baru,  jelas akan berbeda dari segi  banyak hal.  Sumber dana  yang berbeda peruntukannya,  visi  dan  misi  dua  lembaga  yang  juga  berbeda,  program  yang  berbeda, kepengurusan  program  dan  lainnya  yang  tentunya  akan  menjadi  problem  dalam mengimplementasi peraturan tersebut.
Berbagai  sudut  pandang  harus  dicermati  dengan  baik,  dari  sisi  pemerintah  daerah apakah sudah betul-betul disosialisasikan dengan baik dan disiapkan berbagai langkah agar proses  implementasi  ini  bisa  berjalan  dengan  baik,  disisi  lain  juga  harus  dilihat  apakah keterlambatan proses ini murni disebabkan oleh sikap menolak yang sepihak dari pengelola eks PNPM, begitu juga masyarakat sebagai penerima manfaat juga terkesan menolak untuk ditransformasi.  Karena  sampai  saat  ini  satu  tahun  lebih  pasca  PP  diterbitkan,  belum  ada gambaran  proses  implementasi  yang  sudah  dilakukan. Berdasarkan  permasalahan  di  atas peneliti tertarik melihat bagaimana dinamika dalam proses implementasi terkait transformasi eks PNPM menjadi BUM Desa bersama dari kacamata pemerintah daerah maupun dari pihak pengelola  eks  PNPM  itu  sendiri.  Observasi  awal  ini  menjadi  titik  tolak  peneliti  dalam menganalisis rencana penelitian berikutnya, yaitu untuk mendalami lagi dinamika yang terjadi di lingkungan Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar.
Pada tahap awal hasil observasi, peneliti menemukan bahwa di Sumatera Barat sendiri, sudah ada beberapa kecamatan yang sudah memulai tahapan untuk bertransformasi menjadi BUM  Desa  bersama.  Di  antaranya  Kabupaten  Solok  Selatan  hampir  semua  kecamatannya

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 22 No. 01 Tahun 2023 Halaman 21-32 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
sudah memulai proses transformasi semenjak akhir tahun 2020, bahkan sebelum munculnya PP No. 11 tahun 2021 ini, sudah dikeluarkan peraturan Bupati (Perbup) terkait hal ini. Namun bila  dirujuk  situs  web  e  pandawa  milik  Kemendesa,  di  Sumatera  Barat  sendiri  baru  ada  2 kecamatan  yang  sudah  meregistrasi  BUM  Desa  bersamanya  dan  sudah  berjalan,  yaitu Kecamatan  Matur  dan  IV  Koto  di  Kabupaten  Agam.  Data  ini  tentu  jauh  berbeda  bila dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia yang saat ini berlomba-lomba meningkatkan kualitas mereka dilevel desa dengan BUM Desa, dan dilevel kecamatan dengan BUM Desa bersama. Sumatera Barat sendiri menurut data Indeks Desa Membangun (IDM) yang dirilis Kementerian Desa, saat ini menempati rangking 10 dengan peningkatan 3%, sementara dari sisi Kabupaten Tanah Datar dan Kecamatan Sungai Tarab belum ditemukan datanya dalam situs web tersebut.
Arah kebijakan pemerintah dalam membangun bangsa ini tentu perlu didukung oleh segenap aspek yang ada dalam pemerintah daerah. Apalagi di era informasi seperti saat ini, semua data penilaian, hasil evaluasi kinerja, ekonomi maupun pembangunan desa kecamatan, sudah terintegrasi semua dengan sistem informasi berbasis website , sehingga kompetisi yang sudah berjalan hangat dan penuh motivasi di kecamatan lain tentu diharapkan juga dijadikan peluang  oleh  kecamatan  dan  desa  di  Sumatera  Barat  terkhusus  Sungai  Tarab.  Beberapa kecamatan dan desa di daerah lain ada yang sudah mendapat predikat sebagai kecamatan dan desa  mandiri  (4.44%)  atau  sejumlah  3.278  desa,  kemudian  pada  level  desa  maju  (20.75%) atau sejumlah 15.372 desa, kemudian predikat berkembang (51.57%) atau sebanyak 38.086 desa,  adapun  desa  tertinggal  (16.49%)  atau  sebanyak  12.177  desa,  dan  sangat  tertinggal (6.75%) atau sebanyak 4.985 desa.
Sejak  dimulainya  pembangunan  berbasis  desa,  pemerintah  tentu  berharap  kesiapan seluruh  desa  secara  mental  maupun skill ,  mengingat  era  globalisasi  yang  sudah  melintasi zaman kita ini, menuntut desa lebih terbuka terhadap investasi yang mungkin mendatangi desa atau kecamatannya untuk kemudian mengajak desa berpacu menjemput kemajuan desanya, atau lebih hebat lagi kemandiriannya. Pemerintah menetapkan standar desa mandiri dengan 3 parameter: ketahanan sosial(Pendidikan, Kesehatan, Modal Sosial, Permukiman), Ketahanan Ekonomi(  Keragaman  produksi  masyarakat,  Akses  pusat  perdagangan  dan  pasar,  akses logistik,  Akses  perbankan  dan  kredit,  keterbukaan  wilayah),  ketahanan  ekologi  (kualitas lingkungan, bencana alam, tanggap bencana). Parameter ini diharapkan menjadi visi daerah dalam  pembangunannya,  sehingga  tidak  ada  daerah  kecamatan  maupun  desa  yang  dinilai tertinggal atau jika mungkin didorong untuk berkemajuan dan mandiri.
Harapan pemerintah ini, tentu melahirkan kebijakan yang juga mendorong ke arah visi misi  yang  sudah  ditetapkan  dengan  segala  macam  parameter  ukurnya.  Dari  sisi  politis kebijakan top down, memang sering kali mendapatkan respons yang berbeda-beda dari objek implementasi,  bagi  yang  menanggapi  secara  positif,  maka  akan  bergerak  cepat  dengan bergabung  dalam  kompetisi,  kemudian  memimpin  dalam  kemandirian  desa  maupun kecepatannya. Namun beberapa memiliki pandangan yang lebih suka membaca keadaan dan menilai, seperti yang dilakukan beberapa Eks PNPM, dalam menilai ketidaksiapan desa dalam mengelola  aset  mereka,  atau  ketidaksiapan  mereka  sendiri  untuk  bergabung  dengan  BUM Desa bersama ini.
Sebagai contoh dari kaca mata UPK DAPM yang merupakan pengelola eks PNPM, berbagai  kondisi  yang  dihadapi  oleh  BUM  Desa  yang  mereka  saksikan  langsung  maupun melalui berita media tentu juga ikut andil dalam menambah argumentasi keberatan terhadap implementasi PP No. 11 tahun 2021 ini,  terutama pasal 73 ini. Sebagai contoh bahwa banyak sekali  tenaga  yang  tidak  kompeten  mengurus  BUM  Desa (Dieky  Laundry,  2019) ,  bidang usaha BUM Desa yang tidak sesuai dengan potensi unggulan desa (Syarifudin & Astuti, 2020) , sehingga  menyebabkan  kontribusi  BUM  Desa  terhadap  peningkatan  keuangan  desa  sangat minim sekali. Belum lagi secara aktual di lapangan ternyata banyak  BUM Desa yang tidak

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 22 No. 01 Tahun 2023 Halaman 21-32 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
berkegiatan  sama  sekali,  setelah  dibentuk  ditinggal  begitu  saja,  bahkan  laporan  pun  tidak disampaikan, serta tidak memiliki studi kelayakan pada saat pembentukan. Dan sudah menjadi rahasia  umum  bahwa  struktur  yang  ada  di  dalam  BUM  Desa  biasanya  bersifat  KKN  atau hanya keluarga dekat dari petinggi desa saja, tidak berdasarkan standar fit and proper test yang terukur sesuai levelnya, hal ini sebagaimana yang ditemukan di beberapa media nasional.
Sudut  pandang  lain  yang  digunakan  oleh  UPK  DAPM  dalam  melihat  implementasi kebijakan ini juga perlu diimbangi dengan upaya pemerintah dalam membangkitkan ekonomi berbasis  desa  dengan  mentransformasikan  Eks  PNPM  tersebut  menjadi  lembaga  keuangan desa  (LKD)  sebagaimana  amanat  UU  cipta  kerja  Nomor  11  tahun  2020  pasal  117.  Bagi pemerintah sebagai pembuat kebijakan hal ini bertujuan agar aset milik UPK DAPM ini tetap menjadi milik publik, sementara bagi UPK yang berada di bawah naungan organisasi Badan Kerjasama  Antar  Desa  (BKAD),  hal  ini  wajib  dipertanyakan  secara  mendasar,  pasalnya sumber  dana  yang  mereka  kelola  merupakan  dana  Hibah  yang  bersifat  Bantuan  langsung Masyarakat/BLM,  yang  fungsi  utamanya  masyarakat  miskin.  Fungsi  dasar  ini  menurut mereka  jelas  akan  tergeser  bila  UPK  dan  asetnya  menjadi  milik  BUM  Desa  bersama  yang peruntukannya umum seluruh masyarakat kecamatan/ beberapa desa.
Semakin menarik didalami bila diambil sudut pandang kelembagaan, di mana hampir semua  UPK  DAPM  yang  belum  dibentuk  menjadi  BUM  Desa  bersama  sudah  berbadan hukum, untuk Sungai Tarab sendiri bentuk badan hukum yang dipilih adalah Persatuan Badan Hukum (PBH) dan sudah memiliki akta notaris. Perlu kajian mendalam terkait transformasi lembaga  yang  lebih  senior  (dibentuk  tahun  2007)  menjadi  lembaga  yang  baru  lahir  tahun sesudah  tahun  2014,  selain  juga  asas-asas  dasar  yang  berbeda  dari  2  lembaga  ini  karena memiliki pedomannya masing-masing.
Untuk itu menjadi urgen ditetapkannya petunjuk teknis operasional yang baru terkait transformasi eks PNPM menjadi BUM Desa bersama, guna menjembatani miskomunikasi dan distorsi  informasi  yang  mungkin  terjadi  antara  pembuat  kebijakan  dengan  implementor  di lapangan.  Menurut  Agustino (Agustino,  2016) ,  komunikasi  merupakan  salah  satu  variabel penting  yang  mempengaruhi  implementasi  kebijakan  publik,  ia  juga  sangat  menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari kebijakan yang akan diimplementasikan tersebut. dengan komunikasi yang baik syak wasangka serta kesalahpahaman dapat dikurangi demi tercapainya cita-cita bersama yaitu masyarakat yang sejahtera.
Kondisi  yang  menimbulkan  perbedaan  pandangan  ini  tentu  dapat  memengaruhi implementasi  kebijakan,  menurut  Abdoellah (Abdoellah,  2016) ,  gejala  ketidakmampuan dalam  implementasi  ini  disebut  dengan implementation  gap, yaitu  suatu  istilah  yang dimaksudkan  untuk  menjelaskan  suatu  keadaan  bahwa  dalam  proses  kebijakan  selalu  akan terbuka  kemungkinan  terjadinya  perbedaan  antara  apa  yang  diharapkan  oleh  pembuat kebijakan  dan  apa  yang  diharapkan  oleh  implementor.  Semakin  besar  jarak  antara  harapan dan kenyataan maka semakin besar pengaruh kapasitas organisasi ( implementation capacity ) beserta aktor atau birokrasi untuk melaksanakan kebijakan tersebut.
Problematika ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar, di daerah seperti di Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah juga mengalami hal yang sama. Di mana kecamatan ini telah tergabung ke dalam program PNPM Mandiri sejak 27 Agustus 2007. Adapun jumlah BLM yang diterima sejumlah Rp9.669.482.750,-. Dana bergulir tersebut telah dikelola oleh UPK DAPM  Lenggo  hingga  Desember  2020  jumlah  dana  tersebut  telah  berjumlah  sebesar Rp12.711.459.100,-.  Artinya  program  ini  memiliki  perputaran  daba  yang  cukup  bagus  dan bisa  dirasakan  oleh  masyarakat  penerima  manfaat  kegiatan  salah  satunya  adalah simpan pinjam perempuan.
Dalam kaitan kajian penelitian dengan kapasitas implementor, maka menjadi penting juga  peneliti  mendalami  lagi  penilaian  dan  perspektif  dari  Badan  Kerjasama  Antar  Desa (BKAD)  yang  menaungi  UPK  DAPM  di  tingkat  kecamatan.  Mengingat  tugas  yang

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 22 No. 01 Tahun 2023 Halaman 21-32 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
diamanahkan  oleh  Permendagri  No.  96  tahun  2017  kepada  BKAD  cukup  berat  maka  pola komunikasi  BKAD  dan  UPK  DAPM  perlu  ditelaah  dari  sisi  metode  pengambilan keputusannya  serta  nilai-nilai  yang  dianut  sehingga  mengakibatkan  hingga  saat  ini  belum terlihat ada upaya yang nyata untuk segera mengimplementasikan kebijakan PP ini.
Peneliti  menggunakan  teori  George  Edward  III  yang  menyatakan  bahwa  dalam implementasi  suatu  kebijakan  publik  harus  dipengaruhi  oleh  4  variabel,  yaitu  komunikasi, sumber  daya,  disposisi  dan  struktur  birokrasi (Rosyanti  et  al.,  2022) .  Kebijakan  pemerintah merupakan suatu tindakan yang akan berdampak besar kepada publik jika diimplementasikan. Implementasi yang tepat sasaran dan diterima masyarakat akan memberikan dampak baik bagi kehidupan  masyarakat,  namun  bila  implementasi  tidak  diterima  masyarakat  karena  dinilai kurang  efektif  akan  melahirkan  konflik  dan  kegaduhan  saat  implementasi.  Oleh  sebab  itu penelitian ini menelusuri pertanyaan bagaimana proses implementasi transformasi eks PNPM menjadi BUM Desa bersama berdasarkan PP No. 11 Tahun 2021 di Kecamatan Sungai Tarab
Penelitian  terdahulu  telah  dilakukan  oleh (Katuhu,  2015) dengan  metode  kualitatif eksploratif,  tentang  Evaluasi  Kebijakan  Program  Nasional  Pemberdayaan  Masyarakat Mandiri  Pedesaan  (PNPM-MP)  Di  Kecamatan  Siau  Timur,  hasilnya  adalah  bahwa keberhasilan  program  dari  PNPM  Mandiri  dipengaruhi  secara  langsung  oleh  tingkat partisipasi  masyarakat.  Berbeda  dengan  penelitian  ini  yang  mencari  faktor  penghambat implementasi  transformasi  Eks  PNPM  menjadi  BUM  Desa  bersama.  Kemudian  penelitian yang  dilakukan  oleh (Nurillah  &  W,  2020) ,  Analisa  Kinerja  Keuangan  Pada  Transformasi PNPM MP Menjadi Program Kota Tanpa Kumuh Di Kota Bima. Berbeda dengan penelitian terdahulu, penelitian ini tidak membahas khusus kinerja ekonomi atau pengelolaan Eks PNPM saja tapi lebih luas kepada aspek implementasi kebijakan  transformasi  Eks PNPM  menjadi BUM Desa bersama menurut teori Edward III.

## Metode
Penelitian  ini  menjelaskan  secara  komprehensif  beberapa  hal  terkait  dinamika  yang terjadi  dalam  proses  implementasi  kebijakan  PP  No.11  Tahun  2021  pasal  73  tentang transformasi  eks  PNPM  menjadi  BUM  Desa  bersama  di  Kecamatan  Sungai  Tarab.  Jenis penelitian yang dipakai adalah kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif biasanya bersifat lebih mendalam  karena  yang  menjadi  fokus  di  sini  adalah  dinamika  sosial  sebagai  akibat  dari munculnya sebuah kebijakan.
Mesti sudah kita pahami bahwa sebuah kebijakan dipandang dari dua sisi, akan ada sisi  yang  menerima  maupun  sisi  yang  menolak.  Tugas  implementor  adalah  bagaimana meminimalkan penolakan tersebut sehingga tidak memungkinkan gagalnya sebuah kebijakan diimplementasikan.  Perlu  dicermati  oleh  pemerintah  selaku  implementor  bahwa  kajian sosiologis tetap harus diperhatikan dalam pengambilan sebuah kebijakan. Menurut Creswell Penelitian kualitatif itu merupakan suatu proses inkuiri untuk pemahaman berdasarkan tradisi- tradisi  inkuiri  metodologis  yang  jelas  yang  mengeksplorasi  masalah  sosial  dan  manusia (Creswell, 2015) .
Teknik pemilihan sampel (informan) yang tepat digunakan membantu penulis dalam menemukan siapa-siapa saja  yang nantinya akan dijadikan sumber informasi sehingga data yang diperoleh betul-betul akurat dan objektif. Adapun Teknik yang dipilih adalah purposive sampling ,  di  mana  informan  yang  ditunjuk  adalah  orang-orang  yang  memenuhi  kriteria sebagaimana yang telah ditetapkan penulis. Adapun kriterianya adalah orang tersebut terlibat langsung dalam proses  implementasi  kebijakan,  kelompok  yang menjadi  sasaran kebijakan dan  narasumber  lain  yang  ikut  merasakan  dampak  kebijakan.  Setelah  dilakukan  penelitian maka informan yang telah diwawancarai adalah Ibu Diana Putri selaku Ketua UPK DAPM Lenggogeni, Ibu Rina Fransisca selaku perwakilan dari Kantor Camat Sungai Tarab, Bapak Syufrihadi selaku Sekretaris Nagari, dan Ibu Dra.  Poppy Aziz selaku Kabid Pemberdayaan

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 22 No. 01 Tahun 2023 Halaman 21-32 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
Masyarakat serta beberapa masyarakat yang melakukan simpan pinjam di UPK tersebut.

## Hasil dan Pembahasan
Perubahan  sebuah  kebijakan  selalu  menghadirkan  dinamika  yang  berbeda  dalam proses  implementasinya.  Ada  yang  relatif  berjalan  mulus  sesuai  juklak  dan  juknisnya,  tapi tidak sedikit yang berujung polemik sehingga menghambat pada implementasi kebijakannya. Sesuai teori yang dikemukakan George Edward III bahwa dalam proses implementasi harus memperhatikan 4 hal di antaranya: komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Keempat hal ini menjadi pendukung bagaimana sebuah kebijakan bisa diterapkan dengan baik. Seperti dilihat pada Gambar 1 .
Gambar 1 . Pendekatan Implementasi Edward III (Setyawan et al., 2021)
Berbicara  pada  tataran  aspek komunikasi ,  sebagai  sebuah  kebijakan  baru  tentunya perlu adanya komunikasi dua arah yang intensif untuk menghindari adanya salah penafsiran dan  mengakomodasi  berbagai  kepentingan.  Yang  terpenting  adalah  masing-masing  pihak harus memahami apa tujuan dari kebijakan tersebut (Balqis et al., 2021). Jelas target sasaran dari kebijakan ini adalah sebuah lembaga bentukan yang dipercaya mengelola dana bergulir yaitu  eks  PNPM,  yang  mana  orientasi  akhirnya  adalah  bagaimana  lembaga  ini  mau meleburkan  diri  atau  bertransformasi  menjadi  BUM  Desa  bersama  sesuai  dengan  amanah undang-undang.  Berdasarkan  pengamatan  penulis  di  lapangan  masih  terlihat  belum berjalannya  komunikasi  yang  efektif  sehingga  masing-masing  pihak  terkesan  bergerak sendiri-sendiri.
Eks PNPM dari awal terlihat sudah menyuarakan penolakan atas lahirnya kebijakan ini dengan mengumpulkan seluruh eks PNPM se-Kabupaten Tanah Datar untuk menyamakan persepsi,  dilanjutkan  dengan  pengajuan judicial  review ke  Mahkamah  Agung,  dengar pendapat  dengan  Bupati  Tanah  Datar  hingga  Gubernur  Sumbar,  meskipun  belum membuahkan hasil. Di sini terlihat bahwa eks PNPM Sungai Tarab berupaya agar kebijakan ini bisa dibatalkan. Disisi lain pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (PMD-PPKB) satu tahun lebih sejak PP diundangkan belum terlihat adanya komunikasi awal atau melakukan proses tahapan transformasi meski PTO sudah diterbitkan per November 2021. Padahal secara eksplisit juga tegas disampaikan ke dalam pasal 73 ayat 1 PP No. 11 Tahun 2021 yang menyuratkan bahwa “Pengelola  Kegiatan  dana  bergulir  masyarakat  Eks  ProgramNasional  pemberdayaan masyarakat  mandiri  pedesaan  wajib  dibentuk  menjadi  BUM  Desa  bersama  paling  lama  2 (Dua) tahun terhitung sejak PP ini diundangkan”.

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 22 No. 01 Tahun 2023 Halaman 21-32 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
Mestinya proses ini sudah lebih awal dikomunikasi agar kendala-kendala dalam proses implementasi bisa diminimalkan. Termasuk dengan mengkomunikasikan secara jelas alasan- alasan kenapa dilakukannya transformasi. Membuka ruang diskusi terkait apa yang menjadi kendala,  sebab  terjadi  penolakan  dan  mencari  titik  tengah  dari  kekhawatiran-kekhawatiran pengelola eks PNPM. Tetapi dari pemerintah daerah sendiri terlihat bahwa belum ada upaya duduk bersama mencarikan solusi atas permasalahan tersebut sehingga terkesan kebijakan ini dipaksakan mengingat tenggang waktu yang diberikan sudah semakin dekat.
Dari  hasil  wawancara  dengan  kabid  dinas  PMD-PPKB,  didapatkan  data  bahwa pemerintah  masih  mencoba  mencari  pola  implementasi  yang  sesuai  dengan  karakteristik pengelola  eks  PNPM  di  Tanah  Datar.  Beragam  isu  penolakan  sudah  tercium  dari  awal terbitnya  PP  transformasi.  Di  samping  menyiapkan  pola  yang  tepat,  pemerintah  juga menunggu Petunjuk Teknis Operasional (PTO) yang baru saja keluar. Namun meski PTO-nya sudah  keluar  masih  saja  belum  menjadi  kekuatan  bagi  pemerintah  untuk  menjalankan kebijakan transformasi ini. Hal ini karena paradigma pemerintah yang masih menilai rentang waktu  yang  masih  cukup  panjang  untuk  implementasi.  Adapun  agenda  sosialisasi  sudah disiapkan di bulan Juni 2022. Dengan asumsi pemerintah bahwa proses implementasi tersebut dapat diterima dengan baik oleh pengelola eks PNPM mengingat kelebihan dan keuntungan yang lebih banyak ketika mau bertransformasi  menjadi  BUM Desa  bersama. Seperti aspek hukum yang lebih kuat, pengawasan yang lebih terjaga, program pengembangan yang lebih difasilitasi Pemerintah. Dengan beberapa poin sosialisasi ini, diyakini pengelola akan legowo menerima dan menjalankan implementasi transformasi.
Dari  aspek  ketersediaan sumber  daya tentunya  ini  juga  menjadi  faktor  pendukung terlaksananya sebuah kebijakan. Semakin baik  dan mencukupi  sumber dayanya maka akan semakin mudah sebuah kebijakan diimplementasikan. Sumber daya dalam hal ini di antaranya adalah sumber daya finansial dan sumber daya manusia (Tirtanadi & Teddy Prianthara, 2021) . Dilihat dari aspek sumber daya finansial berdasarkan Permendesa PDTT No. 15 tahun 2021 disebutkan  bahwa  segala  proses  tahapan  transformasi  dari  eks  PNPM  menjadi  BUM  Desa bersama dibebankan kepada anggaran eks PNPM. Tentunya akan sulit dilakukan ketika secara eksplisit  lembaga  ini  menolak  untuk  melebur.  Idealnya  kebijakan  peleburan  ini  tidak dibebankan kepada eks PNPM karena masih terdapat pro dan kontra atas lahirnya kebijakan tersebut.
Sedangkan  dari  aspek  sumber  daya  manusia,  dinas  PMD  PPKB  sebagai  pelaksana kebijakan menyebutkan bahwa terbatasnya personil menjadi salah satu penyebab lambatnya proses  transformasi.  Banyaknya  program  di  dinas  tersebut  tidak  sebanding  dengan ketersediaan sumber daya manusianya sehingga baru setelah 16 bulan pasca diundangkannya PP No.11 Tahun 2021 tersebut baru bisa dimulai tahapan sosialisasi kepada stakeholder . Di mana, tahapan sosialisasi ini dilakukan secara vertikal dari pucuk organ tertinggi ( top-down ) dari  pemerintahan  pusat,  lalu  turun  ke  provinsi,  dan  sosialisasi  tersebut  dilanjutkan  ke kabupaten  serta  ke  kecamatan  dan  berakhir  di  desa  atau  kelurahan.  Kegiatan  sosialisasi sepenuhnya  secara  garis  besar  dijalankan  oleh  Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (PMD-PPKB).
Menurut tim dinas PMD-PPKB, program ini adalah program baru yang belum menjadi program prioritas karena sifatnya juga hanya pembentukan sementara tugas utama dinas ini adalah  pemberdayaan  masyarakat  yang  tidak  ada  habisnya  dan  dengan  program pemberdayaan yang terus berkelanjutan. Keterbatasan SDM sangat dirasakan sehingga untuk program  dari  pusat  yang  belum  menjadi  prioritas  dinas  akan  diagendakan  sesuai  dengan tenggat yang disediakan.
Dalam aspek disposisi, didalami sikap implementor kebijakan terhadap kebijakan itu sendiri,  jika  implementor  setuju  maka  kebijakan  akan  diterapkan  dengan  senang  hati  dan secepatnya, namun bila kebijakan dinilai bertentangan dengan kebutuhan masyarakat, maka

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 22 No. 01 Tahun 2023 Halaman 21-32 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
sikap  implementor  biasanya  akan  menunjukkan  penolakan  dan  lalai  dalam  pelaksanaan implementasi (Chasanah et al., 2021 ). Kemudian pimpinan yang mendukung kebijakan akan menyiapkan  tim  yang  mendukung  pula  untuk  menyiapkan  program  yang  bisa  dijalankan secara  efektif.  Setelah  kesadaran  ini  diperlukan  juga  petunjuk  yang  jelas  lengkap  dengan tahapan  implementasi.  Selanjutnya  intensitas  dan  penerimaan  program  dan  penolakannya diukur sebagai bentuk disposisi pimpinan (Setyawan et al., 2021).
Mengenai sikap dari implementor cukup jelas ditegaskan bahwa kebijakan pemerintah dalam  hal  ini  menjadi  tugas  yang  diserahkan  sepenuhnya  kepada  dinas  PMD-PPKB.  Dan pemerintah daerah dalam hal ini terus mengupayakan untuk melanjutkan proses implementasi. Meskipun memang dari pihak dan objek pengelola yang akan ditransformasi masih memiliki beberapa  pertanyaan  terkait  beberapa  yang  menjadikan  itu  sebuah  kendala  tersendiri  bagi lembaga mereka. Namun sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam hal ini Dinas PMD- PPKB  secara  tegas  menyampaikan  setuju  dengan  adanya  kebijakan  tersebut.  Selanjutnya terkait  petunjuk  implementasi  juga  sudah  ada  pada  dinas  PMD-PPKB  merujuk  kepada Permendesa  PTT  No.15  Tahun  2021,  sehingga  gambaran  tahapan  ini  sudah  disiapkan langkah-langkahnya.
Sebagaimana  dijelaskan  dalam  petunjuk  teknis  operasional  (PTO),  yang  pertama dilakukan  Dinas  adalah  melakukan  sosialisasi,  maka  alur  perubahan  Eks-PNPM  menjadi BUM  Desa  bersama  perlu  adanya  sosialisasi  di  tingkat  kecamatan  sampai  ke  desa  dengan melibatkan  pengelola  eks  PNPM.  Adapun  tahapan  transformasi  berdasarkan  PTO  tersebut terdiri  dari  beberapa  tahapan  di  antaranya:  pengalihan  aset,  pengalihan  kelembagaan, pengalihan personil dan pengalihan kegiatan usaha.
Dari  14  Kecamatan  yang  ada  di  Kabupaten  Tanah  Datar,  keseluruhannya  telah menerima  kegiatan  sosialisasi  yang  dilaksanakan  oleh  dinas  PMD-PPKB.  Di  antara  14 Kecamatan yang ada, Sungai Tarab dengan eks-PNPM Lenggogeninya termasuk salah satu kecamatan yang secara gamblang telah menerima sosialisasi dari PMD-PPKB pada tanggal 27  Juli  2022  yang  lalu.  Berikut  dengan  petunjuk  teknis  tahapan  transformasi  juga  sudah disampaikan  pada  saat  sosialisasi  sekaligus  panduan  bagi  pengelola  Eks  PNPM  untuk menyiapkan infrastruktur yang perlu disiapkan untuk bertransformasi.
Setelah  berakhirnya  sosialisasi  tersebut,  respons  yang  ditampilkan  oleh  mayoritas Wali  Nagari  yang  ada  di  kecamatan  Sungai  Tarab  menunjukkan  adanya  sikap  positif  dan “antusias” untuk segera mengadakan pertemuan dengan beberapa unsur yang ada di seluruh Nagari Kecamatan Sungai Tarab. Dan yang diangkat menjadi pemateri pada saat itu bukan hanya  dari  pihak  PMD-PPKB,  melainkan  juga  ada  perwakilan  dari  pihak  Inspektorat Kabupaten  Tanah  Datar  sebagai  auditor  sekaligus  pemberi  pertimbangan  tentang  kesiapan UPK  DAPM  Lenggogeni  di  Kecamatan  Sungai  Tarab  untuk  bertransformasi  menjadi BUMDesMa dengan memberikan hasil reviu yang telah mereka lakukan terhadap kelayakan jumlah aset yang perlu dipersiapkan sebagai prasyarat untuk transformasi tersebut. Hasil reviu dari pihak inspektorat secara positif telah menunjukkan kelayakan UPK DAPM Lenggogeni untuk “berlabuh” ke arah BUM Desa bersama meskipun masih terdapat beberapa kesenjangan dalam kalkulasi aset tersebut, yang menurut pihak inspektorat bukan menjadi sebuah problem yang  krusial  karena  dapat  dipecahkan  di  kemudian  hari.  Dengan  pertimbangan  kondisi kelayakan  tersebut,  akhirnya  mayoritas  pihak  Wali  Nagari  yang  pada  waktu  itu  hadir bersepakat untuk langsung mengadakan musyawarah di Nagari mereka masing-masing.
Sehingga,  saat  ini  masing-masing  nagari  saat  ini  di  Sungai  Tarab  sedang merundingkan segala jenis hal yang penting untuk dipersiapkan. Kemudian, apabila masing- masing  nagari  telah  selesai  mendiskusikan  segala  jenis  persiapan  mereka,  maka  level selanjutnya yang akan dituju adalah mempertemukan masing-masing perwakilan dari nagari masing-masing  di  tingkat  kecamatan  untuk  melaksanakan  apa  yang  disebut  dengan Musyawarah  Antar  Nagari,  untuk  merampungkan  segala  hal  yang  menjadi  prasyarat  awal

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 22 No. 01 Tahun 2023 Halaman 21-32 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
menuju BUM Desa bersama, seperti pembentukan program kerja, mempersiapkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), mengajukan legalitas yang berbadan hukum dan hal-hal krusial lainnya.
Berikutnya  pada  aspek struktur  birokrasi dikedepankan  penyiapan  standar operasional  prosedur  (SOP)  dan  melaksanakan  fragmentasi.  Fragmentasi  merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan  koordinasi.  Dalam  mengamati  arah  transformasi  setiap  pihak  harus  melihat betapa  aspek  kemanfaatan  dari  transformasi  bisa  dirasakan  oleh  lebih  luas  masyarakat sehingga  lintas  lembaga  dan  lintas  desa  dapat  menyatu  dalam  tiga  kesatuan  tiang  ekonomi yaitu BUMN/BUMD/ BUM Desa/ BUM Desa bersama kemudian koperasi dan swasta, (Edo Pradipta Mahadika et al., 2021) .
Pada  petunjuk  teknis  transformasi  dinyatakan  bahwa  pengalihan  personil  dapat dilakukan  dengan  mempertimbangkan  kebutuhan  organisasi  dan  anggota  eks  PNPM  harus masuk  ke  dalam  struktur  kepengurusan  BUM  Desa  bersama  sesuai  bidang  keahlian.  Dan pengalihan  kelembagaan  diputuskan  dalam  musyawarah  antar  desa(MAD)  dan  MAD diselenggarakan berdasarkan kesepakatan masing-masing kepala desa dengan pengelola eks PNPM. Rapat musyawarah antar desa harus diikuti oleh seluruh kepala desa satu kecamatan, ketua  Badan  permusyawaratan  desa  (BPD),  pengelola  eks  PNPM,  unsur  kecamatan, perwakilan masyarakat dari unsur anggota simpan pinjam, rumah tangga miskin, wakil tokoh masyarakat.
Dari petunjuk dan panduan ini dapat  dijelaskan bahwa struktur kelembagaan dalam pembentukan  BUM  Desa  bersama  hasil  transformasi  dirancang  untuk  disiapkan  secara komprehensif  oleh  seluruh  aspek  pemerintahan  desa,  pengelola  eks  PNPM  dan  untuk masyarakat. Yang artinya kepedulian masyarakat diutamakan dalam pengelolaan BUM Desa bersama  ini  ke  depannya.  Meskipun  secara  teknis  pengelola  eks  PNPM  tetap  diberikan wewenang yang besar dalam mengelola aset.
Namun bagi pengelola eks PNPM ada kekhawatiran besar dengan bentuk struktur ini dikhawatirkan  terjadi  proses  birokrasi  dan  administrasi  yang  panjang  dalam  upaya pengembangan  usaha  simpan  pinjam  dan  program  lainnya.  Kekhawatiran  ini  wajar  adanya karena  selama  ini  pengelolaan  yang  mereka  lakukan  di  eks  PNPM  minim  pengawasan eksternal dan proses administrasinya cenderung mudah. Namun tentu bagi pemerintah daerah, pertimbangan pengawasan harus diperkuat demi terhindarnya aset dari penyalahgunaan dan mismanajemen. Berikut dapat dilihat pada Tabel 1 .
Tabel  1. Dinamika  Implementasi  Kebijakan  Transformasi  Eks  PNPM  menjadi  BUM  Desa bersama
Aspek Implementasi Dinamika Komunikasi Pembuat  kebijakan  telah  mengupayakan komunikasi  dengan  implementor  dengan melakukan sosialisasi (Juli 2022), pada level maksud  dan  tujuan  tersampaikan.  Petunjuk teknis  transformasi  juga  sudah  diketahui, artinya  implementor  sudah  tahu  gambaran yang akan dilakukan dalam proses transformasi. Dinamika muncul saat
ditemukan  prinsip  dan  paradigma  awal pengelola yang menyatakan bahwa dana yang mereka  kelola  adalah  dana  BLM  yang memiliki dasar hukum berbeda dan tidak lagi dijadikan Modal Usaha BUM Desa bersama.

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 22 No. 01 Tahun 2023 Halaman 21-32 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827

## Aspek Implementasi

## Dinamika
Selanjutnya  pengelola  memiliki  tendensi tidak  percaya  dengan  sistem  pengelolaan BUM  Desa bersama  yang  menurut  mereka rentan mismanajemen karena  beberapa  hal seperti  banyaknya  pihak  yang  dilibatkan dengan beragam kepentingan. Sumber Daya Sumber  daya  dari  perpanjangan  tangan pemerintah  berupa  Pemda  dan  dinas  terkait, merasa tidak  dibekali cukup  sumber daya  di luar kegiatan sosialisasi dalam mengupayakan implementasi program transformasi  ini.  Begitu  juga  dari  sisi Pengelola merasa tidak difasilitasi dalam hal persiapan transformasi ini. Sehingga koordinasi kesiapan proses transformasi antar beberapa  pihak  implementor  tidak  berjalan baik  pada  aspek  penyediaan  sumber  daya, seperti: dana, tempat, SDM bahkan waktu. Disposisi Disposisi berkaitan dengan sikap implementor  dalam  hal  ini  jelas  menolak bertransformasi,  hal  ini  hendaknya  disiasati oleh pemerintah dalam ini pemda atau dinas terkait  untuk  membangun  lagi  paradigma yang  tepat  untuk  pengelola  Eks  PNPM  atau dengan  menyiapkan  tim  implementasi  yang tidak menolak dan dapat dipercaya melakukan  setiap  tahapan  transformasi. Dengan  upaya  yang  lebih  serius  oleh  Dinas sebagai  perpanjangan  tangan  pemerintah menjalankan UU. Struktur Birokrasi Struktur  birokrasi  sebagai  badan  pelaksana kebijakan  harus  mempertimbangkan  aspek jumlah staf yang mencukupi, serta kompetensi yang memadai dalam
menjalankan kebijakan. Berikutnya juga level tingkat  pengawasan  yang  jelas  untuk memastikan pengelolaan yang benar dan pola pengembangan  yang  terawasi  dengan  baik.
Tiga  hal  ini  menurut  peneliti  belum  tercipta pada area penelitian yang dilakukan, disertai temuan  bahwa  dukungan  politik  beberapa organ pemerintah terhadap penolakan transformasi. Hal ini selanjutnya menghalangi  proses  komunikasi  “terbuka” antar struktur birokrasi yang ada.
Berdasarkan  data  di  atas,  terdapat  kekosongan  hukum  pengelolaan  Eks  PNPM  di Indonesia.  Maka  perlu  disiapkan  aspek  politik  hukum  pidana  untuk  melindungi  aset pemerintah  yang  dikelola  eks  PNPM  sebagai  langkah  preventif.  Kekhawatiran  perlu ditanggapi serius pemerintah daerah dengan merumuskan perda terkait pengelolaan dana Eks PNPM  sehingga  rasa  kepastian  hukum  dalam  pengelolaannya  dapat  dirasakan  masyarakat,

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 22 No. 01 Tahun 2023 Halaman 21-32 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
karena dana untuk kesejahteraan mereka terjaga dan aman dari potensi tindak pidana (Wibowo et al., 2021) .
Dalam  konteks  penetapan  bunga  pinjaman  juga  teridentifikasi  beragam  potensi  liar investasi yang memungkinkan terjadinya kesalahan bahkan penzaliman. Menurut (Sumiyati et al., 2021) beberapa Koperasi simpan pinjam maupun Eks PNPM menerapkan bunga tidak wajar kepada masyarakat miskin, sehingga perlu disiapkan  konstruksi hukum dapat dilakukan dengan  merujuk  pada  penetapan  suku  bunga  simpanan  yang  ditetapkan  oleh  Lembaga Penjamin Simpanan melalui serangkaian Surat Edaran  yang diterbitkan untuk Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat.

## Kesimpulan
Terbitnya  Peraturan  Pemerintah  (PP)  No.  11  tahun  2021  yang  menginstruksikan kepada  seluruh  UPK  eks-PNPM  di  Indonesia  untuk  segera  bertransformasi  menjadi  BUM Desa  bersama  dalam  jangka  waktu  2  tahun  sejak  PP  diundangkan.  Batas  implementasi transformasi yang diamanatkan PP yang terbit tanggal 2 Februari tahun 2021 itu akan berakhir pada  2  Februari  2023  mendatang.  Artinya  tersisa  2  bulan  semenjak  artikel  ini  dibuat. Sementara dari pihak pengelola  eks PNPM  masih belum menerima arahan apa  pun setelah sosialisasi yang dilakukan dinas PMD PPKB pada Juli tahun 2022 lalu. Artinya belum tampak upaya serius dari pemerintah yang diwakili dan diamanahi mengimplementasikan kebijakan ini kepada dinas PMD PPKB. Padahal ada 4 tahapan implementasi transformasi eks PNPM menjadi BUM Desa bersama yang tidak mudah prosesnya, yaitu Tahap pengalihan aset, tahap pengalihan kelembagaan, tahap pengalihan personil, tahap pengalihan kegiatan usaha.
Menggunakan 4 aspek implementasi kebijakan menurut Edward III, yaitu komunikasi, sumber  daya,  disposisi,  dan  struktur  birokrasi,  peneliti  melakukan  analisis  terhadap  proses yang terjadi pada transformasi Eks PNPM Lenggo Geni Sungat Tarab. Pada aspek komunikasi dinilai tidak lancar karena memang terdapat penolakan dari awal oleh pengelola Eks PNPM terhadap kebijakan transformasi.  Pada aspek sumber daya dinas PMD PPKB mengeluhkan keterbatasan  sumber  daya  manusia  dalam  organisasi.  Begitu  juga  sumber  daya  finansial, terdapat  kerancuan  yang  menyatakan  bahwa  pembiayaan  setiap  tahapan  transformasi dianggarkan dari dana eks PNPM sehingga tentu secara sikap pengelola yang tegas menolak dari awal akan menghalangi proses pembiayaan dimaksud. Disposisi yang dimiliki oleh dinas PMD PPKB jelas mendukung namun melihat waktu sosialisasi yang baru dilakukan setelah satu setengah (1,5) tahun sejak terbitnya PP mengindikasikan bahwa pemerintah daerah tidak begitu menjadikan program transformasi ini sebagai prioritas.
Pada  aspek  struktur  birokrasi  peneliti  belum  menemukan  adanya  SOP  yang  jelas meskipun petunjuk teknis operasional transformasi sudah diterbitkan pemerintah. Kemudian pada  konsep  fragmentasi  belum  terjadi  koordinasi  antar  lembaga  yang  terlibat  dalam implementasi transformasi sesuai petunjuk PTO. Karena dalam pandangan unsur masyarakat aset eks PNPM yang sudah dihibahkan pemerintah untuk kesejahteraan rakyat dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan dikelola oleh masyarakat, tidak seharusnya diambil alih oleh pemerintah kembali pengelolaannya. Maka dalam perspektif ini wajar bila tidak cukup energi dari  lembaga  desa  maupun  pengelola  serta  tokoh  masyarakat  dalam  mengupayakan implementasi ini dalam bentuk sinergi dan koordinasi.
Tentunya dalam tenggang waktu  yang tersisa lebih kurang dua bulan belum terlihat satu  pun  tahapan  yang  sudah  dilakukan  sesuai  acuan  Permendes  PTT  No.  15  Tahun  2021, dikhawatirkan  proses  implementasi  kebijakan  ini  tidak  bisa  dilaksanakan  sesuai  aturan  PP untuk Kecamatan Sungai Tarab.

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 22 No. 01 Tahun 2023 Halaman 21-32 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827

## Daftar Pustaka
Abdoellah, A. Y. & Y. R. (2016). Teori dan Analisis Kebijakan Publik . Alfabeta. Agustino, L. (2016). Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi). Alfa Beta .
Balqis,  N.,  Fadhly,  Z.,  &  Az,  M.  (2021).  Implementasi  Aplikasi  Sistem  Informasi Pemerintahan  Daerah  (Sipd)  Pada  Dinas  Transmigrasi  Dan  Tenaga  Kerja  Kabupaten Aceh Barat. Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja . https://doi.org/10.33701/jiwbp.v11i1.1953
Chasanah, U., Novitasari, T., Nabila, A. S., & Wahyudi, K. E. (2021). Implementasi Program Keluarga  Harapan  (PKH)  di  Kecamatan  Gayungan  Surabaya  Pada  Era  Adaptasi
Kebiasaan Baru. Jurnal Indonesia Sosial Teknologi . https://doi.org/10.36418/jist.v2i5.156
Creswell,  J.  W.  (2015).  Penelitian  Kualitatif  &  Desain  Riset  Memilih  di  antara  Lima Pendekatan. In Mycological Research .
Dieky Laundry. (2019). Analisis Kompetensi Pengelola Bumdes Terhadap Kinerja Bumdes Dengan  Implementasi  Pengelolaan  Bumdes  Sebagai  Variabel  Intervening. Carbohydrate Polymers .
Edo  Pradipta  Mahadika,  Kusworo,  &  Ondo  Riyani.  (2021).  Implementasi  Kebijakan Pengelolaan  Badan  Usaha  Milik  Desa  Dalam  Meningkatkan  Perekonomian  Desa  Di Kecamatan  Jepara  Kabupaten  Jepara  Provinsi  Jawa  Tengah. Visioner :  Jurnal Pemerintahan Daerah Di Indonesia . https://doi.org/10.54783/jv.v13i2.440 Katuhu,  O.  (2015).  Evaluasi  Kebijakan  Program  Nasional  Pemberdayaan  Masyarakat Mandiri  Pedesaan  (Pnpm-Md)  Di  Kecamatan  Siau  Timur1. Evaluasi  Kebijakan Program  Nasional  Pemberdayaan  Masyarakat  Mandiri  Pedesaan  (Pnpm-Md)  Di Kecamatan Siau Timur1.
Kurnianto, D., Badaruddin, B., & Humaizi, H. (2021). Keberlanjutan Dana Simpan Pinjam Perempuan Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan dalam
Peningkatan Ekonomi Masyarakat Desa. Perspektif . https://doi.org/10.31289/perspektif.v10i2.4512
Nurillah, I., & W, W. (2020). Analisa Kinerja Keuangan Pada Transformasi Pnpm Mandiri Menjadi Program Kota Tanpa Kumuh Di Kota Bima. Ecoplan : Journal Of Economics And Development Studies . https://doi.org/10.20527/ecoplan.v3i1.67
Rosyanti, E., Retnowati, A., & Habibullah, A. (2022). Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh  (KOTAKU)  di  Desa  Harjosari  Kidul  Kecamatan  Adiwerna  Kabupaten  Tegal Tahun 2017–2019. Jurnal Ilmu Pemerintahan .
Setyawan,  D.,  Priantono,  A.,  &  Firdausi,  F.  (2021).  George  Edward  Iii  Model. Publicio: Jurnal Ilmiah Politik, Kebijakan Dan Sosial . https://doi.org/10.51747/publicio.v3i2.774 Sumiyati,  Y.,  Januarita,  R.,  Ramli,  T.  A.,  &  Yusdiansyah,  E.  (2021).  Konstruksi  Hukum Terhadap  Penetapan  Bunga  Tinggi  pada  Investasi  yang  Diselenggarakan  Koperasi Simpan  Pinjam. Jurnal  Magister  Hukum  Udayana  (Udayana  Master  Law  Journal) . https://doi.org/10.24843/jmhu.2021.v10.i02.p14
Syarifudin,  A.,  &  Astuti,  S.  (2020).  Strategi  Pengembangan  Bumdes  Dalam  Optimalisasi Potensi  Ekonomi  Desa  Dengan  Pendekatan  Social  Entrepreneur  Di  Kabupaten Kebumen. Research Fair Unisri . https://doi.org/10.33061/rsfu.v4i1.3400
Tirtanadi,  K.,  &  Teddy  Prianthara,  I.  B.  (2021).  Mengkaji  Implementasi  Kebijakan  Dana Kelurahan Dalam Pemberdayaan Masyarakat. Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hummanioramaniora . https://doi.org/10.31604/jim.v5i2.2021.233- 244
Wibowo, A. T., Madjid, A., & Sulistyarini, R. (2021). Politik Hukum Pidana Pengelolaan Eks Dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM- MPd). Media Iuris . https://doi.org/10.20473/mi.v4i3.29659