## MADANI
Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 11 No 2 (2019): Agustus 2019 (P-ISSN 2085 - 143X) (E-ISSN 2620 - 8857)

## Penerapan Prinsip Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pelayanan Publik Pada Kantor Camat Marisa
Hasman Umuri
Universitas Ichsan Gorontalo Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
umurihasman@gmail.com

## Abstract
Principles  of  accountability  and  transparency  essentially  intended  to  assess  the performance of a government, accountability and transparency is the basis for measuring the success  of  the  performance  of  the  government,  but  many  people’s  perception  that  the government considers that today many are not accountable, and aims to obtain transparan. Penelitian  a  description  of  the  application  of  the  principles  of  accountability  and transparency  in  public services at the  district office  districts marisa marisa  pohuwato.  This study  uses  qualitative  research  methods  with  the  number  of  informants  as  many  as  ten people. Data were collected through interviews and document study. The results showed that public participation is still low with an indication of the willingness of society and arrogance are still high for participating, the competence of the district office personnel are lacking in the  task  that  is  given  in  result  of  a  lack  of  training  on  basic  tasks  and  functions  of  each apparatus. It is suggested to all parties involved, especially the community to begin to change the paradigm that does not understand the fundamental importance of the activities held by local  authorities,  and  then  to  the  associated  apparatus  are  suggested  to  the  leadership  in order to program the training activities regarding the duties and functions of each field.
Keywords : Accountability, Transparency, Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato .

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 11 No 2 (2019) : Agustus 2019

## Pendahuluan
Salah satu latar belakang bergulirnya reformasi adalah masyarakat kecewa  kepada  pemerintah.  Pemerintah tidak  mampu  memberikan  pelayanan baik  kepada  masyarakat.  Rakyat  sebagai pemilik kedaulatan sudah tidak memiliki haknya lagi. Hingga sekarang ini kualitas pelayanan  publik  masih  diwarnai berbagai masalah seperti pelayanan yang sulit  untuk  diakses,  prosedur  yang berbelit-belit  ketika  harus  mengurus suatu perijinan tertentu, biaya yang tidak jelas,  serta  terjadinya  praktek  pungutan liar  (pungli),  merupakan  indikator rendahnya  kualitas  pelayanan  publik  di Indonesia.  Dimana  hal  ini  juga  sebagai akibat  dari  berbagai  permasalahan pelayanan  publik  yang  belum  dirasakan eksistensinya oleh rakyat. Disamping itu, terdapat  pula  kecenderungan  adanya ketidakadilan  dalam  pelayanan  publik dimana  masyarakat  yang  tergolong miskin akan sulit mendapatkan
pelayanan. Sebaliknya, bagi mereka yang memiliki  "uang",  dengan  sangat  mudah bisa mendapatkan segala yang diinginkan.
Kejadian-kejadian  tersebut  lebih disebabkan karena
paradigma pemerintahan yang masih belum mengalami  perubahan  mendasar  dari
paradigma pelayanan konvensional. Paradigma  lama  tersebut  ditandai dengan  perilaku  aparatur  negara  di lingkungan birokrasi yang masih menempatkan  dirinya  untuk  dilayani, dan bukannya untuk melayani ( to serve ). Padahal pemerintah menurut paradigma pelayanan  prima  seyogyanya  melayani bukan  dilayani.  Akan  tetapi  dewasa  ini, kepercayaan masyarakat terhadap kinerja  pemerintah  atau  birokrasi mengalami degradasi yang kian semakin parah  oleh  akibat  dari  lemahnya  kinerja aparat-aparat  pemerintahan/birokrasi. Kepercayaan  dan  kehidupan  masyarakat menjadi semakin sengsara ketika pemerintah  yang  seharusnya  berperan menghadirkan  pelayanan  prima  kepada publik menjadi didominasi dan ditentukan  oleh  rezim  yang  berkuasa sehingga menyebabkan kebalikan daripada  pelayanan  publik  menjadi publiklah  yang  menjadi  pelayan  bagi birokrasi.  Semangat  reformasi  telah mewarnai pendayagunaan aparatur negara dengan tuntutan untuk mewujudkan  administrasi  negara  yang mampu  mendukung  kelancaran  dan keterpaduan  pelaksanaan  tugas  dan fungsi  penyelenggaraan  pemerintahan negara  dan  pembangunan,  dengan mempraktekkan prinsip Good Governance Terselenggaranya Good

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 11 No 2 (2019) : Agustus 2019
Governance merupakan  prasyarat  utama untuk  mewujudkan  aspirasi  masyarakat dalam  mencapai  tujuan  dan  cita-cita bangsa  negara.  Dalam  rangka  hal tersebut,  diperlukan  pengembangan  dan penerapan  sistem  pertanggung  jawaban yang  tepat,  jelas,  dan  nyata  sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan  dapat  berlangsung  secara berdayaguna, berhasil guna, dan bertanggung jawab.
Buruknya kinerja pelayanan
publik ini antara lain dikarenakan belum terlaksananya
tranparansi dan akuntabilitas  dalam  penyelenggaraan pelayanan publik. Oleh karena itu,pelayanan  publik  harus  dilaksanakan secara  transparan  dan  akuntabel  oleh setiap unit pelayanan instansi pemerintah  karena  kualitas  kinerja birokrasi  pelayanan  publik  belum memiliki  implikasi  yang  luas  dalam mencapai  kesejahteraan  masyarakat. Kecamatan  yang  dalam  hal  ini  sebagai pelaksana pelayanan publik yang langsung bersinggungan dengan masyarakat diharapkan mampu
menerapkan prinsip-prinsip good governance antara lain akuntabilitas dan transparansi. Kecamatan sebagai mediasi antar desa/kelurahan dengan pemerintah  kabupaten    dalam  struktur pemerintahan,  harus  dapat  memberikan
pelayanan yang prima kepada masyarakat.  Para  aparatur  harus  dapat memperlihatkan kinerja yang baik.
Namun  kenyataan  di  lapangan sering dijumpai adanya berbagai keluhan dari  masyarakat  atas  pelayanan  yang diberikan oleh para aparatur pemerintah di  kecamatan.  Hal  ini  juga  terjadi  di
Kecamatan
Marisa, kurangnya keramahan  pegawai  dalam  pengurusan berbagai keperluan administrasi menyebabkan  masyarakat  merasa  tidak dilayani  dengan  baik.  Selain  itu pengurusan  surat-surat  seperti  surat- surat yang seharusnya gratis dan selesai dalam  jangka  waktu  seminggu,  tidak terlaksana dengan baik. Pegawai kecamatan  terkadang  mengutip  dana dari  masyarakat  dalam  hal  pengurusan surat-surat  tanah  agar  cepat  siap. Kurangnya transparansi dalam hal biaya administrasi sangat dikeluhkan masyarakat,
masyarakat juga mengeluhkan  prosedur  dan  mekanisme kerja  pelayanan  yang  berbelit-belit, kurang  informatif,  kurang  akomodatif, dan  terbatasnya  fasilitas,  sarana,  dan prasarana  sehingga  tidak  menjamin kepastian  (hukum,  waktu,  dan  biaya), serta tindakan-tindakan yang berindikasikan penyimpangan dan KKN.
Instansi-instansi juga tidak pernah  menginformasikan  suatu  bentuk

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 11 No 2 (2019) : Agustus 2019
laporan pertanggungjawaban atas
kinerja  mereka  kepada  masyarakat khususnya kantor Camat Marisa.
Sehingga  masyarakat  tidak  mengetahui apa-apa saja yang menjadi program kerja instansi  dalam  menjalankan  tugas  dan fungsinya.  Transparansi  dalam  hal pelaksanaan  kegiatan  dan  pemberian informasi juga sangat terbatas.

## Kajian Pustaka
Pengertian  Administrasi Secara etimologis,  istilah  administrasi  berasal dari bahasa inggris dari kata administration yang  bentuk  infinitifnya to  administer dan  diartikan  sebagai to manage (mengelola)  atau to  direct (mengarahkan,  menggerakkan).  Kata "administrasi"  berasal  dari  bahasa Yunani administrare yang berarti pengabdian.  Dewasa  ini,  ada  dua pengertian administrasi, yaitu administrasi  dalam  arti  sempit  dan administrasi  dalam  arti  luas.  Pengertian administrasi  dalam  arti  sempit  adalah kegiatan  penyusunan  dan  pencatatan data  dan  informasi  secara  sistematis dengan  tujuan  untuk  menyediakan keterangan serta memudahkan
memperolehnya
kembali secara keseluruhan  dan  dalam  satu  hubungan satu  sama  lain.  Administrasi  dalam  arti sempit ini sebenarnya lebih tepat disebut sebagai tata usaha.
Dalam  pengertian    sempit  kata administrasi  merupakan  penyusunan atau  pencatatan  data  dan  informasi secara  sistematis  dengan  maksud  untuk menyediakan keterangan serta memudahkan  memperoleh  kembali  data tersebut  secara  keseluruhan  dan  dalam hubungannya satu sama lain.
Administrasi  dalam  arti  sempit  lebih tepat  disebut  tata  usaha  ( clerical  work, office work ).
Menurut Prajudi Atmosudirjo: Administrasi  publik  adalah  administrasi dari Negara sebagai suatu organisasi dan administrasi  yang  mengejar  tercapainya tujuan-tujuan  yang  bersifat  kenegaraan.
Menurut
Edward H.Litchfield: Administrasi  Publik  adalah  suatu  studi mengenai  bagaimana  bermacam-macam badan  pemerintahan  diorganisasikan, diperlengkapi  dengan  tenaga-tenaganya, dibiayai, digerakkan dan dipimpin.
Administrasi  publik  meliputi  ketiga cabang pemerintahan: eksekutif, legislatif,  dan  yudikatif  serta  hubungan diantara  mereka.  Administrasi  publik mempunyai  peranan  penting  dalam perumusan  kebijakan  pemerintah,  dan karenanya  merupakan  sebagian  dari proses  politik.  Administrasi  publik sangat  erat  kaitannya  dengan  berbagai macam kelompok swasta dan perseorangan dalam menyajikan

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 11 No 2 (2019) : Agustus 2019
pelayanan
kepada masyarakat.
Administrasi  Publik  dalam  beberapa  hal berbeda  pada  penempatan  pengertian dengan administrasi perseorangan.
Dari pendefinisian di atas jelas sekali menunjukkan  peran  dan  keterlibatan administrasi negara dalam proses politik, bentuk  pelayanan,  dan  melibatkan organisasi  pemerintah/negara.  Karena objek  dari  disiplin  ilmu  administrasi publik adalah pelayanan publik Administrasi  publik  dimaksudkan  untuk lebih  memahami  hubungan  pemerintah dengan  publik  serta  meningkatkan responsibilitas kebijakan terhadap kebutuhan publik, dan juga melembagakan praktek-praktek manajerial  agar  terbiasa  melaksanakan suatu  kegiatan  dengan  efektif,  efesien dan  rasional  peran  administrasi  publik dalam suatu negara sangat vital sehingga Karl  Polangi  mengatakan  bahwa  kondisi ekonomi suatu negara sangat tergantung pada dinamika administrasi publik.
Ruang  lingkup  administrasi  publik adalah :
1. kebijakan publik,
2. birokrasi publik,
3. managemen Publik,
4. Kepemimpinan,
5. pelayanan Publik,
6. Administrasi kepegawaian,
7. Kinerja,
8. etika administrasi publik.
Berdasarkan undang-undang No.25 Tahun  2009  Tentang  Pelayanan  publik adalah  kegiatan  atau  rangkaian  kegiatan dalam  rangka  pemenuhan  kebutuhan pelayanan  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan  bagi  setiap  warga negara  dan  penduduk  atas  barang,  jasa, dan/atau  pelayanan  administrasi  yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Menurut Ratminto (2005:5) pelayanan  publik  adalah  segala  bentuk pelayanan,  baik  dalam  bentuk  barang publik  maupun  jasa  publik  yang  pada prinsipnya  menjadi  tanggung  jawab  dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat,  daerah,  dan  di  lingkungan  BUMN atau  BUMD,  dalam  rangka  upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun  dalam  rangka  pelaksanaan ketentuan peraturan perundang- undangan.
Masyarakat  maupun  dalam  rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerima
pelayanan  publik  adalah  orang  dan  atau kelompok  orang  dan  atau  badan  hukum yang  memiliki  hak,  dan  kewajiban terhadap suatu pelayanan publik.

## Good governance
Menurut world  Bank,  good governance ialah  suatu  penyelenggaraan

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 11 No 2 (2019) : Agustus 2019
manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab  yang  sejalan  dengan prinsip  demokrasi  dan  pasar  yang efisien,  penghindaran  terhadap  salah alokasi  dan  investasi,  dan  pencegahan korupsi baik yang secara politik maupun administratif , menjalankan disiplin anggaran  serta  penciptaan  legal  dan political framework bagi  tumbuhnya aktivitas  usaha.  Sedangkan  menurut Thoha: 2008, Good governance
merupakan suatu kondisi yang menjamin  adanya  proses  kesejajaran, kesamaan,  kohesi,  dan  keseimbangan peran  serta,  adanya  saling  mengontrol yang  dilakukan  oleh  komponen  yakni pemerintahan ( government ), rakyat ( citizen ), atau civil society dan usahawan ( business )  yang  berada  di  sektor  swasta.
Ketiga  komponen  itu  memiliki  tata hubungan  yang  dan  sederajat.  Jika kesamaan  dan  derajat  itu  tidak sebanding, atau tidak terbukti maka akan terjadi pembiasaan dari tata pemerintahan yang baik.

## Akuntabilitas
Akuntabilitas publik hanya dikenal  di  negara  yang  menerima konsep-konsep
demokrasi yang menganggap  rakyat  sebagai  faktor  yang sangat  penting.  Asas  akuntabilitas menetapkan  bahwa  setiap  kegiatan  dan hasil akhir dari kegiatan
penyelenggaraan  negara  harus  dapat dipertanggungjawabkan  kepada  rakyat sebagai  pemegang  kedaulatan  tertinggi dalam  suatu  negara.  Ada  beberapa definisi tentang akuntabilitas di antaranya adalah: Menurut Mardiasmo (2004:20) Akuntabilitas  Publik  adalah  “Kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan  pertanggung-  jawaban, menyajikan  dan  mengungkapkan  segala aktifitasnya  dan  kegiatan  yang  menjadi tanggung  jawabnya  kepada  pihak pemberi  amanah  ( principal ) yang memiliki  hak  dan  kewenangan  untuk meminta  pertanggungjawaban  tersebut”. Dengan pengertian di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa akuntabilitas publik adalah suatu pertanggungjawaban kepada  Masyarakat  atau  lembaga- lembaga  yang  bersangkutan  dalam menjalankan  aktifitasnya  atau  tanggung jawabnya.
Dampak  dari  adanya  akuntabilitas adalah meningkatnya kepercayaan
masyarakat terhadap pemerintah,
sehingga kredibilitas pemerintahan dapat  diakui  dan  keberadaannya  akan selalu didambakan. Hal itu menyebabkan masyarakat  untuk  ikut  peduli  dan memberikan partisipasinya dalam setiap program  pemerintahan.  Akan  tetapi

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 11 No 2 (2019) : Agustus 2019
dalam  prakteknya  menjalankan  asas akuntabilitas,  sering  kali  mendapat hambatan-hambatan,  Faktor-faktor  yang Mempengaruhi Implementasi Akuntabilitas Lingkungan yang mempengaruhi akuntabilitas suatu entitas  meliputi  lingkungan  internal  dan eksternal  yang  merupakan  faktor-faktor yang  membentuk,  memperkuat,  atau memperlemah
efektifitas pertanggungjawaban entitas atau wewenang  dan  tanggung  jawab  yang dilimpahkan  kepadanya.  Di  antara faktor-faktor  yang  relevan  dengan akuntabilitas  instansi  pemerintah  antara lain meliputi:
1. Falsafah dan konstitusi negara
2. Tujuan sasaran pembangunan nasional
3. Ilmu pengetahuan dan teknologi
4. Ideology  politik,  ekonomi,  sosial budaya, dan pertahanan keamanan.
5. Ketentuan  dan  peraturan  perundang- undangan yang mengatur akuntabilitas  serta  penegakan  hukum yang memadai
6. Tingkat keterbukaan pengelolaan
7. Sistem manajemen birokrasi
8. Misi,  tugas  pokok  dan  fungsi,  serta program pembangunan yang terkait. Jangkauan pengendalian.
Transparansi
Transparansi  berasal  dari  kata transparancy yang  merupakan  kata  sifat transparent yaitu  kata  yang  menyatakan keadaan  yang transparan . Transparan adalah  material  yang  memiliki  sifat jernih,  tembus  cahaya,  nyata  dan  jelas. Dalam konteks pembangunan, transparansi  adalah  keadaan  dimana setiap  orang  dapat  mengetahui  proses pembuatan dan pengambilan  keputusan di  pemerintahan  umum.  Menurut  UU No.28
Tahun 2000 tentang penyelenggaraan  pemerintahan  yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, azas keterbukaan
(transparansi)  dalam  penyelenggaraan adalah  azas  untuk  membuka  diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan  pemerintahan  daerah dengan tetap
memperhatikan perlindungan  atas  hak  asasi  pribadi, golongan  dan  rahasia  negara.  Menurut UNDP, transparansi akan tercapai dengan cara membagi atau menyebarkan informasi  dan  bertindak  dengan  cara yang  terbuka.  Transparansi  sebagai prinsip  yang  menjamin  akses  atau kebebasan  bagi  setiap  orang  untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan  pemerintahan,  yakni informasi  tentang  kebijakan  proses

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 11 No 2 (2019) : Agustus 2019
pembuatan  dan  pelaksanaanya  serta hasil–hasil yang dicapai.
Agus  Dwiyanto  dengan  memberi contoh pada pelayanan publik mengungkapkan  tiga  indikator  yang dapat  digunakan  untuk  mengukur tingkat  transparansi  penyelenggaraan pemerintahan.
Pertama, mengukur tingkat keterbukaan  proses  penyelenggaraan pelayanan  publik.  Persyaratan,  biaya, waktu  dan  prosedur  yang  ditempuh harus diipublikasikan secara terbuka dan mudah diketahui oleh yang membutuhkan, serta berusaha
menjelaskan alasannya.
kedua  merujuk  pada  seberapa mudah peraturan dan prosedur
pelayanan dapat dipahami oleh pengguna  dan stakeholders yang  lain.
Aturan  dan  prosedur  tersebut  bersifat sederhana, langsung dan mudah diterapkan  “( simple,  straightforward  and easy  to  apply )’’  untuk  mengurangi perbedaan dalam interpretasi . ketiga  adalah  kemudahan  untuk
memperoleh informasi mengenai berbagai aspek
penyelenggaraan pelayanan  publik.  Informasi  tersebut bebas  didapat  dan  siap  tersedia ( freely&readily available ).
Metode Penelitian Pendekatan dan Jenis Penelitian
Jenis  atau  tipe  penelitian  yang  di gunakan adalah tipe penelitian deskriptif. Meleong (2007:69)
berpendapat  bahwa  metode  deskriptif dapat  di  artikan  sebagai  prosedur pemecahan  masalah  yang  di  selidiki dengan  menggambarkan,  melukiskan, keadaan  subjek  dan  objek  penelitian (seseorang,  lembaga,  masyarakat  dan lain-lain). Pada kehidupan sekarang yang berdasarkan  fakta–fakta  yang  tampak yang sebagaimana adanya

## Fokus Penelitian
Fokus  Penelitian  adalah  segala sesuatu  yang  menjadi  perhatian  utama atau  prioritas  dalam  suatu  penelitian. Adapun  yang  menjadi  fokus  dalam penelitian ini adalah “ Akuntabilitas Dan Transparansi ”

## Teknik Pengumpulan Data
Metode    pengumpulan    data    yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah sebagai  berikut:
1. Pengamatan Langsung ( Observasi )
Dalam    kegiatan observasi ini, pengamatan    yang    dilakukan bukan  sekedar mengamati  sesuatu namun    pengamatan    dalam penelitian  harus  berada    dalam lingkup kegiatan ilmiah.
2. Dokumentasi Kepustakaan
Dalam penelitian ini memanfaatkan  dokumen-dokumen

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 11 No 2 (2019) : Agustus 2019
yang    diperoleh    dari  berbagai sumber seperti buku bacaan, artikel di  internet  dan  tulisan-tulisan lainnya  yang    berkaitan    dengan permasalahan    dalam    penelitian ini.    Data      yang    diperoleh  sebagai data kualitatif.
3. Interview  Guide (wawancara).
Menurut  Meleong  (2007:88)  wawancara adalah  percakapan  dengan  maksud tertentu.  Percakapan  itu  di  lakukan  oleh dua pihak, yaitu pewawancara mengajukan  pertanyaan  dan  yang terwawancara memberikan jawaban atas pertanyaan  itu.  Dalam  penelitian  ini  di gunakan teknik wawancara yaitu wawancara  secara  mendalam.  Jenis wawancara  ini  adalah  jenis  wawancara metode  pengumpulan  data  dengan  jalan tanya  jawab  yang  langsung  di  lakukan dengan  informan  sehingga  di  peroleh informasi  yang  dibutuhkan.  Dalam pelaksanaannya  selain  menggunakan instrumen  penelitian  sebagai  pedoman wawancara, pertanyaan yang di ajukan di kembangkan  sesuai  dengan  kebutuhan peneliti yang dikerjakan secara sistematis.

## Teknik Analisis Data
Prosedur  pengolahan  dan  analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan  analisis  kualitatif.  Yang
dimaksud  dengan  analisis  kualitatif adalah  analisis  data  yang  dilakukan dengan  memberikan  penjelasan  dan pemaparan  tentang  hasil  pengumpulan data.  Analisis  kualitatif  ini  bermanfaat untuk  menjelaskan  data-data  yang  ada, khususnya  data  yang  tidak  dapat diangkakan, sehingga dapat memberikan informasi yang lebih jauh.

## Pembahasan
Sesuai  dengan  hasil  penelitian yang  di  peroleh  melalui  wawancara  dan observasi  di  klasifikasikan  berdasarkan fokus  peneltian  yaitu  akuntabilitas  dan transparansi.  Hal  ini  bertujuan  untuk memudahkan proses untuk menganalisis hasil penelitian.
Berdasarkan deskripsi hasil peneltian  yang  telah  di  uraikan sebelumnya, di peroleh beberapa temuan mengenai penerapan prinsip akuntabilitas  dan  transparansi  dalam pelayanan  publik.  Temuan  ini  dapat  di identifkasikan  sebagai  data  pokok  yang akan  menjadi  bahan  dasar  pembahasan dalam  penelitian  ini,  adapun  temuan- temuan  tersebut  akan  di  integrasikan dengan  teori-teori  yang  telah  di  angkat untuk dapat menjawab dua problematika utama dalam peneltian, adapun problematika  tersebut  adalah  sebagai berikut :

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 11 No 2 (2019) : Agustus 2019
1. Bagaimanakah  penerapan  prinsip akuntabilitas  dan  transparansi dalam pelayanan publik?
2. Faktor-faktor  apa  saja  yang menghambat  penerapan  prinsip akuntabilitas  dan  transparansi dalam pelayanan publik?
Pembahasan terhadap dua masalah  tersebut  di  atas  sesuai  dengan hasil penelitian akan di jabarkan sebagai berikut :
Penerapan prinsip akuntabilitas
dalam pelayanan publik
Dapat  di  deskripsikan  oleh peneliti dengan  berdasarkan  hasil  wawancara dengan  bebarapa  informan  yang  di anggap  mampu  memberikan  informasi tentang akuntabilitas pada kantor Camat Marisa  yaitu:  tentang  kesesuaian  antara pelaksanaan  dengan  standar  prosedur pelaksanaan sudah berjalan dengan baik karena menurut informan yang diwawancarai terkait dengan pelaksanaan kegiatan dan lain sebagainya  di  kantor  Camat  Marisa  di laksanakan  sesuai  dengan  regulasi  yang telah  di  tetapkan  sehingga  laporan  yang di  buat  oleh  aparatur  kecamatan khususnya  kecamatan  Marisa  sampai dengan  hari  ini  belum  ada  yang melanggar  dari  aturan  yang  berlaku memang  sudah  ada  yang  melanggar
aturan dalam hal ini pelanggaran tentang kehadiran,  akan  tetapi  kinerja  yang  di lakukan  selalu  menyesuaikan  dengan SOP yang ada. Sama halnya di ungkapkan oleh  masyarakat  yang  di  jadikan  oleh peneliti  sebagai  informan  bahwa  dalam pengurusan  surat-surat  dan  keperluan lainnya pada kantor Camat Marisa selalu terlaksana dengan baik akan tetapi yang perlu  di  perhatikan  oleh  aparat pemerintah  kecamatan  Marisa  adalah masalah  pendataan  masyarakat  yang kurang  di  sebabkan  banyak  kesalahan penulisan  nama  dan  lain  sebagainya terkait dengan data masyarakat sehingga masyarakat  sekitar  hanya  ingin  aparat pemerintah kecamatan Marisa lebih teliti lagi  dalam  pendataan  masyarakat. Sehingga  peneliti  dapat  menganilisis bahwa  pelayanan  publik  pada  kantor Camat Marisa terkait dengan akuntabilitas    sudah  memperoleh  hasil yang  baik  dan  laporan  yang  jelas  tetapi kompetensi dalam hal ketelitian perlu di tingkatkan lagi.
Penerapan prinsip transparansi dalam pelayanan publik
Peneliti menyimpulkan bahwa transparansi  di  kantor  Camat  Marisa sudah  baik  akan  tetapi  ada  hal-hal  yang perlu  di  tingkatkan  lagi  yaitu  masalah konsisten  dalam  menentukan  waktu

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 11 No 2 (2019) : Agustus 2019
kegiatan  dan  aparat  harus  lebih  banyak memahami  terkait  dengan  kebutuhan masyarakat,
Faktor-faktor yang menghambat penerapan  prinsip  akuntabilitas  dan transparansi dalam pelayanan publik.
Berdasarkan  hasil  penelitian, penelti  telah  memperoleh  beberapa faktor utama yang menghambat penerapan  prinsip  akuntabilitas  dan transparansi  dalam  pelayanan  publik yaitu :
Kurangnya  jumlah  masyarakat yang  mengetahui  mengenai  aturan- aturan  tentang  prosedur  pelayanan publik di akibatkan arogansi masyarakat di  lingkungan  kantor  Camat  Marisa masih  sangat  tinggi.”  hal  ini  terjadi  di karenakan masyarakat kurang berkunjung  ke  kantor  Camat  Marisa mereka hanya intens dengan pemerintah desa  karena  dengan  adanya  UU  tentang Desa  maka  kantor  Camat  hanya  menjadi perpanjangan tangan dari desa ke tingkat selanjutnya,
Menurut
masyarakat prosedur administrasi pendaftaran dalam  pengurusan  surat-surat  dinilai terlalu  panjang,  sebenarnya  waktu  yang di  tetapkan  sudah  sesuai  dengan prosedur  yang  ada  akan  tetapi  banyak masyarakat  yang  mau  singkat  dan  tidak mau  mengikuti  prosedur  yang  ada,
sehingga  perlu  ada  aturan  yang  lebih mempertegas  lagi  agar  masyarakat  bisa memahami  dan  tidak  ada  lagi  keluhan- keluhan yang muncul,
kurangnya  kompetensi  oknum petugas  Kantor  Camat  Marisa    sehingga terjadi penyalahgunaan wewenang, seperti bermain-main dengan masyarakat.  Terkait  dengan  kompetensi memang di  kantor  Camat  Marisa  tingkat pendidikan  sudah  di  anggap  menunjang akan  tetapi  ilmu-ilmu  yang  di  miliki masih  banyak  yang  belum  memahami pelayanan  publik    makanya  harus  di adakan  pelatihan  setiap  saat  supaya kompetensi mereka bisa lebih meningkat.
Kaitan dengan sarana dan prasarana  yang  ada  di  kantor  camat Marisa  menurut  pengamatan  saya  dari hasil wawancara sebelumnya yaitu sudah memadai karena selama saya melakukan wawancara  tidak  ada  satu  orang  pun informan  yang  mengeluh  dengan  sarana dan prasarana yang ada di kantor Camat Marisa.

## Kesimpulan
Penerapan  Prinsip  Akuntabilitas dan Prinsip Transparansi dalam pelyanan  publik  pada  Kantor  Camat Marisa  Kabupaten  Pohuwato  dalam

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 11 No 2 (2019) : Agustus 2019
proses penyelenggaraan pelayanan publik  telah  melaksanakan  tugas  pokok dan  fungsinya  sesuai  dengan  peraturan bupati  nomor  14  tahun  2010  tentang uraian  jabatan  struktural  kantor  Camat Marisa  kabupaten  pohuwato  namun kantor  tersebut  belum  dapat  dikatakan akuntabel dan transparan, melihat masih adanya  kendala–kendala  yang  dihadapi kantor  tersebut  dalam  penyelenggaraan pelayanan publik. Dari hasil penelitian di atas  peneliti  dapat  menarik  kesimpulan berdasarkan  indikator  fokus  dalam penelitian  yang  di  jadikan  sebagai instrumen  penelitian  di  uraikan  sebagai berikut :
Penerapan prinsip akuntabilitas dalam pelayanan publik
 kesesuaian  antara  pelaksanaan kegiatan dengan standar pelaksanaan  prosedur  di  kantor Camat  Marisa  sudah  terlaksana dengan baik.
 mengenai penerapan sanksi yaitu dalam  bentuk  lisan  (  teguran langsung    maupun  dalam  bentuk tulisan,
Penerapan prinsip transparansi dalam pelayanan publik
 Semua  informasi  di  buka  sesuai dengan  kebutuhan  masyarakat dan juga memudahkan
masyarakat untuk mencari informasi  yang  di  inginkan karena informasi di kantor Camat Marisa  juga  bisa  di  akses  melalui media-media yang di sediakan.
 Aparat  pemerintah  kecamatan Marisa  telah  menyiapkan  papan pengumuman dan lain sebagainya untuk menyampaikan informasi kepada publik.
 Kemudahan  stekholder  maupun pengguna untuk mengakses informasi di kantor Camat Marisa sudah tersedia di berbagai media baik melalui papan pengumuman maupun media yang ada .
Faktor-faktor penghambat dalam pelayanan publik
Sebagian  masyarakat  yang  masih memiliki  tingkat  arogansi  yang  tinggi sehingga  banyak  masyarakat  yang kurang memahami arti dari sosialisasi di akibatkan  kurang  berpartisipasi  dalam setiap  sosialisasi  yang  di  lakukan  oleh aparat kantor Camat Marisa.
 Aparat  kantor  camat  Marisa masih  kurang  menguasai  tugas dalam pelayanan publik sehingga kompetensi SDM di kantor Camat Marisa  perlu  ada  peningkatan dan  penambahan  jumlah  aparat

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 11 No 2 (2019) : Agustus 2019
terutama bagian yang di lapangan.
 Sarana dan prasarana yang ada di kantor  Camat  Marisa  sudah cukup  baik  dan  memadai  dan tidak  jadi  penghambat  dalam melaksanakan tugas.
Daftar Pustaka
Anggara, Sahya. 2012. Ilmu Administrasi
Negara. Bandung: Pustaka Setia.
Bungin,  M.  Burhan.  2003.    Analisi  Data
Penelitian  Kualitatif.  Jakarta:
Raja Grafindo Persada Djohan,  Djohermansyah.  2007.  Potret Otonomi  Daerah  Dan  Wakil Rakyat Di Tingkat lokal. Yogyakarta:Pustaka Pelajar Offset Dwiyanto,  Agus.  2005.  Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan    Publik.    Yogyakarta: Gadjah  Mada University Press Djambatan Sedarmayanti, Dr. 2003. Good Governance dalam Rangka Otonomi  Daerah  .  Bandung  :  CV
Mandar  Maju Sianipar.
Drs.H.Imam Hardjanto,MAP,2007).
J.M.Pfiffner,  1954  dalam  Sketsa Administrasi Publik,
H.  G.  Fredrickson  2003.  Administrasi
Negara baru. Jakarta: LP3ES
Kurniawan,  Agung.  2005.  Transformasi
Pelayanan Publik, Yogyakarta:
Meleong  ,Lexi  2007  .  Metodologi penelitian  kualitatif.  Bandung remaja Rosdakarya
Silalahi, Ulbert. 2011. Studi Tentang Ilmu
Administrasi  Negara.Bandung:
Sinar Baru Algesindo
Simon  A.,  Herbert,  2004.  Administrasi
Behavior:  perilaku  Administrasi.
Jakarta: Bumi Aksara
Sulistiyani,  Ambar  T  (editor).  2011.
Memahami Good  Governance
Dalam    Perspektif  Sumber  Daya Manusia.
Sugiyono  .  (2009)  memahami penelitian kualitatif . bandung : CV.Alfabeta.

## Dokumen –dokumen
Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 11 No 2 (2019) : Agustus 2019

## Undang-Undang  NO.25  Tahun  2009

## Tentang Pelayanan Publik
Keputusan Menteri
Pendayagunaan
Aparatur  Negara  Nomor  KEP/15/M.
PAN/2014
UU  No.  14  Tahun  2008  tentang
Keterbukaan Informasi Publik
Perbup Pohuwato. NO 14 TAHUN 2010
Permendagri No. 35 Tahun 2010 tentang
Pedoman
Pengelolaan Pelayanan
Informasi  dan  Dokumentasi  teknis
Transparansi  dan  Akuntabilitas  Dalam
Penyelenggaraan Pelayanan Publik
UU  No.  28  Tahun  1999  Tentang
Penyelenggaraan  Pemerintahan  yang
Bersih  dan  Bebas  dari  Korupsi,  Kolusi dan Nepotisme