## IMPLIKASI KEBIJAKAN RUANG TERBUKA HIJAU DALAM PENATAAN RUANG DI JAWA BARAT

## Nadia Astriani
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran e-mail : nadia.astriani@unpad.ac.id

## abstract
Green Open  Space  (RTH)  diminishing  lead  to  the  emergence  of  insecurity and  social  diseases  and  influence  the  improvement  of  micro-climate,  air pollution,  floods,  and  various  other  negative  environmental  impacts.  The study was conducted by looking at the green open space in a holistic manner. This  method  is  expected  to  explain  the  policy  of  the  green  space  in  West Java  and  the  policy  implications  of  the  Spatial  Plan.  Research  results indicate the overall amount of green space in West Java has not fulfilled the amount  of  30%  as  mandated  by  the  Law  on  Spatial  Planning,  so  the  RTH policy  directed  at  meeting  the  quota  of  30%,  with  a  range  of  strategies  for improving the quality and quantity of green space Regency/City. RTH is an important part of City Spatial System, the procurement of green space is part of planning in the protection and management of the environment. As part of the layout, RTH is an instrument of prevention of pollution and/or damage to the environment.
Keywords: Policy, Green Open Space, Spatial

## abstrak
Ruang  Terbuka  Hijau  (RTH)  yang  semakin  berkurang menimbulkan munculnya  kerawanan  dan  penyakit  sosial  serta  berpengaruh  terhadap peningkatan  iklim  mikro,  pencemaran  udara,  banjir, dan  berbagai  dampak negatif  lingkungan  lainnya.  Penelitian  dilakukan dengan  melihat  kebijakan ruang  terbuka  hijau  secara  holistik.  Metode  ini  diharapkan  dapat menjelaskan mengenai kebijakan RTH di Provinsi Jawa Barat dan implikasi kebijakan  tersebut  terhadap  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah.  Hasil  Penelitian menunjukan  keseluruhan  jumlah  RTH  di  Jawa  Barat  belum  memenuhi jumlah 30% sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Penataan Ruang,  sehingga  kebijakan  RTH  diarahkan  pada  pemenuhan  kuota  30%, dengan  berbagai  strategi  peningkatan  kualitas  dan  kuantitas  RTH Kabupaten/Kota. RTH  merupakan  bagian  penting  dari  Sistem  Tata  Ruang Kota,  maka  pengadaan  RTH  merupakan  bagian perencanaan  dalam perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup.  Sebagai  bagian  dari  tata ruang,  RTH  merupakan  instrumen  pencegahan  pencemaran  dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

## Kata Kunci : Kebijakan, Ruang Terbuka Hijau, Tata Ruang

## A. Pendahuluan
Ruang  tidak  dapat  dipisahkan  dari  manusia  baik  secara  psikologis, emosional, ataupun  dimensional.  Manusia  berada  dalam  ruang,  bergerak. Menghayati, dan berpikir, juga membuat ruang untuk menciptakan dunianya. Dalam  perencanaan  kota,  ruang  kota  harus  dibedakan  oleh  suatu karakteristik  yang  menonjol  seperti  kualitas  detail  dan  aktivitas  yang berlangsung didalamnya. Komponen utama perancangan kota terdiri dari dua kategori,  yakni  ruang  keras  dan  ruang  lembut. 1 Ruang  terbuka  yang merupakan  ruang  yang  direncanakan  untuk  kebutuhan  pertemuan  dan aktivitas bersama di udara terbuka masuk ke dalam komponen ruang lembut.
Sampai  saat  ini,  pemanfaatan  ruang  masih belum  sesuai  dengan harapan  yakni  terwujudnya  ruang  yang  nyaman,  produktif, dan berkelanjutan.  Menurunnya  kualitas  permukiman  di  perkotaan  bisa  dilihat dari  kemacetan  yang  semakin  parah,  berkembangnya  kawasan  kumuh  yang rentan  dengan  bencana  banjir/longsor,  serta  semakin  hilangnya ruang terbuka (Openspace) untuk artikulasi dan kesehatan masyarakat.
Berdasarkan  KTT  Bumi  di  Rio  de  Janeiro,  Brazil  (1992)  dan dipertegas  lagi  pada  KTT  Johanesburg  Afrika  Selatan  10  tahun  kemudian (2002), disepakati bersama bahwa sebuah kota idealnya memiliki luas RTH minimal  30%  dari  total  luas  kota.  Namun  tampaknya  bagi  kota-kota  di Indonesia  pada  umumnya  hal  ini  sulit  direalisasikan  akibat  tekanan pertumbuhan  penduduk  dan  kebutuhan  sarana  dan  prasarana  kota,  seperti pembangunan  bangunan  gedung, pengembangan, dan  penambahan  jalan yang terus meningkat.
Pasal  1  angka  31  Undang-Undang No. 26  Tahun  2007 tentang Penataan  Ruang  mendefinisikan Ruang  Terbuka  Hijau  (RTH)  sebagai  area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah, maupun yang sengaja ditanam. Klasifikasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) dapat dibagi menjadi: 2
1. kawasan hijau pertamanan kota;
2. kawasan hijau hutan kota;
3. kawasan hijau rekreasi kota;
4. kawasan hijau kegiatan olahraga; dan
5. kawasan hijau pemakaman.
1 Eko Budihardjo dan Djoko Sujarto, Kota Berkelanjutan, Bandung: PT. ALUMNI, hlm. 63, 74, dan 91.
2 Hasni, Ruang Terbuka Hijau dalam Rangka Penataan Ruang, hlm. 229.
Pasal  1  angka  2  Permendagri No. 1 Tahun  2007 tentang Ruang Terbuka  Hijau  kawasan  Perkotaan  mendefinisikan  Ruang  Terbuka  Hijau Kawasan  Perkotaan  (RTHKP)  sebagai  bagian  dari  ruang  terbuka  suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi, dan estetika.
Permasalahan  Ruang  Terbuka  Hijau  di  Kota/Kabupaten  Jawa  Barat terdiri atas:
1. perkembangan kota yang pesat, sehingga banyak terjadi peralihan fungsi lahan dari kawasan budidaya pertanian menjadi kawasan permukiman;
2. sebagian besar RTH Privat pada pertanian perkotaan sudah beralih fungsi menjadi lahan terbangun (komersil);
3. sempadan sungai yang ada di wilayah perencanaan hampir sebagian besar menjadi daerah terbangun;
4. jalur hijau yang berada di kecamatan Sumedang Utara masih kurang, baik secara kuantitas maupun kualitas (jenis vegetasinya);
5. kesadaran masyarakat sebagai bagian dari stakeholder kurang paham dan peduli  akan  pentingnya  RTH,  walaupun  ada  kebanyakan  belum  bisa menjaga  dan  memelihara  RTH  yang  ada,  seperti  taman lingkungan perumahan;
6. RTH  di  bawah  Jaringan  SUTT  dan  SUTET  belum  sepenuhnya  dapat dibebaskan, sehingga masih banyak dipergunakan fungsinya untuk selain RTH;
7. penanganan  RTH  yang  belum  dilakukan  secara  maksimal  dengan melibatkan swasta dan masyarakat;
8. keberadaan lapangan parkir terbuka tidak dibarengi dengan penghijauan/penanaman  pohon  pelindung,  sehingga  termasuk  kriteria ruang terbuka saja;
9. keberadaan  pelaku  ekonomi/PKL  di  sekitar  kawasan taman  kota menyebabkan terganggunya tanaman atau vegetasi yang ada;
10.RTH  Privat,  khususnya  untuk  pekarangan  perumahan  masih  kurang,  hal ini  terlihat  dari  banyaknya  rumah  yang  menghabiskan  seluruh  luas kavling  lahannya  untuk  dibangun  rumah  sehingga  tidak  memiliki pekarangan;
11.belum  ada  tindakan  yang  tegas  dari  pihak  berwenang/terkait  bagi pelanggar atau perusak RTH yang ada; serta
12.kurangnya  sosialisasi  mengenai  RTH  oleh  instansi  terkait  kepada masyarakat, sehingga menyebabkan masih banyak RTH Privat yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Realita  demikian  melahirkan pertanyaan  bagaimanakah  bentuk kebijakan RTH di Jawa  Barat dan  bagaimanakah  implikasi kebijakan tersebut terhadap RRTRW Jawa Barat?

## B. Pembahasan

## 1. Penataan Ruang dalam Pengelolaan Lingkungan
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) alinea keempat menyatakan bahwa negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia, seluruh  tumpah  darah  Indonesia, dan  memajukan  kesejahteraan  umum. 3 Negara mempunyai tanggung jawab terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan  hidup  (sumber  daya  manusia,  sumber  daya  alam, dan  sumber daya  budaya).  Lebih  lanjut  Pasal  28  H  ayat  (1)  UUD  1945  Amandemen Kedua  menegaskan  bahwa  setiap  orang  berhak  mendapatkan  lingkungan hidup yang baik dan sehat.
Hukum  Lingkungan  adalah  hukum  yang  berhubungan  dengan lingkungan  alam  dalam  arti  seluas-luasnya.  Ruang  lingkupnya  berkaitan dengan dan ditentukan oleh ruang lingkup pengelolaan lingkungan. Hukum lingkungan berpandangan dengan sifatnya yang tunggal dan pendekatannya utuh  menyeluruh,  semua  komponennya  senantiasa  saling  berhubungan  dan mempengaruhi  dan  segenap  unsur  memperlihatkan  keanekaragaman. 4 Tata Ruang  dan  Lingkungan  Hidup  mengandung  arti  yang  sangat  luas  tetapi sekaligus  juga  seringkali  punya  konotasi  sempit  terbatas  pada  perencanaan dan perancangan fisik semata-mata. Padahal sudah semenjak beberapa tahun yang lampau perencanaan kota dan daerah yang menekankan arti fisik, serba deterministic, dan  menomorduakan  manusia  dengan  segenap  keunikan perilakunya, telah banyak mendapat kecaman.
Penataan  ruang  kota  sungguh  rumit dan  pelik  karena  mau  tidak  mau menyangkut  benturan  antara  pendekatan-pendekatan  teknokratik  komersial dan  humanis. 5 Proses  perkembangan  kota  tidak  statis  melainkan  selalu dinamis.  Penduduk  selalu  berubah  dan  bergerak,  seringkali  susah  ditebak, karena  itu pola  tata  ruang  kota  yang  terlalu  ketat  dan  kaku,  tidak  bisa tanggap terhadap perubahan. Perencanaan kota ‘open ended’ yang luwes dan kenyal  memungkinkan  penjabaran  nilai,  kebutuhan, dan  gaya  hidup  yang berbeda  dalam  suatu  lingkungan  yang  dinamik  dan  kelompok-kelompok penghuni kota yang berdatangan akan dengan mudah menyesuaikan diri dan membentuk  kembali  secara  kreatif  organisasi  ruang,  waktu,  makna, dan komunikasinya. 6
Disahkannya  Undang-Undang No. 26  Tahun  2007 tentang Penataan Ruang  menyebabkan  perlu diperbarui  Rencana  Tata  Ruang  Nasional maupun Rencana Tata Ruang Wilayah, karena terdapat beberapa perbedaan tahapan  perencanaan  yang  harus  dilakukan. Penataan  Ruang  adalah  proses
3 Lihat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea keempat.
4 Munadjat Danusaputro, Hukum Lingkungan Buku I: Umum, Cetakan Ketiga, hlm. 71.
5 Eko Budihardjo dan Sudanti Hardjohubojo, Kota Berwawasan Lingkungan, hlm. 199-200.
6 Ibid., hlm. 201.
perencanaan  tata  ruang,  pemanfaatan  ruang  dan  pengendalian  pemanfaatan ruang. Klasifikasi penataan ruang berdasarkan pasal 4 UUPR
diklasifikasikan  berdasarkan  sistem,  fungsi  utama  kawasan,  wilayah administratif,  kegiatan  kawasan, dan  nilai  strategis  kawasan.  Hal  ini menunjukan  bahwa  fungsi  kawasan  menjadi  poin  utama  dalam merencanakan peruntukan lahan.
Asas  penataan  ruang  adalah  pemanfaatan  ruang  bagi  semua kepentingan  secara terpadu  berdaya  guna  dan  berhasil  guna,  serasi, selaras, seimbang, dan  berkelanjutan.  Asas  lainnya  adalah  keterbukaan,  persamaan, keadilan, dan perlindungan hukum. Adapun tujuan penataan ruang adalah: a. terselenggaranya pemanfaatan ruang berwawasan lingkungan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional; b. terselenggaranya  pengaturan  pemanfaatan  ruang  kawasan lindung  dan kawasan budi daya; dan
c. tercapainya pemanfaatan  ruang  yang  berkualitas  (UU No. 24 Tahun 1992).
Penataan  ruang  wilayah/kawasan  pada  era  otonomi  daerah  memiliki konsep dan karakteristik sebagai berikut a. lebih menitikberatkan kepada pendekatan bottom-up; b. melibatkan semua pelaku pembangunan (stakeholder); c. transparan dalam perencanaan, implementasi, dan pengendalian; d. memberi perhatian besar pada tuntutan jangka pendek;
e. realistis terhadap tuntutan dunia usaha dan masyarakat;
f. berwawasan luas, dengan perhatian terhadap kawasan yang lebih detail; g. rencana dapat dijadikan pedoman investasi;
h. menjaga  dan  meningkatkan  mutu  lingkungan  sambil  mendorong  dan memfasilitasi pembangunan; serta
i. mempunyai visi pembangunan dan manajemen pembangunan (applicable).

## 2. Kebijakan Ruang Terbuka Hijau dalam Perencanaan Tata Ruang
Ruang  Terbuka  Hijau  (RTH)  kota  adalah  bagian  dari  ruang-ruang terbuka  (open  spaces)  suatu  wilayah  perkotaan  yang  diisi  oleh  tumbuhan, tanaman,  dan  vegetasi  (endemik,  introduksi)  guna  mendukung  manfaat langsung  dan/atau  tidak  langsung  yang  dihasilkan oleh  RTH  dalam  kota tersebut  yaitu  keamanan,  kenyamanan,  kesejahteraan,  dan  keindahan wilayah  perkotaan  tersebut.  Tipologi  RTH  berdasarkan  bentuknya  dibagi menjadi  2,  yaitu  RTH  berbentuk  kawasan  atau  areal  dan  RTH  yang berbentuk jalur atau memanjang.
Grey (1996)  mengklasifikasi  bentuk-bentuk  RTH  sebagai  taman  kota (city  park),  lapangan  terbuka/bermain (public  squares), halaman gedung/pekarangan (ground  of  city  building),  pemakaman  dan  monumen,
jalur  hijau (streetsides) dan  median  jalan,  sempadan  kawasan  limitasi (riparian  areas), dan  kawasan  khusus (special  areas).  Sedangkan  Lovejoy (1976) memasukan  kriteria  kawasan  pertanian  sebagai  bagian  dari  ruang terbuka hijau. 7
Penyelenggaraan RTH Kota bertujuan menjaga kelestarian,
keserasian, dan  keseimbangan  ekosistem  perkotaan  yang  meliputi  unsur- unsur  lingkungan,  sosial  dan  budaya  sehingga  RTH  Kota  diharapkan  dapat bermanfaat sebagai 8 :
a. identitas kota, dengan menanam tanaman yang merupakan lambang suatu kota;
b. pelestari  plasma  nutfah,  dengan menjadikan  RTH  Kota  sebagai  areal pelestarian di luar kawasan konservasi;
c. penahan  dan  penyaring  partikel  padat  dari  udara  sehingga  udara  lebih bersih dan sehat;
d. mengatasi  genangan  air  dengan  menanam  jenis  tanaman  yang mempunyai kemampuan evapotranspirasi tinggi;
e. produksi buah-buahan secara terbatas bagi masyarakat di sekitar RTH;
f. ameliorasi iklim;
g. pengelolaan sampah dengan mengfungsikan RTH Kota sebagai penyekat bau,  penyerap  bau,  pelindung  tanah  hasil  bentukan  sekomposisi  dari tanah, dan penyerap zat berbahaya dan beracun;
h. pelestarian  air  tanah  dengan  membangun  RTH  pada  daerah  resapan  air dari kota yang bersangkutan;
i. penapis cahaya silau;
j. meningkatkan keindahan;
k. habitat  burung  dengan  menyediakan  pepohonan  sebagai  tempat  mencari makan dan tempat bersarang;
l. mengurangi stress; dan
m. mengamankan pantai dari abrasi.
Beberapa  faktor yang  harus  diperhatikan  dalam pengelolaan RTH adalah 9 :
a. fisik  (dasar  eksistensi  lingkungan),  bentuknya  bisa  memanjang,  bulat, maupun  persegi  empat  atau  panjang  atau  bentuk-bentuk geografis  lain sesuai geo-topografinya;
b. sosial, RTH merupakan ruang untuk manusia agar bisa bersosialisasi;
c. ekonomi, RTH merupakan sumber produk yang bisa dijual;
d. budaya, ruang untuk mengekspresikan seni budaya masyarakat; dan
7 Dhini Dewiyanti, Ruang Terbuka Hijau Kota Bandung : Suatu Tinjauan Awal Taman Kota Terhadap Konsep Kota Layak Anak, Majalah Ilmiah UNIKOM, Vol. 7 no 1.
8 Hasni, Op. Cit., hlm. 241-251.
9 Ibid., hlm. 279.
e. kebutuhan  akan  terlayaninya  hak-hak  manusia  (penduduk)  untuk mendapatkan lingkungan yang aman, nyaman, indah, dan lestari.
Ketentuan  yang  terkait  dengan  rencana  penyediaan  dan  pemanfaatan ruang  terbuka  hijau  pada  Undang-Undang No. 26  Tahun  2007 tentang Penataan  Ruang  mulai  diatur  di  dalam  ketentuan  muatan  penyusunan Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Kota  (Pasal  28).  Di  dalam  pasal  berikutnya disebutkan  bahwa  proporsi  ruang  terbuka  hijau  pada  wilayah  kota  paling sedikit 30% dari luas wilayah kota, terdiri dari luas wilayah kota, terdiri dari ruang  terbuka  hijau  publik  sebesar  20%, dan  sisanya  merupakan  ruang terbuka hijau privat.
Proporsi  30  (tiga  puluh)  persen  merupakan  ukuran  minimal  untuk menjamin  keseimbangan  ekosistem  kota,  baik  keseimbangan  sistem hidrologi  dan  sistem  mikroklimat,  maupun sistem  ekologis  lain,  yang selanjutnya  akan  meningkatkan  ketersediaan  udara  bersih  yang  diperlukan masyarakat, serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota. Adapun proporsi  ruang  terbuka  hijau  publik  seluas  minimal  20  (dua  puluh)  persen yang  disediakan  oleh  pemerintah  daerah  kota  dimaksudkan  agar  proporsi ruang  terbuka  hijau  minimal  dapat  lebih  dijamin  pencapaiannya  sehingga memungkinkan pemanfaatannya secara luas oleh masyarakat.
Inmendagri No. 14 Tahun 1988 tentang Penataan  RTH  di  wilayah perkotaan  mensyaratkan  tersedianya  taman  lingkungan dan  taman  kota sebagai berikut:
a. setiap  250  penduduk tersedia  satu  taman  seluas  250 m 2 .  Taman  ini merupakan taman lingkungan perumahan untuk melayani aktivitas balita, manula, dan  ibu  rumah  tangga  sehingga  menjadi  sarana  sosialisasi penduduk di sekitarnya;
b. setiap  2500  penduduk  tersedia  satu  taman  seluas  1.250 m 2 .  Taman  ini untuk  menampung  kegiatan  remaja  seperti  berolahraga  atau  kegiatan kemasyarakatan lainnya;
c. setiap  30.000  penduduk  tersedia  satu  taman  seluas  9.000 m 2 .  Taman  ini untuk  melayani  kegiatan  masyarakat  seperti  pertunjukan  musik  atau kegiatan  olahraga  pada  Minggu  pagi,  shalat  Idul  Fitri,  pameran pembangunan,  dan/atau  kampanye  di  musim  pemilu  atau  pilkada.  RTH ini  dapat  pula  berupa  acara  kegiatan  pasif sehingga  fasilitas  utama  yang disediakan  hanya  berupa  kursi-kursi  taman,  jalur  sirkulasi  serta  pohon- pohon besar sebagai peneduhnya;
d. setiap  120.000  penduduk  tersedia  satu  taman  seluas  24.000m 2 .  RTH  ini sudah  dapat  dikategorikan  sebagai  taman  kota,  untuk  menampung berbagai kegiatan baik skala kota maupun skala bagian wilayah kota; dan
e. setiap  480.000  penduduk  tersedia  taman  kota  seluas  144.000m 2 .  Taman ini berupa komplek olahraga masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitas olahraga dan fasilitas pendukung lainnya.
Tujuan pembentukan RTH di wilayah perkotaan adalah 10 :
a. meningkatkan  mutu  lingkungan  hidup  perkotaan  dan  sebagai  sarana pengamanan lingkungan perkotaan; dan
b. menciptakan keserasian  lingkungan  alam  dan  lingkungan  binaan  yang berguna bagi kepentingan masyarakat.
Berdasarkan  Permen  PU No. 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman
Penyediaan  dan  Pemanfaatan  RTH  di  Kawasan  Perkotaan,  menguraikan lebih teknis berbagai jenis RTH yang perlu dikembangkan melalui berbagai klasifikasi dan pendekatan sebagai berikut: a. berdasarkan luas wilayah:
1) penyediaan  luas  RTHKP  menjadi tanggung jawab pemerintahan kabupaten dan kota;
2) RTH di perkotaan terdiri dari RTH Publik dan RTH Privat;
3) proporsi RTH pada wilayah perkotaan adalah sebesar 30%, yang terdiri dari  20%  ruang  terbuka  hijau  publik  dan  10%  ruang  terbuka  hijau privat;
4) RTHKP publik tidak dapat dialihfungsikan;
5) apabila luas RTH baik publik maupun privat di kota yang bersangkutan telah  memiliki  luas  total  lebih  besar  dari  peraturan  atau  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku,  maka  proporsi  tersebut  harus  tetap dipertahankan keberadaannya;
6) proporsi  luas  30%  dari  luas  wilayah  kota  ini  dapat  dicapai  secara bertahap melalui pengalokasian lahan perkotaan secara tipikal;
b. berdasarkan jumlah penduduk, luas RTH diperoleh dengan  mengalihkan antara  jumlah  penduduk  yang  dilayani  dengan  standar  luas  RTH perkapita sesuai kategorinya;
c. berdasarkan kebutuhan fungsi tertentu. Fungsi RTH dalam hal ini adalah sebagai berikut:
1) perlindungan  dan/atau  pengamanan  seperti  pengamanan  para  pejalan kaki;
2) sebagai sarana dan prasarana;
3) membatasi penggunaan  lahan  agar  fungsi utama  tidak  terganggu,  RTH kategori ini meliputi:
a) jalur hijau sempadan rel KA;
b) jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi; dan
c) RTH  kawasan  perlindungan  setempat  seperti  RTH  sempadan  sungai, sempadan pantai dan RTH pengamanan sumber air baku/mata air.
RTH  merupakan  bagian  penting  dalam  Sistem  Tata  Ruang  Kota, dikarenakan  RTH  memiliki  banyak  fungsi  yaitu  fungsi edaphis,  hidro-
10 Hasni, Op  Cit, hlm.  254-255,  bandingkan  dengan  pasal  2  Permendagri  no  1  thn  2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan.
orologis,  klimatologis,  protektif,  higienis,  edukatif,  estetis, dan  sosial ekonomi.  Karena  itu  pengadaan  dan  pengelolaan  RTH  merupakan  bagian dari  perencanaan  dalam  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup. Dalam pola pemanfaatan ruang, ada ruang yang didorong pengembangannya dan  ada  ruang  yang  dibatasi  pengembangannya.  RTH  merupakan  bentuk pemanfataan  yang  didorong  pengembangannya.  Sebagai  bagian  dari  tata ruang,  RTH  merupakan  instrumen  pencegahan  pencemaran  dan/atau kerusakan  lingkungan  hidup.  Target  30%  RTH  yang  menjadi  amanat Undang-Undang Penataan Ruang menjadi dasar perencanaan tata ruang kota. Pencapaian  target  tersebut  memerlukan  kerjasama  berbagai  pihak,  karena pengelolaan ruang terbuka hijau tidak hanya merupakan tanggung jawab satu pihak  pemerintah  saja,  namun  merupakan tanggung jawab dari  berbagai pelaku terkait.
Undang-Undang No. 26  tahun  2007 tentang Penataan  Ruang menyebutkan  untuk  luasan  RTH  perkotaan  minimal  30%, dengan  rincian 20% RTH publik dan 10% RTH privat, karena itu pemerintah daerah harus menggalang  sumber daya  yang  ada  yaitu  dengan  mengajak  masyarakat, pihak  swasta  dan  lembaga  lainnya  untuk  terlibat  dalam  pengelolaan  RTH tersebut.
Adapun tugas masing-masing pihak dapat dibagi sebagai berikut:
a. tugas utama pemerintah dalam pengelolaan RTH Publik adalah:
1) merencanakan  RTH  baik  sebagai  bagian  dari  RTRW Kota/Kabupaten, RDTR, rencana tata ruang lainnya, ataupun rencana tata hijau;
2) mendata ketersediaan RTH;
3) menyediakan luasan, sebaran dan jenis RTH yang memadai;
4) membangun, memperbaiki, dan  memelihara  RTH  publik  sebagai  salah satu  komponen  peningkat  daya  dukung  dan  daya  tampung  lingkungan dengan tetap mempertahankan fungsi ekologis yang diembannya;
5) memberikan  penyuluhan  kepada  semua  pihak  akan  pentingnya  fungsi serta keberadaan RTH Publik dalam suatu kota sehingga komponen ini harus selalu menjadi bagian dari pembangunan suatu kota;
6) memfasilitasi  pelaku  pembangunan  lainnya  untuk  berpartisipasi  dalam pengelolaan RTH;
7) mendorong  peran  masyarakat  dalam  pengelolaan  RTH  baik  secara perorangan  maupun  berkelompok  dalam  bentuk  swasta/badan  usaha atau lembaga;
8) mengendalikan dan membatasi alih fungsi lahan RTH menjadi kawasan terbangun; dan
9) menyusun  program  pengadaan  RTH  termasuk  aspek  pembiayaan  dan instansi/pelaku pembangunan yang terlibat dalam program tersebut.
b. peran masyarakat dalam pengelolaan RTH diantaranya:
1) menjaga keberadaan RTH dengan cara:
a) tidak membangun pada jalur sempadan sungai; b) tidak mengubah fungsi taman yang ada;
c) tidak menebang pohon pada jalur hijau sempadan jalan.
2) memelihara RTH pada kawasan perumahan;
3) turut  mengawasi  proses  pemeliharaan  dan  keberadaan  RTH  dengan memberi masukan kepada instansi pengelola jika terjadi penyimpangan penggunaan RTH;
4) menyediakan lahan untuk penyelenggaraan RTH;
5) memberikan bantuan dalam mengidentifikasi komponen RTH yang ada maupun yang potensial dikembangkan; dan
6) memberikan  informasi,  saran,  pertimbangan, atau  pendapat  dalam penyelenggaraan RTH.
c. peran swasta dalam pengelolaan RTH, diantaranya:
1) menjaga keberadaan RTH dengan cara:
a) tidak membangun pada jalur sempadan sungai;
b) tidak mengubah fungsi taman yang ada; dan
c) tidak menebang pohon pada jalur hijau sempadan jalan.
2) berperan  dalam  pembangunan  komponen  RTH  buatan  dengan  cara memberi  dana  pembangunan  saja  maupun  turut  sebagai  pelaksana pembangunan/perbaikan taman;
3) memelihara  taman  dengan  biaya  pemeliharaan  dan  penyediaan  tenaga kerja  lapangan  sendiri,  namun  memperoleh  imbalan  secara  tidak langsung seperti pemasangan reklame;
4) menyediakan lahan untuk penyelenggaraan RTH;
5) memberikan  informasi,  saran,  pertimbangan, atau  pendapat  dalam penyelenggaraan RTH; dan
6) memberikan bantuan dalam mengidentifikasi komponen RTH yang ada maupun yang potensial dikembangkan.
d. peran  lembaga  terkait  lain  dalam  hal  ini  lembaga  penelitian,  perguruan tinggi, dan LSM adalah:
1) penyuluhan dan pendidikan lewat media;
2) penyuluhan ke sekolah-sekolah;
3) pencanangan  gerakan  bangun,  pelihara, dan  kelola  RTH  di tingkat  RT sampai kecamatan;
4) menyediakan lahan untuk penyelenggaraan RTH;
5) memberikan  informasi,  saran,  pertimbangan, atau pendapat  dalam penyelenggaraan RTH; dan
6) memberikan bantuan dalam mengidentifikasi komponen RTH yang ada maupun yang potensial dikembangkan.
Agar  keberadaan  RTH  tidak  berkurang  baik  secara  kualitas  maupun kuantitas  dan  jumlah  RTH  publik  dan  privat  mengalami peningkatan  maka perlu dilakukan Pengendalian RTH.
Pengendalian RTH dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu :
a. pengendalian  melalui  perangkat  peraturan,  beberapa  model  peraturan yang  bisa  dikembangkan  untuk  mengendalikan  RTH,  baik  secara langsung maupun tidak langsung, yaitu:
1) peraturan yang langsung mengatur tentang RTH, antara lain:
a) peraturan zonasi untuk zona RTH (zoning ordinance);
b) peraturan tentang penghijauan/lanskap (landscape ordinance);
c) peraturan  pengembangan  ruang  terbuka (open  space  development ordinance);
d) ketentuan  tata  penghijauan  dan  penghalang  visual (landscaping  and screening code); dan
e) peraturan  daerah  atau  surat  keputusan  bupati tentang rencana  induk penataan,  pengelolaan, dan  pengendalian  RTH  di  wilayah  Kota Sumedang.
2) pengaturan  yang  secara tidak  langsung  mengatur tentang RTH,  antara lain:
a) peraturan pengembangan lahan (land development regulation);
b) peraturan perpetakan (land subdivision);
c) peraturan  perlindungan  rawa  dan  badan  air (water  resources
ordinance); d) peraturan  pengontrolan  erosi  dan sedimentasi (erosion  and sedimentation control ordinance);
e) peraturan pengendalian limbah air hujan (storm water ordinance); dan
f) peraturan pematangan lahan (clearing and grading ordinance).
b. pengendalian  melalui  mekanisme  administratif,  dilakukan  melalui cara- cara sebagai berikut:
1) pengendalian melalui perizinan dalam bentuk perizinan khusus;
2) pengendalian melalui pengawasan dan penertiban dan
3) pengendalian melalui insentif dan disinsentif.

## C. Penutup

## 1. Kesimpulan
Kewenangan pengelolaan ruang terbuka hijau merupakan kewenangan yang  dimiliki  oleh pemerintah  kota  dan  kabupaten.  Sehingga  kebijakan ruang  terbuka  hijau  di  Provinsi  Jawa  Barat,  sangat  dipengaruhi  kebijakan ruang  terbuka  hijau  di  tingkat  kabupaten  dan  kota. Secara  keseluruhan jumlah RTH di Jawa Barat belum memenuhi jumlah 30% sebagaimana yang diamanatkan  oleh  Undang-Undang  Penataan  Ruang,  sehingga  kebijakan RTH  diarahkan  pada  pemenuhan  kuota  30%,  dengan  berbagai  strategi peningkatan  kualitas  dan  kuantitas  RTH  Kabupaten/Kota.  Ruang  Terbuka Hijau merupakan bagian penting dalam sistem tata ruang kota, dikarenakan RTH  memiliki  banyak  fungsi  yaitu  fungsi  edaphis,  hidro-orologis,
klimatologis,  protektif,  higienis,  edukatif,  estetis, dan  sosial-ekonomi. Karena  itu  pengadaan  dan  pengelolaan  RTH  merupakan  bagian  dari perencanaan  dalam  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup. Sebagai  bagian  dari  tata  ruang  RTH  merupakan  instrumen  pencegahan pencemaran  dan/atau  kerusakan  lingkungan  hidup.  Sehingga  dapat disimpulkan bahwa  kebijakan  mengenai  RTH  merupakan  bagian  dari kebijakan  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup.  Sebagai  bagian dari  kebijakan  perlindungan  dan pengelolaan  lingkungan  hidup,  kebijakan RTH  sangat  mempengaruhi  Kebijakan  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah Kota/Kabupaten,  karena  salah  satu  bentuk  pengendalian  RTH  dilakukan melalui Rencana Tata Ruang Wilayah Kota/Kabupaten.

## 2. Saran
Melihat  pentingnya  fungsi  RTH  dalam  kehidupan  masyarakat, pemerintah  perlu  lebih  giat  mensosialisasikan tentang pentingnya  RTH sehingga masyarakat turut serta dalam menjaga dan memelihara RTH publik yang  ada.  Dengan  bekerjasama  antara  masyarakat  dan  swasta  pemerintah dapat  menambah  RTH  kota  dengan  adanya RTH Privat yang  dibuat  oleh masyarakat dan pihak swasta. Selain itu pemerintah juga perlu meningkatkan pengawasan  dan  memberikan  sanksi  tegas  bagi  perusak  kawasan  RTH. Pemerintah  juga  perlu  mencari  terobosan  baru  dalam  meningkatkan  RTH sehubungan dengan terbatasnya lahan yang ada,  misalnya dengan  membuat taman di atap bangunan-bangunan tinggi (roof garden).

## Daftar Pustaka
A. Buku Budihardjo,  Eko, dan Djoko  Sujarto,  2005. Kota  Berkelanjutan, Cetakan
Kedua, Bandung: PT, Alumni.
________________, dan Sudanti  Hardjohubojo, 2005. Kota  Berwawasan Lingkungan, Cetakan Kedua, Bandung: PT Alumni.
Danusaputro, Munadjat, 2001. Hukum Lingkungan Buku I: Umum, Cetakan Ketiga, Bandung: Putra A Bardin.
Dewiyanti, Dhini, Ruang  Terbuka  Hijau  Kota  Bandung  :  Suatu  Tinjauan Awal  Taman  Kota  Terhadap  Konsep  Kota  Layak  Anak,  Majalah Ilmiah UNIKOM, Vol 7 no 1.
Hardjasoemantri,  Koesnadi,  1999. Hukum  Tata  Lingkungan,  Edisi  ketujuh Cetakan Keenam Belas, Yogyakarta: Gadjah Mada Univesity Press.
Hasni,  2008. Hukum  Penataan  Ruang  dan  Penatagunaan  Tanah,Jakarta:
Rajawali Pers.
Kusumaatmadja,  Mochtar,  1967. Hukum, Masyarakat  dan  Pembinaan Hukum Nasional, Bandung: Bina Cipta.
Mitchell, Setiawan, dan Dwita Hadi Rahmi, 2003. Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Nurlinda,  Ida,  2009. Prinsip- Prinsip  Pembaruan  Agraria  “Perspekt if Hukum ”, Jakarta: Rajawali Pers. Rasjidi, Lili, dan Ira Rasjidi, 2001. Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti. Soemitro, Ronny Hanitijo, 1988. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta: Ghalia Indonesia.