## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP GURU PESANTREN TERKAIT KEKERASAN DAN PERLAKUAN TIDAK ADIL DI KABUPATEN BIREUEN

## LEGAL PROTECTION OF ISLAMIC BOARDING SCHOOL TEACHERS REGARDING VIOLENCE AND UNFAIR TREATMENT IN BIREUEN DISTRICT
Arin Arja 1 , Elidar Sari 2 , Ramziati 3 1. Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
2,3 . Dosen Universitas Malikussaleh

## Abstrak
Fenomena  Guru  Pesantren  akhir-akhir  ini  sering  mendapatkan  perlakuan  kekerasan verbal  dari  wali  murid  dan  juga  mendapatkan  perlakuan  tidak  adil  terkait  honor  yang diberikan  dari  Kementerian  Agama.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  dan menganalisis  perlindungan  hukum  terhadap  guru  Pesantren  di  Kabupaten  Bireuen, untuk mengkaji dan menganalisis hambatan yang terjadi terhadap perlindungan hukum kepada  guru  pesantren  di  Kabupaten  Bireuen  dan  untuk  mengkaji  dan  menganalisis upaya yang dilakukan agar hambatan bagi guru pesantren untuk mendapat perlindungan hukum  yang  baik  di  Kabupaten  Bireuen.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  yuridis empiris,  dan  menggunakan  pendekatan  kualitatif.  Berdasarkan  hasil  penelitian  bahwa Perlindungan guru terhadap guru pesantren terkait kekerasan dan perlakuan tidak adil di Kabupaten  Bireuen  secara  khusus  belum  diatur  di  dalam  hukum  positif  dan  belum adanya  Qanun  daerah  yang  memberi  perlindungan  hukum  yang  dimaksud.  Frasa perlindungan  hukum  yang  dimaksudkan  di  sini  mencakup  semua  dimensi  yang  terkait dengan upaya mewujudkan kepastian hukum, keselamatan, keamanan, dan kenyamanan bagi  guru  pesantren  dalam  menjalankan  tugas-tugas  profesionalnya.  Hambatan  yang terjadi  terhadap  perlindungan  hukum  terhadap  guru  pesantren  terkait  kekerasan  dan perlakuan tidak adil di Kabupaten Bireuen yaitu aturan positif yang masih relatif umum dan  fragmatis,  minimnya  pengetahuan  wali  murid  dan  guru  pesantren  tentang  UU Perlindungan Anak dan UUGD, tidak adanya regulasi untuk mengalokasikan dana BOS dari Kementerian Agama pusat untuk pesantren. Upaya yang dilakukan agar hambatan terhadap perlindungan hukum bagi pesantren di  Kabupaten Bireuen dapat diselesaikan adalah  dengan  mengotimalisasi  penegakan  hukum  perlindungan  guru  pesantren. Sosialisasi  Undang-Undang  tentang  Guru  dan  Dosen  serta  Undang-Undang Perlindungan Anak terhadap guru dan masyarakat. Pembentukan lembaga perlindungan guru pesantren. Mengajukan izin operasional Satuan Pendidikan Muadalah (SPM).
Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Guru, Pesantren, Kekerasan, Perlakuan Tidak Adil

## Abstract
The  recent  phenomenon  is  that  Islamic  boarding  school  teachers  often  receive  verbal violence  from  their  students'  parents  and  also  receive  unfair  treatment  regarding honorariums  given  from  the  Ministry  of  Religion.  This  research  aims  to  examine  and analyze  legal  protection  for  Islamic  boarding  school  teachers  in  Bireuen  Regency,  to examine and analyze the obstacles that occur to  legal protection for Islamic boarding school  teachers  in  Bireuen  Regency  and  to  examine  and  analyze  the  efforts  made  to
prevent  obstacles  for  Islamic  boarding  school  teachers  to  obtain  adequate  legal protection.  both  in  Bireuen  Regency.  This  research  uses  empirical  juridical  methods and uses a qualitative approach. Based on the research results, teacher protection for Islamic  boarding  school  teachers  related  to  violence  and  unfair  treatment  in  Bireuen Regency  has  not  specifically  been  regulated  in  positive  law  and  there  is  no  regional Qanun  that  provides  the  legal  protection  in  question.  The  phrase  legal  protection intended here covers all dimensions related to efforts to realize legal certainty, safety, security  and  comfort  for  Islamic  boarding  school  teachers  in  carrying  out  their professional duties. Obstacles that occur to legal protection for Islamic boarding school teachers  related  to  violence  and  unfair  treatment  in  Bireuen  Regency  are  positive regulations  which  are  still  relatively  general  and  fragmentary,  minimal  knowledge  of student parents and Islamic boarding school teachers about the Child Protection Law and UUGD, the absence of regulations for allocating BOS funds from The Ministry of Religion  is  the  center  for  Islamic  boarding  schools.  Efforts  made  to  ensure  that obstacles  to  legal  protection  for  Islamic  boarding  schools  in  Bireuen  Regency  can  be resolved  are  by  optimizing  law  enforcement  for  the  protection  of  Islamic  boarding school  teachers.  Socialization  of  the  Law  on  Teachers  and  Lecturers  and  the  Child Protection  Law  to  teachers  and  the  community.  Establishment  of  Islamic  boarding school  teacher  protection  institutions.  Apply  for  an  operational  permit  for  the  Mujadi Education Unit (SPM).
Keywords: Protection  Law,  Teachers,  Islamic  Boarding  Schools,  Violence,  Unfair Treatment

## A. PENDAHULUAN
Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan,  pengadilan,  atau  pihak  lainnya  baik  sementara  maupun  berdasarkan penetapan  pengadilan.  Perlindungan  merupakan  sesuatu  hal  yang  menjadi  aspek terpenting  di  dalam  kehidupan  manusia  dalam  menjalani  aktivitasnya  sehari-hari. Dikatakan sebagai aspek terpenting karena perlindungan memberi suatu jaminan untuk keselamatan, kesehatan, dan keamanan dalam hidup manusia.
Republik Indonesia yang merupakan negara yang berlandaskan hukum masalah perlindungan  diatur  dalam  Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  1945  alinea  ke-4  yang berbunyi  “melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia, memajukan  kesejahteraan  umum,  mencerdaskan  kehidupan  berbangsa  dan  ikut melaksanakan ketertiban dunia”. Selanjutnya, bentuk perlindungan yang diberikan Pasal
28A  Undang-Undang  Dasar  1945  menyebutkan  bahwa  “Setiap  orang  berhak  untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.” Setiap manusia terutama warga negara Indonesia, sejak ia lahir mempunyai hak yang sama dalam hal hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya.
Tidak  ada  satu  orang  pun  yang  bisa  membeli  nyawa  orang  lain  atau menghilangkan nyawa orang lain dengan alasan apa pun. Jika ada yang menghilangkan nyawa  orang  lain  dengan  atau  apa  lagi  tanpa  alasan,  maka  orang  tersebut  harus menanggung hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam Pasal 28D Undang- Undang  Dasar  1945  berbunyi  bahwa  “Setiap  orang  berhak  atas  pengakuan,  jaminan, perlindungan,  dan  kepastian  hukum  yang  adil  serta  perlakuan  yang  sama  dihadapan hukum.”  Hal  ini  menegaskan  bahwa  setiap  orang  berhak  atas  pengakuan  dalam  arti diakui  oleh  negara,  jaminan  dan  perlindungan  dari  negara  itu  sendiri  serta  perlakuan yang  sama  dihadapan  hukum.  Pendidikan  merupakan  fitrah  manusia  yang  harus dipenuhi  yaitu  menyangkut  aspek  material  dan  spiritual,  aspek  keilmuan  sekaligus moral, aspek duniawi sekaligus ukhrawi.
Salah satu lembaga pendidikan tradisional yang masih eksis hingga sekarang ini ialah  Pesantren.  Pondok  pesantren  adalah  lembaga  pendidikan  tradisional  Islam  untuk mempelajari,  memahami,  menghayati  dan  mengamalkan  ajaran  Islam  dengan menekankan pentingnya moral keagamaan sebagai pedoman perilaku sehari-hari. Guru Pesantren  adalah  pendidik  profesional  dengan  tugas  utama  mendidik,  mengajar, membimbing,  mengarahkan,  melatih,  menilai,  dan  mengevaluasi  peserta  didik  pada pendidikan  anak  usia  dini  jalur  pendidikan  formal  dan  non-formal,  pendidikan  dasar, dan pendidikan menengah. Demikian rumusan Pasal 1 ayat (1) Undang- undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
Dalam  rangka  melaksanakan  tugas  profesionalnya,  profesi  Guru  Pesantren  di samping  dihadapkan  pada  kewajiban  untuk  senantiasa  meningkatkan  profesionalisme, saat  ini  profesi  Guru  Pesantren  juga  dihadapkan  pada  tantangan  yang  semakin kompleks, seiring dengan adanya perubahan cara pandang masyarakat yang secara sadar terpengaruh  oleh  doktrin  perlindungan  hukum  terhadap  anak,  termasuk  anak  didik. Namun  di  sisi  lain,  perlindungan  hukum  terhadap  profesi  Guru  Pesantren  juga  harus
diperhatikan.  Pasal  39  ayat  (1)  Undang-Undang  Guru  dan  Dosen  menyebutkan  bahwa “pemerintah,  pemerintah  daerah,  masyarakat,  organisasi  profesi,  dan/  atau  satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap Guru dalam melaksanakan tugas. Selanjutnya  pada  pasal  (2)  disebutkan  bahwa  “perlindungan  sebagaimana dimaksud pada  ayat  (1)  meliputi  perlindungan  hukum,  perlindungan  profesi,  serta  perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.
Perlindungan  hukum  mencakup  perlindungan  terhadap  tindakan  kekerasan, ancaman,  intimidasi,  perlakuan  diskriminatif,  atau  perlakuan  tidak  adil  dari  pihak peserta  didik,  orang  tua  peserta  didik,  masyarakat,  birokrasi,  atau  pihak  lain. Perlindungan profesi mencakup perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak  sesuai  dengan  peraturan  perUndang-Undangan,  pemberian  imbalan  yang  tidak wajar,  pembatasan  dalam  penyampaian  pandangan,  pelecehan  terhadap  profesi, pembatasan/  larangan  lain  yang  dapat  menghambat  guru  dalam  melaksanakan  tugas, serta hambatan melaksanakan studi lanjut.
Dari  segi  peraturan  perUndang-Undangan  jelas  disebutkan  bahwa  dalam menjalankan  tugasnya  guru  pesantren  mendapatkan  perlindungan,  sedangkan  pada kenyataannya  akhir-akhir  ini  justru  banyak  guru  pesantren  yang  tidak  mendapatkan perlindungan  hukum.  Salah  satu  Kabupaten  yang  menjadi  objek  penelitian  ialah Kabupaten Bireuen yang dijuluki sebagai “kota santri”. Latar belakang penetapan Kota Santri,  di  Bireuen  terdapat  154  pondok  pesantren  dengan  santri  51.980  orang,  dan Ma'had Ali berakreditasi A, pesantren terbuka untuk tingkat nasional dan internasional, hal ini dibuktikan dengan adanya santri dari luar negeri sudah belajar di dayah/pesantren di Kabupaten Bireuen.
Lokasi  ini  dipilih  berdasarkan  lingkungan  Pesantren  yang  relevan  dan representatif untuk tujuan peneliti. Selain itu akses data dan partisipan di Pesantren ini juga  lebih  mudah  diatur  dan  diakses.  Peneliti  percaya  bahwa  penelitian  di  Pesantren akan  memeberikan  wawasan  dan  informasi  yang  berharga  untuk  mencapai  tujuan penelitian saya secara kompherensif dan akurat. Di dalam penelitian ini  terdapat 2 kasus dari  Pesantren  Darussa’adah  Aceh  Cab.  Cot  Puuk  yang  peneliti  ambil  yang  dijadikan data  awal.  Pertama  pada  tahun  2021,  dua  orang  santri  berinisial  Y  dan  K  keluar  dari
Pesantren pada pukul 2 pagi tanpa sepengetahuan pengasuh Pesantren. Dan kembali ke Pesantren pada pukul 6  pagi. Setelah sesampainya di Pesantren, ternyata ada beberapa santri yang mengetahui kejadian tersebut dan melapor kepada Guru Pesantren. Setelah dilakukan penyelidikan dengan melibatkan beberapa orang saksi maka santri berinisial Y  dan  K  dinyatakan  bersalah.  Dan  sessuai  aturan  yang  berlaku  maka  Y  dan  K  akan menerima hukuman takzir botak.
Mengetahui  hal  tersebut,  wali  santri  dari  Y  tidak  menerima  anaknya  menerima hukuman  tersebut.  Beliau  datang  ke  Pesantren  dan  menanyakan  perihal  tersebut  dan bertanya Guru Pesantren mana yang memberikan hukuman tersebut. Sesampainya Guru Pesantren  ke  lokasi  wali  santri,  tanpa  basa  basi  Guru  Pesantren  tersebut  langsung menerima  hujanan  cacian  dan  makian  atau  kekerasan  verbal  dan  sedikit  kontak  fisik beruba dorongan dari wali santri. Dengan adanya kasus tersebut nampak bahwa seorang guru  sebagai  tenaga  pendidik  berada  pada  posisi  dilematis  antara  tuntutan  profesi dengan  perlakuan  masyarakat,  yang  mana  pada  satu  sisi  guru  dituntut  untuk  mampu menghantarkan  peserta  didik  untuk  mencapai  tujuan  pendidikan,  namun  pada  lain  sisi disaat  berupaya  menegakkan  kedisiplinan  guru  dibenturkan  dengan  Undang-Undang Perlindungan Anak dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).  Padahal seorang guru  dalam  menjalankan  profesinya  juga  membutuhkan  kesehatan  dan  keselamatan kerja sehigga terhindar dari tindakan-tindakan kriminalitas yang dilakukan oleh peserta didik maupun orang tua/wali murid.
Kasus  kedua  terjadi  pada  tahun  2022  akhir  dimana  banyak  dari  Guru  Pesantren yang  mengeluhkan  tidak  layaknya  honor  yang  diberikan  oleh  pemerintah  kabupaten Bireuen khususnya Kemeterian Agama. Sedangkan Madrasah Pendidikan lainnya yang bernaung  di  bawah  Kementerian  Agama  mendapatkan  biaya  operasional  yang  layak. Bertolak  dari  pemikiran  di  atas  bahwa  berbagai  bentuk  penyimpangan dalam  dunia pendidikan  yang  berdampak  yuridis  merupakan  ancaman  bagi  penyelenggaraan pendidikan  di  Indonesia,  sedangkan  eksistensi  hukum  positif  yang  mengatur  masalah pendidikan  ini  masih  relatif  fragmentaris.  Berdasarkan  uraian  di  atas  maka  penelitian tesis  ini  mengambil  judul  tentang  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Guru  Pesantren Terkait Kekerasan dan Perlakuan Tidak Adil di Kabupaten Bireuen”.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  ialah  bagian  yang  sangat  berarti  dalam  suatu  riset.  Tata  cara  riset merupakan suatu perlengkapan ataupun metode ilmiah buat memperoleh informasi serta menggapai tujuan riset yang cocok serta tidak berubah-ubah dengan kasus yang diteliti. Tata  cara  riset  tersebut  sangat  bermanfaat  serta  berarti  dalam  proses  pengumpulan informasi,  yang  dalam  perihal  ini  merupakan  informasi  tentang  Perlindungan  Hukum Terhadap  Guru  Pesantren  Terkait  Kekerasan  dan  Perlakuan  Tidak  Adil  di  Kabupaten Bireuen.  Oleh  karena  itu  metode  penelitian  mempunyai  peranan  yang  sangat  penting dalam  menemukan  arah  dan  kegiatan  serta  dapat  mempermudah  dalam  pencapaian tujuan.
Jenis  penelitian  yang  dipakai  merupakan  metode  penelitian  kualitatif    dimana digunakan  untuk  meneliti  pada  kondisi  obyek  yang  alamiah,  dimana  peneliti  sebagai instrumen kunci yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum Terhadap Guru Pesantren terkait kekerasan dan perlakuan tidak adil di Kabupaten Bireuen.
Pendekatan  penelitian  yang  peneliti  gunakan  merupakan  yuridis  empiris, Penelitian  hukum  empiris  adalah  penelitian  atau  pengamatan  di  lapangan  atau  field research  yang  penelitian  menitikfokuskan  untuk  mengumpulkan  data  empiris  di lapangan.  Apabila  perumusan  sederhana  itu  bisa  dijadikan  pegangan,  hingga  ruang lingkup penelitian hukum empiris itu merupakan efektifitas hukum, maksudnya hingga sepanjang  mana  hukum  betul-betul  berlaku  di  dalam  realitas  hidup.  Peneliti  secara khusus mempelajari bagaimana berjalannya hukum di lingkungan masyarakat mengenai Perlindungan  Hukum  Terhadap  Guru  Pesantren  terkait  kekerasan  dan  perlakuan  tidak adil di Kabupaten Bireuen.
Penelitian  ini  bersifat  Preskriptif,  dimana  penelitian  yang  dilakukan  untuki menguraikan objek penelitiannya, atau penelitian untuk mendeskriptifkan tentang suatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu. Peneliti berupaya menguraikan fenomena yang  berhubungan  dengan  bagaimana  berjalannya  hukum  di  lingkungan  masyarakat
mengenai  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Guru  Pesantren  terkait  kekerasan  dan perlakuan tidak adil di Kabupaten Bireuen.Penentuan lokasi penelitian dan setting selain dibingkai dalam kerangka teoritik pula dilandasi oleh pertimbangan teknis operasional.
Untuk  itu  lokasi  serta  setting  penelitian  dipertimbangkan  bersumber  pada mungkin  bisa  tidaknya  dimasuki  serta  dikaji  lebih  mendalam.  Berikutnya,  berarti  pula dipertimbangkan  apakah  posisi  serta  setting  penelitian  berikan  peluang  yang menguntungkan untuk dikaji. Dengan mencermati faktor-faktor tersebut, hingga peneliti menetapkan lokasi penelitian dengan tujuan untuk memandang realitas yang terdapat di lapangan  yang    jadi  target.  Dalam  perihal  demikian  peneliti  harus  siap  menghadapi kenyataan  di  lapangan  yang  bisa  jadi  terus  tumbuh  bersamaan  dengan  merebaknya kasus-kasus  yang  timbul.  Untuk  itu  peneliti  wajib  berupaya  untuk  membatasi  rentang waktu  fenomena  yang  diteliti  serta  setting  penelitian.  Maka  lokasi  penelitian  yang peneliti pilih adalah Pesantren di Kabupaten Bireuen.

## C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1. Perlindungan  Hukum  Terhadap  Guru  Pesantren  Terkait  Kekerasan  dan Perlakuan Tidak Adil di Kabupaten Bireuen
Beberapa  kasus  guru  yang  dilaporkan  oleh  wali  murid  akhir-akhir  ini  harus mendapat perhatian khusus dari semua pihak. Penegakan perlindungan hukum terhadap guru pesantren terkait kekerasan di Kabupaten Bireuen belum berjalan dengan baik hal ini bisa dilihat dari beberapa kasus yang terjadi seperti kasus yang terjadi di pesantren Darussa’adah  Aceh  Cab.  Cot  Puuk.  Kasus  pertama  pada  tahun  2021,  dua  orang  santri berinisial  Y  dan  K  keluar  dari  Pesantren  pada  pukul  2  pagi  tanpa  sepengetahuan pengasuh Pesantren. Dan kembali ke Pesantren pada pukul 6 pagi. Setelah sesampainya di  Pesantren,  ternyata  ada  beberapa  santri  yang  mengetahui  kejadian  tersebut  dan melapor  kepada  Guru  Pesantren.  Setelah  dilakukan  penyelidikan  dengan  melibatkan beberapa  orang  saksi  maka  santri  berinisial  Y  dan  K  dinyatakan  bersalah.  Dan  sesuai aturan yang berlaku maka Y dan K akan menerima hukuman takzir botak.
Mengetahui  hal  tersebut,  wali  santri  dari  Y  tidak  menerima  anaknya  menerima hukuman  tersebut.  Beliau  datang  ke  Pesantren  dan  menanyakan  perihal  tersebut  dan bertanya Guru Pesantren mana yang memberikan hukuman tersebut. Sesampainya Guru
Pesantren  ke  lokasi  wali  santri,  tanpa  basa  basi  Guru  Pesantren  tersebut  langsung menerima  hujanan  cacian  dan  makian  atau  kekerasan  verbal  dan  sedikit  kontak  fisik berupa dorongan dari wali santri.
Kasus kedua terjadi pada tahun 2022 akhir dimana banyak dari Guru Pesantren yang  mengeluhkan  tidak  layaknya  honor  yang  diberikan  oleh  pemerintah  kabupaten Bireuen khususnya Kemeterian Agama. Sedangkan Madrasah Pendidikan lainnya yang bernaung di bawah Kementerian Agama mendapatkan biaya operasional atau dana BOS yang layak. Bertolak dari pemikiran di atas bahwa berbagai bentuk penyimpangan dalam dunia  pendidikan  yang  berdampak  yuridis  merupakan  ancaman  bagi  penyelenggaraan pendidikan  di  Indonesia,  sedangkan  eksistensi  hukum  positif  yang  mengatur  masalah pendidikan  ini  masih  relatif  fragmentaris.  Adapun  hambatan  perlindungan  hukum terhadap  guru  pesantren  terkait  kekerasan  dan  perlakuan  tidak  adil  di  Kabupaten Bireuen adalah sebagai berikut :
a. Aturan positif yang masih relatif umum dan fragmatis
Berbicara  terkait  dengan  regulasi  atau  aturan  dalam  hal  ini  perlindungan  guru. Beberapa  peraturan  perUndang-Undangan  tentang  perlindungan  guru  antara  lain Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah Nomor  74  Tahun  2008  tentang  Guru,  Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Namun,  dari  berbagai  peraturan  perUndang-Undangan  yang  mengatur  tentang perlindungan  guru  masih  bersifat  umum  dan  terbatas.  Pemerintah  Kabupaten  Bireuen belum  memiliki  peraturan  daerah  tentang  perlindungan  guru  pesantren  sampai  dengan saat  ini  sehingga  perlindungan  guru  pesantren  cenderung  kurang  mendapat  perhatian melalui tindakan nyata.
b. Minimnya Pengetahuan Tentang UU Perlindungan Anak dan UUGD
Saat      ini,  pemberian      sanksi      yang  berat  kepada  siswa  akan  dinilai  sebagai pelanggaran  terhadap  Undang-undang  perlindungan  anak  dan  hak  asasi  manusia.    Hal tersebut membuat guru berada pada posisi dilematis karena ketika melakukan tindakan penegakan  disiplin  mereka  akan  berhadapan  dengan  undang-undang  perlindungananak
dengan  tuduhan  melakukan  kekerasan  terhadap  anak.  Perlu  menjadi  perhatian  bahwa kegagalan  guru  dalam  menegakkan  kedisiplinan  mengindikasikan  gagalnya  tujuan pendidikan  nasional.  Dampak  dari  adanya  undang-undang  perlindungan  anak  serta banyaknya kasus yang  menyeret guru ke pengadilan membuat guru tidak dapat terlalu tegas  kepada siswa  yang  melanggar  norma,  adat  istiadat, dan  aturan  sekolah.  Guru tidak  memiliki  wibawa  jika  tidak    tegas    dan    tidak    berani  memberikan    sanksi sehingga  siswa  tidak takut  untuk  melanggar  tata  tertib  sekolah.
c. Tidak Adanya Alokasi Dana BOS Untuk pesantren
Dana  BOS  adalah  program  yang  diusung  Pemerintah  untuk  membantu  sekolah  di Indonesia  agar  dapat  memberikan  pembelajaran  dengan  lebih  optimal.  Bantuan  yang diberikan  melalui  dana  BOS  yakni  berbentuk  dana.  Dana  tersebut  dapat  dipergunakan untuk  keperluan  sekolah,  seperti  pemeliharaan  sarana  dan  prasarana  sekolah  hingga membeli  alat  multimedia  untuk  menunjang  kegiatan  belajar  mengajar.  Untuk  besaran Dana  BOS  Reguler  yang  disalurkan  tetap  sama  seperti  tahun-tahun  sebelumnya,  yaitu dihitung  berdasarkan  jumlah  peserta  didik  yang  tercatat  di  Dapodik  yang  dikalikan dengan satuan biaya per masing-masing tingkat pendidikan.
Adapun upaya penegakkan perlindungan hukum terhadap guru pesantren terkait kekerasan dan perlakuan tidak adil di Kabupaten Bireuen antara lain :
a. Otimalisasi Penegakan Hukum Perlindungan Guru Pesantren Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah sebagai berikut: faktor kaidah hukum/peraturan itu sendiri, faktor petugas/ penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas,  faktor  masyarakat  dan  faktor  budaya.  Pendapat  tersebut  sejalan  dengan  yang dikemukakan  oleh  Friedman  yang  menyatakan  bahwa  penegakan  hukum  dipengaruhi oleh tiga hal yaitu subtansi hukum (le gal subtance ), Struktur Hukum ( legal structure ), Budaya Hukum ( legal culture ).
b. Sosialisasi Tentang UUGD dan UU Perlindungan Anak
Terhadap beberapa keterbatasan pemerintah Kabupaten Bireuen dalam menerapkan kebijakan  tentang  perlindungan  terhadap  guru  maka  perlu  komunikasi  dan  sosialisasi dalam  bentuk  workshop,  lokakarya  atau  seminar.  Sedangkan  menurut  para  guru
pesantren  yang  di  wawancarai  tentang  peraturan/Undang-  Undang  terkait  dengan perlindungan  guru  pesantren,  sebagian  besar  mereka  beralasan  tidak  tahu  karena kurangnya  bahkan  tidak  pernah  dilakukan  sosialisasi.  Meskipun  demikian,  para  guru mengganggap bahwa perhatian pemerintah dan pemerintah Kabupaten Bireuen terhadap profesi  guru  pesantren  sudah  ada,  namun  belum  berjalan  dengan  efektif  terkhusus mengenai perlindungan guru pesantren.
c. Pembentukan Lembaga Perlindungan Guru Pesantren
Maraknya  kasus  kekerasan  terhadap  guru  pesantren  di  Kabupaten  Bireuen mengindikasikan  bahwa  kurang  optimalnya  pihak  terkait  baik  Kementrian  Agama Kabupaten  Bireuen  maupun  Badan  Dayah  Bireuen  dalam  menangani  kasus  tersebut. Sehingga  dipandang  perlu  dibentuk  suatu  Lembaga  khusus  yang  memberikan perlindungan  kepada  guru  pesantren.  Misalnya  dengan  pembentukan  Sentra Perlindungan Guru Pesantren (SPGP).
d. Pembentukan Qanun Kabupaten tentang Perlindungan Guru Pesantren
Secara  tertulis,  negara  telah  memberikan  perlindungan  yang  cukup  bagi  guru, baik  perlindungan  hukum,  perlindungan  profesi,  perlindungan  kecelakaan  kerja  dan perlindungan  hak  kekayaan  intelektual.  Maraknya  kasus-kasus  hukum  dimana  guru pesantren  menjadi  korban,  pelecehan  terhadap  profesi  guru  dan  sejenisnya  menjadi bukti bahwa lemahnya perlindungan hukum terhadap profesi guru. Sehingga dipandang perlu membentuk peraturan daerah tentang perlindungan guru. Pembentukan peraturan daerah  sebagai  salah  satu  perangkat  yang  dapat  digunakan  melindungi  guru  pesantren dalam  menyelenggarakan  pendidikan  di  Kabupaten  Bireuen.  Gagasan  pembentukan peraturan  daerah  yang  mengatur  mengenai  perlindungan  guru  pesantren  harus  dibuat sesuai  dengan  kondisi  dan  kebutuhan  masyarakat  lokal.  Mengingat  bahwa  budaya masyarakat  Indonesia  berbeda  dengan  budaya  luar  termasuk  didalam  adalah  budaya masyarakat Kabupaten Bireuen.
e. Mengajukan Izin Operasional Satuan Pendidikan Muadalah (SPM)
Pendidikan  Muadalah  adalah  Pendidikan  Pesantren  yang  diselenggarakan  pada jalur  pendidikan  formal  pada  jenjang  pendidikan  dasar  dan  menengah  yang  berbasis kitab kuning atau dirasah islamiah degan pola pendidikan muallimin sebagai bagian dari
penyelenggaraan  pendidikan  nasional  yang  penyelenggaraannya  diakui  melalui Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2019  tentang  Pesantren.  Pendidikan  Muadalah merupakan salah satu wujud rekognisi atas kekhasan tradisi akademik Pesantren dalam bentuk  penyelenggaraan  Pendidikan  Pesantren  yang  keberadaannya  melekat  pada keberadaan Pesantren itu sendiri.

## D. KESIMPULAN
Berdasarkan pembahasan tentang perlindungan  hukum terhadap guru pesantren terkait  kekerasan  dan  perlakuan  tidak  adil  di  Kabupaten  Bireuen  dapat  disimpulkan bahwa :
1) Perlindungan guru terhadap guru pesantren di kabupaten bireuen secara khusus belum  ada  di  atur  dalam  Undang-Undang,  peraturan  guru  pesantren  masih berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2005  tentang  Guru  dan Dosen, dapat  dikemukakan  ranah  perlindungan  hukum  bagi  guru.  Frasa  perlindungan hukum yang dimaksudkan di sini mencakup semua dimensi yang terkait dengan upaya  mewujudkan  kepastian  hukum,  kesehatan,  keamanan,  dan  kenyamanan bagi  guru  dalam  menjalankan  tugas-tugas  profesionalnya.  Perlindungan  profesi mencakup perlindungan  terhadap pemutusan hubungan kerja  (PHK) yang tidak sesuai  dengan  peraturan  perundang-  undangan,  pemberian  imbalan  yang  tidak wajar,  pembatasan  dalam  penyampaian  pandangan,  pelecehan  terhadap  profesi dan  pembatasan/pelarangan  lain  yang  dapat  menghambat  guru  dalam melaksanakan  tugas.
2) Hambatan yang terjadi terhadap perlindungan hukum kepada guru pesantren di Kabupaten Bireuen yaitu faktor subtansi hukum pemerintah Kabupaten Bireuen belum  memiliki  peraturan  daerah  tentang  perlindungan  guru  pesantren  sampai dengan  saat  ini  sehingga  perlindungan  guru  pesantren  cenderung  kurang mendapat  perhatian  melalui  tindakan  nyata  faktor  struktur  hukum,  penegakan perlindungan  hukum  terhadap  guru  pesantren  di  Kabupaten  Bireuen  belum berjalan dengan baik, faktor budaya hukum pada aspek budaya hukum dikaitkan dengan  perlindungan  guru  pesantren,  kurangnya  kesadaran  hukum  dari
orangtua/wali  murid  di  Kabupaten  Bireuen  tanpa  mencari  tahu  terlebih  dahulu terkait  dengan  permasalahan  yang  terjadi  dengan  melakukan  musyawarah mufakat  antara  oranh  tua/wali  peserta  didik  dengan  guru  pesantren  atau  pihak sekolah  seperti  pada  kasus  yang  terjadi  di  pesantren  Darussa’adah  Aceh  Cab. Cot Puuk .
3) Upaya  yang  dilakukan  agar  hambatan  terhadap  perlindungan  hukum  bagi pesantren  di  Kabupaten  Bireuen  dapat  diselesaikan  Sosialisasi  dan  Revisi Undang-Undang  tentang  Guru  Pesantren  terhadap  beberapa  keterbatasan pemerintah  Kabupaten  Bireuen  dalam  menerapkan  kebijakan  tentang perlindungan terhadap guru maka perlu komunikasi dan sosialisasi dalam bentuk workshop,  lokakarya  atau  seminar.  Pembentukan  Lembaga  Perlindungan  Guru Pesantren  maraknya  kasus  kekerasan  terhadap  guru  pesantren  di  Kabupaten Bireuen  mengindikasikan  bahwa  kurang  optimalnya  pihak  terkait  baik Kementrian Agama Kabupaten maupun Badan Dayah Bireuen dalam menangani kasus tersebut. Sehingga dipandang perlu dibentuk suatu Lembaga khusus yang memberikan perlindungan kepada guru pesantren.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Abdulkadir, Muhammad. Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004.
Adar Madura, Kolom Budaya & Pendidikan, Edisi Bulan Mei 2005.
Ali Yusuf, Etika Santri, Darsa Press, 2010.
Ali Yusuf, Etika Wali Santri, Darsa Press, 2011.
Bacharudin Musthafa, Education Reform (The Case of Indonesia), Jakarta.
Barda  Nawawi  Arief,  Bunga  42.  Rampai  Kebijakan  Hukum  Pidana,  Bandung:  Citra Aditya Abadi, 2002.
Barda  Nawawi  Arief,  Kebijakan  Legislatif  Dalam  Penanggulangan  Kejahatan  Dengan Pidana Penjara, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1996.
Hartono,  Politik  Hukum  Menuju  Satu  Sistem  Hukum  Nasional,  Bandung,  Alumni, 1991.
J Suprapto, Metode Penelitian Hukum dan Stastistik, Rineka Cipta, Jakarta, 2003.
Lexy  J  Moleong,  Metodelogi  Penelitian  Kualitatif,  PT  Remaja  Rosdakarya,  Bandung,
2013.
M. Solly Lubis, Filsafat Ilmu dan Penelitian, Bandung, Mandar Maju, 1994.