## Kedudukan Hak Menguasai Negara Atas Tanah
Andi Bustamin Daeng Kunu
Dosen Fakultas Hukum Universitas Tadulako, Palu
abstract
The existence of  mastering rights of   the state for land  is  the constitutional  base for  state  to  arranging  the  exploitation  of  land    in  Indonesia  for  the  maximum  of people  prosperity.  The  Competention  as  expressed  in  Section  33  sentence  (  3) UUD 45 and get furthermore coherent in Section 2 sentence ( 1) UUPA, so that state  in  conducting  arrangement  have  to  pursuant  to  law  which  populis  for  the maximum of people prosperity. State as a personification of  all people was given the mastering rights.  Its target is to give the service in arranging exploiting of the natural  resource    of  the nation  to  reach  the target  of  land  exploiting  to  give  the competent life for as much as possible people.
Kata kunci : hak menguasai negara, perspektif  UUPA

## I. Pendahuluan
Tanah  merupakan  kekayaan alam  yang  dikuasai  negara  dan dipergunakan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat, hal ini dinyatakan  Pasal  33  ayat  (3)  UUD 45,  yang  dipertegas  kembali  dalam Pasal  2  ayat  (1)  Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Dasar- Dasar  Pokok  Agraria  dinyatakan; Atas dasar ketentuan  dalam Pasal 33 ayat  3  Undang-undang  Dasar    dan hal-hal  sebagaimana  yang  dimaksud dalam  Pasal  1,  bumi,  air  dan  ruang angkasa,  termasuk  kekayaan  alam yang  terkandung  didalamnya  itu pada  tingkatan  tertinggi  dikuasai oleh  negara,  sebagai  organisasi kekuasaan.
Memaknai  rumusan  pasal tersebut  memberikan  kewenangan kepada negara untuk mengatur pemanfaatan  hak-hak  atas  tanah diwilayah  Indonesia.  Artinya  negara mempunyai kewenangan untuk mengatur, merencanakan serta mengendalikan penguasaan dan pemilikan hak atas tanah. Kewenangan  negara  menguasai  hak atas tanah diperoleh karena permasalahan pertanahan tidak semua  dapat  diselesaikan  sendiri oleh masyarakat, sehingga hak
kekuasaan negara atas tanah merupakan  pelengkap  terhadap  hak- hak  atas  tanah  yang  dikuasai  oleh masyarakat.  Hal  ini  sebagaimana ditegaskan  Frans  Magnis  Soeseno dalam Ida Nurlinda bahwa:
Fungsi Negara dalam penyelenggaraan sebagian kepentingan masyarakat itu hanyalah bersifat melengkapi. Dalam hal  masyarakat  dapat  menyelesaikan kepentingan/masalahnya  sendiri,  dan selama  hal  itu  tidak    bertentangan dengan  kepentingan/hak  pihak  lain, maka  campur  tangan  Negara    tidak diperlukan 1 .
Pendapat  diatas  memberikan pemaknaan  hak  penguasaan  Negara atas  tanah    sebagai  kewenangan untuk  mengatur  hubungan  hukum pemanfaatan  hak  atas  tanah  oleh
1 . Frans Magnis Soeseno dalam Ida Nurlinda, 2009, Prinsip-Prinsip Pembaharuan Agraria Perspektif Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 61.
warga  masyarakat.  Mengingat  tanah sebagai  sumber  daya  alam  yang menjadi sumber komplik dimasyarakat. Tanah  sebagai sumber daya  ekonomis  terbatas  dibutuhkan semua orang, sehingga membutuhkan  regulasi    dari  Negara agar kepemilikan dan pemanfaatannya  membawa  sebesar- besarnya  kemakmuran.  Berdasarkan latar  belakang  yang  diuraikan  secara singkat dan sederhana, maka menjadi pokok  permasalahan  dalam  tulisan ini  adalah  Bagimanakah      hak menguasai  Negara  atas  tanah  dalam UUPA ditinjau dari aspek filosofis ?.

## II. Pembahasan
Agar  dapat  memahami  secara filosofi,  hak  menguasai  Negara  atas tanah sebagimana diatur dan dilegalisasi  oleh  konstitusi,  maka akan dibahas terlebih dahulu pengertian  hak  menguasi  Negara sebagaimana diatur dalam  UUPA.
a. Pengertian Hak Menguasai
Negara Sampai  saat  ini  pengertian konsep  hak  menguasai  negara  tidak mempunyai  pengertian  yang  jelas dan tegas sehingga mepunyai penafsiran sesuai dengan kepentingan yang berpetensi menimbulkan komplik dalam implementasinya. Hal ini sebagimana  dinyatakan  oleh  Ida Nurlinda bahwa: Pengertian  ”dikuasai”    negara sebagaimana    dinyatakan  dalam Pasal  33  ayat  (3)    UUD  1945,  tidak dijelaskan lebih rinci dalam penjelasan,  baik  penjelasan  umum maupun  penjelasan  pasal  demi  pasal .  Hal  ini  memungkinkan    hak
menguasai  negara  itu  ditafsirkan atas berbagai pemahaman,
tergantung  dari  sudut  padang  dan kepentingan yang menafsirkan.
Hal  senada  dikemukakan  pula oleh Abrar Saleng bahwa:
HPN  sebagai  konsep    sampai saat  ini  belum  mempunyai  konsep serta  makna  yang  jelas  dan  tegas yang  dapat  diterima  oleh  semua pihak  dalam  hubungannya  dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam nasional, sehingga mengundang banyak penafsiran yang berimplikasi kepada implementasinya. Perbedaan implementasi  ini    baik  dalam peraturan perundang-undangan maupun  dalam  pelaksanaannya  oleh departemen/instansi pemerintah terkait.  Akibatnya  sering  terjadi benturan  atau  komplik  kepentingan dan  kewenangan  dalam  pengelolaan dan  pemanfaatan  sumber  daya  alam nasional 2 . Sedangkan pengertian menurut Kamus Besar Bahasa
Indonesia  kata  ”menguasai”  berarti kedudukan  berkuasa  atas  sesuatu atau  memegang  kekuasaan  atas sesuatu 3 .  Dengan  demikian  hak menguasai  negara  jika  dimaknai menurut  pengertian  kamus  adalah kekuasaan  negara  atas  sumber  daya alam Indonesia. Sehingga bila dihubungkan dengan penjelasan Pasal  2  ayat  (1)  UUPA  yang  secara khusus  memberikan  pengertian  hak menguasai atas tanah adalah dinyatakan  :  sesuai  dengan  pangkal pendirian  tersebut  diatas  perkataan
2 . Abrar Saleng, 2007, Hukum Pertambangan, UII Press, Jakarta, hal. 2.
3 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia, Jakarta, 1988, hal. 467.
”dikuasai”,  dalam  pasal  ini  akan tetapi    adalah  pengertian,  yang memberi  wewenang  kepada  negara sebagai  organisasi  kekuasaan  dari bangsa Indonesia.
Dengan  berpedoman  pada
penjelasan  hak  menguasai  negara atas  tanah  yang  ditegaskan  dalam pasal  2  ayat  (1)  UUPA    negara sebagai organisasi kekuasaan tertinggi  seluruh  rakyat  Indonesia diberikan wewenang untuk : a. Mengatur dan menyelenggarakan, peruntukan, penggunaan, persedian dan pemeliharaan;
b. Menentukan  dan  mengatur hak-hak  yang  dapat  dipunyai atas  (bagian  dari)    bumi,  air dan ruang angkasa itu;
c. Menentukan  dan  mengatur hubungan-hubungan  hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan  hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa. Maka  secara  filosofi  dari makna  hak  menguasai  negara  atas sumber daya agraria (tanah), memberikan  kewenangan  kepada negara  untuk  mengatur  pemanfaatan hak-hak  atas  tanah  termasuk  yang dikuasai  oleh  masyarakat.  Artinya kedudukan  negara  dalam  mengurus dan  mengatur  hak-hak  atas  tanah masyarakat terkait dengan kedudukan  sebagai  penguasa  bukan sebagai  pemilik.  Sebab  pengertian antara  dikuasai  dengan  ”dimiliki” mempunyai konsekwensi yuridis sebagai  pernah  terjadi  sebelum berlakunya  UUPA.  Makna  dimiliki mempunyai konsekwensi sama
dengan pemaknaan asas domein pada jaman penjajahan  Belanda. Sehingga masyarakat  dalam  konsep  ini  tidak ada  yang  dapat  mempunyai  hak milik,  melainkan  hanya  hak  pakai
saja.
Dengan demikian akan bertentangan  dengan  asas  hukum adat sebagai dasar berlakunya hukum agraria  (ingat  pasal  5  UUPA). Sehingga  tepat  apa  yang  ditegaskan oleh Boedi Harsono;
Mencarikan sumber dan landasan    tugas  bagi  kewenangan negara  dalam  melaksanakan    tugas kenegaraannya pada hak kepemilikan negara atas tanah bukanlah konsepsinya  hukum  tata  negara modern. Melainkan kerupakan
konsepsi  hukum  tata  negara  feodal, yang  sudah  lama  ditinggalkan,  baik dalam  praktik  maupun  dalam  teori hukum 4 . Berdasarkan pendapat tersebut,  maka  negara  Indoesia sebagai sebuah negara hukum modern mengakui adanya hak penguasaan  negara  dalam  rangka melaksanakan hubungan hukum
langsung antara negara dengan bumi, air  dan  ruang  angkasa  sebagaimana dimaknai  oleh    Notonegoro  yang menetapkan  adanya  tiga  macam bentuk hubungan  sebagai berikut: a. Negara  sebagai  subjek,  diberi kedudukan tidak sebagai perorangan tetapi sebagai negara.
Dengan demikian, negara sebagai badan  kenegaraan,  badan  yang publiekrechtelijk .  Dalam  bentuk ini  negara  tidak  mempunyai kedudukan  yang  sama  dengan perorangan.
b. Negara  sebagai  obyek,  yang dipersamakan dengan perorangan sehingga hubungan antara negara dengan bumi dan lain sebagainya itu ”sama” dengan hak perorangan atas tanah.
4 . Boedi Harsono, 2005, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang- undang Pokok Agraria, Isi Dan pelaksanaannya, Jembatan, Jakarta, hal. 268.
c. Hubungan antara negara ”langsung”  dengan  bumi  dan sebagainya  tidak  sebagai  subjek perorangan  dan  tidak  dalam kedudukannya  sebagai  negara yang  memiliki,  tetapi  sebagai negara yang menjadi personifikasi  dari  seluruh  rakyat sehingga dalam konsep ini negara tidak  lepas  dari  rakyat.  Negara hanya menjadi pendiri dan pendukung kesatuan-kesatuan rakyat 5 . Berdasarkan penjelasan tersebut,  maka  sudah  jelas  bahwa makna dikuasai oleh negara pengertiannya berbeda dengan dimiliki  serta  tidak  serupa  dengan asas domein sebagamana era penjajahan Belanda. Hak mengauasai negara  atas  sumber  daya  agraria sebagaiman dinyatakan dalam UUPA
merupakan  pemberian  wewenang kepada  negara  sebagai  personifikasi dari seluruh rakyat Indonesia, berkuasa untuk mengatur pemanfaatan  hak-hak  atas  tanah untuk  memberikan  sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. b. Makna Substansi Hak Menguasai Tanah Oleh Negara Makna hakikat menguasai Negara  atas  tanah  sebagaimana dijelaskan  dalam  Pasal  2  ayat  (1) UUPA, telah memberikan kewenangan pengaturan pemanfaatan hak-hak atas tanah baik secara  luas  maupun  secara  terbatas pada  hak-hak  tertentu  (hak  milik). Artinya dalam hal-hal khusus Negara berperan  aktif  sebagai  penguasa mengatur  dan  mengurus  penggunaan tanah  sesuai  dengan  wewenangnya. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh
5 . Dalam Ida Nurlinda, Op Cit, hal. 55-56.
Iman Soetiknjo bahwa Negara mempunyai kewenangan baik kedalam maupun keluar  yaitu ; a. Membuat  suatu  rencana  umum mengenai persediaan, peruntukan, dan penggunaan bumi,  air,  dan  ruang  angkasa serta kekayaan alam yang terkandung  di  dalamnya  untuk keperluan  yang  bersifat  politis, ekonomis,  dan  sosial  (Pasal  14 ayat  (1)  UUPA),  sedangkan pemerintah  daerah  juga  harus membuat  perencanaannya  sesuai dengan rencana pemerintah pusat (Pasal 14 ayat (2) UUPA). b. Menentukan adanya macam-
macam hak atas permukaan bumi yang dapat diberikan dan dipunyai  oleh  perorangan  (baik sendiri maupun bersama-
sama)/badan  hukum  (Pasal  4 UUPA).  Hal  ini  berarti  bahwa bagi  perorangan/  badan  hukum tertentu
dimungkinkan mempunyai hak milik atas tanah. c. Berusaha agar sebanyak mungkin orang mempunyai hubungan dengan tanah, dengan menentukan luas maksimum tanah yang boleh dimiliki/dikuasai perorangan (Pasal 7 dan 17 UUPA), mengingat tiap-tiap WNI mempunyai  kesempatan  yang sama  untuk  memperoleh  suatu hak  atas  tanah  serta  mendapat manfaat  dan  hasilnya,  baik  bagi diri  sendiri  maupun  keluarganya (Pasal 9 ayat (2) UUPA).
d. Menentukan bahwa setiap orang/badan hukum yang mempunyai suatu hak atas tanah, mengusahakan  tanah  itu  sendiri,
dengan  beberapa  perkecualian (Pasal  10  UUPA).  Hal  ini  untuk menjaga jangan sampai ada tanah absente.
e. Berusaha  agar  tidak  ada  tanah telantar dengan menegaskan bahwa  semua  hak  atas  tanah berfungsi  sosial,  dan  mencegah kerusakannya merupakan kewajiban siapa saja yang mempunyai hak atas tanah (Pasal 6 dan Pasal 15 UUPA).
f. Mengatur hubungan-hubungan hukum  antara  orang-orang  dan perbuatan-perbuatan hukum mengenai  bumi,  air,  dan  ruang angkasa.  Misalnya  hak  guna usaha, hak guna bangunan, sewa- menyewa,  sebagaimana  tersebut dalam Pasal 16 UUPA.
g. Mengatur pembukaan tanah,
pemungutan hasil hutan (Pasal 46
UUPA)  dan  penggunaan  air  dan ruang  angkasa  (Pasal  47,48 UUPA).
h. Mengatur  pengambilan  kekayaan alam  yang  terkandung  dalam bumi,  air,  dan  ruang  angkasa (Pasal 8 UUPA).
i. Mengadakan  pendaftaran  tanah di  seluruh  wilayah  Republik
Indonesia, untuk menjamin kepastian hukum (Pasal 19 UUPA) Selanjutnya kewenangan negara    keluar  dapat  melakukan sebagai berikut : a. Menegaskan  bahwa  hubungan bangsa  Indonesia  dengan  bumi, air,  dan  ruang  angkasa  dalam wilayah Indonesia sebagai kaeunia  Tuhan  Yang  Maha  Esa, dan  karenanya  bersifat  abadi
(Pasal 1 ayat (3) UUPA). Hal ini berarti  hubungan  tersebut  tidak dapat diputus oleh siapa pun.
b. Menegaskan  bahwa  orang  asing (bukan WNI) tidak dapat mempunyai hubungan penuh dan kuat  dengan  bumi,  air,  ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di wilayah Indonesia. Hanya WNI yang dapat mempunyai hubungan yang sepenuhnya dan terkuat di
seluruh  wilayah  Indonesia  (Pasal
21 UUPA) 6 . Sedangkan menurut SW. Soemardjono bahwa : “...di  Indonesia,  dalam  konsep negara menguasai, negara yang memperoleh  kewenangan  dari seluruh rakyat (bangsa) Indonesia,  diberi  kedudukan sebagai  badan  penguasa  yang pada tingkatan tertinggi berwenang  untuk  mengatur pemanfaatan  tanah  dalam  arti luas  serta  menentukan  dan mengatur hubungan pemenfaatan  dan  perbuatan hukum berkenaan dengan tanah. Sebagai penerima kuasa, maka  segala  tindakan  negara yang berkaitan dengan pembuatan kebijakan dan pengawasan  atas  terlaksananya segala peraturan dan kebijaksanan itu harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat 7 . Melihat  pendapat  kedua  pakar hukum tersebut, maka dapat dimaknai bahwa hak menguasai oleh negara atas tanah, merupakan pendelegasian  kewenangan    oleh seluruh rakyat kepada negara sebagai organisasi  kekuasaan  tertinggi  untuk mendapatkan pengaturan dan pelayanan.  Pendelegasian  wewenang
6 .  Iman  Soetiknjo,  1994,  Politik  Agraria Nasional  (Hubungan  Manusia  Dengan Tanah  Yang  Berdasarkan  Pancasila,  Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hal. 51- 52.
7 . Maria SW. Soemardjono, 1998, Kewenangan Negara Untuk Mengatur Dalam  Konsep  Penguasaan  Tanah  Oleh Negara,  Pidato  Pengukuhan  Jabatan  Guru
Besar  Pada  Fajultas  Hukum  Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hal. 5.
tersebut  merupakan  asas  dalam hukum  adat  yang  diangkat  pada tingkatan  tertinggi  dalam  hukum positif,  khususnya  hukum  tanah nasional  dengan  mengingat  asas hukum  tanah  berdasarkan  pada  asas hukum  adat.  Dalam  hukum  adat penguasaan hak atas tanah diserahkan  kepada  ketua  adat  untuk memelihara dan mengatur pemanfaatan  dan  penggunaan  tanah dalam wilayah ulayatnya. Perwujudan  hak  menguasai negara  atas  tanah,  maka  negara (pemerintah) dalam melakukan kewenangannya  harus  berdasarkan peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.  Karena    tindakan  yang dilakukan negara yang tidak berdasarkan pada peraturan perundang-undangan  yang  berlaku, maka dianggap sebagai pemilik  atas tanah  bukan  lagi  sebagai  memegang mandat hak  menguasai negara. Sehingga  sangat  tepat  apa  yang dinyatakan oleh Maria SW Soemardjono bahwa; Kewenangan  negara  mengatur itu dibatasi  oleh dua hal: Pertama ,  pembatasannya  oleh Undang-undang dasar. Pada prinsipnya  hal-hal  yang  diatur  oleh negara tidak boleh berakibat terhadap  pelanggaran  hak-hak  dasar manusia  yang  dijamin  oleh  undang- undang dasar. Misalnya, suatu peraturan  tidak  boleh  bias  terhadap kepentingan suatu pihak, terlebih jika hal  tersebut  menimbulkan  kerugian kepada  pihak  lain.  Bahwa  apabila karena  sesuatu  hal  seseorang  harus melepaskan hak atas tanahnya, maka ia  berhak  memperoleh  perlindungan hukum yang adil atas pengorbanannya itu. Prinsip pengakuan terhadap hak orang lan itu harus dirumuskan secara tegas
didalam peraturan perundang- undangan. Kedua , pembatasan yang bersifat  substantib.  Dalam  kaitan  ini pertanyaan  yang  harus  dijawab adalah, apakah peraturan yang dibuat itu relevan dengan tujuannya?. Sesuai  dengan  Pasal  2  ayat  (3) UUPA, maka semua peraturan pertanahan  harus  ditujukan  untuk terwujudnya sebesar-besar kemakmuran rakyat, sedangkan ruang lingkup pengaturan pertanahan dibatasi oleh Pasal 2 ayat (2) UUPA. Samping relevansi, maka kewenangan  pembuatan  kebijakan tidak  dapat  didelegasikan  kepada organisasi swasta. Mengapa demikian  ?.  Karena  yang  diatur  itu berkaitan dengan kesejahteraan umum  yang  syarat  dengan  misi pelayanan.  Pihak  swasta  merupakan bagian  dari  masyarakat  yang  ikut diwakili  kepentingannya  dan  oleh karena itu tidak dimungkinkan untuk mengatur  karena  hal  itu  akan menimbulkan komplik kepentingan 8 .
Pandangan diatas telah memberikan  pemaknaan  yang  jelas mengenai hak menguasai negara atas tanah  sebagaimana  diatur  dalam UUPA  adalah  untuk  memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat  yang  membuthkan  akses terhadap tanah. Tanah sebagai sumber daya alam langkah jika tidak diatur oleh negara dalam hal pemanfaatan  dan  pengelolaannya akan banyak menimbulkan persoalan-persoala dalam masyarakat. Mengingat tanah dibutuhkan  oleh  semua  orang  yang keberadaannya sangat-sangat terbatas akan menjadi sumber komplik  jika  tidak  ada  kewenangan untuk mengatur yang dimiliki
8 . Maria SW. Soemardjono, Ibid hal. 6-7.
negara.  Negara  sebagai  pemilik kewenangan akan mengatur pemilikan  dan  penguasaan  hak-hak atas  tanah  dalam  masyarakat.  Agar hak-hak  atas  tanah  yang  di  miliki maupun  dikuasai  oleh  masyarakat dalam pemenfaatannya tidak membawa atau berdampak merugikan pihakatau masyarakat lainnya,  justru  sebaliknya  yang dikehendaki pemilikan dan penguasaan tanah diharapkan memberikan sebesar-besarnya manfaat kepada sebanyak-banyaknya orang. Konsekwensi dari hak menguasai negara, sebagaimana diatur  dalam  Pasal  2  UUPA  tidak lain  untuk  mewujudkan  sebesar- besarnya  kemakmuran  rakyat  demi tercapainya kesejahteraan sosial sebagaimana  cita-cita  bangsa  dalam
Pembukaan  Undang-undang  Dasar 1945.  Jika  tidak  untuk  mencapai kesejahteraan  rakyat,  negara  tidak mempunyai  hak  untuk  menguasai tanah sebagai hak bangsa sebagaimana    dimaksud  dalam  Pasal 1  UUPA.  Sehingga  tepat  apa  yang dinyatakan oleh Ida Nurlinda bahwa; Keterkaitan kaidah ”hak menguasai  negara”  dengan  ”sebesar- besarnya  kemakmuran  rakyat”  akan menimbulkan kewajiban negara sebagai berikut:
1. Segala  bentuk  pemanfaatn  bumi, air,  ruang  angkasa  dan  kekayaan alam  yang  terkadung  didalamnya, harus secara nyata dapat meningkatkan  kemakmuran  dan kesejahteraan masyarakat;
2. Melindungi  dan  menjamin  segala hak  rakyat  yang  terdapat  didalam dan  diatas  bumi,  air,  ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung  di  dalamnya,  dapat menghasilkan  secara  langsung
atau  dinikmati  langsung  oleh rakyat;
3. Mencegah  segala  tindakan  dari pihak mana punyang akan menyebabkanrakyat tidak mempunyai kesempatan atau akan kehilangan  akses  terhadap  bumi, air,  ruang  angkasa  dan  kekayaan alam yang terkandung didalamnya 9 . Sedangkan Bagir Manan menyatakan bahwa:
Ketiga  aspek  diatas  harus selalu  menjadi  arahan    atau  acuan dalam  menentukan  dan  mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan bumi,  air,  ruang  angkasa,  dan kekayaan  alam  yang  etrkandung didalamnya.  Hal  ini  menyangkut segala  kegiatan  dari  hulu  sampai  ke hilir  sebagai  satu  kesatuan,  bukan sesuatu  yang  dapat  dipilah-pilah. Tidak  ada  satu  bagian  yang  terpisah dari  pengertian  “dikuasai  negara” dan  “dipergunakan    untuksebesar- besar  kemakmuran  rakyat”  bahkan semakin  kehilir  kegiatan  itu  akan semakin menyentuh kepentingan rakyat  banyak  secara  lebih  nyata, yang  memerlukan    jaminan  dan perlindungan yang nyata pula 10 . Dalam konteks pernyataan diatas, khusus yang berkaitan dengan permasalahan pertanahan, maka sifat dan  hakikat  hak  menguasai  Negara atas  tanah  adalah  berkaitan  dengan membangun,  mengatur,  memelihara dan  memanfaatkan    tanah  dalam rangka memberikan manfaat sebesar- besarnya    dan  sebanyak-banyaknya untuk kepentingan rakyat. Mengingat keterbatasan  tanah  dan  banyaknya yang  membutuhkan  tanah,  sehingga Negara dengan hak menguasai  dapat memanfaatkan  semaksimal    dan  se-
9 .  Ida Nurlinda, Op Cit, hal. 63.
10 . Bagir Manan dalam ida Nurlinda, Ibid,
efisien mungkin sesuai dengan tujuan dan ketentuan UUPA. Sebagai wujud hak menguasai Negara  atas  tanah,  Negara  dituntut kewenangannya  untuk  mewujudkan kesejahteraan  dan  keadilan  bagi seluruh  rakyat  dalam  penggunaan dan pemanfaatan tanah.
Kewenangan  Negara  dalam memanfaatkan hak menguasai Negara  atas  tanah,  akan  terlaksana apabila Negara tidak menyalahgunakan  kewenangan  yang diberikan oleh rakyat. Sebagai Negara  hukum,  dalam  menjalankan kekuasaan yang diemban dan dipercayakan rakyat selalu berlandaskan  pada  aturan  hukum. Sehingga rakyat juga selalu akan taat dan  patuh  pada  aturan  hukum  yang berlaku  atas  segala  aktivitas  dalam pemanfaatan hak-hak atas tanah yang dikuasinya. Terhadap hak menguasai Negara  atas  tanah  yang  mendapat amanah berupa kewenangan mengatur pemanfaatan tanah sebagai hak bangsa, bahwa segala tindakannya harus dapat mempertanggung  jawabkan  secara hukum.  Sebagai  Negara  hukum,  hak menguasai Negara atas tanah kaitannya  dengan  tujuan  Negara memberikah  hak  dan  kewenangan kepada  Negara  menguasai  tanah dalam rangka;
1. “Negara”  melindungi  segenap bangsa  Indonesia  dan  tumpah darah Indonesia, dengan berdasar pada persatuan; ini artinya
sumber  daya  tanah  sebagai  hak bangsa terhadap tanah-tanah yang terdapat dalam suatu pulau bukan hanya  hak  dari  rakyat  atau masyarakat dipulau tersebut.
2. Negara hendak mewujudkan keadilan  social  bagi  seluruh rakyat  Indonesia;  konsep  ini berkaitan dengan hak penguasaan Negara  atas  tanah  berkaitan  erat dengan Negara kesatuan Republik  Indonesia,  jika  tanah tidak  dalam  penguasaan  Negara,
maka  masyarakat  disuatu  pulau akan mengklain sebagai miliknya dan  tidak  dapat  diganggu  gugat oleh  masyarakat  (rakyat)  dari pulau lainnya.
3. Negara yang berkedaulatan rakyat;  dalam konteks ini Negara sebagai personifikasi dari seluruh rakyat berwenang mengatur penggunaan  dan  pemanfaatan tanah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Tujuan hak penguasaan Negara sebagaimana dituangkan dalam Pasal 2  UUPA  dalam  rangka  memberikan sebesar-besarnya  kemakmuran  untuk sebanyak-banyak orang, dapat dimaknai  bahwa  kemakmuran  dalam hal  ini  bukan  hanya  dalam  artian materil tetapi dimaknai bahwa pemilikan dan penguasaan tanah oleh orang perorang tidak saling melanggar hak masing-masing.
Sehingga  hak  kekuasaan  Negara merupakan  kekuasaan  yang  dimiliki oleh  Negara  atau  kekuasaan    yang dijalankan  oleh  Negara,  merupakan tugas  khusus  yang  dimiliki  Negara sebagai pemilik kewenangan.
Kekuasaan  atau  tugas  Negara sebagai pemilik kewenangan
mengatur  sehubungan  dengan  hak tersebut  oleh  Ronald  Z  Titahelu disimpulkan  sebagai berikut:
a. Hubungan  antara  Negara  dengan tanah adalah berupa:
1. Kekuasaan yang lahir berdasarkan  kedaulatan,  yang terutama dilaksanakan terhadap  pihak  luar  Indonesia baik pribadi maupun Negara;
2. Kekuasan yang lahir berdasarkan    kekuasaan  dari
rakyat,  dimana  Negara  sebagi “ terriroriaale  publiekerechts- gemeenshcapvan  everheid  en onderdanen ” memiliki karakter sebagai suatu lembaga sehingga terhadapnya diberi wewenang atau kekuasaan  untuk  mengatur secara intern; 3. Kekuasaan  yang  dijalankan oleh  Negara  adalah  kekuasaan yang didasarkan pada keyakinan  dan  moral  terhadap Tuhan  dan  terhadap  manusia, khusus warganya,  didalam keluhuran harkat dan martabatnya,  secara  hukum, kekuasaan  yang  dijalankan oleh Negara melalui pemerintah  adalah  kekuasaan yang  didasarkan  pada  asas- asas  hukum  umum  yakni keseimbangan hak dan kewajiban; 4. Kekuasaan yan dijalankan
Negara  member  dasar  bagi tercapainya tujuan-tujuan hukum yaitu: a. adil,  dalam  arti  keadilan social  bagi  seluruh  rakyat Indonesia;
b. bermanfaat memenuhi kebutuhan  manusia  secara damai dan adil; c. kepastian  hukum,  karena kepentingan dan kamanfaatan  secara  formal diwujudkan dalam hukum,  sehingga  menjadi hukum  Negara,  cara-cara perwujudan  secara  formal mengartikan  dua  hal  yitu pengakuan materiil terhadap nilai keamanusian, dan perlakuan  secara  formal melalui  permusyawaratan perwakilan berlandaskan hikmakebijaksaan. d. Hubungan  antara  orang perseorangan,  keluarga  dan masyarakat  dengan  tanah
adalah berupa: 1. Hubungan  kepunyaan (bukan  milik),  sebab tanah merupakan karunia Tuhan; 2. Kekuasaan untuk menjalankan  hubungan kepunyaan itu dilakukan  dalam  hak dan  kewajiban yang berimbang;  hak  yang diartikan sebagai kemampuan dan kecakapan untuk melakukan  apa  yang secara bebas boleh dilakukannya, juga diimbangi dengan kewajiban yaitu kemampuan dan kecakapan untuk melakukan  apa  yang harus dilakukan. 11
Tanpa  adanya  pengaturan  hak menguasai Negara sebagaimana dalam Pasal 2 UUPA, maka hak dan penguasaan tanah akan terjadi monopoli  dari  sebagian  orang  saja
(tidak  terkendali).  Dimana  Negara dengan  kekuasaan  yang  diberikan oleh  peraturan  perundang-undangan dapat membuat regulasi-regulasi yang mengatur pemilikan dan penguasaan  tanah  oleh  masyarakat baik  perorangan  maupun  badan hukum. Dengan demikian
penguasaan  dan  pemilikan  hak  atas tanah tidak terjadi penumpukan pada masyarakat tertentu saja (masyarakat
ekonomi kuat), sebab ada
pembatasan oleh hukum berlaku.

## III. Penutup
3.1. Simpulan Filosofi  dari  hak  menguasai Negara  atas  tanah  dalam  UUPA, adalah  peran  aktif  pemerintah  dalam mengatur penguasaan dan penggunaan  sumber  daya  tanah sehingga  pemanfaatannya  terarah sesuai  dengan  tujuan  pembangunan nasional  dalam  rangka  mencapai sebesar-besarnya kemakmuran. Mengingat  tanah  sebagai  sumber daya  yang  terbatas  dan  bernilai ekonomis  tinggi,  sehingga  akan menjadi  rebutan  dalam  penguasaan masyarakat yang memerlukan regulasi  pemerintah  untuk  mengatur dan menata penguasaannya sebagaimana dikehendaki oleh UUPA.  Sehingga secara filosofi hak menguasai  Negara  atas  tanah  adalah hak  untuk  mengatur  penguasaan  dan penggunaan  tanah  dalam  wilayah kesatuan Negara Republik Indonesia.
3.2. Saran Hak  penguasaan  Negara  atas sumber  daya  tanah  harus  tetap dipertahankan dalam rangka pengaturan  dan  penataan  sumber daya  tanah  dan  agraria  sebagai kakayaan  alam  bangsa,  sehingga tidak dikuasai  secara berlebihan dan dieksploitasi  secara  berlebihan  pula oleh  hak  pihak  tidak  bertanggung jawab. Tanpa hak penguasaan Negara  maka  penguasaan  sumber daya  tanah  akan  tertumpuk  pada sebagian kecil orang sehingga
melanggar  ketentuan  dan  tujuan UUPA.
Daftar Pustaka Abrar Saleng,2007, Hukum Pertambangan, UII Press, Yogyakarta. A.P  Parlindungan,  1993,  Komentar Atas  Undang-Undang  Pokok Agraria, Mandar Maju. Bandung Boedi Harsono, 2005, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan  Undang-undang Pokok Agraria, Isi Dan pelaksanaannya, Jembatan, Jakarta. Ida  Nurlinda,  2009,  Prinsip-Prinsip Pembaharuan Agraria Perspektif  Hukum,    Rajawali Pers, Jakarta. Iman Soetiknjo, 1994 , Politik Agraria  Nasional  (Hubungan Manusia  Dengan  Tanah  Yang Berdasarkan  Pancasila,  Gadjah Mada University Press, Yogyakarta. Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia, 1988 , Departemen  Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia, Jakarta . Maria S.W Sumardjono, 1998 , Kewenangan  Negara  Untuk Mengatur Dalam Konsep Penguasaan Tanah Oleh Negara,  Pidato  Pengukuhan Jabatan  Guru  Besar  Pada Fakultas  Hukum  Universitas Gadjah Mada, 12 April, Yogyakarta, 1998. Undang Undang Dasar 1945.
Undang Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.