Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah Vol. 10 No. 1 (2023), 36-50 E-ISSN: 2716-0610 , P-ISSN: 2086-3225

## Penerapan  Prinsip  Syariah  di  Bank  Wakaf  Mikro  Barokah  Al- Masthuriyah dalam Pemberdayaan Masyarakat
Fithri Dzikrayah, Fahmi Hasan Nugroho
UIN Sunan Gunung Djati Bandung Surel Korespondensi: fithridzikrayah@uinsgd.ac.id
Keywords: Sharia Principles; Micro Waqf Bank; Community Empowerment

## Abstract
Micro Waqf Bank (BWM) is a Sharia Microfinance Institution (LKMS) that exists to overcome community groups that face difficulties in accessing financial institutions. However, the SOP makes  BWM  different  from  microfinance  institutions.  BWM's  financing  products  are  still limited  as  BWM  Barokah's  business  focus  is  financing  with  qardh  contracts  with  low margins.  The  purpose  of  this  study  is  to  see  the  application  and  supervision  of  sharia principles at the Barokah al-Masthuriyah Micro Waqf Bank in empowering  the community and  the  contracts  used  in  it.  This  research  uses  an  empirical  juridical  approach  with  a qualitative  approach.  Data  was  obtained  through  interviews,  observations,  and  literature studies. The result of this research is that Barokah al-Masturiyah Waqf Bank has a financing product  that  uses a  qardh  contract. BWM  al-Masturiyah  in  carrying  out  the  mandate  of Law Number 21 of 2008 where every business activity based on sharia principles, must be carried  out  in  accordance  with  sharia  principles  that  have  been  determined  by  the  DSN- MUI. Therefore, in carrying out supervision of BWM management in accordance with sharia principles,  BWM  Barokah  al-Masthuriyah  has  carried  out  various  supervisions.  In conclusion, BWM al-Masturiyah has implemented sharia principles supervised by DPS, the Cooperative Office, OJK, and LAZNAS BSM Umat.

## Kata Kunci:
Prinsip Syariah;
Bank Wakaf Mikro; Pemberdayaan
Masyarakat

## Abstrak
Bank Wakaf Mikro (BWM) merupakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang hadir untuk  mengatasi  kelompok  masyarakat  yang  menghadapi  kesulitan  dalam  akses  terhadap lembaga  keuangan.  Akan  tetapi  SOP  yang  menjadikan  BWM  berbeda  dengan  lembaga keuangan mikro. Produk pembiayaan BWM masih terbatas sebagaimana fokus usaha BWM Barokah  adalah  pembiayaan dengan  akad qardh  dengan margin  yang  rendah.  Tujuan dari penelitian  ini  adalah  untuk  melihat  penerapan  dan  pengawasan  prinsip  syariah  di  Bank Wakaf Mikro Barokah al-Masthuriyah dalam memberdayakan masyarakat serta akad yang digunakan  di  dalamnya.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  yuridis  empiris  dengan pendekatan  kualitatif.  Data  yang  diperoleh  melalui  wawancara,  observasi,  serta  studi pustaka. Hasil dari penelitian ini ialah Bank Wakaf Barokah al-Masturiyah memiliki produk pembiayaan  yang  menggunakan  akad qardh. BWM  al-Masturiyah  dalam  melaksanakan amanat  Undang – Undang  Nomor  21  Tahun  2008  di  mana  setiap  kegiatan  usaha  yang berdasarkan prinsip syariah, maka harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang  telah  ditentukan  oleh  DSN-MUI.  Oleh  karena  itu,  dalam  melaksanakan  pengawasan terhadap  pengelolaan  BWM  yang  sesuai  dengan  prinsip  syariah,  BWM  Barokah  al- Masthuriyah  telah  melakukan  berbagai  pengawasan.  Kesimpulannya,  BWM  al-Masturiyah telah  menerapkan  prinsip – prinsip  syariah  dengan  diawasi  oleh  DPS,  Dinas  Koperasi,  OJK, dan LAZNAS BSM Umat.

## PENDAHULUAN
Fungsi  didirikannya  sebuah  negara  di  antaranya  adalah  untuk  memberikan  kesejahteraan bagi rakyatnya. 1 Kesejahteraan dan kemakmuran rakyat merupakan ciri dari Keunggulan dan keberhasilan suatu negara. 2 Oleh karena itu, dalam Pasal 4 UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan  Sosial  dinyatakan  bahwa  kesejahteraan  sosial  merupakan  tanggung  jawab Negara. 3 Kesejahteraan  sosial  dapat  dicapai  salah  satunya  melalui  pembangunan  di  bidang ekonomi. 4 Dan  di  antara  pilar  penyokong  ekonomi  negara  dalam  hal  peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat adalah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah suatu bentuk usaha ekonomi produktif yang dilakukan  oleh  orang-perseorangan  atau  badan  usaha  perorangan  yang  memenuhi  kriteria Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah. 5 UMKM  terdiri  dari  semua  pedagang  kecil  dan menengah,  penyedia  jasa  kecil  dan  menengah,  petani  dan  peternak  kecil  dan  menengah, kerajinan  rakyat  dan  industri  kecil,  toko  kelontong,  koperasi,  dan  masih  banyak  lagi. 6 Oleh karena itu, UMKM merupakan 99% dari keseluruhan unit usaha yang ada di Indonesia. 7 Total usaha  yang  mendominasi  itu  UMKM  telah  berkontribusi  dalam  penyerapan  tenaga  kerja nasional hingga 96,9% dan kontribusi terhadap PDB adalah sebesar 60,5%. 8
Wakaf  adalah  salah  satu  sumber  potensial  dalam  mengembangkan  ekonomi  umat, karena sifatnya sebagai kepemilikan manfaat dengan bertahannya objek wakaf maka wakaf bisa  menjadi  dana  abadi  umat  yang  dapat  memberikan  manfaat  untuk  kesejahteraan masyarakat. 9 Hal  itu  tercantum  di  dalam  Pasal  22  UU  No.  41  Tahun  2004  tentang  Wakaf bahwa  untuk  mencapai  tujuan  dan  fungsi  wakaf  maka  harta  benda  wakaf  dapat  di peruntukan bagi sejumlah hal di antaranya adalah kemajuan dan peningkatan ekonomi umat serta kemajuan kesejahteraan umum lainnya. 10
Di  antara  program  pemerintah  dalam  memajukan  Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah (UMKM)  demi  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  dibuatlah  program  Bank  Wakaf Mikro  (BWM)  yang  diinisiasi  oleh  Otoritas  Jasa  Keuangan  bersama  Lembaga  Amil  Zakat
1 Abdul  Halim,  “Pengaruh  Pertumbuhan  Usaha  Mikro,  Kecil  Dan  Menengah  terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  Kabupaten Mamuju,” GROWTH Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan 1, no. 2 (25 April 2020): 157 – 72.
2 Muhardi  Muhardi,  “Kontribusi  Pendidikan  dalam  Meningkatkan  Kualitas  Bangsa  Indonesia,” MIMBAR :  Jurnal  Sosial  dan Pembangunan 20, no. 4 (15 Desember 2004): 478 – 92, https://doi.org/10.29313/mimbar.v20i4.153.
3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
4 Rudy Hendra Pakpahan dan Eka NAM Sihombing, “ Tanggung Jawab Negara Dalam Pelaksanaan Jaminan Sosial Responsibility State In The Implementation Of Sosial Security,” Jurnal Legislasi Indonesia 9, no. 2 (2018): 163 – 74.
5 Feni  Dwi  Anggraeni,  “Pengembangan  Usaha  Mikro,  Kecil  Dan  Menengah  (UMKM)  Melalui  Fasilitasi  Pihak  Eksternal  Dan Potensi  Internal  (Studi Kasus  Pada Kelompok  Usaha  ‘Emping  Jagung’  Di  Kelurahan  Pandanwangi  Kecamatan  Blimbing  Kota Malang),” Jurnal Administrasi Publik 1, no. 6 (20 Agustus 2013): 1286 – 95.
6 Akmal  Fadilah  dkk.,  “Pengembangan  Usaha  Mikro,  Kecil,  Dan  Menengah  Melalui  Fasilitasi  Pihak  Eksternal  Dan  Potensi Internal,” BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 2, no. 4 (2 November 2021): 892 – 96, https://doi.org/10.31949/jb.v2i4.1525.
7 Belinda Azzahra dan I. Gede Angga Raditya Prasadha Wibawa, “Strategi Optimalisasi Standar Kinerja Umkm Sebagai Katalis Pereko nomian Indonesia Dalam Menghadapi Middle Income Trap 2045,” Inspire Journal: Economics and Development Analysis 1, no. 1 (9 Mei 2021): 75 – 86.
8 Haryo  Limanseto,  “UMKM  Menjadi  Pilar  Penting  dalam  Perekonomian  Indonesia,”  Kementerian  Koordinator  Bidang Perekonomian  RI,  5  Mei  2021,  https://ekon.go.id/publikasi/detail/2969/umkm-menjadi-pilar-penting-dalam-perekonomian- indonesia.
9 Nasrul Fahmi Zaki Fuadi, “Wakaf sebagai Instrumen Ekonomi Pembangunan Islam,” Economica: Jurnal Ekonomi Islam 9, no. 1 (31 Juli 2018): 151 – 77, https://doi.org/10.21580/economica.2018.9.1.2711.
10 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
Nasional (LAZNAS) Bangun Sejahtera Mitra Umat (BSM Umat). 11 Tujuan Program Bank Wakaf Mikro ini adalah agar para pengusaha UMKM bisa lebih mudah mendapatkan pembiayaan. 12 BWM memiliki badan hukum sebagai koperasi dengan izin usaha sebagai Lembaga Keuangan Mikro  Syariah  (LKMS)  dengan  tugas  mengelola  dana  wakaf  untuk  disalurkan  dalam pembiayaan produktif bagi masyarakat yang membutuhkan. 13
BWM berposisi di lembaga pendidikan pesantren dengan harapan dapat meningkatkan fungsi  pesantren  sebagai  motor  penggerak  ekonomi  masyarakat  sekitar  pesantren mengingat  mayoritas  lokasi  pesantren  berada  di  pedesaan. 14 Salah  satu  BWM  yang  telah berjalan dan berkembang di Jawa Barat adalah Bank Wakaf Mikro Barokah Al-Masthuriyah. Didirikan pada tahun 2018 berdasarkan atas Surat Izin Operasional KEP-317/KR.02/2018 dan berbadan  hukum  koperasi  berdasarkan  ketetapan  no.  010359/BH/M.KUKM.2/X/2018. Capaian  BWM  Barokah  Al-Masthuriyah  pada  awal  tahun  2023  dalam  jumlah  pembiayaan kumulatif  adalah  1,7  milyar  dengan  jumlah  nasabah  kumulatif  sebanyak  1.000  orang nasabah. 15
BWM Barokah al-Masthuriyah merupakan salah satu BMW yang banyak memberikan penyaluran  dana  kepada  masyarakat,  akan  tetapi  dalam  pelaksanaannya  akad  yang digunakan masih terbatas dikarenakan berbenturan dengan SOP. Selain itu, meskipun BMW termasuk  ke  dalam  Lembaga  Keuangan  Mikro  namun  ada  beberapa  ketentuan  yang menjadikan BWM berbeda dengan lembaga keuangan mikro lain. Oleh karena itu, penelitian ini  memfokuskan  kajian  pada  regulasi  serta  prinsip  syariah  yang  dijalankan  oleh  BWM Barokah Al-Masthuriyah.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan memadukan data sekunder berupa  bahan  hukum  dengan  data  primer  yang  didapat  melalui  observasi  langsung  di lapangan untuk melihat kesesuaian antara hukum yang semestinya ( das sollen ) dengan fakta yang terjadi di lapangan ( das sein ). 16 Data primer didapatkan melalui mekanisme wawancara dan  kajian  terhadap  bahan  tertulis  yang  didapat  saat  observasi  lapangan,  adapun  data sekunder  didapat  melalui  kajian  literatur  terhadap  regulasi  dan  sejumlah  penelitian  terkait Bank Wakaf Mikro.
11 Muhammad  Akbar  Rahib,  Muhammad  Rizky  Ramadhan,  dan  Muh ammad  Fakhri  Fadhillah,  “Bank  Wakaf  Mikro  Sebagai Alternatif  Pembiayaan  Modal  Pelaku  UMKM  Yang  Efektif,” Diponegoro  Journal  of  Islamic  Economics  and  Business 1,  no.  3  (17 Desember 2022): 147 – 57.
12 Siska  Lis  Sulistiani,  Muhammad  Yunus,  dan  Eva  Misfah  Bayuni,  “Aspek  Hukum  Bank  Wakaf  Mikro  Dalam  Pengen tasan Kemiskinan  Berbasis  Pesantren  Di  Indonesia,” Jurnal  Bimas  Islam 12,  no.  1  (27  Desember  2019):  1 – 26, https://doi.org/10.37302/jbi.v12i1.86.
13 Machica Roufun Nuha, “Pengelolaan Dana Bank Wakaf Mikro Di Lembaga Keuangan Mikro Syariah,” WADIAH 4, no. 2 (24 Juli 2020), https://doi.org/10.30762/wadiah.v4i2.3157.
14 Angga  Syahputra  dkk.,  “Pendekatan  Ekonomi  Syariah  Bagi  Pemberdayaan  Ekonomi  Pesantren,” Dimasejati:  Jurnal  Pengabdian Kepada Masyarakat 4, no. 1 (29 Juni 2022): 118 – 32, https://doi.org/10.24235/dimasejati.v4i1.10823.
15
“BWM BAROKAH PESANTREN AL - MASTHURIYAH,” Badan Wakaf Mikro, 2023, http://lkmsbwm.id/bwm/profil/320400003.
16 Suyanto, Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan (Gresik: UNIGRES PRESS, 2023).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Regulasi Industri Keuangan Syariah di Indonesia
Sebelum adanya Undang – Undang tentang Perbankan Syariah, eksistensi Lembaga Keuangan Syariah  masih  mengacu  pada  Undang – Undang  Nomor  7  Tahun  1992  tentang  Perbankan. 17
Bank Syariah tetap muncul sekalipun tidak memiliki payung hukum secara khusus. Pada saat itu,  kemunculan  Bank  Syariah  didasarkan pada Paket  Kebijaksanaan  27 Oktober  1988  yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. 18 Paket kebijakan ini memberikan batasan setoran minimal yang  kecil  yakni  10  miliar  untuk  bank  umum  dan  50  juta  untuk  BPR,  hal  ini  kemudian membuka peluang berdirinya banyak bank baru di Indonesia termasuk di antaranya adalah bank yang tidak menggunakan sistem bunga.
Kebijakan  ini  telah  berhasil  meningkatkan jumlah  bank  dari  angka  124  di  tahun  1980 dan menjadi 151 bank di tahun 1990 hingga 240 bank di tahun 1995 19 sekaligus juga telah berhasil  meningkatkan  jumlah  kredit  perbankan  dari  angka  42,25  triliun  pada  tahun  1988 menjadi  85,86  triliun  pada  tahun  1990. 20 Pada  saat  itu,  Paket  Kebijakan  27  Oktober  1988, telah memunculkan BPR Islam al-Azhar, BPR Berkah Amal Sejahtera, BPR Dana Mardhatillah dan  BPR  Amanah  Rabbaniyah  (1990),  BPRS  Hareukat  Lambaro  Aceh  Besar  dan  juga  Bank Muamalat (1991). 21
Payung  hukum  sementara  untuk  Lembaga  Keuangan  Syariah  adalah  Undang – Undang Nomor  7  Tahun  1992. 22 Undang – Undang  tersebut  telah  membuka  peluang  bagi  Lembaga Keuangan  Syariah  menyelenggarakan  perbankan  dengan  sistem  bagi  hasil. 23 Namun, Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tidak sama sekali membahas tentang aturan Lembaga Keuangan  Syariah.  Aturan  tentang  Lembaga  Keuangan  Syariah  justru  diserahkan  pada Peraturan Pemerintah. Dalam Pasal 6 tentang Usaha Bank Umum Poin m. dinyatakan bahwa di antara  usaha  bank  umum  adalah  “menyediakan  pembiayaan  bagi  nasabah  berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah”. 24
Berdasarkan  atas  UU  Nomor  7  Tahun  1992,  istilah  yang  digunakan  untuk  Lembaga Keuangan Syariah adalah “Bank dengan Prinsip Bagi Hasil”. 25 Sebutan ini agar membedakan Bank  Syariah  dan  Bank Konvensional. Aturan  detail tentang  Bank  dengan  Prinsip  Bagi  Hasil dituangkan  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  72  Tahun  1992  tentang  Bank  Berdasarkan
17 Neni Sri Imaniyati, “Perkembangan Regulasi Perbankan Syariah di Indonesia : Peluang dan Tantangan, ” Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum 11, no. 1 (2009): 21 – 38, https://doi.org/10.29313/sh.v11i1.510. 18 Venny  Jannatul  Putri  dan  Moh  Faizal,  “Prosedur  Pembiayaan  Pem belian  Kendaraan  Bermotor  Dengan  Prinsip  Murabahah Pada  PT.  Bank  Pembiayaan  Rakyat  Syariah  Al- Falah  Banyuasin,” Ekonomica  Sharia:  Jurnal  Pemikiran  Dan  Pengembangan  Ekonomi Syariah 4, no. 1 (30 Agustus 2018): 57 – 70, https://doi.org/10.36908/esha.v4i1.171.
19 Joseph Soedradjad Djiwandono, Sejarah Bank Indonesia periode 4 : 1983-1997: Bank Indonesia pada masa pembangunan ekonomi dengan pola deregulasi , ed. oleh Androecia Darwis dan Bank Indonesia, Ed. 1 (Jakarta: Bank Indonesia, 2005).
20 Ramadan Putra, Kurniawati Kurniawati, dan Nur ’aeni Martha, “Kebijakan Deregulasi Dalam Bidang Perbankan Di Indonesia Tahun  1983- 1997,” Estoria:  Journal  of  Social  Science  and  Humanities 1,  no.  1  (5  Oktober  2020):  15 – 31, https://doi.org/10.30998/je.v1i1.460.
21 Atang Abdul Hakim, Fiqih Perbankan Syariah: Transformasi Fiqih Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan (Bandung: PT Refika Aditama, 2019).
22 Titik Triwulan Tutik, “Kedudukan Hukum Perbankan Syariah dalam Sistem Perbankan Nasional,” Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah 7, no. 1 (1 Juni 2016): 1 – 27, https://doi.org/10.18326/muqtasid.v7i1.1-27.
23 Khotibul Umam, “Sejarah Pembangunan Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia,” Veritas et Justitia 6, no. 2 (25  Desember 2020): 250 – 73, https://doi.org/10.25123/vej.v6i2.3629.
24 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
25 Parman  Komarudin  dan  Muhammad  Syarif  Hidayatullah,  “Alur  Legislasi  dan  Transformasi  Hukum  Perbankan  Syariah  di Indonesia,” Mizan: Journal of Islamic Law 5, no. 1 (18 Juni 2021): 133 – 44, https://doi.org/10.32507/mizan.v5i1.868.
Prinsip  Bagi  Hasil. 26 Ruang  lingkup  bagi  hasil  yang  diatur  di  dalam  PP  tersebut  berkaitan dengan imbalan dalam kegiatan penarikan dana, penyaluran dana, dan usaha lain yang lazim digunakan  oleh  bank  dengan  prinsip  bagi  hasil. 27 PP  ini  juga  secara  tegas  memberikan pembatasan  antara  bank  yang  berdasarkan  atas  bagi  hasil  dan  bukan  bagi  hasil  dengan melakukan pembatasan kegiatan hanya dalam satu jenis di antar dua jenis itu, bank dengan prinsip  bagi  hasil  dilarang  untuk  melakukan  kegiatan  yang  tidak  didasari  atas  bagi  hasil begitu pun sebaliknya. 28
Implementasi prinsip syariah pada perbankan adalah dengan mengganti sistem bunga dengan  sistem  bagi  hasil. 29 Selain  itu,  berdasarkan  PP  ini,  maka  Bank  dengan  Prinsip  Bagi Hasil wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS). 30 DPS memiliki tugas untuk melakukan pengawasan  terhadap  produk  Perbankan  agar  dilaksanakan  sesuai  dengan  prinsip  syariat Islam. 3132 Dalam  Pasal  5  ayat  (1)  juga  dijelaskan  bahwa  kedudukan  DPS  dalam  organisasi Perbankan  adalah  bersifat  independen  dan  terpisah  dari  Kepengurusan  Bank. 33 Selain  itu,
DPS juga memiliki tugas untuk menentukan boleh atau tidaknya suatu produk dan/atau jasa dipasarkan. 34 Dengan  demikian,  salah  satu  syarat  DPS  adalah  harus  memiliki  pengetahuan yang luas dan mendalam terkait dengan Syari’at Islam. 35
Pada  tahun  1998,  terbentuklah  Undang – Undang  Nomor  10  Tahun  1998  tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan. 36 Dalam Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 dijelaskan istilah “Bank Umum berdasarkan Prinsip Syariah” sebagai  pengganti  istilah  “Bank  dengan  Prinsip  Bagi  Hasil.” 37 Pada  Pasal  1  Poin  13  prinsip syariah  didefinisikan  sebagai  “aturan  perjanjian  berdasarkan  hukum  Islam  antara  bank dengan  pihak  lain  untuk  menyimpan  dana  dan  atau  pembiayaan  kegiatan  usaha,  atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah…”. Dal am Undang – Undang ini juga dijelaskan  sejumlah  mekanisme  akad  yang  dapat  diimplementasikan  di  Perbankan  Syariah, seperti mudharabah, musharakah, murabahah, ijarah, dan ijarah wa iqtina. 38
26 Aristoni Aristoni, “Keberadaan Bank Syariah Dalam Tata Hukum Nasional,” TAWAZUN : Journal of Sharia Economic Law 2, no. 1 (31 Maret 2019): 45 – 60, https://doi.org/10.21043/tawazun.v2i1.5534.
27 Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil
28 Pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil
29 Mustafa,  “Prinsip  Bagi  Hasil  Dalam  Perbankan  Syariah  Menurut  Hukum  Islam,” Jurnal  Al  Mabhats 4,  no.  1  (28  November 2019): 23 – 49.
30 Sija Putra Rulanda, Zulfi Diane Zaini, dan Melisa Safitri, “Kedudukan Hukum Pengawas Bank Syariah yang Dilakukan oleh Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  dan  Dewan  Syariah  Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia  (DSN- MUI),” Jurnal  Supremasi ,  21 September 2020, 36 – 51, https://doi.org/10.35457/supremasi.v10i2.1148.
31 Rahmat Ilyas, “Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Perbankan Syariah,” JPS (Jurnal Perbankan Syariah) 2, no. 1 (9 April 2021):
42 – 53, https://doi.org/10.46367/jps.v2i1.295.
32 Murah Syahrial, “Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) Terhadap Kepatuhan Pemenuhan Syariah Pada Perbankan Syariah,” Jurnal An-Nahl 9, no. 1 (30 Juni 2022): 45 – 52, https://doi.org/10.54576/annahl.v9i1.47.
33 Irwan Misbach, “Kedudukan dan Fungsi Dewan Pengaw as Syariah dalam Mengawasi Transaksi Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia,” Jurnal Minds: Manajemen Ide dan Inspirasi 2, no. 1 (16 Maret 2015): 79 – 93, https://doi.org/10.24252/minds.v2i1.4634.
34 Husnul Fatarib, “Revitalisasi Peran dan Fungsi Dewan Pengawas di Lembaga Keuangan Syari’ah Kota Metro,” El -Hekam 2, no. 1 (30 Januari 2018): 1 – 20, https://doi.org/10.31958/jeh.v2i1.822.
35 Reza  Wahyu  Pradita  dan  Aji  Dedi  Mulawarman,  “Menelusuri  Peran  Dewan  Pengawas  Syariah  Dalam  Pencapaian  Syari’a Compliance (Studi Di Koperasi Syariah Tunas Artha Mandiri Cabang Nganjuk),” Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB 3, no. 2 (8 April 2016), https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/1939.
36 Iman Nur Hidayat, Nurizal Ismail, dan Alifia Annisaa, “Sejarah Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia,” Ijtihad : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam 13, no. 2 (1 September 2019): 247 – 64, https://doi.org/10.21111/ijtihad.v13i2.3544.
37 Sofyan  Al- Hakim,  “Perkembangan  Regulasi  Perbankan  Syariah  Di  Indonesia,” Ijtihad :  Jurnal  Wacana  Hukum  Islam  Dan Kemanusiaan 13, no. 1 (1 Juni 2013): 15 – 31, https://doi.org/10.18326/ijtihad.v13i1.15-31.
38 Undang-Undang no. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang no. 7 tahun 1992 tentang Perbankan
Undang – Undang  Nomor  10  Tahun  1998 juga  menjelaskan tentang pembentukan  dan tugas  Dewan  Pengawas  Syariah  di  Bank  Umum  dengan  Prinsip  Syariah. 39 DPS  tersebut selanjutnya  ditetapkan  oleh  Bank  Indonesia.  Bank  Indonesia  kemudian  mengeluarkan sejumlah  aturan  terkait Bank  Syariah,  di  antaranya  adalah  SK  Direksi  BI  no.  32/34/KEP/DIR tentang  Bank  Umum  Berdasarkan  Prinsip  Syariah  dan  SK  Direksi  BI  No.  32/36/KEP/DIR tentang  Bank  Perkreditan  Rakyat  Berdasarkan  Prinsip  Syariah  yang  sama-sama  disahkan tanggal  12  Mei. 40 Kedua  Surat  Keputusan  ini  kemudian  diubah  menjadi  Peraturan  Bank Indonesia (PBI) No. 6/24/PBI/2004 untuk SK no. 32/34 dan menjadi PBI No. 6/17/PBI/2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah. 41
Peraturan Bank Indonesia No. 6/24/PBI/2004 juga memberikan sejumlah aturan terkait Dewan Pengawas Syariah seperti persyaratan calon DPS (Pasal 21), ketentuan jumlah, aturan rangkap  jabatan  dan  status  DPS  dalam  bank  (Pasal  26),  tugas,  wewenang  dan  tanggung jawab  DPS  (Pasal  27),  pengajuan,  persetujuan  dan  penetapan  calon  DPS  (Pasal  31,  32  dan 33),  dan  aturan  peralihan  (Pasal  75). 42 Dengan  adanya  PBI  No.  6/24/PBI/2004  tersebut setidaknya memberikan titik terang terkait aturan prinsip syariah yang diterapkan di seluruh lembaga keuangan syariah di Indonesia.
Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 kemudian diubah menjadi Peraturan Bank  Indonesia  Nomor  7/35/PBI/2005  tentang  Bank  Umum  yang  Melaksanakan  Kegiatan Usaha  Berdasarkan  Prinsip  Syariah.  PBI  ini  menjelaskan  tentang  tugas – tugas  Dewan Pengawas  Syariah, 43 di  antaranya: 44 a)  Memastikan  dan  mengawasi  kesesuaian  kegiatan operasional  bank  terhadap  fatwa  yang  dikeluarkan  oleh  DSN;  b)  Menilai  aspek  syariah terhadap pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan bank; c) Memberikan opini dan aspek  syariah  terhadap  pelaksanaan  operasional  bank  secara  keseluruhan  dalam  laporan publikasi  bank;  d)  Mengkaji  jasa  dan  produk  baru  yang  belum  ada  fatwa  untuk  dimintai kepada  DSN;  dan  e)  Menyampaikan  laporan  hasil  pengawasan  syariah  sekurang-kurangnya setiap enam bulan kepada Direksi, Komisaris, DSN, dan Bank Indonesia.
Pada tahun 2008, kemudian Pemerintah bersama DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor  21  Tahun  2008  tentang  Perbankan  Syariah. 45 Sampai  saat  ini,  Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2008 digunakan sebagai payung hukum Perbankan Syariah di Indonesia. 46 Undang-Undang ini terdiri dari 13 bab dan 70 Pasal, mencakup sekitar 17 konsep muamalah
39 Atin Meriati Isnaini, “Pertanggungjawaban Dewan Pengawas Syariah (DPS) Dalam Operasional Perbankan Syariah,” Jatiswara 37, no. 3 (29 November 2022), https://doi.org/10.29303/jtsw.v37i3.428.
40 Ni  Nyoman  Adi  Astiti  dan  Jefry  Tarantang,  “Kedudukan  Sharia  Compliance  Perbankan  Syariah  Di  Indonesia  Perspektif Yuridis- Filosofis,” JURNAL AL-QARDH 5, no. 2 (28 Desember 2020): 119 – 33, https://doi.org/10.23971/jaq.v5i2.2454.
41 Hakim, Fiqih Perbankan Syariah: Transformasi Fiqih Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan .
42 Peraturan Bank Indonesia No. 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah
43 Utary Maharany Barus dan Yudika Dwi Erwanda, “Peran Otoritas J asa Keuangan (OJK) Dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) Dalam  Pengawasan  Akad  Pembiayaan  Pada  Perbankan  Syariah  Yang  Mengandung  Klausula  Eksonerasi,” Naskah  Publikasi 16 (2015).
44 Hafiizh Maulana, “Analisis Legislasi Undang - Undang Dewan Pengawas Syariah Di Indonesia (Suatu Kajian Yuridis Formil),” EKOBIS SYARIAH 1, no. 1 (24 Juni 2021): 43 – 52.
45 Thalis  Noor  Cahyadi,  “Penyelesaian  Sengketa  Perbankan  Syariah  (Kritik  Atas  Contradictio  in  Terminis  Pasal  55  Undang - Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah),” JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia) 1, no. 2 (22 Maret 2016): 15 – 29, https://doi.org/10.21927/jesi.2011.1(2).15-29.
46 Nidya Waras Sayekti dan Ariesy Tri Mau leny, “Analisis Kinerja Perbankan Syariah di Indonesia: Pra dan Pasca Undang– Undang Nomor  21  Tahun  2008  tentang  Perbankan  Syariah),” Jurnal  Ekonomi  &  Kebijakan  Publik 4,  no.  1  (2013):  27 – 38, https://doi.org/10.22212/jekp.v4i1.66.
yang  ada  di  dalam  fikih  yakni: wadi’ah,  mudharabah,  musyarakah,  murabahah,  salam, istishna’, qardh, ijarah, IMBT, hawalah , kafalah, wakalah, baitul mal, zakat, sedekah, hibah dan  wakaf  yang  digunakan  dalam  pasal  dan  ayat  yang  berkaitan  dengan  kegiatan  bank syariah dari menghimpun dana, menyalurkan dana, fungsi sosial dan fungsi wali amanat. 47
Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2008  ini  secara  tegas  menjelaskan  batasan  dari acuan prinsip syariah yang digunakan di dalam industri keuangan syariah. 48 Dalam Pasal 26 ayat  (1)  dinyatakan  bahwa  kegiatan  usaha  dan/atau  produk  jasa  syariah  wajib  tunduk kepada  Prinsip  Syariah. 49 Kemudian  ayat  (2)  menjelaskan  bahwa  yang  dimaksud  dengan Prinsip Syariah adalah apa yang difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia. Dan pada ayat (3) dituangkan  di  Peraturan  Bank  Indonesia. 50 Menindaklanjuti  ayat  (3)  ini  kemudian  Bank Indonesia  mengeluarkan  PBI  No.  10/17/PBI/2008  Tentang  Produk  Bank  Syariah  dan  Unit Usaha  Syariah. 51 Pada  Pasal  9  ayat  (2)  dinyatakan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  fatwa Majelis Ulama Indonesia adalah fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI). 52
Hal  ini  kemudian  ditegaskan  kembali  oleh  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 24/POJK.03/2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank  Syariah  dan  Unit  Usaha  Syariah  yang  menyatakan  bahwa  bank  wajib  menerapkan prinsip  syariah. 53 Berdasarkan  Peraturan  OJK  tersebut,  Bank  Syariah  dalam  menerbitkan produk  atau  aktivitasnya  harus  prinsip  syariah,  yang  didukung  oleh  Fatwa  Dewan  Syariah Nasional – Majelis  Ulama  Indonesia.  Dengan  demikian,  Fatwa  DSN-MUI  merupakan  acuan dalam melaksanakan prinsip syariah di Industri Keuangan Syariah Indonesia.

## Penerapan Prinsip Syariah di Bank Wakaf Mikro Barokah Al-Masthuriyah Posisi BWM Barokah Al-Masthuriyah dalam Program Bank Wakaf Mikro
Bank  Wakaf  Mikro  (BWM)  Barokah  Al-Masthuriyah  adalah  salah  satu  BWM  yang  didirikan sebagai  pelaksanaan  atas  program  Pemerintah  bersama  OJK  yang  bertujuan  untuk menyediakan  permodalan  bagi  masyarakat  kecil  yang  tidak  dapat  mengakses  permodalan dari lembaga keuangan formal. Lembaga yang menjadi eksekutor program BWM ini adalah Lembaga  Amil  Zakat  Nasional  (LAZNAS)  Bangun  Sejahtera  Mitra  Umat  (BSM  Umat)  melalui program  pemberdayaan  masyarakat  pesantren.  LAZNAS  BSM  Umat  menyalurkan  dana kepada BWM Barokah Al-Masthuriyah sebesar Rp. 4.250.000.000 yang dipecah ke dalam tiga kategori dengan rincian sebagai berikut: 54
47 Hakim, Fiqih Perbankan Syariah: Transformasi Fiqih Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan .
48 Bu rhanuddin Robbani, “Peran Kebijakan Politik Dalam Perkembangan Keuangan Syariah Di Indonesia,” Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 8, no. 3 (28 Oktober 2022): 2700 – 2708, https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.5945.
49 Abdul Haris Simal, “Relevansi Fatwa Dalam Regulasi Perbankan Syariah Sebagai Landasan Operasional Perbankan Syariah,” Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 3, no. 2 (26 Desember 2019): 157 – 75, https://doi.org/10.26618/j-hes.v3i2.2645.
50 Undang-Undang no. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
51 Najikha  Akhyati,  “Transformasi  Fatwa  DS N-MUI  Tentang  Akad  Musyarakah  Mutanaqisah  Dalam  Peraturan  Perundang- Undangan,” Syar’ie : Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam 3, no. 2 (31 Agustus 2020): 115 – 36.
52 Anita Marwing, “Fatwa Ekonomi Syariah di Indonesia,” Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law 2, no. 2 (17 September 2017): 211 – 27, https://doi.org/10.24256/alw.v2i2.639.
53 Haniah Ilhami, Hartini, dan Destri Budi Nugraheni, “Harmonisasi Regulasi Oleh Otoritas Jasa Keuangan Syariah Pada Akad Murabahah  (Analisis  Terhadap  Standar  Produk  Murabahah),” Mimbar  Hukum 33,  no.  2  (30  Desember  2021):  346 – 72, https://doi.org/10.22146/mh.v33i2.2429.
54 BWM “Laporan Tahunan 2020” (Jakarta, 2020).
Rp. 250.000.000  Dana  dihibahkan  sebagai  dana  awal  pembangunan  dan penyediaan peralatan kantor BWM Al-Masthuriyah Rp. 1.000.000.000  Dana dipecah menjadi 10 akun deposito dengan besaran masing-masing  Rp.  100.000.000  yang  dapat  dicairkan untuk  penyaluran  dana  kepada  nasabah  BWM  Barokah Al-Masthuriyah. Rp. 3.000.000.000  Dana  disimpan  dalam  bentuk  deposito  abadi  di  Bank Syariah  Mandiri  (sekarang  Bank  Syariah  Indonesia)  yang dikunci dan tidak dapat dicairkan dengan alasan apa pun. Hasil  dari  deposito  tersebut  digunakan  untuk  biaya operasional BWM Barokah Al-Masthuriyah.
Table 1 Rincian penyaluran dana LAZNAS BSM Umat kepada BWM Barokah Al-Masthuriyah
Dalam  skema  ini  LAZNAS  BSM  Umat  berposisi  sebagai  nazhir  wakaf  yang  menerima dana wakaf dari para donatur dan menyalurkannya kepada para mauquf ‘alaih yang di dalam kasus ini mauquf ‘alaih - nya adalah BWM. LAZNAS BSM Umat telah terdaftar sebagai nazhir di  Badan  Wakaf  Indonesia  dengan  nomor  registrasi  3.3.00201  dan  bertempat  di  Jakarta. Setidaknya  hingga  tahun  2023  ini  telah  terdapat  62  BWM  di  skala  nasional  dengan  jumlah pembayaran  kumulatif  mencapai  102.9  Milyar  dan  jumlah  pembiayaan oustanding hingga Januari 2023 mencapai 13.1 Milyar, total nasabah  kumulatif mencapai 63.000 nasabah dan total  nasabah outstanding mencapai  13.900  nasabah. 55 Karena  posisinya  sebagai mauquf ‘alaih maka  BWM  merupakan  penerima  manfaat  dari  wakaf  dan  tidak  termasuk  ke  dalam bagian  dari  nazhir  wakaf,  BWM  hanyalah  pihak  yang  menjadi  mitra  LAZNAS  BSM  Umat dalam tugasnya sebagai nazhir wakaf, atas dasar ini maka BWM tidak berada di bawah UU wakaf melainkan di bawah regulasi yang mengatur tentang Lembaga Keuangan Mikro. 56
Dalam kegiatannya BWM Barokah Al-Masthuriyah (beserta BWM lain dalam program yang  sama)  terikat  oleh aturan  yang telah ditentukan  dalam  Standar  Operasional  Prosedur (SOP),  SOP  tersebut  dibuat  dan  ditetapkan  oleh  LAZNAS  BSM  Umat  untuk  menjadi  acuan BWM  dalam  seluruh  kegiatannya.  Posisi  LAZNAS  BSM  Umat  sebagai  nazhir  wakaf berkewajiban untuk memastikan agar dana wakaf ditunaikan sesuai dengan peruntukannya, maka  LAZNAS  BSM  Umat  tidak  hanya  memberikan  aturan  yang  harus  diikuti  namun  juga memberikan  bimbingan  dan  mengadakan  pengawasan  secara  berkala  agar  kegiatan  yang dilaksanakan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan.
Di  antara  ketentuan  yang  dituangkan  di  dalam  SOP  yang  menjadikan  BWM  berbeda dengan lembaga keuangan mikro lain adalah seperti: 57
1. Tidak  diperkenankan  menghimpun  dan  mengelola  dana  baik  tabungan  atau simpanan dari masyarakat.
2. Segmen pasar utama masyarakat miskin potensial produktif di sekitar pesantren.
55 Bank Wakaf Mikro, “Statistik Data Nasional,” 2023, http://lkmsbwm.id/data_nasional.
56 Sulistiani,  Yunus,  dan  Bayuni,  “Aspek  Hukum  Bank  Wakaf  Mikro  Dalam  Pengentasan  Kemiskinan  Berbasis  Pesantren  Di Indonesia.”
57 Irawan  D  Soedrajat  dkk., SOP  &  SOM:  Standar  Operasional  Procedure  &  Management  untuk  LKM  Syariah  -  Bank  Wakaf  Mikro (Jakarta: LAZNAS BSM, 2018).
3. Penyaluran  pinjaman  atau  pembiayaan  menggunakan  pendekatan  kelompok dengan sistem tanggung renteng.
4. Nasabah  diberikan  pendampingan  secara  berkala  mengenai  pengembangan usaha, manajemen ekonomi rumah tangga dan pendidikan agama.
5. Imbal hasil pembiayaan ekuivalen margin 2.5-3% pertahun.
6. Pembiayaan/pinjaman diberikan tanpa agunan.
Dalam  hasil  wawancara  dengan  pengurus  BWM  Barokah  al-Masthuriyah  didapati bahwa  BWM  Barokah  al-Masthuriyah  juga  belum  memiliki  produk  pembiayaan  lain  selain qardh,  selain  karena  belum  mendapatkan  izin  dari  LAZNAS  BSM  Umat  untuk mengembangkan  bentuk  produk  pembiayaan  lain  para  pengurus  BWM  Barokah  al- Masthuriyah juga merasa belum siap untuk menggunakan akad lain. Jika dilihat di dalam SOP bagian Kebijakan dan Prosedur Pembiayaan didapati ada 10 jenis akad yang dapat dilakukan oleh  BWM  sebagaimana  LKS  lain,  akad  yang  dapat  diberikan  itu  adalah  akad  mudharabah, musyarakah, musyarakah mutanaqishah, murabahah, ijarah, IMBT, qardh, hawalah, wakalah dan  rahn,  namun  pada  praktiknya  hanya  beberapa  BWM  yang  diberikan  kebolehan  untuk menggunakan ragam akad tersebut, dan BWM Barokah al-Masthuriyah termasuk ke dalam BWM yang tidak diperkenankan untuk mengembangkan akad selain dari akad qardh.

## Prinsip Syariah di Bank Wakaf Mikro
Bank  Wakaf  Mikro  pertama  didirikan  pada  tahun  2017,  namun  hingga  tulisan  ini  dibuat  di awal tahun 2023 DSN-MUI belum memberikan fatwa secara khusus terkait BWM yang bisa dijadikan  acuan  bagi  BWM  dalam  melaksanakan  kegiatannya,  berbeda  dengan  lembaga keuangan  lain  yang  telah  memiliki  fatwa  khusus  seperti  koperasi  syariah.  Namun  meski begitu BWM tetap mengacu kepada fatwa DSN-MUI yang ada dalam pelaksanaan kegiatan di BWM,  khususnya  yang  berkaitan  dengan  akad,  dan  itu  tercantum  di  dalam  Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan.
Prinsip  Syariah  yang  diterapkan  di  Bank  Wakaf  Mikro  al-Masthuriyah  tertuang  dalam Standar  Operasional  Prosedur  (SOP)  bagian  dua  tentang  Kebijakan  Prinsip  Syariah  yang mencakup  86  halaman.  Dalam  SOP  tersebut  Prinsip  Syariah  didefinisikan  sebagai  prinsip hukum  Islam  dalam  kegiatan  LKM  Syariah-BWM  berdasarkan  fatwa  yang  dikeluarkan  oleh lembaga  yang  memiliki  kewenangan  dalam  penetapan  fatwa  di  bidang  syariah.  Definisi  ini memastikan  bahwa  acuan  prinsip  syariah  yang  digunakan  dalam  BWM  adalah  fatwa  yang dikeluarkan  oleh  DSN-MUI  sebagai  lembaga  yang  memiliki  kewenangan  dalam  penetapan fatwa di bidang syariah sebagaimana dinyatakan dalam POJK No. 24/POJK.03/2015.
Kebijakan  Prinsip  Syariah  dari  SOP  BWM  diperkenankan  untuk  memiliki  lima  produk dengan  tujuh  macam  akad,  lima  produk  tersebut  adalah  dua  produk  bisnis:  1)  produk pembiayaan  investasi  dan  modal  kerja  yang  bisa  dilakukan  dengan  akad  murabahah  dan salam,  dan  2)  produk  pembiayaan  modal  kerja  yang  bisa  dilakukan  dengan  akad mudharabah, selain itu ada tiga akad sosial yakni: 1) produk pinjaman dengan akad qardh, 2) konsultasi pengembangan usaha dengan akad ijarah dan ju’alah , dan 3) produk pengalihan utang  dengan  akad  hiwalah,  meski  sebagaimana  telah  dituliskan  di  bagian  sebelumnya
bahwa BWM Barokah al-Masthuriyah hanya diperkenankan memiliki satu jenis produk saja yakni  pinjaman  dengan  akad  qardh.  Detail  terkait  akad  serta  imbal  hasilnya  terlihat  pada tabel berikut:

## Table 2 Akad yang diperkenankan bagi BWM
Setiap  akad  yang  terdapat  di  dalam  tabel  ini  dijelaskan  secara  detail  di  dalam  SOP. Penjelasan  tersebut  terdiri  dari  penjabaran  teoritis  terkait  akad  yang  mencakup  definisi, landasan syariat, rukun dan syarat akad, persyaratan bagi setiap rukun akad, ragam bentuk akad  dengan  berbagai  acuan  klasifikasi,  termasuk  juga  penjabaran  praktis  terkait persyaratan,  detail  acuan  kerja  hingga  manajemen  risiko  yang  harus  dipenuhi  dan dilaksanakan oleh BWM ketika menggunakan produk dengan akad tersebut dalam kegiatan usahanya.
Terkait  akad  qardh — karena  hanya  akad  ini  yang  digunakan  oleh  BWM  Barokah  al- Masthuriyah — SOP  yang  tertulis  tidak  terlalu  banyak  sebagaimana  akad-akad  lain.  Dalam bagian qardh penjelasan SOP mencakup penjelasan teoritis tentang qardh dari definisi, dasar hukum  dari  al- Qur’an,  Sunnah,  Ijma’  dan  Qiyas  serta  kaidah  fikih,  s erta  rukun  dan  syarat qardh,  kemudian  dijelaskan  juga  acuan  praktis  pelaksanaan  akad  qardh  di  BWM  yang mencakup  persyaratan,  karakteristik,  tujuan/manfaat,  identifikasi  risiko,  ketentuan  terkait hingga gambaran skema akad.
Pada  praktiknya,  nasabah  diberikan  pembiayaan  sebesar  1  juta  dengan  tenor  satu tahun, akad yang digunakan adalah akad qardh hingga nasabah tidak mengembalikan kecuali dengan  total  yang  sama  dengan  yang  diterima  pada  awal  akad.  Mekanisme  pembayaran adalah  dicicil  setiap  minggu  sebesar  Rp.  25.000  dalam  kumpulan  mingguan  dengan  biaya ujrah pembinaan sebesar Rp. 500. Karena sistem kerja BWM adalah dengan sistem tanggung renteng  maka  pembiayaan  hanya  diberikan  kepada  pengajuan  berbasis  kelompok, pembayarannya  pun  dilakukan  di  setiap  kumpulan  mingguan,  dan  jika  ada  anggota  yang tidak  dapat  membayar  pada  saat  kumpulan  mingguan  tersebut  maka  anggota  lain menanggung cicilan dari anggota tersebut.
Prinsip  syariah  yang  diterapkan  pada  akad  di  dalam  SOP  ini  juga  mengacu  kepada sejumlah ketentuan yang telah ditetapkan di dalam fatwa DSN-MUI untuk setiap akad yang
dijalankan. Dalam akad qardh SOP merujuk kepada sejumlah fatwa DSN MUI yang berkaitan dengan akad qardh yaitu:
1. Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh.
2. Fatwa DSN-MUI No. 79/DSN-MUI/IV/2001 tentang Qardh dengan Menggunakan Dana Nasabah
Pengawasan terhadap prinsip syariah di BWM sebagaimana di lembaga keuangan lain dilakukan  oleh  Dewan  Pengawas  Syariah  (DPS).  BWM  Barokah  al-Masthuriyah  tercatat memiliki  satu  orang  DPS  yang  tercatat  di  dalam  sistem.  Dari  hasil  wawancara  terhadap pengurus  BWM  didapati  bahwa  kepatuhan  syariah  ini  dilakukan  antara  pengurus  dan pengelola  saja.  Auditor  OJK  pada  tahun  2022  pun  menyarankan  juga  untuk  lebih  banyak melakukan pengawasan prinsip syariah. Sepertinya karena produk yang dijalankan hanyalah produk pembiayaan dengan akad qardh yang memang sederhana hingga peran DPS di BWM Barokah al-Masthuriyah tidak terlalu memberikan dampak pada kegiatan usaha.
Selain  DPS,  pengawasan  juga  dilakukan  oleh  OJK  sebanyak  satu  tahun  sekali  meski cenderung pada aspek usaha dan bukan pada aspek syariahnya, pengawasan juga dilakukan oleh  Dinas  Koperasi  karena  BWM  memang  berbadan  hukum  koperasi  hanya  saja pengawasan  oleh  Dinas  Koperasi  hanya  mengaudit  terkait  koperasi  dan  bukan  pada  usaha BWM  dan  itu  pun  cukup  dengan  melaporkan  hasil  rapat  anggota  tahunan.  LAZNAS  BSM Umat  pun  melakukan  pengawasan  baik  melalui  pembinaan  dan  pelatihan  awal  saat pendirian, pembinaan lanjutan melalui grup WhatsApp, dan kunjungan direksi ke BWM.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  Undang – Undang  Nomor  21  Tahun  2008  bahwasanya  Lembaga  Keuangan Syariah  harus  dilaksanakan  berdasarkan  prinsip-prinsip  syariah  yang  telah  ditentukan  oleh Dewan  Syariah  Nasional-Majelis  Ulama  Indonesia.  Oleh  karena  itu,  Bank  Wakaf  Mikro sebagai  bagian  dari  Lembaga  Keuangan  Syariah  harus  menerapkan  prinsip  syariah  dalam setiap  aktivitasnya.  Bank  Wakaf  Mikro  Barokah  al-Masturiyah  juga  sudah  menerapkan prinsip  syariah,  dengan  ditandai  adanya  Dewan  Pengawas  Syariah.  Selain  itu,  pelaksanaan prinsip  syariah  di  BWM  Barokah  al-Masturiyah  juga  diawasi  oleh  Otoritas  Jasa  Keuangan, Dinas Koperasi, dan LAZNAS BSM Umat

## REFERENSI
Akhyati,  Najikha.  “Transformasi  Fatwa  DSN -MUI  Tentang  Akad  Musyarakah  Mutanaqisah Dalam Peraturan Perundang- Undangan.” Syar’ie : Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam 3, no. 2 (31 Agustus 2020): 115 – 36.
Al-H akim, Sofyan. “Perkembangan Regulasi Perbankan Syariah Di Indonesia.” Ijtihad : Jurnal Wacana  Hukum  Islam  Dan  Kemanusiaan 13,  no.  1  (1  Juni  2013):  15 – 31. https://doi.org/10.18326/ijtihad.v13i1.15-31.
Anggraeni,  Feni  Dwi.  “Pengembangan  Usaha  Mikro,  Kecil  Da n  Menengah  (UMKM)  Melalui Fasilitasi  Pihak  Eksternal  Dan  Potensi  Internal  (Studi  Kasus  Pada  Kelompok  Usaha ‘Emping  Jagung’  Di  Kelurahan  Pandanwangi  Kecamatan  Blimbing  Kota  Malang).” Jurnal Administrasi Publik 1, no. 6 (20 Agustus 2013): 1286 – 95.
Aristoni, Aristoni.  “Keberadaan  Bank  Syariah  Dalam  Tata  Hukum  Nasional.” TAWAZUN :
Journal  of  Sharia  Economic  Law 2,  no.  1  (31  Maret  2019):  45 – 60. https://doi.org/10.21043/tawazun.v2i1.5534.
Astiti,  Ni  Nyoman  Adi,  dan  Jefry  Tarantang.  “Kedudukan  Sharia  Compliance  Pe rbankan Syariah  Di  Indonesia  Perspektif  Yuridis- Filosofis.” JURNAL  AL-QARDH 5,  no.  2  (28
Desember 2020): 119 – 33. https://doi.org/10.23971/jaq.v5i2.2454.
Azzahra,  Belinda,  dan  I.  Gede  Angga  Raditya  Prasadha  Wibawa.  “Strategi  Optimalisasi Standar  Kinerja  Umkm  Sebagai  Katalis  Perekonomian  Indonesia  Dalam  Menghadapi Middle Income Trap 2045.” Inspire Journal: Economics and Development Analysis 1, no. 1 (9 Mei 2021): 75 – 86.
Bank Wakaf Mikro. “Statistik Data Nasional,” 2023. http://lkmsbwm.id/data_nasional.
Barus, Utary Maharany, dan Yudika Dwi Erwanda. “Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dan Dewan  Pengawas  Syariah  (DPS)  Dalam  Pengawasan  Akad  Pembiayaan  Pada Perbankan  Syariah  Yang  Mengandung  Klausula  Eksonerasi.” Naskah  Publikasi 16 (2015).
Badan  Wakaf  Mikro.  “BWM BAROKAH  PESANTREN  AL- MASTHURIYAH,”  2023. http://lkmsbwm.id/bwm/profil/320400003.
Cahyadi, Thalis Noor. “Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (Kritik Atas Contradictio in Terminis Pasal 55 Undang- Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah).” JESI  (Jurnal  Ekonomi  Syariah  Indonesia) 1,  no.  2  (22  Maret  2016):  15 – 29. https://doi.org/10.21927/jesi.2011.1(2).15-29.
Djiwandono,  Joseph  Soedradjad. Sejarah  Bank  Indonesia  periode  4 :  1983-1997:  Bank Indonesia pada masa pembangunan ekonomi dengan pola deregulasi . Disunting oleh Androecia Darwis dan Bank Indonesia. Ed. 1. Jakarta: Bank Indonesia, 2005.
Fadilah,  Akmal,  Alma  nur’azmi  Syahidah,  Aris  Risqiana,  Ayu  sofa  Nurmaulida,  Dewi  Dara Masfupah, dan  Cucu  Arumsari.  “Pengembangan  Usaha  Mikro,  Kecil, Dan Menenga h Melalui  Fasilitasi  Pihak  Eksternal  Dan  Potensi  Internal.” BERNAS:  Jurnal  Pengabdian Kepada Masyarakat 2, no. 4 (2 November 2021): 892 – 96. https://doi.org/10.31949/jb.v2i4.1525.
Fatarib,  Husnul.  “Revitalisasi  Peran  dan  Fungsi  Dewan  Pengawas  di  Lembaga  Keu angan Syari’ah  Kota  Metro.” El  -Hekam 2,  no.  1  (30  Januari  2018):  1 – 20. https://doi.org/10.31958/jeh.v2i1.822.
Fuadi,  Nasrul  Fahmi  Zaki.  “Wakaf  sebagai  Instrumen  Ekonomi  Pembangunan  Islam.” Economica:  Jurnal  Ekonomi  Islam 9,  no.  1  (31  Juli  2018):  151 – 77. https://doi.org/10.21580/economica.2018.9.1.2711.
Hakim,  Atang  Abdul. Fiqih  Perbankan  Syariah:  Transformasi  Fiqih  Muamalah  ke  dalam Peraturan Perundang-undangan . Bandung: PT Refika Aditama, 2019.
Halim,  Abdul.  “Pengaruh  Pe rtumbuhan  Usaha  Mikro,  Kecil  Dan  Menengah  terhadap Pertumbuhan  Ekonomi  Kabupaten  Mamuju.” GROWTH  Jurnal  Ilmiah  Ekonomi Pembangunan 1, no. 2 (25 April 2020): 157 – 72.
Hidayat, Iman Nur, Nurizal Ismail, dan Alifia Annisaa. “Sejarah Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia.” Ijtihad : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam 13, no. 2 (1 September 2019): 247 – 64. https://doi.org/10.21111/ijtihad.v13i2.3544.
Ilhami, Haniah, Hartini, dan Destri Budi Nugraheni. “Harmonisasi Regulasi Oleh Otoritas Jasa Keuangan  Syariah  Pada  Akad  Murabahah  (Analisis  Terhadap  Standar  Produk Murabahah).” Mimbar  Hukum 33,  no.  2  (30  Desember  2021):  346 – 72. https://doi.org/10.22146/mh.v33i2.2429.
Ilyas,  Rahmat.  “Peran  Dewan  Pengawas  Syariah  Dalam  Perbankan  Syariah.” JPS  (Jurnal
Perbankan Syariah) 2, no. 1 (9 April 2021): 42 – 53. https://doi.org/10.46367/jps.v2i1.295.
Imaniyati,  Neni  Sri.  “Perkembangan  Regulasi  Perbankan  Syariah  di  Indonesia :  Peluang  dan Tantangan.” Syiar  Hukum :  Jurnal  Ilmu  Hukum 11,  no.  1  (2009):  21 – 38. https://doi.org/10.29313/sh.v11i1.510.
Isnaini,  Atin  Meriati.  “Pertanggungjawaban  Dewan  Pengawas  Syariah  (DPS)  Dalam Operasional  Perbankan  Syariah.” Jatiswara 37,  no.  3  (29  November  2022). https://doi.org/10.29303/jtsw.v37i3.428.
Komarudin,  Parman,  dan  Muhammad  Syarif  Hidayatullah.  “Alur Legislasi  dan  Transformasi Hukum  Perbankan  Syariah  di  Indonesia.” Mizan:  Journal  of  Islamic  Law 5,  no.  1  (18 Juni 2021): 133 – 44. https://doi.org/10.32507/mizan.v5i1.868.
LAZNAS BSM Umat. “Laporan Tahunan 2020.” Jakarta, 2020. Limanseto,  Haryo.  “UMKM  Menjadi  Pilar  Penting  dalam  Perekonomian  Indonesia.”
Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian RI, 5 Mei 2021. https://ekon.go.id/publikasi/detail/2969/umkm-menjadi-pilar-penting-dalam- perekonomian-indonesia.
Marwing,  Anita.  “Fatwa  Ekonomi  Syariah  di  Indonesia.” Al-Amwal :  Journal  of  Islamic Economic Law 2,
no. 2 (17
September
2017): 211 – 27. https://doi.org/10.24256/alw.v2i2.639.
Maulana, Hafiizh. “Analisis Legislasi Undang -Undang Dewan Pengawas Syariah Di Indonesia (Suatu Kajian Yuridis Formil).” EKOBIS SYARIAH 1, no. 1 (24 Juni 2021): 43 – 52.
Misbach,  Irwan.  “Kedudukan  dan  Fungsi  Dewan  Pengawas  Syariah  dalam  Mengawasi Transaksi  Lembaga  Keuangan  Syariah  di  Indonesia.” Jurnal  Minds:  Manajemen  Ide dan Inspirasi
2, no. 1 (16 Maret 2015): 79 – 93. https://doi.org/10.24252/minds.v2i1.4634.
Muhardi, Muhardi. “Kontribusi Pendidikan dalam Meningkatkan Kualitas Bangsa Indonesia.” MIMBAR :  Jurnal  Sosial  dan  Pembangunan 20,  no.  4  (15  Desember  2004):  478 – 92. https://doi.org/10.29313/mimbar.v20i4.153.
Mustafa.  “Prinsip  Bagi  Hasil  Dalam  Perbankan  Syariah  Menurut  Hukum  Islam.” Jurnal  Al Mabhats 4, no. 1 (28 November 2019): 23 – 49.
Nuha, Machica Roufun. “Pengelolaan Dana Bank Wakaf Mikro Di Lembaga Keuangan Mikro
Syariah.” WADIAH 4, no. 2 (24 Juli 2020).
https://doi.org/10.30762/wadiah.v4i2.3157.
Pakpahan,  Rudy  Hendra,  dan  Eka  NAM  Sihombing.  “Tanggung  Jawab  Negara  Dalam Pelaksanaan  Jaminan  Sosial  Responsibility  State  In  The  Implementation  Of  Sosial Security.” Jurnal Legislasi Indonesia 9, no. 2 (2018): 163 – 74.
Peraturan  Bank  Indonesia  No.  6/24/PBI/2004  tentang  Bank  Umum  yang  Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah

## Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil
Pradita,  Reza  Wahyu,  dan  Aji  Dedi  Mulawarman.  “Menelusuri  Peran  Dewan  Pengawas Syariah Dalam Pencapaian Syari’a Compliance (Studi Di Koperasi Syariah Tunas Artha Mandiri  Cab ang  Nganjuk).” Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  FEB 3,  no.  2  (8  April  2016). https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/1939.
Putra, Ramadan, Kurniawati Kurniawati, dan Nur’aeni Martha. “Kebijakan Deregulasi Dalam Bidang Perbankan Di Indonesia Tahun 1983- 1997.” Estoria: Journal of Social Science
and Humanities 1, no. 1 (5
Oktober 2020): 15 – 31. https://doi.org/10.30998/je.v1i1.460.
Putri,  Venny  Jannatul,  dan  Moh  Faizal.  “Prosedur  Pembiayaan  Pembelian  Kendaraan Bermotor Dengan Prinsip Murabahah Pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al- Falah Banyuasin.” Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah 4, no. 1 (30 Agustus 2018): 57 – 70. https://doi.org/10.36908/esha.v4i1.171. Rahib,  Muhammad  Akbar,  Muhammad  Rizky  Ramadhan,  dan  Muhammad  Fakhri  Fadhillah.
“Bank  Wakaf  Mikro  Sebagai  Alternatif  Pembiayaan  Modal  Pelaku  UMKM  Yang Efektif.” Diponegoro Journal of Islamic Economics and Business 1, no. 3 (17 Desember 2022): 147 – 57.
Robbani, Burhanuddin. “Peran Kebijakan Politik Dalam Perkembangan Keua ngan Syariah Di Indonesia.” Jurnal  Ilmiah  Ekonomi  Islam 8,  no.  3  (28  Oktober  2022):  2700 – 2708. https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.5945.
Rulanda, Sija Putra, Zulfi Diane Zaini, dan Melisa Safitri. “Kedudukan Hukum Pengawas Bank Syariah  yang  Dilakukan  oleh  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  dan  Dewan  Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN- MUI).” Jurnal Supremasi , 21 September 2020, 36 – 51. https://doi.org/10.35457/supremasi.v10i2.1148.
Sayekti,  Nidya  Waras,  dan  Ariesy  Tri  Mauleny.  “Analisis  Kinerja  Perbankan Syariah  di Indonesia: Pra dan Pasca Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah).” Jurnal  Ekonomi  &  Kebijakan  Publik 4,  no.  1  (2013):  27 – 38. https://doi.org/10.22212/jekp.v4i1.66.
Simal,  Abdul  Haris.  “ Relevansi  Fatwa  Dalam  Regulasi  Perbankan  Syariah  Sebagai  Landasan Operasional  Perbankan  Syariah.” Jurnal  Hukum  Ekonomi  Syariah 3,  no.  2  (26 Desember 2019): 157 – 75. https://doi.org/10.26618/j-hes.v3i2.2645.
Soedrajat,  Irawan  D,  Alvie  Sayidin,  Dedi  Setiyadi,  Agus  Tisna  Amijaya,  Ridha  Nugraha,  dan Alwien  Fajri  Siregar. SOP  &  SOM:  Standar  Operasional  Procedure  &  Management untuk LKM Syariah - Bank Wakaf Mikro . Jakarta: LAZNAS BSM, 2018.
Sulistiani, Siska Lis, Muhammad Yunus, dan Eva Misfah Bayuni. “Aspek Hukum Bank Wakaf Mikro  Dalam  Pengentasan  Kemiskinan  Berbasis  Pesantren  Di  Indonesia.” Jurnal Bimas Islam 12, no. 1 (27
Desember 2019): 1 – 26. https://doi.org/10.37302/jbi.v12i1.86.
Suyanto. Metode Penelitian  Hukum  Pengantar Penelitian  Normatif,  Empiris  dan  Gabungan . Gresik: UNIGRES PRESS, 2023.
Syahputra, Angga, Ismaulina Ismaulina, Khalish Khairina, Zulfikar Zulfikar, dan Heny Rofizar. “Pendekatan Ekonomi Syariah Bagi Pemberdayaan Ekonomi Pesantren.” Dimasejati: Jurnal  Pengabdian  Kepada  Masyarakat 4,  no.  1  (29  Juni  2022):  118 – 32. https://doi.org/10.24235/dimasejati.v4i1.10823.
Syahrial,  Murah.  “Peran  Dewan  Pengawas  Syariah  (DPS)  Terhadap  Kepatuhan  Pemenuhan Syariah  Pada  Perbankan  Syariah.” Jurnal  An-Nahl 9,  no.  1  (30  Juni  2022):  45 – 52. https://doi.org/10.54576/annahl.v9i1.47.
Tutik,  Titik  Triwulan.  “Kedudukan  Hukum  Perbankan  Syariah  dalam  Sistem  Perbankan Nasional.” Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah 7, no. 1 (1 Juni 2016): 1 – 27. https://doi.org/10.18326/muqtasid.v7i1.1-27.
Umam, Khotibul. “Sejarah Pembangunan Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia.” Veritas et Justitia 6, no. 2 (25 Desember 2020): 250 – 73. https://doi.org/10.25123/vej.v6i2.3629.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang no. 7 tahun 1992 tentang Perbankan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf