## PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS SEDAN DAN STATION WAGON SEBELUM DAN SESUDAH HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN
Dicky Pranata Hutajulu 1) , Suparna Wijaya 2)*
1) dickypranata98@gmail.com , Politeknik Keuangan Negara STAN
2) suparnawijaya@upnvj.ac.id , Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta *penulis korespondensi

## Abstract
Sedans and Station wagons are vehicles that are not subject to value added tax according to Article 9 paragraph (8) letter c of Law Number 42 of 2009. The emergence of the Law on Harmonization of Tax Regulations caused Sedans and Station wagons to be subject to value added tax. That is, there is an imposition mechanism that is worn on sedans and station wagons. So the purpose of this study is to compare the mechanism of imposing value added tax on transactions carried out by taxable entrepreneurs on sedan and station wagon types before and after the enactment  of  the  Law  on  the  Harmonization  of  Tax  Regulations  (HPP).  To  support  the  achievement  of  these objectives, this research was conducted using descriptive qualitative methods. Data collection techniques were carried out through literature studies and interviews. The results of the study show that the mechanism for imposing value added tax on sedans and station wagons after the enactment of the law on harmonization of tax regulations has changed compared to before the enactment of the law on harmonization of tax regulations. However, further derivative  regulations  governing  the  mechanism  for  the  imposition  of  value  added  tax  on  sedans  and  station wagons have not yet been issued by the government, especially the Ministry of Finance.
Keywords: HPP, Saloon Car, Sedans, Station wagon, Value Added Tax

## Abstrak
Kendaraan Sedan dan Station wagon merupakan kendaraan yang tidak dikenakan pajak pertambahan nilai menurut Pasal  9  ayat  (8)  huruf  c  Undang-Undang  Nomor  42  tahun  2009.  Munculnya  Undang-Undang  Harmonisasi Peraturan  Perpajakan  menyebabkan  Sedan  dan Station  wagon menjadi  dikenakan  pajak  pertambahan  nilai. Artinya,  ada  mekanisme  pengenaan  yang  dikenakan  pada  sedan  dan station  wagon .    Sehingga  tujuan  dari penelitian ini adalah untuk membandingkan mekanisme pengenaan pajak pertambahan nilai atas transaksi yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak terhadap kendaraan jenis sedan dan station wagon sebelum dengan setelah berlakunya  undang-undang  harmonisasi  peraturan  perpajakan  (HPP).    Untuk  mendukung  pencapaian  tujuan tersebut, penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi  kepustakaan  dan  wawancara.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  mekanisme  pengenaan  pajak pertambahan  nilai  atas  kendaraan  sedan  dan station  wagon setelah  berlakunya  undang-undang  harmonisasi peraturan perpajakan mengalami perubahan jika dibandingkan sebelum berlakunya undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan. Namun, aturan turunan yang mengatur mekanisme pengenaan pajak pertambahan nilai pada kendaraan  sedan  dan station  wagon lebih  lanjut  belum  dikeluarkan  oleh  pemerintah  terutama  Kementerian Keuangan.
Kata Kunci : HPP, Pajak Pertambahan Nilai, Sedan, Station wagon

## PENDAHULUAN
Selaras  dengan  perkembangan  zaman,  kebutuhan  manusia  akan  mobilisasi  semakin meningkat.  Zaman  yang  serba  cepat  dan  kebutuhan  akan  penghematan  waktu  membuat permintaan  manusia  untuk  kendaraan  semakin  meningkat.  Hal  ini  ditandai  dengan meningkatnya  jumlah  produksi  mobil,  motor  dan  kendaraan  bermotor  lain  setiap  tahunnya (Ristanti, 2018). Jumlah kendaraan bermotor di Indonesia selama tahun 2020 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.
Gambar 1 Data Kendaraan di Indonesia Tahun 2020
Sumber : Diolah dari Badan Pusat Statistik

## Sumber: BPS
Dari gambar di atas, dapat diketahui bahwa mobil penumpang menempati presentase terbesar ke dua dari keseluruhan kendaraan bermotor yang beredar di Indonesia selama tahun 2020.
Gambar 2 Jumlah Kendaraan di Indonesia Tahun 2022
Sumber : Diolah dari Gaikindo
Sumber: Gaikindo
Sedangkan untuk tahun 2022 menurut (Gaikindo, 2022), realisasi penjualan kendaraan roda empat atau lebih di dalam negeri dalam periode bulan Januari hingga November 2022 telah mencapai 942.499 unit dari target total sebesar 960.000 di akhir Desember 2022 atau sekitar 98,17%  dalam  persentase.  Meningkat  sejumlah  19,2%  jika  dibandingkan  dengan  tahun  lalu dalam periode yang sama sebesar 790.529 unit. Dari data ini dapat disimpulkan bahwa minat orang-orang  Indonesia  untuk  membeli  mobil  pada  tahun  2022  mengalami  peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Gaikindo juga merilis  data kendaraan di  Indonesia dari tahun 2019 hingga 2022.
Gambar 3 Data Jumlah Kendaraan di Indonesia Tahun 2019-2022
Sumber : Diolah Dari Gaikindo
Sumber: Gaikindo
Dari data ini juga dapat  ditarik  kesimpulan bahwa minat  masyarakat  untuk membeli kendaraan sempat menurun di tahun 2020 yang mungkin disebabkan karena pandemi COVID- 19. Namun kemudian mengalami peningkatan kembali di 2020 dan tahun 2022. Sehingga dapat dikatakan bahwa jumlah kendaraan jenis sedan dan station wagon di Indonesia mengalami tren yang sama.
Di  Indonesia  sendiri  mobil  jenis sedan  dan station  wagon termasuk  dalam  golongan mobil  mewah.  Sedan  dan station  wagon termasuk  kendaraan  mewah  karena  mereka  diatur pengenaan tarifnya dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Riningsih, 2021). Alasan lainnya adalah karena mobil jenis ini diluncurkan oleh  produsen-produsen  premium.  Mobil  sedan  identik  dengan  mobil  mewah  dikarenakan perusahaan  yang  melakukan  kegiatan  produksi  mobil  ini  adalah  perusahaan-perusahaan premium  seperti  Mercedes-Benz,  BMW  dan  perusahaan  premium  lainnya.  Selain  itu, perusahaan yang memproduksi mobil ini juga menjadikannya sebagai tumpuan dari penjualan mereka.
Sedangkan untuk kendaraan jenis station wagon sendiri dapat digolongkan sebagai jenis kendaraan  mewah  di  Indonesia  dikarenakan  beberapa  alasan.  Salah  satu  alasannya  adalah karena mobil jenis ini bisa dikatakan mobil yang unik (detikJabar, 2022). Station wagon dan sedan sebenarnya adalah kendaraan yang serupa secara basis namun sedikit berbeda dalam hal eksekusi terutama pada bagian bagasinya. Mengingat harga sedan saja sudah begitu mahal, bisa kita perkirakan harga station wagon akan sama dan mungkin bisa lebih mahal dibandingkan dengan sedan.
Selain  itu, station  wagon juga  diproduksi  dalam  jumlah  sedikit  atau  memiliki  edisi khusus. Sehingga untuk membeli mobil ini kita harus bersaing lebih keras dalam bentuk harga yang lebih tinggi. Semakin mahal harga suatu barang/komoditas, sudah bisa dipastikan kelas atau golongan pembeli  yang mampu membeli barang atau komoditas tersebut akan semakin tinggi. Hal ini menyebabkan terbentuknya anggapan bahwa mereka yang membeli mobil ini adalah  golongan  atas. Apalagi  mobil  ini  juga  kadang  digunakan  oleh  presiden  dan  bahkan
Menteri sekalipun.  Sehingga anggapan station wagon dan sedan sebagai  kendaraan mewah semakin tidak bisa lepas dari citra masyarakat.
Peraturan perpajakan Indonesia khususnya pajak pertambahan nilai mengatur tentang sedan  dan station  wagon di  beberapa  pasal  dalam  undang-undangnya.  Setidaknya  hingga  1 April  2022  ketika  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2021  tentang  Harmonisasi  Peraturan Perpajakan mengubah banyak hal dalam klaster perpajakan yang ada. Pajak pertambahan nilai pun tak luput dari perubahan yang terjadi.
Pajak pertambahan nilai atas sedan dan station wagon secara khusus diatur dalam pasal 9 ayat 8 huruf c undang-undang pajak pertambahan nilai. Dalam pasal ini disebutkan bahwa pengkreditan pajak masukan tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan dan station wagon kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan (Pemerintah Indonesia, 2009). Namun dalam UU HPP klaster pajak pertambahan nilai, pasal 9 ayat 8 huruf c ini dinyatakan telah dihapus. Sehingga timbul asumsi bahwa  pajak  masukan  atas  pembelian  kendaraan  jenis  sedan  dan station  wagon dapat dikreditkan.
Pasal  selanjutnya  dalam  UU  PPN  yang  mengatur  tentang  kendaraan  jenis  ini  adalah pasal 16D. Pasal 16D menyebutkan bahwa pajak pertambahan nilai dikenakan atas penyerahan barang  kena  pajak  berupa  aktiva  yang  semula  tidak  untuk  diperjualbelikan  oleh  Pengusaha Kena Pajak kecuali atas  penyerahan aktiva  yang  Pajak Masukannya tidak dapat  dikreditkan sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  9  ayat  8  huruf  b  dan  c,  (Pemerintah  Indonesia,  2009). Singkatnya,  pasal  ini  mengenakan  pajak  pertambahan  nilai  kepada  barang  bekas  pakai perusahaan yang barang tadi sejatinya tidak untuk dijual. Di mana sedan dan station wagon dikecualikan dari aturan ini. Artinya sedan dan station wagon bekas yang dijual oleh pengusaha kena pajak tidak boleh dikenakan PPN selama kegiatan utama PKP tersebut bukanlah menjual kendaraan sedan dan station wagon . Pasal 16D ini tidak mengalami perubahan dalam UU HPP. Selain itu, pasal 9 ayat 8 huruf c dengan pasal 16D merupakan pasal yang saling terkait. Ketika melakukan perubahan pada salah satu pasal, bukankah seharusnya pasal yang lainnya juga ikut berubah secara mutatis mutandis? Istilah mutatis mutandis berarti dengan perubahan yang  diperlukan  yang  digunakan  saat  membandingkan  dua  situasi  dengan  variabel  yang berbeda, (Kurniawati, 2018). UU HPP menghapus pasal 9 ayat 8 huruf c, namun pasal 9 ayat 8 huruf  c  kembali  ditampilkan  di  pasal  16D  dalam  undang-undang  yang  sama.  Hal  ini  bisa menyebabkan  miskonsepsi  pada  pembaca  undang-undang  yang  nantinya  akan  menjadi sengketa  terhadap  wajib  pajak  yang  dapat  merugikan  negara  karena  apabila  wajib  pajak terutama pengusaha kena pajak mempersengketakan perihal ini, otoritas pajak yang mewakili pemerintah dan negara tidak akan menang akibat kesalahan redaksi tadi.
Sebelum lebih jauh lagi, di Indonesia sendiri belum ada peraturan yang secara khusus mendefinisikan  kendaraan  apa  yang  seharusnya  disebut  sebagai  sedan  dan  kendaraan  mana yang  disebut  sebagai station  wagon .  Setidaknya,  ada  dua  sengketa  yang  pernah  terjadi mengenai  hal  ini.  Dilansir  dari  laman  DDTC  News,  kasus  pertama  adalah  kasus  sengketa pengkreditan pajak masukan biaya pemeliharaan station wagon . Pokok dari sengketa ini adalah otoritas pajak melakukan koreksi positif atas penghasilan wajib pajak sebesar Rp. 111.139.175,- (Safarina, 2022). Wajib pajak melakukan sewa kendaraan bermotor atas beberapa merk kepada PT.X  untuk  keperluan  operasional.  Di  mana  wajib  pajak  harus  mengeluarkan  biaya  untuk pemeliharaan kendaraan yang disewa.
Menurut  otoritas  pajak,  yang  disewa  adalah  kendaraan  berjenis  sedan  dan station wagon , sedangkan menurut wajib pajak kendaraan yang disewa adalah minibus. Majelis hakim pengadilan pajak akhirnya mengabulkan sebagian permohonan dari wajib pajak yang kemudian diajukan  peninjauan  kembali  (PK)  oleh  otoritas  pajak.  Hasil  akhir  permohonan  peninjauan kembali yang diajukan oleh otoritas pajak ditolak oleh Mahkamah Agung karena pemohon PK
(otoritas pajak) tidak dapat menggugurkan fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan.
Kasus kedua merupakan kasus sengketa mengenai biaya pemeliharaan minibus yang tidak  dapat  dikreditkan.  Nilai  koreksi  positif  yang  dipersengketakan  adalah  sebesar  Rp. 136.763.311,- (Safarina, 2021). Yang dipersengketakan dalam kasus ini hampir sama dengan kasus sebelumnya, yaitu perbedaan pendefinisian jenis kendaraan antara wajib pajak dengan otoritas  pajak.  Wajib  pajak  berpendapat  bahwa  kendaraan  yang  disewa  merupakan  jenis kendaraan sedan, sedangkan menurut otoritas pajak berpendapat bahwa jenis kendaraan sewa adalah sedan dan station wagon . Sengketa ini berakhir dengan peninjauan kembali. Otoritas pajak dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai pemohon PK kalah sehingga permohonannya  ditolak  oleh  Mahkamah Agung.  Kekalahan  ini  disebabkan  karena  pendapat dari pemohon PK (DJP) tidak dapat melemahkan bukti yang diberikan oleh wajib pajak.
Dari  kedua  kasus  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  pendefinisian  suatu  kendaraan menjadi  penting  ketika  terjadi  sengketa.  Kekalahan  DJP  dalam  sengketa  ini  membuktikan bahwa asumsi tidak cukup kuat untuk digunakan dalam kegiatan peradilan. Akibat dari tidak adanya definisi khusus mengenai kendaraan apa saja yang masuk ke jenis sedan dan station wagon terlihat dari kekalahan DJP dalam peninjauan kembali untuk dua jenis sengketa yang hampir sama namun terjadi di waktu  yang berbeda. Apabila ini terus berlanjut, DJP sebagai otoritas pajak akan kalah ketika ada sengketa dengan jenis yang sama dan akan muncul potensi kerugian negara di dalamnya.
Adapun  tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  mengetahui  alasan  perubahan  ketentuan pengenaan pajak pertambahan nilai pada kendaraan jenis sedan dan station wagon , mengetahui mekanisme pengenaan pajak pertambahan nilai terhadap kendaraan sedan dan station wagon , mengetahui pedoman perlakuan terhadap kendaraan sedan dan station wagon yang akhirnya dijual oleh perusahaan setelah berlakunya undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan, dan  mengetahui  mekanisme  pengenaan  yang  diberlakukan  ketika  sedan  dan station  wagon dibeli  sebelum  periode  perubahan  undang-undang  harmonisasi  peraturan  perpajakan  namun dijual kembali ketika periode berlakunya undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan.

## KAJIAN PUSTAKA Pajak Pertambahan Nilai
Pajak menurut pandangan ekonomi dapat dilihat sebagai proses beralihnya sumber daya dan sektor privat ke sektor publik (Sutedi, 2022). Sehingga berdasarkan pandangan ini, pajak menyebabkan  perubahan  pada  dua  situasi.  Situasi  pertama  adalah  terjadinya  pengurangan kemampuan individu dalam penguasaan sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa. Situasi kedua adalah peningkatan kemampuan keuangan negara dalam hal penyediaan barang dan jasa yang bersifat publik untuk memenuhi kebutuhan dari masyarakat. Sementara menurut  (Soemitro,  1990),  pajak  harus  dipungut  berdasarkan  undang-undang  yang  berlaku sehingga ada jaminan kepastian hukum untuk fiskus sebagai pihak pemungut pajak dan wajib pajak sebagai pihak pembayar pajak.
Pertambahan nilai ( Value Added ) menurut (Smith & Tait, 1990) adalah sebagai berikut: Value  Added  is  the  value  that  a  producer  (whether  a  manufacturer,  distributor advertising agent, hairdresser, farmer, race horse trainer, or circus owner) adds to his raw  materials  or  purchases  (other  than  labor)  before  selling  the  new  or  improved productor services. That is the inputs (the raw material, transport, rent advertising, and soon) are bought, people are paid wages to work on these inputs and, when the final goods and service is sold, some profit is left. So value added can be looked at form the additive side (wages plus profit) or the subtractive side (output minus inputs). (p.4)
Nilai tambah ( value added ) ini akan menjadi dasar pengenaan dari pajak. Sehingga nantinya terminologi  yang  digunakan  untuk  mengenakan  pajak  atas  nilai  tambah  disebut  pajak  nilai tambah atau Value Added Tax .
Di Indonesia sendiri pajak yang dikenakan atas nilai tambah ini dikenal sebagai Pajak Pertambahan Nilai. Pajak pertambahan nilai merupakan salah satu jenis pajak yang dikenakan atas  konsumsi  barang  dan  jasa  yang  dilakukan  di  daerah  pabean  dan  dikenakan  secara bertingkat di setiap jalur produksi maupun distribusi. Sehinga pembebanannya dapat dilakukan kepada pihak penjual, maupun pihak pembeli. Mengingat pengenaan pajak pertambahan nilai dapat dibebankan kepada pembeli maupun penjual dan tidak berfokus kepada subjek pajaknya, maka pajak pertambahan nilai dapat kita sebut sebagai salah satu contoh pajak tidak langsung.
Pajak  pertambahan  nilai  di  Indonesia  menggunakan  prinsip  tarif  tunggal  dalam  hal pengenaannya terhadap  komoditasnya. Tarif tunggal  adalah satu  tarif  yang digunakan untuk semua  jenis  transaksi.  Penggunaan  tarif  tunggal  pada  sistem  pajak  menyebabkan  tidak  ada pembagian atau klasifikasi tarif berdasarkan jenisnya. Sehingga setiap transaksi dikenakan tarif yang sama untuk semua yang termasuk barang kena pajak dan jasa kena pajak (Mulyani, 2022). Biasanya  tarif  tunggal  diterapkan  untuk  memperkuat  basis  pajak  dan  mempermudah  proses administrasi  perpajakan.  Tarif  untuk  pajak  pertambahan  nilai  yang  berlaku  di  Indonesia sebelum  undang-undang  harmonisasi  perpajakan  adalah  sebesar  10%,  sedangkan  setelah undang-undang harmonisasi perpajakan berlaku tarif sebesar 11%.

## Sejarah Pajak Pertambahan Nilai
GST ( Goods and Services Tax ) atau yang dikenal juga sebagai VAT ( Value Added Tax ) adalah salah satu jenis pajak yang dikenakan pada barang dan jasa atau layanan publik yang beredar  (Maulida,  2020).  Dalam  waktu  kurang  dari  setengah  abad,  pajak  pertambahan  nilai (VAT) telah menjadi salah satu instrumen pendapatan paling dominan di dunia. Di awal abad ke-20,  pajak  pertambahan  nilai  telah  diadopsi  oleh  lebih  dari  150  negara  dan  menyumbang sekitar  20%  dari  pendapatan  pajak  dunia.  Dalam  istilah  populasi,  diperkirakan  lebih  dari  4 miliar  orang,  atau  70%  populasi  dunia,  tinggal  di  negara-negara  dengan  pajak  pertambahan nilai.
VAT yang menjadi varian dari pajak penjualan atau secara spesifik menjadi varian dari pajak atas omset ( turnover tax ) muncul sebagai atribusi inovasi fiskal modern yang diusulkan oleh seorang pengusaha Jerman bernama Dr. Wilhelm von Siemens pada tahun 1918 sebagai penyempurnaan dari perbaikan terhadap efek kaskade dari pajak omzet (James, 2015). Lebih lanjut dalam buku The Rise Of The Value-Added Tax dijelaskan bahwa saran kedua munculnya VAT berasal dari tulisan seorang ekonom Amerika Serikat T. S. Adams, menulis dari tahun 1910 hingga  1921,  mengusulkan  metode  kredit  faktur  untuk  VAT  sebagai  alternatif  dari  pajak penghasilan bisnis.
Sebelum  adanya  keputusan  untuk  mengadaptasi  VAT  di  tahun  1967  sebagai  bentuk umum  dari  pajak  penjualan  pada  Masyarakat  Ekonomi  Eropa,  beberapa  negara  sudah melalukan  eksperimen  dengan  fakta  di  lapangan.  Namun  tidak  ada  satupun  hasil  yang menyerupai bentuk VAT yang berlaku saat ini. Dalam hal pengumpulan pendapatan pajak, pajak pertambahan nilai (VAT) mampu bersaing dengan pajak penghasilan dan pajak jaminan sosial yang saat itu menyumbang pendapatan terbesar. (James, 2015) menguraikan bahwa:
The value added tax ranks among the income tax and Social Security tax in 32 of the 33 member  countries  of  the  organization  for  Economic  Cooperation  and  development (OECD) that have adopted value added tax from 1965 to 2009, value added tax revenue as a share of total tax revenue rose from unweighted average of 1.8% to 19.2%  across the OECD. (p.3)
Namun, perkembangan pesat VAT hanya terjadi di negara-negara berkembang atau yang sedang mengalami transisi ekonomi. Dalam buku ini dijelaskan bahwa sekitar tiga perempat
negara yang mengadopsi pajak pertambahan nilai adalah negara-negara yang berpenghasilan renda  hingga  menengah  dan  dua  pertiga  dari  negara  terbelakang  di  dunia  memiliki  atau mengadopsi  pajak  pertambahan  nilai.  Negara-negara  di  ASEAN  menjadi  contoh  nyata penerapan pajak pertambahan nilai pada negara berkembang.
Negara anggota ASEAN pertama yang mengadopsi value added tax adalah Singapura dalam bentuk Good and Service Tax (GST) (Maulida, 2020).  GST diberlakukan di Singapura pada 1 April 1994 dengan tarif tunggal pertama sebesar 3%. Kemudian disusul beberapa negara ASEAN lainnya seperti Thailand, Filipina, dan Kamboja. Sedangkan Laos baru menerapkan GST pada 2009, kemudian disusul oleh Brunei Darussalam dan Myanmar. Di Malaysia, Goods and Services Tax baru diterapkan pada 1 April 2015. Namun pada 1 September 2018, sistem GST digantikan dengan sistem Sales and Service Tax (SST). Sistem tersebut terdiri dari Sales Tax (Cukai Jualan) dan Service Tax (Cukai Perkhidmatan) yang mana sudah pernah diterapkan oleh Malaysia pada 1972. Berbeda dengan India, UU tentang GST ini baru mulai disahkan oleh Parlemen India pada 29 Maret 2017, kemudian mulai berlaku pada 1 Juli 2017.
Sementara  di  Indonesia  dikenal  Pajak  Pertambahan  Nilai  yang  diberlakukan  mulai tahun  1984  melalui  undang-undang  nomor  8  tahun  1983  tentang  pajak  pertambahan  nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah. Pemungutan pajak ini terletak pada nilai tambah ( value added ) dari barang kena pajak dan jasa kena pajak. Jadi suatu barang dan jasa harus masuk ke dalam golongan barang dan jasa kena pajak untuk dapat dikenakan pajak pertambahan  nilai.  Undang-undang  tentang  Pajak  Pertambahan  Nilai  ini  berikutnya  akan mengalami  perubahan  mengikuti  kebutuhan  perkembangan  zaman.  Perubahan  terbaru  dari undang-undang ini adalah undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan atau yang biasa disebut UU HPP.

## Mekanisme Pajak Pertambahan Nilai
Tidak semua kegiatan penyerahan barang dan atau jasa yang dilakukan oleh pengusaha dikenai  pajak  pertambahan  nilai.  Ada  tiga  kriteria  yang  harus  dipenuhi  oleh  penyerahan barang/jasa hingga dapat dikenai pajak pertambahan nilai, yaitu barang/jasa yang diserahkan merupakan  barang  kena  pajak  atau  jasa  kena  pajak,  penyerahan  dilakukan  di  dalam  daerah pabean (Indonesia), dan penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya (Sukardji, 2015).
Selanjutnya, Barang atau jasa kena pajak adalah semua barang berwujud maupun tidak berwujud dan bergerak maupun tidak bergerak serta jasa yang menurut undang-undang pajak pertambahan nilai dikenakan pajak. Pajak pertambahan nilai sedikit berbeda dengan pajak lain yang berlaku di Indonesia, karena yang diatur dalam undang-undang pajak pertambahan nilai adalah jenis barang atau jasa yang dikecualikan dari pengenaan pajak ( negative list ). Sehingga dapat disimpulkan bahwa selain dari barang atau jasa yang disebutkan, artinya dikenakan pajak pertambahan nilai. Lalu pertanyaannya, apakah semua masyarakat yang melakukan penyerahan barang dan jasa kena pajak akan melakukan pemungutan pajak pertambahan nilai? Tentu tidak, yang  berhak  untuk  memungut  pajak  pertambahan  nilai  hanya  masyarakat  yang  merupakan wajib pajak berstatus sebagai pengusaha kena pajak (PKP). Selain pengusaha kena pajak tidak diperbolehkan melakukan pemungutan PPN.
Pajak pertambahan nilai dikenakan atas setiap pertambahan nilai suatu produksi atau jasa yang dihasilkan oleh pengusaha kena pajak/PKP. Dan PPN dikenakan dalam setiap rantai kegiatan produksi dan distribusi baik pabrikan, agen utama, maupun distributor utama hingga barang sampai ke konsumen akhir. Pengenaan PPN yang dilakukan pada setiap pertambahan nilai menyebabkan penghitungannya dilakukan dengan mekanisme kredit pajak (Supramono, 2010).  Untuk mengetahui berapa jumlah pajak pertambahan nilai yang harus dibayarkan oleh pengusaha kena pajak dapat dihitung dengan cara:
Pajak Pertambahan Nilai = Pajak Keluaran – Pajak Masukan.
Seperti  pajak  lain,  pajak  pertambahan  nilai  juga  mengenal  yang  dinamakan  subjek pajak. Subjek pajak pertambahan nilai menurut (Mardiasmo, 2011) dibagi menjadi dua, yaitu :
1. Pengusaha kena pajak, yang melakukan
a. penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang dapat dikenakan PPN;
b. mengekspor Barang Kena Pajak yang dapat dikenakan PPN;
c. menyerahkan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjual belikan;
d. bentuk  kerjasama  operasi  yang  apabila menyerahkan Barang  Kena Pajak  dan atau Jasa Kena Pajak dapat dikenakan PPN.
2. Bukan Pengusaha Kena Pajak Subjek PPN tidak harus Pengusaha Kena Pajak, tetapi dapat menjadi subjek PPN. Hal ini  disebabkan  karena  PPN  dikenakan  terhadap  konsumsi  yang  dilakukan  didalam negeri. Itulah mengapa, ketika kegiatan konsumsi dilakukan atas BKP dan JKP yang berasal dari luar daerah pabean oleh konsumen dalam negeri, maka PPN yang terutang akan di bayar sendiri oleh konsumen tanpa memperhatikan apakah konsumen tersebut PKP atau tidak.
Kemudian,  yang  dimaksud  dengan  Pengusaha  Kena  Pajak  adalah  pengusaha  yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang pajak pertambahan nilai (Ilyas & Suhartono, 2012) . Pengusaha kena pajak juga diartikan sebagai orang pribadi  atau badan  yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya  menghasilkan  barang,  melakukan  impor  barang,  melakukan  ekspor  barang, melakukan usaha/kegiatan perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean (Salman, 2017). Menurut  (Sukardji,  2015),  pengertian  dari  pengusaha  kena  pajak  adalah  pengusaha  yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan/atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenai PPN,  menyerahkan  aktiva  yang  menurut  tujuan  semula  tidak  untuk  diperjualbelikan,  dan melakukan  bentuk  kerja  sama  operasi  yang  apabila  menyerahkan  BKP  atau  JKP  dapat dikenakan  PPN.  Sehingga  dari  beberapa  pengertian  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  yang dimaksud sebagai pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang dan/atau  jasa  yang  berkaitan  atau  dalam  rangka  kegiatan  usahanya  yang  dikenakan  pajak pertambahan nilai di dalam daerah pabean.
Ada beberapa kewajiban yang harus dipenuhi oleh pengusaha kena pajak. Pengusaha Kena  Pajak  memiliki  kewajiban  untuk  melaporkan  usahanya  untuk  dikukuhkan  menjadi Pengusaha  Kena  Pajak,  lalu  memungut  PPN  dan  PPnBM  yang  terutang,  menyetorkan  PPN yang masih harus dibayar dalam hal Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan yang dapat  dikreditkan  serta  menyetorkan  Pajak  Penjualan  atas  Barang  Mewah  yang  terutang, melaporkan penghitungan pajak, dan menerbitkan Faktur Pajak untuk setiap penyerahan BKP dan/atau JKP (Mardiasmo, 2011).

## METODE
Metode  yang  dilakukan  oleh  penulis  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  penelitian kualitatif deskriptif. Dengan metode kualitatif deskriptif ini, penulis melakukan pengumpulan data  dan  melakukan  analisis  lebih  mendalam  untuk  mendeskripsikan  keadaan  di  lapangan. Tujuan dari metode kualitatif deskriptif adalah memberikan deskripsi atau gambaran mengenai fakta, sifat, karakteristik dan hubungan antar fenomena yang diteliti.
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi literatur atau studi kepustakaan dan  wawancara. Studi  kepustakaan  berkaitan  dengan  kajian  teoritis  dan  referensi  lain  yang berkaitan  dengan  nilai,  budaya,  norma  yang  berkembang  pada  situasi  sosial  yang  diteliti
(Sugiyono, 2015). Penelitian kepustakaan ini tidak terlepas dari literatur-literatur ilmiah.  Selain itu, studi kepustakaan penting karena proses penelitian tidak akan pernah terlepas dari jurnal atau literatur- literatur ilmiah.  Beberapa  literatur  yang  digunakan  penulis  dalam  menyusun karya  tulis  ini  adalah  dengan  buku  elektronik,  paper,  artikel,  jurnal,  laporan,  dan  berbagai pustaka  lainnya  yang  memiliki  nilai  ilmiah  sebagai  sumber  data  penulis.  Penulis  juga menggunakan data dan informasi dari hukum positif yang berlaku di Indonesia untuk kemudian dikaji dan dianalisa sesuai kebutuhan.
Wawancara  merupakan  percakapan  yang  dilakukan  oleh  periset  atau  orang  yang berharap  mendapatkan  informasi  (Kriyanto,  2006).  Wawancara  dilakukan  demi  menggali informasi yang diinginkan dari informan-informan terpilih yang menguasai bidangnya. Penulis melakukan kegiatan wawancara terhadap Bapak Sulfan, Dosen PKN STAN sebagai perwakilan dari pihak akademisi, serta Bapak Yudi Pratama Tanjuung yang bekerja sebagai pelaksana di seksi PPN Industri Direktorat Peraturan Perpajakan I sebagai perwakilan dari  Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak selaku pembuat peraturan. Dan Bapak Galih dari Konsultan Pajak DSK sebagai pihak yang menjadi praktisi dari peraturan di lapangan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Gambaran Umum Objek Penelitian Sedan dan Station wagon
Sebuah mobil dapat dikatakan sebagai sedan secara umum apabila bentuk asli dari kotak mobil tersebut terdiri dari tiga bagian (Yakkundi et al., 2017). Yang berarti sebuah mobil dapat dikatakan sebagai sedan ketika mobil tersebut memiliki tiga bagian yang terpisah yaitu bagian depan untuk tempat mengemudi, bagian tengah untuk tempat duduk penumpang, dan bagian belakang sebagai bagasi dan mampu memuat 4 sampai 5 orang dalam satu mobil. Selain itu, mobil  sedan memiliki kegunaan utama untuk  mengangkut  penumpang  (Nurrachman, 2018). Kendaraan bermotor yang termasuk ke dalam jenis station wagon memiliki 4 kriteria tertentu (Sukarno,  2022). Yaitu  kendaraan  untuk  mengangkut  orang  atau  barang,  memiliki  kapasitas penumpang  maksimal  9  orang,  terdiri  atas  dua  kompartemen  yaitu  ruang  mesin  dan  ruang penumpang  termasuk  ruang  barang,  strukturnya  adalah  varian  sedan/ saloon bergaya  bodi otomotif  dengan  atap  yang  diperpanjang  di  atas  penumpang/volume  kargo  bersama  dengan akses pintu belakang.
Station wagon atau yang biasa disebut juga sebagai estate adalah jenis kendaraan yang berbagi basis dengan sedan (Pratama, 2019). Artinya kendaraan ini mirip dengan jenis sedan, namun  dengan  beberapa  perbedaan.  Perbedaan  yang  dimiliki station  wagon dengan  sedan sebenarnya  cukup  sederhana. Station  wagon memiliki  pilar  D  yang  tidak  dimiliki  oleh kendaraan jenis sedan. Sehingga station wagon memiliki ruangan tak terpisah dengan bagasi atau ruang bagasi yang menyatu dengan ruangan penumpang. Perbedaan antara jenis kendaraan sedan dengan station wagon dapat diperhatikan dalam gambar berikut.
Gambar 4 Gambar Perbandingan Sedan, Station wagon , dan Hatchback
Sumber : Wikipedia
Gambar pertama (sedan) memiliki 4 pintu masuk bagi penumpang, dan tempat bagasi yang  dibuka  ke  atas  di  bagian  belakang  mobil  (perhatikan  bagian  A  hingga  bagian  C). Sedangkan gambar kedua ( station wagon ) lebih memanjang ke belakang karena lebih banyak memuat penumpang dalam satu mobil. Kita lihat juga bagian yang berbeda dari station wagon jika dibandingkan dengan sedan terletak pada bagian D. Terletak pilar di bagian belakang mobil yang memiliki jendela dengan bentuk seperti huruf D.
Di Indonesia sendiri sudah ada aturan yang mengatur tentang kriteria jenis kendaraan sedan.  Menurut  Pasal  5  Peraturan  Pemerintah  nomor  55  Tahun  2012,  kendaraan  mobil penumpang sedan memiliki tiga ruangan yang terdiri atas ruang mesin, ruang pengemudi dan penumpang, serta ruang bagasi. Kemudian diperjelas bahwa mobil penumpang tiga ruangan adalah  kendaraan  bermotor  yang  dirancang  secara  terpisah  baik  permanen  maupun  tidak permanen antara ruang mesin di bagian depan atau belakang, ruang pengemudi dan penumpang di  bagian  tengah,  dan  ruang  bagasi  di  bagian  depan  atau  belakang.  Sedangkan  kendaraan berjenis station wagon dalam peraturan ini hanya dikategorikan lebih lanjut sebagai kendaraan bukan sedan tanpa ada penjelasan tambahan yang mengikutinya.

## Pajak Pertambahan Nilai Atas Kendaraan Sedan dan Station wagon
Sebelum  berlakunya  undang-undang  harmonisasi  peraturan  perpajakan,  pajak pertambahan nilai atas kendaraan jenis sedan dan station wagon diatur dalam beberapa pasal. Pasal-pasal yang mengatur ketentuan pengenaan pajak pertambahan nilai atas kendaraan sedan dan station wagon adalah sebagai berikut:
a. Pasal 9 ayat 8 huruf c. Pasal 9 ayat 8 huruf c undang-undang pajak pertambahan nilai menyebutkan bahwa pengkreditan  pajak  masukan  tidak  dapat  diberlakukan  bagi  pengeluaran  untuk perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan dan station wagon , kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan.
b. Pasal 16D
Pasal  16D  undang-undang  pajak  pertambahan  nilai  menyebutkan  bahwa  pajak pertambahan nilai dikenakan atas penyerahan barang kena pajak berupa aktiva yang menurut  tujuan  semula  tidak  untuk  diperjualbelikan  oleh  pengusaha  kena  pajak, kecuali  atas  penyerahan  aktiva  yang  pajak  masukannya  tidak  dapat  dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 8 huruf b dan huruf c.
Menurut  pasal  9  ayat  8  huruf  c,  ketika  pengusaha  kena  pajak  melakukan  pembelian ataupun  impor  terhadap  kendaraan  jenis  sedan  dan station  wagon, pajak  masukan  dari perolehan  tadi  tidak  dapat  dikreditkan  seperti  pembelian  barang  dagangan  pada  umumnya (Pemerintah Indonesia, 2009). Pasal ini secara khusus menyebut kendaraan sedan dan station wagon tanpa  ada  pengecualian  apapun.  Sehingga  meskipun  mobil  sedan  dan station  wagon digunakan  untuk  kegiatan  usaha  dari  pengusaha  kena  pajak,  pajak  masukan  atas  pembelian tersebut tidak dapat dikreditkan. Begitupun ketika pengusaha kena pajak harus mengeluarkan biaya seperti biaya pemeliharaan mobil untuk kendaraan jenis ini, pajak masukan dari biaya pemeliharaan tadi tidak dapat dikreditkan oleh pengusaha kena pajak.
Lebih lanjut lagi dalam pasal 16D, sedan dan station wagon yang dijual kembali oleh pengusaha kena pajak atas penjualannya tidak dikenakan atau terutang pajak pertambahan nilai. Dalam  penjelasan  undang-undang  pajak  pertambahan  nilai,  pajak  pertambahan  nilai  tidak dikenakan  atas  pengalihan  aktiva  yang  menurut  tujuan  semula  tidak  untuk  diperjualbelikan untuk  kendaraan  sedan  dan station  wagon karena  pajak  masukan  saat  pembelian  sedan  dan station wagon tersebut juga tidak dapat dikreditkan. Sehingga pasal 9 ayat 8 terutama huruf b dan c dan pasal 16D merupakan ketentuan yang saling terhubung. Jika PKP membeli barang kena  pajak  yang  termasuk  ke  dalam  pasal  9  ayat  8  huruf  b  dan  c  undang-undang  pajak pertambahan nilai, kemudian karena kondisi tertentu barang tersebut harus dijual kembali maka ketentuan pada pasal 16D tidak berlaku di dalamnya.
Undang-undang  harmonisasi  peraturan  perpajakan  kemudian  menghapus  ketentuan pasal  9  ayat  8  huruf  c.  Sehingga  pajak  masukan  atas  pembelian  barang  kena  pajak  dapat dikreditkan hanya dengan melihat apakah barang tersebut digunakan oleh pengusaha kena pajak sehubungan  dengan  kegiatan  usahanya  atau  tidak.  Namun  ketentuan  pada  pasal  16D  tetap dipertahankan di undang-undang HPP tanpa ada perubahan sedikitpun.
Alasan  Perubahan  Ketentuan  Pengenaan  Pajak  Pertambahan  Nilai  Atas  Kendaraan Jenis Sedan dan Station wagon di Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
Kendaraan  berjenis  sedan  dan station  wagon adalah  kendaraan  yang  dibeli  untuk menunjukkan strata sosial dari pemilik mengingat harganya yang mahal dan modelnya yang berkelas serta kadang terbatas/ limited . Dalam perusahaan sendiri, kendaraan jenis ini pasti akan diberikan untuk pemegang jabatan tinggi demi kelancaran mobilisasinya.  Mobil jenis ini juga tak  jarang  dipakai  oleh  petinggi-petinggi  negara  seperti  Menteri,  bahkan  Presiden  pun menggunakan  mobil  ini  sebagai  kendaraan  dinas  operasional.  Sehingga  menambah  kesan ekslusivitas bahwa mobil sedan dan station wagon hanya bisa digunakan oleh kalangan atas. Undang-undang  Nomor  11  Tahun  1994  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah pernah secara khusus mengatur beberapa kendaraan yang pajak masukan atas perolehannya tidak bisa dikreditkan. Menurut pasal 9 ayat 8 huruf c, jenis kendaraan yang pajak masukannya tidak dapat dikreditkan antara lain adalah kendaraan bermotor sedan, jeep , station wagon¸van, dan kombi. Namun seiring berjalannya waktu dan disertai perubahan pada undang-undang  yang  disesuaikan  dengan  kondisi  yang  terjadi,  Undang-Undang  Nomor  42 Tahun  2009  kemudian  membatasi  jenis  kendaraan  yang  pajak  masukannya  tidak  dapat dikreditkan menjadi kendaraan sedan dan station wagon .
Artinya  hal  ini  bukanlah  sesuatu  yang  baru  terjadi.  Berdasarkan  hasil  wawancara dengan Bapak Yudi Pratama Tanjung sebagai perwakilan dari pihak Direktorat Jenderal Pajak yang  menjadi  pembuat  keputusan,  hal  ini  dilakukan  demi  mempermudah  teman-teman  di lapangan.  Dalam  melakukan  pemeriksaan  pajak,  sering  kali  teman-teman  di  lapangan menggunakan asumsi profesiona mereka. Sebagai contoh dalam hal penentuan jenis kendaraan wajib pajak. Kalau untuk  jenis kendaraan sedan, kita lebih mudah melihat dari Surat Tanda
Kendaraan  Bermotor  (STNK)  dan  Bukti  Kepemilikan  Kendaraan  Bermotor  (BPKB)  yang dimiliki oleh wajib pajak. Karena nanti akan tertulis di sana jenis kendaraannya adalah sedan.
Namun menurut keterangan Pak Yudi, kasusnya akan sedikit berbeda untuk kendaraan berjenis station  wagon/wagon .  Mengingat  kendaraan  jenis  ini  juga  digunakan  untuk penumpang,  terkadang  kendaraan  ini  dikelompokkan  ke  dalam  jenis  minibus.  Di  mana fungsinya adalah untuk mengangkut penumpang. Dan pajak masukan atas pembelian kendaraan minibus  dapat  dikreditkan  menurut  undang-undang  pajak  pertambahan  nilai  yang  berlaku. Sehingga ini pun sering menjadi pokok sengketa wajib pajak dengan Direktorat Jenderal Pajak. Yang  pada  akhirnya,  Direktorat  Jenderal  Pajak  harus  kalah  dalam  persidangan  karena permasalahan ini.
Sehingga untuk menghindari kekalahan Direktorat Jenderal Pajak untuk kasus sengketa serupa, serta membantu petugas pajak untuk melakukan pemeriksaan di lapangan maka pasal 9 ayat (8) huruf c pada undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan dihapus menurut Bapak Yudi. Pernyataan ini juga didukung oleh Bapak Sulfan sebagai perwakilan akademisi. Beliau menambahkan, alasan dihapusnya pasal 9 ayat (8) huruf c pada undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan ini adalah untuk menghilangkan ekslusivitas dari kendaraan sedan dan station  wagon . Atau  dengan  kata  lain,  untuk  menegaskan  bahwa  Direktorat  Jenderal  Pajak menganggap sama semua jenis kendaraan di hadapan peraturan yang berlaku.
Namun, Bapak Yudi Pratama Tanjung juga menyinggung bahwa terjadi perubahan pola perilaku konsumsi masyarakat terhadap penjualan kendaraan jenis sedan dan station wagon. Menurut pendapat Beliau, tren konsumsi masyarakat untuk kendaraan sedan dan station wagon di  Indonesia  cenderung  tidak  seramai  mobil  jenis  lain.  Sedan  dan station  wagon tidak  lagi menjadi satu-satunya kendaraan yang dianggap mewah oleh masyarakat. Beliau mengatakan mobil  yang  cenderung  digunakan  adalah  mobil  jenis  SUV,  MPV,  dan  mobil  jenis  lainnya dibandingkan dengan station wagon dan sedan. Gambar Error! No text of specified style in document. .2 Gambar Diagram Batang Penjualan Mobil Sedan di Indonesia Tahun 2019 - 2022
Sumber : Gaikindo
Sumber: Gaikindo
Dari gambar di atas, dapat dilihat bahwa Gaikindo sendiri mengggolongkan jenis sedan yang mereka jual menjadi tiga kriteria. Kriteria tersebut didasarkan kapasitas mesin dari mobil yang diukur dengan satuan cubicle centimeter atau CC. Dari 3 jenis kapasitas mesin yang ada, mobil  sedan  dengan  kapasitas  CC  1.501  hingga  3.000  adalah  yang  paling  laris  terjual  di
Indonesia menurut data Gaikindo. Dan mobil sedan dengan kapasitas CC di atas 3.000 menjadi mobil yang paling sedikit peminatnya di Indonesia.
Selain  itu,  tren  penjualan  mobil  sedan  di  Indonesia  secara  umum  mengalami peningkatan di tahun 2022. Meskipun sempat turun di tahun 2020 sebagai akibat dari pandemi COVID-19, namun di tahun 2021 penjualan mobil sedan di Indonesia mengalami peningkatan. Terutama  penjualan  mobil  sedan  dengan  jenis  kapasitas  mesin  1.501  hingga  3.000cc, mengalami  peningkatan  tajam  di  tahun  2022.  Hanya  sedan  dengan  kapasita  mesin  di  atas 3.000cc saja yang mengalami penurunan di tahun 2022. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara  umum  penjualan  mobil  sedan  di  Indonesia  mengalami  peningkatan  di  tahun  2022. Namun  pendapat  Bapak  Yudi  masih  bisa  dibenarkan  karena  Gaikindo  sendiri  menyatakan bahwa penjualan sedan adalah sebesar 0,8% dari keseluruhan penjualan mobil di Indonesia.
Gambar 5 Gambar Grafik Pejualan Station wagon di Indonesia Tahun 2019-2022
Sumber: Gaikindo
Sumber: Gaikindo
Dari  gambar  di  atas,  Gaikindo  menggolongkan  kendaraan  berjenis station  wagon menjadi estate dan wagon .  Penjualan  kendaraan  berjenis wagon lebih  banyak  dibandingkan dengan  berjenis estate .  Tren  penjualan station  wagon di  Indonesia  sendiri  mengalami penurunan  tajam  di  2021  untuk  kedua  jenis  mobil.  Sedangkan  untuk  jenis wagon sendiri mengalami  peningkatan  penjualan  di  tahun  2022.  Sehingga  pernyataan  Bapak Yudi  tentang keinginan DJP untuk memberikan perlakuan yang sama mobil jenis sedan dan station wagon dengan mobil lainnya sejalan dengan kondisi penjualan sedan dan station wagon di Indonesia yang tidak sebanyak penjualan mobil lainnya.
Selain itu menurut Bapak Galih dari konsultan Pajak DSK sebagai perwakilan dari pihak konsultan pajak, alasan yang mungkin mendorong penghapusan Pasal 9 ayat  (8) huruf c ini adalah agar sama dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Dalam pemenuhan kewajiban perpajakan perusahaan seperti Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai jumlah terutang pajak dihitung dalam satu tahun pajak menggunakan ketentuan penghitungan masing-masing jenis pajak yang sudah diatur dalam undang-undang perpajakan yang berlaku. Meskipun begitu, saat  pelaporan  seringkali  terjadi  perbedaan  nilai  omzet  yang  dilaporkan  dalam  Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai. Sehingga proses ekualisasi perlu dilakukan untuk mencari penyebab terjadinya perbedaan tersebut dan untuk menghindari terjadinya koreksi fiskal akibat perbedaan tersebut (Pratama dan Sutomo, 2018). Disamakan dengan Pajak Penghasilan memiliki maksud kendaraan jenis
sedan  dan station  wagon apabila  diperlakukan  sebagai  kendaraan  penunjang  kegiatan Pengusaha Kena Pajak di Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, maka di Undang-Undang Pajak  Penghasilan  juga  harus  diakui  sebagai  kendaraan  operasional  milik  perusahaan  atau Wajib Pajak.
Mekanisme  Pengenaan  Pajak  Pertambahan  Nilai Atas  Kendaraan  Sedan  dan  Station wagon Setelah Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
Menurut Bapak Yudi sebagai perwakilan dari Direktorat Jenderal Pajak, terjadi sedikit perubahan mekanisme pengenaan pajak pertambahan nilai untuk kendaraan sedan dan station wagon setelah  munculnya  Undang-Undang  Harmonisasi  Peraturan  Perpajakan.  Perubahan paling mendasar terjadi karena dihapusnya pasal 9 ayat (8) huruf c yang mengatur bahwa pajak masukan  atas  pembelian  kendaraan  jenis  sedan  dan station  wagon tidak  dapat  dikreditkan. Dihapusnya  pasal  9  ayat  (8)  huruf  c  di  Undang-Undang  Harmonisasi  Peraturan  Perpajakan mengindikasikan  bahwa  pajak  masukan  atas  pembelian  kendaraan  sedan  dan station  wagon dapat  dikreditkan  oleh  Pengusaha  Kena  Pajak.  Bapak  Yudi  membenarkan  hal  ini,  namun menambah penjelasan lebih lanjut tentang mekanisme ini. Yaitu, sedan dan station wagon yang dibeli harus secara nyata-nyata digunakan untuk kepentingan kegiatan usaha dari Pengusaha Kena Pajak itu sendiri.
Kegiatan usaha atau bisnis dari Pengusaha menurut  (Boone dan Kurtz, 2006) adalah rangkaian  kegiatan  yang  terdiri  dari  seluruh  aktivitas  dan  usaha  untuk  mencari  laba (keuntungan) dengan menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh perekonomian. Yang terwujud  melalui  kegiatan  produksi  barang  berwujud  maupun  memberikan  layanan  jasa. Artinya  apabila  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  Pengusaha  Kena  Pajak  berhubungan  dengan penyediaan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh perekonomian, maka kegiatan tersebut dapat dikatakan sebagai kegiatan usaha atau bisnis dari Pengusaha Kena Pajak.
Meskipun  definisi  dari  kegiatan  usaha  tidak  pernah  dijelaskan  lebih  lanjut  dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, namun kedua narasumber  yang saya wawancarai setuju sepakat mengenai pengertian kegiatan usaha milik Pengusaha Kena Pajak. Bapak Sulfan sebagai akademisi menambahkan bahwa ada empat kegiatan inti dari Pengusaha Kena Pajak, yaitu  kegiatan  produksi,  distribusi,  pemasaran,  dan  manajemen.  Kegiatan  produksi  adalah kegiatan yang melibatkan pembuatan atau pengolahan barang/jasa yang dijual oleh perusahaan. Kegiatan distribusi melibatkan semua kegiatan pengiriman barang dan/atau jasa dari produsen ke konsumen. Manajemen berhubungan dengan pengambilan keputusan strategis, perencanaan kegiatan  jangka  pendek  dan  jangka  panjang,  serta  koordinasi  kegiatan  yang  dilakukan perusahaan. Serta pemasaran  yang dilakukan untuk memperkenalkan, mendistribusikan, dan menjual barang dan jasa kepada konsumen. Sehingga apabila pembelian kendaraan jenis sedan dan station wagon ini digunakan untuk salah satu maupun seluruh kegiatan di atas, maka pajak masukannya dapat dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak.
Bapak  Yudhi  juga  menambahkan,  Pengusaha  Kena  Pajak  harus  bisa  membuktikan bahwa kendaraan sedan dan station wagon yang mereka miliki benar-benar digunakan untuk menunjang empat kegiatan inti dari usaha mereka. Hal ini akan berkaitan dengan apabila kantor pelayanan  pajak  melakukan  kegiatan  pemeriksaan  terhadap  Pengusaha  Kena  Pajak  pemilik mobil tersebut. Namun, beliau tidak menjelaskan lebih lanjut bagaimana kriteria pembuktian untuk  menyatakan  bahwa  kendaraan  jenis  sedan  dan station  wagon yang  dimiliki  oleh Pengusaha  Kena  Pajak  benar-benar  digunakan  untuk  kegiatan  usahanya.  Bapak  Yudi mengatakan  bahwa  penilaian  terhadap  pembuktian  tersebut  diserahkan  kepada  analisis professional teman-teman Pemeriksa Pajak yang ada di Kantor Pelayanan Pajak.
Pihak  Akademisi  menyatakan  bahwa  terdapat  kriteria  yang  dapat  digunakan  untuk menilai  pembuktian  dari  Pengusaha  Kena  Pajak  ketika  terjadi  pemeriksaan  pajak.  (Rahayu, 2017)  mendefinisikan  pemeriksaan  pajak  sebagai  kegiatan  menghimpun  dan  mengolah  data
beserta keterangan yang dilakukan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan.  Artinya dalam kegiatan  pemeriksaan  pajak,  akan  muncul  data  beserta  keterangan  yang  digunakan  untuk membuktikan  kepatuhan  dari  pihak  yang  diperiksa.  Bapak  Sulfan  menekankan  bahwa pembuktian penggunaan sedan dan station wagon oleh Pengusaha Kena Pajak harus disertai dengan data  yang berlaku. Pembuktian bisa menggunakan data pengisian bahan bakar  yang dilakukan kepada jenis kendaraan operasional sedan dan station wagon perusahaan. Kemudian dilakukan penghitungan yang kemudian menghasilkan persentase penggunaan. Persentase ini dapat dikalikan dengan jumlah pajak masukan dari pembelian sedan dan station wagon tersebut. Sehingga  dapat  diketahui  secara  pasti  besaran  Pajak  Masukan  yang  dapat  dikreditkan  oleh Pengusaha Kena Pajak.
Bapak  Sulfan  menambahkan  bahwa  kita  juga  perlu  melihat  syarat  formil  mengenai mekanisme pengenaan pajak pertambahan nilai untuk kendaraan jenis sedan dan station wagon . Pertama,  kita  harus  melihat  dokumen  kepemilikan  dari  kendaraan  tersebut. Apakah  dalam dokumen kepemilikan kendaraan menjelaskan secara nyata bahwa kendaraan tersebut berjenis sedan atau berjenis wagon , dan apakah kendaraan tersebut benar-benar dimiliki oleh Pengusaha Kena Pajak. Apabila terjadi ketidaksesuaian data seperti kesalahan pengklasifikasian kendaraan di  Surat  Tanda  Kendaraan  Bermotor  (STNK)  dan  Bukti  Kepemilikan  Kendaraan  Bermotor (BKPB), segera lakukan permintaan keterangan dan klarifikasi kepada Pengusaha Kena Pajak. Ketika dokumen kepemilikan kendaraan ternyata menyatakan bahwa sedan dan station wagon itu bukanlah milik Pengusaha Kena Pajak, maka harus dilakukan koreksi pada pos-pos terkait.
Kemudian, perhatikan kelengkapan dokumen perpajakan pada saat membeli kendaraan sedan dan station wagon . Pengusaha Kena Pajak dapat melakukan pengkreditan pajak masukan atas pembelian barang dan jasa kena pajak apabila syarat formal berupa bukti pungutan berupa faktur pajak atau dokumen lain yang diperlakukan sama dengan faktur pajak tersedia dengan lengkap  dan  benar  (Pratiwi,  2018). Apabila  faktur  pajak  atas  pembelian  sedan  dan station wagon milik  Pengusaha  Kena  Pajak  tidak  ditemukan,  maka  pajak  masukannya  tidak  boleh dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak tersebut.
Perlakuan  Pasal  16D  Undang-Undang  Pajak  Pertambahan  Nilai  Untuk  Kendaraan Sedan dan Station wagon Setelah Harmonisasi Peraturan Perpajakan
Penerapan  aturan  dalam  Pasal  16D  Undang-Undang  Pajak  Pertambahan  Nilai  1984 sangat bergantung pada kondisi yang terjadi, yaitu berdasarkan jenis maupun waktu transaksi tersebut (M. S. M. Rani, 2021). Sehingga hal ini juga berlaku untuk penerapan Pasal 16D bagi kendaraan terutama jenis sedan dan station wagon . Perbedaan mendasar dari pengenaan pajak pertambahan nilai pada kendaraan jenis sedan dan station wagon setelah berlakunya Undang- Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan adalah mekanisme pengenaannya.
Sebelum berlakunya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, ketika sebuah kendaraan diketahui berjenis sedan atau station wagon maka secara otomatis berlaku pasal 9 ayat  (8)  huruf  c  Undang-Undang  Pajak  Pertambahan  Nilai  1984. Yaitu  pajak  masukan  atas perolehan  maupun  pemeliharaan  kendaraan  berjenis  sedan  dan station  wagon tidak  dapat dikreditkan (kecuali merupakan barang dagangan maupun disewakan). Sehingga tidak perlu melihat kendaraan tersebut akan digunakan untuk kegiatan usaha atau tidak asalkan berjenis sedan atau station wagon, pajak masukan atas pembelian dan pemeliharaan kendaraan tersebut tidak akan dapat dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak yang memilikinya. Sehingga hal ini juga berpengaruh kepada Pasal 16D. Karena menurut pasal 9 ayat (8) huruf c pajak masukan atas  sedan  dan station  wagon tidak  dapat  dikreditkan,  maka  ketika  dijual  kembali  oleh perusahaan tidak dikenakan Pasal 16D. Namun ketika Undang-Undang Harmonisasi Peraturan
Perpajakan  menghapus  pasal  9  ayat  (8)  huruf  c,  maka  terjadi  sedikit  perubahan  mekanisme pengenaan pada kendaraan tersebut.
Menurut  Bapak  Yudi,  Undang-Undang  Harmonisasi  Peraturan  Perpajakan  lebih memfokuskan  apakah  suatu  kendaraan  digunakan  secara  nyata  untuk  menunjang  kegiatan usaha dari Pengusaha Kena Pajak. Ingat kembali tujuan penghapusan pasal 9 ayat (8) huruf c pada  Undang-Undang  Harmonisasi  Peraturan  Perpajakan  adalah  untuk  menghilangkan eksklusivitas  dari  kendaraan  jenis  sedan  dan station  wagon sehingga  kendaraan  jenis  ini dipersamakan  perlakuan  pengenaannya  dengan  kendaraan  jenis  lain  yang  digunakan  oleh Pengusaha  Kena  Pajak.  Asalkan  kendaraan  sedan  dan station  wagon yang  dimiliki  oleh Pengusaha Kena Pajak nyata-nyata digunakan untuk kegiatan usaha mereka, dan Pengusaha Kena Pajak dapat membuktikan ketika dilakukan pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sehingga pasal 16D atas kendaraan tersebut berlaku untuk Pengusaha Kena Pajak.
Pihak  Konsultan  Pajak  juga  berpendapat  kurang  lebih  sama  dengan  DJP.  Menurut konsultan pajak, apabila pajak masukan pembelian kendaraan sedan dan station wagon dapat dikreditkan  oleh  Pengusaha  Kena  Pajak  maka  secara  otomatis  pada  saat  sedan  dan station wagon dijual  kembali  akan  dikenakan  pajak  pertambahan  nilai  pasal  16D.  Namun  pihak akademisi  tetap  menambahkan,  dalam  transaksi  ketentuan  formal  dan  material  harus  sama- sama  terpenuhi  agar  atas  transaksi  tersebut  tetap  dapat  dikenakan  pajak  pertambahan  nilai. Artinya,  Pengusaha  Kena  Pajak  harus  menerbitkan  faktur  pajak  agar  pajak  keluaran  dari penjualan  aktiva  yang  semula  tidak  untuk  diperjualbelikan  dapat  dikreditkan  menjadi  pajak masukan bagi Pengusaha Kena Pajak yang menjadi pembeli dari aktiva tersebut.
Perlakuan  Pasal  16D  Untuk  Sedan  dan  Station  wagon  Yang  Dibeli  Sebelum  Undang- Undang  Harmonisasi  Peraturan  Perpajakan  Dan  Dijual  Setelah  Berlakunya  Undang- Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
Aset  tetap menurut  (Waluyo, 2020) adalah bagian dari neraca  yang dilaporkan  oleh manajemen dalam suatu periode atau dalam setiap tahun. Aset tetap  adalah aset berwujud yang dimiliki  untuk digunakan dalam kegiatan produksi atau disediakan untuk disewakan kepada lain, maupun untuk tujuan administratif yang masa penggunaannya adalah lebih dari satu tahun. Artinya,  aset  tetap  yang  dibeli  Pengusaha  Kena  Pajak  sesungguhnya  dimaksudkan  untuk menunjang kegiatan usahanya. Untuk dapat dikategorikan dalam Pasal 16D Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, menurut (M. S. M. Rani, 2021)  harus memenuhi dua syarat. Pertama, aktiva tersebut tidak untuk diperjualbelikan, yang kedua pajak masukan atas pembelian barang tersebut dapat dikreditkan. Aktiva tetap berupa sedan dan station wagon yang dibeli sebelum Undang-Undang  Harmonisasi  Peraturan  Perpajakan  dan  kemudian  dijual  kembali  setelah Undang-Undang  Harmonisasi  Peraturan  Perpajakan  berlaku  akan  menyebabkan  perbedaan mekanisme pengenaan pajak pertambahan nilai pada kendaraan tersebut.
Terkait hal ini, terjadi perbedaan pendapat di antara narasumber yang diwawancarai. Pak  Yudi  sebagai  perwakilan  dari  Direktorat  Jenderal  Pajak  berpendapat  Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan menjadi cut-off dari metode pengenaan pajak pertambahan nilai pada sedan dan station wagon . Untuk sedan dan station wagon yang dibeli oleh Pengusaha Kena  Pajak  sebelum  berlakunya  Undang-Undang  Harmonisasi  Peraturan  Perpajakan  ketika dijual kembali setelah berlakunya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, maka saat  dijual  oleh  Pengusaha  Kena  Pajak  sedan  dan station  wagon tersebut  tetap  dikenakan mekanisme  Pasal  16D.  Hal  ini  dikarenakan  Indonesia  menerapkan  hukum  positif.  Hukum positif terdiri dari hukum tertulis dalam arti hukum yang sengaja diadakan oleh lembaga atau organ  yang  memiliki  otoritas  untuk  membentuk  hukum,  dan  hukum  yang  terbentuk  dalam proses kehidupan masyarakat tanpa melalui penetapan oleh lembaga atau organ yang memiliki otoritas membentuk hukum (Suhartono, 2019).
Direktorat  Jenderal  Pajak  adalah  organ/lembaga  yang  Menyusun  Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Ketika undang-undang tersebut dinyatakan berlaku, maka peraturan-peraturan di dalamnya secara otomatis akan berlaku. Sehingga meskipun sedan dan station wagon dibeli   sebelum berlakunya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang  mengakibatkan  pajak  masukan  tidak  dapat  dikreditkan,  ketika  dijual  setelah  periode berlakunya  Undang-Undang  Harmonisasi  Peraturan  Perpajakan  maka  akan  dikenakan  pajak pertambahan nilai.  Sementara dari pihak akademisi dan konsultan pajak tidak setuju dengan pendapat dari pihak Direktorat Jenderal Pajak.
Menurut  kantor  konsultan  DSK,  harusnya  berlaku  perlakuan  yang  sama  ( Equal Treatment )  untuk  pasal  16D.  Maksudnya  adalah,  apabila  pajak  masukannya  tidak  dapat dikreditkan  maka  seharusnya  tidak  boleh  dikenai  pajak  pertambahan  nilai.  Bapak  Sulfan sebagai juga memberikan pendapat serupa. Pengenaan Pasal 16D pada Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai harus mutatis mutandis terhadap Pasal 9 ayat (8). Jika pajak masukan atas pembelian sedan dan station wagon yang dibeli Pengusaha Kena Pajak tidak dapat dikreditkan maka seharusnya saat dijual atas sedan dan station wagon tersebut tidak boleh memungut pajak pertambahan nilai.

## PENUTUP
Ada beberapa alasan yang menyebabkan dihapusnya pasal 9 ayat (8) huruf c di Undang- Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Yang pertama adalah untuk simplifikasi. Agar lebih mudah dalam proses pengenaannya, sedan dan station wagon disamakan perlakuan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai-nya dengan kendaraan milik Pengusaha Kena Pajak lainnya asalkan memenuhi  syarat  formal  dan  material.  Yang  kedua  adalah  untuk  menghindari  terjadinya sengketa antara Pengusaha Kena Pajak dan Direktorat Jenderal Pajak di kemudian hari. Supaya sengketa  mengenai  pendefinisian  sedan  dan station  wagon ini  bisa  dikurangi  atau  bahkan dihilangkan di waktu-waktu berikutnya, lebih baik agar peraturan yang mengkhususkan sedan dan station wagon di Pasal 9 Ayat (8) Huruf c dihapus. Yang ketiga adalah untuk menyamakan atau  ekualisasi  antara  Pajak  Pertambahan  Nilai  dan  Pajak  Penghasilan.  Apabila  di  Pajak Pertambahan Nilai kendaraan sedan dan station wagon dianggap sebagai kendaraan operasional di Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, maka hal itu juga harus berlaku sama di Undang- Undang Pajak Penghasilan. Sehingga tidak terjadi perbedaan omset yang menimbulkan koreksi dan memicu terjadi sengketa antara Pengusaha Kena Pajak dan Direktorat Jenderal Pajak.
Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas kendaraan sedan dan station wagon setelah berlaku  Undang-Undang  Harmonisasi  Peraturan  Perpajakan  mengalami  perubahan. Sebelumnya  ketika  menyebut  kendaraan  berjenis  sedan  dan station  wagon ,  maka  pajak masukan atas perolehan dan pemeliharaan kendaraan tersebut tidak dapat dikreditkan. Namun setelah  berlakunya  Undang-Undang  Harmonisasi  Peraturan  Perpajakan,  pengkreditan  pajak masukan  untuk  perolehan  dan  pemeliharaan  sedan  dan station  wagon melihat  dari  apakah kendaraan  tersebut  digunakan  atau  berkaitan  langsung  dengan  Pengusaha  Kena  Pajak.  Dan apakah Pengusaha Kena Pajak bisa membuktikan hal itu jika ada pemeriksaan dari Direktorat Jenderal Pajak.
Pengenaan Pasal 16D Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan pada kluster Pajak Pertambahan Nilai atas kendaraan jenis sedan dan station wagon berlaku sama seperti kendaraan jenis lainnya. Ketiga narasumber setuju tentang hal ini. Jika kendaraan sedan dan station wagon tersebut dibeli setelah berlakunya Undang-Undang Harmonisasi, maka penjualan kembali kendaraan tersebut akan dikenakan Pasal 16D Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Kluster Pajak Pertambahan Nilai.
Pasal 16D Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai terhadap jenis kendaraan sedan dan station  wagon yang  dibeli  sebelum  berlakunya  Undang-Undang  Harmonisasi  Peraturan
Perpajakan dan dijual setelah berlakunya undang-undang tersebut masih memiliki pemahaman berbeda antara Direktorat Jenderal Pajak, Akademisi, dan Konsultan Pajak yang diwawancarai. Konsultan Pajak dan Akademisi menghendaki pengenaan Pasal 16D bersifat ekual serta mutatis mutandis terhadap peraturan sebelumnya yaitu Pasal 9 Ayat (8) Huruf c. Apabila sebelumnya pajak masukan tidak dapat dikreditkan, maka ketika dijual kembali seharusnya tidak terutang Pajak  Pertambahan  Nilai.  Sedangkan  pihak  Direktorat  Jenderal  Pajak  beranggapan  bahwa ketika  Undang-Undang  Harmonisasi  Peraturan  Perpajakan  Berlaku  maka  meskipun sebelumnya  pajak  masukan  atas  perolehan  dam  peneliharaan  kendaraan  sedan  dan station wagon tidak dapat dikreditkan, ketika dijual kembali kendaraan tersebut akan terutang Pajak Pertambahan Nilai Pasal 16D.

## DAFTAR PUSTAKA
Boone dan Kurtz. (2006). Business Pengantar Bisnis Kontemporer . Salemba Empat. detikJabar.  (2022,  December  8). Penyebab  Mobil  Sedan  Identik  Dengan  Mobil  Mewah . https://www.detik.com/jabar/bisnis/d-6448944/penyebab-mobil-sedan-identik-dengan- mobil-mewah#:~:text=Mobil jenis sedan biasanya diidentikkan sebagai mobil mewah. Gaikindo. (2022, December). Gaikindo Optimistis Penjualan Mobil Domestik Melaju Tahun 2022 .  https://www.gaikindo.or.id/gaikindo-optimistis-penjualan-mobil-2022-mencapai- target/
Ilyas, W. B., & Suhartono, R. (2012). Hukum Pajak Material 2: Seri Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah . Salemba Humanika. James,  K.  (2015).  The  rise  of  the  value-added  tax.  In The  Rise  of  the  Value-Added  Tax . https://doi.org/10.1017/CBO9781107358522
Kriyanto, R. (2006). Teknik praktis riset komunikasi kuantitatif dan kualitatif : disertai contoh praktis skripsi, tesis, dan disertasi riset media, public relations, advertising, komunikasi organisasi, komunikasi pemasaran / Rachmat Kriyantono, Ph.D . Prenadamedia Group. Kurniawati,  S.  E.  (2018).  ANALISIS  PENERAPAN  WITHHOLDING  TAX  SYSTEM PRESPEKTIF  MUTATIS  MUTANDIS  PADA  LEMBAGA  KEUANGAN  SYARIAH (Studi Kasus pada BMT Al-Hijrah KAN Jabung). El Muhasaba: Jurnal Akuntansi , 1 (1),
75. https://doi.org/10.18860/em.v1i1.5409 Mardiasmo. (2011). Perpajakan (Revisi 201). Andi. Maulida, R. (2020, January 13). Apa Itu GST dan Apa Bedanya dengan PPN? Online Pajak. https://www.online-pajak.com/tentang-ppn-efaktur/apa-itu-gst
Mulyani,  S.  (2022).  PENGENAAN  PAJAK  PERTAMBAHAN  NILAI TERHADAP  OBAT.
Jurnal Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik , 2 . Nurrachman, M. I. (2018). IDENTIFIKASI PERBEDAAN ELEMEN DESAIN PADA MOBIL PREMIUM DAN NON-PREMIUM Objek Studi : Mobil Toyota. Idealog: Ide Dan Dialog Desain Indonesia , 3 (1), 36. https://doi.org/10.25124/idealog.v3i1.1781
Pemerintah  Indonesia.  (2009). UNDANG-UNDANG  NOMOR  42  TAHUN  2009  TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH . Pratama, G. (2019, June 13). STATION WAGON . Otopedia. https://otopedia.com/berita/station- wagon/
Pratiwi, A. (2018). Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Penjualan Barang  pada  PT.  Central  Wijaya  Medan.  In Medan  Area  Utara  Repository . https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/9907%0Ahttps://repositori.uma.ac.id/bitst ream/123456789/9907/1/Amalia Pratiwi - Fulltext.pdf
Rahayu,  S.  K.  (2017).  Perpajakan:  Konsep  dan  aspek  formal.  Bandung:  Rekayasa  Sains.  In Perpajakan: Konsep dan Aspek Formal (p. 141). Rekayasa Sains.
Rani,  M.  S.  M.  (2021).  PAJAK  PERTAMBAHAN  NILAI  PASAL  16D  TERHADAP
PENYERAHAN MESIN. Jurnalku , 1 (1), 40–58.
https://doi.org/10.54957/jurnalku.v1i1.22
Riningsih,  D.  (2021).  ANALISIS  KEBIJAKAN  INSENTIF  PAJAK  PPnBM  MOBIL TERHADAP PENJUALAN MOBIL DI ERA PANDEMI COVID-19. Seminar Nasional Manajemen, Ekonomi … , 1 (1), 291–298. https://proceeding.unpkediri.ac.id/index.php/senmea/article/view/1150
Ristanti, N. S. (2018). Smart  Mobility dalam Pengembangan Transportasi  Berbasis Aplikasi
Online Di Indonesia. Ruang , 4 (3), 237–246.
https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/ruang/article/view/5187
Safarina,  H. A.  (2021,  June  2). Sengketa  Biaya  Pemeliharaan  Minibus  yang  Tidak  Dapat Dikreditkan . DDTC News. https://news.ddtc.co.id/sengketa-biaya-pemeliharaan-minibus- yang-tidak-dapat-dikreditkan-30265
Safarina,  H.  A.  (2022,  September  21). Sengketa  Pengkreditan  Pajak  Masukan  Biaya Pemeliharaan  Station  wagon .  DDTC  News.  https://news.ddtc.co.id/sengketa- pengkreditan-pajak-masukan-biaya-pemeliharaan-station-wagon-24094
Salman, K. R. (2017). Perpajakan PPh dan PPN : berdasarkan peraturan perpajakan terbaru . PT. Indeks.
Soemitro, R. (1990). Dasar-Dasar Hukum Pajak Dan Pajak Pendapatan . Eresco. Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D . Alfabeta. Suhartono,  S.  (2019).  HUKUM  POSITIF  PROBLEMATIK  PENERAPAN  DAN  SOLUSI TEORITIKNYA.
DiH: Jurnal Ilmu Hukum , 15 (2), 201–211. https://doi.org/10.30996/dih.v15i2.2549 Sukardji, U. (2015). Pokok-pokok PPN (Pajak Pertambahan Nilai) Indonesia . Rajawali Press. Sukarno. (2022). Identifikasi Kendaraan Bermotor Jenis Station wagon . In Kemenkeu Learning Centre . Sutedi, A. (2022). HUKUM PAJAK I .
Smith, S., & Tait, A. A.  (1990). Value Added Tax:  International  Practice and Problems. The Economic Journal , 100 (399), 269. https://doi.org/10.2307/2233622 Waluyo. (2020). Akuntansi Pajak (7th ed.). Salemba Empat.
Yakkundi, V., Mantha, S., & Sunnapwar, V. (2017). Hatchback versus Sedan  – A Review of Drag  Issues. International  Journal  of  Mechanical  Engineering , 4 (1),  5–13. https://doi.org/10.14445/23488360/ijme-v4i1p102