e-ISSN : 2621-4105

## REORIENTASI SANKSI PIDANA DALAM PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DI INDONESIA

## Rizqi Purnama Puteri, Muhammad Junaidi, Zaenal Arifin
Magister Hukum Universitas Semarang, Semarang rizqiputeri.rp@gmail.com

## ABSTRAK
Tujuan penelitian  ini adalah bagaimanakah orientasi sanksi pidana terhadap korporasi dalam  hukum  positif  di  Indonesia,  bagaimanakah  reorientasi  formulasi  yang seharusnya atas sanksi pidana terhadap korporasiKUHP sekarang ini belum mengatur masalah pertanggungjawaban pidana korporasi. Pentingnya mengatur Pertanggunjawaban pidana korporasi ada dalam satu ketentuan umum KUHP sebagai pedoman bagi undang- undang khusus di luar KUHP sehingga tercipta keseragaman dan konsistensi dalam pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi.. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa orientasi korporasi sampai saat ini belum diatur oleh KUHP dan terdapat undang-undang khusus di luar KUHP sudah mengatur  korporasi  sebagai  subjek  hukum  pidana,  tetapi  terlihat  untuk  mengisi kekosongan  hukum  dan  tidak  menjamin  kepastian  hukum  terhadap  pemidanaan korporasi.  Reorientasi  pada  formulasi  kebijakan  atas  sanksi  pidana  korporasi  yang ideal dengan menjadikan korporasi sebagai subjek hukum pidana serta menekankan pada  konsistensi  dalam  hal  penentuan  kapan  suatu  tindak  pidana  dikatakan  sebagai tindak  pidana  korporasi,  siapa  yang  dapat  dipidana  atas  kejahatan  korporasi,  serta sanksi yang sesuai terhadap korporasi. Saran penelitian adalah melakukan reorientasi dan reformulasi kebijakan dalam peraturan perundang-undangan  yang telah ada dan Konsep KUHP sebagai pedoman umum serta segera mengesahkan RUU KUHP.
Kata kunci : Reorientasi: Sanksi Pidana; Korporasi
e-ISSN : 2621-4105

## REORIENTATION OF CRIMINAL SANCTIONS IN CORPORATE LIABILITY IN INDONESIA
Rizqi Purnama Putri, Muhammad Junaidi, Zaenal Arifin Master of Law, Semarang University , Semarang rizqiputeri.rp@gmail.com

## ABSTRACT
Considering  that  the  Criminal  Code  has  not  yet  regulated  the  issue  of  corporate criminal  liability.  The  importance  of  regulating  corporate  criminal  liability  is contained in a general provision of the Criminal Code as a guideline for special laws outside the Criminal Code so as to create uniformity and consistency in the regulation of corporate criminal liability. How is the orientation of criminal sanctions against corporations in positive law in Indonesia, and how is the formulations reorientation that should be of criminal sanctions against corporations. The research method used is normative juridical using secondary data. The results of the study can be concluded that the corporate orientation to date has not been regulated by the Criminal Code and there are special laws outside the Criminal Code that have governed corporations as subjects of criminal law, but are seen to fill the legal vacuum and do not guarantee legal  certainty  towards  corporate  criminal  prosecution.  Reorientation  of  policy formulation  on  ideal  corporate  criminal  sanctions  by  making  corporations  as  the subject of criminal law and emphasizing consistency in determining when a crime is said  to  be  a  corporate  crime,  who  can  be  convicted  of  corporate  crime,  and appropriate sanctions against the corporation. Research suggestions are to reorient and  reformulate  policies  in  existing  laws  and  regulations  and  the  Criminal  Code Concept as a general guideline and immediately pass the Criminal Code Bill.
Keywords: Reorientation; Criminal Sanctions; Corporation
e-ISSN : 2621-4105

## A. PENDAHULUAN
Kejahatan  korporasi  tergolong  sebagai white  collar  crime yang menggunakan  modus  operandi  yang  canggih  dan  dapat  juga  berdimensi transnasional  dimana  dilakukan  lintas  Negara  dan  teritorial.  Gabungan  dari kedua kuali kasi tersebut menghasilkan ruang lingkup kejahatan yang luas dan dampak kerugian yang sangat besar. 1 Orang-orang yang terlibat dalam tindak pidana korporasi mempunyai fungsi, tugas, dan peranannya masing-masing. 2
Korporasi  yang  menjalankan  bisnis  dalam  bidang  lingkungan  hidup juga  telah  melakukan  pembakaran  hutan  dan  lahan.  Tindak  pidana  dalam kejahatan lingkungan hidup yang melakukan ialah seseorang atau perorangan atau  badan  hukum  atau  korporasi  di  era  globalisasi  industri  sering  terjadi dilingkungan  yang  penuh  dengan  perusahaan-perusahaan  yang  beroperasi dapat mencemari dan merusak lingkungan yang dalam sistem pengelolaannya melanggar  aturan  yang  berlaku 3 .  Kasus  yang  telah  dilakukan  oleh  korporasi yaitu,
1. Tahun 2019, Polisi telah menetapkan 14 perusahaan sebagai tersangka kebakaran  hutan  dan  lahan  (karhutla),  per  Selasa  (24  September).
Sebelumnya,  data  per  Senin  (23  September)  menunjukkan  terdapat sembilan perusahaan yang berstatus tersangka.  Penambahan tersangka perusahaan  terjadi  di  Lampung  sebanyak  lima  korporasi.  Kelima korporasi  tersebut  yaitu  PT  Sweet  Indo  Lampung  (SIL),  PT  Indo Lampung  Perkasa  (ILP),  PTPN  7,  PT  Paramitra  Mulya  Lampung (PML),  dan  PT  Sweet  Indo  Lampung  (SIL).    Sebelumnya  telah menetapkan  PT  AP  sebagai  tersangka.  Berikutnya,  Polda  Riau menetapkan  PT  Sumber  Sawit  Sejahtera  (SSS)  sebagai  tersangka. Kemudian,  PT  Hutan  Bumi  Lestari  (HBL)  (sebelumnya  disebut sebagai Bumi Hijau  Lestari) ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda
1 Budi Suhariyanto, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan Corporate Culture Model Dan  Implikasinya  Bagi  Kesejahteraan  Masyarakat,Jurnal  Rechtvinding  Volume  6  No.  3 Desember 2017 hal 442
2 Kristian,  Hukum  Pidana  Korporasi,  Kebijakan  Integral  (Integral  Policy)  Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia, Bandung: Nusa Aulia, 2014, hal. 3
3 Mujiono, Formulasi Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana Dalam Regulasi Lingkungan Hidup Di Indonesia, Jurnal Lentera Hukum Volume 6 28 April 2019, hal. 54
e-ISSN : 2621-4105
Sumatera Selatan. Lalu, PT Mega Anugerah Sawit (MAS) menyandang status sebagai tersangka karhutla di Jambi. 4
2. Tahun 2011 perkara PT. Giri Jaladhi Wana yang diajukan sebagai terdakwa  oleh  Kejaksaan  dan  dituntut  ke  pengadilan  tindak  pidana korupsi, 5 setelah  terlebih  dahulu  direktur  utamanya  (SW)  dipidana (berdasarkan  Putusan  Nomor  908/  Pid.B/2008/PN.Bjm  tanggal  18 Desember  2008  yang  mana  putusan  tersebut  telah  dikuatkan  dengan Putusan Nomor 02/PID/SUS/2009/ PT.BJM tanggal 25 Februari 2009 dan  kasasi  terdakwa  telah  ditolak  berdasarkan  Putusan  Nomor  936 K/Pid.Sus/2009 tanggal 25 Mei 2009). Majelis hakim melalui Putusan Nomor  812/Pid.Sus/2010/PN.Bjm  memutuskan  persis  sama  dengan tuntutan  yaitu  menyatakan  PT  GJW  telah  terbuk  secara  sah  dan meyakinkan bersalah melakukan ndak pidana korupsi secara berlanjut sebagaimana  dalam  dakwaan  primer,  karenanya  kepada  PT  GJW dijatuhkan  pidana  denda  sebesar  Rp1.300.000.000,-  (satu  miliar  ga ratus juta rupiah) serta pidana tambahan berupa penutupan sementara PT GJW selama enam bulan. 6
3. Kasus  Sport  Center  Hambalang:  Kasus  korupsi  proyek  Sport  Center Hambalang  oleh  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  yang menyebabkan  negara  dirugikan  sebesar  Rp.  463,66  miliar.  Menurut temuan  BPK,  uang  yang  dikeluarkan  pemerintah  untuk  Hambalang dari kontrak Rp 1,2 triliun baru Rp 471 miliar, tapi karena masih ada sisa Rp 8 miliar maka jadi Rp 463 miliar, termasuk untuk pengadaan barang  jasa.  Dalam  kasus  ini  telah  menyeret  mantan  Menpora  Andi Malarangeng, Sekjen Kemenpora Wafid Muharram, dan mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum 7 .
Korporasi  menurut  hukum  pidana  Indonesia  tidak  sama  dengan pengertian  korporasi  dalam  hukum  perdata.  Pengertian  korporasi  menurut hukum  pidana  lebih  luas  daripada  pengertian  menurut  hukum  perdata.
4 Https://Regional.Kontan.Co.Id/News/Sampa i-Hari-Ini-14-Perusahaan-Jadi- TersangkaKebakaran-Hutan-Dan-Lahan Di Akses Pada Tanggal 24 September 2019
5 Budi  Suhariyanto,  Progresivitas  Putusan  Pemidanaan  Terhadap  Korporasi  Pelaku  Tindak Pidana Korupsi , Jurnal De Jure Volume 16 Nomor 2 (Juni 2016), hal. 207.
6 Budi Suhariyanto, Putusan Pemidanaan Terhadapn Korporasi Tanpa Didakwakan Dalam Perspektif Vicarious Liability, Jurnal Yudisial Volume Volume 10 Nomor 1 (April 2017), hal 2728.
7 Zaenal Arifin, Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerinta h , Jurnal  Hukum  Responsif  Vol.  5  No.  5,  Oktober  2017,  Fakultas  Hukum  Universitas  Panca  Budi, Medan, 2017 hal 59
e-ISSN : 2621-4105
Penjelasan Korporasi dalam Pasal 10 Perma No. 13 Tahun 2016 menjelaskan bahwa 8 :
Pengurus  adalah  organ  korporasi  yang  menjalankan  pengurusan  korporasi sesuai  anggaran  dasar  atau  undang-undang  yang  berwenang  mewakili korporasi,  termasuk  mereka  yang  tidak  memiliki  kewenangan  untuk mengambil keputusan, namun dalam kenyataannya dapat mengendalikan atau turut  mempengaruhi  kebijakan  korporasi  atau  turut  memutuskan  kebijakan dalam korporasi yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana.
Subjek  tindak  pidana  yang  dikenal  dalam  KUHP  adalah  orang perorangan.  Dengan  kata  lain,  hanya  manusia  yang  dapat  melakukan  tindak pidana  dan  hanya  manusia  yang  dapat  dituntut  serta  dibebani pertanggungjawaban pidana. KUHP tidak mengenal korporasi sebagai subjek hukum pidana. Tetapi korporasi atur dalam beberapa undang- undang di luar KUHP  yaitu  Undang-Undang  No.  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian  Uang  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  No.  8 Tahun  2010. 910 Hal  ini  didasarkan  pada  Pasal  59  KUHP.  Pasal  tersebut menjelaskan  bahwa  apabila  korporasi  yang  melakukan  tindak  pidana,  maka pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada pengurus korporasi dalam hal pengurus  korporasi  melakukan  tindak  pidana  dalam  rangka  mewakili  atau dilakukan  atas  nama  korporasi  tersebut.  KUHP  yang  berlaku  saat  ini  belum mengatur  mengenai  pertanggungjawaban  pidana  korporasi  dalam  arti  belum mengenal  korporasi  sebagai  subjek  tindak  pidana,  namun  beberapa undangundang 11 .
8 Hariyadi  B.  Sukamdani,  Korporasi  Sebagai  Subyek  Hukum  Pidana  Pasca  Perma  No.13 Tahun  2016:  Pandangan  Dunia  Usaha ,  ( Makalah Seminar  Dalam  Rangka  HUT  IKAHI  Ke-64 Tahun Di Hotel Mercure Ancol Jakarta Pada Hari Selasa 21 Maret 2017), hal.7.
9 Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal.
10 -226
11 Andi Hamzah, Kejahatan Di Bidang Ekonomi Dan Cara Penanggulangannya, Makalah, Jakarta, 1994 hal 1
e-ISSN : 2621-4105

## B. PERMASALAHAN
1. Bagaimanakah  orientasi  sanksi  pidana  terhadap  korporasi  dalam  hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimanakah reorientasi formulasi yang ideal atas sanksi pidana terhadap korporasi?

## C. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif,  spesifikasi penelitian  ini  adalah  penelitian  deskriptif  analitis,  Penelitian  ini  termasuk penelitian  hukum  normatif,  maka  jenis  data  yang  digunakan  adalah  data sekunder, metode pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi  dokumen  dengan  mengumpulkan  dan  menganalisis  bahan-  bahan kepustakaan serta dokumen-dokumen. Mertode analisis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif

## D. PEMBAHASAN
Kebijakan  orientasi  sanksi  pidana  terhadap  korporasi  dalam  hukum positif  di  Indonesia  belum  mencapai  tahap  ketepatan  atau  kepastian  hukum untuk menjadikan korporasi sebagai subjek hukum pidana. Karena banyaknya kelemahan-kelemahan  pada  pemberian  sanksi  pidana  terdapat  korporasi. Kelemahan yang dimaksud adalah hukum pidana Indonesia dibuat berdasarkan ajaran kesalahan individual yaitu sistem hukum pidana tidak memungkinkan penjatuhan  pidana  denda  terhadapa  korporasi,  karena  pihak  yang  dipidana dapat menggantkan dengan pidana kurungan hal tersebut diatur oleh Pasal 30 KUHP.  Tidak  adanya  prosedur  khusus  dari  hukum  acara  pidana  untuk mengatur  korporasi  serta  cara  perumusan  delik  pidana  yang  selalu  dimulai dengan  kata  “barang  siapa”  secara  umum  dimaksudkan  kepada  orang  atau manusia.
Pandangan  Gustav  Radbruch  secara  umum  diartikan  bahwa  kepastian hukum  tidak  selalu  harus  diberi  prioritas  pemenuhannya  pada  tiap  sistem hukum  positif,  seolah-olah  kepastian  hukum  itu  harus  ada  lebih  dulu,  baru kemudian keadilan dan kemanfaatan. Pada kebijakan orientasi sanksi pidana korporasi, kepastian hukum itu tidak terpenuhi karena adanya ketidakjelasan
e-ISSN : 2621-4105
yang  terjadi  dalam  perumusan  undang-undang  mengenai  korporasi. Ketidakjelasan perumusan mengenai kapan suatu korporasi dinyatakan sebagai pelaku  dan  kapan  suatu  tindak  pidana  telah  dilakukan  atas  nama  suatu korporasi.  Ketidakjelasan  perumusan  mengenai  perbuatan  yang  akan dipertanggungjawabkan  melalui  perumusan  korporasi  sebagai  subjek  tindak pidana.  Ketidakjelasan  mengenai  kriteria  yang  digunakan  sebagai  pedoman untuk  mempertanggungjawabkan  korporasi,  sebab  pertanggungjawaban hukum pidana dikaitkan dengan masalah kesalahan dan unsur alasan pemaaf. Serta masalah pidana yang dijatuhkan terhadap korporasi. Jenis pidana denda yang dikenakan terhadap korporasi.
Berdasarkan  hasil  analisis  teori  kepastian  hukum  diatas,  dapat disimpulkan bahwa orientasi sanksi pidana terhadap korporasi belum mencapai tahap  yang  pasti.  Didasarkan  pada  kelemahan-kelemahan  yang  terlihat  serta korporasi dalam hukum positif Indonesia belum menjadi subjek hukum pidana, sehingga tidak adanya aturan umum dalam KUHP yang dapat menjembatani hukum  pidana  umum  dengan  undang-undang  khusus  diluar  KUHP.  Teori pertanggungjawaban  korporasi  sudah  dipergunakan  oleh  beberapa  undang- undangan  khusus  di  luar  KUHP  dengan  menggunakan  model  sistem pertanggungjawaban  pidana  yaitu  pengurus  korporasi  sebagai  pembuat  dan pengurus  korporasi  yang  bertanggungjawab,  korporasi  sebagai  pembuat  dan pengurus  bertanggungjawab,  dan  korporasi  sebagai  pembuat  dan  juga korporasi yang bertanggungjawab 12 . Beberapa undang-undang yang mengatur korporasi telah memberikan perumusan mengenai pengaturan korporasi tetapi tidak dapat berjalan semestinya karena tidak ada kejelasan dalam pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi.
Fenomena  ini  ditandai  dengan  lahirnya Wet  Economische  Delichten (WED), tahun 1950 di Belanda, yang dalam Pasal 15 ayat (1) mengatur bahwa
12 Mardjono Reksodiputro, Dalam Makalahnya “Pertangungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korporasi”, (Semarang: FH-UNDIP, 1989), hal. 9
e-ISSN : 2621-4105
dalam tindak pidana ekonomi, korporasi dapat melakukan tindak pidana dan dapat  dipidana.  Ketentuan  ini  kemudian  ditiru  oleh  Indonesia  melalui UndangUndang  No- mor 7  Drt Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi 13 Pengaturan dalam UU No. 7/Drt/1955 menjadi cikal bakal pertanggung- jawaban pidana korporasi dalam melakukan tindak pidana, yang kemudian diikuti beberapa peraturan perundang-undangan lain sampai dengan sekarang seperti UU Lingkungan Hidup, UU Perlindungan Konsumen, UU Perikanan, UU Narkotika, UU Pencucian Uang, UU
Monopoli, UU Korupsi dan lain-lain. 14
Formulasi  pertanggungjawaban  pidana  korporasi  tidak  cukup  dengan menyebutkan  korporasi  sebagai  subjek  tindak  pidana,  melainkan  harus menentukan  aturan  mengenai  sistem  pidana  dan  pemidanaannya,  sehingga diperlukan  sebuah  upaya  reorientasi  dan  reformulasi  yang  ideal  atas pertanggungjawaban  pidana  korporasi.  Reorientasi  dan  reformulasi pertanggungjawaban  pidana  terhadap  korban  kejahatan  korporasi antara  lain meliputi ketentuan mengenai 15 :
1. ketentuan mengenai kapan suatu tindak pidana dapat dikatakan sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi;
2. siapa yang dapat dituntut dan dijatuhi pidana atas kejahatan yang dilakukan korporasi;
3. jenis-jenis  sanksi  yang  sesuai  dengan  subjek  tindak  pidana berupa korporasi
Formulasi mengenai ketentuan tersebut harus diatur secara tegas untuk meminimalisir  kemungkinan  korporasi  melepaskan  diri  dari  tanggungjawab atas  kejahatan  yang  dilakukannya.  Korporasi  sebagai  subjek  tindak  pidana perumusannya  berada  dalam  peraturan  perundang-undangan  di  luar  KUHP,
13 Muladi,  Penerapan  Pertanggungjawaban  Korporasi Dalam  Hukum  Pidana,  Bahan  Kuliah Kejahatan Korporasi, Universitas Diponegoro, Semarang, 1999,  hal 2
14 Eddi Rifai, Perspektif Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi, Jurnal UGM Vo. 20 No. 1 2014 hal. 9
15 Agus Sularman, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Kepada Korban Tindak Pidana , Jurnal Hukum Khaira Ummah Volume 12 2 Juni 2017, hal. 394
e-ISSN : 2621-4105
pertanggungjawaban  pidana  kepada  korporasi  adalah  dengan  menentukan aturan atau syarat mengenai kapan suatu korporasi dikatakan melakukan tindak pidana.  Undang-Undang  No.  31  Tahun  1999  Jo.  Undang-Undang  No.  20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya Pasal 20  ayat  (2)  ditentukan  bahwa  :  “Tindak  pidana  korupsi  dilakukan  oleh korporasi  apabila  tindak  pidana  tersebut  dilakukan  oleh  orang-orang  baik berdasarkan  hubungan  kerja  maupun  berdasarkan  hubungan  lain,  bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama”. Berdasarkan ketentuan tersebut, suatu tindak pidana dikatakan dapat dilakukan oleh  korporasi  apabila  berdasarkan  hubungan  kerja  atau  hubungan  lain,  dan dalam  lingkungan  korporasi. 16 formulasi  tersebut  seharusnya  dibatasi  pada orang-orang  atau  mereka  yang  mempunyai  hubungan  langsung  dengan korporasi saja yang dapat melibatkan korporasi untuk ikut bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukannya.
Formulasi tersebut dapat ditemukan pada Undang-Undang No. 15 tahun 2002  Jo.  Undang-Undang  No.  25  Tahun  2003  tentang  Tindak  Pidana Pencucian  Uang,  dimana  dalam  Pasal  4  ayat  (2)  ditentukan  bahwa  hanya pengurus  yang  mempunyai  hubungan  fungsional  dalam  struktur  organisasi korporasi  saja  yang  dapat  melibatkan  korporasi  dalam  pertanggungjawaban pidananya. Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang menentukan bahwa :
“Korporasi tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap suatu  tindak  pidana  pencucian  uang  yang  dilakukan  oleh  pengurus  yang mengatasnamakan  korporasi,  apabila  perbuatan  tersebut  dilakukan  melalui kegiatan yang tidak termasuk dalam lingkup usahanya sebagaimana ditentukan dalam  anggaran  dasar  atau  ketentuan  lain  yang  berlaku  bagi  korporasi  yang bersangkutan”.
16 Evan Alroy Situmorang, Tesis Kebijakan Formulasi Pemidanaan Korporasi Terhadap Korban Kejahatan Korporasi, Magister Hukum Universitas Diponegoro , Semarang, hal.
e-ISSN : 2621-4105
Reformulasi yang dimaksud adalah reformulasi yang berkaitan dengan ketentuan  mengenai  siapa  yang  dapat  dibebani  pertanggungjawaban  pidana atau yang dapat dutuntut dan dijatuhi pidana. Peraturan perundang-undangan di luar KUHP yang belum mengatur hal tersebut dapat mengadopsi formulasi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang telah menentukan siapa yang  dapat  dibebani  pertanggungjawaban  pidana  atas  kejahatan  yang dilakukan  oleh  korporasi 16 .  Adanya  reformulasi  terhadap  penentuan  subjek dalam  tindak  pidana  maka  akan  tercipta  suatu  keseragaman  pedoman  atau aturan  dalam  peraturan  perundang-undangan  di  luar  KUHP  yang  berkaitan dengan  pembebanan  pertanggungjawaban  pidana  atas  kejahatan  korporasi serta  akan  ada  kejelasan  mengenai  pedoman  pemidanaan  di  dalam  KUHP Indonesia dengan menjadikan korporasi sebagai subjek hukum pidana.
Ketua Penyusunan RKUHP, Muladi menyatakan bahwa pasal 47 sampai dengan  pasal  53  RKUHP  mengatur  tentang  “ corporate  criminal  liability ”.
Dengan dimasukkannya hal tersebut berarti bahwa bentuk pertanggungjawaban  pidana  terhadap  korporasi  berlaku  umum  untuk  semua tindak  pidana,  termasuk  yang  berada  di  luar  KUHP 17 .  Rumusan  pasal-pasal yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam RKUHP 2010 adalah sebagai berikut 18 :
1. Pasal 47: “Korporasi merupakan subyek tindak pidana”.
2. Pasal 48: “Tindak pidana dilakukan oleh korporasi apabila dilakukan oleh orang-orang  yang  bertindak  untuk  dan  atas  nama  korporasi  atau  demi kepentingan  korporasi,  berdasarkan  hubungan  kerja  atau  berdasar hubungan lain, dalam lingkup usaha korporasi tersebut, baik sendirisendiri atau bersama-sama”.
17 Kristian, Hukum Pidana Korporasi, Kebijakan Integral (Integral Policy) Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia, Op.Cit
18 Kristian,  Urgensi  Pertanggungjawaban  Korporasi ,  Jurnal  Hukum  Dan  Pembangunan  44, Oktober – Desember 2013,  hal. 43
e-ISSN : 2621-4105
3. Pasal  49:  “Jika  tindak  pidana  dilakukan  oleh  korporasi, pertanggungjawaban  pidana  dikenakan  terhadap  korporasi  dan/atau pengurusnya”.
4. Pasal 50: “Korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap suatu perbuatan yang dilakukan untuk dan/atau atas nama korporasi, jika perbuatan  tersebut  termasuk  dalam  lingkup  usahanya  sebagaimana ditentukan  dalam  anggaran  dasar  atau  ketentuan  lain  yang  berlaku  bagi korporasi yang bersangkutan”.
5. Pasal  51:  “Pertanggungjawaban  pidana  pengurus  korporasi  dibatasi sepanjang  pengurus  mempunyai  kedudukan  fungsional  dalam  struktur organisasi korporasi”.
6. Pasal  52:  ”Dalam  mempertimbangkan  suatu  tuntutan  pidana,  harus dipertimbangkan  apakah  bagian  hukum  lain  telah  memberikan perlindungan  yang  lebih  berguna  daripada  menjatuhkan  pidana  terhadap suatu korporasi.
Pertimbangan  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  harus  dinyatakan dalam putusan hakim.
7. Pasal 53: “Alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat diajukan oleh pembuat  yang  bertindak  untuk  dan/atau  atas  nama  korporasi,  dapat diajukan oleh korporasi sepanjang alasan tersebut langsung berhubungan dengan perbuatan yang didakwakan kepada korporasi. Pasal 44:
“Korporasi  dapat  dipertanggungjawabkan  dalam  melakukan  tindak pidana”.
RKUHP yang termasuk korporasi tidak hanya mencakup badan hukum, tetapi  juga  meliputi  firma,  CV,  dan  persekutuan  yaitu  badan  usaha  yang berdasarkan hukum perdata, bukan suatu badan hukum. 19
19 Ika Puspitasari, Urgensi Pengaturan Kejahatan Korporasi Dalam Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi Menurut Rkuhp, Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol. 20 Agustus 2018 hal. 14
e-ISSN : 2621-4105

## E. PENUTUP
Korporasi  belum  diatur  dalam  subjek  hukum  pidana  Indonesia  karena menganut asas “ societas delinquere non potest ” yaitu badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana. Suatu korporasi terjadi tindak pidana maka tindak pidana  tersebut  dianggap  dilakukan  oleh  pengurus  korporasi  tersebut.
Pengaturan mengenai korporasi sebagai subjek hukum pidana, memiliki tiga model  pertanggungjawaban  pidana  korporasi.  Pengurus  korporasi  sebagai pembuat dan pengurus korporasi  yang bertanggungjawab,  Korporasi sebagai pembuat  dan  pengurus  bertanggungjawab,  Korporasi  sebagai  pembuat  dan juga korporasi yang bertanggungjawab.
Ketentuan mengenai kapan suatu tindak pidana dapat dikatakan sebagai tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  korporasi;  Siapa  yang  dapat  dituntut  dan dijatuhi  pidana  atas  kejahatan  yang  dilakukan  korporasi;  Jenis-jenis  sanksi yang sesuai dengan subjek tindak pidana berupa korporasi
Korporasi  dapat  dipertanggungjawabkan  secara  pidana  hanya  apabila tindak  pidana  yang  dilakukan  pengurus  tersebut,  adalah  kegiatan  yang termasuk  dalam  lingkup  usaha  korporasi.  Formulasi  ketentuan-ketentuan tersebut  telah  jelas  menentukan  kapan  suatu  tindak  pidana  dapat  dikatakan sebagai  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  korporasi.  Ada  pedoman  atau batasan  yang  jelas  mengenai  kapan  suatu  tindak  pidana  dilakukan  oleh korporasi.

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU
Barda  Nawawi  Arief,    2003,  Kapita  Selekta  Hukum  Pidana,  Citra  Aditya  Bakti,
Bandung.
Dwidja  P,  dan  Muladi,  2015,  Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi  (Edisi  Ketiga), Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
Kristian,  2014,  Hukum  Pidana  Korporasi,  Kebijakan  Integral  (Integral  Policy) Formulasi  Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi  di  Indonesia,  Nusa  Aulia Bandung.
e-ISSN : 2621-4105

## JURNAL
Agus Sularman, 2017, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Kepada Korban Tindak Pidana, Jurnal Hukum Khaira Ummah Volume 12 2 Juni 2017, Semarang Budi  Suhariyanto,  2016,  Progresivitas  Putusan  Pemidanaan  Terhadap  Korporasi Pelaku  Tindak Pidana Korupsi, Jurnal De Jure Volume 16 Nomor 2 Juni 2016, Balitbang Kemenkumham Jakarta.
___________,,2017,  Putusan  Pemidanaan  Terhadap  Korporasi  Tanpa  Didakwakan Dalam  Perspektif Vicarious Liability , Jurnal Yudisial Volume Volume 10 Nomor 1  April 2017, Komisi Yudisial RI Jakarta.
___________, 2017, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan Corporate Culture   Model Dan  Implikasinya Bagi   Kesejahteraan
Masyarakat,Jurnal    Rechtvinding  Volume  6  No.  3  Desember  2017,  BPHN Jakarta.
Eddi Rifai, 2014, Perspektif Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Tindak  Pidana Korupsi, Jurnal UGM Vo. 20 No. 1 2014, Yogyakarta.
Ika Puspitasari, 2018 Urgensi Pengaturan Kejahatan Korporasi Dalam Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi Menurut RKUHP, Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol. 20 Agustus 2018, Banda Aceh.
Kristian, 2013, Urgensi Pertanggungjawaban Korporasi, Jurnal Hukum dan Pembangunan  44, Oktober – Desember 2013, Jakarta
Mujiono, 2019, Formulasi Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana dalam Regulasi Lingkungan Hidup di Indonesia, Jurnal Lentera Hukum volume 6 28 April 2019, Jember
Rully  Trie  Prasetyo,  2017,    Tindak  Pidana  Korporasi  Dalam  Perspektif  Kebijakan Formulasi Hukum Pidana, Jurnal Hukum Khaira Ummah No.12 4 Desember 2017,  Semarang
Zaenal Arifin, Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah, Jurnal  Hukum  Responsif    Vol.  5  No.  5,  Oktober  2017,  Fakultas  Hukum Universitas Panca Budi, Medan, 2017.

## ARTIKEL
Andi  Hamzah,  1994,    Kejahatan  di  Bidang  Ekonomi  dan  Cara  Penanggulangannya, Makalah, Jakarta
Hariyadi B. Sukamdani, 2017, Korporasi sebagai Subyek Hukum Pidana Pasca Perma No.13 Tahun 2016: Pandangan Dunia Usaha, (Makalah seminar dalam Rangka HUT IKAHI ke-64 tahun di Hotel Mercure Ancol Jakarta pada hari Selasa 21 Maret 2017) Jakarta
Evan  Alroy  Situmorang,  2008,  Kebijakan  Formulasi  Pemidanaan  Korporasi  terhadap Korban Kejahatan Korporasi, Tesis Magister Hukum Universitas Diponegoro, Semarang
Mardjono Reksodiputro, 1988,  Struktur Perekonomian Dewasa ini dan Permasalahan Korban, Makalah disampaikan pada seminar Viktimologi di Universitas
Airlangga,
e-ISSN : 2621-4105
Surabaya, 28 Oktober 1988, Surabaya
__________, 1999, “Pertangungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korporasi”, Semarang: FH-UNDIP,
Muladi, 1999, Penerapan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana, Bahan
Kuliah Kejahatan Korporasi, Universitas Diponegoro, Semarang

## INTERNET
https://regional.kontan.co.id/news/sampai-hari-ini-14-perusahaan-jadi- tersangkakebakaran-hutan-dan-lahan