## Original Article
Journal of Science and Applicative Technology vol. 5 (1), 2021, pp. 92-101 | 92
e-ISSN: 2581-0545 - https://journal.itera.ac.id/index.php/jsat/
Copyright © 2019 Journal of Science and Applicative Technology. Content from this work may be used under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International Licence . Any  further distribution of this work must maintain attribution to the  author(s) and the  title of the  work, journal citation and DOI. Published  under licence by Journal of Science and Aplicative Technology  (JSAT).
Received 28th January 2021 Accepted 4th March 2021 Published 11th March 2021
DOI: 10.35472/jsat.v5i1.402

## Analisis Pemilihan Lokasi untuk Kepentingan Umum Kabupaten Pringsewu
Zulqadri Ansar 1 *
1 Program Studi Perencanaan Wilayah Kota, Institut Teknologi Sumatera (ITERA), Lampung Selatan, Lampung, Indonesia
Corresponding author: zulqadri.ansar@pwk.itera.ac.id
Abstract : Land development that occurs in Pringsewu Regency is for the public interest, as a government step to more easily acquire lands which function as cultivation areas for physical development as a form of service to community needs. The limited provision of land will make it difficult for the government to develop an area as a form of land use for public purposes. This research will discuss about the analysis of land use for the public interest. There are several criteria and indicators that determine the location of land to be used for public use, consisting of land area, existing land use, spatial plan, area function, slope, land shape, soil movement, flood hazard, population density and market land prices. Based on the results of the scoring analysis of 11 indicators through the application of spatial multicriteria analysis which involves eleven criteria for determining the location as the most appropriate variable to be used as state land as a balancing material, the Pringsewu Regency government explains that zone 3 (Kecamatan Pagelaran, Pringsewu dan Ambarawa) has the most land dominance which can be prioritized first.
Keywords: land development, land use, public interest, land location, state land
Abstrak: Pengembangan lahan  yang terjadi di Kabupaten Pringsewu dalam hal ini  untuk kepentingan umum yaitu sebagai langkah  pemerintah  agar  lebih  mudah  memperoleh  lahan-lahan  dengan  fungsi  kawasan  budidaya  untuk  selanjutnya  dapat dilakukan  pembangunan  fisik  bagi  pelayanan  terhadap  kebutuhan  masyarakat.  Penyediaan  lahan  yang  terbatas  akan mempersulit pemerintah untuk membangun suatu wilayah sebagai bentuk pemanfaatan lahan untuk kepentingan umum. Pada penelitian akan dibahas mengenai analisis pemanfaatan lahan untuk kepentingan umum. Ada beberapa kriteria dan indikator penentu  lokasi  tanah  untuk  dimanfaatkan  bagi  kepentingan  umum,  terdiri  dari  luas  hamparan  lahan,  guna  lahan  eksisting, rencana pola ruang, fungsi kawasan, kemiringan lereng, bentuk lahan, gerakan tanah, bahaya banjir, kepadatan penduduk dan harga lahan pasaran. Berdasarkan hasil analisis skoring 11 indikator melalui pemberlakuan analisis analis multikriteria keruangan yang melibatkan sebelas kriteria penentuan lokasi sebagai variabel yang paling layak untuk dijadikan tanah negara sebagai bahan perimbangan  pemerintah  Kabupaten  Pringsewu  menjelaskan  bahwa  zona  3  yang  paling  banyak  dominasi  lahan  yang  dapat diprioritaskan pertama.
Kata Kunci : pengembangan lahan, pemanfaatan lahan, kepentingan umum, lokasi tanah, tanah negara

## Pendahuluan
Pengembangan  lahan  untuk  kepentingan  umum dilakukan di Kabupaten Pringsewu. Hal ini disebabkan karena Kabupaten  Pringsewu  sebagai  salah  satu  kabupaten  hasil pemekaran di Provinsi Lampung yang mempunyai kecenderungan perkembangan yang relatif pesat. Perkembangan  wilayah  merupakan  bentuk  dari  upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat di dalamnya (Rustiadi, Saefulhakim,  &  Panuju,  2011).  Perkembangan  wilayah  yang relatif pesat akan mempengaruhi untuk terjadinya perubahan
guna lahan. Perubahan guna lahan yang tidak terkendali akan menyebabkan berbagai permasalahan suatu wilayah sehingga penting untuk mengantisipasi hal tersebut. Salah satu hal yang terjadi  dapat  berupa  perubahan  sosial  yang  terjadi  karena perubahan guna lahan dalam hal ini untuk kepentingan umum (Surya,  2011).  Antisipasi  perubahan  guna  lahan  yang  tidak terkendali dapat dilakukan melalui penetapan pengembangan lahan oleh pemerintah untuk kepentingan umum. Dasar yang digunakan  untuk  menetapkan  pengembangan  lahan  yang prioritas  untuk  kepentingan  umum  harus  memenuhi  prinsip demokratis,  adil,  transparan,  menjunjung  tinggi  Hak  Asasi Manusia,  serta  mengedepankan  asas  musyawarah.  Tujuan
Open Access
Copyright © 2019 Journal of Science and Applicative Technology
J. Sci. Appl. Tech. vol. 5 (1), 2021, pp. 92-101 | 93 Published by: Lembaga Penelitian, Pengabdian Masyarakat, dan Penjaminan Mutu Institut Teknologi Sumatera, Lampung Selatan, Indonesia
pengembangan  lahan  ini  adalah  sebagai  langkah  pemerintah untuk  lebih  mudah  memperoleh  lahan-lahan  yang  dengan fungsi sebagai kawasan budidaya untuk dilakukan pembangunan  fisik  sebagai  bentuk  pelayanan  terhadap kebutuhan masyarakat. Penyebab pemerintah perlu melakukan  penetapan  pengembangan  lahan  karena  pada kenyataannya  di  lapangan  bahwa  ketersediaan  tanah  atau lahan semakin terbatas sehingga mengakibatkan pembangunan fisik menjadi terhambat. Lahan sebagai tempat aktivitas  kehidupan  manusia,  baik  sebagai  sumber  daya  yang dapat  diolah  maupun  sebagai  tempat  tinggal.  Lahan  yang secara umum mempunyai jumlah dan lokasi yang relatif tetap, memberikan  arti  ekonomis  bagi  berbagai  alternatif penggunaan  maupun  peruntukan  dalam  pemanfaatannya sehingga hal ini mengakibatkan sering terjadinya konflik pada sebidang  tanah.  Ada  beberapa  kriteria  yang  digunakan  untuk menetapkan  pengembangan  lahan  di  suatu  wilayah, diantaranya topografi, sosial kependudukan, nilai lahan, status kepemilikan lahan, kesesuaian peruntukan lahan dan fungsinya (RTRW, RDTR, RTBL), ketersediaan infrastruktur.
Wilayah  yang  terdiri  dari  9  kecamatan,  Kabupaten Pringsewu  memiliki  potensi  yang  sangat  besar  untuk  terus tumbuh  dan  berkembang.  Hal  ini  disebabkan  oleh  karena Kabupaten  Pringsewu  dilewati  Jalan  Lintas  Barat  yang menghubungkan Bandar Lampung (Ibukota Provinsi Lampung) – Kabupaten Pesawaran – Kabupaten Pringsewu – Kabupaten Tanggamus – Kabupaten  Pesisir  Barat – tembus  ke  Provinsi Bengkulu.  Dalam  penelitian  ini  akan  dikaji  pengembangan lahan  untuk  kepentingan  umum  di  Wilayah  Kecamatan Pringsewu, Kecamatan Gading Rejo, Kecamatan Pagelaran.
Pengadaan  tanah  bagi  kepentingan  umum  sebagai istilah yang akan diidentifikasi dalam penelitian ini. Identifikasi mengenai lahan yang memenuhi kriteria tertentu sebagai lahan yang  baik  dan  sesuai  untuk  dimanfaatkan  bagi  kepentingan umum.  Pengertian  pengadaan  tanah  merupakan  kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak (Heryantoro, 2018) . Pengertian kepentingan umum adalah hal yang dilakukan untuk memenuhi kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus  diwujudkan  oleh  pemerintah  untuk  kesejahteraan masyarakat.
Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan  umum  terkadang  menimbulkan  berbagai persoalan  dalam  pelaksanaannya.  Dalam  pelaksanaannya dibutuhkan  ganti  rugi  pengadaan  tanah  untuk  kepentingan umum  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2012 (Pusat,  2012) .  Ganti  kerugian  oleh  pemerintah  dilakukan bidang per bidang tanah meliputi tanah, ruang atas tanah dan bawah  tanah,  bangunan,  tanaman,  benda  yang  berkaitan
dengan  tanah,  dan/atau  kerugian  lain  yang  dapat  dinilai (Andriany, 2019) .
Pemanfaatan  lahan  bagi  kepentingan  umum  memiliki tujuan untuk pengembangan lahan dengan kriteria lahan yang sesuai  agar  lahan  tersebut  dapat  dimanfaatkan  untuk kepentingan  masyarakat,  seperti  penyediaan  fasilitas  umum dan  fasilitas  sosial (Ridwan  &  Sodik,  2008) .  Hal  terpenting adalah  lahan  yang  diubah  penggunaannya  sebagai  lahan budidaya  dan  ketika  lahan  tersebut  diubah  penggunaannya maka  tidak  akan  mengganggu  atau  membuat  permasalahan baru.  Pemanfaatan  lahan  yang  semula  lahan  tersebut  tidak termanfaatkan  atau  telah  termanfaatkan  tetapi  penggunaan lahan  tidak  berfungsi  sebagaimana  mestinya.  Hal  ini mendorong pemerintah untuk menyusun strategi agar adanya pendataan lahan milik masyarakat atau daerah yang masih bisa dimanfaatkan  berdasarkan  identifikasi  kriteria  lahan  yang sesuai. Penting bagi pemerintah untuk menyusun strategi yang tepat dalam memilih lahan yang sesuai dan memenuhi kriteria untuk dilakukannya  kegiatan pengadaan tanah.

## Metode
Pada  penelitian  ini  digunakan  metode  overlay  untuk analisis  secara  spasial  yang  meliputi  overlay  variabel- variabel  yang  akan  ditentukan  pada  bagian  berikutnya serta  metode  dengan  pendekatan  studi  literatur  dan survey lapangan untuk penjelasan atau data yang didapat tiap variabelnya. Ada beberapa kriteria dan indikator yang digunakan untuk ditetapkan sebagai penentu lokasi lahan yang dapat dikembangkan untuk kepentingan umum yang mengacu  dengan  pedoman  pengadaan  tanah  (Republik Indonesia,  2006).  Berikut  tabel  yang  menunjukkan  hal tersebut:
e-ISSN: 2581-0545
ANALISIS PEMILIHAN LOKASI UNTUK KEPENTINGAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU
Tabel 1. Deskripsi Kriteria dan Indikator Penentu Lokasi Tanah
No Kriteria Indikator 1 Luas Hamparan Lahan Minimal 1 Ha (bukan permukiman, hutan, sempadan sungai) 2 Guna Lahan Eksisting Lahan belum terbangun (bukan permukiman ataupun hutan lindung) 3 Rencana Pola Ruang Lahan bukan hutan lindung dan sempadan sungai 4 Fungsi Kawasan Kawasan budidaya 5 Kemiringan Lereng Landai (0%-8%) 6 Bentuk Lahan Aluvial, Volcan, dan Dataran Tuf Masam 7 Gerakan Tanah Rendah 8 Bahaya Longsor Sangat rendah dan rendah 9 Bahaya Banjir
Bukan area rawan banjir 10 Kepadatan Penduduk Gambaran kepadatan 11 Harga Lahan Pasaran Kisaran Rp300,000/m 2 - Rp500,000/m 2
Dibawah ini adalah kondisi gambaran wilayah kecamatan di  Kabupaten  Pringsewu  berdasarkan  RTRW  Kabupaten Pringsewu Tahun 2011-2031 (Pringsewu, 2011-2031)

## Luas Hamparan Lahan
Luas  hamparan  lahan  menjadi  salah  satu  kriteria  dalam penetuan lokasi lahan yang cocok dijadikan tanah Negara. Luas lahan  minimum  yang  dibutuhkan  yaitu  1  hektar,  penetapan indikator  ini  dikarenakan  luas  lahan  dibawah  1  hektar  tidak fleksibel dalam tujuan pemanfaatan  lahan untuk kepentingan umum. Selain itu bentuk lahan dalam hamparan yang tersedia yang berupa tegalan akan menjadi prioritas utama, setalahnya berupa sawah dan kebun.

## Guna Lahan Eksisting
Penggunaan lahan adalah cerminan pola aktivitas masyarakat di suatu wilayah. Secara umum pola penggunaan lahan dapat diperinci dalam beberapa jenis penggunaan yaitu permukiman, sawah,  tegalan,  kebun,  hutan,  dan  belukar.Namun,  dalam konteks  pembangunan,  jenis  penggunaan  lahan  seringkali dikelompokkan menjadi lahan terbangun dan non-terbangun.

## Rencana Pola Ruang
Pola  ruang  wilayah  merupakan  bentuk  hubungan  antar berbagai  aspek  sumberdaya  manusia,  sumberdaya  alam, sumberdaya  buatan,  sosial-budaya,  ekonomi,  teknologi, informasi, administrasi, pertahanan keamanan, fungsi lindung, budidaya  dan  estetika  lingkungan,  dimensi  ruang  dan  waktu
yang dalam kesatuan secara utuh menyeluruh serta berkualitas membentuk tata ruang.

## Fungsi Kawasan
Dalam  menentukan  lahan  untuk  pengadaan  tanah  negara, fungsi kawasan dalam Kabupaten Pringsewu  haruslah kawasan budidaya  bukan  merupakan  kawasan  lindung,  sebab  tujuan pengadaan  tanah  negara  yang  dilakukan  pemerintah Kabupaten Pringsewu  adalah untuk pembagunan kepentingan umum/publik.  Dalam  pembangunan  lahan  dalam  kawasan lindung  dilarang  untuk  kegiatan  pembangunan  dalam  bentuk apapun.

## Kemiringan Lereng
Bentuk  topografi  wilayah  Kabupaten  Pringsewu    berdasarkan kemiringan  lereng  lahannya  dapat  dibedakan  menjadi  8 (delapan) bagian yang bervariasi yaitu mulai dari kelas lereng 0 - 8 % sampai > 40 %. Dalam hal ini hanya kategori kemiringan lereng  lahan  yang  datar  dan  landai  yang  mampu direkomendasikan layak sebagai tanah negara.
Tabel 2. Klasifikasi Kemiringan Lereng
No Kriteria Indikator 1 0-3 Datar 2 3-8 Landai 3 8-15 Berombak 4 15-25 Berbukit 5 25-40 Curam 6 >40 Terjal

## Bentuk Lahan
Bentuk  Lahan  Kabupaten  Pringsewu    dapat  dibagi  dalam  6 (enam) group fisiografi utama yaitu: Grup Pegunungan, Volkan, Perbukitan, Dataran, Aluvial dan aneka bentuk lainnya.  Grup pegunungan  sebagian  besar  terdiri  dari  batuan  volkan  tua (basal, andesit, dasit), dengan tingkat torehan sangat tertoreh. Group  perbukitan  berdampingan  pada  sisi  pegunungan, dengan  amplitudo  lebih  kecil  (<  300  m).  Sebagian  besar terbentuk  dari  bahan  yang  sama  dengan  pegunungan,  meski dibeberapa tempat terdapat batuan intrusif (granit) dan batuan metamorfik  (skis,  gneis).  Semua  batuan  tersebut  terdapat dalam keadaan cukup tertoreh sampai sangat tertoreh.
Tabel 3. Deskripsi Klasifikasi Fisiografi Lahan
No. Group Fisiografi Deskripsi 1. Aluvial Dataran banjir dari sungai yang bercabang, endapan kasar Jalur  meander  dari  lembah  aluvial  luas, endapan halus
Copyright © 2019 Journal of Science and Applicative Technology
J. Sci. Appl. Tech. vol. 5 (1), 2021, pp. 92-101 | 95 Published by: Lembaga Penelitian, Pengabdian Masyarakat, dan Penjaminan Mutu Institut Teknologi Sumatera, Lampung Selatan, Indonesia
No. Group Fisiografi Deskripsi Lembah  tertutup/cekungan,  endapan campuran 2. Dataran Tuf  Masam Dataran  tuf  masam  berombak  agak tertoreh,  tuf  dan  batuan  sedimen  kasar masam 4. Dataran Dataran berombak sampai bergelombang cukup tertoreh, batuan metamorfik Dataran berombak sampai bergelombang cukup tertoreh batuan plutonik masam 5. Volkan Dataran volkan berombak cukup tertoreh tuf dan lava intermedier dan basis Dataran  volkan  bergelom-bang  agak tertoreh  tuf  dan  lava  intermedier  dan basis Dataran  volkan  berombak  agak  tertoreh tuf dan lava intermedier dan basis 6. Perbukitan Perbukitan  cukup  tertoreh,  batuan metamorfik,  lereng cukup curam Perbukitan  sangat  tertoreh,  tuf  dan  lava intermedier  dan  basis,  lereng  curam sampai sangat curam
Perbukitan tertoreh, lava intermedier dan basis, lereng curam sampaisangat curam Perbukitan  cukup  tertoreh,  batuan metamorfik 7. Pegunungan Pegunungan sangat tertoreh, tuf dan lava intermedier  dan  basis,    lereng  curam sampai sangat curam Pegunungan  sangat  tertoreh  sekali,  tuf dan  lava  intermedier  dan  basis,    lereng sangat curam sekali Pegunungan sangat tertoreh, lava intermedier  dan  basis,  lereng  sangat curam sekali Pegunungan sangat tertoreh, lava intermedier  dan  basis,  lereng  sangat curam sekali 8. Aneka Bentuk Lembah sungai terjal tererosi atau lereng sungai terjal

## Gerakan Tanah
Gerakan  tanah/batuan  juga  dikenal  sebagai  longsoran tanah/batuan  adalah  perpindahan  massa  tanah/batuan  pada suatu  lereng  keluar  dari  lereng  aslinya.  Menurut  tingkat kerentanan  terjadinya  pergerakan  tanah,  tingkat  potensi pergerakan tanah dapat dibagi kedalam beberapa kelas, yaitu sebagai  berikut  (Direktorat  Vulkanologi  dan  Mitigasi  Bencana Geologi, 2004) :
• Potensi pergerakan tanah rendah
Pada wilayah ini jarang terjadi gerakan tanah jika tidak mengalami  gangguan  pada  lereng,  dan  jika  lereng gerakan  tanah  lama  telah  mantap  kembali,  gerakan
tanah berdimensi kecil mungkin dapat terjadi terutama pada tebing dan lembah sungai.
• Potensi pergerakan tanah menengah Pada wilayah ini dapat terjadi gerakan tanah, terutama pada  daerah  yang  berbatasan  dengan  lembah  sungai atau tebing jalan, gerakan tanah lama masih dapat aktif kembali  terutama  akibat  curah  hujan  yang  tinggi  dan erosi kuat.
• Potensi pergerakan tanah tinggi Pada wilayah ini sering terjadi gerakan tanah, sedangkan gerakan  tanah  lama  dan  gerakan  tanah  baru  masih dapat aktif bergerak, terutama akibat curah hujan tinggi dan erosi kuat.
Dalam  hal  ini,  yang  menjadi  indikator  sebagai  landasan penetapan  lokasi  pengadaan  tanah  negara  yaitu  lahan  yang memiliki  potensi  pergerakan  tanah  rendah  sehingga  mampu meminimalisir kekhawatiran akan terjadinya pergerakan tanah.

## Bahaya Longsor
Bencana  tanah  longsor  merupakan  potensi  bencana  yang terutama dapat terjadi pada kawasan dengan kelerengan >25% yang  terdapat  di  Kabupaten  Pringsewu.  Dengan  demikian akibat  curah  hujan  yang  tinggi  dan  tutupan  vegetasi  yang kurang  rapat  serta  belum  tersedianya  saluran  drainase  serta pengaturan drainase yang tidak baik dapat menjadi  ancaman banjir terutama pada kondisi fisiografi aluvial bahkan juga pada kondisi  fisiografi  dataran.  Sementara  pada  lahan  dengan kelerengan  >25%  akan  menjadi  ancaman  terjadinya  tanah longsor.  Dalam  kriteria  bahaya  longsor  terdapat  3  klasifikasi tingkat  bahaya  longsor  yaitu  sangat  rendah,  rendah,  sedang dan  tinggi  sedangkan  yang  menjadi  indikator  ukuran  tingkat yang  dapat  menjadi  landasan  penetapan  tanah  negara  yaitu bahaya longsor yang sangat rendah dan rendah.

## Bahaya Banjir
Berdasarkan  data  diperoleh  informasi  bahwa  beberapa  kasus banjir  pernah  terjadi  di  Kabupaten  Pringsewu,  selain menggenangi beberapa ruas jalan utama di wilayah Kabupaten Pringsewu,  kasus  banjir  juga  pernah  menggenangi  kawasan permukiman dan lahan sawah di wilayah ini. Banjir yang terjadi pada  ruas  jalan  utama,  seringkali  disebabkan  drainase  jalan yang  tidak  berfungsi  dengan  baik,  sehingga  tidak  mampu menahan luapan air. Selain itu, banjir yang terjadi pada lahan sawah  disebabkan  meluapnya  air  sungai  disepanjang  wilayah dengan kondisi fisiografi aluvial ini. Dalam kriteria bahaya banjir yang menjadi indikator untuk pengadaan tanah yang layak yaitu area bebas banjir dengan ukuran elevasi muka air banjir hingga ketinggian 100 mdpl.
Kepadatan Penduduk
e-ISSN: 2581-0545
ANALISIS PEMILIHAN LOKASI UNTUK KEPENTINGAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU
Kepadatan  penduduk  suatu  kawasan  menunjukan  tinggkat jumlah  manusia  yang  berada  dalam  suatu  ukuran  luas  lahan. Dalam  hal  ini  kepadatan  penduduk  yang  memiliki  indikasi perbandingan lurus terhadap kepadatan bangunan maka dalam hal  ini  semakin  rendah  kepadatan  penduduk  menjadi pertimbangan  prioritas  utama  dalam  penetuan  lokasi pengadaan tanah.

## Harga Lahan
Harga  lahan  manjadi  salah  satu  kriteria  penentu  dalam menetapkan  lokasi  pengadaan  tanah  Negara.  Harga  lahan  di Kabupaten Pringsewu  tentunya cukup beragam dalam hal ini harga  lahan  di- generalisis dalam  satu  zona  yang  telah ditetapkan.  Semakin  rendah  harga  lahan  memiliki  tingkat prioritas yang lebih tinggi dalam menetapkan lokasi pengadaan tanah Negara.

## Hasil dan Diskusi
Pada  bagian  ini  akan  dijelaskan  hasil  penelitian  dan diskusi dengan bahasan yang meliputi profil zona dengan kriteria  penilaian  lahan  yang  terbagi  menjadi  tiga  yaitu Zona  1,  Zona  2  dan  Zona  3.  Selanjutnya  terdapat visualisasi  dengan  peta  dari  zona-zona  tersebut  untuk menjelaskan  lokasi rencana  pengadaan  tanah  negara  di Kabupaten Pringsewu.
Profil Zonasi Pengadaan Tanah Negara

## Gambar 1. Peta Zonasi Pengadaan Tanah Negara
Pembagian  zona  didasarkan  pada  area  sekitar Rencana  Jalan  Lingkar  Luar  Perkotaan  Kabupaten Pringsewu.  Ada tiga  kecamatan yang masuk dalam Zona Rencana  Pengadaan  Tanah  Negara  yaitu  Kecamatan Pringsewu,  Kecamatan  Pagelaran  dan  Kecamatan  Gading Rejo.
Berikut  adalah  besaran  angka  persentase  luasan lahan  pada  kriteria-kriteria  penilaian  lahan  yang  sesuai untuk dibangun demi kepentingan umum.
Tabel 4. Kriteria Penilaian Lahan Pada Zona 1
No. Kriteria Persentase 1. Karakteristik Lahan Tegalan 20% Sawah 70% Kebun 10% 2. Tata Guna Lahan Eksisting Kebun 6,45% Permukiman 27,42% Sawah 47,76% Sungai, Air, Rawa 4,42% Tegalan 13,94%
3. Pola Pemanfaatan Lahan Pertanian Tanaman Pangan 26,04% Pertanian Tanaman Holtikultura 5,31% Perdagangan dan Jasa 8,28% Perkebunan 7,60% Sempadan Sungai 19,79% Permukiman 32,97% 4. Luas Area Budidaya 1.921 hektar 5. Jenis Tanah dan Kemiringan Lereng Alluvial 39,09% Dataran Tuf Masam 33,68% Perbukitan 6,14% Volkan 21,08% 6. Tingkat Gerakan Tanah Gerakan Tanah Rendah 7. Luas Tiap Jenis Tanah dan Tingkat Bahaya Longsor Podsolik Kandik, Gleisol Distrik 33,68% Kambisol Distrik, Podsolik Haplik 21,08% Gleisol Distrik, Kambisol Eutrik 39,09% Podsolik Kandik, Kambisol Distrik 6,14% 8. Luas Area Rawan Banjir 1.400 hektar/72,88% 9. Kenaikan Harga Lahan 100% 10. Kepadatan Penduduk dan Luas Tiap Kecamatan Kecamatan Gadingrejo 37,32% Kecamatan Pringsewu 55,08%
Copyright © 2019 Journal of Science and Applicative Technology
J. Sci. Appl. Tech. vol. 5 (1), 2021, pp. 92-101 | 97 Published by: Lembaga Penelitian, Pengabdian Masyarakat, dan Penjaminan Mutu Institut Teknologi Sumatera, Lampung Selatan, Indonesia
No. Kriteria Persentase Kecamatan Sukoharjo 7,60% Tabel 5. Kriteria Penilaian Lahan Pada Zona 2 No. Kriteria Persentase 1. Karakteristik Lahan Tegalan 53,78% Sawah 38,59% Kebun 7,64% 2 . Tata Guna Lahan Eksisting Kebun 4,72% Permukiman 32,67% Sawah 23,83% Sungai, Air, Rawa 1,69% Tegalan 33,22% Hutan 3,87% 3. Pola Pemanfaatan Lahan Pertanian Tanaman Pangan 10,27% Pertanian Tanaman Holtikultura 4,17% Perdagangan dan Jasa 24,85% Perkebunan 19,69% Sempadan Sungai 11,51% Permukiman 29,51% 4. Luas Area Budidaya 2.015 hektar 5. Jenis Tanah dan Kemiringan Lereng Alluvial 14,29% Dataran Tuf Masam 55,73% Perbukitan 28,98% Volkan 0,94% Dataran 0,05% 6. Tingkat Gerakan Tanah Gerakan Tanah Rendah 7. Luas Tiap Jenis Tanah dan Tingkat Bahaya Longsor Podsolik Kandik, Gleisol Distrik 55,73% Kambisol Distrik, Podsolik Haplik 0,94% Gleisol Distrik, Kambisol Eutrik 7,94% Gleisol Distrik, Aluvial Eutrik 6,35% Podsolik Kandik, Kambisol Distrik 28,98% Podsolik Haplik, Kambisol Distrik 0,05 8. Luas Area Rawan Banjir 97 hektar/4,81% 9. Kenaikan Harga Lahan 60% 10. Kepadatan Penduduk dan Luas Tiap Kecamatan Kecamatan Pagelaran 8,64% Kecamatan Pringsewu 85,61% Kecamatan Banyumas 0,05% Kecamatan Sukoharjo 5,71% Tabel 6. Kriteria Penilaian Lahan Pada Zona 3 No. Kriteria Persentase 1 . Karakteristik Lahan Tegalan 80,57% Sawah 19,43%
No. Kriteria Persentase Kebun 0 2 . Tata Guna Lahan Eksisting Kebun 0 Permukiman 25,34% Sawah 14,43% Sungai, Air, Rawa 0,40% Tegalan 59,83% Hutan 0 3. Pola Pemanfaatan Lahan Pertanian Tanaman Pangan 13,98% Pertanian Tanaman Holtikultura 31,17% Perdagangan dan Jasa 11,76% Perkebunan 8,09% Sempadan Sungai 4,98% Permukiman 30,02% 4 . Luas Area Budidaya 1.989 hektar 5. Jenis Tanah dan Kemiringan Lereng Alluvial 0 Dataran Tuf Masam 2,71% Perbukitan 28,31% Volkan 68,98% Dataran 0 6 . Tingkat Gerakan Tanah Gerakan Tanah Rendah 7 . Luas Tiap Jenis Tanah dan Tingkat Bahaya Longsor Podsolik Kandik, Gleisol Distrik 2,71% Kambisol Distrik, Podsolik Haplik 68,98% Podsolik Kandik, Kambisol Distrik 26,14% Podsolik Kandik, Gleisol Distrik 2,16% 8 . Luas Area Rawan Banjir Tidak ada lahan banjir 9 . Kenaikan Harga Lahan 75% 10. Kepadatan Penduduk dan Luas Tiap Kecamatan Kecamatan Pagelaran 78,43% Kecamatan Pringsewu 20,26% Kecamatan Ambarawa 1,31% Tabel 7. Kriteria Penilaian Lahan Pada Zona 4 No . Kriteria Persentase 1. Karakteristik Lahan Tegalan 30,67% Sawah 45,65% Kebun 23,68% 2. Tata Guna Lahan Eksisting Kebun 16,91% Permukiman 25,78% Sawah 32,59% Sungai, Air, Rawa 2,83% Tegalan 21,90% 3. Pola Pemanfaatan Lahan Pertanian Tanaman Pangan 12,47%
e-ISSN: 2581-0545
ANALISIS PEMILIHAN LOKASI UNTUK KEPENTINGAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU
No . Kriteria Persentase Pertanian Tanaman Holtikultura 2,27% Perdagangan dan Jasa 19,61% Perkebunan 8,59% Sempadan Sungai 14,13% Permukiman 42,94% 4. Luas Area Budidaya 1,805 hektar 5. Jenis Tanah dan Kemiringan Lereng Alluvial 38,50% Dataran Tuf Masam 52,52% Perbukitan 8,98% 6. Tingkat Gerakan Tanah Gerakan Tanah Rendah 7. Luas Tiap Jenis Tanah dan Tingkat Bahaya Longsor Podsolik Kandik, Gleisol Distrik 52,52% Gleisol Distrik, Kambisol Eutrik 38,50% Podsolik Kandik, Kambisol Distrik 8,98% 8. Luas Area Rawan Banjir 501 hektar/ 27,76% 9. Kenaikan Harga Lahan 100% 10. Kepadatan Penduduk dan Luas Tiap Kecamatan Kecamatan Gadingrejo 20,50% Kecamatan Pringsewu 65,65% Kecamatan Ambarawa 13,85% Tabel 8. Kriteria Penilaian Lahan Pada Zona 5 No. Kriteria Persentase 1. Karakteristik Lahan Tegalan 11,34% Sawah 62,69% Kebun 25,97% 2. Tata Guna Lahan Eksisting Kebun 20,00% Permukiman 22,83% Sawah 48,29% Sungai, Air, Rawa 0,15% Tegalan 8,73% 3. Pola Pemanfaatan Lahan Pertanian Tanaman Pangan 39,88%
Pertanian Tanaman Holtikultura 7,59% Perdagangan dan Jasa 6,10% Perkebunan 19,99% Sempadan Sungai 5,61% Permukiman 20,83% 4. Luas Area Budidaya 2.013 hektar 5. Jenis Tanah dan Kemiringan Lereng Alluvial 29,11% Volkan 63,09% Perbukitan 7,80% 6. Tingkat Gerakan Tanah Gerakan Tanah Rendah 7. Luas Tiap Jenis Tanah dan Tingkat Bahaya Longsor Kambisol Distrik, Podsolik Haplik 63,09 Gleisol Distrik, Kambisol Eutrik 29,11 Podsolik Kandik, Kambisol Distrik 7,8 8. Luas Area Rawan Banjir 501 hektar/ 24,89% 9. Kenaikan Harga Lahan 192% 10. Kepadatan Penduduk dan Luas Tiap Kecamatan Kecamatan Gadingrejo 99,65% Kecamatan Pringsewu 0,35%
Lahan  yang  akan  dikembangkan  untuk  kepentingan umum  berada  di  Kecamatan  Pringsewu,  Kecamatan Gadingrejo,  Kecamatan  Sukoharjo,  Kecamatan  Pagelaran, Kecamatan  Banyumas,  Kecamatan  Sukoharjo,  Kecamatan Ambarawa.  Lahan  yang  dapat  dikembangkan  untuk kepentingan  umum  adalah  lahan  yang  termasuk  ke  dalam penilaian  skoring  10  kriteria  memenuhi  angka  terbaik. Representasi lahan yang dikembangkan tersebut digambarkan dalam bentuk zona-zona wilayah kecamatan dengan prioritas lahan  yang  dapat  dikembangkan  dan  dimanfaatkan  untuk kepentingan  umum.  Berikut  peta  yang  menggambarkan keberadaan  lokasi  rencana  pengadaan  tanah  negara  di Kabupaten Pringsewu.
Journal of Science and Applicative Technology vol. 5 (1), 2021, pp. 92-101 | 99
e-ISSN: 2581-0545 - https://journal.itera.ac.id/index.php/jsat/
Copyright © 2019 Journal of Science and Applicative Technology. Content from this work may be used under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International Licence . Any  further distribution of this work must maintain attribution to the  author(s) and the  title of the  work, journal citation and DOI. Published  under licence by Journal of Science and Aplicative Technology  (JSAT).
Gambar 2. Peta hasil pemilihan lokasi untuk kepentingan umum

## Original Article
Journal of Science and Applicative Technology vol. 5 (1), 2021, pp. 92-101 | 100
e-ISSN: 2581-0545 - https://journal.itera.ac.id/index.php/jsat/
Copyright © 2019 Journal of Science and Applicative Technology. Content from this work may be used under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International Licence . Any  further distribution of this work must maintain attribution to the  author(s) and the  title of the  work, journal citation and DOI. Published  under licence by Journal of Science and Aplicative Technology  (JSAT).
Lahan  yang  bisa  dikembangkan  untuk  pemanfaatan kepentingan  umum  dibagi  atas  3  prioritas.  Pembagian prioritas  ini  dilakukan  berdasarkan  tingkat  keurgensian kegiatan dalam hal kepentingan umum pada tiap-tiap zona. Zona  3  dengan  bagian  wilayah  kecamatan  yang  terdiri  dari Kecamatan Pagelaran, Kecamatan
Pringsewu, dan Kecamatan  Ambarawa,  zona  3  memiliki  lahan  yang didominasi  oleh  lahan  yang  dapat  dikembangkan  pada prioritas utama. Zona 3 didominasi oleh prioritas pengadaan tanah negara yang pertama disebabkan oleh angka kriteria penilaiannya  terpenuhi  sebagai  lahan  yang  dapat dikembangkan  untuk  kepentingan  umum.  Hal  ini  ditandai dengan penggunaan lahan eksisting 59,83% sebagai tegalan (masih bisa dimanfaatkan untuk pembangunan wilayah), luas area  banjir  tidak  ada  di  zona  3.  Pada  zona  3  juga  terdapat sedikit lahan yang termasuk ke dalam prioritas 2.
Zona  lainnya  lebih  didominasi  oleh  prioritas  2  dan diikuti dengan prioritas 1 dan prioritas 3. Berikut ditunjukkan dalam bentuk urutan rank dominasi terbanyak sampai sedikit lahan yang dapat dikembangkan untuk kepentingan umum di zona 1, zona 2, zona 4, dan zona 5.
- Zona 1 1. Dominasi prioritas 2 2. Prioritas 1 - Zona 2 1. Dominasi prioritas 2 2. Prioritas 1 - Zona 4 1. Dominasi prioritas 2 2. Prioritas 1 3. Prioritas 3 - Zona 5 1. Dominasi prioritas 2 2. Prioritas 3 3. Prioritas 1

## Kesimpulan
Pada akhirnya sesuai dengan tujuan pada penelitian ini  penetuan  zona  kepentingan  umum  dapat  ditetapkan. Tujuannya adalah mengidentifikasi dan menganalisis kondisi eksisting lahan, dengan beberapa kriteria seperti topografi, sosial kependudukan, nilai lahan, status kepemilikan lahan, kesesuaian  peruntukan  lahan  dan  fungsinya  (RTRW,  RDTR, RTBL),  ketersediaan  infrastruktur.  Selain  itu  juga  bertujuan untuk  merumuskan  rencana  pengadaan  tanah  yang disegmentasikan  berdasarkan  zona  dengan  kriterianya masing – masing.
Untuk  mewujudkan  maksud  dan  tujuan  yang  telah dijelaskan  di  atas  maka  diperlukan  sasaran – sasaran  yang hendak dicapai dalam kegiatan ini, diantaranya:
a. Teridentifikasi  kondisi  topografi  di  wilayah-wilayah perencanaan.
b. Teridentifikasi  kondisi  sosial  kependudukan  di wilayah-wilayah perencanaan.
c. Teridentifikasi  kondisi  nilai  lahan  di  wilayah-wilayah perencanaan.
d. Teridentifikasi  kondisi  status  kepemilikan  lahan  di wilayah-wilayah perencanaan.
e. Teridentifikasi kesesuaian fungsi lahan dan peruntukkannya di wilayah-wilayah perencanaan.
f. Teridentifikasi  kondisi  Infrastruktur  di  wilayah- wilayah perencanaan.
Dalam menetapkan zona yaitu diarahkan berdasarkan area sekitar Rencana Jalan Lingkar Luar Perkotaan Kabupaten Pringsewu.    Ada  tiga  kecamatan  yang  masuk  dalam  Zona Rencana  Pengadaan  Tanah  Negara  yaitu  Kecamatan Pringsewu,  Kecamatan  Pagelaran  dan  Kecamatan  Gading Rejo.
Fungsi  lahan  di  Kabupaten  Pringsewu  yang  dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum adalah fungsi lahan eksisting  sebagai  tegalan,  artinya  masih  bisa  dimanfaatkan sebagai  kepentingan  umum.  Kode  lokasi  di  peta terbagi  ke dalam 1 hingga 53, dengan  kode lokasi 1-10 Zona 1 terdiri dari  empat  (4)  lokasi  bagian  fungsi  lahan    sebagai  tegalan, lima (5) fungsi lahan sebagai sawah, dan satu (1) fungsi lahan sebagai kebun.
Zona 2 terdiri dari kode lokasi 11-25 Zona 2 terdiri dari tujuh (7) fungsi lahan tegalan, enam (6) fungsi lahan sawah, dua (2) fungsi lahan kebun. Kode lokasi 26-32 Zona 3 terdiri dari lima (5) fungsi lahan tegalan, dua (2) fungsi lahan sawah, dan  kode  lokasi  33-46  Zona  4  terdiri  dari  empat  (4)  fungsi lahan  sebagai  tegalan  dan  enam  (6)  fungsi  lahan  sebagai sawah. Kode lokasi 47-53 Zona 5 terdiri dari fungsi lahan dua (2) fungsi lahan tegalan, tiga (3) fungsi lahan sawah, dan dua (2)  fungsi  lahan  sebagai  kebun.  Zona  3  paling  banyak didominasi  oleh  lahan  yang  dapat  dimanfaatkan  untuk kepentingan umum dan termasuk ke dalam prioritas 1. Zona 2  paling  banyak  didominasi  oleh  prioritas  2,  zona  4  paling banyak  didominasi  oleh  prioritas  2  dan  zona  5  didominasi oleh prioritas 2.

## References
[1] Andriany, V. (2019). Penilaian Ganti Rugi untuk Kepentingan Umum (Studi Kasus Pembebasan
Copyright © 2019 Journal of Science and Applicative Technology
J. Sci. Appl. Tech. vol. 5 (1), 2021, pp. 92-101 | 101 Published by: Lembaga Penelitian, Pengabdian Masyarakat, dan Penjaminan Mutu Institut Teknologi Sumatera, Lampung Selatan, Indonesia
Lahan untuk Tapak Tower PLN). DINAMIS-
Journal of Islamic Management and Bussines,
Vol. 2, No. 2 Oktober 2019 , 57.
[2] Direktorat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. (2004). Tingkat Potensi Kerentanan Tanah. Jakarta: Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral.
[3] Heryantoro. (2018). Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum. DKI Jakarta: Kompasiana.
[4] Pringsewu, P. K. (2011-2031). RTRW Kabupaten Pringsewu Tahun 2011-2031. Kabupaten
Pringsewu: Bappeda Kabupaten Pringsewu.
[5] Pusat, P. (2012). Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
Indonesia: LN.2012/No. 22, TLN No. 5280, LL SETNEG: 28 HLM.
[6] Republik Indonesia. (2006). Peraturan Presiden Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden
Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan
Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum. Jakarta: Peraturan
Presiden.
[7] Ridwan, J., & Sodik, A. (2008). Hukum Tata Ruang.
Bandung: NUANSA.
[8] Rustiadi, E., Saefulhakim, S., & Panuju, D. R. (2011). Perencanaan dan Pengembangan Wilayah.
Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
[9] Surya, B. (2011). Urbanisasi dan Pertumbuhan
Kota. Makassar: Fahmis Pustaka.