## De Jure : Jurnal Hukum dan Syari’ah
Vol. 8, No. 1, 2016,  h. 1-14 Print ISSN: 2085-1618, Online ISSN: 2528-1658 Available online at http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah

## Implikasi Mediasi Bagi Para Pihak yang Berperkara di Pengadilan Agama Malang

## Erik Sabti Rahmawati
Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang erikrahmawati@as.uin-malang.ac.id

## Abstrak:
The  decline  in  family  endurance  in  dealing  with  conflict,  leading  to  increased  divorce  rate  in Indonesia. Various attempts have been made to reduce the number of divorce, such as integrating mediation in the settlement process of the court. Nevertheless, the implementation of mediation has not been able to meet the expected target. This article aims to understand the procedure and the process of mediation conducted in the Religious Court of Malang Regency. Then, it describes the experiences and expectations of litigants. The study states that the implementation of mediation in the  Religious  Court  of  Malang  regency  has  been  conducted  in  accordance  with  the  mechanism regulated  by  the  the  Regulation  of  the  Supreme  Court  (PERMA)  1  in  2008,  although  in  some instances has not run as precisely such provisions. Implementation of mediation in the Religious Court of Malang Regency provide benefits to the parties, although not much to revoke the lawsuit after mediation. But the parties then clearly understand the problems they face, avoiding revenge, divorce peacefully, and the parties feel more prepared for next trial.
Menurunnya  ketahanan  keluarga  menghadapi  konflik  menyebabkan  meningkatnya  angka perceraian di Indonesia. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menekan angka perceraian, salah satunya mengintegrasikan mediasi dalam proses penyelesaian perkara di pengadilan. Meskipun demikian,  pelaksanaan  mediasi  belum  mampu  memenuhi  target  yang  diharapkan.  Artikel  ini bertujuan  memahami  prosedur  dan  proses  mediasi  yang  dilakukan  di  Pengadilan  Agama Kabupaten  Malang.  Kemudian  mendeskripsikan  pengalaman  dan  harapan  para  pihak  yang berperkara  agar mediasi.  Pelaksanaan  mediasi di  Pengadilan Agama Kabupaten Malang  telah dilakukan  sesuai  dengan  mekanisme  yang  telah  diatur  dalam  Peraturan  Mahkamah  Agung (PERMA)  No.1  Tahun  2008,  meskipun  dalam  beberapa  hal  belum  berjalan  sesuai  ketentuan. Pelaksanaan mediasi di  Pengadilan Agama Kabupaten Malang memberikan manfaat  bagi para pihak  meskipun  tidak  banyak  yang  kemudian  mencabut  gugatan.  Misalnya,  memahami  dengan jelas  permasalahan  yang  mereka  hadapi,  tidak  ada  dendam,  bercerai  dengan  damai,  dan  para pihak merasa lebih siap untuk menghadapi sidang selanjutnya.
Kata Kunci: mediasi; perceraian ; perdamaian

## Pendahuluan
Konflik  tidak  dapat  dipisahkan  dari  kehidupan  manusia.  Meskipun,  berbagai  kajian menunjukkan  bahwa  konflik  tidak  selalu  berakibat  buruk.  Konflik  dapat  mendorong  dinamika dalam  institusi  atau  organisasi,  meningkatkan  kemampuan  beradaptasi  dengan  lingkungan, menumbuhkan sikap toleran, meningkatnya kualitas hubungan, kematangan psikologis seseorang, hingga  terciptanya  keharmonisan.  Meskipun  demikian,  masyarakat  cenderung  menilai  konflik sebagai  bentuk  permusuhan,  tindakan  agresif,  penuh  kekerasan  dan  membuat  hubungan  tidak berjalan  dengan  baik. 1 Dalam  konteks  rumah  tangga,  konflik  dianggap  sebagai  awal  terjadinya permusuhan,  disharmoni,  hingga  perceraian.  Data  Direktorat  Jenderal  Peradilan  Agama menunjukkan  bahwa  pada  tahun  2013  terjadi  333.268  kasus  perceraian  dengan  rincian  231.794 kasus  cerai  gugat  dan  101.474  kasus  cerai  talak.  Sedangkan  pada  tahun  2014  terjadi  361.483 dengan rincian 254.812 kasus cerai gugat dan 106.671 kasus cerai talak. Pada tahun 2015 terjadi 369.935 kasus perceraian dengan rincian 264.413 kasus cerai gugat dan 105.522 kasus cerai talak. 2 Kondisi  ini  menunjukkan  melemahnya  ketahanan  keluarga  di  Indonesia  terhadap  konflik. Ada  indikasi  kuat  bahwa  suami-istri  tidak  mampu  mengelola  dan  menyelesaikan  konflik  dalam keluarga.  Data  tersebut  juga  menunjukkan  bahwa  masyarakat  lebih  memilih  menyelesaikan persoalan  keluarga  di  pengadilan  daripada  menggunakan  cara-cara  kekeluargaan.  Pangadilan sebagai  salah  satu  lembaga  penyelesaian  perkara  dipandang  belum  mampu  menyelesaikan perkaranya  sesuai  dengan  harapan  masyarakat.    Kritik  terhadap  lembaga  peradilan  disebabkan karena banyak faktor, 3 antara lain penyelesaian jalur litigasi pada umumnya lambat ( waste of time ), pemeriksaan sangat formal ( formalistic ), sangat teknis ( technically ), biaya yang tinggi ( high cost ), dan  perkara  yang  masuk  pengadilan  sudah overloaded .  Selain  itu,  keputusan  pengadilan  selalu diakhiri  dengan  menang  dan  kalah,  sehingga  kepastian  hukum  dipandang  merugikan  salah  satu pihak berperkara. 4
Berbagai persoalan di atas mendorong Mahkamah Agung mengeluarkan kebijakan dengan mengintegrasikan  mediasi  –  salah  satu  model  penyelesaian  sengketa  non-ligitasi-  dalam  proses penyelesaian perkara di pengadilan. Mediasi mendorong para pihak untuk menyelesaikan sendiri permasalahan atau konflik yang mereka hadapi dengan bantuan pihak ketiga yang bersifat netral atau  tidak  memihak.  Seorang  mediator  hanya  berupaya  mendorong  para  pihak  untuk  terbuka, bernegosiasi, dan mencari solusi terbaik. 5 Mediasi dipandang sebagai sarana yang efektif, cepat, dan murah dalam menyelesaikan perkara. Mediasi juga memberikan hasil yang memuaskan dan berkeadilan  bagi  para  pihak.  Selain  bertujuan  mengurangi  penumpukan  perkara  di  pengadilan, mediasi bertujuan mengoptimalkan peran hakim untuk mendamaikan para pihak yang berperkara sebagaimana diatur dalam Pasal 130 HIR dan 154 RBg. 6 Regulasi tentang Mediasi pertama kali diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian
1 Sri Lestari, Psikologi Keluarga Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga (Jakarta: Prenada Media Grup, 2016), 100-101.
2 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Laporan tentang Perkara yang Diterima dan Diputus Data Total Secara Nasional (Online) (Dapat diakses di http://infoperkara.badilag.net/ , tanggal 23 Juli 2015)
3 Mahkamah Agung RI, Mediasi dan Perdamaian , (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2004), h. 156.
4 Menurut  Yahya  Harahap,  tidak  ada  putusan  pengadilan  yang  mengantar  para  pihak  yang  bersengketa  kearah  penyelesaian masalah.  Putusan  pengadilan  cenderung  menempatkan  kedua  belah  pihak  pada  dua  sisi  yang  saling  berhadapan,  karena menempatkan salah satu pihak pada posisi menang ( winner ) atau kalah ( losser ). Konsekuensinya,  para pihak tidak mampu berdamai dan menjalin hubungan secara harmonis. Pihak yang kalah akan timbul dendam dan kebencian. M. Yahya Harahap, Tinjauan Sistem Peradilan dalam Mediasi dan Perdamaian (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2004), 157.
5 Khotibul Umam, Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan. (Yogyakarta:  Penerbit Pustaka Yustisia. 2010) 10
6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
Sengketa. 7 Namun,  undang-undang  ini  tidak  membahas  prosedur  pelaksanaan  mediasi  secara detail. Hingga pada tahun 2003 Mahkamah Agung RI menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagaimana telah disempurnakan melalui Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2008.
Setelah 12 tahun diintegrasikan dalam proses litigasi, mediasi belum menimbulkan dampak yang  signifikan.  Berbagai  kajian  telah  dilakukan  untuk  menguji  keefektifan  dan  keberhasilan mediasi. Penelitian Rahmawatik Aini 8 menyatakan bahwa proses mediasi di Pengadilan Agama Surabaya  sebagaian  besar  tidak  mencapai  kesepakatan  damai.  Tidaknya  ada  inisiatif  untuk berdamai dari kedua belah pihak mempengaruhi kegagalan mediasi. Penelitian Khoirul Ubaidillah 9 menyatakan bahwa di Pengadilan Agama Semarang dalam melaksanakan proses mediasi menemui berbagai kendala yaitu; (1) Para pihak dalam melakukan proses mediasi kurang sungguh-sungguh, bahkan terkesan tidak ada niat untuk mediasi; (2) Kurangnya kemauan dan ketrampilan dari pada mediator tersebut; (3) Para pihak kurang memanfaatkan waktu untuk proses mediasi; (4) Para pihak yang  berperkara  kurang  memiliki  pemahaman  akan  proses  serta  pentingnya  mediasi;  (5)  Ruang untuk melaksanakan proses mediasi yang kurang memadai; (6) Tidak adanya gaji tambahan bagi mediator juga menjadi problem dalam melaksanakan proses mediasi.
Penelitian Nurul Fitriana yang mengungkapkan bahwa implementasi PERMA No. 1 Tahun 2008 di Pengadilan Agama Semarang belum efektif dan efisienkarena waktu pelaksanaan mediasi yang  semestinya  40  hari  hanya  berlangsung  1  sampai  2  minggu  dan  waktunya  kurang  lebih setengah  jam  saja.  Rendahnya  pengetahuan  para  pihak  tentang  urgensi  dan  tujuan  mediasi  juga menyebabkan gagalnya proses perdamaian. 10 Penelitian Sholichati menyatakan bahwa kurangnya sumberdaya  mediator  yang  berpengalaman  turut  menyebabkan  rendahnya  angka  keberhasilan mediasi. 11 Penelitian  Rika  Ari  Agustina  menjelaskan  bahwa  dengan  adanya  mediasi  proses perceraian menjadi sedikit terhambat dan putusan hakim menjadi lama.  Biaya  yang dikeluarkan oleh  para  pihak  juga  bertambah,  sehingga  para  pihak  memilih  untuk  tidak  hadir  dalam  proses mediasi. 12 Berdasarkan berbagai kajian di atas, artikel ini bertujuan untuk memahami prosedur dan proses  mediasi  yang  dilakukan  di  Pengadilan  Agama  Kabupaten  Malang.  Kemudian mendeskripsikan pengalaman dan harapan para pihak yang berperkara agar mediasi sesuai dengan kebutuhan mereka dan dapat mengantarkan para pihak untuk mencapai perdamaian.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  dilaksanakan  di  Pengadilan  Agama  Kabupaten  Malang.  Penentuan  lokasi didasarkan pada banyaknya kasus perceraian yang ditangani oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang.  Selain  itu,  proses  mediasi  di  Pengadilan  Agama  Kabupaten  Malang  sepenuhnya dilaksanakan  oleh  mediator  non-hakim  yang  bersertifikat.  Penelitian  ini  termasuk  penelitian kualitatif  ( qualitative  research )  karena  bertujuan  mengetahui  pemahaman  ( understanding  of
7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
8 Aini Rahmawatik, Peran Hakim Mediator Dalam Menyelesaikan Perkara Nomor 98/Pdt.G/2009/Pa.Sby. Tentang Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Surabaya : Perspektif Perma Ri Nomor 1 Tahun 2008 , Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2010
9 Khoirul Ubaidillah, Problematika Pelaksanaan Mediasi Dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Semarang Tahun 2012, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2013.
10 Nurul Fitriana, Implementasi PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam Perkara Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Semarang) , Skripsi, Semarang: Fakultas Syariah IAIN Walisongo, 2011
11 Solichati, Studi  Evaluatif  Terhadap  Implementasi  PERMA  No.  1  Tahun  2008  Tentang  Prosedur  Mediasi  Di  Pengadilan (Komparasi Antara Pengadilan Agama Dan Pengadilan Negeri Purwodadi ), Skripsi, Semarang: Fakultas Syariah IAIN Walisongo,
2010
12 Rika Ari Agustina. Sidang Mediasi dan Implikasinya pada Proses Perceraian (Studi di PA Brebes) ”, Yogyakarta: Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009
understanding )  para  pihak  yang  sedang  mengajukan  perkara  di  Pengadilan  Agama  Kabupaten Malang terkait mekanisme mediasi dan implikasinya terhadap perkara yang sedang mereka hadapi. Peneliti berusaha menangkap makna dibalik ucapan dan gagasan yang disampaikan oleh subyek penelitian. 13 Pendekatan  yang  digunakan  adalah  fenomenologi  dengan  tujuan  pandangan  para pihak tentang mediasi dan implikasinya dapat muncul sebagaimana adanya secara utuh, 14 melalui wawancara  secara  mendalam  ( deep  interview ). 15 Informan  penelitian  ditentukan  melalui  teknik sampel bertujuan ( purposive sampling) 16 , dengan mempertimbangkan keterwakilan dari tiap-tiap kategori  informan  yang  didasarkan  pada  perkara  yang  sedang  dihadapi,  yang  meliputi  gugatan perceraian,  permohonan  perceraian,  sengketa  harta  bersama  (harta  gono-gini),  dan  lain-lain. Teknik  analisis  data  penelitian  ini  berprinsip on  going  analysis ,  bahwa  analisis  tidak  dilakukan setelah seluruh proses pengumpulan data selesai, namun dilakukan secara simultan. Analisis data juga dilakukan dengan cara memahami latar sosial dari setiap informan dan jawaban atas persoalan yang diajukan. Data-data yang ada dianalisis dengan metode diskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan serta verifikasi data. 17 Pemeriksaan keabsahan data menggunakan teknik trianggulasi metode dan sumber. Peneliti melakukan cross-check data, baik  pada  teks  hasil  rekaman,  buku-buku  rujukan  atau  kepada  para  subjek  penelitian  sendiri, sehingga harus dilakukan beberapa kali pertemuan dan tanya jawab untuk memastikan bahwa data- data yang masuk atau dipahami peneliti adalah valid atau absah. Kemudian Data-data yang telah ditulis atau dipaparkan sesuai dengan klasifikasi yang telah ditentukan kemudian di cross-check ulang  kepada  subjek  penelitian  untuk  diteliti  kembali  atas  kemungkinan  adanya  kesalahan  atau ketidak tepatan penjelasannya.

## Hasil dan Pembahasan Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang
Penyelesaian perkara secara damai dalam sistem peradilan ( court annexed mediation ) atau lebih dikenal dengan court annexed dispute resolution , 18 telah lama dikenalkan di Indonesia. Pasal 130 HIR Jo. Pasal 154 Rbg menyatakan bahwa jika pada hari yang ditentukan itu kedua belah pihak menghadap,  maka  pengadilan  negeri,  dengan  perantaraan  ketuanya,  akan  mencoba memperdamaikan mereka itu. Jika perdamaian terjadi, maka tentang hal itu, pada waktu sidang, harus dibuat sebuah akta, dengan mana kedua belah pihak diwajibkan untuk memenuhi perjanjian yahg dibuat itu; maka surat (akta) itu berkekuatan dan akan dilakukan sebagai keputusan hakim yang  biasa.  Kewajiban  hakim  mendamaikan  para  pihak  kemudian  diintensifkan  dengan mengintegrasikan proses mediasi ke dalam prosedur berperkara di pengadilan. Mediasi adalah cara penyelesaian  sengketa  dengan  bantuan  pihak  ketiga  yang  bersifat  netral  dan  imparsial,  yang berfungsi  mendorong  para  pihak  untuk  mencari  solusi  yang  memuaskan  ( win-win  solution ). 19 Pengintegrasian  ini  diatur  dalam  sebuah  Peraturan  Mahkamah  Agung  yang  memiliki  kekuatan mengikat  bagi  seluruh  lingkungan  peradilan  di  bawah  Mahkamah  Agung,  termasuk  peradilan
13 Robert Bodgan & Sari Knop Biklen, Qualitative Research in Education (Boston: Allyn and Bacon, 1998), 4.
14 Mariasusai Dhavamony, Fenomenology Agama , terj. Tim Studi Agama Driyarkara (Yogyakarta: Kanisius, 1995), 42-43.
15 Anton Bakker, Metode-Metode Filsafat, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), 110.
16 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 165-166.
17 S. Nasution, Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif (Bandung: Tarsito, 1996),  114.
18 Suyud Margono, ADR (Alternative Dispute Resolution) & Arbiterase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000), 23-33.
19 Gary  Goodpaster, Negosiasi  dan  Mediasi:  Sebuah  Pedoman  Negosiasi  dan  Penyelesaian  Sengketa  Melalui  Negosiasi (Jakarta: ELIPS Project, 1993), 201.
agama. 20 Pada tahun 2003, Mahkamah Agung RI  mengeluarkan PERMA  RI No. 2 Tahun 2003 yang kemudian diganti dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
Sebagaimana Pengadilan Agama di  seluruh  Indonesia, pelaksanaan mediasi  di  Pengadilan Agama Kabupaten Malang mengacu pada aturan tersebut. 21 Pelaksanaan mediasi diawali dengan tahap pra-mediasi. Tahapan ini dimulai pada hari sidang pertama yang dihadiri kedua belah pihak, majelis  hakim  pemeriksa  perkara  mewajibkan  para  pihak  untuk  menempuh  mediasi, ketidakhadiran  salah  satu  pihak  menyebabkan  mediasi  tidak  bisa  dilakukan.  Untuk  itu,  majelis hakim  menunda  proses  persidangan  dalam  rangka  memberikan  kesempatan  proses  mediasi. Sebelum  para  pihak  yang  bersengketa  menempuh  proses  mediasi,  majelis  hakim  memiliki kewajiban  menjelaskan  prosedur  mediasi.  Pada  tahapan  ini  pula,  para  pihak  diberi  kesempatan memilih mediator dari daftar nama yang telah tersedia, pada hari sidang pertama atau paling lama 2 hari kerja berikutnya.  Apabila dalam jangka waktu tersebut para pihak tidak dapat bersepakat memilih  mediator  yang  dikehendaki  maka  ketua  majelis  makim  segera  menunjuk  hakim  bukan pemeriksa pokok perkara untuk menjalankan fungsi mediator sebagaimana diatur dalam Pasal 11 PERMA RI Nomor 1 Tahun 2008. Pihak memiliki  kebebasan memilih  mediator, antara lain:  a) Hakim bukan pemeriksa perkara pada pengadilan yang bersangkutan;   b) Advokat atau akademisi hukum; c) Profesi bukan hukum yang dianggap para pihak menguasai atau berpengalaman dalam pokok sengketa;  d) Hakim majelis pemeriksa perkara; e) Gabungan antara mediator yang disebut dalam butir a dan d, atau gabungan butir b dan d, atau gabungan butir c dan d.
Pada awalnya, penggunaan hakim sebagai mediator lebih dominan, hingga pada tahun 2013, Maliki Mediation Centre (M2C) Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, sebuah lembaga  yang  menaungi  mediator  profesional  bersertifikat,  mengajukan  usulan  kerjasama. Keterlibatan mediator non-hakim ini diharapkan mengurangi beban kerja hakim. Dengan adanya keterlibatan hakim mediator non-hakim diharapkan mediasi berjalan lebih efektif.  Dalam waktu paling lama 5 hari kerja setelah para pihak menunjuk mediator yang disepakati atau setelah ditunjuk oleh  ketua  majelis  hakim,  masing-masing  pihak  dapat  menyerahkan  resume  perkara  kepada mediator  yang  ditunjuk.  Proses  mediasi  idealnya  berlangsung  paling  lama  40  hari  kerja  sejak mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh ketua majelis hakim. Meskipun demikian, batas waktu  ini  tidak  sepenuhnya  dimanfaatkan.  Sebagian  besar  proses  mediasi  hanya  dilakukan  satu hari saja. Dalam kasus perceraian misalnya, kuatnya keinginan keinginan para pihak untuk berpisah mempengaruhi penggunaan waktu mediasi.
Pada proses mediasi, mediator wajib mempersiapkan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk disepakati. Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang lebih sering dilakukan satu minggu pasca sidang pertama dilakukan. Jika diperlukan dan dianggap masih ada peluang besar untuk berdamai proses mediasi dilakukan lebih dari satu minggu. Apabila dianggap perlu mediator dapat melakukan kaukus, yaitu pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa  dihadiri  oleh  pihak  lainnya.  Kaukus  jarang  dilakukan  oleh  mediator  Pengadilan  Agama Kabupaten Malang. Kaukus hanya dilakukan jika ada pihak yang merasa tertekan, terintimidasi, dan tidak mau memberikan informasi yang sesungguhnya karena keberadaan pihak lawan. Proses
20 Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa peraturan yang dibentuk oleh Mahkamah Agung memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Dalam Pasla 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung menyatakan bahwa Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilanapabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang ini. Peraturan ini berkaitan dengan ketentuan hukum acara.
21 Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang (Online) (diakses di http://www.pa-malangkab.go.id/ , tanggal 15 Oktober 2015)
mediasi  di  Pengadilan  Agama  Kabupaten  Malang  diakhiri  dengan  keputusan  para  pihak.  Jika mediasi  menghasilkan  kesepakatan  perdamaian  maka  wajib  dirumuskan  secara  tertulis  dan ditandatangani oleh para pihak dan Mediator. Dan jika mediasi diwakili oleh kuasa hukum para maka pihak wajib menyatakan secara tertulis persetujuan atau kesepakatan yang dicapai. Proses selanjutnya,  para  pihak  wajib  menghadap  kembali  kepada  Hakim  pada  hari  Sidang  yang  telah ditentukan untuk memberi tahukan kesepakatan perdamaian tersebut. Para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim untuk dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian. Apabila para pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian maka harus memuat clausula pencabutan gugatan dan atau clausula yang menyatakan perkara telah selesai.  Isi  kesepakatan  berdasarkan  Pasal  23  ayat  (3)  PERMA  RI  Nomor  1  Tahun  2008  wajib memenuhi  syarat-syarat  sebagai  berikut:  a)  sesuai  kehendak  para  pihak;    b)  tidak  bertentangan dengan hukum; c)  tidak merugikan pihak ketiga; d)  dapat dieksekusi;  e)  dengan iktikad baik.
Jika  mediasi  tidak  menghasilkan  kesepakatan,  mediator  wajib  menyatakan  secara  tertulis bahwa  proses  mediasi  telah  gagal  dan  memberitahukan  kegagalan  tersebut  kepada  Hakim. Kegagalan  proses  mediasi  tidak  menggugurkan  kewajiban  hakim  untuk  mendamaikan sebagaimana amanat Pasal 130 HIR/154 Rbg. Implikasinya, pada tiap tahapan pemeriksaan perkara hakim  pemeriksa  perkara  tetap  berwenang  untuk  mengusahakan  perdamaian  hingga  sebelum pengucapan putusan. Konsekuensi lain jika mediasi dinyatakan gagal, pernyataan dan pengakuan para  pihak  dalam  proses  mediasi  tidak  dapat  digunakan  sebagai  alat  bukti  dalam  proses persidangan. Hal ini relevan dengan prinsip kerahasiaan ( confidentiality ) yang menghendaki segala aktivitas  dan  informasi  yang  terjadi  dalam  proses  mediasi  tidak  boleh  disebarluaskan  kepada siapapun, baik oleh mediator maupun para pihak yang bersengketa. Seorang mediator tidak dapat dipanggil sebagai saksi di pengadilan dalam kasus yang tangani. Bahkan setelah mediasi selesai dilakukan,  seorang  mediator  dianjurkan  untuk  menghancurkan  dokumen-dokumen  yang  terkait masalah yang sedang dimediasi. 22
Selain keinginan kuat dari para pihak untuk melanjutkan perkaranya di persidangan, ketidak hadiran  para  pihak  dalam  proses  mediasi  juga  menjadi  penyebab  kegagalan  mediasi.  seorang mediator berkewajiban menyatakan mediasi telah gagal jika salah satu pihak atau para pihak atau kuasa hukumnya telah 2 kali berturut – turut tidak menghadiri pertemuan Mediasi sesuai jadwal yang telah disepakati tanpa alasan setelah dipanggil secara patut. Pasal 20 PERMA RI No. 1 Tahun 2008 menyatakan bahwa pelaksanaan proses mediasi dilakukan di lingkungan pengadilan maupun di  tempat  lain  di  luar  pengadilan  yang  disepakati  oleh  para  pihak.  Mediator  hakim  tidak  boleh menyelenggarakan  mediasi  di  luar  pengadilan.    Penyelenggaraan  mediasi  di  salah  satu  ruang Pengadilan  Tingkat  Pertama  tidak  dikenakan  biaya.    Jika  para  pihak    memilih  penyelenggaraan mediasi    di  tempat  lain,  pembiayaan  dibebankan  kepada  para  pihak  berdasarkan  kesepakatan. Proses  mediasi  di  Pengadilan  Agama  Kabupaten  Malang  dilaksanakan  di  dalam  lingkungan pengadilan. Selain memberikan kemudahan akses dan persoalan biaya yang ditanggung para pihak, pemilihan  tempat  didasarkan  pada  faktor  keamanan.  Meskipun  perkara  telah  diputuskan  oleh majelis hakim, para pihak yang ingin melakukan perdamaian bisa melakukan mediasi di tingkap banding hingga kasasi. Para pihak yang bersepakat menempuh perdamaian di tingkat banding atau kasasi  wajib  menyampaikan  secara  tertulis  kepada  Ketua  Pengadilan  Agama  yang  mengadili. Ketua Pengadilan Agama yang mengadili segera memberitahukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama  (bagi  perkara  Banding)  atau  Ketua  Mahkamah  Agung  (bagi  perkara  Kasasi)  tentang kehendak  para  pihak  untuk  menempuh  perdamaian.  Hakim  Banding  /  Kasasi  wajib  menunda
22 Muslih MZ, Pengantar Mediasi: Teori dan Praktik dalam M. Mukhsin Jamil (ed.), Mengelola Konflik Membangun Damai: Teori, Strategi, dan Implementasi Resolusi Konflik (Semarang: Walisongo Mediation Centre, 2007), 109
pemeriksaan  perkara  yang  bersangkutan  selama  14  hari  kerja  sejak  menerima  pemberitahuan tersebut. Para pihak melalui Ketua Pengadilan Agama dapat mengajukan Kesepakatan perdamaian secara  tertulis  kepada  Majelis  Hakim  Banding/Kasasi  untuk  dikuatkan  dalam  Akta  perdamaian. Akta  perdamaian  ditanda  tangani  oleh  Majelis  Hakim  Banding  /  Kasasi  /  Peninjauan  Kembali dalam waktu selambat – lambatnya 30 hari kerja sejak dicatat dalam Register Induk Perkara.

## Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang
Pengintegrasian mediasi dalam proses litigasi di pengadilan bukan tanpa alasan yang jelas. Sebagai  bentuk  alternatif  penyelesaian  sengketa,  mediasi  menawarkan  berbagai  keuntungan seperti: (a) mewujudkan kesepakatan damai yang permanen; (b) menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama; (c) proses yang cepat, sederhana dan biaya ringan; (d) bersifat informal; (e) pihak sendiri berupaya menyelesaikan sendiri persoalannya; (f) tidak perlu aturan pembuktian; (g) hasil  yang  dituju  adalah  sama-sama  menang  ( win-win  solution ). 23 Meskipun  demikian,  mediasi juga  memiliki  beberapa  kelemahan  antara  lain:  1)  mediasi  hanya  dapat  diselenggarakan  secara efektif jika para pihak memiliki kemauan atau keinginan untuk menyelesaiakan sengketa secara consensus; 2) pihak yang tidak beriktikad baik dapat memanfaatkan proses mediasi sebagai taktik untuk  mengulur-ulur  waktu  penyelesaian  sengketa;  3)  beberapa  kasus  mungkin  tidak  dapat  di mediasi,  terutama  kasus-kasus  yang  berkaitan  dengan  ideologis  dan  nilai-nilai  dasar  yang  tidak menyediakan ruang bagi para pihak untuk melakukan kompromi-kompromi; 4) mediasi dipandang tidak  tepat  digunakan  jika  masalah  pokok  dalam  sebuah  sengketa  adalah  soal  penentuan  hak ( rights ) karena sengketa soal hak haruslah diputus oleh hakim, sedangkan mediasi lebih tepat untuk menyelesaikan  sengketa  terkait  dengan  kepentingan;  5) secara  normatif  mediasi  hanya  dapat ditempuh atau digunakan dalam lapangan hukum privat tidak dalam lapangan hukum pidana. 24 Dilingkungan  peradilan  agama,  mediasi  cenderung  diproyeksikan  dapat  menekan  angka perceraian.  Tidak  terkecuali  di  lingkungan  Pengadilan  Agama  Kabupaten  Malang.  Tingkat perceraian  di  wilayah  Kabupaten  Malang  relatif  tinggi  di  Jawa  Timur,  disamping  Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Jember. Jumlah perkara yang ditangani Pengadilan Agama Kabupaten Malang sebagaimana tercantum dalam tabel 1.
Tabel 1. Jumlah perkara yang ditangani Pengadilan Agama Kab. Malang
NO TAHUN JUMLAH PERKARA 1. 2012 9.718 Kasus 2. 2013 10.174 Kasus 3. 2014 10.223 Kasus 4. 2015 8.593 Kasus
Sebagian  besar  perkara  yang  masuk  didominasi  oleh  perkara  perceraian,  baik  cerai  gugat maupun cerai talak.  Pada tahun 2012 terjadi 8.560 kasus perceraian, dengan rincian 5687 kasus cerai gugat dan 2873 kasus cerai talak. Pada tahun 2013 terjadi 8. 934 kasus perceraian, dengan rincian 5898 kasus  cerai gugat  dan 3036 kasus  cerai  talak. Pada tahun 2014 terjadi 8.972 kasus perceraian, dengan rincian 5911 kasus  cerai  gugat  dan 3061 kasus  cerai  talak. Pada tahun 2015
23 M. Yahya Harap, Hukum Acara Perdata (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 236-238
24 Ahwan Fanani, Pengantar Mediasi (Fasilitatif), Prinsip, Metode, dan Teknik , (Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang, 2012), h. 27
kasus  perceraian  yang  diterima  oleh  Pengadian  Agama  Kabupaten  Malang,  dapat  dilihat  dalam rincian pada tabel 2. 25
Tabel 2. Jumlah Perkara Perceraian di PA Kabupaten Malang Tahun 2015

## BULAN CERAI GUGAT
CERAI TALAK MEDIASI JUMLAH  DICABUT  JUMLAH  DICABUT Januari 462 19 255 8 58 Februari 375 4 176 8 74 Maret 415 17 219 11 62 April 388 8 195 9 75 Mei 351 12 172 6 50 Juni 249 16 128 5 62 Juli 233 10 101 7 44 Agustus 508 17 263 2 51 September  450 17 223 5 78 Oktober 462 9 222 6 68
Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah perkara perceraian yang masuk dan ditangani oleh Pengadilan  Agama  Kabupaten  Malang  tidak  berbanding  lurus  dengan  jumlah  perkara  yang dilakukan  mediasi.  Data  ini  menunjukkan  bahwa  tidak  semua  perkara  dilakukan  mediasi  atau belum  dilakukan  mediasi.  Ketidakhadiran  para  pihak  dalam  persidangan  setelah  dilakukan pemanggilan sebanyak dua kali berturut-turut menjadi faktor dominan tidak terlaksananya mediasi. Dalam hukum acara peradilan agama, ketidakhadiran pihak tergugat atau termohon secara berturut- turut  setelah  dilakukan  panggilan  secara  patur  dan  sah,  berakibat  pada  jatuhnya  putusan  secara verstek . 26 Selain itu, kecilnya jumlah perkara yang dimediasi juga disebabkan tidak adanya iktikad baik dari para pihak untuk mengikuti proses mediasi. Keberhasilan mediasi berkaitan erat dengan terlaksananya  prinsip  suka  rela  ( volunteer ).  Keinginan  dan  kehendak  para  pihak  menyelesaikan sengketa  dalam  forum  mediasi  harus  berdasarkan  sikap  suka  rela,  tidak  ada  paksaan  maupun tekanan dari pihak lain ( outsiders ). Prinsip ini dibangun di atas asumsi bahwa setiap orang bisa berkerjasama untuk menemukan solusi permasalahan yang mereka hadapi ditempat perundingan atas pilihan mereka sendiri. 27

## Mediator dan Pelaksanaan Mediasi dalam Pandangan Para Pihak
Mediator  memiliki  peran  penting  dalam  proses  mediasi.  Sebagai  pihak  yang  netral  yang membantu  para  pihak  dalam  proses  perundingan  guna  mencari  berbagai  kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Mediator  berperan  mengontrol  proses  dan  menegakkan  aturan  dasar  dalam  mediasi.  Selain  itu, mediator  berupaya  menumbuhkan  dan  mempertahankan  kepercayaan  diantara  para  pihak, mendorong suasana komunikasi yang baik antara para pihak. Mediator juga bertugas membantu para pihak dalam menghadapi  situasi  dan kenyataan,  dan mengakhiri proses mediasi  bila sudah tidak produktif lagi. 28 Kemampuan mediator memainkan peran dalam proses mediasi menjadi salah
25 Data Perkara Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2013-2015 (Online) (diakses di http://infoperkara.badilag.net/ , tanggal 01 Oktober 2015)
26 A. Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata di Pengadilan Agama (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2005), 256
27 Muslih MZ, Pengantar, 110 28 Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama , (Jakarta: Kencana, 2005), 177
satu  kunci  keberhasilan  mediasi.  Para  pihak  yang  berperkara  di  Pengadilan  Agama  Kabupaten Malang menilai bahwa peran mediator sudah maksimal dalam mendamaikan mereka.  AN, salah seorang  pihak  yang  sedang  mengajukan  permohonan  perceraian  mengungkapkan  bahwa  dalam proses  mediasi,  mediator  sudah  maksimal  mengupayakan  perdamaian,  memberikan  arahan  agar memperbaiki diri  masing-masing, menerima kesalahan masing-masing,  dan membuka lembaran baru. 29
Dalam  kasus  di  atas,  mediator  telah  menjalankan  perannya  untuk  membantu  para  pihak dalam menghadapi situasi dan kenyataan yang dihadapi. Tanggapan serupa juga disampaikan oleh AZ, salah satu pihak yang sedang mengajukan cerai gugat menyatakan bahwa mediator berupaya membantu  para  pihak  mencari  akar  permasalah  yang  mereka  hadapi.  Mediator  juga  berupaya mengontrol  proses  dan  menegakkan  aturan  dasar  dalam  mediasi,  menumbuhkan  dan mempertahankan kepercayaan diantara para pihak, dan mendorong suasana komunikasi yang baik antara para pihak. Misalnya dengan memberikan arahan bahwa pasca perceraian tidak boleh ada kemarahan atau melakukan tindakan kekerasan. Apresiasi positif terhadap peran mediator dalam menjembatani komunikasi antara para pihak yang berperkara juga disampaikan oleh  EK. Dalam proses  mediasi  ia  mampu  menyampaikan  keinginannya  sebagai  seorang  istri.  Jika  di  rumah, suaminya  sulit  diajak  komunikasi  dan  marah-marah. 30 Pernyataan-pernyataan  tersebut menggambarkan  perasaan  para  pihak  terhadap  para  mediator  di  Pengadilan  Agama  Kabupaten Malang.  Para  pihak  menerima  dengan  senang  hati  kehadiran  para  mediator  karena  telah menjalankan  perannya  dengan  baik  dan  sangat  membantu  mereka  dalam  memperjelas  duduk persoalan yang mereka hadapi.
Para pihak memberikan tangapan yang berbeda seputar pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama  Kabupaten  Malang.  AN  misalnya,  menyatakan  bahwa  mejelis  hakim  sebelum  proses mediasi  mengupayakan  para  pihak  untuk  berdamai.  Kemudian  mengarahkan  para  pihak  untuk melaksanakan  mediasi  dengan  harapan  muncul  keinginan  untuk  berdamai  atau  setidaknya  para pihak  mengetahui  akar  permasalahannya  yang  mereka  hadapi.  Meskipun  demikian,  kesuksesan mediasi kembali kepada keinginan para pihak mau berdamai atau tidak. 31 Pernyataan para pihak tersebut menggambarkan bahwa majelis hakim pada sidang hari pertama juga telah mengupayakan perdamaian  antara  para  pihak  dan  menjelaskan  tentang  pentingnya  mediasi  beserta  prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 PERMA No.1 Tahun 2008. Pemilihan mediator oleh para  pihak  sebagaiama  diatur  dalam  Pasal  8  PERMA  No.1  Tahun  2008  belum  berjalan  secara maksimal.  Para  pihak  cenderung  menyerahkan  pemilihan  mediator  kepada  mejelis  hakim peremiksa  perkara.  ME  misalnya,  ketidaktahuannya  para  pihak  tentang  proses  mediasi  tidak mengenal  mediator-mediator  yang  ada,  meskipun  hakim  sudah  menunjukkan  daftar  nama-nama dan  foto  para  mediator  yang  bertugas  di  Pengadilan  Agama  Kabupaten  Malang.  Sebagaimana diungkapkan oleh ME:
Saya ini tidak tahu tentang mediasi mbak, jadi ketika hakim menganjurkan mediasi kami mengiyakan  saja,  dan  ketika  disuruh  memilih  mediator  kami  menyerahkannya  kepada hakim  untuk  menentukan  mediatornya  karena  saya  kan  gak  ada  yang  kenal  dengan mediatornya . 32
29 AN (30 Th), Wawancara, Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Selasa 29 September 2015.
30 EK, Wawancara , Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Rabu, 28 Oktober 2015.
31 AN, Wawancara , Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Selasa 29 September 2015.
32 ME, Wawancara , Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Rabu, 28 Oktober 2015.
Pengadilan  Agama  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  9  PERMA  No.1  Tahun  2008  wajib menyediakan  daftar  mediator  yang  memuat  sekurang-kurangnya  lima  nama  mediator,  disertai dengan  latar  belakang  atau  pengalaman  para  mediator  untuk  memudahkan  para  pihak.  Terkait dengan  pemilihan  mediator,  AN  berpendapat  bahwa  para  mediator  yang  disediakan  Pengadilan Agama  Kabupaten  Malang  semuanya  adalah  para  mediator  yang  sudah  bersertifikat  dan berpengalaman, jadi siapapun bisa diterima oleh para pihak tanpa harus memilih. 33 Berdasarkan wawancara  dengan  beberapa  informan,  tahapan-tahapan  pelaksanaan  mediasi  di  Pengadilan Agama  Kabupaten  Malang  telah  diimplementasikan  dengan  baik.  ME  menyatakan  proses mediasinya berjalan dengan baik. Mediator memberi kesempatan kepada para pihak untuk bercerita tentang persoalan  yang dihadapi  keduanya. Pada  tahapan ini, ME mampu menyampaikan uneg- uneg kepada suami. 34 Sementara itu, AN menilai bahwa mediasi perlu dan penting dilakukan di pengadilan karena para pihak akan saling terbuka dan tahu informasi-informasi penting yang tidak terungkap pada saat sidang, meskipun sidang masih jauh, kita sudah tahu terlebih dahulu kemauan pihak lawan. 35
Gambaran di atas menunjukkan bahwa dalam proses mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama  Kabupaten  Malang,  para  pihak  merasa  leluasa  untuk  menceritakan  masalah  yang dihadapinya. Dengan kata lain, para mediator telah berhasil menjadi katalisator dan penerjemah bagi para pihak. 36 Selain itu para pihak juga merasa mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengungkapkan  dan  mendapatkan  informasi  penting  terkait  dengan  permasalahan  yang dihadapinya,  hal  tersebut  mengindikasikan  bahwa  pelaksanaan  mediasi  sudah  melaksanakan tahapan pengumpulan dan pembagian informasi. Mediator juga telah berupaya menjadi penengan sebagaimana dirasakan oleh EK, salah satu pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. 37
Berdasarkan paparan dan analisa diatas pelaksanaan mediasi yang dijalankan di Pengadilan Agama  Kabupaten  Malang,  telah  mengimplementasikan  parameter  tahapan-tahapan  mediasi berikut ini: 1) pembentukan forum yaitu dimana sebelum dimulai antara mediator dan para pihak menciptakan atau membentuk forum. 2) Pengumpulan dan pembagian informasi, dimana mediator memberikan  kesempatan  kepada  para  pihak  untuk  berbicara  tentang  fakta  dan  posisi  menurut versinya masing-masing. 3) Negosiasi pemecahan masalah. Yaitu diskusi dan tanggapan terhadap informasi yang disampaikan oleh masing-masing pihak. Para pihak mengadakan tawar menawar (negosiasi diantara mereka). 38

## Hasil Mediasi dalam Pandangan Para Pihak
Dalam PERMA RI No.1Tahun 2008 dijelaskan bahwa setelah proses mediasi dijalani oleh para  pihak  dengan  bantuan  mediator,  hasil  akhirnya  ada  dua  kemungkinan:  a)  Diperoleh kesepakatan perdamaian yang dirumuskan secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator; b) Pernyataan secara tertulis yang dibuat oleh mediator yang menyatakan  bahwa proses mediasi telah gagal. Sedangkan tindakan majelis pemeriksa perkara pasca mediasi mengacu pada Pasal  17 ayat (5) dan (6) berbunyi:
33 AN, Wawancara.
34 ME, Wawancara . 35 AN, Wawancara . 36 Rachmadi Usman, Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), h. 92
37 EK, Wawancara . 38 Joni Emerzon, Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, Arbitrase) , (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), h. 81
Dalam  hal  mediasi  menghasilkan  kesepakatan  perdamaian  dan  para  pihak  menghendaki agar kesepakatannya dikuatkan dalam bentuk suatu akta perdamaian, maka majelis segera mengeluarkan  akta  perdamaian,  sedangkan  jika  para  pihak  tidak  menghendaki  akta perdamaian dan dalam kesepakatannya telah mencantumkan klausula pencabutan gugatan dan atau menyatakan perkara telah selesai, maka majelis hanya mengeluarkan penetapan yang amarnya menyatakan bahwa perkara telah selesai. ”
Pasal  18 ayat (1), (2) dan (3) berbunyi:
Dalam hal mediasi tidak mencapai kesepakatan perdamaian dan mediator telah menyatakan secara  tertulis  bahwa  mediasi  telah  gagal  maka  majelis  hakim  melanjutkan  pemeriksaan perkara  sesuai  ketentuan  hukum  acara  yang  berlaku  dengan  tidak  menutup  kemungkinan majelis  masih  mendorong  para  pihak  untuk  berdamai  atau  mengusahakan  perdamaian hingga sebelum pengucapan putusan.
Jika hasil mediasi mengacu pada pasal-pasal diatas, maka kemungkinan hasil hanya ada dua pilihan  yaitu  dianggap  berhasil  jika  terjadi  kesepakatan  damai  yang  menyebutkan  klausula pencabutan  gugatan  atau  permohonan,  dan  dianggap  gagal  walau  dalam  proses  mediasi  terjadi kesepakatan-kesepakatan  lain  tetapi  tidak  ada  klausula  pencabutan  gugatan  sehingga  proses persidangan tetap dilanjutkan, maka tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dapat dikatakan sangat rendah. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 3.
Tabel 3. Tabel perkara dan hasil mediasi BULAN MEDIASI TOTAL BERHASIL  GAGAL Januari 58 0 58 Februari 74 0 74 Maret 62 1 61 April 75 1 74 Mei 50 0 50 Juni 62 0 62 Juli 44 1 43 Agustus 51 0 51 September  78 0 78 Oktober 68 0 68
Indikator  keberhasilan  mediasi  seyogyanya  tidak  hanya  sekedar  mencabut  gugatan,  tetapi juga  mencantumkan  indikator  lain  yang  bisa  merujuk  pada  tujuan  dilakukannya  mediasi diantaranya:  (a)  menghasilkan  suatu  rencana  kesepakatan  kedepan  yang  dapat  diterima  dan dijalankan  oleh  para  pihak  yang  bersengketa;  (b)  mempersiapkan  para  pihak  yang  bersengketa untuk memenuhi konsekwensi dari keputusan yang mereka buat; (c) mengurangi kekhawatiran dan dampak negatif dari suatu konflik dengan cara mencapai penyelesaian secara konsensus dan lain- lain.  Sebagaimana  ungkapan  AN  yang  menyatakan  bahwa  melalui  forum  mediasi  ia  mampu mengetahui  problem  yang  dihadapi  istri,  mencari  solusi  bersama-sama,  dan  saling  memaafkan meskipun tipis kemungkinan untuk rujuk kembali. 39 Ungkapan serupa juga disampaikan oleh LA. Meskipun dia mengalami kekerasan dalam rumah tangga, melalui forum mediasi ia akan berdamai
39 AN, Wawancara .
setelah bercerai dengan suami . 40 Sementara itu, MD menyatakan bahwa pasca mengikuti mediasi, ia  memiliki  pemahaman  terhadap  proses  mediasi,  mampu  menyampaikan  keinginannya  dalam persoalan harta benda, serta memiliki kesiapan dalam menghadapi sidang selanjutnya. 41 Meskipun tidak banyak mediasi  yang berhasil, pengalaman SU menunjukkan bahwa kemampuan mediator mengarahkan  para  pihak  untuk  menyelesaikan  persoalan  yang  mereka  hadapi.  Tambahan pengetahuan para pihak akan dampak negatif perceraian membuat istrinya mencabut gugatannya. 42 Pengalaman serupa juga disampaikan oleh SM yang menyatakan bahwa masukan mediator untuk mempertahankan  keluarga  membuatnya  mencabut  gugatan  cerai  kepada  suami.  meskipun  ada syarat-syarat yang harus dipenuhi.yang dituangkan dalam surat perjanjian . 43
Dampak positif mediasi juga dirasakan oleh DS, ia menyatakan bahwa mediator telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan. Hingga muncul kesepakatan tetulis. Namun, untuk mencabut gugatan DS akan melihat perubahan dari suami sampai jadwal sidang berikutnya. 44 Sementara itu, menurut EK 45 dan ED, mereka tetap bercerai namun ada hal-hal yang disepakati dalam proses mediasi, seperti nafkah anak yang  harus  dipenuhi  oleh  ED  semampunya. 46 Berbagai  respon  dan  pernyataan  para  pihak  di  atas menunjukkan bahwa setelah melalui tahapan mediasi sebagian besar para pihak tetap melanjutkan perkara, yang berarti hasil mediasi dilaporkan gagal karena tidak  menghasilkan kesepakatan klausula pencabutan perkara. Meskipun demikian, para pihak menyatakan bahwa banyak hal yang mereka peroleh dalam mediasi diantaranya:  a) Mendapat  kejelasan  terhadap  masalah  yang  dihadapinya  sehingga  mereka  dapat menjalani  proses  perceraian  dengan  damai;  b)  terjalinnya  komunikasi  dengan  pihak  lawan;  c) terungkapnya  segala  perasaan  dan  pikiran  yang  selama  ini  terpendam;  d)  penerimaan  masing- masing pihak atas gugatan tersebut dengan legowo ; e) kesiapan dalam menjalani sidang berikutnya; f) kesepakatan-kesepakatan yang baik dalam membina hubungan pasca perceraian terkait dalam masalah pengasuhan anak; g) memproleh saran-saran dalam menjalani kehidupan pasca perceraian.
Berdasarkan data di atas keberhasilan mediasi indikatornya tidak hanya kesepakatan untuk mencabut gugatan, tapi kesepakatan-kesepakan lain yang terjadi antara para pihak terkait dengan proses  perceraian,  hubungan  pasca  perceraian  dan  pola  pengasuhan  anak  seharusnya  menjadi indikator  keberhasilan  mediasi.  Namun,  mediasi  juga  memiliki  beberapa  kelemahan,  yaitu:  1) mediasi  hanya  dapat  diselenggarakan  secara  efektif  jika  para  pihak  memiliki  kemauan  atau keinginan untuk menyelesaiakan sengketa secara consensus; 2) pihak yang tidak beriktikad baik dapat  memanfaatkan  proses  mediasi  sebagai  taktik  untuk  mengulur-ulur  waktu  penyelesaian sengketa; 47 3) beberapa kasus mungkin tidak dapat di mediasi, terutama kasus-kasus yang berkaitan dengan  ideologis  dan  nilai-nilai  dasar  yang  tidak  menyediakan  ruang  bagi  para  pihak  untuk melakukan kompromi-kompromi; 4) mediasi dipandang tidak tepat digunakan jika masalah pokok dalam  sebuah  sengketa  adalah  soal  penentuan  hak  ( rights )  karena  sengketa  soal  hak  haruslah diputus oleh hakim, sedangkan mediasi lebih tepat untuk menyelesaikan sengketa terkait dengan kepentingan;  5)  secara  normatif  mediasi  hanya  dapat  ditempuh  atau  digunakan  dalam  lapangan hukum privat tidak dalam lapangan hukum pidana. 48
Kesimpulan
40 LA, Wawancara . 41 ME, Wawancara . 42 SU, Wawancara . Pengadilan Agama Kabupaten Malang; Rabu, 11 November 2015.
43 SM, Wawancara . Pengadilan Agama Kabupaten Malang; 11 November 2015.
44 DS, Wawancara . Pengadilan Agama Kabupaten Malang; Rabu, 11 November 2015.
45 EK, Wawancara . 46 ED, Wawancara . 47 Misalnya  dengan  tidak  mematuhi  jadwal  sesi-sesi  mediasi  atau  berunding  sekadar  untuk  memperoleh  informasi  tentang kelemahan lawan
48 Ahwan Fanani, Pengantar Mediasi , h. 27
Berdasarkan  pembahasan  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  pelaksanaan  mediasi  di Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah dilakukan sesuai dengan mekanisme yang telah diatur dalam  Peraturan  Mahkamah  Agung  (PERMA)  No.1  Tahun  2008,  meskipun  dalam  pemilihan mediator dan waktu mediasi tidak berjalan sesuai ketentuan. Mediasi rata-rata hanya ditempuh 2 minggu atas permintaan para pihak. Para pihak tidak ingin memperpanjang waktu mediasi karena menginginkan  perkaranya  segera  selesai.  Sehingga  bisa  dikatakan  bahwa  sebagian  besar  pihak yang  berperkara  tidak  memiliki  iktikad  baik  untuk  menyelesaikan  perkara  melalui  jalan  damai, khususnya  penggugat  atau  pemohon.  Dalam  pemilihan  mediator,  para  pihak  menyerahkan semuanya kepada hakim pemeriksa perkara untuk menentukan.
Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dirasa bermanfaat bagi para pihak meskipun tidak banyak yang kemudian mencabut gugatan. Manfaat yang dirasakan antara lain:  mereka  memahami  dengan  jelas  permasalahan  yang  mereka  hadapi  sehingga  tidak  ada ganjalan di hati dan walaupun mereka bercerai tetap dengan baik dan damai. Mereka juga merasa lebih siap untuk menghadapi sidang selanjutnya. Hasil mediasi di PA Kabupaten malang apabila menggunakan  indikator  keberhasilan  dengan  mencabut  gugatan  maka  hasilnya  sangat  minim, karena dari rata-rata 60 perkara yang dilakukakan mediasi tiap bulannya, hanya 1-2 perkara yang menghasilkan kesepakatan dengan klausula pencabutan gugatan. Akan tetapi, jika indicator yang digunakan  adalah  kelancaran  proses  perceraian,  hubungan  baik  pasca  perceraian,  dan  pola pengasuhan anak pasca perceraian, maka mediasi dipandang berjalan efektif karena rata-rata para pihak  merasa  puas  setelah  mencapai  kesepakatan-kesepakatan  tersebut  meskipun  pada  akhirnya meraka bercerai.

## Daftar Pustaka:
Agustina,  Rika  Ari. Sidang  Mediasi  dan  Implikasinya  pada  Proses  Perceraian  (Studi  di  PA Brebes) ”, Yogyakarta: Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009 Arto, A. Mukti. Praktek Perkara Perdata di Pengadilan Agama. Yogyakarta:Pustaka Pelajar. 2005 Bakker, Anton. Metode-Metode Filsafat. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1984 Bodgan,  Robert  dan  Sari  Knop  Biklen. Qualitative  Research  in  Education .  Boston:  Allyn  and Bacon. 1998
Data  Perkara  Pengadilan  Agama  Kabupaten  Malang  Tahun  2013-2015 (Online)  (diakses  di http://infoperkara.badilag.net/ , tanggal 01 Oktober 2015) Dhavamony, Mariasusai. Fenomenology Agama , terj. Tim Studi Agama Driyarkara. Yogyakarta: Kanisius, 1995
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Laporan tentang Perkara yang Diterima  dan  Diputus  Data  Total  Secara  Nasional  (Online)  (Dapat  diakses  di http://infoperkara.badilag.net/ , tanggal 23 Juli 2015)
Emerzon,  Joni. Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  di  Luar  Pengadilan  (Negosiasi,  Mediasi, Konsiliasi, Arbitrase) , Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.
Fanani, Ahwan. Pengantar Mediasi (Fasilitatif), Prinsip, Metode, dan Teknik . Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang. 2012
Fitriana, Nurul Implementasi PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam  Perkara  Perceraian  (Studi  di  Pengadilan  Agama  Semarang) ,  Skripsi,  Semarang: Fakultas Syariah IAIN Walisongo, 2011
Goodpaster, Gary. Negosiasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi . Jakarta: ELIPS Project. 1993
Harahap, M. Yahya. Hukum Acara Perdata . Jakarta: Sinar Grafika. 2010 Harahap,  M.  Yahya. Tinjauan  Sistem  Peradilan dalam Mediasi  dan  Perdamaian .  Jakarta: Mahkamah Agung RI. 2004
Lestari,  Sri. Psikologi  Keluarga  Penanaman  Nilai  dan  Penanganan  Konflik  dalam  Keluarga. Jakarta: Prenada Media Grup. 2016
Mahkamah Agung RI. Mediasi dan Perdamaian . Jakarta: Mahkamah Agung RI. 2004
Manan,  Abdul. Penerapan  Hukum  Acara  Perdata  di  Lingkungan  Peradilan  Agama .  Jakarta: Kencana. 2005
Margono, Suyud. ADR (Alternative Dispute Resolution)  & Arbiterase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum . Jakarta: Ghalia Indonesia. 2000
Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif .Bandung: Remaja Rosdakarya. 2002 MZ,  Muslih. Pengantar  Mediasi:  Teori  dan  Praktik dalam  M.  Mukhsin  Jamil  (ed.), Mengelola Konflik Membangun Damai: Teori, Strategi, dan Implementasi Resolusi Konflik . Semarang: Walisongo Mediation Centre. 2007
Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang (Online) (diakses di http://www.pa- malangkab.go.id/ , tanggal 15 Oktober 2015)
Rahmawatik,  Aini. Peran  Hakim  Mediator  Dalam  Menyelesaikan  Perkara  Nomor 98/Pdt.G/2009/Pa.Sby.  Tentang  Cerai  Gugat  Di  Pengadilan  Agama  Surabaya  :  Perspektif Perma Ri Nomor 1 Tahun 2008 , Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2010 S. Nasution. Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif . Bandung: Tarsito. 1996 Solichati. Studi Evaluatif Terhadap Implementasi PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi  Di  Pengadilan  (Komparasi  Antara  Pengadilan  Agama  Dan  Pengadilan  Negeri Purwodadi ), Skripsi, Semarang: Fakultas Syariah IAIN Walisongo, 2010
Ubaidillah,  Khoirul. Problematika  Pelaksanaan  Mediasi  Dalam  Perkara  Cerai  Gugat  di Pengadilan Agama Semarang Tahun 2012, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2013.
Umam,  Khotibul. Penyelesaian  Sengketa  di  Luar  Pengadilan. Yogyakarta:    Penerbit  Pustaka Yustisia. 2010
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Usman,  Rachmadi Pilihan  Penyelesaian  Sengketa  di  Luar  Pengadilan. Bandung:  Citra  Aditya Bakti. 2003