## STRATEGI PEMBANGUNAN KAWASAN WISATA PANTAI ANGSANA DI KECAMATAN ANGSANA KABUPATEN TANAH BUMBU
¹Catur Harianto * , ¹Ahmad Yunani, ¹Muhammad Riduan Syafari
1 Pascasarjana Magister Administrasi Pembangunan, Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin *Corresponding author: caturharianto8484@gmail.com

## ABSTRACT
Angsana Beach is one of the beaches in Tanah Bumbu that still needs to be developed for its tourism object because this beach is a relatively new tourist destination, but currently it has begun to be  developed  by  the  Tanah  Bumbu  regional  government  and  is  starting  to  be  visited  by  many  local tourists. The purpose of this study is to determine the potential of tourism development areas in the District of Angsana and the harmonization of regional strategies in developing tourism areas using the principle of Bottom Up Planning. This research method uses descriptive qualitative primary data with structured  interviews  with  local  governments,  tourism  awareness  groups  (Pokdarwis).  The  results showed that the Angsana Beach Development which was carried out based on the concept of bottom up development or development from the bottom up, was still ineffective because what had been planned had not been realized evenly, because not all of the development programs that had been implemented were  going  well.  The  goal of  bottom  up  development at  Angsana  Beach is to  accelerate the  coastal development process. Regional planning should be carried out in a participatory manner and come from below (bottom up planning), that is, starting from the village. In addition, local governments need to  design  appropriate  marketing  communications  in  order  to  produce  regional  planning  that  is appropriate to the local context as well as a participatory regional development planning process that departs from the village.
Keyword: Development  Strategy,  Marketing  Communication,  BottomUpPlanning,  Ecotourism, Angsana Beach, Pokdarwis.

## PENDAHULUAN
Pembangunan sektor pariwisata itu sendiri mempunyai pengaruh yang kuat bagi perkembangan wilayah  di  daerah  sekitar  obyek  wisata,  karena  dapat  bertindak  sebagai  industri  sektor  utama  yaitu sektor unggulan yang mampu meningkatkan perekonomian daerah Kabupaten Tanah Bumbu agar bisa bersaing dengan daerah lain terutama bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta dalam meningkatkan perekonomian masyarakatnya khususnya yang berada di lokasi destinasi wisata tersebut.
Dalam  membangun  destinasi  wisata  ini  diperlukan  strategi  yang  mampu  mempercepat perkembangan  wisata  di  lokasi  obyek  wisata  itu.  Menurut  Rangkuti  (2005),  strategi  merupakan  alat untuk mencapai tujuan. Menurut Yoeti (1996), pengertian strategi harus dibedakan dengan pengertian taktik.  Strategi  diperlukan  agar  suatu  perencanaan  dapat  dilaksanakan  secara  praktis  dan  sedetail mungkin,  maka  didalamnya  harus  mencakup  pertimbangan  dan  penyesuaian  terhadap  reaksi-reaksi orang dan pihak yang dipengaruhi, dalam hal demikian diperlukan suatu strategi yang dapat membantu perencanaan yang telah dibuat.
Konsep  Perencanaan  pembangunan  yang  dilakukan  dari  atas  ke  bawah  (Top  Down)  adalah pendekatan  perencanaan  yang  menerapkan  cara  penjabaran  rencana  induk  ke  dalam  rencana  rinci. Rencana  rinci  yang  berada  di  "bawah"  adalah  penjabaran  rencana  induk  yang  berada  di  "atas". Pendekatan  perencanaan  sektoral  acap  kali  ditunjuk  sebagai  pendekatan  perencanaan  dari  atas  ke bawah, karena target yang ditentukan secara nasional dijabarkan ke dalam rencana kegiatan di berbagai daerah di seluruh Indonesia yang mengacu kepada pencapaian target nasional tersebut. Pada tahap awal pembangunan,  pendekatan  perencanaan  ini  lebih  dominan,  terutama  karena  masih  serba  terbatasnya sumber daya pembangunan yang tersedia.
Pendekatan top-down planning, adalah pendekatan pembangunan dimana penentuan keputusan tidak menampung semua aspirasi elemen di kelompok, tetapi hanya mementingkan keputusan bagian tertentu  dalam  kelompok.  Top-down  planning  merupakan  model  perencanaan  yang  dilakukan  dari atasan yang ditujukan kepada bawahannya dimana yang mengambil keputusan adalah atasan sedangkan bawahan  hanya  sebagai  pelaksana  saja.  Dalam  pengertian  lain  terkait  dengan  pemerintahan, perencanaan top-down planning atau perencanaan atas adalah perencanaan yang dibuat oleh pemerintah ditujukan kepada masyarakat dimana masyarakat sebagai pelaksana saja.
Salah satu proses atau rencana perencanaan yang sering dilakukan dalam melakukan rencana pembangunan adalah dengan menggunakan sistem pembangunan yang bersifat Buttom Up. Buttom Up Planning adalah perencanaan yang dibuat berdasarkan kebutuhan, keinginan dan permasalahan yang dihadapi  oleh  bawahan  bersama-sama  dengan  atasan  menetapkan  kebijakan  atau  pengambilan keputusan  dan  atasan  juga  berfungsi  sebagai  fasilitator.  Dalam  pengertian  dibidang  pemerintahan, buttom up planning atau perencanaan bawah adalah perencanaan yang disusun berdasarkan kebutuhan mereka sendiri dan pemerintah hanya sebagai fasilitator. Pendekatan ini merupakan upaya melibatkan semua pihak sejak awal, sehingga setiap keputusan yang diambil dalam perencanaan adalah keputusan mereka  bersama,  dan  mendorong  keterlibatan  dan  komitmen  sepenuhnya  untuk  melaksanakannya. Kelemahannya memerlukan banyak waktu dan tenaga untuk perencanaan.
Pendekatan perencanaan pembangunan Buttom-Up Planning adalah perencanaan yang dibuat berdasarkan  kebutuhan,  keinginan  dan  permasalahan  yang  dihadapi  oleh  bawahan  bersama-sama dengan atasan menetapkan kebijakan atau pengambilan keputusan dan atasan juga berfungsi sebagai fasilitator. Sedangkan dalam pengertian dibidang pemerintahan, bottom-up planning atau perencanaan bawah adalah perencanaan yang disusun berdasarkan kebutuhan mereka sendiri dan pemerintah hanya sebagai fasilitator.
Dalam konteks pembangunan jasa wisata, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu mempunyai potensi  wisata  yang  sangat  potensial  untuk  dikembangkan,  salah  satunya  adalah  Pantai  Angsana. Letaknya yang strategis dan tidak jauh dari pusat ibu kota kecamatan merupakan kekuatan yang dimiliki selain indahnya panorama alam dan laut, sehingga perlu mendapatkan perhatian serius dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten Tanah Bumbu untuk menjadikan Pantai Angsana sebagai kawasan wisata yang menarik para wisatawan untuk datang ke Kabupaten Tanah Bumbu. Ada 3 (tiga) fokus  bentuk  wisata  yang  akan  dibangun  di  kawasan  Pantai  Angsana  yaitu  :  wisata  pantai,  wisata terumbu karang dan wisata mangrove. Pembangunan wisata ini diharapkan akan mampu meningkatkan Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  Kabupaten  Tanah  Bumbu,  Pendapatan  Asli  Desa  (PADes)  dan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan wisata.
Untuk  pembangunan  kawasan  wisata  Pantai  Angsana  menjadi  wisata  unggulan  dan  favorit, maka  Pemerintah  Kabupaten  Tanah  Bumbu  fokus  dalam  pembangunannya.  Beberapa  sarana  dan
prasarana  serta  fasilitas  pendukung  telah  dibangun  di  kawasan  pantai  Angsana  diantaranya  yaitu Pendopo Pantai Angsana, tempat parkir, pengaspalan jalan, loket karcis dan lain-lain. Pemerintah Desa Angsana sendiri juga telah membangun sarana dan prasarana diantaranya gazebo, alat permainan, siring jalan dan lain-lain. Masih banyak lagi sarana dan prasarana, serta fasilitas yang perlu dibangun dalam rangka  menjadikan  kawasan  wisata  pantai  Angsana  menjadi  wisata  unggulan  dan  favorit  yang digandrungi baik oleh wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara nantinya.
Permasalahan  utama  yang  dihadapi  dalam  pembangunan  Kawasan  Pantai  Angsana  adalah perencanaan yang belum terpadu antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan Pemerintah Kabupaten  Tanah  Bumbu  dan  Pemerintah  Desa  Angsana.  Selain  itu  juga  masih  kurangnya pengembangan potensi di kawasan wisata ini diantaranya yaitu dari segi sarana dan prasarana maupun cara  pengelolaan  kawasan  wisata  Pantai  Angsana.  Rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini  adalah: Bagaimana strategi pengembangan potensi daerah pariwisata melalui pendekatan bottom up planning dan  apa  faktor  pendukung  dan  kendala  dalam  strategi  pemasaran  dan  pengembangan  potensi  daerah pariwisata  di  Kecamatan  Angsana  Kabupaten  Tanah  Bumbu?  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk Menganalisis  dan  mendeskripsikan  potensi  daerah  pengembangan  dan  pembangunan  kawasan pariwisata  dan  apa  saja  faktor-faktor  yang  menjadi  kendala  strategi  pengembangan  pengembangan potensi daerah pariwisata melalui pendekatan bottom up planning di Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu.

## METODE PENELITIAN
Peneliti  menggunakan  metodologi  kualitatif  berdasarakan  paradigma  interpretative  dengan sudut  pandang  fenomenologis.  Jenis  penelitian  ini  adalah  deskriptif  kualitatif.  Peneliti  dalam  hal  ini dituntut bersikap objektif dan memisahkan diri dari data dalam penelitian, hal tersebut dilakukan untuk menjaga keobjektifan data analisis (Kriyantono, 2008).
Lokasi penelitian dipilih karena wisata pantai Angsana merupakan salah satu destinasi wisata yang  menarik  karena  keindahan  wisata  pantai  dan  terumbu  karangnya,  sehingga  hal  ini  menjadi perhatian masyarakat baik masyarakat di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu maupun wilayah Provinsi Kalimantan Selatan bahkan luar pulau kalimantan untuk mengunjungi obyek wisata pantai Angsana ini.
Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer pada penelitian ini  adalah  berupa  wawancara  dan  observasi  kepada  informan  peneliti  yang  mengetahui  tentang pembangunan mencakup Desa Angsana, kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu serta lembaga pendukung  dalam  pembangunan  pariwisata  seperti  dinas  pariwisata  Kabupaten  Tanah  Bumbu  dan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) di Desa Angsana. Teknik pengumpulan data dengan Wawancara, Observasi dan Dokumentasi, sedangkan teknik analisis data dengan Analisis Interaktif. Model ini ada 4 komponen analisis yaitu : pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Menurut Moleong (2004:280-281), Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data  kedalam  pola,  kategori,  dan  satuan  uraian  dasar  sehingga  dapat  ditemukan  tema  dan  tempat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.
Gambar 1. Komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif
(Miles dan Huberman (2018:15-19)
Penelitian  ini  menggunakan  Triangulasi  metode  yakni  untuk  menguji  kredibilitas  data dilakukan  dengan  cara  mengecek  data  kepada  sumber  yang  sama  dengan  teknik  yang  berbeda. Seperti  membandingkan  hasil  wawancara  dengan  observasi,  membandingkan  hasil  wawancara dengan  dokumentasi,  serta  membandingkan  hasil  suatu  dokumentasi  dengan  hasil  observasi (Sugiyono, 2016).

## PEMBAHASAN
Kebijakan pembangunan desa dari sumberdaya alam dan potensi daerah mengacu kepada Pasal 7  yang  terkandung  dalam  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Desa  (RPJMDes)  dan  Sesuai dengan amanat UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa, tujuan pembangunan desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, membangun potensi ekonomi lokal , serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, pada periode tahun 2018-2024, rencana pembangunan jangka menengah desa diarahkan untuk peningkatan aparatur  pemerintah  desa  dan  BPD,  penguatan  peran  dan  fungsi  kelembagaan  kemasyarakatan  serta penguatan masyarakat desa. Disamping itu, pembangunan diarahkan pada upaya pengembangan pusat- pusat pertumbuhan untuk mendorong pengembangan perdesaan berkelanjutan yang memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi serta mendorong keterkaitan desa hingga kota. Sehingga dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 Arah Kebijakan Pembangunan Desa Angsana Kecamatan Angsana yakni sebagai berikut:
Pengumpulan Data Penyajian Data Reduksi Data Kesimpulan Penarikan

## Arah Kebijakan Pembangunan Desa
Pembangunan  diarahkan  pada  upaya  pengembangan  pusat  pusat  pertumbuhan  untuk mendorong  pengembangan  perdesaan  berkelanjutan  yang  memiliki  ketahanan  sosial,  ekonomi,  dan ekologi serta mendorong keterkaitan desa-kota. Kebijakan pembangunan ini dilakukan dengan strategi sebagai berikut:
a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa:
1) Memfasilitasi peningkatan rutinitas pemerintah desa dan kesejahteraan Perangkat Desa.
2) Memfasilitasi  peningkatan  rutinitas  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  dan  lembaga lembaga lainnya di tingkat desa.
3) Mempersiapkan data, informasi, dan indeks desa yang digunakan sebagai acuan bersama dalam perencanaan dan pembangunan, serta monitoring dan evaluasi kemajuan perkembangan desa.
4) Memastikan secara bertahap pemenuhan alokasi Dana Desa.
5) Memfasilitasi kerjasama antar desa
b. Pelaksanaan Pembangunan Desa:
1) Memenuhi kebutuhan dasar peningkatan pelayanan masyarakat dalam pembangunan dan rehab gedung fasilitas kantor Desa Angsana
2) Memenuhi  kebutuhan  dasar  masyarakat  perdesaan  dalam  hal  :  pembangunan  infrastruktur penunjang  peningkatan  perekonomian  masyarakat  desa  (Jalan  Usaha  Tani,Jalan  Desa,  Jalan lingkungan, jembatan, jalan pertanian, Drainase, TPT)
3) Memenuhi  kebutuhan  dasar  masyarakat  perdesaan  dalam  bidang  pendidikan  dan  kesehatan dasar (Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan serta tenaga pendidikan dan kesehatan).
4) Meningkatkan  ketersediaan  sarana  dan  prasarana  dasar  dalam  menunjang  kehidupan  sosial- ekonomi masyarakat perdesaan yang berupa kios Desa, lembaga keuangan, sekolah, dan pusat pemerintahan.
5) Mengembangkan  wajah  desa  dengan  membangun  infrastruktur  taman  desa  dan  lapangan olahraga
6) Pembentukan dan Pengembangan BUMDesa serta penguatan permodalan BUMDesa c. Pembinaan Kemasyarakatan:
1) Meningkatakan SDM masyarakat, Perangkat Desa, Lembaga Desa, PKK Desa, dan LINMAS Desa
2) Meningkatkan rutinitas masyarakat miskin dalam pengembangan usaha berbasis potensi lokal;
3) Memberikan  dukungan  bagi  masyarakat  miskin  melalui  pemberdayaan  masyarakat,  dana bantuan/bergulir, kewirausahaan, dan lembaga keuangan
d. Pemberdayaan Masyarakat Desa:
1) Meningkatkan  keberdayaan  masyarakat  melalui  penguatan  sosial  budaya  masyarakat  dan keadilan gender(kelompok wanita, pemuda, anak, dan sebagainya)
2) Meningkatkan kesehatan masyarakat
3) Perwujudan  Kemandirian  Pangan  dan  Pengelolaan  SDA  yang  Berkelanjutan  dengan Memanfaatkan  Inovasi  dan  Teknologi  Tepat  Guna  di  Perdesaan  (dari  sektor  Pertanian, Peternakan, Perikanan,dan Perkebunan)
4) Meningkatkan  kegiatan  ekonomi  desa  yang  berbasis  komoditas  unggulan,  peningkatan produktivitas,
5) Menyediakan dan meningkatkan sarana dan prasarana dan produksi olahan
6) Meningkatkan akses masyarakat desa terhadap modal usaha, pemasaran dan informasi.
7) Mengembangkan  lembaga  pendukung  ekonomi  desa  seperti  koperasi,  dan  BUMDesa,  dan lembaga ekonomi mikro lainnya.
Secara lebih terinci program pembangunan desa dijabarkan dalam lampiran yang menjadi bagian tak terpisahkan dari sebuah pembangunan desa di Desa Angsana Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu.

## Arah Kebijakan Keuangan Desa dan Komunikasi Pemasaran Desa
Strategi  pemasaran  yang  dilakukan  yaitu  saling  kerjasama  antar  bidang  terutama  bidang pemasaran dan ekonomi kreatif untuk lebih meningkatkan promosi tersebut dan selalu mengikuti event- event  seperti  pameran  /  expo  baik  yang  dilakukan  di  dalam  daerah  maupun  luar  daerah.  Selain  itu Protokol Desa dan Kecamatan di Desa Angsana melakukan promosi menggunakan direct marketing (Sosialisasi dan Pemasaran Langsung kepada Masyarakat) dalam rangka pembangunan kawasan wisata Pantai  Angsana.  Bentuk  pemasarannya  yakni  Dengan  menyampaikan  secara  langsung  melalui pertemuan, musyawarah dan spanduk / baliho.Pemasaran dari Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa bisa mengadakan event-event bisa mendatangkan wisatawan, harus ditingkatkan. Namun terdapat masalah telekomunikasi karena jaringan yang ada di daerah sini cukup sulit.
Realisasi kegiatan pada setiap bidang erat kaitannya dengan potensi pendapatan desa, untuk itu kegiatan  harus  terperinci  meliputi  volume,  manfaat  serta  sasaran,  waktu  pelaksanaan  dan  perkiraan biaya  ataupun  sumber  pembiayaan.  Dengan  demikian  RPJM  Desa  sangat  bergantung  pada  sumber pembiayaan dari program-program yang masuk ke desa, antara lain adalah:
a. Dana Desa (DD) dari APBN,
b. APBD Provinsi, Dana Aspirasi
c. Program dari OPD Kabupaten (APBD Kabupaten), Dana Aspirasi,
d. Alokasi Dana Desa (ADD) APBD Kabupaten,
e. Pendapatan Asli Desa (PADesa).
f. Pembagian Hasil Pajak dan Retribusi dari kabupaten
g. Dana lain-lain yang syah

## Program Pembangunan Desa Angsana Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Laut
Sesuai  dengan  bunyi  dari  Pasal  8  yang  terkandung  dalam  RPJMDes  dalam  rangka  program pembangunan  Desa  Angsana    dirumuskan  secara  komprehensif  dalam  rangka  memenuhi  berbagai kebutuhan dan dinamika pembangunan selama enam tahun yang akan datang. Program pembangunan desa dirumuskan menurut urusan pemerintahan dengan mengkaitkan pada misi pembangunan desa yang akan  dilaksanakan  selama  tahun  2019-2025,  yaitu  masyarakat  Desa  Angsana    Gawi  Bersama. Penjabaran  dari  visi  dan  Misi  pemerintah  Desa  Angsana    tersebut  dituangkan  dalam  program pembangunan desa selama enam tahun kedepan dan terbagi menjadi 5 (lima) bidang yakni : A. Bidang Pemerintahan
Program pembangunan bidang pemerintahan meliputi :
1) Kelengkapan Peralatan Kantor, Peralatan Rumah tangga dan Operasional Administrasi Desa
2) Kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa
3) Kesejahteraan dan operasional BPD
4) Operasional Lembaga Masyarakat Desa
5) Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
6) Penertiban dan Akurasi data
7) Penyusunan Administrasi Desa
8) Penyelenggaraan Administrasi Desa
9) Pengelolaan Administrasi

## 10) Penetapan/pemetaan Batas Desa/Dusun
11) )Hal lainnya yang terkait dan sesuai dengan pembangunan desa di bidang pemerintahan B. Bidang Pembangunan Program pembangunan bidang Pembangunan meliputi :
1) Pembangunan dan rehap Gedung Kantor Desa/Pembangunan pasilitas umum
2) Pembangunan Lapangan Desa
3) Pembangunan jalan Desa
4) Pembangunan Infrastruktur Permukiman Desa
5) Pembangunan Jembatan
6) Pembangunan Pemenuhan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat
7) Pembangunan Fasilitas Pendidikan
8) Pembangunan Kesehatan Masyarakat
9) Pembangunan Sarana Keamanan Masyarakat
10) Tata ruang Desa dan Pembangunan Infrastruktur
11) Pembangunan dan Pengembangan Fasilitas Objek wisata C. Bidang Pembinaan Masyarakat
Program pembangunan bidang Pembangunan meliputi :
1) Pembinaan Lembaga Desa
2) Pembinaan Keagamaan
3) Peringatan Hari-hari Besar
4) Pendataan KK Miskin, Warga Putus Sekolah, dan Warga Buta Huruf
5) Peningkatan Keamanan dan wawasan kebangsaan Masyarakat
6) Kepedulian peningkatan kesehatan,
7) Pembinaan Kelompok Kesenian
8) Pembinaan Pendidikan
9) Pembinaan Kepemudaan olahraga
10) Pembinaan Keluarga sejahtera
11) Pembinaan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat
12) Pembinaan kelompok usaha Ekonomi
D. Bidang Kesejahteraan Masyarakat
Program pembangunan bidang Pembangunan meliputi :
1) Peningkatan Kapasitas Perangkat desa dan lembaga Desa
2) Peningkatan Kesejahteraan Kelompok Tani, Ternak,Nelayan dan Perikanan , klompok usaha kecil
3) Peningkatan Kesejahteraan Kepemudaan olahraga
4) Peningkatan Kegotong royongan Kemsyarakatan
5) peningkatan Kesehatan Masyarakat
6) peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan penanggulangan Kemiskinan
7) Peningkatan kelompok Kesenian
8) Peningkatan keamanan Masyarakat
9) Komunikasi Pemasran dan Kesejahteraan masyarakat Desa Angsana
E. Bidang Kebencanaan
Program pembangunan bidang Pembangunan meliputi :
1) Kegiatan yang menyangkut Bencana alam (baik mulai daripendataan, evakuasi, logistic, dan sebagainya yang menyangkut bencana alam dan non bencana alam)
2) Terkait  perkembangan  dan  pembangunan  fasilitas  desa  dalam  penanganan  bencana  di  desa angsana
Dari  Program  Pembangunan  Desa  Angsana  yang  diungkapkan  diatas,  maka  peneliti menyimpulkan bahwa arah pembangunan desa angsana memang difokuskan kepada perkembangan di bidang ekowisata sehingga peran pemerintah desa yang bekerjasama dengan pemerintah daerah serta lembaga masyarakat seperti kelompok sadar lingkungan (Pokdarwis) sangatlah penting demi kemajuan desa serta substansi yang dilakukan harus sesuai dengan rancangan awal.

## Isu  dan  Masalah  Utama  dalam  Pembangunan  kawasan  wisata  di  Kecamatan  Angsana Kabupaten Tanah Bumbu
Beberapa  hal  yang  perlu  mendapat  perhatian  dan  dikategorikan  sebagai  isu  kewilayahan berdasarkan 10 Kecamatan sebagai wilayah kerja koordinasi pembangunan di Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan sudut  pandang ekonomi, sosial budaya dan infrastruktur, adalah sebagai berikut:
Aspek Geografis dan Tanah,  Aspek Dinas Kepemudaan, olahraga dan Pendidikan, Aspek Pariwisata, serta Isu Strategis Pembangunan di Desa Angsana, Kecamatan Angsana. Dalam 4 aspek tersebut yang paling diutamakan adalah aspek pariwisata karena Isu Strategis Urusan Pilihan Pariwisata yang peneliti dapatkan dilapangan terutama untuk kawasan Kabupaten Tanah Bumbu secara keseluruhan, adalah:
1) Destinasi wisata belum memiliki daya tarik wisata yang disebabkan masih terbatasnya kompetensi masyarakat pengelolaan pariwisata, sarana dan prasarana serta konten yang dilaksanakan belum teragenda dengan baik.
2) Kontribusi sektor pariwisata bagi perekonomian belum berjalan dengan baik yang disebabkan oleh masih rendahnya keterlibatan multisektor mulai dari tata ruang, konstruksi Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan urudan pilihan pariwisata adalah:
a. Sarana dan prasarana pendukung pariwisata masih belum berkembang optimal;
b. Potensi wisata belum dikembangkan dan dikelola  secara optimal;
c. Pembangunan Pariwisata masih belum melibatkan multisektor sesuai kebutuhan destinasi;
d. Masih  rendahnya  partisipasi  dan  kreatifitas  masyarakat  untuk  menjadikan  sektor  pariwisata sebagai salah satu penggerak ekonomi daerah;
e. Masih rendahnya Kapasitas layanan serta kemitraan terhadap semua stake holder Pembangunan Kepariwisataan  dan  usaha  Kepariwisataan,  baik  didalam  maupun  diluar  Kabupaten  Tanah Bumbu;
f. Minat Investor dibidang Pariwisata masih rendah.

## Perencanaan Pembangunan Pantai Angsana di Desa Angsana Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Laut
Pelaksanaan perencanaan pembangunan ( bottom-up planning ) Desa Wisata Angsana di Pantai Angsana pada penelitian ini hanya diambil dari  Pelaksanaan perencanaan pembangunan Desa Wisata Angsana terdiri dari 6 tahap sesuai dengan teori milik Blakely dalam Mudrajad Kuncoro (2002:48) yang terbagi menjadi sebagai berikut:
 Pertama, pengumpulan dan analisis data. Kegiatan yang sudah dilakukan meliputi penentuan basis ekonomi  masyarakat  Angsana,  melihat  peluang  dan  kendala,  dan  menentukan  kapasitas kelembagaan.  Sedangkan  untuk  menyusun  kebutuhan  tenaga  kerja  baru  sebatas  bayangan  dan perkiraan saja.
 Kedua,  pemilihan  strategi  pembangunan.  Semua  kegiatan  sudah  dilakukan  seperti  menentukan tujuan dari pembangunan desa wisata, menyusun strategi dan target pembangunan desa wisata.
 Ketiga,  pemilihanproyek-proyek  pembangunan.  Terdiri  dari  2  kegiatan,  dimana  kegiatan mengidentifikasi proyek sudah dilakukan namun belum melakukan penilaian terhadap kelayakan proyek pembangunan desa wisata di Pantai Angsana.
 Keempat, pembuatan rencana tindakan. Tahap ini terdiri dari menentukan dan mengembangkan input yang menjadi masukan untuk proses pembangunan desa wisata, tahap ini sudah dilakukan namun hanya sebatas menentukan inputnya saja. Kegiatan selanjutnya perencana telah membuat alternatif  sumber  pembiayaan  dan  mengidentifikasi  struktur  pembangunan  desa  wisata  dengan membuat rincian seperti paket kegiatan wisata dan rincian harga setiap paket wisata.
 Kelima,  Penentuan  rincian  proyek.  Pada  tahap  ini  perencana telah  membuat  rencana  bisnis  dan pengembangan  desa  wisata  yang  dikelola  dengan  sistem  satu  pintu.  Kemudian  kegiatan  studi kelayakan  secara  rinci  direncanakan  kemudian  diadadakan  pemantauan  dan  evaluasi  akan dilakukan jika kegiatan desa wisata sudah berjalan.
 Keenam, persiapan rencana secara keseluruhan. Pada tahap ini perencana telah menyiapkan jadwal implementasi  desa  wisata  mulai  dari  soft  opening  sampai  grand  opening.  Kemudian  perencana telah menyusun perencanaan secara keseluruhan melalui DED (Detail Engineering Design).
Keberhasilan  sebuah  pembangunan  tidak  lepas  dari  faktorfaktor  yang  mempengaruhi.  Faktor- faktor  keberhasilan  pelaksanaan  perencanaan  pembangunan  desa  wisata  ini  nantinya  akan  terbagi menjadi faktor-faktor yang mendukung dan  menghambat proses pelaksanaan, terdiri dari sarana dan prasarana, pembangunan sumber daya manusia, kemitraan dan kerjasama, dan partisipasi masyarakat.
Temuan  dilapangan  didapat  peneliti  sesuai  dengan  acuan  pada  teori  tentang  Perencanaan pembangunan dari bawah ke atas (Bottom-up Planning) dengan menggali potensi riil keinginan atau kebutuhan masyarakat desa. Dimana masyarakat desa diberi kesempatan dan keluasan untuk membuat perencanaan  pembangunan  dan  merencanakan  sendiri  apa  yang  mereka  butuhkan.  Masyarakat  desa dianggap lebih tahu apa yang mereka butuhkan. Pemerintah hany memfasilitasi dan mendorong agar masyarakat desa dapat memberikan partisipasi aktifnya dalam pembangunan desa (Alisyahbana, 2003: 98).
Suryono, (2001: 32) mengatakan konsep pembangunan dari bawah ke atas (Bottom-up) dapat terwujud, harus mengembangkan beberapa prinsip yaitu:
1. Prinsip di tingkat desa, yaitu membudayakan warga desa memikirkan desanya dan pembangunan desanya, dapat dilakukan melalui
a. Perumusan  masalah  yang  dihadapi  oleh  masyarakat  sendiri  sebagai  input  dalam  proses perencanaan pembangunan desa.
b. Pengenalan potensi yang dimiliki masyarakat.
2. Prinsip di tingkat kecamatan dapat dilakukan melalui:
a. Inventarisasi hal-hal positif yang dirasakan.
b. Pendalaman  atau  penambahan  daftar  masalah  yang  dihadapi  setelah  memahami  hal  yang positif.
c. Penentuan tindakan dan aktor pelaksana penanganan masalah.
d. Penepatan prioritas sendiri.
3. Prinsip di tingkat kabupaten dapat dilakukan melalui:
a. Seluruh peserta mendengarkan presentasi usulan dari masyarakat.
b. Masyarakat  mendengarkan  dan  mengkritisi  program  setiap  Dinas  yang  dipresentasikan  apa tujuan dan manfaatnya dalam pembangunan daerah pantai angsana tersebut.
4. Merumuskan  tindakan  untuk  penanganan  tiap  usulan  masyarakat  dapat  dilakukan  melalui  usulan yang dapat ditangani sendiri oleh masyarakat, usulan yang membutuhkan bantuan dari pemerintah, dan usulan yang akan ditangani oleh pemerintah.

## 5. Perencanaan Pembangunan Bottom-up
Perencanaan  dari  bawah  keatas  (Bottom-up)  dianggap  sebagai  pendekatan  perencanaan  yang seharusnya diikuti karena dipandang lebih didasarkan pada kebutuhan nyata. Pandangan ini timbul karena perencanaan dari bawah ke atas (Bottom-up) prosesnya dimulai dengan mengenali kebutuhan di tingkat masyarakat, secara langsung yang terkait dengan pelaksanaan dan mendapat dampak dari kegiatan pembangunan yang direncanakan.

## Indikator Pembangunan Desa Angsana dengan Perencanaan Bottom Up Planning
Dari  hasil  penelitian,  peneliti  melihat  bahwa  desa  angsana  dapat  menggunakan  Model  Desa Konservasi  yakni  merupakan  bentuk  perwujudan  pemberdayaan  masyarakat  karena  terjadinya pergeseran  paradigma  dari  top  down  ke  bottom  up.  Peran  partisipatif  masyarakat  merupakan  modal utama dalam penyusuan perencanaan dalam rangka pemberdayaan. Karenanya model Desa Konservasi menurut  Tarigan  (2004)  sudah  mengedepankan  aspek  konservasi,  aspek  ekonomi,  aspek  sosial  dan budaya,  serta  akan  menjadi  contoh  dalam  pemberdayaan  di  sekitar  kawasan  konservasi.    Proses perencanaan  pemberdayaan  masyarakat  di  Pantai  Angsana  di  Desa  Angsana  pendekatan  yang digunakan adalah top down planning dan juga menggunakan pendekatan bottom up planning. Tarigan (2004) menyampaikan bahwa pada bottom up planning, institusi perencana pada level yang lebih tinggi harus menerima usulan-usulan yang diajukan oleh institusi perencana pada tingkat yang lebih rendah.
Proses  perencanaan  yang  aliran  dari  atas  ke  bawah  atau  dari  bawah  ke  atas  dalam  hierarki pemerintahan  menurut  Wahyudi  (2006)  adalah  proses  perencanaan  bottom  up  dan  top  down.  Proses perencanaan RPTN dan Renstra telah berjalan dengan baik dengan indikasi antara lain penyusunannya sudah  diupayakan  dengan  partisipatif  dan  kolaboratif.  Visi,  Misi  serta  program  dankegiatan  yang tercantum dalam dokumen tersebut relative baik dilihat dari perspektif pemberdayaan masyarakat di Desa Angsana. Terjadi sinergitas antara proses perencanaan pemberdayaan masyarakat di sekitar Pantai Angsana dengan Musrenbang yang dilakukan pemerintah daerah serta pemerintah desa walaupun terasa belum optimal karena Desa Angsana masih dalam tahap perencanaan pembangunan Desa Konservasi seperti desa-desa yang telah berkembang di pulau Jawa.
Adanya  sinergitas  antara  proses  perencanaan  pemberdayaan  masyarakat  di  Desa  Angsana dengan Musrenbang yang dilakukan pemerintah daerah, walaupun belum optimal, hal ini menunjukkan bahwa  proses  partisipatif  sudah  mulai  berjalan  selain  pihak  Desa  Angsana  juga  berusaha  melalui pembangunan Resort yang aktif serta melakukan identifikasi potensi melalui kelompok sadar wisata (Pokdarwis) di lapangan untuk merencanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Proses perencanaan yang  melibatkan  masyarakat  (stakeholders)  inilah  yang  menurut  Wahyudi  (2006)  merupakan  proses perencanaan  pembangunan  partisipatif.  Sinergitas  stakeholder  dalam  perencanaan  pemberdayaan masyarakat  menurut  Riyadi  dan  Bratakusumah  (2004)  pada  hakikatnya  merupakan  upaya  untuk menyerasikan  dan  menyelaraskan  aktivitas-aktivitas  pembangunan  yang  dilakukan  oleh  berbagai komponen  baik  pemerintah,  swasta  maupun  masyarakat.  Sehingga  seluruh  aspek  pemerintah  dan lembaga  dalam  hal  ini  sebagai  indicator  penting  pembangunan  sebuah  kawasan  wisata  yang berkembang pada nantinya.

## KESIMPULAN
Berdasarkan dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa Pembangunan Pantai Angsana yang dilaksanakan berdasarkan konsep pembangunan bottom up atau pembangunan dari bawah ke atas, sudah  terlaksana  dengan  baik  dan  efektif  karena  apa  telah  direncanakan  oleh  kedua  pihak  telah terealiasikan  secara  merata.  Program-program  pembangunan  yang  direncanakan  serta  dilaksanakan sudah  berjalan  dengan  baik.  Adapun  tujuan  pembangunan  bottom  up  di  Pantai  Angsana  adalah mempercepat proses pembangunan Pantai. Adapun aspek pembangunan bottom up di Pantai Angsana
yang telah dirumuskan dalam program pembangunan, meliputi urusan wajib dan urusan pilihan adalah pembangunan fisik dan non fisik di antaranya adalah pembangunan sarana dan prasarana Pantai, seperti jalan setapak, jembatan, perumahan dan sebagainya, sudah cukup maksimal pelaksanaannya.
Selain  itu  Pemasaran  dari  pemerintah  kabupaten  bisa  mengadakan  event-event  bisa mendatangkan  wisatawan,  harus  ditingkatkan.  masalah  telekomunikasi  dan  jaringan  yang  sulit dijangkau. Kelemahan dari pantai angsana, untuk fasilitas MCK fasilitas pemerintah desa, tidak bisa mendatangkan PAD, pengelola yang kurang memadai, pokdarwis bisa membina pengelola mck untuk perawatan.  Disisi  lain  Kepala  Desa  Angsana  perlu  membuat  skala  prioritas  yang  diunggulkan  di pembangunan wisata, dalam perencanaan pembangunan desa perlu program prioritas jangka menengah direncanakan di pembangunan wisata, di prioritas pertama dan kedua diluar dari agenda pembangunan yang  rutin.  Dispora  juga  harus  bisa  lebih  fokus  dalam  pelaksanaan  pembangunan  yang  berkualitas, seperti  membuat  shelter  dan  pendopo  tidak  melihat  situasi  dan  kondisi  di  pantai,  tetapi  harus dipertimbangkan  kualitas  terutama quality  control yang  bisa  mengkakomodir  fasilitas  pantai  dalam jangka panjang.

## DAFTAR PUSTAKA
Affandi, Anwar. 2004. Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan . Prisma, Jakarta.
Alisyahbana,  2003. Pembangunan  dari  tingkat  bawah  ke  atas .  Yogyakarta:  Gajah  Mada  University Press.
Arikunto, Suharsimi, 2009, Manajemen Penelitian , PT Rieneka Cipta, Jakarta.
B.  Miles  Matthew  dan  A.  Michael  Huberman.  2007. Analisis  Data  Kualitatif .  Jakarta:  Universitas Indonesia.
Harsono,  2002. Penerapan  dan  Implementasi  Pembangunan  di  Tingkat  Daerah .  Jakarta:  Pustaka Pulsar.
Iqbal,  Hasan,  2002. Pokok-pokok  Materi  Metodologi  Penelitian  dan  Aplikasinya .  Penerbit  Ghalia Indonesia, Jakarta.
Kartasasmita, 2010. Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian . Gadjah Mada University Press.
Korten, 2001. Administrasi Pembangunan Desa . Jakarta: PT. Rineka Cipta.
Kriyantono, R. (2008). Teknik praktis riset komunikasi. Jakarta: Kencana Prenada Media.
M.  Puteh,  Jakfar.  2012. Sistem  Sosial  Budaya  dan  Adat  Masyarakat  Aceh .  Grafindo  Litera  Media. Jakarta.
Miller, 2001. Proses Terbentuknya Implementasi .Penebar Swadaya Agromedia Pustaka Yogyakarta.
Moeleong, 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif . PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
Moh, Nasir. 2005. Metode Penelitian . Penerbit Ghalia Indonesia. Bogor.
Nasution, Zulkarimen, 2008. Komunikasi  Pembangunan : Pengenalan teori dan penerapannya, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta.
Tangkilisan, 2010. Kebijakan Publik . Jakarta: PT Dian Rakyat.
Tjokroamidjojo, 2001. Teori Pembangunan Dunia Ketiga . Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
Todoro, Michael, P. 2000, Pembangunan Ekonomi di Dunia Ke Tiga , Erlangga, Jakarta.
Putra, Fadillah. 2003, Paradigma Kritis Dalam Studi Kebijakan Publik , Yogyakarta.
Siagian, Sondang. 2000. Administrasi pembangunan, Gunung Agung , Jakarta.
Sukirno,  S.  2007. Ekonomi  Pembangunan  Proses,  Masalah,  dan  Dasar  Kebijakan .Perpustakaan Nasional. Jakarta : Kencana.
Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif , Kualitatif dan R&D. Alfabeta, Bandung
Suryono, Agus. 2001, Teori dan Isu Pembangunan , Universitas Malang Press, Malang.
Suyanto, Bagong & Sutinah. 2006. Metodologi Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan . Ed. Pertama. Cet. Kedua. Kencana. Jakarta.
Soehartono, Irawan. 2008. Metode Penelitian Sosial . PT. Remaja Rosdakarya : Bandung.
Sukandarrumidi.  2008. Dasar-Dasar  Penulisan  Proposal  Penelitian  (petunjuk  praktis  untuk  peneliti pemula) . Gadjah Mada University press.
Solihin, Muhammad Amir, 2005. Top Down – Bottom Up Planning Sebagai Alternatif Perencanaan Strategis  Pembangunan  Daerah  Hinterland  Secara  Partisipatif  (Kasus  Studi  Desa  Cipelah Kecamatan  Ciwidey  Kabupaten  Bandung) ,  Jurnal  Penelitian  Fakultas  Pertanian  Universitas Padjadjaran
Rogers, 2010. Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang Desa . Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
Ritzer, 2010. Sosiologi Pembangunan Dan Keterbelakangan Sosiologi , Jakarta: Pustaka Pulsar.
Rangkuti F. 2005. Marketing Analysis Made Easy . Gramedia Pustaka Utaman. Jakarta.
Rangkuti F. 2014. Teknik Membedah Kasus Bisnis Analisis SWOT: Cara Perhitungan Bobot, Rating dan OCAI . Gramedia Pustaka Utaman.
Santoso B dan Tangkilisan HN. 2004. Strategi Pengembangan Sektor Pariwisata . Yogyakarta. Penerbit YPAPI.
Samad  N.  2014.  Makalah: Teknik  Pelayanan  Wisatawan:  Pengenalan  Karakteristik  Wisatawan . Jakarta.
Samsuridjal dan Kaelany Hd. 1999. Peluang di Bidang Pariwisata . Jakarta. PT Mutiara Sumber Widya.
Singarimbun  M.  2011. Metode  Penelitian  Survey .  Jakarta.  LP3ES.  265  halaman.  Soedjono.  1990. Anatomi Pariwisata Memahami Pariwisata . Jakarta. Gramedia.
Spillance J. 1987. Ekonomi Pariwisata . Yagyakarta. Kanisius. 157 halaman. Subagyo. 2012. Strategi Pengembangan Pariwisata di Indonesia. Jurnal Liquidity (1:2). 25-45.
Rangkuti,  Freddy.  (1996). Analisis  SWOT  Teknik  Membedah  Kasus  Bisnis ,  Jakarta:  PT  Gramedia Pustaka Umum
Sugiyono (2009). Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D) . Alfabeta. Bandung
Suwantoro, Gamal, (1997). Dasar-dasar Pariwisata, Yogyakarta: ANDY