INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 6589-6601 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Eksistensi Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Polresta Kota Gorontalo
Fitria Mangkat 1 ✉ , Lucyane Djaafar 2 , Udin Hamim 3
Prodi PPKn, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo
Email: fitriamangkat1711@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengkaji  eksistensi  perlindungan  hukum  terhadap  perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga di Polresta Kota Gorontalo. Metode yang digunakan adalah pendekatan normatif empiris dengan menggunakan data primer dan sekunder yang sesuai dengan  judul  penelitian.  Hasil  penelitian  menunjukkan  upaya  perlindungan  hukum  meliputi melakukan kerjasama kemitraan dengan dinas terkait sebagai upaya pemberian perlindungan hukum serta  melakukan  mediasi  atau  fasilitasi  terhadap  korban.  Selanjutnya,  faktor  penghambat  dalam perlindungan  hukum  terhadap  perempuan  sebagai  korban  kekerasan  dalam  rumah  tangga  juga teridentifikasi  dalam  penelitian  ini.  Faktor  tersebut  termasuk  penolakan  korban  terhadap  tindakan tegas  terhadap  pelaku  oleh  pihak  kepolisian,  di  mana  korban  seringkali  meminta  untuk  menarik laporannya. Penelitian ini memberikan wawasan mengenai pentingnya meningkatkan kerjasama dan kesadaran korban untuk menjaga proses perlindungan hukum agar lebih efektif. Hasil penelitian juga menyoroti perlunya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mengurangi tingkat kekerasan dalam rumah tangga serta mendukung korban untuk tidak menarik laporannya. Dengan demikian, langkah- langkah seperti meningkatkan sosialisasi tentang pentingnya menjaga keharmonisan keluarga, lebih rutinnya kegiatan kerjasama antara Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) dengan P3A dan Dinas Sosial,  serta  peningkatan  ketersediaan  fasilitas  perlindungan  bagi  korban  kekerasan  dalam  rumah tangga diharapkan dapat membantu menangani permasalahan ini secara lebih efektif. Penelitian ini diharapkan  dapat  menjadi  landasan  bagi  kebijakan  yang  lebih  baik  dalam  perlindungan  hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga di Polresta Kota Gorontalo. Kata Kunci: Eksistensi; Perlindungan Hukum; Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

## Abstract
The study aims to examine the existence of legal protection foe women as victims of domestic violence in the Precint Police Station (Polresta) of Gorontalo City. It employs a normative-empirical approach with the utilization of primary and secondary data in accordance with the research objectives. The research findings indicate that legal protection efforts include collaborating with relevant agencies as a means of providing legal protection and mediating or facilitating victims. Furthermore, inhibiting factors in legal protection for women as victims of domestic violence are identified in this research. These factors include victims’ reluctance towards decisive actions against perpetrators by the police, often resulting in victims withdrawing their reports. This research provides insights into the importance of  enchancing cooperation  and  victims’  awareness  to  ensure  the legal protection  process  is  more effective.  The  findings  also  underscore  the  need  for  community  awareness  and  participation  in reducing domestic violence rates and supporting victims not to retract their reports. Thus, steps such as increasing awareness about the importance of maintining family harmony, enhancing cooperation activities between the Women and Children Service Unit (PPA) with (Women Empowerment and Child Protection) and Social Services, as well as improving the availability of protection facilities for victims of domestic violence are expected to help address the issue more effectively. This research is expected to  provide  a  foundation  for  better  policies  in  legal  protection  for  women  as  victims  of  domestic violence in the Precinct Police Station (Polresta) of Gorontalo City.
Keywords: Existence; Legal Protection; Domestic Violence

## PENDAHULUAN
Kekerasan  adalah  suatu  perbuatan  yang  disengaja  atau  suatu  bentuk  aksi  atau perbuatan  yang  merupakan  kelalaian,  yang  kesemuanya  merupakan  pelanggaran  atas hukum kriminal, yang dilakukan tanpa suatu pembelaan atau dasar kebenaran dan diberi sanksi oleh negara sebagai suatu tindak pidana berat atau tindak pelanggaran hukum yang ringan.  Kekerasan  dalam  rumah  tangga  merupakan  salah  satu  fenomena  yang  menjadi perhatian  serius  dari  gerakan  hak  perempuan  pada  era  reformasi.  Keseriusan  perhatian terhadap fenomena kekerasan dalam rumah tangga ini didorong oleh kenyataan bahwa kekerasan apapun bentuk dan derajat keseriusannya dapat terjadi di dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga akhir-akhir ini berkembang dengan sangat pesat. Hal ini terjadi karena dipicu oleh adanya berbagai faktor, faktor tersebut antara lain adalah faktor patriarki, faktor ekonomi, faktor gender, faktor lingkungan, faktor relasi yang timpang dan role modeling (perilaku hasil meniru). (Bernad Arif Sipahutar, 2022)
Tindak  pidana  kekerasan  rumah  tangga  dapat  menimbulkan  korban  baik  akibat kekerasan  fisik,  psikis,  seksual  maupun  penelantaran,  sehingga  diperlukan  upaya perlindungan terhadap korban, termasuk pemulihan kesehatan secara fisik dan psikis. Bagi
pelaku  kekerasan  dalam  rumah  tangga  diperlukan  upaya  penegakan  hukum  dalam menyelesaikan perkara kekerasan ini melalui proses peradilan.
Dengan lahirnya undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Tindak Pidana  Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga  (PKDRT)  yang  merupakan  tonggak  sejarah  di Indonesia  sebagai  terobosan  pemerintah  Republik  Indonesia  untuk  menghapus  segala bentuk tindak kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga sebagai realisasi dari ratifikasi terhadap konvensi internasional tentang penghapusan diksrimanasi terhadap perempuan di segala bidang. (Andrew Lionel Laurika, 2016) Komitmen Pemerintah Indonesia tersebut telah tertuang dalam ketetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 sebagai berikut: Bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan. ;Bahwa dalam kenyatannya kasus kekerasan  dalam  rumah  tangga  banyak  terjadi,  sedangkan  sistem  hukum  di  indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.
Sistem  hukum  pembuktian  dalam  suatu  penyidikan  terhadap  tindak  pidana  di Indonesia menggunakan kitab Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981, di mana dalam tahap penyelidikan  dan  penyidikan  serta  tahap  pemeriksaan  di  pengadilan  harus  berpedoman pada  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004  yang  telah  memberikan  hak  dan perlindungan  terhadap  Saksi  Korban.  Jika  perlu  saksi  korban  harus  mendapatkan perlindungan dari Lembaga perlindungan saksi dan korban berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Kelahiran dua Undang-Undang ini diharapkan dapat memberikan landasan hukum yang kuat bagi perlindungan  saksi  dan  korban  dalam  hal  memberikan  keterangan  yang  sesungguhnya terjadi untuk mendapatkan kebenaran yang sejati tanpa mengalami ancaman atau siksaan serta  mungkim  tuntutan  hukum  bagi  saksi  dan  korban  untuk  melapor,  sebagaimana rumusan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dalam point menimbang huruf a, bahwa : “Jaminan perlindungan terha dap saksi dan korban memiliki peranan penting dalam proses peradilan pidana sehingga dengan keterangan saksi dan korban yang diberikan secara bebas dari rasa takut dan ancaman dapat mengungkap suatu tindak pidana.
Sementara dalam ketentuan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban juga ditekankan, bahwa:  Pasal 5 Saksi dan Korban
berhak : Memperoleh perlindungan atas keamanan Pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya; Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan  keamanan;  Memberikan  keterangan  tanpa  tekanan;  Mendapat  penerjemah; Bebas dari pertanyaan yang menjerat; Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus; Mendapat  informasi  dalam  hal  terpidana  dibebaskan;  Mendapat  informasi  dalam  hal terpidana  dibebaskan;  Dirahasiakan  identitasnya;  Mendapat  identitas  baru;  Mendapat tempat kediaman sementara; Mendapat tempat kediaman baru; Memperoleh penggantian biaya  transportasi  sesuai  dengan  kebutuhan;  Mendapat  nasihat  hukum;  Memperoleh bantuan  biaya  hidup  sementara  sampai  batas  waktu  Perlindungan  berakhir;  dan/atau Mendapat pendampingan.
Kasus Kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia berdasarkan pengumpulan data oleh  Komisi  Nasional  Perempuan  (Komnas  Perempuan),  menunjukan  bahwa  pelaporan kasus KDRT setiap tahunnya mengalami peningkatan. Pada tahun 2021 Komnas Perempuan menerima  pengaduan  langsung  771  kasus  kekerasan  terhadap  istri  (KTI),  atau  31%  dari laporan  2,527  kasus  kekerasan  di  ranah  rumah  tangga/personal.  (Siaran  Pers  Komnas Perempuan, 2022). Di Gorontalo sendiri tercatat sejak  tahun 2018-2022 terjadi silir berganti dimana satuan Reskrim Polresta Kota Gorontalo unit Perlindungan Perempuaan dan Anak melaporkan terdapat 190 kasus Kekerasan dalam rumah tangga. Yang diantaranya pada tahun 2018 yaitu telah terjadi sebanyak 49  kasus,  tahun 2019 34 kasus, tahun 2020  39 kasus,  tahun  2021  38  kasus,  dan  pada  tahun  2022  terjadi  sebanyak  30  kasus  Kekerasan dalam rumah tangga.
Selain  itu,  selama  periode  tahun  2018  hingga  2022,  data  kekerasan  dalam  rumah tangga di wilayah Kota Gorontalo menunjukkan tren yang berfluktuasi. Pada tahun 2018, tercatat 49 laporan masuk ke polisi terkait kekerasan dalam rumah tangga, dengan 45 kasus berhasil diselesaikan. Jumlah laporan masuk menurun menjadi 34 pada tahun 2019, dengan hanya 22 kasus yang berhasil diselesaikan. Namun, pada tahun 2020, terjadi peningkatan kembali dengan 39 laporan masuk dan 28 kasus yang diselesaikan. Tren kembali menurun pada tahun 2021 dengan 38 laporan masuk dan 27 kasus yang berhasil diselesaikan. Pada tahun 2022, tercatat 30 laporan masuk dan 22 kasus yang diselesaikan. Secara keseluruhan, selama lima tahun terakhir, terdapat total 190 laporan masuk mengenai kekerasan dalam rumah  tangga,  dengan  144  kasus  yang  berhasil  diselesaikan  oleh  pihak  berwenang. Meskipun  terjadi  fluktuasi,  angka  tersebut  menunjukkan  bahwa  kekerasan  dalam  rumah tangga tetap menjadi permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian serius dari pihak terkait di Kota Gorontalo.
Dapat  dimaknai,  Kekerasan  yang  berlangsung  dan  terjadi  secara  berulang-ulang merupakan  situasi  yang  menyakitkan  dan  menekankan  seseorang  yang  mengalaminya. Setiap perbuatan yang menibulkan tekanan, ancaman, tindakan krimi  nal termasuk dalam problematika  sosial.  Kondisi  seperti  ini  amat  sangat  menyakitkan  dan  cenderung menimbulkan  tekanan-tekanan  yang  berakibat  pada  terganggunya  permasalah  psikis seseorang sebagai akibat dari tindak kekerasan yang terjadi. Korban kejahatan merupakan pihak  yang  paling  menderita  dalam  suatu  tindak  pidana.  Kadang-kadang  justru  tidak memperoleh  perlindungan  sebaik  yang  diberikan  undang-undang  terhadap  tersangka, bahkan sebaliknya ada kecenderungan untuk melindungi hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak  tersangka  tanpa  memperhatikan  hak-hak  korban,  terutama  pada  perempuan. Untuk itu, ada dua hal yang akan dilihat pada peneliian ini yakni tentang upaya perlindungan hukum  terhadap  perempuan  sebagai  korban  KDRT  sertam  faktor-faktor      penghambat dalam perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban KDRT.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  berjenis normatif empiris dengan fokus pada eksistensi perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai  korban  kekerasan  dalam  rumah  tangga  di  Polres  Kota  Gorontalo.  Penelitian  ini menggunakan  data  primer  yang  diperoleh  melalui  observasi  langsung  dan  wawancara dengan  responden  yang  ditentukan  dalam  sampel.  Lokasi  penelitian  adalah  Polres  Kota Gorontalo,  sementara  data  sekunder  diperoleh  dari  studi  pustaka,  dokumen-dokumen hukum,  serta  literatur  yang  relevan  dengan  topik  penelitian.  Selanjutnya,  data  yang terkumpul akan dianalisis menggunakan teknik analisis data, yaitu dengan mengorganisir, mensintesis, dan menyusun data ke dalam pola-pola tertentu. Proses analisis ini bertujuan untuk memudahkan pemahaman data dan membuat kesimpulan yang dapat disampaikan kepada orang lain. Dengan demikian, metode penelitian yang digunakan diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga di Kota Gorontalo, serta mengidentifikasi faktor- faktor yang menjadi penghambat dalam pemberian perlindungan hukum tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Perkembanganan Penanganan Kasus Kekerasan  dalam  rumah  tangga  merupakan  salah  satu  jenis  perkara  hukum  yang dianggap melanggar ketentuan norma dalam peraturan perundang-undangan, dan juga norma  social  dan  masyarakat  dan  keluarga.  Kekerasan  dalam  rumah  tangga  sebagai
kekerasan secara fisik mapun verbal yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lainnya dalam lingkup rumah tangga. Oleh sebab itu pula, Kekerasan dalam rumah tangga bisa digolongkan sebagai kejahatan. Adapun kejahatan, secara yuridis dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh negara dan dapat diancam dengan sanksi pidana, sedangkan secara sosiolologis, adalah perbuatan yang melanggar norma didalam masyarakat. Adapun kekerasan yang dimaksud yakni seperti Kekerasan dalam Rumah Tangga yang dialami istri pelecehan  seksual  atau  perkosaan.  (Nopiana  Mozin,  2021).  Dalam  berbagai  rumusan ketentuan  dalam  peraturan  perundang-undangan,  yang  dimaksud  dengan  KDRT  adalah setiap perbuatan yang dialami oleh seseorang, terutama perempuan yang dengan adanya tindakan atau perbuatan tersebut dapat mengakibatkan kerugian atau kesengsaraan baik dalam  bentuk  fisik,  psikis,  dan  hal  lainnya.    Kesimpulannya  adalah  KDRT  dibagi  menjadi beberapa jenis yang salah satunya adalah KDRT fisik.
Badriyah  Khaleed,  dalam  bukunya,  ia  menjelaskan  bahwa  KDRT  adalah  sebuah tindakan  atau  usaha  yang  dilakukan  oleh  seseorang  (perempuan  dan  laki-laki)  untuk mengambil alih posisi yang dominan dalam rumah tangga.  Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pelaku berupaya untuk mendapatkan control dalam rumah tangga dengan bentuk kebebasan, hak atau hal lainnya. Disini, pelaku pelaku tidak hanya melakukan perbuatan yang berkaitan dengan fisik saja, tetapi pula secara psikis dan ekonomi dalam kehidupan keluarga.  Dalam  kajiannya  tersebut,  Badriyah  Khaleed,  merinci  bahwa  Kekerasan  dalam rumah  tangga  dilakukan  dengan  semisal  melarang  istri  untuk  bekerja,  yang  dapat mengakibatkan ketergantungan secara ekonomi terhadap istri (korban).  Kekerasan dalam rumah tangga dalam beberapa kajian, mengemukakan terjadi karena ada faktor yang turut mempengaruhi  pelaku  melakukan  perbuatannya  seperti  tidak  dapat  mengontrol  emosi hingga menyebabkan pelaku melakukan tidakan kekerasan fisik dan tindakan lainnya. Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa Kekerasan dalam rumah tangga adalah perbuatan yang dapat menimbulkan kesengsaraan bagi korban yang dilakukan oleh pelaku dengan maksud untuk mengambil alih posisi yang dominan dalam keluarga. Selain itu, Kekerasan dalam  rumah  tangga  dapat  berbentuk  kekerasan  secara  fisik,  psikis,  ekonomi,  dan penelantaran dalam rumah tangga. (Kaliana Tantri Matani, 2023).
Selanjutnya, biasanya dalam kekerasan rumah tangga dikenal dengan bentuk-bentuk kasisnya sebagaimana dalam  Pencakupan pada KDRT berdasarkan pasal 23 ayat 2 ayat 1 dan 2 (1) Ruang lingkup rumah tangga yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi hal-hal yakni: a. Suami, istri dan anak; b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana di maksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusua,  pengasuhan,  dan  perwalian,  yang  menetap  dalam  rumah  tangga  tersebut.  (2)
Orang  yang  bekerja  sebagaimana  dimaksud  pada  huruf  c  dipandang  sebagai  anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.
Pasal  dalam  Undang-Undang  Penghapusan  KDRT  Nomor  23  Tahun  2004 menjelaskan  berbagai  bentuk  kekerasan  yang  termasuk  dalam  kategori  KDRT.  Pertama, kekerasan  fisik,  yang  meliputi  tindakan  seperti  pemukulan,  tamparan,  mencambuk,  atau menggunakan benda tajam yang dapat mengakibatkan rasa sakit, sakit, atau luka berat. Kekerasan fisik ini dapat berupa kekerasan ringan, sedang, berat, atau bahkan kematian. Kedua, kekerasan psikologis, yang mengakibatkan ketakutan, kehilangan rasa percaya diri, kehilangan kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, atau penderitaan psikis berat pada  seseorang.  Ketiga,  kekerasan  seksual,  yang  meliputi  pemaksaan  hubungan  seksual terhadap seseorang yang tinggal dalam lingkup rumah tangga atau terhadap orang lain dalam  lingkup  rumah  tangga  untuk  tujuan  komersial  atau  tertentu.  Terakhir,  kekerasan ekonomi dan penelantaran, yang meliputi pengabaian terhadap kebutuhan fisik dan mental seseorang  dalam  keluarga,  serta  pembatasan  atau  larangan  yang  mengarah  pada ketergantungan  ekonomi,  seperti  melarang  seseorang  untuk  bekerja  atau  memberikan uang  untuk  kebutuhan  sehari-hari.  Pasal  ini  memberikan  definisi  yang  jelas  mengenai berbagai  bentuk  kekerasan  yang  termasuk  dalam  KDRT  dan  menjadi  dasar  untuk memberikan perlindungan hukum bagi korban.
Berkenaan dengan hal itu, adapun data Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Terjadi  Diwilayah  Kota  Gorontalo    yang  masuk  dan  selesai  ditangani  oleh  Polresta  Kota Gorontalo dapat dilihat pada tabel berikut;

## Tabel 1. Data Masuk dan Penyelesaian Kasus (KDRT)
Dilihat  dari  tabel  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  angka  kasus  kekerasan  dalam rumah tangga yang terjadi pada perempuan di Kota Gorontalo yang berada di Polresta Gorontalo Kota 5 tahun berturut-turut meningkat dan turun pada tahun 2018 yaitu terjadi sebanyak 49 kasus, pada tahun 2019 mengalami peningkatan yakni terdapat 34 kasus, tahun
No. Tahun Masuk Selesai 1. 2018 49 45 2. 2019 34 22 3. 2020 39 28 4. 2021 38 27 5. 2022 30 22
Sumber data: Polresta Gorontalo Kota, (2024)
2020 mengalami peningkatan yakni terdapat 39 kasus, tahun 2021 mengalami penurunan yakni terdapat 38 kasus, dan pada tahun 2022 mengalami penurunan yakni terdapat 39 kasus kekerasan dalam rumah tangga.
Upaya  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Perempuan  Korban  Kekerasan  Rumah  Tangga  di Polresta Kota Gorontalo
Rumah tangga merupakan kelompok terkecil dalam suatu masyarakat. Rumah tangga terbentuk melalui ikatan perkawinan yang sah. Didalam rumah tangga diharapkan suami, istri dan anak mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan. Prinsip ini dianut dalam Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri  dengan  tujuan  membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang  bahagia  dan  kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Dalam teori sosiologi disebutkan bahwa keluarga merupakan suatu masyarakat terkecil dan penentu dari keberadaan suatu komunitas. Oleh karena itu agar terwujud sebuah kesatuan masyarakat, maka tidak bisa tidak , ketenangan (stabilitas) antara anggota keluargapun harus terjaga untuk dapat melahirkan suasana yang kondusif dan harmonis Lingkungan rumah / keluarga merupakan tempat efektif dan efesien dalam  menciptakan  perlindungan  bagi  istri  dan  anak-anak,  menjaga  dan  memelihara dengan penuh kasih sayang sembari mendidiknya juga sebagai upaya perlindungan yang paling hakiki bahkan yang abadi.
Berdasarkan teori diatas dapat disimpulkan bahwa perlindungan yang paling hakiki yaitu  dari  keluarga  itu  sendiri  anggota  keluarga  harus  menjaga  dan  dapat  melahirkan suasana  yang  stabil  dan  harmonis.  Keluarga  juga  sebagai  tempat  untuk  menciptakan perlindungan bagi istri dan anak. Rumah tangga yang semula diharapkan menjadi tempat berlindung  berubah  menjadi  neraka  yang  menakutkan  ketika  karakter  pasangannya berubah  pada  sifat-sifat  aslinya.  Tak  jarang  setelah  perkawinan  berlangsung,  barulah nampak sifat-sifat asli dari pasangannya. Suami yang dulunya baik dan penyabar, sekarang menjadi pemarah dan ringan tangan.Kesalahan-kesalahan kecil yang dilakukan istri menjadi alasan  bagi  suami  untuk  melampiaskan  kemarahannya.  Kalau  sudah  begini,  tujuan  dari perkawinan yang ingin membentuk rumah tangga yang bahagia tentu saja tidak mungkin tercapai.  Rumah  tangga  yang  semula  diharapkan  menjadi  tempat  berlindung  berubah menjadi neraka yang menakutkan dan biasanya pihak perempuanlah yang selalu menjadi korbannya.  Pada  umumnya  kaum  perempuan  beranggapan  kekerasan  yang  dilakukan suami terhadap dirinya merupakan hal yang lumrah dan biasa. Perempuan yang menjadi korbannya  biasanya  hanya  bisa  pasrah  menerima  keadaan.  Begitu  pula  dengan  suami
menganggap  kekerasan-kekerasan  yang  dilakukan  di  lingkungan  rumah  tangganya merupakan kejadian biasa yang lepas dari jangkauan hukum. (Skripsi upaya perlindungan hukum terhadap korban KDRT di kabupaten tegal. (Riyanti Ratna, 2012)
Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan akan hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari  kesewenangan  atau  sebagai  kumpulan  peraturan  atau  kaidah  yang  akan  dapat melindungi suatu hal dari hal yang lainnya. Menurut pasal 1 ayat 4 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang  Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bahwa “perlindungan adalah  segala  upaya  yang  ditujukan  untuk  memerikan  rasa  aman  kepada  korban  yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun bedasarkan penetapan pengadilan. (Muh Rizal, Hambali Thalib, 2023)
Philipus  M.  Hadjon  dalam  teorinya  menyatakan  bahwa  perlindungan  hukum  bagi rakyat  sebagai  tindakan  pemerintah  yang  bersifat  preventif  dan  represif.  Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan  perlindungan  yang  represif  bertujuan  untuk  menyelesaikan  terjadinya  sengketa, termasuk penangannya di lembaga peradilan. (Ramadhon syahrul, 2020)
Berbagai  macam  upaya  yang  dilakukan  Polres  Gorontalo  Kota  dalam  memberikan hukum terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, salah satu  upaya  tersebut  yaitu  bekerjasama  dengan  pihak  P3A  dan  Dinas  Sosial.  Berkaitan dengan perlindungan  hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga terdapat pada  Undang-Undang  pasal  1  ayat  4  Undang-Undang  No.  23  Tahun  2004  Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bahwa “perlindungan adalah segala upaya yang  ditujukan  untuk  memerikan  rasa  aman  kepada  korban  yang  dilakukan  oleh  pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun bedasarkan penetapan pengadilan.
Perlindungan hukum yang dimaksud adalah perlindungan yang diberikan Pemerintah oleh  perangkat  hukumnya  yaitu  seperti  Peraturan  Perundang-Undangan.  Mulai  dari seseorang  tersebut  dapat  diidentifikasikan  sebagai  korban,  proses  mulai  penyidikan, penangkapan,  hingga  peradilan,  serta  rehabilitas  kesehatan,  rehabilitas  sosial,  Selain  hal tersebut juga masalah pemberian ganti rugi/restitusi yang dapat diberikan kepada korban. Berbicara  tentang  perlindungan  maka  perlu  adanya  peran  dari  pihak  yang  berwenang dalam hal ini Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak yang berada di Polresta Gorontalo Kota untuk melindungi perempuan dan anak dari segala bentuk kejahatan terutama kekerasan
dalam rumah tangga.
Dalam hal ini upaya polisi untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang telah dijelaskan diatas,  maka upaya-upaya  yang dilakukan oleh Polresta Gorontalo Kota pertama,  Upaya  Preventif.    Dalam  Undang-undang  nomor  2  Tahun  2002  Tentang Kepolisian Negara Repoblik Indonesia Pasal 13 membahas tentang tugas kepolisian yaitu memelihara  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat,  menegakkan  hukum,  memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masayarakat. Adapun Pasal 2 Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  2002  membahas  tentang  fungsi  kepolisian    yaitu  fungsi pemerintahan  negara  dibidang  pemeliharaan  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat, penegakan hukum, pengayoman dan pelayanan dalam masyarakat. Maka dari itu upaya preventif ini termasuk dalam tugas kepolisian dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 salah satunya yaitu memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada  masyarakat.Bentuk  bentuk  dari  upaya  kepolisian  untuk  menanggulangi  kasus kekerasan dalam rumah tangga yaitu : (a) Melakukan koordinasi dengan semua pihak yang memiliki keterkaitan dan kepentingan terjadinya tindak pidana kesusilaan yaitu kekerasan dalam  rumah  tangga.  Koordinasi  ini  penting  untuk  dilakukan  untuk  menemukan  solusi dalam pencegahan terjadinya kekerasan rumah tangga terhadap perempuan. Pihak yang terkait salah satunya yaitu pihak P3A karena pihak kepolisian bekerjasama langsung dengan dinas  sosial. (b) Melaksanakan  penyuluhan atau sosialisasi kepada  masyarakat di tingkat dusun tingat RT, RW.
Selanjutnya yang kedua, Upaya Represif. Perlindungan Hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga secara Represif adalah perlindungan hukum yang berfungsi untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh korban, Perlindungan Hukum ini merupakan perlindungan hukum terakhir, yang berupa sanksi denda, penjara, hukuman  tambahan,  dan  sebagainya.  Yang  baru  dapat  diberikan  jika  sudah  terjadi pelanggaran.  Dalam  memberikan  perlindungan  sementara,  upaya-upaya  yang  dilakukan yaitu  :  kepolisian  dapat  bekerja  sama  dengan  tenaga  kesehatan,  pekerja  sosial  relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban. Adapun langkah- langkah dari kepolisian untuk menanggulanginya adalah sebagai berikut; (a) Menyelidiki, mendampingi, dan mengawasi kasus yang akan dinaikkan ke pengadilan. (b) Menyelesaikan perkara  dengan  mempertemukan  kedua  bela  pihak  yang  terlibat  untuk  bermusyawarah agar  perkara  selesai  secara  kekeluargaan,  jika  perkara  tersebut  mengakibatkan  orang meninggal maka perkaranya akan berakhir di pengadilan.
Sudah  jelas  disini  bahwa  pihak  Polresta  Gorontalo  Kota  adalah  pihak  yang  sangat berkontribusi  dalam  melindungi  korban  kekerasan  dalam  rumah  tangga.  Dimana  dalam
proses awal korban langsung dibantu dan didampingi dalam menyelesaikan kasusnya. Jika kasus  nya  tidak  selesai  secara  kekeluargaan  maka  kasus  tersebut  akan  dibawa  ke  jalur hukum,  selanjutnya  pihak  kepolisian  akan  langsung  memproses  kasus  tersebut  dirana pengadilan melalui jalur kepolisian, kejaksaan, setelah itu ke pengadilan. Dalam Undang- Undang apabila terjadi kasus kekerasan dalam rumah tangga sebagai warga negara, korban memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Apalagi dengan dibentuknya Undang- undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka hak dan kewajiban korban semakin dihormati. Adapun hak korban dalam pasal 10 Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 adalah sebagai berikut : Pertama, Perlindungan dari pihak  keluarga,  kepolisian,  kejaksaan,  pengadilan,  advokat,  lembaga  sosial,  atau  pihak lainnya  baik  sementara  maupun  berdasarkan  penetapan  pemerintah  perlindungan  dari pengadilan.  Kedua,  Pelayanan  kesehatan  sesuai  dengan  kebutuhan  medis.  Ketiga, Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban. Keempat, Pendampingan oleh  pekerja  sosial  dan  bantuan  hukum  pada  setiap  tingkat  proses  pemeriksaan  sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.dan yang terakhir pelayanan bimbingan rohani . (Rira  Nuradhawati,  2018).  Dari  pembahasan  mengenai  perlindungan  hukum  dalam menanggulangi  kasus  kekerasan  dalam  rumah  tangga  terhadap  perempuan    korban memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Dengan telah dibentuknya Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka para korban tidak perlu takut untuk melaporkan kasus kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak kepolisian.
Faktor Penghambat Dalam Pemberian Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Polresta Gorontalo Kota
Kekerasan terhadap perempuan secara umum semula hanya dilihat sebagai kejahatan penganiayaan  terhadap  badan  dan  mungkin  juga  nyawa  sebagai  bentuk  kejahatan penganiayaan  dan  pembunuhan  biasa,  demikian  pula  tentang  kekerasan  dalam  rumah tangga. (Fransiska Jaftoran, 2016). Akibat yang terjadi ketika suami istri bertengkar adalah timbulnya kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi pada istri. Kekerasan dalam rumah tangga adalah tindakan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami, maupun anak yang berdampak buruk terhadap keutuhan fisik, psikis dan keharmonisan hubungan. Perlakuan kekerasan dalam rumah tangga dapat menyebabkan trauma bagi para korban. Korban kekerasan dalam rumah tangga  dapat mengalami trauma fisik yang berupa luka fisik, kerusakan syaraf, cacat permanen, gugur kandungan, kehamilan, penyakit kelamin dan kematian. Psikologis (mental) yang berupa kehilangan nafsu makan, gangguan tidur, cemas,
takut, tidak percaya diri, mudah curiga, kehilangan akal sehat dan depresi berat.
Dalam pemberian perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah  tangga  pihak  Polresta  Gorontalo  Kota  bekerjasama  denga  pihak  P3A  dan  Dinas Sosial untuk memberikan fasilitas maupun pendampingan langsung untuk perempuan yang menjadi  korban  kekerasan  dalam  rumah  tangga,  untuk  itu  dalam  dalam  hal  menangani kasus ini terdapat faktor penghambatnya yaitu dari korban nya sendiri karena ketika pihak kepolisian mengambil tindakan tegas upaya paksa terhadap pelaku untuk ditahan korban malah  merengek-rengek  untuk  meminta  menarik  laporannya.  Dari  hasil  penelitian  yang dikaitkan  dengan  pembahasan  materi  penulis  menyimpulkan  faktor  penghambat  dalam pemberian  perlindungan  hukum  terhadap  perempuan  sebagai  korban  kekerasan  dalam rumah tangga dari korban nya sendiri karena ketika pihak kepolisian mengambil tindakan tegas upaya paksa terhadap pelaku untuk ditahan korban malah merengek-rengek untuk meminta menarik laporannya.

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan  pembahasan yang telah diuraikan  di atas,  penulis dapat  menarik  beberapa  kesimpulan.  Pertama,  kasus  kekerasan  terhadap  perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga di Polresta Gorontalo Kota mengalami fluktuasi dalam lima tahun terakhir. Kerjasama antara Polresta Gorontalo Kota dan Pusat Pelayanan  dan  Perlindungan  Perempuan  dan  Anak  (P3A)  sangat  penting  untuk mendampingi korban kekerasan. Kedua, faktor penghambat dalam perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan rumah tangga terjadi karena adanya penolakan korban untuk mempertahankan laporan mereka, bahkan meminta agar laporan tersebut ditarik. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah ini, disarankan agar pihak berwenang dan  masyarakat  lebih  aktif  dalam  mengurangi  tingkat  kekerasan,  dan  korban  harus didorong untuk tidak menarik laporannya sehingga pihak kepolisian dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih baik. Dari saran yang dihasilkan, diperlukan kesadaran bersama untuk mengurangi kekerasan dalam rumah tangga, serta peningkatan sosialisasi dari Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) dan kerjasama dengan P3A dan Dinas Sosial  untuk  mengedukasi  masyarakat  tentang  pentingnya  menjaga  harmoni  dalam keluarga serta pentingnya melaporkan kekerasan yang terjadi.

## DAFTAR PUSTAKA
Andrew Lionel Laurika. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga” Vol. V No. (2016): Hal. 30 -31.
Bernad Arif Sipahutar. “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.” Jurnal Retchen: Riset hukum dan hak asasi manusia Vol. 4 No. (2022): Hal. 9.
Fransiska Jaftoran, Marlyn  Alputila. “Perlindungan Hukum Terhadap  Perempuan  Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.” Jurnal fakultas hukum universitas masamus (2016): 10 – 15.
Kaliana Tantri Matani. “Tinjauan Viktimologi Terhadap Korban Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga” (2023).
Mozin,  Nopiana,  and  Maisara  Sunge.  “PEMBERIAN  EDUKASI  DAN  BANTUAN  HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN.” Jurnal Ius Constituendum 6 (2021).
Muh Rizal, Hambali Thalib, Agusalim A. Gadjong. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  Di  Unit  Pelayanan  Perempuan  Dan  Anak  Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Gowa.” Journal of Philosopy (JLP) Volume 4, (2023): 105 – 109.
Ramadhon syahrul, Gorda rusmini tini. “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Secara Preventif Dan Represif.” Jurnal analisis hukum 210 – 215 (2020).
Rira Nuradhawati. “Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A)  Dalam  Pendampingan  Perempuan  Dan  Anak  Korban  Kekerasan  Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Kota Cimahi.” Jurnal Universitas Jenderal Achmad Cimahi Volume 1, (2018): 152 – 155.
Riyanti  Ratna,  Idayanti  Soesi.  “Upaya  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Korban  Kekerasan Dalam Rumah Tangga” (2012): 9– 12.
Siaran Pers Komnas Perempuan. “Pastikan Siklus Kekerasan Berhenti Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga.” Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.
Sulastri,  Satino,  Yuliana  Yuli  W.  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Isteri  Sebagai  Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.” Jurnal Yuridis Vo. 6 No. (2019): Hal. 82 -83.