Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya (Journal of Social and Cultural Anthropology) 9 (2) (2024): 115 - 128

## Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya
(Journal of Social and Cultural Anthropology)
Available online http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/anthropos
Digital Governance dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Melalui Kearifan Lokal di Kota Bandung

## Digital Governance in Realizing Food Security Through Local Wisdom in Bandung City
Nandang Alamsah Deliarnoor 1 , Utang Suwaryo 2 , Rina Hermawati 3 , Agus Taryana 4
1,2,4 Departemen Ilmu Pemerintahan, Universitas Padjadjaran, Indonesia 3 Departemen Antropologi, Universitas Padjadjaran, Indonesia

## Abstrak
Ketergantungan  pangan  yang  tinggi  terhadap  daerah  lain  membuat  Kota  Bandung  sangat  rentan terhadap  ketahanan  pangan,  tidak  memiliki  kedaulatan  pangan,  rentan  terhadap  gejolak  harga,  atau tidak dapat mengontrol harga pangan yang beredar. Tata kelola digital melalui indigenous knowledge di Kota  Bandung  menjadi  aspek  penting  untuk  mewujudkan  ketahanan  pangan,  salah  satunya  melalui pertanian  perkotaan  terpadu  yang  disebut  Buruan  SAE  (Pekarangan  Sehat  Alami  dan  Ekonomis). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus di Kota Bandung. Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  Kota  Bandung  melalui  DKPP  belum  menerapkan  tata  kelola pemerintahan digital pada program Buruan Sae, baru baru memulai yaitu dengan pembuatan aplikasi yang  belum  sempurna  yang  merupakan  layanan  menuju  pemerintahan  digital,  belum  sampai  pada kategori  SPBE.  Padahal  program  buruan  sae  dapat  membantu  masyarakat  memanfaatkan  sumber tanaman pekarangan sebagai alternatif untuk ketahanan pangan, dengan adanya teknologi digital yang mendukung  program  buruan  sae  DKPP  dapat  melacak  alur  barang  dari  petani  hingga  ke  konsumen, memonitoring  kualitas  produk,  dan  memastikan  pemenuhan  standar  keamanan  pangan  yang memberikan kepercayaan konsumen terhadap produk lokal.
Kata Kunci : tata kelola digital, kearifan lokal, ketahanan pangan, Buruan Sae

## Abstract
Such high food dependence on other areas means that the city of Bandung is very vulnerable to food security, does not have food sovereignty, is vulnerable to price fluctuations, or cannot control the price of food in circulation. Digital governance through indigenous knowledge in the city of Bandung is an important aspect of realizing food security, one of which is through integrated urban farming called Buruan Sae (Natural and Economical Healthy Yard). This research uses a qualitative approach with a case study method in the city of  Bandung.  The  results  of  the  research  show  that  the  City  of  Bandung,  through  DKPP,  has  not  yet implemented digital governance in the Buruan Sae program, only just starting out, namely with the creation of  a  rudimentary  application  that  is  a  service  towards  digital  government,  not  yet  reaching  the  SPBE category. Even though the sae hunting program can help the community utilize garden plant sources as an alternative for food security, the existence of digital technology that supports the sae hunting DKPP can track the flow of goods from farmers to consumers, monitor product quality, and ensure compliance with food safety standards that provide consumer trust in local products.
Keywords : digital governance, indigenous knowledge, food security, Buruan Sae.
How  to  Cite : Deliarnoor,  N.  A.,  Suwaryo,  U.,  Hermawati,  R.,  &  Taryana,  A.  (2024). Digital  Governance dalam  Mewujudkan  Ketahanan  Pangan  Melalui  Kearifan  Lokal  di  Kota  Bandung. Anthropos:  Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya (Journal of Social and Cultural Anthropology) 9 (2): 115 - 128
*Corresponding author: E-mail: nandang.alamsah@unpad.ac.id
ISSN 2460-4585 (Print)
ISSN 2460-4593 (Online)

## PENDAHULUAN
Ketahanan  pangan  merupakan  isu multidimensi dan sangat kompleks, meliputi aspek  sosial,  ekonomi,  politik,  dan lingkungan. Aspek politik seringkali menjadi faktor  dominan  dalam  proses  pengambilan keputusan  untuk  menentukan  kebijakan pangan.  Mewujudkan  ketahanan  pangan berkelanjutan  menjadi  isu  dan  agenda prioritas  dalam  berbagai  pertemuan  yang diselenggarakan  berbagai  negara  dan lembaga  internasional.  (Suryana,  2014), sebagai perioritas dalam menjaga ketahanan pangan  nasional  Pemerintah  Indonesia mebuat  regulasi  terkait  dengan  pangan, yaitu  adanya  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  18  tahun  2012  tentang Pangan  dimana  pangan  adalah  segala sesuatu  yang  berasal  dari  sumber  hayati produk  pertanian,  perkebunan,  kehutanan, perikanan,  peternakan,  perairan,  dan  air baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan  sebagai  makanan  atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan  ketahanan  pangan,  bahan  baku pangan,  bahan  lainnya  yang    digunakan dalam  proses  penyiapan,  pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
Upaya  mencapai  manusia  Indonesia yang berkualitas, sangat terkait erat dengan faktor  pangan  dan  gizi,  pemenuhan kecukupan pangan dan gizi dapat tercermin dari  tingkat  pencapaian  pangan  yang disediakan  dan  yang  dikonsumsi  terhadap jumlah pangan dan gizi yang tersedia, mutu maupun  keragamannya.(Chaireni  et  al., 2020),
Indonesia  sebagai  negara  Agraris menjadikan  kekuatan  bagaimana  menjaga ketahanan  pangan  agar  tetap  terpenuhi khususnya pangan pokok bagi masyarakat, Pertanian tradisional yang telah berkembang dalam masyarakat selama ini seharusnya  dapat  ditarik  kesimpulan bahwa  dengan  menggunakan  sistem tersebut  masyarakat  petani  tradisional
telah berhasil menyediakan makanan bagi satu generasi petani ke generasi berikutnya.  Kearifan  lokal  adalah  aspek paling  penting  dalam  sistem  pertanian tradisional. Kearifan lokal sering diartikan sebagai  pengetahuan  setempat  ( local knowledge )  yang  di  dalamnya  terkandung pengetahuan serta berbagai strategi dalam menjawab  berbagai  permasalahan  yang berkaitan  dengan  lingkungan  hidup, pemenuhan  kebutuhan  pangan,  serta strategi  adaptasi  masyarakat  dalam menghadapi  perubahan  lingkungan  alam dan sosial. (Sari & Zuber, 2020).
Permasalahan utama dalam mewujudkan ketahanan pangan di Indonesia  untuk  sekarang  ini  terkait dengan  tingkat  permintaan  pangan  yang lebih  besar  dari  jumlah  persediaan  yang ada.  Permintaan  yang  meningkat  cepat tersebut merupakan efek dari peningkatan jumlah  penduduk,  pertumbuhan  ekonomi, peningkatan  daya  beli  masyarakat  dan perubahan  selera  yang  ada  pada masyarakat.  Sementara  itu  kapasitas produksi pangan nasional pertumbuhannya  lambat  bahkan  stagnan disebabkan  oleh  adanya  kompetisi  dalam pemanfaatan  sumberdaya  lahan  dan  air, alih  fungsi  lahan  serta  stagnannya pertumbuhan  produktivitas  lahan  dan tenaga  kerja  pertanian.  (Agustian  et  al., 2023).
Kota  Bandung  sebagai  Ibu  Kota Provinsi  Jawa  Barat  adalah  daerah pemasaran  pangan  segar  terbesar  di  Jawa Barat. Pangan segar yang didatangkan dari luar  wilayah  membutuhkan  pengawasan keamanan pangan yang lebih intensif untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat  Kota  Bandung.  Banyaknya jumlah tempat penjualan pangan segar (61 pasar  modern  dan  35  pasar  tradisional)
menjadi  tantangan  tersendiri  dalam pengawasannya. Kasus penggunaan bahan kimia berbahaya pada pangan segar masih ditemukan.
Walaupun  Kota  Bandung  masih memiliki  lahan  pertanian  sawah  sebesar kurang lebih 640 Ha, tetapi keberadaannya semakin berkurang. Menurut data Bappelitbang (2019), penyusutan sawah di Kota Bandung rata- rata per tahun hampir 100  Ha.  Kondisi  ini  sudah  barang  tentu menjadi  ancaman  berkurangnya  ruang produksi pangan di Kota Bandung. Apalagi lahan  pertanian  sawah  yang  dimiliki  oleh Pemkot Bandung yang disebut juga sebagai “sawah abadi” hanya sebesar 22,9 Ha.
Untuk mencapai Ketahanan Pangan bukan  hanya  masyarakat  saja  yang berkontribusi  melainkan  perlu  kebijakan dari pemerintah yang mendukung pelaksanaan
ketahanan pangan. Pemerintah  harus  membuat  kebijakan dalam  menciptakan  ketahanan  pangan yang  juga  meningkatkan  kedaulatan, keamanan,  dan  kemandirian  pangan. (Kurnia et al., 2020). Kondisi Kota Bandung yang  hampir  96,42%  suplai  pangannya berasal  dari  luar  Kota  Bandung,  tentunya diperlukan upaya ( effort ) agar masyarakat tetap  bertahan  dalam  ketahanan  pangan, salah satunya inovasi Kota Bandung dalam menjaga  ketahanan  Pangan  melalui  Dinas Ketahanan  Pangan  dan  Pertanian  (DKPP) melalui Program Buruan Sae.
Buruan  SAE  merupakan  sebuah program urban farming terintegrasi), yang ditujukan untuk menanggulangi ketimpangan  permasalahan  pangan  yang ada di kota Bandung. Melalui pemanfaatan pekarangan  atau  lahan  yang  ada  dengan berkebun  untuk  memenuhi  kebutuhan pangan  keluarga  sendiri,  cikal  bakal program  Buruan  SAE  sudah  dimulai  sejak
tahun 2014 dengan program urban farming namun belum terintegrasi. Pengintegrasian tersebut merujuk pada keterpaduan urban farming  dengan  berbagai  bidang,  yaitu peternakan,  perikanan,  pengolahan  hasil, hasil panen, hingga ke pengolahan sampah. Alur  pikir  konsep  program  Buruan  SAE pertama  kali  diajukan  sebagai  Proyek Perubahan PKN II tahun 2020.
Konsep urban  farming terintegrasi menawarkan  solusi  dengan  menciptakan konsep  lahan  terbuka  hijau  di  tengah padatnya  perkotaan.  Mengelola  wilayah perkotaan yang tercemar menjadi lingkungan  yang  nyaman  dan  sehat  untuk ditinggali. Buruan SAE diproyeksikan untuk mencukupi  ketersediaan  bahan  makanan dan  memperkuat  ketahanan  pangan  Kota Bandung.  Hasil  dari  Buruan  SAE  adalah tumbuhnya  kemandirian  pangan.  Artinya kemampuan masyarakat pada unit keluarga memenuhi  kebutuhan  akan  pangan  dari hasil budidaya sendiri melalui pemanfaatan pekarangan  (buruan)  atau  lahan  yang  ada disekitar  rumah  melalui urban  farming terpadu ( integrated urban farming ). Komunitas Buruan SAE yang tergolong ke dalam kelas menengah/pengembangan.  Para  kelompok pegiat ini tengah dalam proses pengembangan,  kelompok  pegiat  yang semula  hanya  berkegiatan  pada  bidang pertanian  kini  sedang  memulai  bidang lainnya  seperti  pada  perikanan  atau peternakan. Kelompok yang tengah mengalami  pengembangan  ini  juga  sudah mulai  memasuki  tahap  penjualan  ataupun mulai  membagi  hasil  dari,  meskipun  tidak bisa rutin.
Buruan  SAE  ( integrated  urban farming ) sebagai Strategi Ketahanan Pangan di  Kota  Bandung  dibuat  dalam  beberapa tahapan  dengan  mengusung  strategi  dalam setiap tahapannya serta dilakukan monitong dan  evaluasi  dalam  setiap  kegiatannya. Adapun  tahapan  pelaksanaan  program Buruan SAE adalah sebagai berikut :
Gambar 1. Tahapan Buruan SAE Sumber : DKPP Kota Bandung, 2023
Buruan  SAE  dari  DKPP  termasuk  ke dalam wujud pemberdayaan atau pengembangan masyarakat karena program ini mendorong masyarakat untuk melakukan  aksi  kolektif  untuk  mencapai satu  tujuan  yang  sama,  yaitu  ketahanan pangan  pada  tingkat  keluarga.  Namun dengan  berbagai  latar  belakang  sosial- budaya  dan  ekonomi  yang  ada  di masyarakat, implementasi program Buruan SAE pada setiap daerah, dari proses sampai hasilnya, berbeda-beda antara satu kelompok  dengan  kelompok  lainnya, dikarenakan belum adanya sarana terintegrasi  yang  memudahkan  para komunitas  untuk  mengakses  berbagai macam informasi serta layanan pemerintah melalui digital governance Buruan Sae yang terintegrasi antara semua stakeholders.
Digital  Governance memiliki  peran yang  sangat  penting  dalam  meningkatkan ketahanan pangan di berbagai negara, yang mengacu kepada kemampuan suatu negara untuk dapat memenuhi kebutuhan pangannya.  Penggunaan  dan  pemanfaatan TIK untuk menganalisis kondisi pangan di setiap  daerah,  membantu  masyarakat mengetahui  informasi  tentang  ketahanan pangan,  serta  membiasakan  mengelola distribusi produk makanan dan penampilan pasar. masyarakat lebih mudah mengakses  dan  mendapatkan  informasi yang diberikan oleh pemerintah.
(Rohmanudin & Novian, 2022) Fakta  empirik  di  lapangan  masih adanya  komunitas  Buruan  Sae  yang keterbatasan Informasi tentang perkembangan  Program  Buruan  Sae  dari pihak pemerintah maupun pihak komunitas  untuk  melakukan  sharing terkait  dengan  tata  kelola  Buruan  Sae (Zubair,  2023),  sehingga  perlu  dilakukan adanya digital governance dalam menunjang tata kelola Buruan Sae Dalam  artikel  ini  yang  digunakan adalah  istilah digital  governance bukan digital  government yang  berarti  tata  Kelola yang  menggunakan  teknologi  digital. Mengapa  yang  digunakan  istilah  digital governance  bukan  digital  government  ini akan  terlebih  dahulu  diuraikan  dalam pembahasan  artikel  ini.  Perbedaan  antara digital  governance dan digital  government sebenarnya  sudah  dikupas  tuntas  dalam sebuah  artikel  yang  berjudul Digital Government and Digital Governance : Grand Concept, termuat  dalam  International Journal  of  Scientific  and  Management (research),  yang  dikarang  oleh  Vephkhvia Grigalashvilli.
Beberapa  Riset  yang  berkenaan dengan e-goverment memang  sudah banyak  dikaji  seperti Penerapan  Digital Government  di  Desa  Sukajaya  Kabupaten
Sumedang  Jawa  Barat dimana  riset  ini mendeskripsikan  penerapan  digital  dalam pelayanan  publik  di  Desa  Sukajaya Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat sebagai  upaya  meningkatkan  kualitas pelayanan publik di era 4.0. (Afriyani et al., 2021),  artikel  lainnya  yang  membahas tentang penerapan egovernment untuk data kependudukan  dengan  judul  Optimalisasi layanan  pengaduan  masyarakat  pada pemerintah  kota  binjai  menggunakan egovernment berbasis data kependudukan, penulis  mengkaji  tentang  oprtimalisasi penggunaan egovernment yang  terinterasi dengan  data  kependudukan  dengan perancangan aplikasi, uji coba aplikasi pada lingkup kecil, perumusan optimalisasi dan kajian  dari  hasil  penerapan  aplikasi  pada masyarakat  kota  binjai  (Muhammad Idaham et al., 2018). Napitulu (2022) judul Sekuritas  Pangan  di  Indonesia  :  Suatu Keterlibatan Tentarana Nasional Indonesia dalam  Keamanan  Pangan  Disertasi  ini bicara tentang program sekuritisasi pangan dimana pemerintah melibatkan TNI untuk menjaga  stabilitas  nasional.  TNI  dinilai mampu menjaga kebutuhan dan kedaulatan,  termasuk  ketersediaan,  akses, manfaat,  dan  stabilitas  pangan.  Dengan menggunakan kerangka konseptual hubungan sipil-militer, kajian ini mencoba menganalisis  peran  Operasi  Militer  Selain Perang  (OMSP)  TNI  dalam  melakukan sekuritisasi  keamanan  pangan.  Namun dalam kajian ini belum menyentuh tentang pentingnya  tata  Kelola  digital  dalam menunjang ketahanan pangan.
Perbedaan dengan riset di atas yang menjadi  fokus  utama  atikel  ini  adalah menyoroti bagaimana suatu kearifan lokal yang  dipoles  dengan  sentuhan  teknologi digital  dapat  lebih  cepat  termanfaatkan oleh masyarakat sesuai tujuannya. Di Kota
Bandung  terdapat  konsep  buruan  sae sebagai  sebuah  konsep urban  farming terintegrasi. Tulisan  ini  akan  difokuskan pada  hasil  penelitian  tentang  bagaimana korelasi  antara digital  governance dengan buruan sae sebagai salah satu kearifan lokal di  Kota  Bandung  berkontribusi  dalam ketahanan  pangan  di  Kota  Bandung.  Oleh karena  itu  konsep  ketahanan  pangan  juga merupakan  konsep  yang  harus  dijelaskan, karena semua konsep yang dibahas untuk mewujudkan  ketahanan  pangan.  Mengapa kearifan  lokal  ini  harus  dimanage  dengan menggunakan  tata  Kelola  digital  ( digital governance )?  Perubahan  terjadi  sekarang seperti digambarkan dalam dua gambar di bawah  ini  tentang  faktor  determinan perubah masyarakat dan Perubahan masa depan dan dampaknya sedikit banyak akan memberi  latar  belakang  pentingnya pembicaran digital  govenance dalam mengelola  berbagai  hal  yang  menjadi urusan  publik  termasuk  mengelola  suatu kearifan lokal.
Akibat globalisasi masif dan komprehensif
( global governace ),
Konvergensi teknologi ( digital governance ) dan  penciptaan  pengetahuan  ( knowledge based  governace )  maka  masyarakat berubah  menjadi  masyarakat  yang  akrab dengan teknologi informasi.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus  di  Kota  Bandung  khususnya  pada Dinas  Ketahanan  Pangan  dan  Pertanian (DKPP).  Data  dikumpulkan  melalui wawancara  mendalam  dengan  berbagai pemangku kepentingan terkait dan analisis
dokumen,  kemudian  studi  kepustakaan terutama  yang  berkaitan  dengan  tulisan digital governance dan digital government , indigenous  knowledge ,  ketahanan  pangan dan Buruan Sae .
Informan  ditentukan  melalui  teknik purposive ,  sedangkan  untuk  analisis  data menggunakan  model Miles  and  Huberman dan  untuk  keabsahan  data  dilakukan melalui triangulasi sumber dan triangulasi data. Lokasi penelitian khususnya di Kantor DKPP  Kota  Bandung  dan  Komunitas Buruan Sae. Informan kunci seperti Kepala DKPP,  Kepala  Bidang  Pangan  DKPP,  Para Pendamping  Buruan  Sae  dan  Komunitas Buruan  Sae.  Peneliti  juga  berkesempatan melihat  langsung  beberapa  buruan  sae yang  ada  di  Kota  Bandung  Provinsi  Jawa Barat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Konsep yang dipakai dalam tulisan ini adalah digital  governance yang  menurut Vephkhvia  Grigalashvilli  berbeda  artinya dengan digital  government walaupun terkait  erat  dan  hidup  berdampingan  : Digital  government  and  digital  governance represents  two  various  but  closely  related and co-existing concepts. Di bawah ini akan dijelaskan lebih lengkap perbedaan antara digital government dan digital governance .
1. Digital  Governance versus Digital Government
Vephkhvia Grigalashvilli dalam artikelnya
yang berjudul Digital Government and Digital Governance: Grand Concept (Grigalashvili,  2023)  termuat dalam  International  Journal  of  Scientific and  Management  (research),  Volume  6 Issue  02  (February)  2023,  ISSN  :  2581- 6888,  page  1-25  menjelaskan  perbedaan
antara  digital  government  dan  digital governance sebagai berikut :
Tabel 1. Digital Governance versus Digital Government
Digital Government Digital Governance Artinya pemerintahan digital Artinya  tata  kelola digital Sistem Fungsi Disiplin  yang  lebih sempit yang berhubungan dengan pengembangan layanan online kepada warga (layanan pemerintah) Konsep  yang  lebih luas yang mendefinisikan  dan menilai dampak teknologi  terhadap praktek dan administrasi pemerintahan  serta hubungan antara pegawai  negeri  dan masyarakat luas Merupakan  protokol komunikasi satu arah Merupakan abstraksi protokol  komunikasi dua arah
Sumber: Vephkhvia Grigalashvilli, Digital Government and Digital Governance: Grand Concept, International Journal  of  Scientific  and  Management  (research), Volume 6 Issue 02 (February) 2023, ISSN: 2581-6888, page 1-25, Terjemahan bebas penulis, 2023.
Dengan  demikian  dalam  tulisan  ini difokuskan pada konsep digital governance dalam  arti  tata  kelola  digital  dalam mengelola  kearifan  lokal  yang  namanya buruan  sae .  Kaitan  dengan  pemerintahan digital  sebenarnya  ada  yang  di  Indonesia berkaitan  dengan  pelaksanaan  Sistem Pemerintahan  Berbasis  Elektronik  (SPBE) sebagai Pelaksanaan Perpres No. 95 Tahun 2018  tentang  SPBE.  Namun  seperti disampaikan  Kepala  Dinas  DKPP  pada tanggal  30  Agustus  2023  saat  penulis mewawancarainya  menyatakan  bahwa untuk buruan sae masih belum masuk SPBE (masih  dalam  proses)  yang  sudah  masuk SPBE baru E-Wasmut yaitu aplikasi dalam menilai penjaminan mutu di DKPP. Dengan demikian  terlihat  jelas  kaitan  erat
pemerintahan digital ini dengan tata Kelola digital.

## 2. Ketahanan Pangan
Definisi  dan  paradigma  ketahanan pangan  terus  mengalami  perkembangan sejak  adanya Conference  of  Food  and Agriculture tahum 1943 yang mencanangkan  konsep  secure, adequate and  suitable  supply  of  food  for  everyone ”. Definisi ketahanan pangan sangat bervariasi,  namun  umumnya  mengacu definisi  dari  Bank  Dunia  (1986)  dan Maxwell  dan  Frankenberger  (1992)  yakni “akses  semua  orang  setiap  saat  pada pangan  yang  cukup  untuk  hidup  sehat ( secure access at all times to sufficient food for  a  healthy  life ).  Studi  pustaka  yang dilakukan  oleh  IFPRI  (1999).(Suharyanto, 2011).  Selanjutnya  ketahanan  pangan nasional dapat diartikan sebagai kemandirian  dalam  penyediaan  pangan (Pinstrup-Andersen,  2009).  Menurut  Life Science  Research  Organization  (LSRO) ketahanan  pangan  adalah  tersedianya akses  dimana  semua  orang  di  setiap  saat mendapatkan  makanan  yang  cukup  untuk kehidupan  yang  aktif  dan  sehat  dan minimal  mencakup:  a)  ketersediaan makanan  yang  aman  dan  memadai  secara nutrisi,  dan  b)  terjaminnya  kemampuan untuk  mendapatkan  makanan  yang  dapat diterima  secara  sosial  (sebagai  contoh: tanpa  menggunakan  persediaan  makanan darurat,  memulung,  mencuri,  dan  strategi mengatasi  lainnya).  (Yustika  Devi  et  al., 2020)
Undang-Undang  No.  23  Tahun  2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 12 ayat (2)  huruf  c  dan  ayat  (3)  huruf  a  dan  c, pangan  merupakan  urusan  pemerintahan wajib  yang  tidak  berkaitan  dengan pelayanan dasar, kemudian merujuk dalam
Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 Pasal 1 menyatakan  bahwa  pangan  adalah  segala sesuatu  yang  berasal  dari  sumber  hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan,  peternakan,  perairan,  dan  air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan  sebagai  makanan  atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk  bahan  tambahan  Pangan,  bahan baku  Pangan,  dan  bahan  lainnya  yang digunakan  dalam  proses  penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan  atau  minuman,  kemudian, selanjutnya  Ketahanan  Pangan  merujuk Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 Pasal 1 poin  4  Ketahanan  Pangan  didefinisikan adalah  kondisi  terpenuhinya  Pangan  bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin  dari  tersedianya  Pangan  yang cukup,  baik  jumlah  maupun  mutunya, aman,  beragam,  bergizi,  merata,  dan terjangkau  serta  tidak  bertentangan dengan  agama,  keyakinan,  dan  budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
Dari  beberapa  teori  di  atas  dapat disimpulkan  bahwa  ketahanan  pangan merujuk  kepada  adanya  ketersediaan  dan cadangan pangan serta bagaimana kemampuan individu agar dapat mengelola serta memanfaatkannya. Keluarga memiliki katagori  ketahanan  pangan  jika  dapat menanggulangi  semua  kerentanan  pangan seperti kelaparan.
Digital  Governance memungkinkan pengumpulan data yang lebih akurat serta real  time  untuk  mendeteksi  tentang pasokan pangan masyarakat Kota Bandung, menghasilkan  satu  data  pangan  yang terintegrasi  dan  memudahkan  untuk pengambilan keputusan pimpinan. Pemerintah  Kota  Bandung  dapat  mudah menyediakan  sarana  informasi  untuk
masyarakat  melalui  media  online  seperti harga-harga pangan, bibit, bakalan ternak, serta  pemerintah  dapat  memonitor  suply pangan  yang  dapat  membahayakan kesehatan masyarakat dengan terintegrasinya  data  melalui Digital
Governance

## 3. Kearifan Lokal Buruan Sae
Istilah  kearifan  lokal  dalam  Bahasa Inggris  adalah indigenous  knowledge . Menurut Nurdin & Ng yang dikutif M. F. H. Nasution,  B.  O.  Y.  Marpaung,  Nurlisa Ginting, H. T. Fachrudin dalam artikel , " The Influence  of  Local  Knowledge  on  the Continuity  of  Vernacular  Dwellings  in
Hamparan Perak Sub-Distric Civil
Engineering  and  Architecture (Nasution  et al.,  2023),  menyamakan local  knowledge dengan local wisdom yang disebut  dengan “indigenous knowledge” yang dimiliki oleh kelompok etnis tertentu dalam berinteraksi dengan alam dan lingkungan. Kearifan lokal atau  kearifan  lokal  bersifat  dinamis,  akan terus  berkembang  seiring  berjalannya waktu, dan akan terbukti sesuai pemanfaatannya oleh budaya dan lingkungan setempat. Keberadaan kearifan lokal  tidak  hanya  terdapat  pada  sektor pertanian,  kesehatan,  dan  kuliner  saja, namun juga terdapat pada sektor arsitektur khususnya arsitektur vernakular. Kearifan lokal  tidak  dapat  dipisahkan  dari  budaya lokal masyarakat.
Pertanyaan selanjutnya adalah apakah buruan  sae  merupakan  kearifan  lokal? Berdasarkan  pengakuan  penggagasnya yaitu  Kepala  Dinas  DKPP  menyatakan sebagai berikut :
“Ini  sebetulnya,  kalau  Buruan  Sae  itu kan  istilah  umumnya Urban  Farming , ya. Cuma kita ada bahasa integrasinya. Jadi,  masyarakat  kota  berkebun
memanfaatkan  pekarangan  itu  sudah lama sebetulnya ( menjadi warisan dari nenek  moyang  sebenarnya ),  Cuma belum  begitu  masif  dan  belum  begitu terinternalisasi,  begitu.  Belum  sampai memasyarakat seperti sampai sekarang. Nah, makanya  yang  kita lakukan  yang  awal  kita,  dan  ini  sesuai dengan  tupoksi  kita  sebetulnya,  DKPP itu  memberikan  semacam  edukasi, pengetahuan, sosialisasi kepada masyarakat  terkait  dengan  pangan, pertanian  secara  umum,  khususnya Buruan Sae. Jadi kita, secara teknis kita mengunjungi  keluarga  atau  rumah tangga atau komunitas untuk memberikan  tadi,  bimbingan  dan edukasi terkait dengan itu. Nah, setelah itu  khusus  untuk  Buruan  Sae,  setelah mereka  diberi  pengetahuan  kemudian ada minat untuk melakukan Buruan Sae kita berikan insentif semacam bantuan, apakah itu bibit (terutama bibit). Bibit, media, tadi selain pengetahuan. Setelah mereka  mendapat  pengetahuan  untuk uji coba, untuk mereka melakukan kita berikan  insentif  bibit,  media  dan sebagainya,  wadah lah gitu. Nah ,  itu yang kita lakukan pembinaan dari mulai pendampingan, gitu .  Kalau  pembinaan sudah.  Dari  pendampingan  bagaimana cara menyiapkan tanah, bagaimana cara menanam,  bagaimana  nanti  cara merawat,  bagaimana  cara  sampai  ke panen. Bahkan sampai ke memanfaatkan  hasil  itu  seperti  apa, gitu .  Itu  yang  kita  lakukan,  jadi  kita kalau  di  kantor  ada  tenaga-tenaga penyuluh pertanian, ada juga namanya tenaga  pendamping.  Kalau  untuk Buruan  Sae  ada  pendamping  khusus, jadi  ditambah  tenaganya  karena memang  ini  yang  Program  Khusus,  ya. jadi  secara  teknis  mereka  yang  ke lapangan  melakukan  tadi,  edukasi  dan pendampingan ke khususnya masyarakat Kota Bandung”.
Tentang buruan  sae yang  merupakan warisan  nenek  moyang,  peneliti  menjadi
teringat  akan  ceramah  Pancasila  dari  Bung Karno.  Zaman  dahulu  berburu  merupakan mata  pencaharian  yang  paling  utama sehingga  simbol  Ketuhanan  ada  pada binatang yang telah memberikan kehidupan. Di rumah istri-istri para pemburu kata Bung Karno sambil menunggu para suami berburu pulang  dengan  membawa  buruannya kemudian  di  depan  rumah  samping  atau belakang rumah bercocok tanam. Benar saja suatu saat para suami mereka datang tidak dengan  membawa  apa-apa,  tapi  tanaman yang  ditanam  isteri  mereka  dapat menyelamatkan  mereka  dari  kelaparan. Perempuan bahkan dianggap dewa penyelamat  dari  kelaparan  dan  kematian yang  kata  Bung  Karno  di  beberapa  daerah dijadikan  sebagai  simbol  Ketuhanan. Berdasarkan  cerita  Bung  Karno  ini  dan dikaitkan  dengan  buruan  sae  persis  sejajar yang menunjukkan buruan sae diangkat dari kehidupan  masyarakat  dan  merupakan kearifan atau budaya lokal.
Berdasarkan pernyataan Kepala Dinas DKPP  di  atas  jelas  mengakui  bahwa sebenarnya  beliau  juga  menggali  suatu kebiasaan  yang  ada  di  masyarakat  sudah sejak  lama  bahkan  diwariskan  nenek moyang  konsep  buruan  sae  ini.  Jadi  dapat disimpulan  bahwa  konsep  buruan  sae  ini merupakan  konsep  yang  diadop  dari kearifan  lokal  masyarakat.  Apa  sebenarnya dan bagaimana konsep buruan sae itu? Pada tanggal  30  Agustus  2023    bertempat  di kantor  Dinas  Ketahanan  Pangan  dan Pertanian  (DKPP)  Kota  Bandung  penulis langsung mendapat keterangan dari Kepala Dinas DKPP Ir. Gingin, M.A. dan dihadiri para Kepala  Bidang  khususnya  dalam  Bidang Pangan,  bahwa  kegiatan  Buruan  sae  itu meliputi :
1. Integrasi berbagai jenis pangan;
2. Pemanfaatan  hasil  yang  memiliki nilai ekonomi;
3. Sirkulasi pemanfaatan hasil pangan;
4. Pemberdayaan masyarakat.
5. Kolaborasi berbagai program sampah, Kesehatan,
penanggulangan  stanting,  rentan pangan.
6. Nilai budaya dikembangkan.
Di Kota Bandung ada 405 Komunitas yang  memiliki  permasalahan  yang  sama yaitu  soal  susahnya  mendapatkan  bibit. Apa yang dilakukan oleh pendamping dari DKPP  terhadap  komunitas  buruan  sae yaitu:
1. Pembinaan;
2. pendampingan: pembentukan kelompok;
3. edukasi;
4. bantuan sarpras;
5. monev; dan
6. pemberdayaan masyarakat.
Selanjutnya  hasil  panen  dicatat  dan dilaporkan.  Aplikasi buruan  sae DKPP sempat  jalan  selama  6  bulan  dan  hasilnya sangat  luar  biasa  mulai  dari  laporan  dari komunitas  yang  cepat  dolah  termasuk  bila ada  masalah  sehingga  penangananya  pun oleh  pihak  DKPP  cepat  direspon.  Ketika aplikasi DKPP ini mengalami kerusakan dan vakum  beberapa  waktu  buruan  sae  juga turut  tidak  lancar  bahkan  beberapa komunitas mandeg.
Namun dari kajian lapangan ditemukan bahwa sampai saat ini belum ada komunitas  baik  yang  dianggap  berhasil apalagi  yang  tidak  berhasil  menggunakan teknologi  digital  dalam  aktivitasnya.  Dari fenomena  ini  nampak  bahwa  digital governance masih berupa harapan ke depan. Karena penggunaan teknologi hanya searah dari DKPP bahkan sempat mandeg ini hanya bisa dikategorikan sebagai digital government saja.
Gambar 4.  web site Buruan Sae Sumber : https://buruansae.bandung.go.id/
Hambatan pengembangan Buruan SAE yang  lainnya  adalah  Dalam  melaksanakan program  Buruan  Sae,  DKPP  memiliki beberapa hambatan terlebih karena program Buruan Sae yang berkaitan dengan pertanian  dilaksanakan  pada  wilayah perkotaan.  Masyarakat  perkotaan  lazimnya kini  bukanlah  berprofesi  sebagai  petani, dalam  tahapan  awal  program  proses memulai dan pembiasaan bertani/berkebun pada  masyarakat  menjadi  tantangan  yang pertama. Selanjutnya, pertanian di perkotaan belum dikelola secara profesional dalam artian pertanian maupun perkebunan di wilayah perkotaan bukan kegiatan utama khususnya dalam konteks mata pencaharian, maka kegiatan pertanian atau perkebunan  ini  kemungkinan  besar  mesti dilaksanakan  di  waktu  luang  selepas pekerjaan  utama  selesai  (pada  usia produktif), kemudian juga adanya Fenomena  kegagalan  pasar  terjadi  pada dimensi urban farming melalui Ketidaknyamanan  masyarakat  terhadap produk  yang  beredar  di  pasar  merupakan salah satu motif dominan munculnya urban
farming  bottom  up oleh  organisasi independen. (Gede et al., 2023) Masyarakat perkotaan yang cenderung hidup  soliter  dengan  rutinitas  dan kesibukannya memerlukan tahapan pembangunan  modal  sosial  untuk  dapat kompak,  karena  program  Buruan  SAE  ini merupakan  program  untuk  komunitas. Kebiasaan  masyarakat  perkotaan  sebagai konsumen  juga  menjadi  hambatan  untuk menumbuhkan  semangat  dan  keinginan untuk  dapat  mewujudkan  kemandirian pangan. Ketersediaan lahan untuk kegiatan Buruan  SAE  juga  menjadi  tantangan selanjutnya.  Berbagai  perbedaan  jenis  pola perumahan di wilayah perkotaan mengharuskan pelaksana program berupaya  untuk  dapat  menyesuaikan penempatan  Buruan  SAE.  Pada  wilayah dengan pola perumahan padat, lahan kosong bahkan  pekarang  rumah  sendiri  sangat terbatas keberadaannya. Pada pola perumahan lainnya juga pemanfaatan lahan pekarangan  rumah  dan  kawasan  tidur  di wilayah  perkotaan  belum  optimal,  hal tersebut  berkaitan  dengan  kesibukan masyarakat  perkotaan  dan  perlunya peningkatan  minat  masyarakat  perkotaan terhadap kegiatan pertanian.
Berdasarkan  hasil  kajian  dari beberapa  komunitas  dari  buruan  sae  ada juga yang tidak berhasil dikarenakan faktor lahan  serta  aspek  individualistis  dari masyarakat perkotaan seperti  Buruan SAE Garda  Putri  Satu  berada  di  Jl.  Olah  Raga  I, Kelurahan Sukamiskin, Kecamatan Arcamanik,  Kota  Bandung.  Saluran  dalam menyampaikan  berbagai  kebutuhan  untuk sebetulnya  sudah  dapat  disampaikan melalui  aplikasi  yang  ada  dalam  web  site www.buruansae.bandung.go.id yang disediakan  oleh  DKPP  sebagai  Perangkat Daerah  yang  mempunyai  Program  Buruan Sae,  namun  seiring  dengan  para  anggota komunitas yang sulit berbagi informasi dan minimnya fasilitasi untuk sarana prasarana untuk mengakses aplikasi tersebut.
Perlunya  teknologi  digital  dalam pelayanan  publik  dan  sistem  informasi
nasional mutlak dalam meningkatkan peran para  komunitas  Buruan  Sae  agar  berhasil, namun  kenytaan  adalah  kurangnya  budaya berbagi  informasi,  terbatasnya  akses informasi,  dan  kurangnya  sumber  daya manusia  yang  berkualitas  di  bidang Teknologi Informasi, menjadi kendala dalam proses  transformasi  kearah  digital. (Farida et al., 2020)
4. Digital  Governance dan Indigenous Knowledge
Penyumbang

## Kemakmuran Bangsa
Berdasarkan  uraian  di  atas  Nampak jelas  kebutuhan  tata  Kelola  digital  di  masa kekinian  merupakan  keniscayaan  atau conditio  sine  quanon .  Keberhasilan  dari Buruan Sae dalam digital governance adalah membangun aplikasi pengendalian,
monitoring dan evaluasi berupa pembangunan website buruan sae www.buruansae.bandung.go.id , dimana fitur-fitur dalam apliaksi ini dapat mewadahi semua  bentuk  kegiatan  dalam  ketahanan pangan melalui urban farming.
Benarkah Digital  Governance dan Indigenous Knowledge akan menjadi penyumbang  kemakmuran  dan  kemajuan suatu  bangsa?  Referensi  kita  adalah  Korea Selatan  yang  oleh  Kwon  Gi  Heon,  2020  di tempatkan  menempati  urutan  pertama dunia  dalam  hal  tata  Kelola  publik  dengan sebutan Governance  4.0 bersama  dengan singapura. Perhatikan Gambar di bawah ini:
Gambar  7.  Perkembangan Public  Governance di Dunia,  Sumber  :  Kwon  Gi  Heon,  2020  dalam  Eko Prasojo dkk, 2021
Kita jangan melupakan bahwa berhasilnya  pembangunan  Korea  Selatan
menjadi  negara  maju  seperti  sekarang  ini tidak bisa dipisahkan dengan kearifan lokal saemaul undong . Tentu saja mudah menerka akan sangat berkaitan antara implementasi saemaul  undong sebagai  kearifan  lokal  ini dengan digital governance . Apalagi bila kita melihat  arsitektur governance  4.0 yang dikemukakan  Kwon  Gi  Heon,  2020  yang menggambarkan  tata  Kelola  publik  yang dilakukan  oleh  Korena  Selatan  dan Singapura.

## Gambar 9. Governance 4.0
Sumber : Eko Prasojo dkk, 2021
Berdasarkan gambar di atas ke depan diharapkan  seluruh stakeholder yang berkaitan  dengan  program    buruan  sae mulai  dari  pihak  pemerintah  dalam  hal  ini DKPP  dan  dinas  terkait  lainya,  pihak masyarakat  termasuk  komunitas  buruan sae,  para  pengusaha,  pers  bahkan  Para akademisi  di  perguran  tinggi  masuk  dalam ruang kerja masa depan ( digital governance ) seperti yang digambarkan di atas.
Saat pandemic covid-19 menunjukkan bahwa Digital  Governance menjadi    solusi dan  keniscayaan  sebab  setiap  orang  waktu itu  dibatasi  ruang  geraknya  secara  fisik, maka  berbagai  kegiatan  dan  program dilakukan  lewat  daring  atau  on  line.  Ini adalah budaya baru yang sebelum pandemik tidak pernah terbayangkan
PERKEMBANGAN PUBLIC GOVERNANCE DI DUNIA Bureaucratic-oriented political model Governance 1.0 Market-oriented new public management model Governance 2.0 Public value model emphasizing the complex role of network and government Governance 3.0 4th generation administrative model with emphasis on speed, convergence and ethics Governance 4.0 Transition Transition Transition (Source: Kwon Gi Heon, 2020) Indonesia Korea Singapore Jepang Malaysia Pandemi Covid-19 menunjukkan bahwa Digital Governance adalah solusi dan keniscayaan
05 Talent Management Flexible Working Arrangements 01 Super Application 02 Capacity Building 03 Tata Kerja 04 Ruang Kerja Masa Depan ( Digital Governance) Talent Management • Sistem karier terbuka ( open career system) • Manajemen Talenta Nasional Tata Kerja • Rekayasa proses bisnis (IT- led reform) • Penyederhanaan struktur ( network model) Flexible Working Arrangements • Flexible workspace (co- working space, teleworking) • Flexible work schedule (flexi time, 4 hari kerja) Super Application • Single digital government platform
• Perpres SPBE & RUU Pemerintahan Digital Capacity Building • Digital competency bagi ASN • Corporate university berbasis IT GOVERNANCE 4.0

## SIMPULAN
Berdasarkan uraian di atas maka dapat ditarik  beberapa  simpulan    Ada  korelasi positif  antara digital  governance dengan kearifan lokal ( buruan sae ), walaupun masih jauh  panggang  dari  api  bahkan  baru  bisa dikategorikan  sebagai  perintisan digital government untuk perkembangan pengelolaan buruan sae saat ini. Perwujudan digital  governance dalam  mengangkat kearifan  lokal  harus  memperlihatkan dampak  teknologi  terhadap  praktek  dan administrasi  pemerintahan  serta  hubungan antara pegawai negeri dan masyarakat luas. Namun best practice dunia menunjukkan hal yang memngembirakan seperti terangkatnya saemaul undong di korea yang tegak lurus dengan meningkatnya perkembangan e-government di  Korea Selatan  sehingga  menempatkan  Korea Selatan di Governance 4.0. Perlu penggalian kearifan lokal baru selain buruan sae di Kota Bandung  terutama  untuk  memperkuat ketahanan pangan kota bandung.
Beberapa saran yang ditujukan kepada DKPP    Penambahan  anggaran  yang berkaitan  dengan  prasara  teknologi  digital minimal untuk melaksanakan Program SPBE pada  tataran e-government ,  Percepatan perbaikan  aplikasi  buruan  sae  untuk memaksimalkan  pelayanan  DKPP  dan memberikan  stimulant  pada  komunitas buruan  sae  untuk  mulai  menggunakan  IT dalam  berbagai  kegiatan.  Hal  ini  untuk menciptakan  tata  Kelola  yang  menyeluruh dengan menggunakan Teknologi digital.

## DAFTAR PUSTAKA
Anwar Sanusi, Fadilah Putra, Governansi Nusantara, Jejak Kosmopolitanisme dalam Sejarah Kepemerintahan di Indonesia , LP3ES, 2019.
Afriyani, A., Wahidah, I., & Wibowo, M. T. H. (2021). Penerapan  Digital  Government  di  Desa Sukajaya  Kabupaten  Sumedang  Jawa  Barat. Ministrate:  Jurnal  Birokrasi  Dan  Pemerintahan Daerah , 3 (2), 147 – 158. https://doi.org/10.15575/jbpd.v3i2.13572
Agustian, D., Patiung, M., Rembu, Y., Nur, M., & Ode, S.
(2023). Network Governance Dalam Implementasi  Kebijakan  Ketahanan  Pangan. Jurnal Kebijakan Publik , 14 (1), 63. https://doi.org/10.31258/jkp.v14i1.8225
Chaireni,  R.,  Agustanto,  D.,  Wahyu,  R.  A.,  & Nainggolan,  P.  (2020).  Ketahanan  Pangan Berkelanjutan. Jurnal  Kependudukan  Dan Pembangunan  Lingkungan , 1 (2),  70 – 79. http://jkpl.ppj.unp.ac.id/index.php/JKPL/artic le/view/13
Eko  Prasojo  dan  Tim  Ahli  PPUU  DPD  RI,  Naskah Akademik  dan  Rancangan  Revisi  Undang- Undang  Nomor  25  Tahun  2009  tentang Pelayanan Publik, 17 Juni 2021.
Farida, I., Setiawan, R., Maryatmi, A. S., & Juwita, N. M. (2020). The Implementation of E-Government in  the  Industrial  Revolution  Era  4.0  in Indonesia. International  Journal  of  Progressive Sciences and Technologies (IJPSAT , 22 (2), 340 – 346. http://ijpsat.ijsht-journals.org
Gede,  I.  D.,  Sedana,  P.,  Luh,  N.,  &  Ening,  P.  (2023).
Urban Farming dalam Meningkatkan Ketahanan  Pangan  Masyarakat  Perkotaan .
1 (3).
Grigalashvili,  V.  (2023).  Digital  Government  and
Digital Governance: Grand Concept. International  Journal  of  Scientific  and Management Research , 06 (01), 01 – 25. https://doi.org/10.37502/ijsmr.2023.6201
Heri  Napitupulu  (2022). Sekuritas  Pangan  di Indonesia Suatu Keterlibatan Tentara Nasional Indonesia dalam Keamanan Pangan.
Universitas Padjadjaran
Kurnia, A. W., Sundari, S., & Purwanto, D. A. (2020).
Implementasi  Kebijakan  Cadangan  Pangan Nasional  Dalam  Kondisi  Darurat  Di  Badan Ketahanan Pangan Guna Mendukung Pertahanan  Negara. Manajemen  Pertahanan ,
6 (1), 73 – 99.
Muhammad  Idaham,  Pranoto,  H.,  &  Ahmad  Ilham. (2018).  Optimalisasi  Layanan  Pengaduan Masyarakat  pada  Pemerintah  Kota  Binjai Menggunakan  eGovernment  berbasis  Data Kependudukan. Jurnal Sistem Cerdas , 1 (1), 19 – 32. https://doi.org/10.37396/jsc.v1i1.3
Nasution, M. F. H., Marpaung, B. O. Y., Ginting, N., & Fachrudin, H. T. (2023). The Influence of Local Knowledge  on  the  Continuity  of  Vernacular Dwellings  in  Hamparan  Perak  Sub-District. Civil  Engineering  and  Architecture , 11 (5), 2687 – 2705. https://doi.org/10.13189/cea.2023.110533
Rohmanudin,  A.  O.,  &  Novian,  R.  (2022).  Analisis
Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan
Komunikasi  Dalam  Meningkatkan  Ketahanan Pangan  Daerah  Di  Kabupaten  Sumedang. … - Journal  of  Regional  Public  … , 7 ,  48 – 59. https://ejournal.unsap.ac.id/index.php/jrpa/a rticle/view/599%0Ahttps://ejournal.unsap.ac .id/index.php/jrpa/article/download/599/24 8
Sari, I. P., & Zuber, A. (2020). Kearifan Lokal Dalam
Membangun Ketahanan Pangan Petani. Journal of  Development  and  Social  Change , 3 (2),  25. https://doi.org/10.20961/jodasc.v3i2.45768
Sheldon  S.  Steinberg  dan  David  T.  Austern,
Government,
Ethics,
and Managers, Penyelewengan  Aparat  Pemerintahan ,  Remaja Rosdakarya, 1999.
Suharyanto,  H.  (2011).  KETAHANAN  PANGAN  Heri Suharyanto. Sosial  Humaniora , 4 (2),  186 – 194. http://iptek.its.ac.id/index.php/jsh/article/vi ew/633/355
Suryana,  A.  (2014).  Menuju  Ketahanan  Pangan Indonesia Berkelanjutan 2025: Tantangan dan Penanganannya. Forum  Penelitian  Agro Ekonomi , 32 (2), 123.
https://doi.org/10.21082/fae.v32n2.2014.12 3-135
Yustika Devi, L., Andari, Y., Wihastuti, L., & Haribowo, K.  (2020).  Model  Sosial-Ekonomi  Dan Ketahanan  Pangan  Rumah  Tangga  Di Indonesia. Jurnal  Ekonomi  Dan  Pembangunan ,
28 (2),
103 – 115. https://doi.org/10.14203/jep.28.2.2020.103- 115
Zubair,  F.  (2023).  Pelatihan  Media  Literasi  Digital Bagi  Pengelola  “Buruan  Sae”  Di  Kelurahan Palasari  Bandung. Jurnal  Kajian  Budaya  Dan Humaniora , 5 (1), 25 – 32. https://doi.org/10.61296/jkbh.v5i1.87
Peraturan Perundang-Undangan :
Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan Undang-Undang  No.  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan Daerah Peraturan  Presiden  Nomor  95  Tahun  2018,  Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)