Volume 9 Nomor 1 Maret 2023
ANALISIS DATA SEKUNDER IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM COMPUTER ASSISTED TEST (CAT ) PADA PENERIMAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)

## DI PROVINSI  PAPUA
Ismin Kogoya, Ermaya Suradinata & Baharudin Thahir Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jakarta, Indonesia Corresponding Author: isminkogoya95@gmail.com

## ABSTRACT
Penelitian  ini  berdujul  tentang  Analisis  Data  Sekunder  Implementasi  Kebijakan  Sistem Computer Assisted Test (CAT) Pada Penerimaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Provinsi  Papua, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Sistem Computer Assisted  Test  (CAT)  Pada  Penerimaan  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  di  Provinsi    Papua.  Metode dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif untuk mendalami tingkat Analisis Data Sekunder Implementasi Kebijakan  Sistem Computer Assisted Tes CAT Pada Penerimaan Pegawai Negeri Sipil  (PNS)  di  Provinsi  Papua.  Peneliti  berusaha  mendapatkan  gambaran  dari  keadaan  yang berlangsung  secara  konkrit  sehinngga  dapat  memperoleh  data  yang  akurat  untuk  menganalisa fenomena yang diamati. Penelitian ini mengunakan teori model implementsi Van Meter dan Van Horn adalah sebagai berikut:  Standar dan Sasaran Kebijakan; Sumber Daya; Komunikasi Antar Organisasi Terkait dan Kegiatan Pelaksanaan; Karakteristik Organisasi Pelaksana; Kecenderungan Pelaksana;  Lingkungan  Ekonomi  Sosial  dan  Politik.  Hasil  penelusuran  Data  Sekunder  dan Dokumen yang diperoleh peneliti tentang  implementasi kebijakan sistem Computer Assisted Test (CAT) pada penerimaan Pegawai Negeri Sipil di Provinsi Papua. Dalam hal Kesiapan pelaksanaan Implementasi Kebijakan Sistem Computer Assisted Test (CAT) Pada Penerimaan  Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah  Provinsi Papua. Sejak menetapkan kebijakan rekruitmen CPNS belum berjalan  optimal.  Adapun  hambatan  yang  dihadapi  dalam  pelaksanaan  CAT  yakni,  kurangnya Jaringan Internet, kurangnya informasi serta sumber-sumber daya yang mendukung pelaksanaan CAT menjadi hambatan.
Keywords: Implementasi Kebijakan, Kebijakan Computer  Assisted Test, Analisis  Data Sekunder

## INTRODUCTION
Profesi sebagai “civil servant” atau Pegawai Negeri Sipil merupakan unsur penting dalam melaksanakan  pemerintahan dan  pembangunan   di   Negara   Kesatuan   Republik   Indonesia. Aparatur Negara juga   sebagai  “Mesin”  birokrasi  yang  menggerakkan  sumberdaya - sumberdaya yang  tersedia  untuk  mewujudkan  tujuan   dan sasaran  pemerintahan. Disisi    lain,  Aparatur Negara  menjadi  pelopor  dalam  mensukseskan  pembangunan  untuk  mencapai  keadilan  dan kesejahteraan  masyarakat, sebagaimana dicita - citakan seluruh bangsa Indonesia.
Dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  98  Tahun  2000  Tentang  Pengadaan  PNS sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2013. Menjelaskan bahwa pengadaan PNS harus berdasarkan prinsip transparan, objektif, kompetitif, akuntabel, tidak diskriminatif, bebas dari praktek-praktek Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) dan tidak dipungut biaya. Seiring dengan itu pemerintah  mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun  2003  tentang  Kebijakan  dan  Strategi  Nasional  Pengembangan E-Goverment. Salah  satu
Journal of Government, Social and Politics
Volume 9 Nomor 1 Maret 2023
pengembangan E-Goverment yang  dilakukan  adalah  implementasi  sistem Computer  Assisted  Test (CAT) yang  dikembangkan    Badan  Kepegawaian  Negara.  Langkah  tersebut  untuk  mewujudkan efisiensi,  efektivitas,  transparansi  dan  akuntabilitas  penyelenggaraan  pemerintahan,  khususnya dalam melaksanakan Proses Rekrutmen atau seleksi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Computer Assisted Test (CAT) merupakan tes dalam seleksi CPNS berbasis komputer, dimana nilai dapat dimonitor langsung oleh masyarakat umum saat peserta mengerjakan soal atau usai tes. Dengan hadirnya CAT sejak tahun 2013, diharapkan  Negara mendapatkan sumber daya manusia yang profesional. CAT adalah suatu metode seleksi dengan alat bantu komputer yang digunakan untuk  mendapatkan  standar  minimal  kompetensi  dasar  yang  digunakan  dalam  seleksi  CPNS. Tujuannya untuk memperoleh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional, memiliki nilai dasar, dan  etika  profesi  dalam  melaksanakan  tugas  pelayanan  publik,  tugas  pemerintahan,  dan  tugas pembangunan. (sumber: https:menpan.go.id. di akses 9 Februari 2021).
Kegunaan Computer Assisted Test (CAT) adalah  metode ujian  mengunakan software dengan alat  bantu  computer  dimana  dalam  aplikasi  tersebut  tersediaa  soal-soal  ujian  antara  lain;  Tes Kompetensi Dasar (SKD) yang terdiri dari Tes Pengetahuan Umum (knowledge), Tes Bakat Skolastik (skill), Tes Skala Kemantangan (attitude). CAT hadir hasil studi banding (bench mark) dari Negara- Negara yang telah mengunakan CAT misalnya Civil Service Commission di Filipina. Dikembangkan BKN    dengan  berbagai  perubahan  yang  disesuaikan  dengan  norma,situasi  dan  kondisi  system kepegawaian yang ada. Dengan tujuan implementasi CAT pada penerimaan CPNS adalah untuk mempercepat proses pemeriksaan dan laporan hasil ujian, menciptakan standarnisasi hasil ujian secara nasional, menerapkan standar nilai, dan mengindari kemungkinan adanya Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN) dalam proses seleksi CPNS.
Bertolak  dari  paparan  diatas  maka,  Daerah  yang  sudah  menerapkan  system  CAT  yang sukses  yaitu salah satunya Provinsi DKI  Jakarta. Pada tahun 2013, dengan formasi CPNS DKI Jakarta hanya diberi kuota sebanyak 1515 lowongan, hal ini sesuai yang diberikan Kemen PAN- RB. Untuk pendaftarannya  diakses melalui situs www.rekrutmen.jakarta.go.id. Hasil implementasi system CAT pada seleksi CPNS di DKI Jakarta terbilang sukses dan terhindar dari kecurangan.
Kenyataan sebelumnya  proses rekrutmen dengan system LJK terjadi peluang KKN dirujuk pada    jual  beli  jabatan  hal  ini    menyebabkan  kondisi  Indonesia  sangat  memprihatikan  dengan keadaan PNS yang berjumlah makin gemuk, kondisi ini terlihat dari jumlah PNS sampai dengan akhir tahun 2013 adalah 4,46 juta orang. Bahkan jumlah porsi PNS yang berpendidikan SD masih cukup besar  mencapai 1,58%, lebih besarnya dibandingkan dengan PNS berpendidikan S-3 yang hanya 0,21% (sumber: www,detik.com). jumlah  Pegawai yang besar tetapi kinerja tidak efektif. Juga memberatkan sebagian pemerintah daerah yang mengalokasikan lebih dari 50% APBD untuk anggaran belanja pegawai. Hal ini yang membuat dampak APBD mengalami ganguan deficit serta terhambatnya pembangunan daerah.
Adanya  permasalahan-permasalahan  yang  muncul  mengenai  pengelolaan  PNS  membuat pemerintah  melakukan  perubahan  dalam  rangka  meningkatkan  intensitas  kepegawaian  dengan mengeluarkan  UU  No.  5  Tahun  2014  tentang  Aparatur Sipil  Negara  yang  diharapkan  mampu menjawad  tantangan  dan  mengatasi  permasalahan  yang  ada.  lahirnya  undang-undang  ini  juga merupakan  langkah  nyata  pemerintah  yang  diambil  untuk  melakukan  reformasi  birokrasi  di indonesia yang tertuang dalam Rencana Jangka Menengah Nasional 2005-2025, serta peraturan presiden Nomor 18 tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi.
Ketentuan Nilai ambang batas  yang dipaparkan diatas adalah salah satu kunci yang harus dipeenuhi oleh para peserta CPNS tahun 2018 serta tahun 2019, dengan harapan mendapatkan
Volume 9 Nomor 1 Maret 2023
sumber  daya  manusia  memenuhi  kompetensi  dan  siap  dipaikain.  Namun  perlu  ketahui  bawa Tahapan ini banyak peserta yang tidak lolos, karena diangap passing grade yang ditentukan pada peraturan  Kemenpan  RB  tersebut  terlalu  tinggi.  Hal  ini  membuat  kekosongan  pada  lowongan formasi yang ada.
Mengapa terjadi penolakan kebijakan Nasional terkait CAT pada CPNS di provinsi Papua. Hal  ini  melihat  dari  sisi  geografis  Papua  sangat  unik  dibandingkan  dengan  wilayah  Indonesia lainnya, karena sebagian besar merupakan daerah pegunungan terjal dalam mendukung sarana- prasarana,  insprastruktur  jaringan  internet  yang  masih  minim  dan  terbatas,"    keadaan  dan keterbatasan  tersebut  telah  menyulitkan  pengembangan  Teknologi  Informasi  dan  Komunikasi untuk mendukung, pemerataan  implementasi kebijakan pemerintah pusat di pemerintah  daerah. Hal yang sama diungkapkan Kepala Bagian Media dan Pengaduan Masyarakat BKN, Yudhantoro Bayu  Wiratmoko  menjelaskan  bahwa  formasi  khusus  itu  diberikan  pemerintah  karena  faktor geografis  nya  berbeda.  Selain  itu,  Bayu  mengklaim  perlu  kearifan  lokal  di  Papua  untuk pengembangan  daerah  itu  sendiri.  "Di  sana  wilayahnya  sangat  luas  dan  perlu  perhatian  lebih khusus. Dan banyak yang perlu dikembangkan di sana seperti kebutuhan muatan lokal di sana sebab Indonesa punya ciri khas sendiri," (Sumber : CNNIndonesia.com pada Rabu (26/9).
Berdasarkan  beberapa  alasan  penolakan  diatas  dapat  menyimpulkan  bahwa  masyarakat yang menolak seleksi PNS dengan sistem CAT tersebut dapat disebabkan ketidak jelasan kebijakan pada tahap implementasi CAT CPNS di tingkat daerah. faktor lain., kenyataan selama ini orang papua diletakan  posisi  lemah  dengan  stigma  belum  mampu,  dan  belum  siap.  Akhirnya  mereka kehilangan kepercayaan diri dan tidak bisa ikut bersaing dengan daerah lain di indonesia.
Studi kebijakan merupakan sebuah taktik yang terencana dalam menyelesaikan masalah- masalah  yang  diusulkan  oleh  sekelompok  orang  atau  pemerintah  didalam  lingkungan  tertentu guna mencapai sebuah tujuan-tujuan yang diharapkan, implementasi kebijakan secara garis besar membahas tentang perumusan kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Namun dalam  hal  ini  penulis  mengambil  konsep  implementasi  kebijakan,  dikarenakan  implementasi kebijakan mungkin lebih penting dibandingkan dari pembuatan kebijakan itu sendiri dikarenakan apabila sebuah kebijakan tidak dilaksanakan hal itu akan menjadi sebuah arsip yang tersimpan dengan  rapih  tanpa  ada  hasilnya,  oleh  karena  itu  sebelum  membahas  tentang  konsep  dari implementasi,  penulis  terlebih  dahulu  mencoba  mennguraikan  berbagai  tentang  implementasi yang didapatkan dari berbagai sumber. Secara etimologis pengertian implementasi menurut Kamus Webster (dalam Wahab, 2010: 64) dijelaskan sebagai berikut: konsep implementasi berasal dari bahasa inggris yaitu to implement . Dalam kamus besar webster, to implement (mengimplementasikan) berarti to provide the means for carrying out (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); dan to give practical effect to (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu).
Berdasarkan pengertian ini maka dapat diketahui implementasi mengandung pengertian sebuah upaya atau proses untuk menjalankan sebuah keputusan tertentu. Dalam konteks studi mengenai kebijakan publik, makna dari implementasi ini bukanlah sekedar penerapan keputusan politik  menjadi  sebuah  aksi  nyata  yang  dapat  dirasakan  masyarakat  melainkan  juga  mencakup keputusan, konflik, dinamika masyarakat, dan apa yang didapat masyarakat dari sebuah kebijakan. Maka jika mengacu pada definisi implementasi ini, dapat diasumsikan kalau proses implementasi merupakan aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan.
Sedangkan menurut Tahjan (2008:24), menjelaskan bahwa secara estimologis implementasi dapat  dimaksudkan  sebagai  suatu  aktivitas  yang  bertalian  dengan  penyelesaian  suatu  pekerjaan dengan  penggunaan  sarana  (alat)  untuk  memperoleh  hasil.  Sehingga  bila  dirangkaikan  dengan
Volume 9 Nomor 1 Maret 2023
kebijakan  publik,  maka  kata  implementasi  kebijakan  publik  dapat  diartikan  sebagai  aktivitas penyelesaian  atau  pelaksanaan  suatu  kebijakan  publik  yang  telah  ditetapkan/disetujui  dengan penggunaan sarana untuk mencapai tujuan kebijakan.
Sedangkan  menurut  Lipsky  (dalam  Subarsono,  2011:88),  mengemukakan  mengenai implementasi  yaitu  sebagai  berikut  implementasi  melibatkan  usaha  dari policy  makers untuk mempengaruhi apa yang oleh Lipsky disebut “ street level bureaucrats ” untuk memberikan pelayanan atau  mengatur  perilaku  kelompok  sasaran  (target  group).  Untuk  kebijakan  yang  sederhana, implementasi  hanya  melibatkan  satu  badan  yang  berfungsi  sebagai  implementor,  misalnya kebijakan pengurangan kemiskinan di pedesaan, maka usaha-usaha implementasi akan melibatkan berbagai institusi, seperti birokrasi Kabupaten, Kecamatan, Pemerintah Desa .
Sedangkan  Lester  dan  Stewart  (dalam  Agustino,  2008:139),  memberikan  pandangan mengenai implementasi yaitu: “Bahwa Implementasi adalah suatu proses dan suatu hasil ( output ). Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir ( output ), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan  yang ingin diraih” .
Oleh karena itu implementasi dipahami juga sebagai suatu proses, output dan outcomes apa yang  di  utarakan  oleh  Lester  dan  Stewart  dalam  Kusumanegara,  (2010:  99),  sebagai  berikut: implementasi juga diartikan sebagai outputs , yaitu melihat apakah aktivitas dalam rangka mencapai tujuan  program  telah  sesuai  dengan  arahan  implementasi  sebelumnya  atau  bahkan  mengalami penyimpangan-penyimpangan. Akhirnya implementasi juga dikonseptualisasikan sebagai outcomes . Konseptualisasi ini terfokus pada akibat yang ditimbulkan dari adanya implementasi kebijakan, yaitu apakah implementasi kebijakan mengurangi masalah atau bahkan menambah masalah baru dalam masyarakat.
Berdasarkan berbagai pendapat di atas mengenai implementasi yang telah dikemukakan oleh para ahli maka penulis menarik sebuah kesimpulan bahwa impelentasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah proses rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi dilakukan setelah proses perumusan dan perencanaan yang telah tersusun dan sudah dianggap  layak  untuk  dilaksanakan.  Pengertian-pengertian  di  atas  memperlihatkan  bahwa  kata implementasi  bermuara  pada  aktivitas,  adanya  aksi,  tindakan,  atau  mekanisme  suatu  sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekadar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

## METHODS
Penelitian merupakan proses penerapan suatu pendekatan ilmiah untuk mengkaji sebuah masalah dengan tujuan untuk menemukan, membutikan dan mengembangkan pengetahuan yang diperoleh agar hasil dari penelitian tersebut dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi  masalah.  Nurbuko  dan  Achmadi  (2007:  13)  mengemukakan  bahwa  penelitian adalah usaha-usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran, dimana dalam usaha-usaha  itu  dilakukan  dengan  metode  ilmiah.  Sedangkan  metode  ilmiah  ialah  pengunaan proses berpikir deduktif-induktif untuk memecahkan masalah. Sejalan dengan pendapat tersebut, Nazir  (2005:  84)  menyatakan  bahwa:  penelitian  adalah  suatu  proses  mencari  sesuatu  secara sistematik dalam waktu yang lama dengan mengunakan metode ilmiah serta aturan-aturan yang berlaku.  Untuk  menerapkan  metode  ilmiah  dalam  praktek  penelitian  diperlukan  desain  atau model penelitian yang sesuai dengan kondisi, seimbang dengan dalam dangkalnya penelitian yang akan dikerjakan.
Volume 9 Nomor 1 Maret 2023
Selanjutnya  oleh  Nazir  (2011:  93)  menjelaskan  bahwa  desain  penelitian  adalah  semua proses  yang  diperlukan  dalam  perencanaan  dan  pelaksanaan  proses  penelitian.  Sedangkan Arikunto  (2010:  90)  menjelaskan  bahwa,  desain  penelitian  adalah  rancangan  yang  dibuat penelitian  sebagai  ancar-ancar  kegiatan  yang  akan  dilaksanakan.  Rancangan  digunakaan  untuk menentukan  metode  penelitian  yang  akan  menentukan  kadar  ilmiah  hasil  penelitian  sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
Metode merupakan suatu proses pengkajian masalah yang sistematis dan dilakukan secara ilmiah.  Hal  ini  sejalan  dengan  pendapat  Creswell  (dalam  Noor,  2012:  34)  menyatakan  bahwa ”Penelitian  kualitatif  sebagai  suatu  gambaran  kompleks,  meneliti  kata-kata,  laporan  terinci  dari pandangan  responden,  dan  melakukan  studi  pada  situasi  yang  alami.  Penelitian  kualitatif merupakan riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif”.
Denzin dan Lincoln (dalam Moleong, 2012: 5) menyatakan bahwa “Penelitian kualitatif adalah  penelitian  yang  mengunakan  latar  ilmiah,  dengan  maksud  menafsirkan  fenomena  yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada”. Kemudian Fraenkel & Wallen (dalam Creswell, 2013: 293) menyatakan bahwa: “penelitian kualitatif menekankan pada persepsi-persepsi dan pengalaman-pengalaman partisipan, dan cara-cara mereka memaknai hidup dan berfokus pada proses-proses yang terjadi, hasil dan outcome . Penelitian kualitatif secara khusus tertarik pada usaha memahami bagaimana sesuatu itu muncul. Tujuan penelitian kualitatif pada umumnya  mencakup  informasi  tentang  fenomena  utama  yang  dieksplorasi  dalam  penelitian, partisipaasi penelitian, dan lokasi penelitian”.
Silvernman  (dalam  Mulyadi,  2001:  156)    mengatakan  bahwa  salah  satu  ciri  penelitian kualitatif adalah bahwa tidak ada hipotesis yang spesifik pada saat penelitian dimulai, hipotesis justru dibanngun selama tahap-tahap penelitian, setelah diuji atau dikonfrontasikan dengan data yang diperoleh peneliti selama penelitian tersebut. Nazir (2005:54) menyatakan bahwa penelitian deskriptif  adalah:  “suatu  metode  dalam  meneliti  status  sekelompok  manusia,  suatu  objek,  set kondisi,  suatu  sistem  pemikiran  ataupun  suatu  kelas  peristiwa  masa  sekarang.  Tujuan  dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskriptif atau gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang disediki”.
Dalam  penelitian  ini  peneliti  memakai  desain  penelitian  deskriptif  kualitatif  untuk mendalami tingkat Analisis Data Sekunder Implementasi Kebijakan Sistem Computer Assisted Tes CAT Pada  Penerimaan  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  Di  Provinsi  Papua.  Peneliti  berusaha mendapatkan  gambaran  dari  keadaan  yang  berlangsung  secara  konkrit  sehinngga  dapat memperoleh data yang akurat untuk menganalisa fenomena yang diamati. Peneliti mengunakan teori model implementsi Van Meter dan Van Horn adalah sebagai berikut:  Standar dan Sasaran Kebijakan;  Sumber  Daya;  Komunikasi  Antar  Organisasi  Terkait  dan  Kegiatan  Pelaksanaan; Karakteristik Organisasi Pelaksana; Kecenderungan Pelaksana; Lingkungan Ekonomi Sosial Dan Politik.
Selanjutnya  untuk  melihat  faktor  yang  menghambat  dan  mendukung  Implementasi Kebijakan  Sistem Computer  Assisted  Test CAT  Pada  Penerimaan  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  di Provinsi  Papua,  dianalisis  dengan  mengunakan  dimensi  determinan  Gibson  (1992:  28),  adalah Lingkungan, Teknologi, Pilihan Strategi, Struktur, Proses dan Kebudayaan. Hasil analisis tersebut diharapkan akan memunculkan temuan-temuan baru, baik yang berupa fakta empirik baru, teori baru atau memperkuatkan teori yang telah ada.
Journal of Government, Social and Politics
Volume 9 Nomor 1 Maret 2023

## RESULT AND DISCUSSION

## Standar dan Sasaran Kebijakan
Tahapan  implementasi  kebijakan  tidak  akan  dimulai  sebelum  tujuan  dan  sasaran ditetapkan  terlebih  dahulu  yang  dilakukan  oleh  formulasi  kebijakan.  Dengan  demikian  tahap implementasi  kebijakan  terjadi  setelah  undang-undang  ditetapkan  dan  dana  disediakan  untuk membiayai  implementasi  kebijakan  tersebut.  Satndar  dan  sasaran  kebijakan  merupakan  faktor- faktor  yang  menentukan  kinerja  kebijakan  dan  indikator  kinerja  merupakan  hal  yang  penting dalam  kebijakan  publik,  indikator  kinerja  menjadi  apakah  standar  dan  sasaran/tujuan  telah direalisasikan.
Implementasi kebijakan bisa jadi gagal ketika para pelaksan tidak sepunuhnya menyadari perlunya  standar  dan  tujuan  kebijaka.  Satandar  atau  tujuan  kebijakan  memiliki  hubungan  erat dengan disposisi para pelaksana, oleh sebab itu pemahaman para pelaksana terhadap standar dan tujuan kebijakan juga merupakan hal yang penting untuk di ketahui. Hal ini dapat dimengerti bahwa standar yang telah ditetapkan tidak hanya dipahami dan dilakukan, namun menyangkut bagaimana tujuan kebijakan dapa dicapai. Karena tidaklah berarti jika dalam kebijakn yang hanya dapat melaksanakan standar yang telah ditetapkan namun tujuan kebijakan tidak dapat dicapai.
Untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, diperlukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang professional, serta membangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki integritas,  profesional, netral dan  bebas  dari  intervensi politik,  bersih dari  praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, (KKN) serta mampu menyelenggarakan  pelayanan publik bagi  masyarakat dan mampu  menjalankan  peran  sebagai  unsur  persatuan  dan  kesatuan bangsa  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang - Undang  Dasar  1945.
Seiring dengan paran diatas maka, pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun  2003  tentang  Kebijakan  dan  Strategi  Nasional  Pengembangan E-Goverment. Salah  satu pengembangan E-Goverment yang  dilakukan  adalah  implementasi  sistem Computer  Assisted  Test (CAT) yang  dikembangkan    Badan  Kepegawaian  Negara.  Langkah  tersebut  untuk  mewujudkan efisiensi,  efektivitas,  transparansi  dan  akuntabilitas  penyelenggaraan  pemerintahan,  khususnya dalam melaksanakan Proses Rekrutmen atau seleksi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Implementasi  kebijakan  Sistem Computer  Assisted  Test  (CAT) pada  Penerimaan  Pegawai Negeri  Sipil  (PNS)  di  Pemerintah  Provinsi  Papua.  Dilaksanakan  berdasarkan  Peraturan  Badan Kepegawaian  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  2018  Tentang  Prosedur Penyelenggaraan Seleksi dengan Metode Computer Assisted Test Badan Kepegawaian Negara, bahwa; Untuk melaksanakan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (PNS), seleksi masuk sekolah kedinasan ikatan dinas, seleksi pengembangan karier, dan seleksi selain Aparatur Sipil Negara (ASN) yang objektif,  transparan,  akuntabel  dan  bebas  dari  korupsi,  kolusi  dan  nepotisme  (KKN),  perlu menggunakan metode Computer Assisted Test.
Terwujudnya manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang objektif, transparan, akuntabel dan  bebas  dari  korupsi,  kolusi  dan  nepotisme.  Perlu  mengukur  kompetensi  Dasar  CPNS.  Hal tersebut  Berdasarkan  Peraturan    Menteri    Pendayagunaan    Aparatur  Negara  Dan  Reformasi Birokrasi Tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018. Pasal 3 Nilai ambang batas Seleksi Kompetensi Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 (dua) yaitu:  143 (seratus empat puluh tiga) untuk Tes Karakteristik Pribadi; 80 (delapan puluh) untuk Tes Intelegensia Umum; dan 75 (tujuh puluh lima) untuk Tes Wawasan Kebangsaan.
Volume 9 Nomor 1 Maret 2023
Berkenaan dengan hal tersebut diatas, dalam rangka memenuhi peraturan Peraturan Badan Kepegawaian  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  2018  Tentang  Prosedur Penyelenggaraan Seleksi dengan Metode Computer Assisted Test Badan Kepegawaian Negara. Dan Peraturan    Menteri    Pendayagunaan    Aparatur  Negara  Dan  Reformasi  Birokrasi  Tentang  Nilai Ambang  Batas  Seleksi  Kompetensi  Dasar  Pengadaan  Calon  Pegawai  Negeri  Sipil  Tahun  2018. Dapat  diimplementasikan  di  Pemerintah  Daerah  Provinsi  Papua,  pada  tahapan  ini  Kejelasan Sasaran Kebijakan Pemerintah Pusat dalam penerimaan CPNS berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan.
Berdasarkan  penelusuran Data Sekunder dan Dokumen yang diperoleh peneliti tentang sasaran  dan  tujuan  kebijakan  implementasi  kebijakan  sistem Computer  Assisted  Test (CAT) pada penerimaan Pegawai Negeri Sipil di Provinsi Papua. (dalam hal ini peneliti akan membahas secara umumnya Pemerintah Provinsi Papua dari 29 Kabupten/Kota. di akomodir Bandan Kepegawaian Negara  IX Provinsi Papua). Berdasarkan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, salah satu tugas Badan Kepegawaian Negara adalah mengendalikan seleksi calon  Pegawai  Aparatur  Sipil  Negara,  dengan  Metode Computer  Assisted  Test  (CAT). Computer Assisted  Test  yang  selanjutnya  disingkat  CAT  adalah  suatu  sistem  seleksi  dengan  alat  bantu komputer  yang  digunakan  untuk  mendapatkan  lulusan  yang  memenuhi  standar  minimal kompetensi.
Pemerintah  Daerah  Provinsi  Papua  melalui  Badan  Kepegawaian  Negara  (Kanreg  IX Jayapura),  telah  mengimplementasikan  sistem Computer  Assisted  Test pada  penerimaan  Pegawai Negeri  Sipil.  Pemerintah  Menetapan  Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  Dan Reformasi Birokrasi Tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018. Pasal 1 Penetapan kebutuhan secara Nasional tahun  2018  yaitu Zero  Growth. Total  alokasi  penetapan  kebutuhan  untuk  Instansi  Pusat  dan Daerah sejumlah 238.015 (dua ratus tiga puluh delapan ribu lima belas) dengan rincian: Instansi Pusat sebanyak 51.271; dan Instansi Daerah sebanyak 186.744. Berdasarkan Kuota CPNS secara nasional diatas, maka Papua mendapatkan jatah 6.600 orang, dengan tambahan formasi guru dan kesehatan. Nantinya, 80% persen dari jatah itu dikhususkan untuk Orang Asli Papua (OAP) dan sisanya 20% untuk non-OAP.
Pengadaan  Calon  Pegawai  Negeri  Sipil  Formasi  Umum  Tahun  2018  Pada  Pemerintah Provinsi  Papua  yang  Diselenggarakan  dalam  tahun  Anggaran  2019  Berdasarkan  Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 510  Tahun  2018  Tanggal  30  Agustus  2018  tentang  Formasi  Umum  Pegawai  Negeri  Sipil Pemerintah Provinsi Papua akan melaksanakan seleksi penerimaan CPNS Formasi Umum Tahun 2018 pada Pemerintah Provinsi Papua dan Keputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/97/Tahun 2019  Tentang  Pembentukan  Panitia  Pelaksana  Kegiatan  Penyaringan  dan  Penerimaan  Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah formasi umum tahun 2018 dilingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2019 yang diselenggarakan dalam tahun anggaran 2019 dengan ketentuan sebagai berikut;
Alokasi  Formasi  Pemerintah  Provinsi  Papua  membutuhkan  sebanyak  6.600  Formasi dengan alokasi sebagai berikut : 1. 80% alokasi formasi untuk Orang Asli Papua. 2. 20% alokasi formasi untuk Orang Non Papua. 3. Khusus untuk Formasi Teknis Lainnya hanya dapat dilamar oleh putra-putri Asli Papua
Tahapan Pengumuman  tersebut berisi Tahapan Seleksi CPNS Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2019 yang terdiri dari 3 (tiga) tahap dengan sistem gugur meliputi Seleksi Administrasi, Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) menggunakan Computer Assisted Test (CAT) dengan bobot 40%,
Volume 9 Nomor 1 Maret 2023
dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) menggunakan Computer Assisted Test (CAT) dengan bobot 60%.
Pemerintah  menegaskan  seleksi  seleksi  kompentensi  Bidang  CPNS  diwajidkan  dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi  Nomor 36 Tahun 2018 Tentang  Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai  Negeri  Sipil  Tahun  2018  pada  lampiran  1  huruf  I  (No.  3  Seleksi  Kompetensi  Bidang, (bagian 11) disebutkan bahwa: Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang di Instansi Daerah wajib menggunakan CAT;
Sebelum seleksi kompetensi dasar dan kompetensi bidang, Seleksi administrasi telah dilalui para peserta seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) selanjutnya dalam tahap seleksi kompetensi dasar (SKD). SKD dilaksanakan dengan menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT), dan tahap  selanjutnya  yakni  seleksi  kompetensi  bidang  (SKB),  dengan  mengunakan  jarring  LAN  di setiap instansi pusat dan daerah. Pemerintah menerapkan  seleksi berbasis sistem CAT merupakan salah satuh penerapan sistem e-government.
CAT merupakan tes dalam seleksi CPNS berbasis komputer, dimana nilai dapat dimonitor langsung  oleh  masyarakat  umum  saat  peserta  mengerjakan  soal  atau  usai  tes.  Dengan  hadirnya CAT sejak tahun 2013, diharapkan negara mendapatkan sumber daya manusia yang profesional. CAT  adalah  suatu  metode  seleksi  dengan  alat  bantu  komputer  yang  digunakan  untuk mendapatkan standar minimal kompetensi dasar yang digunakan dalam seleksi CPNS. Tujuannya untuk  memperoleh    ASN  yang  profesional,  memiliki  nilai  dasar,  dan  etika  profesi  dalam melaksanakan  tugas  pelayanan  publik,  tugas  pemerintahan,  dan  tugas  pembangunan.(sumber: menpan.go.id).
Beberpa prinsip dan tujuan pengadaan telah dijabarkan diatas. Sama Hal dengan pendapat Nitisemito (1996:36) bahwa tujuan dilaksanakan proses seleksi adalah untuk mendapatkan pegawai yang tepat (the right man in the right place). Dalam proses seleksi menurutnya harus bisa mendapatkan tenaga kerja yang tepat dalam posisi yang tepat pula. Pendapat ini mengispirasi bahwa di sektor pemerintahan dalam pengadaan dan rekruitmen CPNS perlu dilaksanakan secara ketat, selektif, dan  transparan  sehingga  siapa  saja  yang  mengikuti  dan  berkesempatan  menjadi  CPNS  sangat terbuka lebar.
Pemerintah  berkomitment  membuka  formasi  CPNS  tahun  ini  merupakan  suatu  hal terpenting  dalam  melaksanan  pengelolaan  Manajemen  Pegawai  Negeri  Pusat  dan  daerah.  Sejak awal  tahun  2015  hingga  tahun  2016  Kepemimpinan  Presiden  Jokowi  Widodo.  Menetapkan kebijakan rekruitmen sekali lima tahun kedepan. Hal ini menjadi dasar penyelenggaraan CPNS tahun  ini  dengan  menjaga  kelangsungan  pelayanan  kepada  masyakat.  Berdasarkan  ASN  yang memasuki  usia  pensiunan  dan  meninggal,  mengakibakan  kekosongan  pada  birokrasi pemerintahan.
Implementasi CAT di provinsi Papua menjadi pertimbangan pemerintah papua. Dengan alasan kurang kesiapan-kesiapan yang mendukung implementasi CAT.  Pada akhirnya kebijakan pemerintah  terkait  kewajiban  mengunakan  CAT  pada  CPNS  tidak  berjalan  optimal  di  tahap pelaksaan di daerah, banyak event-ivent yang timbul oleh masyarakat atau para pimpinan daerah, hal ini menjadi penghambat implementasi CAT dipapua.
Berdasarakan data yaitu penelitian mengenai pelaksanaan Seleksi CPNS yang dilakukan oleh Fitriana (2017) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa: “pelaksanaan Rekrutmen CPNS Kabupaten Paser di Kantor Badan Kepegawaian Daerah sudah berjalan dengan baik namun masih terdapat  hambatan  yang  dihadapi  seperti  adanya  kesalahan  dari  panitia  pelaksana  dalam
Volume 9 Nomor 1 Maret 2023
penginputan data mengenai pelamar yang lulus atau tidak lulus, dan masih kurangnya komunikasi mengenai informasi pelaksanaan rekrutmen CPNS di Kantor BKD Kabupaten Paser ke daerah- daerah terpencil sehingga calon pelamar yang ada di daerah terpencil banyak yang tidak mengetahui tentang adanya perekrutan CPNS”.
Kejelasan  kebijakan  sangat  diperlukan  dalam  hal  efektifitasnya  pelaksanaan  program- program. Dan kejelasan terkait peraturan-peraturan yang menjadi dasar penyelengaraan.  Lestari dkk (2018) menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi seleksi dan penempatan CPNS adalah Peraturan Pemerintah terkait formasi untuk memenuhi formasi yang wajib yaitu 5% dari seluruh formasi Provinsi Riau untuk S1 semua jurusan dan faktor waktu pelaksanaan seleksi.

## Sasaran Kebjakan
Dalam  rangka  melaksanakan  amanat  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2014  tentang Aparatur Sipil Negara ke arah terwujudnya manajemen Aparatur Sipil Negara berdasarkan sistem merit, yang selanjutnya menjadi basis dalam mewujudkan birokrasi berkelas dunia.
Penyelenggaraan Seleksi CPNS Tahun 2018 Permasalahan teknis dalam penyelenggaraan seleksi  CPNS  terkait  perencanaan,  persiapan,  waktu,  koordinasi,  dan  panitia  seleksi.  Hal  ini menimbulkan persepsi kurang positif yang terjadi dalam masyarakat berkaitan image pelayanan publik (seleksi CPNS) yang terkesan belum maksimal, dimana beberapa instansi masih terkendala dengan  infrastruktur  dan  komponen  fasilitas  penyelenggaraan  seleksi  Computer  Assisted  Test (CAT). Di Yogyakarta pemerintah menunda tes seleksi CPNS akibat sarana komputer yang tidak tercukupi, dari 2000 peserta yang akan mengikuti tes Computer Assisted Test (CAT) hanya 240 unit  komputer  yang  disediakan  oleh  panitia  penyelenggara,  namun  demikian  dapat  diatasi komputer tambahan yang disediakan baru tiba di lokasi satu hari sebelum pelaksanaan ujian CAT (Mustaqim, 2018:26). Permasalahan infrasturuktur lainnya berasal dari server, hal ini dapat dilihat dari  postingan  pendaftar  di  akun  resmi  twitter  BKN,  dimana  beberapa  pendaftar  mengalami kesulitan  saat  mengakses  website  yang  beberapa  kali  mengalami down  server sehingga  proses pendaftaran akun membutuhkan tambahan periode waktu pendaftaran.
Volume 9 Nomor 1 Maret 2023
Kebijakan Jaringsan Internet Untuk Mendukung Implementasi Sisten Computer Assisted Test Pada Penerimaan Pagawai Negeri Sipil Dii Provinsi Papua Berdasarkan Analisis Data Sekunder Penerimanan CPNS secara Nasional Oleh Badan Kepegawaian Negara BKN mengunakan satu formulasi baru dengan aplikas sistem Computer Assisted Test  (CAT) dan diberlakukan untuk semua  provinsi  maupun  kementrian  dalam  merekrutmen  Aparatur  Sipil  Negara.  Upaya  yang dilakukan  oleh  BKN  untuk  menghindari  berbagai  persoalan,  permainan  buruk  selumnya, penerimaan calon ASN dengan pemberkasan bentuk sistem ofline.
Sebelumnya pemerintah meyelenggarakan seleksi dengan metode tertulis dan penilian secara  tertutup  oleh  organisasi  bersangkutan.  Seiring  dengan  pesatnya  ilmu  pengetahuan  dan teknologi (IPTEK) dan perkembangan informasi dan komunikasi maka berkembang pulu, salah satu organisasi pemerintah yang telah menerapkan sistem  seleksi Berbasis Computer adalah Badan Kepegaaian Negara (BKN).
Kebijakan tersebut diberlakukan untuk secara umum bagi pemerintah dalam Penerimaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dimana secara khusus dikelolah oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi birokerasi. (MEMPAN-RB) dalam Implementasi aplikasi CAT Pemerintah Provinsi Papua, resmi memulai pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) untuk Tes CPNS Formasi tahun 2018 pada Rabu 19 Juni 2019.
Penerimaan PNS mengunakan aplikasi CAT Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Papua mengalami  problem  akibat  keterbatasan  jaringan  internet  dan  kurangnya  ketersedian  sarana perasarana computer, serta peserta yang masih awam dalam mengunakan computer secara online, hal  tersebut  menjadi  pertimbanggan  besar  bagi  pemerintah  dalam  melaksanakan  perekrutmen mengunakan aplikasi CAT.
Persolan  lain  adanya  penolakan  dari  warga  papua  terhadap  pengunaan  aplikasi  CAT, karena  jaringan  internet  yang  tidak  memadai  maka 75  persen  wilayah  pegunungan  tidak  bisa menerapkan  sistem  online,  sehingga  akan  merugikan  rakyat  Papua  yang  ingin  ikut  test.  Selain konsekuensi  dari  pada  moratorium  yang  cukup  lama  sehingga  pencari  kerja  sudah  menumpuk dipapua  (sumber:www.papua.today.com)  Persolan  lain  pembatasan  jaringan  internet  dilakukan oleh pemerintah dalam mengotrol situasi politik.
Penolakan tersebut direspon baik oleh pemerintah daerah dengan pertimbangan kondisi geogerafis  dan  sarana  prasarana  yang  dimiliki  oleh  pemerintah  dalam  melaksanakan  kebijakan, dengan  ofline.  Kebijakan  tersebut  Sebagian  masyarakat  menilai  akan  adanya  kepentingan- kepentingan terselubung dalam menyeleksi ASN dipapua. Dengan keterbasan akses yang dialami oleh  Pemerintah  daerah  akibat  pembatasan  jaringan  internet  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah Pusat  dalam  hal  ini  kementrian  Kominfo,  dan  belum  adanya  kebijakan  implementasi  internet secara menyeluruh.

## CONCLUSION
Berdasarkan  penelusuran Data Sekunder dan Dokumen yang diperoleh peneliti tentang implementasi kebijakan sistem Computer Assisted Test (CAT) pada penerimaan Pegawai Negeri Sipil di Provinsi Papua. Dalam hal Kesiapan pelaksanaan  Implementasi Kebijakan Sistem Computer Assisted Test (CAT) Pada Penerimaan  Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah  Provinsi Papua. Sejak  menetapkan  kebijakan  rekruitmen  CPNS  Belum  berjalan  optimal  karena  sumber-sumber daya  yang  mendukung  pelaksanaan  CAT  menjadi  hambatan.  Dan  sementara  itu  kondisi lingkungan lingkungan yang menjadi faktor kendala implementasi sistem CAT. Untuk melihat
Volume 9 Nomor 1 Maret 2023
proses implementasi kebijakan dalam peneliti ini peneliti mengunakan model Van Meter dan Van Horrn.
Pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi  Nasional  Pengembangan E-Goverment. Salah  satu  pengembangan E-Goverment yang dilakukan adalah implementasi sistem Computer Assisted Test (CAT) yang dikembangkan  Badan Kepegawaian Negara. Langkah tersebut untuk mewujudkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam melaksanakan Proses Rekrutmen atau seleksi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Implementasi kebijakan  sistem Computer Assisted Test (CAT)  merupakan alat bantur Computer  yang  diggunakan  dalam  seleksi  Kompetensi  dasar  dan  kompotensi  bidang    CPNS. Hadirnya sistem CAT sejak tahun 2013, tersebut Negara mendapatkan sumberdaya Aparatur Siapil Negara berdasarkan kompetensi yang dibutuhkan suatu organisasi pemerintahan. Nanum perlu kita  ketahui  bahwa  implementasi  sistem  CAT  didkung  dengan  jaringan  internet    yang  baik. Berdasarkan  analisis  data  sekunder  dalam  penelitian  yan  menjadi  sukses  atau  tidaknya implementass  CAT  adalah  akses  jaringan  internet  yang  dapat  menghubungkan  semua  aktivitas pemerintah dalam penerapan e-government . Disetiap  kabupaten kota.
Pemenuhan  jaringan internet terbatas sehingga setiap kebijakan tidak dapat berjalan secara berimbang dengan  kapasitas daya saing yang rendah harus adanya alat pendukung dalam kebijakan selanjutnya agar meberikan peluang terhadap masyarakat, sebab fasilitas jaringan yang baik dapat membantu  para  peserta  ASN  mengikuti  CAT  dengan  efektif.  Pentinganya  prencanaan  secara berjenjang agar satu indicator tidak mempengaruhi indicator lainya.

## REFERENCES
Agustino, Leo, 2008. Dasar – Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
Arikunto, Suharsimi, 2010, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
Ahmadi dan Hermawan. 2013. E-Business & E-Commerce. Yogyakarta: hlm68.
Bangun, Wilson. 2012. Manajemen sumber daya manusia. Jakarta Erlangga.
Creswell, John W, 2013, Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan  Mixed Edisi Ke- 3, Pustaka Belajar, Yogjakarta.
Davis, Gordon, 2002. Kerangka Dasar Sistem Informasi Manajemen Bagian 1 Pengantar. Jakarta: Pustaka Binamaan Pressindo.
Gulo, 2007, Metodologi Penelitian. Grasindo Jakarta.
Hamdi,  Muchlis,  2015,  Kebijakan  Publik  Proses,  Analisis  dan  Pasrtisipasi.  Ghailia  Indonesia. Bogor.
Horoepoetri,  Arimbi,  Achmad  Santosa,  2003,  Peran    Serta  Masyarakat  dalam    Mengelola Lingkungan. Jakarta: Walhi.
Islamy, Irfan, 2007, Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara, Bumi Aksara, Jakarta.
Kusumanegara, Solahudin, 2010, Model dan Aktor dalam Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta : Penerbit Gava Media,Yogyakarta.
Volume 9 Nomor 1 Maret 2023
Loudon, Kenneth, C. dan Loudon, Jane. P.  2008. Sistem Informasi Manajemen, Jakarta:   Salemba Empat.
Marwansyah.2012. Manajemen Sumber Daya Manusia Edisi Kedua : Bandung Alfabeta.
Moleong,  Lexy  J,  2012,  Metode  Penelitian  Kualitatif  Edisi  Revisi,  PT  Remaja  Rosdakarya,
Bandung.
Mondy,  R.  Wayne.  2008.  Manajemen  Sumber  Daya  Manusia,  Jilid  1  Edisi  10,  Wibi  Hardani: Jakarta Erlangga.
Mcleod, Rayman. 2004.  Sistem Informasi Manajemen.  Jakarta: PT Indeks.
Muammar  Himawan. 2004, Pokok-Pokok Organisasi Modern. Bina Ilmu. Jakarta.. hlm. 51.
M. Faisal, Sistem Informasi Manajemen Jaringan. Malang: UIN - Malang Press, 2008.
Malayu Hasibuan, 2003. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara.
Muttalib, M.A & Mohd, Akbar Ali Khan, Theory  of Llocal Government , MIPI Jakarta, 2013
Nugroho,  Riant,  2011, Pablic  Policy Dinamika  Kebijakan  –  Analisis  Kebijakan  –  Manajemen Kebijakan, Alex Media Komputindo. Jakarta.
Noor, Juliansyah, 2012, Metodologi Penelitian, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
Norbuko, Cholid dan Abu Achmadi, 2007, Metodologi Penelitian, Bumi Aksara, Jakarta.
Nazir, Mohammad, 2005, Metode Penelitian, Ghalia Indonesia, Bogor.
Nazer, Moh, 2011, Metode Penelitian, Ghalia Indonesia, Bogor.
Rangkuti,  Freddy,  Teknik  Membedah  Kasus  Bisnis  Analisis  SWOT,  Gramedia  pustaka  Utama, Jakarta, 2016.
Rivai, Veithzal. 2005. Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan Dari teori Ke Praktik.
Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
Ryaas Rasyid. 2002, Menolak Resentralisasi Pemerintahan.  Jakarta Milennium Publisher.
Rees,David dan Mc Bain. 2007. People Management : Teori dan Strategi, Tantangan dan Peluang, Tri Wibowo, Jakarta : Kencana
Sugiyono, 2012, Memahami Penelitian Kualitatif, Alfabeta, Bandung.
Satori, Komariah, 2013. Metodologi Penelitian Kualitatif. CV. Alvabeta. Bandung.
Sadjijono,  2008,  Memahami  Beberapa  Bab  Pokok  Hukum  Administrasi,  Laksbang  Pressindo. Yogjakarta.
Syafiie, Inu Kencana, 2009, Pengantar Ilmu Pemerintahan. PT. Refika Aditama. Bandung.
Subarsono, 2011, Analisis Kebijakan Publik, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
Susipto,  2013.  Sistem  Informassi  Manajemen  Berbasis  Tren  Teknologi  dan  Informasi.  Serang: Sahaya Minolta.
Subekti, Akhmad dan Jauhar, Mohammad. 2012. Pengantar Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM). Jakarta : Prestatasi Pustaka Jakarta
Volume 9 Nomor 1 Maret 2023
Sulistiyani,  Ambar  Tegur  dan  Rosidah.  2009.  Manajemen  Sumber  Daya  Manusia.  Jogjakarta  :

## Garha Ilmu
Soerjono Suekamto, 2009, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta: Rajawali Pers.
Sarwono, 2002, Perilaku Sosial Individu dan  Teori-Teori psikolog Sosial. Jakarta: Balai Pustaka.
Silalahi. Ulber, 2011. Asas Asas Manajemen. Bandung: Refika Aditama Subagyo P. Joko. 2011.
Metdologi Penelitian Dalam Teori dan Praktik. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
Siagian, Sondang P. 2011. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta : Bumi Aksara.
Sedarmansyanti. 2007. Manajemen Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Bandung : Refika Aditama.
Tahjan, H. 2008,  Implementasi Kebijakan Publik., RTH, Bandung,
Tjokroamidjojo.  B,  2000,  Pengantar      Administrasi      Pembangunan,      PT.      Pustaka    LP3TS Indonesia, Jakarta.
Tachjan. H, Implementasi Kebijakan Publik, Bandung : AIPI, 2006.
Wasistiano, Sadu, 2015, Metodologi Ilmu Pemerintahan. IPDN Press. Sumedang.
Wahab, Abdul, Solichin, 2010,  Analisis Kebijaksanaan. PT. Bumi Aksara, Jakarta
Winarmo,  Budi,  Teori  dan  Proses  Kebijakan  Publik  (Teori,  Proses,  dan  Studi  Kasus),  CAPS, Yogyakarta. 2002, hal 158
Widjaja A.W, 2006. Administrasi Kepegawaian. Jakarta: Rajawal
Widodo Joko. Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik.
Malang: Bayumedia Publishing. 2011 hal 96-97
S.F. Marbun, Ringkasan Disertasi Eksistensi Asas-asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan yang layak  dalam  menjelmkan  pemerintahan  yangbaik  dan  bersih.  Universitas  Padjajaran. Bandung.2001.
Husen  Husaeni.  2013  “Optimalisasi  Implementasi  Kebijakan  Penataan  Ruang  Di  Kota  Banjar” (Studi Kasus di Kecamatan Langensari)
Febrina Wulandari. 2014,  “Implementasi Metode Computer Assisted Test (CAt) Pada Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil Di Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Surabaya”
Ni Made Sri Astuti. 2016, “Implementasi Sistem Computer Assisted Test (Cat) Dalam Rekrutmen Pegawai Guna Menghasilkan Pegawai Yang Berkualitas di Kabupaten Kapuas Hulu”
Zainal,  Z.,  &  Zeriand,  D.  (2022).  Good  Governance  in  Corporate  Social  Responsibility  (CSR) Program at Siak Regency. Jurnal Ilmiah Peuradeun , 10 (3), 763-782.
Zainal, Z. (2023). Policy Formulation Of Expansion And Change Status Of Kelurahan To Village In  Kampar  District  Riau  Province. Management  Studies  and  Entrepreneurship  Journal (MSEJ) , 4 (2), 687-696.
Zainal, Z., & Cahyadi, M. (2023). Collaboration Governance In Development Of Tourism Objects In  Kampar  Regency  Riau  Province. Management  Studies  and  Entrepreneurship  Journal (MSEJ) , 4 (2), 736-744.