Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 3
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat                                   ISSN: 2622-691X (online) Submitted 1 Agustus 2022, Reviewed 15 Agustus 2022, Publish 30 Agustus 2022 (595-604)

## IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN SANTUNAN DAN BANTUAN SOSIAL UNTUK KORBAN BENCANA ALAM
(Studi Penelitian Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karangasem)
Cokorda Putra Indrayana 1 , Cok Gde Agung Kusuma Putra 2
Universitas Ngurah Rai, Denpasar, Indonesia 1,2
E-mail: cokindra.fisip@unr.ac.id

## ABSTRAK
Bencana  alam  terjadi  dikarenakan  adanya  perubahan  pada  alam,  yang berlangsung  perlahan  perlahan  maupun  ekstrim.  Penanganan  sebuah  bencana memerlukan payung hukum yang jelas dalam penerapan implementasipemberian bantuan  sosial.  Seperti  halnya  Implementasi  Peraturan  Bupati  Karangasem No.14  tahun  2016  dimana  dijelaskan  bahwa  dalam  membantu  meringankan korban  bencana  baik  kerugian  materi  maupun  psikis  bagi  seseorang  ataupun bagian dari kelompok tertentu maka pemerintah daerah terjadinya bencana wajib memberikan  bantuan  sosial  maupun  santunan  bagi  korban  bencana  yang  sudah terencana  dengan  baik  serta  bantuan  lain  yang  sifatnya  stimulant  seperti perbaikan  sarana  maupun  fasilitas  umum.  Peneliti  memilih  model  implementasi dari  Pendekatan  Merilee  S.  Grindle  yang  dikenal  dengan  Implementation  as  A Political and Administrative Procces. terdiri dari 2 variabel yang imempengaruhi yaitu  keberhasilan    suatu  implementasi  kebijakan  publik  yakni  dapat  diukur berdasarkan  proses  pencapaian  hasil  akhirnya  (outcomes)  yakni  tercapai  atau tidaknya tujuan dari implementasi tersebut.  Dalam studi kasus ini implementasi dari  Peraturan  Bupati  Karangasem  No.14  tahun  2016  pada  intinya  sudah berjalan  dengan  cukup  baik  sesuai  dengan  maksud  dan  tujuan  yang  tertuang pada peraturan tersebut.
Kata Kunci : Implementasi, Santunan dan Bantuan, Korban Bencana Alam.

## ABSTRACT
Natural  disasters  occur  due  to  changes  in  nature,  which  take  place  slowly  or extreme.  Handling  a  disaster  requires  a  clear  legal  umbrella  in  the implementation  of  the  provision  of  social  assistance.  As  is  the  case  with  the Implementation  of  the  Karangasem  Regent  Regulation  No.  14  of  2016  which explains  that  in  helping  to  relieve  disaster  victims,  both  material  and psychological losses for a person or part of a certain group, the local government in the event of a disaster is obliged to provide social assistance and compensation for  disaster  victims  that  have  been  well  planned.  as  well  as  other  stimulant
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 3
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat                                   ISSN: 2622-691X (online) Submitted 1 Agustus 2022, Reviewed 15 Agustus 2022, Publish 30 Agustus 2022 (595-604)
assistance such as repairing public facilities and facilities. The researcher chose the  implementation  model  of  the  Merilee  S.  Grindle  Approach,  known  as Implementation as A Political and Administrative Process. Consists of 2 variables that  are;  influence  the  success  of  a  public  policy  implementation  that  can  be measured based on the process of achieving the final results (outcomes), namely whether  or  not  the  objectives  of  the  implementation  are  achieved.  In  this  case study, the implementation of the Karangasem Regent's Regulation No. 14 of 2016 has in essence been running quite well in accordance with the aims and objectives set out in the regulation.
Keywords : Implementation, Compensation and Aid, Victims of Natural Disasters.

## PENDAHULUAN
Indonesia merupakan wilayah
yang memiliki potensi serta intensitas kejadian bencana i cukup i tinggi i baik bencana alam, non alam i maupun bencana i sosial. Hal demikian tentunya pantas untuk dipedulikan, mengingat akibat yang ditimbulkan oleh suatu
kejadian bencana memiliki dampak yang luas, i baik i secara sosial, psikis, ekonomi, i bahkan i politik. i Bencana i Alam i adalah i bencana yang  diakibatkan  oleh  peristiwa  atau serangkaian  peristiwa  yang  disebabkan oleh  alam  antara  lain  berupa  gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan,  angin  topan,  dan  tanah longsor.  Salah  satu  fungsi i pemerintah dalam hal ini adalah dengan menanggulangi dan memulihkan kondisi i masyarakat i akibat i bencana. Sebagai i daerah i rawan i bencana, maka pemerintah membentuk Badan Nasional i Penanggulangan i Bencana (BNPB)  sebagai  perpanjangan  tangan pemerintah i dalam i hal i menanggulangi bencana, BNPB pun dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor
8 tahun 2008 tentang Badan Nasional
Penanggulangan Bencana. Pembentukan BNPB merupakan realisasi pasal 10 ayat (1) i Undang
Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan
Bencana dan Peraturan i Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pembentukan i BPBD.
Proses i awal pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dilakukan pada tahun 2009 melalui Peraturan i Bupati Karangasem Nomor 37 Tahun 2009, tanggal 26 Oktober 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karangasem. Dalam hal ini penjelasan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karangasem adalah i perangkat i daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas i dan i fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana di Kabupaten i Karangasem. Dalam i hal i ini i Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karangasem dibentuk dari suatu kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 3
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat                                   ISSN: 2622-691X (online) Submitted 1 Agustus 2022, Reviewed 15 Agustus 2022, Publish 30 Agustus 2022 (595-604)
penanggulangan  bencana  serta  upaya dalam  percepatan  penanggulangannya, dalam rangka percepatan penanggulangan bencana di Kabupaten Karangasem perlu dilakukan koordinasi antar lintas sektor i dan
lintas pemangku kepentingan secara terpadu dan berkesinambungan.
Sesuai  dengan  uraian  di  atas,
maka  sangat  diperlukan  dasar  hukum atau  payung  hukum  di  dalam  proses awal permohonan bantuan sosial sampai  proses  pemberian  bantuan  ke masyarakat korban bencana baik perorangan  maupun  fasilitas  umum yang  bantuan  sosialnya  sifatnya  tak terencana  yang  khususnya  yang  akan dibantu  oleh  Pemerintah  Kabupaten Karangasem melalui i Badan Penanggulangan i Bencana i Daerah Kabupaten i Karangasem. Terkait dengan terbitnya Peraturan Bupati Karangasem Nomor
14 Tahun 2016 tentang pemberian
santunan dan  bantuan  sosial  untuk korban  bencana  alam  di  Kabupaten Karangasem, sudah berpedoman kepada  Undang  Undang  dan  Peraturan yang  hirarkinya  lebih  tinggi  sebagai payung hukum agar pemberian
santunan  dan  bantuan  kepada  korban bencana  tidak  mengalami  kendala  dan hambatan  di  dalam pelaksanaannya . Undang Undang dan Peraturan tersebut diantaranya seperti :
1. Undang i undang i Nomor i 24 i Tahun 2007 i tentang i Penanggulangan
Bencana,
2. Undang i undang i Nomor i 11 i Tahun 2009 i tentang i Kesejahteraan Sosial,
3. Undang i undang i Nomor i 23 i Tahun 2014 i tentang i Pemerintah i Daerah,
4. Peraturan i Pemerintah i Nomor i 21 Tahun i 2008 i tentang Penyelenggaraan i dan i Pengelolaan
Bantuan i Bencana,
Sehingga BPBD Kabupaten Karangasem yang dalam hal ini sebagai leading  sector dan  mempunyai  tugas pokok serta fungsi di dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana  di  Kabupaten  Karangasem wajib melaksanakan amanat dari peraturan  tersebut  agar  masyarakat yang  menjadi  korban  bencana  dapat diberikan santunan dan bantuan.
Di dalam Peraturan Bupati tersebut, dijelaskan bahwa untuk membantu i meringankan i beban korban bencana i seperti i kerugian i material terhadap i seseorang i ataupun sekelompok i orang i akibat i terjadinya bencana i maka i Pemerintah i Daerah memberikan i santunan i dan i bantuan sosial i untuk i korban i bencana i yang bersumber idari i bantuan i sosial i yang tidak direncanakan dan bersifat stimulan i untuk i membantu i perbaikan rumah i masyarakat i dan i fasilitas umum.
Berdasarkan  dari  uraian  latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan  penelitian  dengan  judul
“Implementasi Peraturan Bupati Karangasem  Nomor  14  Tahun  2016 Tentang Pedoman Pemberian Santunan  dan  Bantuan  Sosial  untuk Korban Bencana Alam” .
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 3
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat                                   ISSN: 2622-691X (online) Submitted 1 Agustus 2022, Reviewed 15 Agustus 2022, Publish 30 Agustus 2022 (595-604)

## KAJIAN PUSTAKA
Implementasi Kebijakan Sofian  Effendi  (2013  :  55) menyatakan bahwa "Implementasi kebijakan adalah proses pelaksanaan kebijakan i atau i menerapkan kebijakan setelah kebijakan itu disahkan untuk menghasilkan outcome yang diinginkan". Santunan dan Bantuan Sosial Pengertian bantuan sosial menurut i Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 i tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan  Sosial yang
Bersumber dari APBD sebagaimana diubah dengan Permendagri i Nomor 39
Tahun i 2012, pasal i 1 i angka i 15, “Bantuan i sosial adalah i pemberian bantuan i berupa uang/barang i dari pemerintah i daerah kepada  individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang i sifatnya tidak secara terus menerus i dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kiko sosial”. Bencana Alam Menurut Coburn (2012) pengertian  bencana  alam  adalah  suatu kejadian  atau  serangkaian  kejadian yang  mengakibatkan  adanya  korban dan  atau  kerusakan,  kerugian  harta benda, infrastruktur, pelayanan pelayanan penting atau sarana
kehidupan pada satu skala yang berada di luar kapasitas normal.
Pada penelitian ini, penulis menggunakan teori model implementasi dari  Pendekatan  Merilee S.  Grindle  (2012)  dikenal  dengan Implementation  as  A  Political  and Administrative Procces . Menurut
Grindle ada 2 variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik  yaitu,  isi  kebijakan  yang mencakup kepentingan-kepentingan yang i mempengaruhi , i tipe i manfaat, derajat i perubahan i yang i ingin dicapai, letak pengambilan keputusan, pelaksana program dan sumber-sumber daya i yang i digunakan. Sedangkan
lingkungan i implementasi mencakup kekuasaan, i kepentingan-kepentingan, dan i strategi i dari i aktor yang i terlibat, karakteristik i lembaga dan i rezim i yang sedang i berkuasa, serta i tingkat kepatuhan i dan i adanya respon i dari pelaksana. Teori ini dipilih dikarenakan peneliti  ingin  mengukur  sejauh  mana tingkat  keberhasilan  dari  implementasi dalam mencapai tujuan dari implementasi tersebut,

## METODE
Metode  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  metode  deskriptif dengan  pendekatan  kualitatif.  Metode deskriptif dilakukan untuk memperoleh gambaran tentang proses atau peristiwa yang sedang berlangsung di objek pada masa sekarang.
Menurut Whintney (2012), metode  deskriptif  adalah  suatu  metode dalam  meneliti  setatus  sekelompok manusia,  suatu  obyek,  suatu  set kondisi, suatu sistem pemikiran,
ataupun  suatu  kelas  peristiwa  pada masa sekarang. Metode yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah metode  deskriptif  dengan  pendekatan kualitatif.  Metode  deskriptif  dilakukan untuk  memperoleh  gambaran  tentang
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 3
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat                                   ISSN: 2622-691X (online) Submitted 1 Agustus 2022, Reviewed 15 Agustus 2022, Publish 30 Agustus 2022 (595-604)
proses  atau  peristiwa  yang  sedang berlangsung  di  objek  pada  masa sekarang.  Adapun i jenis i dan sumber data i dalam i penelitian i ini diantaranya data primer i dan i data sekunder. i Jenis data i primer i adalah jenis i data i yang i langsung  dikumpulkan    oleh  peneliti, melalaui  wawancara  langsung  dan mendalam  kepada  informan.  Data Primer dalam penelitian ini dikumpulkan  dengan  menggunakan panduan  wawancara.  Sedangkan  jenis data  sekunder  adalah  data  yang dikumpulkan  secara  tidak  langsung atau data yang diperoleh dari pihak lain yang erat hubungannya dengan penulisan ini. Seperti sejarah berdirinya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karangasem, Struktur  Organisasi,  dan  pembentukan Badan Penanggulangan Bencana. Instrumen penelitian adalah merupakan  sebuah    alat    yang digunakan  untuk  mengumpulkan  data atau  informasi  yang  bermanfaat  untuk menjawab  permasalahan  penelitian. Instrumen  sebagai  alat  pada  waktu penelitian  yang  menggunakan  suatu metode.Menyusun instrumen penelitian dapat  dilakukan  peneliti  jika  peneliti telah  memahami  benar  penelitiannya. Pemahaman  terhadap  variabel  atau hubungan  antar    variabel  merupakan modal  penting  bagi  peneliti  agar  dapat menjabarkan  menjadi  sub  variabel, indikator,  deskriptor  dan  butir-butir instrumennya,  Sukmadinata  (2013). Dalam penelitian kualitatif tidak dikenal  dengan  konsep  populasi  dan sampel, sumber informasi untuk
penelitian  kualitatif  adalah  informan atau  narasumber  yang  terkait  dengan permasalahan  penelitian  dan  oleh peneliti  dianggap  mampu  memberikan informasi dan data.
Dalam peneltian kualitatif,
penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. i Dalam i hal i ini i miles dan huberman i menyatakan i “ i the most frequent i from i of i display i data for qualitative i recearch i data i in i the past has i been i narrative i tex” i yang paling sering i digunakan i dalam menyajikan data i dalam i penelitian kualitatif adalah dengan i teks i yang bersifat i naratif, Sugiyono (2015).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Implementasi  atau  pelaksanaan kebijakan  publik  berusaha  untuik menimbulkan  hasil (outcome) yang dapat dinikmati terutama oleh kelompok  sasaran  ( target  groups). Dimana Proses pembuatan kebijaksanaan itu i tidak i mudah,
memerlukan suatu i rasa tanggungjawab yang i tinggi i dan suatu kemauan i untuk mengambil i inisiatif dan i resiko. Selain itu, terdapat i juga banyak kesulitannya, terutama sekali jika informasi i yang dibutuhkan tidak lengkap, bukti-bukti yang ada tidak bisa memberikan gambaran kesimpulan, keinginan- keinginan yang berbeda satu sama lain, ramalan hasil yang tidak jelas, feedback yang sporadis, prosesnya yang i sulit dimengerti, i dan termasuk i pula i tidak adanya i partisipasi (Thoha, 2015:54).
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 3
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat                                   ISSN: 2622-691X (online) Submitted 1 Agustus 2022, Reviewed 15 Agustus 2022, Publish 30 Agustus 2022 (595-604)
Rangkuman hasil wawancara dan pengamatan penulis tentang Implementasi Peraturan Bupati Karangasem i Nomor i 14 i Tahun i 2016 Tentang Pedoman Pemberian Santunan
dan Bantuan Sosial Untuk Korban Bencana Alam Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karangasem, pada prinsipnya sudah berjalan dan
dilaksanakan  sesuai  dengan  apa  yang tertuang  di  peraturan  tersebut.  Selain hal  tersebut  diatas  bahwa  bantuan tersebut  harus  mengikuti  prosedur  dan tahapan  sehingga  memerlukan  waktu yang  lama  saat  pencairan  kepada masyarakat  dan  juga  proses  pengajuan usulan dari masyarakat berupa kelengkapan berkas juga sangat banyak yang  mana  walaupun  bantuan  tersebut akhirnya  diterima  oleh  masyarakat tetapi  waktunya  yang  terlalu  lama sehingga  proses  tersebut  masih  perlu dibicarakan oleh perumus dan pengambil  kebijakan  sehingga  waktu pencairan tersebut bisa dipercepat. Dalam  hal  ini  kendala  yang paling utama adalah terkait penganggaran bantuan tersebut, dimana mengingat  alokasi  APBD  Pemerintah Kabupaten Karangasem yang kecil dan usulan  dari  masyarakat  yang  terkena bencana alam melebihi alokasi anggaran,  maka  pemberian  bantuan tersebut  dialihkan  dan  diusulkan  ke Pemerintah  Provinsi  Bali  yang  APBD nya lebih besar.
Proses  Pemberian i Santunan i dan Bantuan i Sosial i untuk Korban Bencana i Alam i Pada i Badan
Penanggulangan i Bencana i Daerah Kabupaten i Karangasem Badan i Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karangasem merupakan unsur penyelenggara pemerintahan dalam bidang penanggulangan bencana dan berkewajiban  untuk  mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sebagai mana tertuang dalam
Peraturan  Bupati  Nomor  16  Tahun 2011  tentang  Uraian  Tugas  Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten  Karangasem.  Dalam  hal pemberian  bantuan  santunan  kepada korban bencana alam seperti penyaluran bantuan i pangan, i sandang dan obat-obatan serta bahan i bangunan untuk rehabilitasi i perumahan i korban bencana  alam  harus  sesuai  dengan prosedur  yang  tertuang  di  Peraturan Bupati  dan  segera  ditindaklanjuti sehingga bantuan tersebut dapat segera diterima  dan  dirasakan  manfaatnya oleh masyarakat.
Rangkuman hasil wawancara dan temuan  serta  pengamatan  penulis terkait dengan Proses Pemberian
Santunan i dan i Bantuan i Sosial i untuk Korban i Bencana i Alam i Pada i Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karangasem adalah berbagai  bantuan  yang  diterima  oleh masyarakat  korban  bencana  sudah sesuai  dengan  surat  permohonan  yang diajukan. Dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai leading  sector di  dalam pemberian  bantuan  kepada  masyarakat sebagai  korban  bencana  alam  tidak
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 3
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat                                   ISSN: 2622-691X (online) Submitted 1 Agustus 2022, Reviewed 15 Agustus 2022, Publish 30 Agustus 2022 (595-604)
berani memberikan bantuan yang tidak sesuai  dengan  permohonan,  dimana dampaknya jika pada saat pemeriksaan oleh  Badan  Pemeriksa  Keuangan terdapat  temuan  akan  berdampak terhadap  kinerja  Instansi  Pemerintah Kabupaten  Karangasem.  Dan  untuk menciptakan  pemerintah  yang  baik serta mendapat kepercayaan dari masyarakat  maka  permohonan  bantuan tersebut  harus  transparan  dan  harus sesuai dengan usulan. Dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten  Karangasem  tidak  akan memproses  usulan  atau  permohonan dari masyarakat sebagai korban bencana  alam  yang  persyaratannya tidak lengkap sehingga akan menimbulkan  masalah  kedepan  jika bantuan  diberikan  kepada  masyarakat yang  bukan  sebagai  korban  bencana alam.
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan model implementasi Merilee S. Grindle yang mempengaruhi implementasi kebijakan i publik, yaitu:
1. Keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik dapat diukur i dari
proses pencapaian hasil akhir (outcomes), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih. Hal ini dikemukakan oleh Grindle,
dimana pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan tersebut dapat i dilihat dari 2 hal, i yakni
dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (design)
dengan merujuk pada aksi kebijakannya. Apakah tujuan kebijakan  tercapai. Dimensi i ini diukur i dengan i melihat i dua i faktor, yaitu i dampak  atu i efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan perubahan i yang terjadi. Dari hasil penelitian yang dilakukan  penulis,  dapat  dikatakan bahwa keberhasilan pelaksanaan implementasi  suatu  kebijakan  publik pada  Badan  Penanggulangan  Bencana Daerah  Kabupaten  Karangasem  sudah berjalan  dan  sudah  diimplemntasikan berupa bantuan kepada korban bencana alam,  namun  karena  keterbatasan anggaran  pada  pemerintah  kabupaten karangasem, pemberian bantuan kepada  korban  bencana  dilaksanakan setelah tim verifikasi turun ke lapangan untuk mengecek seberapa besar kerugian  yang  ditimbulkan  dan  atas dasar rekomendasi tersebut
dianggarkan  untuk  pemberian  bantuan.
Untuk  pemberian  bantuan  diberikan sesuai  dengan  usulan  dari  korban bencana dan dicocokkan dengan data di lapangan.
2. Keberhasilan  suatu  implementasi kebijakan  publik,  juga  menurut Grindle, amat ditentukan oleh tingkat implementability kebijakan itu sendiri.
Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan penulis di lapangan, bahwa pelaksanaan Implementasi Peraturan i Bupati i Karangasem Nomor 14 i Tahun i 2016 i Tentang Pedoman
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 3
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat                                   ISSN: 2622-691X (online) Submitted 1 Agustus 2022, Reviewed 15 Agustus 2022, Publish 30 Agustus 2022 (595-604)
Pemberian i Santunan i dan Bantuan Sosial i Untuk i Korban Bencana i Alam Pada i Badan Penanggulangan i Bencana Daerah  Kabupaten  Karangasem  sudah berjalan  dan  bantuan  sudah  diterima oleh  korban  bencana  alam.  Bantuan ditujukan  untuk  meningkatkan  moral korban  bencana  dan  juga  untuk merangsang korban agar tidak
membuat mentalnya lemah dan menambah  semangat.  Terkait  besarnya bantuan yang diberikan dari Pemerintah Daerah kepada para korban bencana  alam  sifatnya  stimulan  dan belum  bisa  mengakomodir  seluruh kerusakan yang ditimbulkan dari bencana  itu.  Mengingat  Pemerintah Kabupaten  Karangasem  pendapatan asli daerahnya kecil, alokasi penganggaran pada bantuan kebencanaan  tidak  terlalu  besar,  maka bantuan  diusulkan  ke  Pemerintah Provinsi  Bali  yang  memiliki  anggaran kebencanaan  yang  lebih  besar  dan mencakup seluruh Pemerintah Kabupaten dan Kota se Bali. Disamping  itu  sumberdaya  manusia
pada  BPBD  Kabupaten  Karangasem lebih banyak tenaga Non PNS daripada tenaga PNS.
KESIMPULAN Analisa penelitian dan pembahasan terhadap pelaksanaan implementasi  Peraturan  Daerah  ini, penulis  dapat  menyimpulkan  sebagai berikut:
1. Implementasi Peraturan Bupati Karangasem  Nomor  14  Tahun  2016 Tentang Pedoman Pemberian
Santunan dan Bantuan Sosial Untuk
Korban  Bencana  Alam  ini  sudah berjalan,  namun  berdasarkan  pada Teori  Merilee  S.  Grindle  faktor  Isi Kebijakan yang mencakup Kepentingan-kepentingan yang
mempengaruhi  merupakan  faktor yang  paling  lemah.  Kurangnya sumberdaya  manusia  baik  jumlah SDM  (lebih  banyak  staf  Non  PNS daripada  staf  PNS)  menyebabkan tugas-tugas rutin dan lapangan lebih dominan  dikerjakan  oleh  staf  Non PNS. Disamping itu alokasi anggaran untuk santunan dan
bantuan  sosial    kepada  masyarakat masih kecil dikarenakan Pendapatan Asli  Daerah  Pemerintah  Kabupaten Karangasem  yang  kecil  dan  tidak seimbang  dengan  luas  wilayahnya serta  banyaknya  bencana  yang terjadi  dan  menimbulkan  kerugian sehingga Pemerintah Kabupaten Karangasem  memerlukan  bantuan dari  Pemerintah  Provinsi  Bali  untuk menutupi kekurangan anggaran tersebut.
2. Proses  pemberian i santunan i dan bantuan i sosial i untuk i korban bencana  alam  sudah  dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku  dan  tertuang  di  dalam Peraturan Bupati Karangasem Nomor  14  Tahun  2016.  Dalam  hal ini  masyarakat  penerima  santunan dan bantuan sosial tersebut mengeluhkan  prosedur  kelengkapan administrasi  yang  cukup  banyak serta proses pencairan yang memerlukan waktu sangat lama.
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 3
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat                                   ISSN: 2622-691X (online) Submitted 1 Agustus 2022, Reviewed 15 Agustus 2022, Publish 30 Agustus 2022 (595-604)

## DAFTAR PUSTAKA
Bungin,  Burhan:  2017. Penelitian Kualitiatif. Jakarta:Prenada Media Group. Bungin,  Burhan:  2018. Penelitian Kualitatif,  Komunikasi,  Ekonomi,
Kebijakan.
Effendi  Sofian  2012 implementasi
kebijakan Publik. Penerbit : Gava
Media. Kurniawan,  dkk.    2013. Indeks  Risiko Bencana Indonesia. Jakarta:
BNPB. Prambada,  dkk, Album  Kebencanaan Geologi, Jakarta: Kementrian
ESDM BGVMBG.
Sugiyono,  2018. Methode  Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta.
Sugiyono,  2012. Methode  Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  R  &
D. Bandung: Alfabeta.
Setiawan Guntur 2004:39 Implementasi
Dalam  Birokrasi  Pembangunan ,
Bandung: Remaja Rosdakarya. Sugiyono,  2013. Metode  penelitian
kuantitatif, kualitatif dan R&D .CV Bandung:Alfabeta.
Sukmadinata,  2012 .  Metode  Penelitian Administrasi . Bandung: Alfabeta. Thoha,  2014. Perilaku  Organisasi
Konsep  Dasar  dan  Aplikasinya .
Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada. Thoha,  2015. Dimensi-Dimensi  Prima Ilmu Administrasi Negara. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada. Megawati  Rizki    2010
Peraturan Bupati  Nomor  21  Tahun  2010 tentang  Santunan  dan  Bantuan Bencana Alam Oleh Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur
Undang-Undang  Nomor  24  Tahun
2007  tentang  Penanggulangan Bencana Undang-Undang  Nomor  10  Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Nasional (APBN) tahun 2011 .
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008  tentang  Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008  tentang  Pendanaan  dan Pengelolaan  Bantuan  Bencana, Pemerintah  menyediakan  dana bantuan  kepada  daerah  yang terkena  bencana  dalam  bentuk dana  bantuan  sosial  berpola hibah. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana Permendagri  Nomor  39  Tahun  2012, pasal 1 angka 15, “Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada   individu,   keluarga,   kelo mpok dan/atau masyarakat yang   sifatnya  tidak  secara  terus menerus dan selektif yang bertujuan  untuk  melindungi  dari kemungkinan  terjadinya  resiko sosial”
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 3
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat                                   ISSN: 2622-691X (online) Submitted 1 Agustus 2022, Reviewed 15 Agustus 2022, Publish 30 Agustus 2022 (595-604)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  46  Tahun  2008  tentang Pedoman  Organisasi  dan  Tata Kerja Badan  Penanggulangan Bencana Daerah Peraturan  Kepala  BNPB  Nomor  3 Tahun  2008  tentang  Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Peraturan Gubernur Daerah Bali Nomor  29  Tahun  2009  tentang Pembentukan, Susunan Organisasi  dan  Tata  Kerja  Badan Penanggulangan Bencana Daerah Peraturan Daerah Kab.Karangasem Nomor  6  Tahun  2011  tentang Organisasi  dan  Tata  Kerja  Badan Penanggulangan Bencana Daerah Peraturan  Bupati  Karangasem  Nomor 16  Tahun  2011  tentang  Uraian Tugas  Badan  Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karangasem Peraturan  Bupati  Karangasem  Nomor 37 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Badan Penanggulangan  Bencana  Daerah Kabupaten Karangasem. Peraturan  Bupati  Karangasem  Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemberian Santunan Dan Bantuan  Sosial  Untuk  Korban Bencana