POLITIK REPRESENTASI RUMAH ASPIRASI : STUDI TENTANG RUMAH ASPIRASI BUDIMAN DI KABUPATEN BANYUMAS-CILACAP

## Louvikar Alfan Cahasta
Komnas HAM alfan.cahasta@gmail.com
Abstract  : This  study  is  about  one  innovations  democratic  actors  in  efforts  to democratize  democracy  through  the  installation  of  an  institution  called Aspirations  House.  This  study  will  specifically  address  the  Aspirations  House that initiated by one of the members of the House of Representatives 2009-2014 period, regarding the subject and context of representation RAB. RAB has two subjects  who  represented,  the  constituency  Budiman  Sudjatmiko  in  Cilacap- Banyumas  electoral  district  and  Budiman  it  self.  Using  the  model representation  Mansbrige  (2003),  RAB  can  be  identified  as  Promissory representation.  RAB  representation  practice  work  in  the  context  of  the embodiment  of  a  political  campaign  promises  of  Budiman  Sudjatmiko  during legislative  elections.  RAB  as  an  alternative  representation  organization,  run advocacy issues that concern the biggest population of constituent.
Keywords : aspiration house, representation, advocacy, agrarian, Village Act
Pendahuluan Struktur  politik  Indonesia pasca  1998,  relatif  terbuka  jika dibandingkan pada periode sebelumnya. Pada fase ini memungkinkan  lahirnya  sejumlah produk  kebijakan  politik  yang membawa semangat perubahan. Dorongan  untuk  perubahan  juga dialamatkan kepada lembaga legislatif.  Jika  periode  pra  1998,
publik  harus  menerima  kenyataan atas  kegagalan  lembaga  ini  dalam menjalankan  fungsinya.  Melalui Undang-Undang  Nomor  27  Tahun 2009 tentang Majelis Permusywaratan  Rakyat,  Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan  Daerah  dan  Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah,  publik berharap  lembaga  perwakilan  dapat
menjalankan fungsi (legislasi, anggaran dan pengawasan) sebagaimana semestinya. Salah satu tugas yang diamanatkan kepada lembaga perwakilan Dewan Perwakilan Rakyat  (DPR)  adalah  menyerap, menghimpun, menampung, dan
menindaklanjuti  aspirasi  masyarakat (Pasal  71  huruf  s  UU  No.27/2009). Dengan  adanya  tugas  ini,  Anggota DPR,  berkewajiban  untuk  menyerap dan  menghimpun  aspirasi  konstituen melalui  kunjungan  kerja  secara berkala; menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan memberikan pertanggungjawaban secara  moral  dan  politis  kepada konstituen  di  daerah  pemilihannya. (Pasal  79  huruf  i,  j  dan  k  UU No.27/2009). ‘Arena’ dalam
penyerapan  aspirasi  ini  melalui kunjungan  kerja.(Pasal  96  ayat  (4) huruf f UU No. 27/2009).
Instrumen  demokrasi  berupa sistem  multi  partai,  pemilihan langsung  dan  lembaga  legislatif, telah  hadir.  Ruang  interaksi  antara pemilih dan yang dipilih, juga sudah terfasilitasi secara normatif.
Nyatanya,  relasi  ‘yang  diwakili’ (konstituen)  dan  ‘yang  mewakili’ (legislator),  tidak  kunjung  membaik semenjak  1998.  Ada  kesenjangan relasional  diantara  keduanya.  Yang diwakili beranggapan ‘yang mewakili’ tidak pernah menyuarakan aspirasi  mereka.  Sementara,  disisi lain yang mewakili pun gagap dalam menyaring  aspirasi  publik  atau mengkomunikasikan  ide-ide  yang dapat mengatasi persoalan publik.
Menghadapi situasi representasi  yang  buruk,  struktuk politik  tetap  "membuka  diri"  untuk perbaikan.  DPR  periode  2004-2009 membentuk Tim Peningkatan Kinerja  (TPK)  DPR  yang  mengkaji reformasi  kelembagaan  DPR  secara menyeluruh.  TPK  menghasilkan kajian yang merekomendasikan pembentukan ‘Rumah Aspirasi’
(RA).  Rekomendasi  ini  diakomodasi dalam Peraturan DPR-RI No. 1/2009 tentang  Tata  Tertib  (Tatib  DPR 2009). Meski telah diamanatkan oleh Tatib  DPR  2009,  RA  tidak  pernah dirumuskan dalam suatu konsep yang utuh  terkait  dengan  pengelolaan, fungsi,  dan  manfaat  bagi  kinerja hubungan  resiprokal  antara  anggota
DPR dan konstituen (Legowo, 2010 :
7). Hadir tanpa konsep yang utuh
ini  tentunya  dapat  menimbulkan serangkaian  dampak  bagi  Rumah
Aspirasi.  Jika  semula  instalasi institusi  berbentuk  Rumah  Aspirasi ini  diciptakan  untuk  memperbaiki kesenjangan hubungan antara legislator  dan  konstituen,  bukan  hal yang tidak mungkin Rumah Aspirasi akan menjadi ruang yang mendominasi  situasi  representasi. Artinya,  Rumah  Aspirasi  berpeluang juga  untuk  mereduksi  kepentingan konstituen, tetap memposisikan konstituen sebagai massa mengambang dan membiarkan legislator berjarak dengan konstituennya. Rumah Aspirasi justru dapat berperan dalam menjauhkan legislator dengan konstituennya. Rumah Aspirasi sebatas  menambah  ‘mata  rantai’ yang tidak berperan dalam penguatan ‘kedaulatan rakyat’. Rumah Aspirasi hadir sebagai bagian  dari  mata  rantai  kedaulatan rakyat, ruang intermediari representasi,  jembatan  bagi  aspirasi konstituen.  Disisi  lain,  Rumah Aspirasi  yang  bukan  ‘kanal  resmi negara’,  juga  bisa  dilihat  sebagai bagian dari ruang partisipasi langsung  dalam  institusi  informal.
Namun  pertanyaannya,  sejauh  mana kemudian  partisipasi  publik  ini terfasilitasi  dalam  Rumah  Aspirasi. Survey Demos (2007) menggambarkan,  lembaga-lembaga representasi  kurang  berminat  dalam memobilisasi dan melibatkan
dukungan  masyarakat.  Terlebih,
Rumah Aspirasi merupakan lembaga yang  bisa  dikategorikan  bukan berasal dari partisipasi masyarakat.
Pada  Renstra  DPR  RI  2010-
2014  memprioritaskan  terbangunnya Rumah Aspirasi sebagai amanat Tata Tertib  DPR  RI  2009.  Dukungan terhadap implementasi Rumah Aspirasi dilakukan melalui perumusan sistem, format, posisi dan mekanisme utilisasi Rumah Aspirasi, terutama terkait tugas-tugas Anggota Dewan  dalam  merepresentasikan konstituen  yang  diwakilinya.  Target pencapaian Penguatan Sarana Representasi  ini  pada  tahun  2012. Hal ini menandakan bentuk keterbukaan  sistem  politik  terhadap tuntutan  perubahan  dalam  perbaikan
situasi  representasi.  Namun,  Rumah Aspirasi  dalam  pandangan  negara sebatas  pembantu  pelaksana  tugas- tugas anggota DPR tanpa ada agenda besar  untuk  menjadikan  Rumah
Aspirasi  sebagai  medium  politisasi isu-isu publik. Hal ini tercermin dari tidak adanya format yang komprehensif mengenai Rumah Aspirasi.  Padahal,  Rumah  Aspirasi termasuk  kedalam  prioritas  kerja DPR 2009-2014.
Penelitian  ini  secara  khusus akan  membahas  Rumah  Aspirasi yang  diinisiasi  oleh  salah  satu anggota  DPR  periode  2009-2014, Budiman  Sudjatmiko  (Budiman) yang  berasal  dari  Partai  Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Budiman menginisiasi Rumah Aspirasi  yang  bernama  Rumah Aspirasi  Budiman  (RAB).  RAB dideklarasikan 4 Oktober 2009 atau 3 hari  setelah  Budiman  Sudjatmiko dilantik  sebagai  Anggota  DPR periode  2009-2014.  RAB  terletak  di Purwokerto Banyumas, Jawa Tengah. Budiman Sudjatmiko menganggap  penting  keberadaan Rumah  Aspirasi  oleh  karena  belum optimalnya  penyerapan  aspirasi  oleh
partai  politik.  Hingga  saat  ini  pun masih  dirasakan  kesenjangan  antara agenda  elit  dan  agenda  rakyat,  serta sistem  politik  yang  menjauhkan lembaga-lembaga  politik  (termasuk parlemen) dari kepentingan rakyat.

## Literatur Review
Doktrin  representasi  mulai ditemukan  ketika  Thomas  Hobbes menerbitkan Leviathan (1651). (Encyclopedia  of  Democracy) Bagi Hobbes, pemerintah yang representatif adalah pemerintah yang memiliki  otorisasi  dari  rakyat. Hobbes percaya ‘kedaulatan individual’  dalam  monarki,  bahwa raja  lah  yang  dapat  mencapai  tujuan pemerintah, untuk melindungi masyarakat  dari  ancaman.  Doktrin Hobbes ini lalu dilanjutkan oleh Jhon Locke,  pada  akhir  abad  ke  17. Menurut  Locke,  kekuasaan  tertinggi dalam  masyarakat (the  supreme power of society), dapat
diidentifikasi  sebagai  kekuasaan legislatif  ( legislative  power ),  dalam sebuah badan elektif (elective body).
Dalam  demokrasi  modern, peletak  dasar  gagasan  representasi adalah Hanna Pitkin. The Concept of
Representation yang  dibuat  oleh Pitkin  pada  tahun  1967,  merupakan salah  satu  rujukan  utama  dalam membahas  representasi,  meskipun digolongkan  sebagai  ‘representasi tradisional’.  Dua  dimensi  utama representasi  menurut  Pitkin  adalah representasi dalam kerangka
‘standing  for’ dan  ‘ acting  for’ .
‘Standing  for’ terwujud  dalam representasi  deskripitf  dan  simbolik. Representasi  deskriptif  merupakan substitusi untuk orang lain yang tidak hadir.  Yang  mewakili,  menyerupai orang  lain  yang  diwakili.  Yang mewakili  memberikan  gambaran deskriptif konstituen dengan karakteristik  tertentu  seperti  gender, ras,  etnisitas  dan  kelas.  Representasi simbolik  memberi  penekanan  pada simbol-simbol yang dapat merepresentasikan  sesuatu.  Simbol ini  memiliki  karakteristik  tertentu, yang  secara  signifikan  membantu merasionalisasikan sebuah karakter/ciri.  Simbol  ini  kemudian mensubstitusi yang diwakilinya sekaligus  juga  mensubstitusi  apa yang  disimbolkan.  Misalnya  tokoh atau partai merepresentasikan simbol ‘agamis/religius’ atau ‘nasionalis’.
‘Acting  for’ terwujud  dalam representasi  substantif.  Representasi disini dipandang lebih aktif. Ativitas yang  mewakili,  merepresentasikan kepentingan substantif yang diwakili. Representasi simbolik dan representasi deskriptif, bekerja dalam representasi  substantif.  Aktivitas yang  mewakili,  merepresentasikan kepentingan gender, ras, etins, kelas, ‘religius’  atau  ‘nasionalis’  yang diwakilinya.
Nadia Urbinati (dalam Soeseno, 2013) menggunakan pendekatan representasi yang berbeda  dengan  Pitkin.  Urbinati memaknai representasi sebagai advokasi untuk menjelaskan pentingnya deliberasi didalam demokrasi  representasi.  Menurut Urbinati,  demokrasi  representasi membutuhkan  konsep  representasi yang memberikan konstituen
kekuasaan untuk berpartisipasi dalam pemilihan  wakil-wakil  mereka  tetapi masih  memberikan  kemerdekaan pada  para  wakil-wakil  tersebut  dari konstituennya. Dengan demikian ada ruang  untuk  beraktivitas  secara otonom,  baik  pada  konstituen maupun  para  wakil  dalam  hubungan
diantara mereka. Representasi sebagai  advokasi  dapat  memenuhi tuntutan ini. Tornquist (2009) juga menawarkan dua pendekatan berbeda dengan Pitkin, dalam melihat
representasi.  Pertama,  fokus  pada mata  rantai  kedaulatan  rakyat (the
chain  of  popular  sovereignty ) melalui  berbagai  macam  lembaga perwakilan  perantara (intermediary) seperti  organisasi  demokratis  yang mengekspresikan ide dan kepentingan  kolektif.  Memilih  partai politik dan politisi, yang mengahruskan mereka untuk mengaggregasi  kepentingan  kolektif, mengambil  keputusan,  membuat peraturan dan implementasinya secara  legal.  Kedua,  pendekatan partisipasi langsung ( direct participation  of  the  immedietly concerned  people )  yang  tidak  hanya melalui mekanisme formal. Pendekatan  ini  menekankan  pada kesepakatan informal ( informal arrangements ), gerakan rakyat
( popular  movements )  dan  kelompok lobi  seperti  aksi-aksi  kewargaan
(lobby  groups  as  well  as  civil action ). (Tornquist 2009:5)
Törnquist  (dalam  Samadhi, 2004)    telah  mengidentifikasi  jalur- jalur  politisasi  yang  sudah  dan sedang  ditempuh  berbagai  gerakan masyarakat  sipil  di  Indonesia.  Jalur- jalur  politisasi  itu  adalah  (1)  politik berbasis  kepentingan  masyarakat sipil  dan  kerakyatan (civil  society and  popular  interest  politics) ,  (2) politik  komunitas  kaum  tertindas (dissident  community  politics), (3) partisipasi  politik  langsung,  (4) politik  wacana  publik,  dan  (5) kontrak  politik.  Lima  jalur  lainnya adalah  politisasi  melalui  sistem kepartaian,  yaitu  dengan  melakukan (6) front dari dalam, (7) membangun partai  serikat  buruh,  (8)  partai multisektoral,  (9)  partai  nasional berbasis  ideologi,  dan  (10)  partai politik lokal.
Studi  Representasi  lain  di Indonesia  dilakukan  oleh  Arbi  Sanit (1985).  Arbi  Sanit  melakukan  studi tentang  perwakilan  politik  pada  era Orde  Baru  dengan  lima  pokok masalah  dalam  perwakilan  politik yaitu  konsepsi,  ideologi,  kekuasaan, pemilihan  umum  dan  lembaga perwakilan. Keterkaitan antara wakil dengan  terwakil  dalam  sistem
perwakilan politik ditunjukkan melalui  hubungan  antara  pemilihan umum, budaya politik dan kekuasaan. Pemilihan umum sebagai tata cara untuk memperoleh kedudukan sebagai wakil rakyat atau anggota  badan  perwakilan.  Lalu melalui  budaya  politik  akan  terlihat corak pertalian wakil dengan terwakil.  Dalam  aspek  kekuasaan akan  dilihat  bagaimana  struktur kekuasaan  pasca  pemilihan  umum, apakah member keseimbangan kekuatan  antar  peserta  pemilihan umum.  Perimbangan  kekuatan  ini memungkinkan  terhindarnya  relasi dominasi  antar  struktur  badan perwakilan disatu pihak dan hubungan  dominasi  diantara  wakil dengan  terwakil  dipihak  yang lainnya.  (Sanit, 1985 :17) Rumah Aspirasi Studi representasi yang secara  khusus  membahas  mengenai Rumah Aspirasi telah dilakukan oleh Formappi (Forum Masyarakat Parlemen Indonesia). Formappi memaparkan  pengalaman  empirik dari  4  anggota  DPR  periode  2009-
2014  dalam  menginisiasi,  mengelola
dan  mengembangkan  model  Rumah Aspirasi.  Keempat  Anggota  DPR tersebut adalah Ramadhan Pohan dan Theresia EE. Pardede (Partai Demokrat),  serta  Tb.  Dedy  ‘Miing’ Suwandi  Gumelar  dan  Budiman Sudjatmiko (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan). Dari pengalaman  keempat  Anggota  DPR tersebut,  Formappi  menilai  gagasan pengembangan Rumah Aspirasi berpeluang  ambil  bagian  dalam upaya  penguatan  kelembagaan  DPR, terutama  dalam  upaya  pelembagaan pola  relasi  DPR  dengan  konstituen dalam  konteks  pelaksanaan  tugas utama  DPR  sebagai  represetansi rakyat.
Dengan kata lain, pengembangan Rumah Aspirasi perlu diinstitusionalkan. Namun, dari studi  ini  juga  dapat  disimpulkan bahwa  belum  ada  definisi  yang kompehensif mengenai Rumah Aspirasi, termasuk didalamnya
konsep  pengelolaan  Rumah  Aspirasi secara jelas dan utuh.
Studi  lain  yang  membahas mengenai  Rumah  Aspirasi  adalah Tesis  Ahmad  Setiadi  (2012)  yang berjudul ‘Advokasi dalam Penyelesaian Konflik Agraria : Suatu
Studi Advokasi di Kecamatan Cipari Kabupaten  Cilacap  oleh  Rumah Aspirasi  Budiman’    mengungkapkan keberhasilan  RAB  dalam  melakukan advokasi  di  salah  satu  kasus  konflik agraria.  RAB  menggunakan  model advokasi politik dalam menyelesaikan  konflik  agraria  di Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap  dengan  redistribusi  lahan HGU dari PT. RSA seluas 291 hektar kepada  5.141  KK  petani  pada  bulan Juli 2010. RAB melakukan kolaborasi  antara  model  advokasi basis  massa (social  movement) yang dilakukan  dengan  pendekatan  aksi massa  melalui  demonstrasi  dan pendudukan  lahan (reclaiming) atau membawa  kasus-kasus  konflik  tanah ke  ranah  hukum  dengan  advokasi parlementarian.  Melalui  model  ini, RAB  dapat  memaksimalkan  celah- celah  yang  dapat  dilakukan  melalui jalur  politik    parlementarian.  Dalam melakukan  pressure  atau  tekanan kepada  pemerintah,  RAB  tidak  lagi menggunakan cara-cara memobilisasi  massa  atau  melakukan demonstrasi,  akan  tetapi  tekanan yang  digunakan  lebih  menggunakan lobi dengan otoritas pengawasan dan
legislasi
Budiman Sudjatmiko sebagai Anggota DPR. Kerangka Teori Representasi Dalam Encylopdia Democracy representasi ( representation )  diartikan  sebagai mekanisme dimana masyarakat berpartisipasi  secara  tidak  langsung dalam pemerintahan melalui lembaga representative yang dalam demokrasi modern  berdasarkan  keterpililihan representasi.  ( The  mechanism  by which the people participate indirectly  in  government  trhrough representatives. Modern democarcries  based  on  elective representation ). Representasi,  dalam  hal  ini adalah pertanyaan bagaimana konstituen  menemukenali  politik representasi (Rehfeld 2005).
Representasi  dapat  berbasis  pada klaim  (Saward).  Representasi  juga dapat  dilihat  sebagai  ruang  advokasi (Urbinati  2006)  yang  menjelaskan pentingnya deliberasi dalam demokrasi.  Dario  Castiglione  dan Mark  E.  Warren  dalam  Rethinking Representation  :  Seven  Theoritical
Isssues,  representasi  didefiniskan sebagai konsep yang mengidentifikasi  secara  normatif struktur  institusi  demokratik  ‘ the concept that identifies the normatively  significant  structure  of democratic  institutions ’.    Atas  dasar konsepsi tersebut mereka merangkum  pendekatan  yang  bisa mengidentifikasikan  representasi  : aspek konseptual dari politik representasi, aspek institusional dalam  politik  representasi  dan  aspek yang menjembatani konsep- institusional. Representasi  dalam  konteks keterwakilan politik diartikan sebagai  terwakilinya  kepentingan anggota masyarakat oleh wakil-wakil mereka  didalam  lembaga-lembaga dan  proses  politik  (Pitkin  dalam Sanit).  Kadar  keterwakilan  tersebut ditentukan  oleh  sistem  perwakilan politik yang berlaku dalam masyarakat. Sistem perwakilan politik  yang  formalistis  seringkali tidak menghasilkan tingkat keterwakilan  politik  yang  cukup. (Sanit, 1985 : 194) Representasi : Formal dan alternatif Nadia  Urbinati  mengajukan tiga  teori  representasi  (Soeseno, 2013:43).  Ketiga  konsepsi  teoritis tersebut ditafsirkan menurut perspektif  yuridis,  institusional  dan politis. Representasi yuridis
berlandaskan pada analogi hubungan negara-individu  yang  merupakan konsepsi  kedaulatan  sukarela  dan penuh dengan bahasa-bahasa formal. Teori  ini  bergerak  di  sekitar  isu-isu kekuasaan  dan  legitimasi  negara dalam logika kehadiran/ ketidakhadiran kedaulatan (presence/absence  of  sovereign) dan terpisahnya wakil-wakil dari
advokasi,  dan  keterwakilan  sebagai dua  manifestasi  politik  yang  muncul dari hubungan yang tidak terpisahkan antara warga negara dan masyarakat. Teori  yuridis  menjadi  pembenaran bagi  hak-hak  dan  dan  representasi politik, kewarganegaraan, dan prosedur pengambil keputusan. Teori representasi institusional  merupakan  landasan pembentukan pemerintahan perwakilan  liberal  dan  demokrasi pemilihan (electoral  democracy).
Teori  ini  membuat  representasi berpusat pada negara, yang hubungannya  dengan  masyarakat diserahkan pada penilaian para wakil (trustee) dan  membatasi  partisipasi masyarakat sebatas pemilihan sebagai  sebuah  prosedur  minimum. Pendekatan yuridis maupun instutusional,  memiliki  perspektif state-centered.  Asumsi  dasar  yang dipakai adalah, negara (dan representasi) harus mengubah masyarakat untuk memastikan jalannya peraturan hukum. Teori  representasi  politis, berbeda  dengan  dua  pendekatan diatas. Teori ini menciptakan kategori  baru,  dengan  melihat representasi  secara  dinamis,  tidak statis.  Teori  ini  mengurai  bentuk keberadaan  politik  yang  diciptakan oleh  aktor-aktor  politik  sendiri (pemilih  atau  para  wakil).  Menurut teori  ini  representasi,  tidak  terkait dengan  agen-agen  atau  institusi-
institusi pemerintahan, tetapi merupakan  sebuah  bentuk  politik yang  terstruktur  dalam  hubungan diantara institusi-institusi dan
masyarakat.  Tidak  terbatas  hanya pada  pengambilan  keputusan  atau
permusyawaratan  di  dalam  sebuah majelis.
Dalam  representasi  yang society-initiated ini  kelembagaan representasi  tidaklah  selalu  berpusat pada  negara.  (Tornquist,  2009, Castiglione  dan  Warren  2005; Rehfeld  2005,  Urbinati  dan  Saward dalam  Soeseno,  2013).  Perwakilan bisa  terinstitusikan  dalam  media, gerakan  sosial,  tokoh  masyarakat, LSM,  partai  dan  akademisi  (mata rantai  kedaulatan  rakyat),  dapat  pula berpartisipasi  langsung  (Tornquist, 2009).  Menurut  Urbinati,  sebuah proses  yang  banyak  disebut  sebagai, 'making  the  social  political'  sebagai kunci  dalam  memahami  representasi politik  masa  kini.  Pertumbuhan lembaga-lembaga keterwakilan politik  baru,  sebagai  hal  yang  tak dapat diabaikan.

## Elemen Representasi
Suzanne Dovi (dalam Soeseno 2013) menyimpulkan adanya  empat  komponen  utama dalam  pembentukan  representasi. Pertama, siapa yang merepresentasikan.  Apakah  wakil, organisasi,  gerakan,  agen  negara  dll.
Kedua, siapa yang direpresentasikan.
Bisa  konstituen,  klien,  pemilih  dll. Ketiga, apakah yang direpresentasikan. Hal ini mencakup: opini, perspektif, kepercayaan, diskursus,  dll.  Yang  paling  penting untuk dikaji dalam kaitan ini adalah, konteks  atau  latar  belakang  dari kegiatan representasi ditelaah. Menurut Dovi, konsep teori representasi  biasanya  diterapkan pada  aktor-aktor  politik  tertentu didalam  sebuah  konteks  politik tertentu,  misalnya  pada  individu yang mewakili sebuah distrik pemilihan tertentu, tetapi tidak untuk individu  yang  mewakili  organisasi masyarakat  sipil,  atau  organisasi gerakan  sosial  yang  dipandang informal.
Loewenberg  dan  Petterson (Dalam  Soeseno,  2013  :  74) menggambarkan karakteristik responsivitas dari legislator :
Pertama,  siapa  konstituen  yang direpresentasikan  oleh  wakil.  Dari sisi ini representasi secara geografis, partai,  etnis,  gender  atau  kelompok identitas  lain.  Kedua,  bagaimana legislator merespon konstituen.
Representasi  hadir  dalam  model
delegate,  trustee  atau  politico.  Dari sisi  isu,  semacam  harapan  yang direspons  oleh  legislator.  Hal  ini dapat berupa responsivitas kebijakan, pelayanan maupun pengelolaan sumber daya publik. Mansbridge (2003) mengidentifikasi  ada  empat  model representasi : Promissory , Anticipatory, Gyroscopic dan Surrogate . Promissory representation : fokus pada janji para wakil pada masa kampanye. Anticipatory representation :
representatif  fokus  pada  apa  yang dipikirkan  oleh  konstituen  agar mereka  bisa  mendukung  pada pemilihan  kedepannya,  bukan  fokus pada  pemenuhan  janji  pada  masa pemilihan  sebelumnya. Gyroscopic representation,
legislator
mempertimbangkan  ‘common  sense’ sebagai basis tindakannya. Surrogate representation, ketika legislator merepresentasikan  konstituen  yang berada  diluar  distrik  tempat  dia terpilih Representasi sebagai advokasi yang ditawarkan oleh Nadia Urbinati  menjelaskan  pentingnya deliberasi didalam demokrasi
representasi.    Representasi  akan dilihat dari perspektif konstituen dan para  wakil  politik.  Konstituen  akan memilih orang yang dapat mengadvokasi  isu  yang  merupakan keprihatinan  terbesar  mereka.  Disisi lain,  para  wakil  pun  diberikan keleluasaan  untuk  menentukan  isu- isu  apa  yang  akan  diadvokasi.  Para wakil  rakyat  yang  memutuskan, tindakan  atau  strategi  terbaik  apa yang digunakan. Disini, wakil rakyat berupaya mencari titik-temu persamaan  gagasan  dan  ide  yang dimiliknya  dengan  yang  diwakili. Dari  sisi  konstituen,  representasi sebagai advokasi akan meningkatkan kemampuan  warga  negara  untuk mengajukan  klaim  mereka  untuk didengar  dan  dengan  harapan  akan dijawab  secara  efektif.  Ada  ruang yang mempertemukan gagasan wakil rakyat  dengan  konstituennya.  Wakil sebagai  deliberator,  karena  tanpa deliberasi  tidak  ada  alasan  untuk melakukan advokasi.

## Metodologi Penelitian
Penelitian  yang  dilakukan  ini merupakan  penelitian  studi  kasus dengan  menggunakan  pendekatan
kualitatif.  Dalam  studi  ini,  yang menjadi  unit  analisis  adalah  praktik- praktik  aktor  yang  ada  di  Rumah Aspirasi  Budiman.  Data  yang digunakan  di  dalam  penelitian  ini adalah  data  primer  dan  data sekunder.  Data  primer  berasal  dari wawancara dengan berbagai narasumber. Narasumber utama
adalah  para  aktor  yang  menjadi penggerak Rumah Aspirasi Budiman. Narasumber  yang  lain  adalah  pihak- pihak  yang  berhubungan  langsung dengan  aktivitas  aktor  Rumah Aspirasi  Budiman  seperti  organisasi tani,  pengurus  partai  dan  organisasi masyarakat  sipil.  Observasi  juga dilakukan  dengan  mengikuti  dan mengamati  beberapa  kegiatan  yang dipandang dapat membantu pemahaman  peneliti.  Untuk  data sekunder  berasal  dari  program- program  Rumah  Aspirasi  Budiman, laporan kegiatan maupun pemberitaan di media massa. Peneliti akan mengkoleksi dan mengorganisir data  yang  berasal  dari  sumber informasi yang ada seperti observasi, interview  dan  dokumen.  Peneliti kemudian menganalisis dan mengeinterpretasikan  data  secara
holistik mengenai fungsi representasi Rumah Aspirasi Budiman. Penelitian dilakukan  selama  6  bulan,  pada September 2014 sampai Maret 2015.
Rumah Aspirasi Budiman : Sejarah, Ide Dasar, Agenda dan Posisi Sejarah Rumah Aspirasi Budiman Sejarah Rumah Aspirasi Budiman (RAB) tidak dapat terlepas dari  gerak  sejarah  politik  nasional dan respon aktor demokrasi terhadap situasi  politik  tersebut  beserta perubahan yang melingkupinya. Pada era Orde Baru, pendiri dan pengelola RAB  telah  terlibat  dalam  aktivitas politik  dalam  konteks  gerakan
mahasiswa dan pengorganisiran masyarakat.  Melalui  organisasinya
masing-masing, mereka terlibat dalam  sejumlah  advokasi  pembelaan terhadap  petani.  Budiman  telah terlibat dalam aksi pembelaan petani Kedung  Ombo  (KSKPKO)  pada masa  Orde  Baru.  Aksi  ini  menandai dimulainya  tahapan  baru  gerakan mahasiswa,  yakni  menyatu  dengan rakyat  secara  langsung.  Aksi  yang sama  dilakukan  oleh  mahasiswa  di Purwokerto,  Front  Aksi  Mahasiswa-
Majelis  Penderitaan  Rakyat  (FA- MPR),  mereka  melakukan  advokasi kasus-kasus  konflik  agraria  di wilayah  Banyumas.    Pasca  Orde
Baru, mereka memasuki arena politik dalam arti kekuasaan, maju berpolitik ( go politics) . Menggunakan instrumen politik
sebagai  alat  perjuangan.    Sejumlah aktivis  di  Purwokerto  Jawa  Tengah bersepakat  untuk  masuk  ke  dalam partai  politik.  Mereka  membentuk organisasi  Perhimpunan  Pergerakan
Demokrasi  Indonesia  (PPDI)  dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan  (PDIP)  sebagai  pilihan politik organisasinya.
Gambar 2.1. Kronologis Pendirian Rumah Aspirasi Budiman
Pada  saat  yang  bersamaan (Gambar2.1),  Budiman  Sudjatmiko, hendak  mencalonkan  diri  sebagai calon  anggota  legislatif  dari  daerah pemilihan  Banyumas-  Cilacap  Jawa Tengah  dari  PDIP.  Meski  memiliki sejarah  organisasi  yang  berbeda sebelumnya Budiman  dengan  PRD,
FA-MPR  memiliki  kecenderungan berafiliasi dengan organisasi nasional FPPI  (Front  Perjuangan  Pemuda Indonesia),  Budiman  dan  PPDI bersepakat  untuk  bekerja  sama. Awalnya  mereka  hendak  berhimpun dalam organisasi Relawan Perjuangan  Demokrasi  (Repdem)
Banyumas,  salah  satu  organisasi kepemudaan  dari  PDIP,  namun  hal itu  tidak  terealisasi.  Meski  demikan, mereka  tetap  bersepakat  untuk menjadi  tim  pemenangan  Budiman pada  pemilihan  anggota  legislaltif pada  tahun  2009  yang  disebut dengan  Sahabat  Budiman.  Sahabat Budiman  inilah  yang  kemudian beralih rupa menjadi Rumah Aspirasi Budiman pasca kemenangan
Budiman  pada  pemilihan  legislatif 2009.  RAB  adalah  salah  satu  janji yang  dikampanyekan  oleh  Budiman selain  penyelesaian  konflik  agraria dan Undang Undang Desa. Tiga hari setelah  dilantik,  4  Oktober  2009, lahirlah RAB yang dideklarasikan di Kelurahan Semampir Purwokerto.
Berdirinya  RAB  bukan  tanpa perdebatan  diantara  pendiri  dan pengelolanya.  Jalan  tengah  dari perdebatan  ini  adalah pertama mereka  meyakini  bahwa  pilihan membentuk  RAB  ini  merupakan inkonsistensi  dari  keyakinan  politik mereka.  Dengan  kesadaran  penuh, mereka  menjalankan  praktek  politik yang  dianggap  liberal  dan  hal tersebut bertentangan dengan idealisme  politiknya. Kedua ,  mereka memaknai  RAB  sebagai  kanal

## PDIP PPDI
Masyarakat Sipil Lokal Sahabat Budiman Repdem RAB PDIP Budiman S
sementara.  Lembaga  intermediari untuk  komunikasi  politik,  menyerap aspirasi  masyarakat  sekaligus  juga sosialisasi politik. Mereka menggarisbawahi aspek “kanal sementara”  ini.  Karena  ketika  partai sudah  dapat  menjalankan  fungsinya dengan  baik,  yang  salah  satunya adalah  menyerap  dan  mengartikulasi aspirasi  masyarakat  dalam  ranah kekuasaan, bisa jadi Rumah Aspirasi sudah  tidak  lagi  dibutuhkan.  Rumah Asirasi harus dipahami sebagai kanal sementara  sampai  partai  memiliki kemampuan untuk menjalankan fungsi  agregasi,  fungsi  artikulasinya
dengan  baik. Ketiga ,  RAB  sebagai ‘respon  cepat’  ketika  masyarakat menghadapi  problem-problem  yang sifatnya  mendesak.  Itulah  yang menjadikan  alasan  mereka  tidak melakukan penguatan terhadap partai.  Penguatan  terhadap  partai prosesnya  bisa  panjang,  sementara ada  problem-problem  dimasyarakat yang  harus  segera  dijawab  dengan cepat.

## Agenda Rumah Aspirasi Budiman
RAB  memiliki  3  fungsi  yang dijalankan  sebagai  agenda  prioritas
dan  1  agenda  tambahan  yang  tidak terdapat dalam ketiga agenda prioritas. Pertama , RAB menjalankan fungsi sebagai supporting system terhadap partai. Di tingkat  daerah  pemilihan,  RAB mensupport Dewan Pimpinan Cabang  (DPC)  PDIP  Kabupaten Cilacap  dan  DPC  PDIP  Kabupaten Banyumas. Mendorong supaya partai menjalankan fungsi-fungsi kepartaiannya  dengan  baik  dalam pendidikan politik, sosialisasi politik, komunikasi politik dan lain sebagainya. Walaupun dalam politik, RAB menyadari hal itu tidak mudah. Kedua ,  menjadi  bagian  dari  gerakan pemberdayaan  desa,  meningkatkan kapasitas masyarakat pedesaan.
Terutama  dalam  rangka  mensahkan UU  Desa  yang  sudah  berhasil dilakukan.  RAB  mencoba  menjadi ruang yang dapat menyerap kehendak stakeholder-stakeholder pedesaan,  sekaligus  sebagai  ruang untuk  melakukan  sosialisasi  proses yang  berjalan  di  tingkat  legislatif yang berkaitan dengan UU Desa tadi. RAB juga turut melakukan pengorganisasian terhadap pemangku kepentingan  di  tingkat  desa  agar
bersama-sama  mendorong  UU  Desa tersebut  sesuai  dengan  harapan  para pemangku  kepentingan  di  tingkat desa.
Agenda  prioritas  yang ketiga yakni  melakukan  advokasi  kasus konflik  agraria  yang  terjadi  di Wilayah  Banyumas-Cilacap.  Hal  ini berkaitan dengan isu reforma agraria, melakukan  pendampingan  terhadap petani  yang  terkibat  konflik  dengan pihak perkebunan. Baik itu perkebunan swasta atau milik negara. Agenda  yang  keempat  adalah advokasi dalam spektrum yang lebih luas.  RAB    juga  melakukan pendampingan dan advokasi terhadap  persoalan-persoalan  yang tidak  berkaitan  dengan  konflik agraria.  Misalnya  persoalan,  guru bantu,  buruh  migrant,  PKL,  pupuk petani dan beras rakyat miskin. RAB memaknai  advokasi  secara  umum, selain  pendampingan  ke  masyarakat,
juga mengadvokasi kebijakan pemerintah  dalam  bentuk  misalnya dimintai  saran  dan  pendapat  atas sebuah kasus.
Pilihan  untuk  isu  reforma agraria,  tidak  terlepas  dari  18  titik konflik  agraria  yang  ada  di  wilayah
Banyumas  Cilacap.  Konflik  ini menyangkut    lebih  dari  5000  hektar tanah  dan  16.000-17.000  KK  yang terlibat.  Keterlibatan  penggiat  RAB dan Budiman sendiri dengan advokasi  konflik  agraria  telah dimulai  jauh  sebelum  terbentuknya RAB.  Pilihan  pada  pemberdayaan pedesaan  itu  kaitannya  dengan pilihan  ‘ core  bussines ’  yang  dipilih oleh Budiman yang akan berkonsentrasi  pada  pemberdayaan desa  selaku  anggota  dewan.  Untuk mewujudkan  pemberdayaan  desa  itu harus  ada  pijakan  konstitusional,
yang memang menjamin,
memberikan  garansi  bahwa  desa  itu bisa  disejahterakan.  Harus  ada produk  legalnya  yang  berbentuk Undang  Undang  Desa.  Untuk  itu agenda RAB pada 2009-2014 adalah dalam  pemberdeyaaan  desa.  Jika dilihat  dari  karakteristik  wilayah daerah  pemilihan  Banyumas-Cilacap pun,  terdiri  dari  269  desa  di  Cilacap (diluar  kelurahan)  dan  304  desa  di
Banyumas. Ini salah satu pertimbangan  dalam  menentukan pilihan pada pemberdayaan pedesaan karena  mayoritas  masyarakat  di Banyumas Cilacap hidup di
pedesaan.  Pilihan  pada supporting system ke  partai  karena  Budiman kader partai. Dia bukan anggota DPD tapi  anggota  DPR  yang  berasal  dari partai.
Agenda  RAB  pada  periode kedua  keterpilihan  Budiman  sebagai anggota  legislatif  2014-2019,  pun masih tetap sama. Supporting system terhadap partai. Untuk pemberdayaan desa,  sudah  bukan  lagi  pengesahan UU Desa tapi pelaksanaan UU Desa agar sesuai dengan amanat UU Desa. Mengawal  implementasi  UU  dan praktek  pemberdayaan  desa  secara langsung. Reforma agraria pun masih menajdi  program  yang  diagendakan oleh  RAB.  Penyelesaian  konflik agraria dan reforma agraria baru satu yang  terwujud  di  Kecamatan  Cipari Kabupaten  Cilacap.  Masih  ada ribuan hektar dan 17 titik konflik lain yang  belum  selesai  dalam  catatan RAB.

## Posisi Rumah Aspirasi Budiman
Posisi  RAB  ini  memang
terlihat  problematik.  Pada  satu  sisi, lembaga  ini  merupakan  bagian  dari negara karena merupakan perpanjangan tangan seorang
Anggota  legislatif.  Dasar  hukum yang dimiliki adalah Undang Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD dan Peraturan DPR  RI  Nomor  1  Tahun  2009 tentang  Tata  Tertib.    Namun,  pada sisi  yang  lain,  melihat  RAB  tidak cukup  memadai  jika  hanya  dilihat sebagai  ‘kantor  perwakilan’  seorang Anggota  legislatif.  RAB  pada prakteknya  juga  hadir  sebagai  ruang alternatif bagi penyelesaian persoalan-persoalan masyarakat. RAB mengkerangkai dirinya sebagai kanal  sementara,  bukan  sebagai bagian dari lembaga negara.
RAB pada satu sisi melakukan  kerja-kerja  seperti  yang dilakukan  oleh  organisasi  non pemerintah.  Selain  karena  latar belakang  penggiatnya,  juga  karena aktivitasnya  yang  tetap  melakukan upaya  pemberdayaan  masyarakat. Namun,  di  posisi  yang  lain,  RAB juga  dapat  diposisikan  sebagai bagian dari negara karena merupakan perpanjangan  kaki-tangan  anggota legislatif di daerah. RAB memposisikan dirinya sebagai mediator  antara  Budiman  dengan rakyat.  Pada  titik  tertentu  menjadi
wakil dari masyarakat ketika berhadapan  dengan  Budiman,  pada titik  yang  lain  juga  menjadi  wakil Budiman untuk berkomunikasi dengan rakyat. RAB memaknai dirinya sebagai  mediator  antara  Budiman dengan warga. Meski sebagian besar pengelola RAB berasal dari organisasi  masyarakat  sipil,  namun RAB  menolak  untuk  dianggap sebagai  LSM  (lembaga  swadaya masyarakat). RAB dalam konteks ini dapat dikategorisasi sebagai organisasi non-pemerintah yang berpolitik.  RAB  meski  bukan
lembaga formal dalam mengagregasi dan  mengartikulasi  aspirasi  politik, seperti  partai,  namun  RAB  aktif dalam  gerakan  sosial  (advokasi persoalan-persoalan rakyat dan pemberdayaan masyarakat) sekaligus juga  aktif  sebagai  organisasi  politik. Pada  saat  RAB  sebagai  ruang komunikasi  politik  Budiman  dan Warga dan aktif mendukung penguatan  partai,  RAB  merupakan organisasi  politik.  Namun,  pada  saat yang  lain,  ketika  aktif  melakukan gerakan  sosial,  RAB  merupakan organisasi gerakan sosial.
Konteks  Politik  Rumah  Aspirasi

## Budiman
Konteks politik kegiatan RAB  adalah  disfungsi  partai  politik dalam  mengagregasi  kepentingan politik  masyarakat  dan  kebutuhan mewadahi aspirasi masyarakat berikut  persoalan  yang  dialaminya. Jarot,  Direktur  RAB  menjelaskan, saluran aspirasi politik yang seharusnya  menjadi  fungsi  partai politik,  tidak  dapat  menjalankan fungsinya  dengan  baik.  Bagi  RAB, Rumah  Aspirasi  (sesungguhnya) adalah  pengurus  partai  tingkat  desa, kecamatan sampai tingkat pusat. Dari pengurus partai ini kemudian aspirasi disalurkan  ke  Fraksi  di  legislatif. Fakta  yang  diyakini  oleh  RAB adalah,  partai  atau  ormas  otonom dibawah  partai,  tidak  menjalankan fungsi kepartaian secara baik. Dalam konteks  yang  lebih  mikro,  RAB merupakan bentuk penguatan terhadap  personal  Budiman  sebagai calon  anggota  legislatif  (pada  saat belum  terpilih)  dan  sebagai  anggota legislatif  (pasca  terpilih).  RAB adalah  daya  dorong  bagi  Budiman dalam berpolitik.
Politik Representasi Rumah Aspirasi Budiman Model Representasi Rumah Aspirasi Budiman Mansbridge  (dalam  Soeseno, 2013  :  76)  mengidentifikasi  ada  3 model  representasi  : Promissory , Anticipatory, Gyroscopic dan Surrogate . Promissory representation : fokus pada janji para wakil pada masa kampanye. Anticipatory representation : representatif  fokus  pada  apa  yang dipikirkan  oleh  konstituen  agar mereka  bisa  mendukung  pada pemilihan  kedepannya,  bukan  fokus pada  pemenuhan  janji  pada  masa pemilihan  sebelumnya. Gyroscopic representation , legislator
mempertimbangkan  ‘ common  sense ’ sebagai basis tindakannya. Surrogate representation , ketika legislator merepresentasikan  konstituen  yang berada  diluar  distrik  tempat  dia terpilih.  Rumah  Aspirasi  Budiman, dalam praktek representasinya, dapat diidentifikasi kedalam model representasi Promissory .
RAB  memiliki  peran  dalam  upaya mewujudkan  janji-janji  kampanye Budiman  pada  masa  pemilihan
anggota  legislatif.  Salah  satu  janji kampanye  Budiman  pada  masa kampanye  adalah  UU  Desa.  Pada masa  kampanye  2009  fokus  pada mensahkan  UU  Desa,  sedangkan pada  masa  kampanye  2014  lebih pada  implementasi  dan  pengawasan dari UU Desa
Budiman  memposisikan  UU Desa  ini  sebagai  kontrak  politik dengan  masyarakat  desa  di  daerah pemilihannya.  RAB  berperan  dalam mewujudkan  janji  politik  Budiman tersebut.  RAB  aktif  dan  terlibat dalam  jejaring  yang  juga  memiliki tujuan  yang  sama,  mensahkan  UU Desa.
RAB bersama dengan sejumlah  organisasi  tani,  organisasi perangkat  desa  dan  organisasi  non pemerintah  lain,  mengambil  posisi sebagai  kelompok  penekan  yang mendorong  legislatif  untuk  segera mensahkan  UU  Desa  tersebut.  RAB diantaranya  berjejaring  dengan  IRE Jogja,
Parade Nusantara dan AKPESI. Pada  kampanye  pemilihan legislatif tahun 2014-2019, RAB pun terlibat kembali dalam upaya
merealisasi  janji  politik  kampanye
Budiman. Dalam janji kampanyenya,
Budiman menawarkan untuk melanjutkan apa yang sudah dilakukan  pada  periode  pertama. Dalam  UU  Desa,  pada  periode pertama fokus pada upaya mensahkan  UU  Desa.  Pasca  UU Desa  disahkan,  Budiman  mengambil posisi sebagai pengawas dari implementasi UU Desa dan pelaksanaan  fungsi  budgeting  dari legislatif.  RAB  sebagai  representasi dari  Budiman  pun  berupaya  untuk merealisasi  janji  kampanye  tersebut yakni melakukan pengawasan
terhadap  implementasi  dari  UU
Desa.  Pengawasan  yang  dilakukan oleh  RAB  diantaranya  mengkritisi implementasi dari UU Desa.
Rumah  Aspirasi  Budiman  sebagai Representasi Alternatif Representasi sebagai advokasi yang ditawarkan oleh Nadia Urbinati  menjelaskan  pentingnya deliberasi didalam demokrasi
representasi  (Soeseno,  2013  :  47).
Representasi  akan  dilihat  dari perspektif  konstituen  dan  para  wakil politik.  Konstituen  akan  memilih orang  yang  dapat  mengadvokasi  isu yang merupakan keprihatinan
terbesar  mereka.  Disisi  lain,  para wakil  pun  diberikan  keleluasaan untuk  menentukan  isu-isu  apa  yang akan  diadvokasi.  Para  wakil  rakyat yang  memutuskan,  tindakan  atau strategi terbaik  apa yang digunakan. Disini,  wakil  rakyat  berupaya mencari titik-temu persamaan gagasan  dan  ide  yang  dimiliknya dengan  yang  diwakili.  Dari  sisi konstituen, representasi sebagai advokasi akan meningkatkan kemampuan  warga  negara  untuk mengajukan  klaim  mereka  untuk didengar  dan  dengan  harapan  akan dijawab  secara  efektif.  Ada  ruang yang mempertemukan gagasan wakil rakyat  dengan  konstituennya.  Wakil sebagai  deliberator,  karena  tanpa deliberasi  tidak  ada  alasan  untuk melakukan advokasi.
Dalam  perspektif  konstituen, persoalan  desa  dan  agraria  menjadi salah  satu  keprihatinan  terbesar konstituen  Budiman  di  daerah pemilihan Banyumas Cilacap. Konflik agraria masih banyak terjadi diwilayah Banyumas Cilacap. Rumah  Aspirasi  Budiman  (RAB) adalah  ruang  yang  mempertemukan gagasan bagaimana persoalan-
persoalan  konflik  agrarian  ini  dapat terselesaikan. Masyarakat berkehendak terselesaikannya konflik  agraria  ini  dapat  membawa kesejahteraan  bagi  kehidupannya karena  mampu  mengakses  sumber daya  agraria.  Bagi  Budiman  dan RAB pun demikan dengan tambahan harapan  bahwa  Budiman  dapat terpilih  kembali  dalam  pemilihan selanjutnya jika dapat dapat membantu terselesaikannya persoalan  terbesar  yang  dihadapi oleh konstituen ini. Pendiri  dan  Penggiat  Rumah Aspirasi  Budiman  (RAB)  telah menjalankan aktivitas pengorganisasian  masyarakat  dan advokasi isu agraria agrarian
khususnya,  sebelum  RAB  terbentuk. Salah  satu  kasus  konflik  agrarian yang  terjadi  di  daerah  pemilihan Banyumas-Cilacap  adalah  kasus Cipari.  Cipari  merupakan  salah  satu kecamatan  di  Kabupaten  Cilacap. Advokasi  kasus  konflik  agrarian yang  dilakukan  oleh  RAB  di  Cipari ini  telah  diuraikan  oleh  Didi  Setiadi (2012)  dalam  tesisnya  yang  berjudul ‘Advokasi dalam Penyelesaian Konflik  Agraria  :  Suatu  Studi
Advokasi  di  Kecamatan  Cipari Kabupaten  Cilacap  oleh  Rumah Aspirasi Budiman’  menurut Setiadi, model advokasi yang dilakukan RAB merupakan  model  advokasi  yang mengkolaborasikan  antara  advokasi dengan  memperkuat  basis  massa ( social  movement )  dengan  advokasi parlementarian (Setiadi, 2012: 97).
RAB berperan dalam memaksimalkan  jalur  politik  yang bisa  dilakukan  melalui  Budiman Sudjatmiko sebagai Anggota Komisi II  DPR  RI  yang  membidangi Pemerintahan dalam Negeri, Otonomi  Daerah,  Aparatur  Negara dan  Agaria.  Melalui  otoritas  dan kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap eksekutif,
dalam hal ini BPN, pressure dan lobi digunakan terkait penyelesaian kasus konflik agraria.
Interaksi  dan  komunikasi yang  intens  dengan  organisasi masyarakat  tani  di  Cipari  yakni Serikat  Tani  Merdeka  (Setam),  juga menjadi salah faktor yang mendukung keberhasilan penyelesaian  kasus  konflik  agrarian di  Cipari.  RAB  menjadi  salah  satu mitra  Setam  dalam  upaya  mereka
memperjuangkan  hak  atas  tanah seluas 291 hektar. Meminta masukan bagaimana  menyelesaikan  berbagai masalah  yang  terjadi  dilapangan, seperti  adanya  pemanggilan  oleh aparat, bagaimana strategi menghadapi pihak lain, juga persoalan internal organisasi, menyerahkan  data  dan  kronologi kasus  untuk  ditindaklanjuti.  RAB
memberikan  pemahaman  kepada Setam  bahwa  kasus  tanah  yang terjadi  di  Cipari  ini  tidak  dapat terlepas dari konteks politik.
RAB  melakukan  pemahaman kepada  masyarakat  bahwa  kasus tanah  di  Cipari  itu  tidak  bisa  lepas dari  politik,  sehingga  jaur-jalur politik  formal  itu  harus  dikelola. Instrumennya yang dilakukan adalah melalui pendidikan politik. Menggunakan  jalur  politik  untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah agar  kepentingan  masyarakat  ini diperhatikan.  Disitulah  pentingnya politik  dalam  advokasi  penyelesaian kasus. Melalui Budiman di legislatif, maka  posisi  tawar  petani  lebih  kuat. RAB  melakukan    pembagian  peran dalam  proses  advokasi  politik  untuk kasus  sengketa  agraria  di  Cipari
karena  tidak  hanya  RAB  yang terlibat  dalam  advokasi  konflik agrarian  di  Cipari  ini.  Selain  RAB juga terdapat LBH Yogya, Konsorsium  Pembaruan  Agraria,
Raca dan lain-lain.
Reforma  agraria  di  Cipari bisa  direalisasikan  sejak  pemerintah mengeluarkan  Peraturan  Pemerintah Nomor  11  Tahun  2010  yang  antara lain mengatur areal perkebunan yang ditelantarkan oleh perkebunan
swasta,  harus  dikembalikan  kepada negara.  Tanggal  21  Oktober  2010, 5141  sertifikat  tanah  yang  menjadi objek program reforma agraria seluas 291  hektar  dibagikan  kepada  petani di  lima  desa  di  Kecamatan  Cipari, Kabupaten  Cilacap.  Presiden  Susilo Bambang  Yudhoyono  memberikan sertifikat  secara  simbolik  kepada para  petani  di  Istana  Bogor.  Namun demikian, keberhasilan ini tidak serta merta  membawa  hasil  yang  positif bagi  peroleh  suara  Budiman  pada pemilihan  anggota  legsilatif  tahun
2014. Keberhasilan dalam meredistribusi lahan di Cipari, bukan berarti tanpa meninggalkan persoalan.  Problem  ini  juga  bisa
dilihat  sebagai  ‘kegagalan’  RAB dalam  mengawal  advokasi  konflik agrarian.      Setam  menghendaki  290 hektar  lahan  sengketa,  dibagikan untuk  700  KK  yang  terdaftar  ikut berjuang.  Namun  kenyataan,  lahan diredistibusikan  kepada  5000  KK miskin.  Masing-masing  KK  hanya mendapatkan  500  meter.  Dengan perolehan  luas  lahan  yang  sedikit, ditambah juga lokasi lahan yang bisa sangat jauh dari tempat tinggal petani tersebut,  mengakibatkan  terjadinya penjualan  lahan  kembali  pasca redistribusi.  Setam  maupun  RAB tidak  terlibat  pada  keseluhan  proses redistibusi  ini,  hal  ini  yang berdampak  kemudian  pada  hasil yang  tidak  sesuai  dengan  harapan mereka.
Rumah  Aspirasi  Budiman  dan Perbaikan  Situasi  Representasi dan Demokrasi Secara  politik,  kehadiran RAB  memberikan  pengaruh  pada situasi representasi di lokal Banyumas Cilacap. Dukungan terbuka yang dilakukan RAB bersama Budiman dalam kasus-kasus
yang  dihadapi  oleh  masyarakat,
khususnya  persoalan  konflik  agraria, telah  memaksa  lembaga-lembaga negara berhati-hati ketika berhadapan dengan organisasi- organisasi masyarakat yang didukung  oleh  RAB.    Lehan,  Ketua
Serikat  Tani  Merdeka  di  Cilacap, menuturkan bahwa lembaga-lembaga negara  seperti  kepolisian,  perhutani, dinas-dinas pemerintah, saat ini lebih mengedepankan proses dialog dengan  masyarakat  apabila  terjadi persoalan.  Warga  yang  terorganisir dengan  baik,  dapat  mengontrol urusan publik, memberikan kontribusi positif terhadap perbaikan situasi representasi. Survey Demos (2007) menyatakan  problem  mendasar  yang dihadapi  demokrasi  di  Indonesia adalah lemahnya representasi rakyat.
Meski  telah  tercipta  kondisi  yang relatif kebebasan, ada upaya penegakan  hukum,  pemerintahan yang  berorientasi  pada  layanan publik, namun relasi politik demokratis  antara  warga  negara dengan  negara,  masih  terbilang lemah. RAB hadir mewarnai keragaman ide-ide yang menyangkut urusan  publik.  RAB  bersama  warga
masyarakat  berupaya  mengontrol urusan publik. RAB telah memanfaatkan demokrasi demi memperjuangkan gagasan-gagasan yang  terkait  urusan  publik.  RAB telah  merubah  relasi  kuasa  negara dan warga negara. Wacana, gagasasan  dan  kepentingan  yang biasanya didominasi oleh kepentingan elit, RAB dapat menandingi dominasi tersebut. Negara  yang  biasanya  mudah melakukan  kriminalisasi  terhadap
warga  negara  dan  menyalahkan masyarakat, cenderung lebih berhati- hati.
RAB  adalah  bagian  dari keberlanjutan  upaya  aktivis  dalam maju  berpolitik.  Bertemunya  non- state actor (masyarakat sipil) dengan state  actor  (anggota  legislatif). Depolitisasi  warga  negara  selama lebih  dari  3  dasarwarsa  telah membentuk  ‘alergi’  terhadap  politik mewabah,  tak terkecuali di kalangan masyarakat sipil. Konstruksi berpikir yang mendikotomikan ‘kerja pemberdayaan masyarakat’ dan ‘kerja politis’, mengkerangkai bahwa dua dimensi tersebut selalu antagonis satu sama lainnya. Kerja
pemberdayaan masyarakat, sulit untuk  didorong  ke  wilayah  yang lebih  politis,  sementera  itu  kerja politis  pun  menghindar  dari  kerja- kerja  pemberdayaan  masyarakat. RAB  adalah lingkages antara  kerja pemberdayaan dengan kerja politis.
RAB  adalah  bagian crafting democracy yang  dilakukan  oleh aktor-aktor prodemokrasi. RAB telah menggarisbawahi bahwa rumah aspirasi  yang  mereka  bangun  ini berbeda  dengan  rumah  aspirasi  versi resmi  negara.  Perbedaan  yang mendasar  adalah  landasan  berpikir dari Rumah Aspirasi. RAB mendasari  pada  ‘kanal  sementara yang  dibutuhkan  untuk  merespon dengan  cepat  personal-persoalan  di masyarakat’,  sedangkan  versi  negara adalah ‘rumah aspirasi dapat menyelesaikan  problem  representasi dalam menyerap aspirasi’.
RAB  membuka  ruang  baru yang  mempertemukan  masyarakat dengan  negara.  Ruang  berupaya untuk mempolitisasikan isu-isu publik.  RAB  adalah  bagian  dari dinamika demokrasi yang mempertemukan  ‘demokrasi  formal’ dengan ‘pemaknaan demokrasi’ yang
lebih mendalam. RAB tidak berhenti pada  proses  yang  memfasilitasi pendidikan  politik  warga  untuk memilih  pada  pemilihan  umum, namun RAB juga meyakinkan warga bahwa  persoalan-persoalan  yang dihadapi warga juga harus diselesaikan secara politis. RAB  adalah  jalan  pintas populis  yang  digunakan  oleh  aktor pro  demokrasi  dalam  upayanya melakukan konsolidasi gerakan
rakyat  dan  politik  electoral.  RAB mengambil  peran  sebagai  bagian yang  berupaya  mengkoordinasikan berbagai kelompok organisasi rakyat yang  berbeda.  Memperluas  aktivitas politik,  dari  gerakan  pemberdayaan masyarakat,  menjadi  gerakan  yang lebih  bersifat  politis.  RAB  telah berhasil  menghubungkan  kelompok- kelompok yang berorientasi pada isu- isu  popular  dengan  aktivitas  politik yang terkait dengan isu tersebut.
Advokasi  kasus-kasus  yang dihadapi  oleh  masyarakat  adalah bagian  dari  melawan  peminggiran masyarakat dan mendorong pelibatan dalam politisasi isu-isu yang berkaitan dengan kepentingan publik. Mendinamisasikan  politik  ditingkat
lokal. Melakukan penetrasi di tingkat elit  lokal  dengan  membangun komunitas  politik  baru.  Hal  ini dimulai  semenjak  masyarakat  sipil lokal  bersepakat  untuk  masuk  dalam partai politik yang beriringan dengan Budiman  yang  hendak  mencalonkan diri  dalam  pemilu  legislatif  pada 2009.
RAB  sejalan  dengan  upaya ‘demokrasi  bertahap’  ( sequencing democracy )  (Mansfield  dan  Snyder dalam Thornquist 2007), berkegiatan politik  secara  inklusif.  Membangun kekuatan  yang  ada  di  masyarakat melalui  pengorganisasian  warga. Melalui  isu-isu  yang  bersentuhan langsung dengan kepentingan publik, pemberdayaan  desa  dan  reforma agraria,  mengembangkan  jejaring  di tingkat  akar  rumput  disatu  sisi, melakukan  lobi  dan  tekanan  politik melalui  parlemen  disisi  yang  lain. Pada  titik  ini  bisa  dikatakan  RAB telah  memfasilitasi  demokrasi  yang lebih  bermakna.  Bersama  dengan warga  masyarakat  dan  jejaring  lain,
mempolitisasi isu-isu yang bersentuhan langsung dengan kepentingan publik. Dalam pendalaman  demokrasi  ( deepening
democracy ),  RAB  memfasilitasi warga  yang  mengalami  konflik agraria  dengan  negara  atau  swasta, untuk  melakukan  kontak  langsung dengan pihak terkait seperti
Perhutani dan BPN. Diluar isu pokok juga  tetap  mengakomodasi  isu-isu yang  lain  seperti  buruh  migran,  dan kaum miskin perkotaan. RAB dalam hal  ini  telah  berhasil  merespon aspirasi rakyat menyangkut persoalan-persoalan keseharian. Demokrasi dalam pemahaman sebagai proses kontekstual dimana dimensi universal dan institusi-institusi instrinsik  demokrasi  hanya  dapat dianalisis  melalui  kehendak  aktor- aktor  pro  demokrasi  yang  saling bersaing dan kapasitas politik mereka untuk menggunakan dan memajukan institusi-institusi demorkasi. (Thornquist,  2007).  Pendiri  dan penggiat  RAB  melakukan  maju berpolitik yang memanfaatkan institusi  demokrasi  prosedural  yakni
melalui jalur partai politik dan sistem pemilhan  umum.  Melalui  kapasitas politik  yang  mereka  miliki,  mereka bersaing  dengan  elit-elit  yang sebelumnya telah dominan di tingkat
lokal. RAB terlibat dalam kampanye untuk  menjadikan  Budiman  sebagai anggota  legislatif,  pada  periode 2009-2014 maupun 2014-2019.
RAB memiliki kapasitas dalam memajukan dan menggunakan instrumen demokrasi yang ada. RAB misalnya  mampu  untuk  melakukan politisasi  isu  dan  kepentingan  dan mengorganisasikan
dan
memobiliasasi  aksi  kolektif  dengan cara  yang  demokratis.  Hal  ini  dapat dilakukan oleh RAB pada masa-masa awal  berdirinya.  Seiring  dengan surutnya  jumlah  personel  dalam RAB,  maka  kapasitas  RAB  dalam memanfaatkan  instrumen  demokrasi pun menjadi lemah.

## Kesimpulan
Rumah  Aspirasi  Budiman (RAB) merupakan organisasi kolaboratif  antara  masyarakat  sipil lokal  dengan  aktor  negara  (anggota legislatif  terpilih)  yakni  Budiman Sudjatmiko. RAB memiliki 3 agenda prioritas : pemberdayaan masyarakat desa, advokasi konflik-konflik agraria dan menjadi sistem pendukung  penguatan  partai  politik (PDIP).  RAB  dapat  dikategorisasi
sebagai  organisasi  non-pemerintah yang  berpolitik.  Meski  bukan lembaga formal dalam mengagregasi dan  mengartikulasi  aspirasi  politik, seperti  partai  politik,  namun  RAB aktif  dalam  gerakan  sosial  (advokasi persoalan-persoalan publik dan pemberdayaan masyarakat) sekaligus juga  aktif  memainkan  peran  sebagai sebagai organisasi politik.
Rumah  Aspirasi  Budiman (RAB)  memiliki  dua  subyek  yang direpresentasikan  yakni  Budiman Sudjatmiko  dan  konstituen  Budiman di  Dapil  Banyumas  Cilacap.  RAB dapat  merepresentasikan  Budiman dan  warga  secara  bersamaan  yakni ketika RAB mengadvokasi persoalan-persoalan  publik  di  warga dan  berhadapan  dengan  lembaga- lembaga negara selain lembaga DPR
RI.  Maka,  RAB  merepresentasikan dua subyek sekaligus yakni Budiman dan  konstituen  di  Dapil  Banyumas Cilacap. Subyek repesentasi Budiman bermuara pada keterpilihan Budiman  dalam  pemilihan  anggota legislatif, sedangkan subyek representasi  warga  tercermin  dalam penyelesaian persoalan-persoalan publik  yang  dihadapi  oleh  warga.
Konteks politik kegiatan representasi RAB  adalah  disfungsi  partai  politik dalam  mengagregasi  kepentingan politik  masyarakat  dan  kebutuhan mewadahi aspirasi masyarakat berikut persoalan yang dialaminya. RAB dalam model representasi Mansbrige dapat diidentifikasi  sebagai  representasi
Promissory.  RAB  memiliki  peran dalam  upaya  mewujudkan  janji-janji kampanye  Budiman  pada  masa pemilihan  anggota  legislatif.  Salah satu  janji  kampanye  Budiman  pada masa  kampanye  adalah  UU  Desa. Pada  masa  kampanye  2009,  RAB fokus  pada  mensahkan  UU  Desa, sedangkan  pada  masa  kampanye 2014  lebih  pada  implementasi  dan pengawasan  dari  UU  Desa.  RAB sebagai organisasi representasi alternatif,  menjalankan  advokasi  isu yang  menjadi  keprihatinan  terbesar konstituen  yakni  agraria,  desa  dan beberapa isu publik yang lain. Secara politik,  kehadiran  RAB  memberikan pengaruh pada situasi representasi di lokal  Banyumas  Cilacap.  RAB  telah memanfaatkan demokrasi demi memperjuangkan gagasan-gagasan yang  terkait  urusan  publik.  Wacana,
gagasasan  dan  kepentingan  yang biasanya didominasi oleh kepentingan elit, RAB dapat menandingi dominasi tersebut. Dalam  konteks  sistem  politik
Indonesia,  representasi  model  rumah aspirasi dapat berkontribusi terhadap perbaikan situasi representasi apabila bekerja dengan sejumlah prasyarat : 1. Struktur  politik  yang  terbuka. Artinya,  sistem  pemerintahan, peraturan  perundan-undangan  dan seluruh  elemen  politik  yang  ada, memberikan  ruang  bagi  inovasi- inovasi  yang  memungkinkan  para
aktor  politik  untuk  berkontribusi pada perbaikan situasi representasi,  termasuk  Rumah Aspirasi. 2. Aktivisme.  Rumah  Aspirasi  akan bekerja secara efektif dan berkontribusi pada perbaikan situasi representasi apabila memiliki  semangat  ‘aktivisme’.
Kerja  rumah  aspirasi  adalah  kerja mengorganisasi  dan  memobilisasi masyarakat;  berjejaring  secara politik  dengan  menghubungkan diri dengan kekuatan sosial politik yang  lain;  mampu  mempolitisasi
isu-isu  publik  sebagai  bagian  dari pendidikan politik di masyarakat.
3. Rumah  Aspirasi  harus  mendapat dukungan  operasional,  financial dan  sumber  daya  manusia  yang memadai  agar  dapat  menjalankan fungsinya dengan baik.
4. Relasi yang setara antara legislator  dan  pengelola  rumah aspirasi.  Legislator  dan  pengelola rumah aspirasi juga harus memiliki  kesamaan  visi  dalam pemberdayaan masyarakat.

## Daftar Pustaka
Castiglione,  Dario  dan  Mark  E. Warren, Rethinking Representation : Seven Theoritical  Isssues ,  paper  pada Midwest Political Science Association  Annual  Conference, 2005 Hanif, Hasrul, Mengembalikan Daulat Warga Pesisir : Partisipasi,  Representasi  dan Demokratisasi  di  Aras  Lokal , Pustaka Pelajar, 2008
Legowo,  TA  (editor ),  Mengelola
Rumah  Aspirasi ,  FORMAPPI, 2010 Mansbridge, Jane, Rethinking Representation ,The American Political  Science  Review  Vol. 97, No. 4  Nov., 2003, Hal. 515- 528
Pratikno dan Nanang Indra Kurniawan, Struggle  to  Gain Representation  :  Mixed  Politics in  Democratising  Indonesia , Journal  of  Power,  Conflict  and Democracy in South and Southeast  Asia  Vol.II  No.1.
2010  Democrarcy  in  Practice  :
Representation  and  Grassroot Politics, Hal. 119-136 Rehfeld,  Andrew, The  Concept  of Constituency : Political Representation, Democratic Legitimacy  and  Institutional Design ,Cambridge University Press 2005 Saward,  Michael  (Ed), Democratic Innovation : Deliberation, Representation  and  Association , Routledge, 2000 Samadhi,  Willy  Purnama  dan Nicolaas Warouw (Ed), Demokrasi  di  Atas  Pasir  : Kemajuan  dan  Kemunduran Demokrasi  di  Indonesia ,  PCD Press-Demos, 2009
Samadhi,  Willy  Purnama, Politisasi Demokrasi: Memperluas Partisipasi Politik dan Memperbaiki Representasi , dalam Jurnal Elsam 2012 Sanit,  Arbi, Perwakilan  Politik  di Indonesia , Rajawali, 1985\
Soeseno,  Nuri, Representasi  Politik
: Perkembangan dari Ajektiva ke Teori , PUSKAPOL, 2013
Subono,  Nur  Iman.,  Otto  Adi Yulianto  dan  Sofian  Munawar Asgart, Demokrasi Tanpa Representasi  :  Masalah  dan Pilihan  Demokrasi  di  Empat Daerah , Demos 2012 Somantri, Gumilar Rusliwa, Memahami  Metode  Kualitatif, Jurnal Makara Sosial Humaniora,  Vol.  9  No.  2 Desember 2005; 57-65 Suryajaya,  Martin, Apa  yang Demokratis  dari  Demokrasi (Refleksi  tentang  Representasi, Kedaulatan dan Presentasi Demokratik) , Seri Terbitan Berkala Demos Volume 3/November 2010 Tornquist,  Olle.,  Neil  Webster  dan Kristian Stokke, Rethinking Popular Representation , Palgrave Macmillan, 2009 Yin,  Robert  K.  Case  Study
Research:  Design  and  Methods, Third  Edition,  Applied  Social Research Methods Series, Vol 5, 2002
Tesis  Setiadi,  Ahmad,  Advokasi dalam  Penyelesaian  Konflik
Agraria  (Suatu  Studi  Advokasi di  Kecamatan  Cipari  Kabupaten Cilacap  oleh  Rumah  Aspirasi Budiman), Universitas Indonesia, 2012