Agri- SosioEkonomi Unsrat, ISSN (p) 1907– 4298, ISSN (e) 2685-063X , Sinta 5, Volume 19 Nomor 2, Mei 2023 : 1081 – 1090

## Efektivitas Standar Pelayanan Minimal Pada Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara
The Effectiveness Of Minimum Service Standards At The Regional Education Office Of The North Sulawesi Province
Jureine Valentin Debora Kalele (1)(*) , Femmy Tasik (2) , Evelin Kawung (2)
1) Staf dan Peneliti pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara
2) Staf Pengajar dan Peneliti pada Prodi Pengelolaan Sumber Daya Pembangunan Program Pascasarjana, Universitas Sam Ratulangi, Manado
*Penulis untuk korespondensi: jureinekalele@gmail.com
Naskah diterima melalui e-mail jurnal ilmiah agrisosioekonomi@unsrat.ac.id
: Selasa, 07 Maret 2023
Disetujui diterbitkan : Senin, 29 Mei 2023

## ABSTRACT
The purpose of this study was to find out more deeply how the effectiveness of Minimum Service Standards at  the Regional Education Office of  North  Sulawesi  Province. The research was conducted from March to  August 2022.  The  selection  of  respondents  was  done  intentionally.  This  research  uses  descriptive  qualitative  research design. Research informants used purposive sampling technique. The research focuses on the accuracy of program targets,  program  socialization,  achievement  of  program  objectives,  and  program  monitoring.  Data  collection technique was carried out by means of observation, interviews, and documentation. Data analysis techniques in this study  are  data  collection,  data  reduction,  data  presentation  and  conclusion  drawing.  The  results  showed  that  the Minimum Service Standards program has not run effectively and optimally. This is because this program does not run to the entire community and the process for verification with data control is not strict so that people still do not choose education facilitation from the government. In addition, the socialization process by the Regional Education Office of  North  Sulawesi  Province did  not reach the community, only to school  administrators in  the regions. The lack of control and supervision to influence the level of achievement of the fulfillment of students in each school in the region. There is no  direct  assistance from the field  responsible for continuing  to schools, especially those that are still included in remote areas so that this program does not show satisfactory results.
Keywords : effectiveness; minimum service standard; education

## ABSTRAK
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui lebih dalam bagaimana efektivitas standar pelayanan minimal pada Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Penelitian dilaksanakan dari bulan Maret sampai Agustus tahun 2022.  Pemilihan  responden  dilakukan  secara  sengaja.  Penelitian  ini  menggunakan  desain  penelitian  kualitatif deskriptif. Informan penelitian menggunakan teknik purposive sampling. Fokus penelitian adalah ketepatan sasaran program,  sosialisasi  program,  pencapaian  tujuan  program,  dan  pemantauan  program.  Teknik  pengumpulan  data dilakukan  dengan  cara  observasi,  wawancara,  dan  dokumentasi.  Teknik  analisis  data  dalam  penelitian  ini  yaitu pengumpulan  data,  reduksi  data,  penyajian  data  dan  penarikan  kesimpulan.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa program  standar  pelayanan  minimal  ini  belum  berjalan  dengan  efektif  dan  maksimal.  Hal  ini  karena  program  ini tidak  berjalan  kepada  seluruh  masyarakat  dan  proses  untuk  verifikasi  dengan  control  data  tidak  ketat  sehingga masyarakat  masih  belum  memilih  fasilitasi  pendidikan  dari  pemerintah.  Selain  itu  proses  sosialisasi  oleh  Dinas Pendidikan  Daerah  Provinsi  Sulawesi  Utara  tidak  sampai  ke  masyarakat,  hanya  kepada  pengurus  sekolah-sekolah yang  ada  di  daerah.  Minimnya  kontrol  dan  pengawasan  untuk  mempengaruhi  tingkat  capaian  pemenuhan  peserta didik disetiap sekolah yang ada di daerah. Tidak ada pendampingan langsung dari bidang yang bertanggung jawab berkelanjutan  kepada  sekolah  apalagi  yang  masih  termasuk  daerah  terpencil  sehingga  program  ini  tidak menunjukkan hasil yang memuaskan.
Kata kunci : efektivitas; standar pelayanan minimal; pendidikan
Efektivitas Standar Pelayanan Minimal….……………………………………………...…(Jureine Kalele, Femmy Tasik, Evelin Kawung)

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Pembangunan  pada  tingkat  nasional maupun  tingkat  daerah  saat  ini  dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Sesuai dengan cita- cita  bangsa  Indonesia  yang  tertuang  dalam Undang-Undang  Dasar  1945  yang  berbunyi untuk  memajukan  kesejahteraan  umum, sehingga  pembangunan  yang  ada  di  daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional. Sedangkan juga dalam pembangunan daerah sendiri diupayakan agar daerah  tersebut  dapat  mengelolah  potensi daerahnya  bersama  masyarakat.  Standar pelayanan minimal sebagai bagian dari urusan pemerintahan  yang  merupakan  urusan  yang wajib  disediakan  oleh  pemerintah  daerah  dan berhak  diperoleh  setiap  warga  negara  secara minimal.  Dengan  melihat  letak  negara  kita yaitu Indonesia yang adalah negara kepulauan terbesar  di  dunia  yang  terdiri  dari  17.504 pulau.  Nama  alternatif  yang  dipakai  untuk Indonesia  adalah  Nusantara.  Dengan  wilayah yang  sangat  besar  tentu  membutuhkan  sistim pemerintahan  yang  kuat  dan  hebat  untuk mengelola  dan  mengembangkan  seluruh masyarakat.
Masyarakat Indonesia saat ini dihadapkan  pada  sejumlah  kemajuan  dalam segala  bidang.  Disini  bisa  dibuktikan  bahwa bangsa-bangsa yang telah menikmati kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyatnya  adalah  bangsa  yang  memulai pembangunan  dirinya  melalui  pendidikan. Dengan sumber daya manusia yang berkualitas  Indonesia  dapat  memiliki  modal masa  depan  yang  hebat  lewat  anak-anak bangsa yang menempuh pendidikan.
Berangkat  dari  dasar  pondasi  sumber daya  manusia  yang  kokoh  dan  tepat,  dapat diwujudkan  cita-cita  mulia  suatu  bangsa dalam  berbagai  bidang  kehidupan  yang menjadi  modal  suatu  bangsa.  Keberhasilan pendidikan merupakan landasar perkembangan
ekonomi
dan sosial
masyarakat.  Pendidikan  disini  ialah  berperan untuk  mengembangkan  pengetahuan  dalam kualitas kemampuan masyarakat yang artinya merupakan kunci utama dalam meningkatkan kualitas suatu bangsa.
Pendidikan  merupakan  suatu  proses dalam  meningkatkan  kualitas  sumber  daya manusia  yang  sangat  diperlukan  dalam pembangunan  sosial  dan  ekonomi  suatu masyarakat  dan  suatu  bangsa.  Pendidikan  ini diselenggarakan semakin demokratis, semakin  merata  dan  terbuka  bagi  setiap orang.  Pendidikan  merupakan  proses  tanpa akhir  yang  diupayakan  oleh  siapapun, terutama  sebagai  tanggung  jawab  negara. Sebagai  sebuah  upaya  untuk  meningkatkan kesadaran  dan  ilmu  pengetahuan,  pendidikan telah  ada  seiring  dengan  lahirnya  peradaban manusia itu sendiri.
Pembangunan  ekonomi  suatu  negara yang  kuat  disebabkan  oleh  berkualitasnya sumber  daya  manusia  negara  tersebut. Sumber  daya  manusia  berkualitas  merupakan hasil bermutunya suatu proses didikan. Dalam hal  ini  suatu  kualitas  tersebut  dapat  bersaing di  era  global  dan  memberikan  bukti  terhadap pembaunan suatu negara (Fattah, 2004).
Pemerintah
Indonesia
dalam membangun  pendidikan  berpedoman  pada Undang-Undang  Dasar  1945  pasal  32  hasil amandemen yang keempat menyatakan “warga  negara  berhak  mendapat  pendidikan” dan  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  20  Tahun  2003  tentang  sistem Pendidikan  Nasional  bahwa  pemerintah  dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal jenjang  pendidikan  dasar  tanda  memungut biaya.
Ketika  keinginan  pemerintah  Indonesia agar mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas  dengan  mengeluarkan  kebijakkan peningkatan mutu layanan sitem di Indonesia, yang  salah  satunya  lewat  program  standar pelayanan  minimal  disetiap  daerah  dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah  kabupaten  dan  kota,  serta  sampai
Agri- SosioEkonomi Unsrat, ISSN (p) 1907– 4298, ISSN (e) 2685-063X , Sinta 5, Volume 19 Nomor 2, Mei 2023 : 1081 – 1090
pemerintah  desa.  Maka  pemerintah  Indonesia menerbitkan  standar  pelayanan  minimal pendidikan  dasar  meliputi  Sekolah  Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).
Standar  pelayanan  minimal  merupakan tahap  awal  implementasi  standar  nasional pendidikan  yang  mencakup  delapan  standar secara nasional yang  disebut standar nasional pendidikan.  Standar  nasional  pendidikan  ini mengacu kepada Peraturan Pemerintah Republik  Indonesia  Nomor  13  tahun  2015 dinyatakan  bahwa  ruang  lingkup  standar nasional pendidikan:
1. Standar isi;
2. Standar proses;
3. Standar kompetensi lulusan;
4. Standar pengelolaan sekolah;
5. Standar pembiayaan;
6. Standar penilaian pendidikan.
Pemerintah
Indonesia berupaya memenuhi  standar  pelayanan  minimal  dalam bidang  pendidikan  dasar  yang  mencakup beberapa kebutuhan pendidikan seperti standar  sarana  dan  prasarana,  pendidik  dan tenaga  kependidikan  standar  isi,  proses, penilaian,  pengelolaan,  standar  kompetensi dan pembiayayaan pendidikan. Beberapa dari seluruh target sekolah belum mampumemenuhi standar pelayanan minimal, hal  ini  tercermin  dengan  masih  adanya sekolah  yang  belum  memenuhi  standar nasional  pendidikan.  Disini  setiap  daerah menyusun perencanaan program atau kegiatan untuk mengukur sejauh mana kinerja layanan pendidikan  dasar  yang  berkualitas  di  daerah masing-masing.
Daerah masing-masing melakukan pemetaan terhadap kinerja layanan
pendidikan yang berpedoman kepada indikator  dalam  standar  pelayanan  minimal pendidikan  dasar.  Hasil  analisis  standar pelayanan  minimal  digunakan  sebagai  bahan masukan  dalam  merumuskan  kebijakan, program,  kegiatan  dan  juga  pembiyaan. Standar  pelayanan  minimal  juga  merupakan langkah awal untuk menentukan mutu sebuah lembaga  pendidikan  dasar  bagi  pemerintah
daerah.  Dengan  penerapan  standar  pelayanan minimal pendidikan dasar, tidak ada bangunan  sekolah  yang  berlantai  tanah, tersedia buku teks bagi setiap siswa dan tidak ada  perbedaan  kurikulum  serta  kekurangan lain  yang  mengakibatkan  tidak  bermutu layanan pendidikan.
Lembaga  pendidikan  yang  memiliki kualitas  tinggi  merupakan  keinginan  setiap pelaku  pendidikan,  baik  itu  sebagai  peserta didik,  sebagai  pendidik  atau  pengajar,  serta tenaga  kependidikan.  Selain  itu  hal  ini  juga menjadi  dambaan  oleh  masyarakat  secara luas, seperti orang tua maupun para pengguna pendidikan  atau  pihak  yang  memperhatikan kualitas  dan  kuantitas  output  sekolah,  yang menggunakan  jasa  pendidikan  yang  telah dihasilkan lembaga pendidikan berkualitas.
Pemerintah  Daerah  Provinsi  Sulawesi Utara menjadikan pendidikan sebagai prioritas  utama,  agar  pendidikan  di  Daerah Provinsi  Sulawesi  Utara  terus  meningkat  dan tidak  ketinggalan  dengan  daerah  lain  di Indonesia. Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi  Utara  telah  melakukan  langkah peningkatan layanan pendidikan sebagai salah satu  prioritas  pembangunan  daerah,  seperti penyempurnaan  kurikulum,  pengadaan  buku ajar,  peningkatan  mutu  guru,  dan  tenaga kependidikan melalui pelatihan dan peningkatan  kualitas  pendidikan  peserta didik.  Visi  pendidikan  Daerah  Provinsi Sulawesi Utara ialah terselenggaranya layanan  pendidikan  mewujudkan  masyarakat cerdas komprehensif yang semakin berbudaya,  berdaya  saing  dan  sejahtera.  Misi pendidikan Provinsi Sulawesi Utara:
1. Meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan untuk semua;
2. Meningkatkan  keterjangkauan  layanan pendidikan untuk semua;
3. Meningkatkan kualitas mutu dan relevansi menuju layanan beberapa sekolah bertaraf internasional;
4. Meningkatkan kesetaraan dalam
memperoleh  layanan  pendidikan  untuk semua;
Efektivitas Standar Pelayanan Minimal….……………………………………………...…(Jureine Kalele, Femmy Tasik, Evelin Kawung)
5. Meningkatkan kepastian memperoleh semua layanan pendidikan untuk semua.
Serta  memiliki  motto  dari  pendidikan Daerah  Provinsi  Sulawesi  Utara  ialah Pengabdian  kami  adalah  masa  depan  anak cucu kami .
Maka ini menjadi dasar dari pemerintah Indonesia  dalam  program  standar  pelayanan minimal  yang  memiliki  nilai  yang  sangat strategis baik bagi pemerintah daerah maupun bagi  masyarakat,  yaitu:  pertama,  standar pelayanan  minimal  dapat  dijadikan  sebagai tolak ukur dalam pengambilan kebijakan yang strategis  untuk  pelayanan  dasar,  kedua,  bagi masyarakat, standar pelayanan minimal dapat dijadikan  sebagai  acuan  mengenai  kualitas suatu  pelayanan  publik  yang  disediakan  oleh pemerintah  daerah.  Dengan  target  yang  ada, bisa  dilihat  masih  ada  beberapa  yang  belum capai pemenuhan indikator standar pelayanan minimal.  Inilah  yang  menyebabkan  penulis tertarik  meneliti  lebih  lanjut  bagaimana efektivitasnya  capaian  penerapan  standar pelayanan  minimal  bidang  pendidikan  di Dinas  Pendidikan  Daerah  Provinsi  Sulawesi Utara.

## Tujuan Penelitian
Adapun  tujuan  dalam  penelitian  ini adalah  mengetahui  dan  meneliti  lebih  dalam bagaimana  efektivitas  standar  pelayanan minimal  pada  Dinas  Pendidikan  Provinsi Sulawesi Utara.

## Manfaat Penelitian
Manfaat  penelitian  ini  dapat  secara detail dapat dijabarkan:
1. Bagi akademisi diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan pengelolaan sumberdaya pembangunan.
2. Bagi  praktisi  dapat  dijadikan  masukkan dan rekomendasi bagi masyarakat khususnya dalam melihat program pemerintah  lewat  standar  pelayanan minimal.  Serta  menjadi  refrensi  bagi peneliti lain sehingga perkembangan ilmu pengetahuan khususnya pengelolaan
sumberdaya  pembangunan  tidak  statis. Kiranya juga dapat menjadi bahan pustaka untuk mengembangkan program pascasarjana  program  studi  pengelolaan sumberdaya pembangunan.

## METODE PENELITIAN

## Waktu dan Tempat Penelitian
Penelitian  dilaksanakan  dari  bulan Maret Sampai Agustus tahun 2022, dilakukan pada  Dinas  Pendidikan  Sulawesi  Utara  pada Sub Bagian Tata Urusan Pemerintahan.

## Jenis Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif  yang  berlandaskan  pada  filsafat postpositivisme atau interpretif, adalah metode  penelitian  kualitatif  naturalistic  yang prosesnya  bersifat  induktif,  data  yang diperoleh  adalah  adata  yang  masih  perlu diberi  interprestasi  sehingga  dapat  dipahami maknanya (Sugiyono, 2017). Metode kualitatif  disebut  metode  baru  karena  pada tahun  1985  metode  ini  mulai  digunakan. Pendekatan  penelitian  ini  dipilih  karena penelitiannya  dilakukan  pada  kondisi  natural atau menggambarkan keadaan yang sesungguhnya  ada  dan  terjadi  dari  keluarga atau  masyarakat.  Pendekatan  kualititif  bisa terlihat  serta  mengetahui  capaian  dalam menerapkan  fasilitas  yang  diprogramkan pemerintah  dan  yang  sudah  disediakan langsung  oleh  pemerintah  di  lingkungan Provinsi Sulawesi Utara. Sehinggah semua itu dapat  terlihat  sampai  ke  masyarakat,  terawat dan  bisa  tertata  dengan  baik  atau  tidak.  Bisa dikatakan  bahwa  standar  pelayanan  minimal ini  dapat  memenuhi  setiap  fungsinya  atau tidak.

## Jenis Sumber Data
1. Sumber  data  primer,  adalah  unsur  yang diperlukan  untuk  mendapatkan  informasi terkait situasi dan kondisi demi kebutuhan
Agri- SosioEkonomi Unsrat, ISSN (p) 1907– 4298, ISSN (e) 2685-063X , Sinta 5, Volume 19 Nomor 2, Mei 2023 : 1081 – 1090
yaitu  pada  pemerintahan  daerah  sebagai wakil  pemerintah  pusat  yakni  Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat  Daerah  Provinsi  Sulawesi Utara  sebagai  pengawas  dan  Dinas Pendidikan  Daerah  Provinsi  Sulawesi Utara sebagai pelaksana bidang
pendidikan  dan  semua  yang  disebutkan merupakan unsur urusan wajib dalam tata pemerintahan standar pelayanan minimal.
2. Sumber data sekunder, data ini didapatkan dari  orang  lain  selain  sumber  primer, dapat  menjadikan  buku-buku  atau  jurnal yang  di  dalamnya  menjelaskan  tentang pencapaian  hasil  penerapan  pada  standar pelayanan minimal pada bidang pendidikan  di  Dinas  Pendidikan  Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

## Fokus Penelitian
Penelitian  ini  berfokus  pada  efektivitas standar  pelayanan  minimal  pada  Dinas Pendidikan  Daerah  Provinsi  Sulawesi  Utara dengan  melihat  empat  indicator  menurut Budiani (2007):
1. Ketepatan  sasaran  program,  yaitu  sejauh mana  peserta  program  tepat  dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya.
2. Sosialisasi  program,  yaitu  kemampuan penyelenggara  program  dalam  melakukan sosialisasi  program  sehingga  informasi mengenai  pelaksanaan  program  dapat tersampaikan  kepada  masyarakat  pada umumnya  dan  sasaran  peserta  program pada khususnya.
3. Pencapaian  tujuan  program,  yaitu  sejauh mana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program  dengan  tujuan  program  yang telah ditetapkan sebelumnya.
4. Pemantauan program, yaitu kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakannya
program  sebagai  bentuk  perhatian  kepada peserta program.

## Teknik Pengumpulan Data
1. Observasi,  Nasution  (1988)  menyatakan bahwa observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan.  Observasi  ialah  dengan pengamatan  dan  lebih  muda  menggali data  dari  informan.  Observasi  dilakukan dengan  secara  langsung  terhadap  objek atau  berada  bersama  dalam  lingkungan kehidupan dari objek pengamatan. Dengan demikian peneliti memang benar- benar  mengalami  secara  langsung  dan bisa  melakukan  pengamatan  langsung. Pada  akhirnya  dapat  memperoleh  data yang  lebih  lengkap,  tajam  dan  sampai mengetahui tingkat makna setiap perilaku yang nampak.
2. Interview, Esterberg (2002)
mendefinisikan  bahwa  interviu  adalah merupakan  pertemuan  dua  orang  untuk bertukar  informasi  dan  ide  melalui  tanya jawab,  sehingga  dapat  di  konstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Cara ini untuk  mengetahui  hal-hal  yang  lebih mendalam dari responden tentang keadaan situasi  dan  berbagai  fenomena  yang terjadi.  Ini  adalah  metode  wawancara yang  prosesnya  memperoleh  keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab  sambil  bertatap  muka  antara peneliti dan informan yang akan diwawancarai, sehingga bisa mendengarkan  secara  langsung  informasi atau keterangan-keterangannya.
3. Dokumentasi,  ialah  mencari  bahan  atau hal  yang  bersangkutan  dengan  variabel berupa  catatan  ataupun  agenda  dan  lain sebagainya.  Metode  ini  digunakan  untuk menelusuri  data  historis,  maka  setiap bahan  dari  itu  menjadi  pegangan  atau bukti  yang  penting.  bila  ada  bukti  seperti dokumen,  dan  hasil  penelitian  ini  di dukung  contohnya  berupa  foto  ataupun rekaman,  data  hasil  penelitian  akan dikatakan lebih akurat.
Efektivitas Standar Pelayanan Minimal….……………………………………………...…(Jureine Kalele, Femmy Tasik, Evelin Kawung)
4. Triangulasi, Stainback (1988) menyatakan bahwa tujuan dari triangulasi bukan untuk mencari  kebenaran  tentang  beberapa fenomena, tetapi lebih kepada peningkatan  pemahaman  terhadap  apa yang  telah  ditemukan.  Dalam  melalui tringulasi Patton (1980) juga mengemukakan bahwa akan lebih konsisten,  tuntas  dan  pasti  (Sugiyono, 2017).

## Teknik Analisis Data
Dalam hal analis data kualitatif, Bogdan (Sigiyono  2017)  menyatakan  bahwa  proses analisis  data  adalah  proses  mencari  dan menyusun secara sistematis data yang mudah dipahami, dan temuannya dapat diinforamsikan  kepada  orang  lain.  Analisis dilakukan dengan memilih data dari data yang ada  paling  dibutuhkan  dan  penting  untuk dianalisa  kemudian  membuat  kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.
Analisis  data  dalam  penelitian  kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama  di  lapangan,  dan  setelah  selesai  di lapangan. Nasution (1988) menyatakan bahwa analisis data dalam penelitian kualititif dimulai  sejak  merumuskan  masalah,  sebelum terjun  ke  lapangan,  dan  berlangsung  secara terus-menerus sampai penulisan hasil penelitian.  Analisis  data  menjadi  pegangan bagi penelitian selanjutnya. Namun, penelitian  ini  berfokus  pada  analisis  data penelitian  kualititif  yang  mana  proses penelitian dimulai dari sejak peneliti berada di lapangan sampai pada pengumpulan data.
Miles dan Huberman (1984)
mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis  data  kualitatif  dilakukan  secara interaktif  dan  berlangsung  secara  terus menerus  sampai  tuntas  hingga  data  berdapa pada  kondisi  yang  sudah  jenuh.  Aktivitas dalam analisis data yaitu:
1. Data Collection
Mengumpulkan  data  yang  dihasilkan  dari teknik pengumpulan data dicakup triangulasi.
2. Data Reduction
Data  yang  diperoleh  di  rangkum  dan memilah  hal-hal  yang  pokok  serta memfokuskan diri sesuai dengan tema dan pola penelitian.
3. Data Display
Penyajian  data  ini  di  lakukan  dalam bentuk uraian singkat dengan teks naratif.
4. Conslusion Drawing/ Verification Penarikan kesimpulan dan verifikasi data.
Ini  di  dukung  oleh  bukti-bukti  yang  valid dan konsisten.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil Penelitian

## Ketepatan Sasaran Program
1. Banyak  sekolah  yang  masih  belum menerapkan  standar  pelayanan  minimal sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
2. Peserta  didik  yang  tidak  sesuai  zonasi lingkungan  sekolah,  bisa  dikatakan  masih belum mengikuti jalur fasilitas pemerintah.
3. Masih  ada  sekolah  yang  belum  mencapai kuota  dalam  1  rombongan  belajar  atau bisa  dikatakan  kurangnya  siswa  dalam sekolah.
4. Prioritas  peserta  didik  masih  lebih memandang sekolah yang banyak di kenal atau  bisa  dikatakan  menjadi  pusat perhatian karena banyak prestasi.
5. Masih  ada  sekolah  yang  jumlah  tenaga pendidiknya  belum  seimbang  dengan jumlah  peserta  didiknya,  banyak  peserta didik  yang  berasal  dari  keluarga  dibawah rata-rata  berusaha  sekolah  di  sekolah negeri,  namun  tenaga  pendidik  disana hanya  bisa  di  tugaskan  disana  atau  hanya mendapatkan  tugas  penempatan  didaerah tersebut.

## Sosialisasi Program
1. Proses  dalam  sosialisasi  program  standar pelayanan  minimal  telah  berjalan  dengan
Agri- SosioEkonomi Unsrat, ISSN (p) 1907– 4298, ISSN (e) 2685-063X , Sinta 5, Volume 19 Nomor 2, Mei 2023 : 1081 – 1090
baik,  maksimal  dan  secara  merata  setiap tahunnya  pada  organisasi  perangakat daerah  khususnya  Dinas  Pendidikan  yang ada  di  kabupaten  dan  kota  yang  ada  di
Provinsi Sulawesi Utara.
2. Masih banyak masyarakat belum mengikuti  seperti  apa  dan  bagaimana proses program standar pelayanan minimal ini.

## Pencapaian Tujuan Program
1. Dalam  hasil  evaluasi  Dinas  Pendidikan Daerah  Provinsi  Sulawesi  Utara  bahwa sudah  sebanyak  567  sekolah  se-Povinsi Sulawesi Utara terlayani yang teridiri dari Sekolah  Menengah  Atas  (SMA),  Sekolah Menengah  Kejuruan  (SMK),  yaitu  Kota Manado  111  sekolah,  Kota  Tomohon  23 sekolah, Kota Bitung 44 sekolah, Kabupaten Minahasa 74 sekolah, Kabupaten  Minahasa  Utara  50  sekolah, Kabupaten  Minahasa  Selatan  48  sekolah, Kabupaten Minahasa Tenggara 30
sekolah,  Kota  Kotamobagu  21  sekolah,
Kabupaten  Bolaang  Mongondow  47 sekolah, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara  50  sekolah,  Kabupaten  Bolaang Mongondow Timur 16 sekolah, Kabupaten  Bolaang  Mongondow  Selatan 12 sekolah, Kabupaten Kepulauan Sangihe 32 sekolah, Kabupaten
Kepulauan  Talaud  34  sekolah  dan Kabupaten Kepulauan Sitaro 15 sekolah.
2. Sekolah-sekolah  negeri  pinggiran  atau pelosok  kabupaten  dan  kota  masih  belum merata  jumlah  siswa  maupun  jumlah tenaga pendidiknya.
3. Fasilitas  zonasi  lingkungan  sekolah  bagi peserta  didik  atau  masyarakat  dekat dengan  tempat  sekolah  masih  tidak maksimal pelaksanaannya.

## Pemantauan Program
1. Warga  negara  Indonesia  yang  telah mendaftar sebagai peserta didik
memperoleh  fasilitas  tenaga  pendidik  dan ruang  kelas,  sehingga  bisa  menimba  ilmu
tersebut  sampai  lulus  dan  mendapatkan ijazah.
2. Setiap  triwulan  selalu  melaksanakan laporan  evaluasi  tingkat  kabupaten  dan kota, berkelanjut provinsi sampai pemerintah pusat.
3. Adanya  pendampingan  pemerintah  lewat Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi  Utara  dalam  realisasi  program standar pelayanan minimal ini.

## Pembahasan

## Ketepatan Sasaran Program
Budiani  (2007)  mengatakan  ketepatan sasaran  program  yaitu  sejauh  mana  peserta program  tepat  dengan  sasaran  yang  sudah ditentukan  sebelumnya.  Sasaran  program merupakan target spesifik dan hasil yang akan dicapai dari suatu program yang direncanakan secara  matang.  Sesuai  dengan  Peraturan Pemerintah  (PP)  Nomor  2  Tahun  2018 tentang  Standar  Pelayanan  Minimal,  bahwa program  ini  sebagai  alat  pemerintah  daerah untuk  menjamin  kases  dan  mutu  pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib.
Terkait  dengan  hal  tersebut  Kemeterian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi  Republik  Indonesia  mengeluarkan Peraturan  Menteri  Pendidikan,  Kebudayaan, Riset  dan  Teknologi  Republik  Indonesia Nomor  32  Tahun  2022  tentang  Standar Teknis  Pelayanan  Minimal  Pendidikan  yang sudah  diperbaharui  2  kali.  Untuk  menjamin pemenuhan kebutuhan dasar bidang pendidikan bagi peserta didik yang berkualitas,  terukur,  cepat  dan  terjangkau memang  diperlukan  standar  teknis  pelayanan minimal  pendidikan  yang  sesuai  jenjang  dan jalur pendidikannya.
Implementasi di lapangan bahwa ketepatan sasaran program ditemui masih ada masyarakat yang tidak memakai fasilitas yang telah  disediakan,  dan  masih  memilih  sekolah yang  agak  jauh  tetapi  sangat  popular  atau banyak dikenal dengan prestasi yang ada.
Efektivitas Standar Pelayanan Minimal….……………………………………………...…(Jureine Kalele, Femmy Tasik, Evelin Kawung)

## Sosialisasi Program
Budiani  (2007)  menyatakan  bahwa untuk  mengukur  efektivitas  suatu  program terdapat  empat  indikator,  salah  satunya sosialisasi program. Sosialisasi program yaitu kemampuan  penyelenggara  program  yang dalam melakukan sosialisasi program tersampaikan  sehingga  informasi  mengenai pelaksanaan  program  dapat  terealisasi  pada masyarakat  pada  umumnya  dan  sasaran peserta program pada khususnya.
Program  standar  pelayanan  minimal  ini pemerintah  daerah  Provinsi  Sulawesi  Utara telah mengadakan kegiatan sosialisasi standar pelayanan  minimal  pada  tiap  tahunnya dengan  mengundang  utusan  unsur  bidang standar pelayanan minimal, termasuk didalamnya  unsur  bidang  pendidikan  yaitu Dinas  Pendidikan  Daerah  Provinsi  Sulawesi Utara. Sosialisasi dilakukan agar menyesuaikan  dengan  pejabat  atau  staf  yang pindah  atau  memiliki  pejabat  ataupun  staf baru. Dalam kegiatan sosialisasi ini pemerintah  daerah  Provinsi  Sulawesi  Utara juga  mengundang  untuk  menjadi  narasumber dari  Kementrian  Dalam  Negeri  Republik Indonesia  yaitu  Direktorat  Jenderal  Otonomi Daerah  yang  ialah  unsur  pelaksana  langsung dalam  unsur  standar  pelayanan  minimal  dan program  pemerintahan  lainnya.  Harapannya untuk  mencapai  pembangunan  pendidikan yang  memerlukan  tahapan,  program  serta upaya  yang  terencana, terarah  dan  sistematis. Dan  dalam  kegiatan  ini  pun  melalui  Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat  Daerah  Provinsi  Sulawesi  Utara dilakukan  evaluasi  dan  monitoring  dalam upaya  penanganan  setiap  pelaporan  untuk setiap  unsur  bidang  standar  pelayanan minimal  yang  termasuk  didalamnya  ialah unsur bidang pendidikan pada Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara

## Pencapaian Tujuan Program
Pencapaian  tujuan  program  menurut Budiani  (2007)  yaitu  sejauh  mana  keseuaian antara  hasil  pelaksanaan  program  dengan
tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya.  Menurut  Peraturan  Menteri Pendidikan, Kebudayaan,
Riset Dan Teknologi  Nomor  32  Tahun  2022  tentang Program  Standar  Pelayanan  Minimal  Bidang Pendidikan  bertujuan  untuk  memberikan pemenuhan  kebutuhan  dasar  peserta  didik sesuai  dengan  jenjang  dan  jalur  pendidikan. Dengan melihat hasil evaluasi Dinas Pendidikan  Daerah  Provinsi  Sulawesi  Utara bahwa  sudah  ada  567  sekolah  se-Povinsi Sulawesi  Utara  terlayani  yang  teridiri  dari Sekolah  Menengah  Atas  (SMA),  Sekolah Menengah  Kejuruan  (SMK),  yaitu  Kota Manado  111  sekolah,  Kota  Tomohon  23 sekolah,  Kota  Bitung  44  sekolah,  Kabupaten Minahasa  74  sekolah,  Kabupaten  Minahasa Utara  50  sekolah,  Kabupaten  Minahasa Selatan  48  sekolah,  Kabupaten  Minahasa Tenggara  30  sekolah,  Kota  Kotamobagu  21 sekolah,  Kabupaten  Bolaang  Mongondow  47 sekolah,  Kabupaten  Bolaang  Mongondow Utara  50  sekolah,  Kabupaten  Bolaang Mongondow  Timur  16  sekolah,  Kabupaten Bolaang  Mongondow  Selatan  12  sekolah, Kabupaten  Kepulauan  Sangihe  32  sekolah, Kabupaten Kepulauan Talaud 34 sekolah dan Kabupaten Kepulauan Sitaro 15 sekolah.
Berdasarkan  hasilnya  bahwa  ditemukan juga  sekarang  sekolah-sekolah  negeri  di pinggiran  atau  pelosok  kabupaten  dan  kota masih  tidak  merata  dalam  jumlah  siswa  atau jumlah tenaga pendidik. Demikian juga dalam fasilitas  zonasi  lingkungan  sekolah  bagi peserta  didik  atau  masyarakat  dekat  tempat sekolah tidak maksimal dilakukan.

## Pemantauan Program
Indikator  keempat  ini  untuk  mengukur efektivitas  suatu  program  yaitu  pematauan program.  Menurut  Budiani  (2007)  bahwa pemantauan  program  merupakan  kegiatan yang  dilakukan  setelah  program  terlaksana, dan  sebagai  bentuk  perhatian  kepada  peserta program. Program standar pelayanan minimal difasilitasi  oleh  pemerintah  Indonesia  untuk warga  negara  Indonesia.  Penerima  pelayanan
Agri- SosioEkonomi Unsrat, ISSN (p) 1907– 4298, ISSN (e) 2685-063X , Sinta 5, Volume 19 Nomor 2, Mei 2023 : 1081 – 1090
dasar  pendidikan  menengah  dan  pendidikan khusus  Pusat  Kegiatan  Belajar  Masyarakat (PKBM)  merupakan  peserta  didik  yang berusia 16 tahun sampai dengan 18 tahun.
Mutu pelayanan dasar merupakan ukuran  dari  kualitas  pemenuhan  minimal dalam  pelayanan  dasar  pendidikan  sesuai standar  kelayakan  hidup.  Program  dipantau mencakup  kualitas  jasa  tenaga  pendidik, kualitas  jumlah  jasa  tenaga  pendidik,  standar jumlah  peserta  didik,  kualitas  bangunan peserta didik dan kualitas pemerataan layanan pendidikan  di  setiap  sekolah.  Semua  ini berpengaruh  dengan  standar  kompetensi sekolah,  sarana  dan  prasarana,  pengelolaan administrasi  setiap  sekolah,  pengelolaan pembiayaan setiap sekolah dan terukur dalam standar penilaian Pendidikan.
Hasil  wawancara  kepada  informan, program  standar  pelayanan  minimal  hanya berlaku  kepada  sebagian  masyarakat  karena faktor  keinginan  dan  sekolah  favorit  serta kurangnya  minat  peserta  didik.  Bedanya dengan  Sekolah  Luar  Biasa  (SLB)  yang tergantung  orang  tua  menfasilitasi.  Demikian Pusat  Kegiatan  Belajar  Masyarakat  (PKBM) pendaftarann  peserta  didik  melihat  peluang dan  lingkungan  yang  kebanyakan  mengambil paket kesetaraan Paket B dan Paket C dengan kendala putus sekolah karena ekonomi.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  dan  pembahasan, maka ditarik kesimpulan mengenai efektivitas standar  pelayanan  minimal  pada  Dinas Pendidikan  Daerah  Provinsi  Sulawesi  Utara berdasarkan  indikator  ketepatan  sasaran program,  sosialisasi  program,  pencapaian tujuan program dan pemantauan program:
1. Ketepatan  sasaran  program  bahwa  belum berjalan  sebagaimana  mestinya.  Dilihat dari Peraturan Menteri Pendidikan,
Kebudayaan, Riset dan
Teknologi Republik  Indonesia  Nomor  32  Tahun
2022  dan  implementasinya  dilapangan, ditemui  ketidaksesuaian  antara  aturan yang  ada  dan  peserta  penerima  manfaat program  standar  pelayanan  minimal. Seharusnya  pada  proses  pendaftaran peserta  didik  dilakukan  seleksi  sesuai dengan  ketentuan  yang  ada  dengan melihat  kuota  dan  mempertimbangkan alamat peserta didik.
2. Sosialiasi  program,  standar  pelayanan minimal  telah  di  lakukan  dari  pemerintah pusat  yaitu  Ditjen  Bina  Pembangunan Daerah  Kementerian  Dalam  Negeri  ke seluruh  provinsi  di  Indonesia  termasuk pemerintah  Provinsi  Sulawesi  Utara, kemudian melalui  Biro  Pemerintahan  dan Otonomi  Daerah  Pemerintah  Provinsi Sulawesi  Utara  mensosialisasikan  kepada dinas  terkait  yakni  Dinas  Pendidikan Daerah  Provinsi  Sulawesi  Utara  dan kemudian disampaikan ke sekolah- sekolah  melalui  kepala  cabang  Dinas Kabupaten  dan  Kota.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  sudah  dilakukan sosialisasi kepada sekolah-sekolah, namun pendaftar  atau  masyarakat  sendiri  kurang paham untuk mentaati fasilitas yang telah disediakan  pemerintah  melalui  program standar pelayanan minimal.
3. Pencapaian tujuan program, bahwa belum sesuai  dengan  harapkan.  Kecenderungan utama masyarakat atau calon peserta didik memilih  sekolah  adalah  karena  keinginan sendiri,  demikian  fasilitas  sekolah  dan minat  yang  ada  belum  sama  rata  dengan sekolah  ditempat  lainnya.  Menyebabkan calon  peserta  didik  kurangnya  minat memilih sekolah didaerah sendiri.
Walaupun kurikulum diberikan pemerataan  tetapi  fasilitas  yang  masih berbeda.
4. Pemantauan program, bahwa belum merta serta  belum  ada  pendampingan  ketat  dari pemerintah untuk setiap sekolah memenuhi capaian yang sempurna. Pendampingan  pemerintah  ke  sekolah- sekolah yang disebut sebagai
Efektivitas Standar Pelayanan Minimal….……………………………………………...…(Jureine Kalele, Femmy Tasik, Evelin Kawung)
penyelenggara program standar pelayanan minimal  ini  selalu  diberikan  himbauan dan  aturan  yang  sudah  disosialisasikan. Namun  karena  minat  dan  fasilitas  tidak seimbang  menyebabkan  belum  berjalan secara efektif.

## Saran
Berdasarkan  pada  pembahasan  dan kesimpulan  untuk  penyempurnaan  efektivitas standar  pelayanan  minimal  Dinas  Pendidikan Daerah  Provinsi  Sulawesi  Utara,  penulis mengemukakan beberapa saran:
1. Ketepatan  sasaran  program,  perlu  adanya proses verifikasi data pendaftar atau calon peserta  didik  yang  akurat  agar  ketepatan sasaran  terpenuhi.  Verifikasi  sebaiknya dilakukan  dari  tingkat  dinas  kabupaten atau  kota  dari  sekolah  tersebut  terhadap kesesuaian data. Selain itu, perlu tindakan pemerintah melakukan pemerataan fasilitas dan minat agar di daerah tertentu juga  menjadi  sekolah  segudang  prestasi sehingga  pendaftar  atau  calon  peserta didik bisa mengembangkan minat diri.
2. Sosialisasi  program,  sebaiknya  sosialisasi program  standar  pelayanan  minimal sampai  juga  kepada  calon  pendaftar  atau masyarakat  umum  yang mempunyai  anak calon  peserta  didik  agar  dapat  diketahui bahwa  sebenarnya  kurikulum  pendidikan sudah diberikan merata seluruh Indonesia, selain itu juga dapat mendorong menaikan kualitas fasilitas pendidikan.
3. Pencapaian program,
dalam hal pencapaian  tujuan  program,  sebaiknya harus  dilakukan  pengawasan  yang  ketat setiap triwulan agar ketika saat pendaftaran  atau  penentuan  minat  dari pemerintah  bisa  melihat  perkembangan program  standar  pelayanan  minimal  ini telah  terfasilitasi  dengan  baik  dan  secara merata.
4. Pemantauan  program,  dari  pemerintah khususnya pada Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara harus
memberikan  pengawasan  berkelanjutan
agar setiap program efektif dan maksimal. Contohnya pengawasan pengawas sekolah tentang  fasilitas  dan  keadaan  sekolah, sehingga  terpantau  dan  terealisasi  dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Budiani,  N.W.  2007.  Efektivitas  program penanggulangan  pengangguran  karang taruna  “eka  taruna  bhakti”  desa  sumerta kelod  kecamatan  denpasar  timur  kota denpasar. Jurnal  ekonomi  dan  sosial input , 2 (1), 49-57.
Esterberg.  2002. Qualitative  Methods  in Social  Research .  New  York:  McGraw Hill.
Fattah, N. 2004. Landasan Manajemen Pendidikan. Bandung. Remaja Rosdakarya. Miles, M.B. & A.M. Huberman. 1984. Qualitative Data Analysis  a  Sources  of New Methods ,  Sage  Publications,  Inc., Beverly Hills.
Nasution,
S. 1988. Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif. Bandung. Tarsito.
Patton,  M.Q.  1980.  Qualitative  evaluation methods.
Stainback,  S.B.  1988. Understanding  and Conducting Qualitative Research . Reston, VA:  Council  for  Exceptional  Children; Dubuque, Iowa: Kendall/Hunt Pub. Co.
Sugiyono.
2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitaif dan R&D . Bandung. Alfabeta.