JURNAL PENJAMINAN MUTU Volume 9 Nomor 1 2023 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU ISSN : 2407-912X (Cetak) UNIVERSITAS HINDU NEGERI ISSN : 2548-3110 (Online) I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR http://ojs.uhnsugriwa.ac.id/index.php/JPM

## IMPLEMENTASI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) DALAM MEWUJUDKAN GOOD UNIVERSITY GOVERNANCE (GUG)
Oleh
Samsul Rizal 1 , Moh Aris Pasigai 2 , M.Yusuf Alfian Rendra Anggoro 3 , Ramlah 4 , Wahyuddin 5 1,2,3,4,5) Universitas Muhammadiyah Makassar rizalsamsul09@unismuh.ac.id
diterima 11 Oktober 2022, direvisi 18 Februari 2023, diterbitkan 28 Februari 2023

## Abstract
The aims of this study are to: 1) describe the implementation of the Internal Quality  Assurance  System  (SPMI)  in  realizing  Good  University  Governance (GUG), and 2) describe  the influence of  SPMI on GUG. This  research was a mixed method with the design used explanatory research design. The population of  this  research  were  the  lecturers  of  the  Faculty  of  Economics  and  Business with 75 persons where the key informants namely lecturer representatives, and heads  of  study  programs/faculty.  Collecting  data  through  questionnaires  and interviews  which  were  then  processed  by  simple  regression  analysis  and qualitative  data  obtained  by  reduction,  data  presentation,  and  drawing conclusions.  The  results  of  the  research  study  concluded  that;  1)  The implementation  of  SPMI  in  realizing  GUG  is  carried  out  in  the  following  the applicable standards included the evaluation which  carried out in the form of an  internal  quality  audit  to  determine  the  fulfillment  of  the  National  Higher Education Standards 2) The coefficient of influence of the application of SPMI on  GUG  is  0.539  with  p  value  =  0.000  <0.05.  This  shows  that  SPMI  has  a significant positive influence  on GuG with 56.3%. This can be stated that the better  the  implementation  of  SPMI,  the  realization  of  GUG  in  the  Faculty  of Economics and Business is better.
Keywords:  Internal  Quality  Assurance  System  (SPMI),  Good  University Governance (GUG)

## I. PENDAHULUAN
Peran pendidikan tinggi tidak hanya sebatas  pengalihan  ilmu pengetahuan ( transfer  of    knowledge ),  namun  juga berfungsi  mengembangkan  IPTEKS  serta
menjadi driving  force dalam  proses modernisasi  dan  transformasi  dari  keadaan sekarang menuju masa depan (Rabiah 2019; Mulyasa  dan  Aryani  2022).  Perguruan
tinggi  juga  berperan  sebagai  pembentuk karakter  bangsa  dan  menjadi  lokomotif perubahan  sosial  (Saleh  2017;  Fridiyanto 2020).  Oleh  karena  itu  perguruan  tinggi harus  dikelola  secara  profesional  sehingga dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
Untuk mewujudkan perguruan tinggi yang unggul dan bermutu, maka perwujudan Good University Governance (GUG) merupakan suatu keharusan yang diwujudkan  dalam  pengelolaan  perguruan tinggi  (Putrika  dan  Dwija  2021).  GUG merupakan  konsep  yang  memiliki  prinsip- prinsip  yang  dapat  dijadikan  sebagai indikator kinerja perguruan tinggi yang jika diterapkan secara konsisten dan berkesinambungan, maka dapat meningkatkan budaya mutu dalam pelayanan  akademik    dan  non  akademik sehingga terwujud pencitraan positif, reputasi  yang  unggul,  dan  kualitas  daya saing  yang  tinggi  (Rosyid,  Fakhrina,  dan Huda 2014).
GUG  dapat  diwujudkan  melalui prinsip-prinsip: transparency (keterbukaan), accountability (akuntabilitas), responsibility (responsibilitas), independency (independensi), dan fairness (kewajaran dan kesetaraan), penjaminan mutu dan relevansi, efektifitas dan efisiensi, dan nirlaba (Anon, 2022; Fuad dan Apriyanti 2018).
Salah satu cara yang dilakukan untuk mewujudkan University Governance (GUG) yaitu dengan implementasi sistem penjaminan  mutu  (Zunaidi,  Andriani,  dan Putri  2022).  Sistem  Penjaminan  Mutu Internal  (SPMI)  di  perguruan  tinggi merupakan kegiatan mandiri dari perguruan tinggi  yang  bersangkutan  sehingga  proses tersebut dirancang, dijalankan, dan dikendalikan  sendiri  oleh  perguruan  tinggi yang bersangkutan tanpa campur tangan dari pemerintah.  Siklus  SPMI  terdiri  atas perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan yang
bertujuan untuk
memelihara dan
meningkatkan  mutu  pendidikan  tinggi secara  berkelanjutan  dalam  mewujudkan visi,  serta  untuk  memenuhi  kebutuhan stakeholders (Hendrawan  dan  Yulianeu
2017).  Implementasi  sistem  penjaminan mutu  internal  (SPMI)  sebagai  upaya meningkatkan mutu serta dapat mewujudkan  budaya  mutu  (Sulaiman  dan Wibowo 2016; Pater, Yudana, dan Natajaya 2020).
Berbagai  penelitian  terdahulu  yang membahas  tentang  GUG  di  universitas, diantaranya kajian tentang tentang implementasi  GUG  pada  perguruan  tinggi islam (Fuad dan Apriyanti 2018), efektifitas manajemen kepemimpinan dalam menciptakan  GUG  (Rostiawati  2020), pengaruh  penerapan  akuntansi  manajemen dan  teknik  manajemen  terhadap  GUG (Muktiyanto  2016),  dan  sistem  informasi perguruan  tinggi  dan  GUG  (Tajuddin, Nimran,  dan  Astuti  2016).  Namun  dari berbagai  penelitian  yang  sudah  ada sebelumnya  belum  ada  yang  mengaitkan antara  implementasi  sistem  penjaminan mutu  internal  dalam  mewujudkan  GUG diperguruan  tinggi,  padahal  penelitian  ini sangat  penting  untuk  dilakukan  dengan tujuan  untuk  memberikan  gambaran  dan prototipe bagaimana peran dan implementasi  SPMI  dalam  mewujudkan GUG  di  perguruan  tinggi  khususnya  di Unismuh Makassar, hasil penelitian ini juga nantinya  dapat  dijadikan  sebagai  rujukan dan  referensi  bagi  pengelola  perguruan tinggi dan program studi dalam mewujudkan  GUG  dengan  implementasi SPMI secara berkesinambungan.
Oleh karena itu, maka tujuan utama penelitian ini adalah untuk : 1) mendeskripsikan  penerapan  model  sistem penjaminan  mutu  internal  (SPMI)  dalam mewujudkan good  university  governance , dan  2)  mendeskripsikan  pengaruh  sistem penjaminan  mutu  internal  (SPMI)  terhadap good  university  governance  pada  Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

## II. PEMBAHASAN
Berdasarkan
hasil penelitian diperoleh  gambaran  implementasi  SPMI sebagaimana yang tertuang dalam Tabel 1.
Tabel 1. Analisis Deskriptif Variabel SPMI.
Indikator Nilai Mean Kategori X1.1 Penetapan 4,37 Sangat Baik X1.2 Pelaksanaan 3,89 Baik X1.3 Evaluasi 3,94 Baik X1.4 Pengendalian 3,90 Baik X1.5 Peningkatan 3,85 Baik Rata-Rata 3,99 Baik
Berdasarkan  tabel  1,  diperoleh gambaran  bahwa  implementasi  SPMI  di Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis  Universitas Muhammadiyah  Makassar  berada  pada kategori baik. Selanjutnya data tentang good university  governance diuraikan  dalam Tabel 2.
Tabel 2. Analisis Deskriptif Variabel GUG.
Indikator Nilai Mean Kategori X2.1. Akuntabilitas 4,09 Baik X2.2. Responsibilitas 4,19 Baik X2.3. Transparansi 3,84 Baik X2.4. Efektifitas 3,86 Baik X2.5. Independensi 4,04 Baik Rata-Rata 4 Baik Berdasarkan  tabel  1,  diperoleh gambaran bahwa perwujudan good university governance di Fakultas Ekonomi dan  Bisnis  Universitas  Muhammadiyah Makassar  berada  pada  kategori  baik. Selanjutnya  data  tentang  hasil  analisis regresi diuraikan dalam Tabel 3.
Tabel 3. Hasil Analisis Regresi
Keterangan  Nilai R 0.755 R Square 0.569 Adj.R Square 0.563 SEE 6.69 F 96.48 Sig 0.000 Constanta 7.184 Model B Beta Sig SPMI X1 0.539  0.755  0.000 Berdasarkan  Tabel  3.  Diperoleh bahwa: a) Angka R sebesar 0.755 menunjukkan  bahwa  korelasi  nilai pengamatan dan nilai prediksi cukup kuat.
b) Angka  R square atau koefisien determinas i  sebesar  0.569.  Hal  ini berarti  bahwa  model  mempunyai daya  ramal  56,9%  variasi  Y dijelaskan oleh model.
c) Adjusted  R  Square sebesar  0.563. Hal  ini  berarti  56,3%  variasi  dari variabel  terikat  bisa  dijelaskan  oleh variasi dari variabel bebas, sedangkan sisanya 43,7% dijelaskan oleh variabel lain di luar model.
d) Standard  Error  of  Estimate (SEE) sebesar 6.69 Makin  kecil SEE akan membuat  model  regresi  semakin tepat memprediksi variabel terikat.
e) Hasil persamaan regresi yang diperoleh sebagai  berikut: Y = 7.18 + 0,539X1.
f) Koefisien pengaruh penerapan SPMI terhadap GUG sebesar 0,539 dengan nilai  p  =  0,000  <  0,05.  Ini menunjukkan bahwa SPMI berpengaruh signifikan positif terhadap good university governance .  Hal  tersebut  dapat diartikan  bahwa  semakin  baik implementasi SPMI, maka pengaruh sistem  penjaminan  mutu  internal (SPMI)  maka  perwujudan  good university  governance  di  Fakultas
Ekonomi  dan  Bisnis  akan  semakin meningkat/baik.
Selanjutnya, rangkuman data hasil wawancara diuraikan sebagai berikut:
1. Apakah  di  FEB  telah  tersedia
Gugus Kendali Mutu (GKM)? FEB telah memiliki Gugus Kendali Mutu yang disingkat dengan GKM. Pada periode sebelumnya organisasi  penjaminan  mutu  di FEB disebut dengan Unit Penjaminan  Mutu  yang  disingkat dengan UPM. Pada tingkat program studi terdapat divisi-divisi yang merupakan bagian dari struktur GKM.
2. Apakah  di  FEB  telah  memiliki Dokumen SPMI? FEB telah
memiliki  dokumen  SPMI  yang terdiri dari Kebijakan Mutu,
Standar Mutu, Manual Mutu, serta
Standar Operasional Prosedur
(SOP)  untuk  kegiatan  Akademik (Buku  Satu)  dan  Kegiatan  Non
Akademik (Buku Dua), disamping dokumen-dokumen  mutu  yang lain.
3. Apakah  Dokumen  SPMI    telah disosialisasikan kepada prodi,
dosen, mahasiswa, dan
stakeholders lainnya? Karena keberdaan  Dokumen  SPMI  pada tingkat  fakultas  baru  ada  pada tahun  2020  maka  sosialisasi  yang dilakukan  oleh  UPM/GKM  masih lebih fokus pada program studi dan dosen  FEB  kalaupun  itu  masih dilakukan secara parsial dalam arti bahwa  sosialisasi  itu  dilakukan secara terbatas sesuai dengan topik tertentu.
4. Siapakah  yang  bertanggungjawab dalam pemenuhan atau pencapaian standar mutu? Yang bertanggungjawab dalam pemenuhan atau pencapaian standar mutu sebagaimana tertuang dalam  dokumen  standar  mutu secara  operasional  tentu  adalah Dekan  Fakultas  Ekonomi  Dan
Bisnis,  tetapi  secara  kelembagaan yang  bertanggungjawab  adalah mulai dari tingkat Universitas yaitu Badan  Pembina  Harian  (BPH),
Rektor dan Wakil Rektor, Lembaga.  Sedangkan  pada  tingkat Fakultas tanggungjawab itu berada pada  Dekan  dan  Wakil  Dekan, Ketua  dan  Sekretaris  Program Studi, dan Unit Penjaminan Mutu/Gugus Kendali Mutu (GKM) 5. Apakah telah dilaksanakan evaluasi ketercapaian standar, berapa  kali  dilakukan,  apakah setiap  semester  atau  setiap  tahun? Evaluasi ketercapaian standar dilakukan  melalui  Audit  Internal yang dilakukan oleh Badan Penjaminan Mutu (BPM)/Lembaga Penjaminan Mutu (LPM). Evaluasi dilakukan  setiap  tahun  melalui auditor  yang  ditugaskan  oleh BPM).
6. Kapan  dimulai  penerapan  SPMI? Penerapan SPMI sebenarnya mulai diberlakukan  sejak  tahun  2018, namun secara efektif pemberlakuan itu  mulai  tahun  2020  hal  ini  bisa terlihat  pada  isian-isian  borang akreditasi  program  studi  secara keseluruhan  sudah  mengacu  pada dokumen  standar  mutu  dalam sistem  penjaminan  mutu  internal (SPMI). Khusus di Fakultas Ekonomi dan Bisnis
pemberlakukan  SPMI  terhitung mulai tahun 2020 yang didasarkan pada Surat  Keputusan  Dekan FEB untuk  setiap  dokumen  SPMI tersebut.
7. Berapa Standar Mutu yang ditetapkan  dalam  SPMI?  Standar
Mutu dalam SPMI Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada prinsipnya  merupakan  penjabaran dari  standar  mutu  yang  ditetapkan oleh  universitas,  yaitu  30  standar, yang  terdiri  dari  24  Standar Nasional Dikti dan 6 standar yang dikembangkan berdasarkan
kebutuhan internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah).
8. Apakah  telah  dilakukan  monev?
Kapan  dimulai,  dan  sudah  berapa kali dilaksanakan?
Monev dilakukan secara rutin dan
terjadwal yang dilaksanankan setiap  akhir  semester  pada  tahun akademik, dilakukan pada tingkatan  program  studi,  dan dilakukan  oleh  lembaga  Gugus Kendali Mutu bersama-sama dengan  divisi  monev  untuk  di setiap program studi. Hasil monev di  sampaikan  kepada  pimpinan fakultas  untuk  ditindak  lanjuti dalam rapat tindaklanjut
manajemen (RTM).
9. Apakah  telah  dilakukan  Audit Mutu Internal? Kapan dimulai, dan sudah  berapa  kali  dilaksnakan? Audit  mutu  internal  dilakukan sekali  dalam  setahun,  kecuali  ada sesuatu  yang  dianggap  penting sehingga  perlu  dilakukan  audit mutu  internal.  audit  mutu  internal dilakukan oleh auditor-auditor internal melalui Badan Penjaminan Mutu (BPM). Orientasi audit mutu internal adalah untuk mengevaluasi sampai  sejauh  mana  ketercapaian standar mutu berdasarkan indikator pencapaian yang telah ditetapkan.
10. Upaya apa yang dilakukan pimpinan dalam pengendalian
Standar Mutu? Upaya yang dilakukan  oleh  pimpinanan  dalam mengendalikan standar mutu
adalah  dengan  berpedoman  pada manual mutu yang ditetapkan pada setiap  standar  mutu.  Langkah pengendalian dilakukan didasarkan pada  tahapan  pengendalian  yaitu dari  mana  harus  dimulai  dan berakhir dimana pengendalian tersebut.
11. Apa upaya yang dilakukan pimpinan dalam peningkatan
Standar  Mutu?  Untuk  melakukan peningkatan  Standar  Mutu,  maka
pimpinan  harus  berdasarkan  pada hasil  pengendalian  standar  mutu untuk  setiap  bidang  standar  mutu. Dari  hasil  pengendalian  standar tersebut, pimpinan melakukan perbaikan  dan  peningkatan  tindak lanjut standar.
12. Apakah  ada  standar  mutu  yang ditetapkan telah melampaui standar dikti? Perguruan Tinggi Muhammadiayah berdasarkan pertimbangan keperluan internalnya, maka telah menetapkan Standar mutu melampaui standar mutu pendidikan tinggi, yaitu sebanyak 6 standar.
13. Apa  upaya  yang  dilakukan  oleh pimpinan fakultas untuk pemenuhan atau pencapaian standar mutu?
Upaya yang dilakukan oleh pimpinan fakultas dalam
memenuhi  atau  mencapai  standar mutu  adalah  dengan  mendasarkan pada  rasionalitas  standar  pada setiap bidang, kemudian beradasarkan  rasionalitas  tersebut ditetapkan  pernyataan  isi  standar. Setiap  pernyataan  isi  standar tersebut selanjutnya pimpinan menetapkan  Strategi  Pencapaian Standar  yang  diukur  berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Tambahan (IKT).
Selanjutnya,  berdasarkan  hasil  wawancara berkaitan dengan Good University Governance (GUG)  diuraikan  sebagai berikut:
1. Apakah  di  FEB  telah  terwujud prinsip Akuntabilitas?
Apa
Contohnya, jelaskan dan apa kendala atau permasalahannya?
Prinsip  akuntabilitas  di  FEB pada  beberapa  aspek  dan  kegiatan baik  dalam  kegiatan  yang  bersifat akademik  maupun  non  akademik. Dalam  bidang  akademik  misalnya
distribusi  pembimbingan  skripsi, distribusi  penguji  proposal,  seminar hasil  dan  ujian  skripsi  sudah terdistribusi  dengan  baik  kalaupun masih  terdapat  masalah  dalam penjadwalan dan pelaksanaan ujian. Sedangkan  bidang  non  akademik yaitu  administrasi  dan  keuangan juga semakin menunjukkan akuntabilitas yang semakin baik.
2. Apakah  di  FEB  telah  terwujud prinsip responsibilitas? Apa contohnya, jelaskan dan apa kendala dan permasalahannya?
Responsibilitas  di  FEB  juga telah terwujud dalam lingkup civitas akademika.  Hal  ini  ditunjukkan dengan  ketanggapan  dari  pimpinan fakultas,  pimpinan  program  studi terhadap setiap permasalahan terjadi baik  dikalangan  dosen,  mahasiswa. Kalaupun  disadari  bahwa  masih terdapat  banyak  pemasalahan  yang dihadapi karena keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh fakultas.
3. Apakah  di  FEB  telah  terwujud prinsip transparansi?
Apa Contohnya, jelaskan dan apa kendala dan permasalahannya? Prinsip transparansi
berhubungan  erat  dengan  prinsip akuntabilitas,  oleh  karena  prinsip akuntabilitas  telah  terwujud  di  FEB maka  tentu  secara  otomatis  juga prinsip  transparansi  juga  sudah terwujud.  Hal  ini  bisa  tercermin dalam  pengambila  keputusan  di tingkat  pimpinan  yang  dilakukan secara  berjenjang  dan  dilakukan melalui mekanisme rapat-rapat pimpinan  yang  dilakukan  secara rutin.
4. Apakah  di  FEB  telah  terwujud prinsip independensi?
Apa
Contohnya, jelaskan dan apa kendala atau permasalahannya?
Prinsip  independensi  tentu
harus  di  kaitkan  tugas  pokok  dan fungsi  dari  setiap  unit  kerja.  Oleh karena itu maka berdasarkan
pemahaman tugas pokok dan fungsi tersebut,  maka  independensi  tentu telah  terwujud  di  FEB.  Namun demikian bukan berarti independensi itu  bersifat  mutlak  apabila  kita berbicara dalam konteks kelembangan  secara  menyeluruh, karena  ada  hierarki,  ada  wewenang dan  tanggungjawab  sehingga  perlu ada  penyesuaian-penyesuaian  yang harus  dilakukan  demi  kepentingan organisasi.
5. Apakah  di  FEB    telah  terwujud prinsip  efektifitas?  Apa  Contohnya, jelaskan  dan  apa  kendala  atau permasalahannya?
Prinsip  efektifitas  di  FEB sudah  terwujud.  Wujud  efektifitas diperoleh dengan semakin banyaknya  kegiatan  akademik  yang dilakukan  dengan  memanfaatkan sistem informasi yang ada sehingga lebih  menghemat  waktu  dan  biaya. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa masih  sering  terdapat  permasalahan yang  dihadapi  karena  keterbatasan yang dimiliki oleh fakultas, kalaupun  secara  bertahap  dilakukan perbaikan-perbaikan.
Penerapan  model  sistem  penjaminan mutu internal (SPMI) dalam mewujudkan good university governance Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar telah berupaya  melakukan  berbagai  upaya  untuk mewujudkan good  university  governance .
Dalam hal implementasi sistem penjaminan mutu  internal  (SPMI)  dalam  mewujudkan good university governance (GUG) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
a. Tahap  pertama  Pembentukan  unsur pelaksana penjaminan mutu.
Untuk  menjamin  keterlaksanaan  sistem penjaminan  mutu  maka  diperkuat  dengan dokumen legal  unsur pelaksananya sebagai berikut:
1) Badan  Penjaminan  Mutu  (BPM)
Lembaga penjaminan mutu Universitas Muhammadiyah
Makassar  pada    awalnya  dibentuk dengan nama Kantor Jaminan Mutu (KJM)  sesuai  dengan    Surat Keputusan  (SK)  Rektor  Nomor 087/II.3.AU/F/2009 kemudian berubah    naman  menjadi  Badan Penjaminan Mutu (BPM) berdasarkan  SK  Nomor  369  Tahun
1443 H / 2021 M.
2) Gugus  Kendali  Mutu  (GKM). Pelaksana  penjaminan  mutu  tingkat fakultas dilembagakan dalam bentuk Gugus    Kendali  Mutu  berdasarkan SK Rektor No: 611 Tahun 1443 H / 2021  M  Gugus  Kendali  Mutu (GKM)  yang  dipimpin  seorang kepala  GKM  berdasarkan    Surat Keputusan  Rektor  Nomor  :  546 Tahun 1443 H/ 2021 M dan dibantu seorang  Sekretaris  dengan  Surat Keputusan  Rektor  Nomor  :  547
Tahun 1443 H/ 2021 M.
Berdasarkan  SK  Rektor  nomor  611
Tahun 1443 H/2021 M.
3) Tim  Audit  Mutu  Internal  (AMI) tingkat program studi
b. Tahap  kedua:  Penyediaan  dokumen mutu
Penyediaan  dokumen  mutu  berupa:
Kebijakan  SPMI,    Manual  SPMI,  Standar SPMI,  Formulir  SPMI,  SOP,  dan  berbagai dokumen kebijakan yang menunjang pelaksanaan penjaminan mutu.
c. Tahap Ketiga: Pelaksanaan Penjaminan Mutu Untuk mengetahui pemenuhan standar  Pendidikan  tinggi  (Standar  Dikti) dan  Standar  Nasional  Pendidikan  Tinggi (SN Dikti) yang telah ditetapkan oleh Rektor maka  SPMI  dilaksanakan  oleh  unit  kerja sebagai berikut:
1) Dekan Dekan  bertanggung  jawab  dalam pelaksanaan catur dharma perguruan tinggi termasuk standar jati diri, standar kerjasama dan tata pamong.
2) Wakil Dekan I. Wakil  dekan  I  dalam  pelaksanaan
SPMI terkait dengan standar Pendidikan dan pengajaran,  penelitian  dan  kerjasama  yang
terdiri  standar  isi  pemblajaran,  standar pengelolaan pembelajaran, standar Kerjasama,  standar  pelaksanaan  penelitian, standar hasil penelitian, standar pelaksanaan pengabdian  dan  standar  hasil  pengabdian) yang kemudian dikoordinasikan ke masing- masing pimpinan program studi.
3) Wakil Dekan II Wakil  dekan  II  dalam  pelaksanaan SPMI  terkait  dengan  standar  keuangan, SDM,  dan  prasarana  yang  terdiri  dari standar  pengelolaan  keuangan,  standar dosen  dan  tenaga  kependidikan,  standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pembiayaan pembelajaran, standar pembiayaan  penelitian,  standar  sarana  dan prasarana  penelitian,  standar  sarana  dan prasarana  pengabdian,  standar  pembiayaan pengabdian.
4) Wakil Dekan III Wakil  dekan  III  bertanggung  jawab dalam  pelaksanaan  SPMI  terkait  dengan standar kemahasiswaan.
5) Wakil Dekan IV. Wakil dekan  IV bertanggung jawab dalam  pelaksanaan  SPMI  terkait  dengan standar Al Islam Kemuhammadiyahan.
6) Program studi.
Pimpinan  program  studi  dalam pelaksanaan  SPMI  terdiri  dari  Standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran.
d. Tahap Keempat: Evaluasi.
Evaluasi pelaksanaan standar dilaksanakan  berdasarkan  panduan  audit mutu internal (AMI) Universitas Muhammadiyah  Makassar.  Evaluasi  ini dilakukan dalam bentuk audit mutu internal untuk  mengetahui  pemenuhan  standar Nasional  Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dan Standar  Pendidikan  Tinggi  (Standar  Dikti) yang  telah  dilaksanakan  pada  Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
e. Tahap Kelima Pengendalian.
Berdasarkan hasil audit mutu internal  maka  pimpinan  Fakultas  Ekpnpmi
dan  Bisnis  Universitas  Muhammadiyah Makassar  melakukan  beberapa  tindakan pengendalian yaitu: Mempertahankan capaian  standar.  Pengendalian  standar dilakukan dengan mempertahankan capaian standar  yang  telah  ada  sehingga  dalam proses pelaksanaannya menciptakan kualitas mutu; dan Mempertahankan pelampauan  standar.  Pengendalian  standar dilakukan dengan mempertahankan pelampauan standar yang telah ada.
f. Tahap Keenam Peningkatan.
Terdapat  beberapa  standar  yang telah ditetapkan yang
dalam pelaksanaannya ternyata masih memungkinkan untuk ditingkatkan pelampauannya baik secara vertikal maupun secara horizontal.
Penerapan model sistem penjaminan mutu  internal  (SPMI)  telah  ditemukan mampu mewujudkan good university governance hal  ini  sesuai  dengan  hasil penelitian  dan  wawancara  yang  dapat dijelaskan  bahwa  dengan  pelaksanaan sistem penjaminan mutu dapat meningkatkan  prinsip  akuntabilitas.  Dalam bidang akademik misalnya telah ditetapkan standar pembimbingan dengan rasio bahwa setiap dosen maksimal memiliki bimbingan maksimal 6 mahasiswa persemester, sehingga  distribusi  pembimbingan  skripsi, penguji  proposal,  seminar  hasil,  dan  ujian skripsi  sudah  terdistribusi  dengan  baik. Demikian  halnya  dalam  standar  proses pembelajaran telah ditetapkan beban mengajar  dosen  maksimal    12  SKS persemester,  sehingga  pembagian  mata kuliah terdistribusi  dengan baik,  dan sudah tidak ada lagi dosen yang memeiliki beban kerja yang sangat banyak.
Dalam hal responsibilitas juga dapat dijelaskan  bahwa  dengan  implementasi SPMI  dapat  meningkatkan  resposibilitas pimpinan,  dosen,  dan  pegawai.  Hal  ini ditunjukkan  dengan  adanya  standar  SPMI yang  mengatur  tentang  tingkat  kepuasan mahasiswa  dan  stakeholders  terhadap kualitas  layanan,  dimana  survei  tersebut dilakukan  setiap  semester  dan  digunakan
sebagai  bahan  evaluasi  dan  tindaklanjut sehingga ketanggapan dari pimpinan fakultas,  pimpinan  program  studi  terhadap setiap permasalahan terjadi baik dikalangan dosen, mahasiswa semakin meningkat.
Demikian juga dalam hal taransparansi dan efektifitas, dengan adanya SPMI yang telah ditetapkan didan dievaluasi setiap tahunnya, sehingga taransparansi dan efektivitas semakin baik. Hal ini dibuktikan dengan dialkukannya audit mutu, baik audit mutu  akademik  maupun  audit  mutu  non akademik
(keuangan). Perinsip taransparansi semakin baik katrena ditunjang dengan penggunaan sistem informasi  terintegrasi  yang  digunakan sebagai dasar dalam mengambilan keputusan.
Dengan  demikian,  maka  temuan penelitian ini menjelaskan bahwa implementasi SPMI telah dilakukan dengan penerapan  siklus  PPEPP  dengan  lima tahapan yaitu: pembentukan unsur pelaksana  penjaminan  mutu,  penyediaan dokumen  mutu,  pelaksanaan  penjaminan mutu  oleh  dekan,  wakil  dekan,  dan  ketua prodi, evaluasi pelaksanaan standar dilaksanakan  berdasarkan  panduan  audit mutu  internal  (AMI),  pengendalian  standar dilakukan dengan mempertahankan capaian dan  pelampauan  standar  yang  telah  ada sehingga  dalam  proses  pelaksanaannya menciptakan kualitas mutu dan mempertahankan  pelampauan  standar,  dan peningkatan melalui peningkatan pelampauan  strandar  baik  secara  vertikal maupun secara horizontal.
Oleh karena itu, untuk mewujudkan budaya  mutu,  maka  implementasi  SPMI harus terus diterapkan secara berkesinambungan    sehingga  terwujud budaya  mutu.  Dan  untuk  mewujudkan budaya mutu, maka semua sivitas akademika harus berpikir, bersikap, bertindak  sesuai  standar  mutu,  serta senantiasa melakukan perbaikan dan peningkatan  secara  terus  menerus.  Selain itu,  hal  penting  yang  harus  diwujudkan adalah dengan pemenuhan dan peningkatan kepuasan  stakeholder internal yaitu  dosen,
pegawai,  dan  mahasiswa,  serta stakeholder internal  yaitu  alumni,  pengguna  lulusan, mitra  kerjasama,  dan  masyarakat  secara umum.
Untuk mendukung terwujudnya budaya  mutu,  maka  penerapan  SPMI  perlu didukung dengan berbagai kegiatan lainnya seperti program akreditasi/sertifikasi nasional dan internasional, serta pengembangan implementasi SPMI mengacu pada manajemen mutu ISO. Pengaruh  sistem  penjaminan  mutu internal (SPMI) terhadap good university governance (GUG)
Berdasarkan  analisis  regresi  pada tabel  4.10,  diperoleh  koefisien  pengaruh penerapan  SPMI  terhadap  GUG  sebesar 0,539  dengan  nilai  p  =  0,000  <  0,05.  Ini menunjukkan  bahwa  SPMI  berpengaruh signifikan  positif  terhadap good  university governance .  Hal  tersebut  dapat  diartikan bahwa  semakin  baik  implementasi  SPMI, maka  pengaruh  sistem  penjaminan  mutu internal  (SPMI)  maka  perwujudan good university governance di Fakultas Ekonomi dan Bisnis akan Semakin Meningkat.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan beberapa penelitian terdahulu terkait dengan GUG  yang  menyimpulkan  bahwa  terdapat pengaruh  yang  signifikan  antara  peran auditor  internal  terhadap  GUG  (Maulidina 2017;  Sari  2012;  Puspitarini  2012),  SPMI sebagai  penjaminan  mutu  pada  lembaga pendidikan peningkatan, inovasi, komunikasi, motivasi dan pengawasan atau control (Fadhli 2020) dan SPMI
berpengaruh  secara  positif  dan  signifikan terhadap mutu universitas, sehingga mampu memberikan  pelayanan  yang  baik  untuk meningkatkan kepuasan pelanggan khususnya mahasiswa (Sila 2017).
Lebih  lanjut,  penelitian  ini  relevan dengan temuan penelitian sebelumnya yang menemukan  bahwa penerapan  sistem penjaminan  mutu  internal  dan  sistem manajemen  mutu  ISO  memiliki  pengaruh bagi  peningkatan  kinerja  organisasi  di Universitas (Wismaya 2016). Sistem penjaminan  mutu  internal  berpengaruh
signifikan  terhadap  kinerja  organisasi (Willy 2018).

## III. SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan pembahasan,  sehingga  tarik  simpulan bahwa: 1) Implementasi sistem penjaminan mutu  internal  (SPMI)  dalam  mewujudkan good university governance (GUG) dilakukan  dengan  tahapan  sebagai  berikut:
a) Pembentukan unsur pelaksana penjaminan  mutu;  b)  Penyediaan  dokumen mutu  berupa:  Kebijakan  SPMI,    Manual SPMI, Standar SPMI, Formulir SPMI, SOP, dan  berbagai  dokumen  kebijakan  yang menunjang  pelaksanaan  penjaminan  mutu;
c)  Pelaksanaan  penjaminan  mutu  oleh dekan,  wakil  dekan,  dan  ketua  prodi;  d) Evaluasi  pelaksanaan  standar  dilaksanakan berdasarkan panduan audit  mutu internal; e) Pengendalian  standar  dilakukan  dengan mempertahankan  capaian  dan  pelampauan standar  yang  telah  ada  sehingga  dalam proses pelaksanaannya menciptakan kualitas mutu dan mempertahankan pelampauan standar; f) Peningkatan melalui peningkatan  pelampauan  strandar  baik secara vertikal maupun secara horizontal. 2) Koefisien pengaruh penerapan SPMI terhadap GUG sebesar 0,539 dengan nilai p =  0,000  <  0,05.  Ini  menunjukkan  bahwa SPMI berpengaruh signifikan positif terhadap good university governance dengan  pengaruh  sebesar  56,3%.  Hal tersebut  diartikan  bahwa  semakin  baik implementasi SPMI, maka perwujudan good university governance semakin baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Ansel & Pawe. (2021). Pengaruh Bimbingan Belajar  Orang  Tua  Terhadap  Disiplin Belajar  Siswa  Sekolah  Dasar. Prima Magistra: Jurnal Ilmiah Kependidikan ,
2 (2), 301–312.
https://doi.org/https://doi.org/10.37478
/jpm.v2i2.1209
Baiti,  N.  (2020).  Peran  Orang  Tua  dalam Meningkatkan  Kemampuan  Literasi Anak di  Masa COVID-19. Primearly: Jurnal  Kajian  Pendidikan  Dasar  Dan
Anak Usia Dini , III (2), 113–127.
Diadha, R. (2015). Keterlibatan Orang Tua dalam  Pendidikan  Anak  Usia  Dini  di Taman Kanak-Kanak. Edusentris: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Pengajaran , 2 (1), 61–71.
Edy  et  al.  (2018).  Pengaruh  Keterlibatan Orang  Tua  dan  Pola  Asuh  Terhadap Disiplin Anak. Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini , 12 (2), 221–230. https://doi.org/https://doi.org/10.21009 /JPUD.122
Gasong, D. (2018). Belajar dan Pembelajaran . Deepublish. Ghozali,  I.  (2016). Analisis  Multivariate dengan  Program  IBM  SPSS  23 (8th ed.).  Badan  Penerbit  Universitas Diponegoro.
Handoko,  H.  P.  (2018).  Hubungan  antara kedisiplinan  belajar  siswa  dengan prestasi belajar di SMA Negeri 1 Kota
Metro. Dewantara , V . Isnaini  &  Rifai.  (2018). Strategi  Self- Management untuk Meningkatkan Kedisiplinan  Belajar (Kunthi  Pratiwi (ed.)). CV Sindunata.
Junianto  &  Wagiran.  (2013).  Pengaruh Kinerja  Mengajar  Guru,  Keterlibatan Orang  Tua,  Aktualisasi  Diri  dan
Motivasi Berprestasi terhadap Prestasi.
Jurnal Pendidikan Vokasi , 3 (3), 310.
Kemdikbud RI. (2017). Menjadi Orang Tua Hebat .  Kementerian  Pendidikan  dan Kebudayaan.
Ni’mah  &  Setyawan.  (2021).  Online Learning:  Analisis  Faktor  Penurunan Disiplin  Peserta  Didik  Selama  Masa Pandemi
COVID-19. Jurnal Paedagogia , 10 (1), 33–48. https://doi.org/https://doi.org/10.24239
/pdg.Vol10.Iss1.134
Nurmalia et al. (2021). Analisis Keterlibatan
Orang  Tua  Terhadap  Kedisiplinan Belajar  Siswa  Kelas  2  Sekolah  Dasar. PRIMARY:  JURNAL  PENDIDIKAN GURU  SEKOLAH  DASAR , 10 (6),
1654–1663. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.335 78/jpfkip.v10i6.8555
https://primary.ejournal.unri.ac.id/inde x.php/JPFKIP
Prasetyo,  et  al.  (2021).  Implementasi
Metode Home Visit untuk Meningkatkan Motivasi  Belajar Siswa SD  pada  Masa  Pandemik  COVID-19. Jurnal Abdidas , 2 (4), 894–902. https://doi.org/https://doi.org/10.31004 /abdidas.v2i4.388
Rusni  &  Agustan.  (2018).  Pengaruh kedisiplinan  belajar  terhadap  hasil belajar  matematika  siswa  di  sekolah dasar. Jurnal Riset Pendidikan Dasar , 01 (1), 1–9.
Saleh,  M.  (2020).  Merdeka  Belajar  di
Tengah Pandemi Covid-19. In Prosiding Seminar Nasional Hardiknas , 1 , 51–56. Salleh & Rosli. (2019). Parental Involvement in Discipline
Management  of  Special  Education Students  in  Schools. International Journal  of  Academic  Research  in Progressive Education and Development. , 8 (4), 912–920.
https://doi.org/10.6007/IJARPED/v8-
i4/6781
Sundari  &  Rachman.  (2022).  Hubungan Pola Asuh Orang Tua dengan Kedisiplinan  Siswa  Kelas  Tinggi  di Sekolah  Dasar. Jurnal  Pendidikan ,
2 (1).
Tekin,  A.  K.  (2011).  Parent  Involvement Revisited:  Background,  Theories,  and Models. IJAES – Vol. 11 No. 1 Pg. No.
2 , 11 (1), 1–13.
Yuliyantika,  S.  (2017).  Analisis  Faktor- faktor  yang  Mempengaruhi  Disiplin Belajar Siswa kelas X,XI, DAN XII di SMA  Bhakti  Yasa  Singaraja  Tahun
Pelajaran 2016/2017. Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha , 9 (1)