Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora (KAGANGA) Volume 7, Nomor 1, Januari-Juni 2024 e-ISSN: 2598-4934 p-ISSN: 2621-119X DOI: https://doi.org/10.31539/kaganga.v7i1.9573

## EFEKTIFITAS  PERENCANAAN  PENANGANAN DALAM UPAYA PERCEPATAN PENGENTASAN PERMUKIMAN KUMUH
Alfonsus Florantino 1 , Imanuel Wellem 2 , Viktor Eko Transilvanus 3
Universitas Nusa Nipa 1,2,3
florantinoalfonsus@gmail.com 1

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektifitas perencanaan penanganan dalam upaya percepatan pengentasan permukiman kumuh di Kelurahan Madawat Kabupaten Sikka. Jenis penelitian  ini  adalah  deskriptif  kualitatif.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  adanya permasalahan perumahan dan permukiman yang terjadi terjadi di wilayah Kabupaten Sikka membawa dampak terjadinya pola pergeseran dalam pemanfaatan ruang dari kawasan yang bercirikan  pedesaan  ke  kawasan  yang  bercirikan  perkotaan,  penanganan  perumahan  dan permukiman  kumuh  dilaksanakan  di  Kelurahan  Madawat  karena  memiliki  potensi  untuk menjalankan  usaha  karena  lokasi  strategis  dekat  dengan  perkantoran.  Simpulan  bahwa Kelurahan  Madawat  melakukan  penanganan  Perumahan  dan  Permukiman  Kumuh,  dan bekerjasama  dengan  pemerintah  Daerah  membuat  dokumen  kebijakan  teknis  terkait penanganan  dan  permukiman  kumuh,  dan  program  kegiatan  dan  sub  kegiatan  terkait penanganan kumuh bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Kata Kunci: Efektifitas, Perencanaan Penanganan, Permukiman Kumuh.

## ABSTRACT
The study aims to analyze the effectiveness of management planning in efforts to accelerate the decommissioning of slum settlements in the Kelurahan  Madawat district of Sikka. This type  of  research  is  qualitative  descriptive.  The  results  of  the  research  showed  that  the existence of housing and settlement problems that occurred in the territory of Sikka district had an impact on the occurrence of the shift pattern in the use of space from rural to urban areas, housing handling and dusty settlements carried out in Kelurahan Madawat because of  the  potential  to  carry  out  business  due  to  the  strategic  location  close  to  the  office. Conclusion  that  the  Foundation  is  conducting  the  management  of  Kumuh  Housing  and Settlements,  and  in  cooperation  with  the regional  government to  develop  technical  policy documents  relating  to  the  management  and  settlements  of  the  Kumuh,  and  program  of activities and sub-activities related to the handling of the kumuh for low-income communities (MBR).
Keywords: Efficiency, Handling Planning, Smog Settlements.

## PENDAHULUAN
Pendidikan  yang  dilakukan  di perguruan  tinggi  masih  terbatas  pada pemberian  teori  dan  praktik  dalam  skala kecil  dengan  intensitas  yang  terbatas. Dalam rangka menunjang aspek pendidikan  di  perguruan  tinggi  yang profesinal  dan  siap  bersaing  dalam  dunia kerja, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan kebijakan untuk  perguruan  tinggi  yang  dikenal dengan  “Merdeka  Belajar  Kampus Merdeka”.  Program  Merdeka  Belajar Kampus  Merdeka  terdiri  dari  beberapa bentuk  kegiatan  pembelajaran  di  luar perguruan  tinggi,  salah  satunya  ialah dengan  melakukan  Magang  di  Instansi Pemerintahan  atau  tempat  kerja  lainnya, kegiatan  tersebut  harus  dilaksanakan dengan  bimbingan  dari  dosen,  sehingga diharapkan dapat
memberikan pengalaman  kontekstual  saat  berada  di lapangan untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa  secara  utuh,  profesional  dan siap  kerja,  atau  menciptakan  lapangan kerja baru. Mengingat juga sulitnya untuk menghasilkan  tenaga  kerja  yang  terampil dan  berkualitas  di  Indonesia,  maka Universitas  Nusa  Nipa  melalui  kegiatan pelaksanaan  Magang/Kerja  Praktik  (KP) Salah  satunya  yakni  Prodi  Manajemen sendiri  mengambil  keputusan  untuk menerapkan  program  magang  sebagai program MBKM agar mahasiswa dipersiapakan  secara  matang  sebelum bersaing dalam dunia kerja nyata. Magang merupakan
bentuk perkuliahan  yang  berhadapan  langsung dengan  dunia  kerja  di  lapangan.  Magang kerja ini merupakan suatu kegiatan praktik bagi  mahasiswa  dengan  tujuan  untuk mendapatkan  pengalaman  dalam  dunia kerja,  yang  nantinya  digunakan  untuk pengembangan kapasitas.
Kegiatan
magang kerja ini dilaksanakan pada Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan (BAPELITBANG)
Kabupaten Sikka. Badan Perencanaan dan Penelitian  dan  Pengembangan  sebagai salah satu perangkat daerah pada lingkup Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Sikka mempunyai tugas untuk membantu Bupati dalam  melaksanakan  fungsi  penunjang dalam  urusan  pemerintahan  di  bidang perencanaan  dan  bidang  penelitian  dan pengembangan.
Kebijakan  otonomi  daerah  dalam Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014 tentang  Pemerintahan  Daerah,  secara eksplisit  memberikan  otonomi  yang  luas kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengelola sendiri berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah.  Prinsip  otonomi  daerah  lahir karena  tidak  semua  urusan  yang  ada  di daerah dapat dilaksanakan oleh pemerintah pusat, selain itu juga pemerintah daerah dianggap lebih mengetahui  dengan  jelas  masalah  yang terjadi  di  daerah,  dengan  demikian pemerintahan daerah
dapat menyelenggarakan  pemerintahan  yang lebih  baik  kepada  masyarakat  guna mencapai cita-cita bangsa.
Dengan  demikian  jelaslah  bahwa tugas pemerintah daerah dalam melakukan penataan dan peningkatan kualitas kawasan  permukiman  kumuh masuk dalam  bagian  dari  pembagian  urusan pemerintahan konkuren. Di mana pemerintah  wajib  memberikan  pelayanan kepada  masyarakat  dalam  meningkatkan kualitas pemukiman, sehingga terwujudnya  pelayanan  dasar  di  tengah- tengah masyarakat. Salah satu daerah yang diberikan kewenangan menjalankan urusan-urusan  wajib  dan  pilihan  adalah pemerintah  daerah  Kabupaten  Sikka.  Di
mana  pilihan  wajib  yang  dilaksanakan pemerintah Kabupaten Sikka adalah pada bidang perumahan dan kawasan permukiman.
Permasalahan perumahan dan
permukiman  yang  terjadi  terjadi  di Kabupaten  Sikka  merupakan  dinamika perkembangan  pemanfaatan  ruang  di wilayah  Kabupaten  Sikka  membawa dampak terjadinya pola pergeseran dalam pemanfaatan  ruang  dari  kawasan  yang bercirikan  pedesaan  ke  kawasan  yang bercirikan perkotaan. Perkembangan kebutuhan ruang wilayah dan kondisi daya dukung  ruang  wilayah  yang  mengalami pergeseran  mengakibatkan  peningkatan pertumbuhan kawasan terbangun. Sejalan dengan perkembangan wilayah Kabupaten  Sikka  perlu  adanya  arahan pengembangan  kewilayahan  sehingga pemanfaatan ruang wilayah oleh
pengguna  ruang  yang  secara  fungsi mempunyai nilai ekonomis dapat terkendali.  Untuk  mengantisipasi  hal tersebut  diperlukan  suatu  penetapan pemanfaatan  ruang  yang  komprehensif sehingga
pembangunan dan pengembangan  perumahan  dan  kawasan permukiman sejalan dengan pembangunan sektor  lain,  supaya  terjadi  sinkronisasi, dan  harmonisasi  dalam  mewujudkan tujuan dan Sasaran
Pembangunan Kabupaten Sikka.
Berdasarkan  kebutuhan  perumahan dan  permukiman  di  Kabupaten  Sikka, maka  dibutuhkan  suatu  pedoman  agar penyelenggaraan pembangunan
Perumahan  dan  Kawasan  Pemukiman berjalan  optimal,  tertib  dan  terorganisir dengan baik, serta permasalahan permukiman  kumuh  bisa  terselesaikan tanpa  merugikan  pihak  mana  pun.  Proses urbanisasi yang semakin tinggi meningkatkan  jumlah  penduduk  secara signifikan  di  daerah  perkotaan  yang
berakibat  pada  kebutuhan  perumahan semakin meningkat. Hal ini menyebabkan masyarakat  yang  berpenghasil  menengah ke  bawah  tidak  mampu  memenuhi kebutuhan  rumah  yang  layak  sehingga menimbulkan  munculnya  permukiman kumuh  di  berbagai  Kawasan  di  daerah perkotaan (Yoshino, 2015).
Menurut  Undang-Undang  No  1 Tahun  2011  tentang  Perumahan  dan Permukiman, Permukiman kumuh diartikan  sebagai  permukiman  yang tidak layak huni antara lain karena berada pada lahan yang tidak sesuai dengan peruntukkan  atau  tata  ruang,  kepadatan bangunan yang sangat tinggi dalam luasan yang  sangat  terbatas,  rawan  penyakit sosial  dan  penyakit  lingkungan,  kualitas umum  bangunan  rendah,  tidak  terlayani prasarana  lingkungan  yang  memadai, membahayakan keberlangsungan kehidupan penghuninya.
Permasalahan  permukiman  kumuh merupakan  suatu  permasalahan  yang  erat kaitannya dengan kondisi fisik perumahan milik  masyarakat  berpenghasilan  rendah yang  selalu  timbul  di  wilayah  perkotaan. Karena minimnya penghasilan masyarakat sehingga  mayoritas  masyarakat  beralih untuk  menempati  lahan-lahan  kosong milik  Negara  ataupun  swasta  yang kemudian melahirkan bangunan- bangunan liar yang cenderung kumuh dan tidak sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku.
Di  mana  dalam  masalah  ini Pemerintahan  Kabupaten  Sikka  telah melimpahkan  kewenangan  pada  Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan (BAPELITBANG)
sebagai  badan  yang  melaksanakan  fungsi koordinasi  perencanaan  pada  bidang Perumahan  dan  Kawasan  Permukiman dan Pertanahan kepada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kab. Sikka untuk melaksanakan tugas dan fungsi  disektor  perumahan  dan  kawasan permukiman dalam rangka menyelesaikan permasalahan kawasan kumuh.
Penelitian  ini  berbeda  dengan penelitian  sebelumnya,  karena  peneliti mengambil  objek  pada  Kantor  Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan
(BAPELITBANG)
Kabupaten  Sikka  ,  menggunakan  kajian teori konsep efektifitas, pengertian tetang permukiman  kumuh,  dan  efektifitas perencanaan  penanganan  dalam  upaya percepatan pengentasan permukiman kumuh.  Persamaan  dengan  penelitan sebelumnya  adalah  sama-sama  meneliti tentang efektifitas perencanaan penanganan  dalam  upaya  percepatan pengentasan  permukiman  kumuh    dan menggunakan  jenis  penelitian  deskriptif kualitatif.

## METODE PENELITIAN
Kegiatan magang dilaksanakan pada Kantor Badan Perencanaan dan Penelitian dan  Pengembangan  (BAPELITBANG) Kabupaten  Sikka,  Jalan  Mawar  No.  24 Maumere.
Kegiatan magang ini dilaksanakan  pada  tanggal  16  Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Upaya  dalam  Mengatasi  Percepatan
Pengentasan Permukiman Kumuh Dalam mewujudkan fungsi permukiman,  pencegahan  dan  peningkatan kualitas terhadap permukiman kumuh dilakukan guna meningkatkan mutu kehidupan  masyarakat  serta  menjaga  dan meningkatkan kualitas bermukim dan menjamin  hak  bermukim  menurut  ketentuan peraturan dan perundang-undangan.
Urgensitas madawat    dijadikan  lokasi penanganan  kumuh  yaitu  itu  dilihat  dari  2 aspek yaitu aspek masalah dan aspek potensi:
(1). Aspek  masalah  yaitu:  a).  Merupakan daerah  genangan.  b).  Saranan  prasarana unitilitas  umum  seperti  drainase  dan jalan  masih buruk sering terjadi genangan air.  c).  Sanitasi  buruk  (MCK  buruk).  d). Banyak  sampah.  e).  Kepadatan  bangunan yang  cukup  tinggi.  f).  Kebakaran.  g). Masih  banyak  Rumah  Tangga  Tidak Layak  Huni  (RTLH).  (2).  Aspek  potensi yaitu:  a).  Kelurahan Madawat merupakan beranda kota maumere. b). Lokasi strategis untuk  menjalankan  usaha.  c).  Kelurahan Madawat  berdekatan  dengan  wilayah perkantoran
Identifikasi Kawasan Kumuh di Kelurahan Madawat Peran pemerintah daerah dalam mangatasi  permasalahan  kawasan  kumuh ialah mengindentifikasi terlebih  dahulu  di RT/  RW di  Kelurahan  Madawat  yang  masuk dalam  kategori  kawasan  kumuh  karena hampir  setiap  RT/RW  memiliki  karakteristik masing-masing  untuk  di  indetifikasi  dan  di Kelurahan  Madawat sendiri terdapat 4 RT/ 3 RW  yang  masuk  dalam  kategori  kawasan kumuh dan  sudah ditetapkan  oleh  SK  Bupati tentang  penetapan  Lingkungan  Perumahan dan  Permukiman  Kumuh,  berikut  RT/RW yang  teridentifikasi  kumuh  di  Kelurahan Madawat.
Tabel 5.1 . Persebaran Luasan Kumuh di Kelurahan Madawat No Lokasi Luas  Jiwa/Ha 1 RT001-RW006 1,81 216 2 RT001-RW007 0,87 119 3 RT003-RW008 0,76 187 4 RT004-RW008 1,29 178 Total 4,73 700 (Sumber Data: Bapelitbang)
Dengan sudah diidentifikasinya kawasan-kawasan  yang  terindikasi  kumuh maka  nantinya  pemerintah  akan  lebih  mudah dalam menanganinya.
Permasalahan dan Upaya Penanganan  Kawasan  Permurkiman Kumuh Permasalahan yang dihadapi
pemerintah  terkait  penanganan  permukiman kumuh,  yaitu:  (1). Partisipasi  /  swadaya masyarakat  untuk  kolaborasi  pembiayaan masih  rendah.  (2).  Masih  lemahnya koordinasi terkait kolaborasi peogram dan pembiyaan dengan pihak swasta BUMN/BUMD. (3). Kondisi fiksal daerah yang terbatas. (4). Koordinasi lintas sektor yang  belum  optimal  dalam  penanganan kumuh  karena  kondisi  yang  ada  masing- masing sektor bergerak sendiri-sendiri.
Dalam  upaya  mengatasi  permasalahan permukiman  kumuh  Pemerintah  Daerah memgambil kebijakan, yaitu: (1). Pemerintah Daerah  membuat  dokumen  kebijakan teknis terkait penanganan perumahan dan permukiman  kumuh  yakni  dokumen Rencana  Pencegahan  dan  Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman  Kumuh  (RP2PKPK)  dan Rencana Pembangunan dan Pengembangan  (RP3KP).  (2).  Adanya regulasi terkait penangganan kumuh yakni perda  nomor  6  tahun  2021  tentang penanganan  kumuh  dan  peraturan  bupati standart  harga  terkait  pembiayaan  fisik pekerjaan.  (3).  Adanya  program  kegiatan dan  sub  kegiatan  terkait  penanganan kumuh  bagi  Masyarakat  Berpenghasilan Rendah  (MBR)  yang  termuat  dalam dokumen  Rencana  Pembangunan  Jangka Menengah  Daerah  (RPJMD)  Kabupaten Sikka,  Renstra  Perangkat  Daerah  Dinas Peumahan dan kawasan permukiman dan Pertanahan. Rencana Kerja Pembangunan Daerah  (RKPD)  dan  Renja  Perangkat
Daerah  Dinas  Perumahan  dan  Kawasan permukiman dan Pertanahan. (4).
Pemerintah  telah  melakukan  pendataan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tingkat kabupaten yang terekam dalam aplikasi e- RTLH.  (5).  Adanya  anggaran  untuk penanganan  perumahan  dan  permukiman kumuh. (6). Adanya kesewedayaan masyarakat  terkait  pembiayaan  dimana tidak murni pembiayannya dari pemerintah,  ada  kalaborasi  dan  swadaya/ partisipasi masyarakat panerima bantuan.

## SIMPULAN
Penanganan Perumahan
dan
Permukiman kumuh dilaksanakan di Kelurahan  Madawat karena  Kelurahan
Madawat memiliki potensi untuk menjalankan  usaha  karena  lokasi  strategis dekat dengan perkantoran. Pemerintah Daerah membuat  dokumen  kebijakan  teknis  terkait penanganan  perumahan  dan  permukiman kumuh  yakni  dokumen  Rencana  Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan  Permukiman  Kumuh  (RP2PKPK)  dan Rencana  Pembangunan  dan  Pengembangan (RP3KP).  Adanya  program  kegiatan  dan  sub kegiatan  terkait  penanganan  kumuh  bagi Masyarakat  Berpenghasilan  Rendah  (MBR) yang  termuat  dalam  dokumen  Rencana Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah (RPJMD) Kabupaten Sikka, Renstra Perangkat  Daerah  Dinas  Peumahan  dan kawasan permukiman dan Pertanahan.

## DAFTAR PUSTAKA
Akinluyi, M. L., & Adedokun, A. (2014).
Urbanization,  Environment  and Homelessness  in  the  Developing world:  The  Sustainable  Housing
Development. Mediterranean Journal  of  Social  Sciences , 5 (2),
261-261.
http://dx.doi.org/10.5901/mjss.201 4.v5n2p261
Budiharjo, E. (1991). Arsitektur dan Kota di  Indonesia .  Alumni.  Bandung. Indonesia,  P.R.  (2006).  Undang- Undang Republik Indonesia Nomor  20  Tahun  2003  Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Elni,  Y.,  Wellem,  I.,  & Wulandari,  C.  A. (2024). Analisis Proses Pemberian Pinjaman  dalam  Mitigasi  Risiko
Kredit sebagai Solusi Kredit Macet pada KSP Kopdit Pintu Air. Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran  (JRPP) , 7 (2),  3579–
3585. https://doi.org/10.31004/jrpp.v7i2. 26625 Ginandjar, K. (1996). Pembangunan untuk
Rakyat . PT. Cidesindo. Jakarta Imanuel , I. ., & Djawoto, D. (2022). The Effect of Compensation on Employee  Performance  Through Job  Satisfaction  as  Intervening Variable . International Conference of Business and Social Sciences , 2 (1), 1400–1411. Retrieved from https://debian.stiesia.ac.id/index.p hp/icobuss1st/article/view/323 Juru,  P.,  &  Wellem,  I.  W.  (2022).  The Effect  of  Workload  on  Employee Performance  With  Job  Stress  as Intervening  Variable  in  The  Land Agency Office of Sikka Regency. International
Conference of Business and Social Sciences , 2 (1), 623–633. Retrieved from
https://ojsicobuss.stiesia.ac.id/inde x.php/icobuss1st/article/view/216 Klaudia, F., Andreas, R., & Viktor, E. T. (2023). Pengaruh Kecerdasan Emosional dan Kecerdasan Intelektual terhadap Kinerja Pegawai pada Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka. Nian Tana Sikka: Jurnal ilmiah Mahasiswa , 1 (4). Retrieved from https://ejournal- nipamof.id/index.php/NianTanaSi kka/article/view/185
Koentjaraningrat,  K.  (2009). Pengantar Ilmu  Antropologi. Rineka  Cipta.
Jakarta Kurniasih,  S.  (2007). Usaha  Perbaikan Permukiman Kumuh di Petukangan Utara–Jakarta Utara . Fakultas Teknik Arsitektur Universitas  Budi  Luhur.  Jakarta Selatan Maria, E. B. K., Antonius, P. K., & Viktor, E.  T.  (2023).  Pengaruh  Beban
Kerja  dan  Disiplin  Kerja  terhadap Kinerja  Pegawai  Pada  Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka. Nian  Tana  Sikka  :  Jurnal ilmiah Mahasiswa , 1 (4). Retrieved from https://ejournal- nipamof.id/index.php/NianTanaSi kka/article/view/184
Miftah,  T.  (2007). Kepemimpinan  dalam Manajemen .  PT.  Raja  Grafindo  Persada. Jakarta
Muhtar,  M.  (2012). Rapid  Assessment Daerah Aliran Sungai Ciliwung di Kelurahan Manggarai & Kelurahan Kampung Melayu, DKI Jakarta .  P3KS  Press  (Anggota IKAPI). Jakarta
Muta’ali,  L.,  &  Arif,  R.  N.  (2019).
Perkembangan Program Penanganan  Permukiman  Kumuh di  Indonesia  dari  Masa  Ke  Masa .
Gadjah  Mada  University  Press.
Yogyakarta.
Nurhasanah,  S.,  &  Suryani,  S.  (2018).
Maksimalisasi Potensi Zakat melalui  Peningkatan  Kesadaran Masyarakat. JEBI (Jurnal
Ekonomi  dan  Bisnis  Islam) , 3 (2), 185-194.
http://dx.doi.org/10.15548/jebi.v3i 2.177 Oktaviansyah, E. (2012). Penataan Permukiman Kumuh Rawan Bencana  Kebakaran  di  Kelurahan Lingkas  Ujung  Kota  Tarakan. Jurnal Teknik Sipil dan Perencanaan , 14 (2), 141-150.
https://doi.org/10.15294/jtsp.v14i2 .7093 Rangga,  Y.  D.  P.  (2022). Manajemen Pemasaran (Teori dan Implementasidalam Perguruan Tinggi). Eureka  Media  Aksara. Purbalingga
Rangga,  Y.,  Gheta,  A.,  &  Wellem,  I.
(2020).  Kualitas  Pelayanan  Publik Ditinjau  Dari  Aspek  Reformasi Birokrasi (Studi Kasus Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten  Sikka). Procuratio  : Jurnal  Ilmiah  Manajemen,  8 (2),
190-201. Retrieved from https://ejournal.pelitaindonesi
a.ac.id/ojs32/index.php/PROCUR
ATIO/article/view/661
Rindarjono,  Mohammad  Gamal.  (2013). Slum  Kajian  Permukiman  Kumuh dalam  Perspektif  Spasial .  Media Perkasa. Yogyakarta Sadyohutomo.,  M.  (2008). Manajemen Kota  dan  Wilayah  Realita  dan Tantangan . Bumi Aksara. Jakarta Sedarmayanti,  S.  (2004). Sumber  Daya Manusia  dan  Produktivitas  Kerja . Mandar Maju. Bandung. Sedarmayanti,  S.  (2007),  Manajemen Sumber Daya Manusia. PT. Refika Aditama. Bandung Tonce,    Y.,  dan    Yoseph    D.  R.  (2020) Minat  dan  Keputusan  Pembelian: Tinjauan  Melalui Persepsi Harga & Kualitas  Produk  (Konsep  dan  Studi
Kasus). CV. Adanu  Abimata,  Jawa Barat Transilvanus,  V.  E.,  Tonce,  Y.,  Juru,  P., Dince, M. N., & Sea, M. N. (2022).
Pengaruh  Disiplin  Kerja  dan Motivasi  Kerja  Terhadap  Kinerja Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) di Dinas Pertanian Kabupaten Sikka. Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ) , 4 (1), 35–42. https://doi.org/10.37385/msej.v4i1 .1207 Wellem,  I.  (2023).  Pengaruh  Quality  Of Work Life terhadap Kinerja Pegawai  dengan  Job  Burnout Sebagai Variabel Moderasi. Dinamika: Jurnal Manajemen  Sosial  Ekonomi , 3 (2), 190-198.
https://doi.org/10.51903/dinamika
.v3i2.403
Yoshino,  N.,  Helble,  M.,  Aizawa,  T.
(2015). Housing Policies for Asia: A  Theoretical  nalysis  by  Use  of  a Demand  and  Supply  Mode .  Asian Development Bank Institute. Japan