## Implikasi Politik Penguatan Lembaga Bawaslu Terhadap Legitimasi Demokrasi Lokal di Sulawesi Selatan: Studi Kasus Pilkada Kabupaten Gowa Tahun 2020
Samsuar Saleh Universitas Hasanuddin e-mail: samsuar.saleh@gmail.com

## Abstrak
Artikel  ini  mengkaji  tentang  pengaruh  impilikasi  politik  penguatan lembaga  Bawaslu  terhadap  kualitas  demokrasi  lokal  di  Sulawesi  Selatan terkhusus  legitimasi  Pilkada  Kabupaten  Gowa  tahun  2020.  Tujuan penulisan  ini  adalah  untuk  mengetahui  faktor-faktor  yang  mempengaruhi kualitas  demokrasi  lokal  di  Sulawesi  Selatan  dengan  adanya  penguatan lembaga  Bawaslu  Kabupaten  Gowa.  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun 2017  yang  memberikan  penguatan  kelembagaan  pada  tubuh  Bawaslu Kabupaten  Gowa  yang  sebelumnya  hanya  dipandang  sebagai  pelengkap penyelenggara  pada  tahapan  kontestasi  Pilkada,  saat  ini  sudah  dapat mengambil  peran  yang  sangat  penting  dalam  konteks  pengawasan tahapan  serta  penegakan  hukum.  Dua  kewenangan  ini  menjadikan kehadiran  Bawaslu  Kabupaten  Gowa  sangat  diperhitungkan  dari  segi marwah  kelembagaannya.  Semua  pihak  yang  terlibat  dalam  penyeleng- garaan Pilkada seolah sungkan dan sangat berhati-hati dalam bertindak, melakukan  atau  menjalankan  sistem  politik  di  masyarakat  sebab  mereka sangat  menghindari  untuk  berususan  dengan  Bawaslu  dalam  hal pelanggaran  Pilkada  serta  sengketa  proses  Pilkada.  Legitimasi  yang diperoleh  oleh  lembaga  Bawaslu  ini  menjadi  salah  satu  harapan  dalam tolak  ukur  perwujudan  Pemilu  yang  demokratis.  Hal  ini  dibuktikan  pada Pilkada  tahun  2020  yang  dinilai  berhasil  dibanding  tiga  kontestasi Pilkada sebelumnya di Kabupaten Gowa.
Kata Kunci : Implikasi Politik, Bawaslu, Legitimasi

## PENDAHULUAN
Regulasi  Pilkada  saat  ini  yaitu  Undang- Undang  Nomor  10  Tahun  2016  tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota memberikan kewenangan kepada Bawaslu untuk  mengeluarkan  rekomendasi  yang berkaitan  dengan  adanya  dugaan  tindakan
yang  mengakibatkan  terganggunya  tahap- an,  dalam  melakukan  pengawasan  tindak lanjut  rekomendasi,  pengenaan sanksi etik penyelenggara,  mengawasi  pelaksanaan sosialisasi  penyelenggaraan  pemilihan, dan  melaksanakan  tugas  dan  wewenang lain  yang  diberikan  oleh  peraturan  perun-
Volume 6, Nomor 2, Desember 2023 (94-108) ISSN (Print): 2087-3360 (Online): 2714-7657
dang-undangan (Sardini, 2014). Perjalanan kewenangan  Bawaslu  dalam  mengawal demokrasi  bangsa  ini  merupakan  proses hak dan kekuasaan kelembagaan. Bawaslu sebagai  salah  satu  penyelenggara  Pilkada dalam  perjalanannya  menemui  berbagai permasalahan dan tantangan dalam mewa- rnai  dinamika  eksisnya  sehingga  dibutuh- kan penguatan Bawaslu  sebagai pengawas dan pemberi keadilan Pilkada.
Ada  beberapa  tahap  yang  perlu  ketahui dalam  pendirian  hingga  penguatan  posisi Bawaslu  (Minan,  2019). Tahap  pertama, melalui  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun 1999. Tahap  kedua, melalui  Undang- Undang  Nomor  12  Tahun  2003  tentang Pemilu  dan  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2003  tentang  Pemilu  Presiden  dan Wakil  Presiden  yang  menjadi  dasar pijakan  hukum  penyelenggaraan  Pemilu 2004. Tahap  Ketiga, melalui  Undang- Undang  Nomor  10  tahun  2008  tentang Pemilu  Anggota  DPR,  DPD,  dan  DPRD. Tahap  Keempat, terjadi  perubahan  signi- fikan  dalam  kerangka  hukum  Pemilu, dimana  norma  pengaturan  tentang  penye- lenggara  Pemilu  dipisahkan  dari  Undang- Undang  Pemilu. Tahap  kelima ,  adalah Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017 tentang  Pemilihan  Umum.  Undang-Und- ang  ini  juga  memperkenalkan  pengaturan tentang  pelanggaran  administrasi  yang bersifat  terstruktur,  sistematis  dan  masif. Ada  pun  norma  pengaturan  tentang bentuk-bentuk  tindak  pidana  Pemilu  kem- bali  mengalami  kenaikan  menjadi  66 pasal.
Kelima  tahap  perkembangan  norma  peng- aturan  tentang  sistem  penegakan  hukum Di satu  sisi  perkembangan tersebut menu- njukkan  arah  penerapan  hukum  progresif, namun di sisi lain juga menunjukkan kece- nderungan 'trial  and  error' dalam  penyia- pan  kerangka  hukum  Pemilu.  Penguatan lembaga  Bawaslu  secara  politik  dan  hu- kum  tentunya  akan  berimplikasi  terhadap perkembangan  demokrasi  dimana  Pilkada sebagai  indikator  utama  dalam  seleksi kepemimpinan di tingkat lokal.
Semangat  pelaksanaan  Pilkada  sejatinya memberikan pengaruh baik pada pelaksan- aan demokrasi di tingkat lokal, yaitu mela- lui  Pilkada  secara  langsung,  diharapkan memberi  legitimasi  demokrasi  lokal  bagi keterpilihan  peserta  Pemilu  dari  masyara- kat  daerah.  Legitimasi  langsung  ini  juga menjadikan  peserta  Pilkada  terpilih  tidak mempunyai  keterkaitan  langsung  dengan legislatif  daerah,  sehingga  pertanggung- jawaban dilakukan secara langsung kepada masyarakat.
Terdapat  urgensitas  dalam  mempermasa- lahkan  legitimasi  dalam  proses  Pilkada. Legitimasi ini merupakan salah satu aspek utama  dalam  sukses  tidaknya  pagelaran Pilkada  di  daerah  sebab  legitimasi  adalah kunci  utama  diakuinya  seorang  pasangan calon  pemenang  kontestasi  Pilkada  oleh rakyat.  Khususnya  kontribusi  kinerja  pe- ngawasan  yang  berpengaruh  pada  legiti- masi  dengan  adanya  pengawasan  yang berpengaruh  pada  elektoral,  yang  menjadi sasaran  fokus  penelitian  ini,  yang  mem- batasi  ruang  lingkup  kajian  hanya  pada wilayah  Kabupaten  Gowa.  Berdasarkan
Implikasi Politik Penguatan... | 96
permasalahan tersebut, penulis mengambil rumusan masalah yaitu apa pengaruh imp- likasi  politik  penguatan  lembaga  Bawaslu terhadap kualitas demokrasi lokal di Sula- wesi  Selatan  terkhusus  legitimasi  Pilkada Kabupaten  Gowa  tahun  2020.  Tujua- n penulisan  ini  adalah  untuk  mengetahui faktor-faktor  yang  mempengaruhi  kualitas demokrasi lokal di Sulawesi Selatan deng- an  adanya  penguatan  lembaga  Bawaslu Kabupaten Gowa.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Standar Pemilu Internasional
Standar Pemilu internasional sebagai tolok ukur  demokratis  tidaknya  sebuah  Pemilu. Standar  internasional  ini  menjadi  syarat minimal bagi kerangka hukum dalam men- jamin  Pemilu  demokratis.  Dari  dokumen- dokumen  tersebut  maka  tersusun  15  (lima belas)  aspek  Pemilu  demokratis  yaitu terkait  penyusunan  kerangka  hukum,  pen- daftaran pemilih dan daftar pemilih, akses kertas  suara  bagi  partai  politik  dan kandidat,  kampanye  Pemilu  yang  demo- kratis, pembiayaan dan pengeluaran, pem- ungutan  suara,  perhitungan  dan  reka- pitulasi  suara,  pemilihan  sistem  Pemilu, penetapan  daerah  pemilihan,  hak  untuk memilih  dan  dipilih,  badan  penyelenggara Pemilu,  akses  ke  media  dan  kebebasan berekspresi,  peranan  wakil  partai  dan kandidat,  pemantauan  Pemilu,  kepatuhan terhadap hukum, dan penegakan peraturan Pemilu (Internasional İDEA, 2004). Untuk menjamin  adanya  Pemilu  yang  demo- kratis,  ke-15  (lima  belas)  aspek  tersebut harus  dicantumkan  dan  diperjelas  dalam
kerangka hukum Pemilu (yang merupakan aspek pertama).

## Sistem Demokrasi Lokal
Negara  kita  dalam  menganut  konsep demokrasi  dewasa  ini  merupakan  suatu sistem  yang  cukup  khas  dengan  adanya pengaruh  falsafah  budaya  tentang  keane- karagaman  dalam  berbangsa  dan  bertanah air  sebagai  ciri  khas  jati  diri  bangsa Indonesia  selama  ini.  Konsep  demokrasi seperti  ini  disebut  sebagai  dianggap  pen- ting dan dibutuhkan demokrasi lokal yang lahir  di  daerah  karena  dalam  demokrasi lokal  ini  tidak  lain  adalah  subsistem  dari sebuah demokrasi yang memberikan pelu- ang bagi pemerintahan daerah dalam men- gembangkan kehidupan hubungan pemeri- ntahan  daerah  dengan  rakyat  di  lingkung- annya.
Perkembangan  yang  telah  maju  justru  ter- jadi  di  tingkat  daerah,  dinamika  politik  di daerah  salah  satunya  ditandai  oleh  kesa- maan kedudukan antara eksekutif dan legi- slatif  dalam  percaturan  politik  di  daerah, problem  antara  eksekutif  dan  legislatif  di tingkat lokal nampak mengalami fluktuasi, belakangan  kini  menjadi  fenomena  yang menarik  untuk  diamati.  Subsistem  politik suatu  negara  salah  satunya  adalah  demo- krasi  lokal  yang  pengaruhnya  terdapat pada pemerintahan tingkat daerah, sebagai bagian  utuh  dari  demokrasi  di  Indonesia dalam  pelaksanaan  rekrutmen  elit  politik pada  pemerintahan  daerah,  sehingga  de- mokrasi  lokal  disebut  juga  subsistem  dari demokrasi yang memberikan peluang bagi pemerintahan daerah dalam mengembang- kan  hubungan  pemerintahan  daerah  deng-
Volume 6, Nomor 2, Desember 2023 (94-108) ISSN (Print): 2087-3360 (Online): 2714-7657
an  masyarakat  di  lingkungannya  (Fathur- ahman, 2005).
Demokrasi  di  tingkat  lokal  dapat  dilihat dari  beberapa  hal,  yaitu  melihat  inti  dari demokrasi adalah partisipasi politik. Lebih langsung demokratis daripada melalui me- kanisme  perwakilan.  Partisipasi  langsung masyarakat dalam proses pemilihan bupati pada  hakikatnya  memperkuat  legitimasi bupati. Pilkada langsung memberikan kes- empatan  kepada  masyarakat  di  daerah untuk  menentukan  siapa  calon  utamanya, yang dianggap mampu menyelesaikan per- masalahan di daerahnya. Dan dalam pemi- lihan  langsung,  rakyat  terlibat  langsung dalam  memilih  pemimpinnya.  Partisipasi langsung  rakyat  ini  sebenarnya  dapat  me- ningkatkan  demokrasi  di  tingkat  lokal. dimana  rakyat  benar-benar  memiliki  hak untuk menentukan nasib sendiri dalam hal ini  yaitu  kedaulatan  rakyat  tidak  akan  ter- distorsi (Romli, 2007).

## a. Tujuan Sistem Demokrasi Lokal
Tujuan  dari  demokrasi  lokal  adalah  untuk menunjukkan  kekhasan  masing-masing daerah,  yang  nantinya  akan  menjadi  satu kesatuan yang utuh. Demokrasi lokal telah menjadi  arena  geopolitik  bagi  para  aktor daerah  yang  ingin  menjadi  pemimpin  di masa  depan.  Mempertimbangkan  semua diskusi,  melihat  kedekatan  indikator  dan kecerdasan  dalam  menentukan  pilihan politik  untuk  diperjuangkan,  untuk  men- jadi  pemimpin  lokal  yang  diterima  secara umum oleh rakyat (Ways, 2012).
Peningkatan kualitas demokrasi lokal dap- at  dipengaruhi  oleh  sejumlah  faktor  yang
lazim  disebut  prakondisi  demokrasi  lokal. Prakondisi demokrasi lokal tersebut menc- akup hal-hal sebagai berikut Sistem rekrut- men  DPRD  yang  kompetitif,  selektif  dan akuntabel, Partai yang berfungsi, Lembaga Swadaya  Masyarakat  (LSM)  yang  solid dan  konsisten,  Keberdayaan  masyarakat madani  ( civil  society ),  kualitas  DPRD yang baik, Pemilih yang kritis dan rasional dan Kebebasan dan kontestasi pers.

## b. Bentuk pelimpahan Demokrasi Lokal
Karena  urgen  untuk  mendelegasikan  atau mengalihkan  sebagian  kekuasaan  pemer- intah  pusat,  baik  secara  politik  maupun administratif,  kepada  organisasi  atau  unit di  luar  pemerintah  pusat,  dalam  hal  ini kepada pemerintah daerah atau daerah, ada beberapa varian sampel yang juga menya- ngkut kompetensi pemerintah pusat, misal- nya:
1) Devolusi  mengacu  pada  penyerahan kekuasaan  dari  pemerintah  pusat  suatu negara yang berdaulat kepada pemerin- tah  di  tingkat  regional,  lokal  atau  neg- ara bagian. Desentralisasi dapat dilaku- kan  terutama  karena  alasan  keuangan, misalnya dengan mendelegasikan peny- usunan  anggaran  daerah  yang  sebe- lumnya  dikelola  oleh  negara.  Namun, Undang-Undang  tentang  wilayah  juga dapat  digunakan  sebagai  dasar  desen- tralisasi;
2) Desentralisasi  adalah  kegiatan  dimana berbagai persoalan dialihkan dari admi- nistrasi negara ke lembaga lain. Sumber lain  menjelaskan  bahwa  desentralisasi adalah penyerahan kekuasaan dari pem- erintah  kepada  gubernur  sebagai  wakil pemerintah  dan/atau  kepada  instansi
Implikasi Politik Penguatan... | 98
vertikal di daerah tertentu. Setelah men- dapat persetujuan dari badan-badan res- mi  negara  lainnya,  badan-badan  terse- but  wajib  mengikuti  dan  bertanggung jawab  atas  segala  petunjuk  dari  peme- rintah pusat dalam melaksanakan tugas- nya.  Desentralisasi  sebenarnya  didasar- kan pada sentralisasi (konsentrasi) dari- pada  desentralisasi.  Sistem  ini  banyak digunakan  di  Perancis.  Di  Indonesia, terutama  dilakukan  oleh  pemeriksa  pa- jak, kesehatan, pertanian, dan lain-lain;
3) Delegasi  adalah  wakil  atau  duta  besar dalam proses pengangkatan yang secara langsung  atau  sengaja  mengutusnya sebagai wakil suatu kelompok atau lem- baga.  Pendelegasian  menurut  KUHPer- data  adalah  pengalihan  debitur  kepada orang  lain,  yang  kemudian  berkewajib- an untuk membayar utang kepada debi- tur. Pendelegasian tidak mengakibatkan pembaruan  utang,  kecuali  jika  debitur membebaskan  debitur  pertama  dari  se- mua  kewajiban  utang.  Menurut  konsti- tusi,  pendelegasian  berarti  pemindahan hak,  tugas  atau  tanggung  jawab  dari instansi  pemerintah  kepada  instansi yang lebih rendah;
4) Privatisasi  adalah  pemindahan  kepemi- likan dari kepemilikan publik ke privat.
Teori  tersebut  memiliki  unsur-unsur  dasar yang umum di lembaga-lembaga pemerin- tah  daerah.  Agar  pemerintah  daerah  dapat melaksanakan otonomi secara optimal, ya- itu  sebagai  sarana  untuk  menciptakan proses  demokratisasi  dan  sebagai  sarana untuk  menciptakan  kesejahteraan  di  ting- kat lokal, secara filosofis kita harus mema- hami  unsur-unsur  dasar  yang  membentuk
pemerintahan  daerah  sebagai  sebuah  pe- merintahan  yang  sehat.  Terdapat  7  (tujuh) elemen  dasar  yang  membangun  entitas pemerintahan daerah yaitu:
1) Kelembagaan. Pengelolaan daerah tidak dapat  dilaksanakan jika tidak ditempat- kan  pada  kelembagaan  daerah.  Dalam konteks  Indonesia,  pemerintah  daerah terdiri  dari  dua  lembaga  penting,  yaitu: lembaga pemimpin politik, yaitu kepala daerah dan DPRD; dan lembaga pejabat karir yang terdiri dari perangkat daerah (dinas,  dinas,  dinas,  sekretariat,  kelura- han, kelurahan, dan lainnya).
2) Urusan  Pemerintahan.  Daerah  meneri- ma kewenangan daerah, yang mengatur dan mengurus urusan negara. Desentra- lisasi  pada  dasarnya  membagi  urusan administrasi  antara  tingkat  pemerin- tahan,  serta  apa  yang  dilakukan  pusat dan apa yang dilakukan daerah.
3) Personil.  Ketersediaan  personel  untuk memobilisasi  kelembagaan  daerah  un- tuk  menangani  masalah-masalah peme- rintah  yang  berkaitan  dengan  industri daerah. Pejabat daerah yang pada gilira- nnya  melaksanakan  kebijakan  publik strategis  yang  dikembangkan  oleh  DP- RD dan pengelola daerah untuk mengh- asilkan barang dan jasa  sebagai  produk pemerintahan daerah.
4) Keuangan  Daerah.  Pendanaan  daerah merupakan  konsekuensi  dari  adanya urusan  negara  yang  dialihkan  ke  dae- rah.  Hal  ini  sejalan  dengan  prinsip bahwa  uang  mengikuti  tindakan.  Sum- ber keuangan harus tersedia untuk  dae- rah  dan  dari  pajak  dan  retribusi  daerah dan dari dana perimbangan yang ditaw- arkan ke daerah (subsidi dan bagi hasil) .
Volume 6, Nomor 2, Desember 2023 (94-108) ISSN (Print): 2087-3360 (Online): 2714-7657
Adanya  sumber  keuangan  yang  mema- dai  memberikan  kesempatan  kepada daerah  untuk  menangani  urusan  admi- nistrasi yang diserahkan ke daerah.
5) Perwakilan  Daerah.  Orang-orang  deng- an pemerintahan daerah sendiri. Namun secara praktis tidak mungkin bagi mas- yarakat  untuk  memerintah  bersama. Oleh karena itu, anggota parlemen dipi- lih untuk  memenuhi  amanat  rakyat  dan memperoleh  legitimasi  untuk  bertindak untuk  dan  atas  nama  rakyat  setempat. Dalam  sistem  pemerintahan  Indonesia, ada  dua  jenis  badan  perwakilan  rakyat, yaitu DPRD dan pimpinan daerah. Kep- ala daerah dan DPRD dengan demikian adalah  pejabat  yang  dipilih  oleh  rakyat yang  memiliki  kewenangan  mengatur dan  membimbing  rakyat  dalam  koridor kekuasaan  di  daerah  itu.  Unsur  keter- wakilan  mencakup  berbagai  dimensi yang melintasi hak dan kewajiban mas- yarakat. Dimensi tersebut meliputi hub- ungan  antara  DPRD  dengan  pimpinan daerah; apa hubungan keduanya dengan masyarakat yang memberi mereka man- dat untuk mengekspresikan dan menya- tukan kepentingan masyarakat? Masuk- nya pluralisme lokal dalam politik regi- onal; memperkuat  masyarakat  sipil  dan isu-isu  lain  yang  terkait  dengan  proses demokratisasi di tingkat lokal.
6) Pelayanan  Publik.  Hasil  pengelolaan lokal  adalah  tersedianya  barang-barang untuk  kepentingan  masyarakat  lokal, seperti  jalan,  jembatan,  irigasi,  gedung sekolah,  pasar,  terminal,  rumah  sakit, dan  lain-lain,  sesuai  dengan  kebutuhan masyarakat.  Pemerintah  daerah  meng- hasilkan  layanan  yang  diatur  secara
publik seperti akta kelahiran, kartu ide- ntitas,  kartu  keluarga,  izin  mendirikan bangunan, dan lainnya.
7) Pengawasan.  Dalam  hal  pengawasan, kekuasaan  cenderung  disalahgunakan. Untuk  mencegahnya,  elemen  kontrol diposisikan secara strategis  untuk  men- ciptakan  pemerintahan  yang  bersih. Berbagai masalah pengendalian, seperti sinergi  lembaga  pengendalian  internal, efektivitas pengendalian eksternal, pen- gendalian sosial, pengendalian legislatif dan juga pengendalian lingkungan, me- njadi agenda penting.

## c. Penerapan Politik Lokal di Indonesia
Ketika melihat otonomi daerah atau desen- tralisasi, sebenarnya kita perlu melihat dua hal,  yaitu  desentralisasi  politik  atau  lebih dikenal  dengan  politik  lokal  dan  desent- ralisasi administratif. Desentralisasi adalah badan  daerah  yang  membuat  keputusan politik tentang hal-hal yang berkaitan den- gan  parlemen  lokal  dan  pemimpin  lokal. Dengan  kata  lain,  dalam  konsep  dese- ntralisasi,  masyarakat  lokal  memiliki  hak politik  untuk  berpartisipasi  dan  bersaing dalam  proses  politik  lokal  (legislatif  dan eksekutif)  dan  untuk  berpartisipasi  dalam proses kebijakan publik lokal.
Selain  itu,  desentralisasi  kepada  DPRD tidak  hanya  untuk  melatih  kepemimpinan politik  lokal,  tetapi  juga  sebagai  bagian dari  tanggung  jawab  politik  anggota DPRD  kepada  konstituennya.  Bagi  para pemimpin  lokal,  desentralisasi  adalah  sa- rana  untuk  melatih  kepemimpinan  politik lokal  dalam  administrasi  publik.  Bagi masyarakat lokal itu sendiri, desentralisasi
memberikan  kesempatan  politik  yang  sa- ma  kepada  semua  anggota  masyarakat lokal  ( political  equality )  untuk  meng-gun- akan hak politiknya (memilih atau dipilih) dalam  proses  politik  lokal.  Juga  terkait dengan hak politik masyarakat lokal dalam proses kebijakan publik.
Pengalihan  kepada  masyarakat  lokal,  baik itu  hak  politik,  partisipasi  dan  persaingan dalam  proses  politik,  erat  kaitannya  de- ngan  tanggung  jawab  dan  akuntabilitas kekuasaan  legislatif  dan  eksekutif  lokal. Jika hak-hak politik masyarakat lokal tidak sepenuhnya dijamin oleh Undang-Undang, maka  partisipasi  politik  masyarakat  akan rendah  dan  persaingan  lokal  akan  terbatas pada  elit-elit  tertentu.  Kondisi  demikian dapat  dimaknai  sebagai  rendahnya  tingkat akuntabilitas publik legislator kepada kon- stituennya.  Demikian  pula,  proses  kepe- gawaian  dianggap  rendah  untuk  manajer daerah.  Rendahnya  partisipasi  dan  kom- petisi  politik  lokal  juga  dipengaruhi  oleh sistem, struktur, dan budaya politik lokal.

## TINJAUAN TEORETIS

## Teori Legitimasi
Legitimasi  adalah  salah  satu  komponen yang  sangat  berpengaruh  dalam  penyel- enggaraan Pilkada. Seperti diutarakan oleh John Locke bahwa konsep legitimasi sang- at penting sebab pada akhirnya itulah yang menentukan  tindakan  benar  atau  salah yang  dilakukan  oleh  sekelompok  orang, individu  yang  berkuasa,  dan/atau  negara (Houghton, 2020). Legitimasi berpengaruh pada  proses  demokrasi.  Legitimasi  adalah keadaan dimana sistem organisasi dan sist-
em sosial bekerja secara harmonis, kedua- nya  membentuk  satu  kesatuan  yang  utuh. Ketika  ada  celah  dua  elemen  ini,  kekaca- uan mungkin terjadi (Ginting, 2016).

## Teori Kelembagaan Negara
Pada  masa  reformasi  terjadi  perubahan konstitusi  berupa  amandemen  UUD  1945 yang  secara  kuantitatif  cukup  besar  pe- ngaruhnya  sehingga  dilakukan  empat  kali amandemen  UUD  1945  yang  terakhir dilakukan  secara  besar-besaran.  yang setelah  amandemen  terakhir  sama  sekali berbeda dengan pokok-pokok pikiran yang terkandung  dalam  UUD  teks  asli  ketika UUD  1945  pertama  kali  disahkan  pada tanggal  18  Agustus  1945  (Asshiddiqie, 2019).  UUD  terkait  larangan  dan  proses hukum  mengatur  dua  hubungan  yang  sal- ing  berkaitan,  yaitu  hubungan  antara pemerintah  dengan  warga  negara  dan hubungan antara suatu instansi pemerintah dengan  instansi  pemerintah  lainnya.  Oleh karena itu, konstitusi seharusnya mengatur tiga  hal  penting,  yaitu  penetapan  batas- batas kekuasaan badan-badan negara, hub- ungan  antar  lembaga  negara,  dan  hu- bungan  kekuasaan  antara  lembaga  negara dengan warga negara.
Salah  satu  pokok  konstitusi  yang  paling penting  dan  selalu  relevan  adalah  pen- gaturan  lembaga-lembaga  negara.  Hal  ini dapat  dimaklumi,  karena  pada  akhirnya kekuasaan  negara  menjadi  tugas  dan  we- wenang lembaga negara. Tercapai atau tid- aknya tujuan negara, berpuncak pada bag- aimana  lembaga-lembaga  negara  tersebut memenuhi  tugas  dan  wewenang  konsti- tusionalnya,  dan  pilihan  penyelenggaraan
Volume 6, Nomor 2, Desember 2023 (94-108) ISSN (Print): 2087-3360 (Online): 2714-7657
pemerintahan dalam bentuk hubungan ant- ar lembaga negara. Penataan lembaga neg- ara  dan  hubungan  antar  lembaga  negara mencerminkan pilihan prinsip negara yang diterima.
UUD 1945 memiliki 11 pasal yang meng- atur  tentang  lembaga-lembaga  negara, tetapi  peraturan-peraturan  yang  mengatur lembaga-lembaga  negara  tersebut  memi- liki wilayah pengaturan yang berbeda. Ada instansi  pemerintah  yang  diatur  secara penuh,  mulai  dari  proses  pemilihan,  tugas dan  wewenangnya,  hubungan  dengan  ins- tansi  pemerintah  lainnya  hingga  pem- berhentian  pejabat.  Namun,  ada  juga  lem- baga  negara  yang  keberadaannya  umu- mnya  ditugaskan  untuk  melakukan  tugas tertentu tanpa menyebutkan nama lembaga tersebut,  seperti  Komisi  Pemilihan  Umum dan  Bank  Sentral.  Lembaga-lembaga  neg- ara  secara  terminologis  bukanlah  konsep- konsep yang didasarkan  pada suatu istilah yang  tunggal  dan  terpadu.  Dalam  kepus- takaan  Inggris,  istilah  lembaga  politik digunakan  untuk  menyebut  lembaga  neg- ara, sedangkan dalam istilah Belanda digu- nakan istilah staat organen. Pada saat yang sama,  instansi  pemerintah  Indonesia,  inst- ansi pemerintah.

## Teori Kebijakan Politik
Kebijakan  adalah  prinsip  atau  cara  berti- ndak  yang  dipilih  untuk  mengarahkan pengambilan keputusan. Dalam pengertian lain,  kebijakan  adalah  sebuah  ketetapan yang  berlaku  yang  membuatnya  maupun yang mentaatinya (yang terkena kebijakan itu).  Kebijakan  sebagai  prinsip-prinsip yang  mengatur  tindakan  yang  diarahkan
kepada  tujuan-tujuan  tertentu  (Suharto, 2014).  Dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indo- nesia,  kebijakan  adalah  1)  kepandaian; kemahiran;  kebijaksanaan;  2)  rangkaian konsep  dan  asas  yang  menjadi  garis  besar dan  dasar  rencana  dalam  pelaksanaan suatu  pekerjaan,  kepemimpinan,  dan  cara bertindak  (tentang  pemerintahan,  organi- sasi, dan sebagainya); pernyataan cita-cita, tujuan,  prinsip,  atau  maksud  sebagai  garis pedoman  untuk  manajemen  dalam  usaha mencapai sasaran.
Sementara  dalam  definisi  lain,  kebijakan merupakan  keputusan-keputusan  publik yang  diambil  oleh  negara  dan  dilaksan- akan oleh aparat birokrasi. Kebijakan mer- upakan  sebuah  proses  politik  yang  kom- pleks.  Prosesnya  meliputi  tujuan-tujuan negara  dan  cara  pengambilan  keputus- annya, orang-orang atau kelompok-kelom- pok yang dilibatkan, dan bagaimana kebij- akan  ini  dilaksanakan  oleh  aparat  biro- krasi. Sehingga kebijakan adalah suatu ku- mpulan  keputusan  yang  diambil  oleh  seo- rang  pelaku  atau  kelompok,  dalam  usaha memilih  tujuan  dan  cara  untuk  mencapai tujuan itu (Budiardjo, 2018).
Dapat  disimpulkan  dari  beberapa  penger- tian  di  atas,  bahwa  kebijakan  ialah  seper- angkat  tindakan  yang  diusulkan  oleh seseorang,  kelompok  atau  pejabat,  tindak- an  tersebut  berkaitan  dengan  pengambilan keputusan  dan  mengandung  tujuan  politik serta  dilaksanakan  oleh  aparat  birokrasi. Dalam mengartikan kebijakan politik tidak dapat  terlepas  dari  kebijakan  publik  atau public  policy .  Kebijakan  politik  yang dimaksud disini adalah bagian bidang dari
Implikasi Politik Penguatan... | 102
kajian  kebijakan  publik.  Kebijakan  publik adalah  apapun  pilihan  pemerintah  untuk melakukan  atau  tidak  melakukan  sebagai kebijakan  yang  ditetapkan  oleh  badan- badan  dan  aparat  pemerintah  (Subarsono, 2015).  Sehingga  dengan  demikian  kebija- kan  publik  dipahami  sebagai  pilihan kebijakan  yang  dibuat  oleh  pejabat  atau badan  pemerintahan  dalam  bidang  ter- tentu,  dalam  hal  ini  adalah  bidang  politik, sehingga  kebijakan  politik  yang  dimaksud disini  dapat  berupa  keputusan  Presiden, Instruksi  presiden  dan  berbagai  peraturan pemerintah.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif dengan  pendekatan  studi  kasus.  Menurut Creswell  dalam  Kusmarni  pendekatan studi  kasus  berfokus  pada  mengembang- kan  penjelasan  dan  analisis  yang  menda- lam  dari  satu  atau  lebih  kasus  melalui pengumpulan  data  yang  mendalam  serta melibatkan  berbagai  sumber  informasi (Dewanti,  Al-Hamdi,  &  Efendi,  2022). Data  primer  yang  digunakan  dalam  pene- litian ini diperoleh langsung dari lapangan atau  unit-unit  yang  terkait  dengan  mata pelajaran  yang  diangkat  dalam  penelitian. Data  sekunder  adalah  data  yang  diperoleh selama  penelitian  kepustakaan  dengan menggunakan  informasi  yang  ada  berupa bahan pustaka yang dianggap relevan den- gan pokok bahasan penelitian ini. Tahapan analisis  data  yang  digunakan  penulis  me- ngacu  pada  empat  tahapan  yaitu  pengu- mpulan  dan  pengolahan  data,  pemilihan data, analisis intervariat dan verifikasi data ,interpretasi  akhir  dan  penarikan  kesimpul
an  (Al-Hamdi,  Sakir,  Suswanta,  Atmojo, & Efendi, 2020).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Ada  beberapa  kontestasi  Pilkada  yang dinilai  pengawasannya  kurang  mampu menghadirkan  pelaksanaan  Pilkada  yang dapat  diterima  oleh  seluruh  pihak,  baik yang  memenangkan  kontestasi  maupun yang  kalah  dalam  perebutan  kekuasaan daerah  tersebut.  Salah  satu  contoh  adalah Pilkada  Kabupaten  Gowa,  Provinsi  Sula- wesi  Selatan.  Pada  Pilkada  Tahun  2005, 2010 dan 2015 yang dinilai masih terdapat beberapa kekurangan. Persoalan ini terjadi bukan  hanya  di  wilayah  Kabupaten  Gowa saja, akan tetapi  juga terdapat  di  beberapa di  daerah  lain  di  indonesia  misalnya  di daerah  pulau  jawa  yang  belum  maksimal mengawasi kontestasi Pilkada.

## Pilkada 2005
Melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003  tentang  Pemilu  dan  Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2003  tentang  Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang menjadi dasar pijakan hukum penyelenggaraan  Pe- milu  2004.  Norma  pengaturan  tentang sistem penegakkan hukum Pemilu menga- lami beberapa perubahan. Undang-Undang ini  mulai  menambah  pengaturan  tentang ancaman  pidana  bagi  pelanggaran  kampa- nye yang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999, atas pelanggaran larangan da- lam  kampanye  hanya  diancam  tindakan berupa  pembubaran  kegiatan  kampanye. Di situ juga memperbanyak ragam  bentuk sanksi  atas  pelanggaran  administrasi  dim- ana  penjatuhan  sanksinya  dilakukan  oleh
Volume 6, Nomor 2, Desember 2023 (94-108) ISSN (Print): 2087-3360 (Online): 2714-7657
KPU. Pada aspek kelembagaan, ini meng- ubah  desain  kelembagaan  pengawas  Pem- ilu  menjadi  kelembagaan  yang  dibentuk oleh KPU dengan unsur keanggotaan yang terdiri  atas  unsur  kepolisian  negara,  keja- ksaan, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, dan pers.
Pada  Pilkada  Tahun  2005  di  Kabupaten Gowa  (pada  saat  itu  pengawas  Pilkada masih berstatus ad hoc yaitu Panwas Kab- upaten  Gowa)  terhadap  hasil  perhitungan suara  yang  menunjukkan  keunggulan  pas- angan  Ichsan  Yasin  Limpo  dan  Abdul Razak dibanding tiga pasangan calon lain- nya,  dengan  raupan  sekitar  30%  dari  total jumlah  pemilih  di  Gowa.  Ratusan  pendu- kung  dari  tiga  pasangan  kandidat  yang kalah  tersebut  melakukan  aksi  di  kantor KPUD  Kabupaten  Gowa  dan  kantor  Pan- was  Kabupaten  Gowa  dimulai  sejak  hari pertama  perhitungan  sampai  pada  peneta- pan calon terpilih, dimana mereka menim- bulkan  keributan  dengan  mencoba  men- dobrak  barikade  yang  dipasang  kepolisian dan  sempat  terjadi  aksi  sedikit  memanas, walaupun  akhirnya  massa  gagal  mene- mbus  barikade  polisi  (Panwaslu  Provinsi Sulawesi Selatan, 2005).

## Pilkada 2010
Melalui  Undang-Undang  Nomor  10  tahun 2008  tentang  Pemilihan  Umum  Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwa- kilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rak- yat  Daerah  terjadi  perkembangan  norma pengaturan  tentang  sistem  penegakan hukum Pemilu. Tugas pengawasan Pemilu yang  diemban  oleh  Panitia  Pengawas  dia- tur  secara  spesifik  mencakup  pula  penga-
wasan  terhadap  kinerja  KPU.  Perluasan obyek  pengawasan  ini  merupakan  sebagai implikasi  dari  perdebatan  hukum  yang muncul  pada  Pemilu  2004  tentang  apakah Panitia  Pengawas  Pemilihan  Umum  (Pan- waslu)  berwenang  mengawasi  kinerja KPU.  Undang-Undang  ini  juga  meni- ngkatkan  sifat  kelembagaan  pengawas Pemilu di tingkat pusat menjadi permanen dalam bentuk badan dan dipilih oleh DPR, sedangkan pada tingkat di bawahnya tetap bersifat ad  hoc. Namun  demikian,  unsur keanggotaannya  diubah  dengan  menghi- langkan  unsur  dari  Kepolisian  dan  Kejak- saan.  Undang-Undang  ini  juga  memper- luas cakupan pelanggaran administrasi de- ngan menambahkan ketentuan tentang pel- anggaran  kampanye  melalui  media  peny- iaran  sekaligus  memberikan  wewen-ang kepada Komisi Penyiaran dan Dewan Pers guna melakukan penegakan hukum.
Pada  Pilkada  Tahun  2010,  kekisruhan Pilkada  Gowa  kembali  terjadi.  Pasangan calon  yang  kalah  melakukan  protes  di Mahkamah Konstitusi terhadap hasil kine- rja KPU Gowa dan pengawasan Panwaslu Kabupaten  Gowa  yang  dinilai  banyak  ter- dapat  pemilih  tanpa  Nomor  Induk  Kepe- ndudukan  (NIK),  NIK  ganda,  dan  banyak pemilih  ganda  di  DPT,  serta  pemilih  di bawah  umur.    KPU  Gowa  dinilai  tidak profesional yang mengakibatkan pasangan Ichsan-Abdul  suaranya  bertambah.  Sebe- lumnya  kejadian  ini  dilaporkan  di  Penga- dilan  Tata  Usaha  Negara  (PTUN)  Makas- sar,  akan  tetapi  gugatan  tersebut  ditolak sehingga  ratusan  massa  pendukung  man- tan calon  Bupati dan Wakil Bupati Gowa, Andi Maddusila-Jamaluddin Rustam, yang
Implikasi Politik Penguatan... | 104
kalah  mengamuk.  Mereka  merusak  papan nama dan melempari kantor PTUN Maka- ssar  dengan  telur  busuk  dan  mencabuti satu  persatu  huruf-huruf  papan  nama  dan berusaha mendobrak pintu gerbang PTUN Makassar  (Panwaslu  Provinsi  Sulawesi Selatan, 2010).

## Pilkada 2015
Dalam  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun 2011  tentang  Penyelenggara  Pemilihan Umum terjadi perubahan signifikan dalam kerangka  hukum  Pemilu,  dimana  norma pengaturan  tentang  penyelenggara  Pemilu dipisahkan  dari  Undang-Undang  Pemilu. Pada  regulasi  ini  mulai  memperkenalkan pembentukan  lembaga  baru  yakni  DKPP sebagai lembaga penegakan kode etik pen- yelenggara  Pemilu.  Sifat  kelembagaan pengawas  Pemilu  ditingkatkan  menjadi permanen  di  tingkat  provinsi.  Prosedur penegakan  hukum  terhadap  pelanggaran administrasi Pemilu diubah. Pengawas Pe- milu  melakukan  pemeriksaan  dan  meng- hasilkan  rekomendasi  untuk  ditindak- lanjuti KPU, namun KPU masih tetap mel- akukan  pemeriksaan  dan  memutus  terkait rekomendasi  dari  pengawas  Pemilu.  Un- dang-Undang  ini  juga  mulai  memper- kenalkan  kelembagaan  Majelis  Khusus Tindak  Pidana  Pemilu,  kelembagaan  Sen- tra  Gakkumdu,  serta  sengketa  Tata  Usaha Negara Pemilu sebagai jenis baru sengketa Pemilu  terkait  dengan  keputusan  yang dikeluarkan  oleh  KPU.  Sedangkan  norma pengaturan  tentang  tindak  pidana  Pemilu kembali berubah menjadi 48 pasal.
Pada  Pilkada  Tahun  2015,  juga  terjadi konflik  pasca  Pilkada  di  Gowa.  Terjadi
rangkaian bentrok  antara polisi  dan massa pasangan  Maddusila-Wahyu  Kahar  Per- mana  yang  bergabung  bersama  massa  be- berapa  pasangan  lainnya.  Massa  pasangan Maddusila-Wahyu bersama sejumlah mas- sa  pasangan  calon  lainnya  selama  bebe- rapa  hari  terakhir  setelah  penetapan  terus berunjuk  rasa  menuntut  Panwaslu  segera mendiskualifikasi pasangan Adnan Purich- ta  Ichsan-Abdul  Rauf  Karaeng  Kio,  yang dituding  curang.  Pasangan  Adnan-Kio  di- ketahui  unggul  dalam  hasil  hitung  cepat beberapa lembaga survei. Sebaliknya, pas- angan  Maddusila-Wahyu  mengklaim  ung- gul berdasarkan hasil perhitungan di inter- nal  mereka  sehingga  tidak  terima  dengan hasil  hitung  cepat  (Panwaslu  Provinsi Sulawesi Selatan, 2015).

## Pilkada 2020
Dasar pengaturan hukumnya adalah Undang-Undang  No.  7  Tahun  2017  ten- tang  Pemilihan  Umum.  Undang-Undang ini  menyatukan  norma  pengaturan  terkait Pemilu  anggota  DPR,  DPD  dan    DPRD, Pemilu  presiden  dan  wakil  presiden  serta kelembagaan  penyelenggara  Pemilu.  Pada aspek kelembagaan penegakan hukum  Pe- milu,  kelembagaan  pengawas  Pemilu diperkuat sifatnya menjadi permanen hing- ga  tingkat  Kabupaten/Kota,  Selain  itu, keahliannya menangani pelanggaran Pemi- lu  semakin  diperkuat,  dari  hanya  mem- berikan  rekomendasi  kepada  KPU  hingga saat  ini,  hingga  mengusut  dan  memutus pelanggaran  administratif.  Undang-Und- ang  tersebut  juga  memuat  ketentuan  pela- nggaran  administratif  yang  bersifat  struk- tural, sistematis, dan masif. Standar penga-
Volume 6, Nomor 2, Desember 2023 (94-108) ISSN (Print): 2087-3360 (Online): 2714-7657
turan tentang bentuk-bentuk kejahatan Pe- milu juga ditingkatkan menjadi Pasal 66.
Pada  Pilkada  Tahun  2020  di  Kabupaten Gowa  yang  dalam  tiga  kali  Pilkada  lang- sung  sebelumnya  selalu  diwarnai  dengan kontestasi antar kandidat, pada lima tahun lalu, kantor KPU juga menjadi sasaran dan kantor  DPRD  Kabupaten  Gowa.  Pada Pilkada  2020,  kabupaten  tersebut  justru rivalitas  dan  kontestasinya  tidak  ada, sebab memunculkan pasangan calon tung- gal.  Pilkada  2020  menghadirkan  calon tunggal  yaitu  Bupati  Petahana  Dr.  Adnan Purichta,  SH,  MH  yang  berhasil  diusung oleh  hampir  keseluruhan  partai  politik yang  ada  dalam  parlemen  dan  perolehan suara beliau terindikasi menjadi salah satu yang  tertinggi  dalam  sejarah  Pilkada  di Indonesia (Jurdi, 2021). Pelanggaran Pem- ilu  baik  administrasi  maupun  pidana  serta netralitas aparatur sipil negara masih diju- mpai  pada  kontestasi  ini,  akan  tetapi positifnya  adalah  pihak  masyarakat  Gowa turut aktif untuk melaporkan dugaan pela- nggaran  tersebut  ke  Bawaslu  Kabupaten Gowa. Pada Pilkada kali ini tidak terdapat sengketa  Pilkada  sebab  disamping  peserta Pilkada  hanya  satu  pasangan,  juga  mayo- ritas  partai  politik  hampir  mendukung pasangan  tunggal  tersebut.  Potensi  perse- lisihan  hasil  Pilkada  di  Mahkamah  Kons- titusi  juga  tidak  terjadi  dengan  pertimba- ngan yang sama.
Dari beberapa kejadian  di  atas, khususnya sebelum  Pilkada  2020,  untuk  terciptanya tujuan  kontestasi  Pilkada  masih  jauh  dari harapan.  Salah  satu  tujuan  diselenggara- kannya  pemilihan  kepala  daerah  adalah
untuk  membawa  perbaikan  situasi  sosial, politik dan ekonomi sesuai dengan kekha- san  daerah.  Mekanisme  Pilkada  langsung merupakan  sarana  dimana  masyarakat  lo- kal  dapat  memilih  kepala  daerah  di wilayah hukumnya. Pelaksanaan mekanis- me  Pilkada  secara  langsung  diharapkan dapat mempermudah masyarakat menyam- paikan  keinginannya  secara  langsung  di daerah.  Akan  tetapi,  berkaca  dari  Kabu- paten  Gowa,  pengawas  Pilkada  sejak  3 kali  kontestasi  terakhir  dinilai  masih belum maksimal. Hal ini disebabkan sebab pada  Tahun  2005  dan  2010,  status  kelem- bagaan  pengawas  Pemilu  di  daerah,  khus- usnya  tingkat  Kabupaten/Kota  masih bersifat ad  hoc (sementara),  artinya  lemb- aga  ini  hadir  hanya  pada  saat  ada  kon- testasi  di  Kabupaten/Kota  saja,  setelah selesai, kemudian dibubarkan. Hal ini me- nyangkut legitimasi dari pengawas Pemilu, yang  kemudian  oleh  Undang-Undang Nomor  7  Tahun  2017  tentang  Pemilihan Umum, yang sebelumnya posisi pengawas Pilkada hanya ad hoc , beralih menjadi per- manen selama kurun waktu  5 tahun untuk satu periode masa jabatan.
Dengan  peralihan  penguatan  status  ter- sebut,  segala  bentuk  kebijakan  dari  hasil pengawasan  dari  seluruh  tahapan  Pilkada dapat  membuktikan  Bawaslu  dapat  men- jamin  legitimasi  kandidat  yang  terpilih. Legitimasi  merupakan  salah  satu  kompo- nen yang amat penting dalam setiap peny- elenggaraan  Pilkada.  Seperti  diutarakan oleh  John  Locke  bahwa  konsep  legitimasi sangat  penting  sebab  pada  akhirnya  itulah yang  menentukan  tindakan  benar  atau  sa- lah  yang  dilakukan  oleh  sekelompok  ora-
Implikasi Politik Penguatan... | 106
ng, individu yang berkuasa, dan/atau nega- ra.  Kabupaten  Gowa  yang  dalam  penera- pan  demokrasi  lokalnya  juga  tidak  lepas dari  serangkaian  praktik  dinasti  politik, dimana  praktik  dinasti  politik  tidak  se- penuhnya  menggambarkan  kinerja  birok- rasi  dengan  sentimen  negatif  dari  masya- rakat  (Haliim  &  Hakim,  2020).  Hal  ini juga  menjadi  salah  satu  tantangan  dalam menerapkan sistem pengawasan dan pene- gakan hukum di Kabupaten Gowa.
Akan  tetapi  dengan  adanya  kewenangan Bawaslu,  termasuk  dalam  hal  ini  Bawaslu Kabupaten  yang  ditambahkan  melalui Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017 tentang  Pemilihan  Umum  menimbulkan efek  yang  cukup  signifikan  pada  lembaga pengawas.  Bawaslu  Kabupaten  Gowa dalam  pelaksanaan  Pilkada  Tahun  2020 dinilai paling berhasil dibanding pengawa- san  tiga  kontestasi  Pilkada  sebelumnya. Masyarakat,  pemerintah  daerah  beserta unsur  partai  politik  serta  pasangan  kandi- dat  Kepala  Daerah  sangat  memperhitung- kan kehadiran dan kinerja Bawaslu  Kabu- paten  Gowa  dalam  mengawal  pagelaran Pilkada yang tidak lagi dipandang sebelah mata  sebagai  pengawas  saja,  akan  tetapi lembaga  Bawaslu  sangat  dinantikan  keha- diran  dan  keputusan-keputusan  strategis- nya  terkait  pelaksanaan  tahapan  Pilkada yang  dilakukan  oleh  KPU  Kabupaten Gowa.  Dengan  kewenangan  penegakan hukum  yang  melekat  di  Bawaslu  mem- berikan  peran  yang  sangat  strategis  dalam memaksimalkan  bentuk  pengawasan  di setiap tahapan. Sudah seharusnyalah pesta demokrasi  lima  tahunan  untuk  memilih kepala  daerah  menjadi  kontestasi  yang
menghadirkan  demokrasi  yang  adil  dan akuntabel dalam pelaksanaannya. Diharap- kan  penguatan  lembaga  pengawas  Pemilu ini  tetap  dipertahankan  dan  tidak  lagi dilemahkan  agara  bersama  rakyat  kita mengawasi  Pemilu  dan  bersama  Bawaslu kita  tegakkan  keadilan  Pemilu,  agar  per- wujudan  Pemilu  demokratis  dalam  memi- lih kepala daerah di Kabupaten Gowa bisa maksimal.

## KESIMPULAN
Uraian  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa dengan  adanya  Undang-Undang  Nomor  7 Tahun  2017  yang  memberikan  penguatan kelembagaan  Bawaslu,  Bawaslu  Kabupa- ten  Gowa  yang  sebelumnya  hanya dipandang  sebagai  pelengkap  penyeleng- gara  pada  tahapan  kontestasi  Pilkada,  saat ini  sudah  dapat  mengambil  peran  yang sangat penting dalam konteks pengawasan tahapan  serta  penegakan  hukum.  Dua kewenangan  ini  menjadikan  kehadiran Bawaslu  Kabupaten  Gowa  sangat  diper- hitungkan  dari  segi  marwah  kelemba- gaannya. Semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan  Pilkada  seolah  sungkan dan  sangat  berhati-hati  dalam  bertindak, melakukan  atau  menjalankan  sistem  po- litik  di  masyarakat  sebab  mereka  sangat menghindari  untuk  berurusan  dengan  Ba- waslu dalam hal pelanggaran Pilkada serta sengketa  proses  Pilkada.  Legitimasi  yang diperoleh  oleh  lembaga  Bawaslu  ini menjadi  salah  satu  harapan  dalam  tolak ukur perwujudan Pemilu yang demokratis.
***
Volume 6, Nomor 2, Desember 2023 (94-108) ISSN (Print): 2087-3360 (Online): 2714-7657

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Hamdi,  R.,  Sakir,  Suswanta,  Atmojo,
M.  E.,  &  Efendi,  D.  (2020). Pene- litian  Kualitatif:  Pegangan  Maha- siswa  Ilmu  Pemerintahan. Yogya- karta: Pustaka Pelajar.
Asshiddiqie,  J.  (2019). Menuju  Negara
Hukum  yang  Demokratis. Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer.
Budiardjo,  M.  (2018). Dasar-Dasar  Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia.
Dewanti,  M.,  Al-Hamdi,  R.,  &  Efendi,  D.
(2022).  Kekalahan  Petahana  pada Pemilihan Umum 2019: Studi Kas- us  Calon  Legislatif Partai  Kebang-
kitan Bangsa. Jurnal Politik Profetik, 10(1) , 17-37.
Fathurahman, D. (2005). Demokrasi Lokal dalam Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia. Legality:  Jurnal  Ilmiah Hukum, 12(1) .
Ginting,  Y.  L.  (2016).  Mekanisme  Tata
Kelola  dan  Pengungkapan  Tang- gung  Jawab  Sosial  Perusahaan. Kinerja: Jurnal Ekonomi dan Man- ajemen, 3(1) , 73-82.
Haliim, W., & Hakim, A. I. (2020). Dinas- ti Politik: Basis Politik dan Kepua- san Publik. Jurnal Politik Profetik, 8(2) , 258-273.
Houghton,  C.  (2020). Political  Legitima- cy:  On  The  Nature  and  Character Of  Political  Legitimacy. Johannes- burg:  Faculty  of  Commerce  Law
and Management, University of the Witwatersrand.
Internasional  İDEA.  (2004). Standar- standar  Internasional  Pemilihan
Umum: Pedoman Peninjauan
Kembali Kerangka Hükum Pemilu.
Jakarta: International İDEA.
Jurdi,  S.  (2021).  Pencalonan  Kepala  Dae- rah  pada  Pemilihan  Serentak  2020 di  Sulawesi  Selatan. Jurnal  Politik Profetik, 9(1) , 23-42.
Minan,  A.  (2019). Serial  Evaluasi  Penye- lenggaraan Pemilu Serentak 2019: Perihal Penegakan Hukum. Jakarta
: Bawaslu.
Panwaslu  Provinsi  Sulawesi  Selatan.
(2005). Data Laporan Akhir Pilka- da Tahun 2005. Makassar:  Panwa- slu Provinsi Sulawesi Selatan.
Panwaslu  Provinsi  Sulawesi  Selatan.
(2010). Data Laporan Akhir Pilka- da Tahun 2010. Makassar:  Panwa- slu Provinsi Sulawesi Selatan.
Panwaslu  Provinsi  Sulawesi  Selatan.
(2015). Data Laporan Akhir Pilka- da Tahun 2015. Makassar:  Panwa- slu Provinsi Sulawesi Selatan.
Romli,  L. (2007). Potret Otonomi Daerah dan Wakil Rakyat di Tingkat Lokal. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Sardini, N. H. (2014). Kepemimpinan Pen- gawasan  Pemilu:  Sebuah  Sketsa. Depok: Rajawali Pers.
Subarsono, A. G. (2015). Analisis Kebijak- an Publik: Konsep, Teori dan Apli- kasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Suharto, E. (2014). Membangun Masyara- kat  Memberdayakan  Rakyat:  Kaj- ian  Strategis  Pembangunan  Kese- jahteraan  Sosial  dan  Pekerja, Cet.5. Bandung: Refika Aditama.
Ways,  M.  A.  (2012). Demokrasi  Lokal Opini  dan  Wacana  Dinamika  Pol- itik. Yogyakarta: Litera Buku.