1 Staf Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan Jawa Timur. E-mail: risma.anggraini85@yahoo.co.id
2 Staf Pengajar Departemen Epidemiologi Universitas Airlangga Surabaya
3 Staf Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur

## EVALUASI SISTEM SURVEILANS CAMPAK DI DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANGKALAN

## EVALUATION OF MEASLES SURVEILANCE SYSTEM IN THE HEALTH OFFICE OF BANGKALAN
Risma Dian Anggraini 1 , Chatarina Umbul W 2 , Bambang W.K 3
Info Artikel

## Abstrak
Latar  Belakang :  Campak  merupakan  salah  satu  penyakit  yang  dapat  dicegah dengan  imunisasi  (PD31),  disebabkan  oleh  virus  (Morbilivirus)  dan  berpotensi menimbulkan  Kejadian  Luar  Biasa  (KLB). Tujuan: Menggambarkan pelaksanaan  sistem  surveilans  campak,  mengidentifikasi  masalah  dan memberikan  solusi  dari  permasalahan  yang  ditemukan. Metode: Penelitian  ini termasuk  penelitian  deskriptif  jenis  evaluasi  dilakukan  di  Kabupaten  Bangkalan pada bulan Juni 2015. Responden dalam penelitian ini adalah petugas surveilans kabupaten dan puskesmas se-Kabupaten Bangkalan. Pengambilan data dilakukan dengan  wawancara  dan  observasi.  Analisis  data  dilakukan  secara  deskriptif. Hasil: Kekurangan  pelaksanaan  sistem  surveilans  banyak  ditemukan  dalam komponen  input  dan  proses  kegiatan  surveilans  terutama  di  tingkat  puskesmas. Sebagian  besar  petugas  tidak  mendapatkan  pelatihan  sehingga  tidak  mampu melakukan  analisis  dan  pengolahan.  Hal  ini  menyebabkan  atribut  surveilans seperti  kualitas,  sensitivitas,  dan  stabilitas  data  rendah. Simpulan  dan  saran: Pelaksanaan sistem surveilans campak di Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan belum memenuhi Permenkes No 1116/SK/VII/20113 dan buku Juknis Surveilans Campak  (2012).  Solusi  untuk  memperbaiki  sistem  surveilans  adalah  dengan memberikan  pelatihan  bagi  seluruh  petugas  surveilans  dan  pemenuhan  sarana dalam pelaksanaan sistem surveilans campak.

## Sejarah Artikel:
Diterima 30 Juni 2016 Disetujui 18 Juli 2016 Dipublikasikan 16 Desember 2016
Kata Kunci:
Bangkalan, campak, evaluasi, sistem
surveilans Keywords: Bangkalan,
measles,
evaluation, surveillance system

## Abstract
Background: Measles  is  a  disease  that  can  be  prevented  by  immunization (PD3I),  it  is  caused  by  a  virus  (Morbilivirus)  and  potentially  cause  outbreaks. Objectives: To  give  an  overview  of  measles  surveillance  system,  identify problems  and  provide  solutions  to  solve  the  problems. Methods: This  study included in descriptive research evaluation type (evaluation study), respondents in this study are the district surveillance officer and health centers in Bangkalan. This research was conducted in Bangkalan by June 2015. Data were collected by interview  and  observation.  The  data  were  analyzed  descriptively. Results: Deficiencies of the implementation of measles surveillance are found in the input component and surveillance activities process especially in health centers. Most of  surveillance  officer  never  got  training,  so  it  was  not  able  to  carry  out  data processing  and  analysis.  It  cause  surveillance  attributes  such  as  quality, sensitivity  and  stability  of  the  data  is  low. Conclusions  and  suggestions: Implementation of measles surveillance system in Bangkalan Health Department did  not  meet  the  PerMenKes  1116/SK/VII/20113  and  Surveillance  Guidelines books  of  measles  (2012).  solutions  to  fix  the  surveillance  system  were  provide measles surveillance training to all of surveillance officer and provide means in measles surveillance system.
Risma Dian A. | Evaluasi Sistem Surveilans Campak ….. Jurnal Wiyata, Vol. 3 No. 2 Tahun 2016

## PENDAHULUAN
Campak merupakan salah satu penyakit  yang  menjadi  perhatian  dunia  dan merupakan  komitmen  global  yang  wajib diikuti oleh semua negara Hal ini dikarenakan campak  merupakan  penyakit  yang  sangat menular  dan  sebagai  penyebab  utama kematian anak di negara berkembang termasuk  Indonesia 1,2,3 Menurut  data World
Health  Organization (WHO)  dan United Nations Children’s Fund (UNICEF)
Indonesia  termasuk  dalam  47  negara  yang memiliki  kasus  campak  terbesar,  disebutkan bahwa  setiap  20  menit  satu  anak  Indonesia meninggal akibat komplikasi campak 4 .
Berdasarkan data Departemen
Kesehatan  RI  diketahui  bahwa  pada  tahun 2014  campak  merupakan  penyakit  terbanyak no 3 yang mengalami KLB setelah keracunan makanan  dan  Difteri 5 .  Pada  tahun  yang  sama Jawa  Timur  menjadi  provinsi  dengan  jumlah kasus  campak  tertinggi  di  Indonesia,  jumlah kasus  mencapai  1.429  (IR=  0,37  per  10.000 penduduk)  dengan  total  KLB  sebanyak  47 kali  yang  tersebar  di  14  kabupaten  atau  kota di  Jawa  Timur  dengan  1  kematian 6 .  Di Kabupaten  Bangkalan  peningkatan  kasus terjadi  setiap  3-4  tahun  puncaknya  terjadi tahun  2014  dengan  jumlah  kasus  mencapai 469  dan  11  kali  KLB.  Data  tahun  2014  ini merupakan  data  kasus  campak  tertinggi sepanjang  10  tahun  terakhir  di  Kabupaten Bangkalan  sekaligus  menjadikan  Kabupaten Bangkalan  sebagai  kabupaten  dengan  jumlah kasus campak tertinggi di Jawa Timur 7 . Gambaran  Kasus  Campak  yang  ada di  Kabupaten  Bangkalan  tersebut  sejalan dengan  hasil  Analisis  Masalah  Kesehatan (AMK) yang telah penulis lakukan pada bulan Juni  2014  di  Kabupaten  Bangkalan.  Hasil AMK menunjukkan bahwa masalah
kesehatan yang menjadi prioritas di
Kabupaten  Bangkalan  adalah  peningkatan kasus  campak  di  Tahun  2014.  Berdasarkan hasil Nominal  Group  Discussion (NGT) diketahui  bahwa  masalah  terbanyak  ke  tiga yang  diungkapkan  oleh  petugas  Surveilans Epidemiologi  adalah  banyaknya  petugas puskesmas  yang  belum  memahami  dan mengaplikasikan tatalaksana surveilans campak  serta  banyaknya  laporan  surveilans yang mengalami keterlambatan 8 . Hasil analisis Dinas Kesehatan
Kabupaten  Bangkalan  menunjukkan  hanya 55%  puskesmas  yang  melaporkan  laporan campak tepat waktu dan 14% puskesmas yang melaporkan  laporan  W2  (mingguan)  tepat waktu.  Hal  ini  sangat  berpengaruh  pada kecepatan dalam mendeteksi adanya 7 . Berdasarkan  beberapa  permasalahan yang  diketahui  pada  saat  Analisis  Masalah Kesehatan  diatas  maka  diperlukan  evaluasi pelaksanaan sistem surveilans untuk pencegahan dan pengendalian suatu peristiwa yang merugikan kesehatan, serta meningkatkan  pemahaman  dari  implikasi kesehatan masyarakat terhadap suatu peristiwa/kejadian.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian deskriptif  yang  tergolong  sebagai  studi evaluasi  ( evaluation  study ).  Tipe    penelitian evaluasi  yang  akan  dilakukan  adalah  tipe tinjauan (reviews), yaitu  pelitian  yang dilakukan  untuk  mengetahui  sejauh  mana program  itu    berjalan  dan  sejauh  mana program  itu  dapat  memberikan  dampak 9,10 . Program  yang  dimaksud  adalah  pelaksanaan surveilans  campak  di  Dinas  Kesehatan Kabupaten Bangkalan.
Responden  dalam  penelitian  ini adalah  Petugas  Surveilans  Dinas  Kesehatan Kabupaten Bangkalan dan Petugas Surveilans
Risma Dian A. | Evaluasi Sistem Surveilans Campak ….. Jurnal Wiyata, Vol. 3 No. 2 Tahun 2016
Puskesmas se Kabupaten Bangkalan sebanyak 22  puskesmas.  Penelitian  ini  berlokasi  di Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Bangkalan  dan seluruh  puskesmas  se-Kabupaten  Bangkalan pada  bulan  juni  2015.  Pengambilan  data dilakukan  dengan  wawancara  dan  observasi menggunakan kuisioner dan lembar observasi dengan analisis data secara deskriptif.

## HASIL PENELITIAN Input (Man)
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa jumlah  petugas  surveilans  campak  di  Dinas Kesehatan  Kabupaten  Bangkalan  sebanyak  3 orang,  sedangkan  di  tingkat  puskesmas, masing-masing  memiliki  satu  orang  petugas surveilans  campak.  Jenis  Sumber  daya  yang dimiliki  dinas  Kesehatan  dan  puskesmas dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Ketersediaan dan kualifikasi SDM
di  Dinas  Kesehatan  Kabupaten Bangkalan SDM Dinkes % P % Pendidikan D3 Kes D4 Kes S1 Kes S1Non Kes S2 Kes 1 orang - - 1 orang 1 orang 33.3 - - 33.3 33.3 7 1 14 - - 31.8 4.5 63.6 - - Status Kepegawaian PNS THL 2 1 66.7 33.3 12 10 54.5 45.5 Masa Kerja < 1 tahun 1-5 tahun 6-10 tahun >10 tahun - - 2 1 - - 66.7 33.3 2 12 7 1 9.1 54.5 31.8 4.5 Pelatihan Ya Tidak 1 2 33.3 66.7 2 20 9.9 90.1 Keterangan:  P:  Puskesmas,  Dinkes:  Dinas Kesehatan, Kes: Kesehatan Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas surveilans, diketahui bahwa Pendanaan  di  tingkat  kabupaten  berasal  dari
dana WHO melalui Dinas Kesehatan Provinsi untuk  kegiatan  CBMS  dan  APBD  untuk pembiayaan  KLB.  Sedangkan  di  tingkat puskesmas  pendanaan  terbanyak  berasal  dari WHO  untuk  kegiatan  CBMS  yaitu  kegiatan pengambilan  dan  pengiriman  spesimen.  Jenis pendanaan di tingkat kabupaten dan puskesmas dapat dilihat pada Tabel 2 Material Berdasarkan hasil
observasi, diketahui bahwa di tingkat Kabupaten, semua formulir pelaporan tersedia, namun di tingkat puskesmas  sebesar  95,5%  puskesmas  tidak mengetahui  format  pelaporan  C2  yang digunakan ketika terjadi KLB.

## Tabel 2. Ketersediaan pendanaan di Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan
Pendanaan Dinkes % P % Perolehan dana Ya Tidak Ya 100  12 10 55,5 45,5 Sumber Dana APBD WHO/ Funding BOK Ya Ya 12 4 75 25
Keterangan:  P:  Puskesmas,  Dinkes:  Dinas

## Kesehatan

## Metode
Metode  pengumpulan  data  di  Dinas Kesehatan  Kabupaten  Bangkalan  dilakukan secara  aktif  dan  pasif.  Surveilans  aktif dilakukan  dengan  melakukan  kunjungan  ke rumah sakit untuk menemukan kasus campak yang  dilakukan  selama  4  kali  dalam  satu bulan.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa petugas  surveilans  kabupaten  mengetahui adanya  buku  juknis  dan  peraturan  mengenai pelaksanaan  surveilans,  sedangkan  di  tingkat puskesmas  hanya  sebesar  54.5%  yang memililiki buku Juknis Surveilans Campak.

## Proses

## Pengumpulan Data
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa sumber data di tingkat kabupaten berasal dari
Risma Dian A. | Evaluasi Sistem Surveilans Campak ….. Jurnal Wiyata, Vol. 3 No. 2 Tahun 2016
puskesmas  se-Kabupaten  Bangkalan,  RSUD dan  BBLK    Surabaya.  Sedangkan  di  tingkat puskesmas sumber laporan berasal dari Bidan desa/pustu/polindes,  KIA,  rawat  inap,  BP, Rumah sakit, BPS dan puskesmas lain.
Jumlah petugas pengumpul laporan di
tingkat kabupaten maupun puskesmas sebanyak satu orang  dengan deadline pelaporan  yang  ditetapkan  dinas  kesehatan yaitu laporan mingguan setiap hari sabtu, dan laporan bulanan seblum tanggal 10. Sedangkan  di  tingkat  puskesmas  pelaporan ditutup  setiap  tanggal  5,  dan    laporan  KLB dilakukan  sesegera  mungkin.  Semua  jenis laporan  tersebut  dikirim  ke  Dinas  Kesehatan Provinsi sebelum tanggal 15 tiap bulannya.

## Editing Data
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa proses editing yang  dilakukan  petugas surveilans dinas kesehatan berupa pengecekan kelengkapan laporan dan pengisian data. Jenis data  atau  informasi  yang  sering  tidak  diisi oleh  petugas  puskesmas  adalah status imunisasi  kasus,  tanggal  demam,  tanggal munculnya  rash,  pemberian  vitamin  A,  dan kondisi akhir kasus. Hasil penelitian ditingkat puskesmas  menemukan  63.6%  puskesmas tidak pernah melakukan proses editing .
Kompilasi Data
Proses kompilasi di tingkat kabupaten dilakukan  dengan  mengentry  data  kasus ”by name” ke  masing-masing  puskesmas  yang dilakukan  setiap  bulan,  selain  itu  dengan memilah kasus luar wilayah dan mengembalikannya  sesuai  wilayah  asal. Ditingkat puskesmas, sebesar 86.4%
puskesmas tidak melakukan kompilasi data.

## Analisis Data
Hasil  observasi  menunjukkan  bahwa petugas  surveilans  kabupaten  melakukan analisis  data  menggunakan  program  excel dalam  bentuk  peta,  tabel  dan  grafik  yang
dibuat  berdasarkan  tempat,  orang  dan  waktu, perhitungan  CFR,  populasi  rentan,  efikasi vaksin,  dan  hubungan  antara  cakupan imunisasi  campak  dengan  kasus  campak. Proses  analisis  ini  dilakukan  secara  rutin setiap  bulan.  Di  tingkat  puskesmas,  sebesar 54,4%  puskesmas  tidak  bisa  melakukan analisis  data  dengan  alasan  tidak  tahu  cara untuk  melakukan  analisis  data  (52,9%)  dan tidak  mengetahui  adanya  kasus  campak  di wilayahnya  (35,3%).  Jenis  analisis  yang dilakukan  oleh  45,5%  puskesmas  adalah analisis  berdasarkan  tempat  (56,3%)  dan waktu (43,8%) yang dilakukan setiap bulan.

## Interpretasi Data
Interpretasi  data  di  Dinas  Kesehatan
Kabupaten Bangkalan menghasilkan informasi  berupa  gambaran  situasi  kasus campak  dan  prediksi  adanya  KLB  campak yang  mungkin  terjadi  setiap  bulan.  Ditingkat puskesmas, sebesar 45,5% puskesmas melakukan  interpretasi  data  berupa  sebaran kasus  campak  dan  frekuensi  kasus  sebagai upaya  deteksi  dini  KLB  campak  yang dilakukan setiap bulan.

## Output Informasi
Informasi  surveilans  campak  yang diperoleh  antara  lain  jumlah  kasus  campak sebanyak  469  yang  tersebar  di  seluruh Kabupaten  Bangkalan.  Sebesar  34,5%  kasus bersumber  dari  kegiatan    CBMS.    Jumlah KLB  campak  sebanyak  11  kejadian  dan mampu  ditangani  <  24  jam.  Berdasarkan ketepatan absensi laporan diketahui kelengkapan  laporan  puskesmas  >90%  untuk semua  jenis laporan  dengan  ketepatan  <80%. Berdasarkan  Hasil  LAB,    diketahui  dari  224 spesimen  yang  dikirimkan  ke  Balai  Besar Labolatorium  Kesehatan  (BBLK)  Surabaya hanya  diketahui  86  positive  campak,  15 negatif campak dan 2 equivocal.
Risma Dian A. | Evaluasi Sistem Surveilans Campak ….. Jurnal Wiyata, Vol. 3 No. 2 Tahun 2016
Di  tingkat  puskesmas,  sebesar  86,4% diketahui  tidak  memiliki  kesamaan  data jumlah  kasus  antara  Dinas  Kesehatan  dan puskesmas. Sehingga informasi yang diperoleh  dari  kegiatan  surveilans  campak  di Kabupaten  tidak  sesuai  dengan  data  di puskesmas.

## Diseminasi Informasi
Bentuk  diseminasi  informasi  yang dilakukan  di  tingkat  kabupaten  dengan  cara pelaporan  ke  kepala  dinas  kesehatan  melalui rapat  dan  pertemuan  evaluasi  kinerja  petugas surveilans puskesmas, selain itu dalam bentuk umpan  balik  secara  tertulis  kepada  semua puskesmas  mengenai  absensi  ketepatan  dan kelengkapan laporan setiap 6 bulan sekali.
Di  tingkat  puskesmas,  sebesar  90,9% puskesmas  melakukan  pelaporan  kepada kepala  puskesmas,  namun  jenis  laporan terbanyak  (48,8%)  dilakukan  saat  meminta tandatangan  baik  ketika  ada  kasus  maupun tidak.  Semua  puskesmas  tidak  pernah menyampaikan  hasil  umpan  balik  kepada petugas  kesehatan  di  desa  secara  tertulis  dan hanya melalui lisan.
Berdasarkan  cara  penyimpanan  data, semua  data  dan  informasi  surveilans  campak yang diperoleh di tingkat kabupaten disimpan dalam  file  komputer  kantor  dan  berupa dokumen  yang  dipilah  berdasarkan  tahun. Penyebarluasan  informasi  dilakukan  melalui pertemuan  lintas  program  dan  lintas  sektor serta  melalui  siaran  radio.  Di  tingkat puskesmas,  data  juga  disajikan  dalam  bentuk peta  dan  grafik  yang  disimpan  dalam  file komputer dan flashdisk.

## PEMBAHASAN Input (man)
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa petugas  surveilans  dinas  kesehatan  memiliki tugas  pokok  dan  fungsi  yang  berbeda-beda. Dari  ketiga  petugas  tersebut  dua  orang
bertugas untuk melakukan pelacakan, Analisis dan interpretasi data, sedangkan satu orang  lainnya  bertugas  dalam  pengumpulan dan pengolahan data rutin surveilans campak. Jumlah  dan  kualifikasi  petugas  surveilans  di
Dinas  Kesehatan  Kabupaten Bangkalan belum memenuhi Kepmenkes No 1116/SK/VIII/2003  tentang penyelenggaraan sistem  surveilans  epidemiologi  kesehatan. Dalam  Keputusan  menteri  kesehatan  tersebut disebutkan  bahwa  penyelenggaraan  sistem surveilans  di  tingkat  kabupaten  dibutuhkan  1 tenaga  epidemiologi  ahli  (S2),  2  tenaga epidemiologi  ahli  (S1)  atau  terampil  dan  1 orang dokter umum 11 .
Jumlah  dan  kualifikasi  petugas  di tingkat  puskesmas  yang  ada  juga  belum memenuhi  Keputusan  Menteri  Kesehatan  No 1116/SK/VII/2003 8 .  Hal  ini  dikarenakan dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa di tingkat puskesmas dalam melakukan kegiatan surveilans  dibutuhkan  minimal  1  orang petugas  surveilans  ahli,  sedangkan  hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  sebagian besar  petugas  belum  mendapatkan  pelatihan surveilans campak. Pelatihan sangat dibutuhkan  dengan  tujuan  agar  petugas terampil dalam menjalankan kegiatan surveilans 12 .
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa baik  petugas  surveilans  campak  di  tingkat kabupaten  maupun  puskesmas,  semuanya (100%)  merangkap  pekerjaan  lain  selain sebagai petugas surveilans. Hal ini menyulitkan bagi petugas dalam melaksanakan  kegiatan  surveilans  terutama dalam  pembagian  waktu  kerja.  Apabila kapasistas tenaga surveilans melampaui batas maka  surveilans  akan  menemui  kendala.  Hal ini  terjadi  ketika  seorang  petugas  surveilans memiliki doublejob sebagai pemberi pelayanan  kesehatan  lainnya 13 .  Berdasarkan atribut surveilans,  kualifikasi SDM yang ada
Risma Dian A. | Evaluasi Sistem Surveilans Campak ….. Jurnal Wiyata, Vol. 3 No. 2 Tahun 2016
di tingkat kabupaten maupun belum dikatakan sederhana untuk melakukan kegiatan surveilans  campak,  terutama  akibat  tidak adanya  pelatihan  bagi  petugas  dan  beban kerja  tambahan  selain  sebagai  petugas surveilans campak.

## Money
Sumber pendanaan yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan dapat dilihat pada  tabel  2.  Berdasarkan  hasil  wawancara menggunakan  atribut  surveilans  diketahui bahwa  pendanaan  surveilans  campak  di tingkat  kabupaten  belum  bersifat  sederhana. Hal  ini  dikarenakan  dana  yang  ada  tidak diterima  oleh  dinas  kesehatan  dalam  satu tahun  penuh  (Agustus  sampai  Oktober  2014) sehingga  tidak  cukup  untuk  melakukan kegiatan  operasional  surveilans  campak. Sedangkan  Untuk  pendanaan  KLB  campak yang  bersumber  dari  APBD  menurut  petugas surveilans cukup memadai.
Pendanaan di tingkat puskesmas sama dengan  pendaan  di  tingkat  kabupaten  belum dapat  dikatakan  sederhana  secara  atribut surveilans, dikarenakan 58,3% petugas merasa  dana  yang  ada  tidak  cukup  untuk operasional  kegiatan  terlebih  lagi  hanya  25% puskesmas yang mendapatkan pendanaan dari Bantuan Operasional Kesehatan (BOK). Akan tetapi, dalam pelaksanaannya petugas mampu menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut (fleksibel),  artinya  CBMS  tetap  berjalan  baik di  tingkat  kabupaten  maupun  puskesmas dengan segala keterbatasan.
Kegiatan surveilans campak merupakan  salah  satu  kegiatan  operasional puskesmas  yang  semestinya  mendapatkan dana  khusus  dari  BOK.  Hal  ini  diakrenakan dalam rincian kegiatan dana BOK, disebutkan bahwa  penemuan  dan  tatalaksana  kasus penyebab  utama  kematian  balita  (Pnemoni, diare,  campak  dan  malaria)  merupakan
kegiatan berdaya ungkit tinggi dalam pencapaian  MDGs,  oleh  karena  itu  kegiatan ini masuk dalam pendanaan BOK 14 .
Material
Sebagian besar sarana kegiatan surveilans  sudah  terpenuhi,  namun  di  tingkat puskesmas keberadaan sarana seperti komputer,  telpon  dan  printer  digunakan secara  bergantian  dengan  program  lain.  Hal ini menyebabkan sebagian petugas melakukan pengolahan  dan  analisis  data  secara  manual. Penggunaan  teknologi  computer  based  dapat memepercepat  proses  pelaporan  daripada menggunakan paper based 15 .
Berdasarkan  jenis  laporan,  diketahui bahwa semua jenis pelaporan yang digunakan oleh  petugas  surveilans  campak  di  tingkat kabupaten  sudah  sesuai dengan  apa  yang  ada dalam  Buku  Petunjuk  Teknis  Surveilans Campak 4 .  Sedangkan  di  tingkat  puskesmas, format  pelaporan  yang  digunakan  tidak lengkap  seperti  yang  dipersyaratkan.  Hal  ini dikarenakan puskesmas tidak pernah mengetahui dan mengirimkan form C2 ketika terjadi KLB.

## Metode
Metode  pengumpulan  data  oleh petugas  surveilans  kabupaten  dilakukan secara  aktif  dan  passif.  Metode  yang digunakan dalam pengumpulan data ini sesuai dengan  buku  petunjuk  teknis  surveilans campak 4 .  Untuk  menemukan  secara  aktif kasus  campak,  maka  petugas  surveilans kabupaten  harus  mengunjungi  rumah  sakit  di wilayah  kerjanya  setiap  4  kali  dalam  satu minggu. Setiap kasus campak yang dilaporkan dari rumah sakit segera diinformasilan  ke  puskesmas  lokasi  kasus untuk pencarian kasus tambahan.
Metode  pengumpulan  data  di  tingkat puskesmas  hanya  dilakukan  secara  passif, yaitu  menunggu  laporan  dari  desa.  Dalam
Risma Dian A. | Evaluasi Sistem Surveilans Campak ….. Jurnal Wiyata, Vol. 3 No. 2 Tahun 2016
Buku  Petunjuk  Teknis  Surveilans  Campak disebutkan bahwa dalam pengumpulan laporan dilakukan secara aktif terutama untuk kasus  yang  ditemukan  oleh  dokter  praktek, perawat  dan  pelayanan  kesehatan  swasta. Setiap  kasus  yang  datang  ke  pelayanan kesehatan ditindaklanjuti oleh petugas puskesmas  dengan  melakukan  pencarian informasi  kasus  tambahan  disekitar  tempat tinggal  penderiita.  Jika  ditemukan  kasus tambahan dicatat dalam form C1 4 . Kelebihan  pengumpulan  data  secara pasif  adalah  lebih  murah  dan  mudah  untuk dilakukan, namun  memiliki kekurangan  yaitu kurang sensitif dalam mendeteksi kecenderungan penyakit. Sedangkan
pengumpulan  data  secara  aktif  memiliki keuntungan  lebih  akurat  daripada  surveilans pasif,  namun  lebih  mahal  dan  sulit  untuk dilakukan  daripada  pengumpulan  data  secara pasif 15,16 . Proses
Pengumpulan Data Proses  pengumpulan  data  baik  di tingkat kabupaten maupun puskesmas dilakukan  oleh  satu  orang  petugas.  Untuk pelaporan rutin surveilans campak, data yang dikumpulkan  Dinas  Kesehatan  Kabupaten Bangkalan  berasal  dari  seluruh  puskesmas. Hal  ini  sudah  sesuai  dengan  Buku  Petunjuk Teknis  Surveilans  Campak 4 .  Dalam  buku petunjuk  teknis  tersebut  dijelaskan  bahwa setiap  kasus  campak  yang  ditemukan  harus dicatat  dalam  form  C1  dan  dilaporkan  ke Dinas  Kesehatan  Kabupaten  dan  setiap minggu  mengirimkan  laporan  W2/EWARS yang  berupa  SMS  dan  laporan  tertulis  setiap bulan sebagai alat SKD KLB campak 17 . Untuk pelaporan KLB campak, belum  sesuai  dengan  Buku  Juknis.  Ketika terjadi  KLB  puskesmas  hanya  menyerahkan form  C1  tanpa  melaporkan  form  C2  bahkan hampir  semua  petugas  puskesmas  tidak
mengenal  atau  mengetahui  form  C2  maupun C3.  Dalam  buku  petunjuk  surveilans  campak dijelaskan  bahwa  jika  terjadi  KLB  campak puskesmas  harus  menyerahkan  laporan  C1 dan C2 sesegera mungkin 1 .
Proses  pengumpulan  data  dari  rumah sakit  belum  sesuai  dengan  Buku  Juknis surveilans  campak 4 .  Rumah  sakit  hanya melaporkan  kasus  campak  melalui  SMS  atau telepon tanpa membuat form C1. Setiap kasus campak  yang  ditemukan  di  RS  harus  dicatat dalam  Form  C1  yang  kemudian  diambil  oleh petugas  surveilans  kabupaten  setiap  minggu pada saat  melaksanakan  SARS 4 .  Informasi  di atas menunjukkan bahwa dalam pengumpulan data  memiliki  akseptabilitas  yang  rendah, namun  cukup  sederhana  karena  petugas merasa  mampu  atau  mudah  dalam  mengisi dan memahami semua format yang tersedia 18 . Jenis  pelaporan  di  tingkat  puskesmas yang  diterima  dari  desa  belum  sesuai  dengan buku  Juknis  Surveilans  Campak 4 .  Untuk pelaporan  EWARS  puskesmas  menerima laporan  dalam  bentuk  SMS  tanpa  dilengkapi dengan  bukti  laporan  tertulis.  Berdasarkan buku  pedoman  SKD  EWARS,  pelaksanaan EWARS  sumber  data  (Bidan,  pustu/polindes dan lain-lain) wajib mengisi format mingguan berdasarkan  SMS  yang  telah  dikirim  atau petugas surveilans puskesmas yang melakukan  pengisian  buku  register  dengan membuat  transkrib  SMS  yang  diterima  dari sumber data dan menyalinnya kedalam format mingguan 17 .
Secara umum dalam proses
pengumpulan  data  belum  bisa  dikatakan sederhana  karena  petugas  surveilans  campak di  tingkat  Kabupaten  maupun  puskesmas masih  merasakan  beberapa  kesulitan  dalam proses pengumpulan data. Hal ini disebabkan oleh banyak hal, diantaranya kelengkapan dan ketepatan  laporan  yang  rendah,  bahkan  di tingkat  kabupaten  kesulitan  yang  dialami
Risma Dian A. | Evaluasi Sistem Surveilans Campak ….. Jurnal Wiyata, Vol. 3 No. 2 Tahun 2016
termasuk seringnya pergantian petugas surveilans  puskesmas  dan  adanya  beberapa petugas yang tidak tanggap dalam melakukan kegiatan surveilans campak.
Proses pengumpulan data juga dinilai memiliki  akseptabilitas  yang  rendah,  artinya pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  pelaksanaan surveilans  campak  kurang  berpartisipasi  dan bertanggung  jawab  penuh  terlibat  dalam kegiatan  surveilans  campak.  Berdasarkan fleksibilitas pengumpulan data CBMS menurut  petugas  bersifat  fleksibel.  Hal  ini dikarenakan  perubahan  biaya,  waktu  dan tenaga  yang  dibutuhkan  untuk  kegiatan pengumpulan data CBMS masih bisa diatasi.

## Editing Data
Editing  data  adalah  kegiatan  yang bertujuan  memeriksa  atau  meneliti  kembali mengenai  kelengkapan  dari  form  atau kuesioner  sehingga  data  sudah  cukup  baik untuk  dilakukan  proses  lebih  lanjut  dalam manajemen  data.  proses  editing  data  yang dapat  dilakukan  antara  lain:  kelengkapan identitas,  kelengkapan  isian,  keterbacaan tulisan,  kebenaran  data,  kosistensi  jawaban antar variabel dan kesamaan alat ukur 19 .
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa petugas surveilans kabupaten telah melakukan editing  data  dengan  melakukan  pengecekan kelengkapan laporan dan kelengkapan informasi  pada  setiap  laporan  yang  dikirim. Apabila  ditemukan  variabel  kosong,  maka petugas  akan  menelpon  sumber  data  untuk melengkapinya.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa petugas  surveilans  puskesmas  tidak  pernah melakukan  editing  data.  Petugas  menulis  apa adanya data yang diperoleh tanpa mementingkan  kebenaran  dan  kelengkapan data  yg  diisi.  Berdasarkan  informasi  yang dijabar diatas, dapat dikatakan bahwa kualitas
data di tingkat kabupaten maupun puskesmas masih rendah.

## Kompilasi Data
Proses  pengelompokan  data  dapat dilakukan  secara  manual  atau  menggunakan komputer  disesuaikan  dengan  tujuan  dari sistem  surveilans  dan  karakteristik  atau  ciri khusus  dari  penyakit  yang  diamati 20,21 .  Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses kompilasi  data  yang  dilakukan  oleh  petugas surveilans  kabupaten  dengan  meng entry ( by name )  data  kasus  menggunakan  aplikasi rekapitulasi  data  dalam  bentuk  excel  pada komputer  yang  telah  tersedia  dan  memilah kasus  luar  wilayah  dengan  mengembalikan data  kasus  sesuai  dengan  alamat  pasien. Penmasukan  data  dilakukan  setiap  laporan dari  puskesmas  masuk  ke  bagian  surveilans campak.  Namun,  berbeda  dengan  petugas surveilans  puskesmas  yang  sebagian  besar tidak pernah melakukan kompilasi data dalam bentuk apapun.

## Analisis Data
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa semua  analisis  data  yang  dibuat  petugas surveilans kabupaten sudah memenuhi kebutuhan informasi dalam mendeteksi adanya kasus atau KLB campak (berdasarkan tempat,  orang,  waktu).  Namun,  sebagian besar  petugas  surveilans  puskesmas  tidak mampu membuat analisis data kasus campak.
Berdasarkan  buku  petunjuk  teknis surveilans campak 1 , dijelaskan bahwa analisis data  berdasarkan  tempat  berfungsi  untuk mengetahui  adanya  pengelompokan  kasus ( clustering) sehingga  dapat  membantu  dalam perencanaan  pelaksanaan  imunisasi,  serta untuk  menentukan  daerah  yang  menjadi prioritas  dengan  membandingkan  besarnya masalah  antara  daerah  yang  satu  dengan daerah yang lain. Analisis berdasarkan tempat dapat  dilakukan  dengan Mapping untuk
Risma Dian A. | Evaluasi Sistem Surveilans Campak ….. Jurnal Wiyata, Vol. 3 No. 2 Tahun 2016
memberikan gambaran suatu penyakit berdasarkan wilayah administratif tertentu 6. . Analisis  kasus  berdasarkan  orang bermanfaat  untuk  mengetahui  kecenderungan kasus  dari  tahun  ke  tahun  berdasarkan kelompok  umur  dan  mengetahui  adanya pergeseran  umur  pada  kasus  campak.  Hal serupa juga dapat digunakan untuk menggambarkan  distribusi  kasus  campak berdasarkan status imunisasi. Analisis berdasarkan waktu bermanfaat untuk
mengetahui  waktu  kejadian,  kecenderungan, puncak/peningkatan kasus, pola musiman dan periode tahunan 1 .
Analisis  data  secara  terus  menerus dan sistematis dapat menghasilkan  informasi epidemiologi  yang  sangat  dibutuhkan  dalam surveilans  epidemiologi.  Hasil  analisis  yang pada akhirnya menghasilkan informasi epidemiologi  perlu  untuk  diseminasikan kepada  pihak  pihak  yang  bertanggung  jawab dalam  pencegahan  penyakit  dan  masalah kesehatan lainnya 22 .
Menurut  atribut  surveilans,  proses analisis  yang  dilakukan  petugas  surveilans kabupaten  bersifat  sederhana  dan  mudah dilakukan. Hal ini dikarenakan petugas sudah pernah  mendapatkan  pelatihan  surveilans campak. Namun, ditingkat puskesmas sebagian  besar  puskesmas  merasa  kesulitan dalam  melakukan  analisis  data  karena  belum mendapatkan  pelatihan.  Hal ini  menunjukkan bahwa  analisis  data  di  puskesmas  tidak sederhana.

## Interpretasi Data
Interpretasi  data    hasus  dilakukan agar hasil analisis dapat memberikan arti dan informasi    epidemiologi  serta  memberikan kejelasan  tentang  situasi  yang  ada  dalam masyarakat.  Berdasarkan  hasil  interpretasi maka dapat dibuat saran yang dapat dilakukan oleh  pemegang  kebijakan  dan  pihak  pihak yang mempunyai kepentingan 15 .
Hasil penelitian menunjukkan petugas surveilans campak di tingkat kabupaten sudah mampu melakukan interpretasi data, namun dilihat dari ketepatan laporan EWARS sebagai deteksi dini terhadap  KLB  yang  hanya  mencapai  14% menunjukkan bahwa sensitifitas sistem dalam mendeteksi  KLB  campak  masih  rendah  dan ketepatan  ( time  less )  waktu  pelaporan  juga masih rendah. Secara umum menurut petugas, proses  interpretasi  bersifat  sederhana  dan mudah  dilakukan  karena  sudah  mendapatkan pelatihan surveilans campak. Berbeda dengan petugas  surveilans  campak  di  kabupaten, sebagian  besar  petugas  puskesmas  merasa kesulitan  dalam  melakukan  interpretasi  data karena  tidak  pernah  mendapatkan  pelatihan mengenai surveilans campak. Hal ini menunjukkan  ketidaksederhanaan  interpretasi data di tingkat puskesmas.
Penyajian  data  hasil  analisis  baik  di tingkat  kabupaten  maupun  di  puskesmas dibuat  dalam  bentuk  tabel,  grafik  dan  peta. Hasil  analisis  dan  interpretasi  data  di  tingkat kabupaten  dipajang  di  ruangan  surveilans epidemiologi  dan  dibukukan  dalam  bentuk buku  tahunan.  Namun,  di  tingkat  puskesmas sebagian  besar  hanya  disimpan  dalam  file komputer dan dokumen.
Penyajian  data  dapat dilakukan  dengan berbagai  bentuk.  Secara  garis  besar  dapat dikelompokkan  menjadi  tiga  yaitu,  bentuk narasi (data kualitatif), tabel (data yang sudah diklasifikasi  dan  ditabulasi)  dan  grafik  (data secara visual agar data yang ingin disampaikan bisa dibandingkan secara kuantitatif).  Selain  itu  juga  dapat  dilakukan dengan mapping. Mapping dapat memberikan gambaran suatu penyakit
berdasarkan wilayah administratif tertentu 10 .
Risma Dian A. | Evaluasi Sistem Surveilans Campak ….. Jurnal Wiyata, Vol. 3 No. 2 Tahun 2016
Output Informasi Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa dari serangkaian kegiatan surveilans epidemiologi  yang  dilakukan  oleh  petugas surveilans kabupaten, informasi yang dihasilkan bersifat informatif, namun informasi  mengenai  hasil  uji  labolatorium yang  tidak  diketahui  secara  lengkap.  Hal  ini dikarenakan  ketidaklengkapan  data  yang diterima dari BBLK Surabaya.
Berdasarkan ketepatan waktu, menunjukkan  bahwa  sistem  surveilans  yang dijalankan  memiliki  sensitifitas  yang  rendah dan  memiliki  akseptabilitas  yang  rendah, artinya  partisipasi  dan  tanggung  jawab sumber  data  untuk  terlibat  dalam  surveilans campak  sangat  rendah.  Hal  ini  dikarenakan keterlambatan  dan  ketidaklengkapan  data yang  diterima  dari  sumber  data.  Ketepatan waktu  pelaporan  akan  sangat  berguna  untuk mendeteksi kasus dan memantau kecenderungan KLB sehingga dapat dilakukan penaggulangan dengan segera 23 .
Hal berbeda ditunjukkan dari informasi  epidemiologi  yang  dihasilkan  dari kegiatan  surveilans  campak  di  puskesmas. Informasi epidemiologi yang dihasilkan tidak lengkap.  Hal  ini  dikarenakan  keterbatasan kemampuan petugas  untuk mendapatkan data atau  informasi  dan  kemampuan  petugas dalam  menganalisis  dan  menginterpretasikan data.  Persentase  kelengkapan  dan  ketepatan laporan  dari  desa  belum  dapat  diketahui karena  petugas  puskesmas  tidak  pernah melakukan  absensi  terhadap  laporan  yang dikirimkan oleh desa.
Peralatan untuk menyimpan dokumen di tingkat kabupaten bersifat mudah diperoleh dan  dioperasikan  ketika  dibutuhkan  dan  data tersebut  terkelola/tersimpan  tanpa  kecacatan. Informasi tersebut menunjukkan bahwa dalam
pengarsipan  data  memiliki  reliabilitas  tinggi. Selain  itu,  penyajian  informasi  dilakukan dalam bentuk buku tahunan, dipublikasikan di ruangan surveilans epidemiologi serta disebarluaskan pada saat pertemuan koordinasi  lintas  program  dan  lintas  sektor juga  melalui  radio  sehingga  memudahkan petugas  untuk  memperoleh  data  tahun-tahun sebelumnya yang  dibutuhkan.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  sistem  surveilans  yang diterapkan  kabupaten  memiliki  availabilitas yang  tinggi.    Hal  berbeda  ditemukan  pada puskesmas menunjukkan bahwa dalam penyimpanan  data  memiliki  reliabilitas  dan Availibilitas  yang  rendah  ditunjukkan  oleh petugas surveilans puskesmas yang mengalami  kesulitan  dalam  menyimpan  data dan informasi surveilans campak dikarenakan keterbatasan sarana yang disediakan.

## Diseminasi Informasi
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa diseminasi  informasi  dilakukan  oleh  petugas surveilans  campak  kabupaten  tidak  sesuai dengan  buku  petunjuk  teknis  surveilans campak 4 .  Hal  ini  dikarenakan  diseminasi informasi hanya dilakukan kepada puskesmas saja.
Umpan  balik  tidak  hanya  dilakukan pada  puskesmas  tapi  juga  ditujukan  pada rumah sakit dengan frekuensi yang dilakukan setiap  bulan  berupa  absensi  ketepatan  dan kelengkapan  laporan  C1  dan  EWARS,  rekap data  campak  per  puskesmas  berdasarkan sumber  laporan  RS  dan  puskesmas,  rekap PD3I  sesuai  permasalahan  setempat,  analisis sederhana  mengenai  situasi  kasus  campak yang meliputi: area map yang menggambarkan  cakupan  imunisasi  dan  spot map  yang  menggambarkan  distribusi  kasus campak  menurut  puskesmas,  trand  kasus campak  per  bulan,  ucapan  terimakasih  dan pujian  terhadap  puskesmas  yang  sudah
Risma Dian A. | Evaluasi Sistem Surveilans Campak ….. Jurnal Wiyata, Vol. 3 No. 2 Tahun 2016
mengirimkan  laporan  C1,  terutama  pelaporan tepat waktu, dan rekomendasi untuk
memecahkan masalah yang ada 4 . Berdasarkan atribut surveilans menunjukkan  bahwa  dalam  hal  diseminasi informasi  yang  dilakukan  oleh  petugas surveilans campak kabupaten memiliki akseptabilitas  yang  rendah  artinya  tidak semua  pihak  dalam  hal  ini  sumber  data dilibatkan dalam pelaksanaan sistem surveilans  di  Kabupaten  Bangkalan.  Umpan balik  survey  hendaknya  disampaikan  kepada Health  care  system dalam  hal  ini  adalah Puskesmas,  RS,  laboratorium,  Pustu,  dan
Polindes) untuk tujuan administratif, pengelolaan program, dan pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kejadian penyakit tersebut 24 .
Diseminasi  informasi  yang  dilakukan oleh  petugas  surveilans  campak  puskesmas hanya  ditujukan  kepada  kepala  puskesmas pada  saat  terjadi  kasus  atau  saat  meminta tandatangan  untuk  pelaporan  rutin  surveilans campak.  Hal  ini  menunjukkan  diseminasi informasi di puskesmas memiliki akseptabilitas yang rendah SIMPULAN Simpulan yang diperoleh dari penelitian ini yaitu:
a. Hasil  evaluasi  sistem  surveilans  campak di  Kabupaten  Bangkalan  menunjukkan bahwa  pelaksanaan  sistem  surveilans belum memenuhi Kepmenkes no 1116/SK/VII/2003  dan  Buku  Juknis Surveilans Campak (2012) b. Masalah yang ditemukan pada
pelaksanaan  Surveilans  campak  Tahun 2014  di  Dinas  Kesehatan  Kabupaten Bangkalan  adalah    tidak  ada  petugas khusus  surveilans  campak,  pendanaan CBMS  tidak  sesuai  ketentuan,  sarana yang disediakan kurang memadai, ketidaklengkapan hasil analisis dan
informasi yang dihasilkan mengenai hasil laboratorium,  ketepatan  laporan  masih rendah,  umpan  balik  tidak  dilakukan secara  menyeluruh  di  tingkat  kabupaten. Di  tingkat  puskesmas,  tidak  ada  petugas khusus  surveilans  campak,  pemanfaatan dana  BOK  masih  sangat  rendah,  sarana dan  prasarana  yang  tidak  memadai,  tidak pernah dilakukan suveilans aktif, ketepatan dan kelengkapan laporan rendah, serta , ketidaksesuaian data kasus antara puskesmas dan dinas.

## SARAN
Berdasarkan hasil penelitian ini maka rekomendasi  yang  dapat  diberikan  untuk Dinas  Kesehatan  Kabupaten Bangkalan adalah  diperlukan  pemenuhan  kebutuhan sarana sesuai Kepmenkes no 1116/SK/VII/2003.

## REFERENSI
1. Zipprich,  J.,  Winter,  K.,  Hacker,  J.,  Xia, D.,  Watt,  J.  and  Harriman,  K.,  2015.
Measles  outbreak—California,  December 2014–February  2015. MMWR  Morb
Mortal Wkly Rep , 64(6), pp.153-154.
2. Majumder,  M.S.,  Cohn,  E.L.,  Mekaru, S.R.,  Huston,  J.E.  and  Brownstein,  J.S.,
2015. Substandard vaccination compliance  and  the  2015  measles outbreak. JAMA pediatrics , 169(5).
3. Gahr,  P.,  DeVries,  A.S.,  Wallace,  G., Miller, C., Kenyon, C., Sweet, K., Martin, K.,  White,  K.,  Bagstad,  E.,  Hooker,  C. and  Krawczynski,  G.,  2014.  An  outbreak of measles in an undervaccinated community. Pediatrics , 134(1).
4. Depkes. 2012. Petunjuk Teknis Surveilans Campak. Sub Direktorat P2PL Departemen Kesehatan RI. Jakarta
Risma Dian A. | Evaluasi Sistem Surveilans Campak ….. Jurnal Wiyata, Vol. 3 No. 2 Tahun 2016
5. Depkes. 2015. Profil Kesehatan Indonesia  2014. Kementrian  Kesehatan Republik Indonesia. Jakarta
6. Dinas  Kesehatan  Provinsi  Jawa  Timur. 2014. Laporan Bidang Pengendalian dan Penanggulangan Masalah Kesehatan
(P2MK)  Dinas  Kesehatan  Propinsi  Jawa Timur  Tahun  2014 .  Dinas  Kesehatan
Provinsi Jawa Timur. Surabaya
7. Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Bangkalan.
2014. Laporan  Tahunan  Seksi Surveilans Epidemiologi Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan Tahun 2014. Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan. Bangkalan 8. Anggraini  R.  2015. Analisis  Masalah Kesehatan,  Penanggulangan  Campak  di Kabupaten  Bangkalan  Tahun  2014 .
Departemen  Epidemiologi  Universitas
Airlangga. Surabaya
9. Snape,  D.,  Kirkham,  J.,  Britten,  N., Froggatt,  K.,  Gradinger,  F.,  Lobban,  F., Popay,  J.,  Wyatt,  K.  and  Jacoby,  A., 2014. Exploring perceived barriers,
drivers,  impacts  and  the  need  for evaluation  of  public  involvement  in health  and  social  care  research:  a modified Delphi study. BMJ open , 4(6),
10. Notoatmojo,Soekidjo.2010. Metodologi Penelitian  Kesehatan .  Rineka  Cipta.
Jakarta 11. Keputusan  Menteri  Kesehatan  Reepublik
Indonesia Nomor 1116/SK/VII/2003 penyelenggaraan sistem surveilans epidemiologi kesehatan . 3 Agustus 20113.  Departemen  Kesehatan  Republik
Indonesia. Jakarta 12. Maharani,  B.E.  and  Hargono,  A.,  2014. Measles Surveillance Attributes Assessment  Based  on  The  Puskesmas Surveilance  Officers’  Perception  in Surabaya. Jurnal  Berkala  Epidemiologi , 2 (2).
13. Sitepu, F.Y., Suprayogi, A. and Pramono, D.,  2012.  Evaluasi  Dan  Implementasi Sistem  Surveilans  Demam  Berdarah Dengue  (Dbd)  Di  Kota  Singkawang, Kalimantan  Barat,  2010. Balaba:  Jurnal Litbang Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang Banjarnegara , 8 (1).
14. Juknis  BOK.  2014,  Jakarta,  http:// www.Depkes.go.id . 20 Maret 2015
15. Barrett,  M.A.,  Humblet,  O.,  Hiatt,  R.A. and  Adler,  N.E.,  2013.  Big  data  and disease  prevention:  From  quantified  self to quantified communities. Big data , 1 (3),
16. Jamison  DT,  Breman  JG,  Measham  AR. 2006. Disease  Control  Priorities  in
Developing  Countries.  2nd  edition .New York: Oxford University Press.
17. Depkes  RI.  2012. Buku  Pedoman  SKD EWARS. Jakata
18. Baker,  M.G.  and  Fidler,  D.P.,  2006. Global  public  health  surveillance  under new  international  health  regulations. Emerging infectious diseases , 12 (7).
19. Yu,  P.,  De  Courten,  M.,  Pan,  E.,  Galea, G.  and  Pryor,  J.,  2009.  The  development and  evaluation  of  a  PDA-based  method for  public  health  surveillance  data collection in developing countries. International journal of medical
informatics , 78 (8).
20. Chaudhry,  B.,  Wang,  J.,  Wu,  S., Maglione,  M.,  Mojica,  W.,  Roth,  E.,
Morton,  S.C.  and  Shekelle,  P.G.,  2006. Systematic  review:  impact  of  health information technology on quality, efficiency,  and  costs  of  medical  care.
Annals of internal medicine , 144 (10),
21. Häyrinen,  K.,  Saranto,  K.  and  Nykänen, P.,  2008.  Definition,  structure,  content, use  and  impacts  of  electronic  health
Risma Dian A. | Evaluasi Sistem Surveilans Campak ….. Jurnal Wiyata, Vol. 3 No. 2 Tahun 2016
records:  a  review  of  the  research literature. International journal of
medical  informatics , 77 (5),Hay,  S.I.,
George, D.B., Moyes, C.L. and Brownstein, J.S., 2013. Big data opportunities for global infectious disease surveillance. PLoS Med , 10 (4),
p.e1001413.
22. Staes,  C.J.,  Gesteland,  P.,  Allison,  M.,
Mottice,  S.,  Rubin,  M.,  Shakib,  J., Boulton,  R.,  Wuthrich,  A.,  Carter,  M.E., Leecaster,  M.  and  Samore,  M.H.,  2009. Urgent  care  providers’  knowledge  and attitude about public health reporting and pertussis  control  measures:  implications for  informatics. Journal  of  public  health management and practice: JPHMP , 15 (6)
23. Bodenheimer,  T.,  2008.  Coordinating care-a perilous journey through the health care  system. New  England  Journal  of
Medicine , 358 (10).