DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i4 Received: 17  Mei 2024, Revised: 1 Juni  2024, Publish: 3 Juni  2024 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Keabsahan  Perjanjian  Sewa  Menyewa  Terhadap  Objek  Harta Bersama  Setelah  Adanya  Perceraian  (Studi  Kasus  Putusan Nomor 667/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel)
Panji Ramadhan 1 , Ariawan Gunadi 2
1 Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia, panji.aplus@gmail.com 2 Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia, ariawang@fh.untar.ac.id
Corresponding Author: panji.aplus@gmail.com
Abstract: This research discusses the validity of rental agreements for joint property objects after  divorce,  with  a  case  study  of  the  divorce  between  Yosephin  Evylia  Dewi  (YED)  and Paulus  Trijanto  Adi  Wibowo  (PTAW)  in  Jakarta  in  2021.  This  case  illustrates  the complexities that arise when joint property , which in this case is a house, is rented by one party  without  the  consent  of  the  other  party.  Based  on  Marriage  Law  Number  1  of  1974, every  legal  action  related  to  joint  property  requires  approval  from  both  parties.  Rental agreements  entered  into  without  this  approval  give  rise  to  several  legal  consequences, including the potential for the agreement to be null and void and losses for the tenant. This study emphasizes the importance of mutual agreement in managing joint assets to avoid legal disputes and provide legal certainty for all parties involved.
Keyword: Consent of both parties, Joint assets, Validity of the agreement.
Abstrak: Penelitian ini membahas keabsahan perjanjian sewa-menyewa terhadap objek harta bersama  setelah  adanya  perceraian,  dengan  studi  kasus  perceraian  antara  Yosephin  Evylia Dewi  (YED)  dan  Paulus  Trijanto  Adi  Wibowo  (PTAW)  di  Jakarta  pada  tahun  2021.  Kasus ini  menggambarkan  kompleksitas  yang  muncul  ketika  harta  bersama,  yang  dalam  hal  ini adalah  sebuah  rumah,  disewakan  oleh  salah  satu  pihak  tanpa  persetujuan  pihak  lainnya. Berdasarkan  Undang-Undang  Perkawinan  Nomor  1  Tahun  1974,  setiap  tindakan  hukum terkait  harta  bersama  memerlukan  persetujuan  dari  kedua  belah  pihak.  Perjanjian  sewa- menyewa  yang  dilakukan  tanpa  persetujuan  ini  menimbulkan  beberapa  akibat  hukum, termasuk potensi batal demi hukum dari perjanjian tersebut dan kerugian bagi penyewa. Studi ini  menekankan  pentingnya  persetujuan  bersama  dalam  pengelolaan  harta  bersama  untuk menghindari  sengketa  hukum  dan  memberikan  kepastian  hukum  bagi  semua  pihak  yang terlibat.
Kata Kunci: Harta bersama, Keabsahan perjanjian, Persetujuan kedua belah pihak.

## PENDAHULUAN
Perkawinan  adalah  institusi  yang  sangat  mempengaruhi  status  hukum  seseorang. Sebagai subjek hukum, manusia memiliki hak dan kewajiban dalam interaksi hukum. Dengan diberlakukannya  UU  No.  1  Tahun  1974  yang  mengatur  perkawinan  untuk  seluruh  warga negara Indonesia, diharapkan pluralisme hukum dalam perkawinan dapat dihapuskan, menuju unifikasi  hukum  dalam  bidang  perkawinan  atau  hukum  keluarga.  Manusia  pada  dasarnya tidak  bisa  hidup  sendiri.  Awalnya,  manusia  memiliki  keinginan  untuk  hidup  berkelompok, dimulai  dari  unit  terkecil  yang  disebut  keluarga,  yang  kemudian  berkembang  menjadi masyarakat dan akhirnya menjadi suatu bangsa dan negara (Zaharnika, 2021).
Pernikahan pada dasarnya bertujuan untuk membawa kebahagiaan bagi pasangan suami istri,  menjaga  keharmonisan  dan  kelanggengan  hubungan  mereka,  serta  melanjutkan  garis keturunan  dalam  kerangka  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa.  Ini  merupakan  hak  asasi  manusia yang  dijamin  dalam  konstitusi  Indonesia,  di  mana  setiap  individu  berhak  membentuk keluarga  dan  melanjutkan  keturunan  melalui  pernikahan  yang  sah  (Pasal  28B  ayat  (1)). Meskipun  pernikahan  membawa  perubahan  besar  bagi  suami  dan  istri  yang  sebelumnya hidup  secara  independen,  mereka  harus  saling  terikat  dan  bertanggung  jawab  dalam memelihara  keharmonisan  hubungan  mereka.  Meskipun  UU  Perkawinan  menggambarkan pernikahan  sebagai  ikatan  lahir  batin  antara  pria  dan  wanita  dengan  tujuan  membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, tidak semua pernikahan berakhir dengan kebahagiaan, dan terkadang mengalami perceraian yang memiliki konsekuensi hukum terkait pengelolaan harta benda (Thoyyibah, 2015).
Perceraian  atau  cerai  adalah  kondisi  di  mana  hubungan  suami-istri  berakhir,  baik melalui  kesepakatan  atau  melalui  proses  hukum.  Istilah  "perceraian"  berasal  dari  kata  dasar "cerai",  yang  berarti  pemisahan  atau  berpisah,  dan  kemudian  ditambahkan  dengan  awalan "per"  dan  akhiran  "an"  untuk  membentuk  sebuah  kata  benda.  Proses  perceraian  melibatkan berbagai prosedur hukum  yang harus diikuti sesuai dengan hukum  yang berlaku. Bagi umat Islam,  proses  ini  dilakukan  melalui  pengadilan  agama,  sementara  bagi  yang  beragama  lain, prosesnya  dilakukan  melalui  pengadilan  negeri.  Dalam  konteks  Hukum  Perdata,  perceraian merujuk  pada  pembatalan  perkawinan  melalui  keputusan  hakim  berdasarkan  permintaan salah satu pasangan. Ini mengakibatkan berakhirnya ikatan perkawinan antara suami dan istri, dan  proses  ini  dijalani  melalui  sidang  pengadilan,  dengan  pengadilan  negeri  untuk  non- Muslim dan pengadilan agama untuk umat Islam (Yuvens, 2018).
Dalam proses perceraian, diperlukan alasan yang kuat yang harus diajukan di hadapan pengadilan,  sesuai  dengan  Pasal  39  ayat  (2)  UU  No.  1  Tahun  1974.  Meskipun  UU  tersebut tidak  secara  eksplisit  mempertimbangkan  aspek  agama  atau  kepercayaan,  namun mengharuskan  adanya  alasan  yang  kuat  yang  menunjukkan  bahwa  suami  istri  tidak  dapat hidup  rukun.  Hal  ini  dapat  menimbulkan  tantangan  bagi  penganut  agama  Kristen,  terutama Katolik, dalam proses perceraian.
UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan perkawinan sebagai ikatan lahir batin  antara  pria  dan  wanita  dengan  tujuan  membentuk  keluarga  yang  bahagia  dan  kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. UU ini tidak hanya memandang perkawinan sebagai ikatan perdata, tetapi juga memperhatikan dimensi spiritual dalam membangun rumah tangga yang  bahagia  dan  langgeng.  Namun,  dalam  praktiknya,  perselisihan  dalam  rumah  tangga sering terjadi, terutama terkait dengan masalah harta bersama, yang kadang-kadang berakhir di pengadilan.
Terkait dengan harta bersama dalam perkawinan, UU No. 1 Tahun 1974 mengatur asas percampuran harta, di mana harta yang diperoleh selama perkawinan dianggap sebagai milik bersama.  Pemilikan  harta  bersama  tidak  ditentukan  oleh  siapa  yang  membelinya  atau  nama siapa  yang  terdaftar  sebagai  pemilik.  Sebagai  contoh,  meskipun  suatu  barang  dibeli  oleh suami dan terdaftar atas namanya, barang tersebut tetap dianggap sebagai harta bersama yang dimiliki  oleh  kedua  pasangan.  Namun,  ada  pengecualian  untuk  harta  bawaan  sebelum
pernikahan,  harta  warisan,  dan  hadiah  khusus  yang  diberikan  kepada  salah  satu  pasangan (Mozin, 2024).
Menurut Pasal 36 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, dalam menggunakan harta bersama, suami  dan  istri  harus  mendapatkan  persetujuan  satu  sama  lain.  Jika  salah  satu  pihak  sudah melakukan  tindakan  atas  harta  bersama  tanpa  persetujuan  pasangan,  tindakan  tersebut  bisa disahkan kemudian. Persetujuan dianggap telah diberikan jika pasangan mengetahui tindakan tersebut  tetapi  tidak  mengajukan  keberatan.  Persetujuan  yang  diberikan  dengan  cara  ini dikenal sebagai persetujuan secara diam-diam (Negara et al., 2024). Harta bawaan, hibah, dan waris  yang  tidak  termasuk  harta  bersama  maka  statusnya  adalah  menjadi  harta  pribadi. Penggunaan  harta  pribadi  oleh  suami  ataupun  istri  tidak  membutuhkan  persetujuan  dari pasangannya.  Hal  ini  dikarenakan  harta  pribadi  melekat  pada  masing-masing  pribadi  yang membawanya  sehingga  pribadi  tersebut  memiliki  kewenangan  penuh  untuk  menggunakan hartanya.
Berdasarkan  Pasal  36  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974,  penggunaan  harta  bersama harus  dilakukan  dengan  persetujuan  kedua  belah  pihak.  Ini  berarti  bahwa  persetujuan pasangan diperlukan dalam setiap transaksi yang melibatkan harta bersama. Contoh transaksi yang  memerlukan  persetujuan  tersebut  termasuk  pengalihan  hak  atas  tanah  atau  hak  milik atas satuan rumah susun, serta pengalihan hak atas saham. Menurut keterangan notaris yang berpraktik,  persetujuan  pasangan  diperlukan  karena  transaksi  tersebut  mengakibatkan perubahan  kepemilikan  harta  bersama  sehingga  benda  tersebut  tidak  lagi  dimiliki  oleh pasangan.  Persetujuan  pasangan  juga  sering  diperlukan  dalam  transaksi  di  mana  harta bersama  dijadikan  jaminan.  Notaris  menjelaskan  bahwa  dalam  situasi  ini,  persetujuan diperlukan  karena  ada  kemungkinan  pasangan  suami  istri  akan  kehilangan  hak  mereka  atas harta  tersebut  jika  jaminan  dieksekusi  akibat  kegagalan  debitor  dalam  memenuhi kewajibannya.
Salah  satu  contoh  kasus  terkait  ini  terjadi  di  Jakarta  pada  tahun  2021,  di  mana  terjadi perceraian antara Yosephin Evylia Dewi (YED) sebagai penggugat dan Paulus Trijanto Adi Wibowo  (PTAW)  sebagai  tergugat.  Perceraian  ini  tercatat  dalam  akta  cerai  Nomor 943/Pdt.g/2021/PN.Jkt.Sel. Meskipun telah ada putusan cerai dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan,  pembagian  harta  bersama,  termasuk  rumah  atas  nama  YED,  tidak  diatur  dalam putusan tersebut. Ini berarti baik PTAW maupun YED belum mendapatkan hak mereka atas harta  bersama.  Akibatnya,  setiap  tindakan  hukum  terhadap  harta  yang  terdaftar  atas  nama salah  satu  dari  mereka  memerlukan  persetujuan  dari  mantan  pasangan.  Kondisi  ini menyulitkan  mereka  yang  telah  bercerai  karena  segala  urusan  terkait  harta  bersama  harus melibatkan  persetujuan  kedua  belah  pihak.  Langkah  ini  diambil  untuk  mencegah kemungkinan masalah hukum di masa depan.
Dalam  kasus  ini,  pembagian  harta  bersama  belum  bisa  dilakukan  karena  belum  ada penetapan  pengadilan  mengenai  pembagian  harta  bersama  setelah  perceraian.  PTAW mengajukan  gugatan  pembagian  harta  gono-gini  terhadap  YED,  yang  akhirnya  diselesaikan melalui  mediasi  dan  diresmikan  dengan  akta  perdamaian,  serta  gugatan  tersebut  kemudian dicabut  oleh  PTAW.  Dalam  pembagian  ini,  baik  YED  maupun  PTAW  telah  mendapatkan bagian mereka masing-masing. PTAW menerima beberapa aset, termasuk sebidang tanah dan bangunan di Perumahan Green Park, Jl. Cotton Wood V Green Park Boulevard Blok D 7, No. 50 Jatimelati, Kec. Pondok Melati Kota Bekasi,  yang tercantum dalam Sertifikat Hak  Guna Bangunan  No.  505/Jatimelati,  Surat  Ukur  No.  876/Jatimelati/2009  tertanggal  5  Mei  2009 seluas 90 m2 atas nama YED.
Namun,  saat  PTAW  ingin  membalik  nama  objek  tersebut,  ternyata  tanah  dan  rumah yang  merupakan  harta  bersama  sudah  disewakan  oleh  YED  kepada  pihak  ketiga  sebelum perceraian tanpa sepengetahuan PTAW. Seharusnya, saat akan menyewakan rumah tersebut, YED harus mendapatkan persetujuan dari PTAW untuk menghindari sengketa di masa depan yang  bisa  merugikan  calon  penyewa.  Calon  penyewa  meminta  persetujuan  PTAW  dalam
bentuk akta autentik saat menyewakan rumah tersebut, tetapi YED melaksanakan perjanjian sewa menyewa tanpa persetujuan PTAW.
Menurut  Pasal  36  ayat  (1)  UU  Perkawinan,  dalam  pengelolaan  harta  bersama  pasca perceraian, suami dan istri harus memberikan persetujuan bersama. Artinya, tindakan hukum terkait harta bersama tidak bisa dilakukan oleh salah satu pihak tanpa persetujuan dari pihak lainnya, karena keduanya memiliki hak yang sama sebagai pemilik harta bersama.
Aturan  ini  berbeda  dengan  hukum  jual  beli  yang  menyatakan  bahwa  menjual  barang milik orang lain tidak sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 1471 BW. Sedangkan, perjanjian sewa  menyewa  diatur  dalam  Pasal  1548  BW  yang  menjelaskan  sebagai  perjanjian  dimana satu  pihak  memberikan  hak  penggunaan  atas  barang  kepada  pihak  lain  dengan  pembayaran harga  tertentu  selama  jangka  waktu  tertentu.  Keabsahan  perjanjian  ini  bergantung  pada syarat-syarat  dalam  Pasal  1320  BW,  yang  menuntut  kesepakatan,  kecakapan,  objek  yang jelas, dan sebab yang sah.
Dalam  konteks  ini,  meskipun  suami  dianggap  cakap  secara  hukum  untuk  melakukan sewa menyewa atas harta bersama, istri tetap harus mendapatkan persetujuan dari pasangan terdahulu (PTAW) sesuai dengan Pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan. Ini menunjukkan bahwa tidak  hanya  kecakapan  yang  penting,  tetapi  juga  kewenangan  untuk  melakukan  tindakan hukum  tersebut.  Oleh  karena  itu,  sewa  menyewa  atas  harta  bersama  harus  disetujui  oleh kedua  pihak,  baik  melalui  kesepakatan  langsung  di  hadapan  notaris  atau  melalui  surat persetujuan dari PTAW yang kemudian dilegalisasi oleh notaris.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  hukum  yuridis  normatif  dengan melakukan  pengumpulan  data  melalui  studi  kepustakaan.  Studi  kepustakaan  merupakan metode  penelitian  yang  memperoleh  data  dan  informasi  dari  sumber  tertulis  seperti  buku, undang-undang,  keputusan  pengadilan,  jurnal,  internet,  dan  karya  tulis  lain  yang  relevan dengan topik penelitian. Proses ini melibatkan pengumpulan data dari berbagai literatur yang terkait dengan objek penelitian yang sedang diteliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pembahasan  mengenai  keabsahan  perjanjian  sewa  menyewa  terkait  dengan  harta bersama  pasca  perceraian  dapat  dieksplorasi  dari  sudut  pandang  hukum  yang  beragam, termasuk status  harta bersama dalam  konteks pernikahan, hak serta kewajiban  yang relevan bagi  kedua  belah  pihak  setelah  perceraian,  dan  juga  evaluasi  terhadap  validitas  perjanjian sewa  menyewa  berdasarkan  ketentuan  yang  tercantum  dalam  Undang-Undang  Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

## Pengertian Harta Bersama dan Harta Pribadi dalam Perkawinan
Konsep harta bersama dalam hukum  keluarga, terutama di  Indonesia  yang diatur oleh Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, menjadi esensial. Harta bersama merujuk pada  semua  aset  yang  didapat  oleh  suami  dan  istri  saat  menikah,  dianggap  sebagai kepemilikan  bersama  keduanya.  Ini  mencakup  segala  jenis  harta,  baik  bergerak  maupun tidak,  yang  diperoleh  selama  pernikahan,  baik  secara  bersama-sama  atau  individu.  Prinsip utamanya  adalah  bahwa  segala  sesuatu  yang  diperoleh  selama  pernikahan  dianggap  sebagai kepemilikan bersama, tanpa memandang nama atau pembelian aset tersebut (Anwar, 2023).
Oleh karena itu, segala tindakan hukum  terkait dengan harta bersama harus mendapat persetujuan  dari  kedua  belah  pihak,  termasuk  penjualan,  penyewaan,  atau  transfer  hak lainnya, untuk memastikan perlindungan hukum  yang sama bagi keduanya. Di sisi  lain, ada juga konsep harta pribadi yang mencakup harta yang dimiliki oleh masing-masing suami atau istri  sebelum  perkawinan,  serta  harta  yang  diperoleh  melalui  warisan  atau  hibah  dengan syarat  jelas  dinyatakan  bahwa  harta  tersebut  eksklusif  untuk  salah  satu  pihak.  Harta  pribadi
tidak  termasuk  dalam  harta  bersama,  dan  pemiliknya  memiliki  hak  penuh  atas  aset  tersebut tanpa perlu persetujuan dari pasangan.
Perbedaan antara harta bersama dan harta pribadi ini memiliki implikasi penting dalam pengelolaan  dan  pembagian  aset  selama  masa  perkawinan  dan  setelah  perceraian.  Ketika pasangan  memutuskan  untuk  bercerai,  salah  satu  aspek  yang  paling  kompleks  adalah pembagian  harta  bersama.  Menurut  Pasal  37  Undang-Undang  Perkawinan  Nomor  1  Tahun 1974,  pembagian  harta  bersama  setelah  perceraian  diatur  menurut  hukum  masing-masing pihak atau berdasarkan kesepakatan bersama. Jika tidak ada kesepakatan yang tercapai, maka pengadilan akan menentukan bagaimana harta bersama tersebut dibagi (Febriana et al., 2020).
Dalam praktiknya, pembagian harta bersama sering kali menjadi  sumber  konflik  yang signifikan. Oleh karena itu, penting bagi pasangan untuk memahami dengan jelas perbedaan antara harta bersama dan harta pribadi serta hak dan kewajiban masing-masing terhadap harta tersebut. Pengadilan akan mempertimbangkan berbagai faktor dalam menentukan pembagian harta  bersama,  termasuk  kontribusi  masing-masing  pihak  selama  perkawinan,  baik  secara finansial maupun non-finansial. Kontribusi non-finansial seperti mengurus rumah tangga dan membesarkan anak juga dianggap sebagai kontribusi yang berharga dan dapat mempengaruhi pembagian harta bersama.
Untuk  memperjelas  pengelolaan  harta  bersama,  beberapa  pasangan  memilih  untuk membuat  perjanjian  pranikah  atau  perjanjian  kawin.  Perjanjian  ini  mengatur  secara  spesifik mengenai status harta masing-masing pihak selama perkawinan dan bagaimana harta tersebut akan dibagi jika terjadi perceraian. Perjanjian pranikah atau kawin harus dibuat secara tertulis dan  disahkan  oleh  notaris  agar  memiliki  kekuatan  hukum  yang  sah.  Perjanjian  ini memberikan perlindungan tambahan bagi kedua pihak dan dapat mengurangi potensi konflik di masa depan.
Selain  itu,  ada  pula  pertimbangan  etika  dan  moral  dalam  pengelolaan  harta  bersama. Dalam banyak budaya, termasuk di Indonesia, perkawinan dianggap sebagai ikatan suci yang mengharuskan  kedua  pihak  untuk  saling  mendukung  dan  bekerja  sama  dalam  segala  hal, termasuk  dalam  hal  keuangan  dan  pengelolaan  harta.  Oleh  karena  itu,  harta  bersama  sering kali  dianggap  sebagai  simbol  kerja  keras  dan  komitmen  bersama  selama  masa  perkawinan. Dalam  konteks  ini,  penting  bagi  pasangan  untuk  berkomunikasi  secara  terbuka  dan  jujur mengenai  masalah  keuangan  dan  aset,  serta  bekerja  sama  dalam  pengelolaan  harta  bersama demi kesejahteraan keluarga.
Harta  bersama  juga  memiliki  implikasi  hukum  yang  signifikan  dalam  berbagai transaksi  keuangan  dan  bisnis.  Misalnya,  jika  salah  satu  pihak  ingin  menjual  atau menyewakan aset  yang termasuk dalam harta bersama, maka persetujuan dari pihak lainnya diperlukan. Ini untuk memastikan bahwa tidak ada pihak yang mengambil keputusan sepihak yang  dapat  merugikan  kepentingan  bersama.  Selain  itu,  dalam  hal  utang  dan  kewajiban finansial,  harta  bersama  juga  dapat  dijadikan  jaminan,  dan  kedua  pihak  bertanggung  jawab atas utang tersebut (Fitriyah, 2019).
Dalam  situasi  di  mana  salah  satu  pihak  memiliki  usaha  atau  bisnis  yang  didirikan selama  masa  perkawinan,  bisnis  tersebut  juga  dapat  dianggap  sebagai  bagian  dari  harta bersama.  Oleh  karena  itu,  pembagian  keuntungan  atau  kerugian  bisnis  tersebut  harus dilakukan  dengan  mempertimbangkan  hak-hak  kedua  pihak.  Jika  terjadi  perceraian, pembagian bisnis bisa menjadi rumit dan memerlukan penilaian aset bisnis yang akurat serta penentuan bagian masing-masing pihak.
Di samping itu, penting  untuk  memahami bahwa  hukum  mengenai  harta  bersama dan harta pribadi dapat bervariasi di setiap yurisdiksi. Oleh karena itu, pasangan yang pindah ke luar  negeri  atau  memiliki  aset  di  beberapa  negara  perlu  memahami  bagaimana  hukum  di masing-masing  negara  tersebut  mengatur  harta  bersama  dan  harta  pribadi.  Dalam  beberapa kasus,  pasangan mungkin perlu membuat  perjanjian internasional  atau mendapatkan nasihat hukum khusus untuk memastikan bahwa hak-hak mereka terlindungi secara global.
Secara keseluruhan, pemahaman  yang mendalam mengenai  konsep harta  bersama dan harta  pribadi  sangat  penting  bagi  setiap  pasangan  yang  memasuki  perkawinan.  Ini  tidak hanya  membantu  dalam  mengelola  keuangan  dan  aset  selama  masa  perkawinan  tetapi  juga memberikan perlindungan hukum yang diperlukan jika terjadi perceraian. Dengan memahami hak  dan  kewajiban  masing-masing  serta  membuat  perencanaan  yang  baik,  pasangan  dapat menghindari banyak masalah hukum dan konflik yang berpotensi muncul di kemudian hari.
Dalam konteks budaya dan sosial, konsep harta bersama juga mencerminkan nilai-nilai kebersamaan dan kerja sama dalam perkawinan. Oleh karena itu, pengelolaan harta bersama sebaiknya  dilakukan  dengan  semangat  saling  menghargai  dan  bekerja  sama  demi kesejahteraan  bersama.  Dengan  begitu,  harta  bersama  tidak  hanya  menjadi  sekadar  aset materi,  tetapi  juga  simbol  komitmen  dan  kerjasama  yang  harmonis  dalam  membangun keluarga yang kuat dan sejahtera (Pohan, 2018).

## Pemilikan dan Pengelolaan Harta Bersama Setelah Perceraian
Setelah perceraian, pemilikan dan pengelolaan harta bersama menjadi  isu  yang sangat penting dan kompleks. Dalam sistem hukum Indonesia, harta bersama adalah segala sesuatu yang  diperoleh  selama  masa  perkawinan,  dan  ini  mencakup  aset  yang  bersifat  materiil maupun  immateriil.  Menurut  Undang-Undang  Perkawinan  Nomor  1  Tahun  1974,  harta bersama ini harus dibagi secara adil antara kedua belah pihak saat perceraian terjadi. Namun, pembagian  ini  sering  kali  tidak  sederhana  dan  dapat  menimbulkan  perselisihan  yang  harus diselesaikan melalui jalur hukum (Vijayantera, 2019).
Setelah  perceraian,  harta  bersama  yang  dimiliki  oleh  pasangan  suami  istri  biasanya menjadi  subjek  pembagian.  Prinsip  dasarnya  adalah  bahwa  harta  bersama  ini  merupakan milik  bersama  suami  dan  istri,  tanpa  memandang  siapa  yang  secara  langsung  memperoleh atau  mengelolanya.  Hal  ini  berarti  bahwa  setiap  aset  yang  diperoleh  selama  perkawinan dianggap  sebagai  harta  bersama  dan  harus  dibagi  antara  kedua  belah  pihak.  Pembagian  ini dapat  dilakukan  melalui  kesepakatan  bersama  atau  melalui  putusan  pengadilan  jika kesepakatan  tidak  tercapai.  Kesepakatan  bersama  biasanya  dicapai  melalui  negosiasi  antara kedua belah pihak yang didampingi oleh pengacara mereka masing-masing. Jika kesepakatan dapat  dicapai,  maka  kesepakatan  ini  dapat  disahkan  oleh  pengadilan  sehingga  memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Namun, dalam banyak kasus, pasangan yang bercerai tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai pembagian harta bersama, sehingga pengadilan harus campur tangan untuk menentukan pembagian yang adil.
Pengadilan  akan  mempertimbangkan  berbagai  faktor  dalam  menentukan  pembagian harta  bersama.  Faktor-faktor  ini  termasuk  kontribusi  masing-masing  pihak  terhadap perolehan  harta  bersama,  kebutuhan  finansial  masing-masing  pihak  setelah  perceraian,  dan kebutuhan  anak-anak  dari  pernikahan  tersebut.  Dalam  banyak  kasus,  pengadilan  berusaha untuk  membagi  harta  bersama  secara  merata  antara  kedua  belah  pihak.  Namun,  pembagian yang  merata  tidak  selalu  berarti  pembagian  yang  sama  persis  dalam  hal  nilai  moneter. Pengadilan  dapat  memutuskan  untuk  memberikan  aset  tertentu  kepada  salah  satu  pihak  dan memberikan  kompensasi  dalam  bentuk  lain  kepada  pihak  yang  lain  untuk  mencapai keseimbangan (Novianti, 2015).
Selain  itu,  pengadilan  juga  akan  mempertimbangkan  adanya  hutang  yang  menjadi tanggungan bersama selama perkawinan. Hutang ini juga dianggap sebagai bagian dari harta bersama dan harus dibagi antara kedua belah pihak. Dalam beberapa kasus, salah satu pihak mungkin  harus  membayar  lebih  banyak  hutang  sebagai  kompensasi  untuk  menerima  lebih banyak aset. Pengadilan akan mencoba untuk memastikan bahwa pembagian hutang ini tidak menimbulkan beban yang tidak adil bagi salah satu pihak.
Setelah pembagian harta bersama ditetapkan, masing-masing pihak bertanggung jawab atas  pengelolaan  aset  yang  mereka  terima.  Ini  berarti  bahwa  mereka  memiliki  hak  penuh untuk  menjual,  menyewakan,  atau  menggunakan  aset  tersebut  sesuai  keinginan  mereka.
Namun,  dalam  beberapa  kasus,  pengadilan  dapat  menetapkan  pembatasan  tertentu  untuk memastikan  bahwa  aset  tersebut  digunakan  dengan  cara  yang  tidak  merugikan  kepentingan pihak lain, terutama jika ada anak-anak yang terlibat.
Pengelolaan  harta  bersama  setelah  perceraian  juga  dapat  melibatkan  masalah  sewa menyewa.  Jika  harta  bersama  yang  dibagi  termasuk  properti  yang  sedang  disewakan,  maka perjanjian  sewa  menyewa  yang  ada  tetap  berlaku  dan  mengikat  kedua  belah  pihak.  Hal  ini berarti  bahwa  pihak  yang  menerima  properti  tersebut  harus  menghormati  perjanjian  sewa yang ada dan tidak dapat  secara sepihak membatalkan perjanjian  tersebut.  Pengadilan dapat menetapkan  bahwa  hasil  sewa  dari  properti  tersebut  harus  dibagi  antara  kedua  belah  pihak, atau salah satu pihak dapat diberikan kompensasi finansial sebagai ganti hak atas hasil sewa tersebut (Kurniawan & Hermono, 2023).
Selain  itu,  dalam  beberapa  kasus,  salah  satu  pihak  mungkin  diizinkan  untuk  tetap tinggal  di  properti  yang  merupakan  bagian  dari  harta  bersama  untuk  jangka  waktu  tertentu, terutama  jika  ada  anak-anak  yang  perlu  diurus.  Pengadilan  dapat  menetapkan  bahwa  pihak tersebut  harus membayar sewa kepada pihak  yang lain sebagai  kompensasi  atas hak tinggal tersebut.  Dalam  situasi  ini,  pengelolaan  harta  bersama  menjadi  lebih  kompleks  karena melibatkan perjanjian sewa yang baru atau modifikasi dari perjanjian sewa yang ada.
Proses  pembagian  dan  pengelolaan  harta  bersama  setelah  perceraian  sering  kali memerlukan  penilaian  yang  cermat  terhadap  nilai  aset  yang  dimiliki.  Penilaian  ini  dapat dilakukan  oleh  ahli  yang  ditunjuk  oleh  pengadilan  atau  disepakati  oleh  kedua  belah  pihak. Penilaian  yang  akurat  sangat  penting  untuk  memastikan  bahwa  pembagian  harta  bersama dilakukan  secara  adil  dan  proporsional.  Dalam  beberapa  kasus,  aset  tertentu  mungkin  sulit untuk  dinilai,  terutama  jika  aset  tersebut  bersifat  unik  atau  memiliki  nilai  emosional  yang tinggi  bagi  salah  satu  pihak.  Dalam  situasi  seperti  ini,  pengadilan  mungkin  harus menggunakan  kebijaksanaan  mereka  untuk  menentukan  nilai  yang  wajar  bagi  aset  tersebut (Putra et al., 2022).
Pemilikan  dan  pengelolaan  harta  bersama  setelah  perceraian  juga  dapat  dipengaruhi oleh  perjanjian  pranikah  jika  ada.  Perjanjian  pranikah  adalah  perjanjian  yang  dibuat  oleh pasangan  sebelum  menikah  yang  menentukan  bagaimana  harta  akan  dibagi  jika  terjadi perceraian.  Perjanjian  ini  dapat  memberikan  panduan  yang  jelas  mengenai  pembagian  harta bersama  dan  mengurangi  potensi  konflik.  Namun,  perjanjian  pranikah  harus  dibuat  dengan benar  dan  sesuai  dengan  hukum  yang  berlaku  untuk  dianggap  sah  dan  mengikat.  Jika perjanjian pranikah dianggap sah, pengadilan akan menghormati ketentuan dalam perjanjian tersebut dalam menentukan pembagian harta bersama.
Secara keseluruhan, proses pemilikan dan pengelolaan harta bersama setelah perceraian adalah  proses  yang  kompleks  dan  sering  kali  menimbulkan  konflik.  Hukum  Indonesia melalui Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 memberikan kerangka kerja yang jelas  untuk  pembagian  harta  bersama,  tetapi  implementasi  dari  ketentuan  ini  memerlukan penilaian  yang  cermat  dan  adil  dari  pengadilan.  Pengadilan  harus  mempertimbangkan berbagai  faktor  termasuk  kontribusi  masing-masing  pihak,  kebutuhan  finansial,  dan kebutuhan anak-anak dalam menentukan pembagian yang adil. Dalam banyak kasus, mediasi dan  negosiasi  dapat  membantu  pasangan  yang  bercerai  mencapai  kesepakatan  yang memuaskan bagi  kedua  belah pihak, tetapi  jika  kesepakatan tidak dapat  dicapai,  pengadilan akan  memberikan  putusan  yang  mengikat.  Proses  ini  memerlukan  waktu,  tenaga,  dan  biaya yang  signifikan,  tetapi  penting  untuk  memastikan  bahwa  kedua  belah  pihak  dapat melanjutkan  hidup  mereka  setelah  perceraian  dengan  kepastian  hukum  mengenai  hak  dan kewajiban mereka terhadap harta bersama (Fitriani, 2020).

## Perjanjian Sewa Menyewa Terhadap Objek Harta Bersama
Topik  perjanjian  sewa  menyewa  terkait  harta  bersama  dalam  situasi  perceraian membutuhkan  pemahaman  yang  matang  terhadap  berbagai  aspek  hukum  yang  terkait,
terutama yang diatur oleh Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Harta bersama merujuk  pada  aset  yang  diperoleh  selama  masa  perkawinan,  dan  bagaimana  aset  tersebut dikelola setelah perceraian seringkali menjadi sumber perselisihan antara mantan suami dan istri.  Untuk  memahami  hal  ini  dengan  baik,  penting  untuk  mengerti  prinsip-prinsip  dasar yang  mengatur  harta  bersama,  dampak  perceraian  terhadap  perjanjian  sewa  menyewa,  serta tindakan hukum yang dapat diambil oleh pihak-pihak yang terlibat (Ismail & Mujib, 2023).
Dalam ikatan pernikahan, segala harta yang diperoleh oleh suami dan istri selama masa tersebut  dianggap  sebagai  milik  bersama,  kecuali  ada  perjanjian  pranikah  yang  menyatakan sebaliknya.  Ini  berarti  bahwa  semua  aset  yang  diperoleh,  seperti  properti,  kendaraan, investasi,  dan  lainnya,  secara  hukum  dimiliki  oleh  keduanya.  Pasal  35  Undang-Undang Perkawinan  mengatur  prinsip  ini  dengan  menyatakan  bahwa  harta  yang  diperoleh  selama perkawinan menjadi milik bersama. Oleh karena itu, setiap keputusan mengenai penggunaan atau  pengelolaan  harta  bersama,  termasuk  perjanjian  sewa  menyewa,  biasanya  memerlukan persetujuan dari kedua pihak (Puspitasari & Hanifuddin, 2023).
Perjanjian  sewa  menyewa  adalah  kesepakatan  di  mana  satu  individu  meminjamkan barang atau properti  kepada individu  lain untuk  durasi  yang ditentukan dengan pembayaran yang disepakati. Dalam konteks kepemilikan bersama, perjanjian semacam itu bisa mencakup berbagai  jenis  aset  seperti  tempat  tinggal,  kendaraan,  atau  properti  bisnis  yang  dimiliki bersama oleh pasangan suami istri. Untuk memastikan keabsahan secara hukum, persetujuan dari  semua  pemilik  aset  yang  terlibat  biasanya  diperlukan.  Ini  penting  untuk  memastikan bahwa semua pemilik setuju dengan syarat dan ketentuan sewa menyewa yang telah disetujui (Salsabila et al., 2022).
Perceraian  menambah  kompleksitas  dalam  hal  pengelolaan  harta  bersama,  termasuk perjanjian  sewa  menyewa.  Setelah  perceraian,  harta  bersama  harus  dibagi  sesuai  dengan ketentuan hukum yang berlaku atau berdasarkan kesepakatan antara mantan pasangan suami istri.  Undang-Undang  Perkawinan  dalam  Pasal  37  menyatakan  bahwa  pembagian  harta bersama  setelah  perceraian  harus  diatur  sesuai  dengan  hukum  masing-masing  pihak  atau berdasarkan kesepakatan. Dalam banyak kasus, jika tidak ada kesepakatan, pengadilan akan menetapkan bagaimana harta bersama tersebut harus dibagi.
Keabsahan  perjanjian  sewa  menyewa  yang  dibuat  sebelum  perceraian  biasanya  tidak terganggu  oleh  perceraian  itu  sendiri,  selama  perjanjian  tersebut  dibuat  dengan  persetujuan kedua  belah  pihak.  Perjanjian  ini  tetap  mengikat  dan  harus  dihormati  oleh  kedua  pihak. Namun,  setelah  perceraian,  status  objek  yang  disewakan  harus  diperjelas  melalui  proses pembagian  harta  bersama.  Misalnya,  jika  sebuah  rumah  yang  merupakan  harta  bersama disewakan kepada pihak ketiga, setelah perceraian harus ditentukan siapa yang memiliki hak atas rumah tersebut dan bagaimana perjanjian sewa menyewa itu dilanjutkan.
Dalam praktiknya, setelah perceraian, bisa muncul beberapa skenario terkait perjanjian sewa  menyewa.  Salah  satu  skenario  adalah  ketika  satu  pihak  mendapatkan  hak  penuh  atas objek  yang  disewakan  sebagai  bagian  dari  pembagian  harta  bersama.  Dalam  hal  ini,  pihak yang mendapatkan hak tersebut dapat memutuskan apakah akan melanjutkan perjanjian sewa menyewa  yang  ada  atau  membuat  perjanjian  baru  dengan  penyewa.  Pihak  ini  memiliki  hak penuh  untuk  mengelola  aset  tersebut  termasuk  melakukan  pembaruan  atau  pemutusan perjanjian sewa menyewa sesuai dengan ketentuan hukum dan kontrak yang berlaku.
Skenario lain adalah ketika objek yang disewakan dibagi menjadi dua atau lebih bagian yang terpisah, atau ketika hak pengelolaan diberikan kepada kedua mantan pasangan secara bersama-sama.  Dalam  hal  ini,  kedua  pihak  harus  mencapai  kesepakatan  baru  tentang bagaimana perjanjian sewa menyewa akan dilanjutkan. Hal ini bisa menimbulkan tantangan tersendiri, terutama jika kedua pihak tidak memiliki hubungan yang baik setelah perceraian. Untuk  menyelesaikan  situasi  seperti  ini,  bisa  jadi  diperlukan  mediasi  atau  bantuan  hukum untuk  mencapai  kesepakatan  yang  adil  dan  menguntungkan  bagi  semua  pihak  yang  terlibat (Khairiza et al., 2023).
Penting  untuk  diperhatikan  bahwa  pengadilan  memegang  peran  sentral  dalam menyelesaikan perselisihan seputar pembagian harta bersama dan perjanjian sewa-menyewa. Pengadilan  memiliki  kewenangan  untuk  menjatuhkan  keputusan  yang  memastikan pembagian  harta  bersama  dilakukan  secara  adil  dan  sesuai  dengan  hukum  yang  berlaku. Dalam  beberapa  situasi,  pengadilan  juga  memiliki  wewenang  untuk  menentukan  cara perjanjian sewa-menyewa harus dikelola setelah perceraian, dengan tujuan untuk melindungi hak dan kewajiban semua pihak yang terlibat (Mahardhita, 2021).
Dalam  banyak  kasus  perceraian,  pasangan  yang  berpisah  seringkali  memilih  untuk mencapai kesepakatan damai melalui penetapan perdamaian. Proses ini melibatkan negosiasi antara mantan suami dan istri mengenai pembagian harta bersama, termasuk aset yang sedang disewakan. Kesepakatan ini kemudian bisa disahkan oleh pengadilan dan memiliki kekuatan hukum  yang  sama  dengan  putusan  pengadilan.  Penetapan  perdamaian  seperti  ini  bertujuan untuk  memberikan  kepastian  hukum  dan  mengurangi  kemungkinan  konflik  di  masa  depan terkait  dengan  pengelolaan  harta  bersama  dan  perjanjian  sewa.  Dari  sudut  pandang  hukum perdata, sebuah perjanjian sewa menyewa yang sah harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam  KUHPerdata,  termasuk  adanya  kesepakatan  antara  pihak-pihak  yang  terlibat, kecakapan  untuk  melakukan  perjanjian,  keberadaan  objek  sewa  yang  jelas,  jangka  waktu sewa  yang  ditentukan,  besaran  biaya  sewa,  serta  hak  dan  kewajiban  masing-masing  pihak (Tambunan, 2022).
Setelah  perceraian,  penting  bagi  mantan  suami  dan  istri  untuk  secara  eksplisit menentukan  dalam  kesepakatan  atau  putusan  pengadilan  mengenai  status  dan  pengelolaan aset  yang  disewakan.  Hal  ini  untuk  menghindari  sengketa  di  masa  depan  dan  memastikan bahwa  semua  pihak  yang  terlibat  memahami  hak  dan  kewajibannya.  Perjanjian  sewa menyewa yang ada harus direvisi atau disesuaikan untuk mencerminkan situasi hukum yang baru setelah perceraian.
Sebagai  tambahan,  bagi  pihak  ketiga  atau  penyewa,  penting  untuk  mengetahui  status hukum dari objek yang disewakan, terutama jika ada perubahan signifikan seperti perceraian pemilik. Penyewa harus memastikan bahwa perjanjian sewa menyewa mereka tetap sah dan bahwa hak mereka dilindungi oleh hukum. Dalam beberapa kasus, mungkin diperlukan untuk menyusun perjanjian baru atau membuat addendum pada perjanjian sewa menyewa yang ada untuk mencerminkan perubahan kepemilikan atau pengelolaan harta tersebut.
Dengan  demikian,  keabsahan  perjanjian  sewa  menyewa  terhadap  objek  harta  bersama setelah  perceraian  sangat  bergantung  pada  bagaimana  harta  bersama  tersebut  dibagi  dan bagaimana hak serta kewajiban masing-masing pihak ditentukan. Semua ini harus dilakukan sesuai  dengan  ketentuan  hukum  yang  berlaku,  baik  yang  diatur  dalam  Undang-Undang Perkawinan  maupun  peraturan  perundang-undangan  lainnya  yang  relevan.  Pengadilan memiliki peran penting dalam memastikan bahwa pembagian harta bersama dilakukan secara adil  dan  bahwa  semua  perjanjian  yang  terkait  dengan  harta  bersama,  termasuk  perjanjian sewa menyewa, dipatuhi dan dilaksanakan sesuai dengan hukum. Dalam hal ini, pendekatan yang  hati-hati  dan  konsultasi  dengan  ahli  hukum  dapat  membantu  para  pihak  yang  terlibat untuk mencapai penyelesaian yang adil dan sesuai dengan ketentuan hukum (Solihin, 2020).

## Akibat  Hukum  Terhadap  Perjanjian  Sewa-Menyewa  Terhadap  Objek  ang  Menjadi Harta Bersama Antara PTAW dan YED Tanpa Sepengetahuan Pihak Suami
Akibat  hukum  terhadap  perjanjian  sewa-menyewa  terhadap  objek  yang  menjadi  harta bersama antara PTAW dan YED tanpa sepengetahuan pihak suami (PTAW) dalam kasus ini dapat  dianalisis dari beberapa perspektif hukum.  Analisis ini mencakup validitas perjanjian, hak  dan  kewajiban  para  pihak,  serta  dampak  hukum  jangka  panjang  terhadap  semua  pihak yang terlibat.
Dalam  Undang-Undang  Perkawinan  Nomor  1  Tahun  1974,  Pasal  36  ayat  (1) menyatakan  bahwa  suami  istri  perlu  menyetujui  tindakan  terkait  harta  bersama.  Artinya,
segala  tindakan  hukum  terkait  dengan  harta  bersama,  termasuk  perjanjian  sewa-menyewa, memerlukan  persetujuan  dari  kedua  belah  pihak.  Namun,  YED  melakukan  perjanjian  sewa- menyewa rumah yang merupakan harta bersama tanpa persetujuan PTAW. Hal ini melanggar ketentuan  yang  berlaku  sehingga  perjanjian  sewa-menyewa  yang  dibuat  oleh  YED  sepihak tidak dapat dianggap sah.
Dampak  dari  ketidaksepakatan  ini  adalah  perjanjian  sewa-menyewa  tersebut  bisa dianggap  tidak  sah  karena  tidak  memenuhi  syarat  sahnya  perjanjian  sesuai  Pasal  1320 KUHPerdata,  khususnya  syarat  "kesepakatan  mereka  yang  mengikatkan  dirinya."  Dalam konteks  ini,  kesepakatan  dari  kedua  pemilik  (YED  dan  PTAW)  diperlukan.  Tanpa persetujuan dari PTAW, perjanjian tersebut tidak memiliki kesepakatan yang sah dari kedua pihak yang memiliki wewenang atas harta bersama.
Akibat hukum lainnya adalah bahwa penyewa yang menyewa rumah tersebut dari YED tanpa  mengetahui  bahwa  persetujuan  PTAW  tidak  ada,  mungkin  berada  dalam  posisi  yang rentan.  Penyewa  bisa  berisiko  kehilangan  hak  sewanya  jika  PTAW  memutuskan  untuk menggugat  keabsahan  perjanjian  tersebut.  Dalam  situasi  seperti  ini,  penyewa  mungkin memiliki  klaim  terhadap  YED  atas  kerugian  yang  ditimbulkan,  tetapi  ini  tidak  mengubah fakta bahwa perjanjian sewa-menyewa itu sendiri bisa dibatalkan.
Selain  itu,  tindakan  YED  yang  menyewakan  rumah  tanpa  persetujuan  PTAW  dapat menimbulkan  konsekuensi  hukum  bagi  YED  sendiri.  PTAW  bisa  mengajukan  gugatan  ke pengadilan untuk meminta pembatalan perjanjian sewa-menyewa tersebut dan menuntut ganti rugi  atas  tindakan  YED  yang  melanggar  peraturan  mengenai  pengelolaan  harta  bersama. Pengadilan,  berdasarkan  Pasal  36  ayat  (1)  UU  Perkawinan  dan  prinsip-prinsip  hukum perdata,  kemungkinan  besar  akan  mendukung  tuntutan  PTAW  jika  ditemukan  bahwa  YED memang bertindak tanpa persetujuan yang diperlukan.
Di sisi lain, penting juga untuk mempertimbangkan bahwa setiap perjanjian yang dibuat dengan itikad baik oleh pihak ketiga (penyewa) dapat memunculkan pertimbangan khusus di pengadilan.  Jika  penyewa  bertindak  berdasarkan  kepercayaan  bahwa  YED  memiliki wewenang penuh untuk menyewakan properti tersebut, pengadilan mungkin mempertimbangkan  itikad  baik  penyewa.  Namun,  tetap  saja,  tanpa  persetujuan  PTAW, kesepakatan itu tetap cacat hukum.
Langkah-langkah  untuk  mengatasi  situasi  ini  mencakup  beberapa  tindakan.  Salah satunya  adalah  mediasi  antara  PTAW  dan  YED  untuk  mencapai  kesepakatan  yang  sah mengenai  pengelolaan  dan  penggunaan  harta  bersama  setelah  perceraian.  Mediasi  ini  bisa menghasilkan  kesepakatan  yang  disahkan  oleh  notaris  atau  pengadilan,  memberikan kepastian hukum bagi semua pihak.
Selain itu, PTAW dan YED perlu mengunjungi notaris untuk membuat perjanjian baru atau  tambahan  terhadap  perjanjian  sewa  yang  sudah  ada,  memastikan  bahwa  kedua  pihak menyetujui  perjanjian  tersebut.  Ini  tidak  hanya  memberikan  kepastian  hukum  tetapi  juga melindungi hak-hak penyewa yang telah berkomitmen dalam perjanjian tersebut dengan niat baik. Dalam analisis akhir, tindakan YED yang menyewakan rumah tanpa izin PTAW adalah pelanggaran  hukum  terkait  pengelolaan  aset  bersama.  Perjanjian  sewa  tersebut  dapat dianggap  tidak  sah  dan  mungkin  dibatalkan  melalui  proses  hukum.  Penyewa  yang  terlibat dapat memiliki klaim terhadap YED, dan YED sendiri dapat menghadapi konsekuensi hukum atas tindakannya. Oleh karena itu, penting bagi kedua pihak untuk menyelesaikan masalah ini dengan  mencapai  kesepakatan  yang  sah  dan  memastikan  bahwa  semua  tindakan  hukum terkait aset bersama dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak.

## KESIMPULAN
Keabsahan  perjanjian  sewa-menyewa  terhadap  objek  harta  bersama  yang  dilakukan tanpa  persetujuan  kedua  belah  pihak  dalam  kasus  perceraian  antara  Yosephin  Evylia  Dewi (YED) dan Paulus Trijanto Adi Wibowo (PTAW) menunjukkan adanya pelanggaran terhadap
ketentuan  hukum  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Perkawinan  Nomor  1  Tahun  1974. Tindakan  YED  yang  menyewakan  rumah  tanpa  persetujuan  PTAW  bertentangan  dengan Pasal  36  ayat  (1)  UU  Perkawinan,  yang  mensyaratkan  persetujuan  bersama  untuk  setiap tindakan  hukum  terkait  harta  bersama.  Akibat  hukum  dari  tindakan  ini  adalah  perjanjian sewa-menyewa  tersebut  dapat  dianggap  batal  demi  hukum,  yang  menimbulkan  risiko kerugian bagi penyewa dan potensi gugatan dari PTAW terhadap YED.
Untuk  menghindari  konflik  dan  memberikan  kepastian  hukum,  penting  bagi  mantan pasangan  suami  istri  untuk  mencapai  kesepakatan  sah  mengenai  pengelolaan  harta  bersama setelah  perceraian.  Kesepakatan  ini  harus  diresmikan  melalui  notaris  atau  pengadilan  untuk menghindari sengketa di masa depan. Selain itu, setiap perjanjian sewa-menyewa yang terkait dengan harta bersama harus diperbarui atau disesuaikan untuk mencerminkan situasi hukum yang  baru  setelah  perceraian,  memastikan  bahwa  semua  pihak  yang  terlibat  memahami  dan menyetujui ketentuan-ketentuan yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA
Anwar,  A.  M.  (2023).  Eksistensi  Harta  Bersama  Dari  Perkawinan  Campuran. El-Wasathy:
Journal of Islamic Studies , 1 (1), Article 1. https://doi.org/10.61693/elwasathy.vol11.2023.19-32
Febriana, N. E., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020). UPAYA PERLAWANAN (VERZET) TERHADAP PUTUSAN VERZTEK DALAM PERKARA NO.604/PDT.G/2016/PN.SGR  DI  PENGADILAN  NEGERI  SINGARAJA  KELAS 1B. Ganesha Law Review , 2 (2), Article 2. https://doi.org/10.23887/glr.v2i2.206 Fitriani,  D.  (2020).  STUDI  AL-QUR’AN  DAN  HADIS  ATURAN  HUKUM  KONKRIT:
IJARAH (SEWA MENYEWA). Lentera , 2 (1), Article 1.
https://doi.org/10.32505/lentera.v2i1.2112 Fitriyah,  F.  (2019).  Hak  Syufâ€ TM ah  dalam  Akad  Musyarakah  Mutanaqishah. At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah , 7 (2), Article 2.
Ismail,  N.,  &  Mujib,  A.  (2023).  Kedudukan  Wilayah  Al-Hisbah  Pada  Putusan  Peradilan Nomor:  1083/Pdt.G/2023/Pa.Btl  Tentang  Sengketa  Rahn  dan  Ijarah. QISTHOSIA : Jurnal Syariah Dan Hukum , 4 (2), Article 2. https://doi.org/10.46870/jhki.v4i2.763 Khairiza, A., Yamin, M., Kalo, S., & A, T. K. D. (2023). Status Hak Milik Atas Tanah Bagi Perempuan  Warga  Negara  Indonesia  Yang  Menikah  Dengan  Warga  Negara  Asing. Jurnal  Hukum  Al-Hikmah:  Media  Komunikasi  Dan  Informasi  Hukum  Dan Masyarakat , 4 (3), Article 3. https://doi.org/10.30743/jhah.v4i3.7871
Kurniawan,  A.  S.,  &  Hermono,  B.  (2023).  TINJAUAN  YURIDIS  PUTUSAN PENGADILAN  NOMOR  0379/Pdt.G/2021/PA.Krs  MENGENAI  GUGATAN HARTA  WARIS  YANG  OBJEKNYA  MASIH  MENJADI  JAMINAN  UTANG. NOVUM : JURNAL HUKUM , 43–56. https://doi.org/10.2674/novum.v0i0.50544
Mahardhita,  G.  (2021).  PROSES  PENYELESAIAN  PERKARA  HARTA  BERSAMA  DI
PENGADILAN AGAMA. An Nawawi , 1 (2), Article 2.
https://doi.org/10.55252/annawawi.v1i2.15
Mozin,  N.  (2024).  ANALISIS  YURIDIS  KEABSAHAN  PERJANJIAN  KREDIT  BANK OLEH  NASABAH  YANG  DENGAN  OBJEK  HARTA  BERSAMA  DALAM PERKAWINAN. Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO) , 1 (1), Article 1. https://doi.org/10.62567/micjo.v1i1.99
Negara, R. K. B., Gilalo, J., & Ma’arif, R. S. (2024). Analisis Penegakan Hukum Terhadap Pelaku  Tindak  Pidana  Penggelapan  Berkedok  Sewa  Kendaraan  di  Wilayah  Hukum Polsek  Jonggol  Kabupaten  Bogor  Studi  Putusan  Nomor  210/PID.B/2023/PN  Cbi. Karimah Tauhid , 3 (4), Article 4. https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i4.12924
Novianti,  I.  P.  (2015).  Kedudukan  dan  Kewenangan  Balai  Harta  Peninggalan  dalam Pengelolaan Harta Peninggalan Tak Terurus. Pandecta Research Law Journal , 10 (1), Article 1. https://doi.org/10.15294/pandecta.v10i1.4198 Pohan,  M.  N.  (2018).  Hukum  Adat  Sumatera  Utara  dalam  Yurisprudensi  di  Indonesia.
DOKTRINA: JOURNAL OF LAW , 1 (1), 1–15.
https://doi.org/10.31289/doktrina.v1i1.1607
Puspitasari,  I.,  &  Hanifuddin,  I.  (2023).  STRATIFIKASI  AKAD  KEPEMILIKAN  HARTA SEBAGAI  SOLUSI  PROBLEM  PEMBAGIAN  HARTA  PASCACERAI. Jurnal Kajian Agama Islam , 7 (11), Article 11.
https://rel.ojs.co.id/index.php/jkai/article/view/3
Putra, M. R. R., Susetyo, H., & Afdol, A. (2022). KEDUDUKAN HAK ATAS TANAH DI INDONESIA AKIBAT PERKAWINAN CAMPURAN (STUDI PUTUSAN MK No: 69 /PUU/XIII/2015). Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan , 11 (1), Article 1. https://doi.org/10.28946/rpt.v11i1.1393
Salsabila, N., Sutisna, & Nawawi, K. (2022). Penggunaan Harta Waris  yang Belum di Bagi Sebagai  Objek  Transaksi  Menurut  Hukum  Islam. Rayah  Al-Islam , 6 (2),  Article  2. https://doi.org/10.37274/rais.v6i2.543
Solihin,  R.  A.  (2020).  PERLINDUNGAN  TERHADAP  PEMENUHAN  NAFKAH  ANAK DALAM  PELAKSANAAN  PUTUSAN  PERCERAIAN  DI  PENGADILAN AGAMA. Indonesian  Journal  of  Law  and  Islamic  Law  (IJLIL) , 2 (1),  Article  1. https://doi.org/10.35719/ijl.v1i2.97

## Tambunan,  M.  (2022).  PERLINDUNGAN  HUKUM  TERHADAP  ISTRI  ATAS PENJUALAN OBJEK HARTA BERSAMA OLEH SUAMI DENGAN PENGGUNAAN  DOKUMEN  PALSU. Jurnal  Ilmiah  Hukum  Dan  Keadilan , 9 (1), Article 1. https://doi.org/10.59635/jihk.v9i1.185
Thoyyibah,  S.  (2015).  ANALISIS  YURIDIS  PERJANJIAN  SEWA  RAHIM  MENURUT HUKUM ISLAM. Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas
Tanjungpura , 3 (3). https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jmfh/article/view/9402
Vijayantera,  I.  W.  A.  (2019).  KEBERADAAN  PERJANJIAN  PENGASUHAN  ANAK
DALAM PROSES

## PERCERAIAN DI PENGADILAN SEBAGAI
PERTIMBANGAN  MENETAPKAN  HAK  ASUH  ANAK. Jurnal  AKSES , 11 (2), Article 2. https://doi.org/10.47329/jurnalakses.v11i2.682
Yuvens,  D.  A.  (2018).  Analisis  Kritis  terhadap  Perjanjian  Perkawinan  dalam  Putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor  69/PUU-XIII/2015. Jurnal  Konstitusi , 14 (4),  799. https://doi.org/10.31078/jk1445
Zaharnika,  R.  F.  A.  (2021).  Analisis  Hukum  Terhadap  Pelaksanaan  Perjanjian  Sewa  Rahim (Surrogate  Mother)  Ditinjau  Menurut  Perspektif  Hukum  Positif. Jurnal  Hukum Mimbar Justitia , 7 (2), Article 2. https://doi.org/10.35194/jhmj.v7i2.1873