INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 8515-8525 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Penerapan Sistem Informasi Pengawasan Itjen TNI Sebagai Teknik Audit Berbantu Komputer Pada Kegiatan Pengawasan Di Lingkungan TNI
Alif Kausar 1 ✉ , Yuliantini 2 , Agung Setiawan 3
Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut
Email : mayoralif19@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Pengendalian intern dirancang untuk mencapai tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang  ekonomis,  efisien,  dan  efektif  sesuai  ketentuan.  Fungsi  utama  pengendalian  intern  adalah mengidentifikasi dan mengoreksi deviasi dari rencana yang telah ditetapkan, dengan pengendalian yang bersifat preventif atau deduktif. Tentara Nasional Indonesia dalam pelaksanaan program yang didukung anggaran negara, menerapkan prinsip Ketertiban, Kepatuhan, Efektif, Efisien, dan Ekonomis (2K3E).  APIP  berperan  sebagai  Quality  Assurance,  Consulting  Partner,  dan  Early  Warning  System dengan pendekatan audit berbasis manajemen risiko. Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, Itjen TNI telah mengembangkan Sistem Informasi Pengawasan Itjen TNI (SIPI) yang dirancang untuk memberikan informasi yang valid, cepat, dan akurat. SIPI membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan melalui Teknik Audit Berbantu Komputer (TABK). Penerapan teknologi ini penting untuk  meningkatkan  kualitas  pengawasan  dan  tata  kelola  di  lingkungan  TNI,  serta  memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi yang baik.
Kata Kunci: Sistem Informasi, Pengawasan, Teknik Audit, Komputer
Abstract
The problem of accessibility to assistive devices for people with disabilities is still a major challenge in Indonesia. The Social Service is one of the parties tasked with providing information and facilitating public access to service programs for the distribution of assistive devices for people with disabilities. Strategy is communication that is very important in the success of a program. This research aims to determine the communication strategy of the South Tangerang Social Service in the service program for distributing disability aids. The method used is qualitative descriptive. Data collection techniques include  interviews,  documentation  and  literature  study.  The  research  results  show  that  the communication  strategy  used  by  the  South  Tangerang  Social  Service  involves  systematic  and collaborative stages. The systematic communication strategy stages carried out start from research, planning, implementation, evaluation and reporting. Apart from that, the communication strategy in this program is also collaborative in nature, involving cooperation with various parties at the RT, RW, Village, District and social institutions such as Pertuni.
Keyword: Communication Strategy, Social Services, Persons with Disabilities

## PENDAHULUAN
Pengendalian  internal  dirancang  untuk  mencapai  tujuan  organisasi  dengan memanfaatkan seluruh sumber daya secara ekonomis, efisien, efektif, dan sesuai dengan ketentuan  yang  berlaku.  Pada  dasarnya,  fungsi  pengendalian  internal  bertujuan  untuk mendeteksi adanya deviasi atau penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan dibandingkan dengan rencana yang telah ditetapkan, sehingga manajemen dapat melakukan tindakan korektif. Pengendalian internal dapat  berupa pengendalian preventif, yaitu  perancangan sistem  pengendalian,  atau  pengendalian  deduktif  untuk  mengatasi  penyimpangan  yang sudah  terjadi.  Tentara  Nasional  Indonesia  (TNI),  sebagai  komponen  utama  sistem pertahanan negara, dalam pelaksanaan program kegiatan yang didukung oleh anggaran negara, diharapkan dapat menerapkan prinsip Ketertiban, Kepatuhan, Efektif, Efisien, dan Ekonomis (2K3E).
Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) atau pengawas internal pada lembaga pemerintah  adalah  pihak  yang  melakukan  pengawasan  melalui  audit,  tinjauan,  evaluasi, pemantauan,  dan  kegiatan  pengawasan  lainnya  terhadap  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi organisasi  pemerintah.  APIP  di  TNI,  yakni  Inspektorat  Jenderal  TNI  (Itjen  TNI),  bertugas membantu  Panglima  TNI  dalam  melaksanakan  pengawasan  dan  pemeriksaan  terkait efektivitas,  efisiensi,  kepatuhan  hukum,  dan  ketertiban  dalam  pembinaan  kesiapsiagaan, penggunaan,  pembangunan  kekuatan  TNI,  serta  pengelolaan  perbendaharaan  di lingkungan TNI untuk mendukung tugas pokok TNI. Itjen TNI sebagai APIP di lingkungan TNI  merupakan  salah  satu  elemen  penting  dalam  manajemen  pemerintah  untuk
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) dan birokrasi yang bersih (Clean Government). Untuk memastikan bahwa pelaksanaan program, anggaran, dan kegiatan di lingkungan TNI sesuai dengan prinsip 2K3E, dilakukan audit sebagai bagian dari pengawasan internal oleh Itjen TNI sebagai APIP di lingkungan TNI.
Paradigma  Aparat  Pengawasan  Intern  Pemerintah  (APIP)  baik  sebagai  penjamin kualitas  (Quality  Assurance),  mitra  konsultasi  (Consulting  Partner)  maupun  sebagai pencegah dini terjadinya penyimpangan (Early Warning System), perubahan pola audit yang menggunakan  pendekatan  audit  berbasis  manajemen  risiko.  Fungsi  APIP  sebagai  Early Warning  System  dan  Quality  Assurance  melalui  upaya  pengawasan  yang  efektif,  efisien, transparan dan akuntabel dalam mewujudkan peran APIP di lingkungan TNI, harus mampu:
1. Memberikan  keyakinan  yang  memadai  (Quality  Assurance)  atas  ketaatan,  kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas pokok TNI;
2. Memberikan peringatan dini (Early Warning) dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas pokok TNI;
3. Melaksanakan pendampingan dan konsultasi (Consulting Partner) guna memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas pokok TNI; dan
4. Melaksanakan  komunikasi,  koordinasi  (Communication,  Coordinating)  dan  kerja  sama dengan lembaga pengawasan internal dan eksternal TNI.
Sistem  Pemerintahan  Berbasis  Elektronik  (SPBE)  dirancang  untuk  mendorong  dan mengatur  penggunaan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  dalam  berbagai  aspek pemerintahan, dari tingkat pusat hingga daerah. Dengan penerapan sistem ini, diharapkan proses pelayanan publik dan pengelolaan administrasi pemerintahan menjadi lebih efisien, transparan,  dan  akuntabel.  Kemajuan  dalam  Teknologi  Informasi  dan  Komunikasi  (TIK) membuka peluang untuk membangun sistem pengawasan yang lebih modern dan efektif. Pada tahun 2018, Itjen TNI mengembangkan aplikasi berbasis Teknologi Informasi untuk kegiatan pengawasan, sesuai dengan amanat "Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)", yang mengharuskan penggunaan teknologi  informasi  dan  komunikasi  dalam  pelaksanaan  pemerintahan.  Sistem  Informasi Pengawasan Itjen  TNI (SIPI) dikembangkan untuk mewujudkan tata  kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, akuntabel, dan berkualitas. Penggunaan sistem informasi berbasis komputer menjadi sangat penting untuk meningkatkan keandalan dan akurasi data yang dihasilkan. Dalam praktik akuntansi, informasi yang relevan, tepat waktu, lengkap, dan mudah  dipahami  adalah  tujuan  dari  penggunaan  sistem  informasi  akuntansi  berbasis komputer  (Sumarsana,  2013).  Dibandingkan  dengan  pengolahan  data  manual,  sistem informasi berbasis komputer memiliki  keunggulan dalam memproses data dengan lebih
cepat dan mudah, memungkinkan pengguna untuk menghasilkan informasi dalam waktu yang lebih singkat.
SIPI merupakan pengembangan dari E-Monitoring Kementerian PUPR yang kemudian dikembangkan oleh Tim Itjen TNI untuk memperoleh data yang valid dan cepat serta akurat untuk  mewujudkan  fungsi  APIP  yang  akuntabel,  cepat  dan  transparan.  Kelebihan  SIPI sebagai salah satu alat bantu dalam kegiatan pengawasan antara lain sebagai berikut:
1. Informasi  secara  Real  Time  karena  berbasis  web  sehingga  tidak  memerlukan  instalasi aplikasi.
2. Dapat  menampilkan  data  anggaran  (Pagu,  Daya  Serap  dan  realisasi  penggunaan anggaran) yang tersaji dalam bentuk diagram kurva “S”.
3. Monitoring pengadaan barang dan jasa yang terhubung dengan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).
4. Keamanan data terjamin karena Server SIPI di Pusinfolahta TNI.
5. Dapat menampilkan Anggaran dari UO Mabes TNI, UO Mabes TNI AD, UO Mabes TNI AL dan UO Mabes TNI AU beserta Satker-Satker dibawahnya.
Penggunaan  aplikasi  SIPI  ini  diharapkan  dapat  meningkatkan  penggunaan  dan pemanfaatan  TIK  dalam  meningkatkan  efektivitas  pengawasan.  Teknik  audit  berbantuan komputer dengan menggunakan SIPI merupakan instrumen yang penting dan bermanfaat bagi auditor dalam melaksanakan tugas pengawasan sehingga membuat pekerjaan auditor menjadi lebih efektif dan efisien. Tidak hanya mendukung dan mempermudah hal dalam analisa  tetapi  juga  dapat  meningkatkan  efektivitas  dan  efisiensi  waktu,  biaya  dan  juga sumber daya manusia. SIPI sebagai Early Warning System (EWS) yang mampu memberikan peringatan  dini  terhadap  potensi  masalah  atau  ancaman  yang  muncul  agar  dapat dilaksanakan deteksi dini dan pencegahannya.
Dalam  kegiatan  pengawasan  data  dari  SIPI  digunakan  untuk  menentukan  sasaran pengawasan,  entitas  dan  merumuskan  temuan  awal  dalam  desk  audit.  Auditor mendapatkan  data-data  tentang  program  dan  kegiatan  entitas  terpilih  dan  memetakan risiko-risiko potensial dari entitas tersebut yang selanjutnya dirumuskan menjadi temuan awal dari kegiatan audit. Perumusan temuan awal tersebut menentukan kualitas dari hasil audit yang dilaksanakan. Penggunaan SIPI dalam kegiatan pengawasan berdampak besar terhadap mutu dari hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Itjen TNI. Berdasarkan hasil telaah sejawat eksternal oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia pada tahun 2022, praktik pengawasan intern Inspektorat Jenderal TNI memperoleh nilai kesesuaian sebesar 88% terhadap standar, yang termasuk dalam kategori "Baik." Ini menunjukkan bahwa praktik pengawasan intern Itjen TNI telah sesuai dengan standar. Tata kelola, praktik profesional,
dan  komunikasi  APIP  telah  dirancang  dengan  memadai  dan  sebagian  besar  dijalankan secara konsisten dalam organisasi dan pelaksanaan pengawasan intern.
Penggunaan  komputer  dalam  pelaksanaan  audit  dikenal  sebagai  Teknik  Audit Berbantu  Komputer  (TABK).  TABK  adalah  proses  audit  yang  memanfaatkan  teknologi komputer  untuk  melakukan  pengawasan.  Terdapat  situasi  di  mana  auditor  perlu mempertimbangkan penggunaan TABK, terutama ketika tidak ada dokumen masukan atau jejak audit (Audit Trail). Keberhasilan TABK bergantung  pada  kemampuan auditor untuk menerima  dan  memahami  cara  kerja  sistem  tersebut  dalam  proses  audit.  Kemajuan teknologi  informasi  yang  sangat  cepat  sering  kali  tidak  diimbangi  dengan  pemahaman auditor  terhadap  teknologi  tersebut  (Prasita  dan  Priyo,  2007).  Penggunaan  SIPI membutuhkan  auditor-auditor  yang  berkompetensi  sebagai  Auditor  TIK  atau  sudah mengikuti  diklat  teknis  substantif  Audit  Berbantuan  Komputer  dari  Pusdiklatwas  BPKP, namun  jumlah  auditor  yang  sudah  berkualifikasi  auditor  TIK  di  Itjen  TNI  masih  sangat terbatas.
SIPI  harus  dikembangkan  sesuai  kebutuhan  organisasi,  sebaik  apapun  aplikasi  jika tidak  sesuai  dengan  kebutuhan  organisasi  maka  aplikasi  tersebut  akan  sia-sia.  Dalam pemanfaatan  aplikasi  perlu  didukung  sumber  daya  manusia  yang  dapat  memanfaatkan aplikasi  yang  sudah  ada.  Teknologi  adalah  bagian  integral  dari  sebuah  organisasi  dan menjadi salah satu elemen penting dalam melaksanakan tugas dan fungsi. Oleh karena itu, diperlukan sumber daya manusia yang menguasai dan mampu mengoperasikan SIPI untuk meningkatkan kualitas hasil pengawasan suatu organisasi. Keterkaitan antara sumber daya manusia dan aplikasi SIPI sangat erat,  sehingga dibutuhkan tenaga yang kompeten dan mampu menguasai aplikasi SIPI agar pelaksanaan pengawasan oleh Inspektorat Jenderal dapat berjalan dengan optimal.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  sesuai  untuk  pendekatan  kualitatif  ini  adalah  penelitian deskriptif  atau  eksploratif.  Penelitian  deskriptif  bertujuan  untuk  menggambarkan karakteristik suatu fenomena atau kelompok secara mendetail dan menyeluruh. Sementara itu, penelitian eksploratif dilakukan ketika pengetahuan tentang suatu topik masih terbatas atau belum banyak diketahui, sehingga peneliti berusaha mendapatkan wawasan baru dan pemahaman yang lebih mendalam.
Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer akan diperoleh langsung dari Itjen TNI atau pihak terkait lainnya yang terlibat dalam  kegiatan  pengawasan.  Data  sekunder  akan  mencakup  dokumen  resmi  seperti
undang-undang, regulasi terkait pengawasan, laporan penelitian sebelumnya, dan artikel ilmiah yang relevan.
Metode  pengumpulan  data  yang  digunakan  meliputi  observasi  dan  wawancara. Observasi  dilakukan  untuk  mengamati  langsung  kegiatan  pengawasan  oleh  Itjen  TNI, termasuk kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan pengawasan lainnya. Wawancara mendalam akan dilakukan dengan personel Itjen TNI yang bertugas sebagai tim perancang audit, ketua tim audit, dan auditor Itjen TNI.
Data  kualitatif  yang  terkumpul  akan  dianalisis  secara  tematis  atau  menggunakan analisis  konten,  dengan  fokus  pada  pola-pola,  tema  utama,  dan  perbedaan  dalam pandangan  atau  pengalaman  yang  terungkap  selama  wawancara  dan  observasi. Pendekatan  ini  memungkinkan  peneliti  untuk  mengidentifikasi  dan  memahami  berbagai aspek penting dalam kegiatan pengawasan Itjen TNI secara komprehensif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam penelitian ini, hasil wawancara dengan Tim perancang Audit, Ketua Tim Audit dan  Auditor  Itjen  TNI  mengungkapkan  beragam  aspek  terkait  penggunaan  SIPI, kemampuan  SIPI  dan  Penggunaan  yang  diharapkan  dalam  pelaksanaan  audit  sebagai berikut:
1. Penggunaan SIPI terbatas untuk Auditor Itjen TNI yang mendapatkan otorisasi berupa password dan username. Dengan menggunakan SIPI maka proses pengumpulan data menjadi lebih cepat karena didalam aplikasi SIPI sudah mendapatkan data-data tentang daya  serap  anggaran,  DIPA  Satker  dan  laporan  pengadaan  barang/jasa.  Proses pengumpulan data ini penting karena sebagai bahan penyusunan Program Kerja Audit (PKA) dan Kertas Kerja Audit (KKA), namun pengunaan SIPI masih mempunyai hambatan yaitu terbatasnya kemampuan Auditor Itjen TNI yang tidak memiliki kompetensi bidang keuangan dan minimnya kemampuan literasi aplikasi.
2. Kemampuan SIPI dalam pelaksanaan kegiatan audit. Data SIPI dapat digunakan dalam penentuan Entitas Audit, dalam pertimbangan risiko-risiko dari Satker terpilih dan juga Satker mana yang berpotensi menjadi temuan dari auditor Eksternal. Data dari SIPI dapat menjadi salah satu indikator dalam merumuskan temuan antara lain daya serap yang rendah sehingga berpotensi terjadinya keterlambatan, biasanya terkait belanja Modal. Selanjutnya Auditor dengan kompetensinya mendalami pengadaan barang/jasa tersebut mulai dari tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan yang disesuaikan dengan Kontrak pengadaan,  Namun  masih  terdapat  temuan  dari  BPK  terkait  atas  keterlambatan pengadaan  barang/jasa  dan  potensi  kemahalan  harga.  Hal  ini  menunjukan  bahwa
aplikasi SIPI belum dapat mengidentifikasi keterlambatan penerimaan hasil pengadaan yang  sesuai  dengan  kontrak  pengadaan.  Data  aplikasi  SIPI  berasal  dari  hasil  rekap pembayaran dari OMSPAN dan belum dapat mengidentifikasi adanya potensi kemahalan harga.
3. Penggunaan SIPI yang diharapkan dalam pelaksanaan audit. Data dari SIPI masih harus diolah  oleh auditor, dalam hal temuan yang  berkualitas merupakan kemampuan dari auditor  untuk  menghasilkan  temuan  yang  berkualitas  dan  rekomendasi  yang  tepat kepada Entitas. Penyajian data dari SIPI sudah dapat menjadikan Early Warning System kepada  para  Kasatker  dalam  memonitor  penyerapan  anggaran  sehingga  dapat mencegah terjadinya penyerapan anggaran yang lintas tahun. Data dari SIPI diharapkan sudah terhubung dengan data dari aplikasi SAKTI dan LKPP sehingga dapat memonitor proses  pengadaan  barang/jasa  mulai  dari  perencanaan  sampai  dengan  penggunaan (Outcome)  tidak  hanya  sampai  serah  terima  barang/jasa.  Selain  itu  dalam  organisasi pengawak SIPI membutuhkan kompetensi Auditor bidang teknologi informasi.
Tabel 1. Resume Hasil Wawancara No Topik Wawancara Pertanyaan Utama Jawaban Utama 1. Penggunaan SIPI Siapa saja yang diberikan akses username SIPI yang mendapatkan otorisasi adalah seluruh Pamen dalam hal ini
Inspektur  Muda,  Madya  dan Utama,  untuk  Irbidang  juga mendapatkan akses username Bagaimana  penggunaan SIPI dalam proses pengumpulan data pada saat pelaksanaan deskaudit Proses pengumpulan data menjadi lebih cepat karena didalam aplikasi SIPI sudah mendapatkan data-data tentang daya serap anggaran, DIPA
Satker  dan  laporan  pengadaan barang/jasa.
Hambatan apa saja yang selama ini terjadi terbatasnya  kemampuan  Auditor Itjen TNI yang memiliki background bukan  personel  bidang  keuangan dan minimnya kemampuan literasi aplikasi. 2. Kemampuan  SIPI  dalam pelaksanaan kegiatan audit Apakah data yang disajikan oleh SIPI digunakan  pada  saat penentuan Entitas Data  SIPI  dapat  digunakan  dalam penentuan  Entitas  Audit,  dalam pertimbangan  risiko-risiko  dari Satker  terpilih  dan  juga  Satker mana  yang  berpotensi  menjadi
No Topik Wawancara
Jawaban Utama temuan dari auditor Eksternal. Bagaimana merumuskan temuan awal berdasarkan  data  awal yang diperoleh dari SIPI Data dari SIPI dapat menjadi salah satu  indikator dalam  merumuskan temuan antara lain daya serap yang rendah sehingga berpotensi terjadinya keterlambatan, biasanya terkait  belanja  Modal.  Selanjutnya Auditor  dengan  kompetensinya mendalami
pengadaan barang/jasa  tersebut  mulai  dari tahap  perencanaan,  persiapan, pelaksanaan  yang  disesuaikan dengan Kontrak pengadaan.
Apakah terdapat temuan yang  ditemukan  oleh auditor eksternal namun belum  teridentikasi  oleh APIP itjen TNI Temuan  dari  BPK  terkait  atas keterlambatan pengadaan barang/jasa dan potensi kemahalan harga. 3. Penggunaan  SIPI  yang diharapkan dalam pelaksanaan audit Apakah data yang disajikan oleh SIPI dapat menghasilkan  temuan yang berkualitas data  dari  SIPI  masih  harus  diolah oleh  auditor,  dalam  hal  temuan yang berkualitas merupakan kemampuan  dari  auditor  untuk menghasilkan temuan yang berkualitas dan rekomendasi yang tepat kepada Entitas. Bagaimana  peringatan dini  oleh  SIPI  yang diharapkan penyajian  data  sudah  dapat menjadikan  early  warning  system kepada  para  Kasatker  dalam memonitor  penyerapan  anggaran sehingga dapat mencegah terjadinya  anggaran  yang  lintas tahun Bagaimana  pembinaan kompetensi  APIP  itjen
TNI dalam meningkatkan kompetensi  auditor  di bidang teknologi Pengolahan data dalam SIPI dapat optimal apabila personel pengawak  SIPI  dan  Auditor memiliki  kemampuan    dalam bidang
teknologi informasi.
No Topik Wawancara Pertanyaan Utama Jawaban Utama informasi Pembinaan kompetensi APIP dengan mengikutsertakan pelatihan-pelatihan terkait Aplikasi Sakti dan Auditor TIK
Dari analisis hasil wawancara ini, dapat disimpulkan bahwa penerapan SIPI sebagai teknik  audit  berbantu  komputer  sangat  mendukung  kegiatan  pengawasan.  Penggunaan SIPI merupakan instrumen yang penting dan bermanfaat bagi auditor dalam melaksanakan tugas sehingga membuat pekerjaan auditor menjadi lebih efektif dan efisien. Penggunaan SIPI memudahkan auditor dalam analisa risiko dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi waktu, biaya dan juga sumber daya manusia.
Pengembangan  keterampilan  auditor  dalam  menggunakan  teknologi  informasi menjadi  kunci.  Auditor  harus  memahami  sistem  teknologi  informasi  yang  mereka  audit, serta memiliki keterampilan dalam menggunakan perangkat lunak audit dan alat analisis data yang  diperlukan. auditor  dapat  mengintegrasikan teknologi  informasi  secara efektif dalam proses audit untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan relevansi hasil audit.
SIPI sebagai EWS (Early Warning System) atau Sistem peringatan dini sebagai sistem yang terdiri dari definisi akurat mengenai suatu hal, dan mekanisme mengenai prediksi yang tepat pada hal tersebut. Sistem peringatan dini ini digunakan pada hal-hal yang tidak dapat diprediksi namun memiliki dampak yang signifikan terhadap institusi. EWS berupa sistem monitoring  yang  real  time,  mudah  digunakan  dan  mudah  dianalisa  sehingga  dapat dipergunakan untuk memperbaiki sistem pengawalan operasional terhadap integrasi sistem aplikasi yang ada saat ini secara efektif dan efisien dengan harapan sebelum permasalahan terjadi akan diketahui lebih awal.

## SIMPULAN
Peran auditor sebagai Early Warning System mengacu pada penggunaan sistem yang didesain  untuk  mendeteksi  potensi  risiko  atau  masalah  yang  dapat  memengaruhi kelangsungan operasional, keuangan, atau reputasi suatu organisasi secara dini.  Sistem ini harus dapat meningkatkan knowledge, attitude dan practice dari tiap komponen yang ada dalam  sistem  tersebut.  Syarat  utama  agar  peringatan  dini  ini  dapat  berhasil  efektif, diperlukan komitmen pribadi dan aksi nyata dari tiap individu/institusi dan komunikasi yang baik  antar  individu  yang  terlibat.  Keberhasilan  SIPI  tergantung  dari  kemampuan  auditor untuk  dapat  menerima  sebuah  sistem  dan  memahami  bagaimana  cara  penggunaannya
dalam  kegiatan  audit.  Penerapan  teknologi  dalam  kegiatan  audit  dapat  meningkatkan efektivitas dan efisiensi waktu, biaya dan juga sumber daya manusia.

## DAFTAR PUSTAKA
Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia. (2021). Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia.
Jakarta.
Darono, A. (2010). Teknik berbantuan komputer: Menelaah kembali kedudukan dan perannya. Jurnal Sistem Informasi Institut Teknik Surabaya.
Faiz, I., & Mukhlis. (2015). Audit Internal. Yogyakarta.
Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1090/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017 tentang Petunjuk Teknis  Pengendalian  Mutu  Hasil  Pengawasan  Aparat  Pengawas  Intern  Pemerintah  di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia.
Keputusan  Panglima  TNI  Nomor  Kep/1400/XII/2018  tanggal  26  Desember  2018  tentang  Doktrin Pengawasan Intern Tentara Nasional Indonesia.
Moleong, L. J. (2006). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Rosdakarya.
Nova, K. (2011). Penerapan Sistem Peringatan Dini (Early Warning System) dalam upaya pencegahan korupsi di Indonesia.
Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.
Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia.
Peraturan  Panglima  Tentara  Nasional  Indonesia  Nomor  25  Tahun  2020  tentang  Organisasi  dan Tugas Inspektorat Jenderal Tentara Nasional Indonesia.
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
Peraturan Presiden RI Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Pickett, S. (2010). The Internal Auditing Handbook (3rd ed.). Jennifer M: United Kingdom.
Randal, M., & Arens, A. (2003). Auditing and Assurance, An Integrated Approach (13th ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
Sawyer, Dittenhofer, S., & Cheiner. (2005). Internal Auditing (D. Adhariani, Trans.; 5th ed., Vol. 1). Jakarta: Salemba Empat.
Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.