## KONSEP KAFA’AH PADA PERKAWINAN ANGGOTA TNI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
Husna Sulfiyah 1 , Hartini Tahir 2
12 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email: husnasulfiyah9@gmail.com

## Abstrak
Permasalahan pokok pada penelitian ini yaitu perkembangan konsep kafa’ah pada perkawinan anggota  TNI  dan  bagaimana  analisis  hukum  Islam  terhadap  metode  penetapan kafa’ah tersebut.  Pada  penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  deskriptif  kualitatif  (pnelitian normative  atau Library  Research) melalui  perundang-undnagan  dan  buku-buku  serta  jurnal untuk  memperoleh  data  yang  jelas . Aturan  dalam  metode  penetapan Kafa’ah bahwasanya “calon suami yang berasal dari TNI harus dalam pangkat yang sama atau lebih tinggi pada saat mengajukan izin pernikahan” terkesan tidak sesuai dengan hukum Islam, tetapi menurut jumhur ulama diperbolehkan, karena pekerjaan juga dipertimbangkan dalam kriteria kafa’ah . Penetapan kafa’ah tersebut dimaksudkan untuk kemaslahatan, yakni agar kowad lebih selektif dalam  memilih  pasangan,  menjaga  kehormatan  dan  harga  diri  suami  baik  dalam  lingkungan keluarga  maupun  lingkungan  kesatuan  TNI,  menghindari  percekcokan  dalam  rumah  tangga serta  untuk  menyamakan  visi  dan  misi  dalam  menjalankan  tugas.  Dalam  konsep kafa’ah dalam  perkawinan  Islam,  penetapan  pekerjaan  sebagai  kriteria kafa’ah ,  menurut  jumhur diperbolehkan,  karena  selain  agama,  pekerjaan  juga  perlu  dipertimbangkan  sebagai  kriteria kafa’ah dengan tujuan untuk kemaslahatan, yaitu terciptanya keluarga yang sakinah mawadah dan rahmah. Berdasarkan kesimpulan di atas, maka diharapkan bagi anggota TNI benar-benar harus  selektif  dalam  memilih  calon  suami/istri  dengan  menselaraskan  visi  dan  misi  demi menjaga keharmonisan dalam rumah tangga.
Kata Kunci : Hukum Islam, Kafa’ah , Perkawinan

## Abstract
This  research  discusses  the  development  of  the  concept  of  kafa'ah  in  the  marriage  of  TNI members  and  how  Islamic  law  analyzes  the  method  of  determining  the  kafa'ah.  The  type  of research used is  empirical  normative and literature (Library Research),  namely by studying the  literature,  laws  and  regulations,  books  and  the  writings  of  scholars  related  to  this research. At first glance, the method of determining kafa'ah in the regulation that "a husband candidate who comes from the TNI must be in the same rank or higher when applying for a marriage permit" does not appear to be in accordance with Islamic law, but according to the number  of  scholars  it  is  permissible,  because  the  job  is  also  considered  in  the  criteria  of kafa'ah.  The  determination  of  kafa'ah is  intended  for  benefit,  namely  so  that  kowad  is  more selective in  choosing a partner,  maintains the honor and dignity of  the husband both  within the family environment and within the TNI unit, avoids fights in the household and to equalize the  vision  and  mission  in  carrying  out  their  duties.  In  the  concept  of  kafa'ah  in  Islamic marriage,  the  stipulation  of  work  as  a  criterion  for  kafa'ah,  according  to  jumhur  is
Husna Sulfiyah, Hartini Tahir
permissible, because apart from religion, work also needs to be considered as a criterion for kafa'ah with the aim of benefiting, namely the creation of a family that is sakinah mawadah and  mercy.  Based  on  the  above  conclusions,  it  is  hoped  that  TNI  members  must  really  be selective  in  choosing  a  husband  /  wife  candidate  by  harmonizing  the  vision  and  mission  in order to maintain harmony in the household.
Keywords : Islamic Law, Kafa'ah, Marriage.

## A. Pendahuluan
Perkawinan  merupakan  suatu  hal  yang  penting  dalam  realita  kehidupan  umat  manusia. Dengan  adanya  perkawinan  rumah  tangga  dapat  ditegakkan  dan  dibina  sesuai  dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat. Dalam rumah tangga berkumpul dua insan yang berlainan jenis (suami istri), mereka saling berhubungan agar mendapat keturunan sebagai  penerus  generasi.  Insan-insan  yang  berada  dalam  rumah  tangga  itulah  yang disebut “keluarga”. Keluarga merupakan unit terkecil dari suatu bangsa, keluarga  yang dicita-citakan dalam ikatan perkawinan  yang sah adalah keluarga sejahtera dan bahagia yang selalu mendapat ridha Allah SWT.
Allah telah menciptakan lelaki  dan perempuan  agar dapat  berhubungan satu  sama lain, saling  mencintai,  menghasilkan  keturunan,  dan  hidup  berdampingan  secara  damai  dan sejahtera  sesuai  dengan  perintah  Allah  dan  petunjuk  Raulullah  SAW.  Islam  sangat menganjurkan  pernikahan,  dengan  memenuhi  rukun  dan  syaratnya  serta  terhindar  dari hal-hal  yang  dilarang  dalam  pernikahan  seperti  telah  diatur  dalam  al-Qur‟an  dan Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 1
Larangan perkawinan adalah larangan untuk kawin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Secara garis besar larangan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan  menurut syara’ terbagi  yaitu  larangan  abadi  dan  sementara.  Diantara halangan-halangan  abadi  yang  telah  disepekati  ada  3  yaitu  nasab  (keturunan), pembesanan dan sesusuan. Halangan sementara ada 9 yaitu halangan bilangan, halangan pengumpulan,  halangan  kehambaan,  halangan  kafir,  halangan  ihram,  halangan  sakit,
1 Rahman, Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah) , terj. Zaimuddin dan  Rusydi, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 150
halangan  „iddah,  halangan  perceraian  tiga  kali  bagi  suami  yang  menceraikan,  dan halangan peristrian. 2
Di  dalam  aturan  TNI  jika  ingin  melangsungkan  perkawinan  terlebih  dahulu  harus mengajukan permohonan kepada komandan atau pejabat agama dalam lingkungan TNI.
Ada  beberapa  syarat  agar  mendapatkan  persetujuan  dan  bimibingan  pernikahan  yaitu, tidak  membawa  dampak  negative  atau  merugikan  nama  instansi  terkait,  sehat  jasmani rohani  bagi  kedua  calon.  Selain  itu,  persyaratan  kelengkapan  berkas  administrasi  harus terpenuhi.  Mengajukan  administrasi  pernikahan,  perceraian  dan  rujuk  bagi  anggota Kowad pada dasarnya sama dengan prajurit TNI AD.
Persyaratan diatur dengan beberapa ketentuan yaitu: calon suami yang berasal dari TNI harus  memiliki  pangkat  yang  sama  atau  lebih  tinggi,  apabila  bukan  prajurit  TNI  harus memiliki  pekerjaan  tetap,  dengan  melampirkan  surat  keterangan  dari  instansi  tempat bekerja dan ditandatangani oleh pejabat  yang berwenang dan melampirkan NPWP bagi wiraswasta.
Dari aturan tersebut yang menarik perhatian penulis yaitu dalam Petunjuk Teknis tentang Pembinaan Anggota Korps Wanita Angkatan darat Nomor KEP/1022/XII/2016 Tanggal 14  Desember  2016 “Calon  suami  yang  berasal  dari  TNI,  harus  dalam  pangkat  yang sama  atau  lebih  tinggi,  pada  saat  pengajukan  izin  pernikahan” Artinya  Kowad  tidak boleh menikah dengan prajurit TNI  yang memiliki pangkat lebih rendah darinya, boleh jika pangkatnya sama atau lebih tinggi dari Kowad.
Aturan  ini  juga  terdapat  dalam  Peraturan  Panglima  TNI  Nomor  50  tahun  2014  tentang Tatacara Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Prajurit.
1. Prajurit dilarang hidup bersama dengan wanita/laki-laki tanpa ikatan suami istri yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Prajurit  wanita  dilarang  melaksanakan  perkawinan  dengan  prajurit  pria  yang  lebih rendah pangkatnya. 3
2 Abdul Rahman Ghozali , Fiqh Munakahat , (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2013), h. 103-104.
Husna Sulfiyah, Hartini Tahir
Dalam  Buku  Petunjuk  Teknis  Tentang  Berlakunya  Tata  Cara  Perkawinan,  Perceraian dan  Rujuk  Bagi  TNI  AD  Nomor  KEP/496/VII/2015  Tanggal  27  Juli  2015  yang menyatakan  bahwa  Prajurit  wanita  dilarang  melaksanakan  perkawinan  dengan  prajurit pria  yang  lebih  rendah  golongan  pangkatnya. 4 Dan  diatur  juga  dalam  Pasal  4  ayat  (3) Peraturan  Panglima  TNI  Nomor  PERPANG/11/VII/2007  Tanggal  4  Juli  2007  tentang Tata Cara Pernikahan, Perceraian dan Rujuk bagi Prajurit bahwa Prajurit wanita dilarang melaksanakan pernikahan dengan prajurit pria yang lebih rendah golongan pangkatnya. 5
Dalam  Islam  terdapat  anjuran memilih  pasangan  yang sekufu’ . Agar dapat  menyatukan visi dan misi dalam menjalani kehidupan Kafa’ah sama dengan setara, seimbang, sesuai, sederajat, atau sebanding. 6
Kafa’ah atau sekufu’ dalam perkawinan ialah laki-laki sebanding dengan calon istri sama dalam  kedudukan,  sebanding  dalam  tingkat  sosial  dan  sederajat  dalam  akhlak  dan kekayaan. Dalam istilah fikih, “sejodoh” disebut dengan “ Kafa’ah ”, artinya ialah sama, serupa  seimbang,  atau  serasi.  Menurut  H.  Abd.  Rahman  Ghazali, Kafa’ah atau kufu ‟, menurut  bahasa  artinya  setara,  seimbang  atau  keserasian/kesesuaian,  serupa,  sederajat atau  sebanding.  Yang  dimaksud  dengan Kafa’ah dalam  perkawinan  menurut  istilah hukum Islam,  yaitu keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan suami sehingga masing-masing  calon  tidak merasa berat  untuk  melangsungkan perkawinan. Atau, laki- laki  sebanding  dengan  calon  istrinya,  sama  dalam  kedudukan,  sebanding  tingkat  sosial dan sederajat dalam akhlak serta kekayaan. 7
Jadi,  tekanan  dalam Kafa’ah adalah  keseimbangan,  keharmonisan  dan  keserasian terutama dalam hal agama yaitu aklhak dan ibadah. Realisasi penerapan Kafa’ah dalam masyarakat  mengharuskan  kesepadanan  pekerjaan,  profesi  ataupun  kondisi  sosial
3 Peraturan Panglima Tentara Indonesia Nomor 50 tahun 2014
4 Surat  Keputusan  Nomor  kep/496/VII/2015  tentang Pengesahan  Berlakunya  Buku  Petunjuk  Teknik Tentang Nikah Talak Cerai Rujuk
5 Peraturan  Panglima  TNI,  Nomor  PERPANG/11/VII/2007  Tanggal4  Juli  2007  tentang Tata  Cara Pernikahan, Perceraian dan Rujuk bagi Prajurit.
6 Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat , h.96.
7 Tihami, Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap, (Depok: Rajawali Pers, 2018), hal. 56
misalnya  seorang  dokter  dengan  dokter,  seorang  tani  dengan  tani,  keturunan  teuku dengan teuku, keturunan sayyid dengan syarifah.
Kafa’ah dianjurkan dianjurkan oleh Islam dalam memilih calon suami/istri, namun tidak menentukan  sah  atau  tidaknya  perkawinan. Kafa’ah adalah  hak  bagi  perempuan  dan walinya,  karena  jika  perkawinan  tidak  serasi  dan  seimbang  maka  akan  banyak problematika  yang  akan  dihadapi  dikemudian  hari  dan  bisa  berakibat  pada  perceraian. 8 Hal  ini  juga  untuk  mencegah  adanya  aib  pada  istri  atau  walinya  juga  sebagai  jaminan keharmonisan  dalam  rumah  tangga.  Hal  ini  karena  gaya  hidup  dan  pencaharian keduanyaberdekatan  dan  membuat  keduanya  bahagia.  Tidak  membahayakan  salah  satu dari mereka bila mengubah kebiasaan.
Berbeda halnya dalam ruang lingkup TNI Kafa’ah menjadi syarat sah perkawinan. Jika suami  dari  anggota  Kowad  berpangkat  lebih  rendah  maka  mereka  tidak  dapat melangsungkan  perkawinan  kecuali  satu  diantara  mereka  mengundurkan  diri  dari anggota TNI.
Latar  belakang  adanya  metode  penetapan Kafa’ah dalam  Petunjuk  Teknis  tentang Pembinaan Korps Wanita Angkatan Darat Nomor KEP/1022/XII/2016 agar Kowad tidak salah  memilih  pasangan,  menjaga  kehormatan  dan  harga  diri  suami  baik  dalam lingkungan keluarga maupun di lingkungan TNI, menghindari percecokan dalam rumah tangga, serta menyamakan visi dan misi dalam menjalankan tugas. Karena dalam ruang lingkup  TNI  bawahan  harus  hormat  kepada  atasan,  suami  adalah  kepala  keluarga,  jika seorang  istri  pangkatnya  lebih  tinggi  dari  suaminya  otomatis  ia  harus  hormat  kepada istrinya, kesannya akan seperti terbalik. Untuk menghindari hal tersebut maka dibuatlah aturan  yang  tertuang  dalam  buku  Petunjuk  Teknis  tentang  Pembinaan  Korps  Wanita angkatan  Darat  Nomor    KEP/  1022/XII/2016,  Peraturan  Panglima  Tentara  Nasional Indonesia  Nomor  50  tahun  2014  Tentang  Tatacara  Perkawinan,  Perceraian  dan  rujuk bagi Prajurit TNI AD, dan dalam Buku Petunjuk Teknis tentang Pengesahan Berlakunya
8 Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat , h. 97.
Husna Sulfiyah, Hartini Tahir
Buku Petunjuk Teknik Tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi TNI AD Nomor KEP/VII/2015. Tanggal 27 Juli 2015. 9

## B. Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  deskriptif  Kualitatif  (Penelitian  Normatif atau Library  Research ),  melalui  perundang-undangan,  buku-buku  dan  Jurnal  uuntuk memperoleh  data  dan  informasi  jelas.  Adapun  sisteme  pengumpulan  data  dilakukan dalam  penelitian  ini  yaitu  mengumpulkan  data  kajian  pustaka.  Adapun  pendekatan dalam  penelitian  yang  digunakan  ialah  pendekatan  kualitatif,  karena  peneliatian  ini dilakukan  menggunakan  untuk  memperoleh  gambaran  mendalam  mengenai  objek. 10 Penelitian  ini  ialah    penelitian  kepustakaan  ( Library  Research ),  ialah    penelitian  yang dilaksanakan  dengan  menggunakan    literatur  pustakaan    baik  berupa  jurnal  fiqh, Undang-Undang, catatan dan jurnal. Serta literature pustaka lainnya yang terkait dengan permasalahan  yang  akan  dikaji. 11 Penelitian  kepustakaan  adalah  serangkaian  kegiatan yang  berkenan  dengan  metode  pengumpulan  data  pustaka  dengan  membaca  serta mengolah bahan penelitian.

## C. Hasil dan Pembahasan

## 1. Perkembangan Konsep Kafa’ah pada Perkawinan Anggota TNI
Islam  menganjurkan  memilih  pasangan  yang sekufu’, hal  ini  untuk  kehidupan  rumah tangga  yang  lebih  harmonis. Kafa’ah berarti  sama,  sederajat,  sepadan  atau  sebanding.
Maksud kafa’ah dalam perkawinan yaitu laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dalam  kedudukan,  sebanding  dalam  tingkat  sosial,  dan  sederajat  dalam  akhlak  serta kekayaan.  Tidaklah  diragukan  lagi,  jika  kedudukan  antara  laki-laki  dan  perempuan sebanding,  akan  merupakan  factor  kebahagiaan  hidup  suami  istri  dan  lebih  menjamin
9 Vina Vindura , “ Metode Penetapan Kafa’ah dalam Juklak no. 1/11/1986 Perspektif Hukum Islam ”. Al Hukma ,  6,2, 20060, h.341.
10 Mestika, Metode Penelitian Kepustakaan , (jakarta: Yayasan Obar Indonesia, 2004), h.3
11 Hardawi Nawawi, Metode Penelitian Sosial , (Yogyakarta: Gajah mada Universiti, 1998), h. 78
Husna Sulfiyah, Hartini Tahir
keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangga. 12 Kafa’ah tidak menentukan sah tidaknya suatu perkawinan, meskipun dianjurkan. Berbeda dengan TNI pangkat  menjadi  ukuran kafa’ah yang  termasuk  syarat  sah  untuk  melangsngkan perkawinan
Konsep kafa’ah dalam aturan hukum Islam berbeda dengan konsep kafa’ah yang berlaku di  TNI.  Dalam  lingkungan  TNI kafa’ah telah  melalui  perkembangan,  bukan  lagi  soal agama, keturunan, kekayaan, profesi melainkan pangkat. Maka dalam hal ini diperlukan ijtihad baru untuk menjawab masalah dizaman sekarang.
Jika  pangkat  istri  lebih  tinggi  daari  suaminya  secara  tidak  langsung  gaji  yang  didapat juga  lebih  besar  dari  suaminya.  Sebenarnya  ini  bukan  hal  utama  yang  menyebabkan maslah  rumah  tangga  namun  ini  bisa  menjadi  salah  satu  factor  yang  menyebabkan timbulnya percekcokan, hal ini juga bisa membuat istri semena-mena terhadap suaminya karena merasa penghasilan yang dia dapat lebih tinggi dari suaminya.
Suami  yang pangkatnya  lebih rendah akan mempengaruhi kedinasan, kecuali jika pada saat  melangsungkan pernikahan pangkatnya sama namun  setelah menikah pangkat  istri lebih  tinggi  itu  tidak  menjadi  masalah.  Tetapi  jika  mereka  tetap  melangsungkan pernikahan  meskipun  pangkat  suami  lebih  rendah  maka  salah  satu  dari  mereka  harus mengundurkan diri.
Namun, hal ini jarang terjadi dilingkungan TNI, karena mereka sudah mengetahui aturan tersebut. Sejauh ini tidak ada yang menentang aturan tersebut karena mereka berfikir jika mereka masuk TNI artinya mereka siap mematuhi segala aturan  yang telah dibuat, jika tidak mematuhi aturan tersebut akan mendapat sanksi.
Perkembangan konsep kafa’ah juga berlaku dalam  aspek pendidikan. Pendidikan dapat membangun  komunikasi  yang  baik,  ini  bisa  menjadi  salah  satu  faktor  dalam keharmonisan  rumah  tangga.  Seorang  wanita  dikatakan  sepadan  dengan  laki-laki  jika pendidikannya  setara  atau  lebih  tinggi  darinya.  Misalnya  seorang  wanita  lulusan  S2
12 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah , terj. Moh. Thalib , Fikih Sunnah (Bandung: Alma‟‟arif, 1993), h. 36
Husna Sulfiyah, Hartini Tahir
menikah dngan pria lulusan SMP, kemungkinan besar akan sulit berjalan berdampingan dan bisa berdampak pada keutuhan rumah tangga.
Selama ini tidak ada pertentangan dari anggota TNI mengenai aturan ini, semua anggota TNI  menerimanya.  Sebab  bagi  mereka  jika  mereka  siap  menjadi  anggota  TNI  itu arrtinya mereka siap dengan segala  aturan dan segala konsekuensinya. Pada prinsipnya setiap  prajurit  itu  taat  pada  aturan,  tidak  ada  yang  coba-coba  melanggar  aturan  karena sudah tahu sanksi yang akan ia dapatkan ketika melanggar peraturan.
Pembaharuan  konsep Kafa’ah juga  berkembang  dalam  aspek  pendidikan.  Pendidikan dapat membangun pola komunikasi yang baik, karena komunikasi merupakan salah satu hal  yang  penting  dibutuhkan  dalam  keluarga  yang  akan  berpengaruh  terhadap  laju kehidupan  berumah  tangga  yang  mana  ini  merupakan  salah  satu  aspek  yang  mampu membentuk keluarga yang harmonis. 13
Menurut  Quraisy  Shihab  konsep  sepadan  dalam  melihat  calon  pasangan  dapat  diukur dari lima faktor:
a. Kesepadanan dalam hal agama.
b. Kesepadanan dalam hal akhlak dan moral.
c. Faktor kesepadanan dalam pendidikan, sebaiknya pendidikan suami lebih tinggi dari pada isteri atau sekurang kurangnya sama.
d. Faktor kesepadanan dalam hal keturunan.
e. Faktor kesepadanan dalam usia. 14
Melihat zaman yang sudah berkembang perlu adanya pembaharua fikih untuk menjawab masalah-masalah yang terjadi di era sekarang, hal ini disebut sebagai fikih sosial.
Fikih sosial adalah usaha memaknai fikih agar sesuai denga konteks (ruang dan waktu). Karena  konteks  sekarang  sudah  berbeda  dengan  yang  dulu  maka  dari  itu  harus  ada pembaharuan hukum Islam.
13 Ahmad  Royani,  “Kafa‟ah  dalam  Perkawinan  Islam  (Tela‟ah  Kesederajatan  Agama  dan  Sosial)”. Al Hukma , 5, 1, (2013), h. 118.
14 Quraiys Shihab, Pengantin al Qur‟an kalung permata buat anak-anaku, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), h. 81.
Kafa’ah dalam  lingkungan  TNI  telah  melalu  perkembangan,  sudah  tidak  relevan  lagi jika  memasukka  kata  budak  (merdeka)  sebagai  kategori  ukuran kafa’ah ,  karena  zaman sekarang  tidak  ada  lagi  budak.  Harus  ada  pembaharuan  dalam  konsep kafa’ah yaitu menjadikan pendidikan, pangkat, sebagai ukuran kafa’ah.
Namun  ini  hanya  anjuran  bukan  suatu  keharusan  yang  menjadi  tolak  ukur  memilih pasangan, dengan tujuan agar terbentuknya keluarga harmonis.
2. Analisis Hukum Islam Terhadap Konsep Kafa’ah dalam Perkawinan Anggota TNI di Indonesia
Kafa’ah dalam pernikahan memang dianjurkan dalam pernikahan, namun yang menjadi ukuran pentig yaitu iman dan akhlak, bukan keturunan, harta, atau pekerjaan. Jadi jika ia pria  soleh  namun  bukan  keturunan  orang  kaya  atau  pekerjaan  terpandang,  dia  boleh menikahi perempuan manapun. Semua manusia sama sama dimata Allah Swt tidak ada perbedaandalam  hal  hak  dan  kewajiban,  tidak  adda  keistimewaan,  hanya  takwa  yang membedakan.
Ulama  Malikiyah  mengakui  perlunya kafa’ah dalam  perkawinan,  tetapi  yang dipertimbangkan dan menjadi kriteria kafa’ah dalam perkawinan hanyalah diyanah atau kualitas  keberagamaan  dan  selamat  dari  cacat  fisik.  Maka  nasab,  pekerjaan,  kekayaan, dan lain-lain tidak dijadikan pertimbangan. Ulama Malikiyah mempunyai alasan, bahwa manusia  itu  sebenarnya  sama,  baik  kaya,  miskin  pangkat,  rakyat  jelata,  keturunan bangsawan, dan sebagainya adalah sederajat, hanya yang membuat manusia mempunyai derajat lebih tinggi dari orang lain adalah takwanya dan kesediaannya untuk menunaikan hak Allah dan hak hamba-Nya. 15
Menurut ulama Hanafiyah, kafa’ah adalah persamaan laki-laki dengan perempuan dalam nasab, Islam, pekerjaan, merdeka, nilai ketakwaan dan harta. Masalah pekerjaan menurut ulama  Hanafiyah  harus  tetap  diperhatikan.  Menurut  ulama  Shafi‟iyah, kafa’ah adalah persamaan suami dengan isteri dalam kesempurnaan atau kekurangannya, baik dalam hal
15 Vina Vindura, “Metode Penetapan Kafa‟ah  dalam Juklak nomor 1/II/1986 Perspektif Hukum Islam”, Al Hukma, Vol. 06, 2, 2016.
Husna Sulfiyah, Hartini Tahir
agama, nasab, merdeka, pekerjaan dan selamat dari cacat yang memperbolehkan seorang perempuan  untuk  melakukan  khiyar  terhadap  suami.  Sedangkan  menurut  ulama Hanabilah, kafa’ah adalah  persamaan  suami  dengan  isteri  dalam  nilai  ketakwaan, pekerjaan,  harta,  merdeka,  dan  nasab.  Secara  umum  sebagian  besar  ulama  sepakat memasukkan pekerjaan dalam kafa’ah berdasarkan hadis Nabi Saw yang artinya: “Dari Abdillah  ibnu  Umar  berkata,  Rasulullah  SAW  bersabda:  orang  Arab  satu  dengan lainnya  sekufu.  Satu  kabilah  sekufu  dengan  kabilah  yang  sama,  satu  kelompok  sekufu dengan  kampung  yang  sama  antara  sesama  laki-laki  diantara  sekufu  kecuali  tukang jahit atau bekam” 16 .
Hadis  di  atas  menjelaskan  bahwa  seseorang  yang  mempunyai  pekerjaan  terhormat, sekufu dengan orang yang mempunyai pekerjaan terhormat juga. Begitu juga sebaliknya, seseorang  yang  mempunyai  pekerjaan  tidak  terhormat  tidak sekufu dengan  seseorang yang mempunyai pekerjaan tidak  terhormat. Menurut jumhur ulama, pekerjaan seorang laki-laki  minimal  mendekati  pekerjaan  keluarga  wanita.  Menurut  golongan  Hanafiyah, penghasilan  laki-laki  harus  sebanding  dengan  penghasilan  pihak  keluarga  perempuan. Alasan  jumhur  (Shafi‟iyah,  Hanafiyah,  Hanabilah)  memasukkan  kriteria  pekerjaan sebagai  kriteria kafa’ah adalah karena pekerjaan  dipandang mampu menjalankan peran dan  mempunyai  kontribusi  dalam  melestarikan  kehidupan  rumah  tangga,  sebagai  salah satu faktor pendorong mencapai tujuan pernikahan. 17
Berdasarkan  beberapa  paparan  di  atas,  penulis  lebih  condong  kepada  pendapat  jumhur ulama  yang  memasukkan  pekerjaan  sebagai  kriteria kafa’ah dalam  perkawinan  tidak hanya  akhlak  dan  agama.  Memang kafa’ah bukan  sebagai  syarat  dalam  perkawinan, tetapi  dengan  adanya kafa’ah antara  calon  suami  dan  isteri,  tidak  hanya  dalam  agama tetapi  juga  nasab,  merdeka,  harta,  seimbang  dari  segi  fisik  atau  tidak  cacat  juga pekerjaan,  sangat  diperlukan  dalam  sebuah  perkawinan  untuk  mewujudkan  keluarga
16 Ahmad  bin  al-Husain  al-Baihaqi, as-Sunnan  as-Saghir  lil-Baihaqi, Juz  3 , (Karachi:  Jami‟ah  ad- Dirasat al-Islamiyyah, 1989), h.31.
17 Vina Vindura, “Metode Penetapan Kafa‟ah  dalam Juklak nomor 1/II/1986 Perspektif Hukum Islam”, Al Hukma, Vol. 06, 2, 2016.
yang sakinah mawadah dan rahamah. Karena banyak rumah tangga goncang disebabkan oleh perbedaan pekerjaan dan bahkan perbedaan pangkat.

## D. Penutup
Dalam  kehidupan  TNI  pangkat  menjadi  ukuran  kafa‟ah  untuk  melangsungkan perkawinan, aturan tersebut ditujukan untuk anggota KOWAD (Korps Wanita Angkatan Darat)  bahwa  anggota  Kowad  dilarang  menikah  dengan  anggota  TNI  yang  dibawah pangkatnya,  boleh  jika  pangkatnya  sama  atau  diatasnya. Dalam  Hukum  Islam,  metode penetapan kafa’ah yang mempertimbangkan pekerjaan atau pangkat sebagai  syarat  izin pernikahan,  diperbolehkan  sepanjang  tidak  bertentangan  dengan  syariat  Islam.  Hal  ini berdasarkan  pendapat  jumhur  yang  memasukkan  pekerjaan  dalam  kriteria kafa’ah , karena sekufu tidak  hanya  dilihat  dari  agama  dan  akhlak  tetapi  aspek  lainnya  termasuk pekerjaan.  Aspek  lain  diperlukan  karena  dipandang  mampu  menjalankan  peran  dan mempunyai kontribusi dalam melestarikan kehidupan rumah tangga, demi kemaslahatan, yaitu  terbentuknya  keluarga  yang  sakinah  mawadah  dan  rahmah.  Akhirnya,  semoga tulisan  ini  bisa  membuka  pikiran  para  pembaca  untuk  lebih  teliti  dalam  memilih pasangan,  dianjurkan  yang  sekufu  agar  bisa  meminimalisir  terjadinya  percekcokan dalam rumah tangga.

## Daftar Pustaka
Buku Rahman, Penjelasan  Lengkap  Hukum-Hukum  Allah  (Syariah) ,  terj.  Zaimuddin  dan  Rusydi, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
Ghozali, Abdul Rahman , Fiqh Munakahat , Jakarta: Kencana Prenada Group, 2013.
Tihami, Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap, Depok: Rajawali Pers, 2018.
Amir,  Syarifuddin, Hukum  Perkawinan  Islam  di  Indonesia ,  Jakarta:  Kencana  Prenadamedia Group, 2006.
Nawawi, Hardawi, Metode Penelitian Sosial , Yogyakarta: Gajah Mada University, 1998.
Zed, Mestika , Metode Penelitian Kepustakaan , Jakarta: Yayasan Obar Indonesia, 2004.
Shihab,  Quraiys, Pengantin  al  Qur’an  kalung  permata  buat  anak-anaku ,  Jakarta:  Lentera Hati, 2007.
Asmani,  Jamal  Ma‟mur, Mengembangkan  Fiqih  Sosial  KH.  A.  Sahal  Mahfudh  Elaborasi
Husna Sulfiyah, Hartini Tahir
Lima Ciri Utama , Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2015.
Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia, Jakarta:  Balai  Pustaka,  Departemen  Pendidikan  dan Kebudayaan, 1994.

## Al-Quran
Kemetrian Agama RI , Al-Qur’an dan Terjemahannya.
Kementrian  Agama  RI, Al-Quran  dan  Terjemahnya ,  (Jakarta:  yayasan  pelayan  al-Quran Mulia, 2012).

## Perundang-undangan
Buku  Petunjuk  Teknis  tentang Tata  Cara  Perkawinan,  Perceraian  dan  Rujuk  bagi  Anggota TNI AD .
Buku  Petunjuk  Teknis  tentang Pembinaan  Korps  Wanita  Angkatan  Darat Nomor KEP/1022/XII/2016 Tanggal 14 Desember 2016.
Peraturan Panglima Tentara Indonesia Nomor 50 tahun 2014 Tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Prajurit.
Surat  Keputusan  Nomor  kep/496/VII/2015  tentang Pengesahan  Berlakunya  Buku  Petunjuk Teknik Tentang Nikah Talak Cerai Rujuk.
Peraturan  Panglima  TNI,  Nomor  PERPANG/11/VII/2007  Tanggal  4  Juli  2007  tentang Tata Cara Pernikahan, Perceraian dan Rujuk bagi Prajurit.
Republik Indonesia, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan , Cet. 1, Jakarta: Gamma Pers, 2010.