## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM
Volume 9 Nomor 2, Agustus 2023 P-ISSN: 2356-4164, E-ISSN: 2407-4276 Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

## YUDISIALISASI POLITIK: PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENYELESAIAN  MASALAH  KONSTITUSIONALITAS  UNDANG- UNDANG PEMILIHAN UMUM

## I Wayan Budha Yasa
Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada E-mail: budhayasa28@gmail.com
Info Artikel

## Abstract
Masuk: 1 Juni 2023 Diterima: 12 Juli 2023
Terbit: 1 Agustus 2023 Keywords: Judicialization  of  Politics, Constitutional Court, Election Law This  article  will  be  discussed  in  general  about judicialization of politics at the theoretical and practical level in the Indonesian context. Meanwhile, in particular, this article will discuss the role of the Constitutional Court in  solving  the  problem  of  the  constitutionality  of  the Electoral  Law  using  the  concept  of  judicialization  of politics. The purpose of the discussion is to find out for sure whether the role of the Constitutional Court is only limited to  resolving  the  issue  of  the  constitutionality  of  the Electoral  Act  or  is  more  likely  to  show  the  practice  of judicialization  of  politics.  Normative  research  methods are used for the purposes of this research by prioritizing a case  and  conceptual  approach  to  analyze  the  legal materials used. The legal materials collected as a support for  this  research  are  then  qualitatively  constructed  and presented  descriptively.  Based  on  the  results  of  the discussion, it is known that the practice of judicialization of political dissemination in Indonesia can be seen in the decisions  of  the  Constitutional  Court  regarding  the resolution  of  the  constitutionality  of  the  Electoral  Law. The  existence  of  a  requirement  from  the  Constitutional Court  in  determining  the  unconstitutionality  of  the provisions  of  the  Electoral  Act  as  contained  in  the decisions  of  the  Constitutional  Court,  indicates  that  the power  of  the  law  has  entered  to  regulate  the  political process.  Thus, the role of the Constitutional Court  is not only limited to solving the issue of the constitutionality of the  Electoral  Act,  but  tends  to  show  the  practice  of judicialization of politics.
Abstrak Kata kunci: Yudisialisasi Politik, Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang  Pemilihan Umum
Corresponding Author:
I Wayan Budha Yasa , e-mail :
budhayasa28@gmail.com
Artikel  ini  akan  dibahas  secara  umum  megenai yudisialisasi  politik  dalam  tataran  teoritis  maupun praktiknya dalam konteks Indonesia. Sedangkan, secara khusus  artikel  ini  akan  membahas  mengenai  peran Mahkamah  Konstitusi  dalam  penyelesaian  masalah konstitusionalitas  Undang-Undang  Pemilu  dengan menggunakan  konsep  yudisialisasi  politik.  Tujuan dilakukannya  pembahasan  yakni  untuk  mengetahui secara pasti apakah peran Mahkamah Konstitusi hanya sebatas  meyelesaikan  masalah  konstitusionalitas Undang-Undang  Pemilu  atau  lebih  cenderung memperlihatkan  praktik  yudisialisasi  politik.  Metode penelitian  normatif  digunakan  untuk  keperluan  tujuan penelitian  ini  dengan  mengedepankan case  approach (pendekatan  kasus)  dan conceptual  approach (pendekatan  konseptual)  untuk  menganalisa  bahan hukum yang digunakan. Bahan hukum yang terkumpul sebagai penunjang penelitian ini selanjutnya dikontruksi dengan  cara  kualitatif  dan  penyajiannya  dilakukan secara  deskriptif.  Hasil  pembahasan  menunjukkan bahwa, adanya praktik yudisialisasi politik di Indonesia dapat  dilihat  dalam  putusan-putusan  Mahkamah Konstitusi mengenai penyelesaian masalah konstitusionalitas  Undang-Undang  Pemilu.  Adanya syarat  dari  Mahkamah  Konstitusi  dalam  menentukan tidak  konstitusionalnya  ketentuan-ketentuan  dalam Undang-Undang  Pemilu  sebagaimana  dimuat  dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, mengindikasikan bahwa kekuasaan hukum telah masuk untuk mengatur proses politik. Dengan demikian, maka peran  MK  tidak  hanya  sebatas  meyelesaikan  masalah konstitusionalitas  Undang-Undang  Pemilu,  tetapi cenderung memperlihatkan praktik yudisialisasi politik.

## @Copyright 2023.

## PENDAHULUAN
Instrumen  penting  dalam  negara  demokrasi  yang  menganut  sistem perwakilan adalah pemilihan umum (Pemilu). Fungsi dari Pemilu yaitu sebagai alat penyaring  bagi  para  politikus  yang  membawa  dan/atau  mewakili  suara  rakyat dalam  lembaga  perwakilan.  Melalui  partai  politik,  para  politikus  yang  terpilih dianggap  sebagai  orang  atau  kelompok  yang  mempunyai  kemampuan  atau kewajiban  untuk  berbicara  dan  bertindak  atas  nama  suatu  kelompok  yang  lebih besar. 1 Pengaturan  mengenai  Pemilu  diatur  dalam  Undang-Undang  Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 (UU Pemilu). Demi terjaminnya kepastian hukum dan konsistensi serta dapat terciptanya Pemilu yang efektif dan
1 Moh. Mahfud, “ Politik Hukum di Indonesia (Edisi Revisi), Cet. 10 ”, (Depok: Rajawali Pers, 2020): 60.
efisien  melalui  sistem  ketatanegaraan  yang  demokratis  dan  berintegritas,  maka diperlukan  yang  namanya  UU  Pemilu.  Disamping  itu,  UU  Pemilu  juga  merupakan satu kesatuan aturan yang menjadi landasan hukum bagi Pemilu secara serentak di Indonesia.
UU Pemilu sebagai produk politik tentunya tidak luput dari persoalan atau permasalahan.  Permasalahan  UU  Pemilu  dapat  diketahui  dengan  adanya  perkara judicial  review di  Mahkamah  Konstitusi  (MK)  yang  jumlahnya  cukup  banyak. Berdasarkan perkara yang diregistrasi pada tahun 2021 di MK, UU Pemilu telah diuji sebanyak  9  (Sembilan)  kali  (belum  termasuk  perkara  pada  tahun-tahun sebelumnya). 2 Parliamentary  threshold atau  ambang  batas  parlemen  dan presidential threshold atau ambang batas pencalonan presidenmerupakan dua isu yang  paling  sering  menjadi  kontroversi  dan  diperdebatkan  berkaitan  dengan  UU Pemilu. 3 Hal  tersebut  dibuktikan  dengan  adanya  21  (dua  puluh  satu)  perkara judicial review syarat presidential threshold pasca diundangkannya UU Pemilu pada tahun  2017  hingga  2022. 4 Dengan  melihat  banyaknya  permohonan  dan  putusan judicial  review terhadap  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  1945 (UUD 1945) dari UU Pemilu di MK, tentunya mengindikasikan adanya masalah atau dinamika dalam UU Pemilu itu sendiri.
Banyaknya perkara dan putusan judicial review ketentuan Pemilu terhadap UUD 1945 di MK bukan saja menjadi permasalahan tersediri bagi UU Pemilu, akan tetapi  MK  sebagai  salah  satu  cabang  kekuasaan  yudikatif  juga  dibebankan  untuk menuntaskan masalah-masalah yang sejatinya hal tersebut menjadi tanggung jawab legislator atau kekuasaan legislatif. Hal tersebut yang kemudian mengindikasikan adanya  yudisialisasi  politik  ( judicialization  of  politics )  atau  masuknya  kekuasaan hukum  untuk  mengatur  proses  politik.  Chien-Chih  Lin  dalam  artikenya  yang berjudul “ Pace of Constitutional Transition Matters: The Judicialization of Politics in Indonesia and Korea ” menyebutkan tiga hal berkaitan fenomena y udisialisasi politik di  Indonesia.  Pertama,  yudisialisasi  politik  tidak  serta  merta  mengharuskan peradilan  bertindak  sebagai  antagonis  terhadap  cabang  politik  lainnya.  Kedua, Hakim  mungkin,  dan  terkadang  memang  berpikir  seperti  aktor  politik,  dimana faktor-faktor  di  luar  hukum  dijadikan  pertimbangan  saat  membuat  keputusan. Ketiga,  yudisialisasi  politik  memberikan  saluran  yang  lebih  langsung  bagi  warga negara  untuk  berpartisipasi  dalam politik,  karena  orang  awam  dapat  menantang dan  bahkan  mengesampingkan  kebijakan  yang  tidak  diinginkan  secara  langsung melalui litigasi.” 5
2 Agus Raharjo, “ MK: UU Pemilu dan UU Cipta Kerja Paling Banyak Digugat Uji Materi ”, (10 Februari 2022), https://www.republika.co.id/berita/r72yfx436/mk-uu-pemilu-dan-uu-cipta-kerja-paling-banyak- digugat-uji-materi , diakses 22 November 2022.
3 Tatang  Guritno,  “ Polemik  Revisi  UU  Pemilu,  Ambisi  Parpol  atau  Kepentingan Rakyat? ”, (4  Februari 2021), https://amp.kompas.com/nasional/read/2021/02/04/09150791/polemik-revisi-uu-pemilu-ambisi- parpol-atau-kepentingan-rakyat , diakses 22 November 2022.
4 Tsarina  Maharani,  “ Berkali- kali Diuji,  “Presidential Threshold” Selalu Kandas di MK ”, (27 Februari 2022), https://amp.kompas.com/nasional/read/2022/02/27/07195651/berkali-kali-diuji-presidential- threshold-selalu-kandas-di-mk , diakses 22 November 2022.
5 Chien- Chih Lin, “Pace of Constitutional Transition Matters: The Judicialization of Politics in Indonesia and Korea”, UCLA Journal of International Law and Foreign Affairs , Vol. 20, No. 2, (2016): 296-297.
Mengutip Antaranews.com, 6 anggota Dewa Pembina Perludem Titi Anggraini berpendapat  bahwa  “yudisialisasi  politik  adalah  suatu  kondisi  dimana  terdapat ketergantungan  yang  tinggi  pada  hakim  dan  pengadilan  untuk  memutuskan  atau menyelesaikan  berbagai  persoalan  terkait  dengan  kebijakan  publik  atau kontroversi  politik.”  Lebih  lanjut  diungkapkan  bahwa judicial  review di  MK dimanfaatkan  berbagai  aktor  politik  maupun  masyarakat  yang  berkepentingan untuk melakukan pengujian konstitusionalitas norma yang ada dalam UU Pemilu. Hal  itu  sebagai  solusi  untuk  mengatasi  permasalahan  pengaturan  Pemilu  yang dalam  penyelenggaraan  Pemilu  2024  tidak  atau  belum  direvisi  oleh  legislator. Judicial  review terhadap  pasal-pasal  UU  Pemilu  juga  diperkirakan  akan  terus bertambah. Hal itu diakibatkan belum atau tidak adanya revisi UU Pemilu, sehingga sebagai  jalan  keluarnya  perubahan  pengaturan  Pemilu  didorong  untuk  dirubah melalui judicial  review MK.  Dengan  pernyataan  dari  Titi  tersebut,  maka  dapat dipahami bahwa yudisialisasi politik merupakan fenomena yang pasti akan selalu ada  ketika  suatu  produk  hukum  yang  bermasalah  tidak  segera  ditangani  oleh lembaga terkait (legistalif atau eksekutif).
Yudisialisasi politik mungkin baik untuk supremasi hukum atau konstitusi, dimana hukum diposisikan pada tingkat tertinggi dalam penyelenggaraan negara sebagaimana  diamanatkan  dalam  UUD  1945.  Akan  tetapi,  MK  bukan  merupakan positive  legislator tetapi  hanya  sebagai negative  legislator .  Artinya,  tindakan  MK hanya dapat membatalkan norma melalui judicial review UU terhadap UUD 1945 atau  dengan original  intent UUD  1945  sebagai  tolak  ukur  untuk  norma  yang diberlakukan oleh lembaga legislatif dibiarkan tetap berlaku, bukan membuat suatu norma seperti halnya yang dilakukan legislator. 7
Fenomena yudisialisasi politik yang terjadi dalam konteks Indonesia bukan berarti tidak menimbulkan permasalahan dan kontroversi. Meskipun terlihat positif seolah-olah  MK  membantu  legislator  dalam  menyelesaikan  masalah-masalah  UU yang  dibuat  sebagai  hasil  politik  hukumnya,  akan  tetapi  justru  hal  tersebut  yang kemudian  MK  dianggap  terlalu  berlebihan  dalam  menanggapi  keputusan  politik atau  kebijakan  yang  dibuat  oleh  legislator.  Polemik  yang  kemudian  muncul  dan dikhawatirkan  adalah  timbulnya  ketegangan-ketegangan  antar  lembaga  negara khususnya antara cabang kekuasaan yudikatif yaitu MK dengan Lembaga kekuasaan legistalif  yaitu  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR).  Polemik  yang  dimaksud  seperti DPR mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 (UU MK). Dalam UU MK, terdapat ketentuan yang secara jelas mengenai batasan- batasan  putusan  yang  dapat  diambil  oleh  MK.  Ketentuan  tersebut  merujuk  pada ketentuan Pasal 57 ayat (2a) UU MK, yaitu:
“Putusan Mahkamah Konstitusi tidak memuat:
a. amar selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2);
b. perintah kepada pembuat undang-undang; dan
6 D. Dj. Kliwantoro, “ Perludem sebut ketergantungan aturan pemilu pada yudisialisasi politik ”, (18 April 2022), https://www.antaranews.com/berita/2826685/perludem-sebut-ketergantungan-aturan-pemilu-pada- yudisialisasi-politik , diakses 21 November 2022.
7 Moh. Mahfud, “ Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu ”, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012): 280.
c. rumusan  norma  sebagai  pengganti  norma  dari  undang-undang  yang dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 . ” Dirumuskannya ketentuan tersebut bertujuan membatasi kewenangan MK agar tidak menempatkan dirinya sebagai perumus norma baru, tetapi hanya sebagai lembaga  yang  membatalkan  norma.  Mengingat  kewenangan  untuk  merumuskan norma baru adalah kewenangan DPR Bersama Presiden atau Pemerintah sebagai lembaga pembentuk undang-undang. Akan tetapi, MK melalui Putusannya Nomor 48/PUU-IX/2011  menyatakan  ketentuan  perihal  pembatasan  kewenangan  MK tersebut  telah  dinyatakan  bertentangan  dengan  UUD  1945  dan  tidak  memiliki kekuatan  hukum  mengikat.  MK  dalam  pertimbangannya  berpendapat  bahwa ketentuan Pasal 57 ayat (2a) UU MK bertentangan dengan UUD 1945, karena MK dibentuk  untuk  menegakkan  hukum  dan  keadilan  dalam  rangka  penegakan konstitusionalitas berdasarkan UUD 1945. 8
Selain polemik  si  atas, timbul pula  polemik  lainnya  yang  mengindikasikan adanya sentimen dari DPR terhadap MK. Polemik tersebut adalah pemberhentian Hakim MK Aswanto oleh DPR. Adapun alasan DPR memberhentikan Aswanto yaitu buntut dari sikap Aswanto sebagai hakim MK yang kerap menganulir UU yang telah dibentuk  oleh  DPR.  Sikap  Aswanto  dinilai  mengecewakan  DPR  secara  institusi mengingat  Aswanto  adalah  salah  satu  hakim  MK  yang  namanya  diusulkan  oleh DPR. 9 Dari  polemik-polemik  yang  ada,  dapat  dipahami  bahwa  hal  tersebut  tidak terlepas dari adanya fenomena yudisialisasi politik. Untuk itu, selain menarik untuk dikaji, fenomena yudisialisasi politik juga memiliki urgensi tersendiri untuk dikaji lebih lanjut. Hal tersebut tidak terlepas dari banyaknya pihak berkepentingan yang menginginkan  perubahan  dari  ketentuan-ketentuan  dalam  UU  Pemilu  melalui putusan  MK.  Mengingat  DPR  selaku  legislator  belum  mampu  menyelesaikan masalah-masalah  UU  Pemilu  melalui  mekanisme  perubahan  sesuai  peraturan perundang-undangan.
State of the art dalam penulisan artikel ini merujuk pada artikel dalam jurnal ilmiah yang membahas hal yang relevan dengan topik pembahasan. Adapun artikel yang dimaksud yaitu dua artikel yang ditulis oleh Bisariyadi berjudul “Keterlibatan Mahkamah  Konstitusi  dalam  Politik  Legislasi  Nasional”  dan  “Yudisialisasi  Politik dan  Sikap  Menahan  Diri:  Peran  Mahkamah  Konstitusi  dalam  Menguji  Undang- Undang”.  Dalam  artikel  yang  berjudul  “Keter libatan  Mahkamah  Konstitusi  dalam Politik Legislasi Nasional”, dengan melihat konsep judicialization of politics melalui putusan-putusan  peradilan  di  MK,  Bisariyadi  membahas  terkait  legitimasi konseptual atas keterlibatan lembaga peradilan dalam politik legislasi. 10 Sedangkan artikel  yang  berjudul  “Yudisialisasi  Politik  dan  Sikap  Menahan  Diri:  Peran Mahkamah  Konstitusi  dalam  Menguji  Undang- Undang”,  Bisariyadi  membahas
8 Mohammad  Fan di  Denisatria,  “ Mahkamah  Konstitusi  sebagai  Negative  Legislator  dan  Positive Legislator ”,  (4  Desember  2018), https://www.hukumonline.com/klinik/a/mahkamah-konstitusi-sebagai- inegative-legislator-i-dan-ipositive-legislator-i-lt5c062fbc83162 , diakses 23 November 2022.
9 Moch. Dani Pratama Huzaini, “ Polemik Pemberhentian Hakim Konstitusi oleh DPR dari Kacamata UU MK ”,  (6  Oktober  2022), https://www.hukumonline.com/stories/article/lt633d04e2519c9/polemik- pemberhentian-hakim-konstitusi-oleh-dpr-dari-kacamata-uu-mk/ , diakses 23 November 2022.
10 Bisariyadi,  “Keterlibatan  Mahkamah  Konstitusi  dalam  Politik  Legislasi  Nasional”, Jurnal  Rechts Vinding:  Media  Pembinaan  Hukum  Nasional ,  Vol.  4,  No.  3,  (Desember  2015):  345,  DOI: http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v4i3.10 .
“peran aktif MK dalam konsep judicialization of politics dan sikap menahan diri MK dalam konsep judicial restraint .” 11
Selain dua artikel dari Bisariyadi di atas, ada juga artikel dari Indra Perwira yang  berjudul  “Refleksi  Fenomena Judicialization  of  Politics pada  Politik  Hukum Pembentukan  Mahkamah  Konstitusi  dan  Putusan  Mahkamah  Konstitusi”.  Me lalui politik hukum pembentukan MK maupun berbagai putusan yang dikeluarkan oleh MK, Perwira dalam artikelnya melakukan refleksi terhadap hadirnya judicialization of politics dalam MK. 12 Menelusuri beberapa artikel dalam jurnal ilmiah tersebut, jelas terlihat bahwa meskipun memiliki persamaan dalam topik pembahasan yaitu tentang  yudisialisasi  politik,  namun  dalam  pembahasannya  masih  secara  umum. Sehingga  memiliki  perbedaan  dengan  artikel  yang  akan  ditulis,  dimana  secara khusus  akan  membahas  tentang  peran  MK  dalam  penyelesaian  masalah konstitusionalitas UU Pemilu dalam konsep yudisialisasi politik.
Berdasarkan uraian pengantar di atas, maka dalam artikel ini akan dibahas secara  umum  megenai  yudisialisasi  politik  dalam  tataran  teoritis  maupun praktiknya  dalam  konteks  Indonesia.  Sedangkan  secara  khusus  artikel  ini  akan membahas mengenai peran MK dalam penyelesaian masalah konstitusionalitas UU Pemilu  dengan  menggunakan  konsep  yudisialisasi  politik.  Dengan  tujuan  untuk mengetahui  secara  pasti  apakah  peran  MK  hanya  sebatas  meyelesaikan  masalah yang ada dalam UU Pemilu kaitannya dengan konstitusionalitas atau lebih daripada hal tersebut. Sehingga diluar penyelesaian masalah konstitusionalitas UU Pemilu, MK dapat dianggap telah menjalankan praktik yudisialisasi politik.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  normatif  digunakan  untuk  keperluan  tujuan  penulisan artikel  ini,  dengan  mengedepankan case  approach (pendekatan  kasus)  dan conceptual  approach (pendekatan  konseptual)  untuk  menganalisa  bahan  hukum yang  digunakan.  Bahan  hukum  primer  dan  sekunder  yang  digunakan  untuk keperluan  penulisan  artikel  ini  yaitu  bahan  hukum  meliputi  berbagai  dokumen resmi  seperti  Putusan  MK  yang  berkaitan  dengan  hasil judicial  review Undang- Undang  Pemilu  serta  berbagai  literatur  seperti  buku,  artikel  dalam jurnal  ilmiah, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan topik pembahasan. Bahan hukum yang terkumpul sebagai penunjang penulisan artikel ini selanjutnya dikontruksi secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Relasi Hukum dan Politik
Mengutip Daniel S. Lev, konsepsi dan struktur kekuasaan politik merupakan hal yang paling menentukan dalam proses pembentukan hukum. Artinya, hukum kurang lebihnya selalu merupakan alat politik. Selain itu, keseimbangan dan evolusi ideologi  politik,  sosial,  ekonomi,  defenisi  kekuasaan,  dan  seterusnya  menjadi
11 Bisariyadi, “Yudisialisasi Politik dan Sikap Menahan Diri: Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Undang- Undang”, Jurnal Konstitusi , Vol. 12, No. 3, (2016): 473-502, DOI: https://doi.org/10.31078/jk1233 .
12 Indra  Perwira,  "Refleksi  Fenomena Judicialization  of  Politics pada  Politik  Hukum  Pembentukan Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konsti tusi”, Jurnal Konstitusi , Vol. 13 No. 1, (2016): 25, DOI: https://doi.org/10.31078/jk1312 .
penentu tempat hukum dalam suatu negara. 13 Dalam parktiknya, seringkali proses dan  dinamika  pembentukan  hukum  mengalami  hal,  yaitu  pembentukan  suatu produk hukum sangat ditentukan oleh konsepsi dan struktur kekuasaan politiklah yang  berlaku  di  tengah  masyarakat.  Meskipun  proses  hukum  yang  dimaksud tersebut tidak diidentikan dengan maksud pembentukan hukum. Oleh karena itu, mempelajari  latar  belakang  kekuatan  politik  dalam  masyarakat,  ekonomi, kebudayaan,  struktur  sosial  selain  institusi  hukum,  dan  keadaan  lembaga  negara untuk memahami hubungan antara hukum dan politik di suatu negara. 14
Moh.  Mahfud  MD  menyebutkan  bahwa  pola  hubungan  hukum  dan  politik terdapat tiga macam, yaitu sebagai berikut. Pertama, politik merupakan faktor yang menentukan hukum karena hasil dan penghabluran interaksi dan persaingan antar kehendak politik adalah hukum (politik determinan hukum). Kedua, aturan-aturan hukum  mengantur  dan  menundukkan  kegiatan-kegiatan  politik,  karena  hukum merupakan  faktor  yang  menentukan  politik  (hukum  determinan  politik).  Ketiga, faktor  penentu  antara  politik  dan  hukum  sebagai  subsistem  kemasyarakatan memiliki derajat yang seimbang, artinya meskipun produk keputusan politik adalah hukum, tetapi begitu hukum ada maka semua kegiatan politik harus tunduk pada aturan-aturan  hukum  (determinasi  politik  dan  hukum  seimbang). 15 Berdasarkan pendapat Mahfud tersebut, maka dapat diketahui bahwa bukan hanya faktor politik saja  yang  menentukan  hukum,  tetapi  hukum  juga  dapat  menjadi  faktor  yang menentukan politik.
Berdasarkan checks  and  balances sebagaimana  yang  dianut  UUD  1945 setelah  perubahan  (amandemen),  sistem  konstitusional  membatasi  ruang  gerak dari  pengaruh  kekuatan-kekuatan  politik  dalam  membentuk  hukum.  Terdapat beberapa  hal  mengenai  penyelenggaraan  kekuasaan  negara  sebagiamana termaktub dalam materi amandemen UUD 1945, yaitu kekuasaan dan wewenang masing-masing lembaga-lembaga negara dipertegas, batas-batas kekuasaan setiap lembaga  negara  dipertegas  dan  ditempatkan  berdasarkan  fungsi-fungsi penyelenggaraan  negara  bagi  setiap  lembaga  negara.  Sistem checks  and  balances memiliki arti bahwa kekuasaan setiap lembaga negara dibatasi oleh undang-undang dasar. Artinya, semua lembaga negara memiliki kedudukan yang sama dan di atur berdasarkan  fungsi-fungsi  masing-masing.  Dengan  sistem checks  and  balances , setiap  warga  negara  yang  merasa  dirugikan  hak  konstitusionalnya  oleh  suatu produk hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan gugatan terhadap institusi negara yang dalam hal ini MK oleh institusi politik sebagai pembentuk. 16

## 2. Konsep Yudisialisasi Politik
Kata kerja “ to judicialize ”, pertama kali muncul dalam bahasa Inggris pada pertengahan  abad  ke- 19,  yang  berarti  “memberikan  karakter  peradilan”, “menyampaikan kepada hakim keputusan” atau “memperlakukan secara hukum”.
13 Daniel S. Lev, “ Hukum Dan Politik di Indonesia, Kesinambungan dan Perubahan, Cet I ”, (Jakarta: LP3S, 1990): Xi.i.
14 Merdi Hajiji, “Relasi Hukum dan Politik dalam Sistem Hukum Indonesia” , Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan
Hukum Nasional , Vol. 2
No. 3, (2013):
367, DOI:
http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v2i3.65 .
15 Moh. Mahfud, Op.Cit ., (2020): 16.
16 Abdus Salam, “Pengaruh Politik dalam Pembentukan Hukum di Indonesia”, Mazahib , Vol. XIV, No. 2 (Desember 2015):123-124, DOI: https://doi.org/10.21093/mj.v14i2.341 .
Yudisialisasi,  yang  biasanya  diasosiasikan  dengan  perluasan  global  peradilan, menghadirkan  serangkaian  aspek  yang  telah  diciptakan  dari  waktu  ke  waktu, dengan  menggunakan  serangkaian  kata  yang  berbeda.  Setidaknya  ada  sebelas istilah yang memiliki kemiripan dengan tema yudisialisasi, yaitu judicial activism, government by the judiciary, juristocracy , government of the judges , judicialization of political  power , judiocracy , juridiciocracy , juridification , judiciarism , juridicization , dan political  jurisprudence . 17 Ran  Hirschl  dalam  tulisannya  yang  berjudul  “ The Judicialization of Politics ” menyatakan bahwa “ The “judicialization of politics” is an often umbrella-like term referring to what are really three interrelated processes. At the most abstract level, the term refers to the spread of legal discourse, jargon, rules, and procedures into the political sphere and policy making fora and processes .” 18 Selanjutnya,  Ran  Hir schl  dalam  tulisannya  yang  berjudul  “ The  New Constitution  and  the  Judicialization  of  Pure  Politics  Worldwide ”,  menyimpulkan bahwa  yudisialisasi  politik  adalah  “... the  ever-accelerating  reliance  on  courts  and judicial means for addressing core moral predicaments, public policy questions, and political controversies .” 19 Artinya, dalam pengubahan kebijakan lembaga peradilan ikut  terlibat,  padahal  hal  tersebut  merupakan  kewenangan  legislator  dan/atau pemerintah. Dengan kata lain, lebaga peradilan yang berbekal kewenangan untuk menguji suatu kebijakan tidak hanya menangani perkara pihak yang bersengketa untuk  diselesaikan. 20 Dalam  praktiknya,  dalam  pengadilan  dilibatkan  dalam menyelesaikan  persoalan  kebebasan  warga  negara  dalam  berekspresi  dan berpendapat, perlindungan hak konstitusional warga negara mengenai kebebasan berserikat,  hak  dan  kedudukan  warga  negara  yang  sama  dalam  hukum  dan pemerintahan, kebebasan memeluk agama dan kepercayaan, hingga penyelesaian perkara mengenai kebijakan publik yang menyangkut prosedur dalam hukum acara pidana,  perdagangan,  sistem  pendidikan,  ketenagakerjaan,  kehutanan  sampai dengan persoalan kebijakan mengenai lingkungan hidup. 21
Mengacu  pada state  of  the  art yang  digunakan,  Bisariyadi  dalam  dua artikelnya menemukan tiga hal. Pertama, kewenangan pengujian UU terhadap UUD yang  diadopsi  membuat  batas  prinsip  pemisahan  kekuasaan  telah  ditembus  oleh MK. MK bertindak sebagai positive legislator sehingga dianggap menjalankan fungsi legislasi.  Hal  tersebut  dilihat  dari  beragam  putusan  yang  dimuat  dalam  hasil penelitian yang dilakukan, dimana terdapat fakta bahwa MK terlibat dalam fungsi legislasi. Putusan judicial review MK yang memiliki kekuatan politis juga tidak dapat dinilai  sebagai low  politics (politik  rendah),  karena  arah  perjalanan  bangsa Indonesia  juga  ditentukan  oleh  putusan  MK  tersebut.  Kekuatan  politis  dalam beberapa putusan MK tersebut memiliki nilai yang sangat strategis dan mengacu pada istilah mega-politics yang dikemukakan Ran Hirschl. 22 Kedua, salah satu negara yang menerapkan yudisalisasi politik dalam pengujian konstitusionalitas UU atau
17 Ary Jorge Aguiar Nogueira, "State of the Art Research in the Judicialization of Politics," Beijing Law Review , Vol. 11, No. 3, (September 2020): 671.
18 Ran Hirschl,  “ The Judicialization of Politics ”, The Oxford Handbook of Political Science (Edited by Robert E. Goodin, 2013): 3, DOI: 10.1093/oxfordhb/9780199604456.013.0013.
19 Ran Hirschl, "The New Constitutionalism and the Judicialization of Pure Politics Worldwide," Fordham Law Review , Vol. 75, No. 2 (November 2006): 721.
20 Bisariyadi, Op.Cit ., (2016): 479.
21 Ibid . 22 Bisariyadi, Op.Cit ., (2015): 362.
kebijakan adalah Indonesia. Putusan yang dikeluarkan beragam oleh majelis hakim MK  sangat  kental  memiliki  corak  aktif  dengan  mengubah  suatu  kebijakan  yang selama  ini  merupakan  ranah  legislatif  dan  eksekutif  sebagai  pembentuk  UU. Munculnya resistensi dan perlawanan dari pembentuk UU merupakan konsekuensi dari  pilihan  aktif  yang  diambil  oleh  MK.  Resistensi  dan  perlawanan  tersebut menimbulkan situasi yang tidak kondusif dan keteganagan politik dalam koordinasi antar lembaga negara. 23
Ketiga,  selain  ditemukannya  fenomena  yudisialisasi  politik  di  Indonesia, Bisariyadi  juga  mendapatkan  pilihan  lain  yang  dapat  dilakukan  MK  yaitu  dengan judicial self - restraint atau sikap menahan diri. Terdapat keberagaman bentuk sikap menahan  diri,  seperti  menunda  keberlakuan  putusan  yang  membatalkan  suatu kebijakan sehingga memberi waktu yang cukup bagi parlemen untuk mengubahnya hingga menahan diri untuk memutus suatu perkara karena perkara tersebut berada dalam wilayah kewenangan diskresi dari pembentuk UU. Pendekatan terakhir ini yang juga dilakukan oleh MK dengan menyebutnya sebagai open - ed legal policy atau pilihan  kebijakan  hukum  terbuka.  Suatu  kebijakan  bisa  diuji  dalam  rangka constitutional review , hal tersebut dapat disebabkan oleh unsur-unsur sebagaimana disebutkan dalam beberapa putusan MK. 24 Selain hasil penelitian dari Bisariyadi di atas, state  of  the  art juga  mengacu  artikel  dari  Indra  Perwira,  yang  di  dalam kesimpulannya  disebutkan  bahwa  secara  “ nature ”  MK  adalah  sebuah  lembaga politik. Hal tersebut tidak terlepas dari adanya kehadiran yudisialisasi politik yang terlihat  dalam  putusan  MK  terkait  pengujian  Perpu  tentang  KPK  dan  sengketa Pemilukada tahun 2008 di Provinsi Jawa Timur. 25
3. Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Masalah Konstitusionalitas Undang-Undang Pemilu
MK dalam sistem ketatanegaraan negara-negara di dunia dikatakan sebagai the  guardian  of  the  constitution .  Hal  itu  dikarenakan  dalam  praktik  kehidupan bernegara,  tugas  dari  MK  yaitu  mengawal  agar  ketentuan-ketentuan  konstitusi benar-benar  terjelma  dan  ditaati. 26 Disamping  Mahkamah  Agung  (MA),  dalam ketatanegaraan  Indonesia  MK  juga  merupakan  pelaksana  kekuasaan  kehakiman. Putusan MK dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai penafsir konstitusi tertinggi merupakan putusan akhir dan bersifat mengikat 27 Kewenangan MK  dalam  menguji  suatu  UU  terhadap  UUD  merupakan  amanat  dari  konstitusi. Kewenangan tersebut ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1), yaitu:
“Mahkamah  Konstitusi  berwena ng  mengadili  pada  tingkat  pertama  dan terakhir  yang  putusannya  bersifat  final  untuk  menguji  undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan Lembaga negara  yang  kewenangannya  diberikan  oleh  Undang-Undang  Dasar,
23 Bisariyadi, Op.Cit ., (2016): 496.
24 Ibid ., 497. 25 Indra Perwira, Op.Cit ., 45.
26 I  Dewa  Gede  Palguna,  “Yang  “Terlepas”  dari  Kewenangan  Mahkamah  Konstitusi  RI:  Pengaduan Konstitusional ( Constitutional Complaint )”, Lex Jurnalica Vol.3 No. 3 (Agustus 2006): 128.
27 Erli Salia, “Peran Mahkamah Konstitusi dalam Mewujudkan Negara Hukum yang Demokratis”, Jurnal Hukum Doctrinal , Vol. 1, No. 1, (2016): 22.
memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum . ” 28
Abdurrachman  Satrio  dalam  artikelnya  yang  berjudul  “Kewenangan Mahkamah  Konstitusi  Memutus  Perselisihan  Hasil  Pemilu  Sebagai  Bentuk Judicialization  of  Politics ”,  mengemukakan  bahwa  berdas arkan  hasil  pembahasan yang dilakukan, diketahui bahwa memang sejak awal eksistensi MK dimaksudkan untuk  menyelesaikan  perkara-perkara  ketatanegaraan  dan  politik. 29 Hal  tersebut tidak luput dari adanya perluasan kewenangan MK yang didasari atas UUD 1945, UU MK maupun UU yang lainnya. 30
Sebagai  pengawal  konstitusi  dan  merupakan  organ  konstitusional,  MK diposisikan sebagai the interpreter of the constitution . Dengan demikian, MK tidak terikat  oleh  UU  yang  mengatur  dirinya  dan  UU  lainnya,  karena  sangat  menguat adanya suatu doktrin. Hal tersebut berakibat pada sifat putusan MK selalu berubah disesuaikan dengan kepercayaan dan kehendak dan hakim dalam menggambarkan penafsirannya terhadap UU. 31 Berdasarkan hasil penelusuran putusan-putusan MK, setidaknya  terdapat  7  (tujuh)  putusan  yang  merupakan  hasil judicial  review UU Pemilu.  Putusan-putusan  tersebut  tentunya  dapat  dianggap  sebagai  kunci penyelesaian  masalah-masalah  konstitusionalitas  yang  ada  dalam  UU  Pemilu. Adapun putusan-putusan yang dimaksud yaitu sebagaimana telah dirangkum oleh penulis dan dimuat dalam bentuk tabel sebagai berikut. 32
No Nomor Putusan Amar Putusan 1  Putusan  Mahkamah Konstitusi  Nomor 53/PUU-XV/2017 “Menyatakan  Frasa  "telah  ditetapkan/"  dalam  Pasal 173 ayat (1); dan Pasal 173 ayat (3) Undang-Undang
Nomor  7  Tahun  2017  tentang  Pemilihan  Umum bertentangan  dengan  UUD  NRI  Tahun  1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.” 33 2  Putusan  Mahkamah Konstitusi  Nomor 61/PUU-XV/2017 “Menyatakan  Pasal  557  Undang -Undang  Nomor  7
Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.” 34
28 Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 beserta amandemen. Cet. 1 , (Jakarta: Sinar Grafika, 2020): 28.
29 A bdurrachman Satrio, “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Memutus Perselisihan Hasil Pemilu Sebagai Bentuk Judicialization  of  Politics ”, Jurnal  Konstitusi ,  Vol.  12,  No.  1,  (Maret  2015):  131,  DOI: https://doi.org/10.31078/jk1217 .
30 Devi  Yulida,  Ratna  Herawati,  dan  Indarja,  “Perluasan  Kewenangan  Mahkamah  Konstitusi  dalam Menguji  Konstutusionalitas  Rancangan  Undang-Undang  Pengesahan  Perjanjian  Internasional  Melalui Judicial Preview ”, Diponegoro Law Journal , Vol. 10, No. 2, (2021): 350.
31 Denny  Indrayana  dan  Zainal  Arifin  Mocbtar,  "Komparasi  Sifat  Mengikat  Putusan Judicial  Review Mahkamah Konstitusi dan Pengadilan Tata Usaha Negara”, Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada , Vol. 19, No. 3, (2007): 453.
32 JDIH  BPK  RI,  “ Undang-undang  (UU)  Nomor  7  Tahun  2017  tentang  Pemilihan  Umum ”, https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/37644/uu-no-7-tahun-2017 , diakses 24 November 2022.
33 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 11 Januari 2018.
34 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 61/PUU-XV/2017 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 11 Januari 2018.
3  Putusan  Mahkamah
Konstitusi  Nomor 66/PUU-XV/2017 “Menyatakan  Pasal  571  huruf  d  Undang -Undang
Nomor  7  Tahun  2017  tentang  Pemilihan  Umum bertentangan  dengan  UUD  NRI  Tahun  1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.” 35 4  Putusan  Mahkamah
Konstitusi  Nomor 20/PUU-XVII/2019 1. “Menyatakan  frasa  “kartu  tanda  penduduk elektronik”  dalam  Pasal  348  ayat  (9)  Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Nomor  6109) bertentangan  dengan  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 dan tidak  mempunyai  kekuatan  hukum  mengikat secara bersyarat  sepanjang  tidak  dimaknai “termasuk  pula  surat  keterangan  perekaman kartu tanda penduduk elektronik yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil  atau  instansi  lain  yang  sejenisnya  yang memiliki kewenangan untuk itu”.” 2. “Menyatakan frasa “paling lambat 30 (tiga puluh) hari”  dalam  Pasal  210  ayat  (1)  Undang -Undang Nomor  7  Tahun  2017  tentang  Pemilihan  Umum (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2017  Nomor  182  dan  Tambahan  Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Nomor  6109) bertentangan  dengan  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 dan tidak  mempunyai  kekuatan  hukum  mengikat secara  bersyarat  sepanjang  tidak  dimaknai “paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan  suara  kecuali  bagi  pemilih  karena kondisi  tidak  terduga  di  luar  kemampuan  dan kemauan pemilih karena sakit, tertimpa bencana alam, menjadi tahanan, serta karena menjalankan tugas  pada  saat  pemungutan  suara  ditentukan paling  lambat  7  (tujuh)  hari  sebelum  hari pemungutan suara”.” 3. “Menyatakan frasa “hanya dilak ukan dan selesai di
TPS/TPSLN  yang  bersangkutan  pada  hari pemungutan  suara”  dalam  Pasal  383  ayat  (2)
Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  tentang Pemilihan  Umum  (Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor
35 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XV/2017 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 11 Januari 2018.
6109) bertentangan  dengan  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara  bersyarat  sepanjang  tidak  dimaknai “hanya dilakukan dan selesai di TPS/TPSLN yang bersangkutan  pada  hari  pemungutan  suara  dan dalam hal penghitungan suara belum selesai dapat diperpanjang  tanpa  jeda  paling  lama  12  (dua belas)  jam  sejak  berakhirnya  hari  pemungutan suara”.” 36 5  Putusan  Mahkamah
Konstitusi  Nomor 39/PUU-XVII/2019 “Menyatakan  Pasal  416  ayat  (1)  Undang -Undang Nomor  7  Tahun  2017  tentang  Pemilihan  Umum (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2017 Nomor  182,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Nomor  6109) bertentangan  dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia  Tahun  1945 dan  tidak  mempunyai kekuatan  hukum  mengikat sepanjang  tidak dimaknai “tidak  berlaku  untuk  pemilihan  umum Presiden  dan  Wakil  Presiden  yang  hanya  diikuti  2 (dua) pasangan calon”.” 37 6  Putusan  Mahkamah Konstitusi  Nomor 55/PUU- XVIII/2020 “Menyatakan  Pasal  173  ayat  (1)  Undang -Undang Nomor  7  Tahun  2017  Tentang  Pemilihan  Umum (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2017
Nomor  182,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Nomor  6109)  yang  menyatakan,  “Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah  lulus  ver ifikasi  oleh  KPU”, bertentangan dengan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai , “Partai
Politik  yang  telah  lulus  verifikasi  Pemilu  2019  dan lolos/memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold pada  Pemilu  2019  tetap  diverifikasi  secara administrasi namun tidak diverifikasi secara faktual, adapun  partai  politik  yang  tidak  lolos/tidak memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold , partai politik yang hanya memiliki keterwakilan  di  tingkat DPRD  Provinsi/Kabupaten/Kota  dan  partai  politik yang  tidak  memiliki  keterwakilan  di  tingkat  DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota,  diharuskan  dilakukan
36 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 28 Maret 2019.
37 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVII/2019 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 30 September 2019.
verifikasi  kembali  secara  administrasi  dan  secara faktual,  hal  tersebut  sama  dengan  ketentuan  yang berlaku terhadap partai politik baru”.” 38 7  Putusan  Mahkamah
Konstitusi  Nomor 32/PUU-XIX/2021 “Menyatakan ketentuan Pasal 458 ayat (13) Undang - Undang  Nomor  7  Tahun  2017  (Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun  2017  Nomor  182, Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Nomor  6109) bertentangan  dengan  Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum mengikat sepanjang  tidak  dimaknai ,  “Putusan sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (10)  mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota,  dan  Bawaslu  adalah  merupakan keputusan  pejabat  TUN  yang  bersifat  konkret, individual,  dan  final,  yang  dapat  menjadi  objek gugatan di peradilan TUN”.” 39
Berdasarkan  putusan-putusan  MK  terkait  hasil judicial  review UU  Pemilu terhadap  UUD  1945  yang  dimuat  dalam  bentuk  tabel  di  atas,  bisa  diketahui beberapa hal berikut. Pertama , MK telah menjalankan perannya sebagai pengawal konstitusi,  dimana  ketika  ada  ketentuan  dalam UU  Pemilu  digugat  akibat  adanya indikasi  masalah  konstitusionalitas  oleh  warga  negara,  maka  MK  akan  menguji melalui  mekanisme judicial  review . Kedua ,  dengan  adanya  putusan  hasil judicial review UU Pemilu tersebut, maka dapat dikatakan bahwa hukum merupakan faktor yang menentukan politik. Dengan kata lain, berbagai aktivitas politik harus tunduk dan diatur dalam aturan-aturan hukum sebagai wujud dari supremasi hukum atau konstitusi.  Hal  tersebut  tidak  terlepas  dari  adanya  sistem  “ checks  and  balances ”, yaitu  pembatasan  kekuasaan  setiap  lembaga  negara  oleh  undang-undang  dasar, tidak  ada  yang  tertinggi  dan  tidak  ada  yang  rendah,  semuanya  sama  di  atur berdasarkan fungsi-fungsi masing-masing.
Ketiga ,  dari  tujuh  putusan  MK  yang  digunakan  sebagai  penunjang pembahasan  (sebagai  pendekatan  kasus),  tiga  putusan  dalam  amarnya menyebutkan  bahwa  terdapat  pasal-pasal  dalam  UU  Pemilu  yang  dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sedangkan,  empat  putusan  MK  lainnya  memuat  keputusan  bahwa  terdapat  pula pasal-pasal dalam UU Pemilu yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak  mempunyai  kekuatan  hukum  mengikat,  akan  tetapi  disertai  dengan  syarat. Artinya,  putusan  MK  yang  menyatakan  suatu  ketentuan  pasal  dalam  UU  Pemilu bertentangan  dengan  UUD  1945  dan  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum  yang disertai  syarat  tentunya  dianggap  masih  tetap  berlaku  sepanjang  tidak  dimaknai
38 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 4 Mei 2021.
39 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XIX/2021 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 29 Maret 2022.
dengan makna tertentu sesuai putusan yang diberikan oleh MK. Dari adanya model putusan  bersyarat  tersebut,  dapat  memberikan  indikasi  bahwa  MK  telah menjalankan praktik yudisialisasi politik.
Model putusan conditionally constitutional atau konstitusional bersyarat dan model  putusan conditionally  unconstitutional atau  inkonstitusional  bersyarat memuat atau mengandung adanya interpretative decision atau interpretasi terhadap suatu  materi  muatan  bagian  dari  undang-undang  seperti  pasal,  ayat  dan/atau bagian  lainnya  maupun  undang-undang  secara  keseluruhan  yang  pada  dasarnya dinyatakan  bertentangan  atau  tidak  bertentangan  dengan  konstitusi  dan  tetap mempunyai  kekuatan  hukum  atau  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum  mengikat. Sehingga  sejatinya,  dua  model  putusan  tersebut  merupakan  model  putusan  yang secara  hukum  tidak  membatalkan  dan  menyatakan  tidak  berlaku  suatu  norma. 40 Pada  dasarnya,  model limited  constitutional atau  putusan  yang  menunda pemberlakuan  putusannya  memiliki  tujuan  untuk  memberi  ruang transisi  aturan yang bertentangan dengan konstitusi untuk tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum  mengikat  sampai  waktu  tertentu. 41 Model  putusan  lainnya  yakni dirumuskannya  norma  baru  dalam  rangka  mengatasi  penerapan  norma  yang inkonstitusionalitas.Pada dasarnya, norma baru yang dirumuskan tersebut bersifat sementara, norma baru tersebut nantinya akan diambil alih oleh pihak berwenang dalam pembentukan atau revisi undang-undang terkait. 42
Meskipun ada istilah sikap menahan-diri ( judicial ( self )- restraint ) yang dapat dilakukan oleh MK, tetapi secara “ nature ” MK merupakan sebuah lembaga politik. Artinya,  meskipun  MK  menjalankan  perannya  sesuai  amanat  konstitusi  atau undang-undang  yang  berlaku,  sehingga  model  putusannya  dianggap relevan  atau tidak  keluar  dari  sifatnya  sebagai negative  legislator ,  akan  tetapi  putusan  hasil judicial  review UU  Pemilu  secara  tidak  langsung  dapat  memberikan  pengaruh terhadap  keputusan  politik  atau  kebijakan  dari  DPR  sebagai positive  legislator . Martin  Shapiro  berpendapat  bahwa  “MK  dengan  berbagai  kewenangan  atau kompetensinya  memberikan  fakta  bahwa judicial  review tidak  hanya  berhasil bertahan,  tetapi  bahkan  menyebar  ke  lebih  banyak  sistem  adalah  bukti  penting fungsinya di dunia kontemporer. ” Artinya, pengadilan telah berhasil mempengaruhi proses  kebijakan  dan  hasil  dalam  pemerintahannya. 43 Bagi  Shapiro,  “kompetensi MK  dalam  penafsiran  konstitusional  telah  memberikan  kontribusi  siginifikan terhadap kebijakan publik yang dibentuk oleh pembentuk undang-undang dalam rangka penegakan prinsip dan norma dalam konstitusi.” 44
Dengan  adanya  penjelasan  di  atas,  maka  dapat  diketahui  bahwa  praktik yudisialisasi politik di Indonesia memang benar terjadi, sebagaimana terlihat dalam putusan-putusan MK mengenai penyelesaian masalah konstitusionalitas suatu UU seperti  UU  Pemilu.  Selain  itu,  peran  MK  dalam  menyelesaikan  masalah konstitusionalitas  UU  Pemilu  tidak  dapat  dikatakan  hanya  sebatas  melakukan
40 Syukri Asy'ari, dkk ., “Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Kons titusi dalam Pengujian Undang Undang  (Studi  Putusan  Tahun  2003- 2012)”,  Pusat  Penelitian  dan  Pengkajian  Perkara,  Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2013: 1.
41 Ibid . 42 Ibid . 43 Martin Shapiro and Alec Stone Sweet, “ On Law, Politics, and Judicialization ”, (New York: Oxford): 145.
44 Ibid .
pengujian UU terhadap UUD, akan tetapi dari beberapa putusan-putusan yang ada, dapat diindikasikan semacam ada arah kebijakan yang ditentukan. Meskipun tidak secara terang benderang disebutkan, tetapi secara tidak langsung putusan-putusan MK  tersebut  cukup  mempengaruhi  proses  politik  yang  ada.  Proses  politik  yang dimaksud  yaitu  berkaitan  dengan  UU  Pemilu.  Dengan  demikian,  maka  dapat dikatakan bahwa MK sebagai salah satu cabang kekuasaan hukum telah masuk ke dalam ranah politik untuk mengatur proses dan arah kebijakan sesuai hukum positif Indonesia.
Sebagai catatan tambahan, praktik yudisialisasi politik yang ada di Indonesia tentunya  tidak  terlepas  dari  adanya  perilaku  yudisial  ( judicial  behavior ).  Hal  itu tidak terlepas dari pengadilan sebagai institusi politik, dimana bukan hanya karena pengadilan  dibentuk  secara  politik,  namun  karena  determinan  perilaku  yudisial tidak berbeda dari determinan pembuatan keputusan oleh pejabat publik lainnya. Perilaku yudisial, terutama yang dilakukan oleh MK dalam kasus yang melibatkan isu-isu politik bisa didorong oleh ketaatan kepada meta-narasi nasional, responsif terhadap  opini  publik,  preferensi  ideologis,  pertimbangan  kolegial,  sikap  dalam profesi legal, atau konsiderasi strategis vis-à-vis lembaga pengambil keputusan. 45
Hal  yang  relevan  bagi  yudisialisasi  politik  adalah  gagasan-gagasan  yang berasal  dari  pendekatan  strategis  terhadap  studi  prilaku  yudisial.  Seperti  halnya sebagian  besar  institusi  lain,  pengadilan  dan  hakim  merupakan  aktor  strategis sejauh mereka berupaya untuk memelihara atau memperkuat posisi instutusional mereka vis-à-vis lembaga  pengambil  keputusan  lainnya  atau  memperluas  ruang lingkup pengaruh politik internasional mereka. Dengan demikian, MK tidak hanya bisa  dianalisa  hanya  sebagai  tindakan  yurisprudensi  professional  dan  apolitis (seperti  dinyatakan  oleh  penjelasan  doktrinal  legalistik),  atau  refleksi  ideologi yudisial (seperti dinyatakan oleh model perilaku yudisial “ att itudinal ”), namun juga merupakan refleksi dari pilihan strategis hakim itu sendiri. 46

## PENUTUP Kesimpulan
Dari  hasil  pembahasan,  dapat  disimpulkan  bahwa  praktik  yudisialisasi politik  di  Indonesia  memang  benar  terjadi,  sebagaimana  terlihat  dalam  putusan- putusan MK mengenai penyelesaian masalah konstitusionalitas suatu UU seperti UU Pemilu.  Peran  MK  tidak hanya  dapat  dimaknai  sebagai  pengawal  konstitusi  yang memiliki  tugas  untuk  menyelesaikan  masalah  konstitusionalitas  dari  UU  Pemilu. Akan  tetapi  MK  secara  tidak  langsung  juga  memiliki  peranan  strategis  dalam menentukan  arah  kebijakan  agar  sesuai  dengan  konsep  supremasi  hukum  atau konstitusi.  Hal  tersebut  dapat  diidentifikasi  dalam  putusan-putusan  hasil judicial review yang  dilakukan  terhadap  ketentuan-ketentuan  dalam  UU  Pemilu.  Putusan MK tersebut cukup berpengaruh terhadap suatu kebijakan dalam UU Pemilu yang pada dasarnya merupakan kewenangan dari legislatif selaku pembentuk undang- undang.  Selain  itu,  putusan-putusan  hasil judicial  review dari  MK  terhadap
45 Keith  E.  Whittington,  R.  Daniel  Kelemen,  &  Gregory  A.  Caldeira,  “ Yudisialisasi  Politik:  Handbook Hukum dan Politik ”, (Diterjemahkan oleh Imam Baihaqi dari judul: karya Keith E. Whittington, R. Daniel Kelemen,  &  Gregory  A.  Caldeira “ The  Oxford  Handbook  of  Law  and  Politics ” ),  (Nusamedia,  Terbit Digital: 2021): 43-44.
46 Ibid .
ketentuan-ketentuan  dalam  UU  Pemilu  tidak  hanya  diputuskan  tidak  memiliki kekuatan hukum mengikat akibat bertentangan dengan UUD 1945 (tanpa disertai dengan  syarat),  tetapi  ada  pula  yang  disertai  dengan  syarat  (konstitusional bersyarat dan/atau inkonstitusional bersyarat). Adanya syarat dalam menentukan tidak  konstitusionalnya  ketentuan-ketentuan  dalam  UU  Pemilu  tersebut mengindikasikan  bahwa  kekuasaan  hukum  telah  masuk  untuk  mengatur  proses politik.  Dengan  demikian,  maka  peran  MK  tidak  hanya  sebatas  meyelesaikan masalah konstitusionalitas Undang-Undang Pemilu, tetapi cenderung memperlihatkan  praktik  yudisialisasi  politik.    Hal  tersebut  lah  yang  kemudian membuktikan eksistensi dari praktik yudisialisasi politik di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Asy'ari, Syukri dkk ., “ Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian  Undang  Undang  (Studi  Putusan  Tahun  2003-2012) ”,  Pusat Penelitian  dan  Pengkajian  Perkara,  Pengelolaan  Teknologi  Informasi  dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2013.
Bisariyadi.  “Keterlibatan  Mahkamah  Konstitusi  dalam  Politik  Legislasi  Nasional”.
Jurnal  Rechts  Vinding:  Media  Pembinaan  Hukum  Nasional ,  Vol.  4,  No.  3, (Desember 2015): 345-364. DOI: http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v4i3.10 .
Bisariyadi.  “Yudisialisasi  Politik  dan  Sikap  Menahan  Diri: Peran  Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Undang- Undang”. Jurnal Konstitusi , Vol. 12, No. 3,
(2016): 473-502, DOI: https://doi.org/10.31078/jk1233 .
Denisatria,  Mohammad  Fandi,  “ Mahkamah  Konstitusi  sebagai  Negative  Legislator dan Positive Legislator ” (4 Desember 2018), https://www.hukumonline.com/klinik/a/mahkamah-konstitusi-sebagai- inegative-legislator-i-dan-ipositive-legislator-i-lt5c062fbc83162 . diakses 23 November 2022.
Guritno,  Tatang.  “Polemik  Revisi  UU  Pemilu,  Ambisi  Parpol  atau  Kepentingan
Rakyat?”. (4 Februari2021). https://amp.kompas.com/nasional/read/2021/02/04/09150791/polemik -revisi-uu-pemilu-ambisi-parpol-atau-kepentingan-rakyat . diakses 22
November 2022.
Hajiji,  Merdi.  “Relasi  Hukum  dan  Politik  dalam  Sistem  Hukum  Indonesia”. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional , Vol. 2 No. 3, (2013): 361- 373, DOI: http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v2i3.65 .
Hirschl,  Ran.  “ The  Judicialization  of  Politics ”.  The  Oxford  Handbook  of  Political
Science (Edited by Goodin, Robert E., 2013): DOI:
10.1093/oxfordhb/9780199604456.013.0013.
Hirschl,  Ran.  “The  New  Constitutionalism  and  the  Judicialization  of  Pure  Polit ics Worldwide”, Fordham Law Review , Vol. 75, No. 2 (November 2006): 721-754.
Huzaini, Moch. Dani Pratama, “ Polemik Pemberhentian Hakim Konstitusi oleh DPR dari Kacamata UU MK ”. (6 Oktober 2022).
https://www.hukumonline.com/stories/article/lt633d04e2519c9/polemik -pemberhentian-hakim-konstitusi-oleh-dpr-dari-kacamata-uu-mk/ .  diakses 23 November 2022.
Indonesia. Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  tahun  1945  beserta amandemen. Cet. 1 . (Jakarta: Sinar Grafika, 2020).
Indrayana,  Denny  dan Mochtar,  Zainal  Arifin. “Komparasi Sifat Mengikat  Putusan Judicial  Review Mahkamah  Konstitusi  dan  Pengadilan Tata  Usaha  Negara”, Mimbar  Hukum-Fakultas  Hukum  Universitas  Gadjah  Mada ,  Vol.  19,  No.  3,
(2007): 335 – 485.
JDIH BPK RI, “ Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ”, https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/37644/uu-no-7-tahun-2017 , diakses 24 November 2022.
Kliwantoro, D. Dj. “ Perludem sebut ketergantungan aturan pemilu pada yudisialisasi politik ”. (18 April 2022). https://www.antaranews.com/berita/2826685/perludem-sebut- ketergantungan-aturan-pemilu-pada-yudisialisasi-politik . diakses 21
November 2022.
Lev, Daniel S. “ Hukum Dan Politik di Indonesia, Kesinambungan dan Perubahan, Cet I ”. (Jakarta: LP3S, 1990).
Lin,  Chien- Chih.  “Pace  of  Constitutional  Transition  Matters:  The  Judicialization  of Politics  in  Indonesia  and  Korea”. UCLA  Journal  of  International  Law  and Foreign Affairs , Vol. 20, No. 2, (2016): 275-316.
Maharani, Tsarina. “ Berkali- kali Diuji, “Presidential Threshold” Selalu Kandas di MK ”.
(27 Februari 2022).
https://amp.kompas.com/nasional/read/2022/02/27/07195651/berkali- kali-diuji-presidential-threshold-selalu-kandas-di-mk . Diakses 22 November 2022.
Mahfud, Moh. “ Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu ”. (Jakarta: Rajawali Pers, 2012).
Mahfud, Moh. “ Politik Hukum di Indonesia (Edisi Revisi), Cet. 10 ”. (Depok: Rajawali Pers, 2020).
Nogueira,  Ary  Jorge  Aguiar.  "State  of  the  Art  Research  in  the  Judicialization  of Politics”. Beijing Law Review , Vol. 11, No. 3, (September 2020): 670-689.
Palguna, I Dewa Gede “Yang “Terlepas” dari Kewenangan Mahkamah Konstitusi RI: Pengaduan  Konstitusional  ( Constitutional  Complaint )”. Lex  Jurnalica ,  Vol.3 No. 3 (Agustus 2006): 128-136.
Perwira, Indra. “Refleksi Fenomena Judicialization of Politics pada Poli tik Hukum Pembentukan  Mahkamah  Konstitusi  dan  Putusan  Mahkamah  Konstitusi”.
Jurnal Konstitusi, Vol. 13 No. 1, (2016): 25-47. DOI:
https://doi.org/10.31078/jk1312 .
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 perihal Pengujian Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 11 Januari 2018.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 61/PUU-XV/2017 perihal Pengujian Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 11 Januari 2018.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XV/2017 perihal Pengujian Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 11 Januari 2018.
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  20/PUU-XVII/2019  perihal  Pengujian Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  tentang  Pemilihan  Umum  terhadap Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  28  Maret 2019.
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  39/PUU-XVII/2019  perihal  Pengujian Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  tentang  Pemilihan  Umum  terhadap Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  30 September 2019.
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  55/PUU-XVIII/2020  perihal  Pengujian Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  tentang  Pemilihan  Umum  terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 4 Mei 2021.
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  32/PUU-XIX/2021  perihal  Pengujian Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  tentang  Pemilihan  Umum  terhadap Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  29  Maret 2022.
Raharjo, Agus. “ MK: UU Pemilu dan UU Cipta Kerja Paling Banyak Digugat Uji Materi ”. (10 Februari 2022). https://www.republika.co.id/berita/r72yfx436/mk-uu- pemilu-dan-uu-cipta-kerja-paling-banyak-digugat-uji-materi.  diakses  22 November 2022 .
Salam,  Abdus.  “Pengaruh  Politik  dalam  Pembentukan  Hukum  di  Indonesia”. Mazahib , Vol. XIV, No. 2 (Desember 2015):119-131. DOI: https://doi.org/10.21093/mj.v14i2.341 .
Salia, Erli. “Peran M ahkamah Konstitusi dalam Mewujudkan Negara Hukum yang Demokratis”. Jurnal Hukum Doctrinal , Vol. 1, No. 1, (2016).
Satrio, Abdurrachman. “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Memutus Perselisihan Hasil Pemilu Sebagai Bentuk Judicialization of Politics ”. Jurnal Konstitusi , Vol.
12, No. 1, (Maret 2015): 117-133. DOI: https://doi.org/10.31078/jk1217 .
Shapiro, Martin and Sweet, Alec Stone. “ On Law, Politics, and Judicialization ”. (New York: Oxford): 145.
Whittington,  Ke ith  E.,  Kelemen,  R.  Daniel,  &  Caldeira,  Gregory  A.  “ Yudisialisasi Politik:  Handbook  Hukum  dan  Politik ”.  (Diterjemahkan  oleh  Baihaqi,  Imam dari  judul:  karya  Keith  E.  Whittington,  R.  Daniel  Kelemen,  &  Gregory  A. Caldeira  “ The  Oxford  Handbook  of  Law  and  Politics ”),  (Nusamedia,  Terbit Digital: 2021).
Yulida,  Devi,  Ratna  Herawati,  dan  Indarja.  “Perluasan  Kewenangan  Mahkamah Konstitusi  dalam  Menguji  Konstutusionalitas  Rancangan  Undang-Undang Pengesahan Perjanjian Internasional Melalui Judicial Preview”. Diponegoro Law Journal , Vol. 10, No. 2, (2021): 342-354.