## Pernikahan Di Bawah Umur Prespektif Ham
Imran Siswadi 1 , Supriadi 2
1,2 Dosen Program Studi Sosiologi, Universitas Teknologi Sumbawa Email Coresponden*: Imransiswadi24@gmail.com

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menjawab beberapa persoalan tentang apa penyebab pernikahan dini dan  bagaimana  pernikahan  dini  mempengaruhi  kehidupan  keluarga  dalam  konsep  HAM.  Metode  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  kepustakaan,  yaitu  pencarian  khusus  untuk  tujuan pengumpulan  informasi  dan  kerja  logika  yang  fokus  pada  objek  penelitian  dan  informasi  perpustakaan, atau  fokus  pada  pemecahan  masalah  mendasar.  Deklarasi  Hak  Asasi  Manusia  tidak  hanya  mengatur tentang  keamanan  keluarga,  tetapi  juga  menyatakan  bahwa  laki-laki  dan  perempuan  dewasa  berhak menikah  dan  membentuk  keluarga  tanpa  batasan  kewarganegaraan  atau  agama.  Menikah  muda  atau menikah pada usia muda dapat mengakibatkan berakhirnya pendidikan anak dan mengurangi kesempatan anak  untuk  perkembangan  fisik,  oleh  karena  itu  dianggap  sebagai  pelanggaran  hak  asasi  manusia. Perkawinan  Anak,  baik  laki-laki  maupun  perempuan  cenderung  menyerang  hak  asasi  perempuan.  Hak anak  yang  terlantar  juga  hak  atas  pendidikan,  hak  pertumbuhan,  perkembangan  dan  kesehatan. Manipulasi usia perkawinan sebenarnya tidak menyelesaikan masalah, tetapi menimbulkan masalah baru yaitu  anak  tidak  siap  secara  psikologis  untuk  menikah  muda  atau  di  bawah  umur  di  area  domestik  dan interna .
Kata Kunci : Pernikahan, Hak Asasi Manusia, Usia Muda

## PENDAHULUAN
HAM  pada  dasarnya  adalah  hak  yang paling  mendasar  yang  dinikmati  setiap manusia  dalam  kapasitas  pribadinya.  Selama hak tersebut tidak mengganggu hak orang lain, maka  hak  tersebut  tidak  dapat  dilanggar  oleh siapapun, sekalipun penjamin harus dilindungi oleh negara. Hak ini muncul untuk melindungi manusia sebagai individu yang utuh. Pernikahan  adalah  hal  yang  membahagiakan ( Eleanora  dan  Sari,  2020 ).  Kebahagiaan karena  dua  insan  yang  saling  mencintai  bisa bersatu  membentuk  keluarga  sakinah  melalui Mawaddah  dan  Warahmah.  Banyak  orang bekerja  keras  untuk  menikah  dengan  orang yang mereka cintai. Selain itu, pernikahan juga dapat  menyambungkan  hubungan  antara  dua pasangan.  Pernikahan  harus  memiliki  tujuan
untuk  menciptakan  keluarga  yang  bahagia, langgeng, dan harmonis. Sebagaimana dinyatakan  dalam  Pasal  3  Kompilasi  Hukum Islam  yang  memahami  kalau  “alasan perkawinan  yakni  buat  menjadikan  keluarga yang  sakinah,  mawaddah,  serta  warahmah”. Sasaran yang ditunjukkan oleh undang-undang baku  tidak  sama  dengan  sasaran  yang ditetapkan.  Alasan  perkawinan  buat  jaringan hukum  baku  yang  bersifat  hubungan,  yakni buat  menjaga  serta  meneruskan  keturunan yang  ditunjukkan  oleh  garis  kebapakan  atau keibuan  atau  kebapakan,  buat  kebahagiaan keluarga.
keluarga,  buat  mendapatkan  kualitas sosial.  serta  harmoni,  serta  buat  mengikuti warisan  ( Cakraningtyas  dkk ,  2023).  Di  sisi lain,  secara  filosofis,  hak  asasi  manusia  juga
merupakan  anugerah  Tuhan  kepada  setiap makhluk,  yang  tidak  dapat  ditinggalkan dengan alasan apa pun.  Hak asasi  manusia ini meliputi  hak  untuk  hidup,  hak  untuk menjalankan agama, dan hak untuk membentuk  keluarga  satu  sama  lain.  Hak Asasi  Manusia,  tercantum  dalam  Undang- Undang  Nomor  39  Tahun  1999  tentang  Hak Asasi  Manusia  dan  Nomor  16  Tahun  2019 tentang Perkawinan ( Sofianingrum, 2020) .
Pernikahan  dini  anak  muda  di  mana- mana  berdampak  pada  pendidikan  eksternal (tidak  tamat  Sekolah  Dasar,  tidak  tamat Sekolah  Menengah  Pertama),  dan  kehidupan pernikahan  terjerumus  ke  dalam  masalah keluarga  dan  masalah  keluarga  yang  tidak terkendali.  Menyebabkan  cacat  fisik,  infeksi tertentu  dapat  terjadi  di  kemudian  hari  karena kemampuan  beregenerasi  terlalu  cepat,  dan cacat  mental  dapat  menimpa  anak-anak  dan menyebabkan  penyakit  mental  seperti  depresi (Hamzah,  2020).  Menikah  pada  usia  ini memiliki  banyak  dampak  dan  beberapa konsekuensi  yang  dihadapi  sebagian  besar pasangan, seperti pertengkaran keluarga karena  ketidakdewasaan  dalam  menangani masalah,  sama  sekali  akan  berkontribusi  pada meningkatnya  angka  perceraian  di  kalangan pernikahan  dini,  tidak  akan  menciptakan keluarga  yang  sakinah,  mawaddah  dan rohmah,  tetapi  justru  semakin  menjauh  dari tujuan  utama  pernikahan,  yaitu  memiliki
kehidupan yang damai, cinta dan kasih sayang, serta  keluarga  yang  bahagia  di  akhirat.  Ada beberapa  pembatasan  langsung  pada  usia anak-anak  atau  usia  pernikahan  dalam  hukum hak  asasi  manusia  internasional.  Ketentuan hukum  adat  juga  tidak  mengatur  secara  rinci batas  usia  kedewasaan  anak  untuk  menikah. Jika  seorang  wanita  mengalami  haid,  berarti anak  tersebut  dianggap  seorang  telah  tumbuh dewasa, sedangkan untuk anak laki-laki diukur dari  perubahan  suaranya  dan  dilihat  salah satunya,  maka  anak  tersebut  dianggap  telah dewasa ( Hidayah dan Komariah , 2021).
Kurangnya  informasi  yang  memadai menyebabkan  ketidakmampuan  dan  konflik, yang menyebabkan isolasi dari masalah. Setiap kali anak-anak ini kehilangan masa remajanya, anak  perempuan  berisiko  lebih  besar  putus sekolah,  dan  menimbulkan  risiko  kesehatan yang  berbahaya  bagi  ibu  dan  anak,  dengan kemiskinan  yang  menyertainya  terdampar  di usia tua. Oleh karena itu, perkawinan anak  di Indonesia  masih  menjadi  beban  ( Jamal  dan Ikhwan, 2021 ). Isu perkawinan anak merupakan  isu  yang  menentukan,  karena banyak  remaja  putri  yang  menikah  di  usia sangat  muda  menjadi  korban  kejahatan. Negara kita mungkin tidak dapat mempertahankan  situasi  ini  selama  bertahun- tahun  yang  akan  datang,  dan  dengan  asumsi anak-anak  tidak  mendapatkan  awal  yang  baik dalam kehidupan sehari-hari, perkawinan anak
seringkali menyebabkan putus sekolah, dengan konsekuensi  yang mengerikan  ( Kurnia , 2021).
Faktanya,  karena  keadaan  ekonomi,  politik dan  sosial,  anak-anak  sering  mengalami dampak  buruk  dari  berbagai  jenis  pelecehan dan  penyerangan.  Secara  khusus,  hak  khusus anak  dalam  Hak  Anak  meliputi  hak  atas keamanan  dari  pemisahan  anak  tereksploitasi, kekejaman  dan  penelantaran  anak  tanpa keluarga ( Mayasari dkk, 2020) .
Rancangan logis pendidikan remaja pada dasarnya  harus  mencakup  perspektif  logis yang  membantu  kehidupan  anak-anak  dan mengakui  kemajuan  mereka.  Gagasan  logika adalah isomorfik, dan sistem logika didasarkan pada ilmu interdisipliner yang menggabungkan bidang-bidang  seperti  penelitian  otak,  ilmu sosial,  fisiologi,  humaniora,  sekolah  anak- anak,  seni  liberal,  kesejahteraan,  makanan seperti sarana ilmu saraf (studi tentang konsep kemajuan anak-anak). Dalam mengasuh potensi  belajar  anak-anak,  di  fokuskan  pada area  peningkatan  yang  mengikuti  instruksi yang  terkait,  terkoordinasi,  dan  logis  untuk memberikan  kepercayaan  diri  anak-anak  pada kemahiran mereka dalam berbagai keterampilan.
Dengan  pemaparan  dan  penjelasan  di atas,  penulis  bermaksud  untuk  menjawab setidaknya  beberapa  persoalan  tentang  apa penyebab  pernikahan  dini  dan  bagaimana
pernikahan  dini  mempengaruhi  kehidupan keluarga dalam konsep HAM.

## METODE
Adapun  metode  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  penelitian  kepustakaan, yaitu pencarian khusus untuk tujuan pengumpulan  informasi  dan  kerja  logika  yang berfokus  pada  objek  penelitian  dan  informasi sejenis  perpustakaan,  atau  berfokus  pada pemecahan  masalah  mendasar.  Penelitian dasar dan internal bahan pustaka yang relevan. Sebelum melakukan pencarian literatur, analis harus terlebih dahulu mengetahui dengan jelas dari  mana  sumber  data  logis  itu  berasal. Sumber  yang  digunakan  antara  lain  catatan harian  logis,  referensi  terukur,  penelitian dengan menggunakan jenis hipotesis, makalah, esai,  dan  internet  sebagai  sumber  penting. Konsep  investigasi  dipandang  dari  segi kecenderungan untuk melibatkan penyelidikan yang  jelas  dan  rinci  yang  berpusat  pada penjelasan  secara  sadar  atas  realitas  yang dicapai dalam melakukan penyelidikan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Keluarga dan HAM
Keluarga  adalah  unit  alami  masyarakat untuk mendapatkan berhak perlindungan sosial dan  negara.  Kepastian  bahwa  seseorang  dapat menemukan  keluarga  adalah  hak  fundamental yang  tidak  dapat  diganggu  gugat.  Setiap manusia  berhak  membentuk  keluarga,  Sakina,
Mawada  dan  Waroma.  Hal  ini  berangkat  dari filosofi  bahwa  manusia  adalah  makhluk  sosial yang tidak dapat hidup sendiri dan harus hidup berdampingan  dengan  manusia  lain  untuk menghidupi  keluarganya  ( Mangku,  2020 ) . Deklarasi  Hak  Asasi  Manusia  tidak  hanya mengatur  tentang  keamanan  keluarga,  tetapi juga menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan  dewasa  berhak  untuk  menikah  dan membentuk  keluarga  tanpa  batasan  agama ( Nahdiyanti, 2021) . Mereka memiliki hak yang sama dalam masalah perkawinan, dan perceraian.  Ketentuan  ini  menunjukkan  bahwa hak  untuk  membentuk  keluarga    tidak  dibatasi bahkan  oleh  kebangsaan  atau  agama,  dan  laki- laki  dan  perempuan  mempunyai  kedudukan yang sama dalam keluarga.
Di sisi lain, pernikahan sebagaimana kita ketahui  juga  merupakan  Sunnatullah  yang lahirnya seiring dengan keberadaan manusia di dunia  (Jamal  dan  Ihwan,  2021).  Betapa  tidak, kebutuhan  biologis  manusia  adalah  sangat penting  dan  di  perhatikan  oleh  Tuhan  sang pencipta.  Perjanjian  pernikahan  merupakan perjanjian yang suci untuk membentuk keluarga yang  bahagia  antara  seorang  pria  dan  wanita (Sayuti, 2016). Unsur perjanjian disini menunjukkan kesenjangan dari suatu pernikahan  yang  dilandasi  oleh  ketentuan agama yang penuh dengan cinta kasih, sehingga manusia dapat melangsungkan hidupnya dengan baik.

## Tujuan Pernikahan
Semua  pengaturan  tentang  perkawinan dituangkan dalam peraturan perundang- undangan  seperti  Undang-Undang  Nomor  16 Tahun  2019  untuk  memenuhi  jaminan  hak asasi  manusia.  Perkawinan  yang  sah  hanya dapat  dilakukan  atas  kehendak  bebas  masing- masing  calon  suami  dan  calon  istri,  dengan tunduk.  Hukum  profesi  ini  mendefinisikan tujuan  perkawinan  sebagai  pembentukan keluarga bahagia, sejahtera dan kekal berdasarkan. Undang-undang tersebut memiliki  beberapa  prinsip  dasar  tentang perkawinan. Salah satunya menyatakan bahwa calon  pasangan  harus  matang  secara  mental dan  fisik  untuk  membangun  keluarga  yang baik.  Oleh  karena  itu,  ada  batasan  usia minimal  19  tahun  bagi  pria  dan  wanita  untuk menikah ( Rahmi, 2022 ). Terbentuknya keluarga  dalam  suatu  rumah  tangga  melalui perkawinan  atau  pernikahan  yang  sah  dan disengaja  mempunyai  beberapa  tujuan  yang sangat  penting  bagi  setiap  orang,  terutama tujuan    pembentukan  dalam    rumah  tangga adalah :
1. Hasrat  seksual  dipuaskan  dengan  cara yang  pantas,  sehat  (jasmani  dan  mental), alami dan religius.
2. Mampu  menyampaikan  perasaan  sayang, cinta,  dan  merasa  memiliki  lawan  jenis secara wajar dan sehat.
3. Naluri  keibuan  dan  kebapakan  juga  dapat ditularkan  dengan  cara  yang  sehat  untuk menghasilkan  dan  memelihara  keturunan yang sehat.
4. Kebutuhan perempuan untuk merasa aman dan terlindungi oleh laki-laki dan kebutuhan  laki-laki  untuk  merasa  aman dengan memberikan perlindungan, kenyamanan dan ketentraman bagi perempuan  diperhatikan  dan  dibimbing secara  sehat.  Kehadiran  seorang  wanita menghilangkan  kesepian  dan  kesedihan, bertindak  sebagai  teman  dalam  suka  dan duka  dan  penolong  dalam  menghadapi kehidupan.  Orang  yang  bertanggung jawab menjalankan tugasnya dengan baik. Perkawinan  menyeimbangkan  hak  dan kewajiban  suami  istri  serta  membagi peran antara suami istri agar bekerja keras memenuhi kewajibannya.
5. Merancang  dan  memastikan  pendidikan generasi  mendatang  dengan  cara  yang baik.  Tuhan  menciptakan  manusia  untuk kemakmuran  bumi  yang  diciptakan  untuk manusia.  Agar  bumi  dapat  berkembang dengan baik, diperlukan keturunan manusia  agar  penciptaan  bumi  tidak  sia- sia.  Bekerja  sendiri  mempersulit  kerja sama, sehingga memiliki banyak keturunan  yang  sehat  dapat  membantu dunia menjadi makmur.
6. Membangun ikatan keluarga dan komunitas. Perkawinan tidak hanya mempererat ikatan antara seorang pria dan seorang  wanita  sebagai  suami  istri,  tetapi juga  menjadikan  keluarga  suami  dan kerabat  istri  sebagai  saudara.  Ikatan  yang lebih  besar  terbentuk  meskipun  keduanya berasal  dari  suku  dan  bangsa  yang berbeda.

## Fenomena Pernikahan Pada Usia Muda
Menikah  muda  (anak  di  bawah  usia  18 tahun)  atau  menikah  pada  usia  muda    dapat mengakibatkan  berakhirnya  pendidikan  anak dan  mengurangi  kesempatan  anak  untuk perkembangan  fisik,  oleh  karena  itu  dianggap sebagai  pelanggaran  hak  asasi  manusia.  Ini meningkatkan  risiko  perkembangan  anak, eksploitasi  seksual  selama  kehamilan  dan kelahiran  prematur,  dan  bentuk  kekerasan seksual  lainnya  (Laurensius,  2022).  Apalagi membatasi akses anak perempuan, terutama di bidang ekonomi, yang pada akhirnya mempengaruhi posisi perempuan yang terpapar kekerasan  dalam rumah tangga.
Pendidikan merupakan hak setiap  warga negara,  tanpa  memandang  usia  maupun  jenis kelamin. Anak merupakan prioritas nomor satu dalam  pendidikan,  dan  pemerintah  memiliki kewajiban  untuk  menjamin  dan  mewujudkan hak anak atas pendidikan ( Syofyan dan Nazmi , 2023).  Di  sini,  tugas  orang  tua  adalah mendukung dan menghindari berbagai kendala
yang  dapat  mempengaruhi  pendidikan  anak. Beberapa  penelitian  yang  dilakukan  di Bangladesh,  Brunei,  Chili,  Ethiopia,  Pakistan, Arab  Saudi,  India,  Yordania,  Indonesia  dan beberapa  negara  lain  menunjukkan  bahwa hambatan  terbesar  pendidikan  anak  adalah perkawinan  anak  dan  kehamilan  (Emilda Firdaus,  2023).  Setelah  menikah,  budaya perumahan  perempuan  bahkan  merampas  hak mereka  atas  pendidikan  (Ibid).  Ironisnya, sekitar  85%  anak  perempuan  menyelesaikan pendidikannya  melalui  pernikahan  (Kurnia, 2021).
Masih adanya stereotype bahwa pendidikan masih dianggap kurang bermanfaat bagi  perempuan  bagi  sebagian  masyarakat. Masih  banyak  anggapan  di  masyarakat  bahwa perempuan hanya boleh diberikan pekerjaan di sumur, dapur dan kasur. Perempuan seringkali tidak  melanjutkan  pendidikannya,  baik  secara sadar  maupun  atas  perintah  orangtua  (Henny, 2021). Sekalipun hilangnya kesempatan untuk melanjutkan  pendidikan  berbanding  lurus dengan hilangnya kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan atau penghasilan yang layak.  Setelah  menikah,  wanita  sepenuhnya bergantung  pada  suaminya.  Kalaupun  ada orang  yang  bekerja,  perempuan  berada  pada posisi pekerja yang tidak terampil (Maemunah, 2022).
Perkawinan  anak  tidak  hanya  merusak kesempatan  pendidikan  dan  perkembangan,
tetapi  juga  berdampak  buruk  bagi  kesehatan perempuan khususnya. Ini karena wanita hamil dan  melahirkan  di  usia  yang  sangat  muda (anak).  Dalam  sebuah  penelitian  terhadap  16 juta anak perempuan  yang melahirkan, 50.000 meninggal  (Eleanora, 2020).  Dalam hal  angka kematian  ibu  dan  bayi,  Indonesia  menempati urutan pertama di Asia Tenggara. Selama lima tahun  terakhir,  masalah  kesehatan  perempuan meningkat  di  beberapa  wilayah  Indonesia. Menurut SDKI 2017, ibu hamil dan melahirkan  yang  berusia  antara  15  sampai  18 tahun  sering  mengalami  komplikasi  yang menyebabkan  kematian  baik  bagi  ibu  maupun anaknya.  Survei  yang  dilakukan  di  sebagian wilayah  Indonesia  menemukan  bahwa  6,8% lulusan  sekolah  dasar  menikah  saat  masih anak-anak, diikuti oleh 33,9% lulusan sekolah menengah  pertama  dan  5,8%  lulusan  sekolah menengah  atas.  Perempuan  berpendidikan rendah  lebih  rentan  terhadap  kekerasan  dalam rumah  tangga,  terutama  jika  mereka  tidak memiliki penghasilan.
Upaya  Pemerintah  Dalam  Melindungi  Hak Anak
Perlindungan anak merupakan kewajiban Konvensi  Hak  Anak  (KHA)  dan  Indonesia merupakan  salah  satu  dari  192  negara  yang telah meratifikasi Konvensi tersebut. Berkaitan dengan  hak  asasi  manusia,  khususnya  hak anak,  pemerintah  wajib  membuat  dokumen, baik  berupa  peraturan  maupun  arahan,  untuk
melaksanakan hak tersebut (Leurensius, 2022).
Kewajiban  KHA  yang  telah  diratifikasi Indonesia  dalam  bentuk  berbagai  undang- undang,  antara  lain  kewajiban  anak  untuk didengarkan,  bebas  dari  diskriminasi,  bebas dari  kekerasan  yang  merusak  kesehatannya, dan  melindungi  anak  dari  peluang  yang berpotensi  merusak  untuk  kesehatan  mereka, menuntut  kebebasan  dari  bentuk  eksploitasi tertentu,  penghapusan    tekanan  fisik  dan mental  serta  pendidikan  dan  tekanan  secara moral,  spiritual  dan  sosial.  Saat  ini,  negara tetap  enggan  memberlakukan  batasan  usia pada  anak-anak.  Indonesia  telah  mengadopsi Konvensi  Hak  Anak  dengan  batas  usia  18 tahun,  namun  peraturan  lain  dapat  berlaku meskipun  batas  usia  tersebut  tidak  sama. Kedua,  pernikahan  tanpa  syarat  berarti  tidak memerlukan  persetujuan  orang  tua  baik  pria maupun wanita mencapai usia 21 tahun. Selain dua  kategori  tersebut  adalah  konsep  anak  usia 18 tahun yang harus dididik.
Namun, permohonan yang diajukan oleh kelompok  yang  menyerukan  revisi  standar perkawinan  minimal  ditolak  oleh  Mahkamah Konstitusi  dengan  alasan  agama  dan  budaya. Situasi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah  Indonesia  menutup  mata  terhadap penelitian    dampak  negatif  pernikahan  dini terhadap  anak.  Dengan  kata  lain,  negara mengabaikan  hak  dasar  anak,  terutama  anak
perempuan,  dengan  menegakkan  hukum  yang tidak melindungi mereka.
Undang-undang Perlindungan Anak yang  diturunkan  dari  Konvensi  Hak  Anak mengatur  bahwa  anak  dilindungi  sejak  dalam kandungan  sampai  dengan  usia  18  tahun. Ketentuan ini setara dengan batasan usia anak dalam UU Kesehatan yang mewajibkan negara untuk  menjamin  hak  atas  kesehatan.  Sampai usia  ini,  orang  tua  maupun  pemerintah memiliki kewajiban untuk memastikan terpenuhinya  hak-haknya  agar  mereka  dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara normal. Salah satu hal  yang harus dilakukan orang tua untuk  melindungi  anaknya  adalah  dengan mencegah perkawinan anak sejak dini.

## KESIMPULAN
Hampir setiap negara mengalami masalah perkawinan anak yang sama. Penyebabnya    tidak  jauh  berbeda.  Malawi telah menerapkan beberapa kebijakan Proaktif sebagai  pencegahan,  persuasif  sebagai  upaya optimalisasi  kondisi  kerangka  kerja  yang  ada. Tindakan  pencegahan  adalah  penyebaran untuk  di  jadikan  pendidikan  gratis  dan mobilisasi  berbagai  sektor  masyarakat  untuk kepemimpinan pendidikan bagi anak, penetapan standar minimum regulasi kehidupan pernikahan  akan menjadi  18 tahun. Di  sisi  lain,  terkait  perkawinan  anak,  seiring waktu, pemerintah telah mengadopsi kebijakan untuk  membuka  kembali  peluang  memperluas
akses  pendidikan  pasca  melahirkan  dan kesehatan  reproduksi  bagi  anak  perempuan dan  untuk  pasangan  muda.  Banyak  kebijakan yang  sama  diikuti  di  Mozambik,  komunikasi komunitas  dan  kampanye  anti  perkawinan anak,  peningkatan  pendidikan,  terutama  untuk anak  perempuan.  Selain  itu  juga  diperpanjang pendidikan  Seks  dan  Keluarga  Berencana sudah mendukung kehidupan anak perempuan juga perkawinan dan reformasi hukum.
Perkawinan Anak, baik laki-laki maupun perempuan  cenderung  menyerang  hak  asasi perempuan.  Hak  anak  yang  terlantar  juga  hak atas  pendidikan,  hak  untuk  pertumbuhan, perkembangan  dan  kesehatan.  Belum  banyak penelitian  yang  dilakukan  tentang  dampak perkawinan anak terhadap laki-laki. Sementara itu,  penulis  lebih  memperhatikan  perempuan sebagai pelaku perkawinan anak.
Melihat  kembali  upaya  negara  lain terhadap  perkawinan  anak  dan  upaya  terkait Indonesia masih tertinggal dalam hal perlindungan  anak,  terutama  yang  berkaitan dengan  standar  minimum  pernikahan  untuk mengakhiri pernikahan realisasi hak-hak anak, khususnya  anak  perempuan.
Berdasarkan perjanjian hak asasi manusia yang ada, perkawinan di bawah umur juga  dapat  dianggap  sebagai  pelanggaran terhadap  ketentuan  hak  asasi  manusia.  Selain itu,  manipulasi  usia  perkawinan  sebenarnya tidak menyelesaikan masalah, tetapi
menimbulkan  masalah  baru  yaitu  anak  tidak siap  secara  psikologis  untuk  menikah  muda atau  di  bawah  umur  di  area  domestik  dan internasional.

## DAFTAR PUSTAKA
Eleanora, F. N., & Sari, A. (2020). Pernikahan anak  usia  dini  ditinjau  dari  perspektif perlindungan anak. PROGRESIF:  Jurnal Hukum, 14(1).
Emilda  Firdaus,  2023,  Perlindungan  HAM Anak  Luar  Kawin  Dalam  Konsep  HAM dan  Hukium  Perdata  di  Indonesia,
Jakarta; Rajawali Pers
Cakraningtyas,  T.  R.  S.,  &  Alfirdaus,  L.  K.
(2023). Dispensasi Kawin Pada Anak Di Bawah Umur: Tinjauan Terhadap Perspektif Ham Anak Dalam
Pengambilan Kebijakan (Studi Kasus Di
Kabupaten  Jepara).  Journal  of  Politic and  Government  Studies,  12(2),  480- 494.
Hamzah, Y. A., Mangarengi, A. A., & Buana,
A. P. (2020). Analisis Yuridis Perkawinan  Dibawah  Umur  Melalui Kewenangan  Kantor  Urusan  Agama (Studi  Kasus  di  KUA  Kabupaten Bantaeng). Pleno Jure, 9(2), 119-128.
Henny  Nuraeny,  2021,  Hukum  Pidana  dan HAM  (Perlindungan  Hukum  Terhadap Anak  dan  Perempuan),  Jakarta;  Raja Grafindo
Hidayah,  N.  P.,  &  Komariah,  K.  (2021). Sosialisasi  Undang-undang  Nomor  16
Tahun  2019  Sebagai  Upaya  Penyadaran Pemahaman Hukum Tentang Usia Minimum Pernikahan. Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal
Community  Engagement)  JPHI,  3(2),
206-218.
Jamal, A., & Ikhwan, M. (2021). Kesepakatan Menunda  Kehamilan  Bagi  Pasangan Muda  Perspektif  Hukum  Islam:  Upaya Menekan  Pernikahan  Dini  Di  Masa Pandemi.  Al-Manahij:  Jurnal  Kajian Hukum Islam, 15(2), 309-324.
Kurnia,  N.  (2021).  Analisis  Perkawinan  Anak Di  Bawah  Umur  Dilihat  Dari  Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Tentang Atas Undang- Undang Nomor 23  Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Doctoral dissertation, Universitas Islam
Kalimantan MAB).
Leurensius Arliman S, 2022, KOMNAS HAM dan  Perlindungan  Anak  Pelaku  Tindak Pidana, Jakarta; Komnas HAM
Mayasari,  D.  E.,  &  Atjengbharata,  A.  L. (2020).  Pengaturan  Batas  Usia  Untuk Melakukan  Perkawinan  Ditinjau  Dari
Undang-Undang  Perlindungan  Anak.
DiH:  Jurnal  Ilmu  Hukum,  16(2),  237-
246.
Mangku,  D.  G.  S.,  &  Yuliartini,  N.  P.  R.
(2020). Diseminasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Peningkatan Kesadaran  Hukum  Masyarakat  Di  Desa Sidetapa  Terkait  Urgensi  Pencatatan Perkawinan  Untuk  Memperoleh  Akta Perkawinan. Jurnal Pendidikan
Kewarganegaraan  Undiksha,  8(1),  138-
155.
Maemunah,  2022,  Perlindungan  Hukum  Anak
Jalanan  (Kajian  Prespektif  Hak  Asasi
Manisoa), Jakarta; Komnas HAM
Nahdiyanti,  N.,  Yunus,  A.,  &  Qamar,  N.
(2021). Implementasi perubahan
kebijakan batas usia perkawinan terhadap  perkawinan  di  bawah  umur.
Journal  of  Lex  Generalis  (JLG),  2(1),
150-167.
Rahmi,  A.  (2022,  April).  Perkawinan  Usia Anak:  Implikasi  Hukum  Dan  Upaya Pencegahannya  Perspektif  Hak  Asasi Manusia  Dan  Hukum  Islam.  In  Seminar Nasional  Hukum,  Sosial  dan  Ekonomi (Vol. 1, No. 1, pp. 200-211).
Sofianingrum, I. (2020). Penetapan Dispensasi Nikah  di  Pengadilan  Agama  Indramayu dalam  Prespektif  HAM  dan  Undang- Undang  Perlindungan  Anak  (Bachelor's thesis,  Fakultas  Syariah  dan  Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).
Syofyan,  Y.,  &  Nazmi,  D.  (2023).  Studi Perbandingan  Perkawinan  Anak  Dalam Hukum  Adat  Di  Indonesia  Dan  India Ditinjau  Dari  Perspektif  Hak  Asasi Manusia.  Unes  Journal  Of  Swara Justisia, 6(4), 383-397.
.