## KEBIJAKAN PENDIDIKAN PROVINSI (SLTA DAN SMK) DAN ANALISIS SWOT DI KALIMANTAN TIMUR

## Iwan Heriawan

## Birokrat DP KORPRI Provinsi Kalimantan Timur

## ABSTRAK
Kebijakan publik salah satu implementasi pendidikan formal SLTA dan SMKA pengelolaan oleh pemerintah provinsi sedangkan  tingkat SD, SLTP, dan SLTA pengelolaan oleh pemerintah kabupaten dan kota dan mengacu pada Undang-Undang  Nomor  23  tahun  2014  tentang  Pemerintahan  daerah  dan  direvisi  dengan  Undang-Undang  republik Indonesia  Nomor  9  tahun  2015  menyatakan  bahwa  membagi  urusan  pemerintahan    antara  pemerintah  pusat,  daerah provinsi, dan daerah kabupaten atau kota terutama dibidang pendidikan. Berkaitan kebijakan implementasi pendidikan secara  desentralisasi  atau    otonomi  penuh  dikelola  oleh  pemerintah  provinsi  salah  satunya  pengelolaan    SLTA  dan SMK.  Kebijakan  otonomi  pendidikan  dimaksud,  mencakup  manajemen  pendidikan,  tenaga  pendidik,  sarana  dan prasarana  diklat,  dan  anggaran  pendidikan  termasuk  kesejahteraan  para  pendidikan  dan    penempatan  pendidik. Kebijakan  kependidikan  provinsi merupakan  rambu-rambu  strategis  untuk  mengukur  kinerja  tahunan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu upaya meningkatkan kinerja pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dibidang kependidikan  tingkat SLTA dan SMK. Kebijakan pendidikan provinsi dapat direalisasikan  secara transparan objektif, dan dibuktikan dengan jumlah atau kuantitas lembaga pendidikan  SLTA dan SMK, terutama tenaga guru baik status  PNS  atau  honorer. Kebijakan  pendidikan  provinsi  ditingkat  SLTA  dan  SMK  dapat  menerapkan  manajemen perencanaan strategis SWOT untuk mengukur, pengawasan, dan mengevaluasi kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan tantangan dan formula (rumusan) rencana strategis.
Kata Kunci: Kebijakan, Pendidikan, SWOT

## ABSTRACT
Public  policy  is  one  of  the  implementations  of  formal  high  school  and  SMKA  education  management  by  the provincial government while the elementary, junior and senior high school levels are managed by the district and city governments  and  refer  to  Law  Number  23  of  2014  concerning  Regional  Government  and  revised  by  the  Republic  of Indonesia Law Number 9 of 2015 states that dividing government affairs between the central, provincial and district or city  governments,  especially  in  the  field  of  education.  Relating  to  the  policy  of  implementing  education  in  a decentralized  or  fully  autonomous  manner,  it  is  managed  by  the  provincial  government,  one  of  which  is  the management of high school and vocational schools. The education autonomy policy is meant to include management of education,  teaching  staff,  education  facilities  and  infrastructure,  and  education  budget  including  the  welfare  of education  and  placement  of  educators.  The  provincial  education  policy  is  a  strategic  sign  for  measuring  the  annual performance  of  the  East  Kalimantan  Provincial  Government  as  one  of  the  efforts  to  improve  the  performance  of  the East  Kalimantan  Provincial  Government  in  the  fields  of  senior  high  school  and  vocational  high  school  education. Provincial  education  policies  can  be  realized  objectively  transparently,  and  evidenced  by  the  number  or  quantity  of high school and vocational education institutions, especially teachers either civil servant or honorary status. Provincial education  policies  at  the  high  school  and  vocational  level  can  implement  SWOT  strategic  planning  management  to measure, supervise, and evaluate strengths, weaknesses, opportunities, and challenges and formulas for strategic plans. Keywords: Policy, Education, SWOT

## PENDAHULUAN
Pendidikan merupakan bagian pengembangan sumber  daya  manusia yang berkesinambungan  yang meliputi seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa. Pada dasarnya pengembangan sumber daya manusia dalam hal ini pendidikan sejalan dengan pembukaan  Undang-Undang Dasar  1945 yaitu  menciptakan  kesejahteraan umum  dan  mencerdasarkan  kehidupan  bangsa. Pendidikan  sebagai upaya  membentuk  sumber
daya  manusia  di  daerah berpendidikan,  cerdas, dan berkualitas. Pendidikan sebagai peningkatan  pengetahuan,  kemampuan,  dan keahlian  sehingga  menciptakan  manusia  yang berkualitas,  kompetensi,  dan  dewasa. Oleh karena  itu,  upaya  pengembangan  di  bidang pendidikan dilaksanakan secara bertahap, terprogram,  selaras,  serta  seimbang  antara berbagai aspek yang ada dengan memanfaatkan potensi  sumber  daya manusia yang  tersedia di daerah.
Pendidikan  adalah  usaha  sadar  dan terencana untuk  mewujudkan    suasana  belajar dan  proses  pembelajaran  agar  peserta  didik secara  aktif  mengembangkan  potensi  dirinya untuk  memiliki  kekuatan  spiritual  keagamaan, pengendalian  diri,  kepribadian,  kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya,  masyarakat,  bangsa,  dan  negara tercantum  pada  pasal  1  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor 20  tahun  2003 tentang sistem pendidikan nasional.
Sejalan  dan  semangat  reformasi  tahun 1998  yang  silam  adanya  tuntutan  publik perubahan sistem pemerintahan dari rezim orde baru menjadi jaman reformasi. Sistem pemerintahan  orde  baru  yaitu  melaksanakan sistem sentralisasi dalam hal ini menuju sistem desentralisasi dan sistem  dekonsentralisasi. Mengacu  pada  Undang-Undang  Nomor  23 tahun  2014  tentang  Pemerintahan  daerah  dan direvisi dengan Undang-Undang republik Indonesia  Nomor  9  tahun  2015  menyatakan bahwa membagi  urusan  pemerintahan    antara pemerintah  pusat,  daerah  provinsi,  dan  daerah kabupaten atau kota terutama dibidang pendidikan.
Kebijakan publik salah satu
implementasi pendidikan  formal SLTA  dan SMKA  pengelolaan  oleh  pemerintah  provinsi sedangkan tingkat  SD,  SLTP,  dan  SLTA pengelolaan  oleh pemerintah  kabupaten  dan kota dan mengacu  pada  Undang-Undang Nomor  23  tahun  2014  tentang  Pemerintahan daerah  dan  direvisi  dengan  Undang-Undang republik  Indonesia  Nomor  9  tahun  2015 menyatakan bahwa membagi urusan pemerintahan    antara  pemerintah  pusat,  daerah provinsi,  dan  daerah  kabupaten  atau  kota terutama dibidang pendidikan.
Berkaitan kebijakan implementasi pendidikan secara desentralisasi atau otonomi penuh dikelola  oleh  pemerintah provinsi  salah satunya pengelolaan    SLTA dan  SMK. Kebijakan  otonomi  pendidikan dimaksud, mencakup  manajemen  pendidikan,  tenaga pendidik,  sarana  dan  prasarana  diklat, dan anggaran  pendidikan termasuk  kesejahteraan para pendidikan dan  penempatan pendidik.
Adanya kebijakan pendidikan tersebut, ke depan diharapkan yaitu :
Pertama, implementasi sekolah  semakin pengelolaan dan meningkat kualitas pendidikan. Kedua, Kualitas pendidikan menjadi komponen utama pembangunan di daerah.
Ketiga, Peningkatan kualitas pendidikan dilakukan  secara  otonomi  mencakup  terutama sarana  dan  prasarana  pendidikan,  kesejahteraan guru, dana operasional pendidikan.
Keempat, pendidikan merupakan investasi. Keempat,  pendidikan  formal  merupakan pusat pengembangan  sumber daya  manusia daerah berkualitas dan siap berkompetitif.
Kelima, adanya pemerataan pengelolaan pendidikan di daerah.
Keenam, dampak  kebijakan  pendidikan  secara otonomi yaitu meningkatkan kreativitas, inovatif,  dan  aktif  para  pendidik  atau  guru dalam mengelolaan proses belajar mengajar. Ketujuh, pelimpahan  kebijakan  kependidikan akan  membuka  seluas-luasnya    pengelolaan program pendidikan dan pengembangan sumber daya  manusia  yang  berkualitas  dan  siap berkompetitif.
Kedelapan, implementasi kebijakan kependidikan  provinsi tingkat  SLTA  dan  SMK dalam  rangka  memenuhi  kebutuhan  pasar  dan masyarakat.
Kesembilan, implementasi
kebijakan kependidikan  provinsi  tingkat  SLTA  dan  SMK mewujudkan keberhasilan manajemen pendidikan mencakup tenaga pengajar, anggaran, sapras, kurikulum berbasis lokal, dan penempatan tenaga pengajar.
Kemudian kewenangan pengelolaan pendidikan ditangani oleh  pemerintah provinsi dalam  hal  ini  Dinas  Pendidikan  Nasional Provinsi Kalimantan Timur untuk pemantauan, pengawasan, dan  perkembangan  implementasi pendidikan  SLTA  dan sekolah  menengah kejuruan  termasuk  sarana  dan  prasaran,  tenaga pengajar, dan bantuan biaya operasional sekolah daerah (BOSDA)  untuk    menunjang  program pendidikan.
Di sisi lain, untuk mewujudkan otonomi pendidikan perlu  didukung  oleh manajemen pendidikan yang  baik  sehingga  pelaksanaan pendidikan di  daerah  dapat  berjalan  mandiri, terprogram, dan berkelanjutan.
Sehubungan  dengan    hal  di  atas,  maka kebijakan pelaksanaan pendidikan di
Kalimantan  Timur  diharapkan  berjalan  efektif, efisien,  dan  sukses.  Namun  sisi  lain,  teknis operasional  dilapangan  banyak  kendala atau problemtatik  dan  tantangan  seyogianya  segera diatasi secara saksama.
2. Tujuan kebijakan pendidikan, yaitu : (1)melaksanakan  kebijakan  pendidikan secara otonomi sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku.
(2)pemerintah  daerah  mencakup pemerintah provinsi,  pemerintah  kota  dan  pemerintah kabupaten diberi pelimpahan dan kewenangan  dari  pemerintah  pusat  untuk menjalankan  pengelolaan  manajemen  atau administrasi pendidikan  di tingkat  SLTA dan SMK secara otonom.
(3) memberikan gambaran mengenai visi, misi, dan rencana strategis  pendidikan  terarah dan jelas.
(4) pelaksanaan pengembangan program pendidikan terarah dan jelas sesuai kebutuhan pasar dan kebutuhan daerah.
(5) menciptakan lembaga  pendidikan dan kelulusan  anak  didik  yang  kualitas  dan kuantitas serta siap berkompetitif.
(6) untuk memperbaiki dan merekomendasikan rangkaian  aktivitas  untuk  memecahkan masalah kependidikan.
(7) implementasi kebijakan kependidikan provinsi  tingkat  SLTA  dan  SMK  dalam rangka  memenuhi  kebutuhan  pasar  dan masyarakat

## LANDASAN TEORITIS.
1. Gambaran Kebijakan Kependidikan.
Kebijakan kependidikan yang dijalankan di  pemerintahan sebagaimana  pendapat  para akademis diawali  gambaran  kebijakan  secara global, sebagai berikut.
Pendapat
Anonim,
(2016:10)
menyatakan  kebijakan  adalah  melaksanakan tugas  sesuai  peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sedangkan  menurut  pendapat  Samudra Wibawa, (1994:21-22) bahwa kebijakan merupakan  fungsi  dari  nilai-nilai  (sikap)  serta perilaku  dari  aktor  atau  pelaku  yang  terlibat  di dalam sistem kebijakan. Kebijakan lebih banyak berada pada penyelenggaraan  pemerintahan,
sebagai  dasar  untuk  memberikan  arahan  dan pengendalian dalam melaksanakan kebijakan.
Kemudian menurut  pendapat Irfan  M. Islamy,  (2003:15-21)  menyatakan  kebijakan merupakan  kegiatan  politik  dan  kegiatan pemilihan alternatif. Hal ini, karena  melibatkan banyak  pelaku  yang  saling  mengusulkan kebijakan yang  sesuai  dengan  kepentingannya pada  akhirnya  pembuatan  kegiatan  pemilihan alternatif kebijakan.
Berkaitan  uraian  di  atas, maka secara spesifik  kebijakan  yang  dikeluarkan  mengarah pada kebijakan kependidikan. Kebijakan pendidikan  menurut  pendapat.  Carter  V.  Good, (1959:18)  mendefiniskan  yaitu  Educational policy is judgment, deri  ved from some system of  values  and  some  assesment  of  situational factors,  operating  withhin  institutionalized adecation  as  general  plan  for  guiding  decision regarding means of attaining desired educational  objectives. Dalam  arti  kebijakan pendidikan  adalah  suatu  penilaian  terhadap sistem  nilai  dan  faktor-faktor  kebutuhan situasional  yang  dioperasikan  dalam  suatu lembaga dan perencanaan umum untuk panduan dalam  mengambil  keputusan  agar  tujuan pendidikan diinginkan dapat tercapai.
Sedangkan  menurut  pendapat  Duke  dan Canady,  (1991:13)  menyatakan  Dasar-dasar kebijakan  pendidikan,  yaitu  :  (1)  kebijakan suatu  penegasan  dan  tujuan,  (2)  kebijakan sebagai  sekumpulan  keputusan  lembaga  yang digunakan  untuk  mengatur,  mengendalikan, mempromosikan,  melayani,  dan  mempengaruhi lingkungan  kewenangan,  (3)  kebijakan  sebagai panduan  tindakan disresional,  (4)  kebijakan sebagai  strategi    guna  memecahkan  suatu masalah,  (5)  kebijakan  sebagai  perilaku  yang mempunyai sanksi,  (6)  kebijakan  sebagai norma,  konsistensi,  peraturan,  dan    substantil, (7)  kebijakan  sebagai  keluaran  dalam  sistem kebijakan, dan (8)  kebijakan  sebagai  pengaruh dalam  pembuatan  kebijakan  yang  mengarah pada implementasi dan sasaran.
Uraian  di  atas,  maka  kebijakan  atau keputusan  yang  dikeluarkan  oleh  stakeholder atau  pejabat  yang  berwenang  yang  dikukung oleh  komponen  sumber  daya untuk  mencapai tujuan.  Kebijakan  sebagai  rangkaian  tindakan suatu  arahan    sistem  dari  masukan  atau  input,
proses,  dan  output.  Hasil  keputusan  menjadi kebijakan  yang  mengikat  kepada  publik berbentuk perundang-undangan. 2. Sistemik kebijakan publik.
Sistemik kebijakan  publik mencakup input,  proses,  output  atau hasil  keputusan menjadi  suatu  kebijakan dan didukung  oleh komponen tindakan,  aktor,  dan  hubungan. Considine,  (1994:8)  menyatakan  ada  empat komponen sistem kebijakan, yaitu (1) lembaga- lembaga  kebijakan,  (2)  budaya  kebijakan,  (3) pelaku-pelaku kebijakan, dan politik. Sedangkan  Dunn,  (1884:110) menyatakan  tiga sistem  kebijakan,  yaitu  (1)  pelaku  kebijakan yang  terlibat  dalam  pembuatan  kebijakan,  (2) lingkungan  kebijakan  mencakup    masyarakat yang  berpengaruh  dalam  kebijakan,  dan  (3)
kebijakan  publik  sebagai  rangkaian  tindakan pemerintah  untuk  menjawab  tantangan  atau memecahkan suatu masalah kehidupan masyarakat.
Suatu sistem kebijakan  yang sentralistik dan bertingkat. Sistem tersebut, yaitu kebijakan ditingkat  nasional  akan  berpengaruh  terhadap sistemik  kebijakan  ditingkat  yang  lebih  bawah dalam  arti  kebijakan  pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, kecamatan, dan desa termasuk secara eksternal dipengaruh oleh kebijakan  internasional. Menurut  pendapat Samodra Wibawa, (1994:17) menyatakan sistem  kebijakan  dari  tingkat  tinggi  yaitu kebijakan  internasional  dan  tingkat  terendah yaitu  kebijakan  desa.  Untuk  lebih  jelas  dapat dilihat pada gambar di bawah ini.
Tuntutan internal
Tuntutan eksternal
Sistem kebijakan internasional Sistem kebijakan nasional
Sistem kebijakan provinsi Sistem kebijakan kabupaten/kota Sistem kebijakan des
Kemudian  menurut  pendapat  Easton  dalam buku  Considine,  (1994:25)  menyatakan  bahwa sistem politik pembuatan kebijakan dipengaruhi oleh  lingkungan  dalam  masyarakat  mencakup sistem  ekologis,  biologis,  personalitas,  dan sosial.
Pelapisan  sistem  kebijakan  memiliki hubungan  dengan  interprestasi  terhadap  suatu kebijakan  dalam  bentuk  kebijakan  operasional dan teknis dan berfungsi sebagai pedoman bagi pelaksana  untuk  bertindak. Kebijakan  yang dilakukan secara objektif yaitu kebijakan makro (strategik),  program  (operasional,  proyek  dan kegiatan  (teknis).  Kebijakan  tersebut,  dalam perspektif  memiliki  hubungan hirarkhi  atau tingkatan kebijakan nasional, kebijakan provinsi,  kebijakan  kabupaten  dan  kota, termasuk kebijakan desa.
Kemudian pelapisan  sistem  kebijakan menurut  pendapat  Noeng  Muhadjir,  (1993:38) menyatakan bahwa kebijakan terdiri dari tingkat
kebijakan  strategik  politik,  kebijakan  eksekutif, dan kebijakan administratif (administratif operasional).  Lagi  pula,  dikembangkan  enam model  tingkatan  dalam  arti  integritas  dan perencanaan  mencakup  tingkat  idiil,  politik, strategik,  profesional,  eksekutif, administrasi, dan operasional.
Kemudian  pelapisan  sistem  kebijakan hubungan  hirarkhi  atau  tingkatan  kebijakan nasional, kebijakan provinsi, kebijakan kabupaten  dan  kota dalam  bidang  otonomi daerah  dan  mengalami  beberapa  direvisi  yang signifikan secara  yuridis yaitu Undang-Undang RI  Nomor  23  tahun  2014  menjadi Undang- Undang  RI  Nomor  9  tahun  2015 tentang Pemerintah daerah.
Adanya  yuridis  kebijakan  memiliki  arti, yaitu:
(1) pemerintah daerah diberi kebebasan dan mampu untuk menyelenggarakan otonomi dalam bidang pendidikan.
(2) menyelenggarakan otonomi bidang kependidikan  dipandang  perlu  dan menekankan pada asas demokrasi, peran
serta masyarakat, pemerataan dan keadilan,  serta  memperhatikan  potensi dan keanekaragaman daerah.
3. Kriteria kebijakan pendidikan.
Kebijakan  pendidikan memiliki  kreteria sebagai berikut :
(1)Kebijakan  pendidikan  memiliki  tujuan  yang jelas  dan  terarah guna  memberikan kontribusi pada dunia pendidikan.
(2)memenuhi aspek legal formal, yaitu kebijakak  pendidikan  akan  diberlakukan harus  sah  dan  berlaku  disuatu  wilayah. Kebijakan  pendidikan  yang  dikeluarkan secara  hirarkhi  dan  legitimat  dalam  hal  ini tidak  bertentangan  kebijakan  pendidikan yang lebih atas.
(3)dibuat  stakeholder  yang  berwenang,  yaitu kebijakan pendidikan yang dibuat oleh para stakeholder mencakup administrator
pendidikan, pengelola lembaga pendidikan, dan  politis  sesuai  ahli  dibidangnya  dan memiliki kewenangan.
(4)memiliki konsept operasional, yaitu kebijakan  pendidikan  sebagai  panduan, mengikat umum, dan operasional kebijakan pendidikan dapat diimplementasikan    sehingga  memperjelas pencapaian tujuan pendidikan.
(5)memiliki sistematika, yaitu kebijakan pendidikan seyogianya memiliki sistematika  yang  transparan,  efektif,  dan akuntabel  yang  tinggi  sehingga  kebijakan pendidikan  tidak  bersifat  diskrimatif  dan bertentangan  dengan  perundang-undangan yang berlaku, politik, ekonomi, dan sosial. (6)evaluasi,  yaitu  kebijakan  pendidikan  untuk diimplementasikan dan mengetahui sejauhmana  efektif  subtansi  kebijakan pendidikan  yang  telah  ditetapkan  jikalau ada kekurangan maka perlu dilengkapi dan direvisi dan masyarakat ikut serta bertanggung jawab dalam proses kebijakan pendidikan.
(7)sosialisasi, yaitu  kebijakan  pendidikan  yang telah  ditetapkan  diundangkan  dalam  berita acara  dan  perlu  disosialisasikan  kepada
publik  sehingga  publik  mengetahui dengan transparan.
4. Pembuatan kebijakan pendidikan. Proses pembuatan kebijakan yang dibuat oleh stakeholder dan dukungan oleh stakeholder atau  aktor,  politik,  nilai-nilai  karakteristik,  dan lembaga.  Menurut  pendapat  Anderson  dalam buku  Irfan  M  Islamy,  (1994:21)  menyatakan kebijakan  dipengaruhi nilai-nilai  perilaku  atau sikap, yaitu:
(1)nilai-nilai    politik  mencakup  kepentingan kelompok  dan  golongan  dan  tempat beraflikasi.
(2)nilai-nilai organisasi mencakup mempertahankan  keberadaan  organisasi,
memperluas program, dan aktivitas organisasi.
(3)nilai-nilai pribadi  mencakup  nilai  seseorang karena sejarah kehidipan pribadinya.
(4)nilai  kebijakan  mencakup  nilai  moral, keadilan,  kemerdekaan,  kebebasan,  dan kebersamaan.
(5)nilai ideologis mencakup nilai yang bersambungan  secara  logis  membentuk gambar  tentang  dunia  dan  menuntun tindakannya.
Kemudian proses  kebijakan menurut pendapat  Nigro  dalam  buku  irfan  M  Islamy, (2003:25:26)  menyatakan  faktor  lain  yang dipandang mempengaruhi pem buatan kebijakan  mencakup  pengaruh  tekanan  dari luar,  pengaruh  kebiasaan  lama, pengaruh  sifat- sifat pribadi, pengarun dari kelompok luar, dan pengaruh keadaan masa lalu.
Kemudian  menurut  pendapat  Certo, (1985:101)  menyatakan    keputusan  atau decision)  sebagai  pilihan  yang  ditetaplan. Keputusan  untuk  memilih  alternatif  terbaik untuk  mencapai  sasaran  dan  tujuan  dengan langkah-langah  mencakup:  (1)    menetapkan masalah, (2) mengidentifikasi kriteria keputusan,  (3)  mengalokasikan  bobot  pada kriteria,  (4)  mengembangkan  alternatif,  (5) mengevaluasi  alternatif  dan,  (6)  memilih alternatif terbaik.
Kemudian  Ripley,  dalam  buku  AB Subarsono, (2005:11) menyatakan bahwa pembuatan  kebijakan  publik  ada  empat  tahap, yaitu:  (1)  penyusunan  agenda,  (2)  formula  dan
legitimasi
kebijakan, (3) implementasi kebijakan,  (4)  evaluasi  terhadap  implementasi, kinerja,  dan  dampak  kebijakan,  (5)  kebijakan
baru. Lagi  pula,  menurut  pendapat  tahapan kebijakan  publik.  Smith,  anderson,  dan  Jones, dalam  buku  Irfan  M.  Islamy,  (2003:79)  yaitu
hasil Diperlukan Hasil Diperlukan Hasil                      Mengarah ke diperlukan
(sumber informasi, Irfan M. Islamy, (2003:79)
Kemudian,  kepentingan  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  pelaksanaan  desentralisasi pendidikan  menurut  Fiske dalam  buku  Sjachruddin  M.  Seman, (2017 dapat  dilihat pada  tabel di bawah ini.
No Pihak kepentingan terlibat Kepentingan politik 1 Pemimpin  politik  dan  pembuat kebijakan Pendidikan  adalah  alat  memperkuat  basis  pilitik  dan menjalankan kebijakan alat meraih  dukungan  politik  publik  dan  memperoleh kekuasaan 2 Pegawai departemen Bisa  terjadi  perbedaan  kepentingan  antara  birokrasi dan pembuat kebijakan para pendidik. Pegawai pusat akan mempertahankan mata pencaharian dan wewenang admnistrasinya. Pegawai  daerah  mempunyai  kepentingan  yang serupa 3 Guru Berperanan dalam menaikan gaji dan kesejahteraan. Terbuka untuk perubahan. Mencurigai perubahan yang akan merugikan. 4 Perserikatan guru Mencerminkan kepentingan anggota. Penyusunan agenda 1 Agenda pemerintah Formulasi & legitimasi kebijakan 2 Kebijakan
Implementasi kebijakan 3
Tindakan kebijakan Evaluasi terhadap implementasi kinerja & dampak kebijakan 4
Kebijakan baru 5 Kinerja & dampak kebijakan
Mempunyai  posisi  kuat  dalam  mempertahankan  tawar menaear  dengan  pusat  dan  praktek-praktek  seperti  iuaran anggota.
Bersekutu dengan kekuatan partai politik tertentu biasanya dengan golongan kiri. 5 Universitas Mengorganisisr pelatihan guru. Mempunyai  kepentingan  profesional  dan kepentingan praktis di sekolah. 6 Orang tua. Pelanggan utama agar pendidikan bermutu. Sasaran perbedaan meningkatkan mutu pendidikan. 7 Masyarakat setempat Kepentingannya diwakili oleh orang tua Dipandang lebih penting dari orang tua Memiliki kepentingan penggunaan anggaran 8 Pelajar Pelajar sedikit berpengaruh  meskipun  memegang peranan menentukan dalam proses belajar mengajar. Pelajar sekolah  menengah lebih terorganisir secara politis juga menentukan dalam proses belajar mengajar.
Relevansi uraian pendapat di atas, maka dengan demikian proses  pembuatan  kebijakan  publik dan  fakta yang  mempengaruhi yaitu  keputusan yang dibuat oleh stakeholder yang berkepentingan,  lembaga  atau  organisasi, nilai politik,  nilai  karakteristik, idiologi, ekonomi, sosial,  budaya  untuk  melaksanakan  proram, sasaran dan tujuan.
5. Kebijakan pendidikan  Provinsi.
Kebijakan  pendidikan  dalam  bentuk desentralisasi  pendidikan  dalam arti ini pelimpahan  dan  kewenangan  dari  pemerintah pusat ke pemerintah provinsi karena pemerintah provinsi  sebagai  wakil  pemerintah  pusat  di daerah. Menurut  pendapat  H.  Engkoswara  dan Aan Komariah, (2010:292) menyatakan desentralisasi  pendidikan  adalah  pelimpahan wewenang  dari  pemerintah  pusat  kepada pemerintah daerah untuk menrancang, mengimplementasikan  dan  menilai  manajemen berdasarkan  potensi  dan  karakteristik    khas daerah  sendiri  dengan  tetap  merujuk  kepada sistem pendidikan nasional, sedangkan pendapat  Sufyarman,  (2003:83)  desentralisasi pendidikan  yaitu  sistem  manajemen  untuk mewujudkan  pembangunan  pendidikan  yang
menekankan  pada  kebhinekaan.Desentralisasi pendidikan akan mendorong terciptanya kemandirian  dan  rasa  percaya  yang  tinggi pemerintah  daerah  yang  pada  gilirannya  akan berlomba  meningkatkan  pelayanan  pendidikan bagi masyarakat di daerah.
Pelaksanaan  desentralisasi  pendidikan dilatarbelakangi  yaitu  daerah  memiliki  sejarah sendiri,  kondisi  dan  potensi  sendiri  yang berbeda  dengan  daerah  lainnya  dan  daerah mengetahui keadaan permasalahan dan aspiranya. Desentralisasi  pendidikan,  daerah berfungsi
untuk menyusun rencana,merumuskan  kebijakan,  mengambil keputusan  dan  menentukan  langkah-langkah pelaksanaan  pendidikan  di  daerah,  substansi pendidikan menjadi  orientasi  lokal,  sasaran pendidikan  tercapai,  dan  pendidikan  sesuai kebutuhan masing-masing daerah.
Kemudian regulasi urusan  kebijakan pembagian dibidang pendidikan untuk provinsi berlandaskan Undang-undang  nomor  23  tahun 2014 dalam lampiran dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
No Sub Urusan Daerah Provinsi 1 Manajemen pendidikan a.Pengelolaan pendidikan menengah b.Pengelolaan pendidikan khusus 2 Kurikulum Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan menengah dan muatan lokak pendidikan khusus. 3 Akreditasi 4 Pendidik dan tenaga kependidikan Pemindahan  pendidik  dan  tenaga  kependidikan  lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi
5 Perijinan pendidikan a.Penerbitan ijin pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat. b.Penerbitan ijin pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat 6 Bahasa dan sastra Pembinaan  bahasa  dan  sastra  yang  penuturnya  lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.
Berkaitan  uraian  di  atas,  maka dengan demikian pelaksaaan  kebijakan  pendidikan secara  otonomi  pada  provinsi  dalam  arti pemerintah provinsi mempu mengelola keuangan,
kemampuan
stakeholder, kemampuan partisipasi masyarakat, kemampuan  ekonomi  daerah, kemampuan organisasi  dan  manajemen/admimistrasi,  dan politik.
6. Kebijakan pendidikan dan Analisis SWOT.
Menyatukan kebijakan pendidikan provinsi  dan  analisis SWOT  menjadi karya positif, logika, dan dapat dipertanggungjawabkan  secara  ilmiah.  Hal tersebut, membantu dalam kebijakan pendidikan diperlukan analisis SWOT. Analisis SWOT sebagai alat dan strategis  untuk membantu mengukur  dan  mengetahui  peta kekuatan (S),  kelemahan (w),  kesempatan (o), dan tantangan (t) dalam kebijakan kependidikan yang jalankan. Menurut pendapat Saiful Sagala, (2013:140) menyatakan analisis SWOT membantu penyelenggaran pendidikan mencakup  anggaran,  sarana  dan  prasarana, sumber daya manusia, fasilitas, dan sebagainya. Matrik  SWOT terdiri  dari  daftar  kekuatan, kelemahan,  peluang,  dan  ancaman  dalam kebijakan  program  pendidikan atau  sekolah. Dilakukan matrik SWOT strategi SO dalam arti menggunakan  kekuatan  dan  memanfaatkan peluang, WO  dalam  arti  memperbaiki kelemahan  dan  mengambil  manfaat  dari peluang,  strategi  ST  dalam  arti  menggunakan kekuatan  dan  menghindar  dari  ancaman,  dan strategi  WT  dalam  arti  mengatasi  kelemahan dan menghindar ancaman.
Di samping itu, strategi harus memaksimalkan  keunggulan  kompetitif  dan meminimalkan  kelemahan  dengan  bahasa SWOT, memaksimalkan pemanfaatan kekurangan dan mengurangi kelemahan. Strategi  untuk  rencana  jangka  panjang  (lima
tahun atau lebih) dalam pendidikan. Pembuatan kebijakan pendidikan diharapkan akan menghubungkan formasi strategi melalui pengembangan dan pembuatan program, penyusunan anggaran, dan pembuatan prosedur.
Kemudian,  menurut  Erwin  Suryatama, (2014:25) menyatakan analisis SWOT memiliki tujuan  untuk  memisahkan  masalah  pokok  dan memudahkan  pendekatan  strategis  dalam  suatu usaha.    Analisis  SWOT  mampu  diterapkan dalam bidang pendidikan dengan menggunakan prinsif-prinsif  dalam  SWOT.  Peran  kunci  dari SWOT adalah untuk membantu mengembangkan  kesadaran  penuh  dari  semua faktor  yang  dapat  mempengaruhi  perencanaan strategis  dan  pengambilan  keputusan.  SWOT dimaksudkan  untuk  bertindak  sebagai  teknik penilaian keberhasilan.
Mengacu uraian di atas, maka kebijakan pendidikan analisis SWOT sebagai alat manajemen perencanaan strategis yang ditunjang  oleh  sumber  daya  pendidikan mencakup  pendidik,  anggaran,  sumber  daya manusia, sapras, silabus, kesejahteraan pendidik, dan penempatan  pendidik. SWOT sebagai  pengawasan,  evaluasi, dan  tolak  ukur keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan  provinsi  dan  sekaligus tujuan, program pendidikan,  dan sasaran.

## KEBIJAKAN PENDIDIKAN
KALIMANTAN TIMUR 1. Gambaran Umum Kalimantan Timur. Provinsi Kalimantan Timur yaitu merupakan  salah  satu  bagian  provinsi  di Indonesia  dengan  luas wilayah  daratan  sebesar 12.734.691.75  ha  sedangkan  luas  wilayah laut sebesar  3.997.373.72  ha. Provinsi  Kalimantan Timur  berbatasan yaitu bagian utara berbatasan dengan  Kalimantan  Utara,  Barat  berbatasan dengan Kalimantan Barat dan negara Malaysia, Timur  berbatasan  dengan  Selat  Ujung  Pandang
sedangkan  Bagian  Selatan  berbatasan  dengan Kalimantan Selatan.
Selanjutnya  pemekaran  wilayah  atau daerah  di  Kalimantan  Timur  ada sepuluh  (10) kabupaten  dan  kota. Kabupaten mencakup Kutai  Kartanegara,  Kutai  Barat,  Kutai  Timur, Berau, Tanah  Paser,  Penajam  Paser  Utara,  dan Mahakam Ulu sedangkan Kota mencakup Kota Samarinda, Balikpapan, Bontang.
Selanjutnya pertumbuhan jumlah penduduk di Provinsi ini untuk sementara pada tahun  2017 berjumlah  3.825.809  jiwa  dari jumlah  tersebut  terutama  didominasi    400.000 jiwa  berusia  10-14  tahun  atau  10.46  %  dan 300.000  jiwa  berusia  15-19  tahun  atau  7.84  %. Namun  pada  tahun  2015  diperkirakan  jumlah penduduk  meningkat  tajam  sejalan  dengan perkembangan  dan  kemajuan  kota.  Dominasi Kepadatan  jumlah  penduduk  terutama  di Samarinda, Balikpapan, Kukar, dan Bontang. 2. Visi  dan  Misi  Pemerintah  Provinsi Kalimantan Timur dan Bangun Sinergitas Wujudkan Kaltim Maju 2018.
Visi yaitu mewujudkan Kaltim sejahtera yang merata dan berkeadilan berbasis agroindustri  dan  energi  ramah  lingkungan sedangkan Misi yaitu :
(1)mewujudkan  kualitas  sumber  daya  manusia Kaltim.
(2)mewujudkan  daya  saing  ekonomi  yang berkerakyatan  berbasis  SDA  dan  energi terbarukan.
(3)mewujudkan infrastruktur dasar yang berkualitas bagi masyarakat secara merata.
(4)mewujudkan  tata  kelola  pemerintahan  yang profesional dan berorientasi pada palayanan publik.
(5)mewujudkan  kualitas  lingkungan  yang  baik dan sehat serta berspektif perubahan iklim. Selajutnya bangun  sinergitas  wujudkan Kaltim Maju 2018, yaitu :
(1) tingkatkan kinerja. Kerja...Kerja...Kerja.
(2) tingkatkan prestasi. Yes...Yes...Yes.
(3) korupsi. No ...No...No...
3. Gambaran Pendidikan
Kalimantan
Timur.
Pendidikan  merupakan  unsur  sangat penting dan harus diutamakan dalam pembangunan.  Lagi  pula,  pendidikan  sebagai
pengembangan  sumber  daya  manusia  di provinsi Kalimantan Timur.
Pendirian lembaga pendidikan di tingkat sekolah  dasar  jumlahnya  sangat  meningkat dan berkembang  karena  dibarengi  dengan  program pemerintah  daerah  yaitu  gerakan  nasional pencanangan wajib belajar 12 (dua belas) tahun yang dimulai sejak tahun 2012 dan mengupayakan  peningkatan  mutu  sumber  daya manusia Indonesia. Adanya program pendidikan wajib  12  tahun  diharapkan  putra- putri Kalimantan Timur berpendidikan minimal SLTA atau SMK sehingga memiliki potensi dan mampu  berkompetitif untuk  memperoleh pekerjaan  sesuai  dengan  kebutuhan  yang tersedia di pasaran.
Program  tersebut  di  atas,  bertujuan putra-putri Kalimantan Timur seyogiaya berpendidikan minimal setara sekolah menengah  atas  atau  SLTA  termasuk  sekolah kejuruan  tingkat  atas  dan  dibarengi  kualitas pendidikan yang kompetitif. Program pendidikan 12 tahun menjadi tugas semua pihak baik  Pemerintah  Provinsi  maupun  Pemerintah Kabupaten  dan  kota  di  Kalimantan  Timur, namun  untuk  mencapai  keberhasilan  program tersebut,  maka  partisipasi  publik  sangat diperlukan.
4. Pendidikan  SLTA  dan  SMK Provinsi Kalimantan Timur.
Kebijakan  pendidikan  SLTA  dan  SMK pengelolaan  dan  kewenangan  di  Pemerintah Provinsi  Kalimantan  Timur  dan  secara  teknik dan  orasional  berada  pada  Dinas  Pendidikan Nasional  Provinsi  Kalimantan  Timur yang berlandaskan  Keputusan  Gubernur  Kalimantan Timur nomor  45  tahun  2008 mempunyai  tugas pokok  melaksanakan  urusan  wajib  pemerintah daerah  dibidang  pendidikan  berdasarkan  azas otonomi dan tugas pembantuan dan mempunyai fungsi yaitu:
(1)penyusunan  teknis  di  bidang  pendidikan sesuai  dengan  rencana  strategis  yang ditetapkan pemerintah daerah.
(2)perencanaan,  pembinaan,  dan  pengendalian kebijakan teknis di bidang pendidikan.
(3)penyelenggaran  urusan  pemerintahan  dan pelayanan umum bidang pendidikan.
(4)perumusan,  perencanaan,  pembinaan,dan pengendalian  kebijakan  teknis  pendidikan
sekolah taman kanak-kanak,  sekolah  dasar dan sekolah luar biasa.
(5)perumusan,  perencanaan,  pembinaan,dan pengendalian  kebijakan  teknis  pendidikan sekolah  menengah  pertama  dan sekolah menengah umum.
(6)perumusan,  perencanaan,  pembinaan,dan pengendalian  kebijakan  teknis  pendidikan kejuruan dan perguruan tinggi.
(7)perumusan,  perencanaan,  pembinaan,dan pengendalian  kebijakan  teknis  pendidikan formal dan informal.
(8)penyelenggaraan urusan kesekretariatan.
(9)unit pelaksana teknis daerah.
(10) pembinaan kelompok jabatan fungsional. (11) pelaksanaan  tugas  lain  yang  diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
5. Implmentasi
Kebijakan pendidikan Provinsi.
Kebijakan  pendidikan  provinsi  dapat direalisasikan  secara  transparan objektif,  dan dibuktikan  dengan  jumlah  atau  kuantitas lembaga pendidikan  SLTA dan SMK, terutama tenaga guru baik status PNS atau honorer.Untuk lebih  jelas  dapat  dilihat  pada  tabel  berikut.

## KUANTITAS SMA NEGERI/SWASTA KABUPATEN DAN KOTA SE KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2013-2014 NO KABUPATEN/KOTA SEKOLAH MENENGAH ATAS TOTAL Negeri Swasta 01 Samarinda 18 19 37 02 Bontang 4 8 12 03 Balikpapan 9 12 21 04 Paser 13 14 17 05 PPU 7 1 8 06 Kukar 30 20 50 07 Kutim 20 2 22 08 Kubar 17 4 21 09 Berau 14 6 20 10 Mahalu 4 2 6 Total 127 79 206
(Sumber Data Dinas Pendidikan Provinsi Kaltim)
KUANTITAS SMK NEGERI/SWASTA KABUPATEN DAN KOTA SE KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2013-2014 NO KABUPATEN/KOTA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN TOTAL Negeri Swasta 01 Samarinda 22 30 52 02 Bontang 3 10 13 03 Balikpapan 6 24 30 04 Paser 4 8 12
05 PPU 6 4 10 06 Kukar 14 29 43 07 Kutim 13 12 25 08 Kubar 7 6 13 09 Berau 8 7 15 10 Mahalu 0 2 2 Total 78 125 203
(Sumber Data Dinas Pendidikan Provinsi Kaltim)
KUANTITAS GURU SMA/SMK PNS

## KABUPATEN DAN KOTA SE KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2016 NO KABUPATEN/KOTA GURU PNS SMK SMA 01 Samarinda 556 504 02 Bontang 182 117 03 Balikpapan 370 379 04 Paser 138 187 05 PPU 149 159 06 Kukar 148 497 07 Kutim 73 187 08 Kubar 58 154 09 Berau 77 187 10 Mahalu - 14 Total 1.751 2.385
(Sumber Data Dinas Pendidikan Provinsi Kaltim)
KUANTITAS GURU SMA/SMK HONORER KABUPATEN DAN KOTA SE KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2016 NO KABUPATEN/KOTA GURU PNS SMK SMA 01 Samarinda 431 136 02 Bontang 35 44 03 Balikpapan 127 92 04 Paser 94 66 05 PPU 69 26 06 Kukar 184 201 07 Kutim 149 89 08 Kubar 64 50 09 Berau 38 50 10 Mahalu 5 7 Total 1.196 761

## (Sumber Data Dinas Pendidikan Provinsi Kaltim)
6. Kondisi Kebijakan pendidikan Provinsi.
Kebijakan pendidikan di provinsi mencakup  SLTA  dan  SMK  dilakukan secara otonomi,  realitas  masih  memerlukan  upaya peningkatan  kearah perhatian yang  serius supaya dapat  mengakselerasi  pemantauan, pengawasan, koordinasi, dan  mengevaluasi mengenai kebijakan pendidikan.
Oleh karena itu, permasalahan kekuatan, kelemahan,  kesempatan,  dan  tantangan yang timbul pada pelaksanaan kebijakan  pendidikan di  provinsi, dapat  ditinjau  menggunakan analisis  SWOT  dalam pengertian  strength (kekuatan),  weakness  (kelemahan),  opportunity (kesempatan),  dan  threath  (tantangan) sebagai berikut:
(1)kekuatan (strength).
Kebijakan pendidikan SLTA dan SMK di  provinsi  Kalimantan  Timur  pada dasarnya merupakan upaya untuk mewujudkan kebijakan  pendidikan dapat berjalan efektif, akurat, efisien dan koordinasi. Data yang diperoleh dan terlihat beberapa  kekuatan  yang  mendasar dengan skala prioritas, yaitu a. komitmen pemerintah pusat cukup besar terhadap terlaksana kebijakan
pendidikan  tingkat  SLTA  dan  SMK secara otonomi pada
provinsi
Kalimantan Timur. b. komitmen  yang  tinggi  dari  Pemerintah
Provinsi  Kalimantan  Timur dalam  hal ini Dinas Pendidikan provinsi
Kalimantan  Timur  untuk  melaksanakan kebijakan  pendidikan  SLTA  dan  SMK secara efektif, akurat, dan efisien.
c. keinginan  dari  publik  dalam  hal  ini komite  sekolah  untuk  dapat  melibatkan dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan provinsi  otonomi tingkat  SLTA  dan SMK  berjalan sesuai  kebutuhan  pasar dan daerah.
d. komitmen  yang  tinggi  dari  Dinas Pendidikan  provinsi  Kalimantan  Timur untuk melaksanakan kebijakan pendidikan  SLTA  dan  SMK  dalam konteks manajemen  pendidikan dapat berjalan efektif, akurat, dan efisien.
e. dukungan dari dewan pendidikan provinsi Kalimantan Timur untuk melaksanakan kebijakan pendidikan SLTA  dan  SMK  secara  otonomi  dan dapat  berjalan  efektif,  akurat,  dan efisien.

## (2) kelemahan (weakness)
Dilain  pihak  dalam  implementasi kebijakan   pendidikan pada provinsi masih terlihat beberapa kelemahan dalam perecanaan strategik dengan skala prioritas, yaitu
a. pelaksanaan  otonomi  daerah  kebijakan pendidikan  provinsi  tingkat  SLTA  dan SMK  belum  berjalan  maksimal  karena kebijakan  pendidikan  provinsi  ditahun 2017 baru dilaksanakan.
b. anggaran  kependidikan  SLTA  dan SMK disediakan sesuai dengan anggaran yang sudah berjalan.
c. pemerataan  tenaga  pengajar SLTA  dan SMK  untuk  ditempatkan  di  pelosok desa  dan  perbatasan belum  berjalan optimal tetapi bertumpuk di kota.
d. pelaksanaan  otonomi  daerah  kebijakan pendidikan  kewenangan  berada  di provinsi berkaitan  dengan manajemen pendidikan  belum  berjalan  optimal menyangkut sumber daya manusia.
e. pembangunan infrastruktur, media komunikasi, dan informasi dalam kegiatan  pendidikan di  pelosok  desa dan  daerah  perbatasan  belum  berjalan optimal.
(3) opportunity (kesempatan).
a. otonomi  kebijakan  pendidikan  provinsi tingkat SLTA dan SMK untuk memenuhi pelayanan kepada publik. b. hak dan kewenangan kebijakan pendidikan  provinsi tingkat  SLTA  dan SMK dijalan  secara  otonomi  mengurus dan  mengatur  sendiri sesuai  peraturan yang berlaku.
c. program  strategis  kependidikan  tingkat SLTA  dan  SMK  dapat  dimaksukan pengembangan silabus lokal.
d. generasi  muda  di  daerah  diwajibkan mengikuti pendidikan tingkat SLTA dan
SMK sesuai  program  pemerintah  wajib belajar 12 tahun.
e. terjalinnya  hubungan  kerjasama antara provinsi  dengan  kabupaten  dan  kota dibidang kependidikan.
(4) threath (tantangan).
a. keberhasilan daerah melaksanakan
otonomi  daerah  ditujukan    kesiapan meningkatkan  pelayanan  publik dan tuntutan peningkatan kualitas pendidikan tingkat SLTA dan SMK. b. anggaran pemerintah provinsi Kalimantan  Timur kondisi  difisit pada tahun yang berjalan sehingga mempengaruhi kegiatan pendidikan tingkat SLTA dan SMK.
c. jumlah  guru  atau  tenaga  pendidikan starus  PNS  tingkat  SLTA  dan  SMK  di daerah  terbatas  sedangkan  jumlah  guru atau  tenaga  pendidikan  status  non  PNS tingkat SLTA dan SMK meningkat.
d. meningkatkan  jumlah  generasi  muda untuk melanjutkan ke pendidikan ditingkat  SLTA  dan  SMK  sedangkan jumlah  SLTA  dan  SMK  di  daerah terbatas.
e. memasuki pasar bebas dan era globalisasi dituntut  lembaga pendidikan tingkat SLTA dan SMK yang berkualitas dan mampu mencetak kelulusan  anak  didik  yang  berkualitas dan siap berkompetitif.

## PERENCANAN STRATEGIS SWOT
1. Perencanaan  strategi  dan  Kebijakan kependidikan.
Arah strategi dan kebijakan kependidikan Provinsi    Kalimantan  Timur mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Kalimantan  Timur  Tahun  2013-2018.  Berikut ini  adalah  strategi  dan  kebijakan  yang ditetapkan  untuk  mewujudkan  Visi  dan  Misi Provinsi    Kalimantan  Timur  Tahun  2013-2018 yang  dijabarkan  dalam  bentuk  program  dan kegiatan dibidang pendidikan tingkat SLTA dan SMK tahun 2013-2018.
2. Strategi Dalam upaya mencapai dan mewujudkan  kebijakan  kependidikan  provinsi
ditingkat  SLTA  dan  SMK  secara  otonomi  oleh pemerintah  provinsi  dalam  hal  ini  Dinas Pendidikan  provinsi Kalimantan  Timur. Dinas pendidikan  provinsi menyusun perencanaan strategis yang  mengacu  pada  faktor  kekuatan dan kelemahan internal serta faktor peluang dan ancaman eksternal.
3. Faktor-Faktor Kunci Keberhasilan Faktor-faktor kunci keberhasilan merupakan  faktor  yang  sangat  penting  dalam penetapan  keberhasilan dalam  menjalankan kebijakan  kependidikan tingkat  SLTA  dan SMK.  Hal  ini, ditunjang faktor-faktor  kunci keberhasilan  membimbing  dan  mengarahkan kebijakan  program  pendidikan menetapkan tujuan,  sasaran  dan  kegiatan,  sehingga  lebih menghemat waktu, biaya, dan tenaga.
Untuk menentukan faktor-faktor penentu keberhasilan ini diperlukan tahap-tahap yang harus dilakukan sebagai berikut.
(1) refleksi kebijakan kependidikan provinsi Kebijakan  kependidikan  provinsi adalah tindakan  yang  dilakukan  untuk mengenal kondisi-kondisi elemen internal yang bersifat  controlable  (dapat  dikuasai)  yang berguna  untuk  mengetahui  kekuatan  dan kelemahan  organisasi  serta  mengenal kondisi-kondisi  elemen  external    yang bersifat uncontrolable (yang relative kurang dikuasai)  yang  berguna  untuk  mengetahui faktor  peluang  dan  ancaman  dengan menggunakan  pendekatan  analisis strength (kekuatan), weakness (kelemahan), opportunity (peluang), dan threat (ancaman). Analisis SWOT ini dimaksudkan  untuk  menentukan  tingkat urgensi  dan  dampak  potensial  serta  skala prioritasnya. Adapun  faktor SWOT  dapat diidentifikasi  sebanyak emapt faktor dan masing-masing  lima indikator,  sebagai berikut.

## Kekuatan (strength), yaitu
Berdasarkan  hasil  analisis  terhadap  faktor internal,  teridentifikasi  beberapa  kekuatan yang  harus  dimanfaatkan  secara  baik, antara lain:
a. komitmen pemerintah pusat cukup besar terhadap terlaksana kebijakan pendidikan  tingkat  SLTA  dan  SMK
secara otonomi pada provinsi
Kalimantan Timur.
b. komitmen  yang  tinggi  dari  Pemerintah Provinsi  Kalimantan  Timur  dalam  hal ini Dinas Pendidikan
provinsi Kalimantan  Timur  untuk  melaksanakan kebijakan  pendidikan  SLTA  dan  SMK secara efektif, akurat, dan efisien.
c. keinginan  dari  publik  dalam  hal  ini komite  sekolah  untuk  dapat  melibatkan dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan provinsi  otonomi  tingkat  SLTA  dan SMK berjalan  sesuai  kebutuhan  pasar dan daerah.
d. komitmen  yang  tinggi  dari  Dinas Pendidikan  provinsi  Kalimantan  Timur untuk melaksanakan kebijakan pendidikan  SLTA  dan  SMK  dalam konteks manajemen pendidikan
mencakup  anggaran  pendidikan,  tenaga pendidik, sapras, dan program pendidikan.
e. dukungan dari dewan pendidikan provinsi Kalimantan Timur untuk melaksanakan kebijakan pendidikan
SLTA  dan  SMK  secara  otonomi  dan dapat  berjalan  efektif,  akurat,  dan efisien.
Kelemahan (weakness), yaitu
a. pelaksanaan  otonomi daerah  kebijakan pendidikan  provinsi  tingkat  SLTA  dan SMK  belum  berjalan  maksimal  karena kebijakan  pendidikan  provinsi  ditahun 2017 baru dilaksanakan.
b. anggaran kependidikan SLTA dan SMK disediakan sesuai dengan anggaran yang sudah berjalan.
c. pemerataan  tenaga  pengajar  SLTA  dan SMK untuk ditempatkan di pelosok desa dan  perbatasan  belum  berjalan  optimal tetapi bertumpuk di kota.
d. pelaksanaan  otonomi  daerah  kebijakan pendidikan kewenangan berada di provinsi  berkaitan  dengan  manajemen pendidikan  belum  berjalan  optimal menyangkut sumber daya manusia.
e. pembangunan infrastruktur, media komunikasi, dan informasi dalam kegiatan pendidikan di pelosok desa dan
daerah perbatasan belum berjalan optimal.
Peluang (Opportunity), yaitu
a. otonomi  kebijakan pendidikan  provinsi tingkat SLTA dan SMK untuk memenuhi pelayanan kepada publik. b. hak dan kewenangan kebijakan pendidikan  provinsi  tingkat  SLTA  dan SMK  dijalan  secara  otonomi  mengurus dan  mengatur  sendiri  sesuai  peraturan yang berlaku.
c. program manajemen strategis kependidikan  tingkat  SLTA  dan  SMK dapat dimaksukan pengembangan silabus lokal.
d. generasi  muda  di  daerah  diwajibkan mengikuti pendidikan tingkat SLTA dan SMK  sesuai  program  pemerintah  wajib belajar 12 tahun.
e. terjalinnya  hubungan  kerjasama antara provinsi  dengan  kabupaten  dan  kota dibidang kependidikan.
Ancaman (threat), yaitu
a. keberhasilan daerah melaksanakan otonomi  daerah  ditujukan    kesiapan meningkatkan  pelayanan  publik  dan tuntutan peningkatan kualitas pendidikan tingkat SLTA dan SMK. b. anggaran pemerintah provinsi Kalimantan  Timur  kondisi  difisit  pada tahun yang berjalan sehingga mempengaruhi kegiatan pendidikan tingkat SLTA dan SMK.
c. jumlah  guru  atau  tenaga  pendidikan starus  PNS  tingkat  SLTA  dan  SMK  di daerah  terbatas  sedangkan  jumlah  guru atau  tenaga  pendidikan  status  non  PNS tingkat SLTA dan SMK meningkat.
d. meningkatkan  jumlah  generasi  muda untuk melanjutkan ke pendidikan ditingkat  SLTA  dan  SMK  sedangkan jumlah  SLTA  dan  SMK  di  daerah terbatas.
e. memasuki pasar bebas dan era globalisasi dituntut  lembaga pendidikan tingkat SLTA dan SMK yang berkualitas  dan    mampu  mencetak kelulusan  anak  didik  yang  berkualitas dan siap berkompetitif.
Berdasarkan  uraian  di atas  critical success  factor  yang merupakan kunci strategi menghasilkan kebijakan pendidikan Provinsi Kalimantan Timur. Adapun faktor
SWOT  dapat diidentifikasi  sebanyak 5 faktor indikator, dapat dilihat pada tabel  di bawah ini. Tabel. 1.

## IDENTIFIKASI FAKTOR SWOT
No IDENTIFIKASI  FAKTOR SWOT KEKUATAN – S NO
KELEMAHAN – W 01. 02. 03. 04. 05
Komitmen  pemerintah  pusat  cukup  besar terhadap  terlaksana  kebijakan  pendidikan tingkat  SLTA  dan  SMK  secara  otonomi pada provinsi Kalimantan Timur. Komitmen  yang  tinggi  dari  Pemerintah
Provinsi  Kalimantan  Timur  dalam  hal  ini Dinas  Pendidikan  provinsi  Kalimantan Timur untuk melaksanakan kebijakan pendidikan  SLTA  dan  SMK  secara  efektif, akurat, dan efisien.
Keinginan  dari  publik  dalam  hal  ini komite sekolah  untuk  dapat  melibatkan  dalam pelaksanaan  kebijakan  pendidikan  provinsi otonomi  tingkat  SLTA  dan  SMK  berjalan sesuai kebutuhan pasar dan daerah.
Komitmen yang tinggi dari Dinas Pendidikan  provinsi  Kalimantan  Timur untuk  melaksanakan  kebijakan  pendidikan
SLTA dan SMK dalam konteks  manajemen pendidikan  mencakup  anggaran  pendidikan, tenaga  pendidik,  sapras,  dan  program pendidikan.
Dukungan  dari  dewan  pendidikan  provinsi Kalimantan  Timur  untuk  melaksanakan kebijakan  pendidikan  SLTA  dan  SMK secara  otonomi  dan  dapat  berjalan  efektif,
akurat, dan efisien.
01.
02.
03.
04
05 Pelaksanaan  otonomi  daerah  kebijakan pendidikan  provinsi  tingkat  SLTA  dan SMK  belum  berjalan  maksimal  karena kebijakan  pendidikan  provinsi  ditahun 2017 baru dilaksanakan.
Anggaran kependidikan SLTA dan SMK disediakan sesuai dengan anggaran yang sudah berjalan.
Pemerataan  tenaga  pengajar  SLTA  dan SMK untuk ditempatkan di pelosok desa dan  perbatasan  belum  berjalan  optimal tetapi bertumpuk di kota.
Pelaksanaan  otonomi  daerah  kebijakan pendidikan kewenangan berada di provinsi  berkaitan  dengan  manajemen pendidikan  belum  berjalan  optimal menyangkut sumber daya manusia.
Pembangunan infrastruktur, media komunikasi, dan informasi dalam kegiatan pendidikan di pelosok desa dan daerah perbatasan belum berjalan optimal. No. IDENTIFIKASI FAKTOR SWOT PELUANG – O No
ANCAMAN – T 01.
02.
03. Otonomi  kebijakan  pendidikan  provinsi tingkat  SLTA  dan  SMK  untuk  memenuhi pelayanan kepada publik. Hak  dan  kewenangan  kebijakan  pendidikan provinsi  tingkat  SLTA  dan  SMK  dijalan secara  otonomi  mengurus  dan  mengatur sendiri sesuai peraturan yang berlaku.
Program  strategis  kependidikan  tingkat SLTA dan SMK dapat dimaksukan pengembangan silabus lokal. 01 02. Keberhasilan daerah melaksanakan otonomi  daerah  ditujukan    kesiapan meningkatkan  pelayanan  publik  dan tuntutan  peningkatan  kualitas  pendidikan tingkat SLTA dan SMK.
Anggaran pemerintah provinsi Kalimantan  Timur  kondisi  difisit  pada tahun yang berjalan sehingga
mempengaruhi kegiatan pendidikan tingkat SLTA dan SMK.
04. 05 Generasi  muda  di  daerah  diwajibkan mengikuti  pendidikan  tingkat  SLTA  dan SMK  sesuai  program  pemerintah  wajib belajar 12 tahun. Terjalinnya  hubungan  kerjasama antara provinsi  dengan  kabupaten  dan  kota dibidang kependidikan. 03. 04 05 Kuantitas  guru  atau  tenaga  pendidikan starus  PNS  tingkat  SLTA  dan  SMK  di daerah  terbatas  sedangkan  jumlah  guru atau  tenaga  pendidikan  status  non  PNS tingkat SLTA dan SMK meningkat.
Meningkatkan  kuantitas  generasi  muda untuk melanjutkan ke pendidikan ditingkat  SLTA  dan  SMK  sedangkan jumlah  SLTA  dan  SMK  di  daerah terbatas. Memasuki  pasar  bebas ASIAN dan  era globalisasi  dituntut    lembaga  pendidikan tingkat SLTA dan SMK yang berkualitas dan    mampu  mencetak  kelulusan  anak didik yang berkualitas dan siap berkompetitif.
(2) Pemilihan  dan  Penetapan formula Faktor Kunci Keberhasilan.
Berdasarkan  matriks  SWOT  dapat disusun  suatu  kunci  formulasi rencana strategi  dengan  menginteraksikan dan
kolaborasi  dari masing-masing faktor dalam  SWOT  dan  untuk menjadi faktor kunci  Keberhasilan    dalam  diagram formulasi strategi SWOT dapat dilihat pada tabel  dihalaman berikut.
Tabel 2. Formulasi Strategi SWOT No FORMULA RENCANA STRATEGI SWOT
STRATEGIS SO
No STRATEGIS WO
01.
02. 03. 04.
Manfaatkan  komitmen  pemerintah  pusat kebijakan  pendidikan  tingkat  SLTA  dan SMK secara otonomi di provinsi.
Aflikasikan dengan  konsisten kebijakan pendidikan  SLTA  dan  SMK  secara otonomi oleh Pemerintah Provinsi.
Manfaatkan dan  wujudkan keinginan publik  dalam  hal  ini  komite  sekolah dapat dilibatkan dalam pelaksanaan kebijakan  pendidikan  provinsi  otonomi tingkat  SLTA  dan  SMK sehingga  dapat memenuhi kebutuhan pasar dan daerah.
Manfaatkan dan  ciptakan    pemerintahan yang bersih dan berwibawa bagi pemerintah Provinsi untuk melaksanakan kebijakan pendidikan
SLTA dan SMK dalam konteks manajerial pendidikan mencakup anggaran  pendidikan,  tenaga  pendidik, sapras, dan program pendidikan.
Manfaatkan dan wujudkan kondisi  yang
01.
02. 03. 04.
Tingkatkan dan  mantapkan motivasi
kinerja  bagi  stakeholder,  pengajar,  publik untuk mewujudkan pelaksanaan  otonomi kebijakan  pendidikan  provinsi  tingkat SLTA  dan  SMK yang belum berjalan maksimal  karena  kebijakan  pendidikan provinsi ditahun 2017 baru dilaksanakan.
Tingkatkan  pengawasan dan  efisiensi anggaran  kependidikan  SLTA  dan  SMK tersedia dan  dibutuhkan disesuaikan dengan anggaran yang sudah berjalan.
Tingkatkan disiplin dan terapkan peraturan (sanksi) kepegawaian    lebih tegas kepada guru PNS tidak  disiplin dan sosialisasikan siap  ditempatkan  diwilayah negara republik Indinesia.
Tingkatkan skill, kompetensi, & profesional  kepada  aparatur  sipil  negara sehingga  mampu  menjalankan  manajerial efektif, efisien, dan sukses.
Otimalkan  penggunaan  infrastruktur  dan
05
kondusif dewan  pendidikan  provinsi untuk melaksanakan kebijakan pendidikan  SLTA  dan  SMK  secara otonomi, efektif, akurat, dan efisien. 05 media komunikasi/informasi dalam kegiatan pendidikan di pelosok desa. No. STRATEGI ST No
ANCAMAN WT
01. 02. 03. 04. 05
Ciptakan rencana strategis efektif, efisien, &  sukses otonomi  kebijakan  pendidikan provinsi  tingkat  SLTA  dan  SMK  untuk memenuhi pelayanan kepada publik.
Ciptakan  rencana  strategis kewenangan kebijakan  pendidikan  provinsi  tingkat SLTA  dan  SMK  dijalankan secara otonomi untuk mengatur  sendiri  sesuai peraturan yang berlaku.
Ciptakan  program dan  pengembangan silabus pendidikan pada SLTA dan SMK dan dimaksukan silabus lokal.
Sosialisasi secara teknis program pemerintah  wajib  belajar  12  tahun  teknis libatkan orang  tua  dan  anak-ankanya
(generasi penerus bangsa) untuk
mengikuti  pendidikan  tingkat  SLTA  dan
SMK.
Ciptakan  kondisi  kondusif hubungan kerjasama antara provinsi dengan kabupaten dan kota dibidang kependidikan. 01.
02. 03.
04.
05 Tingkatkan  koordinasi,  komunikasi,  & informasi semua lapasan masyarakat untuk keberhasilan melaksanakan otonomi daerah disektor pelayanan  publik  dan tuntutan  peningkatan  kualitas  pendidikan tingkat SLTA dan SMK.
Tingkatkan pengawasan dan efisien anggaran APBD bidang pendidikan  SLTA dan SMK.
Tingkatkan  dan optimalkan tenaga guru atau tenaga pendidikan starus PNS tingkat SLTA dan SMK di daerah.
Tingkatkan  mitra  kerja  dan  tanggung jawab antara pemerintah, pengusaha, orang tua, dan masyarakat  dalam  pembangunan dan pengembangan pendidikan.
Tingkatkan  dan  siapkan  memasuki  pasar bebas  ASIAN  dan  era  globalisasi  dituntut lembaga pendidikan SLTA dan SMK yang berkualitas dan mampu mencetak kelulusan  anak  didik  yang  berkualitas  dan siap berkompetitif

## KESIMPULAN
Kebijakan pendidikan Provinsi
Kalimantan Timur secara teknik dan operasional melalui  Dinas  pendidikan  provinsi  Kalimantan Timur  mempunyai    dan  kewenangan  untuk mengelola  dan  menetapkan    tujuan, sasaran, strategi,  program kependidikan  tingkat  SLTA dan  SMK  yang  transparan.  Kesemua  ini dilaksanakan secara otonomi oleh provinsi dalam pengembangan kependidikan kedepan. Di samping  itu,  kebijakan  kependidikan  provinsi merupakan rambu-rambu strategis untuk mengukur  kinerja  tahunan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Salah  satu  upaya  meningkatkan  kinerja pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dibidang kependidikan tingkat SLTA dan SMK. Lagi pula pengelolaan  manajerial peningkatan  kapasitas
mencakup tenaga pengajar, anggaran kependidikan, sapras, penempatan tenaga pengajar, kesejahteraan, kurikulum, yang dipercayakan oleh pemerintah dapat direalisasikan dan diimplementasi dengan objektif.
Identifikasi isu  aktual implementasi kebijakan  kependidikan  provinsi yaitu  suatu informasi  yang  mempunyai  arti  dan  informasi yang  timbul  yang  mengarah  kepaka kebenaran dan  perlu  didukung  oleh  fakta-fakta  yang objektif.
Oleh  sebab  itu,  untuk  satu  sinergi  dan mobilitas  mendukung  kebijakan  kependidikan provinsi  maka perlu menggunakan perencanaan strategi  analisa  SWOT. Analisis  SWOT sebagai alat  pembantu  dalam  perencanaan  strategis program pendidikan dan mengeksploitasi
kekuatan,  kelemahan,  peluang,  dan  tantangan terjadi.
Keseluruhan  proses  manajemen  strategis secara konseptual menjadi analisis SWOT, sebab SWOT dapat memberi kesan dalam perkembangan  pendidikan di  masa  mendatang. Kebijakan  pendidikan  provinsi  ditingkat  SLTA dan  SMK  dapat  menerapkan  manajemen perencanaan  strategis SWOT  untuk  mengukur, pengawasan, dan mengevaluasi kekuatan, kelemahan,  kesempatan,  dan  tantangan  dan formula  (rumusan)  rencana  strategis, sebagai berikut:
1. Strategis strength dan opportunity (SO), yaitu:
(1) Manfaatkan  komitmen  pemerintah  pusat kebijakan  pendidikan  tingkat  SLTA  dan SMK secara otonomi di provinsi.
(2) Aflikasikan  dengan  konsisten  kebijakan pendidikan  SLTA  dan  SMK  secara otonomi oleh Pemerintah Provinsi.
(3) Manfaatkan  dan  wujudkan  keinginan publik  dalam  hal  ini  komite  sekolah dapat  dilibatkan  dalam  pelaksanaan kebijakan  pendidikan  provinsi  otonomi tingkat  SLTA  dan  SMK  sehingga  dapat memenuhi kebutuhan pasar dan daerah.
(4) Manfaatkan  dan  ciptakan    pemerintahan yang bersih dan berwibawa bagi
pemerintah Provinsi untuk melaksanakan kebijakan pendidikan SLTA dan SMK dalam konteks manajerial pendidikan mencakup anggaran  pendidikan,  tenaga  pendidik, sapras, dan program pendidikan.
(5) Manfaatkan  dan  wujudkan    kondisi  yang kondusif  dewan  pendidikan  provinsi untuk melaksanakan kebijakan pendidikan  SLTA  dan  SMK  secara otonomi,  efektif, akurat, dan efisien.
2. Strategis  weakness dan  opportunity  (WO), yaitu:
(1) Tingkatkan  dan mantapkan  motivasi kinerja bagi stakeholder, pengajar, publik untuk  mewujudkan  pelaksanaan  otonomi kebijakan  pendidikan  provinsi  tingkat SLTA  dan  SMK  yang  belum  berjalan maksimal  karena  kebijakan  pendidikan provinsi ditahun 2017 baru dilaksanakan.
(2) Tingkatkan  pengawasan  dan  efisiensi anggaran  kependidikan  SLTA  dan  SMK
tersedia  dan  dibutuhkan    disesuaikan dengan anggaran yang sudah berjalan.
(3) Tingkatkan disiplin dan terapkan peraturan  (sanksi)  kepegawaian    lebih tegas kepada guru PNS tidak disiplin dan sosialisasikan siap ditempatkan diwilayah negara republik Indinesia.
(4) Tingkatkan skill, kompetensi, & profesional  kepada  aparatur  sipil  negara sehingga mampu menjalankan manajerial efektif, efisien, dan sukses.
(5) Otimalkan  penggunaan  infrastruktur dan media komunikasi/informasi dalam
kegiatan pendidikan di pelosok desa.
3. Strategis strength dan threat (ST), yaitu:
(1) Ciptakan rencana strategis efektif, efisien,  &  sukses  otonomi  kebijakan pendidikan  provinsi  tingkat  SLTA  dan SMK untuk memenuhi pelayanan kepada publik.
(2) Ciptakan  rencana  strategis    kewenangan kebijakan  pendidikan  provinsi  tingkat SLTA  dan  SMK  dijalankan  secara otonomi  untuk    mengatur  sendiri  sesuai peraturan yang berlaku.
(3) Ciptakan  program  dan  pengembangan silabus pendidikan pada SLTA dan SMK dan  dimaksukan silabus lokal.
(4) Sosialisasi secara teknis program pemerintah  wajib  belajar  12  tahun  teknis libatkan  orang  tua  dan  anak-ankanya (generasi penerus bangsa) untuk
mengikuti  pendidikan  tingkat  SLTA  dan SMK.
(5) Ciptakan  kondisi  kondusif hubungan
kerjasama antara provinsi dengan kabupaten dan kota dibidang kependidikan.
4. Strategis weakness dan threat (WT), yaitu:
(1) Tingkatkan  koordinasi,  komunikasi,  & informasi  semua  lapasan  masyarakat untuk keberhasilan melaksanakan
otonomi daerah disektor pelayanan publik  dan  tuntutan  peningkatan  kualitas pendidikan tingkat SLTA dan SMK.
(2) Tingkatkan  pengawasan  dan  efisien anggaran  APBD  bidang  pendidikan SLTA dan SMK.
(3) Tingkatkan  dan  optimalkan  tenaga    guru atau  tenaga  pendidikan  starus  PNS tingkat SLTA dan SMK di daerah.
(4) Tingkatkan  mitra  kerja  dan  tanggung jawab  antara  pemerintah,  pengusaha, orang  tua,  dan  masyarakat  dalam pembangunan dan pengembangan pendidikan.
(5) Tingkatkan  dan  siapkan  memasuki  pasar bebas ASIAN dan era globalisasi dituntut lembaga  pendidikan  SLTA  dan  SMK yang  berkualitas  dan    mampu  mencetak kelulusan anak didik yang berkualitas dan siap berkompetitif

## DAFTAR PUSTAKA.
A.G.  Subarsono,  2005, Analisis kebijakan publik  konsep,  teori  dan  aplikasi,
Jogjakarta:Pustaka pelajar.
Anonim,  2016, Perencanan  peningkatan kinerja, Jakarta:Lembaga  Administrasi
Negara.
Carter  V.Good,1959, Dictionary  of  education,
New York:Mc Graw Hill Book
Company.
Certo,S.C,  1985, Managemen  of  organization and  human  resources.  Lowa:Brown Publisher.
Considine,  M,  1994, Public  policy  a  critical approach,  South  Melbourne:Macmillan education Autralia Ltd.
Daniel L.Duke dan Robert Lynn Canady, 1991,
School  polcy,  New  York:Mc  Graw  Hill Book Company.
Dun,  N,  William,  1994, Analisis  kebijakan publik, Jogjakarta:Gajah Mada Universt Press.
Fiske,  E.B  dalam  buku  Sjachruddin,  M,Seman, 2017, Evaluasi implementasi kebijakan otonomi pendidikan dari dinas pendidikan  kabupaten/kota  ke  dinas pendidikan provinsi Kalimantan Timur, Unmul. H.  Engkoswara  dan  Aan.  Komariah,  2010, Administrasi pendidikan, Bandung:Alfabeta. H.Sufyarman.M, 2003,Manajemen
pendidikan,Bandung:Alfabeta.
Irfan M. Islamy, 2003, Prinsip-prinsip perumusan kebijakan negara,
Jjakarta:Penerbit bumi aksara.
Noeng  H,  Huhajir,  2003, Metologi  penelitian kebijakan dan evaluasi research,
Jogjakarta: Rake sarakan. Samodra Wibawa, 1994, Kebijakan publik:proses dan analisis, Jakarta:Intermedia. Suryatama  Erwin,  2014, Lebih  memahami analisis SWOT dalam bisnis
menggunakan kekuatan untuk mengatasi  kelemahan  menggunakan peluang  untuk  mengatasi  ancaman, Kata pena Rangkuti  Freddy,  2014, Teknis  membedah kasus Analisis SWOT, Gramedia pustaka.

## Perundangan-undangan.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun  2003  tentang Sistem  pendidikan nasional
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun  2014  tentang Pemerintahan daerah.
Undang-Undang  republik  Indonesia  Nomor  9 tahun  2015  tentang Perubahan  kedua atas  undang-undang  nomor  23  tahun 2014 tentang pemerintah daerah.
Peraturan Daerah  Provinsi  Kalimantan  Timur Nomor. 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang  Daerah  (RPJMD)  Provinsi Kalimantan  Timur  tahun  2005-2025