## Jurnal Risalah Kenotariatan
Volume 3, No. 2, December 2022 open access at : http://risalah.unram.ac.id Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

## ANALASIS HUKUM SENGKETA SELANDIA BARU DAN AMERIKA DS 477/478 TERKAIT HORTIKULTURA, HEWAN, DAN PRODUK HEWAN

## ANALYSIS OF NEW ZEALAND AND AMERICAN LEGAL DISPUTES DS 477/478 RELATED TO HORTICULTURE, ANIMALS AND ANIMAL PRODUCTS
Nizia Kusuma Wardani Fakultas Hukum, Universitas Mataram Niziawardani@unram.ac.id

## Abstrak
Liberalisasi perdagangan World Trade Organization , Indonesia telah melakukan beberapa proteksi sektor hortikultura, dan produk hewan untuk produk dalam negeri, yang jelas prinsip ini berlawanan dari perjanjian yang telah di sepekati Indonesia dengan World Trade Organization. Perubahan lingkungan perdagangan internasional berupa liberalisasi perdagangan World Trade Organization telah memicu perubahan kebijakan pembangunan Indonesia, khususnya di bidang hortikultura. Indonesia merupakan salah satu negara pendiri World Trade Organization (WTO) dan telah meratifikasnya melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahaan Agreement Establishing The world Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Internasional). Sengketa kasus hortikultura, hewan, dan produk hewan diatur Agreement of Agriculture (AoA), dan Dispute Settelement Understanding (DSU).
Kata Kunci : Liberalisasi, Agreement of Agriculture (AoA), Dispute Settelement Understanding (DSU).

## Abstract
Liberalization of a trade by the World Trade Organization, Indonesia has carried out several protections for the horticulture sector and animal products for domestic products, which contradicts the agreement agreed upon by Indonesia and the World Trade Organization. Changes in the international trade environment in the form of trade liberalization by the World Trade Organization have triggered changes in Indonesia’s development policies, especially in horticulture. Indonesia is one of the founding countries of the World Trade Organization (WTO). It has ratified it through Law Number 7 of 1994 concerning the Ratification of the Agreement Establishing the World Trade Organization. Dispute cases on horticulture, animals and animal products are governed by the Agreement of Agriculture (AoA) and the Dispute Settlement Understanding (DSU).
Keywords: Liberalization, Agreement of Agriculture (AoA), Dispute Settlement Un- derstanding (DSU)

## A. PENDAHULUAN
Negara Republik Indonesia adalah Negara Agraris. Mayoritas penduduk Indonesia bermata pencaharian petani atau bercocok tanam. Luas wilayah Indonesia kira- kira 1.904.569 Km² wilayah Indonesia yang strategis, dengan iklim yang baik untuk pertanian, maupun berternak, dan juga kekayaan alam Indonesia yang melimpah, tanah
yang subur, memiliki potensi di sektor pertanian yang tinggi contohnya rempah-rempah, bahan-bahan obat, dan juga dalam beternak, melihat itu Indonesia sendiri dalam lingkungan global ekonomi khususnya dalam sektor hortikultura, pangan, peternakan sebagai salah satu sektor utama negara Indonesia. Masyarakat Indonesia membutuhkan produk hortikultura, dan produk hewan yang segar, serta hortikultura, dan produk hewan yang sesuai dengan standart mutu dan/atau keamanan pangan. Kebutuhan masyarakat Indonesia akan produk hortikultura, dan produk hewan dengan jumlah yang diproduksi dalam negeri dianggap mampu memenuhi kebutuhan masyarakatnya, namun masyarakat Indonesia tidak hanya membutuhkan jumlah produk hortikultura dan produk hewan dalam negeri dalam jumlah banyak untuk memenuhi kebutuhan tapi juga jenis produk hortikultura dan produk hewan yang beragam. Sehingga diperlukan untuk mengimport produk hortikultura dan produk hewan khususnya yang masih segar dari negara lain. Produk hortikultura impor diminati oleh masyarakat atau konsumen di Indonesia karena memiliki berbagai keunggulan yaitu pasokan produk yang pasti, harga miring, penampilan produk yang menarik hal itulah yang membuat produk hortikultura lokal dianggap kurang bisa bersaing dengan produk hortikultura impor. 1
Karena hal demikian untuk bertahan dari liberalisasi perdagangan World Trade Organization, Indonesia telah melakukan beberapa proteksi sektor hortikultura, dan produk hewan untuk produk dalam negeri, yang jelas prinsip ini berlawanan dari perjanjian yang telah di sepekati Indonesia dengan World Trade Organization. Perubahan lingkungan perdagangan internasional berupa liberalisasi perdagangan World Trade Organization telah memicu perubahan kebijakan pembangunan Indonesia, khususnya di bidang hortikultura. Indonesia merupakan salah satu negara pendiri World Trade Organization (WTO) dan telah meratifikasnya melalui Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahaan Agreement Establishing The world Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Internasional). Keberadaan World Trade Organization sebagai suatu organisasi internasional, memiliki peran yang penting dalam lalu lintas perdagangan internasional. 2 Hal ini dapat memebrikan dampak yang positif maupun negatif bagi setiap negara yang melakukan perdagangan lintas negara , seperti halnya arus lalu lintas perdagangan yang terjadi di Indonesia . Arus lalu lintas perdagangan Indonesia nampaknya tak selesai dirundung berbagai masalah. Belum rampung masalah defisit neraca perdagangan, Indonesia harus menghadapi kemungkinan mendapat sanksi dari World Trade Organization (WTO) sebesar US$350 atau sekitar 5 triliun atas permintaan Amerika Serikat. 3 Hal ini didasarkan pada aturan Pemerintah Republik Indonesia yang mana menerapkan aturan melalui Menteri Pertanian Nomor 86 Tahun 2013 tentang Rekomendasi Produk Holtikulutra (RIPH). Dalam ketentuan aturan tersebut memuat mengenai kebijakan baru Pemerintah Republik Indonesia yang diantaranya membatasi periode permohonan hortikultura dua kali  dalam  setahun  hingga  pelarangan  impor  produk  pada  masa  panen.  Untuk  mendukung peraturan Menteri Pertanian Nomor 86 Tahun 2013 tentang Rekomendasi Produk Holtikultura, Pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Perdagangan menerbitkan Peratuaran Menteri
1 Ryan Fadhillah, Proteksi Indonesia Di Sektor Hortikultural Dalam Liberalisasi Perdagangan World Trade Organi - zation Tahun 2013, Jom FISIP Volume 3 No 1, Februari 2016
2 Michael J. Trebilcock dan Robert Howse, The Regulation of International Trade, (London: TJ International Ltd, 1995), 367.
3 Galih Gumeral, CNN Indonesia,  07-08-2018, https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180807160048-92-320329/ kronologi-as-minta-World Trade Organization-sanksi-ri-rp5-triliun

## 296~308
Perdagangan  Nomor  16  tahun  2013  yang  mempertegas  bahwa  realisasi  impor  hortikultura minimal 80 persen dikarenakan terdapat pembatasan mengenai distribusi produk holtikultura impor, dan menggunakan refrensi harga cabai dan bawang merah untuk dikonsumsi.
World Trade Organization (WTO) sebagai sebuah rezim perdagangan internasional diharapkan dapat menjembatani semua kepentingan negara di dunia dalam sektor perdagangan melalui ketentuan-ketentuan yang disetujui bersama. World Trade Organization (WTO) diajukan untuk menghasilkan kondisi-kondisi yang bersifat timbal balik dan saling menguntungkan sehingga semua negara dapat menarik manfaatnya. World Trade Organization (WTO) diluncurkan sebagai suatu model perdagangan dimana kegiatan perdagangan antar negara diharapkan dapat berjalan dengan lancar. Sehingga mengenai kebijakan tersebut, pada tahun 2017 Indonesia menerima dua keputusan Panel Sengketa Dagang Indonesia ( Dispute Settlement Mechanism World Trade Organization ) yang menyatakan bahwa kebijakan Impor Pemerintah Indonesia melanggar aturan World Trade Organization . Keputusan Panel yang pertama menyangkut kasus kebijakan impor produk holtikultura, hewan, dan produk hewan yang  digugat  secara  terpisah  oleh  New  Zealand  (DS  477)  dan Amerika  Serikat  (DS  478). Dikarenakan menyangkutkan dengan kebijakan yang sama, Dispute Settlement Body (DSB) memutuskan untuk menggabungkan kedua kasus sengketa ini dan menanganinya secara bersamaan  dalam  DS  477/  DS  478  dengan  penggugat  New  Zeal`and  dan Amerika  Serikat sebagai co- complainants . 4 Sistem penyelesaian sengketa World Trade Organization sendiri telah digunakan secara intensif oleh negara-negara yang memiliki kekuasaan ekonomi paling besar yaitu amerika serikat dan uni eropa. Anggota-anggota yang tergolong negara berkembang, juga menggunakan sistem penyelesaian sengketa World Trade Organization ini baik dalam hal harus berhadapan dengan negara yang memiliki kekuatan ekonomi terbesar, juga berhadapan dengan negara berkembang lainnya. 5
Sengketa dagang New Zealand dan Amerika Serikat melawan Indonesia terkait dengan kebutuhan konsumsi daging sapi penduduk Indonesia yang cenderung terus meningkat sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk Indonesia dan kesadaran masyarakat akan pentingnya protein hewani. Laju permintaan daging sapi yang meningkat ini tidak diimbangi oleh peningkatan produksi daging sapi dalam negeri. Sehingga saat ini ketersediaan daging sapi nasional masih mengalami kekurangan, yang ditutup melalui impor sekitar 35 persen dari total kebutuhan daging sapi nasional. Impor daging sapi Indonesia periode 2010-2016 cukup fluktuatif. Data Kementerian Pertanian menunjukkan bahwa pada 2010 volume impor daging sapi mencapai 90,5 ribu ton dengan nilai US$ 338,8 juta. Namun, pada 2012 volume impor daging sapi turun menjadi 39,4 ribu ton dan nilai US$ 164,89 juta. Kemudian pada 2014, impor daging sapi kembali meningkat menjadi 246,5 ribu ton dengan nilai US$ 681,23 juta. Setahun kemudian impor daging sapi kembali turun menjadi 197,6 ribu ton dengan nilai US$ 545,57 juta. Sementara impor daging sapi periode Januari-Mei 2016 mencapai 107,2 ribu ton dengan nilai US$ 321,3 juta. 6
4 Firman  M,  2016,  Dikalahkan AS  dan  Selandia  Baru,  Indonesia  Bakal  Banding  ke World Trade  Organization; Kemendag,  https://katadata.co.id/pingitaria/berita/5e9a56ba29e59/dikalahkan-as-dan-selandia-baru-indonesia-bakal-band- ing-ke-World Trade Organization
5 Maslihita Nur Hidayati , Analisis Tentang Sistem Penyelesaian Sengketa World Trade Organization Suatu Tinjauan Yuridis Formal, Jurnal Lex Jurnalica Volume 11 Nomor 2 (Agustus 2014): 160.
6 Jiuhardi. Kajian Tentang Impor Daging Sapi Di Indonesia. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman. FORUM EKONOMI Vol 17 No.2. Agustus 2016
Berdasarkan data di atas yang menyebabkan terjadinya sengketa dagang antara Indonesia dengan New Zealand dan Amerika Serikat ( co-complainants ) yang menilai Indonesia menghambat perdagangan bebas melalui pemberlakuan kuota, harga minimal, periode impor dan lisensi impor produk holtikultura, hewan, dan produk hewan. Kedua negara yaitu Indonesia dan New Zealand pada Mei 2014 telah melakukan tahap konsultasi yang melalui delegasi New Zealand dan Indonesia serta Chairperson of The Dispute Settlement Body berunding mengenai permasalahan pembatasan impor holtikultura. Namun, pertemuan tersebut belum menemui titik terang. New Zealand kemudian mengajukan beberapa panel sidang untuk membahas kemungkinan Indonesia menarik pembatasan impor produk hortikultura, hewan dan produk hewan. Menurut Bustanul Arifin yang menyatakan bahwa sengketa perdagangan internasional produk hortikultura, hewan, dan produk hewan yang melibatkan Indonesia, Selandia Baru, dan Amerika Serikat di tingkat Organisasi Perdagangan Dunia, kini memasuki masa-masa kritis. Kebijakan impor hortikultura, impor ternak, dan produk ternak yang diterapkan Indonesia dianggap restriksi kuantitatif dan diskriminatif karena membatasi ruang gerak pelaku usaha Selandia Baru dan Amerika Serikat. Indonesia telah berusaha membela legitimasi kebijakan impornya dengan berbagai argumen dari perspektif legal, ekonomi, sosial, moral, dan sedikit politik. 7
Berdasarkan laporan World Trade Organization (WTO), Amerika Serikat dengan dukungan New Zealand memprotes kebijakan Indonesia melalui pembatasan impor produk hortikultura. Pemerintah menjelaskan bahwa pembatasan impor hortikultura ini disebabkan karena lalu-lintas barang yang sudah sangat padat, serta dukungan sarana dan SDM yang belum memadai dalam menangani masalah perlindungan keamanan pangan. Namun hal ini masih belum bisa diterima negara-negara eksportir sehingga dalam perkembangannya Amerika Serikat dan New Zealand telah bereaksi lebih jauh dengan dengan meminta World Trade Organization (WTO) untuk menggugurkan kebijakan pembatasan impor hortikultura Indonesia. 8 New Zealand dan Amerika Serikat melakukan gugatan ke World Trade Organization (WTO) yang menuduh Indonesia melanggar 18 measures yang diterapkan dalam aturan perundang-undangannya sehingga menyebabkan pembatasan impor secara kuantitatif. Indonesia juga dituduh melanggar aturan national treatment dan persyaratan non-automatic import licensing . Hasil putusan panel terhadap kasus tersebut adalah panel menemukan 18 measures yang telah ditetapkan merupakan larangan atau restriksi terhadap impor dan tidak konsisten dengan perjanjian GATT 1994. Panel menolak pembelaan Indonesia karena Indonesia tidak dapat membuktikan bahwa measures dapat dijustifikasi oleh ketentuan tersebut. Panel juga menolak pembelaan Indoensia bahwa aturan yang diterapkan unuk menghapuskan surplus sementara karena pengecualian ini tidak dapat dikategorikan sebagaimana dalams ketentuan 4.2 Agreement on Agriculuture (AoA).  Berdasarkan
7 Bustanul Arifin, Sengketa Impor Hortikultura, Hewan, Produk Hewan, 26 April 2016, http://print.kompas.com/ baca/opini/artikel/2016/  04/26/Sengketa-Impor-Produk-Hortikultura-He  wan-dan-Produk  hewan.  http://print.kompas.com/ baca/opini/artikel/2016/  04/26/Sengketa-Impor-Produk-Hortikultura-He  wan-dan-Produk  hewan,  diakses  pada  tanggal  26 April 2016.
8 Wisnu Winardi, Dampak Pembatasan Impor Hortikultura Terhadap Aktivitas Perekonomian, Tingkat Harga Dan Kesejahteraan, (Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Juli 2013), 22.
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 298~308
gugatan dan hasil panel Indonesia melakukan banding dengan dasar-dasar sebagai berikut:
1.  Temuan dan konklusi dari Panel berdasarkan Article XI:1 GATT 1994
2.  Temuan dan konklusi dari Panel berdasarkan Article XI:2 GATT 1994
3. Panel gagal untuk melakukan assessment yang objective berdasarkan Article XI:1 GATT 1994
4.  Konklusi Panel untuk Article XI:2 (c) GATT 1994
5.  Temuan dan konklusi untuk Article XX GATT 1994
Indonesia berusaha membela dengan bukti-bukti bahwa pengaturan impor oleh Indonesia tidak menurunkan volume impor produk hortikultura, hewan, dan produk hewan dari Selandia Baru dan Amerika Serikat. Dalam hal impor hewan dan produk hewan, Pemerintah Indonesia tidak pernah menolak permohonan impor hewan dan produk hewan sepanjang persyaratannya memenuhi ketentuan Permendag Nomor 46 Tahun 2013 atau Permendag Nomor 5 Tahun 2016 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan. Bahkan, Pemerintah Indonesia tidak pernah menolak mengeluarkan Rekomendasi Impor Hewan dan Produk Hewan sepanjang persyaratannya sesuai yang ditetapkan dalamn Permentan Nomor 139 Tahun 2014 dan Nomor 58 Tahun 2015 tentang Pemasukan.
Ketentuan khusus bagi negara berkembang ini juga diberikan dalam masalah penyelesaian sengketa yang merupakan pencapaian terbesar dari World Trade Organization Agreement dalam mekanisme  penyelesaian  sengketa.  Sebagai  bagian  dari  sistem  perdagangan  internasional yang sebagian besar dikelola melalui World Trade Organization, hendaknya perlu diambil langkah-langkah  khususnya  oleh  negara  berkembang  untuk  mempersiapkan  diri  dalam bersaing dan terlibat secara aktif di World Trade Organization (WTO). Dalam kenyataannya, persaingan perekonomian global akan menuntut peningkatan kemampuan bersaing dalam dunia perdagangan internasional, sehingga tiap negara juga harus siap untuk semakin sering terlibat satu sama lain termasuk berhadapan dalam suatu perkara jika terjadi sengketa, baik sebagai pihak yang digugat, maupun pihak yang penggugat. Oleh karena itu, baik penguasaan teknis maupun substansi dari mekanisme penyelesaian sengketa yang ada dalam World Trade Organization (WTO) adalah menjadi suatu keharusan. 9 Dalam hal ini, salah satu hal yang perlu ditekankan adalah tersedianya serangkaian ketentuan khusus yang berlaku untuk negara berkembang  yang  perlu  dimanfaatkan.  Dalam  beberapa  aspek,  kepentingan  negara-negara berkembang mendapat suatu tempat khusus dalam sistem ini, yang memungkinkan mereka untuk menuntut    hak-haknya berdasarkan perjanjian yang ada, tanpa mempertimbangkan kekuatan ekonomi.
Dalam bagian pembukaan dari World Trade Organization Agreement telah dinyatakan dengan jelas bahwa tiap negara anggota World Trade Organization (WTO) mengakui adanya usaha-usaha positif yang dirancang dalam rangka menjamin keberadaan dari negara berkembang dalam sistem perdagangan internasional, dan juga secara khususnya lagi bagi negara-negara yang tergolong pada negara terbelakang. Hal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perdagangan multilateral dan jaminan adanya pembagian yang merata atas hasil dari adanya perdagangan internasional dalam rangka
9 Kar, Chan Keung, “The Reformof The WORLD TRADE ORGANIZATION Disputes Settlement Mechanism and the Paticipation of China”, Journal of Chinese and Comparative Law, 2003
adanya kebutuhan yang tidak dapat dihindari bagi perkembangan ekonomi negara- negara tersebut. Hal ini ditegaskan dalam DSU pasal 3 ayat 3: “The prompt settlement of situations in which a Member considers that any benefits accruing to it directly or indirectly under the covered agreements are being impaired by measures taken by another Member is essential to the effective functioning of the World Trade Organization and the maintenance of a proper balance between the rights and obligations of Members”.
Adanya kepentingan dan kebutuhan dari negara-negara berkembang, khususnya negara-negara terbelakang, telah menjadi suatu kebutuhan yang sangat besar melebihi apa yang menjadi kegiatan dan perhatian World Trade Organization (WTO) selama ini sejak tahun 2001 setelah pertemuan tingkat menteri pada Doha Round . Pada pertemuan Doha itu sendiri, para anggota World Trade Organization (WTO) telah mengadopsi Decisions on Implementation Related Issues and Concerns, berkaitan dengan masalah- masalah yang dihadapi oleh negara berkembang dalam melaksanakan World Trade Organization Agreement yang merupakan hasil dari perundingan Uruguay Round . Bergabungnya negaranegara berkembang, khususnya negara terbelakang, dalam sistem perdagangan multilateral dan menjadi suatu usaha dalam rangka menjamin adanya pembagian yang merata dalam jumlah besar dalam perdagangan internasional adalah menjadi agenda paling penting dari World Trade Organization (WTO) itu sendiri. Sehingga dengan demikian, dalam rangka menjamin bahwa negara berkembang, khususnya negara terbelakang, dapat tetap bergabung dalam sistem perdagangan multilateral dan juga dapat meningkatkan peran mereka dalam perdagangan internasional, World Trade Organization (WTO) telah memberikan berbagai macam ketentuan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan mereka pada perdagangan internasional. 10 Sistem penyelesaian sengketa World Trade Organization (WTO) sendiri telah digunakan secara intensif oleh negara yang memiliki kekuatan ekonomi paling besar, yaitu Amerika Serikat dan Uni Eropa. Anggota-anggota yang tergolong negara berkembang, juga telah menggunakan sistem penyelesaian sengketa World Trade Organization (WTO) ini, baik dalam hal harus berhadapan dengan negara yang memiliki kekuatan ekonomi terbesar, juga berhadapan dengan negara-negara berkembang lainnya.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian memiliki istilah lain atau dikenal dengan riset. Riset berasal dari bahasa inggris yaitu research yang berasal dari kata re (kembali) search (mencari) dengan demikian penelitian yang memiliki istilah riset dapat diartikan sebagai mencari kembali. Adapun kegiatan penelitian ini didasari rasa keingintahuan seseorang yang kemudian disebut sebagai peneliti dalam menjalankan kegiatan penelitiannya. Penelitian merupakan bentuk ungkapan dari rasa ingin tahu yang dilakukan dalam bentuk atau kegiatan penelitian secara ilmiah. Penelitian ini dilakukan dengan sebuah rasa percaya akan objek yang menjadi penelitian akan diteliti dengan mencari tahu sebab akibat yang timbul atau terjadi pada objek penelitian. 11
10 Ierley, Douglas, “Defining The Factors That Influence Developing Country Compliance With And Participation In The World Trade Organization Dispute Settlement System: Another Look At The Dispute Over Bananas”, Law and Policy in International Business, 2002.
11 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta:PT.RajaGrafindo Persada, 2007, hal.27-28.
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 300~308
Menurut Soerjono Soekanto, “penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada analisis dan konstruksi yang dilakukan secara sistematis, metodologis dan konsisten dan bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran sebagai salah satu manifestasi keinginan manusia untuk mengetahui apa yang sedang dihadapinya”. 12 Penelitian Hukum Normatif “Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder”. 13 ”Penelitian  hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”. 14 “Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas”. 15

## C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Hortikultura berasal dari bahasa latin yakni “ hortus ” (tanaman kebun) dan “cultura/colere ” (budidaya), sehingga bisa diartikan sebagai tanaman yang dibudidayakan di sekitar rumah atau kebun. Kata “hortikultura” saat ini sering digunakan untuk menyebut beberapa jenis tanaman yang bisa dibudidayakan. Dengan proses meliputi pembibitan, kultur jaringan, panen, pengemasan dan distribusi. Sistem hortikultura sering digunakan dalam proses pertanian modern. 16 Hortikultura merupakan cabang pertanian yang berurusan dengan budidaya intensif tanaman yang diajukan untuk bahan pangan manusia, obat-obatan, dan pemenuhan kepuasan. 17 Hortikultura adalah gabungan ilmu, seni, dan teknologi dalam mengelola tanaman sayuran, buah, ornamen, bumbu-bumbu, dan tanaman obat-obatan. Hortikultura merupakan budidaya tanaman sayuran, buah-buahan, dan berbagai tanaman hias, sehingga hortikultura saat ini menjadi komoditas yang menguntungkan karena pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat yang dapat memberikan pendapatan masyarakat yang juga meningkat. Peningkatan konsumsi hortikultura disebabkan karena struktur konsumsi bahan pangan cenderung bergeser pada bahan non pangan

## 1. Pengaturan Hukum Dalam Prosedur Impor Hortikultura

## a. Peraturan Menteri Perdagangan Tentang Impor Hortikultura
Peraturan Menteri Perdagangan No.60 Tahun 2012 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura menjelaskan bahwa : “Mewajibkan para importir produk hortikultura untuk memperhatikan aspek keamanan pangan, ketersediaan produk dalam negeri, dan penetapan sasaran produksi dan konsumsi produk hortikultura. Selain itu para
12 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 1986, hal. 3
13   Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat, PT. Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2003, hal. 13.
14   Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta,:Kencana Prenada, 2010, hal. 35 15 Amiruddin dan H. Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hal. 118.
16 Petani, Jenis dan Pengertian Tanaman Hortikultur, http://caratanam.com/tanamanhortikultura / ,(online) diakses pada tanggal 20 Januari 2021.
17 Zulkarnain, 2009, Dasar-Dasar Hortikultura, Jakarta, Bumi Aksara, hal.
importir juga harus memenuhi persyaratan kemasan dan pelabelan, standar mutu serta ketentuan keamanan dan perlindungan terhadap kesehatan manusia, hewan, tumbuhan dan lingkungan”.

## b. Peraturan Menteri Pertanian tentang Impor Rekomendasi Impor Hortikultura
Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian tentang Impor Rekomendasi Impor Hortikultura yang mana di dalam Peraturan Menteri tersebut memuat hal-hal yang melanggar aturan yang telah disepakati dalam aturan World Trade Organization (WTO). Aturan tersebut meliputi, yang pertama bahwa Indonesia telah melanggar ketentuan Prinsip National Treatment yakni Pasal III.4 dalam GATT 1994 dan ketentuan Agreement on Agriculture yakni Pasal 4.2 dalam hal memberikan domestic protection bagi produk hortikultura lokal. Kedua, bahwa karena pelanggaran tersebut Indonesia telah digugat oleh Amerika Serikat di WTO,sehingga apabila Indonesia terbukti bersalah maka Indonesia harus mengikuti putusan tersebut yang juga akan memberikan dampak bagi kelangsungan para petani lokal.

## c.  Agreement of Agriculture (AoA)
Agreement of Agriculture (AoA) atau persetujuan di bidang pertanian memiliki tiga bagian utama meliputi : 18
1) Market access
2) Domestic support
3) Export subsidies Perjanjian pertanian ( Agreement of Agriculture ) ini merupakan salah satu dari sejumlah bentuk perjanjian penting lainnya yang telah dinegosiasikan selama putaran uruguay. Sama halnya dengan perjanjian-perjanjian lain pada Putaran Uruguay, maka Agreement of Agriculture (AoA) mulai dimasukkan pada tahun 1995 dalam perjanjian WTO. 19 Persetujuan tersebut juga meliputi isu-isu di luar perdagangan ( non trade concern ) seperti ketahanan pangan, perlindungan lingkungan, perlakuan khusus dan berbeda ( special and differential treatment ) bagi negara negara berkembangan, termasuk juga perbaikan, kesempatan, dan persyaratan akses untuk   produk- produk pertanian bagi negara negara tersebut. Perlu dipahami terlebih dahulu perbedaan kepentingan diantara negara-negara maju dan berkembang dalam mengimplementasikan Agreement of Agriculture (AoA) . Negara-negara maju, sebagai penghasil dan eksportir besar hasil pertanian, selama ini memberlakukan proteksi ketat dengan memberikan subsidi besar kepada para petani mereka, dan menyediakan subsidi ekspor. Hal ini tentu saja merugikan negara pengekspor hasil pertanian lainnya, terutama negara-negara miskin dan berkembangan yang memiliki kemampuan sumber daya yang serba terbatas. Karena
18 Akses pasar atau Market Access adalah kebijakan suatu negara dalam memperluas dan mengizinkan impor prooduk produk dari luar negeri. Negara negara tersebut punya cara cara tersendiri dalam kebijakan tarif dan non tarifnya untuk men- gatur impor barang barang pertanian. Subsidi domestik atau Domestic Support adalah dukungan finansial tahunan (APBN) yang diberikan oleh pemerintah pada sector pertanian (produsen) atau yang lainnya guna memacu produksi produk produk pertanian spesifik. Subsidi ekspor atau export subsidies didefiniskan sebagai hal berkenaan pada pemberian subsidi dalam pelaksanaan dana ekspor. Lebih jelas lihat PAN Indonesia, Laporan Studi Penjajakan Implementasi dan Dampak Perjanjian WTO bagi Indonesia, Jakarta, 2000
19 PAN Indonesia, Laporan Studi Penjajakan Implementasi dan Dampak Perjanjian Pertanian WTO bagi Indonesia (Jakarta: PAN Indonesia, 2000), hlm. 4.

## 302~308
itu, negara-negara berkembang sangat berkepentingan dengan aturan perdagangan yang adil di sektor ini. 20 Berdasarkan data yang diperoleh terdapat kurang lebih 50% petani dalam sektor pertanian di Indonesia adalah petani kecil yang mungkin tidak banyak terlibat dalam perdagangan. Dalam hal ini, mereka menghadapi dua masalah yaitu sebagai berikut: 21
1) pengurangan subsidi yang berujung pada penurunan produktivitas 2) persaingan menghadapi produk impor yang harganya lebih murah.
Indonesia merupakan negara besar yang memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah. Indonesia merupakan negara agraris yang sebagian besar penduduknya bermata pencarian sebagai petani. Pertanian dalam arti sempit dinamakan pertanian rakyat sedangkan pertanian luas meliputi pertanian sempit, kehutanan, pertenakan dan perikanan. 22 Kondisi alam indonesiapun sangat mendukung untuk kegiatan pertanian yang hanya memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan panas. Ada 3 jenis pertanian di indonesia yaitu pertanian pangan, pertanian perkebunan, dan petanian hortikultura. Keragaman hortikultura yang dapat tumbuh di Indonesia sebagai negara tropis merupakan potensi yang cerah bagi pasar nasional maupun ekspor indonesia. Perkembangan pasar nasional ditunjang dengan jumlah penduduk Indonesia yang besar. Jumlah penduduk Indonesia yang besar sesungguhnya merupakan peluang bagi pasar nasional yang potensial apabila adanya upaya promosi pentingnya mengkomsumsi hortikultura produk hortikultura Indonesia yang meliputi apresiasi, pengetahuan, dan taraf hidup masyarakat dapat ditingkatkan. Selain upaya promosi, dukungan berupa subsidi, perbaikan infrastruktur dan peningkatan teknologi dalam mengembangkan hortikultura juga sangat dibutuhkan bagi petani hortikultura. Subsektor hortikultura berperan sebagai penyedia lapangan kerja dan sumber pendapatan masyarakat Indonesia. Berdasarkan sensus Badan Pusat Statistik (BPS)  pada tahun 2013 ketika awal permulaan sengketa dagang antara Indonesia melawan Amerika Serikat dan New Zealand yang mana petani Indonesia mencapai 31,70 juta orang. Berikut data rincian per sektor para petani Indonesia : 23
1.  Tanaman pangan, 20,4 juta orang
2.  Peternakan, 14,73 juta orang
3.  Perkebunan, 14,06 juta orang
4.  Hortikultura, 11,95 juta orang
5.  Kehutanan, 7,25 juta orang
6.  Budidaya Ikan, 1,29 juta orang
7.  Penangkapan Ikan, 93 ribu orang
20 B.L. Das, The World Trade Organization: A Guide to the Freamework for International trade, third World network, Penang, 1999
21 M. Hussein Sawit, Globalisasi dan AoA- WTO: Pengaruhnya terhadap ketahanan Pangan Indonesia, makalah pada lokarkaya ketahanan pangan nasional, diselenggarakan oleh YLKI dan CIROAP Jakarta, 5-7 Agustus 2001
22 Soetriono, Ilmu Pertanian. Bayu Media: Malang, 2006 hlm 26
23 Data BPS 2013: Petani Indonesia Mencapai 31,70 Juta Orang , dapati di akses di http://www.aktual.co/ekonomib- isnis/195352data-bps2013-petani-indonesia-mencapai-3170-juta-orang
Perkembangan pasar hortikultura Indonesia banyak menghadapi berbagai masalah dalam pengembangan pasar hortikultura negaranya terutama dalam mengakses pasar internasional dan mengendalikan produk-produk impor. Banyak dari para petani hortikultura Indonesia masih menggunakan cara yang tradisional dalam melakukan usahataninya karena tidak mengenal teknologi yang lebih baik, sehingga hasil yang dicapai rendah. Oleh karena itu, perkembangan pasar hortikultura Indonesia sedikit lambat ditambah dengan berbagai kendala untuk memasuki pasar Internasional, seperti kualitas produk, kontinuitas pasokan, transportasi, hal-hal inilah yang dapat menyebabkan daya saing komoditas negara Indonesia lebih rendah dibandingkan dengan negara lain. Penanaman Modal Hortikultura di Indonesia sebagai negara berkembang memang membutuhkan banyak modal, baik dari dalam negeri ataupun asing untuk mengembangkan sektor hortikulturanya. Sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2010-2014 kebutuhan investasi di sektor pertanian adalah sebesar Rp.1.360,6 trilyun (PMDN 70 persen dan PMA 30 persen). 24 Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) merupakan kunci untuk mencapai swasembada hortikultura yang diingingkan Indonesia. Untuk itu Indonesia membatasi jumlah investor asing yang ingin mengumasi sektor hortikultura negaranya. Penanaman Modal Asing (PMA) yang sebesar 30 persen telah di atur dalam Undang-Undang  Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura. 25 Proteksi Hortikultura Indonesia untuk pembatasan impor membuat liberalisasi perdagangan memang telah membanjiri pasar nasional Indonesia, terutama di sektor hortikultura. Awal tahun 2013 adalah masa panen raya bagi para petani hotikultura. Untuk mengurangi kerugian dari liberalisasi ketika Indonesia mengalami masa panen raya, serta melindungi sektor hortikultura nasionalnya, kementerian pertanian dan perdagangan memutuskan untuk menghentikan sementara keran impor produk hortikultura dan memberlakukan kebijakan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60 tahun 2012 mengenai rekomendasi impor hortikultura dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 60 tahun 2012 tentang ketentuan impor produk hortikultura. Berdasarkan kebijakan ini ada 7 (tujuh) komoditas yang dibatasi jumlah kuota impornya ke Indonesia, yang efektif berlaku sejak bulan januari 2013, dan beberapa komoditas yang di larang masuk ke indonesia, meliputi 6 (enam) jenis produk buah, 4 (empat) jenis produk sayuran dan 3 (tiga) jenis produk bunga. 26
Kebijakan RIPH disertai dengan peraturan pelabuhan masuk untuk produk hortikultura. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42 Tahun 2012 mengatur tindakan karantina tumbuhan untuk impor buah dan sayuran buah segar ke dalam wilayaha Republik Indonesia. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2012 mengatur tindakan karantina tumbuhan untuk pemasukan sayuran umbi lapis segar. Aspek yang menonjol dalam peraturan ini adalah ketentuan tentang pelabuhan impor produk hortikultura, yakni pelabuhan laut Belawan (Medan), Tanjung Perak (Surabaya, Soekarno-Hatta (Makasar), dan pelabuhan udara Soekarno-Hatta (Jakarta). Walaupun demikian hal ini tidak berlaku bagi produk hortikultura dari Amerika Serikat, Kanada,
24 Made Suyana Utama, Potensi Dan Peningkatan Investasi Di Sektor Pertanian Dalam Rangka Peningkatan Kontri- busi Terhadap Perekonomian Di Provinsi Bali, Buletin Ekonomi, volume 18 No 1, Februari 2013
25 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2010 tentang Hortikultura
26 Rafika Sari, 2013, Tingkat Inflasi Dan Kebijakan Pembatasan Impor, Vol.V, No.05/I/P3D1

## 304~308
New Zeland, dan Australia karena telah memperoleh MRA ( Mutual Recognition Agreeement ) sehingga bisa masuk melalui pelabuhan Tanjung Periok Jakarta. 27
Penertiban RIPH perlu disesuaikan dengan situasi produksi tiap komiditi, dan tidak dilakukan dalam jangka waktu setiap enam bulan sekali. Pada bawang merah dan cabe mempunyai siklus produksi musimamn maka waktu penertiban RIPH dan realisasi impor harus tidak lebih dari satu bulan. Untuk komiditi buah-buahan, pengendalian impor dilakukan melalui penerbitan RIPH namun dengan jangka waktu tidak ebih dari 3 bulan.
Kebijakan pengendalian impor bawang merah dan cabe melalui harga refrensi dinilai masih tepat, dan akan lebih baik apabila diikuti oleh kebijakan penerapan tariff impor terutama untuk bawang merah. Penerbitan RIPH buah dan kedatangan impor dilakukan pada saat prediksi produk/penyediaan defisit, yaitu untuk jeruk pada bulan Oktober- Desember, pisang pada bulan Juni-Agustus, durian pada Mei-Juli, dan apel pada bulan April-Mei. Pengendalian impor buah juga dapat dipadukan dengan penerapan tariff terutama pada jeruk. 28
Kebijakan pengaturan pintu masuk impor melalui pelabuhan tertentu perlu dievaluasi terkait dengan posisi pelabuhan tersebut di wilayah sentra produksi. Sebaiknya pintu masuk pelabuhan impor berada diluar wilayah sentra produksi pertanian (hortikultura). Kebijakan MRA (Mutual Recognition Agreement) dengan negara-negara tertentu dengan memberikan hak istmewa untuk akses ke Pelabuhan Tanjung Priok perlu ditinjau ulang karena bersifat diskriminatif dan merugikan petani domestik. Unsur- unsur  penting yang perlu mendapat perhatian dalam mengatasi impor adalah:
1.  Peningkatan produksi bermutu
2.  Perbaikan sistem tataniaga/distribusi
3.  Perbaikan sistem logistik
Dalam kasus sengketa dagang antara Indonesia melawan Amerika Serikat dan Selandia Baru terkait produk hortikultura, hewan, dan produk hewan, panel menemukan bahwa semua 18 (delapan belas) tindakan yang dimaksud merupakan pembatasan atau pembatasan impor yang secara tidak langsung berdampak pada pembatasan impor di dalamnya, sehingga semua tindakan tersebut tidak sesuai dengan Pasal XI Ayat (1) GATT 1994. Panel menolak pembelaan Indonesia Berdasarkan Pasal XX GATT 1994, karena Indonesia tidak dapat menunjukkan bahwa tindakannya dapat dibenarkan berdasarkan ketentuan ini, untuk produk hortikultura terdapat 9 (Sembilan) item kebijakan Indonesia yang tindakannya dilarang oleh aturan WTO yaitu sebagai berikut: 29
1.  Batasan pada jendela aplikasi dan periode validasi. WTO menilai adanya Pasal 13 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 86 Tahun 2013 terkait dengan proses pengarsipan dan pembatasan waktu RIPH dinilai sangat merugikan importir karena jangka waktunya sangat singkat, selain itu peraturan ini bersifat dianggap tidak menghitung lamanya waktu pengiriman barang;
27 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42 Tahun 2013 tentang Karantina Tumbuhan Untuk Impir Buah dan Sayuran Segar ke Dalam Wilayah Republik Indonesia
28 Ibid
29 Rahmi Hertanti, Megawati. Catatan Akhir dan Awal Tahun Indonesia For Global Justice: Catatan dari Sengketa Investasi dan Perdagangan Internasional dari Churchill Mining Hingga Kasus Impor di WTO di Era Proteksionisme (Jakar- ta:Indonesia Global for Justice, 2017), hlm. 5-6
2.  Ketentuan impor berkala dan permanen;
3.  Persyaratan 80% dari kebutuhan realisasi;
4.  Persyaratan masa panen;
5.  Persyaratan kepemilikan dan kapasitas penyimpanan. WTO menilai bahwa regulasi yang dibuat oleh Indonesia terkait kepemilikan storage dan kebutuhan kapasitas akan merugikan importir dan bertentangan dengan pasal XI ayat (1) GATT 1994 karena biaya pengeluaran akan semakin besar, selain itu kepemilikan storage akan berdampak tentang pembatasan kapasitas penyimpanan. Sedangkan proses penyimpanan barang impor dapat dilakukan melalui sistem sewa;
6.  Ketentuan penggunaan, penjualan dan distribusi produk hortikultura;
7.  Referensi harga cabai dan bahan dasar merah segar untuk konsumsi;
8.  Persyaratan enam bulan panen;
9.  Tim perizinan impor untuk produk hortikultura.
Sebagai negara yang berdaulat Indonesia bebas dalam menentukan kebijakan nasional dan perdagangan luar negerinya, namun sebagai anggota WTO, selain diberikan kebebasan untuk membuat dan menerapkan prosedur hukum nasionalnya sendiri, Indonesia juga secara otomatis harus konsisten dan mengikat. ketentuan WTO. Berdasarkan prinsip The Most Favoured Nation (MFN) pada Pasal I GATT, kebijakan perdagangan harus dilaksanakan atas dasar non-diskriminatif. Semua negara anggota terikat untuk memberikan perlakuan yang sama kepada negara lain dalam pelaksanaan dan kebijakan impor dan ekspor serta yang melibatkan biaya lainnya. Perlakuan yang sama harus dilakukan dengan segera dan tanpa syarat pada produk yang berasal dari atau dikirimkan ke semua anggota GATT. Selain Prinsip MFN, prinsip Perlakuan Nasional pada Pasal III GATT juga melarang regulasi diskriminatif sebagai alat untuk melindungi produk dalam negeri, termasuk perpajakan dan pungutan lainnya. Prinsip ini juga berlaku untuk semua perundang-undangan, pengaturan hukum, dan persyaratan yang dapat mempengaruhi penjualan, pembelian, distribusi, atau penggunaan produk di pasar domestik dan memberikan perlindungan terhadap proteksionisme sebagai tindakan atau kebijakan administratif atau legislatif. 30

## D. KESIMPULAN
Berdasarkan dua prinsip non-diskriminatif The Most Favored Prinsip Nation dan Perlakuan Nasional di atas, dalam keputusan Dispute Settelement Body (DSB) tentang 22 November 2017 yang menang atas Selandia Baru dan Amerika Serikat Pembatasan kuantitatif Indonesia atas impor produk hortikultura, hewan dan produk hewan, Indonesia harus segera mematuhinya dan menyesuaikan kebijakan nasionalnya dengan aturan GATT dalam jangka waktu yang ditentukan. Jika bukan Indonesia harus memberikan kompensasi kepada Selandia Baru dan Amerika Serikat, yang jumlahnya disepakati bersama. Jika kesepakatan tentang bentuk atau jumlah kompensasi masih belum tercapai Selandia Baru dan Amerika Serikat dapat meminta Dispute Settelement Body (DSB) WTO untuk mengajukan pembalasan atau tindakan balasan terhadap
30 Nurhani  Fitriah,  ”Penerapan  Prinsip  Non-Diskriminasi  dan  National Treatment  oleh  Indonesia  Dalam  Rangka MEA berdasarkan Undnag-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, “University of  Bengkulu Law Jurnal 1, No. 1 tahun 2017, hlm. 81-82

## 306~308
Indonesia. Keputusan Dispute Settelement Body (DSB) WTO yang terdiri dari putusan dan rekomendasi yang mengikat secara hukum dan menimbulkan kewajiban kepada para pihak yang bersengketa berdasarkan hukum internasional.
Sengketa perdagangan yang  melibatkan Indonesia dan New Zealand, serta Amerika Serikat, yang menilai Indonesia telah menghambat perdagangan bebas melalui pemberlakuan kuota, harga minimal, periode impor dan lisensi impor produk hortikultura, hewan dan produk hewan dari New Zealand. Pada bulan Mei 2014 kedua negara itu telah melakukan konsultasi melalui pertemuan antara delegasi New Zealand dan Indonesia serta Chairperson of the Dispute Settlement Body . Yang membicarakan tentang kebijakan yang dianggap membatasi itu. Namun, pertemuan tersebut belum menemui titik terang. Kasus ini menjadi salah satu contoh konvensional tentang bagaimana kebijakan sebuah negara dianggap melanggar prinsip-prinsip perdagangan bebas. Kebijakan Indonesia dalam membatasi impor atas hortikultura dan daging sapi adalah telah sesuai dengan ketentuan WTO melalui tindakan safeguard untuk melindungi petani lokal dalam negeri, dan Indonesia sebagai Negara berkembang yang berhak atas ketentuan yang tercantum di dalam ketentuan Special And Differential Treatment (S&D).
Perubahan kebijakan perdagangan juga telah dilakukan oleh pemerintah, seperti tidak mengatur pembatasan waktu pengajuan permohonan ijin impor yang berkaitan dengan persyaratan masa panen. Keputusan itu juga sudah disampaikan secara detail kepada WTO. Adapun dua Permentan baru yang mengubah aturan sebelumnya yakni, Permentan Nomor 23 Tahun 2018 tentang perubahan atas Permentan Nomor 34 Tahun 2016 tentang pemasukan karkas, daging, jeroan, dan/atau olahannya ke dalam wilayah negara Republik Indonesia. Kedua, Permentan Nomor 24 Tahun 2018 tentang perubahan atas Permentan Nomor 38 Tahun 2017 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) menjadi salah satu perkembangan untuk menuju liberalisasi perdagangan Internaisonal yang lebih baik. Langkah-langkah tersebut yang telah dilakukan pemerintah Indoensia dalam menyelesaiakan berbagai kasus sengketa dagang di Indoneisa mengenai AoA.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku
Fandy Tjiptono, (1997) Strategi Pemasaran, Yogyakarta: Andi Offset
Muhammad, Sood. (2011) Hukum Perdagangan Internasional , Jakarta:PT. Rajagrafindo Persada.
Serlika, Aprita, Rio Adhitya, (2020), Hukum Perdagangan Internasional , ed.1, cet.1 Depok:PT. Rajagrafindo Persada.
Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, (2009), Manajemen Pemasaran, ed. 13, Jilid 2, Jakarta, Erlangga.

## Jurnal
Bijit Bora, Aki Kuwahara and Sam Laird, (2002), “ Qualification of Non-Tariff Measures ”, Policy Issues in International Trade and Commodities Study Series No.
18, United Nation, New York and Geneva .
Frank J. Garcia, “ Symposium: Global Trade Issues in the New Millennium Building A Just Trade Order For A New Millenium ,” George Washington International Law Review (2001)
Umar Fakhrufin, Kebijakan Hambatan Perdagangan Atas Produk Ekspor Indonesia di Negara Mitra Dagang Litbang Perdagangan Vol. II, No. 02 Th. 2008.

## Peraturan
Indonesia. Undang-Undang Peternakan Hewan. UU No. 41 Tahun 2014 LN. 338 Tahun 2014, TLN No. 5619 jo UU No18 Tahun 2009, LN. 84 Tahun 2009, TLN No. 5015
Indonesia. Undang-Undang Hortikultura. UU No. 13 Tahun 2010, LN. 132 Tahun 2010, TLN No. 5175
Indonesia. Undang-Undang Pangan. UU No. 18 Tahun 2012, LN. 227 Tahun 2012, TLN No. 5360
Indonesia. Undang-Undang Petani. UU No. 19 Tahun 2013, LN. 131 Tahun 2013, TLN No. 5433
Indonesia. Menteri Perdagangan. Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura . Nomor PM 47 Tahun 2013 jo PM 16 Tahun 2013
Indonesia. Menteri Perdagangan. Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ketentuan Impor dan Ekspor Hewan dan Produk Hewan . Nomor PM 57 Tahun 2013 jo PM 46 Tahun 2013
Indonesia. Menteri Pertanian, Peraturan Menteri Pertanian tentang Pemasukan Karkas, Daging, dan/atau Olahannya ke dalam Wilayah Republik Indonesia . Nomor PM 84 Tahun 2013
Indonesia. Menteri Pertanian. Peraturan Menteri Pertanian tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura. Nomor PM 86 Tahun 2013
Indonesia. Menteri Pertanian. Peraturan Menteri Pertanian tentang Pemasukan Karkas, Daging . Nomor PM 02 Tahun 2013 jo PM 139 Tahun 2013
Indonesia. Menteri Pertanian. Peraturan Menteri Pertanian tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura. Nomor PM 2 Tahun 2020 jo PM 39 Tahun 2019
Indonesia. Menteri Perdagangan. Peraturan Menteri Perdaganga tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura. Nomor PM 27 Tahun 2020 jo PM 44 Tahun 2019
Indonesia. Menteri Pertanian. Peraturan Menteri Pertanian tentang Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan, dan./atau Olahannya ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Nomor PM 23 Tahun 2018 jo PM 34 Tahun 2016
Indonesia. Menteri Perdagangan. Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan. Nomor PM 72 Tahun 2019 jo PM 29 Tahun 2019

## Internet
Kementerian Perdagangan, Analisa Kebijakan Harga Pada Komoditi Pertanian , 2014, hlm.1, diakses di http://bppp.kemendag.go.id,
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 308~308

## Konvensi Internasional
World Trade Organization, Indonesia-Importation of Horticultural Products, Animals and Animal Products: Report of the Panel , 2016.
World Trade Organization, Indonesia-Importation of Horticultural Products, Animals and Animal Products: Request for Consultations by New Zealand.
World Trade Organization, Indonesia-Importation of Horticultural Products, Animals and Animal Products: Report of The Panel Addendum 1, 2015.
World Trade Organization, Marrakesh Agreement Establishment the World Trade Organization
WTO. Legal Text. Agreement on Agriculture
WTO. Legal Text . General Agreement on Tariff and Trade
WTO. Legal Text. Dispute Settlement Understanding