Menganalisis  Kasus  Tindak  Pidana  Korupsi  Dan  Kebijakan  Hukuman  Mati  Bagi Koruptor Dalam Perspektif Sosiologi

## Menganalisis Kasus Tindak Pidana Korupsi Dan Kebijakan Hukuman Mati Bagi Koruptor Dalam Perspektif Sosiologi
Muhammad Agus Hardiansyah 1 , Bayu Hari Prasetya 2 , Vivi Insani 3 , Rima Nabila Putri 4 , Nurul Nandini 5
Program Studi Pendidikan Sosiologi, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Jalan Ciwaru Raya, No.25. Serang, Provinsi Banten. Telepon (0254) 280330,  Indonesia.
Email Coresponden: muhagushardi@untirta.ac.id

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kasus tindak pidana korupsi dan kebijakan hukuman mati  bagi  koruptor  dari  perspektif  sosiologi.  Melibatkan  pendekatan  sosiologis,  penelitian  ini  mengkaji dinamika  sosial  pelaku  korupsi  dan  dampaknya  terhadap  masyarakat.  Selain  itu,  penelitian  ini  juga mengkaji  dampak  kebijakan  hukuman  mati  terhadap  pemberantasan  korupsi.  Dengan  memadukan perspektif  sosiologis,  penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  sumbangan  signifikan  terhadap pemahaman kita tentang kompleksitas kasus korupsi dan relevansi kebijakan hukuman mati dalam konteks sosial  masyarakat.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  penelitian  library  research  yang sumber  pengumpulan  datanya  didapatkan  dari  beberapa  sumber  literatur  yang  mencakup  dalam  kajian teoritis,  referensi,  dan  literatur  ilmiah  lainnya  yang  berkaitan  dengan  budaya,  nilai,  serta  adat  yang berkembang dalam situasi sosial yang sedang diteliti  dari hasil penelitian menyimpulkan dengan adanya kebijakan  hukuman  mati  bagi  koruptor  dipandang  sebagai  langkah  yang  tidak  efektif  dalam menanggulangi  kasus  korupsi  di  Indonesia.  Perspektif  sosiologi  hukum  menyoroti  kompleksitas  isu  ini, dengan mempertimbangkan aspek politik, ekonomi, hak asasi manusia, dan tujuan pemasyarakatan.
Kata Kunci : Hukuman Mati, Korupsi, Koruptor, Sosiologi.

## Abstract
This research aims to analyze cases of corruption and the policy of the death penalty for corruptors from a sociological perspective. Additionally, the research also investigates the impact of the death penalty policy  on  combating  corruption.  It  delves  into  the  concept  of  social  justice  in  handling  corruption  cases and  seeks  to  identify  alternative,  more  holistic,  and sustainable  policy  options  to  address  corruption.  By combining  sociological  perspectives,  this  research  is  expected  to  make  a  significant  contribution  to  our understanding  of  the  complexity  of  corruption  cases and  the relevance  of the  death  penalty  policy in the social  context.  The  research  method  used  is  library  research,  where  data  is  collected  from  various literature  sources,  including  theoretical  studies,  references,  and  other  scholarly  literature  related  to  the culture,  values,  and  customs  prevalent  in  the  social  situation  under  study.  The  findings  of  the  research conclude  that  the  death  penalty  policy  for  corruptors  is  considered  an  ineffective  measure  in  tackling corruption cases in Indonesia. The sociological perspective on legal issues highlights the complexity of this issue, taking into account political, economic, human rights, and penitentiary goals.
Keywords : Death Penalty, Corruption, Corruptor, Sociology.

## PENDAHULUAN
Indonesia adalah negara hukum, sehingga segala  bidang  kehidupan  mempunyai  norma- norma  yang  tidak  lepas  dari  hukum.  Menurut Pasal 1 ayat (3) tentang Undang-Undang Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945, penyelenggaraan  negara  dan  perlindungan  hak asasi  manusia  sebagai  negara  hukum  harus
berdasarkan  undang-undang  yang    ada.  Bahwa tindak  pidana  korupsi  diancam  dengan  pidana mati  yang    diatur  dalam  Undang-Undang Pemberantasan Korupsi Nomor 31 Tahun 1999. Diketahui  bahwa  terdapat  undang-undang  yang mengatur  tentang  tindak  pidana  korupsi  yang telah  merugikan  dan  menghancurkan  hak seluruh  masyarakat  di  Indonesia,  namun  pada
kenyataannya,  perlindungan  hukum  terhadap koruptor  ini  tidak  berjalan  sebagaimana mestinya menurut undang-undang. Para koruptor  ini  kerap  mendapat  hukuman  ringan dan  sejauh  ini  belum  ada  satupun  koruptor yang  mendapat  hukuman  mati.  sehingga  dapat mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, Karena banyaknya    kasus  korupsi  di  Indonesia,  maka yang bersalah tidak pernah mendapat hukuman mati,  padahal  kasus  yang  dilakukan  oleh  para koruptor  sangat  merugikan  masyarakat  dan negara,  namun  hukum  seolah-olah  kebal terhadap  para  koruptor,  seharusnya  hukum mampu menjadi sistem penegakan hukum yang kuat  untuk  memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia, melindungi hukum seadil-adilnya, namun nyatanya tidak diterapkan di  Indonesia.
Saat  ini  korupsi  telah  menjadi  masalah Internasional,  Faktanya  bahwa  tingkat  korupsi yang tinggi saat ini dapat berpengaruh terhadap stabilitas pemerintahan dan bahkan membahayakan  kesejahteraan  negara.  Pada tahun 1999,
Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor  31  tentang  Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi  dibuat  untuk  memulai pemberantasan korupsi  di  bawah pemerintahan Habibie. Satu hal yang membuat pemberantasan korupsi lebih sulit adalah sanksi yang  tidak      efektif  karena  tidak  mencegah pelaku  korupsi.  padahal  pada  Pasal  2  Ayat  2 telah  mengatur  ancaman  hukuman  maksimum
terhadap pelaku tindak pidana korupsi, termasuk hukuman mati
Perkembangan penggunaan hukuman mati seringkali  menjadi  topik  kontroversial  di masyarakat, terutama karena pengetahuan tentang hak asasi manusia semakin berkembang. Meski  begitu,  hukuman  mati  tetap  sah  dengan undang-undang  ini.  sangat  besar  harapan masyarakat  agar  tindak  pidana  korupsi  dapat diganjar hukuman yang setimpal, bahkan hingga hukuman  mati,  sebagai  bentuk  hukuman  yang sangat berat bagi para pelaku  korupsi. sehingga diharapkan  dapat  menghadirkan  rasa  keadilan pada masyarakat dan menciptakan kesejahteraan yang  lebih  baik.  Dimasukkannya      hukuman mati  dalam  UU  Pemberantasan  Korupsi,  meski tidak  pernah  dilaksanakan  pada  akhirnya menjadi  sebuah  fenomena  baru  dalam  upaya Indonesia untuk mencegah korupsi. hal tersebut sejalan  dengan  urgensi  semakin  banyaknya kasus  korupsi  di  Indonesia  yang  belum  dapat ditangani  dengan  baik  oleh  pemerintah  dan aparat  penegak  hukum.  sehingga  diperlukan adanya  perhatian  khusus  pada  masalah  ini  agar pemberantasan  korupsi  menjadi  upaya  yang konsisten  dan  berkelanjutan  dengan  dapat diselesaikan  melalui  proses  peradilan  yang  adil dan  terbuka,  tidak  hanya  sebatas  komoditas politik saja.

## METODE
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah tipe  penelitian  library  research,  di  mana
fokusnya  adalah  mengumpulkan  data  atau karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan objek penelitian. Proses pengumpulan data dilakukan secara  literatur  dengan  tujuan  mengatasi  suatu masalah tertentu,  yang pada dasarnya berfokus pada  analisis  kritis  yang  mendalam  terhadap bahan-bahan  pustaka  yang  relevan.  Penelitian kepustakaan mencakup kajian teoritis, referensi,  dan  literatur  ilmiah  lainnya  yang berkaitan dengan budaya, nilai, serta adat  yang berkembang  dalam  situasi  sosial  yang  sedang diteliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Korupsi Dalam Perspektif Sosiologi
Sebelum  melihat  perspektif  korupsi  dari kacamata  sosiologi,  kita  bisa  melihat  apa  itu korupsi  secara  harfiah.  Korupsi,  berasal  dari bahasa  Latin  "corruptio"  yang  memiliki  arti busuk,  rusak,  menggoyahkan,  memutar  balik, atau  menyogok.  Dalam  konteks  harfiahnya, korupsi merujuk pada perilaku yang tidak wajar dan  ilegal  dari  pejabat  publik,  termasuk politikus dan pegawai negeri. Melalui tindakan tersebut, mereka secara ilegal memperkaya diri sendiri  atau  orang  yang  mereka  cintai  dengan menyalahgunakan  kekuasaan  publik  yang dipercayakan  kepada  mereka.  Dari  sudut pandang sosiologi, korupsi sering kali dianalisis  sebagai  fenomena  sosial  yang dipengaruhi oleh faktor struktural, budaya, dan interaksi  sosial.  Tidak  sedikit  sosiolog  berkata bahwa korupsi diakibatkan oleh
ketidaksetaraan dalam distribusi kekuasaan. Hal tersebut  dapat  terjadi  karena  banyak  penguasa yang  ingin  mengeksploitasi  sistem  kekuasaan hanya  untuk  mendapatkan  keuntungan  pribadi saja.  Penyebab    korupsi  di  Indonesia  dapat dikelompokkan menjadi beberapa faktor. Pertama,  disebabkan  oleh  kelemahan  moral. Kedua, tekanan finansial juga menjadi berperan penting,  Ketiga , dikarenakan  hambatan  struktur administrasi,  dan  keempat,  hambatan  struktur sosial.
Menurut  sosiolog  Ibnu  Khaldun  (1332- 1406),  pemicu  utama  korupsi  adalah  keinginan hidup  mewah  di  kalangan  kelompok  penguasa. Kelompok ini tertarik melakukan korupsi untuk memenuhi kebutuhan belanja mewahnya. Sebagai  akibat  tambahan  dari  korupsi,  muncul faktor-faktor  lain  yang  menjadi  reaksi  berantai akibat tindakan korupsi. Korupsi yang dilakukan oleh kelompok penguasa menyebabkan  kesulitan  ekonomi,  dan  kesulitan ini  pada  akhirnya  memicu  penyebaran  korupsi. Tindakan korupsi tidak terbatas pada lingkungan pihak-pihak yang memiliki kekuasaan  saja.  Seringkali,  korupsi  terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita tanpa disadari. Ada  banyak  contoh  perilaku  korupsi  yang mungkin  tidak  kita  ketahui  namun  dapat dianggap  sebagai  tindakan  korupsi,  seperti perbuatan  korupsi  yang  tidak  kita  sadari  adalah pembuatan  Surat  Izin  Mengemudi  (SIM)  yang bisa  dianggap  korupsi  karena  orang-orang  di
instansi  terkait  membayar  biaya  yang  telah ditentukan.  Contoh  ini  merupakan    bentuk korupsi yang tidak kita sadari.
Beberapa masyarakat mungkin mempunyai  norma  yang  meremehkan  atau bahkan  mengakui  tindakan  korupsi.  Dengan normalisasi  atau  sering  kali  membenarkan tindakan  korupsi,  budaya  korupsi  berkembang seiring  berjalannya  waktu.  Selain  itu,  ketika ditinjau  dari  sudut  pandang  sosiologi,  korupsi juga  dapat  dipahami  melalui  interaksi  sosial. Dalam  konteks  ini,  korupsi  seringkali  terjadi melalui  jaringan  sosial  di  mana  individu  atau kelompok menggunakan hubungan dan koneksi mereka  untuk  mencapai  tujuan  pribadi  atau kepentingan kelompok. Keterkaitan sosial yang kuat  dapat  memberikan  akses  yang  lebih  besar terhadap  informasi,  peluang,  atau  kebijakan yang  dapat  dimanfaatkan  untuk  keuntungan pribadi.  Selain  itu,  kurangnya  transparansi dalam  sistem  dan  lemahnya  kepolisian  dapat menimbulkan budaya korupsi yang menciptakan  lingkungan  dimana  korupsi  dapat tumbuh.  tanpa    mekanisme  yang  efektif  untuk mencegah dan menghukum korupsi, masyarakat  mungkin  merasa  bahwa  mereka dapat melakukan praktik korupsi tanpa konsekuensi yang serius.
Kajian  Mengenai  Hukuman  Mati  Bagi Koruptor
Sistem  hukum  Indonesia  bukan  sekadar kumpulan atau penjumlahan peraturan- peraturan yang masing-masing bersifat
tersendiri,  melainkan  makna  dari  adanya peraturan-peraturan    yang  lain.  Dapat  dipahami bahwa  Indonesia  sebagai  suatu  sistem  hukum merupakan  suatu  kesatuan  yang    terdiri  dari unsur-unsur  yang  berkaitan  erat    untuk mencapai tujuan. Dengan bantuan sistem hukum ini  terlihat  bahwa  setiap  tingkah  laku  atau tindakan kita tidak berbeda dengan aturan  yang dibentuk  oleh  sistem  hukum  yang  ada  saat  ini. Indonesia  sebagai  negara  hukum  memiliki supremasi  hukum  yang  harus  diterapkan.  maka setiap pelanggaran terhadap hukum akan diikuti dengan sanksi dan secara umum jenis pidananya diatur  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana (KUHP),  yang terdiri  atas pidana pokok dan  pidana  tambahan.  sesuai  pada  pasal  10 KUHP  menjelaskan  bahwa  pidana  terdiri  dari pidana  pokok  seperti  pidana  mati,  pidana penjara, pidana penjara, denda dan pidana, serta pidana  tambahan  yang  meliputi  hilangnya  hak tertentu, penyitaan barang tertentu dan pemberitahuan  oleh  hakim.  Sebuah  keputusan Hukuman  mati  merupakan  bentuk  hukuman pidana  yang  paling  berat  apabila  diterapkan sebagai hukuman atas kejahatan yang dilakukan hingga  mengakhiri  nyawa  pelakunya.  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun 2001  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999, mengenai Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  telah mengatur  tindak  pidana  korupsi.    adanya peraturan  perundangan  tersebut  diharapkan
menjadi  sebuah  langkah  penegakan  hukum dalam  upaya  memberantas  para  koruptor  di Indonesia,  yang  menggunakan  kekuasaan  dan wewenangnya hanya untuk keuntungan pribadi. akan  tetapi  akibat  dari  faktor-faktor  seperti kurangnya  profesionalisme  penegak  hukum, hukuman mati yang dianggap tidak efektif, dan ketidaksesuaian  antara  penegak  hukum  dan sistem hukum, telah menyebabkan ketidakadilan  yang  dirasakan  masyarakat. Hukuman  mati  sebenarnya  sudah  diakui  sejak lama,  sebagaimana  tercantum  dalam  Pasal  2 ayat  (2)  Undang-Undang  Tindak  Pidana Korupsi (Tipikor) menyebutkan “Dalam hal ini tindak  pidana  korupsi  sebagaimana  dimaksud dalam  ayat  (1)  dilakukan  dalam  keadaan tertentu  pidana  mati  dapat  dijatuhkan”,  yang dimaksudkan  sebagai  pemberatan  bagi  pelaku tindak  pidana  korupsi  apabila  tindak  pidana tersebut  dilakukan  pada  waktu  negara  dalam keadaan  bahaya  sesuai  dengan  undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional,  sebagai  pengulangan  tindak  pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.” lalu selaku Ketua Komisi  Yudisial,  Busyro  Muqodas  juga  telah menetapkan  jika  kasus  korupsi  yang  terjadi telah  menimbulkan  banyak  kerugian  nilai hingga  Rp.  100  miliar  maka  koruptor  tersebut dapat dijatuhi hukuman pidana mati. Sepanjang sejarahnya, Indonesia tidak pernah menerapkan hukuman  mati  bagi  Koruptor  di  Indonesia.
Ancaman  pidana  korupsi  yang  dijatuhkan pengadilan  paling  berat    hanya    seumur  hidup, seperti    korupsi  yang  menimpa  mantan  Ketua Mahkamah  Konstitusi  Akil  Mochtar  yang terlibat    kasus  suap  sengketa  pemilu  provinsi. dalam  kasus  ini  Akil  Mochtar  hanya    dijatuhi hukuman  seumur  hidup.  hal    ini  tentunya menunjukkan  bahwa  penerapan  hukuman  mati bagi  pelaku  tindak  pidana  korupsi  di  Indonesia dinilai  masih  sangat  sulit  untuk  diterapkan. Meski  sudah  ada  regulasi  sistem  hukum  yang telah  diatur  dalam  UU  Pemberantasan  Tipikor, namun  penerapan  peraturan  tersebut  tidak pernah  terimplementasikan  dalam  putusan pengadilan di Indonesia. Seperti dalam pembahasan  sebelumnya  bahwa  dalam  Pasal  2 ayat  (2)  Undang-Undang  Tindak  Pidana Korupsi (UU PTPK) menyebutkan, “Jika tindak pidana  korupsi  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  1  dilakukan  dalam  keadaan  tertentu,  dapat dikenakan  pidana  mati”.    Pada  dasarnya  pasal ini baru bisa dijadikan solusi yang sangat efektif untuk  memberantas  tindak  pidana  korupsi    di Indonesia,  setelah  adanya  UU  PTPK  yang disahkan dan diundangkan. Namun dikarenakan dalam  pasal  tersebut  didalamnya  terdapat kalimat  “keadaan  tertentu”  kalimat  ini menimbulkan  banyak  penafsiran  dari  berbagai pihak.
Ketentuan dalam UUD 1945 dan undang- undang  terkait  dengan  sistem  kehakiman  serta undang-undang  tentang  Mahkamah  Konstitusi
sebenarnya  mengharuskan  para  hakim  untuk memastikan terciptanya keadilan yang substansial dalam pelaksanaan hukum. Namun, kenyataannya  masih  banyak  hakim  yang terpaku  pada  pemahaman  yang  sempit,  hanya fokus  pada  keadilan  prosedural.  Dalam  situasi ini,  sangat  penting  bagi  hakim  untuk  memiliki kemampuan interpretasi hukum guna menghasilkan keadilan yang substansial. Proses untuk  mencapai  keadilan  substansial  juga dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk isu- isu  seperti  perilaku  korupsi  dan  kolusi  yang terkadang  membuat  putusan  hukum  menjadi ajang  transaksi  ekonomi  dan  kekuasaan, perbedaan antara advokat yang berpengetahuan tentang  hukum  dan  advokat  yang  memiliki hubungan  dengan  hakim,  jaksa,  polisi,  dan sebagainya, juga mempengaruhi proses hukum. Hakim  yang  berpegang  teguh  pada  standar moral,  memiliki  pemikiran  kritis,  hati  nurani yang baik, dan kecerdasan mental dalam proses hukum pada umumnya lebih mampu memberikan  keadilan  kepada  masyarakat  yang membutuhkannya.  Melalui  konsep  keadilan progresif,  keadilan  besar  dapat  dicapai  melalui inovasi kepolisian.
Prinsip-prinsip seperti objektivitas, keadilan,  ketidakberpihakan,  dan  rasionalitas menjadi  pedoman  dalam  penilaian  substantif terhadap  putusan  hakim,  dan  putusan  hakim dianggap  objektif  jika  didasarkan  pada  bukti yang  kuat.  Prinsip-prinsip  ini  harus  menjadi
panduan  bagi  pengadilan  untuk  menjamin terwujudnya  hak  asasi  manusia.  Kriteria objektivitas, kejujuran, imparsialitas dan rasionalitas  digunakan  ketika  mengevaluasi aspek-aspek penting dalam  proses pengambilan keputusan  hakim.  Keputusan  seorang  hakim dianggap  objektif  bila  didasarkan  pada  bukti- bukti  yang  jelas,  dan  jujur  bila  pernyataannya sesuai dengan kenyataan. Imparsialitas menunjukkan ketidakberpihakan dalam pengambilan  keputusan,  sedangkan  rasionalitas mengacu  pada  pengambilan  keputusan  yang secara umum dianggap masuk akal dan logis. Analisis  Studi  Kasus  :  Korupsi  Surya Darmadi
Surya  Darmadi    ditetapkan  sebagai tersangka penggelapan lahan kelapa sawit seluas 37.095 hektar di  wilayah administratif  Indragiri Hulu,  Provinsi  Riau.  Duta  Palma  Group, perusahaan  perkebunan  milik  Surjo,  yang menggarap  lahan  tersebut  tanpa  izin  antara tahun  2003  hingga  2022.  Kasus  korupsi  ini dinilai  terbesar  sepanjang  sejarah  Indonesia karena  merugikan  negara  sebesar  100  miliar rupiah.  Hingga  saat  ini,  PT  Duta  Palma  Group belum  memiliki  izin  penebangan  hutan  atau HGU.  Selain  itu,  PT  Duta  Palma  Group    tidak pernah  memenuhi  kewajiban  hukumnya  untuk menawarkan  model  kemitraan  pada  20  persen areal  perkebunan  yang  dikelola.  Kronologi kasus  ini  bermula  dari  penguasa  Indragiri  Hulu pada    1999  hingga  2008,  yakni  Raja  Thamsir
Rachman  yang  menerbitkan  Izin  Investasi  dan Izin  Usaha  Perkebunan  (IUP)  kepada  empat perusahaan  PT  Duta  Palma  Group.  Keempat perusahaan  tersebut  adalah  PT  Banyu  Bening Utama  pada  tahun  2003  dan  PT  Panca  Argo Lestari,  PT  Palma  Satu  dan  PT  Sebrida  Subur pada  tahun  2007.  Izin  tersebut  dikeluarkan untuk  lahan  dalam  kawasan  hutan,  termasuk hutan  produksi  yang  dapat  diubah  menjadi hutan  (HPK,  lainnya).  Hak  Penggunaan  Hutan (HPL)  dan  Hutan  Produksi  Terbatas  (HPT)  di wilayah Indragiri Hulu Kami sampaikan bahwa izin  penanaman  modal  dan  operasional  pabrik dikeluarkan  secara  tidak  sah  tanpa  izin  dasar dengan tujuan untuk membuka kawasan hutan. Setelah  kasus  ini  terungkap,  mereka  yang terlibat  seperti Raja Thamsir Rachman divonis 10  tahun  penjara  dan    diwajibkan  membayar denda  Rp1  miliar  pengganti  enam  bulan penjara.  Mengutip  George  Junus  Aditjondro, dikatakan bahwa korupsi tidak dapat dilakukan secara  individu.  Dalam  konteks  ini,  dapat diamati  bagaimana  hubungan  sosial  yang terbentuk  dari  kegiatan  korupsi  menggunakan ketiga  prinsip  modal  sosial  tersebut.  Hal  ini terbukti  dalam  kasus  Surya  Darmadi  yang melibatkan Bupati  Indragiri  Hulu pada periode 1999-2008,  Raja  Thamsir  Rachman.  Raja Thamsir  Rachman  mengeluarkan  izin  lokasi dan  izin  usaha  perkebunan  (IUP)  secara  ilegal serta  melakukan  penyuapan  kepada  mantan Gubernur  Riau,  Annas  Maamun.  Oleh  karena
itu, berdasarkan studi kasus ini, perlu dipertanyakan  bagaimana  peran  hukum  dan lembaga peradilan di Indonesia dalam memberantas kasus korupsi yang sering terjadi.
Penerapan  Kebijakan  Sanksi  Pidana  Mati Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana  Korupsi Perspektif Sosiologi Hukum
Dalam  perspektif  sosiologi  hukum, penggunaan  sanksi  pidana  mati  terhadap pelaku  tindak  pidana  korupsi  masih  menjadi bahan  perdebatan  di  kalangan  ahli  hukum, aktivis  hak  asasi  manusia,  dan  masyarakat. Meskipun terdapat pandangan yang mendukung dan menentang penggunaan hukuman  tersebut,  beberapa  argumen  yang mendukung  pidana  mati  meliputi  kebutuhan akan  hukuman  sebagai  bentuk  balas  dendam, upaya menciptakan efek jera, dan perlindungan masyarakat. Namun, di Indonesia,  penerapan  hukuman  mati  untuk kasus  korupsi  tetap  menjadi  isu  kontroversial, memicu  diskusi  di  kalangan  pemerintah, praktisi  hukum,  tokoh  agama,  dan  masyarakat umum.
Upaya  ini  harus  dilakukan  dengan mempertimbangkan faktor-faktor sosial, budaya,  dan  struktural  yang  mempengaruhi munculnya  korupsi.  Selain  itu,  penanganan kasus korupsi harus transparan, adil, dan tidak terpengaruh oleh tekanan politik atau kepentingan tertentu. Hanya dengan pendekatan  yang  holistik  dan  berbasis  pada prinsip-prinsip  sosiologi  hukum,  masyarakat
dapat  berharap  untuk  mengurangi  tingkat korupsi  dan  memastikan  keadilan  di  dalam sistem  hukum.  Ancaman  hukuman  mati  bagi pelaku  korupsi  menjadi  salah  satu  upaya untuk  menegakkan  keadilan,  dan  undang- undang  mengatur  sanksi  pidana  termasuk hukuman mati bagi kasus tertentu. Masyarakat  mengharapkan  bahwa  pelaku korupsi dihukum seberat-beratnya agar keadilan dan kesejahteraan masyarakat terlindungi. Korupsi dianggap sebagai kejahatan khusus, dan upaya untuk memberantasnya melibatkan kebijakan hukuman  yang  bertujuan  menciptakan  rasa jera.  Hukuman  mati  menjadi  ancaman  serius dalam  upaya  memberantas  tindak  pidana korupsi,  dan  beberapa  kondisi  tertentu dianggap sebagai keadaan yang memberatkan, seperti  saat  negara  berada  dalam  bahaya, terjadi  bencana  alam  nasional,  terulangnya tindak  pidana  korupsi,  atau  ketika  negara mengalami  krisis  ekonomi  dan  moneter.Di Indonesia, Otoritas.
Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  30 Tahun  2002.  Hukuman  mati  bagi  pelaku korupsi  diatur  dalam  Pasal  2  ayat  (2)  UU Pemberantasan Korupsi. Langkah-langkah ini diambil  untuk  menanggulangi  permasalahan korupsi  dengan  memberikan  sanksi  yang tegas.  Pada  konteks  di  Negara  Tiongkok, korupsi  juga  telah  menjadi  isu  yang  dikenal
lama,  dan  pemerintah  Tiongkok  mengambil langkah-langkah  serius,  termasuk  penerapan hukuman mati. Hukuman mati ini tidak hanya diterapkan  pada  warga  kelas  bawah,  tetapi juga  pada  para  petinggi  negara.  Meskipun beberapa  negara  menghapuskan  hukuman mati,  Tiongkok  menganggapnya  sebagai  cara efektif  untuk  mengatasi  korupsi.  bahkan penerapan  hukuman  mati  di  Tiongkok  tidak hanya  berlaku  bagi  para  koruptor  tetapi  juga pada  beberapa  pelaku  pelanggar  hukum lainnya.  Meskipun  kontroversial,  hukuman mati  dianggap  oleh  beberapa  pihak  sebagai langkah  efektif  dalam  menekan  praktik korupsi dan kejahatan serius lainnya. Kebijakan  hukuman  mati  yang  diterapkan  di negara Tiongkok sangat berbeda jika dibandingkan  dengan  supremasi  hukum  yang ada di Indonesia. walaupun banyak masyarakat dan  beberapa  para  ahli  yang  sudah  sangat mendukung  adanya  pemberlakuan  pidana hukuman  mati  bagi  koruptor  di  Indonesia. salah  satu  Moeljatno  berpendapat  bahwa menolak  diterapkannya  hukuman  mati  di Indonesia  dianggap  sebagai  langkah  untuk menjadikan  negara  ini  sebagai  tempat  yang aman  bagi  para  pelaku  korupsi.  Meskipun sudah  banyak  kasus  korupsi  di  Indonesia, hukuman yang diterapkan oleh hakim cenderung minim.
Pandangan terhadap penerapan hukuman mati  dalam  kasus  korupsi  sangat  berbeda
antara  Tiongkok  dan  Indonesia.  Meskipun banyak  masyarakat dan  beberapa ahli mendukung  hukuman  mati  bagi  koruptor  di Indonesia, terdapat perbedaan dalam supremasi  hukum  antara  kedua  negara tersebut.  Studi  kasus  seperti  kasus    Surya Darmadi  menunjukkan  ketidakprofesional antara  tingkat  kejahatan  yang  dilakukan  dan hukuman  yang  diberikan.  Dari  perspektif sosiologi  hukum,  penerapan  hukuman  mati dalam kasus korupsi di Indonesia dinilai tidak selalu  menjadi  solusi  terbaik.  Hal  ini  karena, selain memberikan tekanan psikologis kepada pelaku,  hukuman  mati  juga  terkait  dengan unsur  politik  dan  ekonomi.  Dalam  sudut pandang  hak  asasi  manusia,  hukuman  mati dianggap  bertentangan  dengan  hak  hidup seseorang,  dan  hal  ini  dapat  menimbulkan polemik  baru  mengenai  ketidaksempurnaan sistem  peradilan  hukum.  Lebih  lanjut, penerapan  hukuman  mati  dianggap  tidak sejalan  dengan  tujuan  pemasyarakatan,  yaitu pendidikan dan resosialisasi narapidana.
Dalam  perspektif  pencegahan  umum, hukuman  mati  dapat  memberikan  efek  jera, tetapi  pencegahan  khusus  yang  melibatkan pendidikan  dan  resosialisasi  menjadi  tidak tercapai  karena  pelaku  sudah  dihukum  mati. Secara keseluruhan, pandangan ini menyimpulkan  bahwa  memberikan  hukuman mati  pada  pelaku  korupsi  hanya  mencapai pencegahan  umum,  sementara  pencegahan
khusus  dan  aspek  hak  asasi  manusia terabaikan.  Meskipun  terlibat  dalam  korupsi dengan  kerugian  keuangan  negara  mencapai 100  triliun,  Surya  Darmadi  hanya  dijatuhi hukuman penjara selama 15 tahun. Pandangan ini,  jika  dilihat  dari  perspektif  sosiologi hukum,  memberikan  beberapa  alasan  untuk menentang kebijakan penerapan hukuman mati sebagai  solusi  terbaik  untuk  memberantas kasus korupsi di Indonesia.  Penerapan hukuman mati dianggap tidak hanya memberikan tekanan psikologis kepada pelaku,  tetapi  juga  memiliki  implikasi  sosio- politik  dan  ekonomi.  Hukuman  mati  dinilai bertentangan  dengan  hak  asasi  manusia, khususnya  hak  hidup  seseorang,  sehingga menimbulkan polemik baru dan memunculkan pertanyaan  terkait  ketidaksempurnaan  sistem peradilan  hukum.  Lebih  lanjut,  kebijakan hukuman  mati  dianggap  tidak  sejalan  dengan tujuan pemasyarakatan, yang mencakup pendidikan dan resosialisasi narapidana.
Konsep  pencegahan  umum  yang  terkait dengan  efek  jera  melalui  hukuman  mati dianggap  hanya  mencapai  tingkat  pencegahan umum  semata.  Pencegahan  khusus  yang melibatkan pendidikan dan resosialisasi menjadi  tidak  tercapai  karena  pelaku  sudah dikenai hukuman mati. Dalam kesimpulannya, pemberian hukuman mati pada pelaku korupsi dipandang  sebagai  langkah  yang  tidak  efektif dalam  menanggulangi  kasus  korupsi  di
Indonesia. Perspektif sosiologi hukum menyoroti  kompleksitas  isu  ini,  dengan mempertimbangkan  aspek  politik,  ekonomi, hak asasi manusia, dan tujuan pemasyarakatan.  Pendekatan  yang  lebih holistik  dan  kontekstual  mungkin  diperlukan untuk mencapai keadilan dan menangani akar permasalahan  korupsi.  Sebagai  alternatif  lain yang  dapat  memberikan  efek  jera  bagi  para koruptor, dapat dipertimbangkan implementasi  pengecualian  hukuman  mati dengan  menggunakan  model  pemidanaan berbasis  nilai  kerugian  ekonomi.  Model  ini memastikan  bahwa  sanksi  yang  diberlakukan sebanding dengan kerugian  yang ditimbulkan oleh  tindak  pidana  korupsi.  Pengecualian  ini didasarkan  pada  nilai  ekonomi  pemidanaan yang  setara  dengan  nilai  ekonomi  kerugian dengan  mempertimbangkan  upah  minimum regional  (UMR)  sebagai  variabel  ekonomi yang  relevan.  Dengan  pendekatan  ini, diharapkan  tujuan  pemidanaan,  termasuk pembalasan, penegakan hukum, dan rehabilitasi,  dapat  dicapai  secara  seimbang, memastikan ketertiban dalam masyarakat dan memperbaiki kerugian  yang ditimbulkan oleh tindak  pidana.  Namun,  dari  perspektif sosiologi hukum, perlu diakui bahwa hukuman  mati  tidak  selaras  dengan  hak  asasi manusia  (HAM),  yang  bersifat  sebagai  hak yang  tidak  dapat  dikurangi.  Oleh  karena  itu, pilihan ini mungkin menimbulkan kontroversi
dan  konflik  dengan  prinsip-prinsip  HAM. Dalam  hal  ini,  penyesuaian  kebijakan  dan upaya pencegahan korupsi  yang holistik dapat menjadi  alternatif  yang  lebih  sesuai  dengan nilai-nilai  HAM  dan  tetap  efektif  dalam mengatasi tindak pidana korupsi.

## KESIMPULAN
Dari  pembahasan  sebelumnya  dapat disimpulkan  bahwa  banyak    sosiolog  yang berpendapat  bahwa  korupsi  adalah  eksploitasi sistem  kekuasaan  untuk    keuntungan  pribadi. Kemudian,  menurut  Ibnu  Khaldun,  alasan utama  terjadinya  korupsi  adalah  keinginan untuk  hidup  mewah  di  kalangan    penguasa. Korupsi  di  Indonesia  bisa  terjadi  karena banyak  bagian  dalam  struktur  pemerintahan yang  memandang  korupsi  sebagai  hal  yang “lumrah”, bahkan sudah menjadi budaya yang tidak bisa dihindari. Hukuman mati sebenarnya  sudah  lama  dikenal,  sebagaimana tercantum  dalam  Pasal  2  ayat  (2)  Undang- Undang  tentang  Tindak  Pidana  Korupsi (Tipikor), namun sepanjang sejarahnya Indonesia belum pernah menerapkan hukuman mati  untuk  tindak  pidana  korupsi.  Hukuman maksimal yang dijatuhkan pengadilan terhadap tindak  pidana  korupsi  hanya  seumur  hidup. Pada  dasarnya  pasal  ini  baru  dapat  dijadikan solusi  yang sangat  efektif dalam memberantas tindak  pidana  korupsi  di  Indonesia  setelah undang-undang PTPK disahkan dan diundangkan, yang mengandung frasa
“keadaan  tertentu”,  sehingga  sulit  dimaknai oleh  banyak  pihak.  Hukuman  mati  bagi pelaku  tindak  pidana  korupsi  selalu  menjadi sumber  kontroversi  di  masyarakat,  walaupun sudah  diatur  dalam  peraturan  yang  berlaku. Kontroversi  ini  terus  memicu  perdebatan dalam  pelaksanaannya.  Beberapa  penganut perspektif  Hak  Asasi  Manusia  (HAM) menolak penerapan hukuman mati, menganggapnya  sebagai  tindakan  kejam  dan pelanggaran kemanusiaan yang dilakukan atas nama  negara.  Mereka  berargumen  bahwa hukuman  mati  tidak  selalu  efektif  dalam menciptakan  efek  jera  dan  mengurangi kesempatan  rehabilitasi  bagi  narapidana. Mereka mempertanyakan efektivitasnya dalam mencapai tujuan preventif dan rehabilitatif  serta  menekankan  pentingnya menjaga nilai-nilai kemanusiaan dalam penegakan hukum. Dengan demikian, kontradiksi antara keinginan untuk memberikan  sanksi  tegas  terhadap  pelaku korupsi  dan  perlindungan  hak  asasi  manusia menimbulkan  perdebatan  yang  terus  menerus di  masyarakat.  Diharapkan  pemerintah  dan lembaga  peradilan  akan  mempertimbangkan secara  hati-hati  alasan-alasan  ini  ketika menentukan  kebijakan    hukuman  mati  bagi penjahat korup.

## DAFTAR PUSTAKA
Irawan, F. P. (2022). Hukum Tajam Kebawah Tumpul  Ke  atas  (Perspektif  Sosiologis
Penegakan Hukum di  Indonesia). Jurnal Indonesia Sosial Sains, 1026-1033. Koko  Arianto  Wardani,  S.  E.  (2019).
Kebijakan  Formulasi  Hukum  Pidana Mati  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana Korupsi.  Jurnal  hukum  Khaira  Ummah,
144- 151.
Irawan, F. P. (2022). Hukum Tajam Kebawah
Tumpul  Ke  atas  (Perspektif  Sosiologis Penegakan  Hukum  di  Indonesia).  Jurnal Indonesia Sosial Sains, 1026-1033.
Koko  Arianto  Wardani,  S.  E.  (2019).
Kebijakan  Formulasi  Hukum  Pidana Mati  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana Korupsi.  Jurnal  hukum  Khaira  Ummah, 144-151.
Kristina  Dwi  Putri,  A.  (2021).  Efektifitas Penerapan  Hukuman  Mati  Bagi  Para Pelaku  Tindak  Pidana  Korupsi  Di Indonesia. e-Journal Komunitas Yustisia,
Universitas  Pendidikan  Ganesha,  736- 747.
Munasto, D. (2022). Kebijakan hukuman mati bagi  pelaku  pidana  korupsi  dikaji  dalam perspektif  sosiologi  hukum.  Widya Prana Hukum, 24-38.
Purba,  E.  (2018).  Hukuman  mati  terhadap pelaku tindak pidana korupsi di berbagai negara yang menerapkan hukuman mati.
Skripsi.
Rahardjo,  S.  (2010).  Sosiologi  Hukum.
Yogyakarta: Genta Publishing.
Renaldy,  S.  (2020).  Penjatuhan  Pidana  Mati Sebagai  Upaya  Pemberantasan  Tindak
PIdana korupsi. Jurnal Penegakan Hukum Indonesia.
Toule,  E.  (2013).  Eksistensi  Ancaman  Pidana Mati  Dalam  Undang-Undang  Tindak Pidana  Korupsi.  Jurnal  Hukum  Prioris, 103-110.