## KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN CYBER SEX DI KOTA WATAMPONE
Asa Indra Kalingga Puteri Universitas Hasanuddin asakalingga221199@gmail.com

## Muhadar
Universitas Hasanuddin muhadar@unhas.ac.id
Hasbir Paserangi Universitas Hasanuddin hasbir_paserangi@yahoo.co.id

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  kebijakan  pemerintah  Kabupaten  Bone  dalam menanggulangi  kejahatan  cyber  sex  yang  terjadi  di  Kota  Watampone,  serta  untuk  menganalisis upaya  pihak  kepolisian    dalam  menanggulangi  kasus  kejahatan  cyber  sex  yang  terjadi  di  Kota Watampone. Metode penelitian hukum empiris merupakan suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum  di  lingkungan  masyarakat.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  (1)  Kebijakan Pemerintah  Kota  Watampone  dalam  menanggulangi  kejahatan  cyber  sex  pada  Dinas Pemberdayaan  Perempuan  dan  Anak  (P2TP2A)  menyediakan  konsultasi  hukum  pada  unit konsultan  hukum  P2TP2A  untuk  membantu  korban  dalam  mendapatkan  informasi  mengenai posisi hukum atas kasus yang dialami korban atau informasi lain yang memperkuat pengetahuan atau pemahaman hukum korban dalam membuat keputusan  (2) Upaya penegakan hukum yang dilakukan  pada  Polres  Bone  sudah  benar  adanya  dengan  memproses  kasus  cyber  sex  dengan menjerat pelaku oleh peraturan hukum positif Pasal 27 Ayat (1) UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi serta Pasal 45 UU No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No.11 Tahun 2008 tentang  Informasi  Teknologi  dan  Transaksi  Elektronik  namun  tidak  dapat  ditangani  dengan tuntas  hingga  sampai  pada  ranah  pengadilan  karna  terdapat  dua  faktor  penghambat  dalam proses hukum yang terjadi yakni faktor masyarakat dan faktor budaya.
Kata Kunci : Kebijakan, Kejahatan, Prostitusi Online

## Abstract
This study aims to analyze the policy of the bone Regency government in tackling cyber sex crimes that occur in the city of Watampone, as well as to analyze the efforts of the police in tackling cases of cyber sex crimes that occur in the city of Watampone. Empirical legal research method is a legal research method that serves to be able to see the law in the real sense and examine how the law works  in  the  community.  The  results  showed  that  (1)  Watampone  City  Government  policy  in tackling  cyber  sex  crimes  at  the  women  and  Children  Empowerment  Office  (P2TP2A)  provides

## Gorontalo

## Law Review

## Volume 6 -  NO. 1 –April 2023
E-ISSN: 2614-5030 P-ISSN: 2614-5022
legal  consultation  at  the  p2tp2a  legal  consultant  unit  to  assist  victims  in  obtaining  information about  the  legal  position  of  the  case  experienced  by  the  victim  or  other  information  that strengthens  the  knowledge  or  understanding  of  the  victim's  law  in  making  decisions  (2)  law enforcement efforts made at Bone police are correct by processing cyber sex cases by  ensnaring perpetrators  by  positive  legal  regulations  article  27  paragraph  (1)  of  Law  No.  44  of  2008  on pornography  and  Article  45  of  Law  No.19  of  2016  on  amendments  to  law  No.11  of  2008  on Information  Technology  and  electronic  transactions  but  can  not  be  handled  thoroughly  until  it reaches  the  realm  of  the  court  because  there  are  two  factors  that  inhibit  the  legal  process  that occurs, namely community factors and cultural factors.
Keywords: Policy, Crime, Online Prostitution

## 1. PENDAHULUAN
Perkembangan  teknologi  internet  yang  sangat  memberikan  dampak  yang  besar  bagi perkembangan  hukum  di  Indonesia,  terutama  bagi  masalah  perbuatan  hukum  pidana. Teknologi  Internet  yang  kini  tengah  menjadi  suatu  kebutuhan  pokok  masyarakat  baik digunakan menjadi alat komunikasi maupun berbagai kelebihan lainnya. Internet menjadi alat yang  paling  banyak  digunakan  oleh  masyarakat  yang  selain  memberikan  segudang  kegunaan juga dapat memberikan sesuatu yang dapat berdampak buruk bagi penggunanya.
Internet telah membentuk sebuah dunia baru yang tidak lagi memiliki batasan-batasan jarak  antar  negara  serta  memiliki  potensi  kuat  yang  dapat  mendorong  penggunanya  dalam melakukan  perbuatan yang  bertentangan dengan norma-norma  sosial  yang  berlaku di  tengah masyarakat.  Masyarakat  yang  membangun  kebudayaan  baru  di  ruang  maya  dikenal  dengan istilah Cyberspace  Cyberspace memiliki  peranan dalam  menyempitkan  jarak,  waktu dan ruang sehingga seluruh dunia dapat terkoneksi antara satu sama lainnya dalam satu ruang siber yang memungkinkan  pengguna  dapat  berinteraksi  dengan  cepat. Cyberspace memiliki  2  fungsi tersendiri yakni menjadi Information cyberspace (IC) yang dalam kegunaannya akan mengarah pada penyampaian dan penyediaan segala bentuk informasi di dunia maya, dan Communication Cyberspace  (CC) yang  kegunaannya  menjadi  media  dalam  komunikasi  di  dalam  dunia  maya. Dunia yang dapat menggantikan realitas kenyataan yang dihadapi, menjadi lebih berfantasi dan menyenangkan. Namun, dibalik dari segala dampak positif yang diberikan Cyberspace , dampak negative  yang  diberikan  juga  dapat  menciptakan  berbagai  suatu  tindak  kejahatan  baru  di masyarakat.
Kejahatan  ini  tentunya  merupakan  suatu  tindakan  yang  terjadi  dan  berkembang  pada kemajuan  teknologi  informasi  dan telekomunikasi  yang  terdapat  dalam  aplikasi  internet  yang sering  juga  disebut  dengan cyber  crime. Semakin  berkembang  pesatnya  tindakan cyber  crime dengan muncul berbagai jenisnyaantara lain cyber crime, EFT (Electronic Funds Transfer) Crime, Cybank crime, Internet Banking crime, On-line Business crime, Cyber Electronic Money Laundering, Hitech WWC (White Collar Crime), Internet Fraud (antara lain Bank Fraud), Credit card fraud, On- line fraud, cyber terrorism, cyber stalking, cyber sex, cyber pornography, cyber defamation, cyber- criminals, dsb.  Salah  satu  yang  terjadi  dibidang  kesusilaan,  dengan  berbagai  jenis  tindakan kejahatan  yang  banyak  terjadi  di  kota-kota  besar  bahkan  pada  Kabupaten  kecil  yang  perlu menjadi perhatian khusus bagi semua kalangan usia yaitu cyber sex.
Berkaitan  dengan  kejahatan  yang  berbasis  teknologi,  sangat  banyak  memiliki  celah bahkan  sampai  kekosongan  hukum (rechsvacuum) .  Hal  ini  disebabkan  akibat  banyaknya kesulitan atau hambatan dalam perumusan delik dan ketidakmampuan hukum pidana mengejar pesatnya  perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi.  Hingga  dibuatnya  Undang-Undang No.11 Tahun 2008 dengan tujuan untuk mengantisipasi tindak kejahatan Cyber sex yang dikenal dengan  istilah “cybering” .  Menurut  Greenfield  dan  Orzack cybering dimasukkan  kedalam golongan Cyber sex yang jenisnya berupa Online Sexual Activity (OSA) . Dengan tindakan cybering ini,  maka dapat  tercipta  sebuah  tindakan  baik  salah  seorang  atau  dua  orang  yang  saling berfantasi dapat melakukan masturbasi (onani)
Menurut  Kenneth  Allen,  bagian  penting dari cyber  sex adalah  kegiatan masturbasi “An important  and  major  element  of  Cyber  sexual  activity  is masturbation”.  Menurut  David Greendfield cyber  sex adalah  “sebuah  tindakan  dengan  menggunakan  komputer  untuk  setiap bentuk ekspresi atau kepuasan seksual” (“using the computer for any form of sexual expression or gratification”). Menurut  penulis  yang  mengelompokkan cyber  sex ke  dalam  golongan  bentuk baru  dari  sebuah  tindakan  perzinahan,  bahwa cyber  sex merupakan  sebuah  tindakan  yang dilakukan  secara  virtual  di  dunia  maya  dengan  mengirimkan  sebuah  kegiatan  atau  tindakan, baik melalui telfon maupun pesan-pesan yang didalamnya mengandung unsur kegiatan seksual yang  melibatkan dua  orang  atau  lebih  dengan  partisipan  yang  menghayalkan dirinya  menjadi
pemain yang mengambil peran dalam berimajinasi dan berfantasi melakukan hubungan seksual secara nyata.
Tindak kejahatan cyber sex ini dapat digolongkan kedalam delik kesusilaan. Walaupun pada  kenyataannya  bahwa  delik  kesusilaan  memiliki  ruang  lingkup  dan  batas-batasan  yang sangat luas. Walaupun pada kenyataannya bahwa setiap pelanggaran tindak pidana merupakan sebuah pelanggaran nilai-nilai kesusilaan , bahkan hukum sendiri merupakan bagian dari nilai- nilai  kesusilaan  yang  minimal (das  recht  ist  das  ethische  minimum) .  Umumnya,  masyarakat selalu memandang bahwa tindakan kejahatan merupakan suatu bentuk pelanggaran kesusilaan yang selalu bertentang dengan norma dan nilai moral yang hidup dalam masyarakat. Kejahatan kesusilaan meskipun jumlahnya tidak sebanyak jumlah kejahatan terhadap harta benda, namun kejahatan jenis ini membuat masyarakat khususnya orang tua dapat merasakan rasa malu, hal ini  yang  menciptakan  kecemasan  yang  berlebih  sehingga  mengapa  kejahatan  jenis  ini  harus ditindak lanjuti. Delik kesusilaan diatur dalam Pasal 281-297 bab XIV buku II KUHP. Dalam hal ini juga cybersex juga dianggap melanggar UU No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
Dalam beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dianggap belum mampu menjangkau dalam menangani dampak perzinahan di dunia maya yang bersifat tidak langsung serta  privat  yang  memiliki  fantasi  dan  perasaan  yang  sama  dengan  persetubuhan  pada  delik perzinahan  konvensional  pada  umumnya.  Alasan  yang  lain  juga  dikarenakan  maraknya  pada wilayah penilitian di Kota Watampone terjadi hal-hal yang demikian yang beberapa diketahui oleh khalayak banyak lalu bahkan tidak adanya tindak lanjut oleh pemerintah setempat. Hal ini yang menjadi ketertarikan utama bagi penulis untuk membahas secara tuntas mengenai tindak kejahatan jenis cyber sex .
Penelitian ini hanya terbatas pada ruang lingkup yang berkaitan dengan cyber sex pada ruang  lingkup  Kota  Watampone  dengan  perumusan  sebagai  berikut  :  Bagaimana  kebijakan pemerintah  Kota  Watampone  dalam  menanggulangi  kejahatan cyber  sex yang  terjadi  di  Kota Watampone ? , Bagaimana upaya pihak kepolisian dalam menanggulangi kasus kejahatan cyber sex yang terjadi di Kota Watampone?

## 2. METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini,  penulis  menggunakan  penelitian  hukum  normative-empiris. Penelitian hukum empiris merupakan sebuah penelitian lapangan dimana jenis penelitian yang berorientasi  pada  pengumpulan  data  empiris  yang  terjadi  dilapangan.  Penulis  melakukan penelitian  lngsung  di  lokasi  demi  mendapatkan  informasi  yang  lengkap  juga  disertai  dengan data yang berasal dari studi kepustakaan serta juga peraturan perundang-undangan. Penelitian ini  utamanya  dilakukan  dengan  menganalisis  peraturan  perundang-undangan  terkait penerapannya di dalam masyarakat.

## 3. PEMBAHASAN
Permasalahan  kejahatan  di  dunia  maya  semakin  lama  semakin  banyak  bentuk  dan jenisnya.  Salah  satu  yang  kian  marak  menjadi  bahan  perbincangan  dalam  setiap  golongan masyarakat  adalah  tindak  kejahatan  dunia  maya  berbasis  seksual  atau  sering  disebut  dengan Cyber Sex. Cyber Sex merupakan sebuah tindakan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang telah saling sepakat kemudian mempertontonkan hal yang tidak layak dan mengandung unsur ketelanjangan  dengan  menggunakan  jejaring  media  sosial  atau  dunia  maya  sebagai  sarana dalam melakukan hal tersebut untuk rasa kepuasan masing-masing namun salah satu dari pihak kemudian  menyebarkan  hal  yang  tidak  senonoh  tersebut.  Kecanggihan  zaman  dengan penggunaan internet ini juga membawa beberapa pengaruh buruk bagi masyarakat yang tidak dapat  menyaring  dampak-dampak  yang  akan  ditimbulkan  dari  berbagai  kecanggihan  zaman yang semakin maju.
Teknologi  seakan  menjadi  boomerang  yang  memiliki  bom  waktu  dan  akan  meledak kapan  saja  tanpa  kita  sadari.  Hal  yang  seharusnya  merupakan  konsumsi  pribadi  bagi  setiap orang juga pada akhirnya akan menjadi konsumsi publik apabila jatuh ke tangan yang salah. Hal ini memang sudah seharusnya menjadi fokus yang dapat menarik minat bagi masyarakat untuk lebih memperhatikan bagaimana pengimplementasian peraturan perundang-undangan bekerja di  masyarakat  luas.  Pemerintah  memiliki  tanggung  jawab  yang  besar  akan  melindungi, mengayomi,  serta  menghormati  hak-hak  bagi  tiap-tiap  individu.  Terlebih  lagi  dalam kasus  ini yang  menjadi  korban  kebanyakan  bahkan  hampir  semua  adalah  pihak  perempuan  yang  juga memiliki Hak Asasi Manusia yang perlu dihormati hak-haknya.
Sejumlah  peraturan  telah  diregulasi  oleh  Pemerintah  sebagai  bentuk  sebuah  landasan hukum yang mengupayakan agar tidak terjadinya tindak kejahatan jenis ini dalam masyarakat seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Buku Ke-II mengenai Kejahatan pada Title XIV Pasal 532 – Pasal 547, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, dan
Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Kasus yang terkait kejahatan pada dunia maya khususnya pada jenis kejahatan cyber sex yang mengandung unsur yang menyeleweng dari nilai-nilai moralitas dalam masyarakat perlu mendapatkan  perhatian  yang  lebih  komprehensif.  Hal  ini  dikarnakan  bahwa  korban  dalam kasus ini mengalami penderitaan psikis yang secara keseluruhan akan berakibat merusak bagi sepenuhnya kualitas hidup seseorang. Oleh karena itu, maka sangat diperlukan tindakan serta pelayanan yang seharusnya dapat mengatasi hal ini disertai dengan perlindungan hukum yang menciptakan  perasaan  aman  bagi  para  korban  dan  penanganan  hukum  yang  dapat menimbulkan efek jerah bagi pelaku yang menyebabkan terjadinya penyebaran terhadap tindak kejahatan jenis cyber sex .
Kota  Watampone  telah  mengeluarkan  Peraturan  Bupati  Bone  Nomor  49  Tahun  2018 Tentang  Pembentukan  Unit  Pelaksana  Teknis  Pusat  Pelayanan  Terpadu  Perlindungan Perempuan Dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak yang telah disempurnakan  dari  Peraturan  Bupati  Bone  Nomor  69  Tahun  2016  Tentang  Kedudukan, Susunan  Organisasi,  Tugas dan  Fungsi  Serta  Tata  Kerja  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  Dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone.
Ibu Dra. Hj. ST. Rosnawati, M.Siyang akrab dipanggil dengan sebutan Ibu Rosna selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Watampone mengatakan bahwa pada tahap pelayanan sejauh ini kasus yang ditangani pada Pemberdayaan Perempuan dan  Anak  kebanyakan  mengenai  kasus  kekerasan  pada  perempuan  dan  anak,  penelantaran ekonomi,  penelantaran  anak,  anak  berhadapan  dengan  hukum  (ABH),  pelecehan  seksual, penelantaran  Pendidikan,  kekerasan  psikis,  kekerasan  fisik,  dan  hak  asuh  anak.  Dalam  kasus yang  mengenai  atau  bahkan  menyangkut Cyber  Sex belum  pernah  ditangani  sama  sekali  oleh Dinas karna alasannya bahwa untuk pelaporannya korban biasanya langsung melaporkan pada Polres. Padahal sebenarnya untuk fenomena hukum berupa tindak kejahatan jenis cyber sex ini juga dapat ditanggulangi oleh P2TP2A Bone. Pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten  Bone  bahkan  menyediakan  ruang    yang  kiranya  dapat  membantu  korban  dalam menangani kasus tindak pidana cyber sex . Walaupun tidak dapat berkomentar banyak mengenai tindak  kejahatan  jenis cyber  sex, namun  dari  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Anak (P2TP2A)  menyediakan  konsultasi  hukum  pada  unit  konsultan  hukum  P2TP2A  untuk membantu  korban  dalam  mendapatkan  informasi  mengenai  posisi  hukum  atas  kasus  yang dialami  korban  atau  informasi  lain  yang  memperkuat  pengetahuan  atau  pemahaman  hukum korban  dalam  membuat  keputusan  atau  pilihan  yang  tepat.  Kemudian  jika  hasil  konsultasi korban  ingin  menindak  lanjuti  kasusnya  secara  hukum,  maka  dapat  langsung  melapor  atau membuat pengaduan ke Polres Bone. Selain itu, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak juga memiliki layanan pemulihan psikologis dan spiritual yang akan memberikan penguatan mental bagi para perempuan diluar sana yang telah menjadi korban serta agar perempuan yang belum menjadi korban dapat terhindar dari perilaku yang dapat menjerat pada tindakan cyber sex ini . Rasa percaya yang merupakan keadaan tiap orang terhadap orang lain seharusnya juga menjadi  faktor  utama  dalam  mencegah  hal  seperti cyber  sex ini  terjadi.  Perasaan  percaya terhadap  orang  lain  yang  terlalu  berlebih  bahkan  sampai  merelakan  badan  menjadi  sebuah objek tontonan untuk pemuas antara pihak yang satu dengan yang lain adalah keadaan psikis yang  harusnya  dapat  ditindak  lanjuti  dan  diberi  pengarahan  yang  baik,  khususnya  bagi  para wanita yang kerap menjadi korban dari kasus cyber sex ini. Pentingnya memiliki pengetahuan yang baik agar tidak menjadikan diri sendiri sebagai budak elektronik yang siapa sangka akan menjadi bom waktu bagi para pengguna yang menyalahgunakan fungsinya. Pemilahan baik dan buruk sebuah perkembangan teknologi sangat perlu diperhatikan demi terciptanya bangsa dan masyarakat  yang  tidak  hanya  cerdas  budi  pekerti  namun  juga  cerdas  dalam  berfikir.  Dengan seperti  itu,  maka  manfaat  yang  akan  dipetik  oleh  tindakan  konsultasi  yang  diharapkan  dapat segera  terlaksana  dengan  baik  dilingkungan  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Anak (P2TP2A) Kabupaten Bone menjadi sebuah program yang harus dijalankan mulai sejak kini dan seterusnya.
Konsultasi merupakan suatu bentuk tindakan yang diharapkan dapat menjadi penolong bagi para wanita yang harusnya menjadi sesuatu yang dilakukan secara rutin setiap bulan agar hal  ini  menjadi  sumber  informasi  dan  pendidikan  dasar  ilmu  bagi  para  perempuan  yang semakin lama semakin tertinggal zaman. Tindak kejahatan yang bahkan semakin berkembang pesat  dengan  memiki  banyak  jenis-jenis  yang  menyimpang  dari  hukum  yang  bersifat melindungi masyarakat menjadi suatu hal yang mencekam dan sangat menghawatirkan. Dengan tindakan  sederhana  seperti  mengadakan  sosialisasi  dengan  penyampaian  yang  cukup  mudah dipahami bagi setiap kalangan usia dan pemateri yang menyuarakan mengenai materi seperti
cara  penanggulangan,  perilaku  korban  setelah  terjerat  kasus,  perilaku  para  wanita  dalam menanggulangi tindakan cyber sex, dampak-dampak yang nantinya akan ditimbulkan, dan lain sebagainya akan sangat membantu bagi para wanita di sekitar Kota Watampone.
Kegiatan  konsultasi  yang  menjadi  pilihan  bagi  para  korban  yang  telah  terjerat  dalam kasus cyber  sex baik  yang  telah  melaporkan  ke  POLRES  Bone  ataupun  yang  kasusnya  belum terjadi  pelaporan  juga  sebaiknya  dilakukan  agar  kondisi  korban  tetap  pulih  secara  psikologis dengan disarankan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang produktif. Kegiatan ini diharapkan dapat mendorong keinginan korban untuk kembali memiliki kesempatan kedua dalam menata hidup dengan lingkungan sosial. Kegiatan konsultasi ini diharapkan memiliki fungsi pengaduan terkait  kasus cyber  sex agar  terciptanya  suatu  bentuk  perasaan  penguatan  sosial  yang  akan mengembalikan  kepercayaan  diri  korban  agar  korban  dapat  tetap  melanjutkan  hidup  dan menjadi pribadi yang lebih baik dari yang sebelumnya serta dapat memberikan pemikiran bagi korban bahwa hal seperti ini akan menjadi bahan pembelajaran yang sangat berguna bagi hari esok agar tidak melakukan tindakan asusila yang dapat mencemarkan nama baik individu dan keluarga. Kasus cyber sex banyak dijumpai baik pelaporan ataupun penyelesaian perkara tindak pidana pada  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Daerah  Sulawesi  Selatan  Resor Kota  Bone (POLRES  BONE).  Dalam  perkara cyber  sex pada  POLRES  Bone  ditinjau  melalui  penegakan hukum  dengan  penerapan  Undang-Undang  Nomor  44  Tahun  2008  Tentang  Pornografi  serta Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  Tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam penyidikan untuk kasus terkait cyber  sex biasanya  mengalami  kesulitan  apabila  pelaku  penyebar  menggunakan  akun  sosial media  palsu  yang  memerlukan  waktu  dan  proses  yang  Panjang  untuk  terlebih  dahulu mengetahui data bagi pelaku pengguna akun palsu sebagai sumber dari awal mula tersebarnya sebuah video atau foto yang tidak senonoh tersebut.
Menurut  Boby  Rachman  selaku  Kasat  Reskrim  POLRES  Bone  bahwa  kasus cyber  sex kebanyakan  dari  pihak  penyebar  melakukan  aksi  penyebaran  di  media  sosial  menggunakan beberapa  aplikasi  pesan  lintas  platform  baik  itu  melalui  pesan  pribadi  atau  bahkan  ada beberapa  yang  bahkan  menyebarkan  lewat  pesan  grub  yang  didalamnya  terdiri  dari  banyak orang  yang  dapat  menonton  kemudian  sangat  memungkinkan  terjadi  penyebaran  yang  lebih luas lagi apabila kemudian konsumsi pribadi ini diteruskan untuk dikirim ke orang-orang yang berada di luar daripada grub tersebut. Penyebaran yang begitu cepat dan pesat dapat langsung dengan mudah dilakukan oleh jejaring media sosial yang begitu maju di era teknologi masa kini. Bahkan pada pesan pribadi yang hanya dilakukan oleh dua orang saja sudah sangat rentan akan mengalami  kebocoran  data  apabila  terjadi  pembobolan  pada  situs  internet  dan  barang elektronik yang digunakan.
Menurut  Suhar  selaku  Penyidik  bagian  Tipiker  Polres  bahwa  pihak  kepolisan  pada Polres  Bone  hanya  menindaki  pelaporan  mengenai cyber  sex tersebut  apabila  terdapat pelaporan  yang  biasanya  dilakukan  oleh  korban  maupun  perwakilan  dari  pihak  keluarga korban  yang  dalam  artian  bahwa  pada  Polres  Bone  menggap  kasus cyber  sex ini  merupakan sebuah delik aduan, namun apabila ditinjau dari segi hukum dan jenis tindak pidana kejahatan cyber  sex ini  merupakan  jenis  kejahatan  tindak pidana  yang  termasuk dalam delik  biasa  yang seharusnya  dapat  dituntut  walaupun  tanpa  adanya  pengaduan  dari  pihak  yang  merasa dirugikan, kecuali apabila tindak pidana cyber sex ini bercampur dengan tindak pidana gendak (overspel)  yang  memang  salah  satu  pihak  mengalami  keterikatan  pernikahan,  maka  hal  ini merupakan  tindak  pidana  yang  termasuk  dalam  delik  aduan  ( klacht  delict )  yang  tidak  dapat dituntut  melainkan  atas  pengaduan  salah  satu  pihak  suami  maupun  istri  yang  tercemar  dan merasa  dirugikan.  Apabila  tindak  pidana  ini  semata-mata  semua  pihak  tidak  memiliki keterikatan  pernikahan  dan  kemudian  memutuskan  untuk  saling  sepakat  membuat  foto  atau video  kemudian  salah  satu  dari  pihak  tersebut  melakukan  penyebaran,  maka  hal  ini  sudah dapat  langsung  segera  mungkin  diusut  dan  ditindak  lanjuti  melalui  jalur  hukum  walaupun sebelum adanya pelaporan terhadap korban.
Selain  dari  kerugian  yang  dialami  korban,  tentunya  hal  ini  sangat  berdampak  bagi seluruh  kalangan  masyarakat  yang  melihat  atau  menikmati  tontonan  tidak  senonoh  tersebut. Bagi kalangan anak-anak hal ini akan merusak kondisi psikis dan membentuk pemikiran yang akan  membawa  terhadap  hal  menyimpang  yang  seharusnya  belum  bisa  dipertontonkan  pada usia anak-anak yang dibawah umur. Kemudian pada kalangan remaja dan usia dewasa bisa saja hal ini mendorong bentuk keinginan akan melakukan hal yang sama atau bahkan menimbulkan efek kejahatan lainnya seperti pemerasan dan lain sebagainya. Untuk kalangan lanjut usia juga akan  berdampak  bagi  perasaan  gagal  akan  mendidik  serta  dalam  mengajarkan  adat  istiadat yang dianut turun temurun yang semakin lama semakin terkikis oleh zaman. Kota Watampone
selaku  Kota  adat  yang  masih  sangat  menganut  adat  istiadat  suku  bugis  yang  kental  memiliki salah satu jenis budaya yang disebut “Siri Na Pacce”. “Siri Na Pacce” ini memberi pengaruh besar terhadap penyelesaian perkara tindak pidana cyber sex. Siri na Pacce yang memiliki makna yang diambil  dari  2  (dua)  kata  yaitu  “Siri”  yang  berarti  perasaan  malu  dan  memiliki  keterkaitan dengan harga diri pribadi ataupun harkat dan martabat keluarga dan “Pacce” yang berarti rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. Hal ini erat kaitannya dengan pemberlakuan hukum yang ada  karena  dalam  penerapan  hukum  dalam  masyarakat  diperlukan  untuk  pertimbangan terhadap  nilai-nilai  moral  yang  dianut  dalam  masyarakat  dan  hukum  adat  yang  tumbuh  dan diyakini oleh masyarakat setempat.
Siri  na  pacce  menjadi  alasan  utama  mengapa  kemudian  kasus  tindak pidana cyber  sex tidak  pernah  sampai  ke  Pengadilan.  Bahkan  satupun  dari  data  kasus cyber  sex empat  tahun terakhir  atau  bahkan  sebelumnya  belum  terdapat  kasus  yang  dapat  sampai  ke  ranah pengadilan.  Kasus cyber  sex yang  bisa  dibilang  merupakan  sebuah  tindak  pidana  yang  cukup serius  dan  berdelik  umum  hanya  sampai  pada  putusan  yang  mengalami restorative  justice di Polres  Bone.  Hal  ini  membuat  tindak  pidana cyber  sex menjadi  sebuah  kasus  yang  hanya dipandang sebelah mata. Dengan adanya adat siri na pacce yang perlu diperhatikan, dilaknakan dan  tetap  menjadi  pegangan  masyarakat  menjadikan  banyak  pihak  korban  atau  bahkan keluarga  korban  harus  mengesampingkan  sanksi  pidana  terhadap  pelaku.  Namun  sebenarnya kejahatan cyber  sex seharusnya  mendapatkan  perhatian  lebih. Cyber  sex banyak  memberi dampak yang negatif khususnya bagi kalangan anak-anak dibawah umur dan remaja yang masih dalam keadaan puber. Dampak yang signifikan sejauh ini ditemui pada kalangan anak dibawah umur yang mengalami gangguan psikis, apalagi dilihat dari umur yang terbilang sangat beliya akan rentan bagi anak-anak untuk dengan cepat mempelajari apa yang dilihatnya.
Lebih  lanjut  kemudian  beliau  Bapak  Suhar  menyampaikan  bahwa  umumnya  yang terjadi pada kalangan masyarakat di Kota Watampone lebih memilih langkah restorative justice karena  perasaan  malu  yang  disebut  “Siri”  yang  begitu  menjadi  sesuatu  yang  penting  bagi kalangan  masyarakat  Bone.  Perasaan  malu  yang  dijunjung  tinggi  serta  harkat  dan  martabat keluarga  yang mengharuskan  para  korban  mengambil  sikap  damai  baik  itu  sepakat berdamai untuk  saling  memaafkan  dan  melupakan  pelaku  selaku  perkara  yang  pernah  terjadi  ataupun damai untuk kemudian bisa saling menjalin hubungan berlanjut pada ikatan pernikahan antara kedua  pihak.  Berikut  data  yang  menunjukkan  jumlah  kasus cyber  sex di  Kota  Watampone selama empat tahun terakhir yaitu 2019, 2020, 2021, dan tahun 2022.
Tabel I. Jumlah Kasus Cyber Sex Tahun 2019-2022
Tabel tersebut menunjukkan data jumlah kasus cyber sex yang terjadi selama empat tahun terakhir di Kota Watampone selama rentan waktu 2019  –  2022 yang ditangani oleh Polres  Bone.  Dapat  dilihat pada  tabel  diatas  bahwa  data  setiap  tahunnya  dapat  mengalami kenaikan  ataupun  penurunan.  Dari  tabel  tersebut  juga  sangat  nampak  jelas  bahwa  kasus cyber sex yang memiliki jumlah data terbanyak terdapat pada tahun 2021 di era maraknya pandemi virus Covid-19 yang mengakibatkan masyarakat hanya dapat melakukan aktivitas dari rumah.
Kasus  kejahatan cyber  sex di  Kota  Watampone  meningkat  pada  tahun  2021  di  era pandemi  covid-19  yang  mengharuskan  bagi  siapa  saja  untuk  tetap  berada  dalam  lingkungan
NO SATKER JumlahTindakPidana (JTP) 01 02 03 1 Polres Bone Tahun 2019 8 Tahun 2020 9 Tahun 2021 10 Tahun 2022 7 Jumlah 34
rumah  bahkan  sangat  waspada  apabila  terjadinya  sebuah  interaksi  secara  langsung,  hal  ini kemudian menjadi faktor pendorong mengapa pada tahun 2021 kasus cyber sex kian meningkat. Banyak  orang  yang  kemudian  melakukan  tindakan  ini  karena  menjadikan  ini  sebagai  sebuah lelucon  yang  berdampak  serius  atau  bahkan  menjadikannya  sebagai  pemuas  nafsu sesaat.sebagian  orang  melakukan  penyebaran  hanya  karna  niat  iseng  atau  ada  pula  yang melakukan penyebaran  karna  ada  unsur  balas  dendam  dan sakit  hati yang diderita oleh  sang pelaku  terhadap  korban  yang  menimbulkan  pelaku  kehilangan  akal  sehat  sehingga  dengan tanpa berfikir panjang lalu menyebarkan video  atau foto pornografi milik korban yang secara sepakat  awalnya  sepasang  kekasih  ini  hanya  sekedar  saling  menikmati  namun  menjadi konsumsi public.
Menurut  Bapak  Boby  Rachman,  jumlah  tindak  pidana  pada  kasus cyber  sex sangat berbeda  dengan  hasil  putusan  tindak  pidananya.  Satuan  kerja  pada  Polres  Bone    Perbedaan yang sangat signifikan dapat dilihat dari tabel sebagai berikut.
Tabel  II.  Perbandingan  Jumlah  Kasus  Tindak  Pidana Cyber  Sex dan  Putusan Tindak Pidana Cyber Sex Tahun 2019-2022.
Pada  tabel  tersebut  menunjukkan  perbedaan  pada  jumlah  tindak  pidana  dan  putusan tindak  pidana  yang  memiliki  selisih  13  kasus.  Menurut  Boby  Rachman  selaku  satuan  kerja Reskrim Polres Bone bahwa banyaknya jumlah selisih ini semakin lama kian menjadi hal yang tidak  lagi  mencolok  dan  tidak  mendapatkan  perhatian  lebih.  Dapat  terlihat  jelas  pada  tabel diatas  bahwa  semakin  lama  putusan  tindak  pidana  yang  terselesaikan  semakin  berkurang bahkan  sangat  jauh  dari  jumlah  tindak  pidana  yang  ada.  Jumlah  tindak  pidana  yang  paling banyak diacuhkan ada pada tahun 2022. Dari 7 jumlah pada kasus tindak pidana, yang ditindak lanjut  dan  sampai  pada tahap  putusan  tindak  pidana  hanyalah  3  kasus.  Hal  ini  menjadi  bukti besar betapa sangat disepelekannya kasus tindak pidana cyber sex di Kota Watampone. Dalam  wawancara  yang  dilakukan  penulis  oleh  Bapak  Suhar,  kebanyakan  kasus  yang sampai pada putusan tindak pidana dengan restorative justice dari pihak keluarga korban yang meminta untuk mengambil jalan damai dan menggap hal seperti ini tidak pernah terjadi tanpa mempermasalahkan  hal  ini  sampai  ke  pengadilan  karna  perasaan  malu  dan  harkat  martabat pihak keluarga yang akan mendapatkan pandangan buruk atau cemooh terhadap masyarakat. Kemudian terdapat salah satu dari sekian banyaknya kasus  dimana bahwa pihak korban akan segera  melangsungkan  pernikahan,  namun  dikarenakan  pelaku  yang  merupakan  mantan kekasih merasa tersakiti hingga pelaku menyebarkan video yang mengandung unsur telanjang milik korban kekhalayak umum. Hal ini kemudian berhasil cepat ditindak lanjuti oleh keluarga korban lalu bersepakat kepada pelaku untuk damai dan menutupi hal ini hanya sampai di pihak orang-orang tertentu yang mengetahuinya.
Namun  tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  dari  beberapa  putusan  tindak  pidana  yang melakukan damai melalui jalur restorative justice, lebih banyak lagi jumlah tindak pidana yang tidak  terselesaikan.  Yang  menjadi  faktor  pendorong  hal  ini  berupa  terhambatnya  penyidik untuk  mewawancarai  korban  karna  korban  lebih  memilih  diam  dan  tidak  mengungkit  kasus tersebut  atau  bahkan  sulit  diselesaikannya  karna  keterbatasan  ruang  penyidik  dalam menemukan pelaku yang melakukan penyebaran menggunakan akun media sosial palsu serta memerlukan waktu dan proses yang sangat panjang apabila diteruskan.
NO SATKER JumlahTindakPidana (JTP) PutusanTindakPidana (PTP) 01 02 03 04 1 Polres Bone Tahun 2019 8 7 Tahun 2020 9 5 Tahun 2021 10 6 Tahun 2022 7 3 Jumlah 34 21
Dari Wawancara tersebut, kemudian penulis juga mewawancarai salah satu dari sekian banyaknya korban yang tidak melakukan pelaporan dan lebih memilih diam yang identitasnya penulis  samarkan.  Sebut  saja  beliau  dengan  inisial  F  merupakan  sebuah  pelajar  yang  pernah mengalami  dan  terjerat  kasus cyber  sex .  Saudari  F  yang  pada  saat  itu  sekitar  tahun  2020 merupakan wanita berumur 19 tahun melakukan panggilan video telfon seks atau biasa disebut dengan video call sex bersama mantan kekasihnya yang berinisial A. saudari F mengakui bahwa awalnya  tindakan  ini  memang  benar  adanya  dilakukan  secara  sukarela  dan  sepakat  antara keduanya  untuk  saling  melakukan  tindakan  seperti  memperlihatkan  badan,  alat  vital  bahkan melakukan  masturbasi  dan  onani  yang  dilakukan  masing-masing  di  rumah  antara  keduanya. Saudara A yang pada saat itu ternyata mengambil gambar pada saat hal ini dilakukan dan tanpa adanya  sepengetahuan  oleh  F.  Setelah  kejadian  tersebut,  beberapa  hari  kemudian  F  lalu memutuskan hubungan asmara dengan A secara sepihak. Saudara A yang tidak terima dan sakit hati  dengan  perlakuan  F  kemudian  melakukan  tindakan  penyebaran  dengan  mengirimkan gambar senonoh tersebut kedalam grub pesan yang ditonton dan dilihat oleh teman-teman dari F  tersebut.  Dari  grub  inilah  kemudian  hal  ini  menjadi  semakin  luas  dan  menjadi  bahan perbincangan bagi masyarakat Bone khususnya dikalangan remaja.
Menurut Saudari F menyatakan bahwa hal yang dialami pada dirinya begitu membuat ia terpukul hingga bertahun-tahun menutup diri dari masyarakat. Perasaan malu, takut dan cemas yang ditanggung sendiri kian lama memang terkubur oleh waktu, namun perasaan trauma yang dialami  oleh  F  sendiri  bahkan  sampai  detik  ini  masih  dirasakan.  Kondisi  psikis  yang  begitu terguncang membuat Saudari F sempat memikirkan untuk ingin kehilangan nyawa.
Saudari F menjadi salah satu dari banyaknya korban yang tidak melaporkan kasus ini ke Polres  Bone  karna  mempertimbangkan  perasaan  orang  tua  dan  keluarganya  apabila mengetahui  kejadian  seperti  ini.  Hidup  dalam  keturunan  suku  bugis  yang  menjunjung  tinggi “Siri  Na  Pacce”  akan membuat  keluarga  terkadang  melupakan pentingnya  kondisi psikis  yang dialami  oleh  anaknya.  Perasaan  takut  dan  cemas  akan lebih  banyak  lagi  masyarakat  yang  tau apabila  kasus  ini  sampai  ke  ranah  hukum  menjadikan  beberapa  korban  tidak  memiliki keberanian  untuk  membela dirinya dan  menuntut  haknya  di  Pengadilan.  Segala  ketakutan  ini kemudian menjadi faktor mengapa seringkali masalah yang terjadi pada kasus cyber sex tidak dilaporkan bahkan dibiarkan begitu saja lalu terkubur oleh zaman.
Faktor masyarakat serta faktor budaya adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari kasus ini. Kedua faktor ini menjadi penyebab utama terhambatnya proses hukum tindak pidana cyber  sex di  Kota  Watampone.  Stigma  atau  kebiasaan  yang  melekat  pada  masyarakat menjadikan  masyarakat  menganggap  bahwa cyber  sex merupakan  aib  besar  yang  keadaan kasusnya  harus  disembunyikan.  masyarakat  setempat  lebih  memilih  menyimpan  aib  tersebut menjadi  sebuah  rahasia  dibandingkan  harus  membela  korban  dengan  melaporkan  dan melakukan proses hukum.
Berdasarkan  uraian  tersebut  apabila  dikaitkan  dengan  teori  penegakan  hukum  maka dapat  disimpulkan  bahwa  banyaknya  hambatan  yang  harus  dilalui  dalam  penegakan  aturan terkait tindak pidana cyber sex. Kendala ini kemudian menjadi faktor utama tidak maksimalnya aparat penegak hukum dalam penegakan hukum di wilayah Kota Watampone.
Penegakan  hukum  merupakan  sebuah  proses  dalam  mewujudkan  sebuah  keinginan hukum  agar  menjadi  kenyataan.  Keinginan  hukum  dalam  hal  ini  merupakan  sebuah  pikiran- pikiran  bagi  pembuat  Undang-Undang  yang  telah  dirumuskan  dalam  peraturan  hukum. Perumusan pemikiran dari pembuat hukum yang telah dituangkan dalam peraturan akan turut menentukan bagaimana hukum ini dijalankan
Sebagaimana  penegakan  hukum  akan  mewujudkan  hukum  menjadi  sebuah  kenyataan dalam  msyarakat,  maka  perlu  memperhatikan  unsur  kepastian  hukum,  kemanfaatan  hukum serta  keadilan.  Begitu  pula  terhadap  penegakan  hukum  terkait  perwujudan  hukum  dengan memberi  kepastian  hukum,  kemanfaatan  serta  memberi  keadilan  bagi  para  korban  wanita dalam  kasus cyber  sex ini  dengan  diberi  perlindungan  secara  lebih  khusus.  Menurut  teori penegakan hukum oleh Soerjono Soekanto terkait dengan faktor penegakan hukum terdiri dari faktor  hukum,  faktor  sarana  atau  fasilitas  pendukung,  fungsi  hukum,  faktor  masyarakat,  dan faktor kebudayaan.
Dari  uraian  tersebut,  maka  penulis  dapat  menyimpulkan  bahwa  penegakan  hukum terkait  kasus cyber  sex masih  jauh  dari  kata  maksimal.  Pengwujudan  hukum  dalam  tindak pidana cyber  sex masih  perlu  dibenahi  serta  mendapatkan  perhatian  khusus  baik  dalam penanggulangan  yang  dilakukan  oleh  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Anak  maupun dalam  penyelesaian  perkara  melalui  jalur  hukum  yang  dilakukan  di  Polres  Bone.  Hal  ini  di akibatkan karna beberapa faktor kendala yang menjadi penghambat proses hukumnya.
4. PENUTUP
Kebijakan Pemerintah Kota Watampone dalam menanggulangi kejahatan cyber sex pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) menyediakan konsultasi hukum pada unit konsultan  hukum  P2TP2A  untuk  membantu  korban  dalam  mendapatkan  informasi  mengenai posisi  hukum  atas  kasus  yang  dialami  korban  atau  informasi  lain  yang  memperkuat pengetahuan atau pemahaman hukum korban dalam membuat keputusan. Kemudian jika hasil konsultasi    korban  ingin  menindak  lanjuti  kasusnya  secara  hukum,  maka  dapat  langsung melapor atau membuat pengaduan ke Polres Bone. Selain itu, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan  Anak  juga  memiliki  layanan  pemulihan  psikologis  dan  spiritual  yang  akan  memberikan penguatan mental bagi para perempuan yang telah menjadi korban serta agar perempuan yang belum menjadi korban dapat terhindar dari perilaku yang dapat menjerat pada tindakan cyber sex .
Upaya penegakan hukum yang dilakukan pada Polres Bone sudah benar adanya dengan memproses kasus cyber sex dengan menjerat pelaku oleh peraturan hukum positif Pasal 27 Ayat (1)  UU  No.  44  Tahun  2008  tentang  Pornografi  serta  Pasal  45  UU  No.19  Tahun  2016  tentang Perubahan  atas  UU  No.11  Tahun  2008  tentang  Informasi  Teknologi  dan  Transaksi Elektronik namun  tidak  dapat  ditangani  dengan  tuntas  hingga  sampai  pada  ranah  pengadilan  karna terdapat dua faktor penghambat dalam proses hukum yang terjadi yakni faktor masyarakat dan faktor budaya.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Abdul Wahid, Kejahatan Mayantara, Refika Aditama, Bandung, 2005. Agus  Raharjo, Cybercrime,  Pemahaman  dan  Upaya  Pencegahan  Kejahatan  Berteknologi, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2003.
Sudarto, Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat, Sinar Baru, Jakarta,1983.
Andi Hamzah, Aspek-Aspek Pidana Dibidang Komputer, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.
Barda Nawawi Arief, Antisipasi Hukum Pidana Dan Perlindungan Korban Cyber Crime Di Bidang Kesusilaan, makalah seminar Fakultas Hukum Universitas Swagasti, 2005.
J.E  Sahetapy, Kausa  Hukum, Pusat  Studi  Kriminologi  Fakultas  Hukum  Universitas  Airlangga, Surabaya, 1979.
Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  edisi  ketiga,  pusat  bahasa  departemen  Pendidikan  nasional,
2002.
Lilik Mulyadi, Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis, dan Praktik, Alumni, Bandung, 2008.
MH  Said  Abdullah, Menuju  Madura  Moderen  Tanpa  Kehilangan  Identitas, Taman  Pustaka  Said Abdullah Institute, Jakarta, 2011.
Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana,
Muladi, Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana, Bandung, 1992.
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, PT Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2017.
Soedarjo, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni Bandung, 1981.
Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana , Bandung, 1986.
Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung, 1986.
Widyopramono, Kejahatan di Bidang Komputer, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
Zainuddin, Metode Penelitian Hukum , Sinar Grafika, Jakarta, 2014