Kurniawan,  N.,  &  Arhamullah,  R.  (2021)  Kajian  Yuridis  Komparatif  Penyedia  Pinjaman  Non-Bank Bagi  Usaha  Mikro  Di Indonesia. Syntax  Literate:  Jurnal  Ilmiah  Indonesia,  6 (8). http://dx.doi.org/10.36418/ syntax-literate.v6i8.3766 E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 6, No. 8, Agustus 2021

## KAJIAN YURIDIS KOMPARATIF PENYEDIA PINJAMAN NON-BANK BAGI USAHA MIKRO DI INDONESIA

## Nadialista Kurniawan, Risyad Arhamullah
Universitas Pelita Harapan Banten, Indonesia Email: nadialista.k@gmail.com, risyadtfrp@gmail.com

## Abstrak
Kehadiran  Fintech  P2P  Lending  menjadi  sebuah  alternatif  pembiayaan  non-bank selain  Lembaga  Keuangan  Mikro  yang  telah  hadir  jauh  lebih  dulu  dan  diakui keberadaannya  secara  hukum  sejak  tahun  2013.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah untuk  menganalisis  secara  yuridis-normatif  mengenai  implementasi  Financial Technology Peer to Peer Lending (P2P) sebagai alternatif penyedia pinjaman non- bank  bagi  usaha  mikro  di  Indonesia  dan  menganalisis  komparasi  antara  Financial Technology Peer to Peer Lending (P2P) dengan Lembaga Keuangan Mikro dalam peraturan  perundang-undangan  yang  digunakan  sebagai  landasan  hukum  dilihat dari  pendekatan  sisi  politik  hukum  di  Indonesia,  yang  dapat  digunakan  untuk penelitian lebih lanjut yang dapat dilakukan secara empiris di masa mendatang bagi perkembangan hukum di Indonesia. Metode penelitian ini adalah penelitian yuridis- normatif  yaitu  menelaah  bahan  hukum  utama  dengan  menelaah  dan  melakukan perbandingan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  di  Indonesia,  terutama yang berkaitan dengan Fintech P2P Lending dan Lembaga Keuangan Mikro. Hasil penelitian  menujukkan  bahwa  kewenangan  otoritas  jasa  keuangan  sebagai  otoritas yang melakukan pengaturan dan pengawasan dalam sektor jasa keuangan terwujud dalam  Peraturan  Nomor  77/POJK.01/2016  tentang  Layanan  Pinjam  Meminjam Uang  Berbasis  Teknologi  dan  Pasal  28  Undang  Undang  Nomor  1  Tahun  2013 tentang  Lembaga  Keuangan  Mikro,  selaras  dengan  politik  hukum  Indonesia  dan tujuan  daripada  hukum  itu  sendiri.  Kekosongan  hukum  ( rechtvacuum )  mengenai Tingkat  Suku  Bunga  Pinjaman  Fintech  P2P  Lending  semestinya  segera  ditangani demi terciptanya perlindungan hukum bagi konsumen jasa keuangan serta menjaga stabilitas moneter dan keuangan di Indonesia.
Kata Kunci :  Peer-to-Peer  (P2P)  lending;  lembaga  keuangan  mikro;  usaha  mikro; pinjaman; non-bank; teknologi finansial

## Abstract
The  presence  of  Fintech  P2P  Lending  becomes  an  alternative  to  non-bank financing  in  addition  to  MicroFinance  Institutions  that  have  been  present  much earlier  and  recognized  as  legally  recognized  since  2013.  The  purpose  of  this research  is  to  analyze  juridically-normatively  the  implementation  of  Financial Technology Peer to Peer Lending (P2P) as an alternative non-bank loan provider for  micro-businesses  in  Indonesia  and  analyze  the  comparison  between  Financial
Technology Peer to Peer Lending (P2P) and MicroFinance Institutions in the laws and regulations used as legal foundations seen from the political approach of law in Indonesia, which can be used for further research that can be done empirically in the future for legal developments in Indonesia. This research method is juridical- normative  research  that  examines  the  main  legal  materials  by  reviewing  and comparing applicable laws and regulations in Indonesia, especially those related to Fintech  P2P  Lending  and  MicroFinance  Institutions.  The  results  of  the  study showed  that  theauthority  of  financial  services  as  an  authority  that  conducts regulation and supervision in the financial services sector is realized in Regulation No. 77 / POJK.01 / 2016 on Technology-Based Lending Services and Article 28 of Law  No.  1  of  2013  on  MicroFinance  Institutions,  in  line  with  Indonesian  legal politics and the purpose of the law itself. The legal vacuum(rechtvacuum)regarding the  P2P  Lending  Fintech  Lending  Rate  should  be  addressed  immediately  for  the creation  of  legal  protection  for  financial  services  consumers  and  maintaining monetary and financial stability in Indonesia.
Keywords: Peer-to-Peer  (P2P)  lending; microfinance  institutions; micro  enterprise;
loans; non-bank; financial technology

## Pendahuluan
Menurut (Hadad,  2017) Fintech merupakan  sebuah  inovasi  berhasil mentransformasi  suatu  sistem  atau  pasar  yang  telah  ada  sebelumnya,  dengan memperkenalkan  kepraktisan,  kemudahan  akses,  kenyamanan,  dan  biaya  yang ekonomis,  dikenal  sebagai  Inovasi  Disruptif (Disruptive  Innovation).  Fintech yang mulai eksis dan lebih dikenal oleh masyarakat yaitu dengan jenis Peer to Peer Lending (selanjutnya  disebut Fintech  P2P  Lending ),  bergerak  dalam  bidang  peminjaman  uang dengan menargetkan nasabah peminjam pada sektor usaha mikro yang seringkali tidak memiliki  persyaratan  yang bankable. Sebelum  kehadiran Fintech  P2P  Lending, Lembaga Keuangan Mikro telah terlebih dahulu hadir menjadi solusi sebagai penyedia pinjaman bagi sektor usaha mikro di Indonesia, yang mana keduanya diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
Salus  Populi  Suprema  Lex  Esto ,  merupakan  adagium  hukum  yang  pertama diucapkan oleh Cicero seorang filsuf berkebangsaan Italia yang bermakna "Keselamatan Rakyat  Merupakan  Hukum  Tertinggi". Salus  Populi  Suprema  Lex  Esto juga  kita temukan  dalam  pembukaan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  pada alinea keempat yang mana disebutkan keselamatan dan kemakmuran rakyat merupakan tujuan  utama  bernegara  artinya  negara  harus  menjamin,  melindungi  segenap  bangsa Indonesia,  termasuk  dalam  berbagai  sisi  bidang  usaha  yang  mampu  meningkatkan kesejahteraan  dan  tingkat  hidup  rakyat  Indonesia,  salah  satunya  dalam  bidang  Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu unit usaha yang memiliki peran penting dalam perkembangan dan pertumbuhan perekonomian Indonesia. Dengan adanya sektor UMKM,  pengangguran akibat  angkatan kerja  yang tidak  terserap dalam dunia kerja menjadi berkurang (Kurniawan, 2021) .
Pasal 6 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah  menyatakan  bahwa  usaha  mikro  sebuah  usaha  produktif  dengan  kriteria kekayan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- atau memiliki total omzet paling banyak Rp. 300.000.000,- per tahun. Sebagian besar sektor usaha mikro dan kecil dimulai oleh orang-orang  yang  memiliki  tingkat  pendidikan  yang  rendah,  pengalaman  kerja  yang minim, dan para korban PHK dan tergolong sektor ekonomi informal. Tentunya, dengan keterbatasan  sumber  daya  baik  secara  ekonomi  maupun  pengetahuan,  lembaga keuangan formal seperti perbankan sulit memberikan fasilitas keuangan kepada mereka, sehingga  sumber  daya  dan  kesuksesan  mereka  sangat  bergantung  pada  kapital  sosial kelompok  dan  jaringan  dengan  penguasa  wilayah.  Implikasinya  adalah  peningkatan kompetensi  wirausaha  mikro  dan  kecil  harus  dipusatkan  pada  pembentukan, pengembangan  dan  peningkatan  sejumlah  kecil  rantai  hubungan  yang  berkualitas (Fornoni,  Arribas,  &  Vila,  2012) terutama  pada  penyediaan  lembaga  pembiayaan  atau pemberian kredit modal usaha bagi usaha mikro dan kecil, yang seharusnya difasilitasi negara untuk kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.
Dilansir  dari Katadata.co.id ,  menurut  Komite  Ekonomi  dan  Industri  Nasional (KEIN)  menilai  Indonesia  dapat  keluar  dari  jebakan  kelas  menengah  dengan pertumbuhan  ekonomi  yang  saat  ini  masih  stagnan  di  kisaran  5%  dengan  mendorong Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk naik kelas. Lebih lanjut, dikatakan bahwa  pada  2017  yang  lalu,  98,7%  usaha  di  Indonesia  merupakan  usaha  mikro  yang menyerap  89,17%  tenaga  kerja  domestik  di  Indonesia.  Jumlahnya  yang  sangat  banyak dan  besarnya  peran  dalam  menyediakan  pekerjaan  bagi  mereka  yang  kurang berpendidikan, membuat peran usaha mikro bagi terutama bagi penyerapan tenaga kerja sangat penting bagi perekonomian Indonesia (Budimanta, 2020) .
Maka  pada  2013,  Indonesia  melakukan  sebuah  inovasi  dalam  memfasilitasi  dan mendorong  perkembangan  sektor  usaha  mikro  melalui  pembentukan  Lembaga Keuangan Mikro  yaitu lembaga keuangan  yang khusus non-bank  yang didirikan untuk memberikan  jasa  pengembangan  usaha  dan  pemberdayaan  masyarakat,  baik  melalui pinjaman  atau  pembiayaan  dalam  usaha  skala  mikro  kepada  anggota  dan  masyarakat, pengelolaan  simpanan,  maupun  pemberian  jasa  konsultasi  pengembangan  usaha  yang tidak  semata-mata  mencari  keuntungan (Haikal,  Zarfinal,  &  Maiyestati,  2021) . Memang, lembaga perbankan telah ada sebelumnya, tetapi sulitnya untuk mendapatkan fasilitas  kredit  dari  perbankan  karena  kebanyakan  usaha  mereka  tidak  teradministrasi dengan baik, sehingga Lembaga Keuangan Mikro sebagai lembaga keuangan non-bank ini  telah  meningkatkan  kredit  usaha  mikro  sejak  tahun  2013  yang  terus  mengalami peningkatan (Hanifah & Rahadi, 2020) .
Penetrasi  teknologi  digital  di  Indonesia  yang  sangat  cepat  beberapa  dekade terakhir  mengubah  hampir  semua  aspek  kehidupan,  salah  satunya  dalam  industri keuangan  baik  lembaga  bank  maupun  lembaga  non-bank  di  Indonesia  yang  ditandai dengan  hadirnya financial  technology  (fintech). Melihat  perkembangan  layanan keuangan  digital  atau financial  technology  (fintech) yang  begitu  cepat  dan  beragam  di Indonesia,  Otoritas  Jasa  Keuangan  mengeluarkan  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan
(POJK)  Nomor  77/POJK.01/2016,  tentang  Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis Teknologi  Informasi  (LPMUBTI)  atau  yang  biasa  disebut peer  to  peer  lending  (P2P lending) .  Per  tanggal  30  April  2020,  total  jumlah  penyelenggara  fintech  p2p  lending terdaftar  dan  berizin  adalah  sebanyak  161  perusahaan  Otoritas  Jasa  Keuangan  (2020) Beberapa dari fintech tersebut berfokus pada misi misi untuk berdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) khususnya oleh perempuan.
Fintech  P2P  Lending menjadi  sebuah  solusi  dan  alternatif  bagi  usaha  mikro  di Indonesia  untuk  mendapatkan  pembiayan  secara  cepat  dan  mudah,  karena  umumnya prosesnya  terbilang  tidak  sulit  dan  tidak  membutuhkan  banyak  data  atau  diperlukan audit  terlebih  dahulu  seperti  lembaga  perbankan. Fintech  P2P  Lending merupakan pilihan pinjaman bagi pelaku usaha mikro yang rata-rata unbankable . Aturan meminjam pada Fintech  P2P  Lending yang  lebih  longgar  bisa  jadi  menjadi  salah  satu  alasan masyarakat  memilih  kredit  online  ini  dibandingkan  bank  atau  Lembaga  Keuangan Mikro yang bersifat non-bank. Pada akhirnya, Fintech P2P Lending menjadi pelengkap peran lembaga keuangan bank dan non-bank untuk menyalurkan dana ke usaha mikro. Namun, di sisi lain, kemudahan ini diiringi dengan tingkat bunga yang jauh lebih tinggi dari  lembaga  keuangan  non-bank  lainnya,  karena  belum  ada  pengaturan  mengenai tingkat  suku  bunga  bagi Fintech  P2P  Lending dalam  pemberian  pembiayaan  di Indonesia.  Maka,  berdasarkan  hal-hal  yang  telah  dipaparkan  diatas,  peneliti berkeinginan  untuk  melakukan  penelitian  bersifat  normatif-yuridis  berjudul  “Kajian Yuridis  Komparatif  Penyedia  Pinjaman  Non-Bank  Bagi  Usaha  Mikro  Di  Indonesia” dalam pendekatan politik hukum Indonesia.
Penelitian  ini  menggunakan  studi  komparasi  yang  belum  pernah  dilakukan  atau belum  pernah  dipublikasikan  sebelumnya,  yang  mana  penelitian  yang  dilakukan sebelumnya  terbatas  hanya  pada  Pengawasan  Otoritas  Jasa  Keuangan  terhadap Financial Techonology (Santi, Budiharto, & Saptono, 2017) , Peran Lembaga Keuangan Mikro  terhadap  Eksistensi  Usaha  Mikro (Damayanti,  2019) dan  Peranan Peer  to  Peer Lending Dalam  Menyalurkan  Pendanaan  pada  Usaha  Kecil  dan  Menengah (Aprita, 2021) .
Jurnal  dengan  judul “Pengawasan  Otoritas  Jasa  Keuangan  terhadap  Financial Techonology” (Santi et al., 2017) sebatas membatas hubungan hukum para pihak yang terlibat  dalam Financial  Technology dan  mengetahui  pelaksanaan  pengawasan  yang dilakukan  oleh  Otoritas  Jasa  Keuangan  terhadap Financial  Technology berdasarkan POJK  No.77/POJK.01/2016  dan  tidak  membahas  tentang  pengaturan  dan  pengawasan Lembaga  Keuangan  Mikro  di  Indonesia.  Sedangkan  penelitian  dalam  Jurnal  dengan judul “Peran  Lembaga  Keuangan  Mikro  terhadap  Eksistensi  Usaha  Mikro” (Damayanti,  2019) ,  sebatas  hanya  membahas  tentang  peran  lembaga  keuangan  mikro bagi perkembangan usaha mikro di Daerah  Istimewa  Yogyakarta dan tidak membahas tentang Financial  Technology  Peer-to-Peer  Lending. Selain  itu  jurnal  dengan  judul “Peranan Peer to Peer Lending Dalam Menyalurkan Pendanaan pada Usaha Kecil dan Menengah” (Aprita,  2021) ,  membahas  tentang  permasalahan  pendanaan  bagi  usaha mikro,  kecil  dan  menengah  yang  pendanaannya  dapat  dilakukan  oleh Financial
Technology  Peer-to-Peer  Lending secara  umum,  berfokus  pada  peran  penting pemerintah dalam melakukan sosialisasi kehadiran Financial Technology Peer-to-Peer Lending bagi sektor usaha tersebut di Indonesia.
Penelitian-penelitian  sebelumnya  tidak  ada  yang  membahas  tentang Financial Technology  Peer-to-Peer  Lending dan  Lembaga  Keuangan  Mikro  secara  bersamaan, seperti  yang  dibahas  dalam  penelitian  ini,  maka  penelitian  ini  memiliki  sifat  kebaruan (novelty) karena  mengemukakan  dan  memapaparkan  hal-hal  baru  yaitu  melakukan perbandingan  secara  yuridis  normatif  terhadap Fintech  Peer-to-Peer  Lending  (P2P Lending) dan Lembaga Keuangan Mikro bagi sektor usaha mikro di Indonesia, dengan melihat pada politik hukum dan tujuan daripada hukum di Indonesia.
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  secara  yuridis-normatif mengenai  implementasi Financial  Technology  Peer  to  Peer  Lending  (P2P) sebagai alternatif penyedia pinjaman non-bank bagi usaha mikro di Indonesia dan menganalisis komparasi  antara Financial Technology Peer to  Peer Lending  (P2P) dengan  Lembaga Keuangan  Mikro  dalam  peraturan  perundang-undangan  yang  digunakan  sebagai landasan  hukum  dilihat  dari  pendekatan  sisi  politik  hukum  di  Indonesia  yang  dapat digunakan  untuk  penelitian  lebih  lanjut  yang  dapat  dilakukan  secara  empiris  di  masa mendatang bagi perkembangan hukum di Indonesia.

## Metode Penelitian
Metode penelitian meliputi tipe penelitian yuridis-normatif yaitu menelaah bahan hukum  utama  dengan  cara  menelaah  asas-asas  hukum  serta  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku  di  Indonesia,  berkaitan  dengan  penelitian  ini,  yang  mana pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan perbandingan ( comparative approach). Penelitian ini bersifat analisis  yuridis-normatif  karena  berusaha  untuk  mencari  dan  memecah  komponen- komponen  dari  suatu  permasalahan  untuk  dikaji  lebih  dalam  serta  kemudian menghubungkannya  dengan  hukum,  kaidah  hukum  serta  norma  hukum  yang  berlaku sebagai  pemecahan  permasalahannya.  Kegiatan  analisis  yuridis-normatif  adalah mengumpulkan  hukum  dan  dasar  lainnya  yang  relevan  untuk  kemudian  mengambil kesimpulan  sebagai  jalan  keluar  atau  jawaban  atas  permasalahan  (Nasution,  2008). Penelitian  ini  diharapkan  merupakan  tahap  awal  untuk  penelitian  lebih  lanjut  yang dilakukan  secara  yuridis-empiris  dan  komprehensif  dengan  memadukan  data  sekunder yaitu  norma  serta  peraturan  hukum  dan  data  primer  yaitu  pengambilan  data  secara langsung  dan  nyata  di  lapangan  dalam  implementasi  antara Fintech  P2P  Lending dengan  Lembaga  Keuangan  Mikro  pada  sektor  usaha  mikro  di  Indonesia,  pada  masa mendatang.

## Hasil dan Pembahasan
A. Kewenangan  Otoritas  Jasa  Keuangan  dalam  Pengaturan  dan  Pengawasan Fintech P2P  Lending dengan  Lembaga  Keuangan  Mikro  pada  sektor  usaha  mikro  di Indonesia.
Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang mengatur dan mengawasi sektor jasa  keuangan  di  Indonesia  menyelenggarakannya  dengan  terintegrasi  antar penyelenggara dan penyedia jasa keuangan di  Indonesia, baik sektor bank atau pun non Bank . Wewenang Otoritas Jasa Keuangan dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu (Otoritas Jasa Keuangan, 2011):
a. Wewenang Otoritas Jasa Keuangan dalam tugas pengaturan dan pengawasan jasa keuangan di sektor perbankan. Wewenang ini terdiri atas:
1) Pengaturan  dan  pengawasan  mengenai  kelembagaan  bank  yang  meliputi perizinan untuk pendirian bank dan kegiatan usaha bank;
2) Pengaturan  dan  pengawasan  tentang  kesehatan  bank  yang  meliputi  laporan bank  yang  berhubungan  dengan  kesehatan  dan  kinerja  bank,  sistem  informasi debitor, pengujian kredit, dan standar akuntansi bank.
3) Pengaturan  dan  pengawasan  tentang  aspek  kehati-hatian  bank  yang  meliputi manajemen  risiko,  tata  kelola  bank,  pemeriksaan  bank,  dan  prinsip  mengenal nasabah dan anti pencucian uang.
b. Wewenang  Otoritas  Jasa  Keuangan  dalam  tugas  pengaturan  lembaga  bank  dan non-bank. Wewenang ini terdiri atas:
1) Menetapkan  peraturan  pelaksanaan  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
2) Menetapkan peraturan perundang-undang di sektor jasa keuangan.
3) Menetapkan peraturan tentang pengawasan di sektor jasa keuangan.
4) Menetapkan  peraturan  tentang  tata  cara  penetapan  perintah  tertulis  terhadap lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu.
5) Menetapkan  peraturan  tentang  tata  cara  penetapan  pengelola  statuter  pada lembaga jasa keuangan.
6) Menetapkan  peraturan  tentang  tata  cara  pengenaan  sanksi  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
c. Wewenang  Otoritas  Jasa  Keuangan  dalam  tugas  pengawasan  lembaga  bank  dan non-bank. Wewenang ini terdiri atas:
1) Menetapkan  kebijakan  operasional  pengawasan  terhadap  kegiatan  jasa keuangan.
2) Mengawasi  pelaksanaan  tugas  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  Kepala Eksekutif.
3) Memberikan  perintah  tertulis  kepada  lembaga  jasa  keuangan  dan  pihak tertentu.
4) Melakukan penunjukan pengelola statuter. Menetapkan penggunaan pengelola statute.
5) Menetapkan  sanksi  administratif  terhadap  pihak  yang  melakukan  pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
6) Memberikan dan mencabut izin usaha. Berdasarkan  wewenang  Otoritas  Jasa  Keuangan  tersebut,  pengawasan  dan pembinaan  terhadap Fintech  P2P  Lending dan  Lembaga  Keuangan  Mikro  ini  telah
sesuai  dengan  wewenang  pengaturan  dan  pengawasan  lembaga  non-bank  dalam sektor jasa keuangan di Indonesia selaras dengan Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
Peranannya  sebagai  pengaturan  terhadap  perkembangan  industri Fintech  P2P Lending ,  Otoritas  Jasa  Keuangan  sudah  menerbitkan  peraturan  tertulis  dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam  Uang  Berbasis  Teknologi  Informasi.  Dikeluarkannya  peraturan  ini diharapkan memberikan dasar hukum bagi penyelenggaraan Fintech P2P Lending di Indonesia, sekaligus memberikan perlindungan konsumen dan kepercayaan terhadap masyarakat  yang  akan  menggunakan  layanan Fintech jenis P2P  Lending ,  dalam segala sektor usaha termasuk sektor usaha mikro.
Pengaturan  dan  pengawasan  Otoritas  Jasa  Keuangan  terhadap  bisnis Fintech P2P  Lending juga  diatur  dalam  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  No. 13/POJK.02/2018  tentang  Inovasi  Keuangan  Digital  di  Sektor  Jasa  Keuangan, tujuannya  untuk  penyelenggaraan  Inovasi  Keuangan  Digital  (IKD)  secara bertanggung  jawab.  Menurut  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  ini,  penyelenggara bisnis Fintech P2P Lending wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan.
Penyelenggaraannya  bisnis Fintech  P2P  Lending menggunakan  instrumen yaitu  kontrak  elektronik,  sehingga  harus  tunduk  pada  aturan  mengenai  kontrak elektronik  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  (UU)  No.  19  Tahun  2016  tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE), khususnya Pasal 1 angka 17 dan Pasal 18 UU tersebut, sehingga  harus  tunduk  pada  aturan  yang  dikeluarkan  oleh  regulator  yang  mengatur dan  mengawasi  sistem  elektronik  yaitu  Kementerian  Komunikasi  dan  Informatika Republik Indonesia.
Sedangkan  dalam  Undang  Undang  Nomor  1  Tahun  2013  tentang  Lembaga Keuangan Mikro, pengawasan dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan berkoordinasi dengan  kementerian  yang  menyelenggarakan  urusan  koperasi  dan  Kementerian Dalam Negeri. Selain itu, karena lokasinya yang berada di daerah kabupaten dan/atau kota di seluruh Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan tidak melakukan pengawasan dan pembinaan  sendiri,  namun  setelah  Lembaga  Keuangan  Mikro  memperoleh  izin usahanya,  Otoritas  Jasa  Keuangan  akan  mendelegasikan  wewenangnya  kepada Pemerintah  Daerah  Kabupaten  dan/atau  Kota  agar  lebih  efektif.  Dalam  hal Pemerintah  Daerah  Kabupaten  dan/atau  Kota  dianggap  belum  siap  atau  belum mampu untuk menjalankan pengawasan tersebut, maka akan ditunjuk pada pihak lain yang  telah  siap  di  daerah  tersebut.  Pendelegasian  ini  terjadi  karenya  banyaknya Lembaga Keuangan Mikro yang ada di Indonesia dan seringkali sektor usaha mikro jauh  lebih  dekat  dengan  pemerintah  yang  ada  di  daerahnya  daripada  pemerintah pusat, yaitu Otoritas Jasa Keuangan.
B. Politik Hukum dan Tujuan Hukum terhadap Fintech P2P Lending dengan Lembaga Keuangan Mikro pada sektor usaha mikro di Indonesia
Pendekatan  politik  hukum  terkait  penelitian  ini,  merujuk  pada  peraturan perundang  undangan  terkait Financial  Technology  Peer  to  Peer  Lending  (P2P Lending) ,  Lembaga  Keuangan  Mikro  dan  Usaha  Mikro,  kebenaran  yang  terdapat dalam  kelompok  peraturan  perundang-undangan  ini  adalah  kebenaran  moral (obyektif)  yaitu  konsistensi  hubungan  antara  pengetahuan  dan  obyek  berdasarkan nilai-nilai  baik  dan  buruk  yang  hidup  di  dalam  masyarakat,  dalam  hal  ini  berkaitan dengan  adanya financial technology peer to peer lending yang memang senyatanya dalam masyarakat  dapat  menjadi  alternatif bagi  pembiayaan atau pemberi pinjaman bagi usaha mikro selain Lembaga Keuangan Mikro, yang terus menerus berkembang seiring perkembangan teknologi.

## Gambar 1 Perbandingan Fasilitas Pembiayaan Non-Bank bagi Usaha Mikro
Sumber: Koleksi Peneliti
Sudut  pandang  Politik  Hukum  yang  bertugas  untuk  meneliti  perubahan- perubahan  mana  yang  perlu  diadakan  terhadap  hukum  yang  ada  agar  memenuhi kebutuhan-kebutuhan  baru  di  dalam  kehidupan  masyarakat (Mahfud,  2009) .  Selain itu,  Abdul  Wahid  Masru  juga  mengartikan  politik  peraturan  perundang-undangan sebagai  kebijakan  yang  diterjemahkan  sebagai  tindakan  pemerintahan/negara  dalam membentuk  peraturan  perundang-undangan  sejak  tahap  perencanaannya  sampai dengan penegakannya (implementasinya) (Masru, 2004) .
Artinya ada suatu kebutuhan baru dalam masyarakat  Indonesia  yang semakin berkembang penetrasi  digitalnya, membutuhkan suatu pengaturan hukum  yang baru dalam  bidang  pembiayaan  melalui Fintech  P2P  Lending ,  sehingga  dibentuklah Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  mengenai  Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang Berbasis  Teknologi  Informasi  (LPMUBTI)  dan  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan tentang Inovasi Keuangan Digital, yang diharapkan dapat mengakomodir kebutuhan akan  hukum  dalam  hidup  bermasyarakat  terutama  bagi  sektor  usaha  mikro.  Hal  ini berarti  peraturan  mengenai Fintech  P2P  Lending merupakan  sebuah  pembaharuan hukum  yang  menyesuaikan  dengan  kondisi  teknologi  yang  terus  menerus
berkembang  dalam  setiap  aspek  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  di  Indonesia, yang  mana  menjadi  dasar  normatif Fintech  P2P  Lending dan  Lembaga  Keuangan Mikro sebagai penyedia pinjaman pada sektor usaha mikro di Indonesia.
Mewujudkan  tujuan  hukum  Gustav  Radbruch  menyatakan  perlu  digunakan asas  prioritas  dari  tiga  nilai  dasar  yang  menjadi  tujuan  hukum.  Hal  ini  disebabkan karena  dalam  realitasnya,  keadilan  hukum  sering  berbenturan  dengan  kemanfaatan dan  kepastian  hukum  dan  begitupun  sebaliknya.  Diantara  tiga  nilai  dasar  tujuan hukum tersebut, pada saat terjadi benturan, maka mesti ada yang dikorbankan. Untuk itu, asas prioritas yang digunakan oleh Gustav Radbruch harus dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut (Erwin & Hukum, 2012) :
a. Keadilan Hukum.
b. Kemanfaatan Hukum.
c. Kepastian Hukum.
Keadilan  hukum  yang  hidup  dalam  isi  sila  kelima  Pancasila  yaitu  Keadilan sosial  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia,  merupakan  tujuan  yang  menjadi  dasar  bagi pengembangan fasilitas pembiayaan bagi usaha mikro, yang awalnya difasilitasi oleh Lembaga Keuangan Mikro seiring dengan perkembangan teknologi, timbulnya solusi lain  yaitu Fintech  P2P  Lending ,  serta  merupakan  ikhtiar  dari  upaya  mewujudkan masyarakat adil dan makmur sebagai salah satu tujuan Bangsa Indonesia.
Mewujudkan  masyarakat  adil  dan  makmur  adalah  salah  satu  tujuan  Bangsa Indonesia,  yang  selaras  dengan  penelitian  ini.  Undang  Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam pembukaannya menyatakan bahwa salah satu tujuan  negara  adalah  untuk  memajukan  kesejahteraan  umum,  yang  mana  menjadi dasar  pada  Konsiderans  Undang  Undang  Nomor  20  Tahun  2008  tentang  Usaha Mikro, Kecil dan Menengah huruf (a) yang berbunyi:
“ Bahwa  masyarakat  adil  dan  makmur  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  harus  diwujudkan  melalui pembangunan perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi ”.
Demokrasi  ekonomi  dalam  bagian  konsiderans  diatas  harus  dilakukan  sesuai dengan  UUD  1945  yang  terdapat  dalam  Pasal  33  ayat  (1)  UUD  1945  yang menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan  dan  Pasal  33  ayat  (4)  yang  mengamanatkan  bahwa  perekonomian nasional  diselenggarakan  berdasarkan  demokrasi  ekonomi  sebagai  alat  untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Kemanfaatan hukum dapat tercermin melalui eksistensi hukum yang bertujuan untuk  memberikan  keamanan  dan  ketertiban  serta  menjamin  adanya  kesejahteraan yang  diperoleh  masyarakat  dari  negara  sebagai  payung  bermasyarakat.  Kaidah hukum di samping kepentingan manusia terhadap bahaya yang mengancamnya, juga mengatur  hubungan  di  antara  manusia (Anshar  &  Suwito,  2018) .  Untuk  itu  perlu hukum  yang  kontekstual,  dalam  arti  dapat  mengakomodir  praktik-praktik  sosial  di masyarakat  dengan  diatur  oleh  norma  hukum.  Ajaran-ajaran  hukum  yang  dapat diterapkan,  menurut  Johnson,  agar  tercipta  korelasi  antara  hukum  dan
masyarakatnya,  yaitu hukum sosial  yang lebih kuat dan lebih maju daripada ajaran- ajaran  yang  diciptakan  oleh  hukum  perseorangan (Wibowo,  Arifati,  &  Raharjo, 2016) sehingga  bukan  hanya  tercipta  suatu  keadilan  dan  kepastian  hukum,  namun hukum  dapat  mencapai  kemanfaatan  sebesar-besarnya  bagi  masyarakat.  Kehadiran peraturan  mengenai Fintech  P2P  Lending merupakan  sebuah  pembaharuan  hukum yang menyesuaikan dengan kondisi teknologi yang terus menerus berkembang dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara di  Indonesia, serta berperan dalam inklusi  keuangan  di  Indonesia.  Secara  lebih  luas,  penyediaan  layanan  pinjam meminjam  berbasis  teknologi  bisa  dipahami  sebagai  pemerataan  kesempatan  untuk meningkatkan  kesejahteraan  bagi  setiap  warga  negara.  Dalam  hal  ini,  setiap  warga memiliki  hak  yang  sama  mengakses resources ,  yang  memungkinkan  mereka meningkatkan  kesejahteraannya.  Inklusi  keuangan  tidak  hanya  terbatas  pada bagaimana menyediakan kredit bagi masyarakat miskin dan usaha mikro kecil. Lebih dari  itu,  upaya  ini  juga  menjadi  sebuah  ikhtiar  untuk  mencapai  pertumbuhan ekonomi  yang  lebih  berkualitas  dan  berkelanjutan  tanpa  mengorbankan  stabilitas sistem  keuangan,  sehingga  tercipta  suatu  kemanfaatan  hukum  yang  menjadi  tujuan daripada hukum itu sendiri.
Kepastian  hukum  sebagai  salah  satu  tujuan  hukum  dapat  dikatakan  sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang  melakukan.  Dengan  adanya  kepastian  hukum  setiap  orang  dapat memperkirakakan  apa  yang  akan  dialami  jika  melakukan  tindakan  hukum  tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi (Mahfud,  2009) .  Dengan  adanya  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan tentang  Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis  Teknologi  Informasi (LPMUBTI)  dan  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  tentang  Inovasi  Keuangan Digital,  maka  tercipta  sebuah  kepastian  hukum  bagi  para  penyelenggara  dan konsumen atau peninjam dalam transaksi pembiayaan yang semakin berkembang ini. Pada  bagian  Konsiderans  huruf  (b)  Undang  Undang  Nomor  1  Tahun  2013  tentang Lembaga Keuangan Mikro, dinyatakan bahwa:
“Bahwa  untuk  memberikan  kepastian  hukum  dan  memenuhi  kebutuhan layanan  keuangan  terhadap  masyarakat  miskin  dan/atau  berpenghasilan rendah,  kegiatan  layanan  jasa  keuangan  mikro  dan  kelembagaannya  perlu diatur  secara  Iebih  komprehensif  sesuai  dengan  Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.
Sehingga kepastian hukum penyedia pinjaman non-bank bagi sektor usaha mikro di Indonesia dapat tercermin dengan jelas pada kedua peraturan perundang-undangan ini.
C. Komparasi  Yuridis  Normatif  terhadap  Penyedia  Pinjaman  Non-Bank  bagi  Sektor Usaha Mikro di Indonesia
Peraturan  Nomor  Nomor  77/POJK.01/2016  tentang  Layanan  Pinjam Meminjam  Uang  Berbasis  Teknologi  dalam  bahwa Financial  Technology  Peer  to Peer  Lending  (P2P  Lending) atau Financial  Technology  Lending adalah  salah  satu inovasi  pada  bidang  keuangan  dengan  pemanfaatan  teknologi  yang  memungkinkan pemberi  pinjaman  dan  penerima  pinjaman  melakukan  transaksi  pinjam  meminjam tanpa  harus  bertemu  langsung.  Mekanisme  transaksi  pinjam  meminjam  dilakukan melalui  sistem  yang  telah  disediakan  oleh  Penyelenggara Fintech  Lending ,  baik melalui aplikasi maupun laman website.
Fintech  P2P  Lending dapat  disandingkan  dengan  Lembaga  Keuangan  Mikro yang  merupakan  satu-satunya  lembaga  yang  berfokus  menyediakan  pinjaman  dan pembiayaan bagi sektor usaha mikro, sesuai dengan Konsiderans dan Tujuan Undang Undang  Lembaga  Keuangan  Mikro  dengan  tujuan  untuk  memberikan  kepastian hukum  dan  memenuhi  kebutuhan  layanan  keuangan  terhadap  masyarakat  miskin dan/atau  berpenghasilan  rendah. Fintech  P2P  Lending dapat  digunakan  sebagai alternatif pemberian pinjaman karena semakin berkembangnya Fintech P2P Lending yang  berfokus  dan  mempunyai  visi  untuk  usaha  mikro,  kecil,  dan  menengah (UMKM),  seperti  Amartha,  Mekar,  dan  Modal  Rakyat  yang  bahkan  mempunyai program khusus kredit mikro bagi sektor usaha mikro.
Selanjutnya, Badan Hukum Penyelenggara Fintech P2P Lending dan Lembaga Keuangan  Mikro,  keduanya  memiliki  kesamaan  yaitu  sama-sama  berbentuk perseroan terbatas atau koperasi. Hanya saja yang membedakan adalah dalam Pasal 6 Undang Undang tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dinyatakan bahwa LKM dilarang  dimiliki,  baik  langsung  maupun  tidak  langsung,  oleh  warga  negara  asing dan/atau  badan  usaha  yang  sebagian  atau  seluruhnya  dimiliki  oleh  warga  negara asing atau badan usaha asing, artinya lembaga keuangan mikro adalah bidang usaha yang tertutup bagi penanam modal asing. Hal ini tentu berbeda dengan Fintech P2P Lending yang  bisa  dimiliki  paling  banyak  85%  (delapan  puluh  lima  persen)  oleh warga  negara  asing  dan/atau  badan  hukum  asing.  Kepemilikan  saham Fintech  P2P Lending oleh  Penanam  Modal  Asing  (PMA)  tentunya  menimbulkan  banyak kekhawatiran, seperti tanggung jawab perusahaan apabila mengalami kepailitan atau bagaimana tata kelola perusahaan yang benar, yang pengaturannya masih berbentuk Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.02/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi Pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis  Teknologi  Informasi,  yang  masih  bersifat beleid dan  bukan regelling dan tidak mengandung sanksi atau akibat hukum didalamnya.
Selain  itu,  jumlah  modal  disetor  atau  simpanan  pokok,  simpanan  wajib  dan hibah Lembaga Keuangan Mikro ditetapkan paling sedikit:
a. Rp50.000.000,-  (lima  puluh  juta  rupiah),  untuk  cakupan  wilayah  usaha desa/kelurahan.
b. Rp100.000.000,-  (seratus  juta  rupiah),  untuk  cakupan  wilayah  usaha  kecamatan; atau
c. Rp500.000.000,00  (lima  ratus  juta  rupiah),  untuk  cakupan  wilayah  usaha kabupaten/kota.
Dengan  ketentuan  bahwa  paling  sedikit  50%  (lima  puluh  persen)  dari  modal disetor  atau  simpanan  pokok,  simpanan  wajib,  dan  hibah  wajib  digunakan  untuk modal  kerja.  Sedangkan  bagi Fintech  P2P  Lending, penyelenggara  wajib  memiliki modal  disetor  paling  sedikit  Rp1.000.000.000,-  (satu  miliar  Rupiah)  pada  saat pendaftaran  dan  memiliki  modal  disetor  paling  sedikit  Rp2.500.000.000,00  (dua miliar  lima  ratus  juta  Rupiah)  pada  saat  mengajukan  permohonan  perizinan,  baik berbentuk badan hukum perseroan terbatas mapun yang berbentuk koperasi.Perbedaan permodalan antara Fintech P2P Lending dan Lembaga Keuangan Mikro terlihat pada perbedaan kategorisasinya, artinya apabila permodalan Lembaga Keuangan Mikro dibagi  berdasarkan cakupan wilayah usahanya, sedangkan Fintech P2P  Lending dikategorisasi  berdasarkan  proses  pendaftaran  dan  permohonan perizinannya.
Lembaga  Keuangan  Mikro,  sebelum  menjalankan  kegiatan  usahanya,  wajib memiliki  izin  usaha  dari  Otoritas  Jasa  Keuangan,  yang  mana  persetujuan  atau penolakan atas permohonan izin usaha tersebut diberikan dalam jangka waktu paling lama  40  (empat  puluh)  hari  kerja  sejak  permohonan  izin  usaha  diterima  secara lengkap  dan  benar.  Sedangkan  untuk Fintech  P2P  Lending, penyelenggara  wajib mengajukan  pendaftaran  dan  perizinan  kepada  Otoritas  Jasa  Keuangan,  yang  mana penyelenggara  yang  telah  terdaftar  wajib  menyampaikan  laporan  secara  berkala setiap 3 (tiga) bulan, kemudian setelah penyelenggara tersebut terdaftar, maka wajib mengajukan  permohonan  izin  sebagai  Penyelenggara  dalam  jangka  waktu  paling lama  1  (satu)  tahun  sejak  tanggal  terdaftar  di  Otoritas  Jasa  Keuangan,  yang  mana apabila tidak menyampaikan permohonan perizinan, maka surat tanda bukti terdaftar yang  dimiliki  oleh  penyelenggara Fintech  P2P  Lending akan  dinyatakan  batal.
Dalam  hal  ini,  terlihat  jelas  bahwa  proses  perolehan  izin  usaha  bagi Fintech  P2P Lending jauh  lebih  rumit  daripada  Lembaga  Keuangan  Mikro,  karena  tentunya  hal ini berkaitan dengan sistem teknologi informasi yang menjadi core dari Fintech P2P
Lending dalam hal pengelolaan dan perlindungan data nasabah peminjam.
Jenis  penyediaan  fasilitas  peminjaman  yang  disediakan  oleh  Lembaga Keuangan  Mikro  juga  berbeda  dengan  jenis  penyediaan  pinjaman  yang  disediakan oleh Fintech  P2P  Lending. Dalam  Pasal  1  angka  (3)  dan  angka  (4)  Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 2014 tentang Suku Bunga Pinjaman Atau Imbal Hasil Pembiayaan  dan  Luas  Cakupan  Wilayah  Usaha  Lembaga  Keuangan  Mikro, dijelaskan  bahwa  yang  bisa  dipinjam  oleh  sektor  usaha  mikro  secara  umum berbentuk  pinjaman,  apabila  ingin  mengajukan  pembiayaan,  maka  harus menggunakan prinsip syariah bagi usaha mikro tersebut, sedangkan batas maksimum pemberian  pinjaman  atau  pembiayaan  ditetapkan  paling  tinggi  10%  dari  modal Lembaga Keuangan Mikro untuk satu nasabah. Hal ini berbeda dengan Fintech P2P
Lending yang  hanya  bertugas  menyediakan,  mengelola,  dan  mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi  Informasi dari pihak pemberi pinjaman kepada pihak penerima pinjaman yang sumber dananya berasal dari pihak pemberi pinjaman, yang mana Batas maksimum total pemberian pinjaman ditetapkan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
Luas  cakupan  wilayah  sebagaimana  yang  diatur  dalam  Pasal  4  Peraturan Pemerintah  tersebut  bagi  Lembaga  Keuangan  Mikro,  yang  mana  luas  cakupan wilayah usaha Lembaga Keuangan Mikro berada dalam satu wilayah desa/kelurahan, kecamatan, atau kabupaten/kota sesuai dengan skala usaha masing-masing Lembaga Keuangan  Mikro  yang  ditetapkan  berdasarkan  distribusi  nasabah.  Sedangkan  untuk luas  cakupan  wilayah  bagi Fintech  P2P  Lending ,  tidak  terbatas  oleh  ruang  karena kecanggihan  teknologi  tidak  membatasi  untuk  luas  wilayah  pemberian  pinjaman, namun  umumnya  masing-masing  perusahaan  ini  memiliki  kebijakan  dan  fokus masing-masing dalam memberikan pinjaman.
Terkait dengan Perjanjian Pemberian Pinjaman, tidak diatur secara rinci dalam Peraturan  Pemerintah  atau  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  bagi  Lembaga Keuangan Mikro, sehingga mengacu pada Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu:
a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
c. Suatu hal tertentu.
d. Suatu sebab yang halal.
Sedangkan  dalam Fintech  P2P  Lending ,  mengacu  pada  Peraturan  Pemerintah (PP)  Republik  Indonesia  Nomor  71  Tahun  2019  Tentang  Penyelenggaraan  Sistem dan Transaksi Elektronik pada Pasal 46 dan Pasal 47 yang umumnya mengacu pada Pasal  1320  KUHPerdata  tersebut,  namun  wajib  untuk  memuat  sertifikat  elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subyek hukum  para  pihak  dalam  transaksi  elektronik  yang  dikeluarkan  oleh  penyelenggara sertifikasi elektronik terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan wajib untuk disertai tanda  tangan  elektronik  yang  dilekatkan,  terasosiasi,  atau  terkait  dengan  informasi elektronik  lainnya  yang  digunakan  sebagai  alat  verifikasi  dan  autentikasi sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penyelenggara Tanda Tangan Elektronik adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak terpercaya yang memfasilitasi pembuatan tanda  tangan  elektronik,  karena  pinjamannya  yang  bersifat online ,  maka  tanda tangannya pun bersifat elektronik.
Terkait  dengan  pembinaan,  pengaturan,  dan  pengawasan  Lembaga  Keuangan Mikro maupun Fintech  P2P Lending dilakukan  oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan  yang  telah  diamanatkan  dalam  Undang  Undang  Nomor  21  Tahun  2011 tentang  Otoritas  Jasa  Keuangan  yang  diatur  lebih  lanjut  bagi Fintech  P2P  Lending dalam  Pengaturan  dan  pengawasan  Otoritas  Jasa  Keuangan  terhadap  bisnis Fintech P2P  Lending juga  diatur  dalam  POJK  No.  13/POJK.02/2018  tentang  Inovasi
Keuangan  Digital  di  Sektor  Jasa  Keuangan  dan  Undang  Undang  tentang  Lembaga Keuangan Mikro.
Selain  itu,  dalam  Surat  Edaran  Otoritas  Jasa  Keuangan  (SEOJK),  SEOJK Nomor  29/SEOJK.05/2015  tentang  Laporan  Keuangan  Lembaga  Keuangan  Mikro, terdapat  kewajiban  untuk  Lembaga  Keuangan  Mikro  wajib  menyampaikan  laporan keuangan secara berkala setiap 4 (empat) bulan untuk periode yang berakhir pada 30 April,  31  Agustus,  dan  31  Desember  kepada  Otoritas  Jasa  Keuangan  dan penyampaian  laporan  keuangan  dilakukan  paling  lambat  pada  akhir  bulan berikutnya.  Sedangkan  dalam  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor 77/POJK.01/2016  tentang  Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis  Teknologi Pasal 9, dinyatakan bahwa Fintech P2P Lending wajib untuk menyampaikan laporan berkala  setiap  3  (tiga)  bulan  bulan  untuk  periode  yang  berakhir  pada  tanggal  31 Maret,  30  Juni,  30  September,  dan  31  Desember  kepada  Otoritas  Jasa  Keuangan dengan informasi yang paling sedikit memuat:
a. Jumlah Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman.
b. Kualitas pinjaman yang d iterima oleh Penerima Pinjaman berikut dasar penilaian kualitas pinjaman; dan
c. Kegiatan yang telah dilakukan setelah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
D. Kekosongan  Peraturan  mengenai  Tingkat  Suku  Bunga  Pinjaman Fintech P2P Lending
Dibalik  kemudahan  dari  pemberian  pinjaman  oleh Fintech  P2P  Lending tersebut, terdapat kekhawatiran bagi usaha mikro karena tidak adanya regulasi yang mengatur  tentang  besaran  bunga  hal  ini  kemudian  membuat  suku  bunga  pinjaman Fintech P2P Lending menjadi cukup tinggi. Saat ini batasan bunga dikeluarkan oleh Asosiasi Fintech Pendanaan  Bersama  Indonesia  (AFPI),  berdasarkan  Surat  Edaran Otoritas  Jasa  Keuangan  No.  S-5/D.05/2019  yang  mengamanatkan  AFPI  menjadi asosiasi  resmi  yang  mengemban  amanat  dalam  kegiatan  peyelenggaraan  layanan pinjaman  berbasis  teknologi  di  informasi.  yang  mana  seyogyanya  lembaga  yang seharusnya  menentukan  dan  menetapkan  mengenai  batasan  besaran  suku  bunga pinjaman Fintech  P2P  Lending adalah  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  dan  bukan AFPI, hal ini dikarenakan hal tersebut merupakan fungsi dan tugas dari Otoritas Jasa Keuangan  yang  didasarkan  pada  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2011  tentang Otoritas Jasa Keuangan, sebagai lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang mengatur, mengawasi, memeriksa dan melakukan penyidikan.
Berdasarkan hal ini, apabila regulasi mengenai batasan bunga maksimum bagi Fintech  P2P  Lending dikeluarkan  oleh  Otoritas  Jasa  Keuangan,  maka  akan mempunyai sanksi yang mengikat, bukan hanya sekedar pelanggaran kode etik yang dikeluarkan  Asosiasi  Fintech  Pendanaan  Bersama  Indonesia  yang  kurang  memiliki akibat hukum yang kuat. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang  Perlindungan  Konsumen  Sektor  Jasa  Keuangan  pun  harus  segera  dilakukan amandemen  karena  tidak  lagi  mencakup  kebutuhan  tentang  perlindungan  bagi  para
peminjam Fintech  P2P  Lending dan  perlindungan  konsumen  sektor  jasa  keuangan bagi pengguna Financial Technology jenis lainnya.
Sedangkan  bagi  Lembaga  Keuangan  Mikro,  terdapat  kewajiban  untuk melaporkan  suku  bunga  maksimum  Pinjaman  atau  imbal  hasil  maksimum Pembiayaan  kepada  Otoritas  Jasa  Keuangan  setiap  4  (empat)  bulan  sesuai  dengan tata cara pelaporan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, yang diatur dalam Pasal  2  dan  Pasal  3  Peraturan  Pemerintah  Nomor  89  Tahun  2014  tentang  Suku Bunga  Pinjaman  Atau  Imbal  Hasil  Pembiayaan  dan  Luas  Cakupan  Wilayah  Usaha Lembaga Keuangan Mikro.  Lembaga Keuangan  Mikro pun tidak bisa sembarangan mengubah  batas  suku  bunga  maksimum  pinjaman  atau  imbal  hasil  maksimum pembiayaan dari yang terakhir dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga perlindungan  nasabah  peminjam  dari  Lembaga  Keuangan  Mikro  lebih  terjamin adanya,  apalagi  perubahan  batas  suku  bunga  maksimum  tersebut  wajib dipublikasikan  kepada  masyarakat,  sehingga  terdapat  suatu  tanggung  jawab  dan kedisiplinan dalam berusaha.
Bila  melihat  pada  perlindungan  hukum  menurut (Geme,  2012) ,  perlindungan hukum  berkaitan  dengan  tindakan  negara  untuk  melakukan  sesuatu  dengan memberlakukan  hukum  negara  secara  eksklusif  dengan  tujuan  untuk  memberikan jaminan  kepastian  hak-hak  seseorang  atau  sekelompok  orang.  Lebih  lanjut  menurut (Hadjon, 1987) bentuk perlindungan hukum ada dua macam, yaitu:
a. Perlindungan yang bersifat preventif.
b. Perlindungan yang bersifat represif.
Perlindungan hukum  yang bersifat preventif adalah perlindungan hukum  yang sifatnya  pencegahan  sehingga  tidak  terjadi  sengketa,  serta  mendorong  pemerintah untuk  berhatu-hati  dalam  mengambil  keputusan  yang  berkaitan  dengan  asas freies ermessen ,  sedangkan  perlindungan  hukum  yang  bersifat  represif  berfungsi  untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa.
Berdasarkan  hal  ini,  negara  harus  beperan  aktif  dalam  memberikan perlindungan  hukum  yang  bersifat  preventif  daripada  represif,  karena  apabila  telah terjadi  sengketa,  artinya  telah  timbul  kerugian  dalam  masyarakat.  Memang,  negara telah  mengatur  mengenai Fintech  P2P  Lending dalam  Peraturan  Otoritas  Jasa Keuangan  Nomor  77/POJK.01/2016  Tentang  Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang Berbasis  Teknologi  Informasi,  namun  dalam  hal  ini,  ketiadaan  kepastian  hukum mengakibatkan  tidak  adanya  perlindungan  hukum  nasabah  peminjam Fintech  P2P Lending mengenai  tingkat  suku  bunga  pinjaman  bagi  debitur  saat  melakukan pinjaman  kepada Fintech  P2P  Lending dapat  menimbulkan  kerugian  yang  cukup besar  bagi  debitur,  lebih  besar  lagi  bagi  perekonomian  Indonesia  apabila  terdapat gagal bayar pinjaman dalam jumlah besar oleh cukup banyak debitur yang menerima pinjaman dari Fintech P2P Lending karena besarnya bunga pinjaman yang diberikan oleh  penyedia  jasa  pinjam  meminjam  ini,  dapat  berdampak  sistemik  pada  stabilitas keuangan dan moneter di Indonesia.

## Kesimpulan
Hukum memiliki peran penting dalam perekonomian, sehingga negara harus hadir sebagai  pembuat  kebijakan  agar  tercipta  kondisi  ekonomi  yang  stabil,  transparan, akuntabel, dan kondusif. Hukum yang dibuat tersebut harus memberi manfaat sehingga dapat tercapai kesejahteraan yang merupakan tujuan dari negara.
Fintech  P2P  Lending dapat  dijadikan  alternatif  pemberian  pinjaman  non-bank bagi  sektor  usaha  mikro,  selain  Lembaga  Keuangan  Mikro  yang  telah  hadir  terlebih dahulu  di  Indonesia.  Kemudahan  dan  kecepatan  dalam  pemberian  dana  bagi  usaha mikro, serta luas wilayahnya yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu, serta banyaknya platform pembayaran  yang  bisa  digunakan,  sehingga  pembayaran  dapat  dilakukan secara real time kapanpun dan dimanapun oleh peminjam Fintech P2P Lending .
Dilihat  dari  pendekatan  Politik  Hukum  yang  bertugas  untuk  meneliti  perubahan- perubahan  mana  yang  perlu  diadakan  terhadap  hukum  yang  ada  agar  memenuhi kebutuhan-kebutuhan baru di dalam kehidupan masyarakat, artinya ada suatu kebutuhan baru  dalam  masyarakat  Indonesia  yang  semakin  berkembang  penetrasi  digitalnya, membutuhkan  suatu  pengaturan  hukum  yang  baru  dalam  bidang  pembiayaan  melalui Fintech  P2P  Lending ,  sehingga  dibentuklah  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan mengenai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) dan  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  tentang  Inovasi  Keuangan  Digital,  yang diharapkan  dapat  mengakomodir  kebutuhan  akan  hukum  dalam  hidup  bermasyarakat terutama dalam pinjam-meminjam online bagi sektor usaha mikro.
Mengacu  pada  analisis  yang  telah  dilakukan  terkait  komparasi  yuridis  normatif terhap  penyedia  pinjaman  non-bank  bagi  usaha  mikro, Fintech  P2P  Lending dapat menjadi  pelengkap  peran  lembaga  keuangan  non-bank  seperti  Lembaga  Keuangan Mikro untuk menyalurkan dana ke usaha mikro, hal ini dapat diwujudkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan  yang berlaku,  karena kesamaan dan luas lingkup usaha yang  tergolong  mirip,  pengawasan  dan  pengaturan  yang  dibawah  Otoritas  Jasa Keuangan,  serta  bentuk  badan  usaha  yang  juga  sama,  hanya  kepemilikan  asing  yang tidak diperbolehkan bagi Lembaga Keuangan Mikro. Hanya yang menjadi kekhawatiran bagi masyarakat Indonesia adalah tidak adanya regulasi terkait suku bunga bagi Fintech P2P  Lending yang  bisa  menimbulkan  kesewenang-wenangan  bagi  para  penyelenggara Fintech  P2P  Lending ini  untuk  memberikan  bunga  pinjaman  kepada  peminjam,  yang terkait dengan perlindungan hukum bagi seluruh masyarakat di Indonesia, bukan hanya sektor mikro semata.
Aturan  mengenai Fintech  P2P  Lending yang  dikeluarkan  oleh  Otoritas  Jasa Keuangan juga masih  berada di  tataran hilir bukan hulu.  Regulasi mengenai ketentuan Fintech P2P Lending yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan masih berupa ketentuan administratif  yang  tertuang  dalam  POJK  nomor  77/POJK.01/2016,  sehingga  perlu dilakukan revisi untuk pengaturan yang lebih menyeluruh supaya menjadi dasar hukum yang  kuat  demi  melindungi  hak-hak  dari  peminjam.  Batasan  mengenai  besaran  bunga yang  dapat  diberikan  kepada  debitur  juga  harus  segera  dibuat  dan  ditetapkan  oleh Otoritas  Jasa  Keuangan  agar  dapat  dipertanggungjawabkan,  transparan,  wajar,  dan
dibuat dengan menekankan pada asas-asas yang menjadi dasar Otoritas Jasa Keuangan menjalankan tugas dan wewenangnya.
Harmonisasi hukum dapat tercipta melalui penerbitkan regulasi mengenai batasan suku  bunga  bagi  nasabah  peminjam Fintech  P2P  Lending dan  penerbitan  regulasi mengenai  perlindungan  konsumen Fintech  P2P  Lending secara  lebih  spesifik  ( lex specialis), untuk  mencapai  asas  kepentingan  umum  yang  mengutamakan  kepentingan konsumen  dan  masyarakat  serta  memajukan  kesejahteraan  umum,  sesuai  dengan  cita- cita  Bangsa  Indonesia  dan  Sila  Kelima  Pancasila  yaitu  mewujudkan  suatu  keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia, terutama dalam sektor jasa keuangan.

## BIBLIOGRAFI
Anshar,  Anshar,  &  Suwito,  Suwito.  (2018).  Infra  Petita  Putusan  Pengadilan  Tindak Pidana  Korupsi  Yang  Menerobos  Ketentuan  Pemidanaan  Minimum. Jurnal Yudisial , 11 (2), 151–170. Google Scholar
Aprita,  Serlika  Aprita  Serlika.  (2021).  Peranan  Peer  to  Peer  Lending  dalam Menyalurkan  Pendanaan  pada  Usaha  Kecil  dan  Menengah. Jurnal  Hukum Samudra Keadilan , 16 (1), 37–61. Google Scholar
Budimanta, Arif. (2020). Pancasilanomics: Jalan Keadilan dan Kemakmuran (Vol. 1). PT Penerbit IPB Press. Google Scholar
Damayanti, Dila. (2019). Peran  Lembaga Keuangan Mikro Terhadap Eksistensi  Usaha Mikro (Studi Pada Nasabah PD BPR BANK Sleman). Maker: Jurnal Manajemen , 5 (2), 110–118. Google Scholar
Erwin, Muhammad, & Hukum, Filsafat. (2012). Cetakan 2, PT. RajaGrafindo Persada,
Jakarta. Google Schola`r
Fornoni, Mariel, Arribas, Iván, & Vila, José E. (2012). An entrepreneur’s social capital and  performance:  The  role  of  access  to  information  in  the  Argentinean  case.
Journal of Organizational Change Management . Google Scholar
Geme,  Maria  Theresia.  (2012).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Masyarakat  Hukum Adat Dalam Pengelolaan Cagar Alam Watu Ata Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara  Timur. Disertasi.  Program  Doktor  Ilmu  Hukum  Fakultas  Hukum Universitas Brawijaya Malang . Google Scholar
Hadad,  Muliaman  D.  (2017).  Financial  Technology  (Fintech)  di  Indonesia. Kuliah Umum Tentang Fintech, Indonesia Banking School . Google Scholar
Hadjon,  Philipus  M.  (1987). Perlindungan  hukum  bagi  rakyat  di  Indonesia:  sebuah studi  tentang  prinsip-prinsipnya,  penanganannya  oleh  pengadilan  dalam lingkungan  peradilan  umum  dan  pembentukan  peradilan  administrasi  negara . Bina Ilmu. Google Scholar
Haikal,  Ramadhan,  Zarfinal,  Zarfinal,  &  Maiyestati,  Maiyestati.  (2021). Pengawasan
Otoritas  Jasa  Keuangan  Terhadap  Teknologi  Finansial  Dalam  Bidang  Layanan Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis  Teknologi  Informasi  di  Provinsi  Sumatera Barat . Universitas Bung Hatta. Google Scholar
Hanifah,  Nurul,  &  Rahadi,  Dedi  Rianto.  (2020).  Analisis  Perilaku  Konsumen  Dalam Memutuskan Pembelian Secara Online Pada Masa Pandemi COVID-19. Sultanist: Jurnal Manajemen Dan Keuangan , 8 (2), 112–122. Google Scholar
Kurniawan,  Nadialista.  (2021). Pengaturan  dan  penanganan  Bitcoin:  studi  komparatif antara Indonesia, Australia dan Jepang . Universitas Pelita Harapan.
Mahfud,  M.  D.  (2009). Penegakan  Hukum  dan  Tata  Kelola  Pemerintahan  Yang  Baik. Jakrta: Seminar Nasional. Google Scholar
Masru,  Abdul  Wahid.  (2004). Politik  Hukum  dan  Perundang-undangan .  Makalah,
Jakarta. Google Scholar
Santi, Ernama, Budiharto, Budiharto, & Saptono, Hendro. (2017). Pengawasan otoritas jasa  keuangan  terhadap  financial  technology  (peraturan  otoritas  jasa  keuangan nomor 77/pojk. 01/2016). Diponegoro Law Journal , 6 (3), 1–20. Google Scholar
Wibowo,  Feri,  Arifati,  Rina,  &  Raharjo,  Kharis.  (2016).  Analisis  Pengaruh  Tingkat Inflasi,  Suku  Bunga  Sbi,  Nilai  Tukar  Us  Dollar  Pada  Rupiah,  Jumlah  Uang Beredar,  Indeks  Dow  Jones,  Indeks  Nikkei  225,  Dan  Indeks  Hangseng  Terhadap Pergerakan  Indeks  Harga  Saham  Gabungan  (Ihsg)  Periode  Tahun  2010-2014.
Journal Of Accounting , 2 (2). Google Scholar

## Copyright holder:
Nadialista Kurniawan, Risyad Arhamullah (2021)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: