## PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA
Oleh : DODIK PRIHATIN A.N., S.H, M.Hum.

## Abstract
Human rights possessed by every human being born in the midst of social life. Included in this position a child who also have rights as set in the principles of Human Rights (HAM) both  nationally  and internationally that the  protection of  their  rights when a  child  is entangled with legal issues. Relating to the position of children as criminals should also get the protection of his rights before the child is undergoing trial, during and after undergoing trial after undergoing trial as a child in the implementation of the judicial process was still often experienced treatment that  should  not  be accepted  by a  child. This needs  special attention from  the  government in  general and in  particular law enforcement  officials.
Keywords: Human Rights, Child, Actor

## PENDAHULUAN
Hak asasi manusia adalah suatu hak yang  dimiliki  manusia  bersamaan  dengan kelahiran  atau  kehadirannya  dalam masyarakat.  Hak  itu  dimiliki  tanpa perbedaan  atas  dasar  ras,  jenis  kelamin, agama dan bangsa, oleh karena itu bersifat universal.  Di  dalam Undang-Undang Nomor  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi Manusia (HAM) , pada Pasal 1 angka 1 yang berbunyi :
“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat  hak  yang  melekat  pada hakekat  dan  keberadaan  manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan  merupakan  anugerah-Nya  yang wajib  dihormati,  dijunjung  tinggi  dan dilindungi  oleh  Negara,  hukum pemerintah  dan  setiap  orang  demi kehormatan  serta  perlindungan  harkat martabat manusia.”
Hak  Asasi  Manusia (HAM)  harus dihormati dan dijunjung tinggi mengandung makna kewajiban memperhatikan hak asasi untuk  kepentingan  orang lain.  Melaksa- nakan hak asasi berada dalam lingkup etika yang  dilaksanakan  untuk  kepentingan perdamaian  dalam  hidup  bermasyarakat. Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  harus dilindungi  oleh  negara  dan  pemerintah, yang  berarti  negara harus  menyediakan instrumen  hukum  yang  dapat  digunakan menyelesaikan  pelang-garan  Hak  Asasi Manusia (HAM). 1
1 Anonim, Hak  Asasi  Manusia  dan  Proses
Penegakan Hukum , hal. 210
Selanjutnya
pada Pasal 71
disebutkan  bahwa  :  “Pemerintah  wajib  dan bertanggung jawab menghormati, melindungi,  menegak-kan  dan  memajukan Hak  Asasi Manusia  (HAM).  Melindungi berarti pemerintah harus menjaga agar Hak Asasi  Manusia  (HAM)  tidak  dilanggar. Menegakkan  Hak  Asasi  Manusia  (HAM) berarti  melakukan  proses  hukum  terhadap orang-orang  yang  melakukan    pelanggaran Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  dengan  cara mengadili  pelakunya  dan  menjatuh-kan hukuman  sesuai  undang-undang  yang berlaku.  Sedangkan  memajukan  berarti melakukan  upaya-upaya,  tindakan-tindakan atau  usaha-usaha  agar  penghormatan terhadap  Hak  Asasi  Manusia  (HAM) menjadi baik. 2
Apabila  kita  melihat  kondisi  di negara kita  seperti  sekarang  ini,  segala  hal yang dilakukan berkaitan dengan kebijakan pemerintah  yang  mengeluarkan  output berupa  peraturan-peraturan  dan dimple- mentasikan  di  berbagai  bidang  kehidupan mulai  dari  ideologi,  politik,  sosial,  hukum, ekonomi dan sebagainya dapat memberikan dampak yang cukup beresiko. Hal ini dapat terjadi, karena permasalahan segala aktifitas kehidupan  manusia  tersebut  tidak  akan lepas dengan  peranan  Hak  Asasi  Manusia (HAM).
2 Darwan  Prinst,  2001, Sosialisasi  dan  Diseminasi Penegakan Hak Asasi Manusia , Citra Aditya Bakti, Bandung.
Di  sini  penulis  lebih  menfokuskan pada  bidang  kehidupan  hukum,  karena hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  (HAM) sangat berkaitan erat. Prinsip negara hukum kita  adalah “equality  before  the  law” (persamaan  di  muka  hukum).  Filosofi petikan  prinsip  tersebut  adalah  dengan semua  manusia  mempunyai  persamaan  di muka  hukum  berarti  dia  juga  mempunyai kedudukan yang sama di muka hukum pula. Lebih  tegasnya  bahwa  hukum  tidak  akan melihat  jabatan,  kedudukan  dan  kekayaan, akan tetapi hukum tidak pandang bulu.
Berkaitan  dengan  hal  tersebut  di atas,  maka  penulis  lebih  mendekatkan  lagi kepada  masalah  hukum  pidana  terhadap anak.  Memang  kejahatan  atau  tindak kriminal  merupakan  salah  satu  bentuk  dari perilaku  menyimpang  yang  selalu  melekat pada  tiap  bentuk  masyarakat.  Perilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman yang  nyata  atau  ancaman  terhadap  norma- norma  sosial  yang  mendasari  kehidupan. Dengan  demikian  kejahatan  di  samping merupakan  masalah  kemanusiaan  juga merupakan masalah sosial karena kejahatan itu sudah ada sejak adanya masyarakat.
Terhadap  persoalan  kema-nusiaan dan kemasyarakatan ini telah banyak usaha- usaha  penanggulangan  yang  dibuat  dalam berbagai cara. Salah satu usaha pencegahan dan  pengendalian  kejahatan  dengan menggunakan  hukum  pidana. Segala persoalan yang menyangkut tentang hukum
pidana  anak  diatur  dalam Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor 11  Tahun  2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak .
Bilamana  kita  lihat  realita  pada tataran  teoritis  dan  praktis  sangat  jauh berbeda. Pada  tataran  teoritis  yang  lebih bersumber  dari  peraturan  perundang- undangan  dan  sejenisnya  seperti  prosedur- prosedur  yang  diterapkan  oleh  aparat penegak  hukum,  penulis  nilai  cukup  baik. Tetapi  pada  tataran  praktis  ternyata mempunyai  implikasi  yang  menyimpang dari peraturan dan prosedur itu sendiri.
Model  penyelenggaraan  peradilan pidana  di  negara  kita  adalah Due  Process Model .  Pemahaman  tentang  model penyelenggaraan peradilan pidana, khususnya di Amerika Serikat,
diperkenalkan  oleh  Herbert  L.  Packer.
Berdasarkan pengamatannya, beliau mengatakan bahwa peneyelenggaraan peradilan  di  Amerika  Serikat  dikenal dua model  dalam  proses  pemeriksaan  perkara pidana ( two models of the criminal process ), yaitu Due  Process  Model dan Crime Control Model . 3
The
Crime Control Model didasarkan atas anggapan bahwa penyelenggaraan  peradilan  pidana  adalah semata-mata  untuk  menindas  perilaku kriminil  ( criminal  conduct ),  dan  ini
3 Herbert  L.  Packer,  1968, The  Limits  of  Criminal Sanction ,  California  :  Stanford  University  Press, hal. 153.
merupakan  tujuan  utama  proses  peradilan. Sebab  dalam  hal  ini  yang  diutamakan adalah ketertiban umum ( public order ) dan efisiensi. 4
Di  sini  berlakulah  apa  yang dinamakan  “sarana  cepat”  dalam  rangka pemberantasan  kejahatan.  Dan  pada dasarnya  berlakulah  apa  yang  dinamakan istilah “Presumption of Guilt” . Kelemahan yang menonjol pada model ini adalah sering terjadinya  pelanggaran  hak-hak  asasi manusia  demi  efisiensi.  Oleh  karena  itu muncul  apa  yang  dinamakan  model  kedua, yaitu Due Process Model . 5
Di  dalam Due  Process  Model ini muncullah  suatu  nilai  baru  yang sebelumnya  kurang  diperhatikan,  yaitu konsep  perlindungan  hak-hak  individual dan pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaraan  peradilan  pidana.  Jadi  di sini  proses
kriminal  harus  dapat dikendalikan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan sifat otoriter dalam  rangka  mencapai  maksimum efisiensi. Di dalam model ini berlakulah apa yang  dinamakan  dengan “Presumption  of Innocence” .
Penulis beranggapan dari teori yang ada  bahwa  negara  Indonesia  yang  memilih
4 John Griffiths, Ideology in Criminal Procedure or A Third “Models of the Criminal Process” (Dalam The  Yale  Law  Journal),  Vol.  79,  Number  3, January 1970, hal. 359.
5 Ansori  Sabuan,  Syarifuddin  Pettanasse  dan  Ruben Achmad,  1990, Hukum  Acara  Pidana ,  Angkasa, Bandung, hal. 6
Due  Process  Model dengan  prinsip “Presumption  of  Innocence” (praduga  tak bersalah) dalam  proses  peradilan  pidana, sehingga lebih mengutamakan perlindungan individual dan hak-hak asasi manusia, akan tetapi dalam proses peradilan pidana banyak sekali terjadi  penindasan  terhadap  hak individual  dan  hak-hak  asasi  manusia terhadap  tersangka,  terdakwa  bahkan terpidana sekalipun.
Berkaitan  dengan  hal  tersebut  di atas, proses peradilan pidana terhadap anak sebagai  pelaku  tindak  pidana  terkesan sangat  parah  dan  kondisinya  sangat memprihatinkan, baik pelaku tindak pidana anak  yang  masih  sebagai  tersangka, terdakwa,  lebih-lebih  terpidana.  Karena pelaku  tindak  pidana  anak  mendapatkan perlakuan  keras  seperti  penyiksaan, pemerasan  dan  eksploitasi  dalam  penjara. Hal ini  merupakan  suatu  pelanggaran terhadap  hak  anak,  lebih  universalnya merupakan  pelanggaran  terhadap  hak-hak asasi manusia.
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas, maka  penulis  merumuskan  masalah  yang lebih  fokus  pada  permasalahan  anak  yang pada masa sekarang anak kurang mendapat perhatian  penuh  dari  pemerintah,  apalagi anak  yang  sudah  melakukan  tindak  pidana oleh  pemerintah  kepentingannya  di  masa depan  semakin  kurang  diperhatikan. Menurut  kajian  kriminologis  dalam  teori labeling,  dikatakan  anak yang melakukan
tindak  pidana  diberikan  label  atau  stigma oleh  pemerintah  sebagai  penjahat  yang harus  diberantas  dan  bukannya dibina. Rumusan  masalahnya  adalah sebagai berikut :
1. Bagaimanakah korelasi  (hubungan) antara  hak  asasi  manusia  dengan hukum pidana anak ?
2. Bagaimanakah perlindungan  hak  asasi manusia  terhadap  anak  sebagai  pelaku tindak pidana ?

## PEMBAHASAN

## Korelasi  (hubungan) Antara  Hak  Asasi
Manusia (HAM) Dengan Hukum Pidana Anak
Sebagaimana  dijelaskan  pada  latar belakang  masalah,  bahwa  Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan  seperangkat hak  yang  melekat  pada  hakekat  dan keberadaan  manusia  sebagai  makhluk Tuhan  Yang  Maha  Esa  dan  merupakan anugerah-Nya  yang  wajib  dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum  pemerintah  dan  setiap  orang  demi kehormatan  serta  perlindungan  harkat martabat  manusia.  Hal  ini  menunjukkan bahwa  hak  asasi  manusia  tidak  lepas  dari peranan pemerintah atau negara dan hukum. Suatu  negara  sendiri  tidak  akan  dapat menjalankan  tujuannya  bila  tidak  didasari oleh hukum. Karena sebagaimana dikatakan
oleh teori  kedaulatan  hukum ,  bahwa kedaulatan  hukum  merupakan  kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara.
Hukum  sendiri  terdiri  dari  berbagai aspek  hukum,  ada  hukum  pidana,  hukum perdata, hukum dagang, hukum administrasi negara,  hukum  tata negara,  hukum  agraria, hukum  islam,  hukum  adat  dan  sebagainya. Hukum pidana sendiri menurut peruntukannya,  ada  hukum  pidana  untuk orang  dewasa  dan  hukum  pidana  untuk anak,  meskipun  pembagian  semacam  ini tidak  diatur.  Tetapi  dalam  praktek, perlakuan  pemidanaan  ( punishment )  antara orang dewasa dengan anak harus dibedakan, sehingga timbul pembagian semacam itu.
Secara umum, permasalahan hukum pidana  pada  dasarnya  sangat  erat hubungannya  dengan Hak Asasi Manusia (HAM),  karena  dalam  proses  peradilan mulai  dari tahap penyelidikan,  penyidikan ( interogasi ),  penuntutan  sampai  pada pemeriksaan di pengadilan dan sampai pada eksekusi,  selalu  hukum  pidana  ini mengandung  nuansa Hak Asasi Manusia (HAM).
Hal  tersebut  keterkaitan  atau hubungannya  dapat  penulis  buktikan, yaitu keberadaan  Kitab  Undang-undang  Hukum Acara  Pidana  (KUHAP)  yang  lahir  tahun 1981,  mengandung  nuansa  perlindungan terhadap hak asasi anak. Yang diatur dalam Pasal 153 ayat (4)  yang berbunyi : “Untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang
membuka sidang  dan  menyatakan  terbuka untuk  umum  kecuali  dalam  perkara mengenai  kesusilaan  atau  terdakwanya anak-anak” dan  pada  ayat  (5)  yang berbunyi “Hakim  ketua sidang  dapat menentukan  bahwa  anak  yang  belum mencapai umur  tujuh  belas  tahun  tidak diperkenankan menghadiri sidang” .
Kemudian  pada  Pasal  171  yang  berbunyi “Yang  boleh  diperiksa  untuk  memberi keterangan  tanpa  sumpah ialah  (a)  anak yang  umurnya  belum  cukup lima  belas tahun dan belum pernah kawin” .
Hal  ini  menunjukkan  upaya  dari  KUHAP untuk mengakomodir tentang hak-hak anak dalam proses peradilan pidana. Akan tetapi sangat  disayangkan,  Pasal  153  dan  171 dalam  KUHAP  tersebut  rupanya  belum mampu  menjamin  hak-hak  anak  sebagai pelaku  tindak  pidana,  sehingga  pada  tahun 2012,  pemerintah  mengeluarkan  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  11 Tahun  2012  Tentang  Sistem  Peradilan Pidana Anak.  Pengkhususan  undang- undang  di  luar  KUHP  dan  KUHAP  ini dilakukan  untuk  lebih  menjamin  hak-hak individu anak sebagai pelaku tindak pidana. Bahkan  dalam  Undang-Undang  RI  Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM)  sendiri  telah  diatur  tersendiri tentang  penjaminan  hak-hak  anak  sebagai pelaku  tindak  pidana  yang  diatur  dalam Pasal  66  UU  No.  39  Tahun  1999  tentang HAM tersebut.
Berbicara  masalah  pidana,  maka tidak  dapat  dipisahkan  dengan  individu yang  dijatuhi  pidana  sangat  erat hubungannya  dengan “hak-hak  asasi” manusia. 6 Hak-hak  asasi  merupakan  hak- hak  dasar  yang  dibawa  sebelum  anak dilahirkan  seperti  diatur  dalam  Pasal  346 KUHP  maupun  sesudah  anak  dilahirkan seperti diatur dalam Pasal 341 KUHP. Anak adalah  tumpuan  orang  tua,  juga  sebagai generasi  penerus  bangsa,  dengan  harapan masa depan yang cerah dan lebih baik dari sekarang.  Pengembangan generasi  muda diarahkan  untuk  mempersiapkan  kader penerus perjuangan bangsa dan pembangunan nasional dengan memberikan bekal kepemimpinan, keterampilan, kesegaran  jasmani,  daya  kreasi,  patriotism, kepribadian  dan  budi  pekerti  yang  luhur, dalam  rangka  mewujudkan  kesejahteraan mereka.  Karena  itu  pengakuan  dan perlindungan  khusus  hak-hak  asasi anak- anak sangat dibutuhkan dalam mewujudkan kesejahteraan  anak  melalui  strategi kelangsungan  hidup. 7 Hal  ini  sudah membuktikan bahwa keterkaitan antara hak asasi  manusia  dengan  hukum  pidana  anak sangatlah erat hubungannya.
Dikatakan  dalam  teori “Fenomena HAM” ,  bahwa  seorang  anak  perlu mendapatkan  proteksi  atau  perlindungan
6 Made  Sadhi  Astuti,  1997, Pemidanaan  Terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana , IKIP Malang, Malang, hal. 1
7 Made Sadhi Astuti, Ibid. , hal. 1-2
bagi individu dalam menghadapi pelaksanaan otoritas negara atau pemerintah dalam  bidang  tertentu  kehidupan  manusia. Hal  ini  berarti  peran  serta  anak  di  masa depan  sebagai  penerus  bangsa  sangat diharapkan dan ini dapat terwujud bilamana anak  itu  mendapatkan  proteksi  atau perlindungan  dalam  menjalankan  hidupnya semasa anak-anak.
Demikian  juga  dikatakan  dalam teori pidana “kebijaksanaan” , bahwa harus adanya  perlindungan  terhadap  anak  yang telah  bersalah  melakukan  tindak  pidana. Semua  ini  jelas  berkaitan  erat  dengan  hak asasi  anak,  meskipun  anak  tersebut  telah melakukan  kesalahan  yang  berupa  tindak pidana, tetap harus mendapat perlindungan. Maka  di  sinilah  letak  korelasi  ( hubungan ) antara  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  dengan Hukum Pidana Anak.

## Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM)
Terhadap  Anak  Sebagai  Pelaku  Tindak Pidana
Pada  kasus yang  pernah  terjadi  di Indonesia,  mengenai  tindakan  aparat kepolisian  dalam  menangani  anak  yang melakukan tindak  pidana  sangatlah  tidak manusiawi.  Meskipun  di  Indonesia  sudah diterapkan  sistem  peradilan  pidana  yang mengikuti “Due  Process  Model” ,  yang mengutamakan  asas Presumption  of
Innocence (praduga  tidak  bersalah)  yang
artinya  sebelum  anak  tersebut  terbukti bersalah di pengadilan, maka anak tersebut secara  hukum  dianggap  tidak  bersalah, dengan konsekuensi anak tersebut diperlakukan  sebagai  orang  yang  tidak bersalah.  Tetapi  kebanyakan  kasus  di Indonesia  penerapan  sistem  peradilan pidananya masih mengikuti “Crime Control Model” , yang mengutamakan asas “Presumption of Guilt” (praduga bersalah), yang  berarti  begitu  anak  ditangkap  maka polisi  bisa  memperlakukan  anak  tersebut bersalah  dan  ini  memberi  peluang  besar bagi  polisi  untuk  bertindak  sewenang- wenang terhadap anak pelaku tindak pidana.
Dalam  Undang-Undang  POLRI, “melindungi  HAM” merupakan  perumusan baru yang dapat dilihat sebagai “penegasan sikap” yang  selama  ini  hanya  dinyatakan sebagai asas penuntun/ pedoman yang harus “dijunjung  tinggi” .  “Penegasan  sikap” demikian  jelas  mengandung  arti,  bahwa perlindungan  HAM  bukan  sekedar  asas/ pedoman  yang  harus  dihormati  dan dijunjung  tinggi,  tetapi  menjadi “tugas yang  harus  dilaksanakan” dan  menjadi “tujuan  yang  harus  dicapai” .  Pendirian demikian  tentunya  bukan  main-main, karena mengandung konsekuensi dan beban yang cukup berat dalam pelaksanaannya. 8
8 Barda  Nawawi  Arief,  1998, Beberapa  Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 19
Pelanggaran  HAM  oleh  aparat penegak hukum tidak terjadi saat interogasi oleh  pihak  kepolisian  saja  dan  tidak  selalu berkaitan dengan tindak kekerasan terhadap anak,  melainkan  perlakuan  terhadap  anak setelah  anak  tersebut  dijatuhi  pidana  oleh pengadilan  yang  berupa  masa  eksekusi ( menjalankan hukuman ). Fenomena ini juga sering  terjadi,  terutama  anak  yang mendekam  dalam  tahanan  Lembaga Pemasyarakatan Anak (LP Anak).
Berdasarkan teori “Fenomena HAM” ,  di  katakana  bahwa  pentingnya proteksi  terhadap  individual  dalam menghadapi  pelaksanaan  otoritas  negara atau  pemerintah  dalam  bidang  tertentu kehidupan manusia serta penciptaan kondisi masyarakat  oleh  negara  dalam  mana individu  dapat  mengembangkan  potensi mereka sepenuhnya.
Teori  ini  dapat  diterapkan  pada perlindungan  Hak  Asasi  Manusia  terhadap anak  yang  mendapatkan  perlakuan  tidak manusiawi  dari  aparat  penegak  hukum sendiri.  Bila  kita  kaitkan  dengan  teori “kedaulatan  hukum” ,  maka  anak  sebagai warga  negara  yang  baik  memang seharusnya  tunduk  kepada  aturan-aturan hukum  yang  berlaku  di  negaranya,  karena hukum  mempunyai  kekuasaan  tertinggi dalam  suatu  negara.  Segala  perilaku  anak pun harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku,  dengan  konsekuensi  apabila  anak
tersebut  melanggar,  memang  selayaknya mendapat sanksi.
Karena  sanksi  hukum  itu  berasal dari negara, maka negara harus ambil andil dalam  hal  pemberian  kebijakan  sebagai pelaksanaan  otoritasnya  yang  berupa pemberian “proteksi” (perlindungan),  di antaranya  adalah  perlindungan  Hak  Asasi Manusia  (HAM)  terhadap  anak  sebagai pelaku tindak pidana.
Demikian  pula  dalam  kaitannya dengan  pidana  anak  tersebut  maka  teori pidana “kebijaksanaan” pun  dapat diterapkan. Dengan pemberian kebijaksanaan  oleh  penegak  hukum  dalam menangani  anak  sebagai  pelaku  tindak pidana,  maka  pelanggaran  HAM  terhadap anak  dapat  dieliminir  bahkan  dapat dihindari seoptimal mungkin.
Selain anak dilindungi dalam proses peradilan  pidana  yang  diatur  dalam Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem  Peradilan  Pidana Anak , juga  dilindungi  lebih  khusus  lagi  dalam Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002 Tentang  Perlindungan  Anak .  Menurut penulis harus ada “keserasian, keselarasan dan  keseimbangan” antara  hukum  dengan hak  asasi  manusia  (HAM),  manifestasi HAM  di  sini  adalah  perlindungan  pada individu.  Bila  tidak  ,  maka  hukum  dalam hal  ini  hukum  pidana  anak  menjadi “disfunction” (tidak  berfungsi).  Hal  ini dapat  terjadi  karena  usaha  penanggulangan
kejahatan  lewat  pembuatan  undang-undang (hukum)  pidana  pada  hakikatnya  juga merupakan  bagian  integral  dari  usaha perlindungan  masyarakat (social  welfare). 9
Makna  usaha  perlindungan  masyarakat  di sini menurut penulis, termasuk perlindungan  untuk  anak  sebagai  pelaku tindak  pidana,  alasannya  anak  juga merupakan bagian dari masyarakat.
Hukum  perlindungan  terhadap  anak yang diatur dalam Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak juga  berkaitan  sangat  erat  dengan prinsip- prinsip hak asasi manusia (HAM) . Menurut J.E.  Doek  dan  H.M.A.  Drewes  member pengertian  tentang  hukum  perlindungan anak dalam dua pengertian yakni :
a) Dalam  pengertian  yang  luas,  yaitu segala  aturan  hidup  yang  member perlindungan kepada  mereka  yang belum dewasa dan member kemungkinan  bagi  mereka  untuk berkembang; dan
b) Dalam  pengertian  sempit,  yaitu perlindungan  hukum  yang  terdapat dalam  ketentuan  hukum  perdata, ketentuan hukum pidana dan ketentuan hukum acara. 10
9 Barda  Nawawi  Arief,  1996, Bunga  Rampai Kebijakan Hukum Pidana , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 29-30
10 I.S.  Soemitro,  1990, Aspek  Hukum  Perlindungan Anak , Bumi Aksara, Jakarta, hal. 15-16
Dalam  hal “menimbang” pada Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak , juga disinggung tentang hak asasi manusia yang pada  huruf  a  berbunyi “bahwa  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  menjamin kesejahteraan  tiap-tiap  warga  negaranya, termasuk  perlindungan  terhadap  hak  anak yang merupakan hak asasi manusia” .
Menurut penulis, perlindungan anak yang  erat  kaitannya  dengan prinsip  dasar hak asasi manusia adalah pengertian dalam arti  luas  menurut  J.E.  Doek  dan  H.M.A. Drewes,  karena  memberi  perlindungan kepada  mereka  yang  belum  dewasa  berarti yang dimaksud adalah anak-anak. Sedangkan  memberi  kemungkinan bagi mereka  untuk  berkembang,  ini  sesuai dengan  Mukadimah “Konvensi  Hak-Hak Anak” , paragraf keenam  yang  berbunyi  : “Menyadari bahwa anak, demi pengembangan kepribadiannya  secara penuh  dan  serasi,  hendaknya  tumbuh kembang dalam suatu lingkungan keluarga, dalam  suatu  lingkungan  yang  bahagia, penuh kasih sayang dan pengertian” . 11
Demikian juga, pada Pasal 37 huruf a  Konvensi  Hak-Hak  Anak  disebutkan bahwa  “Tak  seorang  anakpun  boleh menjalani  siksaan  atau  perlakuan  yang kejam, perlakuan atau hukuman yang tidak
11 Anonim, tanpa tahun, Covention On The Rights Of The  Child  (Konvensi  Hak-Hak  Anak) ,  United Nations Children’s Fund (UNICEF), hal. 3
manusiawi  atau  menurunkan  martabat. Hukuman mati dan hukuman seumur hidup tidak  akan  dijatuhkan  tanpa  kemungkinan pembebasan  untuk  kejahatan  yang dilakukan oleh anak” . 12 Pernyataan tersebut menurut  penulis  mempunyai  makna  bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan  dan  pengakuan  hak  asasi manusia  dalam  hal  anak  melakukan  tindak pidana.
Penanganan  terhadap  anak  sebagai pelaku  tindak  pidana,  memang  tidak  akan terlepas  dari  sorotan  hak  asasi  manusia (HAM),  karena  justru pada  penanganan terhadap  anak  sangat  rentan  dan  sarat dengan  penerapan  serta  pelaksanaan prinsip-prinsip  hak  asasi  manusia  (HAM). Oleh  karenanya  agar  prinsip-prinsip  hak asasi manusia (HAM) yang diterapkan bagi anak  telah  diakui  dan  diatur  baik  dalam Deklarasi  Jenewa tentang Hak-Hak  Anak 1924 maupun  dalam Deklarasi  Universal
Hak-Hak  Asasi  Manusia serta  ketentuan- ketentuan khusus dari organisasi-organisasi Internasional  yang  memberi  perhatian  bagi kesejahteraan anak.
Lebih  mendalam  lagi,  penulis berikut  ini  akan  mengupas  hak-hak  anak dalam  peradilan  pidana  karena  hak-hak anak tersebut sebenarnya adalah menyangkut  dengan  hak  asasi  manusia (HAM).  Penulis  tetap  mendasarkan
12 Ibid. , hal 43
perlindungan  hak-hak  anak  itu  pada Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan  Anak, Undang-Undang  No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang  No. 11  Tahun  2012 tentang Sistem  Peradilan  Pidana Anak . Karena ketiga undang-undang tersebut sarat dengan  nuansa  hak  asasi  manusia  dan penulis  beranggapan  positif  bahwa ketiganya  mampu  menjamin  eksistensi (keberadaan)  hak-hak  anak  baik  di  masa sekarang  maupun  di  masa  mendatang.
Hanya  saja  pelaksanaan  dan  penerapannya harus  secara  holistik,  artinya  tidak  terlepas dari 3 (tiga) faktor yaitu substansi, struktur dan  kultur . Substansi menyangkut  produk hukum atau peraturan perundang- undangannya, struktur menyangkut peranan penegak hukumnya dan kultur menyangkut budaya keluarga di mana anak tumbuh dan berkembang.

## PENUTUP

## Kesimpulan
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka penulis  dapat  menarik  suatu  kesimpulan tentang “Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM)  Terhadap  Anak  Sebagai  Pelaku Tindak Pidana” , sebagai berikut :
1. Terdapat  korelasi  ( hubungan )  antara hak  asasi  manusia  (HAM)  dengan hukum  pidana  anak  di  mana  tingkat korelasinya  menunjukkan  hubungan yang  sangat  erat  dan  saling  berkaitan,
karena  dalam  pelaksanaan  dan penerapan  hukum  bagi  anak  sebagai pelaku  tindak  pidana  sarat  dengan nuansa hak  asasi  manusia  (HAM). Bilamana  penanganan  terhadap  anak sebagai  pelaku  tindak  pidana  tidak dapat  diantisipasi  dengan  baik  oleh aparat penegak hukum atau dengan kata lain  terjadi  kesembronoan  dalam penanganannya,  maka  aparat  penegak hukum  dapat  terjerat  dengan  stigma “melanggar HAM” , sebab kepentingan anak perlu mendapatkan perhatian yang serius, mengingat anak adalah generasi penerus  bangsa.  Di  samping  itu  perlu memperhatikan perkembangan kepribadian,  mental,  fisik,  sosial  dan psikologis dari anak .
2. Perlindungan  hak  asasi  manusia
(HAM)  terhadap  anak  sebagai  pelaku tindak  pidana,  yang  dimanifestasikan berupa  pelayanan  dan  pengakuan  atas hak-hak  anak  terhadap  anak  sebagai pelaku  tindak  pidana.  Hak-hak  anak tersebut  merupakan  hak  asasi  manusia (HAM)  yang harus diperhatikan dalam kaitannya  dengan  hak  anak  sebagai pelaku tindak pidana sebelum persidangan, selama persidangan  dan setelah persidangan.

## Saran-saran
Berdasarkan  uraian  panjang  lebar makalah di atas, maka penulis memberikan saran-saran yaitu :
1. Diharapkan pemerintah lebih mencurahkan  perhatian  pada  masalah anak, terutama pemenuhan hak-haknya, baik anak bukan sebagai pelaku tindak pidana  maupun  sebagai  pelaku  tindak pidana.  Karena  selama  ini  menurut pengamatan  penulis,  masalah  anak sepertinya  oleh  pemerintah  tidak dianggap  penting,  terbukti  banyaknya anak-anak terlantar yang berkeliaran di jalan  untuk mengemis,  mengamen, menjadi  calo  prostitusi,  mencuri  dan melakukan  tindak  pidana  yang  pada awalnya  kecil, tetapi  kelak  akan menjadikannya  seorang  penjahat  yang profesional.
2. Diharapkan pula, peran serta
masyarakat  dalam  mengantisipasi  hal tersebut  di  atas,  dimulai  dari  keluarga yang seharusnya memberikan perhatian dan  kasih  sayang  yang  cukup  bagi anak,  sehingga  anak  tidak  terjerumus kepada  tindakan  nakal  dan  bila tindakan nakal ini dibiarkan maka tidak menutup  kemungkinan  perilaku  anak akan meningkat menjadi tindakan jahat.

## DAFTAR PUSTAKA
Anonim, Hak  Asasi  Manusia  dan  Proses Penegakan Hukum .
Anonim,  tanpa  tahun, Convention  On  The Rights Of The Child (Konvensi Hak-
Hak Anak) , United Nation Children’s Fund (UNICEF).
Ansori  Sabuan,  Syarifuddin  Pettanasse  dan Ruben  Achmad,  1990, Hukum Acara Pidana , Angkasa, Bandung
Barda Nawawi Arief, 1996, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
______,  1998, Beberapa  Aspek  Kebijakan Penegakan  dan  Pengembangan Hukum  Pidana ,  PT.  Citra  Aditya Bakti, Bandung.
Darwan Prinst,  2001, Sosialisasi  dan
Diseminasi  Penegakan  Hak  Asasi Manusia , Citra  Aditya  Bakti,
Bandung.
Herbert Packer,  1968, The  Limits  of Criminal  Sanction ,  California  : Stanford University Press.
I.S. Soemitro,  1990, Aspek  Hukum Perlindungan  Anak ,  Bumi  Aksara, Jakarta.
John Griffiths, Ideology  in  Criminal Procedure or A Third “Model of the Criminal Process” (Dalam The Yale Law  Journal),  Vol.  79,  Number  3, January 1970.
Made  Sadhi Astuti,  1997, Pemidanaan
Terhadap  Anak  sebagai  Pelaku Tindak  Pidana ,  IKIP  Malang,
Malang.

## Perundang-undangan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1  Tahun  1946  Tentang  Peraturan Hukum Pidana
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8  Tahun  1981  Tentang  Hukum Acara Pidana
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39  Tahun  1999  Tentang  Hak  Asasi Manusia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11  Tahun  2012  Tentang  Sistem Peradilan Pidana Anak

## BIODATA SINGKAT PENULIS
DODIK  PRIHATIN A.N., S.H., M.Hum. adalah Dosen pada Bagian/Jurusan  Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jember.