## Sosialisasi Pendidikan Anti Korupsi Di Kalangan Pelajar
Yulia Monita, Rosmidah, Erwin Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Indonesia Email korespondensi: yuliamonita@unja.ac.id

## ABSTRAK
Kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  dilaksanakan  oleh  Tim  PPM  Fakultas  Hukum Universitas  Jambi  dengan  memilih  tema  yang  menarik  perhatian  banyak  masyarakat  saat ini,  termasuk  di  kalangan  pelajar.  Banyaknya  kasus  korupsi  yang  terjadi  di  masyarakat mendorong  tim  PPM  untuk  memberikan  pengetahuan  tentang  tindak  pidana  korupsi  dan pengaturan hukumnya untuk mencegah pelajar agar tidak terdampak melakukan perbuatan yang mengarah ke tindak pidana korupsi dalam berbagai bentuk, oleh karena itulah tim PPM memilih  tema  tentang “Sosialisasi  Pendidikan  Anti  Korupsi  di  Kalangan  Pelajar,”. Kegiatan ini dilaksanakan dengan cara melakukan  sosialisasi yang  akan  membahas mengenai pentingnya  pendidikan  anti  korupsi  di  kalangan  pelajar dan  juga  dampak  hukum  jika melakukan  perbuatan-perbuatan  yang  mengarah  pada  tindak  pidana  korupsi  tersebut. Melalui kegiatan sosialisasi ini yang di laksanakan bagi  pelajar di SMA N 1 Kota Sungai Penuh,  karena  memang  belum  pernah  dilakukan  kegiatan  sosialisasi  dengan  tema  ini. Diharapkan kegiatan PPM ini akan memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang UU Korupsi  yang  mengatur  perbuatan  korupsi  dan    bisa  memberikan  dampak  jika  terjadi perbuatan korupsi termasuk di kalangan pelajar dan dalam ketentuan hukumnya  memiliki sanksi  pidana  bagi  yang  melakukan  perbuatan  tersebut.  Dengan  pengetahuan  dan pemahaman yang di dapat tentang UU Korupsi, maka para pelajar  bisa mencegah diri untuk tidak  ikut  melakukan  perbuatan  korupsi.  Dengan  pengetahuan  yang  diperoleh  dalam kegiatan  PPM  ini,  bisa  di  sosialisakan  juga  kepada  pelajar  lainnya  yang  belum berkesempatan ikut secara langsung kegiatan PPM ini, sehingga memperoleh wawasan yang sama tentang pentingnya pendidikan anti korupsi di kalangan pelajar.
Kata Kunci: Sosialisasi, Pendidikan Anti Korupsi, Pelajar

## PENDAHULUAN
Permasalahan korupsi akan selalu menarik untuk dibahas, karena yang terjadi adalah angka korupsi itu terus meningkat di Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan dari tahun 1998 Indonesia berada  dalam  peringkat  “sepuluh  besar”  untuk  negara  dengan  angka  korupsi  tertinggi  di dunia. Tahun 1998 Indonesia menduduki peringkat negara ke 6 untuk negara terkorupsi dari 85 negara yang dinilai. Selanjutnya tahun 1999 meningkat jadi peringkat ke 3 dari 98 negara. Pada tahun 2000 menjadi peringkat ke 5 dari 90 negara, tahun 2001 menjadi peringkat 4 dari 91 negara, tahun 2002 jadi peringkat 6 dari 102 negara dan tahun 2003 masih di  posisi 6 dari  133  negara.  “Menurut  data  yang  dipaparkan  oleh  Transparency  International  (TI), bahwa  skor  IPK Indonesia  dalam masalah  pencegahan  dan pemberantasan   korupsi  terus membaik  dari skor 32 pada tahun  2013 menjadi skor 37  pada tahun 2017.” 36 Walaupun data dari Transparency International (TI) itu, menyatakan bahwa skor IPK Indonesia tentang korupsi  sudah  menurun,  namun  bukan  berarti  masalah  pencegahan  dan  pemberantasan
36 https://seruji.co.id/hukum/korupsi/presiden-perpres-54-2018-upaya-pemerintahan-bangun-sistem- pencegahan-korupsi , diakses tanggal 1 Agustus 2020, jam 21.00 Wib.
korupsi  tidak  penting,  tapi  harusnya  tetap  harus  menjadi  prioritas  bersama  dari  seluruh lapisan masyarakat di Indonesia.
Pemberitaan  tentang  korupsi  yang  terus  saja  terjadi  di  Indonesia, semuanya  bisa  dilihat  dengan  apa  yang  terjadi  di  Indonesia,  dimana  lebih  dari  separuh Provinsi  yang  ada  di  Indonesia    dan  Kepala  daerahnya  dari  tingkatan    Gubernur,  Wakil Gubernur,  Walikota,  Bupati  banyaknya  yang  tersangkut  kasus  korupsi  dan  menjadi tersangka.  Berita  tentang    banyaknya  terjadi    Operasi  Tertangkap  Tangan  (OTT)  yang dilakukan  KPK  untuk  mengungkap  kasus  korupsi  yang  dilakukan  para  Kepala  Daerah, bahkan  para  akademisi  dan  kalangan  Rektorat  di  beberapa  Perguruan  Tinggi  pun  banyak yang juga tersangkut dengan masalah korupsi. Bahkan yang juga menarik juga bahwa para anggota dewan terhormat pun tidak luput dari kasus korupsi, termasuk di Propinsi Jambi, yang  melibat  Gubernur  dan  anggota  dewan  yang    terciduk  OTT  oleh  KPK  dan  dikenal dengan istilah “Uang Ketok Palu”, hal ini juga banyak terjadi pula di daerah-daerah lainnya di Indonesia.
Dalam membahas tentang  pendidikan anti korupsi perlu diketahui dulu apa itu defines dari korupsi secara umum, yaitu: ”tindakan seseorang yang menyalahgunakan kepercayaan dalam suatu masalah atau organisasi untuk mendapatkan keuntungan.” 37 Sedangkan definisi Korupsi  sendiri  menurut  UU  No.  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi,  tentang  secara  implisit  mendefinisikan,  namun  menyatakan  yang  dapat dikategorikan  sebagai  tindak    pidana    korupsi  yaitu:  “setiap  orang  yang  dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu koorporasi,  menyalahgunakan  kewenangan  maupun  kesempatan  atau  sarana  yang  ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara“. Prilaku korupsi bisa terjadi karena adanya kesempatan, kondisi dan situasi yang mendukung. Kondisi yang mendukung korupsi antara lain:
1. Konsentrasi  kekuasaan  di  pengambilan  keputusan  yang  tidak  bertanggung jawab  langsung  kepada  rakyat  seperti  yang  terjadi  pada  rezim-rezim  yang bukan demokratik;
2. Kurangnya transparasi di pengambilan keputusan pemerintah;
3. Kampayen-kampayen  politik  yang  mahal,  dengan  pengeluaran  lebih     besar dari     pendanaan politik yang normal ;
4. Proyek melibatkan uang rakyat dalam jumlah besar;
5. Lemahnya ketertiban hukum;
6. Lemahnya profesi hukumnya;
7. Kurangnya kebebasan berpendapat atau kebesan media massa;
8. Gaji  pegawai  pemerintah  yang  kecil,  yang  tidak  seimbang  dengan pengeluaran.” 38
Masalah pencegahan dan pemberantasan prilaku korupsi  di Indonesia, bukan hanya menjadi tanggung jawab  atau  harus  dibebankan  kepada  para  penegak hukum  saja, namun diperlukan juga peran serta semua lapisan masyarakat untuk bersama-sama melakukan hal tersebut, sehingga Indonesia bisa menurunkan angka korupsi. Peran masyarakat diperlukan dalam hal pencegahan dan pemberantasan korupsi, karena banyak kasus korupsi terungkap karena  peran  serta  masyarakat  didalamnya  dengan  memberikan  laporan  adanya  tindak pidana  korupsi  di  lingkungan  sekitar  mereka.  Mayarakat  yang  dimaksud  adalah  semua lapisan,  baik  pelajar,  mahasiswa,  akademisi  dan  masyarakat  umum  lainnya  termasuk
37 https://www.kompasiana.com . Pengertian korupsi dan faktor penyebab korupsi, diakses tanggal 1 Agustus  2020, jam 21.20 Wib.
38 Hasan Suryono, Pendidikan Integrasi Anti Korupsi Dalam Perspektif Pendidikan, Sosial dan Hukum, Sebelas Maret University Press, Surakarta, Cetakan 1, Nei 2013, hlm. 29-30.
Lembaga Masyarakat Masyarakat (LSM) yang memang fokus pada permasalahan korupsi. Pencegahan  dan  pemberantasan  dari  prilaku  korupsi  yang  melibatkan  peran  masyarakat diatur dalam banyak peraturan perundang-undang di Indonesia, misalnya dalam UU, PP dan Prespres. Diantaranya:
1. UU. No. 30 Tahun 2002 Tentang KPK (Pasal 13)
2. UU  No.  20  Tahun  2003  Tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional  Yang  dapat disimpulkan  dari  tujuan  pendidikan  adalah  untuk  mengembangkan  peserta didik  agar  menjadi  manusia  yang  bertakwa  kepada  Tuhan  YME  ....  pada akhirnya melahirkan manusia yang berkarakter dan jauh dari perilaku koruptif.
3. Peraturan  Presiden  No.  87  Tahun  2017  Tentang  Penguatan  Pendidikan Karakter (Pasal 4, huruf a dan Pasal 5)
4. Komitmen Rapat Koordinasi Nasional Pendidikan Antikorupsi Tahun   2018 (yang ditanda tangani oleh 4 Menteri dan Ketua KPK serta 4 Pejabat selevel Direktur Jenderal dan 1 Deputi Pencegahan KPK).
5. Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  RI  No.  20  Tahun  2018 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Pendidikan Formal.
5. Surat  Edaran  Dirjen  Pembelajaran  dan  Kemahasiswaan  Kementristek  dan Perguruan  Tinggi  No.  468/B/SE/2017  Tentang  Pengenalan  Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru ( yang dalam kegiatan tersebut setiap kampus harus menyertakan materi Antikorupsi bagi Mahasiswa Baru).
6. Surat  Edaran  Dirjen  Pendidikan  Islam  Kementrian  Agama  RI  No.  B- 1368/Dj.I/05/2019 Tentang Pendidikan Antikorupsi di Madrasah.
7. Surat  Edaran  Menteri  Dalam  Negeri  RI  Tentang  Implementasi  Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi pada Satuan Pendidikan No. 420/4047/SJ dan Nomor 420/4048/SJ, 20 Mei 2019.” 39
Budaya  anti  korupsi  pada  saat  ini  belum  berkembang  dengan  baik  ditengah  masyarakat, apalagi  didukung  sifat  “permisif”,  ditengah  masyarakat  yaitu  masyarakat  mengetahui  ada yang  melakukan korupsi  dengan berbagai  bentuk,  namun ada  pembiaran  karena  dianggap hal yang biasa dan wajar. Pendidikan anti korupsi harusnya terus dikembangkan dan harus didukung  dengan  pendidikan  karakter  dan  humanistik  yang  memang  sedang  gencar didegungkan oleh Pemerintah dan sebagai masyarakat harus mendukung hal tersebut. Jika pendidikan  anti  korupsi  dan  pembentukan  karakter  generasi  muda  termasuk  pelajar  dan dilakukan    sedini  mungkin  dengan  cara  sekolah  menjadi  tempat  penyemaian  bibit  muda sebagai  agen  anti  korupsi  yaitu  dengan  cara    menanamkan  nilai-nilai  anti  korupsi  di lingkungan  sekolah.  Dengan adanya pendidikan anti  korupsi  yang  diberikan  pada pelajar, diharapkan  bisa  melahirkan  generasi  muda  yang  akan  jadi  pemimpin  masa  depan  bangsa Indonesia sebagai generasi yang secara keilmuan baik, secara karakter memiliki integritas, berkepribadian baik mampu bertanggung jawab pada diri sendiri dan lingkungannya untuk ikut  serta  berperan  aktif  untuk  melakukan  pencegahan  korupsi  dan  tidak  ikut  dalam melakukan korupsi.
Sudah  saatnya  untuk  mengembalikan  fungsi  sekolah  sebagai  pembentukan  karakter bagi  generasi  muda,  salah  satunya  sebagai  tempat  penguatan  budaya  anti  korupsi    dan dimulai  dengan  melakukan  pendidikan  anti  korupsi  dan  harus  menjadi  salah  satu  mata pelajaran yang masuk dalam satuan pendidikan. Pendidikan antikorupsi sendiri dapat dapat diartikan sebagai, “salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam menanamkan sikap
39 https://aclc.kpk.go.id , Regulasi Pendidikan Antikorupsi, diakses tanggal 1 Agustus 2020. Jam 22.00 Wib.
anti  korupsi  pada  peserta  didik  di  lingkungan  sekolah.” 40 Ada  9  (Sembilan)  sikap  dasar antikorupsi yang perlu ditanamkan pada diri peserta didik agar mereka menjadi pribadi yang berkarakter antikorupsi, sikap itu adalah: “jujur, berani,adil, sederhana, mandiri, kerja keras, tanggung  jawab,  disiplin  dan  peduli.” 41 Sosialisasi  yang  dilakukan  tim  pengabdian  pada masyarakat  dari  Fakultas  Hukum  Universitas  Jambi  ini  merupakan  langkah  awal  untuk mengenalkan pentingnya pendidikan anti korupsi bagi pelajar.
Penerapan pendidikan anti korupsi sangat penting untuk dilaksanakan dan semua harus pihak  harus  dilibatkan,  baik  pemerintah,  pendidik  dan  siswa  di  tiap  jenjang  pendidikan sesuai amanah UU KPK dan peraturan perundang-undangan lainnya. “Sesuai paparan Anom Wahyu  Asmorojati  mengatakan,  mengingat  korupsi  selain  jelas  kejahatan  yang  bisa dikategorikan  sebagai Extra  Ordinary  Crime dampaknya  besar,  korupsi  juga  menjadi budaya  yang  disadari  ataupun  tidak  sudah  merusak  tatanan  nilai,  khususnya  nilai  moral dalam masyarakat.” 42
Sudah  menjadi  hal  penting  untuk  mulai  membiasakan  budaya  antikorupsi  di  semua lapisan masyarakat tidak kecuali di kalangan pelajar yang memang akan menjadi generasi penerus bangsa ini, memulai hal-hal kecil dari contoh kebiasaan sehari-hari yang ternyata bisa  menjadi  bibit  melakukan  perbuatan  yang  mengarah  pada  perbuatan  korupsi  tanpa mereka menyadarinya, misalnya mencontek ketika ujian, membolos, mengumpulkan tugas tidak  tepat  waktu,  datang  telat  ke  sekolah  dan  memberikan  hadiah  pada  guru  pada  saat kenaikan kelas dan lain lainnya. Untuk membudayakan pendidikan antikorupsi di kalangan pelajar, maka  diperlukan  kerjasama  yang  baik  dari  semua  pihak  termasuk  pendidik untuk menjadi role model bagi siswanya dengan berprilaku antikorupsi.
Berdasarkan  paparan  dalam  analisis  situasi  diatas,  hal  inilah  yang  mendorong  tim pelaksana  pengabdian  pada  masyarakat  Fakultas  Hukum  Universitas  Jambi  untuk melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat pada kalangan pelajar di Kota Sungai Penuh  dengan  tema  pendidikan  antikorupsi,    dengan  judul.    “Sosialisasi  Pendidikan Antikorupsi Di Kalangan Pelajar”.
Berdasarkan pengamatan awal  bahwa salah satu bentuk pencegahan korupsi yang bisa dilakukan diantaranya, membudayakan pendidikan antikorupsi di semua lapisan masyarakat termasuk  di  kalangan  pelajar.  Tema    yang  dipilih  dalam  kegiatan  pengabdian  pada masyarakat ini, setelah berdiskusi dengan pihak yang bersedia menjadi mitra untuk kegiatan ini, yaitu SMA N 1 Kota Sungai Penuh.  Pentingnya melakukan sosialisasi berkenaan dengan pendidikan anti korupsi sesuai yang dipaparkan sebelumnya, bahwa pelajar sebagai peseta didik yang akan jadi penerus bangsa sebagai pemimpin di masa depan, untuk perlu diberikan pemahaman tentang materi penting pendidikan anti korupsi untuk semua kalangan termasuk di  kalangan  pelajar,  sehingga  ketika  mereka  nanti  menjadi  generasi  penerus  estapet kepimpinan di masa depan, mereka tahu harus bersikap seperti apa ketika dihadapi banyak persoalan bangsa ini, termasuk masalah korupsi, mereka bisa membentengi diri untuk tidak terlibat ataupun  melakukan  perbuatan-perbuatan yang  di  kategori  perbuatan  korupsi  yang melanggar  UU  Tindak  Pidana  Korupsi  yang  berlaku  di  Indonesia.    Dengan mempertimbangkan hal-hal yang dipaparkan ini, maka tim pengabdian merasa sangat perlu memberikan  pengetahuan  dan  pemahaman  yang  tepat  tentang  pendidikan  anti  korupsi. Adapun sekolah yang mejadi khalayak sasaran di pilih SMA Negeri 1 Kota Sungai Penuh
40 Sutrisno, Jurnal Civics, Implementasi Pendidikan Antikorupsi Pada Mata Pelajaran PPKN berbasis Projec Citizen di SMA,Vol. 14 No. 2, Oktober 2017, hlm 167.
41 Pknaaankurnia.blogspot.com, Aankurnia,  9 Nilai Antikorupsi, diakses  2 Agustus 2020, jam 22.10 Wib.
42 Anom Wahyu Asmorojati, Urgensi Pendidikan Antikorupsi dan KPK dalam Pemberantasan TP Korupsi di Indonesia, Jurnal URECL ( The 6 th University Research Colloguim), 2017,hlm.492.
dengan  alasan  dan  pertimbangan    yaitu,  di  sekolah  ini  belum  pernah  diadakan  kegiatan pengabdian pada masyarakat dengann tema pendidikan antikorupsi ini.
Diharapkan  dengan  diadakannya  kegiatan  ini  maka  para  pelajar  di  sekolah  tersebut memperoleh  manfaat  dari  kegiatan  ini  untuk  mendapatkan  pemahaman  lebih  tentang pendidikan  anti  korupsi,  sehingga  tertanam  sikap  untuk  tidak  menjadi  bagian  dari  orang- orang yang melakukan korupsi. Para pelajar bisa menjadi agen perubahan untuk ikut serta melakukan  pencegahan  dari bentuk-bentuk  yang  bisa  dikategorikan  korupsi.  Dari  analisis situasi  yang  telah  dipaparkan,  maka  yang  menjadi  masalah  untuk  melakukan  pengabdian pada masyarakat dikalangan pelajar adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana  mentransfer  pengetahuan  dan  pemahaman  tentang pendidikan anti korupsi sesuai peraturan perundang -undangan yang berlaku di Indonesia di kalngan pelajar Kota Sungai Penuh ?
2. Bagaimana  solusi  dari  masalah-masalah  yang    berkaitan  dengan pendidikan anti korupsi
di kalangan pelajar Kota Sungai Penuh ?

## METODE PELAKSANAAN
Untuk  memecahkan  permasalahan  mitra  maka  akan  dilakukan  melalui  pendekatan, pengembangan  dan  juga  peningkatan  pada  sumber  daya  manusia  dengan  berbagai  cara  dan langkah-langkah yang harus dilakukan. Pengabdian pada masyarakat ini dilaksanakan dengan mempertimbangkan beberapa hal, sebagai berikut:
1. Sasaran Strategis (Sumber Daya Manusia)
2. Nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat
3. Tim untuk melaksanakan kegiatan dan intansi yang terkait
4. Hal-hal yang menunjang kegiatan (sarana dan prasana yang mendukung)
5. Peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan materi disampaikan
6. Dukungan dari Pimpinan Perguruan Tinggi
Langkah-langkah  pemecahan  masalah  yang  akan  diterapkan  dalam  kegiatan  ini mencakup beberapa tahapan yaitu:
Persiapan, materi kegiatan, kegiatan pokok, evaluasi dan penyusunan laporan. Diawali dengan  melakukan  observasi  dengan  cara  penjajakan  ke  sekolah  yang  menjadi  khalayak sasaran, yaitu SMA Negeri 1 Kota Sungai Penuh yang belum pernah mendapatkan kegiatan sosialisasi  dari  tim  pengabdian  pada  masyarakat  Fakultas  Hukum  Universitas  Jambi. Selanjutnya    meminta  kesediaannya  dari  pihak  sekolah  menjadi  mitra  dari  kegiatan pengabdian  pada  masyarakat.  Dengan  mengetahui  dan  mendapatkan  pemahaman  tentang pendidikan  antikorupsi  diharapkan  para  pelajar  yang  mengikuti  kegiatan  ini  bisa  menjadi pengerak  untuk  menyampaikan  kepada  pelajar  lain  tentang  pentingnya  pendidikan antikorupsi,  membudayakan  sikap-sikap  anti  korupsi.  Pelajar  SMA  Negeri 1  Kota  Sungai Penuh  yang menjadi  khalayak  sasaran  disesuaikan  dana  yang tersedia  untuk  kegiatan  ini, maka harus dibatasi jumlahnya sebanyak 40 siswa.
Narasumber dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat akan menyampaikan materi sesuai tema yang dipilih yaitu pendidikan anti korupsi yaitu:
a. Definisi dan bentuk-bentuk Korupsi
b. Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia berkenaan dengan tindak pidana korupsi dan pendidikan antikorupsi
c. Pentingnya Pendidikan antikorupsi
d. Definisi dan bentik-bentuk pendidikan antikorupsi
e. 9 (Sembilan) sikap dasar berkaitan berkenaan dengan antikorupsi
f. Pentingnya peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan
g. korupsi di Indonesia

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Lokasi Kegiatan
Lokasi  Kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  dalam  bentuk  penyuluhan  hukum  ini dilaksanakan  dua  kali  kegiatan  yaitu  di  Lokasi  SMA  N  1  Kota  Sungai  Penuh,  pada  hari Kamis  tanggal  16  Juli  2020  dan  melalui  daring/online  dengan  menggunakan  zoom  cloud meeting pada tanggal Senin, 24 Agustus 2020.

## Materi dan Jadwal Penyuluhan
Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di laksanakan di  sekolah di SMA N 1 Kota Sungai Penuh. Kegiatan diikuti 40 peserta, sedangkan yang melalui zoom meeting diikuti  80  siswa.    Kegiatan  PPM  ini  dimulai  dengan  perkenalan  para  siswa  dengan  tim penyuluh. Sebelum memulai materi tentang UU Tentang Pemberantasan TP Korupsi, untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta tentang TP Korupsi sesuai ketentuan UU, sebelum di  berikan  materi  oleh  Tim  PPM.  Selanjutnya  dilaksanakan  kegiatan  Pengabdian  Kepada Masyarakat kepada para pelajar di sekolah yang dipilih, dengan materi sesuai tema kegiatan dan dilanjutkan dengan tanya jawab para peserta tentang materi yang disampaikan tim PPM ataupun materi hukum lain.
Kegiatan ini juga  dilaksanakan evaluasi tentang pengetahuan  peserta (para pelajar) tentang  materi  yang  baru  diberikan  oleh  tim  PPM,  hal  untuk  mengevaluasi  pemahaman peserta  apakah  ada  peningkatan  pengetahuan  dan  pemahaman  peserta  antara  sebelum diberikan  materi  dengan  setelah  diberikan  materi.  Seharusnya  memang  ada  peningkatan pengetahuan  dan  pemahaman  khususnya  tentang    UU  Tentang  TP  Korupsi.  Jika  hasilnya evaluasi menunjukan adanya peningkatan pemahaman dari para peserta, maka kegiatan ini ada  manfaatnya  bagi  seluruh  peserta  PPM,  yang  hasilnya  ada  perubahan  prilaku  dengan tidak  melakukan  kegiatan  kegiatan  yang  mengarahkan  ke  perbuatan  korupsi,  diharapkan pula  dalam  kegiatan  ini  para  peserta  bisa  membagikan  pengetahuan  dan  wawasan  yang diberikan tim kepada pelajarnya lainnya, agar mereka juga mendapatkan pengetahuan dan pemahaman tentang pendidikan anti korupsi.

## Hasil Monitoring Dan Evaluasi
Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan oleh tim penyuluh selama kegiatan penyuluhan berlangsung. Menggunakan instrumen melalui daftar pertanyaan atau kuis yang diberikan oleh tim penyuluh pada peserta penyuluhan. Hasil kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan  sebelum  maupun  sesudah  kegiatan  dilaksanakan  serta  selama  kegiatan penyuluhan    diperoleh  hasil  bahwa  terjadinya  peningkatan  persentasi  hasil    dari  peserta setelah materi diberikan oleh tim penyuluh di bandingkan dengan hasil sebelum pemberian materi, hal ini dapat di paparkan sebagai berikut:
1. 80%  peserta  penyuluhan  mengetahui  dan  memahami  pengaturan-pengaturan  tentang UU tentang pemberantasan TP Korupsi, baik normanya maupun sanksinya UU, sesuai pemaparan  materi yang disampaikan pada kegiatan pengabdian pada masyarakat.
2. 75%  peserta  yang  mengikuti  kegiatan  penyuluhan  berpartisipasi  secara  aktif  selama kegiatan berlangsung, hal ini dapat dilihat dengan  pertanyaan-pertanyaan yang diajukan baik  yang  sesuai  dengan  materi  yang  disampaikan  tim  penyuluhan  namun  ada  juga peserta  yang  menanyakan  mengenai  permasalahan  hukum lainnya  di luar  materi yang dipaparkan tim pengabdian pada masyarakat.
3. 85  %  peserta mengetahui  bahwa ada  kewajiban  peserta  untuk  menyebarkan  informasi materi yang  disampaikan oleh tim penyuluhan dan harus dishare kepada masyarakat lain agar juga mendapatkan pengetahuan tentang pentingnya pendidikan anti korupsi sesuai ketentuan UU tentang pemberantasan TP Korupsi.
Selama  kegiatan  penyuluhan,  peserta  dalam  hal  ini  para  pelajar    menunjukan  sikap yang sangat antusias dalam menyimak/ mendengar materi yang di sampaikan tim penyuluh dan ditandai pula dengan   tanggapan/pertanyaan yang menarik yang diajukan oleh peserta,

## KESIMPULAN DAN SARAN
Kegiatan  ini  setelah  dilaksanakan  ,  maka  bisa  disimpulkan  bahwa  untuk  tujuan  jangka pendek dilaksanakan kegiatan penyuluhan ini yang tercapai dengan dukungan dan motivasi yang  tinggi  dari  para  peserta  dan  pihak-pihak  terkait  lainnya  dan  jangka  panjang  adalah pengetahuan dan pemahaman pelajar bertambah tentang Pentingnya pendidikan anti korupsi di  kalangan  pelajar  sebagai  bentuk  pencegahan  bagi  para  pelajar  untuk  melakukan perbuatan-perbuatan  yang  mengarah  kepada  perbuatan  korupsi  sesuai  ketentuan UU  yang berlaku. Kegiatan ini juga di harapkan memberikan manfaat pula selain untuk peseta juga untuk  tim  penyuluh,  untuk  peserta  mendapatkan  pengetahuan  tentang  pendidikan  anti korupsi dan ketentuan dalam UU Korupsi di Indonesia, sedangkan untuk tim mendapatkan masukan berbagai permasalahn hukum yang terjadi di tengah masyarakat.
Tahapan    kegiatan  ini  karena  baru  sebatas  memberikan  penyuluhan,  maka  perlu dilanjutkan lagi ke tahap memberi pemahaman lebih lagi tentang masalah-masalah hukum yang berkaitan dengan pendidikan anti korupsi di kalangan pelajar sesuai yang diatur dalam UU  No.  31  Tahun  1999  tentang  pemberantasan  TP  Korupsi,  sebagaimana  telah  diubah dengan  UU  Nomor:  20  Tahun  2001  tentang  perubahan  atas  UU  Nomor:  31  Tahun  1999. Kegiatan    ini  memang  sangat  diperlukan  oleh  masyarakat  termasuk  kalangan  pelajar  di sekolah-sekolah  dalam  rangka  pencegahan  mereka  melakukan  perbuatan-perbuatan  yang mengarah pada perbuatan korupsi di lingkungan sekolah dan bagi kalangan akademisi  yang juga sebagai salah satu bentuk pengabdian pihak  Fakultas Hukum dalam hal ini di wakili oleh tim pengabdian pada masyarakat dan Universitas Jambi pada umumnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Adami   Chazawi, Hukum    Pidana   Materiil dan  Formil  Korupsi  di   Indonesia, Bayumedia Publishing, Malang, 2005.
Anom  Wahyu  Asmorojati,  Urgensi  Pendidikan  Antikorupsi  dan  KPK  dalam  Pemberantasan  TP Korupsi di Indonesia, Jurnal URECL ( The 6 th University Research Colloguim), 2017. Evi Hartati, Tindak Pidana Korupsi , Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
Hassan  Suryono,  Pendidikan  Integritas  Anti  Korupsi  Dalam  Perspektif  Pendidikan  Sosial  dan Hukum, UPT UNS Press, Surakarta, 2013.
https://aclc.kpk.go.id , Regulasi Pendidikan Antikorupsi https://seruji.co.id/hukum/korupsi/presiden-perpres-54-2018-upaya-pemerintahan-bangun-sistem- pencegahan-korupsi , https://www.kompasiana.com . Pengertian korupsi dan faktor penyebab korupsi Leden  Marpaung,  Tindak  Pidana  Korupsi  Pemberantasan  dan  Pencegahan,  Djambatan,  Jakarta, 2007.
Sutrisno, Jurnal Civics, Implementasi Pendidikan Antikorupsi Pada Mata Pelajaran PPKN berbasis Projec Citizen di SMA,Vol. 14 No. 2, Oktober 2017.
Tim  Pustaka      Merah      Putih,      Undang-Undang        Pemberantasan      Tindak      Pidana    Korupsi Disertai       Pasal-Pasal     Penjelasan,   Pustaka Merah Putih, Yogyakarta, 2007. Undang-Undang   No. 31     Tahun   1999  Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang KPK Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999.