## PENGARUH PARTISIPASI MASYARAKAT DAN KINERJA PENGELOLA TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PENYEDIAAN SARANA AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT DI KABUPATEN ROKAN HULU
Bisman 1 , Muchlis Hamdi 2 , Aries Jaenuri 3 , Kusworo 4 1234 Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Email: bisman@gmail.com

## Abstrak
Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaruh partisipasi masyarakat dan kinerja pengelola terhadap kualitas pelayanan  Penyediaan Sarana Air Minum  dan  Sanitasi  Berbasis Masyarakat  di  Kabupaten  Rokan  Hulu.  Populasi  yaitu  masyarakat  yang  memanfaatkan program  Pamsimas  dari  tahun  2008  hingga  2018  sebanyak  14.605  kepala  keluarga  yang tersebar sebanyak 111 desa di Kabupaten Rokan Hulu. Jumlah sampel menggunakan rumus Slovin  sebanyak  390  orang  responden,  dan  teknik  pengambilan  sampel  secara cluster sampling. Pengambilan informasi dari tanggapan responden menggunakan kuesioner dengan skala  likert  dan  dianalisis  dengan regresi  linear  berganda.  Hasil  penelitian  menunjukan partisipasi  masyarakat  dan  kinerja  pengelola  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap kualitas pelayanan baik secara parsial maupun secara simultan.

## Kata Kunci: Partsipasi masyarakat, kinerja pengelola dan kualitas pelayanan

## Abstract
The  purpose  of  this  study  was  to  analyze  the  effect  of  community  participation  and manager's  performance  on  the  quality  of  service  provision  of  Community-Based  Drinking Water  and  Sanitation  Facilities  in  Rokan  Hulu  Regency.  The  population  is  the  people  who use the Pamsimas program from 2008 to 2018 as many as 14,605 heads of family spread out as  many  as  111  villages  in  Rokan  Hulu  Regency.  The  number  of  samples  using  the  Slovin formula were 390 respondents, and the sampling technique was cluster sampling. Retrieval of information  from  respondents'  responses  using  a  questionnaire  with  a  Likert  scale  and analyzed by multiple linear regression. The results showed that community participation and manager's performance had a positive and significant effect on service quality, either partially or simultaneously.
Keywords: Public participation, manager performance and service quality

## A. PENDAHULUAN
Masalah air bersih dan sanitasi merupakan masalah yang melibatkan beberapa faktor antara  lain:  masyarakat  sebagai  pelaku  penghasil  sampah,  teknologi  dan  manajemen pengelolaan  air  bersih  dan  sanitasi  yang  masing-masing  mempengaruhi.  Oleh  karena  itu keterlibatan  warga  masyarakat  dalam  pengelolaan  air  bersih  dan  sanitasi  merupakan  titik sentral dalam pemberdayaan.
Berdasarkan  UU  No.  32/2004  tentang  Pemerintah  Daerah  dan  UU  No.33/2004 tentang  Perimbangan  Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemeritah  Daerah,  maka pemerintah  daerah  bertanggung  jawab  penuh  untuk  memberikan  pelayanan  dasar  kepada masyarakat  di  daerahnya  masing-masing,  termasuk  pelayanan  air  minum  dan  sanitasi. Namun  demikian,  bagi  daerah-daerah  dengan  wilayah  pedesaan  relatif  luas,  berpenduduk miskin  relatif  tinggi  dan  mempunyai  kapasitas  fiskal  rendah,  pada  umumnya  kemampuan mereka  sangat  terbatas.  Daerah  seperti  ini  memerlukan  dukungan  finansial  untuk membiayai  investasi  yang  dibutuhkan  dalam  rangka  meningkatkan  kemampuan pelayanannya  kepada  masyarakat,  baik  untuk  investasi  fisik  dalam  bentuk  sarana  dan prasarana,  maupun  investasi  non-  fisik    yang    terdiri    dari    manajemen,    teknis    dan pengembangan  sumber  daya manusia (Pedoman Pengelolaan Program Pamsimas, 2011).
Tujuan  Program  Penyediaan  Sarana  Air  Minum  dan  Sanitasi  Berbasis  Masyarakat (Pamsimas)    adalah  untuk  meningkatkan  akses  layanan  air  minum  dan  sanitasi  bagi masyarakat perdesaan khususnya masyarakat di desa  yang jauh dari ibukota kabupaten dan sulit  air.  Selain  meningkatkan  praktek  hidup  bersih  dan  sehat  di  masyarakat  serta bertambahnya  jumlah  masyarakat  yang  memiliki  akses  air  minum  dan  sanitasi  yang berkelanjutan. Sasaran program Pamsimas, bagaimana meningkatnya jumlah Rumah Tangga yang  memiliki  akses  terhadap  sarana  air  minum,  sarana  sanitasi  dan  menerapkan  perilaku hidup  bersih dan sehat.  Dengan Pamsimas, diharapkan mereka dapat  mengakses pelayanan air minum dan sanitasi yang berkelanjutan.
Selanjutnya,  pemenuhan  kebutuhan  air  bersih,  Pemerintah  Kabupaten  Rokan  Hulu mendapatkan  bantuan  Program  Air  Minum  dan  Sanitasi  yang  berbasis  masyarakat  untuk membangun  prasarana  penyedian  air  bersih  dan  sanitasi  bagi  masyarakat  perdesaan  yang akses  air  bersih  rendah  terutama  di  daerah‐daerah  rawan  air  bersih  yang  belum  terjangkau pelayanan PDAM. Pemerintah Kabupaten  Rokan Hulu  yaitu terus  berupaya meningkatkan kualitas  pelayanan    program  ini  dengan    penyediaan    air    Minum    dan    Sanitasi    Berbasis lingkungan.    Masalah  kebersihan  lingkungan  merupakan  persoalan  jangka  panjang  yang penanganannya merupakan terus menerus dan tidak dapat  ditunda apalagi diabaikan. Setiap kelambatan  dalam  penanganan  akan  menyebabkan  usaha  penaggulangan  semakin  berat. Kebutuhan air bersih dan sehat serta aman dibutuhkan oleh masyarakat.
laju  pertumbuhan  penduduk  sebesar  4,17  persen  pada  tahun  2015  terjadi  penurunan dan rata-rata kepadatan penduduk sebesar 79 persen terjadi peningkatan. Kemudian cakupan
pelayanan  air  bersih  dari  tahun  ke  tahun  cenderung  sama.  Oleh  sebab  itu  perlu  dilakukan upaya-upaya untuk pemenuhan kebutuhan air bersih untuk masyarakat.
Kabupaten  Rokan  Hulu  termasuk  daerah  yang  memiliki  tingkat  proporsi  rumah tangga  dengan  air  minum  layak  kelima  terendah  di  Propinsi  Riau,  dengan  proporsi  rumah tangga  dengan  air  minum  layak  tahun  2014  sebesar  26,90  persen  dan  apabila  dibandingkan posisi  relatif  dengan  propinsi  dan  nasional,  posisi  Kabupaten  Rokan  Hulu  berada  di  bawah Propinsi  Riau  33,95  persen  dan  nasional  39,31  persen.  Proporsi  rumah  tangga  dengan sanilatasi  layak  tahun  2014  sebesar  28,12  persen  terjadi  penurunan  pada  tahun  sebelumnya sebesar 46,27 persen.
Data Susenas tahun 2008, BPS mengkategorikan Sumber Air minum yang digunakan rumah  tangga  menjadi  2  kelompok  besar,  yaitu  sumber  air  minum  terlindung  dan  tidak terlindung.  Sumber  air  minum  terlindung  terdiri  dari  air  kemasan,  ledeng,  pompa,  mata  air dan sumur terlindung serta air hujan sedangkan sumber air minum tak terlindung terdiri dari sumur tidak terlindung, mata air, air sungai, dan sumber lainnya. Di Kabupaten Rokan Hulu masih  banyak  masyarakat  yang  menggunakan  sumber  air  tidak  terlindungi  seperti  ;  air sungai, sumur tak terlindungi namun didaerah ibukota kabupaten dan kecamatan masyarakat umumnya sudah menggunakan sumber air dari kemasan dan ledeng.
Berdasarkan  data  Pamsimas  Kabupaten  Rokan  Hulu  dari  153  Desa  dan  kelurahan yang  tersebar  di  16  kecamatan  se  Rokan  Hulu,  saat  ini  desa  yang  telah  terlayani  air  bersih sebanyak  111  desa  dari  program  Pengolahan  Air  Minum  dan  Sanitasi  Masyarakat (Pamsimas)  yang  dibiayai  melalui  APBD  Rohul  dan  APBN  sejak  tahun  2008  hingga  tahun 2016. Saat ini sudah 70 persen atau 119 desa di Rokan Hulu telah menikmati air bersih yang diberikan  pemerintah  daerah  termasuk  PDAM  maupun  sumur  masyarakat.  Sedangkan  30 persen  desa  lagi  yang  belum  menikmati  air  bersih  tahun  mendatang,  pihaknya  akan mensinergikan  dengan  program  Pamsimas  dan  pengadaan  pemasangan  yang  dananya bersumber dari APBN dan APBD Rohul.
Fenomena yang terjadi saat berdasarkan data prasurvey menunjukkan bahwa  tingkat partisipasi  masyarakat    masih    relatif    rendah.  Hal  ini  ditunjukkan  dari  masih  adanya keterlambatan atau tidak membayar iuran per bulan berupa uang bertujuan untuk pendanaan kegiatan,  serta  kurang  perhatian  dalam  memberikan  saran  bergotong-royong  dalam pemeliharaan bangunan  dari fasilitas fisik berupa sarana  dan prasarana air minum/bersih di lokasi mereka (Pasimas Rokan Hulu, 2015).
Jumlah  desa  yang  membayar  iuran  yang  dibandingkan  dengan  biaya  operasional (BOP) sebesar 64 persen pada tahun 2017 terjadi penurunan pada tahun sebelumnya sebesar 66 persen di tahun 2016 dan sebesar 76 persen di tahun 2015.
Kabupaten  Rokan  Hulu  tahun  2016,  perilaku  masyarakat  dalam  mencuci  tangan adalah (i) setelah buang air besar 15%, (ii) setelah membersihkan tinja bayi dan balita 11%, (iii)  sebelum  makan  17%,  (iv)  sebelum  memberi  makan  bayi  10%,  dan  (v)  sebelum menyiapkan  makanan  8%.  Sementara  studi  BHS  lainnya  terhadap  perilaku  pengelolaan  air minum rumah tangga menunjukan 58% merebus air untuk mendapatkan air minum, tetapi 43 % dari air tersebut masih mengandung Eschericia coli (Dinas Kesehatan Rokan Hulu, 2015).
Kinerja  pengelola dalam  proses  memantapkan  harapan  terhadap  kualitas  pelayanan Penyediaan  Sarana  Air  Minum  dan  Sanitasi  Berbasis  Masyarakat  Kabupaten  Rokan  Hulu. Kinerja pengelola yang baik datang dari dua faktor yaitu faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal adalah faktor dari luar misalnya kinerja pengelola akan baik jika didukung fasilitas yang disediakan oleh perusahaan atau lingkungan kerja yang nyaman. Faktor internal adalah datang dari dalam diri individu seperti bagaimana kepribadian, kemampuan, dan sikap yang dimiliki seseorang. Ciri internal yang paling berpengaruh adalah bagaimana kepribadian dan kemampuan  karyawan  tersebut  memberi  kontribusi  bagi  karyawan  dalam  mencapai  kinerja yang  baik.  Kepribadian  seseorang  individu  merupakan  suatu  kelompok  ciri-ciri  yang  relatif stabil dan temperamen-temperamen yang sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang diwarisi oleh  faktor-faktor  sosial,  kultur,  dan  lingkungan.  Ada  beberapa  aspek  kepribadian  yang mempengaruhi perilaku seseorang yaitu menyangkut faktor penentu kepribadian (keturunan, lingkungan,  dan  situasi),  ciri  kepribadian  terdiri  sifat  berhati-hati,  stabilitas  emosional,  dan terbuka terhadap pengalaman.
Implementasi kualitas pelayanan publik yang dirasakan oleh masyarakat dapat terukur yang  tidak  terlepas,  seperti  yang  dijelaskan  oleh  Parasuraman,  Zeithaml,  and  Berry  (1988) yaitu  kualitas  pelayanan  publik  tidak  terlepas  dari tangibles,  reliability,  responsiveness, assurance, emphaty. Tangibles atau ketampakan fisik, artinya penampakan fisik dari gedung, peralatan, pegawai, dan fasilitas-fasilitas lain. Reliability atau reliabilitas adalah kemampuan untuk  menyelenggarakan  pelayanan  yang  dijanjikan  secara  akurat. Responsiveness atau responsivitas  adalah kerelaan untuk  menolong masyarakat dan menyelenggarakan pelayanan secara ikhlas. Assurance atau kepastian adalah pengetahuan dan kesopanan para pekerja dan kemampuan  mereka  dalam  memberikan  kepercayaan  kepada masyarakat,  dan e mphaty adalah perlakuan atau perhatian pribadi yang diberikan oleh providers kepada customers.
Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaruh partisipasi masyarakat dan kinerja pengelola terhadap kualitas pelayanan  Penyediaan Sarana Air Minum  dan  Sanitasi  Berbasis Masyarakat di Kabupaten Rokan Hulu.

## B. TINJAUAN PUSTAKA
Pelayanan  adalah  usaha  melayani  kebutuhan  orang  lain.  Menurut  Sutopo  dan Suryanto, (2003), pelayanan pada dasarnya adalah kegiatan yang ditawarkan oleh organisasi atau  perorangan  kepada  konsumen  ( customer /  yang  dilayani),  yang  bersifat  tidak  berwujud dan  tidak  dapat  dimiliki  hal  ini  disesuaikan  dengan  apa  yang  disampaikan  oleh  mengenai karakteristik tentang pelayanan, yakni sebagai berikut:
1. Pelayanan  bersifat  tidak  dapat  diraba,  pelayanan  sangat  berlawanan  sifatnya  dengan barang jadi
2. Pelayanan itu kenyataannya terdiri dari tindakan nyata dan merupakan pengaruh yang sifatnya adalah tindakan sosial
3. Produksi  dan  konsumsi  dari  pelayanan  tidak  dapat  dipisahkan  secara  nyata,  karena pada umumnya kejadiannya bersamaan dan terjadi ditempat yang sama.
Kotler (2012), pelayanan atau sevice adalah sebuah tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan  kepemilikan  apapun.  Albrecht  dalam  Pusdiklat  LAN  (2000)  mendefinisikan pelayanan  sebagai …a  total  organizational  approach  that  makes  quality  of  service  as perceived by the customer, the number one driving force for the operation of the bussiness . Pusdiklat LAN (2000), bahwa pelayanan masyarakat adalah suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang  dan/  atau  kelompok  orang  atau  instansi  tertentu  untuk  memberikan  bantuan  dan kemudahan kepada masyarakat dalam rangka pencapaian suatu tujuan tertentu.
Pentingnya  memberikan  pelayanan  yang  prima  kepada  para  pelanggan  produknya. Cara penyampaian produk kepada pelanggan seringkali lebih menentukan puas tidak puasnya seorang  konsumen  dibandingkan  penilaian  terhadap  produk  itu  sendiri.  Wyckof  (dalam Tjiptono, et.al., 2008) mengatakan  bahwa service quality merupakan tingkat kesempurnaan yang  diharapkan  dan  pengendalian  atas  kesempurnaan  tersebut  untuk  memenuhi  keinginan pelanggan. Sedangkan menurut  Brody  & Cronin (2001) dikatakan bahwa  pelayanan adalah: s ervice  as  an  intangible  activity  that  provide  the  user  same  degree  of  performance satisfaction  but  does  not  involve  ownership  and  that  in  most  cases,  cannot  be  stored  or transported (Pelayanan  merupakan  suatu  aktivitas  yang  tidak  berwujud,  yang  memberikan
suatu  tingkat  kepuasan  bagi  pemakai  jasa  tersebut  tetapi  tidak  termasuk  kepemilikan  dan tidak dapat disimpan atau dipindahkan)
Priansa,  (2014),  kualitas  pelayanan  organisasi  publik  merupakan  komponen  penting yang harus diperhatikan dalam memberikan pelayanan yang prima. Kualitas memiliki banyak pengertian.  Menurutnya  secara  konvensional,  kualitas  diartikan  sebagai  gambaran karakteristik  langsung  dari  suatu  produk,  misalnya  kinerja,  keandalan,  mudah  dalam pengunaan, dan estetik.sedangkan dalam pengerti strateik, kualitas adalah segala sesuai yang mampu memenuhi keinginan atau kebutuhan pelanggan (meeting the needs of customers).
Pelayanan  publik  sebagaimana  yang  diuraikan  dalam  Keputusan  Menteri Pendayagunaan  Aparatur  Negara  Nomor:  63/  KEP/  M.PAN/  7/  2003  Tentang  Pedoman Umum  Penyelenggaraan  Pelayanan  Publik  adalah  adalah  segala  kegiatan  pelayanan  yang dilaksanakan  oleh  Penyelenggara  pelayanan  publik  sebagai  upaya  pemenuhan  kebutuhan penerima  pelayanan  maupun  pelaksanaan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  Lebih lanjut diuraikan bahwa ontologi pelayanan publik adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur negara sebagai abdi masyarakat. Sedangkan  azas-azas  pelayanan  publik  sesuai  Keputusan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur Negara Nomor: 63/ KEP/ M.PAN/ 7/ 2003 diantaranya adalah:
1. Transparansi yaitu bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti. Azas ini pada prinsipnya merupakan respon terhadap proses demokratisasi sehingga penyelenggaraan  pelayanan  publik  tidak  terlepas  dari  pengendalian  dan  pengawasan masyarakat.
2. Akuntabilitas  yaitu  dapat  dipertanggungjawabkan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.  Akuntabilitas  merupakan  aspek  penting  dalam  pelayanan publik.  Akan  tetapi,  di  Indonesia  proses  pertanggungjawaban  ini  tidak  ditujukan kepada  masyarakat  selaku  pemegang  kedaulatan  yang  sesungguhnya  melainkan ditujukan  kepada  atasan  atau  pimpinan  organisasi  pemerintah.  Hal  ini  menyebabkan orientasi  akuntabilitas  pelayanan  publik  saat  ini  masih  kabur  dan  cenderung  rentan untuk disalahgunakan.
3. Kondisional  yaitu  sesuai  dengan  kondisi  dan  kemampuan  pemberi  dan  penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas. Kemampuan keuangan  pemerintah  hendaknya  dibuka  secaratransparan  kepada  masyarakat sehingga  terbentuk  pemahaman  yang  benar  mengenai  hal  tersebut.  Oleh  karenanya,
aspek  alokasi  anggaran  pemerintah  juga  menjadi  titik  kritis  dalam  meninjau keseriusan  pemerintah  mendorong  peningkatan  pelayanan  secara  nyata  kepada masyarakat.
4. Partisipatif  yaitu  mendorong  peran  serta  masyarakat  dalam  penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat. Sedianya,  pelayanan  tidak  menciptakan  ketergantungan  melainkan  mendorong masyarakat  untuk  lebih  mandiri.  Oleh  karenanya,  pemerintah  harus  secara  cermat menformulasi  kebijakan  pelayanan  sehingga  apabila  sebuah  pelayanan  dinilai  tidak lagi harus ditangani oleh pemerintah maka dapat diselenggarakan secara mandiri oleh masyarakat bekerjasama dengan sektor privat.
5. Kesamaan  Hak  yaitu  tidak  diskriminatif  dalam  arti  tidak  membedakan  suku,  ras, agama, golongan, gender dan status ekonomi. Hal inilah yang hendaknya ditegaskan dalam  pelayanan  publik.  Sebab,  tidak  jarang  praktek-praktek  kolusi  seperti mendahulukan  calo  atau  kerabat  petugas  pelayanan  menjadi  fenomena  yang  empiris di  lapangan. Pada sisi  inilah komitmen terhadap persamaan hak seringkali  diabaikan bahkan  terjadi  tindakan-tindakan  yang  diskriminatif  sehingga  memicu  kekecewaan masyarakat terhadap aparatur pemerintah.
6. Keseimbangan  Hak  dan  Kewajiban  yaitu  pemberi  dan  penerima  pelayanan  publik harus  memenuhi  hak  dan  kewajiban  masing-masing  pihak.  Azas  ini  hendaknya dikomunikasikan  dari  awal  proses  interkasi  antara  petugas  layanan  dan  pengguna layanan sehingga kedepannya tidak terjadi salah paham atau perbedaan persepsi yang mengakibatkan  semakin  menurunnya  kepercayaan  masyarakat  terhadap  lembaga penyelenggara pelayanan publik.
Partisipasi  memiliki  makna  bahwa  penyelenggaraan  pemerintah  desa  harus  mampu mewujudkan  peran  aktif  masyarakat  memiliki  dan  turut  bertanggung  jawab  terhadap perkembangan  kehidupan  bersama  sebagai  warga  desa.  Partisipasi  adalah  keikut  sertaan secara aktif warga Negara atau kelompok masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, perumusan,  pelaksanaan,  dan  pengawasan  kebijakan  daerah  dalam  penyelenggaraan pemerintah,  perencanaan  dan  pelaksanaan  pembangunan  serta  pembinaan  masyarakat (Wibowo, 2004).
Partisipasi  masyarakat  dapat  didefinisikan  sebagai  keterlibatan  anggota  masyarakat dalam  pembangunan,  meliputi  kegiatan  dalam  perencanaan  dan  pelaksanaan  program pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan dianggap sebagai hal yang sangat
penting,  sebab  masyarakat  sebagai  objek  pembangunan  berate  masyarakat  terkena  langsung atas  kebijakan  dan  kegiatan  pembangunan.  Oleh  karena  itu  maka  masyarakat  perlu  ikut terlibat  baik  dari  segi  formulasi  kebijakan  maupun  aplikasi  kebijakan  tersebut,  sebab merekalah yang dianggap lebih tahu kondisi lingkungannya.
Wahyudi  Kumorotomo  (dalam  Hamisi,  2013)  mengatakan  bahwa  partisipasi  adalah berbagai  corak  tindakan  massa  maupun  individual  yang  memperlihatkan  adanya  hubungan timbal  balik  antara  Pemerintah  dengan  warganya.  Secara  umum  corak  partisipasi  warga Negara dapat dibedakan menjadi empat macam:
1. Partisipasi dalam pemilihan (electoral participation);
2. Partisipasi kelompok (group participation);
3. Kontak antara warga Negara dengan Pemerintah;
4. Partisipasi warga negara langsung.
Partisipasi  merupakan  keterlibatan  mental  dan  emosi  dari  seseorang  di  dalam  situasi kelompok yang mendorong mereka untuk menyokong kepada pencapaian tujuan pada tujuan kelompok tersebut dan ikut bertanggung jawab terhadap kelompoknya (Irene, 2011).
Davis  dan  Nestrom  (2013)  partisipasi  adalah  keterlibatan  mental  dan  emosional orang-orang dalam sistuasi kelompok yang mendorong mereka untuk memberikan kontribusi kepada  tujuan  kelompok  dan  berbagi  tanggung  jawab  pencapaian  tujuan  itu.  Keterlibatan mental  dan  emosional.  Dengan  demikian  barangkali  yang  paling  utama,  partisipasi  berarti keterlibatan  mental  dan  emosional  ketimbang  hanya  berupa  aktivitas  fisik.  Menurut  Davis dikemukakan bahwa bentuk-bentuk dari partisipasi masyarakat adalah berupa :
1. Pikiran, merupakan jenis partisipasi dimana partisipasi tersebut merupakan partisipasi dengan  menggunakan  pikiran  seseorang  atau  kelompok  yang  bertujuan  untuk mencapai sesuatu yang diinginkan.
2. Tenaga,  merupakan  jenis  partisipasi  dimana  partisipasi  tersebut  dengan mendayagunakan  seluruh  tenaga  yang  dimiliki  secara  kelompok  maupun  individu untuk mencapai sesuatu yang diinginkan.
3. Pikiran  dan  Tenaga,  merupakan  jenis  partisipasi  dimana  tingkat  partisipasi  tersebut dilakukan bersama-sama dalam suatu kelompok dalam mencapai tujuan yang sama.
4. Keahlian,  merupakan  jenis  partisipasi  dimana  dalam  hal  tersebut  keahlian  menjadi unsur yang paling diinginkan untuk menentukan suatu keinginan
5. Barang,  merupakan  jenis  partisipasi  dimana  partisipasi  dilakukan  dengan  sebuah barang untuk membantu guna mencapai hasil yang diinginkan.
6. Uang,  merupakan  jenis  partisipasi  dimana  partisipasi  tersebut  menggunakan  uang sebagai  alat  guna  mencapai  sesuatu  yang  diinginkan.  Biasanya  tingkat  partisipasi tersebut dilakukan oleh orang-orang kalangan atas.
Partisipasi  masyarakat  dapat  diartikan  sebagai  pemberdayaan  masyarakat,  peran sertanya  dalam  kegiatan  penyusunan  perencanaan,  dan  implementasi  program/proyek pembangunan  dan  merupakan  aktualisasi  dan  kesediaan  dan  kemauan  masyarakat  untuk berkorban  dan  berkontribusi  terhadap  implementasi  program  pembangunan  (Adisasmita 2006).
Kinerja pada dasarnya merupakan perubahan atau pergeseran paradigma dari konsep produktivitas.  Pada  awalnya,  orang  sering  kali  menggunakan  istilah  produktivitas  untuk menyatakan  kemampuan  seseorang  atau  organisasi  dalam  mencapai  tujuan  atas  sasaran tertentu.  Menurut  Andersen  paradigma  produktivitas  yang  baru  adalah  paradigma  kinerja secara aktual  yang menuntut pengukuran secara aktual keseluruhan kinerja organisasi,  tidak hanya efisiensi atau dimensi fisik, tetapi juga dimensi non fisik (intangible). Terkait dengan konsep  kinerja,  Rummler  dan  Brache  mengemukakan  ada  3  (tiga)  level  kinerja,  yaitu: (Sudarmanto, 2014)
1. Kinerja  organisasi;  merupakan  pencapaian  hasil (outcome) pada  level  atau  unit analisis organisasi. Kinerja pada level organisasi ini terkait dengan tujuan organisasi.
2. Kinerja  proses;  merupakan  kinerja  pada  proses  tahapan  dalam  menghasilkan  produk atau  pelayanan.  Kinerja  pada  level  proses  ini  dipengaruhi  oleh  tujuan  proses, rancangan proses, dan manajemen proses.
3. Kinerja  individu/pekerjaan;  merupakan  pencapaian  atau  efektivitas  pada  tingkat pegawai  atau  pekerjaan.  Kinerja  pada  level  ini  dipengaruhi  oleh  tujuan  pekerjaan, rancangan pekerjaan, dan manajemen pekerjaan serta karakteristik individu.
Dalam berbagai literatus, pengertian tentang kinerja dangat beragam. Akan tetapi, dari berbagai  perbedaan  pengertian,  dapat  dikategorikan  dalam  dua  garis  besar  pengertian dibawah ini; (Sudarmanto, 2014)
1. Kinerja  merujuk  pengertian  sebagai  hasil.  Dalam  konteks  hasil,  bahwa  kinerja merupakan  catatan  hasil  yang  diproduksi  (dihasilkan)  atas  fungsi  pekerjaan  tertentu atau  aktivitas-aktivitas  selama  periode  waktu  tertentu.  Dari  defenisi  tersebut, bernardin  menekankan  pengertian  kinerja  sebagai  hasil,  bukan  karakter  sifat  (trait) dan  perilaku.  Pengertian  kinerja  sebagai  hasil  juga  terkait  dengan  produktivitas  dan efektivitas.  Produktivitas  merupakan  hubungan  antara  jumlah  barang  dan  jasa  yang
dihasilkan  dengan  jumlah  tenaga  kerja,  modal,  dan  sumber  daya  yang  digunakan dalam produksi itu.
2. Kinerja sebagai perilaku, bahwa kinerja merupakan seperangkat perilaku yang relevan dengan  tujuan  organisasi  atau  unit  organisasi  tempat  orang  bekerja.  Kinerja merupakan sinonim dengan perilaku. Kinerja adalah sesuatu yang secara aktual orang kerjakan  dapat  dapat  observasi.  Dalam  pengertian  ini,  kinerja  mencakup  tindakan  – tindakan  dan  perilaku  yang  relevan  dengan  tujuan  organisasi.  Kinerja  bukan konsekuensi atau hasil tindakan, tetapi tindakan itu sendiri.
Mahsun  (2006)  kinerja  adalah  gambaran  mengenai  tingkat  pencapaian  pelaksanaan suatu  kegiatan/program,  kebijakan  dalam  mewujudkan  sasaran,  tujuan,  visi  dan  misi organisasi  yang  tertuang  dalam strategic  planning suatu  organisasi.  Kinerja  melakukan pekerjaan dan hasil yang dicapai dari pekerjaan tersebut. Kinerja juga merupakan apa  yang diharapkan  dan  bagaimana  cara  mengerjakannya.  Selanjutnya  kinerja  adalah  hasil  karya yang  dapat  dicapai  dari  seseorang  atau  sekelompok  dalam  suatu  organisasi,  sesuai  dengan wewenang  dan  tanggung  jawab  masing-masing  dalam  rangka  pencapaian  tujuan  organisasi atau  instansi  yang  bersangkutan  secara  legal,  tidak  melanggar  hukum  sesuai  dengan  moral maupun etika.
Robertson (dalam Mahsun, 2006) juga menyatakan bahwa pengukuran kinerja adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang/jasa,  kualitas  barang/jasa,  hasil  kegiatan  dibandingkan  dengan  maksud  yang diinginkan.
Mangkunegara, (2012) keberhasilan suatu pekerjaan diukur dari kinerja yang dicapai oleh  individu  atau  kelompok  (organisasi).  kinerja  atau  prestasi  kerja  adalah  hasil  kerja kualitas  dan  kuantitas  yang  dicapai  dalam  melaksanakan  tugasnya  sesuai  dengan  tanggung jawab  yang  diberikan  kepadanya.  Tika  (2009),  mengemukakan  bahwa  kinerja  adalah  hasil kerja  yang dapat  dicapai seseorang  atau sekelompok orang dalam rangka pencapaian tujuan organisasi  dalam  periode  waktu  tertentu.  Kinerja  disini  merupakan  hasil-hasil  fungsi pekerjaan  atau  kegiatan  seseorang  atau  kelompok  dalam  suatu  organisasi  yang  dipengaruhi oleh berbagai factor untuk pencapaian tujuan organisasi dalam waktu tertentu.
Sedarmayanti  (2007)  menyatakan  bahwa  kinerja  merupakan  sistem  yang  digunakan untuk  menilai  dan  mengetahui  apakah  seorang  karyawan  telah  melaksanakan  pekerjaannya secara  keseluruhan,  atau  merupakan  perpaduan  dari  hasil  kerja  (apa  yang  harus  dicapai
seseorang)  dan  kompetensi  (bagaimana  seseorang  mencapainya).  Gibson  (2012)  agar perencanaan berjalan dengan lancar harus memiliki misi, tujuan dan sasaran.
Pemenuhan kebutuhan air bersih ini memerlukan perhatian yang serius dari pemerintah maupun  masyarakat,  mengingat  air  bersih  merupakan  kebutuhan  pokok  bagi  setiap  warga masyarakat. Salah satu program pemerintah dalam penyediaan air bersih serta sanitasi adalah Pamsimas  yaitu  program  yang  dilaksanakan  pemerintah  untuk  membantu  menumbuhkan kesadaran  masyarakat  dalam  penyediaan  air  bersih  serta  mengatasi  masalah  sanitasi  yang berbasis  masyarakat  terutama  masyarakat  perdesaan  dan  pinggiran  kota.  Dengan  program tersebut  masyarakat  dapat  mengakses  air  bersih  serta  diajarkan  cara-cara perilaku hidup bersih dan sehat untuk dirinya sendiri, keluarga dan di lingkungan masyarakat.
Davis  dan  Nestrom  (2013)  partisipasi  adalah  keterlibatan  mental  dan  emosional orang-orang dalam sistuasi kelompok yang mendorong mereka untuk memberikan kontribusi kepada tujuan kelompok dan berbagi tanggung jawab pencapaian tujuan itu. Adapun bentuk- bentuk dari partisipasi masyarakat adalah berupa dimensi; pikiran, tenaga, pikiran dan tenaga, keahlian, sumbangan barang, dan sumbangan uang.
Mathis dan Jackson (2011), kinerja pegawai yang umum untuk kebanyakan pekerjaan meliputi  elemen  kuantitas  dari  hasil,  kualitas  dari  hasil,  ketepatan  waktu  dari  hasil,  waktu harus  dimanfaatkan  sebaik  mungkin,  kehadiran  dan  kemampuan  bekerja  sama.  Pada hakekatnya  penyelenggaraan  kualitas  pelayanan  publik  merupakan  amanat  yang  diberikan rakyat  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  rakyat.  Peningkatan  kesejahteraan  ini  dilakukan dengan  memprioritaskan  pelayanan-pelayanan  dasar  bagi  masyarakat.  Dalam  kenyataannya, masih sedikit dari masyarakat yang bisa memahami pelayanan publik sebagai hak dan bukan pemberian  pemerintah,  apalagi  seluk  beluk  permasalahan  yang  ada  dalam  penyelenggaraan pelayanan  publik.  Keberhasilan  program  pada  kualitas  pelayanan  program  pamsimas  yang memberikan  kepada  masyarakat,  dengan  demikian  dapat  diadopsikan  dari  Parasuraman, Zeithaml, dan Berry (1988): tangibles, reliability, responsiveness, assurance, emphaty.
Salah  satu  inti  otonomi  daerah  adalah  adanya  pemberian  kewenangan  kepada Pemerintah  Kabupaten  dan  Kota  untuk  mengatur  dan  mengurus  rumah  tangganya  sendiri, sebagaimana digoreskan dalam UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam penjelasan  Undang-Undang    tersebut  dijelaskan  bahwa  pemberian  otonomi  luas  kepada daerah  diarahkan  untuk  mempercepat  terwujudnya  kesejahteraan  masyarakat  melalui peningkatan  pelayanan,  baik  pelayanan  yang  bersifat  langsung  ( direct  services )  dan pelayanan tidak langsung ( indirect services ).
Berdasarkan rumusan masalah diajukan maka hipotesis penelitian sebagai berikut:
1. Besarnya  pengaruh  partisipasi  masyarakat  terhadap  kualitas  pelayanan  Penyediaan Sarana  Air  Minum  dan  Sanitasi  Berbasis  Masyarakat  Kabupaten  Rokan  Hulu ditentukan  oleh  berpartisipasi  masyarakat  dalam  berikan  pikiran,  tenaga,  pikiran  dan tenaga, keahlian, barang, dan batuan berupa uang
2. Besarnya pengaruh kinerja pengelola terhadap kualitas pelayanan  Penyediaan Sarana Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Kabupaten Rokan Hulu ditentukan oleh kuantitas  dari  hasil,    kualitas  dari  hasil,  ketepatan  waktu  dari  hasil,  waktu  harus dimanfaatkan sebaik mungkin, kehadiran dan kemampuan bekerja sama.
3. Terdapat pengaruh partisipasi dan perilaku masyarakat secara bersama-sama terhadap kualitas  pelayanan  Penyediaan  Sarana  Air  Minum  dan  Sanitasi  Berbasis  Masyarakat Kabupaten Rokan Hulu.

## C. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  metode  kuantitatif  yang  bersifat  asosiatif.  Populasi pada penelitian ini yaitu masyarakat yang memanfaatkan program Pamsimas dari tahun 2008 hingga 2018 sebanyak 14.605 kepala keluarga yang tersebar sebanyak 111 desa di Kabupaten Rokan  Hulu.  Penelitian  ini  dalam  menentukan  jumlah  sampel  dari  populasi  masyarakat sebanyak  14.605  kepala  keluarga  tersebut  menggunakan  rumus  Slovin  (Sugiyono,  2010) dengan jumlah sampel sebanyak 390 orang.
Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  teknik  observasi  dan  pembagian  kuesioner. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari 2 variabel bebas (partisipasi masyarakat dan kinerja pengelola)  dan  1  variabel  terikat  (kualitas  pelayanan).  Analisis  data  dilakukan  dengan menggunakan analisis regresi linier berganda untuk menguji hipotesis.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Kualitas Pelayanan
Pembangunan yang efektif membutuhkan keterlibatan (partisipasi) dari masyarakat itu sendiri.  Sehingga  selain  demi  pembangunan  yang  efektif  akan  terwujud  juga  peningkatan kesejahteraan  bagi  masyarakat  itu  sendiri.  Pembangunan  desa  sebagai  bagian  integral  dari pembangunan  nasional  merupakan  pembangunan  yang  paling  menyentuh  kehidupan masyarakat  dipedesaan.  Pasal  81  ayat  (2)  Undang-undang  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang Desa  menyatakan  bahwa  pembangunan  desa  dilaksanakan  oleh  pemerintah  desa  dengan
melibatkan  seluruh  masyarakat  desa  dengan  semangat  gotong  royong.  Selanjutnya  pasal  82 Undang-undang  Desa  menyatakan  bahwa  masyarakat  desa  berhak  mendapatkan  informasi mengenai  rencana  dan  pelaksanaan  pembanguan  desa,  masyarakat  desa  berhak  melakukan pemantauan  terhadap  pelaksanaan  pembangunan  desa,  masyarakat  desa  melaporkan  hasil pemantauan  dan  berbagai  keluhan  terhadap  pelaksanaan  pembangunan  desa  kepada pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa, pemerintah desa wajib menginformasikan perencanaan  dan  pelaksanaan  rencana  pembangunan  jangka  menengah  desa,  rencana  kerja pemerintah desa, dan anggaran pendapatan dan belanja desa kepada masyarakat desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam musyawarah desa paling sedikit (satu)  tahun  sekali,  masyarakat  desa  berpartisipasi  dalam  musyawarah  desa  untuk menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan desa.
Berdasarkan  hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pengaruh  partisipasi    masyarakat sebesar  0,702  atau  70,20%  yaitu  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  kualitas pelayanan  penyediaan  sarana  air  minum  dan  sanitasi  berbasis  masyarakat  di  Kabupaten Rokan Hulu.  Oleh sebab itu, Partisipasi memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintah desa  harus  mampu  mewujudkan  peran  aktif  masyarakat  memiliki  dan  turut  bertanggung jawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai warga desa. Keikutsertaan secara aktif  kelompok  masyarakat  dalam  proses  pengambilan  keputusan,  perumusan,  pelaksanaan, dan  pengawasan  kebijakan  daerah  dalam  penyelenggaraan  pemerintah,  perencanaan  dan pelaksanaan  pembangunan  serta  pembinaan  masyarakat.  Keterlibatan  anggota  masyarakat dalam  pembangunan,  meliputi  kegiatan  dalam  perencanaan  dan  pelaksanaan  program pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan dianggap sebagai hal yang sangat penting,  sebab  masyarakat  sebagai  objek  pembangunan  berate  masyarakat  terkena  langsung atas  kebijakan  dan  kegiatan  pembangunan.  Oleh  karena  itu  maka  masyarakat  perlu  ikut terlibat  baik  dari  segi  formulasi  kebijakan  maupun  aplikasi  kebijakan  tersebut,  sebab merekalah yang dianggap lebih tahu kondisi lingkungannya.
Tingkat partisipasi  masyarakat  yang dominan adalah masyarakat  transmigrasi sebesar 70%,  hal  ini  menunjukkan  bahwa  tingginya  kepedulian  masyarakat  pendatang  terhadap keterlibatan  dalam  memikul  beban  dan  tanggung  jawab  dalam  pelaksanaan  kegiatan pembangunan  dalam  bentuk  sumbangan  dalam  mobilisasi  pembiayaan  pembangunan, kegiatan produktif  yang  serasi,  pengawasan sosial  atas jalannya pembangunan, dan lainnya. Karena  mereka  menyadari  bahwa  pemenuhan  kebutuhan  air  minum  dan  sanitasi  sebagai kebutuhan  mutlak  kehidupan,  dimana  di  daerah  asal  mereka  cukup  sulit  mendapatkan  air
yang  bersih,  sehingga  k eberadaannya  berperan  besar  dalam  mewujudkan  kesehatan masyarakat  masih  terkendala  pada  keterbatasan  pelayanan  infrastruktur  (ketersediaan sarana, jangkauan pelayanan, pengelolaan).
Starman  dalam  (Kunarjo,  2002)  menyatakan  bahwa  tidak  dapat  dipungkiri  bahwa pandangan  tentang  pelaksanaan  program  pembangunan  memerlukan  adanya  faktor  yang mendukung  terselenggaranya  suatu  program  kegiatan  yang  bermutu,  tepat  waktu,  dan  tepat sasaran dengan mengaktifkan sacara efektif faktor pendukung berupa partisipasi masyarakat. Bintoro Tjokromidjojo mengemukakan partisipasi masyarakat sebagai: a) keterlibatan dalam penentuan  arah,  strategi  dan  kebijakan  pembangunan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah;  b) keterlibatan  dalam  memikul  beban  dan  tanggung  jawab  dalam  bentuk  sumbangan  dalam mobilisasi pembiayaan pembangunan, kegiatan produktif yang serasi, pengawasan sosial atas jalannya  pembangunan,  dan  lain-lain;  c)  keterlibatan  dalam  memetik  hasil  dan  manfaat pembangunan secara berkeadilan (Susantyo, 2007). Berkaitan dengan hal tersebut, partisipasi masyarakat  dapat  dikatakan  sebagai  keterlibatan  masyarakat  secara  umum  dalam  proses pembangunan.  Dimana  masyarakat  dapat  berperan  dalam  suatu  proses  pembangunan berkelanjutan.  Kemudian  Soetomo  mengatakan  bahwa  partisipasi  masyarakat  merupakan suatu  peran  dimana  terdapat  adanya  pembangunan  untuk  menuju  kepada  peningkatan  taraf hidup  masyarakat  tersebut.  Karenanya,  partisipasi  masyarakat  dalam  lingkungan  pedesaan merupakan manifestasi terhadap peran masyarakat dalam mendukung suatu perubahan sosial melalui  hubungan  timbal  balik  antara  masyarakat  dan  desa.  Artinya  bahwa  adanya ketergantungan antara masyarakat dengan desa dalam upaya peningkatan atau kemajuan baik masyarakatnya maupun desanya secara universal.

## 2. Pengaruh Kinerja Pengelola Terhadap Kualitas Pelayanan
Pelayanan  publik  dapat  ditingkatkan  dengan  memperhatikan  unsur  penting didalamnya  yaitu  kualitas  pelayanan.  Salah  satu  faktor  yang  mempengaruhi  kualitas pelayanan  tersebut  dapat  dikatakan  baik  yaitu  kinerja  pegawai.  Dalam  usaha  memperbaiki pelayanan  kepada  masyarakat  dibutuhkn  peningkatan  kinerja  sumber  daya  manusia  yang merupakan  salah  satu  hal  yang  sangat  penting,  sehingga  perlu  diupayakan  secara  terus menerus dan berkesinambungan dalam menghadapi tuntutan dan harapan masyarakat.
Mathis dan Jackson (2011), kinerja aparatur yang umum untuk kebanyakan pekerjaan meliputi  elemen  kuantitas  dari  hasil,    kualitas  dari  hasil,  ketepatan  waktu  dari  hasil,  waktu harus  dimanfaatkan  sebaik  mungkin,  kehadiran  dan  kemampuan  bekerja  sama.  Pada
hakekatnya  penyelenggaraan  kualitas  pelayanan  publik  merupakan  amanat  yang  diberikan rakyat  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  rakyat.  Peningkatan  kesejahteraan  ini  dilakukan dengan  memprioritaskan  pelayanan-pelayanan  dasar  bagi  masyarakat.  Dalam  kenyataannya, masih sedikit dari masyarakat yang bisa memahami pelayanan publik sebagai hak dan bukan pemberian  pemerintah,  apalagi  seluk  beluk  permasalahan  yang  ada  dalam  penyelenggaraan pelayanan publik.
Berdasarkan  hasil  penelitian  bahwa  pengaruh  kinerja  pengelola  terhadap  kualitas pelayanan  sebesar  sebesar  0,190  atau  19%  ini  menunjukkan  kinerja  pengelola berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelayanan penyediaan sarana air minum  dan sanitasi berbasis masyarakat di Kabupaten Rokan Hulu.
Kinerja  organisasi  publik  tidak  hanya  bisa  dilihat  dari  ukuran  internal  yang dikembangkan  oleh  organisasi  publik  atau  pemerintah.  Kinerja  sebaiknya  harus  dinilai  dari ukuran  eskternal  seperti  nilai-nilai  norma  yang  berkembang  dalam  masyarakat.  Pamsimas merupakan  salah  satu  organisasi  publik  yang  jumlahnya  paling  banyak  dan  memiliki  peran besar dalam kegiatan penyediaan air bersih bagi masyarakat.  Sebagai organisasi publik yang memiliki  peran  cukup  besar  dalam  mengelola  dan  menyediakan  air  bersih,  senantiasa menempatkan  diri  sebagai  motor  penggerak  dalam  masyarakat  secara  optimal  yaitu disamping  peran  untuk  memberikan  konstribusi  juga  harus  memperhatikan  peran  sosialnya yaitu  untuk  memberikan  pelayanan  yang  baik  dalam  memenuhi  kebutuhan  air  bersih  bagi masyarakat.  Pelayanan  tersebut  diwujudkan  dalam  bentuk  kinerja  yang  berorientasi  kepada publik.  Kinerjanya  dapat  diidentifikasikan  melalui  berbagi  indikator  kinerja  yang  mana  hal ini dapat menjadi tolak ukur keberhasilan dalam penyediaan air bersih bagi masyarakat.
Dalam  hasil  penelitian  dapat  ditemukan  bahwa  salah  satu  faktor  yang  dapat mempengaruhi peningkatan pelayanan adalah kinerja pengelola Pamsimas. Kinerja pengelola yang dilkukan secara optimal dapat meningkatkan pelayanan dengan baik.
Pelayanan  sebagai  proses  kebutuhan  melalui  aktivitas  orang  lain  secara  langsung, merupakan konsep yang senantiasa aktual dalam berbagai aspek kelembagaan. Bukan hanya pada organisasi bisnis, tetapi telah berkembang lebih luas pada tatanan organisasi pemerintah.

## 3. Pengaruh Secara Bersama-Sama Terhadap Kualitas Pelayanan
Berdasarkan  hasil  penelitian  menunjukan  pengaruh  partisipasi    masyarakat  dan kinerja  pengelola  secara  bersama-sama  terhadap  kualitas  pelayanan  penyediaan  sarana  air minum  dan  sanitasi  berbasis  masyarakat  di  Kabupaten  Rokan  Hulu  sebesar  78,10%,  hal  ini
terdapat  pengaruh  yang  signifikan.  Kedua  variabel  bebas  tersebut  merupakan  proses implementasi  kebijakan  proses  kualitas  pelayanan  organisasi,  sesungguhnya  tidak  hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif yang bertanggungjawab untuk melaksanakan program yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi kualitas pelayanan publik.
Implementasi kualitas pelayanan publik yang dirasakan oleh masyarakat dapat terukur yang  tidak  terlepas,  seperti  yang  dijelaskan  oleh  Parasuraman,  Zeithaml,  dan  Berry  (1988). Pelayanan merupakan sebuah tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Kualitas pelayanan merupakan ukuran dari hasil dari pelaksanaan program Pamsimas Kabupaten Rokan Hulu dalam rangka memuaskan kebutuhan masyarakat yang terungkap dari dimensi tangibles,  reliability,  responsiveness,  assurance,  emphaty untuk  mensyukseskan Pamsimas Kabupaten Rokan Hulu.
Besar  pengaruh  partisipasi  masyarakat  dan  kinerja  pengelola  secara  bersama-sama terhadap kualitas pelayanan penyediaan sarana air minum dan sanitasi berbasis masyarakat di Kabupaten Rokan Hulu sebesar 78,10%. Hal ini sesuai yang dinyatakan oleh Tjiptono (2008) bahwa  kualitas  apabila  dikelola  dengan  tepat  dapat  berkontribusi  positif  terhadap terwujudnya  kepuasan.  Kualitas  memberikan  nilai  tambah  berupa  motivasi  khusus  bagi masyarakat  Selanjutnya,  kepuasan  masyarakat  pada  pelayanan  publik  sebagaimana  yang diuraikan  dalam  Keputusan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  Nomor:  63/  KEP/ M.PAN/ 7/ 2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik adalah adalah segala  kegiatan  pelayanan  yang  dilaksanakan  oleh  Penyelenggara  pelayanan  publik  sebagai upaya  pemenuhan  kebutuhan  penerima  pelayanan  maupun  pelaksanaan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.  pelayanan  publik  sebagaimana  yang  dituangkan  dalam  Keputusan Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  Nomor:  63/  KEP/  M.PAN/  7/  2003  diantaranya adalah  prinsip,  standar,  pola  penyelenggaraan,  biaya,  pelayanan  bagi  penyandang  cacat, lanjut usia, wanita hamil dan balita, pelayanan khusus, biro jasa pelayanan, tingkat kepuasan masyarakat,  pengawasan  penyelenggaraan,  penyelesaian  pengaduan  dan  sengketa,  serta evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik.

## E. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  maka  kesimpulan  bahwa  partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelayanan penyediaan sarana air  minum  dan  sanitasi  berbasis  masyarakat  di  Kabupaten  Rokan  Hulu  sebesar  0,702  atau
70,20%. Kinerja pengelola juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap terhadap kualitas pelayanan  penyediaan  sarana  air  minum  dan  sanitasi  berbasis  masyarakat  di  Kabupaten Rokan  Hulu  sebesar  0,190  atau  19%.  Secara  simultan,  partisipasi  masyarakat  dan  kinerja pengelola  berpengaruh  signifikan  terhadap  kualitas  pelayanan  penyediaan  sarana  air  minum dan sanitasi berbasis masyarakat di Kabupaten Rokan Hulu sebesar 78,10%.

## DAFTAR PUSTAKA
Adisasmita, R. (2006). Membangun Desa Partisipatif . Yogyakarta: Graha Ilmu.
Brady, M. K., & Cronin Jr, J. J. (2001). Some New Thoughts on Conceptualizing Perceived Service Quality: A Hierarchical Approach. Journal of marketing , 65 (3), 34-49.
Davis, K., & Newstrom, J. W. (2013). Perilaku Dalam Organisasi . Jakarta: Erlangga.
Gibson. (2012). Organisasi: Perilaku, Struktur, Proses . Jakarta: Erlangga.
Hamisi,  F.  N.  (2013). Partisipasi  Politik  Masyarakat  Dalam  Pembuatan  Kebijakan  (Suatu Studi Terhadap Musyawarah Rencana Pembangunan Di Kecamatan Jailolo). Journal Unsrat
Hamisi,  F.  N.  (2013).  Partisipasi  Politik  Masyarakat  Dalam  Pembuatan  Kebijakan  (Suatu Studi Terhadap Musyawarah Rencana Pembangunan di Kecamatan Jailolo). Governance , 5 (1).
Dwiningrum, S. I. A. (2011). Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Kotler, P., & Keller, K. (2012). Manajemen Pemasaran. Jakarta: Indeks.
Mahsun, M. (2009). Pengukuran Kinerja Sektor Publik . Yogyakarta: BPFE.
Mangkunegara,  A.A.  A.  P.  (2012). Evaluasi  Kinerja  Sumber  Daya  Manusia .  Bandung: Rafika Aditama.
Mathis, R. L. & Jackson, J. H. (2011). Manajemen Sumber Daya Manusia . Jakarta: Salemba Empat.
Priansa,  D.  J.  (2014). Manajemen  Pelayanan  Prima,  Fokus  Pada  Organisasi  Publik  dan Peningkatan Kualiatas Aparatur . Bandung: Alfabeta.
Sedarmayanti.  (2007). Sumber  Daya  Manusia  dan  Produktivitas  Kerja .  Bandung:  Mandar Maju.
Sudarmanto. (2009). Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM . Jakarta: Pustaka Pelajar. Sugiyono. (2014). Metode Penelitian . Bnadung: Alfabeta.
Sutopo  &  Suryanto , A . (2003) .  Pelayanan  Prima. Jakarta:  Lembaga  Administrasi  Negara Republik Indonesia.
Thoha, M. (2011). Ilmu Administrasi Publik Kontemporer. Jakarta: Kencana.
Tika,  P.  (2009). Budaya  Organisasi  dan  Peningkatan  Kinerja  Perusahaan .  Jakarta:  Bumi Aksara,.
Tjiptono,  F.  (2008). Service  Management:  Mewujudkan  Layanan  Prima. Yogyakarta:  Andi Offset.
Tjiptono, F. (2008). Strategi Pemasaran. Yogyakarta: Andi Offset.
Tjiptono, F., & Chandra, G. (2007). Service, Quality & Satisfacton. Yogyakarta: Andi Offset.