## K e l o l a J u r n a l   M a n a j e m e n   P e n d i d i k a n
Magister Manajemen Pendidikan FKIP Universitas Kristen Satya Wacana jurnalkelola@gmail.com e-ISSN 2549-9661 Volume: 6, No. 1, Januari-Juni 2019 Halaman: 54-63

## Implementasi Program Ujian Nasional Di SMA Negeri

## Chatarina Sitoresmi Triwiniastuti
Universitas Kristen Satya Wacana chatarina.sitoresmi@gmail.com
Wahyu Sabatini Universitas Kristen Satya Wacana efendiviska@gmail.com

## ABSTRACT
This  study  aims  to  describe  how  communication,  resources,  bureaucratic  structure  and disposition  in  National  Examination  program  implementation.  The  research  approach  is qualitative with triangulation analysis techniques and source triangulation. Data collection is done by interview, document study, and observation. Data analysis techniques include data reduction, data presentation, and conclusions. The subjects were principals, vice principals and  proctors  or  technicians  at  SMA  Negeri  1  Pabelan.  The  results  showed  that communication, resources, bureaucratic structure and disposition in SMA Negeri 1 Pabelan affected  the  UN  program  implementation.  The  conclusion:  there  is  clear  communication between the government and schools through workshops; availability of resources in the form of  rules,  human  resources  and  adequate  infrastructure;  bureaucratic  structure  consists  of committees compiled from the central and school levels and there are SOPs in the form of POS  UN  as  guidelines  for  implementing  the  National  Examination;  implementer  has  the desire to implement policies with various attitudes in implementing the UN program.
Keywords: Implementation, National Examination, SMA Negeri 1 Pabelan

## Article Info
Received date: 11 Desember 2018 Revised date: 25 Juni 2019 Accepted date: 25 Juni 2019

## PENDAHULUAN
Pendidikan adalah upaya untuk meningkatkan taraf hidup manusia baik secara jasmani dan rohani. Hal tersebut sejalan dengan pandangan  Ki  Hajar  Dewantara  (Neolaka  dan Neolaka;  2017:    11-12)  bahwa  pendidikan adalah  daya  upaya  untuk  memajukan  budi pekerti, pikiran, serta jasmani anak, agar dapat memajukan  kesempurnaan  hidup  yaitu  hidup dan  menghidupkan  anak  yang  selaras  dengan alam  dan  masyarakatnya.  Sedangkan  dalam Undang  Undang  No.  20/2003  (UU  No. 20/2003) tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan adalah usaha sadar terencana untuk
mewujudkan  suasana  belajar  dan  peroses pembelajaran  agar  peserta  didik  secara  aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian  diri,  kepribadian,  kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukannya, masyarakat, bangsa, dan negara (Neolaka dan Neolaka; 2017:11-12).
Tujuan pendidikan nasional (UU     No. 20/2003  Pasal  3)  adalah  mengembangkan kemampuan  dan  membentuk  watak  serta peradaban  bangsa  yang  bermartabat  dalam rangka  mencerdaskan  kehidupan  bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi
peserta  didik  agar  menjadi  manusia  yang beriman  dan  bertakwa  kepada  Tuhan  Yang Maha  Esa,  berakhlak  mulia,  sehat,  berilmu, cakap,  kreatif,  mandiri,  dan  menjadi  warga negara  yang  demokratis  serta  bertanggung jawab. Melalui tujuan ini, pemerintah memberikan  kebijakan  pendidikan.  Kebijakan yang  tersebut  terdiri  atas  program-program pendidikan yang harus dilaksanakan oleh setiap lembaga pendidikan. Program pendidikan oleh pemerintah untuk peningkatan mutu pendidikan di Indoensia.
Mutu  menurut  Crosby  adalah  sesuatu hal  yang  disyaratkan  atau  distandarkan ( Conformance to requirement) untuk menjamin kualitas  input,  proses  maupun  outputnya (Sunaengsih; 2017: 22). Oleh karena itu, mutu pendidikan  yang  diselenggarakan  sekolah dituntut  untuk  memiliki  standar  baku  mutu pendidikan. Gambaran  mutu pendidikan dapat dikenali  melalui  tanda-tanda  operasional berupa (Ahman; 2007: 72):
1. Keluaran/kelulusan  sekolah  yang  relevan dengan kebutuhan masyarakat
2. Nilai  akhir  sebagai  salah  satu  alat  ukur terhadap prestasi belajar siswa
3. Persentase lulusan yang dicapai semaksimal mungkin oleh sekolah
4. Penampilan  kemampuan  dalam  semua komponen pendidikan.
Menurut  Peraturan  Pemerintah  Nomor 19  Tahun  2005  tentang  Standar  Nasional Pendidikan, pelaksanaan pendidikan dikatakan bermutu  apabila  terselenggara  sesuai  dengan standar  nasional  pendidikan  yang  telah ditentukan.  Dalam  hal  ini  terdapat  delapan standar  pendidikan,  yaitu:  standar  isi,  standar proses,  standar  kompetensi  lulusan,  standar pendidik  dan  tenaga  kependidikan,  standar sarana  dan  prasarana,  standar  pengelolaan, standar  pembiayaan,  dan  standar  penilaian pendidikan.  Kedelapan  standar  tersebut  saling berkaitan  untuk  menunjang  terselenggaranya proses  pembelajaran  yang  bermutu  (Muchtar:
2010:  69).  Kedelapan  standar  tersebut  perlu diperhatikan dalam proses pendidikan.
Pemerintah  membuat  program  Ujian Nasional  dan  diimplementasikan  sebagai  alat untuk  mengukur  mutu  pendidikan  setiap lembaga  sekolah.  Ujian  Nasional  merupakan salah  satu  produk  dari  kebijakan  evaluasi pendidikan  di  Indonesia  (Umami;  2018:  83). Menurut  Permendikbud  No.  03  tahun  2013 Ujian Nasional adalah kegiatan pengukuran dan penilaian  pencapaian  kompetensi  lulusan secara  nasional  pada  mata  pelajaran  tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi. Pemerintah membuat kebijakan bahwa Ujian Nasional yang pada prinsipnya merupakan evaluasi dari hasil proses  belajar.  Sedangkan  menurut  (Tilaar; 2006:  72),  Ujian  Nasional  adalah  upaya pemerintah untuk mengevaluasi tingkat pendidikan secara nasional dengan menetapkan standarisasi  nasional  pendidikan.  Disimpulkan bahwa  Ujian  Nasional  sebagai  kebijakan pemerintah  untuk  evaluasi  proses  belajar  dan pengetahuan mutu pendidikan.
Pada  Ujian  Nasional  (Fahmi,  2011:  1) tujuan  yang  hendak  dicapai  bersifat  ganda, tujuan  pertama  adalah  untuk  memantau  mutu pendidikan,  dan  yang  kedua  untuk  penentuan kelulusan peserta ujian. Soal ujian
dimaksudkan untuk memantau mutu pendidikan dan untuk mengetahui kemampuan yang  telah  dimiliki  dan  yang  belum  dimiliki oleh  siswa  sesuai  dengan  standar  kompetensi lulusan (SKL).
Dalam Peraturan Pemerintah  Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional  Pendidikan  Pasal  68  tertulis  Hasil ujian  nasional  digunakan  sebagai  salah  satu pertimbangan  untuk:  1)  Pemetaan  mutu program dan/atau satuan pendidikan; 2) Dasar seleksi  masuk  jenjang  pendidikan  berikutnya; 3)  Penentuan  kelulusan  peserta  didik  dari program  dan/atau  satuan  pendidikan;  4) Pembinaan  dan  pemberian  bantuan  kepada
satuan  pendidikan  dalam  upayanya  untuk meningkatkan mutu pendidikan.
Implementasi program melibatkan berbagai  pihak  sehingga  memiliki  mekanisme jejaring dan komponen multi sistem. Mulai dari perencanaan,  pengadaan  soal/logistik  ujian penetapan  nilai,  distribusi  soal  sampai  pada monitoring  dan  evaluasi  (Hidayah;  2013:  37). Pelaksanaan atau implementasi kebijakan tidak lepas  dari  campur  tangan  pemerintah.  Empat faktor  yang  menentukan  keberhasilan  atau kegagalan  implementasi  kebijakan  menurut Edward III adalah (Tahir; 2015:62-63):
1. Komunikasi yaitu perintah untuk
pengimplementasikan kebijakan harus disampaikan  secara  jelas,  akurat,  dan konsisten kepada orang-orang yang melaksanakan. Faktor komunikasi ini menunjukkan  peranan  sebagai  acuan  agar pelaksana  kebijakan  mengetahui  persis  apa yang akan mereka kerjakan. Ketidakjelasan akan mendorong terjadinya interpretasi yang salah  (Winarno;  2008:  177).  Dalam  hal  ini komunikasi oleh  Pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah dan satuan pendidikan. 2. Sumber  daya (Resources) berperan  dalam implementasi  karena  bagaimanapun  jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan suatu kebijakan, jika para personil yang bertanggungjawab mengimplementasikan kebijakan  kurang  mempunyai  sumber- sumber  untuk  melakukan  pekerjaan  secara efektif,  maka  kebijakan  tidak  akan  bisa efektif.  Apabila  aturan  yang  dibuat  sudah jelas  namun  sumber  daya  tidak  terpenuhi
maka  implementasi  tidak  efektif  (Widodo; 2011:  98).  Sumber  daya  misalnya  berupa Undang-Undang,  fasilitas,  sumber  daya manusia,  kewenangan  dalam  implementasi program Ujian Nasional.
3. Sikap  pelaksana (Dipotition) :    pelaku implementasi  harus  mempunyai  keinginan untuk  melaksanakan  kebijakan  tersebut. Sikap  baik  dan  buruknya  atau  sikap mendukung atau menolak dari sisi pelaksana akan  mempengaruhi  proses  pelaksanaan kebijakan. Disposisi pelaksana Ujian Nasional adalah kepala sekolah, guru, orang tua  siswa,  dan  siswa.  Menurut  hasil penelitian  Sailan  (2016)    diketahui  bahwa siswa  di  SMK  Komputer  Mutiara  Ilmu Makasar siap mental menghadapi UNBK. 4. Struktur organisasi termasuk tata aliran kerja birokrasi: terkadang birokrasi yang menjadi penghambat pengimplementasian kebijakan. Hal  ini  disebabkan  tiap  birokrasi  memiliki prosedur-prosedur  yang  berbeda.  Seperti birokrasi  tingkat  pemerintah  pusat  dan daerah  pasti  ada  perbedaan.  Terdapat  dua karakteristik birokrasi (Winarno; 2008: 203) diantaranya  adalah  Standart  Operating Prosedures  (SOP)  dan  Fragmentasi.  SOP adalah  prosedur  dasar  kerja  dan  untuk menyamakan  tidakan-tindakan  pelaksana. Sedangkan  fragmentasi  adalah  pembagian tugas  dan  tanggungjawab  tiap  birokrat/unit organisasi pelaksana.
Tahapan penyelenggaraan Ujian Nasional diaur oleh BNSP. Adapun tahapannya dapat dilihat pada gambar 1.
Gambar 1. Tahapan Penyelenggaraan Ujian Nasional. Sumber: BSNP
Sesuai  dengan  ketentuan  Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun  2017  tentang  Penilaian  Hasil  Belajar oleh  Pemerintah  dan  Penilaian  Hasil  Belajar oleh  Satuan  Pendidikan  perlu  menetapkan Prosedur  Operasional  Standar  (POS)  yang mengatur penyelenggaraan dan teknis pelaksanaan  Ujian  Nasional  Tahun  Pelajaran 2017/2018.  Terdapat  prosedur  dalam  tahapan pelaksanaan Ujian Nasional yang biasa dengan POS UN.
Terdapat  beberapa  penelitian  relevan tentang Implementasi UN diantaranya dilakukan    oleh  Nur  (2013)  di  Kota  Palu menggunakan teori Merilee S. Grendle sebagai model  penelitian.  Model  ini  akan  membawa peneliyi  untuk  memperoleh  data  tentang  1) Respeknya Anggota Masyarakat Pada Keputusan  Pemerintah;  2)Adanya  Kesadaran Untuk  Menerima  Kebijakan;  3)  Adanya Kepentingan Publik; 4) Adanya sanksi Hukum; 5) Adanya Kepentingan Pribadi dan 6) Masalah Waktu. Hasil penelitian ini yaitu  implementasi UN  menunjukkan  respon  anggota  masyarakat pada  keputusan  pemerintah  menerima  hasil ujian  nasional,  kesadaran  untuk  menerima kebijakan  menunjukkan  responden  menerima baik pelaksanaan ujian nasional dan belum ada model  lain  untuk  menggantikan,  kepentingan publik telah terpenuhi semua, adanya kesadaran hukum untuk mengikuti semua aturan yang ada pada  ujian  nasional,  ada  minat  pribadi  pada realisasi  ujian  nasional,  dan  untuk  waktu responden  tidak  memiliki  masalah  dengan pelaksanaan ujian nasional.
Asiah  dan  Rifieq  (2011)  meneliti implementasi  ujian  nasional  di  SMK.  Hasil penelitian  menunjukkkan  bahwa  perencanaan pelaksanaan ujian nasional sudah sesuai dengan prinsip-prinsip perumusan kebijakan meskipun masih  terdapat  kekurangan  dan  kelemahan yang harus diperbaiki, tahapan pengorganisasian sudah sejalan dengan prinsip- prinsip perumusan kebijakan, tahapan pelaksanaan  ujian  nasional  tingkat  SMK  tidak
ada  perubahan  yang  cukup  berarti,  dan  tahap pengawasan dan evaluasi pada dasarnya sudah sesuai dengan prinsip-prinsip evaluasi meskipun  untuk  proses  evaluasi  kebijakan sebagai  bagian  untuk  merencanakan  kegiatan berikutnya tidak berjalan sebagaimana mestinya,  oleh  karena  itu  perlu  ada  upaya memperbaiki pelaksanaan ujian nasional dalam hal perencanaan kebijakan.
Alawiyah  (2015)  mengkaji  perubahan kebijakan  Ujian  Nasional  (UN)  2015,  dimana pelaksanaan uji coba UN CBT berhasil dengan baik,  tujuan  UN  tidak  hanya  mengukur  hasil belajar  siswa  tetapi  juga  mengukur  indeks integritas  UN,  dan  hasilnya  lebih  dari  50% sekolah yang melaksanakan UN memiliki IIUN yang sangat rendah.
Melalui  paparan  diatas  akan  dilakukan penelitian  mengenai  Implementasi  Program Ujian  Nasional  di  SMA  Negeri  1  Pabelan Kabupaten  Semarang.  Penelitian  ini  penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana komunikasi,  sumber  daya,  disposisi  dan birokrasi program Ujian Nasional.

## METODE PENELITIAN
Penelitian yang akan dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan  ini  digunakan  untuk  memahami fenomena tentang apa yang dijalani oleh subjek penelitian  secara  holistik  dan  dengan  cara deskripsi  dalam  bentuk  kata-kata  dan  bahasa (Moleong; 2010: 6).
Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 1 Pabelan dengan alamat Desa Sumowo, Kec. Pabelan,  Kab.  Semarang,  Prov.  Jawa  Tengah. Kode  pos  50771.  Subyek  dalam  penelitian  ini adalah Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Pabelan, Waka Kurikulum SMA Negeri 1 Pabelan, dan proctor  Ujian  Nasional  tahun  pelajaran 2017/2018  SMA  Negeri  1  Pabelan.    Peneliti memilih  tiga  informan  sebagai  sumber informasi karena dianggap memahami, mempunyai pengetahuan, dan terlibat langsung dalam implementasi Ujian Nasional.
Model implementasi menggunakan Edward  III  dengan  alasan  bahwa  sebuah kebijakan  publik  tanpa  proses  implementasi yang  efektif,  maka  kebijakan  tersebut  tidak akan  berjalan  lancar.  Sehingga  model  ini dianggap  cocok  dengan  kondisi  proses implementasi kebijakan ujian nasional berbasis komputer.  Dimana  di  dalam  model  ini membahas empat indikator yaitu:
1. Proses  komunikasi  atau  penyampaian informasi  dari  pemerintah  pusat  sampai  ke pemerintah  daerah  dan  satuan  pendidikan untuk  melaksanakan  kebijakan  UNBK. Proses  komunikasi  berhasil  apabila  ada kejelasan,  keakuratan  dan  konsistensi  dari pelaksana UNBK.
2. Sumber  daya  yang  dimiliki  harus  bisa mendukung  proses  implementasi  kebijakan agar  dalam  pelaksanaannya  lebih  efektif. Sumber daya tersebut berupa peraturan yang mengatur,  fasilitas,  sumber  daya  manusia, dan  kewenangan  dalam  implementasi program Ujian Nasional tersebut.
3. Sikap  dari  pelaksana  implementasi  adalah kemauan,  keinginan  dan  kecenderungan yang  dimiliki  untuk  mendukung  atau sebaliknya menolak kebijakan tersebut.
4. Struktur birokrasi yang ada bisa menghambat  atau  mendukung  sebuah kebijakan. SOP dan fragmentasi harus jelas dan dapat dimengerti oleh pelaksana UNBK.
Teknik  pengumpulan  data  terdiri  dari teknik  wawancara  yaitu  proses  percakapan yang terdiri dari dua pihak, yaitu pihak peneliti “mengajukan  pertanyaan  dengan  orang  yang diwawancarai”  (Bungin  ;2011:155);  teknik observasi  (Nasution;  2012:  106)  adalah  cara untuk  mendapatkan  data  dengan  melakukan pengamatan  keadaan  yang  wajar  dan  yang sebenarnya  tanpa  usaha  yang  disengaja  untuk mempengaruhi, mengatur dan memanipulasikannya, dan teknik studi dokumen sebagai catatan tertulis yang berhubungan dengan suatu peristiwa masa lalu,
baik  yang  di  persiapkan  maupun  tidak dipersiapkan untuk suatu penelitian (Prastowo; 2010:191).
Teknik trianggulasi data yang digunakan yaitu teknik trianggulasi teknik dan trianggulasi sumber. Teknik validitas data yang digunakan  dengan  tiga  aktivitas.  Miles  dan Hubermen (Sugiyono; 2013: 334-343), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data  kualitatif  dilakukan  secara  interaktif  dan berlangsung  secara  terus  menerus  sampai tuntas,  sehingga  datanya  jenuh.  Ukuran kejenuhan data ditandai dengan tidak diperolehnya  lagi  data  atau  informasi  baru.
Aktivitas
dalam analisis meliputi reduksi data , penyajian  data  serta penarikan kesimpulan dan verifikasi.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Hasil Penelitian
Program Ujian Nasional adalah program  yang  diselenggarakan  pemerintah. Program ini ada sebagai kebijakan pendidikan untuk  meningkatkan  mutu  pendidikan  di Indonesia. Komunikasi  Ujian Nasional melalui sosialisasi. Ujian Nasional disosialisasikan oleh pemerintah  pusat  kepada  sekolah-sekolah melalui  lokakarya  tingkat  provinsi  maupun kabupaten/kota.  Sosialisasi  melalui  lokakarya sangat  jelas  dalam  memberikan  penjelasan tentang Ujian Nasional. Pada tahun 2019 semua SMA/SMK wajib melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). UNBK menggunakan  komputer  sebagai  media  ujian, tidak  lagi  UNKP.  UNBK  didanai  oleh pemerintah  tetapi  tidak  dalam  hal  sarana  dan prasarana.  Sarana  dan  prasarana  didanai  oleh satuan pendidikan atau sekolah masing-masing. Peran  Pemerintah  yaitu  dalam  hal  pembuatan kebijakan,  pendanaan  dan  pendampingan pelaksanaan UNBK, sedangkan sekolah berkewajiban  sebagai  pelaksana  kebijakan ujian  nasional  dan  melaksanakan  ujian nasional,  membentuk  tim  atau  kepanitiaan,
memberikan jaminan lingkungan yang kondusif untuk pelaksanaan UNBK. Pemerintah  dalam  hal  memberikan  kebijakan pernah berubah yaitu untuk teknis pelaksanaan. Misalnya terjadinya perubahan jadwal pelaksanaan  simulasi  UNBK,  aplikasi  yang digunakan.    Sehingga  berdampak  pada perlunya  respon  yang  cepat  tanggap  dari penyelenggara  tingkat  satuan  pendidikan terhadap perubahan yang terjadi.
Implementasi Program UNBK melibatkan  lingkungan  internal  dan  eksternal sekolah. Lingkungan internal terdiri dari kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan dan peserta didik,  sedangkan  lingkungan  eksternal  yaitu pemerintah  pusat,  pemda,  kepolisian,  komite sekolah,  masyarakat,  orang  tua  peserta  didik dan  PLN.  Birokrasi  pelaksanaan  UNBK sebagai berikut:
Gambar 1.2 Birokrasi pelasanaan UNBK
Koordinasi terjadi pada tingkat sekolah dan  tingkat  daerah.  Tingkat  sekolah  dibawah koordiansi oleh kepala sekolah. Tingkat daerah dikoordinasi  oleh  kepala  dinas  pendidikan. Pelaksanaan  UNBK  pada  tingkat  satuan pendidikan  menjadi  tanggung  jawab  bersama antara Kepala Sekolah sebagai Penanggungjawab,  Guru  sebagai  panitia  dan proctor,  tenaga  kependidikan  sebagai  teknisi dan polisi sebagai keamanan.
Terdapat  tata  aturan  UNBK  yang terangkum  dalam  POS  UNBK.  Yang  meliputi peserta UNBK, penyelenggaraan dan pelaksanaan UNBK, sarana dan prasaran yang dibutuhkan,  bahan  UNBK,  aturan  dan  sanksi jika  ada  pelanggaran,    penetapan  proctor, teknisi  dan  pengawas  ujian,  serta  kriteria pencapaian  kelulusan.  Proctor  adalah  tenaga ahli  untuk  mengendalikan  server  disekolah termasuk  melayani  peserta  ujian  dalam ketersediaan  dan  hambatan-hambatan  dalam
pelaksanaan  ujian.  Teknisi  bertanggungjawab atas  kesiapan  server  dari  segi  perangkat  keras dan  mananggani  gangguan  teknisi  jaringan. Pengawas bertugas mengawasi jalannya ujian.
Terdapat  kendala  dalam  pelaksanaan UNBK dalam hal teknis pada perangkat keras dan  perangkat  lunak.  Walaupun  terdapat kendala,    proctor,  teknisi,  pengawas  dan  tim panitia bekerjasama dan saling mendukung satu sama lain.
Implementasi  UNBK  tidak  lepas  dari Sumber  daya  sebagai  penunjang  berjalannya program UNBK. Jumlah SDM yang diperlukan dalam  pelaksanaan  UNBK  tergantung  pada jumlah  peserta  UNBK.  Terdapat  dokumen tentang  penetapan  panitia  UNBK,  tupoksi proctor dan teknisi sera data peserta didik SMA Negeri1  Pablen  yang  mengikuti  UNBK. Kriteria  SDM  pelaksannan  UNBK  seperti proctor  dan  teknisi  yaitu  harus  memiliki pengetahuan tentang TIK, keterampilan
pengelolaan  LAN  dan  pernah  mengikuti pelatihan  di  lokakarya  sebagai  proctor  dan teknisi.  Proctor  dan  teknisi  diusulkan  oleh sekolah  dan  diverivikasi  oleh  panitia  UNBK tingkat provinsi. Pelaksanaan UNBK memerlukan  fasilitas  berupa  perangkat  server, client, jaringan lokal maupun internet, printer, scanner dan ruang ujian yang aman dan layak. SMA  Negeri  1  Pabelan  telah  memiliki  sarana dan  prasarana  yang  cukup  baik  dalam pelaksanaan UNBK. Sarana dan prasarana lain seperti  POS  UN,  jumlah  dan  spesifikasi komputer, listrik sudah terpenuhi.    Informasi sebagai  pedoman  pelaksanaan    terdapat  pada POS  UN  dan  mudah  dipahami  karena sebelumnya terdapat lokakarya yang diselenggarakan pemerintah. Adanya POS UN sangat membantu dalam pelaksanaan UN.
Program  UNBK  berkaitan  dengan banyak pihak. Pihak-pihak tersebut menyikapi pelaksanaan UNBK dengan cara yang berbeda- beda.  Seperti,  siswa  mengganggap  UNBK hanya sebagai kewajiban syarat kelulusan, ada yang menganggap bahwa hasil UNBK ini tidak berpengaruh  pada  kelulusan  sehingga  mereka tidak peduli dengan UNBK, tetapi ada beberapa peserta  didik  yang  tetap  menganggap  bahwa UNBK ini penting dan harus mendapatkan nilai yang memuaskan meskipun tidak berpengaruh pada  kelulusan.  Sehingga  mereka  akan mengerjakan  ujian  dengan  sungguh-sungguh. Sikap orang tua memberi dukungan yang baik memotivasi  terhadap  sekolah  maupun  siswa agar  sukses  UNBK,  Sekolah  mendukung program  UNBK  lewat  segi  pendanaan,  dan guru  mapel  UNBK  membantu  siswa  dalam mempersiapkan UNBK.
Pembahasan
Komunikasi . Ujian Nasional
disosialisasikan  oleh  pemerintah  pusat  kepada sekolah-sekolah  melalui  lokakarya  tingkat provinsi  maupun  kabupaten/kota.  Sosialisasi melalui lokakarya sangat jelas dalam memberikan penjelasan tentang Ujian
Nasional.  Hal  ini  sejalan  dengan  hasil
penelitian bahwa sekolah melakukan perencanaan,  pengorganisasian,  pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi tentang implementasi UN    Asiah  dan  Rifieq  (2011).  Adanya lokakarya menandakan bahwa ada perencanaan untuk  menyampaikan  komunikasi  kepada sekolah.  Pada  tahun  2019  semua  SMA/SMK wajib  melaksanakan  Ujian  Nasional  Berbasis Komputer  (UNBK).  Hal  ini  sesuai  dengan Teori  Edward  III  tentang  komunikasi  harus disampaikan secara jelas, akurat, dan konsisten kepada orang-orang yang melaksanakan (Tahir; 2015:  62-63).    Komunikasi  dilakukan  dengan cara  sosialisasi  melalui  lokakarya,  pernah mengalami perubahan dalam hal teknis namun dapat  diatasi  oleh  sekolah.  Walaupuan  ada ketidak  konsistenan  oleh  pemerintah,  sekolah dapat  mengatasi  hal  tersebut.  Hal  ini menandakan bahwa komunikasi oleh pemerintah  dirasakan  jelas  oleh  sekolah sehingga  interpretasi  satu  dengan  yang  lain sama. Sejalan dengan Winarno bahwa ketidakjelasan  akan  mendorong  terjadinya interpretasi yang salah (Winarno; 2008: 177 ).
Sumber daya . Widodo dalam bukunya menjelaskan  apabila  aturan  yang  dibuat  sudah jelas namun sumber daya tidak terpenuhi maka implementasi tidak efektif (Widodo; 2011: 98). Pada hasil temuan lapangan jumlah SDM yang diperlukan dalam pelaksanaan UNBK tergantung  pada  jumlah  peserta  UNBK.  SDM yang  diperlukan  pelaksanaan  UNBK  adalah proctor, teknisi dan pengawas ujian. Selain itu sudah tersedia POS UN  sebagai pedoman dan aturan  pelaksanaan  UNBK,  fasilitas  seperti ruangan,  jumlah  dan  spesifikasi  komputer, listrik,  jaringan  internet,  server  memenuhi kebutuhan  UNBK.  Dapat  disimpulkan  bahwa sumber daya untuk implementasi UNBK telah terpenuhi.  Sumber  daya  sangat  diperlukan dalam implementasi UNBK. Sumber daya yang ada disekolah baik aturan, SDM maupun sarana dan  prasarana  telah  terpenuhi  dan  menjadikan UNBK efektif.
Disposisi/Sikap Pelaksana . Siswa melaksanakan  program  UNBK  hanya  sebagai syarat kelulusan dan melakukan dengan serius dengan motivasi mendapatkan nilai yang baik. Menurut  hasil  penelitian  oleh  Sailan  (2016) diketahui  bahwa  siswa  di  SMK  Komputer Mutiara Ilmu Makasar siap mental menghadapi UNBK. Peneliti memandang bahwa siswa yang melakukan  UNBK  dengan  serius  dapat dikatakan  bahwa  siswa  tersebut  siap  secara mental.  Orang  tua  siswa  mendukung  dan memotivasi  siswa  dan  sekolah  supaya  sukses dalam  pelaksana  UNBK  sehingga  sesuai dengan  hasil  penelitian  terdahulu  yang mengatakan  bahwa  masyarakat  menerima kebijakan tentang Ujian  nasional Nur (2013)  . Guru mata pelajaran membantu siswa mempersiapkan  UNBK  melalui  pemadatan. Sekolah  menyiapkan  dana  untuk  pelaksanaan UNBK.    Seperti  yang  dipaparkan  oleh  teori disposisi  oleh  Tahir  yang  mengatakan  bahwa pelaku implementasi harus mempunyai keinginan  untuk  melaksanakan  kebijakan tersebut (Tahir; 2015:62-63). Keinginan sekolah  dalam  melaksanakan  UNBK  terlihat dari  adanya  kepanitian  UNBK  bahkan  guru juga  melaksanakan  les  tambahan  mata pelajaran  UNBK  bagi  siswa  disekolah.  Sikap baik dan buruknya atau sikap mendukung atau menolak dari sisi pelaksana akan mempengaruhi  proses  pelaksanaan  kebijakan. Peneliti menyimpulkan bahwa siswa, orang tua, guru  dan  pihak  sekolah  mendukung  program UNBK.  Namun,  terdapat  sikap  siswa  yang buruk  dalam  melaksanakannya.  Sikap  baik terdapat pada guru, sekolah dan orang tua.
Birokrasi .  Terdapat  dua  karakteristik birokrasi  (Winarno;  2008:  203)  yaitu  Standar Operating Prosedures  (SOP) dan  Fragmentasi. SOP  adalah  prosedur  dasar  kerja  untuk menyamakan tidakan-tindakan pelaksana. Sedangkan fragmentasi adalah kondisi perpecahan  antar  para  pihak  dalam  birokrasi pelaksana program karena pembagian tugas dan tanggungjawab dalam unit organisasi
pelaksana.  Temuan  di  lapangan  menunjukkan bahwa  terdapat  informasi  sebagai  pedoman pelaksanaan  UN  dalam  bentuk    POS  UN.  Hal ini sesuai dengan ketetapan Peraturan Menteri Pendidikan  dan  Kebudayaan  Nomor  3  Tahun 2017  tentang  Penilaian  Hasil  Belajar  oleh Pemerintah  dan  Penilaian  Hasil  Belajar  oleh Satuan  Pendidikan  yang  menyatakan  perlunya ditetapkan Prosedur Operasional Standar (POS) yang  mengatur  penyelenggaraan  dan  teknis pelaksanaan  Ujian  Nasional  Tahun  Pelajaran 2017/2018. Selain POS UN, terdapat tata aturan UNBK  yang  terangkum  dalam  SOP  UNBK. SOP  mengatur  mengenai  peserta  UNBK, penyelenggaraan  dan  pelaksanaan  UNBK, bahan UNBK.  SOP dan POS UN ini memenuhi akan kriteria birokrasi yaitu adanya SOP.
Tentang  fragmentasi  birokrasi  dalam implementasi  UN  dapat  dikatakan  bahwa walaupun terdapat rentang biirokrasi pelaksana mulai  dari  BSNP  sebagai  penyelenggara program  Ujian  Nasional  yang  dibawahnya terdapat pelaksana UN yang terdiri dari panitia UN  tingkat  pusat,  tingkat  provinsi,  tingkat kabupaten/kota, kepala sekolah, satuan pendidikan yang sejajar dengan komite sekolah dan kepolisian, tenaga pendidik dan kependidikan serta siswa. Pada tingkat sekolah, kepala  sekolah  sebagai  Penanggungjawab, Guru  sebagai  panitia  dan  proctor,  tenaga kependidikan  sebagai  teknisi,  PLN  untuk askses  listrik  dan  polisi  sebagai  keamanan, namun tidak terdapat fragmentasi di antara para pelaksanan UN tersebut.
Padahal penyelenggaraan UN ini tidak hanya melibatkan SDM pada bidang pendidikan tetapi melibatkan  polisi  untuk  kemananan  dan  PLN untuk mengendalikan listrik. Ketiadaan fragmentasi  ini  antara  lain  disebabkan  karena adanya  pembagian  tugas  yang  jelas  di  antara berbagai  unit  birokrasi  dan  masing-masing melakukan tugasnya serta melakukan koordinasi dengan baik.

## SIMPULAN DAN SARAN Simpulan
Implementasi  program  Ujian  Nasional di  SMA  Negeri  1  Pabelan  dapat  dilaksanakan dengan baik. Bentuk komunikasi oleh pemerintah  pusat  dilakukan  dengan  sosialisasi melalui  lokakarya  yang  dilaksanakan  pada tingakat  kabupaten/kota.  Ketidakonsistenan pemerintah  pernah  terjadi  dalam  hal  teknis pelaksanaan UNBK. Namun, dapat datasi oleh sekolah. Hal ini menandakan bahwa komunikasi yang dilakukan pemerintah terhadap sekolah ada kejelasan.
Sumber  daya  dalam  implementasi program  Ujian  Nasional  di  SMA  Negeri  1 Pabelan  telah  terpenuhi  baik  secara  SDM, sarana  dan  prasarana  sehingga  implementasi dapat  menajdi  efektif.  Sumber  daya  yang  ada meliputi SDM seperti pengawas ujian, proctor dan teknisi sebagai pelaksana UNBK. Sumber daya  lainnya  adalah  sarana  dan  prasarana, meliputi:  fasilitas  seperti  ruangan,  jumlah  dan spesifikasi  komputer,  listrik,  jaringan  internet, server  memenuhi  kebutuhan  UNBK.  Aturan sebagai  bentuk  sumber  daya  yaitu  POS  UN sebagai  pedoman  dan  aturan  pelaksanaan UNBK.
Sikap  pelaksana  dalam  melaksanakan program  Ujian  Nasional  termasuk  positif karena  para  pelaksanan  mempunyai  keinginan untuk  melaksanakan  kebijakan  UNBK  sebaik mungkin. Peneliti menyimpulkan bahwa siswa, orang  tua  siswa,  guru  dan  pihak  sekolah memiliki sikap positif dan mendukung program UNBK,  walaupun  terdapat  sikap  beberapa siswa yang buruk dalam pelaksanakan UNBK.
Dari  sisi  birokrasi  sudah  tersedia  SOP bagi  UNBK  berupa  Prosedur  Operasional Standar  (POS)  yang  mengatur  penyelenggara an dan teknis pelaksanaan Ujian Nasional. Pada sisi lain terjadi fragmentasi antar panitia UNBK tingkat  pusat  dan  tingkat  sekolah  serta  pihak keamanan  yang  tentunya  melibatkan  pihak dinas pendidikan, satuan pendidikan, polisi dan PLN  karena  para  pihak  justru  saling
bekerjasama  sesuai  dengan  tugas  masing- masing.

## Saran
Berdasarkan  hasil  penelitian  di  atas peneliti  memberikan  beberapa  aran  agar penyelenggaraan  program  UNBK  di  SMA Negeri  1  Pabelan  dapat  menjadi  lebih  baik  di masa  yang  akan  datang.  Sekolah  hendaknya terus    proaktif  dalam  menerima  komunikasi dari  pemerintah  sehingga  apabila  terjadi ketidakjelasan  maupun  ketidakkonsistenan dapat ditangani dengan baik. Sumber daya baik secara aturan, SDM dan sarana prasarana terus diperbarui  seiring  dengan  kebutuhan  program UNBK  supaya  tidak  terjadi  kegagalan  dalam pelaksanaan program UNBK. Para pihak yang terlibat  dalam  pelaksanaan  program  UN  perlu diberi  motivasi  dan  cara  pandang  yang  baik agar  memiliki  keinginan  untuk  menyukseskan program  UNBK.  SOP  sebagai  pendoman pelaksanaan  UNBK  perlu  diperhatikan  lebih baik lagi.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahman.  Kartadinanta,  Karman.  (2007). Ilmu dan  Aplikasi  Pendidikan. Bandung: Grasindo.
Anonim.  (2007).  Undang-undang  Republik Indonesia  Nomor  20  Tahun  2003 tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional  & Undang-undang  Republik  Indonesia Nomor  14  Tahun  2005  Tentang  Guru dan Dosen. Jakarta: Visimedia.
Asiah, Siti dan Rifieq, Ainur. (2011). Analisis Kebijakan  Ujian  Nasional  Tingkat Sekolah  Menengah  Kejuruan  (SMK), Edukasi , Vol. 3 (1) Maret hal: 75 – 92
Alawiyah, Faridah (2015), Perubahan Kebijakan Ujian Nasional (Studi Pelaksanaan  Ujian  Nasional  2015 ) , Aspirasi Vol. 6  (2), Desember 2015 hal: 189-202.
Bungin,  Burhan.  (2011). Metode  Penelitian Kualitatif. Jakarta:  PT  Raja  Grafindo
Persada.
Fahmi,  Amiq.  (2011). Seminar  Nasional Teknologi  Informasi  &  Komunikasi Terapan 2011 (Semantik 2011): Desain Model Sistem Ujian Online
Sailan, Manan.  (2016). Persepsi Siswa Tentang Pelaksanaan  Ujian  Nasional  Berbasis Kompuer  Di  SMK  Komputer  Mutiara
Ilmu Makasar. Jurnal Pemikiran
Penelitian  Hukum  Dan  PPKn    Vol.  3
No. 2 Juni
Hidayah, Nurul. (2013). Ujian Nasional dalam Perspektif  Kebijakan  Publik .  Jurnal Pencerahan  Volume  7  ()1,  Maret,  hal:
37
Moleong, Lexy J. (2010). Metodologi Penelitian  Kualitatif .  Bandung:  PT Remaja Rosda Karya.
Muhctar,  Hartati.  ( 2010). Penerapan  Penilaian Autentik  dalam  Upaya  Peningkatan Mutu  Pendidikan. Jurnal  Pendidikan
Penabur  No.14/Tahun  ke-9/Juni,  h al: 69.
Nasution. (2012). Metode Research: Penelitian
Ilmiah. Jakarta: PT Bumi Aksara.
Neolaka,  Amos.  Grace  Amialia  A.  Neolaka.
(2017). Landasan  Pendidikan  Dasar Pengenalan Diri Sendiri Menuju Perubahan Hidup. Depok: Kencana,
Prastowo,  Andi.  (2010). Menguasai  Teknik- teknik Data  Penelitian  Kualitatif .
Yogyakarta : IKAPI.
Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kombinasi  (Mixed  Method). Bandung:
Alfabeta,. Sunaengsih, Cucu. (2017). Pengelolaan Pendidikan. Sumedang: UPI Sumedang Press, 2017
Tahir,  A.  (2015). Kebijakan  Publik  dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah . Jakarta:
Penerbit PT Pustaka Indonesia Press
Tilaar. H.A.R. (2006). Standarisasi Pendidikan Nasional:  Suatu  Tinjauaan  Kritis .
Jakarta. Rineka Cipta.
Umami,  Dody  Rijal.  &  Eni  Roesminingsih.
(2014). Pengaruh Kompetensi
Pedagogik  Dan  Motivasi  Kerja  Guru Terhadap Prestasi Belajar Siswa Dalam Ujian Nasional (UN) di SMA Negeri Se Kota  Mojokerto; Jurnal  Inspirasi Manajemen  Pendidikan  Vol  3  (3) Januari, hal: 83.
Widodo, J. (2011). Analisis Kebijakan Publik . Malang: Bayumedia.
Winarno,  Budi.  (2008). Kebijakan  Publik (Teori,  Proses  dan  Studi  Kasus). Yogyakarta: CAPS.
Nur, Muhammad. (2013). Implementasi Kebijakan  Pelaksanaan  dan  Analisis Hasil  Ujian  Nasional  Di  Kota  Palu Provinsi  Sulawesi  Tengah, e-Jurnal Katalogis, Volume I (2), Februari  hal: 153-161