## STRATEGI PENINGKATAN PAD MELALUI OPTIMALISASI PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH (BMD) PADA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
BANTEN TAHUN ANGGARAN 2018
Natta Sanjaya*), Jumanah**)
*)Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Banten
**) Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Banten
Jl. Raya Serang Km.  4 Serang Banten E-Mail: *) nattasanjaya88@gmail.com

## Abstract
Problems  with  increasing  PAD  through  the  use  of  BMD  have  not  been  managed  optimistic and still finding  problems, such as  safeguarding  and utilizing  good assets so that there are many  regional  assets  that  have  no  income  gap  and  there  is  still  a  potential  for  achieving leakage of BMD utilization that does not enter the regional treasury. In the future the Banten Provincial  government  must  be  able  to  make  policies  related  to  PAD  regulations.  from  the BMD utilization sector. This study uses a strategy indicator Penean method uses qualitative descriptive Research results that the Regional Government has targeted the achievement plan in  order to  measure timeliness  in  exploring the income sector.  The time  needed to  increase PAD at this time is still optimal because it is still constrained by the revision of the Regional Regulation  regarding  rationalisas  if  the  impact  of  increasing  PAD  through  optimization  of BMD  utilization  is  the  creation  of  improved  service  quality,  improvement  of  community welfare  programs  increasing  development  and  improving  the  welfare  and  performance  of employees.  potential  source  of  income  that  feels!  from  the  use  of  regional  wealth  that  is carried  out.  Peu  enhances  the  quality  of  BMD  management  as  a  whole.  Other  efforts  to implement records of retribution and collection through the online application system extend the  range  of  services  and  explore  new  sources  of  regional  revenue  potential.  Employee guidance  through  referrals  to  the  board  of  directors  and  treasurers  of  pman  and  applying strict  sanctions  for  obstacles  obtained  from  officials  who  do  not  comply  with  the  rules  and indicate acts of corruption in income embezzlement and unilateral tail raising.
Keywords : Increased PAD, Optimization of Utilization of BMD
Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies (JIPAGS)

## 1. PENDAHULUAN
Berdasarkan  Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan  Daerah  dan  Undang- Undang  Nomor  33  Tahun  2004
tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah, maka pemerintah daerah dituntut agar mampu  mengurus  pembiayaan  rumah tangga sendiri.  Guna mewujudkan hal tersebut  menuju  otonomi  daerah  yang nyata  dan  bertanggung  jawab  maka salah  satu  indikasi  dari  kemampuan melaksanakan  prinsip  otonomi  daerah tersebut  adalah  dengan  terus  menerus mengupayakanpeningkatan Pendapatan  Asli  Daerah  karena  dari padanya  diarahkan  penyediaan  dana dan  APBD  yang  terus  bertambah  dari tahun ketahun.
Sejalan  dengan  perencanaan otonomi  daerah,  jelas  membawa konsekuensi  yang  besar  terhadap kemampuan keuangan serta pengelolaannya. Sebab dengan diberlakukannya otonomi daerah
maka  semakin  lama  subsidi  dan bantuan pemerintah pusat
diperkirakan akan mengalami penurunan.  Hal  ini  berarti  bahwa setiap daerah diberikan wewenang dan tanggung  jawab  yang  luas  untuk
menggali  dan  mengelola  sumber- sumber  penerimaan  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD)  seoptimal  mungkin sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang  Pemerintah  Daerah.  Lahirnya Undang-undang  No.  23  Tahun  2014 tentang  Pemerintah  Daerah  telah memberikan  kewenangan  yang  lebih jelas  kepada  daerah  Kabupaten/Kota untuk  memungut  pajak  daerah  dan retribusi daerah sesuai dengan potensi dimiliki oleh masing-masing daerah.
Pendapatan Asli Daerah (PAD)  merupakan  indikator  untuk mengukur  kemampuan  otonomi  yang dilakukan oleh daerah, dimana pendapatan  asli  tersebut  digunakan untuk  membiayai  semua  kebutuhan daerah dalam rangka menyelenggarakan urusan rumah tangga daerah. Keberhasilan menggali sumber  keuangan  merupakan  salah satu  faktor  yang  menentukan  dalam memantapkan  otonomi  daerah  yang dilaksanakan berdasarkan kemampuan pemerintah  daerah  dibidang  keuangan yang  bersumber  dari  Pendapatan  Asli Daerah.
Beberapa  pemerintah  daerah
khususnya Pemerintah Daerah Provinsi Banten masih
memprioritaskan mencari sumber penghasilan untuk meningkatkan
Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui  sumber  pajak,  namun  kurang mengoptimalkan  sumber  daya  yang ada.  Terlihat  dari  struktur  APBD Provinsi  Banten  Tahun  2016  dari sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD).

## Tabel 1.1Struktur Pendapatan Asli
Daerah (PAD) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016
Sumber :Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016
Berdasarkan  tabel  di  atas, terlihat bahwa dimana sektor Pendapatan Asli Daerah yang terbesar berasal  dari  sektor  Pajak  Daerah, maka  dengan  begitu  menunjukan bahwa  Pemerintah  Daerah  Provinsi Banten  lebih  fokus  dalam  mencari sumber  penghasilan  yang  berasal  dari sektor pajak, padahal sektor penyumbang  Pendapatan  Asli  Daerah selain  pajak  pun  perlu  mendapat perhatian  khusus  agar  Pemerintah Provinsi  Banten  tidak  tergantung
hanya dari sektor pajak daerah semata. Salah satunya upaya untuk
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui sumber daya yang ada yaitu dengan memaksimalkan pengelolaan  aset,  namun  hingga  saat ini terlihat Pemerintah Daerah Provinsi Banten belum memaksimalkan potensi ekonomi
dibalik  aset  yang  dimilikinya.  Potensi ekonomi bermakna bahwa ada manfaat  finansial  dan  ekonomi  yang bisa  diperoleh  pada  masa  yang  akan datang,  yang  bisa  menunjang  peran dan  fungsi  pemerintah  daerah  sebagai pemberi  pelayanan  publik  kepada masyarakat  dengan  memaksimalkan pengelolaan aset.
Ada beberapa hal sering terjadi dalam pengelolaan aset,  seperti dalam pengamatan  awal  di  lapangan  yang terjadi pada Pemerintah Daerah Provinsi Banten dalam hal pengelolaan  aset  cenderung  belum profesional, pengamanan dan pemanfaatan  aset  yang  masih  belum optimal  sehingga  banyaknya  aset-aset daerah  Provinsi  Banten  yang  hilang dan  tidak  tidak  tercatat  bahkan  tidak dimanfaatkan  secara  tepat  sehingga tidak terpelihara dengan baik. Adapula aset-aset berupa kendaraan dinas yang batas  waktu  pinjam  pakainya  telah
habis belum dikembalikan atau belum dilakukannya  perpanjangan  perjanjian pinjam  pakai  bahkan  adapula  yang tidak  terlacak  aset  kendaraan  dinas yang  pinjam  pakainnya  telah  habis tersebut.Ketikamelakukan pemeliharaan  aset  yang  terjadi  adalah asset yang telah
disewakan/dimanfaatkan  oleh  pihak ketiga  masih  dibiayai  dari  APBD,  hal tersebutdikarenakan kurangpahamanya Sumber Daya Manusia pengelola.
Kegiatan pengamanan dan pemanfaatan  juga  sering  bermasalah karena  banyak  aset  khususnya  lahan dan  bangunan  yang  mangkrak  tidak dimanfatkan  dan  dijaga  sehingga dipakai  oleh  masyarakat  tanpa  ijin karena  dianggap  tidak  bertuan  yang kemudian berakibat akan menjadi sulit ketika  suatu  saat  akan  dimanfatkan oleh  Pemerintah  Daerah  Provinsi Banten  atau  masalah  lain  yang  terjadi pada aset Pemerintah Daerah Provinsi Banten  yaitu  belum  adanya  kontrak kerjasama  pemanfaatan  baru  oleh pihak ketiga karena kerjasama pemanfaatan  yang  lama  sudah  habis waktunya.  Adapula  terdapat  situ-situ yang  dikuasai  pihak  lain  dengan diterbitkannya  Hak  Guna  Bangunan dan Sertifikat Hak Milik. Namun pada
umumnya permasalahan aset di Pemerintah  Daerah  Provinsi  Banten diawali sejak perencanaan dan penganggaran  aset  daerah,  dalam perencanaan barang belum direncanakan  dengan  baik,  sehingga ketika  barang  telah  terbeli  maka bingung untuk dimanfaatkan.
Permasalahan aset begitu rumit,  jika  tidak  dikelola  dengan  baik oleh  Pemerintah  Daerah  Provinsi Banten  dalam  hal  ini  pengelola  dan pengurus  barang  di  tiap  Organisasi Perangkat  Daerah  (OPD)  maka  akan merugikan  daerah.  Karena  sesuai amanat  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan  keuangan  daerah  OPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah  Daerah  selaku  pengguna anggaran/barang, hal tersebut diperkuat  pada  Permendagri  Nomor 17 Tahun 2007 OPD adalah Perangkat Daerah  Selaku  Pengguna  Barang, berdasarkan  kedua  produk  hukum tersebut  maka  sejatinya  perhatian penuh  seharusnya  sudah  dilakukan  di tingkat OPD sebagai pengguna barang.
Kepengurusan  barang  yang berada di tiap OPD sampai saat masih dianggap sepele, sarana dan prasarana yang  ada  untuk  pengurus  barang  juga
masih  terpinggirkan  berbeda  dengan sarana  dan  prasarana  untuk  pengelola keuangan  yang  mendapatkan  sarana dan  prasarana  lebih  baik,  sehingga kondisi  lingkungan  yang  kurang mendukung berakibat dengan menurunnya  motivasi  dari  pengurus barang  di  tiap  OPD.  Fakta  lain  yaitu belum  lengkapnya  data  mengenai jumlah,  nilai,  kondisi,  dan  status kepemilikannya serta belum tersedianya database yang  akurat dalam  rangka  penyusunan  Neraca Aset Pemerintah.
Berdasarkan  pada  fenomena tersebut,  terlihat  bahwa  permasalahan peningkatan  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD)  dari  sektor  pemanfaatan  aset masih  belum  dikelola  secara  optimal. Jika  pemerintah  Daerah  Provinsi Banten  terfokus  dalam  pengelolaan Pendapatan  Asli  Daerah  dari  sektor pengoptimalisasian pemanfaatan
Barang Milik Daerah, niscahya membuat dampak positif dalam peningkatan  Pendapatan  Asli  Daerah, karena  selama  ini  sektor  pajak  daerah masih menjadi andalan dalam penyumbang  Pendapatan  Asli  Daerah terbesar.  Semoga  dengan  penelitian ini,  kedepannya  Pemerintah  Daerah Provinsi  Banten  dapat  merumuskan kebijakan tentang pemanfataan
Barang  Milik  Daerah  dan  dapat menjadikan acuan pengelolaan Pendapatan  Asli  Daerah  lebih  baik lagi. Penelitian ini penting dilaksanakan  karena  banyak  manfaat kedepannya  yang  akan  didapat  bagi Pemerintah  Daerah  Provinsi  Banten, seperti  salah  satunya  peningkatan Pendapatan  Asli  Daerah  melalui pemanfaatan  Barang  Milik  Daerah. Oleh  sebab  itu  maka  peneliti  tertarik untuk melakukan penelitian dimaksud.
Berdasarkan  latar  belakang masalah  di  atas  maka  rumusan  dalam penelitian  ini  adalah  “Bagaimana Startegi  Peningkatan  Pendapatan  Asli Daerah Melalui Optimalisasi Pemanfaatan  Barang  Milik  Daerah pada  Pemerintah  Daerah  Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018?”.

## Pengertian Strategi
Kaye  (2007)  mendefinisikan strategi  adalah  pilihan-pilihan  tentang bagaimana cara terbaik untuk mencapai  misi  organisasi.  Menurut Sumarnas (2010) mendefinisikan strategi  merupakan  tindakan  yang bersifat  senantiasa  meningkat  atau incremental dan  terus-menerus,  serta dilakukan  berdasarkan  sudut  pandang tentang  apa  yang  di  harapkan  oleh para pelanggan dimasa datang.
Strategi  secara  umum  adalah proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan  jangka  panjang  organisasi, disertai  penyusunan  suatu  cara  atau upaya  bagaimana  agar  tujuan  tersebut dapat  dicapai.  Berdasarkan  definsi- definisi  tersebut  mengenai  pengertian strategi,  maka  disini  akan  diuraikan dua prespektif yang diungkapkan oleh Stoner,  Charles  Wankel,  berikut  ini dua prespektif yaitu :
“Strategi dapat disoroti sekurang– kurangnya  dari  dua  prespektif yang berbeda, yaitu dari prespektif  mengenai  apa  yang hendak  dilakukan  oleh  sebuah organisasi  dan  yang  kedua  dari apa  sesungguhnya  dilakukan  oleh
sebuah organisasi, baik
tindakannya sejak semula memang disengaja atau tidak.Dari
prespektif pertama, strategi didefinisikan  sebagai  program yang  luas  untuk  menentukan  dan mencapai  tujuan  organisasi  dan melaksanakan misinya.Dari
prespektif  yang  kedua,  strategi adalah  pola  tanggapan  organisasi
yang dilakukan terhadap lingkungannya sepanjang waktu”.
James A.F. Stoner, Charles
Wankel (2008)
Pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa strategi merupakan  suatu  kesatuan  rencana yang  menyeluruh,  konprehensif,  dan terpadu yang diarahkan untuk mencapai  tujuan  dan  bukan  hanya tujuan jangka pendek, akan tetapi juga jangka menengah dan jangka panjang. Akan  tetapi  dalam  menyusun  strategi, diperlukan analisis terhadap lingkungan, baik lingkungan eksternal maupun  internal  dan  perlu  suatu keputusan  pilihan  dan  pelaksanaan yang tepat dan terarah guna mencapai tujuan  yang  baik.Strategi  juga  di rancang  untuk  menjamin  agar  tujuan dan  sasaran  dapat  dicapai  melalui langkah-langkah yang tepat.

## Karakteristik Strategi
Robert H. Hayes dan Steven C.
Wheelwright (2008) telah
mengindetifikasi  lima  sifat  pokok strategi yaitu :
1) Waktu. Pada umumnya kata strategi digunakan untuk melukiskan kegiatan yang meliputi  waktu  dalam  arti  yang luas,  menyangkut  baik  waktu yang dicapai  untuk  melaksanakan kegiatan  tersebut  maupun  waktu yang digunakan untuk mengamati dampaknya.
2) Dampak.  Mesikipun  akibat  yang ditimbulkan  karena  mengikuti strategi  tertentu  belum  terlihat jelas  sekalipun  dalam  jangka waktu  yang lama, namun dampak akhirnya akan sangat berarti.
3) Pemusatan  upaya.  Sebuah  strategi yang efektif biasanya
memerlukan  pemusatan  kegiatan sempit,  upaya,  atau  perhatian terhadap  rentang  sasaran  yang sempit.
4) Pola–pola  keputusan.  Keputusan- keputusan harus saling
menunjang,  artinya  mengikuti
suatu pola yang konsisten.
5) Daya  meresap.  Sebuah  strategi mencakup spectrum aktivitas yang luas.

## Pendapatan Asli Daerah
Sesuai  dengan  UU  No.  33 Tahun 2004, apabila kebutuhan pembiayaan suatu daerah lebih banyak diperoleh  dari  subsidi  atau  bantuan dari  pusat,  dan  nyatanya  kontribusi PAD  terhadap  kebutuhan  pembiayaan sangat  kecil,  maka  dapat  dipastikan bahwa  kinerja  keuangan  daerah  itu masih sangat lemah. Kecilnya kontribusi PAD
kebutuhan pembiayaan sebagaimana yang tertuang  dalam  APBD  merupakan bukti  kekurang  mampuan  daerah
dalam mengelolah sumber daya perekonomiannya  terutama  sumber- sumber pendapatan daerah.
Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode  anggaran  tertentu  (UU.No  23 Tahun  2014  tentang  pemerintahan daerah),  pendapatan  daerah  berasal dari penerimaan dari dana perimbangan  pusat  dan  daerah,  juga yang  berasal  daerah  itu  sendiri  yaitu pendapatan  asli  daerah  serta  lain-lain pendapatan yang sah.
Pengertian pendapatan asli daerah  menurut  Undang-Undang  No.
28 Tahun 2009 yaitu sumber keuangan  daerah  yang  digali  dari wilayah  daerah  yang  bersangkutan yang  terdiri  dari  hasil  pajak  daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan  kekayaan  daerah  yang dipisahkan  dan  lain-lain  pendapatan asli daerah yang sah.
Menurut  Nurcholis  (2007), “pendapatan  asli  daerah  adalah pendapatan  yang  diperopleh  daerah dari penerimaan pajak daerah, retribusi  daerah,  laba  perusahaan daerah, dan lain-lain yang sah”.
Menurut Yani (2013), "Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) adalah  pendapatan  yang  diperoleh
daerah  yang  dipungut  berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.
Pasal  157  UU  No.  23  Tahun 2014  dan  pasal  6  UU  No.  33  Tahun 2004  menjelaskan  bahwa  sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri :
1) Pajak Daerah
Menurut Ahmad Yani
(2013) menyatakan bahwa :
“Pajak  daerah  adalah  iuran wajib  yang  dilakukan  oleh orang  pribadi atau badan kepada  daerah  tanpa  imbalan langsung  yang seimbang,  yang dapat  dipaksakan  berdasarkan peraturan  perundang-undangan yang  berlaku,  yang  digunakan untuk
membiayai penyelenggaraan  pemerintahan daerah dan pembangunan daerah”.
Meskipun  beberapa  jenis
pajak  daerah  sudah  diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, daerah
kabupaten/kota  diberi  peluang dalam  menggali  potensi  sumber- sumber keuangnnya dengan menetapkan  jenis  pajak  selain yang  telah  ditetapkan,  sepanjang memenuhi  kriteria  yang  telah
ditetapkan  dan  sesuai  dengan aspirasi masyarakat.
2) Retribusi Daerah
Menurut Ahmad Yani (2013), pengertian retribusi secara umum  adalah  pungutan  daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian  izin  tertentu  yang khusus disediakan dan/atau diberikan  oleh  pemerintah  daerah untuk  kepentingan  pribadi  atau badan. Retribusi bersifat memaksa,  paksaan  disini  bersifat ekonomis  karena  siapa  saja  yang tidak merasakan jasa balik pemerintah  dia  tidak  dikenakan iuran itu.
Retribusi daerah pada umumnya merupakan sumber pendapatan  penyumbang  PAD kedua setelah pajak daerah.Bahkan  untuk  beberapa daerah penerimaan retribusi daerah  ini  lebih  tinggi  daripada pajak daerah.Retribusi daerah memiliki karakteristik yang
berbeda dengan pajak daerah.Pajak  daerah  merupakan pungutan yang dilakukan pemerintah  daerah  kepada  wajib pajak  atas  pembayaran  pajak tersebut.Sementara  itu,  retribusi daerah merupakan pungutan  yang
dilakukan pemerintah daerah
kepada wajib retribusi atas pemanfaatan  suatu  jasa  tertentu yang  disediakan  pemerintah.Jadi dalam  hal  ini  terdapat  imbalan langsung  yang  dapat  dinikmati pembayar.
Retribusi  Terdapat  tiga jenis retribusi daerah yaitu, retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha,  dan  retribusi  perizinan tertentu.Menurut Mahmudi (2010),  berbeda  dengan  pajak daerah  yang  bersifat  tertutup, untuk  retribusi  ini  pemerintah daerah  masih  diberi  peluang untuk  menambah  jenisnya  namun harus  pula  memenuhi  persyaratan tertentu sebagaimana diatur undang-undang.
Retribusi ini terkait
dengan  pelayanan  tertentu,  maka
prinsip manajemen retribusi daerah  yang  paling  utama  adalah perbaikan pelayanan tersebut.Menurut Mahmudi (2010)  tentunya  selain  perbaikan
pelayanan, pemerintah daerah juga  perlu  melakukan  berbagai perbaikan  sebagaimana  halnya pajak  daerah,  seperti  perluasan basis  retribusi,  pengendalian  atas kebocoran  penerimaan  retribusi,
dan perbaikan administrasi pemungutan retribusi.
3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
Hasil pengelolaan
kekayaan  milik  daerah  yang dipisahkan merupakan
penerimaan  daerah  yang  berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang  dipisahkan.Jenis  pendapatan ini dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada  BUMD/BUMN/perusahaan milik  swasta  /kelompok  usaha masyarakat.
4) Lain-lain  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD) yang Sah
Pendapatan  inimerupakan penerimaan  daerah  yang  berasal dari  lain-lain  milik  Pemda.  Jenis pendapatan  ini  meliputi  objek pendapatan berikut :
a) Hasil  penjualan  aset  daerah yang dipisahkan
b) Jasa giro
c) Pendapatan bunga
d) Penerimaan  atas  tuntutan ganti kerugian daerah
e) Penerimaan
komisi, potongan,  atau  bentuk  lain sebagai  akibat  dari  penjualan
pengadaan  barang,  dan  jasa oleh daerah.
f) Penerimaan  keuangan  dari selisih  nilai  tukar  rupiah terhadap mata uang asing.
g) Pendapatan denda pajak
h) Pendapatan denda retribusi
i) Pendapatan  eksekusi  atas jaminan
j) Pendapatan dari pengembalian k) Fasilitas sosial dan umum l) Pendapatan dari penyelenggara pendidikan dan pelatihan m) Pendapatan dari
angsuran/cicilan penjualan Menurut  Undang-Undang  No.  33 tahun  2004  pasal  1,  “Pendapatan  Asli Daerah  adalah  penerimaan  yang  diperoleh daerah  dari  sumber-sumber  di  dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan yang  berlaku”.  Pendapatan  Asli  Daerah merupakan  sumber  penerimaan  daerah yang  asli  digali  di  daerah  yang  digunakan untuk  modal  dasar  pemerintah  daerah dalam  membiayai  pembangunan  dan usaha-usaha  daerah  untuk  memperkecil ketergantungan  dana  dari  pemerintah pusat. Dalam rangka meningkatkan
Pendapatan Asli Daerah pemerintah daerah dilarang :
1) Menetapkan  peraturan  daerah  tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan,
2) Menetapkan  peraturan  daerah  tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan  jasa  antar  daerah,  dan  kegiatan import/ekspor.
Dari  beberapa  pendapat  di  atas maka  penulis  dapat  menyimpulkan  bahwa pendapatan  asli  daerah  adalah  semua penerimaan keuangan suatu daerah, dimana penerimaan keuangan itu bersumber dari potensi-potensi yang ada di daerah  tersebut  misalnya  pajak  daerah, retribusi  daerah  dan  lain-lain,  serta penerimaan  keuangan  tersebut  diatur  oleh peraturan daerah.
Pengertian Barang Milik Daerah/Negara Dalam
penyelenggaraan pemerintah Negara/daerah aset  merupakan salah  satu  unsur  penting  yang  harus dikelola  dengan  baik  untuk  menunjang kegiatan operasional pemerintah.Pengertian  aset  ini  mengacu pada  Peraturan  Pemerintah  Nomor  71 Tahun  2010  tentang  Standar  Akuntansi Pemerintahan.  Dalam  peraturan  tersebut, barang  yang  diberi  nama  aset  lebih tepatnya  disebut  aset  tetap.  Sedangkan
dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  27 Tahun  2014  tentang  Pengelolaan  Barang Milik  Negara/Daerah,  yang  diberi  nama aset adalah barang.
Pengertian
Barang menurut Peraturan  Presiden  Nomor  4  Tahun  2015 adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak  berwujud,  bergerak  maupun  tidak bergerak,  yang  dapat  diperdagangkan, dipakai,  dipergunakan  atau  dimanfaatkan oleh  Pengguna  Barang.  Namun  demikian pengertian barang pada manajemen pengelolaan  BMN/BMD  sesuai  Peraturan Pemerintah  Nomor  27  Tahun  2014  hanya dibatasi yang berwujud ( tangible ) sebagaimana  dimaksud  Bab  VII  Pasal  42 sampai  dengan  Pasal  49  Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2004 tentang Perbendaharaan Negara.
Menurut Pasal 1 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 ini yang dimaksud dengan :
1) Barang  milik  negara  adalah semua  barang  yang  dibeli  atau diperoleh  atas  beban  APBN  atau berasal  dari  perolehan  lainnya yang sah.
2) Barang  milik  daerah  adalah semua  barang  yang  dibeli  atau diperoleh  atas  beban  APBD  atau berasal  dari  perolehan  lainnya yang sah.
Adapun  Ruang  Lingkup  Barang
Milik Negara/Daerah Peraturan
Pemerintah  Nomor  27  Tahun  2014 meliputi:
1) Barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN/D.
2) Barang  yang  berasal  dari  perolehan lainnya yang sah, yaitu:
a) Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
b) Barang  yang  diperoleh  sebagai pelaksanaan  dari  perjanjian  atau kontrak;
c) Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang;
d) Barang yang diperoleh berdasarkan putusan  pengadilan  yang  telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
Barang Milik Negara/Daerah dikategorikan  sebagai  aset  tetap  apabila mempunyai  masa  manfaat  lebih  dari  12 (dua  belas)  bulan,  tidak  dimaksudkan untuk  dijual  dalam  operasi  normal  Kuasa Pengguna  Barang,  dan  diperoleh  atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.  Barang  milik  Negara/Daerah yang  memenuhi  kriteria  tersebut  bisa meliputi  Tanah;  Peralatan  dan  Mesin; Gedung  dan  Bangunan;  Jalan,  Irigasi  dan Jaringan;  Aset  Tetap  lainnya;  serta kontruksi  dalam  pengerjaan.  Sedangkan
Barang  Milik  Negara/Daerah  berupa  aset tetap yang sudah dihentikan dari penggunaan  aktif  pemerintah  digolongkan aset lain-lain.
Berdasarkan penjelasan diatas dapat  disimpulkan  bahwa  Aset  daerah termasuk  di  dalamnya  aset  tetap  (Barang Milik Daerah) merupakan semua kekayaan daerah yang dimiliki maupun dikuasai oleh pemerintah  daerah  yang  dibeli  atas  beban APBD  (Anggaran  Pendapatan  Belanja Daerah), atau atas dasar perolehan lainnya yang sah. Yang dimaksud aset tetap di sini hanyalah  sebatas  barang  yang  berwujud saja.
Pengelolaan Aset (Barang Milik

## Daerah)
Berdasarkan  pasal  48  ayat  (2)  dan penjelasan atas pasal 49 ayat (6) UU No. 1 Tahun  2004,  ruang  lingkup  pengaturan pengelolaan  barang  milik  negara  dalam Peraturan  Pemerintah  meliputi  penjualan barang melalui pelelangan dan pengecualiannya,  perencanaan  kebutuhan, tata cara penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan,  penatausahaan,  penilaian, penghapusan dan pemindahtanganan.
Pengelolaan  aset  negara  dalam  pengertian yang dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (1) dan Ayat  (2)  PP  No.  27/2014  adalah  tidak sekedar administrative semata, tetapi lebih maju  berfikir  dalam  menangani  aset negara,  dengan  bagaimana  meningkatkan
efisiensi,  efektifitas  dan  menciptakan  nilai tambah dalam mengelola aset. Oleh karena itu,  lingkup  pengelolaan  aset  Negara mencakup  perencanaan  kebutuhan  dan penganggaran,  pengadaan,  penggunaan, pemanfaatan pengamanan dan pemeliharaan,  penilaian,  penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.  Proses  tersebut  merupakan siklus  logistik  yang  lebih  terinci  yang didasarkan  pada  pertimbangan  perlunya penyesuaian terhadap siklus perbendaharaan  dalam  konteks  yang  lebih luas (keuangan negara).
Sedangkan  menurut  Basuki  (2011)
pengelolaan barang milik daerah merupakan bagian dari pengelolaan keuangan  daerah,  barang  milik  daerah disini  adalah  barang  berwujud,  yakni semua  barang  yang  dibeli  atau  diperoleh atas  beban  APBD  dan  barasal  dari perolehan lainnya yang sah.
Pengelolaan  Barang  Milik  Daerah berdasarkan  Peraturan  Daerah  Provinsi Banten  Nomor  17  Tahun  2008  tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Adapun siklus pengelolaan aset/barang milik daerah menurut Peraturan Daerah Provinsi Banten, yaitu sebagai berikut :
1) Perencanaan Kebutuhan dan
Penganggaran
2) Pengadaan
3) Penerimaan,penyimpanan, dan
penyaluran
4) Penggunaan
5) Penatausahaan
6) Pemanfaatan
7) Pemeliharaan
8) Pengamanan
9) Penilaian
10) Penghapusan
11) Pemindahtanganan
12) Pembinaan, Pengendalian dan
Pengawasan
13) Tuntutan Ganti Rugi

## Pemanfaatan Barang Milik Daerah
Menurut  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  No  17  tahun  2007,  yang  dimaksud dengan istilah pemanfaatan adalah pendayagunaan  barang  milik  daerah  yang tidak  dipergunakan  sesuai  dengan  tugas pokok  dan  fungsi  Organisasi  Perangkat Daerah (OPD) dalam bentuk sewa, pinjam pakai,  kerja  sama  pemanfaatan,  bangun guna serah, dan bangun serah guna dengan tidak  mengubah  status  kepemilikan.. Dalam istilah pendayagunaan barang milik daerah  terkandung  makna  bahwa  tujuan pemanfaatan  barang  milik  daerah  adalah optimalisasi  pemanfaatan  barang  milik daerah  guna  mendorong  peningkatan penerimaan daerah.
Selain  itu  tujuan  menyeluruh  dari pemanfaatan  barang  milik  daerah  yaitu bertujuan untuk:
1) Mengoptimalkan  daya  guna  dan  hasil guna barang milik daerah;
2) Meningkatkan penerimaan atau
pendapatan daerah; 3) Mengurangi beban Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) khususnya biaya pemeliharaan;
4) Mencegah kemungkinan adanya penyerobotan  dari  pihak  lain  yang tidak bertanggung jawab;
5) Meningkatkan pendapatan
masyarakat.
Pendayagunaan barang milik daerah  dilakukan  melalui  bentuk-bentuk pemanfaatan yaitu : 1) Sewa.
Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak  lain  dalam  jangka  waktu tertentu  dengan  menerima  imbalan uang tunai.
2) Pinjam Pakai. Pinjam pakai  adalah  penyerahan  penggunaan barang antara pemerintah pusat dengan  pemerintah  daerah  dan  antar pemerintah  daerah  dalam  jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan  dan  setelah  jangka  waktu tersebut  berakhir  diserahkan  kembali kepada pengelola.
3) Kerjasama Pemanfaatan. Kerjasama pemanfaatan
adalah pendayagunaan  barang  milik  daerah
oleh  pihak  lain  dalam  jangka  waktu tertentu  dalam  rangka  peningkatan penerimaan  daerah  bukan  pajak  atau pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya.
4) Bangun Guna Serah. Bangun Guna Serah adalah pemanfaatan  barang  milik  daerah berupa  tanah  oleh  pihak  lain  dengan cara mendirikan bangunan atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut  dalam  jangka  waktu  tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya  diserahkan  kembalitanah beserta  bangunan  atau  sarana  berikut fasilitasnya  setelah  berakhirnyajangka waktu. 5)
Bangun Serah Guna. Bangun Serah Guna
adalah pemanfaatan  barang  milik  daerah berupa  tanah  oleh  pihak  lain  dengan cara  mendirikan  bangunan  dan  atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai  pembangunannya  diserahkan untuk  didayagunakan  oleh  pihak  lain tersebut  dalam  jangka  waktu  tertentu yang disepakati.

## 2. METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian
explorative dengan pendekatan kualitatif. Metode penelitian
explorative adalah  metode  penelitian yang digunakan untuk meneliti sesuatu (yang menarik perhatian) yang belum  diketahui,  belum  dipahami, belum dikenali, dengan baik . Pendekatan  ini  berupaya  menemukan informasi  umum  mengenai  sesuatu masalah yang belum dipahami sepenuhnya oleh seseorang peneliti.
Jenis  data  dalam  penelitian  ini dapat diperoleh dari dua sumber  yaitu mengunakan  data  primer  dan  data sekunder.  Data  primer  didapat  dari informan  yang  dipilih  secara  sengaja ( Purposive Sampling ). Adapun informan  kunci  dalam  penelitian  ini adalah  Kepala  Sub  Bidang  Retribusi Badan  Pendapatan  Daerah  Provinsi Banten  dan  informan  tambahan  yaitu Kepala  Sub  Bidang  Penggunaan  dan Pemanfaatan  Aset  dan  Bendahara Penerimaan  Dinas  PUPR,  Bendahara Penerimaan  Badan  Pengembangan SDM, Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan, dan Bendahara Penerimaan Dinas Perumahan Rakyatdan Kawasan Permukiman Provinsi Banten.
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan  mengumpulkan  data  yang diperlukan  sebanyak-banyaknya  baik dari data primer dan data sekunder.
Analisis  data  menggunakan interactive  model  of  analysis yang dikembangkan oleh Miles dan Hubberman  (2013)  melalui  tiga  tahap yaitu  reduksi  data (data  reduction), penyajian data (data display),
verifikasi/penarikan
kesimpulan (verification).

## 3. HASIL
Pemerintah  Daerah  Provinsi Banten sampai saat ini masih memprioritaskan  dan  mencari  sumber penghasilan  dari  sektor  pajak  dan
kurang mengoptimalkan sumber retribusi pemanfaatan kekayaan daerah  atau  Barang  Milik  Daerah (BMD).
Tabel  1.2  Kontribusi  Pajak  dan

## Retribusi Daerah terhadap PAD
Sumber  :  Laporan  Hasil  Pemeriksaan BPK, 2017
Dari  tabel  1.2  di  atas  terlihat kontribusi retribusi terhadap
Pendapatan Asli Daerah terlihat masih rendah dibandingkan penerimaan pajak daerah. Hal tersebut
menunjukan  bahwa  sektor  retribusi yang  didapat  masih  belum  optimal dalam pengelolaannya khusunya retribusi pemakaian kekayaan daerah.
Sektor  penyumbang  retribusi utama  atau  yang  terbesar  di  Provinsi Banten  berasal  dari  retribusi  jasa umum  yang  berasal  dari  retribusi pelayanan  kesehatan  dan  retribusi pelayanan pendidikan. Sektor penerimaan retribusi yang berasal dari pemakaian  kekayaan  daerah  masih memiliki komposisi yang kecil terhadap penerimaan retribusi.
Gambar 1.1 Komposisi Retribusi Tahun 2016
Sumber : LHP BPK, 2017
Pada  saat  peneliti  melakukan pengamatan  langsung  ke  lapangan untuk  memastikan  dan  mengetahui permasalahan  ada  beberapa  Barang Milik  Daerah  berupa  tanah  dan bangunan  yang  tidak  dimanfaatkan dengan  baik,  terbengkalai,  bahkan rusak.
Gambar 1.2 Aset Lahan Waduk Cijoro,

## Kab. Lebak
Sumber : Peneliti, 2018
Melihat gambar di atas menunjukan  kondisi  aset  lahan  milik Pemerintah  Daerah  Provinsi  Banten yang  tidak  terpelihara  dan  tidak digunakan. Jika aset tersebut sekiranya memiliki nilai potensial dan dimanfaatkan dengan baik, maka akan menyumbang  pendapatan  dari  sektor retribusi pemanfaatan kekayaan
daerah berupa pendapatan pariwisata.
Selain  itu  masalah  lainnya dalam  peningkatan  Pendapatan  Asli Daerah  melalui  pemanfaatan  Barang Milik  Daerah  yaitu  masih  banyaknya sumber-sumber potensi penerimaanyang bocor tidak masuk ke dalam  Kas  Daerah  yang  disebabkan oleh  karakter  aparat  yang  korup  dan pengelolaan  Barang  Milik  Daerah yang  kurang  optimal.  Salah  satunya pengelolaan  Situ  Tasikardi  yang dijadikan  objek  pariwisata  tetapi pendapatan  objek  pariwisata  ersebut
masuk kedalam Kas Daerah Kabupaten Serang.
Gambar 1.3 Aset Lahan Situ Tasikardi, Kab. Serang
Sumber : Peneliti, 2018
Gambar 1.4 Tiket Masuk Situ Tasikardi Sumber : Peneliti, 2018
Peneliti  juga  menemukan  masalah Barang  Milik  Daerah  yang  tidak  dikelola dengan baik, seperti adanya aset bangunan milik  Pemerintah  Daerah  Provinsi  Banten tidak  digunakan  dan  dimanfaatkan,  salah satunya  aset  milik  Dinas  Perhubungan Provinsi  Banten  berupa  gedung  jembatan timbang  yang  tidak  digunakan.  Jika gedung tersebut dimanfaatkan dengan cara disewa  hal  tersebut  akan  membawa dampak  peningkatan  Pendapatan  Asli Daerah.
Masalah  lainnya  yaitu  banyaknya aset  daerah  yang  menjadi  lumbung pendapatan  tetapi  tidak  menghasilkan pendapatan,  seperti  aset  bahu  jalan  raya yang  banyak  dimanfaatkan  oleh  para pedagang  kaki  lima  yang  tidak  membayar retribusi atas pemakaian kekayaan daerah.
Gambar 1.5 Papan Himbauan

## Pemakaian Aset Daerah
Sumber : Peneliti, 2018
Gambar  1.6  Pedagang  Kaki  Lima Berjualan di Atas Aset Daerah
Sumber : Peneliti, 2018

## 4. PEMBAHASAN
Teori  yang  relevan  yang  dijadikan dasar  dalam  penelitian  ini  yaitu  teori
strategi.  Menurut  Robert  H.  Hayes  dan Steven C. Wheelwright (2008) mengindetifikasi  lima  sifat  pokok  strategi yaitu  waktu,  dampak,  pemusatan  upaya, pola-pola  keputusan,  dan  daya  meresap. Maka  pembahasan  pemecahan  masalah dari rumusan mengenai bagaimana strategi peningkatan  Pendapatan  Asli  Daerah melalui  optimalisasi  pemanfaatan  Barang Milik  Daerah  Provinsi  Banten  Tahun Anggaran  2018  didapat  hasil  sebagai berikut :

## Waktu
Berdasarkan  wawancara  dengan beberapa  informan  dengan  pihak  Bapenda Provinsi  Banten, BPKAD Provinsi  Banten maupun    Bendahara  Penerimaan  dilihat dari  Sub  Variabel  waktu  dapat  diketahui bahwa  :  (1)  cara  mengukur  waktu  dapat dilakukan  agar  terjadinya  peningkatan Pendapatan
Asli Daerah melalui
pemanfaatan  Barang  Milik  Daerah  yaitu dengan  cara  menetapkan  target  dan prioritas  pencapaian apa  saja yang
sekiranya memiliki potensi-potensi
penghasil  pada  masing-masing  OPD  serta dengan menetapkan
dan merasionalisasikan  Perda  atau  payung hukum  lainnya  sesuai  dengan  kondisi  saat ini.  Pemerintah  biasanya  telah  menyusun target dan capaian agar terjadinya ketepatan  waktu  dalam  menggali  sektor pendapatan.  (2)  Waktu  yang  dibutuhkan
bisa berjalan relatif cepat untuk meningkatkan  pendapatan  dari  sektor pemanfaatan  aset  daerah  apabila  semua unsur  OPD  terkait  mampu  bekerjasama dalam mendukung pelaksanaan pemanfaatan  asetnya.  Selain  itu  dengan adanya  langkah  rasionalisasi  tarif  melalui revisi  Perda  Provinsi  Banten  Nomor  9 Tahun  2011  akan  mempercepat  dampak peningkatan PAD dari sektor pemanfaatan Barang  Milik  Daerah.  (3)  Pemerintah Provinsi Banten telah banyak menyediakan waktu  yang  cukup  untuk  membicarakan langkah-langkah  dalam  peningkatan  PAD melalui  sektor  pemanfaatan  Barang  Milik Daerah  secara  rutin  melalui  Bapenda maupun BPKAD secara bulanan, triwulan, maupun semester dan rutin pula melakukan  koordinasi  serta  rekonsiliasi dengan OPD penghasil dan juga konsultasi kepada  Inspektorat  Provinsi  Banten  agar pelaksanaan  pemanfaatan  Barang  Milik Daerah sesuai dengan kaidah hukum.

## Dampak
Berdasarkan  wawancara  dengan seluruh  informan  terkait  dampak-dampak dari peningkatan PAD dari hasil pemanfaatan  Barang  Milik  Daerah  yaitu  : (1)  Dampak  dari  peningkatan  PAD  baik secara  langsung  maupun  secara  tidak langsung akan berdampak bagi masyarakat dan  bagi  aparatur  itu  sendiri,  (2)  Dampak secara langsung yang menguntungkan bagi
masyarakat  dari  hasil  peningkatan  PAD yang  bersumber  dari  retribusi  pemakaian kekayaan daerah yaitu peningkatan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah  Provinsi  Banten,  peningkatan program  kesejahteraan  masyarakat  serta peningkatan pembangunan bagi masyarakat,  (3)  Dampak  yang  dirasakan dari  hasil  peningkatan  PAD  bagi  para aparatur yaitu meningkatnya kesejahteraan pegawai berupa naiknya Tunjangan Kinerja  (Tukin)  dan  meningkatkan  kinerja aparatur tersebut.
Pola-Pola Keputusan
Berdasarkan  wawancara  dengan seluruh informan terkait pola-pola keputusan  dalam  peningkatan  PAD  dari hasil  pemanfaatan  Barang  Milik  Daerah yaitu : (1) untuk pencapaian sasaran dalam peningkatan  PAD  melalui  pemanfaatan BMD dibutuhkan langkah koordinasi yang baik  secara  berkala  antara  Bapenda Provinsi Banten, BPKAD Provinsi Banten, dan  bersama  OPD  penghasil  serta  perlu dilakukan  pengawasan  dan  pengendalian dengan  melibatkan  Inspektorat  Provinsi Banten. Hal lainnya yaitu mencari sumber- sumber retribusi mana sajakah yang masih rendah  kontribusinya  terhadap  pendapatan daerah  dan  mencari  potensi  sumber- sumber pendapatan  yang belum tergali (2) Bentuk  optimalisasi  yang  dilakukan  oleh Pemerintah  Daerah  Provinsi  Banten  yaitu
meningkatkan kualitas pengelolaan Barang
Milik
Daerah serta
melakukan pemeliharaan  dan  pengawasan  secara berkala  karena  memang  masih  banyak BMD  yang  belum  dimanfaatkan  secara baik  (3)  Keputusan  yang  diambil  saat  ini masih  mengacu  pada  Perda  Provinsi Banten Nomor 9 Tahun 2011 dengan lebih teknisnya  masing-masing  OPD  membuat peraturan  turunan  Perda  yaitu  Pergub sebagai  dasar  hukum  secara  teknis pelaksanaan rasionalisasi tarif retribusi.

## Pemusatan Upaya
Berdasarkan hasil wawancara peniliti kepada seluruh narasumber, didapat  bahwa  :  (1)  Upaya  yang  telah diambil  oleh  sebagaian  besar  narasumber berpendapat bahwa telah melakukan intensifikasi  peningkatkan  PAD  melalui peningkatan  monitoring  dan  koordinasi antara  Bapenda,  BPKAD  dan  OPD Penghasil  serta  telah  dilakukannya  revisi perda  sebagai  bentuk  rasionalisasi  atas tarif  retribusi  pemanfaatan  Barang  Milik Daerah. (2) Upaya yang akan diambil oleh Pemerintah Daerah yaitu melalui penerapan  pencatatan  retribusi  melalui sistem aplikasi online, memperluas jangkauan layanan dan penggalian sumber- sumber  potensi  pendapatan  daerah  baru dari  pemakaian  kekayaan  daerah,  serta melakukan  pendataan  atas  aset  daerah
yang belum tercakup dalam objek retribusi.

## Pola Meresap
Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada seluruh narasumber, didapat  bahwa  :  (1)  Pemerintah  Daerah Provinsi  Banten  setiap  tahun  secara  rutin mengadakan  diklat  sertifikasi  peningkatan kompetensi  bagi  pengurus  barang  dan bendahara  penerimaan.  (2)  Kendala  yang ada  pada  umumnya  pada  tubuh  para birokrat  terkait  permasalahan  pengelolaan pendapatan  dari  sektor  pemanfaatan  BMD yaitu  masih  banyaknya  aparatur  yang bermental  korup,  seperti  penggelapan potensi  retribusi,  menaikan  tarif  retribusi, dan menghambat proses pelayanan retribusi.

## 5. SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian di lapangan mengenai Strategi Peningkatan  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD) Melalui Optimalisasi
Pemanfaatan  Barang  Milik  Daerah Pada  Pemerintah  Daerah  Provinsi Banten  Tahun  Anggaran  2018  dapat diambil kesimpulan bahwa :
1. Strategi  peningkatann  PAD sudah berjalan secara baik dengan adanya berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Banten khusunya
oleh Bapenda, BPKAD, dan OPD penghasil.
2. Masih  ada  beberapa  kendala
dalam  pemanfaatan  BMD  yang masih belum
optimal pengelolaannya.

## DAFTAR PUSTAKA
Sumber Buku :
Afifuddin,  Beni  Ahmad  Saebani.  2009.
Metodologi  Penelitian  Kualitatif .
Bandung : Pustaka Setia Ahmad, Yani.  2013. Hubungan Keuangan Antara  Pemerintah  Pusat  Dan Daerah  Di  Indonesia .Jakarta  :  Raja Grafindo Persada Basuki.  2011. Pengelolaan  Keuangan Daerah. Yogyakarta  :  Karya  Tulis Widyaiswara  Pundiklat  Pegawai
BPK
Hanif, Nurcholis. 2007. Teori dan Praktik
Pemerintahan dan Otonomi
Daerah. Jakarta : Grasindo
Hayes,  R.,  Pisano,  G.,  Upton,  D.,  dan
Wheelwright,  S.  2008. Operation,
Strategy, and Technology Pursuing the Competitive Edge .
Hoboken,NJ: John Wiley dan Sons, Inc., Danvers Kaye,  Michel  Allison  Jude.  2007.
Perencanaan  Strategis .  Jakarta  :
Yayasan Obor Indonesia
Mahmudi.  2010. Manajemen  Kinerja Sektor  Publik ,  Yogyakarta  :  UPP  STIM YKPN.
Moleong,  Lexy  J.  2014. Metodologi Penelitian  Kuantitatif ,  Bandung  : PT Remaja Rosdakarya Saebeni,  Beni  ahmad.  2008. Metode Penelitian. Bandung : Pustaka Media Sumarnas,  Thomas.  2013. Tax  review atau Strategi Perencanaan Pajak .
Bandung. Index.
Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Manajemen . Bandung : Alfabeta
Wankel,  James  A.F  Stoner  Charles.  2008.
Perencananan  dan  Pengembalian
Keputusan Dalam Manajemen ,
Jakarta : PT Rineka Cipta
Sumber Jurnal :
Devi  Listya  Nurina.  2014. Strategi
Optimalisasi Pengelolaan Aset
Daerah untuk Meningkatkan Pendapatan  Asli  Daerah  (Studi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batu) , Jurnal Administrasi  Publik  (JAP),  Vol  2 No. 11

## Sumber Kebijakan :
Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah
Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014
tentang Pemerintah Daerah
Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun 2010  tentang  Standar  Akuntansi
Publik
Peraturan  Pemerintah  Nomor  27  Tahun 2014  tentang  Pengelolaan  Barang Milik Negara/Daerah
Peraturan  Presiden  Nomor  4  Tahun  2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor
58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor 17  Tahun  2007  tentang  Pedoman Teknis  Pengelolaan  Barang  Milik
Daerah
Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor
17 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor
9  Tahun  2011  tentang  Retribusi
Daerah
Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor
4 Tahun 2015 tentang Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2016