## SUBSTANSI AKAD  DALAM  TRANSAKSI  SYARIAH
Oleh : Djohar Arifin 1

## Abstrak
Ciclus  Life  perbankan  syariah  di mancanegara khususnya  Indonesia mengalami booming yang cukup signifikan di tengah kemajuan dan pasang surutnya  perekonomian  global  dan dunia perbankan. Pada  sisi  lain eksistensi dan  akseptasi masyarakat  kita  tentang  perbankan  syariah dan lembaga keuangan syariah masih mengalami delimatis terutama dalam hal pengertian  dan  pemahaman  perbankan  syariah,  dimana  masih  ada masyarakat  yang  beranggapan bahwa  perbankan  syariah  sama  dengan perbankan  konvensional  dalam  hal sistem  bagi  hasil/bunga yang dikenakannya  kepada  nasabah,  sebagian  masyarakat  menganggap  bahwa bagi  hasil/nisbah  perbankan  syariah  (termasuk  BPR  Syariah,  BMT  dan Koperasi  Syariah)  sama  atau  bahkan  lebih  tinggi  dibanding  perbankan konvensional.  Dalam  hal  ini  masyarakat  tidak  melihat bahwa  perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah adalah sebuah lembaga yang telah memenuhi standard syariah, tunduk dan patuh kepada Dewan Syariah dan Pengawas  Syariah  Nasional  serta  dikelola  sesuai  dengan  sistem  syariah sesuai  dengan  kaidah  hukum Islam  (Syar ’ i).  Dan  yang  sangat  substansial adalah dalam hal akad/perjanjian antara fihak perbankan dengan nasabah dimana terdapat keterbukaan dan kebersamaan  dalam hal penetapan bagi hasil / nisbah yang akan disepakati, bukan berdasarkan tingkat suku bunga yang  berlaku  (bank  konvensional). Untuk  itu  sebuah  lembaga  perbankan yang  didirikan  berdasarkan  syariah  dalam  operasionalnya  sudah  barang tentu  harus  sesuai  dengan  norma/konun  syariah  terlebih  dalam  hal  akad yang  merupakan  kesepakatan  antara  pihak  bank  dan  nasabah  yang didalamnya  tertuang  kesepakatan  mengenai  besarnya  bagi  hasil  /  nisbah yang akan ditanggung bersama.
1 Penulis adalah dosen tetap pada Prodi Mu’amalah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Kata kunci : Perbankan Syariah, Akad, dan transaksi.

## Muqoddimah.
Dalam setiap  transaksi  syariah, seperti transaksi  jual-beli  atau sejenisnya  dan  mu’amalah  yang lain,  baik  antara  orang  perorangan atau lebih,  perorangan  dengan  lembaga  atau  antar  lembaga,  sudah  barang  tentu harus  ada  jalinan  ikatan (akad) yang  jelas diantara  mereka,  dalam  hal  apa mereka  bertransaksi  dan  bagaimana  perikatan  yang  dibangun  antara  para pihak  untuk  dapat  mewujudkan  obyek  yang  berkait  dengan  perikatan tersebut. Akad  (perikatan) tersebut  memberi  informasi  dan  formulasi  yang menggambarkan tentang hak  dan  kewajiban  masing-masing  fihak dan peranannya dalam merealisir obyek perjanjian  yang menjadi tujuan dengan masing-masing  pihak  memiliki  hak  dan  kewajiban  yang mengikat    atas obyek prikatan sampai pada hal yang menyangkut proses penyelesaian bila mana  terjadi kegagalan atau wanprestasi diantara para pihak.
Akad/perjanjian  mengatur  hubungan  keterikatan  antara  para  pihak mengenai  hak  dan kewajiban  yang  memuat  tentang  identitas  pihak-pihak terkait,  di  satu  pihak  dapat  bertindak  atas  nama  hukum  atas  hal-hal  yang berkaitan  dengan  akad/perjanjian  dimaksud  dan  di  lain  pihak  bila  tidak dapat  melaksanakan  janjinya  maka  akan  menerima  sanksi  hukum sesuai dengan materi akad perjanjian yang telah disepakati bersama.
Kedua  belah  pihak  masing-masing  telah  terikat  dengan  perjanjian dan  kesepakatan  bersama  sehingga  para  pihak  dapat  bertindak  atas  nama hukum dan memiliki status yang mengikat dalam suatu perjanjian dan akan mendapat sanksi bila ternyata terjadi hal-hal di luar kemampuan atau adanya dugaan pelanggaran atas akad.
Sebuah transaksi syariah akan dapat terwujudkan apabila telah dipenuhinya syarat  dan  rukun  yang  terkait  dengan  transaksi  tersebut. Dari  sekian  syarat dan  rukun  dalam  bertransaksi  (bermu’amalah)  sesuai  dengan  syar’i dan setelah dipenuhinya syarat dan rukun dimaksud, akad perjanjian mempunyai makna  yang substansial sebagai  yang membedakan dan menentukan antara
transaksi yang syar’i dan non syar’i yang sekaligus sebagai karakter khusus dalam transaksi syariah ( special carakter of syariah transaction ).
Akad  perjanjian  yang  mengikat  kedua  belah  pihak  yang  saling membuat  sebuah  perjanjian  atau  perikatan  mengenai  sebuah  obyek perjanjian, dimana kedua belah pihak mengetahui dan mengerti kedudukan masing-masing  didalam  perikatan  dimaksud  melalui  mekanisme  syara’ dengan asas saling menguntungkan bagi para pihak yang terikat dalam akad. Firman Alloh dalam Al-Qur’an Surat Al-Maidah ayat 177 : ﻦﯾﺬﻟا ﺎﮭﯾاﺎﯾ
ﻣا ﻨ ﻮ وا ا ﻮﻓ ا ﺑ ﻟﺎ ﻌ ﻮﻘ د Artinya : Hai orang-orang  yang beriman,  penuhilah aqad-aqad 2 itu . (QS.5.156). 3
Dalam  setiap  transaksi  syariah,  akad  perjanjian  dibuat  oleh  para pihak  untuk  dilaksanakan/dipenuhi  bersama  bukan  untuk  dilanggar  atau diabaikan,  karena  akad  perjanjian  itu mempunyai  sifat  yang  mengikat  bagi para  pihak  yang  membuat  perjanjian,  sehinggan  akad adalah  merupakan piranti  yang substansial  dan  memiliki  posisi  yang  urgen dalam setiap transaksi  syariah.
Akad  harus  ditunaikan  dan  dijaga  sebagai  sebuah komitmen  bersama  dan  akad  merupakan  rujukan  dasar  bila  terjadi perselisihan  diantara  para  pihak  serta  untuk  mendapatkan  solusi dan jalan keluar dari perselisihan.

## Akad dan Pengertiannya.
WJS  Poerwadarminta  dalam  Kamus  Umum  Bahasa  Indonesia, memberi  arti  akad    sebagai ; Janji;    perjanjian;    kontrak ;  Misal  akad  jual beli,  akad  nikah.    Dan  Akad  juga  bisa  disebut  dengan  Kontrak  yang mempunyai arti : perjanjian, mengadakan perjanjian (dagang, bekerja, dsb). Misal, kontrak antara pengarang dan penerbit. 4 (WJS Poerwadarminta,1976)
2 Aqad  (perjanjian)  mencakup;  janji  prasetia  hamba  kepada  Alloh  dan  perjanajian  yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya.
3 Al-Qur’an dan Terjemah, Majma Al Malik Fahd, Madinah 1977, hal 43 sal
4 WJS Poerwadarminta, KUBI, Balai Pustaka, Jakarta, 1976, hal. 23 dan 521
Dalam  Kamus  Lengkap  Ekonomi  dinyatakan  bahwa  : Contract (kontrak)  adalah  suatu  perjanjian  legal  yang  dapat  dilaksanakan  antara dua  pihak  atau lebih.  Suatu  kontrak  meliputi  kewajiban  bagi  kontraktor yang dapat dinyatakan secara lisan maupun tertulis. Sebagai contoh, suatu perusahaan  mempunyai  perjanjian  untuk  memasok  suatu  produk  ke perusahaan  lain  pada  waktu  tertentu  dan  ukuran  tertentu.  Kedua  belah pihak akan terikat untuk menepati perjanjian mereka dalam penjualan dan pembelian dari barang 5 . (C.Pass, Bryan Lowes, L. Davies, 1999).
Ali  Atabik  dan  Ahmad  Zuhdi  Muhdlor  dalam  Kamus  Kontemporer
Arab-Indonesia memberi  makna  akad  sebagai  berikut. Kata  akad (ﺪﻘﻋ) berasal  dari  mashdar ﻋ ﻂﺑر  ىا ةﺪﻘ yang  artinya  :  mengikat,  menyimpulkan, menggabungkan. Dan mempunyai arti juga : ﻻا قﺎﻔﺗ dan ﺪﮭﻌﻟا (persepakatan, perjanjian, kontrak). Misal : ﻲﻤﺳر ﺪﻘﻋ (kontrak resmi). 6
Demikian  juga Wahbah  Al-Juhaili  mendefinisikan  aqad  sebagai di bawah ini :
ا ﻂﺑﺮﻟ ءﻰﺸﻟا فاﺮطأ ﻦﯿﺑ ءاﻮﺳ نﺎﻛأ ﺎﻄﺑر ﺎﯿﺴﺣ ﺎﯾﻮﻨﻌﻣ مأ ﺐﻧﺎﺟ ﻦﻣ ﺒﻧﺎﺟ ﻦﻣ وا ﻲ
Yakni; Ikatan  antara  dua  hal,  baik  ikatan  secara  khissy  (nyata/fisik) maupuan  ikatan  secara  ma’nawi  (abstrak/pshikis), dari  satu  sisi  ataupun dua sisi 7 .
Dalam  terminologi  ulama  fiqh,  aqad dapat  ditinjau  dari  dua pengertian yaitu pengertian umum dan khusus.
Pengertian Umum mengenai aqad para ulama fiqh memberi definisi :

## ةدارﺎﺑ رﺪﺻ ءاﻮﺳ ﮫﻠﻌﻓ ﻰﻠﻋ ءﺮﻤﻟا مﺰﻋ ﺎﻣ ﻞﻛ
ﻦﯿﻤﯿﻟاو قﻼﻄﻟاو ءاﺮﺑﻻاو ﻒﻗﻮﻟﺎﻛ ةدﺮﻔﻨﻣ ﻦھﺮﻟاو  ﻞﯿﻛﻮﺘﻟاو  رﺎﺠﯾﻻاو  ﻊﯿﺒﻟﺎﻛ  ﮫﺋﺎﺸﻧا ﻰﻓ  ﻦﯿﺗدارا ﻰﻟا  جﺎﺘﺣا مأ
5 C.Pass, Bryan Lowes dan Leslie Davies, Kamus Lengkap Ekonomi, Erlangga, Jakarta, 1999, hal. 115 6 Ali Atabik, A Zuhdi Muhdlor, Kamus Kontemporer Arab-Indonesia, Yayasan Ali Maksum, Yogya, 1999 hal 1303
7 Wahbah Al-Juhaili, Al-Fiqh Al-Islamy wa Adillatuhu, Juz IV, Dar Al-Fikr, Damsyik, 1989, hal. 80
Maksudnya;  segala  sesuatu yang  dikerjakan  oleh  seseorang  atas  dasar kehendaknya  sendiri,  seperti  wakaf,  pembebasan,  talak    dan  sumpah,  atau sesuatu  yang  pembentukannya  membutuhkan  kehendak  dari  dua  orang, seperti jual beli, sewa, perwakilan dan gadai.
Sedang pengertian khusus, adalah ;

## ﻰﻓ هﺮﺛأ ﺖﺒﺜﯾ  عوﺮﺸﻣ ﮫﺟو ﻰﻠﻋ لﻮﺒﻘﺑ بﺎﺠﯾا طﺎﺒﺗرا ﮫﻠﺤﻣ
Artinya;  perikatan  yang  ditetapkan  dengan  ijab-qobul  berdasarkan  hukum syara’ yang berdampak pada objeknya. Dan :

## هﺮﺛاﺮﮭﻈﯾ ﮫﺟو ﻰﻠﻋ ﺎﻋﺮﺷ ﺮﺧﻻﺎﺑ ﻦﯾﺪﻗﺎﻌﻟا ﺪﺣأ مﻼﻛ ﻖﻠﻌﺗ
ﻞﺤﻤﻟا ﻰﻓ
Artinya  ;  Keterkaitan ucapan  salah  satu  orang  yang  membuat  aqad  dengan lainnya sesuai syara’ pada suatu objek dan berdampak pada obyek itu. 8
Lafadz/ucapan ijab-qobul banyak  dijumpai  pada  kitab-kitab  fiqh kontemporer, seperti kalimat ﻚﺘﺒھو وا  ﻚﺘﻜﻠﻣ  وا  ﻚﺘﻌﺑ artinya  ; saya telah  menjual  barang  ini  kepadamu, atau barang ini menjadi milikmu, atau saya serahkan barang ini kepadamu. Dan lafadz/ucapan qobul adalah seperti kalimat ; ﺖﯿﺿر وا  ﺖﻠﺒﻗ وا  ﻚﺘﯾﺮﺘﺷا
yang artinya ; saya membeli barang kamu, atau saya terima barang kamu, atau  saya  ridlo  atas  barang  kamu .  Hal  in  sesuai  dengan  hadits  Nabi  yang artinya;  “ sesungguhnya  sahnya  transaksi  jual  beli  itu  dengan  saling meridloi  dan  saling  merelakan ( ضاﺮﺗ  ﻦﻋ )” 9 .  Si  penjual  ridlo  melepaskan hak  milik  atas  barangnya  berpindah  kepemilikannya,  dan  si  pembeli  ridlo menerima barang  dari  penjual  dan  ridlo  menerima  menjadi  pemilik  (hak milik) atas barang yang dibelinya.
Sehingga ijab-qobul adalah  merupakan  sebuah  sikap  pernyataan  antara penjual  dan  pembeli  sebagai  para  pihak  yang  mengikat  janji  (akad)  bahwa masing-masing saling ridlo/rela atas barang itu  berpindah kepemilikan dari penjual  kepada  pembeli  dan  sebaliknya  sesuai  dengan  ketentuan  hukum
8 Prof Dr Rachmat Syafei, MA. Fiqh Muamalah, Pustakan Setia, Bandung, 2001, hal. 44
9 Sayid Abi Bakr bin Sayid Muhammad Syatho Al-Dimyathi Al-Misri, I’anah Al-Tholibin, Al-Maarif, tt. Hal. 3-4
Islam (syari’at). Hal yang demikian ini menjadi sesuatu yang sangat urgen ( ﻢﮭﻣ ﺮﻣا ) didalam Islam, karena tidak semua bentuk perjanjian atau kesepatan itu dapat dikatagorikan dalam akad, apabila tidak berdasarkan syariat Islam dan ridlo Alloh SWT.
Maka  melalui  pendekatan  beberapa  telaah  diatas  dapat  disarikan bahwa pengertian akad adalah sebuah perjanjian, perikatan atau kesepakatan antara  pihak-pihak  yang  membuat  perjanjian  atas  suatu  obyek  tertentu  dan di shighoh (lafadz) kan dalam ijab-qobul.
Dengan demikian bahwa dalam akad harus dipenuhi 3 rukun, yaitu ;
1. Orang-orang yang membuat akad  (ﺪﻗﺎﻌﻟا), adalah seorang atau dua orang lebih  yang kedudukannya  masing-masing.  Seseorang/Perorangan  dapat membuat akad sesuai kehendak sendiri ( ةدﺮﻔﻨﻣ ةدارا ) seperti akad wakaf (ikrar wakaf), tholaq dan sebagainya, atau akad yang dilakukan oleh dua orang seperti akad jual beli dan sebagainya.
2. Obyek  akad  ( ﮫﯿﻠﻋ  دﻮﻘﻌﻤﻟا ),  yakni  obyek dari  akad  (yang  diakadkan) sebagaimana  yang  biasa  terjadi didalam  bab  al-buyu’  wa  al-muamalat dalam  berbagai  macam  transaksi  syari’ah  yang  merupakan  produk- produk lembaga keuangan syariah baik  yang berupa lembaga perbankan dan non bank seperti, BPR, BMT, Koperasi dan Asuransi Syariah.
3. Shighoh  ( ﮫﻐﯿﺼﻟا ),  yaitu shighoh  ijab  dan qobul  ( لﻮﺒﻘﻟاو بﺎﺠﯾﻻا )  adalah ucapan/lafadz  yang  diucapkan  oleh  pihak berakad  bahwa  ia  telah melepas/menjual  barangnya  dan  ridlo  menyerahkan  kepada  pihak  yang menerimanya yang dalemikian ijab namanya, misal; “saya telah menjual barang  ini  kepadamu”  atau  “saya  serahkan  barang  ini  untukmu”. Dan qobul  adalah  ucapan  orang  yang  menerima  barang  dengan  ridlo menggantikannya  dengan  senilai  barang  yang  diikat  janjikan  bersama, misal; “saya beli barangmu” atau “saya terima barangmu”.

## Unsur-unsur Akad
Unsur  dimaksud  adalah  hal-hal  yang  harus  dipenuhi  untuk  terwujudnya sebuah akad perjanjian, sebagai di bawah ini ;
1. Shighoh akad ( ﺪﻘﻌﻟا ﺔﻐﯿﺼﻟا )
2. Al-Aqid ( ﺪﻗﺎﻌﻟا )
3. Mahal al-aqd ( ﺪﻘﻌﻟا ﻞﺤﻣ )
1). Shighoh aqad (ijab-kabul) dapat diungkapkan melalui;
a. Ucapan akad .  Dalam  hal  ini  lafadz  aqad  cukup  dengan diucapkan  oleh  kedua  pihak,  dan  akad  dengan  ucapan  sangat mudah sifatnya dan banyak dilakukan karena sangat umum dan mudah, asal kedua belah pihak saling memahami dan mengerti bahasa  yang  diucapkannya dengan  tetap  menunjukkan kerelaannya masing-masing. b. Perbuatan akad , yakni  akad  tidak  lagi  diucapkan  tetapi digantikan  dengan  sebuah  perbuatan  yang  mempunyai  arti bahwa mereka saling meridloinya, dimana penjual menyerahkan  barangnya  dan  si  pembeli  menerima  barang dengan memberikan uangnya. c. Isyarat . Dikandung maksud bahwa akad tidak diujudkan dalam bentuk  ucapan  atau  perbuatan  sebagaimana  diatas,  tetapi digantikan  dengan  isyarat.  Hal  ini  berlaku  bagi  orang  yang tidak mampu berbicara (sejak lahir), sedang bagi yang mampu berbicara  tidak  dibenarkan  merealisir  akad  dengan  isyarat, melainkan  harus  dengan  lisan  atau  tulisan,  begitu  juga  bagi orang  tidak  mampu  berbicara  dianjurkan  untuk  menggunakan tulisan lebih-lebih bila tulisannya baik dan mudah dibaca. d. Tulisan .  Akad  dengan  tulisah  sah  dan  boleh  hukumnya  baik bagi  yang  mampu  dan  atau  yang  tidak  mampu  bicara,  asal tulisannya baik, jelas dan dapat/mudah dibaca untuk dipahami bersama.
2). Al-Aqid.
Al-Aqid adalah  al-ismul  fa’il (isim  Fa’il) dari aqoda dan  artinya adalah orang yang melaksanakan aqad ( ﺪﻗﺎﻋ  ﻮﮭﻓ  ﺪﻘﻋ ). Keberadaan Al-Aqid sangat  penting  dalam  sebuah  akad.  Akad  tidak  akan
10 Prof Dr Rachmat Syafei, MA. Op cit, hal 46
terjadi dan memiliki kekuatan hukum bila tidak ada al-Akid , sama seperti tidak akan terjadi akad bila tidak ada shighoh ijab-qobul.
Al-Akid secara  umum  disyaratkan  harus  ahli  (cakap)  dan mempunyai kemampuan untuk melakukan akad.
3). Mahal al-aqd.
Mahal  al-aqd atau al- ma’qud  alaih adalah  obyek  akad  atau barang yang dijadikan sebagai obyek akad. Barang tersebut dapat berupa  harta  benda  seperti  barang  dagangan;  benda  bukan  harta seperti  obyek  akad  nikah;  dan  dapat  juga  berupa  manfaat  seperti dalam akad ijaroh dan sebagainya.
Ada 5 syarat bagi obyek akad ( al- ma’qud alaih ), yaitu;
1. Obyek akad harus ada ketika terjadi peristiwa akad
2. Obyek akad harus sesuai dengan syariat ( masyru’)
3. Obyek akad harus dapat diserahkan pada saat akad
4. Obyek akad harus maklum dan dapat diketahui oleh Al-Aqid
5. Obyek akad harus suci tidak najis atau mutanajji s 11
4). Al-Maudhu al-aqd
Maudhu  al-aqd (tujuan  akad)  adalah  harus  merupakan  tujuan yang  sesuai  dengan  hukum  Islam  (syari’at)  dan  tidak  melanggar syara’.  Maksudnya  adalah  bahwa  tujuan  akad  pada  semua transaksi syariah adalah sesuai dan tidak melanggar atau melawan syariah,  misalnya  dalam  akad  jual  beli  yang  mempunyai  tujuan saling memberi manfaat ( a gain ), si penjual dapat memanfaatkan uang hasil penjualannya dan si pembeli dapat mengambil manfaat atas  barang  yang  dibelinya.  Atau  dalam  akad  Ijaroh,  dimana masing-masing  pihak  saling  mendapatkan  keuntungan, dan berbagai macam akad lainnya.
Berbeda  dengan  obyek  akad  yang  dilarang  syara’,  seperti  akad jual  beli  riba  atau  yang  mengantarkan  riba,  makanan  dan
minuman  keras  atau  menjual  senjata  untuk  memusuhi  orang Islam.

## Transaksi Syariah.
Dalam  operasional  praktek  Ekonomi  Islam 12 dikenal  produk-produk yang  diperkenalkan kepada  masyarakat melalui  perbankan  syariah, dimana sebelum  mengenal  dan  mengetahui lebih  jauh  tentang  produk-produk tersebut,  maka  terlebih  dahulu  harus  dipahami  tentang  berbagai  prinsip bertransaksi  secara  syariah. “Transaksi” (tran’saction) 13 yang mempunyai arti pelaksanaan;  perjanjian  (berunding);  pelaksanaan  perjanjian dan “syariah” yang  berarti  sesuai hukum  Islam ,  transaksi  syariah  berarti pelaksanaan kegaiatan bermuamalah sesuai dengan syariah/hukum Islam.
Transaksi  Syariah  dalam bermuamalah  melalui Lembaga  Keuangan Syariah  (LKS),  perbankan  Syariah,  BPR  Syariah  atau Baitu al-Mal  wa al- Tamwil (BMT)  atau  yang  sejenisnya  diselenggarakan  dan  dilaksanakan sesuai  garis-garis  ketentuan  syar’i  (hukum  Islam)  dan  hukum  positif  yang berlaku (Bank Indonesia).
Secara  garis  besar  dijumpai  dua  bentuk  akad  transaksi  syariah, yaitu akad tabarru’ dan akad tijaroh (bisnis).
1. A kad tabarru’ (kebajikan) yakni akad  dalam transaksi perjanjian antara dua orang atau lebih dan tidak profit oriented (tujuan keuntungan).
Akad Tabarru’ berguna  untuk tujuan adanya  rasa saling menolong  antar sesama  dengan  tanpa  mengharap  adanya  balasan  (imbalan  keuntungan) kecuali  pahala  dan  ridho  Alloh,  sehingga  masing-masing  pihak  tidak dapat  mengambil  keuntungan  dari  bentuk  trnsaksi  tersebut.  Yang
12 Islamic  Economic dita’rifkan  sebagai  ilmu  yang  mempelajari  tata  kehidupan kemasyarakatan  dalam  memenuhi  kebutuhannya  untuk  mencapai  ridlo  Alloh  diilhami oleh nilai-nilai Islam yang bersumberkan kepada Al-Qur’an, al-Sunnah, Ijma dan Qiyas. Ta’rif  Ekonomika  Islami  yang  memadukan  ketiga  domein  itu  penulis  anggap  secara konsepsional  menunjukkan  konsistensi  antara niyat (lillah), kaifiyat (cara-cara)  dan ghoyah (tujuan) mardlotillah dari setiap insan. Lihat, Dr Ir H Murasa Sarkaniputra, Adil dan Ihsan dalam Perspektif Ekonomi Islam, P3EI, Jakarta, hal 5
13 Prof Drs S Wojowaskito, Drs Tito Wasito W., Kamus Lengkap, Hasta, Bandung, hal 241
tergolong dalam transaksi syariah ini antara lain: Qordh, Rohn, Hawalah , Wakalah, Wadi’ah, Kafalah dan Waqaf . 14
2. Akad  tijaroh (bisnis)  yang  merupakan  jenis  akad transaksi  perjanjian antara  dua orang  atau  lebih  yang  bertujuan untuk mendapatkan keuntungan ( profit oriented bisnis).
Akad Tijaroh digunakan dalam transaksi syariah yang mempunyai tujuan mendapatkan  keuntungan  ( profit  oriented  bisnis ),  dan  masing-masing pihak  terkait  berhak  untuk  mendapatkan  bagian  keuntungan  sesuai dengan besaran  yang telah disepakati bersama. Akad tijaroh bisa diubah menjadi akad  tabarru’ bila  dilakukan  dengan  ikhlash dan  sebaliknya akad tabarru’ tidak boleh digantikan akad tijaroh. 15
Kombinasi Akad.
Dalam  berbagai  bentuk  transaksi  syariah  yang  dilakukan  oleh  para pihak  yang  berakad,  sangat  memungkinkan  untuk  terjadinya  perubahan akad. Satu akad tidak lagi untuk satu obyek transaksi, tetapi bisa terjadi satu akad untuk dua transaksi atau lebih.
Dalam  hal  ini  ada  2  hal  yang  harus  dihindarkan  (tidak  boleh  dilakukan), karena  akad  akan    menjadi  rusak  ( fasid) atau  batal  dan  tidak  berlaku  lagi, yakni dalam hal;
1- Penggunaan dua akad dalam satu transaksi syariah secara bersamaan dan hal  ini  sangat  tidak  dibenarkan  dalam  syara’.  kebersamaan  dimaksud antara  lain;  terkait  dengan  pihak  yang  sama;  obyek  yang  sama;  dan rentanag waktu yang sama pula.
2- Keterkaitan  ( ta’alluq )  satu  akad  dengan  akad  yang  lain.  Misalkan pinjaman  sejumlah  dana  tertentu  dengan  kesediaan  menjadi  besan,  dan sebagainya.
Sedang kedua akad yang boleh dikombinasikan adalah antara lain dalam hal;
a- Antara akad tabarru ’ dengan akad t abarru’ (wakala h dan wakaf)
b- Antara akad tijaroh dengan akad tijaroh (bai’ dan tijaroh )
c- Antara akad tabarru ’ dengan akad tijaroh ( rohan dan tijaroh ) 16
14 Sunarto Zulkifli, Transaksi Perbankan Syariah, Zikrul Hakim, 2003, hal 13
15 Ibid. Hal 15
16 Ibid hal 23
Perbankan Syariah 17 dan Produk-produknya.
Undang  Undang  Nomor  10  tahun  1998  yang  merubah  Undang Undang  Nomor  7  Tahun  1992  tentang  Perbankan  sebagaimana  dituangkan dalam pasal 13 huruf c ; menyediakan pembiayaann dan penempatan dana berdasarkan prinsip Syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank  Indonesia. Pasal  1  ayat  13  menyebutkan; Prinsip  Syariah  adalah aturan  perjanjian  berdasarkan  hukum  Islam  antara  bank  dan  pihak  lain untuk  penyimpanan  dana  dan  atau  pembiayaan  kegaiatan  usaha  atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah.
Dengan  mengacu pada  undang-undang  tersebut  diatas  dapat  ditarik sebuah  pengertian  bahwa;  Perbankan  Syariah  lembaga  keuangan  yang mempunyai  fungsi  menghimpun  dana  dari  masyarakat  melalui  kegiatan menabung  dalam  bentuk  simpanan  dan  selanjutnya  menyalurkannya kembali  kepada  masyarakat  melalui  pinjaman  atau  bentuk  yang  lain (pembiayaan) berdasarkan prinsip-prinsip syariah  Islamiyah. Yang menjadi pembeda antara perbankan syariah dengan yang non syariah secara prinsipil dan  substansial  adalah  prinsip  syariah  yang  menjadi trade  mark lembaga keuangan atau perbankan dengan label syariah.
Perbedaan prinsip secara operasionalnya sesuai dengan Pasal 6 huruf m Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, adalah bahwa dalam  lembaga  keuangan  dan  perbankan syariah  berdasarkan  Sistem  Bagi Hasil ( lost and profit sharing ) 18 ,
17 Bank Syariah menurut H. Karnaen Perwataatmadja dan H. Muhammad Syafi’i Antonio adalah bank yang dalam beroperasinya itu mengikuti ketentuan-ketentuan atau aturan- aturan syariah Islam (hukum Islam) khususnya yang menyangkut praktek dan tata-cara bermuamalat  secara  Islam.  Dalam  tata-cara  bermuamalat  berdasarkan  syariat  Islam harus  dijauhi  praktek-praktek  yang  dikhawatirkan    mengandung  unsur-unsur  riba dalam  bermacam  bentuknyauntuk  diisi  dengan  kegiatan-kegiatan  investasi  atas  dasar bagi  hasil  dan  pembagian  perdagangan .  Lihat  H. Karnaen  Perwataatmadja  dan  H. Muhammad Syafi’i Antonio dalam Apa dan Mengapa Bank Islam, Dana Bhakti Wakaf, Yogja, 1992, hal. 1
18 Lihat UU Nomor 7 Tahun 1992 Psl. 6 huruf m, tentang Perbankan
Sedang  pada  lembaga  keuangan  dan  perbankan  non  syariah (konvensional) didasarkan pada sistem rente/bunga. Dengan kata lain bahwa kedudukan  lembaga  keuangan  dan  perbankan  syariah  dalam  hubungannya dengan nasabah adalah sebagai mitra investor dan pedagang atau pengusaha, sedangkan  pada  lembaga  keuangan  dan  perbankan  non  syariah  adalah sebagai kreditur atau debitur. 19
Sistem  Bagi  Hasil  yang  diberlakukan  dalam  operasional  perbankan syariah ternyata dapat dijadikan indikator kehandalan dan eksistensinya bagi dunia  perbankan syariah,  hal  ini  terbukti  ketika krisis  moneter  melanda dunia  perbankan  khususnya  Indonesia  pada  tahun  1997  an,  dimana  pada masa  krisis  tersebut  lembaga  perbankan  non  syariah  banyak  yang mengalami  likwidasi  dan  kolap  (BTO)  bahkan  tumbang  atau  harus  marger dengan  bank  lain.  Hal  ini  disebabkan  karena  bank  non  syariah  banyak mengalami  negative  spread  (pertumbuhan  negatif),  dan  masih  dibebani dengan perjanjian bunga pada nasabah pada awal transaksi.
Sedangkan  bank  syariah  dengan  sistem  Bagi  Hasil ( Lost  and  Profit Sharing )  tidak  terkena  imbas  langsung  yang  diakibatkan  oleh  krisis  dan tidak  memiliki  perjanjian  (bunga)  pada  awal  transaksi,  sehingga  pada  saat dana  tidak  dapat  dioperasikan,  nasabah  tidak  mendapatkan  bagi  hasil  dari tabungannya.  Oleh  karena  itu  secara  logika  bank  syariah  tidak  akan menderita kerugian. Hal ini sebagaimana ditunjukkan oleh keberadaan Bank Muamalat  Indonesia  (BMI)  pada  era  krisis  yang  melanda  perbankan  di Indonesia,  sementara  dunia  perbankan  cenderung  lesu,  kolap  dan terlikwidasi sehingga banyak yang tumbang dan dimarger dengan bank lain atau Bank  Take  Over (BTO).  Dalam  kondisi  demikian  eksistensi  BMI sungguih  sangat  teruji,  handal  dan  tidak  terpengaruh  langsung  dengan peristiwa krisis yang melanda Asia khususnya dunia perbankan Indonesia.
Selanjutnya lembaga keuangan perbankan dalam masa
perkembangannya  mengalami  banyak  bentuk  disesuaikan  dengan tingkat permodalan  dan  domisili  lembaga  mulai  dari  tingkat  pusat,  propinsi  dan kabupaten/kota  serta  pertimbangan  pasar  dan  jangkauan  kedekatan  dengan
19 M. Abdul Mannan, Teori dan Prakrek Ekonomi Islam, Dana Bhakti Wakaf, Yogya, 1997, hal. 164
konsumen  (masyarakat).  Sesuai  dengan  Undang  Undang  Nomor  7  Tahun 1992 dan Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, bahwa perbankan syariah menurut jenis dan usahanya terdiri dari 2 macam yaitu ; Bank Umum Syariah dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah.
Untuk  menunjang  kebutuhan  masyarakat  dan  sebagai  perwujudan kegiatan ekonomi ummat yang menjunjung tinggi nilai-nilai ta’awun, tolong menolong,  kebersamaan  dan  kekeluargaan,  maka  dalam  rangka pengembangannya  melalui  Kelompok  Swadaya  Masyarakat  (KSM) digulirkan  sebuah  lembaga  keuangan  syariah  yang diharapkan  mampu memberdayakan  ekonomi  ummat  pada  tingkat  bawah  yaitu Baitul  Mal  wa Tamwil (BMT)  dengan  pendiriannya  berasaskan  koperasi  dan  beroperasi sesuai  dengan  norma  hukum  syariat  Islam.  Dan  selanjutnya  BMT  dapat dikembangkan  menjadi  lembaga  keuangan  non  bank  dengan  berbadan hukum  koperasi,  sehingga  apabila  telah  memenuhi  syarat  dan  ketentuan yang  berlaku,  BMT  dapat  dikembangkan  menjadi  sebuah  lembaga  /  badan usaha  dengan  skala  yang  lebih  tinggi  yakni Bank  Prekreditan  Rakyat Syariah (BPRS). 20

## Produk-Produk Perbankan Syariah.
Pasal 1 ayat 13 Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang merubah Undang  Undang  Nomor  7  Tahun  1992  tentang  perbankan  menyebutkan;  “ Prinsip  Syariah  adalah  perjanjian  berdasarkan  hukum  Islam  antara  bank dan  pihak  lain  untuk  penyimpanan  dana  dan  atau  pembiiayaan  kegiatan usaha,  atau  kegiatan  lainnya  yang  dinyatakan  sesuai  dengan  syatiah ” . Menelisik  pasal  diatas  dapat  diketahui  bahwa  produk  perbankan  syariah adalah terdiri dari 2 macam produk perbankan syariah, yaitu ; 1- Produk simpanan, dan 2- Produk Pembiayaan
Dalam  praktek  operasionalnya  kedua  produk  tersebut  dapat dikembangkan  menjadi  berbagai macam  dan  jenis  produk  sesuai  dengan kebijakan masing-masing lembaga  keuangan  /  perbankan  dan  permintaan pasar.
20 Lihat, Prof HA Djazuli dan Drs Yadi Janwari, MAg., Lembaga Lembaga Perekonomian Ummat , Radja Grafindo   Persada, Jakarta, 2002, hal 187
1. Produk  Simpanan  lembaga  keuangan  /  perbankan  syariah  lebih  populer dengan sebutan Simpanan Mudhorobah (simpanan bagi hasil atas usaha bank),  baik  dalam  bentuk  deposito  mudhorobah  dan  atau  tabungan mudhorobah.
Pengertian Mudhorobah menurut fuqoha adalah;
ﻋ ﻲھ ﺔﻐﻠﻟا ﻲﻓ ﺔﺑرﺎﻀﻤﻟا ﺎﻤﮭﻨﯿﺑ ﺢﺑﺮﻟا نﻮﻜﯾ نا ﻰﻠﻋ ﮫﯿﻓ ﺮﺠﺘﯿﻟ ﻻﺎﻣ ﺺﺨﺷ ﻊﻓﺪﯾ نأ ةرﺎﺒ
ﺎطﺮﺷ ﺎﻣ ﻰﻠﻋ ﻦﻤﻀﺘﯾ ﻦﯿﻨﺛا ﻦﯾﺪﻘﻋ ﻲﮭﻓ ءﺎﮭﻘﻔﻟا ﺪﻨﻋ ﺎﻣاو . لﺎﻤﻟا ﺐﺣﺎﺻ ﻰﻠﻋ ةرﺎﺸﺨﻟاو ﻊﻓﺪﯾ نا ﻻ ﺎﻤھﺪﺣ ﻻﺎﻣ ﺮﺧﻼﻟ ﮫﻜﻠﻤﯾ ﮫﯿﻓ ﺮﺨﺘﯿﻟ ءﺰﺠﺑ ﻊﺋﺎﺷ مﻮﻠﻌﻣ ﺢﺑﺮﻟا ﻦﻣ ﻒﺼﻨﻟﺎﻛ صﻮﺼﺨﻣ ﻂﺋاﺮﺸﺑ ﺎھﻮﺤﻧ وا ﺚﻠﺜﻟا وا
21 Al-Mudhorobah menurut  bahasa  adalah  sebuah  model  dimana seseorang  menyerahkan  hartanya  supaya  dikembangkan  dalam  usaha perdagangan  dengan  keuntungan  dibagi  sesuai  dengan  syarat  yang ditentukan  bersama  dan  kerugian  ditanggung  oleh  pemilik  (shohibul mal).  Sedang  menurut para  ahli  fiqh  ( Fuqoha) adalah  dua  orang  yang membuat  akad  bersama  dimana  seorang  menyerahkan  hartanya kepada yang  lain  supaya  dijadikan  harta  dagangan  dengan  pembagian keuantungan  yang disepakati bersama, misal separoh atau sepertiga atau yang lainnya dengan syarat-syarat tertentu.
Simpanan  Mudhorobah adalah  simpanan  yang  dilakukan  oleh pemilik  dana  ( shohib  al-mal) pada  lembaga  keuangan/bank  dan selanjutnya  akan  mendapatkan  bagi  hasil  sesuai  dengan  kesepakatan  di muka  berdasarkan  prosentase  pendapatan  (nisbah)  yang  telah  disepakati dari  pendapatan  atau  jumlah  tertentu  pada  setiap  bulannya  dan  dapat disimpan atau diambil setiap saat bila diperlukan.
Untuk  dapat  membagi-hasilkan  usaha  bank  kepada  penyimpan mudhorobah, maka bank  Islam menawarkan jasa-jasa perbankan kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan.
Produk  simpanan  mudhorobah  dapat  dikembangkan  jenis  dan bentuknya  dalam  berbagai  macam  simpanan,  misalnya;  simpanan
21 Abdurrahman Al-Jaziri , Kitabul fiqh ala al-madzahib al- arba’ah , Dar al-Fikr Dar al- Kutub al-Alamiyah, Beirut, Libanon, 1986M/1406H, Jld 3, hal. 34
Berguna,  simpanan  Pendidikan,  simpanan  hari  raya,  simpanan  aqiqoh, simpanan  haji,  simpanan  wadi’ah,  simpanan  deposito ( mudhoroba h berjangka) dan sebagainya.

## 2. Produk Pembiayaan.
Pembiayaan adalah  kegiatan  operasional  lembaga  keuangan/bank dalam  hal  penyaluran  dana  kepada  ummat  melalui  pinjaman  untuk keperluan  kegiatan  usaha  yang  ditekuni    oleh  nasabah  sesuai  dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dan kesepatan bersama.
H. Karnaen Perwataatmadja dan H. Syafei Antonio 22
mengelompokkan dan membagi produk Pembiayaan sebagai berikut;
a- Pembiayaan untuk kegiatan investasi , terdiri dari ;
1. Pembiayaan Investasi bagi hasil al-mudhorobah
2. Pembiayaan Investasi bagi hasil al-musyarokahn Dalam  pembiayaan investasi ini bank  akan  mendapatkan  berupa bagi hasil usaha.
b- Pembiayaan untuk kegiatan perdagangan , terdiri dari ;
1. Pembiayaan Perdagangan al-Murobahah
2. Pembiayaan Perdagangan al-bai bitsaman ajil Dari  pembiayaan  perdagangan  ini  bank    akan  memperoleh penghasilan berupa mark-up atau margin keuntungan.
c- Pembiayaan pengadaan barang untuk disewakan atau disewa-belikan dalam bentuk;
1. Sewa guna usaha atau Al-Ijaroh
2. Sewa beli atau al-bai al- ta’jiri
Dari  kegiatan  usaha al-ijaroh bank  akan  memperoleh  pendapatan berupa sewa.
d- Pemberian  Pinjaman  Tunai  untuk  kebajikan  (al-qordhul  hasan) , dengan  tanpa  untuk  sahnya  perjanjian  hutang  seperti  bea  meterai, biaya akte notaris, biaya studi kelayakan, dsb.
22 Drs. H. Karnaen Perwataatmadja, MPA., H. Muhammad Syafi’i Antonio, M.Ec., op cit., hal. 15-16
Dari  pemberian  pinjaman al-qordhul  hasan bank  akan  memperoleh kembali biaya-biaya administrasi.
e- Fasilitas-fasilitas  bank  pada  umumnya yang  tidak  bertentangan dengan syariah seperti penitipan dana dalam rekening lancar ( current account ) dalam bentuk giro wadiah yang diberi bonus dan jasa lainnya untuk memperoleh balas jasa ( fee ) seperti; al-Kafalah (jaminan), al-Hiwalah (pengalihan  tagihan), al- Ji’alah (pelayanan  khusus), al- Wakalah (pembukaan L/C), dsb.
Dari  penggunaan  fasilitas-fasilitas  tersebut  diatas  bank  akan memperoleh pendapatan berupa fee.

## Ikhtitam.
Apabila seluruh persyaratan dan rukun serta ketentuan lainnya sesuai dengan syar’i telah dipenuhi semua, para pihak ( ﻦﯾﺪﻗﺎﻌﻟا ) yang terlibat sudah sesuai  dengan  ketentuan  syara’,  obyek  akad  juga  sudah  tersedia  dihadapan para  pihak,  maka  prosesi  transaksi  syariah  (dalam  berbagai  macam  dan bentuknya baik simpananan maupun pembiayaan) dapat segera berlangsung sebagaimana  skim  produk syariah  yang  telah  di  sepakati.  Pihak Shohibul Mal menyerahkan  sejumlah  harta  yang  telah  disepakati  kepada  pihak penerima  harta  untuk  dijadikan  barang  dagangan  guna mendapatkan keuntungan yang selanjutnya keuntungan akan dibagi dua setelah melewati jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat bersama.
Dari  beberapa  syarat  dan  rukun  dalam sebuah  transaksi syariah  baik simpanan ataupun pembiayaan, akad (shighoh ijab-qobul) merupakan rukun yang sangat penting guna terealisirnya transaksi tersebut, sehingga substansi akad/kontrak/perjanjian  dalam  setiap  transaksi  menjadi  kian  nyata  dan menentukan sah atau tidaknya transaksi syariah. Hal ini dikarenakan;
1- Akad ( shigoh ijab-qobul ) merupakan  prosesi  puncak  pada  setiap transaksi syariah, dimana ketika seorang penjual mengatakan  و ﻚﺘﻌﺑ ﻚﺘﺿﻮﻓ ( aku jual barangku kepadamu dan aku serahkan barang ini untukmu ), kemudian si pembeli menjawab dengan ucapan
وا ﻚﺘﯾﺮﺘﺷا
ﺖﻠﺒﻗ
ﺖﯿﺿرو ( ya, aku beli ini darimu, atau saya terima dan saya ridlo membali  barang  ini  darimu) .  Maka  transaksi  jual  beli  telah  sah hukumnya  dan  prosesi  telah  berlangsung  dan  selesai  sesuai  dengan
hukum  syariah,  si  penjual  menyerahkan  barangnya  kepada  di pembeli  dengan  menerima  imbalan  uang  sebagai  pengganti  harga dan si pembeli menerima barangnya itu dengan memberikan imbalan seharga  barang  yang  diterimanya,  masing-masing  saling  ridlo, merelakan dan ikhlas atas transaksi tersebut ( ﮫﻟدﺎﺒﻤﻟا ). Sesuai dengan dasar-dasar Al-Qur’an  Surat  Al-Baqoroh  265; ﺎﺑﺮﻟا مﺮﺣو ﻊﯿﺒﻟا ﷲ ﻞﺣا (artinya; Alloh SWT menghalalkan jual beli dan mengharamkan/melarang riba ) dan Al-Qur’an surah An-Nisa ayat 29; ﻻا . . . ﻢﻜﻨﻣ ضاﺮﺗ ﻦﻋ ةرﺎﺠﺗ نﻮﻜﺗ نأ (artinya; kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan suka sama suka ), kemudian sesuai pula  dengan  hadits  Nabi  :
.  ضاﺮﺗ  ﻦﻋ  ﻊﯿﺒﻟا  ﺎﻤﻧاو ﮫﺟﺎﻣ  ﻦﺑاو  ﻰﻘﮭﯿﺒﻟا  هاور
( sesungguhnya  jual-beli  itu  dilaksanakan  dengan  saling  meridlhoi.
(HR. Al-Baihaqi dan Ibn Majah)
2- Akad/perjanjian/perikatan  dalam  transaksi  syariah  berbeda  dengan akad/kontrak dalam  transaksi  non  syariah,  dimana  didalam  akad syariah  masing-masing  fihak  terlibat  secara  bersamaan  dan berbarengan  dalam  membuat  akad  menyangkut  hal  yang  sangat penting yakni  keridhoan/kerelaan  kedua  belah  pihak  yang  berakad/ mengikat  janji (ضاﺮﺗ  ﻦﻋ). Al-ijab  wal  Qobul,  al-ijab artinya  si penjual menjual dan menyerahkan barang kepada si pembeli, dan al- qobul si  pembeli  menerima  barang  itu  dengan  keduanya  saling merelakan/meridhoinya.
Sementara dalam transaksi  non  syar’i (konvensional),  pihak  bank telah  mematok  sejumlah  prosen  tingkat  rente/bunga tertentu yang berlaku sesuai  dengan  pilihan  pembiayaan dengan  sejumlah  point kontrak  perjanjian  antara  bank  dan  nasabah,  dan  nasabah  dalam posisi  sebagai orang yang sedang  membutuhkan  dana untuk memenuhi  kebutuhannya  dan mukroh ( هﺮﻜﻣ ), terpaksa  karena keadaan dan tiada pilihan yang lain (terpaksa rela menerima pilihan itu).
Perhatikan hadits Nabi berikut ini :
لﺎﻗ ﷲ لﻮﺳر ﷲ ﻰﻠﺻ ﮫﯿﻠﻋ : ﻢﻠﺳو ثﻼﺛ , ﺔﻛﺮﺒﻟا ﻦﮭﯿﻓ , ﺔﺿرﺎﻘﻤﻟاو , ﻞﺟا ﻰﻟا ﻊﯿﺒﻟا

## ﯿﻌﺸﻟﺎﺑ ﺮﺒﻟا طﻼﺧاو ﻊﯿﺒﻠﻟ ﻻ ﺖﯿﺒﻠﻟ ﺮ
23
Artinya Rosululloh saw. ; “ Tiga hal yang didalamnya ada barokah, adalah jual-beli dengan tempo, berqirodh, dan mencampur gandum dengan sya’ir untuk makanan di rumah bukan untuk dijual. ”
3- Akad transaksi  syariah  yang telah  disepakati  bersama, terutama dalam hal bagi hasil, nisbah dan margin keuntungan adalah sudah sesuai dan berdasarkan syariah Islamiyah dan sah (halal) hukumnya.
Walaupun  misalnya, baik  bagi  hasil, nisbah Atau margin keuntungan ternyata besarannya sama atau bahkan diatas tingkat bunga pada bank konvensional ( non syariah ), maka secara syar’i tetap sah dan halal karena telah dituangkan dalam akad transaksi syariah yang point demi pointnya telah  disepakati  bersama. Dalam  hal  ini sudah  barang tentu  besarannya telah  disesuaikan sesuai  dengan  standar  kemungkinan  dan  kemampuan  para  pihak serta kesepakatan bersama yang dituangkan dalam akad transaksi syariah, sehingga  tidak  ada  pihak  yang  dirugikan  dan saling memberi manfaat.
Daftar Pustaka :
Al-Qur’an dan Terjemah, Majma Al Malik Fahd, Madinah 1977, hal 43 WJS Poerwadarminta, KUBI, Balai Pustaka, Jakarta, 1976.
C.Pass,  Bryan  Lowes  dan  Leslie  Davies,  Kamus  Lengkap  Ekonomi,
Erlangga, Jakarta, 1999.
Ali  Atabik,  A  Zuhdi  Muhdlor,  Kamus  Kontemporer  Arab-Indonesia,
Yayasan Ali Maksum, Yogyakarta, 1999.
Wahbah  Al-Juhaili,  Al-Fiqh  Al-Islamy  wa  Adillatuhu,  Juz  IV,  Dar  Al- Fikr, Damsyik, 1989.
Rachmat Syafei, Fiqh Muamalah, Pustakan Setia, Bandung, 2001.
23 Al-Hafidz ibn Hajar al-Asqolani, Bulugh al-Marom, alih bahasa Masdar Helmy, Cet 3,
Bandung, Gema Risalah, 1994, hal. 302.Lihat Ahmad Dahlan Rosyidin, Lembaga Mikro dan Pembiayaan Mudhorobah, Gobal Pustaka Utam, Yogya, 2004, hal. 33
Sayid  Abi  Bakr  bin  Sayid  Muhammad  Syatho  Al-Dimyathi  Al-Misri, I’anah Al-Tholibin, Al-Maarif, tt.
Sunarto Zulkifli, Transaksi Perbankan Syariah, Zikrul Hakim, 2003, Prof Drs S Wojowaskito, Drs Tito Wasito W., Kamus  Lengkap, Hasta, Bandung.
UU Nomor 7 Tahun 1992 Psl. 6 huruf m, tentang Perbankan
M.  Abdul  Mannan,  Teori  dan  Prakrek  Ekonomi  Islam,  Dana  Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1997.
Prof  HA  Djazuli  dan  Drs  Yadi  Janwari,  MAg., Lembaga  Lembaga
Perekonomian Ummat , Radja Grafindo   Persada, Jakarta, 2002.
Abdurrahman Al-Jaziri , Kitabul fiqh ala al-madzahib al- arba’ah , Dar al- Fikr  Dar  al-Kutub  al-Alamiyah,  Beirut,  Libanon,  1986M/1406H, Jld  3, Drs.  H.  Karnaen  Perwataatmadja,  MPA.,  H.  Muhammad Syafi’i Antonio, M.Ec., op cit.
Al-Hafidz ibn Hajar al-Asqolani, Bulugh al-Marom, alih bahasa Masdar Helmy, Cet 3, Bandung, Gema Risalah, 1994. Ahmad Dahlan Rosyidin, Lembaga Mikro dan Pembiayaan Mudhorobah, Gobal Pustaka Utama, Yogyakarta, 2004.