## Whistleblowing sebagai Strategi Peningkatan Tata Kelola Perusahaan
Puspa Setia Arum Sari Akuntansi, Universias Airlangga puspa.setia.arum.s-2020@feb.unair.ac.id
*Corresponding Author Diajukan : 21 Maret 2023 Disetujui : 9 April 2023 Dipublikasi : 1 Juli 2023

## ABSTRACT
Efforts  to  implement  good  corporate  governance  are  often  hindered  by  various  types  of  cases such  as  acts  of  fraud,  causing  large  losses  and  disrupting  corporate  governance.  Prevention  of fraud cases is very important to prevent this impact. This research focuses on the description of the  literature  about  the  importance  of  implementing  whistleblowing  in  improving  corporate governance,  especially  preventing  fraud  in  a  company.  This  research  is  a  type  of  qualitative research using the library research method with the content analysis approach. The results of the study describe that the use of whistleblowing in several private and public companies proves the important  role  of  whistleblowing  in  achieving  effective  corporate  governance.  Whistleblowing actions  taken  not  only  resulted  in  the  dismissal  of  parties  proven  to  be  involved  in  fraudulent transactions, but also contributed significantly to the emergence of whistleblowing as an effective corporate governance mechanism. The implications of this research can be used as new insights on the use of whistleblowing for corporate governance that is able to minimize fraud in the future

## Keywords:Corporate governance, Fraud, Whistleblowing

## PENDAHULUAN
Upaya  penerapan  tata  kelola  perusahaan  yang  baik  sering  kali  terhalang  oleh  berbagai kasus fraud seperti  penyalahgunaan  asset  ( asset  misappropriation ),  salah  penyajian  laporan keuangan  ( fraud  ulent  statement ),  dan  penyusunan  anggaran  yang  palsu  ( fraud  ulent disbursement )  (Wulansari  &  Setiawan,  2022).  Berbagai  macam  kasus  tersebut,  masih  menjadi persoalan  yang  dihadapi  baik  oleh  pihak  pemerintah  maupun  swasta.  Secara  sederhana, fraud diartikan  sebagai  penyalahgunaan  jabatan  dengan  tujuan  untuk  keuntungan  pribadi  melalui penggunaan  sumber  daya  atau  asset  organisasi.  Di  lihat  dari  sisi  akuntansi  dan  audit, fraud merupakan tindakan curang memanipulasi laporan keuangan yang dilakukan secara sengaja untuk mendapatkan  keuntungan  (Lestari  &  Widaryanti  Sukanto,  2019).  Hasil  survei  (Association  of Certified Fraud Examiners, 2019) menunjukkan bahwa 239 kasus fraud di Indonesia sebanyak 69,9%  (167  kasus)  merupakan  kasus  korupsi,  sebesar  20,9%  (50  kasus)  merupakan penyalahgunaan  asset  serta,  sebesar  9,2%  (22  kasus)  kategori fraud laporan  keuangan.  Total kerugian akibat kasus fraud ini mencapai Rp 873,43 miliar, yang mana jika di rata  – rata setiap kasus fraud yang terjadi menimbulkan kerugian sebesar Rp 7,248 miliar.
Pencegahan  terjadinya fraud dalam  sebuah  organisasi,  dapat  dilakukan  dengan  bermacam cara,  salah  satunya  dengan  menggunakan  sistem whistleblowing . Whisthleblowing merupakan sarana  komunikasi  pihak  internal  perusahaan  yang  berguna  untuk  mengungkap  tindakan fraud (Yunawati,  2019).  Dengan  kata  lain whistleblowing adalah  tindakan  membocorkan  kecurangan kepada  pihak  lain  (Basri,  2021).  Survei  yang  dilakukan  oleh (Association  of  Certified  Fraud Examiners ,  2019)  menyebut  laporan  pengungkapan fraud tertinggi  yaitu  sebesar  22,6% disumbang oleh metode hotline/whistle blower system diikuti dengan kebijakan antri- fraud pada organisasi  sebesar  13,8%.    Menurut  (Ahyaruddin  &  Asnawi,  2017)  terungkapnya  kasus fraud sebagian besar disumbang oleh laporan whistleblower , sedangkan sisanya terungkap dari internal audit,  internal control ,  ataupun  terungkap  dengan  tidak  sengaja.  Sebagaimana  dijelaskan  dalam laporan  (Association  of  Certified Fraud Examiners,  2019)  empat  media  pengungkapan fraud terbanyak  berasal  dari  laporan  38,9%,  audit  internal  23,4%,  lainnya  15,1%,  dan  9,6%  audit eksternal. Pengunkapan ini sebagian besar dilakukan oleh karyawan 50,2%, pihak anonim 23,4%, 8,8% lainnya, 6,7% pelanggan, 4,6% pemasok, 3,4% pemegang saham, dan 2,9% pesaing.
Sebagai  mekanisme  pro-sosial whistleblowing internal  atau  eksternal  dapat  membantu mengurangi  insiden  kesalahan. Whistleblowing secara  internal  atau  eksternal  organisasi  dapat berfungsi untuk memberikan informasi yang relevan terhadap otoritas , namun individu mungkin enggan  untuk  melakukan  pelaporan  pelanggaran  jika  mereka  tidak  memiliki  keyakinan (Rachagan  &  Kuppusamy,  2013).  Pada  beberapa  literature  yang  membahasa  tentang whistleblowing menunjukan  bahwa  keputusan whistleblowing dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor individu, keadaan, dan lingkungan (Culiberg & Mihelič, 2016). Adanya kebijakan whistleblowing formal  dan  tata  kelola  internal  perusahaan  yang  efektif  mendorong  pelapor  untuk  melaporkan pengaduan  didalam  organisasi.  Setelah  adanya  pelaporan,  organisasi  dapat  bereaksi  dengan  cara yang  tepat  dan  tepat  waktu.  Apabila  pelapor  tidak  puas  dengan  tanggapan  organisasi,  pelapor dapat  melaporkan  aktivitas  tersebut  secara  eksternal.  Penelitian whistleblowing menunjukan bahwa pelapor akan berpaling ke pihak eksternal ketika mereka tidak puas dengan tanggapan dari organisasi,  takut  akan  pembalasan  atau  percaya  bahwa  perusahaan  tidak  akan  menindaklanjuti permintaan mereka (Culiberg & Mihelič, 2016). Biaya yang harus dikeluarkan dalam pembuatan laporan  eksternal  lebih  besar  daripada  pelaporan  internal.  Dengan  demikian,  perusahaan  yang terkena eksternal whistleblowing mengalami depresiasi yang signifikan di pasar saham dan reaksi pasar negative (Bowen et al., 2010).
Penerapan whistleblowing oleh  perusahaan  memiliki  beberapa  keunggulan  (Culiberg  & Mihelič,  2017).  Pertama,  beberapa  penelitian  sebelumnya  menunjukkan  bahwa  keberadaan kebijakan whistleblowing berhubungan  positif  dengan  niat  untuk  melakukan whistleblowing . Mengetahui bahwa whistleblowing eksternal dapat merugikan perusahaan, menetapkan prosedur whistleblowing oleh  perusahaan  dapat  mengurangi  biaya  yang  dikeluarkan.  Sistem whistleblowing adalah mekanisme yang  efektif untuk mendeteksi fraud (MacGregor & Stuebs, 2014).  Kebijakan  semacam  itu  menguraikan  cara-cara  di  mana  karyawan  dan  pemangku kepentingan  perusahaan  lainnya  dapat  mengungkapkan  kekhawatiran  tentang  kesalahan  dan mendorong karyawan untuk berbicara di dalam organisasi (Tsahuridu & Vandekerckhove, 2008). Kebijakan whistleblowing internal  yang  efektif  meminimalkan  biaya  penipuan,  mengoreksi kesalahan  pada  waktu  yang  tepat  dan  meningkatkan  kepercayaan  karyawan  dalam  respon perusahaan.  Oleh  karena  itu,  organisasi  harus  menerapkan  sistem whistleblowing yang  efektif yang mendorong dan melindungi pelapor melalui tata kelola internal yang lebih efektif.
Berdasarkan latar belakang  yang telah dijelaskan, maka  tujuan penelitian ini adalah  untuk mengkaji  dan  mendeskripsikan  peran  penting  system whistleblowing sebagai  strategi  dalam menciptakan  tata  kelola  perusahaan.  Implikasi  dari  penelitian  ini  diharapkan  menjadi  bahan pertimbangan bagi setiap perusahaan untuk menggunakan sistem whistleblowing guna mencegah terjadinya kasus fraud yang mampu merugikan internal perusahaan. Selain itu diharapkan dengan adanya penelitian ini menjadi rujukan untuk peneliti di masa mendatang.

## STUDI LITERATUR

## Agency Theory
Menurut  (Lay,  2020)  hubungan agency terjalin  ketika  satu  orang principal atau  lebih memperkerjakan agent dan memberikan wewenang pengambilan keputusan. Setidaknya terdapat tiga  asumsi  yang  digunakan  dalam  teori  agensi,  diantaranya;  (1) self  interest ,  yaitu  manusia mementingkan  diri  sendiri  (2) bounded  rationality ,  yaitu  manusia  memiliki  keterbatasan mengenai persepsi masa mendatang (3) risk averse yaitu manusia selalu menghindari risiko. Teori keagenan  menunjukan  bahwa  perusahaan  yang  terdeteksi  melakukan  kejahatan  keuangan, termasuk penerbitan laporan keuangan yang curang, memiliki tata kelola perusahaan yang lemah.

## Stakeholder Theory
Stakeholder  theory dipandang  sebagai  kerangka  kerja  mapan  yang  digunakan  untuk mengembangkan diskusi tentang etika bisnis, manajemen strategis, efektivitas organisasi dan tata kelola  perusahaan  dengan  mengidentifikasi  dan  memeriksa  dampak  tindakan  oleh  organisasi. Pemangku  Kepentingan  didefinisikan  oleh  (Freeman,  1984)  sebagai  "setiap  kelompok  atau individu yang dapat mempengaruhi, atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan perusahaan.” Fokus dari  teori  pemangku  kepentingan  adalah  menentukan  tujuan  perusahaan  dan  tanggung  jawab manajemen  kepada  pemangku  kepentingan.  Teori  ini  mencerminkan  manajemen  organisasi  dan etika  bisnis  yang  membahas:  moral  dan  nilai-nilai  dalam  menjalankan  organisasi.  Istilahnya, pemangku  kepentingan,  dalam  skala  sempit  meliputi  karyawan,  pelanggan,  pemegang  saham, pemasok,  lembaga  keuangan  dan  lokal  komunitas  di  mana  organisasi  beroperasi.  Selain  itu,  di bawah  teori  pemangku  kepentingan,  Dua  sumber  akuntabilitas  diidentifikasi  sebagai  tanggung jawab  manajerial  dan  etika  tanggung  jawab.  Peneliti  berpendapat  bahwa  setiap  kerangka  tata kelola perusahaan harus fokus pada pemenuhan kebutuhan semua pemangku  kepentingan  dalam masyarakat  (teori  pemangku  kepentingan)  dan  memastikan  bahwa  mekanisme  dan  institusi ditempatkan (teori institusional).

## Whistleblowing
Whistleblowing diartikan  sebagai  sebuah  sistem  pelaporan  pelanggaran  yang  bertujuan untuk  mencegah  terjadinya  fraud  serta  sebagai  pengendalian  internal  (Lay,  2020).  Menurut (Daurrohmah  et  al.,  2022) whistleblowing merupakan  tindakan  mengungkapkan  tindakan  illegal dan  amoral  dalam  sebuah  institusi,  dengan  tujuan  untuk  menghentikan  berbagai  tindakan  fraud seperti  mencegah  suap  dan  korupsi.  Menurut  (Sakinah  &  Ponirah,  2021) whistleblower  system sebagai  sarana  komunikasi  saat  melaporkan  penipuan,  pelanggaran  hukum,  pelanggaran  hukum, aturan  moral  dan  situasi  yang  tidak  dapat  ditenangkan  oleh  operasi  internal  perusahaan.  Tujuan dari  sistem  ini  adalah  untuk  melaporkan  penipuan  dan  aktivitas  berbahaya  lainnya  sehingga penipuan dapat dideteksi dan diprediksi lebih awal.

## Tata Kelola Perusahaan
Tata kelola perusahaan adalah kumpulan kontrol yang diterapkan oleh prinsipal terhadap agen  untuk  mengurangi  asimetri  informasi  (Tanjaya  &  Kwarto,  2022).  Menurut  (Puspita,  2021) Tata  kelola  perusahaan  adalah  proses  pengelolaan  berbagai  bidang  kehidupan  negara  (sosial, ekonomi, politik, dll.) dan penggunaan sumber daya (alam, keuangan, manusia) dengan cara yang sesuai dengan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas.
Menurut  (Fauziyah  et  al.,  2021)  lima  pilar  melandasi  tata  kelola  perusahaan  yang  baik, diantaranya  :  1).  Transparansi;  2).  Akuntabilitas;  3).  Responsibilitas;  4).  Independensi;  dan  5). Kewajaran.

## Penelitian Terdahulu
Bukti  empiris  dijelaskan  oleh  (Yunawati,  2019)  menganalisis  implementasi  system whistleblowing di  PT  BCA  tahun  2014-2017  menemukan  bahwa  system  ini  beperan  penting terhadap  pencegahan  tindakan fraud yang  merugikan  perusahaan.  Adanya  laporan  dari whistleblower membantu  pihak  internal  menurunkan  angka  kecurangan  yang  terjadi,  sehingga kerugian dapat dicegah.
Intepretasi  penelitian  (Wulansari  &  Setiawan,  2022)  menjabarkan  bahwa whistleblowing memainkan  peran  penting  bagi  tata  kelola  perusahaan.  Adanya  hubungan  positif  signifikan terhadap fraud mengindikasikan  bahwa  semakin  baik  implementasi whistleblowing maka fraud yang terkontrol semakin tinggi di Perusahaan Retail PT Surganya Motor Indonesia.
Penelitian (Hapsari, 2020) menganalisis corporate governance, whistleblowing policy , dan eraning management pada perusahaan jasa di Indonesia menemukan bahwa penerapan corporate governance lebih  efektif  di  perusahaan  yang  memiliki whistleblowing  policy dibandingkan dengan  perusahaan  yang  tidak  menerapkan whistleblowing .  Hasil  temuan  ini  mengindikasikan bahwa  penerapan  tata  kelola  perusahaan  akan  lebih  efeketif  apabila  dibarengi  dengan  adanya penerapan whistleblowing .

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  menerapkan  metode  penelitian library  research .  Penelitian  kualitatif  merupakan  penelitian  yang  bertujuan  untuk  menganalisis dan  memahami  secara  mendalam  tentang  peristiwa  yang  terjadi  di  lingkungan  masyarakat (Chariri,  2009).  Menurut  (Lay,  2020)  penelitian  kualitatif  dideskripsikan  sebagai  penelitian deskriptif yang menggambarkan data menggunakan kalimat untuk diambil kesimpulan. Penelitian ini menggunakan metode library research yang secara umum dapat digambarkan sebagai metode sistematis dalam mengumpulkan dan mensintesis penelitian  sebelumnya  (Tranfield et al., 2003). Penelitian ini menggunakan content analysis pada data sekunder yang terdiri dari buku, dokumen tertulis  dan  juga  artikel-artikel  yang  diambil  dari  jurnal-jurnal  akuntansi  (Satyasmoko  & Sawarjuwono,  2021). Content  analysis digunakan  untuk  menjawab  dan  mendeskripsikan pertanyaan  penelitian  pada  tahap  tersebut,  kemudian  hasil  dari content  analysis digunakan sebagai bahan untuk menjawab pertanyaan pada tahap selanjutnya.

## HASIL
Hasil  data  survei  (Association  of  Certified  Fraud  Examiners,  2019)  terdapat  sistem pendeteksian fraud yang sering digunakan, sistem tersebut dijelaskan dalam Gambar 1 berikut ini:
Gambar 1. Sistem Pengendalian Anti Fraud
Sumber : (Association of Certified Fraud Examiners, 2019)
22,60% 13,80% 9,60% 9,60% 9,60% 07% 07% 6,40% 3,38% 3,30% 3,30% 2,90% 1,70% Whistleblowing Kebijakan Anti-fraud Organisasi Monitoring dan Analisis Data Departemen Audit Internal Audit Eksternal Laporan Keuangan Penilaian Kode Etik Organisasi Audit mendadak Review oleh Manajemen Rotasi Pekerjaan Pelatihan Anti Fraud Hadiah untuk whistleblower Komiter Audit Independen
Pada  Gambar  1  menunjukkan  persentase  tertinggi  sistem  pengendalian  fraud  yaitu menggunakan whistleblowing sebesar 22,6%, dengan kata lain sistem ini dianggap paling efektif oleh narasumber  untuk mencegah terjadinya fraud sebuah perusahaan atau organisasi. Penerapan sistem whistleblowing dianggap memiliki efektivitas yang lebih baik dibandingkan dengan sistem pengendalian  lainnya,  karena  setiap  orang  dapat  berperan  menjadi whistleblower yang memberikan  pengaduan  atas  dugaan  tindakan  fraud  dalam  sebuah  organisasi  atau  perusahaan. Selain  itu,  sebagian  besar whistleblower menggunakan  nama  samaran  atau  bahkan  tidak memberikan  identitas,  dengan  demikian  hal  ini  akan  menciptakan  rasa  aman  bagi  para whistleblower .
Hasil  dokumentasi  dari  beberapa  artikel  yang  membahas  penggunaan whistleblowing , sebagian  besar  mengungkapkan  manfaat  dari  penggunaan  sistem  ini.  Hasil  ringkasan  penelitian dijelaskan dalam Tabel 1 berikut ini:
Tabel 1. Studi Literatur Penerapan Whistleblowing Penulis Hasil Penelitian (Yunawati, 2019) Penggunaan whistleblowing di  PT  BCA  tahun  2014-2017  memberikan dampak kenaikan jumlah pengaduan indikasi fraud. Penggunaan system ini  secara  tidak  langsung  menjadi  signal  bagi  perusahaan  untuk mencegah  kecurangan  di  PT  BCA.  Meskipun  demikian,  penggunaan sistem  ini  belum  berjalan  maksimal  karena  banyaknya  jumlah pengaduan  yang  ada,  tidak  diimbangi  dengan  upaya  tegas  menindak para oknum pelaku fraud. (Hapsari, 2020) Hasil  penelitian  menjelaskan  bahwa  tata  kelola  perusahaan  perusahaan manufaktur  di  Indonesia  tahun  2016-2018  jauh  lebih  baik  jika menggunakan  system  whistleblowing.  Hasil  ini  didapatkan  dari membandingkan  tata  kelola  perusahaan  antara  perusahaan  yang menerapkan whistleblowing dengan perusahaan  yang tidak menerapkan whistleblowing (Lay, 2020) Hasil  penelitian  menjabarkan  penggunaan  whistleblowing  system  pada perusahaan PT Garuda Indonesia Tbk dan PT Jasa Marga sudah berjalan baik  dan  efektif  dalam  mencegah  fraud,  hal  ini  juga  didukung  dengan adanya  penurunan  angka  pelaporan  pelanggaran  dalam  kurun  waktu empat tahun. (Satyasmoko & Sawarjuwono, 2021) Penelitian ini membahas tentang penerapan whistleblowing system di PT Pertamina,  PT  Telkom,  dan  PT  BCA.  Hasil  analisis  menunjukkan bahwa  PT  Pertamina  memiliki  efektivitas  tertinggi  penerapan whistleblowing untuk mecegah fraud. Pada PT Telkom efektivitas tidak terlalu  baik  karena  tidak  adanya  penanganan  lebih  lanjut  terhadap pelaporan  fraud,  sedangkan  pada  PT  BCA  terbukti  efektif  mampu menangkal fraud internal yang berpotensi menyebabkan kerugian

## PEMBAHASAN

## Peran Penting Whistleblowing untuk Tata Kelola Perusahaan
Dewan  direksi  sebagai  mekanisme  tata  kelola  utama  memainkan  peran  penting  dalam proses whistleblowing (Lee  &  Xiao,  2018).  Beberapa  pendapat  juga  menyatakan  bahwa  komite audit,  sub-komite  dewan,  bertanggung  jawab  untuk  menerapkan  kebijakan whistleblowing . Komite  audit  sangat  penting  untuk whistleblowing karena  mengatur  alur  untuk  lingkungan pengendalian internal dan biasanya penerima pengaduan/laporan (Lee & Fargher, 2018).
Beberapa  penelitian  telah  meneliti  faktor-faktor  yang  mempengaruhi whistleblowing internal  dan  eksternal  (Chen  et  al.,  2017;  Lee  &  Xiao,  2018).  Hal  ini  menunjukan  bahwa  tata kelola  perusahaan  yang  berkualitas  tinggi  dan  adanya  norma  deskriptif  yang  mendukung whistleblowing meningkatkan whistleblowing internal.  Selain  itu,  kualitas  komite  audit  juga penting  dalam  mempromosikan whistleblowing internal.  Dalam  penelitian  yang  dilakukan  oleh (Bowen  et  al.,  2010)  menunjukan  bahwa  terdapat  hubungan  negatif  antara  keberadaan  dewan
direksi  yang  kuat  dengan whistleblowing eksternal.  (Lee  &  Xiao,  2018)  juga  mencatat  bahwa kemungkinan  terjadinya whistleblowing eksternal  lebih  rendah  dengan  komite  audit  yang  kuat. Dari  penelitian  -  penelitian  tersebut  menunjukan  bahwa  pentingnya  komite  audit  dalam whistleblowing internal  yang  efektif.  Komite  audit  yang  lebih  berkualitas  terkait  dengan penerapan  sistem whistleblowing internal  yang  lebih  kuat  dan  membantu  memastikan  bahwa keluhan yang di terima dan diselesaikan dalam organisasi (Lee & Fargher, 2018). Dari prespektif teori  keagenan,  dapat  dikatakan  bahwa  jika  tata  kelola  perusahaan  efisien, whistleblowing internal akan menjadi sesuatu yang dominan dan whistleblower akan menjadi anggota organisasi. Sebaliknya,  ketika  tata  kelola  perusahaan  lemah, whistleblower akan  memilih whistleblowing eksternal.  Sehingga,  perusahaan  hendaknya  memeriksa  faktor-faktor  yang  dapat  meningkatkan tata  kelola  perusahaan  yang  baik  dan  salah  satunya  meningkatkan  efektivitas  sistem whistleblowing .
Beberapa mekanisme yang  digunakan untuk tujuan pemantauan perusahaan yaitu meliputi dewan  direksi  perusahaan  yang  mengawasi  manajer,  kantor  akuntan  yang  mengaudit  laporan keuangan  perusahaan  publik  atau  materi  terkait,  lembaga  pemeringkat  kredit  membantu masyarakat  untuk  memperkirakan  perusahaan  mana  yang  layak  untuk  diinvestasikan,  pasar keuangan bertindak sebagai hukuman tidak langsung pada manajer atas kinerja bisnis yang buruk, pasar  bursa  efek  mengumumkan  aturan  untuk  mempromosikan  tata  kelola  perusahaan  dan mengatur  IPO  perusahaan  publik,  Komisi  Sekuritas  dan  Bursa  (SEC)  mengatur  pasar  saham, mengawasi  pengungkapan  informasi  substansial  perusahaan,  dan  membuat  kebijakan  yang berkaitan  dengan  tata  kelola  perusahaan  untuk  perusahaan  milik  publik  dan  membangun  rezim whistleblowing yang  kuat,  layak  dan  efektif.  Kerangka  kerja whistleblowing yang  kuat dipandang  sebagai  salah  satu  alat  penting  untuk  penerapan  razim  tata  kelola  perusahaan  yang sehat dan efektif.
Manfaat  nyata  dari whistleblowing untuk  tata  kelola  perusahaan  digunakan  untuk mengungkap praktik ilegal di perusahaan.  (Brown, 2008) merupakan beberapa contoh penelitian yang  telah  mendokumentasikan  kemampuan  pelapor  dalam  mengungkap  pelanggaran.  Operasi perusahaan  biasanya  berdampak  pada  beberapa  pemangku  kepentingan  yang  memiliki  berbagai tingkat kepentingan untuk dilindungi. Namun, dalam berbagai kepentingan ini ada tujuan bersama untuk  mempertahankan  organisasi  bisnis  dalam  jangka  panjang.  Ketika  pelanggaran  dibiarkan tanpa pengawasan, pekerja dipecat, pemegang saham kehilangan dana mereka, pendapatan pajak pemerintah  ditolak  dan  masyarakat  lokal  kehilangan  keuntungan  sosial.  Dalam  hal  ini, whistleblowing menjadi  mekanisme  penting  untuk  pencegaham  kegiatan  illegal  yang  dapat menyebabkan konsekuensi yang merugikan (Khemakhem et al., 2021).
Dalam  tata  kelola  perusahaan, whistleblower memainkan  peran  yang  sangat  penting  dalam menyampaikan  informasi  tentang  adanya  pelanggaran  atau  kecurangan  sehingga  membantu perusahaan  dalam  membuat  lingkungan  kerja  lebih  aman  (Wardani  &  Sulhani,  2017).  Sebagai contoh  seperti  kasus  Sherron  Watkins  dari  Enron  yang  melakukan whistleblowing atas  adanya masalah  keuangan  korporasi,  dan  mengungkapkan  penipuan  yang  dilakukan  oleh  eksekutif korporasi, dan akhirnya pelaku dari tindakan  tersebut ditangkap. Cynthia Cooper, mantan Wakil Presiden WorldCom, melakukan whistleblowing pada salah satu penipuan akuntansi perusahaan terbesar  pada  saat  itu.  Tindakan whistleblowing yang  dilakukan  tidak  hanya  berdampak  pada pemecatan  bagi  pihak  yang  terbukti  terlibat  dalam  transaksi  curang,  tetapi  juga  berkontribusi secara  signifikan  dalam  munculnya whistleblowing sebagai  mekanisme  tata  kelola  perusahaan yang efektif
Whistleblowing  sebagai Strategi Tata Kelola Perusahaan Whistleblowing dianggap sebagai alat berharga dalam strategi tata kelola perusahaan yang mengungkap laporan pelanggaran, yang demikian membantu menjaga keamanan dan melindungi reputasi perusahaan (Ahyaruddin & Asnawi, 2017). Whistleblowing relevan dan berperan penting dalam  penerapan  tata  kelola  perusahaan  yang  merupakan  bahan  utama  pertumbuhan  organisasi. Dalam  kapasitasnya, whistleblowing memiliki  kekuatan  untuk  menghilangkan  melakukan kesalahan  dan  dapat  membawa  efek  yang  menguntungkan  baik  bagi  organisasi  maupun karyawan.  Tindakan  ini  tidak  hanya  memelihara  tetapi  ikut  membantu  meningkatkan  efisiensi tempat kerja (Dungan et al., 2015).
Penerapan whistleblowing dapat  dijadikan  sebagai  salah  satu  strategi  mengelola perusahaan.  Menurut  (Satyasmoko  &  Sawarjuwono,  2021)  penggunaan whistleblowing system menjadi  strategi  untuk  mendeteksi  risiko  secara  dini,  sehinga  berbagai  bentuk  penyelewengan yang  merugikan  dapat  ditekan  serta  mampu  memperkecil  biaya  yang  disebabkan  oleh penyelewengan.  Lebih  lanjut  dalam  penelitiannya,  disebutkan  system whistleblowing telah digunakan  dalam  tata  kelola  perusahaan  besar  yaitu  PT  Pertamina,  PT  Telkom,  dan  PT  BCA. Hasil  analisis  menunjukkan whistleblowing  system efektif  menangkal fraud internal  yang mendatangkan kerugian besar.
Hasil  penelitian  (Utami,  2019)  membuktikan  bahwa whistleblowing dan  internal  audit berpengaruh  negatif  signifikan  terhadap  pengungkapan  kasus  kecurangan  di  perusahaan  sector jasa.  Hasil  ini  mengdindikasikan  bahwa whistleblowing mampu  menjadi  strategi  teta  kelola perusahaan yang baik. Sistem pelaporan digunakan untuk deteksi dini terhadap kecurangan yang tidak  secara  langsung  ditemukan  oleh  perusahaan.  Menggunakan  sistem whistleblowing untuk deteksi  dini  juga  memungkinkan  tindak  lanjut  dan  tindakan  yang  lebih  cepat  sebelum  menjadi kasus penipuan yang lebih besar yang melibatkan lebih banyak elemen dalam organisasi.
(Alleyne  et  al.,  2013)  menunjukkan  bahwa  proses  pengambilan  keputusan  pelapor dipengaruhi  oleh  kepekaan  etis  (kesadaran  akan  kesalahan),  kompetensi  etis  (strategi  dalam berurusan)  dengan  dilema  etika)  dan  ketekunan  (menindaklanjuti  tindakan  etis).  Proses pengamatan  dari  setiap  kesalahan  yang  diberikan  mungkin  memiliki  empat  opsi:  (1)  tetep diam, (2) laporkan secara internal, (3) melapor secara eksternal, (4) meninggalkan organisasi. Selain itu, dalam  menanggapi  keputusan  yang  dibuat  oleh  pengamat,  manajemen  sebagai  imbalannya memiliki  beberapa:  pilihan  juga,  termasuk  mengabaikan  laporan,  mengoreksi  kesalahan,  atau membalas  terhadap  pelapor.  Tanggapan  positif  dari  manajemen  dapat  meningkatkan  sinyal kepada  karyawan  bahwa  manajemen  menerima  perilaku whistleblowing dalam  organisasi  dan akan bersedia untuk mengekang kesalahan. Sedangkan tanggapan negatif berupa viktimisasi dan tidak ada tindakan yang dapat menjadi disinsentif bagi whistleblowing . Kebijakan whistleblowing dibuat  untuk  mendorong  orang  baik  itu  pelanggan,  karyawan, atau  pemegang  saham  untuk  melaporkan  kegiatan  yang  mungkin  derdapat  kecurangan  atau berbahaya  bagi  bisnis  dan  pemangku  kepentingan. Whistleblowing dapat  dilakukan  melalui saluran  internal  dan  eksternal.  Saluran  internal  dapat  mencakup  pelaporan  kepada  orang  senior, komite  audit,  dan  saluran  anonim  di  organisasi  (Alleyne  et  al.,  2013).  Sebagian  besar whistleblower lebih  memilih  pelaporan  internal  karena  memungkinkan  organisasi  untuk memperbaiki kesalahan, sehingga mencegah kerusakan reputasi dan menghindari tuntutan hukum yang mahal.

## KESIMPULAN
Berbagai  macam  kasus fraud di  Indonesia  sebagian  besar  mendatangkan  kerugian  bagi perusahaan maupun stakeholder . Hal ini tentu perlu dilakukan  upaya pencegahan ataupun  upaya untuk meminimimalisir terjadinya fraud . Salah satu metode yang digunakan yaitu menggunakan system whistleblowing. Hasil analisis studi pustaka, whistleblowing memiliki peran penting untuk mencegah penyelewengan  yang dilakukan oleh pihak pihak  yang  tidak bertanggungjawab.  Hasil studi  empiris  juga  menyatakan  bahwa  penggunaan whistleblowing efektif  digunakan  untuk mencegah  berbagai  macam fraud di  perusahaan  besar  yang  dapat  mengancam  tata  kelola perusahaan  dan  merugikan  perusahaan.  Struktur  dan  lembaga  yang  kuat,  menjadikan  konsep whistleblowing menjadi alat yang diyakini dapat memperkuat mekanisme tata kelola perusahaan yang kuat dan baik. Adanya undang-undang, aturan, dan penerapan sistem whistleblowing yang efisien  menjadikan  bukti  bahwa whistleblowing penting  untuk  meningkatkan  tata  kelola  yang baik bagi perusahaan.

## REFERENSI
Ahyaruddin, M., & Asnawi, M. (2017). Pengaruh Moral Reasoning dan Ethical Environment Terhadap Kecenderungan Untuk Melakukan Whistleblowing. Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika , 7 (1).
Alleyne, P., Hudaib, M., & Pike, R. (2013). Towards a conceptual model of whistle-blowing intentions among external auditors. The British Accounting Review , 45 (1), 10–23. https://doi.org/10.1016/j.bar.2012.12.003
Association of Certified Fraud Examiners, A. (2019). Survei Fraud Indonesia 2019 . Association of Certified Fraud Examiners. https://acfe-indonesia.or.id/
Basri, U. F. (2021). Whistleblowing System dan Peran Audit Internal dalam Mencegah Fraud.
ISAFIR: Islamic Accounting and Finance Review , 2 (2), 122–130.
Bowen, R. M., Call, A. C., & Rajgopal, S. (2010). Whistle-Blowing: Target Firm Characteristics and Economic Consequences. The Accounting Review , 85 (4).
Brown, A. J. (2008). Whistleblowing in the Australian Public Sector: Enhancing the theory and practice of internal witness management in public sector organisations . ANU Press. https://doi.org/10.26530/OAPEN_459791
Chariri, A. (2009). Landasan Filsafat Dan Metode Penelitian Kualitatif . Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.
Chen, C. X., Nichol, J. E., & Zhou, F. H. (2017). The Effect of Incentive Framing and Descriptive Norms on Internal Whistleblowing. Contemporary Accounting Research , 34 (4). https://doi.org/10.1111/1911-3846.12325
Culiberg, B., & Mihelič, K. K. (2016). Three ethical frames of reference: Insights into Millennials’ ethical judgements and intentions in the workplace. Business Ethics , 25 (1). https://doi.org/10.1111/beer.12106
Culiberg, B., & Mihelič, K. K. (2017). The Evolution of Whistleblowing Studies: A Critical Review and Research Agenda. Journal of Business Ethics , 146 (4). https://doi.org/10.1007/s10551-016-3237-0
Daurrohmah, E. W., Urumsah, D., & Nustini, Y. (2022). Efektifkah Audit Forensik Dengan Dukungan Whistle-Blowing Digunakan Untuk Mendeteksi Suap? Integritas : Jurnal Antikorupsi , 7 (2), 217–232. https://doi.org/10.32697/integritas.v7i2.795
Dungan, J., Waytz, A., & Young, L. (2015). The psychology of whistleblowing. In Current Opinion in Psychology (Vol. 6). https://doi.org/10.1016/j.copsyc.2015.07.005
Fauziyah, Z. P., Prabawani, B., & Dewi, R. S. (2021). Analisa Penerapan Whistleblowing System pada PT TASPEN. Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis , 10 (1), 929–944. https://doi.org/10.14710/jiab.2021.30055
Freeman, R. E. (1984). Strategic Management: A Stakeholder Approach . Pitman.
Hapsari, D. I. (2020). Corporate Governance, Whistle Blowing Policy Dan Earnings Management Pada Perusahaan Jasa Di Indonesia. Journal Of Applied Managerial Accounting , 4 (2), 237– 247. https://doi.org/10.30871/jama.v4i2.2358
Khemakhem, H., Fontaine, R., Smaali, N., & Zaman, M. (2021). Whistleblowing regulations and
the role of audit committees: insight from interviews. Journal of Management and Governance . https://doi.org/10.1007/s10997-021-09602-9
Lay, A. C. I. (2020). Efektivitas Whistleblowing System Dalam Mencegah Fraud. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya , 8 (1).
Lee, G., & Fargher, N. L. (2018). The Role of the Audit Committee in Their Oversight of Whistle-Blowing. AUDITING: A Journal of Practice & Theory , 37 (1), 167–189. https://doi.org/10.2308/ajpt-51769
Lee, G., & Xiao, X. (2018). Whistleblowing on accountingy-related misconduct: A synthesis of the literature. Journal of Accounting Literature , 41 (1), 22–46. https://doi.org/10.1016/j.acclit.2018.03.003
Lestari, I. P., & Widaryanti Sukanto, E. W. (2019). Penerapan Akuntansi Forensik, Audit Investigatif, Efektivitas Whistleblowing System dan Pencegahan Fraud pada Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah. Prosiding Seminar Nasional Mahasiswa Unimus .
MacGregor, J., & Stuebs, M. (2014). Whistle While You Work: Whistleblowing in the Presence of Competing Incentives and Pressures. Accounting Perspectives , 13 (4), 309–324. https://doi.org/10.1111/1911-3838.12038
Puspita, D. (2021). Pengaruh Peran Komite Audit, Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan dan Whistleblowing System terhadap Kecurangan pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2019. Juripol , 4 (1), 178–183. https://doi.org/10.33395/juripol.v4i1.11025
Rachagan, S., & Kuppusamy, K. (2013). Encouraging Whistle Blowing to Improve Corporate Governance? A Malaysian Initiative. Journal of Business Ethics , 115 (2). https://doi.org/10.1007/s10551-012-1402-7
Sakinah, G., & Ponirah, A. (2021). Penerapan Whistleblowing System Terhadap Internal Fraud Pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Periode 2015-2019. LIKUID: Jurnal Ekonomi Industri Halal , 1 (2), 74–86. https://doi.org/10.15575/likuid.v1i2.14160
Satyasmoko, A., & Sawarjuwono, T. (2021). Sistem Whistleblowing dalam Penanganan Kasus Penyelewengan Etika. Jurnal Akuntansi Dan Pajak , 22 (1), 416. https://doi.org/10.29040/jap.v22i1.1787
Tanjaya, A., & Kwarto, F. (2022). Tata Kelola Perusahaan Dalam Mengurangi Kecurangan Laporan Keuangan (Systematic Literature Review Dengan Metode Meta Sintesis). Jurnal Akademi Akuntansi , 5 (3), 312–332. https://doi.org/10.22219/jaa.v5i3.21248
Tranfield, D., Denyer, D., & Smart, P. (2003). Towards a Methodology for Developing Evidence- Informed Management Knowledge by Means of Systematic Review. British Journal of Management , 14 (3), 207–222. https://doi.org/10.1111/1467-8551.00375
Tsahuridu, E. E., & Vandekerckhove, W. (2008). Organisational Whistleblowing Policies: Making Employees Responsible or Liable? Journal of Business Ethics , 82 (1), 107–118. https://doi.org/10.1007/s10551-007-9565-3
Utami, L. (2019). Pengaruh Audit Internal Dan Whistleblowing System Terhadap Pengungkapan Kasus Kecurangan (Studi Pada Perusahaan Sektor Jasa Yang Terdaftar di BEI Periode 2016-2017). Akurasi : Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan , 1 (2), 77–90.
https://doi.org/10.29303/akurasi.v1i2.6
Wardani, C. A., & Sulhani, S. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan
Whistleblowing System Di Indonesia. Jurnal ASET (Akuntansi Riset) , 9 (1), 29. https://doi.org/10.17509/jaset.v9i1.5255
Wulansari, V. S., & Setiawan, I. (2022). Penerapan Whistleblowing System Dan Pengendalian Internal Terhadap Fraud Pada Perusahaan Retail Pt. Surganya Motor. Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Indonesia , 3 (2). https://doi.org/https://doi.org/10.55122/jabisi.v3i2.533
Yunawati, S. (2019). Dampak Penerapan Whistleblowing System terhadap InternalFraud Pada PT. Bank Central Asia Periode 2014 – 2017. Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos , 8 (2).