## TINJAUAN YURIDIS LEGAL PERSONALITY DALAM PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA ANGGOTA ASEAN DI ERA MEA
Oleh : Elisabeth Septin Puspoayu, S.H., M.H. *)

## Abstract
At the beginning of its formation, ASEAN was only made a place to establish cooperation  in  social,  economic,  politic,  and  culture  in  Southeast  Asia  by  its members.  In  2008,  ASEAN  changed  from  a  loose  association  to  a  rule  based organization  through  ASEAN  Charter  2007.  The  author  examines  the  strength  of ASEAN's  legal  personality  as  a  subject  of  international  law  that  has  the  capacity  to perform an action in international relations, - member states are closely related to the era of the MEA.
Based on the results of the study, the authors found that the legal personality of ASEAN can be used as a groundwork for the settlement of disputes of its member states.  ASEAN  should  optimize  some  dispute  resolution  instruments,  such  as  TAC 1976  and  ASEAN  Charter  2007.  The  high  inter-state  heterogeneity  in  Southeast Asia,  both  economically,  socially,  politically,  and  culturally  so  that  the  establishment of ASEAN Community 2015 ("particularly in the field of politics-security"). Faced with these  obstacles,  the  authors  found  that  to  realize  the  centrality  of  ASEAN  as  a peacekeeping  institution  in  Southeast  Asia,  ASEAN  must  have  a  dispute  institution that  is  neutral  and  competent  (ASEAN  Dispute  Settlement  Body);  besides  that, member countries should be willing to reduce "sovereignty" and "non-intervention" if they want to make ASEAN a rule-based organization.
Keywords : Legal Personality, International Dispute Settlement, ASEAN Charter 2007

## Abstrak
Pada awal pembentukannya, ASEAN hanyalah dijadikan sebuah wadah untuk menjalin  kerjasama  dalam  bidang  sosial,  ekonomi,  politik,  dan  budaya  di  kawasan Asia Tenggara oleh para anggotanya. Seiring dengan berkembanganya, maka, pada tahun  2008,  ASEAN  diubah  dari  sebuah loose  association menjadi rule  based organization melalui ASEAN Charter 2007. penulis meneliti mengenai kekuatan legal personality ASEAN sebagai subjek hukum internasional  yang  mempunyai  kapasitas untuk  melakukan  suatu  tindakan  dalam  hubungan  internasional,  terutama  kepada negara-negara anggotanya kaitannya erat dengan era MEA.
Berdasarkan  hasil  penelitian,  penulis  menemukan  bahwa  legal personality ASEAN  dapat  dijadikan  sebagai  sebuah  dasar  (“ groundwork ”)  penyelesaian sengketa negara-negara anggotanya.maka ASEAN harus mengoptimalkan beberapa instrument  penyelesaian  sengketa,  seperti  TAC  1976,  dan  ASEAN  Charter  2007. Tingginya  heterogenitas  antar  negara  di  kawasan  Asia  Tenggara,  baik  dari  segi ekonomi, sosial, pollitik, dan budaya sehingga dibentuknya ASEAN Community 2015 (“khususnya  dalam  bidang  politik–keamanan”).  Menghadapi  beberapa  kendala tersebut, penulis menemukan bahwa untuk mewujudkan sentralitas ASEAN sebagai institusi  penjaga  perdamaian  di  kawasan  Asia  Tenggara,  maka  ASEAN  harus
*) Dosen Jurusan Hukum FISH UNESA Surabaya
mempunyai  lembaga  penyelesaian  sengketa  yang  netral  dan  kompeten  (ASEAN Dispute  Settlement  Body );  selain  itu,  negara-negara  anggota  harus  mau  untuk menurunkan  kadar  “kedaulatan”  dan  “ non-intervention ”  apabila  ingin  menjadikan ASEAN sebagai rule based organization.
Kata Kunci : Legal  Personality ,  Penyelesaian  Sengketa  Internasional,  ASEAN Charter 2007.

## I. PENDAHULUAN
Association  of  South  East  Asian  Nations (ASEAN)  berdiri  pada  tahun 1967  di  tengah  situasi  regional  dan  internasional  yang  sedang  berubah.  Awal pembentukannya ASEAN hanya terdiri dari lima negara – Indonesia, Malaysia, Thailand  (Siam),  Singapura  dan  Philipina.  Walaupun  masing-masing  negara anggota  berbeda  satu  sama  lain  dalam  hal  bahasa,  budaya,  agama,  geografi, etnisitas  dan  pengalaman  sejarah,  hubungan  antar  anggota  secara  bertahap menumbuhkan rasa kebersamaan.
ASEAN  pada  mulanya  dibentuk  dengan  maksud  sebagai  suatu  forum komunikasi  dan  saling  memberikan  informasi  antara  para  anggotanya,  serta membatasi ruang lingkup aktivitasnya hanya dalam bidang sosial, ekonomi dan budaya.  ASEAN  pada  masa  kini  ruang  lingkupnya  bertambah  pada  bidang politik,  keamanan,  pertahanan  dan  juga  mengenai  penyelesaian  sengketa kawasan  regional.  Dasar  kewenangan  untuk  menyelenggarakan  penyelesaian sengketa oleh ASEAN sebagai organisasi regional ( regional agencies ) terdapat dalam Pasal 52 ayat (1) Piagam PBB, “… regional arrangements or agencies for dealing with such matters relating to the maintenance of international peace and security as are appropriate for regional actio n… ”.
Kewenangan  untuk  menyelenggarakan  penyelesaian  sengketa  bukan tanpa adanya batasan, Pasal 54 Piagam PBB menyatakan “Dewan Keamanan senantiasa  akan  diberitahu  selengkapnya  mengenai  kegiatan-kegiatan  yang dijalankan  atau  sedang  dipertimbangkan  di  dalam  rangka  pengaturan- pengaturan  regional  oleh  badan-badan  regional  untuk  pemeliharaan perdamaian dan keamanan” memberikan batasan-batasan terkait penyelenggaraan  penyelesaian  sengketa,  setiap  tindakan  yang  diambil  terkait dengan  penyelesaian  sengketa,  harus  tetap  dikomunikasikan  kepada  Dewan Keamanan  PBB.  ASEAN  sebagai  organisasi  regional  sebenarnya  mempunyai kewenangan  untuk  menyelesaikan  sengketa  dengan  caranya  sendiri  ( local
dispute  settlement )  sebagaimana  tercantum  dalam  Pasal  52  Piagam  PBB. Kewenangan  tersebut  dapat  dilihat  dalam  Perjanjian  Persahabatan  dan  Kerja sama di Asia Tenggara ( Treaty Amity and Cooperation Asia – TAC 1976 ) yang disahkan  dalam Bali  Concord  I. Inti  dari  TAC  adalah  penggunaan  cara-cara damai  di  dalam  menyelesaikan  persengketaan  intra-regional  ( peaceful settlement of disputes ), yang merupakan prinsip-prinsip dasar untuk memandu hubungan berbagai pihak ( regional peacekeeping arrangement ).
Keadaan  ASEAN  pada  masa  kini  semakin  berkembang  dan diperhitungkan  dikancah  dunia  internasional  sebagai  salah  satu  Organisasi Internasional  yang  mempunyai  pengaruh.  ASEAN  sebagai  organisasi  regional sebenarnya  mempunyai  kewenangan  untuk  menyelesaikan  sengketa  dengan caranya sendiri ( local dispute settlement ) sebagaimana tercantum dalam Pasal 52  Piagam  PBB.  Kewenangan  tersebut  dapat  dilihat  dalam  Perjanjian Persahabatan dan Kerja sama di Asia Tenggara ( Treaty Amity and Cooperation Asia –  TAC  1976 )  yang  disahkan  dalam Bali  Concord  I. Inti  dari  TAC  adalah penggunaan  cara-cara  damai  didalam  menyelesaikan  persengketaan  intra- regional  ( peaceful  settlement  of  disputes ),  yang  merupakan  prinsip-prinsip dasar  untuk  memandu  hubungan  berbagai  pihak  ( regional  peacekeeping arrangement ).
Pasca  diresmikannya  Piagam  ASEAN  pada  tahun  2008  ( ASEAN (http://www.aseansec.org/21861.htm,  diakses  pada  24  Juli  2017)  oleh kesepuluh negara anggota ASEAN di atas sebagai norma hukum atau Undang- Undang Dasar ASEAN dan mencantumkan secara jelas tujuan ASEAN sebagai organisasi  regional  internasional  adalah  menciptakan  stabilitas  perdamaian  di kawasan  Asia  Tenggara.  Peran  serta  ASEAN  dalam  menjaga  stabilitas perdamaian  kawasan  sebenarnya  sudah  mulai  mendapat  pengakuan  negara- negara  anggotanya  melalui  sengketa  perbatasan  antara  Indonesia  dan Singapura  pada  tahun  1973,  proses  perdamaian  di  Kamboja.  Namun,  seiring bertambahnya usia ASEAN, konflik  yang ada  juga ikut bertambah, satu belum selesai  secara  tuntas,  muncul  yang  baru.  ASEAN  sebagai  organisasi  regional menegaskan legal  personality -nya  dalam  Pasal  3  Piagam  ASEAN. Legal personality dalam  Pasal  tersebut  menegaskan  kedudukan  ASEAN  sebagai subjek  hukum  internasional  yang  mempunyai  hak  dan  kewajiban  tidak  dapat diragukan  lagi.  Berdasarkan  latar  belakang  di  atas, Bagaimana legal
personality ASEAN dapat berfungsi sebagai dasar penyelesaian sengketa bagi negara-negara anggotanya ?

## II. PEMBAHASAN

## 1.  Kedudukan Negara sebagai Anggota Suatu Organisasi Internasional
Organisasi  Internasional  dalam  bahan  kajian  ini  merupakan organisasi  internasional  yang  sifatnya  publik,  yang  beranggotakan  negara- negara, bukan badan hukum atau individu. Negara dengan kedaulatan yang dimiliki telah diakui sebagai subjek hukum dalam hukum internasional,terikat dengan  suatu  perjanjian  internasional  yang  digunakan  sebagai  pedoman dalam  segala  kegiatan.  Organisasi  Internasional  merupakan  wadah  dari negara-negara  untuk  menjalankan  tugas  bersama  baik  dalam  bentuk kerjasama  yang  sifatnya  subordinatif  dan  koordinatif  serta  untuk menyelesaikan  suatu  masalah  tertentu  secara  bersama  (Sri  Setyaningsih, 2003 : 5).
Organisasi  internasional  sebagai  pemangku  hak  dan  kewajiban menurut  hukum  internasional  yang  merupakan  hak  dan  kewajiban organisasi  internasional  dan  bukan  hak  dan  kewajiban  Negara  anggota organisasi internasional secara individual. Diterimanya organisasi Internasional  sebagai  subjek  hukum  internasional  berarti  organisasi internasional  itu  mempunyai  hak  dan  kewajiban  menurut  hukum internasional.  Hak  dan  kewajiban  berupa  wewenang  untuk  menuntut  di depan pengadilan, sebaliknya juga dapat dituntut memperoleh dan memiliki benda-benda  bergerak,  memiliki  imunitas  ( immunity )  dan  hak-hak  istimewa ( privileges )  bagi  para  pejabat  organisasi  internasional  tersebut  serta terhadap  arsip,  pajak  dan  bea  cukai,  dokumen  dan  kekayaan  organisasi internasional.  Organisasi  internasional  dikatakan  sebagai  subjek  hukum internasional  dapat  dilihat  dalam  AD-ART  organisasi  internasional  tersebut (Sri Setyaningsih, 2003 : 5).
Sejalan  dengan  pengertian  organisasi  internasional  sebelumnya, organisasi  internasional  adalah  tempat  berkumpulnya  Negara  yang berdaulat  ( sovereign  right )  serta  memiliki  kedaulatan  ( sovereignity ).  Pada dasarnya Organisasi Internasional merupakan manifestasi dari kepentingan- kepentingan dari berbagai Negara pada khususnya ASEAN.
2.  Penerapan Legal Personality dalam Organisasi Internasional
Sumaryo Suryokusuma dalam bukunya Hukum Organisasi Internasional membagi legal  personality (baca:  personalitas  hukum)  suatu organisasi internasional menjadi dua, yaitu :
a. Personalitas yuridik dalam kaitannya dengan hukum nasional dapat dilihat  khususnya  apabila  sebuah  organisasi  internasional  akan mendirikan  sekretariat  tetap  ataupun  markas  besar  organisasi  tersebut melalui headquarters  agreement .  Contohnya, headquarters  agreement yang  dibuat  oleh  PBB  dengan  Amerika  Serikat,  Belanda,  Swiss,  dan Austria; ASEAN dengan Indonesia.
b. Personalitas  yuridik  dalam  kaitannya  dengan  hukum  internasional dapat  diartikan  bahwa  organisasi  internasional  memiliki  hak  dan kewajiban  berdasarkan  hukum  internasional.  Hak  dan  kewajiban  ini antara lain mempunyai wewenang untuk menuntut dan dituntut di depan pengadilan, memperoleh dan memiliki benda-benda bergerak, mempunyai  kekebalan  ( immunity ),  dan  hak-hak  istimewa  ( privileges ).
Permasalahan  mengenai  personalitas  yuridik  yang  dimiliki  oleh organisasi  internasional,  pertama  kali  mencuat  pada  kasus Reparation for Injuries Suffered in the Service of the United Nations (Reparation for Injuries Case).
Legal  Personality (personalitas  hukum)  dapat  disimpulkan  bahwa personalitas  hukum  yang  dimiliki  oleh  suatu  organisasi  internasional memungkinkan  organisasi  internasional  tersebut  menjalankan  fungsi hukumnya  ( law  functions )  dan  menjalin  hubungan  eksternal  ( coordination functions  or  external  relations ) , baik  dengan  negara  anggota,  negara  tuan rumah  ( host  state ),  negara  non-anggota,  ataupun  dengan  organisasi internasional lainnya
3. Legal Personality Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)
Sebelum masuk dalam legal personalitas ASEAN akan dibahas legal personality  PBB  sebagai  perbandingan  karena  PBB  telah  menunjukkan kredibilitas  dalam  menyelesaikan  konflik  internasional  sehingga  dapat digunakan  sebagai  rujukan  dalam  menganalisa  legal  personality  serta mekanisme  penyelesaian  sengketa  ASEAN  dengan  model  perbandingan deduktif – comparative .
Perserikatan  Bangsa-Bangsa  sebagai comparative  sample karena sifatnya  yang  universal  artinya  cakupan  keanggotaan  dan  operasionalnya mencakup  seluruh  dunia  (Sri  Setyaningsih,  2003  :  15-18)  Sifat  universal menunjukkan  bahwa  peraturan  yang  dibuat  oleh  PBB  adalah  peraturan hukum dunia yang merupakan representatif negara di dunia.
Legal  Capacity dalam  organisasi  internasional  digunakan  untuk menunjukkan  kapasitas  hukum  ( legal  Capacity )  yang  dimiliki  organisasi internasional  kaitannya  dengan  PBB  Pasal  104  piagam  PBB  menyatakan “ Organisasi  ini  menikmati  dalam  tiap-tiap  wilayah  anggotanya  kapasitas hukum  yang  mungkin  perlu  untuk  melaksanakan  tugas-tugasnya  serta pemenuhan fungsi-fungsinya .” pelaksanaan Legal Capacity suatu organisasi internasional  terutama  PBB  dikuatkan  oleh  putusan  ICJ  dalam  Advisory Opinion  mengenai Reparation  for  injuries  suffered  in  the  service  of  the united nations (D.W. Bowett O.C.LL.D, 1998 : 428-429). Berdasarkan hal itu PBB menjalankan praktek dalam pembuatan traktat, mengajukan klaim ganti rugi atas kerugian wakil-wakilnya.
4.  Peran Legal  Personality Organisasi  Internasional  dalam  penyelesaian sengketa.
Organisasi  internasional  membutuhkan  legal  personality  untuk menunjukkan bahwa organisasi internasional tersebut able dan competence untuk melakukan suatu tindakan hukum.
Organisasi  internasional  ( institution )  adalah  manifestasi  dari kepentingan-kepentingan  ( interests )  dari  berbagai  negara  di  dunia.
Sehingga,  organisasi  internasional  dapat  dikatakan  sebagai  wujud  konkret supreme  potestas negara  secara  kolektif  dalam  tataran  internasional.
Charter (instrument  dasar)  dipergunakan  sebagai  dasar  perilaku  organisasi internasional  beserta  anggota-anggotanya.  Untuk  memperkuat  status organisasi internasional (ASEAN) dalam ruang lingkup internasional sebagai organisasi  internasional  publik  dan  subjek  hukum  internasional,  maka dibutuhkan adanya legal personality sebagai dasar untuk melaksanakan hak dan  kewajiban  dalam  hukum  internasional,  termasuk  mengajukan  klaim. Dalam  prosesnya,  organisasi  internasional  akan  melakukan  banyak perbuatan  sebagai  subjek  hukum  internasional,  mulai  dari  merumuskan
aturan  (internal/eksternal),  menegakkan  peraturan  ( law  enforcement )  serta melakukan  tindakan-tindakan  yang  dibutuhkan  untuk  setiap  pelanggaran dari  peraturan- peraturan  yang  telah  dibuat  (“implementasi  dari  legal personality  sebuah  organisasi  internasional  disebut  sebagai  proses legalisasi”).
Hubungannya  dengan  organisasi  internasional  PBB,  organisasi regional  itu  dibentuk  dengan  perjanjian  regional  di  bawah  suatu  lembaga yang  permanen  dengan  personalitas  hukum  untuk  melaksanakan  fungsi yang  lebih  luas  dalam  bidang  pemeliharaan  perdamaian  dan  keamanan termasuk  penyelesaian  sengketa  secara  damai.  ASEAN  terbentuk  melalui Bangkok  Declaration  1967 atau  lebih  dikenal  dengan ASEAN  Declaration dimana deklarasi ( declaration ) merupakan salah satu bentuk dari perjanjian internasional.  Deklarasi  Bangkok  1967  juga  menunjukkan  bahwa  ASEAN diatur  oleh  hukum  internasional.  ASEAN  memang  dapat  mewakili kepentingannya  sendiri  dalam  forum  internasional,  sehingga  ASEAN mempunyai kapasitas untuk bertindak dalam ruang lingkup internasional(DUHAM:1946). N amun, berkaitan dengan poin kedua “adanya pembagian  kewenangan  hukum  dan  tujuan  antara  organisasi  tersebut dengan  negara  anggotanya”,  ASEAN  dapat  dikatakan  belum  dapat memenuhinya.  Hal  tersebut  terlihat  dari  Deklarasi  Bangkok  1967  sebagai dokumen  pembentukan  ASEAN  hanyalah  sebuah  deklarasi  politik  yang kedudukannya  dalam  hukum  internasional  dan  hukum  nasional  dianggap tidak  mengikat.  ASEAN  menjadi  organisasi  regional  yang  relatif  lemah karena dalam Deklarasi Bangkok 1967 belum ada pembagian kewenangan hukum  (kapasitas  untuk  melakukan  tindakan  berdasarkan  hukum)  yang jelas antar organ/badan dalam struktur organisasi ASEAN.  Sebagian besar perjanjian-perjanjian  yang  dihasilkan  ASEAN,  meskipun  berlaku  mengikat kepada  anggota-anggotanya,  pemenuhannya  masih  tergantung  pada kesukarelaan masing-masing anggota ( http://erabaru.net/nasional/50- politik/22622-negara-asean-masih-utamakan  kepentingan-sendiri,  diakses pada 27 Juli 2017).
Selama  hampir  40  tahun,  ASEAN  tidak  memiliki  landasan  hukum yang  jelas.  Lahirnya  Piagam  ASEAN  yang entered  into  force pada  15 Desember 2008 menunjukkan bahwa ASEAN telah memiliki status sebagai
badan  hukum  ( legal  entity ),  baik  dalam  lingkup  nasional  maupun internasional.  Dengan  status  badan  hukum  yang  dimiliki  ASEAN,  membuat ASEAN  mampu  mewakili  kepentingannya  sendiri  (kepentingan  ASEAN) dalam forum internasional. Terbukti pasca diselenggarakannya KTT ASEAN ke –  18  dan  ke  -  19  yang  beberapa  hasil  kesepakatannya  menunjukkan bahwa ASEAN mampu mewakili dirinya sebagai satu kesatuan dalam forum internasional  adalah  tercapainya  kerjasama  antara  ASEAN  dan  PBB ( Comprehensive  Partnership )  dalam  penanggulangan  bencana,  perubahan iklim,  dan  pencapaian  sasaran  MDGs  dan ASEAN-UE  Business  Summit diselenggarakan pada tanggal 5 Mei 2011.

## III. Kesimpulan dan Saran

## 3.1. Kesimpulan
Legal  Personality  asean  dapat  dipergunakan  sebagai  dasar penyelesaian  sengketa  negara-negara  anggotanya,  legal  personality (personalitas  hukum)  suatu  organisasi  regional  (ASEAN)  adalah  dasar untuk menentukan able dan competence organisasi tersebut dalam hal merumuskan,  menentukan  serta  mengambil  suatu  kebijakan,  tindakan, dalam  tataran  hukum  internasional,  serta  hukum  nasional  negara anggotanya.

## 3.2. Saran
ASEAN hendaknya mempergunakan sebaik-baiknya legal personality yang  telah  dimiliki  untuk  menambil  atau  melakukan  sebuah tindakan  hukum (legal  act) yang  tegas  dalam  penyelesaian  sengketa regional  sebagai  unjuk  kekuatan  ASEAN  sebagai rule  based organization.

## IV.  DAFTAR PUSTAKA
Adolf,  Huala.,  2002. Aspek-aspek  Negara  dalam  Hukum  Internasional , Edisi Revisi, P.T Raja Grafindo Persada, Jakarta
___________, 2008, Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional , Sinar Grafika, Bandung
Suwardi,  Sri  Setianingsih,  2004, Pengantar  Hukum  Organisasi  Internasional , Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta
Suryokusumo,  Sumaryo,  1990, Hukum  Organisasi  Internasional ,  UI  Press, Jakarta.

## Perundang-undangan
Undang-Undang  No  30  Tahun  2008 tentang  pengesahan  ASEAN  Charter Lembaran Negara Nomor Piagam ASEAN ( ASEAN Charter 2007 )
Treaty  of  Amity  and  Cooperation  In  South  East  Asia (TAC)    1976 and  the  Rule  of Procedures.

## Sumber Lain :

## Internet
Efektifitas  Treaty  of  Amity  and  Cooperation  dalam  Resolusi  Konflik  Perbatasan  di Asia Tenggara, diakses dari situs http://r3atwork.wordpress.com
http://nasional.kompas.com/read/2008/07/27/01110174/kematangan.asean.kembali. diuji