## POLITEIA: Jurnal Ilmu Politik
Politeia, 14 (2) (2022): 86-97 ISSN 0216-9290 (Print), ISSN 2549-175X (Online) Available online https://jurnal.usu.ac.id/index.php/politeia
Analisis Resolusi Konflik Pasca Disahkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Otonomi Khusus Jilid II Papua
Suriadin*
Doktoral Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Cendrawasih, Kota Jayapura, Provinsi Papua, 99351

## Submitted : 25 Maret 2022 Revision : 15 April 2022 Accepted : 15 Juni 2022

## Abstrak
Salah  satu  persoalan  utama  di  Papua  adalah  permasalahan  konflik  yang  tidak  kunjung  selesai  sejak  proses integrasi Papua ke Indonesia tahun 1969. Berbagai kebijakan pemerintah pusat telah dilakukan demi terciptanya situasi  yang  aman,  damai  dan  kondusif  serta  bertujuan  untuk  peningkatan  pembangunan  dan  kesejahteraan masyarakat  Papua.  Lahirnya  Undang-Undang  Nomor  2  tahun  2021  tentang  Otonomi  Khusus  Papua  Jilid  2 merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mencapai konsensus serta resolusi konflik di Papua. Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan analisis deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah menjelaskan Sejarah Integrasi Papua, Poin Strategis Undang-Undang Otonomi Khusus Papua tahun 2001 dan Resolusi Konflik Melalui UU Otonomi Khusus Jilid II.
Kata Kunci: resolusi konflik, Papua, Otonomi Khusus 2021

## Abstract
One of the main problems in Papua is the conflict that has not been resolved since the process of integration of Papua into Indonesia  in  1969.  Various  central  government  policies  have  been  carried  out  to  create  a  safe,  peaceful  and  conducive situation and aim to increase the development and welfare of the Papuan people. The issuance of Law Number 2 of 2021 concerning Special Autonomy for Papua Part 2 is part of the government's efforts to reach consensus and conflict resolution in Papua. This research method is qualitative with descriptive analysis. The results of this study are to explain the History of Papuan  Integration,  Strategic  Points  of  the  2001  Special  Autonomy  Law  for  Papua  and  Conflict  Resolution  Through  the Special Autonomy Law Volume II.
Keyworda : conflict resolution, Papua, Special Autonomy 2021
How   to   Cite: Suriadin (2022). Analisis Resolusi Konflik Pasca Disahkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Otonomi Khusus Jilid II Papua . Politeia : Jurnal Ilmu Politik , 14 (2): 86-97.
*Corresponding author: Suriadin E-mail: suriadinuncen2021@gmail.com

## PENDAHULUAN
Salah satu isu utama yang banyak diperbincangkan  sejak  bergabungnya Papua  ke  dalam  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia  (NKRI)  pasca
Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 2 Agustus 1969 adalah konflik berkepanjangan  yang  belum  usai
(Garnaut  &  Manning,  1972).  Pelbagai upaya  dalam  memadamkan  pemicu konflik  telah  dijalankan  dengan banyak upaya. Mulai dari upaya yang sifatnya yang persuasif hingga melalui pendekatan  yang  sifatnya  represif untuk  meredam  konflik  di  Tanah Papua.
Pada  catatan  historis,  dimana masa  pemerintahan  Orde  Baru,
Pemrintahan Presiden Soeharto menjadikan  Papua  sebagai  Daerah Operasi Militer (DOM) dalam melawan pemberontak yang
menginginkan  Papua  merdeka  dari Indonesia. Suasana ini secara otomatis mempengaruhi  dinamika  kehidupan sosial  masyarakat  di  Papua  karena paradigma  pemerintahan  Orde  Baru yang  berpijak  pada  pendekatan represif  melalui  tangan  militer  untuk menyelesaikan konflik.
Setelah Presiden Soeharto mengundurkan  diri  pada  tahun  1998, yang  kemudian  digantikan  oleh Presiden Republik Indonesia berikutnya yaitu BJ Habibie kebijakan Daerah  Operasi  Militer  (DOM) langsung  dihentikan  dengan  jalan pendekatan  yang  lebih  persuasif walaupun  pada  kondisi  situasional kebijakan  tersebut  bisa  terjadi  dalam suasana  tingginya  resistensi  politik (Anggraeni, 2007).
Kemudian  perjalanan  waktu, pada  tahun  2001  disahkan  Undang- Undang  Nomor  21  Tahun  2001 Undang-Undang  Otonomi  Khusus
bagi Papua sebagai alternatif menyelesaikan  pelbagai  persoalan  di Papua.  Mulai  dari  tingginya  angka kemiskinan,  masalah  pembangunan yang  jauh  dari  maju,  penanganan Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM) yang  rendah  hingga  penanganan konflik  di  Papua  yang  terus  menjadi persoalan utama (Sumule, 2003).
Dengan  demikian,  setidaknya melalui  terbitnya  Undang-Undang Otonomi  Khusus  bagi    Papua setidaknya menyorot 2 dua hal penting yaitu pertama, secara umum pemerintah  pusat  secara  langsung mengakui  dan  memahami  terdapat persoalan  panjang  dalam  proses penyelesaian  masalah  di  Papua  yang berlangsung  sejak  lama.  Kemudian yang  kedua,  pemerintah  pusat merevisi  dan  mengevaluasi  bahwa kebijakan  yang  diambil  Indonesia selama  ini  sejak  pemerintahan  Orde Baru masih belum bisa menyelesaikan akar  persoalan  konflik  di  Papua. Untuk  itu,  sangat  perlu  sebuah undang-undang  dan  peraturan  baru dalam setiap upaya proses penyelesaian  didalamnya  utamanya menyangku  keadilan,  kesejahteraan, penegakan hukum, dan penghormatan terhadap  Hak  Azasi  Manusia  (HAM) bagi Orang Asli Papua (OAP).
Hal ini menjadi penting mengingat  masalah  Papua  secara nyata telah mengakibatkan kesenjangan  antara  Provinsi  Papua dan  wilayah  provinsi  lainnya  di Indonesia  dalam  semua  aspek.  Mulai dari  pembangunan,  kesejahteraan, kesehatan  dan  pendidikan.  Akarnya tentu  saja  selama  Presiden  Soeharto berkuasa  selama  32  tahun  setiap kebijakan  yang  dilaksanakan  sifatnya sentralistik yang muaranya di Provinsi DKI Jakarta sehingga terdapat
persoalan-persoalan  penting  yang tidak bisa diselesaikan karena kebijakan yang diambil tidak menyentuh secara langsung kehidupan Orang asli Papua.
Maka  daripada  itu  kebijakan Otonomi Khusus di Papua merupakan bagian  dari  upaya  yang  tidak terpisahkan  pemerintah  pusat  untuk berbenah  kemudian    mengakomodasi kepentingan  Papua  melalui  sistem desentralisasi  dan  Otonomi  Khusus serta memberikan ruang bagi hak-hak Orang  Asli  Papua  (OAP)  untuk  maju sebagai  mana  bagian  penting  dari semangat Reformasi 1998.
Pada  sisi  kebijakan  penanganan konflik  yang  dipraktikkan  selama Presiden  Soeharto  berkuasa  sedikit banyak telah meninggalkan pekerjaan rumah.
Utamanya
menyangkut ancaman  integrasi  nasional  selama puluhan  tahun  lamanya.  Sehingga Otonomi Khusus di Papua yang terbit pada  tahun  2001  merupakan  bagian penting  mewujudkan  pemerintahan yang  terdesentralisasi  dalam  bingkai otonomi khusus yang diharapkan bisa mewujudkan keharmonisan hubungan  pusat  daerah  dan  antar daerah yang lebih adil dan demokratis.
Selain  itu,  terkait  kebijakan mengenai  penanganan  konflik  di Papua  tentu  menjadi  isu  penting dalam  Undang-Undang  Nomor  21 Tahun  2001  tentang  Otonomi  Khusus UU  Otonomi  Khusus  bagi  Papua. Kebijakan  yang  diharapkan  bisa diimplementasikan  dengan  tujuan utama  dalam  aspek  kesejahteraan masyarakat Papua tanpa mengingkari hak-hak  dasar  Orang  Asli  Papua (OAP)  serta  tanpa  mengingkari  fakta dalam perbedaan pendapat mengenai sejarah Papua (Rohim, 2014).
Secara  konstitusional  terbitnya Undang-Undang  Otonomi  Khusus Papua  tahun  2001  tidak  berjalan sendiri dalam ruang yang hampa yang tidak  bertuan.  Alasannya  undang- undang  Otonomi  Khusus  Papua ditopang  secara  konstitusional  dalam Pasal  18A  Undang-Undang  dasar (UUD) 1945 yang menyebutkan bahwa “ Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia dibagi  atas  daerah-daerah  provinsi  dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan  kota,  yang  tiap-tiap  provinsi, kabupaten,  dan  kota  itu  mempunyai Pemerintahan,  yang  diatur  dengan undang- undang” .
Tidak  hanya  itu  saja  pada Undang-Undang  Dasar  (UUD)  1945 pasal  18B  tayat  (1): ” Negara  mengakui dan
menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang- undang” sehingga  sangat  jelas bahwa  semangat  pemerintah  pusat dalam  proses  penanganan  konflik  di Papua  sifatnya  tidak  statis  namun ditangani  secara  dinamis  dalam mengakomodasi  semua  kepentingan masyarakat Papua secara umum.
Selain  itu,  Pemerintah  Pusat kemudian mencari format penyelesaian konflik di Papua dengan mengimplementasikan Undang-
Undang Nomor 21 tahun 2001. Dimana tahun  2003,  pada  proses  transisi menjalankan  otonomi,  Pemerintah Pusat  dengan  pertimbangan  yang matang  membagi  Papua  menjadi  dua provinsi yaitu Provinsi Papua dengan Jayapura  sebagai  ibu  kotanya,  dan Papua  Barat  dengan  ibukota  di Manokwari  (Syamsul  &  Widjajanto, 2007).  Tujuannya  tentu  saja  berkaitan dengan  menenangkan  ketegangan semua pihak yang menganggap bahwa salah  satu  persoalan  yang  membuat
intensitas  konflik  meninggi  adalah masalah  perhatian  pusat  terhadap pemberian  dana  melalui  Anggaran Pendapatan  belanja  Negara  (APBN) (Mambraku, 2015).
Hal  ini  pula  yang  menjadi landasanan  utama  setelah  20  tahun dilaksanakan evaluasi setelah diberlakukannya Undang-Undang
Otonomi  Khusus  Papua.  Pemerintah Pusat  bersama  Dewan  Perwakilan Rakyat  (DPR)  akhirnya  mensahkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua  Jilid  II.  Adapun  undang- undang  ini  disahkan  pada  tanggal  19 Juli 2021 lalu sebagai evaluasi terhadap berjalannya Undang-Undang Otonomi Khusus yang telah berjalan selama dua dekade lamanya untuk mengubah cara pandang terhadap bagaimana kesejahteraan tersebut,
Terdapat  beberapa  persoalan dalam  pengelolaan  Dana  Otonomi Khusus  selama  ini  yang  tidak  secara langsung menyentuh langsung Orang Asli  Papua  (OAP).  Dimana  terdapat indikasi bahwa dana Otonomi Khusus Papua  hanya  dinikmati  segelintir  elit politik.  Tidak  hanya  itu  saja Masyarakat  yang  mendapatkan  dana
Otonomi Khusus selama ini didapatkan  secara  tunai  sehingga dampaknya banyak diantaranya tidak mampu  mengelolanya  dengan  baik. Akar persoalan kemudian
memunculkan  masalah  baru  terkait bagaimana  efektivitas  dana  otonomi khusus bagi masyarakat Papua.
Pada  bagian  yang  berbeda, beberapa  masyarakat  menganggap bahwa uang bukan bagian yang utama dalam  proses  penanganan  konflik  di Papua.  Orang  Asli  Papua  (OAP) menginginkan sebuah aksebilitas dalam  proses  pengelolaan  sumber-
sumber  daya  alam  yang  tidak terakomodasi  dengan  baik  selama  20 tahun berjalan Otonomi Khusus Jilid I.
Selain itu, persoalan rasisme yang dialami Orang Asli Papua (OAP) yang sedang  menjalani  pendidikan  di  di banyak  daerah  di  Indonesia  seperti Yogyakarta,  Makassar  dan  Surabaya dalam  satu  dekade  terakhir  memicu konflik  yang  berkepanjangan  antara Orang  Asli  Papua  (OAP)  dan  banyak elemen.  Hal  ini  tentu  menyoroti bagaimana  efektifitas  regulasi  yang baru  disahkan  pada  tahun  2021  yang lalu bisa menjadi resolusi penyelesaian konflik di Papua.
Artinya  dalam  paper  ini  secara langsung  akan  menganalisis  secara fundamental terkait pemetaan konflik di Papua yang menekankan pendekatan keamanan bagi
masyarakat  asli  Papua.  Tidak  hanya itu,  perosalan  ketidakadilan  sosial yang  dialami  oleh  Orang  Asli  Papua (OAP)  menjadi  titik  baru  yang  harus difokuskan  dalam  Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus  bagi  Provinsi  Papua  Jilid  II khususnya dalam memberikan penghargaan terhadap hak-hak lingkungan hidup dan hak-hak Orang Asli  Papua  sebagai  model  resolusi konflik di Papua.

## METODE PENELITIAN
Metode penulisan junal ini secara umum    adalah  penelitian  kualitatif dengan  analisis  deskriptif  yang  mana penelitia  merumuskan,  menelaah  dan menemukan  solusi  atas  persoalan yang  dimaksud  dari  pemasalahan penelitian.  Menurut  pendapat  ahli kualitatif yaitu Creswell, 2016 menjelaskan peneliti dapat
memusatkan  fenomena  yang  terjadi pada persoalan mapun fenomena yang menjadi kebaruan atas penelitian yang sedang dilaksanakan, kemudian secara bertahap  mengeksplorasi  fakta  yang telah  dikonfirmasi  sebagai  sebuah hasil  yang  valid.  Metode  Ini  akan membantu  peneliti  untuk  memahami realitas  yang  terjadi  di  lapangan. Pengumpulan  terkait  data  riset  ini dilaksanakan dengan melakukan pemeriksaan semua data sebagai data primer  terkait  Analisis  Resolusi Konflik  Pasca  Disahkan  Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Otonomi  Khusus  Jilid  II  Papua. Kemudian data sekunder penelitian ini diperoleh  oleh  penelitian  dari  buku, dokumen  serta  berita  di  internet.
Penulis kemudian
mengalisis fenomena  kasus  secara  induktif mengenai  bagaimana  proses  resolusi konflik  yang  bisa  dicapai  melalui Undang-Undang  Otonomi  Khusus Jilid II di Papua yang terbit pada 19 Juli 2021 yang lalu.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Sejarah Integrasi Papua
Pada  bulan  Desember  1949, selama bertahun-tahun
terjadi intervensi  Belanda  yang  berusaha mempertahankan kendali atas Hindia Belanda dengan mengusulkan melalui banyak  konferensi  bahwa  Indonesia menjadi  negara  federal.  Dalam konferensi tersebut, Belanda memperkenalkan konsep negara federal  Indonesia  ke  wilayah  timur bekas Hindia Belanda tanpa menambahkan  Papua  ke  dalam rencana. Belanda kukuh ingin merebut
Irian  dengan  mengatakan  bahwa masyarakat Papua punya karakteristik berbeda  terhadap  mayoritas  orang
Indonesia yang ada di Sumatera, Jawa, Kalimantan dan Sulawedi.
Terdapat  dua  isu  penting  terkait sejarah  konflik  di  Papua. Pertama, secara histori wilayah Papua merupakan  daerah  jajahan  Belanda dan kedua ,  sejarah  referendum  Papua tahun 1969 yang dikenal dengan Act of Free Choice (AFC). Isu pertama berada pada  dua  klaim  utama  yang  merujuk pada perbedaan budaya dan ras antara penduduk asli Papua dengan mayoritas  Indonesia.  Kemudian  isu yang  kedua  adalah  klaim  politik bahwa  Papua  merupakan  bagian intrinsik dari wilayah Hindia Belanda yang merupakan cikal bakal Indonesia dalam  nusantara.  Perdebatan  ini kemudian memunculkan status Papua selama masa kolonial Belanda; mereka fokus  pada  apakah  Papua  dianggap sebagai  bagian  dari  Hindia  Belanda atau  apakah  itu  dianggap  sebagai entitas yang berbeda.
Masalah  kedua  didasarkan  pada klaim  oleh  nasionalis  Papua  bahwa Papua mendeklarasikan
kemerdekaannya  pada  tahun  1961, membuat  pemerintahan  Indonesia  di Papua  mengakibatkan  pemahaman yang berbed. Hal ini semakin penting mengingat secara sejarah, kesepakatan antara Belanda dan Indonesia tentang nasib Papya yaitu Perjanjian New York tahun  1962.  Sebagian  orang-orang Papua  berpendapat  bahwa  Perjanjian New
York tidak sah karena mengesampingkan subjek perselisihan dari negosiasi (Viartasiwi, 2018). Selama ini Pemerintah Indonesia sangat  berhati-hati  dalam  menavigasi perdebatan  tentang  sejarah  konflik Papua.  Karena  pilihan  diksi  akan mempengaruhi  persepsi  yang  ada. Pemerintah
Indonesia
biasanya menggunakan  istilah  restorasi  untuk
mendefinisikan proses di mana Papua secara  resmi  menjadi  bagian  dari Indonesia.  Misalnya,  istilah  tersebut muncul  dalam  laporan  Misi  Tetap Republik  Indonesia  yang  ditujukan kepada Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2001 (Alua, 2006) Selain itu, penelitian oleh sejarawan  menggunakan  frase  seperti kembalinya  ke  pangkuan  ibu  pertiwi mendefinisikan  pengakuan  formal Papua  sebagai  bagian  dari  Indonesia. Variasi  diksi  dalam  menjelaskan proses  integrasi  Papua  ke  Indonesia menyiratkan  bahwa  bagi  pemerintah Indonesia,  Papua    dikembalikan  ke Indonesia  pasca  1969.  Sementara banyak  pihak  yang  melakukan provokasi bahwa Papua menjadi objek dominasi  (Alua,  2002).  Terdapat beberapa  perspektif  terkait  proses integrasi  Papua  ke  dalam  Indonesia. Pertama,
wilayah Indonesia berdasarkan  wilayah  Hindia  Belanda. Indonesia  menegaskan  bahwa  Papua adalah bagian legal dan intrinsik dari Hindia Belanda dan memiliki hubungan  sejarah  yang  panjang dengan Kerajaan Tidore abad ketujuh belas. Selain itu perbedaan karakteristik  rasial  antara  orang Indonesia mayoritas dan orang Papua seharusnya tidak
menghalangi persatuan  orang-orang  sebagai  satu negara  bangsa. Kedua, perjuangan orang  Papua  melawan  kekuasaan
Belanda merupakan bukti
nasionalisme  Indonesia  di  kalangan orang Papua. Ketiga, orang Papua telah memutuskan untuk bersama
Indonesia  melalui  referendum  politik pada tahun 1969. Kemudian  selama  era  Suharto,
Orde Baru membangun  narasi sejarah yang tak hampir tidak bisa
diperdebatkan  karena  sifatnya  yang otoriter.  Sehingga  beberapa  kebijakan dengan  menjadikan  Papua  sebagai Daerah  Operasi  Militer  (DOM)  tidak bisa terelakkan. Orang Papua di Masa Orde  Baru  tidak  memiliki  cukup platform  untuk  menyuarakan  kisah sejarah  mereka,  tidak  hanya  karena kelangkaan dokumentasi sejarah tetapi juga  karena  Suharto  tanpa  ampun terhadap perbedaaan persepektif terkait Papua sehingga tidak tersedianya  ruang-ruang  dialog.  Hal ini kemudian menimbulkan perlawanan dari Orang Papua terhadap pemerintah sehingga konflik tidak  bisa  terelakkan  lagi  (Karoba, 2004). Pasca  berakhirnya  rezim  Orde baru, Indonesia mulai mendemokratisasikan sistem politiknya,  orang  Papua  memiliki kesempatan untuk  mempresentasikan sejarahnya  sendiri.  Presiden  Habibie (1998 – 1999) dan Presiden Abdurrahman  Wahid  (1999 – 2001) kemudian  memberikan  ruang  bagi rakyat Papua untuk mengartikulasikan keprihatinan politik mereka. Orang Papua diizinkan untuk mengekspresikan aspirasi politik  mereka  tanpa  takut  akan penganiayaan  negara.  Didorong  oleh semangat pemerintah Indonesia untuk menegakkan demokrasi dengan membuka  kebebasan  berekspresi, pada  tahun  1998,  para  pemimpin Papua dengan cepat mengkonsolidasikan  gerakan  politik dan  menawarkan  kontra-narasi  dari sejarah yang mapan (Singh, 2008).
Perkembangan  Papua  secara narasi  kemudian  berlangsung  pesat, beberapa aktivis Papua mengadvokasi gerakan politik Papua. Gejolak publik pertama yang memperkenalkan
sejarah versi Papua adalah pertemuan politik yang berlangsung 29 Mei – 4 Juni 2000  dan  dihadiri  ribuan  masyarakat adat  dari  seluruh  wilayah.  Karena sejarah  merupakan  pusat  perjuangan rakyat Papua, maka tema utama acara tersebut  adalah “Meluruskan  sejarah Papua” .  Akan  tetapi  situasi  Papua mengalami
kemunduran dalam kebebasan berekspresi mereka selama kepresidenan Megawati, yang berlangsung  dari  2001  hingga  2004. Meski demikian selama kepemimpinan  Megawati  kemudian dilanjutkan  Presiden  Susilo  Bambang Yudhoyono  (2004-2014)  pemerintah mengambil  pendekatan  demokratis terhadap masalah Papua yang membuat situasi di Papua naik turun. Kemudian  di  masa  pemrintahan Presiden  Joko  Widodo  (2014-2024), paradigma pembangunan Papua terus digalakkan dan diteruskan.

## Poin Strategis
Persoalan  konflik  di  Papua merupakan permasalahan utama yang berlangsung  selama  proses  integrasi tahun 1969 hingga tahun 1998 di masa pemerintahan  Orde  Baru.  Pasca reformasi, khususnya setelah terbitnya Undang-Undang  Otonomi  Khusus Nomor  21  tahun  2001  penting  untuk dilihat bagaimana penanganan konflik di  Papua  tidak  hanya  dikaitkan dengan  pendekatan  yang  refresif namun  mengedepankan  pendekatan yang sifatnya dialog.
Pemberlakuan kebijakan otonomi  khusus  di  Papua  tahun  2002 merupakan  hasil  dari  proses  panjang yang  melelahkan  karena  melibatkan banyak  elemen  di  Papua  dan  Jakarta. Otonomi  khusus  dipandang  sebagai sebuah kemenangan karena mendapat dukungan  dari  banyak  pihak  yang
sebelumnya  banyak  oknum  di  Papua menuntut  kemerdekaan.  Selain  itu pasal-pasal  dalam  undang-undang tersebut banyak mengakomodir banyak  tuntutan  Orang  Asli  (OAP) tentunya  dengan  pengecualian  yang jelas  selain  tuntutan  kemerdekaan. Oleh  karena  itu,  dapat  dimengerti mengapa begitu banyak orang memiliki  harapan  tinggi  bahwa otonomi  khusus  pada  akhirnya  akan menyelesaikan, atau setidaknya mengurangi masalah sentral di Papua (Chauvel, Richard & Bhakti, 2004) Undang-Undang Nomor 21 tahun  2001  tentang  Otonomi  Khusus Papua terdiri dari 27 bab dan 79 pasal. Undang-undang tersebut secara eksplisit menjabarkan beberapa prinsip  dasar  penyelesaian  konflik. Pertama, di  antara  prinsip-prinsip  itu adalah  kewenangan  yang  lebih  besar yang diberikan kepada Provinsi untuk melaksanakan  pemerintahannya  dan mengelola  sumber  daya  alamnya untuk kepentingan terbaik masyarakat Papua. Kedua, Undang-Undang Otonomi Khusus Papua mengakui dan menghormati hak-hak dasar masyarakat adat Papua, serta pemberdayaan strategis dan mendasar Orang  Asli  Papua. Ketiga, Undang- Undang  Otonomi  Khusus  Papua mewujudkan  tata  pemerintahan  yang baik yang ditandai dengan partisipasi yang  lebih  luas,  pembangunan  untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, transparansi, dan akuntabilitas.
Keempat, Undang-Undang  Otonomi Khusus Papua memberikan pembagian  wewenang,  kerja,  dan tanggung  jawab  yang  jelas  antara lembaga-lembaga lokal (King, 2004).
Selain itu, Undang-Undang
Otonomi  Khusus  Papua  tersebut  juga
memberikan  kesempatan  yang  luas bagi orang Papua untuk berpartisipasi dan  berkontribusi  dalam  membentuk dan mengarahkan strategi pembangunan  daerah  dan  kebijakan daerah dengan mengakui adanya hak tradisional dan hukum adat.
Dalam Undang-Undang Otonomi Khusus  Papua  tahun  2001,  isu  politik terdiri  dari  32  pasal  yang  meliputi aturan  yang  mengatur  eksekutif, legislatif,  partai  politik,  dan  identitas daerah secara keseluruhan. Pasal yang paling signifikan adalah pasal 19 yang mengatur  tentang  keberadaan  Majelis Rakyat  Papua  (MRP).  Dimana  Papua adalah  satu-satunya  provinsi  di Indonesia  yang  memiliki  badan legislatif semacam itu dalam mengakomodasi  kepentingan  secara otonom.  ajelis  Rakyat  Papua  (MRP) terdiri dari perwakilan adat dan agama asli Papua Barat terpilih yang menjabat selama  lima  tahun.  Sebagai  badan legislatif  Papua  yang  unik,  ajelis Rakyat Papua (MRP) memiliki otoritas, hak,  tugas,  dan  kewajiban  yang signifikan. Yang paling penting adalah tiga ketentuan yang memberi wewenang  kepada  DPR  untuk mempertimbangkan  dan  menyetujui calon  gubernur,  calon  ajelis  Rakyat Papua  (MRP),  dan  penambahan  atau perubahan  Peraturan  Daerah  di Provinsi  Papua  dan  Provinsi  Papua Barat.
Selain  itu,  dalam  Undang- Undang Otonomi Khusus Papua juga diatur  mengenaik  Hak-hak  sosial budaya  dan  adat  Papua  Barat  diatur dalam  12  pasal.  Perlindungan  hak ulayat  disebutkan  secara  khusus dalam  2  pasal,  nomor  43  dan  44. Undang-Undang  Otonomi  Khusus memiliki  beberapa  pasal  tambahan, yang  membahas  berbagai  subjek,
termasuk  lingkungan,  beberapa  jenis perselisihan,  masalah  kependudukan dan  ketenagakerjaan,  dan  masalah pengawasan  (King,  2006)  Pasal-pasal tersebut  jelas  dimaksudkan  untuk meningkatkan pemahaman masyarakat secara menyeluruh tentang  kebijakan  Otsus.  Artikel- artikel  tambahan  memberikan  kesan keterlibatan  masyarakat  terhadap keputusan Otonomi Khusus Indonesia sebagai  kebijakan  akhir  pemerintah untuk Papua.
Kebijakan Otonomi Khusus sebagai salah satu solusi terbaik untuk menyelesaikan  permasalahan  Papua. Banyak  ahli  berpendapat  bahwa penerapan  konsep  ini  pada  akhirnya akan menyelesaikan masalah pemisahan  diri  di  negara  lain, terutama  jika  hal  itu  disebabkan  oleh keluhan yang merupakan akibat salah urus oleh pemerintah pusat.
Resolusi Konflik Melalui UU Otonomi Khusus Jilid II
Secara  umum  resolusi  konflik menekankan terhadap bagaimana agar konflik  yang  ada  pada  suatu  wilayah bisa segera dihentikan dengan asumsi bahwa  setiap  pemangku  kepentingan memilik  tujuan  dan  fokus  yang  sama dalam menciptakan perdamaian. Banyak penelitian menegaskan beberapa  bagian  penting  seperti bagaimana  proses  negoisasi  bisa diterima  oleh  masing-masing  pihak yang terlibat daklam konflik Wall dan Callister  (1995)  menyebutkan  bahwa apa yang kita butuhkan dalam resolusi konflik  adalah  menciptakan  metode yang  efektif  dalam  meminimalisir konflik  serta  meningkatkan  peran maing-masing pihak untuk sama-sama mencari  solusi  yang  dapat  diterima. Hal  ini  sangat  penting  utamanya
dalam  mencapai  consensus  yang  bisa mengurangi ketegangan yang terjadi.
Salah  satu  hal  paling  penting dalam resolusi konflik sadalah dengan melalui penguatan institusi demokrasi agar situasi yang ada dapat dikendalikan serta stabil. Fokus utama untuk  kasus  di  Papua  adalah  setiap hak  individu  masyarakat  Papua  bisa terlindungi  maka  institusi  demokrasi harus mengalami
penguatan kelembagaan.
Menurut  Coser  (2000)  yang mengatakan  lewat  resolusi  konflik menjaga  agar  tetap  terjadi  harapan dalam  tujuan  perdamaian.  Untuk resolusi  konflik  di  Papua,  Hal  ini sangat  penting  dilihat  dalam  UU Nomor  2  Tahun  2021  tentang Perubahan  Kedua  atas  Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Penyelesaian  konflik  yang  ada  di Papua  harus  ditelaaah  persoalan  dan ditemukan  soluso  mengenai  isu-isu apa  saja  yang  berada  dalam  wacana publik. Tentunya isu menyangku pada pihak-pihak  yang  terlibat  dalam mencapai kesepakatan.
Selama  puluhan  tahun  sejak integrasi Papua ke Indonesia terdapat persoalan mendasar terkait bagaimana ketidakpuasan  masyarakat  terhadap pengambilan  kebijakan  di  Papua khususnya menyangkut masalah kesehatan,  terkait  pendidikan  dan sumberdaya alam. Artinya pemerintah harus  melibkan  masyarakat  Papua terkait isu-isu apa yang menjadi fokus persoalan  yang  selama  ini  membuat mereka  ingin  berpisah  dari  Indonesia (Febrianti, Arum, Dermawan, & Akim, 2019).
Diluar  itu,  Operasi  Papua Merdeka  yang  merupakan  kelompok separatis  sejatinya  harus  dinetralisir
melalui dialog yang sifatnya konstruktif  dengan  fokus  kesetiaan pada  Indonesia  dan  komitmen menjalankan Undang-Undnag
Otonomi Khusus Jilid II agar berjalan baik.  Tentu  saja  menjadi  sebuah pilihan  dalam  upaya  penyelesaian konflik  Pemerintah  Indonesia  yang menegaskan bahwa kepentingan paling utama daro Republik Indonesia adalah menjaga Papua menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keutuhan
Indonesia (Safitri, 2012).
Menurut Undang-Undang Otonomi  Khusus  Jilid  II,  Papua  telah dijewatahkan  sebuah  kewenangan yang sifatnya khusus yang kedepannya  menjadi  modal  utama dalam  arah  pembangunan  Ppaua. Otonomi Khusus memberikan Provinsi  Papua  kewenangan  atas segala  bidang  pemerintahan  serta bagaimana menjalankan pembangunan  yang  berlandaskan kemanusiaan  dan  beradab  di  Papua. Tentu  saja  dalam  Undang-Undang Otonomi Khusus Jilid II, dialog harus dilakukan untuk menghasilkan sebuah solusi  atas  persoalan  dimana  akar konflik  tumbuh.  Dengan  demikian, dialog  tersbeut  harus melibatkan  aktr yang  telibat  agar  consensus  yang dihasilkan bisa konstruktif.
Akar  permasalahan  konflik  di Papua  yang  menjadi  fokus  Undang- Undang  Otonomi  Khusus  Papua  Jilid II  itu  menyangkut  dinamika  integrasi Papua dan identitas orang aslo Papua, persoalan  kekerasan  politik  dan problem  Hak  Asasi  Manusia  (HAM), gagalnya pembangunan di Papua serta rasisme  dan  marginalisasi  orang Papua.
Pada Pasal 68A Undang-Undang Otonomi Khusus Nomor 2 tahun 2021, dalam rangka sinkronisasi,
harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi pelaksanaan  Otonomi  Khusus  dan pembangunan di wilayah Papua. Pada upaya  melakukan  resolusi  konflik dijelaskan  bahwa  akan  dibentuk sebuah  Badan  yang  sifatnya  khusus. Badan  ini  kemudian  bertanggung jawab kepada Presiden. Hal ini sangat penting  mengingat  dalam  mengatasi konflik  pemerintah  pusat  akan melakukan pengawasan serta evaluasi terhadap bahagimana pemerintahan di daerah  yang  merupakan  bagian pemangku kepentingan (stakeholders) bersama-sama  mengatasi  persoalan konflik di Papua.
Selain itu Pada Pasal 76 Undang- Undang  Otonomi  Khusus  Papua Nomor  2  tahun  2021,  pada  ayat  (2) kedepan
akan dilaksanakan pemekaran daerah di daerah otonomi khusus Provinsi Papua. Tentu dengan pemekaran ini akar persoalan mengenai  pemerataan  pembangunan di  Papua  bisa  diselesaikan  karena dengan  pemekaran  setiap  hal  yang berkaitan  dengan  pembangunan  dan ksejahteraan
masyarakat akan dilaksanakan dengan sangat fokus. Poin-poin strategis dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua dalam upaya resolusi konflik juga memperkuat peningkatan alokasi dan skema  baru  pencairan  dana  Otonomi Khusus, pembentukan Rencana Induk Pembangunan Papua, serta pembentukan Badan Khusus Pembangunan  Papua  yang  tujuannya memberikan keadilan, penguatan Hak Azasi  Manusia  (HAM)  dan  kebijakan yang  memberikan  penghargaan  yang setinggi-tinginya  bagi  Orang  Asli Papua (OAP).

## KESIMPULAN
Konflik  yang  terjadi  di  Papua sudah  berlangsung  selama  puluhan tahun  sejak  tahun  1969.  Berbagai kebijakan Pemerintah Pusat mulai dari sifatnya  refresif  hingga  dialog  sudah dilaksanakan.  Tentu persoalan konflik di  Papua  dengan  dasar  persoalan yangkompleks,
mulai dari permasalahan historis, ideologi, hingga rasa  ketidakadilan  oleh  masyarakat Papua.  Salah  satu  solusi  pada  pasca reformasi  adalah  terbitnya  Undang- undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi  Khusus  Papua.  Selama  20 tahun berjalan
undang-Undang tersebut,  kemudian  muncul  Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan  terhadap  undang-undang sebelumnya.  Tentu  saja  Undang- Undang  Otonomi  Khusus  Jilid  II  ini menindaklanjutai bagaimana menyelesaikan  persoalan  di  Papua terkait resolusi konflik yang melibatkan  kekuatan  aktor  atau  isu yang  bervariasi di Papua. Pada upaya resolusi  konflik  di  Papua  melalui Undang-Undang Otonomi Khusus Jilid II diharapkan menghasilkan keputusan baru yang dapat diterima semua unsur. sehingga  persoalan  konflik  di  Papua bisa  diminimalisir  dan  diselesaikan secara  dialog.  Dalam  mencapai keberhasilannya  mencapai  resolusi konflik, mekanisme melalui implementasi Undang-Undang Otonomi Khusus Jilid II membutuhkan kerjasama  yang  baik  diantara  semua pemangku kepentingan yang mengarah  pada  penyelesaian  konflik secara  damai.  Resolusi  konflik  dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Jilid II  merupakan  pendekatan  yang dimaksudkan akan mencapai consensus  perdamaian  dengan  basis

## keutuhan  Negara  Kesatuan  Reapublik
Indonesia (NKRI)

## DAFTAR PUSTAKA
Anggraeni,  D.  (2007).  Pattern  of commercial  and  industrial  resource use  in  Papua  in  A.J.  Marshall  and B.M.  Beehler  (eds)  The  Ecology  of Papua: Part Two. Periplus, Singapore. Alua,  A.  (2006).  Papua  Barat  Dari Pangkuan  Ke  Pangkuan:  Suatu Ikhtisar Kronologis. Jayapura:Sekretariat Presidium Dewan  Papua  dan  Biro  Penelitian STFT Fajar Timur.
Alua, A. A. (2002). Dialog nasional Papua dan  Indonesia  26  Februari  1999. Jayapura:  Sekretariat  Presidium
Dewan  Papua  dan  Biro  Penelitian STFT Fajar Timur. Creswell,  J.  W.  (2016).  Research  Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran (4th ed.). Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Chauvel, R and Ikrar Nusa Bhakti. (2004) The  Papua  Conflict:  Jakarta’s Perceptions and Policies. Washington DC.: East-West Center. Febrianti, S. W., Arum, A. S., Dermawan, W.,  &  Akim,  A.  (2019).  Internal Conflict Resolution Between Government  of  Indonesia  and Separatist Movement in Papua using Horse-Trading Mechanism.  Society, 7(2), 83-100. Garnaut,  R.  and  C.  Manning  (1972).  An economic survey of West Irian: Part
I.  Bulletin  of  Indonesian  Economic Studies, hal. 33 – 65.
Safitri,  N.  (2012).  Masalah  Sosial  dan Konflik  Masyarakat  Adat  Papua
dengan  PT  Freeport  Indonesia. Jurnal Perspektif.
Hadi,  Syamsul  &  Widjajanto,  Andi  Dkk. 2007. Disintegrasi Pasca Orde Baru: Negara, Konflik Lokal, dan Dinamika  Internasional.  Jakarta: CIRes  FISIP  Universitas  Indonesia dan Yayasan Obor Indonesia (YOI). King,  Peter.  (2004)  West  Papua  and Indonesia since Suharto: Independence, Autonomy, or Chaos. Sydney.  University  of  New  South Wales Press, Ltd.
Mambraku,  N.  (2015)  .Penyelesaian Konflik  di  Tanah  Papua  dalam Perspektif Politik. Kajian Vol. 20 No.
2 Juni 2015
Karoba, S dkk. (2004). Papua Menggugat! Bagian  satu:  Politik  otonomisasi NKRI di Papua Barat. Watch Papua
King  ,  Blair  A  (2006).  Peace  in  Papua: Widening  a  Window  Opportunity. Council  of  Foreign  Relation.  CSR No.14, March 2006.
Rohim,  N.  (2014).  Optimalisasi  Otonomi Khusus  Papua  Dalam  Peningkatan Kesadaran  Hukum  Masyarakat Guna  Meredam  Konflik  dan Kekerasan.  Fiat  Justitia  Jurnal  Ilmu Hukum  Volume  8  No.  1,  Januari  - Maret 2014.
Sumule,  A  dkk.  (2003)  Mencari  Jalan Tengah  Otonomi  Khusus  Provinsi Papua.  Jakarta  :  PT  Gramedia Pustaka Utama.
Singh,  B.  (2008).  Papua:  Geopolitics  and the  quest  for  nationhood.  New Brunswick: Transaction Publisher.
Viartasiwi, N (2018). The politics of history in  West  Papua  -  Indonesia  conflict. Asian Journal of Political Science, (),
1 – 19. doi:10.1080/02185377.2018.1445535
Wall,  J.  A.,  Jr.,  &  Callister,  R.  R.  (1995). Conflict  and  its  management. Journal of Management, 21, 515 – 558.
Berita
Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua" https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=20173# :~:text=Jakarta%20%E2%80%93%20 Selama%20kurun%20waktu%2020, DTI%20sebesar%20Rp24%2C04%20 Triliun  dibaca  tanggal  6  Desember 2021 puku 18.00 WIB