Hak atas Informasi Publik dan Hak atas Rahasia Medis:

## Problem Hak Asasi Manusia dalam Pelayanan Kesehatan
Endang Wahya  Yus na ¹⁵

## Abstrak
Dalam  era  keterbukaan  informasi  publik,  semua  informasi  menjadi  hak  bagi  publik  untuk mengetahuinya, salah satunya adalah informasi kesehatan. Pemerintah menyelenggarakan dan mengatur sistem informasi publik, termasuk sistem informasi kesehatan. Pengembangan sistem informasi kesehatan di antaranya dilakukan melalui sistem pelaporan, pendataan dan pemetaan  kasus-kasus  kesehatan,  termasuk  kejadian  penyakit.  Melalui  sistem  informasi kesehatan  tersebut,  pemerintah  memberikan  kemudahan  bagi  masyarakat  untuk memperoleh hak akses terhadap pelayanan kesehatan dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Hak atas informasi kesehatan merupakan hak dasar sosial yakni the rights to health care yang bersumber dari hak asasi manusia. Sementara itu, dalam pelayanan kesehatan dikenal adanya hak atas rahasia medis ( medical secrecy ). Hak ini merupakan hak dasar individual yang bersumber dari hak asasi manusia, yakni the rights of self determina on . Pada UU KIP, diatur bahwa informasi kesehatan termasuk informasi publik, tetapi informasi kesehatan yang berisi data kesehatan seseorang termasuk informasi yang dikecualikan untuk dibuka  kepada  publik.  Ar nya  bahwa  pada  UU  KIP  juga  diberikan  jaminan  perlindungan terhadap rahasia kedokteran. Persoalannya adalah saat rahasia kedokteran tersebut terkait dengan seseorang yang berpotensi menularkan penyakit kepada orang lain, sementara salah satu strategi penanggulangan yang paling awal adalah melalui pelaporan yang merupakan subsistem informasi kesehatan. Problem yang kemudian muncul adalah hak mana yang perlu didahulukan,  apakah  hak  atas  informasi  kesehatan  terkait  penyakit  menular  ataukah  hak individu pasien atas rahasia medisnya untuk dilindungi dan  dak diberitahukan mengenai penyakitnya kepada orang lain.
Kata Kunci: informasi publik, informasi kesehatan, hak asasi manusia, hak menentukan badan sendiri, rahasia kedokteran.
The Right to Public Informa on Access and the Right to Medical Secrecy:

## A Human Rights Issues in Health Care

## Abstract
In the era of public informa on disclosure, it is a right for the public to know about most of any informa on,  including  one  related  to  health  aﬀairs.  Public  informa on  system,  including
15 Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, Jl. Pawiyatan Luhur IV/1 Bendan Dhuwur Semarang,  endang_wahya @yahoo.com,  S.H.  (Universitas  Diponegoro),  M.H.(Universitas  Indonesia),  Dr. (Universitas Parahyangan Bandung).
health  informa on  system  is  organized  and  regulated  by  the  government.  The  health informa on  system  is  conducted  through  among  others  repor ng,  data  gathering  and mapping of health cases, including disease incidence. Through the health informa on system, the government provides public convenience to access informa on on health services, for the improvement of community health. The right to get informa on is a fundamental social right, which is the rights to health care that derives from human rights principles. Meanwhile, in the other hand, there is something called medical secrecy which is right to conﬁden al medical informa on. This right is a fundamental individual right derives from human rights principles, namely the rights of self-determina on. The Act on KIP says that health informa on is included into  public  informa on  but  the  health  informa on  containing  a  person's  health  data  is categorized to be informa on that is exempted to be disclosed to the public. This means that the Act on KIP guarantees protec on of medical secrecy. A problem appears when the medical secrecy is associated with someone who has the poten al to transmit the disease to others whereas one of the earliest preven on steps is by making a report which is indeed to be a subsystem of health informa on. Therefore, the problem that later arises is which rights that should  be  put  in  prior—whether  the  rights  to  health  informa on  related  with  transmi ed diseases or the pa ent's individual rights to his/her medical secrecy that should be protected and not be disclosed to public.
Keywords: public  informa on,  health  informa on,  human  right,    the  right  of  self determina on, medical secrecy.

## A.  Pendahuluan
Dalam era keterbukaan informasi, semua hal seolah menjadi “layak” bahkan “harus” diketahui oleh masyarakat (se ap orang), sehingga batas antara ruang pribadi dan ruang publik menjadi sangat  pis. Keterbukaan informasi saat ini menjadi kebutuhan bagi se ap anggota masyarakat yang wajib dipenuhi oleh pemerintah. Pemanfaatan teknologi informasi seper  media massa dan sarana/perangkat komunikasi lainnya telah mengubah perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global dan dapat digambarkan bahwa hubungan menjadi tanpa batas (borderless) . Kejadian di segala penjuru dunia dapat diinformasikan dengan cepat. Kondisi demikian memberi kontribusi  posi f  bagi  peningkatan  kesejahteraan,  kemajuan,  dan  peradaban manusia, namun di lain pihak akan memunculkan persoalan baru dalam kaitannya dengan kebutuhan pengaturan dan perlindungan hukumnya.
Penyediaan sistem informasi kesehatan oleh penyelenggara pelayanan kesehatan merupakan  kewajiban  yang  ditetapkan  oleh  undang-undang  dan  harus  dipenuhi. Dengan pengembangan sistem informasi kesehatan akan meningkatkan akses, mutu,
Endang Wahya  Yus na: Hak atas Informasi Publik dan Hak atas Rahasia Medis: Problem Hak Asasi Manusia dalam Pelayanan Kesehatan
dokumentasi, dan fungsi-fungsi pelayanan kesehatan lainnya.
Namun  di  lain  pihak,  hal  ini  akan  menimbulkan  persoalan  hukum  yang  cukup serius jika ternyata informasi yang dimaksud menyangkut tentang kondisi kesehatan seseorang  (pasien).  Informasi  menyangkut  data  diri  pasien  adalah  hal  yang berhubungan  dengan  rahasia  pasien  (rahasia  medis/rahasia  kedokteran).  Rahasia kedokteran merupakan hak pasien yang harus dihorma . Jika hal ini dilanggar maka akan  mbul  tanggung  jawab  hukum  berupa  sanksi  bagi  yang  membukanya. Mengingat  pen ngnya  rahasia  kedokteran  yang  merupakan  salah  satu  hak  pasien tersebut,  maka  diaturlah  hak  atas  rahasia  medis  ini  dalam  beberapa  peraturan perundang-undangan  di  bidang  kesehatan,  terutama  dalam  Undang-undang  (UU) Nomor 29 Tahun 2004 tentang Prak k Kedokteran (UU Prak k Kedokteran). Jaminan perlindungan atas rahasia medis ini bahkan diatur pula dalam ketentuan Undang- undang  tentang  Keterbukaan  Informasi  Publik  (KIP)  yang  menyebutkan  bahwa informasi  yang  menyangkut  data  kesehatan  seseorang  merupakan  informasi  yang “dikecualikan” dalam jenis informasi publik.
Untuk  memperjelas  problem  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  dalam  pelayanan kesehatan terkait informasi kesehatan dan rahasia kedokteran dapat dikemukakan contoh  kasusnya.  Dalam  proses  pemeriksaan  kesehatan  para  calon  Tenaga  Kerja Indonesia  (TKI),  ditemukan  bahwa  salah  seorang  calon  TKI  tersebut suspect (terindikasi)  mengidap  penyakit  HIV/AIDS.  Dalam  kondisi  demikian,  problem  yang dihadapi oleh dokter pemeriksa adalah bagaimana ia harus menjaga rahasia medis pasiennya sedangkan dia harus pula melaporkan hal ini kepada pihak terkait karena salah satu mekanisme dalam penanggulangan HIV/AIDS adalah melalui pelaporan. Perlu diketahui pula bahwa pelaporan suatu kejadian (penyakit) adalah bagian dari sistem informasi kesehatan. Contoh kasus lain adalah tentang pembukaan rahasia kedokteran  oleh  seorang  dokter  spesialis  forensik  terhadap  pasien  korban pembunuhan (kebetulan korban adalah seorang relawan pada peris wa kerusuhan Mei  1998).  Dalam  kasus  ini,  dokter  memberikan  informasi  kepada  publik  (media massa) tentang hasil autopsi terhadap korban. Hal ini mengakibatkan dokter yang bersangkutan digugat ke pengadilan.   Sehingga, muncul pertanyaan bagaimana jika rahasia medis yang  dak boleh dibuka ternyata itu berkaitan dengan kepen ngan publik ?.
Berdasarkan uraian di atas, maka problema ka HAM dalam pelayanan kesehatan menjadi  menarik  untuk  dibahas  khususnya  terkait  dengan  hak  masyarakat  atas informasi kesehatan sebagai bagian dari informasi publik dan hak atas rahasia medis.

## B.  Hak atas Informasi Publik
Pembahasan tentang hak atas informasi publik perlu didahului dengan mengetahui
Endang Wahya  Yus na: Hak atas Informasi Publik dan Hak atas Rahasia Medis: Problem Hak Asasi Manusia dalam Pelayanan Kesehatan
tentang  penger an  “hak”.  Hak  adalah  tuntutan  yang  dapat  diajukan  seseorang kepada orang lain sampai kepada batas-batas pelaksanaan hak tersebut.¹ Menurut G.W. Paton, hak bukan hanya mengandung perlindungan dan kepen ngan, melainkan juga  kehendak.²  Sementara  itu,  menurut  Sudikno  Mertokusumo,  hak  adalah kepen ngan  yang  dilindungi  hukum,  sedangkan  kepen ngan  adalah  tuntutan perorangan  atau  kelompok  yang  diharapkan  untuk  dipenuhi.  Kepen ngan  pada hakikatnya mengandung kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum dalam melaksanakannya.³  Hak  merupakan  unsur  norma f  yang  melekat  pada  diri  se ap manusia  dan  penerapannya  berada  dalam  ruang  lingkup  hak  persamaan  dan  hak kebebasan yang terkait dengan interaksinya antara individu atau dengan instansi. Hak merupakan sesuatu yang harus diperoleh. Terdapat dua teori bahwa hak merupakan sesuatu  yang  diperoleh  teori  pertama  dikemukakan  oleh  Mc.  Closkey  yang menyatakan bahwa pemberian hak adalah untuk dilakukan, dimiliki, dinikma , atau sudah  dilakukan,  teori  kedua  dikemukakan  oleh  Joel  Feinberg  yang  menyatakan bahwa  pemberian  hak  penuh  merupakan  kesatuan  dalam  klaim  yang  absah (keuntungan  yang  didapat  dari  pelaksanaan  hak  yang  disertai  pelaksanaan kewajiban). Dengan demikian, keuntungan dapat diperoleh dari pelaksanaan hak bila disertai dengan pelaksanaan kewajiban.⁴
Deﬁnisi  tentang  informasi  ada  bermacam-macam,  tergantung  pada  bidang profesi atau keilmuan masing-masing. Jika diiden ﬁkasi, informasi berasal dari kata informare yang berar  memberi bentuk dan to inform yang ar nya memberitahukan. Kata  lain  yang  biasa  digunakan  adalah informa on yang  ar nya  keterangan.  Jadi, informasi  adalah  pemberitahuan  tentang  sesuatu  agar  orang  dapat  membentuk pendapatnya berdasarkan sesuatu yang diketahuinya.
Pasal 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik  (UU  KIP)  disebutkan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  “informasi ” adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca  yang  disajikan  dalam  berbagai  kemasan  dan  format  sesuai  dengan perkembangan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  secara  elektronik  ataupun nonelektronik.  Sementara  itu,  yang  dimaksud  dengan  “informasi  publik”  adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu
1  C. de Rover, To Serve and to Protect: Acuan Universal Penegakan HAM, Jakarta: Raja Graﬁndo Persada, 2000, hlm.
47.
2  Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum , Bandung: Citra Aditya Bak , 2000, hlm. 54.
3  Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar , Yogyakarta: Liberty, 2005, hlm. 43.
4  Dede  Rosyadah, Demokrasi,  Hak  Asasi  Manusia  dan  Masyarakat  Madani ,  Jakarta:  Perdana  Media,  2003, hlm.200.
Endang Wahya  Yus na: Hak atas Informasi Publik dan Hak atas Rahasia Medis: Problem Hak Asasi Manusia dalam Pelayanan Kesehatan
badan  publik yang  berkaitan  dengan  penyelenggara  dan  penyelenggaraan  negara dan/atau  penyelenggara  dan  penyelenggaraan  badan  publik  lainnya  yang  sesuai dengan undang-undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepen ngan publik.
Pada  Pasal  2  UU  KIP  disebutkan  sebagai  berikut:  “(1)  Se ap  informasi  publik bersifat  terbuka  dan  dapat  diakses  oleh  se ap  pengguna  informasi  publik;  (2) Informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas; (3) Se ap informasi publik  harus  dapat  diperoleh  se ap  pemohon  informasi  publik  dengan  cepat  dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana; (4) Informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan undang-undang, kepatutan, dan kepen ngan umum didasarkan  pada  pengujian  tentang  konsekuensi  yang  mbul  bila  suatu  informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah diper mbangkan dengan saksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepen ngan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.”
Ketentuan Pasal 28 F UUD 1945 dengan tegas menjamin bahwa, “Se ap orang berhak  untuk  berkomunikasi  dan  memperoleh  informasi  untuk  mengembangkan pribadi  dan  lingkungan  sosialnya,  serta  berhak  untuk  mencari,  memperoleh, memiliki,  menyimpan,  mengolah,  dan  menyampaikan  informasi  dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.” Selain itu, pada Pasal 19 Universal Declara on Of Human Rights juga dijamin bahwa, “Se ap orang mempunyai hak atas kebebasan  berpendapat  dan  berekspresi,  dan  hak  ini  termasuk  kebebasan  untuk memiliki pendapat tanpa ada gangguan serta untuk mencari, menerima dan berbagi informasi serta gagasan melalui media apa pun dan tanpa mengindahkan perbatasan negara”. Ketentuan inilah yang menjadi dasar hukum bagi pengaturan keterbukaan informasi publik.
Dari  berbagai  sumber  dapat  diketahui  bahwa  ada  beberapa  hal  pen ng  yang melatarbelakangi perlunya keterbukaan informasi publik antara lain: Pertama, era globalisasi saat access to government records informa on terjadi hampir di seluruh dunia,  sehingga  pemerintah  dituntut  untuk  mulai  membuka  diri  terhadap  se ap akses  informasi  yang  sangat  diperlukan  oleh  publik;  Kedua,  sebagai  konsekuensi perlindungan HAM, maka keterbukaan informasi publik diperlukan agar masyarakat dapat  berpar sipasi  ak f  untuk  mengontrol  kebijakan  pemerintah,  hal  ini  sejalan dengan demokra sasi bagi penganut konsep welfare state ; Ke ga, perkembangan Iptek  terutama  perkembangan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  dengan penggunaan media elektronik, khususnya internet  telah  memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan informasi yang mereka inginkan dengan cara mudah  dan cepat dan  hal  ini  menjadi  tanggung  jawab  pemerintah  untuk  pemenuhannya;  Keempat,
Endang Wahya  Yus na: Hak atas Informasi Publik dan Hak atas Rahasia Medis: Problem Hak Asasi Manusia dalam Pelayanan Kesehatan
regulasi  keterbukaan  informasi  publik adalah landasan yuridis dalam membangun good governance .
Jika  disimak  lebih  lanjut,  pengembangan  sistem  informasi  ini  dilakukan  untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, yang mengacu pada penger an quality  of  care atau  standar  pelayanan  yang  berkualitas,  yakni  pelayanan  yang menghorma   hak-hak  konsumen  karena  se ap  konsumen  memiliki  hak  yang dilindungi  undang-undang.  Demikian  pula  bagi  konsumen  pelayanan  kesehatan (pasien), sistem informasi kesehatan tersebut harus menjamin hak-hak pasien untuk mendapatkan  pelayanan  kesehatan  yang  berkualitas  dan  dak  melanggar  hak asasinya sebagai pasien.
Adapun tujuan regulasi tentang keterbukaan informasi publik adalah mendorong masyarakat  menjadi  lebih  demokra s  dengan  memungkinkan  adanya  akses masyarakat terhadap informasi yang dimiliki pemerintah baik pusat, daerah maupun lembaga-lembaga publik lain salah yang satunya adalah lembaga kesehatan misalnya rumah sakit. UU KIP menyebutkan bahwa tujuan undang-undang ini adalah:
1.  menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, proses pengambilan keputusan publik, serta alasannya;
2.  mendorong par sipasi masyarakat dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik;
3.  mengembangkan Iptek dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
4.  meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan badan publik. Selanjutnya  pada  Pasal  6  UU  KIP  disebutkan  bahwa:  (1)  badan  publik  berhak
‘menolak ’ memberikan  informasi  yang  ‘dikecualikan’  sesuai  dengan  ketentuan peraturan  perundang-undangan;  (2)  badan  publik  berhak  menolak  memberikan informasi  publik  apabila  dak  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan;  (3)  informasi  publik  yang  dak  dapat  diberikan  oleh  badan  publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  khususnya bu r c dan d adalah:  informasi yang berkaitan  dengan  ‘hak-hak  pribadi’  dan  informasi  yang  berkaitan  dengan  ‘rahasia jabatan’;  salah satu informasi yang dikecualikan diatur pada Pasal 17 huruf h UU KIP adalah  informasi  publik  yang  apabila  dibuka  dan  diberikan  kepada  pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi, seper  dirumuskan dalam bu r 2  yaitu  riwayat,  kondisi  dan  perawatan,  pengobatan  kesehatan  ﬁsik,  dan  psikis seseorang . Jadi,  dapat  ditegaskan  bahwa  salah  satu  informasi  publik  yang ‘dikecualikan’  untuk  dibeberkan  adalah  informasi  tentang  kondisi  kesehatan seseorang.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  dapat  diketahui  bahwa  hak  atas  informasi  publik merupakan  hak  yang  dijamin  undang-undang,  bahkan  dijamin  oleh  kons tusi, dengan  pengecualian  jika  informasi  tersebut  terkait  dengan  data  kesehatan seseorang.
Endang Wahya  Yus na: Hak atas Informasi Publik dan Hak atas Rahasia Medis: Problem Hak Asasi Manusia dalam Pelayanan Kesehatan

## C.  Hak atas Informasi Kesehatan dalam Konsep The Right to Access Health Care
Dalam  konsep  hukum  nasional  informasi  kesehatan  merupakan  salah  satu  jenis informasi publik yang dirumuskan dalam beberapa ketentuan perundang-undangan, salah  satunya  dirumuskan  dalam  UU  KIP  sebagaimana  telah  diuraikan  di  atas. Sementara  itu,  pada  Pasal  168  Undang-undang  Nomor  36  Tahun  2009  tentang Kesehatan (UU Kesehatan) dirumuskan sebagai berikut:
1.   untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang efek f dan eﬁsien diperlukan informasi kesehatan.
2.   informasi  kesehatan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dilakukan  melalui sistem informasi dan melalui lintas sektor.
3.   ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Selanjutnya  pada  Pasal  169  Undang-Undang  Kesehatan  diatur  bahwa,
“Pemerintah memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh akses terhadap  informasi  kesehatan  dalam  upaya  meningkatkan  derajat  kesehatan masyarakat ” .  Ketentuan  sebagaimana  diuraikan  di  atas  didasarkan  pada  amanat kons tusi yang dirumuskan dalam Pasal 28 E ayat (2) dan 28 F yang menjamin bagi perolehan,  pemilikan,  dan  penyebaran  informasi.  Sementara  itu,  Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada ketentuan Pasal 4 ayat (3) dengan jelas diberikan hak bagi konsumen yaitu hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa, ar nya konsumen barang  dan  jasa  pelayanan  kesehatan  berhak  atas  informasi  yang  jelas  dan  jujur, sedangkan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (UU Rumah Sakit) pada ketentuan Pasal 29 ayat (1) bu r a diatur bahwa salah satu kewajiban rumah sakit adalah memberikan informasi yang benar tentang pelayanan rumah sakit kepada  masyarakat.  Jika  dikaitkan  dengan  kewajiban  rumah  sakit  untuk mengembangkan sistem informasi kesehatan tersebut, sebenarnya yang dimaksud informasi kesehatan adalah terkait dengan: bentuk dan macam layanan; transparansi anggaran;  kemudahan  akses;  dan  kewajiban  publik  lainnya  dalam  kedudukannya sebagai badan layanan publik.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  dapat  dijelaskan  bahwa  hak  atas  informasi  publik dalam kaitannya dengan pelayanan kesehatan adalah hak se ap orang/masyarakat untuk  mendapatkan  informasi  dari  pemerintah  selaku  penanggung  jawab  untuk terjaminnya hak hidup sehat bagi se ap orang. Dalam rangka perwujudan hak atas informasi  kesehatan  tersebut,  pemerintah  mengembangkan  sistem  informasi kesehatan. Pengembangan sistem informasi kesehatan juga dilakukan agar hak akses dalam  pelayanan  kesehatan  dapat  terpenuhi,  mutu  pelayanan  dapat  diawasi, sehingga derajat kesehatan yang baik tercapai.
Endang Wahya  Yus na: Hak atas Informasi Publik dan Hak atas Rahasia Medis: Problem Hak Asasi Manusia dalam Pelayanan Kesehatan
Dalam informasi kesehatan terdapat informasi yang bersifat publik atau dapat diinformasikan kepada publik dan informasi yang bersifat privat atau yang  dak boleh dibuka kepada publik. Informasi kesehatan yang dapat diinformasikan kepada publik terdiri dari bermacam bentuk dan jenis. Sebagai contoh, sistem informasi kesehatan di rumah sakit yang diinformasikan kepada publik antara lain: menyangkut bentuk dan jenis layanan rumah sakit, prosedur layanan, biaya, fasilitas pelayanan kesehatan, dan sistem pembiayaan. Contoh yang lebih khusus adalah sistem informasi terkait pemberantasan  penyakit  antara  lain  berupa:  informasi  hasil  survei  jenis  penyakit tertentu (melalui pelaporan, pendataan, pemetaan); program pencegahan penyakit; ndakan penanggulangan penyakit; data perkembangan jenis-jenis penyakit menular dan daerah penularannya; informasi tentang angka kejadian penyakit tertentu, yang kesemuanya diamanatkan oleh undang-undang.
Adapun  informasi  kesehatan  yang  bersifat  privat  adalah  data  dan  kondisi kesehatan,  baik  yang  dituangkan  dalam medical  record maupun  yang  diketahui, dilihat, atau didengar oleh tenaga kesehatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 269 Tahun 2008 tentang Rekam Medis dan Permenkes Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rahasia.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  dapat  diketahui  bahwa  informasi  kesehatan  yang bersifat  publik  dapat  dibuka  kepada  publik,  sedangkan  informasi  kesehatan  yang bersifat  privat  dak  boleh  dibuka  kepada  publik.  Pada  UU  KIP  secara  tegas  diatur bahwa informasi publik yang dapat diberikan atau dibuka kepada publik dikecualikan informasi  yang  berkaitan  dengan  hak-hak  pribadi  dan  informasi  yang  berkaitan dengan rahasia jabatan. Khusus untuk bidang kesehatan, informasi yang  dak boleh diberikan kepada publik adalah data dan kondisi kesehatan seseorang.
Dalam  kaitan  hak  atas  informasi  kesehatan  dengan  hak  untuk  mendapatkan pelayanan kesehatan, sebuah pendapat menjelaskan bahwa , “The human right to health care is clearly linked to the rights and non-poli cal freedom. Health care is either life-preserving to serves alleviate or eliminate sickness or suﬀering which are barriers to our ability to develop fully as human being” .⁵ Sementara itu, A.P. Den Exter menyatakan bahwa “ Health and especially the access to health care are considered by many instruments of na onal and interna onal law. The right to acess health care interpreted  in  Ar cle  12  of  the  Interna onal  Covenant  on  Economic,  Social  and Cultural Rights one reads:
“ 1.  The  State  Par es  to  the  present  Covenant  recognize  the  right  of everyone to the enjoyment of the highest a ainable standard of physical and mental health.
Endang Wahya  Yus na: Hak atas Informasi Publik dan Hak atas Rahasia Medis: Problem Hak Asasi Manusia dalam Pelayanan Kesehatan
Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1 - No 2 - Tahun 2014
255 5  Weisstub,  David  N.  &  Pintoz,  Guillermo  Diaz, Autonomy  and  Human  Rights  in  Health  Care ,  Dondrecht- Netherlands: Springer, hlm. 53.
2.   The steps to be taken by the State Par es to the present Covenant to achieve the full realiza on of this rights shall include those necessary for: (….);
(c)  The  preven on,  treatment  and  control  of  epidemic,  endemic, occupa onal, and other diseases;
(d)  The crea on of condi on which would assure to all medical service and medical a en on in the event of sickness” .⁶ Adapun  Paul  Shoukens mengatakan  bahwa ,  “Regarding  “accessibility”  the popula on should be informed about their rights, meaning that access to informa on is suﬃciently guaranteed. Accessibility includes the right to seek, receive and impart informa on and ideas concerning health issues. However, accessibility of informa on should  not  impare  the  right  to  have  personal  health  data  treated  with conﬁden ality”.⁷
Berdasarkan  pendapat  para  pakar  tersebut  dapat  diketahui  bahwa  hak  atas pelayanan  kesehatan,  khususnya  hak  akses  terhadap  pelayanan  kesehatan, merupakan  hak  dasar  sosial  yang  sumbernya  adalah  HAM.  Hak  akses  terhadap pelayanan kesehatan di antaranya hak untuk mendapatkan pelayanan, memperoleh informasi dan kebijakan yang terkait dengan masalah kesehatan, namun dikecualikan terhadap  data pribadi kesehatan seseorang, karena hal tersebut bersifat rahasia.

## D.  Hak atas Rahasia Kedokteran
Pembahasan  tentang  rahasia  kedokteran  ( medical  secrecy )  dak  mungkin  dapat dilepaskan dari pembahasan tentang informed consent dan medical record . Dalam pelayanan  kesehatan,  hal  ini  dikenal  dengan  konsep trilogy rahasia  kedokteran. Penger an trilogy rahasia  kedokteran  ini  muncul,  mengingat  bahwa  dalam  se ap upaya pelayanan kesehatan terdapat  ga hal pen ng yang merupakan satu rangkaian yang saling terkait antara  ndakan yang satu dengan  ndakan lainnya.⁸
Informed consent merupakan hak pasien untuk memberikan persetujuan atas ndakan medis terhadap dirinya, adalah hak pasien yang bersumber dari hak asasi manusia yakni the right of self determina on . Informed consent dilakukan setelah pasien  menerima  informasi  yang  cukup  tentang  kondisi  kesehatannya,  ndakan medis yang akan dilakukan, bahkan biaya yang akan ditanggung. Ketentuan hukum tentang informed consent diatur dalam Permenkes Nomor 290 Tahun 2008. Dalam pelaksanaan prosedur informed consent tersebut, informasi harus diberikan dengan
Endang Wahya  Yus na: Hak atas Informasi Publik dan Hak atas Rahasia Medis: Problem Hak Asasi Manusia dalam Pelayanan Kesehatan
Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1 - No 2 - Tahun 2014
256
6  A.P. den Exter (eds), Interna onal Health Law: Solidarity in Jus ce and Health Care , Antwerpen: Maklu, 2008, hlm. 21.
7 Ibid, hlm. 22. 8  Lihat, J. Guwandi, Trilogi Rahasia Kedokteran , Jakarta: FK UI, 1992, hlm. 15.
i kad baik, jujur, dan  dak menakut-naku . Informasi kepada pasien merupakan hak pasien,  jadi  harus  diberikan  baik  diminta  maupun  dak  diminta.⁹  Informasi  yang diberikan tersebut harus selengkap-Iengkapnya yaitu mencakup tentang keuntungan dan kerugian dari  ndakan kedokteran yang akan dilakukan, yaitu diagnos k maupun terapeu k  dan  sebaiknya  informasi  atau  penjelasan,  sesuai  dengan  pendapat Leenen, yaitu minimal mencakup informasi atau penjelasan tentang¹⁰: a.  diagnosis;
b.  terapi, dengan kemungkinan alterna f terapi;
c.  tentang cara kerja dan pengalaman dokter;
d.  risiko bila dilakukan atau  dak dilakukan  ndakan  kedokteran tersebut;
e.  kemungkinan perasaan sakit ataupun perasaan lainnya;
f.  keuntungan terapi;
g.  prognosa.
Latar  belakang  dilakukannya  prosedur informed  consent dalam  pelayanan kesehatan,  yang  melibatkan  hubungan  antara  dokter  (tenaga  kesehatan)  dengan pasien atau biasa dikenal dengan hubungan terapeu k, didasarkan pada alasan: a.  hubungan dokter-pasien adalah berdasarkan kepercayaan; b.  adanya hak otonomi atau hak menentukan sendiri atas dirinya; c.  adanya hubungan kontraktual antara dokter-pasien. Sementara  itu,  tujuan  dari informed  consent adalah  memberikan  perlindungan hukum,  baik  bagi  pasien  maupun  dokter  yang  melakukan  ndakan  medis.¹¹  Pada prinsipnya, dalam prosedur informed consent , yang merupakan hak pasien, diawali dengan  pemberian  informasi  dari  dokter  yang  memberikan  pelayanan  medis  dan diakhiri dengan persetujuan pasien untuk dilakukan  ndakan medis.
Dalam hal ini yang dimaksud informasi medis adalah informasi tentang kondisi kesehatan seseorang, yang merupakan salah satu ‘hak pasien’. Pada Pasal 7 Undang- undang  Kesehatan  dijelaskan  bahwa,  “Se ap  orang  berhak  untuk  mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggungjawab”. Selanjutnya  pada  Pasal  8  dinyatakan  bahwa,  “Se ap  orang  berhak  memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya termasuk  ndakan dan pengobatan yang telah  maupun  yang  akan  diterimanya  dari  tenaga  kesehatan”.  Pada  ketentuan  ini dapat dijelaskan pula bahwa informasi kesehatan dalam konteks ketentuan ini adalah informasi kesehatan yang bersifat privat, sehingga yang boleh mengetahui hanyalah yang berhak terutama pasien yang bersangkutan.
Endang Wahya  Yus na: Hak atas Informasi Publik dan Hak atas Rahasia Medis: Problem Hak Asasi Manusia dalam Pelayanan Kesehatan
Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1 - No 2 - Tahun 2014
9 Ibid , hlm. 21. 10  Ameln Fred, Kapita Selekta Hukum Kedokteran , Jakarta: Graﬁkatama Jaya, 1991, hlm. 45.
11 Ibid , hlm. 22.
Data kesehatan pasien dicatat dalam suatu berkas yang disebut rekam medis, yang  memiliki  nilai  kerahasiaan.  Ketentuan  tentang medical  records dirumuskan dalam Permenkes Nomor 269 Tahun 2008. Menurut Permenkes ini yang dimaksud medical record , adalah berkas yang berisi catatan dan dokumen antara lain iden tas pasien,  hasil  pemeriksaan,  pengobatan  yang  telah  diberikan,  serta  ndakan  dan pelayanan  lain  yang  telah  diberikan  kepada  pasien.  Catatan  merupakan  tulisan- tulisan yang dibuat oleh dokter atau dokter gigi mengenai  ndakan- ndakan yang dilakukan kepada pasien dalam rangka pelayanan kesehatan.  Selanjutnya disebutkan bahwa bentuk medical record dapat berupa manual yaitu tertulis lengkap dan jelas atau dalam bentuk elektronik sesuai ketentuan. Rekam medis terdiri dari catatan- catatan data  pasien yang  dilakukan  dalam  pelayanan  kesehatan.  Catatan-catatan tersebut sangat pen ng untuk pelayanan bagi pasien karena data yang lengkap dapat memberikan  informasi  yang  menentukan  berbagai  keputusan  baik  pengobatan, penanganan,  ndakan  medis  dan  lainnya.  Dokter  atau  dokter  gigi  diwajibkan membuat rekam medis sesuai aturan yang berlaku.
Dalam Permenkes tersebut juga menyatakan bahwa isi rekam medis adalah milik pasien, sedangkan dokumen adalah milik sarana pelayanan kesehatan. Rekam medis merangkum kontak pasien dengan sarana pelayanan kesehatan yang isinya melipu : data pasien, pemeriksaan, pengobatan dan  ndakan yang diberikan, korespondensi demi  kesinambungan  pelayanan  (biasanya  dalam  bentuk  kartu). Medical  records yang berisi data pasien merupakan hak pasien dan menjadi kewajiban dokter untuk membuatnya.  Data  pasien  yang  dituangkan  dalam medical  records merupakan informasi  yang  berisikan  data  yang  mengandung  kerahasiaan,  sehingga provider wajib mengelola data tersebut dengan sebaik-baiknya.
Jaminan perlindungan hak atas medical records diatur pada Pasal 79 huruf b UU Prak k Kedokteran dalam rumusan tentang sanksi pidana yang menyebutkan bahwa: “ Dipidana  dengan  pidana  kurungan  paling  lama  1  (satu)  tahun  atau  denda  paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), se ap dokter atau dokter gigi yang: dengan sengaja  dak membuat rekam medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1)” (Catatan: sanksi pidana kurungan dinyatakan  dak mengikat secara hukum melalui putusan Judicial Review Mahkamah Kons tusi pada bulan Juli tahun 2007). Uraian di atas mempertegas keterkaitan antara informasi medis, medical records, dan medical secrecy . Seorang dokter wajib merahasiakan segala yang disampaikan oleh pasiennya, baik yang disampaikan secara sadar maupun  dak sadar kepadanya dan  segala  sesuatu  yang  diketahui  oleh  dokter  sewaktu  mengoba   dan  merawat pasien.  Hal  inilah  yang  disebut  dengan  rahasia  kedokteran.  Kerangka  pemikiran tentang rahasia kedokteran  mbul pertama-tama dari kewajiban profesional untuk merahasiakan keterangan yang diperoleh dalam melaksanakan profesi. Keterangan yang didapat oleh para profesional dalam melakukan profesi, dikenal dengan nama
Endang Wahya  Yus na: Hak atas Informasi Publik dan Hak atas Rahasia Medis: Problem Hak Asasi Manusia dalam Pelayanan Kesehatan
rahasia jabatan, sedangkan keterangan yang diperoleh dokter dalam melaksanakan profesinya, dikenal dengan nama rahasia kedokteran.
Dasar hukum pengaturan tentang rahasia medis di antaranya diatur dalam UU Prak k Kedokteran dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan). Pada ketentuan Pasal 48 UU Prak k Kedokteran disebutkan bahwa :
1.   Se ap  dokter  atau  dokter  gigi  dalam  melaksanakan  prak k  kedokteran  wajib menyimpan rahasia kedokteran.
2.   Rahasia kedokteran dapat dibuka hanya untuk kepen ngan kesehatan pasien, memenuhi  permintaan  aparatur  penegak  hukum  dalam  rangka  penegakan hukum,  permintaan  pasien  sendiri,  atau  berdasarkan  ketentuan  perundang- undangan.
3.   Ketentuan lebih lanjut mengenai rahasia kedokteran diatur dengan Peraturan Menteri.
Pada  ketentuan  Pasal  51  huruf  c  UU  Prak k  Kedokteran disebutkan  bahwa : “Dokter  atau  dokter  gigi  dalam  melaksanakan  prak k  kedokteran  mempunyai kewajiban: merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia”. Adapun pada Pasal 52 huruf e disebutkan bahwa: “Pasien, dalam menerima pelayanan pada prak k kedokteran, mempunyai hak:  mendapatkan  isi  rekam  medis ”. Sementara  itu  pada  ketentuan  Pasal  57  UU Kesehatan, disebutkan bahwa:
1.    Se ap  orang  berhak  atas  rahasia  kondisi  kesehatan  pribadinya  yang  telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan.
2.    Disebutkan bahwa sifat kerahasiaan ini  dak berlaku dalam hal:
a.  perintah undang-undang;
b.  perintah pengadilan;
c.  izin yang bersangkutan;
d.  kepen ngan masyarakat; atau
e.  kepen ngan orang tersebut.
Permenkes  Nomor  269  Tahun  2008  juga  mengatur  bahwa  sarana  pelayanan kesehatan  bertanggung  jawab  terhadap  rekam  medis.  Di  samping  itu,  sarana pelayanan kesehatan juga membuat atau mencatat semua kejadian terkait dengan layanan  yang  dilakukan  terhadap  pasien;  mengelola  sebaik-baiknya;  dan  menjaga kerahasiaannya. Oleh karena itu, rekam medis yang berisi data pribadi pasien sifatnya rahasia  dan  dikecualikan  dalam  ketentuan  keterbukaan  informasi  publik.  Hal tersebut dikarenakan informasi yang tercatat dalam rekam medis merupakan data seseorang (personal); bersifat rahasia; hak pribadi dan terkait rahasia jabatan.
Jaminan perlindungan atas kerahasiaan medis ini dirumuskan juga dalam Pasal 79 huruf c UU Prak k Kedokteran bahwa: “dipidana dengan pidana kurungan paling
Endang Wahya  Yus na: Hak atas Informasi Publik dan Hak atas Rahasia Medis: Problem Hak Asasi Manusia dalam Pelayanan Kesehatan
lama  1  (satu)  tahun  atau  denda  paling  banyak  Rp50.000.000,00  (lima  puluh  juta rupiah),  se ap  dokter  atau  dokter  gigi  yang:  dengan  sengaja  dak  memenuhi kewajiban  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  51  huruf  c”  sebagaimana  telah diuraikan di atas. Ketentuan tentang informasi medis dan rahasia medis juga diatur secara jelas dalam UU Rumah Sakit. Pasal 32 huruf b UU Rumah Sakit bahwa , “ Se ap pasien  mempunyai  hak  untuk  memperoleh  informasi  tentang  hak  dan  kewajiban pasien;” sedangkan pada Pasal 32 huruf i disebutkan bahwa,”se ap pasien berhak mendapatkan  privasi  dan  kerahasiaan  penyakit  yang  diderita  termasuk  data-data medisnya”.
Sesuai dengan perintah undang-undang, rahasia medis ini diatur secara khusus dalam  Permenkes  Nomor  36  Tahun  2012  tentang  Rahasia  Kedokteran.  Bagian menimbang  Permenkes  Nomor  36  Tahun  2012  dinyatakan  bahwa  tujuan pembentukan Permenkes adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 48 ayat (1) UU Prak k Kedokteran dan Pasal 38 ayat (3) UU Rumah Sakit. Dalam ketentuan Pasal 1 bu r 1 Permenkes disebut dengan jelas bahwa yang dimaksud rahasia kedokteran adalah  “data  dan  informasi  tentang  kesehatan  seseorang  yang  diperoleh  tenaga kesehatan pada waktu menjalankan pekerjaan atau profesinya”. Dalam Permenkes ini  diatur  tentang  kewajiban  berbagai  pihak  untuk  menjaga  kerahasiaan  medis, seper  dirumuskan pada Pasal 4 bahwa:
1.   Semua pihak yang terlibat dalam pelayanan kedokteran dan/atau menggunakan data dan informasi tentang pasien wajib menyimpan rahasia kedokteran.
2.   Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melipu :
a.  dokter  dan  dokter  gigi  serta  tenaga  kesehatan  lain  yang  memiliki  akses terhadap data dan informasi kesehatan pasien;
b.  pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan;
c.   tenaga yang berkaitan dengan pembiayaan pelayanan kesehatan;
d.  tenaga lainnya yang memiliki akses terhadap data dan informasi kesehatan pasien di fasilitas pelayanan kesehatan;
e.  badan hukum/korporasi dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan; dan
f.  mahasiswa/siswa yang bertugas dalam pemeriksaan, pengobatan.
3.   Perawatan, dan/atau manajemen informasi di fasilitas pelayanan.
4.   Kesehatan.
5.   Kewajiban menyimpan rahasia kedokteran berlaku selamanya, walaupun pasien telah meninggal dunia.
Berdasarkan uraian di atas, dapat ditegaskan bahwa rahasia medis merupakan hak pasien yang dijamin dalam perundang-undangan dan wajib ditaa  oleh semua pihak yang diwajibkan oleh undang-undang, seper  dokter, dokter gigi, dan tenaga kesehatan, termasuk mahasiswa atau siswa, pimpinan sarana pelayanan kesehatan
Endang Wahya  Yus na: Hak atas Informasi Publik dan Hak atas Rahasia Medis: Problem Hak Asasi Manusia dalam Pelayanan Kesehatan
serta orang lain yang ditentukan oleh undang-undang. Bahkan kewajiban menyimpan rahasia tersebut berlaku selamanya, bahkan sampai pasien meninggal dunia. Contoh kasus  yang  diuraikan  dalam  bagian  Pendahuluan  dapat  memberikan  penjelasan bahwa sekalipun korban atau pasien sudah dalam keadaan meninggal dunia bukan berar  bahwa rahasia medisnya bisa dibuka sembarangan.

## E.  Hak atas Informasi Kesehatan sebagai Hak Dasar Sosial dan Hak atas Rahasia Medis sebagai Hak Dasar Individual
Untuk menjelaskan hak dasar sosial dan hak dasar individual perlu diberikan contoh tentang  masing-masing  hak. Hak  sosial  dalam  konteks  ini  bukan  hak  kepen ngan terhadap negara saja, tetapi sebagai anggota masyarakat bersama dengan anggota- anggota lainnya. Inilah yang disebut dengan hak sosial, contohnya hak atas pekerjaan, hak  atas  pendidikan,  hak  atas  pelayanan  kesehatan.  Sedangkan  hak  individual menyangkut  hak  yang  dimiliki  individu  terhadap  negara.  Negara  dak  boleh menghindari atau mengganggu individu dalam mewujudkan hak-hak yang dimilki, contohnya hak beragama, hak mengiku  ha  nurani, hak mengemukakan pendapat.
Dalam konsep hak dasar pelayanan kesehatan, disebutkan bahwa hak tersebut melipu  hak dasar sosial dan hak dasar individual. Adapun hak dasar sosial adalah hak atas  pelayanan  kesehatan  yang  berupa  hak  atas  pelayanan  medis  dan  hak  akses terhadap  pelayanan  kesehatan,  sedangkan  hak  dasar  individual  berupa  hak menentukan nasib sendiri (the right of self determina on) yang terdiri dari dua hak yakni hak atas privacy yang dituangkan dalam ketentuan tentang rahasia kedokteran, misalnya  hak  untuk  dirahasiakan  penyakitnya  dan medical  record serta  hak menentukan badan sendiri yang dapat dijabarkan dalam beberapa ketentuan antara lain: informed consent (menyetujui  ndakan kedokteran), refused consent (menolak ndakan kedokteran), hak atas second opinion , hak memilih dokter atau rumah sakit yang juga merupakan cerminan hak menentukan diri sendiri.¹² Berdasarkan uraian tersebut, tampak bahwa hak menentukan nasib sendiri menjadi hak alas bagi hak-hak lain dalam pelayanan kesehatan.
Hak dasar sosial dalam pelayanan kesehatan yang disebut dengan the right to health care , menjadi dasar bagi pemenuhan hak hidup sehat dan dalam konteks yang lebih  khusus  adalah  hak  untuk  dak  tertular  penyakit.  Sebagai  bagian  dari  upaya pencegahan terhadap terlanggarnya hak tersebut, maka se ap orang berhak untuk memperoleh informasi publik dalam pelayanan kesehatan. Pemerintah bertanggung jawab  untuk  memenuhinya  dengan  membuat  kebijakan  pengembangan  sistem
Endang Wahya  Yus na: Hak atas Informasi Publik dan Hak atas Rahasia Medis: Problem Hak Asasi Manusia dalam Pelayanan Kesehatan
Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1 - No 2 - Tahun 2014
261
12  Crisdiono  M.  Achadiyat ,  Pernik-Pernik  Hukum  Kedokteran,  Melindungi  Pasien  dan  Dokter ,  Jakarta:  Widya
Medika, 2007, hlm. 4-7.
informasi  pelayanan  kesehatan  sehingga  memudahkan  akses  dalam  pelayanan kesehatan maupun akses informasi pelayanan kesehatan. Namun demikian, hak atas informasi  publik  ini  dibatasi  dengan  hak  individual  dan privacy seseorang  terkait dengan data kesehatan yang bersifat rahasia (rahasia medis). Jadi dalam hal ini dapat dianalisis  bahwa hak atas informasi sebagai hak dasar sosial ruang lingkup publik. Hak informasi  kesehatan  dalam  konteks  ini  diderivasi  hak  akses  terhadap  pelayanan kesehatan  sebagai  hak  yang  bersumber  pada  HAM,  sehingga  sudah  tentu  hak  ini harus dihorma .
Adapun yang dimaksud dengan hak dasar individual dalam pelayanan kesehatan terkait  dengan  hubungan  terapeu k  antara  dokter  selaku provider pelayanan kesehatan  dengan  pasien  selaku receiver .  Pasien  dalam  memperoleh  pelayanan medis pada dasarnya memiliki hak atas pelayanan kesehatan, yaitu perawatan yang diberikan  oleh  tenaga  kesehatan  atas  dasar  kemampuan  dan  kecakapannya menerapkan ilmu dan teknologi kesehatan; dan hak mandiri sebagai manusia atau hak untuk menentukan nasib sendiri (the right to self-determina on).
Sebagaimana telah diuraikan di atas, dalam pelayanan kesehatan ada dua hak dasar manusia yang terkandung di dalamnya, yakni hak atas pelayanan kesehatan (the  right  to  health  care) di  antaranya  terdapat  hak  atas  informasi the  right  to informa on ) dan hak untuk menentukan diri sendiri (the right to self determina on). Pada  hak  untuk  menentukan  diri  sendiri  ini  di  antaranya  juga  adalah  hak  atas informasi ( the right to informa on (privat) ) yang merupakan hak dasar individual. Ketentuan tentang hak menentukan diri sendiri ini dituangkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan dalam rumusan tentang hak pasien. Dalam Pasal 52 Tentang Prak k Kedokteran, disebutkan bahwa pasien, dalam menerima pelayanan pada prak k kedokteran mempunyai hak yaitu sebagai berikut:
a.  mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang  ndakan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3);
b.  meminta pendapat dokter atau dokter gigi lain;
c.  mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis;
d.  menolak  ndakan medis; dan
e.  mendapatkan isi rekam medis.
Dalam prak k pelayanan kesehatan, secara umum pasien  dak mempunyai hak atas terapi tertentu yang sifatnya khusus, tetapi terapi yang mungkin dilakukan harus sejalan  dengan  perkembangan  ilmu  dan  teknologi  kesehatan.  Atas  dasar  hak  atas badan sendiri maka dalam keadaan tertentu, seorang pasien memiliki hak-hak atas cara perawatan dan pengurusan seper  hak untuk menolak cara perawatan tertentu, hak untuk memilih tenaga kesehatan (dokter) dan rumah sakit sesuai keinginannya. Selain  itu,  pasien  dalam  memperoleh  pelayanan  kesehatan  memiliki  hak  untuk memperoleh  informasi/penjelasan  menyangkut  diagnosis  atau  terapi  dari  tenaga
Endang Wahya  Yus na: Hak atas Informasi Publik dan Hak atas Rahasia Medis: Problem Hak Asasi Manusia dalam Pelayanan Kesehatan
kesehatan yang bertanggung jawab atas perawatannya. Pasien juga berhak untuk mendapatkan informasi mengenai penyakit yang dideritanya,  ndakan medis yang hendak  dilakukan,  kemungkinan  penyulit  sebagai  akibat  ndakan  itu,  alterna f terapi lain serta prognosisnya. Jadi, dalam hal ini, hak atas informasi merupakan hak individual yang sangat pen ng sejauh menyangkut data kesehatan dirinya.
Sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa salah satu hak dasar individual yang dimiliki pasien adalah hak atas privasi dalam bentuk hak atas rahasia medis. Sebagai hak  dasar  individual  dalam  pelayanan  kesehatan  hak  ini  merupakan  hak  yang bersumber  dari  HAM.  Hak  individual  pasien  di  samping  harus  diimbangi  dengan kewajiban juga dibatasi oleh undang-undang serta dibatasi oleh hak orang lain. Oleh karena  itu,  dalam  ketentuan  Permenkes  Nomor  290  Tahun  2008,  diamanatkan bahwa medical secrecy dak boleh dibuka kecuali: a.  Atas permintaan pasien yang bersangkutan b.  Atas perintah undang-undang
c.  Untuk kepen ngan masyarakat yang lebih luas (misalnya terkait pemberantasan penyakit menular)
Secara  lebih  tegas  dalam  Permenkes  Nomor  36  Tahun  2012  diatur  tentang Rahasia  Kedokteran,  yang  prinsipnya  dalam  hal  tertentu  rahasia  dapat  dibuka meskipun dengan pembatasan yang cukup ketat. Hal ini dirumuskan pada Pasal 5 dan terkait  informasi  kesehatan  secara  khusus  diatur  pada  Pasal  6  dan  Pasal  9.  Pada ketentuan Pasal 5 disebutkan bahwa:
1.   Rahasia kedokteran dapat dibuka hanya untuk kepen ngan kesehatan pasien, memenuhi  permintaan  aparatur  penegak  hukum  dalam  rangka  penegakan hukum,  permintaan  pasien  sendiri,  atau  berdasarkan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.
2.   Pembukaan rahasia kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terbatas sesuai kebutuhan.
Selanjutnya pada Pasal 6  dirumuskan bahwa:
1.   Pembukaan  rahasia  kedokteran  untuk  kepen ngan  kesehatan  pasien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 melipu :
a.  Kepen ngan  pemeliharaan  kesehatan,  pengobatan,  penyembuhan,  dan perawatan pasien; dan
b.   Keperluan  administrasi,  pembayaran  asuransi  atau  jaminan  pembiayaan kesehatan.
2.   Pembukaan rahasia kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan persetujuan dari pasien.
3.   Pembukaan rahasia kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan persetujuan dari pasien baik secara tertulis maupun sistem informasi elektronik.
Endang Wahya  Yus na: Hak atas Informasi Publik dan Hak atas Rahasia Medis: Problem Hak Asasi Manusia dalam Pelayanan Kesehatan
4.   Persetujuan dari pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
5.   Dinyatakan telah diberikan pada saat penda aran pasien di fasilitas pelayanan kesehatan.
6.   Dalam  hal  pasien  dak  cakap  untuk  memberikan  persetujuan  sebagaimana dimaksud pada ayat (2), persetujuan dapat diberikan oleh keluarga terdekat atau pengampunya.
Sementara itu, pada Pasal 9 disebutkan bahwa:
1.   Pembukaan  rahasia  kedokteran  berdasarkan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  5  dilakukan  tanpa  persetujuan pasien dalam rangka kepen ngan penegakan e k atau disiplin serta kepen ngan umum.
2.   Pembukaan rahasia kedokteran dalam rangka kepen ngan penegakan e k atau disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan atas permintaan tertulis dari  Majelis  Kehormatan  E k  Profesi  atau  Majelis  Kehormatan  Disiplin Kedokteran Indonesia.
3.   Pembukaan rahasia kedokteran dalam rangka kepen ngan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa membuka iden tas pasien.

## F.  Problem Hak Asasi Manusia dalam Pelayanan Kesehatan
Problem HAM dalam pelayanan kesehatan rights versus rights merupakan problem yang  selalu  dihadapi  dalam  perkembangan  konsep human  rights termasuk  di antaranya dalam penerapan di bidang pelayanan kesehatan. Sebagai contoh, hak atas informasi  kesehatan  bagi  masyarakat  terkait  dengan  penularan  penyakit  yang membahayakan merupakan hak yang harus dipenuhi agar melalui informasi tersebut masyarakat dapat terhindar dari penularan penyakit. Hak ini merupakan salah satu hak dasar sosial yang bersumber dari HAM. Sementara itu, hak atas rahasia medis dari seseorang yang diduga terindikasi penyakit menular merupakan hak dasar individual yang juga harus dihorma . Dalam kasus lain seseorang atas dasar hak individualnya dapat memilih untuk  dak mengimunisasi anaknya, tetapi di lain pihak dalam rangka pencegahan  penyakit  menular  maka  pemerintah  mewajibkan  se ap  anak  lahir sampai dengan usia 9 bulan, untuk dilakukan Lima Imunisasi Dasar Lengkap (LIDL). Jadi,  contoh  ini  memberikan  gambaran  bahwa  dalam  pelayanan  kesehatan  sering terjadi  benturan  antara  hak  dasar  sosial  dan  hak  dasar  individual  yang  keduanya bersumber pada HAM.
Problem HAM dalam pelayanan kesehatan juga dapat dilihat pada contoh berikut ini:
"We  have  li le  experience  of  cases  in  with  rights  are  in  compe on  with rights. The most familiar older cases deal with health issues.
Endang Wahya  Yus na: Hak atas Informasi Publik dan Hak atas Rahasia Medis: Problem Hak Asasi Manusia dalam Pelayanan Kesehatan
1.  The refusal of parents to provide medical treatment to their children on religious  grounds  typically  Jehovah's  witnesses  refusing  blood transfusions,  or  Chris an  scien sts  with  a  more  general  rejec on  of orthodox medical treatment).
2.  Parental  and  societal  pressure  for  'female  circumcision'  of  'female genital mu la on'.
3.  A  recent  judicial  decision  in  Germany  seeking  to  stop  or  limit  the circumcision of boys. “ ¹³ Lebih lanjut dikemukakan bahwa:
“In  general,  we  can  expect  the  scien ﬁc  outcome,  in  which  orthodox majoritarian medical treatment it imposed by court order. Prac ces such as male and female circumcision are prohibited, sharply limited or only allowed under medical supervision. Science wins, circumcision may turn into a single needle thrust to pass muster, as in recent account from Indonesia."¹⁴
Contoh  di  atas  menunjukkan  bahwa  dalam  pelayanan  kesehatan  sering  muncul persoalan benturan antar hak, terutama hak untuk menentukan diri sendiri seper penolakan  ndakan  transfusi  atas  dasar  keyakinan  tertentu,  ndakan  sunat  bagi perempuan (di Indonesia kasus ini ditentang para ak vis perempuan dan dianggap sebagai salah satu bentuk pelanggaran HAM).
Perlu  dipahami  bahwa  konsep  HAM  dak  sama  seper   konsep  hak  lainnya ( ordinary  rights ).  HAM  dapat  dimaknai  sebagai  seperangkat  hak  yang melekat/ inherent pada diri manusia semata-mata karena kodrat kemanusiaannya. Secara kodra  se ap manusia terlahir bebas dan sama (Pasal 1 UDHR). Oleh karena itu dalam diri manusia melekat hak hidup, kebebasan, integritas pribadi, dan lain- lain  dalam  rangka  mengar kulasikan  kehidupan  sesuai  kodratnya  secara bermartabat. Secara yuridis, konsep HAM harus dimaknai sebagai hubungan hukum sui  generis antara  penyandang  hak  atau  pihak  yang  berhak  (rakyat) vis-à-vis penanggung jawab hak atau pihak yang berkewajiban atas suatu hak (negara). HAM adalah  klaim  dari  rakyat/warga  negara  terhadap  negaranya  supaya  dipenuhi  apa yang menjadi hak asasinya.¹⁵ HAM merupakan hak dasar yang secara kodra  melekat pada  diri  manusia,  bersifat  universal  dan  langgeng.  Oleh  karena  itu  HAM  harus dilindungi,  dihorma ,  dipertahankan,  dan  dak  boleh  diabaikan,  dikurangi,  atau dirampas oleh siapapun.
Endang Wahya  Yus na: Hak atas Informasi Publik dan Hak atas Rahasia Medis: Problem Hak Asasi Manusia dalam Pelayanan Kesehatan
Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1 - No 2 - Tahun 2014
13  Douglas Sanders, “Rainbow Collisions: Pluralism, Diversity, and Rights Compe on ” , Paper presented at the 10th Asian Law Ins tute Conference, Bangalore-India, 23-24 Mei 2013, hlm. 21. 14 Ibid , hlm. 22.
15  Titon Slamet Kurnia, Hak Atas Derajat Kesehatan Op mal sebagai HAM di Indonesia , Bandung: Alumni, 2007, hlm. 10-11.
HAM  ada  dan  melekat  pada  se ap  manusia.  Oleh  karena  itu,  HAM  bersifat universal, ar nya berlaku di mana saja dan untuk siapa saja dan  dak dapat diambil oleh siapapun. Hak ini dibutuhkan manusia selain untuk melindungi diri martabat kemanusiaannya  juga  digunakan  sebagai  landasan  moral  dalam  bergaul  atau berhubungan dengan sesama manusia.
Dalam  konsep  hukum,  hak  mendapatkan  pelayanan  kesehatan  yang  layak merupakan hak kons tusional bagi se ap warga negara, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa: “Se ap orang berhak hidup  sejahtera  lahir  dan  ba n,  bertempat  nggal,  dan  mendapatkan  lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Menurut ketentuan Pasal 1 bu r 1 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM (UU HAM) desebutkan bahwa: “HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan  manusia  sebagai  makhluk  Tuhan  Yang  Maha  Esa  dan  merupakan anugerah-Nya  yang  wajib  dihorma ,  dijunjung  nggi,  dan  dilindungi  oleh  negara, hukum, pemerintah, dan se ap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.
Kesehatan adalah bagian dari HAM. Hak sehat juga terdapat dalam UU HAM. Pada Pasal 9 ayat (3) disebutkan, “se ap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”. Persoalan mengenai hak sehat juga diatur oleh negara dalam Pasal 4 UU Kesehatan yaitu, “se ap orang berhak atas kesehatan”, kemudian dalam Pasal 6 disebutkan  bahwa,  “se ap  orang  berhak  mendapat  lingkungan  yang  sehat  bagi pencapaian derajat kesehatan”.
Ketentuan tentang HAM dalam pelayanan kesehatan di antaranya diatur dalam Pasal 5 ayat (3) UU Kesehatan yang berbunyi: “ Se ap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya ” . Penyebutan kata ‘se ap orang’ dalam undang-undang ini berar  siapapun tanpa  kecuali  dan  berar   dak  boleh  terjadi  diskriminasi  dalam  hal  kesehatan. Ketentuan  ini  juga  mempertegas  pengaturan  hak  menentukan  diri  sendiri  yang merupakan hak dasar individual yang bersumber pada HAM.
Dalam  ruang  lingkup  HAM  terdapat  dua  hak  yang  seringkali  berbenturan, padahal kedudukannya sama pen ng dan keduanya harus dijamin perlindungannya. Hak atas informasi kesehatan dalam ruang lingkup (publik) yang utama adalah hak akses  terhadap  pelayanan  kesehatan.  Sementara  hak  menentukan  diri  sendiri diturunkan dalam beberapa hak antara lain hak atas rahasia medis merupakan hak individu yang juga harus dilindungi.
Endang Wahya  Yus na: Hak atas Informasi Publik dan Hak atas Rahasia Medis: Problem Hak Asasi Manusia dalam Pelayanan Kesehatan

## G.  Penutup
Dalam pelayanan kesehatan, informasi kesehatan dapat dilihat dalam dua perspek f yakni sebagai informasi publik (informasi kesehatan) dan informasi privat (informasi medis). Hak atas informasi kesehatan bagian dari informasi publik adalah informasi tentang  pelayanan  kesehatan  yang  merupakan  salah  satu  bentuk  keterbukaan informasi publik yang dibatasi oleh ketentuan UU. Informasi kesehatan merupakan salah  satu  bentuk  informasi  publik  yang  tunduk  pada  ketentuan  UU  KIP.  Hak  atas informasi  kesehatan  merupakan  salah  satu  hak  dasar  sosial  yang  bersumber  dari HAM,  yakni the  rights  to  health  care .  Hak  ini  diwujudkan  melalui  kebijakan pemerintah  untuk  mengembangkan  sistem  informasi  kesehatan.  Sistem  ini  akan memudahkan masyarakat untuk mengakses fasilitas sarana pelayanan kesehatan dan infomasi  tentang  kebijakan  kesehatan,  sehingga  dalam  ruang  lingkup  hak  dasar pelayanan kesehatan, hak ini merupakan bagian dari hak atas pelayanan kesehatan khususnya the right to access health care .
Hak  atas  rahasia  medis  merupakan  suatu  hak  yang  bersumber  dari  hak  dasar individual, yakni the rights to self determina on . Dalam konteks hak dasar individual ini terdapat pula hak atas informasi medis yang merupakan informasi yang bersifat privat.  Perwujudan  hak  dasar  individual  dalam  pelayanan  kesehatan  ini  dikenal dengan adanya konsep trilogy rahasia medis dalam suatu hubungan pelayanan medis (hubungan terapeu k) yaitu informed consent, medical record, dan rahasia medis. Rangkaian hubungan terapeu k ini didahului dengan pemberian hak atas informasi medis bagi pasien yang harus dipenuhi oleh dokter dan dengan diakhiri persetujuan oleh pasien untuk dilakukan  ndakan medis, dalam suatu prosedur yang dinamakan informed  consent .  Selanjutnya  dokter  memiliki  kewajiban  lebih  lanjut  untuk membuat medical  records atas  semua  hal  yang  dilakukannya  terhadap  pasien. Medical records ini harus dikelola dan dijaga dengan baik, karena isinya merupakan suatu hal yang bersifat rahasia (karena dokter memiliki kewajiban profesional untuk menjaga kerahasiaan pasiennya), jadi rahasia medis terkait dengan rahasia jabatan dokter.
Problem HAM dalam pelayanan kesehatan seringkali terjadi, khususnya terkait kepen ngan perlindungan antara hak dasar sosial dengan hak dasar individual. Hak atas informasi publik maupun hak atas rahasia medis, keduanya merupakan hak yang bersumber dari HAM. Dalam beberapa kasus yang terjadi seringkali penyelenggara pelayanan  kesehatan  dihadapkan  pada  pilihan  antara  memberikan  informasi kesehatan, sebagai warning agar masyarakat terhindar dari penularan penyakit atau harus menjaga rahasia medis pasiennya.
Berdasarkan berbagai ketentuan perundang-undangan, informasi medis bersifat rahasia  dan  merupakan  salah  satu  informasi  yang  dikecualikan  untuk  dibeberkan
Endang Wahya  Yus na: Hak atas Informasi Publik dan Hak atas Rahasia Medis: Problem Hak Asasi Manusia dalam Pelayanan Kesehatan
menurut  UU  KIP,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  data  kesehatan  pasien  bukan termasuk  informasi  yang  dapat  disampaikan  kepada  publik.  Rahasia kedokteran/rahasia medis merupakan hak pasien yang harus dihorma . Jadi, dapat ditafsirkan bahwa hak atas informasi kesehatan merupakan hak se ap orang yang dibatasi oleh hak atas rahasia kedokteran. Namun, untuk kepen ngan pasien yang bersangkutan  maka  rahasia  kedokteran  dapat  dibuka  dengan  syarat  adanya persetujuan  dari  pasien.  Sementara  itu,  terkait  dengan  kepen ngan  umum  atas perintah undang-undang, misalnya dalam hubungannya dengan penyakit menular yang  membahayakan  kepen ngan  umum,  maka  rahasia  dapat  dibuka  tanpa persetujuan pasien, meskipun dengan syarat  dak boleh membuka iden tas pasien.

## Da ar Pustaka Buku
Chrisdiono M. Achadiat, Dinamika E ka dan Hukum Kedokteran dalam Tantangan Zaman , EGC, Jakarta, 2007. Dede Rosyadah, Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani , Perdana Media, Jakarta, 2003. Exter, A.P. den (et.al), Interna onal Health Law: Solidarity in Jus ce and Health Care ,
Maklu, Antwerpen, 2008.
Fred Ameln, Kapita Selekta Hukum Kedokteran , Graﬁkatama Jaya, Jakarta, 1991. Freddy Tengker, Hak Pasien , Mandar Maju, Bandung, 2007.
J. Guwandi, Trilogi Rahasia Kedokteran , Penerbit FK UI, Jakarta, 1992.
Rover, C. de, To Serve and to Protect: Acuan Universal Penegakan HAM, Raja Graﬁndo Persada, Jakarta, 2000.
Sudikno  Mertokusumo, Mengenal  Hukum  Suatu  Pengantar ,  Liberty,  Yogyakarta,
2005.
Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum , Citra Aditya Bak , Bandung, 2000. Titon Slamet Kurnia, Hak atas Derajat Kesehatan Op mal sebagai HAM di Indonesia , Alumni, Bandung, 2007. Weisstub, David N., dan Guillermo Diaz Pintos, Autonomy and Human Rights in Health Care , Springer, Dordrecht, 2008.

## Dokumen Lain
Sanders, Douglas, “Rainbow Collisions: Pluralism, Diversity, and Rights Compe on ” , Paper Presented at the 10th Asian Law Ins tute Conference , Bangalore-India, 23- 24 Mei 2013.
Endang Wahya  Yus na: Hak atas Informasi Publik dan Hak atas Rahasia Medis: Problem Hak Asasi Manusia dalam Pelayanan Kesehatan

## Dokumen Hukum
Universal Declara on of Human Rights 1948. Interna onal Covenant on Economic, Sosial, and Cultural Rights. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Prak k Kedokteran. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 Tahun 2008 tentang Rekam Medis. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290 Tahun 2008 tentang Tindakan Kedokteran. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Rahasia Kedokteran.
Endang Wahya  Yus na: Hak atas Informasi Publik dan Hak atas Rahasia Medis: Problem Hak Asasi Manusia dalam Pelayanan Kesehatan