## S    A    S    I
Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon
• Peralihan Hak Cipta Kepada Ahli Waris Menurut Hukum Perdata Muchtar A. H. Labetubun dan Sabri Fataruba
• Tanggungjawab  Pengusaha  Pelayaran  Dalam  Perjanjian  Kerja  Laut  (PKL)  Terkait Dengan Jam Kerja
Agustina Balik
• Upaya Hukum Pembatalan Putusan Arbitrase Di Pengadilan Pieter Radjawane
• Kriteria  Badan  Usaha  Milik  Negara  yang  Diberikan  Hak  Monopoli  dalam  Perspektif Hukum Persaingan Usaha
Rory J. Akyuwen
• Pemenuhan  Hak  Asasi  Manusia  Atas  Bangunan  Dengan  Kontrak Built,  Operate  And Transfer
Sarah S. Kuahaty
• Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Adonia Ivonne Laturette
• Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Hukum Positif Indonesia Hb. Sujiantoro
• Kerugian  Negara  dalam  Pemberiaan  Pinjaman  Dana  Bergulir  Bagi  Koperasi  Simpan Pinjam
J. Hattu
• Pemidanaan Anak dalam Perspektif Keadilan Restoratif Hadibah Zachra Wadjo
Penanggung Jawab : Dr. J. Tjiptabudy, SH. M. Hum (Dekan) Penasihat : 1.  J. D. Pasalbessy, SH. M.Hum (PD I) 2.  Dr. A. D. Laturete, SH. MH (PD II) 3.  N. Tianotak, SH. M.Hum (PD III) 4.    O. Lawalata, SH. M.Hum (PD IV) Pemimpinan Redaksi : Ny. S. S. Kuahaty, SH. MH Wakil Pemimpin Redaksi : Ny. R. D. Daties, SH. MH Sekretaris Redaksi :    E. S. Holle, SH. MH Redaksi Ahli : 1.  Prof. Dr. R. Z. Titahelu, SH. MS 2.  Dr. H. Hattu, SH. MH 3.  Dr. J. Leatemia, SH. MH 4.  Dr. S. E. M. Nirahua, SH. M.Hum Redaktur Pelaksana : 1.    Ny. Y. A. Lewerissa, SH. MH 2.    M. A. H. Labetubun, SH. L.LM 3.    A. D. Bakarbessy, SH. LLM 4.    S. Peilouw, SH. MH
Pemerintah  dalam  melaksanakan  tugasnya,  sering  diperhadapkan  dengan  perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Dinamika dan tuntutan masyarakat yang begitu cepat berubah, ternyata  menimbulkan  berbagai  permasalahan  hukum,  termasuk  masalah  tanggungjawab pemerintah  dalam  memberikan  perlindungan  sesuai  dengan  tugas  dan  tanggungjawab  serta kewenangannya.    Dalam edisi “SASI” kali ini beberapa permasalahan hukum yang menjadi sorotan  adalah  Peralihan  Hak  Cipta  Kepada  Ahli  Waris  Menurut  Hukum  Perdata,
Tanggungjawab  Pengusaha  Pelayaran  Dalam  Perjanjian  Kerja  Laut  (PKL)  Terkait  Dengan Jam Kerja, Upaya Hukum Pembatalan Putusan Arbitrase Di Pengadilan, Kriteria Badan Usaha
Milik  Negara  yang  Diberikan  Hak  Monopoli  dalam  Perspektif  Hukum  Persaingan  Usaha,
Pemenuhan Hak Asasi Manusia Atas Bangunan Dengan Kontrak Built, Operate And Transfer ,
Penyelesaian  Sengketa  Hak  Atas  Tanah  Masyarakat  Hukum  Adat,  Perlindungan  Korban
Kejahatan  Dalam  Hukum  Positif  Indonesia,  Kerugian  Negara  dalam  Pemberiaan  Pinjaman
Dana  Bergulir  Bagi  Koperasi  Simpan  Pinjam,  Pemidanaan  Anak  dalam  Perspektif  Keadilan Restoratif.
Pemikiran-pemikiran  yang  dikembangkan  di  atas  sebenarnya  didasarkan  pada kajian-kajian  yang  terkait  dengan  upaya  pengembangan  dan  pembangunan  ilmu  hukum kedepan, semoga tulisan-tulisan ini bermanfaat.
Editorial    ………………………………………………………………………….. i
Daftar Isi    ………………………………………………………………………….
ii
• Peralihan Hak Cipta Kepada Ahli Waris Menurut Hukum Perdata
Muchtar A. H. Labetubun dan Sabri Fataruba ..............................................
• Tanggungjawab  Pengusaha  Pelayaran  Dalam  Perjanjian  Kerja  Laut  (PKL) Terkait Dengan Jam Kerja
Agustina Balik ................ ....................................................................................
• Upaya Hukum Pembatalan Putusan Arbitrase Di Pengadilan
Pieter Radjawane ...............................................................................................
• Kriteria  Badan  Usaha  Milik  Negara  yang  Diberikan  Hak  Monopoli  dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha
Rory J. Akyuwen ...............................................................................................
• Pemenuhan  Hak  Asasi  Manusia  Atas  Bangunan  Dengan  Kontrak Built, Operate And Transfer
Sarah S. Kuahaty ............................................................................................... • Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Adonia Ivonne Laturette ...................................................................................
• Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Hukum Positif Indonesia Hb. Sujiantoro ....................................................................................................
• Kerugian  Negara  dalam  Pemberiaan  Pinjaman  Dana  Bergulir  Bagi  Koperasi Simpan Pinjam
J. Hattu ............................................................................................................... • Pemidanaan Anak dalam Perspektif Keadilan Restoratif Hadibah Zachra Wadjo ..................................................................................... 1 12 21 30 43 52 67 71 79
Ketentuan Penulisan Jurnal SASI

## KETENTUAN PENULISAN JURNAL SASI
Jurnal  SASI  adalah  jurnal  ilmiah  yang  diterbitkan  oleh  Fakultas  Hukum Universitas  Pattimura,  sebagai  upaya  mempublikasikan  hasil-hasil pemikiran dan penelitian di bidang ilmu hukum dalam upaya pengembangan ilmu hukum, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Naskah  Tulisan  bertemakan  hukum,  bersifat  ilmiah  yang  belum  pernah diterbitkan dalam media cetak lain.
2. Sistematika  penulisan  terdiri  dari  Abstrak,  Pendahuluan,  Pembahasan, Penutup, dan Daftar Pustaka
3. Naskah wajib mencantumkan abstrak dalam bentuk bahasa Inggris yang baik.
4. Diketik  dengan  menggunkan  pengolah  kata  MS  Word,  spasi  rangkap, setebal 10-15 halaman kwarto dalam bentuk naskah dan disket.
5. Margin kiri dan atas 4, margin kanan dan bawah 3. Menggunakan huruf Times New Roman 12.
6. Redaksi  berhak  menyingkat  atau  memperbaiki  tulisan  untuk keseragaman format tanpa mengubah maksud isinya. kandungan tulisan tetap menjadi tanggungjawab penulis.

## PEMIDANAAN ANAK DALAM PERSPEKTIF KEADILAN RESTORATIF

## Oleh: Hadibah Zachra Wadjo

## ABSTRACT
The  Indonesian  Penal Code  system  enters  a  new  phase  in  its  development.  One  of  the reforms existing in the Indonesian Penal Code is the regulation of criminal law in perspective and  the  achievement  of  justice  to  the  improvement  and  restoration  of  the  situation  after  the events  and  processes  of  criminal  justice  known  as  restorative  justice  which  is  different  from retributive  justice  (emphasizing  justice  on  retaliation  )  And  restitutive  justice  (emphasizing justice on compensation).
Children are part of the citizens who must be protected because they are a generation of nation that in the future will continue the leadership of the Indonesian nation. Each child in addition must get a formal education such as school, also must get a moral education so that they  can  grow  into  a  figure  that  is  useful  for  the  nation  and  state.  In  accordance  with  the provisions of the Convention on the Rights of the Child ratified by the Indonesian government through Presidential Decree No. 36 of 1990, then also set forth in Law No. 4 of 1979 on Child Welfare and Law No. 23 of 2002 On Child Protection and Law No. 11 of 2012 on the Criminal Justice  System  of  the  Child  which  all  present  general  principles  of  child  protection,  namely non-discrimination, best interests for children, survival and growth
Keyword : Child Crime, Restorative Justice

## A. PENDAHULUAN.
Anak  adalah  bagian  yang  tidak terpisahkan  dari  keberlangsungan  hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa  dan  Negara.  Dengan  peran  anak yang penting itu, hak anak telah secara tegas dinyatakan  dalam  konstitusi,  bahwa  negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang  serta  berhak  atas  perlindungan dari  kekerasan  dan  diskriminasi. 1 Oleh karena  itu  kita  semua  patut  berupaya  agar anak  tidak  menjadi  korban  kekerasan  atau terjerumus  melakukan  perbuatan  jahat  atau perbuatan  yang  tidak  terpuji  dan  melanggar norma dan etika yang ada dalam masyarakat.
Kenakalan  anak  setiap  tahun  terus meningkat,  oleh  karena  itu  berbagai  upaya
1 Pasal  28  B  ayat  (2)  Undang-Undang  Dasar 1945
penegakan  dan  penanggulangan  kenakalan anak perlu terus dilakukan. Salah satu upaya dan  cara  pencegahan  dan  penanggulangan kenakalan  anak  saat  ini  adalah  melalui penyelenggaraan  sistem  peradilan  anak ( juvenile justice ) yang semata-mata bertujuan  untuk  menjatuhkan  sanksi  pidana kepada  anak  pelaku  tindak  pidana,  akan tetapi  sanksi  pidana  kepada  anak  ini  lebih difokuskan  pada  dasar  pemikiran  untuk menyelamatkan  anak  agar tidak  lagi melakukan tindak pidana yang sama.
Esensi  yang  paling  mendasar  dalam peradilan  anak  adalah  pemeriksaan  yang dilakukan  oleh  polisi,  jaksa,  hakim  dan pejabat  lainnya  aktivitasnya  bertumpu  pada aspek pembinaan, perlindungan serta didasarkan  pada  prinsip  kepentingan  anak tanpa  mengurangi  kepentingan  masyarakat. 2
2 Soedarto, kapita  selecta  hukum  pidana , alumni, Bandung, 1981, hal. 129-130
Inilah  makna  hakiki  dari  keadilan  restoratif yang  menjadi  pokok  pembahasan  utama penulisan ini.

## B. PEMBAHASAN

## 1.    Pidana dan Pemidanaan
Istilah  pidana  yang  dalam  bahasa Belanda  yaitu straf yang  kadang  diartikan sebagai  hukuman  sedangkan  pemidanaan berasal  dari  kata  “pidana”.  Jadi  pemidanaan dapat  juga  diartikan  dengan  penghukuman. Pemidanaan atau pengenaan hukuman berhubungan erat dengan kehidupan seseorang  didalam  masyarakat,  terutama apabila  menyangkut  kepentingan  benda hukum yang paling berharga bagi kehidupan di masyarakat, yaitu nyawa dan kemerdekaan atau kebebasan.
Menurut Van Hammel, arti pidana atau straf menurut  hukum  positif  dewasa  ini adalah  suatu  penderitaan  khusus,  yang  telah dijatuhkan  oleh  kekuasaan  yang  berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai  penanggungjawab  dari  ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata  karena  orang  tersebut  telah melanggar  suatu  peraturan  hukum  yang harus ditegakkan negara . 3 Menurut  Simons,  pidana  atau straf itu adalah  suatu  penderitaan  yang  oleh  undang undang  pidana  telah  dikaitkan  dengan pelanggaran suatu norma, yang dengan suatu putusan  hakim  telah  dijatuhkan   bagi seseorang  yang  bersalah. 4 Selain  itu  pada dasarnya  dapat  dikatakan  sebagai  suatu penderitaan (nestapa) yang sengaja dikenakan  atau  diajukan  kepada  seseorang yang  telah  terbukti  bersalah  melakukan suatu  tindak  pidana. 5 Dalam  kepustakaan hukum  pidana,  menurut  alam  pemikiran
3 Wirjono  Prodjodikoro, Asas-asas  Hukum Pidana di Indonesia ,    Eresco, Bandung, 1989, hal.1
4 P.A.F.  Lamintang, Hukum  Penitensier Indonesia , Cetakan  Ketiga ,  CV.  Armico,  Bandung, 1984 (Selanjutnya disebut PAF. LAmintang II), h. 34
5 Muladi  dan  Barda  Nawawi  Arief  I, Perbandingan Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994, h. 4
yang  normatif  murni,  maka  berbicara tentang  pidana  akan  selalu  terbentur  pada suatu titik pertentangan yang paradox , yaitu di  satu  sisi  untuk  melindungi  kepentingan seseorang,  akan  tetapi  disini  lain  ternyata merenggut kepetingan orang lain. 6 Sejalan dengan
itu, Soesilo memberikan  argumentasi  bahwa  pidana adalah  suatu  perasaan  tidak  enak  (sengsara) yang  dijatuhkan  oleh  hakim  dengan  vonis kepada orang-orang yang melanggar undang-undang. 7 Dalam  makna  yang berbeda,  walupun  implikasinya,  Hulsman menolak  istilah  nestapa.  Menurut  Hulsman cenderung  mengartikan  pidana  sebagai seruan  untuk  tertib. 8 Bahkan  Binsbergen dengan  tegas  mengatakan  bahwa  pengenaan pidana  bagi  seseorang  itu  karena  ia bersalah. 9
Dari  rumusan  pengertian  mengenai pidana  tersebut,  dapat  diketahui  bahwa pidana  itu  sebenarnya  hanya  merupakan suatu  penderitaan  atau  suatu  instrumen  atau alat  belaka  dari  kekuasaan  (negara)  yang ditujukan untuk melawan dan memeberantas perilaku  yang  mengancam  keberlakuan norma-norma  yang  telah  disepakati  dalam bentuk  peraturan.  Jadi  fungsi  sanksi  pidana di  sini  bukan  merupakan  suatu  tujuan, melainkan  sebagai  alat  untuk  menegakkan norma.
Menurut  Wirjono  Projodikoro,  pidana diartikan  sebagai  hal  yang  dipidanakan, yaitu  yang  oleh  instansi  yang  berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal  yang  tidak  enak  dirasakannya  dan  juga hal  yang  tidak  sehari-hari  dilimpahkan. 10 Dilihat  secara  empiris,  pidana  memang
6 Dwidja  Priyatno, Sistem  Pelaksanaan Pidana  Penjara  di  Indonesia ,  Cetakan  Kedua,  PT.
Refika Aditama, Bandung, 2009, h. 4
7 Soesilo  dalam  Bambang  Waluyo, Pidana dan Pemidanaan , Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h.9
8 Hulsman  dalam    Barda  Nawawi  Arief, Bunga  Rampai  Kebijakan  Hukum  Pidana ,  PT.  Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, h. 40
9 Binsbergen  dalam  J.  E.  Sahetapy, Ancaman Pidana  Mati  Terhadap  Pembunuhan  Berencana , Alumni, Bandung, 1979, h. 254
10 Wirjono Prodjodikoro , Lock. Cit
dapat  merupakan  suatu  penderitaan,  tetapi hal  itu  tidak  merupakan  suatu  keharusan atau kebutuhan. Ada pidana tanpa penderitaan.  Terlebih  harus  pula  dibedakan antara : 11
a) Penderitaan  yang  sengaja  dituju  oleh  si pemberi pidana
b) Penderitaan yang oleh si pemberi pidana dipertimbangkan  tidak  dapat  dihindari
(efek  sampingan  yang  sudah  diketahui) dan
c) Penderitaan  yang  tidak  sengaja  dituju (efek sampingan yang tidak diketahui) Penegakan hukum dalam suatu
peraturan  dikuatkan  dengan  adanya  suatu konsep  sanksi  pidana.  Di  mana  jenis-jenis sanksi  itu  sendiri  pengaturannya  tercantum dalam Pasal 10 KUHP yaitu :
a) Pidana Pokok
1) Pidana Mati
2) Pidana Penjara
3) Pidana Kurungan
4) Pidana Denda
5) Pidana Tutupan
b) Pidana Tambahan
1) Pencabutan Hak-hak Tertentu
2) Perampasan Barang-barang
3) Pengumuman Putusan Hakim
Pidana sendiri merupakan suatu pranata sosial kontrol yang dikaitkan dengan dan  selalu  mencerminkan  nilai  dan  struktur masyarakat,  sehingga  merupakan  suatu reafirmasi simbolis atas pelanggaran terhadap  hati  nurani  bersama  atau collective conscience .  Oleh  karena  itu,  hukum  pidana yang  merupakan the  punitive  style  of  social control dan  sebagai  produk  politik,  sudah sepantasnya  merupakan  suplimasi  dari semua nilai masyarakat yang dirangkum dan dirumuskan  serta  diterapkan  oleh  aparat dalam sistem peradilan pidana.
Untuk  pengertian  pemidanaan  itu sendiri  pendapat  Sudarto  sebagaimana dikutip  oleh  P.A.F  Lamintang  dalam  buku berjudul  Hukum  Penitensier  Indonesia
11 Dwidja Priyatno, Op. Cit , h. 8
menyebutkan bahwa “Perkataan pemidanaan itu  adalah  sinonim  dengan  perkataan penghukuman.”  Dengan  dikemukakannya bahwa  pemidanaan  merupakan  sinonim  dari kata  penghukuman,  maka  lebih  lanjut pendapat dari P. A. F. Lamintang yaitu: 12 “ Penghukuman  itu  berasal  dari  kata  dasar hukum ,  sehingga  dapat  diartikan  sebagai menetapkan  hukum  atau  memutuskan tentang hukumnya ( berechsten ). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu  tidak  hanya  menyangkut  bidang hukum,  pidana  saja,  akan  tetapi  juga hukum  perdata.  Oleh  karena  itu  harus disempitkan  artinya,  yakni  penghukuman dalam  perkara  pidana,  yang  kerapkali sinonim dengan pemidanaan atau pemberian  atau  penjatuhan  pidana  oleh hakim.  Penghukuman  dalam  hal  ini mempunyai makna sama dengan sentence atau veroordeling ”
Dapat disimpulkan bahwa pemidanaan itu  merupakan  sinonim  dari  penghukuman atau  penjatuhan  pidana,  dan  mempunyai suatu  pengertian  yaitu  penjatuhan  pidana bagi  seseorang  yang  telah  melakukan pelanggaran  terhadap  peraturan  hukum pidana.  Selain  itu  pemidanaan  juga  dapat diartikan  sebagai  akhir  atau  puncak  dari keseluruhan sistem upaya-upaya agar manusia
Mengkaji  masalah  hakikat  pidana  dan pemidanaan,  maka  pembicaraan  tertuju kepada  masalah  tujuan  dari  dijatuhkannya sanksi  pidana.  Dalam  KUHP  sendiri sesungguhnya  tidak  menyatakan  secara tegas  apa  tujuan  dari  penjatuhan  pidana tersebut.  Tujuan  pidana  hanya  dapat  kita temukan  dari  teori-teori  yang  dikemukakan para  ahli.  Oleh  karena  itu  maka  teori-teori tujuan  pidana  erat  sekali  hubungannya dengan  perkembangan  dari  hukum  pidana itu sendiri.
Dalam  hukum  pidana  dikenal  adanya dua  aliran/mazhab,  yaitu  Aliran  Klasik  dan Alairan  Positif  atau  Modern. Aliran  Kalsik
12 P. A. F. Lamintang, Op. Cit , hal 49
pada  awalnya  muncul  pada  abad  ke-18, merupakan  reaksi  terhadap  masa ancien regime yang  berkembang  di  Prancis  dan Inggris  dimana  telah  menimbulkan  rasa ketidak  pastian  hukum  dan   ketidak  adilan. Alian  klasik  terutama  menghendaki  hukum pidana  yang  tersusun  secara  sistematis  dan menitik beratkan kepada perbuatan dan tidak kepada  orang  yang  melakukan  tindak pidana.  Dalam  hal  pidana  dan  pemidanaan, aliran  ini  pada  awalnya  sangat  membatasi kebebasan  hakim  untuk  menetapkan  jenis dan ukuran pemidanaannya ( definite sentence ) Pada hakikatnya aliran klasik menghendaki adanya suatu kepastian hukum,  sehingga  segala  sesuatunya  harus dirumuskan  dengan  jelas  dan  pasti  dalam suatu  Undang-Undang.  Pada  prinsipnya aliran  ini  didasari  oleh  pemikiran  bahwa manusia  mempunyai  kebebasan  kehendak ( free  will ). Aliran  Positif/Modern ,  muncul pada  abad  ke-19  yang  lebih  memusatkan perhatiannya  kepada  si  pembuat/pelaku tindak  pidana.  Aliran  ini  dikatakan  modern karena  pendekatan  yang  dipakai  dalam mencari  causa  kejahatan  didasarkan  kepada metode  ilmiah,  dengan  maksud  untuk mendekati dan mempengaruhi pelaku secara positif  sejauh  dapat  diperbaiki. Aliran  ini beranggapan  bahwa  seseorang  melakukan tindak  pidana  bukan  didasarkan  kepada kehendak  bebas  yang  dimiliki  setiap  orang, namun  secara  kongkrit  dipengaruhi  oleh watak  pribadi,  faktor  biologis  atau  faktor lingkungan kemasyarakatannya.
Atas  dasar  hal  tersebut,  maka  orang yang  melakukan  tindak  pidana  tidak  patut untuk  dipersalahkan  dan  dipidana  apalagi dilakukan  pembalasan.  Melainkan  harus dilakukan  suatu  tindakan  perlindungan masyarakat.  Apabila  masih  tetap  digunakan istilah  pidana,  maka  pidana  harus  tetap berorientasi  kepada  sifat-sifat  si  pembuat (Individualisasi pidana). Khususnya mengenai  hakikat  pidana  dan  pemidanaan,
maka  arah  pembicaraan  terfokus  kepada dasar-dasar pembenaran dan tujuan pidana.
Apabila  dikaji  dari  dasar  filosofis pemidanaan  sebagaimana  diatur  dalam konsep KUHP, tampak bahwa RKUHP telah mengalami  pergeseran  yang  sangat  tajam dibandingkan  dalam  filosofis  pemidanana yang  dianut  KUHP.  Filosofis  dalam  KUHP sebagai pengaruh dari pemikiran aliran klasik yang  berkembang  dalam  hukum  pidana Perancis. Filosofis pemidanaan dalam KUHP dilandasi  oleh  dasar  pemikiran  pembalasan atas  perbuatan  yang  telah  dilakukan  oleh pelaku.  Dengan  demikian,  asas  pemidanaan adalah memberikan rasa takut, balas dendam serta  mencemarkan  nama  baik  secara berlebihan.
Hukum  dianggap  wajar  dan  rasional dijatuhkan  kepada  setiap  orang  sebagai akibat  dari  suatu  kejahatan.  orang  yang dengan kebebasan telah melakukan tindakan yang  dapat  menimbulkan  penderitaan  orang lain  wajar  merasakan  penderitaan  itu.  Dasar pemikiran  seperti  itu  tercermin  dengan menetapkan  ancaman  pidana  yang  sangat berat  berupa  perampasan  kemerdekaan. Penjatuhan pidana diajukan untuk menderitakan  pelanggar.  Terlepas  dari penderitaan itu berhubungan dengan penderitaan korban atau tidak. Rasa keadilan hanya  diukur  dengan  penderitaan  yang dirasakan  pelanggar.  Dengan  demikian kelayakan dalam menjatuhkan pidana menjadi ukuran dalam penjatuhan pidana.
Berbeda dengan dasar yang dikembangkan  konsep  KUHP  yang  bertolak dari pemikiran bahwa pidana pada hakekatnya  alat  untuk  mencapai  tujuan, maka pemidanaan ditujukan dengan mempertimbangkan  akibat  yang  timbul  dari berbagai aspek kepentingan.
Baik kepentingan  pelaku,  masyarakat  bahkan kepentingan  korban.  Pidana  dijatuhkan bukan semata-mata didasarkan pada perbuatan  yang  telah  dilakukan  pelaku. Namun  didasarkan  pada  pertimbangan berbagai  aspek  yang  ada  pada  si  pelaku  itu sendiri.
Untuk  itu  filosofis  pemidanaan  yang dikembangkan  dalam  rancangan  KUHP tidak semata-mata ditujukan pada
bagaimana memperlakuka pelaku pelanggaran.  Namun  berorientasi  pula  pada pemikiran  sejauh  maka  pemidanaan  dapat memberikan  perlindungan,  baik  bagi  pelaku maupun  korban.  Pada  akhirnya  pemidanaan yang djatuhkan dapat menciptakan perlindungan serta kesejahteraan bagi masyarakat.  Konsep  pemidanaan  demikian berpijak  dari  filosofi  pemidanaan  yang berdasarkan pada falsafah restoratif. Pemikiran
mengenai tujuan pemidanaan  yang  dianut  orang  dewasa  ini, sebenarnya  bukan  suatu  pemikiran  yang baru,  melainkan  sedikit  atau  banyak  telah mendapat  pengaruh  dari  para  penulis  abad yang lalu yang telah mengeluarkan pendapat mereka  tentang  dasar  pembenaran  atau rechtvaardigings ground
dari suatu pemidanaan. Baik yang melihat pemidanaan semata-mata sebagi pemidanaan saja,
maupun  yang  mengaitkan  pemidanaan dengan  tujuan  yang  ingin  dicapai  dengan pemidanaannya itu sendiri. Pertentangan mengenai tujuan pemidanaan  sudah  terjadi  semenjak  dahulu kala, yakni antara mereka yang berpandangan  bahwa  pidana  sebagai  sarana retributif  ( retributivism )  dan  mereka  yang menyatakan  bahwa  pidana  mempunyai tujuan  yang  positif  lebih  lanjut  ( teological theories ).
Di samping itu timbul pula pandangan integratif dalam tujuan pemidanaan ( teological  retributivist )  yang  beranggapan bahwa  pemidanaan  mempunyai  tujuan  yang plural,  yang  merupakan  gabungan  antara pandangan utilitarian yang  menyatakan bahwa tujuan pemidanaan harus
menimbulkan  konsekuensi  bermanfaat  yang dapat  dibuktikan,  keadilan  tidak  diperoleh melalui  pembebanan  penderitaan  yang diterima  untuk  tujuan  penderitaan  itu sendiri,  dan  pandangan retributivist yang menyatakan  bahwa  keadilan  dapat  tercapai apabila  tujuan teological tersebut  dilakukan dengan menggunakan ukuran-ukuran berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, misalnya, bahwa penderitaan pidana tersebut tidak boleh melebihi ganjaran yang
selayaknya diperoleh pelaku tindak pidana.
Terhadap  permasalahan  tentang  apa yang  menjadi  tujuan  dari  pemidanaan,  telah banyak  pendapat  yang  dikemukakan  dan dari  para  pendapat  tersebut  ternyata  tidak terdapat  suatu  kesamaan  pendapat  diantara para  pemikir  atau  diantara  penulis.  Roeslan Saleh  membedakan  tujuan  pemidanaan menjadi  tiga  tipe  tujuan  pemidanaan,  yaitu tujuan  instrumental,  tujuan  intrinsik,  dan tujuan menurut organisasi. 13
P.  A.  F.  Lamintang  sendiri  dalam memandang  tentang  tujuan  pemidanaan memberikan  pendapatnya.  Pada  dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu: 14
a) Untuk memperbaiki pribadi dari penjahatnya itu sendiri;
b) Untuk  membuat  orang  menjadi  jera untuk melakukan kejahatan-kejahatan;
c) Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu  menjadi  tidak  mampu  untuk melakukan  kejahatan-kejahatan  yang lain,  yakni  penjahat-penjahat  yang dengan  cara-cara  yang  lain  sudah  tidak dapat diperbaiki lagi.”
Tujuan  pidana  dari  dahulu  sampai sekarang  telah  berkembang  ke  arah  yang lebih  rasional,  dari  yang  dulu  hanya bertujuan  untuk  pembalasan  ( revenge )  atau untuk  tujuan  memuaskan  pihak  yang dendam  baik  masyarakat  sendiri  maupun pihak  yang  dirugikan  atau  yang  telah menjadi  korban  kejahatan. Memorie  van Toelichting (Mv  T)  menyebutkan  bahwa tujuan pidana adalah sebagai berikut:
“ Dalam  menentukan  tinggi  rendahnya pidana, hakim  untuk  tiap  kejahatan  harus memperhatikan  keadaan  objektif  dan subjektif dari tindak pidana yang dilakukan,  memperhatikan  perbuatan  dan pembuatnya. Hak-hak apa yang dilanggar dengan  adanya  tindak  pidana  itu?
13 Roeslan  Saleh, Stelsel  Pidana  Indonesia, Aksara Baru, Jakarta, 1987, h. 28
14 P. A. F. Lamintang, Op. Cit ., h. 23
Kerugian  apakah  yang  ditimbulkannya? Apakah  kejahatan  yang  dipersalahkan  si penjahat  dulu?  Apakah  kejahatan  yang dipersalahkan  kepadanya  itu  langkah yang  pertama  ke arah jalan  sesat ataukah suatu  perbuatan  yang  merupakan  suatu pengulangan  dari  watak  jahat  yang sebelumnya  sudah  tampak?  Batas  antara minimum dan maksimum harus
ditetapkan seluas-luasnya, sehingga meskipun  semua  pernyataan  itu  dijawab, dengan  merugikan  terdakwa,  maksimum pidana yang benar itu sudah memadai ”.15
Penjelasan  MvT  tersebut  menyiratkan bahwa  hakim  dalam  memidana  cenderung melihat  ke  belakang,  tentang  apa  yang  telah terjadi? Perbuatan apa yang telah dilakukan? Siapakah  orang  yang  telah  melakukan? Sehingga hakim tidak melihat ke arah muka (prospektif ).
Selain  dari  MvT  tersebut,  tujuan pemidanaan  dapat  juga  diketahui  dari  Surat Edaran  Mahkamah  Agung  tanggal  3 September Nomor 5 Tahun 1973 yang isinya meminta  kepada  hakim-hakim  Pengadilan Negeri  dan  Pengadilan  Tinggi  agar  dalam menjatuhkan  pidana  hendaknya  benar-benar setimpal  dengan  perbuatan  dan  sifat  setiap kejahatan  (SEMA  No.  5  Tahun  1973).  Dari definisi di atas, maka dapat dikatakan bahwa KUHP  mempunyai  tujuan  pemidanaan  yang cenderung  ke  arah  pembalasan  ( revenge ) atau  pengimbalan  kepada  orang  yang  telah melakukan  tindak  pidana,  karena  dalam pemidanaan  tersebut  cenderung  melihat  ke belakang  dan  dalam  pemidanaan  tersebut tidak  terkandung  adanya  tujuan  lain, misalnya  kesejahteraan  masyarakat  atau perbaikan narapidana
Tujuan  pemidanaan  tersebut  di  atas nampaknya  sudah  tidak  sesuai  lagi  dengan kondisi di Indonesia, maka perlu dirumuskan  kembali  tujuan  pemidanaan yang  sesuai  dengan  masyarakat  Indonesia yang  berdasarkan  Pancasila.  Tujuan  pidana
15 Sudarto, Hukum  dan  Hukum  Pidana , Op, Cit , h. 56
yang  dengan  singkat  dapat  disimpulkan bahwa  bahwa  bukan  saja  harus  dipandang untuk mendidik terpidana ke arah jalan yang benar  seperti  anggota  masyarakat  yang lainnya  yaitu  membimbing  tapi  juga  untuk melindungi  dan  memberi  ketenangan  bagi masyarakat.
Aspek  penting  lain  dalam  penerapan hukuman  terletak  pada  hakekat  dan  tujuan pemidanaan, tidak terlepas dari lingkup teori yang  berkembang,  misalnya  para  aliran klasik yang mengedepankan teori pemidanaan  berupa  teori  pembalasan,  teori relatif  atau  teori  gabungan,  dan  tidak  boleh mengesampingkan  konsep  modern  oleh masyarakat  beradab  di  dunia  berdasarkan teori  utilitas  yang  bersifat  inkonvensional dari Jeremy Bentham, dan PBB.
Selain teori pemidanaan diatas merupakan  teori  aliran  klasik,  maka  teori pemidanaan  modern  sebagaimana  dikenal dengan teori individualisasi pidana. Rancangan  KUHP  dikenal  adanya  dikenal adanya aspek lain dari individualisasi pidana ialah  perlu  adanya  keleluasaan  bagi  hakim dalam  memilih  dan  menentukan  sanksi  apa (pidana  atau  tindakan)  yang  sekiranya  tepat untuk  individu  atau  pelaku  tindak  pidana yang bersangkutan. 16
Hubungan  dengan hal tersebut  di atas, hakim pada prinsipnya hanya dapat menjatuhkan  pidana  pokok  yang  tercantum dalam  perumusan  delik  yang  bersangkutan. Namun  hakim  dapat juga  menjatuhkan jenis sanksi  pidana  lainnya.  Jika  sanksi  pidana yang  diancamkan  tunggal  dalam  praktek hakim  dapat,  memilih  alternatif  pidana lainnya.
Masalah  individualisasi  pidana  ini tidak  dikenal  oleh  KUHP  yang  sekarang  ini berlaku, oleh karena itu peraturan perundang-undangan pidana yang tersebar di luar  KUHP  jika  merumuskan  pidana  secara tunggal  seperti  tersebut  di  atas,  harus mengatur lebih lanjut bagaimana jika pidana tersebut tidak dilaksanakan, misalnya dengan  membuat  pedoman  pemidanaan
16 Barda Nawawi Arief, Op.Cit , h. 92
sehingga  kebebasan  hakim  bukan  bebasnya, tapi  berdasarkan  pedoman  yang  diberikan. Teori  ini  berpatokan  pada  keadaan  setelah peristiwa  terjadi  ( post  factum ).  Artinya faktor-faktor  aktif  atau  pasif  dipilih  sebab yang paling menentukan dari kasus, sedangkan  faktor  lain  hanya  syarat  saja (tidak dianggap menentukan timbul akibat).
Aliran  klasik  lebih  melihat  pada perbuatan  yang  dilakukan,  sementara  aliran modern pertama-tama meninjau pembuatnya dan  menghendaki  individualisasi  pidana. Artinya  pemidanaan  harus  memperhatikan sifat-sifat  dan  keadaan  si  pembuat.  Secara nyata  dapat  dikatakan  bahwa  pemberian sanksi  pidana  aliran  klasik  lebih  melihat  ke belakang,  sementara  aliran  modern  melihat ke  depan.  Masalah  sebenarnya  memang berkisar  pada  makna  dan  tujuan  pidana. Oleh  sebab  itu  teori  pemidanaan  menurut aliran  klasik  hanya  melihat  dari  segi pembalasan  semata.  Dimana  pidana  mati sebagai bentuk pembalasan. Sedangkan teori individualisasi  pidana  menurut  aliran  klasik hanya lebih mengedepankan pada perbuatan yang  dilakukan  melalui  keyakinan  hakim berdasarkan pembuktian yang ada.
Andi  Hamzah  memberikan  arti  sistem pidana  dan  pemidanaan  sebagai  susunan (pidana) dan cara pemidanan. M.
Sholehuddin  menyatakan  bahwa  masalah sanksi  merupakan  hal  yang  sentral  dalam hukum pidana karena
seringkali menggambarkan  nilai-nilai  sosial  budaya suatu  bangsa.  Artinya  pidana  maengandung tata  nilai  ( value )  dalam  suatu  masyarakat mengenai  apa  yang  baik  dan  yang  tidak baik,  apa  yang  bermoral  dan  apa  yang amoral  serta  apa  yang  diperbolehkan  dan apa yang dilarang. 17 Sistem merupakan jalinan dari beberapa  unsur  yang  menjadi  satu  fungsi. Sistem pemidanaan memegang posisi strategis  dalam  upaya  untuk  menanggulangi
17 Ekaputra,  Mohammad  dan  Abul  Khair,
Sistem Pidana Di Dalam KUHP Dan Pengaturannya  Menurut  Konsep  KUHP  Baru ,  USU Press, Medan, 2010, h.13
tindak pidana yang terjadi. Sistem pemidanaan adalah suatu aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan  sanksi  pidana  dan  pemidanaan. Apabila  pengertian  sistem  pemidanaan diartikan  secara  luas  sebagai  suatu  proses pemberian  atau  penjatuhan  pidana  oleh hakim,  maka  dapatlah  dikatakan  bahwa sistem  pemidanaan  mencakup  keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur  bagaimana  hukum  pidana  itu ditegakkan  atau  dioperasionalkan  secara konkret  sehingga  seseorang  dijatuhi  sanksi (hukum)  pidana.  Ini  berarti  semua  aturan perundang-undangan mengenai hukum pidana  subtantif,  hukum  pidana  formal  dan hukum  pelaksanaan  pidana  dapat  dilihat sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan.
Dengan  demikian  dapatlah  dikatakan bahwa  pemidanaan  tidak  dapat  terlepas  dari jenis-jenis  pidana  yang  diatur  dalam  hukum positif  suatu  negara.  Pemidanaan  yang dilakukan oleh suatu masyarakat yang teratur terhadap  pelaku  kejahatan  dapat  berbentuk menyingkirkan  atau  melumpuhkan  para pelaku  tindak  pidana,  sehingga  pelaku tersebut  tidak  lagi  menggangu  dimasa  yang akan datang.
Cara  menyingkirkan  dapat  dilakukan bermacam-macam yaitu berupa pidana mati, pembuangan,  pengiriman  keseberang  lautan dan sampai pemenjaraan. Secara berangsur-angsur  ada  kecenderungan  cara pemidanaan  itu  mengalami  pergeseran  dari waktu  ke  waktu.  Pada  zaman  kerajaan majapahit dikenal sistem pemidanaan berupa;  pidana  pokok  yang  meliputi  pidana mati, pidana potong anggota badan bagi yang bersalah,  denda,  ganti  kerugian,  atau pangligawa  atau  putukucawa.  Dan  juga dikenal  pidana  tambahan  yang  meliputi tebusan,  penyitaan  dan  patibajambi  (uang pembeli obat). Dalam kitab perundang-undangan  Majapahit  sama  sekali tidak  mengenal  pidana  penjara  dan  pidana kurungan.  Dengan  demikian  tiap-tiap  orang
yang bersalah harus menjalani salah satu dari empat pidana pokok di atas. .18 2. Keadilan Restoratif Dalam Pemidanaan Anak Restorative Justice atau sering diterjemahkan  sebagai  keadilan  restoratif bukanlah  konsep  yang  baru  dalam  sistem hukum  pidana. 19 Restorative  Justice adalah sebuah  konsep  pemikiran  yang  merespon pengembangan  sistem  peradilan  pidana dengan  menitikberatkan  pada  kebutuhan pelibatan  masyarakat  dan  korban  yang dirasa  tersisihkan  dengan  mekanisme  yang bekerja  pada  sistem  peradilan  pidana  yang ada  pada  saat  ini.  Keadilan  restoratif merupakan suatu pendekatan yang menitikberatkan  pada  adanya  partisipasi langsung  pelaku,  korban,  dan  masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. 20 Konsep  res torative  justice ,  proses penyelesaian  tindakan  pelanggaran  hukum yang  terjadi  dilakukan  dengan  membawa korban dan pelaku
(tersangka) bersama-sama  duduk  dalam  satu  pertemuan untuk  bersama-sama  berbicara.  Dalam pertemuan  tersebut  mediator  memberikan kesempatan  kepada  pihak  pelaku  untuk memberikan gambaran yang sejelas-jelasnya mengenai tindakan yang
telah dilakukannya. 21 Pihak pelaku yang melakukan pemaparan sangat mengharapkan pihak    korban  untuk  dapat  menerima  dan memahami  kondisi  dan  penyebab  mengapa pihak  pelaku  melakukan tindak pidana  yang menyebabkan kerugian pada korban.
Selanjutnya  dalam  penjelasan  pelaku juga memaparkan tentang bagaimana dirinya
18 Andi  Hamzah  dan  Siti  Rahayu, Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Di Indonesia , Akademik Pressindo, Jakarta, 1986, h. 4 19 Zulfa, Eva Achjani. Keadilan Restoratif  di  Indonesia, Ringkasan  Disertasi,
2009, h. 1 20 Ibid ,
21 Marlina, Peradilan  Pidana  Anak  di Indonesia,  Pengembangan  Konsep  Diversi  dan Restorative  Justice ,  Bandung,Refika  Aditama
2009 (Selanjutnya disebut Marlina I), h. 180
bertanggung  jawab  terhadap  korban  dan masyarakat  atas  perbuatan  yang  telah dilakukannya. Selama pihak pelaku
memaparkan  tentang  tindakan  yang  telah dilakukannya  dan  sebab-sebab  mengapa sampai  tindakan  tersebut  dilakukan  pelaku, korban  wajib  mendengarkan  dengan  teliti penjelasan  pelaku.  Untuk  selanjutnya  pihak korban  dapat  memberikan  tanggapan  atas penjelasan  pelaku.  Di  samping  itu,  juga hadir  pihak  masyarakat  yang  mewakili kepentingan  masyarakat.  Wakil  masyarakat tersebut  memberikan  gambaran  tentang kerugian  yang  diakibatkan  oleh  terjadinya tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  pelaku. Masyarakat  mengharapkan  agar  pelaku melakukan suatu perbuatan atau memulihkan kembali
keguncangan/kerusakan  yang  telah  terjadi karena perbuatannya. 22 Restorative Justice adalah bentuk yang paling  disarankan  dalam  melakukan  diversi terhadap  anak  yang  berhadapan  dengan hukum. Hal ini dikarenakan konsep restorative  justice melibatkan  berbagai pihak untuk menyelesaikan suatu permasalahan  yang  terkait  dengan  tindak pidana  yang  dilakukan  oleh  anak. 23 Restorative  justice adalah  sebuah  proses dimana  para  pihak  yang  berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan persoalan secara bersama-sama  bagaimana  menyelesaikan akibat  dari  pelanggaran  tersebut  demi kepentingan masa depan. Restorative justice bersifat merekatkan peradilan pidana dengan konteks Sosialnya yang menekankan daripada  mengisolasinya  secara  tertutup. Defenisi    yang  dikemukakan  oleh  Tony Marshall  tersebut  sangat  membantu  dalam membahas restorative  justice meskipun defenisi tersebut masih menimbulkan sejumlah  pertanyaan  seperti;  siapa  saja  para pihak  yang  berkepentingan  dan  terlibat dengan  pelanggaran  ( parties  with  a  stake  in the offence )? Apakah maksud dari
22 Ibid , h. 181
23 Marlina I, Op.Cit , h. 28
menghadapi  akibat  buruk  dari  pelanggaran ( deal  with  the  aftermath  of  the  offence )? Apakah  yang  menjadi  implikasi  di  masa yang akan datang yang perlu dipertimbangkan ( implication for the future )? Maka jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut harus
dijelaskan  dengan  kalimat-kalimat  secara spesifik. 24 Restorative  Justice adalah  sebuah pendekatan yang menekankan pada memulihkan  kerugian  yang  disebabkan  atau ditimbulkan oleh perbuatan pidana. Memulihkan  kerugian  ini  akan  tercapai dengan  adanya  proses-proses  kooperatif yang  mencakup  semua stakeholder (yang berkepentingan). 25 Tindakan-tindakan  dan program  yang  merefleksikan  tujuan-tujuan restoratif akan dapat menyelesaikan kejahatan dengan cara :
a) Mengidentifikasi dan mengambil langkah-langkah  untuk  memulihkan kerugian;
b) Melibatkan semua stakeholder ; dan c) Merubah  hubungan  tradisional  antara masyarakat  dan  pemerintah  mereka dalam mengatasi kejahatan.
Konsep-konsep  di  atas  merupakan bagian  dari  prinsip-prinsip  dari Restorative Justice yang  dituangkan  dalam Declaration of  Basic  Principles  of Justice  of  Crime  and Abuse of Power, 1985. Prinsip-prinsip Dasar Restorative Justice tersebut kemudian dikembangkan  oleh The  United  Nation Commission on  Crime  Prevention  and Criminal Justice sebagai panduan Internasional untuk membentuk negara-negara  yang  menjalankan  program restorative justice . 26
Tentang konsepsi diversi dan
restorative  justice sebenarnya  bukan  hal yang  baru  atau  asing  bagi  masyarakat Indonesia,  karena  selama  ini  masyarakat
24 Marlina I, Op.Cit , h 29
25 Muladi I, Op.Cit, h. 125 26 Nashriana , Perlindungan  Hukum  Pidana Bagi  Anak  Di  Indonesia, PT  Raja  Grafindo  Persada, Jakarta, 2011 h. 3
Indonesia  dengan  warisan  keanekaragaman adat/budaya  (kearifan  lokal)  yang  telah mempunyai  mekanisme  bermasyarakat  dan penyelesaian masalah yang mampu diandalkan  untuk  menangani  anak  yang berhadapan  dengan  hukum  yakni  anak  yang melakukan  tindakan-tindakan  melanggar norma  ataupun  diduga  melanggar  ketentuan hukum yang berlaku.
Menurut  David  Fogel, restorative justice  model diajukan  kaum Abolisionis yang  menganggap  bahwa  sistem  peradilan pidana  bermasalah  atau  cacat  struktural sehingga  harus  diubah  dasar-dasar  struktur dari sistem  tersebut.  Analisis  paham abolisionis  menurut  Brants  dan  Silvis sebagaimana  dikutip  Romli  Atmasasmita lebih  banyak  ditujukan  terhadap  kegagalan dari  sistem  peradilan  pidana  dibandingkan terhadap keberhasilannya. 27
John
Braithwhite berpandangan, bahwa restorative  justice adalah  proses dimana semua pihak yang terlibat pelanggaran tertentu bersama-sama memecahkan  secara  kolektif  bagaimana untuk  menghadapi  akibat  pelanggaran  dan implikasinya  pada  waktu  yang  akan  datang. Lebih lanjut dikatakan oleh John Braithwaite, bahwa restorative justice bertujuan memulihkan  harmoni  atau  keseimbangan karena hukum telah ditegakkan. 28 Memulihkan  harmoni  atau  keseimbangan secara an sich saja tidak cukup, oleh karena itu  memulihkan  keseimbangan  hanya  dapat diteima sebagai gagasan mewujudkan keadilan  jika  keseimbangan  secara  moral antara  pelaku  dan  korban  yang  ada sebelumnya  adalah  keseimbangan  yang pantas.
Sebagai  konsep  pemidanaan  tentunya tidak  hanya  terbatas  pada  ketentuan  hukum
27 Romli    Atmasasmita, Sistem  Peradilan Pidana: Perspektif Eksistensionalisme dan Abolisionisme , Binacipta, Bandung, 1996, h. 101
28 John  Braithwaite, Restorative  Justice  : Assessing  an  Immodest  Theory  and  a  Pessimistic Theory  Draft  to  be  summited  to  Crime  and  Justice  : Review of Research , University of Chicago, Press, h.
5
pidana  (formil  dan  materiil). Restorative justice harus  juga  diamati  dari  sisi kriminologi  dan  sistem  pemasyarakatan karena  konsep restorative  justice terlahir oleh  keadaan  sistem  pemidanaan  yang sekarang berlaku, ternyata belum sepenuhnya  menjamin  keadilan  terpadu ( intergrated  justice ),  yaitu  keadilan  bagi pelaku,  keadilan  bagi  korban  dan  keadilan bagi  masyarakat  dalam  mekanisme  di  luar peradilan pidana. 29
Model ini diharapkan dapat menyentuh 4 (empat) aspek dalam perlindungan  bagi  anak  yang  berhadapan dengan hukum, yaitu pencegahan, penanganan,  rehabilitasi  dan  reintregrasi. Menurut  pendapat  Tony  F.  Marshall, restorative  justice adalah  sebuah  proses dimana  semua  pihak  yang  berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan secara bersama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggan  tersebut  demi  kepentingan  masa depan. Pihak yang terlibat dalam restorative justice yaitu mediator, koban dan keluarganya,  pelaku  dan  keluarganya  dan wakil  masyarakat.  Prasyarat  pelaksanaan restorative justice adalah : 30
1) Pernyataan bersalah dari pelaku 2) Persetujuan korban
3) Persetujuan pihak aparat penegak hukum
4) Dukungan masyarakat setempat
Salah  satu  persoalan  besar  dalam pemidanaan  terhadap  anak  adalah  efek buruk  pemidanaan  terhadap  perkembangan anak.  Pemidanaan  kerap  mendatangkan  cap buruk  pada  seseorang,  yang  dalam  konteks anak, akan amat destruktif terhadap kehidupannya yang masih panjang
diharapkan. Penyelesaian non-penal menjadi ide  yang  mengemuka  yang  sering  lebih disukai  para  pihak.  Di  pihak  pelaku, stigmatisasi  bisa  dihindarkan,  sementara pihak  korban  mendapat  kepuasan  dengan
29 Ibid
30 Ibid
kompensasi  dan  atau  kesepakatan  tertentu dengan pelaku. Alih-alih dipidanakan, pelaku  dikembalikan  pada  orang  tuanya, sedangkan  korban  mendapatkan  ganti  rugi tertentu  dan  permohonan  maaf.  Kendati penyelesaian  melalui  jalur  non-litigasi  ini tidak  selalu  disepakati  terutama  oleh  pihak korban,  namun  penyelesaian  seperti  ini terbukti  banyak  dipilih  oleh  pihak-pihak yang berkonflik. 31
Setiap  anak  memerlukan  pembinaan dan  perlidungan  dalam  rangka  menjamin pertumbuhan  dan  perkembangan  fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan  seimbang.  Pembinaan  dan  perlindungan anak  ini  tak  mengecualikan  anak  sebagai pelaku  tindak  pidana,  kerap  disebut  sebagai anak  nakal.  Anak  yang  melakukan  tindak pidana, dalam hal ini sebagaimana ditentukan  dalam  Pasal  1  angka  1  UU 3/1997,  ialah  orang  yang  telah  mencapai umur  8  (delapan)  tahun  tetapi  belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum  pernah  kawin  Sementara  itu  dari perspektif  ilmu  pemidanaan,  penjatuhan pidana  terhadap  anak  nakal  ( delinkuen) cenderung  merugikan  perkembangan  jiwa anak di masa mendatang.
Kecenderungan  merugikan  ini  akibat dari efek penjatuhan pidana terutama pidana penjara,  yang  berupa  stigma  jahatyang  akan terbawa  terus  walaupun  yang  bersangkutan tidak  melakukan  kejahatan  lagi.  Akibat penerapan  stigma  bagi  anak  akan  membuat mereka  sulit  untuk  kembali  menjadi  anak baik. 32 Istilah  sistem  peradilan  pidana ( criminal  justice  system )  menunjukkan  pada mekanisme  kerja  dalam  penanggulangan kejahatan  dengan  mempergunakan  dasar pendekatan sistem.
Mardjono  Reksodiputro  mengartikan sistem  peradilan  pidana  sebagai  sistem pengendalian  kejahatan  yang  terdiri  dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan  dan  lembaga  pemasyarakatan terpidana, dengan tujuan antaranya
31 Muladi II, Op. Cit
32 Romli Atmasasmita, Op.Cit.
mencegah  masyarakat  menjadi  korban kejahatan,  menyelesaikan  kasus  kejahatan yang  terjadi  sehingga  masyarakat  puas bahwa  keadilan  telah  ditegakkan  dan  yang bersalah  dipidana,  dan mengusahakann  agar mereka  yang  pernah  melakukan  kejahatan tidak mengulangi kejahatannya. 33
Berkaitan dengan anak yang
melakukan perbuatan pidana sehingga harus diajukan  ke  sidang  pengadilan  anak, perbuatan  pidana  yang  dilakukan  oleh anak-anak  adalah  sejenis  dengan  perbuatan yang  dilakukan  oleh  orang  dewasa.  Yang membedakan adalah pelakunya, yakni anak-anak.  Pengetahuan  ini  sangat  penting
untuk  diketahui  oleh  pejabat-pejabat  yang bersangkutan dengan anak-anak yang
melakukan perbuatan melanggar hukum atau melakukan tindak pidana.
Tujuan diberikannya perlindungan hukum  bagi  pelaku  kejahatan  adalah  untuk menghormati  hak  asasi  si  pelaku  agar nasibnya  tidak  terkatung-katung,  adanya kepastian hukum bagi pelaku serta menghindari  perlakuan  sewenang-wenang dan  tidak  wajar.  Sedangkan  konsepsi perlindungan  anak  meliputi  ruang  lingkup yang  luas,  dalam  arti  bahwa  perlindungan anak  tidak  hanya  mengenai  perlindungan atas  jiwa  dan  raga  anak,  tetapi  mencakup pula  perlindungan  atas  semua  hak  serta kepentingannya yang dapat menjamin prtumbuhan secara wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosialnya sehingga diharapkan  dapat  menjadi  orang  dewasa yang mampu berkarya. Saat  ini  proses  peradilan  pidana terhadap anak menunjukkan adanya kecenderungan bersifat merugikan perkembangan jiwa anak di masa mendatang dengan  adanya  stigmatisasi.  Kecenderungan yang  bersifat  merugikan  dari  upaya  penal disebabkan lemahnya pengaturan substansial
33 Mardjono  Reksodiputro, Sistem  Peradilan Pidana  (Melihat  kepada  Kejahatan  dan  Penegakan Hukum dalam  Batas-batas Toleransi) ,  Pidato Pengukuhan  Penerimaan  Guru  Besar  dalam  Ilmu Hukum pada  Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1993
dalam  UU  3  /  1997.  Kurang  profesionalnya aparat  penegak  hukum  dalam  penanganan anak  dan  kurang  memadainya  sarana pendukung  bagi  penempatan  anak-anak sebagai pelaku tindak pidana sewaktu proses pemeriksaan maupun proses adjudikasi juga menjadi  fakor  penyebab  lainnya.  Sanksi pidana tak memberi garansi bahwa seseorang akan tetap taat pada norma hukum saat  selesai  menjalani  pidana,  karena  itu perlu    dicari  cara  lain  dalam  perbaikan pelaku tindak pidana, terutama untuk pelaku anak

## C. P E N U T U P
Proses  peradilan  perkara  anak  sejak ditangkap, ditahan, dan diadili pembinaannya  wajib  dilakukan  oleh  pejabat khusus  yang  memahami  masalah  anak. Namun  sebelum  masuk  proses  peradilan, para  aparat  penegak  hukum,  keluarga  dan masyarakat  wajib  mengupayakan  proses penyelesaian  di  luar  jalur  pengadilan,  yakni melalui  Diversi  berdasarkan  pendekatan Restoratif.
Peradilan pidana anak dengan paradigma Keadilan Restoratif adalah bahwa di dalam proses peradilan anak harus diikut-sertakan  korban  dan  pelaku  beserta keluarga  dan  pihak-pihak  lain  yang  terkait untuk  aktif  terlibat  dalam  proses  peradilan tersebut. Indikator pencapaian tujuan penjatuhan  sanksi  dilihat  pada  kondisi apakah  korban  telah  direstorasi,  kepuasan korban,  besarnya  ganti  rugi,  kesadaran pelaku atas perbuatannya, jumlah kesepakatan  perbaikan  yang  dibuat,  kualitas pelayanan  kerja  dan  keseluruhan  proses yang terjadi

## DAFTAR PUSTAKA
Andi  Hamzah  dan  Siti  Rahayu, Suatu Tinjauan  Ringkas  Sistem  Pemidanaan Di    Indonesia ,  Akademik  Pressindo, Jakarta, 1986.
Binsbergen  dalam  J.  E.  Sahetapy, Ancaman Pidana  Mati  Terhadap  Pembunuhan Berencana , Alumni, Bandung, 1979. Dwidja  Priyatno, Sistem  Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia , Cetakan
Kedua, PT. Refika Aditama, Bandung, 2009. Ekaputra,  Mohammad  dan  Abul  Khair, Sistem  Pidana  Di  Dalam  KUHP  Dan Pengaturannya Menurut Konsep KUHP  Baru ,  USU  Press,  Medan, 2010.
Hulsman  dalam    Barda  Nawawi  Arief,
Bunga  Rampai  Kebijakan  Hukum
Pidana ,  PT.  Citra  Aditya  Bakti, Bandung, 1996. John  Braithwaite, Restorative  Justice  : Assessing  an  Immodest  Theory  and  a Pessimistic  Theory  Draft  to  be summited  to  Crime  and  Justice  : Review  of  Research ,  University  of Chicago, Press
Mardjono  Reksodiputro, Sistem  Peradilan Pidana  (Melihat  kepada  Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi) , Pidato Pengukuhan  Penerimaan  Guru  Besar dalam  Ilmu  Hukum  pada  Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1993. Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia,  Pengembangan  Konsep Diversi dan Restorative Justice , Bandung,Refika Aditama 2009. Muladi  dan  Barda  Nawawi  Arief  I,
Perbandingan  Hukum  Pidana, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994 Nashriana , Perlindungan  Hukum  Pidana
Bagi  Anak  Di  Indonesia, PT  Raja
Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
P.A.F. Lamintang, Hukum Penitensier Indonesia , Cetakan Ketiga , CV.
Armico, Bandung, 1984.
Roeslan  Saleh, Stelsel  Pidana  Indonesia, Aksara Baru, Jakarta, 1987. Romli    Atmasasmita, Sistem  Peradilan
Pidana: Perspektif Eksistensionalisme dan Abolisionisme , Binacipta,
Bandung, 1996. Soedarto, kapita  selecta  hukum  pidana , alumni, Bandung, 1981.
Soesilo  dalam  Bambang  Waluyo, Pidana dan  Pemidanaan ,  Sinar  Grafika, Jakarta, 2009. Wirjono  Prodjodikoro, Asas-asas  Hukum Pidana  di  Indonesia ,  PT.  Eresco, Bandung, 1989. Zulfa, Eva Achjani. Keadilan Restoratif di Indonesia, Ringkasan Disertasi, 2009.