## Wawasan:
Jurnal Kediklatan Balai Diklat Keagamaan Jakarta
P ISSN: 2548-9232; E ISSN: 2775-3573 Volume 4 Nomor 1 Tahun 2023: 67-83

## EVALUASI DIKLAT CALON KEPALA MADRASAH
Kun Mardiwati Rahayu* Abdul Kadir Ahmad**
* Universitas Al-Azhar , Indonesia
** Badan Riset Inovasi Nasional, Indonesia *E-mail: abduladir76@gmail.com **E-mail: abduladir76@gmail.com

## Abstract
The training and education of future madrasah heads are one of the government's efforts to improve the quality of madrasah education. However, during the implementation of this training, there has been no documentation  of  the  number  of  training  alumni  who  have  been  appointed  as  madrasa  heads,  as mandated by Minister of Religious Affairs Regulation No. 24 of 2018. Yet, the implementation of this training requires considerable resources in terms of both time and finances. This evaluation study aims to qualitatively assess the outcomes of the training and the effectiveness of the alumni in their roles as madrasa heads. Conceptually, the survey measured two main parameters: (1) Evaluation of the training program  for  prospective  madrasa  principals,  and  (2)  Performance  of  madrasa  heads.  The  survey respondents consisted of alumni of the training program from 2018 to 2021 and madrasah educators, with limited characteristics and numbers. The research findings indicate that the alumni who have been appointed as madrasa principals have performed exceptionally well, as they have demonstrated relevance and effectiveness in addressing the challenges faced in the field. According to the alumni and madrasah educators, the performance of madrasa heads is rated as very good. The qualitative research findings also suggest  that  the  process  of  appointing  madrasa  heads  has  followed  the  procedures  established  by Minister of Religious Affairs Regulation No. 24 of 2018, although there are some challenges that have hindered the appointment of several alumni as madrasa heads.
Keywords: evaluation, education and training, head of the madrasa, PMA No 24 of 2018

## Abstrak
Diklat calon kepala madrasah merupakan salah satu usaha pemerintah dalam meningkatkan mutu madrasah. Namun selama pelaksanaan diklat tersebut, belum ada pendataan jumlah alumni diklat yang sudah terangkat sebagai kepala madrasah sebagai implementasi Peraturan Menteri Agama No 24 Tahun 2018. Padahal pelaksanaan diklat ini membutuhkan biaya dan waktu  yang  tidak  sedikit.  Penelitian  evaluasi  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  metode kualitatif dengan memperdalam hasil dari diklat yang telah dilakukan dan apakah kinerja dari para alumni diklat efektif. Secara konseptual, parameter yang diukur dalam survei ini terdiri dari 2 parameter besar, yaitu (1) Evaluasi Diklat calon kepala madrasah, dan (2) Kinerja Kepala Madrasah. Responden survei ini adalah alumni diklat calon kepala madrasah 2018-2021 dan tenaga pendidik madrasah, dengan karakteristik dan jumlah yang terbatas. Hasil penelitian menunjukkan  bahwa  alumni  diklat  yang  telah  diangkat  menjadi  kepala  madrasah  berada pada  kategori  Sangat  Baik,  karena  telah  relevan  dan  sesuai  tantangan  yang  hadapi  di lapangan. Menurut para alumni diklat dan tenaga pendidik kinerja kepala madrasah Sangat Baik. Hasil penelitian kualitatif menunjukkan bahwa proses pengangkatan kepala madrasah sudah mengikuti prosedur yang telah di tetapkan oleh PMA Nomor 24 Tahun 2018, meskipun ada beberapa kendala yang membuat beberapa alumni Diklat masih belum di angkat menjadi kepala madrasah.
Kata kunci :  evaluasi, diklat, kepala madrasah, PMA No 24 Tahun 2018 .

## Wawasan:
Jurnal Kediklatan Balai Diklat Keagamaan Jakarta

## PENDAHULUAN
Dalam
sistem pendidikan nasional,  kepala  madrasah  memiliki peran  strategis  dalam  meningkatkan mutu proses pembelajaran peserta didik (Ahmad,  2020;  Hadi  et  al.,  2014; Wibowo  &  Subhan,  2020).  Ini  terlihat dari  tanggung  jawab  kepala  madrasah dalam pembinaan kepala madrasah dan guru, yang diharapkan dapat berdampak  pada  peningkatan  kualitas pendidikan nasional secara keseluruhan (Adilah et al., 2021; Sanusi, 2020). Untuk mendukung  hal  tersebut,  pemerintah melalui  Instruksi  Presiden  Nomor  1 Tahun  2010  telah  menyediakan  pola penguatan kepala madrasah di seluruh Indonesia.  Penelitian  dalam  dan  luar negeri  menunjukkan  bahwa  kualitas kepemimpinan kepala madrasah sangat berpengaruh  pada  kualitas  sekolah. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kemampuan kepala madrasah untuk meningkatkan kualitas madrasah  (Ali  Ahmad  Rapi  Tanjung, Candra  Wijaya,  Achyar  Zein,  2020; Kepala  et  al.,  2017).  Hal  ini  penting untuk menciptakan proses pembelajaran  yang  efektif  dan  efisien bagi peserta didik.
Dalam dunia pendidikan, pengembangan  sumber  daya  manusia (SDM)  dapat  dilakukan  melalui berbagai  cara,  salah  satunya  adalah melalui pendidikan dan pelatihan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) (Ahmad & Ma’rifataini,
2021; Apri liana & Nawangsari,
2021; Bariqi, 2018)
(Apriliana & Nawangsari, 2021; Bariqi,
2018).  Diklat  PNS  merupakan  bentuk penguatan kualitas SDM yang memiliki peran  sebagai  aparatur  negara.  Diklat PNS  dirancang  untuk  menyentuh empat  dimensi  utama  SDM,  yaitu dimensi  spiritual,  intelektual,  mental, dan  fisik.  Melalui  diklat  PNS, diharapkan  terjadi  perubahan  mutu dari keempat dimensi tersebut sehingga dapat  meningkatkan  kualitas  sumber daya manusia aparatur negara. Dengan memiliki  kualitas  SDM  yang  baik, diharapkan  PNS  dapat  menjalankan tugas  dan  tanggung  jawabnya  dengan lebih  efektif  dan  efisien  dalam  bidang pendidikan  (Padilah  &  Suryana,  2016; Rosyid, 2022).
Ai Siti Nurjanah (Nurjanah, 2019) mengungkapkan bahwa menjaga kualitas  penyelenggaraan  pendidikan dan pengelolaan madrasah yang efektif, efisien,  dan  akuntabel  serta  memenuhi kebutuhan masyarakat adalah komitmen pemerintah. Hal ini tercermin dalam Undang-undang No. 5 Tahun  2014  tentang  Aparatur  Sipil Negara,  di  mana  pasal  3  huruf  d menegaskan  bahwa  Aparatur  Sipil Negara  (ASN)  sebagai  profesi  harus memiliki  kompetensi  yang  sesuai dengan  bidang  tugasnya.  Untuk meningkatkan  kompetensi  ASN,  pasal 70  Undang-undang  tentang  Aparatur Sipil Negara memberikan ruang untuk mengembangkan  kompetensi  melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan. Hal ini merupakan upaya untuk memastikan  bahwa  ASN  memiliki pengetahuan  dan  keterampilan  yang

## Wawasan:
Jurnal Kediklatan Balai Diklat Keagamaan Jakarta
diperlukan dalam menjalankan
tugasnya.  Dalam  konteks  pendidikan dan
pengelolaan madrasah, peningkatan  kompetensi  ASN  sangat penting  untuk  memastikan  bahwa mereka  mampu  menyelenggarakan pendidikan dengan baik dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Melalui kegiatan  pendidikan  dan  pelatihan, ASN  diharapkan  dapat  meningkatkan kemampuan  mereka  dalam  mengelola madrasah, memahami kurikulum, menerapkan  metode  pengajaran  yang efektif,  dan  mengelola  sumber  daya manusia dan keuangan secara akuntabel. (Undang-undang, 2014b). Salah satu tugas kepala madrasah yang strategis adalah dalam peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan di madrasah. Menurut  Roland,  yang  dikutip  oleh Supangat  (Rohani,  2017),  ada  empat peran  strategis  kepala  madrasah  yang dapat  dilihat,  yaitu  sebagai  kunci  dari madrasah  yang  baik,  cermin  kualitas guru, penentu lingkungan pembelajaran di madrasah, dan sebagai indikator untuk melihat madrasah yang baik.  Oleh  karena  itu,  pemerintah melalui  Peraturan  Menteri  Agama Nomor
24 Tahun 2018 telah
menetapkan  persyaratan  bagi  seorang guru pada madrasah negeri atau swasta untuk diangkat menjadi kepala madrasah.  Hal  ini  bertujuan  untuk memperkuat  kompetensi  dan  kualitas kepala madrasah agar dapat memimpin madrasah  dengan  efektif  dan  efisien dalam mencapai tujuan Pendidikan
Seiring  terbitnya  PMA  Nomor  24 Tahun  2018,  Dirjen  Pendidikan  Islam juga mengeluarkan Juknis Pengangkatan Kepala Madrasah Nomor 5851 Tahun 2018 yang mengatur mekanisme pengangkatan kepala madrasah di Madrasah Negeri maupun Swasta.  Untuk  menjadi  calon  kepala madrasah,  seseorang  harus  memiliki Sertifikat  Kepala  Madrasah  yang diterbitkan  oleh  Balai  Pendidikan  dan Pelatihan Keagamaan atau lembaga lain yang  berwenang.  Untuk  mendapatkan sertifikat tersebut, calon kepala madrasah harus mengikuti pendidikan dan  pelatihan  yang  diselenggarakan oleh  balai  diklat  Kementerian  Agama atau lembaga lain yang berwenang.
Menurut  hasil  penelitian  yang dilakukan oleh Ruhiyat (Ruhiyat, 2017), diklat calon kepala madrasah bertujuan untuk meningkatkan kompetensi calon kepala madrasah pada berbagai bidang seperti  manajemen,  kewirausahaan, supervisi,  kepemimpinan,  penguatan pendidikan
karakter, dan pengembangan  sekolah  berdasarkan  8 Standar Nasional Pendidikan.
Sedangkan  menurut  Nursiti,  diklat calon kepala sekolah memiliki pengaruh  yang  signifikan  terhadap peningkatan  kompetensi  supervisi kepala  sekolah.  Hal  ini  menunjukkan bahwa  pendidikan  dan  pelatihan menjadi faktor penting dalam mengembangkan  kompetensi  kepala madrasah dan kepala sekolah
(Situmorang, 2019).

## Wawasan:
Jurnal Kediklatan Balai Diklat Keagamaan Jakarta
Aulia Fitriani, (Fitriani, 2021) yang membahas  tentang  evaluasi  pelatihan kepemimpinan  bagi  calon  kepala sekolah  di  era  digital.  Hasil  dari penelitian  ini  menunjukkan  bahwa program  pelatihan  kepemimpinan efektif
dalam meningkatkan keterampilan kepemimpinan dan manajemen calon kepala sekolah di era digital.  Selain  itu,  program  ini  juga dapat meningkatkan kualitas pendidikan  di  sekolah  dan  membantu calon kepala sekolah untuk memahami tantangan dan perubahan yang dihadapi  di  era  digital.  Penelitian  lain, Dewi  Lestari  (Lestari,  2019)  yang membahas tentang evaluasi pelaksanaan diklat calon kepala sekolah di  sebuah  lembaga  pelatihan  di Indonesia.  Tujuan  dari  penelitian  ini adalah  untuk  mengevaluasi  efektivitas program  diklat  dalam  meningkatkan keterampilan kepemimpinan dan manajemen calon kepala sekolah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa program diklat efektif dalam meningkatkan keterampilan calon kepala  sekolah.  Namun,  penelitian  ini juga  menemukan  bahwa  evaluasi program diklat masih perlu ditingkatkan untuk memastikan keberhasilan program dan
meningkatkan  kualitas  pelatihan  di masa depan.
Dalam  pelaksanaan  Diklat  Calon
Kepala
Madrasah di Pusdiklat Kementerian  Agama  RI,  fleksibilitas diadopsi  untuk  menyesuaikan  dengan kondisi,  kebutuhan,  dan  manfaat  bagi
widyaswara dan peserta diklat. Namun, selama  pelaksanaan  diklat  tersebut, belum  ada  pendataan  jumlah  alumni diklat  cakamad  yang  sudah  diangkat sebagai  kepala  madrasah.  Pelaksanaan Diklat  Calon  Kepala  Madrasah  ini memerlukan  biaya  dan  waktu  yang signifikan  dan  berdampak  pada kegiatan belajar mengajar di madrasah, karena  guru  mengikuti  diklat  selama sekitar 3 bulan. Oleh karena itu, peneliti tertarik  untuk  melakukan  penelitian mendalam tentang pemanfaatan alumni diklat cakamad dari tahun 2018 hingga 2021.  Beberapa  kajian  penelitian digunakan  sebagai  referensi  maupun pembanding  dalam  penelitian  ini, namun belum ada penggunaan alumni diklat  cakamad  dalam  penelitian  yang sudah ada.
Dari  pengamatan  awal,  peneliti menemukan  bahwa  beberapa  alumni diklat cakamad belum diangkat sebagai kepala  madrasah.  Hal  ini  perlu  diteliti lebih  lanjut  karena  pelaksanaan  diklat tersebut  memerlukan  biaya  dan  waktu yang  signifikan  (sekitar  3  bulan).  Oleh karena  itu,  rumusan  masalah  dalam penelitian  ini  adalah:  (1)  Bagaimana implementasi  Diklat  Calon  Kepala Madrasah?  (2)  Seberapa  besar  tingkat pemanfaatan  alumni  Diklat  Calon Kepala Madrasah sebagai implementasi PMA No. 24 tahun 2018? (3) Bagaimana kinerja  alumni  Diklat  Calon  Kepala Madrasah  sebagai  bukti  empiris  dari diklat penguatan PMA 2018?
Penelitian  ini  bertujuan  untuk menginvestigasi  implementasi  hasil

## Wawasan:
Jurnal Kediklatan Balai Diklat Keagamaan Jakarta
diklat calon kepala madrasah berdasarkan  PMA  Nomor  24  Tahun
2018, terutama pada aspek implementasi  diklat  calon  kepala madrasah  dan  jenjang  karir  alumni sesuai  amanat  PMA  Nomor  24  Tahun 2018,  khususnya  di  daerah  Jawa  (Jawa Timur,  Jawa  Tengah,  Jawa  Barat,  DI Yogyakarta, dan DKI Jakarta).
Harapannya,  hasil  penelitian  ini  dapat menjadi bahan masukan untuk
Direktorat  Jenderal  Pendidikan  Islam Kementerian
Agama, khususnya Direktorat  Madrasah  Kementerian Agama  dalam  merumuskan  kebijakan untuk  memenuhi  kebutuhan  dan kompetensi kepala madrasah. Selain itu, hasil penelitian ini juga bisa memberikan  manfaat  bagi  lembaga pendidikan  sebagai  referensi  dalam mengangkat  kepala  madrasah  sesuai dengan prosedur dan kompetensi yang dibutuhkan.  Evaluasi  ini  juga  menjadi awal untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengembangan kompetensi  calon  kepala  madrasah melalui pendidikan dan pelatihan.

## METODE
Penelitian ini mengadopsi pendekatan  kuantitatif  dengan  tujuan menguji
teori-teori yang ada menggunakan  metode  survei.  Metode ini  digunakan  untuk  memperoleh informasi  tentang  status  gejala  pada saat penelitian dilakukan dengan tujuan untuk melukiskan variabel atau kondisi yang ada dalam suatu situasi (Sugiyono, 2016).  Data  dikumpulkan  dengan
menggunakan kuesioner dan dianalisis secara statistik dengan memperhitungkan  seluruh  alumni diklat calon kepala madrasah dari tahun 2018 hingga 2021.
Selain itu, dalam rangka memperdalam  analisis  hasil  diklat, digunakan  juga  pendekatan  kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam terhadap responden (alumni diklat  calon  kepala  madrasah)  untuk menggambarkan suatu gejala, peristiwa,  dan  kejadian  yang  terjadi pada masa sekarang. Teknik pengumpulan  data  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  pedoman wawancara,  studi  dokumentasi,  dan observasi. Studi dokumentasi digunakan  untuk  mendapatkan  data- data  sekunder  (Sukmadinata,  2010). Wawancara  dilakukan  kepada  alumni di  setiap  provinsi  yang  dianggap mewakili  semua  jenjang  madrasah. Observasi digunakan untuk pengamatan terhadap objek-objek penelitian  yang  penting  yang  akan memperkaya data penelitian.
Pengumpulan  data  dilakukan melalui kuesioner yang disebar kepada seluruh sampel responden oleh surveyor (peneliti) dan enumerator.
Dalam  penelitian  ini,  terdapat empat variabel yang diukur menggunakan  pendekatan  kuantitatif. Pertama,  variabel  evaluasi  diklat  yang diukur  dengan  penilaian  responden terhadap  empat  aspek,  yaitu  kualitas materi,  pemateri,  logistik,  dan  proses tindak  lanjut  diklat.  Kedua,  variabel

## Wawasan:
Jurnal Kediklatan Balai Diklat Keagamaan Jakarta
kualifikasi  calon  kepala  madrasah diukur  dengan  data  responden  saat mengajukan  diri  menjadi  calon  kepala madrasah yang terkait dengan kemampuan  BTA,  tingkat  pendidikan terakhir,  pengalaman  manajerial  di madrasah, kepemilikan sertifikat pendidik, usia saat pengajuan, pengalaman mengajar, golongan kepangkatan  saat  pengajuan,  riwayat kesehatan  saat  pengajuan,  riwayat sanksi,  nilai  prestasi  kerja,  dan  nilai kinerja guru. Ketiga, variabel keterpakaian  alumni  diklat  diukur dengan  rasio  pengangkatan  alumni menjadi kepala madrasah, nilai evaluasi seleksi  administrasi  calon  kepala madrasah, nilai evaluasi seleksi substansi calon kepala madrasah, serta rasio  tingkat  persaingan  berdasarkan kebutuhan  kursi  kepala  madrasah. Keempat,  variabel  kinerja  kepala madrasah  diukur  dengan  penilaian stakeholder madrasah terhadap kinerja kepala  madrasah  terkait  dengan kualitas kepribadian, manajerial, kewirausahaan,  supervisi,  dan  sikap sosial kepala sekolah. Teknik pengumpulan  data  yang  digunakan adalah  kuesioner,  studi  dokumentasi, dan  observasi.  Sedangkan,  pendekatan kualitatif digunakan untuk memperdalam  analisis  hasil  diklat melalui  wawancara  mendalam  dengan alumni diklat calon kepala madrasah Dalam penelitian kualitatif dengan metode wawancara mendalam ( in-depth interview ), instrumen panduan wawancara  memiliki  dua  dimensi
besar: Linieritas Diklat & proses seleksi kamad, dan Realisasi PMA No 24 Tahun 2018. Proses pengambilan data dilakukan melalui dua tahapan. Tahap pertama adalah survei online kepada 74 alumni  diklat  dari  provinsi-provinsi di pulau  Jawa  untuk  mengukur  variabel evaluasi  diklat,  keterpakaian  alumni, dan kualifikasi calon kepala madrasah. Tahap  kedua  adalah  pengukuran efektivitas
diklat dengan membandingkan kinerja kepala
madrasah  yang  merupakan  alumni diklat dengan kinerja kepala madrasah non-alumni  diklat.  Data  dianalisis menggunakan analisis statistik deskriptif  dan  inferensial.  Dalam penelitian  evaluasi  efektivitas  diklat calon  kepala  madrasah  ini,  digunakan analisis multivariate inferensial
Structural  Equation  Modeling (SEM)
untuk merumuskan hipotesis penelitian.  Konstruk  diukur  melalui indikator-indikator yang disebut variable manifest, sedangkan
konstruknya  disebut  variable  laten ( unobserved variable )
Pengelolaan data kualitatif dilakukan  dengan  analisis  deskriptif dan inferensial multivariat Confirmatory
Factor
Analysis (CFA) untuk
membandingkan  nilai  skor  alumni diklat  dan  non-alumni.  Penelitian dilakukan di provinsi-provinsi di pulau Jawa dengan sampel sebanyak 74 calon kepala madrasah yang sudah mengikuti diklat  di  Pusdiklat  Jakarta.  Penelitian berlangsung selama 6 bulan, mulai dari bulan  Februari  hingga  Juli  tahun  2021,

## Wawasan:
Jurnal Kediklatan Balai Diklat Keagamaan Jakarta
P ISSN: 2548-9232; E ISSN: 2775-3573 Volume 4 Nomor 1 Tahun 2023: 67-83
dari  persiapan  hingga  penyusunan laporan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sebanyak 74 orang yang merupakan  alumni  dari  diklat  calon kepala  madrasah  berasal  dari  provinsi di  Pulau  Jawa  dan  telah  mengikuti pelatihan  di  Pusat  Penelitian  dan Pengembangan Pendidikan Agama dan Keagamaan  Kementerian  Agama  RI yang  terletak  di  Ciputat.  Hal  ini  dapat dilihat pada Tabel 1..
Tabel 1. Rekap Alumni Diklat Cakamad dari Provinsi Jawa Timur tahun 2018 – 2021 No Provinsi Jenjang Jumlah MI  MTs  MA 1  Jawa Barat 4 9 6 19 2  Jawa Timur 3 5 5 13 3  Jawa Tengah 6 3 4 13 4  DI Yogyakarta  3 5 5 13 5  Banten 2 7 5 14 6  DKI Jakarta 1 1 2 Jumlah 18 30 26 74
Dari 74 alumni diklat calon kepala madrasah  ini,  baru  41  orang  (55,41%) yang  sudah  diangkat  menjadi  kepala madrasah,  15 responden  alumni  diklat (20,27%) menjadi wakil kepala. Lalu 13 alumni  diklat  (17,57%)  masih  menjadi guru,  dan  5  alumni  (6,76%)  menjadi kepala  asrama  &  kepala  Lab.  Hasil  ini menunjukkan  bahwasannya  tingkat keterpakaian  alumni  diklat  cakamad masih  banyak  yang  belum  menjadi kepala madrasah.
Tabel 2. Jumlah Keterpakaian Alumni Diklat di Masing-masing Provinsi
No Provinsi f Kamad % fAlumni
1  Jawa Barat 11 57,9 19 2  Jawa Timur 8 61,5 13 3  Jawa Tengah 9 69,2 13 4  DI Yogyakarta 10 76,9 13 5  Banten 1 7,1 14 6  DKI Jakarta 2 100, 2 Jumlah 41 55,4
Dari Tabel 2, dapat dilihat bahwa provinsi DKI Jakarta telah mengangkat seluruh  alumni  diklat  calon  kepala madrasah yang mengikuti diklat, yaitu 2  orang  (100,0%).  Sedangkan  provinsi Jawa  Barat  memiliki  peserta  diklat terbanyak  sebanyak  19  orang,  namun hanya  11  orang  (57,9%)  yang  telah diangkat  menjadi  kepala  madrasah. Provinsi Banten, di sisi lain, merupakan provinsi yang paling sedikit mengangkat alumni diklat calon kepala madrasah  menjadi  kepala  madrasah, yaitu  hanya  1  orang  (7,1%)  dari  14 alumni diklat.
Dalam hasil analisis deskriptif dan inferensial  multivariat  Confirmatory Factor  Analysis  (CFA)  terhadap  data Evaluasi  Kegiatan  Diklat  Cakamad yang terdiri dari enam dimensi, yaitu (1) Relevansi  diklat  dengan  tugas  dan fungsi kepala madrasah, (2) Kompetensi Kepribadian,
(3) Kompetensi Manajerial, (4) Kompetensi Kewirausahaan, (5) Kompetensi
Supervisi,  dan  (6)  Kompetensi  Sosial, diperoleh  hasil  analisis  kategori  untuk variabel  evaluasi  diklat  cakamad berdasarkan  hasil  perhitungan  secara deskriptif  terhadap  74  responden

## Wawasan:
Jurnal Kediklatan Balai Diklat Keagamaan Jakarta
alumni  diklat  calon  kepala  madrasah, seperti terlihat pada Tabel 3.
Tabel 3. Hasil Analisis Kategori untuk Variabel
Evaluasi Diklat Cakamad Evaluasi Diklat F % Sangat Baik 66 89,19 Baik 8 10,81 Sedang 0 0,00 Rendah 0 0,00 Sangat Rendah 0 0,00 Total 74 100
Tabel  yang  tercantum  di  atas adalah hasil analisis deskriptif terhadap Evaluasi Diklat yang dirasakan oleh 74 alumni  diklat.  Analisis  menunjukkan bahwa  sebagian  besar  responden menilai  pelatihan  tersebut  sangat  baik. Dari  tabel  tersebut,  terlihat  bahwa  66 responden  (89,19%)  memberikan  skor Evaluasi  Diklat  yang  sangat  baik, sedangkan  8  responden  (10,81%) memberikan skor baik. Rerata skor total Evaluasi  Diklat  Cakamad  dari  74 responden  adalah  88,57,  yang  masuk dalam kategori baik
Untuk  memahami  lebih  lanjut, perlu  dilihat  skor  setiap  dimensi penelitian  yang  diukur.  Hal  ini  dapat membantu  dalam  menentukan  faktor- faktor  yang  berkontribusi  dalam membentuk  Evaluasi  Diklat  Cakamad dan  menentukan  kebijakan  yang  tepat untuk meningkatkan profil keagamaan dengan  optimal.  Tabel  4  menunjukkan dimensi-dimensi  yang  membentuk Variabel Evaluasi Diklat Cakamad.
Tabel 4. Hasil Variabel Evaluasi Diklat Cakamad No Dimensi Skor  Kolerasi 1 Relevansi diklat dengan  tugas  dan fungsi kepala madrasah 89,70 0,871 2  Kompetensi Kepribadian 89,84 0,924 3  Kompetensi Manajerial 89,25 0,940 4  Kompetensi Kewirausahaan 86,52 0,893 5  Kompetensi Supervisi 88,65 0,913 6  Kompetensi Sosial 89,70 0,914 Hasil analisis menunjukkan bahwa  semua  dimensi  dalam  Variabel Evaluasi  Diklat  Cakamad  secara signifikan  mempengaruhi  Evaluasi Diklat  Cakamad.  Hal  ini  didasarkan pada  nilai  signifikasi  faktor  loading lambda  yang  melebihi  nilai  Ttabel (0,05;276)  =  0,6754,  sehingga  pada  uji hipotesisnya  keputusan  H0  tidak diterima,  yang  berarti  semua  dimensi signifikan  dalam  membentuk  Variabel Evaluasi Diklat Cakamad. Oleh karena itu,  jika  ingin  meningkatkan  Evaluasi Diklat,  para  pembuat  kebijakan  harus mempertahankan  dan  meningkatkan Program Pelatihan dari semua dimensi yang  ada,  dengan  memperhatikan prioritas peningkatan mutu dimensi.
Dimensi  yang  paling  dominan dalam  membentuk  Evaluasi  Diklat Cakamad
adalah Kompetensi Manajerial dan Kompetensi
Kepribadian. Oleh karena itu, prioritas utama  dalam  meningkatkan  Evaluasi Diklat Cakamad harus difokuskan pada

## Wawasan:
Jurnal Kediklatan Balai Diklat Keagamaan Jakarta
P ISSN: 2548-9232; E ISSN: 2775-3573 Volume 4 Nomor 1 Tahun 2023: 67-83
peningkatan  kualitas  dimensi-dimensi tersebut.
Selain  itu,  terdapat  juga  data tentang Kinerja Kepala Madrasah yang terdiri  dari  lima  dimensi  yaitu  (1) Kepribadian  Kepala  Madrasah,  (2) Manajerial  Kepala  Madrasah,  (3) Kewirausahaan, (4) Supervisi / Pengawasan Kepala Madrasah, dan (5) Sikap Sosial Kepala Madrasah
Tabel 5 . Hasil Efektifitas Diklat dari kinerja kepala madrasah Evaluasi Diklat F % Sangat Baik 125 84,46 Baik 19 12,84 Sedang 3 2,03 Rendah 1 0,68 Sangat Rendah 0 0,00 Total 148 100
Tabel 5 menunjukkan hasil analisis deskriptif  terhadap  variabel  Kinerja Kepala Madrasah yang dinilai oleh 148 tenaga  pendidik.  Mayoritas  dari  148 responden  menilai  kinerja  kepala madrasah sebagai Sangat Baik, dengan 125  responden  (84,46%)  memberikan penilaian  tersebut.  Ini  menunjukkan bahwa  kinerja  kepala  madrasah  sudah sangat sesuai dengan yang dibutuhkan oleh madrasah. Selain itu, 19 responden (12,84%) menilai kinerja kepala madrasah  sebagai  Baik,  sedangkan  3 responden (2,03%)
memberikan penilaian  Sedang.  Namun,  terdapat  1 responden  (0,68%)  yang  memberikan penilaian Rendah, menunjukkan bahwa
kinerja  kepala  madrasah  belum  sesuai dengan harapan.
Dalam  penelitian  terhadap  148 tenaga  pendidik,  ditemukan  bahwa rerata  skor  variabel  Kinerja  Kepala Madrasah adalah 88,45 dengan simpangan  baku  sebesar  10,03.  Hal  ini menunjukkan bahwa skor total dugaan terhadap populasi atau hipotesis rerata (µ0)  signifikan  di  angka  88,3.  Namun, jika skor ditemukan di atas angka 88,9, maka tidak signifikan.
Dengan signifikan di angka 88,45, dapat  disimpulkan  bahwa  variabel Kinerja  Kepala  Madrasah  memiliki kategori Baik (>50,00). Namun, baiknya variabel tersebut tidak terlepas dari skor setiap indikator penelitian yang diukur. Oleh karena itu, perlu dilihat indikator mana  saja  yang  memiliki  skor  tinggi, sedang,  rendah,  atau  bahkan  sangat rendah.  Selain  itu,  perlu  juga  dilihat indikator mana yang merupakan faktor dominan  dalam  membentuk  variabel Kinerja  Kepala  Madrasah.  Hal  ini penting  agar  dapat  merumuskan kebijakan yang tepat dalam meningkatkan  variabel  Kinerja  Kepala Madrasah agar mencapai kategori yang lebih baik.
Variabel  kinerja  kepala  madrasah diukur  dengan  parameter  aspek kompetensi  kepala  madrasah  yang terdiri dari beberapa dimensi penelitian seperti pada Tabel 6.
Tabel 6 . Variabel Kinerja Kepala Madrasah No Dimensi Skor  Kolerasi 1  Kepribadian 88,59 0,914

## Wawasan:
Jurnal Kediklatan Balai Diklat Keagamaan Jakarta
P ISSN: 2548-9232; E ISSN: 2775-3573

## Volume 4 Nomor 1 Tahun 2023: 67-83
2  Manajerial  Kepala Madrasah 88,17 0,976 3  Kewirausahaan 88,00 0,968 4  Supervisi/Pengawa san 88,11 0,940 5  Sikap Sosial 89,37 0,956
Hasil  uji  model  serta  estimasi parameter Loading  Estimation (nilai bobot)  untuk  model  persamaan  dalam analisis  faktor  dari  indikator-indikator variabel  Kinerja  Kepala  Madrasah menggunakan software Lisrel 8,72 dapat dilihat pada tabel uji kesesuaian model yang terlihat pada Gambar 1.
Gambar 1. Diagram Jalur Analisis Konfirmatori dari Variabel Kinerja
Hasil di atas menunjukkan bahwa seluruh  dimensi  pada  Variabel  Sikap merupakan  faktor  yang  signifikan,  hal ini  disebabkan  nilai  signifikasi  faktor loading lambda yang disebut thitung > Ttabel (0,05;450) = 1,965 sehingga dalam uji hipotesisnya diambil keputusan  H0 ditolak  yang  berarti  seluruh  dimensi merupakan  faktor  yang  signifikan membentuk  Variabel  Kinerja  Kepala Madrasah.  Artinya,  jika  para  pembuat kebijakan  ingin  meningkatkan  Kinerja Kepala Madrasah, maka harus meningkatkan Kinerja Kepala
Madrasah  dari  seluruh  dimensi  yang
ada, dengan tentunya
mempertimbangkan  skala  prioritas peningkatan mutu dimensi.
Prioritas utama peningkatan Kinerja  yang  harus  dilakukan  adalah dengan  meningkatkan  kualitas  dari indikator  yang  memiliki  faktor loading yang  paling  besar,  yaitu  indikator Manajerial  Kepala  Madrasah  dan Kewirausahaan, sebab kedua indikator ini  merupakan  faktor  yang  paling dominan.
Hasil analisis menunjukkan bahwa  seluruh  dimensi  pada  Variabel Sikap berkontribusi signifikan terhadap pembentukan  Variabel  Kinerja  Kepala Madrasah.  Hal  ini  ditunjukkan  oleh nilai  signifikansi  faktor loading  lambd a yang melebihi nilai T-tabel (0,05; 450) =
1,965.  Oleh  karena  itu,  dalam mengambil kebijakan untuk meningkatkan Kinerja Kepala Madrasah, diperlukan upaya
peningkatan dari seluruh dimensi yang ada.  Namun,  perlu  dipertimbangkan skala prioritas dalam peningkatan mutu dari masing-masing dimensi.
Untuk  meningkatkan  Kinerja Kepala Madrasah, prioritas utama yang harus  dilakukan  adalah  meningkatkan kualitas  dari  indikator  yang  memiliki faktor loading terbesar, yaitu Manajerial Kepala  Madrasah  dan  Kewirausahaan. Hal ini karena kedua indikator tersebut merupakan faktor yang paling dominan dalam  membentuk  Variabel  Kinerja Kepala Madrasah
Dalam penelitian yang melibatkan 237  responden,  terdiri  dari  74  alumni

## Wawasan:
Jurnal Kediklatan Balai Diklat Keagamaan Jakarta
diklat  dan  163  non-alumni  diklat, ditemukan  bahwa  responden  alumni diklat  mencetak  skor  akhir  variabel Kinerja  Kepala  Madrasah  yang  lebih tinggi  (88,30%)  dibandingkan  dengan responden non-alumni (85,14%). Hal ini menunjukkan  bahwa  pendidikan  dan pelatihan  mengenai  Kinerja  Kepala Madrasah yang diadakan sangat efektif. Namun,  masih  diperlukan  pelatihan lanjutan  untuk  terus  meningkatkan kinerja  para  kepala  madrasah.  Hasil analisis kategori ini diperoleh dari hasil perhitungan  deskriptif  pada  variabel Kinerja Kepala Madrasah.
Dalam penelitian mengenai kinerja  kepala  madrasah,  dilakukan perbandingan  antara  kepala  madrasah alumni  diklat  dengan  non  alumni diklat.  Hasil  penelitian  ini  didasarkan pada  total  sampel  sebanyak  116 responden, terdiri dari 47 alumni diklat dan 69 non alumni diklat. Dari analisis terhadap  nilai  rerata  variabel  Kinerja Kepala  Madrasah,  ditemukan  bahwa responden alumni diklat memiliki skor akhir  yang  lebih  tinggi  (88,30%) dibandingkan  dengan  responden  non- alumni  (85,14%),  sebagaimana  terlihat pada  gambar  1.  Hal  ini  menunjukkan bahwa  pelatihan  dan  pendidikan mengenai  variabel  Kinerja  Kepala Madrasah dinilai efektif dalam meningkatkan kinerja kepala madrasah.
Namun,  perlu  diadakan  pelatihan selanjutnya agar kinerja kepala madrasah dapat terus meningkat.
Gambar 2 Perbandingan Kinerja Kamad Alumni Diklat dan Non Diklat
Dalam  rangka  memperdalam informasi  tentang  efektivitas  diklat cakamad  melalui  metode  kualitatif, hasil  wawancara  dengan  beberapa informan  yang  terkait  dengan  diklat cakamad  di  pulau  Jawa  menunjukkan sebagai berikut:
Beberapa  tahapan  dalam  proses pengangkatan  calon  kepala  madrasah. Tahapan  tersebut  meliputi  analisis kebutuhan kepala madrasah, rekrutmen calon  kepala  madrasah,  assessment, seleksi peserta diklat, dan pengangkatan  calon  kepala  madrasah menjadi kepala madrasah.
Terkait  pendalaman  informasi terkait  efektifitas  diklat  cakamad melalui  metode  kualitatif.  Berdasarkan sejumlah informan yang telah memberikan  keterangannya  terkait efektifitas  diklat  cakamad  di  pulau Jawa, di dapatkan hasil sebagai berikut:
1. Mekanisme  Pengangkatan  Calon Kepala Madrasah
Beberapa  tahapan  dalam  proses pengangkatan calon kepala madrasah. Tahapan tersebut meliputi analisis kebutuhan kepala madrasah,

## Wawasan:
Jurnal Kediklatan Balai Diklat Keagamaan Jakarta
rekrutmen  calon  kepala  madrasah, assessment,  seleksi  peserta  diklat, dan  pengangkatan  calon  kepala madrasah menjadi kepala madrasah Persyaratan  untuk  menjadi  kepala madrasah  di  bawah  naungan Kementerian  Agama  diatur  dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 58
Tahun 2017 tentang Kepala
Madrasah  yang  diubah  oleh  PMA Nomor  24  Tahun  2018  tentang Perubahan  Atas  PMA  Nomor  58 Tahun  2017.  Persyaratan  tersebut mencakup  memiliki  kepercayaan Islam,  kemampuan  membaca  dan menulis Al-Qur'an, pendidikan minimal sarjana atau diploma empat, pengalaman manajerial di madrasah, sertifikasi  pendidik,  usia  maksimal 55  tahun  pada  saat  diangkat, pengalaman  mengajar  minimal  9 tahun di madrasah yang diselenggarakan  oleh  pemerintah dan  6  tahun  di  madrasah  yang diselenggarakan  oleh  masyarakat, serta  memiliki  sertifikat  kepala madrasah  sesuai  dengan  jenjangnya untuk madrasah yang diselenggarakan  oleh  pemerintah. Persyaratan lainnya
termasuk memiliki  kesehatan  jasmani  dan rohani  yang  baik,  tidak  sedang menjalani  sanksi  hukuman  disiplin, dan memiliki nilai prestasi kerja dan kinerja guru yang baik dalam 2 tahun terakhir.
Pengangkatan  calon  kepala  sekolah merupakan agenda yang dilaksanakan oleh Kanwil
Kementerian  Agama.    Seleksi  calon kepala  madrasah  pada  Kanwil Kementerian  Agama  Yogyakarta dilakukan  dalam  suatu  periode waktu  tertentu.  Dan  pada  periode pelaksanaannya,  tiap-tiap  madrasah berhak  mempromosikan  guru-guru yang dinilai mampu menjadi kepala madrasah. Namun, tidak semua guru yang  dipromosikan  pantas  menjadi kepala  sekolah.  Hanya  guru-guru yang  memiliki  potensi  dan  prestasi yang layak yang berhak mendapatkan  kesempatan  untuk menjabat  sebagai  kepala  madrasah. Terdapat kriteria-kriteria yang digunakan untuk menentukan apakah seorang guru layak atau tidak untuk  menjabat  kepala  madrasah. Dengan  penilaian  terhadap  kriteria- kriteria  tersebut  Dalam  proses pengangkatan kepala sekolah, Kanwil  Kementerian  Agama  dapat melakukan pertimbangan dan memberikan  keputusan  mengenai kelayakan  seorang  guru  untuk menjabat  sebagai  kepala  sekolah, serta  menentukan  urutan  prioritas kelayakan.
Proyeksi kebutuhan kepala madrasah diakomodir untuk mengikuti  Diklat  calon  kepala sekolah,  yang  diselenggarakan  oleh provider penyelenggara Diklat.
Mereka  yang  lulus  akan  menerima sertifikat.  Berdasarkan  Peraturan Menteri  Agama  (PMA)  Nomor  24 tahun  2018  perubahan  atas  PMA  58 tahun 2017 tentang kepala madrasah,

## Wawasan:
Jurnal Kediklatan Balai Diklat Keagamaan Jakarta
sertifikat  kepala  madrasah  menjadi salah satu persyaratan pengangkatan kepala  madrasah.  Sertifikat  kepala madrasah yang dimaksud merupakan sertifikat yang diterbitkan  oleh  Pusat  Pendidikan dan  Pelatihan  Keagamaan,  Balai Pendidikan dan Pelatihan
Kementerian  Agama  atau  lembaga lain  yang  berwenang.  Namun  bagi kepala  madrasah  yang  diangkat sebelum PMA tersebut diberlakukan yang  sebelumnya  tidak  diwajibkan memiliki sertifikat. Karena di dalam PMA itu juga dijelaskan, bagi kepala madrasah yang sudah menjabat dan belum  memiliki  sertifikat  kepala madrasah,  paling  lama  tiga  tahun wajib memiliki sertifikat. Menindaklanjuti hal tersebut, Kanwil Kementerian Agama
wilayah Yogyakarta  pada  tahun  2020  sudah mengirim 17 kepala madrasah untuk mengikuti  diklat  penguatan  kepala madrasah  yang  diselenggarakan  di Balai  Diklat  Agama  Semarang  Jawa
Tengah. Setelah mendapatkan sertifikat diklat calon kepala madrasah,  calon  kepala  madrasah masuk ke dalam daftar tunggu untuk mendapat  kesempatan  diangkat menjadi  kepala  madrasah,  yaitu setelah  melalui  proses  penilaian akseptabilitas  dari  warga  madrasah yang akan dipimpinnya. Pada tahun 2019,  Kanwil  Kemenag  Propinsi Yogyakarta telah mengadakan assessmen sebanyak 47 calon kepala madrasah  yang  terdiri  dari  17  calon
Kepala Madrasah  Ibtidaiyah ,  21  calon Kepala Madrasah Tsanawiyah , dan 10 calon  Kepala Madrasah  Aliyah .  Dari jumlah  tersebut  sebanyak  13  calon kepala madrasah yang terpilih untuk mengikuti  diklat  calon  kepala madrasah  di  Pusdiklat  Kementerian Agama.
Sementara  di  provinsi  Jawa  Barat, Prosedur  penetapan  peserta  diklat cakamad  dari  provinsi  Jawa  Barat dilakukan melalui pemetaan Sumber Daya  Manusia  (SDM)  madrasah  se- Jawa Barat. Hasil pemetaan tersebut menjadi  dasar  dalam  penentuan SDM  yang  dapat  mengikuti  seleksi calon  peserta  diklat  cakamad. Mekanisme  pengangkatan  calon kepala  madrasah  menjadi  kepala madrasah yakni Seleksi terbuka yang dilaksanakan  oleh  kanwil  kemenag setempat,  lalu  Seleksi  administrasi dari  800  berkas  pendaftar  terpilih 188.  Seleksi  kompetensi  diikuti  188 peserta,  terpilih  60  yang  terpilih menjadi calon peserta diklat cakamad dan selanjutnya ditetapkan sebagai  daftar  urut  calon  peserta diklat  calon  kepala  madrasah  dari wilayah Jawa Barat.
Sebagai  tambahan,  di  provinsi Banten sebagian pengangkatan Kamad  tidak  dilakukan  diklat  calon kepala  madrasah  tetapi  mereka mendapat kesempatan diklat penguatan  Kepala  Madrasah.  Sejak tahun 2018 belum ada pengangkatan kepala madrasah. Bahkan ada edaran dari  Direktorat  agar  ditindak

## Wawasan:
Jurnal Kediklatan Balai Diklat Keagamaan Jakarta
melakukan  pengangkatan  Kepala madrasah  tersebut  sampai  ada intruksi lagi.
2. Terkait  pelaksanaan  diklat  calon kepala madrasah
Selama ini Diklat cakamad dilaksanakan di Pusdiklat
Kepegawaian  Kemenag  RI  Jakarta, selain  pada  Balai  Diklat  maupun yang  diselenggarakan  Kerjasama dengan  Kanwil  Kemenag  setempat. Namun, sejak tahun 2018 ketika PMA Nomor
24 diputuskan diklat cakamad  hanya  dilaksanakan  di Pusdiklat  Kemenag  Jakarta.  Pada tahun  2020  ketika  seluruh  dunia menghadapi pandemic covid-19 dan Indonesia  juga  tidak  luput  dari permasalahan tersebut, penyelenggaraan  diklat  cakamad menyesuaikan  dengan  kebijakan pemerintah yaitu diklat secara online atau virtual dan hanya seminar yang dikumpulkan  pada  satu  tempat  di pulau jawa.
Jadi secara singkat hasil kualitatif diklat cakamad terkait evaluasi kemanfaatan  alumni  diklat  cakamad yang  diangkat  menjadi  Kamad  adalah 41  orang  (55,4%)  yang  sudah  dingkat kepala  madrasah,  dan  masih  ada  33 (45,6%)  alumni  diklat  yang  belum diangkat.  Penyebab  tidak  diangkat karena beberapa faktor, yaitu:
1. Kanwil  belum  memiliki  pemetaan kebutuhan real Kamad 1-5 tahun ke depan. Hal bisa disebabkan Kanwil tidak  memahami  diklat  apa  saja yang  akan  diadakan  dalam  tahun
berjalan. Sehingga sosialisasi diklat mendadak,  dan  pemilihan  peserta tidak  berdasarkan  kebutuhan  real kamad.  Dan  akibatnya  Pusdiklat menutupi  kuota  provinsi  yang kosong  dengan  meminta  peserta dari  provinsi  terdekat,  sehingga proporsi  kebutuhan  diklat  tidak tepat sasaran.
2. Kebijakan  Lokal  yang  belum terstandar  terkait  pengangkatan kamad,  Bunyi  PMA  kurang  tegas, masih menggunakan diksi “Diutamakan”,
3. PKKM  belum  merata  dilakukan  di semua provinsi dan belum dijadikan alat evaluasi kinerja yang efektif.  Dibutuhkan  standardisasi dan  sosialisasi  PKKM  yang  massif dan  akurat,  juga  membangun system Big Data yang komprehensif
4. Proses seleksi peserta diklat belum sesuai  kebutuhan  Kamad  di  tiap provinsi,  masih  menggunakan kuota sama rata.
5. Belum  adanya  system  data  yang komprehensif  terkait:  a).  Pemetaan kebutuhan  Kamad.  b).  Sistem evaluasi Kinerja Kamad. c). Analisis Kualifikasi  guru  yang  layak menjadi kandidat kamad.

## KESIMPULAN
Survei  ini  menunjukkan  bahwa seluruh dimensi pada Variabel Evaluasi Diklat  Cakamad  merupakan  faktor yang signifikan, hal ini disebabkan nilai signifikasi  faktor  loading  lambda  yang disebut  Thitung  >  Ttabel  (0,05;276)  =

## Wawasan:
Jurnal Kediklatan Balai Diklat Keagamaan Jakarta
0,6754 sehingga dalam uji hipotesisnya diambil  keputusan  H 0 tidak  diterima yang berarti seluruh dimensi merupakan  faktor  yang  signifikan membentuk  Variabel  Evaluasi  Diklat Cakamad.  Artinya,  jika  para  pembuat kebijakan ingin meningkatkan Evaluasi Diklat,  maka  harus  meningkatkan  dan mempertahankan  Program  Pelatihan dari seluruh dimensi yang ada, dengan tentunya  mempertimbangkan  skala prioritas peningkatan mutu dimensi.
Prioritas  utama  peningkatan Evaluasi  Diklat  Cakamad  yang  harus dilakukan adalah dengan meningkatkan  kualitas  dari  dimensi yang  memiliki  faktor  loading  yang paling besar, yaitu dimensi Kompetensi Manajerial dan Kompetensi Kepribadian,  sebab  kedua  dimensi  ini merupakan faktor yang paling dominan Hasil  survei  terkait  parameter lainnya  menyatakan  bahwa:  1).  Diklat yang  telah  dilaksanakan  memiliki dampak  yang  baik  terhadap  kepala madrasah  yang  telah  atau  sedang memimpin madrasah -nya.  2).  Kinerja kepala  madrasah  sudah  dinilai  baik oleh para tenaga pendidik dan pegawai madrasah  sehingga  dapat  dikatakan
diklat berdampak baik. 3). Terkait hasil dari diklat, dinyatakan efektif bagi para Alumni diklat yang mengikuti pendidikan  dan  pelatihan  yang  di adakan lembaga pemerintah. Tentunya hal  ini  perlu  di  tingkatkan  kembali dengan mengadakan kebijakan pelatihan yang sesuai dengan perkembangan  zaman.  4).  Proses pengangkatan  calon  kepala  madrasah di wilayah Kemenag yang ada di pulau jawa sudah mengikuti alur seleksi calon kepala  madrasah  sesuai  SK  Dirjen Pendidikan  Islam  Nomor  5851  Tahun 2018  Tentang  Petunjuk  Pengangkatan Kepala  Madrasah,  mulai  dari  analisis kebutuhan kepala madrasah, sosialisasi program  rekruitmen,  proses  assesmen, dan  diklat  calon  kepala  madrasah.  5). Kementerian  agama  perlu  membuat regulasi  yang  membuat  para  guru tertarik untuk menjadi kepala madrasah dan  mengikuti  Diklat  terkait  Calon Kepala  Madrasah  untuk  memperkuat karakter dari calon kepala madrasah. 6). Pemetaan  terkait  kebutuhan  kepala madrasah yang ada di pulau jawa harus benar-benar  di  perhatikan  oleh  setiap kanwil  kemenag  yang  ada  di  setiap provinsi.

## DAFTAR PUSTAKA
Adilah,  H.  G.,  Negeri,  I.,  Gunung,  S.,  &  Bandung,  D.  (2021).  Manajemen  Strategik Dalam  Meningkatkan  Mutu  Pendidikan  Madrasah  Ibtidaiyah. Jurnal  Isema : Islamic
Educational Management , 6 (1), 87 – 94. https://doi.org/10.15575/ISEMA.V6I1.11037
Ahmad, A. K. (2020). Integrasi Kurikulum 2013 dan Kurikulum Al Azhar Asy Syarif Di  MTsN  Al  Azhar  Asy  Syarif  Indonesia. JPG:  Jurnal  Pendidikan  Guru , 1 (3). https://doi.org/10.32832/jpg.v1i3.3286
Ahmad,  A.  K.,  &  Ma’rifataini,  L.  (2021).  Evaluasi  Implementasi  Kebijakan  Guru Pendidikan Agama (GPA) Pada Sekolah Umum di Provinsi Bali. EDUKASI: Jurnal

## Wawasan:
Jurnal Kediklatan Balai Diklat Keagamaan Jakarta
P ISSN: 2548-9232; E ISSN: 2775-3573

## Volume 4 Nomor 1 Tahun 2023- 67-83
Penelitian Pendidikan Agama Dan Keagamaan , 19 (1). https://doi.org/10.32729/edukasi.v19i1.810
Ali Ahmad Rapi Tanjung, Candra Wijaya, Achyar Zein. (2020). Strategi  Manajemen Kepala Madrasah Dalam Mengembangkan Sumber Daya Guru Di MTs Negeri Hadundung  Kecamatan  Kota  Pinang  Kabupaten  Labuhan  Batu  Selatan. EDU- RILIGIA: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam Dan Keagamaan , 4 (1). https://doi.org/10.47006/er.v4i1.8111
Apriliana,  S.  D.,  &  Nawangsari,  E.  R.  (2021).  Pelatihan  dan  pengembangan  sumber daya manusia (sdm) berbasis kompetensi. Forum Ekonomi , 23 (4), 804 – 812. Bariqi, M. D. (2018). Pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Jurnal Studi Manajemen Dan Bisnis , 5 (2), 64 – 69.
Fitriani,  A.  (2021).  Evaluasi  Pelatihan  Kepemimpinan  Calon  Kepala  Sekolah  di  Era Digital. Jurnal Pendidikan Indonesia , 10 (2), 157 – 166.
Hadi,  M.,  Djailani,  A.  R.,  &  Ibrahim,  S.  (2014).  Strategi  Kepala  Madrasah  Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Pada Min Buengcala Kecamatan Kuta Baro Kab Aceh Besar. Jurnal Administrasi Pendidikan: Program Pascasarjana Unsyiah , 2 (2). Kepala,  K.,  Dalam,  M.,  Lembaga,  M.,  &  Fauzi,  A.  (2017).  Kepemimpinan  Kepala Madrasah  Dalam Mengembangkan Lembaga Pendidikan Islam. Nidhomul Haq : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam , 2 (2), 53 – 64. https://doi.org/10.31538/NDH.V2I2.22
Lestari,  D.  (2019).  Evaluasi  Pelaksanaan  Diklat  Calon  Kepala  Sekolah. Jurnal Kepemimpinan Pendidikan , 3 (1), 1 – 10.
Nurjanah, A. (2019). Evaluasi Diklat Peningkatan Kompetensi Penilaian Kinerja Guru (PKG) dan Pengembangan Keprofesionalan Berkelanjutan (PKB). Edukasi , 17 (3), 294420.
Padilah,  I.  P.,  &  Suryana,  Y.  (2016).  Manajemen  Pendidikan  dan  Pelatihan  Teknis Fungsional  Peningkatan  Kompetensi  Guru  di  Balai  Diklat  Keagamaan. Jurnal Isema :
Islamic Educational Management , 1 (1). https://doi.org/10.15575/ISEMA.V1I1.4985
Rohani, S. (2017). Pengelolaan Sekolah Islam Berbasis  Mutu. Cet. I: Tangerang: Cinta Buku Media . Rosyid, A. M. (2022). View of Model dan Strategi Pembelajaran Diklat . Andragogi Jurnal Diklat Teknis.
Ruhiyat,  M.  Y.  (2017).  Pengaruh  Kepemimpinan  Kepala  Madrasah  dan  Supervisi Pengawas  Madrasah  terhadap  Kinerja  Guru  untuk  Mewujudkan  Mutu Pendidikan di Madrasah. Jurnal Pendidikan Universitas Garut . Sanusi,  H.  P.  (2020).  Madrasah  Quality  Improvement  Evaluation  Strategic Management  Based. International  Journal  of  Nusantara  Islam , 8 (2),  137 – 145. https://doi.org/10.15575/IJNI.V8I2.10510
Situmorang, N. N. (2019). Pengaruh Pendidikan Dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah Terhadap  Peningkatan  Kompetensi  Supervisi   Kepala  Sekolah  Dasar  Di Kabupaten Bandung. ETHOS: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat ,
7 (1), 151 – 162. https://doi.org/10.29313/ETHOS.V7I1.4358
Sugiyono. (2016). Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D .
Alfabeta, Bandung.

## Wawasan:
Jurnal Kediklatan Balai Diklat Keagamaan Jakarta
P ISSN: 2548-9232; E ISSN: 2775-3573 Volume 4 Nomor 1 Tahun 2023- 67-83
Sukmadinata, N. S. (2010). Metode penenelitian pendidikan . PT. Remaja Rosdakarya. Wibowo, A., & Subhan, A. Z. (2020). Strategi kepala Madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan. Indonesian Journal of Islamic Educational Management , 3 (2), 108 – 116.