## PERILAKU POLITIK KELAS MENENGAH MADURA 1

## Fathol Haliq
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pamekasan Jl. Pahlawan Km. 04 Pamekasan, Madura. Email: Fathol3000@gmail.com
Abstrak
Politik  sebagai  permainan  seringkali  menghadirkan  paradoks  bagi  aktor politik.  Masa  Orde  Baru,  perilaku  politik  menghadirkan  anomali  yang menghadapkan  masyarakat  ( civil  society )  dengan  pemerintah,  wacana pembangunan Jembatan  Surabaya-Madura  (Suramadu)  melahirkan  BASSRA vis-a-vis Orde Baru. Orde Reformasi, setelah keruntuhan Orde Baru, Mei 1998, para  ulama’  BASSRA  tersedot  ke  lembaga  legislatif  dan  eksekutif.  Mereka telah menjadi bagian  dari  negara (state)  sehingga—seharusnya—orang  yang dulunya  “berjuang  bersama  masyarakat”  mengimplementasikan  apa-apa yang  telah  diserap  dalam  masyarakat.  Artikel  hasil  riset  di  Bangkalan  dan Sumenep ini merupakan riset yang membahas dinamika perilaku politik kelas menengah Madura, terutama setelah keruntuhan Orde Baru, 21 Mei 1998 dan selesainya Pembangunan Jembatan Suramadu, 10 Juni 2009.

## Abstract
Politics as a game often presents a paradox for politics actors. New Order era, politics behavior presents an anomaly that confronts society (civil society) and he government, development discourse Surabaya-Madura (Suramadu) Bridge spawned BASSRA vis-a-vis the New Order. Reform Order, after the fall of the New  Order,  in  May  1998,  the  ulama'  BASSRA  sucked  into  legislative  and executive  institutions. They have  become part of  the state so  that should- people who were  "struggling with  the  community" to  implement anything that has  been absorbed into society. Articles on  research in Bangkalan and Sumenep is research that discusses the dynamics of the middle class politics behavior in Madura, especially after the collapse of the New Order, May 21, 1998 and the completion of the Suramadu bridge construction, June 10, 2009.

## Kata Kunci
BASSRA, Suramadura, kelas menengah, perilaku politik.
1 Tulisan  ini  merupakan  hasil  diskusi  dan  revisi  atas Islam  Madura:  Studi  Konflik,  Adaptasi,  Harmoni Kelas Menengah Madura Seteleh Keruntuhan Orde Baru yang dipresensikan pada AICIS X Banjarmasin Kalimantan Selatan

## Pendahuluan
Sudah  jamak  diketahui  bahwa Orde  Baru  (ORBA)  dibawah  rezim Soeharto,  mengharamkan  setiap  diskusi, perdebatan  apalagi  berbeda  pendapat dengan  pemerintah. 2 Pada  zaman  ini penguasa adalah agen tunggal dari setiap perubahan  politik,  sosial,  ekonomi, termasuk  perilaku-perilaku  keagamaan yang bersifat kolektif maupun individual. Kebudayaan  direduksi  sebagai  bagian dari proses simbolik dengan hal-hal yang karikatif  dan  cenderung  “monumental” sebagai  bagian  dari  proses  keberhasilan pemerintah. Menurut GL Acciaioli dan M Hitchcock,  perayaan  resmi  tentang keragaman  bangsa  yang  dikenal  dengan Taman  Mini  Indonesia  Indah/TMII  di Jakarta,  “memiliki  sebuah  kualitas abastrak  dan  simbolik,  mereduksi kebudayaan  daerah  menjadi  sebuah tontonan  ..  dalam  wujud  rumah  dan pakaian adat”. 3
Namun,
ketika negara meminggirkan masyarakat dalam pengambilan  keputusan  di  tengah  aras tersebut  identitas  perlawanan  yang  khas Madura  menjadi  bangkit.  Pembangunan jembatan  Suramadu  menjadi  bagian  dari “ bargaining  position ”  yang  dilakukan masyarakat.  Kehadiran  kyai  dan  ulama’ pesantren –meminjam  istilah  Soekarno— menjadi  penyambung  lidah  rakyat. Konsolidasi  para  pemimpin  masyarakat ini    melahirkan  BASSRA  (Badan
2 R. William Liddle, Crafting Indonesian Democracy , (Bandung:  Mizan,  2001);  Suharsi  dan  Ign Mahendra  K, Bergerak  Bersama  Rakyat:  Sejarah Gerakan  Mahasiswa  dan  Perubahan  Sosial  di Indonesia, (Yogyakarta:  Resist  Book,  2007);  Henk Schulte  Nordholt  dan  Gerry  van  Klinken, Politik Lokal  di  Indonesia ,  (Jakarta:  KITLV  Jakarta  dan Buku Obor, 2007), hlm. 87
3 Jamie  S  Davidson,  et.al, Adat  dalam  Politik Indonesia, (Jakarta:  KITLV-Jakarta  dan  Pustaka Yayasan Obor Indonesia, 2010), hlm. 13
Silaturrahmi Ulama Pesantren Madura). 4 Hal  yang  menarik  Soeharto  dengan seperangkat  kekuasaan  ABRI,  Birokrasi dan  Golkar –dikenal  dengan  ABG— menarik  diri  dengan  merenegosiasikan pembangunan  jembatan  tersebut.  Dalam negosiasi ini dilakukan dengan memfasilitasi  BASSRA untuk  melakukan kunjungan  ke  berbagai  daerah  yang dianggap berhasil oleh Orde Baru dalam industrialisasi.
Dalam  konteks  ini  pembangunan Jembatan  Suramadu  merupakan  sejarah pergumulan  antara  masyarakat  Madura dengan  pemerintah  (negara)  ( state  vis-a- vis civil society ). Masyarakat Madura yang memiliki  keterikatan  keagamaan  (Islam) yang  cukup  kuat  diperhadapkan  ( vis-a- vis )  dengan  pemerintah  Orde  Baru  di bawah  rezim  Orde  Baru  yang  sangat otoriter.    Pemilihan  kata civil  society dianggap  ketidakberdayaan  ( powerless ) menghadapi negara yang kuat ( powerfull ). 5 Dalam  konteks  ini  gerakan keagamaan/Islam menjadi perilaku kolektif  melalui  konflik,  adaptasi  dan harmoni.  Konflik  direpresentasikkan dengan  sikap  dan  perilaku  yang  tidak setuju  dengan  adanya  pembangunan Jembatan  Suramadu  yang  dikonotasikan “satu  paket  dengan  industrialisasi” sehingga memunculkan wacana industrilisasi  yang  “khas  Madura”. 6
4 Muthmainnah, Jembatan Suramadu: Respon Ulama terhadap  Industrialisasi ,  (Yogyakarta: LKPSM  NU, 1998), hlm. 51-72
5 Mansoer  Fakih, Masyarakat  Sipil  Untuk
Transformasi  Sosial:  Pergolakan  Ideologi  LSM  di Indonesia ,  (Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar,  1996), hlm. 58-66
66 KH  Alawi  Muhammad,  Pengasuh  Paterongan Sampang  Madura,  misalnya  mengusulkan Industrialisasi yang tidak meminggirkan masyarakat  Madura  dan  tradisi-tradisi  serta budaya  local  Madura,  serta    industrialisasi
Adaptasi  menjadi  bagian  dari  proses negosisasi  antara  stakeholder  dengan masyarakat sehingga industrialisasi berkembang  menjadi  bagian  dari  proses yang  “dimiliki  secara  langsung”  oleh masyarakat.  Mereka  mampu  memahami industrialisasi dan pembangunan jembatan  Suramadu  sebagai  konsep  dan pelaksanaan  yang  utuh.  Harmoni  adalah bagian  penting  dimana  elit  keagamaan (kyai  dan  ulama’)  mengedepankan  hal- hal  penting  dalam  konteks  penguatan civil  society  yang  dapat  menjadi pembelajaran bagi masa depan masyarakat Madura, yakni mereka (baca: masyarakat)  terlibat  secara  langsung dengan melalui proses transformasi sosial ( social transformation ) untuk kesejahteraan masyarakat.
Pada proses  pertama  (baca: konflik)  telah  berlangsung  sejak  awal wacana industrialisasi dan pembangunan
Jembatan
Suramadu muncul ke permukaan  yaitu  masa  Orde  Baru,  awal 1990-an. 7 Proses  ini  dilukiskan  dengan baik  oleh  Muthmainnah  dalam  tesis Pascasarjana  Sosiologi  UGM, 8 meskipun tesis  ini  tidak  secara  mendalam meletakkan  proses  tersebut  sebagai konflik  antara  masyarakat  sipil  ( civil society ) dengan negara/pemerintah ( state ). Setelah  keruntuhan  Orde  Baru, Mei  1998,  terjadi  proses  adaptasi  dan harmoni  baik  di  kalangan  elit  (kyai  dan
hendaknya tidak mencemari lingkungan di sekitar Madura.
7 Wacana ini dimunculkan oleh Mohammad Noer (Kelahiran  Sampang  Madura),  yang  memiliki reputasi  dan  pengalaman  biroksi  yang  cukup berpengaruh di masa Soekarno (Orde Lama) dan Soeharto  (Orde  Baru)  yaitu  Bupati  Bangkalan (1960-1965) dan Gubernur Jawa Timur (1971-1976) serta Dubes Perancis (1976-1980).
8 Jembatan  Suramadu:  Respon  Ulama  terhadap Industrialisasi , (Yogyakarta: LKPSM NU, 1998)
ulama’)  maupun  masyarakat.  Penelitian ini  mencari  dua  proses  penting  dalam sosial  kemasyarakatan  dan  keagamaan. Secara  lebih  mendalam  akan  dikaji kembali  dua  proses  tersebut  terutama sejak  elit  keagamaan  tidak  lagi berhadapan ( vis-à-vis )
dengan pemerintah.  Negara  dan  bangsa  berbeda dengan pemerintah. 9 Proses sosial dalam sikap  dan  perilaku  inilah  yang  akan banyak  dijelaskan  dengan  data-data penelitian, termasuk di dalamnya hal-hal yang  berada  di  balik  sikap  dan  perilaku keagamaan masyarakat Madura, terutama setelah terjadi proses transformasi  sosial  dalam  masyarakat Madura. Pada  aras  inilah  kebudayaan  dan agama  merupakan  bagian  dari proses keberagamaan  individual  dan  komunal. Kebudayaan  merupakan  proses  yang turut  memberikan  andil  bagi  kekayaan agama  sebagai  bagian  dari  proses  ritual dalam tradisi-tradisi yang diamalkan oleh individu  maupun  masyarakat.  Agama
9 Kesadaran  ini  terjadi  ketika  ada  proses “schooling” dimana proses pendidikan tidak saja terjadi  di  pesantren  telah  mengalami  proses schooling bagi lora dan nyai. Setelah menamatkan Madrasah  Aliyah  (MA)  lora  dan  nyai meninggalkan  pesantren  menuju  kota-kota pendidikan  di  Indonesia,  khusus  Yogyakarta (IAIN/UIN  Sunan  Kalijaga  dan  UGM),  Jakarta (UIN/IAIN  Syarif  Hidayatullah)  dan  Surabaya (IAIN  Sunan  Ampel).  Hal  yang  menarik  dari proses pendidikan ini mereka (lora/nyai) berbaur dengan  masyarakat  (termasuk  alumni  pesantren tersebut)  dengan  mengedepankan  nuansa intelektualitas  dan  lingkungan  akademik  yang membentuk  pemahaman  dan  perilaku  lora/nyai tersebut.  Setelah  mereka  lulus  dari  perguruan tinggi  mereka  menjadi  “second  line”  dari kyai/ulama sepuh dan mempengaruhi pemahaman  orang  tua/kyai  dan  nyai  sepuh sehingga dalam keluarga kyai/nyai terjadi proses dialektika  antara  kalangan  muda  (lora/nyai)  dan kalangan  sepuh  (kyai,  ulama’/nyai),  bahkan mempengaruhi santri dan cara pembelajarannya.
sebagai hal yang transenden membutuhkan kebudayaan yang profane, sehingga keagamaan menjadi bagian dari realitas  kehidupan  masyarakat  dan individu  yang  dimanifestasikan  dalam perilaku sehari-hari. Keberagamaan yang tidak  bisa  ditafsirkan  dalam  konteks tunggal  menjadi  bagian  dari  aras  dan kehidupan  sosial  sekaligus  keagamaan. Kecenderungan  ini  muncul  dari  proses dan  manifestasi  yang  telah  berlangsung dalam  kurun  waktu  yang  tidak  bisa dijadikan “satu dalam ajaran/Islam” Masyarakat Madura adalah entitas masyarakat yang taat mengamalkan nilai- nilai  dan  ajaran  keagamaan/Islam sekaligus  bagian  dari  kebudayaan, 10 sehingga tidak mengherankan jika entitas budaya merupakan entitas
keagamaan/Islam. 11 Meskipun  agama (terutama  Islam)  tidak  menjadi  identitas dalam bernegara dan berbangsa. Kehadiran agama sebagai bagian dari way of  life dan  sistem  sosial  yang  berjalan dalam  kehidupan  sehari-hari.  Agama menjadi  adat  dari  pola-pola  kebiasaan dengan  sejumlah  sistem  yang  telah berlangsung secara berabad-abad. Membicarakan agama sebagai bagian dari struktur  masyarakat  merupakan  hal lumrah  dan  tidak ditabukan  namun menjadikan  agama  bagian  dari  struktur bernegara  menjadi  bagian  yang  perlu diperdebatkan dalam masyarakat, sehingga masyarakat tidak saja dijadikan bagian dari proses mobilisasi di kalangan elit politik untuk kepentingan sesaat. 12
10 Kuntowijoyo, Perubahan Sosial dalam Masyarakat Agraris:  Madura  1850-1940 ,  (Yogyakarta:  Mata Bangsa, 2002), hlm. 328
11 Kuntowijoyo, Radikalisasi  Petani:  Esei-Esei
Sejarah , (Yogyakarta: Bentang, 1994), hlm. 43
12 Fathol  Haliq, Kuasa  Komunal:  Studi  Kasus  Perda Syariah  Pamekasan ,  (Pamekasan:  STAIN,  tt),  hlm.
Transformasi sosial keagamaan ini semakin  membuka  ruang  dialektika terutama  bersamaan  dengan  adanya kesadaran desentralisasi politik.
Keterbukaan  ini  menciptakan  ruang  lain bagi
eksistensi elit keagamaan (kyai/ulama,/nyai  serta  santri)  dalam proses pembangunan. Orde Baru dengan seperangkat  alat  penetrasi  resistensinya ABRI,  Birokrasi  dan  Golkar  (ABG) menjadi  “tumpul”  di  hadapan  elit  lokal, terutama di Madura yang mengutamakan falsafah  “ bapa’-babu’,  ghuru  dan  rato ”. Bapak  dan  ibu  adalah  hierarkhi kepatuhan  yang  tidak  bisa  ditawar sehingga proses ini menjadi bagian yang hidup  dalam  perilaku  masyarakat. Perilaku ini banyak dinilai sebagai bagian dari  internalisasi  nilai-nilai  keagamaan yang  mengutamakan  orang  tua  sebagai orang  yang  dianggap  memiliki  otoritas dalam  keluarga  termasuk  otoritas  atas anak  dan  keturunannya.  Pola  ini  sudah berlangsung  berabad-abad  sehingga keluarga  yang  dibalut  dengan  nilai keagamaan  menjadi  bagian  yang  tidak bisa dipisahkan dari masyarakat Madura. “Ghuru”  merupakan  hierarkhi  yang kedua dimana kekuatannya hampir sama dengan orang tua. Mereka (ghuru) adalah orang  tua  di  sekolah  dan  madrasah sehingga  ghuru  adalah  orang  yang mendampingi  anak  setelah orang  tua. Ghuru
diasosiasikan
dengan ulama/kyai/nyai/ustadz  dan  guru. Secara
khirarkhis mereka dapat dikatakan  memiliki  peringkat  tidak  saja dalam  proses  pendidikan  misalnya menjadi  guru  di  madrasah  atau  sekolah, namun  hal  yang  penting  ghuru  yang memiliki  otoritas  keagamaan  terutama penguasaan  ilmu  agama.  Dalam  konteks ini otoritas tradisional dipadukan dengan otoritas  formal  dalam  masyarakat Madura.

## Sandaran Teoritik
Dalam  psikologi  sosial,  perilaku merupakan  konsep  yang  tidak  tunggal. Dalam  teori  medan dijelaskan  perilaku individu  dilahirkan  dari  proses  interaksi antara  fungsi  organisme  dan  lingkungan yang melingkupinya. Teori yang diungkap  oleh  Kurt  Lewin  dapat dijelaskan  pula  perilaku  yang  tidak tunggal  tersebut  dapat  dijelaskan  tidak saja  dari  aspek individu  sebagai organisme  namun  ditelisik  pula  dari ruang  dan  waktu  serta  kebudayaan sebagai lingkungan (melieu).
Hubungan  timbal  balik  antara organisme  dan  lingkungan  menjadi bagian  yang  tidak  bisa  terpisahkan  dari pembentukan perilaku individu. Kekuatan  lingkungan  menjadi  bagian yang  tidak  bisa  dipisahkan  dari  proses internalisasi  nilai-nilai  seseorang.  Dalam teori  empirisme  bahwa  lingkungan memiliki  hubungan  yang  tidak  bisa dipisahkan dari perilaku individu bahkan individu  menjadi  “ditiadakan”  dengan kehadiran lingkungan sekitarnya sehingga  bagi  kalangan  ini  lingkungan dengan  aspek  pengalaman  merupakan hal  yang  utama  dari  perilaku  manusia. Dalam  perspektif  tersebut  apa  yang dilakukan  oleh  individu  sebagai  bagian dari  proses  belajar  sosial  ( social  learning process ). Teori
Albert Bandura menjelaskan  bahwa  proses  belajar  dapat dilakukan  dengan  meniru  (imitasi), sugesti,  motivasi,  dan  reproduksi perilaku dan kebudayaan. Reproduksi  kebudayaan  melalui proses  belajar  dapat  dijelaskan  dengan kebudayaan  yang  melingkupi  individu. Kebudayaan  merupakan  proses  yang diperoleh  dari  sistem,  gagasan  dan tindakan  serta  hasil  karya  manusia  yang diperoleh dan dimiliki manusia dari hasil
belajar. 13 Dinamika  perilaku  sosial keagamaan  individu  merupakan  bagian yang  tidak  bisa  dipisahkan  dari  nilai keagamaan, sosial serta lingkungan yang lain. Dinamika sosial kultural inilah yang membentuk  perilaku  keagamaan  pada masyarakat Madura.
Clifford Geertz mengatakan bahwa agama  merupakan  sistem  budaya  yang secara historis-kultural ditransformasikan dalam  pemaknaan  terhadap  simbol, sistem  yang  dikonsepsikan  dalam ekspresi  melalui  relasi,  dan  berkembang dalam  pengetahuan  dan  perilaku  dalam masyarakat. 14
“(1)  a  system  of  symbols  which acts  to  (2)  establish  powerfull, pervasive, and long-lasting moods and  motivations  in  men  by  (3) formulating  conceptions  of  a general  order of  existence,  and  (4) clothing  these  conceptions  with such  an  aura  of  fatuality  that  (5) the  moods  and  motivations  seem uniqualy realistic.”
Dalam pada itu agama merupakan seperangkat  pedoman  yang  dijadikan interpretasi  terhadap  perilaku  dan tindakan  manusia,  serta  tampak  dalam kehidupan sehari-hari.
15 Di sini konstruksi individu dibentuk berdasarkan  nilai  dan  norma  sosial keagamaan  (Islam)  yang  berpengaruh terhadap  sistem  sosial,  cara  pandang, serta  perilaku  masyarakat  Madura, sehingga  pengetahuan  dan  perilaku  nyai
13 Koenjtaraningrat, Pengantar  Ilmu  Antropologi , (Jakarta: Rineka Cipta, 1986) hlm. 180
14 Walter H Capp, Religious Studies: The Making of a Discipline ,  (Amerika:  Augsburg  Fortress,  1995), hlm. 180-181 15 Nur  Syam, Islam  Pesisir ,  (Yogyakarta:  LKiS, 2005), hlm. 1
tidak  bisa  dilepaskan  dalam  konteks kebudayaan masyarakat Madura. Oleh  karena  itu,  kerangka  teoritik ini  merupakan  dinamika  teori  kerangka sosial keagamaan, sebagai sebuah produk dari kebudayaan 16 yang dapat diteliti dan dikonstruksi melalui perilaku masyarakat Madura.  Dalam  hal  ini  penting  pula menjelaskan  agama  sebagai  bagian  dari dinamika  teoritis  sebagai  latar  belakang kehidupan  individu  yang  hidup  dalam sikap  dan  perilaku  yang  senantiasa disandarkan  kepada  nilai-nilai  agama sebagaimana  masyarakat  Madura  pada umumnya.

## Metode Penelitian
Penelitian etnografis ini mengambil  tempat  di  dua  Kabupaten paling  Barat  dan  Timur  Madura. Beberapa  alasan  akademis  antara  lain masyarakat  Bangkalan  telah  lama menjadikan  Surabaya  sebagai  “rumah kedua”,  sehingga  orang  terbiasa  hilir mudik  antara  Bangkalan  (Madura)  dan Ujung  (Surabaya).  Meskipun  pada  sisi lain  “kekerasan  prinsip”  menjadi  bagian yang  tidak  bisa  ditawar  khususnya  bagi kalangan  elit  keagamaan  (kyai  dan ulama’).  Sedangkan  Sumenep  dikenal sebagai  “Keraton  Yogya/Solo”nya  Jawa yang  memiliki andhap  ashor,  tatakrama, dengan  segenap  perilaku  sosial  yang penuh  dengan  “enggih-ungguh”  yang seringkali selaras dengan kyai dan ulama’ Sumenep  dalam  menyikapi  konflik. Perbedaan nilai dari perilaku inilah yang menarik  perhatian  ini  khususnya berkaitan dengan perilaku sosial keagamaan  di  tengah  persoalan  tradisi (keagamaan/Islam)  dan  industrialisasi yang berkembang di daerah Madura.
16 Clifford  Geertz, Kebudayaan  dan  Agama , (Yogyakarta: Kanisius, 1992)
Penelitian ini akan  menggali data- data  yang  terkait  dengan perilaku  sosial keagamaan  khususnya  berhubungan  elit keagamaan  (kyai/nyai  dan  lora/nyai serta  masyarakat)  terutama  pesantren  di Kabupaten  Sumenep  dan  Bangkalan. Penelitian  ini  akan  menggali  secara mendalam  ( depth-interview ) hal-hal  di balik  sikap  dan  perilaku  keagamaan khususnya  berkaitan  dengan  perubahan dan  transformasi  sosial  akibat  dari pembangunan  Jembatan  Suramadu  dan transformasi  politik  lokal  yang  semakin menguat  di  kalangan  elit  keagamaan. Penelitian  ini  pula  akan  mengambil subyek  penyeimbang (variabel  kontrol) terhadap  peran-peran  yang  dimainkan ( role-playing )  seperti guru  dan  ustadz serta  masyarakat  yang  diambil  secara acak  ketika  penelitian  ini  berlangsung Januari-Februari  2010,  serta  waktu  yang tidak  terbatas  di  tengah  kegiatan kelompok  belajar  mahasiswa  melalui praktikum yang terjadi Mei 2009 dan Juni 2010.  Gambaran  dan  data  terserak  ini menjadi bagian yang utuh sebagai sejarah yang  tidak  bisa  dipisahkan  dari  perilaku sosial keagamaan masyarakat Madura.
Penelitian  ini  merupakan  jenis penelitian  etnografi,  yang  di  dalamnya peristiwa  kultural,  yang  menyajikan pandangan  hidup (point  of  view) ,  pola relasi  dan  interaksi (physical  setting) ,  dan kegiatan sosial ekonomi subyek penelitian, dengan maksud menggambarkan  dan  memahami  ( describ and  understood ), 17 peristiwa  tentang sebuah  fenomena  dalam  masyarakat Madura. Dalam  penelitian  ini,  akan dideskripsikan  tentang  cara,  motivasi hidup dan bekerja, pola peran, relasi dan
17 Norman  K  Denzin  dan  Yvonna  S  Lincoln, Handbook  of  Qualitative  Research, (London:  Sage Publications, 1994), hlm. 30
interaksi melalui  konflik,  adaptasi  dan harmoni dalam masyarakat Madura.
Setelah observasi, analisis dokumentasi  dan  wawancara  yang merupakan  cara  pengumpulan  data, selanjutnya  data  dicatat  secara  deskriptif dan  reflektif  yang  kemudian  dianalisis. Analisis data ini dilakukan dalam rangka mencari  dan  menata  (mengkonstruk) secara  sistematis  catatan  (deskripsi)  hasil wawancara, observasi, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman dan pemaknaan  peneliti  tentang  obyek penelitian. 18 Penelitian ini menggunakan perpaduan  dua  metode  analisis  data yakni,  pertama, interaksi  simbolik yang digunakan untuk  mengembangkan  teori. Pola  pikir  ini  berangkat  dari  empiri  dan selanjutnya  yang  empiri  ini  digunakan untuk  menyusun  abstraksi.  Metode  ini menggunakan  pola  pikir  historik- ideograpik,  yakni  tata  pikir  yang mengatakan  bahwa  tidak  ada  kesamaan antara  sesuatu  dengan  yang  lain  karena beda waktu dan konteks. Kedua, analisis comparative constant dimana mencari konteks  lain  dalam  rangka  mencari pemaknaan dibalik yang empiri sebagaimana  dimaksud  di  atas,  hingga peneliti memandang cukup bagi konseptualisasi  teori.  Pada  tahap  ini  tata atau pola pikir analisis data yang dipakai adalah  pola  pikir  reflektif,  yakni  proses mondar mandir  antara  yang  empirik dengan yang abstrak (makna). Satu kasus empirik dapat menstimulir berkembangnya konsep abstrak yang luas dan
menjadikan mampu melihat relevansi  antara  empiri  satu  dengan empiri  lain  yang  termuat  dalam  konsep abstrak baru yang dibangun oleh peneliti.
18 Sutopo, Metode., hlm. 91-93. Bandingkan dengan pendapat  S.  Nasution,
Metode  Penelitian
Naturalistik  Kualitatif, (Bandung;  Tarsito,  1992) hlm. 128-130.
Perilaku  Paradoks  Kelas  Menengah Madura Dalam  transformasi  sosial  politik masyarakat Madura ada dua hal penting yang  dapat  dicatat  berkaitan  dengan kelas  menengah  Madura.  Momentum pertama  adalah  Gerakan  Reformasi,  21 Mei 1998 yang menggerakkan sendi-sendi politik  dan  relasi  kuasa  dalam masyarakat  Madura.  Momentum  kedua berkaitan  dengan  telah  selesainya pembangunan Jembatan Suramadu, yang diresmikan  tanggal  10  Juni  2009. Jembatan sepanjang 5,438 meter merupakan penghubung dua pulau yang terpanjang se-Asia Tenggara menghabiskan  dana  3,4  trilyun. 19 Jembatan ini secara luas telah menggerakkan roda perekonomian terutama di bagian Selatan Madura yang membentang
mulai  dari  Kwanyar (Bangkalan),  Camplong  dan  Tanjung (Sampang),
Branta dan Tlanakan (Pamekasan)  sampai  Prenduan  dan Kalianget (Sumenep).
Meskipun  dua  momentum  ini disikapi secara berbeda oleh kalangan elit dan  masyarakat  Madura,  bagi  kalangan kelas menengah Madura ada kecendrungan  politik  kuasa  kultural bergeser  politik  struktural.  Momentum Pemilihan  Umum  dan  Pemilu  Kepala Daerah  menjadi  ajang  eksistensi  elit kekuasaan  di  Madura.  Mereka  berlomba untuk  merebut  kepercayaan  masyarakat. Sayangnya  demokrasi  yang dirumuskan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat menimbulkan kecenderungan yang tidak sehat  dalam  politik  kekuasaan  di  dua daerah tersebut.
19 Kompas,  15  Juni  2009,  Kompas  30  Juni  2009, Surya, 5 Juni 2009
“Hari ini terjadi “persaingan ketat” dalam  satu  pesantren  (Pesantren Basiirun)  untuk  memperebutkan satu  tiket  menjadi  anggota  DPRD. Kandidat  pertama  adalah  kyai yang  jadi  “kutu  loncat” –begitu sebutan  masyarakat—mulai  dari Partai Bersatu dan Partai Kekuatan sebut  saja  K.H.  Samiun  yang bersaing  dengan  Mat  Halal  yang merupakan  ustadz    lembaga tersebut.  Keduanya  berasal  dari partai  yang  sama.    Kyai  Samiun hanya  unggul  15  suara  dari  Mat Halal.  Kandidat  kedua  pun meradang,  ada  kecurangan  di Dusun  Gunung  Desa  Tenggah. Akhirnya  perselisihan  tersebut dibawa  ke  KPU  dan  Panwas Kecamatan  Ghafuri.  Hal  yang menarik  Ketua  Penyelenggara Pemilu  Kecamatan  (PPK),  Suri adalah  keponakan  K  Samiun, sedangkan  Ketua  Panwas  adalah sepupu yang berasal dari lembaga yang sama.” 20
Arus  reformasi  yang  demikian kencang  telah  memberikan  peluang kepada  elit  lokal  untuk  menunjukkan eksistensinya. Partai politik yang terbentuk  setelah Orde  Baru  menjadi berbagai potensi yang berkembang dalam masyarakat
sebagai alat politik kekuasaan.  Kecenderungan  ini  terutama terjadi  pada  partai-partai  yang  tidak memiliki  kaderisasi  yang  kuat  dalam partai,  sehingga  rekrutmen  untuk menjadi  elit  partai  diambil  dari  individu yang  telah  “jadi  dan  membumi”  di
20 Fieldnote,  25  April  2009.  Seluruh  nama  yang merujuk kepada orang dan pesantren serta tempat disamarkan, demi menghindari hal-hal yang tidak dikehendaki  dan  memelihara  harmoni  dalam masyarakat Madura.
kalangan  masyarakat  Madura.  Sebagai basis pesantren dengan tradisi Nahdlatul Ulama  (NU)  yang  kuat  lembaga  cultural ini  menjadi  bagian  dari  ajang  perebutan orang-orang potensial dalam masyarakat. Sehingga pada tahap tertentu “mengganggu”  tidak  saja  saja  kepada eksistensi  kyai/santri/nyai  pun  menjadi boomerang  pada  dua  lembaga  sebagai cagar kebudayaan dan moralitas masyarakat Madura, yaitu pesantren dan NU.
Dampaknya dalam sebuah kampanye  Pemilukada  2004,  beberapa kandidat  Bupati,  yang  berasal  dari kalangan  kyai  “mengaku  sebagai  orang yang bukan berasal dari kyai”. 21 Politik  adalah  permainan  (the politics  is  game).  Permainan  mengadu peran  dengan  melalui  mobilisasi  dan kontestasi  serta  konflik  baik  pada  skala yang  lebih  kecil  maupun  luas  menjadi bagian  yang  paling  menarik  bagi  elit Madura.  Bagi  masyarakat  kebanyakan, permainan  politik  ini  menjadi  bagian yang  tidak  bisa  dipisahkan  dari kontestasi  antara  politisi  dan  birokrasi. Seorang  pengurus  Nahdlatul  Ulama’ (NU) menceritakan bagaimana permainan tersebut berlangsung.
“Tello are se tapongkor beberaapa wartawan,  pengusaha,  birokrat, serta bupati dan politisi akompul e Aula  Kolbar.  Mereka  acareta keberhasilan  pembangunan  se ampon ecapai. Sayangnya, mereka
21 Kandidat  dari  Partai  Pohon  memberikan  orasi kampanye  ketika  melihat  fenomena  kyai  yang dianggap  telah  berpaling  dari  masyarakat, sehingga  diprediksi  oleh  berbagai  kalangan Bupati  2004-2010  adalah  orang  yang  professional dan  bukan  berasal  dari  kiai,  padahal  kandidat tersebut  berasal  dari  pesantren.  Di  sisi  lain, sentimen  negatif  ini  mulai  terjadi  dimaksudkan untuk  “berbeda”  dengan  kandidat  incumbent yang berasal dari kalangan kyai.
tak  alibattaghi  masyarakat  se ebakkele. Konon wartawan
eparenge  obhang  sareng  bupati, tak  oneng  kaangguy  ponapa. Manabi  mereka  akompol  biasana badha  dheal-politics,  mongkin terkait kalaban kasus  Bank Tanah. Tape  kaula  tak  tao.  Otaba  terkaet sareng  jabatan  bupati  se  hamper akher  neka.  Tape  kaula  prihatin kalaban  akompolla  pangadja. Pasera  se  ngancae  rakyat.  Rakyat kare  kadhibi’an.  Kaula  ngarep cakanca  anak  muda  NU  ngawal agenda rakyat ke depan” 22
Ungkapan dan harapan dari tokoh NU ini menjadi bagian dari keprihatinan masyarakat,  karena  elit  yang  telah melupakan agenda-agenda pemberdayaan. Dalam beberapa hal, kyai yang  banyak  terlibat  dalam  persoalan- persoalan  pemerintahan  justru  menjadi “alat  bagi  permainan”  birokrat.  Tidak mengherankan  jika  Hasil  Investigasi Lakpesdam  NU,  pengendalian  dana APBD  banyak  bergulir  dalam  birokrasi, bahkan  ada  indikasi  terjadi  proyekisasi dana  bantuan  dan  dana  insidental  pada kalangan birokrasi.
“... ketika saya menghadap kepada staf Kepala Dinas, tiba-tiba datang
“ajudan” untuk menyatakan sesuatu. “Ya, untuk menyenangkan bupati berilah lima puluh  juta  untuk  Bazar  Sembako Murah.  Ambil  beberapa  kantong beras,  gula  dan  minyak  goreng. Terserah  sampeyan!”  begitu  kata Kepala  Dinas  tersebut.  Penasaran, hari  Sabtu  saya  mendatangi  Bazar Sembako dinas  tersebut.  Sungguh
22 Wawancara  dengan  Pak  Laras,  pengurus Nahdlatul Ulama’ (NU), 20 April 2010.
saya saksikan “warung kecil“ 3 x4 dengan beberapa bungkus sembako  dianggarkan  50  juta.
Sungguh ironis!” Birokratisasi program dan korupsi dalam  tingkat  tertentu  menunjukkan adanya ketidakberhasilan kalangan politisi  memberdayakan masyarakat.
Pada tataran program kebijakan menjadikan  pelaksanaan  kabur  dengan ketidakadaan political-will untuk merubah dan memberdayakan masyarakat.    Hal  inilah  yang  menjadi keprihatinan  bagi  Pak  Laras,  karena ternyata  eksistensi  elit  keagamaan  pada tataran tertentu tidak menjadi bagian dari proses  pemberdayaan.  Mereka  (elit keagamaan)  pada  tataran  tertentu menjadi  “permainan”  para  birokrat. Sayang ketika hal ini  diingatkan seorang informan  mengatakan  “dhinggal  pon manabi badha se korupsi, pokokna banni kaula,”  begitu  bupati  menangkis  isyu korupsi di kalangan birokrasi.
“...seorang  wartawan  harian  lokal dianiaya  di  lapangan  di  Madura... konon,  tiga  hari  sebelumnya wartawan  tersebut  memberitakan beberapa  korupsi  aparatus  serta istri-istri penguasa daerah tersebut. Orang tersebut menggunakan  preman  untuk melampiaskan dendamnya. Wartawan tersebut dipukul kepalanya. Untunglah tidak meninggal seperti Udien, wartawan Bernas Jogjakarta.”
Penemuan  penting  dari  penelitian ini  adalah  ada  keberdayaan  ekonomi pada kelas menengah di tempat strategis daerah  Madura.  Jembatan  Suramadu yang  berada  di  daerah  gerbang  Barat Madura menjadi titik nadzir dari migrasi
masyarakat.  Beberapa  tempat  hunian telah  banyak  dibangun  di  area  bibir pantai.
“Di  kota  tersebut  ada  sebuah tempat/kompleks perumahan mewah  yang  hampir  seluruh penghuninya  tidak  pernah  ada  di tempat. Mereka hanya datang tiga bulan sekali. Mereka memiliki istri kedua  atau  ketiga  yang  diberikan rumah  dengan  perabotannya. Mereka  adalah  para  awak  kapal laut  atau  pegawai  yang  berada  di Surabaya dan Sidoarjo.”
Proyek  perumahan  yang  besar tersebut  memancing  beberapa  orang untuk  terlibat  dalam  jual-beli  tanah. Tidak  hanya  kalangan  profesional, tukang becak dan pedagang kelontong di daerah Jalan Lingkar Jembatan Suramadu menjadi  “pengasong  tanah”  yang  dijual berdasarkan  penawaran  tertinggi.  Hal peneliti  pernah  alami  ketika  berhenti  di Pertigaan  Jalan  Lingkar  Suramadu  yang ditawari  sebidang  tanah,  dekat  dengan jalan yang ditawarkan 500 ribu per meter dengan luas 2.000 meter.
Jalan  merupakan  urat  nadi perkembangan  ekonomi.  Di  daerah tersebut perkembangan perumahan sebagai hunian alternatif setelah Surabaya  dan  Sidoarjo  bermunculan  di tiga  kecamatan.  Mereka  menempati tempat  tersebut  sebagai  “tempat  kedua”. Berbeda  dengan  itu,  di  daerah  Timur Madura, perkembangan ekonomi dimulai dengan  adanya  investasi  besar  terutama pada Pabrik Rokok Gudang Garam yang mulai  melakukan  uji-coba  pada  awal tahun 2009. Tidak dijelaskan berapa nilai investasi  yang  dikeluarkan namun  uji coba telah dilakukan dengan
menunjukkan pula perluasan area pabrik rokok tersebut.
Setali tiga uang, beberapa pedagang  besar  tembakau  di  daerah Prenduan  dan  Kapedi  telah  memulai investasi  dalam  bidang  ini.  Mereka berlomba membangun gudang tembakau yang  lebih  besar.  Hal  yang  menarik hampir  rata-rata  pemain  tembakau  ini memiliki  kesalehan  ibadah  yang  tidak diragukan.  Haji  yang  diwajibkan  bagi kalangan  yang  mampu,  bagi  mereka sebagai  perjalanan  ruhani  biasa  karena telah  “terbiasa  bolak-balik”  Madura- Jakarta-Mekkah.  Mereka  memiliki  tiga bisnis sekaligus yaitu tembakau
(pertanian),  pengeringan  ikan  teri (perikanan), dan biro perjalanan Indonesia-Mekkah. “  ...  saya  tidak  bisa  berpikir bagaimana  orang  berhaji  memiliki pola  pikir  membeli  tembakau murah  dari  petani  (ketika  musim tembakau),  menumpukknya  di gudang  besar  (antara  musim kemarau  dan  penghujan)  lalu setelah hujan mulai turun menyetornya  ke  gudang-gudang tembakau  seperti  Gudang  Garam (Kediri),  Sampoerna  dan  Djarum (Kudus).  Bukankah  dalam  Islam membeli  murah  dan  menimbun, serta  mengeluarkannya  ketika masyarakat membutuhkan hukumnya riba?”
Kritik  dari  seorang  santre  ini menjadi  bagian  dari  protes  masyarakat terhadap  kelas  menengah  yang  tidak memperdulikan “jeritan petani tembakau”.  Mereka  telah  menanam, menyiram,  mencari  ulat/hama, memasat dan  menjemur  tembakau  dalam  jangka waktu  tiga-empat  bulan.  Mereka  sebagai masyarakat petani tidak dihargai sebagai
bagian  dari  proses  pemberdayaan ( empowering  people ),  justru  yang  terjadi adalah  ketidakberdayaan  ( powerless ). Protes  ini  juga  dialamatkan  kepada lembaga keagamaan NU dan Muhammadiyah  yang  tidak  “bergerak” dengan  fatwa-fatwa  yang  berpihak kepada  petani.  Seolah  perilaku  elit bertolak belakang dengan perilaku kaum alit padahal hampir seluruh elit memiliki pendidikan  tinggi  termasuk  pesantren dengan kajian kitab yang mumpuni. Lalu, siapakah  yang  akan  berpihak  kepada petani dan masyarakat kecil ( reng kenek ). Demokrasi  yang  berkembang  di Madura  tidak  dibarengi  dengan  tingkat kesejahteraan  di  kalangan reng  kene’ . Mereka  menjadi  bagian  dari  proses adaptasi  dan  harmoni  dalam  ajaran- ajaran  keagamaan  (Islam)  dan  kebijakan lokal  berkaitan  dengan  kepemimpinan. Masyarakat  Madura  yang  taat  kepada ajaran  (Islam)  hanya  memperbincangkan dengan  sarkastis  elitisme  yang  terjadi pada  pemimpin  keagamaan  yang  hijrah kepada pemimpin politik.
“...  dalam  sebuah  hajatan  hotmil Qur’an  dan  aqiqah  seorang pemimpin keagamaan di Ghafury, tiba-tiba  beberapa  orang  riuh rendah  di  tempat  penyambutan tamu.  Seseorang  di  belakang peneliti,  berbisik  pelan,  “bupati datang,”  katanya  dengan  nada rendah dan sinis.”
Lalu, bagaimana masyarakat menyikapi  perilaku  keagamaan  elit keagamaan  dan  ekonomi  di  Madura? Riset  ini  menemukan  adanya  sikap kecewa  dari  masyarakat  terhadap birokrasi  dan  aparatus  pemerintahan karena  mereka  “seolah  tidak  peduli” dengan  keadaan  masyarakat.  Mereka seringkali menghukum pemimpin
dengan cara tidak memilihnya pada masa keduakalinya.  Mekanisme  lima  tahunan ini  cukup  panjang  sehingga  membuat beberapa  orang  mulai  apatis  terhadap pemilihan  umum  termasuk  pemilukada. Fenomena ini menimbulkan ketidakpercayaan  masyarakat  terhadap mekanisme  demokrasi  yang  telah  susah payah  diperjuangkan,  bahkan  ujung- ujung dari demokrasi adalah duit ( money politic ).  Meskipun  harapan  demokrasi yang  bersih masih  relatif  tumbuh terutama dari kalangan anak muda yang memiliki idealisme dan lulusan perguruan tinggi agama Islam, baik lokal maupun  Yogyakarta,  Jakarta,  Surabaya dan Malang.
“Organisasi  kami  ditawari  duit, lima ratus ribuan asalkan mensukseskan calon bupati tersebut. Kami tidak mau,
dikiranya  Fatayat  adalah  orang goblok  yang  tidak  tahu  apa-apa. Kami  dikira  anak  lulus  SD  yang mudah  dikibuli  dengan  uang tersebut.  Kami  punya  harga  diri. Kami  tidak  mau  dengan  cara-cara kotor untuk memilih pemimpin.”
Penemuan lain dari penelitian ini, masyarakat  “menyerahkan  pemimpin tersebut kepada Allah”. Dimana kekuatan politik  kuasa  diperhadapkan  dengan kuasa Pemilik Alam Semesta melalui doa- doa di berbagai forum-forum masyarakat. Gelombang  doa  ini  pun  muncul  dari berbagai  kompolan-kompolan  baik  laki- laki  maupun  perempuan.  Pada  laki-laki, misalnya  berkembang  Istighasah  Kubro dengan  nama  “Dzikrul  Ghafiliiin”. Ritualisasi  melalui  doa  ini  diharapkan dapat mengingatkan pemimpin terutama pada  tingkat  lokal.  Kompolan-kompolan yang mengkaji kitab tasawuf yang berupa penerimaan  terhadap  perilaku    sosial
yang  menyimpang  dari  ajaran-ajaran keagamaan, dengan mendoakan pemimpin  dan  orang  lain  agar  berubah. Realitas  ini  menggambarkan  betapa masyarakat
telah menemukan mekanisme sosial untuk mengungkapkan kekesalan  dan  kekecewaan  melalui  doa- doa,  yang  seringkali  oleh  banyak kalangan intelektual tidak efektif. Analisis dan Diskusi Penelitian Perkembangan  demokratisasi  dan pembangunan  infrastruktur  di  Madura tidak  mampu  memberikan  kesejahteraan bagi reng  kene’ .  Mereka  seringkali diperhadapkan dengan ketidakberdayaan (powerless) ketika menghadapi kenyataan  dan  kebutuhan  hidup  sehari- hari.  Tidak  cukup  bagi  mereka  untuk menggugah  kesadaran  politik  penguasa demi  kesejahteraan  masyarakat Madura. Kekuatan  politik  yang  relatif  besar dengan  memberikan  kepercayaankepada seorang  pemimpin  tidak  cukup  hanya dengan mengandalkan “lima menit untuk lima  tahun”  di  TPS  ketika  Pemilu  dan Pemilukada.  Pemimpin/termasuk  wakil masyarakat  seolah-olah  “terpisah  dari masyarakat”.
Berdasarkan  penelitian  ini  telah terjadi  “demarkasi  demokrasi”.  Dimana demokrasi  menguntungkan  bagi  kelas menengah
masyarakat Madura. Demokrasi  tidak  mampu  menciptakan kesejahteraan
bagi masyarakat. Demokrasi justru menciptakan elit kuasa baru  di  bidang  politik  dan  ekonomi. Seorang  informan  mempertanyakan adanya  anggaran  fasilitas  kendaraan sepeda  motor  bagi  kalangan  aparatus negara  di  tingkat  lokal  atau  beberapa proyek  yang  sengaja  dititipkan  kepada kalangan birokrasi. Demarkasi demokrasi sebagai bagian dari proses ketidakseimbangan  antara  kran  politik yang  terbuka  lebar  dangan  kapabilitas
dan kapasitas monitoring yang dilakukan berbagai  organisasi  politik  dan  sosial keagamaan.  Pemerintah  seolah  memiliki kuasa untuk mengalokasikan, melaksanakan  dan  mengatur  dan memonitor  terhadap  anggaran.  Kuasa anggaran  hanya  dimiliki  eksekutif,  yang seringkali “dipesan” oleh legislatif. Kelas menengah  Madura,  khususnya  yang terlibat dalam wilayah politik kuasa lebih cenderung  diuntungkan  dalam  proses demokrasi.
Di  samping  itu  hal  yang memprihatinkan  dan  ironis  adalah demarkasi  politik  dilakukan  oleh  kelas menengah lokal yang diharapkan mampu merubah keadaan masyarakat sekitarnya. Ekspektasi  yang  besar  ini  sesuai  dengan arah perubahan politik yang berawal dari sentralisasi kepada desentralisasi. Sentralisasi  merupakan  bagian  dari proyek  politik  Orde  Baru  yang  dinilai gagal  dalam  memperjuangkan  aspirasi dan  kebutuhan  masyarakat,  karena seluruh  sistem  dan  aparatus  dijadikan “satu  paket”  yang  diusung  oleh negara/penguasa  melalui  birokratisasi yang  dilakukan  oleh  ABRI  dan  Golkar. Realitas  historis  ini  menjadikan  aparatus menjadi  terasing  dari  masyarakat. Mereka  (baca:  aparatus)  membutuhkan waktu  berbulan-bulan  untuk  sosialisasi kepada  masyarakat.  Pada  sisi  lain desantralisasi melahirkan kelas menengah yang berkuasa yang,
sayangnya  tidak  jauh  berbeda  dengan apa  yang  telah  dilakukan  aparatus  pada zaman  Orde  Baru.  Hal  yang  cukup memprihatinkan adanya kenyataan bahwa  orang  yang  relatif  dekat  dengan masyarakat,  ketika  menjadi  pemimpin relatif  menjauh  dari  kebutuhan  dan aspirasi  masyarakat  yang  telah  lama mereka pahami.
Hal  lain  agama  hanya  dijadikan bagian  dari  ritual  semata  sementara substasi  dari  nilai  keagamaan  (Islam) sebagai  bagian  dari  inti  keagamaan diabaikan  dari  konteks  sosial  dan kemasyarakatan.  Ironisnya  pada  tahap tertentu telah terjadi politisasi keagamaan untuk  membenarkan  perilaku  kelas menengah di Madura. Perilaku yang lahir dari  realitas  sosial  dan  politik  serta budaya  patronase  pada  masyarakat Madura.  Kekuatan  agama  sebagai  nilai dan  substansi  dari  individu  dan kolektivitas  masyarakat  menjadi  bagian yang dinafikan dari realitas sosial. Agama hadir  sebagai  bagian  dari  masyarakat yang membutuhkan spiritualitas keagamaan  individual  ketika  mereka ditimpa  musibah  dan  penderitaan lainnya.
Daftar Pustaka Capp,  Walter  H, Religious  Studies:  The Making  of  a  Discipline ,  Amerika: Augsburg Fortress, 1995;
Davidson,  Jamie  S.,    et.al, Adat  dalam Politik  Indonesia, Jakarta:  KITLV- Jakarta  dan  Pustaka  Yayasan Obor Indonesia, 2010;
Denzin,  Norman  K  dan  Yvonna  S Lincoln, Handbook  of  Qualitative Research, London:
Sage Publications, 1994; Fakih, Mansoer, Masyarakat  Sipil  Untuk Transformasi  Sosial:  Pergolakan Ideologi  LSM  di  Indonesia , Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar, 1996;
Geertz,  Clifford, Kebudayaan  dan  Agama , Yogyakarta: Kanisius, 1992;
Haliq, Fathol, Kuasa Komunal: Studi Kasus Perda Syariah Pamekasan , Pamekasan: STAIN, tt.; Koenjtaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi , Jakarta: Rineka Cipta, 1986 ; Kuntowijoyo, Perubahan  Sosial  dalam Masyarakat  Agraris:  Madura  1850- 1940 ,  Yogyakarta:  Mata  Bangsa, 2002. Kuntowijoyo, Radikalisasi  Petani:  Esei-Esei Sejarah ,  Yogyakarta:  Bentang,
1994; Liddle,  R.  William, Crafting  Indonesian Democracy , Bandung:  Mizan,
2001;
Muhajir, Noeng, Metode  Penelitian Kualitatif, Yogyakarta; Rakesarasin, 1996;
Muthmainnah, Jembatan Suramadu: Respon Ulama  terhadap  Industrialisasi , Yogyakarta: LKPSM NU, 1998; Nasution, S. Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif, Bandung; Tarsito, 1992; Nordholt,  Henk  Schulte  dan  Gerry  van Klinken, Politik Lokal di Indonesia , Jakarta: KITLV Jakarta dan Buku Obor, 2007;
Suharsi  dan  Ign  Mahendra  K, Bergerak Bersama  Rakyat:  Sejarah  Gerakan
Mahasiswa dan Perubahan Sosial di Indonesia, Yogyakarta:  Resist Book, 2007; Syam,  Nur, Islam  Pesisir ,  Yogyakarta: LKiS, 2005;
Kompas, 15 Juni 2009; Kompas 30 Juni 2009; Surya, 5 Juni 2009