## URGENSI GOOD JUDICIARY  GOVERNANCE PADA  PELAYANAN ADMINISTRASI LEMBAGA PENGADILAN KONSTITUSI SEBAGAI JAMINAN BAGI AKSES PUBLIK UNTUK MEMPEROLEH KEADILAN
F. C. Susila Adiyanta Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Jl. Prof. H. Soedarto S.H, Tembalang, Semarang susilafhundip@gmail.com

## Abstract
Constitutional  Court  of  the  Republic  of  Indonesia  (MKRI)  maintain  the  principle  of  the constitutionality  of  the  law  in  Indonesia  and  has  an  obligation  to  provide  services  to  the community.  Individual  and  public  access  to  justice  are  often  faced  with  forces  that  have unbalanced social, cultural, political and economic capacities and even resulting court decisions that injure the values of justice. This  article will discuss  the main elements  and benchmarks  of Judicial  Administration  services  for  the  community  to  gain  access  to  justice.  The recommendations  in  this  article  are  to  provide  access  to  justice  for  the  people  in  the  judicial arena,  from  a  legal  and  governance  perspective.  There  is  necessity  form  of  actions  and administrative services not only as adjudication but also to socialize and enforce regulations.
Keywords: Access to Justice; Constitutional Court; Public Service Guarantee

## Abstrak
Mahkamah  Konstitusi  Republik  Indonesia  (MKRI)  berfungsi  menjaga  tegaknya  prinsip konstitusionalitas hukum di Indonesia dan mempunyai kewajiban dalam memberikan pelayanan kepada  masyarakat  sesuai  dengan  bidang  yang  menjadi  kewenangannya.  Akses  individu  dan publik  untuk  memperoleh  keadilan  seringkali  berhadapan  dengan  kekuatan-kekuatan  yang memiliki  kapasitas  sosial,  budaya,  politik  dan  ekonomi  yang  tidak  seimbang    bahkan menghasilkan  putusan  pengadilan  yang  mencederai  nilai-nilai  keadilan.  Artikel  ini  akan membahas  unsur  utama  dan  tolok  ukur  layanan  Administrasi  Peradilan  bagi  masyarakat  untuk memperoleh  akses  kepada  keadilan  dalam  peradilan  formal,  khususnya  Mahkamah  Konstitusi. Adapun rekomendasi pada artikel ini adalah untuk memberikan akses keadilan pada masyarakat di arena yudisial, dari perspektif hukum dan tata pemerintahan. Paling utama dan penting untuk dilakukan  dalam  bentuk  tindakan  dan  pelayanan  administrasi  tidak  hanya  sebagai  ajudikasi, tetapi juga untuk mensosialisasikan dan menegakkan peraturan.
Kata Kunci: Akses Keadilan; Mahkamah Konstitusi; Jaminan Pelayanan Publik

## A. Pendahuluan
Mahkamah  Konstitusi  sebagai  lembaga penjaga  konstitusi  ( Constitution  Guardian ), sejak  didirikan  merupakan  salah  satu  institusi peradilan  yang  memperoleh  kepercayaan publik  yang  tinggi  dalam  memperoleh  akses keadilan.  Namun  demikian,  kepercayaan
publik  terhadap  Mahkamah  Konstitusi  ini sempat  goyah  pada  saat  hakimnya  (hakim ketua  dan  hakim  anggota)  tertangkap  tangan KPK  dan  kemudian  dijatuhi  pidana  penjara atas kasus suap dan korupsi (https://www.voaindonesia.com/a/kpk-
tangkap-ketua-mk-terkait-suap/1761882.html, tanggal 29 Mei 2019)
Benar  apa  yang  disebutkan  dalam  teori Cibernetika bahwa  hukum  selalu  dipengaruhi dan  dalam  tegangan  tarik  menarik  antara faktor-faktor  sosial,  budaya,  politik  dan ekonomi.    Hukum  akan  cenderung  untuk bergerak  pada  pendulum  yang  mempunyai kekuatan  atau  pengaruh  yang  dominan. Lembaga  eksekutif,  legislatif  dan  bahkan lembaga  yudikatif  sebagai  benteng  terakhir bagi  pencari  keadilan,  tidak  dapat  dipungkiri akan terpengaruh pada tarikan kekuatan sosial, budaya, politik dan ekonomi.
Akses individu dan publik untuk memperoleh  keadilan  seringkali  berhadapan dengan  kekuatan-kekuatan  yang  memiliki kapasitas  sosial,  budaya,  politik  dan  ekonomi yang  tidak  seimbang  yang  secara  kasat  mata dapat  mempengaruhi  penyelesaian  konflik secara  tidak  seimbang,  bahkan  menghasilkan putusan  pengadilan  yang  mencederai  nilai- nilai keadilan itu sendiri.
Untuk memperoleh akses keadilan lembaga  pengadilan  konstitusi,  masyarakat harus  menempuh  proses  administratif,  yaitu harus melalui prosedur yang ditetapkan secara birokratis.  Dalam  suatu  hirarki  organ  layanan publik,  badan  eksektif,  legislatif  maupun yudikatif dituntut memberikan layanan dengan prosedur  yang  sederhana,  murah,  transparan, dan  akuntabel.  Tolok  ukur  dari  kualitas pelayanan  yang  tinggi  adalah  terlihat  dari kepuasan  dari  penerima  layanan.  Semakin tinggi  tingkat  kepuasan  penerima  layanan, maka  semakin  berkualitas  layanan,  namun semakin  rendah  tingkat  kepuasan  pelayanan, maka tingkat  kualitas layanan semakin rendah pula.  Untuk  memenuhi  pelayanan  yang memuaskan  diperlukan  standar  pelayanan. Standar  pelayanan  adalah  suatu  tolok  ukur yang  dipergunakan  untuk  acuan  penilaian kualitas  pelayanan  sebagai  komitmen  atau janji  dari  pihak  penyedia  pelayanan  kepada penerima layanan untuk memberikan pelayanan yang berkualitas. Sehingga, pelayanan  berkualitas  adalah  pelayanan  yang cepat,  menyenangkan,  tidak  mengandung kesalahan, serta mengikuti proses dan prosedur
yang  telah  ditetapkan  terlebih  dahulu  (Siddi, 2017).
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) sebagai lembaga negara yang berfungsi  menjaga  konstitusi  guna  tegaknya prinsip  konstitusionalitas  hukum  di  negara Indonesia  ini  dituntut  harus  senantiasa memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat sesuai dengan bidang yang menjadi kewenangannya,  yaitu:  1)  Pengujian  Undang- Undang  Dasar  1945;  2)  memutus  sengketa kewenangan antar lembaga negara; 3) memutus  pembubaran  partai  politik;  dan  4) memutus  perselisihan  tentang  hasil  pemilu. Dengan  demikian  yang  menjadi  konsumen dari  MKRI  adalah  lembaga  negara,  partai politik, dan masyarakat peserta pemilu ( Gaffar, 2009).
Akses  masyarakat  untuk  memperoleh keadilan  di  lembaga  pengadilan  konstitusi dapat dilaksanakan dengan optimal memerlukan  layanan  administrasi  yang  baik dan  memadai.  Akses  masyarakat  untuk memperoleh keadilan di Mahkamah Konstitusi akan  terganggu  apabila  layanan  administrasi sebagai  pintu  dalam  proses  awal  layanan  bagi masyarakat  untuk  mengakses  keadilan  tidak berjalan dengan baik.  Undang-Undang No 25 Tahun  2009  mengenai  Pelayanan  Publik, penyelenggaran  pelayanan  administrasi  oleh Mahkamah Konstitusi dituntut harus berdasarkan  pada  azas-azas:  kepentingan umum, kepastian hukum,kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan perlakuan/tidak  diskriminatif,  keterbukaan, akuntabilitas,  fasilitas  dan  perlakukan  khusus bagi  kelompok  rentan,  ketepatan  waktu,  dan kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan.
Globalisasi  yang  terjadi  di  segala  bidang, seperti  politik,  ekonomi,  dan  perkembangan teknologi  serta  akses  media  informatika ternyata  membawa  dampak  yang  signifikan bagi  perubahan  sosial.  Distribusi  informasi yang  cepat  dan  dengan  cakupan  yang  luas mampu  menjadi  input  bagi  persepsi  publik ( Wijayanto,  2009). Masyarakat  yang  semula menganggap  biasa  pada  pelayanan  yang diberikan pemerintah, menghendaki pelayanan yang  prima  dari  pemerintah  dalam  segala
Masalah-Masalah Hukum, Jilid 48 No.3, Juli 2019, Halaman 257-265
bidang,  termasuk  layanan  administrasi  yang prima  untuk  memperoleh  akses  keadilan  di lembaga  pengadilan  konstitusi. Perkembangan dinamika masyarakat yang demikian inimengubah  paradigma  terhadap  tata  kelola penyelenggaraan pelayanan publik yang mengarah pada pelayanan yang cepat tanggap, memiliki daya saing, dan berkualitas (www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c43ae6 55a410/keadilan-terganggu-jika-tak-ada- mekanisme-penyelesaian-,  28  Mei  2019) . Paradigma  baru  ini  mengakibatkan  hubungan antara  masyarakat  dengan  birokrat  lebih menekankan  kepada  kepentingan  masyarakat. Administrasi  pemerintahan  oleh  masyarakat dituntut  untuk  mampu  menyelenggarakan pelayanan  publik  dengan  standar  dan  prinsip- prinsip good  governance .  Masyarakat  secara langsung  dan  terus  menerus  melakukan pengawasan  dan  kritik  terhadap  kinerja pelayanan administrasi yang baik di segala lini (Wijayanto, 2009).
Dengan berdasarkan pada proposisi bahwa secara  teoretis  budaya  hukum  masyarakat suatu negara memandang institusi peradilan  – khususnya  Lembaga  Mahkamah  Konstitusi  – sebagai  lembaga  formal      untuk  memperoleh akses  keadilan.  Untuk  memperoleh  akses keadilan  di  lembaga  pengadilan  konstitusi, masyakarat  memerlukan  layanan  administrasi pengadilan  yang  baik,  tidak  birokratis, transparan,  dan  akuntabel.  Telaah  empirik tentang  layanan  administrasi  pada  lembaga pengadilan konstitusi sebagai instrumen formal  untuk  memperoleh  akses  keadilan    ini dilakukan  berdasarkan  perspektif  budaya hukum  suatu  negara.  Dengan  asumsi  dan hipotesis  awal  bahwa  budaya  hukum  suatu masyarakat penting untuk memetakan bagaimana  orang  memandang  bukan  hanya peradilan,  tetapi  juga  sistem  politik  pada umumnya.  Demikian  pula  cara  lembaga peradilan  beroperasi  juga  berdampak  pada kinerja  ekonomi  dan  pembangunan  suatu negara.
Dengan  latar  belakang  sebagaimana  di atas,  pokok  bahasan  artikel  ini  berangkat  dari rumusan masalah  yang difokuskan pada  unsur utama  bagi  masyarakat  untuk  memperoleh akses kepada keadilan dalam peradilan formal,
khususnya Mahkamah Konstitusi. Akan dibahas  pula  tolok  ukur  layanan  Administrasi Peradilan  untuk  akses  keadilan  masyarakat pada Mahkamah Konstitusi.

## B. Pembahasan
1. Arena  Yudisial  :Unsur  UtamaAkses Publik pada Institusi Peradilan Formal Dari  beberapa  telaah  hasil  penelitian, termasuk  hasil  penelitian  Julius  Court  dan kolega-koleganya    dalam  artikelnya  berjudul ” The  Judiciary  and  Governance  in  16 Developing  Countries ”  dan  dipublikasikan oleh World  Governance  Survey  Discussion, United Nation University , menunjukkan bahwa  arena  peradilan  bermasalah  di  hampir semua  negara  berkembang  termasuk  negara Indonesia.
Akses  masyarakat  terhadap  keadilan melalui  lembaga  peradilan  formal  tetap rendah.  Begitu  pula  dengan  administrasi keadilan  tidak  hanya  lamban,  tapi  sering terjadi  korupsi  yang  meluas  dan  kurangnya pertanggungjawaban dari institusi administrasi pengadilan.  Pada  sisi  lain,  orang  juga  kurang percaya  pada  sistem  pengadilan.  Salah  satu temuan  dari  penelitian  di  negara-negara  bekas menganut  paham  komunis,  termasuk  China, karena  kecepatan  dan  tingkat  reformasi ekonomi  dan  politik  yang  diambil  sebagai kebijakan Pemerintah, hukum sering ketinggalan  jaman  dan  menimbulkan  masalah bagi  transformasi  rezim-rezim  ini  (Court, Hyden & Mease, 2003).
Hal  ini  menimbulkan  pertanyaan  tentang bagaimana komunitas donor harus mendukung arena  yudisial.  Temuan  utama    dari  penelitian tersebut  adalah  banyak  yang  bersifat  politis dan  bukan  pada  segi  teknis.  Di  dalam  survei penelitianyang  dilakukan  dengan  fokus  yang menyoroti  tingkat  campur  tangan  politik, masalah  koneksi  dan  uang  merupakan  cara yang ditempuh oleh pihak-pihak yang bersengketa  dan  untuk  memenangkan  perkara untuk  membeli keadilan. Poin  penting lainnya adalah  bahwa  isu  tentang  keadilan  memiliki nilai  intrinsik  bagi  setiap  orang  yang berperkara  untuk  memperoleh  penyelesaian  di pengadilan konstitusi. Dengan demikian, tidak cukup  untuk  melihat  sistem  hukum  hanya
Masalah-Masalah Hukum, Jilid 48 No.3, Juli 2019, Halaman 257-265
dalam  hal  yang  hanya  bersifat  instrumental belaka,  misalnya  adalah  bagaimana  akses publik  dalam  memperjuangkan  keadilan  juga dipandang  sebagai  variabel  yang  dapat berkontribusi secara signifikan pada pembangunan  sosio-ekonomi,  dan  pada  sisi lain bagaimana akses publik untuk memperoleh  keadilan  dengan  mengharapkan atensi  negara  dalam  mengelola  dan  memberi perlindungan  hukum  bagi  pencari  keadilan (Wijayanto, 2009).
Akses publik untuk memperoleh keadilan  dengan  mengharapkan  atensi  negara juga  merupakan  tujuan  tersendiri  dalam konteks telos bernegara.  Poin  ketiga  adalah bahwa  ada  kebajikan  dalam  fleksibilitas  dan kepekaan  terhadap  konteks  keadilan  sebagai telos bernegara.  Perbaikan  dalam  praktik  tata kelola  lembaga  peradilan  dimungkinkan  tidak dengan bantuan paradigma liberal, namun juga melalui  reformasi  institusi  yang  ada.  Untuk memperoleh  akses  keadilan  dalam  perspektif negara-negara  berkembang,  masyarakat  lebih memilih lebih merasa cocok untuk memberikan  bantuan  litigasi  dan  non  litigasi pada  organisasi  informal  daripada  organisasi formal.
Pada  dasarnya,  arena  yudisial  merupakan bagian  integral  dari  pendekatan  proses  politik terhadap  lembaga  pemerintahan.  Namun  juga agak berbeda dengan yang lain entitas isntitusi formal  lainnya, raison  d'être -nya  berasal  dari dinamika  sosial  atau  politik  di  arena  lainnya. Dalam  komunitas  sosial,    individu-individu sebagai  masyarakat  warga  ( civil  society ), kadang-kadang  bisa  berkonflik  dengan  orang lain.  Konflik-konflik  tersebut  di  antaranya berada  pada  ranah  privat.  Pada  sisi  lain  dapat bersifat  publik,  yaitu  berasal  dari  interaksi seseorang dengan instansi pemerintah.
Dalam  konflik  yang  bersifat  publik  inilah terdapat  ketidakseimbangan  atau  tidak  ada kesetaraan kedudukan antara individu ( naturlijke  person ),  badan  hukum    privat ( privat  recht  person )  dengan  pemerintah  yang mewakili negara. pemerintah sebagai representasi negara memilik kewenangan yang luar  biasa,  yang  lebih  dominan  dibandingkan dengan  individu  atau  badan  hukum  privat
sebagai  pihak  yang  berhadap-hadapan  dalam konflik atau sengketa hukum.
Konflik antara pemerintah dengan individu atau badan hukum privat, tidak hanya melibatkan  satu  orang,  tapi  juga  kelompok atau  organisasi.  Setiap  masyarakat,  oleh karena  itu,  baik  di  negara-negarayang  telah berkembang dan atau sedang atau berkembang maupun negara-negara maju sekalipun, membutuhkan institusi dan struktur kelembagaan yang dapat menyelesaikan perselisihan antara pihak-pihak  yang bersaing. Di sinilah lembaga-lembaga formal diperlukan dalam  memberikan  pelayanan,  perlindungan berupa  akses  bagi  publik  untuk  memperoleh keadilan (Kauffman, 2016).
Dalam  perspektif  historis,  di  beberapa negara-negara  berkembang,  termasuk  juga  di Indonesia,  akses  publik  dalam  memperoleh keadilan  tidak  semata-mata  hanya  melalui lembaga-lembaga  formal,  tetapi  juga  melalui lembaga-lembaga adat yang beberapa diantaranya  masih  diakui  eksistensinya.Begitu pula  dalam  berbagai  studi  literatur  diketahui bahwa  untuk  menyelesaikan  konflik  dalam masyarakat pra-modern biasanya terletak pada penguasa  -  raja  atau  pemimpin.  Di  arena seperti itu, banyak fungsi penyelesaian konflik melalui  lembaga-lembaga  non  formal  dipisah secara  tegas  dari  sistem  penyelesaian  konflik secara formal dan sudah diinstitusionalisasikan dalam  suatu  lembaga  peradilan  berdasarkan yang  dibuat  oleh  negara,  yaitu  berupa  produk hukum  positif,  yaitu:  undang-undang,  dengan dilengkapi  peraturan-peraturan  pelaksanaan, dan  penanganan  -  dikendalikan  oleh  otoritas yang  diberi  kewenangan  untuk  itu  ( Butt  & Schütte, 2014).
Dalam  komunitas  masyarakat  tradisional, setiap  masyarakat  memiliki  wewenang  untuk memperoleh akses keadilan dalam satu bentuk atau bentuk lain, sedangkan dalam perkembangan  masyarakat  modern,  evolusi sistem  hukum  dengan  pengadilan  khusus adalah produk diferensiasi sosial dan perluasan skala  ekonomi  dan  politik.  Oleh  Max  Weber, bagian  dari  inspirasi  untuk  perkembangan  ini dapat  ditemukan  di  lingkungan  religius  yang sebagian  diantaranya  mengalami  transformasi di dunia sekuler (Webber, 2006).
Masalah-Masalah Hukum, Jilid 48 No.3, Juli 2019, Halaman 257-265
Transformasi  paradigma  ini  dianalisis dengan  maksud  untuk  membedakan  antara sistem hukum pra-modern dan modern. Dalam konteks  sistem  hukum  modern  oleh  Max Weber, sebagian besar diindikasikan merupakan  produk  hukum  yang  diakibatkan dari  munculnya  sistem  ekonomi  kapitalis. Kondisi demikian ini menurut Weber dinyatakan  bahwa  ketegangan  yang  muncul dalam tradisi hukum  Barat  sebagai  akibat asal dualisme  pandangan  paham  religius  dan sekulernya.  Dengan  berangkat  dari  dualisme tersebut,  dia  berpendapat  bahwa  hukum didasarkan  pada  rasionalitas  substantif  atau formal.  Hal  yang  terakhir  ini  menandakan perumusan  dan  penerapan  peraturan  abstrak melalui  proses  generalisasi  dan  interpretasi logis. Penekanannya adalah pada mengumpulkan  dan  merasionalisasi  secara logis  semua  peraturan  yang  sah  secara  hukum dan  membentuknya  menjadi  proposisi  hukum yang konsisten secara internal (Wrong, 2013).
Seiring kapitalisme berkembang di seluruh  dunia  yang  lebih  luas,  jenis  penalaran ini  menjadi  penting  untuk  mempertahankan sistem  ekonomi  itu.  Rasionalitas  substantif,  di sisi  lain,  sangat  menonjol  bukan  konsistensi logis  melainkan  pertimbangan  etis,  utilitas, dan  kemanfaatan.  Fenomena-fenomena  yang demikian  ini  mencerminkan  keyakinan  bahwa semua  manusia  bertindak  dengan  nilai-nilai tertentu dalam pikiran, terlepas apakah mereka bersifat  utilitarian,  pandangan  rasional  lain, maupun  berdasarkan  asal  usulnya  (Webber, 2016).
Dalam  suatu  masyarakat  modern  dan bersifat  majemuk  ( prural ),  yang  mempunyai beragam  kepentingan,  berbagai  permasalah dan  konflik  yang  semakin  kompleks,  dan dengan  cakupan  di  wilayah  yang  lebih  luas, mempunyai  implikasi  pada  kebutuhan  akan diferensiasi  dan  desentralisasi  wewenang institusi  formal  maupun  tradisional  untuk memperoleh  akses  keadilan  menjadi  semakin meningkat.  Dalam  kondisi  demikian  inilah pemerintah  mempunyai  tanggung  jawab  dan kewajiban untuk dapat menata kelola regulasi, administrasi,  dan  penanganan  yang  efektif, efisien  dan  akuntabel  dalam    memberi pelayanan  dan  akses  bagi  publik  untuk
memperoleh  keadilan  melalui  sarana  yang bersifat  administratif,  yaitu  akses  untuk memperoleh keadilan melalui prosedur penyelesaian  administratif  maupun  melalui lembaga pengadilan konstitusi yang independen.
Dengan  melihat  dari  perspektif  historis, dalam  sejarah  tradisi  hukum  Barat  yang  tidak seragam,  telah  melahirkan  berbagai  sistem hukum, salah satunya adalah perbedaan antara hukum  sipil  ( Civil  Law )  dan Common  Law . Dari  kedua  sistem  tersebut  dapat  ditemukan bahwa  bahwa  peraturan  untuk  mengelola keadilan pada awalnya merupakan bagian dari tradisi lisan. Sejauh mana mereka diformalkan dan  kapan  ini  terjadi,  bervariasi  dari  satu masyarakat  ke  masyarakat  lainnya.  Misalnya, di  Barat,  formalisasi  sistem  hukum  dan pembuatan  pengadilan  profesional  dimulai dengan  sungguh-sungguh  di  abad  11  dan  12 (Asshiddiqie, 2006).
Pada  perkembangan  transisi,  peraturan- peraturan  yang  lama  direkonstruksi  dengan kombinasi  yang  baru.  Hukum  alam  menjadi hukum tentang hak  milik; hubungan ekonomi menjadi  hukum  kontrak;    dan  berbagai perrubahan  yang  terjadi  lainnya.  Perubahan signifikan  juga  terjadi  pada  saat  Barat memperluas  pengaruhnya  di  seluruh  dunia pada  era  imperialisme    abad  ke-19  dan  20. Transplantasi hukum, seperti yang telah terjadi pada  abad  20  di  atas,  telah  menjadi  ciri permanen sejarah dunia (McIlwain, 1986).
Literatur  yang  telah  berkembang  dalam beberapa  tahun  terakhir  sebagai  hasil  dari minat baru terhadap hukum dan pembangunan telah  melahirkan  dua  pendekatan  yang berbeda. Banyak kalangan berpendapat bahwa arena peradilan adalah bagian integral pembangunan; dengan penekanan pada argumentasi bahwa ukuran tentang pembangunan  yang  berkeadilan  didefinisikan oleh  adanya Rule  of  Law. Pada  sisi  lain, banyak  ahli  hukum  yang  berpendapat  bahwa arena peradilan berkontribusi terhadap pembangunan. Arena peradilan ini mempengaruhi kinerja ekonomi dan kesejahteraan  masyarakat.  Kedua  paham tersebut  berangkat  dari  dua  pendekatan  yang berbeda,  yaitu  dikenal  sebagai  pendekatan
konstitutif dan yang lainnya adalah pendekatan instrumentalis ( Dobritoiu , 2016).
Dalam perkembangannya kemudian adalah  −terlepas  dari  adanya  banyak perbedaan,  peran  hukum−  seperti  ditekankan oleh  Lonn  F  Fuller,  yang  menyatakan  bahwa hukum  dunia  modern  telah  menundukkan perilaku  manusia  pada  apa  yang  disebut sebagai  instrumen  berupa  tata  pemerintahan. Pada  dasarnya,  pernyataan  Lonn  F  Fuller hendak  memberi  penekanan  pada  bagaimana keadilan dapat direalisasikan tidak hanya pada faktor adanya peraturan itu sendiri, tetapi juga pada  cara  penerapan  peraturan  di  masyarakat, lembaga  yang  dapat  memberi  jaminan  dan akses  keadilan  bagi  masyarakat,  serta  tata kelola/manajemen  lembaga  peradilan  dalam memberi  pelayanan  bagi  masyrakat  yang hendak menempuh jalur formal dalam mengakses  keadilan.  Untuk  alasan  ini,  arena yudisial,  dari  perspektif  tata  pemerintahan, penting  tidak  hanya  sebagai  ajudikasi,  tetapi juga untuk menyosialisasikan dan menegakkan peraturan (Von Mises, 1985).
Dengan  demikian,  budaya  hukum  yang berkembang  di  masyarakat    telah  membawa pada  perubahan  dan  memberi  arti  lebih  luas tentang  suatu  urgensi  lembaga  peradilan sebagai  sarana  untuk  memperoleh  keadilan, tetapi  juga  pandangannya  terhadap  sistem politik  pada  umumnya  yang  berperan  besar dalam  merumuskan  produk  hukum  positif sebagai  sarana  untuk  merealisasikan  keadilan. Selain  itu,  juga  perkembangan  pemahaman masyarakat  modern  tentang  tata  cara  lembaga peradilan beroperasi, yang kemungkinan besar akan  juga  berdampak  pada  kinerja  ekonomi dan  pembangunan  suatu  negara  (Valentini, 2011).
2. Tata  Kelola  Administrasi  Peradilan pada Mahkamah
Konstitusi: Paramater  Good  Governance  untuk Akses Keadilan Masyarakat Good  Governance (GG)  pada  dasarnya adalah  suatu  konsep  yang  mengacu  kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat
dipertanggungjawabkan secara bersama. Sebagai  suatu  konsensus  yang  dicapai  oleh
pemerintah,  warga  negara,  dan  sektor  swasta bagi  penyelenggaraan  pemerintahan  dalam suatu negara.
Good  Governance (GG)  di  Indonesia mulai  benar  –  benar  dirintis  dan  diterapkan sejak  meletusnya  era  Reformasi  yang  dimana pada  era  tersebut  telah  terjadi  perombakan sistem  pemerintahan  yang  menuntut  proses demokrasi  yang  bersih,  sehingga Good Governance merupakan  salah  satu  alat reformasi yang mutlak diterapkan dalam rezim pemerintahan  baru.  Namun  demikian,  dalam praktek  penyelenggaran  pemerintahan  yang memenangkan  kompetisi  pemilihan  umum pada  era  reformasi,  masih  banyak  ditemukan kecurangan  dan  kebocoran  dalam  pengelolaan anggaran  dan  akuntansi  yang  merupakan parameter utama bagi penyelengaran pemerinthan  yang  menganut  prinsip-prinsip Good Governance (GG) (Larasati, 2008).
Kofi  Annan–  mantan  Sekretaris  Jenderal PBB − telah menyatakan bahwa 'pemerintahan yang  baik  merupakan  salah  satu  faktor terpenting bagi pemerintah dalam memberantas kemiskinan dan mempromosikan pembangunan.  Begitu  pula  ditegaskan  oleh Thomas  Carothers,  konsep  tata  kelola  dan peraturan  perundang-undangan  merupakan instrumen  yang    mempunyai  kaitan  erat  yang saling  mempengaruhi.  Tanpa  adanya  suatu keadilan dan peradilan yang efektif berdasarkan peraturan undang-undang, seseorang  hampir  tidak  dapat  membayangkan pemerintahan  yang baik. Prinsip-prinsip Good Governance (GG)  merupakan  salah  satu parameter  penyelengaraan  pelayanan  publik oleh pemerintahan, termasuk hak publik untuk memperoleh  akses  keadilan  (Nugraha  & Mamudji, 2007).
Dalam  praksis  tata  kelola  pemerintahan untuk  memberikan  pelayanan  publik, Good Governance (GG)  adalah  suatu  peyelegaraan manajemen  pembangunan  yang  solid  dan bertanggung  jawab  yang  sejalan  dengan prinsip  demokrasi  dan  pasar  yang  efisien, penghindaran  salah  alokasi  dana  investasi  dan pencegahan  korupsi  baik  secara  politik maupun  secara  administratif  menjalankan disiplin  anggaran  serta  penciptaan  hukum  dan kerangka  kerja  politik  ( politican  framework )
bagi  tumbuhnya  aktifitas  usaha  (Von  Misses, 1985)
UNDP merekomendasikan beberapa karakteristik governance yaitu:  legitimasi politik, kerjasama dengan institusi  masyarakat sipil,  kebebasan  berasosiasi  dan   partisipasi, akuntabilitas birokratis dan keuangan (finansial),  manajemen  sektor  publik  yang efisien,  kebebasan  informasi  dan  ekspresi, sistem yudisial  yang  adil dan dapat dipercaya. Pada  sisi  lain,  UNDP  kurang  menekankan pada  asumsi  mengenai  superioritas  majemuk, multi-partai, sistem orientasi pemilihan umum, dan  pemahaman  bahwa  perbedaan  bentuk kewenangan  politik  dapat  dikombinasikan dengan  prinsip  efisiensi  dan  akuntabilitas dengan  cara-cara  yang  berbeda.  Hal-hal tersebut  juga  berkaitan  terhadap  argumentasi mengenai  nilai-nilai  kebudayaan  yang  relatif; sistem  penyelenggaraan  pemerintahan  yang mungkin  bervariasi  mengenai  respon  terhadap perbedaan  kumpulan  nilai-nilai  ekonomi, politik,  dan  hubungan  sosial,  atau  dalam  hal- hal seperti: partisipasi, individualitas,  perintah dan  kewenangan.   UNDP  menganggap  bahwa Good   Governance (GG)  dapat  diukur  dan dibangun dari indikator-indikator yang komplek  dan  masing-masing  menunjukkan tujuannya (Larasati, 2008).
Dalam praktek penyelenggaran pemerintahan  yang  mengutamakan  pelayanan publik,  kunci  utama  bagi  direalisasikannya prinsip-prinsip Good Governance (GG). Fenomena  pelayanan  publik  oleh  birokrasi pemerintahan dan administrasi lembaga pengadilan sarat dengan permasalahan, misalnya prosedur pelayanan yang bertele-tele, ketidakpastian  waktu  dan  biaya  tinggi  yang disebabkan karena birokrasi yang berbelit-belit yang  menyebabkan  pelayanan  menjadi  sulit dijangkau secara wajar oleh masyarakat.
Hal ini menyebabkan terjadi ketidakpercayaan  kepada  pemberi  pelayanan dalam  hal  ini  birokrasi  sehingga  masyarakat mencari  jalan  alternatif  untuk  mendapatkan pelayanan  melalui  cara  tertentu  yaitu  dengan memberikan biaya tambahan. Dalam pemberian  pelayanan  publik,  di  samping permasalahan  di  atas,  juga  tentang  cara pelayanan yang diterima oleh masyarakat yang
sering melecehkan martabatnya sebagai warga negara.  Masyarakat  ditempatkan  sebagai  klien yang membutuhkan bantuan pejabat  birokrasi, sehingga harus tunduk pada ketentuan birokrasi  dan  kemauan  dari  para  pejabatnya. Hal ini terjadi karena budaya yang berkembang dalam  birokrasi  selama ini bukan budaya  pelayanan,  tetapi  lebih  mengarah kepada  budaya  kekuasaan  (Simanjuntak, 2010).
Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan  yang  baik  ( Good  Governance/ (GG))  yang  dilakukan  secara  optimal  oleh pemerintah dapat dipetakan berdasarkan arena- arena  yang  saling  mempengaruhi  secara signifikan  bagi  persepsi  masyarakat  warga terhadap  pemerintah  dalam  penyelenggaraan pelayanan publik, termasuk pelayanan adminstrasi  untuk  memperoleh  akses  keadilan pada  lembaga  formal.  Ada  6  (enam)  arena yang merupakan faktor yang saling mempengaruhi  persepsi  publik  dalam  menilai tata  kelola  pemerintahan  yang  baik  dan pelayanan  umum  yang  mempengaruhi  akses untuk memperoleh keadilan, yaitu (Nugraha & Mamudji,  2007):  a)  Masyarakat  sipil,  yaitu basis  masyarakat  dalam  komunikasi  publik untuk dan melakukan diskursus tentang isu-isu politik  hukum  dan  akses  keadilan  bagi masyarakat  warga    atau  bagaimana  warga menjadi  sadar  dan  mengangkat  isu-isu  politik dan  keadilan;  b)  Masyarakat  politik,  atau bagaimana kepentingan masyarakat dikumpulkan  dalam  politik;  c)  Eksekutif,  atau peraturan penata-layanan sistem secara keseluruhan; d) Birokrasi, atau peraturan yang mengatur  bagaimana  kebijakan  diterapkan;  e) Masyarakat ekonomi, atau bagaimana hubungan  pasar  negara  disusun;  dan,  f) Peradilan,  atau  peraturan  tentang  bagaimana perselisihan diselesaikan.
Pelayanan  publik  merupakan  faktor  yang tak  dapat  dipisahkan  bagi  akses  masyarakat untuk  memperoleh  keadilan.  Sinergi  dan efisiensi  birokrasi  melalu  penyederhanaan regulasi  merupakan  prioritas  utama  dalam mewujudkan  penyelenggaran good  judiciary government .  Begitu  pula  etos  kerja  dan kesadaran  para  birokrat  untuk  memberikan pelayanan  yang  terbaik  kepada  masyarakat
merupakan  kunci  utama  bagi  terwujudnya penyelenggaraan  tata  kelola  pemerintahan yang  baik  di  berbagai  badan  dan  lembaga eksekutif, legislatif, serta yudikatif.

## C. Simpulan
Suatu  masyarakat  modern  dan  bersifat majemuk  ( prural ),  yang  mempunyai  beragam kepentingan,  berbagai  permasalahan  dan konflik  yang  semakin  kompleks,  dan    dengan cakupan di wilayah yang lebih luas, mempunyai  implikasi  pada  kebutuhan  akan diferensiasi  dan  desentralisasi  wewenang institusi  formal  maupun  tradisional  untuk memperoleh  akses  keadilan  menjadi  semakin meningkat.  Pemerintah  mempunyai  tanggung jawab  dan  kewajiban  untuk  dapat  menata kelola  regulasi,  administrasi,  dan  penanganan yang  efektif,  efisien  dan  akuntabel  dalam memberi  pelayanan  dan  akses  bagi  publik untuk memperoleh keadilan.
Pada dasarnya, keadilan dapat direalisasikan  tidak  hanya  pada  faktor  adanya peraturan  itu  sendiri,  tapi  juga  pada  cara penerapan  peraturan  di  masyarakat,  lembaga yang  dapat  memberi  jaminan  dan  akses keadilan bagi masyarakat, serta tata kelola/manajemen  lembaga  dalam  memberi pelayanan  bagi  masyarakat  yang  hendak menempuh  jalur  formal  dalam  mengakses keadilan;  arena  yudisial,  dari  perspektif  tata pemerintahan,  penting  tidak  hanya  sebagai ajudikasi,  tetapi  juga  untuk  mensosialisasikan dan menegakkan peraturan.
Rekomendasi  atas  rumusan  pembahasan artikel ini adalah bahwa pada dasarnya sinergi dan efisiensi  birokrasi  melalu  penyederhanaan regulasi  merupakan  prioritas  utama  dalam mewujudkan  penyelenggaran good  judiciary government .  Begitu  pula  etos  kerja  dan kesadaran  para  birokrat  untuk  memberikan pelayanan  yang  terbaik  kepada  masyarakat merupakan  kunci  utama  bagi  terwujudnya penyelenggaraan  tata  kelola  pemerintahan yang baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Assidiqie,  Jimly,  2003, Format  Kelembagaan Negara Pasca Perubahan UUD 1945 , UII Press, Yogyakarta ______________,  2006, Peradilan  Konstitusi  di
Sepuluh Negara , Penerbit Konpress, Jakarta McIlwain, Charles Howard, 1986, Constitutionalism  Ancient  and  Modern ,
Cornell University
Nugraha,  Safri,  Mamudji,  Sri,  ( ed .),  2007. Hukum  Administrasi  Negara ,  CGLS,  FH UI, Jakarta Simanjuntak,  Fritz  E.,    2010, Indonesia Menentukan  Nasib:  dari  Reformasi  ke
Transformasi Kelembagaan , Penerbit Buku Kompas Mendia Nusantara, Jakarta
Sulistyo,  Budi,  (ed.), Millenium  Development Goals  Sebentar  Lagi ,  Penerbit  Buku Kompas, Jakarta von  Mises,  Ludwig,  1985, Menemukan Kembali  Liberalisme ,  Freedom  Institute, Jakarta
Webber,  Max,  2006, Studi  Komparatif Sosiologi  Kebudayaan ,  (Terjemahan:  The
Handbook of Sociologi), Penerbit IRCisoD, Jakarta
Wijayanto,  Bayu,  2009, Kualitas  Pelayanan Publik ,  Penerbit  Universitas  Indonesia, Jakarta
______________,  2009, A  Framework  for Strengthening  Access  to  Justice  in Indonesia, A National Strategy for Justice Sector  Reforms  in Indonesia.  World  Bank Publications.
Wrong,  Dennis,  2013, Max  Webber:  Sebuah Khazanah , Penerbit Ikon Teralitera, Jakarta

## Artikel, Jurnal
Court,  Julius,  Goran  Hyden  and  Ken  Mease, 2003, The  Judiciary  and  Governance  in 16 Developing Countries , World
Governance  Survey  Discussion  Paper  9,
United Nation University, New York Gaffar. Janedri  M., 2009, Kedudukan, Fungsi, dan  Peran  Mahkamah  Konstitusi  Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia,  Makalah  Seminar  Nasional MK, UNS, Surakarta, 17 Oktober 2009 Kauffman, Albert, Effective Litigation Strategies to Improve State Education and
Masalah-Masalah Hukum, Jilid 48 No.3, Juli 2019, Halaman 257-265
Social Service System , Journal of Law and Education,  Fall 2016, 45, 4, Crime Justice Data Base Larasati.  Endang,  2008, Reformasi  Pelayanan Publik  (Public  Services  Reform)  dan
Partisipasi Publik , Jurnal Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Vol 5. No. 2, Mei 2008
Roxana  Dobritoiu,  2016  . Aspects  Concerning The  Institution  of  Administrative  Courts  - Fundamental  Component  Of  The  Rule  of Law, Annals of the „Constantin Brâncuși” University of Târgu Jiu, Letter and Social Science Series
Simon  Butt  &  Sofie  Arjon  Schütte, Assessing Judicial  Performance  in  Indonesia:  Tthe Court for  Corruption  Crimes , Crime  Law
Soc  Change  (2014)  62:603–619DOI
10.1007/s10611-014-9547-1
Siddi, Mohammad, 2017, Pelayanan Administrasi Umum di Mahkamah
Konstitusi ,  Jurnal Panel IUC, IX/ Valentini,Laura, Coersion and Global  Justice , Vol.  105,  No.  1  Februari  2011,  doi: 10,1017 / S0003055410000559

## Laman Internet
KPK Tangkap Ketua MK karena Terkait Suap
Sengketa Pilkada, diunduh dari https://www.voaindonesia.com/a/kpk- tangkap-ketua-mk-terkait- suap/1761882.html, tanggal 29 Mei 2019;
Keadilan  terganggu  jika  tak  ada  mekanisme penyelesaian, diakses dari
/www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c4
3ae655a410/keadilan-terganggu-jika-tak- ada-mekanisme-penyelesaian-,  28  Mei 2019.