PENDIDIKAN KARAKTER ANTIKORUPSI DI SEKOLAH DASAR MELALUI METODE DILEMA MORAL
Johar Alimuddin Dosen STKIPMajenang Al Darmono Dosen IAI Ngawi

## ABSTRAK
Korupsi adalah perbuatan tidak baik untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang menyebabkan terjadinya  kerugian negara dan masyarakat umum. Korupsi seperti sebuah pelengkap hidup masyarakat Indonesia, sebab setiap hari diberitakan hal- hal  yang  berkaitan  dengan  korupsi,  baik  di  media  cetak  maupun  elektronik. Korupsi dianggap sudah menjadi budaya bagi masyarakat Indonesia. Pencegahan dan  usaha  mengurangi  korupsi  dapat  dilakukan  melalui  pendidikan.  Pendidikan antikorupsi  merupakan  suatu  usaha  sadar  dan  terencana  untuk  melawan  dan menolak  adanya  korupsi  di  Indonesia.  Pendidikan  antikorupsi  dapat  dilakukan dengan  berbagai  metode,  salah  satu  yang  dapat  digunakan  yaitu  pendidikan antikorupsi dengan metode dilema moral. Pendidikan antikorupsi melalui dilema moral dapat dilakukan dengan memberikan sebuah kasus dilema moral berkaitan dengan  korupsi  atau  nilai-nilai  universal  seperti  kejujuran  dan  melakukan perbuatan baik untuk semua orang yang harus diselesaikan peserta didik. Metode dilema  moral  dapat  membantu  menanamkan  sikap  serta  membentuk  karakter antikorupsi pada peserta didik dengan baik, sebab peserta didik diajak mengambil keputusan  sendiri  berdasarkan  hasil  menganalisis  dan  berpikir  kritis.  Selain  itu, melalui  dilema  moral  tidak  ada  indoktrinasi  yang  dilakukan  oleh  guru,  hal  ini dapat  membuat  penanaman  nilai  antikorupsi  kepada  peserta  didik  menjadi  lebih baik  sebab  nilai  antikorupsi  tersebut  benar-benar  muncul  dari  diri  peserta  didik sendiri.
Kata Kunci : Pendidikan, Antikorupsi, Dilema Moral

## A. PENDAHULUAN
Korupsi  sudah  menjadi  permasalahan  yang  sering  ditemui  di Indonesia.  Korupsi  seperti  sebuah  pelengkap  hidup  masyarakat  Indonesia, sebab  setiap  hari  diberitakan  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  korupsi,  baik  di media  cetak  maupun  elektronik.  Permasalahan  korupsi  ini  bukan permasalahan  sepele  bagi  bangsa  Indonesia  sebab  korupsi  dapat  merugikan orang lain, bahkan korupsi yang dilakukan para pejabat berpotensi merugikan masyarakat dalam skala yang luas.
Korupsi yang terjadi di Indonesia tidak hanya dilakukan oleh pejabat- pejabat tinggi negara atau kalangan atas, di kalangan bawah seperti kelurahan juga ada indikasi korupsi misalnnya saja pemungutan biaya dalam pembuatan KTP  padahal  pembuatan  KTP  seharusnya  gratis.  Selain  itu  korupsi  sudah terjadi  di  berbagai  bidang  kehidupan  mulai  dari  ekonomi,  kesehatan, kehutanan,  pendidikan,  bahkan  agama.  Sudah  sangat  jelas  bahwa  korupsi sangat meresahkan dan harus segera diberantas dari bumi Indonesia.
Berdasarkan uraian di atas muncul beberapa pertanyaan yaitu: Apakah korupsi  sudah  menjadi  budaya  di  Indonesia?  Jika  sudah  menjadi  budaya apakah korupsi tersebut bisa dihilangkan? Bagaimana cara menghilangkannya?Semenjak  ada  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK) satu  persatu  kasus  korupsi  dapat  terkuak.  Namun  tidak  cukup  hanya  sampai disitu  pemberantasan  korupsi  sampai  ke  akar-akarnya  harus  dilakukan. Memberantas korupsi tersebut harus diiringi perubahan pola pikir, perubahan mental, dan tentu saja perubahan moralitas serta karakter yang semakin baik, perubahan  pola  pikir  tersebut  dapat  dilakukan  melalui  pendidikan,  terutama pendidikan  karakter  anti  korupsi.  Memang  butuh  waktu  cukup  lama  tetapi jika pendidikan antikorupsi dapat merubah pola pikir dan mental masyarakat serta  membentuk  moral  dan  karakter  yang  baik  niscaya  korupsi  akan berkurang bahkan bisa saja lenyap dan hilang dari bumi Indonesia.

## B. PEMBAHASAN
1. Korupsi
Sudah  tidak  asing  lagi  memang  kata  korupsi  di  telinga  masyarakat Indonesia,    namun  apakah  definisi  atau  arti  dari  kata  korupsi  itu?  mungkin tidak  semua  orang  tahu.  Namun  secara  umum  orang  awam  mengartikan bahwa korupsi adalah mencuri uang negara.Kata korupsi berasal dari bahasa Latin “ corruptio ” atau “ corruptus ”. Selanjutnya dikatakan bahwa “ corruptio ” berasal  dari  kata  “ corrumpere ”,  suatu  bahasa  Latin  yang  lebih  tua.  Dari bahasa  Latin  tersebut  kemudian  dikenal  istilah  “ corruption,  corrupt ” (Inggris),  “ corruption ”  (Perancis)  dan  “ corruptie/korruptie ”  (Belanda).  Arti
kata  korupsi  secara  harfiah  adalah  kebusukan,  keburukan,  kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian 1 .
Menurut Purwadarminta korupsiadalah perbuatan yang buruksepertipenggelapanuang, penerimaanuangsogok,
dansebagainya. 2 Sementara menurut Raden Subekti Tjitrosoedibio sebagaimana yang dikutip Yamin, menjelaskan bahwa korupsi adalah dengan melakukan tindak pidana memperkaya diri sendiri yang secara langsung atau tidak  langsung  merugikan  keungan/perekonomian  negara. 3 Pendapat  lain menyatakana  bahwa  korupsi  merupakan  perilaku  yang  menyimpang  dari norma-norma  yang  diterima  dan  dianut  masyarakat  dengan  tujuan  untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang dilakukan oleh para pegawai publik. 4
Berdasarkan    uraian  di  atas  tentang  definisi  korupsi,  dapat disimpulkan  bahwa  korupsi  adalah  perbuatan  tidak  baik  untuk  mendapatkan keuntungan  pribadi  yang  menyebabkan  terjadinya  kerugian  negara  dan masyarakat umum. Korupsi merupakan tindak pidana menurut UU Nomor 20 Tahun 2001, oleh karena itu orang yang terbukti melakukan tindakan korupsi maka  akan  ditindak  secara  pidana  oleh  hukum.  Korupsi  bersifat  lebih  luas daripada  pendapat  orang-orang  awam  yang  dikemukakan  sebelumnya, merupakan  tindakan  buruk  yang  merugikan  negara  dan  masyarakat  umum tidak hanya sekedar tindakan mencuri tetapi bisa juga tindakan menyuap atau menyogok.
Praktik  korupsi  tidak  lagi  hanya  sebatas  kejahatan  struktural  dan pelanggaran  moral,  tapi  lebih  dari  itu,  korupsi  telah  menciptakan banalitas korupsi, yakni menjadikan korupsi sebagai sesuatu yang lumrah, biasa, wajar, bahkan  menjadi  prinsip  penggerak  kehidupan  sehari-hari.  Inilah  yang menyebabkan  korupsi  menjadi  sangat  berbahaya,  korupsi  sudah  dianggap biasa  oleh  masyarakat  Indonesia,  korupsi  dianggap  sebagai  sebuah  budaya.
1 Nanang T Puspito, et al., Pendidikan Antikorupsi untuk Perguruan Tinggi. (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2011), hal. 36.
2 W.J.S. Purwadarminta. KamusBesar Bahasa Indonesia. (Jakarta: BalaiPustaka, 1976), hal. 524
3 Muhammad Yamin, Tindak Pidana Khusus (Bandung : Pustaka, 2012),  hal. 200
4 NadiatusSalama. Motif  dan  Proses  Psikologi  Korupsi. Jurnal  Psikologi  Vol.  41  No. 2.,FakultasPsikologiUniversitas GajahMada: 2014), hal.150
Padahal  korupsi  itu  menggerogoti  negara  secara  perlahan  menimbulkan kerugian  bagi  negara  dan  masyarakat.  Jika  tidak  secepatnya  ditangani  maka bersiap  saja  negara  ini  akan  hancur  karena  korupsi,  setiap  orang  saling berebut  untuk  kepentingan  mereka  senidiri  tanpa  memikirkan  kemaslahatan untuk orang banyak dan masyarakat secara umum.
Banyak  faktor  yang  mempengaruhi  seseorang  melakukan  tindakan korupsi, menurut jajak pendapat yang dilakukan oleh Litbang Harian Kompas menunjukkan  bahwa  penyebab  perilaku  korupsi,  yaitu:  (1)  Didorong  oleh motif-motif  ekonomi,  yakni  ingin  memiliki  banyak  uang  secara  cepat  meski memiliki  etos  kerja  yang  rendah,  (2)  Rendahnya  moral,  dan  (3)  Penegakan hukum  yang  lemah 5 .  Sementara  itu,  pendapat  lain  diungkapkanGraaf  & Huberts  sebagaimana  yang  dikutip  Salma  bahwa  motif  seseorang  dalam melakukan korupsi tidak hanya untuk memperoleh keuntungan secara materi, tapi  juga  agar  bisa  meningkatkan  hubungan  pertemanan,  percintaan,  status, dan pencitraan, serta membuat orang lain jadi terkesan, terpesona, dan mudah terpengaruh 6 .
Korupsi  itu  berbahaya  bagi  tatanan  kehidupan  berbangsa  dan bernegara  oleh  karena  itu  korupsi  harus  dibasmi  dari  bumi  pertiwi.  Pope menyatakan“membasmi  korupsi  tidak  bertujuan  untuk  mengakhiri  korupsi semata, tapi lebih pada suatu cara untuk membuat pemerintah menjadi lebih efektif,  efisien,  dan  adil.” 7 Korupsi  tidak  hanya  sekedar  perlu  di  basmi  dan bumi  hanguskan  tetapi  pemerintahan  yang  baik  juga  harus  diwujudkan. Percuma ada KPK jika pemerintahan masih saja buruk seban indikasi terbesar terjadinya  korupsi  ada  di  pemerintahan.  Jadi  KPK  saja  tidak  cukup  korupsi masih  perlu  dilawan  dengan  perubahan  pola  pikir  dan  perubahan  mental  ke arah  yang  lebih  baik  serta  moralitas  yang  baik  pula,  dan  hal  tersebut  dapat dilaksanakan  dengan  baik  melalui  pendidikan.  Jadi  pendidikan  merupakan
5 Nadiatus Salama, Fenomena Korupsi Indonesia (Kajian Mengenai Motif dan Proses Terjadinya Korupsi , (Pusat Penelitian IAIN Walisongo Semarang, 2010), hal. 19-20
6 NadiatusSalama. Motif dan Proses. hal. 150
7 NadiatusSalama. Motif dan Proses. hal. 150
salah  satu  jalan  untuk  menghilangkan  korupsi  di  Indonesia  melalui Pendidikan Antikorupsi.
2. Pendidikan Karakter Antikorupsi
Pendidikan  karakter  di  sekolah  merupakan  kebutuhan  vital  agar generasi  penerus  dapat  dibekali  dengan  kemampuan-kemampuan  dasar  yang tidak  saja  mampu  menjadikannya life-longlearners sebagai  salah  satu karakter penting untuk hidup di era informasi yang bersifat global, tetapi juga mampu  berfungsi  dengan  peran  serta  yang  positif  baik  sebagai  pribadi, sebagai  anggota  keluarga,  sebagai  warga  negara,  maupun  warga  dunia 8 . Uraian  tersebut  menyatakan  bahwa  tujuan  dari  pendidikan  karakter  adalah agar  peserta  didik  dapat  berperan  serta  positif  sebagai  pribadi,  anggota keluarga,  dan  warga  negara  serta  warga  dunia.  Untuk  dapat  berperan  serta secara  positif  salah  satunya  adalah  dengan  tidak  melakukan  korupsi.  Jadi pendidikan karakter antikorupsi perlu juga diajarakan pada peserta didik sejak dini.  Istilah  pendidikan  karakter  antikorupsi  ini  bisa  juga  disebut  dengan pendidikan  antikorupsi,  sebab  pada  pendidikan  antikorupsi  sudah  pasti  di dalamnya  pendidikan  karakter  yaitu  pendidikan  karakter  antikorupsi  itu sendiri.
Pendidikan  antikorupsi  sebetulnya  berasal  dari  dua  kata  yaitu Pendidikan  dan  Antikorupsi.  Untuk  dapat  mengartikan  apa  itu  pendidikan antikorupsi  harus  diketahui  terlebih  dahulu  apa  makna  dari  masing-masing kata tersebut. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan diartikan sebagai  proses  pengubahan  sikap  dan  tata  laku  seseorang  atau  sekelompok orang  dalam  usaha  mendewasakan  manusia  melalui  upaya  pengajaran  dan pelatihan. 9 KemudianSugihartono  mendefinisikan  pendidikan  adalah  suatu usaha yang dilakukan secara sadar dan sengaja untuk mengubah tingkah laku manusia  baik  secara  individu  maupun  kelompok  untuk  mendewasakan
8 Darmiyati  Zuchdi,  dkk. Pengembangan  Model  Pendidikan  Karakter  Terintegrasi  Dalam Pembelajaran  Bidang  Studi  Di  Sekolah  Dasar .  Cakrawala  Pendidikan,  Mei  2010  (Yogyakarta: UNY Press, 2010),hal. 1-12.
9 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia ,  Edisi  kedua,(Jakarta:  Balai  Pustaka,  1994),  hal. 232.
manusia  melalui  upaya  pengajaran  dan  pelatihan 10 .Dari  penjelasan  tersebut jelas  bahwa  pendidikan  mempunyai  tujuan  untuk  mengubah  perilaku seseorang melalui sebuah kegiatan pengajaran dan pelatihan.
Pengertian  lain  tentang  pendidikan  yang  perlu  dicermati  yaitu pendidikan  menurut  Undang-undang  No.  20  tahun  2003,  yang  menyatakan “pendidikan  adalah  usaha  sadar  dan  terencana  untuk  mewujudkan  suasana belajar  dalam  proses  pembelajaran  agar  peserta  didik  secara  aktif mengembangkan  potensi  dirinya  untuk  memiliki  kekuatan  spiritual- keagamaan,  pengendalian  diri,  kepribadian,  kecerdasan,  akhlak  mulia,  serta keterampilan  yang  diperlukan  dirinya,  masyarakat,  bangsa,  dan  Negara” 11 . Pendidikan  merupakan  sebuah  usaha  sadar  dan  terencana  kalimat  ini  dapat diartikan  bahwa  pendidikan  itu  atas  dasar  kesadaran  tentang  apa  yang dibutuhkan. Terencana dapat diartikan prosesnya direncanakan, ditata, dan di susun  sedemikian  rupa  untuk  mencapai  sebuah  tujuan  tujuanya  ada  pada kalimat  berikutnya  yaitu  mewujudkan  suasana  belajar  dalam  proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual-keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan,  akhlak  mulia,  serta  keterampilan  yang  diperlukan  dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara.
Antikorupsi merupakan gabungan dua kata yang berasal dari kata anti dan  korupsi.  Definisi  atau  arti  kata  korupsi  sudah  diketahui  dari  bagian sebelumnya yaitu suatu perbuatan tidak baik untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang menyebabkan terjadinya kerugian negara dan masyarakat umum. Sementara  kata  anti  dapat  diartikan  tidak  setuju,  tidak  suka,  melawan  atau menolak. Jadi pendidikan antikorupsi adalah suatu usaha sadar dan terencana untuk  melawan  dan  menolak  adanya  korupsi  di  Indonesia.  Usaha  sadar  dan terencana  tersebut  masuk  di  dalam  seluruh  komponen  belajar  dan pembelajaran  termasuk  kurikulum,  dan  proses  interaksi  antara  guru  dan peserta  didiknya.  Kurikulum  dan  proses  pembelajarannya  disusun  dan
10 Sugihartono, dkk. Psikologi Pendidikan . (Yogyakarta : UNY Press, 2007). hal, 3-4
11 Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun  2003  Tentang  Sistem  Pendidikan Nasional
dipersiapkan  serta  ditujukan  untuk  membuat  peserta  didik  tidak  melakukan tindakan korupsi.
Pendidikan antikorupsi menurut Sumiarti, adalah tindakan mengendalikan  dan  mengurangi  korupsi  berupa  keseluruhan  upaya  untuk mendorong generasi mendatang mengembangkan sikap menolak secara tegas setiap  bentuk  korupsi. 12 Mentalitas  antikorupsi  dapat  terwujud  jika  secara sadar kemampuan  generasi mendatang dibina untuk mampu mengidentifkasi berbagai kelemahan dari sistem nilai yang mereka warisi dan memperbaharui sistem  nilai  warisan  dengan  situasi-situasi  yang  baru.  Terkait  pendidikan, “memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya” berarti melakukan rangkaian usaha  untuk  melahirkan  generasi  yang  menolak  dan  tidak  memaafkan  suatu perbuatan korupsi yang terjadi.
Secara  umum  tujuan  pendidikan  antikorupsi  yaitu:  1)  pembentukan pengetahuan dan pemahaman mengenai bentuk korupsi dan aspek-aspeknya; 2)  pengubahan  sikap  dan  persepsi  terhadap  korupsi;  3).  Pembentukan keterampilan  dan  kecakapan  baru  yang  ditujukan  untuk  melawan  korupsi 13
Ketiga  tujuan  pendidikan  antikorupsi  ini  dapat  dicapai  jika  terjadi  sinergi antara  keadaan  di  lingkungan  pendidikan  dan  keadaan  masyarakat. Pendidikan  antikorupsi  tidak  akan  berhasil  jika  setelah  tidak  berada  di lingkungan  pendidikan  dalam  hal  ini  sekolah  anak  justru  dekat  dengan  hal yang mengajak ke arah korupsi.
Pendidikan  antikorupsi  yang  dilakukan  diberbagai  negara  seperti Italia,  Makau,  Moldova,  Kolombia,  Amerika  Serikat,  Zambia,  dan  Brasil Semuanya  mengarah  pada  pentingnya  pendidikan  moral 14 .  Moral  seseorang yang  kurang  baik  diindikasikan  sebagai  penyebab  seseorang  tersebut melakukan  korupsi  oleh  karena  itu  pendidikan  moral  merupakan  bagian penting  dalam  pendidikan  antikorupsi  yang  dilakukan  diberbagai  negara. Pendidikan antikorupsi lebih mengarah pada pembenahan moral dan karakter
12 Sumiarti. Pendidikan Antikorupsi . Jurnal Insania Vol. 12 No. 2. (2007), hal. 8
13 Lukman  Hakim. Model  Integrasi  Pendidikan  Antikorupsi  Dalam  Kurikulum  Pendidikan  Islam . Jurnal Pendidikan Agama Islam – Ta ‘Lim Vol. 10 No. 2,(2012). hal. 145.
14 Suradi. Pendidikan Antikorupsi . (Yogyakarta: Gava Media, 2014)hal. 15
individu  agar  individu  selalu  melakukan  hal  yang  baik  dan  tidak  melakukan korupsi sebab korupsi merupakan salah satu tindakan yang tidak baik.
Pada  hakikatnya  korupsi  merupakan  sebuah  persoalan  tentang moralitas,  bagi  seseorang  yang  memiliki  tingkat  moralitas  yang  baik  tidak akan  melakukan  tindakan  tak  terpuji  (korupsi).  Oleh  karena  itu,  pendidikan moralitas  sangat  diperlukan  dalam  membentuk  pribadi  yang  baik.  Pendapat tersebut  menegaskan  bahwa  pentingnya  pendidikan  moral  untuk  mengatasi permasalahan  korupsi  yang  terjadi  saat  ini.  Pendidikan  moral  nantinya  akan bermuara  pada  karakter,  moral  yang  baik  tentunya  akan  membuat  karakter seseorang  menjadi  baik.  Orang  yang  baik  tidak  akan  melakukan  tindakan buruk oleh karena itu orang yang baik tidak akan melakukan tindak korupsi.

## 3. Moral dan Dilema Moral
Antikorupsi  erat  kaitanya  dengan  moral,  antikorupsi  merupakan perbuatan  yang  mempunyai  moral  sebab  orang  yang  melakukan  tindakan buruk (korupsi mrupakan salah satu tindakan buruk) dianggap tidak bermoral. Oleh  sebab  itu  berbicara  tentang  antikorupsi  maka  akan  bersinggungan langsung dengan yang namanya moral. Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa pendidikan  antikorupsi  berkaitan  erat  dengan  pendidikan  moral,  untuk  bisa menjadi  anti  korupsi  seseorang  harus  mempunyai  moral  yang  baik. Penjelasan  tersebut  senada  dengan  apa  yang  dikemukakan  oleh  Hall  dan Davis  “Istilah  ‘moral’  juga  sering  digunakan  dalam  pengertian  evaluatif berarti  moral  benar  sebagai  lawan  salah  secara  moral  atau  tidak  bermoral 15 . Ketika  beberapa  tindakan  tertentu  dibicarakan  sebagai  ‘hal  bermoral’  dalam situasi  tertentu,  apa  yang  tersirat  tidak  hanya  bahwa  itu  adalah  pertanyaan tentang benar dan salah, tetapi itu adalah tindakan yang benar. Rasa di mana kita  akan  menggunakan  istilah  moral,  bagaimanapun,  berarti  sama  secara umum di mana "moral" menandakan bahwa pertanyaan atau masalah tertentu yang melibatkan isu-isu dari benar dan salah” . Moral selalu dikaitkan dengan
15 R.T.  Hall,  danJ.U.  Davis. Moral  Education  In  Theory  and  Practice. (New  York: Promotheus,1975). hal. 15
nilai-nilai  yang  baik  sebab  orang  yang  baik  dikatakan  bermoral  dan  orang yang melakukan tindakan yang buruk dikatakan tidak bermoral.
Hall  dan  Davis    menjelaskan  definisi  moral  sebagai  berikut  “Dalam arti  asli  dan  istilah  ‘moral’  mengacu  pada  isu-isu  pertimbangan  nilai-nilai atau  prinsip-prinsip  yang  relevan. 16 Pertanyaan  moral  yang  membutuhkan cara  berpikir  yang  berusaha  untuk  membangun  hubungan  antara  keputusan seseorang  tertentu  dan  nilai-nilai  yang  atau  prinsip-prinsip”.  Moral  itu mengacu pada sebuah pertimbangan keputusan  yang mengarah pada sesuatu yang  dianggap  baik,  seseorang  perlu  melakukan  analisis  dan  berpikir  kritis dalam mengambil sebuah keputusan. Keputusan yang diambil tidak ada yang salah  tidak  juga  benar  namun  konsekuensi  yang  diambil  dari  keputusan tersebutlah yang akan membuat seseorang dikataka bermoral baik atau buruk. Bila keputusan dari pertimbangan  yang telah dilakukan berimbas baik untuk banyak orang maka orang tersebut akan dianggap baik namun jika keputusan dari  pertimbangan  yang  telah  dilakukan  berdampak  buruk  maka  sudah  pasti orang  tersebut  dianggap  buruk.  Jadi  berbicara  tentang  moral  pasti membicarakan  tentang  dilema  moral,  analisis,  berpikir  kritis,  dan pengambilan keputusan.
Kohlberg  Percaya  bahwa  terdapat  tiga  tingkat  perkembangan  moral yang  masing-masingnya  ditandai  oleh  dua  tahap.  Untuk  dapat  memahami teori  Kohlberg  ini  yaitu  dengan  melihat  perubahan  perkembangan  dari perilaku  yang  dikendalikan  secara  eksternal  menjadi  perilaku  yang dikendalikan  secara  internal 17 .  Perubahan  yang  dikendalikan  eksternal menuju  perubahan  yang  dikendalikan  internal  dapat  diketahui  melalui  3 tingkatan  perkembangan  yang  dikemukakan  Kohlberg  yang  setiap  tahapnya berisi 2 tahap. Ketiga tingkatan perkembangan moral beserta dua tahapannya menurut Kohlberg adalah sebagai berikut:
1. Tingkat Prakonvensional
16 R.T. Hall, danJ.U. Davis. Moral Education, hal. 15
17 Santrock,  J.W.  (2002). Life-Span  Development  (Perkembangan  Masa  Hidup) .  (Terjemahan Judan Damanik & Achmad Chusairi). Jakarta: Erlangga, hal. 5
Pada  tingkat  ini  anak  tidak  memperlihatkan  internalisasi  nilai-nilai moral, penalaran moral dikendalikan oleh hadiah dan hukuman.
a. Orientasi hukuman dan ketaatan
Pada  tahap  ini  penalaran  didasarkan  atas  hukuman,  anak-anak  taat karena orang tua menuntut untuk taat, jika tidak taat maka akan diberi hukuman, anak-anak akan cenderung menghindari hukumana.
b. Individualisme dan tujuan
Pada  tahap  ini  penalaran  didasarkan  atas  hadiah  dan  kepentingan sendiri. Anak-anak taat  apabila mereka ingin taat dan bila  yang paling baik untuk kepentingan terbaik adalah taat. Apa yang benar adalah apa yang dirasakan baik dan menghasilkan hadiah.
2. Tingkat Konvensional
Pada tingkat ini internalisasi individual berada di tengah tengah antara pra konvensional  dan  pasca  konvensional.  Seseorang  menaati  standar-standar (internal) tertentu, tetapi merekan tidak menaati standar-standar orang lain (eksternal), seperti orang tua atau aturan-aturan masyarakat.
a. Norma-norma interpersonal
Pada  tahap  ini  seseorang  menghargai  kebenaran,  kepedulian,  dan kesetiaan  kepada  orang  lain  sebagai  landasan  pertimbangan- pertimbangan  moral.  Anak-anak  sering  mengadopsi  standar-standar moral orangtuanya pada  tahap ini, sambil mengharapkan dihargai  oleh orang  tuanya  sebagai  seorang  “perempuan”  yang  baik  atau  seorang “laki-laki” yang baik.
b. Moralitas sistem sosial
Pada tahap ini pertimbangan-pertimbangan didasarkan atas pemahaman aturan sosial, hukum-hukum, keadilan, dan kewajiban.
3. Tingkat Pascakonvensional
Pada  tingkat  ini  moralitas  benar-benar  diinternalisasikan  dan  tidak didasarkan  pada  standar-standar  orang  lain.  Sesorang  mengenal  tindakan- tindakan  moral  alternatif,  menjajaki  pilihan-pilihan,  dan  kemudian memutuskan berdasarkan suatu kode moral pribadi.
a. Hak-hak masyarakat Vs Hak-hak Individual
Pada  tahap  ini  seorang  memahami  bahwa  nilai-nilai  dan  aturan-aturan adalah  bersifat  realtif  dan  bahwa  standar  dapat  berbeda-beda  dari  satu orang  ke  orang  lain.  Seseorang  menyadari  bahwa  hukum  penting  bagi masyarakat,  tetapi  mengetahui  juga  bahwa  hukum  dapat  diubah. Seseorang  percaya  bahwa  beberapa  nilai,  sepertikebebasan  lebih penting daripada hukum.
b. Prinsip-prinsip etis universal
Pada  tahap  ini  seseorang  telah  menegmbangkan  suatu  standar  moral yang  didasarkan  pada  hak-hak  manusia  yang  universal.  Bila menghadapi  konflik  antara  hukum  dan  suara  hati  ,  seseorang  akan mengikuti suara hati walaupun keputusan itu melibatkan resiko pribadi.
Kohlberg  menggunakan  kasus  yang  disebut  dilema  moral  dalam merumuskan  konsep  perkembangan  moral  seperti  di  atas.  Dilema  moral merupakan  sebuah  keadaan  dimana  seseorang  dihadapkan  pada  suatu permasalahan  yang  harus  diselesaikan  oleh  seseorang  namun  dalam penyelesaiannya terdapat pertentangan hati dan pertentangan antara nilai-nilai yang diyakini. Bagaimana keputusan yang diambil dapat dipisahkan ke dalam 6 tahapan perkembangan moral yang dikemukakan Kohlberg di atas.

## 4. Pendidikan Antikorupsi Melalui Dilema Moral
Dilema  moral  dapat  digunakan  sebagai  sebuah  metode  pembelajaran dalam  melaksanakan  pendidikan  antikorupsi.  Pendidikan  antikorupsi  melalui dilema moral dapat dilakukan dengan memberikan sebuah kasus dilema moral berkaitan  dengan  korupsi  atau  nilai-nilai  universal  seperti  kejujuran  dan melakukan perbuatan baik untuk semua orang yang harus diselesaikan peserta didik.  Penyelesaian  dari  peserta  didik  tersebut  kemudian  dibahas  dan disesuaikan dengan tingkat perkembangan  yang  dikemukakan oleh Kohlberg. Jika  penyelesaian  atau  keputusan  yang  dipilih  peserta  didik  sudah  mengarah pada  tahap  ke  6  berarti  peserta  didik  tersebut  sudah  bisa  dikatakan  bermoral baik.
Tujuan  pembelajarannya  yaitu  membuat  peserta  didik  dapat menyelesaikan  masalah  dilema  moral  yang  berkaitan  dengan  antikorupsi sesuai  tahapan  ke  6  pada  tahapan  perkembangan  moral  Kohlberg.  Apabila sudah dapat melakukan pengambilan keputusan dalam menyelesaikan masalah dilema  moral  sesuai  tahapan  prinsip  etis  dan  universal  maka  tinggal mempertahankan  dan  mempraktikkannya  sehingga  pembelajaran  yang dilakukan tidak hanya sekedar teori.
Agar  pendidikan  antikorupsi  yang  dilakukan  menggunakan  dilema moral berhasil, guru harus dapat menyampaikan permasalahan secara jelas dan tidak  ambigu  sehingga  bisa  dipahami  dengan  baik  oleh  siswa.  Misalnya “disebuah  pertandingan  bola  basket  seorang  wasit  disuap  agar  memenangkan salah  satu  tim,  wasit  tersebut  membutuhkan  uang  untuk  mengobati  anaknya yang sedang sakit. Apa yang harus dipilih oleh wasit?” Guru harus jelas dalam menyampaikan permasalahan yang harus diselesaikan anak semacam ini, atau bisa  juga  permasalahan  yang  disampaikan  tersebut  disajikan  melalui  bermain peran.  Guru  membuat  skenario  tentang  permasalahan  tersebut  kemudian skenario ini bisa diperankan peserta didik di kelas.
Pembelajaran  antikorupsi  dengan  metode  dilema  moral  ini  dapat diterapkan  di  Sekolah  Dasar,  SMP,  dan  juga  SMA.  Pembelajaran  dengan metode dilema moral juga bisa diterapkan di sekolah dasar, guru sekolah dasar harus  bisa  membuat  dan  memilih  kasus  dilema  moral  yang  cocok  dan  sesuai untuk anak didiknya. Tidak perlu memunculkan kasus yang terlalu rumit. Bisa saja  misalnya  “saat  ulangan  Yudi  tidak  bisa  menjawab  7  dari  10  soal  yang diberikan guru, dan waktu tinggal 10 menit jika tidak menjawab maka nilainya akan  menjadi  jelek.  Apakah  yang  sebaiknya  dilakukan  oleh  Yudi?”.  Kasus seperti  ini  merupakan  salah  satu  contoh  kasus  tentang  dilema  moral  dan berkaitan  dengan  korupsi  yang  bisa  dibuat  oleh  seorang  guru  SD  untuk menanamkan sikap dan karakter antikorupsi pada peserta didiknya. Guru dapat membuat  kasus-kasus  dilema  moral  lainnya  dalam  pelaksanaan  pendidikan anti  korupsi  ataupun  untuk  mengajarkan  nilai-nilai  yang  berkaitan  dengan karakter dan moralitas.
Dalam memilih keputusan dalam menyelesaikan permasalahan dilema moral  biarkan  peserta  didik  menganalisis  sendiri  kasusnya.  Guru  tidak  boleh membantu  memberikan  jawaban  agar  peserta  didik,  dalam  pembelajaran dilema moral  guru juga  tidak boleh mendoktrin  mana  yang benar mana  yang buruk,  biarkan  peserta  didik  menganalisis,  berpikir  kritis  dan  mengambil keputusan  sesuai  pertimbangannya  sendiri.  Bukan  permasalahan  benar  atau salahnya tetapi belajar tentang konsekuensi dan pertanggungjawaban atas apa yang  sudah  dipilih  itu  yang  terpenting.  Pengetahuan  yang  ditemukan  atau diperoleh sendiri oleh peserta didik membuat peserta didik menjadi lebih bisa memahami apa yang dipelajari. Selain itu dengan mengalami sendiri apa yang dipelajari akan melekat dan tertanam pada peserta didik.
Untuk  membantu  pendidikan  antikorupsi  melalui  metode  dilema moral  dibutuhkan  juga  pendidikan  agama.  Kenapa  pendidikan  agama?  sebab pendidikan agama mengajarkan nilai-nilai kebaikan dan nilai-nilai luhur, tidak ada ajaran agama yang mengajarkan untuk saling menyakiti orang lain. Semua agama  mengajarkan  nilai-nilai  yang  universal,  termasuk  nilai  melawan korupsi.  Tidak  ada  agama  yang  setuju  terhadap  korupsi,  karena  korupsi merupakan  tindakan  tidak  baik  yang  merugikan  orang  lain.  Oleh  karena  itu pendidikan  antikorupsi  melalui  dilema  moral  akan  lebih  efektif  lagi  jika dibantu dengan pendidikan agama untuk melawan korupsi.

## C. KESIMPULAN
Korupsi  sudah  menjadi  wabah  penyakit  yang  menggerogoti  bangsa Indonesia,  bahkan  karena  saking  banyaknya  korupsi  di  Indonesia  korupsi dianggap sebagai budaya Indonesia. Korupsi merupakan perbuatan buruk yang merugikan  bangsa  dan  negara  sudah  sepatutnya  korupsi  itu  dibumihanguskan dari  Indonesia.  Salah  satu  obat  yang  sudah  diberikan  yang  sudah  dilakukan adalah pembentukkan KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi. Adanya KPK masih belum cukup sebab KPK hanya sekedar mengobati bukanya mencegah. Pencegahan  sudah  saatnya  harus  dilakukan  dengan  merubah  pola  pikir  dan mental  masyarakat  untuk  menetang  korupsi  sehingga  tidak  akan  melakukan korupsi sekalipun ada kesempatan.
Pencegahan  dan  pemberantasan  korupsi  dengan  merubah  pola  pikir dan  mentalitas  warga  dapat  dilakukan  melalui  pendidikan.  Pendidikan Antikorupsi dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, salah satunya yaitu menggunakan metode dilema moral dalam pembelajaran. Metode dilema moral dapat  membantu  menanamkan  sikap  dan  karakter  antikorupsi  pada  peserta didik  dengan  baik,  sebab  peserta  didik  diajak  mengambil  keputusan  sendiri berdasarkan hasil menganalisis dan berpikir kritis. Memang efeknya akan lama tetapi  kemungkinannya  untuk  bisa  mencegah  korupsi  sangat  besar.  Dimasa yang akan datang ketika anak-anak yang diajar saat ini menjadi dewasa mereka sudah mempunyai sikap dan karakter antikorupsi oleh karena itu kemungkinan mereka tidak akan melakukan korupsi.

## DAFTAR PUSTAKA
Hakim,  Lukman. Model  Integrasi  Pendidikan  Antikorupsi  Dalam  Kurikulum Pendidikan Islam. Jurnal Pendidikan Agama Islam –Ta ‘Lim Vol. 10 No.
2. , 2012.
Hall,  R.T  &  Davis,  J.U.. Moral  Education  In  Theory  and  Practice. New  York: Promotheus, 1975
Purwadarminta,  W.J.S. KamusBesar  Bahasa  Indonesia. Jakarta:  BalaiPustaka, 1976
Puspito,  Nanang  T.,  et  al., Pendidikan  Antikorupsi  untuk  Perguruan  Tinggi. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2011
Salama,Nadiatus Fenomena  Korupsi  Indonesia  (Kajian  Mengenai  Motif  dan Proses Terjadinya Korupsi , (Pusat Penelitian  IAIN Walisongo Semarang, 2010
--------- Motif dan Proses Psikologi Korupsi . Jurnal Psikologi Vol. 41 No. 2. 2014
Santrock,  J.W. Life-Span  Development  (Perkembangan  Masa  Hidup) . (Terjemahan  Judan  Damanik  &  Achmad  Chusairi).  Jakarta:  Erlangga, 2002
Sugihartono, dkk. Psikologi Pendidikan . Yogyakarta: UNY Press, 2013
Sumiarti. Pendidikan Antikorupsi . Jurnal Insania Vol. 12 No. 2., 2007
Suradi. Pendidikan Antikorupsi . Yogyakarta: Gava Media, 2014
Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan  Bahasa  Departemen Pendidikan  dan  Kebudayaan, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia ,  Edisi kedua,Jakarta: Balai Pustaka, 1994
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun  2003  Tentang  Sistem Pendidikan Nasional
Yamin,Muhammad. Tindak Pidana Khusus, Bandung : Pustaka, 2012
Zuchdi, Darmiyati dkk. Pengembangan Model Pendidikan Karakter Terintegrasi Dalam  Pembelajaran  Bidang  Studi  Di  Sekolah  Dasar .  Cakrawala Pendidikan, Mei 2010 (Yogyakarta: UNY Press, 2010