## Vol 6 No 1, Maret 2022

## METODE OMNIBUS LAW AGENDA SETTING KEBIJAKAN PENATAAN DAERAH DI KOTA PAGAR ALAM - SUMATERA SELATAN
Deddi Fasmadhy Satiadharmanto 1 , Andri Litofia 2 , Hatta Purnajaya 3 , Muara Torang Hadomuan Siregar 4
Email : fasmadhydeddi@gmail.com 1
S1 Prodi Ilmu Hukum - Universitas Tangerang Raya 1
Magister Ilmu Hukum - Sekolah Tinggi Hukum Militer DITKUMAD 2
Magister Ilmu Komunikasi – Fisip – Universitas Muhammadiyah Jakarta 3 Magister Ilmu Adminstrasi – Fisip – Universitas Muhammadiyah Jakarta 4

## ABSTRAK
Globalisasi dunia antar negara seakan tanpa sekat pintu, perubahan terjadi sangat cepat di era Volatility,  Uncertainty,  Complexity,  dan  Ambiguity  (VUCA)  baik  pada  tatanan  teknologi, maupun  aspek  fisiologis  akibat  Pandemi  Covid-19  .  Reformasi  birokrasi  Pemerintahan Indonesia sebagai langkah strategis tanggapan menjawab tantangan VUCA menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dunia yang cepat. Pada regulasi kebijakan yang tumpah tindih dengan segala peraturan untuk menyederhanakan terkait percepatan kebijakan, lahirlah Omnibus Law Cipta  kerja  sebagai  metode  sapu  jagat  terkait  peraturan  yang  tumpang  tindih. Penelitian  ini membahas tentang kebijakan Omnibus Law Cipta Kerja terkait peraturan yang tumpang tindih untuk  disederhanakan  sebagai  bagian  program  strategis  nasional.  Tujuan dari penelitian ini adalah  untuk  mengetahui  metode  Omnibus  Law  sebagai  jawaban  kemudahan  kebijakan peraturan yang tumpang tindih, dalam hal  ini kami menyoroti otonomi daerah pembentukan daerah otonom baru yang tidak komfrehensif terjait pembentukan dan kebutuhan seyogyanya seharusnya  di  formulasikan  pada  kebijakan  yang  efekti  yang  bernama  Penataan  Daerahf. Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  deskriptif  dengan  pendekatan kualitatif study kepustakaan yang dapat dijadikan rekomendasi bagi perumus kebijakan dalam formulasi kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Kota Pagar Alam harus dievaluasi sebagai daerah otonom dengan penataan daerah dimana secara historis wilayah Kota Pagar Alam adalah wilayah eks kewedanaan Tanah Pasemah sejak merdeka hingga pada tahun 1963 dilikuidasi bergabung ke Kabupaten Lahat, dan untuk ukuran sebuah Kota, Kota Pagar Alam terlalu kecil notabene sehingga peluang untuk menghasilkan PAD pastinya kecil, secara geografis  Kota  Pagar  Alam  adalah  pertanian.  Metode  Omnibus  Law  ini  diperlukan  sebagai regulasi kebijakan topdown keputusan pusat sentralistik secara administrasi pada Pemerintah daerah  yang  jalan  ditempat  tidak  berkembang  demi  kepentingan  strategis  nasional.  Secara desentralisasi  tidak  dihilangkan  begitu  saja,  karena  komitmen  pemerintah  pusat  melalui Kementeria  Desa  dan  daerah  Tertinggal  pada  Desa  dan  daerah  tertinggal  melalui  alokasi APBN, dana desa.
Kata Kunci : Penataan daerah, Agenda Setting, Analisis Kebijakan , Omnibus Law, Topdown

## PENDAHULUAN
Otonomi  daerah  selama  ini  hanya dianggap sebagai sebuah perubahan administrasi menjadi daerah otonom berbentuk  kota,  kabupaten,  propinsi. Namun prinsip kapasitas yang semakin kuat malahan  terjadi  di  tingkat  desa,  dimana pemerintah pusat melalui kementerian desa dan  daerah  tertinggal  RI  menggelontorkan dana  Desa  untuk  pembangunan  Desa sebagai  motor  kesejahteraan  rakyat  pada desa desa. Otomatis pelayanan publik kini terjadi didesa semakin maju dan membawa perubahan  pada  masyarakat  langsung  di desa.
Pemerintah daerah mengalami reformasi  birokrasi  dalam  memandang perspektif  kemajuan  dan  kesejahteraan yang  bergeser  ke  tingkat  desa.  Reformasi birokrasi  pada  tatanan  Pemda  menjadi keharusan  untuk  efektifitas  pemerintahan, dimana  peranan  Pemda  yang  ditunggu masyarakat  adalah  sebagai  pembina  dari pemerintahan  desa  untuk  kemajuan  dan kesejahteraan  masyarakat  ditingkat  desa, maupun kelurahan. Bukan malah sebaliknya  Pemda  terbelah  lagi  menjadi Pemda  pemekaran  daerah  otonom  baru, mindset ini harus dirubah pada momentum metode Omnibus Law yang dapat menjadi alat  politik  penataan  daerah  sekaligus reformasi  birokrasi  pada  Pemda  untuk membina Pemerintahan Desa yang didukung alokasi APBN dengan dana desa, dalam hal ini Desa menjadi garda terdepan kemajuan,  pemerataan  dan  kesejahteraan rakyat.  Dengan  metode  Omnibus  Law  ini pemerintah  pusat  melakukan  penataan daerah sebagai bagian dari proyek strategis nasional.
Fenomena  maraknya  pemekaran daerah  otonom  baru  harus  ditata  ulang
sebagai konsekuensi logis dinamika politik lokal yang bermuara pada program strategis nasional  dan  untuk  keinginan  masyarakat mengembangkan potensi sumber daya lokal secara mandiri sudah dialokasikan melalui APBN  Dana  Desa  dimana  desa  menjadi garda  terdepan  kemajuan,  pemerataan  dan kesejahteraan  masyarakat.  Moratorium harus  reevaluasi,  segera  cair  melalui penataan  daerah  dengan  metode  Omnibus Law  dan  Peraturan  Pemerintah  Desain Besar  Penataan  daerah  (Desertada)  daerah daerah  otonom  baru  yang  tidak  bergerak  , tidak  ada  kemajuan,  tidak  efektif  secara pembiayaan terlalu boros hanya menghabiskan  dana  rutin  operasional  di gabungkan  ke  daerah  induk,  atau  di  tata ulang bergabung bersama daerah lain yang sam  sekali  tidak  signifikan  ,  tidak  efektif mengembangkan diri. Sebagaimana perintah Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014,  pada  Bagian  Kelima  Desain  Besar Penataan Daerah,
Pasal 56
1. (1)  Pemerintah  Pusat  menyusun strategi  penataan  Daerah  untuk melaksanakan penataan Daerah.
2. (2) Pemerintah Pusat menyampaikan  strategi  penataan Daerah sebagaimana dimaksud pada  ayat  (1)  kepada  Dewan
Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia  dan  Dewan  Perwakilan
Daerah Republik Indonesia.
3. (3) Strategi penataan Daerah sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1)  dituangkan  dalam  desain  besar penataan Daerah.
4. (4)  Desain  besar  penataan  Daerah sebagaimana  dimaksud  pada  ayat
(3)  memuat  perkiraan  jumlah pemekaran  Daerah  pada  periode tertentu.
5. (5)  Desain  besar  penataan  Daerah dijadikan  acuan  dalam  pemekaran Daerah baru.
6. (6)  Desain  besar  penataan  Daerah sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (3)  ditetapkan  dengan  peraturan pemerintah.
Pemekaran daerah otonom baru yang sporadis tidak efektif harus mulai dievaluasi,  karena  hal  ini  akan  signifikan berimplikasi pada seluruh elemen kehidupan  bangsa  dan  negara,  bagaimana rentang  kendali  pemerintahan,  politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan,  keuangan  negara,  pelayanan publik dan lain sebagainya.
Bagaimana  kondisi  empirik  pasca pembentukan daerah otonom terjadi tumpang  tindih  kepentingan  kelompok, golongan  yang  secara  politis  hanya mementingkan kepentingan sendiri.
Sebaliknya  pasca  Desa  mendapatkan alokasi  APBN  dengan  Dana  Desa,  desa menjadi motor pembangunan dan kesejahteraan,  hal  ini  menjadi  indikator bagaimana  penataan  daerah  harus  menjadi skala  priorotas  program  stretgis  nasional agar Pemda lebih efektif dalam menjalankan  motor  pemerintahan  dan pembangunan membina masyarakat pedesaan dan kelurahan. Desain penataan daerah
mengutamakan kepentingan nasional
menjadi nilai yang tidak bisa ditawar tawar lagi  demi  kepentingan  bangsa  dan  negara membangun  Pemerintah  daerah  yang efektif.  Desain  Besar  Penataan  daerah merupakan paradigma menata daerah yang efektif  dan  komfrehensif  sebagai  langkah besar  Reformasi  Birokrasi  Pemda  pada
tatanan  pelayanan  publik  yang  efektif. Konsep penggabungan (amalgamasi) wilayah  berdasarkan  kebutuhan  daerah secara ekonomi, sosial , politik dan historis untuk  efektifitas  pelayanan  publik  patut dikondisikan  dari  untuk  memperkuat program strategis nasional.
Desain  Besar  Penataan  Daerah (Desartada) secara substansi tercermin pada UU  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah hal ini termaktub pada pasal 56 UU 23  Tahun  2014  bagaimana  pemerintah pusat  berkewajiban  untuk  menyusun strategi  desain  besar  penataan  daerah sebagai  acuan  dalam  pemekaran  daerah baru.  Hal  ini  menjadi  koheren  dengan metode  Omnibus  UU  Cipta  kerja  dalam melakukan langkah penataan daerah dengan  prinsip  topdown  yang  paradoksal pada  prinsip  button  Up  pada  UU  No.23 Tahun 2014.
G rand desain penataan daerah otonom  di  Kota  Pagar  Alam  -  Sumatera Selatan  perlu  di  prioritaskan  sebagaimana program strategis nasional dengan efektifitas topdown metode Omnibus Law.

## Perumusan Masalah
Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah terkait, maka perumusan  masalah  penelitian  ini  adalah Bagaimana  Kebijakan  Omnibus  Law merupakan pintu masuk penataan daerah di Kota  Pagar  Alam  sebagai  pilot  project empirik Desain Besar Penataan Daerah?

## Tujuan Penelitian
Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan dalam penelitian ini  adalah  untuk  mengetahui  tentang Bagaimana  Kebijakan  Omnibus  Law merupakan pintu masuk penataan daerah di Kota  Pagar  Alam  sebagai  pilot  project empirik Desain Besar Penataan Daerah.

## Tinjauan Pustaka

## Omnibus Law
Omnibus  Law  merupakan  sebuah  metode dari  produk  hukum  yang  mengatur  semua hal  dalam  satu  bidang.  Dari  Bahasa terminologi  hukum  Kata  Omnibus  yang berasal  dari  Bahasa  Latin  istilah  yang digunakan adalah Omnibus Bill, umumnya disandingkan  dengan  kata  Law  atau  Bill pada satu pemahaman yakni suatu peraturan  yang  dibuat  menurut  konteks kompilasi  beberapa  aturan  pada  substansi dan tingkatan -tingkatan yang berbeda.
Konsepsi  Omnibus  Law  adalah peraturan  yang  dibuat  untuk  dilakukan penggabungan  beberapa  peraturan  dimana pada substansinya berbeda pengaturan pada suatu  peraturan  besar  sebagai  fumgsi payuung hukum (umbrella act). Kandungan Omnibus  Law  lebih  dari  satu  muatan pengaturan.  Hakekat  inilah  Omnibus  Law sebagai  hukum  untuk  semua  dalam pendefinisiannya.
Omnibus  law adalah  undang-undang yang menitik beratkan pada penyederhanaan  jumlah  regulasi,  dengan satu  undang-undang  untuk  memperbaiki sekian  banyak  undang-undang  diharapkan menjadi jalan keluar permasalahan di sektor politik,  ekonomi,  sosial  dan  budaya,  dari banyaknya undang-undang masih mengatur dan bisa saling bertentangan.
Teori Agenda Setting Menurut  Teori Agenda  Setting John
W.  Kingdon,  persoalan-persoalan  yang berada  di  masyarakat  dan  menjadi  fokus perhatian  pemerintah  (Kingdon,  1984). Berawal  dari  sebuah  isu  publik  yang menjadi masalah ( problems ).
Ada  dua  faktor  pada  Teori Agenda Setting , pertama faktor partisipan/aktor dan
kedua  faktor  proses.  Pada  faktor  proses terbagi dalam tiga arus, yaitu:
1. Arus masalah (problem stream) Pada Arus Masalah ( Problem Stream ) berdasarkan  pada  persepsi  masalah menurut  masalah  publik  mengenai kecilnya  wilayah  Kota  Pagar  Alam, wilayah  Kota  yang  bergeografis pertanian  dan  kontribusi  Pendapatan Asli  Daerah  (PAD)  yang  kecil  yang memerlukan  tindakan  pemerintah serta upaya pemerintah dalam menangani  permasalahan  yang  sudah menjadi  isu  publik  terkait  penataan daerah  di  Kota  Pagar  Alam  secara historis  eks  Kewedanaan  Tanah Pasemah.
2. Arus kebijakan (policy stream), Arus  Kebijakan  ( policy  stream ) merujuk  pada  solusi  yang  peneliti, komunitas  kebijakan,  pakar  dalam rangka  merespon  persoalan.  Pada proses  ini  masalah  publik  penataan daerah  Kota  Pagar  Alam  ini  telah mulai  bergerak  menjadi  masalah institusional setelah secara
kelembagaan melalui Presidium Besemah melakukan proses formulasi kebijakan  Kota  Pagar  Alam  untuk  di tata  dan  proses  kebijakan akan  mulai masuk  agenda  kebijakan  pada  saat RPP  Desain  Besar  Penataan  daerah ditetapkan,namun  terhambat  karena harus  ada  Button  up  pengajuan  dari masyarakat, pemda Kota Pagar  Alam dan  Pemda  lahat  terkait  wilayah  eks kewedanaan Tanah Pasemah.
3. Arus  politik  (political  stream)  dalam proses agenda setting .
Arus  Politik  ( Politics  Stream )  terdiri dari banyak faktor, seperti perubahan kondisi nasional, perubahan
administrasi  atau  partai  mayoritas  di DPRD,  pergantin  pejabat,  anggota parlemen  dan  kampanye-kampanye yang  bersifat  menekan  kelakuan kelompok  kepentingan,  karismatik pejabat, referendum public dan keinginan di antara pemilih.
Dalam  konsep  yang  kingdon  telah jelaskan,  ketika  permasalahan  telah  di identifikasi,  solusi  tersedia  pada  atrenatif kebijakan  dan  kondisi  politik  yang mendukung adanya perubahan dari Pemerintah  daerah  Kota  Pagar  Alam, Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Lahat bersama
Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat di daerah.
Permasalahan  Penataan  daerah  Kota Pagar Alam ini menjadi semakin jelas dan peristiwa  secara  historis  terlah  menarik perhatian  dan  telah  memiliki  solusi berdasarkan  akumulasi  pengetahuan  dan perspektif  yang  pakar  sediakan  dan kembangkan.  Dua  aspek  aktor  kebijakan, dan faktor proses telah mendapat dukungan dari  situasi  politik  yang  kondusif  melalui Omnibus  Law  menyebabkan  pertemuan membentuk  jendela  kebijakan  ( policy window)  Penataan  Daerah  Kota  Pagar Alam.

## Kebijakan Publik
Kebijakan  publik  merupakan  suatu aturan  yang  dibuat  oleh  pemerintah. Kebijakan  publik  sebagai  segala  sesuatu yang merupakan keputusan sebuah masalah yang  terjadi  pada  masyarakat,  pilihan dalam  melakukan  tindakan  ataupun  tidak melakukan  tindakan  pada  masalah  terkait merupakan upaya Pemerintah atau lembaga negara.  Permasalahan  kerap  terjadi  pada kehidupan  bermasyarakat,  dan  menjadi tanggung jawab Pemerintah untuk menyelesaikannya  ataupun  memediasi.
Pemerintah  membuat  kebijakan  untuk menyelesaikan permasalahan –
permasalahan  yang  ada.  Kebijakan  Publik adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk tujuan mengatasi permasalahan yang muncul dalam suatu kegiatan tertentu yang dilakukan  oleh  instansi  pemerintah  dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan (Mustopadidjaja, 2002).
Orientasi  tujuan  yang  diputuskan pada  Kebijakan  publik  menjadi  upaya Pemerintah pada outputnya. Menurut teori Thomas  R.  Dye  ,  kebijakan  publik  adalah apa  yang  tidak  dilakukan  maupun  yang dilakukan oleh pemerintah sehingga memiliki  penegertian  ini  memiliki  ruang lingkup  yang  sangat  luas.  Ketika  terjadi suatu masalah dalam masyarakat pemerintah  dapat  memutuskan  melakukan tindakan  untuk  mengatasi  masalah  terebut atau memutuskan  tidak  melakukan  sebuah tindakan terhadap masalah tersebut. Tahapan dalam kebijakan akan melibatkan beberapa  aktor  terkait  dan  memiliki kepentingan  yang  berbeda  dalam  proses kebijakan.  Ada  4  faktor  yang  menjadi tahapan  dan  perlu  mendapat  perhatian supaya  masalah  publik  dapat  menjadi perhatian yang serius dari agenda kebijakan sebagai berikut (Jones, 1996):
(1).  Problem  definition  agenda:  pada  fase ini  masalah  publik  dirumuskan  dan mendapat perhatian serius dari pembuat
kebijakan karena
berhubungan dengan kepentingan masyarakat.
(2). Proposal agenda: pada fase ini masalah public telah mencapai tingkat diusulkan  untuk  menjadi  kebijakan publik sehingga terjadi pergeseran dari perumusan  kebijakan  publik  menuju pemecahan masalah.
(3).  Bergaining  agenda:  pada  fase  ini berbagai  macam  usulan  kebijakan
ditawarkan untuk memperoleh
dukungan  secara  aktif  dan  serius  dari berbagai elemen masyarakat.
(4). Continuing agenda: pada fase ini suatu masalah  didiskusikan  dan  dinilai secara  terus-  menerus  (terikat  dengan perubahan  sosial  yang  terjadi  secara terus  –  menerus  pula)  sampai  agenda ini  dinyatakan  gagal  atau  berhasil menjadi kebijakan publik.
Tindakan  untuk  tidak  membuat keputusan  (nondecision  making)  oleh pembuat  kebijakan  merupakan  suatu  cara dimana tuntutan - tuntutan untuk melakukan  perubahan  dapat  ditekan  atau dihilangkan bahkan sebelum sempat disampaikan  atau  dibiarkan  tertutup  atau dimatikan  sebelum  memperoleh  kekuatan yang muncul dalam arena kebijakan sesuai yang  didefinisikan  Thomas  Dye  pada dasarnya sama - sama membawa
konsekuensi bagi masyarakat.
Proses  perumusan  (formulation)  dan penerapan (implementation) kebijakan publik  yang  telah  di  tetapkan  oleh pemerintah hendaknya juga harus
dilakukan  sebaik  mungkin,  sebab  suatu kebijakan pemerintah tidak hanya mengandung  konsekuensi  yuridis  semata, tetapi  juga  konsekuensi  etis  atau  moral. Sebagai  suatu  produk  hukum,  kebijakan publik  berisi  perintah  yang  harus  dipatuhi atau  larangan  yang  harus  di  hindari. Barangsiapa yang melanggar perintah atau melaksanakan  perbuatan  tertentu  yang dilarang,  maka  dapat  dikenakan  sanksi tertentu  pula.  Inilah  implikasi  yuridis  dari suatu  kebijakan  publik.  Dengan  kata  lain, pendekatan  yuridis  terhadap  kebijakan publik kurang memperhatikan aspek dampak  serta  kemanfaatan  dari  kebijakan tersebut.  Penetapan  kebijakan  yang  telah dibuat  oleh  pemerintah  seringkali  ditolak
masyarakat  (public  veto)  karena  kurang mempertimbangkan dimensi etis dan moral dalam  masyarakat.  Dengan  demikian kebijakan  pemerintah  dapat  menjadi  tolak ukur kemakmuran ekonomi apabila kebijakan  ini  mempunyai  dampak  yang positif  sehingga  terwujudnya  keadilan sosial  yang  seimbang  dan  teratur  seluruh masyarakat  memperoleh  kesempatan  yang sama. Ada beberapa kriteria isu yang dapat dijadikan agenda kebijakan publik (Kimber, 1974; Salesbury 1976; Sandbach,
1980; Hogwood dan Gunn,1986) yaitu:
(1).  Telah mencapai titik kritis tertentu jika diabaikan;
(2).  Akan menjadi ancaman yang serius;
(3).  Telah  mencapai  tingkat  partikularitas tertentu berdampak dramatis;
(4). Menyangkut emosi tertentu dari sudut kepentingan  orang  banyak  (umat manusia)  dan  mendapat  dukungan media massa;
(5).  Menjangkau dampak yang amat luas;
(6).  Mempermasalahkan  kekuasaan  dan keabsahan dalam masyarakat;
(7).  Menyangkut  suatu  persoalan  yang fasionable  (sulit  dijelaskan,  tetapi mudah dirasakan kehadirannya)
Model Teori Analisis Kebijakan
Analisis  Kebijakan  Versi  Weimer-
Vining
Dalam Proses analisis kebijakan versi
Weimer - Vining dalam (Nugroho 2012:294).  Ada beberapa tahapan analisis, yaitu terdiri atas langkah-langkah mendiagnosis  masalah,  mengidentifikasi- kan  alternatif  kebijakan  yang  mungkin, menilai  efisiensi  dari  kebijakan  dikaitkan dengan melakukan perhitungan cos benefit dari  kebijakan.  Dalam  hal  ini  peneliti mengangkat  model  “  rasionalis”  dalam analisis kebijakan dengan bagian-bagian:
1. Mendefinisikan Permasalahan
2. Menetapkan kriteria evaluasi
3. Mengidentifikasi alternatif kebijakan
4. Memaparkan  alternatif  -  alternatif dan memilih salah Satu
5. Memonitor dan mengevaluasi manfaat kebijakan
Proses  analisis  kebijakan  sendiri terdiri  dari  dua  tahapan  utama,  yaitu analisis  masalah  dan  analisis  solusi,Yang dijabarkan sebagai berikut:
1. Memahami permasalahan, yaitu mencakup kegiatan :
a.  Menerima  masalah,  menilai  gejala.
b. Membingkai  masalah,  menganalisis pasar dan pemerintah
Kegagalan
c. Memodelkan masalah,
mengidentifikasi variabel kebijakan. 2. Memilih dan menjelaskan tujuan dan batasan.
3. Memilih metode solusi
Langkah-langkah  diatas  kemudian dilanjutkan dengan langkah analisis solusi, yang terdiri dari tiga langkah, yaitu:
1.  Memilih  kriteria  evaluasi.  Menentukan alternatif kebijakan.
2.  Mengevaluasi:  memprediksi  dampak alternatif dan menilainya dalam hal kriteria.
3. Merekomendasikan tindakan
Berdasarkan  hasil  pemaparan  diatas mengenai analisis kebijakan
yang ditawarkan  Weimer  peneliti  berasumsi bahwa  teori  ini  menawarkan  kepada peneliti untuk memberikan sebuah analisis terhadap  biaya  dan  manfaat  dalam  sebuah kebijakan namun dalam penelitian mengenai analisis kebikakan pembangunan di desa Suligi teori ini dirasa kurang efektif dirakenakan  dalam  proses  pembangunan
opini peneliti akan mengangkat sebab dari kegagalan sebuah kebijakan.

## Analisis  Kebijakan  Versi  Patton  dan Savicky
Menurut  Patton  dan  Savicky  dalam Nugroho,  (2012:359)  bahwa  analisis kebijakan  publik  dapat  dilakukan  sebelum dan  sesudah  kebijakan  itu  dibuat.  Bentuk analisis  dibagi  menjadi  dua  yaitu  prediktif dan preskripstif. Analisis preduktif merujuk pada  proyeksi  kondisi  masa  mendatang sebagai  hasil  dari  adopsi  kebijakan. Sedangkan  analisis  preskripstif  merujuk pada rekomendasi kebijakan. Rekomendasi kebijakan  yang  bersifat  umum  yang  tidak memberikan  fokus  tertentu  disebut  advis, sementara  rekomendasi  yang  menekan pembuat  kebijakan  agar  memilih  suatu kebijakan  disebut  advin  persuasif.  Patton dan  Savicky  dalam  Nugroho,  (2012:360) mempromosikan  enam  langkah  analisis kebijakan  yang  disebut  a  basic  policy analisysis process,
Proses  Dasar  Analisis  Kebijakan menurut  Patton  dan  Savicky  dalam Nugroho, (2012:360) yaitu sebagai berikut;
1. Mendefinisikan,  Verifikasi,  dan Mendetail permasalahan kebijakan
2. Kriteria Evaluasi
3. Mengidentifikasi Alternatif
4. Evaluasi Alternatif Kebijakan
5. Menyajikan Alternatif Kebijakan
6. Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan yang diimplementasikan
Pada  Penelitian  ini  peneliti  akan menggunakan  metode  analisis  kebijakan menurut Patton dan Savicky. Dalam tahap- tahap  selanjutnya  dari  proses  kebijakan, para pembuat kebijakan mungkin berusaha menggunakan informasi baru untuk mengubah proses kebijakan semula. Desain analisis ini memberikan keuntungan untuk
analisis  komprasi  pembentukan  kebijakan. Untuk  tujuan  tersebut,  orang  bisa  saja menyelidiki bagaimana fungsi-fungsi yang berbeda  dapat  dilaksanakan,  pengaruh  apa dan  oleh  siapa  dalam  sistem  politik  atau unit-unit pemerintah yang berbeda dilakukan.
Peneliti  dalam  hal  ini  menggunakan teori  analisis  Patton  dan  Savicky  yang paling  cocok  untuk  digunakan  dalam analisis Kebijakan Penataan Daerah di Kota Pagar Alam – Sumatera Selatan.
Menurut  Ramses  (2009:133)  dalam perspektif demokrasi, urgensi pembentukan daerah otonom baru tidak hanya ditentukan oleh  syarat-syarat  kemampuan  ekonomi, potensi  daerah,  jumlah  penduduk,  luas daerah  dan  lingkup  pelayanan.  Dimensi politik  pembentukan  daerah  otonom  baru lebih mempertimbangkan aspek-aspek geografis,  demografi,  sosial  budaya  yang membentuk identitas dari suatu komunitas. Senada dengan Ramses, Imawan (2009:149)  juga  mengkritisi  syarat  teknis pembentukan  daerah  otonom  baru  yang
dinilainya  tidak  luput  dari  kerancuan politik.  Faktor-faktor yang  dijadikan pertimbangan  pembentukan  daerah  baru, yakni:  “kemampuan  ekonomi,  potens daerah,  sosial  budaya,  sosial  politik, kependudukan,  luas  daerah,  pertahanan, keamanan, dan faktor lain yang memungkinkan  terselenggaranya  otonomi daerah”, dinilai mencampuradukkan ketentuan  yang  sifatnya  kualitatif  dengan kuantitif.
Menurut I Made Suwandi (2009:164)
dalam  membentuk  daerah  otonom  baru seyogianya  ada  persyaratan  yang  bersifat mutlak  atau  wajib  yang  harus  dipenuhi sebelum  suatu  daerah  dapat  dimekarkan. Pada  prinsipnya  daerah  yang  dimekarkan tersebut harus mampu sedikitnya membiayai  belanja  aparatur,  baik  pejabat politik  maupun  pejabat  karir  yang  ada  di daerah  tersebut.  Untuk  itu,  maka  syarat potensi  ekonominya  harus  riil  yang dihitung  dari  Produk  Domestik  Regional Bruto (PDRB) dari daerah tersebut.

## METODE PENELITIAN

## Metode dan Pendekatan Penelitian
Penggunaan  metode  pada  penelitian ini  dengan  pendekatan  kualitatif  deskriptif analitis,  dan  studi  kepustakaan  untuk mencari dan mengumpulkan data yang ada dengan  tujuan  untuk  mengetahui  faktor- faktor,  unsur  yang  membentuk,hingga menjadi fenomena dalam masyarakat.
Metode  penelitian  merupakan  cara ilmiah  dalam  memperoleh  data  dengan tujuan dan kegunaan sesuai porsi kebutuhan.  Menjadikan  4  formula  dalam prosesnya  yaitu cara ilmiah, data, tu-juan dan kegunaan

## Teknik Pengumpulan Data
Penelitian  ini  menggunakan  teknik pengumpulan  data  dengan  observasi, wawancara  dan  dokumentasi.  Penggunaan teknik Observasi dalam penelitian ini juga partisipatif, terlibat langsung  dengan masyarakat  Kota  Pagar  Alam  dan  wilayah eks Kewedanaan Tanah Pasemah d/a Dapil III  dan  Dapil  IV  Kabupaten  Lahat  – Sumatera  Selatan. Secara  objektif  dan mendalam  tingkat  kemampuan  potensi yang dimiliki Kota Pagar Alam – Sumatera Selatan dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui pengukuran terhadap
indikator  dan  sub  indikator  dari  berbagai variabel.

## Pembahasan Hasil Penelitian
Konsep negara kesejahteraan (welfarestate)  telah  membawa  perubahan pada  substansi  pemerataan,  kemajuan  dan kesejahteraan  kini  sudah  berada  di Pedesaan  melalui  alokasi  APBN  dengan Dana  Desa.  Hal  ini  jadi  sinyal  bagi Pemerintah Propinsi sebagai wakil pusat di daerah  untuk  mendorong  Pemerintah Kabupaten/  Kota  untuk  mereformasi  diri dalam  Birokrasi  dalam  efektifitas  tata Kelola  pemerintahan  dan  pembangunan. Pemerintah Kabupaten dan Kota diharapkan  mampu  untuk  melakukan penataan  daerah  bersama  Pemerintah Propinsi, bukan malah sebaliknya melakukan  pembentukan  daerah  otonom baru.
Pada  masa  moratorium  seharusnya Pemda  Kota/  Kabupaten  /  Propinsi mengevaluasi tujuan Otonomi Daerah atas daerah  otonom  baru.  Namun  tidak  terjadi dialektika  atas  permasalahan  otonomi daerah  dalam  hal  pembentukan  daerah otonom  untuk  menjadi  daerah  efektif dengan dilakukan Penataan daerah.
Pemerintah  Pusat  melalui  Kementerian Dalam Negeri hanya menunggu pengajuan Penataan  daerah  ini  dari  Pemda  terkait melalui  metode  Button  Up,  jadi  berlarut larut tanpa solusi yang akhirnya berimplikasi pada negara Republik Indonesia  secara  ekonomi,  budaya,  politik dan sosial.
Melalui metode Omnibus Law Cipta kerja, harapan itu muncul Ketika Penataan daerah  tidak  kunjung  mendapat  arah formula  bagaimana  sebaiknya  memulai dalam  penataan  daerah.  Omnibus  Law sebuah  metode  sapu  jagat  dari  tumpang tindih  peraturan  tanpa  terkecuali  penataan
daerah sebagai formula kegagalan pembentukan daerah otonom untuk mensejahterakan  rakyat.  Omnibus  Law menjadi harapan Ketika kebijakan penataan daerah  ini  didorong  cepat  untuk  program strategis nasional dalam menjaga keseimbangan  program  strategis  nasional melalui  cara  Topdown  oleh  pemerintah pusat.
Kota Pagar Alam merupakan pengembangan  dari  Kota  Administratif (Kotif ) Pagar Alam mulai Tahun1987 dari sebuah kecamatan pagar Alam yang masuk Kabupaten Lahat, lalu menjadi Kotif Pagar Alam hingga tahun 2000, lalu karena pada era  tahun  2000  Kotif  Pagar  Alam  habis masa  nya  menjadi  Kotif  berkembang menjadi  Kota  Madya  Pagar  Alam  dengan catatan  pada  saat  itu  oleh  Depdagri  lewat Dirjen PUOD saat itu belum ada pemekaran wilayah,  Kota  Madya  Pagar  Alam  pada perjalanannya  akan  di  evaluasi.  Menurut aktor kebijakan Pagar Alam saat itu makan kudai  tuape  dihidangkan.  Artinya  makan dulu  saja  hidangan  Kotif  Pagar  Alam menjadi Kota Madya Pagar Alam, persoalan pada perjalanan ada evaluasi bisa sambal jalan.
Beda  hal  dengan  saudaranya  Kotif baturaja  saat  itu,  menahan  diri  tidak menjadi  Kota  Madya  Baturaja,  melainkan mengajukan  diri  menjadi  dua  daerah otonom baru, OKU Timur dengan ibukota Martapura  berdiri  pada  tahun  2007,  dan OKU  Selatan  dengan  ibukota  Muara  Dua berdiri  pada  tahun  2004.  Walaupun  pada prosesnya  menjadi  dua  kabupaten  otonom baru,  karena  pada  saat  itu  masih  mencari proses  bagaimana  menjadi  daerah  otonom baru.
Sementara kota madya yang seumur dengan Kota Pagar Alam, Kota Prabumulih dan  Kota  Lubuklinggau  tumbuh  pesat melewati  pertumbuhan  Kota  Pagar  Alam
dikarenakan  kedua  kota  tersebut  termasuk kota lintas yang dilalui kendaraan Bus, truk, dan mobil pribadi lintas kota dan kabupaten di  pulau  Sumatera.  Sementara  Kota  Pagar Alam  dengan  geografis  pertanian,  gunung dan hutan bukit barisan.
Secara Pendapatan Asli daerah antara Kota Pagar Alam bila dibandingkan dengan saudara  nya,  Kota  Prabumulih  dan  Kota Lubuklinggau berbanding jauh.
Perbandingan pada tahun 2020, Kota Pagar Alam  APBD  hanya  740  Milyar  Rupiah, sedangkan  saudaranya  Kota  Lubuklinggau Satu Triliun Dua pulih lima milyar rupiah, lain  lagi  dengan  Kota  Prabumulih  yang bertambah  menjad  Satu  Triliun  Sembilan Puluh Enam Milyar Rupiah.
Berdasarkan  dari  penelitian  kami mengenai  Penataan  daerah  Kota  Pagar Alam yang secara tindakan sudah di motori oleh  Presidium  Besemah  daalam  evaluasi dan penataan daerah Kota Pagar Alam dari sekelumit saja permasalahan pengalokasian biaya APBD Kota Pagar Alam hingga PAD Kota  Pagar  Alam  yang  sangat  kecil  untuk ukuran  Kota,  secara  kecil  saja  seharusnya Pajak Bumi dan Bangunan dapat membuat perimbangan  PAD  Kota  Pagar  Alam, namun  kenyataannya  Kota  Pagar  Alam secara wilayah kecil. Ada hal hal mendasar terkait wilayah yang kecil atas Kota Pagar Alam pada tahun 2005 pada saat itu Bupati lahat  ,  Harunata  bersama  mantan  Bupati Lahat, Kafrawi membuka peluang evaluasi Kota  Pagar  Alam  secara  dulu  menjadi bagian  Kabupaten  Lahat.  Pada  saat  itu Bupati Harunata membuka peluang wilayah  eks  kewedanaan  Tanah  Pasemah masuk  ke  Daerah  Pemilihan  III  dan  IV Kabupaten  Lahat  untuk  masuk  menjadi wilayah Kota Pagar Alam dengan perubahan menjadi kabupaten Pagar Alam.
Namun  saat  itu  Aktor  Kebijakan  Kota Pagar Alam belum bisa menerima apresiasi
kepedulian  Bupati  Harunata  dan  mantan Bupati Kafrawi terkait penataan daerah.
Bupati  Harunata  melakukan  Agenda setting  dalam  kebijakan  melepas  wilayah dapil  III  dan  dapil  IV  kabuapaten  lahat secara historis wilayah itu eks Kewedanaan Tanah  Pasemah  upaya  agar  Kota  Pagar Alam  dapat  melakukan  penataan  daerah untuk program strategis nasional (Walaupun  dengan  catatan  gagal  karena bertepuk  sebelah  tangan,  yang  idealnya penataan  daerah  itu  kedua  belah  pihak pemerintah daerah sama sama ingin menata daerah dengan dukunganGubernur sebagai wakil pusat di daerah).
Kota  Pagar  Alam  identik  dengan masyarakat Besemah secara rumpun dengan  saudara  serumpunnya  di  dapil  III dan IV Kabupaten Lahat.

## Besemah  sebagai  Identitas  Suku  Adat Pasemah
Identitas  suatu  kesukuan  pada  satu rumpun  secara  historis  dahulu  menurut Antropolog Belanda Gramberg, merupakan sebuah  Republik  atau  negara  Pasoemah dengan  orang  orangnya  disebut  suku besemah.
Budaya  dapat  membentuk  identitas suatu bangsa melalui proses inkulturasi dan akulturasi.

## Besemah  sebagai  Kepribadian  Suku Pasemah
Besemah  sebagai  kepribadian  suku Pasemah,  dengan  adat  budaya  Besemah mencerminkan  kepribadian  suku  Pasemah diangkat  dari  nilai-nilai  kehidupan  suku Pasemah sendiri secara simulta dilaksanakan.

## Tinjauan Historis
Secara historis suku Pasemah dahulu dikenal  sebagai  sebuah  republik  ataupun negara yang boleh dibilang madani, hingga masuk  dalam  kolonialisasi  Belanda,  lalu menjadi  wilayah  eks  kewedanaan  tanah Pasemah. Hingga Tahun 1963 Kewedanaan Tanah Pasemah dilikuidasi Presiden
Soekarno  masuk  kedalam  Kabupaten Lahat.

## Tinjauan Kultural
Pada  tinjauan  kultural  ini  terdapat pada adat istiadat Besemah melalui tulisan, bahasa,  filosofis  kearifan  lokal,  kesenian, agama,  dan  kebudayaan  besemah.  Dalam hal ini Suku Pasemah merawat, memelihara dalam  mengembangkan  nilai-nilai  Budaya Besemah  yang  telah  dan  terus  disepakati bersama.

## Tinjauan Yuridis
Tinjauan Yuridis menyangkut aturan perundang-undangan yang mendasari kewedanaan  Tanah  Pasemah  hingga  pada tahun 1963 digabungkan bersama Kabupaten  Lahat.  Kewedanaan  Tanah
Pasemah  ini  secara  yuridis  konstitusional telah  secara  formal  Lembaga  daerah  sejak dituangkan masa pasca kemerdekaan 1945 hingga  1963,  lalu  berkembang  menjadi Kecamatan Pagar
Alam bersama Kabupaten  Lahat dan menjadi Kotif Pagar Alam hingga menjadi Kota Pagar Alam.

## Tinjauan Filosofis
Kearifan  lokal  Besemah  menjadi muatan  Kebuadayaan  Nasional  di  tinjau secara  filosofis.  Penggunaan  pada  hasil- hasil  pemikiran  dan  literatur  Besemah ditinjau secara filosofis untuk mengembangkan  suku  Pasemah  dalam tatanan program strategis nasional. Menjadi keberagaman  kehidupan  hberbangsa  dan bernegara.

## Tinjauan Politik
Pada tataran tinjauan politik Besemah ini menegaskan diri pada program strategis nasional  dimana  Kota  Pagar  Alam  dapat menjadi pilot project Penataan daerah untuk memperkuat  perekonomian,  kebudayaan, sosial  dan  hukum  pada  arah  kebijakan berbangsa dan bernegara Indonesia.

## KESIMPULAN
Penataan  daerah  mengalami  kendala internal dari daerah itu sendiri sebagaimana Kota Pagar Alam yang seharusnya mampu dan  ada  kemauan  politik  untuk  perubahan daerah  itu  sendiri,  Kota  Pagar  Alam, misalnya faktor wilayah geografis pertanian,  terlebih  lagi  memungkinkan amalgamasi  atau  penggabungan  dengan wilayah  eks  kewedanaan  Tanah  Pasemah kini Dapil III dan dapil IV Kabupaten Lahat dengan  kesepakatan  bersama  Kabupaten Lahat dan didukung Gubernur selaku wakil pusat  di  daerah  sebagaimana  inisiasi  dari Omnibus law Cipta Kerja untuk membuka
diri  daerah  menata  daerah  menjadi  lebih baik  dalam  mensejahterakan  rakyat  serta rentang  kendali  kemudahan  pelayanan publik  di  wilayah  Kota  Pagar  alam  dan wilayah  eks  kewedanaan  tanah  pasemah kini  Dapil  III  dan  IV  kabupaten  Lahat  – Sumatra  selatan.  Inisatif  harus  dilakukan topdown  oleh  pemerintah  pusat  melalui mekanisme  Omnibus  Law  melalui  RPP desain  Besar  Penataan  daerah  yang seharusnya sudah rampung karena kegamangan  karena  harus  button  up datangnya inisiatif penataan daerah, hal ini
sama  saja  seperti  menunggu  hujan  di musim kemarau.

## Arus masalah (Problem Stream)
Arus masalah (Problem Stream) pada Agenda  Setting,  teori  John  Kingdon,  Pada umumnya daerah memiliki masalah dengan kondisi  internal  ketersediaan  kompetensi sumber daya dalam mengkaji, mengevaluasi  penataan  daerah  di  Kota Pagar  Alam,  yang  mengakibatkan  aktor kebijakan  di  Kota  Pagar  Alam  mungkin kurang  tertarik  pada  penataan  daerah karena bersifat internal.
Eksternal  pada  Tantangan  penataan daerah  yang  tidak  jalan  ini  karena  faktor Button  up,  antara  lain  akibat  dekadensi krisis keteladan dari para elite politik, lalu tidak  terampilnya  aktor  kebijakan  di  Kota Pagar  Alam  untuk  mengevaluasi  dari substansi UU No 23 tahun 2014 mengenai Pemerintah  daerah,  dan  tumbuh  suburnya gaya  hidup  hedonistik  di  dalam  aktor kebijakan pada perhatian ke masyarakat.

## Arus Kebijakan (Policy Stream)
Pendekatan  yang  direkomendasikan dalam Penataan Daerah adalah pendekatan melalui Topdown dengan para ahli analisis kebijakan  dan  pembuat  kebijakan  dalam memformulasikan kebijakan dengan metode  Omnibus  Law  yang  semangatnya diiringi peraturan turunan dibawahnya RPP Desain Besar Penataan daerah (Desertada).
Agenda  Setting  Kebijakan  pada penataan daerah di Kota Pagar
Alamterlepas  nomenklatur  Kota  Pagar Alam  ataupun  menjadi  Kabupaten  Pagar Alam  menjadi  hak  preogratif  Pemerintah Pusat.

## Arus Politik (Political Stream)
Agenda  setting  kebijakan  Penataan daerah  Kota  Pagar  Alam  ini  menjadi  arus politik  (political  stream)  sebagai  bagian dari  program  strategis  nasional,  dan menjadi  amanat  konstitusi  dan  perundang undangan. Arus politik penataan daerah ini menjadi komfrehensif dan efektif sebagaimana  tujuan  negara  sejahtera (welfare state).
Berdasarkan  pisau  analisis  Proses
Dasar  Analisis  Kebijakan  menurut  Patton dan  Savicky  dalam  Nugroho,  (2012:360) yaitu sebagai berikut;
1. Mendefinisikan,  Verifikasi,  dan Mendetail  permasalahan  kebijakan Penataan  Daerah  Kota  Pagar  Alam dengan  wilayah  eks  kewedanaan Tanah  pasemah  kini  Dapil  III  dan dapil IV Kabupaten lahat
2. Kriteria  Evaluasi  Penataan  daerah sebagai  solusi  atas  kegagalan berkembang  Kota  Pagar  Alam  dan rentang  kendali  pada  wilayah  eks kewedanaan  Tanah  pasemah  kini Dapil  III  dan  dapil  IV  Kabupaten
lahat
3. Mengidentifikasi
Alternatif
Kebijakan  Penataan  daerah  secara nomenklatur tetap Kota Pagar Alam atau  malah  menjadi  kabupaten Pagar  Alam  dimana  Kota  Pagar Alam  sebagai  ibukota  dengan administrasi  menggunakan  alokasi anggaran APBD Kota Pagar Alam
4. Evaluasi Alternatif Kebijakan
Nomenklatur  Kota  Pagar  Alam dengan  perluasan  wilayah  eks kewedanaan  Tanah  pasemah  kini Dapil  III  dan  dapil  IV  Kabupaten lahat, atau malah menjadi
Kabupaten  Pagar  Alam  secara geografis pertanian dan pedesaan.
5. Menyajikan  Alternatif  Kebijakan Nomenklatur Kota Pagar Alam atau Kabupaten Pagar Alam.
6. Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan  yang diimplementasikan pada  penataan  daerah  Kota  Pagar Alam dengan wilayah eks kewedanaan  Tanah  pasemah  kini
Dapil  III  dan  dapil  IV  Kabupaten lahat.

## Saran
Manfaatkan partisipasi publik seperti Presidium Besemah sebagai motor penataan  daerah  dimana  didalamnya  ada partisipasi  publik  baik  masyarakat  Kota Pagar  Alam,  dan  masyarakat  wilayah  eks kini Dapil III dan dapil IV Kabupaten lahat, serta paguyuban masyarakat ikatan keluarga  segantu  setungguan  (IKSS)  serta
Perguruan  tinggi  di  Sumatera  Selatan sebagai  kajian  akademis  Penataan  daerah Kota  Pagar  Alam  sebagai  pilot  project penataan daerah di Sumatera Selatan.
Omnibus  Law  Cipta  kerja  segera diperbaiki sesuai amanat keputusan hukum Mahkamah Konstitusi dal satu tahun sejak keputusan mahkamah konstitusi, agar RPP Penataan Daerah realisasikan segera untuk menjadi  Peraturan  Pemerintah,  hendaknya Kementerian Dalam Negeri, Dewan Pertimbangan  Otonomi  Daerah  segera membuat kerja nyata penataan daerah, dan aktor  kebijakan  strategis  daerah  dan  DPR RI,  DPD  RI  agar  moratorium  menjadi tempat  pakir  penataan  daerah  yang  harus segera di tata ulang berdasarkan idealisme omnibus  law  untuk  memperkuat  program strategis nasional.

## DAFTAR PUSTAKA
Andriansyah Andriansyah, Endang Sulastri,  Evi  Satispi.  2021.  The  role of government policies in
environmental management
N Saputra. 2021. manajemen dan kepemimpinan kontemporer: a scholarly practitioner perspective
Annisa  ayudya  prasasti  .  2021.  Kajian yuridis  mengenai  omnibus  law undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja klaster ketenagakerjaan. Universitas Muhammadiyah Mataram
Omnibus Law Cipta kerja 2021
Sherlock Halmes Lekipiouw. 2020. Konstruksi  Penataan  Daerah  dan Model Pembagian Urusan Pemerintahan Matitaputty, Merlien I. (2012). “Desentralisasi dan Hubungan
Pemerintah  Pusat  dan  Daerah  di
Indonesia(Problem dan Tantangan)”,
SASI,18 (1): 21-28, h. 27
R  Nugroho.  2018.  membangun  kebijakan publik unggul di era demokrasi
E  Satispi.  2018.  teori  dan  perkembangan manajemen pelayanan publik
Evi  Satispi  and  Kurniasih  Mufidayati. 2019.  The  Implementation  of  The Jakarta Smart City (JSC)
Sulthon  Rohmadin,  Dedi  Kusmana,  dan
Yusi Eva Batubara. 2017. ANALISIS PENATAAN DAERAH DI

## PROVINSI JAWA BARAT. IPDN
Hasrul, Muh., (2017). “Penataan Hubungan Kelembagaan  Antara  Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota”,  Perspektif,22  (1): 1-20, h.7 Aritonang,  Dinoroy  Marganda.  (2016). “Pola Distribusi Urusan Pemerintahan Daerah Pasca Berlakunya  Undang  Undang  Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah”, Jurnal Legislasi Indonesia, 13 (1): 41-41. Asgar, Sukitman. (2018). “Analisis Yuridis Pasal 18 UUD Tahun 1945 Junto UU Nomor  23  Tahun  2014  Tentang Pemerintahan Daerah”, Jurnal HIBUALAMO, 2 (1): 58-68. Aridhayandi,  M.  Rendi.  (2018).  “Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Yang Baik  (Good  Governance)  Dibidang Pembinan  dan  Pengawasan  Indikasi Geografis”, Jurnal Hukum & Pembangunan, 48 (4): 883-902. Budiyono.,Muhtadi., Firmansyah, Ade Arif.  (2015).  “Dekonstruksi  Urusan Pemeritahan Konkuren Dalam Undang Undang Pemerintahan Daerah”, Kanun: Jurnal Ilmu Hukum, 17 (3): 419-432 Djambar.,Nahar, M Yasin., Tavip, Muhammad. (2017). “Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan  Bidang  Pertambangan
Dalam  Prespektif  Otonomi  Daerah”, eJurnal Katalogis, 5 (2): 26-35.
Hasrul, Muh., (2017). “Penataan Hubungan Kelembagaan  Antara  Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota”,  Perspektif,22  (1): 1-20. Matitaputty, Merlien I. (2012). “Desentralisasi dan Hubungan
Pemerintah  Pusat  dan  Daerah  di Indonesia (Problem dan Tantangan)”, SASI,18 (1): 21-28.
Suryanto.  (2015).  “Urusan  Pemerintahan Daerah,  Kemungkinan  Problematika
Implementasi Undang Undang Nomor  23  Tahun  2014”,  Jurnal Desentralisasi, 13 (2): 133-146. Said,  Abdul  Rauf  Alauddin.  (2015), “Pembagian Kewenangan Pemerintahaan  Pusat  –Pemerintahan
Daerah  Dalam  Otonomi  Seluas Luasnya  Menurut  UUD1945”,  Fiat Justisia:  Jurnal  Ilmu  Hukum,  9  (4): 577-602
Nugroho, Riant. 2011. Public Policy
Andi,Gadjong Agussalim. (2007), Pemerintahan  Daerah-Kajian  Politik dan Hukum, Jakarta: Ghalia Inodnesia.
Hadjon,Phlipus M et al. (1993). Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Yogyakarta:  Gadja  Mada  University Press.
Hadjon,  Philipus  M.  dan  Sridjatmiati,
Tatiek. (2005). Argumentasi Hukum, Yogyakarta:  Gadja  Mada  University Press.
Huda, Ni’matul. (2007), Pengawasan Pusat Terhadap Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, FH UII Press.
Marzuki,  Peter  M.  (2005).  Penelitian Hukum  Jakarta:  Kencana  Prenada
Media Group
Strong,  C.  F.  (1960).  Modern  Political Constitutions  an  Introduction  to  the Comparative  Study  of  their  History and  Existing  Form,  London:  Fith Printed, Sidwick & Jackson Limited
Fahmi.  2021.  Penataan  Peraturan  daerah dengan  Metode  Omnibus  Law:
Urgensi dan mekanisme
Kaloh,  J.  2007. Mencari  Bentuk  Otonomi
Daerah: Suatu Solusi Dalam
Menjawab  Kebutuhan  Lokal  dan Tantangan  Global  (edisi  revisi).
Jakarta: PT Rineka Cipta
Kementerian Dalam Negeri, 2011, Laporan Hasil Evaluasi Daerah Otonom Hasil Pemekaran.
Kementerian  Dalam  Negeri,  2010, Desain
Penataan Daerah di Indonesia Tahun
2010-2025.
Ramses,Andy. 2009. Dimensi-dimensi
Pembentukan Daerah Otonom: Antara Dimensi Politik dan Dimensi administrasi.  Dalam  Bakry  &  Andy Ramses. Pemerintahan Daerah Indonesia. MIPI.
Smith,  B.C,  1985, Decentralization:  The Territorial  Dimension  Of  State . London: George Allen & Unwin.
Suwandi,  I  Made.  2009. Perubahan Instrumen  Pemebentukan  Daerah Otonom . MIPI.
Syaukani,  H.R.,  Gaffar,  Affan,  &  Rasyid,
M.  Ryaas,  2005. Otonomi  Daerah dalam  Negara  Kesatuan .  Pustaka Pelajar: Jakarta.
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014 tentang Pemerintahan Daerah
Rancangan  Peraturan  Pemerintah  tentang Pentaan Daerah
Peraturan  pemerintah  Nomor  78  Tahun 2007 tentang Tata cara pembentukan, penghapusan,  dan  Penggabungan daerah
Azwar,  S.  2013.  Sikap  Manusia  Teori Pengukurannya  Edisi  2  Yokyakarta Pustaka belajar
Peraturan  Pemerintah  Nomor  27  Tahun 2014  tentang  Pengelolaan  Barang Milik Negara/Daerah.
Idrus Muhammad. 2009. Metode Penelitian Ilmu  Sosial:  Pendekatan  Kualitatif dan Kuantitatif. Jakarta. Erlangga.
Thunnisa,  R.  (2017).  Analisis  upaya peningkatan  minat  pengunjung  di unit pelaksanaan teknis (upt) museum daerah  sang  nila  utama  pekanbaru provinsi  riau.  Kampar:  Universitas Islam  Negeri  Sultan  Syarif  Kasim Riau.
Christine Atania, Parino Rahardjo,
B.Irwan  Wipranata.  2020.  Strategi Pengelolaan  dan  promosi  museum (Objek Study: Museum Senirupa dan keramik, Kelurahan Pinangsia, Kecamatan  Taman  Sari,  Jakarta Barat)

## Irna Trilestari.2019. implementasi program
revitalisasi  museum  pada  museum negeri provinsi lampung.
Dinas Kebudayaan Kebudayaan dan Pariwisata  Lampung.  2013.  Laporan Program Pelestarian Budaya Kegiatan Revitalisasi Museum Negeri Lampung.
Shinta  Puspasari,  Luis  Marnisah.  2019.
Implementasi  E-Museum  DR.  AK. Gani Palembang Ulce Oktrivia. 2014. Komodifikasi Informasi Koleksi Jessica Andini Gosal, Ronald Hasudungan Irianto  Sitindjak  dan  Linggajaya Suryanata. 2017. Implementasi
Konsep  “Muni  Papua  Bageka  Tota
Kabo  Wado  Make”  pada  Interior Museum  Negeri  Provinsi  Papua  di
Waena, Jayapura
Tjahjopurnomo, R. 2011. Sejarah Permuseuman di Indonesia. Indonesia : Direktorat Permuseuman.
Arya  Utama,  I  Made,  2012,  Teori  Hukum Pembangunan,  Materi  Kuliah  S3 Ilmu  Hukum, Fakultas  Hukum Universitas Udayana.
Bambang  Sugeng  AS.  dan  Sujayadi,  2011 Hukum Acara Perdata dan Dokumen Litigasi  Perkara  Perdata,  Cet.  I, Kencana Prenada Media, Jakarta.
Basuki  Rekso  Wibowo,  “Peran  Hakim dalam Perkembangan Hukum”,
dalam  Projustitia,  Andira,  Bandung,
1997.
Djohansjah,  2008,  Reformasi  MA  Menuju IndependensiKekuasaan  Kehakiman, Cet.  I,  Penerbit  Kesaint  Blanc, Jakarta.
Gandasubrata,  Purwoto  S.,  1991,  Tugas Hakim  Indonesia  dan  Pemecahan
Masalah  Hukum,  Reader  III,  Tim Pengkajian Hukum Mahkamah Agung, Jakarta. Ibrahim  R,  “Teori  Hukum  Pembangunan dalam  Perspektif”,  dalam  Kertha Aksara,  Edisi  Khusus,  Tahun  2010, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar. Lawrence  M.  Friedman,  2001,  Hukum Amerika: Sebuah Pengantar, terjemahan oleh Wishnu Basuki, Tata Nusa, Jakarta. Mochtar Kusumaatmadja, 1986,
Pembinaan  Hukum  Dalam  Rangka Pembangunan  Nasional,  Penerbit Binacipta, Bandung.
Mochtar  Kusumaatmadja,  tanpa  tahun,
Fungsi  Hukum  dalam  Pembangunan Nasional, Penerbit Binacipta,
Bandung.
Mohammad,  Abdulkadir,  2000,  Hukum Acara  Perdata  Indonesia,  Cet.  VII, Citra Aditya Bakti, Bandung.
Rahardjo,  Satjipto,  2010,  Penegakan Hukum  Progressif,  Penerbit  Buku Kompas, 2010. Shidarta, 2012, Teori Hukum  Pembangunan,  Eksistensi dan  Implikasi,  Penerbit  Episteme Institute, Jakarta.
Soebekti, R., 1982, Hukum Acara Perdata, Binacipta, Bandung.
Soekanto,  Soerjono,  2008,  Faktor-faktor
yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,  Raja  Grafindo  Persada, Jakarta, 2008.
160  JHAPER:  Vol.  1,  No.  1,  Januari–Juni 2015: 145–1T60jukup, dkk. : Penerapan Teori Hukum Pembangunan 160 ---------,  1985,  Efektivikasi  Hukum  dan
Peranan  Sanksi,  Cet.  I,  Remaja
Karya, Bandung. Soepomo, R., 2000, Hukum  Acara  Perdata  Pengadilan Negeri,  Cet.  14,  Pradnya  Paramita, Jakarta.
Sudikno  Mertokusumo,  1993,  Hukum Acara  Perdata  Indonesia,  Cet.  I, Penerbit Liberty, Yogyakarta.
Tanya  Bernard  L.,  et  al.,  2010,  Teori
Hukum  Strategi  Tertib  Manusia Lintas  Ruang  dan  Generasi,  Cet.  III, Penerbit Genta Publishing, Yogyakarta.
Tasrif, S., 1986, “Tanggapan atas Prasaran Mochtar  Kusumaatmadja”,  dalam Mochtar Kusumaatmadja, Pembinaan Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional,  Cet.  II,  Bina  Cipta,
Bandung.
Utsman,  Sabian,  2010  Menuju  Penegakan Hukum  Responsif,  Cet.  II,  Pustaka Pelajar, Yogyakarta.