Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 5, No. 12, Desember 2020

## ANALISIS YURIDIS PENGATURAN KEWENANGAN TNI SELAKU PENEGAK KEDAULATAN NKRI DALAM MENGATASI AKSI TERORISME

## Juwita
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM Email: Gitajuwita40@gmail.com

## Abstract
Terrorism  has  now  become  a  global  problem  and  if  allowed  to terrorize  it  will  be very dangerous for the integrity of the nation and state, therefore the responsibility and authority to overcome terrorist crimes is not only with the Indonesian National Police, but the Indonesian National Army is included in overcoming these crimes. In this regard, the purpose of this study is to find out and analyze the implementation arrangements  and  strengthening  the  authority  of  the  TNI  in  overcoming  acts  of errorism in order to uphold state sovereignty. This research method uses a type of normative  legal  research,  namely  legal  research  which  aims  to  describe  findings, norms,  positive  legal  principles,  legal  systematics  that  have  been  available regarding  the  authority  of  the  TNI  in  overcoming  acts  of  terrorism.  The  results  of this  study  are  that  the  regulation  of  the  implementation  and  strengthening  of  the TNI's authority to overcome acts of terrorism in order to enforce state sovereignty is contained in the regulations, namely in article 7 of Law No. 34 of 2004 concerning TNI and article 43 I of Law Number 5 of 2018 concerning Eradication of Criminal Acts of Terrorism. The conclusion is that strengthening the authority of the TNI in overcoming  acts  of  terrorism  lies  in  the  ratification  of  the  draft  Presidential Regulation concerning the Duties of the Indonesian National Army in Overcoming Terrorism  Actions  with  all  its  pros  and  cons  and  if  there  are  obstacles  that  are finally canceled the bill, the Government can issue a Presidential Decree for article 7 of Law No. 34 of 2004 concerning the TNI .
Keywords: upholding of the sovereignty of the republic of indonesia; action theorists

## Abstrak
Terorisme  saat  ini  telah  menjadi  masalah  global  dan  Jika  dibiarkan  para  terorisme akan  sangat  berbahaya  bagi  keutuhan  bangsa  dan  negara,  oleh  sebab  itu tanggungjawab  dan  wewenang  mengatasi  kejahatan  teroris  bukan  hanya  pada Kepolisian  Republik  Indonesia  saja  tetapi  Tentara  Nasional  Indonesia  termasuk kedalam  bagian  dalam  mengatasi  kejahatan  tersebut.  Berkaitan  hal  tersebut  maka tujuan  dalam  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  dan  menganalisa  pengaturan pelaksanaan dan penguatan kewenangan TNI dalam mengatasi aksi Terorisme dalam rangka  menegakkan  kedaulatan  negara.  Metode  Penelitian  ini  menggunakan  jenis penelitian  hukum  normatif  yaitu  penelitian  hukum  yang  bertujuan  untuk menggambarkan  tentang  penemuan-penemuan,  norma-norma,  asas-asas  hukum positif,  sistematika  hukum  yang  telah  tersedia  mengenai  kewenangan  TNI  dalam mengatasi  aksi  terorisme.  Adapun  hasil  penelitian  ini  adalah  bahwa  pengaturan
pelaksanaan dan Penguatan kewenangan TNI untuk mengatasi aksi terorisme dalam rangka  menegakkan  kedaulatan  negara  terdapat  pada  regulasi  yaitu  pada  pasal  7 Undang-undang  No.  34  Tahun  2004  tentang  TNI  dan  pasal  43  I  Undang-Undang Nomor  5  Tahun  2018  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Terorisme. Kesimpulannya  bahwa  penguatan  wewenang  TNI  dalam  mengatasi  aksi  terorisme terletak  pada  pengesahan  rancangan  Peraturan  Presiden  Tentang  Tugas  Tentara Nasional  Indonesia  dalam  Mengatasi  Aksi  Terorisme  dengan  segala  pro  dan kontranya  dan  apabila  terdapat  kendala  yang  akhirnya  dibatalkan  RUU  tersebut, Pemerintah dapat menerbitkan Pepres untuk pasal 7 Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang TNI.
Kata kunci: penegak kedaulatan NKRI; aksi terorisme

## Pendahuluan
Negara  dapat  dipandang    sebagai  asosiasi  manusia  yang  hidup  dan  bekerjasama untuk mengejar beberapa tujuan bersama. Dapat dikatakan bahwa tujuan terakhir setiap negara  adalah  menciptakan  kebahagiaan  bagi  rakyatnya (bonum  publicum,  common good,  common  wealth). Suatu  negara  dikatakan  kuat  pertahanan  negaranya  apabila bangsa  tersebut  bersatu  padu  untuk  selalu  mempertahankan  dan memperjuangkan  serta melindungi  hak-hak  warga  negaranya.  Indonesia  pun  akan  disegani  oleh  negara  lain apabila seluruh elemen bangsa Indonesia bersatu padu pada  pertahanan negara. Terlebih lagi  di  Indonesia  sebagai  negara  kepulauan  dan  memiliki  sumber  daya  alam  serta manusia yang besar, tentu pertahanan negara menjadi hal yang mutlak untuk dijalankan dan  harus  diatur  secara  tepat  menurut  Pasal  1  ayat  1  UU  No.  3  Tahun  2002  tentang pertahanan  negara  menegaskan  bahwa:  “Segala  usaha  untuk  mempertahankan kedaulatan  negara,  keutuhan  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia,  dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan  bangsa dan negara”.
Sejarah membuktikan bahwa tidak ada satupun bangsa dan negara didunia ini yang mampu  bebas  sepenuhnya  dari  ancaman,  gangguan  dan  bahaya.  Ancaman,  gangguan dan bahaya memiliki bentuk yang beragam serta jumlah yang sangat banyak. Ancaman, gangguan  dan  bahaya juga  berasal  dari  sumber  bermacam-macam  yang  seringkali  sulit diduga, diperkirakan dan diantisipasi (Akhmad Zamroni, 2015 : 16), salah satu ancaman tersebut adalah terorisme.
Terorisme saat ini telah menjadi masalah global. Untuk menghadapinya diperlukan sebuah sikap kebersamaan yang bersifat global pula. Terorisme dapat dikatakan sebagai suatu tindakan atau aktivitas simbolik yang bertujuan untuk mempengaruhi tingkah laku politik  dengan  menggunakan  cara-cara  yang  tidak  normal.  Seringkali  yang  digunakan adalah ancaman  dan  kekerasan  yang  terutama  ditujukan  untuk  menimbulkan  ketakutan di kalangan masyarakat yang menjadi sasarannya. Terorisme seringkali dijadikan taktik oleh mereka yang tidak mempunyai kekuasaan.
Pada  pembukaan  UUD  1945  tersirat  bahwa  pemerintah  Repubik  Indonesia memiliki  kewajiban  untuk  melindungi  warga  negaranya  dari  setiap  ancaman  kejahatan baik  bersifat  nasional  maupun  internasional  dan  berkewajiban  untuk  mempertahankan
kedaulatan negara serta memulihkan keutuhan dan integritas nasional dari ancaman yang datang dari dalam maupun luar negeri.
Kejahatan teroris bukan hanya mengganggu stabilitas keamanan negara saja tetapi sudah  menyangkut  stabilitas  pertahanan  Negara.  Jika  dibiarkan  masyarakat  akan  resah dan  pemaksaan  kehendak  para  terorisme  akan  sangat  berbahaya  bagi  keutuhan  bangsa dan  negara,  oleh  sebab  itu  tanggungjawab  dan  wewenang  mengatasi  kejahatan  teroris bukan hanya pada Kepolisian Republik Indonesia  saja tetapi Tentara Nasional Indonesia termasuk kedalam bagian dalam mengatasi kejahatan tersebut sebagaimana diatur pada pasal 7 Undang-undang No. 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang menyatakan :
(1)  Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  yang  berdasarkan  Pancasila  dan Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun    1945,  serta  melindungi segenap  bangsa  dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia  dari  ancaman  dan  gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.
(2)  Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan: a.  operasi militer untuk perang;
b.  operasi militer selain perang, yaitu untuk:
1.  mengatasi gerakan separatis bersenjata;
2.  mengatasi pemberontakan bersenjata;
3.  mengatasi aksi terorisme;
4.  mengamankan wilayah perbatasan;
5.  mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis;
6.  melaksanakan  tugas  perdamaian  dunia  sesuai  dengan  kebijakan  politik  luar negeri;
7.  mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya;
8.  memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan system pertahanan semesta;
9.  membantu tugas pemerintahan di daerah;
10. membantu  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  dalam  rangka  tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang;
11. membantu  mengamankan  tamu  negara  setingkat  kepala  negara  dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia;
12. membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan;
13. membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (search and rescue); serta
14. membantu  pemerintah  dalam  pengamanan  pelayaran  dan  penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundupan.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018  tentang Perubahan Atas UU No.15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perppu No.1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme  Menjadi  Undang-Undang  mengatur  pula  tentang  peran  militer  dalam
mengatasi aksi terorisme sebagaimana diatur pada pasal 43 I, yang menyatakan sebagai berikut :
(1)  Tugas  Tentara  Nasional  Indonesia  dalam  mengatasi  aksi  Terorisme  merupakan bagian dari operasi militer selain perang.
(2)  Dalam mengatasi aksi Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Tentara Nasional Indonesia.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan mengatasi aksi Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.
Intinya  aturan  yang  termaksud  dalam  Undang-Undang  teroris  tersebut mengamanatkan    TNI  melaksanakan    tugas  pokok  dan  fungsi  TNI    sebagai  penangkal terhadap setiap bentuk ancaman dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan negara, penindak  terhadap  setiap  bentuk  ancaman,  dan  pemulih  terhadap  kondisi  keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan.
TNI  sebenarnya  telah  lama  memegang  peranan  penting  dalam  sejarah penanggulangan  terorisme.  Sejumlah  insiden  teror  berhasil  ditangani  oleh  TNI,  seperti operasi  pembebasan  sandera  pembajakan  pesawat  Garuda  Indonesia  "Woyla"  tahun 1981 oleh Pasukan Komando Pasukan Sandi Yudha (Kopasandha), operasi pembebasan sandera  di  Mapenduma,  Irian  Jaya  tahun  1996  dan  operasi  pembebasan  sandera  kapal MV Sinar Kudus tahun 2011. Selain itu, jaringan intelijen teritorial TNI selama ini telah banyak berperan dalam deteksi dini di daerah daerah kantong terorisme.
Terkait  dengan  keterlibatan  TNI  dalam  mengatasi  aksi  terorisme  pada pelaksanaanya saat ini posisi TNI masih dalam rangka perbantuan atau dapat dikatakan BKO  (Bawah  Kendali  Operasi)  Polri,  untuk  dapat  melaksanakan tugas,  wewenang  dan fungsinya 2 (dua payung hukum yaitu Undang-undang No. 34 Tahun 2004 tentang TNI dan    Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2018    tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang No.15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perppu No.1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang tidak sertamerta dapat dilaksanakan begitu  saja  tanpa  adanya  aturan  pelaksanaannya  berupa  peraturan  presiden  atau    dapat dikatakan pula bahwa meskipun telah ada pengaturannya, antara das sollen dan das sein belum  terdapat  kesesuaian,  maksudnya  antara  apa  yang  seharusnya  (das  sollen)  secara normatif tidak sesuai dengan kenyataan atau fakta yang terjadi (das sein).
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut  yang  telah  dijelaskan  diatas  menjadi  topik yang  menarik  untuk  dibahas  dan  menjadi  tema  sentral  dalam  jurnal  ini  yaitu  :  1) Bagaimana Pengaturan pelaksanaan kewenangan TNI dalam  mengatasi aksi  Terorisme dalam  rangka  menegakkan  kedaulatan  negara?,  2)  Bagaimana  penguatan  kewenangan TNI dalam  mengatasi aksi  Terorisme dalam rangka menegakkan kedaulatan negara?.
Adapun  Tujuan  Penulisan  jurnal  ini  adalah  untuk  mengetahui  dan  menganalisa Pengaturan  pelaksanaan  kewenangan  TNI  dalam  mengatasi  aksi  Terorisme  dalam rangka  menegakkan  kedaulatan  negara  dan  untuk  mengetahui  dan  menganalisasi penguatan kewenangan TNI dalam mengatasi aksi Terorisme dalam rangka menegakkan kedaulatan negara.
Selanjutnya  sehubungan  dengan  uraian  diatas,  maka  penulis  menindaklanjuti dengan  mengkaji  lebih  lanjut  ke  dalam  bentuk  jurnal,  hal  ini  dikarenakan  bahwa sepengetahuan  penulis  belum  ada  karya  ilmiah  yang  membahas  tentang  kewenangan TNI  dalam  mengatasi aksi  teroris  ditinjau  dari  kajian  yuridis,  namun  berdasarkan  hasil pemantauan  dan  pengamatan  ada  beberapa  hal  yang  mengupas  masalah  tentang kejahatan teroris yaitu:
1. Optimalisasi  Sinergitas  TNI-Polri-Sipil  Dalam  Menghadapi  Ancaman  Radikalisme Dan  Terorisme  Di  Indonesia.  Penelitian  Tesis  pada  Universitas  Pertahanan.  Dalam Penelitian ini permasalahan yang diangkat dan dibahas adalah :
a.  Pentingnya  mengoptimalkan  sinergi  antara  TNI-Polri-Masyarakat  Sipil  untuk melawan semua tindakan teror dan radikal.
b.  Pentingnya  meningkatkan  dan  mengevaluasi  program  deradikalisasi  untuk memutus rantai ideologi radikalisme di Indonesia.
c.  Menganalisis  urgensi  Keamanan  Nasional  melalui  pembentukan  peraturan perundang-undangan dan Dewan Keamanan Nasional di masa mendatang.
2. Peranan  TNI  Dalam  Pemberantasan  Terorisme  Perspektif  Pertahanan  Keamanan Negara.  Dalam Penelitian ini permasalahan yang diangkat dan dibahas adalah: a.  Identifikasi  peraturan  perundang-undangan  tentang  pemberantasan  terorisme oleh TNI.
b.  Mengkaji bagaimana politik hukum yang dibangun pemerintah tentang kebijakan pemberantasan terorisme oleh TNI ditinjau dari aspek pertahanan dan keamanan Negara.
Berdasarkan  hasil  penelitian-penelitian  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa penelitian  ini  masih  orisinil  /baru  karena  belum  pernah  ada  yang  membahas  dengan alasan :
1.  Penelitian  yang  telah  ada  sebelumnya  tidak  membahas  secara  komperehensif mengenai kewenangan TNI dalam mengatasi aksi teroris.
2.  Penelitian  yang  telah  ada  sebelumnya  masih  menggunakan  peraturan  perundang- undangan  yang  lama  yaitu  Undang-undang  Nomor  15  Tahun  2003  Tentang Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2002 Tentang Pemberantasan Tindak  Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, saat ini Undang-Undang  terbaru  tentang  pemberantasan  Tindak  pidana  Terorisme  adalah Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2018  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang  Nomor    1  Tahun  2002  Tentang  Pemberantasan  Tindak    Pidana  Terorisme Menjadi Undang-Undang.
3.  Pada  Penelitian  ini  penulis  menggunakan  teori  kewenangan  H.D.Stout,  yang mengatakan  bahwa wewenangan  adalah “ bevoegheid wet kan worden omscrevenals het geheel van bestuurechttelijke bevoegheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten  in  het  bestuurechttelijke  rechtsverkeer” bahwa  wewenang  dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan  wewenang  pemerintah  oleh subjek  hukum  publik  dalam  hukum  publik
(H.D.Stout,  2004  :  4),  Selain  itu  Kewenangan  didalamnya  terkandung  hak  dan kewajiban, merupakan kemampuan untuk melakukan tindakan  hukum tertentu yang dimaksudkan  untuk  menimbulkan  akibat  hukum,  dan  mencakup  mengenai  timbul dan  lenyapnya  akibat  hukum.  Hak  berisi  kebebasan  untuk  melakukan  atau  tidak melakukan  tindakan  tertentu,  sedangkan  kewajiban  memuat  keharusan  untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu (Syaiful Ahmad Dinar, 2012:72).

## Metode Penelitian
Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yaitu  penelitian hukum  yang  bertujuan  untuk  menggambarkan  tentang  penemuan-penemuan,  norma- norma, asas-asas hukum positif, sistematika hukum yang telah tersedia dan terkandung di  dalam  data  sekunder  (Soerjono  Soekamto,  2014  :  51)  dan  yang  menjadi  fokusnya adalah  mengenai  kewenangan  TNI  dalam  mengatasi  aksi  terorisme.  Dengan  tipe penelitian  yaitu  Deskriptif  analitis,  merupakan  suatu  penelitian  yang  menggambarkan atau melukiskan tentang suatu hal yang sudah terjadi atau yang sedang berlangsung pada tempat tertentu dan pada saat tertentu, yaitu yang terkait dengan kewenangan TNI dalam mengatasi  aksi  terorisme  dan  Preskriftif  Analistis    yaitu  merupakan  suatu  penelitian yang  memproyeksikan  keadaan  sekarang dan  kedepan  terkait  dengan  kewenangan TNI dalam  mengatasi  aksi  terorisme.  (Peter  Mahmud  Marzuki,  2014:4).  Sedangkan Pendekatan Penelitian dengan Pendekatan Undang-undang, Pendekatan Konseptual, dan Pendekatan  Empiris  ,  secara  terbatas  terutama  yang  terkait  dengan  kewenangan  TNI dalam  mengatasi  aksi  terorisme.  Secara  terbatas  adalah  melalui  wawancara  dengan pejabat  dan  para  ahli  yang  terkait  dengan  kewenangan  TNI  dalam  mengatasi  aksi terorisme.
Sumber data dalam penelitian ini  adalah sumber dari mana data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu Sumber Data Primer yaitu  melakukan  wawancara  dengan  ahli  atau  pejabat  berwenang  yang  terkait  dengan kewenangan  TNI  dalam  mengatasi  aksi  terorisme  dan  Sumber  Data  Sekunder,  terdiri dari  Bahan  hukum  primer    dan  Bahan-bahan  hukum  yang  mengikat  dan  terdiri  dari norma atau kaedah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang  tidak  dikodifikasikan,  yurisprudensi,  traktat  dan  bahan  hukum  yang  berkaitan dengan  kewenangan  TNI  dalam  mengatasi  aksi  terorisme.  Sedangkan  Bahan  hukum sekunder  berupa  pendapat  hukum  yang  meliputi  buku-buku  dan  tulisan-tulisan  yang berkaitan  dengan  kewenangan TNI  dalam  mengatasi  aksi  terorisme  dan  Bahan  hukum Tertier  yaitu  berupa  kamus  hukum,  kamus  bahasa  dan  naskah  tertulis  lainnya  yang dapat  memperjelas,  melengkapi,  dan  menopang  bahan  hukum  primer  dan  sekunder mengenai  kewenangan  TNI  dalam  mengatasi  aksi  teroris.  Dan  Analisa  data  penelitian bersifat Diskriftif Analitis, yaitu suatu penelitian yang menggambarkan atau melukiskan tentang suatu hal yang sudah terjadi atau yang sedang berlangsung pada tempat tertentu dan  pada  saat  tertentu  yang  terkait  dengan  kewenangan  TNI  dalam  mengatasi  aksi terorisme.  Dan  bersifat  Preskriptif  analitis,  yaitu  merupakan  suatu  penelitian  yang
memproyeksikan keadaan sekarang dan kedepan terkait dengan kewenangan TNI dalam mengatasi aksi terorisme.

## Hasil dan Pembahasan
A. Pengaturan  Pelaksanaan  Kewenangan  Tni  Dalam  Mengatasi  Aksi    Terorisme Dalam Rangka Menegakkan Kedaulatan Negara.
Terorisme dan aksi teror sesungguhnya telah ada dan digunakan sejak ribuan tahun silam. Dalam perkembangannya, terorisme mengalami perubahan baik dari segi motif maupun pola aksi. Pada tabel 1 di bawah ini penulis akan menguraikan mengenai perkembangan aksi teroris di Indonesia.
Tabel 1 Perkembangan Aksi Teroris di Indonesia No. Era Uraian 1 Era Orde Lama Pada  masa  Orde  Lama,  bentuk  dan  pola  aksi teror didominasi oleh gerakan separatis.  Aksi- aksi  ini  dilakukan  oleh  organisasi  seperti PRRI/Permesta,  PKI,  dan  DI/TII.  Aksi-aksi yang dilakukan berorientasi pada penggulingan pemerintahan yang sah, mengingat  masih  labilnya  kondisi  politik  di masa  itu  (Damayanti,  Hemay,  Aziz,  & Pranawati, 2013) . 2 Orde Baru Pada  masa  Orde   Baru  banyak  dilakukan  oleh gerakan-gerakan  Islam  radikal  yang  melawan kekuasaan Soeharto. Jenis teror yang mendominasi  pada  masa  ini  adalah  ancaman pemboman, dengan beberapa insiden pembajakan pesawat
pada era ini aksi teror masih tetap terjadi. Aksi terror  tersebut  terutama  terjadi  pada  saat konflik  Poso  dan  Maluku  yang  meletus  pada akhir  tahun  1990an.  Awalnya,  konflik  ini disebabkan  oleh  adanya  gap  ekonomi  antar masyarakat  dan  perebutan  kekuasaan  politik, tetapi  kemudian  berkembang  menjadi  konflik yang  menggunakan  atribut  agama  antara kelompok  Islam  dan  Kristen.  Di  samping  itu, terdapat  juga  ancaman  dan  aksi  teror  yang dilakukan oleh gerakan separatis seperti GAM, dan  kelompok  radikal  Islam  seperti  Jemaah Islamiyah
No. Era Uraian 1 Era Orde Lama Pada  masa  Orde  Lama,  bentuk  dan  pola  aksi teror didominasi oleh gerakan separatis.  Aksi- aksi  ini  dilakukan  oleh  organisasi  seperti PRRI/Permesta,  PKI,  dan  DI/TII.  Aksi-aksi yang dilakukan berorientasi pada penggulingan pemerintahan yang sah, mengingat  masih  labilnya  kondisi  politik  di masa  itu  (Damayanti,  Hemay,  Aziz,  & Pranawati, 2013) . 3 Era Reformasi Aksi  teror  yang  terjadi  pada  Era  Reformasi, 103  aksi  teror  yang  terjadi,  41%  di  antaranya ditujukan ke rumah ibadah, terutama gereja dan institusi  Kristen,  43%  aksi  diarahkan  ke tempat-tempat  umum  seperti  mal,  restoran, café,  hotel,  gedung  perkantoran,  dan  pasar, sedangkan  sisanya  ditujukan  ke  kantor-kantor pemerintahan  dan  kantor  asing  seperti  kantor kedutaan  besar  di  Indonesia.  Meskipun  gereja menjadi sasaran aksi teror yang cukup tinggi di era  reformasi,  namun  ada  juga  beberapa  bom yang  diledakkan  di  mesjid,  seperti  Mesjid Istiqlal, Jakarta pada tahun 1978 dan 1999 serta Mesjid Polresta, Cirebon pada tahun 2011.
Berdasarkan  Tabel  1  diatas  penjelasan  mengenai  bentuk  dan  aksi  teror  di Indonesia  yang    terjadi  sejak  masa  Orde  Lama  sampai  Era  Reformasi,dapat disimpulkan  bahwa  motivasi  dan  pola  aksi  teror  di  Indonesia  berubah-ubah. Penjelasan  aksi tersebut adalah sebagai berikut:
a. Peledakan  bom  di  tempat-tempat  ibadah  dan  tempat  umum  seperti  mal,  café, restoran  serta  hotel.  Peledakan  bom  adalah  cara  yang  paling  sering  digunakan oleh  kelompok  teroris.  Hal  itu  dilakukan  mulai  dari  pelemparan  granat,  bom plastik, bom rakitan yang diletakkan di dalam tas atau kantong plastik kemudian sengaja  diletakkan  di  tempat  sasaran,  bom  mobil,  dan  bom  bunuh  diri  dimana pelakunya memasang bom di tubuhnya sendiri.
b. Serangan  dengan  menggunakan  senjata  api  dan  senjata  tajam.  Cara  ini digunakan  terutama  karena  kelompok-kelompok  pemberontak,  separatis  dan teroris  umumnya  telah  mendapat  pelatihan  militer  serta  memperoleh  pasokan senjata  baik  dari  luar  maupun  dalam  negeri.  Serangan  mereka  biasanya ditujukan kepada aparat pemerintah seperti polisi, tentara, pemimpin politik dan
pemimpin  masyarakat  serta  merusak  sarana  prasarana  yang  dibangun  oleh pemerintah. Namun tidak jarang serangan ini juga diarahkan kepada warga sipil.
c. Pembajakan kendaraan atau pesawat terbang. Di Indonesia pernah beberapa kali terjadi  pembajakan  terhadap  pesawat  komersil  dan  umumnya  disertai  dengan tuntutan  uang  tebusan  seperti  yang  terjadi  pada  pesawat  Garuda,  PK-  GNJ “Woyla”  GA  206  rute  Jakarta-Palembang-Medan.  Pelaku  saat  itu  menuntut pemerintah  memberikan uang sejumlah 1,5 juta USD.
d. Pembunuhan yang biasanya dilakukan terhadap pejabat pemerintah, pengusaha, tokoh  politik,  tokoh  masyarakat  dan  aparat  keamanan.  Cara  seperti  ini  sering dilakukan  oleh  gerakan  separatis  dan  juga  kerap  terjadi  pada  konflik  Poso  dan Ambon.
e. Penghadangan.  Umumnya  aksi  penghadangan  dilakukan  oleh  kelompok separatis  seperti  GAM  dan  OPM  terhadap  aparat  keamanan  pemerintah  RI. Karena  jumlah  mereka  yang  tidak  banyak,  kelompok  separatis  sering menggunakan taktik gerilya semacam ini.
f. Penculikan,  yang  biasanya  disertai  juga  dengan  tuntutan  uang  tebusan  atau berakhir dengan pembunuhan. Hal ini dialami oleh 2 orang polisi yang hilang di desa  Masani,  Poso,  Sulawesi  Tengah.  Beberapa  hari  kemudian,  kedua  polisi tersebut ditemukan telah  meninggal dan dikubur dalam satu lubang.
g. Penyanderaan.  Aksi  penyanderaan  manusia  di  tempat  umum  sering  dilakukan kelompok teroris ketika mereka berhadapan dengan aparat pemerintah. Aksi ini kemudian biasanya dilanjutkan dengan permintaan uang tebusan. Penyanderaan juga bisa dilakukan bersamaan dengan pembajakan pesawat, seperti dalam kasus Pembajakan pesawat Garuda PK-GNJ “Woyla.”
h. Perampokan.  Kelompok  teroris  menyebut  cara  ini  dengan  istilah  fa’i,  yaitu perampokan  harta  yang  orang-orang  kafir  untuk  membiayai  aksi  jihad. Perampokan  dengan  istilah  fa’i  yang  pernah  terjadi  di  Indonesia  misalnya perampokan  toko  emas  Elita  Indah  di  Serang,  perampokan  toko  ponsel  di Pekalongan, perampokan Bank CIMB Niaga Medan dan perampokan toko emas di Tambora, Jakarta Barat.
i. Ancaman/intimidasi  yang  sengaja  dilakukan  untuk  memberikan  tanda  atau peringatan  mengenai  suatu  kejadian  atau  keadaan  yang  dapat  menimbulkan ketakutan terhadap masyarakat luas. Petugas Traffic Management Centre (TMC) Polda  Metro  Jaya  pernah  menerima  telepon  yang  menginformasikan  ancaman bom,  di  sebuah  restoran  cepat  saji,  Terminal  2F  Bandara  Soekarno  Hatta (Soetta),  pada  bulan  April  2013.  Tetapi  ternyata  ancaman  itu  hanya  kabar bohong.
j. Penggunaan  zat-zat  kimia,  biologi,  zat  radioaktif  dan  senjata  nuklir  (CBRN). Bahan Paket bom dalam buku yang ditemukan di 8 tempat berbeda pada bulan Maret  2011  di  Jakarta  terbukti  mengandung  zat  kimia  berupa  potasium  dan alumunium.  Potasium  ini  bisa  larut  dalam  air  dan  bisa  meledak  jika  disimpan dalam  suhu  120  derajat  Celcius.  Meskipun  penggunaan  CBRN  masih  jarang  di
Indonesia,  namun  kelompok  teroris  di  beberapa  negara  banyak  yang menggunakan cara ini. Misalnya penggunaan gas Sarin oleh Aum Shinrikiyo di jalur  kereta  bawah  tanah  Tokyo  yang  menewaskan  13  orang,  54  orang  luka parah dan 980 orang luka ringan.
k. Sabotase  seperti  yang  terjadi  pada  pesawat  Garuda  GA  482,  rute  Jakarta- Surabaya.  Pelaku  mencoba  melakukan  pembakaran  di  kompartemen  bagasi pesawat dengan menggunakan bahan bakar  pertamax 98.
l. Pengiriman  bom  berbentuk  paket,  seperti  yang  terjadi  di  stasiun    bus  Idi  Aceh Timur, dan paket bom buku yang dikirim ke pemimpin Jaringan Islam Liberal, Ulil Abshar Abdalla, Ahmad Dani, dll.
m. Penggunaan  racun.  Sejauh  ini  penggunaan  racun  pada  makanan  dan  minuman baru  sebatas  ancaman  di  kantin-kantin  kantor  kepolisian,  bukan  berarti  hal  itu tidak  akan  terjadi  di  kemudian  hari.  Mengenai  penggunaan  racun  dalam  aksi terorisme, Center  for  Disease  Control (Pusat  Pengendalian  Penyakit)  Amerika telah  mengklasifikasikan  virus,  bakteri  dan  racun  yang  dapat  digunakan  untuk penyerangan terorisme, diantaranya adalah virus antraks.
n. Cyberterrorism ,  yaitu  penggunaan  komputer  dan  jaringan  internet  oleh kelompok  teroris  dalam  melakukan  aksinya.  Misalnya,  seperti  menggunakan media  internet  untuk  proses  radikalisasi,  membobol  sistem  keuangan,  sistem pengendalian alat transportasi seperti kereta api atau pesawat terbang. Kelompok Aum Shinrikyo dan Macan Tamil biasanya menggunakan pola seperti ini.
o. Narco-Terrorism. Kelompok  teroris  di  Indonesia  juga  disinyalir  melakukan penjualan narkotika untuk membiayai operasi mereka atau mendukung jaringan terorisme di sejumlah negara.
p. Perkembangan  terorisme  terkini  juga  menunjukkan  bahwa  pelaku  aksi  terror bergerak  secara  individual  dan  tidak  tergabung  dalam  kelompok/jaringan terorisme yang sudah ada.
Tentara  Nasional  Indonesia  (TNI)  dan  Kepolisian  Republik  Indonesia (POLRI)  adalah    yang  memiliki  wewenang  tertinggi  saat  ini  dalam  menghadapi maraknya  aksi  terorisme  yang  terjadi  di  Indonesia.  Peran  keduanya    saat  ini  lebih terlihat  dibandingkan  peran  dari  instansi  lainnya  seperti  Badan  Nasional Penanggulangan  Terorisme  (BNPT),  ketentuan  yuridis    yang  mengamanatkan penanggulangan  terorisme  di  Indonesia  melalui  prosedur  penegakan  hukum  ( pro justitia ),  mengindikasikan  makna  bahwa  institusi  kepolisian  adalah  aktor  utama yang  berwenang  menangani  gerakan  terorisme  di  Indonesia,  namun  di  sisi  lain, keberadaan TNI telah lebih dulu disiapkan sebagai pasukan antiteror, yang  berperan dengan syarat kondisi tertentu.
B. Penguatan  Kewenangan  TNI  Dalam    Mengatasi  Aksi    Terorisme  Dalam Rangka Menegakkan Kedaulatan Negara.
Bahwa  berdasarkan  hasil  penelitian  penulis  bahwasanyanya  penguatan  hukum kewenangan TNI dalam mengatasi aksi Teroris adalah sebagai berikut:
1. Undang-undang Dasar Negara RI 1945
Dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 30 ayat (2) dan (3) menyatakan bahwa :
(2)  Usaha  pertahanan  dan  keamanan  negara dilaksanakan  melalui  sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional  Indonesia dan Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia,  sebagai  kekuatan  umum,  dan  rakyat sebagai kekuatan pendukung. (Republik Indonesia, n.d.-a)
(3) Tentara  Nasional  Indonesia  terdiri  atas  Angkatan  Darat,  Angkatan Laut  dan  Angkatan  Udara  sebagai  alat  negara  bertugas  mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara .
Ketentuan  tersebut  diatas  jelas  menegaskan  bahwa  usaha  pertahanan  dan keamanan  negara  Indonesia  merupakan tanggung  jawab  seluruh  Warga  Negara Indonesia.  Dengan  kata  lain,  pertahanan  dan  keamanan  negara  tidak  hanya menjadi  tanggung  jawab  TNI  dan  POLRI  saja,  tetapi  masyarakat  sipil  juga sangat  bertanggung  jawab  terhadap  pertahanan  dan  kemanan  negara,  sehingga TNI dan POLRI manunggal bersama masyarakat sipil dalam menjaga keutuhan NKRI.  UUD  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  juga  memberikan gambaran  bahwa  usaha  pertahanan  dan  kemanan  negara  dilaksanakan  dengan menggunakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (Sishankamrata). Sistem  pertahanan  dan  kemanan  rakyat  semesta  pada  hakikatnya  merupakan segala upaya menjaga pertahanan dan keamanan negara yang seluruh rakyat dan segenap  sumber  daya  nasional,  sarana  dan  prasarana  nasional,  serta  seluruh wilayah  negara  sebagai  satu  kesatuan  pertahanan  yang  utuh  dan  menyeluruh. Dengan  kata  lain,  Sishankamrata  penyelenggaraannya  didasarkan  pada kesadaran  akan  hak  dan  kewajiban  seluruh  warga  negara  serta  keyakinan  akan kekuatan sendiri untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.
Sistem pertahanan dan keamanan yang bersifat semesta merupakan pilihan yang  paling  tepat  bagi  pertahanan  Indonesia  yang  diselenggarakan  dengan keyakinan  pada  kekuatan  sendiri  serta  berdasarkan  atas  hak  dan  kewajiban warga  negara  dalam  usaha  pertahanan  negara.  Meskipun  Indonesia  telah mencapai  tingkat  kemajuan  yang  cukup  tinggi  nantinya,  model  tersebut  tetap menjadi  pilihan  strategis  untuk  dikembangkan,  dengan  menempatkan  warga negara  sebagai  subjek  pertahanan  negara  sesuai  dengan  perannya  masing- masing .
Peran  disini  jelas  bahwa    TNI  adalah    sebagai  alat  negara  bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara salah  satunya  dalam  mengatasi  aksi  teroris,  sehingga  hal  yang  sah  menurut penulis apabila TNI dapat turut serta mengatasi aksi teroris tersebut.
2. Undang-undang No 34 Tahun 2004  tentang Tentara Nasional Indonesia Peran Tentara Nasional Indonesia dalam menangani terorisme, sebenarnya, telah  disebutkan  dalam  Undang-undang  No  34  Tahun  2004    tentang  Tentara Nasional Indonesia. Pada pasal 7 Ayat (2) khususnya tentang tugas pokok TNI dalam  mengatasi  aksi  terorisme  dengan    melaksanakan  Operasi  Militer  Selain Perang  (OMSP)  dan  pada  pasal  6  khususnya  tentang  fungsi  TNI    dalam pertahanan negara,  Salah satu dari OMSP adalah menanggulangi  aksi terorisme yang harus didasarkan pada keputusan presiden.
Dalam  kaitan  terdapatnya  dua  jenis  operasi  yaitu  operasi  yang menempatkan  TNI  di  bawah  kendali  operasi  kepolisian    dengan   pertimbangan bahwa jenis dan tingkat ancaman terorisme dihadapi dengan operasi penegakkan hukum  ( law  enforcement  approach ).  Perbantuan  hanya  terjadi  ketika  polisi membutuhkan  penguatan  baik  secara  kuantitas  atau  pun  karena  adanya keperluan untuk menggunakan kemampuan  tertentu dari TNI untuk tugas-tugas yang  berada  di  bawah  kendali  kepolisian.  Situasi  Perbantuan  baik  untuk penguatan  maupun  untuk  penggunaan  kemampuan  tertentu  TNI  harus  dilihat sebagai  situasi  yang  belum  memerlukan  pendekatan  militer  yaitu  situasi keamanan  dalam  kerangka    penegakkan  ketertiban  masyarakat  dan  penegakan hukum. Dalam situasi ini polisi masih mempunyai hak diskresi untuk bertindak di lapangan. (Wulansari, 2017)
Operasi  penindakan  yang  kedua  adalah  operasi  penindakan  di    mana  TNI mengambil alih operasi karena jenis dan gradasi ancaman terorisme yang sedang terjadi  dilihat  telah  melebihi  ancaman  terhadap  Keamanan  dan  Ketertiban Masyarakat  (Kamtibmas).  Aksi  terorisme  yang  terjadi  dianggap  sebagai ancaman  bersenjata  terhadap  negara  dan    keselamatan  seluruh  bangsa.  Dalam kaitan  ini  diperlukan  keputusan    presiden  untuk  menetapkan  tingkat  ancaman terorisme  dan  penetapan  situasi  keamanan  yang  akan  ditanggulangi  oleh kekuatan TNI. Sepanjang semua ini dilakukan melalui keputusan presiden  maka TNI  sah  digunakan  untuk  memberantas  terorisme.  Jenis  dan  pendekatan operasinya  adalah  operasi  militer,  bukan  operasi  Kamtibmas  atau  operasi penindakan/penegakan hukum.
Keterlibatan  ataupun  pendekatan  militer  biasanya  banyak    digunakan negara-negara  hanya  apabila  aksi  terorisme  itu  sudah    berkembang  menjadi suatu  ancaman  eksistensial  terhadap  negara,  seperti  aksi  terorisme  yang disponsori  negara  lain  ( state  sponsored    terrorism )  atau  menggunakan  bahan- bahan  nuklir,  kimia  dan  biologi.  Apabila  hal  ini  terjadi  di  Indonesia  pun, keterlibatan  Tentara  Nasional  Indonesia  sudah  dapat  diakomodasi  melalui undang-undang Tentara  Nasional Indonesia dengan adanya keputusan presiden . Keputusan    presiden  ini  merupakan  pokok  yang  krusial,  karena  di  dalamnya akan  menyangkut  terhadap  pertimbangan  konteks  eskalasi  ancaman  dan bagaimana  Tentara  Nasional  Indonesia  dapat  secara  efektif  berkontribusi terhadap penanganan aksi teror tersebut. Di luar itu, keputusan presiden  ini juga
penting  karena  menyangkut  pada  prinsip civil  supremacy yang  dianut  pada negara-negara demokratis. (Mengko, 2017)
Pelibatan  Tentara  Nasional  Indonesia  (TNI)  dalam  penanganan  tindakan terorisme mengacu pada Undang-undang Tentara Nasional  Indonesia itu sendiri dengan  memperhatikan  prinsip  dasar  Operasi  Militer  Selain  Perang  (OMSP). Pelibatan  itu  perlu  didasarkan  atas  keputusan  presiden;  pelibatan  atas  dasar permintaan  kepolisian  atau  pemerintah;    pelibatan  dilakukan  dalam  konteks ancaman terorisme yang sudah  mengancam kedaulatan negara atau tidak dapat ditangani lagi oleh  kepolisian; pelibatan bersifat proporsional dan dalam jangka waktu    tertentu  (sementara);  serta  menggunakan  mekanisme  pertanggung jawaban  yang  tunduk  pada  sistem  peradilan  umum.  Kalaupun  mekanisme pelibatan  yang  diatur  dalam  Undang-undang  Tentara  Nasional  Indonesia    ini masih  dipandang  kurang  komprehensif,  maka  jalan  keluarnya  bukan    melalui revisi  Undang-undang  Terorisme  atau  menggunakan  paradigma  war-model (model perang), melainkan perlunya dibentuk Undang-undang Tugas Perbantuan sebagaimana  yang  sudah  dimandatkan  oleh  Undang-  undang  Tentara  Nasional Indonesia dan Undang-undang Kepolisian  Negara Republik Indonesia.
Pelibatan  Tentara  Nasional  Indonesia  (TNI)  dalam  hal  perbantuan terhadap  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  (Polri),  sebenarnya    secara empiris  TNI  sudah  melakukan  beberapa  tugas  perbantuan  kepada    polisi  yang didasarkan kepada protap (prosedur tetap). Masalahnya  adalah Protap bukanlah bagian dari tata peraturan perundang-undangan sehingga status hukumnya lemah dan  tidak  memiliki  kekuatan  mengikat (legaly  binding ).  Dalam  praktiknya, kadangkala  justru  terjadi  rivalitas    (pertentangan)  dan  kurangnya  koordinasi akibat kelemahan pengaturan tentang tugas perbantuan itu. Namun persoalan ini tentu  bukan  dijawab  dengan  mengatur  pelibatan  TNI  secara  permanen  melalui revisi  UU  Terorisme,  apalagi  melalui  pembagian  target  atau  pembagian  lokasi karena hal ini justru akan semakin mempersulit kedua aktor keamanan ini untuk saling  bekerjasama.  Pada  dasarnya  yang  diperlukan  adalah  UU  Perbantuan sebagaimana  amanat  UU  TNI  itu  sendiri,  tapi  Rancangan  Undang-Undang (RUU)  Perbantuan  hingga  ini  belum  dibahas  oleh  pemerintah  dan  Dewan Perwakilan  Rakyat  (DPR),  walaupun  sudah  menjadi  mandat  dari  Undang- Undang TNI dan Undang-undang Polri itu sendiri.
Sebagai  salah  satu  contoh  Tugas  perbantuan  pelibatan  Tentara    Nasional Indonesia terhadap Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu  kasus terorisme yang  terjadi  pada tahun  2016  di  Poso  Sulawesi  Tengah,  dalam  kasus  terorisme tersebut  Tentara  Nasional  Indonesia  terlibat  dalam  penanganan  terorisme berdasarkan  permintaan  Kepolisian  Republik    Indonesia  karena  dianggap  tidak mampu dalam menangani kasus  tersebut. Keterlibatan TNI tersebut tetap dalam koridor  sebagai  kekuatan  perbantuan  dan  kekuatan  utama    tetap  menjadi  tugas polri.  Pelibatan  TNI  tersebut    berdasarkan  Operasi    yang menempatkan  TNI  di bawah kendali operasi kepolisian (BKO) dan operasi penindakan dimana tingkat
ancaman tersebut dianggap mengancam kesalamatan dan ketertiban  masyarakat. Pengggunaan  kekuatan  TNI  tersebut  dilakukan  dalam  keadaan  mendesak  dan atas  pertimbangan  panglima  tertinggi  dan  atas  persetujuan  presiden  untuk melibatkan  TNI  dalam  penanganan  tindakan    terorisme  karena  kasus  tersebut merupakan  ancaman  bersenjata  yang  dapat  mengancam  kedaulatan  dan keselamatan negara.
Kasus  tindakan  terorisme  tersebut  yang  melibatkan  Tentara  Nasional Indonesia  dikatakan  operasi  tinombala  yang  dimana  operasi  tinombala merupakan operasi yang dilancarkan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  (Polri  ),  operasi  ini  melibatkan  satuan Brimob, Kostrad, Marinir, Raider, dan kopassus.
Dengan  demikian  dalam  pelibatan  pihak-pihak  dalam  penanganan masalah  tindakan  terorisme,  pemerintah  melalui  Badan  Penanggulangan Terorisme  (BNPT)  melakukan  deradikalisasi  atau  harmonisasi  dengan melibatkan  banyak  pihak  mulai  dari  kementerian  dan  lembaga,  Kepolisian Republik  Indonesia  (POLRI),  Tentara  Nasional  Indonesia  (TNI),  perguruan tinggi,  hingga  masyarakat  sipil  seperti  organisasi  masyarakat  dan  lembaga swadaya  masyarakat.  Badan  Nasional  Penanggulangan  Terorisme  (BNPT) adalah  sebuah  lembaga  pemerintah  nonkementerian  Indonesia    yang  bertugas melaksanakan  tugas  pemerintah  di  bidang  penaggulangan  terorisme.  BNPT dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada presiden melalui koordinasi  Menteri  koordinator  Bidang  politik,  hukum,  dan  keamanan.  (Yeni Handayani, 2016)
Di  sisi  lain,  kerjasama  antara  Tentara  Nasional  Indonesia  (TNI)  dan Kepolisian  Republik  Indonesia  (Polri)  dalam  deradikalisasi  merupakan    suatu keniscayaan  untuk  mensukseskan  program  tersebut  dalam  rangka    peringatan dini,  deteksi  dini,  pencegahan  dan  menangkal  perkembangan  terorisme  di Indonesia.  TNI  memiliki  kemampuan  intelijen  dan  kemampuan  teritorial sebagaimana tertuang dalam Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 34   Tahun 2004 serta memiliki  rantai  komando  ( chain  of  command )  sampai    tingkat  desa  melalui Babinsa  (Bintara  Pembina  Desa).  Demikian  halnya    dengan  Polri  yang  selama ini  menjadi  tumpuan  dalam  penegakan  hukum    pemberantasan  terorisme  serta melakukan  tindakan pre-emtif , preventif dan represif terhadap  ancaman terorisme.  Baik  TNI  maupun  Polri,  tidak  dapat  menjalankan  tugas  secara institusional  tunggal.  Dengan  sinergi  antara  TNI  dengan  Polri  dalam deradikalisasi  perkembangan  terorisme  diharapkan  mampu  mengelimanisir perkembangan  terorisme  di  Indonesia.  Sinergi  merupakan  kebersamaan  dalam berpikir  dan  bertindak  untuk  mencapai  tujuan  bersama  dengan  hasil  yang diperoleh  merupakan  hasil  bersama,  dan  lebih  efektif,  efisien  serta  optimal dibandingkan  melaksanakan secara parsial atau sendiri-sendiri. (Prasetyo, 2016)
Bentuk  kerjasama  TNI-Polri  dalam  penanggulangan  terorisme  oleh pemerintah  diatur  dalam  Peraturan  Presiden  Nomor  46  Tahun  2010    tentang
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sebagaimana telah di revisi pada  Peraturan  Presiden  Nomor  12  Tahun  2012  tentang  Perubahan  atas Peraturan  Presiden  Nomor  46  Tahun  2010  tentang  Badan  Nasional Penanggulangan  Terorisme.  Landasan    hukum  ini  merupakan  payung  sinergi bagi TNI-Polri selain melakukan penanggulangan terorisme secara komprehensif dan integral juga secara husus melakukan program deradikalisasi terhadap ancaman terorisme yang terus berkembang.
Sinergi  TNI-Polri  dalam  deradikalisasi  perkembangan  terorisme  guna memantapkan  stabilitas  keamanan  dapat  terwujud  dan  ketahanan  ideologi bangsa  serta    ketahanan  nasional  semakin  tangguh.  Permasalahan  terorisme  di Indonesia  memang  masih  menjadi  ancaman  yang  berpotensi  mengganggu stabilitas  keamanan  nasional.  Tidak  menutup  kemungkinan  bahwa  aksi-aksi terorisme  tersebut  berkaitan  dengan  jaringan  terorisme  asing.  Sehingga  sangat mungkin di  masa depan aksi-aksi terorisme akan selalu berulang kembali. Akar masalah yang ditengarai menjadi media tumbuh suburnya jaringan terorisme di Indonesia  di  antaranya  adalah  kondisi  sosial  dan  ekonomi  masyarakat  yang rendah, sehingga sangat mudah didogma dan direkrut  menjadi anggota jaringan.
Meski  demikian,  sesuai  dengan  prinsip  dasar  Operasi  Militer  Selain Perang  (OMPS)  di  berbagai  negara,  TNI  tidak  dapat  serta  merta  langsung terlibat di dalam pelaksanaan tugas-tugas OMSP. Dalam hal ini TNI baru  dapat terlibat  jika  ada    keputusan  presiden    sebagaimana  yang  ditegaskan    di  dalam Pasal 7 ayat 3 UU TNI. (Republik Indonesia, n.d.-b)   Pasal ini menjadi landasan pelibatan  TNI  dalam  bentuk  operasional  penindakan  terorisme.  Pada  tingkat internasional,  PBB  juga  telah  membuka  ruang  bagi  negara-negara  untuk menggunakan kekuatan militer dalam melawan terorisme. (Rohmy, Suratman, & Nihayaty, 2020).
Oleh  karena  itu  jelaslah  bahwa  secara  hukum,  jika  mengacu  kepada Undang-undang  No  34  Tahun  2004,  maka  keterlibatan  Tentara  Nasional Indonesia  dalam  mengatasi  aksi  terorisme,  yaitu  dengan  menggunakan  operasi militer  (selain  perang)  menurut  penulis  adalah  sah  tetapi  untuk  lebih memperkuat lagi Pemerintah  dapat membuat Peraturan Presiden sebagai aturan pelaksanaan terkait pasal 7 Undang-undang No. 34  tahun 2004 tentang TNI.
3. Undang-undang No 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara
Menurut  Undang-undang  No  3  Tahun  2002  tentang  Pertahanan  Negara disebutkan  pula  bahwa  dalam  menghadapi  ancaman  yang  bersifat  militer, Tentara  Nasional  Indonesia  merupakan  komponen  utama  dalam  system pertahanan  nasional,  sedangkan  komponen-komponen  lain  merupakan komponen  pendukung.  Undang-Undang  No  3  Tahun  2002  ini  menurut  penulis berpeluang  menjadi  landasan  hukum  bagi  Tentara  Nasional  Indonesia  untuk mengatasi aksi  terorisme. (Republik Indonesia, n.d.-c).
4. Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2018  Tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  15  Tahun  2003  Tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor  1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak  Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang
Pada      Pasal  43  I  yang  mengatur  tentang  pelibatan  Tentara  Nasional Indonesia  dalam  undang-undang  No  5  tahun  2018  tentang  tindak  pidana terorisme yang berbunyi:
1.   Tugas  Tentara  Negara  Indonesia  (TNI)  dalam  mengatasi  aksi  terorisme merupakan bagian dari operasi militer selain perang
2.   Dalam  mengatasi  aksi  terorisme  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) dilaksanakan  sesuai  dengan  tugas  pokok  dan  fungsi  Tentara  Nasional Indonesia (TNI).
3.   Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  pelaksanaan  mengatasi  aksi  terorisme sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  diatur  dengan  Peraturan  Presiden (perpres) (Republik Indonesia, n.d.-d).
Berdasarkan  Undang-undang  tersebut  menurut  penulis  bahwasanya terorisme  merupakan  kejahatan  lintas  negara,  terorganisasi,  dan    mempunyai jaringan luas sehingga mengancam perdamaian dan  keamanan nasional maupun international. Oleh karena itu   teroris  dikategorikan sebagai ancaman nasional yang  layak  dihadapi  dengan  pendekatan  militer.  Namun  demikian,  pada kenyataannya,  bangsa  Indonesia  telah  memilih  pendekatan justitia (keadilan) sebagai  pendekatan  utama  dalam  menangani  aksi  terorisme.  Ketentuan perundang-undangan  terkait  terorisme  telah  menempatkan  Tentara  Nasional Indonesia yang berafiliasi (mempunyai pertalian dan hubungan sebagai anggota) ke  dalam  Badan  Intelejen  Negara  (BIN)  dan  Badan  Intelejen  Strategis  (BAIS) sebagai  unsur    pendeteksi  dan  pencegah  dini  aksi  terorisme.  Terorisme  di Indonesia  menjadi sangat berbahaya, meskipun sel-sel anggota jaringan teroris berhasil dilumpuhkan dan ditangkap, bukan berarti aktivitas jaringan  kelompok teroris mengalami kelemahan. Atas dasar itu, peran Tentara Nasional Indonesia, dalam  mengatasi    aksi  terorisme  di  Indonesia  yang    menurut  Undang-undang diposisikan sebagai unsur pencegah aksi terror.
Negara  seharusnya  mempunyai  keleluasaan  dalam  mengembangkan kebijakan, menentukan strategi, dan mengerahkan kekuatan dalam penanggulangan  terorisme  sebagai  salah  satu  upaya  pengamanan  negara. Instrumen  koersif  dan  non-koersif  bisa  digunakan  melalui  kebijakan/keputusan yang  absah.  Ini  sekaligus  untuk  menegaskan  bahwa  pengamanan  negara, terutama  dari  ancaman  terorisme,  tidak  bisa  diklaim  sebagai  monopoli kewenangan  dari  suatu  institusi.  Situasi  keamanan  yang  ditimbulkan  oleh ancaman  terorisme  dan  upaya  untuk    menanggulangi  ancaman  terorisme  harus diletakkan  dalam  suatu  opsi  kebijakan  dan  keputusan  yang  terbuka.  Hal  ini disebabkan  karena    karakter  ancaman  terorisme  yang  multi-dimensional  dan multi-sektoral. (Wulansari, 2017)   Dalam hal negara melihat ancaman terorisme
sebagai  ancaman  terhadap  negara  dan  ketertiban  umum  negara  bisa mengerahkan  kekuatan  militer  melalui  keputusan  presiden  yang  diputuskan melalui berbagai mekanisme yang tersedia.
Sementara  itu  secara  politik,  pengerahan  kekuatan  militer  dalam penanggulangan  aksi  terorisme  merupakan  suatu  keputusan  presiden  yang diambil  berdasarkan  penilaian  gradasi  ancaman  yang terjadi.  Dalam    hubungan antar  bangsa  pun,  penggunaan  kekuatan  militer  untuk  menanggulangi  aksi terorisme bukan suatu praktik yang tidak lazim,  bahkan di negara yang sistem dan  praktik  demokrasinya  telah  mapan.  PBB  juga  telah  membuka  ruang  bagi negara untuk menggunakan  kekuatan militer untuk melawan terorisme.

## Kesimpulan
Pengaturan  pelaksanaan  kewenangan  TNI  dalam    mengatasi  aksi    Terorisme dalam  rangka  menegakkan  kedaulatan  negara  adalah  Undang-undang  Dasar  1945, Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2002  tentang  Pertahanan  Negara,  Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dan Undang-Undang Nomor 5  Tahun  2018  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Terorisme  Menjadi  Undang- Undang.
Terorisme  di  Indonesia    menjadi  sangat  berbahaya,  meskipun  sel-sel  anggota jaringan  teroris    berhasil  dilumpuhkan  dan  ditangkap,  bukan  berarti  aktivitas  jaringan kelompok  teroris  mengalami  kelemahan.  Atas  dasar  itu,  peran  Tentara  Nasional Indonesia, dalam mengatasi  aksi terorisme di Indonesia yang  menurut Undang-undang diposisikan  sebagai  unsur  pencegah  aksi  terror  maka  negara  mempunyai  keleluasaan dalam  mengembangkan  kebijakan,  menentukan  strategi,  dan  mengerahkan  kekuatan dalam  penanggulangan  terorisme  sebagai  salah  satu  upaya  pengamanan  negara berkaitan  hal  tersebut  penguatan  kewenangan  TNI  dalam    mengatasi  aksi    Terorisme dalam  rangka  menegakkan  kedaulatan  negara  Pemerintah  berencana  mengensyahkan rancangan  Peraturan  Presiden  Tentang    Tugas  Tentara  Nasional  Indonesia  Dalam Mengatasi Aksi Terorisme, namun demikian RUU tersebut menjadi perdebatan hangat hingga saat ini, ada yang sependapat dan ada yang berbeda pendapat dan saat ini RUU tersebut  masih  di  DPR  dan  membutuhkan  waktu  dan  pemikiran  terkait  dapat  atau tidaknya RUU tersebut disahkan.

## BIBLIOGRAFI
Damayanti,  Angel,  Hemay,  Idris,  Aziz,  Sholehudin  A.,  &  Pranawati,  Rita.  (2013). Perkembangan  Terorisme  di  Indonesia .  Badan  Nasional  Penanggulangan Terorisme (BNPT) Republik Indonesia Jakarta.
Mengko,  Diandra  M.  (2017).  Pelibatan  TNI  dalam  Kontra  Terorisme  di  Indonesia. Jurnal Penelitian Politik , 14 (2), 193–204.
Marzuki, Peter Mahmud. (2014). Penelitian Hukum. Jakarta: Prenadamedia Group.
Prasetyo, Dedi. (2016). Sinergi TNI-Polri dalam Deradikalisasi Terorisme di Indonesia.
Jurnal Keamanan Nasional , 2 (1), 35–58.
Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 30 ayat (2) .
Republik  Indonesia.  (2004). Undang-Undang  No  34  Tahun  2004  tentang  Tentara Nasional Indonesia
Republik  Indonesia.  (2002). Undang-Undang  No  3  Tahun  2002  tentang  Pertahanan Negara
Republik Indonesia. (2018). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2003  tentang  Penetapan  Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2002  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang LN Nomor 92 Tahun .
Rohmy, Atikah Mardhiya, Suratman, Teguh, & Nihayaty, Arini Indah. (2020). Peranan Tentara  Nasional  Indonesia  dalam  Penindakan  Terorisme  Berbasis  Agama. AT- TURAS: Jurnal Studi Keislaman , 7 (1), 86–112.
Soerjono Soekamto, Pengantar Penelitian hukum , Jakarta: Universitas Indonesia, 2014, 51
Syaiful  Ahmad  Dinar,  (2012). KPK  dan Korupsi  (dalam  Studi  Kasus), Jakarta:  Cintya Press, 72.
Stout  H.D, De  Betekenissen  Van  De  Wet,  dalam  Irfan  Fachruddin,  Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah , Bandung: Alumni, 2004, 4
Wulansari,  Eka  Martiana.  (2017).  Urgensi  Keterlibatan  Tentara  Nasional  Indonesia (Tni)  Dalam  Penanggulangan  Aksi  Terorisme. Jurnal Proceedings  Universitas Pamulang , 2 (1).
Yeni  Handayani.  (2016).  Peranan  Badan Nasional  Penanggulangan  Terorisme  (BNPT) dalam Penanggulangan Terorisme. jurnal Rechtsvinding Media pembinaan Hukum

## Nasional, Juni di akses pada tanggal 24 Juli 2020 pukul 20.00 WIB
Zamroni  Akhmad  (2015). Partisipasi  dalam  UpaSya  Bela  Negara. Bandung:  Yrama Widya.