Jurnal Ilmu Perbankan dan Keuangan Syariah Vol. 4 No. 2 Tahun 2022
Analisis Penerapan Sharia Compliance Pada Produk Pembiayaan KUR Mikro di Bank Syariah Indonesia Cabang Kudus
Uswatun Hasanah 1 , Nurul Fitriani 2 , and Kharis Fadlullah Hana 3 .
1 Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Kudus, uswachasanah349@gmail.com
2 Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Kudus, nurulsmkdk461@gmail.com
3 Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Kudus, kharis@iainkudus.ac.id
ABSTRAK INFORMASI ARTIKEL
Penerapan  kepatuhan  syariah  merupakan  syarat  mutlak  yang harus  dilaksanakan  oleh  Perbankan  Syariah  dengan  menggunakan fatwa  DSN  MUI  sebagai  alat  ukur  kepatuhan  terhadap  prinsip Syariah.  Namun,  dalam  prakteknya  tidak  semudah  yang  dibahas dalam  teori,  masih  banyak  kejadian  yang  rawan  kesalahan  syar’i. Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  kesesuaian penerapan Syariah Compliance pada produk pembiayaan KUR-Mikro BSI di Bank Syariah Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif  kualitatif  yang  mengambil  informasi  melalui  wawancara. Pengumpulan  data  diperoleh  melalui  wawancara  dengan  karyawan dan nasabah Bank Syariah Indonesia cabang Kudus. Hasil penelitian ini  menunjukkan  bahwa:  pertama,  Bank  Syariah  Indonesia  telah memenuhi  prinsip  syariah,  karena  semua  teransaksi  dan  kegiatan berdasarkan  fatwa  DSN  MUI,  dan  diawasi  oleh  Dewan  Pengawas Syariah.  Kedua,  produk  pembiayaan  KUR-Mikro  BSI  sudah  sesuai dengan prinsip syariah karena tidak semua usaha dapat dibiayai oleh BSI KUR-Mikro, tetapai hanya usaha yang berpotensi halal. Hasil ini memberikan  rekomendasi  bagi  peneliti  selanjutnya  untuk menganalisis kepatuhan syariah tidak hanya dari penilaian karyawan dan  nasabah,  tetapi  juga  melihat  kepatuhan  syariah  melalui  Dewan Pengawas Syariah (DPS) secara langsung.
Katakunci: Kepatuhan Syariah Bank Syariah BSI KUR-Mikro

## 1. PENDAHULUAN
Bank  Syariah  yaitu  suatu  lembaga finansial  yang  aktivitasnya  berdasar  pada prinsip Islam dimana pada transaksinya tidak diperbolehkan  terdapat  unsur riba,  gharar, maysir, dan  produk  haram.  Perkembangan Bank  Syariah  di  Indonesia  semakin  pesat sejak  berlakunya  Undang-Undang  tentang Perbankan  Syariah  No.  21  Tahun  2008. Undang–undang  ini  khusus  mengatur tentang  urusan  kepatuhan  bank  kepada prinsip  syariah  ( sharia  compliance ).  Bank Indonesia  menyatakan  untuk  mendorong praktik  operasional  perbankan  syariah  yang kuat  dan  sehat  harus  selalu  mengacu  pada prinsip  syariah.  Menurut  Ansori sharia compliance yaitu suatu indeks pengungkapan  Islam  guna  memastikan bahwa  bank  syariah  mematuhi  prinsip Syariah.  Selain  itu,  Andrian  Sutedi  juga mengemukakan  bahwa  kepatuhan  syariah secara  operasional  berarti  kepatuhan  bank terhadap  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional (DSN), sebab fatwa DSN adalah perwujudan prinsip serta aturan syariah yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan. 1
Dari pemahamahan  tersebut  bisa disimpulkan  bahwa  pelaksanaan  kepatuhan syariah  merupakan  sepenuhnya  syarat  yang wajib  dilakukan  oleh  Bank  Syariah  dengan
1 Miti  Yarmunida,  ‘Dimensi  Syariah Compliance  Pada  Operasional  Bank  Syariah’, Al- Intaj :  Jurnal  Ekonomi  Dan  Perbankan  Syariah ,  4.1 (2018), 140–54 <https://doi.org/10.29300/aij.v4i1.1206>.
menjadikan  fatwa  DSN  MUI  dan  Bank Indonesia sebagai pengukur bentuk kepatuhan  terhadap  prinsip  syariah,  baik  itu produk, transaksi maupun kegiatan operasional  Bank  Syariah.  Tanpa berpegang teguh pada prinsip syariah, maka keuatamaan  dari  kata  syariah  yang masyarakat  cari  akan  hilang  dan  akibatnya mempengaruhi  keputusan  untuk  memilih atau  terus  menggunakan  bank  syariah tersebut.  Hal  ini  juga  berdampak  negatif kepada  citra  bank  syariah  serta  dapat dilalaikan  oleh  nasabah.  Meskipun  begitu, pada  pelaksanaan  bisnis  perbankan  syariah tidaklah  mudah  seperti  yang  dipikirkan  dan diperbincangkan  dalam  teori  yang  kita ketahui. Masih banyak kejadian yang rentan terhadap kesalahan-kesalahan syar’i, sehingga banyak masyarakat yang
beranggapan  bahwa  kepatuhan  bank  syariah terhadap prinsip syariah merupakan peraturan  tertulis  semata  dan  sama  halnya pada  peraturan  atau  sistem  pada  perbankan konvensional,  yang  membedakan  hanyalah pada  jenis  akad  maupun  pembiayaannya saja. 2
Penelitian  mengenai  kepatuhan  syariah terhadap  bank  syariah  sudah  banyak dilakukan  oleh  beberapa  peneliti.  Salah satunya yakni penelitian atau observasi yang
2 Ade  Sofyan  Mulazid,  “Pelaksanaan  Sharia Complience  Pada  Bank  Syariah(  Studi  Kasus  Pada Bank Syariah Mandiri , Jakarta ),” Madania 20, no. 1 (2016): 37–54.
dilakukan  oleh  Masni  H.  (2019),  hasilnya membuktikan bahwa: 1)
Penerapan kepatuhan  Syariah  pada  produk  Bank Syariah Mandiri KCP Polewali Mandar telah sesuai  dengan  peraturan  Perbankan  Islam, yang  di  dalamnya  tidak  terdapatnya Riba,
Gharar,  Maisir serta  Haram.  2)  Dampak pengontrolan  terhadap  kepatuhan  prinsip syariah  yang  dilakukan  oleh  Dewan Pengawas  Syariah  pada  produk  Bank Syariah Mandiri sangat positif. 3
Sedangkan, pada penelitian lainnya yang dilakukan  oleh  Ita  Miftahul  Jannah  dan Sunan Fanani (2020), hasilnya menunjukkan bahwa  produk  pembiayaan  dengan  akad Musyarakah  di  BPRS  Amanah  Sejahtera sepenuhnya  sudah  sesuai  dengan  peraturan
Fatwa DSN-MUI
No.08/DSN-
MUI/IV/2000. 4 Dari  kedua  penelitian tersebut  memperoleh  hasil  yang  sama  yakni kedua  bank  tersebut  sudah  patuh  terhadap prinsip  syariah.  Penelitian  pertama  fokus terhadap  kepatuhan  syariah  pada  semua produk  yang  ada  di  Bank  Syariah  Mandiri KCP  Polewali  Mandar.  Sedangkan,  pada penelitian  kedua  fokus  terhadap  kepatuhan syariah  pada  produk  pembiayaan  akad
3 Masni,  Analisis  Penerapa  Shariah Compliance  dalam  Produk  Bank  Syariah, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol 3, No 2, 2019.
4 Ita  Miftahul  Janah  and  Sunan  Fanani, ‘Analisis Kepatuhan Syariah Pembiayaan Musyarakah  Pada  Bprs  Amanah  Sejahtera  Gresik’, Jurnal  Ekonomi  Syariah  Teori  Dan  Terapan ,  7.1 (2020), 151 <https://doi.org/10.20473/vol7iss20201pp151-161>.
Musyarakah  yang  ada  di  BPRS  Amanah
Sejahtera Gresik.
Namun, terdapat perbedaan  pada  penelitian  yang  kami lakukan,  penelitian  kami  hanya  berfokus pada  penerapan  sharia  compliance  terhadap produk  pembiayaan  BSI  KUR  Mikro  yang ada di Bank Syariah Indonesia Kudus.
Teori  Mengenai  kepatuhan  syariah diperoleh  melalui  penelitian  Masni  yang menyebutkan  bahwa  kepatuhan  syariah adalah  suatu  unsur  pada  penilaian  terhadap kesehatan  bank  syariah.  Menjaga  kesehatan suatu bank berbanding lurus dengan menjaga keyakinan  masyarakat. Oleh karena itu, jika suatu  bank  ceroboh  terhadap  kesehatannya sebab  tidak  menerapkan  prinsip  Syariah, maka keyakinan masyarakat pada bank akan hilang.  Dari  sudut  pandang  Bank  Syariah, sharia  compliance  yaitu  meningkatkan  serta menciptakan  inovasi  produk  dan  layanan yang  kreatif  serta  benar-benar  mematuhi peraturan  DSN  (Dewan  Syariah  Nasional) secara  ketat.  DSN  juga  secara  aktif melaksanakan  atau  mengawasi  Dewan Pengawas  Syariah  (DPS)  dan  Bank  Syariah atas  isu-isu  mengenai  sharia  compliance, seumpamanya  pada  produk-produk  yang berbasis sharia compliance guna meyakinkan kepatuhannya. 5
Bank  Syariah  Indonesia  mempunyai beberapa  produk  pembiayaan,  diantara produk  pembiayaan  tersebut  adalah  Kredit
5 (Masni,H., 2019)
Usaha Rakyat (KUR). Menurut Rahayu, dkk KUR  atau  Kredit  Usaha  Rakyat  merupakan kredit  atau  pembiayaan  yang  difokuskan bagi  para  pelaku  Usaha  Mikro  Kecil Menengah  (UMKM)  yang  berbentuk  modal kerja  serta  investasi  yang  didukung  oleh sarana penjaminan usaha yang produktif dan menguntungkan.  Adanya  lembaga  keuangan syariah  di  Indonesia  dipelopori  oleh berdirinya  Bank  Muamalat  Indonesia  yang diprakarsai  oleh  Majelis  Ulama  Indonesia (MUI)  dapat  mengakomodir  berbagai aspirasi  dan  keinginan  masyarakat  untuk mendapatkan pembiayaan terutama pengusaha  UMKM. 6 Modal  atau  dana  yang dikeluarkan  pada  program  KUR  seluruhnya itu berasal dari dana pihak ketiga dari bank. Pemerintah  hanya  mendorong  dengan menanggung  sebagian dari risiko kredit (70- 80%)  melalui  lembaga  penjaminan.  Dari latar belakang diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami kesesuaian  mengenai  penerapan  sharia compliance  pada  produk  pembiayaan  BSI KUR-Mikro  di  Bank  Syariah  Indonesia (BSI) Kudus. 7
6 Abdul  Jalil  and  Sitti  Azizah  Hamzah, “Pengaruh  Bagi  Hasil  Dan  Kebutuhan  Modal Terhadap  Minat  Umkm  Mengajukan  Pembiayaan Pada  Lembaga  Keuangan  Syariah  Di  Kota  Palu,” Jurnal Ilmu Perbankan dan Keuangan Syariah 2, no. 2 (2020): 178–198.
7 Rahayu Widiastuti, Maria Rio Rita, and ..., “Apakah  Kredit  Usaha  Rakyat  (KUR)  Berdampak Pada  Kinerja  Usaha?:  Studi  Pada  UMKM  Makanan Ringan Di Kota Salatiga,” Jurnal Visi Manajemen 2, no. 2 (2017): 100–115.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

## Sharia Enterprise Theory
Dalam  kajian  ini, Sharia  Enterprise Theory digunakan untuk grand theory.  Iwan Triyuwono  (2001)  menyebutkan  bahwa Sharia  Enterprise  Theory merupakan  salah satu  pendukung  teori  utama  dalam sharia compliance dan Islamic corporate governance.  Sharia  Enterprise  Theory adalah  teori  perusahaan  yang  sudah disesuaikan  dengan  nilai  ketuhanan  serta dibangun  berdasarkan  metafora  amanah yang  memiliki  kandungan  kepedulian terhadap  sesama.  Dalam Sharia  Enterprise Theory , Allah SWT sebagai sumber amanah utama.  Secara  umum  bentuk  pertanggung jawaban Sharia  Enterprise  Theory dibagi menjadi  dua,  yaitu  tanggung  jawab  entitas secara  vertical  kepada  Allah  SWT,  serta tanggung  jawab  secara  horizontal  kepada masyarakat dan alam. 8
Dalam  mendukung  pernyataan  tersebut adanya  beberapa  indikator  yang  digunakan sebagai patokan untuk menilai prinsip sharia enterprise theory dalam mencapai kesehatan keuangan  bank  syariah  secara  konsisten, yaitu:
1) Adanya DPS (Dewan Pengawas
Syariah) yang berperan untuk
8 Omi  Pramiana  and  Nur  Anisah, “Implementasi  Corporate  Social  Responsibility  (Csr) Dalam  Prespektif  Shariah  Enterprise  Theory,” Eksis 13, no. 2 (2018): 1–14.
mengawasi atas jalannya seluruh kegiatan usaha Bank Syariah
2) Akad atau kontrak yang digunakan dalam menghimpun dan menyalurkan dana harus sesuai dengan kaidah prinsip syariah
3) Dana zakat dihitung, dibayarkan serta diatur menurut aturan prinsip syariah
4) Semua transaksi serta kegiatan ekonomi harus dilaporkan dengan wajar sesuai peraturan standar akuntansi syariah yang berlaku
5) Lingkungan kerja serta budaya perusahaan berdasarkan prinsip syariah
6) Bisnis usaha yang didanai tidak terdapat unsur-unsur yang bertentangan dengan prinsip syariah
7) Sumber dana diperoleh melalui sumber yang sah serta halal menurut syariah. 9

## Sharia Compliance
Sharia  Compliance atau  kepatuhan syariah  ialah  ketaatan  atau  kepatuhan  suatu Bank Syariah kepada aturan prinsip syariah. Kepatuhan syariah ialah manifesti atau bukti terpenuhinya  semua  prinsip  syariah  pada suatu lembaga dengan menunjukkan karakter,  integritas,  serta  kredibilitas  sebuah Bank Syariah. Budaya kepatuhan merupakan nilai,  tingkah  laku,  serta  tindakan  yang
9 Nur  Hidayah,  Djauhar  Edi  Purnomo,  and Hidayah  Rini,  “Pengaruh  Sharia  Compliance  Dan Islamic  Corporate  Governance  Terhadap  Kesehatan Finansial  Perbankan  Syariah,” Neraca 16,  no.  2 (2020): 1–28.
menyokong  bank  syariah  untuk  mencapai seluruh peraturan Bank Indonesia. 10
Umumnya, fungsi dasar sharia compliance  yaitu  untuk  meyakinkan  bahwa operasional  kegiatan  lembaga  keuangan syariah  sudah  mematuhi  hukum  syariah. Sharia  compliance  adalah  upaya  prefentif guna menumbuhkan kepercayaan masyarakat  kepada  lembaga  keuangan syariah.  Untuk  memastikan  operasional kegiatan  lembaga  keuangan  syariah  sudah sesuai  dan  patuh  terhadap  aturan  syariah, maka  di  bank  syariah  adanya  struktur organisasi  yang  mempunyai  kewenangan khusus  sebagai  pengawasan  syariah.  Di Indonesia  pengawasan  tersebut  dilakukan oleh  DPS  (Dewan  Pengawas  Syariah).  DPS adalah  bagian  dari  DSN-MUI  yang ditempatkan  pada  semua  bank  syariah. Tugas  utama  dari  DPS  yaitu  memastikan bahwa  bank  syariah  sudah  sepenuhnya mematuhi peraturan serta fatwa DSN. 11

## Pembiayaan BSI KUR Mikro
BSI (Bank
Syariah Indonesia)
merupakan  bank  Indonesia  yang  bergerak dibidang  bank  syariah.  BSI  adalah  merger atau  gabungan  dari  Bank  Syariah  Mandiri, BNI Syariah, serta BRI Syariah. Penggabungan  tersebut  bertujuan  untuk
10 (Masni,H., 2019) 11 Aini  Maslihatin  and  Riduwan  Riduwan, “Analisis  Kepatuhan  Syariah  Pada  Bank  Syariah: Studi  Kasus  Bank  Pembiayaan  Rakyat  Syariah,” Jurnal Maps (Manajemen Perbankan Syariah) 4, no. 1 (2020): 27–35.
menggabungkan  kekuatan  dari  ketiga  bank syariah  tersebut  guna  memberikan  layanan yang  lebih  luas,  cakupan  yang  lebih  luas, serta  kemampuan  permodalan  yang  lebih baik. Dengan adanya sinergi dari sentral atau perusahaan  induk  (Mandiri,  BNI,  BRI)  dan peran  serta  pemerintah  melalui  kementrian Badan  Usaha  Milik  Negara,  Bank  Syariah Indonesia  di  dorong  untuk  semakin  berdaya saing dalam skala global. 12
Dalam sistem perbankan syariah adanya pembiayaan  yang  serupa  halnya  dengan sistem  kredit  pada  bank  konvensional,  yang membedakannya  yaitu  terletak  pada  akad, tujuan  serta  substansinya.  Pembiayaan adalah  aktivitas  yang  terpenting  sebab dengan adanya pembiayaan akan memperoleh  sumber  utama  pendapatan  atau primer serta menjadi penopang berlangsungnya  usaha  bank.  Adapun  artian sempit, pembiayaan digunakan guna mengartikan  pendanaan  yang  dilangsungkan oleh lembaga keuangan, seperti bank syariah bagi  nasabah.  Adapun    dalam  arti  luas merupakan financing atau pembiayaan yakni pendanaan  yang  diadakan  guna  mendukung investasi  yang  sudah  dipersiapkan,  baik dikerjakan  individu  ataupun  dilakukan  oleh orang  lain.  Pembiayaan  merupakan  suatu fungsi  utama  bank,  yakni  memberikan sarana pembiayaan guna memenuhi
keperluan  pihak-pihak  yang  merupakan deficit  unit (pihak  kekurangan  dana).  Pada peraturan  UU  No.10  tahun  1998  tentang Perbankan mengartikan pembiayaan berdasar  pada  prinsip  Syariah  sebagai penyedia  uang  ataupun  tagihan  yang dipersamakan  dengan  itu  berdasarkan perjanjian  antara  bank  dengan  pihak  lain yang  mewajibkan  pihak  yang  didanai  untuk membayar syarat pembayaran setelah jangka waktu  ditentukan,  dengan  berupa  imbalan bagi hasil. 13
Kredit  Usaha  Rakyat  (KUR)  yaitu pemberian modal kerja atau investasi kepada para  pelaku  Usaha  Mikro  Kecil  Menengah (UMKM)  dalam  bentuk  kredit  atau pembiayaan  yang  dalam  pelaksanaanya didukung  oleh  sarana  penjaminan  usaha yang produktif serta menguntungkan. Modal atau  dana  yang  dikeluarkan  dalam  program KUR ini seluruhnya berasal dari dana pihak ketiga  yang  dimiliki  oleh  bank.  Pemerintah hanya  mendukung  dengan  menjaminkan sebagian dari risiko kredit (70-80%) melalui lembaga  penjamin.  Perusahaan  penjaminan pemerintah seperti Jaminan Kredit Indonesia,  Asuransi  Kredit  Indonesia  yang bertindak  sebagai  lembaga  penjaminan KUR.  Sebab  dana  KUR  adalah  dana  milik bank,  maka  prosedur  serta  pengaturan penyaluran  KUR  ditetapkan  oleh  bank  itu
13 Edi  Susilo, Analisis  Pembiayaan  Dan Risiko  Perbankan  Syariah ,  1st  ed.  (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017).
sendiri  sesuai  pada  prinsip-prinsip  kredit komersial.  Apabila  kedapatan  kemacetan, bank bisa mengajukan tuntutan kepada usaha penjamin  yang  bersangkutan,  yang  akan diganti  sebesar  70-80%,  tergantung  pada bidang industri debitur. Tujuan dari program Kredit Usaha Rakyat yakni untuk mendorong  pengembangan  sektor  primer
serta pemberdayaan UKM, guna meningkatkan akses atas kredit dan lembaga keuangan,  menyusutkan  kemiskinan  serta memperluas lapangan kerja.

## 3. METHODOLOGY
Penelitian  ini  berjenis  field  research (penelitian lapangan) dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini bermaksud  untuk  menganalisis  fenomena kepatuhan  syariah  saat  ini  pada  produk pembiayaan  BSI  KUR-Mikro.  Setting penelitian  merupakan  lingkungan,  tempat, atau daerah yang direncanakan sang peneliti buat  dijadikan  objek  penelitian.  Penelitian ini  berlokasi  yakni  pada  BSI  Kudus. Penelitian ini menggunakan subjek beberapa karyawan  serta  nasabah  dari  Bank  Syariah Indonesia Kudus. Adapun sumber data yang terdapat  dalam  penelitian  ini  yakni  data primer  dan  data  sekunder.  Data  primer tersebut  didapat  secara  langsung  di  lokasi penelitian dari informan inti (Karyawan dan nasabah pembiayaan BSI KUR-Mikro di BSI Kudus).  Sedangkan  data  sekunder  didapat
melalui  dokumen,  jurnal-jurnal,  dan  hasil dari  penelitian  terdahulu  yang  dijadikan sebagai  pembanding  atau  rujukan.  Adapun tekhnik pengumpulan data kami menggunakan  observasi,  wawancara,  serta dokumentasi. Pengujian keabsahan data pada penelitian  ini  yakni  dengan  tekhnik triangulasi. Tekhnik triangulasi yaitu tekhnik pemeriksaan keabsahan data dengan membandingkan  hasil  observasi  terhadap objek penelitian. Untuk Teknik analisis data peneliti  menggunakan  analisis  naratif, dimana  analisis  naratif  digunakan  untuk membuat interpretasi atau penjelasan tentang penilaian  karyawan  atau  nasabah  terhadap Bank  Syariah  Indonesia  Kudus.  Selain  itu juga  menggunakan  analisis  wacana,  yang mana lebih berfokus terhadap konteks sosial dimana  terjadi  komunikasi  antara  peneliti dengan responden. 14

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Kepatuhan syariah (shariah compliance) di  Bank  Syariah  Indonesia  cabang  Kudus telah  di  terapkan  sejak  dibukanya  kantor cabang  tersebut.  Penerapan  kepatuhan syariah  pada  penyaluran  dan  penghimpunan dana di Bank Syariah Indonesia wajib sesuai dengan ketentuan serta fatwa DSN MUI dan POJK.
14 Fitri  Yenti  et  al.,  “Kepatuhan  Syariah (Syariah  Compliance):  Penerapannya  Pada  Bank Nagari  Cabang  Syariah  Solok,” mataram 10,  no.  2 (2021).
Implementasi  Dewan  Pengawas  Syariah Dan  Akad  Dalam  Penerapan  Sharia Compliance
Dalam  penyelenggaraan  kegiatan  serta transaksi  pada  bank  syariah,  di  dalamnya terdapat  Dewan  Pengawas  Syariah  (DPS) yang  mana  tugas  utamanya  megawasi jalannya  operasional  bank  sehari-hari  agar selalu berpegang pada peraturan syariah. Hal tersebut  dilakukan  karena  transaksi  pada bank syariah berbeda dengan transaksi yang ada  di  bank  konvensional.  Maka  dari  itu, dibutuhkan  pedoman  yang  disusun  dan ditentuan oleh DSN. 15
Hal  ini  sudah  sesuai  dengan  yang dijalankan  oleh  Bank  Syariah  Indonesia Cabang  Kudus  yang  mana  dalam  kegiatan sehari  harinya  terdapat  RBC  (Regional Bisnis  Control).  RBC  (Regional  Bisnis Control)  merupakan  bagian  dari  Dewan Pengawas  Syariah  (DPS)  yang  khusus ditaruh disetiap cabang-cabang bank syariah, yang mana tugasnya sebagai pengawas serta mengkontrol jalannya kegiatan dan transaksi dikantor setiap harinya apakah kegiatan dan transaksinya  ini  sesuai  syariah  atau  tidak, jadi  apabila  melanggar  syariah  maka langsung ketahuan. Apabila melanggar maka izin perusahaannya bisa dicabut.
Ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan dalam kepatuhan syariah, yaitu
15 Rahmat  Ilyas,  “Peran  Dewan  Pengawas Syariah  Dalam  Perbankan  Syariah,” JPS  (Jurnal Perbankan Syariah) 2, no. 1 (2021): 42–53.
akad  harus  sesuai  dengan  prinsip  syariah serta  peraturan  yang  berlaku  untuk digunakan dalam menghimpun dan menyalurkan dana. Setiap akad-akad penghimpun  dan  penyaluran  dana  harus diperiksa  terlebih  dahulu  oleh  Dewan Pengawas Syariah, karena Dewan Pengawas Syariah  mempunyai  kewajiban  untuk memeriksa  terlebih  dahulu  setiap  kegiatan bank  yang  akan  dilaksanakan  apakah  sudah sesuai  dengan  prinsip  aturan  syariah  yang telah  berlaku  atau  tidak.  Akad-akad  yang digunakan dalam menghimpun dan menyalurkan dana yang ada di Bank Syariah Indonesia  yaitu  Wadiah,  Mudharabah, Mudharabah Muqayyadah, Murabahah, Musyarakah,  Musyarakah  Mutanaqisah, Ijarah, Ijarah Muntahiyah bit-Tamlik, Salam, Istishna’, Wakalah, Kafalah, Hawalah, Rahn, Qardh. 16
Sebagaimana  seperti  yang  dinyatakan oleh informan  satu Bapak Noor Saiz selaku Branch  Manager  Nasabah  Prioritas  di  BSI Cabang  Kudus  dan  informan  dua  Bapak Suprayogo  selaku  Micro  Manager  di  BSI Cabang  Kudus  mengenai  peran  Dewan Pengawas  Syariah  (DPS)  dan  akad  atau kontrak,  yang  mana  jawaban  keduanya hampir  sama,  yang  menyebutkan  bahwa semua  transaksi  yang  terdapat  di  Bank
16 Taufik  Kurrohman,  “Akad  Pembiayaan Syariah Yang Sesuai Dengan Maqasid Syariah Dalam Perbankan  Syariah,” Jurnal  Surya  Kencana  Satu : Dinamika  Masalah  Hukum  dan  Keadilan 11,  no.  1 (2020): 115.
Syariah  Indonesia  Cabang  Kudus  sudah menggunakan  akad  yang  sesuai  dengan aturan prinsip syariah dan Fatwa DSN MUI serta  POJK,  karena  setiap  akad-akad penghimpun  dan  penyaluran  dana  diperiksa terlebih  dahulu  oleh  RBC  (Regional  Bisnis Control) yang mana tugasnya adalah sebagai pengawas dan mengkontrol jalannya kegiatan  dan  transaksi  dikantor  sehari-hari, jadi  apabila  tidak  sesuai  maka  izin perusahaan bisa dicabut. RBC ini merupakan bagian dari DPS (Dewan Pengawas Syariah) yang  khusus  di  taruh  di  setiap  cabang- cabang  bank  syariah  di  Indonesia.  Untuk akad  sudah  sesuai  dengan  aturan  prinsip syariah  karena  sebelumnya  akad-akad tersebut  sudah  diperiksa  dan  dipastikan terlebih dahulu oleh pihak Dewan Pengawas Syariah (DPS). 17
Hasil  riset  tersebut  searah  dengan penlitian yang dikerjakan oleh Masni bahwa dampak  pengawasan  terhadap  kepatuhan aturan  syariah  yang  dikerjakan  oleh  Dewan Pengawas  Syariah  terhadap  produk  (BSM) Bank Syariah Mandiri sangat positif. 18
Implementasi  Dana  Zakat  Dan  Laporan Keuangan  Dalam  Penerapan  Sharia Compliance
Dana zakat yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Indonesia kepada Badan Amil Zakat
17 Saiz  Noor  and  Suprayogo,  “Wawancara,” 2022.
18 Masni  H,  “Analisis  Penerapa  Shariah Compliance  Dalam  Produk  Bank  Syariah,” Jurnal Hukum  Ekonomi  Syariah 3,  no.  2  (December  2019): 118–137.
Nasional  (BAZNAS)  sudah  sesuai  dengan syariat Islam karena memiliki tujuan dengan adanya  kontribusi  zakat,  Bank  Syariah Indonesia  ini  akan  semakin  memberikan nilai lebih terhadap peran bank syariah bagi masyarakat  dan  penerima  zakat  yang  sesuai dengan asnaf. Sebagai bank syariah terbesar di  Indonesia,  Bank  Syariah  Indonesia mempunyai  komitmen  untuk  memastikan kehadirannya  membawa  manfaat  bagi masyarakat  luas.  Diantaranya  yaitu  melalui instrument  ZISWAF  khususnya  zakat  dapat meningkatkan  kesejahteraan  masyarkat  dan mendukung  pertumbuhan  ekonomi  dengan prinsip kerakyatan, terutama bila digerakkan secara  optimal.  Sesuai  dengan  yang dikatakan  oleh  informan  satu  Bapak  Noor Saiz  selaku  Branch  Manager  Nasabah Prioritas  di  Bank  Syariah  Indonesia  Cabang Kudus  dan  informan  dua  Bapak  Suprayogo selaku Micro Manager di BSI Cabang Kudus mengenai  dana  zakat,  keduanya  memiliki jawaban  yang  sama  yaitu,  Dana  zakat  yang dikeluarkan  oleh  Bank  Syariah  Indonesia kepada  Badan  Amil  Zakat  Nasional  sudah sesuai dengan syariat Islam karena tujuannya yaitu membawa kemanfaatan luas bagi umat dan  penerima  zakat.  BSI  juga  memberikan layanan  kepada  nasabahnya  yang  akan menunaikan  zakat.  Tidak  hanya  kepada nasabahnya,  para  karyawan  juga  membayar zakat  dengan  cara  gaji  dipotong  sebesar 10%.  Bank  Syariah  Indonesia  juga
mempunyai komitmen untuk terus mendorong  optimalisasi  potensi  zakat dengan  memperbanyak  edukasi  terhadap masyakat tentang pengeluaran zakat melalui dukungan digitalisasi.
Hasil  dari  penelitian  tersebut  sejalan dengan  penelitian  yang  dikerjakan  oleh Phatriakalista  Intan  Apsari,  dkk  bahwa BAZNAS  bersinergi  dengan  Bank  Syariah Indonesia  sebagai  bentuk  dukungan  untuk memperkuat  ekosistem  zakat  serta  gerakan cinta zakat untuk meningkatkan kemungkinan penghimpunan dan pendayagunaan.  Adapun  sinergi  yang  di implementasikan oleh Bank Syariah Indonesia  dan  BAZNAS  antara  lain:  a) Adanya  kebijakan  penggabungan  rekening BAZNAS  dengan  Bank  Syariah  Indoensia, b)  terdapat  fitur  pembayaran  ZIS  dari aplikasi Mobile Banking BSI. Hal ini dinilai efektif  lantaran  didukung  data  bahwa penghimpunan ZIS didominasi sang perbankan  yang  mencapai  62%,  dan  c) Pembayaran zakat akan dikirim ke BAZNAS oleh perusahaan Bank Syariah Indonesia. 19
Mengingat kembali bahwa Bank Syariah Indonesia merupakan bank yang menerapkan sistem  Syariah,  maka  seluruh  transaksi  dan
19 Phatriakalista  Intan  Apsari,  Arin Setiyowati,  and  Fatkhur  Huda,  “Implementation  Of Synergy Of Zis Fund Management In Sharia Banking And  Zakat  Management  Organizations  (Opz)  For Strengthening  The  Zakat  Ecosystem,” Perisai : Islamic Banking and Finance Journal 6, no. 1 (2022): 1–16.
kegiatan ekonomi di Bank Syariah Indonesia dilaporkan  dan  dicatat  secara  wajar  sesuai dengan  PSAK  Syariah  yang  berlaku.  Selain Bank  Syariah  Indonesia,  seluruh  Bank Syariah  yang  ada  di  Indonesia  juga berpedoman  terhadap  PSAK  Syariah. Manejemen  dilakukan  secara  professional dan  harus  memenuhi  seluruh  unsur-unsur profesionalitas  syariah.  Sebagaimana  yang dinyatakan  oleh  informan  satu  Bapak  Noor Saiz  selaku  Branch  Manager  Nasabah Prioritas di BSI Cabang Kudus dan informan dua Bapak Suprayogo selaku Micro Manager di  BSI  Cabang  Kudus  mengenai  transaksi serta  aktivitas  ekonomi  BSI  Kudus, keduanya  memiliki  jawaban  yang  sama yaitu,  Untuk  pelaporan  serta  pencatatan semua  transaksi  dan  aktivitas  yang  ada  di Bank Syariah Indonesia sudah sesuai dengan syariat  islam  karena  berdasarkan  dengan PSAK Syariah yang berlaku. 20

## Implementasi  Budaya  Perusahaan  Dalam Penerapan Sharia Compliance
Budaya  organisasi  tidak  tentang  apakah karyawan  menyukainya,  namun  bagaimana mereka memandang karakteristiknya. Misalnya lingkungan usaha yang mengharuskan adanya adaptasi dan perubahan terhadap organisasinya, sedangkan  budaya  perusahaan  tidak  mau berubah  dan  mempertahankan  status,  hal tersebut  memungkinkan  organisasi  akan
mengalami  inersia  dan  akhirnya  mengalami kemunduran. 21
Budaya  kerja  pada  penelitian  kali  ini lebih  berfokus  pada  budaya  kerja  yang Islami  dimana  didalamnya  terdapat  nilai- nilai  Islam,  situasi  lingkungan  kerja  dan budaya  perusahaan  (corporate  culture)  di
Bank Syariah Indonesia harus
memprioritaskan  akhlak  yang  amanah, keharmonisan  antar  karyawan  dan  nasabah, loyalitas  karyawan  terhadap  kepatuhan perusahaan yang berprinsip syariah, kompeten  dalam  melakukan  pekerjaannya, serta  adaptif  dan  kolaboratif.  Kehidupan kerja mulai dari penampilan hingga karakter dalam bekerja sehari-hari, seluruh karyawan selalu  bercermin  pada  syariat  Islam. Sebagaimana yang dinyatakan oleh informan satu  Bapak  Noor  Saiz  selaku  Branch Manager  Nasabah  Prioritas  di  BSI  Cabang Kudus  dan  informan  dua  Bapak  Suprayogo selaku Micro Manager di BSI Cabang Kudus mengenai  Lingkungan  kerja  dan  budaya perusahaan  di  BSI  Kudus,  keduanya memiliki  jawaban  yang  sama  yaitu, Mengenai  lingkungan  kerja  dan  budaya perusahaan  di  BSI  Kudus  memprioritaskan akhlak  yang  amanah,  harmonis,  loyal, kompeten,  serta  adaptif  dan  kolaboratif.
21 Nurul  Inayah,  “‘PASTI  OKE’  BUDAYA KERJA ISLAMI
BRISYARIAH DAN PENGARUHNYA  PADA  KINERJA  KARYAWAN (Studi  Kasus  Pada  BRIsyariah  Kantor  Cabang
Banyuwangi),” Malia  (Terakreditasi) 10,  no.  2 (2019): 269–286.
Kehidupan  kerja  sehari-hari  sesuai  dengan prinsip syariah mulai dari penampilan hingga karakter dalam bekerja seluruh
karyawannya. Namun, mungkin ada perbedaan  jika  diluar  lingkungan  kerja karena  ada  beberapa  hal  pribadi  para karyawan  yang  tidak  sesuai  dengan  prinsip syariah, misalnya ketika di rumah.
Hasil  dari  penelitian  tersebut  searah dengan  penelitian  yang  dikerjakan  oleh Nurul Inayah budaya kerja Islami Bank BRI Syariah  cabang  Banyuwangi  berpengaruh terhadap  kinerja  pegawai.  Adanya  sifat amanah  berarti  bertanggung  jawab  atas terpenuhinya  segala  tugas  dan  kewajiban. Dan  budaya  kerja  yang  profesional  dan berkualitas. 22

## Implementasi Bisnis Usaha Dalam Penerapan Sharia Compliance
Bisnis  usaha  yang  dibiayai  oleh  Bank Syariah  Indonesia  harus  sesuai  aturan  dan prinsip  syariah  agar  tidak  bertentangan dengan kepatuhan syariah. Dalam penyaluran  pembiayaannya,  Bank  Syariah Indonesia tidak asal menyetujui pembiayaan yang  diajukan  oleh  nasabah.  Melainkan harus  dipilih  terlebih  dahulu  mana  bisnis usaha  yang  dianggap  layak  dan  sesuai dengan  syariah.  Misalnya  pada  bisnis  usaha rokok  dan  perhotelan.  Meskipun  kedua bisnis  tersebut  belum  tentu  haram,  namun
22 Fathurrahman Ayif and Yuyun Setiawansi, “Determinan Dana Pihak Ketiga Bank Umum Syariah Di Indonesia,” JIEI 7, no. 1 (2021): 226–236.
tidak  bisa  di  biayai  oleh  Bank  Syariah Indonesia.
Diantara  produk  pembiayaan  di  Bank Syariah Indonesia yang paling diminati yaitu BSI  KUR  (Kredit  Usaha  Rakyat)  Mikro. Dalam  penyaluran  pembiayaan  BSI  KUR- Mikro  ini  terdapat  RAC  (Risk  Acceptance Criteria)  adalah  penilaian  yang  harus dilakukan  oleh  bank  terhadap  debitur  dan pelaku usaha sebagai persyaratan awal yang harus  dipenuhi  sebagai  pra-penilaian  atau proses  kredit.  Selain  itu  juga  menggunakan pilar  5C  (Character,  Capacity,  Capital, Condition, dan Collateral) guna menganalisis pengajuan  pembiayaan  apakah  layak  untuk dibiayai atau tidak. Kriteria usaha yang layak untuk  mengikuti  program  KUR  yaitu  usaha yang  tidak  bertentangan  dengan  syariat Islam.  Untuk  margin  pada  pembiayaan  BSI KUR-Mikro  yaitu  sebesar  6%  per  tahun, semua  bank  marginnya  sama  karena pembiayaan KUR adalah program
pemerintah yang untuk  para pelaku  UMKM
agar  bisa  memperoleh  pinjaman  serta mensejahterakan usahanya sehingga marginnya  tidak  boleh  diubah  dan  harus sesuai aturan pemerintah. 23
Untuk  akad  yang  digunakan  dalam pembiayaan  BSI  KUR-Mikro  yaitu  akad Murabahah.  Akad  murabahah  yaitu  akad
23 Abdul  Wahid  Mongkito  et  al., “Implementasi  Pembiayaan  Kredit  Usaha  Rakyat (Kur)  Mikro  Syariah  Dalam  Pengembangan  Usaha Mikro,” Robust: Research of Business and Economics Studies 1, no. 1 (2021): 91.
yang  sering  diterapkan  dalam  pelaksanaan pembiayaan  perbankan  syariah.  Mekanisme murabahah dapat dilakukan melalui jual beli barang  dengan  menambahkan  margin  untuk memperoleh keuntungan pada bank. sehingga  pembiayaan  BSI  KUR-Mikro sudah  sesuai  dengan  prinsip  syariah. Sebagaimana yang dinyatakan oleh informan satu  Bapak  Noor  Saiz  selaku  Branch Manager  Nasabah  Prioritas  di  BSI  Cabang Kudus  dan  informan  dua  Bapak  Suprayogo selaku Micro Manager di BSI Cabang Kudus mengenai  bisnis  usaha  yang  ada  di  BSI Kudus,  keduanya  memiliki  jawaban  yang sama yaitu, bisnis usaha yang dibiayai pada program  BSI  KUR-Mikro  yaitu  usaha  yang halal serta tidak bertentangan dengan prinsip Syariah.  Untuk  kriteria  usaha  yang  layak dibiayai pada program  KUR-Mikro di Bank Syariah  Indonesia  cabang  Kudus  yaitu adanya  pendapatan  setiap  harinya,  contoh: dagang  kelontong,  sembako,  dagang  di pasar. Besar marginnya yaitu 6% per tahun.
Kedua  jawaban  informan  tersebut diperkuat  lagi  oleh  informan  ketiga  Ibu  Sri Zulaedah 45 th alamat desa Payaman, Mejobo Kudus. Selaku pelaku UMKM serta nasabah pembiayaan  KUR-Mikro  di  Bank  Syariah Indonesia Cabang Kudus:
“ sebelumnya  saya  dijelaskan  terlebih dahulu seperti apa pembiayaan KUR Mikro itu,  lalu  akad  apa  yang  akan  digunakan, serta  prosesnya.  Setelah  itu  pihak  BSI
menilai dan memastikan usaha saya, apakah usaha saya merupakan usaha yang halal dan layak untuk dibiayai atau tidak. Usaha saya yaitu  warung  makan.  Selain  itu  pihak  BSI juga melakukan penilaian terhadap karakter, kapasitas, modal, kondisi, dan agunan saya. Setelah  semuanya  sudah  sesuai,  pihak  BSI baru  meng-ACC  pembiayaan  saya.  Untuk akad  yang  digunakan  pada  pembiayaan KUR  saya  yaitu  akad  murabahah.  Untuk margin bagi hasilnya sebesar 6% karena itu sesuai  dengan  ketetapan  pemerintah, keuntungan  yang  saya  dapatkan  dari pembiayaan  KUR  Mikro  dari  BSI  ini  yaitu membantu usaha saya karena persyaratannya  mudah,  bahkan  sangat bermanfaat  untuk  mengembangkan  usaha saya”

## Implementasi  Sumber  Dana  Dalam Sharia Compliance
Sumber  dana  yang  diperoleh  dari masyarakat merupakan sumber dana terbesar pada  bank.  Adapun  sumber  dana  dari masyakarat  tersebut  berupa  tabungan,  giro, dan  deposito.  Selain  sumber  dana  tersebut, terdapat juga sumber dana berupa modal inti dan pinjaman. Modal inti adalah modal yang berasal dari perusahaan itu sendiri. Modal ini berfungsi  sebagai  cadangan  jika  terjadi kegagalan  atau  kerugian  pada  bank  dalam melindungi para nasabah. 24
24 Rahmat  Ilyas,  “Manajemen  Permodalan Bank  Syariah,” BISNIS :  Jurnal  Bisnis  dan Manajemen Islam 5, no. 2 (2018): 323.
Sebagaimana  yang  dinyatakan  oleh informan  satu  Bapak  Noor  Saiz  selaku Branch  Manager  Nasabah  Prioritas  di  BSI Cabang  Kudus  dan  informan  dua  Bapak Suprayogo  selaku  Micro  Manager  di  BSI Cabang Kudus mengenai sumber dana yang ada  di  Bank  Syariah  Indonesia  cabang Kudus,  keduanya  memiliki  jawaban  yang sama yaitu, Mengenai sumber dana di Bank Syariah  Indonesia  cabang  Kudus  diperoleh secara  sah  dan  halal  melalui  Bank  Syariah Indonesia  Pusat  dan  dana  pihak  ketiga. Meskipun BSI merupakan Merger dari BRI, BNI, dan Mandiri tetapi modal dasarnya dari BUMN  dan  dihukumi  halal  karena  Bank Syariah Indonesia tidak mungkin mengambil sumber  dana  yang  haram.  Semua  uang hukumnya  halal  yang  haram  itu  cara perolehannya.
Hasil  penelitian  tersebut  sejalan  dengan penelitian  Fathurrahman  dan  Yuyun  bahwa Return On Asset berpengaruh signifikan dan positif  pada  penghimpunan  Dana  Pihak Ketiga  (DPK)  Bank  Umum  Syariah Indonesia. 25

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN
Dari  hasil  penelitian  serta  pembahasan mengenai penerapan sharia compliance pada produk  pembiayaan  BSI  KUR-Mikro  di Bank  Syariah  Indonesia  diatas  dapat  ditarik
25 Ayif  and  Yuyun  Setiawansi,  “Determinan Dana  Pihak  Ketiga  Bank  Umum  Syariah  Di Indonesia.”
kesimpulan  bahwa  pertama,  Bank  Syariah Indonesia  sudah  patuh  terhadap  prinsip syariah,  karena  seluruh  transaksi  dan kegiatannya berdasar pada fatwa DSN-MUI, serta di awasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS).  Kedua,  Produk  pembiayaan  BSI KUR  Mikro  sudah  patuh  terhadap  prinsip syariah  karena,  tidak  semua  usaha  bisa  di biayai  oleh  BSI  KUR  Mikro,  melainkan hanya usaha yang berpotensi halal.
Hasil  penelitian  ini  dapat  memberikan referensi baru untuk para peneliti selanjutnya yang  memilih  topik  penelitian  yang  sama terkait sharia compliance. Selain itu, peneliti juga memberikan rekomendasi pada penelitian  selanjutnya  untuk  menganalisis kepatuhan  syariah  tidak  hanya  menurut penilaian  Karyawan  dan  Nasabah,  namun juga  melihat  kepatuhan  syariah  melalui Dewan  Pengawas  Syariah  (DPS)  secara langsung.

## DAFTAR PUSTAKA
Ayif, Fathurrahman, and Yuyun Setiawansi. “Determinan  Dana  Pihak  Ketiga  Bank Umum  Syariah  Di  Indonesia.” JIEI 7, no. 1 (2021): 226–236.
Jalil,  A.,  &  Hamzah,  S.  A.  (2020).  PENGARUH
BAGI  HASIL  DAN  KEBUTUHAN  MODAL TERHADAP MINAT UMKM MENGAJUKAN PEMBIAYAAN

## PADA
LEMBAGA  KEUANGAN  SYARIAH  DI KOTA  PALU. Jurnal  Ilmu  Perbankan  dan Keuangan Syariah , 2 (2), 178-198.
H.,  Masni.  “Analisis  Penerapa  Shariah Compliance  Dalam  Produk  Bank
Syariah  |Masni  H.  |  Jurnal  Hukum Ekonomi  Syariah.” Jurnal  Hukum Ekonomi Syariah 3, no. 2 (2019): 119– 137.

## H,  Masni.  “Analisis  Penerapa  Shariah
Compliance  Dalam  Produk  Bank Syariah.” Jurnal  Hukum  Ekonomi Syariah 3,  no.  2  (December  2019):
118–137.
Hidayah,  Nur,  Djauhar  Edi  Purnomo,  and
Hidayah  Rini.  “Pengaruh  Sharia Compliance  Dan  Islamic  Corporate Governance Terhadap Kesehatan Finansial  Perbankan  Syariah.” Neraca 16, no. 2 (2020): 1–28.
Ilyas,  Rahmat.  “Manajemen  Permodalan Bank  Syariah.” BISNIS :  Jurnal  Bisnis dan  Manajemen  Islam 5,  no.  2  (2018): 323.
———.  “Peran  Dewan  Pengawas  Syariah Dalam Perbankan Syariah.” JPS (Jurnal Perbankan  Syariah) 2,  no.  1  (2021):
42–53.
Intan Apsari, Phatriakalista, Arin Setiyowati, and Fatkhur Huda. “Implementation Of Synergy  Of  Zis  Fund  Management  In Sharia Banking And Zakat Management  Organizations  (Opz)  For Strengthening  The  Zakat  Ecosystem.” Perisai :  Islamic  Banking  and  Finance Journal 6, no. 1 (2022): 1–16.
Janah,  Ita  Miftahul,  and  Sunan  Fanani.
“Analisis Kepatuhan Syariah Pembiayaan  Musyarakah  Pada  Bprs Amanah  Sejahtera  Gresik.” Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan 7, no. 1 (2020): 151.
Kurrohman,  Taufik.  “Akad  Pembiayaan Syariah  Yang  Sesuai  Dengan  Maqasid Syariah  Dalam  Perbankan  Syariah.” Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan 11, no. 1
(2020): 115.
Maslihatin,  Aini,  and  Riduwan  Riduwan. “Analisis  Kepatuhan  Syariah  Pada Bank  Syariah:  Studi  Kasus  Bank Pembiayaan  Rakyat  Syariah.” Jurnal Maps (Manajemen Perbankan Syariah)
4, no. 1 (2020): 27–35.
Mongkito,  Abdul  Wahid,  Trisno  Wardy Putra,  Muhammad  Imran,  Kiki  Novita, and Andi Nasrawati Ansar. “Implementasi Pembiayaan Kredit
Usaha  Rakyat  (Kur)  Mikro  Syariah Dalam  Pengembangan  Usaha  Mikro.” Robust:  Research  of  Business  and Economics Studies 1, no. 1 (2021): 91.
Mulazid,  Ade  Sofyan.  “Pelaksanaan  Sharia
Complience  Pada  Bank  Syariah(  Studi Kasus  Pada  Bank  Syariah  Mandiri  , Jakarta  ).” Madania 20,  no.  1  (2016): 37–54.
Noor,  Saiz,  and  Suprayogo.  “Wawancara,”
2022.
Nurul  Inayah.  “‘PASTI  OKE’  BUDAYA
KERJA  ISLAMI  BRISYARIAH  DAN PENGARUHNYA  PADA  KINERJA KARYAWAN  (Studi  Kasus  Pada BRIsyariah Kantor Cabang Banyuwangi).” Malia  (Terakreditasi)
10, no. 2 (2019): 269–286.
Pramiana, Omi, and Nur Anisah. “Implementasi Corporate Social Responsibility  (Csr)  Dalam  Prespektif Shariah  Enterprise  Theory.” Eksis 13, no. 2 (2018): 1–14.
Susilo, Edi. Analisis Pembiayaan Dan Risiko Perbankan Syariah . 1st ed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
Widiastuti,  Rahayu,  Maria  Rio  Rita,  and  ... “Apakah  Kredit  Usaha  Rakyat  (KUR) Berdampak Pada Kinerja Usaha?: Studi Pada UMKM Makanan Ringan Di Kota Salatiga.” Jurnal Visi Manajemen 2, no. 2 (2017): 100–115.
Yarmunida, Miti. “Dimensi Syariah
Compliance  Pada  Operasional  Bank Syariah.” Al-Intaj : Jurnal Ekonomi dan Perbankan  Syariah 4,  no.  1  (2018): 140–154.
Yenti,  Fitri,  Elfadhli,  Burda  Hospi,  and Khairiah  Elsa.  “Kepatuhan  Syariah (Syariah  Compliance):  Penerapannya Pada  Bank  Nagari  Cabang  Syariah Solok.” mataram 10, no. 2 (2021).
“BSI | Bank Syariah Indonesia.”