## ANALISIS FATWA DSN-MUI NO.40/DSN-MUI/X/2003 TENTANG PASAR MODAL DAN PEDOMAN UMUM PENERAPAN PRINSIP SYARIAN DI BIDANG PASAR MODAL

## Ulfah Nur Afiyah dan Moch Mahbub
Fakultas Syariah dan Huum UIN Sunan Gunung Djati Bandung E-mail: mail.ulfahnurafiyah@gmail.com

## ABSTRACT
The analysis aims to know the background of the emergence of DSN-MUI Fatwa No.40/DSN-MUI/X/2003, the  term  application  of  sharia  principles  in  fatwa  as  well  as  its  comparation  with  POJK  No.15 No.15/POJK.04/2015 on the Application of Sharia Principles in Capital Markets. The method used in this analysis takes the form of a juridical-normative method that is, by way of approaching the problem studied with the normative nature of the law that is to base oneself on norms and rules sourced on the terms of fatwa and POJK. The results of the study showed that the birth background of fatwa was because Muslims at the time  needed  guidelines  in  the  implementation  of  capital  markets  that  were  in  accordance  with  sharia principles.  The  use of the  term  sharia  principle in  capital markets because  the general  principle  applied in capital markets is already aligned with the sharia principle and patterns used in Indonesia in the pattern of integration (integration). POJK is a result of fatwa legitimacy. The substance is both continuous, only that in  POJK  is  mentioned  regarding  sanctions  indicating  the  implementation  of  a  more  binding  and  legally- powered POJK.
Keyword: capital market; sharia principle; comparation

## ABSTRAK
Analisis ini bertujuan untuk mengetahui latarbelakang munculnya Fatwa DSN-MUI No.40/DSN- MUI/X/2003,  istilah  penerapan  prinsip  syariah  dalam  fatwa  serta  komparasinya  dengan  POJK No.15  No.15/POJK.04/2015  tentang  Penerapan  Prinsip  Syariah  di  Pasar  Modal.  Metode  yang digunakan  dalam  analisis  ini  berupa  metode  yuridis-normatif  yaitu  dengan  cara  mendekatkan masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang normatif yaitu mendasarkan diri pada norma dan aturan  yang  bersumber  pada  ketentuan  fatwa  dan  POJK.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa latarbelakang  lahirnya  fatwa  dikarenakan  umat  Islam  pada  saat  itu  membutuhkan  pedoman dalam  pelaksanaan  pasar  modal  yang  sesuai  dengan  prinsip  syariah.  Penggunaan istilah  prinsip syariah  di  pasar  modal  karena  prinsip  umum  yang  diterapkan  di  pasar  modal  sudah  selaras dengan  prinsip  syariah  dan  pola  yang  digunakan  di  Indonesia  yakni  pola  integrasi  ( integration ). POJK merupakan hasil dari legitimasi fatwa. Substansi keduanya berkesinambungan,  hanya saja dalam  POJK  disebutkan  mengenai  sanksi  yang  menunjukkan  pelaksanaan  POJK  yang  lebih mengikat dan berkekuatan hukum.
Kata Kunci: pasar modal; prinsip syariah; komparasi

## PENDAHULUAN
Aspek  ekonomi  menjadi  salah  satu faktor  penting  dalam  meningkatkan  kese- jahteraan  hidup  manusia.  Seiring  dengan perkembangan  waktu  dan  pertumbuhan masyarakat, serta kemajuan di bidang ilmu pengetahuan  dan  teknologi  maka  hal  ini berpengaruh  dalam  membentuk  dan  men- jadikan perubahan terhadap pola kehidupan  masyarakat  tidak  terkecuali dalam  bidang  ekonomi  yang  membahas salah satunya tentang perdagangan.
Perdagangan merupakan salah satu bentuk muamalah  dan  merupakan  usaha  untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. 1
Perkembangan  teknologi  dan  perin- dustrian  mendorong  munculnya  beberapa perusahaan  yang  nantinya  menawarkan bentuk  kerjasama  di  bidang  permodalan. Faktor  pendukung  lainnya  adalah  kesa- daran  dari  masyarakat  sendiri  yang  ingin meningkatkan  taraf  hidup  salah  satunya dengan  jalan  berinvestasi.  Investasi  men- jadi salah satu solusi yang cukup menjanji- kan untuk mengolah perekonomian masya- rakat  terkhusus  menyalurkan  dari  pihak yang surplus (dana berlebih) ke pihak yang defisit (membutuhkan dana).
Investasi  merupakan  kata  adopsi dari  bahasa  Inggris  yaitu invesment yang memiliki  arti  menanam.  Dalam  kamus istilah  Pasar  Modal  dan  Keuangan,  Arifin menyebutkan  bahwa  kata  investasi  dimak- nai  sebagai  penanam  uang  atau  modal dalam  suatu  perusahaan  atau  proyek
1 Adrian  Sutedi, Pasar  Modal  Syariah , (Jakarta: Sinar Grafika; 2014), hlm.219
untuk  tujuan  memperoleh  keuntungan. 2 Investasi  adalah  kegiatan  usaha  yang mengandung  risiko  karena  berhadapan dengan  unsur  ketidakpastian.  Dengan demikian, perolehan kembaliannya ( return ) tidak  pasti  dan  tidak  tetap.  Investasi merupakan  penempatan  sejumlah  dana pada  saat  ini  dengan  harapan  untuk memperoleh  keuntungan  di  masa  yang akan  datang.  Pendapat  lainnya  menye- butkan  bahwa  investasi  diartikan  sebagai komitmen  atas  sejumlah  dana  atau  sum- berdaya  lainnya  yang  dilakukan  pada  saat ini,  dengan  tujuan  memperoleh  sejumlah keuntungan di masa datang. 3
Salah  satu  bentuk  investasi  yang terbilang  nyaman  dan  mudah  adalah dengan  berinvestasi  di  pasar  modal. Adanya pasar modal ini memudahkan para investor  untuk  menyalurkan  dananya  ke perusahaan  yang  mereka  inginkan  tak terkecuali perusahaan syariah. Pasar modal dan  berbagai  instrumennya  menjadi  salah satu  pilihan  bagi  masyarakat  yang  ingin berinvestasi  tidak  terkecuali  umat  muslim khususnya  di  Indonesia.  Namun  dengan adanya  unsur-unsur  yang  dianggap  belum sesuai  dengan  syariah  menjadikan  umat muslim  enggan  sehingga  berdampak minimnya  partisipasi  mereka  dalam  dunia pasar modal Indonesia.
Pasar modal syariah diawali dengan kemunculan  produk  reksa  dana  syariah serta  obligasi  syariah.  Produk  muncul
2 Nurul  Huda  dan  Mustafa  Edwin  N., Investasi pada Pasar Modal Syariah , (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm.7
3 Indah  Yuliana, Investasi  Produk  Keuangan Syariah , (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), hlm.2
terlebih  dahulu  yang  kemudian  mensti- mulus  munculnya  fatwa  yang  menjadi pedoman  dalam  pelaksanaan  atau  meka- nisme  pasar  modal  syariah,  salah  satunya yaitu  Fatwa  DSN-MUI  No.40/DSN-MUI/ X/2003  tentang  Pasar  Modal  dan  Pedoman Umum  Penerapan  Prinsip  Syariah  di Bidang  Pasar  Modal.  Sifat  fatwa  dalam sebuah  hierarki  hukum  tidaklah  mengikat, ia  merupakan  sebuah  pedoman  dalam pembuatan  sebuah  peraturan.  Kemudian fatwa  menjadi  mengikat  dan  berkekuatan hukum  jika  fatwa  telah  diadopsi  menjadi peraturan,  bisa  Peraturan  Bank  Indonesia (PBI)  ataupun  Peraturan  Otoritas  Jasa Keuangan (POJK).
Kemunculan  fatwa  ini  menjadi sebuah  hal  yang  menarik,  terutama  ter- dapat pendapat dari Iwan P. Pondjowinoto yang  menyatakan  bahwa  penggunaan istilah  prinsip  syariah  pasar  modal dikarenakan  secara  hakiki  prinsip  umum yang diterapkan di pasar modal dan bursa efek sudah sejalan dengan prinsip syariah. 4 Sehingga  istilah  yang  dimunculkan  dalam fatwa  tersebut  bukanlah  ‘Pasar  Modal Syari’ah  melainkan  ‘Penerapan  Prinsip Syari’ah  di  Bidang  Pasar  Modal’.  Kedua istilah  tersebut  jika  diamati  hampir  memi- liki  makna  yang  berdekatan.  Pemilihan istilah  ini  dipengaruhi  dari  latar  belakang apa  yang  mendasari  kemunculan  fatwa dengan  redaksi  tersebut  yang  kemudian berimplikasi  pula  pada  peraturan  yang berkaitan,  khususnya  Peraturan  Otoritas Jasa  Keuangan  (POJK).  Dengan  beberapa
4 Yoyok Prasetyo, Hukum Investasi dan Pasar Modal Syariah , (Bandung: Mina, 2017), hlm.36
yang  telah  dijelaskan  di  atas  maka  dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 1)  Bagaimana  latar  belakang  lahirnya Fatwa  DSN-MUI  No.40/DSN-MUI/X/2003? 2)  Bagaimana  istilah  prinsip  syariah  di bidang  pasar  modal  dalam  Fatwa  DSN- MUI NO.40/DSN-MUI/X/2003? 3) Bagaima- na komparasi Fatwa DSN-MUI No.40/DSN -MUI/X/2003  dengan  POJK  No.15/POJK. 04/2015  tentang  Penerapan  Prinsip  Syariah di Pasar Modal?

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Latar  Belakang  Lahirnya  Fatwa  DSN-MUI No.40/DSN-MUI/X/2003
Sejarah  Pasar  Modal  syariah  di Indonesia  dirintis  oleh  Prof.  Iwan  P. Pondjowinoto  setelah  UUPM  No.8  Tahun 1995  disahkan  pada  akhir  tahun  1995. Beliau  kemudian  mulai  mengkaji  diterbit- kannya  reksa  dana  syariah.  Pertengahan tahun  1997,  bersama  PT.  Danareksa  Inves- tment  Management  beliau  berhasil  men- dapatkan  persetujuan  Badan  Pengawas Pasar  Modal  (Bapepam)  untuk  menerbit- kan  reksa  dana  syariah  yang  pertama dengan  nama  Reksa  Dana  ‚Danareksa Syariah‛.  Tepatnya  pada  tanggal  3  Juli 1997. 5 Namun  pada  saat  itu  belum  ada fatwa  ulama  yang  menjadi  pedoman  bagi pelaksanaan  transaksi  di  pasar  modal maupun reksa dana syariah.
Pada  tanggal  18  April  2001,  untuk pertama  kalinya  DSN-MUI  mengeluarkan fatwa  yang  berkaitan  langsung  dengan pasar  modal,  yaitu  Fatwa  No.20/DSN-
5 Yoyok Prasetyo, Hukum Investasi dan Pasar Modal  Syariah ,  (Bandung:  Mina  Publishing,  2017), hlm. 43-44
MUI/IV/2001  tentang  Pedoman  Pelaksa- naan Investasi untuk Reksa Dana Syariah. 6
Hal ini dapat dipahami bahwa dari produk yang ada menstimulus lahirnya fatwa bagi pedoman  instrumen  pasar  modal  syariah yang muncul terlebih dahulu.
Namun  demikian,  fatwa  DSN-MUI ini  belum  diserap  oleh  Bapepam-LK (Badan  Pengawas  Pasar  Modal  dan  Lem- baga  Keuangan)  menjadi  peraturan  dalam pasar  modal  syariah.  Sehingga  belum mengikat  para  pelaku  pasar  (investor). Acuan  yang  digunakan  investor  dalam berinvestasi  saham  syariah  pada  kurun waktu  tersebut  masih  berupa  emiten- emiten  yang  masuk  ke  dalam  Jakarta Islamic  Index  (JII)  yang  berjumlah  30  (tiga puluh) emiten. 7
Pasar  modal  syariah  di  Indonesia diluncurkan  secara  resmi  pada  tanggal  14 Maret  2003  oleh  Menteri  Keuangan  yang pada  saat  itu  adalah  Bapak  Boediono. Sejarah  pasar  modal  syariah  juga  dapat ditelusuri  dari  perkembangan  institusional yang  terlibat  dalam  pengaturan  pasar modal  syariah  tersebut.  Perkembangan tersebut dimulai dari MOU antara Bapepam  (Badan  Pengawas  Pasar  Modal) dan  DSN-MUI  pada  tanggal  tersebut. Dalam MOU tersebut menunjukkan bahwa terdapat  kesepahaman  antara  DSN-MUI dengan  Bapepam  untuk  mengembangkan pasar modal berbasis  syariah di Indonesia, setelah  nota  kesepahaman  ini,  DSN-MUI mengeluarkan Fatwa No.40/DSN-
6 Yoyok Prasetyo, Hukum Investasi dan Pasar Modal Syariah , ..., hlm. 45
7 Yoyok Prasetyo, Hukum Investasi dan Pasar Modal Syariah , ... hlm. 45
MUI/2003  pada  tanggal  04  Oktober  2003 M/08 Sya’ban 1424 H tentang Pasar Modal dan  Pedoman  Umum  Penerapan  Prinsip Syariah  di  Bidang  Pasar  Modal.  Fatwa  ini pun  belum  langsung  ditindaklanjuti  oleh Bapepam dan Lembaga Keuangan menjadi peraturan  yang  mengikat  pelaku  pasar modal syariah di tanah air. 8
Pasar  modal  dikembangkan  dalam rangka  mengakomodir  kebutuhan  umat Islam  di  Indonesia  yang  ingin  melakukan investasi  di  produk-produk  pasar  modal yang  sesuai  dengan  prinsip  syariah. Kemudian  dengan  semakin  beragamnya sarana  dan  produk  investasi  di  Indonesia, diharapkan  masyarakat  akan  memiliki alternatif dengan keinginannya. 9
Hal lain yang menjadi penting yaitu mengingat  masih  adanya  anggapan  di kalangan  umat  Islam  sendiri  bahwa  ber- investasi di sektor pasar  modal di satu sisi merupakan  sesuatu  yang  tidak  diper- bolehkan (diharamkan) berdasarkan ajaran Islam,  sementara  pada  sisi  lain  bahwa Indonesia  juga  perlu  memerhatikan  serta menarik  minat  investor  mencanegara untuk berinvestasi di pasar modal Indonesia.  Terutama  negara-negara  di Timur  Tengah,  yang  diyakini  merupakan investor potensial. 10
Fatwa  ini  dilatarbelakangi  pada sebuah  kebutuhan  masyarakat  yang  pada saat  itu  membutuhkan  sebuah  pedoman dalam pasar modal syariah. Perkembangan
8 Yoyok Prasetyo, Hukum Investasi dan Pasar Modal Syariah , ... hlm. 46
9 Adrian  Sutedi, Pasar  Modal  Syariah , (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm.19
10 Adrian Sutedi, Pasar Modal Syariah , ... hlm.
sistem  keuangan  syariah  dalam  beberapa dekade  terakhir  nampaknya  mempunyai pengaruh  terhadap  perkembangan  Pasar Modal  berdasarkan  prinsip  syariah  di beberapa  negara  termasuk  di  Indonesia. Hal  ini  yang  menunjukkan  betapa  ia memang  telah  menjadi  suatu  kebutuhan bagi  para  pelaku  ekonomi  yang  tidak menghendaki  transaksi ribawi .  Namun, agar  dalam  implementasinya  bisa  berjalan sesuai  dengan  prinsip  syariah,  maka dibutuhkan  semacam  rambu-rambu  atau pedoman  bagaimana  transaksi  di  Pasar Modal ini seharusnya dijalankan.
Jika  dilihat  dalam  fatwa  itu  sendiri pada  bagian  pertimbangan  hukum  (kon- siderans)  dapat  diketahui  bahwa  terdapat beberapa  alasan  dan  latar  belakang  lahir- nya  fatwa  tentang  pedoman  penerapan prinsip  syariah  di  bidang  pasar  modal, diantaranya: 11
a. Bahwa  perkembangan  ekonomi suatu  negara  tidak  lepas  dari perkembangan pasar modal;
b. Bahwa  pasar  modal  berdasarkan prinsip  syariah  telah  dikembang- kan di berbagai negara;
c. Bahwa  umat  Islam  Indonesia memerlukan  Pasar  Modal  yang aktivitasnya sejalan dengan prinsip syariah;
d. Bahwa  oleh  karena  itu,  untuk memenuhi  kebutuhan  tersebut, Dewan  Syariah  Nasional  MUI memandang  perlu  menetapkan fatwa  tentang  Pasar  Modal  dan
11 Fatwa DSN-MUI No.40/DSN-MUI/X/2003 tentang  Pasar  Modal  dan  Pedoman  Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal
Pedoman Umum Penerapan Prinsip  Syariah  di  Bidang  Pasar Modal.
Sedangkan  jika  dilihat  dari  segi praktik  pelaksanaan  pasar  modal,  hal paling  mendasar  yang  menjadi  pertim- bangan  dikeluarkannya  fatwa  DSN  ini adalah karena melihat adanya unsur dharar (merusak), gharar (risiko),  riba, maysir (judi), risywah (suap),  maksiat,  dan  ke dha- lim an dalam transaksi yang terjadi di pasar modal.
Istilah  Prinsip  Syariah  di  Bidang  Pasar Modal  dalam  Fatwa  DSN-MUI  NO.40 /DSN-MUI/X/2003
Prof.  Iwan  P.  Pondjowinoto  dalam bukunya  Penerapan  Prinsip  Syariah  di Pasar Modal Pandangan Praktisi berpenda- pat  bahwa ‚penggunaan  istilah  prinsip syariah  di  pasar  modal  dikarenakan  secara hakiki  prinsip  yang  diterapkan  di  pasar  modal dan  bursa  efek  sudah  sejalan  dengan  prinsip syariah‛. 12 Hal  ini  mengindikasikan  bahwa sebenarnya  dalam  sistem  pasar  modal (konvensional)  telah  ada  unsur-unsur  pri- nsip  syariah,  hanya  saja  belum  dinyatakan secara  resmi  dalam  bentuk  fatwa  maupun peraturan  lainnya.  Sedangkan  menurut OJK  (Otoritas  Jasa  Keuangan)  istilah ‚prinsip  syariah  di  pasar  modal‛  ini  lebih tepat  digunakan  mengingat  kegiatan  di pasar  modal  termasuk  dalam  muamalah yang  memiliki  hukum  asal  semua  boleh dilakukan  kecuali  ada  dalil  yang  mela-
12 Iwan  P.  Pondjowinoto, Prinsip  Syariah  di Pasar  Modal  Pandangan  Praktisi ,  (Jakarta:  Modal Publications, 2003), hlm.viii
rang. 13
Istilah  pasar  modal  syariah  lebih dikenal dalam kalangan masyarakat umum. Lain halnya dengan apa yang ditu- angkan dalam bentuk fatwa dan peraturan otoritas  jasa  keuangan,  pada  keduanya (fatwa  DSN-MUI  dan  POJK)  memilih istilah:
1. Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar  Modal  (Fatwa  DSN-MUI No.40/DSN-MUI/X/2003)
2. Penerapan  Prinsip  Syariah  di  Pasar Modal (POJK N0.15/POJK.04/2015) Jika  dilihat  dari  persamaan  di  atas, maka dalam fatwa maupun POJK memilih istilah ‚Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal‛  bukan  Pasar  Modal  Syariah.  Kata ‘penerapan’  dalam  Kamus  Besar  Bahasa Indonesia  yang  mempunyai  asal  kata ‘terap’  memiliki  definisi: 14 a.  proses,  cara, perbuatan  menerapkan;  b.  pemasangan;  c. pemanfaatan; perihal mempraktikkan. Jadi, penerapan  prinsip  syariah  di  pasar  modal lebih  dominan  pada  pengertian  perbuatan menerapkan  atau  perihal  mempraktikkan prinsip  syariah  pada  pasar  modal  itu sendiri.
Pada  suatu  kebijakan  pengem- bangan  syariah  dalam  sistem  keunagan global  terasuk  pasar  modal,  terdapat  dua pola kebijakan, yaitu: 15
1. pola  terpisah  ( separation )  berarti produk  syariah  dikelola  terpisah dengan produk konvensional.
13 Wawancara dengan Dewan Komisioner OJK pada tanggal 25 Maret 2019
14 Depdikbud , Kamus Besar Bahasa Indonesia,
(Jakarta: Balai Pustaka, 1995), Ed. Ke-4
15 Andri Soemitra, Masa Depan Pasar Modal Syariah di Indonesia , (Jakarta: Kencana, 2014), hlm.49
Dalam  pola  ini  kebijakan  diarahkan pada  pemisahan  sistem  kliring  dan mekanisme pembayaran, memi- sahkan  infrastruktur  syariah  dan standar  akuntansi,  serta  memisah- kan  regulator  dan  sistemnya.  Iran, Sudan  dan  Pakistan  menjalankan pasar  modal  syariah  yang  secara penuh  diatur  dalam  regulasi  negara didasarkan pada syariah Islam.
2. pola  integrasi  ( integration )  berarti produk  syariah  dikelola  berdam- pingan  dengan  atau  paralel  seka- ligus  berkompetisi  dengan  produk konvensional.  Dalam  pola  ini  kebi- jakan  diarahkan  pada  pengem- bangan produk syariah dengan bata- san-batasan  syariah  sebagai  standar kualitasnya,  menggunakan  infra- struktur  keuangan  konvensional yang  sudah  ada.  Mayoritas  negara muslim  di  dunia  seperti  Bahrain, Brunei, Kuwait, Malaysia, Turki, Uni Emirat  Arab,  Indonesia,  dan  Singa- pura melakukan pendekatan produk yang  memenuhi  kriteria  syariah  di mana  pasar  modal  syariahnya paralel  dengan  pasar  modal  konv- ensional dengan dilengkapi lembaga supervisi  syariah.  Pola  kedua  inilah yang  diterapkan  di  Pasar  Modal Indonesia.
Dalam  prosesnya,  terdapat  dua aspek  penting  yang  umumnya  dilibatkan dalam  proses  integrasi  produk  syariah  di pasar  modal.  Pertama,  aspek  kaidah  dan prinsip  syariah  yang  menjadi  batasan (larangan)  yang  harus  dihindari  oleh  pro- duk  syariah  mulai  dari  proses  penciptaan,
masa  transaksi,  hingga  masa  jatuh  tempo di  pasar  modal.  Aspek  pertama  ini  fokus pada aspek legalitas formal akad berdasar- kan metodologi ushul fiqh dan fikih muam- alah.  Kedua,  aspek  orientasi  produk  sya- riah  yang  dibangun  berdasarkan  karekter- istik uniknya sebagai implementasi kriteria nilai-nilai  syariah.  Aspek  ini  fokus  pada pemenuhan maqasid al-syariah pada produk syariah di pasar modal. 16
Prinsip syariah itu sendiri dijelaskan dalam  kamus  perbankan  syariah  merupa- kan  aturan  perjanjian  berdasarkan  hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk pe- nyimpanan  dana  atau  kegiatan  pembiaya- an  usaha,  atau  kegiatan  lainnya  yang dinyatakan  sesuai  dengan  syariah.  Ber- dasarkan  pengertian  tersebut  telah  jelas bahwa  jika  pasar  modal  syariah  adalah pasar modal yang dijalankan dengan prin- sip-prinsip  syariah,  setiap  transaksi  surat berharga  di  pasar  modal  dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. 17
Bentuk  ideal  pasar  modal  telah dijelaskan  oleh  Bapak  Iwan  P.  Pondjo- winoto yaitu sebagai berikut: 18
1. Emiten  dan  efek  yang  diterbit- kannya  memenuhi  kaidah  keadilan, kehati-hatian, dan transparansi.
2. Pelaku  pasar  (investor)  yang  telah memiliki  pemahaman  yang  baik mengenai risiko dan manfaat transaski di pasar modal.
3. Infrastruktur  informasi  bursa  efek
16 Andri  Soemitra, Masa  Depan  Pasar  Modal Syariah , ... hlm. 55
17 Adrian  Sutedi, Pasar  Modal  Syariah ,
(Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 29
18 Iwan  P.Pondjowinoto, Prinsip  Syariah  di Pasar Modal Pandangan Praktisi , ... hlm. 38
yang merata di publik yang ditunjang  oleh  mekanisme  pasar yang wajar.
4. Pengawasan dan penegakan hukum oleh  otoritas  pasar  modal  dapat diselenggarakan secara efisien, efektif dan ekonomis.
Dari  penjelasan  di  atas  terlihat  bah- wa  prinsip-prinsip  syariah  sudah  meliputi semua prinsip dari pasar modal yang ideal. Namun,  prinsip  syariah  juga  memberikan penekanan ( emphasis ) pada: 19
1. Kehalalan produk/jasa dari kegiatan usaha  karena  menurut  prinsip syariah  manusia  hanya  boleh  mem- peroleh atau penambahan harta dari hal-hal yang halal dan baik.
2. Adanya kegiatan usaha yang spesifik  dengan  manfaat  yang  jelas sehingga  tidak  ada  keraguan  akan hasil usaha yang akan menjadi objek dalam perhitungan keuntungan yang diperoleh.
3. Adanya  mekanisme  bagi  hasil  yang adil dan baik dalam untung maupun rugi  menurut  pernyataan  masing- masing pihak.
4. Penekanan  pada  mekanisme  pasar yang  wajar  dan  prinsip  kehati-ha- tian  baik  pada  emiten  maupun investor.
Prinsip-prinsip syariah di pasar mo- dal  dijelaskan  pula  dalam  POJK  Nomor 15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal, pada Bab I Keten- tuan Umum Pasal 1 angka 2:
19 Iwan  P.Pondjowinoto, Prinsip  Syariah  di Pasar Modal Pandangan Praktisi , ... hlm. 39
‚Prinsip  Syariah  di  Pasar  Modal  adalah prinsip  hukum  Islam  dalam  kegiatan syariah  di  pasar  modal  berdasarkan  fatwa DSN-MUI,  sepanjang  fatwa  yang  dima- ksud  tidak  bertentangan  dengan  POJK  ini dan/atau  POJK  lainnya  yang  didasarkan pada fatwa DSN-MUI.‛
Kembali  pada  pendapat  awal  Prof. Iwan  P.  Pondjowinoto  bahwa  penggunaan istilah prinsip syariah di pasar modal dika- renakan  memang  prinsip  umum  yang diterapkan  di  pasar  modal  sudah  sejalan dengan  prinsip  syariah.  Hanya  saja  diper- lukan penekanan dari segi aspek kehalalan; halal  dari  objeknya,  halal  cara  pero- lehannya dan halal cara penggunaannya.
Pada dasarnya, pasar modal syariah merupakan  bagian  dari  industri  pasar modal  secara  umum.  Namun  demikian, yang  membedakan  antara  pasar  modal syariah  dengan  yang  tidak  adalah  produk dan  mekanisme  transaksi  tidak  boleh  bert- entangan  dengan  prinsip  syariah  di  pasar modal.  Istilah  ‚prinsip  syariah  di  pasar modal‛  ini  lebih  tepat  digunakan  meng- ingat  kegiatan  di  pasar  modal  termasuk dalam  muamalah  yang  memiliki  hukum asal  semua  boleh  dilakukan  kecuali  ada dalil yang melarang. 20
Keduanya, antara pasar modal (kon- vensional)  dengan  pasar  modal  syariah memiliki perbedaan yang dapat dilihat dari segi akad yang digunakan dalam transaksi atau surat berharga yang diterbitkan. Akan tetapi,  perbedaan  prinsip  keduanya  bukan berarti pasar modal syariah memiliki lantai
bursa  dan  lembaga  struktural  tersendiri. Lembaga  di  pasar  modal  syariah  tidaklah terpisah  antara  lembaga  konvensional dengan  syariah,  hanya  produk  dan  sedikit mekanismenya  saja  berbeda  antara  konve- nsional  dan  syariah.  Karena,  Indonesia menerapkan pola integrasi untuk kebijakan pengembangan  produk  syariah  dalam sistem  keuangan  negara,  termasuk  dalam bidang pasar modal.
Komparasi  Fatwa  DSN-MUI  No.40/DSN- MUI/X/2003  dengan  POJK  No.15/POJK. 04/2015  tentang  Penerapan  Prinsip  Syariah di Pasar Modal
Menulis nama-nama Pengarang tanpa  judul  dan  posisi  profesional  seperti Prof,  Dr,  Manajer  Produksi,  dll.  Jangan menyingkat  nama  keluarga/terakhir  Anda. Selalu  berikan  nama  depan  dan  belakang Anda.  Tulis  afiliasi  yang  jelas  dari  semua Penulis.  Afiliasi  meliputi:  nama  departe- men/unit,  (fakultas),  nama  universitas, alamat,  negara.  Harap  tandai  Penulis Koresponden  (sertakan  alamat  email) dengan menambahkan tanda bintang (*) di superskrip di belakang nama.
Nama  penulis  harus  dalam  12  pt Times  Roman  bold  dengan  12  poin  di  atas dan  12  poin  di  bawah  ini.  Alamat  penulis digantikan  oleh  angka  dan  berpusat  pada kedua  kolom  manuskrip.  Afiliasi  penulis harus  dalam  12  pt  Times  Roman  italic. Tubuh teks harus memulai 2 baris (24 poin) di  bawah  alamat  terakhir.  Sebuah  fatwa akan  bersifat  mengikat  apabila  ia  telah diadopsi  menjadi  sebuah  peraturan,  baik itu  Peraturan  Bank  Indonesia  (PBI)  mau- pun  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan
(POJK).  Dalam  hal  ini  Fatwa  DSN-MUI No.40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal  dan  Pedoman  Umum  Penerapan Prinsip  Syariah  di  Bidang  Pasar  Modal yang pada saat itu dikeluarkan pada tahun 2003  baru  diadopsi  menjadi  POJK  pada tahun  2015,  dan  selama  selang  waktu tersebut  peraturan  dan  kebijakan  di  pasar modal  berada  di  bawah  kendali  Bapepam- LK  (Badan  Pengawas  Pasar  Modal  dan Lembaga Keuangan).
Fatwa  pada  dasarnya  merupakan pedoman  bagi  peraturan  yang  berada  di atasnya,  maka  secara  tidak  langsung  akan mempengaruhi  apa  saja  yang  akan dirumuskan atau diputuskan dalam sebuah  peraturan.  Begitu  pula  dengan Fatwa  DSN-MUI  No.40/DSN-MUI/X/2003 berimplikasi  pada  beberapa  POJK  terkait pasar  modal.  Di  antaranya  yaitu  POJK No.15/POJK.04/2015  tentang  Penerapan Prinsip  Syariah.  Sebenarnya  terdapat beberapa  POJK  yang  berkaitan  dengan pasar  modal,  akan  tetapi  yang  beririsan erat dengan Fatwa DSN-MUI/X/2003 adalah POJK tersebut.
Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan (POJK)  adalah  peraturan  yang  ditetapkan oleh Dewan Komisioner OJK yang mengikat  secara  umum  dan  diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.  POJK  disusun  dalam  rangka melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang pengaturan  di  sektor  jasa  keuangan sebagaimana  diamanatkan  dalam  UU  No. 21  Tahun  2011  tentang  Otoritas  Jasa  Keua- ngan.  POJK  memiliki  kekuatan  hukum sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  7  dan  Pasal  8  UU
No.  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 21
Berikut  ini  beberapa  aspek  analisis keterkaitan antara Fatwa DSN-MUI No.40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal  dan  Pedoman  Umum  Penerapan Prinsip  Syariah  di  Bidang  Pasar  Modal dengan  POJK  No.15/POJK.04/2015  tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal: Tabel 3.2 Perbandingan antara Fatwa dan POJK Pasar Modal Syariah
No . Keterangan Fatwa  No.40/DSN- MUI/X/2003 POJK No.15/POJK.04/201 5 1 Judul Redaksi judul: Pasar  Modal  dan Pedoman  Umum
Penerapan  Prinsip Syariah  di  Bidang Pasar Modal Judul  dalam  fatwa terdapat kata ‘pedoman  umum’ yang menunjukkan fungsi fatwa sebagai  pedoman bagi peraturan yang  lain  dan  sifat fatwa  yang  tidak mengikat.
Redaksi judul:
Penerapan  Prinsip Syariah  di  Pasar Modal Berbeda sedikit dengan fatwa dengan menghilangkan kata  ‘bidang’  pada redaksinya.
2 Prinsip Syariah Bab  I  Ketentuan Umum point 6 : Prinsip-prinsip Syariah adalah prinsip-prinsip yang didasarkan atas  ajaran  Islam yang penetapannya dilakukan oleh DSN-MUI, baik ditetapkan  dalam fatwa  ini  maupun dalam
fatwa terkait lainnya.
Bab  I  Ketentuan Umum point 2 : Prinsip  Syariah  di Pasar Modal adalah prinsip hukum Islam berdasarkan  Fatwa DSN-MUI, sepanjang fatwa dimaksud tidak bertentangan dengan  POJK  ini dan/atau POJK lainnya yang didasarkan pada fatwa DSN-MUI. Dalam POJK dijelaskan secara
21 Wawancara  dengan  Dewan  Komisioner OJK pada tanggal 25 Maret 2019
lebih  rinci  sesuai dengan  penjelasan yang ada pada fatwa.
3 Konsiderans Fatwa yang muncul terlebih dahulu ada dengan pertimbangan hukum bahwa pada saat itu umat Islam membutuhkan pedoman bagi pasar  modal  yang aktivitasnya sejalan dengan prinsip syariah. Tindak  lanjut dari  adanya  fatwa tersebut adalah perwujudannya dalam bentuk POJK (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan), dengan pertimbangan mendukung perkembangan pasar modal berdasarkan prinsip syariah. Maka dengan adanya POJK, peraturan  ini  akan mengikat para pelaku sektor pasar  modal  serta berkekuatan hukum. 4 Kegiatan dan Jenis Usaha  yang Bertentanga n dengan Prinsip Syariah
Pasal 3 ayat (2):
Secara  garis  besar membahas tentang: a. Perjudian dan permainan yang tergolong judi; b. Jasa keuangan ribawi ;
c. Memproduks
i,
mendistribusi kan, memperdaga ngkan, dan/atau menyediakan barang  atau jasa yang haram dzatnya ( li dzatihi ) dan haram  bukan karena dzatnya ( li ghairihi )  serta yang Pasal 2 Sama dengan fatwa,  hanya  ada beberapa perbedaan:
a. tambahan pada
POJK dalam
jenis  usahanya yaitu
pada
point  c  yang berbunyi: ‚jual
beli  risiko  yang mengandung unsur
ketidakpastian (gharar)
dan/atau    judi
(maysir).‛ b. Point yang
dihapuskan dalam POJK yaitu  point  e yang  berbunyi:
‚melakukan investasi pada
Emiten (perusahaan) yang  pada  saat transaksi  tingkat
nisbah hutang
perusahaan
merusak moral dan bersifat madharat. kepada  lembaga keuangan  ribawi lebih dominan dari modalnya.‛ 5 Transaksi yang Bertentanga n dengan Prinsip Syariah Pasal 5 Keduanya memiliki  bahasan yang  sama  akan tetapi pada point d yang berbunyi: ‘menimbulkan informasi yang menyesatkan’, berubah redaksinya. Pasal 2 ayat (2) Perubahan atas Pasal  5  point  d terdapat dalam Pasal  2  ayat  (2) point h:
‚transaksi  lain  yang mengandung  unsur spekulasi (gharar), penipuan (tadlis) termasuk menyembunyikan kecacatan  (ghisysy), dan  upaya  untuk mempengaruhi pihak lain yang mengandung kebohongan (taghrir).‛ 5 Efek Syariah Pasal 4 Dalam  Pasal  4  ini masih  dinyatakan secara umum mengenai efek syariah yaitu meliputi Saham Syariah,  Obligasi Syariah, Reksa Dana Syariah, Kontrak  Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK EBA)  Syariah,  dan surat berharga lainnya yang sesuai dengan Prinsip-prinsip Syariah. Pasal 3 Dipertegas pada POJK Pasal 3 bahwa efek memenuhi  Prinsip Syariah  di  Pasar Modal sehingga menjadi Efek Syariah apabila: kegiatan  dan  jenis usaha;  akad  dan cara pengelolaan serta kekayaan dan/atau  aset  yang mendasari yang ditetapkan oleh OJK tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah  di  Pasar Modal.  Sedangkan untuk  akad  yang digunakan wajib mengacu pada peraturan perundang- undangan di sektor pasar modal yang mengatur tentang  akad-akad yang digunakan dalam  penerbitan Efek  Syariah  di
Pasar Modal dan/atau akad lainnya  yang  tidak bertentangan dengan Prinsip
Syariah  di  Pasar Modal. 6 Pihak  yang Melakukan
Kegiatan Syariah di Pasar Modal Pasal 3 ayat (3) s.d (5) Menjelaskan secara umum mengenai  kriteria emiten dalam pasar modal syariah.
Pasal 3 s.d 9
diterangkan  secara lebih terperinci mengenai siapa dan bagaimana peraturan pihak yang melakukan kegiatan syariah di pasar
modal meliputi:
a. Jenis emiten;
b. Ketentuan
khusus bagi perusahaan yang menyatakan dirinya  sesuai prinsip syariah; serta c. Ketentuan mengenai Dewan
Pengawas Syariah (DPS).
7 Pelaporan dan Keterbukaa n Informasi Pasal 7 Dalam Pasal 7 fatwa tersebut disebutkan  bahwa DSN-MUI perlu untuk mendapatkan informasi dari Bapepam dan pihak  lain  dalam rangka  penerapan Prinsip-prinsip Syariah  di  Pasar Modal.  Sedangkan untuk saat ini fungsi pengawasan Bapepam telah dialihkan  kepada OJK. Pasal 10 s.d 11 Dalam  Pasal  10 menegaskan bahwa setiap pihak yang melakukan kegiatan syariah di pasar  modal  wajib menyampaikan laporan yang disusun  oleh  DPS kepada OJK terkait dengan pemenuhan
Prinsip  Syariah  di Pasar  Modal.  Pada pasal  selanjutnya
berbicara mengenai waktu
diserahkannya laporan bersamaan dengan penyampaian laporan tahunan atau laporan keuangan tahunan. 8 Ketentuan Lain-lain dan Sanksi Tidak terdapat dalam fatwa Pasal 12 dan 13 hanya tercantum pada POJK sebagaimana dinyatakan  dalam ketentuan  lainnya bahwa OJK berhak untuk  memeriksa atas pemenuhan Prinsip  Syariah  di Pasar  Modal  dan menjelaskan sanksi apa saja yang akan diterima  oleh  para pelaku pasar modal  jika  syarat yang  sebagaimana telah diputuskan tidak terpenuhi.
Berdasarkan  hasil  wawancara  deng- an  pihak  OJK,  terdapat  beberapa  relasi (hubungan)  antara  POJK  dengan  fatwa yaitu  sebagai  berikut:  1)  Fatwa  DSN-MUI merupakan  jawaban  para  ulama  yang tergabung  dalam  Dewan  Syariah  Nasional Majelis  Ulama  Indonesia  atas  pernyataan stakeholders yang  terkait  dengan  aspek syariah  di  bidang  ekonomi.  2)  Dalam hukum  positif  indonesia,  Fatwa  DSN-MUI bukanlah  produk  hukum  yang  bersifat mengikat.  3)  Produk  hukum  yang  bersifat mengatur  dan  mengikat  adalah  POJK.  4) Namun  demikian,  dalam  menyusun  POJK yang  terkait  dengan  pasar  modal  syariah, OJK senantiasa melibatkan DSN-MUI seca- ra  kelembagaan  dan  tentunya  mem- pertimbangkan  Fatwa  DSN-MUI  yang terkait.
Jadi,  hubungan  antara  fatwa  dan POJK yaitu fatwa sebagai pedoman umum dan  POJK  merupakan  realisasi  peraturan yang ada dalam fatwa. Dari analisis di atas juga  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  apa yang  dituangkan  dalam  fatwa  masih
bersifat  umum.  Sedangkan  dalam  POJK, intisari  yang  ada  dalam  fatwa  diolah kembali  dan  dituangkan  dalam  redaksi yang lebih prosedural. Secara garis besar isi POJK  mewakili  kandungan  fatwa.  Fatwa tidak  bersifat  mengikat  sedangkan  POJK berkekuatan  hukum  (hukum  positif), dalam  arti  lain  bahwa  POJK  merupakan hasil  legitimasi  fatwa. 22 Oleh  karenanya, dalam  POJK  diputuskan  pula  mengenai sanksi  yang  akan  diterima  para  pelaku pasar  modal  apabila  melanggar  POJK tersebut.

## KESIMPULAN
Fatwa DSN-MUI No.40/DSN-MUI/X /2003  tentang  Pasar  Modal  dan  Pedoman Umum  Penerapan  Prinsip  Syariah  di Bidang  Pasar  Modal  dilatarbelakangi  pada sebuah  kebutuhan  masyarakat  yang  pada saat  itu  membutuhkan  sebuah  pedoman dalam pasar modal syariah.
Penggunaan  istilah  prinsip  syariah di pasar modal dikarenakan prinsip umum yang  diterapkan  di  pasar  modal  sudah sejalan dengan prinsip syariah. Hanya saja diperlukan  penekanan  dari  segi  aspek kehalalan;  halal  dari  objeknya,  halal  cara perolehannya  dan  halal  cara  peng- gunaannya.  Pola  integrasi  ( integration ) adalah  pola  yang  diterapkan  oleh  pasar modal  di  Indonesia  yaitu  pola  yang menjalankan sistem ekonomi konvensional
22 Hasil  penelitian  Yeni  Salma  Barlinti, seorang dosen Fakultas Hukum UI yang menyimpulkan bahwa fatwa DSN-MUI yang sudah dilegitimasi  lewat  peraturan  perundang-undangan adalah hukum positif yang mengikat.
( https://m.hukumonline.com diakses  tanggal  14 Maret 2019 pukul 22.11)
dan syariah secara berdampingan maupun paralel sekaligus saling berkompetisi.
Hubungan  antara  fatwa  dan  POJK yaitu  fatwa  sebagai  pedoman  umum  dan POJK  merupakan  positivisasi  peraturan yang terdapat dalam fatwa. Substansi yang dituangkan  dalam  Fatwa  No.40/DSN- MUI/X/2003 masih bersifat umum, sedang- kan  dalam  POJK  No.15/POJK.04/2015 intisari  yang  ada  dalam  fatwa  dituangkan dalam  redaksi  yang  lebih  prosedural. Dalam  POJK  juga  diputuskan  mengenai sanksi  yang  akan  diterima  para  pelaku pasar modal apabila melanggar POJK.

## DAFTAR PUSTAKA
Depdikbud. 1995. Kamus Besar Bahasa Indonesia . Ed. Ke-4. (Jakarta: Balai Pustaka).
Fatwa DSN-MUI No.20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksa Dana Syari'ah
Fatwa  DSN-MUI  No.40/DSN-MUI/X/2003  tentang  Pasar  Modal  dan  Pedoman  Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal.
Huda,  Nurul  dan  N,  Mustafa  Edwin.  2007. Investasi  pada  Pasar  Modal  Syariah .  (Jakarta: Kencana Prenada Media Group).
Manan,  Abdul.  2009.  Aspek  Hukum  dalam  Penyelenggaraan  Investasi  di  Pasar  Modal Syariah Indonesia. (Jakarta: Kencana).
Matewally . 1995. Teori dan Praktik Ekonomi Islam . (Jakarta: Bangkit Daya Insani).
Nafik,  Muhamad  HR.  2009. Bursa  Efek  dan  Investasi  Syariah .  (Jakarta:  Serambi  Ilmu Semesta).
POJK No. 15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal.
Pondjowinoto,  Iwan  P.  2003. Prinsip  Syariah  di  Pasar  Modal  Pandangan  Praktisi .  (Jakarta: Modal Publications).
Prasetyo, Yoyok. 2017. Hukum Investasi dan Pasar Modal Syariah . (Bandung: Mina).
Shahib, Muhammad. 2009. Syamil Quran Bukhara . (Bandung: Sygma).
Sutedi, Adrian. 2009. Segi-segi Hukum Pasar Modal . (Bogor: Ghalia Indonesia).
Sutedi, Adrian. 2014. Pasar Modal Syariah . (Jakarta: Sinar Grafika).
Umam, Khoerul. 2013. Pasar Modal Syariah dan Praktik Pasar Modal Syariah. (Bandung: Pustaka Setia).
UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

## UU No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
Wardiyah,  Mia  Lasmi.  2017. Manajemen  Pasar  Uang  dan  Pasar  Modal .  (Bandung:  Pustaka Setia).
Widoatmodjo, Sawiji. 2009. Pasar Modal Indonesia: Pengantar dan Studi Kasus . (Bogor: Ghalia Indonesia).
Yuliana, Indah. 2010. Investasi Produk Keuangan Syariah . (Malang: UIN-Maliki Press). https://business-law.binus.ac.id diakses pada tanggal 16 November 2018, Pukul 18.57. https://m.hukumonline.com diakses tanggal 14 Maret 2019 pukul 22.11