## Jurnal Risalah Kenotariatan
Volume 4, No. 1, Januari-Juni 2023 open access at : http://risalah.unram.ac.id Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License
EfEktivitas PEnEraPan E-Notary Dalam

## PElaksanaan Jabatan notaris (stuDi Di notaris
Wilayah ntb)
EffEctivEnEss of E-notary implEmEntation in thE implEmEntation of notary position (study at notary in ntB rEgion)
nasda aninda Pertiwi Magister Kenotariatan Universitas Mataram Email : nasdapertiwi205@gmail.com

## salim h.s
Universitas Mataram Email : salimhs@unram.ac.id

## aris munandar
Universitas Mataram Email : arismunandar@unram.ac.id

## abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengetahui efektivitas dari penerapan E-notary dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan Notaris dan mengetahui faktor penghambat pada penerapannya di Wilayah NTB. Jenis penelitian yang digunakan yaitu normatif empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara ( interview ) dan analisa bahan hukumdianalisis secara kaulitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Berdasarkan hasil  penelitian diketahui bahwa Pelaksanaan e-notary sangat memudahkan notaris dalam memberikan pelayanan jasa kepada para klien serta dapat memberikan kepastian waktu dalam pelaksanaan pembuatan akta.  faktor penghambat pada penerapan E-notary dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan Notaris di Wilayah NTB yaitu faktor sosial dan faktor hukumnya.
Kata Kunci : E-Notary; Penerapan; Notaris;

## abstract
this study aims to examine and determine the effectiveness of the application of E-notary in carrying out the duties and functions of the notary office and to find out the inhibiting factors in its application in the ntB region. the type of research used is normative empirical with a legal sociology approach. data collection techniques using interview techniques and analysis of legal materials are analyzed in a kaulitative manner using descriptive methods. Based on the results of the study, it is known that the implementation of e-notary greatly facilitates notaries in providing services to clients and can provide time certainty in the implementation of making deeds. inhibiting factors in the application of E-notary in the implementation of the duties and functions of the notary position in the ntB region are social factors and legal factors.
Keywords: E-Notary; Implementation; Notary;

## a. PEnDahuluan
Perkembangan hukum di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari perkembangan masyarakat, khususnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini dikarenakan munculnya berbagai fenomena baru yang merupakan dampak dari kemajuan teknologi dan informasi. Perkembangan teknologi dan informasi, yang antara lain ditandai dengan era teknologi informatika yang memperkenalkan dunia maya ( cyberspace ) dengan hadirnya interconnected network (internet) yang mempergunakan komunikasi tanpa kertas ( paperless document ). Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang demikian pesat menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru. 1
Penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara, dan memperkukuh persatuan dan kesatuan nasional demi kepentingan nasional. Teknologi informasi dan komunikasi berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Berkaitan dengan perkembangan teknologi dan perubahan-perubahan pola dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, tentunya harus diimbangi oleh perkembangan hukum dan perubahan birokrasi pemerintahan. Dalam masa transisi seperti ini, pastinya akan muncul berbagai permasalahan hukum. Untuk mengimbangi perubahan- perubahan pola dalam masyarakat, diperlukan perubahan peraturan hukum agar tercipta payung hukum yang dapat melindungi sekaligus memberikan kejelasan dan menjamin kepastian hukum. Selain sebagai proteksi, perkembangan hukum juga memiliki fungsi untuk mengisi kekosongan hukum mengenai permasalahan yang timbul dalam proses perkembangan pola dalam berbagai bidang khususnya di bidang notaris.
Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya sehubungan dengan pekerjaannya dalam membuat akta tersebut. ruang lingkup pertanggungjawaban notaris meliputi kebenaran materil atas akta yang dibuatnya. 2
Peran Notaris sebagai pejabat umum yang memberikan pelayanan publik dipersilakan untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab serta memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi serta transaksi elektronik guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Demikianlah dengan mengadopsi konsep E-notary yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik.
Berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Notaris memiliki tugas dan kewenangan yang beberapa diantaranya adalah selain membuat akta otentik, juga berwenang untuk mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan, membukukan surat di bawah tangan, melakukan pengesahan
1 Muhamad Ngafifi. (2014) Kemajuan teknologi dan Pola Hidup Manusia dalam Perspektif Sosial Budaya. Jurnal Pembangunan Pendidikan. Fondasi dan Aplikasi 2.1,.
2 R.A. Emma Nurita. 2012. Cyber Notary(Pemahaman Awal Dengan Konsep Pemikiran), Cetakan Pertama. Band- ung: PT. Refika Aditama. Hlm. 15.
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 74~94
dan kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kewenangan lain yang dimaksud dalam Pasal 15 UUJN baru ini dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 15 UUJN baru yang salah satunya adalah mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik ( E-notary ).
Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabata Notaris dan Pasal 1868 KUH Perdata menyatakan bahwa notaris harus hadir secara fisik dan menandatangani akta dihadapan penghadap. Teks pasal tersebut telah memenuhi kepastian hukum, jelas, tegas dan tidak multi tafsir. Namun pelaksanaan Pasal 16 ayat (1) huruf m tersebut terkendala sejak Covid-19 terdeteksi di Indonesia dan lebih khususnya di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB). Pemerintah mengeluarkan kebijakan terkait PSBB (Pembatasan Sosial Bersekala Besar), yang dilanjutkan dengan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) di mana mobilitas masyarakat dibatasi, diberlakukan physical distancing , social distancing , disertai dengan protokol kesehatan yang harus dipatuhi oleh semua pihak.
Hal tersebut mendorong notaris di wilayah NTB membuat terobosan hukum kearah sistem elektronik notaris ( e-notary ) dikarenakan kebutuhan yang mendesak pada kondisi pandemi covid-19, dimana setiap pertemuan harus dilakukan virtual karena kebijakan Work from home dari pemerintah. Walaupun demikian terdapat satu keraguan dalam melaksanakan E-notary yaitu adanya norma keharusan kehadiran fisik dalam membuat akta dan tidak dapat melakukannya secara elektronik karena harus melakukannya secara kertas sebagaimana tertuang dalam UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
Secara umum penerapan E-notary dapat menjadi kekuatan pembuktian informasi dan transaksi elektronik yang selama ini seringkali dipersepsikan mempunyai nilai pembuktian yang lemah akan menjadi lebih kuat kedudukannya karena dapat dipahami sebagaimana layaknya akta otentik. Hal tersebut akan meningkatkan kepercayaan dan keamanan masyarakat terhadap transaksi elektronik. Selain itu beberapa permasalahan hukum yang terkait dengan penyelenggaraan kerja notaris secara konvensional selama ini, juga akan terselesaikan dengan baik.
Penerapan E-notary dalam pelaksanaan jabatan notaris yang diberikan kepada notaris menjadi sebuah inovasi dalam pelaksanaan tugas dan jabatan notaris bagi hampir sebagian besar notaris di Indonesia, yang sebelumnya selalu melaksanakan tugas sebagai notaris dengan cara konvensional, dengan begitu para notaris dituntut untuk memahami bagaimana praktek E-notary yang seharusnya diterapkan. Pada dasarnya efektifitas peran E-notary akan membutuhkan adanya pembangunan sistem elektronik dan juga kepastian interkoneksi dan akses notaris kepada Sistem Registrasi Publik ( public registries ) yang terkait.
Dalam pelaksanaan penerapan E-notary menjadi sebuah tantangan baru bagi para notaris yang terbiasa dengan perlakuan konvensional. Jika para notaris tidak dapat beradaptasi dengan penerapan E-notary hal itu secara tidak langsung akan mempengaruhi peforma dalam mobilitas pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan notaris, dan faktanya masih banyak notaris yang tidak memahami sistem E-notary terutama para notaris senior.
Mengenai melayani masyarakat di bidang bisnis secara elektronik Notaris berpegang teguh dengan hukum. Dasar pengaturan mengenai Notaris secara elektronik dapat dilihat dengan pemaknaan cyber notary, yang terdapat dalam Pasal 15 ayat (3) Undang- undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Selanjutnya disebut UU PUUJN) yaitu “Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang- undangan”. Pengertian Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalamperaturan perundang-undangan yang dimaksud dalam Undang Undang ini terdapat di Penjelasan yaitu ”Yang dimaksud dengan “kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang- undangan”, antara lain, kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik, membuat Akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang”.
Secara sosiologis Notaris di Indonesia belum siap untuk mengemban posisi trusted third parties yang dikemukakan oleh UINL di Paris, Perancis. Hal tersebut masih terkendala dalam regulasi dan perangkat yang memadai. Padahal secara empiris transaksi elektronik banyak mengalami problematika dikarenakan tidak adanya suatu lembaga yang terpercaya dalam penyaksian yang berfungsi sebagai alat bukti adanya suatu perikatan. Salah satu problematika secara yuridis mengenai hambatan cyber notary adalah adanya Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Selanjutnya disebut UU ITE) menyatakan “Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya”.
Kantor-kantor Notaris di NTB misalnya dalam beberapa survey sederhana yang peneliti lakukan menemukan bahwa meliputi pelayanan jasa pembuatan akta, seperti akta jual-beli, hibah, dan lain-lain. Adapun kondisi yang terjadi diantaranya yaitu, pada proses layanan Informasi dan notaris masih tergantung pada permasalahan dalam kebutuhan klien secara konvensional dikarenakan belum menyediakan media pelayanan yang manual untuk menyampaikan mengenai informasi pembuatan akta yang akan diberikan pada pelanggan, sehingga dapat mengakibatkan kurangnya informasi yang diketahui oleh pelanggan lama atau calon pelanggan mengenai pembuatan akta melalui sitem E-notary. Dari berbagai kendala diatas ditemukan ada sebuah kesenjangan antara perkembangan realitas dengan regulasi terkait.
Selain kendala-kendala di atas kendala lainnya adalah mengenai payung hukum pelaksanaan E-notary yang mana dalam peraturan tentang Jabatan Notaris masih belum mengatur tentang penerapan E-Notari secara detail, karena harus diakui pergeseran peran menuju era E-notary ini tentu tidak mudah seperti membalikkan telapak tangan. Ini dikarenakan adanya beberapa kendala hukum yang dihadapi para Notaris dalam penerapannya. Salah satu yang menjadi permasalahan adalah tentang belum adanya peraturan mengenai perlindungan data pribadi klien yang dapat diakses secara online.
Hubungan antara notaris dengan pelanggan/klien akan terjalin dengan baik dan proses pelayanan pun akan lebih cepat dan akurat. Bahwa dengan E-notary layanan pembuatan akta lebih cepat dengan sistem yang otamatis, efisien, dan efektif. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis akan merumuskan masalah yaitu bagaimana efektivitas penerapan E-notary dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan Notaris
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,
76~94
di wilayah NTB dan apa saja faktor penghambat pada penerapan E-notary dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan Notaris di Wilayah NTB.
Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk mengkaji dan mengetahui efektivitas dari penerapan E-notary dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan Notaris dan untuk mengetahui apa saja faktor penghambat pada penerapan E-notary dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan Notaris di Wilayah NTB.

## b. mEtoDE PEnElitian
Penelitian ini menggunakan jenis sumber data primer yang didukung dengan data sekunder, yaitu data yang mendukung keterangan atau menunjang kelengkapan data sekunder yang diperoleh dari kepustakaan dan hasil rangkuman Peneliti selama melakukan observasi.
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum, pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. 3
Teknik pengumpulan data pada penulisan tesis ini menggunakan teknik wawancara ( interview ) yang dilakukan secara bebas terpimpin dengan responden dalam rangka pengumpulan data yang lebih jelas dengan memakai pedoman wawancara ( interview guide ) yang transkripwawancaranya akan dilampirkan dalam penelitian ini, yaitu catatan yang berisi pokok permasalahan yang diteliti dengan beberapa pernyataan yang telah disusun terlebih dahulu, juga dilakukan dengan cara mengajukan beberapa pernyataan data dengan jalan komunikasi, yaitu kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden dan informan). 4
Seluruh bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh dari penelitian lapangan dan studi pustaka akan diklasifikasikan dan disusun secara sistematis, sehingga dapat dijadikan acuan dalam melakukan analisis. Langkah selanjutnya, dari data primer dan data sekunder yang telah disusun dan ditetapkan sebagai sumber dalam penyusunan tesis ini kemudian dianalisis secara kaulitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Analisis kualitatif yaitu metode analisis data yang mengelompokan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya kemudian dihubungkan dengan teori-teori yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan. Sedang metode deskriptif yatumetode analisis dengan memilih data yang menggambarkan keadaan sebenarnya di lapangan.

## C. analisis Dan PEmbahasan
1. Efektivitas Penerapan E-Notary dalam Pelaksanaan tugas Dan fungsi Jabatan notaris di Wilayah ntb
Agar terciptanya kepastian hukum dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat, perlu menghamornisasikan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kewenangan notaris dalam pembuatan akta secara elektronik, yaitu antara UUJN dengan UU ITE
3 Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. 2010. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris . Pustaka Pelajar. Hlm. 49
4 Rianto Andi. 2004. Metode Penlitian Sosial dan Hukum . Jakarta: Granit. Hlm.72.
dan antara UUPT dengan UUJN. Sehingga notaris tidak lagi mengalami permasalahan yuridis menyangkut kewenangannya dalam membuat akta secara elektronik. Demikian pula dengan masyarakat yang membutuhkan jaminan terhadap perbuatan hukum yang dilakukan secara elektronik hanya dapat dicapai dengan terakomodirnya kewenangan notaris dalam pembuatan akta secara elektronik dalam undang-undang. Dengan terakomodirnya seluruh permasalahan hukum menyangkut kewenangan notaris dalam pembuatan akta secara elektronik, maka masyarakat tidak lagi memiliki keraguan terkait dengan berbagai transaksi elektronik yang dilakukan.
Mengingat perkembangan teknologi dan tuntutan aktivitas kehidupan masyarakat modern saat ini, maka notaris diharapkan dapat berperan dalam pembuatan akta elektronik. Dalam hal ini pemerintah perlu untuk mestimulus revisi UUJN ke arah yang memungkinkan untuk meningkatkan peranan notaris sesuai dengan perkembangan zaman. Di sisi lain, Notaris kedepannya harus mempersiapkan diri dengan meningkatkan kemampuan dan pemahaman dalam pengelolaan data elektronik yang handal, aman dan nyaman, meskipun secara teknisnya dapat digunakan tenaga ahli IT. Demikian pula dengan Majelis Pengawas Notaris dan Organisasi Notaris, harus memiliki kemampuan pengawasan dengan membangun sistem pengawasan elektronik dengan penerapan sistem tata kelola informasi dan komunikasi yang baik yang memenuhi standarisasi yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Dengan demikian, maka peningkatan sumber daya manusia calon notaris/notaris sangatlah penting, khususnya di bidang ilmu pengetahuan Teknologi Informasi yang berkembang saat ini. Sehingga penyuluhan hukum tentang pembuatan akta notaris secara elektronik kepada notaris harus senantiasa dilaksanakan, dalam hal ini sosialisasi dapat dilaksanakan oleh Majelis Pengawas Notari, baik itu MPD, MPW dan MPP ataupun Ikatan Notaris Indonesia (INI).
Seperti yang telah disebutkan sebelumnya notaris mempunyai kewenangan untuk bertindak sebagai pejabat publik bukan sebagai certification authority ( trusted third party ) namun notaris juga dapat mengeluarkan digital certificate kepada para pihak yang berkepentingan. Dengan kata lain, notaris dapatmengeluarkan sertifikat secara elektronik dengan jaminan notaris tersebut dapat memberikan kepastian hukum kepada pihak yang bersangkutan. Akan tetapi, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa pembacaan dan penandatanganan akta harus dilakukan di hadapan para penghadap dan para saksi. Ketentuan ini akhirnya membatasi kinerja notaris untuk lebih efektif, karena harusnya dalam menjalankan prakteknya notaris harus memanfaatkan teknologi yang ada agar mempermudahkinerjanya dan meningkatkan layanan jasa yang diberikan kepada masyarakat.
Berdasarkan teori kewenangan dalam aspek prosedur pembuatan akta notaris maka terhadap keabsahan dari sertifikasi transaksi menggunakan e-notary yang dilakukan oleh notaris mempunyai 3 (tiga) kesimpulan, yaitu: 1. Akta notaris sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (7) Undang-undang Nomor2 Tahun 2014 yaitu Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini, 2. Apabila sertifikasi yang tercantum dalam penjelasan Pasal 15 ayat (3) Undang- undang Nomor 2 Tahun 2014 disamakan dengan surat di bawah tangan yang disahkan

## 78~94
oleh notaris (legalisasi), maka sertifikasi yang dimaksud bukanlah akta otentik. Hal ini dikarenakan dalam legalisasi, notaris harus memberikan kepastian tanggal dan tanda tangan para pihak/ penghadap, dengan kata lain surat di bawah tangan dibuat sendiri oleh para pihak tetapi surat tersebut harus dibacakan dan ditandatangani di hadapan notaris maupun para pihak. Di hadapan di sini diartikan hadir secara fisik bukan melalui alat elektronik.
Sehingga notaris mempunyai tanggung jawab untuk memberikan kepastian tanggal dan tanda tangan yang dilakukan oleh para pihak/ penghadap dan sedangkan jika sertifikasi memiliki arti yang sama dengan surat di bawah tangan yang didaftar oleh notaris ( warmeking ). Apabila memang hal ini yang dimaksudkan maka sertifikasi itu sendiri bukanlah akta otentik sehingga walaupun dilakukan dengan menggunakan e-notary tidak akan menimbulkan masalah karena notaris tidak memiliki tanggung jawab baik terhadap kepastian tanggal, waktu maupun isinya serta bentuk dari surat yang dibuat oleh para pihak/penghadap.
Hingga saat ini belum ada pengaturan secara khusus tentang mekanisme pembuatan akta oleh notaris atas suatu transaksi elektronik, sehingga perlu dilakukan pendekatan konseptual mengenai transaksi elektronik dalam kaitannya dengan kewenangan notaris di bidang e-notary . Proses pembuatan akta otentik yang di lakukan secara online atau hanya melalui dunia maya tanpa harus bertemu secara langsung antara para pihak, namun tentunya harus di tunjang dengan fasilitas penggunaan kecanggihan teknologi seperti sarana video konferensi yang memungkinkan akta dibacakan oleh notaris melalui media dengan didengar dan disaksikan oleh para pihak secara online.
Berdasarkan Pasal 16 ayat 1 UU No 2 tahun 2014, notaris memiliki 14 kewajiban dalam menjalankan jabatannya. Dilihat dari sisi kebutuhan sistem atau mekanisme, dari 14 kewajiban tersebut terdapat 4 kewajiban yang membutuhkan penjaminan keamanan untuk menerapkan e-notary , yakni sebagai berikut:
1. Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protocol notaris.
2.  Mengeluarkan grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta sesuai minuta akta.
3. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan semua keterangan yang digunakan dalam pembuatan akta.
4.  Membacakan Akta di hadapan penghadap. Berdasarkan keempat hal di atas, maka analisis keamanan ditekankan pada pengamanan dokumen akta elektronik dan pengamanan saat komunikasi antara notaris, saksi, dan penghadap berlangsung.
Konsep e-notary adalah sebentuk konsep yang mengadopsi penggunaan komputer oleh notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Konsep ini banyak digunakan pada negara common law . Hal ini dikarenakan sistem hukum kenotariatan di negara common law memungkinkan untuk penerapan konsep e-notary secara lebih luas. Notaris pada negara common law dikenal sebagai notaris publik dan tidak diangkat oleh pejabat berwenang serta tidak ada keharusan bentuk akta harus diatur oleh undang- undang seperti dalam sistim civil law . Tugas notaris publik lebih banyak menjalankan proses administratif yaitu memberikan cap atau segel pada suatu perjanjian. Nilai cap atau segel itu sama dengan tanda tangan para pihak yang tidak diterima oleh pengadilan common law sebagai bukti mengenai fakta yang tertulis dalam dokumen itu, fakta itu harus dibuktikan dengan jalan biasa. Akibatnya setiap orang dapat menyusun sebuah
E-ISSN : 2775-362X tulisan yang bersifat hukum ( legal writing ) dan nilai yang diberikan kepada tulisan tersebut tidak berhubungan dengan kualifikasi atau gelar pembuatnya.
Sehingga pada dasarnya akta dapat dibuat siapa saja dan posisi akta sebagai alat bukti juga tidak begitu dipertimbangkan di depan pengadilan. Oleh karena itu penerapan konsep e-notary pada sistem common law tidak akan berpengaruh pada kekuatan akta. Sedangkan notaris di Indonesia menggunakan sistem civil law yang memandang bahwa akta yang dibuat oleh dan dihadapan notaris adalah akta yang otentik. Akta otentik berdasarkan pasal 1867 KUH Perdata merupakan alat bukti yang sempurna. Akta notaris dapat menjadi akta otentik apabila memenuhi persyaratan perundang-undangan terutama Pasal 1868 KUH Perdata. Berdasarkanpengertian akta otentik pada Pasal 1868 KUH Perdata maka ada 3 syarat aktaotentik, yaitu:
1. Dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, maksudnyaadalah pembuatannya harus memenuhi ketentuan undang-undang.
2.  Keharusan pembuatannya dihadapan atau oleh pejabat umum, maksuddari pembuatan dihadapan menunjukkan bahwa akta tersebut dibuatatas permintaan seseorang, sedangkan pembuatan oleh pejabat umumkarena adanya suatu kejadian, pemeriksaan, keputusan dan lain sebagainya misal: risalah rapat. Untuk akta yang dibuat oleh notaris dikenal sebagai akta relaas , sedangkan akta yang dibuat dihadapan notaris disebut juga akta partie
3. Pejabat harus memiliki kewenangan di tempat akta tersebut dibuat, maksud dari berwenang disini menyangkut 3 hal, yaitu:
a.  jabatannya dan jenis akta yang dibuatnya
b.  hari dan tanggal pembuatan akta, dan
c.  tempat akta dibuat.
Berbagai persyaratan yang harus dipenuhi dalam pembuatan akta otentik membuat penerapan konsep e-notary di Indonesia menjadi lebih sulit dibanding jika diterapkan di negara common law .Dampak perubahan teknologi sedikit banyak saat ini telah muncul. Hal ini ditandai dengan terjadinya penyalahgunaan keabsahan teknologi melalui proses dematerialisasi dan kesulitan menentukan keberadaan seseorang karena teknologi telah menciptakan dunia sendiri yaitu dunia maya. Permasalahan dematerilisasi dan deteritorialisasi ini tentu sangat berhubungan dengan kewenangan notaris civil law dalam membuat akta otentik. Apabila persyaratan akta otentik ini dihubungkan dengan dematerilisasi dan deteritorialisasi maka kedua hal ini merupakan tantangan bagi penerapan e-notary sehubungan dengan pembuatan akta otentik oleh notaris.
Penerapan konsep ini nantinya akan berpengaruh pada penandatanganan akta, persyaratan bahwa penghadap harus dikenalkan atau diperkenalkan kepada notaris, kewajiban pembacaan akta oleh notaris, keberadaan para dan saksi serta wilayah kewenangan notaris. Untuk permasalahan wilayah kewenangan notaris akan berhadapan dengan UUJN dan Pasal 1868 KUH Perdata tentang persyaratan akta otentik bahwa akta harus dibuat oleh pejabat berwenang di tempat akta itudibuat. Sedangkan permasalahan lainnya, terkait dengan kekuatan pembuktian akta. Menurut UUJN, kealpaan dalam memenuhi beberapa persyaratan akan membuat akta notaris menjadi akta di bawah tangan. Persyaratan tersebut antaralain, yaitu:

## 80~94
1.  Kewajiban untuk membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit dua saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan notaris (Pasal 16 ayat (1) huruf lUUJN).
2. Pembacaan akta tidak wajib dilakukan jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta (Pasal 16 ayat (7) UUJN).
3.  Ketentuan tentang penghadap misalnya ketentuan tentang umur (Pasal 39 UUJN).
4. Ketentuan tentang saksi (Pasal 40 UUJN). Permasalahannya adalah kekuatan pembuktian akta di bawah tangan jauh lebih lemah dibanding akta otentik. Sehingga apabila terjadi perubahan akta otentik menjadi akta di bawah tangan, akan merugikan para pihak. Adapun perbandingan antara akta otentik dengan akta di bawah tangan adalah sebagai berikut:
a.  Akta otentik bentuknya sesuai dengan undang-undang sedang akta di bawah tangan bentuknya bebas.
b.  Akta otentik dibuat oleh dan di hadapan pejabat berwenang sedang akta di bawah tangan tidak harus di hadapan pejabat umum apalagi dibuat oleh notaris.
c.  Kekuatan pembuktian akta otentik sempurna, sedangkan akta di bawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian selama tidak disangkal oleh pembuatnya.
d.  Apabila ada penyangkalan terkait kebenaran akta otentik maka penyangkal harus membuktikan mengenai ketidakbenarannya. Sedangkan untuk pembuktian akta di bawah tangan maka harus dilengkapi juga dengan saksi-saksi dan bukti lainnya. Oleh karena itu, dalam akta di bawah tangan biasanya dimasukkan 2 orang saksi yang sudah dewasa untuk memperkuat pembuktiannya.
Peluang agar proses pembuatan akta otentik dapat dilakukan secara online atau hanya melalui dunia maya tanpa bertemu secara langsung antara para pihak dapat dilakukan dengan menghapus persyaratan yang mengharuskan bertemunya para pihak. Namun tentu saja harus ditunjang dengan kecanggihan teknologi seperti sarana telekonferensi yang memungkinkan akta dibacakan oleh notarismelalui media dan didengar dan disaksikan oleh para pihak secara online. Namunpermasalahannya adalah terhadap kebenaran dari pihak-pihak yang melakukan telekonferensi tersebut dan dapat saja mereka dilakukan di bawah tekanan yang tidak akan terlihat melalui media telekonferensi. Selain itu terhadap hasil rekaman telekonferensi pun harus diujikan terlebih dulu kebenarannya apabila ada kasus dikemudian hari karena kemungkinan terjadi rekayasa dapat saja terjadi terhadap hasil kecanggihan teknologi tersebut.
Berdasarkan substansi hukum UUJN dan KUHPerdata yang mengatur tentang mekanisme pembuatan akta autentik, dan syarat otentisitas akta yang notaris, dapat dipahami bahwa penggunaan akta yang dibuat secara elektronik oleh notaris tidak memenuhi syarat otentisitas akta autentik. Sehinggga penggunaan akta yang dibuat secara elektronik oleh notaris tidak sesuai dengan fungsi dan tujuan dari pembuatan akta autentik, yakni memberikan kepastian hukum dan memiliki nilai pembuktian.
Notaris dalam menjalankan jabatannya selalu berhubungan dan berinteraksi secara langsung dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Terlebih dalam pelaksanaan pembuatan akta, para pihak harus bertemu secara bersama dengan Notaris untuk
menandatangani akta yang telah disepakati. Sebagaimana dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN yang mengatur bahwa:
“membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2(dua) orang saksi, atau 4(empat) orang saksi khusus untuk pembuatan wasiat di bawah tan- gan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris.” Penjelasan dari pasal tersebut adalah bahwa Notaris harus hadir secara fisik dan menandatangani akta bersamaan dengan para penghadap dan saksi.Hal   ini   juga erat   kaitannya   dengan   produk   akta  yang  dihasilkan.  Sebagaimana  dalam  Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN tersebut menjadi salah satu syarat ke otentikan dari akta yang dibuat Notaris. Apabila aturan tersebut tidak dilaksanakan maka akta yang dihasilkan menjadi akta di bawah tangan dan tidak memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta otentik. Pelaksanaan jabatannotarissejakadanyacovid-19 menjadi terhambat dikarenakan pemerintah mengharuskan adanya pembatasan kontak fisik demi mengurangi dan menghentikan penyebaran covid-19 ditengah masyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa dengan banyaknya kantor notaris yang tutup akan berdampak pada perekonomian nasional, sebagaimana diketahui bahwa notaris dalam menjalankan tugasnya sebagaiperpanjangan tangan pemerintah dibidang keperdataan/ privat .
Virus corona dinilai menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah dan lintas negara yang dampak paling buruk adalah berujung kematian. Sebagaimana saat ini telah dilakukan berbagai macam kebijakan perintah tentang darurat kesehatan yang dilaksanakan agar virus covid-19 ini segera selesai.
Pemerintah memutuskan untuk beradaptasi dengan kebiasaan baru yang lebih dikenal dengan new normal . Seluruh wilayah di Indonesia saat ini sudah menerapkan new normal dengan kewajiban menggunakan masker apabila berada di luar rumah dan/atau menggunakan face shield , mencuci tangan dengan sabun dan air bersih atau menggunakan hand sanitizer , dan jaga jarak aman/ social distancing . Adanya kebiasaan baru tetap tidakmenjamin seseorang untuk tidak terpapar covid-19 mengingat penyebaran covid-19 sangat mudah, yakni melalui udara, droplet, atau sarana dan prasarana yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari yang tanpa diketahui telah terpapar virus.
Hal demikian turut menjadi masalah serius bagi keberlangsungan jabatan Notaris. Permasalahan ini muncul karena selama ini notaris dalam menjalankan jabatannya masih menggunakan paperbased . Sementara di sisi lain perkembangan teknologi sudah semakin pesat. Sebagaimana dalam the united nation commision on international trade law ( uncitral ) yang telah lama merekomendasikan tentang perlunya pengakuan terhadap nilai hukum pada suatu informasi dan/atau dokumen elektronik. 5
Menyikapi Penyebaran virus corona yang semakin hari semakin berkembang di Indonesia, elektronic notary / cyber notary dapat menjadi sebuah solusi bagi notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya karena para pihak atau penghadap tidak lagi harus bertemu secara fisik ( face to face ) di suatu tempat tertentu melainkan hadir dalam media internet.
Kehadiran internet sebagai perkembangan dari teknologi informasi dan teknologi komunikasi dapat mempercepat pengiriman dan penerimaan suatu dokumen atau
5 Edmon Makarim. 2020. Notaris dan Transaksi Elektronik: Kajian Hukum tentang Cybernotary atau Electronic Notary . Depok: PT. Raja Grafindo Persada. Hlm. 9.
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 82~94
informasi yang dibutuhkan dalam transaksi elektronik, sehingga dapat mempersingkat jarak dan waktu yang ditempuh. Notaris sebagai salah satu pilar penegakan hukum nasional melalui Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris berfungsi menjalankan prinsip-prinsip negara hukum yakni menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan pada kebenaran dan keadilan. 6 Sebagai pejabat umum yang terpercaya, akta-akta yang dibuatnya harus menjadi alat bukti yang kuat apabila terjadi sengketa hukum di pengadilan.
E-notary tidak hanya diperlukan pada era penyebaran covid-19 saja namun sudah seharusnya hukum kenotariatan di Indonesia berkembang karena sudah tertinggal jauh dengan perkembangan teknologi di zaman sekarang sehingga kurang maksimal dalam memberikan pelayanan yang efektif dan efesien kepada para pengguna jasa notaris. Maka dari itu notaris seharusnya segera memulai untuk membahas penerapan konsep e-notary dalam menjalankan jabatannya terkhusus dalam pembuatan akta.
Electronic notary bukan hanya akan melindungi notaris dan klien dari ancaman terkena virus covid-19, namun juga bertujuan melindungi dari pemalsuan dokumen. Pemalsuan akta notaris dengan menggunakan kertas dapat dilakukan, namun jika menggunakan akta elektronik, kemungkinan terjadinya pemalsuan sangat kecil. Dokumen elektronik justru memiliki sistem pencatatan dan perekaman yang lebih mutakhir sehingga jika dipalsukan maka akan lebih mudah untuk terbukti. Selain daripada itu permasalahan yang timbul karena cara-cara konvensional dalam bernotaris justru dapat dicegah dengan pelaksanaan e-notary .
Penerapan konsep e-notary di Indonesia sangat diperlukan untuk mengantisipasi keadaan darurat lain yang tidak bisa diprediksi di masa mendatang. Terlebih teknologi saat ini sangat mendukung meski konsep e-notary ini belum memiliki payung hukum tersendiri. Penerapan sistem e-notary menggunakan teknologi informasi di Indonesia sebenarnya telah diakomodir dengan diterimanya media elektronik seperti telekonferensi atau video conference sebagai sarana penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Penerapan e-notary tersebut di atur pada pasal 77 ayat (1) Undang- Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yakni berbunyi; “Selain penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonfrensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat”.
Berbagai keunggulan yang dapat diperoleh dengan diterapkannya konsep e-notary diantaranya, sebagai berikut : 7
1. Dalam pelaksanaan tugas notaris dapat lebih cepat terselesaikan dan menghemat waktu, pelaksanaan transaksi seperti membuat akta/perjanjian hanya perlu dokumen elektronik tertentu.
2. Para pihak tetap dapat menyelesaikan transaksi bisnisnya dengan meminimalisir pengeluaran biaya sebab tidak terkendala transportasi dan biaya dapat diperhitungkan, serta
6 Siswanto Sunarto. 2007. Peranan Kode Etik Profesi Dalam Pemuliaan Jabatan Notaris , Tesis pada Sekolah Pasca Sarjana, Magister Kenotariatan.Yogyajarta: Universitas Gadjah Mada. Hlm. 61.
7 Fadhila Rizqi. (2021) Implementasi Cyber Notary di indonesia Diyinjau Dalam Upaya Reformasi Birokrasi Era 4.0. Jurnal Hukum dan Kenotariatan. No. 1, Vol. 5, 2021, Hlm. 44.
3.  Pelayanan publik dapat diberikan dengan lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan layanan secara konvensional.
Secara teknis dan fungsional, apa yang dapat dilakukan di atas kertas dapat juga dilakukan dalam dokumen elektronik, maka keautentikannya dapat dipersamakan, doktrin yang mendukung ini adalah doktrin functional equivalent approach yang dipakai di UU ITE.Menurut Undang-Undang Republik Inndonesia Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tanda tangan digital atau yang biasa disebut dengan tanda tangan elektronik terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
Tanda tangan elektronik dianggap setara dengan tanda tangan basah di atas kertas dengan ketentuan bahwa yang digunakan dapat berupa apa saja sepanjang dimaksudkan untuk berfungsi sebagai tanda tangan, ( integrity and authenticity ), disamping adanya persyaratan tertentu terhadap syarat ke dalam teknologi. Pendekatan ini seringnya dipilih dalam yurisdiksi yang menganggap penting untuk mengatasi permasalahan persyaratan teknologi tertentu dalam undang-undang yang dianut.
Aturan mengenai tanda tangan elektronik ini ada dalam Pasal 11 UUITE yang mengatur bahwa:
1. Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a.  data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan;
b. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan;
c.  segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
d.  segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
e.  terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa Penandatangannya; dan
f.  terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait.
2. Ketentuan lebih lanjut tentang Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Dengan berlakunya UUITE diatur mengenai keabsahan suatu tandatangan elektronik.
Pada sistem layanan elektronik yang telah digunakan oleh Notaris salah satunya ialah Administrasi Hukum Umum (AHU) yang dirasa sangatmembantu, dimana pada sebelum diterapkannya sistem AHU pendaftaranPerseroan Terbatas (PT) membutuhkan waktu hingga berbulan-bulan. Namunsetelah adanya sistem tersebut pendaftaran hanya membutuhkan waktu palinglama 2 hari, dan notaris juga dapat dengan mudah memberikan kepastianwaktu kepada klien.
Penerapan pendaftaran secara elektronik atau online juga dilaksanakanjuga pada sistem pendaftaran fidusia, alamat pendaftaran bisa dengan mudadiakses pada fidusia. ahu.go.id. dengan diterapkannya sistem isi maka tidakdiperlukan lagi tatap muka dengan petugas di loket. Pendaftaran fidusia inibisa dilakukan oleh penerima fidusia, kuasanya,
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 84~94
maupun wakilnya. Setelahpendaftaran tersebut, sertefikat akan otomatis didapatkan secara online. 8
Berdasarkan hasil wawancara dengan Notaris Mahkamah Iqbal Perdana Putra yang berada di Wilayah Kabupaten Sumbawa Besar bahwa efektifitas penerapan tugas notaris berbasis elektronik sebenarnya sangat mendukung dan dapat mempermudah melaksanakan jabatan Notaris untuk akta partij dapat dilaksanakan dengan video teleconfrence dan tanda tangan digital karena notaris bersifat pasif perjanjian sesuai keinginan kedua belah pihak, berbeda dengan akta relas ditentukan oleh undang-undang dan Notaris bersifat aktif.
Selain itu dikatakan juga bahwa sangat setuju dan mendukung jika semua pengelolaan baik itu administrasi ataupun pembuatan akta dilakukan dengan cara digital, karena dapat membantu pekerjaan notaris lebih cepat dan efisien dan harus segera disosialisasikan ke daerah-daerah lain dan harus diikuti oleh notaris itu sendiri, harus adanya partisipasi aktif dari notaris agar dapat menghadiri dan mengikuti pelatihan-pelatihan terkait dengan pembuatan akta melalui elektronik.
Berdasarkan pendapat penyusun agar penerapan e-notary efektif di berlakukan di Wilayah Nusa Tenggara Barat, ada beberapa kriteria umum yang harus dipertimbangkan dalam pelaksanaannya yaitu dari undang-undangnya sendiri yang di mana harus ada aturan pasti mengenai hal tersebut, selain itu harus adanya infrastruktur teknologi yang mencakup server ataupun subsistem penyimpanan dan perangkat jaringan seperti infrastruktur internet, mengingat di Wilayah NTB sendiri tidak semua wilayah mempunyai jaringan internet yang memadai dan perlunya seminar atau semacamnya yang diberikan kepada notaris mengenai sistem e-notary agar mampu dilaksanakan dengan baik.
Pelaksanaan e-notary sangat memudahkan notaris dalam memberikan pelayanan jasa kepada para klien serta dapat memberikan kepastian waktu dalam pelaksanaan pembuatan akta, namun untuk dapat melakukan hal tersebut banyak hal yang harus diperbaiki agar mampu terlaksana dengan baik khususnya di Wilayah Nusa Tenggara Barat. Perlu adanya kejelasan terhadap undang-undang notaris terutama pada Pasal 15 ayat (3) dalam penjelasan umum dan tidak menimbulkan multitafsir dan aturan yang satu dan lainnyamenimbulkan kontradiktif seperti yang berkaitan dengan Pasal 15 Ayat (3) dengan Pasal 16 Ayat (1) huruf m. Memberikan kepastian hukum tidak hanyauntuk notaris yang memberikan jasanya tetapi hal tersebut menjadi kepastianuntuk klien yang akan menghadap.
Selain itu penerapan e-notary diharapkan dapat menningkatkan efektivitas dan efisiensi para notaris yang berada di Wilayah Nusa Tenggara Barat dalam memberikan kepastian waktu penyelesaian pelayanan terhadap masyarakat, dengan demikian akan berdampak pada berkembangnya perdagangan dan perekonomian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pelaksanaan penerapan e-notary di Wilayah NTB Jika dikaitkan dengan teori efektifvitas hukum, seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa, efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh lima faktor yaitu : 9
8 Hukum Online. (2023). Kini Tak Hanya Notaris yang Bisa Akses Pendaftaran Fidusia, https://www.hukumonline. com/berita/a/kini--tak-hanya-notaris-yang-bisa-akses-pendaftaran-fidusia-lt56ea67a77cb27, [diakses 20 Februari 2023].
9 Soerjono Soekanto. (2008) Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum . Jakarta: PT. Raja Grafindo Per- sada. Hlm. 8
1.  Faktor hukumnya itu sendiri
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
3.  Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4.  Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku dan diterapkan
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.
E-notary dimaksudkan untuk mempermudah danmempercepat pelaksanaan tugas serta kewenangan Notaris dalam membuatakta otentik, mengenai segala perbuatan, perjanjian atau ketetapan yangdiharuskan Undang-undang atau apa yang dikehendaki para pihak yangberkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik. E-notary , memiliki fungsi utama yakni untuk melakukan sertifikasi dan autentifikasidalam lalu lintas transaksi elektronik. Sertifikasi itu sendiri memilikipengertian bahwa notaris mempunyai kewenangan untuk bertindaksebagai certification authority ( trusted third party ) sehingga notaris dapatmengeluarkan digital certificate kepada para pihak yang berkepentingan. Lainhalnya dengan fungsi autentifikasi yang berkaitan dengan aspek hukum yangharus dipenuhi dalam pelaksanaan transaksi elektronik.
Berdasarkan teori efektivitas hukum, maka pelaksanaan penerapan e-notary di Wilayah NTBsangat efektif apabila diterapkan akan tetapi dalam pelaksanaannya dibenturkan dengan norma yang ada yang disebabkan karena faktor hukumnya itu sendiri (peraturan perundang-undangan). Berkenaan dengan pelaksanaan e-notary , pada awalnya ketentuanmengenai pelayanan kenotariatan secara elektronik diharapkan dapat masukke dalam salah satu pasal pada Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014. Penjelasan Pasal 15 ayat (3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 yang salahsatunya mengenai e-notary , yang apabila membuat Akta ikrar wakaf, danhipotek pesawat terbang dapat dilakukan dengan e-notary hal tersebutbertolak belakang dengan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-undang nomor02 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa notaris harus hadir untukmembacakan dan menandatangani akta, selain itu akta yang dibuat tersebutmasih memiliki tanda tanya apakah sudah memenuhi keotentikan akta yangtelah diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) atau tidak karena ketentuan dalam Pasal 1868 KUHPerdata merupakansyarat otentisitas akta yang menyatakan bahwa suatu akta otentik adalah aktayang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat olehatau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya.
Dalam kaitannya terhadap e-notary , sepenuhnya tidak dapat diterapkan secara konkret bagi Notaris di Wilayah NTB, dikarenakan tidak adanya norma yang sesuai dengan e-notary . Sebagaimana telah dikemukakan dalam pembahasansebelumnya, walaupun frasa “ cyber notary ” telah termaktub dalamPenjelasan Pasal 15 ayat (3) UU Jabatan Notaris 2014, namun tidakterdapat peraturan perundang-undangan yang menjelaskan mengenai e-notary secara rinci dan komprehensif. Sehingga penerapan e-notary dalam pelaksanaan tugas dan jabatan notaris di wilayah NTB belum berjalan efektif disebabkan karena faktor hukumnya itu sendiri.
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 86~94

## 2. faktor Penghambat Pada Penerapan E-Notary Dalam Pelaksanaan tugas Dan fungsi Jabatan notaris Di Wilayah ntb
Keuntungan dari pembuatanakta notaris secara elektronik, diantaranya efisiensi waktu dan biaya.Tetapi, timbul juga beberapa persoalan yang menyangkut hukum. Perkembangan masyarakat yang sedemikian cepat berbanding terbalikdengan perkembangan hukum di Indonesia yang selalu ketinggalan.Persoalan yang kemudian muncul dalam pembuatan akta otentik secaraonline atau elektronik adalah terkait dengan kewajiban yang harus dilakukanoleh notaris terhadap akta yang dibuatnya, sebagaimana diatur dalam Pasal16 ayat (1) UUJN, khususnya Pasal 16 ayat (1) UUJN huruf c, dan m.
E-notary berarti notaris yang di dalamnya pekerjaannya menggunakan jaringan computer/komputer/internet. E-notary melakukan verifikasi tanggung jawab finansial, kewenangan, serta kedudukan hukum dari para pihak dengan kesimpulan bahwa notaris elektronik mempunyai keamanandengan demikian notaris bisa mempunyai kemanan dalam melakukan pekerjaannya. Dalam e-notary menciptakan dunia baru dengan pemanfaatan yang tidak hanya mendatangkannya keuntungan tapi juga menimbulkan beberapa permasalahan. Pemanfaatan teknologi informasi di samping menghasilkan banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Sekaligus juga berdampak pada munculya berbagai masalah dalam ruang lingkup hukum,mengigat kondisi perkembangan hukum di indonesia dari waktu ke waktu selalu menujukan ketertinggalan karena disebabkan banyaknya peraturan hukum yang masih merupakan produk hukum dari peninggalan penjajah yang masih merupakan produk hukum dari peninggalan penjajah yang masih tetap di pakai maupun produk hukum yang di buat pada masa sekarang ini dari sisi materi maupun isi subtansi tidak mampu mengimbangi perkembangan zaman teknologi informasi yang semakin pesat. Pengaturan teknologi oleh hukum ini tercermin dari sejarah perkembangan teknologi yang juga diwarnai dengan adanya upaya hukum untuk mengatur teknoligi tersebut.
Pemerintah dalam hal ini telah memberikan suatu pencerahan baru dengan dibentukmya peraturan perundang undang mengenai informasi dan transaksi elektronik, sehingga penyelenggraan jasa secara elektronik dapat terwujud karena sudah ada payung hukum yang mengatur jasa secara elektronik dapat terwujudkarena sudah ada payung hukum yang mengatur. Era cyber notary sudah di depan mata, dan akta elektronik pun sudah menjadi suatu permasalahan hukum,tetapi konsep e-notary tak semudah membalikan telap tangan, masih banyak muncul persoalan lain seperti masalah autentikasi. Kebutuhan perannotaris tehadap RUPS tersebut dapat berupa kehadiran atau keikutsertaan notaris ikut dalam RUPS tersebut secara teleconference dan para pemegang sahamatau secara scan to scan atau secara sertifikasi digital yang harus daftar. Permasalahan terjadi mengenai keabsahan dari tandatangan RUPS tersebut secara scan to scan atau dengan secara digitalisai yang menjadi kontra dengan adanya aturan Undang Undang No 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris (UUJN) yang mengaruskan kehadiran fisik penghadap dihadapan notaris ,jika hal tersebut dilanggar akan memberikan konsekuensinya sebagai berikut:
1.  Status akta otentik akan menjadi akta dibawah tangan
2.  Akan terjadinya gugatan kepada notaris oleh para pengguna jasa di kemudian hari
3. berpontensi kepada sanksi yang harus dihadapkan notaris terhadap tidak menjalankan perintah sesuai dengan undang undang jabatan notaris.
Dalam pasal 15 ayat 3 UUPT memberikan notaris kewenangan untuk mensertifikasi transaksi secara elektronik,namun pada prakteknya konsep yang menfaatkan kemajuan teknologi dalam tugas dan kewenangan notaris mengalami hambatan yaitu mengaharuskan kehadiran pengguna jasa notaris untuk hadir di hadapan notaris tersebut berada dimana tentunya hal ini berbeda dengan konsep e-notary yang justru menghilangkan aspek pertemuan fisik. Terhambatnya pelayanan e-notary disebabkan adanya syarat formil yang harus dipenuhi untuk mendukung keabsahan akta notaris sebagaimana diatur dalam UUJN. Syarat formil tersebut adalah :
1.  dibuatnya di hadapan pejabat yang berwenang
2.  dihadiri para pihak
3.  kedua belah pihak dikenal atau dikenalkan kepada notaris
4.  keempat ,dihadiri oleh dua orang saksi
Bahwa syarat formil kehadiran para pihak tersebut bersifat kumulatif dan bukan bersifat alternatif,artinya satu syarat saja tidak dipenuhi maka mengakibatkan akta notaris tersebut mengandung cacat formil dan berarti akibatnya tidak sah dan tidak mempunyai niali kekuatan pembuktian. Konsep e-notary bisa diterapkan untuk keperluan RUPS secara teleconfrence dengan membuat berita acara dengan menghilangkan klausul dalam awal akta “di hadapan dan dibacakan oleh notaris”, hal ini secara teknis konsekuensinya “batal demi hukum” karena tidak sesuai dengan undang undang jabatan notaris. Oleh karena itu perlu adanya kepastian hukum atas terobosan notaris yang dapat memayungi. Seperti halnya revisi undang undang jabatan notaris ataupun adanya petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan atas e-notary . Berdasarkan penjelasan di atas dasar hukum UUJN merupakan peraturan yang tidak dapat dikesampingkan oleh peraturan atau kedarutan suatu permasalahan. Kebutuhan mendesak atas pelaksanaan e-notary secara teleconfrence secara khsusus atau pelaksanaan e-notary secara umum secara adalah revisi UUJN dan /atau adanya peraturan pelaksana atas hal tersebut.
Mengenai kewenangan notaris dalam penerapan konsep e-notary khususnya dalam pembuatan akta otentik banyak menghadapi beberapa kendala antara lain adanya keharusan bagi para penghadap untuk berhadapan secara fisik,adanya keharusan untuk mendatangani akta notaris yang berupa akta para pihak dan apabila para penghadap tidak dapat mendatangani maka harus disebutkan alasan sesuai dengan UUJN pasal 44 ayat (2).
Kehadiran teknologi informasi, misalnya melalui internet melahirkan fenomena hukum berupa kontrak elektronik yaitu perjanjian para pihak yang di buat melaui sistem elektronik, serta kontrak elektronik berupa perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer atau jaringan komputer dan atau media elektronik lainnnya. Dengan teknologi informasi ini transaksi bisnis tidak lagi dilakukan dengan cara berhadapan-hadapan atau face to face antara para pihak,misalnya penjual dengan pembeli,tetapi dapat dilakukan melalui pemanfaatan kecanggian teknologi informasi dimana para pihak tidak bertemu secara langsung atau secara fiisik. Pada dasarnya teknologi informasi bukanlah suatu media yang bebas hukum,melainkan hanya merupakan sebuah media yangmemiliki beragam aplikasi dan implementasi positif maupun negatif,maka produk dari teknologi informasi tidak lepas dari berlakuknya
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 88~94
hukum terhadap para pengguna jasa dan pihak yang menyelenggarakan sebagai infrastruktur publik dalam berkomunikasi dan beraktivitas di berbagai bidang kehidupan,baik dalam lingkup nasional maupun internasional.
Notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai pihak yang memberikan legitiminasi yang kuat atau kepastian hukum terhadap kontrak elektronik yang berlangsung, memang harus diakui bahwa pergeseran peran notaris berkaitan dengan tugas dan kewenangan menuju pada era yang dinamakan dengan e-notary , tidaklah semudah membalikan telapak tangan. Berbagai hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan e-notary yang di bidang hukum pembuktian khsusnya masalah format dan bentuk tata cara pembuatan akta notaris yang secara tegas diatur dalam Pasal 1 Angka 7 UU No 30 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa akta notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh dan/atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam UU ini. Unuk memahami lebih lanjut mengenai hal tersebut khsusunya persoalan e-notary ,maka perlu dilakukan ekplorasi mengenai segi teknis dari aktifitas notaris yang nantinya dipadukan dengan teknis aspek yuridis agar terciptanya sinkronisasi dan harmonisasi dalam pelaksanaan atau penyelengaraan sistem pelayanan jasa di bidang kenotariatan secara elektronik.
Di dalam konsep e-notary selain kendala masalah penandatangan akta, pembuatan akta notaris juga mengalami masalah yang berkaitan dengan kekuatan pembuktian. Apabila UUJN telah di revisi maka kedudukan akta elektronik dalamkonsep e-notary akan dapat dipersamakan dan sejajar kedudukan nilai pembuktian dengan akta otentik. Hal ini dapat dilihat dari ketiga aspek tersebut jika dihubungkan dengan konsep e-notary yaitu :
1.  Di tinjau dari aspek lahirnya suatu akta elektronik dapat disejajarkan dengan akta otentik, mengigat akta otentik dengan akta elektronik di buat dihadapan pejabat umum yang berwenang
2. Di tinjau dari aspek formal akta elektronik telah memenuhi standar prosedur pembuatan akta yaitu adanya kepastian tentang hari,tanggal,bulan, pukul (waktu) mengahadap kecuali para penghadap yang sedang berada di luar negeri,maka para penghadap tersebut tetap harus memenuhi aturan waktu yang ada di Indonesia meskupun berbeda.
3.  Ditinjau dari syarat materil,di dalam pembuatan akta elektronik telah memasukkan unsur materill, maka apapun yang tertuang di dalam akta tersebut merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapatkan hak dan berlaku untuk umum kecuali ada pembuktian.
Keinginan untuk lebih bisa mengoptimalkan penggunaan sarana teknologi informasi dalam setiap aspek kehidupan manusia, dan upaya untuk terciptanya percepatan pertumbuhan pembangunan dalam segala bidang di Indonesia, khususnya pertumbuhan dan perkembangan layanan jasa di bidang kenotariatan, maka kebutuhan untuk merevisi UUJN, UU ITE merupakan sesuatu keharusan agar penerapan perkembangan teknologi informasi dan teknologi dalam pembuatan akta secara elektronik oleh notaris memperoleh kepastian hukum. Kewenangan notaris dalam penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam dalam pembuatan akta otentik secara substansi hukum menemukan beberapa kendala. Substansi hukum yang menjadi kendala dalam UUJN terdapat dalam beberapa pasal yang diatur dalam UUJN, yang antara lain: Pasal
1 angka 7, Pasal 1 angka 8, Pasal 16 ayat (1) huruf l, Pasal 38 ayat (4), Pasal 44 ayat (1), Pasal 48 ayat (1) danayat (2).
Substansi pasal-pasal tersebut di atas, secara langsung menjadi hambatan bagi notaris dalam pembuatan akta secara elektronik. Pasal 1 angka 7 mewajibkan pembuatan akta autentik di hadapan pejabat notaris. Kemudian di dalam Pasal 1 angka 8 mewajibkan pencantuman tanda tangan para pihak, saksi dan notaris dalam minuta akta. Selain pencantuman tanda tangan, Pasal 16 ayat (1) huruf l juga mewajibkan pejabat notaris untuk membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris. Berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf l, maka dapat dipahami dalam pembuatan akta notaris, maka notaris berkewajiban untuk membacakan isi akta tersebut dihadapan para pihak dan saksi.
Kemudian setelah akta tersebut dibacakan oleh pejabat notaris, akta tersebut harus segera dicantumkan tanda tangan oleh para pihak, saksi dan juga notaris. Kewajiban untuk pencantuman tanda tangan dipertegas kembali dalam Pasal 44 ayat (1) UUJN, mewajibkan segera setelah akta dibacakan, akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya.
Lebih lanjut, Pasal 48 ayat (1) dan (2) yang mengatur tentang ketentuanperubahan atas isi akta. Ketentuan pasal ini menyebutkan isi akta tidak boleh diubah atau ditambah, baik berupa penulisan tindih, penyisipan, pencoretan, atau penghapusan dan menggantinya dengan yang lain, kecuali perubahan tersebut diberi paraf atau tanda pengesahan lainnya oleh para pihak penghadap, saksi dan juga notaris. Berdasarkan ketentuan pasal-pasal yang termaktub dalam UUJN, dapat dipahami bahwa pembuatan akta secara elektronik belum terakomodir dalam peraturan jabatan notaris atau UUJN. Dengan demikian, dapat dikatakan Substansi hukum yang termuat dalam UUJN sebagai pedoman pelaksanaan kewenangan notaris belum mendukung pembuatan akta secara elektronik oleh pejabat notaris.
Ditinjau dari substansi hukum UU ITE, maka pembuatan akta notaris secara elektronik secara tegas dan jelas telah dibatasi, sehingga pembuatan akta notaris tidak dapat dilakukan secara elektronik. Hal ini jelas diatur dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b, yang berbunyi:
“Ketentuan mengenai informasi Elektronik dan/atau dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk: surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta”.
Redaksi Pasal 5 ayat (4) huruf b di atas, memberikan pemahaman bahwa pembuatan akta secara elektronik tidak dapat dilaksanakan, oleh sebab adanya pembatasan terhadap tindakan notaris terkait dengan pembuatan akta secara elektronik. Dengan kata lain, ketentuan ini secara tidak langsung melarang pejabat notaris untuk membuat akta secara elektronik.
Ada beberapa permasalahan hambatan non hukum yang diperkirakan memiliki kaitan erat denga pemanfaatan konsep e-notary yaitu : 10
10 Hatta Isnaini Wahyu Utomo. 2020. Memahami peraturan jabatan pejabat pembuatan akta tanah . Jakarta: Prenada Media. Hlm. 134.
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 90~94

## 1.  Perlindungan klien/para pihak.
Dengan masuknya dunia cyber notary dalam dunia bisnis maka peningkatan pelayanan jasa di bidang elektronik semakin tinggi, banyak hal yang mengalami perubahan , misalnya kedekatan para pihak bertransaksi semakin renggang ,karena masing-masing tidak mengenal secara dekat satu sama lain. Kondisi inilah yang nanti akan timbul dalam setiap transaksi dengan menggunakan cyber notary . Sebaliknya undang undang nomor 30 tahun 2004 yang sekarang berlaku di indonesia masih berbasis pada sesuatu yang sifatnya fisik belum kepada virtualnya.
2. Privacy
Di indonesia masalah privacy untuk sekarang ini masih belum terjamin kepastian hukumnya. Keadaan ini hampir setiap tahun terjadi tanpa ada yang mampu menghentikannya,karena memang belum ada undang undang yang mengaturnya. Ketika nanti konsepnya cyber notray masuk di indonesia,untuk kenyaman para pihak dalam melakukan transaksi hendaknya privacy tersebut merupakan informasi yang harus dilindungi dengan baik.
3. Notaris
Notaris di era globalisasi harus bisa lebih canggih dalam penggunaan teknologi internet ,dan juga harus berwawasan serta mengetahui dunia teknologi informasi dan komunikasi. Tidak semata mata hanya menggunakan yang konvesional saja tetapi harus dipadupadakan dengan kecanggihan teknologi.
Implemtasi UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 bagi pelaksaaan tugas jabatan notaris, menurut dirjen aplikasi telematika depkominfo menyimpulkan bahwa: 11
1.  Notaris memiliki peranan penting dalam transaksi elektronik
2.  Undang undang yang ada belum memungkinkan sistem pembuatan akta notaris yang terhadap UUJN terutama Pasal 15
3.  Notaris dapat berperan dalam lingkup certification authority (CA)
4.  Perlu dibentuk peraturan perundang undang yang lebih tegas untuk mendukung peran notaris tersebut
Eksistensi notaris dalam perkembangan kemajuan informasi dan teknologi perlu untuk terus diperjuangkan agar bisa menunjangkan kegiatan para notaris itu sendiri. Ada hal yang demi efesiansi memang tidak membutuhkan sarana kertas, tetapi ada hal-hal tertentu yang harus tetap dipertahankan dalam menggunakan sarana kertas begitu juga dengan kata “Menghadap” secara fisik di dalam penulisan akta tidak harus dihapuskan dalam Undang Undang Jabatan Notaris dalam dunia cyber . Dengan adanya aturan khususnya tersebut , maka notaris dapat melaksakan tugas dan kewenagannya sesuai dengan koridor hukum. Ditinjau dari aspek ekonomi dalam informasi dan teknologi komunikasi mempengaharuhi bebagai aspek kehiudpan manusia antara ekonomi, sosial dan budaya. 12
Dalam hal ini kecanggihan teknologi informasi dihadapan notaris dapat dilaksanakan tugas dan kewenagan dengan lebih cepat, terarah dan sistematis. Tetapi tidak mudah untuk mewujudkan hal tersebut karena masih banyak kendala yang dihadapi oleh
11 Hadyan Iman Prasetya. (2023). Memaknai Implementasi Konsep Cyber Notary Dalam Pelaksanaan Lelang, https:// www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13397/Memaknai-Implementasi-Konsep-Cyber-Notary-Dalam-Pelaksanaan-Lelang. html, [di akses 17 Februari 2023].
12 Hatta Isnaini Wahyu Utomo, Op.Cit., Hlm. 140.
notaris dalam penerapan konsep e-notary antara lain kendala penguasaan IT oleh Notaris itu sendiri.
Tentu saja untuk mengembangkan aplikasi lanjutnya perlu skill, alat, dan biaya lagi. Beliau juga menampik bahwa anggapan e-notary agak susah diterapkan oleh notaris di Wilayah NTB karena perlu biaya mahal untuk membangun infranstruktur, karena menurut beliau paradigma pembangaun sistem elektronik sekarang adalah sharing infarstructure . Artinya kalau sudah ada infranstruktur kenapa perlu buat baru. Oleh karena itu,beliau mengusulkan pola e-notary indonesia yang menempatkan notaris sebagai sub CA. Nanti sistemnya bisa desain dari yang paling kompleks yang memungkinkan notaris melihat isi dari pesan yang dienkripsi sampai yang sederhana yang menepatkan notaris hanya sebagai pihak yang menyaksikan record transaction . Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Iqbal Perdana Putra dikatakan bahwa jika ditinjau dari aspek sosial ada faktor yang membuat suatu hukum e-notary tidak bisa di laksanakan yaitu :
1.  Kurangnya informasi mengenai pemanfaatan teknologi informasi.
2. Sikap masyarakat yang masih sangat tradisional, mereka lebih cendurung untuk menggunakan fasilitas konvensional ketimbangan kecanggihan teknologi karena dengan alasan ketidaknyaman dan tidak amannya melakukan transaksi melalui media elektronik ,didasari oleh maraknya penipuan dan tindak pidana dalam duna cyber/ dunia maya.
3.  Rasa takut dan cemas terhadap keamanan privasi dalam menggunakan media elektronik.
4. Belum adanya kepercayaan terhadap keberadaan pihak atau penyelenggaraan sertifikasi elektronik sebagai pihak ketiga yang dipercaya atau pihak yang mendapatkan legitimasi dalam menyimpan dan mengamankan dokumen hasil transaksi elektronik yang dilakukan antara para pihak penjual maupun pembeli menyangkut kerahasiaan,keutuhan dan keaslian serta pertanggung jawaban dokumen/informasi elektronik kepada pihak yang melakukan transaksi.
5. Selain itu juga belum adanya kesiapan dari kalangan notaris untuk menggunakan sistem cyber notary dalam memberikan pelayanan jasa terhadap klien,dikarenakan notaris itu sendiri belum banyak yang mengusai IT.
Selain itu hambatan/kendala dalam pelaksanaan e-notary di wilayah NTB yaitu hambatan secara teknis. Notaris Haerul Anwar mengatakan kendala dalam pelaksanaan e-notary yaitu hambatannya dari media elektronik, misalnya dalam pembuatan akta notaris harusnya diperlukan adanya tanda tangan notaris dan klien secara langsung, jika dalam pembuatan akta notaris secara online datanya belum dinyatakan secara konkret atau secara sah karena data belum terbukti itu benar-benar asli atau palsu mengingat maraknya kejahatan dunia maya dan banyak oknum yang menyalahgunakan sistem elektronik dalam pembuatan akta notaris secara online.
Perkembangan bentuk masyarakat menjadi suatu msyarakat informasi memicu perkembangan teknologi informasi menjadi kian pesat dengan kecanggian teknologi yang mampu memenuhi permintaan semua lapisan masyarakat khususnya di daerah Nusa Tenggara Barat yang sedang dalam pembangunan pariwisata. Singkatnya sekarangnya ini,kita telah berada di dalam lingkungan teknologi informasi yang berbasis lingkungan digital dengan bermula dari temukan semikonduktor yang kini telah menjadi suatu bagian yang intergral dari kehidupan sehari-hari dengan adanya,telpon seluler,mesin
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 92~94
fax, jaringan digital tanpa kabel,serta membukakan pelayanan seperti penggunaan kredit.
Selanjutnya pada tahap ini,terkait dengan pembuatan akta secara elektronik oleh notaris hingga saat ini notaris belum memiliki sistem yang handaldan aman dalam penyelenggaraan sistem elektronik. Sehingga pelayanan pembuatan akta secara elektronik belum memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam auturan UU ITE. Berdasarkan ketentuan tersebut maka notaris harus dapat membuktikan bahwa telah dilakukan upaya yang patut untuk memastikan bahwa suatu sistem elektronik telah dapat melindungi ketersedian,keutuhan, keautentikan,kerahasiaan dan keteraksesan informasi elektonik tesebut. Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 peraturan Pemerintah No.82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik, maka paling tidak terdapat beberapa ketentuan yang harus dilaksanakan oleh notaris dalam memberikan layanan jasa secara elektronik, diantaranya:
1. Pendaftaran.
2.  Perangkat keras.
3.  Perangkat lunak.
4.  Tenaga ahli.
5. Pengamanan
6.  Sertifikasi kelaikan system elektronik ,dan
7. Pengawasan
Dari uraian di atas dapat di simpulkan bahwa sebelum dokumen elektronik dijadikan suatu bukti yang sah,maka harus diuji lebih dahulu syarat minim ditentukan oleh undang- undang yaitu pembuatan dokumen elektronik tersebut dilakukan dengan menggunakan sistem elektronik yang handal,aman dan beroperasi sebagaiman mestinya. Berbagai kendala yang telah di jelaskan di atas, memberikan pemahaman mengenai langkah konkrit yang dapat dilakukan untuk mengimplentasikan perkembangan teknologi informasi dalam pembuatan akta autentik. Secara yuridis, langkah yang ditempuh adalah melakukan revisi terhadap UUJN dan ITE, yang kemudian dilakukan harmonisasi hukum antara kedua undang-undang tersebut. Dengan ketentuan yang diatur dalam hukum perdata. Secara subtansial beberapa pasal yang termuat dalam UUJN harus dilakukan perubahan oleh sebab itu, pasal-pasal tersebut menjadi salah satu faktor yang menajadi hambatan bagi notaris dalam pembuatan akta secara elektronik, diantaranya adalah terdiri pada pasal 1 angka 7, pasal 1 angka 8 dan angka 9, pasal 16 ayat(1) asal 38 ayat(4), pasal 48 ayat (1), dan pasal 50.
Subtansi hukum yang ada saat ini belum bersifat futuristik,oleh karena substansi hukum yang terkait dengan kewenangan notaris dalam pembuatan akta notaris secara elektronik tidak mampu mengantisipasi berbagai kejadian yang mungkin muncul pada suatu hari. Di mana timbulnya tuntutan bagi notaris untuk mampu membuat akta secara elektronik seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi di tengah masyarakat modern. Substansi hukum yang futuristik yang mampu memberikan jalan keluar atas persoalan ini, meskipun kewenagan notaris dalam pembuatan akta secara elektronik belum diatur dengan tegas dalam peraturan perundang-undangan. Struktur hukum yang ada saat ini,struktur hukum yang di bangun belum mampu mendorong terlaksananya pelayanan jasa secara elektronik oleh notaris dengan baik dan maksimal. Budaya hukum
masyarakat juga belum seutuhnya mendukung pelaksanaan kewenangan notaris dalam pembuatan akta elektronik.

## D. kEsimPulan
Efektivitas penerapan E-notary dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan Notaris di wilayah NTB berjalan efektif apabila diterapkan. Pelaksanaan e-notary sangat memudahkan notaris dalam memberikan pelayanan jasa kepada para klien serta dapat memberikan kepastian waktu dalam pelaksanaan pembuatan akta, namun untuk dapat melakukan hal tersebut banyak hal yang harus diperbaiki agar mampu terlaksana dengan baik khususnya di Wilayah Nusa Tenggara Barat, selain ituperlu adanya kejelasan terhadap undang-undang notaris terutama pada Pasal 15 ayat (3) dalam penjelasan umum dan tidak menimbulkan multitafsir dan aturan yang satu dan lainnyamenimbulkan kontradiktif seperti yang berkaitan dengan Pasal 15 Ayat (3) dengan Pasal 16 Ayat (1) huruf m. Memberikan kepastian hukum tidak hanya untuk notaris yang memberikan jasanya tetapi hal tersebut menjadi kepastianuntuk klien yang akan menghadap.
faktor penghambat pada penerapan E-notary dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan Notaris di Wilayah NTB yaitu salah satunya aspek sosial yang di mana sikap masyarakat yang masih sangat tradisional, mereka lebih cendurung untuk menggunakan fasilitas konvensional ketimbangan kecanggihan teknologi karena dengan alasan ketidaknyaman dan tidak amannya melakukan transaksi melalui media elektronik yang didasari oleh maraknya penipuan dan tindak pidana dalam duna cyber /dunia maya. Selain faktor sosial, faktor penghambat lainnya adalah faktor hukumunya yaitu adanya keharusan bagi para penghadap untuk berhadapan secara fisik, adanya keharusan untuk mendatangani akta notaris yang berupa akta para pihak dan apabila para penghadap tidak dapat mendatangani maka harus disebutkan alasan sesuai dengan UUJN pasal 44 ayat (2).

## Daftar Pustaka
Edmon Makarim, (2020). notaris dan transaksi Elektronik: Kajian hukum tentang cybernotary atau Electronic notary . Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
Fadhila Rizqi. (2021). implementasi cyber notary di indonesia diyinjau dalam upaya reformasi Birokrasi Era 4.0, Jurnal Hukum dan Kenotariatan, No. 1, Vol. 5.
Hadyan Iman Prasetya. (2023). memaknai implementasi Konsep cyber notary dalam pelaksanaan lelang, https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13397/ Memaknai-Implementasi-Konsep-Cyber-Notary-Dalam-Pelaksanaan-Lelang. html, [di akses 17 Februari 2023].
Hatta Isnaini Wahyu Utomo. 2020. memahami peraturan jabatan pejabat pembuatan akta tanah , Jakarta: Prenada Media.
Hukum Online. (2023). Kini tak hanya notaris yang Bisa akses pendaftaran fidusia, https://www.hukumonline.com/berita/a/kini--tak-hanya-notaris-yang-bisa- akses-pendaftaran-fidusia-lt56ea67a77cb27, [diakses 20 Februari].
Muhamad Ngafifi. (2014). Kemajuan teknologi dan pola hidup manusia dalam perspektif
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 94~94
sosial Budaya , Jurnal Pembangunan Pendidikan, Fondasi dan Aplikasi 2.1.
Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. 2010. dualisme penelitian hukum normatif dan Empiris , Pustaka Pelajar.
R.A. Emma Nurita. 2012. cyber notary(pemahaman awal dengan Konsep pemikiran), Cetakan Pertama, Bandung: PT. Refika Aditama.
Rianto Andi. 2004. metode penlitian sosial dan hukum , Jakarta: Granit.
Siswanto Sunarto. 2007. peranan Kode Etik profesi dalam pemuliaan Jabatan notaris , Tesis pada Sekolah Pasca Sarjana, Magister Kenotariatan, Yogyajarta, Universitas Gadjah Mada.
Soerjono Soekanto. (2008) faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.