## ISSN 021-969X

## Moralitas Politik Untuk Hukum dan Penegakan Hukum yang Baik

## (Political Morality to Law and Good Law Enforcement)

## M.Fauzi
Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Jl. Sambaliung Kampus Gn. Kelua Samarinda Kalimantan Timur Email: fauzi@fhunmul.ac.id

## ABSTRAKSI
Hukum,  politik  dan  moral  merupakan  variabel-variabel  dalam  kehidupan  negara  yang  tidak dapat  dipisahkan.  Peran  moral  dalam  mewarnai  politik  dalam  penyelenggaraan  negara khususnya  pembuatan  hukum  dan  penegakan  hukum  memegang  peranan  vital.  Oleh  Karena itu, diperlukan berbagai upaya untuk membangun sistem yang dapat memastikan dan menjaga moralitas poltisi dan penyelenggara negara, dan demikian juga moral masyarakatnya.
Kata Kunci: moralitas, politik, dan penegakan hukum .

## ABSTRACT
Law, Politic and Moral are variable in this country life which can not be separated. Moral role in political  for  state  administration  especially  as  the  making  of  law  and  law  enforcement  hold  a vital  role.  Therefore,  various  effort  is  needed  to  establish  system  which  can  be  measure  and keep the politician morality on track and state administrator and alos the moral of society.
Key Words: morality, politic and law enforcement

## PENDAHULUAN
Negara  Indonesia  telah  berdiri  lebih  dari  setengah  abad.  Sejak  menyatakan merdeka  hingga  memasuki  usia  yang  ke-68  tahun  ini  banyak  lembaran  sejarah  yang telah dilalui oleh bangsa ini. Lembaran besar reformasi pun telah dilalui. Namun proses pembelajaran  dalam  kehidupan  bernegara  berjalan  terasa  lambat.  Masih  banyak pekerjaan-pekerjaan  besar  yang  harus  dilakukan  khususnya  dibidang  politik  dan hukum.
Pekerjaan rumah terbesar bangsa ini adalah masalah korupsi. Indonesia masih mendapat  predikat  sebagai  negara  yang  masih  berlepotan  dengan  korupsinya.  Hal tersebut wajar saja mengingat sepanjang tahun 2001-2012 telah disidangkan lebih dari 1300  kasus  korupsi  yang  disidangkan.  Kasus-kasus  korupsi  tersebut  melibatkan  lebih dari 1800 terdakwa. 1
1 Penelitian  dan  Pelatihan  Ekonomika  dan  Bisnis  (P2EB)  Fakultas  Ekonomika  dan  Bisnis  UGM, http://www.tempo.co/read/news/2013/03/04/058464996/, diakses tanggal 04 April 2013.

## ISSN 021-969X
Sekian banyak kasus korupsi tersebut telah banyak merugikan negara. Kerugian negara  tidak  hanya  dari nominal  kekayaan  negara  yang  diambil atau  disalahgunakan. Namun proses hukum terhadap para pelaku korupsi tersebut juga menambah kerugian negara dengan jumlah yang tidak sedikit. Total biaya eksplisit yang harus dikeluarkan negara akibat praktik korupsi sepanjang 2001-2012 mencapai Rp 168,19 triliun. Jumlah tersebut tidak seimbang dengan denda atau pengembalian yang hanya senilai Rp 6,27 triliun atau sebesar 8,97 persennya saja dari kerugian negara. 2
Salah satu modus korupsi yang melalui permainan anggaran yang di mulai dari proses  di  DPR.  Permainan  uang  negara  dilakukan  secara  masif  dan  terbuka.  Bahkan praktek-praktek semacam itu merupakan hal yang biasa dan menjadi kegiatan sehari- hari hampir diseluruh lembaga penyelenggaraa negara. Salah satu permainan anggaran terjadi  di  DPR,  baik  komisi  maupun  badan  anggaran,  khususnya  dalam  menentukan pengalokasian  anggaran  belanja  pemerintah  pusat,  transfer  daerah  dan  dana penyesuaian dipenuhi dengan permainan dan manipulasi.
Politik  anggaran  yang  dijalankan  DPR  masih  berorientasi  pada  proyek  dan kepentingan  (anggota-anggota)  DPR  dan  pejabat  pemerintah.  Tambahan  penerimaan negara  yang  dihasilkan  hanya  dialokasikan  untuk  belanja  rutin  DPR  dan  pemerintah yang  itu  berarti  bukan  untuk  menambah  belanja  publik  yang  mungkin  bisa  dirasakan masyarakat. Ada dugaan pemerintah dan DPR menutupi fakta penerimaan negara yang sesungguhnya  dan  menjadikannya  alat  tawar  menawar  kepentingan.  Kita  hitung  saja berapa  kasus  korupsi  yang  selalu  menghiasi  media  akhir-akhir  ini.  Mulai  dari  kasus century,  kasus  dugaan  korupsi  di  Kementerian  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi,  kasus korupsi pembangunan Wisma Atlet Jakabaring Palembang, kasus hambalang. Dengan kenyataan  itu  maka  sangat  sulit  untuk  meyakinkan  masyarakat  bahwa  DPR  telah menjalankan  peran  dan  fungsinya  dalam  memperjuangkan  anggaran  untuk kepentingan publik.
Pekerjaan rumah selanjutnya yang tak kunjung selesai adalah penataan sistem politik dalam  negara.  Setiap  proses  politik  hampir  selalu  diwarnai  oleh  politik  uang, premanisme dan kerusuhan. Ini menjelaskan bahwa penataan sistem politik kita belum sampai  pada  titik  yang  diharapkan.  Banyak  hal  yang  diduga  mengakibatkan  praktek- praktek  tersebut  mulai  pendidikan  politik  yang  tidak  berjalan,  independensi  negara dan  aparat,  serta  seleksi  kandidat  yang  akan  bekrompetisi  dalam  proses  politi dilakukan secara tidak sehat sehingga mengakibatkan efek domino masalah yang terus muncul.
Selain  beberapa  hal  di  atas,  masalah  supremasi  hukum  masih  belum  bisa diwujudkan.  Hal  ini  nampak  dari  sekian banyaknya  tindak  kekerasan dan  upaya  main hakim  sendiri  yang  telah  terjadi.  Bahkan  upaya  main  hakim  snediri  tersebut  tidak hanya  dilakukan  oleh  masyarakat  awan,  namun  sudah  dilakukan  oleh  para  aparat negara  sendiri  yang  seharusnya  bertindak  dan  berlaku  sebagaimana  hukum  negara mengatur. Baru saja kita disuguhi beberapa tindakan premanisme dilakukan oleh dan antar  aparat  negara  sendiri.  Sebut  saja  kasus  pembakaran  kantor  Polres  Ogan Komering  Ulu  Sumatra  Selatan  yang  dilakukan  oleh  puluhan  anggota  TNI  Kesatuan
2 Ibid.

## ISSN 021-969X
Armed 15/105. Pemicunya para prajurit itu ketidakjelasan proses pemeriksaan Brigadir WJ  yang  menembak  Pratu  Her  hingga  meninggal.  Kasus  penembakan  terjadi  setelah Pratu  Her  melakukan  pelanggaran  lalu  lintas  dan  dihadang  polisi.  Namun  ketika pelanggaran  itu  diproses,  korban  kabur  dan  dikejar  sampai  keluar  tembakan  yang menghilangkan nyawa sang prajurit. 3 Selanjutnya adalah kasus penyerangan Lembaga Pemasyarakatan  Cebongan  yang  dilakukan  oleh  11  oknum  anggota  Kopasus  TNI  AD Grup  2  Kandang  Menjangan,  Surakarta,  Jawa  Tengah.  Dalam  penyerangan  tersebut mereka  membunuh  4  tahanan  kasus  pengeroyokan  di  Hugo's  Cafe,  Sleman,  yang mengakibatkan anggota Kopasus TNI AD Grup 2 Kandang Menjangan, Surakarta, Jawa Tengah, meninggal dunia. 4
Pertanyaan yang muncul dalam benak publik menyaksikan fakta-fakta tersebut adalah  dimana  supremasi  hukum.  Mengapa  hukum  tidak  mampu  mengatasi  dan mengantisipasi  hal-hal  tersebut.  Tugas  kita  bersama  untuk  menjawab  pertanyaan- pertanyaan  tersebut  sekaligus  memberikan  konsep  bagaimana  membangun  hukum dan penegakan hukum yang baik.

## Moralitas Politik Untuk Hukum dan Penegakan Hukum yang Baik
Pembahasan  mengenai  hukum  merupakan  perjalanan  yang  tidak  berujung. Dikatakan tidak berujung  sebab  hukum  lahir  dan  hidup dalam  lingkungan  yang  saling berhubungan dengan aspek-aspek lain dalam hidup manusia. Sehingga hukum itu akan selalu dinamis. Karena hukum itu dinamis maka penggunaan istilah supremasi hukum adalah sebuah konsep yang mengingkari hakekat hukum itu sendiri, dan pada akhirnya akan memaksa konsep supremasi hukum itu untuk menelan ludahnya sendiri.
Hukum  tidak  bisa  hidup  sendiri.  Hukum  harus  disokong  dengan  komponen- komponen  lain  dalam  sistem  masyarakat.  Sebagai  bentuk  formal  maka  hukum  harus mengambil substansinya dari berbagai nilai-nilai dan moral yang hidup di masyarakat. Disisi lain dibentuk dan dilahirkan melalui proses politik. Sehingga hukum secara tidak langsung  tidak  lepas  dari  sistem  moral  dan  sistem  politik  masyarakat  dimana  hukum tersebut berada.
Menurut  Ramlan  Surbakti definisi  politik  adalah interaksi  antara  pemerintah dan masyarakat dalam  rangka  proses  pembuatan  dan  pelaksanaan  keputusan  yang mengikat  tentang  kebaikan  bersama masyarakat  yang  tinggal  dalam  suatu  wilayah tertentu. 5 Sedangkan  menurut  F.  Isjwara  politik  adalah  salah  satu  perjuangan  untuk memperoleh kekuasaan atau sebagai tehnik menjalankan kekuasaan-kekuasaan”. 6
Dalam perspektif sistem, sistem politik (sebagaimana hukum) adalah subsistem dari sistem  sosial.  Kehidupan  politik  dari  perspektif  sistem  bisa  dilihat  dari  berbagai sudut,  misalnya  dengan  menekankan  pada  kelembagaan  yang  ada  kita  bisa  melihat pada  struktur  hubungan  antara  berbagai  lembaga  atau  institusi  pembentuk  sistem
3 http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/13/03/07/mj9z2u-polres-dibakar-tentara-ksad- kirim-tim-investigasi , diakses tanggal 04 April 2013.
4 http://www.antaranews.com/berita/364889/kapolda-lapas-cebongan-diserang- sekelompok-orang- bersenjata, diakses tanggal 04 April 2013.
5 Ramlan Surbakti , 1991, Memahami Ilmu Politik, PT. Gramedia, Jakarta, hlm. 1.
6 F.Isjwara, 1995, Pengantar Ilmu Politik, Binacipta, Jakarta, hlm. 42.
ISSN 021-969X
politik.  Hubungan  antara  berbagai  lembaga  negara  sebagai  pusat  kekuatan  politik misalnya  merupakan  satu  aspek,  sedangkan  peranan  partai  politik  dan  kelompok- kelompok penekan merupakan bagian lain dari suatu sistem politik.
Terkait  dengan  hukum  maka  sistem  politik  adalah  sebuah  proses  yang  akan akan  menguraikan  masukan  ( input )  ke  dalam  sistem  politik,  yang  mengubah  melalui proses politik menjadi keluaran ( output ) dalam bentuk hukum (peraturan perundang- undangan). Dalam sistem politik ini input bahan yang akan dinormakan menjadi hukum dan  atau  kebijakan  umumnya  dikaitkan  dengan  dukungan  maupun  tuntutan  yang harus  diolah  oleh  sistem  politik  tersebut  melalui  berbagai  keputusan  yang  sesuai dengan tuntutan dan dukungan  yang ada.
Secara sederhana, sistem politik Indonesia adalah keseluruhan kegiatan dalam negara  Indonesia  yang  menjalankan  kekuasaan  legislatif,  eksekutif,  dan  yudikatif. Sistem  politik  Indonesia  diperlukan  untuk  wewujudkan  cita-cita  dan  tujuan-tujuan masyarakat/negara.  Dalam  sistem  politik  tersebut  kekuasaan  legislatif, eksekutif,  dan yudikatif  dijalankan  oleh  berbagai  lembaga  dan  fungsi  dalam  negara.  secara  umum berjalannya  sistem  politik  dan  pelaksanaan  kekuasaan  legislatif,  eksekutif,  dan yudikatif  dalam  negara  diatur  oleh  hukum.  Namun  jika  diperhatikan  dalam  dinamika kehidupan  bernegara  unsur-unsur  dari  luar  hukum  (khususnya  politik)  lebih menunjukkan dominasinya terhadap hukum, baik dalam pembentukan hukum maupun dalam penegakan hukum.
Sebagai  contoh  saja,  dalam  setiap  pelaksanaan  Pemilihan  Umum,  Indonesia selalu membuat Undang-Undang (UU) Sistem Pemilu yang baru. Selama era reformasi saja  telah  lahir  dua  UU  yakni  UU  Sistem  pemilu  2003  dan  2008.  Pada  kedua  UU tersebut,  untuk  pemilihan  anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  misalnya,  termuat beberapa tujuan yang ternyata juga dilanggar dalam pelaksanaannya. Beberapa tujuan ini  meliputi  proporsionalitas,  akuntabilitas,  derajat  keterwakilan  yang  tinggi  serta multikepartaian sederhana. 7
Dominasi  politik  tidak  berhenti  dan  puas  pada  proses  pembentukan  hukum saja.  Sistem  politik  juga  telah  terbukti  ikut  mengatur  dan  mengarahkan  proses penegakan hukum. Campur tangan politik dalam penegakan hukum umumnya terjadi dalam  kasus-kasus  besar  yang  melibatkan  pejabat  dan  anggota  lembaga  kenegaraan. Sebut saja kasus Bulog, kasus BLBI, kasus century, kasus hambalang, kasus wisma atlet dan masih banyak lagi.
Dari  paparan  di  atas  dapat  disimpulkan  sistem  hukum  dan  penegakan  hukum sangat  dipengaruhi  oleh  kualitas  sistem  politik  yang  ada.  Kondisi  sistem  hukum  dan penegakan  hukum  sangat  bergantung  dari  sistem  politik  yang  berkuasa.  Sehingga upaya memperbaiki sistem hukum dan penegakan hukum harus dimulai dari perbaikan sistem politiknya.
Menurut  pengamat  politik  R.  William  Liddle  yang  telah  lama  mengkaji  sistem politik  indonesia,  sistem  politik  yang  berkembang  di  Indonesia  adalah  sistem demokrasi  liberal.  Dalam  sistem  politik  tersebut  memiliki  beberapa  nilai  lebih diantaranya  kebebasan  individu-individu  dalam  masyarakat  Indonesia  serta
7 http://politik.ub.ac.id/memperbaiki-desain-sistem-pemilu-indonesia/, diakses tanggal 04 April 2013.
kebebeasan  pers.  Namun  di  sisi  lain  sistem  politik  tersebut  menghadapi  tantangan yaitu bagaimana memperbaiki sistem kepartaian supaya melahirkan wakil-wakil rakyat dan pemimpin yang kompeten, jujur, dan bermoral. 8 Hanya dengan wakil-wakil rakyat dan  pemimpin  yang  kompeten,  jujur,  dan  bermoral  maka  penyelenggaraan  negara, pembuatan  hukum  dan  penegakan  hukum  akan  berjalan  baik  dan  sesuai  dengan tujuan dan cita-cita negara Indonesia.
Secara etimologis, kata moral berasal dari kata mos dalam bahasa Latin, bentuk jamaknya mores , yang artinya adalah tata-cara atau adat-istiadat. Dalam Kamus Besar Bahasa  Indonesia 9 ,  moral  diartikan  sebagai  akhlak,  budi  pekerti,  atau  susila.  Secara terminologis,  terdapat  berbagai  rumusan  pengertian  moral,  yang  dari  segi  substantif materiilnya  tidak  ada  perbedaan,  akan  tetapi  bentuk  formalnya  berbeda.  Widjaja menyatakan  bahwa  moral  adalah  ajaran  baik  dan  buruk  tentang  perbuatan  dan kelakuan (akhlak). 10
Rumusan dan pengertian moral secara lebih komprehensip rumusan formalnya sebagai berikut 11 :
1. Moral  sebagai  perangkat  ide-ide  tentang  tingkah  laku  hidup,  dengan  warna  dasar tertentu yang dipegang oleh sekelompok manusia di dalam lingkungan tertentu.
2. Moral  adalah  ajaran  tentang  laku  hidup  yang  baik  berdasarkan  pandangan  hidup atau agama tertentu.
3. Moral  sebagai  tingkah  laku  hidup  manusia,  yang  mendasarkan  pada  kesadaran, bahwa ia terikat oleh keharusan untuk mencapai yang baik, sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku dalam lingkungannya.
Dari  rumusan  tersebut  maka  moral  tidak  hanya  sebatas  perangkat  ide-ide tentang  tingkah  laku  hidup  yang  dipegang,  dibahas  dan  dibicarakan  kembali  hanya ketika  ada  perbuatan  yang  a-moral,  namun  moral  juga  harus  di  terjemahkan  dalam bentuk  tingkah  laku  hidup  manusia,  yang  mendasarkan  pada  kesadaran,  bahwa  ia terikat oleh keharusan untuk mencapai yang baik, sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku  dalam  lingkungannya.  Sehingga  sistem  politik  yang  baik  tidak  hanya menjadikan  jargon-jargon  demokrasi  sebagai  daya  tarik  untuk  mengambil  hati masyarakat,  tapi  juga  harus  melaksanakannya  dan  menerapkannya  dalam  kehidupan bernegara. Sehingga tujuan dan kepentingan publik benar-benar dapat diwujudkan.
Menurut Kant, moralitas adalah kesesuaian sikap dan perbuatan dengan norma atau  hukum  batiniah,  yakni  apa  yang  dipandang  sebagai  “kewajiban”.  Sedangkan legalitas  adalah  kesesuaian  sikap  dan  tindakan  dengan  hukum  atau  norma  lahiriah belaka.  Kesesuaian  ini  belum  bernilai  moral,  sebab  tidak  didasari  dorongan  batin. 12 Pengawalan  moral  dalam  sistem  politik  menjadi  sangat  penting  mengingat  dominasi
8 Liddle, R. William,1997, Islam, Politik, dan Modernisasi, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
9 Balai Pustaka, 1989, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 592.
10 AW.  Widjaja,  1985, Kesadaran  Hukum  Manusia  dan  Masyarakat  Pancasila,  CV  Era  Swasta,  Jakarta, hlm. 154.
11 Bambang Daroeso, 1986, Dasar dan Konsep Pendidikan Moral Pancasila, Aneka Ilmu, Semarang, hlm.
22.
12 Lili  Tjahjadi,  1991, Hukum  Moral:  Ajaran  Immanuel  Kant  Tentang  Etika  dan  Imperatif  Kategoris,
Kanisius, Yogyakarta, hlm. 48.
politik  yang  sedemikian  besar  terhadap  hukum  dan  terhadap  kehidupan  bernegara secara  umum.  Sehingga  sangat  sedikit  sekali  instrumen  yang  dapat  digunakan  untuk mengawal dan memastikan berjalannya sistem politik sesuai dengan yang diharapkan. Pelaksanaan  tugas  dan  kewajiban  sebagai  penyelenggara  negara  tidak  dapat  hanya dilandaskan  pada  sisi  legalitas  dan  sesuai  hukum  saja.  Idealnya  hukum  ditaati  bukan karena takut pada akibat hukum lahiriah itu, melainkan karena menyadari bahwa taat pada  hukum  itu  merupakan  kewajiban.  Kesadaran  moral  tersebut  juga  harus  dalam pengertian  moralitas  otonom,  kesadaran  manusia  akan  kewajibannya  yang  harus ditaati sebagai sesuatu yang ia kehendaki, karena diyakini sebagai hal yang baik. Dalam hal  ini,  seseorang  yang  mematuhi  hukum  lahiriah  adalah  bukan  karena  takut  pada sanksi,  akan  tetapi  sebagai  kewajiban  sendiri,  karena  mengandung  nilai  kebaikan. Prinsip moral semacam ini disebutnya sebagai otonomi moral, yang merupakan prinsip tertinggi moralitas.
Menurut  Kant,  moralitas  masih  dibedakan  menjadi  dua,  yaitu  moralitas heteronom  dan  moralitas  otonom.  Dalam  moralitas  heteronom,  suatu  kewajiban ditaati,  tapi  bukan  karena  kewajiban  itu  sendiri,  melainkan  karena  sesuatu  yang berasal dari luar kehendak orang itu sendiri, misalnya karena adanya imbalan tertentu atau  karena  takut  pada  ancaman  orang  lain.  Moralitas  politik  yang  demikian  harus dihindari dalam politik. Sebab moralitas heteronom akan menghasilkan korupsi, kolusi dan nepotisme dalam politik.
Namun tantangan  berikutnya adalah menjaga moralitas penyelenggara negara, karena dorongan batin itu tidak dapat ditangkap dengan indera, sehingga hampir tidak mungkin memberikan penilaian moral secara mutlak. Untuk itu diperlukan sistem dan upaya-upaya  yang  dapat  menjaga  tetap  tingginya  kandungan  moral  dalam  sistem politik yang dijalankan.
Upaya  terpenting  yang  perlu  dilakukan  adalah  memperbaiki  sistem  seleksi politik  sehingga  wakil-wakil  rakyat  dan  pemimpin  yang  dihasilkan  adalah  wakil-wakil rakyat  dan  pemimpin  yang  sudah  dipastikan  moralitasnya.  Sistem  tersebut  menjadi penting  karena  dari  sistem  tersebutlah  lahirnya  pelaku-pelaku  politik  yang  akan mendominasi jalanya pemerintahan, membuat hukum dan menegakkan hukum.
Selain memperbaiki moral politisi dan penyelenggara negara maka hal lain yang tidak  kalah  penting  adalah  memperbaiki  moral  masyarakat  itu  sendiri.  Dalam  sistem demokrasi  yang  memberikan  kedaulatan  dan  peran  lebih  kepada  masyarakat  dalam penyelenggaraan  negara.  Sehingga  moralitas  masyarakat  akan  ikut  mewarnai penyelenggaraan  negara.  Upaya-upaya  kecil  yang  dapat  dialkukan  oleh  anggota masyarakat adalah dengan melaksanakan haknya dengan baik dalam pemilihan umum yakni  dengan  memilih  pemimpin  dan  wakil-wakil  rakyat  yang  baik,  menolak  politik uang, menaati hukum dan sebagainya.

## PENUTUP
Hukum,  politik  dan  moral  merupakan  variabel-variabel  dalam  kehidupan negara  yang  tidak  dapat  dipisahkan.  Masing-masing  memiliki  peran  yang  penting
dalam  menjaga  kualitas penyelenggaraan  negara  khususnya  terkait  kualitas  substansi hukum (peraturan perundang-undangan) dan penegakan hukumnya.
Mengingat  posisi  hukum  sebagai  produk  politik,  maka  peran  moral  dalam mewarnai  politik  dalam  penyelenggaraan  negara  khususnya  pembuatan  hukum  dan penegakan  hukum  memegang  peranan  vital.  Untuk  itu  diperlukan  berbagai  upaya untuk membangun sistem yang dapat memastikan dan menjaga moralitas poltisi dan penyelenggara negara, dan demikian juga moral masyarakatnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Literatur AW.  Widjaja ,  1985, Kesadaran  Hukum  Manusia  dan  Masyarakat  Pancasila ,  CV  Era Swasta, Jakarta.
Bambang Daroeso , 1986, Dasar dan Konsep Pendidikan Moral Pancasila , Aneka Ilmu, Semarang.
Balai Pustaka, 1989, Kamus Besar Bahasa Indonesia , Balai Pustaka, Jakarta.
F.Isjwara , 1995, Pengantar Ilmu Politik , Binacipta, Jakarta.
Liddle,  R.  William ,1997, Islam,  Politik,  dan  Modernisasi, Pustaka Sinar  Harapan, Jakarta.
Lili Tjahjadi , 1991, Hukum Moral: Ajaran Immanuel Kant  Tentang Etika dan Imperatif Kategoris , Kanisius, Yogyakarta.
Ramlan Surbakti , 1991, Memahami Ilmu Politik , PT. Gramedia, Jakarta.

## Website
Penelitian  dan  Pelatihan  Ekonomika  dan  Bisnis  (P2EB)  Fakultas  Ekonomika  dan  Bisnis UGM, http://www.tempo.co/read/news/2013/03/04/058464996/ http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/13/03/07/mj9z2u-polres-dibakar- tentara-ksad-kirim-tim-investigasi
http://www.antaranews.com/berita/364889/kapolda-lapas-cebongan-diserang- sekelompok-orang-bersenjata http://politik.ub.ac.id/memperbaiki-desain-sistem-pemilu-indonesia/