## Integritas: Jurnal Antikorupsi
Vol 8, No. 2, 2022, pp. 205-220
https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas ©Komisi Pemberantasan Korupsi

## Mengenali dan mendeteksi pola korupsi pada desa di Indonesia
Hepnu Nur Prihatmanto 1, 2, a *, Alfian Deby Artha 1, b , Muhammad Rizki Joyonegoro 1, c , Mas Dadang Enjat Munajat 1, d , Ira Irawati 1, e 1 Universitas Padjadjaran. Jl. Bukit Dago Utara Nomor 25, Bandung, Indonesia 2 Badan Pemeriksa Keuangan, Jalan Gatot Subroto Nomor 31, Jakarta, Indonesia a hepnu21001@mail.unpad.ac.id ; b alfian21001@mail.unpad.ac.id; c muhammad21333@mail.unpad.ac.id; d mdenjat@unpad.ac.id; e ira.irawati@unpad.ac.id * Corresponding Author
Abstrak : Tren  peningkatan kasus korupsi tingkat desa di  Indonesia perlu diwaspadai oleh  pemerintah. Kebijakan pencegahan dan pemberantasan korupsi secara nasional belum mampu meningkatkan indeks persepsi korupsi Indonesia secara signifikan. Kebijakan pencegahan korupsi selama ini belum menyasar desa-desa dengan karakteristik tertentu. Indeks Desa Membangun (IDM) yang dikembangkan oleh Kemen- terian Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk mengukur perkembangan desa dapat digunakan untuk mengklasifikasi desa yang terdampak kasus korupsi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan desa yang  paling terdampak kasus korupsi di Indonesia adalah desa dengan Status Berkembang dan terletak di Pulau  Jawa. Hasil lainnya menunjukkan perlunya suatu analisis kecurangan atau fraud analytics di desa dengan menggunakan teknologi informasi atau pengolahan data.  Penelitian  ini  dapat  digunakan  sebagai  dasar  untuk  membuat  kebijakan  pencegahan  dan  deteksi korupsi serta menentukan lokus sasaran kebijakan pencegahan dan deteksi korupsi.
Kata Kunci : Desa; Deteksi; Indeks Desa Membangun; Korupsi
How to Cite : Prihatmanto, H. N., Artha, A. D., Joyonegoro, M. R., Munajat, M. D. E., & Irawati, I. . (2022). Recognising and detecting patterns of village corruption in Indonesia. Integritas : Jurnal Antikorupsi , 8 (2), 205-220. https://doi.org/10.32697/integritas.v8i2.940

## Pendahuluan
Permasalahan korupsi lebih banyak dikaji di tingkat negara atau daerah daripada skala yang lebih kecil, misalnya desa. Penilaian dampak kerugian atas korupsi sering dikaitkan dengan varia- bel yang tersedia di tingkat negara atau daerah. Terjadinya korupsi pada penelitian sebelumnya dikaitkan dengan perkembangan ekonomi (Fiorino et al., 2012; Mauro, 1995; F. Yang et al., 2017), perkembangan kualitas sumber daya manusia (Adhikari, 2013; Prabowo & Cooper, 2016), motif pelaku (Alonazi, 2020; Cressey, 1953; Prabowo & Cooper, 2016), dan profil pelaku seperti usia, gender,  dan  latar  belakang  pendidikan (DS  et  al.,  2020;  Krambia‐Kapardis,  2002;  Sinarto  & Maratno, 2018). Menurut Fiorino et al. (2012), Mauro (1995), dan (F. Yang et al., 2017), perkem- bangan suatu negara dan wilayah berbanding negatif dengan tingkat korupsi. Sedangkan peneliti- an  (Lewis,  2017;  Prabowo  et  al.,  2017;  Prabowo  &  Cooper,  2016)  dengan  obyek  penelitian  di negara berkembang, menunjukkan korupsi dapat terjadi pada berbagai tingkat  perkembangan wilayah. Pada dasarnya, motivasi pelaku melakukan korupsi adalah tiga hal, yakni adanya tekanan ( pressure ), kesempatan ( opportunity ), dan anggapan bahwa tindakan korupsi itu wajar/ rasional- ization (Cressey,  1953;  Skousen  et  al.,  2009).  Teori  yang  dinamakan  Fraud  Triangle  tersebut kemudian dikembangkan menjadi teori Fraud Diamond dengan menambahkan variabel capabi- lity /jabatan pelaku (Wolfe & Hermanson, 2004) dan dimutahirkan kembali menjadi teori Fraud Pentagon dengan menambahkan variabel arogansi (Marks, 2011). Penelitian- penelitian tersebut lebih  berfokus  pada  korupsi  di  negara/daerah  /perusahaan  sehingga  belum  dapat  dijadikan acuan untuk topik korupsi di tingkat desa. Karakteristik kasus korupsi di desa dalam pandangan penulis tentu memiliki perbedaan dengan korupsi di wilayah yang lebih luas seperti daerah dan negara, baik terkait dampak maupun penyebabnya.
Penelitian  tentang  desa  sebelumnya  telah  dilakukan,  namun  tidak  berfokus  pada  pola  dan pelaksanaan kebijakan deteksi korupsi. Penelitian sebelumnya lebih mengarah pada akuntabilitas keuangan  (Lander  &  Auger,  2008;  Rahmatunnisa,  2018;  Salle,  2020;  Sofyani  &  Tahar,  2021), pengawasan  (Iranisa,  2016;  Puspa  &  Prasetyo,  2020),  dan  pengelolaan  Dana  Desa  (Fauzanto, 2020; Madyan et al., 2020; Munir et al., 2020; Salle, 2020; Zakariya, 2020). Pengenalan karakter- istik kasus korupsi ini di suatu populasi ini penting untuk mengetahui besarnya dampak kerugian di dalam populasi (DS et al., 2020; Sinarto & Maratno, 2018) dan melakukan evaluasi atas imple- mentasi kebijakan (Asiedu & Freeman, 2009; Mugellini et al., 2021). Adanya evaluasi atas kebijak- an  pencegahan  korupsi  ini  penting  karena  sejalan  dengan  visi  pemerintah  untuk  membangun Indonesia dari pinggir sebagaimana program Nawacita dari presiden Joko Widodo (Mahriadi et al., 2021).
Implementasi  Strategi  Nasional  Pencegahan  Korupsi  (Stranas  PK)  yang  ditetapkan  dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 belum mampu membuat tren naik yang konstan pada skor Indeks Persepsi Korupsi dan  Indeks Perilaku Anti Korupsi selama periode tahun 2015-2021. Pada tahun 2020, skor IPK menjadi 37 poin, atau turun 3 poin dibanding 2019 yang merupakan pencapaian tertinggi indonesia dengan skor 40 poin. Stagnasi dalam perkembangan IPK ini dapat diartikan oleh penelitian sebelumnya sebagai: (1) praktik-praktik korupsi masih terjadi secara sistemik  dan  lembaga  anti  korupsi  belum  menyentuh  pencegahan  korupsi  (Vrushi,  2020);  (2) ketidakmampuan  dalam  menyederhanakan  layanan  publik  (Suyatmiko,  2021);  dan  (3)  tidak berubahnya persepsi publik dan persepsi pakar terhadap lembaga anti korupsi (Susilo et al., 2019; Vrushi, 2020). Selain merugikan keuangan negara, korupsi juga dapat menurunkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah (Krah & Mertens, 2020; Morris & Klesner, 2010). IPK yang cende- rung  stagnan  selama  periode  tahun  2015-2021  ini  juga  diikuti  indikator  lainnya  yakni  Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK). Survei Penilaian Integritas (SPI) yang dimutakhirkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi satu-satunya pengukuran yang skornya meningkat sesuai dengan Gambar 1.
Gambar 1. Indeks Persepsi Korupsi, Survei Penilaian Integritas, dan Indeks Perilaku Anti Korupsi di Indonesia 2015- 2021 ( Sumber: Analisis dari BPS, 2019, 2020, 2021, KPK, 2021, dan World Bank, 2021)
Praktik pencegahan korupsi di desa juga terkendala oleh faktor aksesibilitas, geografis, dan be- lum meratanya pendidikan dan sosialisasi budaya anti korupsi. Menurut Badan Pusat Statistik/ BPS,  2021,  lebih  sulitnya  masyarakat desa mendapat  informasi  tentang  kebijakan  pencegahan menyebabkan skor IPAK masyarakat perkotaan selalu lebih  tinggi dalam periode tahun 2012- 2021. Puncak perbedaan skor IPAK antara perkotaan dan perdesaan tertinggi pada tahun 2019 yakni: sebesar 0,37 (IPAK Perkotaan 3,86 sedangkan IPAK Perdesaan 3,49). Perbandingan antara Skor IPAK Perdesaan dengan IPAK Perkotaan selama periode tahun 2012-2021 disajikan pada Gambar 2.
80 72,4 70 66 68,75 60 50 40 40 36 37 37 38 37 38 30 20 3,59 3,65 3,71 3,66 3,7 3,84 3,88 0 2015 SPI (%) 2016 2017 2018 2019 Anti Corruption Behaviour Index (IPAK) ....... Linear CPI 2020 2021 Linear
Gambar 2. Indeks Perilaku Anti Korupsi di Perkotaan dan Pedesaan ( Sumber: BPS, 2021)
Adanya Undang Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU 6/2014), menimbulkan dam- pak pada munculnya pemerintah desa sebagai unit pemerintah (memiliki wilayah dan kewenang- an). Karena punya kewenangan, maka setiap kebijakan yang dibuat pemerintah termasuk kebi- jakan  pencegahan  dan  deteksi  korupsi  tidak  boleh  memarjinalkan  partisipasi  masyarakat  di perdesaan dan memprioritaskan kelompok pada tingkatan yang lain.

## Metode
Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif (kualitatif). Penelitian desktiptif menyaji- kan gambaran yang spesifik mengenai situasi, penataan sosial, atau hubungan, diawali dengan masalah atau pertanyaan (bagaimana dan siapa) kemudian dilakukan penggambaran terperinci atas masalah dan pertanyaan tersebut (Neuman, 2019). Permasalahan dalam penelitian ini terkait pertanyaan berikut: (1) Apa yang melatarbelakangi terjadinya korupsi di desa? (2)  Bagaimana pola dan karakteristik desa yang terdampak kasus korupsi? dan (3) Bagaimana mendeteksi fraud di tingkat desa?
Pengumpulan  data  penelitian  menggunakan  Metode Text  Mining .  Menurut  Feldman  dan Sanger  (2006), text  mining diartikan  sebagai  suatu  proses  penggalian  informasi  dari  berbagai dokumen  menggunakan  tools  analysis  yang  merupakan  komponen  dalam  data  mining  seperti kategorisasi. Data yang dikategorisasi dalam penelitian ini adalah data desa-desa yang melakukan korupsi di periode tahun 2015-2021 dari berbagai media online. Data ini ini kemudian diverifikasi dan validasi ulang dengan menggunakan pencarian kata kunci pada laman media online terper- caya dan memiliki kontributor di seluruh Indonesia seperti detik.com, rri.co.id, antaranews.com, dan kompas.com. Analisis dan visualisasi data menggunakan software/tools Tableau dan diinte- grasikan dengan hasil penelitian-penelitian sebelumnya. Visualisasi grafik memungkinkan analis untuk mengenali tren, tempat/lokasi, pola dan mengidentifikasi hubungan variabel dengan cepat dan optimal (Murphy, 2013). Dengan mengintegrasikan temuan dan sudut pandang dari berbagai temuan empirik, literatur review dapat menjawab pertanyaan penelitian lebih baik daripada hasil dari satu penelitian (Snyder, 2019).

## Hasil dan Pembahasan

## Meningkatnya Kasus Korupsi di Desa
Meningkatnya anggaran negara untuk Dana Desa dari tahun 2015-2021 diikuti dengan pening- katan  jumlah  yang  dikorupsi.  Implementasi  penyaluran  Dana  Desa  tahun  2015-2020  memiliki tantangan yakni: belum terpenuhinya pelaksanaan mandatory spending oleh pemerintah secara optimal dan belum adanya upaya perbaikan kebijakan oleh pemerintah (Pusat Kajian DPR, 2020).
3.66 3.71 3.71 3.71 3.86
3.81 3.86 3.86
3.92
3.46 3.55 3.51 3.46
3.5
3.47 3.49 3.81 3.83 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 4 2012 2013 2014 2015
2017 2018 2019 2020 2021 Urban Rural
Kenaikan penyaluran Dana Desa diikuti dengan kenaikan korupsi di tingkat desa dengan rata-rata sebesar 0,05% dibanding penyalurannya per tahun. Meskipun tidak signifikan (rata-rata 1% dari penyaluran per tahun),  kondisi ini perlu  diperhatikan  oleh  pemerintah, terutama  terkait aspek kebijakan pencegahan dan deteksi korupsinya. Berikut disajikan grafik kerugian Dana Desa dari penyalurannya tahun 2015-2020 sesuai Gambar 3.
Gambar 3. Anggaran dan Kerugian dari Korupsi Dana Desa pada periode 2015-2020 ( Sumber: DJPK dan ICW, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021 )
Kondisi kenaikan jumlah transfer dana ke desa inilah yang melatarbelakangi kenaikan kasus korupsi di desa. Kebijakan Dana Desa ini merupakan bagian dari kebijakan desentralisasi fiskal yang direalisasikan pemerintah oleh pemerintah sejak tahun 2015. Menurut Chavis (2010) dan Kristiansen et al., (2009), adanya suatu kebijakan desentralisasi fiskal akan menaikkan risiko ko- rupsi  di  daerah/regional.  Kondisi  ini  terjadi  karena  perbedaan  kapasitas  aparatur  dan  infra- struktur di tingkat yang lebih rendah (Hazaea et al., 2022; Mugellini et al., 2021), tidak kompre- hensifnya  pengawasan  yang  dilakukan  (Kartika  &  Arief,  2021;  Madyan  et  al.,  2020;  Taqi  et  al., 2021), dan masih tingginya budaya suap (Fisman & Svensson, 2007; Mugellini et al., 2021). Hal yang menarik perhatian adalah korupsi di desa Indonesia bahkan sudah terjadi sebelum adanya Dana Desa, yakni pada program Kecamatan Development Project/KDP 1998- 2007 (Olken, 2007), dan PNPM  Mandiri  Perdesaan  2007-2014  (Isdianto, 2022). Kondisi ini menunjukkan program- program pemerintah yang menyasar desa berisiko dikorupsi.
Meski jumlah kerugiannya termasuk kecil jika dibandingkan penyalurannya, kenaikan kasus korupsi di desa perlu dievaluasi terutama terkait faktor penyebab dan strategi/kebijakan deteksi yang diimplementasikan pemerintah melalui penegak hukum. Menurut ICW (2016, 2017, 2018, 2019, 2021), tren penindakan kasus korupsi pada sektor pemerintah desa lebih tinggi daripada sektor lainnya (lihat Gambar 4). Menurut  Mustofa (2020) dan Lamusu et al. (2021), kurangnya kompetensi dan rendahnya latar belakang pendidikan dari aparatur desa merupakan penyebab utama terjadinya kenaikan kasus korupsi di desa. Kondisi ini merupakan faktor yang melekat/in- heren di desa. Menurut penulis, korupsi di desa dapat terjadi tanpa memperhatikan latar belakang pendidikan  ini.  Hal  ini  karena  selalu  terdapat  dua  motivasi  dasar  dalam  korupsi,  yakni  karena kebutuhan  atau  keserakahan.  Terdapat  dua  hal  yang  perlu  dilakukan  pembenahan  oleh  peme- rintah menurut penulis, yakni: (1) strategi pencegahan dan deteksi korupsi (Mustofa, 2020), dan (2) Strategi penjaminan akuntabilitas keuangan di desa  ((Herdiyana, 2019), Mustofa, 2020 dan Salle, 2020).
32,30 50,10 39,30 37,20 10,40 70.000 72.000 60.000 60.000
9,12 20.700 46.900 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Village Fund Loss because of Fraud
Figure 4. Comparison of the Number of Corruption Cases per Sector in Indonesia 2016-2020 ( Source : ICW (2016, 2017, 2018, 2019, 2021))
Saat ini, penegakan kasus korupsi desa di Indonesia masih mengalami berbagai kendala seperti kurangnya alat bukti yang relevan dan kompeten, pelaku korupsi yang kabur, dan lamanya proses audit penghitungan kerugian keuangan (Lamusu et al., 2021; Surya, 2018). Investigasi kasus ko- rupsi di desa membutuhkan informasi dari masyarakat atau laporan audit. Namun, penegak hukum (baik itu polisi maupun jaksa) membutuhkan minimal dua alat bukti yang cukup untuk memulai suatu  investigasi dan menetapkan tersangka  (KUHAP). Alat  bukti ini dapat berupa: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Menurut Surya (2018), keterang- an  saksi  yang  berbelit-belit  dan  adanya  budaya  permisif  (segan  terhadap  penguasa/kerabat) mempersulit penyidik kepolisian dalam menetapkan tersangka. Dengan banyaknya desa di Indo- nesia, tuntutan untuk segera melakukan penyidikan atas laporan adanya korupsi menjadi tantang- an bagi penegak hukum. Di sisi lain, aparat desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan APIP mening- katkan  kewaspadaan  dan  kemampuan  deteksi  secara  dini  terjadinya  korupsi  di  desa.  Korupsi dalam berbagai tingkatan perlu dikenali kemudian diidentifikasi kondisi yang melatarbelakangi terjadinya dan faktor-faktor penyebabnya (Cressey, 1953; Krambia ‐ Kapardis, 2002; Prabowo & Cooper, 2016).

## Identifikasi Status Perkembangan Desa yang Terkena Kasus Korupsi
Untuk mengenali korupsi di sektor desa, perlu diketahui dahulu mekanisme penyaluran Dana Desa, indikator pengukuran perkembangan desa yang digunakan, dan pola/korupsi di desa. Jika penelitian sebelumnya lebih banyak digunakan faktor perkembangan sumber daya manusia, dan pertumbuhan ekonomi  ( growth ), maka  penelitian ini  akan menggunakan status  perkembangan desa yang dikembangkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Daerah Transmigrasi, yakni IDM.
Mekanisme penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap dari Pemerintah Pusat (APBN) ke Kabupaten/Kota (APBD) dan kemudian dilanjutkan ke Desa (APBDes). Terdapat dua tahap penya- luran, di antaranya Tahap 1 sebesar 60% dari pagu Dana Desa, paling cepat di bulan Maret dan paling lambat di bulan Juli dan untuk Tahap 2 sebesar 40% dari pagu Dana Desa, paling cepat bulan Agustus. Dana Desa disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah  (RKUD)  oleh  Menteri  Keuangan  melalui  Kantor  Pelayanan  Perbendaharaan  Negara (KPPN), sedangkan untuk penyaluran Dana Desa dari RKUD ke Rekening Kas Daerah (RKD) dila- kukan  oleh  Bendahara  Umum  Daerah  (BUD)  yang  menyalurkan  dari  APBD  (Kemenkeu,  2017). Kondisi  tersebut mensyaratkan  tiga hal  dari  desa, yakni: (1)  Peraturan Desa  tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa); (2) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa periode sebelumnya; dan (3) Laporan penyerapan Dana Desa tahap 1 minimal 50%.
Mekanisme  penyaluran  Dana  Desa  ini  menggunakan  sistem  anggaran,  perbendaharaan,  dan pelaporan akuntansi di Kementerian Keuangan untuk lingkup pemerintah pusat, sistem akuntansi
180 160 140 154 129 120 100 80 60 40 20 98 98 96 62
55 52 57 46 50 54 53 44 53 30 38 32 31 40 2016 2017 2018 18 2019 0 0 0 2020 2021 Village sector Other Gov Entity Transportation Education
di lingkup kabupaten/kota, dan sistem pengelolaan keuangan desa (Siskeudes) di tingkat desa. Kondisi ini menunjukkan dalam penyaluran dan pengelolaan Dana Desa telah menggunakan suatu sistem informasi (database). Skema penyaluran Dana Desa dapat dilihat pada Gambar 5.
Gambar 5. Mekanisme Penyaluran Dana Desa ( Sumber : Kemenkeu, 2017)
Mekanisme  keuangan  di  tingkat  desa  belum  termasuk  dalam  alur  dalam  penyaluran  pada Gambar 5. Menurut mekanisme penyaluran pada Gambar 5, aparat desa hanya dituntut dua hal oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yakni ditetapkannya anggaran (APBDes) dan pela- poran  pertanggungjawaban  penggunaan  Dana  Desa  (LPj  Desa)  setiap  tahunnya.  Karena  aturan hanya  mensyaratkan  syarat  keberadaan  dari  LPj  Desa,  maka  kualitas  dari  laporan  ini  menjadi obyek yang perlu diuji dan dievaluasi. Menurut (Kartika & Arief, 2021; Madyan et al., 2020), APIP di kabupaten/kota menjadi terbebani oleh adanya kewajiban pengujian dan evaluasi LPj Desa ini, karena: bertambahnya jumlah objek yang diaudit di luar satuan kerja perangkat daerah, kekurang- an sumber daya pemeriksa yang kompeten, alokasi waktu yang terbatas, dan anggaran pemerik- saan yang kecil.  Dengan kondisi tersebut, pengawas pada APIP perlu memprioritaskan desa-desa dengan karakteristik tertentu agar kualitas laporannya lebih terjaga.
Penelitian ini membandingkan kasus korupsi di desa dengan parameter kinerja dari Kementeri- an  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal  dan  Transmigrasi,  yakni  Indeks  Desa  Membangun (IDM). IDM merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ke- tahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE), dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan (IKL) (Ditjen PPMD, 2017). Indeks tersebut memotret perkembangan kemandirian desa berdasar- kan implementasi Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dengan dukungan perangkat desa  dan  pendamping  desa.  Indikator  ini  mengarahkan  ketepatan  intervensi  dalam  kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari  pemerintah sesuai dengan partisipasi masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah desa yaitu: tipologi dan modal sosial. Penentuan  status  IDM  atas  klasifikasi  status  desa  ditetapkan  dengan  ambang  batas  sebagai berikut: (1) Desa Sangat Tertingga l : IDM ≤ 0,4907; (2) Desa Tertinggal: 0,4907 < IDM ≤ 0,5989; (3) Desa Berkembang: 0,5989 < IDM ≤ 0,7072; (4) Desa Maju : 0,7072 < IDM ≤ 0,8155; dan (5) Desa Mandiri: IDM > 0,8155. Klasifikasi terhadap status desa tersebut bertujuan untuk penetapan status perkembangan dan rekomendasi terhadap intervensi kebijakan yang perlu dilakukan. Pendekatan dan intervensi yang dapat diterapkan pada status desa tertinggal akan berbeda tingkat afirmasi kebijakannya dibandingkan dengan status desa berkembang, maju, atau mandiri. Indeks ini dimu-
takhirkan secara tahunan dan digunakan untuk mengukur perkembangan desa serta digunakan sebagai dasar untuk memformulasikan nominal Dana Desa.
Berdasarkan data yang diperoleh melalui media online dari berbagai website diketahui bahwa terdapat 125 penindakan di 86 kabupaten/kota dan 27 provinsi yang dilakukan oleh aparat kejak- saan dan kepolisian atas kasus korupsi Dana Desa. Analisa dilakukan dengan membandingkan data tersebut dengan data IDM dari desa yang terdampak kasus korupsi. Visualisasi data menggunakan aplikasi Tableau versi .4.2021 menunjukkan dua temuan. Yang pertama adalah penindakan kasus korupsi Dana Desa berfokus di Pulau Jawa dibandingkan luar Jawa. Penindakan kasus korupsi di Pulau Jawa tersebar di lima provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Banten dengan  jumlah  total  sebanyak  58  dari  125  (46,40%)  desa  dengan  kasus  korupsi.  Selanjutnya, menyusul pulau sumatera yang tersebar pada sembilan provinsi Aceh, Bangka Belitung, Bengkulu, Jambi, Kepulauan Riau, Lampung, Riau, Sumatera Selatan, Sumatera Utara sebanyak 33 dari 125 (26,4%) kasus desa korupsi. Kasus korupsi juga terjadi di Sulawesi dan wilayah timur Indonesia sebanyak sembilan provinsi, yaitu Gorontalo, Maluku, NTB, NTT, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara dengan 23 dari 125 (18,4%) kasus desa ko- rupsi. Menyusul pulau kalimantan sebanyak empat provinsi yakni: Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dengan 11 dari 125 (8,8%) desa korupsi. Ketim- pangan implementasi kebijakan antara Jawa dan luar Jawa sejalan dengan penelitian Salle (2020); Wijayanti dan Suryandari (2020). Persentase dan sebaran penindakan aparat penegak hukum atas kasus korupsi Dana Desa per wilayah dan kabupaten/kota periode tahun 2015-2021 dirinci pada Gambar 6 dan Gambar 7.
Gambar 6. Persentase Kasus Korupsi di desa menurut wilayah periode 2015-2021 ( Source: Data visualization by the author using Tableau)
Hasil kedua menunjukkan tingkat perkembangan desa yang terkena kasus korupsi didominasi (di atas 50%) oleh Status Berkembang dibandingkan status yang lain. Hasil analisis atas data desa yang korupsi dirinci dari 67 desa berkembang, 37 desa tertinggal, 15 desa maju, dan 6 desa dengan status  sangat  tertinggal  sesuai  dengan  rincian  Gambar  8.  Penelitian  ini  tidak  mengungkapkan hubungan antara kerentanan desa dengan tingkat perkembangan tertentu terhadap risiko korupsi. Namun dengan mengidentifikasi pola ini, diharapkan kebijakan pencegahan dan deteksi korupsi yang dilakukan pemerintah dapat diprioritaskan untuk status desa dengan tingkat perkembangan tertentu. Penegakan hukum atas korupsi yang terjadi di desa Pulau Jawa masih dominan diban- dingkan di luar Pulau Jawa. Pola korupsi seperti ini sesuai dengan penelitian Prabowo et al. (2017); Prabowo  dan  Cooper  (2016)  yang  tidak  mengkaitkan  korupsi  dengan  tingkat  perkembangan wilayah tertentu.
18,40% 8,80%
46,40%
26,40% Java
Sumatera Kalimantan Sulawesi and East Part of Indonesia
Gambar 7. Distribusi penegakan kasus korupsi desa oleh Polisi dan Jaksa periode 2015-2021
( Source: Data visualization by the author using Tableau)
Gambar 8. Perkembangan Desa yang terdampak Korupsi Periode 2015-2021 ( Source : Data visualization by the author using Tableau)

## Keterbatasan Mekanisme Pendeteksian Korupsi di Desa
Meskipun telah diakui dari aspek wilayah dan wewenang berdasarkan UU 4/2016, pendekatan Top Down dalam kebijakan pencegahan korupsi masih menempatkan aktor-aktor di tingkat desa lebih kepada tingkat pelaksana (target grup) daripada pengambil keputusan (implementor). Saat ini perencanaan dan penentuan target kebijakan desa ditentukan oleh aktor di tingkat pusat (Dewi
&  Setiabudhi,  2018;  Fathia  &  Indriani,  2022;  Kartika  &  Arief,  2021;  Lituhayu,  2019;  Mardhiah, 2017; Puspa & Prasetyo, 2020). Dampak lebih lanjut dari pendekatan ini adalah: (1) menimbulkan efek ketergantungan akan Dana Desa dibandingkan usaha untuk menaikkan pendapatan asli desa (Adriyanto, 2021); dan (2) berkurangnya kepercayaan masyarakat atas kepada pemerintah atas kegagalan menurunkan kasus korupsi (Divayani, 2018; Hartanto et al., 2021; Morris & Klesner, 2010). Pemerintah dan stakeholders terkait lainya perlu mengatur aspek-aspek kebijakan pence- gahan  korupsi  Dana  Desa  yang  lebih  ideal  terkait  tujuan,  input  (sumber  daya),  proses, output , outcome , dan dampak yang jelas dan dapat diukur.
Keterbatasan  sumber  daya  pencegahan  korupsi  merupakan  persoalan  yang  lebih  kompleks. Sebagaimana dilaporkan oleh (Setnas PK, 2021), tidak tercapainya target untuk aksi pengawasan keuangan  terutama  disebabkan  ketidakmampuan  aplikasi  Sistem  Pengawasan  Keuangan  Desa (Siswakeudes)  yang  dikembangkan  Badan  Pengawasan  Keuangan  dan  Pembangunan  (BPKP) dalam  menjangkau  keseluruhan  desa  di  Indonesia.  KPK  telah  mengembangkan  aplikasi  Jaga (jaringan pencegahan korupsi) untuk lebih menjangkau 74.961 desa. Namun, aplikasi ini masih minim digunakan dan lebih berfungsi sebagai kanal pengaduan.
Pencegahan korupsi/anti fraud merupakan kebijakan yang sulit diukur tingkat perubahannya jika tidak memasukkan aspek penindakan yang bersifat represif. Menurut Arief (2008), tindakan represif juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas. Menurut Badan Pengawas Keuangan  dan  Pembangunan/(BPKP,  2002), Fraud  Control  Plan meliputi  tindakan  preventif, detektif, dan represif. Kolaborasi tindakan preventif, detektif, dan represif ini merupakan dasar dari  formulasi  kebijakan  Stranas  PPK  2012  yang  telah  dicabut,  namun  tidak  didesain  dalam kebijakan yang baru (Stranas PK 2018).
Pencegahan korupsi akan lebih efektif dan meningkatkan kepercayaan masyarakat jika terlebih dahulu terdapat mekanisme pemeriksaan atau audit (Cordery & Hay, 2019; Leung et al., 2015; Ode et al., 2017). Sampai dengan tahun 2021, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) belum melakukan pemeriksaan di tingkat desa atau melimpahkan kewenangan pemeriksaan atas keuangan  desa  ke  pihak  lain  (Sampurna,  2021).  Hal  ini  menyebabkan  masyarakat  desa  yang direpresentasikan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai principal tidak dapat menilai akuntabilitas dari pemerintah desa (Kepala desa dan jajarannya).
Gambar 9. Tidak adanya Institusi Audit yang Memberikan Penilaian di Tingkat Pemerintah Desa ( Sumber : Analysis from (IIA, 2006))
Kebutuhan audit dan monitoring atas fraud secara berkelanjutan diperlukan untuk setiap desa. Kondisi ini tidak terpenuhi karena belum adanya institusi yang melakukan penilaian kebijakan dan audit di tingkat desa. Menurut desain teori keagenan (IIA, 2006), terdapat tiga pihak yakni: (1) Principal sebagai pemberi mandat atas sumber daya, (2) Agent sebagai penerima mandat (mana-
BPD (Village Level Parliament) No Independent Auditor Village Government Parliament/ Regional Parliament BPK (Supreme Audit Board) Government/ Regional Government Implementation at Village Level Implementation at National/Regional Level Design/Agency Theory
jemen), dan (3) Auditor sebagai perantara informasi dan pemberi keyakinan diantara keduanya. Namun, implementasi teori ini hanya terjadi pada tingkat pusat dan daerah (provinsi, kabupaten, dan  kota).  Di  tingkat  desa,  belum  terdapat  suatu  lembaga  khusus  yang  memberikan  jasa  audit secara rutin dan melaporkannya secara berkelanjutan kepada Principal di tingkat desa, yakni BPD. Perbandingan teori keagenan antara desain, implementasi di pusat/daerah, dan implementasi di desa dapat dilihat pada Gambar 9.

## Mengenali Fraud di Tingkat Desa dengan Pendekatan Analisis Data
Dengan belum efektifnya kebijakan yang ada untuk mendeteksi dan mencegah korupsi desa, maka  diperlukan  suatu  pendekatan  deteksi  yang  terintegrasi  dengan  sistem  yang  sudah  ada. Seperti diuraikan pada pembahasan sebelumnya, bahwa langkah dasar untuk mencegah adalah mengenali korupsi yang terjadi. Setelah diidentifikasi, perlu dibuat suatu analisis dengan pende- katan Information Technology (IT) yang bersifat otomatis untuk kemudian dilakukan monitoring oleh organisasi penilai secara berkelanjutan. Menurut Bănărescu (2015) , terdapat tiga tingkatan pengendalian  untuk  mencegah  dan  mengantisipasi  terjadinya  korupsi/fraud,  yakni unforeseen control, repetitive control , dan permanent control digambarkan di Gambar 10.
Gambar 10. Pencegahan dan Deteksi Fraud/Korupsi Menggunakan Analisis Data ( Bănărescu (2015) )
Struktur pengendalian pada Gambar 10 dapat diterapkan di tingkat desa dengan membuat data analisis kecenderungan (misalnya dengan karakteristik perkembangan desa pada bahasan sebe- lumnya) kemudian dilanjutkan dengan atas membuat prediksi desa sasaran kebijakan pencegahan korupsi. Analisis kecenderungan ini dapat dikembangkan lebih lanjut oleh auditor dan pengawas di desa untuk mendeteksi suatu tanda-tanda bahaya ( red flags ) (Gee, 2015) seperti: (1) penyim- pangan atas sistem pengendalian internal ( Siskeudes ); (2) anomali dalam pembukuan/akuntansi; (3) keanehan dalam analisa keuangan; (4) laporan pengaduan; dan (5) perubahan perilaku penge- lola keuangan di desa. Stranas PK 2018 telah dapat mengidentifikasi adanya suatu sistem penga- wasan  keuangan  desa  (Siswakeudes).  Dengan  adanya  sistem  ini  akan  mempermudah  auditor/ pengawas untuk menentukan risiko terjadinya korupsi di desa atau bahkan menemukan indikasi kasus korupsi.
Sesuai dengan kemajuan zaman, penggunaan teknologi informasi terutama untuk mendeteksi fraud perlu digunakan di tingkat desa. Apalagi dengan adanya permasalahan keterbatasan sumber daya pencegahan korupsi yang diuraikan pada bahasan sebelumnya. Penggunaan analisa untuk mendeteksi fraud (Fraud Analytics) ini telah umum digunakan terutama untuk auditor (Gee, 2015; Indriasari et al., 2019; Mittal et al., 2021), pemerintah/pengambil kebijakan (Peltier-Rivest, 2018)), dan organisasi bisnis (Indriasari et al., 2019; John et al., 2020; Y. Yang & Wu, 2020).

## Simpulan
Dari  pembahasan  dan  hasil  penelitian  di  atas,  penulis  dapat  mengambil  simpulan  sebagai berikut: (1) terjadinya peningkatan kasus korupsi di desa seiring dengan peningkatan transfer Dana Desa; (2) pola desa yang terkena korupsi di Indonesia didominasi Status Berkembang dan
Unforeseen Control
Repetitive Control Permanent Control Sophistication Level 1 Basic Post Factum Level 2 Level 3 The moment  of committing fraud
Level 4
Level 5 Monitoring Forecast Anticipation
terpusat  di  Pulau  Jawa;  dan  (3)  diperlukan  suatu  pendekatan  analitis  melalui  audit  dengan menggunakan  pendekatan  teknologi  informasi.  Terkait  perkembangan  desa,  penelitian  ini memiliki hasil yang berbeda dari penelitian Fiorino et al., (2012), Mauro, (1995), dan Yang et al., (2017) yang menunjukkan korupsi berbanding terbalik dengan tingkat perkembangan ekonomi. Penelitian  ini  mendukung  penelitian  (Prabowo  et  al.,  2017;  Prabowo  &  Cooper,  2016)  yang menunjukkan bahwa: (1) korupsi dapat terjadi di berbagai tingkat perkembangan; (2) perbedaan pembangunan  dan  pelaksanaan  kebijakan  antara  jawa  dan  luar  jawa,  dan  (3)  pentingnya kebijakan deteksi atas fraud/korupsi, namun dalam tingkat yang lebih kecil, yakni desa. Penelitian ini  merekomendasikan  perlunya  sistem  pendeteksian  dan  pencegahan  korupsi  yang  dapat dipahami  oleh  masyarakat  desa  dan  ditetapkannya  suatu  lembaga  yang  melakukan  audit  dan monitoring atas kebijakan pencegahan korupsi secara berkelanjutan di tingkat desa.
Area pengembangan lebih lanjut dari penelitian ini adalah terkait pola perilaku sumber daya manusia di tingkat desa yang cenderung koruptif ( behavioural red flags ). Berdasarkan Association of  Certified  Fraud  Examiner  (ACFE,  2012) red  flags ini  dapat  berupa: Living  Beyond  Means, Financial  Difficulties,  Unusually  Close  Association  with  Vendor/Customer,  Control  Issues  (Un- willingness to Share Duties), Divorce/Family Problems, Wheeler-Dealer Attitude, Irritability, Suspi- ciousness, or Defensiveness, Addiction Problems , dan Past Employment-Related Problems . Dengan melengkapi karakteristik desa ditambah dengan pengenalan atas perilaku manusianya, diharap- kan pembentukan model kebijakan pencegahan dan pendeteksian korupsi dapat lebih kompre- hensif.  Selain  itu,  penelitian  terkait  pencegahan  korupsi  di  tingkat  desa  dengan  pendekatan empiris juga perlu dikembangkan lebih lanjut.
Referensi
ACFE. (2012). Report to the nations . Adhikari, S. H. (2013). Geography, human development, and corruption: Does corruption vary across regions ? (pp. 1 – 16).
Adriyanto, D. (2021). Village fund policy 2021 . Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan.
Alonazi, W. B. (2020). Fraud and abuse in the Saudi Healthcare System: A triangulation analysis.
INQUIRY: The Journal of Health Care Organization, Provision, and Financing , 57 ,
004695802095462. https://doi.org/10.1177/0046958020954624
Arief, B. N. (2008). Collection on criminal law policy (development of drafting the new criminal code concept) . Kencana Prenada Media Group.
Asiedu, E., & Freeman, J. (2009). The effect of corruption on investment growth: Evidence from firms in Latin America, Sub-Saharan Africa, and Transition Countries. Review of Development Economics , 13 (2), 200 – 214. https://doi.org/10.1111/j.1467- 9361.2009.00507.x
Bănărescu, A. (2015). Detecting and preventing fraud with data analytics. Procedia Economics and Finance , 32 (15), 1827 – 1836. https://doi.org/10.1016/S2212-5671(15)01485-9 BPKP. (2002). Efforts to prevent and overcome corruption in the management of the state budget/regional budget (A. Soelendro & Financial and Development Supervisory (eds.)). BPKP (Financial and Development Supervisory Agency).
Central Board of Statistic (BPS). (2019). Anti-corruption behavior index year 2019 . Bps.Go.Id. Central Board of Statistic (BPS). (2020). Anti-corruption behavior index year 2020 . Bps.Go.Id.
Central Board of Statistic (BPS). (2021). Anti-corruption perception index year 2021 . Bps.Go.Id. Chavis, L. (2010). Decentralizing development: Allocating public goods via competition. Journal of Development Economics , 93 (2), 264 – 274. https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2009.10.001 Cordery, C. J., & Hay, D. (2019). Supreme audit institutions and public value: Demonstrating relevance. Financial Accountability & Management , 35 (2), 128 – 142. https://doi.org/10.1111/faam.12185
Cressey, D. R. (1953). Other people’s money; a study in the social psychology of embezzlement . Free Press.
Dewi, N. K. L. A., & Setiabudhi, I. K. R. (2018). Kajian terhadap lembaga pengawas pengelolaan dana desa ditinjau dari perspektif hukum keuangan negara. Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum , 6 (2), 1 – 16. https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/39569 Directorate General of RCDE. (2017). Standard and operating procedures of updating village status with village development index (D. G. of R. C. D. Empowerment (ed.)). Ministry of Villages, and Development of Disadvantaged Regions and Transmigration.
Divayani, P. D. A. (2018). Community participation in the prevention and eradication of corruption crimes of village funds (Study on the arrangement of prevention and eradication of village funds in Badung Regency, Bali province) . Universitas Indonesia. DJPK. (2021). Rekapitulasi penyaluran dana desa tahun 2015- 2020 . Djpk.Kemenkeu.Go.Id. DS, S. P., Wardayat, S. M., Liyati, E., & MS, A. F. (2020). Profiling selebriti fraud: analisis profil koruptor di Indonesia. Jurnal Akuntansi Dan Pajak , 20 (2), 266 – 275. https://doi.org/10.29040/jap.v20i2.874
Fathia, J., & Indriani, M. (2022). Pengaruh sistem keuangan desa terhadap pencegahan kecurangan (fraud) pengelolaan dana desa dengan moralitas individu sebagai pemoderasi (Studi di desa kabupaten/kota Provinsi Aceh). Proceeding of National Conference on Accounting& Finance , 4 , 455 – 468. https://doi.org/10.20885/ncaf.vol4.art57 Fauzanto, A. (2020). Problematika korupsi dana desa pada pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif. Widya Yuridika: Jurnal Hukum , 3 (1), 43 – 52. http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal- v2/index.php/yuridika/article/view/1280 Feldman, R., & Sanger, J. (2006). The text mining handbook. In Cambridge University Press .
Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511546914
Fiorino, N., Galli, E., & Petrarca, I. (2012). Corruption and Growth: Evidence from the Italian Regions. European Journal of Government and Economics , 1 (2), 126 – 144. https://doi.org/10.17979/ejge.2012.1.2.4281
Fisman, R., & Svensson, J. (2007). Are corruption and taxation really harmful to growth? Firm level evidence. Journal of Development Economics , 83 (1), 63 – 75. https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2005.09.009 Gee, S. (2015). Fraud and fraud detection: A data analytics approach . Wiley & Sons, Inc.
Hartanto, D., Dalle, J., Akrim, A., & Anisah, H. U. (2021). Perceived effectiveness of e-governance as an underlying mechanism between good governance and public trust: a case of Indonesia. Digital Policy, Regulation and Governance , 23 (6), 598 – 616. https://doi.org/10.1108/DPRG-03-2021-0046
Hazaea, S. A., Tabash, M. I., Tabash, M. I., Zhu, J., Khatib, S. F. A., & Betami, H. A. (2022). Corruption and supreme audit institutions in the yemeni public sector: An empirical investigation. Public Administration Issues , 0 (5), 87 – 109. https://doi.org/10.17323/1999-5431-2022-0- 5-87-109
Herdiyana, D.-. (2019). Analysis of the use of accounting base on village government entities. JOBS (Jurnal Of Business Studies) , 5 (2), 123. https://doi.org/10.32497/jobs.v5i2.1713 IIA. (2006). The Role of Auditing in Public Sector Governance . theiia.org.
Indonesia Corruption Watch. (2016). Trends in enforcement of corruption cases year 2016 . https://antikorupsi.org/en/article/trends-corruption-prosecution-2016 Indonesia Corruption Watch. (2017). Trends in enforcement of corruption cases year 2017 . https://antikorupsi.org/en/article/trends-corruption-prosecution-2017
Indonesia Corruption Watch. (2018). Trends in enforcement of corruption cases year 2018 . https://antikorupsi.org/en/article/trends-corruption-prosecution-2018
Indonesia Corruption Watch. (2019). Trends in enforcement of corruption cases year 2019 . Indonesia Corruption Watch. (2021). Trends in enforcement of corruption cases year 2020 .
Indriasari, E., Soeparno, H., Gaol, F. L., & Matsuo, T. (2019). Application of predictive analytics at financial institutions: a systematic literature Review. 2019 8th International Congress on Advanced Applied Informatics (IIAI-AAI) , February 2020 , 877 – 883. https://doi.org/10.1109/IIAI-AAI.2019.00178 Iranisa, S. (2016). Analisis peran inspektorat daerah dalam pelaksanaan fungsi pengawasan pada pengelolaan keuangan desa (Penelitian pada Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul D.I. Yogyakarta) (Issue 6) [Universitas Gadjah Mada]. http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/102872
Isdianto, I. Y. (2022). Kebijakan hukum dalam menyelesaikan problem dana bergulir eks PNPM Mandiri Perdesaan. Mimbar Hukum UGM , 34 (1), 17. https://doi.org/10.22146/mh.v34i1.2360
John, S., Shah, B. J., & Kartha, P. (2020). Refund fraud analytics for an online retail purchases.
Journal of Business Analytics , 3 (1), 56 – 66. https://doi.org/10.1080/2573234X.2020.1776164
Kartika, R. S., & Arief, S. (2021). Skala prioritas penggunaan dana desa di Kabupaten Semarang, Demak, dan Kendal. Jurnal Kebijakan Pembangunan , 16 (1), 105 – 114. https://doi.org/10.47441/jkp.v16i1.141
Kemenkeu. (2017). Buku pintar dana desa . Kementerian Keuangan. Komisi Pemberantasan Korupsi. (2021). National integrity assessment survey 2017, 2018, 2021 . Krah, R., & Mertens, G. (2020). Democracy and financial transparency of local governments in Sub-Saharan Africa. Meditari Accountancy Research , 28 (4), 681 – 699. https://doi.org/10.1108/MEDAR-08-2019-0539
Krambia‐Kapardis, M. (2002). A fraud detection model: A must for auditors. Journal of Financial Regulation and Compliance , 10 (3), 266 – 278. https://doi.org/10.1108/13581980210810256
Kristiansen, S., Dwiyanto, A., Pramusinto, A., & Purwanto, E. A. (2009). Public sector reforms and financial transparency: Experiences from Indonesian districts. Contemporary Southeast Asia , 31 (1), 64 – 87.
Lamusu, R., Ismail, D. E., & Tijow, L. M. (2021). Model penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dana desa. Philosophia Law Review , 1 (1), 22 – 38.
https://doi.org/10.56591/pilar.v1i1.10777
Lander, G. H., & Auger, K. A. (2008). The need for transparency in financial reporting. Journal of Accounting & Organizational Change , 4 (1), 27 – 46. https://doi.org/10.1108/18325910810855770
Leung, P., Coram, P., Cooper, B. J., & Richardson, P. (2015). Modern auditing and assurance services. In Massey University: Auditing Customised Text (6th ed.). Wiley.
Lewis, J. (2017). Social impacts of corruption upon community resilience and poverty. Jàmbá: Journal of Disaster Risk Studies , 9 (1), 1 – 8. https://doi.org/10.4102/jamba.v9i1.391 Lituhayu, D. (2019). Rawan korupsi isu dalam implementasi dana desa. Gema Publica: Jurnal Manajemen Dan Kebijakan Publik , 5 , 17 – 25. https://doi.org/10.14710/gp.4.1.2019.17-25 Madyan, M., Prihantono, G., & Aisyah, R. A. (2020). Governance in a village fund program in East Java Indonesia. International Journal of Innovation, Creativity and Change , 11 (11), 344 – 365. Mahriadi, N., Agustang, A., Idhan, A. M., & Makassar, U. N. (2021). Korupsi dana desa problematika otonomi desa dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik , 8 (2), 324 – 336.
Mardhiah, N. (2017). Identifikasi tujuan dan sasaran pembangunan desa Kabupaten Aceh Barat.
Jurnal Public Policy , 3 (1), 77 – 88. https://doi.org/10.35308/jpp.v3i1.753 Marks, J. T. (2011). The crook and the crook catcher: The battle against fraud and corruption . Crowe Horwath International.
Mauro, P. (1995). Corruption and growth. The Quarterly Journal of Economics , 110 (3), 681 – 712. https://doi.org/10.2307/2946696
Mittal, P., Kaur, A., & Kumar Gupta, P. (2021). The mediating role of big data to influence practitioners to use forensic accounting for fraud detection. European Journal of Business Science and Technology , 7 (1), 47 – 58. https://doi.org/10.11118/ejobsat.2021.009 Morris, S. D., & Klesner, J. L. (2010). Corruption and trust: Theoretical considerations and evidence from Mexico. Comparative Political Studies , 43 (10), 1258 – 1285. https://doi.org/10.1177/0010414010369072
Mugellini, G., Della Bella, S., Colagrossi, M., Isenring, G. L., & Killias, M. (2021). Public sector reforms and their impact on the level of corruption: A systematic review. Campbell
Systematic Reviews , 17 (2). https://doi.org/10.1002/cl2.1173
Munir, D. A., Mulyani, S., Akbar, B., & Yoseph, M. (2020). Effect of good village governance implementation in Indonesia. Utopia y Praxis Latinoamericana , 25 (Extra2), 233 – 243. https://doi.org/10.5281/zenodo.3809357
Murphy, S. A. (2013). Data visualization and rapid analytics: Applying tableau desktop to support library decision-making. Journal of Web Librarianship , 7 (4), 465 – 476. https://doi.org/10.1080/19322909.2013.825148 Mustofa, S. (2020). Kebijakan dana desa dan korupsi dana desa dari Sabang sampai Merauke (1st ed.). Guepedia.
Neuman, W. L. (2019). Social research methods: Qualitative and quantitative approaches (7th (1st B). Pearson Education Limited.
NSCP Secretariat. (2021). Report on the Implementation of the National Strategy for Corruption Prevention in 2020 .
Ode, L., Saleh, I. H., & Ratmono, D. (2017). Analysis of the effect of corruption on government audits in government agencies in Indonesia. Diponegoro Journal of Accounting , 6 (1), 1 – 13. Olken, B. A. (2007). Monitoring corruption: evidence from a field experiment in Indonesia. Journal of Political Economy , 115 (2), 200 – 249. https://doi.org/10.1086/517935 Parliamentary Budget Study Center. (2020). Quick Summary Analysis (ARC) look out 2020: Transfers to regions and village funds. In DPR Files .
Peltier-Rivest, D. (2018). A model for preventing corruption. Journal of Financial Crime , 25 (2), 545 – 561. https://doi.org/10.1108/JFC-11-2014-0048
Prabowo, H. Y., & Cooper, K. (2016). Re-understanding corruption in the Indonesian public sector through three behavioral lenses. Journal of Financial Crime , 23 (4), 1028 – 1062. https://doi.org/10.1108/JFC-08-2015-0039
Prabowo, H. Y., Cooper, K., Sriyana, J., & Syamsudin, M. (2017). De-normalizing corruption in the Indonesian public sector through behavioral re-engineering. Journal of Financial Crime ,
24 (4), 552 – 573. https://doi.org/10.1108/JFC-10-2015-0057 Presidential Decree Number 54 Year 2018 concerning National Strategy of Corruption Prevention (NSCP), National Strategy of Corruption Prevention (2018).
Puspa, D. F., & Prasetyo, R. A. (2020). Pengaruh kompetensi pemerintah desa, sistem pengendalian internal, dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi , 20 (2), 281 – 298. https://doi.org/10.25105/mraai.v20i2.7894
Rahmatunnisa, M. (2018). Questioning the effectiveness of Indonesia’s local government accountability system. Jurnal Bina Praja , 10 (1), 135 – 145. https://doi.org/10.21787/jbp.10.2018.135-145
UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, no. 6/2014 (2014). https://doi.org/10.1145/2904081.2904088
Salle, A. (2020). Local governments accountability: A content analysis of the financial audit reports. Utopia y Praxis Latinoamericana , 25 (Extra1), 184 – 195. https://doi.org/10.5281/zenodo.3774609
Sampurna, A. F. (2021). Corruption detection and prevention. In Supreme Audit Board (Ed.),
Anti-Corruption Workshop Series II: Improving Public Integrity Through Cultural Approach - . BPK RI Official.
Sinarto, B. P., & Maratno, S. F. E. (2018). Analysis of corruptors demography to prevent corruption (study on court judgement at Bandung District). In Parahyangan Catholic University . Parahyangan.
Skousen, C. J., Smith, K. R., & Wright, C. J. (2009). Detecting and predicting financial statement fraud: The effectiveness of the fraud triangle and SAS No. 99. In International Journal of Quality & Reliability Management (Vol. 32, Issue 3, pp. 53 – 81). https://doi.org/10.1108/S1569-3732(2009)0000013005
Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. Journal of Business Research , 104 (March), 333 – 339. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039
Sofyani, H., & Tahar, A. (2021). Peran akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa indonesia terhadap kepercayaan masyarakat desa: kasus di Kabupaten Bantul. Jurnal Akademi Akuntansi , 4 (1), 10 – 25. https://doi.org/10.22219/jaa.v4i1.16481
Surya, A. (2018). Problematika penyidik dalam penetapan tersangka tindak pidana korupsi dana desa di Kabupaten Aceh Tengah. RESAM Jurnal Hukum , 4 (1), 1 – 16. https://doi.org/10.32661/resam.v4i1.5
Susilo, W. D., Angraeni, S., & Partohap, T. H. (2019). Integrity assessment survey: Alternative performance measurement of corruption eradication. Integritas: Jurnal Antikorupsi , 05 (2), 165 s/d 189. https://doi.org/10.32697/integritas.v5i2.478
Suyatmiko, W. H. (2021). Memaknai turunnya skor indeks persepsi korupsi Indonesia tahun 2020. Integritas: Jurnal Anti Korupsi , 7 (1), 161 – 178. https://doi.org/10.32697/integritas.v7i1.717
Taqi, M., Ismail, T., Meutia, M., Sabaruddinsah, S., & Arifin, B. (2021). Village fund financial fraud prevention model using analytical hierarchy process method. Jurnal Organisasi Dan Manajemen , 17 (2), 203 – 216. https://doi.org/10.33830/jom.v17i2.1366.2021
Vrushi, J. (2020). Global corruption barometer Asia 2020: Indonesia. In Transparency International .
Wijayanti, Y., & Suryandari, D. (2020). The effect of regional characteristics, leverage, government complexity, BPK audit findings and opinions on local government financial performance. Accounting Analysis Journal , 9 (1), 30 – 37. https://doi.org/10.15294/aaj.v9i1.22483
Wolfe, D. ., & Hermanson, D. R. (2004). The Fraud Diamond: Considering the Four Elements of Fraud. The CPA Journal , 74 (12), 38 – 42. World Bank. (2021). CPIA Transparency, Accountability, and Corruption in the Public Sector Rating . Data.Worldbank.Org.
Yang, F., Wu, H., & Yang, W. (2017). Research on relationship between regional corruption and performance of listed companies. Proceedings of the International Conference on Transformations and Innovations in Management , 37 (2016), 1 – 20. https://doi.org/10.2991/ictim-17.2017.1
Yang, Y., & Wu, M. (2020). Supervised and unsupervised learning for fraud and money laundering detection using behavior measuring distance. 2020 IEEE 18th International Conference on Industrial Informatics (INDIN) , 2020 - July , 446 – 451.
https://doi.org/10.1109/INDIN45582.2020.9442099 Zakariya, R. (2020). Public participation in village fund corruption prevention policy: Scheme detection. Integritas: Jurnal Anti Korupsi , 6 (2), 263 – 282. https://doi.org/10.32697/integritas.v6i2.670