Available at https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(01), 2023, 300-306
Model Pembiayaan Syariah Berbasis Teknologi dalam Mendukung Pengembangan Industri Halal
Lili Puspita Sari
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Email korespondensi: lilipuspitasari@upnvj.ac.id

## Abstract
The technology-based Islamic financing model is growing in line with the presence of Islamic fintech institutions in Indonesia.. This is accompanied by the large potential of the national halal industry. This study aims to examine alternative financing models for Islamic fintech institutions in Indonesia in  supporting the development of the halal industry through MSME business actors.The results of the study explain several alternative contracts that can be optimized to support the development of innovative sharia fintech financing models, such as IMBT, MMQ and Waqf. On the other hand, the development of a financing model also needs to be supported by the integration of  financing  platforms  with  related institutions  and  institutions  to  support  the  role  and development  of  sharia fintech and the halal industry ecosystem in Indonesia.

## Keywords: Islamic Fintech, Innovatife Sharia Financial Models, Integrating of Financing Platform
Saran  sitasi :  Sari,  L.  P.  (2023).  Model  Pembiayaan  Syariah  Berbasis  Teknologi  dalam  Mendukung Pengembangan
Industri Halal. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9 (01), 300-306. doi:
http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.8150
DOI: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.8150

## 1. PENDAHULUAN
Kehadiran lembaga pembiayaan seperti perbankan,  berperan  dalam  menyediakan  produk pembiayaan,  baik  konsumtif  maupun  produktif  bagi masyarakat  maupun  dunia  usaha.  Keberadaan perbankan  mendapat  respon  positif,  tercermin  dari jumlah  perbankan  yang  mendominasi  industri keuangan  di  Indonesia.  Tingkat  permintaan  terhadap produk  pembiayaan  yang  cukup  baik,  mendorong lahirnya lembaga-lembaga lain yang memiliki fungsi yang  sama,  di  antaranya  lembaga  multifinance, pegadaian, hingga modal ventura.
Berkembangnya  zaman  teknologi  dewasa  ini, mendorong  lahirnya  inovasi  dalam  hal  penyaluran pembiayaan. Masyarakat tidak harus datang ke kantor lembaga  keuangan,  namun  cukup  mengajukan pembiayaan secara online. Hal tersebut yang menjadi latar belakang kehadiran lembaga Financial Technology (Fintech).  Realisasi  pembiayaan  fintech cenderung  mengalami  tren  peningkatan  sepanjang Desember  2018  hingga  April  2022.  OJK  mencatat, angka penyaluran pembiayaan fintech telah mencapai Rp38,68  triliun  pada  April  2022,  atau  naik  181,3%
YoY. Peningkatan signifikan ini menunjukkan sektor ini  memiliki  prospek  bisnis  yang  cukup  cerah, didukung  dengan  keunggulan  teknologi  yang memberikan  kemudahan  akses  layanan  keuangan, termasuk pengajuan pemberian pembiayaan.
Data  OJK  mencatat,  jumlah  lembaga  fintech  di Indonesia mencapai 102 lembaga, dengan rincian 95 fintech konvensional dan 7 fintech syariah. Sementara itu,  total  aset  yang  dimiliki  lembaga  fintech  secara keseluruhan telah mencapai Rp4,52 triliun per Maret 2022,  dimana  total  aset  terbesar  dimiliki  lembaga fintech  konvensional  dengan  nilai  mencapai  Rp4,43 triliun. Sementara itu, total aset fintech syariah tercatat hanya mencapai Rp91 miliar.
Rendahnya  total  aset  fintech  syariah,  tidak menjadikan lembaga tersebut sulit bersaing dalam hal penyaluran pembiayaan kepada masyarakat. Populasi jumlah  masyarakat  Indonesia  yang  mayoritas beragama  muslim,  menjadi  salah  satu  peluang  besar bagi  lembaga  tersebut  untuk  melakukan  ekspansi pembiayaan.  Di  sisi  lain,  adanya  keunggulan teknologi menjadi  salah  satu  keunggulan  yang  dapat mendorong  pengembangan  fintech  syariah  semakin
besar  ke  depannya.  Di  sisi  lain,  terdapat  peluang pengembangan  pasar fintech syariah  yang  besar  ke depan, terutama dengan adanya potensi industri halal yang cukup besar di Indonesia.
Berdasarkan  laporan Global  Islamic  Report tahun  2019,  potensi  industri  halal  di  Indonesia diperkirakan  mencapai  Rp  3.000  Triliun.  Potensi terbesar berada di sektor makanan halal dengan nilai mencapai Rp2.422 triliun, diikuti sektor fashion yang mencapai Rp294 triliun, dan pariwisata sebesar Rp154 triliun. Sementara sektor lain seperti media, memiliki potensi  sekitar  Rp140  triliun,  farmasi  sekitar  Rp70 triliun, alat kecantikan dan haji umrah masing-masing sebesar Rp56 triliun.
Peluang  bisnis  yang  cukup  besar  dapat memberikan dampak yang signifikan bagi perekonomian  nasional.  Untuk  itu,  adanya  sinergi antara pelaku industri dan lembaga keuangan menjadi hal yang fundamental guna memaksimalkan peluang tersebut. Kontribusi fintech syariah menjadi penting, terutama  dengan  pemanfaatan  teknologi  yang  dapat memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha untuk mendapatkan  akses  pembiayaan  dengan  mudah  dan cepat. Hal tersebut tentunya didukung dengan adanya inovasi  model  pembiayaan  yang  dapat  menjadi alternatif pilihan bagi para pelaku usaha.
Model  bisnis fintech syariah  berfokus  pada beberapa  jenis  produk,  di  antaranya crowdfunding , microfinancing , investasi, dan digital payment system. Industri fintech syariah  yang  terdaftar  di  OJK mayoritas  termasuk  dalam  kategori microfinancing . Beberapa  produk keuangan yang  ditawarkan,  seperti pembiayaan  modal  kerja,  jasa  dan  konsumtif.  Dasar utama  operasional  fintech  syariah  mengacu  kepada fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/IX/2018 tentang layanan  pembiayaan  berbasis  teknologi  informasi berdasarkan  prinsip  syariah.  Fatwa  tersebut  menjadi acuan  utama  selain  fatwa  produk-produk  keuangan syariah  yang  dapat  menjadi  dasar  fintech  syariah dalam  mengembangkan  produk  pembiayaan  bagi pelaku usaha, terutama dalam mendukung percepatan pengembangan ekosistem industri halal di Indonesia. Penyaluran pembiayaan oleh industri  fintech diarahkan bagi pelaku usaha dalam skala usaha kecil dan menengah.
Kinerja  fintech  syariah  yang  stabil  dapat mendukung percepatan pelaku usaha di industri halal, seperti UMKM. Rahmawati dkk (2020) menyatakan, keberadaan  fintech  syariah  di  Indonesia  memiliki kaitan  erat  dengan  peningkatan  bisnis  para  pelaku
usaha  UMKM.  Hasan,  Rabbani,  dan  Daouia  (2021) menyatakan,  model  pembiayaan  syariah  menjadi instrumen yang penting dalam rangka mengoptimalkan  peran  industri  keuangan  syariah terhadap  pengembangan  industri  halal.  Khan  dkk (2021) mencontohkan model pembiayaan fintech bagi industri  pertanian  menggunakan  dana  wakaf. Lembaga  fintech  syariah  dapat  bersinergi  dengan badan  wakaf  dalam  penyediaan  dana  usaha,  yang nantinya akan disalurkan kepada pelaku usaha seperti petani. Model pembiayaan melalui penggunaan dana wakaf  dapat  memanfaatkan  akad-akad  pembiayaan usaha berbasis syariah seperti mudharabah.
Namun  demikian,  lembaga  fintech  syariah  juga perlu  mengembangkan  teknologi  guna  mendukung perluasan  akses  pembiayaan.  Glavina,  Aidrus,  dan Trusova  (2021) menyatakan  lembaga fintech syariah juga  perlu  mengembangkan  teknologi  berbasis aplikasi  yang  nantinya  dapat  memudahkan  pelaku industri  dalam,  termasuk  dalam  hal  penyaluran pembiayaan.  Aplikasi  tersebut  nanti  dapat  menjadi sarana  literasi  bagi  pelaku  industri  dalam  memilih model  pembiayaan  yang  sesuai  dengan  karateristik usahanya.  Hal ini guna mendukung kemudahan akses pembiayaan, sehingga produk fintech syariah menjadi alternatif bagi para pelaku UMKM dalam memenuhi kebutuhan  modal.  Di  sisi  lain,  hal  tersebut  tentunya akan  mendukung  percepatan  pemulihan  ekonomi karena  para  pelaku  usaha  UMKM  merupakan kontributor utama bagi pertumbuhan ekonomi.
Jumlah  pelaku  UMKM  yang  telah  terintegrasi dengan  ekosistem  digital  mencapai  12  juta  pelaku usaha per Juni 2021, atau mencapai sekitar 19% dari total UMKM nasional. Pemerintah sendiri menargetkan 30 juta pelaku UMKM dapat terintegrasi secara  digital  hingga  tahun  2024.  Kondisi  ini  dapat menciptakan  peluang  kolaborasi  antara  UMKM dengan fintech sebagai penyalur pembiayaan.  Chua, Yua  dan  Aye  (2018)  menyatakan,  salah  satu keunggulan  lain  yang  dapat  mendorong  daya  saing penyaluran  pembiayaan  fintech,  yaitu  adanya  variasi produk  pembiayaan.  Hal  tersebut  memberikan alternatif bagi masyarakat untuk menyesuaikan model dan  akad  pembiayaan  yang  tepat  berdasarkan karateristik usaha yang dimiliki oleh nasabah.
Penelitian  ini  berfokus  untuk  mengoptimalkan peran fintech syariah dalam mendukung pengembangan  industri  halal  melalui  penyediaan model  pembiayaan  syariah  dan  pengembangan teknologi  sehingga  tercipta  kolaborasi  yang  kuat  di
dalam  ekosistem  keuangan  syariah,  utamanya pengembangan industri halal nasional melalui pelaku usaha UMKM.

## 2. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  akan  digunakan  adalah kualitatif, dimana sumber data akan berasal dari data primer  yaitu  berbasis  survey,  lalu  dianalisis  secara deskriptif  dengan  menggunakan  pendekatan  Analisa berbasis  SWOT  ( Strength , Weakness , Opportunity , Threatness ).  Metode  ini  merupakan  salah  satu  alat analisis  yang  secara  sistematik  mampu  membantu untuk  mengidentifikasi  hal-hal  dan  strategi  yang menjadi  input  penting  dalam  hal  penyesuaian perencanaan  suatu  kegiatan,  baik  di  bidang  bisnis maupun sosial.
Analisis  dengan  metode  SWOT  dilakukan dengan menggabungkan kombinasi faktor internal dan eksternal.  Faktor  internal  menggambarkan  deskripsi objek  penelitian  dari  sisi  strength  (kekuatan)  dan weakness (kelemahan). Sementara dari sisi eksternal, objek  penelitian  digambarkan  dari  sisi  opportunity (peluang) dan threat (ancaman). Dalam mendapatkan informasi  terkait  beberapa  hal  di  atas,  maka  penulis menggunakan  data  primer  melalui  metode in - dept interview dengan beberapa narasumber tertentu, baik dari sisi praktisi maupun kalangan akademisi.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Inovasi model bisnis dan pengembangan produk menjadi  salah  satu  hal  yang  perlu  dilakukan  dalam mendukung  keberlanjutan  bisnis.  Evans  dkk  (2017) menyatakan  dengan  melakukan  inovasi,  maka  akan mendukung pengembangan bisnis ke depan. Persaingan  ketat    di  sektor  keuangan  mendorong lembaga-lembaga  keuangan  baik  bank  maupun  non- bank  perlu  melakukan  terobosan  untuk  menjaga eksistensi dan tetap berdaya saing.
Fintech syariah memiliki peran sebagai fasilitator antara  pemilik  dana  dan  pihak  yang  membutuhkan dana  yaitu  UMKM.  Untuk  menjalankan  fungsi tersebut, maka fintech syariah perlu memiliki produk keuangan  yang  mampu  mendukung  akselerasi  peran lembaga  tersebut  dalam  menyalurkan  pendanaan. Beberapa produk umum yang digunakan oleh lembaga fintech  syariah,  di  antaranya  pembiayaan  multiguna (pembelian barang), modal usaha berbasis komunitas, pembiayaan  berbasis  jasa  (umrah,  wisata,  dan pendidikan),  serta  pembiayaan  dan  jasa  penagihan piutang usaha.
Model  pembiayaan  multiguna  menggunakan akad  murabahah,  di  mana  lembaga  fintech  syariah membantu  nasabah  untuk  membelikan  suatu  barang yang  diperlukan  dan  nantinya  akan  dibayar  secara cicil  oleh  nasabah  tersebut.  Sementara  untuk  model pembiayaan  berbasis  komunitas  ditujukan  untuk mendanai  nasabah  yang  akan  mendirikan  usaha tertentu.  Skema  akad  yang  digunakan  yaitu musyarakah,  dimana  lembaga  fintech  syariah  dan nasabah melakukan joint venture permodalan.
Pada  model  pembiayaan  berbasis  jasa,  lembaga fintech syariah memberikan pembiayaan bagi nasabah untuk  kegiatan  tertentu,  dimana  fintech  akan menerima  ujrah/biaya  jasa  atas  pembiayaan  yang diberikan.    Untuk  pembiayaan  dan  jasa  penagihan piutang usaha, fintech akan membantu nasabah untuk memberikan  pendanaan  serta  menerbitkan  invoice sebagai  bukti  yang  nantinya  akan  ditagihkan  kepada pihak  ketiga.  Akad  yang  digunakan  pada  model pembiayaan  tersebut,  yaitu  Qardh  dan  Wakalah  bil Ujrah.
Beberapa model pembiayaan di atas merupakan produk  unggulan  dalam  mendorong  akselerasi pembiayaan fintech syariah di Indonesia. Hal tersebut cukup  berdampak  positif  terhadap  peningkatan  aset lembaga  tersebut,  meskipun  masih  lebih  rendah dibandingkan fintech konvensional.
Gambar 1. Perkembangan Aset Fintech di Indonesia Rp Miliar
Sumber : OJK (2022)
Perkembangan  aset fintech syariah  mengalami peningkatan signifikan pasca pandemi Covid-19. Hal ini  tidak  lepas  dari  kepedulian  masyarakat  terhadap kebutuhan  akses  teknologi  di  segala  hal,  termasuk dalam  konteks  penyaluran  pembiayaan.  Momentum ini  mampu  dimanfaatkan  dengan  baik  oleh  lembaga fintech ,  khususnya fintech syariah,  sehingga  mampu mendorong peningkatan jumlah aset.

## Gambar 2. Penyaluran Pembiayaan Oleh Fintech di Indonesia Rp Miliar
Sumber : OJK (2022)
Perkembangan  pembiayaan  fintech  ke  sektor UMKM  mengalami  peningkatan  dalam  beberapa bulan  terakhir.  Hal  ini  didukung  dengan  pemulihan ekonomi domestik yang mendorong aktivitas ekonomi kembali tumbuh,  sehingga ikut memberikan  dampak positif  bagi  permintaan  pembiayaan  UMKM  ke fintech.  Hal  ini  memberikan  peluang  bagi  fintech syariah  untuk  mengambil  peran  dalam  memperluas pangsa  pasar,  termasuk  berkontribusi  terhadap pengembangan  UMKM  di  ekosistem  industri  halal nasional.
Beberapa produk fintech syariah yang saat ini ada tentunya  perlu  dikembangkan  guna  memberikan alternatif  pendanaan  yang  lebih  luas  kepada  pelaku UMKM.  Hashfi  &  Zusryn  (2019)  menjelaskan beberapa  jenis  akad  yang  dapat  menjadi  alternatif untuk dikembangkan sebagai akad pendanaan fintech syariah  di  antaranya  Ijarah  Muntahiyah  Bit’Tamlik (IMBT) dan hawalah. Implementasi akad IMBT dapat digunakan  fintech  dengan  menyediakan  peralatan modal kerja bagi pelaku usaha UMKM dengan sistem sewa  yang  nantinya  di  akhir  akad  akan  ada  serah terima  dengan  pelaku  usaha  UMKM.  Di  sisi  lain, Alam,  Sukmana,  dan  Melani  (2021)  menyatakan, implementasi  IMBT  juga  dapat  menjadi  alternatif akad  untuk  mitigasi  risiko  bagi  lembaga  keuangan mikro  dalam  mengelola  risiko  keuangan  dalam menyalurkan  produk  pembiayaan.  Oleh  karena  itu, pemanfaatan akad ini tentunya dapat juga
dioptimalkan oleh fintech syariah, dalam mengantisipasi pembiayaan bermasalah.
Akad lain yang dapat dimanfaatkan oleh fintech syariah  di  antaranya  Musyarakah  Mutanaqishah (MMQ). Akad MMQ pada umumnya digunakan oleh perbankan  syariah  untuk  produk  pembiayaan  take over, seperti rumah dan mobil. Namun demikian, akad tersebut  tentu  juga  bisa  diimplementasikan  oleh lembaga  keuangan  syariah  lain,  seperti  fintech. Aplikasi  akad  MMQ  dapat  dipergunakan  dalam produk  take  over  pembiayaan  pelaku  UMKM,  di antaranya  pembiayaan  bersifat  modal  kerja.  Sebagai contoh, seorang pelaku UMKM memiliki pembiayaan ruko  di  lembaga  keuangan  konvensional  dan  ingin beralih  menggunakan  layanan  pembiayaan  fintech syariah.    Maka  fintech  syariah  dapat  menggunakan skema take over dengan melunasi seluruh pembiayaan UMKM tersebut di lembaga sebelumnya. Berikutnya fintech  syariah  dan  UMKM  akan  melakukan perjanjian dengan akad MMQ, dimana antara fintech syariah dan UMKM akan saling joint venture/sharing modal  kepemilikan  ruko.  UMKM  nantinya  akan mencicil pembiayaan sebagai bentuk pengambilalihan secara bertahap terhadap kepemilikan fintech syariah atas ruko tersebut .
Akad  alternatif  berikutnya  yang  dapat dimanfaatkan  oleh  fintech  syariah  adalah  berbasis wakaf  produktif.  Akad  wakaf  menjadi  tren  dalam ekosistem  keuangan  syariah  karena  mampu  menjadi inovasi baru dalam mendorong peningkatan kesejahteraan  masyarakat  melalui  dana  sosial masyarakat. Khan dkk (2021) menjelaskan, implementasi akad wakaf dalam pembiayaan lembaga fintech  syariah  dapat  dilakukan  di  sektor  tertentu, misalnya pertanian. Implementasi akad tersebut dapat dilakukan  dengan  membiayai  peralatan  para  petani. Untuk  memperoleh  pendanaan  wakaf,  maka  fintech syariah  dapat  kerjasama  dengan  badan  wakaf nasional, dimana fintech berperan dalam menyalurkan dana  yang  dikumpulkan  oleh  badan  wakaf  kepada masyarakat/pelaku  UMKM  yang  membutuhkan bantuan permodalan.
Gambar 3 Gambaran Alternatif Model Akad Penyaluran Pembiayaan Fintech Syariah ke Pelaku UMKM Sumber : Penulis (2022)
Beberapa  akad  di  atas  tentunya  memiliki keunggulan  dan  kekurangan  ketika  diterapkan  oleh fintech  syariah.  Maka  dari  itu,  penulis  berupaya
menganalisa  hal  tersebut melalui  pendekatan  SWOT untuk  menjelaskan hal tersebut.
Gambar 4. Analisis SWOT terhadap alternatif akad model pembiayaan fintech syariah Sumber: Penulis (2022)
Inovasi  model  pembiayaan  fintech  syariah berdasarkan akad, tentunya juga perlu diiringi dengan adanya  optimalisasi  penggunaan  teknologi  dalam mendukung  perluasan  akses  pembiayaan  bagi masyarakat. Integrasi platform menjadi salah satu hal yang  dapat  dilakukan  guna  mendukung  peningkatan peran fintech syariah bagi keberlanjutan pengembangan  bisnis  pelaku  UMKM  di  sektor
industri  halal  nasional.  Implementasi  terhadap integrasi platform oleh fintech syariah dapat dilakukan melalui  kolaborasi  dengan  beberapa  pihak,  seperti Kementerian UMKM, multifinance syariah, lembaga sosial/badan  wakaf  maupun  dengan  koperasi  syariah dan Baitul Mal (BMT) yang ada di perkotaan maupun pedesaan.
Gambar 5. Pengembangan Akses Teknologi Pembiayaan Fintech Syariah melalui Integrasi

## Platform
Sumber: Penulis (2022)
Integrasi  platform  pembiayaan  dilakukan  untuk memudahkan  para  pelaku  UMKM  mengakses pembiayaan  dari  fintech  syariah.  Para  UMKM nantinya  mengajukan  pembiayaan  melalui  website dari  lembaga-lembaga  yang  sudah  bekerjasama dengan  fintech  syariah,  sehingga  akan  memudahkan proses  pengajuan  maupun  administrasi  pembiayaan. Di  sisi  lain,  hal  tersebut  dapat  mendukung peningkatan inklusi keuangan produk-produk keuangan syariah dan akselerasi penyaluran pembiayaan yang lebih ke depannya. Pelaku UMKM dapat  memilih  produk  alternatif  pembiayaan  yang dapat  menyesuaikan  dengan  cashflow  serta  mampu mendukung peningkatan skala bisnis yang lebih besar.

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dapat  disimpulkan sebagai  berikut:  Keberadaan fintech syariah  di Indonesia memiliki peran untuk mendukung peningkatan inklusi produk keuangan syariah nasional bagi  masyarakat,  khususnya  pelaku  usaha  UMKM. Inovasi  model  pembiayaan  memiliki  tujuan  untuk memberikan alternatif bagi para pelaku usaha UMKM agar  dapat memilih  produk  yang sesuai  dengan core business maupun cashflow .  Di  sisi  lain  hal  tersebut juga  dapat  membantu  fintech  syariah  untuk memperluas  cakupan  produk  pembiayaan  yang dimiliki,  sehingga  dapat  mendorong  akselerasi pembiayaan industri tersebut ke depan; Beberapa akad alternatif  seperti  IMBT,  MMQ  hingga  wakaf  dapat menjadi pilihan bagi fintech syariah dalam pengembangan  produk  pembiayaan  bagi  pelaku UMKM.  Pengembangan  model  pembiayaan  perlu
dibarengi  dengan  adanya  perluasan  akses  teknologi melalui  kerjasama  integrasi  model  platform  dengan lintas  institusi, seperti Kementerian UMKM, multifinance,  lembaga  sosial  maupun  koperasi syariah/BMT  agar  mempermudah  pelaku  UMKM dalam  mengakses  pembiayaan  ke  lembaga  fintech syariah;  Pengembangan fintech syariah  tentu  perlu menjadi  perhatian  bagi  regulator  ke  depan,  terutama dengan melihat tren panyaluran pembiayaan ke sektor UMKM yang meningkat, guna mendukung pemulihan ekonomi domestik pasca Covid-19. Hal tersebut dapat dilakukan  dengan  menyusun  regulasi-regulasi  yang dapat memudahkan fintech syariah untuk menyediakan  alternatif  produk  keuangan  yang  dapat membantu  pengembangan  bisnis  pelaku  UMKM, sehingga  dapat  memberikan  multiplier  effect  bagi perekonomian nasional.

## 5. REFERENSI
Sekaran, U. (2011). Research Methods For Business (Metode  Penelitian  Untuk  Bisnis).  Jakarta: Salemba Empat.
Sugiyono.  (2012).  Metode  Penelitian  Kuantitatif Kualitatif dan R&B. Bandung: Alfabeta.
Devi,  Abrista.,  &  Tanjung,  Hendri.  (2013).
Metodologi  Penelitian  Ekonomi  Islam.  Jakarta:
Gramata Publishing
Khan, M B, Dkk (2021). Waqf Based Islamic Fintech Model  for  Agriculture  Sector  of  Indonesia. International  Journal  of  Business  Ethics  and Governance, 73-85.
Alam, Azhar, Sukmana, Raditya, & Melani, Ratih Sri (2021).    IMBT  (Ijarah  Muntahiya  Bittamlik) Contract as a Strategy to Mitigate the Impact of the Pandemic Covid-19 on Financing of Islamic Micro  Finance  Institutions  (A  Case  Study  in Indonesia).  Advances  in  Economics,  Business and Management Research, 647. 178-187.
Glavina,  Sofya,  Aidrus,  Irina,  &  Trusova,  Anna.
(2021).  Assessment  of  the  Competitiveness  of Islamic  Fintech  Implementation:  A  Composite Indicator for Cross-Country Analysis. Journal of Risk & Financial Management, 14. 1-16.
Evans  dkk.  (2017).  Business  Model  Innovation  for Sustainability: Towards a Unified Perspective for Creation  of  Sustainable  Business  Models. Business Strategy and the Environment. 1-13 Al-Hashfi,  Rizki  Umar  dan  Zusryn,  Alyta  Shabrina.
(2019).  Exploring  islamic  peer-to-peer  lending for
The unbankable. Airlangga International Journal of Islamic Economics and finance, 2 (3). 71-84
Muzdalifa, I., Rahma, I., & Novalia, B. (2018). Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif
Pada UMKM di Indonesia (Pendekatan
Keuangan Syariah). Jurnal Masharif al-Syariah : ekonomi dan Perbankan Syariah, 3 (1).
Omarini,  Eugenia.  (2018).  Peer-to-Peer  Lending:
Business  Model  Analysis  and  the  Platform Dilemma.  International  Jurnal  Finance  Econ Trade, 2 (3). 31-41.
Gema, Muhammad. (2019). Analisis Mitigasi Risiko Financial Technology Syariah Peer To Peer (P2p)
Lending Dalam Penyaluran Pembiayaan Terhadap Umkm Di Indonesia (Studi Kasus PT. Ammana Fintek Syariah). Jurnal Ilmiah
Mahasiswa FEB, 7 (2).
Hashfi,  Rizqi.,  &  Zusryn,  Alyta.  (2019).  Exploring
Islamic Peer-To-Peer Lending For The
Unbankable.  Airlangga  International  Journal  of Islamic Economics and finance. 2 (2), 71-84. Yuspita, R., Pebruary, S., & Kamala, A. (2019). The Society’s  Perceptions  on  the  Use  of  Fintech Services  in  Sharia  Financial  Institutions.  Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam, 5 (1), 87-92. Muhammad,  Rifki  &  Nissa,  Izzun  Khoirun.  (2020).
Analisis  Resiko  Pembiayaan  dan  Resolusi Syariah pada Peer-To-Peer Financing.
EQUILIBRIUM: Jurnal Ekonomi Syariah, 8 (1), 63-88.