PENGARUH BELANJA MODAL DENGAN PENDAPATAN ASLI DAERAH SEBAGAI VARIABEL INTERVENING TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH DI KABUPATEN BENGKALIS
Anshor Wibowo, Monalisa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Syariah Bengkalis bowriset@gmail.com, monalisa219@gmail.com

## ABSTRACT
This  research  aims  to  determine  the  effect  of  Capital  Expenditure  on  Economic Growth  with  Regional  Original  Income  as  an  Intervening  Variable  in  Bengkalis Regency.  The  population  in  this  study  is  the  report  of  realization  of  the  revenue and expenditure budget of Bengkalis Regency in 2013 to 2017, Sampling is done using the purposive sampling method and the number of samples is 12 items from regional original income in 2013 to 2017, 12 items of capital expenditure in 2013 to 2017 and economic growth 2013 to 2017. This research data is in the form of secondary  data  in  the  form  of  2013  to  2017  Budget  Realization  Report  in  the Regional  Government  Financial  Statements  that  have  been  examined  by  the Indonesian Financial Audit Board in 2013 to 2017. The results of this  study are that  capital  expenditure  has  an  effect  on  growing  the  economy,  whereas  capital expenditure  indirectly  influences  regional  economic  growth  through  regional original income as an intervening variable.
Keywords: Capital Expenditure, Regional Original Revenue, Economic Growth.

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh  belanja  modal  terhadap pertumbuhan  ekonomi  dengan  pendapatan  asli  daerah  sebagai  variabel intervening pada  Kabupaten  Bengkalis.  Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah laporan  realisasi  anggaran  pendapatan  dan  belanja  Kabupaten  Bengkalis  tahun 2013-2017,  Pengambilan  sampel  dilakukan  dengan  menggunakan  metode purposive sampling dan  jumlah sampel 12 item dari pendapatan asli daerah tahun 2013-2017,  12  item  belanja  modal  tahun  2013-2017  dan  pertumbuhan  ekonomi 2013-2017.  Data  Penelitian  ini  berupa  data  sekunder  yaitu  berupa  laporran realisasi anggaran tahun 2013-2017  yang ada pada laporan keuangan pemerintah daerah  yang  telah  diperiksa  oleh  Badan  Pemeriksaan  Keuangan  Republik Indonesia  tahun  2013-2017.  Hasil  dari  penelitian  ini  adalah  belanja  modal berpengaruh  terhadap  pertumbuhan  ekonomi,  sedangkan  secara  tidak  langsung belanja  modal  berpengaruh  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  daerah  melalui pendapatan asli daerah sebagai variabel intervening .
Kata Kunci: Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, Pertumbuhan Ekonomi.

## PENDAHULUAN
Paradigma  pengelolaan  keuangan  daerah  telah  mengalami  perubahan yang  sangat  mendasar  sejak  diterapkannya  otonomi  daerah  pada  tahun  2001.
Desember 2019, Vol.3, No.2: 212-225
Undang-undang No. 32 tahun 2004 dan Undang-undang No.33 Tahun 2004 yang menjadi  landasan  utama  dalam  pelaksanaan  otonomi  daerah  pada  hakekatnya memberikan  peluang  yang  lebih  besar  kepada  daerah  untuk  mengoptimalkan potensi yang dimiliki daerah, baik yang menyangkut sumber daya manusia, dana maupun  sumber  daya  lain  yang  merupakan  kekayaan  daerah.  Dengan  otonomi daerah, pemerintah daerah diharapkan semakin mandiri, mengurangi ketergantungan  terhadap  pemerintah  pusat,  baik  dalam  hal  pembiayaan pembangunan maupun dalam hal pengelolaan keuangan daerah.
Pengelolaan  keuangan  daerah  yang  baik  akan  berpengaruh  terhadap kemajuan  suatu  daerah.  Pengelolaan  keuangan  daerah  yang  dilakukan  secara ekonomis,  efisien,  dan  efektif  atau  memenuhi  prinsip value  for  money serta partisipasi,  transparansi,  akuntabilitas  dan  keadilan  akan  dapat  mendorong pertumbuhan  ekonomi.  Pengelolaan  keuangan  daaerah  yang  baik  tidak  hanya membutuhkan sumberdaya manusia yang handal tetapi juga harus didukung oleh kemampuan  keuangan  daerah  yang  memadai.  Tingkat  kemampuan  keuangan daerah  salah  satunya  dapat  diukur  dari  besarnya  penerimaan  daerah  khususnya pendapatan asli daerah.
Upaya  pemerintah  daerah  dalam  menggali  kemampuan  keuangan  daerah dapat  dilihat  dari  ekonomi  daerah  yang  diukur  menggunakan  analisis  rasio keuangan  pemerintah  daerah.  Pengukuran  ekonomi  pada  pemerintah  daerah  juga digunakan  untuk  menilai  akuntabilitas  dan  kemampuan  keuangan  daerah  dalam penyelenggaraan  otonomi  daerah.  Dengan  demikian  maka  suatu  daerah  yang ekonominya  dinyatakan  baik  berarti  daerah  tersebut  memiliki  kemampuan keuangan untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah.
Belanja  Modal  merupakan  pencapaian  atas  apa  yang  direncanakan  yang tertuang  dalam  kinerja  keuangan,  baik  oleh  pribadi  maupun  organisasi.  Apabila pencapaian  sesuai  dengan  yang  direncanakan,  maka  Belanja  Modal  yang dilakukan  terlaksana dengan  baik (Bastian 2016).  Apabila  pencapaian melebihi dari  apa  yang  direncanakan  dapat  dikatakan  Belanja  Modalnya  sangat  bagus. Apabila  pencapaian tidak  sesuai  dengan apa  yang  direncanakan  atau  kurang  dari apa  yang  direncanakan,  maka  Belanja  Modalnya  jelek.  Ekonomi  adalah  suatu ukuran Belanja Modal yang menggunakan indikator keuangan. Analisis ekonomi pada  dasarnya  dilakukan  untuk  menilai  Belanja  Modal  di  masa  lalu  dengan melakukan  berbagai    analisis    sehingga    diperoleh    posisi    keuangan    yang mewakili  realitas entitas dan potensi-potensi Belanja Modal yang akan berlanjut. Ekonomi adalah suatu ukuran Belanja Modal yang menggunakan indikator keuangan.  Analisis  ekonomi  pada  dasarnya  dilakukan  untuk  menilai  Belanja Modal di masa lalu dengan melakukan berbagai analisis sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi-potensi Belanja Modal yang akan  berlanjut.  Analisis  keuangan  adalah  usaha  mengidentifikasi  cirri-ciri keuangan  berdasarkan  laporan  keuangan  yang  tersedia.  Dalam  organisasi pemerintah untuk mengukur ekonomi ada beberapa ukuran Belanja Modal, yaitu derajat  desentralisasi,  ketergantungan  keuangan,  rasio  kemandirian  keuangan daerah, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio keserasian dan pertumbuhan (Halim 2013, 199).
Beberapa  hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  ekonomi  daerah  dapat digunakan  sebagai  dasar  penilaian  kesuksesan  pemerintah  daerah  dalam menjalankan  otonomi  daerah.  Dan  variabel  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  serta
Desember 2019, Vol.3, No.2: 212-225
belanja  modal  dapat  dijadikan  sebagai  variabel  yang  dapat  mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah.
Kebutuhan  masyarakat  yang  meningkat  mendorong  pemerintah  daerah untuk mengupayakan peningkatan penerimaan daerah dengan memberi perhatian kepada  perkembangan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD).  Sumber-sumber  PAD adalah  hasil  pajak  daerah,  hasil  retribusi  daerah,  hasil  laba  usaha  daerah,  dan pendapatan asli  daerah  lainnya  yang  sah.  Komponen  PAD  tersebut  secara  penuh dapat  digunakan  oleh  daerah  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  prioritas  daerah, disamping itu  memperlihatkan  adanya upaya  yang  dilakukan  oleh pemerintah daerah  dalam  menggali  sumber-sumber  pendapatan  daerah.  Hal  ini  semakin leluasa  dilakukan  Pemerintah  Daerah  Kabupatan  dan  Kota  setelah  diberlakukan otonomi  daerah.  Sumber  penerimaan  lainnya  yang  dapat  digunakan  untuk membiayai  belanja  daerah  adalah  penerimaan  bagi  hasil  pajak  dan  bukan  pajak, dana  alokasi  umum  (DAU),  dana  alokasi  khusus  (DAK),  serta  penerimaan lainnya, dan penerimaan pinjaman daerah (Harianto dan Priyo 2007).
Pemerintah Daerah mampu untuk mengidentifikasi perkembangan Belanja Modalnya dari tahun ke tahun. Salah satu alat untuk menganalisis Belanja Modal pemerintah  daerah  dalam  mengelola  keuangan  daerahnya  adalah  dengan melakukan  analisa  rasio  keuangan  terhadap  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah  (APBD)  yang  telah  ditetapkan  dan  dilaksanakannya  (Halim  2013,  148).
Penggunaan  analisis  rasio  keuangan  secara  luas  telah  digunakan  oleh private sector ,  sedangkan  pada  lembaga  publik  penggunaannya  masih  terbatas.  Padahal dari hasil analisis  dapat diketahui tingkat  Belanja Modal Pemerintah Daerah dan diharapkan  dapat  dijadikan  suatu  acuan  untuk  meningkatkan  Belanja  Modalnya dari  tahun  ke  tahun.  Oleh  sebab  itu  penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui pengaruh  Belanja  Modal  dengan  Pertumbuhan  Ekonomi  serta  untuk  mengetahui pengaruh Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi melalui Pendapatan Asli Daerah sebagai variabel intervening .

## TELAAH LITERATUR

## Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD)
Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  selanjutnya  disingkat  APBD adalah  suatu  rencana  keuangan  tahunan  pemerintah  daerah  yang  disetujui  oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU No. 17 Tahun 2003 pasal 1 butir 8 tentang Keuangan  Negara).  Semua  Penerimaan  Daerah  dan  Pengeluaran  Daerah  harus dicatat  dan  dikelola  dalam  APBD.  Penerimaan  dan  pengeluaran  daerah  tersebut adalah  dalam  rangka  pelaksanaan  tugas-tugas  desentralisasi.  Sedangkan penerimaan  dan  pengeluaran  yang  berkaitan  dengan  pelaksanaan  dekonsentrasi atau tugas pembantuan tidak dicatat dalam APBD.
APBD  merupakan  rencana  pelaksanaan  semua  Pendapatan  Daerah  dan semua  Belanja  Daerah  dalam  rangka  pelaksanaan  desentralisasi  tertentu. Pemungutan  semua  penerimaan   Daerah   bertujuan  untuk memenuhi target  yang ditetapkan  dalam  APBD  (Kwedar  2008,  185-187).  Demikian  pula  semua pengeluaran daerah dan ikatan yang membebani daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dilakukan sesuai jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam APBD. Karena  APBD  merupakan  dasar  pengelolaan  keuangan  daerah,  maka  APBD
Desember 2019, Vol.3, No.2: 212-225
menjadi  dasar  pula  bagi  kegiatan  pengendalian,    pemeriksaan  dan    pengawasan keuangan daerah.
Komponen  berikutnya  dari  APBD  adalah  belanja  daerah.  Belanja  daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening  Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas  dana  lancar,  yang  merupakan  kewajiban  daerah  dalam  satu    yang  tidak akan  diperoleh  pembayarannya  kembali  oleh  Daerah.  Belanja  daerah dipergunakan  dalam  rangka  pelaksanaan  urusan  pemerintahan  yang  menjadi kewenangan  Kabupaten  atau  kota  yang  terdiri  dari  urusan  wajib  dan  urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan (Mardiasmo 2004, 60).

## Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Menurut  Permendagri  No.  32    Tahun    2008,    dalam  upaya  peningkatan PAD,  agar  tidak  menetapkan  kebijakan  yang  memberatkan  dunia  usaha  dan masyarakat.  Upaya  tersebut  dapat  ditempuh  melalui  penyederhanaan  sistem  dan prosedur  administrasi  pemungutan  pajak  dan  retribusi  daerah,  meningkatkan ketaatan  wajib  pajak  dan  pembayar  retribusi  daerah  serta  meningkatkan pengendalian  dan  pengawasan  atas  pemungutan  PAD  yang  diikuti  dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan (RI 2004). Pendapatan  Daerah  adalah  hak  dan  kewajiban  dalam  rangka penyelenggaraan  pemerintah  daerah    yang  dapat  dinilai  dengan  uang  termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut (RI 2005).
Adapun  sumber  pendapatan  daerah  otonom  menurut  Halim  (2004,  67) berupa  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  yang  terdiri  dari  pajak  daerah  dan retribusi  daerah,  hasil  perusahaan  dan  pengelolaan  kekayaan  daerah  yang dipisahkan,  jenis  lain-lain  Pendapatan  Asli  Daerah  yang  sah  sesuai  UU  No.33, penerimaan ganti rugi atas kerugian/kehilangan kekayaan daerah.

## Pertumbuhan Ekonomi
Teori pertumbuhan ekonomi merupakan bagian penting dalam melakukan analisa  perkembangan  ekonomi  di  suatu  wilayah.  Hal  ini  dikarenakan pertumbuhan  ekonomi  merupakan  salah  satu  unsure  utama  dalam  suatu pembangunan  ekonomi    dan  mempunyai  implikasi  kebijakan  yang  cukup  luas, baik terhadap wilayahnya maupun terhadap wilayah lain (RI 2009).
Dalam  Teori  Klasik  Adam  Smith  menyatakan  bahwa  salah  satu  faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan penduduk. Jumlah penduduk  yang  bertambah  akan  memperluas  pangsa  pasar  dan  perluasan  pasar akan  meningkatkan  spesialisasi  dalam  perekonomian  tersebut.  Lebih  lanjut, spesialisasi  akan  meningkatkatkan  produktivitas  tenaga  kerja  sehingga meningkatkan upah dan keuntungan. Dengan demikian, proses pertumbuhan akan terus berlangsung sampai seluruh sumber daya termanfaatkan. Menurut Boediono (1999),  pertumbuhan  ekonomi  dapat  didefenisikan  sebagai  penjelasan  mengenai faktor-faktor  apa  yang  menentukan  kenaikan output perkapita  dalam  jangka panjang  dan  penjelasan  bagaimana  faktor-faktor  tersebut  sehingga  terjadi  proses pertumbuhan (Arlin dan Wagian 2007).
Pertumbuhan  ekonomi  dalam  Sukirno  (2006)  sebagai  suatu  ukuran kuantitatif yang menggambarkan perkembangan suatu perekonomian dalam suatu
Desember 2019, Vol.3, No.2: 212-225
tahun  tertentu  apabila  dibandingkan  dengan  tahun  sebelumnya.  Pertumbuhan ekonomi dapat diketahui dengan membandingkan PDRB pada satu tahun tertentu dengan  PDRB  tahun  sebelumnya.Pertumbuhan  ekonomi  dapat  dinilai  sebagai dampak  kebijaksanaan  pemerintah,  khususnya  dalam  bidang  ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan laju pertumbuhan yang dibentuk dari berbagai macam  sektor  ekonomi  yang  secara  tidak  langsung  menggambarkan  tingkat pertumbuhan  yang  terjadi  dan  sebagai  indicator  penting  bagi  daerah  untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan (Adisasmita 2011, 145).
Berdasarkan uraian teori di atas maka dapat dibuat hipotesis sebagai berikut: Ha 1 :  Belanja  Modal  berpengaruh  positif  terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi.  Ha 2 : Belanja    Modal    berpengaruh    positif    terhadap    Pertumbuhan  Ekonomi  melalui Pendapatan Asli Daerah sebagai variabel intervening.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  di  BPKAD  Kabupaten  Bengkalis  dari  bulan Desember  2018  sampai  dengan  bulan  April  2019.  Populasi      dalam      penelitian ini adalah laporan belanja modal dan pertumbuhan ekonomi serta PAD Kabupaten Bengkalis. Sampel dari penelitian ini adalah bagian dari jumlah populasi laporan keuangan laporan belanja modal dan pertumbuhan ekonomi serta PAD kabupaten Bengkalis.  Sedangkan  besarnya  sampel  diperoleh  dengan  menggunakan  rumus slovin.  Jenis  data  yang  digunakan  adalah  data  kuantitatif  dan  kualitatif  yang merupakan  metode  untuk  menguji  teori-teori  tertentu  dengan  cara  meneliti hubungan  antara  variabel.  Adapun  sumber  data  yang  diambil  dalam  melakukan penelitian  ini  adalah  data  sekunder.  Teknik  pengumpulan  data  menggunakan wawancara, dokumentasi, observasi dan studi pustaka. Teknik analisis data  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  teknik  analisis  regresi  linier  berganda karena dalam penelitian ini variabel yang digunakan ada dua yaitu belanja modal sebagai  variabel  X  dan  variabel  Y  adalah  pertumbuhan  ekonomi  dan  sebagai variabel intervening nya (Z) yaitu pendapatan asli daerah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN
Realisasi Anggaran Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bengkalis
Tabel 1 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2013-2017
Desember 2019, Vol.3, No.2: 212-225
Berdasarkan  tabel  1  di  atas  pemerintah  mendapatkan  sumber  dana  yang disebut  pendapatan  daerah  dari  berbagai  pos  pendapatan,  dan  beberapa  pos  dari pendapatan  pada  pemerintah  Kabupaten  Bengkalis  menjadi  acuan  besarnya kebijakan  untuk  menentukan  rencana  anggaran  belanja  modal  daerah.  Dalam penelitian ini,  peneliti  menggunakan  data  tersebut  diatas  untuk  sebagai  indikator dalam  melihat  apakah  besaran  realisasi  anggaran  belanja  benar  mempengaruhi pertumbuhan ekonomi kabupaten Bengkalis melalui pendapatan daerah.

## Realisasi Anggaran Belanja Modal Kabupaten Bengkalis

## Tabel 2 Laporan Realisasi Anggaran Belanja Modal
Kabupaten Bengkalis Tahun 2013-2017
Berdasarkan  tabel  2  kebutuhan  anggaran  dan  belanja  untuk  pemerintah Kabupaten  Bengkalis  diatas  adalah  refleksi  dari  besarnya  pendapatan  yang dihasilkan  pemerintah  kabupaten,  dengan  besaran  pendapatan  tersebut  maka pemerintah  kabupaten  membuat  dan  merencanakan  kebutuhan  belanja  daerah dengan  berbagai  indikator  seperti  di  atas.  Dalam  penelitian  ini,  peneliti menggunakan  data  tersebut  diatas  untuk sebagai  indikator  dalam  melihat apakah besaran  realisasi  anggaran  belanja  benar  mempengaruhi  pertumbuhan  ekonomi Kabupaten Bengkalis.

## Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bengkalis
Tabel 3 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bengkalis Tahun 2013-2017
Pertumbuhan  ekonomi  daerah  Kabupaten  Bengkalis  dapat  dilihat  dari produk domestic  bruto atau  yang  biasa  disebut  PDB.  PDB  Kabupaten  Bengkalis memiliki  12  sektor  untuk  menunjang  perekonomian  di  Kabupaten  Bengkalis. Peningkatan dan pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Bengkalis mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, dengan demikian secara komulatif persentasi dapat dilihat  dari  tabel  3  diatas  bahwa  PDB  merupakan  hal  penting  yang  tidak  dapat dilihat begitu saja, mengapa demikian karen PDB merupakan acuan dasar dalam menyusun  RAPBD  yang  dalam  hal  ini  12  sektor  PDB.  Dalam  penelitian  ini, peneliti  menjadikan  12  Sektor  tersebut  sebagai  indikator  untuk  melihat  apakah pertumbuhan  ekonomi  mempengaruhi  dan  dipengaruhi  oleh  pendapatan  asli daerah.

## Hasil Uji Normalitas
Gambar 1 Grafik Histogram
Sumber: output SPSS
Berdasarkan  gambar  1  di  atas  maka  dapat  dilihat  dengan  nilai skwenes berada  di  2,8  dan  (-2,8)  pada  sumbu  X  dan  pada  sumbu  Y  kurtosis  berada  pada nilai  2,8.  Hal  ini  menandakan  tingkat  simetris  antara skweness dan kurtosis memiliki keseimbangan dimana grafik berbentuk simetris lonceng.
Hasil Uji Heteroskedastisitas Uji heteroskedastisitas scatterplot berfungsi  untuk  menguji  terjadinya perbedaan variance dari nilai residual pada suatu periode pengamatan ke periode pengamatan  yang  lainnya.  Dalam  analisis  statistik  ada  beberapa  cara  untuk  bisa kita  lakukan  sebagai  upaya  untuk  mendeteksi  ada  tidaknya  gejala heteroskedastisitas.  Pengujian  yang  baik  seharusnya  tidak  adanya  gejala heteroskedastisitas. Dasar  pengambilan  keputusan:  jika  titik-titk  yang  ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang), maka adanya gejala heteroskedastisitas .  Jika  tidak  ada  pola  yang  jelas,  titik  menyebar  diatas  dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak adanya gejala heteroskedsatisitas .

## Gambar 2 Grafik Heteroskedastisitas Scatterplots
Sumber: output SPSS
Berdasarkan  pada  gambar  2  menunjukkan  bahwan  titik-titik  tersebar  di atas  dan  di  bawah  angka  0  pada  sumbu  Y,  dapat  dikatakan  bahwa  tidak  adanya gelaja heteroskedastisitas .
Hasil Uji Multikolinearitas Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah, suatu model regresi terdapat  korelasi  antar  variabel independen .  Model  regresi  yang  baik  seharusnya tidak  terjadi  korelasi  antar  variabel independen .  Pengujian multikolinearitas dilihat  dari  besaran  VIF  ( Variance  Iflation  factor )  dan Tolerance. Tolerance mengukur  variabel independen yang  terpilih  yang  tidak  dijelaskan  oleh  variabel lainnya.  Jadi  nilai tolerance yang  rendah  sama  dengan  nilai  VIF  tinggi  (karena VIF=1/ tolerance ).  Nilai cutoff yang  umum  dipakai  untuk  menunjukkan  adanya multikolinearitas dan tidak adanya multikolinearitas sebagai berikut:
Tabel 4 Uji Multikolinearitas

## Sumber: output SPSS
Berdasarkan  tabel  4  uji multikolinieritas menunjukkan  bahwa  nilai torelance untuk  variabel  Belanja  Modal  (X)  sebesar  0,761  lebih  besar  dari  0,10. Untuk  variabel  Pendapatan  Asli  Daerah  (Z)  sebesar  0,761  lebih  besar  dari  0,10. Maka  artinya  tidak  terjadi multikolinearitas terhadap  data  yang  diuji.  Sementara untuk  nilai  VIF  variabel  Belanja  Modal  (X)  yakni  1,315  lebih  kecil  dari  10,00, sedangkan untuk variabel Pendapatan Asli Daerah (Z) yakni 1,315 juga lebih kecil dari 10,00. Maka artinya tidak terjadi multikolinearitas terhadap data yang diuji.
Desember 2019, Vol.3, No.2: 212-225

## Hasil Uji Hipotesis
Untuk  menguji  hipotesis  dan  rumusan  masalah,  penelitian  menggunakan uji t masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat, untuk mendapatakan hasil  yang  diinginkan.  Uji  t  digunakan  untuk  mengetahui  apakah  variabel independen berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap variabel dependen. Untuk  melihat  pengaruh  variabel independen terhadap dependen ,  uji  t  dilakukan dengan membandingkan nilai t hitung dangan t tabel .
Tabel 5 Uji t

## Sumber: output SPSS
Diketahui nilai t tabel pada taraf signifikansi 5 % dan df (derajat kebebasan) atau  t tabel n-k-1=  10  Berikut  adalah  hasil  perhitungan  nilai  t tabel dan  taraf signifikansinya dalam penelitian ini dalam uji dua arah: = 12 – 1
– 1= 10; Sig = α/2 = 0,05//2= 0,025;  Keterangan: n: Jumlah, k: Jumlah variabel bebas, 1: Konstant.
Berdasarkan tabel 5 uji t di atas, pengujian hipotesis ke-1 dalam penelitian ini  dapat  dijabarkan  sebagai  berikut  dengan  nilai  t tabel pada taraf  signifikansi  5% dan df (derajat kebebasan) atau t tabel , n-k-1= 10 adalah 2,228. Nilai t hitung 2,692 > t tabel 2,228,  sedangkan  berdasarkan  nilai  siginifikansi  uji  t  sebesar  0,04  <  0,05. Sehingga  dapat  dikatakan  H a1 diterima  dan  dinyatakan  terdapat  pengaruh  antara Belanja  Modal  (X)  terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  (Y)  pada  Kabupaten Bengkalis.
Berdasarkan tabel 5 uji t di atas, pengujian hipotesis ke-2 dalam penelitian ini  dapat  dijabarkan  sebagai  berikut  dengan  nilai  t tabel pada taraf  signifikansi  5% dan df (derajat kebebasan) atau t tabel , n-k-1 = 10 adalah 2,228. Nilai t hitung 6,500 > t tabel 2,228,  sedangkan  berdasarkan  nilai  siginifikansi  uji  t  sebesar  0.02  <  0,05. Sehingga  dapat  dikatakan  H a2 diterima  dan  dinyatakan  terdapat  pengaruh  antara Pendapatan Asli Daerah (Z) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y) pada Kabupaten Bengkalis.

## Hasil Uji Koefisien Determinasi
Uji  koefisien  determinasi  ( R  Square )  dalam  regresi  linear  sederhana digunakan  untuk  mengetahui  persentase  sumbangan  pengaruh  variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). Persentase tersebut menunjukkan seberapa  besar  variabel independen dapat  menjelaskan  variabel dependen . Semakin besar koefisien determinasinya, maka semakin baik variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen nya.

## Tabel 6 Uji Koefisien Deteminasi R Square
Sumber: output SPSS
Berdasarkan    tabel  6  menjelaskan  besarnya  nilai  korelasi/hubungan  (R) yaitu  sebesar  0,921  yang  artinya  adanya  hubungan  korelasi  yang  kuat.  Nilai R Square sebesar  0,849  atau  84,9%.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  persentase pengaruh  kontribusi  Belanja  Modal  (X)  melalui  Pendapatan  Asli  Daerah  (Z) terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  (Y)  adalah  sebesar  84,9%.  Sedangkan  sisanya sebesar  15,1%  dipengaruhi  oleh  variabel  lain  yang  tidak  dibahas  dalam  model penelitian  ini  seperti  faktor  pendapatan  yang  sah,  pendapatan  dana  darurat, bantuan keuangan pemerintah propinsi dan pendapatan lainnya.

## Hasil Uji Analisis Jalur
Analisis jalur suatu teknik pengembangan dari regresi linier ganda. Teknik ini  digunakan  untuk menguji  besarnya  sumbangan  (kontribusi)  yang  ditunjukkan oleh koefisien jalur pada setiap diagram jalur dari hubungan kausal antar variabel X    dan terhadap  Y  serta  dampaknya  terhadap  Z.  Koefisien arah jalur  dinyatakan dengan huruf ρ yang juga menyatakan perubahan rata-rata variabel Y untuk setiap variabel  X  melalui  intervensi  variable  Z  sebesar  satu  bagian.  Maksudnya,  bila harga  ρ  positif,  maka  variabel  Y  akan  mengalami  kenaikan  atau  pertambahan. Sebaliknya bila p negatif, maka variabel Y akan mengalami penurunan.

## Tabel 7 Uji Analisis Jalur
Sumber: output SPSS
Dari tabel 7 diatas, di ketahui nilai constant (a) sebesar 4,955. Sedangkan koefisien  regresi (b)  nilai  Belanja  Modal  (X)  sebesar  0,103,  untuk  nilai Pendapatan  Asli  Daerah  (Z)  sebesar  0,967.  Sehingga  persamaan  jalurnya  dapat ditulis:
= ρ + ε 1 = 0.103 + ε 1 Dimana: X: Belanja Modal, Y: Pertumbuhan Ekonomi, ε : Epsilon. Nilai constant (a)  sebesar  4,955  yang  mengandung  arti  nilai  konsisten variabel Pertumbuhan Ekonomi  (Y) sebesar  4,955. Untuk nilai koefisien Belanja Modal (X) sebesar 0,103 menyatakan bahwa jika Belanja Modal (X) bertambah,
maka  nilai  variabel  Pertumbuhan  Ekonomi  (Y)  mengalami  peningkatan  sebesar 0,103,  sehingga  nilai koefisien  regresi tersebut  bernilai  positif.  Untuk  nilai koefisien Pendapatan  Asli  Daerah  (Z)  sebesar  0,967  menyatakan  bahwa  jika Pendapatan  Asli  Daerah  (Z)  bertambah,  maka  nilai  variabel  Pertumbuhan Ekonomi  (Y)  mengalami  peningkatan  sebesar  0,  967,  sehingga  nilai koefisien analisis jalur tersebut bernilai positif.

## Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi
Berdasarkan  hasil  pengujian  diketahui  bahwa  nilai  t hitung 2.692  >  t tabel 2,228,  sedangkan  berdasarkan  nilai  siginifikansi  uji  t  sebesar  0,04  <  0,05. Sehingga  dapat  dikatakan  H a1 diterima  dan  dinyatakan  terdapat  pengaruh  antara Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Dalam hal ini mengapa terdapat pengaruh  karena  Belanja  Modal  yang  disalurkan  merupakan  faktor  utama  untuk meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat. Semakin  tinggi  Belanja  Modal  yang  dibelanjakan  pemerintah  Kabupaten Bengkalis  semakin  tinggi  juga  fasilitas  umum  yang  didapatkan  berupa  jalan, irigasi, jaringan infrastruktur dan lain-lain.

## Intervensi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi
Berdasarkan  hasil  pengujian  diketahui  bahwa  nilai  t hitung 6.500  >  t tabel 2,250,  sedangkan  berdasarkan  nilai  siginifikansi  uji  t  sebesar  0,000  <  0,05. Sehingga  dapat  dikatakan  H a2 diterima  dan  dinyatakan  terdapatnya  intervensi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Dalam hal ini mengapa terdapat  intervensi  karena  besaran  dana  yang  masuk  kepemerintah  daerah merupakan acuan dasar untuk melakukan belanja asset daerah.

## Pengaruh  Belanja  Modal  Dan  Pendapatan  Asli  Daerah  Terhadap Pertumbuhan Ekonomi
Berdasarkan  hasil  pengujian  diketahui  bahwa  nilai R yaitu  sebesar  0,921 yang artinya adanya hubungan yang kuat antar variabel. Kemudian nilai R Square sebesar  0,849  atau  84,9%,  hal  ini  menunjukkan  bahwa  persentase  pengaruh kontribusi Belanja Modal melalui Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi  adalah  sebesar  84,9%.  Sedangkan  sisanya  sebesar  15,1%  dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

## KESIMPULAN
Terdapatnya  pengaruh  antara  Belanja  Modal  terhadap  Pertumbuhan Ekonomi,  hal  ini  dimaksudkan  bahwa  pemerintah  daerah  Kabupaten  Bengkalis dalam  menyalurkan  belanja  daerah  cukup  mempengaruhi  pretumbuhan  ekonomi daerah  dengan  kata  lain  semakin  besar  asset  yang  dibelanjakan  maka  semakin besar  daya  Tarik  investasi  luar  daerah  ke  dalam  daerah  yang  menyebabkan besarnya pendapatan dalam bentuk pajak dan retribusi daerah. Kemudian terdapat pengaruh antara Pendapatan Asli Daerah tehadap Pertumbuhan Ekonomi. Hal ini dapat  dikatakan  bahwa  Pendapatan  Asli  Daerah  merupakan  variable intervensi yang  sangat  besar,  terbukti  dari  nilai  hitung  intervensinya.  Semakin  besar Pendapatan Asli Daerah, maka akan besar pula anggaran belanja yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah,  Syukriy  dan  Abdul  Halim.  2003.  “Pengaruh  Dana  Alokasi  Umum (DAU)  dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Pemerintah Daerah:  Studi  Kasus  Kabupaten/Kota  di  Jawa  dan    Bali”. Proceeding Simposium Nasional Akuntansi VI , 16-17.
Adi, Priyo Hari. 2006. “Hubungan antara pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan  dan  Pendapatan  Asli  Daerah  (Studi  Pada  Kabupaten  Dan Kota SeJawa-Bali).” Symposium Nasional Akuntansi IX Padang . Adi,  Priyo  Hari.  2011.  “Hubungan    Antara  Pertumbuhan  Perekonomian  Daerah, Belanja  Pembangunan  Dan  Pendapatan  Asli  Daerah”. Symposium Nasional Akuntansi IX Padang . Adisasmita, Rahardjo. 2011. Manajemen Daerah . Yogyakarta: Graha ilmu. Adi,  Priyo  Hari  dan  Puspa  Dewi  Ekaristi.  2009.  “Fenomena  Ilusi  Fiskal  dalam Kinerja  Anggaran  Pemerintah  Daerah”. Jurnal  Akuntansi  dan  Keuangan Indonesia 6 (1), 1-19.
Amin,  Nurul.  2013.  “Kontribusi  Pajak  Daerah  Dan  Retribusi  Daerah  Terhadap Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  Guna  Mendukung  Pelaksanaan  Otonomi Daerah”. IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita 2 (1), 434-442. Andaiyani.   2013.  “Pengaruh   Indeks  Pembangunan   Manusia,   Pertumbuhan
Ekonomi,  dan  Belanja  Operasional  Terhadap  Jumlah  Alokasi  Belanja Modal  Pada  Pemerintah  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Kalimantan  Barat”. Jurnal Ekonomi Daerah 1 (1).
Arlin,  I  Dan  G.H.  Wagian.  2007.  “Kemampuan  keuangan  Daerah  dan Relevansinya  dengan  Pertumbuhan  Ekonomi”. The  I  National  Acounting Conference .  Depertemen  Akuntansi,  Fakultas  Ekonomi  Universitas Indonesia. Jakarta.
Astuti. 2014. Statistik Teori dan Aplikasi . Jakarta: Penerbit Erlangga. Badan  Pusat  Statistik.  2007. Produk  Domestik  Regional  Bruto  2007 .  Kabupaten Bengkalis.
Badan  Pusat  Statistik.  2008. Produk  Domestik  Regional  Bruto  2008 .  Kabupaten Bengkalis.
Badan  Pusat  Statistik.  2009. Produk  Domestik  Regional  Bruto  2009 .  Kabupaten Bengkalis.
Badan  Pusat  Statistik  Kabupaten  Bengkalis. PDRB  Kabupaten/Kota  di Kabupaten Bengkalis 2003-2017 . Diakses dari:
www.bengkaliskab.bps.go.id
Bastian, Indra. 2016. Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar . Jakarta: Erlangga. Darise, Nurlan. 2006. Pengelolaan Keuanngan Daerah . Jakarta: Indexs. Ghozali,  Imam.  2011. Aplikasi  Analisis  Multivariate  Dengan  Program  SPSS . Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
Halim. Abdul. 2001. Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah . Yogyakarta: UPP NAMP YKPN.
Halim. Abdul. 2013. Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah . Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat.
Halim, Abdul dan Muhammad Iqbal. 2012. Pengelolaan Keuangan Daerah Edisi Ketiga. Yogyakarta: UPP STIEM YKPM.
Desember 2019, Vol.3, No.2: 212-225
Harianto,  David dan  Priyo  Hari  Adi. 2007. “Hubungan  Antara  Dana  Alokasi Umum,  Belanja  Modal,  Pendapatan  Asli  Daerah  Dan  Pendapatan  Per Kapita”. Simposium Nasional Akuntansi . Makassar. Indriantoro,  Nur  dan  Bambang  Supomo.  2014. Metode  Penelitian  Bisnis  Untuk Akuntansi dan Manajemen . Yogyakarta: BPFE Yogyakarta. Indriyani,    Devi    Asih.    2013.  “Pengaruh  Produk  Domestik  Regional  Bruto Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Anggaran Belanja Modal”.
Jaya,  Gde  Bhaskara  Perwira  dan  Anak  Agung  Bagus  Putu  Widanta.  2014.
“Analisis  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD) Kota Denpasar”. E-Jurnal Ekonomi Pembangunan 3 (5), 201-208. Jaya,  I  Putu  Ngurah  Panji  Kartika  Dan  A.A.N.B.  Dwirandra.  2014.  “Pengaruh Pendapatan  Asli  Daerah  Pada  Belanja  Modal  Dengan  Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Pemoderasi”. E-Jurnal Akuntansi 7 (1), 79-92.
Kaloh. 2007. Mencari Bentuk Otonomi Daerah . Jakarta: Rineka Cipta. Kementrian  Dalam  Negeri.  2006. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah . Kumorotomo,  Wahyudi  dan  Erwan  Agus  Purwanto.  2005. Anggaran  Berbasis Kinerja Konsep Dan Aplikasinya . Yogyakarta: UGM. Kuncoro, Mudrajad. 2010. Ekonomi Pembangunan . Jakarta: Erlangga.
Kwedar, Warsito.  2008. Akuntansi Sektor Publik . Semarang: UNDIP. Latief,  Dochak.  2002. Pembangunan  Ekonomi  &  Kebijakan  Ekonomi  Global. Surakarta: Muhammadiyah Universitas Press.
Mankiw,  Gregory.  N.  2013. Pengantar  Ekonomi ,  Edisi  Kedua  Jilid  2.  Jakarta: Erlangga.
Mantayani,  Ida  dan  Rusmanto.  2013.  “Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  dan Alokasi Umum Dan Sisa  Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Terhadap Belanja Modal”. InFestasi: Jurnal Bisnis dan Akuntansi 9 (2), 91-102. Mardiasmo.  2002. Otonomi  Dan  Manajemen  Keuangan  Daerah .  Yogyakarta: Andi.
Mardiasmo. 2004. Akuntansi Sektor Publik . Yogyakarta: Andi. Mardiasmo. 2009. Perpajakan , Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi Offiset.
Prakosa, Kesit Bambang. 2003. Pajak Daerah . Yogyakarta: UU-Press.
Purwanto,  Didik.  2015.  “Analisis  Pengaruh  Pertumbuhan  Ekonomi,  Pendapatan
Asli Daerah, Dan Dana Alokasi Umum, Produk Domestik Regional Bruto Terhadap  Realisasi  Belanja  Modal”. Jurnal  Akuntansi  dan  Sistem Teknologi Informasi 11 (2), 263-271. Republik  Indonesia.  2004. Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  Tentang Pemerintah Daerah .
Republik  Indonesia.  2004a. Undang-Undang    Nomor  33  Tahun  2004,  Tentang Perimbangan  Keuangan  Antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah Daerah . Republik  Indonesia.  2005. Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah . Republik  Indonesia.  2008. Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2008  Tentang Pertimbangan  Keuangan  Antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah Daerah .
Desember 2019, Vol.3, No.2: 212-225
Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Sidik, Machfud. 2002. Dana Alokasi Umum . Jakarta: Penerbit Buku Kompas. Sugiono. 2012. Statistik Untuk Penelitian . Bandung: Alfabeta. Sukirno,  Sudono.  2004. Makro  Ekonomi  Teori  Pengantar, Edisi  Ketiga.  Jakarta: PT. Raja Garfindo Persada.
Sukirno,  Sudono.  2006. Ekonomi  Pembangunan:  Proses,  Makalah  dan  Dasar Kebijakan , Edisi Kedua. Jakarta : Kencana. Sukirno, Sadano. 2008. Makro Ekonomi . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Sumodiningrat,  Gunawan.  2001. Ekonometrika  Pengantar .  Yogyakarta:  BPFE Yogyakarta.
Tuasikal,  Askam.  2008 Pengaruh  DAU,  DAK,  PAD,  DAN  PDRB  Terhadap Belanja  Modal  Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota  Di  Indonesia. Jurnal Telaah & Riset Akuntansi 1 (2), 142-155. Walidi.  2009. Pengaruh  Dana  Alokasi  Umum  terhadap  Pendapatan  Perkapita, Belanja  Modal  sebagai  Intervening  Variabel  (Studi  Kasus  di  Propinsi Sumatera  Utara) .  Tesis.  Sekolah  Pascasarjana  USU.  Medan.  (tidak dipublikasikan).
Wertianti, I.G.A.  Gede dan  A.A.N.B.  Dwirandra. 2013. “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi  Pada  Belanja  Modal  Dengan  Pad  Dan  Dau  Sebagai  Variabel Moderasi”. E-Jurnal Akuntansi 4 (3), 567-584.