## UPAH DAN TENAGA KERJA
(Hukum Ketenagakerjaan dalam Islam)

## Nur Aksin
Dosen Fakultas Teknik dan Informatika Universitas PGRI Semarang Email:nuraksin69@gmail.com

## Abstraks
Tenaga  Kerja merupakan aspek penting  yang terdapat  dalam struktur ekonomi suatu  perusahaan maupun sebuah organisasi. Tenaga Kerja merupakan pihak yang dimanfaatkan kinerjanya baik dari segi fikirannya  maupun  tenaganya.  Sehingga,  dalam  hal  ini  sangatlah  diperlukan  beberapa  penghargaan ataupun  jaminan  atas  kinerja  dari  tenaga  kerja  tersebut,  yang  biasa  diwujudkan  dalam  berbagai  bentuk, salah  satunya  yakni Upah.  Upah dalam  hal  ini  juga  berguna  sebagai  penjamin  atas  keberlangsungan perusahaan  atau  organisasi  tersebut,  karena  secara  tidak  langsung Upah tersebut  berperan  sebagai pengikat,  antara  kedua  belah  pihak  tersebut,  yakni  antara  Pemilik  tenaga  kerja  dengan  tenaga  kerja. Permasalahan mengenai ketenagakerjaan, juga menjadi suatu kajian penting dalam agama Islam. Tenaga kerja  dalam  perspektif  agama  Islam  (khususnya  dalam  kajian  ilmu Muamalah ),  termasuk  ke  dalam kegiatan  yang  digolongkan  sebagai  kegiatan Ijarah. Kegiatan Ijarah (sewa  menyewa)  dalam  hal  ini, diartikan sebagai upah-mengupah, dimana pihak Pemilik tenaga kerja diibaratkan sebagai Penyewa, dan sebaliknya pihak tenaga kerja diibaratkan sebagai sesuatu yang disewakan. Pengertian tenaga kerja dapat diibaratkan  sebagai  sewaan,  dikarenakan  tenaga  kerja  dalam  sistem  pekerjaannya,  telah  dimanfaatkan keahliannya. Oleh karena itu, Upah di sini dijadikan sebagai bentuk tanggung jawab bagi pihak penyewa serta bentuk jaminan bagi pihak yang disewa keahliannya.
Kata Kunci: Upah, Tenaga Kerja, Islam

## Abctracs
Labor is an important aspect in the economic structure of a company or an organization. Labor is the  party  whose  performance  is  utilized  both  in  terms  of  their  mind  and  energy.  So,  in  this  case  it  is necessary  to  have  several  awards  or  guarantees  for  the  performance  of  the  workforce,  which  is  usually realized in various forms, one of which is Wages. Wages in this case are also useful as guarantor for the sustainability of the company or organization, because indirectly the wage acts as a binding, between the two  parties,  namely  between  the  owner  of  the  workforce  and  the  workforce.  Problems  regarding employment, also become an important study in Islam. Workers in the perspective of Islam (especially in the study of Muamalah science), are included in activities classified as Ijarah activities. Activities Ijarah (leasing) in this case, is interpreted as wage-wage, where the owner of labor is likened to a tenant, and on the contrary the labor is likened to something that is rented out. The definition of labor can be likened to a rent, because the workforce in the work system has used its expertise. Therefore, Wages here are used as a form of responsibility for the tenants and a form of guarantee for those who are hired by their expertise.
Keywords: Wages, Labor, Islam

## PENDAHULUAN
Tenaga  kerja  merupakan  sumber  daya utama  bagi  keberlangsungan  suatu  produksi dalam suatu perusahaan maupun dalam struktural  organisasi.  Keberadaan  tenaga  kerja dalam  suatu  kegiatan  produksi  sangatlah diperlukan,  terutama  bagi  mereka  yang  tingkat produktivitasnya  memerlukan  tingkat  efisiensi dalam prosesnya. Semakin banyak jumlah tenaga kerja  yang  ada  dalam  suatu  produksi,  maka semakin  besar  pula  beberapa  hal  yang  perlu diperhatikan  di  dalamnya,  yakni  mengenai jaminan  mereka  sebagai  tenaga  kerja.  Tidak dapat  dipungkiri,  jika  di  dalam  suatu  kegiatan produktivitas  suatu  perusahaan  atau  organisasi, terdapat  berbagai  kejadian  yang  berada  di  luar perhitungan skala produktivitas. Selain kecelakaan  kerja  yang  dapat  menimbulkan kerugian  dalam  suatu  produktivitas,  juga terdapat hal-hal yang berkaitan dengan buruknya pengolahan finansial produksi, sehingga berdampak  pada  pengurangan  jumlah  tenaga kerja, yakni adanya  tindakan  Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Segala  hal  ataupun  kemungkinan  buruk yang  dapat  terjadi  sewaktu-waktu  dalam  suatu kegiatan  produksi,  dapat  dihindari  jika  pihak penyelenggara  ketenaga  kerjaan  senantiasa memenuhi  segala  sesuatu  yang  telah  menjadi kewajibannya serta yang menjadi hak atas tenaga kerja.  Tenaga  kerja  tersebut,  apabila  telah terpenuhi  segala  aspek  kebutuhannya,  mereka akan  dengan  sendirinya  menyadari  apa  yang telah menjadi kewajibannya dalam  kegiatan
kerja.  Seperti  halnya Upah, yang  menjadi kewajiban  pihak  pemilik  tenaga  kerja  terhadap tenaga  kerjanya. Upah juga  dapat  menjadikan hubungan  antara  pemilik  serta  tenaga  kerjanya bernilai  baik.  Sehingga,  dalam  hal  ini  hak  dan kewajiban tersebut menjadi sebuah sinergi utama yang  diperlukan  bagi  pembangunan  sebuah tingkat  produktivitas  suatu  perusahaan  maupun organisasi.
Upah dalam  agama  Islam,  merupakan sesuatu  yang  harus  dibayarkan  atau  diberikan kepada pihak yang berhak menerimanya, sebagai bentuk  atas  jaminan  serta  penghargaan  terhadap apa  yang  telah  dikerjakannya  terhadap  pemberi upah,  sesuai  dengan  isi  kesepakatan  antar keduanya.  Nilai  yang  terdapat  dalam Upah haruslah  senilai  dengan  apa  yang  telah  menjadi kesepakatan  dan  pekerjaan  yang  disepakati antara pihak pemilik tenaga kerja dengan tenaga kerja  tersebut.  Dalam  pemberian Upah, juga terdapat  batasan  waktu  yang  telah  ditentukan, sehingga pihak pemberi Upah tidak dapat secara semena-mena  dalam  pemberian Upah tersebut. Bahkan, terdapat Hadits Nabi yang menerangkan,  alangkah  baiknya  jika  pihak pemberi Upah tersebut  segera  membayar (memberikan)  apa  yang  menjadi  hak  atas pekerjanya , yang  berdasarkan pada Hadits ,  yang berartikan  “ Bayarlah Upah atas pekerja tersebut, sebelum kering keringatnya ”.

## PEMBAHASAN
1. Pengertian Upah dan Hukum

## Ketenagakerjaan
Ketenagakerjaan  (yang  semula  dikenal dengan  istilah  perburuhan),  diatur  dalam ketentuan  Undang-Undang  No.14  Tahun  1969 tentang  Pokok-Pokok  Ketentuan  Tenaga  Kerja, yang  kemudian  pada  tahun  1997  diganti  dengan Undang-Undang  No.25  Tahun  1997  tentang Ketenagakerjaan. Undang-Undang tersebut, kemudian  diganti  kembali  oleh  Undang-Undang No.13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan (Lembaran  Negara  Tahun  2003  Nomor  39, Tambahan  Lembaran  Negara  Tahun  2003 Nomor 4279), yang selanjutnya disingkat dengan UU  No.13  Tahun  2003.  Apabila  ditelaah berdasarkan  istilah,  hukum  ketenagakerjaan terdiri  atas  dua  kata,  yaitu  hukum  dan ketenagakerjaan.  Hukum  dan  ketenagakerjaan merupakan  dua  konsep  hukum,  yang  dari  kedua konsep  tersebut  memiliki  makna  yang  berbeda. Hukum  dapat  diartikan  sebagai  norma  hukum, yakni  norma  yang  dibuat  oleh  pemegang kekuasaan yang berwenang. Norma hukum dapat berbentuk  norma  hukum  yang  tertulis  maupun tidak  tertulis.  Adapun  pengertian  tenaga  kerja meliputi  pegawai  negeri,  pegawai  formal, pegawai informal, serta pengangguran.
Mengenai  hal  ketenagakerjaan,  terdapat suatu  unsur  yang  tidak  dapat  terlepas  dari  hal tersebut,  salah  satunya  yakni  upah.  Berdasarkan ketentuan  Pasal  1  angka  30  Undang-Undang No.13 Tahun 2003, upah adalah hak pekerja atau buruh  yang  diterima  dan  dinyatakan  dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha
atau  pemberi  kerja  kepada  pekerja  atau  buruh yang  ditetapkan  dan  dibayarkan  menurut  suatu perjanjian  kerja,  kesepakatan,  atau  peraturan perundang-undangan  termasuk  tunjangan  bagi pekerja  atau  buruh  dan  keluarganya  atas  suatu pekerjaan  dan/atau  jasa  yang  telah  atau  akan dilakukan.  Upah  juga  merupakan  salah  satu sarana  yang  digunakan  oleh  pekerja  untuk meningkatkan  kesejahteraannya.  Berdasarkan ketentuan  Pasal  1  angka  31  Undang-Undang no.13 Tahun 2003, disebutkan bahwa kesejahteraan pekera/buruh adalah suatu pemenuhan  kebutuhan  dan/atau  keperluan  yang bersifat  jasmaniah  dan  rohaniah,  baik  di  dalam maupun  di  luar  hubungan  kerja,  yang  secara langsung atau tidak langsung dapat mempertinggi produktivitas kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat. 1
Sehingga, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud  upah,  merupakan  sesuatu  (dalam bentuk  uang)  yang  harus  diserahkan  oleh seseorang  yang  bertindak  sebagai  pemberi  kerja kepada  pihak  penerima  kerja,  yang  jumlahnya setara dengan hasil kinerja penerima kerja dalam pekerjaannya.  Nilai  dari  sesuatu  yang  diberikan kepada  penerima  kerja  tersebut,  haruslah berdasarkan  perjanjian  yang  telah  disepakati antar  keduanya  (yakni  pihak  pemberi  kerja dengan  penerima  kerja).  Keberadaan  upah  ini, merupakan  bentuk  jaminan  dari  pihak  pemberi kerja  terhadap  kelangsungan  hidup  penerima kerja  serta  keberlangsungan  usahanya.  Namun, dalam hal ini, pihak pemberi kerja dalam
1 Asri Wijayanti, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi , (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm.107-108.
melangsungkan perjanjian mengenai upah terhadap  pihak  penerima  kerja,  tidaklah  serta merta lepas dari pengawasan hukum.

## 2. Ketenagakerjaan dalam Perspektif Islam
Ketenagakerjan jika dalam perspektif Islam, tergolong dalam kegiatan Ijarah (sewa- menyewa) dalam hal jual-beli jasa. Hal ini berdasarkan pada landasan Syara’ yang terdapat dalam Q.S. ath-Thalaq, ayat 6, yang berarti:
“ Jika  merea  menyusukan  (anak-anak)  untukmu, maka berikanlah mereka Upahnya. ”
Selain  ayat  Qur`an  tersebut,  hal  ini  juga berdasarkan pada Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu  Majah  dari  Ibn  Umar,  serta Hadits yang diriwayatkan  oleh  ‘Abdur  Razaq  dari  Abu Hurairah:
عاوطاال اجير اجر هقلب  نا فج ي عرقه (رواه ن با ماجه عنن ابنن
(رمع
“ Berikanlah  Upah  pekerja  sebelum  keringatnya kering. ”
نم اسن ئ  جنر اجينار عم ي منل اجنره (رهاو ان بع  اعنرىاا عنن ابن

## هريرة)
“ Barangsiapa  yang  meminta  untuk  menjadi buruh, beritahukanlah Upahnya. ”
Sedangkan menurut ijtima’, umat Isla pada masa Sahabat telah ber ijtima’ bahwa ijarah diperbolehkan,  sebab  adanya  manfaat  bagi manusia.
Adapun yang menjadi Rukun Ijarah, yaitu:
A. ‘Aqid (orang yang melaksanakan perjanjian/akad)
B. Shighat akad.
C. Ujrah (upah).

## D. Manfaat
Syarat Ijarah merupakan  syarat  yang  sama halnya syarat yang terdapat pada syarat jual-beli, yakni:
A. Syarat al-Inqad (terjadinya akad/perjanjian)
Terdapat perbedaan di kalangan Ulama’ mengenai  syarat  ini.  Menurut Syafi’iyah  dan  Hanabilah,  orang  yang  akad harus mukallaf ,  yaitu  baligh  dan  berakal, sedangkan  anak mumayyiz belum  dapat dikategorikan  ahli  akad.  Berbeda  dengan pendapat  tersebut,  Hanafiyah  menyatakan bahwa  ahli  akad  tidak  diharuskan  baligh serta  anak mumayyiz (minimal  7  tahun), diperbolehkan  dalam  akad,  namun  jika barang  tersebut  bukanlah  miliknya,  maka akad  diperbolehkan  di  bawah  persetujuan walinya. Sedangkan Malikiyah lebih cenderung  menjabarkan  perihal  baligh  dan mumayyiz dalam  hal  akad.  Malikiyah berpendapat  bahwa tamyiz adalah  syarat ijarah dan  jual-beli,  sementara  baligh merupakan syarat dalam hal penyerahannya.
B. Syarat an-Nafadz (pelaksanaan akad)
Agar ijarah terlaksana,  barang  harus dimiliki  oleh ‘aqid atau  ia  memiliki kekuasaan  penuh  untuk  akad  ( ahliah ).
Dengan  demikian, ijarah  al-fudhul (ijarah yang  dilakukan  oleh  orang  yang  tidak memiliki kekuasaan atau tidak diizinkan
oleh pemiliknya) tidak dapat menjadikan adanya ijarah .
C. Syarat sah
1. Adanya keridhaan dari kedua pihak  yang mengadakan akad.
2. Ma’qud  `Alaih (barang)  bermanfaat dengan jelas.
Adanya kejelasan dalam barang tersebut, akan menghilangkan pertentangan antara ‘ Aqid .  Untuk  mengetahui  kejelasan barang tersebut adalah, dengan menjelaskan  manfaatnya,  pembatasan waktu serta jenis pekerjaannya.
3. Tidak  menyewa  untuk  pekerjaan  yang diwajibkan  kepadanya.  Seperti  halnya, menyewa  orang  untuk  melaksanakan salat fardhu , puasa, dan hal-hal semacam itu.
4. Tidak  mngambil  manfaat  bagi  diri  orang yang  disewa.  Tidak  menyeawakan  diri untuk  perbuatan  ketaatan  sebab  manfaat dari  ketaatan  tersebut  adalah  untuk dirinya.  Juga  tidak  mengambil  manfaat dari  sisa  hasil  pekerjaannya,  seperti halnya menggiling gandum dan mengambil tepungnya untuk dirinya.
D. Syarat lazim
1. Ma’qud  ‘Alaih terhindar  dari  cacat.  Jika terdapat  cacat  padanya,  maka  penyewa boleh memilih antara meneruskan dengan membayar penuh atau membatalkannya.
2. Tidak  ada udzur yang  membatalkannya akad.
Sifat ijarah memiliki perbedaan di  antara para Ulama’. Menurut Ulama’ Hanafiyah, ijarah
merupakan  akad  lazim  yang  boleh  dibatalkan, menurut  asalnya,  bukan  pada  pemenuhan akadnya. Ijarah juga batal apabila salah seorang yang  akad  wafat,  dan  akad  tersebut  tidak  dapat dialihkan  pada  ahli  warisnya.  Sebaliknya, Jumhur  Ulama’ berpendapat  bahwa ijarah adalah  akad  lazim  yang  tidak  dapat  dibatalkan, kecuali  dengan  adanya  sesuatu  yang  merusak pemenuhannya,  seperti  hilangnya  manfaat. Sementara  apabila  dalam  akad  tersebut  terdapat salah satu ‘ aqid yang wafat, maka ijarah tersebut tidaklah batal namun beralih kepada ahli waris.
Hukum ijarah  shahih ,  jika  kemanfaatan bagi  penyewa,  serta  upah  bagi  pekerja  ataupun orang  yang  menyewakannya  tetap.  Adapun menurut Ulama` Hanafiyah, hukum ijarah rusak apabila  penyewatelah  mendapatkan  manfaat tetapi  orang  yang  menyewakan  atau  yang bekerja,  dibayar  lebih  kecil  dari  kesepakatan pada  waktu  akad  (ini  kerusakan  yang  terjadi pada  syarat ijarah ).  Akan  tetapi,  jika  kerusakan tersebut disebabkan penyewa tidak memberitahukan  jenis  perjanjian  pekerjaannya, upah  harus  diberikan  secara  semestinya. Ulama Syafi’iyah  berpendaat  bahwa ijarah  fasid sama halnya  dengan  jual-beli fasid ,  yakni  harus dibayar  sesuai  dengan  nilai  atau  ukuran  yang dicapai oleh barang sewaan.
Macam-macam  pekerja  ( ajir )  serta  tanggung jawab yang dibebankan padanya, yakni:

## A. Ajir Khusus
Ajir  Khusus merupakan  orang  yang  bekerja sendiri  dan  menerima  upah  sendiri,  seperti halnya pembantu rumah tangga. Jika ada
barang yang rusak, maka ia tidak bertanggung jawab untuk menggantinya.
B. Ajir Musytarik
Ajir Musytarik seperti halnya para pekerja di pabrik,  para Ulama’ berbeda  pendapat dalam menetapkan tanggung jawab mereka: 1. Ulama’ Jafar , Hasan Ibn Jiyad dan Imam Syafi’i
Pendapat  yang  paling shahih ,  adalah mereka  tidak  bertanggung  jawab  atas kerusakan  yang  tidak  disebabkan  oleh mereka,  kecuali  bila  disebabkan  oleh adanya permusuhan.
2. Imam Ahmad serta dua Sahabat Imam
Abu Hanifah
Mereka berpendapat bahwa, ajir bertanggung  jawab  atas  kerusakan  jika disebabkan  oleh  mereka  walaupun  tidak disengaja,  kecuali  jika  disebabkan  oleh hal-hal umum yang terjadi.
3. Ulama’ Malikiyah
Pekerja bertanggung jawab atas kerusakan  yang  disebabkan  walaupun tidak disengaja atau karena kelalaiannya. Masing-masing ajir ,  memiliki  amanah  yang dititipkan  kepada  mereka.  Namun,  amanah tersebut  dapat  beruah  menjadi  tanggung  jawab jika dalam keadaan seperti berikut:
A. Ajir tidak menjaga amanah tersebut.
B. Benda  yang  dimanahkan  kepada ajir tersebut, dirusak dengan sengaja. Dalam ajir musytarak , apabila murid ajir ikut membantu,  maka  pengajarnyalah  yang bertanggung jawab atas kerusakan tersebut. C. Ajir telah menyalahi pesanan penyewa.
Akhir ijarah menurut Ulama’ Hanafiyah, disebabkan  dengan  meninggalnya  salah  seorang yang  akad,  sedangan  ahli  waris  tidak  memiliki hak  untuk  meneruskannya.  Adapun  menurut Jumhur  Ulama’ , ijarah tersebut  tidaklah  batal tetapi  dapat  diwariskan  terhadap  ahli  warisnya. Selain  itu, ijarah berakhir  apabila  akad  tersebut dibatalkan,  serta  terjadi  kerusakan  pada  barang yang disewakan. Dalam hal ini, menurut Ulama’ lainnya  berpendapat  bahwa  rusaknya  barang sewaan tidak menyebabkan habisnya ijarah , tetai benda  tersebut  haruslah  diganti  selagi  masih dapat diganti. Ijarah juga dapat berakhir apabila waktu  yang  telah  ditentukan  habis,  kecuali  ada udzur  yang  menyebabkan ijarah tersebut  tidak berakhir.

## 3.  Konsep Upah dalam Perspektif Islam
Upah dalam agama Islam dikenal dengan istilah Ujral al-Amah . Menurut Ulama` Syafi`iyah dan Hanabilah, keberadaan upah tergantung pada adanya  akad.  Sedangkan  menurut Ulama` Hanafiyah  dan   Malikiyah,   upah dimiliki berdasarkan akad itu sendiri, tetapi diberikan sedikit demi sedikit, tergantung pada kebutuhan `aqid .  Menurut  Hanafiyah  serta  Malikiyah, kewajiban upah didasarkan pada tiga perkara:
A. Mensyaratkan upah untuk dipercepat dalam zat akad.
B. Mempercepat tanpa adanya syarat.
C. Dengan  membayar  kemanfaatan  sedikit demi  sedikit.  Jika  dua  orang  yang  berakad sepakat untuk mengakhirkan upah, maka hal itu diperbolehkan.
Selain beberapa hal tersebut, dalam perspektif agama Islam terdapat dua macam Upah :
Ijarah dalam arti syara` , pada dasarnya merupakan penjual manfaat (  ععيب
ال م نف ععع ععع ).      Sementara      menurut      Ulama` Syafi`iyah, ijarah merupakan  akad  suatu kemanfaatan  yang  mengandung  maksud tertentu  dan  mubah,  serta  menerima pengganti  atau  kebolehan  dengan  pengganti tertentu.  Sementara  itu,  terdapat  pendapat yang  mengartikan ijarah sebagai  jual-beli jasa  (upah-mengupah),  yakni  mengambil manfaat  tenaga  manusia.  Terdapat  beberapa Ulama`  yang  tidak  menyepakati  hal  ini, dikarekan  dalam  hal  jual-beli  jasa,  unsur jual-beli  yang  terdapat  di  dalamnya  tidak dapat dipegang (tidak ada), sehingga sesuatu yang  tidak  ada  tersebut  tidak  dapat dikategorikan sebagai  jual-beli. Namun,  Ibn Rusyd  berpendapat  bahwa,  kemanfaatan walaupun  tidak  berbentuk  dapat  dijadikan alat pembayaran menurut kebiasaan (adat).
Dalam ijarah terdapat beberapa rukun (menurut  para Jumhur Ulama`  berjumlah empat  rukun),  yang  harus  terpenuhi,  salah satunya yakni upah ( Ujrah ).
B. Upah Ji`alah
Ji`alah pada dasarnya yaitu, memperuntukkan  sejumlah  uang  kepada orang  yang melaksanakan pekerjaan mubah , baik  diketahui  atau  tidak.  Seperti  halnya membangun  dinding,  mengembalikan  orang yang melarikan diri, dan sebagainya. Bentuk dari ji`alah ini,  lebih  seperti  halnya sayembara.  Barangsiapa  yang  melakukan suatu    pekerjaan    yang    dikehendaki  oleh pemberi ji`alah ini,    akan  mendapatkan
upahnya. Ji`alah juga termasuk memberikan upah, kepada mereka yang telah menyelamatkan  dan  mengembalikan  harta orang lain dari kebinasaan.
Hukum mengadakan
ji`alah diperbolehkan, disebabkan faktor kebutuhan masyarakat. Sedangkan jika terjadi
pembatalan      dalam ji`alah , maka dampaknya  akan  bergantung  kepada  siapa pihak  yang  telah  membatalkannya.  Apabila pihak  yang  membatalkan ji`alah adalah pihak  pekerja,  maka  pekerja  tersebut  tidak berhak  upah  atas ji`alah tersebut.  Jika sebaliknya, maka pekerja berhak mendapatkan  upah  atas ji`alah tersebut (kecuali  jika  pembatalan  tersebut  terjadi sebelum pekerja melakukan pekerjaannya).
Selain  kedua  macam  upah  tersebut, terdapat beberapa konsep upah-mengupah dalam Islam,  yakni  syarat  upah,  serta  hal  yang menggugurkan dalam pemberian upah.
Syarat upah ( ujrah ) yang telah disepakati dan ditetapkan para Ulama` , yaitu:
A. Upah  berupa  harta  tetap  yang  dapat diketahui.
B. Upah  tidak  boleh  sejenis  dengan  barang manfaat  dari ijarah, seperti  upah  menyewa rumah  untuk  ditempati  dengan  menempati rumah yang disewakan tersebut.
Adapun  dalam  hal  yang  menggugurkan upah,  terdapat  perbedaan  pendapat  antar  para Ulama` .  Perbedaan  tersebut  terletak  pada penentuan  upah  bagi ajir ,  apabila  barang  yang berada    di    tangannya    telah    rusak.  Menurut Ulama` Syafi`iyah   dan   Hanabilah,   jika ajir
bekerja di tempat yang dimiliki oleh penyewa, ia tetap memperoleh upah. Jika sebaliknya (apabila barang  berada  di  tangannya), ajir tidak mendapatkan upah.
Ulama` Hanafiyah juga berpendapat demikian, namun diuraikan lagi menjadi:
A. Jika benda berada di tangan ajir , maka:
1. Jika  ada  bekas  pekerjaan, ajir berhak mendapat  upah  sesuai  bekas  pekerjaan tersebut.
2. Jika tidak terdapat bekas atas pekerjaannya, ajir berhak  mendapatkan upah atas pekerjaannya hingga akhir.
B. Jika benda berada di tangan penyewa Pekerja  berhak  mendapat  upah  setelah selesai bekerja.

## C. Penutup
Dalam  perspektif  Islam,  perihal  hukum ketenagakerjaan  serta  upah-mengupah  termasuk ke  dalam  kajian Ijarah.  Ijarah merupakan kegiatan  sewa-menyewa,  yang  mana  maslah ketenagakerjaan  tersebut  merupakan  sewa- menyewa  dalam  hal  jasa.  Adapun  perihal  upah, merupakan  salah  satu  “ Rukun ”  yang  harus  ada dalam  kegiatan ijarah tersebut.  Upah  menjadi jaminan  serta  imbalan  atas  apa  yang  telah dikerjakan  oleh  seorang  Pekerja  terhadap pekerjaan  yang  telah  diberikan  Pemiliknya. Islam  telah  mengatur  segala  hal  yang  berkaitan dengan  ketenagakerjaan  dan  upah,  sebagaimana yang  telah  diatur  oleh  hukum  formal  negara. Seluruh hukum ketenagakerjaan dalam perspektif Islam, selalu bersifat  dinamis,
meskipun  berasaskan  dalil-dalil  al-Qur’an  serta Hadits  Nabi,  sehingga  dapat  pula  dikatakan bahwa,  hukum  Islam  selalu  dapat  mengikuti perkembangan  serta  perluasan  hukum  yang terjadi, serta senantiasa menjamin keberlangsungan  dan  kesejahteraan  Tenaga Kerja.

## D. Daftar Pustaka
Kartasapoetra,  G., Hukum  Perburuhan  Di Indonesia  Berlandaskan  Pancasila ,  Jakarta: Sinar Grafika, 1986.
Muhammad,  Syaikh, Ensiklopedi  Islam  Al- Kamil , Jakarta: Darus Sunnah Press, 2010.
Syafe’i,  Rahmat, Fiqih Muamalah,  Bandung: Pustaka Setia, 2001.
Wijayanti, Asri, Hukum  Ketenagakerjaan Pasca Reformasi , Jakarta: Sinar Grafika, 2017.