## Jurnal Risalah Kenotariatan
Volume 2 No. 2, Desember 2021 open access at : http://risalah.unram.ac.id Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

## PENTINGNYA AKTA PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM PERALIHAN HAK ATAS TANAH DI DESA NANGAWERA KECAMATAN WERA, KABUPATEN BIMA

## Arba, Any Suryani & Diman Ade Mulada
Universitas Mataram Corresponding Email : arbafh@unram.ac.id

## Abstrak
Tanah bagi kehidupan manusia mempunyai peranan yang sangat penting, baik dilihat dari aspek ekonomis maupun dari aspek religius. Oleh karenanya setiap manusia dan badan hukum ingin memiliki dan menguasai tanah. Untuk memperoleh hak atas tanah dilakukan melalui 4(dua) cara, yaitu: melalui membuka hutan/lahan, melalui peristiwa hukum seperti warisan, melalui perbuatan hukum jual beli, tukar menukar, dan melalui penetapan pemerintah. Keempat cara tersebut agar mempunyai kepastian hak dan kepastian hukum menurut UUPA wajib dilakukan didaftarkan, dan setiap pendaftaran harus disertai akta, baik akta outentik maupun akta di bawah tangan. Masyarakat desa Nangawera pada umumnya masih kurang sekali pemahamannya terhadap hukum Agraria, terutama yang berkaitan dengan pembuatan akta dalam peralihan hak atas tanah. Mereka selama ini masih banyak yang melakukan perolehan dan peralihan hak atas tanah berdasarkan Hukum Adat. Terutama sekali peralihan hak atas tanah melalui pewarisan, jarang sekali dilakukan dengan pembuatan akta dan pendaftaran untuk memperoleh sertifikat hak.
Kata Kunci : Akta; Pejabat Pembuat Akta Tanah; Peralihan Hak Tanah

## I  PENDAHULUAN

## A.  Analisis Situasi
Manusia dalam kehidupannya selalu mengantungkan diri dengan tanah, baik dilihat dari aspek ekonomis maupun dari aspek religius. Oleh karenanya setiap manusia dan badan hukum ingin memiliki dan menguasai tanah. Dari aspek ekonomis, tanah di samping tempat orang atau badan hukum membangun rumah dan fasilitas lainnya, juga dijadikan sebagai obyek bisnis (jual beli) tanah yang sangat memberikan keuntungan yang besar bagi pelaku bisnis.
Mengingat pentingnya tanah bagi kehidupan manusia, maka semua orang mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh hak atas tanah, baik laki-laki maupun perempuan. Untuk itu, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), Pasal 9 ayat (2) Tiap-tiap warganegara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanahserta untuk mendapat manfaat dan hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya. Atas dasar ketentuan ini maka secara hukum nasional semua orang mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh hak atas tanah.
Untuk memperoleh hak atas tanah dapat dilakukan melalui peristiwa hukum maupun perbuatan hukum. Di dalam konsep hukum adat perolehan hak atas tanah itu dapat dilakukan melalui cara pembukaan hutan, pemberian oleh penguasa, dan
pewarisan, dan melalui perbuatan hukum jual beli, tukar menukar atau sewa menyewa. Demikian juga dalam hukum agraria nasional (UUPA). Perolehan hak atas tanah dilakukan melalui peristiwa hukum dan perbuatan hukum tertentu. Perolehan hak dilakukan melalui pewarisan, pembukaan lahan baru/hutan, penetapan pemerintah, dan melalui perbuatan hukum jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, bahkan dengan hak menumpang. 1 Semua peristiwa hukum dan perbuatan hukum perolehan hak atas tanah tersebut oleh UUPA dan peraturan pelaksanaannya mewajibkan untuk dilakukan pendaftaran, dan setiap pendaftaran harus disertakan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) guna memperoleh kepastian hukum dan hak. 2
Peraturan Pemerintan Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 37 menentukan: (1) Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang, hanya dapat didaftarkan, jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Dalam keadaan tertentu sebagaimana yang ditentukan oleh Menteri, Kepala Kantor Pertanahan dapat mendaftar pemindahan hak atas bidang tanah hak milik, yang dilakukan di antara perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan akta yang tidak dibuat oleh PPAT, tetapi yang menurut Kepala Kantor Pertanahan tersebut kadar kebenarannya dianggap cukup untuk mendaftar pemindahan hak yang bersangkutan.
Menurut pasal 37 ayat 1 PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan: Peralihan Hak Atas Tanah dan Hak Milik Atas satuan Rumah Susun. melalui jual beli, tukat menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika  dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3
Pendaftaran Tanah ini guna memperoleh sertifikat hak dalam rangka memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum para pemegang hak atas tanah. Kepastian hukum hak-hak atas tanah meliputi: 4
1.  Kepastian hukum atas obyek bidang tanahnya, yaitu letak bidang tanah, letak batas dan luasnya (obyek hak);
2.  Kepastian hukum atas subyek haknya, yaitu siapa yang menjadi pemiliknya (subyek hak), dan;
3.  Kepastian hukum atas jenis hak atas tanahnya.
Jolanda Marhel mengatakan Prosedur Pendaftaran Tanah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Menteri  Negara  Agraria/Kepala Badan  Pertanahan  Nasional  No.  3 Tahun  1997 tentang  Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang sampai saat ini masih berlaku (Dalam penulisan ini  selanjutnya
1 Arba HM, Hukum Agraria Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika, Edisi 3 Tahun 2017, hlm. 145.
2 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Djambatan, Jakarta, Edisi Revisi, Thn 1999, Hlm. 500.
3 . Arba H.M., Op. Cit . hlm. 166.
4 Ibid . hlm 153.

## 88~93
disebut dengan Permenag/KaBPN  Nomor 3 Tahun 1997.). Dalam Permenag/ KaBPN No. 3  Tahun  1997  diatur  prosedur  pelaksanaan pendaftaran  peralihan  hak  atas tanah  yang harus dilakukan  oleh  pihak-pihak yang bertugas  melaksanakan kegiatan pendaftaran. Akta  tanah  yang  dibuat  oleh  PPAT yang dijadikan dasar dalam proses pendaftaran antara lain berupa Akta Jual Beli, Akta Tukar Menukar, Akta Hibah, Akta Pemasukan ke dalam perusahaan, Akta Pembagian Hak Bersama, Akta Pemberian Hak Tanggungan, Akta  Pemberian  Hak  guna  Bangunan  Atas T anah Hak Milik, Akta Pemberian Hak pakai, Atas  Tanah  Hak  Milik.  Akta-akta  tersebut  dan Sertipikat Hak Atas  Tanah  serta  dokumen dokumen  pelengkap lainnya wajib disampaikan  ke Kantor  Pertanahan  agar  dapat dicatat  atau  dicantumkan  peralihan  haknya dalam buku tanah, sertipikat  dan  daft ar lainnya  paling  lambat  7  (tujuh)  hari  kerja terhitung sejak akta tersebut ditandatangani oleh PPAT atau PPAT  Sementara. Hal  ini diatur dalam Pasal 103 ayat (1) Permenag/KaBPN No. 3  Tahun  1997 yang menyatakan bahwa: “PPAT wajib menyampaikan akta  PPAT dan  dokumen - dokumen   lain   yang diperlukan  untuk keperluan pendaftaran pe ralihan hak yang bersangkutan kepada Kantor  Pertanahan selambatlambatnya 7  (tujuh)  hari  kerja sejak ditandatanganinya Akta  yang bersangkutan”. 5
Dari ketentuan tersebut di atas terdapat beberapa hal yang perlu di perhatikan yaitu:
1. bahwa setiap perjanjian untuk peralihan hak atas tanah seperti jual beli, hibah, pemasukan dalam perseroan, tukar-menukar, pemisahan budel.
2.  Demikian pula dalam hal pemberian hak baru atas tanah.
3.  Menggadaikan tanah, atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan.
4.  Perbuatan hukum tersebut harus di buktikan dengan akta PPAT.
Namun berdasarkan pengamatan dan hasil penelitian kami menunjukan bahwa sering terjadi sengketa/konflik tentang hak warisan dan sengketa tentang peralihan hak disebabkan karena peralihan hak dan pendaftaran peralihan hak tersebut tidak disertai tanda bukti surat dibawah tangan atau akta outentik (Akta PPAT).
Berkaitan dengan hal di atas, maka kegiatan penyuluhan hukum ini mengambil pokok permasalahan yang perlu dipecahkan adalah sebagai berikut:
1. Masih rendahnya pemahaman hukum masyarakat tentang peraturan pertanahan pada umumnya, khususnya tentang perolehan dan peralihan hak atas tanah bagi para  akhli waris maupun masyarakatpemegang hak atas tanah.
2. Masih sering terjadi sengketa hak atas tanah di kalangan akhli waris dan anggota masyarakat pada umumnya yang proses penyelesaiannya melibatkan lembaga pengadilan.
3.  Kurangnya kesadaran anggota masyarakat tentang hak-hak dan kewajibannya yang berkaitan dengan perolehan dan peralihan hak atas tanah.
Kepemilikan hak atas tanah merupakan salah satu hak asasi manusia yang selalu melekat pada dirinya. Oleh karena itu maka baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kesempatan yang sama.  UUPA Pasal 9 ayat (2) sudah mengatur secara
5 Jolanda Marhel, Poses Peralihan Hak Atas Tanah dalam Prospek Kepastian Hukum, Jurnal Masalah - Masalah Hukum, Jilid 46 No. 3, Juli 2017, Hal. 249-256 Undip, Semarang.
tegas bahwa tiap-tiap warganegara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dan hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya. Apalagi kalau menyangkut peralihan melalui warisan, semua akhli waris mempunyai hak yang sama untuk memperoleh harta warisan. Anak laki-laki maupun anak perempuan mempunyai hak yang sama memperoleh warisan baik berupa warisan benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Selain peralihan dan perolehan melalui warisan juga perolehan dan peralihan melalui jual beli, tukar menukar, dll.
Berdasarkan uraian tersebut di atas maka yang menjadi pokok permasalahan adalah masih rendahnya pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat untuk membuat akta peralihan hak, baik akta dibawah tangan maupun akta otentik yang dibuat oleh PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) karena kurangnya informasi hukum pertanahan dan hukum Agraria pada umumnya. Oleh karena itu salah satu upaya pemecahan masalah tersebut adalah melalui kegiatan penyuluhan hukum untuk menyampaikan informasi hukum Agraria/pertanahan, dalam hal perolehan dan peralihan hak atas tanah oleh masyarakat di Desa Nangawera, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima.
Dengan demikian yang menjadi sasaran kegiatan ini adalah masyarakat di desa Nangawera, kecamatan Wera pada umumnya yang akan diwakili oleh tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi pemuda, dan organisasi wanita se desa Nangawera, Kecamatan Wera.
Adapun target luaran kegiatan penyuluhan hukum ini secara umum adalah meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat atau semua pemegang hak atas tanah akan pentingnya hak-hak semua orang atas tanah dan dalam peralihan hak atas tanah, terutama melalui pewarisan. Di samping itu kegiatan penyuluhan hukum ini bertujuan untuk membantu pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum masyarakatnya dalam melaksanakan pembagian harta warisan berupa tanah, jual beli atau peralihan hak atas tanah melalui ketentuan yang telah ditetapkan, sehingga tertib hukum dan tertib administrasi pertanahan dapat terwujud. Adapun secara khusus target luaran penyuluhan ini adalah untuk merubah sikap dan pola pikir masyarakat serta memberi motivasi kepada masyarakat agar menghargai dan menghormati hak-hak semua orang, dan setiap perolehan hak dan peralihan hak dilakukan dengan membuat akta peralihan, baik akta dibawah tangan yang dibuat di Kepala Desa maupun akta outentik yang dibuat di PPAT, sehingga kemungkinan terjadinya sengketa hak atas tanah dapat terhindari.
Adapun hasil akhir dari kegiatan ini akan dibuat dalam bentuk artikel jurnal nasional yang dimuat pada jurnal nasional yang terakreditasi atau tidak terakreditasi.
Untuk merealisasikan kegiatan penyuluhan hukum ini, maka tim penyuluhan hukum akan melakukan berbagai aktivitas untuk mewujudkan pelaksanaan kegiatan ini. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum di desa Nangawera, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima, dengan upaya awal yang dilakukan oleh tim penyuluh adalah akan mengadakan pendekatan dengan kepala Desa dan Stafnya untuk menentukan dan mendapatkan kesepakatan tentang waktu dan tempat pelaksanaan penyuluhan.
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 90~93
Pelaksanaan penyuluhan akan dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan tim penyuluh dengan kepala Desa. Pada pelaksanaan penyuluhan tersebut melibatkan sejumlah anggota masyarakat setempat, tokoh agama, ibu-ibu, pemuda-pemuda dan tokoh masyarakat lainnya.
Khalayak yang menjadi sasaran penyuluhan hukum adalah para pemilik/ pemegang hak atas tanah dengan tujuan agar masyarakat pemegang hak dapat melakukan peralihan hak atas tanahnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, terutama hukum pertanahan dan hukum warisan Islam.
Metode yang digunakan dalam penyuluhan hukum ini adalah metode ceramah, kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab, diskusi dengan peserta tentang hal-hal yang berkaitan dengan peralihan dan perolehan hak atas tanah. Selanjutnya dilakukan dengan metode klinik hukum, yaitu dengan cara anggota penyuluh membuka kesempatan untuk melakukan konsultasi khusus dengan anggota masyarakat yang mempuyai masalah tentang upaya penyelesaian suatu masalah yang dihadapi oleh mereka.

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Hasil  Pelaksanaan
Untuk merealisasikan kegiatan penyuluhan hukum ini, maka tim penyuluhan hukum melakukan berbagai aktivitas untuk mewujudkan pelaksanaan kegiatan ini. Aktivitas tersebut diawali dengan mengadakan pendekatan dengan Kepala Desa dan Stafnya untuk menentukan dan mendapatkan kesepakatan tentang waktu dan tempat pelaksanaan penyuluhan. Pelaksanaan penyuluhan hukum dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan tim penyuluh dengan Camat. Khalayak yang menjadi sasaran penyuluhan hukum ini adalah para pemilik/pemegang hak atas tanah dengan tujuan agar masyarakat pemegang hak dapat melakukan perolehan dan peralihan hak atas tanag dan pembagian hak atas tanahnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, terutama hukum pertanahan dan hukum warisan.
Penyuluhan hukum ini dilaksanakan pada tanggal hari Rabu 14 September 2020 yang bertempat di Kantor Camat Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah dengan menggunakan metode ceramah dan dilanjutkan dengan diskusi/tanya jawab dengan para peserta penyuluhan. Setelah selesai pemberian materi oleh penyuluhan, maka peserta mengajukan berbagai pertanyaan sebagai berikut:
1. Apakah dalam pembagian warisan hak atas tanah dilakukan berdasarkan hukum adat atau hukum agama ?
2.  Mengapa ahli waris perempuan di dalam pembagian hak warisan selalu mendapat bagian yang lebih sedikit dari bagian ahli waris laki-laki ?
3. Apakah pembagian warisan hak atas tanah menurut hukum adat Sasak tidak bertentangan dengan hukum agama dan hukum nasional ?
4.  Apa saja yang dilakukan oleh pemegang hak atas tanah agar hak-haknya atas tanah terlindungi ?

## A. Analisis  Pelaksanaan
Pelaksanaan penyuluhan hukum yang dilakukan ini berjalan dengan baik dan lancar. Antusias para peserta sangat tinggi, sehingga pelaksanaan penyuluhan hukum sesuai dengan apa yang diharapkan. Para penyuluh menyampaikan materi penyuluhan secara bergantian dengan penuh semangat.Setelah penyuluhan dilakukan, maka peserta penyuluhan diberikan kesempatan untuk mengajukan berbagai pertanyaan yang ditujukan kepada penyuluh. Pertanyaan-pertanyaan tersebut sebagai berikut:
1.  Apakah dalam pembagian warisan hak atas tanah dilakukan berdasarkan hukum adat atau hukum agama.
Jawabannya: Hal ini tergantung sungguh dari kesepakatan para ahli waris, bias dilakukan berdasarkan hukum adat, bisa pula dilakukan berdasarkan hukum agama. Jika berdasarkan hukum adat, maka pembagiannya dilakukan berdasarkan ketentuan hukum adat masing-masing, Bagi kelompok masyarakat yang system kekerabatan parental (sistim pewarisan Islam), maka hak anak-anak perempuan setengah dari hak waris anak laki-laki. 6 Hal ini disebabkan tanggungjawab anak laki-laki lebih berat, yaitu menanggung orang tua, istri, anak, dan saudara perempuan yang tidak bersuami. Sedangkan anak perempuan ditanggung oleh orang tua, suami, saudara laki-laki, dan anak laki-laki.Tetapi jika para ahli waris bersepakat bahwa pembagian warisan dilakukan berdasarkan hukum adat, maka pembagiannya sesuai dengan ketentuan hukum adat masing, apakah hukum adat dengan system kekerabatan patrilineal, atau hukum adat dengan system kekerabatan matrilineal.System kekerabatan patrilieal, menempatkan anak laki-laki sebagai ahli waris utama, sedangkan kekerabatan matrilineal, maka ahli waris perempuan yang menguasai harta kekayaan, dan anak laki mendapat bagian yang lebih kecil.
2. Apakah pembagian warisan hak atas tanah menurut hukum adat Sasak tidak bertentangan dengan hukum agama dan hukum nasional ?
Jawabannya: Jelas bertentangan, karena menurut hukum adat Sasak anak perempuan tidak berhak mewarisi harta berupa tanah dan rumah, hanya berhak mewarisi harta benda yang bergerak yang dapat dibawa pergi ke rumah suami. Sedangkan hukum agama Islam dan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) menentukan bahwa anak laki-laki dan anak perempuan mempunyai hak yang sama untuk mewarisi tanah dan rumah dari orang tuanya atau dari saudara-saudaranya.
3. Apa saja yang dilakukan oleh pemegang hak atas tanah agar hak-haknya atas tanah terlindungi ?
Jawabannya: UUPA dan peraturan pelaksanaannya mewajibkan bahwa setiap pemegang hak atas tanah wajib mendaftarkan, dan setiap peralihan hak atas tanah wajib didaftarkan. Pendaftaran inidimaksudkan untuk memperoleh alat bukti kepemilikan hak atas tanah tersebut berupa pemberian sertifikat hak.Dengan demikian terdapat kepastian hukum dan hak dalam pemilikan tanah dan bangunan.
Kepemilikan hak atas tanah merupakan salah satu hak asasi manusia yang selalu melekat pada dirinya. Oleh karena itu maka baik laki-laki maupun perempuan mempunyai
6 Al-Quran dan Teremahannya, Departemen Agama Republik Indonesia, Proyek Pengadaan Kitab Suci Al Qur’an, Tahun 1985.

## 92~93
kesempatan yang sama.  UUPA Pasal 9 ayat (2) sudah mengatur secara tegas bahwa tiap-tiap warganegara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dan hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya. Apalagi kalau menyangkut hak warisan secara Islam, maka semua akhli waris mempunyai hak yang sama untuk memperoleh harta warisan. Anak laki-laki maupun anak perempuan mempunyai hak yang sama memperoleh warisan baik berupa warisan benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Hukum dan Hak Asasi Manusia juga lebih mempertegas lagi, setiap manusia mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh dan menikmati benda untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
Dalam Hukum warisan Islam menempatkan anak sebagai ahli waris utama, baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Apakah dalam pembagian warisan hak atas tanah dilakukan berdasarkan hukum adat atau hukum agama. Akan tetapi dalam kaitan dengan hak warisan, maka pembagiannya selalu didasarkan pada hukum agama atau hukum adat. Bagi yang beragama Islam sudah ditentukan dalam Al-Quran Surat Annisa 11: bahwa bagian ahli waris laki-laki adalah dua kali bagian ahli waris perempuan. 7 Ketentuan ini menunjukan bahwa Al-Qur’an jelas-jelas melindungi semua ahli waris, baik laki-laki maupun perempuan. Semua anak mempuyai hak yang sama untuk memperoleh warisan dari orang tuanya, namun tidak berarti anak laki-laki dan anak perempuan mempunyai bagian yang sama banyak.
Sedangkan dalam hukum adat tergantung dari sistem kekerabatan yang dianut oleh masyarakat adat setempat.Ada yang menganut sistim kekerabatan Patrilineal, ada yang menganut sistim kekerabatan Matrilineal, dan ada pula yang menganut sistim kekerabaan Parental. Bagi persekutuan hukum adat yang menganut sistim patrilineal seperti Adat Sasak (asli), maka ahli waris yang berhak memperoleh hak milik atas tanah dan rumah adalah anak laki-laki. Bagi persekutuan hukum adat yang menganut sistim matrilineal seperti di Minangkabau, maka ahli waris yang utama yang akan mendapat tanah dan rumah adalah anak perempuan. Sedangkan bagi persekutuan hukum adat yang menganut sistim parental seperti Suku Jawa, maka kedudukan anak laki dan perempuan sama, yaitu sama-sama mempunyai hak untuk mewarisi tanah dan rumah yang ditinggalkan oleh pewaris. Namun perkembangan sekarang di masyarakat adat sasak ketentuan adat tersebut sudah melemah karena semakin kuatnya pengaruh Hukum Islam, Hukum Agraria Nasional (UUPA) dan Hak Asasi Manusia.

## V. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil kajian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat desa Nangawera pada umumnya masih kurang sekali pemahamannya terhadap hukum Agraria, terutama yang berkaitan dengan pembuatan akta dalam peralihan hak atas tanah. Mereka selama ini masih banyak yang melakukan perolehan dan peralihan hak atas tanah berdasarkan Hukum Adat. Terutama sekali peralihan hak atas tanah melalui pewarisan, jarang sekali dilakukan dengan pembuatan akta dan pendaftaran
7 Ibid .
untuk memperoleh sertifikat hak. Akibatnya sering sekali terjadi sengketa hak yang diakibatkan peralihan hak tanpa alat bukti yang kuat.
Penyuluhan ini mampu memberikan pemahaman kepada para pemuka masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, dan para kepala-kepala dusun, dengan harapan mereka inilah yang melanjutkan ilmu ini kepada masyarakat.
Untuk itu, perlu adanya kegiatan pendidikan dan penyuluhan hukum secara kontinu kepada masyarakat pedesaan.

## DAFTAR PUSTAKA
Arba, Hukum Agraria Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika, Edisi 4, 2017.
Al-Quran dan Teremahannya, Departemen Agama Republik Indonesia, Proyek Pengadaan Kitab Suci Al Qur’an, Tahun 1985.
Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya, Jakarta, Djambatan, Edisi Revisi, 2009.
Jolanda Marhel, Poses Peralihan Hak Atas Tanah dalam Prospek Kepastian Hukum, Jurnal Masalah - Masalah Hukum, Jilid 46 No. 3, Juli 2017, Hal. 249-256 Undip, Semarang.
Urip   Santoso ,  2010,  Pendaftaran dan Peralihan  Hak  Atas  Tanah,  Kencana Prenada Media  Group,  Jakarta
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA)
Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia