INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 2041-2053 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Analisis Intensitas Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Jalan Usaha Tani Di Desa Tetehosi Afia Kecamatan Gunungsitoli Utara
Handrianus Zega 1 ✉ , Eliagus Telaumbanua 2 , Heseziduhu Lase 3 , Palindungan Lahagu 4
Program Studi Manajemen, Universitas Nias
Email: handrianuszega@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Intensitas pemberdayaan masyarakat dalam proyek pembangunan merujuk pada tingkat atau derajat di  mana  suatu  masyarakat  diberdayakan  atau  memberdayakan  dirinya  sendiri  secara  aktif  dalam mengelola sumber daya, mengambil keputusan, dan mengambil bagian dalam proses pembangunan. penelitian ini, bertujuan untuk mengetahui Intensitas Pemberdayaan Masyarakat dan mekanisme proyek serta solusi yang dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat yang tidak terlibat dalam pembangunan Jalan Usaha Tani di Desa Tetehosi Afia Kecamatan Gunungsitoli Utara. Jenis penelitian ini, dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan  dokumentasi.  Untuk  mendapatkan  informasi,  peneliti  melakukan  wawancara  secara  langsung kepada Narasumber yakni informan Kunci, informan Utama dan informan pendukung yang terdiri dari coding  informan  1-7.  Berdasarkan  hasil  penelitian  diperoleh  kesimpulan  bahwa:  Intensitas pemberdayaan masyarakat lokal di dusun Iv desa tetehosi afia kecamatan gunungsitoli utara dalam pembangunan jalan usaha tani sangat rendah.
Kata Kunci: Intensitas Pemberdayaan Masyarakat, Partisipasi, Pembangunan Infrastruktur Pedesaan
Abstract
The intensity of community empowerment in a development project refers to the degree or degree to which  a  community  is  empowered  or  empowers  itself  actively  in  managing  resources,  making decisions, and taking part in the development process. This study aims to determine the Intensity of Community Empowerment and the mechanism of projects and solutions carried out in empowering communities who are not involved in the construction of Farm Business Roads in Tetehosi Afia Village, North Gunungsitoli District. This type of research is carried out with qualitative descriptive methods with  data  collection  techniques  through  observation,  interviews,  and  documentation.  To  obtain information, researchers conducted interviews directly with resource persons, namely key informants, main informants and supporting informants consisting of coding informants 1-7. Based on the results of the study, it was concluded that: The intensity of local community empowerment in hamlet IV of Tetehosi Afia village, North Gunungsitoli sub-district in the construction of agricultural business roads is very low.
Keywords: Community Empowerment Intensity, Participation, Rural Infrastructure Development

## PENDAHULUAN
Penduduk Indonesia yang berdomisili di daerah pedesaan pada umumnya mayoritas mata pencaharian  disektor pertanian.  Sektor  pertanian merupakan sektor yang strategis dalam perekonomian nasional untuk kelangsungan hidup masyarakat,  sebagai penyedia lapangan kerja, dan penyediaan pangan dalam negeri. Pembangunan ekonomi di sektor pertanian mempunyai peranan yang sangat penting dalam perkembangan ekonomi, karena memberi  sumbangan  lebih  besar  dalam  peningkatan  kesajahteraan  dan  pembangunan nasional.  Untuk  itu  pemerintah  melakukan  berbagai  cara  untuk  mendorong  sektor pertanian agar dapat menjadi motor penggerak ekonomi dalam menuju indonesia yang lebih  baik  lagi.  dikutip  dari  perkataan  bapak  Presiden  Jokowi  ketika  memberikan  kata pengantar  saat  rapat  terbatas  (Ratas)  mengenai  akselerasi  penguatan  ekonomi  dalam sektor pertanian dan perikanan (Pemerintahan, 2019).
Perkembangan  pembangunan  yang  sudah  terjadi  di  Indonesia  pada  dasarnya terwujud karna adanya ketenagakerjaan. dimana, dalam membangunnya pemerintah telah mengusahakan kesejahteraan bagi setiap tenaga kerja yang merupakan sebagai sumber daya manusia. Pada p asal 27 ayat 2 UUD 1945 menyatakan bahwa “tiap -tiap warga Negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Untuk itu,  atas  adanya  pernyataan  tersebut  hak  bagi  warga  Negara  dalam  pekerjaan  sudah seharusnya pemerintah mewujudkannya dengan mengusahakan lapangan pekerjaan demi terciptanya masyarakat yang sejahtera Salah satu tindakan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan  nasional  adalah  dengan  melakukan  pembangunan  non-fisik  termasuk
penggunaan  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  dan    Pembangunan  fisik  Infrastruktur  untuk kepentingan  rakyat  Indonesia.  Pembangunan  infrastruktur  meliputi  Pembangunan  Jalan Raya sebagai Prasarana transportasi, baik antar Provinsi, Kabupaten/Kota dan Desa ke Desa, pembangunan  jalan  usaha  tani  (JUT),  pembangunan  Irigasi,  pembangunan  pasar,  dan sebagainya.
Pembangunan  Jalan  Usaha  Tani  (JUT),  adalah  salah  satu  upaya  pemerintah  dalam mendukung  perekonomian  masyarakat . Jalan  usaha  tani  atau  biasa  disebut  jalan pertanian adalah  prasarana  transportasi  pada  wilayah  pertanian  (tanaman  pangan, perkebunan  rakyat,  dan  peternakan)  untuk  memperlancar  kegiatan alat  dan  mesin pertanian, pengankutan sarana produksi menuju lahan  pertanian  dan mengangkut hasil produk  dari  lahan  menuju  tempat  pengolahan,  pasar,  dan  tempat  penyimpanan.  Agar terwujudnya  pembangunan  jalan  usaha  tani  yang  terlaksana  dengan  baik,  maka  perlu pengadaan  lokasi  atau  lahan  pembangunan  dengan  melibatkan  persetujuan  dari masyarakat lokal/setempat. Untuk itu pemerintah mengharapkan pembebasan lahan tanah pada  jalur  pembangunan  melalui  hibah  tanah,  dengan  melakukan  musyawarah  yang mengedepankan  persetujuan  oleh  pemilik  tanah  demi  untuk  memenuhi  kepentingan, kebutuhan dan kesejahteraan bersama.
Menurut Syamzan Syukur (2013:133) dalam Ariyani, 2022, musyawarah dapat berarti nasehat,  perundingan  pikiran,  konsiderans  permufakatan  atau  konsultasi  dengan  cara meminta  nasehat/pendapat  kepada  orang  lain  untuk  dijadikan  sebagai  bahan pertimbangan  dalam  pengambilan  keputusan,  sedangkan  mufakat  menurut  Fuad Wasitaatmadja dalam Arum adalah suatu kesepakatan yang dihasilkan oleh para peserta musyawarah dalam rangka memecahkan masalah, berupa pendapat-pendapat yang telah disetujui dari pihak-pihak yang terdapat dalam kegiatan musyawarah. Seperti halnya yang terjadi di Desa Tetehosi Afia Kecamatan Gunungsitoli Utara, Kegiatan pembangunan jalan usaha tani yang menimbulkan masalah dimana, proses pelaksanaan pembangunan terjadi kesalahpahaman antara pihak masyarakat pemilik  lahan  dan  pihak kontraktor pelaksana yang  saling  mempertahankan  pendapat.  Terkait  masalah  perubahan  yang  dilakukan Kontraktor secara sepihak dan tidak melaksanakan sesuai mufakat dari hasil musyawarah terdahulu . Dimana, Mufakat atau kesepakatan tersebut menekankan bahwa:
1. Pada  proses  pembangunan  tersebut  mengutamakan  pemberdayaan  masyarakat (penggunaan tenaga kerja) pemilik lahan dan masyarakat setempat.
2. Memanfaatkan fasilitas yang ada dilokasi setempat seperti (mobil pengangkut) dan material bangunan yang dimiliki di lokasi tersebut seperti sirtu (pasir batu)
3. Melaksanakan  pembangunan  JUT  sesuai  jalur  yang  telah  di  patok  atau  yang
dihibahkan.
Pemanfaatan tenaga kerja lokal atau pemberdayaan masyarakat merupakan upaya mempekerjakan tenaga kerja setempat, juga sebagai peluang bagi masyarakat setempat mendapatkan lapangan kerja untuk membantu memenuhi kebutuhan ekonomi. Menurut Jim  Ife  (1997)  dalam  Maarif,  2021,  menjelaskan  bahwa  definisi  pemberdayaan  ialah memberikan  sumber  daya,  kesempatan,  pengetahuan,  dan  keterampilan  kepada  warga untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menentukan masa depan mereka sendiri dan  berperan  serta  dalam  upaya  mempengaruhi  kehidupan  dari  kelompoknya.  Pada hakikatnya  tenaga  kerja  lokal  adalah  tenaga  kerja  setempat  atau  tenaga  kerja  dari masyarakat  asli  suatu  daerah,  yang  mampu  mengeluarkan  setiap  satuan  waktu  dalam menghasilkan suatu barang atau jasa, baik untuk orang lain maupun dirinya sendiri. Namun, pada kenyataannya di hari pertama  mulai proses pembangunan Jalan Usaha Tani di Desa Tetehosi Afia, menuai protes bahkan terjadi kontroversi dan resistensi dari pihak masyarakat kepada kontraktor pelaksana dan pemerintah karna tidak komitmen terhadap mufakat atau kesepakatan  yang  telah  ditetapkan.  sehingga  menyebabkan  proses  pembangunan berlangsung lama, melebihi target penyelesaian pada umumnya. Menurut Silvio De Bono (2008)  dalam  Alfa  dan  Kinanda,  2019,  terdapat  delapan  hal  yang  dapat  menyebabkan terjadinya tindakan resistensi, yaitu: Tidak Sepakat dengan Perubahan,Memiliki Keyakinan yang  Salah,  Takut  Gagal,  Adanya  Ketidakpahaman  dan  Ketiadaan  Kepercayaan,  Takut Kehilangan Benda yang Bernilai, Ketidakberdayaan, Enggan Meninggalkan Zona Nyaman, dan Takut Terhadap Perubahan.
Penelitian ini, bertujuan untuk mengetahui Intensitas Pemberdayaan Masyarakat dan mekanisme proyek serta solusi yang dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat yang tidak terlibat  dalam  pembangunan  Jalan  Usaha  Tani  di  Desa  Tetehosi  Afia  Kecamatan Gunungsitoli Utara. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat  penelitian  ini  dengan  judul “Analisis  Intensitas  Pemberdayaan  Masyarakat dalam  Pembangunan  Jalan  Usaha  Tani  di  Desa  Tetehosi  Afia  Kecamatan  Gunungsitoli Utara” .

## METODE PENELITIAN

## Lokasi Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  di  Dusun  IV  Desa  Tetehosi  Afia  Kecamatan  Gunungsitoli Utara.

## Pendekatan dan Jenis Penelitian
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  deskriptif  kualitatif,  artinya  data  yang dikumpulkan  berupa  kata-kata,  gambar  dan  bukan  angka.  Menurut  Bogdan  dalam Moleong  (2018:4)  metodologi  kualitatif  menyatakan  sebagai  prosedur  penelitian  yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati. Penelitian kualitatif ini menggunakan pengamatan, wawancara dan penelaah dokumen.

## Variabel Penelitian
Menurut  Suryabrata  (2015:25)  dalam  kurniawan  dkk,  2023  bahwa  istilah  variabel dapat diartikan bermacam-macam. penelitian ini terdiri dari variabel tunggal (1) yaitu tertuju pada analisis intensitas pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan jalan usaha tani di Desa Tetehosi Afia Kecamatan Gunungsitoli Utara.

## Sumber Data
Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu data  primer.  Dalam  penelitian  ini,  data  primer  yang  dimaksud  merupakan  hasil  diskusi, dialog atau wawancara secara langsung dengan informan, antara lain: kepala desa Tetehosi afia, Kepala seksi kesejahteraan, Kepala Dusun, Ketua kelompok Tani selaku pemberi usulan pembangunan, masyarakat pemilik lahan dan masyarakat setempat.
Instrumen Penelitian
instrumen adalah alat atau fasilitas, yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, lebih cermat, lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah diolah (Arikunto, 2019:203) dalam kurniawan 2021. berupa: kamera, telpon genggam untuk recorder, pensil ballpoint, dan buku tulis.

## Teknik Pengumpulan Data
Teknik  pengumpulan  data merupakan teknik atau  metode  yang  digunakan  untuk mengumpulkan data yang akan  diteliti.  Dalam hal pengumpulan data  ini, peneliti terjun langsung pada objek penelitian untuk mendapatkan data yang valid, dengan melakukan metode: Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi.

## Teknik Analisis Data
Teknik analisis data adalah cara atau metode untuk mengolah dan memperoleh data menjadi  sebuah  hasil  atau  informasi  yang  valid  dan  juga  mudah  dipahami  oleh  orang umum.  Analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah:  Pengumpulan  data, Reduksi data, Penyajian data, dan Penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Penelitian
Perkembangan  pembangunan  yang  sudah  terjadi  di  Indonesia  pada  dasarnya terwujud  karna  adanya  ketenagakerjaan.  dimana,  dalam  membangunnya  pemerintah telah  mengusahakan  kesejahteraan  bagi  setiap  tenaga  kerja  yang  merupakan  sebagai sumber daya manusia. Pada pasal 27 ayat 2 UUD 1945 menyatakan bahwa “tiap -tiap warga Negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Untuk itu, atas adanya pernyataan tersebut hak bagi warga Negara dalam pekerjaan sudah seharusnya  pemerintah  mewujudkannya  dengan  mengusahakan  lapangan  pekerjaan demi  terciptanya  masyarakat  yang  sejahtera.  Pembangunan  Jalan  Usaha  Tani  (JUT),  di Desa Tetehosi  Afia Kecamatan Gunungsitoli Utara adalah salah  satu upaya  pemerintah dalam  mendukung  perekonomian  masyarakat . Namun  proses  pembangunan  tersebut menuai  protes,  kontroversi,  dan  resistensi  dari  pihak  masyarakat  kepada  kontraktor pelaksana  dan  pemerintah  karna  tidak  komitmen  terhadap  mufakat  atau  kesepakatan yang telah ditetapkan.

## Kehadiran Pembangunan JUT
“Asal mula pembangunan ini yaitu:, kami dari kelompok tani mengusulkan pada dinas pertanian  pada akhir tahun 2020 mengenai lanjutan Jalan  Usaha Tani yang  dulu telah dibangun dari dana desa, kemudian ditanggapi oleh bapak kepala Dinas Pertanian lalu menyampaikan  kepada  bapak  WaliKota  sehingga  pada  tahun  2021  seminggu  setelah terpilih  Walikota,  beliau  langsung  turun  lapangan  untuk  melihat  dan  melaksanakan pertemuan  di  dusun  Iv  Desa  Tetehosi  Afia  Kecamatan  Gunungsitoli  Utara,  Sehingga pembangunan JUT tersebut di ACC. Proses pembangunannya berlangsung lama, dimulai dari  tanggal  13  juni  2022  dan  baru  selesai  bulan  Desember  2022 (coding  informan  1, wawancara 15 Agustus 2023) ”. Kemudian pernyataan tersebut relev an dengan pernyataan coding informan 2-7 yang membenarkan bahwa telah terjadi proses pembangunan jalan usaha tani di dusun Iv Desa Tetehosi Afia.

## Kesepakatan
“Pada bulan Maret 2022 diadakan musyawarah yang dilaksanakan di kantor Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dan dihadiri oleh pihak pemerintah dari dinas pertanian, kepala desa terkait, yang terdiri dari 3 desa antara lain : Desa Tetehosi Afia, Desa Lasara Sowu serta Desa Gawu- gawu Bo’uso, ketua kelompok tani terkait, pihak masyarakat pemilik  lahan,  masyarakat  setempat  dan  pihak  Kontraktor  Pelaksana  atau  biasa disebut pemborong bernama D. Gea. Dalam musyawarah tersebut terdapat beberapa kesepakatan yang telah dinjanjikan oleh pemborong dan disepakati bersama yaitu :
a. Pada proses pembangunan tersebut mengutamakan pemberdayaan masyarakat (penggunaan tenaga kerja) pemilik lahan dan masyarakat setempat.
b. Memanfaatkan fasilitas yang ada dilokasi setempat seperti (mobil pengangkut) dan material bangunan yang dimiliki di lokasi tersebut seperti sirtu (pasir batu)
c. Melaksanakan  pembangunan  JUT  sesuai  jalur  yang  telah  di  patok  atau  yang dihibahkan.
Permintaan agar kami bekerja tersebut adalah semata untuk menutupi ganti rugi tanah yang telah dihibahkan demi tujuan bersama, karena tidak ada biaya ganti rugi atas  tanah  tersebut  dan  juga  supaya  kami  dapat  peluang  bekerja  untuk  bisa membantu perekonomian kami di Dusun Iv Tetehosi Afia. Sehingga pada tanggal 11 April 2022 dilaksanakan penandatanganan hibah tanah oleh masyarakat pemilik lahan dan juga kepala desa terkait, yang terdiri dari 3 desa, kemudian diserahkan kepada pihak  pemerintah (coding  informan  1,  wawancara  15  Agustus  2023) ”. Selanjutnya pernyataan tersebut di dukung dengan pernyataan coding informan 2,3,4,6, dan 7 yang  membenarkan  adanya  kesepakatan  tersebut  yang  telah  dijanjikan  kontraktor pelaksana.

## Pemenuhan kesepakatan dan kontrak
“pelaksan aan  yang  dilakukan  oleh  pemborong  tidak  sesuai  dengan  harapan masyarakat, pada kenyataannya pemborong mendatangkan pekerja dari luar daerah, sedangkan hanya sedikit masyarakat pemilik lahan yang dipekerjakan termasuk saya dan  itupun  tidak  berlangsung  lama,  Bahan  material  (sirtu)  kami  juga  tidak  di manfaatkan sehingga menimbulkan permasalahan (coding informan 2, wawancara 09 Agustus 2023) ”. Selanjutnya pernyataan tersebut relevan dengan pernyataan coding informan  1,3,  dan  4.  Sedangkan  pernyataan  coding  informan  5  dan  7    terkait pemenuhan kontrak, menyatakan bahwa target penyelesaian proses pembangunan jalan usaha tani pada umumnya sekitar 2 bulan lebih atau 3 bulan.

## Proporsi Tenaga kerja lokal yang tidak sesuai
“pemilik lahan sempat di pekerjakan namun tidak lama, ada yang hanya dua hari, tiga hari, seminggu. Selanjutnya, bagi mereka yang bertahan, upah mereka ditekan rendah agar mereka tidak bekerja lagi sedangkan Tenaga kerja dari luar tetap bekerja (coding informan 1, wawancara 15 Agustus 2023) ”. Selanjutnya pernyataan tersebut relevan dengan pernyataan dari coding informan 2,3, dan 4.
Kualifikasi Pekerja
“Ada banyak masyarakat yang bisa  dan mampu menjadi tukang ataupun kernet di dusun Iv desa Tetehosi Afia tetapi kontraktor pelaksana tidak memanfaatkannya malah mendatangkan pekerja luar (coding informan 1, wawancara 15 Agustus 2023) ”.
Selanjutnya pernyataan tersebut relevan dengan  pernyataan coding  informan 2,3,4 dan 7.

## Reaksi dan Tanggapan Masyarakat
Dari  pernyataan coding  informan  1,  2,  3,  dan  4 “masyarakat  pemilik  lahan setempat sangat kecewa pada saat itu karena mereka tidak dipekerjakan, sehingga memicu aksi perlawanan dari masyarakat  berupa meminta biaya ganti rugi atas lahan yang  dibangun  karena  tidak  sesuai  dengan  jalur  utama  pada  surat  hibah,  adanya pengaduan dari masyarakat dan menghalangi jalur jalan menuju lokasi pembangunan tersebut  menggunakan  batu”.  Selanjutnya  pernyataan  tersebut  relevan  dengan pernyataan dari coding informan 7 yang membenarkan telah terjadi dan ada bentuk tindakan perlawanan dari masyarakat.
Pengaruh Stakeholder (Pemangku Kepentingan)
“tindakan  pemerintah  saat  itu  mengadakan  kembali  pertemuan  rapat  pemilik lahan  untuk  bisa  dibijaksanakan  kembali  sehingga  karena  kami  juga  tidak  ingin kehilangan  pembangunan  makanya  kami  mengizinkan  untuk  dilanjutkan  kembali. (coding informan 2, wawancara 09 Agustus 2023) ”. Selanjutnya pernyataan tersebut relevan dengan jawaban coding informan 7.

## Intensitas Pemberdayaan Masyarakat Lokal
Intensitas pemberdayaan masyarakat merujuk pada tingkat atau derajat di mana suatu masyarakat  diberdayakan  atau  memberdayakan  dirinya  sendiri  secara  aktif  dalam mengelola  sumber  daya,  mengambil  keputusan,  dan  mengambil  bagian  dalam  proses pembangunan  dan  perubahan  sosial.  Intensitas  pemberdayaan  masyarakat  juga mencerminkan sejauh mana masyarakat memiliki akses, partisipasi, dan kontrol atas sumber daya fisik, sosial, ekonomi, dan politik yang ada. Hal ini melibatkan penguatan individu dan kelompok  dalam  masyarakat  untuk  mengatasi  hambatan  dan  ketidaksetaraan  yang
mungkin mereka hadapi.
Teori  Pemberdayaan  Masyarakat  menurut  Jim  Ife  dalam  Maarif,  2021  menjelaskan bahwa definisi pemberdayaan ialah memberikan sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan  keterampilan  kepada  warga  untuk  meningkatkan  kemampuan  mereka  dalam menentukan  masa  depan  mereka  sendiri  dan  berpartisipasi  pada  upaya  mempengaruhi kehidupan dari kelompoknya.
Menurut  hasil  observasi  di  lapangan,  Tingkat  Pemberdayaan  Masyarakat  Lokal  di Dusun Iv Desa Tetehosi Afia dalam pembangunan Jalan Usaha Tani sangat rendah, dapat diukur dari prinsip pemberdayaan masyarakat dalam teori Menurut Simarmata (2016:9-10) dengan melihat: adanya kebutuhan, Keikutsertaan, Kesesuaian tujuan, dan Koperatif. Mekanisme Proyek Pembangunan Jalan Usaha Tani di Dusun Iv Tetehosi Afia
Menurut Syamzan Syukur (2013:133) dalam Ariyani, 2022, musyawarah dapat berarti nasehat,  perundingan  pikiran,  konsiderans  permufakatan  atau  konsultasi  dengan  cara meminta  nasehat/pendapat  kepada  orang  lain  untuk  dijadikan  sebagai  bahan pertimbangan  dalam  pengambilan  keputusan,  sedangkan  mufakat  menurut  Fuad Wasitaatmadja dalam Arum adalah suatu kesepakatan yang dihasilkan oleh para peserta musyawarah dalam rangka memecahkan masalah, berupa pendapat-pendapat yang telah disetujui dari pihak-pihak yang terdapat dalam kegiatan musyawarah.
Berdasarkan  hasil  wawancara  teori  diatas  relevan,  pada  bulan  maret  2022  telah dilaksanakan musayarah yang dilaksanakan di kantor Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dan dihadiri oleh pihak pemerintah dari dinas pertanian, kepala desa terkait, yang terdiri dari 3 desa,  kelompok  tani  terkait,  pihak  masyarakat  pemilik  lahan,  masyarakat  setempat  dan pihak Kontraktor Pelaksana atau sering disebut pemborong bernama D. Gea.
Dalam musyawarah  tersebut terdapat  beberapa kesepakatan yang telah disepakati bersama yaitu :
1. Pada  proses  pembangunan  tersebut  mengutamakan  pemberdayaan  masyarakat (penggunaan tenaga kerja) pemilik lahan dan masyarakat setempat.
2. Memanfaatkan fasilitas yang ada dilokasi setempat seperti (mobil pengangkut) dan material bangunan yang dimiliki di lokasi tersebut seperti sirtu (pasir batu)
3. Melaksanakan  pembangunan  JUT  sesuai  jalur  yang  telah  di  patok  atau  yang dihibahkan.
Kesepakatan tersebut berdasar untuk menutupi ganti rugi tanah yang telah dihibahkan demi tujuan bersama, karena tidak ada biaya ganti rugi atas tanah yang telah dihibahkan dan juga untuk bisa membantu perekonomian masyarakat.
Namun pada kenyataannya berdasarkan pernyataan dari coding informan 1-4 telah
terjadi perubahan secara sepihak oleh kontraktor pelaksana. dapat dibuktikan pada saat hari pertama di mulai pembangunan, hal yang terjadi yakni:
1. Minimnya  pemberdayaan  masyarakat  lokal  dan  mengutamakan  tenaga  kerja  luar daerah,
2. fasilitas mobil pengangkut dan material sirtu yang dimiliki masyarakat sekitar lokasi pembangunan tidak dimanfaatkan oleh kontraktor pelaksana.
3. Perubahan jalur jalan usaha tani yang tidak sesuai dengan jalur yang telah dihibahkan Menurut  Herskovitch  dalam  Putri,  F.,  dan  Aslami,  2022  mendefinisikan  resistensi terhadap  perubahan  sebagai  perilaku  sesorang  yang  dimaksudkan  untuk  menghindari perubahan dan atau mengganggu suksesnya penerapan perubahan dalam bentuk tertentu. resistensi terhadap perubahan merupakan resistensi terhadap kehilangan pada suatu yang berharga  atau  kehilangan  yang  diketahui  dengan  berpindah  ke  yang  tidak  diketahui. Resistensi  terhadap  perubahan  juga  terkait  dengan  perlawanan  yang  dilakukan  karena adanya  kekhawatiran  akan  kehilangan  sesuatu  yang  berharga  dan  sudah  diketahui sebelumnya, dan akan digantikan dengan sesuatu yang baru yang belum diketahui (Yilmaz dan Kilicoglu, 2013).
Berdasarkan  hasil  wawancara coding  informan  1,2,3,4  dan  7,  teori  tersebut  relevan dengan perubahan kesepakatan secara sepihak oleh kontrakror pelaksana yang menuai aksi protes dan resistensi dari masyarakat, berupa:
1. meminta biaya ganti rugi atas lahan yang dibangun karena tidak sesuai dengan jalur utama pada surat hibah
2. jalur jalan menuju lokasi pembangunan tersebut dihalang oleh masyarakat dengan meletakakan batu
3. adanya surat laporan pengaduan dari masyarakat kepada pihak pemerintah dan pihak berwajib
4. terkait  semua  permasalahan  yang  terjadi  dilapangan  mengakibatkan  proses pembangunan berlangsung lama, sekitar kurang lebih 6 bulan. yang berarti melebihi target  penyelesaian  pembangunan  pada umumnya yaitu 2-3 bulan,  sesuai  dengan pernyataan coding informan 5 dan 7.

## Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat
Kebijakan adalah prinsip atau pendekatan yang dipilih untuk menggambarkan proses pengambilan keputusan. Menurut Thomas R. Dye Edi, (2008:4) dalam Erlisa 2018 kebijakan adalah sebuah keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, kebijakan publik pada  umumnya  merupakan  tindakan  kolektif  untuk  memecahkan  masalah  sosial.
Sedangkan menurut Titmus dalam (Erlisa, 2018) mendefenisikan kebijakan sebagai prinsip- prinsip  yang  mengatur  tindakan  yang  diarahkan  kepada  tujuan-tujuan  tertentu  yang menurutnya  kebijakan  itu  senantiasa  beriorientasi  pada  masalah-masalah  ( problem- oriented)  dan  berorientasi  kepada  tindakan  (action – oriented).  Berdasarkan  hasil wawancara,  dari coding  informan  2  dan  7,  Teori  tersebut  relevan  dengan  kebijakan pemerintah terkait dalam menyikapi permasalahan pembangunan jalan usaha tani di desa tetehosi afia kecamatan gunungsitoli utara yaitu:
a. dengan memberikan surat panggilan kepada pihak masyarakat yang meletakkan batu pada jalur jalan menuju lokasi pembangunan
b. turun lapangan langsung dan melihat keadaan yang terjadi di lokasi pembangunan serta membawa satpol pp untuk memindahkan batu yang mengahalangi jalur jalan pembangunan tersebut,
c. melaksanakan  rapat  sosialisasi  dengan  mengundang  masyarakat  pemilik  lahan sehingga adanya realisasi, kontraktor pelaksana melanjutkan kembali pembangunan hingga  selesai  dengan  memberdayakan  tenaga  kerja  lokal  walaupun  tidak berlangsung lama dan tetap mengunakan tenaga kerja luar daerah.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  kualitatif  dengan  teknik  observasi,  wawancara,  dan dokumentasi yang dilaksanakan di Dusun IV Desa Tetehosi Afia Kecamatan Gunungsitoli Utara,  dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :
1. Intensitas pemberdayaan masyarakat lokal di dusun Iv desa tetehosi afia kecamatan gunungsitoli  utara  sangat  rendah.  dikarenakan  rendahnya  jumlah  harian  tenaga kerja setempat terutama pemilik lahan yakni ada yang 2 hari, 3 hari dan seminggu, dari kurang lebih 6 bulan masa proses pembangunan sedangkan tenaga kerja luar daerah tetap bekerja sampai selesai.
2. Mekanisme Pembangunan jalan usaha tani di dusun Iv desa tetehosi afia kecamatan Gunungsitoli  utara,  awalnya  berasal  dari  dana  APBD  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Daerah  yang  dilaksanakan  oleh  pemerintah  kota,  bukan  dari  dana  desa. proses pembangunan tersebut menuai protes, kontroversi, dan resistensi dari pihak masyarakat karena terjadinya perubahan secara sepihak oleh kontraktor pelaksana terhadap mufakat atau kesepakatan yang telah ditetapkan. Bentuk aksi perlawanan atau resistensi dari masyarakat berupa: meminta biaya ganti rugi atas lahan yang dibangun  karena  tidak  sesuai  dengan  jalur  utama  pada  surat  hibah,  jalur  jalan menuju  lokasi  pembangunan  tersebut  dihalang  oleh  masyarakat  dengan
meletakakan batu, adanya surat laporan pengaduan dari masyarakat kepada pihak pemerintah  dan  pihak  berwajib,  dan  terkait  semua  permasalahan  yang  terjadi dilapangan mengakibatkan proses pembangunan berlangsung lama, sekitar kurang lebih  6  bulan  yang  artinya  melebihi  target  penyelesaian  pembangunan  secara umum.
3. Kebijakan pemerintah dalam menyikapi permasalahan dalam pembangunan Jalan Usaha Tani di Desa Tetehosi Afia Kecamatan Gunungsitoli Utara adalah memberikan surat panggilan  kepada  pihak masyarakat yang meletakkan  batu pada  jalur  jalan menuju lokasi pembangunan, turun lapangan langsung dan melihat keadaan yang terjadi di lokasi pembangunan serta membawa satpol pp untuk memindahkan batu yang  mengahalangi  jalur  jalan  pembangunan  tersebut,  dan  melaksanakan  rapat sosialisasi dengan mengundang masyarakat pemilik lahan sehingga adanya realisasi dan  kontraktor  pelaksana  melanjutkan  kembali  pembangunan  hingga  selesai dengan memberdayakan tenaga kerja lokal walaupun tidak berlangsung lama dan tetap mengunakan tenaga kerja luar daerah.

## DAFTAR PUSTAKA
Kurniawan, henry. 2023. Teknik Penulisan Karya Ilmiah : Cara membuat Karya Ilmiah yang baik dan benar. PT. Sonpedia Publishing Indonesia
Kurniawan, Heru 2021. Pengantar Praktis Penyusunan Instrumen Penelitian. Yogyakarta: Cv budi utama
Mangundjaya, Wustari L. 2021 Perilaku Manusia Dalam Perubahan Organisasi. Surabaya: Jakad Media Publishing.
Patilaiya,  La  Hairudin    dkk.  2022  Pemberdayaan  Masyarakat.  padang  sumatera  barat: PT.global eksekutif teknologi
Pranarka, A.M.W. 1996. Pemberdayaan, Dan Konsep,Kebijakan Dan Implentasi.  Jakarta: Centre for Strategic and International Studies.
Alfa,  A.,  &  Kinanda,  R.  (2019).  Kajian  literatur  resistensi  dalam  pengambilan  kebijakan pembangunan  serta  usulan  strategi  dalam  menghadapi  resistensi  kebijakan pembangunan oleh pemerintah kabupaten indragiri hilir. Selodang Mayang: Jurnal Ilmiah  Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah  Kabupaten  Indragiri  Hilir,  5(3), 187-187.
Erlisa, t. (2018). Erlisa, t. (2018). Analisis pelaksanaan program kegiatan usaha peningkatan pendapatan  keluarga  (up2k)  desa  koto  pangean  kecamatan  pangean  kabupaten kuantan singingi (doctoral dissertation, universitas islam negeri sultan syarif kasim
riau).
Putri, F., & Aslami, N. (2022). Pemimpin Transformasional Terhadap Ristensi Perubahan di Masa Pandemi. Sinomika Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi Dan Akuntansi, 1(2), 137-144.
Sari,  R.  P.  (2023).  Pembangunan  Jalan  Usaha  Tani  di  Korong  Toboh  Palak  Pisang, Kecamatan Sintuk Toboh Gadang, Padang-Pariaman) - eSkripsi Universitas Andalas. Simarmata,  a.  C.  (2016).  Pengaruh  alokasi  dana  desa  terhadap  pembangunan  dan kesejahteraan  masyarakat  di  desa  huta  durian  kecamatan  bintang  bayu  kab. Serdang bedagai (doctoral dissertation).
Ariyani, R. (2022, December 19). Pengertian Musyawarah Menurut Para Ahli. Retrieved mei 9, 2023, from rikaariyani:
https://www.rikaariyani.com/2022/12/pengertian-musyawarah-menurut-para-ahli.html Arum,  R.  (n.d.).  Pengertian  Musyawarah  Mufakat  disertai  Nilai-nilai  Yang  Terkandung
Didalamnya. Retrieved mei 9, 2023, from gramedia: https://gramedia.com/literasi/musyawarah-mufakat/ Bappeda. (2017, februari 16). Definisi Pembangunan Fisik Dan Pembangunan Non Fisik Di Dalam Kehidupan Masyarakat. Retrieved from bappeda.
https://bappeda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/definisi-pembangunan- fisik-dan-pembangunan-non-fisik-di-dalam-kehidupan-masyarak-13
Maarif, S. D. (2021, maret 29). Mengenal Teori Pemberdayaan Masyarakat Menurut Para Ahli.  Retrieved  10  mei,  2023,  dari  tirto:  https://tirto.id/mengenal-teori- pemberdayaan-masyarakat-menurut-para-ahli-gbyu
Pemerintahan,  B.  (2019,  desember  10).  Presiden  Jokowi  Dorong  Sektor  Pertanian  dan Perikanan  Sentuh  Pasca  Produksi.  Retrieved  mei  9,  2023,  from https://www.kominfo.go.id/content/detail/23209/presiden-jokowi-dorong-sektor- pertanian-dan-perikanan-sentuh-pasca-produksi/0/berita.