## STRATEGI MENANGGULANGI PERKAWINAN ANAK PADA MASYARAKAT PENERIMA PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI GEDANGAN WIROSARI GROBOGAN JAWA TENGAH
Ali Maskur, Daud Rismana, Khoirotin Nisa’ UIN Walisongo, UIN Walisongo, STAI Walisembilan alimaskur@walisongo.ac.id

## INFO ARTIKEL

## ABSTRAK
Riwayat Artikel : Diterima : 06 September 2023 Disetujui : 20 Januari 2024 Perkawinan anak merupakan masalah yang tak berujung dan sulit diurai  benang  kusutnya.  Peningkatan  kasus  paska  UU  No  16 Tahun  2019  dengan  dinaikkannya  usia  perkawinan  menjadi  19 tahun  seperti  bola  salju  yang  terus  menggelinding.  Dispensasi perkawinan,  hamil  sebelum  menikah,  masalah  ekonomi  rumah tangga,  kesehatan,  pertengkaran  dan  berujung  pada  perceraian merupakan  rangkaian  dari  perkawinan  anak.  Penelitian  kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitik digunakan untuk menjawab permasalahan ini. Temuan dari penelitian Pertama , Kompleksitas faktor pendorong perkawinan anak di lingkungan penerima jaring pengaman  sosial  Program  Keluarga  Harapan  adalah  rendahnya tingkat  pendidikan  yang  maksimal  tamat  Sekolah  Menengah Pertama.  Pertanian  menjadi  mata  pencaharian  utama,  minimnya akses  informasi  dan  rendahnya  literasi.  Perkawinan  menjadi alternatif  penyelesaian  masalah  ketika  jenjang  pendidikan  tidak ada,  minimnya  informasi  dan  ekonomi  menjadi  kebutuhan  yang tidak  bisa  dielakkan. Kedua ,  perubahan  Undang-undang  No  16
Tahun  2019  jo  Undang  Undang  Nomor  1  tahun  1974  tentang batasan  usia  perkawinan  belum  disosialisasikan  secara  massif. Keterkaitan  antara  bahaya  ancaman  perkawinan  anak  dengan kesehatan,  pendidikan  anak,  kesiapan  mental,  pertengkaran  dan perceraian  tidak  mendapat  perhatian  serius.  Dispensasi  nikah menjadi  solusi  dari  pernikahan  anak  yang  kerap  terjadi. Ketiga , kerjasama  antara  Penyuluh  Agama  di  Kantor  Urusan  Agama, Bidan  Desa  dan  pendamping  Program  Keluarga  Harapan  dalam menyusun  bahan  penyuluhan  secara  bersama  merupakan  strategi yang diharapkan dapat menekan jumlah perkawinan anak.
Kata Kunci : Perkawinan anak, Usia Perkawinan, Jaminan sosial

## ARTICLE INFO

## ABSTRACT
Article History : Received : 06 September 2023 Accepted : 20 January 2024 Child marriage is an endless problem and it is difficult to unravel the  tangled  threads.  The  increase  in  cases  after  Law  No.  16  of 2019 with the increase in the age of marriage to 19 years is like a snowball that keeps rolling. Dispensation of  marriage, pregnancy before  marriage,  household  economic  problems,  health,  quarrels and ending in divorce are a series of child marriages.
A qualitative method with a descriptive-analytic approach is used to  answer  the  following  problems.  The  findings  from  the  first study, the complexity of the factors driving child  marriage in the social  safety  net  recipient  environment  of  the  Family  Hope Program are the low level of education which only graduates from
Keywords: Child  marriage,  Marital  age, Social security
junior  high  school,  agriculture  being  the  main  livelihood,  lack  of access to information and low literacy. Marriage is an alternative solution  to  problems when  there  is no  level  of  education,  lack  of information  and  economy  is  an  unavoidable  necessity.  Second, changes to Law No. 16 of 2019 in conjunction with Law No. 1 of 1974 regarding the age limit for marriage have not been massively socialized.  The  link  between  the  dangers  of  child  marriage  and health,  children's  education,  mental  readiness,  quarrels  and divorce  has  not  received  serious  attention.  Third,  collaboration between  Religious  Extension  Officers  at  the  Office  of  Religious Affairs, Village Midwives and Family Hope Program assistants in preparing  counseling  materials  together  is  a  strategy  that  is expected to reduce the number of child marriages.

## 1. PENDAHULUAN
Perkawinan adalah fitrah manusia untuk menyalurkan  hasrat,  mengembangkan  mental dan  meneruskan  keturunan.  Indonesia  sebagai negara  hukum  mengatur  perkawinan  dalam Undang-undang  No.  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan  (selanjutnya  di  tulis  UUP)  yang menegaskan  bahwa  pernikahan  di  anggap  sah apabila  dilakukan  oleh  calon  suami-calon  istri sesuai dengan ketentuan yang ada dalam agama dan  kepercayaan  serta  dicatatkan  di  lembaga berwenang;(Indonesia,  1974)  Kantor  Urusan Agama bagi muslim dan Catatan Sipil bagi non muslim.  UUP  menegaskan  bahwa  perkawinan merupakan  ikatan lahir dan batin antara suami- istri  dengan  tujuan  membentuk  keluarga  yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha  Esa  (Nurhadi,  2018)  dalam  ikatan  yang kuat ( mitsaqan ghalidan ).
Perkawinan  disokong  oleh  empat  pilar yakni  ikatan  yang  kuat,  kesetaraan,  kasih sayang  dan  musyawarah.(Assa,  2016)  Pilar tersebut  ditegakkan  dengan  kesiapan  calon suami-calon  istri  dalam  mengarungi  rumah tangga  dalam  kesiapan  mental,  kesehatan  fisik, penyokong  ekonomi  dan  kedewasaan.  Oleh karenanya, perkawinan anak yang masih berada dibawah  usia  19  tahun  sebagaimana  ditentukan dalam  perubahan  Undang-Undang  Nomor  16 Tahun  2019Undang-Undang  Nomor  16  Tahun 2019.  merupakan  pra  syarat  kesiapan  calon suami-calon  istri  dalam  mengarungi  rumah tangga. Perkawinan anak adalah upaya pencegahan  preventif  agar  terhindar  dari berbagai macam ancaman gagalnya perkawinan. Prinsipnya, perkawinan hanya bisa di  lakukan  ketika  kesiapan  fisik,  mental  sudah tercapai  dan  dapat  diukur  dengan  batasan
minimal umur 19 tahun bagi calon suami-calon istri.
Undang-Undang No. 35 Tahun 2014Undang-Undang  RI  Tentang  Perlindungan Anak.  pasal  1  ayat  1  dinyatakan  anak  adalah seseorang  yang  belum  berusia  18  tahun. Batasan ini diberikan sama kepada laki-laki dan perempuan,  karena  dalam  usia  18  tahun kesiapan fisik telah sempurna  terbentuk, tulang dan  otot  sudah  siap  digunakan  untuk  bekerja dan atifitas berat. Alat reproduksi bagi laki-laki dan  perempuan  telah  siap  untuk  digunakan. Kematangan  psikologis  juga  mumpuni  karena pendidikan dan pengalaman selama mengarungi bergaul  dan  berinteraksi  dapat  dijadikan  bekal dalam mengarungi bahtera rumah tangga.(Muaris, 2006) Walaupun begitu selama seseorang belum mencapai usia 21 tahun masih diperlukan  izin  orang  tua  untuk  menikah dengan pasangannya.
Fakta  di  masyarakat  kasus  perkawinan anak sering di jumpai dan terus  meningkat dari tahun ke tahun, Menteri Pemberdayaan Perempuan  dan  Anak  menegaskan  angka nasional perkawinan anak cukup mengkhawatirkan  yakni  sebesar  11,21  %.  Ada 22  provinsi  dengan  angka  perkawinan  anak yang  lebih  tinggi  dari  angka  nasional  dan  ini sangat  mengagetkan  semua  pihak.  Oleh karenanya,  kita  semua  wajib  memerdekakan anak-anak  Indonesia  dari  jeratan  praktik perkawinan anak.(PPPA, 2020)
Maraknya  praktek  kawin  anak  di masyarakat  pedesaan  perlu  adanya  pemahaman secara  bertahap  dan  kontinue,  pemahaman regulasi yang berlaku tentang dinaikkannya usia perkawinan.  Indonesia  menduduki  peringkat ke-2  di  ASEAN  dan  peringkat  ke-8  di  dunia
untuk  kasus  perkawinan  anak.  Diketahui, sekitar 22 dari 34 provinsi di tanah air memiliki angka  perkawinan  anak  yang  lebih  tinggi  dari rata-rata nasional. Hal ini dianggap mengkhawatirkan.  Pasalnya,  pemerintah  telah mengatur dengan jelas batas minimal perkawinan menjadi 19 tahun, dan memperketat aturan  dispensasi  perkawinan  dalam  Undang- undang  Nomor  16  Tahun  2019  tentang Perkawinan. Badan
Peradilan Agama Mahkamah Agung RI mencatat telah mengeluarkan  64,2  ribu  dispensasi  perkawinan anak pada 2020.(Jayani, 2021) Indonesia berada diperingkat  ke-2  negara-negara  ASEAN  dan peringkat  ke-8  dunia  untuk  perkawinan  anak. Hal  ini  sangat  mengkhawatirkan  karena pemerintah  telah  mengatur  batas  minimal perkawinan  menjadi  19  tahun  disatu  sisi  dan memperketat  aturan  mengeluarkan  dispensasi nikah  bagi  calon  pengantin  dibawah  umur dalam  Undang-undang  Nomor  16  Tahun  2019 tentang Perkawinan.Ellyvon Pranita, “Peringkat Ke-2  di  ASEAN,  Begini  Situasi  Perkawinan Anak Di Indonesia,” KOMPAS.Com, 2021.
Kultur bertani dan berladang di masyarakat  pedesaan  menjadi  kendala  dalam memahami regulasi dan akibat yang ditimbulkan. Rerata masyarakat miskin penerima  jaring  pengaman  sosial  Program Keluarga  Harapan  (PKH)  tidak  tahu  mengenai regulasi  dinaikkanya  batas  usia  perkawinan yang berlaku sekarang.
Pekerjaaan  yang  berkutat  di  sawah menjadikan penerima PKH tidak peduli dengan perkembangan  hukum,  adanya  perubahan  UUP merupakan  hal  yang  sangat  sulit  untuk disosialisasikan  dan  tumbuhnya  kesadaran hukum yang berlaku agar penerima PKH dapat menyelesaiakn  problematika  hukum  dan  tidak berhadapan langsung dengan hukum. Maraknya perkawinan  anak  karena  disebabkan  kurangnya pemahaman  hukum,  kesehatan,  pengetahuan dan kesadaran karena keterbatasan informasi di desa.

## 2. METODE
Penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan deskriptif-analitik.  Penelitian  didasari  pada ketertarikan  peneliti  dengan  penurunan  angka perkawinan  anak  di  Dusun  Sono  Babar, Gedangan Wirosari, Grobogan, Jawa Tengah di
saat  tren  naikknya  perkawinan  anak  di Indonesia. Informan dalam penelitian ini adalah 6  anak  usia  kawin  dan  4  orang  tua  untuk dikonfirmasi alasannya tidak menikah dan tidak menikahkan  anak  diusia  muda.  Kepala  Desa, perangkat  Desa,  Penyuluh  Agama,  Bidan  Desa dan Pendamping Program PKH untuk mendapatkan  data  tentang  inisiasi  program bersama dan tata cara pelaksanaannya.
Kurun  waktu  7  bulan  penelitian  di  lokasi dengan melihat dan terlibat dalam penyelenggaraan  program  bersama  penyuluhan dan penggalian data secara langsung dimasyarakat.  Pemilahan  data,  klasifikasi  data dan  konfirmasi  dilakukan  untuk  mendapatkan data yang akurat dan sesuai dengan penelitian.
Penyajian data dilakukan dengan komparasi  data  dari  berbagai  sumber  referensi dan  dipadukan  dengan  data  temuan  lapangan, kemudian  disajikan  dengan  model  naratif  agar mudah dibaca dan fahami.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Perkawinan  anak  menjadi  masalah  global bagi negara-negara yang sedang berkembang di dunia. Laporan Council
of Foreign   Relations   tentang  perkawinan  anak,
Indonesia menjadi
salah  satu  dari  sepuluh  negara  yang memiliki kasus  dan   kedua  di  ASEAN  setelah  Negara Kamboja.  Tahun  2018  di,  1  dari  9  anak perempuan  usia  20-24  tahun  menikah  sebelum mencapai  usia  18  tahun.  Dalam  ketentuan  Hak Asasi  Manusia  kawin  anak  akan  berakibat membatasi  pilihan,  peluang  untuk  tumbuh  dan berkembang,  perlindungan  dari  kekerasan  dan diskriminasi.(Lewoleba et al., 2021) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memasukan isu  perkawinan  anak  sebagai  salah  satu  fokus kerja  Sustainable  Development  Goals  (SDGs). Upaya  yang  dilakukan  dengan  memberikan sosialisasi; diskusi pemahaman tentang kesetaraan gender dan menghindari perkawinan usia anak.(Damayanti, 2020) Perkawinan  anak  menjadi  perhatian  dunia karena berdampak terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Minimnya
pemenuhan  kebutuhan  hidup  keluarga  karena kurangnya  tanggung  jawab,  keahlian,  daya kreatifitas akibat dari pernikahan anak menyebabkan  belum  ada  kesiapan  sempurna
secara fisik,
mental dan psikologisnya.(Eleanora  et  al.,  2021)  Perhatian dunia  terhadap  perkawinan  anak  sangat  berarti bagi  Indonesia.  Kematangan  usia  perkawinan berdampak pada kualitas perkawinan, indikatorny adalah tingkat kesejahteraan, hubungan  harmonis,  tingkat  pendidikan  anak dan  usia  perkawinan.(Setiawati  &  Nurhayati, 2020)
Perkawinan  adalah  hak  konstitusional seluruh  warga  negara  yang  tercantum  dalam Pasal  28B  (1)  dan  merupakan  bagian  dari  Hak Asasi  Manusia  sebagaimana  termaktub  dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak  Asasi  Manusia.  Berdasar  pada  aturan tersebut,  maka  negara  wajib  menjaga  dan melindungi  hak  warganya  dalam  perkawinan, pemaksaan  perkawinan  dan  perkawinan  anak adalah pelanggaran terhadap konstitusi sehingga    negara  perlindungan  dengan  cara memberi  batas  minimal  usia  perkawinan  agar anak  dapat  tumbuh  kembang  secara  maksimal fisik,  mental  dan  mencapai  kedewasaan.(Yogi Arthani,  2019)  Aspek  filosofis  dan  sosiologis dinaikkannya usia perkwinan menjadi 19  tahun adalah  melindungi  anak  dari  perkawinan  dini yang berakibat fatal pada akhirnya.
Realita di masyarakat menunjukkan fenomena terbalik. Penambahan angka perkawinan anak paska diterbitkannya Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menaikkan  usia  perkawinan  menjadi  19  tahun menjadi  pil  pahit  banyak  pihak.  Kondisi  ini diperburuk  dengan  tidak  ada  harmonisasi regulasi  tingkat  pusat  dan  daerah.  Undang- Undang  Nomor  16  Tahun  2019  perlu disinkronisasikan  dengan  Peraturan  Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Perkawinan. Upaya  ini  dilakukan  untuk  konsistensi  dan ketegasan  para  hakim  dalam  memutuskan perkara  dispensasi  sesuai  dengan  semangat mencegah  atau  menolak  perkawinan  anak. Meningkatnya kasus perkawinan anak dipengaruhi beberapa faktor yaitu faktor sosial, agama,  ekonomi,  budaya,  dan  akses  terhadap konten negatif media sosial dan internet.(Sugiarti  &  Tridewiyanti,  2021)  Hal senada  terjadi  di  Dusun  Sono  Mbabar  yang dilatarbelakangi  faktor  ekonomi  rendah  dan lahan  pertanian  yang  membutuhkan  fisik  yang
kuat  menjadikan  perkawinan  sebagai  alternatif disaat  tidak  tersedianya  jenjang  pendidikan, minimnya akses informasi dan ekonomi.
Penerima  program  jaring  pengaman  sosial sebanyak  60  (enam  puluh)  keluarga  terdiri  dari Keluarga  Penerima  Manfaat  (PKM)  Program Keluarga Harapan (PKH) yang berada di dusun Sono  Mbabar  Gedangan  Wirosari  Grobogan Jawa Tengah dengan rentang usia 16 tahun – 72 tahun  dengan  matapencaharian  utama  sebagai petani  sawah  dan  mengelola  ladang  milik perhutani  dengan  sewa  bagi  hasil.  Letak geografis yang terpencil karena berada diantara hutan  milik  Perhutani  Grobogan  dan  Blora. Akses  jalan  yang  sulit  karena  harus  melewati jalan  setapak  dan  berbatu,  fasilitas  pendidikan dasar  berada  jaud  di  kampung  sebelah  dan minim  akses  informasi  menjadikan  dusun  ini tersisih  dan  tidak  mampu  berkembang.  Faktor penghambat  perkembangan  adalah  minimnya akses transportasi, teknologi dan ekonomi yang berdampak langsung kepada kemiskinan. Tidak meratanya distribusi pembangunan, pendidikan, pendapatan memicu yang harus segera dibenahi agar tidak semakin memperkeruh keadaan yang akan  menimbulkan  dampak  negatif  terhadap sosial  dan  politik.  Pemerintah  Indonesia  mulai tahun 2007 melalui Menteri Sosial mencanangkan program jaring pengaman sosial untuk  menganggulangi  kemiskinan  dengan menerapkan Program Keluarga Harapan (PKH).
Berdasarkan  pasal  3  Permensos  RI  tahun 2008  menyatakan  bahwa  target  dari  PKH adalah keluarga miskin dan rentan dari ancaman kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial. 1 Indikator  masyarakat  penerima  PKH antara  lain  berpendidikan  rendah,  karena pendidikan  yang  rendah    masyarakat  menjadi gagap dan tidak mengetahui menjalani kehidupan  yang  lebih  baik  untuk  mencapai kesejahteraan. Minimnya akses transportasi dan media  yang  tidak  dapat  masuk  ke  daerah tersebut  contohnya  adalah  internet,  dan  masih banyak  faktor  lainya.  Program  jangka  panjang dari  PKH  adalah  mendorong  masyarakat kategori  miskin  yang  menerima  layanan fasilitas  pendidikan,  kesehatan  ,  pangan  dan gizi,  pendampingan  secara  komplementer secara berkelanjutan dapat keluar dari kubangan kemiskinan  menjadi  masyarakat  yang  mandiri
dan  sejahtera.(Pedoman  Pelaksanaan  Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2021, 2021)
Program  ini  merupakan  langkah  nyata dalam  menanggulangi  kemiskinan  dengan memberikan  bantuan  sosial  bersyarat  kepada keluarga  miskin  yang  di  tetapkan  oleh penyelenggara  Program  Keluarga  Harapan (PKH) ditingkat desa, kabupaten dan pemerintah pusat.(Alexandri, 2020) Program ini bertujuan  meminimalisir  kemiskinan  dengan memberikan  bantuan  sosial  secara  langsung kepada  anak,  ibu  hamil,  lansia  dan  juga disabilitas  dengan  syarat  dan  ketentuan  yang berlaku dengan tujuan memangkas kesenjangan sosial  yang  ada.  Dalam  catatan  PBB  program Conditional  Cash  Transfer  (CCT)  terbukti sangat membantu negara dalam menanggulangi kemiskinan  yang  sedang  di  hadapi  oleh  suatu negara.  Bantuan yang difasilitasi oleh Program Keluarga  Harapan  (PKH)  adalah  diberikannya fasilitas  layanan  pendidikan  (fasdik)  bagi  anak wajib  belajar  dengan  sekolah  gratis  selama  12 tahun,  fasilitas  layanan  kesehatan  (faskes)  bagi ibu hamil dan penduduk lanjut usia.
Pemahaman penerima PKH tentang perubahan UUP tentang batasan usia perkawinan menjadi 19 tahun sangat ditentukan oleh  tingkat  literasi  masyarakat  dan  sosialisasi pemerintah, ini merupakan dua kutub yang sulit dipertemukan.    Tingkat  pendidikan  masyarakat yang  rendah  berakibat  pada  minim  akan kesadaran  hukum,  terutama  pembaharuan hukum  maupun  hukum  hukum  yang  baru. Dinamika di masyarakat yang cepat membutuhkan aturan yang dapat menjadi acuan dalam  bersikap  dan  bertindak,  perubahan  UUP dilatarbelakangi oleh tingginya angka perceraian  karena  merebaknya  perkawinan anak.(Mumek,  2020)  Kesadaran  hukum  dapat dibangun  dengan  dijalankannya  sistem  hukum secara  baik.  Freidman  membagi  sistem  hukum menjadi  tiga  bagian  ,  substansi  hukum  berupa aturan yang baik, tidak multi tafsir dan menjadi kepentingan masyarakat. Struktur hukum terdiri dari  pembuat  aturan  yang  peka  terhadap  realita sosial,  penegakan  hukum  yang  tidak  tebang pilih  dan  kredibilitas  penegak  hukum  dalam menjalankan  aturan.  Kultur  hukum  dibangun oleh  masyarakat  yang  membutuhkan  hukum sebagai pedoman dan acuan dalam menjalankan kehidupan ditengah masyarakat.(Friedman,
2018)  Bangunan  tiga  komponen  tersebut  harus saling melengkapi dan mendukung agar hukum dapat berjalan dalam menciptakan keadilan dan kesejahteraan.
Faktor pendorong lainnya adalah rendahnya  kesadaran  masyarakat  terhadap berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun  1974  tentang  Batasan  Minimal  Usia Perkawinan.  Aturan  awal  yang  menyatakan batasan  minimal  seseorang  laki-laki  yang  akan berrumah  tangga  adalah  19  tahun  dan perempuan  16  tahun,  diubah  menjadi  batasan minimal  seorang  laki-laki  dalam  mengajukan persyaratan  pernikahan  adalah  19  tahun  dan batasan  minimal  seorang  perempuan  adalah  19 tahun.  Perubahan  ini  tidak  dimengerti  oleh masyarakat  penerima  PKH  di  dusun  Sono Mbabar,  akibatnya  perkawinan  anak  yang dilakukan melawan aturan hukum atau berhadapan dengan hukum.
Alasan  lainya  yaitu  keberadaaan  keluarga penerima  manfaat  (KPM)  Program  Keluarga Harapan  (PKH)  tersebut  tergabung  dalam kelompok  Keluarga  Harapan  desa  Gedangan Kecamatan  Wirosari  Kabupaten  Grobogan, akan memiliki dampak sosial kepada masyarakat sekitar mengenai kepahaman hukum  yang  di  peroleh  ketika  telah  mengikuti kegiatan pemberdayaan dan penyuluhan tentang hukum  perkawinan,  yang  nantinya  akan memberikan  dampak  sosial  berupa  tumbuhnya rasa  saling  peduli  antara  masyarakat  satu dengan  yang  lain  untuk  senantiasa  patuh  akan hukum, khususnya hukum perkawinan  islam di indonesia  paska  perubahan  Undang  Undang Nomor 1 Tahun 1974. Memberikan pemahaman mengenai kesadaran hukum kepada masyarakat mengenai  regulasi  hukum  perkawinann  yang saat  ini  berlaku  akan  menjadikan  masyarakat sadar  bahwa  menikah  bukan  hanya  soal  rasa suka  sama  suka  akan  tetapi  dampak  yang  di timbulkan setelah perkawinan dan juga membangun kesadaran bahwa ikatan perkawinan  sebuah  keluarga  itu  dibangun dengan  dasar  kasih  sayang  dan  cinta  kasih supaya  nantinya  tidak  terjadi  perceraian  di kemudian hari.
Kondisi Keluarga Miskin Penerima Program  Keluarga  Harapan  saat  kegiatan pelatihan  dan  penyuluhan  tentang  Paska
Perubahan  Undang  Undang  Nomor  1  Tahun 1974  mengenai  hukum  perkawinan  islam  di indonesia  sangat  minim  bahkan  mereka  tidak mengetahui  ketika  undang  undang  yang  lama sudah  di  perbarui  dan  muncul  Undang  Undang Nomor  16  Tahun  2009  mengenai  batasan minimal  pernikahan.  Hal  ini  apabila  dibiarkan terus menerus akan berakibat munculnya resiko resiko dampak negatif yang di timbulkan akibat pernikahan  usia  dini  karena  usia  yang  belum matang untuk menyusun rumah  tangga yang di idamkan yaitu sakinah mawadah warahmah.
Pada kenyataannya banyak terjadi perkawinan  yang  dilakukan  di  luar  ketetuan undang-undang perkawinan, tidak hanya di kota besar  tetapi  tidak  didaerah-daerah  terpencil. Sebabnya  bervariasi,  karena  masalah  ekonomi, rendahnya pendidikan, pemahaman budaya dan nilai-nilai agama tertentu, dan lain- lain.(Zulfiani,  2017)  Maraknya  perkawinan anak  kedepan  akan  menimbulkan  berbagai problematika,  baik  dilihat  dari  perspektif Hukum Islam (fikih) atau Hukum Positif. Fikih memberikan sumbangan perdebatan yang dapat ditanggapi oleh berbagai pihak tentang kebolehan perkawinan anak dengan konsekuensi berpotensi menimbulkan perbedaan pemahaman nash. Dampak nyata lain dalam kesehatan adalah menyebabkan kenaikan angka  kematian  ibu  dan  bayi  serta  gangguan gangguan  kesehatan  reproduksi.    Tinjauan kesehatan reproduksi, pernikahan anak mempunyai  banyak  resiko  dan  bahaya  karena secara fisik dan mental dimana anak belum siap untuk  melahirkan,  sehingga  timbul  gangguan dalam  sistem  reproduksi  sampai  kematian  ibu dan  bayi.  Diperlukan  komitmen  pemerintah untuk  menghentikan  praktik-praktik  tradisi berbahaya  yang  mempengaruhi  kesehatan perempuan  dan  anak  dengan  meratifikasi regulasi yang terkait dengan perlindungan anak dan  perempuan.Kekuatan  hukum  dalam  UU Perkawinan  dan  UU  Perlindungan  Anak memunculkan  wacana  tentang  pertentangan usia  anak  antara  19  tahun  dan  21  tahun. Problematika ini menjadi penyumbang
keabsahan
perkawinan anak sekaligus membawa dampak negatif terhadap perkawinan yang dilangsungkan oleh anak.(Natsif, 2018)
Inisiatif Kepala Desa dalam menanggulangi tinggiya  perkawinan  anak  penerima  Program
PKH  yang  dilakukan  di  Dusun  Sono  Babar, Wirosari adalah dengan menggandeng Penyuluh  Agama  dari  KUA  Wirosari,  Bidan Desa  dan  Pendamping  Program  PKH  untuk menyinergikan  beberapa  kegiatan  agar  dapat dilakukan  secara  bersama-sama.  Masyarakat penerima  PKH  dikumpulkan  dalam  1  kegiatan dan diberikan penyuluhan secara bergantian.
Penyuluh  Agama  menegaskan  adanya aturan  baru  UUP  yang  menaikkan  usia  kawin menjadi 19 tahun karena pertimbangan kematangan,  kesiapan,  tanggung  jawab  dan moralitas.  Bidan  Desa  mempertegas  tentang kesiapan organ seksual, kesiapan alat reproduksi, bahaya  hamil diusia muda dan pola pengasuhan  anak  yang  tidak  maksimal.  Di  sisi ekonomi, Pendamping PKH memberikan gambaran  pentingnya  kesiapan  ekonomi  dalam mengarungi rumah tangga dan biaya pendidikan anak  dan kelangsungan rumah tangga.
Pencegahan  perkawinan  anak  mengalami kendala  dari  sisi  internal  sebagai  salah  satu bagian  dari  perlindungan  anak.  Kendala tersebut  terwujud  dengan  adanya  dispensasi perkawinan  usia  anak.  Pelaksanaan  dispensasi perkawinan  terbukti  dalam  banyak  penelitian menimbulkan dampak buruk dari pelaksanaannya. Usia perkawinan anak cenderung  menimbilkan  percekcokan  karena kejiawaan  yang  belum  matang,  alat  reproduksi yang belum maksimal sehingga rawan terjangkit  penyakit  dan  ancaman  perceraian karena  pemahaman  tentang  perkawinan  yang sakral dan suci terabaikan. Untuk itu, dukungan kepada  pencegahan  perkawinan  usia  anak dalam rangka pelaksanaan perlindungan anak di Indonesia  menjadi  wajib  untuk  dilaksanakan. Oleh  karena  itu,  perlunya  tinjauan  ulang terhadap  pelaksanaan  dispensasi  perkawinan yang dapat mendegradasi pelaksanaan perlindungan anak di Indonesia sehingga setiap anak  dapat  memperoleh  hak-haknya  secara utuh.(Hizbullah, 2019)

## 4. PENUTUP Kesimpulan
Faktor  pendorong  perkawinan  anak  di lingkungan  penerima  jaring  pengaman  sosial Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  adalah rendahnya tingkat pendidikan yang hanya tamat
SMP,  mata  pencaharian  pertanian  ,  minimnya akses informasi dan rendahnya literasi, kemakluman  masyarakat  terhadap  praktek kawin  anak.  Perkawinan  menjadi  alternatif penyelesaian masalah ketika jenjang pendidikan tidak  ada,  minimnya  informasi  dan  ekonomi menjadi kebutuhan yang tidak bisa dielakkan.
Perubahan  Undang-undang  No  16 Tahun 2019 jo Undang Undang Nomor 1 tahun 1974  tentang  batasan  usia  perkawinan  belum disosialisasikan  secara  massif.  Keterkaitan antara  bahaya  ancaman  perkawinan  anak dengan  kesehatan,  pendidikan  anak,  kesiapan mental,  pertengkaran  dan  perceraian  tidak mendapat perhatian serius.
Kerjasama  antara  Penyuluh  Agama dari  KUA,  Bidan  Desa  dan  Pendamping  PKH dalam memberikan penyuluhan dan pemahaman  kepada  masyarakat  akan  arti penting berumah tangga, kesiapan fisik,  mental dan  ekonomi  menjadi  kunci  keberhasilan menekan angka perkawinan anak.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Alexandri,  M.  B.  (2020).  Evaluasi  Kebijakan
Program  Keluarga  Harapan  Di  Kecamatan Cakung Jakarta Timur  Tahun 2019. Jurnal Moderat , 6 (2).
Arsyad, A. (2002). undang - undang RI tentang perlindungan anak. Arsyad, Azhar, 190211614895 , 2002.
Assa,  W.  (2016).  Kajian  Prinsip  Perkawinan Menurut  Uu  No.  1  Tahun  1974  Dalam Perspektif Hukum Islam. Lex Administratum , 4 (3).
Damayanti,  A.  (2020).  Edukasi  Peningkatan Kesadaran tentang Kesetaraan Jender untuk Mengatasi  Perkawinan  Anak. JURNAL
ComunitÃ Servizio :  Jurnal  Terkait Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat, Terkhusus Bidang Teknologi, Kewirausahaan Dan Sosial Kemasyarakatan , 2 (1).
https://doi.org/10.33541/cs.v2i1.1529
Djamilah,  R.  K.  (2015).  Dampak  Perkawinan Anak  di  Indonesia. Jurnal  Studi  Pemuda ,
3 (1).
Eleanora,  F.  N.,  Hukum,  F.,  Bhayangkara,  U., Putri,  A.  H.,  Hukum,  F.,  Bhayangkara,  U., Saputra,  R.,  Hukum,  F.,  Bhayangkara,  U.,
&  Raya,  J.  (2021).  Dampak  Sosial  Akibat
Perkawinan  Anak  Terhadap  Kesejahteraan Masyarakat. Kertha Semaya , 9 (9). Friedman,  L.  M.  (2018).  Sistem  hukum : perspektif  ilmu  sosial.  In Penerbit  Nusa Media .
Ginting    I  Ketut,  T.  E.  W.  (2018).  Perkawinan Anak  Di  Bawah  Umur  Di  Lihat  Dari Perspektif Hukum Pidana. Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum , Vol. 07 , No. 03 , Mei 2018 . Hizbullah,  A.  (2019).  Eksistensi  Dispensasi Perkawinan terhadap
Pelaksanaan Perlindungan  Anak  di  Indonesia. Jurnal Hawa :  Studi  Pengarus  Utamaan  Gender Dan Anak , 1 (2). https://doi.org/10.29300/hawapsga.v1i2.26 08 Indonesia,  R.  (1974).  Undang-Undang  Tentang Perkawinan. Peraturan Pemerintah Republik  Indonesia  Nomor  26 Tahun  1985 Tentang Jalan , 2003 (1), 2. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/4 7406/uu-no-1-tahun-1974 Jayani,  D.  H.  (2021). Dispensasi  Perkawinan Anak  Meningkat  3  Kali  Lipat  pada  2020 .
Katadata.Co.Id. Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2021, 8 (2021).
Lewoleba,  K.  K.,  Mulyadi,  M.,  Satino,  S.,  &
Wadillah,  L.  (2021).  Pencegahan  Dan Penanggulangan  Perkawinan  Anak  Bagi Remaja  Dan  Karang  Taruna  Kelurahan Limo Kota Depok. Prosiding SENAPENMAS . https://doi.org/10.24912/psenapenmas.v0i0.
14981
Muaris, H. (2006). Pengertian Anak. Gramedia ,
12 .
Mumek, G. C. (2020).  Perlindungan dan upaya hukum dalam menekan maraknya perkawinan  anak  di  indonesia. Lex  et societatis , 8 (1). https://doi.org/10.35796/les.v8i1.28469
Natsif,  F.  A.  (2018).  Problematika  Perkawinan Anak (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif). Jurnal  Al-Qadau:  Peradilan  Dan Hukum Keluarga Islam , 5 (2). https://doi.org/10.24252/al- qadau.v5i2.7101 Nurhadi,  N.  (2018).  Undang-Undang  No.  1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan
(Perkawinan)  di  Tinjau  dari  Maqashid Syariah.
UIR Law Review , 2 (2). https://doi.org/10.25299/uirlrev.2018.vol2( 02).1841 PPPA,  K.  (2020).  Menteri  PPPA :  Perkawinan Anak  Harus  Dihentikan.  In Siaran  Pers Nomor: B-190/Set/Rokum/MP 01/08/2020 . Pranita,  E.  (2021).  Peringkat  ke-2  di  ASEAN,
Begini  Situasi  Perkawinan  Anak  di Indonesia. KOMPAS.Com .
Setiawati,  F.  A.,  &  Nurhayati,  S.  R.  (2020). Kualitas perkawinan orang Jawa : Tinjauan faktor  jenis  kelamin  ,  usia  perkawinan  , jumlah  anak  ,  dan  pengeluaran  keluarga. Jurnal  Ilmu  Keluarga  Dan  Konsumen ,
13 (1).
Sugiarti,  T.,  &  Tridewiyanti,  K.  (2021). Implikasi  dan  implementasi  pencegahan perkawinan  anak. JLR  -  Jurnal  Legal
Reasoning , 4 (1).
https://doi.org/10.35814/jlr.v4i1.2968 Sunaryanto,  H.  (2019). Analisis  Sosial- Ekonomi  Faktor  Penyebab  Perkawinan Anak  Di  Bengkulu:  Dalam  Perspektif Masyarakat  Dan  Pemerintah  (Studi  Kasus di  Kabupaten  Seluma). Jurnal  Sosiologi Nusantara ,
5 (1).
https://doi.org/10.33369/jsn.5.1.22-42
Tukiran,  S.  (2016).  Perkawinan  Anak  di Kabupaten  Grobogan. Majalah  Geografi
Indonesia , 26 (2). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Yogi  Arthani,  N.  L.  G.  (2019).  Perlindungan anak  dalam  praktik  perkawinan  usia  dini. Vyavahara duta , 13 (2).
https://doi.org/10.25078/vd.v13i2.691
Zulfiani,  Z.  (2017).  Kajian  Hukum  Terhadap
Perkawinan  Anak  Di  Bawah  Umur Menurut  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1974. Jurnal  Hukum  Samudra  Keadilan ,
12 (2).