INNOVATIVE:  Journal  Of  Social  Science  Research Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 11234-11245 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Kemandirian Kekuasaan Kehakiman Dalam Menegakkan Negara Hukum Yang Demokratis
Anisa Dwi Rachmadika 1 ✉ , A Zarkasi 2 , Syamsir 3
Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jambi Email : anisadwirachmadika@yahoo.co.id 1 ✉

## Abstrak
Tulisan  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  peran  penting  kemandirian  kekuasaan  kehakiman  dalam menjaga prinsip negara hukum di masyarakat demokratis. Negara hukum merupakan fondasi yang vital  dalam  sistem  politik  yang  demokratis,  karena  menjamin  perlindungan  hak  asasi  manusia, keadilan,  dan  kepastian  hukum.  Namun,  ketika  kekuasaan  kehakiman  tidak  mandiri,  risiko penyalahgunaan  kekuasaan  dan  pelanggaran  hak-hak  individu  meningkat.  Dalam  konteks masyarakat  demokratis, kemandirian kekuasaan kehakiman menjadi aspek yang sangat penting. Hal ini memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh pengadilan didasarkan pada hukum dan bukan dipengaruhi oleh kepentingan politik atau tekanan eksternal. Kemandirian kekuasaan kehakiman juga memungkinkan pengadilan untuk bertindak sebagai pengawas terhadap pemerintah dan lembaga- lembaga  publik  lainnya,  sehingga  dapat  mencegah  penyalahgunaan  kekuasaan  dan  menjamin perlakuan  yang  adil  bagi  semua  warga  negara.  Namun,  tantangan  dalam  menjaga  kemandirian kekuasaan  kehakiman  di  masyarakat  demokratis  tidak  dapat  diabaikan.  Beberapa  faktor  seperti campur tangan politik, tekanan dari kekuatan ekonomi, dan kurangnya sumber daya yang memadai dapat mengancam kemandirian tersebut. Oleh karena itu, perlunya langkah- langkah yang kuat untuk memperkuat  kemandirian  kekuasaan  kehakiman,  seperti  penegakan  etika  kehakiman,  pemilihan hakim  yang  transparan,  dan  sistem  pengawasan  yang  efektif.  Dalam  kesimpulannya,  kemandirian kekuasaan  kehakiman  merupakan  pilar  penting  dalam  menjaga  negara  hukum  di  masyarakat demokratis.  Dengan  menjaga  kemandirian  tersebut,  masyarakat  dapat  memiliki  keyakinan  bahwa pengadilan  akan  menegakkan  keadilan,  melindungi  hak-hak  individu,  dan  memastikan  kepastian hukum. Oleh karena itu, peran aktif masyarakat dalam mendukung kemandirian kekuasaan kehakiman sangatlah penting dalam membangun negara hukum yang kuat di masyarakat demokratis.
Kata Kunci; kekuasaan kehakiman, negara hukum, masyarakat demokratis

## Abstract
This paper aims to analyze the important role of the independence of judicial power in maintaining the principles of the rule of law in a democratic society. The rule of law is a vital foundation in a democratic political  system, because  it guarantees the  protection  of  human  rights,  justice  and  legal  certainty. However, when judicial power is not independent, the risk of abuse of power and violation of individual rights increases. In the context of a democratic society, the independence of judicial power is a very important  aspect.  This  ensures  that  decisions  taken  by  the  courts  are  based  on  the  law  and  not influenced by political interests or external pressure. The independence of judicial power also allows the courts to act as a watchdog over the government and other public institutions, thereby preventing abuse of power and ensuring fair treatment for all citizens. However, the challenges in maintaining the independence of judicial power in a  democratic  society cannot be ignored. Several factors such as political interference, pressure from economic forces, and lack of adequate resources can threaten this independence. Therefore, strong steps are needed to strengthen the independence of judicial power, such as enforcing judicial ethics, transparent selection of judges, and an effective monitoring system. In conclusion, the independence of judicial power is an important pillar in maintaining the rule of law in a democratic society. By maintaining this independence, society can have confidence that the courts will uphold justice, protect individual rights, and ensure legal certainty. Therefore, the active role of society in supporting the independence of judicial power is very important in building a strong legal state in a democratic society.
Keywords; judicial power, rule of law, democratic society

## PENDAHULUAN
Negara hukum dan demokrasi adalah dua prinsip fundamental dalam menjaga tatanan sosial yang adil dan berkeadilan. Keduanya saling terkait erat, dimana negara hukum adalah landasan  yang  penting  bagi  sistem  politik  yang  demokratis.  Dalam  negara  hukum, kekuasaan kehakiman memiliki peran sentral dalam menjaga keadilan, melindungi hak-hak individu, dan menegakkan aturan hukum. Namun, dalam praktiknya, kemandirian kekuasaan kehakiman sering kali menjadi permasalahan yang kompleks dalam masyarakat demokratis. Terdapat berbagai tantangan dan ancaman yang dapat mengganggu kemandirian tersebut. Salah satunya adalah campur  tangan  politik  dalam  proses  peradilan,  di  mana  keputusan hukum  dapat  dipengaruhi  oleh  kepentingan  politik  atau  tekanan  dari  pihak-pihak  yang berkuasa.  Kemandirian  kekuasaan  kehakiman  dalam  menegakkan  negara  hukum  di masyarakat  demokratis  merupakan  isu  yang  kompleks  dan  penting.  Banyak  konstitusi negara  yang  menjamin  prinsip   kemandirian  kekuasaan  kehakiman.
Misalnya, Pasal 24B UUD 1945 di Indonesia menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung yang mandiri. Salah satu ciri negara hukum,
lembaga peradilan itu haruslah bebas ( independent) dan tidak memihak (imparsial). Pada hakikatnya, peradilan yang bebas berkaitan dengan keinginan untuk memperoleh putusan yang  seadil-adilnya  melalui  pertimbangan  dan  kewenangan  hakim  yang  mandiri  tanpa pengaruh dan campur tangan pihak lain. Kewenangan hakim tidak memihak lebih ditujukan kepada  proses  pelayanan  agar  pencari  keadilan  terhindar  dari  ekses-ekses  negatif. Independensi  menyangkut  nilai-nilai  substansial,  sedangkan  imparsial  berkaitan  dengan nilai-nilai prosedur.
Konstitusi  negara  sering  kali  menetapkan  kekuasaan  kehakiman  sebagai  cabang kekuasaan yang terpisah dan bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya. DUHAM secara jelas menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan setara  di hadapan hukum. Kemandirian kekuasaan  kehakiman  diperlukan untuk memastikan bahwa hak-hak individu dilindungi tanpa adanya intervensi politik atau tekanan eksternal.
Kekuasaan kehakiman yang merdeka adalah mencakup kemandirian hakim sebagai representasi  badan  peradilan  dan  independensi  institusi  pengadilan  sebagai  lembaga pelaku kekuasaan kehakiman. Lebih spesifik, dapat diformulasikan bahwa kemandirian dan independensi yang harus diberikan kepada Mahkamah Agung sebagai lembaga pelaksana kekuasaan  kehakiman,  setidaknya  adalah  kemandirian  dalam  hal  organisasi,  dan kemandirian  dalam  hal  fungsi.  Kemandirian  dalam  hal  fungsi  adalah  kemandirian  yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi judisial sebuah badan peradilan. Kemandirian dalam hal  organisasi  adalah  kemandirian  yang  berkaitan  dengan  fungsi  non  judicial  sebuah lembaga  Mahkamah  Agung  dan  badan  peradilan  dibawahnya,  yaitu  setidaknya  dapat difokuskan pada kemandirian  dalam hal pengelolaan/manajemen  Sumber Daya Manusia dan kemandirian dalam hal pengelolaan/manajemen keuangan/finansial.
Beberapa  konvensi  internasional  juga  menekankan  pentingnya  kemandirian kekuasaan kehakiman. Misalnya, Pasal 14 (1) International Covenant on Civil and Political Rights  (ICCPR)  menyatakan  bahwa  setiap  orang  memiliki  hak  untuk  mendapatkan persidangan  yang  adil  dan  independen.  Kemandirian  kekuasaan  kehakiman  diperlukan untuk memastikan pemenuhan hak ini. Putusan-putusan pengadilan yang telah berlangsung dalam sejarah hukum juga menjadi dasar hukum yang menguatkan pentingnya kemandirian kekuasaan kehakiman. Putusan-putusan tersebut menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman harus bebas dari intervensi politik dan tekanan eksternal agar dapat menjalankan tugasnya secara adil dan independen.
Dalam kesimpulannya, penting untuk memahami dan mengakui dasar hukum yang melatarbelakangi  pentingnya  kemandirian  kekuasaan  kehakiman  dalam  menegakkan
negara  hukum  di  masyarakat  demokratis.  Dasar  hukum  tersebut  mencakup  konstitusi negara, DUHAM, konvensi internasional, dan putusan pengadilan. Dengan memahami dasar hukum ini, dapat dirumuskan langkah-langkah yang efektif untuk memperkuat kemandirian kekuasaan  kehakiman  dalam  menjaga  keadilan,  melindungi  hak  asasi  manusia,  dan menegakkan negara hukum di masyarakat demokratis.
Selain  itu,  tekanan  dari  kekuatan  ekonomi  dan  kepentingan  bisnis  juga  dapat mempengaruhi kemandirian kekuasaan kehakiman. Adanya pengaruh eksternal ini dapat menghilangkan keadilan dan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.  Selain  itu,  kurangnya  sumber  daya  yang  memadai  juga  menjadi  faktor  yang menghambat kemandirian kekuasaan kehakiman, seperti kurangnya dana, tenaga ahli, dan fasilitas  yang  memadai.  Dalam  konteks  tersebut,  penting  untuk  mengidentifikasi  dan memahami permasalahan seputar kemandirian kekuasaan kehakiman dalam menegakkan negara hukum di masyarakat demokratis. Hal ini dapat menjadi dasar untuk merumuskan langkah-langkah  yang  efektif  dalam  memperkuat  kemandirian  kekuasaan  kehakiman, sehingga dapat menjamin keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan kepastian hukum bagi semua warga negara.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan data sekunder. Pendekatan penelitian  digunakan  pendekatan  perundang-undangan  dan  pendekatan  konsep. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  kemandirian  kekuasaan  kehakiman  dan dampaknya  terhadap  penegakan  negara  hukum.  Teknik  pengumpulan  data  untuk mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier digunakan studi kepustakaan. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Teori tentang kekuasaan kehakiman, jika dirujuk dari latar belakang sejarahnya, adalah merupakan  derivasi  atau  turunan  dari  teori  pembagian  kekuasaan  dan  pemisahan kekuasaan ( Division or Separation of Power) sebagaimana diajarkan oleh John Locke dan Montesquieu.  John  Locke  dalam karyanya  yang berjudul “Two Treaties  of  Government”, mengajarkan agar kekuasaan di dalam suatu negara didistribusi atau dibagi-bagi kedalam beberapa  organ-organ  badan  kenegaraan  yang  berbeda.  Untuk  memproteksi  adanya penumpukan kekuasaan menurut John Locke hanya pada organ- organ kenegaraan tertentu,
maka  diperlukan  pendistribusian  kekuasaan  kepada  beberapa  organ  kenegaraan,  agar terhindar dari penyalahgunaan kekuasaan yang hanya jika terpusat pada satu organ saja. John Locke membagi kekuasaan ke dalam beberapa pembagian sebagai berikut:
1. Kekuasaan Legislatif ( Legislative Power)
2. Kekuasaan Eksekutif ( Executive Power)
3. Kekuasaan Federatif ( Federative Power)
Distribusi  kekuasaan  kepada  tiga  organ  badan  kekuasaan  kenegaraan  tersebut, dimana  kekuasaan  yudikatif  ( Judicative  Power)  dimasukkan  ke  dalam  bagian  organ kekuasaan  eksekutif,  dengan  alasan  bahwa  kekuasaan  eksekutif  sebagai  kekuasaan melaksanakan undang-undang mencakup pula di dalamnya kekuasaan mengadili sebagai pelaksanaan undang-undang. Lebih lanjut, La Ode Husen, menilai bahwa pemikiran John Locke  tentang  distribusi  kekuasaan  muncul  sebagai  reaksi  terhadap  absolutisme  raja, dimana pada abad 14-15 kekuasaan pemerintahan di Eropa Barat terpusat hanya pada satu tangan  yaitu  raja.  Baru  memasuki  abad  ke  17  muncullah  konsep  dan  gagasan  untuk mengambil  alih  kekuasaan  membentuk  perundang-  undangan  dari  tangan  raja,  yang diserahkan  kepada  suatu  badan  kenegaraan  (Staatkundig  orgaan)  yang  berdiri  sendiri. Sebelumnya,  akhir  abad  pertengahan,  yang  mula-mula  diambil  dari  tangan  raja  adalah kekuasaan kehakiman, yang kemudian diikuti dengan penyerahan kepada badan peradilan.
Munculnya  atau  hadirnya  kekuasaan  kehakiman  sebagai  bagian  dari  cabang kekuasaan eksekutif menurut teori John Locke, dilatarbelakangi oleh kekuasaan raja yang absolut. Oleh karena itu, wajar bila semula kekuasaan kehakiman berada sebagai bagian dari kekuasaan eksekutif ( Executive Power) yang berada di tangan raja, dicabut dan diambil alih dan diserahkan kepada organ kenegaraan baru yaitu badan peradilan  sebagai  pelaksana kekuasaan kehakiman. Dari aspek pendekatan teoritis, maka kekuasaan raja yang mula-mula dicabut  dari  tangannya  adalah  kekuasaan  kehakiman  yang  fungsinya  dijalankan  oleh badanbadan peradilan. Barulah kemudiannya, menyusul pencabutan kekuasaan di bidang pembentukan peraturan perundang- undangan (legislatif).
Pencabutan kekuasaan kehakiman dari tangan raja yang absolut, seirama kemudian dengan munculnya pemikiran dari Baron de Montesquieu yang dituangkannya dalam buku yang berjudul “ L’spirit des Lois”, dimana Montesquieu menawarkan konsep yang berbeda dengan konsep yang telah ditawarkan oleh John Locke.
Menurut  Montesquieu,  untuk  tegaknya  negara  hukum  demokrasi  perlu  diadakan pemisahan kekuasaan negara ke dalam tiga poros kekuasaan sebagai berikut :
2. Kekuasaan Eksekutif ( Executive of Power)
3. Kekuasaan Yudikatif ( Judicative of Power).
Kekuasaan legislatif, di dalamnya tercakup kekuasaan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Kekuasaan eksekutif, melingkupi kekuasaan di bidang pelaksanaan undang-undang.  Kekuasaan  kehakiman  (yudikatif),  mencakup  kekuasaan  di  bidang kehakiman  dan  peradilan  dalam  rangka  menegakkan  peraturan  perundang- undangan/penegakan  hukum  ( Law  Enforcement).  Pemisahan  tiga  domain  wilayah kekuasaan  kenegaraan  tersebut,  diistilahkannya  dengan  tiga  poros  kekuasaan,  yang masing-masing  antar  satu  dengan  lainnya  terpisah,  baik  mengenai  subjeknya  maupun mengenai fungsinya.
Gagasan  tentang  tiga  poros  sentralisasi  atau  pusat  kekuasaan  kenegaraan  yang terpisah  tersebut,  kemudian  oleh  murid  Montesquieu  yaitu  Immanuel  Kant  disebutnya dengan nama Trias Politica, sebagai rangkaian atau untaian kata dari : Tri, artinya tiga, as, artinya  pusat/poros,  dan  Politica,  artinya  kekuasaan.  Jika  dikaji  lebih  mendalam  secara cermat  dari  teori  pembagian  kekuasaan  yang  diajarkan  oleh  John  Locke  ( Distribution of Power)  dengan  teori  pemisahan  kekuasaan  (Separation  of  Power)  yang  diajarkan  oleh Montesquieu, kemudian dikembangkan oleh muridnya Immanuel Kant dengan istilah Trias Politica, maka pada teori Trias Politica lah kekuasaan kehakiman dan peradilan menemukan bentuknya atau yang menjadi tumpuannya. Artinya, kekuasaan kehakiman yang fungsinya dijalankan  oleh  Hakim-Hakim  dari  berbagai  lingkungan  badan-badan  peradilan  negara sebagai  organ  pelaksana  di  bidang  kekuasaan  kehakiman  yang  independen,  bebas  dari segala infiltrasi, interfensi  dan campur tangan dari lingkungan kekuasaan lainnya, secara teori  mendapatkan  justifikasi  dan  validitasnya  dengan  teori  pemisahan  kekuasaan  Trias Politica dari Montesquieu dan Immanuel Kant.
Kemandirian kekuasaan kehakiman dalam menegakkan negara hukum di masyarakat demokratis adalah prinsip yang sangat penting. Kekuasaan  kehakiman yang  independen memainkan  peran  kunci  dalam  menjaga  keseimbangan  kekuasaan  di  dalam  sistem pemerintahan.  Dalam  masyarakat  demokratis,  kekuasaan  kehakiman  harus  bebas  dari campur tangan politik atau tekanan eksternal agar dapat menjalankan tugasnya secara adil dan objektif.
Kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam arti independen tersebut, telah ditegaskan pada  Pasal  24  ayat  (1),  ayat  (2)  dan  ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai berikut:
1. Kekuasaan  kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
2. Kekuasaan kehakiman dilakukan  oleh  sebuah Mahkamah Agung  dan badan peradilan yang  berada  dibawahnya  dalam  lingkungan  peradilan  umum,  lingkungan  peradilan agama, lingkungan peradilan Militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
3. Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.
Apabila  dikaji  lebih  jauh  tentang  kekuasaan  kehakiman  yang  merdeka  dalam  arti independen, terbebas dari interfensi pengaruh kekuasaan lainnya, maka penegasan Hukum Dasar Negara tersebut,  lebih lanjut dikembangkan di  dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, demikian juga dalam Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah dirubah dengan UU. No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU. No. 14 Tahun 1985 juncto Undang- Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU. No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
Pada Pasal 1 Butir 1 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditegaskan: Kekuasaan  kehakiman  adalah  kekuasaan  negara  yang  merdeka  untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara hukum Republik Indonesia.
Pada Penjelasan Resmi Angka I UU No. 48 Tahun 2009 memuat klarifikasi yang lebih tegas  tentang  adanya  independensi  badan-badan  peradilan  dalam  penyelenggaraan peradilan. Hemat penulis perihal tersebut adalah:
“UUD NRI Tahun 1945 menegaskan Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan  kekuasaan  kehakiman  yang  merdeka,  bebas  dari  pengaruh  kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.”
Senada dengan irama pemahaman di atas, dipertegas pula pada Pasal 3 ayat (1) dan (2) UU. No. 48 Tahun 2009, sebagai berikut :
1. Dalam  menjalankan  tugas  dan  fungsinya,  hakim  dan  hakim  konstitusi  wajib  menjaga kemandirian peradilan.
2. Segala  campur  tangan  dalam  urusan  peradilan  oleh  pihak  lain  di  luar  kekuasaan kehakiman  dilarang,  kecuali  dalam  hal-hal  sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Penegasan kemandirian kekuasaan kehakiman tersebut di atas, secara struktural dan vertikal berpuncak pada Mahkamah Agung. Hal itu diatur dalam pasal 2 UU No. 14 Tahun 1985 (Perubahannya dengan UU No. 5 Tahun 2004 Junto UU. No. 3 Tahun 2009), bahwa: Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara Tertinggi dari semua lingkungan peradilan, yang  dalam  melaksanakan  tugasnya  terlepas  dari  pengaruh  pemerintah  dan  pengaruh- pengaruh lainnya.
Kemandirian  kekuasaan  kehakiman  dapat  dicapai  melalui  beberapa  mekanisme. Pertama,  penting  untuk  memiliki  undang-undang  yang  jelas  dan  tegas  yang  menjamin independensi kekuasaan kehakiman. Undang-undang ini harus melindungi hak-hak hakim, seperti  kebebasan  berpendapat  dan  kebebasan  dari  intervensi  politik.  Selain  itu,  proses seleksi dan penunjukan hakim juga harus transparan dan didasarkan pada kualifikasi dan kompetensi yang objektif.
Kedua, penting untuk memiliki lembaga pengawas yang independen untuk mengawasi kinerja  dan  integritas  hakim.  Lembaga  ini  harus  memiliki  kekuatan  yang  cukup  untuk menyelidiki  dugaan  pelanggaran  etika  atau  praktik  korupsi.  Dengan  adanya  lembaga pengawas  yang  kuat,  kepercayaan  publik  terhadap  kekuasaan  kehakiman  dapat ditingkatkan.
Selain itu, penting juga untuk memastikan adanya perlindungan terhadap hakim yang menjalankan tugas mereka dengan integritas. Perlindungan ini dapat meliputi perlindungan terhadap  ancaman  fisik  atau  ancaman  terhadap  karier  mereka.  Dengan  adanya perlindungan ini, hakim akan lebih berani dalam mengambil keputusan yang adil tanpa takut terhadap konsekuensi negatif.
Dalam masyarakat  demokratis, kekuasaan kehakiman yang  independen  merupakan pilar  penting  dalam  menjaga  negara  hukum.  Kemandirian  kekuasaan  kehakiman memastikan bahwa semua individu, termasuk pemerintah, tunduk pada hukum yang sama. Dengan demikian, semua warga negara memiliki akses yang sama terhadap keadilan dan perlindungan hukum.
Jadi, penting untuk terus memperjuangkan kemandirian kekuasaan kehakiman dalam menegakkan negara hukum di masyarakat demokratis. Dukungan dan partisipasi aktif dari masyarakat  serta  pemantauan  yang  cermat  terhadap  kinerja  kekuasaan  kehakiman sangatlah penting. Dengan demikian, dapat memastikan bahwa kekuasaan kehakiman dapat menjalankan  tugasnya  dengan  adil  dan  objektif  untuk  kepentingan  masyarakat  secara keseluruhan.
Dalam masyarakat demokratis, kemandirian kekuasaan kehakiman berperan penting dalam  menjaga  keadilan,  kebebasan,  dan  kesetaraan  di  dalam  sistem  hukum.  Tanpa
kemandirian yang kuat, kekuasaan kehakiman bisa terpengaruh oleh tekanan politik atau kepentingan pribadi, yang dapat mengancam integritas dan objektivitas keputusan hukum.
Salah satu aspek penting dalam menjaga kemandirian kekuasaan kehakiman adalah pemilihan dan penunjukan hakim yang berdasarkan kriteria yang objektif dan transparan. Proses  seleksi  yang  ketat  dan  terbuka  akan  menghasilkan  hakim  yang  berkualitas  dan independen. Selain itu, perlindungan terhadap hakim dari intervensi politik atau ancaman juga  sangat  penting.  Mereka  harus  merasa  aman  dan  bebas  dalam  menjalankan  tugas mereka tanpa takut terhadap konsekuensi negatif.
Selanjutnya hal yang berpotensi mempengaruhi kemandirian hakim ialah pengawasan. Pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung sedangkan pengawasan eksternal dilakukan oleh Komisi Yudisial namun pengawasan tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan  Di  Bawahnya,  diatur  pengertian  Pengawasan  dan  Pembinaan  atasan langsung adalah  serangkaian  kegiatan  yang  dilaksanakan  oleh  setiap  pejabat  pemangku  jabatan struktural untuk membina dan mengendalikan secara terus menerus bawahan yang berada langsung  di  bawahnya  untuk  dapat  melaksanakan  tugas  secara  efektif  dan  efisien  serta berperilaku sesuai dengan kode etik aparat peradilan dan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
Pejabat struktural dalam rangka mengawasi penanganan perkara oleh hakim dilarang mengancam pemberian sanksi, apabila hakim tidak menggunakan sumber hukum tertentu di  dalam  pertimbangan  putusannya  atau  apabila  hakim  tidak  menuruti  kehendaknya terhadap  suatu  perkara  yang  sedang  ditangani  dengan  alasan  menjalin  hubungan  baik pengadilan dengan pihak tertentu. Hal ini menyebabkan konsep relasi kuasa dalam perkara pidana  maupun  perdata  dapat  ditarik  muatannya  ke  ranah  administratif  peradilan  yang mengekang kemandirian hakim, padahal jelas dalam undang-undang kekuasaan kehakiman diatur bahwa alasan dan dasar putusan merupakan kewenangan hakim yang memeriksa perkara.
Oleh  karena  itu  sangat  penting  untuk  memiliki  sistem  pengawasan  yang  efektif terhadap  kekuasaan  kehakiman.  Lembaga  pengawas  yang  independen  dan  kuat  akan memastikan  bahwa  hakim  menjalankan  tugas  mereka  dengan  integritas  dan profesionalisme. Lembaga ini harus memiliki wewenang untuk menyelidiki keluhan terhadap hakim dan memberikan sanksi jika ditemukan pelanggaran etika atau praktik korupsi. Selain
faktor  internal,  partisipasi  aktif  masyarakat  juga  diperlukan  dalam  menjaga  kemandirian kekuasaan kehakiman. Masyarakat harus memiliki kesadaran hukum dan mengawasi kinerja kekuasaan  kehakiman.  Mereka  dapat  melaporkan  pelanggaran  atau  ketidakadilan  yang terjadi, sehingga kekuasaan kehakiman dapat bekerja sesuai dengan prinsip negara hukum.
Kemandirian  kekuasaan  kehakiman  memiliki  peran  yang  sangat  penting  dalam menjaga keadilan dan menegakkan negara hukum. Kekuasaan kehakiman yang independen memastikan bahwa semua individu, termasuk pemerintah, tunduk pada hukum yang sama. Salah  satu  aspek  utama  dari  kemandirian  kekuasaan  kehakiman  adalah  kebebasan  dari campur  tangan  politik.  Hakim  harus  bebas  untuk  memutuskan  kasus-kasus  berdasarkan hukum dan fakta, tanpa adanya tekanan atau intervensi dari pihak lain, termasuk pemerintah. Hal  ini  penting  agar  keadilan  dapat  ditegakkan  dengan  objektivitas  dan  tanpa  adanya kepentingan pribadi.
Selain itu, kemandirian kekuasaan kehakiman juga melibatkan perlindungan terhadap hakim  dari  ancaman  atau  intimidasi.  Hakim  harus  merasa  aman  dan  bebas  dalam menjalankan  tugas  mereka  tanpa  takut  terhadap  konsekuensi  negatif.  Perlindungan  ini dapat meliputi keamanan fisik, keamanan karier, dan kebebasan berpendapat. Pengawasan yang  efektif  juga  merupakan  faktor  penting  dalam  menjaga  kemandirian  kekuasaan kehakiman.  Lembaga  pengawas  yang  independen  harus  memiliki  wewenang  untuk menyelidiki  dugaan  pelanggaran  etika  atau  praktik  korupsi  di  kalangan  hakim.  Dengan adanya pengawasan yang ketat, integritas dan profesionalisme kekuasaan kehakiman dapat terjaga dengan baik.
Selain itu, partisipasi aktif masyarakat juga sangat penting dalam menjaga kemandirian kekuasaan  kehakiman.  Masyarakat  harus  memiliki  kesadaran  akan  hak-  hak  mereka  dan berperan  dalam  mengawasi  kinerja  kekuasaan  kehakiman.  Mereka  dapat  melaporkan pelanggaran atau ketidakadilan yang terjadi, sehingga kekuasaan kehakiman dapat bekerja dengan lebih baik.
Dalam  kesimpulannya,  kemandirian  kekuasaan  kehakiman  merupakan  pilar  utama dalam  menegakkan  negara  hukum  di  masyarakat  demokratis.  Melalui  kebebasan  dari campur tangan politik, perlindungan hakim, pengawasan yang efektif, dan partisipasi aktif masyarakat, kita dapat memastikan bahwa keadilan dan kebebasan di dalam sistem hukum tetap  terjaga  dengan  baik.  Kemandirian  kekuasaan  kehakiman  merupakan  fondasi  yang penting dalam menegakkan negara hukum di masyarakat demokratis. Dalam konteks ini, pemilihan  hakim  yang  objektif,  perlindungan  terhadap  hakim,  sistem  pengawasan  yang independen,  dan  partisipasi  aktif  masyarakat  adalah  faktor-faktor  kunci  yang  harus
diperhatikan. Dengan menjaga kemandirian kekuasaan kehakiman, kita dapat memastikan bahwa negara hukum tetap tegak dan keadilan dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya.

## SIMPULAN
Kemandirian  kekuasaan  kehakiman  memainkan  peran  penting  dalam  menjaga keadilan,  kebebasan,  dan  integritas  sistem  hukum  dalam  masyarakat  demokratis. Untuk menjaga  kemandirian  ini,  perlu  adanya  pemilihan  hakim  yang  objektif,  perlindungan terhadap hakim dari campur tangan politik dan ancaman, pengawasan yang efektif terhadap kinerja  kekuasaan  kehakiman,  serta  partisipasi  aktif  masyarakat.  Dengan  menjaga kemandirian  kekuasaan  kehakiman,  kita  dapat  memastikan  bahwa  hukum  ditegakkan dengan adil dan tidak ada pihak yang dikecualikan.

## DAFTAR PUSTAKA
Artikel/Buku/Laporan
Bahder Johan Nasution. Metode Penelitian Hukum. Bandung: Bandar Maju, 2008.
Bambang  Sutiyoso  &  Sri  Hastuti  Puspitasari.  (2005).  Aspek-Aspek  Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. Yogyakarta: UII Press.
Busthami, Dachran. "Kekuasaan Kehakiman dalam Perspektif Negara Hukum di Indonesia."
Masalah-Masalah Hukum 46.4 (2017): 336-342.
Hakim, Hakim. " Peran Hakim Dalam Penegakan Etika Dan Profesi Hukum." (2018).
La  Ode  Husen.  (2009).  Negara  Hukum,  Demokrasi  dan  Pemisahan  Kekuasaan. Makassar: PT. Umitoha Ukhuwah Grafika.
M.  Hatta  Ali, Peradilan  Sederhana,  Cepat  dan  Biaya  Ringan  Menuju  Keadilan  Restoratif, (Bandung : Alumni, 2012).
Mahkamah Agung, https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/5123/rasa-takut- mengintervensi-dan-mengokohkan-kemandirian-hakim  diakses  pada  tanggal  23 Oktober 2023.
Permadi,  Restu,  and  Fifiana  Wisnaeni.  "Tinjauan  Hukum  Kemandirian  Dan  Independensi Mahkamah  Agung  Didalam  Sistem  Ketatanegaraan  Indonesia." Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 2.3 (2020): 399-415.
Suherman,  Andi.  "Implementasi  Independensi  Hakim  dalam  Pelaksanaan  Kekuasaan Kehakiman." SIGn Jurnal Hukum 1.1 (2019): 42-51.
Taufik, Giri Ahmad. "Pembatasan  dan  penguatan kekuasaan kehakiman dalam pemilihan hakim agung." Jurnal Yudisial 7.3 (2014): 295-310.
Sumadi,  Ahmad  Fadlil.  "Independensi  Mahkamah  Konstitusi." Jurnal  Konstitusi 8.5  (2011): 631-648.

## Peraturan Hukum
Undang-Undang Dasar Megara Republik Indonesia Tahun 1945.
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.