## PERAHU (Penerangan Hukum) JURNAL ILMU HUKUM
ISSN 2338 – 333X e - ISSN 2775 - 1104 PENGELOLAAN PENDAPATAN ASLI DESA DARI TANAH KAS DESA OLEH PEMERINTAH DESA (Studi di Desa Sungai Seria Kecamatan Ketunggau Hulu Kabupaten Sintang) Redin FAKTOR YANG MENYEBABKAN TERJADINYA TINDAK PIDANA ILEGAL LOGGING BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN
Kartika Agus Salim KIBAT HUKUM PENGANGKATAN ANAK TANPA PENETAPAN PENGADILAN Rini Safarianingsih TANGGUNG JAWAB PERUSAHAN DAMRI TERHADAP HILANGNYA BARANG PENUMPANG DI CABANG SINTANG
Stefanus Ngebi

## PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA RESIDIVIS NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B SINTANG
Patrisia Mutia Jersi Hartiana
Diterbitkan oleh : Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang PERAHU Volume 10 Nomor 2 Halaman 1 - 70 Sintang September 2022 ISSN 2338 – 333X e - ISSN 2775 – 1104

## PERAHU
ISSN 2338 – 333X e-ISSN – 2775 - 1104
Volume 10 Nomor 2, September 2022, Halaman 1- 70
Jurnal Perahu merupakan jurnal ilmiah yang terbit dua kali dalam satu tahun. Jurnal Perahu adalah sarana untuk menyebarluaskan gagasan dan mengembangkan ide teoritis maupun praktis dalam pengembangan ilmu hukum yang merupakan hasil pemikiran dan penelitian para akademisi dan praktisi hukum.
Chief Editor : Dr. Redin, S. H.,  M. H
Managing Editor : Michell Eko Hardian, S. H., M. H
Editors :
Kartika Agus Salim, S. H., M. H Tri Minarti, S. H,. M. H Stefanus Ngebi, S. H., M. H
Reviewers : Dr. Redin, S. H., M. H Dr. Genopepa Sedia, S. H., M. H

## English Language Advisors:
Agustinus Marjun, S. Pd., M. Pd
Asisten Editor dan Publikasi : Florensius Tijan, S. Kom Susana Titin Sumarni, S. Sos Mutia Lestari, S. Pd Rosnayeti, S. Sos
Alamat Penyunting dan Tata Laksana : Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang, Jalan Y.C. Oevang Oeray Telp. 0565-22256 Faks. 0565-22256.
DAFTAR ISI

## PERAHU
Volume 10 Nomor 2, September  2022, Halaman 1-55
ISSN 2338 – 333X e - ISSN 2775-1104

## PENGELOLAAN  PENDAPATAN  ASLI  DESA  DARI  TANAH  KAS  DESA  OLEH PEMERINTAH  DESA  (Studi  di  Desa  Sungai  Seria  Kecamatan  Ketungau  Hulu
Kabupaten Sintang
Redin ............................................................................................................................................. 1-10

## FAKTOR    YANG  MENYEBABKAN  TERJADINYA  TINDAK  PIDANA  ILLEGAL  LOGGING BERDASARKAN  UNDANG  –  UNDANG  NOMOR  13  TAHUN  2013  TENTANG  PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN
Kartika Agus Salim ...................................................................................................................... 11-23

## AKIBAT HUKUM PENGANGKATAN ANAK TANPA PENETAPAN PENGADILAN
Rini Safarianingsih ...................................................................................................................... 24-34

## TANGGUNGJAWAB  PERUSAHAAN  DAMRI  TERHADAPA  HILANGNYA  BARANG PENUMPANG DI CABANG SINTANG
Stefanus Ngebi.............................................................................................................................. 35-47

## PELAKSANAAN  PEMBINAAN  NARAPIDANA  RESIDIVIS  NARKTOTIKA  DI  LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIB SINTANG
Patrisia Mutia Jersi Hartiana ...................................................................................................... 48-55

## PENGANTAR REDAKSI
Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas anugerah-Nya jurnal ilmu  hukum  yang diberi nama “PERAHU” singkatan dari “Penerangan Hukum” dapat diterbitkan. Jurnal PERAHU terbit enam bulan sekali berisikan karya-karya tulisan yang diangkat dari hasil-hasil penelitian maupun ulasan-ulasan tentang hukum.
Jurnal  PERAHU,  Volume  10  Nomor  1,  Maret  2022  kali  ini  menyajikan  topik- topik  mengenai  : Hak  Perdata  Masyarakat  Desa  Kayu  Dujung  Dalam  Penyelesaian Pemecahan Sertifikat Tanah Kantor  Badan Pertanahan Nasional Sintang, Perlindungan Hukum Motif  Kain Tenun Ikat Dayak  Kabupaten  Sintang  Menurut  Undang  -  Undang Nomor  28  Tahun  2014  Tentang  Hak  Cipta,  Penanganan  Tindak  Pidana Aborsi  Oleh Kepolisian Sektor Belimbing Resor Melawi, Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Kredit Kelompok  Produktif  Dengan  Jaminan  Di  Cu  Keling  Kumang  Di  Kabupaten  Sintang, Peran Serta Masyarakat Dalam Tertib Berlalu Lintas (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Sintang
Akhir kata, semoga penerbitan PERAHU, jurnal ilmiah di bidang hukum ini dapat memberikan penerangan  hukum  sebagai  upaya  meningkatkan  pengetahuan  mahasiswa dan  dapat  menimbulkan  kesadaran  hukum  di  setiap  kehidupan  bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Selamat Membaca.

## AKIBAT HUKUM PENGANGKATAN ANAK TANPA PENETAPAN PENGADILAN

## Rini Safarianingsih
Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang Jalan Oevang Oeray No. 92 Sintang
Email : rinisafarie72@gmail.com

## ABSTRACT
An adopted child is stipulated in Article 1 point  1  of  Government  Regulation  No.  54/2007 concerning the Implementation of Child Adoption. A child’s rights are shifted from parents, a legal guardian,  or  other  who  has  responsible  for  the care,  education,  and  the  grow  of  child  in  the family environment of his or her adoptive parents. Child  adoption  does  not  only  belong  to married  couples  but  also  for  a  single  women  or men  are  allowed  as  long  as  they  have  a  strong motivation to take care for a child. The process that must be carried out through a parent’s statement when  handing  over  the  child.  Child  adoption has become a familiar in Indonesia and has been housed  through  the  Religious  Courts  Institution for  Muslims  and  the  State  Courts  Institution  for non-Muslims.
Child  adoption  does  not  sever  the  blood relations toward his or her biological parents. In article 6 paragraph (1) states that adoptive parents are obliged to inform their adopted child of their backgrounds and biological parents, and as Article 6  paragraph  (2)  the  notice  of  biological  parents is  carried  out  by  considering  with  the  readiness of the child concerned. Thus, the child adoption
is  valid  if  a  court  decision  has  been  made  and recorded in the civil registry deed.
Keywords: Implication, Children Adoption

## PENDAHULUAN
Anak  merupakan  salah  satu  tujuan  dari suatu  perkawinan  yaitu  untuk  meneruskan keturunannya, selain itu anak merupakan harapan orang tuanya kelak di kemudian hari ditumpahkan dan  dipandang  sebagai  pelindung  orang  tuanya kelak apabila orang tua sudah tidak mampu lagi secara  fisik  untuk  mencari  nafkah  serta  sebagai ahli  waris  dalam  pewarisan  hartanya,  karena  itu setiap  perkawinan  pasti  berharap  memiliki  anak sebagai  keturunan  langsung,  meskipun  tidak semua  pasangan  diberikan  keturunan  berupa anak,  sehingga  salah  satu  tindakan  suami  istri, ketika  keturunan  berupa  anak  yang  didambakan tidak diperoleh secara natural adalah dengan cara mengambil  alih  anak  orang  lain.  Selanjutnya, anak  tersebut  dimasukkan  ke  dalam  anggota keluarganya  sebagai  pengganti  anak  yang  tidak bisa diperoleh secara alami tersebut.
Keturunan dalam perkawinan dapat berasal dari  darah  dagingnya  sendiri  atau  anak  kandung yang  disebut  anak  sah  dalam  undang-undang nomor  1  tahun  1974.  Pengertian  anak  sah  yang
terdapat didalam pasal 42 menyebutkan bahwa anak  yang  sah  adalah  anak  yang  dilahirkan dalam  atau  sebagai  akibat  perkawinan  sah. Apabila  dalam  suatu  perkawinan  pasangan suami  dan  istri  tersebut  tidak  mempunyai keturunan, maka mereka juga dapat meneruskan keturunan agar suku tidak punah dengan cara mengangkat anak atau yang biasa disebut adopsi.
Pengangkatan  anak  menurut  hukum merupakan pengalihan anak terhadap orangtua  angkat  dari  orangtua  kandung secara  keseluruhan  dan  dilakukan  menurut aturan      perundang-undangan.      Kewajiban dan  tanggung  jawab  orangtua kandung beralih  kepada  orang  tua  angkatnya,  namun hubungan  orangtua  kandung  dengan  anak yang  telah  diangkat  orang  lain  tidak  serta merta  putus  hubungan,  sebab  pengangkatan anak  bersifat  pengasuhan,  pemberian  kasih sayang  dan  pemberian  pendidikan,  menurut Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002 tentang  Perlindungan  Anak,  menyatakan pengangkatan  anak  ini  pada  dasarnya dilakukan  bertujuan  untuk  kepentingan  yang terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan  anak  dan  perlindungan  anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketetentuan peraturan perundang- undangan.  Pengangkatan  sebagaimana  yang dimaksud  tidaklah  memutuskan  hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya.
Alasan  dilakukannya  pengangkatan anak pada hakikatnya adalah ( natural imitator ) dengan menciptakan keturunan secara buatan ( artificial ),  dengan  tujuan  untuk  mengatasi ketidakpunyaan  keturunan.  Disamping  itu alasan lain dilakukannya pengangkatan anak, antara  lain  seperti,  karena  kasihan  kepada anak disebabkan orang tua anak tidak mampu memberikan  nafkah  kepadanya,  atau  karena kasihan  disebabkan  anak  yang  bersangkutan tidak  mempunyai  orang  tua,  serta  dapat pula  sebagai  pemancing  bagi  yang  tidak mempunyai  anak  agar  segera  mempunyai anak  menurut  keyakinan  atau  adat  sebagaian masyarakat.  Pengangkatan  anak  tidak  hanya dilakukan  oleh  pasangan  suami  istri  saja, tetapi juga dibolehkan untuk wanita atau pria yang belum kawin asalkan memiliki motivasi yang kuat untuk mengasuh seorang anak.
Proses  pengangkatan  anak  berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu mencakup pengangkatan anak yang dilakukan secara  langsung  (pengangkatan  anak  yang dilakukan oleh calon orang tua angkat terhadap calon  anak  angkat  yang  berada  langsung dalam  pengasuhan  orang  tua  kandung), pengangkatan anak melalui lembaga pengasuhan  anak  (pengangkatan  anak  yang dilakukan oleh calon orang tua angkat terhadap calon anak angkat yang berada dalam lembaga pengasuhan anak yang ditunjuk oleh Menteri), anak  angkat  yang  diasuh  dan  diperlakukan seperti  anak  keturunannya  sendiri,  sehingga
dapat  menimbulkan  akibat  hukum,  yaitu anak  tersebut  mempunyai  kedudukan  hukum terhadap  orang  tua  yang  mengangkatnya, mempunyai  kedudukan  hukum  yang  sama dengan  anak  keturunannya  sendiri,  juga termasuk hak untuk dapat mewarisi kekayaan harta  dari  orang  tua  angkatnya  setelah meninggal dunia.
Di  dalam  pengangkatan  anak  antar warga  Negara  Indonesia  diatur  mengenai tata  cara  proses  pelaksanaan  pengangkatan anak melalui Peraturan Pemerintah Nomor 54  Tahun  2007  Tentang  Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Terdapat 3 (tiga) tahapan yang harus dilaksanakan oleh Pemohon dalam melakukan  pengangkatan  anak,  yaitu  tahap sebelum  dilakukannya  pengangkatan  anak, tahap pelaksanaan persidangan pengangkatan anak dan tahap pencatatan pengangkatan anak. Setelah  adanya  pengesahan  pengangkatan anak  berupa  Penetapan  Pengadilan  Negeri, serta  telah  melaporkannya  pada  Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil,  maka anak tersebut sudah sah secara hukum menjadi anak  angkat.  Akibat  hukumnya  yaitu  timbul hak  dan  kewajiban  antara  kedua  belah  pihak dalam  hubungan  dengan  orang  tua  angkat, kedudukan  anak  angkat  terhadap  orang  tua angkat, kedudukan anak angkat terhadap harta benda dalam rumah tangga orang tua angkat, kedudukan anak angkat dalam hal kewarisan dan  kedudukan  orang  tua  angkat  dalam  hal perkawinan anak angkatnya.
Berdasarkan  Surat  Edaran  Makamah Agung Nomor 2 Tahun 1979 jo Surat Edaran Makamah  Agung  Nomor  6  Tahun  1983 tentang  penyempurnaan  SEMA  Nomor  2 Tahun  1979  Tentang  Pengangkatan  Anak, prosedur pengangkatan anak yaitu
mengajukan surat permohonan kepada Pengadilan  Negeri  meliputi  daerah  dimana anak  yang  hendak  mau  diangkat,  dalam  hal calon anak angkat berada dalam asuhan suatu yayasan  sosial  maka  harus  melampirkan surat  izin  tertulis  dari  menteri  sosial  bahwa yayasan  yang  bersangkutan  telah  diizinkan bergerak dibidang pengangkatan anak.
Dalam  pengangkatan  anak  menurut peraturan Peraturan Pemerintah Nomor
54 Tahun 2007  Tentang  Pelaksanaan
Pengangkatan Anak, memiliki Prinsip- Prinsip  Pengangkatan  Anak  yaitu  untuk kepentingan  terbaik  bagi  anak  dan  peraturan perundang-undangan,  serta  berdasarkan  adat kebiasaan maka agama calon orang tua angkat dan  calon  anak  angkat  harus  sama,  asal-usul anak  yang  tidak  diketahui  didasarkan  atas mayoritas  penduduk  setempat  dimana  anak ditemukan,  tidak  memutus  hubungan  darah antara  anak  dengan  orangtua  kandungnya, orangtua  angkat  wajib  memberitahukan  asal usul  orangtua  kandung  anak  yang  diangkat dengan  memperhatikan  kesiapan  anak  yang bersangkutan  dan  pengangkatan  anak  WNI oleh WNA dilakukan sebagai upaya terakhir.

## METODE PENELITIAN
Metode  pendekatan  yang  digunakan dalam penelitian ini adalah Metode penelitian hukum  yuridis  normatif  adalah suatu  proses untuk  menemukan  suatu  aturan  hukum, prinsip-prinsip  hukum,  maupun  doktrin- doktrin  hukum  guna  menjawab  isu  hukum yang  dihadapi.  Sifat  penelitian  ini  adalah Deskriptif analisis, yaitu suatu penelitan yang menggambarkan  secara  menyeluruh  dari sistematis obyek dari pokok permasalahan.

## PEMBAHASAN
Menurut  Pasal  1  angka  1  Peraturan Pemerintah  Nomor  54  Tahun  2007  Tentang Pelaksanaan  Pengangkatan  Anak,  yang dimaksud  Anak  angkat  adalah  anak  yang haknya  dialihkan  dari  lingkungan  kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke  dalam  lingkungan  keluarga  orang  tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.
Pengangkatan  anak  tidak hanya berlaku bagi pasangan suami istri saja, tetapi juga  dibolehkan  untuk  wanita  atau  pria yang  masih  lajang  asal  memiliki  motivasi yang  kuat  untuk  mengasuh  seorang  anak. 1
Adapun  proses  yang  harus  dijalankan  oleh calon  orangtua  angkat  adalah  dengan  surat pernyataan  orangtua  ketika  menyerahkan
1 Ali  afandi.1986. Hukum  Waris  Hukum Keluarga Hukum Pembuktian. Jakarta: Bina Aksara. hal. 93.
anak.  Pengangkatan  anak  telah  menjadi kebiasaan masyarakat di Indonesia dan telah di akomodir melalui Lembaga Peradilan Agama bagi  yang  beragama  Islam  dan  Lembaga Peradilan  Negeri  bagi  yang  beragama  bukan islam. 2
Syarat  anak  yang  akan  diangkat menurut  Peraturan  Pemerintah  Nomor.54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak adalah :
1. Belum berusia 18 (delapan belas) tahun,
2. Merupakan anak terlantar atau ditelantarkan,
3. Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak, dan
4. Memerlukan perlindungan khusus.
Usia  anak  angkat  sebagaimana  dimaksudkan diatas meliputi :
1. Anak  belum  berusia  6  (enam)  tahun, merupakan prioritas utama;
2. Anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun,
3. Sepanjang  ada  alasan  mendesak,  dan Anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan  belum  berusia  18  (delapan  belas) tahun,
4. Sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus.
2 M.  Budiarto.1985. Pengangkatan  Anak Ditinjau Dari Segi Hukum. Jakarta: Akademika presindo.hal. 24.
Menurut  M.  Budiarto  pengangkatan anak  dalam  hukum  islam  hanya  dapat dibenarkan  apabila  memenuhi  ketentuan- ketentuan sebagai berikut: 3
a. Tidak memutus hubungan darah anatara  anak  yang  diangkat dengan  orangtua  kandung  dan keluarganya.
b. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai ahli
waris  dari  orangtua  angkatnya, melainkan  tetap  sebagai  ahli waris dari orangtua kandungnya,
demikian juga orangtua angkatnya  tidak  berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya.
c.Anak angkat tidak boleh menggunakan  nama  orangtua
angkatnya secara langsung, kecuali  sekedar  sebagai  alamat atau tanda pengenal diatas.
d.  Orangtua  angkatnya  tidak bertindak  sebagai  wali  dalam perkawinan anak angkatnya
Sebagaimana     yang    dikemukakan di  atas  bahwa  dalam  Pasal  4  Peraturan Pemerintah  Nomor  54  tahun  2007  tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, menyatakan pula pengangkatan  anak  tidak  memutuskan
hubungan  darah  antara  anak  yang  diangkat dengan  orang  tua  kandungnya.  Selanjutnya dalam  Pasal  6  (1)  menyatakan  orang  tua angkat      wajib      memberitahukan      kepada anak      angkatnya      mengenai      asal-usulnya dan  orang  tua  kandungnya,  dan  Pasal  6 (2)  Pemberitahuan  asal-usul  dan  orang  tua kandungnya  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (1)  dilakukan  dengan  memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan. Disamping itu  pengangkatan  anak  dianggap  sah  apabila telah  dilakukan  penetapan  pengadilan  dan dilakukan pencatatan dalam akta catatan sipil. Catatan  sipil  merupakan  suatu  catatan  yang menyangkut  kedudukan  hukum  seseorang. Dilihat  dari  kelembagaan  catatan  sipil, lembaga  ini  tugas  utamanya  melakukan pencatatan  sipil.  Menurut  Undang-  Undang Administrasi  dan      Kependudukan      Nomor 24  tahun  2013  tentang  Perubahan  Undang- Undang  Nomor  24  Tahun  2006  Tentang Administrasi  Kependudukan,  Pasal  1  Ayat (15)  yang  berbunyi  Pencatatan  Sipil  adalah pencatatan  peristiwa  penting  yang  dialami oleh  seseorang  dalam  register  Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.
Pengangkatan  anak  harus  melewati penetapan  pengadilan  seperti  yang  terdapat dalam  pasal  20  Peraturan  Pemerintah  nomor 54  tahun  2007  tentang  pengangkatan  anak, menyebutkan permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi persyartaan diajukan ke Pengadilan  untuk  mendapatkan  penetapan
Pengadilan. Akibat-akibat hukum yang dapat timbul  dengan  adanya  pengangakatan  anak tanpa  melalui  proses  d apat  mengakibatkan terjadinya  kesalahpahaman  antara  yang  halal dan yang haram. Misalnya dengan masuk nya anak  angkat  menjadikan  ia  sebagai  mahram yang  mana  ia  tidak  boleh  menikah  dengan orang  yang  seharusnya  dapat  atau  boleh dinikahi,  dan  juga  ia  dapat  melihat  aurat orang lain yang seharusnya haram dilihatnya, terganggunya hubungan keluarga beserta hak- haknya, akan terganggunya hak dan kewajiban keluarga  yang  telah  ditetapkan  dalam  Islam, akibat hukum yang mengakibatkan hubungan hukum  antara  anak  dan  orangtua  biologis putus  sama  sekali  dan  timbul  hubungan hukum yang baru dengan orangtua angkatnya, dalam  hal  perwalian  misalnya  untuk  anak angkat  perempuan  yang  beragama  islam bila ia akan menikah maka yang bisa menjadi wali nikahnya  hanya  lah  orangtua  kandungnya atau saudara sedarahnya, dan orangtua angkat tidak  dibenarkan  menjadi  wali  nikahnya. Dengan  masuknya  anak  angkat  ke  dalam keluarga  orantua  angkat  dapat  menimbulkan permusuhan  antara  satu  keturunan  dalam keluarga itu, misalnya dalam hal warisan, yang seharusnya  anak  angkat  tidak  mendapatkan warisan malah menjadi ahli waris yang dapat menutup  bagian  yang  seharusnya  diterima oleh  ahli  waris  yang  lain  yang  berhak menerimanya,  akibat-akibat  hukum  ini  dapat terjadi karena calon orangtua angkat tidak
memiliki  pengetahuan  mengenai  tata  cara pengangkatan anak serta motivasi yang salah. Akibat  hukum  lain  yang  dapat  timbul apabila  pengangkatan  anak  yang  dilakukan tanpa penetapan dari pengadilan adalah tidak ada hubungan hukum antara orangtua angkat dan  juga  anak  angkat  karena  tidak  terdapat suatu  bukti  yang  sah  bahwa  pengangkatan anak  ini  dilakukan  menurut  aturan  yang berlaku. Menurut  Mukti  Arto  putusan  ialah penyataan  hakim  yang  dituangkan  dalam bentuk  tertulis  dan  diucapkan  oleh  hakim dalam  sidang  terbuka  untuk  umum,  sebagai hasil  dari  pemeriksaan  perkara  gugatan ( kontentius ).   Sedangkan  penetapan  ialah juga  pernyataan  hakim  yang  dituangkan dalam  bentuk  tertulis  dan  diucapkan  oleh hakim  dalam  sidang  terbuka  untuk  umum sebagai  hasil  dari  pemeriksaan  permohonan ( voluntair ). 4
Undang-undang  Nomor  1  Tahun 1974  tentang  Perkawinan,  Pasal  42,  anak yang  sah  adalah  anak  yang  dilahirkan  dari suatu perkawinan yang sah, Pasal 43 ayat (1) Anak  yang  lahir  di  luar  perkawinan  hanya mempunyai  hubungan  keperdataan  dengan ibunya  dan  keluarga  ibunya,  Pasal  44  ayat (2) Pengadilan memberikan keputusan tentang  sah/tidaknya  anak  atas  permintaan pihak  yang  berkepentingan.  Hal  ini  berarti ketika seseorang sebagai pihak yang memilki
4 Mukti  Arto.1996. Praktek Perkara  Perdata  Pada  Pengadilan  Agama. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hal. 168
kepentingan  mau  mengangkat  anak  maka perlu  meminta  keputusan  dari  pengadilan setempat dimana anak tersebut berada. Hal ini dilakukan supaya pengangkatan anak tersebut secara  hukum  adalah  sah  sehingga  sangat menjamin  lahirnya  hubungan  kekeluargaan antara  orang  tua  angkat  dan  anak  secara khusus hubungan hak mewaris.
Bahwa dalam Undang-Undang Nomor  4  Tahun  1979  tentang  Kesejahteraan Anak,  menyatakan  dalam  Pasal  10  ayat  (3) pencabutan  dan  pengembalian  kuasa  asuh orang tua ditetapkan dengan keputusan hakim, Pasal 12 ayat (1) Pegnangkatan anak menurut adat  dan  kebiasaan  dilaksanakan  dengan mengutamakan  kepentingan  kesejahteraan anak,  Ayat  (2)  kepentingan  kesejahteraan anak  yang  termaksud  dalam  ayat  (1)  diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah, Ayat (3) Pengangkatan  anak  untuk  kepentingan kesejahteraan  anak  yang  dilakukan  diluar adat dan kebiasaan dilaksanakan berdasarkan peraturan  perundang-undangan.  Selanjutnya dalam  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2006  tentang  Administrasi  Kependudukan, dalam  Pasal  47  (1)  Pencatatan  pengangkatan anak  dilaksanakan  berdasarkan  penetapan pengadilan di tempat pemohon, (2) Pencatatan  pengangkatan  anak  sebagaimana dimaksud  dalam  ayat  (1)  wajib  dilaporkan oleh  Penduduk  kepada  Instansi  Pelaksana yang  menerbitkan  Kutipan  Akta  kelahiran paling  lambat  30  (tiga  puluh)  hari  setelah
diterimanya  salinan  penetapan  pengadilan oleh  Penduduk.  (3)  Berdasarkan  laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan  Sipil  membuat  catatan  pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran. Dari penetapan peraturan ini bahwa penetapan pengangkatan anak didasarkan atas putusan atau penetapan pengadilan, selain itu perubahan status anak dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil.
Berdasarkan  Pedoman  Pelaksanaan Pengangkatan  Anak  Departemen  Sosial Republik  Indonesia,  Direktorat  Jenderal Pelayanan  dan  Rehabilitasi  Sosial  Direktorat Bina  Pelayanan  Sosial  Anak  tentang  jenis pengangkatan anak , yaitu Pengangkatan Anak antar  warga  Negara  Indonesia  ( Domestic Adoption ), Pengangkatan Anak secara langsung  ( Private  Adoption ),  Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal ( Single Parent ) dan  Pengangkatan  Anak  menurut  Hukum Adat.
Persyaratan Pengangkatan Anak dalam Pasal  12  dan  Pasal  13  PP  Nomor  54  Tahun 2007  tentang  Pelaksanaan  Pengangkatan Anak  yaitu  Syarat  anak  yang  akan  diangkat, meliputi belum  berusia  18  (delapan  belas) tahun,  merupakan  anak  terlantar  atau ditelantarkan,  berada  dalam  asuhan  keluarga atau  dalam  lembaga  pengasuhan  anak  dan memerlukan perlindungan khusus. Sedangkan usia  anak  angkat  sebagaimana  dimaksud  di atas  meliputi  anak  belum  berusia  6  (enam)
tahun,  merupakan  prioritas  utama,  anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia  12  (dua  belas)  tahun,  sepanjang  ada alasan  mendesak  dan  anak  berusia  12  (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18  (delapan  belas)  tahun,  sepanjang  anak memerlukan  perlindungan  khusus.  Calon orang  tua  angkat  harus  memenuhi  syarat- syarat:
1. Sehat jasmani dan rohani;
2. Berumur  paling  rendah  30  (tiga  puluh) tahun  dan  paling  tinggi  55  (lima  puluh lima) tahun;
3. Beragama sama dengan agama calon anak angkat;
4. Berkelakuan  baik  dan  tidak  pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
5. Berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun
6. Tidak merupakan pasangan sejenis;
7. Tidak  atau  belum  mempunyai  anak  atau hanya memiliki satu orang anak;
8. Dalam  keadaan  mampu  ekonomi  dan sosial;
9. Memperoleh  persetujuan  anak  dan  izin tertulis orang tua atau wali anak;
10. Membuat  pernyataan  tertulis  bahwa pengangkatan anak adalah demi
kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
11. Adanya laporan sosial dari pekerja sosial
setempat;
12. Telah  mengasuh  calon  anak  angkat paling  singkat  6  (enam)  bulan,  sejak izin pengasuhan diberikan; dan
13. Memperoleh izin menteri dan/atau kepala instansi sosial.
Menurut  Tata  cara  atau  Prosedur Pengangkatan Anak dilakukan adalah sebagai berikut :
1. Permohonan pengangkatan anak diajukan kepada  Instansi  Sosial  Kabupaten/Kota dengan melampirkan:
a) Surat  penyerahan  anak dari  orang  tua/walinya kepada instansi sosial;
b) Surat  penyerahan  anak dari Instansi Sosial
P r o p i n s i / K a b / K o t a kepada  Organisasi  Sosial (orsos);
c) Surat  penyerahan  anak dari  orsos  kepada  calon orang tua angkat;
d) Surat keterangan persetujuan pengangkatan anak dari keluarga suami- istri  calon  orang  tua angkat;
e) Fotokopi surat tanda lahir calon orang tua angkat;
f) Fotokopi surat nikah calon orang tua angkat;
g) Surat  keterangan    sehat
jasmani berdasarkan keterangan  dari  Dokter
Pemerintah;
h) Surat  keterangan  sehat secara mental berdasarkan keterangan
Dokter Psikiater; i) Surat keterangan
penghasilan  dari  tempat calon  orang  tua  angkat bekerja.
2. Permohonan  izin  pengangkatan  anak diajukan  pemohon  kepada  Kepala  Dinas Sosial/Instansi  Sosial  Propinsi/Kab/Kota dengan ketentuan sebagai berikut:
a) Ditulis  tangan  sendiri  oleh  pemohon di atas kertas bermeterai cukup;
b) Ditandatangani sendiri oleh pemohon (suami-istri);
c) Mencantumkan nama anak dan asal usul anak yang akan diangkat.
3. Dalam  hal  calon  anak  angkat  tersebut sudah  berada  dalam  asuhan  keluarga calon  orang  tua  angkat  dan  tidak  berada dalam  asuhan  organisasi  sosial,  maka calon  orang  tua  angkat  harus  dapat membuktikan  kelengkapan  surat-surat mengenai  penyerahan  anak  dan  orang tua/wali  keluarganya  yang  sah  kepada calon  orang  tua  angkat  yang  disahkan oleh instansi social tingkat Kabupaten/
Kota setempat, termasuk surat keterangan kepolisian  dalam  hal  latar  belakang  dan data  anak  yang  diragukan  (domisili  anak berasal).
4. Proses  Penelitian  Kelayakan  dan  Sidang Tim  Pertimbangan  Izin  Pengangkatan Anak (PIPA) Daerah.
5. Surat  Keputusan  Kepala  Dinas  Sosial/ Instansi  Sosial  Propinsi/Kab/Kota  bahwa calon orang tua angkat dapat diajukan ke Pengadilan  Negeri  untuk  mendapatkan ketetapan sebagai orang tua angkat.
6. Penetapan Pengadilan.
7. Penyerahan  Surat  Penetapan  Pengadilan Pengadilan yang dimaksud adalah
Pengadilan  Negeri  tempat  anak  yang  akan diangkat  itu  berada berdasarkan Surat Edaran  Mahkamah  Agung      Nomor      6 Tahun  1983  tentang  Penyempurnaan  Surat Edaran  Nomor 2  Tahun  1979  mengenai Pengangkatan Anak . Pengadilan Agama juga dapat memberikan penetapan anak berdasarkan hukum  Islam  berdasarkan  Undang-Undang Nomor  3  Tahun  2006  tentang  Peradilan Agama.
Dalam  proses  pemeriksaan  oleh pengadilan,  mempersiapkan  sedikitnya  dua orang  saksi  untuk  memperkuat  permohonan dan  meyakinkan  pengadilan  bahwa  calon orang tua angkat secara sosial dan ekonomis, moril  maupun  materiil  mampu  menjamin kesejahteraan anak yang akan diangkat.
Pengangkatan  anak  harus  melalui
penetapan  pengadilan,  hal  ini  menimbulkan kepastian  hukum  akan  status  anak  angkat dalam keluarga angkatnya dan juga memberikan  suatu  perlindungan  bagi  anak angkat.  Teori  Kepastian  hukum  menurut Bachsan Mustafa, adalah hukum administrasi negara  positif  harus  dapat  memberikan jaminan  kepastian  hukum  kepada  penduduk. Dalam hal ini kepastian hukum mempunyai 3 (tiga) arti sebagai berikut : 5
1. Pasti mengenai peraturan hukumnya yang mengatur
masalah  pemerintah  tertentu yang abstrak.
2. Pasti mengenai kedudukan
hukum  dari  subjek  dan  objek hukumnya  dalam  pelaksanaan
peraturan-peraturan Hukum Administrasi Negara. 3. Mencegah kemungkinan
timbulnya  perbuatan  sewenang- wenang (eigenrichting) dari pihak  manapun,  juga  tidak  dari pemerintah
Faktor adalah hal (keadaan, peristiwa) yang  ikut  menyebabkan  (mempengaruhi) terjadinya sesuatu. 6 Penyebab adalah hal atau sesuatu yang membuat itu terjadi. 7
Faktor atau latar belakang dilakukannya pengangkatan anak yaitu: 8
1.  Bagi  PNS  ada  keinginan  agar memperoleh  tunjangan  gaji  dari pemerintah.  2.  Keinginan  untuk mempunyai anak, bagi pasangan yang tidak  mempunyai  anak.  3.Adanya harapan dan kepercayaan akan mendapatkan anak setelah mengangkat anak  atau  sebagai  “pancingan”.  4. Masih ingin menambah anak yang lain jenis  dari  anak  yang  telah  dipunyai. 5.  Rasa  belas  kasihan  terhadap  anak terlantar,  miskin,  yatim  piatu  dan sebagainya.
Sedangkan  menurut  Lulik,  faktor- faktor  yang  melatar  belakangi  dilakukannya pengangkatan anak adalah karena: 9
1.  Ingin  mempunyai  keturunan,  ahli waris.  2.  Ingin  mempunyai  teman untuk  dirinya  sendiri.  3.  Memberikan teman  untuk  anak  kandung.  4.  Ingin mewujudkan rasa sosial, belas kasihnya  terhadap  orang  lain  yang dalam  kesulitan  hidup  sesuai  dengan kemampuannya.
Dalam upaya memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak, terutama 5 Bachsan Mustafa.2001. Sistem
Hukum Administrasi Negara Indonesia. Band- ung: Cipta Aditya Bakti. hal. 53
6 http://kbbi.web.id/faktor diak-
ses 5 November 2018 7 Ibid. 8 Ahmad Kamil dan M. Fau- zan. Op.Cit .hal.65
9 Djatikumoro,  Lulik,  2011. Hukum  Pengangkatan  Anak  di  Indonesia , Bandung: PT Citra Aditya Bakti.hal.47
anak  angkat,  pemerintah  melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1979 jo. Nomor 6 Tahun 1983 tentang pengangkatan  anak,  menerangkan  bahwa pasangan  suami  istri  yang  tidak  mempunyai anak  atau  yang  memutuskan  untuk  tidak mempunyai anak dapat mengajukan permohonan  pengesahan  atau  pengangkatan anak.  Demikian  juga  bagi  mereka  yang memutuskan  untuk  tidak  menikah  atau  tidak terikat dalam perkawinan. Untuk mengadopsi anak  secara  sah,  negara  sudah  mengatur tata  cara  adopsi  anak  dalam  Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak  disertai  dengan  peraturan  pelaksana dalam  bentuk  Peraturan  Pemerintah  Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan  Anak,  selain  itu  mekanisme adopsi  anak  dijelaskan  dengan  lebih  rinci dalam  Peraturan  Menteri  Sosial  Nomor  110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, meliputi  beberapa  tahapan  yaitu tahapan  adopsi  atau  pengangkatan  anak dimulai dari tahap persiapan dokumen pribadi seperti Kartu Keluarga, KTP, Surat Nikah atau Akta  Nikah  dan  Akta  Kelahiran  calon  Anak Angkat  yang mencantumkan nama orang tua kandungnya,  dokumen  yang  sudah  lengkap kemudian  diserahkan  kepada  Dinas  Sosial untuk  selanjutnya  dilakukan  uji  kelayakan orang tua angkat, jika calon orang tua angkat dinilai  layak  untuk  melakukan  pengangkatan anak, maka Dinas Sosial akan mengeluarkan
Surat  Ijin  Pengasuhan  Sementara  bagi  calon orang tua angkat selama 6 bulan, jika selama 6 bulan, calon orang tua angkat dinilai layak untuk dijadikan orang tua angkat, maka Dinas Sosial  dapat  mengeluarkan  rekomendasi untuk  hal  tersebut  dan  tahap  selanjutnya adalah  pengajuan  permohonan  penetapan pengangkatan anak kepada Pengadilan Negeri maupun  Pengadilan  Agama.  Jika  penetapan pengangkatan anak dikabulkan, maka pemohon  dapat  segera  melaporkan  kepada Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil setempat  untuk  dibuatkan  catatan  pinggir pada  akta  kelahiran  anak  yang  diangkat, catatan  pinggir  yang  dimaksud  adalah keterangan bahwa anak yang tercantum dalam akta  kelahiran  telah  diangkat  oleh  pasangan suami istri berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri.
Adapun  proses  pengangkatan  anak  di Pengadilan Negeri yaitu:
1. Calon  orang  tua  angkat  mengajukan permohonan  ke  pengadilan      negeri, calon  anak  angkat  berasal  dari  lembaga pengasuhan  anak  maka  lembaga  tersebut harus  mendapat  izin  tertulis  dari  menteri sosial atau pejabat yang ditunjuk.
2. Setelah  mengajukan  surat  permohonan, petugas  dinas  sosial  akan  mengecek mulai  dari  kondisi  ekonomi,  tempat tinggal,  penerimaan  dari  calon  saudara angkat (bila sudah punya anak), pergaulan sosial,  kondisi  kejiwaan  dan  lain-
lain.  Pengecekan  keuangan  dilakukan untuk  mengetahui  pekerjaan  tetap  dan penghasilan memadai. Bagi warga Negara asing (WNA), harus ada persetujuan atau izin untuk mengadopsi bayi Indonesia dari instansi yang berwenang dari negara asal.
3. Kemudian calon orangtua dan anak angkat diberi  waktu  untuk  saling  mengenal  dan berinteraksi. Pengadilan akan mengizinkan membawa  si  anak  untuk  tinggal  selama enam hingga 12 bulan, di bawah pantauan dinas sosial.
4. Setelah itu menjalani persidangan dengan menghadirkan minimal dua saksi, pengadilan  mendengar  langsung  saksi- saksi,  calon  orang  tua  angkat,  orang  tua kandung, badan atau yayasan sosial  yang telah mendapat izin dari pemerintah di sini yaitu  Kemsos,  seorang  petugas/pejabat instansi  sosial  setempat,  calon  anak angkat (jika dia sudah bisa diajak bicara) dan pihak kepolisian setempat (Polri).
5. Pengadilan memeriksa bukti-bukti berupa surat-surat  resmi,  akte  kelahiran/akte kenal lahir yang ditandatangani wali kota
atau  bupati  setempat,  surat  resmi  pejabat lainnya,  akte  notaris  dan  surat-surat  di bawah tangan (korespondensi), surat-surat keterangan,  pernyataan-pernyataan  dan surat  keterangan  dari  kepolisian  tentang calon orangtua angkat dan anak angkat.
6. Sebelum  dikeluarkan  penetapan  sebagai jawaban dari permohonan adopsi,
pengadilan memeriksa dalam persidangan tentang  latar  belakang  motif  kedua  belah pihak (pihak yang melepas dan pihak yang menerima anak angkat).
7. Hakim menjelaskan tentang akibat hukum yang  ditimbulkan  setelah  melepas  dan mengangkat  calon  anak  angkat.  Sebelum memberikan penetapan hakim memeriksa keadaan  ekonomi,  kerukunan,  keserasian kehidupan  keluarga,  serta  cara  mendidik orangtua  angkat.  Kira-kira  tiga  hingga empat bulan proses penetapan status anak adopsi atau anak angkat itu selesai.
8. Setelah  menjalani  sidang,  ada  dua kemungkinan yaitu permohonan disetujui  atau  ditolak.  Bila  disetujui, akan  dikeluarkan  surat  penetapan  dari pengadilan  yang  berkekuatan  hukum. Penetapan  itu  disertai  akta  kelahiran pengganti  yang  menyebutkan  status anak sebagai anak angkat orang tua yang mengadopsi.  Selanjutnya,  dicatatkan  ke kantor  catatan  sipil.  Adopsi  tidak  bisa dibatalkan oleh siapapun.
Jika  didalam  proses  pengangkatan anak  di  pengadilan  para  calon  orang  tua tunggal mampu membuktikan kemampuannya menjadi orang tua yang baik bagi calon anak angkatnya,  mendatangkan  saksi-saksi  yang sependapat  dan  memenuhi  semua  prosedur yangadamakapengadilantidakberalasanuntuk menolak permohonannya. Pengangkatan anak
yang  dilakukan  oleh  pasangan  suami  isteri yang telah menikah lebih dari 5 (lima) tahun dan  belum  atau  tidak  memiliki  anak,  serta pasangan yang hanya memiliki 1 (satu) orang anak  dapat  dikabulkan,  pertimbangan  hakim mengabulkan  permohonan  pemohon  bisa karena  kedua  anak  kandung  pemohon  telah berada  diluar  tanggungan,  telah  berkeluarga dan  hidup  mandiri.  Dan  melihat  kondisi jasmani  calon  orang  tua  angkat  tersebut masih mampu untuk mengasuh seorang anak. Sedangkan  jika  terjadi  atau  diduga  terdapat penyimpangan  atas  pelanggaran  pelaksanaan pengangkatan  anak  dapat  diadukan  kepada aparat  penegak  hukum  dan/atau  Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Instansi Sosial setempat atau Menteri.

## KESIMPULAN
Pengangkatan  anak  harus  dilakukan berdasarkan  peraturan  yang  berlaku,  proses pengangkatan  anak  harus  melalui  penetapan Pengadilan  hal  ini  sesuai  dengan  ketentuan dalam Peraturan Pemerintah nomor 54 tahun 2007. Pengangkatan anak yang dilakukan tanpa penetapan  pengadilan  dapat  menimbulkan akibat hukum yang merugikan baik bagi anak angkat  maupun  orangtua  angkatnya.  Akibat- akibat  hukum  yang  dapat  timbul  seperti misalnya,  terganggunya  hubungan  anak angkat  dengan  anggota  keluarga  lain  dalam hal pewarisan ataupun hak-hak dan kewajiban
masingmasing  seperti  yang  telah  diatur didalam perundang-undangan. Dengan adanya penetapan  pengadilan  atas  pengangkatan anak  ini  menjadikan  anak  angkat  mendapat kepastian hukum yang sangat penting didalam statusnya sebagai anggota keluarga baru dalam lingkungan keluarga orangtua angkatnya.

## SARAN
Perlindungan hukum bagi anak angkat tidak  dapat  diberikan  karena  tidak  terdapat penetapan  pengadilan  yang  menjadi  dasar bahwa  pengangkatan  anak  telah  dilakukan dan  sah  menurut  hukum.  Maka  penting adanya  penetapan  dari  pengadilan,  karena dengan begitu anak angkat akan mendapatkan dokumen hukum berupa penetapan pengadilan  yang  akan  menguatkan  serta untuk  mendapatkan  perlindungan  hukum dari  pemerintah  apabila  suatu  saat  terjadi masalah  hukum.  Dalam  hal  ini  pemerintah juga  berperan  penting  demi  tegaknya  hukum mengenai  pengangkatan  anak  agar  hak-hak anak  angkat  menjadi  terlindungi  dengan adanya penetapan dari pengadilan.

## DAFTAR PUSTAKA
Arto,  Mukti.1996. Praktek  Perkara  Perdata Pada Pengadilan Agama , (Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Amiruddin  dan  Asikin,  Zainal.  2012.
Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Bachsan Mustafa.2001 Sistem Hukum Administrasi  Negara  Indonesia.
Bandung: Cipta Aditya Bakti.
Budiarto,  M,  1985. Pengangkatan  Anak Ditinjau  dari  Segi  Hukum .  Jakarta:
Akademika Pressindo.
Djatikumoro, Lulik, 2011. Hukum Pengangkatan  Anak  di  Indonesia ,
Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
Dias,J.Clerence.  Research  on  Legal  Service And  Proverty: its  Relevance  to  the Design  of  Legal  Service  Program  in Developing Countries , Washington.
Gunarto,  Marcus  Priyo.2011. Kriminalisasi dan Penalisasi Dalam Rangka
Fungsionalisasi  Perda  dan  Retribusi , Universitas Diponegoro Semarang Kamil, Ahmad dan Fauzan, M., 2010. Hukum
Perlindungan dan Pengangkatan Anak  di  Indonesia .  Jakarta:  PT  Raja Grafindo Persada.
Kartini Kartono. 1980. Pengantar Metodologi
Riserch Sosial . Alumni Bandung.
Pandika,  Rusli,  2012. Hukum  Pengangkatan
Anak .Jakarta: Sinar Grafika.
Soerjono Soekanto.2008. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi  Penegakan  Hukum. PT.Grafindo Persada:Jakarta
------------------------------1986. Pengantar  Pe- nelitian  Hukum .  Jakarta:Universitas
Indonesia Press.
Soleman  B  Taneko1993. Pokok-Pokok  Studi Hukum  dalam  Masyarakat, Rajawali Press:Jakarta Sunggono,    Bambang,    2012. Metodologi
Penelitian  Hukum .  Jakarta:  PT  Raja Grafindo Persada.
Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitaif, Kualitatif dan R&D . Jakarta: Alfabeta Sugono, Bambang. 2005 Metode penelitan Hukum ,  Raja Grafindo Persada: Jakarta Tarigan, Josep R dan Suparmoko.1999. Metode Pengumpulan  Data Edisi  1  (Untuk llmu-ilmu sosial dan ekonomi), BPFE: Yogyakarta
Taneko,  B.Soleman.1993. Pokok-Pokok  Studi Hukum  dalam  Masyarakat .  Rajawali Press: Jakarta.
Tobing, GHS.Lumban.1999. Peraturan Jabatan Notaris , Erlangga:Jakarta Waluyo,  Bambang.  1991 Penelitian  Hukum Dalam Praktek , Jakarta: sinar grafika
Zaini, Muderis, 1999. Adopsi Suatu Tinjauan dari  Tiga  Sistem  Hukum.  Jakarta:
Sinar Grafika
Peraturan Perundang-undangan Staatblad Tahun 1917 Nomor 129 tanggal 29 Maret 1917.
Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang
Kesejahteraan Anak.
Undang-Undang  Nomor  23   Tahun  2002 tentang Perlindungan Anak.
Peraturan  Pemerintah  Indonesia  Nomor
54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979 jo Surat Edaran Nomor 6 Tahun
1983 tentang Pengangkatan Anak Keputusan  Menteri  Sosial  RI Nomor 41/HUK/ KEP/VII/1984 tentang  Petunjuk  Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak