Risalah HUKUM Fakultas Hukum Unmul, Juni 2014, Hal. 61 - 71

## ISSN 021-969X
Implikasi Hukum Bagi Notaris Yang Tidak Melekatkan Sidik Jari Penghadap Pada Minuta Akta
(Legal Implication to the Notary who do not Attach Applicant Fingerprint to Minuta of Act)
-
Arief Rahman Mahmoud, Ismail Navianto, Nurini Aprilianda
Program Studi Magister Kenotariatan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono 169 Malang 65145, Telp (0341) 553898 Fax (0341) 566505 Email: mknub12ariefrm@gmail.com

## ABSTRAKSI
Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang dilekatkannya sidik jari penghadap pada Minuta Akta dan implikasi hukum bagi Notaris yang tidak melekatkannya, dengan menggunakan metode normatif legal research,  melalui  pendekatan  undang-undang  guna  memperoleh  pandangan  dan  doktrin  sebagai  dasar argumentasi hukum atas isu hukum yang diteliti. Berdasar hasil penelitian diketahui bahwa latar belakang dilekatkan sidik jari penghadap pada Minuta Akta bertujuan untuk mengantisipasi apabila para penghadap menyangkal  tanda  tangannya,  maka  sebagai  bukti  tambahan  digunakan  sidik  jari  penghadap  tersebut. Implikasi  hukum  bagi Notaris  yang  tidak  melekatkan  sidik  jari penghadap  pada  Minuta  Akta  dapat  dikenai sanksi  sesuai  Pasal  16  ayat  (11)  Undang-Undang  Jabatan  Notaris  berupa:  (a)  peringatan  tertulis;  (b) pemberhentian sementara; (c)pemberhentian dengan hormat; (d) pemberhentian dengan tidak hormat. Jika sanksi  peringatan  tertulis  kepada  Notaris  tidak  dipatuhi  atau  terjadi  pelanggaran  oleh  Notaris  yang bersangkutan, maka dapat dijatuhi sanksi berikutnya secara berjenjang.
Kata Kunci: notaris, sidik jari, penghadap, minuta akta.

## ABSTRACT
This research has objective to search for background of attached applicant fingerprint to Minuta of Act and legal  implication  to  notary  who  do  not  attach  it,  by  using  normative  legal  research  method,  through  the Approach of Enactment in order to find the perspective and doctrine as the fundamental law argumentation based  on  law  issue  which  is  researched.  Based  on  research  is  known  that  the  background  of  fingerprint attached  to  the  Minuta  of  Act  has  purpose  to  anticipate  if  the  applicant  deny  the  signature,  therefore,  as additional evidence is used applicant fingerprint. Legal Implication to the notary which is not attached the applicant  fingerprint  to  the  Minuta  of  Act  could  get  penalty  based  on  Article  16  verse  11  about  Notary Enactment  such  as  (a)  written  warning,  (b)  temporary  dismissal,  (c)  Dismiss  with  honour,  (d)  Unhonour Dismissal. If the written warning penalty to the notary is not accordingly submissive, then the penalty could be implemented gradually.
Key Words: notary, fingerprint, applicant, certificate minute

## PENDAHULUAN
Pada  Pasal  1 angka  1  Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004 Tentang  Jabatan  Notaris  (selanjutya  disebut Undang-Undang  Jabatan  Notaris)  disebutkan bahwa:  “Notaris  adalah  pejabat  umum  yang berwenang untuk membuat akta autentik dan
memiliki  kewenangan  lainnya  sebagaimana dimaksud  dalam  undang-undang  ini  atau berdasarkan undang- undang lainnya”. 1 Di  dalam  penjelasan  Undang-Undang Jabatan Notaris dijelaskan bahwa: 2
1 Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  Tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
2 Ibid.
“Akta autentik pada hakikatnya memuat kebenaran  formal  sesuai  dengan  apa yang  diberitahukan  para  pihak  kepada Notaris.  Namun,  Notaris  mempunyai kewajiban  untuk  memasukkan  bahwa apa  yang  termuat  dalam  akta  Notaris sungguh-sungguh  telah  dimengerti  dan sesuai  dengan  kehendak  para  pihak, yaitu  dengan  cara  membacakannya sehingga menjadi jelas  isi  akta  Notaris, serta  memberikan  akses  terhadap informasi,  termasuk  akses  terhadap peraturan  perundang-undangan  yang terkait  bagi  para  pihak  penandatangan akta.  Dengan  demikian,  para  pihak dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui  atau  tidak  menyetujui  isi akta Notaris yang ditandatanganinya”.
Pada  era  globalisasi,  otonomi  daerah dan  pasar  bebas  sekarang  ini,  dibutuhkan Notaris  yang  berkualitas.  Kualitas  tersebut mencakup kualitas keilmuan, maupun  kualitas moralitas  dan  etika  yang  baik,  serta menjunjung  tinggi  keluhuran  martabatnya dalam  memberikan  pelayanan  jasa  hukum kepada masyarakat.
Seorang  Notaris  yang  menjalankan profesi  Notaris  bukan tidak  mungkin melakukan  tindakan  yang  merendahkan profesi  Notaris,  dapat  merugikan  masyarakat, bahkan  menjalankan  profesi  Notaris  tidak sesuai  undang-undang.  Untuk  meminimalkan pelanggaran-pelanggaran  ini  asosiasi  profesi ataupun  negara  membuat  berbagai  aturan, mulai  dari  kode  etik  Notaris  sampai  dengan penjatuhan sanksi.
Di dalam Hukum Kenotariatan dijelaskan  berbagai  aturan  yang  dibuat bertujuan untuk: 3
“Pertama, untuk mempertahankan kemuliaan  dan  martabat  profesi  dari para  anggotanya  yang  melakukan tindakan  yang  dapat  merendahkan kemuliaan  dan  martabat  tersebut. Kedua,  melindungi  masyarakat  yang menggunakan jasa dari profesi sehingga terhidar dari jasa yang tidak memenuhi standar  tertentu  ataupun  mal  praktik. Ketiga,  memisahkan  antara  individu
3 Gunardi  &  Markus  Gunawan,  2007, Kitab  Undang- Undang  Hukum  Kenotariatan,  Raja  Gravindo Persada, Jakarta, hlm.11.
yang  menjalankan  profesi  secara  baik dan  benar  dengan  individu  yang menjalankan profesi sekedarnya, bahkan  dapat  merendahkan  martabat profesi secara umum”.
Pada  Undang-Undang  Jabatan  Notaris diatur secara rinci tentang jabatan umum yang dijabat  oleh  Notaris,  sehingga  akta  autentik “yang  dibuat  oleh”  atau  “yang  dibuat dihadapan” Notaris mampu menjamin kepastian  hukum,  ketertiban  umum  dan perlindungan hukum.
Kebutuhan  hukum  dalam  masyarakat dapat  kita  lihat  dengan  semakin  banyaknya bentuk perjanjian yang dituangkan para pihak dalam  suatu  akta  Notaris.  Perjanjian merupakan  suatu  perbuatan  hukum  yang mempunyai  akibat  hukum.  “Perjanjian  dapat diartikan sebagai perbuatan untuk memperoleh  seperangkat  hak  dan  kewajiban serta  mempunyai  akibat-akibat  hukum  yang merupakan  konsekuensi dari pelanggaran hak dan kewajiban tersebut”. 4
Notaris merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah dalam hal  ini negara, dimana negara telah memberikan kepercayaan kepada  Notaris  untuk  menjalankan  sebagian urusan  negara,  khususnya  dalam  bidang hukum Perdata. Keberadaan
Notaris diharapkan  menjawab  kebutuhan  masyarakat akan  bantuan  hukum  yang  netral,  sehingga melindungi kepentingan hukum masyarakat.
Notaris juga diharapkan dapat memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat,  khususnya  dalam  pembuatan akta, sehingga masyarakat akan mendapatkan kepastian  hukum  dan  perlindungan  hukum, sehubungan  dengan  semakin  meningkatnya proses  pembangunan  sehingga  meningkat pula kebutuhan hukum dalam masyarakat.
Disampaikan  oleh Ketua  Umum  Ikatan Notaris  Indonesia  dalam  acara  “Seminar Nasional”  yang  diselenggarakan  oleh  Fakultas Hukum  Universitas  Gadjah  Mada,  bahwa: “Notaris  ialah  pejabat  umum  yang  diberi wewenang  oleh  negara  di  bidang  hukum Perdata yang secara profesional membuat akta
4 www.legalakses.com/perjanjian/ diakses pada tanggal 10 Juni 2014 jam 06.00 WIB.
Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul
Vol. 10, No. 1 63
otentik  sebagai  alat  bukti  yang  sempurna untuk memberikan kepastian hukum”. 5 Menurut  Adrian  Djuaini  (Ketua  Umum Ikatan  Notaris  Indonesia), “Notaris  sebagai pejabat  umum  yang  menjalankan  sebagian tugas  penguasa,  dalam  menjalankan  tugas dan  jabatannya  harus  secara  profesional memberikan bantuan hukum kepada masyarakat  dalam  pembuatan  alat  bukti tertulis  berupa  akta  autentik  untuk  suatu perbuatan  hukum/peristiwa  hukum,  harus selalu menjunjung tinggi keluhuran harkat dan martabat  profesinya,  serta  memiliki  tanggung jawab  hukum  ( legal  accountability)  kepada masyarakat  dan  negara  serta  bangsa  untuk mendorong  terciptanya  kepastian  hukum  dan juga menegakkan supremasi hukum”. 6 Pada  saat  menjalankan  tugas  dan jabatannya,  Notaris  berkewajiban  menyimpan atau  merahasiakan  segala  keterangan  atau ucapan yang diberikan dihadapannya sehubungan dengan pembuatan akta. Menjaga kerahasiaan  itu merupakan  salah satu bentuk kewajiban  Notaris  sebagaimana  ditetapkan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris.
Di  dalam  menjalankan  tugas  dan jabatannya,  Notaris  juga  wajib:  “bertindak jujur,  saksama,  mandiri,  tidak  berpihak,  dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum”. 7 Bila dikaitkan dengan akta yang  dibuat  “oleh”atau  “dihadapan”  Notaris, maka sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) huruf c Undang-Undang Jabatan Notaris, maka Notaris berkewajiban: “melekatkan surat dan dokumen  serta  sidik  jari  penghadap  pada Minuta Akta”. 8
Pada  Pasal  1 angka  8  Undang-Undang Jabatan  Notaris  diatur  tentang  pengertian Minuta  Ak ta.  “Minuta  Akta  adalah  asli  akta yang  mencantumkan  tanda  tangan  para penghadap, saksi, dan Notaris, yang disimpan sebagai bagian dari Protokol Notaris”. 9 Berdasarkan pengertian di atas tersebut  terkandung  kehendak  Undang- Undang  Jabatan Notaris bahwa dalam  Minuta
5 Seminar Nasional, “ Membangun Hukum Kenotariatan di Indonesia ” , Yogyakarta, 27 Feb 2014.
6 Ibid.
7 Indonesia  Legal  Center,  2009, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Jabatan Notaris & PPAT, Karya Gemilang, Jakarta, hlm.8.
8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, Op.Cit.
9 Ibid.
Akta  yang  dicantumkan  adalah  tanda  tangan para  penghadap  bukan  sidik  jari  penghadap, yang  selama  ini  dianggap  sebagai  pengganti tanda tangan. Undang-Undang Jabatan Notaris tidak  mengatur  tentang  kemungkinan  adanya suatu  Minuta  Akta  tanpa  tanda  tangan penghadap, berhubung satu-satunya penghadap  atau  seluruh  penghadap  tidak dapat  membubuhkan  tanda  tangan,  baik karena sakit maupun cacat fisik.
Pada  bagian  penutup  akta  Notaris, dalam  Pasal  38  ayat  (4)  huruf  b  Undang- Undang  Jabatan  Notaris,  dijelaskan  bahwa akhir akta memuat: “uraian penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan  akta  apabila  ada”. 10 Di  dalam pasal  di  atas  tidak  menyinggung  sama  sekali tentang pencantuman sidik jari. Pada Seminar Nasional tentang “Membangun Hukum Kenotariatan di Indonesia” yang diselenggarakan di Yogyakarta  pada  tanggal  27  Februari  2014, Pengurus  Pusat  Ikatan  Notaris  Indonesia  (PP INI)  menjelaskan  tentang  perihal  kewajiban Notaris  “melekatkan  sidik  jari  penghadap” pada  Minuta  Akta.  Terhadap  persoalan  diatas ternyata  belum  terjadi  kesepakatan  di  antara para Notaris, padahal Undang-Undang Jabatan Notaris telah secara tegas mengaturnya.
Pengurus Pusat Ikatan Notaris
Indonesia  (PP  INI)  Adrian  Djuaini  (Ketua Umum),  Arry  Supratno,  Abdul  Syukur, beranggapan bahwa “sidik jari” tersebut wajib dilekatkan  pada  Minuta  Akta  Notaris  untuk seluruh penghadap, baik penghadap yang bisa membubuhkan  tanda  tangan,  maupun  yang tidak bisa membubuhkan tanda tangan.
Menurut Abdul Syukur, “Bahwa sekalipun bagi  penghadap  yang  tidak  bisa  bertanda tangan dapat diganti dengan surogat (lembaga pengganti  tanda  tangan),  namun  mengenai bukti  kehadiran  penghadap  di  hadapan Notaris,  sidik  jari  dipandang  perlu,  apalagi Undang-Undang Jabatan Notaris telah mengaturnya,  terutama  apabila  satu-satunya penghadap atau seluruh penghadap tidak bisa membubuhkan  tanda  tangannya.  Alat  bukti tersebut adalah sidik jari penghadap, sekalipun akta  autentik  yang  bersangkutan  sudah merupakan alat bukti otentik”. 11
10 Ibid.
11 Seminar Nasional, Op.Cit.
Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul
Berdasar  latar  belakang  tersebut,  akan dirumuskan  beberapa  permasalahan  dalam tulisan ini, yaitu sebagai berikut: 1) Apa yang menjadi  latar  belakang  dilekatkan  sidik  jari penghadap  pada Minuta Akta?,  2)  Bagaimana implikasi  hukum  bagi  Notaris  yang  tidak melekatkan  sidik  jari  penghadap  pada  Minuta akta?.

## Latar Belakang Dilekatkan Sidik Jari
Penghadap Pada Minuta Akta Di dalam berbagai akta Notaris banyak digunakan  kata  untuk  membuktikan  bahwa yang  bersangkutan  datang  kepada  Notaris atas  kemauannya  sendiri,  misalnya  kata menghadap  atau  telah  menghadap  atau berhadapan  atau  telah  hadir  dihadapan. Bahwa yang dimaksud sebenarnya (penghadap)  yang  bersangkutan  adalah kehadiran yang nyata ( verschijnen) secara fisik atau  digunakan  kata  menghadap  terjemahan dari verschijnen,  yang  berarti  datang menghadap  yang  dimaksudkan  dalam  arti yuridisnya adalah kehadiran nyata. 12 Terkait  bukti  kehadiran  penghadap  di hadapan  Notaris,  sidik  jari  juga  dipandang perlu, apalagi Undang-Undang Jabatan Notaris telah  mengaturnya,  terutama  apabila  satu- satunya  penghadap  atau  seluruh  penghadap tidak  bisa  membubuhkan  tanda  tangannya. Alat bukti tersebut adalah sidik jari penghadap, sekalipun  akta  autentik  yang  bersangkutan sudah merupakan alat bukti otentik.
Kewajiban  membubuhkan  sidik  jari pada minuta akta sebagaimana telah dimaksud dalam  ketentuan  pasal  16  ayat  (1)  huruf  c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN).
Ketentuan  Pasal  16  ayat  (1)  huruf  c tersebut tidak sinkron dengan ketentuan Pasal 1  angka  8  Undang-Undang  Jabatan  Notaris yang menyatakan tentang apa saja yang harus dicantumkan  dalam  minuta  akta,  tetapi  tidak menyebut sidik jari diantaranya.
Aneka  tafsir  dan  pendapat  tentang ketidaksinkronan kedua pasal tersebut menjadi isu  hukum  di  kalangan  notaris.  Sebagian notaris  mengatakan,  pencantuman  sidik  jari
12 Herlien Budiono & Albertus Sutjipto, 2005, Bebarapa Catatan Mengenai Undang-Undang Jabatan Notaris, Ikatan Notaris Indonesia, Bandung, hlm.13.
pada  minuta  akta  adalah  wajib  berdasarkan ketentuan  Pasal  16 ayat  (1) huruf  c  Undang- Undang  Jabatan  Notaris  tanpa  harus mengaitkannya  dengan  ketentuan  Pasal  1 angka  8  Undang-Undang  Jabatan  Notaris. Sebagian  lagi berpendapat  pencantuman sidik jari  karena  para  pihak  tidak  dapat bertandatangan  atau  bisa  juga  karena  buta huruf. Di samping pendapat yang mengatakan boleh mencantumkan atau tidak mencantumkan sidik jari pada minuta. Pembuatan akta oleh para Notaris terus berjalan tanpa menunggu adanya keseragaman  atau  kesamaan  pendapat terhadap  ketidaksinkronan  kedua  pasal tersebut.  Sementara  berbagai  sosialisasi tentang Undang-Undang Jabatan Notaris yang baru  termasuk di dalamnya  tentang  sidik jari, telah  banyak  dilakukan  di  berbagai  daerah, seperti  yang  pernah  penulis  ikuti  di  Kota Yogyakarta yaitu Seminar Nasional “Membangun Hukum Kenotariatan di Indonesia”. Pengurus Pusat Ikatan Notaris
Indonesia  perlu  untuk  mengeluarkan  fatwa tentang  pencantuman  sidik  jari  yang dimaksud,  agar  terjadi  kesamaan  pendapat para  Notaris  di  seluruh  Indonesia.  Hal  ini dikarenakan adanya ketidakseragaman pendapat  para  Notaris  dalam  menyikapi ketentuan kedua pasal tersebut.
Setiap  Notaris  harus  menjadi decision maker  atau  pengambil  keputusan  dalam menentukan  sikap  terhadap  segala  hal  yang berkaitan  dengan  tugas  jabatannya  sebagai Notaris. Seorang Notaris tidak perlu menunggu komando  atau  pendapat  orang  lain  tentang apa yang  harus  dilakukannya  dalam menjalankan tugas jabatannya.
Ketentuan  Pasal  16  ayat  (1)  huruf  c Undang-Undang  Jabatan  Notaris  tentang kewajiban  Notaris  melekatkan  sidik  jari penghadap  pada  Minuta  Akta,  jika  dikaitkan dengan  teori  hukum  positivisme  harus dilaksanakan, karena menurut teori ini “hukum adalah perintah undang- undang”. Ol eh karena kewajiban  melekatkan  sidik  jari  penghadap tersebut  merupakan  perintah  Undang-Undang Jabatan  Notaris,  seharusnya  tidak  ada perbedaan pendapat diantara sesama Notaris. Di  dalam  teori  hukum  positivisme, dijelaskan  bahwa  hukum  itu  dibuat  oleh
Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul Vol. 10, No. 1 65
penguasa,  misalnya  penguasa  membuat peraturan perundang-undangan. Hukum menurut  aliran  ini  adalah  apa  yang  menurut undang-undang  ( wet),  bukan  apa  yang seharusnya. Hukum adalah ius yang dituliskan, dipositifkan.  Hanya ius  yang  dipositifkan yang bisa  dianggap  sebagai  hukum  karena  bisa ditangkap dengan panca indera dan karena ia dituliskan.
Jika melihat Risalah Sidang Rancangan Undang-Undang  Tentang  Jabatan  Notaris, latar belakang dilekatkan sidik jari penghadap pada  Minuta  Akta  dikarenakan  banyaknya pengalaman pemerintah, dalam hal ini diwakili oleh Kementerian Hukum dan Ham. Pemerintah  menghadapi  kasus  di  pengadilan seperti  keberatan-keberatan  para  pihak,  para pemegang  saham  dan  sebagainya,  para pemilih  yang  kehilangan  aset  mereka  hanya dalam  hitungan  hari,  bahkan  tanpa  menjual berpindah  aset  mereka,  tanpa  menghibahkan juga berpindah.
Pemerintah  memaksakan  para  Notaris untuk membatalkan akta mereka, namun tidak juga  membatalkannya,  karena  Notaris  tidak bisa  membatalkan  akta,  padahal  jika pembuatan  akta  notaris  didukung  dengan fakta  yang  tidak  seharusnya  itu  bukan  lagi dibatalkan,  bukan  lagi  harus  menunggu keputusan pengadilan.
Maka dari  itu  suatu  waktu  pemerintah berharap  semua  penghadap  itu  diambil  sidik jarinya dan ada dokumentasi, sehingga Notaris yakin  bahwa  dialah  penghadap  itu  yang datang menghadap  notaris, benar  si A bukan si  B  yang  mengaku  A  karena  sudah  banyak kejadiannya  dan  cukup  mengganggu  iklim usaha di Indonesia.
Jika  dilihat  sejarah  pembentukan Rancangan  Undang-Undang  Tentang  Jabatan Notaris  ini,  ternyata  ada  perbedaan  tentang kewajiban Notaris seperti yang dimaksud pada Pasal  16  ayat  (1)  huruf  c  Undang-Undang Jabatan  Notaris.  Di  dalam  draft  Dewan Perwakilan  Rakyat  Republik  Indonesia  (DPR RI)  yaitu  melekatkan  surat-surat  dan dokumentasi penghadap dalam bentuk gambar visual  dan  fakta.  Sedangkan  dalam  draft pemerintah  (Kementerian  Hukum  dan  HAM) yaitu  melekatkan  surat  dan  dokumen  serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta.
Jika  dianalisis  lebih  mendalam,  surat merupakan  tulisan  yang  mengandung  arti, baik  yang  dimaksudkan  sebagai  alat  bukti maupun  yang  tidak dimaksudkan  sebagai alat bukti,  yang  dibuat  diatas  kertas  atau  sarana lainnya.  Sedangkan  dokumen  merupakan semua  tulisan  atau  gambar  yang  dapat digunakan  untuk  suatu  kepentingan.  Dengan kata  lain,  pengertian  dokumen  lebih  luas  jika dibandingkan  dengan  surat,  sebab  dalam dokumen  termasuk  gambar,  foto,  dan sebagainya.
Selanjutnya  makna  yang  terkandung dalam kalimat “melekatkan  sidik jari penghadap”,  maka  kalimat  tersebut  dapat diartikan  sebagai  “melekatkan  d okumen  yang memuat  sidik  jari  penghadap”.  Makna  yang terkandung  dalam  ketentuan  tersebut  adalah surat  dan  dokumen  yang  berkenaan  atau berkaitan  dengan  identitas  penghadap, demikian  pula  halnya dokumen  yang memuat sidik jari penghadap. Penggunaan  istilah  “m elekatkan  sidik  jari penghadap  pada  Minuta  Akta”  adalah  kurang lazim,  karena  yang  lazim  dilekatkan  pada Minuta  Akta  adalah  surat  dan  dokumen. Apabila yang dimaksudkan adalah melekatkan sidik  jari,  maka  istilah  yang  digunakan  bukan melekatkan, melainkan membubuhkan.
Melekatkan  dokumen  yang  memuat sidik jari penghadap tidak bisa dipisahkan dari pengertian  tentang  Minuta  Akta,  dimana secara  tegas  diatur  bahwa  yang  dicantumkan oleh  penghadap,  saksi,  dan  Notaris  adalah tanda tangan, bukan sidik jari.
Menjawab  pertanyaan  Minuta  Akta tentang bagaimana sebaiknya Notaris menyikapi  ketentuan  pencantuman  sidik  jari dimaksud, tidak ada ketentuan yang melarang seorang  Notaris  untuk  menerapkan  pendapat atau  penafsirannya  apakah  mencantumkan atau  tidak  mencantumkan  sidik  jari,  atau tergantung situasi.
Hal  yang  terpenting  ialah  para penghadap  bersedia  untuk  membubuhkan sidik  jari  ketika  diminta  oleh  Notaris  yang bersangkutan.  Notaris  juga  harus  konsisten dengan  keputusannya  selama  menjalankan tugas  dan  jabatannya.  Suatu  contoh,  Notaris yang menerapkan pendapat bahwa di samping membubuhkan  tandatangannya  penghadap juga  harus  membubuhkan  sidik  jari,  maka
Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul selama  menjalankan  tugas  dan  jabatannya kewajiban  ini  harus  terus  dilaksanakan. Tentunya  tidak  dikehendaki  ketika  ada penghadap yang  sudah  membubuhkan tandatangannya  kemudian  menolak  untuk membubuhkan  sidik  jari,  Notaris  yang bersangkutan  tidak  berdaya  untuk  memaksa penghadap.  Itu  artinya,  Notaris  yang bersangkutan tidak konsisten dengan keputusan yang dibuatnya sendiri. Melihat  Risalah  Sidang  Rancangan
Undang-Undang  tentang  Jabatan  Notaris,
terkait diberlakukannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004 Tentang  Jabatan  Notaris  (UUJN)    khususnya Pasal  16  ayat  (1)  huruf  c,  tentang  kewajiban Notaris melekatkan sidik  jari penghadap pada Minuta  Akta  adalah  untuk  identifikasi kehadiran penghadap.
Diwajibkannya  melekatkan  sidik  jari penghadap  pada  Minuta  Akta  Notaris bertujuan  untuk  mengantisipasi  apabila  suatu saat para penghadap menyangkal tandatangannya  pada  Minuta  Akta,  maka sebagai  bukti  tambahan  digunakan  sidik  jari penghadap tersebut.
Melekatkan dokumen sidik jari penghadap  pada  Minuta  Akta  memang  ada manfaatnya  dan  merupakan  sikap  kehati- hatian.  Namun  apabila  kewajiban  untuk melekatkan  dokumen  sidik  jari  tersebut diwajibkan  kepada  penghadap  yang  bisa membubuhkan  tanda  tangannya,  hendaknya kewajiban tersebut diberlakukan juga terhadap para  saksi,  sebab  keberadaan  para  saksi merupakan  salah  satu  di  antara  persyaratan otensitas suatu akta notaris.
Sebagian Notaris menafsirkan  Pasal 16 ayat  (1)  huruf  c  Undang-Undang  Jabatan Notaris secara berbeda-beda. Diantaranya ada yang  mengaitkan  dengan  Pasal  1874  Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata,  bahwa  sidik jari  identik  dengan  cap  jempol.  Padahal pembubuhan  cap  jempol  yang  dimaksud dalam  Pasal  1874  Kitab  Undang-Undang Hukum  Perdata  tersebut  ditujukan  bagi penghadap  yang  tidak  bisa  tandatangan. Demikian  juga  ketentuan Staatsblad  Nomor 276,  bahwa  cap  jempol  digunakan  sebagai pengganti tanda tangan.
Implikasi  Hukum  Bagi  Notaris  Yang Tidak  Melekatkan  Sidik  Jari  Penghadap Pada Minuta Akta Di  dalam  Pasal  16  ayat  (1)  huruf  c Undang-Undang  Jabatan  Notaris,  dijelaskan tentang  adanya  kewajiban  Notaris,  dan  yang melanggar  ketentuan  sebagaimana  dimaksud pada  pasal  tersebut  dapat  dikenai  sanksi sesuai  Pasal  16  ayat  (11)  Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu:
a. Peringatan tertulis
b. Pemberhentian sementara
c. Pemberhentian dengan hormat
d. Pemberhentian dengan tidak hormat Sanksi  yang  terdapat  dalam  Pasal  16 ayat  (11)  Undang-Undang  Jabatan  Notaris, atas  pelanggaran  Pasal  16  ayat  (1)  huruf  c tersebut  dapat  dikategorikan  sebagai  sanksi administratif.  Sanksi  ini  merupakan  sanksi terhadap  Notaris  yang  berkaitan  dengan  akta yang dibuat Notaris. Ada persyaratan tertentu atau  tindakan  tertentu  yang  tidak  dilakukan atau tidak dipenuhi Notaris dalam menjalankan tugas  jabatannya  berupa  kewajiban  yang tercantum  dalam  Undang-Undang  Jabatan Notaris. Secara  garis  besar  sanksi  administratif dapat dibedakan 3 (tiga) macam, yaitu: 13
1) Sanksi Reparatif Sanksi  ini  ditujukan  untuk  perbaikan  atas pelanggaran  tata  tertib  hukum.  Dapat berupa  penghentian  perbuatan  terlarang, kewajiban perubahan sikap/tindakan sehingga  tercapai  keadaan  semula  yang ditentukan,  tindakan memperbaiki sesuatu yang berlawanan dengan aturan. Contohnya paksaan untuk berbuat sesuatu untuk  pemerintah  dan  pembayaran  uang paksa yang ditentukan sebagai hukuman.
2) Sanksi Punitif Sanksi yang bersifat menghukum, merupakan  beban  tambahan,  sanksi hukuman  tergolong  dalam  pembalasan, dan  tindakan preventif  yang menimbulkan ketakutan  kepada  pelanggar  yang  sama atau  mungkin  untuk  pelanggar-pelanggar lainnya.  Contohnya,  pembayaran  denda kepada pemerintah, teguran keras.
3) Sanksi Regresif
13 Habib Adjie, 2008, Hukum Notaris Indonesia, Refika Aditama, Bandung, hlm.211.
Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul Vol. 10, No. 1 67 Sanksi  sebagai reaksi  atas  suatu ketidaktaatan, dicabutnya hak atas sesuatu yang  diputuskan  menurut  hukum,  seolah- olah dikembalikan kepada keadaan hukum yang  sebenarnya  sebelum  keputusan diambil. Contohnya, pencabutan, perubahan  atau  penangguhan  suatu keputusan.
Di  dalam  beberapa  kepustakaan  hukum administrasi  dikenal  beberapa  jenis  sanksi administratif, antara lain: 14
1) Eksekusi nyata Sanksi  ini  digunakan  administrasi,  baik dengan  tidak  memenuhi  kewajiban  yang tercantum  dalam  suatu  ketetapan  hukum- hukum administrasi maupun pada pelanggaran-pelanngaran  suatu  ketentuan undang-undang,  berbuat  tanpa  izin,  yang terdiri  dari  mengambil,  menghalangi, menjalankan  atau  memperbaiki  apa  yang bertentangan  dengan  ketentuan-ketentuan dalam  peraturan-peraturan  yang  sah,  yang dibuat,  disusun,  dialami,  dibiarkan  dirusak atau diambil oleh pelaku.
2) Eksekusi langsung ( parate executie) Sanksi dalam penagihan uang yang berasal dari hubungan hukum-hukum administrasi.
3) Penarikan kembali suatu Izin
Sanksi  yang  diberikan  pada  pelanggaran peraturan  atau  yang  berhubungan  dengan ketetapan, tetapi juga pelanggaran peraturan perundang-undangan.
Sanksi-sanksi yang terdapat pada Pasal 16  ayat  (11)  Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut  berlakunya  secara  berjenjang  mulai dari  peringatan  tertulis  sampai  dengan pemberhentian dengan tidak hormat. Penjatuhan  sanksi-sanksi  tersebut  dilakukan hanya  apabila  Notaris  terbukti  melanggar ketentuan pasal-pasal tertentu.
Di  dalam  Pasal  16  ayat  (11)  Undang-Undang Jabatan
Notaris tentang pelanggaran kewajiban Notaris untuk melekatkan “sidik jari penghadap  pada  Minuta  Akt a”  sesuai  dengan pasal  16  ayat  (1)  huruf  c  Undang-Undang Jabatan  Notaris, maka  akan dikenakan sanksi sebagaimana  telah  dijelaskan  diatas,  mulai dari  peringatan  tertulis  sampai  dengan pemberhentian dengan tidak hormat.
14 Ibid, hlm.212.
Pada  Pasal  16  ayat  (11)  Undang- Undang  Jabatan  Notaris menempatkan peringatan tertulis pada urutan pertama dalam pemberian  sanksi.  Hal  ini  merupakan  suatu peringatan  kepada  Notaris  yang  jika  tidak dipenuhi atau terjadi pelanggaran ditindaklanjuti  dengan  sanksi  teguran  tertulis. Apabila  sanksi  seperti  ini  tidak  dipatuhi  juga oleh  Notaris  yang  bersangkutan,  maka  dapat dijatuhi  sanksi  yang  berikutnya  secara berjenjang.
Penempatan  sanksi  berupa  teguran tertulis  sebagai  awal  untuk  menjatuhkan sanksi  selanjutnya  bukan  termasuk  sanksi administratif.  Di  dalam  sanksi  administratif berupa paksaan pemerintah, sebelum dijatuhkan  sanksi  harus  didahului  dengan teguran  tertulis,  hal  ini  dimasukkan  sebagai aspek prosedur paksaan nyata. 15 Pelaksanaan  teguran  tertulis bertujuan untuk  menguji  ketepatan  dan  kecermatan antara  teguran  tertulis  dengan  pelanggaran yang  dilakukan  berdasarkan  aturan  hukum yang  berlaku.  Di  dalam  pelaksanaan  teguran tertulis memberikan  hak kepada mereka yang diberi teguran tertulis tersebut untuk membela diri  dalam  suatu  upaya  administrasi  dalam bentuk keberatan atau banding administrasi.
Rumusan sanksi berupa teguran tertulis tidak  tepat  dimasukkan  sebagai  suatu  sanksi, tetapi  hanya  merupakan  tahapan  awal  untuk menjatuhkan sanksi paksaan nyata yang untuk selanjutnya  jika  terbukti  dapat  dijatuhi  sanksi yang lain.
Sanksi terhadap Notaris berupa pemberhentian sementara  dari  jabatannya  merupakan  tahap berikutnya  setelah  penjatuhan  sanksi  teguran secara  tertulis.  Kedudukan  sanksi  berupa pemberhentian sementara dari jabatan Notaris atau  skorsing  merupakan  masa  menunggu pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah. 16 Sanksi pemberhentian sementara Notaris  dari  jabatannya,  dimaksudkan  agar Notaris  tidak  melaksanakan  tugas  jabatannya untuk  sementara  waktu,  sebelum  sanksi berupa  pemberhentian  dengan  hormat  atau pemberhentian dengan tidak hormat dijatuhkan kepada Notaris. Pemberian sanksi pemberhentian sementara  ini  dapat  berakhir  dalam  bentuk
15 Ibid, hlm.234.
Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul pemulihan kepada Notaris untuk menjalankan tugas dan jabatannya kembali atau ditindaklanjuti  dengan  sanksi  pemberhentian dengan  hormat  atau  pemberhentian  dengan tidak hormat. 17 Pemberhentian sementara Notaris dari jabatannya berarti Notaris  yang  bersangkutan telah  kehilangan  kewenangannya  untuk sementara waktu, dan Notaris yang bersangkutan  tidak  dapat  membuat  akta apapun.  atau  Notaris  tersebut  tidak  dapat melaksanakan  tugas  jabatannya.  Hal  ini perlu dibatasi dengan alasan untuk menunggu hasil pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.
Di  dalam  memberikan  kepastian  maka pemberhentian  sementara  Notaris  harus ditentukan  lamanya,  sehingga  nasib  Notaris tidak  digantung  ( status  quo)  oleh  keputusan pemberhentian  sementara  tersebut.  Sanksi pemberhentian sementara dari jabatan Notaris merupakan  sanksi  paksaan  nyata,  sedangkan sanksi  yang  berupa  pemberhentian  dengan hormat  atau  pemberhentian  dengan  tidak hormat  termasuk  ke  dalam  jenis  sanksi pencabutan keputusan
yang menguntungkan. 18 Di dalam menegakkan sanksi administratif  terhadap  Notaris  yang  menjadi instrumen  pengawas  yaitu  Majelis  Pengawas yang  mengambil  langkah-langkah  preventif yang bertujuan mencegah terjadinya kesalahan  dan  penyimpangan  pada  suatu perbuatan hukum. 19
Hal  ini  dilakukan  untuk  memaksakan kepatuhan,  dan  untuk  menerapkan  sanksi yang represif yang bertujuan guna memulihkan  suatu  perbuatan  hukum  yang dipandang salah, menyimpang serta merugikan  pihak  lain.  Untuk  memaksakan kepatuhan  agar  sanksi-sanksi  tersebut  dapat dilaksanakan. 20
Langkah-langkah  preventif  dilakukan dengan melakukan pemeriksan secara berkala 1  (satu)  kali  dalam  satu  tahun  atau  setiap waktu  yang  dianggap  perlu  untuk  memeriksa ketaatan  Notaris  dalam  menjalankan  tugas
17 Habib  Adjie,  2011, Aspek  Pertanggungjawaban Notaris  dalam  Pembuatan  Akta, Mandar  Maju, Bandung, hlm.219.
18 Loc.Cit.
19 Habib Adjie, Op.Cit, hlm.223.
jabatannya  yang  dilihat  dari  pemeriksaan protokolnya  oleh  Majelis  Pengawas  Daerah (MPD). Kemudian MPD dapat memberitahukan kepada Majelis Pengawas Wilayah (MPW), jika atas  laporan  yang  diterima  MPD  menemukan adanya  unsur  pidana.  Selanjutnya  dapat diselenggarakan  sidang  untuk  memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris. Jika  hasil  pemeriksaan  MPD  menemukan pelanggaran,  maka  MPD  tidak  dapat menjatuhkan  sanksi  yang  represif  kepada Notaris,  tetapi  MPD  hanya  dapat  melaporkan kepada MPW. 21
MPW  dapat  melakukan langkah preventif,  yaitu  menyelenggarakan  sidang untuk  memeriksa  dan  mengambil  keputusan atas  laporan  masyarakat  yang  disampaikan melalui  MPW  dan  memanggil  Notaris  sebagai terlapor  untuk  dilakukan  pemeriksaan  dan memutuskan hasil pemeriksaan MPD. 22
MPW dapat melakukan langkah refresif, yaitu menjatuhkan sanksi berupa teguran lisan atau  tertulis  dan  sanksi  ini  bersifat  final. Mengusulkan  pemberian  sanksi  terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat (MPP) berupa: (1) pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan, atau (2) pemberhentian dengan tidak hormat. 23 MPP tidak melakukan tindakan preventif,  yaitu  menyelenggarakan  sidang untuk  memeriksa  dan  mengambil  keputusan dalam  tingkat  banding  terhadap  penjatuhan sanksi  dan  penolakan  cuti,  tetapi  tindakan represif berupa menjatuhkan sanksi pemberhentian  sementara,  dan  mengusulkan pemberian  sanksi  berupa  pemberhentian Notaris dengan tidak hormat kepada Menteri. 24 Jika dikaitkan dengan teori Cita Hukum, terlihat nilai kepastian mendominasi penegakan  hukum  yang  membuat  keadilan menjadi  tidak  berdaya  dan  nilai  kegunaan tidak  mampu  menjadi  sarana  bagi  hukum untuk melahirkan kemakmuran.
Teori  Gustav  Radbruch  tentang  cita  hukum, khususnya  yang  berkenaan  dengan  kepastian hukum,  dapat  dikaitkan  dengan  sidik  jari penghadap  pada  Minuta  Akta  yang  dapat
21 Habib Adjie, Op.Cit.
22
Loc.Cit.
23 Loc.Cit.
24 Loc.Cit.
Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul Vol. 10, No. 1 69
dijadikan sebagai alat bukti. Kepastian hukum menuntut bahwa dalam kehidupan masyarakat diperlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan  jelas  hak  dan  kewajiban  seseorang sebagai  subjek  hukum  dalam  masyarakat. Memiliki akta autentik kita memiliki bukti yang kuat dimata hukum.
Pada Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum  Perdata  dijelaskan  bahwa “Semua perjanjian  yang  dibuat  secara  sah,  berlaku sebagai  undang-undang  bagi  mereka  yang membuatnya”.  Perjanjian  yang  telah  dibuat akan  mengikat  para  pihak  yang  membuatnya dan  pada  umumnya  suatu  perjanjian dituangkan  ke  dalam  suatu  tulisan  atau perjanjian tertulis.
Pada Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum  Perdata dijelaskan bahwa “Suatu  akta autentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang  ditentukan  oleh  Undang-undang,  dibuat oleh  atau  dihadapan  pegawai-pegawai  umum yang  berkuasa  untuk  itu  di  tempat  dimana akta  dibu atnya”.  Akta  autentik  itu  dibuat sebagai  alat  bukti  untuk  memberikan kepastian hukum, karena dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.
Seperti yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch  bahwa  hukum  itu  harus  memenuhi berbagai karya sebagai nilai dasar dari hukum, yaitu  keadilan,  kegunaan,  dan  kepastian hukum.  Nilai  keadilan  menunjuk  pada kesamaan hak di depan hukum, nilai kegunaan menunjuk  pada  tujuan  keadilan  yaitu memajukan  kebaikan  dalam  hidup  manusia, dan  nilai  kepastian  menunjuk  bahwa  hukum itu  harus  berisi  keadilan  dan  norma  yang mencitakan keadilan.
Jika  tatanan  hukum  dilihat  dari  sudut pandang  positifisme,  seperti  yang  telah diuraikan  diatas,  sepertinya  tidak  mustahil untuk mengabaikan unsur paksaan pemerintah di  dalam  mendefinisikan  konsep  hukum  dan menggunakan  konsep  hukum  menurut  cara yang berbeda.
Teori  positifisme  memandang  suatu fakta  bahwa  pembuat  undang-undang  dapat mengundangkan  perintah-perintah  (norma) tanpa  memandang  perlu  atau  tidaknya  untuk melekatkan  suatu  sanksi  pidana  atau  perdata kepada sebuah pelanggaran. 25
25 Hans  Kelsen,  2009, Teori  Umum  Tentang  Hukum dan Negara, Nusa Media, Bandung, hlm.176.
Menurut  teori  ini,  hukum  adalah sesuatu  yang  terjadi  menurut  cara  yang ditentukan  konstitusi  bagi  pembentukan hukum. Konsep ini berbeda dari konsep hukum yang didefinisikan sebagai norma yang bersifat memaksa. 26 Proses  pembentukan  hukum  tidak hanya  mencakup  proses  pembuatan  undang- undang,  tetapi  juga  prosedur  otoritas pengadilan  dan  sanksi  hukum.  Namun demikian,  tidak  berarti  bahwa  segala  sesuatu yang telah dibuat menurut prosedur ini adalah hukum dalam arti suatu norma hukum. Segala sesuatu  yang  telah  dibuat  menurut  prosedur ini  adalah  norma  hukum  hanya  jika  berisikan norma  untuk  mengatur  perbuatan  manusia, dan jika mengatur perbuatan manusia dengan menetapkan  suatu  tindakan  paksaan  sebagai sanksi. 27 Satu  tahapan  penting  dalam  proses pembentukan hukum adalah prosedur pembentukan undang-undang. Setiap undang- undang  yang  brlaku  di  Indonesia  selalu  ada sanksi  pada  akhir  aturan  undang-undang tersebut. Sanksi merupakan tindakan hukuman untuk  memaksa  orang  menepati  perjanjian atau ketentuan undang-undang. Pencantuman sanksi  dalam  berbagai  aturan  hukum merupakan kewajiban yang harus dicantumkan dalam setiap aturan hukum. Jika suatu  sanksi  yang  berupa  paksaan  tidak berjalan  efektif,  maka  dapat  diberlakukan sanksi lainnya yang bersifat penjera, misalnya sanksi Pidana atau Perdata.
Aturan hukum yang bersangkutan tidak dapat  ditegakkan  atau  tidak  akan  dipatuhi apabila pada bagian akhir tidak mencantumkan  sanksi.  Tidak  ada  gunanya memberlakukan kaidah-kaidah jika tidak dapat dipaksakan  melalui  sanksi  dan  menegakkan kaidah  dimaksud  secara  prosedural  (hukum acara). Hakekat  sanksi  sebagai suatu  paksaan berdasarkan  hukum,  juga  untuk  memberikan penyadaran kepada pihak yang melanggarnya, bahwa suatu tindakan yang dilakukannya telah tidak  sesuai  dengan  aturan  hukum  yang berlaku,  dan  untuk  mengembalikan  yang bersangkutan  agar  bertindak  sesuai  dengan aturan  hukum  yang  berlaku,  juga  untuk
26 Loc.Cit.
Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul menjaga  keseimbangan  berjalannya  suatu aturan hukum.
Sanksi  yang  ditujukan  terhadap  Notaris  juga merupakan  sebagai  penyadaran,  bahwa Notaris  dalam  melakukan  tugas  jabatannya telah melanggar ketentuan-ketentuan mengenai  pelaksanaan  tugas  jabatan  Notaris sebagaimana  tercantum  dalam  Undang- Undang Jabatan Notaris. Di  samping  itu,  pemberian  sanksi terhadap  Notaris  juga  untuk  melindungi masyarakat  dari  tindakan  Notaris  yang  dapat merugikan,  misalnya  dalam  pembuatan  akta yang  tidak  melindungi  hak-hak  yang bersangkutan  sebagaimana  yang  tersebut dalam akta Notaris.
Sanksi terhadap Notaris untuk menjaga martabat  lembaga  Notaris  sebagai  lembaga kepercayaan, karena apabila Notaris melakukan  pelanggaran,  dapat  menurunkan kepercayaan  masyarakat  terhadap  Notaris. Secara  individu  sanksi  terhadap  Notaris merupakan  suatu  nestapa  dan  pertaruhan dalam menjalankan  tugas  jabatannya, apakah masyarakat  masih  mau  mempercayakan pembuatan  akta  terhadap  Notaris  yang bersangkutan atau tidak.
Sanksi merupakan alat pemaksa, selain hukuman, juga untuk mentaati ketetapan yang ditentukan  dalam  peraturan  atau  perjanjian. Sanksi  juga  diartikan  sebagai  alat  pemaksa sebagai  hukuman  jika  tidak  taat  kepada perjanjian. 28 Menurut  Philipus  M.Hadjon,  sanksi merupakan  alat  kekuasaan  yang  bersifat hukum  publik  yang  digunakan  oleh  penguasa sebagai  reaksi  terhadap  ketidakpatuhan  pada norma  hukum  administrasi.  Unsur-unsur sanksi, yaitu: 29
a. sebagai alat kekuasaan
b. bersifat hukum publik
c. digunakan oleh penguasa
d. sebagai reaksi terhadap ketidakpatuhan Sanksi  ini  selalu  ada  pada  aturan- aturan  hukum  yang  dikualifikasikan  sebagai aturan  hukum  yang  bersifat  memaksa. Ketidaktaatan  atau  pelanggaran  terhadap suatu kewajiban yang tercantum dalam aturan hukum mengakibatkan terjadinya
28 Habib Adjie, Op.cit, hlm.200.
29 Philipus  M.Hadjon,  1996, Penegakkan  Hukum Administrasi, Yuridika, Surabaya, hlm.1.
ketidakaturan yang sebenarnya tidak diinginkan oleh aturan hukum yang bersangkutan.  Hal  ini  sesuai  dengan  fungsi sanksi yang dipakai untuk penegakkan hukum terhadap  ketentuan-ketentuan  yang  biasanya berisi suatu larangan atau yang mewajibkan. 30 Sanksi  pada  hakikatnya  merupakan instrumen  yuridis  yang  biasanya  diberikan apabila  kewajiban-kewajiban  atau  larangan- larangan  yang  ada  dalam  ketentuan  hukum telah  dilanggar.  Di  balik  pintu  ketentuan perintah  dan  larangan  ( geen  verboden) tersedia  sanksi  untuk  memaksa  kepatuhan. Undang-Undang  Jabatan  Notaris  berisikan ketentuan  yang  bersifat  memaksa  atau merupakan suatu aturan hukum yang imperatif untuk ditegakkan terhadap Notaris yang telah melanggar dalam menjalankan tugas jabatannya. 31

## PENUTUP
Berdasarkan tulisan yang dianalisis oleh penulis,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  latar belakang dilekatkan sidik jari penghadap pada Minuta  Akta  adalah  untuk  identifikasi kehadiran penghadap. Bukti  kehadiran  bahwa yang datang menghadap kepada Notaris ialah orang yang bersangkutan yang ingin membuat Akta Notaris, bukan orang lain. Diwajibkannya melekatkan  sidik  jari  penghadap  pada  Minuta Akta  Notaris  bertujuan  untuk  mengantisipasi apabila suatu saat para penghadap menyangkal  tanda  tangannya  pada  Minuta Akta  Notaris,  maka  sebagai  bukti  tambahan digunakan  sidik  jari  penghadap  tersebut. Implikasi  hukum  bagi  Notaris  yang  tidak melekatkan  sidik  jari  penghadap  pada  Minuta Akta dapat dikenai sanksi sesuai Pasal 16 ayat (11)  Undang-Undang  Jabatan  Notaris.  Sanksi ini  merupakan  sanksi  terhadap  Notaris  yang berkaitan  dengan  akta  yang  dibuat  Notaris. Apabila sanksi suatu peringatan tertulis kepada Notaris tidak dipatuhi atau terjadi pelanggaran oleh  Notaris  yang  bersangkutan,  maka  dapat dijatuhi  sanksi  yang  berikutnya  secara berjenjang.
30 Philipus  M.Hadjon,  1992, Pemerintahan  Menurut Hukum, Yuridika, Surabaya, hlm.6.
31 Ibid, hlm.5.
Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul

## DAFTAR PUSTAKA
Literatur Gunardi  &  Markus  Gunawan ,  2007, Kitab Undang-Undang Hukum Kenotariatan,  Raja  Gravindo Persada, Jakarta. Habib Adjie , 2008, Hukum Notaris Indonesia,
Refika Aditama, Bandung. _________ , 2011, Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta, Mandar Maju, Bandung. Herlien  Budiono ,  2008, Kumpulan  Tulisan Hukum  Perdata  di  Bidang Kenotariatan, Citra Aditya Bakti, Bandung.
Herlien  Budiono  &  Albertus  Sutjipto , 2005, Bebarapa Catatan Mengenai Undang-Undang Jabatan  Notaris,  Ikatan  Notaris Indonesia, Bandung. Indonesia  Legal  Center ,  2009, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Jabatan  Notaris  &  PPAT,  Karya Gemilang, Jakarta.
Kelsen,  Hans ,  2009, Teori  Umum  Tentang Hukum  dan  Negara,  Nusa Media, Bandung.
Philipus  M.Hadjon ,  1992, Pemerintahan Menurut Hukum, Yuridika, Surabaya. ______________ , 1996, Penegakkan Hukum  Administrasi,  Yuridika, Surabaya. Makalah dan Dokumen Seminar  Nasional ,  2014,  Membangun Hukum Kenotariatan di Indonesia, Yogyakarta. Risalah  Sidang  Rancangan  Undang- Undang  Tentang  Jabatan
Notaris.
Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang  Nomor 30 Tahun  2004  tentang  Jabatan Notaris.
Artikel Internet www.legalakses.com/perjanjian/