Risalah HUKUM Fakultas Hukum Unmul, Desember 2011, Hal. 54 - 63
ISSN 021-969X

## Tinjauan Yuridis Pengalihan Pengawasan Perbankan dari Bank Sentral Kepada Otoritas Jasa Keuangan
(Yuridical Study of Switching the Supervision of Banking from Central Bank to the Otoritation Monetary Service)

## Reka Dewantara
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT Haryono 169 Malang Email:rainerfhub@gmail.com

## ABSTRAKSI
Sistem  perbankan  memegang  peranan  yang  sangat  penting  dalam  perekonomian seiring dengan fungsinya sebagai lembaga intermediasi, yaitu menyalurkan dana dari pihak yang berkelebihan dana kepada pihak-pihak yang membutuhkan dana. Apabila sistem keuangan tidak bekerja dengan baik, maka perekonomian menjadi tidak efisien dan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan tidak akan tercapai. Salah satu masalah krusial  dalam  sistem  keuangan  yang  dapat  menjadi  sumber  instabilitas  keuangan, yakni  menyangkut  terjadinya  ketidaksamaan  informasi  ( asymmetric  information ), yakni suatu situasi dimana satu pihak yang teribat dalam kesepakatan keuangan tidak memiiliki informasi yang akurat dibanding pihak lain. Pasal 34 UU BI mengamanatkan pembentukan  Lembaga  Pengawas  Jasa  Keuangan  (LPJK)  paling  lambat  pada  tahun 2010.  Amanat  Pasal  34  tersebut  sejak  awal  penyusunannya  telah  mengandung kontroversi dan perdebatan. Berdasarkan Pasal 34 UU BI fungsi BI dalam mengawasi bank dialihkan kepada LPJK. Pengalihan fungsi pengawasan bank dari bank sentral di negara  yang  industri  keuangannya  didominasi  oleh  industri  perbankan  tentunya menimbulkan perdebatan dan memicu kontroversi.
Kata Kunci: pengawasan perbankan, bank sentral dan otoritas jasa keuangan

## ABSTRACT
Banking  system  holds  a  very  important  role  in  economic  since  it  is  function  as intermediation  party,  which  transfer  funding  from  excessive  fund  of  party  to  those party who is in need of funding. If the monetary system is not working well, then the economical become inefficient and the expected economic growth will not accomplish. One  of  crucial  problem  in  monetary  system  which  could  become  the  source  of monetary  instability  is  related  to  condition  of  asymmetric  information,  which  can  be explain  as  a  situation  where  one  party  who  is  involved  in  money  dealing  has  no precise information compared to other party. Article 34 enactment of BI mandate to initiate  the supervisory  institute  of  monetary  service due  date  in  year  2010.  The mandate  of  Article  34,  since  the  beginning  of  structuring  has  already  filled  with controversy and debate. Based on Article 34, the function of BI to supervise bank is switched to LPJK. The switching of supervision function from central bank in a state which  the  monetary  industry  is  dominated  by  banking  obviously  rise  up  debate  and trigger the controversy.
Key Words: banking supervision, centra bank and otoritation monetary service
Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul

## PENDAHULUAN
Eksistensi lembaga keuangan khususnya  lembaga  perbankan  menempati posisi strategis dalam menjembatani kebutuhan modal kerja dan investasi di sektor riil  dengan  pemilik  dana  ( agent  of  economic development).  Peran  perbankan  adalah sistemic, artinya perbankan merupakan bagian dari  sistem  perekonomian  yang  sangat  vital. Fungsi  utama  sektor  perbankan  dalam infrastruktur kebijakan makro ekonomi memang  diarahkan  dalam  konteks how  to make money effective and efficient to increase economic  value,  dimana  membutuhkan  peran regulasi  di  bidang  ekonomi  sebagai  kaidah bagi  esensi  maupun  eksistensi  lembaga perbankan dalam menjalankan operasionalnya. 1 Di dunia modern, peran bank sangat  besar  dalam  mendorong  pertumbuhan ekonomi  suatu  negara.  Hampir  semua  sektor usaha maupun individu saat ini dan masa yang akan  datang  tidak  akan  lepas  dari  sektor perbankan  bahkan  menjadi  kebutuhan  dalam menjalankan aktivitas keuangan dalam mendukung kelancaran usaha. 2
1 Barry  M.  Mitnick  dalam  Djoni  Gazali  dan  Rachmadi Usman,  2010, Hukum  Perbankan,  Sinar  Grafika, Jakarta,  mengemukakan  bahwa  ada  empat  teori dalam  regulasi  di  bidang  kebijakan  ekonomi,  yaitu  :
(1) consumer  protection  theory,  bahwa  suatu peraturan  dibuat  dengan  tujuan  untuk  melindungi konsumen,  (2) industry  protection  theory  ,  bahwa suatu  peraturan  dibentuk  dengan  tujuan  untuk melindungi  kepentingan  produsen  dari  suatu kegiatan, (3) bureaucratic behavior theory, mengenai mempertahankan status quo pelayanan birokrasi dan pelayanan  yang  terbaik  dari  birokrasi,  dan  (4) public interest  theory,  bahwa  suatu  peraturan  perundang- undangan dibuat untuk memperhatikan atau menjaga keseimbangan  dan  kepentingan  masyarakat  secara keseluruhan.
2 Ismail,  2010, Manajemen  Perbankan  :  Dari  Teori Menuju  Aplikasi,  Kencana  Prenada  Media  Group, Jakarta,  hlm.    2-3.  Menurut  Anwar  Nasution  dalam Hermansyah,  2009, Hukum  Perbankan  Nasional Indonesia,  Prenada  Media,  Jakarta,  menyebutkan bahwa  lembaga  keuangan  khususnya  berperan penting  dalam  mendukung  sistem  keuangan  yang sehat,  dengan  alasan  antara  lain  :  (1)  keuinkan karakteristik  perbankan  yang  rentan  terhadap serbuan masyarakat yang menarik dana secara besar- besaran  ( bank  runs)  sehingga  berpotensi  merugikan deposan dan kreditor bank, (2) penyebaran kerugian
Sistem  perbankan  memegang  peranan yang  sangat  penting  dalam  perekonomian seiring  dengan  fungsinya  sebagai  lembaga intermediasi,  yaitu  menyalurkan  dana  dari pihak  yang  berkelebihan  dana  kepada  pihak- pihak  yang  membutuhkan  dana. 3 Apabila sistem  keuangan  tidak  bekerja  dengan  baik, maka perekonomian menjadi tidak efisien dan pertumbuhan  ekonomi  yang  diharapkan  tidak akan  tercapai.  Salah  satu  masalah  krusial dalam  sistem  keuangan  yang  dapat  menjadi sumber instabilitas keuangan, yakni menyangkut terjadinya ketidaksamaan
informasi  ( asymmetric  information),  yakni suatu  situasi  dimana  satu  pihak  yang  teribat dalam  kesepakatan  keuangan  tidak  memiiliki informasi yang akurat dibanding pihak lain. 4 Perkembangan  struktur  kelembagaan di  bidang  pengawasan  lembaga  keuangan yang  optimal  dan  meluas  telah  menjadi kebutuhan  yang  sangat  mendesak.  Struktur kelembagaan akan sangat menentukan kinerja di  bidang  pengawasan  terhadap  lembaga keuangan.  Struktur  kelembagaan  menjadi begitu penting karena: 5
1. Struktur  akan  mempengaruhi  efektifitas pencapaian sasaran dari kegiatan pengawasan itu sendiri.
2. Struktur  juga  akan  menggambarkan kejelasan  tanggung  jawab  dan  tujuan pengawasan.  Strukur  yang  berbeda  akan merefleksikan sasaran dan tanggung jawab yang berbeda pula
3. Strukur  juga  menggambarkan  biaya  ( cost) yang timbul dari kegiatan pengawasan
diantara  bank-bank  sangat  cepat  melalui contangion effect  sehingga  berpotensi  menimbulkan  sistem problem,  (3)  proses  penyelesaian  bank-bank bermasalah  membutuhkan  dana  dalam  jumlah  yang tidak  sedikit,  (4)  hilangnya  kepercayaan  masyarakat sebagai  lembaga  intermediasi  akan  menimbulkan tekanan-tekanan  dalam  sektor  keuangan  ( financial distress),  dan  (5)  ketidakstabilan  sektor  keuangan akan  berdampak  pada  kondisi  makroekonomi, khususnya dikaitkan dengan tidak efektifnya transmisi kebijakan moneter.
3 Gunarto Suhardi, 2003, Usaha Perbankan Dalam Perspektif Hukum, Kanisius, Yogyakarta, hlm.  20.
4 Dawam  Rahardjo,  2000, Independensi  BI  dalam Kemelut Politik, Cidesindo, Jakarta, hlm.  13.
5 Muliaman D. Hadad, 2003, Masalah Sekitar Struktur Kelembagaan di Bidang Pengawasan Terhadap Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya www.bi.go.id, diakses tgl 3 April 2010.
56 Reka Dewantara Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul Lembaga perbankan di dalam
kehidupan  dunia  modern  merupakan  suatu lembaga  yang  paling  berperan  di  dalam kehidupan  perekonomian  suatu  negara. Lembaga  perbankan  merupakan  lembaga financial intermediary yang menjadi perantara bagi  orang  yang  memiliki  kelebihan  dana  dan yang  kekurangan  dana.  Hal  ini  dapat menumbuhkan  jasa  deposito,  tabungan,  dan kredit. 6 Adanya lembaga perbankan menyebabkan  masyarakat  dengan  mudah melakukan pembayaran transaksi bisnis.
Dalam  rangka  tugas  mengatur  dan mengawasi  perbankan,  Bank  Indonesia  (BI) menetapkan  peraturan,  memberikan  dan mencabut izin atas kelembagaan atau kegiatan usaha  tertentu  dari  bank,  melaksanakan pengawasan  atas  bank,  dan  mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan ketentuan perundang-undangan  yang  berlaku.  Dalam pelaksanaan  tugas  ini,  BI  berwenang menetapkan  ketentuan-ketentuan  perbankan dengan  menjunjung  tinggi  prinsip  kehati- hatian.  Tugas  dan  kewenangan  BI  dalam membina  dan  mengawasi  perbankan  tersebut meliputi: 7 1. Power  and  Right  to  Licence  (Kewenangan memberi  izin),  yaitu  kewenangan  BI menetapkan  ketentuan  dan  persyaratan sebuah  bank  yg  merupakan  seleksi  awal terhadap kehadiran sebuah bank baru yang mengacu  pada  aspek  yaitu  kemampuan menyediakan  dana  dalam  jumlah  tertentu untuk  modal  bank  serta  kesungguhan  dan kemampuan  dari  para  calon  pemilik  dan pengurus  bank  dalam  melaksanakan kegiatan usaha bank, termasuk memberikan  izin  pendirian  bank,  pendirian kantor  cabang  sampai  dengan  pencabutan izin.
Kewenangan  ini  merupakan  kewenangan yang  pertama  dan  mendasar  serta merupakan  pengawasan  bank  yang  paling
6 Fungsi  untuk  mencari  dan  menghimpun  dana  dari masyarakat  dalam  bentuk  simpanan  memegang peranan  penting  terhadap  pertumbuhan  suatu  bank, sebab  volume  dana  yang  berhasil  dihimpun  atau disimpan  tentunya  akan  menentukan  pula  volume dana  yang  dapat  dikembangkan  oleh  bank  tersebut dalam  bentuk  penanaman  dana  yang  menghasilkan, misalnya  dalam  bentuk  pemberian  kredit,  pembelian efek-efek atau surat berharga di pasar uang.
7 Booklet Bank Indonesia 2011, hal 7-9
awal,  sebab  ini  memungkinkan  dapat ditetapkannya  operasional  suatu  bank. Dengan  demikian  tidak  setiap  orang  atau badan  hukum  dapat  mendirikan  dan mengoperasikan bank.
2. Power and Right to Regulate (Kewenangan Mengatur),  yaitu  kewenangan  untuk menetapkan  ketentuan  yg  menyangkut aspek  kegiatan  usaha  perbankan  yg  sehat dan  mampu  memenuhi  jasa  perbankan sesuai dgn kebutuhan masyarakat. Kewenangan  ini  memungkinkan  otoritas pengawas  mengatur  kegiatan  operasi  bank berupa  regulasi  dan  kebijakan  sehingga dapat  mendorong  terciptanya  sistem perbankan yang sehat. 8
3. Power  and  Right  to  Control  (Kewenangan untuk  mengawasi),  yaitu  kewenangan melakukan  pengawasan  bank  melalui pengawasan  langsung  ( on-site  supervision) dan  pengawasan  tidak  langsung  ( off-site supervision).  Pengawasan  langsung  dapat berupa pemeriksaan umum dan pemeriksaan khusus, yang bertujuan untuk mendapatkan  gambaran  tentang  keadaan keuangan  bank  dan  untuk  memantau tingkat kepatuhan bank terhadap peraturan yang  berlaku  serta  untuk  mengetahui apakah  terdapat  praktik-praktik  yang  tidak sehat  yang  membahayakan  kelangsungan usaha  bank.  Pengawasan  tidak  langsung yaitu pengawasan melalui alat pemantauan seperti  laporan  berkala  yang  disampaikan bank,  laporan  hasil  pemeriksaan  dan informasi lainnya.
Dalam  pelaksanaannya,  apabila  diperlukan BI  dapat  melakukan  pemeriksaan  terhadap bank  termasuk  pihak  lain  yang  meliputi perusahaan  induk,  perusahaan  anak,  pihak terkait, pihak terafiliasi dan debitur bank. BI dapat  menugasi  pihak  lain  untuk  dan  atas nama BI melaksanakan tugas pemeriksaan.
4. Power  and  Right  to  Impose  Sanction (kewenangan  untuk  mengenakan  sanksi), yaitu  kewenangan  untuk  menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang- undangan  terhadap  bank  apabila  suatu bank  kurang  atau  tidak  memenuhi ketentuan. Tindakan ini mengandung unsur pembinaan  agar  bank  beroperasi  sesuai
8 Kewenangan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral, www.bi.go.id , diakses tanggal 23 Januari 2011.
Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul
dengan  asas perbankan  yang  sehat,  dalam hal  ini  sanksi  administratif.  Untuk  yang dapat  dikenakan  pidana  diteruskan  kepada pihak  yang  berwenang.  Kewenangan  ini dimaksudkan agar bank melakukan perbaikan atas kelemahan dan
penyimpangan  yang  dilakukannya  yang mengandung  fungsi  pembinaan  agar  bank taat aturan.
BI  sebagai  otoritas  pengaturan  dan pengawasan  sektor  perbankan  dan  moneter harus mampu merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan yang konsisten,  efektif  dan  menunjang  tingkat kompetisi  yang  sehat.  Ketidakstabilan  sektor perbankan dapat mengambat aktivitas perekonomian  sektor  riil  yang  memerlukan dana perbankan. Kondisi ini dapat mengganggu makro ekonomi secara keseluruhan. Amanah Pengalihan Pengawasan
Perbankan  Menurut  Pasal  34  Undang- Undang  Nomor  3  Tahun  2004  Tentang Perubahan  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia Pasal 34 Undang-undang No. 33 Tahun 2004  tentang  Perubahan  Undang-undang  No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (yang selanjutnya  disebut  UU  BI)  mengamanatkan pembentukan  Lembaga  Pengawas  Sektor Keuangan  (yang  selanjutnya  disebut  LPJK) paling lambat pada tahun 2010. Amanat Pasal 34  tersebut  sejak  awal  penyusunannya  telah mengandung  kontroversi  dan  perdebatan. Berdasarkan  Pasal  34  UU  BI  fungsi  BI  dalam mengawasi  bank  dialihkan  kepada  LPJK. Pengalihan fungsi pengawasan bank dari bank sentral  di  negara  yang  industri  keuangannya didominasi  oleh  industri  perbankan  tentunya menimbulkan perdebatan dan memicu kontroversi.  Bank  sentral  yang  diberikan tanggung  jawab  untuk  menciptakan  stabilitas nilai  rupiah  tentu  akan  menemukan  kesulitan untuk  memenuhi  tanggung  jawab  tersebut apabila tidak memiliki kewenangan mengawasi bank. Itu sebabnya UU BI meletakan tujuan BI dalam Pasal 7 yaitu mencapai dan memelihara kestabilan  nilai  rupiah  dan  untuk  mencapai tujuan  mencapai  dan  memelihara  kestabilan nilai  rupiah  tersebut  Pasal  8  UU  BI menetapkan  tiga  tugas  Bank  Indonesia  yaitu:
(1)  menetapkan  dan  melaksanakan  kebijakan moneter;  (2)  mengatur  dan  menjaga kelancaran  sistem  pembayaran,  serta;  (3) mengatur  dan  mengawasi  bank.  Oleh  karena itu  pelaksanaan  amanat  Pasal  34  berpotensi menyulitkan  BI  dalam  mencapai  tujuan  yang diamanatkan  oleh  UU  BI.  Pasal  34  tersebut telah  mengamputasi  instrumen  penting  yang dimiliki BI dalam mencapai tujuannya.
Dari  sejarah  pembentukan  UU  BI diketahui bahwa keberadaan Pasal 34 dipenuhi kontroversi.  Pasal  tersebut  didasarkan  pada pandangan yang keliru tentang lembaga yang bertanggung jawab atas krisis keuangan yang terjadi pada tahun 1997/98. BI dianggap tidak dapat  menjalankan  tugasnya  dengan  efektif sehingga  menimbulkan  krisis  keuangan  yang parah.  Pandangan  ini  tidak  sepenuhnya beralasan.  Bila  diteliti  struktur  pengawasan perbankan  pada  waktu  itu  akan  diketahui bahwa  pengawasan  bank  dilakukan  oleh  dua lembaga yaitu BI dan Kementerian Keuangan. BI bertugas mengawasi bank dalam arti sempit (audit)  sedangkan  tugas  mengatur  dan memberi/mencabut  ijin  usaha  bank  ada  pada Kementerian  Keuangan.  Oleh  sebab  itu  tidak efektifnya  tugas  pengawasan  bank  sehingga memicu  terjadi  krisis  pada  tahun  1997/1998 tentunya  adalah  tanggung  jawab  bersama kedua  lembaga  tersebut.  Berdasarkan  latar belakang seperti itu maka penerapan Pasal 34 UU BI perlu dikaji ulang secara komprehensif.
Secara  teoritis,  terdapat  dua  aliran ( school  of  thought)  dalam  hal  pengawasan lembaga  keuangan.  Di  satu  pihak  terdapat aliran  yang  mengatakan  bahwa  pengawasan industri  keuangan  sebaiknya  dilakukan  oleh institusi tunggal. Di pihak lain ada aliran yang berpendapat  pengawasan  industri  keuangan lebih  tepat  apabila  dilakukan  oleh  beberapa lembaga.  Di  Inggris  misalnya  industri keuangannya diawasi oleh Financial Supervisory  Authority  (FSA),  sedangkan  di Amerika Serikat industri keuangan diawasi oleh beberapa  institusi.  SEC  misalnya  mangawasi perusahaan  sekuritas  sedangkan  industri perbankan diawasi oleh bank sentral ( the Fed), FDIC, dan OCC.
Alasan  dasar  yang  melatarbelakangi kedua  aliran  ini  adalah  kesesuaian  dengan sistem  perbankan  yang  dianut  oleh  negara tersebut. Juga, seberapa dalam konvergensi di
Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul antara lembaga-lembaga keuangan. Dari sudut sistem,  terdapat  dua  sistem  perbankan  yang berlaku  yaitu commercial  banking  sistem  dan universal banking sistem. Commercial banking, seperti  yang  berlaku  di  Indonesia  dan  di Amerika  Serikat,  melarang  bank  dalam melakukan kegiatan usaha keuangan non bank seperti  asuransi.  Hal  ini  berbeda  dengan universal  banking,  dianut  oleh  antara  lain negara-negara  Eropa  dan  Jepang  yang membolehkan bank melakukan kegiatan usaha keuangan  non  bank  seperti investment banking  dan  asuransi.  Di  samping  alasan sistem  perbankan  yang  berlaku  yang  juga menjadi  dasar  pertimbangan  adalah  seberapa dalam  telah  terjadi  konvergensi  pada  industri keuangan.  Konvergensi  yang  dalam  akan menyebabkan munculnya
masalah kewenangan  regulasi.  Hal  ini  terjadi  karena produk-produk  yang  dihasilkan  lembaga- lembaga keuangan sudah sedemikian menyatunya  sehingga  sulit  menentukan apakah  suatu  produk  keuangan  tertentu dihasilkan  oleh  industri  perbankan  sehingga diregulasi  oleh  bank  sentral  atau  produk perusahaan  sekuritas  dan  harus  tunduk  pada regulasi Bapepam-LK. Dengan diselesaikannya kewenangan pengawasan kepada satu institusi maka  masalah  kewenangan  regulasi  tersebut akan terpecahkan.
Secara  empiris,  survey  yang  dilakukan
Central Banking Publication (1999) menunjukkan  bahwa  dari  123  negara  yang diteliti, tiga perempatnya memberikan kewenangan  pengawasan  industri  perbankan kepada bank sentral. Hal ini lebih menonjol di negara-negara  sedang  berkembang.  Khusus untuk  negara  yang  sedang  berkembang alasannya  adalah  masalah  sumber  daya ( resourches). Bank sentral dianggap memadai dalam hal sumber daya (sumber daya manusia dan  dana). Dari kaca  mata politik,  dicabutnya kewenangan  pengawasan  dari  bank  sentral sejalan  dengan  munculnya  kecenderungan pemberian  independensi  kepada bank  sentral. Ada kekhawatiran bahwa dengan independennya  bank  sentral,  apabila  bank sentral juga berwenang mengawasi bank bank sentral  akan  memiliki  kewenangan  yang sedemikian  besar. Bank  of  England  misalnya, pada tahun
1997
mendapatkan keindependenannya,  namun  dua  minggu
kemudian  kewenangan  pengawasan  bank diambil alih dari bank sentral tersebut.
Menjawab  pertanyaan  kapan  waktu yang  tepat  mulai  beroperasinya  Otoritas  Jasa Keuangan  (OJK)  dapat  dilakukan  dengan mempertimbangkan  ketiga  alasan  di  atas  dan memperhatikan  hal-hal berikut. Pertama, data menunjukkan  bahwa  industri  keuangan  kita 90% lebih di antaranya dikuasai oleh industry perbankan.  Belum  terjadi  konvergensi  yang dalam  di  antara  industri  keuangan  tersebut. Kalaupun  ada  produk hybrid  dalam  jasa keuangan  sifatnya  masih  sederhana  dan volumenya belum besar sehingga belum dapat dikatakan sebagai masalah krusial yang dapat menimbulkan masalah sistemik.
Produk hybrid  adalah  produk  yang merupakan perpaduan antara produk perbankan,  asuransi  atau  pasar  modal.  Di Indonesia,  produk-produk  tersebut  masih merupakan produk asuransi atau pasar modal murni  sehingga  dalam  hal  ini  bank  hanya berfungsi  sebagai  penjual  ( agent)  dan mendapatkan  komisi  ( fee)  dari  jasanya tersebut.  Ambil  contoh  produk hybrid  yang baru dikenal di Indonesia yaitu bancassurance yang  memiliki  dua  pengertian  yaitu:  Pertama, a  bank  that  can  offer  banking,  insurance lending  and  investment  product  to  customer, Kedua, a French term referring to the selling of insurance  through  a  bank’s  established distribution  channel.  Di  negara-negara  Eropa yang  menganut universal  banking  sistem produk  ini  sudah  lama  berkembang  dan dilakukan sesuai dengan pengertian bancassurance  yang  pertama.  Di  Indonesia produk  ini  masih  murni  produk  perusahaan asuransi  yang  ditawarkan  atau  dijual  melalui jalur distribusi ( distribution channel) perbankan  sehingga  lebih  tepat  dengan pengertian bancassurance yang kedua. Hal ini sesuai  dengan  undang-undang  perbankan yang  melarang  bank  melakukan  kegiatan asuransi.  Larangan  ini  sesuai  pula  dengan sistem perbankan yang dianut oleh Indonesia, yaitu commercial  banking  sistem. Keuntungan bank  menjual  produk hybrid  tersebut  adalah selain  menerima  komisi  juga  sekaligus  dapat memperbesar customer  base  dan  menjaga loyalitas nasabah.
Kedua,  membentuk  lembaga  baru seberkuasa  dan  sebesar  OJK  tentunya
Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul
membutuhkan sumber daya yang besar. Pada saat  negara  sedang  ”sakit”  seperti  saat  ini pastilah  lebih  bijaksana  apabila  sumber  daya yang  tidak  sedikit  itu  digunakan  untuk memperbaiki  infrastruktur  yang  sudah  parah. Masalah  utama  yang  dihadapi  industri keuangan  khususnya  perbankan  saat  ini bukanlah  telah  semakin  menyatunya  dengan industri  keuangan  lainnya,  tetapi  lemahnya penerapan good  corporate  governance. Masalah good  corporate  governance  tidak akan  selesai  dengan  beralihnya  kewenangan pengawasan.  Orang  bijak  mengatakan don’t change  your  jokey  in  the  middle  of  the  race otherwise  you  will  lose  the  game.  Hal  ini terbukti  dalam  pengalaman  Jepang  dalam menerapkan  FSA,  suatu  lembaga  semacam OJK,  pada  saat  industri  perbankan  Jepang menjadi  lebih  baik.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari bangkrutnya Long-Term  Credit  Bank  dan Nippon  Credit  Bank,  dua  bank  besar  yang terbukti  merekayasa  pembukuannya.  Masalah koordinasi  antara  FSA  dengan  bank  sentral juga  muncul  misalnya  dalam  kasus  Ishikawa Bank  dan  masalah  kredit  macet  dan kecurangan ( fraud) masih mewarnai perbankan Jepang. Apabila Pasal 34 UU BI diimplementasikan  maka  kewenangan  dalam mengawasi  bank  oleh  BI  tidak  akan  ada  lagi,
padahal kewenangan mengawasi bank oleh BI merupakan tanggung jawabnya dalam menciptakan  nilai  rupiah  yang  stabil. Selanjutnya  akan  mengakibatkan  perubahan lainnya  terhadap  substansi  ketentuan  UU  BI lainnya yang pada gilirannya dapat mengganggu  fungsi  BI  di  bidang  moneter, sistem pembayaran dan stabilitas keuangan.
Ketentuan  pengawasan  bank  oleh  BI sebelum  adanya  ketentuan  Pasal  34  UUBI adalah  merupakan  suatu  ketentuan  yang berada  dalam  satu  sistem  hukum  BI.  Oleh karena itu tidak bisa kewenangan pengawasan bank  oleh  BI  dipisahkan  dengan  kewenangan BI  lainnya.  Beberapa  ciri  dari  suatu  kesatuan sebagai berikut:
1. Sistem  adalah  suatu  kompleksitas  elemen yang  terbentuk  dalam  satu  kesatuan interaksi (proses).
2. Masing-masing  elemen  terikat  dalam  satu kesatuan  hubungan  yang  satu  sama  lain
saling  bergantung  ( interdepende  of  its parts).
3. Kesatuan  elemen  yang  kompleks  itu membentuk  satu  kesatuan  yang  lebih besar,  yang  meliputi  keseluruhan  elemen pembentuknya itu ( the whole is more than the sum of its parts).
4. Keseluruhan itu menentukan ciri dari setiap bagian pembentuknya ( the whole determines the nature of its parts).
5. Bagian  dari  keseluruhan  itu  tidak  dapat dipahami jika ia dipisahkan, atau dipahami secara  terpisah  dari  keseluruhan  itu  ( the parts canot be under-stood if considered in isolation from the whole).
6. Bagian-bagian itu bergerak secara dinamis secara  mandiri  atau  secara  keseluruhan dalam keseluruhan (sistem) itu. Dengan demikian implementasi ketentuan  Pasal  34  UUBI  dapat  merubah esensi  sistem  dari  suatu  kesatuan  UUBI  dan berpotensi  menyulitkan  BI  dalam  mencapai tujuan  sebagaimana  yang  diamanatkan  oleh UUBI. Seharusnya peranan BI dalam menjaga stabilitas  sistem  keuangan  seyogyanya  tidak perlu  diintervensi  oleh  lembaga  manapun. Karena,  tugas  Bank  Indonesia  berfungsi  juga untuk  menjaga  stabilitas  keuangan.  Hal  ini sejalan  dengan  nafas  independensi  Bank Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh norma dasar di Indonesia .
Apabila  munculnya  berbagai  badan atau  lembaga  yang  kewenangannya  sudah merupakan  kewenangan  Bank  Indonesia  akan menjadi  permasalahan  dalam  bidang  hukum. Sebab,  merupakan  hal  yang  aneh  apabila berbagai  undang-undang  melahirkan  berbagai badan  atau  lembaga  yang  mempunyai kewenangan  yang  mirip.  Hal  ini  dapat berpotensi dibatalkannya undang-undang yang menjadi  dasar  hukum  pendirian  badan  atau lembaga  tersebut,  apalagi  sebagai  Bank Sentral  telah  diatur  dalam  UUD  NRI  Tahun 1945.
Seperti  diketahui  amanat  membuat lembaga pengawas bank yang baru ada sejak diundangkannya  UU  bank  sentral  nomor  23 tahun 1999. Pembentukan lembaga pengawas yang  baru  ini  selain  memang  mengikuti trend pemisahan  pengawasan  bank  di  negara  maju seperti  Inggris  dan  Australia,  juga  didorong oleh  krisis  perbankan  1998.  Krisis  yang
Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul
membuat  pemerintah  mengeluarkan  dana rekapitalisasi perbankan sebesar Rp 420 triliun dipandang  sebagai  bukti  kegagalan  BI  dalam melakukan fungsi pengawasan.
Kewenangan dan Fungsi BI  Pasca

## Terbentuknya OJK
Pembentukan  lembaga  baru  dalam bidang  pengawasan  tentu  akan  berdampak bagi  BI  dan  juga  OJK,  diperkirakan  kedua lembaga  tersebut  akan  menghadapi  berbagai kendala yang dapat mempengaruhi efektifitasnva.  BI  memiliki  kemampuan  untuk merumuskan  dan  melaksanakan  kebijakan guna mengurangi resiko yang dapat menimbulkan  ketidakstabilan  pasar  keuangan dan sumber daya yang efektif untuk mengelola krisis yang mungkin timbul.
BI  dalam  mengemban  tugas  untuk mengatur dan mengawasi bank, sesuai dengan ketentuan Pasal 24 Undang-undang Nomor 23 Tahun  1999  tentang  Bank  Indonesia sebagaimana  yang  telah  diubah  dengan  UU Nomor  3  Tahun  2004,  berwenang  untuk menetapkan  peraturan,  memberikan,  dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha  tertentu  dari  bank,  melaksanakan pengawasan  bank,  dan  mengenakan  sanksi terhadap  bank  sesuai  dengan  ketentuan perundang-undangan. Mengacu pada ketentuan  tersebut  maka  sangat  jelas  bahwa BI memiliki kewenangan, tanggung jawab, dan kewajiban  secara  utuh  untuk  melakukan pembinaan  dan  pengawasan  terhadap  bank dengan  menempuh  upaya-upaya,  baik  yang bersifat  preventif  maupun  represif.  Dalam  hal pengawasan  dan  pengaturan  bank,  BI  selain berpedoman  pada  Undang-undang  Nomor  23 Tahun  1999  tentang  BI  sebagaimana  yang telah  diubah  dengan  UU  No.3  Tahun  2004, juga mengacu  pada  Undang-undang  Nomor  7 Tahun  1992  tentang  Perbankan  dan  undang- undang  perubahannya,  yaitu  Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.
Pengawasan  yang  dilaksanakan  BI terhadap  bank  dapat  berupa  pengawasan langsung,  yaitu  berbentuk  pemeriksaan  yang disusun  dengan  tindakan-tindakan  perbaikan, juga  dapat  berupa  pengawasan  tidak langsung, yaitu suatu bentuk pengawasan dini melalui penelitian analitis, dan evaluasi laporan bank.  Dalam  rangka  pengawasan  yang
dilakukannya, BI dapat menjalankan pemeriksaan secara berkala sekurang- kurangnya  satu  tahun  sekali  untuk  setiap bank.  Di  samping  itu,  pemeriksaan  dapat dilakukan  secara  insidentil  setiap  waktu apabila  diperlukan  untuk  meyakinkan  hasil pengawasan  tidak  langsung  dan  apabila terdapat indikasi adanya penyimpangan. 9 Dalam  perkembangannya,  menyangkut tugas pengawasan bank ini selanjutnya oleh BI akan diserahkan kepada lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen (OJK), tetapi  tetap  ada  keterkaitan  dengan  B1 sebagai  bank  sentral.  Lembaga  ( supervisory board)  ini  dalam  menjalankan  tugas  dan kedudukannya  berada  di  luar  pemerintah  dan berkewajiban  menyampaikan  laporan  kepada Badan  Pemeriksa,  Keuangan  dan  Dewan Perwakilan Rakyat. Penyerahan tugas pengawasan  ini  menunggu  pembentukan lembaga  tersebut,  yang  paling  lambat  akan dilaksanakan pada 31 Desember 2010.
Lembaga  pengawasan  jasa  keuangan ( supervisory  board)  atau  OJK  yang  akan dibentuk  tersebut  kewenangannya  tidak terbatas  mengawasi  bidang,  perbankan  saja, tetapi juga mengawasi perusahaan- perusahaan sektor jasa keuangan lainnya yang meliputi  asuransi,  dana  pension,  sekuritas, modal  ventura,  dan  perusahaan  pembiayaan, serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana
masyarakat. 10 Sedangkan  menurut  RUU  OJK, OJK  adalah  lembaga  pemerintah  yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Otoritas Jasa  Keuangan,  untuk  melakukan  pengaturan dan pengawasan pengelolaan kegiatan bidang jasa keuangan. 11
Kemudian  Pasal  94  ayat  (3)  RUU  OJK menyebutkan:
a. Wewenang BI sehubungan dengan pengaturan dan pengawasan bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c,  Pasal  24  sampai  dengan  Pasal  33  UU Nomor  23  Tahun  1999  tentang  BI  dan
9 Sulistyandari,  “Lembaga  dan  Fungsi  Pengawasan Perbankan di Indonesia”, Jurnal Mimbar Hukum, Univ. Jendral Soedirman, Vol. 24, Nomor 2, Juni 2012.
10 Ibid., hlm.  230.
11 Tim  Pengarah  RUU  Otoritas  Jasa  Keuangan  dan Persiapan  Pembentukan  Otoritas  Jasa  Keuangan, Rancangan  Undang-undang  Tentang  Otoritas  Jasa Keuangan, 2003, Pasal 3 ayat (1).
Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul Vol. 7, No. 2 61 sebagaimana dimaksud dalam perubahannya,  menjadi  wewenang  OJK;
dan
b. kewajiban  untuk  menyampaikan  laporan, informasi,  atau  dokumen  kepada  BI sebagaimana  diatur  dalam  UU  Nomor  23 Tahun  1999  tentang  BI  dan  sebagaimana dimaksud  dalam  perubahannya,  menjadi kewajiban  untuk  menyampaikan  laporan, informasi atau dokumen kepada OJK.
Apabila  kita  melihat  UU  Nomor  23 Tahun  1999  tentang  BI  sebagaimana  yang telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2004, maka  kewenangan-kewenangan  yang  beralih tersebut adalah: 12 1. Mengatur dan mengawasi bank;
2. Menetapkan  peraturan,  memberikan  dan mencabut  izin  atas  kelembagaan  dan kegiatan  usaha  tertentu  dari  bank, melaksanakan  pengawasan  bank  dan mengenakan  sanksi  terhadap  bank  sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan yang berlaku;
3. Menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan  yang  memuat  prinsip  kehati- hatian.  Berkaitan  dengan  kewenangan  di bidang  perizinan  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 24:
a. Memberikan  dan  mencabut  izin  usaha bank; b. Memberikan izin pembukaan, penutupan,  dan  pemindahan  kantor bank, c. Memberikan persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank, d. Memberikan  izin  kepada  bank  untuk menjalankan  kegiatan-kegiatan  usaha tertentu.
4. Melakukan pengawasan bank sebagaimana dimaksud  pasal  24,  yaitu  pengawasan langsung dan tidak langsung; 13
5. Mewajibkan bank untuk: 14
a. Menyampaikan  laporan,  keterangan dan penjelasan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan oleh BI;
b. Apabila  diperlukan,  kewajiban  tersebut di  atas  dikenakan  pula  terhadap
12 Rasjim  Wiraatmadja,  2002,  “Pengawasan  Bank  oleh Lembaga  Pengawasan  Jasa  Keuangan”,  Majalah Hukum Nasional, Nomor 1 hlm. 146.
13 Ibid., Pasal 27.
14 Ibid., Pasal 28.
perusahaan  induk,  perusahaan  anak, pihak  terkait,  dan  pihak  terafiliasi  dari bank.
6. Melakukan pemeriksaan: 15
a. Terhadap  bank,  baik  secara  berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan; b. Apabila diperlukan, pemeriksaan sebagaimana  dimaksud  diatas  dapat dilakukan  terhadap  perusahaan  induk, perusahaan  anak,  pihak  terkait,  pihak terafiliasi, dan debitur bank;
c. Bank  dan  pihak-pihak  sebagaimana dimaksud  diatas,  wajib  memberikan kepada pemeriksa:
1) Keterangan dan data yang diminta;
2) Kesempatan  untuk  melihat  semua pembukuan,  dokumen,  dan  sarana fisik yang berkaitan dengan kegiatan usahanya;
3) Hal-hal yang diperlukan.
7. Menugasi pihak lain: 16
a. Untuk dan atas nama BI melaksanakan pemeriksaan  sebagaimana  dimaksud dalam pasal 29 ayat (1) dan (2). b. Pihak lain yang melaksanakan pemeriksaan  sebagaimana  dimaksud pada c. ayat (1), wajib merahasiakan keterangan  dan  data  yang  diperoleh dalam pemeriksaan.
d. Syarat-syarat  bagi  pihak  lain  yang ditugasi  pada  ayat  (1)  ditetapkan dengan Peraturan Bl.
8. Memerintahkan bank untuk: 17
a. Menghentikan  sementara  sebagian atau seluruh kegiatan transaksi tertentu apabila menurut penilaian OJK terhadap  suatu  transaksi  patut  diduga merupakan  tindak  pidana  di  bidang perbankan.
b. Berdasarkan  penilaian  di  atas,  OJK wajib  mengirim  tim  pemeriksa  untuk meneliti  kebenaran  atas  dugaan tersebut. c. Apabila dari hasil pemeriksaan sebagaimana  dimaksud  diatas  tidak diperoleh  bukti  yang  cukup,  OJK  pada hari  itu  juga  mencabut  perintah
15 Ibid., Pasal 29.
16 Ibid., Pasal 30.
17 Ibid., Pasal 31.
62 Reka Dewantara Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul penghentian  transaksi  sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
9. Mengatur: 18
a. Serta mengembangkan sistem informasi antar bank. b. Sistem  informasi  tersebut  dapat diperluas dengan menyertakan lembaga di bidang keuangan. c. Penyelenggaraan sistem informasi tersebut  dapat  dilakukan  sendiri  dan atau  oleh  pihak  dengan  persetujuan OJK. 10. Dalam  hal  keadaan  suatu  bank  menurut penilaian OJK membahayakan kelangsungan usaha bank yang bersangkutan  dan  atau  membahayakan sistem  perbankan  atau  terjadi  kesulitan perbankan yang membahayakan perekonomian nasional, OJK dapat melakukan  tindakan  sebagaimana  diatur dalam  undang-undang  tentang  perbankan yang berlaku. 19 Jadi  berdasarkan  uraian  di  atas,  jika paling  lambat  31  Desember  2010,  OJK  telah terbentuk  maka  pengawasan  perbankan  tak lagi  berada  di  tangan  BI.  pengawasan perbankan akan menjadi kewenangan OJK. BI sebagai bank sentral meskipun telah terbentuk lembaga pengawasan tersebut, perannya tidak bisa dikesampingkan dalam pengawasan bank karena  lembaga  tersebut  (OJK)  tetap,  harus mempunyai  hubungan  koordinasi  yang  baik dengan BI, diantaranya menyangkut keterangan  dan  data  makro  perbankan  yang ada. 20
Setelah  OJK  terbentuk,  BI  akan  fokus kepada  kewenangan  dalam  hal  kebijakan moneter  yaitu  kebijakan  untuk  mencapai  dan memelihara  kestabilan  nilai  rupiah  yang dilakukan  antara  lain  melalui  pengendalian jumlah uang beredar dan atau suku bunga. 21 Pembentukan  lembaga  baru  itu  (OJK) menurut BI tak diperlukan karena Bapepam-LK sekarang  bisa  saja  menjalankan  fungsi
18 Ibid., Pasal 32.
19 Ibid., Pasal 33.
20 Darmin  Nasution,  2007,  “Konsepsi  Penyusunan  RUU Tentang  Otoritas  Jasa  Keuangan  Dan  Persiapan Pembentukan OJK”, http//www.legalitas.org.
21 Pasal  1  angka  10  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
pengawasan optimal jika kewenangan pengawasannya  ditingkatkan.  Jika  ingin memperkuat  fungsi  pengawasan  pasar  modal dan  jasa  keuangan  nonbank,  maka  Presiden bisa  meningkatkan  status  Bapepam-LK  di bawah  koordinasinya  langsung.  Pengalaman membuktikan
apapun struktur pengawasannya,  bank  sentral  atau  OJK, hampir  tidak  ada  pengaruhnya  terhadap kinerja  pengawasan.  Kegagalan Nothern  Rock Bank  di  Inggris  buktinya.  Studi  empiris membuktikan  yang  lebih  penting  dan  lebih menentukan  kinerja  pengawasan  adalah suprastruktur  dan  lingkungan  operasional pengawas  seperti  independensi  operasional, akuntabilitas dan transparansi pengawas bank dalam  menjalankan  tugasnya.  Bukan  struktur kelembagaanya.  Secara  tradisional  tujuan pengaturan  dan  pengawasan  bank  adalah untuk  mencapai  dan  menjaga  agar  lembaga keuangan  menjadi  sehat  dan  aman.  Artinya agar  lembaga  keuangan  beroperasi  dengan mengindahkan  prinsip  pengelolaan  lembaga keuangan  yang  sehat  dan  berhati  hati.  Ini untuk  menjamin  kepentingan  nasabah  baik deposan maupun debitur.

## PENUTUP
Masih  terdapat  perbedaan  pandangan terkait dengan kewenangan OJK, BI memandang  mestinya  sesuai  amanat  yang dialihkan  hanya  fungsi  pengawasannya  saja tapi  pihak  lain  berpendapat  selain  fungsi pengawasan termasuk juga fungsi regulasinya atau  fungsi  pengaturan.  BI  selain  mengawasi, mengatur  juga  memiliki  kewenangan  untuk menerbitkan Peraturan BI (PBI), BI keberatan jika  fungsi  pengaturan  tersebut  dilepaskan karena  fungsi  pengaturan  terkait  dengan fungsi BI sebagai otoritas moneter. Jika fungsi pengawasan  mungkin  tidak  terlalu  masalah karena  sifatnya  pengawasan  terima  laporan bank,  melakukan  pemeriksaan  langsung  ke bank  atau  dalam  konteks  pengawasan  dalam arti yang sempit, tapi jika kemudian ditarik lagi ke  konteks  pengawasan  dalam  arti  yang  luas
Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul
termasuk fungsi pengaturan itu yang mungkin BI agak keberatan.

## DAFTAR PUSTAKA
Literatur Djoni Gazali dan Rachmadi Usman , 2010, Hukum  Perbankan,  Sinar  Grafika, Jakarta.
Dawam  Rahardjo ,  2000, Independensi  BI dalam  Kemelut  Politik,  Pustaka Cidesindo, Jakarta.
Gunarto  Suhardi, 2003, Usaha  Perbankan Dalam  Perspektif  Hukum,  Kanisius, Yogyakarta.
Ismail, 2010, Manajemen  Perbankan:  Dari Teori  Menuju  Aplikasi,  Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
Peraturan Perundang-undangan Undang-undang  Nomor  10  Tahun  1998 tentang Perbankan.
Undang-undang  Nomor  23  Tahun  1999 tentang Bank Indonesia.
Undang-undang  Nomor  3  Tahun  2004 tentang  Perubahan  Undang-undang Nomor  23  Tahun  1999  tentang  Bank Indonesia.
Undang-undang  Nomor  21  Tahun  2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
Makalah,  Dokumen, Jurnal dan Internet Booklet Bank Indonesia Edisi 2011. Darmin Nasution , 2007, “Konsepsi Penyusunan  RUU  Tentang  Otoritas Jasa Keuangan Dan Persiapan Pembentukan OJK”, http//www.legalitas.org. Kewenangan  Bank  Indonesia  sebagai  Bank Sentral, www.bi.go.id.
Kompas ,  BI Mengkritisi  RUU  Otoritas  Jasa Keuangan:  UU  Bank  Indonesia  Perlu Diamandemen, Rabu, 9 Juni 2010. Muliaman  D.Hadad ,  2003, Masalah  Sekitar
Struktur  Kelembagaan  di  Bidang Pengawasan  Terhadap  Bank  dan Lembaga Keuangan Lainnya www.bi.go.id. Rasjim  Wiraatmadja ,  2002,  Pengawasan Bank Oleh Lembaga Pengawasan Jasa Keuangan,  Majalah  Hukum  Nasional,
Nomor 1. Sulistyandari , Lembaga dan Fungsi Pengawasan  Perbankan  di  Indonesia, Jurnal  Mimbar  Hukum,  Univ.  Jendral Soedirman,  Vol.  24,  Nomor  2,  Juni 2012. Tim  Pengarah  RUU  Otoritas  Jasa Keuangan dan Persiapan Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan, Rancangan Undang- undang  Tentang  Otoritas  Jasa Keuangan, 2003.