STRATEGI OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KABUPATEN BURU SELATAN

## Djufri Rays Pattilouw
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pattimura Jln. Ir. Putuhena, Kampus Poka Ambon, 97233, Indonesia Email : djufrirays@yahoo.com

## ABSTRACT
The purpose of this study was to evaluate the performance of Regional Original Revenue (PAD) and formulate a strategy in order to optimize PAD revenues in South Buru Regency. Related to PAD evaluation, the method of effectiveness  ratio  analysis,  elasticity,  and  fiscal  independence  ratio  were  used.  Meanwhile,  to  formulate  PAD optimization  strategy,  a  number  of  stages  are  taken  in  the  SWOT  analysis  method.  The  results  are:  1)  The achievement of PAD in South Buru Regency is not good yet, as seen from the fiscal independency ratio, effectiveness ratio, and relatively low and uncertain PAD elasticity; 2) Strategic environmental maps show that management of PAD  in  South  Buru  is  in  quadrant  III  which  is  weak  internally  but  has  many  opportunities  that  can  be developed;  3)  SWOT  matrix  conclude  that  the  alternative  strategy  that  must  be  a  top  priority  for  efforts  to optimize the management of PAD in South Buru Regency is the W-O Strategy, namely: "Fixing weaknesses to optimize opportunities"
Keywords: local revenue (PAD), SWOT, fiscal independency, PAD elasticity JEL Calssification : H71, B40, O23, H79

## PENDAHULUAN
Pemberian  otonomi  daerah  melalui  desentralisasi telah memberi ruang yang lebih luas kepada daerah dalam mengoptimalkan  berbagai  potensi  sumberdaya  yang dimiliki untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Namun  dalam  praktiknya,  desentralisasi  tak  jarang melahirkan  berbagai  persoalan  di  daerah.  Salah  satu permasalahan serius yang paling mencolok adalah masih tingginya  ketergantungan  pemerintah  daerah  (pemda) terhadap  pemerintah  pusat,  terutama  pada  aspek keuangan.  Akibatnya  pemda  kehilangan  keleluasaan bertindak  ( local  discretion )  dalam  mengambil  keputusan- keputusan  penting,  menyusul  kuatnya  campur  tangan pemerintah pusat. Ketergantungan fiskal daerah semakin tinggi  sebagai  akibat  tuntutan  pembangunan  yang  juga semakin besar.
Permasalahan tersebut juga dialami oleh Kabupaten Buru  Selatan,  Provinsi  Maluku.  Berdasarkan  data  yang bersumber dari Kementerian Keuangan RI, capaian rata- rata derajat desentralisasi fiskal daerah Kabupaten Buru Selatan masih tergolong sangat rendah yaitu hanya sebesar 3,46  %  (tahun  2012-2015)  lebih  rendah  dari  rata-rata derajat  desentralisasi  fiskal  kabupaten/kota  di  Provinsi
Maluku sebesar 18,79 %. Indikator lain dapat dilihat dari rata-rata peran PAD terhadap Produk Domestik Bruto (PDRB)  yang  dicapai  Kabupaten  Buru  Selatan  tahun 2012-2015  masih  berada  di  bawah  standar  umum (tergolong rendah) sebesar 4,82 %, mengisyaratkan masih rendahnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber penerimaan dalam membiayai kegiatan pemerintahan,  pembangunan  dan  layanan  kepada masyarakat.  Kondisi  tersebut  berpotensi  menyebabkan tekanan  fiskal  ( fiscal  stress ),  sehingga  menjadi  pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah untuk lebih aktif menggali dan  mengelola  potensi penerimaan melalui  optimalisasi PAD.
Optimalisasi  PAD  bertujuan  untuk  mewujudkan kemampuan dan kemandirian daerah serta memperkuat struktur keuangan daerah, karena merupakan salah satu tolok  ukur/indikator  kemampuan  dan  cermin kemandirian daerah. Minimnya  perolehan  PAD  masih dianggap  sebagai    hambatan    dan    ini    harus    segera dievaluasi  secara  sungguh-sungguh oleh  masing-masing pemerintah daerah  dalam  upaya peningkatan pelayanan dan  fasilitas  kepada  masyarakat.
Salah  satu  faktor  yang  menjadi  hambatan  dalam manajemen  pengelolaan  penerimaan  daerah  adalah
persoalan  efektivitas  dan  efisiensi  yang  mengakibatkan realisasi  capaian  penerimaan  PAD  seringkali  tidak memenuhi target yang telah ditetapkan. Sampai saat ini masih belum tergalinya potensi pendapatan daerah pada umumnya disebabkan karena kurangnya kepekaan daerah dalam    menemukan  keunggulan  dan  potensi    daerah, kepatuhan dan kesadaran wajib pajak yang relatif  rendah, lemahnya  sistem  hukum  dan  administrasi  pendapatan daerah, kelemahan aparatur, serta kekhawatiran  birokrasi akan  kegagalan  dalam  menjalankan programnya.

## LANDASAN TEORI

## Otonomi dan Pengelolaan Keuangan daerah
Menurut pasal 1 UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Otonomi  Daerah  adalah  hak, wewenang,    dan    kewajiban    daerah  otonomi  untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan  pemerintahan dan  kepentingan masyarakat  setempat  sesuai  dengan peraturan  perundang-undangan.  Dengan  adanya perluasan  wewenang  pemerintah  daerah  ini  dapat menciptakan local  accountability yaitu    meningkatnya kemampuan  daerah  dalam  memperhatikan  hak-hak masyarakat  terutama  pada  penyediaan  barang  publik (Khusaini, 2006).
Pada  dasarnya  terkandung  tiga  misi  utama pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, yaitu: a) Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
b) Menciptakan  efisiensi  dan  efektifitas  pengelolaan sumber daya daerah.
c) Memberdayakan  dan  menciptakan  ruang  bagi masyarakat (publik) untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.
Salah  satu  konsekuensi  dari pelaksanaan otonomi daerah adalah kewenangan dalam pengelolaan keuangan daerah.  Menurut  Mamesh  dalam  Halim  (2004:18), “Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang”, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki atau dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keuangan daerah memiliki lingkup yang terdiri atas keuangan daerah yang dikelola langsung dan kekayaan daerah yang dipisahkan. Keuangan daerah yang dikelola langsung  adalah  Anggaran  Pendapatan Belanja Daerah (APBD)  dan  barang-barang  inventaris  milik
daerah.   Keuangan  daerah  yang  dipisahkan  meliputi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Keuangan  daerah  dikelola  melalui  manajemen keuangan daerah, yakni pengorganisasian dan pengelolaan sumber-sumber daya atau kekayaan yang ada pada suatau daerah untuk mencapai tujuan yang dikehendaki daerah tersebut.   Manajemen  keuangan  daerah  pengelolaannya terdiri atas pengurusan umum dan pengurusan khusus. Pengurusan  umum  berkaitan  dengan  APBD,  dan kepengurusan  khusus  berkaitan  dengan  barang-barang inventaris kekayaan daerah. Manajemen keuangan daerah juga dapat pula dilihat dari segi tata usaha atau administrasi keuangan daerah.  Keuangan daerah mempunyai hak dan kewajiban.  Hak-hak  dari  keuangan  daerah  yang bersumber dari penerimaan daerah seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahan milik daerah, dan lain-lain, ataupun  hak  untuk  menerima  sumber-sumber penerimaan lain.
Pengelolaan  keuangan  daerah  dimulai  dengan perencanaan /penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah  (APBD).  APBD  disusun  sesuai  dengan kebutuhan  penyelenggaraan  pemerintahan  dan kemampuan  pendapatan  daerah.  Penyusunan  APBD sebagaimana berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan  pelayanan  kepada  masyarakat  untuk tercapainya tujuan bernegara. APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban  pelaksanaan  APBD  setiap  tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.

## Desentralisasi dan Kemandirian Fiskal
Desentralisasi  fiskal  adalah  suatu  proses  distribusi anggaran  dari  tingkat  pemerintahan  yang  lebih  tinggi kepada  pemerintahan  yang  lebih  rendah  untuk mendukung  fungsi  atau  tugas  pemerintahan  dan pelayanan publik sesuai dengan banyaknya kewenangan bidang  pemerintahan  yang  dilimpahkan.  Menurut Khusaini  (2006)  desentralisasi  fiskal  merupakan pelimpahan kewenangan di bidang penerimaan anggaran atau keuangan yang sebelumnya tersentralisasi, baik secara administrasi  maupun  pemanfaatannya  diatur  atau dilakukan oleh pemerintah pusat.
Desentralisasi fiskal harus diikuti oleh kemampuan pemerintah daerah dalam memungut pajak ( taxing power ). Secara teori adanya kemampuan pajak, maka pemerintah daerah akan memiliki sumber dana pembangunan yang besar. Pajak yang dikenakan oleh pemerintah daerah dapat
berdampak  positif  yang  akan  digunakan  untuk membangun  berbagai  infrastruktur  dan  membiayai berbagai pengeluaran publik.
Berdasarkan  UU  No.33  Tahun  2004  tentang Perimbangan  Keuangan  Antara  Pusat  dan  Daerah dilakukan  dengan  memberikan  sumber-sumber pembiayaan yang jauh lebih besar kepada daerah. Secara utuh, desentralisasi fiskal mengandung pengertian bahwa daerah diberikan : 1)  Kewenangan untuk memanfaatkan, memobilisasi  dan  mengelola  keuangan  sendiri  dan didukung dengan 2) Perimbangan keuangan antara pusat dan  daerah  .Kewenangan  untuk  mengoptimalkan sumber keuangan daerah dilakukan melalui peningkatan kapasitas  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD),  sedangkan perimbangan keuangan dilakukan melalui pengalokasian Dana Perimbangan.
Kemandirian  fiskal  merupakan  salah  satu  aspek yang  sangat  penting  dari  otonomi  daerah  secara keseluruhan.  Menurut  Mardiasmo (1999)  dalam Ladjin (2008)  disebutkan  bahwa  manfaat  adanya  kemandirian fiskal  adalah:  a.  Mendorong  peningkatan  partisipasi prakarsa dan kreativitas masyarakat dalam pembangunan serta  akan  mendorong  pemerataan  hasil-hasil pembangunan  (keadilan)  di  seluruh  daerah  dengan memanfaatkan sumberdaya serta potensi yang tersedia di daerah. b. Memperbaiki alokasi sumber daya produktif melalui  pergeseran  pengambilan  keputusan  publik  ke tingkat  pemerintahan  yang  lebih rendah  yang  memiliki informasi lebih lengkap.
Dari hal tersebut di atas, kemandirian fiskal daerah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD seperti pajak dan retribusi daerah dan lain-lain dan pembangunan daerah bisa diwujudkan hanya apabila disertai kemandirian fiskal yang efektif. Ini berarti bahwa pemerintah daerah secara finansial harus bersifat independen  terhadap  pemerintah  pusat  dengan  jalan sebanyak  mungkin  menggali  sumber-sumber  PAD seperti  pajak,  retribusi  dan  sebagainya  (Radianto, 1997dalam Ladjin, 2008).
Menurut  Halim  (2001)  dalam  Ladjin  (2008),  ciri utama  suatu  daerah  mampu  melaksanakan  otonomi (desentralisasi  fiskal)  adalah  (1)  kemampuan  keuangan daerah, yang berarti daerah tersebut memiliki kemampuan dan  kewenangan  untuk  menggali  sumber-sumber keuangan,  mengelola  dan  menggunakan  keuangannya sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan; (2)  Ketergantungan  kepada  bantuan  pusat  harus seminimal mungkin, oleh karena itu, PAD harus menjadi
sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

## Konsep dan Determinan Pendapatan Asli Daerah
Menurut UU  Nomor  33  Tahun  2004  tentang Perimbangan  Keuangan  Antara pemerintah Pusat dan Daerah, pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari  sektor  pajak  daerah,  retribusi  daerah,  hasil perusahaan  milik  daerah,  hasil pengelolaan  kekayaan daerah  yang  dipisahkan,  dan  lain-lain  pendapatan  asli daerah yang sah. Pendapatan daerah adalah semua hak daerah  yang  diakui  sebagai penambahan nilai  kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
Dalam  rangka  memenuhi  prinsip  otonomi  yang nyata  dan  bertanggungjawab, kepada daerah diberikan sumber-sumber  keuangan  untuk  membiayai  berbagai tugas dan tanggung-jawabnya  sebagai  daerah  otonom. Klasifikasi  PAD  yang  terbaru  berdasarkan Permendagri Nomor  13  Tahun  2006  terdiri  dari pajak  daerah, retribusi    daerah,    hasil  pengelolaan    daerah    yang dipisahkan,  dan  lain-lain  pendapatan  asli daerah  yang sah. Jenis pajak daerah dan retribusi daerah dirinci menurut objek pendapatan sesuai dengan undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Jenis hasil  pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan  dirinci  menurut  objek pendapatan  yang  mencakup bagian laba atas penyertaan modal  pada  perusahaan  milik  daerah/BUMD,  bagian laba  atas  penyertaan  modal  pada  perusahaan  milik pemerintah/BUMN,  dan  bagian  laba  atas  penyertaan modal  pada  perusahaan  milik  swasta  atau  kelompok usaha masyarakat.
Beberapa  hal  yang  perlu  dipaerhatikan  untuk mengetahui potensi sumber-sumber PAD (Simanjuntak, 2001 dalam Ladjin, 2008):
1.   Kondisi  awal  suatu  daerah.  Kondisi  ini  tergantung pada  keadaan  struktur  ekonomi  dan  sosial  suatu daerah,  menentukan:  a)Besar  kecilnya  keinginan pemerintah  daerah  untuk  menetapkan  pungutan- pungutan.  Hal  ini  disebabkan  karena  struktur ekonomi  dan  sosial  suatu  masyarakat  menentukan tinggi  rendahnya  tuntutan  akan  adanya  pelayanan publik  dalam  kuantitas  dan  kualitas  tertentu; b)Kemampuan masyarakat dalam membayar segala pungutan-pungutan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.  Karena  perbedaan  struktur  ekonomi  dan sosial, kemampuan membayar segala pungutan yang ditetapkan  oleh  pemerintah  akan  lebih  tinggi  di masyarakat industri daripada masyarakat agraris.
2.   Peningkatan  cakupan  atau  ekstensifikasi  dan intensifikasi  penerimaan  PAD.  Kegiatan  ini merupakan upaya memperluas cakupan penerimaan pendapatan. Dalam usaha peningkatan cakupan ini, ada tiga hal penting yang harus diperhatikan adalah a) Menambah obyek dan subyek pajak dan retribusi. b) Peningkatan  besarnya  penetapan.  c).  Mengurangi tunggakan.
3.   Perkembangan PDRB per kapita riil. Semakin tinggi pendapatan seseorang maka akan semakin tinggi pula kemampuan seseorang untuk membayar ( ability to pay ) berbagai  pungutan  yang  ditetapkan  pemerintah daerah.  Dengan  logika  yang  sama  pada  tingkat distribusi  pendapatan  tertentu  yang  tetap,  semakin tinggi PDRB perkapita riil suatu daerah, semakin besar pula kemampuan masyarakat daerah tersebut untuk membiayai  pengeluaran  rutin  dan  pengeluaran pembangunan pemerintahannya (Ladjin, 2008).
4.   Pertumbuhan penduduk. Besarnya pendapatan dapat dipengaruhi  oleh  jumlah  penduduk.  Jika  jumlah penduduk meningkat maka pendapatan yang dapat ditarik  akan  meningkat.  (Sriyana,  2011,  Tameno, 2010).
5.   Inflasi  dan  penyesuaian  tarif  akan  meningkatkan penerimaan  PAD  yang  penetapannya  didasarkan pada omzet penjualan.
6.  Pembangunan  dan  sumber  pendapatan  baru. Penambahan  PAD  juga  dapat  diperoleh  bila pembangunan-pembangunan  baru  ada,  seperti pembangunan  pasar,  pembangunan  terminal, pembangunan jasa pengumpulan sampah, dll.
Widayat  (2000)  dalam  Maderoji  (2012) mengemukakan  faktor-faktor  yang  mempengaruhi rendahnya PAD pemerintah kabupaten/kota antara lain: 1)Banyak sumber pendapatan kabupaten/kota yang besar tetapi  digali  oleh  instansi  yang  lebih  tinggi;  2)BUMD belum  banyak  memberikan  keuntungan  kepada pemerintah  daerah;  3)Kurangnya  kesadaran  masyarakat dalam  membayar  pajak  dan  retribusi;  4).  Adanya kebocoran-kebocoran; 5)Biaya pungut yang masih tinggi 6); Banyak peraturan daerah yang perlu disesuaikan dan disempurnakan.  7)Kemampuan  masyarakat  untuk membayar pajak yang masih rendah.
Jufrizal dan Sujianto (2013) mengemukakan bahwa kurangnya partisipasi dari masyarakat/aparatur pemerintah,  faktor  SDM  (sumberdaya  Manusia)  dan kurangnya  pengawasan  merupakan  faktor-faktor  yang mempengaruhi optimalisasi PAD.

## METODOLOGI PENELITIAN

## Rasio Efektivitas
Rasio  efektivitas  dipergunakan  untuk  mengukur upaya  pungut  PAD  ( tax  effort )  yang  dilakukan  oleh Pemerintah Daerah. Rumusnya (Mardiasmo, 2000):
𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 = 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝐴𝐷
𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑃𝐴𝐷 𝑋 100%
Semakin tinggi nilai efektivitas Pendapatan Asli Daerah menunjukkan  bahwa  upaya  pungut  Pendapatan  Asli Daerah  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Daerah  juga semakin tinggi, dan sebaliknya.

## Elastisitas
Elastisitas  dipergunakan  untuk  mengukur  derajat kepekaan  Pendapatan  Asli  Daerah  terhadap  adanya perubahan  perekonomian  daerah.  Elastisitas  yang dipergunakan dalam penelitian/kajian ini adalah elastisitas PDRB  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD). Rumusnya (Mardiasmo, 2000):

## 𝐸𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑃𝐴𝐷 = ∆ 𝑃𝐴𝐷 ∆ 𝑃𝐷𝑅𝐵 𝑋 𝑃𝐷𝑅𝐵 𝑃𝐴𝐷
Dimana: PAD adalah rata-rata PAD, PDRB adalah rata-rata PDRB harga berlaku. Δ (delta) adalah perubahan. Semakin tinggi nilai elastisitas PAD berarti semakin peka Pendapatan  Asli  daerah  terhadap  perubahan perekonomian daerah Kabupaten Buru Selatan.

## Rasio Kemandirian Daerah (Otonomi Fiskal)
Rasio  ini  menggambarkan  derajat  ketergantungan Pemerintah  Daerah  terhadap  sumber  pembiayaan  dari pihak  luar.  Semakin  rendah  angka  rasio  kemandirian semakin  besar  ketergantungan  Pemda  terhadap  dana bantuan atau pinjaman. Rumusnya (Mardiasmo, 2000):

## 𝐾𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑖𝑟𝑖𝑎𝑛
= ( 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝐴𝐷 𝐵𝑎𝑛𝑡𝑢𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑚𝑒𝑟𝑖𝑛𝑡𝑎ℎ 𝑃𝑢𝑠𝑎𝑡 )  𝑋 100%

## SWOT Analysis
Metode  SWOT  digunakan  untuk  perumusan strategi  dan  kebijakan  optimalisasi  Pendapatan  Asli Daerah. Melalui matriks SWOT diperoleh  isu  strategis sebagai dasar penentuan strategi  Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di  Kabupaten Buru Selatan, dengan tahapan sebagai berikut:
1) Tahap pertama, melakukan identifikasi terhadap faktor internal  berupa  kekuatan  dan  kelemahan  dari pengelolaan  PAD  dari  berbagai  instansi  dengan menganalisis faktor-faktor kunci dalam kekuatan dan kelemahan organisasi serta menawarkan respon yang mungkin dilakukan. Faktor kekuatan meliputi aset atau faktor-faktor yang dimiliki instansi terkait yang dapat mempermudah  tercapainya  tujuan  atau  visi  yang ditetapkan.  Identifikasi  faktor  kelemahan  meliputi kondisi atau karakter internal yang dimiliki yang dapat menjadi kendala atau hambatan dalam upaya untuk mencapai  tujuan  atau  visi.  Yang  termasuk  dalam kelemahan contohnya kelemahan dari sumber daya alam,  sumber  daya  manusia,  infrastruktur,  sistem sosial-ekonomi-politik  serta  image  dari  wilayah tersebut.
2) Tahap kedua, melakukan identifikasi terhadap faktor eksternal dengan:   a) Mengembangkan daftar peluang yang  dapat  dimanfaatkan  dan  ancaman  yang  perlu dihindari,  tidak  bertujuan  mengembangkan  daftar panjang  dan  lengkap  semua  faktor  eksternal  yang berpengaruh  terhadap  pencapaian  misi  dan  visi.  b) Mengenali  faktor-faktor  kunci  dan  menawarkan respon  yang  mungkin  dilakukan.  Faktor  peluang adalah obyek atau kondisi eksternal memudahkan atau memfasilitasi  organisasi  mencapai  tujuan.  Faktor ancaman merupakan tren dan perkembangan di luar organisasi yang dapat mempersulit tercapainya tujuan atau visi.
3) Tahap ketiga adalah pemberian skoring terhadap hasil identifikasi  faktor  internal  dan  faktor  eksternal. Berdasar  suatu  judgment  (brainstorming  partisipatif atau oleh ahli) ditetapkan score pada Matriks Evaluasi Faktor Eksternal (EFE) dan Matriks Evaluasi Faktor Internal (EFI) untuk membedakan tingkat pentingnya faktor  dapat  diberikan  koefisien  peringkat.  Sebagai contoh Fred R. David (1995, 1997, 1999, 2001, 2003) memberi peringkat 1 dan 2 untuk faktor-faktor kunci yang  merupakan  ancaman  dan  kelemahan,  dan memberikan  peringkat  3  dan  4  pada  faktor-faktor kunci yang merupakan peluang dan kekuatan. Hasil
skoring (perkalian bobot dengan peringkat) baik pada tabel EFE dan tabel EFI dijumlah untuk menentukan apakah peluang lebih besar dari pada ancaman atau sebaliknya serta apakah kekuatan lebih besar dari pada kelemahan atau sebaliknya. Karena jumlah bobot = 1 maka hasil penjumlahan skor (bobot x peringkat) akan berada pada kisaran 1 dan 4 atau rata-rata 2,50. Apabila hasil  penjumlahan  pada  tabel  EFE  >  2,50  maka peluang lebih besar dari pada ancaman atau sebaliknya, dan apabila hasil penjumlahan pada tabel EFI > 2,50 maka kekuatan lebih besar dari pada kelemahan atau sebaliknya.
4) Tahap keempat  adalah  melakukan  analisis  faktor- faktor baik internal maupun eksternal. Faktor internal dianalisis dengan cara :
1. Mengevaluasi  kinerja  organisasi  untuk  setiap perspektif atau faktor-faktor yang berhubungan.
2. Mengumpulkan data dan informasi mengenai faktor-faktor tersebut.
3. Mengidentifikasikan  faktor-faktor  kunci  yang merupakan kekuatan dan kelemahan organisasi dengan membuat check list daftar pertanyaan.
4. Mentabulasi  dan  memberi  bobot  dan  rating serta  memperbandingkan  kekuatan  dengan kelemahan yang dimiliki organisasi .
Sedangkan faktor eksternal dianalisis dengan cara :
1. Mengenali  kekuatan  kunci  faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja organisasi
2. Mengumpulkan data dan informasi mengenai faktor-faktor tersebut.
3. Apabila  dianggap  perlu,  membuat  proyeksi mengenai perkembangan faktor-faktor tersebut selama periode perencanaan;
4. Mengidentifikasikan  faktor-faktor  eksternal tersebut  yang  secara  strategis  merupakan peluang dan ancaman terhadap organisasi
5. Mentabulasi dengan memberi bobot dan rating serta  memperbandingkan  peluang  dengan ancaman, yang dihadapi

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Efektifitas PAD di Kabupaten Buru Selatan
Dari  data  target  dan  realisasi  perolehan  PAD Kabupaten Buru Selatan untuk kurun waktu 2011-2015 nampak bahwa efektivitas PAD cukup tinggi. Kendati ada fluktuasi dari tahun ke tahun, namun rata-rata efektivitas PAD selama kurun waktu tersebut di atas 100 persen,
kecuali  pada  tahun  2013  yang  hanya  72  persen. Selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini.
Tabel (1) Efektivitas PAD di Kabupaten Buru Selatan 2011-2015
URAIAN EFEKTIVITAS (%) 2011 2012 2013 2014 2015 PAD 126 151 72 175 121 Pajak Daerah 28 203 103 191 76 Retribusi Daerah 156 111 114 93 65 HPKD yg Dipisahkan - 100 77 100 - Lain-Lain PAD yg Sah 161 146 60 185 132 Sumber : Hasil pengolahan data
Jika dilihat dari efektivitas komponen PAD, nampak bahwa  komponen  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah memiliki efektivitas yang tinggi hingga tahun 2013-2014 namun  pada  tahun  2015  mengalami  penurunan  yang cukup signifikan hingga hanya mencapai 76 persen untuk
pajak  daerah,  dan  65  persen  untuk  retribusi  daerah. Sementara komponen lainnya mengalami kecenderungan yang meningkat.

## Sumber : Hasil pengolahan data
Gambar (1) Perkembangan Efektivitas PAD

## Kabupaten Buru Selatan 2011-2015
Disamping mengalami penurunan efektivitas pada tahun  terakhir,  realisasi  penerimaan  pajak  dan  retribusi daerah  juga  tergolong  sangat  kecil.  Pada  tahun  2015 kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap PAD hanya sebesar  9  persen,  menurun  dibandingkan  dengan perolehan  tahun  2014  yang  mencapai  15  persen.
Demikian pula retribusi daerah pada tahun 2015 hanya memiliki kontribusi terhadap penerimaan PAD sebesar 2 persen,  angka  tersebut  juga  menurun  dibanding  tahun 2014  yang  sebesar  3  persen.  Lebih  jelasnya  tentang kontribusi masing-masing komponen PAD untuk tahun 2015 dapat digambarkan sebagai berikut.
0 100 200 2011 2012 2013 2014 2015 Efek tiv it as ( % ) Tahun PAD Pajak
Retribusi HPKD yg Dipisahkan LL PAD yg Sah
Sumber : Hasil pengolahan data
Gambar (2) Share Komponen PAD Kabupaten Buru Selatan 2015

## Elastisitas PAD Terhadap Perekonomian Daerah
Dari  hasil  perhitungan  diperoleh  bahwa elastisitas  PAD  Kabupaten  Buru  Selatan  dalam  kurun waktu  5  tahun terakhir  mengalami  fluktuasi  yang  tidak menentu,  bahkan  pada  tahun  2015  elastisitas menunjukkan negatif. Elastisitas tertinggi terjadi pada
tahun  2014  yakni  6,29,  sementara  pada  tahun-tahun lainnya memiliki angka yang in-elastis (E<1), bahkan ada yang negatif sebagaimana pada tahun 2012 dan 2015. Hal tersebut  mengartikan  bahwa  secara  umum  kepekaan PAD terhadap perekonomian daerah sangat rendah.
Tabel (2) Elastisitas PAD Kabupaten Buru Selatan 2012-2015
URAIAN ELASTISITAS 2012 2013 2014 2015 PAD -0.99 0.67 6.29 -0.03 Pajak Daerah 6.37 0.12 5.16 0.05 Retribusi Daerah -25.27 1.53 1.63 0.02 HPKD yang Dipisahkan 8.25 3.39 6.71 Lain-Lain PAD yang Sah -0.11 0.59 6.71 -0.04 Sumber : Hasil pengolahan data
Jika dilihat dari komponen pembentuk PAD maka yang  paling  peka  terhadap  perkembangan  ekonomi daerah  adalah  komponen  hasil  pengelolaan  keuangan daerah yang dipisahkan (Laba/ Dividen BUMD), diikuti komponen pajak daerah, dan retribusi daerah. Elastisitas yang rendah menunjukkan bahwa upaya perolehan
belum maksimal dikarenakan banyak sumber dan basis- basis  PAD  yang  tidak  dimanfaatkan,  terutama  untuk
perolehan  pajak  dan  retribusi  daerah  yang  seharusnya mengalami  peningkatan  sejalan  dengan  meningkatnya perekonomian.
Analisis Lingkungan Strategis; Pendekatan SWOT
A) Lingkungan Internal Dari  hasil  kajian  terhadap  lingkungan  internal pengelolaan PAD di Kabupaten Buru Selatan diketahui bahwa beberapa kendala yang menjadi faktor kelemahan antara  lain  adalah  kurangnya  ketersediaan  data  akurat terkait  subjek  dan objek  pungutan,  kemampuan SDM
Pajak Daerah
9% Retribusi Daerah 2% Lain-Lain PAD yang Sah 89%
petugas  yang  terbatas,  lemahnya  koordinasi,  dukungan sarana  prasarana  yang  belum  memadai,  serta  sistem administrasi  dan  pelaporan  yang  belum  tertata  dengan baik. Sedangkan faktor kekuatan antara lain keberadaan Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD)  dan  jaringan aparatur/petugas  cukup  representative,  ketersediaan Peraturan  Daerah  terkait  pemungutan  PAD  cukup memadai, serta aktivitas BUMD dan penyertaan modal pada BUMD Provinsi masih berjalan.
Konsolidasi  faktor  kekuatan  dan  kelemahan dilakukan  dengan  menggunakan  matriks  IFE,  yang memuat skor kekuatan dan kelemahan disertai bobot dan rating  masing-masing,  dan  kemudian  dilakukan penghitungan untuk menentukan sejauhmana dukungan lingkungan  internal  bagi  penguatan  manajemen pengelolaan  PAD  di  Kabupaten  Buru  Selatan. Selengkapnya dapat disajikan sebagai berikut:
Tabel (3) Hasil Matriks IFE No Kekuatan (Strength) Bobot Rating Total Skor 1 SKPD 0.08 4 0.32 2 Dasar hukum/ PERDA 0.08 4 0.32 3 Potensi jaringan aparatur 0.06 3 0.18 4 Keberadaan BUMD 0.05 3 0.15 Total  Kekuatan (Strength) 0.27 0.97 No Kelemahan (Weaknesses) Bobot Rating Total Skor 1 Ketersediaan dan akurasi data potensi PAD 0.08 2 0.16 2 Sarana dan prasarana 0.07 2 0.14 3 Kapasitas SDM aparatur 0.08 2 0.16 4 Koordinasi 0.07 1 0.07 5 Manajemen perencanaan 0.07 2 0.14 6 Manajemen Pelaksanaan 0.08 2 0.16 7 Administrasi dan pelaporan 0.08 2 0.16 Total Kelemahan (Weaknesses) 0.53 0.99 Total IFE 0.8 1.96 Selisih Total S - W = 0.97 – 0.99 = -0.02 = X
Nampak  bahwa  faktor  kelemahan (weakness) masih cukup dominan dalam mempengaruhi lingkungan internal pengelolaan PAD di Kabupaten Buru Selatan. Total skor kelemahan mencapai 0.99, dimana angka ini lebih tinggi dari total skor kekuatan (strength) yang hanya mencapai 0.97, sehingga diperoleh angka  selisih negatif sebesar -0.02. Hal ini berarti bahwa kondisi lingkungan internal  dalam  pengelolaan  PAD  di  Kabupaten  Buru Selatan masih belum optimal.

## B) Lingkungan Eksternal
Analisis  lingkungan  eksternal  meliputi konsolidasi antara faktor-faktor peluang (opportunities) dan ancaman (threats) yang dihadapi terkait pengelolaan PAD. Hasil  penelitian menunjukkan bahwa  Kabupaten Buru Selatan memiliki potensi yang cukup baik dalam rangka mengoptimalkan  penerimaan  PAD.  Besarnya  potensi sumberdaya  alam,  perekonomian  yang  terus  tumbuh, potensi penduduk, serta geliat pembangunan yang terus
berlangsung,  adalah  peluang  yang  harus  dapat dioptimalkan.
Sementara itu beberapa masalah eksternal seperti terbatasnya  infrastruktur  transportasi  dan  komunikasi, rendahnya  kesadaran  masyarakat,  lemahnya  kualitas pengawasan  serta  persoalan  aksesibilitas  terkait  faktor
geografis,  merupakan  ancaman  yang  perlu  diantisipasi. Kendati  begitu  hasil  perhitungan  menunjukkan konsolidasi eksternal yang positif, dimana total skor untuk faktor  peluang  masih  melebihi  total  skor  untuk  faktor ancaman. Hasil perhitungan selengkapnya disajikan dalam tabel matriks EFE di bawah ini:
Tabel (4) Hasil Matriks EFE No Peluang ( Opportunities) Bobot Rating Total Skor 1 Kemajuan Iptek 0.06 3 0.18 2 Komitmen dan dukungan pemerintah 0.07 3 0.21 3 Aktivitas ekonomi terus meningkat 0.08 4 0.32 4 Potensi pertumbuhan penduduk 0.07 4 0.28 5 Potensi SDA relatif melimpah 0.08 4 0.32 Total Peluang 0.45 1.31 No Ancaman ( Threats) Bobot Rating Total Skor 1 Sarana prasarana/ infrastruktur 0.08 2 0.16 2 Kesadaran masyarakat 0.08 2 0.16 3 Pengetahuan masyarakat 0.07 2 0.14 4 Faktor geografis 0.08 1 0.08 5 Kualitas pengawasan 0.08 2 0.16 6 Koordinasi dengan instansi penghasil 0.07 1 0.07 Total Ancaman 0.56 0.77 Total EFE 1.01 2.08 Selisih (Total O – T) = 1.31 - 0.77 = 0.54 = y Koordinat Matriks I-E  adalah (- 0.04, 0.66)
Nampak  bahwa  total  skor  peluang  sebesar  1,31, melebih total skor ancaman sebesar 0,77. Hasil konsolidasi mendapatkan selisih yang positif sebesar 0,54, yang berarti bahwa lingkungan strategis eksternal  terkait pengelolaan PAD di kabupaten Buru selatan cukup kondusif.

## Strategi Pengembangan
Dari hasil analisis lingkungan internal dan eksternal di atas  selanjutnya  dapat  diturunkan  dalam  grafik  empat kuadran yang memperlihatkan peta lingkungan strategis terkait pengelolaan PAD di Kabupaten Buru Selatan. Nilai koordinat yang dihasilkan yakni (-0.04, 0.66) menunjukkan
bahwa posisi lingkungan strategis berada pada kuadran III, yakni  sebuah posisi  yang  lemah  secara  internal  namun masih memiliki peluang untuk dapat dikembangkan.

## Gambar (3) Peta Lingkungan Strategis
Posisi  tersebut  sekaligus  menunjukkan  bahwa strategi  pengelolan  PAD  yang  dilakukan  selama  ini nampak belum cukup optimal, karena peluang yang besar tidak  termanfaatkan dengan baik.  Rekomendasi  strategi
yang disarankan untuk posisi ini adalah “ubah strategi”. Rumusan strategi pengembangan dapat diperoleh melalui perhitungan matriks SWOT sebagai berikut: Tabel (5) Diagram Perhitungan Matriks SWOT IFAS/IFE EFAS/EFE Kekuatan (Strengths-S) Kelemahan (Weakness-W) Peluang (Opportunities-O) Strategi S-O = 0.97 + 1.31 = 2.28 Strategi W-O = 0.99 + 1.31 = 2.30 Ancaman (Threats-T) Strategi S-T = 0.97 + 0.77 = 1.74 Strategi W-T = 0.99 + 0.77
= 1.76
Setidaknya  ada  4  alternatif  strategi  yang  dapat dilakukan yakni:
a. Strategi S-O (Strenght – Opportunities) , yakni menggunakan  kekuatan  untuk  memanfaatkan peluang
b. Strategi  S-T (Strength – Threats), yakni  menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman c. Strategi  W-O (Weakness – Opportunities) ,  membenahi kelemahan untuk memanfaatkan peluang
d. Strategi  W-T (Weakness – Threats) ,  yakni  membenahi kelemahan untuk menghindari ancaman Dari tabel di atas terlihat bahwa alternatif yang memiliki nilai terbesar adalah Strategi W-O dengan nilai sebesar 2.30. Hal ini berarti bahwa prioritas utama strategi
optimalisasi pengelolaan PAD di Kabupaten Buru Selatan adalah  Strategi  W-O  yaitu  : “ Membenahi  kelemahan  guna mengoptimalkan peluang” .

## A) Membenahi Kelemahan
Berikut adalah beberapa strategi dalam rangka membenahi kelemahan pengelolaan PAD di Kabupaten Buru Selatan:
1)
Penguatan akurasi data potensi PAD.
Data yang akurat memudahkan dalam perencanaan dan penentuan target PAD, penyeragaman data dan informasi antar instansi, serta  adanya ukuran standar dalam penentuan tarif, dan sebagainya. Penguatan
akurasi data dapat dilakukan melalui:
a. Pelaksanaan  penelitian,  pengkajian,  dan pengembangan yang intens dan fokus dengan melibatkan perguruan tinggi.
b. Melakukan identifikasi dan pendataan secara menyeluruh  terhadap  sumber-sumber  dan potensi PAD
c. Melengkapi sarana dan prasarana
d. Memperkuat  SDM  di  bidang  litbang  dan perencanaan
e. Meningintensifkan  koordinasi  antar  instansi, termasuk dengan instansi penghasil
2) Peningkatan SDM dan Kinerja Aparatur. Kemampuan aparatur amat berpengaruh terhadap kinerja  pengelolaan  PAD  mulai  dari  tahap perencanaan,  pelaksanaan,  hingga  evaluasi. Kemampuan SDM aparatur meliputi kemampuan analisis data, penguasaan permasalahan di lapangan, wawasan  pengetahuan  terhadap  aspek  hukum/ aturan  terkait  pajak  dan  retribusi  daerah,  serta kemampuan mengelola administrasi dan pelaporan secara  baik  dan  benar.  Peningkatan  kemampuan SDM aparatur dapat dilakukan melalui :
a. Pemberian  kesempatan  atau  mendorong aparatur untuk bisa melanjutkan studi formal pada  jenjang  yang  lebih  tinggi,  ataupun mengikuti pendidikan dan latihan (diklat) serta kursus-kursus teknis dalam rangka meningkatkan  skill  dan  kapasitas  di  bidang tugasnya masing-masing.
b. Melakukan  seminar,  pelatihan,  ataupun tutorial, kepada aparatur, dengan fokus terkait manajemen  pengelolaan  PAD  dengan mengundang para ahli/ pakar yang memiliki reputasi di bidangnya
c. Melakukan studi banding ke berbagai daerah di  Indonesia,  terutama  daerah-daerah  yang pengelolaan  PAD  nya  baik  dan  mengalami peningkatan PAD secara signifikan.
d. Penempatan  aparat  sesuai  kompetensinya secara professional (the right man on the right job) .
e. Memperbaiki sistem insentif guna meningkatkan  kinerja  petugas  di  bidang pemungutan
3) Penguatan koordinasi Penguatan  koordinasi  dilakukan  dalam  internal manajemen  pengelola  PAD  maupun  koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka memudahkan aktivitas pengelolaan PAD. Beberapa hal yang perlu dilakukan dalam rangka penguatan koordinasi antara
lain adalah: a. Optimalisasi fungsi UPTD serta meningkatkan  koordinasi  dengan  aparatur pemerintah lainnya di tingkat kecamatan.
b. Meningkatkan  koordinasi  dengan  instansi terkait  baik  pada  level  perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi/ pengawasan
4) Penataan Regulasi/ Peraturan Daerah
Aktivitas pemungutan PAD tentu saja tidak terlepas dari adanya regulasi dalam bentuk peraturan daerah sebagai  dasar  hukum  bagi  kegiatan  pemungutan pajak dan retribusi daerah, termasuk sebagai dasar hukum bagi penyesuaian tarif serta perluasan objek dan  subjek  pajak/retribusi.  Oleh  karena  itu keberadaan peraturan daerah senantiasa terus dikaji, dievaluasi  dan  dikembangkan  dalam  rangka mengoptimalkan  penerimaan  PAD.  Penataan regulasi dapat dilakukan antara lain melalui:
a. Pengkajian  terhadap  potensi-potensi  PAD yang bisa dikembangkan dan disiasati
b. Mengevaluasi  perda-perda  yang  sudah  tidak relevan
c. Menginisiasi  pembuatan  perda  baru  yang relevan.
5) Penataan sistem informasi dan adminsitrasi pelaporan Strategi yang dapat dilakukan untuk menata sistem informasi dan administrasi pelaporan antara lain :
a. Pembangunan  kantor  UPTD  di  setiap kecamatan  disertai  fasilitas  perkantoran  dan penempatan staf yang berkompeten
b. Pengadaan fasilitas komputer di setiap bagian dan  unit  kerja  dilengkapi  perlengkapan teknologi  informasi  yang  dibutuhkan  serta instalasi sistem data base yang terintegrasi.
c. Peningkatan  keahlian  SDM  di  bidang administrasi, manajemen keuangan publik, dan teknologi informasi
6) Pemberdayaan BUMD milik pemerintah Kabupaten Laba BUMD merupakan salah satu sumber PAD selain  pajak  dan retribusi  daerah.  Oleh  karena  itu BUMD milik pemerintah Kabupaten Buru Selatan yang telah ada dapat dioptimalkan kinerjanya agar dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi peningkatan PAD. Strategi pemberdayaan BUMD dapat dilakukan melalui:
a. Penguatan struktur organisasi dan manajemen perusahaan
b. Perluasan  usaha  di  bidang  usaha-usaha produktif berbasis potensi unggulan daerah
c. Peningkatan SDM, dan sarana prasarana

## B) Mengoptimalkan Peluang
Pembenahan  terhadap  berbagai  kelemahan  yang ada tentu harus disertai dengan upaya mengoptimalkan peluang yang tercipta. Potensi perekonomian yang terus tumbuh,  berlimpahnya  SDA,  potensi  penduduk,  serta geliat  pembangunan  yang  terus  berlangsung  haruslah dapat dioptimalkan. Beberapa strategi yang bisa dilakukan antara lain:

## 1) Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah
Pertumbuhan  ekonomi  mencerminkan  tingginya aktivitas perekonomian masyarakat, dimana aktivitas perekonomian pada berbagai sektor meniscayakan adanya sumber-sumber PAD yang dapat dipungut. Temuan empirik di berbagai daerah menunjukkan bahwa kinerja PAD sangat sensitif terhadap kinerja ertumbuhan ekonomi yang tercipta. Oleh karena itu pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Buru Selatan yang makin meningkat merupakan peluang strategis yang harus terus dioptimalkan, antara lain melalui :
a. Pengembangan sektor-sektor unggulan daerah
b. Penguatan iklim investasi berupa kemudahan perizinan, regulasi yang berpihak, infrastruktur ekonomi, serta promosi daerah
2) Peningkatan Akses dan Konektivitas Antar Wilayah Sebagai daerah yang baru dimekarkan, Kabupaten Buru  Selatan  memiliki  kendala  aksesibilitas  akibat faktor  geografi,  sehingga  menghambat  perolehan PAD. Padahal terdapat banyak potensi PAD yang dapat  dikembangkan  jika  akses  dapat  dibuka  ke seluruh wilayah. Oleh karena itu peningkatan akses dan  konektivitas  antar  wilayah  menjadi  salah  satu strategi  penting  untuk  menjemput  peluang optimalisasi  PAD  di  Kabupaten  Buru  Selatan, antara lain melalui :
a. Perbaikan  sarana  dan  prasarana  transportasi, informasi, dan komunikasi
b. Mengoptimalkan peran dan fungsi koordinasi di setiap jenjang birokrasi hingga level terbawah
3) Peningkatan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat. Kurangnya  kesadaran  masyarakat  bukan  semata karena  tidak  patuh  atau  cenderung  melanggar aturan.  Hal  tersebut  lebih  pada  rendahnya pengetahuan  akibat  minimnya  informasi  tentang pentingnya pajak dan retribusi bagi keberlangsungan pelayanan publik dan aktivitas perekonomian secara berkelanjutan, dimana hasil dari pajak dan retribusi tersebut pada akhirnya dikembalikan kepada mereka melalui  penyediaan  infrastruktur  dan  fasilitas penunjang  aktivitas  perekonomian  di  daerah.
Peningkatan  kesadaran  dan  partisipasi  masyarakat dapat dilakukan melalui:
a.
Edukasi publik yang intens dan berkala, baik melalui  sosialisasi  dalam  bentuk  tatap  muka secara langsung, maupun dengan menggunakan  media  komunikasi  yang dianggap  efektif,  seperti  iklan,    brosur, poster/baliho, maupun buku saku.
b. Kemudahan  administrasi  dan  peningkatan layanan yang prima kepada masyarakat
4) Peningkatan Kualitas Pengawasan Pengawasan merupakan faktor penting yang sangat menentukan  efektivitas  kinerja  pengelolaan  PAD, menghindari  penyimpangan,  serta  mengurangi tingkat  kebocoran  dalam  pemungutan  PAD. Peningkatan  kinerja  pengawasan  dapat  dilakukan mealui
a. Peningkatan  kemampuan  SDM  di  bidang pengawasan
b. Penataan  sistem  administrasi  dan  pelaporan serta  sistem  informasi  dan  database  yang akurat dan terintegrasi
c. Melengkapi sarana dan prasarana
d. Mengefektifkan fungsi pengawasan internal
e. Mengoptimalkan peran instansi/ pihak terkait yang  berkewenangan  menjalankan  fungsi pengawasan seperti DPRD, Bupati, Bawasda, Bappeda, dan juga termasuk masyarakat.

## KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

## Kesimpulan
Dari  uraian  pembahasan  di  atas  maka  dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:
1. Perolehan PAD di Kabupaten Buru Selatan Belum cukup optimal, terlihat dari rasio kemandirian fiskal yang rendah, efektivitas pajak dan retribusi di tahun terakhir  yang  masih  kurang,  serta  elastisitas  atau kepekaan  PAD  terhadap  perekonomian  daerah yang relatif rendah, tidak menentu, bahkan negatif di tahun terakhir.
2. Belum  optimalnya  perolehan  PAD  antara  lain disebabkan oleh beberapa kendala pada lingkungan internal  yakni  kurangnya  ketersediaan  data  akurat terkait  subjek  dan  objek  pungutan,  kemampuan SDM petugas yang terbatas, lemahnya koordinasi, dukungan sarana prasarana yang belum memadai,
serta sistem administrasi dan pelaporan yang belum tertata dengan baik.
3. Pada  aspek  lingkungan  eksternal,  persoalan  yang dihadapi  adalah  terkait  dengan  keterbatasan infrastruktur daerah terutama di bidang transportasi dan komunikasi, rendahnya kesadaran masyarakat, lemahnya  kualitas  pengawasan  serta  persoalan aksesibilitas terkait faktor geografis.
4. Dalam peta  lingkungan  strategis,  diketahui  bahwa pengelolaan  PAD  di  Kabupaten  Buru  Selatan berada pada kuadran III, yakni sebuah posisi yang lemah  secara  internal  namun  masih  memiliki peluang untuk dapat dikembangkan.
5. Alternatif strategi yang harus menjadi prioritas utama bagi  upaya  optimalisasi  pengelolaan  PAD  di Kabupaten Buru Selatan adalah Strategi W-O yaitu:
“ Membenahi kelemahan guna mengoptimalkan peluang” Implikasi
Berdasarkan hasil penelitian dan kajian pembahasan yang  telah  disimpulkan  di  atas,  maka  berikut  dapat disampaikan beberapa saran :
1. Perlu  adanya  program  intensifikasi  maupun ekstensifikasi pajak dan retribusi guna meningkatkan elastisitasnya  terhadap  perkembangan  ekonomi daerah
2. Pembangunan daerah di Kabupaten Buru Selatan hendaknya  lebih  diarahkan  pada  pembangunan infrastruktur  dan  Sumberdaya  manusia  guna mendukung  aktivitas  perekonomian  dan  fungsi pelayanan  publik,  dan  pada  akhirnya  berdampak pada peningkatan PAD
3. Koordinasi  lintas  SKPD  hendaknya  lebih dioptimalkan  guna  meningkatkan  kinerja pengelolaan  PAD  terutama  antara  SKPD pengumpul, SKPD penghasil, dan SKPD di bidang perencanaan dan evaluasi.
4. Kualitas  pengawasan  perlu  dioptimalkan  guna meningkatkan efektivitas kinerja pengelolaan PAD, menghindari  penyimpangan,  serta  mengurangi tingkat kebocoran dalam pemungutan PAD.
5. Perlu dilakukan penguatan terhadap BUMD yang sudah ada, baik pada aspek struktur organisasi dan manajemen  perusahaan,  peningkatan  SDM,  dan sarana prasarana, maupun perluasan usaha di bidang usaha-usaha  produktif  berbasis  potensi  unggulan daerah.

## DAFTAR REFERENSI
Adi,  Priyo  Hadi.  (2012).  “Kemampuan  Keuangan Daerah  Dalam  Era  Otonomi  dan  Relevansinya dengan  Pertumbuhan  Ekonomi. KRITIS, ” Jurnal Studi Pembangunan Interdisiplin . Vol. XXX, No. 1, Hal. 1-19.
Bisma, I Dewa G. & Herry Susanto. (2010). “Evaluasi Kinerja  Keuangan  Daerah  Pemerintah  Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003-2007.”
Ganeg Swara Edisi Khusus . Vol. 4. No. 3. Effendi,  David  dan  Sri  Wuryanti.  (2011).  “Analisis Perkembangan  Kemampuan  Keuangan  Daerah Dalam  Mendukung  Pelaksanaan  Otoda  Di Kabupaten Nganjuk.” Seminar Nasional Ilmu Ekonomi Terapan , Fakultas Ekonomi Unimus. FISIPOL – UGM dan Badan  Litbang  Depdagri  RI, (1991),  “Pengukuran    Kemampuan    Keuangan Daerah  Tingkat  II  Dalam  Rangka  Otonomi Daerah  Yang  Nyata  Dan  Bertanggung  Jawab,” Jakarta.
Inggawati, Mei Rezki Dwi. (2013). “Strategi Optimalisasi Retribusi  Daerah  Dalam  Rangka  Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi pada Dinas Pasar Kabupaten Sleman). “ Jupe UNS , Vol 2. No 1, Hal. 1 - 10.
Jufrizal  dan  Sujianto.  (2013).  “Strategi  Peningkatan Pendapatan  Asli  Daerah.” Jurnal  Administrasi Pembangunan . Vol. 1. No. 2. Bln. Maret. Hlm. 101- 218.
Khusaini,  Mohammad,  (2006).    “Ekonomi  Publik  : Desentralisasi  Fiskal  dan  Pembangunan  Daerah.” BPFE  Unibraw, Malang.
Kuncoro, Mudrajat, (2006). “Ekonomika Pembangunan: Teori,  Masalah,  dan  Kebijakan.”  Yogyakarta  : Penerbit AMP YKPN.
Ladjin, Nurjanna. (2008). “Analisis Kemandirian Fiskal di Era  Otonomi  Daerah  (Studi  Kasus  di  Provinsi Sulawesi  Tengah).” Tesis  (tidak  dipublikasikan ). Program  Pascasarjana  Universitas  Diponegoro Semarang.
Nasir  dan  Darlis. ( 2012).  Analisa  Kinerja  Keuangan Pemerintah    Daerah    Kabupaten/Kota    Di Provinsi    Sumatera  Barat. Jurnal  Al  Fino  Losa . Universitas Negeri Padang. Padang. Vol 1. Santoso, P. Budi dan Retno Puji Rahayu. (2005).” Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya Dalam Upaya Pelaksanaan  Otonomi  Daerah  Di  Kabupaten Kediri”. Dinamika Pembangunan . Vol. 2. No. 1.
Sriyana, Jaka dan Indrajati Hertanto. (2011). “Determinan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/kota di Jawa  Barat.” Laporan  Penelitian ,  Pusat  Pengkajian Ekonomi  Fakultas  Ekonomi  Universitas  Islam Indonesia.
Tameno,  Nixon.  (2010).  “Analisis  Desentralisasi  Fiskal Terhadap  Kemampuan  Keuangan  Daerah  dan Perubahan  Struktur Ekonomi  di  Kota  Kupang.” Tesis  (tidak  dipublikasikan ).  Program  Magister  Ilmu Ekonomi  Minat  Keuangan  Daerah,  Pascasarjana Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang. Wenny,  Cherrya  Dhia.  (2012).  “Analisis  Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di  Provinsi  Sumatera  Selatan.” Jurnal  Ilmiah  STIE MPD Forum Bisnis dan Kewirausahaan . Vo. 2. No. 1. Hal. 39-51.