## EFEKTIFITAS DAN KONTRIBUSI RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN SAMBAS
Muhammad Wawan Gunawan 1) , Muhammad Adib Alfarisi 2) , Rettie Angrayni )
1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, IAIN Pontianak Email: mwawangunawan@iainptk.ac.id
2 Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2 Email: adibalfarisi19@gmail.com
3 Bappeda Kabupaten Sambas Email: rettieangrayni2398@gmail.com

## Abstract
Regional  levies  are  one  of  the  contributors  to  Regional  Original  Revenue  (PAD)  in  Sambas  Regency. However, the effectiveness and contribution of regional levies to PAD is still felt to be not optimal, and it has not reached the targets set for the 2017-2021 period. The purpose of this study was to find out (1) The effectiveness of regional fees  for Sambas Regency in 2017-2021 (2) The contribution of regional fees to increasing PAD for Sambas Regency in 2017-2021. This study uses a descriptive method with a quantitative approach. The data used is secondary data in the form of target data and realization of regional retribution and  PAD,  obtained  from  the  Regional  Medium  Term  Development  Plan  (RPJMD)  and  Regional Government Financial Statements (LKPD) of Sambas Regency. The conclusions from this study are (1) In 2018, 2020 and 2021 the realization of regional levies in Sambas district is in the less effective category, whereas in 2017 and 2019, it is not effective because its effectiveness is below 60%. (2) The realization of the  regional  retribution  contribution  to  Sambas  Regency  PAD  in  2017-2021  is  in  the  very  under- contributing category because the achievement is below 10%, with an average of 2.33% over a period of five years.
Keywords : Regional Retribution, Regional Original Revenue.

## 1. PENDAHULUAN
Pasca  krisis  moneter  (krismon)  yang melanda  Indonesia  pada  tahun  1998,  isu mengenai  desentralisasi  dan  otonomi  daerah mencuat  kepermukaan.  Banyak  daerah  otonomi baru  dimekarkan,  dan  salah  satunya  adalah Kabupaten  Sambas  yang  sekarang  sudah  di mekarkan menjadi dua Kabupaten dan satu Kota Madya.  Masing-masing  Kabupaten  Sambas sebagai  Kabupaten  Induk  di  kembalikan  ke  ibu kota  Sambas  dari  Singkawang,  Kabupaten Bengkayang  dan  Kota  Singkawang.  Pemekaran atau  otonomi  dan  desentralisasi  menurut  Mavi Rose  dalam  [1]  bukan  tanpa  alasan,  karena pemerintah  mengharapkan  bisa  meningkatkan kesejahteraan  dan  mengurangi  ketimpangan pembangunan,  pendidikan  dan  menurunkan angka kemiskinan, .
Meningkatkan  kesejahteraan,  mengurangi ketimpangan pembangunan, melakukan pemerataan  pendidikan  dan  menurunkan  angka kemiskinan.  Maka  diperlukan  perencanaan terhadap  instrument  fiskal  yang  ketat,  dengan kebijakan  anggaran  yang  efektif  dan  efisien, sesuai dengan semangat otonomi daerah. Seperti prinsip  otonomi  daerah  yaitu,  otonomi  yang nyata, bertanggung jawab dan dinamis [2]. Oleh karenanya, daerah memiliki hak, wewenang  dan kesempatan  untuk  mengatur  dan  mengurus sendiri jalannya pemerintahan di tingkat daerah, sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan. Akibat  dari  kebijakan  tersebut,  maka  daerah dituntuk untuk aktif mencari sumber pendapatan sendiri  untuk  pembangunan  daerah,  dan  tidak terkecuali Kabupaten Sambas.
Sumber pendapatan yang paling diandalkan  oleh  Pemda  hampir  diseluruh
Jurnal EK&BI, Volume 6, Nomor 1 Juni 202 3                                                                                                                  ISSN: 2620-7443 DOI 10.37600/ekbi.v6i1.805
Indonesia  adalah  pajak,  karena  berkaitan  erat dengan  jasa  pelayanan  yang  diberikan  oleh pemerintah kepada masyarakat, dengan demikian akan membantu meningkatkan penerimaan pajak daerah.  Studi  tentang  efektivitas  dan  efisiensi pajak  daerah  serta  retribusi  daerah  dan kontribusinya  terhadap  PAD  pernah  dilakukan oleh Haryadi yakub, dkk. Mereka menyimpulkan jika  pemungutan  pajak  daerah  sudah  tergolong efektif  dan  efisien.  Sedangkan  retribusi  daerah juga  sangat  efektif  terhadap  target  yang  di tetapkan,  namun  masih  kurang  efisien  karena biaya  pemungutan  retribusi  yang  sangat  besar. Adapun terhadap PAD kontribusinya sangat baik, namun pencapaiannya masih kurang mengesankan [3].
Sementara  itu,  pada  penelitian  yang dilakukan olej Sabrina Kusuma Wardani dan Sri Trisnaningsih,  menyimpulkan  jika  efektivitas retribusi daerah sangat efektif terhadap PAD [4]. Namun laju pertumbuhan retribusi di Karanganyar  menunjukkan  peningkatan  PAD yang  tidak  berhasil,  dengan  angka  rata-rata- 9,89% dan dinilai belum memberikan kontribusi yang maksimal terhadap PAD.
Yarlina Yakob dan Agustiardi juga pernah meneliti  tentang  kinerja  keuangan  daerah Kabupaten Sambas. Penelitian ini menyimpulkan kalau  pendapatan  daerah  Kabupaten  Sambas memang  terjadi  fluktuatif  setiap  tahunnya  serta kecilnya  kontribusi  PAD  terhadap  APBD. Namun  demikian,  dari  segi  efisiensi  dan efektivitas  Sambas  sudah  tergolong  cukup  baik [5][6].
Ketiga  studi  empiris  diatas  hampir keseluruhannya menggambarkan bagaimana upaya  pemerintah  daerah  untuk  meningkatkan PAD  melalui  skema  yang  sudah  disiapkan pemerintah. Upaya yang sama juga dilakukan di Sambas,  hal  ini  bisa  dilihat  dari  trend pertumbuhan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) Kabupaten  Sambas  dari  tahun  2017-2021  yang ada pada tabel 1. Capaian PAD selalu melampaui target  yang  ditetapkan.  Realisasi  pendapatan PAD  tertinggi  terjadi  pada  tahun  2017,  dengan nilai  yang  mencapai  Rp.  200.322.596.712  dan yang paling rendah terjadi pada tahun 2018 yakni sebesar  Rp  127.663.390.963.  Namun  demikian,
dalam  kurun  waktu  lima  tahun  2017-2021, pemerintah Kabupaten Sambas mampu melampaui  target  yang  sudah  di  tetapkan, meskipun tidak begitu maksimal.
Tabel 1: Data target dan realisasi PAD tahun
2017-2021 Tah un Target (Rp) Realisasi (Rp) 2017 103.569.874 .067 200.322.596 .712 2018 110.548.215 .732 127.663.390 .963 2019 118.068.948 .135 148.846.279 .607 2020 126.184.466 .783 129.676.504 .956 2021 142.402.655 .694 148.131.103 .732 Keterangan:  RPJMD  dan  LKPD  Pemkab
Sambas.
Berdasarkan  data  yang  diperoleh  dari RPJMD dan LKPD Pemkab Sambas, didapatkan bahwa realisasi penerimaan retribusi di Kabupaten Sambas selalu mengalami peningkatan  sejak  tahun  2017-2020.  Namun mengalami  penurunan  pada  tahun  2021,  hal  ini cukup  beralasan  karena  pada  tahun  tersebut daerah sedang terdampak oleh pandemi covid-19. Namun demikian, meski mengalami peningkatan pendapatan, sejak 2017-2021 realisasi penerimaan  retribusi  Sambas  tidak  pernah melampaui  target  yang  telah  di  tetapkan  di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). PAD sendiri sangat bergantung pada retribusi daerah, jika penerimaan  retribusi  kecil  maka  dampaknya adalah kecilnya PAD di suatu daerah. Karenanya, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah efektivitas penerimaan retribusi daerah dan PAD, serta  kontribusinya  terhadap  peningkatan  PAD Kabupaten Sambas sudah maksimal atau tidak.
Tabel 2: Data target dan realisasi retribusi
daerah tahun 2017-2021 Tahu n Target (Rp) Realisasi (Rp) 2017 5.260.350.0 00 2.416.435.0 71
Jurnal EK&BI, Volume 6, Nomor 1 Juni 202 3                                                                                                                  ISSN: 2620-7443

## DOI 10.37600/ekbi.v6i1.805
2018 5.597.987.5 00 3.528.145.8 02 2019 5.966.203.4 75 3.480.929.9 82 2020 6.367.931.1 46 3.913.551.5 69 2021 4.453.952.0 00 3.478.463.6 00 Keterangan:  RPJMD  dan  LKPD  Pemkab Sambas.

## Otonomi Daerah
Implementasi  dari  UU  No  32  tahun  2004 tentang pemerintah daerah dan UU No 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah, mengharuskan daerah mandiri untuk  bisa  mengelola  dan  mengurus  rumah tangganya  sendiri,  dengan  memaksimalkan segala  potensi  yang  ada  didaerahnya.  Menurut Nurlan pemerintah daerah mesti diberi dukungan untuk bisa melakukan peningkatan efektifitas dan efisiensi  guna  mendukung  pelaksanaan  otonomi daerah  terhadap  tantangan  persaingan  global yang  dihadapi  agar  terus  berkembang  [7]. Karenanya, Nurlan berpendapat adanya aliran kas daerah  baik  itu  berupa  pendapatan  maupun pembiayaan adalah penerimaan.
Otonomi daerah diartikan sebagai kewenangan  daerah  untuk  mengatur  dan mengurus jalannya pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan aspirasi masyarakat setempat  dan  aturan  perundang-undangan  yang berlaku [8]. Karenanya, dengan diberlakukannya otonomi  daerah  pasca  reformasi  mengharuskan juga daerah untuk bisa mandiri dengan memiliki pendapatan asli daerah yang di peroleh dari pajak.

## Retribusi Daerah dan PAD
Retribusi  adalah  pajak  daerah  yang dipungut  oleh  pemda  yang  berdasarkan  kepada peraturan  daerah  (Perda)  dari  pada  masing- masing Kabupaten/Kota, yang hasil pungutannya digunakan  untuk  pembiayaan  rumah  tangga daerah [9].
Berdasarkan Undang-undang (UU) No 28 tahun  2009,  Pendapatan  Aasli  Daerah  (PAD) yang didefinisikan sebagai penerimaan keuangan daerah  yang  bersumber  dari  wilayah  yang
bersangkutan,  yang  kemudian  diatur  melalui peraturan  daerah  (Perda)  terkait  apa  saja  yang dapat digali dan dipungut.

## Sumber Retribusi Daerah
Undang-undang  (UU)  No  28  tahun  2009 mengatur  tetang  pungutan  yang  berlaku  untuk pembayaran jasa maupun kontribusi dari jasa atau izin  tertentu  yang  dilakukan  oleh  pemerintah daerah,  baik  untuk  orang  pribadi  maupun  badan usaha.  Berdasarkan  pasal  108  UU  No  28  tahun 2009,  maka  terdapat  tiga  jenis  retribusi  yang boleh  di  pungut  oleh  pemerintah  daerah,  adalah sebagai berikut:
1. Retribusi jasa umum Merupakan  retribusi  yang  disediakan atas  layanan  yang  diberikan  oleh pemerintah  daerah  baik  itu  untuk perorangan ataupun badan.
2. Retribusi jasa usaha Merupakan retribusi yang dipungut oleh pemerintah  daerah  atas  layanan  yang diberikan  berprinsip  komersial.  Seperti pemanfaatan  kekayaan  daerah  yang belum optimal penggunaannya, kemudian dimanfaatkan oleh perorangan atau  badan  yang  manfaatnya  bisa dirasakan.
3. Retribusi perizinan tertentu
Merupakan retribusi yang dipungut oleh pemerintah  daerah  kepada  perorangan atau badan untuk mengawasi pemanfaatan kekayaan alam, pengunaan infrastuktur,  ruang  publik,  atau  sarana umum seperti infrastruktur daerah.
Untuk itu, setiap pungutan yang dilakukan oleh  pemerintah  di  tingkat  daerah  harus berdasarkan  pelayanan  yang  diberikan  kepada masyarakat  [10].  Dengan  begitu,  keleluasaan retribusi  daerah  tergantung  kepada  jasa  dan layanan yang diberikan Pemda kepada pemerintah daerah.

## Sumber PAD
Jurnal EK&BI, Volume 6, Nomor 1 Juni 202 3                                                                                                                  ISSN: 2620-7443

## DOI 10.37600/ekbi.v6i1.805
Adapun sumber PAD Berdasarkan
Undang-undang (UU) No 28 Tahun 2009, terdiri dari:
1. Pajak daerah
2. Retribusi daerah
3. Pengelolaan kekayaan daerah, dan
4. Pendapatan lain-lain yang sah.
Dasar  pemikiran  dalam  penelitian  ini adalah  meyakini  jika  PAD  adalah  instrument penting untuk melihat kemandirian dan kemampuan  daerah  untuk  memenuhi  kebutuhan pembangunan  dan  operasionalnya  sendiri  dalam menyelenggarakan  pemerintahan.  Karenanya, penelitian  ini  akan  membahass  mengenai efektifitas  dan  kontribusi  dari  retribusi  daerah terhadap PAD Kabupaten Sambas.

## 2. METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan pada penelitian  ini adalah  metode  deskriptif,  dikatakan  deskriftif karena  menggambarkan  objek  yang  diteliti dengan pendekatan kuantitatif. Dengan mengumpulkan  data-data  sekunder  yang  berupa data target dan realilasi retribusi daerah dan PAD Kabupaten  Sambas  dari  tahun  2017  sampai dengan  2021.  Data  tersebut  dihimpun  dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah  (RPJMD)  dan  Laporan  Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Sambas, selama kurang lebih satu periode atau lima tahun. Sedangkan  analisis  data  yang  digunakan  pada penelitian  ini  adalah  dengan  menggunakan perhitungan efektivitas dan kontribusi
1. Efektivitas Perhitungan efektivitas pengelolaan keuangan  daerah  menurut  Halim  dalam [11]  bisa  dilakukan  dengan  pendekatan rasio  perbandingan  realisasi  dan  target retribusi  daerah  yang  sudah  ditetapkan dan kemudian di kali dengan 100 dalam bentuk  persentase.  Adapun  rumus  yang digunakan adalah sebagai berikut:
Efektivitas = Realisasi Retribusi Daerah x 100%
Target Retribusi Daerah
Adapun nilai  efektivitas ini  bisa diperoleh  dari  pengukuran  sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam  Negeri  (Kepmendagri)  No. 690.900.327 tahun 1994. Yang mengatur tentang  pedoman  penilaian  dan  kinerja keuangan  daerah.  Tujuannya  adalah untuk  menghitung  apakah  target  kinerja yang ditetapkan kepada sebuah lembaga ataupun pemerintah daerah sudah tercapai atau belum, dengan harapan jika tujuannya  sudah  tercapai,  maka  bisa dikatakan  organisasi  tersebut  sudah bekerja dengan efektif.
Tabel 3: Kriteria Efektivitas Efektifitas Kriteria >100% Sangat Efektif 90%-100% Efektif 80%-90% Cukup Efektif 60%-80% Kurang Efektif <60% Tidak Efektif Ket:  Kepmendagri  No.  690.900.327  tahun 1994.
2. K ontribusi
Menurut  Halim  dalam  [12]  menghitung kontribusi retribusi daerah bisa dilakukan dengan  rumus,  realisasi  retribusi  daerah di  bagi  dengan  realisasi  PAD  kemudian dikalikan  dengan  100  persen.  Tujuan  di hitungnya  kontribusi  adalah  untuk mengetahui besaran kontribusi dari salah satu  objek  pajak  terhadap  besaran pendapatan daerah atau total penerimaan pajak  dalam  satu  periode  tertentu. Adapun  rumus  yang  digunakan  adalah sebagai berikut:
Kontribusi  =  Realisasi  Retribusi  Daerah x 100%
Target PAD Menurut tim Litbang Depdagri Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta tahun 1991, mengelompokkan  kriteria  kontribusi sebagai berikut.

## Tabel 4: Kriteria Efektivitas
Jurnal EK&BI, Volume 6, Nomor 1 Juni 202 3                                                                                                                  ISSN: 2620-7443

## DOI 10.37600/ekbi.v6i1.805
Persentase Kriteria 0%-10% Sangat Kurang 11%-20% Kurang 21%-30% Sedang 31%-40% Cukup 41%-50% Baik >50% Sangat Baik Keterangan: Litbang Depdagri UGM. (2023)

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN Tingkat Efektivitas Retribusi Daerah
Pada  kurun  waktu  2017-2021  retribusi daerah  Kabupaten  Sambas  menunjukkan  angka yang  fluktuatif,  meski  sejak  2017  pendapatan retribusi  daerah  terus  mengalami  peningkatan, namun jumlahnya tidak signifikan dan masih jauh di  bawah  target  yang  sudah  di  tetapkan  pada RPJMD 2016-2021. Realisasi pendapatan daerah dari  sektor  retribusi  daerah  menunjukkan  hasil yang  kurang  memuaskan,  ini  tergambar  pada tabel 5. Penerimaan retribusi terbesar adalah pada 2020  yakni  sebesar  Rp.  3.913.551.569  atau  Rp 3,9  Miliar,  amun  jumlah  ini  baru  menyumbang 61,4%  dari  target  yang  ditetapkan  Pemda  yakni sebesar  Rp  6.367.931.146  untuk  tahun  2020. Sedangkan  penerimaan  retribusi  daerah  yang paling kecil terjadi pada tahun 2017 yakni sebesar Rp  2.416.435.071  atau  45,9%  dari  target  yang ditetapka sebesar Rp 5.260.350.000.
Tabel 5: Data target dan realisasi retribusi
daerah tahun 2017-2021 Tahun Target (Rp) Realisasi (Rp) 2017 5.260.350.000  2.416.435.071 2018 5.597.987.500  3.528.145.802 2019 5.966.203.475  3.480.929.982 2020 6.367.931.146  3.913.551.569 2021 4.453.952.000  3.478.463.600
Keterangan:  RPJMD  dan  LKPD  Pemkab Sambas/ di olah.
Hasil  perhitungan  efektivitas  retribusi daerah  periode  2017-2021  pada  tabel  6 menunjukkan  hasil  pada  tahun  2018,  2020  dan 2021  realisasi  retribusi  daerah  di  kabupaten Sambas  masuk  dalam  kategori  kurang  efektif.
Karena  realisasi  penerimaan  retribusi  daerah hanya  sebesar  63%,  61,4%  dan  78,1%. Sedangkan  pada  tahun  2017  dan  2019,  tidak efektif karena efektivitasnya di bawah 60%, atau sebesar 45,9% dan 58,3%.
Tabel 6: Data target dan realisasi retribusi daerah tahun 2017-2021 Tahun Efektivitas (%) Keterangan 2017 45.9% Tidak Efektif 2018 63% Kurang Efektif 2019 58.3% Tidak Efektif 2020 61.4% Kurang Efektif 2021 78.1% Kurang Efektif
Keterangan:  RPJMD  dan  LKPD  Pemkab Sambas/ di olah.
Tidak  efektifnya  penerimaan  Retribusi Daerah  ini  di  tenggarai  karena  topografi  dan cakupan wilayah Kabupaten Sambas yang begitu luas sehingga setiap potensi yang ada belum bisa dimaksimalkan  oleh  Pemda  menjadi  pedapatan daerah.
Tingkat Efektivitas
Retribusi Daerah

## Terhadap PAD
Berdasarkan  perhitungan  yang  diperoleh dari tabel 7. Realisasi kontribusi retribusi daerah terhadap  PAD  Kabupaten  Sambas  tahun  2017- 2021 yang paling besar terjadi pada 2020 dengan nilai  Rp  3.913.551.569  atau  sebesar  3.02%  dari total Rp 129.676.504.956 PAD yang dibukukan. Jumlah ini tergolong sangat kecil jika dibandingkan  dengan  segala  potensi  yang dimiliki  oleh  Kabupaten  Sambas.  Selama  lima tahun  dari  2017-2021  total  kontribusi  retribusi daerah  terhadap  PAD  Kabupaten  Sambas  hanya sebesar  Rp  16.817.526.024  atau  jika  dirata- ratakan sebesar Rp 3.363.505.204/setiap tahunnya.
Tidak  maksimalnya  penerimaan  retribusi daerah  telah  mengakibatkan  terjadinya  fluktuasi yang  sangat  kentara  pada  PAD  Kabupaten Sambas. Dimana pada 2017 Sambas
membukukan  pendapatan  dari  PAD  sebesar  Rp 200.322.596.712  dan  harus  terkoreksi  kurang lebih  36,2%  atau  sebesar  Rp  76.659.205.749, akibatnya pada 2018 Sambas hanya membukukan PAD sebesar Rp 127.663.390.963. Walaupun  pada  tahun-tahun  selanjutnya  PAD mengalami peningkatan, namun jumlahnya tidak maksimal dan belum bisa membukukan perolehan  seperti  tahun  2017.  Akibatnya, realisasi  kontribusi  retribusi  daerah  terhadap PAD Kabupaten Sambas tahun 2017-2022 masuk pada kategori sangat kurang berkontribusi.
Tabel 7: Realisasi Retribusi dan PAD
Kabupaten Sambas Tahun 2017-2022 Tahun Realisasi Retribusi (Rp) Realisasi PAD (Rp) 2017 2.416.435.071  200.322.596.712 2018 3.528.145.802  127.663.390.963 2019 3.480.929.982  148.846.279.607 2020 3.913.551.569  129.676.504.956 2021 3.478.463.600  148.131.103.732

## Keterangan: RPJMD dan LKPD Pemkab
Sambas/ di olah.
Data  itu  bisa  dilihat  dari  hasil  grade kontribusi  yang  ditampilkan  pada  tabel  8.  Yang mana  menunjukkan  kalau  pajak  dari  retribusi daerah  Kabupaten  sambas  berada  dibawah  10% pencapaiannya  setiap  tahun.  Sejak  2017, kontribusinya  mengalami  kecenderungan  naik turun atau fluktuatif. Kontribusi yang paling kecil terjadi  pada  2017  yakni  1,21%  dan  yang  paling besar terjadi pada 2020 yakni sebesar 3.02%.
Tabel 8: Data target dan realisasi retribusi
daerah tahun 2017-2021 Tahun Kontribusi (%) Keterangan 2017 1.21 Sangat Kurang 2018 2.76 Sangat Kurang 2019 2.34 Sangat Kurang 2020 3.02 Sangat Kurang 2021 2.35 Sangat Kurang
Keterangan: RPJMD dan LKPD Pemkab Sambas/ di olah.
Selama  kurun  waktu  2017-2021  bisa  di rata-ratakan  kontribusi  retribusi  daerah  terhadap PAD tercatat hanya sebesar 2,33% selama kurun waktu  lima  tahun.  Karenanya,  bisa  disimpulkan bahwa retribusi daerah sangat kurang memberikan kontribusi terhadap PAD Kabupaten Sambas.

## 4. KESIMPULAN
1. Tahun  2018,  2020  dan  2021  realisasi retribusi  daerah  di  kabupaten  Sambas masuk  dalam  kategori  kurang  efektif, sedangkan  pada  tahun  2017  dan  2019, tidak  efektif  karena  efektivitasnya  di bawah 60%. Fluktuatifnya besaran pendapatan  retribusi  daerah  ini  tidak terlepas dari geliat ekonomi yang terjadi di Kabupaten  Sambas.  Untuk  meningkatkan penerimaan retribusi daerah, berbagai cara sudah dilakukan oleh pemda salah satunya adalah  dengan  memberikan  penghargaan kepada  pelaku  usaha  yang  taat  membayar pajak/retribusi kepada Pemkab Sambas.
2. Realisasi  kontribusi  retribusi  daerah terhadap  PAD  Kabupaten  Sambas  tahun 2017-2022  masuk  pada  kategori  sangat kurang berkontribusi atau berada dibawah 10% pencapaiannya setiap tahun, atau bisa di  rata-ratakan  sebesar  2,33%  selama kurun waktu lima tahun.

## 5. REFERENSI
[1] Aminoto, Desentralisasi  dan  Otonomi
Dalam  Kerangka  Negara  Kesatuan. Yogyakarta:  Mimbar  Hukum  UGM,
2000.
[2] M. Kuncoro, Otonomi dan Pembangunan Daerah; Reformasi, Perencanaan, Strategi  dan  Peluang. Jakarta:  Erlangga,
2004.
[3] H. Yakub, A. Wijaya, and A. S. Effendi, “Analisis  efektivitas  dan  efisiensi  pajak daerah serta retribusi daerah dan kotribusinya  terhadap  pendapatan  asli daerah,” Kinerja ,  vol.  19,  no.  1,  pp.  15– 28, 2022, doi: 10.30872/jkin.v19i1.10789. [4] S. T. Sabrina Kusuma Wardani, “Analisis
Efektivitas  Penerimaan  dan  Kontribusi Retribusi  Daerah  Terhadap  Pendapatan Asli  Daeah  Kabupaten  Karanganyar,” J. Ilm.  MEA  (Manajemen,  Ekon.  dan Akutansi) ,  vol.  6,  no.  2,  pp.  534–555, 2022.
[5] Y.  Yacoub,  “Analisis  Kinerja  Keuangan Kabupaten  Sambas,” Feb.Untan.Ac.Id ,
pp. 188–208, 2018.
[6] S.  Sirait  and  K.  Sinaga,  “Effective
BUMDes  Management  Strategies  to Improve Village Economy in Naga Dolok Village, Simalungun Regency,” J. Mantik ,  vol.  4,  no.  3,  pp.  2218–2224,
2020.
[7] D. Nurlan, Pengelolaan Keuangan
Daerah .  Bandung:  PT.  indeks  IKAPI,
2006.
[8] M.  Jedawi, Memacu  Investasi  di  Era
Otonomi Daerah (Kajian Beberapa Perda Tentang Penananaman Modal). Yogyakarta: UIII Press, 2005.
[9] B. . Prakosa, Pajak dan Retribusi Daerah . Yogyakarta: UII Press, 2005.
[10] I.  T.  Ritonga, Metode  Penghitungan Potensi  PAD .  Yogyakarta:  Lembaga
Kajian  Manajemen  Pemerintah  Daerah, 2010.
[11] A.  Triantoro,  “Efektifitas  Pemungutan
Pajak Reklame dan Kontribusinya
Terhadap  Penerimaan  Pajak  Daerah  di
Kota Bandung,” Fokus Ekon. , vol. 5, no. 1, pp. 1–24, 2010.
[12] R.  B.  Putri,  “Analisis  Penerimaan  Pajak Hotel,  Pajak  Restoran,  Pajak  Hiburan, Sebagai Sumber Pendapatan  Asli Daerah (Studi  pada  Dinas  Pendapatan  Daerah
Kota Malang),” Perpajakan , vol. 3, no. 1, pp. 1–8, 2014.