## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 7 No. 3 Juli 2023 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.58258/jisip.v7i1.5464/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Analisis Yuridis Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penadahan Di Dalam KUHP
Calvin Edgar 1 , Hery Firmansyah 2 , M. Hum 3
Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Fakultas Hukum Universitas. Tarumanagara matthewedgarr@gmail.com, Heryf@fh.untar.ac.id
Article Info Abstract Article history: Received : 15 Juny 2023 Publish : 07 July 2023 The criminal act of fencing in Dutch is called Heling, which is a serial crime, which means that  the  crime  is  a  follow-up  crime  related  to  the  predicate  crime.  Basically,  the  crime  of collection does not stand alone, but is a crime that begins with a predicate crime, so whether or not a person is suspected of committing a crime of collection, it must first be clear what the predicate crime is, this is a condition for determining in advance. whether the goods he obtained were from crime or not. seen from the point of being responsible, only someone who is capable of being responsible can be held accountable for his actions. what he gets is the proceeds of crime, which often happens in society. Law enforcement that is created is directed at efforts to strengthen the law by realizing justice and certainty by harmonizing legal needs in society itself.
Keywords:
Fencing Responsible Justice
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi- BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author: Calvin Edgar Fakultas Administrasi Universitas Gadjah Mada Email: matthewedgarr@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Negara Republik Indonesia adalah negara  hukum,  yang mana  hal itu terdapat dalam UUD 1945 Pasal 1 Ayat (3) yang berbunyi Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Dalam negara hukum, kejahatan yang bermunculan dalam kehidupan masyarakat tentu memiliki resiko yang mana dapat dikenakan sanksi sesuai dengan apa yang diperbuatnya. Radbruch mengemukakan tiga  aspek  dari  ide  hukum  yaitu  kepastian  hukum,  kemanfaatan,  dan  keadilan.  Keberadaan hukum  juga  menjadi  jalur  norma  bagi  masyarakat  untuk  melakukan  kegiatan-kegiatan  yang sejalan  dengan  aturan  yang  berlaku.  Oleh  karena  itu  hukum  menjadi  sarana  dalam  mencari keadilan, sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses kepada keadilan ( access to justice ) dan kesamaan di hadapan hukum ( equality before the law ).
Cita-cita hukum menurut Soebekti adalah hukum itu mengabdi kepada tujuan negara, yaitu mendatangkan  kemakmuran  dan  kebahagiaan  pada  rakyat.  Dalam  mengabdi  kepada  tujuan negara  dengn  menyelenggarakan  keadilan  dan  ketertiban.  Menurut  alinea  keempat  pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan bahwa tujuan hukum Indonesia adalah untuk  membentuk  suatu  pemerintahan  negara  Indonesia  yang  melindungi  segenap  bangsa indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah  indonesia  dan  untuk  memajukan  kesejahteraan  umum, mencerdasakan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Dalam  kehidupan  sehari-hari  dapat  terjadi  kejahatan  atau  pelanggaran,  untuk  itu  hukum hadir sebagai sarana dalam proses penyelesaian masalah itu. Apabila suatu kejahatan terjadi, pelaku  dari  kejahatan  itu  akan  diproses  melalui  hukum  yang  berlaku  dan  diberikan  sanksi
hukum  yang  di  atur  dalam  pidana  materil.  Tentu  saja  hukum  hadir  selain  untuk  melindungi semua  orang  hukum  juga  hadir  demi  menciptakan  keadilan  bagi  semua  orang  sebagaimana tujuan  hukum  itu  sendiri  lahir.  Dalam  menciptakan  hukum  yang  adil  maka  hukum  harus memberikan kepastian bagi semua orang. Kepastian hukum merupakan kehendak setiap orang, bagaimana  hukum  harus  berlaku  atau  diterapkan  dalam  peristiwa  konkrit.  Kepastian  hukum berarti  bahwa  setiap  orang  dapat  menuntut  agar  hukum  dapat  dilaksanakan  dan  tuntutan  itu pasti  dipenuhi,  dan  bahwa  setiap  pelanggaran  hukum  akan  ditindak  dan  dikenakan  sanksi menurut hukum.
Hukum Positif yang berlaku di Indonesia antara lain seperti Hukum Administrasi Negara, Hukum  Perdata  dan  Hukum  Pidana.  Hukum  pidana  terbagi  atas  dua  yaitu  hukum  pidana materiil dan hukum pidana formil ke dalam sebuah doktrin menurut J.M van Bemellen yang menjelaskan  bahwa  hukum  pidana  materiil  terdiri  atas  tindak  pidana  yang  disebut  berturut- turut,  peraturan  umum  yang  dapat  diterapkan  terhadap  perbuatan  itu,  dan  pidana  yang diancamkan  terhadap  perbuatan  tersebut,  sedangkan  hukum  pidana  formil  mengatur  cara bagaimana  acara  pidana  seharusnya  dilakukan  dan  menentukan  tata  tertib  yang  harus diperhatikan pada kesempatan itu.
Lain halnya apabila mengutip pandangan Mr. Tirtaamidjaja yang menjelaskan bahwasanya hukum  pidana  materiil  merupakan  kumpulan  aturan  hukum  yang  menentukan  pelanggaran pidana; menetapkan syarat-syarat bagi pelanggaran pidana untuk dapat dihukum; menunjukkan orang yang dapat dihukum dan menetapkan atas pelanggaran pidana. Sedangkan hukum pidana formil  merupakan  kumpulan  aturan  hukum  yang  mengatur  cara  mempertahankan  hukum pidana materiil terhadap  pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang tertentu, atau dengan kata  lain,  mengatur  cara  bagaimana  hukum  pidana  materiil  diwujudkan  sehingga  diperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan keputusan hakim.
Pengaturan  terhadap  akan  adanya  penentuan  unsur  kejahatan  atau  pelanggaran  (hukum pidana  materiil)  telah  diatur  ke  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  dan  dalam  hal proses  pemeriksaan  perkara  dimulai  dari  penyelidikan  hingga  putusan  pemidanaan  (hukum pidana formil) telah diatur ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang diakui di  Indonesia.  Untuk  menentukan  apakah  seorang  itu  benar  melakukan  suatu  tindak  pidana adalah seorang hakim yang memeriksa dan memutus suatu perkara.
Dalam  kehidupan  sehari-hari,  tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  kita  hidup  berdampingan dengan tindakan kejahatan, dan yang dominan terjadi adalah yang berkaitan dengan salah satu tindak  pidana  yang  sering  muncul  dalam  masyarakat  Indonesia  yaitu  pembunuhan, pemerkosaan, penganiayaan dan pencurian. Salah satu tindak pidana yang sering kita jumpai adalah  tindak  pidana  pencurian  sebagaimana  yang  diatur  pada  Pasal  362  KUHP.  Semakin maraknya  kasus-kasus  pencurian  terjadi  oleh  karna  itu  negara  merasa  perlu  melindungi  hak kewarganegaranya  dalam  kaitannya  mengenai  harta  benda.  Sehingga  perlindungan  terhadap hak milik berupa harta benda., dipertegas dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H ayat (4) bahwa :
“Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh di ambil secara sewenang-wenangnya oleh siapa pun.”
Banyak  kasus  tindak  pidana  pencurian  tidak  berakhir  begitu  saja.  Tak  jarang  kasus pencurian disertakan dengan kasus penadahan. Penadahan sendiri di Indonesia termasuk dalam suatu tindak pidana yang tidak dapat berdiri sendiri atau termasuk dalam suatu tindak pidana penyertaan  dalam  arti  sebelumnya  telah  turut  serta  atau  didahului  sebelumnya  oleh  tindak pidana yang lainnya. Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa penadahan ( heling ) barang siapa membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan maksud mendapat  untung,  menjual,  menyewakan,  menukarkan,  menggadaikan,  mengangkut, menyimpan,  atau  menyembunyikan  suatu  barang,  yang  diketahuinya  atau  pantas  harus disangkanya, bahwa barang itu diperoleh dengan jalan kejahatan.
Penadahan di Indonesia adalah hal yang sering terjadi, dimana barang hasil suatu tindak pidana  biasanya  disimpan  atau  disembunyikan  terlebih  dahulu  sebelum  dilakukan  eksekusi lanjutan mengenai akan diapakan barang hasil tindak pidana itu kelak. Namun masih banyak yang  belum  begitu  mengerti  bagaimana  tindak  pidana  penadahan  itu  dilakukan,  bagaimana dapat terjadi dan apa-apa saja yang termasuk dalam kategori tindak pidana penadahan. Padahal KUHP  sudah  memberikan  pengertian  dan  penjelasan  mengenai  apa  itu  tindak  pidana penadahan. Penulis merasa tertarik untuk menjabarkan dan membahas mengenai tindak pidana penadahan itu sendiri.
Sebagai  salah  satu  contoh  kasus  yang  cukup  menarik  perhatian  penulis,  yaitu  kasus penadahan  yang  dilakukan  oleh  Firman  dalam  Putusan  Nomor  206/Pid.B/2019/PN.Pbu. Berawal  dari kejahatan pencurian yang dilakukan oleh Sabarudin dalam pemeriksaan berkas terpisah  yaitu  pencurian  menempatkan  Firman  menjadi  pelaku  kejahatan  penadahan  akibat telepon genggam yang dibelinya. Tanpa tahu asal barang yang dibelinya Firman menjadi pelaku dan mendapat kurungan penjara sebagai akibat dari apa yang diperbuatnya. Yang menarik dari kasus ini adalah banyak saksi dalam kasus ini yang turut serta dalam mekanisme bagaimana barang bukti yang menjadi barang kejahatan ini berpindah tangan namun hanya dua dari empat nama yang terseret dan masuk dalam jeruji. Lantas bagaimana keadilan dapat ditegakkan bila kepastian hukum tidak didapat. Pencurian dan penadahan merupakan suatu tindak kejahatan, namun bagaimana jika unsur terpenuhi namun tidak ditahan atau bagaimana sebaliknya, jika unsur  tidak  terpenuhi  serta  pelaku  tidak  mengetahui  darimana  barang  itu  didapat  kemudian didakwa oleh tindak pidana penadahan.
Untuk itu penulis tertarik untuk menggali dan memaparkan lebih lanjut mengenai tindak pidana penadahan secara yuridis lewat penelitian ilmiah yang diajukan penulis sebagai jurnal hukum  yang  bertajuk:  “ ANALISIS  YURIDIS  PERTANGGUNG  JAWABAN  PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENADAHAN DI DALAM KUHP “

## B. Perumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat ditentukan permasalahan sebagai berikut: Bagaimana  pertanggungjawaban  pidana  berkenaan  dengan  unsur  yang  diketahui  atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan pada Pasal 480 KUHP ?

## 2. METODE PENELITIAN
Metode penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip- prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang akan dihadapi. 1. Jenis penelitian
Jenis  Penelitian  yang  digunakan  di  dalam  penulisan  proposal  ilmiah  ini  menggunakan metode penelitian yuridis  normatif, yaitu mengkaji hukum  yang dikonsepkan sebagai  norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, menjadi acuan perilaku setiap orang.
Adapun  tipe  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum  deskriptif  yaitu dimaksudkan  untuk  memberikan  data  yang  seteliti  mungkin  tentang  manusia,  keadaan  atau gejala-gejala  lainnya.  Cakupan  dari  dari  penelitian  ini  adalah  penelitian  terhadap  asas-asas hukum.
2. Sifat Penelitian
Setelah data terkumpul selanjutnya dilakukan analisis data, dengan menggunakan metode analisis  deskriptif-kualitatif  atau  menganalisis  data  dengan  menjelaskannya  dalam  bentuk- bentuk kalimat yang mudah dipahami dengan tujuan untuk mengerti dan memahami gejala yang ditelitinya.
3. Sumber Bahan Hukum
Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini:
a. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum  primer yang terdiri  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945,  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana,  Kitab  Undang-Undang  Acara  Pidana, Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  kehakiman,  Yurisprudensi Mahkamah  Agung  No.79  K/Kr/1958  tanggal  09  Juli  1958  dan  Yurisprudensi  Mahkamah Agung  No.  126  K/Kr/1969  tanggal  29  November  1972,  Peraturan  Kejaksaan  Nomor  15 Tahun  2020  tentang  Penghentian  Penuntutan  Berdasarkan  Keadilan  Restoratif,  Peraturan Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  6  Tahun  2019  tentang  Penyidikan Tindak  Pidana,  SK  Dirjen  Badilum  Nomor  1691/DJU/SK/PS.00/12/2020  tanggal  22 Desember 2020 serta studi kasus (Studi Kasus Putusan Nomor 206/Pid.B/2019/PN.Pbu dan Putusan No. 620/Pid.B/2019/PN Mtr).
b. Bahan Hukum Sekunder Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan yang bersifat mendukung bahan hukum primer berupa buku-buku, jurnal-jurnal dan artikel-artikel hasil karya ilmiah para sarjana  dan dokumen kepustakaan lainnya yang ada hubunganya dengan masalah yang diteliti dan  berkaitan dengan judul yang dibahas oleh penulis.
c. Bahan Hukum Tersier,
Yaitu  bahan  yang  memberikan  petunjuk  maupun  penjelasan  terhadap  bahan  hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa dan sarana pendukung lain.
d. Data Primer yakni berupa wawancara dengan para ahli:
1) Djuyamto, S.H., M.H., beliau merupakan salah satu hakim yang terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
2) Andri  Saputra,  S.H.,  M.H.,  beliau  merupakan  salah  satu  Jaksa  Penuntut  Umum  di Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat;
3) Iptu Ivan Danara Oktavian, S. Tr.K, S.I.K, M.H., beliau merupakan Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) Sokobanah, Polres Sampang, Jawa Timur.
4) Dr.  R.  Rahaditya,  S.H.  M.H.,  beliau  dosen  hukum  pidana  yang  mengajar  di  Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
5) Dipl.-Ing Harjadi Jahja, S.H., M.H., beliau merupakan pengacara yang memiliki kantor hukum yang bernama LAW FIRM HARJADI JAHJA & PARTNERS.

## 4. Teknik pengumpulan bahan hukum
Di dalam penelitian ini alat pengumpulan data yang dipergunakan adalah studi kepustakaan yang  dilakukan  dengan  cara  pengumpulan  data  dengan  mempelajari  data  mengenai  hal-hal berupa catatan, transkrip, surat kabar dan pandangan-pandangan yang relevan dengan pokok masalah dan sumber-sumber referensi umum (buku literatur) serta referensi khusus (dokumen) yang secara langsung disesuaikan dengan masalah yang akan dibahas.

## 3. PEMBAHASAN
A. Tindak Pidana Penadahan menurut Kaidah Normatif dan Doktrin Ilmu Hukum
Bahwa sebagaimana telah diangkat uraian permasalahan dalam penulisan jurnal hukum ini mengenai  salah  satu  bentuk  tindak  pidana  terhadap  harta  kekayaan  yaitu  tindak  pidana penadahan.  Tindak  pidana  penadahan  merupakan  salah  satu  tindak  pidana  yang  tidak  dapat berdiri sendiri apabila tanpa didahului tindak pidana permulaan. Tindak pidana ini sering terjadi di lingkungan masyarakat.
Bentuk tindak pidana penadahan dalam bahasa belanda disebut Heling merupakan tindak pidana berantai, yang berarti tindak pidana merupakan tindak pidana lanjutan yang berkaitan dengan kejahatan asal. Terhadap barang yang diperoleh dari tindak pidana penadahan tersebut biasanya dipergunakan secara pribadi dan ada pula yang dijual untuk menarik keuntungan dari penjualan  tersebut.  Kasus  kejahatan  yang  sering  terjadi  sehubungan  dengan  tindak  pidana penadahan  diawali  dengan  tindak  pidana  pencurian  sehingga  atas  barang  hasil  kejahatan tersebut dijual untuk mendapatkan keuntungan dalam bentuk uang.
Permasalahan  hukum  terkait  tindak  pidana  penadahan  pada  hakikat  termasuk  kejahatan yang  berpengaruh  pada  tata  krama  kehidupan  bermasyarakat  maupun  aturan-aturan  hukum yang bertendensi untuk menciptakan suatu fenomena yang bertentangan dengan kaidah moral dan  kaidah  susila  serta  aturan-aturan  hukum.  kejahatan  yang  terjadi  itu  adalah  merupakan realitas  dari  pada  keberadaan  manusia  yang  tidak  bisa  menerima  aturan-aturan  itu  secara keseluruhan.  kalau  hal  semacam  itu  terus  dibiarkan  berlarut-larut  dan  kurang  mendapat perhatian,  maka  akan  dapat  menimbulkan  keresahan  dalam  masyarakat  sehingga  dapat mengganggu ketertiban umum.
Menurut ketentuan hukum pidana materiil Indonesia sebagaimana tertuang dalam Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1946  tentang  Peraturan  Hukum  Pidana  yang  dikenal  sebagai  Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP),  tindak  pidana  penadahan  diatur  pada    Pasal  480 KUHP. Tindak pidana ini dapat diklasifikasikan sebagai gabungan dua delik yaitu delik sengaja dan  delik  kelalaian.  Penjelasan  mengenai  delik  sengaja  ditanda  dengan  unsur  perbuatan “mengetahui barang itu berasal dari kejahatan” dan delik kelalaian (culpa) ditandai dengan kata- kata “patut dapat mengetahui/barang itu berasal dari kejahatan.”
Penulis  terangkan  secara  sistematis  mengenai  unsur-unsur  ketentuan  Pasal  480  KUHP antara lain sebagai berikut :
“Dengan  hukuman  penjara  selama-lamanya  empat  tahun  atau  denda  sebanyak-banyak  Rp. 900,- (sembilan ratus rupiah), dihukum:
1. Karena  sebagai  sekongkol.  Barangsiapa  yang  membeli,  menyewa,  menerima  tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untuk, menjual, menukarkan,  menggadaikan,  membawa,  menyimpan  atau  menyembunyikan  sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan.
2. Barangsiapa yang mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan.”
Unsur-unsur  delik  tindak  pidana  penadahan  sebagaimana  dimaksud  ketentuan  Pasal tersebut di atas adalah sebagai berikut :
1. Unsur “ Barangsiapa ”
Pengertian  “barangsiapa”  dalam  KUHP,  bukan  hanya  terdapat  orang  perseorangan ( natuurlijk persoon ) tetapi juga korporasi, baik badan hukum ( recht person ) ataupun bukan badan hukum untuk mendapat gambaran tentang addressat suatu tindak pidana dapat juga dilakukan dengan melihat hal ihwal kepentingan yang hendak dilindungi oleh norma-norma hukum pidana.
2. Unsur  “ Membeli,  menyewa,  menukar,  menerima  gadai,  menerima  hadiah,  atau  untuk menarik  keuntungan,  menjual,  menyewakan,  menukarkan,  menggadaikan,  mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda .”
a. Yang  dimaksud  membeli  adalah  memperoleh  sesuatu  dengan  menukar  membayar dengan uang;
b. Yang  dimaksud  menyewa  adalah  suatu  persetujuan  dengan  mana  pihak  yang  satu mengikatkan  dirinya  untuk  memberikan  kepada  pihak  yang  lainnya  kedayagunaan barang, selama waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak penyewa disanggupi pembayarannya;
c. Yang  dimaksud  menukar  adalah  suatu  persetujuan  untuk  memberikan  barang  secara timbal balik sebagai gantinya suatu barang yang lain;
d. Yang dimaksud menerima gadai adalah meminjamkan uang dalam batas waktu tertentu dengan menerima barang hasil kejahatan tersebut sebagai tanggungan dan apabila batas waktu tiba ternyata tidak ditebus maka barang tersebut menjadi hak yang memberikan pinjaman;
e. Yang dimaksud menerima hadiah adalah menerima pemberian dari seseorang;
f. Yang dimaksud menjual adalah memberikan sesuatu dengan memperoleh pembayaran atau uang;
g. Yang  dimaksud  menyewakan  adalah  suatu  persetujuan  dimana  salah  satu  pihak memberikan kepada pihak lain kenikmatan dari barang, dengan menerima pembayaran sebagai gantinya;
h. Yang dimaksud menukarkan adalah salah satu pihak yang membantu pihak lain untuk dapat menukarkan suatu barang dengan pihak ketiga, dimana pihak pertama tahu bahwa barang itu merupakan hasil penadahan;
i. Yang  dimaksud  menggadaikan  adalah  meminjam  uang  dalam  batas  waktu  tertentu disertai barang hasil penadahan sebagai tanggungan;
j. Yang dimaksud mengangkut adalah memuat dan membawa atau mengirimkan;
k. Yang dimaksud menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman;
l. Yang dimaksud menyembunyikan adalah membuat sesuatu tersebut tidak terlihat atau tidak dapat diketahui orang lain.
3. Unsur “ yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ” dan “ mengambil keuntungan dari  hasil  sesuatu  barang,  yang  diketahuinya  atau  yang  patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan.”
Berdasarkan atas unsur-unsur perbuatan hukum  sebagaimana dimaksud butir “2” di atas antara lain : Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, sesuatu barang  yang  diketahuinya  atau  patut  dapat  disangkanya,  bahwa  barang  itu  diperoleh  karena kejahatan  atau  karena  mau  mendapat  untung  dengan  menjual,  menyewakan,  menukarkan, mengadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barangyang diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan.
Simons berpendapat bahwa penadahan dapat berkaitan dengan kejahatan-kejahatan seperti pencurian, penggelapan, atau penipuan. Hal tersebut disebabkan karena adanya pihak lainnya yang  berminat  untuk  menerima  atas  barang-barang  hasil  pelaku  kejahatan  pencurian, penggelapan, atau penipuan sebagai  barang tadahan. Bilamana  pihak ketiga ditawarkan oleh pelaku  penadahan  atas  barang  yang  dikuasainya,  maka  pihak  ketiga  tersebut  patut  curiga bahwasanya barang tersebut bukan berasal dari barang yang jelas keberadaannya.
Ahli hukum yang merupakan wakil ketua Mahkamah Agung R.I masa kemerdekaan yaitu Satochid  Sartanegara  berpendapat  mengenai  tindak  pidana  penadahan  yang  pada  intinya menerangkan  bahwasanya  tindak  pidana  penadahan  disebut  tindak  pidana  pemudahan,  hal tersebut  disebabkan  karena  adanya  dorongan  kepada  seseorang  untuk  melakukan  penadahan yang  mungkin  saja  tidak  mungkin  ia  lakukan,  seandainya  tidak  ada  orang  yang  bersedia menerima hasil kejahatannya. Dengan adanya penadahan, memudahkan seseorang melakukan kejahatan,  salah  satunya  adalah  pencurian,  dengan  adanya  seseorang  yang  menadah  maka memudahkan orang mencuri karena adanya tempat dalam menyalurkan barang hasil curiannya . Tindak  pidana  penadahan  dapat  disebut  sebagai  delik pro  partedoleus  pro  parte  culpa (separuh sengaja dan separuh kelalaian) oleh karena delik ini dapat dilakukan dengan sengaja dan juga dengan culpa sebagai  contonya bila seseorang dapat  memperkirakan bahwa barang yang  dibeli,  ditukar  dan  seterusnya  itu  berasal  dari  hasil  kejahatan  dengan  harga  yang  tidak wajar karena dibawah harga pasar.
Pada  dasarnya  tindak  pidana  penadahan  tidak  berdiri  sendiri,  melainkan  suatu  tindak pidana  yang  diawali  dengan  tindak  pidana  asal  ( predicate  crime ),  untuk  dapat  tidaknya seseorang diduga melakukan tindak pidana penadahan, maka terlebih dahulu harus jelas tindak pidana asalnya yang ini menjadi syarat untuk menentukan terlebih dahulu apakah barang yang diperolehnya itu berasal dari kejahatan atau bukan.

## B. Pertanggungjawaban Pidana menurut Kaidah Normatif dan Doktrin Ilmu Hukum
Kemampuan  pertanggungjawaban  pidana  bila  ditinjau  dari  beberapa  pendapat  para  ahli, diuraikan berdasarkan hal-hal sebagai berikut :
1. Menurut  Pompe  kemampuan  bertanggungjawab  pidana  harus  mempunyai  unsur-unsur sebagai berikut:
a. Kemampuan berpikir (psychisch) pembuat (dader) yang memungkinkan ia menguasai pikirannya, yang memungkinkan ia menentukan perbuatannya.
b. Oleh sebab itu , ia dapat menentukan akibat perbuatannya, ehingga ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya.
2. Menurut  Van  Hamel  kemampuan  bertanggung  jawab  adalah  suatu  keadaan  normalitas psikis dan kematangan, yang mempunyai tiga macam kemampuan:
a. Untuk memahami lingkungan kenyataan perbuatan sendiri.
b. Untuk  menyadari  perbuatannya  sebagai  suatu  yang  tidak  diperbolehkan  oleh masyarakat dan
c. Terhadap perbuatannya dapat menentukan kehendaknya
Pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana di dalam KUHP, baik, unsur-unsur delik maupun  unsur  pertanggungjawaban  pidana  dalam  pasal-pasal  KUHP  saling  bercampur  aduk dalam  buku  II  dan  III,  sehingga  dalam  membedakannya  dibutuhkan  seorang  ahli  yang menentukan unsur keduanya. Menurut pembuat KUHP syarat pemidanaan disamakan dengan delik,  oleh  karena  itu  dalam  pemuatan  unsur-unsur  delik  dalam  penuntutan  haruslahdapat dibuktikan juga dalam persidangan. Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang.
Dilihat  persepektif  atas  perbuatan  yang  terlarang,  seseorang  akan  dipertanggungjawab pidanakan  atas  tindakan-tindakan  tersebut  bilamana  perbuatan  tersebut  bersifat  melawan hukum  untuk  itu.  Kemudian  dilihat  dari  sudut  kemampuan  bertanggung  jawab  maka  hanya seseorang  “mampu  bertanggung  jawab”  yang  dapat  dipertanggungjawab-pidanakan.  Secara umum unsur-unsur pertanggungjawab pidana meliputi:
Mampu  bertanggung  jawab  Dikatakan  seseorang  mampu  bertanggung  jawab (toerekeningsvatbaar), bilamana pada umumnya:
1) Keadaan jiwanya:
a. Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (temporari);
b. Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile, dan sebagainya), dan
c. Tidak  terganggu  karena  terkejut,  hipnotisme,  amarah  yang  meluap,  pengaruh  bawah sadar ( reflexe bewenging ), melindur ( slaapwandel ), mengigau karena demam ( koorts ), mengidam dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.
2) Kemampuan jiwanya:
a. Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya;
b. Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak; dan
c. Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.
1. Kesalahan
Dalam  hukum  pidana,  menurut  Moeljatno  kesalahan  dan  kelalaian  seseorang dapat  diukur  denganapakah  pelaku  tindak  pidana  itu  mampu  bertanggung  jawab, yaitu bila tindakannya itu memuat empat unsur yaitu:
1. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum);
2. Diatas umur tertentu mampu bertanggung jawab;
3. Mempunyai  suatu  bentuk  kesalahan  yang  berupa  kesengajaan  ( dolus )  dan kealpaan/kelalaian ( culpa )
4. Tidak adanya alasan pemaaf.
Kesalahan selalu ditujukan pada perbuatan yang tidak patut, yaitu melakukan sesuatu  yang  seharusnya  tidak  dilakukan  atau  tidak  melakukan  sesuatu  yang seharusnya dilakukan. Menurut ketentuan yang diatur dalam hukum pidana bentuk- bentuk kesalahan terdiri dari
1) Kesengajaan (opzet)
Kebanyakan tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau opzet, bukan unsur culpa. Ini layak oleh karena biasanya, yang pantas mendapatkan hukuman pidana itu ialahorang yang melakukan sesuatu dengan sengaja. Kesengajaan ini harus mengenai ketigaunsur tindak pidana, yaitu ke-1: perbuatan yang dilarang, ke-2: akibat yang menjadi pokok-alasan diadakan larangan itu, dan ke-3: bahwa perbuatan  itu  melanggar  hukum.  Kesengajaan  yang  dapat  dibagi  menjadi  3 bagian, antara lain :
a. Sengaja Sebagai Niat ( Oogmerk ).
Bahwa  dengan  kesengajaan  yang  bersifat  tujuan  ( oogmerk )  si  pelaku dapat  dipertanggungjawabkan,  mudah  dapat  dimengerti  oleh  khalayak ramai. Maka apabila kesengajaan semacam ini ada pada suatu tindak pidana, tidak  adayang  menyangkal,  bahwa  si  pelaku  pantas  dikenakan  hukuman pidana  ini  lebih  nampak  apabila  dikemukakan,  bahwa  dengan  adanya kesengajaan yang bersifattujuan ini, dapat dikatakan si pelaku benar-benar menghendaki  mencapai  akibatyang  menjadi  pokok  alasan  diadakannya ancaman hukum pidana ( constitutief gevolg ).
b. Sengaja Sadar Akan Kepastian atau Keharusan ( zekerheidsbewustzijn ) Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya, tidak bertujuan untuk mencapai yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar, bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.
c. Sengaja Sadar Akan Kemungkinan ( Dolus eventualis ) Dilakukannya  suatu  perbuatan,  pelaku  menyadari  kemungkinan terjadinya akibat lain yang sebenarnya tidak dikehendaki, namun kesadaran tentang  kemungkinan  terjadinya  akibat  lain  itu  tidak  membuat  pelaku membatalkan niatnya dan ternyata akibat yang tidak dituju tersebut benar- benar terjadi.
2) Kealpaan/ kelalaian ( Culpa )
Kelalaian  merupakan  salah  satu  bentuk  kesalahan  yang  timbul  karena pelakunya  tidak  memenuhi  standar  perilaku  yang  telah  ditentukan  menurut undang-undang, kelalaian itu terjadi dikarenakan perilaku orang itu sendiri.
Pada  dasarnya  orang  berpikir  dan  berbuat  secara  sadar.  Pada  delik  culpa, kesadaran si- pelaku tidak berjalan secara tepat. Karena Bentuk kealpaan dapat dibagi dalam 2 (dua bentuk) yaitu
a. Kealpaan yang disadari ( bewuste schuld )
Pelaku dapat menyadari tentang apa yang dilakukan beserta akibatnya, akan tetapi ia percaya dan mengharap-harap bahwa akibatnya tidak akan terjadi
b. Kealpaan yang tidak disadari ( onbewuste schuld ).
Pelaku  melakukan  sesuatu  yang  tidak  menyadari  kemungkinan  akan timbulnya  sesuatu  akibat,  padahal  seharusnya  ia  dapat  menduga sebelumnya.
2. Tidak ada alasan pemaaf
Pompe mengatakan bahwa hubungan petindak dengan tindakannya ditinjau dari sudut  “kehendak”,  kesalahan  petindak  adalah  merupakan  bagian  dalam  dari kehendak  tersebut.  Asas  yang  timbul  dari  padanya  ialah:  “Tiada  pidana,  tanpa kesalahan”.  Menurut  Martiman  Prodjhamidjojo  bahwa  unsur  subjektif  adalah adanya suatu kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan kealpaan,sehingga perbuatan yang  melawan  hukum  tersebut  dapat  di  pertanggungjawabkan.  Unsur-unsur subjektif yaitu :
1. Kesalahan;
2. Kesengajaan;
3. Kealpaan;
4. Perbuatan; dan
5. Sifat melawan hukum
Unsur objektif adalah adanya perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau dengankata lain harus ada unsur melawan hukum. Unsur-unsur objektif yaitu :
1) Perbuatan; dan
2) Sifat melawan hukum;

## C. Pertanggungjawaban  Pidana  berkenaan dengan  unsur  “yang  diketahui  atau  sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.” pada Pasal 480 KUHP
Bahwa  terhadap  kedua  duduk  perkara  tindak  penadahan  yang  diangkat  dalam  penulisan jurnal hukum ini memiliki perbedaan atas bentuk pengusutan terhadap penegakan hukumnya. Hal tersebut dilihat pada Putusan Nomor 206/Pid.B/2019/PN.Pbu yang memposisikan Firman sebagai  terpidana akibat  perbuatannya yang membeli handphone yang dimiliki  Sarimansyah yang merupakan hasil pencurian. Anjes sendiri di dalam putusan tidak dijadikan sebagai pihak yang  turut  melakukan  suatu  tindak  pidana  karena  Anjes  itu  sendiri  mendapati handphone tersebut  dengan  melakukan  cara  penukaran  dengan  jam  tangan  miliknya  dengan handphone yang dimiliki Anjes kala itu. Maka teramat jelas dan nyata adanya ketidakadilan bagi Firman yang termasuk sebagai suatu rangkaian pelaku tindak pidana.
Apabila  kita  coba  membandingkan  terhadap  Putusan  Nomor  620/Pid.B/2019/PN  Mtr, Arame merupakan terpidana dari suatu tindak pidana penadahan hal mana disebabkan karena ia menukarkan sepeda motor milik pribadinya dengan sepeda motor yang dimiliki Atiah dari hasil  tindak  pidana  pencurian.  Akibat  perbuatannya  tersebut  Arame  dipidana  selama  empat bulan penjara.
Pada perkara 206/Pid.B/2019/PN.Pbu dan Nomor 620/Pid.B/2019/PN Mtr Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan melakukan pertimbangan-pertimbangan baik  itu berupa aspek yuridis  maupun  pertimbangan  dari  aspek  psikologis  dan  sosiologis.  Pertimbangan- pertimbangan yuridis terhadap tindak pidana yang didakwakan merupakan konteks yang paling penting dalam putusan hakim dan merupakan konteks yang paling penting dalam dalam putusan Hakim dan merupakan unsur-unsur dari suatu delik apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan rumusan delik yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.
Pertimbangan-pertimbangan yuridis ini secara langsung akan berpengaruh besar terhadap amar putusan Majelis Hakim. Sebelum pertimbangan-pertimbangan yuridis ini dibuktikan dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan menarik fakta- fakta  dalam  persidangan  yang  timbul  dan  keterangan  para  saksi,  keterangan  terdakwa,  dan barang  bukti  yang  diajukan  dan  diperiksa  dipersidangan.  Pada  dasarnya  fakta-fakta  dalam persidangan berorientasi pada bagaimanakah tindak pidana tersebut dilakukan, penyebab atau latar  belakang  mengapa  terdakwa  sampai  melakukan  tindak  pidana  tersebut,  kemudian bagaimanakah akibat  langsung  ataupun tidak langsung dari perbuatan terdakwa serta barang bukti apa yang dipergunakan terdakwa dalam melakukan delik tersebut.
Berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  Majelis  Hakim  tersebut  kemudian  diperoleh fakta-fakta  untuk  selanjutnya  dimusyawarahkan  oleh  Majelis  Hakim  dalam  mengambil putusan.  Selama  pemeriksaan  dipersidangan  pada  diri  terdakwa  tidak  ditemukan  alasan penghapus pertanggungjawaban pidana dan alasan pembenar bagi terdakwa dalam melakukan tindak  pidana  sehingga  dengan  demikian  terdakwa  adalah  subjek  hukum  yang  mampu bertanggungjawab  atas  perbuatannya  dan  oleh  karenanya  harus  dinyatakan  bersalah  atas perbuatannya .
Hakim  di  tuntut  untuk  mempunyai  keyakinan  dengan  mengaitkan  keyakinan  itu  dengan cara  alat-alat  bukti,  barangbarang  bukti  yang  sah,  serta  menciptakan  hukum  sendiri ( rechtsvinding ) yang bersendikan keadilan yang tentunya tidak bertentangan dengan nilai-nilai
keadilan  yang  terkandung  didalam  Undang-Undang  Dasar  1945  sebagai  sumber  dari  segala hukum.
Bahwa melihat layak atau tidaknya seseorang bertanggung jawab atas suatu perbuatan yang diduga  sebagai  perbuatan  pidana,  dalam  usaha  menggali  sebagai  upaya  memeriksa  suatu perkara  maka  tentu  hakim  akan  menilai  pemidanaan  bagi  pelaku  dengan  maksud  untuk menentukan  apakah  seseorang  terdakwa  atau  tersangka  dipertanggungjawabkan  atas  suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.
Perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang tentu harus memenuhi unsur-unsur delik sebagaimana  telah  diatur  ketentuan  sanksi  dalam  undang-undang.  Ditinjau  atas  perspektif berdasarkan perbuatan yang dilarang, maka seseorang akan dibebankan tanggung jawab atas perbuatan  yang  telah  dilakukannya  tersebut,  bilamana  perbuatan  tersebut  bersifat  melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya.  Dan  dilihat  dari  sudut  kemampuan  bertanggung  jawab  maka  hanya  seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapatdipertanggungjawabkan atas perbuatannya.
Peranan Hakim dalam hal mengambil keputusan tidak begitu saja dilakukan, karena apa yang diputuskan merupakan perbuatan hukum  dan sifatnya pasti. Proses  penjatuhan putusan yang  dilakukan  oleh  hakim  merupakan  suatu  proses  yang  kompleks  dan  sulit,  sehingga memerlukan  pelatihan,  pengalaman,  dan  kebijaksanaan.  Pengambilan  keputusan  sangatlah diperlukan oleh Hakim dalam menjatuhkan pidana atau hukuman yang akan diberikan kepada tedakwa.
Pertimbangan  Hakim  dalam  menjatuhkan  pidana  setelah  proses  pemeriksaan  dan persidangan selesai, maka Hakim harus mengambil keputusan yang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat.  Hakim  sebelum  memutuskan  suatu  perkara  memperhatikan  dakwaan  Jaksa Penuntut  Umum,  keterangan  saksi  yang  hadir  dalam  persidangan,  keterangan  terdakwa,  alat bukti,  syarat  subjektif  dan  objektif  seseorang  dapat  dipidana,  hasil  laporan  pembimbing kemasyarakatan, serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan.
Dalam  menentukan  putusan  yang  mencerminkan  pertimbangan  yang  obyektif  dan memenuhi  rasa  keadilan,  maka  hakim  melakukan  suatu  penafsiran  yang  didasarkan  pada hukum. Penafsiran hukum merupakan upaya penghampiran pada penemuan hukum dalam hal peraturannya ada tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwanya Di sisi lain, bisa juga terjadi bahwa hakim harus memeriksa dan mengadili masalah yang belum ada aturannya secara spesifik. Di sini hakim dihadapkan pada kekosongan atau ketidaklengkapan hukum yang harus diisi atau dilengkapi, karena hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu masalah dengan dalih tidak ada hukumnya atau hukumnya tidak lengkap.
Hakim  menemukan  hukum  untuk  memulihkan  hukum.  Penafsiran  merupakan  kegiatan yang  sangat  penting  dalam  hukum.  Penafsiran  merupakan  metode  untuk  memahami  makna yang  terkandung  dalam  teks  hukum  untuk  digunakan  dalam  menyelesaikan  kasus  atau mengambil keputusan atas hal-hal yang dihadapi secara konkrit.
Bahwa setelah majelis hakim menempuh proses memeriksa sebagaimana telah diuraikan dalam paragraf di atas, dilakukan proses untuk menimbang atas perkara tindak pidana a quo dalam  pembuktian.  Acara  pembuktian  menjadi  sangat  penting  dalam  hukum  acara  pidana karena karena pada tahap inilah hakim akan mempertimbangkan tiga hal terhadap pemeriksaan perkara yang dihadapi antara lain :
1. Tahap Konstatir
2. Tahap Konstituir, dan
3. Tahap Kualifisir.
Tahap  konstatir  merupakan  tahapan  untuk  menentukan  dan  memahami  suatu  peristiwa yang terjadi dengan didukung oleh bukti-bukti yang telah dikumpulkan dalam masa penyidikan dengan tujuan mengungkap fakta-fakta sebenarnya yang terungkap dalam persidangan. Setelah dipenuhinya  tahap  konstatir  tersebut  kemudian  seorang  hakim  memenuhi  tahap  konstituir berdasarkan peristiwa yang terjadi untuk menentukan ketentuan hukum mana yang diambil dari
peraturan perundang-undangan, dalam hal ini ada KUHP sebagaimana juga telah dituangkan ke dalam surat dakwaan. Tahapan akhir dalam pertimbangan hakim adalah tahap kualifisir yang merupakan  pertimbangan  yang  menentukan  apakah  peristiwa  tersebut  termasuk  ke  dalam perbuatan tindak pidana penadahan apabila dikaitkan ke dalam studi kasus yang diangkat.
Jika  melihat  dari  kacamata  kedua  belah  pihak,  dalam  hal  ini  pelaku  lain  mengapa  tidak disidangkan atau ditahan atau ditangkap mungkin saja alat bukti yang terdapat padanya kurang sehingga tidak memenuhi unsur penadahan sehingga kasus tersebut tidak P-21 dan dalam hal ini  penyidik  atau  penuntut  umum  bisa  saja  berpendapat  bahwa  kalaupun  disidangkan  maka hakim  tidak  memutus  bersalah  karena  tidak  memenuhi  syarat  hakim  dalam  menjatuhkan putusan seperti yang terdapat dalam pasal 183 KUHAP, sehingga tentu kasus-kasus penadahan terlebih  seperti  ini  kemungkinan  saja  terjadi.  Terlebih  lagi  pelaku  Firman  tidak  mengetahui barang yang ia peroleh merupakan barang hasil kejahatan.
Ketidaktahuan  akan hukum  merupakan fakta nyata yang tidak terbantahkan di  kalangan masyarakat  awam  yang  tidak  melek  hukum.  Fakta  ini  terkadang  sering  disalahgunakan  oleh oknum  aparat  penegak  hukum  sehingga  dibuatnya  seolah-olah  membuat  masyarakat  merasa dikriminalisasi, dipaksa, dan tidak bebas dalam memberikan keterangan dalam perkara hukum yang  dihadapinya.  Bahkan  tak  jarang  pula  selama  pemeriksaan  baik  pelaku  (dianggap melakukan kejahatan) dan saksi tidak mengetahui hak-hak mereka sebagai pihak yang ditarik dalam perkara yang dimaksud sebagaimana dilindungi undang-undang.
Dari kasus Firman ini, penggunaan pranata hukum yang tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat dan tidak mencerminan nilai-nilai keadilan ditengah masyarakat hanya membawa ketidakadilan ditengah-tengah masyarakat. Ditambah lagi dengan aparat penegak hukum yang masih  berpola  pikir  konservatif  dalam  menegakkan  hukum.  Hukum  adalah  hasil  ciptaan masyarakat, tapi sekaligus ia juga menciptakan masyarakat. Sehingga konsep dalam berhukum seyogyanya adalah sejalan dengan perkembangan masyarakatnya.
Dalam praktiknya, seseorang bisa saja tidak mengetahui sama sekali barang yang ia beli merupakan  hasil  kejahatan.  Sebagai  seorang  penegak  hukum,  narasumber  yang  berprofesi sebagai advokat menyampaikan bahwa jika seseorang memang tidak mengetahui bahwa barang yang dibeli merupakan hasil dari suatu tindak pidana maka ia tidak dapat dihukum karena tidak memenuhi unsur penadahan terlebih bila seseorang tersebut bukan bermata pencaharian sebagai penadah,  di  mana  narasumber  yakin  kasus-kasus  seperti  ini  banyak  terjadi  dikalangan masyarakat namun tidak terungkap di media massa atau berita di televisi.
Berkaca  dari  Undang-Undang  Kekuasaan  Kehakiman  No.  48  Tahun  2009  sebenarnya sudah  diatur  secara  tegas  dan  jelas  bahwa  hakim  harus  menegakkan  hukum  yang  adil berdasarkan  Pancasila  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia.  Hakim  harus  menggali,  mengikuti  dan memahami hukum dan nilai-nilai keadilan yang ada dalam masyarakat. Putusan hakim harus bisa merestorasi keadaan serta menyeimbangkan hukum dengan kebutuhan hukum masyarakat, sehingga  penegakan  hukum  yang  tercipta  diarahkan  pada  upaya  mengukuhkan  hukum  dan kepastiannya dengan mengharmonisasikan kebutuhan hukum dalam   masyarkat   itu   sendiri. Karena hukum yang baik akan terwujud ketika hukum positif itu selaras dengan hukum yang hidup  dalam  masyarakat,  hal  ini  selaras  dengan  aliran Sociological  Jurisprudence .  Yang  di mana  dalam  aliran Sociological  Jurisprudence mengharapkan  hukum  yang  sesuai  dengan keinginan,  kebutuhan  dan  harapan  dari  masyarakat.  Sehingga  yang  diutamakan  adalah kemanfaatan  hukum  itu  sendiri  bagi  masyarakat  agar  hukum  bisa  menjadi  hidup  dalam masyarakat itu sendiri.
Demi  kepastian  dan  penegakkan  hukum  Indonesia  di  masa  kini  dan  mendatang,  sudah seyogyanya  menjaga  konsistensi  putusan  hakim  antara  putusan  yang  satu  dengan  putusan hakim lainnya dalam kasus serupa yang telah diputuskan, apabila untuk kasus serupa terjadi perbedaan yang besar antara putusan pengadilan satu dengan lainnya, dalam kurun waktu yang tidak terlalu berbeda tetapi yang satu telah memiliki kekuatan hukum yang tetap, hal itu akan
menimbulkan ketidakpastian hukum. Inilah yang harus dihindari dalam upaya mempertahankan kepastian hukum.

## 4. PENUTUP

## A. Kesimpulan
Tindak pidana penadahan dalam bahasa belanda disebut Heling merupakan tindak pidana berantai, yang berarti tindak pidana merupakan tindak pidana lanjutan yang berkaitan dengan kejahatan asal. Terhadap barang yang diperoleh dari tindak pidana penadahan tersebut biasanya dipergunakan secara pribadi dan ada pula yang dijual untuk menarik keuntungan dari penjualan tersebut. Pada dasarnya tindak pidana penadahan tidak berdiri sendiri, melainkan suatu tindak pidana  yang  diawali  dengan  tindak  pidana  asal  ( predicate  crime ),  untuk  dapat  tidaknya seseorang diduga melakukan tindak pidana penadahan, maka terlebih dahulu harus jelas tindak pidana asalnya yang ini menjadi syarat untuk menentukan terlebih dahulu apakah barang yang diperolehnya  itu  berasal  dari  kejahatan  atau  bukan.  Melihat  layak  atau  tidaknya  seseorang bertanggung  jawab  atas  suatu  perbuatan  yang  diduga  sebagai  perbuatan  pidana,  perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang tentu harus memenuhi unsur-unsur delik sebagaimana telah  diatur  ketentuan  sanksi  dalam  undang-undang.  Ditinjau  atas  perspektif  berdasarkan perbuatan yang dilarang, maka seseorang akan dibebankan tanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, bilamana perbuatan tersebut bersifat melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan  dilihat  dari  sudut  kemampuan  bertanggung  jawab  maka  hanya  seseorang  yang  mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Dari kasus Firman ini, penggunaan pranata hukum yang tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat dan tidak mencerminan  nilai-nilai  keadilan  ditengah  masyarakat  hanya  membawa  ketidakadilan ditengah-tengah  masyarakat.  Dalam  praktiknya,  seseorang  bisa  saja  tidak  mengetahui  sama sekali barang yang ia beli merupakan hasil kejahatan. Berkaca dari Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman No. 48 Tahun 2009 sebenarnya sudah diatur secara tegas dan jelas bahwa hakim harus  menegakkan  hukum  yang  adil  berdasarkan  Pancasila  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia. Hakim  harus  menggali,  mengikuti  dan  memahami  hukum  dan  nilai-nilai  keadilan  yang  ada dalam  masyarakat.  Putusan  hakim  harus  bisa  merestorasi  keadaan  serta  menyeimbangkan hukum  dengan  kebutuhan  hukum  masyarakat,  sehingga  penegakan  hukum  yang  tercipta diarahkan  pada  upaya  mengukuhkan  hukum  dengan  mewujudkan  keadilan  dan  kepastian hukum dengan mengharmonisasikan kebutuhan hukum dalam masayarkat itu sendiri.

## B. Saran
1. Bahwa sebagaimana telah diuraikan secara mendalam mengenai nilai keadilan dalam dua perkara  yang  berbeda  dengan  jenis  perbuatan  pidana  yang  sama  yakni  megenai  tindak pidana  penadahan,  diperlukan  perubahan  dalam  pengaturan  yang  menggunakan  istilah penadahan sehingga membuat masyarakat memahami lebih dalam terhadap tindak pidana penadahan itu sendiri dan menghindarkan masyarakat dari barang yang diperoleh dari hasil kejahatan;
2. Bahwa  di  dalam  proses  penegakan  hukum  sepatutnya  hakim  tentunya  memenuhi  rasa keadilan  dan  dengan  segala  pertimbangannya  yang  disesuaikan  pada  ketentuan  undang- undang  dalam  hal  ini  mempertimbangkan  keterangan-keterangan  saksi,  keterangan terdakwa dan alat bukti lainnya sebelum memutus suatu perkara.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
A. Buku
Bemellen, J.M. Van. Hukum Pidana 1, (Bandung: Bina Cipta, 1987).
Lamintang, P.A.F. Delik - Delik Khusus Kejahatan - Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, (Yogyakarta: Liberty, 2009).
Mertokusumo,  Sudikno. Mengenal  Hukum  Suatu  Pengantar, Cetakan  Ke-2  (Yogyakarta  : Liberty).
Midjaja, Tirtaa. Pokok-Pokok Hukum Pidana, (Jakarta: Fasco, 1955). Prodjodikoro, Wirjono. Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, (Bandung : PT Eresko, 2018).
Saleh, Roeslan. Hukum Pidana Sebagai Konfrontasi Manusia dan Manusia, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983).
Suseno, Franz Magnis. Etika Politik, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994).
Wirjono  Prodjodikoro,  Tindak-tindak  Pidana  Tertentu  di  Indonesia,  (Bandung:  PT  Refika Aditama, 2002).

## B. Artikel Jurnal Online
Anonim,  Pelaksanaan  Pemberian  Bantuan  Hukum  Secara  Cuma  -  Cuma  Kepada  Terdakwa Yang  Tidak  Mampu  Di  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Barat  https://digilib.esaunggul.ac.id, tanggal  17 Agustus 2020.
Meuwissen, Pengembanan Hukum, dalam Majalah Hukum Pro Justitis  Tahun XII  Nomor 1 Januari 1994, FH Unpar, Bandung.
Arjana Bagaskara, http://arjanalawyer.blogspot.co.id/2014/03/cara-atau-teknik- untukmerumuskan.html diakses pada tanggal 10 November 2020 Pukul 22.30 WIB
C. Peraturan Perundang-Undangan :
Indonesia, Undang – Undang Dasar 1945, Pasal 1 Ayat 3.
________. Undang  – Undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
________.  Undang  –  Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Kitab  Undang-Undang  Acara Pidana.
________. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman.