R.  Sondang  L.  Tobing,  Rizayusmanda,  Budi  Aspani,  Klausula  Syarat  Batal  (Events  of  Devault)  dan Penerapannya dalam Perjanjian Kredit Bank, Halaman 240-251

## KLAUSULA SYARAT BATAL (EVENTS OF DEVAULT) DAN PENERAPANNYA DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK
R. Sondang L. Tobing 1 , Rizayusmanda 2 , Budi Aspani 3
1 “ Fakultas Hukum Universitas Palembang
E-mail: rsondangltobing@unpal.ac.id 2 Fakultas Hukum Universitas Palembang “E-mail: rizayusmanda@unpal.ac.id
3 Fakultas Hukum Universitas Palembang
“ E-mail: budiaspani@unpal.ac.id

## Abstract
An event of default clause is a clause that determines an event or events which, if they occur, will give the bank the right to unilaterally terminate the credit agreement and to immediately and simultaneously collect all outstanding loans. The application of the cancellation clause is a manifestation of the freedom of initiative of bank business actors in applying the contents of credit  agreements  to  their  debtors,  which  generally  have  been  standardized  in  writing  and contain  the  contents  of  the  agreement  in  accordance  with  the  interests  of  the  bank.  In  this case, the debtor only has to agree to the contents of the standardized agreement. Although the void condition clause is a reflection of the application of the principle of freedom of contract regulated  in  Article  1338  of  the  Civil  Code,  but  in  accordance  with  the  principles  of  justice and legal certainty, the application of the void condition clause must not harm the interests of the debtor.
Keywords: event of default

## Abstrak
Klausul syarat batal (events of default), adalah klausul yang menentukan suatu peristiwa atau peristiwa-peristiwa  yang  apabila  terjadi  akan  memberikan  hak  kepada  bank  untuk  secara sepihak  mengakhiri  perjanjian  kredit  dan  untuk  seketika  dan  sekaligus  menagih  seluruh outstanding kredit.  Penerapan  klausul  syarat  batal  merupakan  perwujudan  kebebasan berinisiatif pelaku usaha bank dalam menerapkan isi perjanjian kredit kepada debiturnya, yang umumnya  telah  dibakukan  secara  tertulis  dan  memuat  isi  perjanjian  yang  sesuai  dengan kepentingan  bank.  Debitur  dalam  hal  ini  tinggal  menyetujui  isi  perjanjian  yang  telah dibakukan  tersebut.  Walaupun  klausul  syarat  batal  adalah  cerminan  dari  berlakunya  asas kebebasan berkonkrak diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata, namun sesuai asas keadilan dan kepastian hukum, penerapan klausul syarat batal tidak boleh merugikan  kepentingan debitur. Kata Kunci : klausul syarat batal

## PENDAHULUAN
Marak “ Lembaga  perbankan
dalam melaksanakan kegiatan usahanya  secara  intern  tidak  semata- mata  untuk mencari  profit  atau keuntungan  sendiri  yang  diperoleh melalui  nasabahnya,  akan  tetapi  juga secara  ekstern  untuk  meningkatkan pertumbuhan ekonomi, stabilitas
nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak dan termasuk untuk menunjang pelaksanaan pembangunan.
Korelasi  antara  bank  dengan nasabah sehubungan dengan kebijaksanaan pemerintah yang melekat  dalam  peraturan  perundang- undangan  perbankan  pada  umumnya
R.  Sondang  L.  Tobing,  Rizayusmanda,  Budi  Aspani,  Klausula  Syarat  Batal  (Events  of  Devault)  dan Penerapannya dalam Perjanjian Kredit Bank, Halaman 240-251
mewajibkan  hubungan  antara  bank dengan  nasabah  itu  dilandasi  oleh hubungan kepercayaan (Fiduciary relation), hubungan  kerahasiaan (confidential  relation  ) dan  hubungan kehati-hatian (prudential relation).
Pemilahan  tentang  hal  di  atas oleh  Sutan  Remy  Sjahdeini  dilakukan dengan  cara  mengetengahkan  bahwa mengingat  status  bank  yang  unik    di dalam  masyarakat  kita  di  mana  bank adalah pleace  of  special  safety  and prabity , maka hubungan tersebut adalah  suatu fiduciary. 1 Selanjutnya beliau    mengatakan      pula,  baik  itu hubungan  antara  bank  dan  nasabah penyimpan  dana  maupun  hubungan antara  bank  dan  nasabah  debitur, diliputi oleh ketentuan mengenai rahasia bank. 2
Penjelasan  di  atas  sebenarnya adalah sesuai dengan apa yang dimaksud  di  dalam  Pasal  2  Undang- undang  Nomor  3  Tahun  2004  tentang Bank Indonesia yang berbunyi:
Perbankan Indonesia dalam melakukan
usahanya berasaskan demokrasi
1 Sutan  Remy  Sjahdeini, Kebebasan Berkontrak  Dan  Perlindungan  Yang Seimbang Bagi  Para  Pihak  Dalam  Perjanjian  Kredit Bank  Di  Indonesia (Jakarta: Institut  Bankir Indonesia, 1993).
2 Sutan Remy Sjahdeini
ekonomi  dengan  menggunakan  prinsip kehati-hatian.
Demokrasi ekonomi yang dimaksud  konotasinya  adalah  bahwa dalam  penyelenggaraan  kegiatan  usaha perbankan harus disandarkan nilai-nilai Pancasila  dan  Undang-undang  Dasar 1945.
Berkaitan  dengan  hal  tersebut, bila  diperhatikan  pengelolaan  dibidang perkreditan  yang  dilaksanakan  oleh Lembaga  Keuangan  Perbankan  ini, dalam  memberikan  kredit  kepada nasabah  haruslah  didasarkan  pada beberapa  aspek  yaitu  diantaranya sebagai berikut:
1) Pemberian  kredit  harus  sesuai dengan  kebijaksanaan  moneter dan ekonomi;
2) Pemberian kredit tersebut haruslah  secara  selektif  dan diarahkan  pada  sektor-sektor yang diprioritaskan;
3) Bank  pada  prinsipnya  dilarang memberi kredit terhadap bidang usaha  yang  diragukan ability - nya;
4) Setiap  pemberian  kredit  harus diikat  dengan  suatu  perjanjian kredit (akad kredit);
5) Dilarang  terjadinya overdraft atau yang dikenal dalam bidang
R.  Sondang  L.  Tobing,  Rizayusmanda,  Budi  Aspani,  Klausula  Syarat  Batal  (Events  of  Devault)  dan Penerapannya dalam Perjanjian Kredit Bank, Halaman 240-251
perbankan sebagai tindakan bank  yang  memberi  kredit melebihi dari flafon yang disetujui;
6) Pemberian kredit tanpa jaminan pada hakekatnya adalah dilarang. 3 Pemberian kredit kepada nasabah  debitur  atau  disebut  juga sebagai peminjam sejumlah dana bank, secara  yuridis  adalah  didasarkan  pada suatu  perjanjian,  namun  dalam  hal  ini Undang-undang  Perbankan  Nomor  10 Tahun  1998,  tidak  ada  satu  pasal  pun yang  memberi  definisi  berkenaan perjanjian kredit ini.
Secara  substansial,  perjanjian kredit bank sebenarnya mirip dikelompokkan  ke  dalam  perjanjian pinjam  meminjam  yaitu  sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 sampai dengan Pasal 1769 KUH Perdata.
Perjanjian  kredit  juga  adalah merupakan  perjanjian  pendahuluan, yaitu  perjanjian  yang  diadakan  oleh kedua  belah  pihak;  bank  dan  nasabah debitur, yang bertujuan adanya pengucuran  dana  dari  bank  kepada debitur  dan  sebaliknya  bank  akan
3 Thomas    Suyatno  et.al, Dasar-dasar Perkreditan (Jakarta: Gramedia, 1990).
menerima  pengembaliannya  beserta sejumlah bunga.
Perjanjian kredit sebagai perjanjian pinjam-meminjam ini, sama- sama  dijelaskan  elemen-elemennya baik  secara  khusus  dalam  Undang- undang  Perbankan  Nomor  10  Tahun 1998  maupun  dalam  Kitab  Undang- undang Hukum Perdata.
Dalam  Pasal  1  butir  11  UU Nomor  10  Tahun  1998  tentang Perubahan  Undang-undang  Nomor  7 Tahun 1992 tentang Perbankan berbunyi:
Kredit adalah penyediaan uang  atau  tagihan  yang  dapat dipersamakan dengan itu,
berdasarkan  persetujuan  atau kesepakatan pinjam- meminjam antara bank
dengan pihak lain yang mewajibkan  pihak  peminjam untuk melunasi utangnya setelah  jangka  waktu  tertentu dengan pemberian bunga.
Di  dalam  Pasal  1754  KUH Perdata berbunyi:
Pinjam-meminjam ialah persetujuan dengan mana pihak  yang  satu  memberikan kepada  pihak  yang  lain  suatu jumlah tertentu barang-barang
R.  Sondang  L.  Tobing,  Rizayusmanda,  Budi  Aspani,  Klausula  Syarat  Batal  (Events  of  Devault)  dan Penerapannya dalam Perjanjian Kredit Bank, Halaman 240-251
yang habis karena pemakaian, dengan  syarat  pihak  yang
belakangan ini akan mengembalikan
sejumlah yang  sama  dari  macam  dan keadaan yang sama pula.
Dalam  penerapan  perjanjian kredit  bank,  pihak  bank  umumnya tidak  memberikan  kesempatan  tawar- menawar kepada nasabah debitur untuk bernegosiasi tentang syarat-syarat perjanjian dan hal ini sebanarnya dalam takaran  tertentu  dapat  dikualifikasikan sebagai suatu keadaan yang bertentangan  dengan  prinsip  yang terkandung  dalam  Pasal  1338  ayat  1) KUH Perdata yang berbunyi:
Semua perjanjian yang dibuat secara  sah  berlaku    sebagai undang-undang  bagi  mereka yang membuatnya.
Dalam hubungannya dengan hal tersebut di atas, yang dimaksud dengan klausul  syarat  batal (events  of  default), adalah  klausul  yang  menentukan  suatu peristiwa atau peristiwa-peristiwa yang apabila  terjadi  akan  memberikan  hak kepada  bank  untuk  secara  sepihak mengakhiri perjanjian kredit dan untuk
seketika dan sekaligus menagih seluruh outstanding kredit. 4
Dengan penerapan klausul syarat batal ini dalam kegiatan perbankan  pada  bidang  perjanjian kredit,  akan  menjadi  kuat  posisinya untuk  mengakhiri  perjanjian  secara sepihak  yaitu  misal;  telah  terjadi menurut bank debitur tidak jujur dalam memberi keterangan mengenai keberadaan benda agunan, penggunaan  kredit  yang  tidak  sesuai dengan  yang  diperjanjikan  semula, debitur  tidak  lancar  menyelesaikan rutinitas pembayaran bunga dan angsuran, dan lain- lain.
Penerapan  klausus  syarat  batal ( events  of  default) sebenarnya  dilatar belakangi    oleh  faktor  non  yuridis, yaitu  faktor  sosio-ekonomis,  dimana bank  mempunyai bargaining  power yang  lebih  kuat  dari  pada  nasabah, sehingga  hubungan  hukum  di  antara mereka  itu  terlihat  sebagai  hubungan yang sub-ordinatif, artinya bank berkedudukan  lebih  tinggi  dari  pada nasabah debitur.
Memperhatikan  uraian  di  atas, dapat  diketahui  bahwa  dengan  klausul
4 Sutan Remy Sjahdeini, Kebebasan Berkontrak  Dan  Perlindungan  Yang Seimbang Bagi  Para  Pihak  Dalam  Perjanjian  Kredit Bank Di Indonesia
R.  Sondang  L.  Tobing,  Rizayusmanda,  Budi  Aspani,  Klausula  Syarat  Batal  (Events  of  Devault)  dan Penerapannya dalam Perjanjian Kredit Bank, Halaman 240-251
syarat  batal (events  of  default), pihak bank  menjadi  leluasa  berdasarkan perjanjian  untuk  mengakhiri  perikatan bertimbal balik yaitu bilamana nasabah debitur ingkar janji.
Beberapa  permasalahan  yang menjadi fokus bahasan dalam penelitian  ini  adalah  apa  dasar  hukum klausul syarat batal ( events of devault ),
serta bagaimana  penerapan  klausul syarat  batal  dalam  perjanjian  kredit bank.
Tujuan  dilakukan  penelitian  ini yang pertama adalah untuk mengetahui dan  menganalisis  dasar    hukum berlakunya  klausus  syarat  batal,  dan yang  kedua  untuk  mengetahui  dan menganalisis  penerapan  klausul  syarat batal  dalam  perjanjian  kredit  bank. Sehingga  penelitian  ini  diharapkan dapat  menambah  informasi  ilmiah khususnya yang berkaitan dasar hukum penerapan  klausul  syarat  batal  dan penerapannya  dalam  perjanjian  kredit bank.

## PEMBAHASAN
A. Aspek  Hukum  Klausul  Syarat
Batal (Events Of Default)
Sebelum  penulis  menjelaskan mengenai bagaimana penerapan klausul events  of  devault dalam perjanjian  kredit  bank,  maka  ada
baiknya diketengahkan dahulu mengenai  keabsahan  suatu  perjanjian pada umumnya menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Menurut  Ketentuan  Pasal  1320 KUH Perdata, sahnya suatu persetujuan disandarkan pada empat syarat yaitu: 1.  Sepakat  mereka  yang  mengikatkan diri;
2. Kecakapan untuk membuat perikatan;
3. suatu hal tertentu
4. suatu sebab yang halal.
Di  dalam  hukum  perjanjian, syarat  yang  pertama  dan  kedua  sering disebut  sebagai  syarat  subjektif,  yaitu disandarkan  pada  pertimbangan  bahwa unsur  pertama  dan  kedua  termasuk dalam kondisi subjektif seseorang yang mengadakan perjanjian tersebut, artinya  bagaimana  keberadaan  jiwa seseorang yang meliputi suasana pikiran dan perasaannya
mempengaruhi kemauan dan kesadarannya  untuk  mengadakan  dan mengikatkan  dirinya  sendiri  dalam suatu perjanjian terhadap yang lain.
Sementara  syarat  ketiga  dan keempat  adalah  merupakan    syarat objektif karena hal ini berkaitan dengan perjanjiannya  sendiri  atau  objek  dari perjanjian yang dilakukan.
R.  Sondang  L.  Tobing,  Rizayusmanda,  Budi  Aspani,  Klausula  Syarat  Batal  (Events  of  Devault)  dan Penerapannya dalam Perjanjian Kredit Bank, Halaman 240-251
Berdasarkan  ketentuan  Pasal 1338 KUH Perdata, penulis dapat tarik suatu kesimpulan yaitu bahwa: 1.    Suatu  perjanjian  yang  telah  dibuat secara  sah  yaitu  dalam  arti  tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang,  ketertiban  umum dan  kesusilaan  yang  baik,  maka dianggap  sebagai  ketentuan  hukum atau  undang-undang  bagi  mereka yang telah mengadakannya, sehingga  salah  satu  pihak  yang melanggarnya baik karena wanprestasi, maupun karena perbuatan  melanggar  hukum  akan terancam sanksi ganti kerugian. 2.    Suatu  perjanjian  yang  telah  dibuat secara  sah  akan  mengikat  para pihak,  artinya  mereka  tidak  boleh menarik kembali atau membatalkan secara  sepihak  saja,  dan  apabila akan menarik kembali atau membatalkan  perjanjian  sepihak, maka harus memperoleh persetujuan  dari  pihak  lawan, kecuali  ada  alasan-alasan  yang cukup kuat menurut undang- undang.
3.  Itikat  baik  pada  waktu  membuat perjanjian pada
dasarnya menunjukkan  keharusan  adanya kejujuran  dari  para  pihak  yang
mengadakan  perjanjian  itu  untuk melaksanakan  hak  dan  kewajiban masing-masing  sesuai  dengan  apa yang telah diperjanjikan.
Berkaitan dengan itikat baik ini Munir Fuady mengembangkan pemikirannya  bahwa  persoalan  itikat baik  adalah  berkenaan  dengan  asas kepatutan dan tidak melanggar kepentingan  umum.    Dalam  Hal  ini beliau  mengatakan  bahwa;    Suatu kontrak  haruslah  sesuai  dengan  asas kepatutan  ( vide Pasal  1339  KUH Perdata)  dan  asas  tidak  melanggar prinsip kepentingan umum.
Untuk  ini  pemberlakuan  asas kepatutan  terhadap  suatu  kontrak mengandung dua fungsi sebagai berikut:
a.    Fungsi yang melarang;
Dalam  hal  ini,    kontrak  yang mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan asas kepatutan adalah  tidak  dapat  dibenarkan misalnya  dilarang  membuat  suatu kontrak  pinjaman  uang  dengan bunga  yang  sangat  tinggi.    Bunga yang sangat ini bertentangan dengan asas kepatutan ( reasonability).
b.   Fungsi yang menambah
R.  Sondang  L.  Tobing,  Rizayusmanda,  Budi  Aspani,  Klausula  Syarat  Batal  (Events  of  Devault)  dan Penerapannya dalam Perjanjian Kredit Bank, Halaman 240-251
Sebaliknya,  suatu  kontrak  juga dapat ditambah dengan atau dilaksanakan sesuai dengan prinsip- prinsip  kepatutan.    Dalam  hal  ini kedudukan prinsip kepatutan adalah untuk  mengisi  kekosongan  dalam pelaksanaan  suatu  kontrak,  dimana tanpa isian tersebut, tujuan dibuatnya  kontrak  tidak    mungkin tercapai.    Misalnya  terhadap  suatu kontrak  jual  beli  (yang  dibayar kemudian)  tidak  jelas  siapa  yang harus  menanggung  risiko  inflasi/ devaluasi  mata  uang,  maka  adalah sesuai  dengan  asas  kepatutan  jika pengadilan hakim menafsirkan bahwa  risiko  inflasi/devaluasi mata uang  tersebut  dipikul  bersama secara fifty – fifty .
c.    Suatu  pembuatan  dan  pelaksanaan kontrak  tidaklah  boleh  melanggar prinsip kepentingan umum ( openbaar  orde). Karena  sesuai dengan prinsip hukum yang universal  dan  sangat  mendasar bahwa  kepentingan  umum  tidak boleh  dikalahkan  oleh  kepentingan pribadi.    Karena  itu,  jika  ada kontrak  yang  bertentangan  dengan kepentingan/ketertiban umum,
maka kontrak tersebut sudah pastibertentangan  dengan  undang-
undang yang berlaku, yang menurut Pasal  1339  KUH  Perdata      hal tersebut  tidak  dibenarkan.    Contoh kontrak  yang  bertentangan  dengan kepentingan/ketertiban umum adalah kontrak jual-beli obat bius. 5
Memperhatikan  dari  uraian  di atas  dapat  dipahami  bahwa  secara umum  di  dalam  KUH  Perdata  telah memberi gambaran mengenai pentingnya  itikad  baik  yang  harus  ada dalam  suatu  perjanjian,  yang  mana  hal ini merupakan faktor yang mempengaruhi  untuk  dapat  dikatakan tentang telah terpenuhinya unsur kausa yang halal dalam suatu perjanjian.
Tanpa adanya pemenuhan kausa yang halal pada suatu perjanjian, baik  itu  merupakan  perjanjian  yang bersifat  formal  maupun  riil  maka tentunya  akan  mempengaruhi  nilai kekuatan hukum dari perjanjian tersebut,  karena  sesuai  dengan  apa yang  diketahui,  terhadap  perjanjian  ini sebenarnya dianggap tidak pernah ada.
Sebagai dasar hukum penerapan syarat  batal  dalam  perjanjian  kredit bank  adalah  pasal  1266  KUH  Perdata yang berbunyi:
5 Munir  Fuady, Hukum  kontrak  (Dari  Sudut pandang  Hukum  Bisnis) (Bandung:  Citra Aditya Bakti, 2001).
R.  Sondang  L.  Tobing,  Rizayusmanda,  Budi  Aspani,  Klausula  Syarat  Batal  (Events  of  Devault)  dan Penerapannya dalam Perjanjian Kredit Bank, Halaman 240-251
Syarat batal dianggap selalu dicantumkan  dalam  persetujuan  yang bertimbal  balik,  andakata  salah  satu pihak  tidak  memenuhi  kewajibannya. Dalam  hal  demikian  persetujuan  tidak batal  demi  hukum,  tetapi  pembatalan harus dimintakan kepada pengadilan.
B. Penerapan  Klausul  Syarat  Batal (Events of Default) Dalam

## Perjanjian Kredit Bank
Secara  filosofi  dapat  dikatakan bahwa  pencantuman  klausul  syarat batal (events of default) yang dirumuskan  secara  sepihak  oleh  pihak bank  dalam  suatu  perjanjian  kredit bank  tanpa  melalui  proses  tawar- menawar  lagi  dengan  pihak  debitur sebelum  perjanjian  itu  ditandatangani, sebanarnya  adalah  merupakan  bagian dari pengejawantahan kebijakan pemerintah di bidang moneter khususnya untuk meningkatkan pemerataan  dan  pertumbuhan  ekonomi nasional  dan  pengembangan  sistem lembaga  keuangan  yang  sehat  yang dilandasi  oleh  hubungan  kepercayaan ( fiduciary relation) , hubungan kerahasiaan  ( confidential  relation) dan hubungan kehati-hatian (prudential relation).
Khususnya menganai asas dalam  bidang  perkreditan,  asas-asas
hukum  tersebut  di  atas,  paling  tidak dapat diketahui perumusan normatifnya    yaitu  sebagaimana  diatur dalam  Pasal  1  butir  28  dan  Pasal  29 ayat  1),  2),  3)  dan  4)  UU  Nomor  10 Tahun  1998  tentang  Perbankan,    yang berbunyi:
Pasal 1 butir 28 berbunyi:
Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai basabah penyimpanan dan simpanannya. Pasal  29  ayat  1),  2),  3)  dan  4) berbunyi:
1) Pembinaan  dan  pengawasan bank  dilakukanoleh  Bank Indonesia
2) Bank wajib memelihara
tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuankecukupan  modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan  dengan  usaha bank,  dan  wajib  melakukan kegiatan usaha sesuai dengan  prinsip  kehati-hatian.
3) Dalam  memberikan  kredit atau  pembiayan  berdasarkan prinsip syariah dan
R.  Sondang  L.  Tobing,  Rizayusmanda,  Budi  Aspani,  Klausula  Syarat  Batal  (Events  of  Devault)  dan Penerapannya dalam Perjanjian Kredit Bank, Halaman 240-251
melakukan  kegiatan  usaha lainnya, bank wajib menempuh  cara  –  cara  yang tidak  merugikan  bank  dan kepentingan  nasabah  yang mempercayakan
dananya kepada bank.
4) Untuk  kepentingan  nasabah, bank  wajib  menyediakan
informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko  kerugian  sehubungan dengan  transaksi  nasabah yang dilakukan melalui bank. Dalam rangka untuk mempertahankan eksistensi, kontuinitas dan kesehatan kegiatan usahanya, maka
tidak dapat dipungkiri terjadinya praktek penerapan perjanjian baku oleh pihak  bank  dengan  menempatkan klausul-klausul  perjanjian  yang  sudah dipersiapkan  sejak  semula,  yang  di antaranya disebut klausula syarat batal.
Sebenarnya bila hendak diperkenalkan keanekaragaman
pencantuman  klausula  yang  sering digunakan  oleh  pihak  bank  dalam formulir  perjanjian  kredit  itu,  cukup banyak yaitu seperti yang
diketengahkan oleh Sutan Remy
Sjahdeini, dalam hal ini beliau menjelaskan  bahwa  perjanjian  kredit
yang  baik  harus  didukung  dengan adanya klausula – klausula:
a. Klausul mengenai maksimum  kredit,  jangka waktu  kredit,  tujuan  kredit, bentuk kredit dan batas izin tarik kredit.
b. Klausul tentang bunga, commitmen  fee dan  denda kelebihan tarik.
c. Klausul  tentang  kuasa  bank untuk melakukan
pembebanan  atas  rekening pinjaman nasabah debitur. d. Klausul tentang representation and warranties, yaitu  klausul yang berisi pernyataan- pernyataan  nasabah  debitur mengenai  fakta-fakta  yang menyangkut  status  hukum, keadaan keuangan, dan harta kekayaan nasabah debitur  pada  waktu  kredit diberikan, yaitu yang
menjadi asumsi-asumsi bagi bank dalam mengambil keputusan
untuk  memberikan  kredit tersebut.
e. Klausul  tentang condition precedent, yaitu  klausul
R.  Sondang  L.  Tobing,  Rizayusmanda,  Budi  Aspani,  Klausula  Syarat  Batal  (Events  of  Devault)  dan Penerapannya dalam Perjanjian Kredit Bank, Halaman 240-251
tentang tentang syarat-
syarat  tangguh  yang  harus dipenuhi  terlebih  dahulu oleh nasabah debitur sebelum bank berkewajiban untuk  menyediakan  dana bagi  kredit  tersebut  dan nasabah debitur berhak
untuk pertama kalinya menggunakan kredit.
f. Klausul  tentang  agunan kredit dan asuransi barang - barang agunan tertentu selama  perjanjian  kredit masih berlaku.
g. Klausul  tentang affirmatif covenants , yaitu
klausulyang  berisi  janji- janji  nasabah  debitur  untuk melakukan hal tertentu selama  perjanjian  kredit masih berlaku.
h. Klausul tentang negatif covenants, yaitu  klausul
klausul  yang  berisi  janji debitur untuk tidak melakukan hal tertentu selama  perjanjian  kredit masih berlaku.
i. Klausul  tentang financial covenants, yaitu  klausul yang berisi janji-janji
nasabah debitur untuk menyampaikan laporan keuangannya  kepada  bank dan memelihara posisi keuangannya  pada  minimal taraf tertentu.
j. Klausul  tentang  tindakan yang  dapat  diambil  oleh bank dalam rangka pengawasan,  pengamanan, penyelamatan dan
penyelesaian kredit.
k. Klausul  tentang events  of devault ,  yaitu  klausul  yang menentukansuatu  peristiwa yang apabila terjadi memberikan  hak  kepada bank  untuk  secara  sepihak mengakhiri perjanjian kredit  dan  untuk  seketika dan sekaligus menagih seluruh outstanding.
l. perdebatan kredit.
m. Klausul  tentang  arbitrase ,
yaitu klausul yang mengatur mengenai
penyelesaian  pendapat  atau perselisihan  di  antara  para pihak  melalui  suatu  badan arbitrase, baik badan arbitrase adehock atau badan arbitrase institusional.
R.  Sondang  L.  Tobing,  Rizayusmanda,  Budi  Aspani,  Klausula  Syarat  Batal  (Events  of  Devault)  dan Penerapannya dalam Perjanjian Kredit Bank, Halaman 240-251
n. Klausul tentang bunga rampai    atau miscellaneus provisions atau boillerplate provision ,    yaitu  klausul- klausul  yang  berisi  syarat- syarat dan ketentuan-
ketentuan yang belum tertampung  secara  khusus di  dalam  klausul-klausul lain.    Termasuk  di  dalam klausul-klausul  ini  adalah klausul  yang  disebut  pasal tambahan,  yaitu  klausul yang  berisi  syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan tambahan yang belum diatur  dalam  pasal-pasal lain atau berisi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan khusus  yang  dimaksudkan sebagai  syarat-syarat  dan ketentuan-ketentuan yang
menyimpang  syarat-syarat
dan ketentuan-ketentuan lain  yang  telah  tercetak  di dalam perjanjian kredit yang  merupakan  perjanjian baku.
o. Klausul  tentang  berlakunya hubungan  rekening  koran
bagi  perjanjian  kredit  yang bersangkutan. 6
Penerapan  klausul  syarat  batal sudah  menjadi  kebiasaan  dimasukkan dalam pengonsepan isi formulir perjanjian  kredit  bank,  dan  bahkan sepengetahuan penulis telah menjamur pula diterapkan dalam perjanjian  lain- lainnya.
Bahwa  klausul  syarat  batal memang  diterapkan  dalam  rumusan perjanjian  kredit  bank,  dan  hal  ini memang  dapat  dibenarkan  sebagai langkah untuk mengantisipasi terwujudnya  manajemen  perbankan  di bidang  perkreditan  yang  baik,  serta penerapan  ini  adalah  sah  karena sebelum  formulir  perjanjian  kredit ditandatangani, maka sebelumnya kepada calon debitur diberi kesempatan  untuk  memahami  isi perjanjiannya.
Penerapan  klausul  syarat  batal ini  sebenarnya  tidak  dapat  dilepaskan dengan  kebebasan  untuk  mengadakan beberapa  aspek  dalam  perjanjian,  baik mengenai  isi  dan  jenis  perjanjian  apa saja yang diberikan melalui adanya asas kebebasan berkontrak sebagaimana dianut dalam Pasal 1338 KUH Perdata.
6 Sutan  Remy  Sjahdeini  dalam  Hasanuddin Rahman, Aspek-aspek Pemberian Kredit Perbankan di indonesia
R.  Sondang  L.  Tobing,  Rizayusmanda,  Budi  Aspani,  Klausula  Syarat  Batal  (Events  of  Devault)  dan Penerapannya dalam Perjanjian Kredit Bank, Halaman 240-251
Dalam penerapan perjanjian kredit bank sesuai dengan asas kebebasan  berkontrak  yang  diberikan dan  diatur  dalam  pasal  1338  KUH Perdata  adalah  sudah  sepantasnya  serta menurut hukum apabila sebelum dianggap berlaku perjanjian kredit bank yang formatnya telah dibakukan sepihak  oleh  bank,  haruslah  diberikan waktu yang layak kepada debitur/nasabahnya  untuk  mempelajari perjanjian baku tersebut bahkan bilamana perlu bank memberi pengarahan dan masukan kepada debitur  mengenai  makna  dari  setiap pasal yang diperjanjikan tersebut.

## KESIMPULAN
Penerapan  klausul  syarat  batal terkait    dengan  kebebasan  untuk mengadakan  beberapa  aspek  dalam perjanjian,  baik  mengenai  isi  dan  jenis perjanjian  apa  saja  yang  diberikan melalui adanya asas kebebasan berkontrak  sebagaimana  dianut  dalam Pasal 1338 KUHPerdata.  Sebagai dasar hukum  penerapan  syarat  batal  dalam perjanjian  kredit  bank  adalah  pasal 1266  KUHPerdata  yang  berbunyi:
Syarat batal dianggap selalu dicantumkan  dalam  persetujuan  yang bertimbal  balik,  andakata  salah  satu
pihak  tidak  memenuhi  kewajibannya. Dalam  hal  demikian  persetujuan  tidak batal  demi  hukum,  tetapi  pembatalan harus dimintakan kepada pengadilan.
Penerapan  klausul  syarat  batal dalam praktek perbankan telah menjamur  menjadi  kebiasaan  yang diperjanjikan  oleh  pihak  bank  dan debiturnya, hal mana dilakukan dengan dimasukkan dalam
pengonsepan  isi  formulir  perjanjian kredit bank, dan bahkan sepengetahuan  peneliti  jenis  klausul tersebut  juga  telah  biasa  diterapkan dalam perjanjian  lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Munir  Fuady, Hukum  Kontrak  (Dari Sudut  pandang  Hukum  Bisnis) , Bandung:  Citra  Aditya  Bakti, 2001.
Sutan  Remy  Sjahdeini, Kebebasan Berkontrak  Dan  Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia,
Jakarta: Institut
Bankir Indonesia, 1993.
Thomas    Suyatno et.al , Dasar-dasar Perkreditan, Jakarta:  Gramedia, 1990.