## ANALISIS YURIDIS KONTRAK NON COMPETITION CLAUSE DALAM PERSPEKTIF UU RI NO.30 TAHUN 2000 TENTANG RAHASIA DAGANG
Reza Anugerah Razak 1 , Syamsuddin Rajab 2 1,2 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Rezaanugerahrazak@Gmail.Com

## Abstrak
Studi ini bertujuan mengangkat suatu permasalahan yang kerap terjadi  di dunia pekerjaan. Permasalahan yang timbul antara pengusaha/perusahaan dan pekerja/buruh. Masalah yang dimaksud adalah pencantuman Non Competition Clause dalam kontrak kerja yang dianggap dapat merugikan pihak pekerja. Tujuan dari penelitian ini  yaitu  untuk  mengetahui  Bagaimanakah  kedudukan  hukum  pencantuman Non  Competition  Clause pada kontrak kerja antara perusahaan dan karyawan, dan untuk mengetahui Bagaimana perlindungan terhadap rahasia dagang  perusahaan  dengan  pencantuman Non  Competition  Clause dalam  kontrak  kerja.  Jenis  penelitian  yang digunakan  adalah  Normatif  Yuridis,  yaitu  pendekatan  yang  digunakan  dengan  cara  menyoroti  peraturan perundang-undagangan dalam pencantuman Non Competition Clause terhadap kontrak kerja antara perusahaan dan karyawan. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah primer dan sekunder, kemudian metode pengumpulan data  yang digunakan  adalah  mengumpukan data-data  yang ada baik itu  melalui undang- undang, buku-buku, majalah, website, dan dokumen.
Kata Kunci: Kontrak, Non Competition Clause, Rahasia Dagang

## Abstract
This study aims to raise a problem that often occurs in the world of  work. Problems that arise between entrepreneurs  /  companies  and  workers  /  laborers.  The  problem  in  question  is  the  inclusion  of  a Non Competition Clause in  the  work contract  which is considered to be detrimental to the  worker. The purpose of this  research  is  to  find  out  what  is  the  legal  position  of  the  inclusion  of Non  Competition  Clause in  the  work contract between companies and employees, and to find out how to protect the company's trade secrets with the inclusion  of Non  Competition  Clause in  the  work  contract.  The  type  of  research  used  is  Juridical  Normative, which is the approach used by highlighting the laws and regulations in the inclusion of Non Competition Clause on work contracts between companies and employees. The data sources used in this research are primary and secondary,  then  the  data  collection  method  used  is  to  collect  existing  data  either  through  laws,  books, magazines, websites, and documents.
Keywords: Contract, Non Competition Clause, Trade Secret

## PENDAHULUAN
Pekerjaan  merupakan  hal  yang  cukup  fundamental  untuk  menjalankan  kehidupan sehari-hari,  semua  masyarakat  berlomba-lomba  untuk  mendapatkan  pekerjaan  layak  yang dapat memenuhi “ semua kebutuhan rumah tangga mereka, tak heran jika banyak masyarakat menuntut pemerintah untuk membuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya, agar mereka tidak lagi khawatir  untuk tidak mendapatkan pekerjaan. ”
Namun  disisi  lain  terkadang  banyak  permasalahan  yang  muncul  didalam  lapangan pekerjaan, misalnya pembatasan hak kerja oleh pengusaha terhadap para pekerja yang dimana pengusaha  mencantumkan  klausula  didalam  kontrak    bahwa  seorang  pekerja  tidak  dapat bekerja  di  perusahaan  yang  merupakan  kompetitor/  saingan  usaha  mereka  setelah  kontrak kerja  berakhir  ( Non  Competition  Clause ),  dengan  alasan  rahasia  perusahaan  atau  rahasia dagang.  Tentu  dengan  pencantuman  Non  Competition ” Clause  para  pekerja/buruh  merasa hak konstitusinya di renggut oleh para pengusaha sebagaimana yang diatur dalam  pasal 28 D
ayat  (2)  Undang-Undang  Dasar  1945  yang  menyebutkan  bahwa  setiap  orang  berhak  untuk bekerja serta mendapat  imbalan dan perlakukan  yang adil dan layak dalam  hubungan kerja. Pencantuman Non  Competition  Clause dalam  Kontrak  Kerja  merupakan  hasil  perwujudan dari  perlindungan  rahasia  perusahaan,  tentu  semua  perusahaan  ingin  melindungi  rahasia perusahaannya yang merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HAKI). 1 ”
Dalam  perilaku  manusia,  kedudukan  hukum  menjadi  sangat  penting,  diamtaranya mengenai  pekerjaan  masyarakat  sebagai  individu  ataupun  kelompok.  Masayarakat  bertahan hidup  dengan  bekerja,  baik  kedudukannya  sebagai  pekerja  maupun  sebagai  pemberi  kerja. Para pekerja membanting tulang demi mempertahankan kehidupannya, mencurahkan tenaga dan pikiran untuk meraih upah,. Oleh karena itu, demi penghargaan, ” martabat, dan harga diri para  pekerja,  diperlukan  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  segala  hal  yang berkaitan dengan kinerjanya, naik kedudukan, pangkat, jabatan, dan posisinya maupun upah dan berbagai pendapatan lainnya. ”
Hak-hak  seorang  pekerja  dan  pengusaha  secara  yuridis  mendapat  perlindungan  yang sama,  hanya  dari  segi  kewajiban,  wewenang,  dan  manajerialnya  berbeda.  Oleh  karena  itu, kedudukan majikan atau pengusaha lebih kuat dibandingkan dengan para pekerja. Atas dasar itulah,  Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, ” Undang-undang No. 21 tahun 2000 tentang serikat buruh, dan Undang-undang No.2 tahun 2004  tentang penyelesaian perselisihan  hubungan  industrial,  ditetapkan  untuk  melindungi  hak-hak  para  pekerja  yang terkadang semakin tidak berdaya menghadapi arus dan situasi ekonomi dewasa ini. 2 ”
Perjanjian  kerja  merupakan  perjanjian  yang  memaksa  (dwang  contract),  karena  pihak tidak  dapat  menentukan  sendiri  keinginannya  dalam  perjanjian.  Kebabasan  berkontrak sebagaimana  layaknya  dalam  hukum  perikatan,  perbedaan  kedudukan  para  pihak  yang mengadakan  perjanjian  kerja  menyebabkan  para  pihak  tidak  menentukan  keinginannya sendiri dalam perjanjian. Terutama pihak pekerja. Namun demikian para pidak dalam ikatan ” hubungan  kerja  tunduk  pada  peraturan  Perundang-undangan  tentang  ketenagakerjaan.    Para pihak yang mengadakan perjanjian kerja mempunyai hubungan hukum yang disebut sebagai hubungan kerja, dan sejak itulah terhadap mereka yang mengadakan perjanjian kerja berlaku ketentuan  hukum  ketenagakerjaan.  Sebagi lex  specialist dari  perjanjian  pada  umumnya, ketentuan dalam bab 7 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. ”
1 Amalia, Rizky. " Non-Competition Clause dalam Perjanjian Kerja." Yuridika 26.2 (2011): 117-128
2 R. Joni Bmbang, Hukum ketenaga kerjaan, (Cet.I; Bandung: Pustaka Setia, 2013),        h. 49-50.
Ketentuan yang  termuat dalam bab 7a Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut adalah bersifat umum terhadap semua perjanjian kerja, ini berarti bahwa dimungkinkan untuk mengadakan  ketentuan  yang  khusus,  berdasarkan  kekhususan  dari  perjanjian  kerja,  ditinjau dari  tempat  atau  sifat  pekerjaan  yang  dilakukan,  misalnya  untuk  pekerjaan  yang ” di  lakukan dilaut, diperkebunan, di hutan, atau pada perusahaan pertambangan, perusahaan farmasi, dan lain sebagainya. 3 ”

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  oleh  peneliti  adalah  penelitian  normatif.  Bila  dilihat dari  jenis  datanya,  penelitian  ini  termasuk  penelitian  yang  bertitik  tolak  dari  data  yang diperoleh langsung dari hasil penelitian yang ada melalui hasil-hasil penelitian dari peraturan perundangan-undangan,  buku,  skripsi  yang  dapat  di  akses  secara  online  dari  berbagai perguruan tinggi, serta jurnal-jurnal online yang menyangkut terkait kedudukan ” hukum dan perlindungan  hukum  perusahaan  pada  pencantuman  kontrak Non  Competition  Clause . Pendekatan terdiri  atas  satu  pendekatan  yakni  pendekatan    normatif,  yaitu  pendekatan  yang digunakan dengan cara menyoroti peraturan perundang-undagangn dalam pencantuman Non Competition Clause terhadap kontrak kerja antara perusahaan dan karyawan. ”

## HASIL PENLITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Kedudukan  Hukum  Pencantuman    Non  Competition  Clause  Pada  Kontrak  Kerja Antara Perusahaan Dan Karyawan.
“ Kedudukan  hukum  atau  legal  standing  adalah  suatu  keadaan  yang  dimana  salah  satu pihak dianggap mememnuhi syarat untuk mengajukan penyelesaian permohonan sengketa di suatu  pengadilan.  Artinya  bahwa  perkara  yang  ingin  diajukan  memiliki  dasar  hukum  yang kuat. Kedudukan hukum sendiri dapat ditujukan pada pihak yang  secara langsung dirugikan oleh  undang-undang  atau  tindakan  yang  menjadi  permasalahan,  dan  kerugian  ini  akan  terus berlanjut  kecuali  jika  pengadilan  turun  tangan  dengan  memerintahkan  pemberian kompensasi,  menetapkan  bahwa  hokum ” yang  dipermasalahkan  tidak  berlaku  untuk  pihak tersebut,  atau  menyatakan  bahwa  undang-undang  tersebut  batal  demi  hukum  atau  pihak penuntut tidak dirugikan secara langsung, tetapi mereka memiliki hubungan yang masuk akal dengan  situasi  yang  menyebabkan  kerugian  tersebut,  dan  jika  dibiarkan  kerugian  dapat ” menimpa orang lain yang tidak dapat meminta bantuan dari pengadilan. Di Amerika Serikat,
3 Surya Tjandra dan Djafar Suryomenggolo, Makin terang Bagi Kami Belajar Hukum Perburuhan ( jakarta: TURCH), hlm 89-90
landasan  ini  digunakan  untuk  meminta  agar  suatu  undang-undang  dibatalkan  karena  telah melanggar Amendemen Pertama Konstitusi Amerika Serikat. ”
Terkait dengan kedudukan hukum Non Competition Clause maka kita akan mengujinya melalui  asas-asas  fundamental  dalam  hukum  kontrak/perjanjian  dan  peraturan  perundang- undangan, seperti ” yang kita ketahui bahwa kaidah hukum perburuhan atau ketenagakerjaan itu terbagi menjadi dua bagian yaitu kaidah otonom dan kaidah heteronom. ”

## 1. Kaidah Otonom
Kaidah otonom adalah ketentuan-ketentuan  yang  dibuat oleh para pihak  yang terikat dalam suatu hubungan kerja berdasarkan pada kehendak bebas  yang dibatasi  oleh peraturan perundang-undangan.  Kaidah ” hukum  otonom  di  sini  terdiri  dari  perjanjian  kerja,  peraturan perusahaan,  Perjanjian  Kerja  Bersama  (PKB)  ata Collective  Labour  Agreement atau Collective Bargaining Agreement , dan kebiasaaan hukum ( Customary law ). ”
a. Perjanjian Kerja
Pasal 1601 a, Bab 7a, Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerd). “ “Persetujuan “ dengan  mana  pihak  yang  satu,  si  buruh,  mengikatkan  dirinya  untuk dibawah  perintahnya  pihak  yang  lain,  si  majikan,  untuk  sesuatu  waktu  tertentu, melakukan pekerjaan dengan menerima upah” ”
Pasal 1 angka 14 UU No.13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan ”
“Perjanjian  anatara ” pekerja  atau  buruh  dengan  pengusaha  atau  pemberi  kerja  yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak.” ”
Disini  menunjukkan  bahwa  isi  perjanjian  kerja  adalah  hak  dan  kewajiban  buruh  atau pekerja  ataupun  pengusaha  yang  tercermin  dalam  syarat-syarat  kerja.  Dan  harus  dijadikan pedoman bertingkah ” laku buruh atau pekerja dalam kehidupan sehari-hari di setiap unit kerja. Misalnya “ Buruh  atau  pekerja  wajib  melakukan  pekerjaan,  berhak  atas  upah.  Perngusaha wajib  membayar  sejumlah  upah,  iuran  jamsostek,  transport  dan  lain-lain,  yang  ,menjadi acuan jika terjadi perselisihan antara buruh atau pekerja dengan pengusaha. ”
b. Peraturan Perusahaan ”
“ Pasal 1601 (j) BW menyebutkan bahwa:
“Peraturan  Perusahaan  adalah  peraturan  yang  ditetapkan  oleh  pengusaha,  dimana peraturan  tersebut  hanya  mengikat ” buruh  jika  buruh  yang  bersangkutan  menyetujuinya secara tertulis”
“ Pasal 1 angka 20 UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
“Peraturan yang dibuat secara tertulis oleh ” pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja serta tatab tertib perusahaan” ”
Demikian  pula  peraturan  perusahaan  di  sini  juga  berisikan  hak  dan  kewajiban  buruh dan  pengusaha  yang  merupakan  syarat-syarat  kerja  dan  tata  tertib  perusahaan  yang  harus dijadikan sebagai  sumber hukum  jika terjadi  perselisihan dianatar mereka. Misalnya buruh ” atau pekerja wajib masuk pukul 08.30 dan pulang pukul 17.30, memakai pakaian dinas, wajib saling menghormati antar karyawan, menghormati atasan. ”
c. Perjanjian Kerja Bersama (PKB)
Pasal 1601 n (2), bab 7a, Buku III KUHPerdata ”
“ “suatu  perjanjian  yang  dibuat  oleh  seorang  majikan  atau  beberapa  perkumpulan majikan  yang  yang  berbadan  hukum ” dengan  suatu  atau  beberapa  serikat  buruh  yang berbadan  hukum  mengenai  syarat-syarat  kerja  yang  harus  diindahkan  pada  waktu membuat perjanjian kerja” ”
Pasal 1 angka 21, UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
“ perjanjian  yang  merupakan  hasil  perundingan  anatara  serikat  pekerja  atau  buruh  atau beberapa  serikat  pekerja/serikat  buruh ” yang  tercatat  pada  instansi  yang  bertanggung jawab  di  bidang  ketenagakerjaan  dengan  pengusaha  atau  beberapa  pengusaha  atau perkumpulan  pengusaha  yang  memuat  syarat-sayarat  kerja,  hak  dan  kewajiban  kedua belah pihak” ”
“ Dari  definisi  di  atas  bahwa  perjanjian  perburuhan  atau  perjanjian  kerja  bersama  juga berisikan  syarat-syarat  kerja  yang  merupakan  hak  dan  kewajiban  buruh  atau  serikat  buruh dengan pengusaha ” yang harus menjadi pedoman selama berlakunya perjanjian kerja bersama tersebut.  Misalnya:  Hak  serikat  buruh/pekerja  untuk  melakukan  kegiatan  organisasi, Kewajiban serikat buruh/pekerja untuk menjaga hubungan yang harmonis. ”
d. Kebiasaan
Kebisaan  ( Customary  law )  dapat  didefinisikan  sebagai  kebiasaan  atau  perilaku  yang terus menerus dilakukan dan berulang-berulang yang lama-lama menjadi hukum dimana para pihak terikat untuk melaksanakannya. Satu kali dilakukan dan dijadikan dasar pemberian ” hak kepada buruh, akan dijadikan acuan untuk selanjutnya, kecuali ada alasan-alasan yang dapat diajukan untuk tidak melaksanakannya asalkan dibuat perjanjian/persetujuan dari pihak buruh atau pekerja. Misalnya pemeberian bonus di akhir tahun. 4 ”
4 Alyisus Uwiyono, Dkk, A sas-asas Hukum Perburuhan , (Depok: PR Raja Grafindo Persada, 2018), hlm 23-27

## 2. Kaidah Heteronom
“ Kaidah  Heteronom  adalah  kaidah-kaidah  yang  dibuat  oleh  pemerintah  atau  negara untuk  mengitervensi  pihak  perusahaan  dan  pekerja  agar  supaya  tidak  terjadi  pelanggaran- pelanggaran  yang ” dapat  merugikan  pihak  yang  dilemahkan  dalam  hal  ini  adalah  pekerja. Seperti yang kita ketahui bahwa antar pengusaha dan pekerja mempunyai hubungan ” subordinatif,  artinya  adalah  perusahaan  berada  pada  posisi  yang  kuat  dan pekerja/buruh berada pada posisi yang lemah. ”
“ Didalam  hukum  kontrak  secara  umum  dikenal  tiga  asas  fundamental  adapun  asas fundamental yang dimaksud menurut Ridwan Khairandy adalah Asas Kebebasan Berkontrak ( freedom of contract), Asas ” Konsensual ( Consensual), dan Asas Itikad Baik. Dari ketiga asas tersebut maka dapat kita akan uraikan sebagai berikut: ”
a. Kebebasan Berkontrak ( Freedom Of Contract )
“ Kebebasan  berkontrak  merupakan  asas  penting  dalam  berbagai  sistem  hukum. kebebasan  berkontrak  dalam  sistem  civil  law  dan  common  law  lahir  dan  berkembang  atas semangat  Individualisme  dan  pasar  bebas.  Pada  abat  ke-19,  kebebasan  berkontrak  sangat diagungkan oleh para filsuf, ekonom, sarjana hukum maupun lembaga yudikatif. Kebebasan berkontrak  sangat  mendominasi  dengan  teori  hukum  kontrak.  Inti  permasalahan ” hukum kontrak  lebih  tertuju  pada  realisasi  kebebasan  berkontrak.  Bahkan  pengadilan  pun  lebih mengedapankan aspek kebebasan berkontrak daripada nilai-nilai keadilan dalam putusannya, bahkan peraturan yang ” dibuat oleh badan legislatif memiliki kecenderungan yang sama. Pada saat itu kebebasan berkontrak memiliki tendensi kebebasan tanpa batas. ”
Gagasan  utama  kebebasan  berkontrak  berkaitan  dengan  penekanan  akan  persetujuan dan  maksud  kehendak  para  pihak.  Selain  itu,  gagasan  kebebasan  berkontrak  juga  berkaitan dengan ” pandangan  bahwa  kontrak  adalah  hasil  dari  pilihan  bebas  ( free  choice ).  Dengan gagasan utama ini, kemudian dianut paham bahwa tidak seorang pun terikat kepada kontrak sepanjang  tidak  dilakukan  atas  dasar  pilihan  bebas  untuk  melakukan  sesuatu. Konsep ” tersebut  menjadi  prinsip  utama  baik  dalam  sistem civil  law maupun common  law bahwa  kontrak  perdata  individual  dimana  para  pihak  bebas ” menentukan  kesepakatan kontraktual  tersebut.  Bagi  mereka  yang  memiki  kemampuan  bertindak  untuk  membuat kontrak  memiliki  kebebasan  untuk  mengikatkan  diri,  menentukan  isi,  akibat  hukum  yang timbul dari kontrak itu. 5 ”
5 R.Subekti, Aneka Perjanjian, /9Bandung: Alumni,1977), h 24
b. Asas Kesepakan para pihak ( konsensual )
“ Dari  titik  pandang  bahwa  kontrak  hasil  kehendak  bebas  para  pihak  dan  kontrak diciptakan  atas  pertemuan  kehendak  para  pihak,  kemudian  lahir  prinsip  konsensualisme. Konsensus menjadi inti ( core ) dan dasar konsep hukum kontrak modern. Prinsip ini ada pada dasarnya menyatakan gagasan bahwa hak yang esensial dalam kontrak adalah kehendak ” para pihak. Sebelumnya tidak dikenal asas konsensualisme tersebut. Hukum jerman pada mulanya tidak mengenal hukum perikatan, kemudian dikenal pula perikatan riil dan perikatan formal. Perjanjian  konsensual  yang  lahir  karena ” kesepakatan  sama  sekali  tidak  dikenal.  Kontrak berdasarkan konsensus sebenarnya tidak murni produk kontrak aba ke-18 dan 19, karena jauh sebelunya  hukum  romawi  sudah  mengenal  kontrak  atas  dasar  konsensus,  hanya  saja  tidak berlaku  untuk  umum  dan  hanya  berlaku  dalam  ruang  lingkup  yang  sangat  terbatas.  Gaius mengklafikasikan kontrak dalam hukum romawi menjadi empat bentuk yaitu: ”
1. Verbis
2. Litteris
3. Re
4. Consensu 6
Kontrak  yang  didasarkan  pada  konsensus  dalam  evolusi  hukum  Romawi  berkembang belakangan. ” Ia  mulai  dibangun  dan  dikembangkan  pada  abad  pertama  sebelum  masehi. Menurut  Alan  Watson  dikenalkannya  kontrak  berdasar  konsensus  tersebut  merupakan penemuan  terbesar  dalam  hukum  Romawi.  Kontrak  yang  didasarkan  pada  konsensus  itu sendiri mencakum empat macam kontrak yakni: ”
1. Jual beli ( emptio vendito )
2. Sewa menyewa ( locatio conductio )
3. Persekutuan perdata ( societas ) dan
4. Membebankan perintah atau kewenangan pada orang lain ( mandatum ).
Keempat  jenis  kontrak  itu  merupakan  kontrak  yang  lazim  pada  saat  itu.  Kontrak- kontrak tersebut semata-mata ” lahir dari konsensus tanpa harus mengikuti bentuk tertentu atau tindakan  fisik  tertentu  yang  diisyaratkan  kontrak  rill.  Keempat  jenis  kontrak  konsensual  di atas  itulah  yang  sebenarnya  menjadi  dasar  generalisasi  hukum  kontrak  modern.  Bersamaa dengan dikembangkannya asas konsensual, dikembangkan pula asas ” itikad baik ( bona fides ). Asas  konsensual  tersebut  harus  didasarkan  pada  itikad  baik.  Belakangan contractus  re diperluas  hingga  mencakup innominati, tetapi  hukum  Romawi  masih  berpegang  teguh  pada
6 R.subekti, pokok-pokok Hukum Perdata, Cet 28. (Jakarta: Intermasa, 1996)
syarat  bahwa  perjanjian  dengan  sedikit  pengecualian  hanya  dapat  terjadi  apabila  memenuhi bentuk  yang  telah  ditetapkan.  Kontrak  yang  demikian  itu  biasanya  dituangkan  dalam  suatu dokumen  notarial. ” Jadi,  di  sini  tidak  berlaku  aturan  umum  bahwa  lahirnya  kewajiban kontraktual  berdasarkan  konsensus  ( nodus  consensus  obligat ).  Disamping  kontrak ” yang demikian  itu,  hukum  Romawi  mengenal  pula pacta  nuda yang  tidak  memiliki  hak  untuk menuntut ( actionable pacts ). ”
c. Asas Itikad Baik
Penggunaan  Itikad  baik  di  Indonesia  ditemukan  di  dalam  pasal  1338  ayat  3  Kitab Undang-undang  Hukum  Perdata  (KUHPerd).  Pasal  ini  menetukan  bahwa  perjanjian dilaksanakan  dengan  itikad  baik.  Ketentuan  ini  sangat  abstrak.  Tidak  ada  pengertian  dan tolok ukur itikad ” baik dalam KUHPerdata. Oleh karena itu, perlu dicari dan ditelusuri makna dan tolok ukur itikad baik tersebut. Prinsip itikad baik, fair dealing, keadilan, dan kepatutan adalah  prinsip  mendasar  dalam  dunia  bisnis.  Para  sarjana  senantiasa ” itikad  baik  yang  ideal dengan prinsip etik seperti homesty, loyalty , dan pemenuhan komitmen. Ini adalah inkarnasi prinsip yang idela dalam hukum Romawi bahwa manusia yang bijaksana. ”
Doktrin  itikad  baik  dalam  hukum  Romawi  mengacu  kepada  tiga  bentuk  perilaku  para pihak dalam kontrak yaitu ”
1) Para pihak harus memegang teguh janji atau perkataanya
2) Para  pihak  tidak  boleh  mengambil  keuntungan  dengan  tindakan  yang  menyesatkan terhadap salah satu pihak
3) Para pihak mematuhi kewajibannya dan berperilaku sebagai orang terhormat dan jujur, walaupun kewajiban tersebut tidak secara tegas diperjanjikan. 7
Itikad  baik  tersebut  tidak  hanya  mengacu  kepada  itikad  baik  para  pihak,  tetapi  harus pula  mengacu  kepada  nilai-nilai  yang  berkembang  dalam  masyarakat.  Sebab  itikad  bak merupakan ” bagian dari masyarakat. Itikad baik ini akhirnya mencerminkan standar keadilan dan kepatutan masyarakat. Dengan makna yang demikian itu menjadikan itikad baik sebagai universal  social  force yang  mengatur  hubungan  antar  sosial  mereka,  yakni ” setiap  warga negara  harus  memilki  kewajiban  untuk  bertindak  dengan ” itikad  baik  terhadap  semua warganegara. 8 Standar  atau  tolok  ukur  itikad  baik  pelaksanaan  kontrak  adalah  standar objektif.  Dalam  hukum  kontrak,  pengertian  bertindak  sesuai  dengan  itikad  baik  mengacu kepada  ketaatan  akan reasonable  commercial  standard  of  fair  dealing ,  yang  menurut legislator Belanda disebut ” bertindak sesuai dengan redelihkheid en bilijkheid
7 Sarjono dkk, Bunga Rampai Perbandingan Hukum Perdata (Jakarta: Ind Hill-Co) h. 19
8 Muhammad Abdul Kadir, Hukum Perjanjian (Bandung: Alumni) h. 11
( reasonableness  and  equity ).  Itikad  baik  pelaksanaan  kontrak  mengacu  kepada  itikad  baik yang  objektif.  Standar  yang  di  sini  adalah  standar  yang  objektif  yang  mengacu  pada  suatu norma yang objektif. Perilaku para pihak dalam kontrak harus diuji atas dasar norma-norma objektif  yang  tidak  tertulis  yang  berkembang  di  dalam  masyarakat.  Ketentuan  itikat baik ” menunjuk kepada nirma-norma tidak tertulis yang sudah menjadi norma hukum sebagai suatu sumber hukum tersendiri. Norma tersebut dikatakan objektif karena tingkah laku tidak didasarkan pada anggapan para pihak sendiri, tetapi tingkah laku tersebut harus sesuai dengan anggapan umum tentang itikad baik tersebut. ”
d. Rahasia Dagang
Setiap  perusahaan pasti mempunyai  informasi rahasia  yang tidak boleh diketahui  oleh masyarakat  umum.  Informasi  rahasia  tersebut  bisa  berupa  informasi  teknologi  misalnya proses  pembuatan  sebuah  produk.  Informasi  rahasia  bisa  juga  berupa  informasi  bisnis misalnya ” daftar  alamat  pelanggan,  daftar  alamat  pemasok,  daftar  alamat  karyawan,  daftar kreditor  perusahaan,  daftar  aset  perusahaan,  dll.  Rahasia  dagang  tersebut  dilindungi  oleh undang-undang sehingga apabila ada pihak yang sengaja membocorkan ” ke publik maka akan terkena sanksi pidana. Karyawan atau mantan karyawan yang terbukti membocorkan rahasia perusahaan tempatnya bekerja dapat terkena saksi pidana berdasarkan UU No.30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang. ”
Berdasarkan pasal 1 UU No.30 Tahun 2000 Tentang Rahasia  Dagang,  yang dimaksud Rahasia  Dagang  adalah  informasi  yang  tidak  diketahui  oleh  umum  dibidang  teknologi  dan atau bisnis, yang ” mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya  oleh  pemilik  Rahasia  Dagang.  Sedangkan  yang  dimaksud  dengan  Hak Rahasia Dagang adalah hak atas Rahasia Dagang ” yang timbul berdasarkan UU No.30 Tahun 2000  Tentang  Rahasia  Dagang.  Hak  Rahasia  Dagang  secara  otomatis  dimiliki  oleh  pihak yang mempunyai rahasia dagang tanpa harus lebih dulu mendaftarkan haknya ke Ditjen HKI. Jadi  kepemilikan  hak  Rahasia  Dagang ” bersifat  otomatis  asalkan  pemilik  rahasia  dagang sudah  mempunyai  informasi  yang  bersifat  rahasia,  serta  sudah  terbukti  mampu  menjaga informasi rahasia tersebut secara sepatutnya. ”
e. Peraturan Perundang-undangan
Undang-undang  yang  mengatur  terkait  dengan  syarat  sah  kontrak    terdapat  dalam pasal  1320  KUHPerdata  dan  lebih  khusus  kontark  kerja  diatur  di  UU  No.13  tahun  2003 Tentang ” Ketenagakerjaan  pada  pasal  52  ayat  (1).  Pasal  1320  KUHPerdata  berbunyi  syarat sahnya perjanjian iyalah: ”
1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal
Pasal 52 ayat 1 UU No. 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan berbunyi: ”
1. Kesepakatan kedua bela pihak.
2. Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum.
3. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan. ”
4. Pekerjaan  yang  diperjanjikan  tidak  bertentangan  dengan  ketertiban  umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan. ”
Kalau  kita  melihat  beberapa  asas-asas  kontrak  dan  perarturan  perundang-undangan yang  membahas  kontrak, ” khususnya  pencantuman Non  Competition  Clause dalam  kontrak kerja maka kita dapat menemukan fakta hukum bahwa pencantuman Non Competition Clause dalam  kontrak ” kerja  sudah  memenuhi  asas  fundamental  dalam  kontrak  dan  sudah  sesuai dengan  syarat  sahnya  perjanjian  kerja,  karena  dalam  pasal  52  ayat  (1)  UU  Ketenagakerjaan point  (4),    menyebutkan  bahwa  (pekerjaan  yang  diperjanjikan ” tidak  boleh  bertentangan dengan  undang-undang),  artinya  adalah  objek  perjanjian  kerja  itulah  yang  tidak  boleh bertentangan  dengan  Undang-Undang.    Perjanjian  kerja  yang  bertentangan  dengan  undang undang misalnya didalam klausul ” kontrak kerja  mengatakan “bersedia untuk bekerja sebagai pelayan  cafe  esek-sesek”,  disamping  bertentang  dengan  undang-undang  juga  bertentangan dengan ” kesusilaan.  Oleh  karena  itu,  pencantuman Non  Competition  Clause dalam  kontrak kerja  dapat  di  lakukan  oleh  pengusaha  atau  perusahaan  untuk  melindungi  rahasia dagangnya. ”
“ Non  Competition  Clause sudah  memenuhi  syarat  objektif    perjanjian  kerja  sesuai pasal  52  ayat  1 UU  No.13 Tahun ” 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Oleh  karena itu terhadap perjanjian/kontrak kerja yang mencantumkan Non Competition Clause sah secara hukum. 9 “ B. Perlindungan  Terhadap  Rahasia  Dagang  Perusahaan  Terhadap  Pencantuman  Non Competition Clause Dalam Kontrak Kerja
Rahasia  dagang  terbentuk  dari  beberapa  kasus  yang  memilki  berbagai  macam  elemen kontrak,  yang diantaranya adalah itikad baik, kewajiban  yang didasarkan pada kepercayaan, dan ” kejujuran kekayaan. Kalau kita telaah beberapa pertimbangan hukum sehingga dibentuk undang-undang  No  30  Tahun  2000  Tentang  Rahasia  Dagang  maka  kita  akan ” menemukan dua  alasan.  Alasan  yang  pertama  adalah  untuk  memajukan  industri  yang  mampu  bersaing
9 Ahmad R. Ramli, Perlindungan Rahasia Dagang dalam UU Nomor 30 Tahun 2000 dan Perbandingannya dengan beberapa Negara (Bandung: CV Bandar Maju 2001) h. 38
dalam  lingkup  perdagangan  nasional  maupun  internasional  sehingga  dianggap  perlu  untuk menciptakan  konsep  yang  mampu ” mendorong  kreativitas  dan  inovasi  para  pelaku  usaha dengan  memberikan  perlindungan  hukum  baik  dari  segi  pidana  maupun  perdata  terhadap Rahasia  Dagang  sebagai  bagian ” dari  sistem  Hak  Kekayaan  Intelektual  khususnya  pada bidang  Hak  Kekayaan  Indusri.  Dan  yang  kedua  agar  dapat  memenuhi  tuntutan ” Agreement Establishing  the  World  Trade  Organization yang  mencakup Agreement  Of  Trade  Related Aspect of Intellectual Property Rights (Persetujuan Trips) yang sudah diratifikasi melalui UU No.7  Tahun  1994.  Artinya  adalah  pemebentukan  undang-undang ” rahasia  dagang  memilki tujuan untuk memajukin indstri di indonesia, dapat menumbuhkan penemuan-penemuan baru guna  memajukan  industri,  melindungi  kepentingan  hukum  terhadap  penemuan-penemuan yang  baru,  dan  memberikan ” serta  menjamin  kepastikan  hukum  bagi  inventor  maupun pemegang  lisensi  Hak  Dagang  tersebut.  Penerapan  dan  pelaksanaan  perlindungan  hukum terhadap rahasia dagnag diatur melalui UU No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang ” dan UU  No.  5  Tahun  1999  tentang  Larangan  Praktek  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak Sehat  yang  terdapat  pada  pasal  50  b.  Terhadap  berbagai  peraturan  yang  mengatur  tentang Rahasia Dagang, maka akan semakin menguatkan ” kedudukan rahasia dagang sebagai bentuk hak yang eksklusif. Walaupun UU No.5 Tahun 1999 tentang larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, belum mampu menjawab substansi pengaturan perlindungan rahasia ” dagang sebelum diundangkan UU No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang yang lebih mengatur secera khusus Rahasia Dagang. 10 ”
Pelanggaran  Rahasia  Dagang  sebagai  Tindak  Pidana  Tindak  pidana  Rahasia  Dagang dalam  UU  No.  30  Tahun  2000  diatur  dalam  bab  IX  tentang  Ketentuan  Pidana  yaitu  dalam pasal  17  yang  berbunyi  sebagai  berikut  :  “Barangsiapa  dengan  sengaja  dan  tanpa ” hak menggunakan Rahasia Dagang pihak lain atau melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 atau Pasal 14 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)” Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ” merupakan delik aduan. Jika kita membaca rumusan ketentuan Pasal 17 ayat  (1) dapat kita ketahui bahwa UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang  yang mengatur ” tentang  tindak  pidana  Rahasia  Dagang  yang  diatur  dalam  pasal  tersebut  adalah tindak pidana yang berhubungan dengan: ”
10 GERUNGAN, Anastasia E. Perlindungan Hukum terhadap Rahasia Dagang Ditinjau dari Aspek Hukum Perdata dan Pidana di Indonesia oleh: Anastasia E. Gerungan. Jurnal Hukum Unsrat , 2016, 22.5.
1. Penggunaan Rahasia ” Dagang Secara Sengaja dan Tanpa Hak Berhubungan dengan Hak Rahasia  Dagang,  sebagaimana ” yang  disebutkan  dalam  rumusan  pasal  4  UU  No.  30 Tahun 2000 bagi pemilik Rahasia Dagang : Pasal 6 dan Pasal 7 UU No. 30 Tahun 2000 bagi pemegang Rahasia Dagang untuk :
a. Menggunakan sendiri Rahasia Dagang yang dimilikinya
b. Memberikan lisensi kepada pihak lain untuk ” menggunakan Rahasia Dagang tersebut.
Selain itu ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 UU No. 30 Tahun 2000 yang ditafsirkan secara luas  juga  memberikan  hak  kepada  penerima  lisensi  Rahasia  Dagang  untuk menggunakan ” (secara komersial) Rahasia Dagang yang dilisensikan kepadanya oleh pemilik Rahasia  Dagang  atau  pemegang  Rahasia  Dagang.  Hal  ini  berarti  selain  dari  mereka  yang tersebut di atas, yaitu: ”

## 1. Pemilik Rahasia Dagang

## 2. Pemegang Rahasia Dagang
3. Penerima lisensi Rahasia Dagang. 11
Tidak  ada  pihak  lain  yang  berhak  untuk  menggunakan  atau  memanfaatkan  Rahasia Dagang.  Dalam  hal  ini  perlu  diperhatikan  rumusan  yang  memuat  perkataan  dengan  sengaja dan ” tanpa  hak,  sebagaimana  disebutkan  dalam  Pasal  17  ayat  1  UU  No.  30  Tahun  2000 tersebut.  Meskipun  rumusan  (tanpa  hak)  dapat  dibuktikan  dengan  mudah  berdasarkan  pada alasan sebagaimana dijabarkan di atas menurut  ketentuan Pasal 4, 6 dan 7 UU No. 30 Tahun 2000,  pembuktian  “dengan  sengaja”  tidaklah  semudah  itu,  mengingat ” bahwa  Rahasia Dagang bukanlah suatu informasi yang bersifat umum, yang diumumkan untuk memperoleh perlindungan dari Negara sebagaimana halnya Hak atas Kekayaan Intelektual lainnya. Hal ini dapat  terjadi  dengan  asumsi  kerahasiaan  Rahasia  Dagang,  termasuk  cara  merahasiakannya dan  terhadap ” siapa  ketentuan  mengenai  kerahasiaan  tersebut  berlaku,  dengan  segala akibatnya  tunduk  pada  kebiasaan  yang  berlaku  dalam  masyarakat,  maka  tentunya  segala macam cara yang dilakukan untuk dapat membuktikan ada tidaknya ” unsur kesengajaan dapat dipergunakan  dalam  hal  ini,  perlindungan  terhadap  pelanggaran  hukum  dalam  Rahasia Dagang tidak hanya tunduk pada UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, melainkan juga  segala ” macam  peraturan  perundang-undanga,  ketertiban  umum,  kesusilaan,  kebiasaan, maupun kepatutan yang berlaku dan ada dalam masyarakat Indonesia dari waktu ke waktu. b.
11 H. OK. Saidin., Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual , (jakarta:PT. Raja Grafindo Persada,  2004), hal. 9
Pelanggaran  Ketentuan  Pasal  13  UU  No.  30  Tahun  2000  Rumusan  Pasal  13  UU  No.  30 Tahun 2000 berbunyi : “Pelanggaran Rahasia Dagang juga ” terjadi apabila seseorang dengan sengaja  mengungkapkan  Rahasia  Dagang,  mengingkari  kesepakatan  atau  mengingkari kewajiban  tertulis  atau  tidak  tertulis  untuk  menjaga  Rahasia  Dagang  yang  bersangkutan”. Apabila ketentuan sebelumnya berhubungan dengan penggunaan Rahasia Dagang tanpa hak dan dengan sengaja, maka ketentuan pidana selanjutnya dalam Pasal 17 ayat (1) UU No. 30 Tahun  2000  mengatur  pelanggaran  terhadap  pengungkapan  Rahasia ” Dagang,  pengingkaran kesepakatan atau kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga Rahasia Dagang. Dalam rumusan  yang  diberikan  pada  Pasal  13  UU  No.  30  Tahun  2000  dapat  kita  lihat  kembali perkataan “dengan sengaja”. Sebagaimana halnya penjelasan terdahulu, dalam tindak pidana yang ” demikianpun, sesungguhnya pembuktian tentang ada tidaknya :
1. Pengungkapan Rahasia Dagang ”
2.  Pengingkaran  kesepakatan  atau  kewajiban  tertulis  atau  tidak  tertulis  untuk    menjaga Rahasia Dagang. 12 ”
Pelanggaran ketentuan Pasal 14 UU No. 30 Tahun 2000 Berbeda dengan rumusan Pasal 13 UU No. 30 Tahun 2000 yang secara tegas mengatakan “dengan sengaja”, rumusan Pasal 14  selengkapnya ” berbunyi  :  “Seseorang  dianggap  melanggar  Rahasia  Dagang  pihak  lain apabila  ia  memperoleh  atau  menguasai  Rahasia  Dagang  tersebut  dengan  cara yang ” bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Pasal tersebut tidak merumuskan  perkataan  “dengan  sengaja”.  Meskipun  jika  kita  perhatikan kata  “dengan  cara yang  bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan ” yang berlaku” memerlukan suatu proses  pembuktian  yang  tidak  sederhana,  namun  esensi  pembuktian  hanya  dibatasi  ada tidaknya unsur “bertentangan dengan ‟ peraturan perundangundangan yang berlaku” dan tidak untuk  hal-hal  lainnya.  Menurut  ketentuan  Pasal  17  ayat  (2)  UU  No.  30  Tahun  2000,  tindak pidana tersebut ” dalam Pasal 17 ayat (1) adalah delik aduan. Ini berarti proses jalannya suatu perkara  pidana  baru  berlangsung  jika  ada  pengaduan  dari  pihak  yang  dirugikan.  Hal ” ini masih mencerminkan sifat kepentingan (Perdata) dari pihak yang dirugikan, yang dalam hal ini  adalah  pemilik  Rahasia  Dagang  atau  pemegang ” Rahasia  Dagang.  Dalam  beberapa  hal, pengungkapan terhadap informasi  rahasia atu  Rahasia Dagang tidak dianggap sebagai  suatu pelanggaran terhadap Rahasia Dagang, apabila tindakan tersebut mencakup: ”
12 R. Subekti & R. Tjitrosudibio ., Kitab Undang-Undang Hukum Perdata , (jakarta: Pradnya Paramitha, , 1980), hal.
1.  Tindakan  pengungkapan  Rahasia  Dagang  atau  penggunaan  Rahasia  Dagang  tersebut didasarkan  pada  kepentingan  pertahanan  dan  keamanan,  kesehatan  dan  keselamatan masyarakat ”
2.  Tindakan  rekayasa  ulang  atas  produk  yang  dihasilkan  akan  dari  penggunaan  Rahasia Dagang  milik  orang  lain  yang  dilakukan  semata-mata  untuk  kepentingan pengembangan ” lebih  lanjut  produk  yang  bersangkutan.  Penggunaan  informasi  rahasia tanpa  izin  juga  termasuk  dalam  suatu  bentuk  tindakan  pelanggaran  terhadap  hak Rahasia Dagang. ”
Penggunaan informasi  rahasia tanpa izin  ini dapat  terjadi bilamana pencipta informasi memperlihatkan  bahwa  penerima  menggunakan  konsep  atau  informasi ” tanpa  izin  dari  si pencipta yakni sebagai berikut: ”
1. Dimana pencipta informasi itu tidak memberikan izin kepada pengguna sama sekali; ”
2.  Dimana  pencipta  informasi  mengizinkan  penerima  menggunakan  informasi  untuk tujuan  tertentu,  tetapi  si  penerima  informasi  untuk  tujuan  lain  yang  tidak  berdasarkan izin yang diberikan. 13 ”
Aspek  Perdata  Dalam  sistem  Hukum  Perdata  di  Indonesia,  dimana  dapat  dikatakan HAKI  sebagai  hak  kebendaan,  yang  merupakan  hak  atas  suatu  benda,  yang  bersumber  dari hasil  karya ” otak  atau  hasil  kerja  rasio  otak  manusia  yang  menalar  dan  hasil  kerjanya  itu merupakan  benda  immaterial  (benda  tidak  berwujud).  Hal  ini  terdapat  dalam  Pasal  499 KUHPerdata ” tentang  “benda”  yang  dapat  diklasifikasikan  ke  dalam  berbagai  kategori termasuk ” benda berwujud dan tidak berwujud. Karena merupakan hasil dari pikiran manusia, maka  dapat  disimpulkan  bahwa  hasil  kerja  dari  otak  manusia ” sebagai  hak  atas  kekayaan intelektual  yang  bersifat  eksklusif  atau  mempunyai  nilai  ekonomi  dan  perlu  mendapatkan suatu  pengakuan  dan  sekaligus ” perlindungan  hukum.  Pemilik  Rahasia  Dagang  wajib memelihara  dan  menjaga  kerahasiaan  dari  informasi  yang  dimilikinya.  Hal  itu  dapat dilakukan  melalui ” berbagai  langkah  seperti  melalui  pembuatan  kontrak  yang  isinya  secara eksplisit  mewajibkan  pihak  lain  untuk  tidak  membocorkan  rahasia  itu  secara  tertulis. Kontrak ” tertulis semacam ini akan sangat membantu khususnya untuk menghindarkan ” kesalahpahaman  atas  ruang  lingkup  yang  harus  dirahasiakan.  Kewajiban dalam ” memelihara  kerahasiaan  ini  juga  ddapat  ditempuh  melalui  pembuatan  ketentuan- ketentuan kontrak yang bersifat. ”
13 Chazawi, H. Adami., Tindak Pidana Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) ,( Malang: Bayu Media Publishing 2007). h 60
Pada prinsipnya hukum akan melindungi kerahasiaan itu berdasarkan asas-asas hukum perjanjian  yang  menyatakan  bahwa  perjanjian  itu  tidak  hanyha  mencakup ” apa  yang  telah seccara  eksplisit  diperjanjikan,  tetapi  juga  mencakup  kebiasaan-kebiasaan  meskipun  tidak secara  tegas  dinyatakan  seperti  tercantum  dalam  Pasal  1347  BW  yang ” berbunyi  “  Hal-hal yang  menurut  kebiasaan  selamanya  diperjanjikan,  dianggap  secara  diam-diam  dimasukkan dalam persetujuan, meskipun tidak ” dengan tegas dinyatakan”. Demikian juga halnya, bahwaa perjanjian itu harus ditafsirkan secara luas dalam kaitan dengan hubungan satu janji dengan janji  lainnya,  sehingga  tiap  janji  harus  ditafsirkan  secara  sistematis  dalam  rangka persetujuan ” secara  keseluruhan.  Hal  ini  sejalan  dengan  ketentuan  Pasal  1348  BW  yang berbunyi : “Semua janji yang dibuat dalam suatu persetujuan, harus diartika dalam ” hubungan satu sama lain; tiap janji harus ditafsirkan dalam rangka persetujuan seluruhnya”.  Perluasan penafsiran semacam ini biasanya dilakukan oleh hakim ” dalam suatu proses pengadilan, oleh karenanya  pemuatan  ketentuan-ketentuan  secara  eksplisit  dipandang  lebih  menguntungkan. Bentuk pemeliharaan Rahasia Dagang ” juga dapat dilahirkan karena adanya hubungan antara pihak  pemberi  informasi ” dan  pihak  yang  menerimanya  berdasarkan  asas  keadilan  dengan kata ” lain pihak satu harus melakukan kewajiban secara adil terhadap pihak lainnya, sebagai bukti adanya hubungan kepercayaan. 14 ”
Dalam ” ketentuan  lainnya  BW  pun  telah  cukup  mengakomodasi  kepentingan  pemilik para Rahasia Dagang dalam bentuk perlindungan hukum di bawah sistem hokum ” perjanjian. Pasal 1234 BW menyatakan : “Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan ” sesuatu, untuk berbuat  sesuatu  atau  unutk  tidak  berbuat  sesuatu”.  Kalimat  “untuk  tidak  berbuat  sesuatu” mengandung  pengertian  bahwa  para  pihak  dapat ” membuat  perjanjian  yang  objeknya  “tidak melakukan  pembocoran  Rahasia  Dagang”  yang  selama  ini  diketahui  oleh  pihak-pihak tertentu,  yang  sedang  mengadakan ” kerjasama  dalam  perusahaan  seperti  mereakuisisi  atau konsolidasi ” perusahaan.  Perbuatan  pembocoran  atau  penyalahgunaan  Rahasia  Dagang  yang dilakukan pihak dalam perjanjian dikenakan sanksi perdata  yang ” terdapat  dalam Pasal 1242 BW  yang  berbunyi  :  “Jika  perikatan  itu  bertujuan ” untuk  tidak  berbuat  sesuatu,  maka  pihak yang manapun jika berbuat berlawanan dengan perikatan, karena pelanggaran itu dan   karena itupun  saja,  berwajiblah  ia ” akan  penggantian  rugi  dan  bunga”.  Rahasia  Dagang  antara  lain dilindungi ” berdasarkan  prinsip  hukum  perdata  berdasarkan  perbuatan  melawan  hukum ( onrechmatige daad ). ”
14 Purba, Achmad Zen Umar., Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs , Bandung: PT. Alumni , 2005.) h.
Berdasarkan  perbuatan  melawan  hukum  ini  secara  perdata  mengakibatkan  perikatan dan memajukan kepada pihak yang membuat kerugian itu memberikan ” ganti kerugian. Pasal 1365  BW  selengkapnya  mengatakan  :  “Perbuatan  melawan  hukum  merupakan  setiap perbuatan  yang  melanggar  hukum  yang  membawa  kerugian ” bagi  orang  lain,  hal  mana mewajibkan  kepada  pihak  yang  melakukan  kesalahan ” itu  memberi  ganti  kerugian  kepada pihak  yang  dirugikan  tersebut”.  Jika  dikaitkan  dengan  perlindungan  asas  Rahasia  Dagang, maka  pihak  yang  telah  melanggar ” hak-hak  atas  suatu  informasi  rahasia  yang  dimiliki seseorang  yang  memiliki  nilai ” komersial  dapat  dikualifikasikan  sebagai  perbuatan  melawan hukum.  Ketentuan  Pasal  1365  BW  ini  pada  prinsipnya  bertujuan  memberikan  substansi perdata ” terhadap  semua  bentuk  pelanggaran  yang  merugikan  pihak  lain.  Salah  satu ” bentuk perjanjian  untuk  melindungi  Rahasia  Dagang  adalah  dalam  bentuk  perjanjian  merahasiakan (secrecy  agreement).  Perjanjian  ini  dimaksudkan ” untuk  melindungi  tidak  saja  data  dan informasi  yang  juga  termasuk  ke  dalam  Rahasia  Dagang  tapi  mencakup  juga  pengalaman teknik  (technical  experience) ” berkenaan  dengan  proses-proses  pengolahan,  perlengkapan, peralatan,  bahanbahan,  tata  cara  pengoperasian,  tata  cara  pengendalian  mutu,  tata  cara keamanan ” dan  mencakup  pula  informasi  mengenai  formula-formula  yang  memiliki  nilai komersial yang tinggi. 15 ”
Mengenai  hak  dan  kewajiban  subjek  perjanjian  diatur  bahwa  perusahaan  pemberi Rahasia  Dagang ” bersedia  mengungkapkan  kepada  penerima  informasi-informasi  yang diperlukan dalam waktu tertentu dengan catatan penerima akan tetap merahasiakan dan tidak akan  mengungkapkan  kepada  orang  lain  akan  menggunakannya  untuk ” kepentingan  di  luar perjanjian  ini.  Kewajiban  merahasiakan  ini  juga  berlaku  terhadap ” perjanjian-perjanjian selanjutnya yang mungkin dilakukan oleh pihak penerima. ”
pembatasan  atas  isi  perjanjian  ini  dimungkinkan  jika  informasiinformasi  yang digunakan oleh penerima meliputi hal-hal sebagai berikut: ”
1.  yang  dimiliki  penerima  sebelum  diterimanya  perjanjian  ini  dan  tidak  diperoleh sebelumnya baik langsung maupun “ idak langsung, menurut pengetahuan penerima atau wakil-wakilnya, dari pemberi atau wakil-wakilnya; ”
2.  yang  pada ” waktu  pengungkapan  kepada  penerima  atau  wakilwakilnya  adalah  atau sesudah  menjadi  melalui  tidak  dilakukannya  atau  kelalaian  untuk  melakukan ” pada pihak  penerima  atau  para  wakilnya  bagian  dari  milik  umum  melalui  publikasi  atau lainnya; ”
15 Margono, Sujud & Amir Angkas, Komerialisasi Aset Intelektual, Aspek Hukum (Jakarta: Bisnis, PT. Gramedia Widia Sarana Indonesia, 2002) h. 54
3.  atau  yang  disediakan  kepada  penerima  dan  pihak-pihak  laiunnya  sebagai  tanpa membatasi pada pengungkapan atau penggunaannya.
Ketentuan-ketentuan  BW  lainnya  yang  menyangkut  perlindungan  Rahasia  Dagang berdasarkan kontrak kerja  yang ” melibatkan kewajiban-kewajiban seorang buruh (karyawan) terhadap  majikan  (pengusaha) ” yang  mempekerjakannya,  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal 1303b  BW  yang  menyatakan  :  “Buruh  diwajibkan  menaati  aturan-aturan  tentang  hal melakukannya ” pekerjaan serta aturan-aturan yang ditujukan pada perbaikan tata tertib dalam perusahaan  si  majikan,  yang  diberikan ” kepadanya  oleh  atau  atas  nama  majikan  di ” dalam batas-batas aturan-aturan di dalam Undang-Undang atau persetujuan maupun reglemen, atau jika itu tidak ada menurut  kebiasaan.”  Kalimat “atau jika itu tidak ada menurut kebiasaan” menunjukkan ” bahwa  pekerja  memiliki  kewajiban  untuk  melakukan  pekerjaan  dan melaksanakan  segala  sesuatu  yang  ditujukan  untuk  perbaikan  tata  tertib  di  perusahaan meskipun  tidak  dilakukan  kesepakatan  sebelumnya.  Dalam  perlindungan ” Rahasia  Dagang memang  biasanya  dibuat  secara  tertulis  ketentuan  atau  perjanjian  tentang  kewajiban  pihak karyawan  untuk  tidak  membocorkan  Rahasia  Dagang ” kepada  pihak  yang  tidak  berwenang, namun  pasal  ini  telah  memberikan  perlindungan ” bahwa  perjanjian  atau  aturan  perusahaan semacam  itu  pun  karyawan  seharusnya  tidak  melakukan  perbuatan  pembocoran  Rahasia Dagang  karena  berdasarkan ” kebiasaan.  Ketentuan  ini  secara  eksplisit  telah  mewajibkan kepada karyawan untuk tidak melakukan segala apa yang di dalam keadaan yang sama patut tidak ” diperbuat  untuk  seorang  buruh  yang  baik,  dimana  hal  ini  mengandung  pengertian bahwa  tindakan  membocorkan  Rahasia  Dagang  kepada  pihak  ketuga  dapat ” dikualifikasikan sebagai  “tindakan  yang  seharusnya  tidak  dilakukan  oleh  seorang ” buruh  yang  baik”  yang sepatutnya tidak dilakukan. 16 ”
Dalam  praktek  pelaksanaan  kontrak  kerja,  pencantuman  klausula  tentang  Rahasia Dagang  serta  pembuatan  tentang  perjanjian  khusus  tentang  Rahasia  Dagang  merupakan ” hal yang  amat  sangat  penting.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  Rahasia  Dagang  merupakan asset ” perusahaan  yang  sangat  mahal,  karena  akan  menjadi  alat  yang  sangat  ampuh  untuk melakukan  kompetisi  dengan  para  competitor.  Langkah-langkah  yang ” diambil  dalam melindungi Rahasia Dagang melalui sistem hukum kontrak yang dilakukan para pelaku bisnis adalah  salah  satu  strategi  yuridis  untuk  melindungi ” Rahasia  Dagang  itu  sendiri,  yang  dapat dijadikan  bukti  bahwa  pemiliknya  secara  sungguh-sungguh  telah  melakukan  perlindungan
16 Purba, Achmad Zen Umar., Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs , Bandung: PT. Alumni , 2005.) h. 68
optimum  terhadap ” Rahasia  Dagang  yang  dimilikinya  yang  merupakan  salah  satu  syarat informasi yang dikategorikan sebagai Rahasia Dagang. ”
Segala  informasi  yang  berkenaan  atau  yang  menyangkut  pelanggan,  penjual  keliling (vendor,  pemberi  lisensi  (licensor),  penerima  lisensi  (licensee),  atau  menyangkut pihak ” ketiga  yang  melakukan  transaksi  bisnis  dengan  perusahaan  yang  tertutup  juga  harus dirahasiakan  kecuali  jika  dilakukan  dengan  prinsip  tertulis  dari  pusat. ” Ketentuan-ketentuan kontrak  yang  dibuat  seperti  dipaparkan  sebelumnya ” merupakan  bagian  penting  dari  sistem perlindungan  Rahasia  Dagang  secara  keseluruhan,  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa pencantuman dan pembuatan ” perjanjian ini yang dimiliki dua arti strategis, yaitu :
1.  Memberikan  kejelasan  dalam  hubungan  antara  pemilik  informasi  dan  karyawan  yang menunjukkan ” batas-batas  apa  yang  boleh  dan  tidak  boleh  dilakukan  oleh  karyawan berkenaan dengan rahasia perusahaan itu sehingga para pihak mengetahui secara ” jelas batas hak dan kewajiban masing-masing untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam penafsiran hak dan kewajiban. ”
2.  Pembuatan ” perjanjian  tentang  perlindungan  informasi  atas  Rahasia  Dagang  ini  juga merupakan  salah  satu  langkah  untuk  menjamin  kepastian  hukum  jika  dikemudian  hari terdapat ” sengketa dengan karyawan atau pihak ketiga. 17

## KESIMPULAN
1. Bahwa ” terhadap  kedudukan  hukum  pencantuman Non  Competition  Clause dalam
kontrak  kerja  sudah  sesusai  dengan  asas-asas  hukum  kontrak  dan    syarat ” sahnya kontrak kerja yang terdapat dalam pasal 52 ayat 1 UU No. 13 Tahun 2003. Oleh karena itu  terhadap  kontrak  yang  kerja  yang  mencantumkan Non  Compettion  Clause sah secara hukum. ”
2. Perlindungan ” terhadap  Rahasia  Dagang  perusahaan  dengan  pecantuman Non
Competition  Clause dalam ” kontrak  kerja  diatur  dalam  berbagai  peraturan  perundang- undangan,  diantara  lain  adalah  KUHPerdata,  KUHP,  dan  UU  No  30  Tahun  2000
17 Ok. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual , Cet ke-4 (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2004) h. 119
Tentang  Rahasia  Dagang  .  Didalam  peraturan  perundang-undangan  tersebut  memuat ketentuan pidana dan perdata. ”

## DAFTAR PUSTAKA
Sharfina, N. H., Paserangi, H., Rasyid, F. P., & Fuady, M. I. N. (2021, October). Copyright Issues on the Prank Video on the Youtube. In International Conference on
Environmental and Energy Policy (ICEEP 2021) (pp. 90-97). Atlantis Press.
Radjab, S., & Fuady, M. I. N. (2021). The Indonesian Government's Inconsistency in Handling The Covid-19 Pandemic. Yuridika, 36(3), 745-758.
Fuady, M. I. N. (2021). Local Wisdom in Criminal Law Enforcement. Amiruddin dan zainal asikin, pengantar metode ilmu hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016)
R.Joni Bmbang, Hukum ketenaga kerjaan Cet 1, -( Bandung:Pustaka Setia 2013)
Surya  Tjandra  dan  Djafar  Suryomenggolo, Makin  terang  Bagi  Kami  Belajar  Hukum Perburuhan ( jakarta: TURCH.)
Adrian Sutedi, Hak Atas Kekayaan Intelektual , Cet ke-1 ( Jakarta, Pt Sinar Grafika, 2009)
Insan  Budi  Maulana  dan  Dwi  Koendoro  BR  ,  „„ Komik  Tentang  Perlindungan  HAKI  di Indonesia ‟‟ (Jakarta, Yayasan Klinik HAKI (IP Clinic) dan JICA
Gunawan  Widjaja, Seri  Hukum  bisnis:  Rahasia  Dagang    Cet  ke  1    ( Jakarta,  PT.  Raja Grafindo Persada  2001)
Iswi Hariyani, Cita Yustisia Sefiyani, dan R. Serfianto D.P , Buku Pintar HAKI  dan Warisan Budaya Cet ke-2  (Jember,Gadjah Mada University Press, 2018)
Mestika Zed, Metode Penelitian Keupustakaan , (jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2004)
Ridwan Khairadi, Gagasan Tiga Asas Yang Penting Dalam Hukum Kontrak Dan Penafsiran Kontra, Cet ke-1, (Yogyakarta, FH UII Press 2020)
Insan  Budi  Maulana  dan  Dwi  Koendoro  BR  ,  „„Komik  Tentang  Perlindungan  HAKI  di Indonesia‟‟ (Jakarta, Yayasan Klinik HAKI(IP Clinic dan JICA)
Prof. Dr. Alyisus Uwiyono, DH.,M.H Dkk, A sas-asas Hukum Perburuhan , (Depok: PR Raja Grafindo Persada, 2018)
Imam Soepomo, Hukum Perburuhan Bidang Ketenagakerjaan (Jakarta: Djambatan 1995)
Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Cet-2 ( Bandung: Citra Adiya)
R.Subekti, Aneka Perjanjian, (Bandung: Alumni,1977)
Wirjono Projodikoro, Asas-asas Hukum Perjanjian Cet.14 (Bnadung: Bale Bandung 1977)
Salim  H.S ,  Analisis  Yuridis  Terhadap  Substansi  Kontrak  Yang  bertentnag  dengan  Asas Kebebbasan Berkontrak, ( Mataram: Lembaga Penelitian Universitas Mataram)
Ahmad  R.  Ramli, Perlindungan  Rahasia  Dagang  dalam  UU  Nomor  30  Tahun  2000  dan Perbandingannya dengan beberapa Negara (Bandung: CV Bandar Maju 2001)
Leli  Joko  Suryono,  “Kedudukan  dan  Penerapan  Klausula  Baku  Dalam  Perjanjian  Kerja DiIndonesia”, Jurnal Media Hukum, Vol. 18 No. 1, Juni 2011.
Amalia,  Rizky.  "Non-Competition  Clause  dalam  Perjanjian  Kerja." Yuridika 26.2  (2011):
117-128
Al Amwal: Vol. 1, No. 1, Agustus 2018
Vol.22/No.5/Januari /2016 Jurnal Hukum Unsrat
Undang-Undang Dasar 1945
Undang-Undang No. 30 Tentang Rahasia Dagang.
Undang-Undang Np.13 Tahun 2003 Tentang KetenagaKerjaan
Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Kitab undang-Undang Hukum Pidana