## ISSN 2622-6952

## E-PERELEK: PENGUATAN PANGAN MELALUI INOVASI KEBIJAKAN BERBASIS MODAL SOSIAL DAN TEKNOLOGI DI KABUPATEN PURWAKARTA, JAWA BARAT
Kintansari Adhyna Putri a , Ichlasul Amal b
a Manajemen dan Kebijakan Publik, UGM
b Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan, UGM

## kintanputri19@gmail.com
Abstract
As a country that is rich in local wisdom, the Indonesian people know the tradition of ‘Mutual Cooperation’. One of the traditions of mutual cooperation is Perelek, which is the activity of the West Java Sundanese farmers who distribute rice yields to fellow marginal farmers and marginalized groups. The Perelek tradition was adopted and developed into the Smart Regency policy  of  Purwakarta  Regency  named Automated  Teller  Machine  Rice  (E-Perelek).  Changing conditioning relations ‘mutual cooperation’ is moderated by technology input as well as the implementation of the Electronic Government (E-gov) paradigm. E-Perelek is claimed to be able to foster a sense of solidarity while increasing the availability of rice for food for the poor in Purwakarta with better quality than poor rice (Raskin). This condition is in line with the 2nd objective of the Sustainable Development Goals (SDGs) in ending hunger, achieving food security and improving nutrition, and promoting sustainable agriculture. The methodology used in this paper is a qualitative approach with descriptive analysis. This paper aims to critically analyze the implications of the change in Perelek’s tradition to be an eager policy on food security for small communities in Purwakarta.
Keywords: social capital, beas perelek, e-perelek, policy innovation, food resilience.

## Abstrak
Sebagai negara yang kaya akan kearifan lokalnya, masyarakat Indonesia mengenal tradisi ‘Gotong Royong’. Salah satu dari tradisi gotong royong tersebut adalah Perelek, yaitu kegiatan masyarakat petani Sunda Jawa Barat yang mendistribusikan hasil panen padi kepada sesama petani pinggiran dan kelompok termarjinalkan. Tradisi Perelek diadopsi dan dikembangkan menjadi kebijakan Smart Regency Kabupaten Purwakarta bernama Automated Teller Machine
Beras (E-Perelek). Pengkondisian perubahaan relasi ‘gotong royong’ yang dimoderasi dengan input  teknologi  sebagaimana  implementasi  paradigma  Electronic  Government  (E-gov). E-Perelek diklaim mampu menumbuhkan rasa solidaritas sekaligus meningkatkan ketersediaan beras untuk pangan masyarakat miskin di Purwakarta dengan kualitas yang lebih baik dari beras miskin (Raskin). Kondisi tersebut selaras dengan tujuan ke-2 dari Sustainable Development Goals  (SDG’s)  dalam  mengakhiri  kelaparan,  mencapai  ketahanan  pangan  dan  peningkatan gizi, dan mencanangkan pertanian berkelanjutan. Metodologi yang digunakan dalam paper ini adalah pendekatan kualitatif dengan analisa deskriptif. Paper ini bertujuan menganalisis secara kritis implikasi perubahan tradisi Perelek menjadi kebijakan E-Perelek terhadap penjaminan pangan bagi masyarakat kecil di Purwakarta.
Kata Kunci: modal sosial, beas perelek, e-perelek, inovasi kebijakan, mandiri pangan.

## PENDAHULUAN
Modal Sosial dan Tradisi Gotong Royong Istilah modal sosial pertama kali muncul dalam tulisan Cohen dan Prusak tahun 1916 dalam konteks peningkatan kondisi hidup masyarakat melalui keterlibatan masyarakat. Melalui sebuah tulisan yang berjudul “Social Capital in the Creation of Human Capital” (1988), istilah modal sosial juga diperkenalkan sebagai sarana konseptual untuk memahami orientasi teoritis tindakan sosial dengan mengaitkan komponen-komponen dari perspektif sosiologi dan ekonomi.
Modal  sosial  dapat  didefinisikan sebagai serangkaian nilai dan norma informal yang dimiliki bersama diantara para anggota suatu kelompok masyarakat yang memungkinkan terjadinya kerjasama diantara mereka (Fukuyama, 2002: xii). Fukuyama menggunakan konsep kepercayaan untuk mengukur tingkat modal sosial. Ia berpendapat modal sosial akan menjadi semakin kuat apabila dalam suatu masyarakat berlaku norma saling balas membantu dan
kerjasama yang kompak melalui suatu ikatan jaringan hubungan kelembagaan sosial. Kepercayaan tersebut sangat berkaitan dengan akar budaya dan kearifan lokal yang dimiliki oleh suatu kelompok masyarakat dalam suatu wilayah.
Pada level mekanisme, modal sosial berbentuk kerjasama, tingkah laku, dan sinergi antar kelompok. Sehingga teori modal sosial ini dapat diperkuat oleh solidaritas sosial yang hadir atas dasar karakteristik sifat atau unsur yang membentuk “kesadaran kolektif” ( collective consciousness ). Mengutip pendapat Durkheim, solidaritas sosial dibagi menjadi dua kategori, yaitu solidaritas mekanis dan solidaritas organis.
Solidaritas mekanis, terjadi dalam masyarakat yang diciri-khaskan oleh keseragaman pola-pola relasi sosial, yang dilatarbelakangi kesamaan nilai- nilai lokal yang secara turun temurun diadopsi suatu masyarakat. Jika nilai-nilai budaya yang melandasi relasi mereka, menyatukan mereka secara menyeluruh,
maka akan memunculkan ikatan sosial diantara mereka kuat sekali yang ditandai dengan munculnya identitas sosial yang demikian kuat. Salah satu dari sekian banyak budaya yang dilahirkan dari proses solidaritas mekanis ini adalah tradisi gotong royong.
Hal ini berkaitan dengan tradisi perelek masyarakat Purwakarta yang mengedepankan nilai gotong royong serta menggunakan kearifan lokal sebagai modal utama dalam distribusi pangan berupa beras. Sistem ini memiliki sifat berkelanjutan ( sustainable ) karena menjadikan modal sosial berupa solidaritas sosial sebagai landasan untuk mewujudkan ketahanan pangan.

## Inovasi Kebijakan dan
E-Government Pada level pemerintahan baik pemerintah daerah maupun pusat, kemampuan berinovasi terutama inovasi kebijakan merupakan bagian dari kemampuan dalam memanfaatkan potensi sumber daya baik lokal maupun nasional dengan didukung kreativitas birokrasi di berbagai tingkatan. Kebijakan pemerintah untuk mendukung kegiatan inovasi juga mutlak diperlukan (Bank Dunia, 2010 dalam Firdausy, 2013). Tentunya menekankan pentingnya peran pemerintah tidak hanya sebatas penyediaan dana, institusi pendidikan dan penelitian serta laboratorium untuk inovasi  maupun  fasilitas  fisik  lainnya, melainkan juga dalam penetapan atau perubahan peraturan. Salah satu bentuk inovasi kebijakan yang secara makro dilakukan pemerintah adalah sistem elektronic government atau e-government.
Mustopadijaya (2003) mengemukakan electronic administration ( e-adm ) merupakan substitusi ungkapan electronic government ( e-gov ) yang diberikan untuk suatu pemerintahan yang mengadopsi teknologi yang berbasis internet. Tujuan pelaksanaan e-government ini salah satunya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pelayanan publik. Esensi dasar yang telah dibentuk oleh pemerintah e-government adalah membuat masyarakat ikut berpartisipasi dalam program pemerintahan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pemberian pelayanan terhadap keperluan masyarakat sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang ditetapkan.
Hal ini dinilai menjadi sebuah inovasi kebiijakan yang mengarahkan sistem tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan lebih mudah diakses. Selain itu, sistem E-Government juga dapat meminimalisir kesalahan kesalahan sistem dan human error, meningkatkan transparansi, dan memudahkan sistem kontrol dalam pelaksaannya. Tujuan lain adalah menciptakan platform teknologi informasi dengan harapan utama berupa perbaikan interaksi dengan masyarakat. Dengan kata lain pemerintah membuka sekat antara sistem tata kelola yang cenderung tertutup, menjadi lebih terbuka.
Dalam penelitian ini E-perelek merupakan hasil inovasi kebijakan beas perelek di Kabupaten Purwakarta yang ditransformasi menjadi kebijakan berbasis teknologi dengan pendekatan Government to Citizens (G2C). Government to Citizens merupakan sistem E-Government yang memfokuskan pada masyarakat sebagai aktor utama dalam implementasi kebijakan. Sehingga,
sistem yang dikenal dengan istilah G2C ini dapat menghubungkan langsung pemerintah dengan masyarakat, sehingga memperkecil kemungkinan timbulnya asymmetric information terjadi. Sistem ini juga diinterpretasi sebagai penyampaian pelayanan publik dan informasi yang ditujukan untuk masyarakat. Hal ini tentu dapat meningkatkan efektivitas dan  efisiensi  sistem  pemerintahan. Melalui hal tersebut, jasa pelayanan kepada masyarakat dapat diberikan secara maksimal. Yaitu berupa memberikan akses informasi kepada publik secara inklusif, dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih bertanggung jawab dengan menjaga kualitas transparansi kepada masyarakat.
Kebijakan publik menurut Rian Nugroho (2014) di sisi lain adalah produk yang  filosofinya  adalah  mensyaratkan pelibatan publik sejak awal hingga akhir. Publik sebagai aktor utama kebijakan adalah sub-stakeholder yang secara persis mengetahui apa dan bagaimana kebutuhan dan kepentingannya. Sehingga, peran pemerintah akan berjalan efektif apabila output kebijakan public mampu beradaptasi dan berinovasi terhadap berbagai perubahan guna mendorong sinergitas antara berbagai kepentingan. Namun, dengan tujuan utama berupa memenuhi kepentingan masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai dari masyarakat itu sendiri. Dalam prakteknya, E-Perelek membawa nilai inovasi kebijakan publik dengan mengedepankan nilai- nilai yang tertanam dalam masyarakat, sehingga mampu memudahkan proses penerimaan kebijakan baru yang utamanya menggunakan teknologi digital sebagai alat dalam proses transfer informasi dan proses memenuhi
kebutuhan masyarakat. E-Perelek dengan kebaruan sistemnya mampu secara menyeluruh menyeleksi permasalahan yang terjadi sekaligus memberikan solusi. E-government yang mengacu pada tujuan memperkecil jarak antara pemerintah dan masyarakat, sekaligus mampu meningkatkan pembangunan dan pemenuhan kebutuhan secara merata dalam bidang pangan.

## METODE PENELITIAN
Pada penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian dengan metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan (Creswell, 2013). Penelitian kualitatif adalah metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah ( natural  setting ); dan penelitian dilakukan pada obyek yang alamiah. Penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan atau proses menjaring data/Informasi yang bersifat sewajarnya, mempergunakan cara bekerja yang sistematik, terarah dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga tidak kehilangan sifat ilmiahnya (Nawawi, 1998).
Sifat penelitian ini lebih kepada penelitian deskriptif analitis yaitu ingin menggambarkan situasi yang terjadi dan menganalisis data yang diperoleh. Tujuan dari penelitian kualitatif jenis ini tidak selalu mencari sebab akibat sesuatu tetapi lebih berupaya memahami situasi tertentu. Menurut Bogdan dan Taylor bahwa dalam prosedur penelitian ini akan dihasilkan data deskriptif berupa katakata tertulis atau lisan dari orang-
orang dan perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2007:4). Penelitian ini hanya untuk menggambarkan secara jelas bagaimana implementasi dari program E-Perelek yang dilakukan di Kabupaten Purwakarta.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Tabel Ranking Modal Sosial The Legatum Prosperity Index 2019 Penelitian The Legatum Prosperity Index pada tahun 2018 menggambarkan kemakmuran 149 negara di dunia melalui sembilan pilar: kualitas ekonomi, lingkungan bisnis, pemerintahan, kebebasan pribadi, modal sosial, keselamatan dan keamanan, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan alam. Pada pilar modal sosial mengukur kekuatan hubungan pribadi, jaringan sosial, norma sosial, dan partisipasi masyarakat di suatu negara. Dalam riset tersebut Indonesia menempati peringkat 12 dunia dan tertinggi di Asia Tenggara, berada di atas Singapura, Malaysia, Filipina, Thailand, Vietnam, dan Laos. Modal sosial dapat berkontribusi pada kemakmuran negara dengan membangun dan memperkuat peningkatan kepercayaan dalam masyarakat.
Tabel 1. urutan kesejahteraan negara Negara Asia Tenggara Dunia Indonesia 1 12 Singapura 2 15 Malaysia 3 27 Filipina 4 33 Thailand 5 53 Vietnam 6 89 Laos 7 142 Sumber: https://www.prosperity.com/rankings/ Diunduh pada 2 Meil 2019

## Modal Sosial dan Perbaikan Kesejahteraan Masyarakat Purwakarta
Purwakarta sebagai salah satu Kabupaten di Jawa Barat mengalami perkembangan yang dinamis dengan keberadaan modal sosial yang tetap relevan. Penguatan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang tidak disertai kemampuan modal sosial yang kuat dikhawatirkan akan menciptakan permasalahan yang krusial terkait dengan kesenjangan pembangunan, pengangguran, dan kemiskinan yang semakin meningkat.
Laju perbandingan kemiskinan Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Purwakarta rentang waktu 2013- 2017 cenderung memiliki tren positif yang menurun. Penduduk miskin di Purwakarta pada tahun 2013 adalah sebesar 9,28% mengalami penurunan drastis pada tahun 2014 menjadi 8,8%. Namun, terjadi kenaikan pada tahun 2015 mencapai 9,14%, lalu mengalami penurunan kembali sebesar 8,98%. Hingga pada tahun 2017 mengalami sedikit kenaikan sampai pada titik 9,06%. Laju persentase penduduk miskin di Purwakarta memang mengalami tren cukup positif, namun masih di atas kemiskinan Provinsi Jawa Barat sebesar 8,71%. Hal ini harus menjadi perhatian khusus mengingat perumusan kebijakan serta pengambilan keputusan sehingga angka kemiskinan terus menerus setiap tahunnya.
Grafik Perbandingan Penduduk Miskin Jawa Barat dan Purwakata (Persen) 2013-2017 Konsepsi dan penanganan kemiskinan bersifat multidimensional sehingga memiliki keragaman serta perbedaan dalam perumusan kebijakan, hal ini sesuai dengan konteks wilayah kemiskinan itu berada. Faktor eksternal yang biasa terjadi diakibatkan oleh birokrasi atau peraturan-peraturan yang dapat menghambat seseorang dalam memanfaatkan sumber daya. Pandangan ini biasa disebut sebagai kemiskinan struktural.
Strategi untuk mengatasi kemiskinan tidak lepas dari strategi pembangunan yang dianut suatu negara. Kebijakan pemerintah dalam kerangka sosial politik dapat memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Purwakarta mengeluarkan Peraturan Bupati Purwakarta nomor 70.A tahun 2015 tentang Desa Berbudaya di mana salah satu isinya pada Bab V Pasal 6 (b) disebutkan “mengembangkan sikap tolong menolong melalui kegiatan beas perelek”.
8.2 8.4 8.6 8.8 9 9.2 9.4 9.6 9.8 2013 2014 2015 2016 2017 Jawa Barat Purwakarta Gambar 1. Grafik laju perbandingan kemiskinan
Sumber: BPS, Statistik Daerah Jawa Barat 2017
Riset dari Simatupang (2016) melihat bahwa paradigma ketahanan pangan ditentukan oleh dua determinan kunci, yaitu ketersediaan pangan ( food availability ) dan akses pangan ( food access ). Ketahanan pangan di tingkat nasional belum tentu terjaminnya ketahanan pangan di seluruh provinsi yang mengalami kekurangan pangan atau mengalami kerawanan pangan. Kebijakan beas perelek merupakan peraturan desa budaya di Purwakarta berbasis kearifan lokal ini untuk menjamin kebutuhan pangan melalui perlindungan sosial komunitas.
Hal yang perlu diperhatikan dalam menjamin kebutuhan konsumsi penduduk ialah dengan mengelola cadangan pangan di masyarakat. Salah satu caranya ialah dengan menjaga kearifan lokal masyarakat secara perorangan maupun kelompok untuk menyisihkan sebagian dari hasil panen atau konsumsi untuk diberikan sebagai jaminan sosial informal kepada masyarakat kurang mampu dan terlebih membangun cadangan pangan.
Salah satu dari lima jenis kebijakan dan program perlindungan sosial menurut rustanto (2010) ialah jaringan pengaman sosial berbasis masyarakat ( community- based social safety nets ). Skema mikro dan berbasis wilayah perlindungan sosial ini diarahkan untuk mengatasi kerentanan pada tingkat komunitas. Program beas perelek sarat akan modal sosial yang memiliki nilai-nilai berkorelasi pada falsafah hidup orang Sunda, yaitu silih asih, silih asah, silih asuh yang berasaskan pada kebersamaan pada setiap individu baik di lingkungan keluarga maupun dalam tatanan masyarakat. Nilai tersebut menjadi landasan program beas perelek
untuk mengatasi masalah kemiskinan berbasis kearifan lokal yang membantu pembangunan pemerintah daerah.
Modal sosial tidak akan habis bila dipergunakan, melainkan semakin meningkat. Rusaknya modal sosial diakibatkan apabila tidak dipergunakan. Relasi manusia satu sama yang lain menunjukan pada jaringan, norma, dan kepercayaan berpotensi meningkatkan produktivitas masyarakat (Fukuyama, 2002). Relasi komunitas ini memiliki tiga level modal sosial, yakni pada level nilai, institusi, dan mekanisme. Level modal sosial ini dikaitkan dengan program beas perelek Purwakarta yang selama ini berjalanan dan berkembang.
Pertama, nilai utama dari program beas perelek ialah sabilulungan dan rereongan. Rusnandar (2016) melihat sabilulungan dan rereongan (kegotongroyongan) merupakan budaya masyarakat sunda yang tidak lepas dari kehidupan kesehariannya di mana saling membantu dalam hal jasa dan ekonomi. Hal ini diimplementasikan dalam berbagai cara, seperti gotong royong dalam membersihkan jalan, membangun rumah, dan sebagainya. Kegiatan beas perelek di mana setiap keluarga menyisihkan 1 gelas beras yang dimasukan ke dalam sebuah bubung atau wadah di depan rumah. Alternatif selain memberikan beras bisa juga berupa nominal uang. Kegiatan ini dilakukan setiap malam hari secara disiplin oleh masyarakat. Bila terjadi kerusakan nilai modal sosial akan menimbulkan perilaku antisosial. Kepercayaan tiap individu terhadap individu lain sehingga setiap orang mau membuat komitmen yang dapat dipertanggungjawabkan untuk mengembangkan bentuk-bentuk
hubungan yang saling menguntungkan. Kedua, bentuk jaringan pengaman sosial berbasis ketahanan pangan melalui partisipasi di tingkat masyarakat lokal dibangun secara terdesentralisasi. Sehingga jaring pengaman sosial dijalankan secara hierarkis berdasarkan jenjang administrasi pemerintahan. Implementasi beas perelek dahulu dilakukan oleh ketua kampung (punduh), sekarang dengan penamaan yang berbeda dilakukan menggandeng semua elemen, mulai dari Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Desa, Kecamatan, hingga Kabupaten. Pengumpulan beras dilakukan oleh petugas dari RT dibantu oleh Linmas. Modal sosial yang baik ditandai oleh adanya lembaga-lembaga sosial yang kuat.
Ketiga, kemajuan ilmu pengetahuan teknologi merupakan determinan yang memengaruhi perkembangan unsur- unsur pokok modal sosial. Intervensi kebijakan untuk mengoptimalkan modal sosial dapat dilakukan pada level mikro, melalui kelompok pengajian, tetangga, dan sebagainya. Pada level makro intevensi dapat berupa perumusan perundang- undangan sehingga mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Langkah pemerintah Kabupaten Purwakarta yang kembali menghidupkan beas perelek juga diikuti dengan inovasi kebijakan dengan melakukan system electronic government atau e-government. Melalui E-perelek masyarakat dapat mengetahui berapa jumlah beas perelek yang berhasil dikumpulkan pada setiap kecamatan di Kabupaten Purwakarta. Inovasi ini dilakukan agar program beas perelek bisa lebih  efektif,  efisien,  dan  dapat  diakses secara publik.

## Tiga Level Modal Sosial Beas Perelek Kabupaten Purwakarta
Kesejahteraan melalui tercukupinya kebutuhan pangan masyarakat di suatu wilayah yang disokong lewat modal sosial diduga dapat menjadi instrumen penting sebagai aspek keberlanjutan. Modal sosial yang didasarkan pada kesadaran individu dengan semangat kolektif dalam melihat peluang maupun menyelesaikan kompleksitas berbagai permasalahan. Pemahaman terhadap proses modal sosial dalam bangkitnya suatu masyarakat perdesaan menjadi menarik untuk digali mengingat kompleksitas proses dan dinamika yang terjadi. Proses yang terjadi untuk mensejahterakan perlu didalami sebagai bentuk percontohan untuk menjadi komparasi studi di daerah lain. Pendekatan partisipatif dan pendekatan bottom-up  dipakai  sebagai  proses perumusan dan pembangunan program beas perelek di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat.
Gambar 2. Mekanisme implementasi modal sosial E-Perelek
Sumber: Diolah dari Mefi Hermawanti dan Hesti Rinandari (2003:8)

## SIMPULAN
Implementasi kebijakan E-Perelek di Kabupaten Purwakarta melalui modal sosial masyarakat Jawa Barat mampu secara siginifikan meiningkatkan kesejahteraan. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat digunakan dalam inovasi kebijakan melalui intervensi teknologi yang dapat menunjang transparansi dan akuntabilitas kebijakan pangan E-Perelek. Nilai-nilai modal sosial dalam implementasi kebijakan E-Perelek tidak akan habis karena berasal dari nilai kepercayaan yang sudah diadopsi oleh masyarakat setempat.
Penguatan pangan melalui inovasi kebijakan berbasis modal sosial dan teknologi dapat meningkatkan ketahanan dan kemandirian pangan. Melalui prinsip gotong royong, ketahanan pangan dicapai dengan partisipasi yang bersifat desentralistis. Sehingga strategi pembangunan untuk mengentaskan kelaparan ( no hunger ) dapat dicapai melalui implementasi nilai-nilai lokal sehari-hari.
DAFTAR PUSTAKA Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. 2017. Persentase Kemiskinan Provinsi Jawa  Barat  Tahun  2013-2017 . Diakses melalui  https://jabar.bps.go.id/(pada 5 Mei 2019).
Durkheim, Emile. 2015. Social
Differentiation and Organic
Solidarity:  The  “Division  of  Labor” Revisited on JSTOR. [online] Available  at:  http://www.jstor.org/ stable/684940?seq=1#page_scan_tab_ contents [Accessed 9 Oct. 2015].
Fukuyama, Francis. 1995. Trust: the social virtues and the creation of prosperity.
New York: Free Press.
Hermawanti,  Mefi  dan  Hesti  Rinandari.
2003. Local Empowerment Module in Indonesia. Yogyakarta: IRE dan European Initiative For Democracy and Human Right.
Miles, MB dan Huberman. 1992. Analisa data  kualitatif:  Buku  sumber  tentang metode-metode Baru. Jakarta: UI Press.
Mulyana. 2017. Dedi Mulyadi Luncurkan Bank Perelek, Warga Purwakarta Kini Bisa Dapat  Beras  Gratis  via  ATM. Diakses melalui  https://news.okezone.com/ read/2017/06/01/525/1705159/dedi- mulyadiluncurkan-bank-perelek- warga-purwakarta-kini-bisa-dapat- beras-gratisvia-atm.
Riant Nugroho. 2014. Public Policy, Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi dan Kimia Kebijakan (Ikapi Jakarta).
Rusnandar, Nandang. 2016. Beas Perelek: Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Purwakarta. Petanjala. Vol 8. No. 3 (301-316).
Rustanto, Bambang dkk. 2010. Membangun Organisasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin. Bandung: STKSPRESS Simatupang, P. (2016, August). Analisis kritis terhadap paradigma dan kerangka dasar kebijakan ketahanan pangan nasional. In Forum Penelitian Agro Ekonomi (Vol. 25, No. 1, pp. 1-18).
Sunarya. 2017. Purwakarta Hidupkan Perelek. Diakses  melalui  http:// m e d i a i n d o n e s i a . c o m / r e a d / d e t a i l / 1 1 6 5 3 8 - p u r w a k a r t a - hidupkanperelek
Sururi, Ahmad (2017). Inovasi Kebijakan dalam Perspektif Administrasi Publik Menuju Terwujudnya Good Public Policy Governance. Spirit Publik Volume 12, Nomor 2, (14-31) P-ISSN. 1907-0489 E-ISSN 25803875. Universitas Serang Raya.
Susanti. 2016. Ketahanan Pangan, Purwakarta Luncurkan E- Perelek. Diakses  melalui  https://ekonomi. kompas.com/read/2016/02/02/ Ketahanan.Pangan.Purwakarta. Luncurkan.e-Perelek.
The Legatum Prosperity Indeks. 2018. Indeks Kemakmuran Modal Sosial Negara. Diakses melalui https://www. prosperity.com/rankings (pada 5 Mei 2019)
www.purwakartakab.go.id