## Volume 7 No. 2, Januari 2024
P-ISSN: 2580-4227, E-ISSN: 2580-698X
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
PLaJ. Faculty of law Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia. Open Acces at: https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang

## Urgensi Penyelesaian Tumpang Tindih Kepemilikan Tanah Akibat Kesalahan Penulisan dalam Akta Jual Beli Tanah
Yohana Widya Oktaviani  & Aullia Vivi Yulianingrum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur Correspondence email: yohanawidyaoktaviani@gmail.com & avy598@umkt.ac.id

## Abstract
This study aims to explain; First, regarding the urgency of resolving overlapping land ownership due to writing errors in the Land Sale and Purchase Deed and Second; a solution to the settlement of overlapping land ownership due to a writing error in the Land Sale and Purchase Deed. This research is classified as an empirical juridical research based on data collection methods for purposes of sampling in a case study in Samarinda Seberang, East Kalimantan Province in 2021. In addition to primary data in the form of interviews with victims who experienced errors in writing names in the deed of sale and purchase of land, other  data  used  in  the  form  of  secondary  data  through  library  materials  and  analyzed  descriptively qualitatively. The results of the study indicate that due to an error in writing the name in the Deed of Sale and  Purchase  of  land,  it  has  the  potential  to  be  misused  by  irresponsible  persons  and  will  have  fatal consequences for the legality of the land ownership rights. The urgency of resolving the dispute must be eradicated  immediately  because  of  the  potential  for  overlapping  ownership  of  land  legality  which  will result  in  chaos  and  injustice  to  the  legal  holders  of  land  ownership  rights.  So  that  efforts  to  resolve overlapping land ownership disputes can be immediately addressed by reporting to the authorities through the  hotline  provided  by  both  the  Police  and  the  Prosecutor's  Office  and  conducting  online  monitoring using the Touch Tanahku application issued by the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning (ATR/) Agency. National Land Agency (BPN). The difference with the research that has been done before, this paper has a difference that emphasizes the aspect of urgency as the main solution or solution given to problems related to writing errors of names in the Land Sale and Purchase Deed which resulted in land ownership disputes.
Keywords: Transactions, Land Certificate, Overlapping

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menjelaskan;  Pertama  tentang  urgensi  penyelesaian  tumpang  tindih kepemilikan tanah akibat kesalahan penulisan dalam Akta Jual Beli tanah dan Kedua; solusi penyelesaian tumpang tindih kepemilikan tanah akibat kesalahan penulisan dalam Akta Jual Beli tanah. Penelitian ini tergolong  ke  dalam  penelitian  yuridis  empiris  berdasarkan  metode  pengumpulan  data  secara  purposes sampling pada studi kasus di Samarinda Seberang, Provinsi Kalimantan Timur tahun 2021. Selain data primer  berupa  wawancara  bersama  korban  yang  mengalami  kesalahan  penulisan  nama  dalam  akta  jual beli tanah, data yang digunakan lainnya berupa data sekunder melalui bahan kepustakaan serta dianalisis secara  deskriptif  kualitatif.  Dari  hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  akibat  kesalahan  penulisan  nama dalam Akta Jual Beli tanah dapat berpotensi untuk disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dan akan berakibat fatal terhadap legalitas hak milik tanah tersebut. Urgensi penyelesaian sengketa tersebut  harus  segera  diberantas  karena  potensi  terjadinya  tumpang  tindih  kepemilikan  legalitas  tanah akan  berakibat  terjadi  kekacauan  dan  ketidakadilan  terhadap  pemegang  sah  hak  milik  tanah.  Sehingga
upaya penyelesaian sengketa tumpang tindih kepemilikan tanah dapat segera diatasi dengan melaporkan kepada pihak yang berwajib melalui hotline yang telah disediakan baik oleh instansi Kepolisian maupun Kejaksaan  dan  melakukan  pemantauan  secara  online  menggunakan  aplikasi  Sentuh  Tanahku  yang dikeluarkan  oleh  Kementerian  Agraria  dan  Tata  Ruang  (ATR/)Badan  Pertanahan  Nasional  (BPN). Perbedaan  dengan  penelitian  yang  telah  dilakukan  sebelumnya,  tulisan  ini  memiliki  perbedaan  yang menekankan  pada  aspek  urgensi  sebagai  pokok  penyelesaian  atau  solusi  yang  diberikan  terhadap permasalahan  yang  berkaitan  dengan  kesalahan  penulisan  nama  dalam  Akta  Jual  Beli  tanah  yang berakibat terjadinya sengketa hak milik tanah.
Kata Kunci: Jual Beli, Sertifikat Tanah, Tumpang Tindih

## A. PENDAHULUAN
Tanah adalah salah satu kebutuhan pokok manusia. Selain sebagai sarana tempat tinggal,  tanah  juga  sebagai  sarana  yang  dapat  dijadikan  tempat  untuk  menjadi  lahan mata pencaharian. Banyak masyarakat yang berupaya untuk dapat memiliki hak tanah baik  digunakan  sebagai  tempat  kediaman,  mendirikan  bangunan-bangunan  usaha maupun  kebutuhan  yang  lainnya.  Konstitusi  menyatakan  bahwa  bumi  air  dan kekayaan  alam  yang  terkandung  didalamnya  dikuasai  oleh  negara  dan  dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. 1 Sedangkan peraturan pelaksananya ialah Undang-Undang  Pokok  Agraria  (UUPA)  terkait  dengan  pendaftaran  hak  tanah kemudian Pemerintah mengeluarkan regulasi sebagai pelaksana UUPA yaitu Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang kemudian pada saat ini telah diiubah dengan PP No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah. 2 Pendaftaran tanah ini merupakan salah satu  ketentuan  yang  dibuat  oleh  pemerintah  untuk  menciptakan  sistem  yang berkesinambungan dan teratur.
Mandat  konstitusi  menjelaskan  bahwa  negara  harus  menciptakan  kemakmuran bagi  masyarakat,  secara  detail  menciptakan  “sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum  Indonesia  yang  merdeka,  berdaulat,  adil  dan  makmur”,  sehingga  keadilan  ini harus diberikan kepada masyarakat sebagai wujud tanggung jawab negara baik mulai
1 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Pasal 33 ayat (3)
2 Di Indonesia Peraturan dasar pokok-pokok agraria diatur dalam Ketentuan Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1960 yang dikenal dengan sebutan “UUPA”, dan dalam hal pendaftaran tanah diatur Pasal 19 yang menyatakan bahwa untuk menjamin kepastian hokum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
dari  pusat  hingga  daerah  secara  bersinergi  merealisasikan  hal  tersebut. 3 Kita  ketahui bahwasanya  pendaftaran  tanah  pada  kantor  pertanahan  Kabupaten/Kota  merupakan salah  satu  prosedur  penting  untuk  menguasai  suatu  bidang  tanah  diseluruh  wilayah Indonesia. Sebagai bentuk kepastian hukum dan agar data kepemilikan tanah tersedia secara  lengkap  sehingga  memudahkan  baik  masyarakat  maupun  instansi  pemerintah dalam  mengetahui  pemegang  hak  milik  atas  suatu  bidang  tanah.  Tentu  saja  dengan kemajuan  teknologi  informasi  ini  membawa  dampak  positif  untuk  instansi-instansi pemerintah  dalam  melakukan  pengaturan  dan  mengedukasi  melalui  berbagai  macam platform  terkait  dengan  pendaftaran  tanah,  namun  pada  kenyataannya  tidak  dapat dipungkiri bahwa masih banyak terjadi sengketa terhadap kepemilikan hak milik tanah ini, mengingat pertumbuhan manusia yang juga semakin pesat sedangkan ketersediaan tanah yang semakin terbatas.
Notaris  atau  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  (PPAT)  merupakan  salah  satu  yang diberikan  wewenang  untuk  membuat  akta-akta  otentik  mengenai  perbuatan  hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Satuan Rumah Susun dan membuat perjanjian-perjanjian  lain.  Berdasarkan  Pasal  1  ayat  (1)  PP  No.  24  Tahun  2016  tentang Perubahan  Atas  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  37  tahun  1998  Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 tahun 1999 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Salah satu yang menjadi kewenangannya yaitu membuat akta jual beli tanah atau pendaftaran perubahan data pendaftran  tanah  sebagaimana  di  maksud  dalam  ketentuan  Pasal  95  ayat  1  huruf  a Peraturan  Menteri  PMNA  (Peraturan  Menteri  Negara  Agraria)/  Kepala  Badan Pertanahan  Nasional  Nomor  3  tahun  1997  tentang  Peraturan  Pelaksana  Peraturan Pemerintah  No.  24 Tahun  1997  tentang  Pendaftaran  Tanah  yang  telah  diubah  dengan PP No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.
Akta jual beli merupakan salah satu dokumen yang dijadikan bukti peralihan hak tanah  dan  bertujuan  memberikan  kepastian  hukum  bagi  pemegang  hak  atas  sebuah
3 Bakri,  M.  (2011). Hak  menguasai  tanah  oleh  negara:  paradigma  baru  untuk  reforma  agraria.  Universitas  Brawijaya Press.hlm: 27-29. Dalam UUPA pasal 2 ayat diturunkan dalam Undang-Undang Pokok Agraria Pasal 2
bidang tanah tersebut. Oleh karnanya, pembuatan akta jual beli tanah ini harus dibuat secara  teliti  dan  tepat  sesuai  dengan  dokumen-dokumen  pendukung  lainnya  serta dihadirkan  saksi-saksi.  Dengan  adanya  akta  jual  beli  ini  maka  pemegang  hak  secara hukum,  mendapatkan  perlindungan.  Namun  hal  tersebut  tetap  harus  dilanjutkan ketahap  balik  nama  kepada  pemilik  baru  mengingat  sertifikat  sebagai  alat  bukti  yang sah disamping alat bukti yang lainnya.
Jika terjadi sebuah sengketa terhadap kepemilikan suatu bidang tanah maka akta jual  beli  atau  sertifikat  dapat  menjadi  bukti,  dengan  melihat  tahun  yang  lebih  lama diterbitkan  dan  tentu  saja  keberadaan  saksi-saksi  disini  penting  guna  memperkuat dokumen yang ada. Mengingat sebelum adanya UUPA ada beberapa surat-surat yang diterbitkan  oleh  pejabat  berwenang  seperti  camat  atau  kepala  desa 4 ,  contohnya  yaitu surat izin garap, girik, surat tukar guling dan lain-lain ini memiliki kekuatan yang sama sejauh  dapat  dipertanggung  jawabkan  keabsahannya  surat-surat  tersebut  oleh  para pihak. Namun surat-surat seperti yang disebutkan diatas tersebut saat ini sudah jarang ditemui  bahkan  tidak  ada,  karena  setelah  lahirnya  UUPA  seluruh  dokumen  terkait diubah sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Undang-Undang tersebut.
Pada tulisan ini, Penulis akan memaparkan contoh kasus yang berkaitan  dengan kesalahan penulisan nama dalam akta jual beli yang berakibat sengketa tumpang tindih kepemilihan  tanah.  Hal  ini  bermula  saat  tanah  warisan  yang  diberikan  oleh  ibu  X kepada  ketiga  anaknya,  hendak  dijual  dan  kemudian  hasil  penjualan  tanah  tersebut akan  dibagi  3  (tiga).  Namun  sebelum  menjual  tanah  tersebut  ketiga  anak  ibu  X membuat akta pembagian hak bersama di hadapan PPAT, pembagian hak bersama ini merupakan sebuah perbuatan hukum yang dilakukan oleh pemegang hak bersama atas tanah,  dengan  tujuan  agar  hak  yang  dimiliki  masing-masing  pemegang  hak  bersama tersebut berdasarkan akta pembagian hak bersama. Setelah itu mereka para ahli waris sepakat untuk menjual tanah tersebut kepada bapak Y, dengan membuat akta jual beli tanah dihadapan PPAT yang sama dengan tahun 2018. Setelah 3 tahun kemudian bapak Y  hendak  melakukan  balik  nama  terhadap  sertipikat  yang  dimiliki  atas  nama  ibu  X
4 Dante, G. I. (2017). KAJIAN HUKUM TERHADAP AKTA JUAL BELI YANG DI BUAT OLEH KEPALA DESA. LEX CRIMEN, 6(8).
tersebut  kepada  PPAT  yang  menerbitkan  akta  jual  beli  tersebut.  Setelah  dilakukan proses yang panjang ternyata berkas tersebut ditolak karna Badan Pertanahan Negara (BPN) telah menerbitkan sertipikat atas nama salah seorang anak ibu X dengan proses balik nama, setelah ditelusuri ternyata terjadi kesalahan penulisan nama salah satu ahli waris dalam akta jual beli tanah yang kemudian di salahgunakan oleh  salah satu ahli waris  tersebut.  Sehingga  dari  contoh  kasus  diatas  kita  dapat  melihat  bahwa  dalam praktek  PPAT  dalam  membuat  sebuah  akta  otentik  masih  banyak  yang  kurang  teliti bahkan  tidak  sesuai  dengan  prosedur  menurut  ketentuan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku dan dapat merugikan para pihak yang memiliki kepentingan.
Maka menjadi penting memastikan seluruh data yang berkaitan dengan dokumen yang  hendak  kita  buat  sesuai  dengan  dokumen  asli  atau  dokumen  pendukung  dan menandatangani akta jual beli sebelum melakukan pengecekan sertifikat dikantor BPN dengan tujuan memperoleh kepastian hukum, apakah data fisik dan data yuridis yang tercantum  pada  sertifikat  yang  bersangkutan  sesuai  dengan  data  yang  terdapat  pada daftar-daftar  di  kantor  Badan  Pertanahan  Nasional, 5 berdasarkan  Pasal  97  ayat  (5) huruf  b  PMNA  (Peraturan  Menteri  Negara  Agraria)/  Kepala  Badan  Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 dan kita juga akan mendapat kepastian terkait dengan apakah sertifikat yang bersangkutan  merupakan dokumen yang diterbitkan oleh BPN sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  97  ayat  (5)  huruf  a  PMNA  (Peraturan  Menteri  Negara Agraria)/  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  3  tahun  1997.  Sebagai  upaya mencegah terjadinya sengketa dikemudian hari. Oleh karenanya dalam tulisan ini dapat dirumuskan masalah antara lain: Pertama; Apakah urgensi penyelesaian tumpang tindih kepemilikan  tanah  akibat  kesalahan  penulisan  dalam  Akta  Jual  Beli  tanah.  Kedua; bagaimana  solusi  penyelesaian  tumpang  tindih  kepemilikan  tanah  akibat  kesalahan penulisan dalam Akta Jual Beli tanah.

## B. METODE PENELITIAN
5 Bachtiar, Effendie, Pendaftataran Tanah di Indonesia dan Peraturan Peraturan Pelaksanaannya,  Alumni, Bandung, 1993, hlm: 58
Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris dimana Penulis mengkaji implementasi  kekuatan  hukum  positif  terhadap  das  sein  (keadaan  yang  terjadi)  di masyarakat  dalam    peristiwa  hukum  tertentu. 6 Dengan  melihat  fakta-fakta  peraturan perundang-undangan  dan  teori-teori  yang  berkaitan  dengan  kasus  penyelesaian tumpang  tindih  kepemilikan  tanah  akibat  kesalahan  penulisan  nama  dalam  akta  jual beli  melalui  studi  lapangan.  Bahan  hukum  dalam  peneilitian  empiris  ini  diperoleh melalui  data  yang  masyarakat  berikan  dan  bahan  kepustakaan.  Data  primer  dalam penelitian  hukum  yaitu  menggunakan  data  yang  didapatkan  dari  hasil  penelitian empiris  dengan  melakukan  penelitian  langsung  kepada  masyarakat,  sedangkan  data sekundr  dalam  penelitian  hukum  yaitu  dengan  menggunakan  data  yang didapat  dari hasil  studi  kepustakaan  atau  penelaahan  terhadap  berbagai  literatur  dan  juga  teori pustaka  yang  berkaitan  dengan  masalah  atau  materi  penelitian  yang  sering  disebut sebagai bahan hukum. 7 Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan  yang  mengikat  yaitu  berupa  peraturan  perundang-undangan,  seperti  norma atau  kaidah  yaitu  Pancasila,  Undang-Undang,  Peraturan  Pemerintah,  Peraturan Menteri, dan lain-lain. Yang dimaksud norma atau kaidah hukum tersebut yaitu UUD 1945,  Undang-  undang  No.  5  Tahun  1960  Tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok Agraria  (UUPA),  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  24  Tahun  2016 tentang  Peubahan  Atas  PP  Nomor  37  tahun  1998  tentang  Peraturan  Jabatan  Pejabat Pembuat  Akta  Tanah,  Peraturan  Menteri  Negara  Agraria/Kepala  Badan  Pertanahan Nasional Nomor 4 tahun 1999 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Peraturan  Menteri  Agraria  atau  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  3  tahun 1997. Sedangkan Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terkait dengan bahan hukum primer seperti fakta hukum, hasil karya ilmiah para  sarjana,  hasil  penelitian,  doktrin  atau  pendapat  para  ahli  hukum  dan  lain-lain. Kemudian metode analisis data yang digunakan yaitu pendekatan deskriptif kualitatif terhadap  data  primer  dan  data  sekunder,  sesuai  dengan  data  yang  diperoleh  adalah data  kualitatif  maka  dalam  penelitian  ini  penulis  menggunakan  data  kualitatif,  yaitu
6 Lathif, N. (2017). Teori Hukum Sebagai Sarana Alat Untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat. Pakuan Law Review, 3(1).
7 Sanafiah, F. (1990). Metode Penelitian Kualitatif. Dasar-Dasar dan Aplikasi Penerbit YA3, Malang. Hlm:63-64
mengumpulkan,  mengklasifikasi  data  yang  diperoleh  dari  hasil  penelitian  data lapangan  kemudian  dicari  dengan  teori  yang  berhubungan  dengan  masalah  yang diteliti  selanjutnya  ditarik  kesimpulan  guna  menentukan  hasilnya.  Hasil  dari  analisis data  tersebut  selanjutnya  akan  disajikan  secara  deskriptif,  yaitu  dengan jalanmenentukan  data  dan  menggambarkan  apa  adanya  sesuai  dengan permasalahannya yang diteliti dengan data-data yang diperoleh.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1.  Urgensi  Penyelesaian  Tumpang  Tindih  Kepemilikan  Tanah  Akibat  Kesalahan

## Penulisan dalam Akta Jual Beli Tanah
Tanah merupakan salah satu kebutuhan fundamental setiap orang, maka dari itu masyarakat sangat antusias dalam memperoleh dan memiliki sebidang tanah. Selain itu tanah  juga  menjadi  salah  satu  investasi  yang  sangat  menguntungkan,  dimana  setiap tahun tanah memiliki harga yang semakin tinggi sehingga hal tersebutlah yang menjadi salah satu faktor terjadinya konflik sengketa tanah yang dapat berpotensi dalam pemicu krisis sosial.
Prosedur  pendaftaran  tanah  harus  dilakukan  berdasarkan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.  Pendaftaran  tanah  di  Indonesia  diatur  dalam  Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  24  Tahun  1997  Tentang  Pendaftaran  Tanah, Namun saat ini Peraturan tesebut telah diubah melalui PP No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah, yang menyatukan  (Omnibus  Law)  mengharmoniskan,  mensinkronkan,  memperbarui,  dan mencabut ketentuan yang sudah tidak relevan berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, kemudian PP ini juga mengatur kebijakan baru terkait pemberian hak  pada  Ruang  Atas  Tanah  dan  Ruang  Bawah  Tanah.  Kepemilikan  sebidang  tanah seyogyanya harus memiliki legalitas agar tercipta kepastian hukum dan kepastian hak
milik atas tanah. Masyarakat yang memiliki tanah harus melakukan pendaftaran tanah guna mendapatkan sertipikat hak milik. 8
Sebutan "sertifikat" atau certificate (ing), adalah merupakan tanda pernyataan atau keterangan yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh pejabat dan atau lembaga /institusi tertentu  dengan  tujuan  tertentu.  Dalam  kamus  bahasa  Indonesia  disebutkan  bahwa sertifikat  merupakan  surat  keterangan  (  pernyataan  )  tertulis  atau  tercetak  dari  orang yang  berwenang  yang  dapat  digunakan  sebagai  bukti  pemilikan  atau  kejadian. 9 Sertifikat adalah dokumen otentik dan juga merupakan alat bukti yang kuat (Pasal 19 ayat  (2)  huruf  c  Undang-Undang  No.  5  Tahun  1960).  Namun  tidak  sedikit  pula  yang mendapatkan  gugatan,  yang  menuntut  untuk  melakukan  pembatalan  sertipikat  tanah melalui  pengadilan  akibat  terjadinya  tumpang  tindih  kepemilikan  dan  adanya  mafia tanah  sehingga  berdampak  terhadap  masyarakat  kehilangan  hak  atas  tanah  miliknya tersebut.  Namun  tidak  semua  sengketa  tanah  dikategorikan  sebagai  kejahatan  yang dilakukan oleh mafia tanah.
Permasalahan  tanah  sejak  dahulu  merupakan  persoalan  hukum  yang  pelik  dan kompleks  serta  mempunyai  dimensi  yang  luas  baik  di  negara  maju  maupun berkembang, sehingga tidak mudah untuk diselesaikan dengan cepat.  Dalam ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021, Sertipikat adalah surat tanda bukti  hak  atas  tanah,  hak  pengelolaan,  sebagai  alat  bukti  yang  kuat  sebagaimana ditegaskan  dalam  pasal  19  ayat  (2)  huruf  c  UUPA.  Jika  terjadi  peralihan  hak  atas kepemilikan  tanah  maka  harus  dibuat  akta-akta tertentu,  seperti  akta  pembagian  hak, akta jual beli, akta waris dan lain-lain yang dibuat dihadapan notaris. 10
Jika  melihat  kasus  diatas  bahwa  urgensi  penyelesaian  sengketa  tanah  ini  harus segera  dilakukan  guna  menciptakan  keadilan.  Dalam  kasus  tersebut  diketahui  bahwa akta  jual  beli  tanah  diterbitkan  terlebih  dahulu  dari  pada  munculnya  sertifikat  yang sudah dibalik nama oleh salah satu ahli waris yang tidak bertanggung jawab. Meskipun
8 Andrian, Sutedi, Peralihan Hak Atas Tanah, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm: 71-73
9 Kartono, Persetujuan Jual Beli Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Cetakan 2, Pradnyana Paramita, 1982, hlm: 28-31
10 Mursalim, Suryani, Muhammad Akbal, Tika Nurjannah. Penyelesaian Sengketa Sertipikat Ganda Hak Atas Tanah. Jurnal Supremasi. Vol-XI No. 1. ISSN 1412-517X, 2016
keberadaan akta jual beli belum memberikan kepastian hukum yang sempurna karena belum dilakukannya balik nama sertipikat tanah kepada pemegang hak milik yang baru tetapi  akta  jual  beli  tanah  tersebut  dapat  dijadikan  dasar  dengan  dikuatkan  oleh keterangan saksi-saksi, Selain itu dalam akta jual beli yang dibuat oleh Notaris/PPAT telah  mengandung  unsur  syarat  sah  perjanjian  yang  diatur  didalam  ketentuan  Pasal 1320 KUHP yakni sebagai berikut:
1.  Kesepakatan para pihak dalam perjanjian;
2.  Kecakapan para pihak dalam membuat perjanjian;
3.  Suatu hal tertentu;
4.  Sebab yang halal atau diperbolehkan.
Dapat  dipahami  jika  akta  jual  beli  tanah  telah  diterbitkan  oleh  penjual  dan pembeli, kemudian dilengkapi dengan akta pembagian hak yang dibuat oleh para ahli waris maka dapat dijadikan dasar, namun dengan diterbitkannya sertipikat yang baru dengan  proses  balik  nama  salah  satu  ahli  waris  pemilik  sebelumnya  maka  dapat disimpulkan  bahwa  proses  tersebut cacat  hukum.  Penerbitan  sertifikat  ganda  tersebut juga terbukti melakukan tindakan yang mengandung unsur perbuatan melawan hukum dan  adanya  unsur  penipuan  yang  menyebabkan  cacat  kehendak.  Dengan  demikian dapat  dilakukan  pembatalan  hak  atas  tanah  karena  cacat  administrasi  sebagaimana ketentuan di bawah ini:
(1)  Pembatalan Hak Atas Tanah karena cacat administrasi hanya dapat dilakukan:
a.  Sebelum  jangka  waktu  5  (lima)  tahun  sejak  diterbitkannya  sertipikat  Hak  Atas Tanah, untuk:
1.  Hak Atas Tanah yang diterbitkan pertama kali dan belum dialihkan; atau
2.  Hak Atas Tanah yang telah dialihkan namun para pihak tidak beriktikad baik atas  peralihan  hak  tersebut  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan; atau
b.  Karena adanya tumpang tindih Hak Atas Tanah. 11
11 P embatalan hak atas tanah karena cacat administrasi, hal tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 64 Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021.
(2)  Dalam hal jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terlampaui maka pembatalan dilakukan melalui mekanisme peradilan. Tindakan yang  dapat  dilakukan  jika  terjadi  cacat  hukum  administrasi  dalam  penerbitan sertipikat  yaitu  dengan  melakukan  pembatalan  penetapan  hak  milik  atas  tanah yang  diatur  dalam  ketentuan  Peraturan  Menteri  Agraria/bpn  No.  9  Tahun  1999 tentang  Tata  Cara  Pemberian  dan  Pembatalan  Hak  atas  Tanah  Negara  dan  Hak Pengelolaan Pasal 106 ayat 1 Jo Pasal 119. Dimana dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa  keputusan  pembatalan  hak  atas  tanah  karena  cacat  hukum  administratif dalam  penerbitannya,  dapat  dilakukan  karena  permohonan  yang  berkepentingan atau oleh  pejabat yang berwenang tanpa permohonan. Pembatalan hak atas tanah yang  dilakukan  oleh  pejabat  yang  berwenang  dilaksanakan.  Yang  dimaksud dengan cacat hukum administratif meliputi:
a.  Kesalahan prosedur
b. Kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan
c.  Kesalahan subjek hak
d. Kesalahan objek hak
e.  Kesalahan jenis hak
f.  Kesalahan Perhitungan luas
g. Terdapat tumpang tindih hak atas tanah
h.  Data yuridis atau data data fisik tidak benar, atau i.  Kesalahan lainnya yang bersifat administrasi 12
Fenomena tersebut bisa saja terjadi akibat kesalahan administarasi yang dilakukan oleh petugas BPN dalam melakukan proses balik nama. Tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa  faktor  penyebab  dilakukannya  perbuatan  yang  tidak  bertanggung  jawab  oleh salah  satu ahli waris karena kesalahan penulisan nama dalam akta jual  beli.  Sehingga ahli  waris  tersebut  memanfaatkan  kondisi  untuk  melakukan  perbutan  yang  melawan hukum.
12 Pasal 107 Peraturan Menteri Agraria/bpn No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.
Sertifikat hak milik atas tanah dapat diterbitkan secara sah atas nama orang atau badan hukum dengan catatan tanah diperoleh dengan itikad baik, tanah dikuasai dan dipelihara  secara  nyata  dalam  kurun  waktu  lima  tahun  sejak  diterbitkan  sertipikat tersebut, tidak ada pengajuan keberatan secara tertulis yang diajukan kepada pemegang sertifikat  dan  kepada  kepala  kantor  BPN  kabupaten/kota,  selain  itu  juga  tidak  ada pihak yang mengajukan gugatan ke pengadilan baik terkait dengan penguasaan tanah maupun  proses  penerbitan  sertifikat  sendiri.  Sehingga  jika  dilihat  dari  data  yang didapat oleh penulis bahwasannya sertifikat dalam kasus tumpang tindih kepemilikan tanah akibat kesalahan penulisan nama dalam akta jual beli studi  kasus  di Samarinda Seberang  tersebut  secara  sah  merupakan  cacat  hukum,  dimana  penerbitan  sertipikat oleh salah satu ahli waris yang tanahnya telah dijual tersebut dilakukan dengan tidak beritikad baik.
Kemudian  jika  merujuk  pada  data  yang  penulis  dapatkan  ini  maka  seharusnya pemegang  hak  atas  tanah  dapat  mengajukan  permohonan  pembatalan  hak  terhadap sertipikat yang diterbitkan oleh salah satu ahli waris tersebut menggunakan dasar Pasal 107 Peraturan Menteri Agraria/bpn No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan  Hak  atas  Tanah  Negara  dan  Hak  Pengelolaan  yang  dikuatkan  dengan bukti-bukti  akta  jual  beli  dan  juga  keterangan  saksi  termasuk,  para  ahli  waris  yang lainnya.
Jika  pengajuan  permohonan  pembatalan  hak  telah  disetujui  dan  mendapatkan kembali  sertipikat  yang  sebelumnya,  maka langkah selanjutnya yang dapat dilakukan yaitu  dengan  melakukan  balik  nama  sertipikat  tanah  tersebut  dengan  dasar  akta  jual beli  dan  didukung  oleh  bukti  lainnya  seperti  keterangan  saksi  yaitu  para  ahli  waris yang  lain  dan  Notaris/  PPAT  yang  membuat  akta  jual  beli  tanah  tersebut.  Sehingga disini jelas bahwasannya pentingnya peran Notaris/PPAT dalam pembuatan akta-akta otentik  tersebut  harus  dilakukan  dengan  prinsip  kehati-hatian  dan  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Notaris/PPAT dalam membuat sebuah akta didasarkan pada ketentuan Pasal 95 ayat (1) peraturan menteri Negara agraria/kepala badan pertanahan nasional nomor 3 tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997
tentang  pendaftaran  tanah  menyebutkan  bahwa  Akta  tanah  yang  di  buat  oleh  PPAT untuk dijadikan dasar pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah adalah :
a.  Akta jual beli
b.  Akta tukar menukar
c.  Akta hibah
d. Akta pemasukan kedalam perusahaan
e.  Akta pembagian hak bersama
f.  Akta pemberian hak tanggungan
g.  Akta pemberian hak guna bangunan atas tanah hak milik h. Akta pemberian hak pakai atas tanah hak milik 13
Sehingga  dapat  kita  ketahui  bahwasannya  Notaris/PPAT  memiliki  peran  yang penting dalam menerbitkan akta jual beli dan dapat dituntut atas pertanggungjawaban hukum terhadap akta yang telah dibuatnya. Kemudian terkait dengan berbagai macam faktor  yang  menyebabkan  terjadinya  pembuatan  akta  jual  beli  tanah  oleh  PPAT sehingga menjadi tidak sesuai atau menyimpang dari tata cara pembuatan akta PPAT. Para  PPAT  tersebut  sebenarnya  juga  sadar  dan  mengetahui  bahwa  terdapat konsekuensi yang serius terhadap apa yang mereka lakukan dalam hal pembuatan akta jual beli yang tidak sesuai dengan tata cara pembuatan akta PPAT atau dengan ketidak sengajaan  terjadi  sebuah  kesalahan  yang  disebabkan  oleh  pihak  yang  membuat  akta tersebut.  Akan  tetapi  mereka  tetap  melakukan  hal-hal  tersebut  oleh  karena  ada keyakinan  bahwa  seandainya  mereka  tidak  menerima  atau  melakukan  perbuatan tersebut  mereka  akan  kehilangan  klien,  karena  klien  mereka  akan  berpindah  dan menggunakan jasa PPAT yang lain.
Sedangkan kita ketahui bahwasannya akta merupakan suatu tulisan yang memang sengaja  dibuat  guna  dijadikan  bukti  bila  terjadi  suatu  peristiwa  dan  di  tanda  tangani oleh pihak-pihak terkait. Sehingga dalam hal terjadi suatu kesalahan dalam akta maka penyelesaian sengketa dalam penulisan akta tersebut dapat diselesaikan dengan segera, mengingat jika terjadi perpindahan hak atas tanah dari penjual kepada pembeli, maka
13 Yusuf  Saefudin,  Agus  Raharjo,  Budiyono,  “Urgency  of  Integrated  Assessment  on  Drugs  Crime  (a  Study  in Purbalingga Regency)”, Jurnal Dinamika Hukum 17, No. 1 (2017): 40-52
dalam  rangka  memenuhi  kewajiban  hukumnya  (Pasal  1459  KUHPerdata)  untuk  itu wajib dilakukan perbuatan hukum lain, yang disebut “ penyerahan yuridis” (juridische levering),  yang  diatur  dalam  pasal  616  dan  620  KUHPerdata,  dan  kemudian  pembeli menjadi  pemegang  hak  atas  tanah  yang  baru  dengan  bukti  surat  atau  akta  jual  beli tersebut yang memiliki kekuatan hukum. 14
Dalam  ketentuan  Undang-Undang  dinyatakan  jika  menyatakan  tidak  ada  suatu akibat  hukum  maka  “batal”,  namun  juga  ada  yang  menyatakan  “batal  dan  berharga” dalam ketentuan PASAL 879 KUH Perdata. Terjadi akibat pembatalan pada prinsipnya dikarenakan  batal  demi  hukum,  dapat  dibatalkan  atau  non  existent  yaitu  ketiganya mengakibatkan  perbuatan  hukum  tersebut  menjadi  tidak  berlaku  atau  perbuatan hukum  tersebut  tidak  memiliki  akibat  hukumnya.  Perbedaan  tersebut  yaitu  sebagai berikut:
a.  Batal  demi  hukum,  merupakan  suatu  akibat  perbuatan  hukum  yang  dilakukan  tidak memiliki akibat hukum dari terjadinya perbuatan hukum tersebut, dan hal tersebut didasarkan pada putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.
b.  Dapat dibatalkan, dimana dalam kondisi ini akibat terjadinya perbuatan hukum yang telah  dilakukan  tidak  memiliki  akibat  hukum  dari  terjadinya  pembatalan,  sehingga pembatalan atau pengesahan perbuatan hukum tersebut dapat dibatalkan.
c.  Non  exixtent,  yaitu  akibat  dari  perbuatan  hukum  yang  telah  dilakukan  tidak  ada, dimana  sebab  dari  tidak  terpenuhinya  essensialia  dari  suatu  perjanjian  atau  tidak dipenuhinya salah satu unsur atau semua unsur dalam suatu perbuatan hukum yaitu perikatan.  Sehingga  saksi  non  existensi  secara  dogmatis  tidak  diperlukan  putusan pengadilan,  namun  dalam  hal  das  sein  tetap  diperlukan  putusan  pengadilan  yang memiliki  peran  memberikan  kekuatan  hukum  tetap  dalam    implikasinya  sama dengan batal demi hukum. 15
14 Tista, Adwin. Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Sertipikat Hak Milik Atas Tanah yang Mengalami Sengketa. Jurnal LamLaj. Vol -4 Issue 2, (84-97), 2019.
15 Ilham, Said Putra Phoenna.  Tanggung Jawab Notaris/ Pejbat Pembuat Akta Tanah Terhadap Akta Jual Beli Yang Dibuat dan Menimbulkan Sengketa Tanah. Skripsi. Fakultas Syari’ah dan Hukum. Ilmu Hukum. Banda Aceh, 2020.
Pada  ketentuan  yang  tertera  dalam  Pasal  84  UUJN  menyatakan  bahwa  tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris/PPAT terhadap kententuan yang telah diatur dalam  UUJN  yang  mengakibatkan  suatu  akta  hanya  memiliki  kekuatan  pembuktian sebagai  akta  di  bawah  tangan  atau  suatu  akta  menjadi  batal  demi  hukum  dapat dijadikan  alasan  bagi  pihak  yang  menderita  kerugian  untuk  menentut  penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris/PPAT, termasuk kasus yang telah penulis paparkan diatas.
Sehingga  dapat  dijelaskan  bahwa  Notaris/PPAT  disini  dalam  melaksanakan sebuah tugas dan menjalankan jabatannya yang memiliki kewenangan dalam membuat akta  otentik  dibebani  sebuah  tanggung  jawab  atas  perbuatan  yang  dilakukannya.  Jika terjadi  kelalaian  dan  kesalahn  dalam  isi  akta  maka  Notaris/PPAT  bertanggung  jwab penuh  dalam  bentuk  formal  pada  akta  otentik  tersebut  yang  telah  diatur  dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. 16

## 2.  Solusi  Urgensi  Penyelesaian  Tumpang  Tindih  Kepemilikan  Tanah  Akibat Kesalahan Penulisan dalam Akta Jual Beli Tanah
Pendaftaran  tanah  menjadi  salah  satu  hal  yang  penting  bagi  para  pembeli  jika telah terjadi peralihan hak. Hal tersebut dilakukan guna memberikan kepastian hukum terhadap  orang  yang  menguasai  dan  memiliki  tanah.  Namun,  jika  setelah  melakukan peralihan hak sebagai pembeli belum melakukan pendaftaran tanah atas peralihan hak tersebut  karena  faktor  lain,  maka  hal  yang  dapat  dilakukan  yaitu  dengan  terus memantau keberadaan tanah yang kita miliki, rajin mengecek kepada instansi-instansi terkait. Sertifikat sebagai surat tanda bukti hak atas tanah seseorang yang didalamnya memuat data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah, merupakan pegangan  kepada  pemiliknya  akan  bukti-bukti  haknya  yang  tertulis.  Oleh  karenanya
16 Gusti, Bagus Yoga Prawira, Tanggung Jawab PPAT Terhadap Akta Jual Beli Tanah,  Magister Kenotariatan Universitas Mataram, 2016, hlm 59-62
dalam  penerbitan  sertifikat  hak  atas  tanah,  setiap  satu  sertifikat  hak  atas  tanah diterbitkan untuk satu bidang tanah. 17
Era globalisasi membawa kemajuan dalam hal apapun salah satunya yaitu dengan diterbitkannya  aplikasi  oleh  Kementerian  ATR-BPN,  yang  dinamakan  Sentuh Tanahku. 18 Dalam  fitur  aplikasi  tersebut  kita  sebagai  pemegang  hak  atas  tanah diberikan kemudahan dengan melakukan pengecekan tanpa harus mendatangi kantor BPN  setempat  untuk  memastikan  bahwa  tanah  yang  kita  miliki  tidak  beralih  kepada pemegang hak yang lain. Aplikasi Sentuh Tanahku ini dapat kita unduh menggunakan smartphone melalui PlayStore atau App Store yang kita miliki. Aplikasi tersebut dapat menjadi  solusi  untuk  meminimalisir  terjadinya  sengketa  tanah  dalam  bentuk  apapun. Melalui aplikasi tersebut kita dapat mendapatkan informasi- informasi sebagai berikut 19 :
a.  Info Berkas
Dengan  fitur  ini,  maka  dapat  menampilkan  informasi  daftar  perkembangan pengurusan berkas, menampilkan rincian informasi berkas dari salah satu daftar berkas, Pencarian terhadap informasi berkas tertentu.
b. Info Sertifikat
Melalui  fitur  ini,  menampilkan  informasi  daftar  kepemilikan  beserta  rincian sertipikat.  Jika  sertipikat  fisik  belum  tersedia  pada  daftar  kepemilikan sertipikat,pengguna  dapat  melaporkan  informasi  sertipikat  yang  belum  tersedia tersebut. Daftar Anggunan berfungsi untuk Menampilkan informasi daftar kode agunan dari  sertipikat.  Daftar  sertifikat  yang  terkait  dengan  pemilik  akun  akan  ditampilkan sebagai  daftar  kepemilikan  (berdasarkan  NIK).  Pengguna  dapat  menyentuh  daftar tersebut untuk melihat detail sertifikat. Dari detail sertifikat tersebut, pengguna dapat
17 Zulkharnain, Dewi. Bentuk Penyelesaian Terhadap Sertifikat Ganda (Overlipping) Antara Sertifikat Hak Guna Bangunan Dengan  Sertifikat  Hak  Milik  Oleh  Badan  Pertanahan  Nasional  Kota  Surabaya  II.  Skripsi.  Hukum  Fakultas.  UPN.  Jawa Timur, 2013
18 Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam sosialisasi aplikasi Sentuh Tanahku, diakses melalui dokumen https://docs.atrbpn.go.id/sentuhtanahku/ tanggal 12 Maret 2022.
19 Data diambil dari https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-metro/baca-artikel/12931/Sekilas-Mengenal- Aplikasi-Sentuh-Tanahku.html , diakses tanggal 12 Maret 2022.
melihat lokasi  bidang tanahnya di peta atau membantu plotting bidang tanah tsb jika belum terpetakan (lihat Pencarian Lokasi Bidang Tanah). Kemudahan yang ditawarkan adalah  pengguna  terverifikasi  tidak  perlu  mengingat  nomor  sertifikatnya  di  seluruh wilayah  Indonesia.  Jika  kepemilikannya  belum  muncul,  pengguna  dapat  melaporkan kepemilikannya melalui aplikasi ini.
c.  Plot Bidang Tanah
Untuk melakukan plotting bidang, pengguna harus memasukkan nomor sertifikat yang akan diplotting. Selanjutnya pengguna harus menggambar bidang tanah tersebut di  peta  sesuai  dengan  bentuk  dan  lokasinya.  Selanjutnya  dengan  menyentuh  menu simpan  plot  maka  data  akan  tersimpan  di  server.  Kantor  Pertanahan  akan memverifikasi  data  tersebut  kemudian.  Jika  plot  bidang  anda  telah  diverifikasi  maka bidang anda akan muncul di plot bidang.

## d. Lokasi Bidang Tanah
Pengguna  memilih  wilayah  administrasi  dari  suatu  bidang  tanah,  kemudian memasukkan jenis hak dan nomornya Dengan menyentuh tombol proses maka lokasi bidang tanah dimaksud akan ditunjukkan pada peta yang bersifat interaktif.

## e.  Info Layanan
Menyajikan daftar informasi layanan dan disertakan juga fitur pencarian layanan untuk  memudahkan  pengguna  untuk  mengetahui  informasi  syarat,  biaya  dan  jangka waktu penyelesaian serta simulasi biaya. Pengguna dapat memilih jenis  layanan yang diinginkan,  atau  mencari  berdasarkan  kata  kunci.  Dengan  menyentuh  layanan  yang dimaksud, sentuh tanahku akan menampilkan persyaratan, waktu dan tarif biaya.
Sehingga  dengan  lahirnya  aplikasi  ini  masyarakat  diberikan  kemudahan  dalam mengakses  informasi  terkait  dengan  pertanahan  sebelum  malakukan  pembelian  suatu bidang  tanah  agar  mengetahui  kepastian  terhadap  tanah  yang  kita  akan  beli,  sebagai bentuk  untuk  menghindari  sengketa  yang  akan  terjadi  dikemudian  hari.  Dengan demikian maka akan tercipta transparansi terhadap para pihak yang akan mewujudkan keadilan bagi masyarakat sehingga tidak ada lagi mafia tanah yang menjadi salah satu keresahan masyarakat selama ini.
Dengan maraknya mafia tanah para penegak hukum bersinergi dalam memerangi para  mafia  tanah  melalui  upaya  penyediaan  hotline-hotline  yang  disediakan  baik instansi kejaksaan maupun dari pihak instansi kepolisian. Tentu saja dengan maraknya mafia  tanah  ini  dapat  memicu  terjadi  banyak  konflik  sosial  dan  lahan  yang  dapat mengakibatkan pertumpahan darah, hal tersebut juga tidak terlepas dari peran oknum pegawai  instansi  terkait  yang  bersekongkol  dengan  pihak  lain  dalam  melakukan sabotase terhadap beberapa tanah tertentu. Maka sebagai upaya yang dapat dilakukan oleh para penegak hukum dengan menyediakan hotline yang dapat dihubungi dengan cepat sehingga pelaku dapat segera ditanggap dan di proses agar tidak banyak korban- korban yang lainnya. Melalui kolaborasi para penegak hukum dalam memerangi mafia tanah  inidiharapkan  bisa  bekerja  efektif  menangani  dan  memberantas  mafia  tanah tersebut sehingga dapat dijadikan solusi sebagai upaya untuk menyelesaikan sengketa tanah yang banyak terjadi saat ini.
Selain  itu  solusi  yang  dapat  penulis  tawarkan  yaitu  dengan  mewajibkan  setiap subjek  hukum  yang  hendak  melakukan  peralihan  hak  atas  sebidang  tanah  untuk melakukan proses selanjutnya yaitu balik nama kepada pemegang hak atas tanah yang baru  yang  didukung  dengan  melahirkan  aturan  agar  tercipta  kepastian  hukum, sehingga  setiap  masyarakat  dapat  segera  mematuhi  dan  tercipta  keadilan.  Kemudian dengan proses yang lebih mudah dan biaya yang ringan akan mendorong masyarakat segera melakukan pengurusan balik  nama sertipikat, dengan memaksimalkan aplikasi yang telah diluncurkan oleh kementerian ATR/BPN yaitu Sentuh Tanahku. Jika kasus diatas  dihubungkan  dengan  teori  Lawrence  M.  Friedman  maka  kita  dapat  melihat kebenaran bahwa keberhasilan suatu penegakan hukum ini dapat didasarkan terhadap 3 (tiga) unsur penting yaitu: (a) Struktur Hukum, (b) Substansi Hukum; (c) Budaya Hukum. 20 Dalam hal ini struktur hukum meliputi aparat hukum, yaitu peran penegak hukum dalam  menjalankan  fungsi  peraturan  perundang-undangan  yang  selanjutnya  yaitu substansi  hukum  hal  ini  berkaitan  dengan  muatan  peraturan  perundang-undangan yang harus selalu mengalami perubahan dan disesuaikan dengan keadaan masyarakat. Kemudian  budaya  hukum  adalah  suatu  norma  yang  hidup  dimasyarakat  dan  dianut
20 Friedman, L. M. (1975). The legal system: A social science perspective. Russell Sage Foundation.hlm 167-172
oleh  masyarakat.  Sehingga  dapat  disimpulkan  jika  ketiga  unsur  tersebut  memiliki peranan yang sangat penting dalam sistem hukum yang ada dalam suatu negara.

## C. PENUTUP
1. Urgensi penyelesaian tumpang tindih kepemilikan tanah akibat kesalahan penulisan dalam akta jual beli tanah khususnya yang terjadi di Samarinda Seberang tahun 2021 harus  segera  ditangani  karena  semakin  maraknya  mafia  tanah  yang  menyebabkan kehilangan  hak  oleh  seseorang  yang  mengakibatkan  kerugian  dan  ketidakadilan. Akibat  hukum  dengan  adanya  tumpang  tindih  kepemilikan  tanah  dapat menimbulkan  ketidakpastian  hukum  karena  terdapat  lebih  dari  satu  status  hukum dalam satu bidang tanah dan dapat mengakibatkan kerugian bagi kedua belah pihak. Dalam  hal  kesalahan  penulisan  dalam  akta  jual  beli  tanah  merupakan  tanggung jawab  Notaris/PPAT  yang  kemudian  menyebabkan  tumpang  tindih  kepemilikan tanah  dalam  kasus  ini,  tanggung  jawab  yang  dapat  diberikan  yaitu  secara  perdata dan  memungkinkan  dapat  dituntut  secara  administratif.  Kemudian  untuk  pelaku atau  oknum  yang  diduga  terbukti  memenuhi  unsur  perbuatan  melawan  hukum dengan  melakukan  balik  nama  terhadap  sertipikat  yang  telah  dijual  dapat  dituntut baik  secara  perdata  maupun  pidana  karena  telah  merugikan  salah  satu  pihak. Tindakan yang dapat dilakukan oleh korban karena terjadi cacat hukum administrasi dalam  penerbitan  sertipikat  yaitu  dengan  melakukan  pembatalan  penetapan  hak milik atas tanah yang diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri Agraria/bpn No. 9 Tahun  1999  tentang  Tata  Cara  Pemberian  dan  Pembatalan  Hak  atas  Tanah  Negara dan Hak Pengelolaan Pasal 106 ayat 1 Jo Pasal 119.
2. Solusi Urgensi Penyelesaian Tumpang Tindih Kepemilikan Tanah Akibat Kesalahan Penulisan  dalam  Akta  Jual  Beli  Tanah  dengan  memanfaatkan  fitur  dalam  aplikasi yang  diterbitkan  oleh  Kementerian  ATR-BPN  yang  dinamakan  Sentuh  Tanahku. Sehingga  langkah  yang  dapat  dilakukan  yaitu  dengan  melakukan  balik  nama sertifikat tanah dengan dasar akta jual beli dan didukung oleh bukti lainnya seperti keterangan saksi yaitu para ahli waris yang lain dan Notaris/ PPAT yang membuat akta  jual  beli  tanah  tersebut.  Sehingga  pemegang  hak  atas  tanah  tersebut  dapat
memiliki kepastian hukum dengen kepemilikannya terhadap sertifikat atas sebidang tanah yang dijadikan sengketa diatas.

## DAFTAR PUSTAKA / DAFTAR REFERENSI
Buku :
Bakri, M, Hak Menguasai Tanah Oleh Negara: Paradigma Baru Untuk Reforma Agraria. Universitas Brawijaya Press, 2002
Andrian, Sutedi, Peralihan Hak Atas Tanah, Jakarta: Sinar Grafika, 2008
Bachtiar,  Effendie,  Pendaftataran  Tanah  di  Indonesia  dan  Peraturan  Peraturan Pelaksanaannya,  Alumni, Bandung, 1993
Friedman,  L.  M.  (1975). The  legal  system:  A  social  science  perspective.  Russell  Sage Foundation.
Kartono,  Persetujuan Jual Beli Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Cetakan 2, Pradnyana Paramita, 1982
Sanafiah, F. (1990). Metode Penelitian Kualitatif. Dasar-Dasar dan Aplikasi Penerbit YA3, Malang.

## Jurnal:
Dante,  G.  I.,  Kajian  Hukum  Terhadap  Akta  Jual  Beli  Yang  Di  Buat  Oleh  Kepala  Desa. LEX CRIMEN, 6(8), 2017
Mursalim, Suryani, Muhammad Akbal, Tika Nurjannah. Penyelesaian Sengketa Sertipikat Ganda Hak Atas Tanah. Jurnal Supremasi. Vol-XI No. 1. ISSN 1412-517X, 2016
Lathif, N. (2017). Teori Hukum Sebagai Sarana Alat Untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat. Pakuan Law Review, 3(1).
Tista, Adwin. Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Sertipikat Hak Milik Atas Tanah yang Mengalami Sengketa. Jurnal LamLaj. Vol -4 Issue 2, 2019
Yusuf Saefudin, Agus Raharjo, Budiyono, “Urgency of Integrated Assessment on Drugs Crime (a Study in Purbalingga Regency)”, Jurnal Dinamika Hukum 17, No. 1 (2017): 40-52
Gusti,  Bagus  Yoga  Prawira,  Tanggung  Jawab  PPAT  Terhadap  Akta  Jual  Beli  Tanah,
Magister Kenotariatan Universitas Mataram, 2016
Ilham, Said Putra Phoenna. 2020. Tanggung Jawab Notaris/ Pejbat Pembuat Akta Tanah Terhadap Akta Jual Beli Yang Dibuat dan Menimbulkan Sengketa Tanah. Skripsi.
Fakultas Syari’ah dan Hukum. Ilmu Hukum. Banda Aceh
Zulkharnain,  Dewi.  Bentuk  Penyelesaian  Terhadap  Sertifikat  Ganda  (Overlipping)  Antara Sertifikat  Hak  Guna  Bangunan  Dengan  Sertifikat  Hak  Milik  Oleh  Badan  Pertanahan Nasional Kota Surabaya II. Skripsi. Hukum Fakultas. UPN. Jawa Timur, 2013

## Peraturan Perundang-Undangan:
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1960 Tentang Pokok Agraria Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2014, Perubahan Atas Undang- Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
Peraturan  Pemerintah  No.  18  Tahun  2021  Tentang  Hak  Pengelolaan,  Hak  Atas Tanah, Satuan  Rumah  Susun,  dan  Pendaftaran  Tanah  Perubahan  Atas  Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  No.  24  Tahun  2016  Tentang  Perubahan  Atas Peraturan  Pemerintah  No.  37  Tahun  1998  Tentang  Peraturan  Jabatan  Pejabat Pembuat Akta Tanah

## Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 4 Tahun 1999 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah
Peraturan  Menteri  Agraria/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  No.  3  Tahun  1997  Tentang Ketentuan  Pelaksanaan  Peraturan  Pemerintah  No.  24  Tahun  1997  Tentang Pendaftaran Tanah

## Peraturan  Menteri  Negeri  Agraria/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  No.  9  Tahun 1999
Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Ha katas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan

## Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
Internet: https://docs.atrbpn.go.id/sentuhtanahku/ Kementerian  Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam sosialisasi aplikasi Sentuh Tanahku.
https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-metro/baca-artikel/12931/Sekilas- Mengenal-Aplikasi-Sentuh-Tanahku.html