## JURNAL NATAPRAJA
Kajian Ilmu Administrasi Negara
Editor in Chief
Utami Dewi (Universitas Negeri Yogyakarta)
Managing Editor
Pandhu Yuanjaya (Universitas Negeri Yogyakarta)
Editorial Board Sutinah (Universitas Airlangga)
Asal Wahyuni Erlin Mulyadi (Universitas Sebelas Maret) Laila Kholid Alfirdaus (Universitas Diponegoro) Samodra Wibawa (Universitas Gadjah Mada) Argo Pambudi (Universitas Negeri Yogyakarta) Yanuardi (Utrecht University) Kurnia Nur Fitriana (Universitas Negeri Yogyakarta) Geovani Meiwanda (Universitas Riau) Endah Tri Anomsari (STIA, Lembaga Administrasi Negara)

## Reviewer
Siti Kusujiarti (Warren Wilson College) Bevaola Kusumasari (Universitas Gadjah Mada) Chanif Nurcholis (Universitas Terbuka) Mujibur Rahman Khairul Muluk (Universitas Brawijaya) Laila Kholid Alfirdaus (Universitas Diponegoro) Dyah Mutiarin (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta) Ashari Cahyo Edi (Universitas Gadjah Mada) Dwi Harsono (La Trobe University) Marita Ahdiyana (Universitas Negeri Yogyakarta) Sugi Rahayu (Universitas Negeri Yogyakarta) Lena Satlita (Universitas Negeri Yogyakarta) Fransisca Winarni (Universitas Negeri Yogyakarta)

## Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Yogyakarta
Jurnal Natapraja: ISSN (e) 2528-441; (p) 2406-9515 Terakreditasi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI SK No: 21/E/KPT/2018 tentang Hasil Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode I Tahun 2018 Berlaku dari Volume 4 Nomor 1 Tahun 2016 sampai Volume 8 Nomor 2 Tahun 2020

## ALAMAT REDAKSI
Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta, Kampus Karangmalang Yogyakarta 55281 Telp. (0274) 548202, psw. 241,Fax. (0274) 548201 http://journal.uny.ac.id/index.php/natapraja email: jurnalnatapraja@uny.ac.id

## DAFTAR ISI
Pengantar Redaksi --- i
Daftar Isi --- ii
Responsifitas Gender dalam Proses Pemberdayaan oleh Yayasan Annisa Swasti (Studi pada Sekolah Kepemimpinan Buruh Gendong Pasar Beringharjo) Pradita Debby Mutiara --- 107
Peran  Paguyuban  Pemulung  Wanita  di  TPSP  Piyungan,  Kabupaten  Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta
Zulianti --- 127

## Pernikahan Dini dan Agenda Kebijakan Ke Depan (Kasus di Kabupaten Sleman)
Muhammad Arif Fahruddin Alfana dan Beti Nur Hayati --- 137
Dinamika  Collaborative  Governance  dalam  Festival  Legu  Gam  sebagai  Wisata Kultural Kota Ternate
Sumitro S. Syawal dan Suleman Samuda --- 145
Implementasi  Peraturan  Desa  Majasari  Nomor  3  Tahun  2012  tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Asal Desa Majasari
Iqbal Bachtiar Guntara dan Lena Satlita --- 163
Pemberdayaan  Masyarakat  Mantan  Buruh  Migran  Korban  Trafficking  di Kabupaten Wonosobo Tissa Silvia dan Sugi Rahayu --- 175
Dinamika  LSM  dalam  Legislasi  Kebijakan  Responsif  Gender:  Studi  Kasus  LSM Damar di Kota Bandar Lampung
Syamsul Ma’arif  --- 185

## PENGANTAR REDAKSI
Urgensi  pengarusutamaan  kebijakan  kependudukan  harus  segera  menjadi perhatian semua lembaga. Hal ini terkait dengan kompleksitas masalah yang dihadapi oleh  bangsa  Indonesia.  Urgensi  tersebut  juga  menjadi  dasar  dipilihnya  tema kependudukan  menjadi  isu  utama  pada  edisi  ini,  khususnya  tentang  gender  dan migrasi.
Artikel  pertama  dari  Pradita  Debby  Mutiara  mendiskusikan  mengenai pentingnya  responsivitas  gender  dalam  proses  pemberdayaan.  Manfaat  yang  besar dapat  diperoleh  bila  stakeholder  memiliki  perhatian  besar  dan  komitment  untuk memberdayaakan.  Hal  ini  nantinya  memiliki  peran  yang  besar  apabila  perempuan dapat  lebih  mandiri  dan  menyadari  bahwa  mereka  memiliki  potensi  seperti  yang ditulis oleh Zulianti. Paguyuban wanita memiliki sumbangsih besar bila dimanfaatkan dalam kegiatan ekonomi.
Selain reposisi wanita, masalah besar juga terjadi pada kasus pernikahan dini seperti  artikel  Muhammad  Arif  Fahruddin  Alfana  dan  Beti  Nur  Hayati.  Kasus pernikahan  dini  bukan  hanya  menjadi  masalah  moral  karena  biasanya  terjadi kehamilan  di  luar  pernikahan,  namun  memiliki  dampak  tidak  hanya  pada  pelaku namun anak hasil pernikahan tersebut. Perlu beberapa usaha yang harus dilakukan oleh  berbagai  pihak.  Sumitro  S.  Syawal  dan  Suleman  Samuda  membahas  urgensi tersebut  melalui  teori  collavoratuve  governance.  Tata  kola  pemerintahan  yang kolaboratif diharapkan dapat dengan cepat menyelesaikan berbagai masalah dengan lebih komprehensif.
Iqbal  Bachtiar  Guntara  dan  Lena  Satlita  dalam  artikelnya  mendiskusikan pentingnya  perlindungan  TKI.  Hal  ini  penting  mengingat  TKI  sering  mendapatkan banyak  masalah  selama  bekerja  di  luar  negeri.  Lebih  lanjut,  Tissa  Silvia  dan  Sugi Rahayu  membahas  lebih  dalam  perlunya  pemberdayaan  bagi  buruh  migran  korban trafficking. Beberapa masalah tersebut sering juga proses penyelesaiannya dilakukan oleh masyarakat melalui LSM atau lembaga nirlaba.
Tulisan-tulisan dalam jurnal ini menyodorkan bukti empiris dan diskusi yang mendalam  dalam  kajian  Ilmu  Administrasi  Negara,  khususnya  dalam  tema  gender dan  migrasi.  Perlu  disadari  bahwa  jurnal  ini  juga  mampu  menawarkan  perspektif yang  berbeda  dalam  mengkaji  praktik-praktik  administrasi  negara  di  Indonesia. Selamat membaca!
Yogyakarta, Desember 2017
Tim Redaksi