## ANALISIS PENGATURAN ARBITRASE DALAM
UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 1999 TENTANG

## ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA
Mutia Raras Respati Lembaga Dakwah Islam Bogor Desa Pagelaran Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor e-mail : mutiararas@gmail.com Naskah diterima : 03/07/2018, revisi : 19/10/2018, disetujui 22/10/2018

## ABSTRAK
Studi ini berjudul analisis pengaturan Arbitrase dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dikaitkan dengan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Penelitian  ini  disusun  untuk  menemukan  jawaban  dari  isu  hukum berikut : 1) Bagaimana Arbitrase dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Perlindungan  Konsumen  dikaitkan  dengan  UU  No.  30  Tahun  1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ? 2) Bagaimana proses  prosedural  yang  tepat  untuk  menyelesaikan  sengketa  dalam Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen.  Metode  penelitian  yang digunakan  adalah  penelitian  hukum  normatif    dengan  teknik pengumpulan  data  berupa  penelitian  kepustakaan  dan  didukung  oleh analisis  penelitian  lapangan  sebagai  pendukung.  Kesimpulan  dari penelitian  ini  adalah  :  1)  Arbitrase  sebagai  penyelesaian  sengketa antara  konsumen  dengan  pelaku  bisnis  diatur  dalam UU  Perlindungan Konsumen  masih  menimbulkan  banyak  isu  hukum,  diantaranya  :  a) tidak  cocok  bahkan  bertentangan  dengan  UU  Arbitrase  dan  Alternatif Penyelesaian Sengketa. b) terdapat kontradiksi antara Bab-babnya yaitu Pasal  54  ayat  (3)  dan  Pasal  56  ayat  (2).  c)  terdapat  perbedaan  posisi antara  konsumen  di  dalam  UU  Perlindungan  Konsumen  dengan  UU
Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. 2) Lemahnya konstruksi hukum  dalam  pelaksanaan  Arbitrase  BPSK  karena  tidak  adanya pengaturan prosedur yang jelas dalam UU Perlindungan Konsumen dan peraturan pelaksanaannya khususnya Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 350 MPP/Kep/12/2001 sebagaimana juga halnya dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2006
Kata kunci : sengketa konsumen, arbitrase, UU  Perlindungan Konsumen

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Dalam  Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  alinea  Keempat  disebutkan  bahwa  tujuan pembangunan  nasional  adalah  melindungi  segenap  bangsa  Indonesia dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia,  dan  untuk  memajukan kesejahteraan  umum,  mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  dan  ikut melaksanakan  ketertiban  dunia  yang  berdasarkan  kemerdekaan, perdamaian  abadi,  dan  keadilan  sosial.  Kesejahteraan  dan  kecerdasan itu merupakan wujud dari pembangunan yang berperikemanuasiaan.
Berkembangnya  pembangunan  terlihat  pada  pertumbuhan  dan perkembangan  industri  barang  dan  jasa  yang  sangat  pesat.  Hal  ini mempunyai  dampak  positif  bagi  masyarakat  sebagai  konsumen  yaitu dengan  tersedianya  kebutuhan  dalam  jumlah  yang  mencukupi  serta mutu  yang  lebih  baik,  serta  adanya  alternatif  pilihan  bagi  konsumen dalam  memenuhi  kebutuhannya.  Akan  tetapi  kondisi  seperti  ini  juga
mempunyai  dampak  negatif,  yaitu  adanya  persaingan  antara  pelaku usaha dalam merebut perhatian konsumen.
Ketatnya  persaingan  antara  pelaku  usaha  ini  menimbulkan persaingan yang tidak sehat dalam mengeluarkan dan mempromosikan produknya  kepada  masyarakat  selaku  konsumen.  Dengan  demikian pada  akhirnya  akibat  persaingan  tidak  sehat  inilah  konsumen  dapat dirugikan.  Guna  meningkatkan  kesadaran,  pengetahuan,  kepedulian, kemampuan  dan  kemandirian  konsumen  untuk  melindungi  dirinya maka  pemerintah  mengeluarkan  Undang-Undang  No.  8  Tahun  1999 tentang Perlindungan Konsumen. Di dalam penjelasan Undang-Undang Perlindungan Konsumen disebutkan, bahwa faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen akan haknya yang masih rendah.
Perbedaan  kepentingan  dan  kesadaran  atas  hak  antara konsumen  dengan  pelaku  usaha  sering  kali  menimbulkan persengketaan  antara  keduanya.  Sengketa  antara  konsumen  dengan pelaku  usaha  sesuai  undang-undang  dapat  diselesaikan  melalui peradilan  ( litigasi )  atau  atau  di  luar  peradilan  ( non  litigasi ).  Apabila diselesaikan  melalui  jalur  peradilan  maka  sengketa  tersebut  akan diselesaikan  dengan  memakai  hukum  acara  yang  diatur  dalam  HIR ( Herzeine Inlandsch Reglement ). Sedangkan apabila diselesaikan di luar
peradilan maka penyelesaiannya memakai Undang-Undang
Perlindungan  Konsumen,  dimana  sengketa  tersebut  akan  diselesaikan melalui  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  yang  diatur  dalam
Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.
350/MPP/KP/12/2001    sebagai  peraturan  pelaksana  dari  Undang- Undang Perlindungan Konsumen.
Pasal  1  angka  11  Undang-undang  Perlindungan  Konsumen dijelaskan  bahwa,  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  adalah badan  yang  bertugas  menangani  dan  menyelesaikan  sengketa  antara pelaku  usaha  dengan  konsumen.  Tetapi  kewenangan  ini  tidak  bersifat mutlak,  karena  pengadilan  dalam  lingkungan  peradilan  umum  juga mempunyai  kewenangan  yang  sama.  Pada  dasarnya  penyelesaian sengketa  konsumen  merupakan  hasil  pilihan  sukarela  dari  para  pihak yang bersengketa akan menyelesaikan sengketanya melalui pengadilan ( litigasi ) atau  di luar pengadilan ( non litigasi ). Pasal  45 ayat (4) hanya memberikan  batasan  bahwa  apabila  telah  dipilih  upaya  penyelesaian sengketa  di  luar  pengadilan,  maka  gugatan  melalui  pengadilan  hanya dapat  ditempuh  apabila  upaya  di  luar  pengadilan  dinyatakan  tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.
Berdasarkan Kepmenperindag No. 350/MPP/KP/12/2001 Pasal 1  disebutkan,  cara  menyelesaikan  sengketa  konsumen  pada  BPSK  ada tiga  (3)  pilihan  cara  yaitu  konsiliasi,  mediasi  dan  arbitrase.  Konsiliasi adalah  proses  penyelesaian  sengketa  konsumen  di  luar  pengadilan dengan  perantaraan  BPSK  untuk  mempertemukan  para  pihak  yang bersengketa,  dan  penyelesaiannya  diserahkan  kepada  para  pihak. Pilihan kedua yaitu mediasi, merupakan penyelesaian sengketa dengan perantaraan  BPSK  sebagai  penasihat  dan  penyelesaiannya  diserahkan pada  para  pihak.  Cara  ketiga  yaitu  melalui  arbitrase,  dalam  proses  ini para  pihak  yang  bersengketa  menyerahkan  sepenuhnya  penyelesaian sengketa kepada BPSK.
Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  mewajibkan  BPSK menyelesaikan  sengketa  selambat-lambatnya  dalam  waktu  21  (dua
puluh  satu)  hari.  Putusan  BPSK  ini  dapat  diajukan  keberatan  dalam jangka waktu 14 hari sejak para pihak menerima putusan.
Selain  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  terdapat perundang-undangan  lain    mengatur  tentang  penyelesaian sengketa di luar  pengadilan,  yaitu  Undang-Undang  No.  30  Tahun  1999  tentang Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa.  Sengketa  yang diselesaikan  memakai  undang-undang  ini  dibatasi  hanya  sengketa perdagangan  serta  menurut  peraturan  perundang-undangan  dapat diselesaikan melalui perdamaian.
Penyelesaian  sengketa  melalui  arbitrase  yang  diatur  dalam Undang-Undang  No.  30  Tahun  1999  harus  didasarkan  perjanjian arbitrase  yang  dibuat  secara  tertulis  oleh  pihak  yang  bersengketa. Berdasarkan  perjanjian  tersebut,  apabila  timbul  sengketa  yang  sesuai dengan  isi  perjanjian  maka  tidak  dapat  mengajukan  gugatan  atas sengketa  tersebut  di  peradilan  umum.  Hal  ini  diatur  pada  Pasal  3 Undang-Undang  No.  30  Tahun  1999.  Arbiter  sebagai  wasit  dalam menyelesaikan  perkara  tersebut  wajib  menyelesaikan  sengketa  dalam waktu  180  hari,    dan  dapat  diperpanjang  berdasarkan  kesepakatan antara para pihak juga kesepakatan dari arbiter.
Putusan  arbitrase  berdasarkan  Undang-Undang  No.  30  Tahun 1999  mempunyai  sifat  final  dan  mengikat,  dengan  demikian  tidak  ada upaya  hukum  lain  atas  putusan  tersebut.  Putusan  arbitrase  ini mempunyai  kekuata  eksekutorial  karena  memuat  irah-irah  “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  di  atas,  penulis  tertarik mengangkat  judul  tentang “Analisis  Pengaturan  Arbitrase  Dalam
Undang-Undang No. 8 Tahun 1999  tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Konsumen”.

## B. Perumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu :
1. Bagaimana  pengaturan  arbitrase  dalam  Undang-Undang  No.  8
Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  dikaitkan  dengan Undang-Undang  No.  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan
Alternatif Penyelesaian Sengketa ?
2. Bagaimana  proses  beracara  yang  tepat  untuk  menyelesaikan sengketa pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ?

## C. Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk :
1. Mendapatkan gambaran tentang pengaturan arbitrase, baik yang terdapat  pada  Undang-Undang  No.  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan  Konsumen,  juga  yang  terdapat  pada  Undang- Undang  No.  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif
Penyelesaian  Sengketa  dan  mengkaitkan  hubungan  hukum kedua  perundang-undangan  tersebut  khususnya  mengenai arbitrase.
2. Mendapatkan proses beracara yang tepat untuk menyelesaikan sengketa  pada  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  yang diatur  dalam  Undang-Undang  No.  8  Tahun  1999  tentang
Perlindungan Konsumen.

## D. Kerangka Pemikiran

## 1. Kerangka Teori
Teori  hukum  yang  dipergunakan  dalam  penelitian  ini adalah  Teori  Negara  Hukum  dan  Teori  Hierarki  Hukum  ( Stufenbau  Theory ). Menurut  Aristoteles,  dalam  negara politea, hukum  harus  menjadi  sumber  kekuasaan  para  penguasa  agar pemerintahannya  terarah  pada  pemenuhan  kepentingan, kebaikan  dan  kesejahteraan  umum.  Dengan  gagasan  negara yang  berkonstitusi  ( politea ,  Aristoteles  secara  eksplisit  dan implisit  telah  memberikan  pengakuan  bahwa  pemerintahan yang  dibatasi  konstitusi  adalah  pemerintahan  yang  paling  baik yang dapat diwujudkan secara nyata. 1
Dalam  menjalankan  prinsip  negara  hukum,  perlu dipahami  pula  tentang  teori  hukum  Hans  Kelsen  yang menjelaskan  bahwa  hukum  itu  normatif  karena grundnorm.
Kelsen  menyatakan  bahwa, grundnorm merupakan  syarat trasendental-logis bagi  berlakunya  seluruh  tata  hukum.  Secara tidak langsung, Kelsen sebenarnya membuat teori tentang tertib yuridis.  Dengan  menggunakan  konsep Stufenbau (lapisan- lapisan menurut eselon), menurut Kelsen, cara mengenal suatu aturan yang legal dan tidak legal adalah melalui logika stufenbau,
dan grundnorm menjadi batu uji utama . 2
1 Hotma P. Sibuea, Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan dan Asas-
Asas Umum Pemerintahan yang Baik, Jakarta, Erlangga, 2010, hal. 17.
2 Benhard  L.  Tanya,  Dkk, Teori  Hukum  Sebagai  Tertib  Hukum  Lintas Ruang dan Generasi, Jogyakarta, Genta Publishing, 2010, hal. 126.

## 2. Kerangka Konseptual
Kerangka  konseptual  dalam  penulisan  artikel  ini bertujuan  untuk  memberikan  batasan  terhadap  permasalahan khususnya  yang  berkaitan  dengan  judul  penelitian  hukum  ini, yaitu sebagai berikut :
a. Pengertian arbitrase adalah pemutusan suatu sengketa oleh seseorang  atau  beberapa  orang  yang  ditunjuk  oleh  para pihak  yang  bersengketa  sendiri,  di  luar  hakim  atau pengadilan.
b. Konsumen  adalah  setiap  orang  pemakai  barang  dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
c. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha,  baik  yang  berbentuk  badan  hukum  maupun  bukan badan  hukum  yang  didirikan  dan  berkedudukan  atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia,  baik  sendiri  maupun  bersama-sama  melalui perjanjian  menyelenggarakan  kegiatan  usaha  dalam berbagai bidang ekonomi.
d. Sengketa  konsumen  adalah  sengketa  antara  pelaku  usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran  dan/atau  yang  menderita  kerugian  akibat mengkonsumsi barang atau memanfaatkan jasa.
e. Penyelesaian  sengketa  konsumen  dapat  diselesaikan  di peradilan umum atau di luar pengadilan yaitu di badan yang
khusus dibentuk untuk menyelesaikan sengketa konsumen ( Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen)
f. Cara  penyelesaian  sengketa  konsumen  ada  tiga  yaitu  : konsiliasi, mediasi dan arbitrase.

## E. Metode Penelitian
Dalam  penelitian  ini,  penulis  menggunakan  penelitian normatif,  yaitu  penelitian  yang  mempelajari  apa  yang  tertulis dalam peraturan perundang-undangan.

## F. Sumber Data
Sumber data yang dipergunakan dalam artikel ini adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan dokumen, yaitu data yang  sudah  diolah  atau  didokumentasikan.  Sedangkan  sumber data  primer  adalah  data  yang  diperoleh  langsung  dari  sumber pertama atau data lapangan.

## G. Teknik Pengumpulan Data
Data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh dengan cara sebagai berikut :
- Studi  kepustakaan,  dengan  mempelajari  berbagai  literatur dari  berbagai  teori,  pendekatan  yang  berkaitan  dengan perundang-undangan,  tulisan  para  pakar  dan  jurnal  yang berkaitan dengan penelitian ini.
- Studi lapangan dilakukan penulis guna mendukung penelitian yaitu  dengan  melakukan  wawancara  yang  tidak  berstruktur pada pejabat yang berkaitan dengan materi penelitian ini.

## H. Pengolahan Data
Analisa  data  yang  dipergunakan  dalam  penelitian  ini adalah analisa kualitatif, karena data yang dikumpulkan bersifat monografis  atau  berwujud  kasus-kasus  sehingga  tidak  dapat disusun dalam suatu struktur klasifikatoris.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Pengertian Arbitrase
Secara harfiah, kata arbitrase berasal dari kata arbitrare (latin) yang  berarti  kekuasaan  untuk  menyelesaikan  sesuatu  menurut kebijaksanaan.  Dalam  Kamus  Bahasa  Inggris-Indonesia  memberi  arti kata arbitrate sebagai “memutuskan”.
Subekti berpendapat bahwa arbitrase adalah penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang hakim atau para hakim berdasarkan persetujuan  bahwa  para  pihak  akan  tunduk  pada  atau  mentaati keputusan yang diberikan oleh hakim yang mereka pilih. 3 Sebagian ilmuwan mengistilahkan arbitrase dengan menggunakan  kata  perwasitan.  Salah  satunya  adalah  H.M.N. Purwosutjipto,  yang  mengatakan  bahwa  perwasitan  sebagai  suatu peradilan perdamaian, dimana para pihak bersepakat agar perselisihan mereka  tentang  hak  pribadi  yang  dapat  mereka  kuasai  sepenuhnya
3 R. Subekti, Arbitrase Perdagangan, Bina Cipta, Bandung, 1992, hal. 1.
Kalaman 226
diperiksa dan diadili oleh hakim yang tidak memihak yang ditunjuk oleh para pihak dan putusannya mengikat bagi kedua belah pihak. 4

## B. Sengketa Konsumen
Undang-Undang  No.  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen,  dibuat  bertujuan  untuk  melindungi  hak  dan  kepentingan konsumen. Perlindungan ini perlu diberikan oleh negara karena adanya kesadaran bahwa dalam kondisi apapun konsumen selalu dalam posisi yang lemah baik dalam perjanjian bisnis dengan pelaku usaha maupun keterbatasan  pengetahuan  konsumen  atas  barang  dan/atau  jasa  yang dikonsumsi. Ketimpangan inilah yang sering kali menjadi pokok utama timbulnya sengketa konsumen.
Penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan secara litigasi atau melalui Pengadilan Negeri atau dapat dilakukan secara non litigasi atau di luar Pengadilan Negeri. Penyelesaian di luar Pengadilan Negeri dilakukan  di  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (BPSK)  yang dalam  pelaksanaannya  diatur  dalam  Keputusan  Menteri  Perindustrian dan  Perdagangan  No.  350  MPP/Kep/12/2001.  Penyelesaian  sengketa konsumen di BPSK dilakukan dengan tiga (3) pilihan cara yaitu melalui konsiliasi,  mediasi  atau  arbitrase.  Pengertian  konsiliasi  adalah  proses penyelesaian  sengketa  konsumen  di  luar  pengadilan  dengan perantaraan BPSK untuk mempertemukan para pihak yang bersengketa, dan penyelesaiannya diserahkan kepada para pihak (Pasal 1 angka (9) Kepmenperindag  No.  350  MPP/Kep/12/2001).  Pada  proses  konsiliasi
4 H.M.N.  Purwosutjipto, Pokok-Pokok  Hukum  Dagang,  Perwasitan, Kepailitan,  dan  Penundaan  Pembayaran, Cetakan  ke  III,  Djambatan,  Jakarta, 1992, hal. 1.
ini  melibatkan  pihak  ketiga  disebut  konsiliator  yang  bersifat  pasif.
Majelis konsiliator di BPSK terdiri dari :
a. Perwakilan Pemerintah/PNS;
b. Perwakilan pengusaha/Kadin;
c. Perwakilan  konsumen/  LPKSM  (Lembaga  Perlindungan  Konsumen Swadaya Masyarakat).
Dengan  adanya  konsiliator  yang  memiliki  pengetahuan  tentang  yang disengketakan  diharapkan  dapat  mempermudah  para  pihak  mencapai kata sepakat.
Proses  yang  kedua  adalah  melalui  mediasi.  Mediasi  adalah proses  negosiasi  penyelesaian  sengketa  atau  pemecahan  masalah dimana  pihak  ketiga  tidak  memihak  dan  membantu  para  pihak  yang bersengketa  untuk  memperoleh  kesepakatan,  dalam  hal  ini  mediator bersikap  aktif.  Seperti  halnya  konsiliator,  dalam  proses  mediasi  ini mediator juga tidak memutuskan perkara.
Pilihan  yang  terakhir  adalah  melalui  arbitrase.  Dalam Kepmenperindag  No.  350  MPP/Kep/12/2001  tentang  Pelaksanaan Tugas  dan  Wewenang  BPSK,  mendefinisikan  “arbitrase  adalah  proses penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan yang dalam hal ini para  pihak  yang  bersengketa  menyerahkan  sepenuhnya  penyelesaian sengketa kepada BPSK”.
Secara  yuridis  formal,  istilah  “konsumen”  dalam  peraturan perundang-undangan  di  Indonesia  diatur  dalam  Undang-Undang  No. 8 Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen.  Pengertian  konsumen menurut  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  yang  dirumuskan dalam Pasal 1 angka (2), yaitu “konsumen adalah setiap orang pemakai barang  dan/atau  jasa  yang  tersedia  dalam  masyarakat,  baik  bagi
kepentingan  diri  sendiri,  keluarga,  orang  lain  maupun  makhluk  hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”. Dengan demikian yang dimaksud konsumen  adalah  orang-perorangan  bukan  korporasi  atau  badan hukum.  Berdasarkan  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen, konsumen  yang  dilindungi  adalah  konsumen  akhir  dan  bukan konsumen antara.
Pengertian  pelaku  usaha  menurut  Pasal  1  angka  3  Undang- Undang  Perlindungan  Konsumen  adalah  setiap  orang  perorangan  atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum  yang  didirikan  dan  berkedudukan  atau  melakukan  kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama  melalui  perjanjian  menyelenggarakan  kegiatan  usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
Menurut  Ahmadi  Miru 5 ,  hubungan  hukum  antara  konsumen dengan  pelaku  usaha  diklasifikasikan  menjadi  hubungan  langsung  dan hubungan tidak langsung. Hubungan langsung adalah hubungan antara pelaku  usaha  dengan  konsumen  terikat  langsung  dengan  perjanjian. Hubungan tidak langsung adalah hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen yang tidak secara langsung terikat dengan perjanjian, karena adanya pihak di antara konsumen dengan pelaku usaha.
Hubungan  antara  konsumen  dengan  pelaku  usaha  sangat memungkinkan  terjadi  sengketa  mengenai  barang  dan/atau  jasa  yang diperdagangkan  oleh  pelaku  usaha.  Sengketa  ini  disebut  sebagai sengketa konsumen.
5 Ahmadi Miru, Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hal. 34-35.

## C. Penyelesaian Sengketa Konsumen
Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  adalah  badan  yang bertugas menangani  dan menyelesaikan  sengketa antara  pelaku  usaha dengan konsumen. Kehadiran penyelesaian sengketa di luar pengadilan, menurut Yahya Harahap dalam bukunya “Beberapa Tinjauan mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa” sebagaimana dikutip oleh Ahmadi  Miru 6 ,  dikarenakan  berbagai  kritikan  terhadap  penyelesaian sengketa melalui pengadilan yaitu:
a. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan sangat lambat.
b. Biaya perkara yang mahal.
c. Pengadilan pada umumnya tidak responsif.
d. Putusan pengadilan tidak menyelesaikan masalah.
e. Kemampuan hakim yang bersifat generalis.
Pengaturan penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dalam  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  diatur  pada  Pasal  47, yang  berbunyi  :  Penyelesaian  sengketa  konsumen  di  luar  pengadilan diselenggarakan  untuk  mencapai  kesepakatan  mengenai  bentuk  dan besarnya  ganti  rugi  dan/atau  mengenai  tindakan  tertentu  untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita konsumen.
Penyelesaian  sengketa  konsumen  oleh  Badan  Penyelesaian Sengketa  Konsumen  dilakukan  dengan  tiga  (3)  pilihan  cara,  yaitu  : Konsiliasi, mediasi atau arbitrase.
- Konsiliasi  yaitu  proses  penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan dengan  perantaraan  BPSK  untuk  mempertemukan  para  pihak  yang
6 Ibid., hal. 155-156.
bersengketa,  dan  penyelesaiannya  diserahkan  kepada  para  pihak, BPSK bersifat pasif.
- Mediasi  yaitu  proses  penyelesaian  sengketa  konsumen  di  luar pengadilan  dengan  perantaraan  BPSK  sebagai  penasihat  dan penyelesaiannya diserahkan kepada para pihak.
- Arbitrase  adalah  proses  penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan yang  dalam  hal  ini  para  pihak  yang  bersengketa  menyerahkan sepenuhnya penyelesaian sengketa kepada BPSK.
BPSK  yang  menerima  gugatan  konsumen  wajib  menyelesaikan selambat-lambatnya  dalam  waktu  21  (dua  puluh  satu)  hari  kerja, terhitung  sejak  permohonan  diterima  oleh  Sekretaris  BPSK  (Pasal  55 UUPK jo. Pasal 7 ayat (1) Kepmenperindag No. 350 MPP/Kep/12/2001).

## D. Arbitrase  dalam  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen serta  Undang-Undang  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian Sengketa.
1. Arbitrase dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
Seperti  yang  telah  dijelaskan  sebelumnya  bahwa, penyelesaian  sengketa  melalui  BPSK  bukan  merupakan  proses penyelesaian  sengketa  secara  berjenjang.  Walaupun  terdapat tiga  cara  dalam  menyelesaikan  sengketa  di  BPSK  yaitu  : konsiliasi,  mediasi  dan  arbitrase,  tetapi  dalam  pelaksanaannya dilakukan pemilihan cara dari ketiga cara tersebut.
Penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK dilakukan oleh Majelis yang dibentuk berdasarkan Keputusan Ketua BPSK dan dibantu  oleh  Panitera.  Majelis  tersebut  jumlah  anggotanya  3 (tiga) atau 5 (lima) orang yang merupakan wakil dari :
- Unsur pemerintah;
- Unsur konsumen;
- Unsur pelaku usaha.
Ketua  majelis  ditetapkan  dari  unsur  pemerintah,  sedangkan salah  satu  anggota  dari  majelis  tersebut  wajib  berpendidikan dan berpengetahuan di bidang hukum. Hal ini diatur pada Pasal 18 Kepmenperindag No. 350/MPP/Kep/12/2001.
Prosedur  penyelesaian  sengketa  konsumen  melalui  BPSK diawali  dengan  diajukannya  gugatan  oleh  konsumen  kepada sekretaris  BPSK,  gugatan  ini  dapat  dalam  bentuk  tertulis maupun lisan. Pihak BPSK berusaha mempertemukan konsumen selaku  penggugat  dengan  pelaku  usaha  selaku  tergugat  guna melakukan negosiasi tentang masalah yang terjadi. Bila langkah negosiasi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak maka para pihak diminta menentukan pilihan tentang cara yang akan dipakai  dalam  menyelesaikan  sengketa.  Konsiliasi,  mediasi maupun  arbitrase  dalam  Undang-Undang  Perlindungan Konsumen  tidak  dilakukan  secara  berjenjang  tapi  merupakan pilihan bagi para pihak yang bersengketa.
Majelis BPSK wajib mengeluarkan putusan dalam waktu 21 (dua  puluh  satu)  hari  setelah  gugatan  diterima,  hal  ini  diatur dalam  Pasal  55  UUPK.  Terhadap  putusan  BPSK  ada  3  (tiga) kemungkinan yang terjadi yaitu :
- Putusan  dilaksanakan  secara  suka  rela  oleh  pelaku  usaha, maka  proses  penyelesaian  sengketa  konsumen  dinyatakan selesai ( Pasal 55 ayat (1) UUPK).
- Pelaku  usaha  tidak  menerima  hasil  putusan  BPSK  dan mengajukan  upaya  keberatan  kepada  Pengadilan  Negeri (Pasal 56 ayat (2) UUPK).
- Pelaku  usaha  tidak  melaksanakan  putusan  secara  sukarela tetapi  juga  tidak  mengajukan  upaya  keberatan  kepada Pengadilan  Negeri,  maka  BPSK  menyerahkan  putusan tersebut  sebagai  alat  bukti  awal  kepada  pihak  penyidik. Dengan  demikian  dapat  diartikan  bahwa  sengketa konsumen  yang  pada  awalnya  adalah  murni  kasus  perdata dapat berubah menjadi kasus pidana bila mana pihak pelaku usaha tidak melaksanakan putusan BPSK.

## 2. Arbitrase  dalam  Undang-Undang  Arbitrase  dan  Alternatif
Penyelesaian Sengketa.
Perangkat hukum yang mengatur tentang arbitrase terdapat pada Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan
Alternatif Penyelesaian Sengketa. Undang-Undang ini mendefinisikan arbitrase pada Pasal 1 angka (1) yang berbunyi, arbitrase  sebagai  cara  penyelesaian  sengketa  perdata  di  luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.
Ketentuan  mengenai  arbitrase  sebelum  Undang-Undang Arbitrase  berlaku,  diatur  dalam  Pasal  615  s/d  651  Reglemen Acara Perdata (RV). Selain itu, pada penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang  No.  14  Tahun  1970  tentang  Pokok-Pokok Kekuasaan  Kehakiman  menyebutkan  bahwa  penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui
wasit (arbitrase) tetap diperbolehkan. Dengan demikian, upaya perdamaian  dalam  menyelesaikan  perkara  perdata  di  luar pengadilan sudah dianut Negara Republik Indonesia sejak awal konstitusi berlaku di Indonesia.
Pembaharuan Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman terdapat pada Undang-Undang No. 48 Tahun 2009. Pelaksanaan Pasal  58  Undang-Undang  Pokok  Kekuasaan  Kehakiman  yang berisi  tentang  arbitrase  atau  alternatif  penyelesaian  sengketa harus  mempunyai  payung  hukum,  dan  Undang-Undang dimaksud adalah UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
Berdasarkan  Undang-Undang  Arbitrase  dan  Alternatif Penyelesaian  Sengketa,  pemakaian  jalur  arbitrase  harus berlandaskan  pada  kesepakatan  para  pihak,  dimana kesepakatan  tersebut  harus  dibuat  secara  tertulis.  Agar kesepakatan  tersebut  dapat  berfungsi  sebagai  alat  bukti  yang kuat  maka  sepatutnya  kesepakatan  tersebut  dibuat  di  depan notaris. Para pihak yang sudah terikat pada perjanjian arbitrase, apabila dikemudian hari timbul sengketa yang sesuai dengan isi perjanjian maka tidak dapat mengajukan gugatan atas sengketa tersebut  pada  Pengadilan  Negeri.  Hal  ini  diatur  pada  Pasal  3 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999.
Sengketa  yang  dapat  diselesaikan  melalui  arbitrase  hanya sengketa  perdagangan  serta  menurut  peraturan  perundang- undangan dapat diselesaikan melalui perdamaian, hal ini diatur pada Pasal 5 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999.
Prosedur  beracara  pada  arbitrase  lebih  sederhana dibandingkan  dengan  prosedur  beracara  di  Pengadilan  Negeri. Pemeriksaan sengketa pada arbitrase mempunyai sifat tertutup, yang dapat menghadiri pemeriksaan tersebut hanya pihak-pihak yang bersengketa dan kuasanya. Terdapat beberapa perbedaan antara  penyelesaian  sengketa  melalui  pengadilan  ( litigasi ) dibandingkan  melalui  arbitrase  ( non  litigasi ),  perbedaan tersebut antara lain :
- Adanya jaminan kerahasiaan sengketa para pihak.
- Waktu  yang  lebih  singkat,  karena  tidak  terikat  masalah prosedural dan birokrasi administrasi.
- Para pihak dapat memilih arbiter/wasit.
- Putusan arbitrase bersifat final  dan mengikat, serta dengan tata prosedur yang sederhana dapat segera dieksekusi.
- Adanya  jangka  waktu  yang  pasti  yaitu  180  hari  untuk pemeriksaan sengketa, tetapi dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan para pihak.
- Sifat putusan arbitrase yang final dan mengikat, maka tidak ada  upaya  hukum  lain  setelah  proses  arbitrase  kecuali pengajuan  pembatalan  putusan  ke  Pengadilan  Negeri dengan alasan :
 Arbiter memihak;
 Masalah adminstrasi;
 Adanya  alat  bukti  baru  yang  dapat  mempengaruhi putusan arbitrase.
Dalam  proses  penyelesaian  sengketa  berdasarkan  Undang- Undang No. 30 Tahun 1999 terdapat tiga (3) cara penyelesaian
yang  pada  pelaksanaannya  harus  dilakukan  secara  berjenjang. Tiga cara tersebut adalah :
- Konsiliasi,  dalam  waktu  14  hari  difasilitasi  arbiter,  para pihak diharapkan dapat menyelesaikan sendiri sengketanya.
- Mediasi,  langkah  ini  dilakukan  bila  gagal  sepakat  melalui cara  konsiliasi,  di  sini  pihak  arbiter  berperan  sebagai mediator atau penengah, proses ini diberi waktu 14 hari.
- Arbitrase,  merupakan  langkah  terakhir  apabila  melalui mediasi  tetap  tidak  terjadi  kesepakatan.  Arbitrase mempunyai  waktu  180  hari  untuk  pemeriksaan  dan  dapat diperpanjang atas kesepakatan para pihak.

## PENUTUP

## Kesimpulan
1. Arbitrase  sebagai  penyelesaian  sengketa  antara  konsumen  dengan pelaku  usaha  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun 1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  masih  banyak  menimbulkan persoalan hukum :
- Tidak  sesuai  bahkan  bertentangan  dengan  Undang-Undang  No. 30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian Sengketa.
- Terdapat pertentangan antar pasal, yaitu pada Pasal 54 ayat (3) dengan Pasal 56 ayat (2).
- Tidak  harmonisnya  posisi  Undang-Undang  Perlindungan Konsumen  terhadap  Undang-Undang  Arbitrase  dan  Alternatif Penyelesaian Sengketa.
2. Lemahnya  konstruksi  hukum  acara  pemeriksaan  dan  persidangan arbitrase  di  BPSK  karena  tidak  adanya  pengaturan  beracara  yang tegas  di  dalam  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  maupun peraturan pelaksananya yaitu Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 350 MPP/Kep/12/2001 serta Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2006.

## Saran
1. Pemakaian  terminologi    “arbitrase”  hendaknya  diikuti  dengan beracara  sesuai  dengan  undang-undang  yang  khusus  mengatur arbitrase yaitu Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
2. Perlu adanya rekonstruksi hukum acara pada Undang-Undang No. 8
Tahun  1999,  dengan  mengintroduksi  hukum  acara  arbitrase  dalam Undang-Undang  No.  30  Tahun  1999,  sehingga  Undang-Undang Perlindungan  Konsumen  dapat  mempunyai  kedudukan  yang  jelas baik secara formal maupun materiil dalam Sistem Hukum Indonesia.
Kalaman 237

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Perundang-undangan :
Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman
Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
Undang  Undang  Nomor  5  Tahun  1999  tentang  Larangan  Praktik
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang
Undang  Nomor  14  Tahun  1970  tentang  Kekuasaan Kehakiman.
Undang Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009  tentang Perubahan berikutnya Atas  Undang  Undang  Nomor  14  tahun  1970  tentang
Kekuasaan Kehakiman
Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang  Undang  Nomor  2  Tahun  1986  tentang  Peradilan Umum.
Keputusan  Menteri  Perindustrian  dan  Perdagangan  Nomor  : 350/MPP/Kep/12/2001  tanggal  10  Desember  2001  tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK.
PERMA Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pengaturan Keberatan.

## B. Buku dan lain-lain
Ahmadi Miru & Sutarman Yudo, 2004, Hukum Perlindungan Konsumen ,
Raja Grafindo Persada, Jakarta, cetakan pertama.
Ahmadi Miru, 2011, Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen
Di Indonesia , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Astim Riyanto, 2009, Teori Konstitusi, Yapemdo, Bandung.
Az.  Nasution,  1999, Hukum  Perlindungan  Konsumen  Suatu  Pengantar ,
Daya Widya, Jakarta.
Achmad  Ali,  1993, Menguak  Tabir  Hukum  (suatu  kajian  filosofis  dan sosiologis) , Chandra Pratama,  Jakarta.
Bernard L. Tanya dkk, Teori Hukum strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, 2010, Genta Publishing, Yogyakarta.
Desy Anwar, 2000, Kamus Lengkap 1 Milliard, Amelia, Surabaya.
Departemen  Perindustrian  dan  Perdagangan  RI  (Deperindag)  , Konsep Rancangan  Undang  Undang  Perlindungan  Konsumen ,  Revisi,
Nopember 1996.
Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2003, Hukum Tentang Perlindungan
Konsumen, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
HMN.  Purwosutjipto,  1922, Pokok-Pokok  Hukum  Dagang,  Perwasitan,
Kepailitan dan Penundaan Pembayaran, Djambatan, Jakarta.
Hotma  P.  Sibuea,  2010, Asas  Negara  Hukum,  Peraturan  Kebijakan,  dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, Erlangga, Jakarta.
Hotma  Pardomuan  Sibuea  dan  Heryberthus  Sukartono,  2009, Metode Penelitian Hukum, Krakatauw Book, Jakarta.
Husni  Syawali  &  Neni  Sri  Imaniyati,  2000, Hukum  Perlindungan Konsumen , Mandar Maju, Bandung.
Janus  Sidabalok,  2010, Hukum  Perlindungan  Konsumen  di  Indonesia,
Citra Aditya Bakti, Bandung.
Kamus Besar Bahasa Indonesia, http://kbbi.web.id/arbiter.
Moch.  Basarah,  2011, Prosedur  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa Arbitrase  Tradisionil  dan  Modern  (online), Genta  Publishing,
Yogyakarta.
Maria  Farida  Indriati  S.  2007 ,  Ilmu  Perundang-undangan:  Proses  dan
Pembentukannya, Kanisius, Jakarta.
Priyatna  Abdurrosyid,  2011, Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian
Sengketa (APS), Fikahati Aneska, Jakarta.
Richard  Burton  Simatupang, Aspek  Hukum  dalam  Bisnis, 2007,  Rineka
Cipta, Jakarta.
Ronny  Hanitijo  Soemitro,  1982, Metodologi  Penelitian  Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta.
R. Subekti, 1992, Arbitrase Perdagangan, Bina Cipta, Bandung.
___________, 1992, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta.
__________, 1995, Aneka Perjanjian, Citra Aditya Bakti, Bandung.
Samiaji Sarosa, 2012, Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar, Indeks, Jakarta.
Satjipto Rahardjo, 2006, Ilmu Hukum ,  PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
__________,  2010, Sosiologi  Hukum  Metode  dan  Pilihan  Masalah ,  Genta
Publishing, Yogyakarta.
Sekretariat  Jenderal  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  2001, Proses Pembahasan Rancangan Undang Undang tentang Perlindungan Konsumen , hal. Xiv, Jakarta.
Susanti Adi Nugroho, 2007, Proses Penyelenggaraan Sengketa Konsumen di Indonesia Dalam Rangka Perlindungan Konsumen, Ditinjau dari  Hukum  Acara  serta  Kendala  Implementasinya, Makalah,
Varia Peradilan No. 256 Maret 2007.
Sudaryatmo, 1996, Masalah  Perlindungan Konsumen di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung.
Sudikno  Mertokusumo, 1998, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty,
Yogyakarta, Edisi Ketiga.
Shidarta,  2006, Hukum  Perlindungan  Konsumen  Indonesia, Gramedia
Widiasarana Indonesia, Jakarta, Edisi Revisi, Cetakan Kedua.
Yahya Harahap, 2008, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta.
Yayasan  Lembaga  Konsumen  Indonesia,  1981, Perlindungan  Konsumen Indonesia:  Suatu  Sumbangan  Pemikiran  tentang  Rancangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Jakarta.
Yusuf Shofie,  2002, Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  Menurut  Undang- Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) Teori dan Penegakan Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung.
Yusuf  Shofie,  2003, Perlindungan  Konsumen  dan  Instrumen-Instrumen
Hukumnya, Citra Aditya Bakti, Bandung.
_______________,  2008 ,  Bagir  Manan  Ilmuwan  dan  Penegak  Hukum ,
Mahkamah Agung RI
Varia Peradilan Nomor 256 Maret 2007.
Varia Peradilan Nomor 315 Februari 2012