## Jurnal Legal Reasoning
Vol. 5, No. 1, Desember 2022, Halaman 41-53. Website : https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/jlr

## PENGUATAN  PEMAHAMAN TERHADAP RANCANGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
(Strengthening Understanding Of The Draft The Criminal Law)
Fahririn, 1 Yuherman 2
1,2 Fakultas Hukum Universitas Sahid, Soepomo No.84, Jakarta, Indonesia
Email : fahririn@sahid.ac.id

## Abstrak
Pengaturan mengenai hukum pidana sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kemajuan  teknologi  yang  ada  dan  hidup  di  masyarakat  Indonesia,  sehingga  perlu dilakukan  upaya  untuk  memperbaharui  hukum  pidana  tersebut.  Metode  penelitian mengunakan metode Yuridis normative. Adapun pembahasan dalam penelitian adalah dan  proses  pembaharuan  terhadap  Rancangan  Kitab  Undang  Hukum  Pidana  dan analisis pasal-pasal dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Adapun kesimpulan  dalam  penelitian  adalah  pembaharuan  hukum  pidana  pada  pokoknya merupakan  suatu  usaha  untuk  melakukan  peninjauan  dan  pembentukan  kembali (reorientasi  dan  reformasi)  hukum  sesuai  dengan  nilai-nilai  umum  sosio-politik, sosiofilosofik, dan nilai-nilai kultural masyarakat Indonesia.
Kata kunci : Rancangan KUHP, pidana, Pasal

## Abstract
Regulations regarding criminal law are no longer in accordance with the development and advancement of technology that exists and lives in Indonesian society, so efforts need to be made to update the criminal law. The research method uses the normative juridical method. The discussion in this research is the process of updating the draft criminal  law  code  and  analyzing  the  articles  in  the  draft  criminal  law  code.  The conclusion of the study is that criminal law reform is basically an attempt to review and reform (reorient and reform) the law in accordance with the general socio-political, socio-philosophical, and cultural values of the Indonesian people.
Keywords: Draft Criminal Code, criminal, Article

## A. PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  negara  hukum,  yang  sudah  diatur  dan    disebutkan secara  tegas  dalam  Pasal  1  Ayat  3  Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia Tahun  1945  (UUD  1945).  Indonesia  mengalami  perubahan  sistem  hukum  yang awalnya  menganut  system  hukum  adat  dan  beralih  ke  system civil  law. Hal  ini
dikarenakan  Indonesia  adalah  bekas  jajahan  negara  Belanda.  Karakteristik  dari sistem civil  law adalah  terdapat  pembagian  yakni  hukum  publik  serta  hukum perdata, lalu terdapat sistem kodifikasi, hakim tidak terikat pada doktrin-doktrin sebelumnya, serta hakim aktif dalam menemukan serta menilai suatu perkara.
Salah satu akibat dari penjajahan tersebut terdapat bukti produk hukum di Indonesia  yang  mengkodifikasi  beberapa  peraturan  perundang-undangan diantaranya  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP),  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Perdata  (KUHPerdata),  serta  Kita  Undang-Undang  Hukum Dagang (KUHD). Terkait dengan hukum pidana dan pemidanaan yang mengalami perubahan dalam sejarahnya, juga menimbulkan banyak perdebatan oelh para hli. Hal  ini  merupakan  upaya  untuk  memperbaharui  tentang  suatu  hal  demi meningkatkan kesejahteraannya dengan mendasarkan diri pada pengalamannya di masa lampau. 1
Hukum  Pidana  yang  adalah  suatu  peraturan  yang  menentukan  perbuatan yang  dilarang  dan  yang  diperintahkan  serta  diatur  juga  mengenai  sanksi  atau hukumannya ketika melanggar peraturan  yang telah dibuat. Hukum pidana pada awalnya  dikenal  sebagai  pertanggungjawaban  pidana  bagi  seorang  pelaku  yang melanggar  dalam  norma  dalam  undang-undang  pidana  itu  sendiri.  Dalam perkembangan  zaman  dirasakan  bahwa  ada  kebutuhan  untuk  memidana  setiap orang alias siapa saja yang terlibat dalam suatu tindak pidana, baik itu turut serta atau hanya memiliki peran sebagai pembantu dalam suatu tindak pidana, hingga pada  sekarang  ini  korporasi  pun  dijadikan  sebagai  subjek  hukum  tindak  pidana yang dapat bertanggungjawab secara pidana.
Oleh  sebab  itu,  dianggap  bahwa  aturan  pidana  peninggalan  Belanda tersebut sudah tidak relevan serta tidak dapat lagi menampung berbagai masalah yang terjadi. Sehingga perlu dilakukan perubahan yang diakibatkan akan adanya perkembangan  bangsa  Indonesia,  serta  mengingat  keberlakuan  KUHP  tersebut dibuat pada saat Indonesia dibawah penjajahan Belanda yang dianggap masih kaku dan  tidak  mengikuti  perkembangan  zaman.  Dimana  diharapkan  dari  perubahan
1 Firnando Kansil, “Sanksi Pidana Dalam Sistem Pemidanaan Menurut KUHP Dan Di Luar KUHP,” Lex Crimen (Vol. III/No. 3/Mei-Jul/2014), hal 26.
tersebut  dapat  memenuhi  dan  menyesuaikan  nilai-nilai  dalam  masyarakat Indonesia  sesuai  dengan  sistem  hukum  yang  dianutnya,  terlebih  juga memperhatikan  ketentuan  hukum  pidana  adat  yang  berlaku  di  setiap  wilayah. Selain  itu,  perubahan  dari  hukum  pidana  warisan  Belanda  tersebut  juga  harus bersumber  pada  Pancasila  yang  merupakan  dasar  negara  dan  UUD  NRI  Tahun 1945 yang adalah sumber dari segala sumber hukum yang juga menjadi landasan nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia.
Dalam  perkembangannnya,  pengaturan  mengenai  hukum  pidana  sudah tidak  sesuai  lagi  dengan  perkembangan  dan  kemajuan  teknologi  yang  ada  dan hidup  di  masyarakat  Indonesia,  sehingga  perlu  dilakukan  upaya  untuk memperbaharui  hukum  pidana  tersebut.  Pembaharuan  hukum  pidana  pada pokoknya merupakan suatu usaha untuk melakukan peninjauan dan pembentukan kembali (reorientasi dan reformasi) hukum sesuai dengan nilai-nilai umum sosio- politik, sosiofilosofik, dan nilai-nilai kultural masyarakat Indonesia. Oleh karena itu,  penggalian  nilai-nilai  yang  ada  dalam  bangsa  Indonesia  dalam  usaha pembaharuan hukum pidana Indonesia harus dilakukan hal ini agar meliputi aspek sosio-politik, sosio-filosofik, dan nilai-nilai sosio-kultural masyarakat Indonesia. 2 Pembaharuan yang dilakukan pada KUHP tidak hanya berfokus pada aspek individual saja melainkan pada harus memperhatikan aspek sosial, alam, adat, dan tradisi  atau  kultur  masyarakat  indonesia.  Tidak  hanya  itu,  pembaharuan  KUHP juga harus memperhatikan konteks atau substansinya pada hukum pidana materiil, hukum pidana formil, dan juga hukum acara pidana. Menurut Putri (2021), KUHP modern  harus  memuat  asas  legalitas  hukum  pidana  yang  terdiri  dari  beberapa prinsip  antara  lain  yakni;  pertama  excripta  (ketentuan  pidana  harus  tertulis sehingga  tidak  diperkenankan  untuk  mempidanakan  seseorang  berlandaskan hukum kebiasaan yang berlaku). Kedua, excerta (rumusan yang terkandung dalam ketentuan  pidana  harus  jelas  agar  tidak  menimbulkan  keambiguan).  Ketiga, lex tirta (ketentuan pidana ditafsirkan secara ketat dan melarang adanya analogi). Dan
2 Rendy Pradityo, “Menuju Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia:Suatu Tinjauan Singkat,” Jurnal legilasi Indonesia (Vol 14, No 2. 2017): hal 80.
keempat, lex  praevia (ketentuan  pidana  harus  bersifat  maju  atau  sesuai  dengan dinamika perubahan zaman dan tidak boleh berlaku mundur atau surut). 3
Perubahan hukum pidana di  Indonesia merupakan salah satu upaya  yang meninjau dan menganalisa kembali hukum pidana yang berlaku dan menyesuaikan dengan  nilai-nilai  sosial  politik,  filosofi  dan  budaya  masyarakat.  Budaya masyarakat Indonesia digunakan sebagai penyusunan kebijakan sosial, kebijakan pidana dan kebijakan dalam penegakan hukum di Indonesia. Upaya-upaya untuk memperbaharuan  hukum  Indonesia  sudah  dilakukan  sebagai  bentuk  bahwa Indonesia tidak ketergantungan dengan produk hukum warisan kolonial, salah satu upaya adanya dengan membuat RUU KUHP dan membuka diskusi public dengan melibatkan  beberapa  pakar  ahli  pidana,  masyarakat  ataupun  para  mahasiswa. Dengan upaya pembaharuan tersebut, RUU KUHP  mulai mengadopsi perubahan sosial  kultural  yang  ada  di  masyarakat  Indonesia  dan  memrepresentasikannya dengan beberapa pasal baru.
RUU KUHP mendapat respon dari berbagai kalangan masyarakat termasuk mahasiswa.  Respon  yang  diterima  tidak  hanya  dalam  bentuk  dukungan  tetapi bentuk  penolakan  juga  diterima  terkait  dengan  rancangan  ini.  Sebagian  para mahasiswa merasa bahwa substansi perubahan RUU KUHP tidak mengakomodasi kepentingan rakyat bahkan cenderung bertentangan. RUU  KUHP juga dianggap bermuatan yang bersifat kontroversial. Tetapi lainnya halnya sebagian masyarkat dengan  alasan  masih  banyak  pasal  yang  belum  jelas,  dan  relatif  mudah  untuk mengkriminalisasi masyarakat. Dukungan dan bentuk penolakan juga merupakan suatu masukan untuk sebagai bahan masukan dalam proses pembaharuan hukum pidana, salah satunya adalah memberikan pemahaman dan penguatan dalam RUU KUHP.
Ruang  lingkup  pembaharuan  sistem  hukum  pidana  sendiri  meliputi: Pembaharuan  Substansi  Hukum  Pidana;  Pembaharuan  Struktur  Hukum  Pidana; dan Pembaharuan Budaya Hukum Pidana. Pembaharuan substansi hukum pidana
3 Helmalia,  dkk.  “Kebijakan  Pasal-Pasal  Kontroversial  Dalam  Ruu  Kuhp  Ditinjau  Dari Perspektif  Dinamika  Sosial  Kultur  Masyarakat  Indonesia ,”    Journal  Of  Law,  Administration,  And Social Science (Volume 2 No. 2, 2022), hal 82.
meliputi  hukum  pidana  materiil,  formal,  dan  hukum  pelaksanaan  pidana. Pembaharuan sistem substansial ini bermula dari hukum pidana materiil, hukum formil,  serta  pelaksanaannya  dimana  terkandung  nilai-nilai  yang  hidup  dalam masyarakat,  termasuk  diantaranya  pembaharuan  KUHP  (sektor  perundang- undangan).  Pembaharuan Struktur Hukum Pidana pembaharuan struktur hukum pidana meliputi  sistem kelembagaan, administrasi,  dan manajemen dari institusi penegakan hukum  berhubungan koordinasi  diantara penegak hukum  baik secara nasional,  regional,  maupun  internasional.    Pembaharuan  Budaya  Hukum  Pidana pidana  ini  menekankan  pada  perubahan  kultur,  moralitas  dan  perilaku  (perilaku taat  hukum  dan  kesadaran  mentaati  hukum),  serta  pendidikan  hukum  serta  ilmu hukum  yang  mengiringi  pelaksanaan  hukum  tersebut.  Hal  tersebut  merupakan bagian-  bagian  penting  yang  harus  terkandung  dalam  pembaharuan,  perubahan satu aspek mempengaruhi aspek lainnya. Hal ini disebut juga sistem besar (Penal System).  Sedangkan  pada  Pembaharuan  KUHP  sudut  hukum  pidana  dapat dilakukan  dengan  dua  cara.  Pertama,  pembaharuan  parsial,  dengan  mengganti bagian demi bagian dari kodifikasi  hukum  pidana. Kedua, pembaharuan dengan bersifat  universal(umum),  pembaharuan  menyeluruh  dengan  mengganti  total kodifikasi hukum pidana. 4

## B. METODE PENELITIAN
Metode  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode pendekatan  yuridis  normatif.  Yuridis  normatif  adalah  metode  analisis  data  yang didasarkan  pada  asas-asas  hukum  dan  perbandingan-perbandingan  hukum  yang ada  dalam  masyarakat  (Pradoto,  2014).  Penelitian  ini  menggunakan  metode penelitian  normatif  yang  meliputi  (1)  penelitian  terhadap  substansi  KUHP  yang diterapkan  dengan  kondisi  sosial  kultural  masyarakat  Indonesia,  (2)  penelitian terhadap  sejarah  proses  perubahan  hukum  pidana,  dan  (3)  penelitian  terhadap pasalpasal dalam draf RUU KUHP dan meninjaunya dengan kondisi sosial kultural
4 Op.cit. ,83
masyarakat  Indonesia.  Penelitian  normatif  ini  menggunakan  suatu  bahan  yakni hukum primer berupa pasal-pasal dalam KUHP maupun draf perubahan  KUHP.
Penelitian  ini  merupakan  suatu  metode  deskriptif  kualitatif  yang memberikan suatu gambaran yang diuraikan dengan kata-kata secara cermat dan seteliti  mungkin.  Penelitian ini merupakan jenis kualitatif melalui studi pustaka. Tahapan  penelitian  dilaksanakan  dengan  menghimpun  sumber  kepustakaan dilanjutkan  dengan  pengolahan  data  dan  atau  pengutipan  referensi  untuk ditampilkan  sebagai  temuan  penelitian,  diabstraksikan  untuk  mendapatkan informasi  yang utuh, dan diinterpretasi hingga menghasilkan pengetahuan untuk penarikan kesimpulan (Darmalaksana, 2020).

## C. PEMBAHASAN
1. Proses Pembaharuan terhadap Rancangan Kitab Undang Hukum Pidana Pembaruan hukum pidana erat kaitannya dengan keberadaan hukum acara pidana.  Indonesia  telah  memiliki  perundangan  yang  mengatur  tentang  hukum pidana  yang  bercirikan  dan  bercorak  nasional.  Pembaharuan  hukum  pidana dibutuhkan  karna  seiring  berkembang  zaman  pada  saat  ini.  Salah  satumya perkembangan teknologi dan dunia digital tentu harus mampu menampung segala bentuk tindak pidana yang berkembang pada saat sekarang.
Salah  konsep  menentukan  bagaimana  prosedur  atau  tata  cara  untuk menegakkan, melaksanakan dan mempertahankan hukum pidana materiil tersebut melalui hukum  acara pidana. Pengaturan  yang terkandung pada  KUHP  nasional dititik beratkan pada prosedur terpidana mendapatkan efek jera dan mengarahkan kembali ke jalan yang benar serta tetap memberikan suatu keamanan, ketenangan bagi masyarakat luas. Rumusan tujuan pidana dalam KUHP Nasional selain untuk melindungi  masyarakat  juga  memperhatikan  kepentingan  terpidana.  Dalam mengatur  kepentingan  terpidana  berpengaruh  kepada  kepentingan  masyarakat, dimana jika narapidana selesai menjalani hukuman masih berperilaku kurang baik, maka akan mengganggu kedamaian dan keamanan masyarakat, perihal ini menjadi pokok pemikiran yang harus terkandung dalam perundangan suatu hukum pidana .  Pemahaman  lain  yang  terkandung  tentang  kebutuhan  KUHP  bangsa  Indonesia
yang  telah  berubah  ini,  perlu  memperhatikan  pada  karateristik  hukum  pidana dengan  ciri  khas  kehidupan  masyarakat  dan  ideologi  bangsa  Indonesia,  yaitu Pancasila.
Rancangan atau konsep baru dalam hukum pidana tentu harus digali sesuai hukum tidak tertulis atau hukum adat, dengan syarat :
1. Hukum tersebut ia harus hidup di dalam kalangan masyarakat Indonesia
2. Hukum tersebut tidak akan menghambat perkembangan masyarakat  adil dan makmur,  yaitu  bahwa  aturan  hukum  tidak  tertulis  harus  disertai  dengan ancaman pidana.
Adanya  ancaman  pidana  dalam  hukum  tidak  tertulis  atau  hukum  adat tersebut  bertujuan agar peraturan adat  yang berlaku pada kehidupan masyarakat akan meluas menjadi hukum nasional sehingga penegak hukum berwenang dalam menentukan sebagai suatu perbuatan pidana kejadian yang terjadi pada peraturan adat  masyarakat.  Hal  ini  diharapkan  dapat  menggantikan  pemahaman  terdahulu dari  suatu  pemidanaan,  Pemindanaan  terdahulu  mengandung  pengertian  suatu tindakan untuk melakukan pembalasan atas tindak pidana yang terjadi pada suatu waktu dan tempat tertentu, yang dianggap sebagai tujuan yang pantas dari suatu proses  pidana  merupakan  pencegahan  perilaku  yang  anti  sosial  masyarakat. Berdasarkan pendapat yang dikemukakan Muladi terdapat beberapa teori tentang tujuan pemidanaan 5
Pembaharuan hukum pidana meliputi suatu pidana pengawasan dan pidana kerja  sosial  yang  merupakan  suatu  jenis  pokok  pembahasan  baru  dalam pembaharuannya, yaitu dimana pidana ini dijadikan alternatif pilihan atas pidana selain penjara. Sistem Penjatuhan Pidana pengawasan disangsikan kepada pelaku yang  baru  pertama  kali  melakukan  tindak  pidana,  dan  tindak  pidana  yang dilakukan adalah tidak suatu tindak pidana berat, penjatuhan pidana pengawasan mempertimbangkan  beberapa  hal  yaitu  suatu  kondisi  yang  ada  pada  pelaku  itu sendiri dimana kondisi dan keadaan dianggap layak ataupun tidak untuk dijatuhi suatu pidana pengawasan. Alternatif lain sebagai tindakan pidana terhadap pelaku
5 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana , (Bandung : PT Alumni, 1998), hlm 49-51.
dapat  kita  pertimbangkan  memberikan  sanksi  pidana  penjara  kepada  pelaku, dilakukan  dengan  upaya  pemberian  penjatuhan  pidana  kerja  sosial.  Syarat  yang mengatur acuan pemberian penjatuhan pidana apabila pelaku pidana penjara yang akan dijatuhkan pemindanaan tidak lebih dari 6 (enam) bulan maka pidana penjara digantikan dengan pidana kerja sosial. Hal yang ditekankan dalam pembaharuan hukum  pidana,  terdapat  persetujuan  terlebih  dahulu  dari  terdakwa  terhadap hukuman yang akan dijatuhkan berupa pidana kerja social. 6
RUU KUHP Tahun 2019 menyebutkan tujuan pemidanaan dalam Pasal 52 yang berbunyi: Pemidanaan bertujuan: a) Mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan  menegakkan  norma  hukum  demi  pelindungan  dan  pengayoman masyarakat; b) Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan  agar  menjadi  orang  yang  baik  dan  berguna;  c)  Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan d) Menumbuhkan rasa penyesalan  dan  membebaskan  rasa  bersalah  pada  terpidana.  Pemidanaan  tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia. 7
Dalam pembaharuan hukum pidana ada beberapa yang perlu diperhatikan selain  adanya  perluasan  mengenai  tindak  pidana  ataupun  jenis  tindak  pidana, dalam  pembaharuan  hukum  pidana  pada  saat  ini  adalah  proses  pemidanaannya. Dalam  Pasal  54  RUU  KUHP  tahun  2019  dalam  pemidanaan  hakim  wajib mempertimbangkan, antara lain: a) kesalahan pelaku tindak pidana; b) motif dan tujuan  melakukan  tindak  pidana;  c)  sikap  batin  pelaku  tindak  pidana;  d)  tindak pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan; e) cara melakukan tindak pidana; f) sikap dan Tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana; g) riwayat  hidup,  keadaan  sosial,  dan  keadaan  ekonomi  pelaku  tindak  pidana;  h) pengaruh  pidana  terhadap  masa  depan  pelaku  tindak  pidana;  i)  pengaruh  tindak pidana  terhadap  korban  atau  keluarga  korban;  j)  pemaafan  dari  korban  dan/atau keluarganya; dan/atau k) nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.
6 Helmalia, dkk, op.Cit, . hal 85
7 Noveria,  dkk,  Urgensi  Tujuan  Dan  Pedoman  Pemidanaan  Dalam  Rangka  Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Program Studi Magister Ilmu Hukum (Volume 3, Nomor 2, 2021):hal 219.
Berdasarkan  ketentuan  yang  dirumuskan  dalam  konsep,  nampaknya  landasan pelaksanaan pemidanaan lebih condong pada penerapan teori relatif dan mengarah pada  teori  integratif.  Pandangan  teori  ini  menganjurkan  adanya  kemungkinan untuk  mengadakan  artikulasi  terhadap  teori  pemidanaan  yang  mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus retribution yang bersifat utilitarian dimana pencegahan dan  sekaligus  rehabilitasi  yang  kesemuanya  dilihat  sebagai  sasaran  yang  harus dicapai oleh suatu rencana pemidanaan .
2. Analisis  Pasal-pasal  dalam  Rancangan  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana
RUU KUHP yang direncanakan akan disahkan pada tahun 2019 ternyata masih gagal juga dengan berbagai alasan. Adanya pertentangan yang berasal dari para pakar hukum maupun dari masyarakat yang belum tentu memahami isi RUU KUHP  itu  sendiri.  Hal  ini  menjadi  tertarik  untuk  dikaji  secara  ilmiah  dengan permasalahan apa  yang  menjadi  dasar pertentangan sehingga RUU  KUHP 2017 tersebut tidak jadi di sahkan pada tahun 2019. Pembahasan terhadap permasalahan yang telah ditentukan dibahas dengan metode penelitian hukum normatif, bersifat eksplanasi  dengan  bahan  hukum  primer,  skunder  dan  tersir.  Pendekatan  yang digunakan    adalah    pendekatan konsep, sejarah dan pendekatan Undang- undang.
Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  penulis  terdapat  beberapa pasal dalam RUU KUHP tahun 2022 yang dianggap kontroversi oleh masyarakat. Penulis tidak menguraikan secara rinci pasal-pasal tersebut dalam tulisan ini, tetapi ada 14 pasal  yang krusial dan perlu memberikan penjelas dan pemahaman yang kuat agar tidak terjadi kesalahpahaman secara global pasal-pasal dimaksud serta teori yang melandasinya.
Salah  satu  pasal  yang  menarik  perhatian  masyarakat  adalah  pasal  santet. Banyak masyarakat melakukan penolakan terhadap pasal yang mengatur tentang “santet”.  Dengan  mereka  mendengar  santet  saja,  yang  tergambar  pada  pikiran sebagian mereka sudah merasa aneh dan sering mendengar mereka mengatakan, masalah santet itu tidak bisa diatur dengan hukum, karena itu hal yang mistis, tidak bisa ditangkap dengan panca indera. Ada juga yang mengatakan bahwa nanti kalau
ada kejahatan santet, maka polisi, jaksa, hakim dan pengacaranya harus orang yang memiliki ilmu yang sama.
Mengapa  mereka mengatakan seperti itu, artinya mereka tidak membaca isi pasalnya yang mereka bahas adalah judul yang diberikan oleh orang tertentu, sebab  dalam  RUU  KUHP  tersebut  tidak  ada  yang  menyebutkan  adanya  judul tentang pasal “santet” isi pasal tersebut adalah:
Pasal 252 RUU KUHP:
1) Setiap  orang  yang  menyatakan  dirinya  mempunyai  kekuatan  gaib, memberitahukan,memberikan  harapan,  menawarkan,  atau  memberikan bantuan  jasa  kepada  orang  lain  bahwa  karena  perbuatannya  dapat menimbulkan  penyakit,  kematian,atau  penderitaan  mental  atau  fisik seseorang dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.
2) Jika  Setiap  Orang  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  melakukan perbuatan tersebut untuk mencari keuntungan atau menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebisaaan, pidananya  dapat  ditambah  dengan 1/3 (satu per-tiga).
Secara  sekilas  maksud  dari  pasal  ini  adalah  adanya  upaya  untuk  menipu masyarakat  dengan  mengatakan  memiliki  kekuatan  ghaib  dan  lain  sebagainya demi  untuk  mencari  keuntungan.  Jadi  pasal  ini  adalah  untuk  melindungi masyarakat  dari  pola  tingkahlaku  yang  dapat  merugikan  masyarakat  dengan mengatasnamakan  memilki  kekuatan  ghaib.  Sehingga  sebenarnya  tidak  ada permasalahan  dalam  pasal  ini.  Pasal  ini  lebih  menitikberatkan  kepada  dalam bentuk upaya promosi atau memperkenalkan diri kalau bahwa seseorang tersebut mempunyai  kekuatan  gaib,  tetapi  tidak  mengatur  bagaimana  Tindakan  setelah terjadinya perbuatan tersebut atau proses pembuktian tidak dibahas.
Pasal lain adalah, pasal yang mengatur tentang pasal “unggas” yang sering kita  dengan  orang  mengatakan,  hati-hati  memelihara  ungags,  karena  apabila memasuki pekarangan orang lain akan didenda kategori II (maksimal sepuluh juta rupiah). Isi pasal tersebut adalah:
Pasal 278 RUU KUHP:
“Setiap Orang yang membiarkan unggas yang diternaknya berjalan di kebun atau  tanah  yang  telah  ditaburi  benih  atau  tanaman  milik  orang  lain  dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori II.”
Pasal 279 RUU KUHP:
(1) Setiap  orang  yang  membiarkan  Ternaknya  berjalan  di  kebun,  tanah perumputan, tanah  yang  ditaburi benih  atau penanaman, atau tanah  yang disiapkan untuk ditaburi benih atau ditanami dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori II.”
(2) Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dirampas untuk negara.
Dari  kedua  isi  pasal  tersebut,  secara  doktrin  dapat  dikatakan  delik  nya adalah  delik  formil,  dimana  yang  dilarang  dan  diancam  dengan  hukuman  oleh undang- undang adalah perbuatannya. Tidak serta merta begitu unggas memasuki pekarangan orang harus bayar Rp.10.000.000,- akan tetapi ada unsur- unsur yang harus terpenuhi. Penetapan pasal tersebut adalah untuk menjaga ketertiban hidup masyarakat,  maksudnya  apabila  ada  yang  memlihara  ungags  agar  menjaga  dan tidak  membiarkannya  liar  agar  tidak  menyebabkan  kerugian  bagi  orang  lain. Makna dari pengaturan dari pasal ini adalah jika ada bentuk kerugian yang diderita maka baru dapat dipidana dan hakim akan menjatuhkan hukuman sesuai dengan tingkat kerugian yang ditimbulkan oleh unggas itu. Sebagai perbandingan dengan masyarakat  adalah  tindak  pidana  pencurian  (Pasal  362  KUHP)  yang  diancam dengan hukuman penjara maksimal 5 tahun, dengan tidak melihat apa yang dicuri, akan  tetapi  hakimlah  yang  menilai  nilai  yang  dicuri  tersebut,  dimana  semakin tinggi nilai yang dicuri maka hukumannya akan semakin berat, dan hukumannya tidak akan lebih dari 5 tahun.
Selanjutnya  atau  contoh  pasal  yang  menjadi  kontroversial  di  masyarakat adalah  pasal  tentang  gelandangan.  Yang  mana      seolah-olah      apabila      ada gelandangan  akan  langsung  ditangkap  dan  dihukum  pidana  denda  golongan  I (Rp.1.000.000,-). Isi pasal tersebut adalah sebagai berikut:
Pasal 432 RUU KUHP:
“Setiap  orang  yang  bergelandangan  di  jalan  atau  di  tempat  umum  yang mengganggu  ketertiban  umum  dipidana  dengan  pidana  denda  paling banyak Kategori I.”
Sangat  tidak  benar  apabila  dikatakan  setiap  orang  yang  dijalanan,  tidak memiliki pekerjaan, akan ditangkap dan diadili dengan Pasal 432 tersebut. Salah satu  unsur  tindak  pidana  adalah  adanya  perbuatan.  Perlu  dipahami  bahwa  yang dimaksud  dengan  gelandangan  adalah  sifat  artinya  tidak  bisa  dipidana,  yang dipidana adalah menggelandang/bergelandangan  dengan mengganggu ketertiban umum. Artinya sudah jelas bahwa apabila mereka yang gelandangan tersebut tidak mengganggu  ketertiban  umum  tidak  dapat  dikenakan  pasal  ini.  Dan  apabila dipahami  secara  lebih  dalam  sebenarnya  pasal  ini  adalah  ingin  menjamin ketertiban  dan  kenyaman  bagi  semua  pihak,  berarti  sebenarnya  tidak  ada  yang salah dalam pasal ini.
Ini  adalah  3  (tiga)  pasal  dari  sekian  banyak  pasal  yang  menjadi kontroversial dimasyarakat sehingga menyebabkan  gelombang  masyarakat yang menolak  disahkannya  RUU  KUHP  tersebut.  Menurut  hemat  penulis  dari  sekian banyak pasal  yang dianggap kontroversial  tersebut  apabila dikaji  secara  hukum, dan dijelaskan kepada masyarakat maka masyarakat akan lebih memahaminya dan akan menerima pengesahan RUU KUHP 2022.

## D. KESIMPULAN
Adapun  kesimpulan  dalam  pembahasan  ini  adalah  bahwa  pengaturan mengenai  hukum  pidana  sudah  tidak  sesuai  lagi  dengan  perkembangan  dan kemajuan teknologi yang ada dan hidup di masyarakat Indonesia, sehingga perlu dilakukan  upaya  untuk  memperbaharui  hukum  pidana  tersebut.  Pembaharuan hukum  pidana  pada  pokoknya  merupakan  suatu  usaha  untuk  melakukan peninjauan  dan  pembentukan  kembali  (reorientasi  dan  reformasi)  hukum  sesuai dengan  nilai-nilai  umum  sosio-politik,  sosiofilosofik,  dan  nilai-nilai  kultural masyarakat  Indonesia.  Dalam  pembaharuan  hukum  pidana  perlu  dukungan  dari berbagai  kalangan  baik  masyarakat  ataupun  dari  mahasiswa  dengan  cara memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan pasal yang krusial.

## DAFTAR PUSTAKA

## 1. Buku
Arief,  Barda  Nawawi. Bunga  Rampai  Kebijakan  Hukum  Pidana .  Jakarta: Prenadamedia Group. 2016.
Arief, Barda Nawawi. Tujuan dan Pedoman Pemidanaan (Perspektif Pembaharuan & Perbandingan Hukum Pidana). Semarang: Pustaka Magister. 2017
-----------. Muladi,  &  Arief,  Barda  Nawawi. Teori-Teori  dan  Kebijakan  Pidana. Bandung: Alumni. 2010.

## 2. Jurnal
Firnando, Kansil. “Sanksi Pidana Dalam Sistem Pemidanaan Menurut KUHP Dan Di Luar KUHP ”. Lex Crimen .Vol. III/No. 3/Mei-Jul/2014).
Rendy  Pradityo.  “Menuju  Pembaharuan  Hukum  Pidana  Indonesia:  Suatu  Tinjauan Singkat”. Jurnal legilasi Indonesia (Vol 14, No 2. 2017).
Helmalia, dkk. “Kebijakan Pasal-Pasal Kontroversial Dalam Ruu Kuhp Ditinjau Dari Perspektif Dinamika Sosial Kultur Masyarakat Indonesia”. Journal Of Law, Administration, And Social Science (Volume 2 No. 2, 2022).
Noveria,  dkk.  “Urgensi  Tujuan  Dan  Pedoman  Pemidanaan  Dalam  Rangka Pembaharuan  SistemPemidanaan  Hukum  Pidana”. Jurnal  Pembangunan Hukum Indonesia Program Studi Magister Ilmu Hukum (Volume 3, Nomor 2, 2021).

## BIODATA PENULIS
Fahririn  SH.,MH,  lahir  dipadang,  08  Desember  1992.  Tahun  2015  menyelesaikan masa studi di fakultas hukum Universitas andalas dan melanjutkan Pendidikan S2 pada tahun 2016-2018 di Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas dengan bidang kekhususan  Hukum  Pidana.  Tahun  2019  menjadi  dosen  tetap  di  Fakultas  Hukum Universitas Sahid Jakarta dengan mengajar mata kuliah yang berkaitan dengan pidana. Selain  aktif  melaksanakan  Tridharma  perguruan  tinggi,  menjabat  sebagai  kepala LKBH Fakultas Hukum Universitas Sahid serta menjadi Pengelola Jurnal Supremasi Hukum.