## Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana di Bawah Minimum Khusus: Studi Perkara Tindak Pidana Narkotika

## Ari Wibowo*, Ivan Agung Widiyasmoko
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia *a.wibowo@uii.ac.id

## Abstract
This article discusses two issues, fi rstly, judges’ considerations (ratio decidendi) in deciding cases of narcotics crimes with punishment below a special minimum, and secondly, the theories of the punishment purpose used by judges in deciding cases of narcotics crimes with punishment below a special minimum. This article concludes that judges’ considerations in deciding ten cases of narcotics crimes with punishment below a special minimum are based on certain criteria in the form of conditions related to the crime and the defendant. In addition, the judges’ considerations are also based on SEMA No. 3 of 2015 and SEMA No. 4 of 2010. Meanwhile, there are 6 out of 10 court decisions used the relative or utilitarian theory, and others used the absolute or retributive theory. Justice is the basis used by judges in deviating from special minimum provisions, so that the use of relative theory as a punishment purpose shows the inconsistency of judges. This is because justice in punishment is proportionality which is part of modern absolute theory. Judges may use a combined theory of absolute theory and relative theory.
Keywords : narcotics crimes; punishment below a special minimum; theory of the punishment purpose.
ISSN 2598-7933 (online); 2598-7941 (cetak) Vol. 4 No. 2 (2021): 345-369, DOI: 10.22437/ujh.4.2.345-369
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 4, No. 2 (2021)

## Abstrak
Artikel ini membahas dua permasalahan, pertama, pertimbangan hukum hakim (ratio decidendi) dalam memutus perkara tindak pidana narkotika dengan pidana di bawah minimum khusus, dan kedua, teori tujuan pemidanaan yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara tindak pidana narkotika dengan pidana di bawah minimum khusus. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap 10 putusan pengadilan diperoleh kesimpulan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tindak pidana narkotika dengan pidana di bawah minimum khusus didasarkan pada kriteria-kriteria tertentu berupa keadaan-keadaan baik yang berhubungan dengan tindak pidana maupun terdakwanya. Selain itu pertimbangan hukum hakim juga didasarkan pada SEMA No. 3 tahun 2015 dan SEMA No. 4 Tahun 2010. Adapun terkait dengan teori tujuan pemidanaan, sebanyak enam dari 10 putusan pengadilan yang di dalamnya digunakan teori relatif atau tujuan, sementara sebanyak lima putusan di dalamnya digunakan teori absolut atau pembalasan. Dasar yang digunakan hakim dalam menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus adalah keadilan, sehingga penggunaan teori relatif sebagai tujuan pemidanaan menunjukkan ketidakkonsistenan hakim. Hal ini karena keadilan dalam pemidanaan adalah proporsionalitas yang merupakan bagian dari teori absolut modern. Hakim bisa saja menggunakan teori gabungan teori absolut dan teori relatif.
Kata kunci : tindak pidana narkotika; pidana di bawah minimum khusus; teori tujuan pemidanaan.

## A. Pendahuluan
Artikel ini membahas pertimbangan hakim dan teori tujuan pemi- danaan yang digunakan dalam memutus perkara tindak pidana narkotika dengan pidana di bawah minimum khusus. Pada ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika), terdapat pengaturan mengenai pidana minimum khusus yang menyimpangi ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Namun dalam beberapa putusan pengadilan, hakim menyimpangi pengaturan tersebut. Pada putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor: 73/Pid.Sus/2015/PN.Btl misalnya, terdakwa
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 4, No. 2 (2021)
dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat (1) juncto Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika, namun dijatuhi hukuman pidana penjara satu tahun enam bulan. Padahal dalam pasal tersebut terdapat pengaturan pidana minimum khusus, yaitu pidana penjara lima tahun. Demikian juga dalam putusan Pengadilan Negeri Calang Nomor: 14/Pid.Sus/2016/PN.Cag., terdakwa dijatuhi pidana penjara dua tahun enam bulan, padahal dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) UU Narkotika dengan ketentuan pidana minimum khusus, yaitu pidana penjara lima tahun.
Keberadaan UU Narkotika bertujuan untuk menjamin keter- sediaan narkotika guna kepentingan kesehatan dan ilmu pengeta- hu an, serta mencegah penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap narkotika. Pada UU Narkotika terdapat ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Bab XV yang terdiri atas 48 pasal, dimulai dari Pasal 111 sampai dengan Pasal 148. Kecuali Pasal 127, 128, 134, 138, 142, UU Narkotika mengatur ketentuan pidana minimum khusus, yaitu ada yang berupa pidana penjara paling singkat satu tahun, empat tahun, dan lima tahun. Demikian pula dengan pidana denda yang juga terdapat pengaturan pidana minimumnya.
Pidana minimum khusus memang tidak dikenal dalam KUHP, namun banyak diterapkan dalam UU pidana di luar KUHP salah satunya UU Narkotika, sehingga berlaku asas lex specialis derogat legi generalis yang berarti hukum khusus mengesampingkan hukum umum ( despeciale regel verdringtdealgemene ). Tujuan dari penerapan pidana minimum khusus adalah untuk menghindari disparitas ( dispa- rity of  sentencing ) putusan pengadilan terhadap suatu tindak pidana. Pada kenyataannya banyak dijumpai adanya disparitas dalam putusan hakim, yaitu penjatuhan pidana yang bobotnya tidak sebanding dalam perkara yang sebenarnya sejenis atau dapat disebandingkan. 1 Pidana minimum khusus juga diterapkan untuk tindak pidana yang dinilai
1  Oheo K. Haris, “Telaah Yuridis Penerapan Sanksi di Bawah Minimum Khusus pada Perkara Pidana Khusus”, Jurnal Ius Constituendum, 2, 2 (2017), hlm. 241.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 4, No. 2 (2021)
memiliki tingkat keseriusan tinggi dan perlu ditanggulangi dengan tegas agar jangan sampai pelakunya dihukum terlalu ringan. Dengan demikian, adanya ketentuan pidana minimum khusus dalam UU Narkotika menunjukkan bahwa tindak pidana narkotika merupakan kejahatan luar biasa ( extra ordinary crime ) sehingga diperlukan adanya ancaman pidana yang dapat memberikan efek jera kepada pelaku dan membuat takut masyarakat yang berpotensi menjadi pelaku.
Keberadaan ketentuan pidana minimum khusus memiliki sisi negatif karena seringkali menimbulkan benturan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Wilayah keadilan memang tidak atau belum tentu sama dengan wilayah hukum positif yang lebih menekankan pada aspek kepastian. Hal ini mengakibatkan timbulnya jarak antara hukum positif (undang-undang) dan keadilan. 2
Demikian halnya dalam perkara tindak pidana narkotika, hakim seringkali menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dalam UU Narkotika karena lebih mengedepankan keadilan dibanding kepastian hukum. Artinya, jika ketentuan pidana minimum khusus diterapkan maka akan menimbulkan ketidakadilan bagi terdakwa karena tindak pidana yang dilakukan tidaklah sebanding dengan ancaman pidana yang ditentukan dalam UU.
Kajian terhadap penyimpangan ketentuan pidana minimum khusus ini perlu dilakukan agar jelas kriteria yang digunakan hakim dalam melakukan penyimpangan tersebut. Apabila kriteria yang digunakan hakim tidak jelas, maka hakim bisa menerapkan penyimpangan tersebut dalam banyak kasus sehingga tujuan adanya ketentuan pidana minimum khusus dalam UU Narkotika menjadi tidak tercapai. Pada saat memutus suatu perkara, hakim harus memiliki kriteria yang melatarbelakangi putusannya. Hal ini menyangkut apakah putusan yang dijatuhkan sudah tepat pada sasarannya. Sasaran pertama adalah kepada terdakwa, yaitu apakah putusan itu telah memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa dan keluarganya, kemudian apakah telah memenuhi rasa keadilan bagi korban dan keluarganya dan rasa keadilan masyarakat. Bagi
2  FX Adji Samekto, Justice Not For All: Kritik terhadap Hukum Modern dalam Perspektif  Studi Hukum Kritis (Yogyakarta: Genta Press, 2008), hlm. 34.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 4, No. 2 (2021)
hakim, mengadili suatu perkara merupakan suatu pergulatan batin yang sangat panjang. Berbagai perasaan berkecamuk di dalam diri hakim tatkala menjatuhkan suatu putusan. Perasaan benci, marah, kesal, kasihan harus berhadapan dengan ketentuan UU yang harus ditegakannya, sehingga tidak mudah untuk mencari parameter atau ukuran apa yang melatarbelakangi seorang hakim dalam menjatuh- kan putusan terhadap seorang terdakwa. 3 Meskipun demikian, paling tidak, kriteria yang melatarbelakangi putusan hakim dapat dilihat dari pertimbangan putusannya.
Sebagaimana dikemukakan MacKenzie, terdapat beberapa teori yang membahas faktor-faktor yang dipertimbangkan hakim dalam memutus perkara pidana, antara lain teori keseimbangan dan teori ratio decidendi. Berdasarkan teori keseimbangan, dalam memutus perkara hakim harus mempertimbangkan unsur-unsur yang menjadi syarat pemenuhan peraturan perundang-undangan serta kepentingan para pihak, yaitu pelaku, korban, dan masyarakat. Sementara menurut teori ratio decidendi, hakim harus mempertimbangkan fi lsafat yang mendasar terkait peraturan perundang-undangan yang relevan serta motivasi pada diri hakim untuk melakukan penegakan hukum yang memberikan keadilan bagi para pihak. 4
Hal lain yang perlu diperhatikan hakim dalam menjatuhkan putusan khususnya putusan pemidanaan adalah mengenai teori tuju- an pemidanaan yang digunakan. Penggunaan teori tujuan pemida- naan ini penting karena akan berpengaruh terhadap jenis dan bobot sanksi pidana yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa. Selain itu, teori tujuan pemidanaan yang digunakan akan menjadi justi fi kasi teoretis atas pidana yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa. Dalam penentuan teori tujuan pemidanaan ini, hakim harus memper- timbangkan banyak faktor, misalnya jenis tindak pidana, karakteristik tindak pidana, dan motif pelaku tindak pidananya.
3 Din Muhammad, Sari Kuliah Hukum Pidana dan Acara Pidana: Pelatihan Calon Hakim Angkatan Ke V (Jakarta: Pusdiklat  Departemen Kehakiman RI, 1988), hlm. 5.
4  Endra Wijaya, “Peranan Putusan Pengadilan dalam Program Deradikalisasi Terorisme di Indonesia: Kajian Putusan Nomor 2189/Pid.B/2007/Pn.jkt. sel”, Jurnal Yudisial, 3, 2 (2010), hlm. 117.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 4, No. 2 (2021)
Pembahasan penjatuhan pidana di bawah minimum khusus dalam artikel ini diawali dengan pemaparan hasil penelitian terhadap 10 putusan pengadilan dalam perkara tindak pidana narkotika yang dalam putusannya hakim menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus. Penelitian dilakukan dengan cara mencari dan memetakan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus. Bagian berikutnya dari tulisan ini akan mengidenti fi kasi teori tujuan pemidanaan yang digunakan hakim dalam penjatuhan pidana. Teori tujuan pemidanaan ini juga menjadi justi fi kasi teoretis mengapa hakim menyimpangi ketentuan UU Narkotika dengan menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus kepada terdakwa.

## B. Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana di Bawah Minimum Khusus dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika
Berdasarkan penelusuran pada Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (putusan.mahkamahagung.go.id), diperoleh 10 putusan Pengadilan Negeri dalam perkara tindak pidana narkotika dengan putusan pemidanaan berupa pidana di bawah minimum khusus.  Ke-10 putusan tersebut dapat diuraikan dalam Tabel 1.
Dari penelitian 10 putusan sebagaimana pada Tabel 1, diperoleh beberapa kriteria yang dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus. Beberapa kriteria tersebut adalah sebagai berikut:
1.  terdakwa hanya sebagai pengguna atau penyalahguna narkotika tersebut; 5
2.  terdakwa mengkonsumsi narkotika hanya untuk dirinya sendiri; 6
3.  jumlah narkotika yang digunakan relatif sedikit; 7
5  Kriteria ini digunakan sebagai pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor: 32/Pid.Sus/2015/PN Mgg, Putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor: 33/Pid.Sus/2015/PN Mgg, dan Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 120/Pid.Sus/2018/PN.Kln.
6  Kriteria ini digunakan sebagai pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Negeri Madiun Nomor: 72/Pid.Sus/2019 PN.Mad dan Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor: 73/Pid.Sus/2015/PN.Btl.
7  Kriteria ini digunakan sebagai pertimbangan dalam Putusan Pengadilan
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 4, No. 2 (2021)
Tabel 1 . Putusan Pengadilan Perkara Tindak Pidana Narkotika dengan Pidana di Bawah Minimum Khusus
No. Nomor Putusan Pasal yang Dikenakan Ancaman Pidana Minimum Khusus Putusan 1. Pengadilan Negeri Magelang Nomor: 32/Pid.Sus/2015/ PN Mgg Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika Penjara 5 tahun dan denda Rp1 miliar Penjara 6 bulan dan 7 hari dan denda Rp2 juta 2. Pengadilan Negeri Magelang Nomor: 33/Pid.Sus/2015/ PN Mgg Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika Penjara 4 tahun dan denda Rp800 juta Penjara 1 tahun dan denda Rp2 juta 3. Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor: 220/Pid.Sus/2017/ PN. Pwt Pasal 112 ayat (1) Penjara 4 tahun dan denda Rp800 juta Penjara 2 tahun 4. Pengadilan Negeri Calang Nomor: 1/Pid.Sus/2016/ PN.Cag Pasal 111 ayat (1) Penjara 4 tahun dan denda Rp800 juta Penjara 2 tahun dan denda Rp800 juta 5. Pengadilan Negeri Calang Nomor: 14/Pid.Sus/2016/ PN.Cag Pasal 111 ayat (1) Penjara 4 tahun dan denda Rp800 juta Penjara 2 tahun 6 bulan dan denda Rp800 juta 6. Pengadilan Negeri Bantul Nomor: 73/Pid.Sus/2015/ PN.Btl Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (1) Penjara 5 tahun dan denda Rp1 miliar Penjara 1 tahun 6 bulan dan denda Rp1 miliar 7. Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 120/Pid.Sus/2018/ PN.Kln Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Penjara 4 tahun dan denda Rp800 juta rupiah Penjara 2 tahun dan denda Rp800 juta 8. Pengadilan Negeri Kudus 164/Pid. Sus/2019/PN.Kds Pasal 112 ayat (1) Penjara 4 tahun dan denda Rp800 juta Penjara 1 tahun 6 bulan
9. Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor: 196/Pid. Sus/2018  PN.Krg Pasal 112 ayat (1) Penjara 4 tahun dan denda Rp800 juta Penjara 2 tahun 10. Pengadilan Negeri Madiun Nomor: 72/Pid.Sus/2019 PN.Mad Pasal 112 ayat (1) Penjara 4 tahun dan denda Rp800 juta Penjara 2 tahun
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 4, No. 2 (2021)
4.  tidak terdapat indikasi bahwa terdakwa menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika; 8
5.  lama pidana yang diancamkan dalam UU dengan perbuatan yang dilakukan dinilai tidak sebanding; 9
6.  terdakwa masih berusia muda dan masih perlu untuk mengenyam pendidikan; 10 dan
7.  terdakwa merupakan tulang punggung keluarga. 11
Berbagai kriteria di atas apabila diperhatikan merupakan keadaan-keadaan yang tidak saja berhubungan dengan tindak pidana tetapi juga dengan terdakwanya. Keadaan yang berhubungan dengan terdakwanya ini adalah terdakwa masih berusia muda dan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga. Pada konteks demikian, hakim sangat bervariasi dalam menggunakaan keadaan- keadaan yang dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana. Terjadinya kenyataan yang demikian sebenarnya dapat dimengerti mengingat di dalam KUHP yang berlaku saat ini tidak ada satu bab maupun pasal yang mengatur tentang pedoman pemidanaan. Padahal pedoman pemidanaan ini menjadi guidelines of  sentencing bagi aparat penegak hukum khususnya hakim, sehingga pidana yang dijatuhkan diharapkan dapat mendekati esensi keadilan bagi semua dan tidak hanya terpaku pada ketentuan peraturan perundang-undangan. 12

## Tidak adanya pengaturan tentang pedoman pemidanaan dalam
Negeri Purwokerto Nomor: 220/Pid.Sus/2017/PN. Pwt dan Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 120/Pid.Sus/2018/PN.Kln.
8  Kriteria ini digunakan sebagai pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor: 73/Pid.Sus/2015/PN.Btl, Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 120/Pid.Sus/2018/PN.Kln, dan Putusan Pengadilan Negeri Kudus 164/Pid.Sus/2019/PN.Kds.
9  Kriteria ini digunakan sebagai pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Negeri Calang Nomor: 1/Pid.Sus/2016/PN.Cag dan Putusan Pengadilan Negeri Calang Nomor: 14/Pid.Sus/2016/PN.Cag.
10 Kriteria ini digunakan sebagai pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Negeri Calang Nomor: 1/Pid.Sus/2016/PN.Cag.
11 Kriteria ini digunakan sebagai pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Negeri Calang Nomor: 1/Pid.Sus/2016/PN.Cag.
12  Aristo Evandy A. Barlian dan Barda Nawawi Arief, “Formulasi Ide Permaadan Hakim ( Rechterlijk Pardon ) dalam Pembaharuan Sistem Pemidanaan di Indonesia”, Jurnal Law Reform, 13, 1 (2017), hlm. 36.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 4, No. 2 (2021)
KUHP secara teoretis berhubungan dengan dasar aliran falsafah pemidanaan yang dianut. Dalam hubungan ini, KUHP menganut falsafah pemidanaan aliran klasik yang merupakan respons terhadap ancient regime pada abad ke-18 di Perancis dan Inggris. Sistem pemidanaan menurut aliran ini mengikuti pola pidana yang ditetapkan secara pasti ( de fi nite sentence ) sehingga kebebasan hakim ( judicial discretion ) tidak memperoleh tempat dalam aliran klasik. Hal ini berbeda dengan suatu sistem pemidanaan yang mengikuti aliran modern (positif ), di mana pemidanaan mengikuti pola individualisasi pidana. Pada pola demikian, judicial discretion sangat dianjurkan, yaitu kebijakan hakim untuk mempertimbangkan pemidanaan berdasarkan hal-hal khusus yang ada di seputar tindak pidana dan individu pelaku tindak pidananya. 13
Dalam konteks masalah ini, dengan dianutnya sistem pemida- naan yang berpola de fi nite sentence , maka seharusnya diikuti oleh adanya suatu aturan tentang pedoman pemidanaan. Sebab, dengan pola de fi nite sentence, hakim tidak bebas melakukan judicial discretion . Dengan demikian tentunya eksistensi pedoman pemidanaan sa- ngatlah penting khususnya dalam rangka mengantisipasi munculnya “kreativitas” hakim untuk menarik hal-hal yang dianggapnya tepat menjadi pertimbangan pemidanaan.
Pada 10 putusan perkara tindak pidana narkotika yang menjadi bahan penulisan artikel ini, beberapa kriteria yang dipertimbangkan hakim dalam penjatuhan pidana di bawah minimum khusus didasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 03 Tahun 2015 yang menyebutkan bahwa jika Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 UU Narkotika namun terdakwa hanya sebagai pengguna (pemakai) dan jumlahnya relatif kecil, maka hakim dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus. 14 Adapun yang dimaksud dengan “jumlahnya relatif kecil”
13 Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat (Bandung: P.T. Alumni, cetakan kelima, 2008), hlm. 29 & 33.
14  Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 4, No. 2 (2021)
mengacu pada SEMA Nomor 04 Tahun 2010, yaitu: 15 kelompok metamphetamine (shabu) 1 gram, kelompok MDMA (ekstasi) 2,4 gram (8 butir), kelompok heroin 1,8 gram, kelompok kokain 1,8 gram, kelompok ganja 5 gram, daun koka 5 gram, meskalin 5 gram, kelompok psilosybin 3 gram, kelompok LSD 2 gram, kelompok PCP 3 gram, kelompok fentanil 1 gram, kelompok metadon 0,5 gram, kelompok mor fi n 1,8 gram, kelompok petidin 0,96 gram, kelompok kodein 72 gram, kelompok bufrenor fi n 32 mg.
Ketentuan pidana minimum khusus yang diatur dalam UU Narkotika seharusnya tidak boleh disimpangi dengan SEMA. Hal ini karena SEMA hanya berisi petunjuk teknis sehingga tidak memiliki kekuatan mengatur sebagaimana peraturan perundang-undangan. SEMA hanya merupakan peraturan kebijakan yang pembentukannya didasarkan pada asas freies ermessen (kebebasan bertindak) untuk mengisi kelemahan, ketidaklengkapan, dan kekosongan hukum dalam penerapan asas legalitas, sehingga secara konseptual tidak bisa digunakan untuk melakukan penyim pangan terhadap peraturan perundang-undangan. 16
Selain didasarkan pada SEMA, dalam penjatuhkan pidana di bawah minimum khusus, hakim lebih mengedepankan keadilan dibanding kepastian hukum. Pada pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Calang Nomor: 1/Pid.Sus/2016/PN.Cag disebutkan bahwa hakim semestinya tidak menjadi corong undang-undang tetapi corong keadilan, kepatutan, kepentingan umum, dan ketertiban umum. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman di mana hakim wajib menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat agar setiap putusan yang dihasilkan sesuai dengan keadilan dalam masyarakat.
Satjipto Rahardjo berpendapat hakim boleh saja menyimpangi ketentuan undang-undang jika keadilan dapat diperoleh dengan
15  Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
16  Riki Yuniagara, “Penggunaan SEMA Nomor 7 Tahun 2014 dalam Penolakan Peninjauan Kembali: Kajian Putusan Nomor 144 PK/Pid.Sus/2016”, Jurnal Yudisial, 13, 2 (2020), hlm. 202.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 4, No. 2 (2021)
menyimpanginya. Terkadang ketidakadilan justru akan muncul jika hakim menerapkan ketentuan perundang-undangan. Pada dasarnya penentuan berat ringannya pidana merupakan diskresi yang dimiliki oleh hakim. Dalam penentuan berat ringannya pidana tersebut, hakim tidak hanya berpedoman pada ketentuan undang-undang, tetapi harus pula memperhatikan faktor-faktor lain, di antaranya faktor dampak kejahatan, faktor modus operandi kejahatan, faktor perilaku terdakwa di persidangan, faktor perdamaian antara terdakwa dan korban, dan faktor pribadi hakim yang memutus. 17
Menurut Gustav Radbruch, idealnya dalam suatu putusan memang harus memuat ideedesrecht yang meliputi tiga unsur, yaitu keadilan ( gerechtigkeit ), kepastian hukum ( rechtsicherheit ), dan kemanfaatan ( zwechtmassigkeit ). Ketiga unsur tersebut sudah semes tinya dipertimbangkan oleh hakim dan diakomodir secara proporsional, sehingga putusan yang dihasilkan berkualitas dan memenuhi harapan para pencari keadilan. 18 Hukum merupakan pengemban nilai keadilan yang memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif. Dikatakan bersifat normatif karena hukum positif ber- pangkal kepada keadilan. Sementara dikatakan bersifat konstitutif karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum dan tanpa keadilan sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum. 19 Untuk memenuhi tujuan hukum, keadilanlah yang harus diutamakan, kemudian baru kemanfaatan dan setelah itu kepastian hukum. 20
Dengan demikian, keadilan harus menjadi prioritas utama dibanding dua unsur yang lain.
Kata-kata yang sering kali digunakan oleh masyarakat untuk
17 Darmoko Yuti Witanto, Diskresi Hakim: Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif  dalam Perkara-Perkara Pidana (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 123.
18 D.H.M. Meuwissen, Meuwissen tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum,
Teori Hukum dan Filsafat Hukum, terj. B. Arief Sidharta (Bandung: PT Re fi ka Aditama, 2007), hlm. 20.
19  Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage, Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi (Yogyakarta: Genta Publishing, cetakan keempat, 2013), hlm. 117.
20 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, cetakan ketujuh, 2012), hlm. 20.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 4, No. 2 (2021)
memuji atau mencela hukum adalah “adil” dan “tidak adil”. Jika hukum itu baik, maka akan dikatakan adil, namun sebaliknya jika hukum tidak baik maka akan dikatakan sebagai tidak adil. 21 Hal itu menjadi wajar karena keadilan merupakan ruh atau nyawa dari hukum, sehingga berdiskusi hukum tanpa membicarakan keadilan akan kehilangan relevansinya. Kapanpun dan di manapun hukum dibuat, keadilan akan selalu menjadi bagian integral dari hukum. Menegakkan hukum tidaklah sebatas pada menerapkan hukum positif pada fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa secara prosedural, namun harus dimaknai pula sebagai menegakkan keadilan. Dalam penegakan hukum, menegakkan keadilan hukum semestinya lebih ditekankan dibanding rumusan hukum yang “muluk-muluk” sebagaimana tertulis di atas kertas. 22
Ada beberapa asas yang harus menjadi pedoman hakim dalam memutus perkara, salah satunya adalah asas mengadili secara kasu- istik yang paling penting diperhatikan dalam penjatuhan pidana. Dengan asas ini, putusan hakim selanjutnya diharapkan secara langsung menyentuh rasa keadilan, baik bagi terpidana maupun korban kejahatan. Faktor-faktor kasuistik yang perlu mendapat peni- laian dalam pertimbangan hakim sebelum menjatuhkan putusan pemidaaan adalah: 1) keadaan atau peristiwa yang mendahului terja- dinya perbuatan pidana; 2) cara melakukan kejahatan oleh terdakwa; 3) aspek-aspek individu pelaku perbuatan pidana; dan 4) faktor postfactum atau akibat yang timbul setelah terjadinya perbuatan pidana. 23
Persoalan keadilan sering kali menjadi masalah dalam penerapan ketentuan pidana minimum khusus. Persoalan keadilan akan muncul ketika ada kasus tindak pidana yang nilai kerugiannya kecil teta pi
21 H. L. A. Hart, Konsep Hukum, terj. M. Khozim (Bandung: Nusa Media, cetakan kedua, 2010), hlm. 244.
22 Sidik Sunaryo, Nurani Putusan Hakim Perkara Korupsi di Indonesia (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2021), hlm. 86.
23  M. Abdul Kholiq, “Masalah Disparitas Pidana dan Pengaruhnya terhadap Proses Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta” (Laporan Penelitian Individual, Lembaga Penelitian Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1996), hlm. 34.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 4, No. 2 (2021)
undang-undang menentukan ancaman pidana minimum khusus yang  cukup berat. Dalam kasus tindak pidana narkotika, ketika seseorang hanya menjadi pengguna atau pemakai narkotika dengan jumlah yang sangat kecil, secara normatif dapat dikenai Pasal 111 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika karena ia pasti menguasai, menyimpan, atau memiliki. Sementara dalam kedua pasal tersebut terdapat pengaturan ancaman pidana minimum khusus, yaitu pida na penjara paling singkat empat tahun dan pidana denda paling sedikit 800 juta rupiah. Tentu menjadi tidak adil jika pelaku dikenai ancaman pidana minimum khusus tersebut.
Adanya persoalan keadilan dalam penerapan pidana minimum khusus disebabkan tidak adanya pedoman khusus yang memberikan kemungkinan bagi hakim untuk menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus apabila ada alasan atau faktor tertentu yang meringankan. 24 Hal inilah yang menjadi pertimbangan dikeluarkan- nya SEMA Nomor 03 Tahun 2015 yang memperbolehkan hakim untuk menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dalam perkara tindak pidana narkotika. SEMA Nomor 03 Tahun 2015 diharapkan dapat menjadi pedoman bagi hakim dalam memutus perkara tindak pidana narkotika yang mencerminkan keadilan.

## C. Teori Tujuan Pemidanaan yang Digunakan Hakim
Dalam setiap penentuan jenis dan berat ringannya pidana, hakim harus berpedoman pada tujuan yang hendak dicapai dari pemidanaan tersebut. Dengan demikian, tujuan pemidanaan yang digunakan harus ditetapkan terlebih dahulu baru kemudian ditentukan jenis dan berat ringannya pidana. 25 Secara umum, terdapat tiga teori pemidanaan. Pertama, teori absolut atau pembalasan. Teori ini dikenal pada abad ke-18 dengan pengikut seperti Imanuel Kant, Hegel, dan Herbert. Menurut Imanuel Kant, dasar pembenaran suatu pidana berupa
24 Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 82.
25  Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barakatullah, Politik Hukum Pidana; Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 86.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 4, No. 2 (2021)
kategorischen imperativ yang menghendaki agar setiap tindak pidana harus diberikan pembalasan. Menurut Bambang Purnomo, jalan pemi kiran Kant bertolak dari sebuah anggapan bahwa karena tindak pidana menimbulkan ketidakadilan, maka pelakunya harus dibalas dengan ketidakadilan pula.  Sedangkan berat ringannya suatu pidana sebagai pembalasan didasarkan atas teori keseimbangan ( taliobeginsel ), sehingga menurut Kant bahwa pidana mati merupakan pidana mut- lak yang harus dijatuhkan terhadap pelaku pembunuhan berencana. 26
Teori absolut berorientasi ke masa lalu ( backward looking ) bukan ke masa depan. Pidana merupakan penderitaan sebagai tebusan karena telah dilakukan kejahatan atau dosa ( quiapeccatum ). 27
Kedua, teori relatif atau tujuan. Teori relatif bertumpu pada tujuan yang hendak dicapai oleh penjatuhan pidana, yaitu agar menimbulkan efek pencegahan sehingga tidak terjadi kejahatan lagi di masa yang akan datang. Teori ini menekankan kepada pencegahan (prevensi) terhadap pengulangan kejahatan. Adapun terkait dengan tujuan prevensi tersebut terdapat dua teori, yaitu prevensi umum dan prevensi khusus. 28 Teori prevensi umum menyatakan bahwa penjatuhan pidana pada dasarnya bertujuan untuk memberikan efek jera kepada masyarakat luas agar tidak melakukan tindak pidana. Teori pencegahan umum dibagi menjadi dua, yaitu afschrikkingstheorieen yang bertujuan untuk membuat jera warga masyarakat agar tidak melakukan kejahatan-kejahatan, dan deleer van depsychologis yang berarti ancaman pidana harus dapat mencegah niat orang untuk melakukan kejahatan-kejahatan. 29 Sedangkan teori prevensi khusus bertujuan untuk mencegah penjahat dalam mengulangi kejahatannya dengan cara memperbaikinya. Pemidanaan dalam teori ini mempunyai tujuan kombinasi terutama memperbaiki dan membuat jera pelaku kejahatan. 30
26 Yesmil Anwar dan Adang, Pembaruan Hukum Pidana; Reformasi Pidana (Jakarta: PT Gramedia Widia Sarana Indonesia, 2008), hlm. 131.
27 Jan Remmelink, Hukum Pidana (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 600.
28 Remmelink, Hukum Pidana, hlm. 603. 29  Anwar dan Adang, Pembaruan Hukum Pidana, hlm. 136.
30  Anwar dan Adang, Pembaruan Hukum Pidana, hlm. 137.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 4, No. 2 (2021)
Ketiga, teori gabungan. Teori ini merupakan kombinasi antara teori absolut dengan teori relatif. Menurut teori ini, tujuan pemida- naan selain sebagai balasan bagi pelaku kejahatan juga bertujuan un tuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban. Sehing ga teori ini menitikberatkan pada pembalasan, namun sifat pembalasan tersebut dimaksudkan untuk melindungi masyarakat. Berdasarkan teorinya, Grotius memandang bahwa pemidanaan didasarkan atas keadilan absolut ( de absolutegerechtingheid ) yang berwujud pembalasan terbatas pada apa yang bermanfaat bagi masyarakat. 31 Dalam teori ini, penderitaan merupakan hal yang sewajarnya ditanggung oleh pelaku kejahatan sebagai pembalasan atas perbuatannya (teori absolut), namun dalam menentukan berat ringannya harus memperhatikan keadaan personal maupun kemasyarakatan. Selain pembalasan, dalam pemidanaan perlu dipertimbangkan pembelajaran dan rasa takut yang dimunculkan oleh penjatuhan pidana terhadap semua orang (prevensi umum), termasuk di dalamnya perbaikan bagi pelaku (prevensi khusus) sehingga pemidanaan dapat mencapai tujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. 32
Dari 10 putusan pengadilan perkara tindak pidana narkotika dengan pidana di bawah minimum khusus telah dilakukan identi fi kasi mengenai teori tujuan pemidanaan yang digunakan hakim. Teori tujuan pemidanaan yang digunakan hakim dapat diidenti fi kasi dari kutipan frasa pertimbangan hakim yang menyangkut tujuan pemidanaan yang ditetapkan. Hasil identi fi kasi tersebut sebagaimana tersaji dalam Tabel 2.
Berdasarkan Tabel 2 diketahui teori tujuan pemidanaan yang digunakan hakim dalam putusan perkara tindak pidana narkotika dengan pidana di bawah minimum khusus adalah teori absolut dan teori relatif. Teori relatif lebih banyak digunakan hakim, yaitu pada enam putusan, sebagaimana ditunjukkan dengan frasa sebagai berikut:
1.  mencegah dilakukan tindak pidana dengan menegakkan hukum
31  Anwar dan Adang, Pembaruan Hukum Pidana, hlm. 137.
32 Remmelink, Hukum Pidana, hlm. 611-2.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 4, No. 2 (2021) T abel 2 . T eori T ujuan P emidanaan dalam Putusan P eng adilan P erk ar a Tindak Pidana Narkotik a deng an Pidana di Ba w ah Mini- m um Khusus No . Nomor Putusan Fr asa per timbang an hakim ter kait tujuan pemidanaan T ujuan pemi- danaan
1. P eng adilan Ne geri Magelang Nomor : 32/Pid.Sus/2015/PN Mgg Mak sud dan tujuan pemidanaan b uk anlah semata-mata untuk menista atau menderitak
an seseor ang, teta pi ber tujuan untuk: 1) mence gah dilakuk an tindak pidana deng an mene gakk an hukum demi peng ay oman w ar ga masy ar ak at; 2) meng adak an kor ek si terhada p ter dakw a, ag ar setelah menjalani pidana, ter dakw a ak an menjadi w ar ga masy ar ak at y ang baik y ang taat dan patuh pada se gala per atur an per undang-undang an y ang berlaku Teori r elatif 2. P eng adilan Ne geri Magelang Nomor : 33/Pid.Sus/2015/PN Mgg T ujuan pemidanaan b uk anlah semata-mata untuk menista atau menderitak
an seseor ang,
teta pi ber tujuan untuk: 1) mence gah dilakuk an tindak pidana deng an mene gakk an hukum
demi peng ay oman w ar ga masy ar ak at; 2) meng adak an kor ek si terhada p ter dakw a, ag ar setelah menjalani pidana, ter dakw a ak an menjadi w ar ga masy ar ak at y ang baik y ang taat dan patuh pada se gala per atur an per undang-undang an y ang berlaku Teori r elatif 3. P eng adilan Ne geri Purw oker to Nomor : 220/Pid.Sus/2017/ PN . Pwt T ujuan pemidanaan itu sendiri y aitu se bag ai upa ya pr ev ensi, kor ek si dan menciptak an kedamaian dalam masy ar ak at, mak a men ur ut Majelis Putusan di ba w ah ini telah cukup memen uhi r asa keadilan Teori r elatif 4. P eng adilan Ne geri Calang Nomor : 1/Pid.Sus/2016/ PN .Cag Memper timbangk an bahw a pidana y ang ak an dijatuhk an kepada ter dakw a dalam amar putusan di ba w ah ini adalah mer upak an pidana y ang sudah tepat dan dir asak an adil sesuai deng an bobot dari kesalahan y ang dilakuk an oleh ter dakw a. T er dakw a jug a dijatuhi hukuman denda di mana mengenai besar ny a denda ter se but ak an ditentuk an dalam amar putusan di ba w ah ini dan a pabila denda ter se but tidak diba yar mak a ak an dig anti deng an hukuman penjar a Teori absolut
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 4, No. 2 (2021) 5. P eng adilan Ne geri Calang Nomor : 14/Pid.Sus/2016/ PN .Cag
Pidana y ang ak an dijatuhk an kepada ter dakw a  mer upak an pidana y ang sudah tepat dan dir asak an adil sesuai deng an bobot dari kesalahan y ang dilakuk an oleh ter dakw a. Oleh k ar ena ter dakw a sudah din yatak an ber salah melakuk an tindak pidana dan dijatuhi hukuman penjar
a, mak a terhada p ter dakw a jug a dijatuhi hukuman denda di mana mengenai besar
ny a denda
ter se but ak an dalam amar putusan di ba
w ah ini dan a pabila denda ter se but tidak diba yar mak a ak an dig anti deng an hukuman penjar a Teori absolut
6. Peng adilan Ne geri Bantul Nomor : 73/ Pid.Sus/2015/PN .Btl
Meng ing at ancaman pidana dari tindak pidana y ang telah dilakuk an oleh ter dakw a dihub ungk an
deng an hal-hal y ang member atk an dan mering ank an ter se but mak a men ur ut Majelis Hak im pidana y ang ak an dijatuhk an ter se but dipandang telah pantas dan sesuai deng an r asa keadilan
Teori pembalasan
7. Peng adilan Ne geri Klaten Nomor : 120/ Pid.Sus/2018/PN .Kln Penjatuhan pidana mempun yai tujuan pr ev entif dalam ar ti se bag ai upa ya ag ar potensial kriminal
tidak melakuk an tindak pidana dan bag i pelaku kriminal supa ya tidak melakuk an tindak pidana lag i ser ta untuk ketenter aman bag i w ar ga masy ar ak at dan te gakn ya hukum Teori r elatif 8. Peng adilan Ne geri Kudus 164/Pid. Sus/2019/PN .Kds Filoso fi tujuan pemidanaan adalah tidak semata-mata untuk menghukum ter dakw a atas kesalahan y ang telah dilakuk ann ya, nam un jauh dari itu deng an pemidanaan y ang dijatuhk an
dihar ap ka n ter dakw a da pat mer en ungk an dan meng insy a fi atas kesalahan dari perb uatann ya, sehingg a di kem udian hari ter dakw a da pat memperbaik i diri dan tidak mengulang i lag i perb uatann ya Teori r elatif 9. P eng adilan Ne geri K ar ang an yar Nomor :
196/Pid.Sus/2018 PN .Kr g
Oleh k ar ena ter dakw a mampu ber tanggungja w ab , mak a har us din yatak an ber salah dan dijatuhi pidana Teori absolut 10. P eng adilan Ne geri Madiun Nomor : 72/Pid.Sus/2019 PN .Mad T ujuan penjatuhan pidana terhada p ter dakw a b uk an se bag ai balas dendam ak an teta pi selain
se bag ai pr ev ensi um um y aitu ag ar masy ar ak at tidak melakuk an perb uatan seper ti y ang dilakuk an
ter dakw a dan ag ar masy ar ak at terlindung i dari perb uatan ter dakw a, maupun se bag ai pr ev ensi
khusus y aitu ag ar ter dakw a tidak mengulang i lag i perb uatann ya, penjatuhan pidana terhada p ter dakw a jug a ber tujuan se bag ai sar ana pembinaan bag i ter dakw a ag ar da pat memperbaik i sik ap , tingk ah laku dan perb uatann ya di kem udian hari Teori r elatif
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 4, No. 2 (2021)
demi pengayoman warga masyarakat; 33
2.  mengadakan koreksi terhadap terdakwa agar setelah menjalani pidana, terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku; 34
3. tujuan pemidanaan sebagai upaya prevensi, koreksi, dan menciptakan kedamaian dalam masyarakat; 35
4.  penjatuhan pidana mempunyai tujuan preventif dalam arti sebagai upaya agar potensial kriminal tidak melakukan tindak pidana dan bagi pelaku kriminal supaya tidak melakukan tindak pidana lagi serta untuk ketenteraman bagi warga masyarakat dan tegaknya hukum; 36
5. fi loso fi tujuan pemidanaan adalah tidak semata-mata untuk menghukum terdakwa atas kesalahan yang telah dilakukannya, namun jauh dari itu dengan pemidanaan yang dijatuhkan diharapkan terdakwa dapat merenungkan dan menginsya fi atas kesalahan dari perbuatannya sehingga di kemudian hari terdakwa dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya; 37
dan
6.  tujuan penjatuhan pidana terhadap terdakwa bukan sebagai balas dendam akan tetapi selain sebagai prevensi umum, yaitu agar masyarakat tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan terdakwa dan agar masyarakat terlindungi dari perbuatan terdak- wa, maupun sebagai prevensi khusus yaitu agar terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, penjatuhan pidana terhadap ter- dak wa juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi terdakwa agar dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya
33  Frasa ini terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor: 32/ Pid.Sus/2015/PN Mgg.
34  Frasa ini terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor: 32/ Pid.Sus/2015/PN Mgg.
35  Frasa ini terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor: 220/Pid.Sus/2017/PN. Pwt.
36 Frasa ini terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor: 73/ Pid.Sus/2015/PN.Btl.
37 Frasa ini terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Kudus 164/Pid. Sus/2019/PN.Kds.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 4, No. 2 (2021)
dikemudian hari. 38
Adapun dalam empat putusan lainnya hakim menggunakan teori absolut, sebagaimana terlihat dari frasa berikut:
1.  pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dalam amar putusan di bawah ini adalah merupakan pidana yang sudah tepat dan dirasakan adil sesuai dengan bobot dari kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa; 39
2. mengingat ancaman pidana dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut maka menurut majelis hakim pidana yang akan dijatuhkan tersebut dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan; 40 dan
3.  oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. 41
Dengan demikian, sebagian besar hakim memandang bahwa pidana yang dijatuhkan bukan untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pi  da na, tetapi di dalamnya terdapat tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Teori relatif sering disebut dengan teori tujuan ( utilitarian theory ), yang dalam hal ini dasar pembenaran adanya pidana terletak pada tujuannya. Penjatuhan pidana bukan karena orang telah berbuat jahat ( quiapeccatumest ), melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan ( nepeccetur ). 42
Apabila dicermati dari pertimbangan semua putusan yang dikaji, terlihat hakim yidakk konsisten dalam menggunakan teori tujuan pemidanaan relatif. Di satu sisi penjatuhan pidana di bawah minimum khusus didasarkan pada keadilan, namun di sisi lain
38  Frasa ini terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Madiun Nomor: 72/
Pid.Sus/2019 PN.Mad.
39  Pengadilan Negeri Calang Nomor: 1/Pid.Sus/2016/PN.Cag.
40 Frasa ini terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor: 73/ Pid.Sus/2015/PN.Btl.
41  Frasa ini terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor: 196/Pid.Sus/2018  PN.Krg.
42  Muladi dan Barda Nawawi, Teori dan Kebijakan Pidana (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 11.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 4, No. 2 (2021)
hakim menggunakan teori tujuan pemidanaan relatif yang berarti dalam penjatuhan pidana hakim tidak melihat pada kejahatan yang dilakukan terdakwa melainkan pencegahannya. Ciri teori relatif adalah pidana harus ditentukan sesuai dengan tujuannya yakni untuk pencegahan, sehingga pidana bersifat prospektif atau melihat ke depan. Padahal penetapan pidana yang adil harus melihat pada kejatahan yang dilakukan di masa yang lalu.
Hakim yang menggunakan pertimbangan keadilan dalam menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus akan terlihat konsisten jika menggunakan teori tujuan pemidanaan absolut dalam penetapan pidananya. Keadilan dalam pemidanaan dapat berarti memenuhi prinsip proporsionalitas, yaitu penentuan pidana yang didasarkan atas keseimbangan antara perbuatan yang dilakukan ( the gravity of  the offence ) dengan pidana yang dijatuhkan. Semakin berat perbuatan pidana yang dilakukan, maka semakin berat pula sanksi yang dijatuhkan, demikian juga sebaliknya. Prinsip ini merupakan bagian dari teori absolut modern yang dikenal juga dengan teori proporsionalitas ( proportionality theory ). 43 Menurut Douglas Husak, pidana yang dijatuhkan secara berlebihan adalah tidak pantas, sehingga penjatuhan pidana harus mendasarkan pada prinsip proporsionalitas agar memiliki nilai kepantasan. 44
Teori proporsionalitas sendiri terdiri atas dua bentuk. Pertama, proporsionalitas kardinal ( cardinal proporsionality ) yang menjelaskan bahwa dalam penentuan sanksi pidana harus ditentukan berdasarkan besarnya serangan atau keseriusan perbuatan. Penentuan besarnya serangan atau keseriusan perbuatan dapat didasarkan pada penelitian kriminologis dan konvensi-konvensi sosial. Kedua, proporsionalitas ordinal ( ordinal proporsionality ) yang menyatakan bahwa dalam penentuan pidana harus diperbandingkan dengan tindak pidana lain yang mirip, dan diperbandingkan dengan tindak pidana lain
43  Demikian menurut V. Bemmelen, sebagaimana dikutip dari Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, Hukum Pidana; Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodi fi kasi (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 75.
44 Mahrus Ali dan M. Arif Setiawan, “Teori Hukum Pidana Minimalis dari Douglas Husak: Urgensi dan Relevansi”, Undang: Jurnal Hukum, 4, 1 (2021), hlm. 255.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 4, No. 2 (2021)
berdasarkan karakter keseriusannya. 45
Dengan demikian, jika hakim tetap ingin memasukkan tujuan tertentu dalam penjatuhan pidana, maka seharusnya teori tujuan pemidanaan yang digunakan adalah teori gabungan. Menurut Made Sadhi Astuti, teori gabungan dapat dibagi menjadi tiga golongan, yaitu pertama, teori gabungan yang lebih menekankan pada pembalasan, namun pembalasan tersebut harus diterapkan secara proporsional dan tidak berlebihan. Kedua, teori gabungan yang lebih menekankan kepada tujuan untuk menjaga ketertiban masyarakat. Pidana tidak boleh melebihi beratnya tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang. Ketiga, teori gabungan yang memberikan penekanan secara seimbang bahwa pidana ditujukan sebagai pembalasan sekaligus untuk menjaga ketertiban masyarakat. 46

## D. Kesimpulan
Studi dalam artikel ini menyimpulkan, pertama, beberapa kriteria yang dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus dalam perkara tindak pidana narkotika adalah: terdakwa hanya sebagai pengguna atau penyalahguna; terdakwa mengkonsumsi hanya untuk dirinya sendiri; jumlah yang digunakan relatif sedikit; tidak terdapat indikasi bahwa terdakwa menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika; lama pidana yang diancamkan dalam UU dinilai tidak sebanding dengan perbuatan yang dilakukan; terdakwa masih berusia muda dan masih perlu untuk mengenyam pendidikan; dan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga. Beberapa kriteria tersebut didasarkan pada SEMA Nomor 03 Tahun 2015 dan SEMA Nomor 04 Tahun 2010, sekalipun penyimpangan ketentuan pidana minimum khusus melalui SEMA secara konseptual tidak tepat
45  Demikian menurut Andrew von Hirsch, sebagaimana dikutip dalam Salman Luthan, “Kebijakan Penal mengenai  Kriminalisasi di Bidang Keuangan: Studi terhadap Pengaturan Tindak Pidana dan Sanksi Pidana dalam Undang-Undang Perbankan, Perpajakan, Pasar Modal, dan Pencucian Uang (disertasi, Universitas Indonesia, Jakarta, 2007), hlm. 161.
46 Widodo, Sistem Pemidanaan dalam Cyber Crime (Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2009), hlm. 76-77.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 4, No. 2 (2021)
karena SEMA hanya merupakan peraturan kebijakan yang tidak boleh menyimpangi ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kedua, dalam penjatuhan pidana di bawah minimum khusus, sebagian besar hakim menggunakan teori tujuan pemidanaan relatif atau tujuan, dan sebagian yang lain menggunakan teori tujuan pemidanaan absolut atau pembalasan. Penggunaan teori relatif sebagai tujuan pemidanaan di sini sebetulnya menunjukkan ketidakkonsistenan hakim. Sebab, hakim menjadikan keadilan sebagai dasar penyimpangan terhadap ketentuan pidana minimum khusus; padahal keadilan dalam pemidanaan adalah proporsionalitas yang merupakan bagian dari teori absolut modern, sehingga penentuan pidananya harus didasarkan pada kejahatan yang dilakukan di masa lalu. Hakim bisa saja memasukkan tujuan tertentu dalam penjatuhan pidana tetapi seharusnya hakim menggunakan teori gabungan sehingga tidak semata-mata melihat pada tujuan di masa yang akan datang tetapi juga tindak pidana yang dilakukan di masa lalu.

## Daftar Pustaka
Artikel, Buku, dan Laporan
Ali, Mahrus dan M. Arif Setiawan. “Teori Hukum Pidana Minimalis dari Douglas Husak: Urgensi dan Relevansi”. Undang: Jurnal Hukum , 4, 1 (2021): 245-79. DOI: 10.22437/ujh.4.1.245-279. Anwar, Yesmil dan Adang. Pembaruan Hukum Pidana; Reformasi Pidana . Jakarta: PT Gramedia Widia Sarana Indonesia, 2008. Arief, Barda Nawawi. Kapita Selekta Hukum Pidana . Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003.
Barlian, Aristo Evandy A. dan Barda Nawawi Arief. “Formulasi Ide
Permaadan Hakim (Rechterlijk Pardon) dalam Pembaharuan
Sistem Pemidanaan di Indonesia”. Law Reform , 13, 1 (2017): 28-
44. DOI: 10.14710/lr.v13i1.15949.
Haris, Oheo K. “Telaah Yuridis Penerapan Sanksi di Bawah Minimum
Khusus pada Perkara Pidana Khusus”. Jurnal Ius Constituendum ,
2, 2 (2017): 240-57. DOI: 10.26623/jic.v2i2.663.
Hart, H. L. A. Konsep Hukum . Terjemahan M. Khozim. Bandung:
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 4, No. 2 (2021)
Nusa Media, cetakan kedua, 2010. Kholiq, M. Abdul. “Masalah Disparitas Pidana dan Pengaruhnya terhadap Proses Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta”. Laporan Penelitian Individual, Lembaga Penelitian Universitas Islam Indonesia,
Yogyakarta, 1996.
Luthan, Salman. “Kebijakan Penal Mengenai  Kriminalisasi di Bidang
Keuangan: Studi terhadap Pengaturan Tindak Pidana dan Sanksi Pidana dalam Undang-Undang Perbankan, Perpajakan, Pasar Modal, dan Pencucian Uang”. Disertasi, Universitas Indonesia,
Jakarta, 2007.
Meuwissen, D.H.M. Meuwissen tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum. Terjemahan B. Arief
Sidharta. Bandung: PT Re fi ka Aditama, 2007. Muhammad, Din. Sari Kuliah Hukum Pidana dan Acara Pidana: Pelatihan Calon Hakim Angkatan Ke V . Jakarta: Pusdiklat Departemen Kehakiman RI, 1988.
Muladi. Lembaga Pidana Bersyarat. Bandung: Alumni, cetakan kelima,
2008.
Muladi dan Barda Nawawi. Teori dan Kebijakan Pidana . Bandung:
Alumni, 1992.
Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barakatullah. Politik Hukum Pidana; Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi . Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2005.
Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum . Bandung: PT Citra Aditya Bakti,
cetakan ketujuh, 2012.
Remmelink, Jan. Hukum Pidana. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003. Sakidjo, Aruan dan Bambang Poernomo. Hukum Pidana; Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodi fi kasi. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
Samekto, FX Adji. Justice Not For All: Kritik terhadap Hukum Modern dalam perspektif  Studi Hukum Kritis. Yogyakarta: Genta Press,
2008.
Sunaryo, Sidik. Nurani Putusan Hakim Perkara Korupsi di Indonesia.
Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2021,
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 4, No. 2 (2021)
Tanya, Bernard L, Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage.
Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi . Yogyakarta: Genta Publising, cetakan keempat, 2013. Widodo. Sistem Pemidanaan dalam Cyber Crime . Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2009.
Wijaya, Endra. “Peranan Putusan Pengadilan dalam Program Deradikalisasi Terorisme di Indonesia: Kajian Putusan Nomor 2189/Pid.B/2007/Pn.jkt.sel”. Jurnal Yudisial , 3, 2 (2010): 109-21. DOI: 10.29123/jy.v3i2. Witanto, Darmoko Yuti. Diskresi Hakim: Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif  dalam Perkara-Perkara Pidana. Bandung: Alfabeta, 2013.
Yuniagara, Riki. “Penggunaan SEMA Nomor 7 Tahun 2014 dalam Penolakan Peninjauan Kembali: Kajian Putusan Nomor 144 PK/Pid.Sus/2016”. Jurnal Yudisial , 13, 2 (2020): 187-206. DOI:
10.29123/jy.v13i3.

## Peraturan dan Putusan Hukum
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5062.
Republik Indonesia, Mahkamah Agung. Surat Edaran (SEMA) Nomor
04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
Republik Indonesia, Mahkamah Agung. Surat Edaran (SEMA)
Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.
Republik Indonesia, Pengadilan Negeri Bantul. Putusan Nomor:
73/Pid.Sus/2015/PN.Btl, 25/5/2015, perkara tindak pidana narkotika dengan terdakwa Robertus Heri Sudibyo bin Sumarjo.
Republik Indonesia, Pengadilan Negeri Calang. Putusan Nomor:
1/Pid.Sus/2016/PN.Cag, 23/3/2016, perkara tindak pidana
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 4, No. 2 (2021)
narkotika dengan terdakwa Irwansyah bin Antasari. Republik Indonesia, Pengadilan Negeri Calang. Putusan Nomor: 14/Pid.Sus/2016/PN.Cag, 9/5/2016, perkara tindak pidana narkotika dengan terdakwa Indra Saputra bin Zainuddin Amin.
Republik Indonesia, Pengadilan Negeri Karanganyar. Putusan Nomor: 196/Pid.Sus/2018  PN.Krg, 19/2/2019, perkara tindak pidana narkotika dengan terdakwa Heru Setiyoko Als Potis bin Suparso.
Republik Indonesia, Pengadilan Negeri Klaten. Putusan Nomor:
120/Pid.Sus/2018/PN.Kln, 22/10/2018, perkara tindak pidana narkotika dengan terdakwa Deky Harjoko alias Glondong bin Harjoko.
Republik Indonesia, Pengadilan Negeri Kudus. Putusan Nomor:
164/Pid.Sus/2019/PN.Kds, 14/1/2020, perkara tindak pidana narkotika dengan terdakwa Denni Dewantara bin Toto Sukanto.
Republik Indonesia, Pengadilan Negeri Madiun. Putusan Nomor:
72/Pid.Sus/2019 PN.Mad, 3/9/2019, perkara tindak pidana narkotika dengan terdakwa Andik Setiawan Supratna bin Suparno.
Republik Indonesia, Pengadilan Negeri Magelang. Putusan Nomor:
32/Pid.Sus/2015/PN Mgg, 1/7/2015, perkara tindak pidana narkotika dengan terdakwa Wahzudi Nugroho Suhani bin Suhono.
Republik Indonesia, Pengadilan Negeri Magelang. Putusan Nomor:
33/Pid.Sus/2015/PN Mgg, 1/7/2015, perkara tindak pidana
narkotika dengan terdakwa Wiranto bin Sujari Republik Indonesia, Pengadilan Negeri Purwokerto. Putusan Nomor: 220/Pid.Sus/2017/PN. Pwt, 27/2/2018, perkara tindak pidana narkotika dengan terdakwa Aditya Romansyah alias Radit bin Amin Pranoto.