Nina Juwitasari, Diah Sulistyani RS, Muhammad Junaidi, Soegianto Soegianto
e-ISSN : 2621-4105

## PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNA JASA EKSPEDISI

## Nina Juwitasari, Diah Sulistyani RS, Muhammad Junaidi, Soegianto Soegianto
Magister Hukum Universitas Semarang, Semarang
ninajuwitasari42@gmail.com

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui penerapan prosedur pengajuan klaim asuransi pada  J&T  Express  Cabang  Tembalang  terhadap  barang  kiriman  yang  mengalami  kelalaian  pada  saat pengiriman barang. Membahas ketidaksesuaian penerapan  keabsahan  klaim asuransi  yang diajukan oleh konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian dapat disimpulkan penanganan kasus terhadap  pengaduan  konsumen  mengenai  klaim  asuransi  tentang  keterlambatan  pengiriman  barang dilakukan dengan mediasi antara lembaga perlindungan konsumen dengan konsumen serta pelaku usaha. Pihak  lembaga  (LP2K)  mendatangkan  saksi  ahli  untuk  memperkuat  bukti  konsumen.  Konsumen  juga memberikan  masukan  dan  bantuan  atas  kasus  yang  terjadi.  Kemudian  pihak  lembaga  menindak  lanjuti dengan  memberikan  surat  pengaduan  dari  konsumen  ke  kantor  pusat.  Dalam  hal  ini  peran  LP2K  dalam menyelesaikan sengketa konsumen yakni melakukan upaya perdamaian bagi konsumen dan pelaku usaha yang  memiliki  sengketa.  Meskipun  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  sendiri  tidak  mengatur mengenai tugas dan kewenangan dari YLPPK Jawa Tengah selaku LPKSM untuk menyelesaikan sengketa konsumen
Kata kunci : Ekspedisi; Konsumen; Perlindungan

## CONSUMER PROTECTION OF USERS EXPEDITION SERVICE

## Abstract
This  study  aims  to  analyze  and  determine  the  application of  the  procedure  for  submitting  an  insurance claim at the J&T Express Tembalang Branch against consignments that experienced negligence at the time of delivery of goods. Discussing the inappropriate application of the validity of insurance claims submitted by consumers based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The research method used is normative juridical. The results of the study can be concluded that the handling of cases against consumer complaints regarding insurance claims regarding delays in delivery of goods is carried out by mediation between consumer protection agencies and consumers and business actors. The agency (LP2K) brought in expert witnesses to strengthen consumer evidence. Consumers also provide input and assistance in cases that occur. Then the agency followed up by providing a letter of complaint from the consumer to the head office. In this case, the role of LP2K in resolving consumer disputes is to make peace efforts for consumers and business actors who have disputes. Although the Consumer Protection Law itself does not regulate the duties and authorities of the Central Java YLPPK as LPKSM to resolve consumer disputes. Keywords: Expedition; Consumers; Protection
Nina Juwitasari, Diah Sulistyani RS, Muhammad Junaidi, Soegianto Soegianto
e-ISSN : 2621-4105

## A. PENDAHULUAN
Perkembangan    teknologi    informasi    dan    komunikasi  pun  menyebabkan perubahan sosial, ekonomi,dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat, membuat  dunia    menjadi    tanpa    batas (borderless) .  Terutama  kemajuan  teknologi dalam  gadget  memudahkan  kita  untuk  berkomunikasi  dan  melakukan  pekerjaan. Akses    internet  menjadi    mudah  dan    cepat,  dimana  dan  kapan  saja  dapat  diakses. Menjalani kehidupan sehari-hari juga bergantung pada media mobile dan internet. Hal ini  mengakibatkan  terjadinya  perubahan  kehidupan  masyarakat  terutama  di  wilayah kota besar. Mempengaruhi banyaknya konsumen yang berminat pada toko online yang memudahkan  transaksi  tanpa  dibatasai  oleh  waktu  (24jam).    Selain    itu    berbelanja secara online menyediakan perbandingan produk dan membantu dalam  memutuskan mana yang harus dibeli, lebih nyaman, produk lebih beragam, transaksi lebih cepat dan tanpa  antrian, rahasia  konsumen  terlindungi,  dan dapat menghemat waktu, tenaga, dan  biaya.  Ditambah  pada  saat  ini  wabah  pandemi  Covid-19  angkanya  terus menunjukan kenaikan, hal tersebut pun menjadi pertimbangan masyarakat baik itu dari sisi konsumen ataupun penjual untuk mulai memasuki era digital untuk keperluannya. Era  globalisasi  yang  disusul  dengan  perkembangan  teknologi  digital  yang  begitu canggih membuat perkembangan dunia maya semakin pesat, tidak saja dalam konteks interaksi sosial antar pengguna internet, namun juga merambat pada lahirnya beragam bisnis virtual baik yang berbentuk start up, peer to peer lending (P2PL) untuk sektor financial service. 1
Pengangkutan sebagai sarana pengangkut barang memiliki peran yang penting bagi masyarakat Indonesia, khususnya dalam bidang perdagangan antara produsen dan konsumen. Pengangkutan tersedia melalui beberapa jalur, yaitu jalur darat, laut, dan udara.  Peran  penting  dalam  pengangkutan  bagi  masyarakat  yaitu  sebagai  salah  satu barometer penentu  kemajuan kehidupan dan peradaban suatu  masyarakat  dalam hal kegiatan  informasi  dan  teknologi  yang  digunakan  dalam  kegiatan  pengangkutan. 2 Pengguna jasa pengiriman barang perlu mendapatkan suatu perlindungan yang diatur dalam perjanjian yang dibuat antar pelaku usaha dengan konsumen memuat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dan didapatkan oleh masing-masing pihak. Akan tetapi masih  sering  ditemui  kendala  dalam  proses  pengiriman  barang  salah  satunya keterlambatan.  Transportasi  diartikan  sebagai  pemindahan  barang  dan  manusia  dari tempat asal ke tempat tujuan. Sehingga dengan kegiatan tersebut, maka terdapat tiga hal  yakni  muatan  yang  diangkut,  tersedianya  kendaraan  sebagai  alat  angkut,  dan terdapatnya  jalan  yang  dapat  dilalui.  Proses  pemindahan  dari  gerakan  tempat  asal, dimana kegiatan pengangkutan dimulai dan ke tempat tujuan dimana kegiatan diakhiri.
1 Rochati Mahfiroh, “Perlindungan Hukum Terhadap Barang Kiriman Konsumen Pengguna Jasa Go;Send Instant  Courier Melalui  Tokopedia”, Lex  Renaissance 5,  no  1  (2020):  236,  https://journal.uii.ac.id/Lex- Renaissance/article/view/16808
2 Sigit Sapto Nugroho dan Hilman Syahrial Haq, Hukum Pengangkutan Indonesia, Solo : Navida, (2019): 7-8.
Nina Juwitasari, Diah Sulistyani RS, Muhammad Junaidi, Soegianto Soegianto
e-ISSN : 2621-4105
Untuk itu dengan adanya pemindahan barang dan manusia tersebut, maka transportasi merupakan salah satu sektor yang dapat menunjang kegiatan ekonomi. 3
Konsumen  pengguna  jasa  pengiriman  barang  dalam  hal  keterlambatan sampainya  barang.  Keberadaan  perusahaan  pengiriman  barang  mempermudah pekerjaan  manusia.  Namun  jasa  pengiriman  barang  ini  memiliki  beberapa  kendala, salah  satunya  apabila  barang  yang  diperjanjikan  sampai  dalam  waktu  tertentu mengalami keterlambatan.
Perlindungan konsumen merupakan undang-undang yang belum begitu banyak diketahui dan dipahami isinya oleh masyarakat umum dan merupakan suatu hal yang baru  dalam  dunia  peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia.  Meskipun  sudah banyak  desakan  mengenai  perlunya  peraturan  perundang-undangan  yang komprehensif bagi konsumen tersebut sudah digaungkan sejak lama. Praktik monopoli dan  tidak  adanya  perlindungan  konsumen  telah  meletakkan  posisi  konsumen  dalam tingkat yang terendah dalam menghadapi para pelaku usaha. Tidak adanya alternatif yang dapat diambil oleh konsumen telah menjadi sesuatu “rahasia umum” dalam dunia industri Indonesia. 4
Pada  umumnya  sebelum  pengangkutan  direalisasikan,  suatu  perjanjian  antara pihak penyedia jasa pengiriman barang dengan pihak yang akan mengirimkan barang harus  terjadi  terlebih  dahulu.  Perjanjian  pengangkutan  yang  dimaksudkan  pada dasarnya sama dengan perjanjian pada umumnya, seperti yang tercantum dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang mengatur mengenai syarat  sahnya  suatu  perjanjian.  Pada  setiap  perusahaan  penyedia  jasa  pengiriman barang telah menerapkan asuransi di dalam pengiriman barang, salah satu perusahaan penyedia jasa pengiriman barang yaitu PT. Global Jet Express (J&T Express). Layanan asuransi  yang dimaksudkan  yaitu untuk  menjamin resiko  yang mungkin  saja terjadi pada  barang  kiriman  seperti  rusak  atau  hilang.  Asuransi  pengiriman  barang  yang diterapkan  oleh  J&T  Express  sangat  penting  untuk  menjamin  keselamatan  barang kiriman, sehingga pelanggan merasa nyaman serta tidak takut akan resiko yang bisa saja  terjadi  dalam  pengiriman  barang.  Sebelum  timbulnya  suatu  resiko  tersebut, masyarakat  selalu  berusaha  mencari    langkah  untuk  menghindari  resiko.  Salah  satu cara untuk mengatasi resiko tersebut adalah melalui asuransi. 5
Dalam hal waktu, J&T Express konsisten dalam melakukan pengiriman barang dengan kecepatan yang telah teruji dan tepat waktu. Selain itu juga memiliki sistem monitoring  yang  sangat  baik  melalui  situs  www.jet.co.id.  Jasa  pengiriman  tersebut dikelola oleh tim  manajemen J&T Express  yang  profesional sehingga memudahkan pelanggan  untuk  melakukan  pengecekan  paket  kiriman.  Dengan  meningkatnya
3 Indra Primahardani,  “Tanggung  Jawab  Pelaku  Usaha  Transportasi  Bus  Terhadap  Kerugian  Konsumen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus di PT. MMC Tour dan Travel Pekanbaru”,
Jurnal Randai 1, no. 1 (2020):
22, https://randai.ejournal.unri.ac.id/index.php/randai/article/view/3
4 Gunawan, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, Jakarta; PT. Gramedia Pustaka Utama, (2001): 1
5 H. Abdul Muis, Hukum Asuransi dan Bentuk-Bentuk Perasuransian, Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, (2005): 30.
Nina Juwitasari, Diah Sulistyani RS, Muhammad Junaidi, Soegianto Soegianto
e-ISSN : 2621-4105
popularitas e-commerce di  Indonesia,  J&T  Express  berjuang  untuk  membantu  dan mendukung  pertumbuhan e-commerce Indonesia.  Didukung  dengan  sistem  IT  yang canggih, J&T Express menjadi perusahaan ekspres pertama yang memberikan fasilitas tracking paket  secara  real  time.  J&T  Express  juga  melakukan  terobosan  dengan beroperasi 365 hari sepanjang tahun tanpa libur. Pelanggan dapat mengakses layanan gratis  jemput  di  tempat  kapan  saja  dan  darimana  saja  melalui  aplikasi smartphone , website dan call center .
Pada penelitian sebelumnya yang mengkaji tentang perlindungan konsumen jasa ekspedisi penah diteliti  oleh Mamuaya (2015)  yang berjudul  “Perlindungan Hukum Terhadap  Konsumen  Pengguna  Jasa  Ekspedisi  Pengiriman  Barang  PT  JNE  di Semarang”  mengangkat  permasalahan  tentang  apabila  dalam  penyelenggaraan pengangkutan terjadi hal-hal yang menimbulkan kerugian terhadap pihak pengiriman atau penerima dari barang tersebut, maka menjadi tanggung jawab pengangkut seperti yang  tercantum  dalam  Pasal  91  KUHD  yaitu  pengangkut  dan  juragan  perahu  harus menanggung segala kerusakan yang terjadi pada barang-barang dagangan dan lainnya setelah barang itu mereka terima untuk diangkut, kecuali kerusakan-kerusakan yang diakibatkan karena sesuatu cacat pada barang-barang itu sendiri, karena keadaan yang memaksa atau karena kesalahan atau kealpaan si pengirim atau ekspeditur. 6 Penelitian tersebut memberikan perbedaan dengan penelitian ini yaitu dalam hal bentuk tanggung jawab  terhadap  kerusakan/hilangnya  barang  pada  penelitian  terdahulu  tidak menjelaskan secara detail mengenai bagaimana proses yang harus dilaksanakan oleh konsumen  apabila  terjadi  sesuatu  yang  menyebabkan  kerugian  terhadap  barang kiriman yang disebabkan oleh ekspedisi.
Sedangkan  penelitian  oleh  Musyafah  (2018)  yang  berjudul  “Perlindungan Konsumen  Jasa  Pengiriman  Barang  dalam  Hal  Terjadi  Keterlambatan  Pengiriman Barang” membahas mengenai kerugian immateriil yang dialami oleh konsumen dalam hal  terjadi  keterlambatan  barang  ternyata  belum  dapat  diganti  kerugiannya.  Hal tersebut  dikarenakan  dasar  pelaku  usaha  memenuhi  prestasi  adalah  sebuah  kontrak baku  dimana  terdapat  pembatasan  apabila  pelaku  usaha  tidak  berbuat  sesuai  yang diperjanjikan  dan  menyebabkan  kerugian  immateriil  maka  termasuk  dalam  kategori wanprestasi.  Bentuk  ganti  kerugian  wanprestasi  yaitu  sesuatu  yang  dapat  dinilai dengan  materi  sesuai  dengan  kesepakatan  sebelumnya  dan  konsumen  tidak  dapat menuntut  ganti  rugi  yang  bersifat  immateriil. 7 Penelitian  ini  menemukan  terkait penggantian ganti rugi apabila ada barang yang mengalami kerusakan atau kehilangan, dimana kedua belah pihak harus berdiskusi terlebih dahulu dan dilihat dari perjanjian kontrak apakah barang yang telah mengalami kerusakan tersebut dapat diberikan ganti kerugian atau tidak.
6 Hosea  Irlano  Mamuaya,  Aminah,  Suradi  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Konsumen  Pengguna  Jasa Ekspedisi  Pengiriman  Barang  PT  JNE  di  Semarang,” Diponegoro  Law  Review 4,  no.  4  (2015):  5, http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/
7 Aisyah Ayu Musyafah, Hardanti Widya Khasna, Bambang Eko Turisno, “Perlindungan Konsumen Jasa Pengiriman Barang Dalam Hal Terjadi Keterlambatan Pengiriman Barang” Jurnal Law Reform 14, no 2, (2018); 157 https://doi.org/10.14710/lr.v14i2.20863
Nina Juwitasari, Diah Sulistyani RS, Muhammad Junaidi, Soegianto Soegianto
e-ISSN : 2621-4105
Sedangkan  penelitian  oleh  Manalip  (2015)  yang  berjudul  “Perlindungan Konsumen Terhadap Tanggung Jawab Pengangkut atas Pengangkutan Barang Melalui Pesawat” mengangkat penelitian yang berkaitan dengan pengangkutan barang melalui pesawat,  dimana  terkait  dengan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2009  terhadap pengangkutan  barang  dan  bagaimana  tanggung  jawab  penyedia  jasa  titipan  kepada konsumen yang barang atau kargonya diangkut menggunakan pesawat udara meminta ganti  kerugian  akibat  hilang,  musnah  atau  rusak  selama  dalam  pengawasan pengangkut.  Tanggung  jawab  penyedia  jasa  titipan  apabila  terjadi  kerugian  akibat kerusakan  barang  titipan  seringkali  tidak  sesuai  dengan  nilai  barang  atau  kargo tersebut dan konsumen tidak dapat menuntut lebih karena telah tercantum pada surat “tanda terima titipan” dari penyedia jasa titipan tersebut, kecuali memiliki perjanjian kerjasama  yang terpisah  dari tanda terima tersebut  maka konsumen dapat  menuntut penggantian secara lebih layak. 8
Kelebihan penelitian ini dengan  penelitian terdahulu  yakni  pada penelitian ini telah  melakukan  penelitian  secara  langsung  di  J&T  Express  juga  mendapatkan keterangan  dari  kedua  belah  pihak  yaitu  dari  konsumen  dan  pelaku  usaha.  Pada penelitian  ini  lebih  spesifik  menjelaskan  mengenai  apa  yang  sudah  diatur  dalam perjanjian  baku  serta  peraturan  perundang-undangan  sudah  sesuai  dengan  keadaan yang sebenarnya atau tidak. Dalam penelitian ini konsumen pengguna jasa ekspedisi yang mengalami kerugian akibat kesalahan dari ekspedisi dapat memintakan ganti rugi terhadap  pelaku  usaha  dengan  cara  berdiskusi  dengan  kedua  belah  pihak  dan menentukan besarnya nilai yang diterima. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu  terletak  pada  subjek  penelitian  yang  dilakukan,  dimana  pada  penelitian sebelumnya  membahas  secara  spesifik  mengenai  pengangkutan  yang  diangkut menggunakan pesawat terbang sedangkan pada penelitian ini hanya fokus pengiriman barang  melalui  jalur  darat  saja.  Tujuan  penelitian  yang  dilakukan  yakni  untuk mengetahui apa saja hak dan kewajiban antara konsumen dengan pelaku usaha serta prosedur  klaim  asuransi  apabila  terjadi  kelalaian  pada  saat  pengiriman  barang  yang dilakukan oleh J&T Express.

## B. PERMASALAHAN
Penelitian  ini  merumuskan  permasalahan  tentang  apa  yang  menjadi  hak  dan kewajiban  dari  konsumen  pengguna  jasa  ekspedisi  apabila  ditinjau  dari  Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  serta  penerapan prosedur pengajuan klaim asuransi pada J&T Express DC Meteseh Semarang terhadap barang kiriman yang mengalami kelalaian pada saat pengiriman barang.

## C. METODE PENELITIAN
Berdasarkan  dengan  uraian  permasalahan,  maka  penelitian  menggunakan metode  pendekatan  yuridis  normatif  yang  menekankan  penelitian  hukum  mengenai
8 Demy  Amelia  A.  Manalip,  “Perlindungan  Konsumen  Terhadap  Tanggung  Jawab  Pengangkut  atas Pengangkutan Barang Melalui Pesawat”, Lex Privatum 3, no. 2 (2015): 48-49, https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/7830
Nina Juwitasari, Diah Sulistyani RS, Muhammad Junaidi, Soegianto Soegianto
e-ISSN : 2621-4105
pemberlakyan  atau  implementasi  ketentuan  hukum  normatif  secara in  action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.
Penggunaan teori penelitian ini menggunakan teori keadilan hukum, kepastian hukum,  dan  perlindungan  konsumen.  Digunakan  untuk  mengkaji  dan  menganalisis tentang keadilan, kepastian dan perlindungan yang diharapkan bisa menjadi jaminan penyelesaian  permasalahan  konsumen.  Teori  yang  bertujuan  untuk  mendekati kepastian dan kemanfaatan hukum  yang  menjadi pokok penyelesaian antara debitur dan kreditur berdasarkan hasil lapangan yang sebenarnya.
Spesifikasi  penelitian  dalam  penelitian  ini  adalah  deskriptif  analisis  yang menggambarkan  keadaan  dari  objek  yang  diteliti  dan  factor-faktor  apa  saja  yang mempengaruhi data yang diperoleh. 9 Penelitian dikatakan sebagai penelitian deskriptif karena hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh dan sistematis mengenai perlindungan hukum terhadap perjanjian kredit dengan klausula baku.
Analis data yang digunakan dilakukan secara kualitatif yang dipadukan dengan metode  kuantitaif.  Data  penelitian  diperoleh  dengan  melakukan  pengukuran  atas variable yang sedang diteliti. Membuat instrument atau skala penelitian. 10
D. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Hak  dan  Kewajiban  Konsumen  Pengguna  Jasa  Ekspedisi  Ditinjau  dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pengertian  konsumen  yang  tercantum  pada  Pasal  1  ayat  (2)  Undang-Undang Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  yang  menyatakan  bahwa konsumen  adalah  setiap  orang  pemakai  barang  dan/atau  jasa  yang  tersedia  dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk lain dan  tidak  untuk  diperdagangkan.  Dalam  hal  ini  konsumen  pengguna  jasa  ekspedisi juga  mendapat  perlindungan  penuh  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Kemudian  ditinjau  dari  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Dagang  selanjutnya disebut  KUHD,  perusahaan  jasa  pengiriman  barang  tergolong  sebagai  ekspeditur. Dalam  Pasal  86  KUHD  menyatakan  bahwa  ekspeditur  adalah  seseorang  yang pekerjaannya menyelenggarakan pengangkutan barang-barang dagangan dan barang- barang lain di darat atau di perairan. Ekspeditur bertanggung jawab terhadap barang- barang  yang  telah  diserahkan  oleh  pengirim  untuk  menyelenggarakan  pengiriman selekas-lekasnya  dengan  rapi  pada  barang-barang  yang  telah  diterimanya  dari pengirim,  mengindahkan  segala  upaya  untuk  menjamin  keselamatan  barang-barang tersebut.  Mengenai  tanggung  jawab  ekspeditur  dalam  hal  terjadi  keterlambatan sampainya  barang  tidak  diatur  dalam  KUHD.  Ekspeditur  hanya  bertanggung  jawab
9 Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan  Singkat ,  Jakarta: Rajawali Press, (1998): 35.
10 H.B. Sutopo, Metodologi Penelitian Hukum Kualitatif Bagian II , Surakarta: UNS Press, (1998): 37.
Nina Juwitasari, Diah Sulistyani RS, Muhammad Junaidi, Soegianto Soegianto
e-ISSN : 2621-4105
atas kerusakan  atau kehilangan barang-barang  yang dikirimnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 88. 11
Jasa  pengiriman  barang  (ekspedisi)  merupakan  sebuah  perusahaan  yang bergerak dalam bidang pengiriman barang yang saat ini tumbuh semakin pesat dalam dunia bisnis. Perusahaan yang bergerak dalam bidang ini bersaing untuk memberikan pelayanan  terbaik  pada  pelanggannya,  baik  dalam  hal  ketepatan  waktu  sampai ketepatan  sampainya  barang  di  tempat  tujuan  maupun  dalam  sistem  transaksi pengiriman barang yang berkaitan dengan pelanggan. 12
Konsumen memiliki hak dan kewajiban sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sedangkan, kewajiban konsumen tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang  Perlindungan  Konsumen  yang  menyatakan  bahwa  kewajiban  konsumen adalah :
a) Membaca  atau  mengikuti  petunjuk  informasi  dan  prosedur  pemakaian  atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamaan dan keselamatan
b) Beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa
c) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati
d) Mengikuti  upaya  penyelesaian  hukum  sengketa  perlindungan  konsumen  secara patut.
Pemenuhan  hak  dan  kewajiban  hendaknya  dilaksanakan  dengan  iktikad  yang baik. Akan tetapi, apabila di kemudian hari terjadi kendala, yang merupakan kejadian keterlambatan pengiriman barang, maka pihak konsumen telah memiliki dasar hukum yang  kuat  untuk  memperoleh  penggantian  ganti  rugi  dari  pelaku  usaha.  Proses penyelesaian  sengketa  yang  terjadi  antara  pelaku  usaha  dengan  konsumen  akan diselesaikan  menurut  ketentuan  yang  berlaku.  Apabila  diperlukan,  maka  dapat melibatkan BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) sebagai penengah antara pelaku usaha dengan konsumen. Meski demikian, pengadilan menjadi solusi terakhir apabila penyelesaian melalui non litigasi tidak menemui kesepakatan.
Iktikad  baik  dalam  arti  subyektif  bisa  diartikan  kejujuran  seseorang  dalam melakukan suatu perbuatan hukum yaitu apa yang terletak pada sikap batin seseorang pada  waktu  diadakan  perbuatan  hukum.  Iktikad  baik  dalam  arti  subyektif  ini  diatur dalam Pasal 531 Buku II KUHPerdata. Tak hanya itu saja, di dalam beberapa peraturan perundang-undangan  juga  mencantumkan  tentang  kejujuran,  antara  lain  Undang- undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen,  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. 13
Keterlambatan  menjadi  masalah  yang  paling  sering  dialami  oleh  konsumen terutama  pada  saat  memasuki  libur  hari  raya  ataupun  tahun  baru.  Terdapatnya wanprestasi pada pelaku usaha mengakibatkan kerugian jatuh pada pihak konsumen
11 Purwositjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia . Djambatan. Jakarta, (1991):13
12 Azam Faiz Kamal, Budi Widjajanto, ”Text Mining Untuk Analisa Sentiment Ekspedisi Jasa Pengiriman Barang Menggunakan Metode Naive Bayes Pada Aplikasi J&Tí, Jurnal IJCCS no. 2, (2017)
13 Miftah Arifin, “Membangun Konsep Ideal Penerapan Asas Iktikad Baik Dalam Hukum Perjanjian”, Jurnal Ius Constituendum 5, no 1 (2020): 67. http://dx.doi.org/10.26623/jic.v5i1.2119
Nina Juwitasari, Diah Sulistyani RS, Muhammad Junaidi, Soegianto Soegianto
e-ISSN : 2621-4105
sebagai pengguna jasa. Konsumen yang mengalami masalah dalam proses pengiriman terutama dalam keterlambatan barang dapat mengalami kerugian baik materiil maupun imateriil.  Hal  ini  antara  lain  dikarenakan  karena  jenis  barang  yang  dikirim  yang cenderung  cepat  untuk  kadaluwarsa,  ataupun  barang  menjadi  tidak  berguna  atau kurang  manfaatnya  jika  diterima  tidak  tepat  waktu.  Hal  yang  demikian  konsumen seharusnya  mendapatkan  ganti  rugi  dari  pihak  pelaku  usaha  sebagai  upaya perlindungan  hukum  bagi  konsumen  sesuai  dengan  yang  diamanatkan  oleh  Pasal  4 Angka 8 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu hak konsumen untuk mendapatkan ganti rugi. Konsumen memerlukan jaminan bahwa jika barang tersebut tidak sampai dengan tepat waktu maka ia berhak atas bentuk ganti rugi  dari  pihak  pelaku  usaha.  Sesuai  yang  diamanatkan  dalam  Pasal  28  Undang- Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos yaitu mengenai penggantian kerugian atas kehilangan kiriman, kerusakan isi paket, keterlambatan kiriman atau ketidaksesuaian antara barang yang dikirim dan yang diterima. 14
Berkaitan  dengan  hal  tersebut  banyak  dari  beberapa  masyarakat  yang mendatangi  lembaga  selain  BPSK  untuk  menangani  perkara  hak  dan  kewajiban konsumen yakni Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen (LP2K). Berbeda dengan  BPSK  yang  dapat  manaungi  secara  hukum,  lembaga  ini  lebih  pada  mediasi sebagai penyelesaian. Musyawarah antar konsumen dan pelaku usaha menjadi langkah utama  sehingga  sebagian  besar  LP2K  lebih  banyak  didatangai  konsumen  dengan perkaranya sebagai langkah awal komplain dari konsumen.
Pengakuan pemerintah terhadap LPKSM bukanlah tanpa syarat, LPKSM harus terdaftar  pada  pemerintah  kabupaten/kota  dan  bergerak  dibidang  perlindungan konsumen  sebagaimana  tercantum  dalam  anggaran  dasarnya.  Pendaftaran  tersebut hanya  dimaksudkan  sebagai  pencatatan  dan  bukan  merupakan  perizinan.  Demikian pula, bagi LPKSM yang membuka kantor perwakilan atau cabang didaerah lain, cukup melaporkan kantor perwakilan atau cabang tersebut kepada pemerinta kabupaten/kota setempat  dan  tidak  perlu  melakukan  pendaftaran  ditempat  kedudukan  kantor perwakilan atau cabang tersebut.
Jika  dicermati  secara  seksama,  ketentuan  peraturan  pemerintah  dimaksudkan hanya sebagai alat kontrol bagi pemerintah, dan tidak memberikan pengaruh apapun bagi independensi LPKSM. Karena, tentu saja pendaftaran LPKSM bertujuan untuk menjamin  ketertiban,  kepastian,  dan  keterbukaan  LPKSM  dalam  penyelenggaraan perlindungan  konsumen.  Kehadiran  lembaga  perlindungan  konsumen  swadaya masyarakat  dalam  suatu  negara  sangat  penting  untuk  memberikan  perlindungan terhadap  konsumen.  Hal  ini  juga  didasarkan  pada  46  pengetahuan  konsumen  yang masih terbatas, kurangnya waktu dan dana yang dimiliki oleh konsumen.
Berkaitan  dengan  implementasi  perlindungan  konsumen,  Undang-undang Perlindungan  Konsumen  mengatur  tugas  dan  wewenang  Lembaga  Perlindungan
14 Loc.it Musyafah
Nina Juwitasari, Diah Sulistyani RS, Muhammad Junaidi, Soegianto Soegianto
e-ISSN : 2621-4105
Konsumen Swadaya Masyarakat sebagaimana tertuang dalam Pasal 44 ayat (3), yaitu Tugas Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat meliputi:
1. Menyebar informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa.
2. Memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya
3. Bekerja  sama  dengan  instansi  terkait  dalam  upaya  mewujudkan  perlindungan konsumen
4. Membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen
5. Melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.
Pada  ayat  (4)  menjelaskan,  yaitu:  “Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  tugas lembaga  perlindungan  konsumen  swadaya  masyarakat  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (3) diatur dalam peraturan pemerintah.” Adapun aturan mengenai LPKSM diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan dan aturan-aturan, antara lain :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi massa (ormas)
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan
4. Peraturan  pemerintah  Nomor  59  Tahun  2001  tentang  Lembaga  Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen
6. Keputusan  Menteri  Perindustrian  dan  Perdagangan  No.302/MPP/Kep/10/2001 tentang  Pendaftaran  Lembaga  Perlindungan  Konsumen  Swadaya  Masyarakat (LPKSM)
7. Permendagri  Nomor  33  Tahun  2012  tentang  Pedoman  Pendaftaran  Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Apabila dilihat dari perspektif Islam, tanggung jawab pelaku bisnis memiliki 2 (dua) dimensi yaitu dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Kedua dimensi tersebut dapat  diartikan  dnegan  adanya  dimensi  tauhid  sebagai  ciri  tanggung  jawab  secara vertikal kepada Allah Swt. Selanjutnya, adanya dimensi amanah sebagai khalifah di muka bumi bagi para pelaku bisnis. Sumber daya tersedia berlimpah karena karunia Allah  Swt  yang  dilimpahkan  ke  muka  bumi  ini,  harus  digunakan  dalam  mencapai kesejahteraan bersama antara sesama manusia. 15
Kewajiban  hukum  ialah  kewajiban  yang  harus  dipenuhi  sebab  jika  tidak dipenuhi akan menimbulkan suatu akibat hukum yakni dengan adanya tuntutan yang berhak  agar  yang  mempunyai  kewajiban  tersebut  memenuhi  kewajibannya  dan melahirkan putusan hakim pengadilan dapat memaksa agar kewajibannya terpenuhi. Kewajiban  yang  timbul  dari  suatu  perikatan  baik  dari  perikatan  yang  lahir  dari
15 Reka Rosalina, et.al., “Perlindungan Konsumen Jasa Pengiriman Barang PT J&T Express Kota Cirebon Perspektif Hukum Islam.” Jurnal Penelitian Hukum Islam 4, no. 1 (2019): 137, https://syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/al-mustashfa/article/view/4970
Nina Juwitasari, Diah Sulistyani RS, Muhammad Junaidi, Soegianto Soegianto
e-ISSN : 2621-4105
perjanjian  maupun  perikatan  yang  lahir  dari  undang-undang  juga  disebut  dengan kewajiban hukum. 16
2. Penerapan  Prosedur  Pengajuan  Klaim  Asuransi  di  J&T  Express  DC Meteseh  Semarang  Terhadap  Barang  Kiriman  yang  Mengalami  Kelalaian Ketika Pengiriman Barang
J&T  Express  merupakan  perusahaan  yang  berbasis  teknologi  informasi.  J&T menggabungkan  pasar  express  antar  kota,  domestik,  internasional  dan  binis  e- commerce. Selain itu J&T Express menyediakan layanan penjemputan paket di tempat dan pengiriman yang cepat kepada pelanggan, pada saat bersamaan juga mendukung perkembangan  bisnis  e-commerce.  Pada  awalnya  J&T  Express  hanya  berfokus  ke pasar ekspedisi di Indonesia dan tentunya perlahan memperluas sampai negara Asia Tenggara.  Pada  mulanya  J&T  mulai  resmi  beroperasi  di  Indonesia  pada  tanggal  20 Agustus 2015 dengan nama PT. Global Jet Express dan meresmikan kantor pusatnya di Pluit, Jakarta Utara.
Hadirnya  J&T  sebagai  perusahaan  baru  di  Indonesia  telah  berkomitmen  siap melayani kebutuhan publik. J&T siap melayani Indonesia untuk pelayanan pengiriman cepat,  nyaman,  dan  terpercaya.  Inovasi  berbasis  teknologi  menjadi  unggulan perusahaan tersebut. Kemudian, J&T memberikan pelayanan premium dengan harga murah sekaligus dengan kualitas premium. 17
Setahun kemudian setelah J&T beroperasi di Indonesia pada tahun 2016 mulai menjangkau seluruh Indonesia tanpa campur tangan pihak ketiga. Cabang perusahaan sudah  mulai  tersebar  di  seluruh  wilayah  Indonesia,  sehingga  menunjukkan perkembangan  yang  semakin  pesat  dalam  jasa  pengiriman  barang  (ekspedisi). Perkembangan terus ditunjukkan di tahun 2017 dimana J&T menjadi brand pertama di Indonesia yang berfokus pada bisnis online dengan meluncurkan slogan “ Express Your Online Business ”. Selanjutnya di tahun 2018 J&T meraih Top Brand Award 2018 dan berekspansi ke negara Asia Tenggara yaitu Malaysia dan Vietnam. Selanjutnya, pada tahun 2019, J&T Express  meraih  penghargaan Go Asean Champion  2019 dan berhasil  menjadi  ekspansi  ke  4  negara  Asia  Tenggara  yaitu  Filipina,  Thailand, Singapura,  dan  Kamboja.  Setelah  melihat  perkembangan  yang  semakin  pesat  sejak awal  didirikan  di  Indonesia,  kini  masyarakat  mulai  memercayai  pengiriman  barang pada perusahaan pengiriman barang (ekspedisi) J&T Express.
Pada masa seperti saat ini ketika dunia digital menjadi pusat kebutuhan dalam kehidupan  sehari-hari,  semua  jasa  pengiriman  barang  sudah  memiliki  sistem pelacakan  yang  langsung  terintegrasi  dengan database nya.  Hal  tersebut  menjadi media bagi pengirim dan penerima paket dalam mengecek keberadaan barang melalui sistem online .  Kemudian,  untuk  sistem  pelacakan  J&T  Express  lebih  rinci  apabila dibandingkan  dengan  jasa  kurir  yang  lain.  Perusahaan  tersebut  memberikan
16 Raden  Ajeng  Astari  Sekarwati,  Susilo  Suparto,  “Perlindungan  Konsumen  Untuk  Memperoleh  Hak Layanan  Purna  Jual  di  Indonesia  dan  Eropa”, Jurnal  Bina  Mulia  Hukum 5,  no.  2  (2021):  277, http://dx.doi.org/10.23920/jbmh.v5i2.52
17 https://www.thidiweb.com/sejarah-jnt/, diakses pada 3 Agustus 2021 pukul 19.25 WIB.
Nina Juwitasari, Diah Sulistyani RS, Muhammad Junaidi, Soegianto Soegianto
e-ISSN : 2621-4105
penawaran sistem pelacakan dengan nama Real Time Tracking System . Oleh karena itu, dengan tersedianya sistem tersebut konsumen bisa mengetahui keberadaan paket bahkan durasi waktu dari satu titik ke titik berikutnya dapat diketahui dengan pasti. 18 Perlindungan konsumen yang dilakukan berupa pemenuhan hak konsumen yang dilakukan  oleh  J&T  Express  sebagai  pelaku  usaha  dapat  dilihat  dari  perjanjian pengiriman  barang  yang  telah  dilaksanakan  oleh  pelaku  usaha  dengan  konsumen sebelumnya. Sebagai salah satu contoh terdapat kasus pengiriman barang dengan jasa pengiriman  barang  J&T  Express,  dengan  konsumen  atas  nama  Ulfa  dimana  dia mengirimkan paket melalui J&T Express tertulis dalam kontrak bahwa paket tersebut sampai  ke  tempat  tujuan  dalam  jangka  waktu  4-6  hari.  Namun,  pada  kenyataannya yang terjadi lebih dari 6 hari (estimasi) yang tertulis dalam kontrak perjanjian barang tersebut tidak sampai ke tempat tujuan. Dalam hal ini konsumen mengalami kerugian, karena  tidak  menerima  paket  sesuai  dengan  perjanjian  yang  sudah  disepakati sebelumnya. 19
Perjanjian  atau  klausula  baku  merupakan  konsep  janji-janji  tertulis.  Disusun tanpa membicarakan isinya dan lazimnya dituangkan ke dalam sejumlah tak terbatas perjanjian  yang  sifatnya  tertentu.  Klausula  baku  juga  merupakan  perjanjian  yang isinya  dibakukan  dan  dituangkan  dalam  bentuk  formulir  dalam  praktiknya  nasabah tidak  diikutkan  dalam  pembuatan  perjanjian  dalam  menentukan  pasal-pasal  yang dimuat sehingga tidak adanya negosiasi yang seimbang di antara para pihak. 20
Berdasarkan  teori  keadilan  yang  dikemukakan  oleh  Gustav  Radburch,  bahwa eksistensi  hukum  ada  dengan  tujuan  untuk  mengatur  kehidupan  manusia  dengan berorientasi  pada  keadilan  dan  kesetaraan.  Pada  dasarnya  inti  dari  keadilan  adalah kesetaraan,  dimana  terdapat  3  (tiga)  pilar  utama  yaitu  kemanfaatan,  keadilan,  dan kepastian  hukum.  Ketiga  pilar  tersebut  sering  mengalami  benturan  dimana  diantara ketiganya  dapat  dimungkinkan  akan  saling  tarik  menarik,  namun  saling  terikat  dan tidak dapat dipisahkan. 21
Apabila  dikaitkan  dengan  perlindungan  konsumen  terhadap  pengguna  jasa ekspedisi,  pihak  J&T  Express  belum  sepenuhnya  memberikan  keadilan  bagi konsumen pengiriman barang. Karena, tidak semua konsumen mengetahui mengenai klausula  perjanjian  yang  sudah  dibuat  oleh  J&T  Express,  sehingga  mengakibatkan apabila konsumen mengalami kerugian ketika pengiriman barang berlangsung namun tidak mendaftarkan asuransi pada barang tersebut, maka tidak akan memperoleh ganti rugi.  Namun,  berdasarkan  penelitian  di  J&T  Express  DC  Meteseh  Semarang mengatakan bahwa “apabila terjadi kelalaian dalam pengiriman barang dan konsumen melakukan  transaksi  disini,  kemudian  mengajukan  klaim  pada  perusahaan  akan
18 https://www.kargomurah.co.id/apa-itu-jnt-express-dan-layanannya/ diakses pada 3 Agustus 2021 pukul 21.15 WIB.
19 Hasil wawancara dengan Ulfa (Konsumen J&T Express) tanggal 28 Juli 2021
20 M. Arif Maulana, Diah Sulistyani RS, Zaenal Arifin, Soegianto Soegianto, “Klausula Baku Dalam Perjanjian Kredit Bank Perkreditan Rakyat”, Jurnal USM Law Review 4, no 1. (2021): 219-220. http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i1.3369
21 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum , Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, (2010): 161.
Nina Juwitasari, Diah Sulistyani RS, Muhammad Junaidi, Soegianto Soegianto
e-ISSN : 2621-4105
diselesaikan secara baik-baik dan mencari solusi yang terbaik. Apabila kesalahan ada pada  J&T  Express  maka  akan  diberikan  ganti  rugi  sesuai  kesepakatan  kedua  belah pihak. 22
Menurut pendapat  Phillipus Hadjon,  perlindungan hukum  ada 2 (dua) bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum  preventif  artinya  rakyat  diberi  kesempatan  untuk  menyatakan  pendapatnya sebelum  keputusan  pemerintah  mendapat  bentuk  definitif  yang  bertujuan  untuk mencegah  terjadinya  sengketa.  Sedangkan  perlindungan  hukum  represif  bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.
Kaitannya dengan perlindungan hukum  yang diberikan oleh pihak perusahaan pengiriman  barang  (ekspedisi)  perlu  ditingkatkan  kembali.  Pada  dasarnya  apabila terjadi  sengketa  diantara  kedua  belah  pihak  tidak  sampai  ke  jalur  hukum.  Awalnya hanya  diberikan  pengertian  dari  pihak  J&T  Express  untuk  bernegosisasi  kepada konsumen agar menemukan kesepakatan untuk menyelesaikan permasalahan diantara keduanya.
Hubungan  yang  terjadi  antara  perusahaan  jasa  pengiriman  (ekspeditur)  dan konsumen  atau  pengguna  jasa  pengiriman  barang  merupakan  hubungan  kontraktual yang  lahir  akibat  perjanjian  (kontrak)  yang  mereka  buat  maka  dengan  adanya hubungan antara konsumen dan perusahaan jasa pengiriman tersebut disebut dengan hubungan  kontraktual.  Hubungan  tersebut  yang  dapat  menyebabkan  konsumen sebagai  pihak  yang  dirugikan  dapat  mengajukan  gugatan  ganti  rugi  terhadap perusahaan jasa pengiriman barang. Apabila tidak ada hubungan kontraktual tersebut, maka  dengan  mudah  pihak  jasa  ekspedisi  mengajukan  bantahan  bahwa  pihak  yang bertanggung jawab hanyalah pihak yang terikat dalam suatu perjanjian. 23

## E. PENUTUP
Berkaitan  dengan  perlindungan  konsumen,  terdapat  sebuah  lembaga  yang khusus  menaungi  hak  dan  kewajiban  konsumen  yang  seharusnya  didapatkan. Lembaga  tersebut  bernama  Yayasan  Lembaga  Pembinaan  dan  Perlindungan Konsumen  (LP2K).  Proses  klaim  dari  penanganan  kasus  terhadap  pengaduan konsumen,  pihak  lembaga  mencoba  untuk  melakukan  mediasi  antara  konsumen dengan  pelaku  usaha.  Sejauh  ini  Lembaga  Pembinaan  dan  Perlindungan  Konsumen (LP2K)  Semarang  dalam  hal  menangani  kasus  sangat  sedikit  konsumen  yang membawa persoalannya sampai ke ranah hukum. Apabila hal tersebut sampai terjadi, maka  pihak  dari  Lembaga  Pembinaan  dan  Perlindungan  Konsumen  Semarang  akan membantu dengan cara mendatangkan saksi ahli untuk memperkuat bukti konsumen. Terdapat  salah  satu  kasus  pengaduan  konsumen  yang  berkaitan  dengan  ekspedisi. Proses  penyelesaian  sengketa  antara  konsumen  dan  pelaku  usaha  pada  awalnya dilakukan  mediasi.  Dalam  hal  ini  pelaku  usaha  sudah  ada  iktikad  baik  untuk
22 Hasil wawancara dengan Bapak Wahyu, Karyawan J&T Express DC Meteseh Semarang pada 26 Juli 2021.
23 Hermawan Lumba, “Pertanggungjawaban Perusahaan Ekspeditur Kepada Konsumen Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”, Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum (2014): 77.
Nina Juwitasari, Diah Sulistyani RS, Muhammad Junaidi, Soegianto Soegianto
e-ISSN : 2621-4105
memperbaiki barang kiriman yang rusak. Oleh karena itu pihak Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen (LP2K) Semarang berkesimpulan bahwa kasus tersebut sudah diselesaikan secara baik-baik oleh kedua belah pihak yang bersangkutan. Peran LP2K dalam menyelesaikan sengketa konsumen yakni sebagai pihak yang melakukan upaya  perdamaian  bagi  konsumen  dan  pelaku  usaha  yang  memiliki  sengketa, Meskipun Undang-undang Perlindungan Konsumen sendiri tidak mengatur mengenai tugas  dan  kewenangan  dari  YLPPK  Jawa  Tengah  selaku  LPKSM  untuk menyelesaikan sengketa konsumen.

## DAFTAR PUSTAKA
Aisyah  Ayu  Musyafah,  et.al.,  “Perlindungan  Konsumen  Jasa  Pengiriman  Barang dalam Hal Terjadi Keterlambatan Pengiriman Barang”, Jurnal Law Reform 14, no. 2 (2018): 157, https://doi.org/10.14710/lr.v14i2.20863
Miftah  Arifin,  “Membangun  Konsep  Ideal  Penerapan  Asas  Iktikad  Baik  Dalam Hukum  Perjanjian”, Jurnal  Ius  Constituendum 5,  no  1  (2020):  67. http://dx.doi.org/10.26623/jic.v5i1.2119
Demy  Amelia  A.  Manalip,  “Perlindungan  Konsumen  Terhadap  Tanggung  Jawab Pengangkut  atas  Pengangkutan  Barang  Melalui  Pesawat”, Lex  Privatum ,  Vol. III, no. 2 (2015):48-49, https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/7830
Fence  M.  Wantu,  diakses  melalui  https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/19070 pada tanggal 27 Agustus 2021
https://www.kargomurah.co.id/apa-itu-jnt-express-dan-layanannya/  diakses  pada  3 September 2021 pukul 14.15 WIB.
Hermawan Lumba, “Pertanggungjawaban Perusahaan Ekspeditur Kepada Konsumen Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”. Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum (2014): 77, https://www.neliti.com/id/publications/240080/pertanggungjawaban- perusahaan-ekspeditur-kepada-konsumen-berdasarkan-uu-no-8-tah
Hosea Irlano Mamuaya, Aminah, Suradi “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen
Pengguna Jasa Ekspedisi Pengiriman Barang PT JNE di Semarang,” Diponegoro Law Review 4, no. 4 (2015): 5, http://www.ejournal-
s1.undip.ac.id/index.php/dlr/
http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum
Indra  Primahardani,  “Tanggung  Jawab  Pelaku  Usaha  Transportasi  Bus  Terhadap Kerugian  Konsumen  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999 tentang  Perlindungan  Konsumen  (Studi  Kasus  di  PT.  MMC  Tour  dan  Travel Pekanbaru”, Jurnal Randai 1, no. 1 (2020): 22, https://randai.ejournal.unri.ac.id/index.php/randai/article/view/3
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
L. Tanya, Bernard, Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage, Teori Hukum Strategi Tertib  Manusia  Lintas  Ruang  dan  Generasi,  Yogyakarta:  Genta  Publishing, 2010.
Lubis, M. Sofy, Filsafat Ilmu dan Penelitian Mandar Maju, Bandung, (1994): 80.
Nina Juwitasari, Diah Sulistyani RS, Muhammad Junaidi, Soegianto Soegianto
e-ISSN : 2621-4105
Mahmud, Peter, Pengantar Ilmu Hukum,  Jakarta: Kencana, 2008. Maulana, M. Arif Maulana, Diah Sulistyani RS, Zaenal Arifin, Soegianto Soegianto, “Klausula  Baku  Dalam  Perjanjian  Kredit  Bank  Perkreditan  Rakyat”, Jurnal USM Law Review 4, no 1. (2021): 219-220.
http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i1.3369
Mertokusumo, Sudikno, Mengenal Hukum, 2010, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya. https://www.neliti.com/id/journals/jurnal-penelitian-hukum-gadjah-mada Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli, http://tesishukum.com. Diakses pada tanggal 10 September 2021, Pukul 14.34 WIB
Raden  Ajeng  Astari  Sekarwati,  Susilo  Suparto,  “Perlindungan  Konsumen  Untuk
Memperoleh  Hak  Layanan  Purna  Jual  di  Indonesia  dan  Eropa”, Jurnal  Bina Mulia Hukum Vol. 5, No. 2 (2021): 277, http://dx.doi.org/10.23920/jbmh.v5i2.52
Rahardjo, Satjipto, 1996, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
_________, Satjipto, 2000, Ilmu Hukum , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
Reka  Rosalina,  et.al.,  “Perlindungan  Konsumen  Jasa  Pengiriman  Barang  PT  J&T
Express Kota Cirebon Perspektif Hukum Islam.” Jurnal Penelitian Hukum Islam 4, no. 1 (2019): 137, https://syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/al- mustashfa/article/view/4970
Ridwan Arifin, 2016, Analisis Perampasan Hukum, Penerbit Univrsitas Gadjah Mada, Yogyakarta
Rochati  Mahfiroh,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Barang  Kiriman  Konsumen Pengguna Jasa Go;Send Instant Courier Melalui Tokopedia”, Lex Renaissance
5, no. 1 (2020): 236, https://journal.uii.ac.id/Lex- Renaissance/article/view/16808
Siahaan, N.H.T.,  Hukum Konsumen, Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk, Jakarta: Panta Rai, 2005.
Sidabalok, Janus, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia,  Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006.
Sidharta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Jakarta: PT Grasindo, 2000. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Wuria, Eli, Hukum Perlindungan Konsumen, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015.
Yayasan  Alumni  Universitas  Diponegoro  Universitas  Semarang  Progam  Pasca Sarjana Progam Studi Magister Hukum, Buku Pedoman Usulan Penelitian dan Tesis, 2019.
Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2016.