## EKASAKTI JURNAL PENELITIAN & PENGABDIAN
(EJPP)
DOI: https://doi.org/10.31933/ejpp.v4i2 Lisensi: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Diterima: 5 Juni 2024, Diperbaiki: 10 Juni 2024, Diterbitkan: 17 Juni 2024

## PENANGGULANGAN  DAN  PENCEGAHAN  TERHADAP  TINDAKAN KEKERASAN  SEKSUAL  YANG  TERJADI  DI  DESA  MEDAN  KRIO KECAMATAN SUNGGAL
Nur Muniifah 1 , Arie Kartika 2 , Muhammad Yasin Ali Gea 3 , Nadilah Agustia Nasution 4 , M.Zulkarnain Lubis 5 , Josias Daniel Hamonangan Sitinjak 6
1 Universitas Medan Area, Medan,, Indonesia, 198400274@students.uma.ac.id
2 Universitas Medan Area, Medan,, Indonesia, ariekartika@staff.uma.ac.id 3 Universitas Medan Area, Medan,, Indonesia, 198400102@students.uma.ac.id 4 Universitas Medan Area, Medan,, Indonesia, 198400062@students.uma.ac.id 5 Universitas Medan Area, Medan,, Indonesia, 198400217@students.uma.ac.id 6 Universitas Medan Area, Medan,, Indonesia, 198400080@students.uma.ac.id
Corresponding Author: 198400274@students.uma.ac.id
Abstract: Understanding  the  idea  of  prevention  and  countermeasures  of  sexual  violence  is the goal  of this  community service project  Medan Krio  Village area. This activity began by emphasizing  the  importance  of  knowledge  related  to  sexual  violence  and  problems  that potentially arise due to public misunderstanding of the forms of sexual violence stipulated in law No. 12 Of 2022 On The Crime Of Sexual Violence. The implementation method includes planning  activities  involving  30  (thirty)  participants  in  the  Medan  Krio  Village  Hall  by providing  understanding  through  material  presented  in  a  concise  information  chart  and accompanied by discussion sessions. Participation in this community service project leads to a  significant  increase  in  participants  '  understanding  before  and  after  participating  in  the activities. This fact shows that individuals who take part in this effort can benefit from later implementing their understanding in the lives of the Medan Krio Village community, in order to minimize and be free of sexual violence violations. And can carry out the implementation of  the  law  and  the  purpose  of  punishment  (rehabilitative)  for  the  perpetrators  so  that  the people of Medan Krio are born with character and are legally aware.
Keywords: Crime of Sexual Violence, Countermeasures, Prevention
Abstrak: Memahami  gagasan  pencegahan  dan  penanggulangan  kekerasan  seksual  adalah tujuan  dari  proyek  pengabdian  masyarakat  ini  wilayah  Desa  Medan  Krio.  Kegiatan  ini dimulai  dengan  menekankan  pentingnya  pengetahuan  berkaitan  dengan  kekerasan  seksual serta  permasalahan  yang  berpotensi  muncul  akibat  ketidakpahaman  masyarakat  terhadap bentuk  dari  kekerasan  seksual  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  No.  12  Tahun  2022 Tentang  Tindak  Pidana  Kekerasan  Seksual.  Metode  pelaksanaan  mencakup  perencanaan kegiatan  yang  melibatkan  30  (tiga  puluh)  peserta  di  Aula  Desa  Medan  Krio  dengan memberikan  pemahaman  melalui  materi  yang  disajikan  dalam  bagan  informasi  ringkas  dan disertai  dengan  sesi  diskusi.  Partisipasi  dalam  proyek  pengabdian  masyarakat  ini  mengarah pada  peningkatan  pemahaman  peserta  yang  signifikan  sebelum  dan  setelah  mengikuti kegiatan. Fakta ini memperlihatkan bahwa Individu yang mengambil bagian dalam upaya ini
dapat memperoleh keuntungan nantinya mengimplementasikan pemahamannya di kehidupan masyarakat  Desa  Medan  Krio,  agar  dapat  meminimalisirkan  dan  bebas  pelanggaran kekerasan  seksual.  Serta  dapat  melaksanakan  pelaksanaan  hukum  dan  tujuan  pemidanaan (rehabilitatif) bagi pelaku sehingga lahir masyarakat Medan Krio yang berkarakter dan sadar hukum.
Kata Kunci : Penanggulangan, Pencegahan, Tindak Pidana Kekerasan Seksual

## PENDAHULAN
Akibat  ketidakseimbangan  gender  dan  kekuasaan,  kekerasan  seksual  mencakup berbagai  macam  perilaku,  termasuk  namun  tidak  terbatas  pada  perilaku  yang  menyebabkan kerugian  psikologis  dan  fisik,  serta  perilaku  yang  membahayakan  kesehatan  reproduksi seseorang  dan  menghalangi  mereka  untuk  menerima  pendidikan  yang  memadai  (Adkiras, Zubarita, & Fauzi, 2021).
Menurut  Pasal  28  B  dan  Pasal  28  I  UUD  1945,  yang  melindungi  hak  asasi  manusia, termasuk  hak  untuk  bebas  dari  penyiksaan  dan  perbuatan  yang  merendahkan  martabat manusia, serta hak untuk dilindungi dari kekerasan, Indonesia harus ikut ambil bagian dalam mengakomodir  perlindungan  terhadap  Tindakan  Kekerasan  Seksual  (Ginting  &  Christina Nm., 2023). Contoh inisiatif pemerintah dalam menanggulangi dan meminimalisir kekerasan seksual  ialah  dengan  mensahkan  Undang-undang  Indonesia  yang  menangani  kekerasan seksual,  yang  dikenal  dengan  undang-undang  Nomor  12  tahun  2022  tentang  tindak  pidana kekerasan  seksual  (UU  TPKS),  membahas  isu-isu  seperti  pencegahan,  hak-hak  korban,  dan pengaturan penanganan korban di seluruh prosedur peradilan.
Ada sembilan kategori kekerasan seksual yang berbeda seperti yang didefinisikan oleh undang-undang:  kekerasan  fisik,  kekerasan  non-fisik,  sterilisasi  paksa,  kawin  paksa, penyiksaan  seksual,  eksploitasi  seksual,  perbudakan  seksual,  dan  kekerasan  seksual  yang dilakukan melalui sarana elektronik. Mengontrol berbagai bentuk kekerasan seksual sebagai kejahatan tersebut pada prinsipnya untuk mencapai tujuan jaminan secara khusus, mengakhiri kekerasan  seksual  dalam  segala  manifestasinya,  mendukung  penyintas,  merehabilitasi pelanggar,  menegakkan  undang-undang  anti  kekerasan  seksual,  menciptakan  ruang  aman yang  bebas  dari  kekerasan  seksual,  dan  mencegah  terulangnya  kekerasan  tersebut  (Huda  & Izza, 2022).
Kekerasan  seksual  sudah  menjadi  permasalahan  pokok  dalam  kehidupan  sosial dilingkungan  masyarakat  sekarang,  menurut  informasi  yang  dikumpulkan  oleh World  Healt Organization yang terbit pada tahun 2021 menyebutkan setidaknya Sekitar sepertiga wanita mengalami  beberapa  bentuk  kekerasan  fisik  atau  seksual.  (Deni  Rizki,  2022).  Hal  ini menjadikan  hampir  852  Juta  perempuan  dengan  ukuran  usia  15-47  tahun  menjadi  korban Tindakan  kekerasan  seksual  dalam  kurun  waktu  tahun  2000  sampai  dengan  2018.  Di Indonesia sendiri Saat ini, 8.234 (delapan ribu dua ratus tiga puluh empat) kejadian kekerasan seksual telah didokumentasikan oleh lembaga pelayanan mitra Komnas Perempuan, menurut catatan tahunan (CATAHU) organisasi tersebut.
Ada 6.450 insiden kekerasan seksual yang dilaporkan selama periode ini, dengan 79% dari  insiden  tersebut  terjadi  di  rumah.  Dari  jumlah  tersebut,  3.221  melibatkan  kekerasan terhadap  istri,  1.309  melibatkan  kekerasan  saat  pacaran,  dan  1.544  melibatkan  kekerasan terhadap anak perempuan. Provinsi Sumatera Utara khususnya pada rentan waktu 2021-2022 setidaknya terdapat 1.495 Kasus Kekerasan Seksual terjadi dan 1.309 terjadi pada perempuan serta  368  terjadi  pada  laki-laki.  Ini  kembali  membuktikan  bahwa  permasalahan  kekerasan seksual  ini  sudah  menjadi  masalah  krusial  dan  harus  ada  upaya  diperlukan  hentikan pelecehan seksual di  jalurnya (Suseni &  Untara, 2020). Permasalahan kekerasan seksual ini
sudah menjadi isu yang utama di populasi, khususnya yang bertempat tinggal di Desa Medan Krio, Kecamatan Sungkal, Provinsi Sumatera Utara.
Desa Medan Krio  adalah kota kecil  yang tersebar di medan  yang luas. dengan jumlah penduduk masyarakat  cukup banyak mengakibatkan pergerakan masyarakat  nya tidak dapat di  kontrol  secara  langsung  oleh  perangkat  desa,  perilaku  sosial  yang  berkembang  didalam masyarakat dalam hal ini khususnya Tindakan Kekerasan Seksual sering kali terjadi di Desa Medan  Krio.  Sering  terjadinya  Tindakan  Kekerasan  Seksual  mengakibatkan  kekhawatiran oleh  masyarakat  akan  keselamatan  dirinya  menjadi  korban  Tindak  Kekerasan  Seksual, sehingga  diperlukan  adanya  sosialisasi  mengenai  bagaimana  penanggulangan  dan pencegahan  Tindakan  Kekerasan  Seksual  yang  ditinjau  dari  Perspektif  Hukum  Undang- Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) di Desa Medan Krio, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.
Tujuan dan keuntungan dari upaya ini adalah untuk membiasakan diri dan memahami konsep  upaya  penanggulangan  dan  pencegahan  terjadinya  Tindakan  Kekerasan  Seksual  di Medan  Krio  dalam  Perspektif  Hukum.  Agar  Masyarakat  desa  Medan  Krio  dapat  mengerti bahwa  terdapat  UU  TPKS  dengan  sistem  perlindungan  hukum  yang  memadai,  para  korban dapat  yakin  bahwa  mereka  akan  mendapatkan  keadilan  dan  keuntungan,  dan  insiden kekerasan seksual di  Indonesia dapat dikurangi,  khususnya di  Desa Medan Krio serta untuk mewujudkan  masyarakat  indonesia  yang  madani  (Lathif,  Irawan,  Purwinarto,  Faizah,  & Putra,  2022).  Dan  upaya  penanggulangan  dapat  berupa  menangani,  melindungi,  dan memulihkan  korban,  melaksanakan  penegakan  hukum  dan  merehabilitasi  pelaku  sehingga lahir masyarakat Medan Krio yang tentram dan nyaman.

## METODE PENELITIAN
Metode  pengabdian  yang  digunakan  disini  dengan  cara  penjabaran  materi  yang dilakukan  oleh  pemateri  terhadap  masyarakat  dengan  penyampaian  materi  dan  juga memberikan booklet /brosur yang berisikan materi sosialisasi sehingga masyarakat yang hadir bukan hanya mendengar dari apa yang disampaikan oleh pemateri tetapi juga dapat membaca mengenai materi yang dipaparkan oleh pemateri.
Sasaran  yang  di  targetkan  adalah  masyarakat  Desa  Medan  Krio  yang  terdiri  dari  pria dan  wanita,  serta  perangkat  desa  Medan  Krio  yang  jumlah  keseluruhannya  sekitar  30  (tiga puluh)  orang.  Dilaksakakan  di  Desa  Medan  Krio,  Kecamatan  Sunggal,  Kabupaten  Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara dengan judul “Penanggulangan Dan Pencegahan Terhadap Tindakan  Kekerasan  Seksual  yang  Terjadi  di  Desa  Medan  Krio  Kecamatan  Sunggal”.  Hari selasa,  tanggal  31  Januari  2023  bertempat  di  Ruang Aula  Kantor  Desa  Medan  Krio  Pukul 10.00-12.30 WIB.
Keberhasilan  dalam  suatu  kegiatan  merupakan  nilai  akhir  dari  setiap  program,  dari kegiatan  ini  Indikator  Keberhasilan  yakni  peningkatan  pengetahuan  tentang  aturan  hukum yang  dapat  mengakomodir  Tindakan  Kekerasan  Seksual  keakraban  dengan  berbagai  upaya hukum  yang mungkin  ditempuh melalui masyarakat  apabila menjadi  korban Tindak Pidana Kekerasan  Seksual  sebesar  85%  sehingga  hari  ini  masyarakat  tidak  ragu  dan  takut  untuk mengejar keadilan dengan menuntut mereka yang bertanggung jawab atas kekerasan seksual.
Salah satu cara untuk mengukur seberapa baik orang telah mempelajari topik tersebut adalah melalui pra-tes yang mereka ambil sebelum segala jenis konseling atau paparan subjek materi  yang  disampaikan  oleh  pemateri  khusunya  tentang  aturan  hukum  dan  upaya penanggulangan Tindakan Kekerasan Seksual.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Pelaksanaan Kegiatan
Kegiatan  Pengabdian  Kepada  Masyarakat  (PKM)  diawali  dengan  perencanaan Kegiatan  pembentukan  panitia,  rapat  awal  panitia,  pembuatan  proposal,  melakukan pengecekan lokasi PKM, gladi bersih, dan rapat akhir sebelum kegiatan dilaksanakan.
Balai Kantor Kelurahan Medan Krio di Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, menjadi lokasi proyek pengabdian masyarakat pada tanggal 31 Januari 2023 yang  berfokus  pada  pencegahan  dan  penanggulangan  kekerasan  seksual.  Dengan  dihadiri oleh 36 (Gambar 1. Dan 2.) orang peserta dari berbagai entitas masyarakat Medan Krio mulai dan  Remaja  sampai  orang  tua  pria  dan  perempuan,  selain  masyarakat  Pengabdian  Kepada Masyarakat  ini  juga  dihadiri  oleh  Kepala  Desa  Medan  Krio,  Koramil,  dan  kepolisian  yang bertugas di sekitaran wilayah Medan Krio.

## Gambar 1. Daftar Absensi Masyarakat
Sosialisasi ini juga dihadiri oleh mahasiswa sebagai pemateri dan dosen dan mewakili Fakultas Hukum Wakil Dekan Bidang Inovasi, Kreativitas, dan Alumni (IKA) Bapak Nanang Sitorus,  S.H,  M.H,  Ibu  Arie  Kartika,  S.H,  M.H  selaku  Kepala  Bidang  (Kabid)  Kepidanaan dan  juga  sekaligus  Pembina  Ikatan  Mahasiswa  Pidana  (IMPI).  Penyampaian  Sosialisasi  di bagi  menjadi  3  Pemateri  yang  pada  prinsipnya  pokok  materi  yang  disampaikan  berbeda sebagai berikut :
Gambar 2. Gambar 3. Gambar 4. Penyampaian materi Penyampaian materi Pennyampaian materi Pertama Kedua Ketiga

## Materi  Dasar  Ilmu  Hukum  dan  Pemaparan  Data  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan Perlindungan Anak dan KB Provinsi Sumatera Utara
Materi  Pertama  disampaikan  oleh  saudara  Muhammad  Zulkarnain  Lubis  (Gambar  2). selaku Wakil Ketua IMPI dalam hal ini sebelum masuk materi ia menanyakan terlebih dahulu ke  pada  Ibu  dan  Bapak  yang  hadir  defenisi  hukum.  Selanjutnya  menyampaikan  dan menjelaskan bahwa semua orang dianggap tau hukum lalu menjelaskan tujuan hukum ada 3 (tiga) yaitu :
1. Keadilan
2. Kemanfaatan
3. Kepastian (Muslih, 2017).
Zulkarnain  lalu  menjelaskan  defenisi  kekerasan  seksual  dan  menjelaskan  terkait  data kasus  dan  korban  kekerasan  seksual  khususnya  yang  terjadi  di  Provinsi  Sumatera  Utara Tahun 2021-2022 berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (PPPA)  &  KB  Provinsi  Sumatera  Utara.  Dari  data  yang  dipaparkan  menunjukkan  bahwa korban dari kekerasan seksual  ialah anak dan pelaku ialah orang dewasa dengan presentasi pada  tahun  2021  sebanyak  66,2%  anak  menjadi  korban  dan  Dewasa  hanya  33,8%,  ditahun 2022  presentase  naik  menjadi  anak  sebagai  korban  sebanyak  66,4%  dan  Dewasa  menurun menjadi  33,6%.    selain  itu  jumlah  kasus  berdasarkan  korban  dan  tempat  kejadian  banyak terjadi  di  rumah  tangga  bahwa  kabupaten  Deli  Serdang  termasuk  ke  dalam  5  daerah  yang memiliki jumlah kasus terbanyak.

## Materi Jenis dan Pengaturan Hukum Tindakan Kekerasan Seksual
Materi  jenis  dan  pengaturan  hukum  Tindakan  kekerasan  seksual  disampaikan  oleh Ketua Divisi Analisis & Pengabdian kepada Masyarakat Muhammad Yasin Ali Gea (Gambar 3).  yang  memaparkan  mengenai  Menurut  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2022  tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), terdapat sembilan bentuk kekerasan seksual yang berbeda:  pelecehan  fisik,  pelecehan  nonfisik,  pemaksaan  untuk  menjalani  sterilisasi  atau kontrasepsi,  pemaksaan  untuk  menikah,  pelecehan  seksual.penyiksaan,  eksploitasi, perbudakan, dan kekerasan seksual yang dilakukan melalui sarana elektronik.
Saudara  Muhammad  Yasin  Ali  Gea  juga  memaparkan  tentang  Pengaturan  Undang- Undang  Perlindungan  Anak  No.  35  tahun  2014  menetapkan  perlindungan  bagi  korban kekerasan  seksual  terhadap  anak  di  bawah  umur.  Ini  adalah  pernyataan  resmi  pemerintah bahwa mereka akan secara aktif bekerja untuk mengakhiri kekerasan seksual dan melindungi para  korbannya.  Lebih  spesifiknya,  Pasal  69  A Undang-Undang  No.  35  tahun  2014  tentang perlindungan  anak  menjabarkan  peraturan  yang  jelas  dan  tidak  ambigu  untuk  tindakan perlindungan  korban,  seperti  memberikan  edukasi  tentang  pentingnya  kesehatan  reproduksi dan nilai-nilai agama serta moralitas serta program rehabilitasi sosial untuk membantu korban kejahatan seksual berintegrasi kembali ke dalam masyarakat tanpa gangguan.

## Materi Proses Penegakkan Hukum Tindakan Kekerasan Seksual
Materi  Proses  Penegakkan  Hukum  Tindakan  Kekerasan  Seksual  disampaikan  oleh Ketua  Ikatan  Mahasiswa  Pidana,  Josias  Daniel  Hamonangan  Sitinjak  (Gambar  4). menyangkut  banyaknya  manifestasi  kekerasan  seksual  terhadap  anak,  antara  lain, eksibionisme yaitu mengekspos alat kelamin sendiri kepada anak dibawah umur, percakapan cabul,  melakukan hubungan intim kepada anak,  dan lain sebagainya  (“Dinas Pemberdayaan Perempuan  Dan  Perlindungan  Anak,  Pengendalian  Penduduk  Dan  Keluarga  Berencana,”
n.d.).  Kekerasan  seksual  terhadap  orang  dewasa  dapat  terjadi  dalam  berbagai  bentuk, termasuk kekerasan dalam rumah tangga yang merupakan salah satu bentuk KDRT. Saudara Josias  juga  memaparkan,  prosedur  pelaporan  kepada  pihak  kepolisian  mengenai  kejahatan kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak di bawah umur dan orang dewasa.
Terhadap proses pelaporan kejahatan kekerasan seksual  yang dilakukan terhadap anak di  bawah  umur,  diupayakan  menerapkan restorative  justice salah  satunya  melalui  mediasi yaitu mengupayakan pertemuan antara korban dan pelaku, serta pihak terkait. Hal ini sebagai salah satu wujud bentuk perlindungan terhadap anak. Selain itu agar anak dapat terhindar dari kekerasan  seksual  perlu  peran  penting  dari  keluaraga  terutama  orang  tua  dalam  mengawasi dan mendidik anak serta nantinya diperlukan pemberian Pendidikan seksual atau Pendidikan anti kekerasan seksual terhadap anak, Semuanya dimulai saat anak mencapai usia tiga tahun. Pasalnya,  anak-anak  sudah  bisa  memahami  konsep  organ  dalam  pada  usia  tersebut. Pendidikan seks anak mungkin merupakan proses progresif yang dapat mereka masukkan ke dalam kehidupan sehari-hari mereka.
Pada  sesi  akhir  dilakukan  dokumentasi  dan  sekaligus  evaluasi  bagi  peserta  dengan memberikan posttest secara lisan kepada masyarakat sebanyak 3 pertanyaan, dan masyarakat yang  menanggapi  dengan cepat  dan tepat  mendapatkan  reward berupa sembako (Gambar 6, Gambar 7, dan Gambar 8) yang disiapkan oleh rekan-rekan panitia sosialisasi.
Gambar 5. Foto Bersama dengan Mahasiswa, Dosen Fakultas Hukum Universitas Medan Area, beserta jajaran Desa Medan Krio dan Koramil
Gambar 6. Gambar 7. Gambar 8. Pemberian Sembako Pemberian Sembako Pemberian Sembako Kepada penjawab                  Kepada Penjawab Kepada Penjawab
Berdasarkan Post  Test lisan  yang  dilakukan  setidaknya  75%  masyarakat  yang  hadir mengerti dan paham terhadap jalan apa yang tersedia bagi para korban dalam masalah hukum Tindakan Kekerasan Seksual dan bagaimana cara pencegahannya.

## KESIMPULAN
Hasil  dari  proyek  pengabdian  masyarakat  berpusat  pada  “Penanggulangan  Dan Pencegahan  Terhadap  Kekerasan  Seksual  Yang  Terjadi  Di  Desa  Medan  Krio  Kecamatan Sunggal”  bahwa  masyarakat  telah  mampu  memahami  konsepsi  hukum  tentang  tindakan kekerasan  Seksual  dan  mengetahui  upaya  apa  saja  yang  dapat  dilakukan  apabila  salah  satu masyarakat  desa  Medan  Krio  Menjadi  korban  Tindakan  Kekerasan  Seksual.  Esensial  dari kegiatan  ini  adalah  masyarakat  tidak  takut  dan  ragu  untuk  melaporkan  pelaku  Tindakan Kekerasan Seksual  Kepada  Kepala  Lingkungan,  Kepala  Desa atau perangkat  desa  yang ada di Desa Medan Krio hingga kepada Aparat Penegak Hukum agar perilaku Kekerasan Seksual tidak pengulangan kejahatan yang sama di lingkungan Desa Medan Krio.

## DAFTAR PUSTAKA
Lathif, N., Irawan, K. K. R., Purwinarto, D. P., & Putra, R. M. (2022). Reformasi Kebijakan Penanganan  Tindak  Pidana  Kekerasan  Seksual  Menurut  Undang-Undang  Tpks  Untuk Mencapai Masyarakat Indonesia Yang Madani. Palar (Pakuan Law Review) , 8 (4), 91– 105.
Suseni, K. A., & Untara, I. M. G. S. (2020). Upaya Penanggulangan Tindak Pidana kekerasan Seksual Terhadap Anak. Pariksa: Jurnal Hukum Agama Hindu , 1 (1).
Adkiras,  F.,  Zubarita,  F.  R.,  &  Fauzi,  Z.  T.  M.  (2021).  Konstruksi  Pengaturan  Kekerasan Berbasis  Gender  Online  Di  Indonesia. Lex  Renaissance , 6 (4),  781–798. https://doi.org/10.20885/JLR.vol6.iss4.art10
Deni  Rizki,  121310071.  (2022). Kebolehan  Aborsi  Korban  Perkosaan  (Studi  Komparatif Antara  Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  dan  Dewan  Fatwa  dan  Penelitian Eropa  dari  Perspektif  Maqāṣid  al-Syarī‘ah) (Diploma,  UIN  Ar-Raniry).  UIN  Ar- Raniry. Retrieved from http://repository.ar-raniry.ac.id
Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak,  Pengendalian  Penduduk  dan Keluarga Berencana. (n.d.). diakses 1 Juni 2023, from Dinas Pemberdayaan Perempuan dan  Perlindungan  Anak,  Pengendalian  Penduduk  dan  Keluarga  Berencana  website: https://dp3appkb.bantulkab.go.id
Ginting,  S.  B.,  &  Christina  Nm.,  T.  (2023).  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  (Kdrt) Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Ham). Jurnal Ilmiah Simantek , 7 (1), 16–24.
Huda, M. W. S., & Izza, R. L. (2022). Quo Vadis Perlindungan Kekerasan Seksual: Urgensi RUU  PKS  Sebagai  Perlindungan  Korban  Kekerasan  Seksual. Ikatan  Penulis Mahasiswa Hukum
Indonesia Law Journal , 2 (2), 172–187. https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i2.54874
Lathif, N., Irawan, K. K. R., Purwinarto, D. P., Faizah, S., & Putra, R. M. (2022). Reformasi Kebijakan  Penanganan  Tindak  Pidana  Kekerasan  Seksual  Menurut  Undang-Undang Tpks  Untuk  Mencapai  Masyarakat  Indonesia  Yang  Madani. Palar  (Pakuan  Law Review) , 8 (4), 91–105.
Muslih,  M.  (2017).  Negara  Hukum  Indonesia  Dalam  Perspektif  Teori  Hukum  Gustav Radbruch  (Tiga  Nilai  Dasar  Hukum). Legalitas:  Jurnal  Hukum , 4 (1),  130–152. https://doi.org/10.33087/legalitas.v4i1.117
Komnas  Perempuan,  terdapat  dalam  https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/ catahu-2020-  komnas-perempuan-lembar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021,  diakses 23 Januari 2023 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual