PENGARUH KOMPETENSI APARATUR, SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERHADAP KUALITAS PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN ASISTENSI KEUANGAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI
(Studi pada Pemerintah Kabupaten Intan Jaya)
Deddy A. Kawer deddykawer76@gmail.com
Yundy Hafizrianda Maylen K. P. Kambuaya

## Abstract
This research aims to examine the influence of apparatus competency and internal control systems on the quality of financial reporting. As well as testing the influence of apparatus competency and  internal  control  systems  on  the  quality  of  financial  reporting  which  is  moderated  by  financial assistants in the Intan Jaya Regency government. The independent variables used are the influence of Apparatus Competence, Internal Control System. The moderating variable is financial assistance, while the dependent variable is the quality of financial reporting. The sample for this research is people who are employees who have authority in the field of accounting or finance, totaling 83 respondents. The analytical  tool  in  this  research  uses  SPSS  23.  This  type  of  research  is  causality,  namely  testing  the influence of independent variables on the dependent so that researchers use Moderation Regression Analysis (MRA). So the results of this research must meet the Classical Assumption Test, namely the Normality  Test,  Multicollinearity  Test  and  Heteroscedesity  Test.  The  results  of  this  research  partially show  that  Apparatus  Competence  and  Internal  Control  Systems  have  an  influence  with  significance values of 0.000 and 0.000 respectively. Meanwhile, Financial Assistance was unable to moderate the influence of Apparatus Competency and Internal Control Systems on the Quality of Financial Reporting with respective significance values of 0.857 and 0.147.
Keywords: apparatus competence; internal control system; financial assistance and quality of regional financial reporting

## INTRODUCTION
Laporan  keuangan  merupakan  sumber  informasi  bagi  para  pemangku  kepentingan dan  digunakan  untuk  pengambilan  keputusan.  Pelaporan  keuangan  dengan  kualitas  baik mempermudah  pengambilan  keputusan  dan  alokasi  potensi  sumber  daya  secara  optimal. Laporan keuangan tersaji untuk kepentingan umum dan informasi memainkan peran penting untuk mengurangi konflik kepentingan yang melekat dalam organisasi (Yetman dan Yetman, 2004).  Menurut  Watts  dan  Zimmerman  (1990)  pemanfaatan  informasi  tentang  kondisi keuangan  dan  kinerja  organisasi  oleh  berbagai  pemangku  kepentingan  dapat  membuat berbagai informasi penting untuk investor, kontraktor dan pengambilan keputusan.
Mengingat pentingnya informasi keuangan dalam pengambilan keputusan maka upaya tuntutan terhadap reformasi keuangan pemerintah terjadi pada awal Tahun 2000 berdampak pada  meningkatnya  tuntutan  masyarakat  akan  suatu  pemerintahan  yang  bersih  dan berwibawa.  Paradigma  ini  memberi  konsekuensi  bagi  institusi  pemerintah  daerah  dalam pertanggungjawaban keuangan daerah secara transparan kepada publik sebagaimana diatur dalam  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2003  tentang  Keuangan  Negara,  dan  Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
Governmental  Accounting  Standard  Board  (1999)  dalam  Concepts  Statement  No.  1 tentang Objectives of Financial Reporting menyatakan bahwa nilai informasi laporan keuangan merupakan  dasar  pelaporan  keuangan  dipemerintahan  yang  didasari  oleh  adanya  hak masyarakat untuk mengetahui dan menerima penjelasan atas pengumpulan sumber daya dan penggunaannya. Pengelolaan keuangan pemerintah daerah harus dilakukan berdasarkan tata kelola  pemerintahan  yang  baik  (good  governance),  yaitu  pengelolaan  keuangan  yang dilakukan  secara  transparan  dan  akuntabel,  yang  memungkinkan  para  pemakai  laporan keuangan  untuk  dapat  mengakses  informasi  tentang  hasil  yang  dicapai  dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Upaya penilaian kualitas laporan keuangan pemerintah daerah oleh Badan Pemeriksa Keuangan  (BPK)  melalui  audit  tahunan.  Hasil  penilaian  BPK  dinyatakan  dalam  4  (empat) kategori  opini  yaitu  wajar  tanpa  pengecualian  (WTP)  termasuk  wajar  tanpa  pengecualian dengan paragraf penjelas (WTP-DPP), wajar dengan pengecualian (WDP), tidak wajar (TW) dan  tidak  memberikan  pendapat  (TMP).  Lebih  lanjut,  representasi  kewajaran  dituangkan dalam  opini  dengan  mempertimbangkan  kriteria  kesesuaian  laporan  keuangan  dengan Standar  Akuntansi  Pemerintahan  (SAP),  kecukupan  pengungkapan,  kepatuhan  terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas pengendalian internal.
Namun  demikian,  fenomena  pelaporan  keuangan  pemerintah  daerah  berdasarkan temuan  Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK)  menyangkut  opini  audit  terhadap  Laporan Keuangan  Pemerintah  Daerah  (LKPD).  Oleh  karena  itu,  perlunya  evaluasi  komprehensip
dalam  upaya  peningkatan  kompetensi  Aparatur  terkait  pengetahuan,  keterampilan  bidang akuntansi dan keuangan serta upaya dalam mengatasi kelemahan sistem pengendalian intern agar menjadi lebih efektif.
Beberapa bukti empiris hasil penelitian terdahulu menyatakan bahwa kualitas laporan keuangan  pemerintah  daerah  dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor,  diantaranya  kompetensi Sumber  Daya  Manusia  (SDM),  penerapan  Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah  (SPIP) serta  Standar  Akuntansi  Pemerintah  (Choirunisah,  2008;  Rahayu  et  al.,  2014).  Hasil  ini didukung pernyataan bahwa sumber daya manusia adalah pilar penyangga utama sekaligus penggerak  roda  organisasi  dalam  usaha  mewujudkan  visi  dan  misi  serta  tujuannya (Sudarmanto,  2009).  Dengan  demikian,  suatu  sistem  yang  baik  akan  sia-sia  apabila  tidak ditunjang  oleh  kualitas  sumber  daya  manusia  yang  memadai  yang  terdiri  dari  pendidikan, pengalaman,  dan  pelatihan  (Indriasih  dan  Koeswayo,  2014)  dan  diukur  dari  pengetahuan, keterampilan  dan  perilaku  (Wyatt  dalam  Ruki,  2003)  sumber  daya  manusia  yang bersangkutan.
Penelitian ini penting untuk dilakukan karena adanya fenomena perolehan opini pada LKPD di Pemerintah Kabupaten Intan Jaya oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Disertai kondisi kompetensi sumber daya manusia yang belum memadai dalam proses pelaporan keuangan dan  penerapan  SPIP  yang  belum  efektif  terhadap  laporan  keuangan  diduga  sebagai  faktor penyebab  perolehan  opini  audit  laporan  keuangan  pemerintah  daerah.  Oleh  karena  itu, pelaksanaan asistensi keuangan dalam proses pelaporan keuangan diduga akan memperkuat kompetensi  Aparatur  terhadap  pencapaian  kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah (LKPD) di Pemerintah Kabupaten Intan Jaya.
Berdasarkan  fenomena  di  atas  maka  penulis  tertarik  untuk  menulis  dan  meneliti dengan  judul  yang  diangkat  dalam  penelitian  ini  adalah  “Pengaruh  Kompetensi  Aparatur, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan  Asistensi  Keuangan  Sebagai  Variabel  Moderasi”  (Studi  pada  pemerintah Kabupaten Intan Jaya).

## METODE PENELITIAN
Lokasi penelitian ini dilakukan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Daerah  Kabupaten  Intan  Jaya  Provinsi  Papua  Tengah.  Jenis  data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  data  kuantitatif.  Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  seluruh  OPD  di lingkungan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Intan  Jaya.  Sementara  itu  penentuan  sampel menggunakan  purposive  sampling  dengan  jumlah  sampel  sebanyak  88  responden  yang diperoleh  menggunakan  rumus  slovin.  Sumber  data  yang  digunakan  adalah  sumber  data primer.  Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  dengan  data lapangan.  Data  lapangan  dilakukan  dengan  menyebarkan  kuesioner.  Analisis  data  yang digunakan dalam penelitian ini adalah Moderate Regression Analysis (MRA).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil Uji Kualitas Data
Berdasarkan hasil uji validitas setiap variabel dalam penelitian ini menunjukkan bahwa semua butir pertanyaan di atas pada masing – masing variabel menunjukkan nilai r hitung > r tabel.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan butir pertanyaan pada semua variabel dinyatakan valid.
Hasil  uji  reliabilitas  instrumen  penelitian  menunjukkan  bahwa  nilai  Cronbach’s  Alpha semua  instrumen  penelitian  >  0,70.  Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  semua  instrumen penelitian yang digunakan untuk mengukur tiap-tiap variabel dinyatakan reliabel. Berdasarkan hasil uji validitas dan reliabilitas tersebut, semua instrumen yang digunakan untuk mengukur tiap-tiap variabel dinyatakan valid dan reliabel.
Hasil Uji Asumsi Klasik
Tabel 1. Uji Normalitas

## Gambar 1. P-P Plot
Berdasarkan  tabel  di  atas,  hasil  Uji  Normalitas  dengan  kolmogorov-smirnov  test diperoleh  nilai  Asymp.  Sig  sebesar  0,159  >  0,05,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  data berdistribusi  normal.  Sedangkan,  secara  visual  gambar  grafik  normal  probability  plot  dapat dilihat  pada  gambar  di  atas. Berdasarkan  gambar  dapat  dilihat  bahwa  model  regresi  yang dihasilkan berdistibusi normal. Hal tersebut terlihat melalui sebaran data residual yang berada disekitar garis diagonal (garis linear).
Tabel 2. Uji Multikolinearitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardize d Residual N 83 Normal Parameters a,b Mean .0000000 Std. Deviation 2.91257957 Most Extreme Differences Absolute .089 Positive .079 Negative -.089 Test Statistic .089 Asymp. Sig. (2-tailed) .159 c Model Collinearity
Statistics
Tolerance VIF 1 (Constant) KA .784 1.275 SPI .691 1.447 AK .718 1.393
Berdasarkan  hasil  tabel  Uji  Multikolineartitas  di  atas,  didapatkan  hasil  bahwa  nilai tolerance pada variabel KA 0,784 > 0,1 dan VIF 1,275 < 10. Variabel SPI nilai tolerance 0,691 > 0,1 dan VIF 1,447 < 10, dan variabel AK nilai tolerance 0,718 > 0,1 dan VIF 1,393 < 10 Maka dapat dinyatakan bahwa antara variabel independen tidak terjadi gejala multikolinearitas.
Gambar 2. Hasil Uji Heterokesdastisitas
Berdasarkan  gambar  hasil  Uji  Heterokesdastisitas  dengan  grafik  scatterplot menunjukkan  titik-titik  menyebar  tidak  beraturan  secara  acar  di  atas  0  maupun  di  bawah  0 pada  sumbu  Y.  Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  tidak  terjadi  gejala  heterokesdastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak digunakan.

## Hasil Uji Hipotesis
Tabel 3. Hasil Pengujian
Sumber: Hasil Pengolahan SPSS 2023
Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients
T Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 65.843 50.266 1.310 .194 KA .518 .228 .421 5.101 .000 SPI .611 .189 .777 7.278 .000 AK -2.367 2.170 -.980 -1.091 .279 AK_KA -.008 .043 -.273 -.184 .854 AK_SPI .052 .035 2.239 1.465 .147
Kompetensi  Aparatur  berpengaruh  signifikan  terhadap  kualitas  Pelaporan  Keuangan Daerah. Hal ini dapat dijelaskan melalui hasil uji parsial (uji t) dapat dilihat dari nilai signifikansi sebesar 0.00 < sig 0,05. Dengan demikian hipotesis pertama (H1) dalam penelitian ini diterima.
Sistem  pengendalian  internal  berpengaruh  signifikan  terhadap  Kualitas  Pelaporan Keuangan Daerah. Hal ini dapat dijelaskan melalui hasil uji parsial (uji t) dapat dilihat dari nilai signifikansi  sebesar  0,000  <  sig  0,05.  Dengan  demikian  hipotesis  pertama  (H2)  dalam penelitian ini diterima.
Hasil  uji  moderasi  pada  variabel  Kompetensi  Aparatur  Terhadap  Kualitas  Pelaporan Keuangan  daerah  dimoderasi  oleh  asistensi  keuangan.  Variabel  Asistensi  Keuangan  tidak berpengaruh  signifikan  dan  tidak  mampu  memoderasi  pengaruh  kompetensi  Aparatur terhadap  Kualitas  Pelaporan  Keuangan  daerah  terhadap  Kualitas  Pelaporan  Keuangan daerah di pemerintah kabupaten Intan Jaya. Hal ini dapat dijelaskan melalui hasil uji parsial (uji  t)  dapat  dilihat  dari  nilai  signifikansi  sebesar  0.854  lebih  besar  dari  sig  0.005.  Dengan demikian hipotesis ketiga (H3) dalam penelitian ini ditolak.
Hasil  uji  moderasi  pada  variabel  Sistem  Pengendalian  Internal  Terhadap  Kualitas Pelaporan  Keuangan  daerah  dimoderasi  oleh  asistensi  keuangan.  Variabel  Asistensi Keuangan  tidak  berpengaruh  signifikan  dan  tidak  mampu  memoderasi  pengaruh  Sistem pengendalian  internal  terhadap  Kualitas  Pelaporan  Keuangan  daerah  terhadap  Kualitas Pelaporan  Keuangan  daerah  di  pemerintah  kabupaten  Intan  Jaya.  Hal  ini  dapat  dijelaskan melalui hasil uji parsial (uji t) dapat dilihat dari nilai signifikansi sebesar 0.147 lebih besar dari sig 0.005. Dengan demikian hipotesis pertama (H4) dalam penelitian ini ditolak.

## Hasil Uji Koefisien Determinan
Tabel 4. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R 2 )
Model Summary b Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .810 a .655 .633 2.87256
a. Predictors: (Constant), AK_SPI, TKA, TSPI, TAK, AK_KA b. Dependent Variable: TKLK
Berdasarkan  tabel  di  atas diketahui  bahwa  koefisien  determinasi  ( adjusted  R2 )  yang diperoleh sebesar 0,633. Hal ini berarti 63,3% kinerja manajerial dapat dijelaskan oleh adanya variabel  Kompetensi  Aparatur,  sistem  pengendalian  internal dan  interaksinya dan  sisanya 37,7% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini.

## Kompetensi Aparatur Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Pengujian  pengaruh  variabel  komptensi  aparatur  terhadap  variabel  kualitas  laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Intan Jaya menunjukkan bahwa variabel komptensi aparatur  secara  parsial  berpengaruh  signifikan  terhadap  kualitas  laporan  keuangan pemerintah daerah Kabupaten Intan Jaya.  Artinya semakin baik kompetensi Aparatur maka akan  semakin  baik  pelaporan  keuangan  pemerintah  daerah.  Hal  ini  sesuai  dengan  teori kompetensi dan kepatuhan. Sebaliknya, jika pemerintah daerah memiliki kompetensi Aparatur yang  minim,  akan  berimplikasi  pada  menurunnya  kemampuan  dalam  proses  penyusunan laporan  keuangan.  Disamping  itu,  pengaruh  yang  signifikan  menunjukkan  kompetensi aparatur memiliki pengaruh yang besar terhadap kualitas laporan keuangan.
Hasil ini mengindikasikan bahwa ketika kompetensi aparatur semakin baik dimiliki oleh seorang  pegawai  OPD  Pemerintah  Daerah  maka  berdampak  pada  semakin  baik  pula implementasi yang dilakukan dari segala ketentuan yang ada dalam PP nomor 71 Tahun 2010 salah  satunya  yaitu  kualitas  laporan  keuangan.  Namun  sebaliknya  jika  semakin  buruk kompetensi yang dimiliki aparatur di OPD Pemerintah Daerah maka semakin menurun pula mereka  mengimplementasikan  segala  ketentuan  yang  ada  pada  PP  nomor  71  Tahun  2010 sehingga berdampak pada kualitas laporan keuangan.
Hasil  penelitian  ini  mendukung  penelitian  yang  dikemukakan  oleh    (Wastika,  2013), menunjukkan  bahwa  kompetensi  SDM  berpengaruh  signifikan  positif  terhadap  ketepatan waktu  pelaporan  keuangan  SKPD,  sejalan  dengan  hasil  penelitian  (Kurniawati,  S.  D., Sudarwadi, H., & Mokodompit, 2019), menyatakan bahwa sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah.  Hal ini berbeda  dengan  penelitian  yang  dilakukan  (Anshori,  2018),  yang  hasilnya  menunjukkan
sumber daya manusia tidak mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah.

## Sistem Pengendalian Intern Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Pengujian pengaruh variabel sistem pengendalian internal terhadap variabel kualitas laporan  keuangan  pemerintah  daerah  Kabupaten  Intan  Jaya  menunjukkan  bahwa  variabel sistem pengendalian internal secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan  pemerintah  daerah  Kabupaten  Intan  Jaya.  Artinya  semakin  memadainya implementasi  sistem  pengendalian  intern  pemerintah  maka  akan  semakin  baik  kualitas laporan  keuangan  pemerintah  daerah.  Hal  ini  sesuai  dengan  telaah  teori  manajemen keuangan daerah. Sebaliknya, jika implementasi SPIP yang kurang memadai oleh pemerintah daerah, akan berimplikasi pada menurunnya kemampuan dalam proses penyusunan laporan keuangan. Disamping itu, pengaruh yang signifikan menunjukkan system pengendalian intern pemerintah memiliki pengaruh yang besar terhadap kualitas laporan keuangan.
Hasil  ini  mengindikasikan  bahwa  system  pengendalian  intern  yang  memadai  dan dipahami  serta  diimplementasikan  oleh  OPD  Pemerintah  Daerah  maka  berdampak  pada semakin  tinggi  kualitas  laporan  keuangan.  Namun  sebaliknya  jika  semakin  rendah implementasi  SPIP  oleh  OPD  Pemerintah  Daerah  maka  semakin  menurun  pula  kualitas laporan keuangan. Implementasi Sistem pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh positif dan  signifikan  terhadap  kualitas  laporan  keuangan  menunjukkan  bahwa  setiap  OPD diwajibkan untuk memehami dan mengimplementasikan SPIP dalam pengelolaan keuangan daerah. Hasil ini sejalan dengan penelitian (Kodon et al., 2023; Siahay et al., 2023).

## Asistensi  Keuangan  Memoderasi  Pengaruh  Kompetensi  Aparatur  Terhadap  Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Variabel  asistensi  keuangan  tidak  mampu  memperkuat  kompetensi  aparatur  terhadap kualitas laporan keuangan pemeritah daerah. Hal ini dapat dibuktikan melalui koefisien regresi yang  menunjukan  jika  asistensi  keuangan  tidak  mampu  memperkuat  kompetensi  Aparatur,
maka  tidak  akan  mempengaruhi  kualitas  laporan  keuangan  pemerintah  daerah.  Asistensi keuangan tidak dikategorikan sebagai variabel moderasi  Hal ini dikarenakan, interaksi antara Kompetensi  Aparatur  dan  Asistensi  keuangan  tidak  mengubah  arah  pengaruh  dan  tingkat signifikan  hubungan  langsung  antara  Kompetensi  Aparatur  dengan  Kualitas  Laporan Keuangan menjadi tidak signifikan.
Hal ini menunjukkan bahwa variabel asistensi keuangan tidak dapat dijadikan sebagai variabel  moderasi  atau  kuasi  moderasi  dalam  memperkuat  pengaruh  antara  kompetensi Aparatur  dengan  kualitas  laporan  keuangan,  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  asistensi keuangan  tidak  berpengaruh  positif  dan  signifikan  dalam  memoderasi  kompetensi  aparatur terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
Hasil  menunjukkan  tidak  adanya  hubungan  positif,  variabel  moderasi  asistensi keuangan  searah  dengan  hubungan  antara  kompetensi  aparatur  dengan  kualitas  laporan keuangan.  Hal  ini  dikarenakan  pegawai  OPD  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Intan  Jaya mayoritas bukan berlatar belakang Pendidikan dibidang keuangan sehinga ada asistensi yang dilakukan bagi pegawai pada OPD masih rendah, maka kompetensi aparatur akan semakin menurun dan berpengaruh terhadap menurunnya pemahaman mereka dalam menyelesaikan laporan keuangan sehingga laporan keuangan kurang berkualitas. Hal ini dapat dilihat pada karakteristik responden yang menunjukan bahwa 86.7% pegawai di seluruh OPD berasal dari latar belakang non keuangan.

## Asistensi  Keuangan  Memoderasi  Pengaruh  Sistem  Pengendalian  Internal  Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Variabel  asistensi  keuangan  tidak  mampu  memperkuat  sistem  pengendalian  intern terhadap  kualitas  laporan  keuangan  pemeritah  daerah.  Hal  ini  dapat  dibuktikan  melalui koefisien  regresi  yang  menunjukan  jika  asistensi  keuangan  tidak  mampu  memperkuat kompetensi  Aparatur,  maka  akan  mempengaruhi  kualitas  laporan  keuangan  pemerintah daerah.
Hal  ini  menunjukkan  bahwa  variabel  asistensi  keuangan  tidak  bisa  sebagai  variabel moderasi  dalam  mempengaruhi  hubungan  antara  system  pengendalian  intern  pemerintah dengan  kualitas  laporan  keuangan,  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa asistensi  keuangan tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan dalam memoderasi system pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
Hasil  menunjukkan  adanya  hubungan  positif  namun  tidak  signifikan,  varianbel  moderasi asistensi keuangan searah dengan hubungan antara sistem pengendalian intern pemerintah dengan  kualitas  laporan  keuangann.  Jika  pegawai  OPD  Pemerintah  Kabupaten  Intan  Jaya didampingi  dalam  pengelolaan  keuangan  dan  pelaporan  keuangan  yang  baik  maka  akan meningkat  dan  berdampak  pada  semakin  baik  mereka  menyelesaikan  laporan  keuangan pemerintah daerah. Sebaliknya, jika pendampingan sering dilaksanakan maka kemungkinan akan membuat Aparatur tidak bisa berkembang karena bergantung kepada pendampingan yg dilakukan  bagi      Aparatur,  oleh  karena  itu,  system  pengendalian  intern  yang  baik  akan mendukung pengelolaan keuangan.

## SIMPULAN
Dari  hasil  pembahasan  pada  bab  IV  maka  penelitian  ini  dapat  disimpulkan  sebagai berikut (1) Kompetensi aparatur berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.  (2)  Sistem  pengendalian  internal  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap kualitas laporan keuangan. (3) Tidak Terdapat pengaruh dan tidak signifikan variabel moderasi asistensi keuangan terhadap hubungan antara kompetensi Aparatur dengan kualitas laporan keuangan  pemerintah  daerah.  (4)  Tidak  Terdapat  pengaruh  dan  tidak  signifikan  variabel moderasi asistensi keuangan terhadap hubungan antara kompetensi Aparatur dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

## REFERENCES
Anshori, M. A. (2018). Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Sumber Daya Manusia, dan Pemanfaatan  Teknologi  Informasi  Terhadap  Ketepatwaktuan  Pelaporan  Keuangan Pemerintah  Daerah  (Studi  Empiris  Pada  SKPD  Pemerintah  Kabupaten  Bantul). Jurnal Ekobis Dewantara. Universitas Sarjanawijayata Tamansiswa: Yogyakarta .
Kodon, K. P., Safkaur, O., Ngutra, R. N., & Salle, H. T. (2023). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan  Aset  Daerah  Kabupaten  Tolikara. Jurnal  Kajian  Ekonomi  Dan  Keuangan  Daerah , 8 (3).
Kurniawati,  S.  D.,  Sudarwadi,  H.,  &  Mokodompit,  M.  P.  (2019).  Pengaruh  Pemanfaatan Teknologi  Informasi  Dan  Sumber  Daya  Manusia  Terhadap  Ketepatwaktuan  Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Economy Studies,. Journal of Fiscal and Regional , Vol 2 (2), Hal: 67 – 75.
Siahay, A. Z. D., Salle, H. T., & Afdal, I. (2023). Determinants of Financial Reports Quality in the  Regional  Government  of  Jayapura  City. Journal  Of  International  Conference Proceedings , 6 (5).
Wastika. (2013). Pengaruh Kompetensi Staf dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Ketepatwaktuan Pelaporan Keuangan SKPD (Pada Pemerintahan Kota Padang) .
Indriasih, D. dan Koeswayo P. S., 2014. The Effect  of Government Apparatus Competence and  the  Effectiveness  of  Government  Internal  Control  toward  the  Quality  of  Financial Reporting and its Impact on the Performance Accountability in Local Government. South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law, Vol.5. Issue 1, pp.90 - 100.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  60  Tahun  2008  Tentang  Sistem Penendalian Intern Pemerintah (SPIP)
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
Peraturan  Menteri  Keuangan  (PMK)  No.8/PMK.09/2015  tentang  Standar  Reviu  Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Peraturan Lembaga Administrasi Negara RI  Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil
Permadi, A.D. 2013. Pengaruh penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah. Penelitian  tidak  dipublikasi. Universitas Widyatama Bandung.
Prasetyo,  A.  dan  S.S.  Pangemanan,  2014.  Analisis  Dampak  Reviu  Inspektorat  terhadap Kualitas  Akuntabilitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  (LKPD)  Kab.  Minahasa Tenggara TA 2010 dan 2011. Jurnal Accountability vol.3, No.1.
Rahayu,L.,  Kennedy,  dan  Y.  Anisma,  2014.    Pengaruh  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia (SDM),  Penerapan  Sistem  Akuntansi  Keuangan  Daerah,  dan  Penerapan  Standar Akuntansi  Pemerintah  (SAP)  Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  Daerah  Pada Pemerintah Provinsi Riau (Studi Empiris Pada SKPD Provinsi Riau). JOM FEKON Vol. 1 No. 2, Hal 1-15
Sudarmanto,  2014. Kinerja  dan  pengembangan  Kompetensi  SDM  :  Teori,  Dimensi Pengukuran dan Implementasi dalam organisasi. Yogjakarta: Pustaka Pelajar.
Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
Undang-Undang No 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara
Undang-Undang  No.  15  Tahun  2004  Tentang  Pemeriksaan  Pengelolaan  dan Pertanggungjawab Keuangan Negara
Undang-Undang No 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan
Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Undang-Undang No 23 Tahun 20014 tentang Pemerintahan Daerah.
Watts, R.L dan J.L. Zimmerman, 1990.  Positive Accounting Theory : A Ten Year Perspective.
The Accounting Review vol.65, No.1,pp.131-156
Yetman, M.H. and R.J. Yetman, 2004. The effects of governance on the Financial Reporting Quality  of  Nonprofit  organizations. Accounting,  Organizations  and  Society,  vol  23, pp.361-375.