Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini Undiksha Vol. 8(2), pp. 80-90, 2019 p-ISSN : 2613-9669 ; e-ISSN : 2613-9650 https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPAUD _______________________________________________________________________________________________
History Article: received 1 Juni 2020, revised 1 Juli 2020, accepted 3 Juli 2020

## SURVEI PERSEPSI ORANG TUA MENGENAI PROGRAM PAUD INKLUSI DI KOTA DENPASAR TAHUN 2020
Ni Ketut Nila Suastariyani 1 , Luh Ayu Tirtayani 2
1,2 Jurusan Pendidikan Dasar Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia
e-mail: nilatari09@gmail.com 1 , ayu.tirtayani@undiksha.ac.id 2

## Abstrak
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui persepsi orang tua mengenai program PAUD inklusi. Persepsi orang tua dilihat dari aspek kebijakan pemerintah dan penerapan pendidikan inklusi. Penelitian dilaksanakan pada PAUD Inklusi di Kota Denpasar. Populasi pada penelitian ini terdiri dari 154 orang tua siswa. Sampel dalam penelitian ditentukan menggunakan multistage random sampling, sehingga diperoleh 108 orang tua selaku responden. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner, dengan pilihan respon menggunakan skala Likert. Data dianalisis secara kuantitatif dengan statistik deskriptif dalam bentuk persentase. Hasil penelitian menunjukkan  bahwa  secara  umum  persepsi  orang  tua  terhadap  kebijakan  pemerintah  mengenai  program PAUD  inklusi  tergolong  kurang  baik.  Hasil  analisis  menunjukkan  persepsi  dari  sebagian  besar  orang  tua (39,81%) terhadap kebijakan pemerintah mengenai program PAUD inklusi tergolong pada kategori kurang baik. Sebaran hasil lainnya adalah persepsi pada kategori sangat baik (7,14%), kategori baik (18,52%), dan kategori cukup baik (29,63%). Namun demikian,  4,63% responden memiliki persepsi akan PAUD inklusi pada kategori tidak baik. Persepsi orang tua atas aspek penerapan pendidikan inklusi secara umum dikategorikan cukup baik. Sebaran datanya adalah 6,48% orang tua menilainya pada kategori sangat baik, 20,37% pada kategori baik, 35,19% pada kategori cukup baik, 30,56% kategori kurang baik, dan 7,41% kategori tidak baik. Persepsi orang tua yang kurang baik mengenai program PAUD inklusi dapat menjadi salah satu penghambat keberhasilan pelaksanaan program ini di wilayah Kota Denpasar.
Kata-Kata Kunci : Persepsi, PAUD, pendidikan inklusi, orang tua, pendidikan khusus

## Abstract
The purpose of this study was to determine the perceptions of parents regarding the inclusion program of PAUD in Denpasar. Parents' perceptions are seen from aspects of government policy and the application of inclusive education. This research was conducted at the PAUD Inclusive in Denpasar. The population in this study consisted of 154 parents. The sample in this study was 108 parents which determined using multistage random sampling. The data collection method uses a questionnaire or questionnaire. Likert scale in the form of Checksilst is a questionnaire or questionnaire used in this study. The data analysis technique used in this study  is  descriptive  statistics  in  the  form  of  percentages.  The  results  obtained  in  the  study  of  parents' perceptions illustrate (1) the aspects of government policy in the category of very good 7.14%, good category 18.52%,  good  enough  category  29.63%,  bad  category  39.81%  and  no  category  good  4.63%.  Thus,  in  the aspect of government policy, the perception of parents is categorized as not good. (2) in the aspect of the application of inclusive education the very good category was 6.48%, the good category was 20.37%, the good enough category was 35.19%, the bad category was 30.56% and the bad category was 7.41%. This in aspects of the application of inclusive education, the perception of parents is quite good. The poor perception of parents regarding the PAUD inclusion program can be an obstacle to the successful implementation of this program in Denpasar.
Keywords: Perception, early childhood education, inclusion program, parents, special education

## PENDAHULUAN
Hak dasar yang dimiliki oleh manusia dan dilindungi, tercantum dalam undang-undang 1945 pasal 31 ayat 1 menyatakan bahwa dalam memperoleh pendidikan setiap warga negara mempunyai kesempatan. UNESCO telah membuat gagasan “pendidikan untuk semua” atau “ Educational for All” (Al Kahar, 2019) . Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan mengharuskan semua lapisan masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang layak, tanpa memandang perbedaan yang dimilik setiap anak, baik anak reguler maupun anak berkebutuhan.
Dalam memperoleh pendidikan semua anak berhak mendapatkan kesempatan yang sama. Proses pelaksanaan pendidikan dari tingkatan PAUD sampai pendidikan tinggi tentu saja memiliki berbagai  tantangan,  seperti  adanya  anak-anak  yang  memiliki  kebutuhan  khusus  sehingga  pihak pelaksana pendidikan memberikan perhatian khusus dalam proses pembelajarannya. Penting untuk menyediakan  suatu  program  pendidikan  yang  bisa  mengakomodasi  setiap  kebutuhan  anak  baik untuk  anak  reguler  maupun  anak  berkebutuhan  khusus.  Dalam  hal  layanan  pendidikan,  anak berkebutuhan khusus mendapatkan perlakukan yang berbeda, karena anak berkebutuhan khsus dipandang  sebagai  hambatan.  Agar  proses  pembelajaran  tidak  terganggu  maka  layanan pendidikannya harus terpisah.
Data terakhir yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) 2017 menyatakan bahwa di Indonesia jumlah anak berkebutuhan khusus sebanyak sebanyak 1,6 juta orang. Berbagai faktor dapat menyebabkan rendahnya jumlah anak berkebutuhan khusus yang memperoleh pendidikan. Dimulai dari infrastruktur yang kurang memadai, kurangnya tenaga pengajar khusus pada sekolah yang menerapkan sistem pendidikan inklusi, serta pemahaman masyarakat yang kurang mengenai anak  berkebutuhan  khusus.  Belum  optimalnya  penyelenggaraan  pendidikan  inklusi  paling  besar adalah kondisi masyarakat dan kondisi sosial. Selain itu pihak sekolah sebangai pelkasa pendidikan inklusi  juga  menjadi  hambatannya  (Ayu,  Tirtayani,  dan  Abadi  2019).  Berdasarkan  permasalahan yang masih ditemui di lapangan, pemerintah semakin gencar menggalangkan adanya sekolah yang melaksanakan program dengan sistem inklusi.
Pendidikan  inklusif  merupakan  gagasan  baru  dalam  pendidikan  yang  menanamkan  sikap anti  diskriminasi,  perjuangan  hak  dan  kesempatan  bagi  semua,  sebagai  upaya  strategis  dalam menuntaskan wajib belajar, serta peningkatan mutu pendidikan (Hendrowati, 2017).  Hal ini terlihat pada  proses  pembelajaran,  peserta  didik  dan  pendidik  belajar  bersama  dalam  suatu  komunitas belajar. Guru menampatkan anak sebagai pusat pembelajaran, memberikan dukungan agar semua anak  dapat  berpartisipasi  dengan  aktif,  serta  memiliki  komitmen  dalam  memberikan  layanan pendidikan yang terbaik. Melalui pendidikan inklusi akan memberi ruang kepada semua anak untuk belajar sehingga kecakapan dan karakter pada peserta didik dapat dibentuk dengan cara yang bijak.
Penyesuaian  dilakukan  oleh  pihak  sekolah  dalam  proses  penyelenggaraan  pendidikan inklusif baik dari segi kurikulum, sarana dan prasarana, sistem pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Penerapan pendidikan inklusi memiliki berbagai kendala dan tantangan yang perlu dicermati oleh penyelenggara pendidikan inklusi, yaitu dari segi kebijakan pada sekolah, proses  pembelajaran,  kondisi  guru  yang  mengajar, support  system, serta  pemahaman  dan implementasi  pendidikan  inklusi  di  lapangan  (Retnaningtya  dan  Paramitha  2015).  Dalam  proses menentukan masa depan pendidikan anak, orang tua memiliki tanggung jawab yang sangat tinggi.
Peran  orang  tua  serta  masyarakat  sangat  diperlukan  dalam  proses  perencanaan  dan pelaksanaan program pendidikan. Penerimaan, apresiasi terhadap keberadaan pendidikan inklusi dan  turut  serta  dalam  sosialisasi  mengenai  pendidikan  inklusi  merupakan  salah  satu  bentuk keterlibatan  orang  tua  dan  masyarakat  (Tejaningrum,  2017).  Bagi  orang  tua  anak  reguler membiarkan keberadaan Anak Berkebutuhan Khusus belajar di sekolah reguler juga sering menjadi pertanyaan, seperti apakah anak berkebutuhan khusus dapat mengikuti peroses belajar mengajar di  sekolah,  apakah  perhatian  guru  akan  lebih  terfokus  pada  anak  berkebutuhan  khusus dibandingkan dengan anak yang lain (Kusumawardani, 2011). Persepsi negatif dan sikap menolak terhadap  penerapan  pendidikan  inklusi  dapat  disebabkan  karena  tidak  adanya  pengalaman
menangani anak berkebutuhan khusus, serta pemahaman yang kurang tentang anak berkebutuhan khusus dapat menimbulkan berbagai persepsi dari orang tua, khususnya orang tua siswa regular.
Persepsi  merupakan  salah  satu  aspek  psikologis  manusia  dalam  merespon  kehadiran berbagai  gejala  yang  ada  disekitarnya.  Rakhmat  (dalam  Donsu,  2016)  mengungkapkan  bahwa persepsi adalah suatu proses menyimpulkan informasi dan memperkirakan pesan yang diperoleh dari hasil pengamatan mengenai objek dalam peristiwa. Menurut Candra, Harini dan Sumirta (2017) mengemukakan  bahwa  persepsi  adalah  proses  penerimaan  ransangan  oleh  panca  indra  yang ditandai dengan timbulnya perhatian, mengakibatkan individu dapat menyadari maupun menghayati mengenai  sesuatu  yang  sedang  diamati  baik  secara  luar  maupun  dalam  individu  tersebut. Berdasarkan pengertian yang telah dipaparkan dapat disimpulkan bahwa persepsi adalah proses pengamatan yang dilihat individu selanjutnya dilakukan penerjemahan stimulus yang masuk melalui panca  indera.  Perbedaan  sudut  pandang  dalam  pengamatan,  akan  menghasilkan  perbedaan persepsi  pada  seseorang,  sehingga  terbentuk  tanggapan  yang  terjadi  pada  seseorang  dan memberikan penilaian pada sesuatu yang diamati berupa persepsi positif dan persepsi negatif.
Firmandhani, Setioko & Setyowati (2013) menyatakan persepsi seseorang dapat dipengaruhi oleh  tiga  komponen  yaitu:  (1)  Komponen  kognitif  yang  cara  berpikir  seseorang  dilihat  dari pengetahuan,  hasil  pikiran  dari  seseorang  yang  dipengaruhi  oleh  pengalaman  masalalunya.  (2) Komponen afektif menyangkut faktor emosional seseorang dalam menilai suatu objek yang diamati berdasarkan  persaan,  sikap  dan  emosi.  (3)  Komponen  konatif/psikomototrik  menyangkut  pada peilaku seseorang terhadap objek saat keadaan tertentu. Persepsi individu dapat terbentuk terhadap objek pada lingkungan yang didapatkan dari stimulus yang sedang dihadapi.
Menurut  Wiyani,  (2016)  PAUD  adalah  tempat  untuk  memberikan  stimulus  yang  edukatif dilakukan  oleh  pendidik  pada  suatu  Lembaga  dilaksanakan  secara  sadar  dan  terencana  untuk membentuk dan mengembangkan berbagai potensi, kecerdasan dan keterampilan yang dimiliki oleh peserta didik. Pengembangan anak usia dini dilakukan dengan mengoptimalisasikan perkembangan kognitif  dan  bahasa.  Pendidikan  inklusi  menurut  Subini  (2014)  adalah  kesempatan  untuk memperoleh  pendidikan  secara  bersama  dalam  sebuah  kelompok  secara  menyeluruh,  termasuk juga  anak  berkebutuhan  khusus  bai  dati  jenjang  pendidikan  TK  hingga  SMA.  Pendidikan  inklusi dinilai dapat menjadi jembatan dalam mewujudkan pendidikan untuk semua ( education for all ), tanpa ada seorangpun yang tertinggal dari layanan pendidikan (Widyawati, 2017).
Berdasarkan pemaparan para ahli kesimpulan yang dapat dieperoleh bahwa program paud inklusi adalah program pendidikan yang dilakukan secara sadar dan terencana dalam memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik tanpa memanda status maupun latar belakang yang dimiliki oleh peserta didik. Pendidikan inklusi dimaksudkan untuk lebih memaksimalkan potensi yang semua  peserta  didik,  khususnya  bagi  anak  berkebutuhan  khusus  yang  dilaksanakan  dengan mengikuti pembelajaran bersama di dalam kelas biasa.
Kebijakan  pemerintah  berhubungan  dengan  masalah  dari  publik  maupun  masalah  pada pemerintah  suatu  negara.  Kebijakan  pemerintah/kebijakan  publik  dapat  diartikan  sebagai  cara dalam  penyelesaian  suatau  masalah  dilihat  dari  rencana,  program,  keputusan  dan  sikap  yang dilaksanakan oleh beberapa pihak yang berwenang atas rancangan yang telah disusun (Ramdhani, 2017).  Tujuan  yang  dikemukakan  dalam  Permendiknas  bahwa  pendidikan  inklusi  memberikan peserta didik yang mengalami penyimpangan pada fisik, sosial, mental serta memiliki kecerdasan, untuk diberikan kesempatan yang seluas-luasnya dalam memperoleh pendidikan dan mewujudkan sikap anti diskriminatif serta menghargai keaneka ragaman yang dimiliki oleh peserta didik.
Bagian  yang  terpenting  dalam  perencanaan  pendidikan  yang  dapat  mempengaruhi  dan tujuan peserta didik pada Lembaga adalah kurikulum. Kurikulum digunakan sebagai acuan dalam mentukan isi pembelajaran, mekanisme, serta menentukan kualitas dari pendidikan, serta dijadikan tolak ukur dalam proses pembelajaran. Dalam program inklusi, kurikulum yang digunakan adalah kurikulum sekolah biasa yang fleksibel, kurikulum yang digunakan pada sekolah inklusi dimodifikasi sesuai  dengan  kebutuhan,  hambatan,  dan  kemampuan  peserta  didik  pada  sekolah  inklusi (Kustawan,  2016).  Menurut  Budiyanto  (2017)  mengungkapkan  bahwa  aspek  utama  yang  harus
dipertimbangkan  dalam  pengembangan  kurikulum  antara  lain.  (1)  Sasaran  pendidikan  sesuai dengan  identitas  dan  tujuan  pengembangan  sekitar  aktivitas  pembelajaran  secara  umum.  (2) Harapan  siswa  dalam  bentuk  aktivitas  belajar  secara  umum.  (3)  Menentukan  tentang  apa  yang diajarkan  secara  tim,  materi  dasar  pendidikan,  aktivitas  dan  waktu.  (4)  Menentukan  pengajaran dalam bentuk tim, yang bertujuan agar siswa mau secara aktif ikut berpartisipasi.
Pernyataan  yang  dikemukakan  oleh Sapon-Shevin  O’Neil (dalam  Garnida,  2015) mengemukakan bahwa anak yang berkelainan dapat dilayani pada sekolah terdekat, serta belajar bersama  pada  kelas  regular,  merupakan  persyaratan  dalam  melaksanakan  layanan  pendidikan inklusi. Proses penerimaan peserta didik baru disekolah inklusi hendaknya memberi kesempatan kepada  anak  berkebutuhan  khusus  agar  diterima,  serta  dapat  mengikuti  pendidikan  di  sekolah inklusi  terdekat.  Tenaga  pendik  yang  dimiliki  sekolah  penyelenggara  pendidikan  inklusi  perlu dipertimbangkan  dalam  proses  penerimaan  peserta  didik  baru  khususnya  anak  berkebutuhan khusus. Upaya pemerataan pembagian peserta didik yang memiliki anak berkebutuhan khusus pada sekolah inklusi, diatur dengan memberikan anak berkebutuhan khusus pada satu kelas paling sedikit terdapat satu anak berkebutuhan khusus, hal ini dilakukan agar pemberian layanan pendidikan yang optimal bagi semua peserta didik khususnya anak berkebutuhan khusus.
Mariyana  (2016)  menyatakan  bahwa  kompetensi  dapat  diartikan  sebagai  seperangkat kemampuan seperti perilaku, keterampilan, dan pengetahuan untuk dihayati dan dilaksankan dalam menjalankan  tugas  keprofesionalannya  mengajar  peserta  didik.  Pekerjaan  guru  tidak  dapat dilakukan  oleh  sembarang  orang,  karena  dalam  penerapannya  guru  merupakan  profesi  yang menggunakan keahlian khusus dalam mengajar. Untuk menjadi pendidik diperlukan syarat khusus, yaitu  harus  memiliki  standar  akademik  minimum  Sarjana  ataupun  Diploma.  Tugas  guru  dalam pelaksanaan  pendidikan  tidak  hanya  sekedar  mengajar  peserta  didiknya,  melainkan  guru bertanggung jawab untuk membentuk karakter, mengembangkan rasa empati, dan menumbuhkan jiwa  saling  menghari  kepada  setiap  peserta  didiknya.  Guru  merupakan  garda  terdepan  dalam menghantarkan keberhasilan untuk peserta didiknya. Guru yang dapat dikatakan sebagai tenaga pendidik  profesional  bukan  guru  yang  mencari  keuntungan  bagi  diri  sendiri.  Pada  pelaksanaan pembelajaran guru harus dapat mengidentifikasi Menurut (Hermanto, 2008) mengemukakan bahwa guru yang profesional bukan lah guru yang ingin mencari keuntungan bagi dirinya sendiri namum memberikan kerugian kepada siswanya. Dalam pelaksanaan pembelajaran pada pendidikan guru harus  bisa  mengidentifikasi  kemampuan  dari  setiap  peserta  didiknya.  Ketika  guru  dapat mengidentifikasi  karakteristik  dari  setiap  siswanya,  maka  guru  akan  dapat  mengenali  potensi peserta didiknya dan memberikan pembelajaran sesuai dengan kemampuan anak tersebut.
Untuk  menentukan  keberhasilan  dalam  proses  pelaksanaan  pendidikan  inklusi,  Selain kompetensi  yang  dimiliki  oleh  guru,  ketersediaan  sarana  dan  prasarana  yang  memadai  juga menjadikan  proses  pelaksanaan  pembelajaran  berjalan  efektif,  sehingga  semua  harus  dikelola dengan  baik.  (Banarwi,  2014)  mengungkapkan  bahwa  sarana  merupakan  perangkat,  perabotan, bahan yang digunakan secara langsung di sekolah, agar proses pembelajaran berlangsung teratur, efektif dan efisien.  Menurut (Megasari, 2014) mengungkapkan prasarana adalah proses pengadaan serta  pengawasan  suatu  tujuan  dalam  pendidikan.  Berdasarkan  pemapara  teori  para  ahli  dapat disimpulkan bahwa prasarana merupakan seperangkat fasilitas yang dimiliki oleh sekolah berfungsi untuk  dapat  menunjang  proses  kegiatan  pembelajaran  melalui  proses  pengadaan  serta pengawasan.
Salah  satu  hal  penting  pada  program  pendidikan  inklusi  adalah  penerimaan  sosial  dari lingkungan sekitar. Kemajuan anak berkebutuhan khusus tergantung dari perhatian dan penerimaan baik  dari  orang  tua  maupun  lingkungan  sekitar.  Ketika  anak  berkebutuhan  khusus  merasa  tidak diterima dengan lingkungan disekitar sekolah seperti, teman bermain, tenaga pendidik, dan orang tua siswa akan menimbulkan gangguan pada psikis dan soial anak yang menyebabkan anak tidak merasa senang berada di dalam sekolah. Menurut Hurlock dalam (Dulisanti, 2015) mengemukakan bahwa penerimaan sosial merupakan seseorang yang ditanggapi dengan positif keberadaannya, serta diterima baik dalam suatu kelompok untuk dijadikan anggota pada aktivitas tertentu.
Berdasarkan pemaparan pada konsep tersebut, kajian ini dilakukan untuk meneliti mengenai persepsi orang tua terhadap program PAUD inklusi yang ditinjau dari aspek kebijkan pemerintah dan penerapan pendidikan inklusi di Kota Denpasar, Bali.

## METODE
Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif tipe survei yang dilaksanakan pada PAUD inklusi  di  Kota  Denpasar.  Teknik  pengambilan  sampel  menggunakan  metode multistage  random sampling . Penelitian dilakukan di PAUD inklusi yang tersebar pada 4 kecamatan yang berada di Kota Denpasar (lihat tabel 1).
Tabel 1. Sebaran responden penelitian No Kecamatan Nama Sekolah Jumlah Subjek Penelitian 1. Denpasar Utara PAUD Dharma Negara 24 2. Denpasar Timur PAUD Davincio 24 3. Denpasar Selatan PAUD First Bright 35 4. Denpasar Barat PAUD Werdhi Kumara 27 Total 108
Dari tabel 1 tersebut diketahui jumlah subjek pada setiap kecamatan sekitar 24-35 sampel. Jumlah total sampel dari penelitian ini adalah 108 orang tua, baik dari kelompok A ataupun kelompok B.
Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner. Kuesioner pada penelitian ini membahas tentang persepsi orang tua mengenai program PAUD Inklusi yang dilihat dari aspek kebijakan  pemerintah  dan  penerapan  pendidikan  inklusi.  Pilihan  jawaban  yang  disediakan  dari kuesioner tersebut menggunakan skala Likert dengan rentangan skor 1 hingga 4. Kuesioner yang digunakan  telah  memenuhi  dari  segi  validitas  dan  reliabilitasnya.  Data  yang  telah  dikumpulkan selanjutnya  dianalisis  menggunakan  statistik  deskriptif.  Data  disajikan  dalam  gambaran  jumlah persentase per masing-masing aspek.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Data  yang  diperoleh  dalam  penelitian  ini  berasal  dari  jawaban  kuesioner  pada  variabel persepsi yang terdiri dari 26 butir pernyataan. Pada aspek kebijakan pemerintah terdapat 13 butir pernyataan,  dan  pada  aspek  penerapan  pendidikan  inklusi  terdapat  13  pernyataan.  Hasil  dari penelitian ini berupa data mentah disajikan dalam tabel 2.
Tabel 2. Rekapitulasi hasil perhitungan skor Aspek Statistik Kebijakan Pemerintah Penerapan Pendidikan pada PAUD Inklusi Mean 42.06 39.99 Median 42 39.5 Modus 39 38 Standar Deviasi 4.138 4.031 Max 52 52 Min 30 28 Range 23 24
Sesuai rekapitulasi hasil perhitungan pada tabel 2, maka diketahui skor tertinggi pada aspek kebijakan pemerintah sebesar 52 dan skor terendah pada aspek kebijakan pemerintah sebesar 30, serta skor rata-rata dalam aspek kebijakan pemerintah sebesar 42.06. Standar deviasi pada aspek kebijkan pemerintah sebesar 4,138. Selanjutnya, analisis data terkait persepsi terhadap  kebijkan pemerintah dipaparkan pada tabel 3.
Tabel 3. Tabel Distribusi Frekuensi Skor Aspek Kebijakan Pemerintah Kelas Interval Xi Fi Frekuensi Komulatif Frekuensi Relatif % 30-32 31 1 1 0.926 33-35 34 2 3 1.852 36-38 37 15 18 13.889 39-41 40 34 52 31.481 42-44 43 28 80 25.926 45-47 46 14 94 12.963 48-50 49 11 105 10.185 51-53 52 3 108 2.778 108 100
Selanjutnya,  persepsi  orang  tua  terhadap  program  PAUD  Inklusi  pada  aspek  kebijakan pemerintah  dapat  diidentifikasikan  menggunakan  nilai mean dan  standar  deviasi  dengan perhitungan kategori sebagaimana pada tabel 4.
Tabel 4.
Distribusi Frekuensi Kecenderungan Persepsi Orang Tua pada Aspek Kebijakan Pemerintah
Tabel 5.
Distribusi Frekuensi Skor Aspek Penerapan Pendidikan Inklusi
Kelas Interval Xi Fi Frekuensi Kumulatif Frekuensi Relatif % 24-27 25.5 0 0 0.000 28-31 29.5 1 1 0.926 32-35 33.5 12 13 11.111 36-39 37.5 41 54 37.963 40-43 41.5 33 87 30.556 44-47 45.5 18 105 16.667 48-51 49.5 2 107 1.852 52-55 53.5 1 108 0.926 Jumlah 108 100 No Interval Rentang skor Frekuensi Kategori Absolut  Persentase (%) 1 X ≥ 48 X > 48 8 7.41 Sangat Baik 2 44 < X < 48 45 – 48 20 18.52 Baik 3 40 < X < 44 41 – 44 32 29.63 Cukup Baik 4 36 < X < 40 37 – 40 43 39.81 Kurang baik 5 X ≤ 36 x ≤ 36 5 4.63 Tidak baik Jumlah 108 100
Pada tabel 4 tersebut dapat dilihat kecenderungan persepsi orang tua mengenai program PAUD  Inklusi.  Hasil    yang  menonjol  pada  frekuensi  absolut  sebanyak  43  dengan  persentase 39,81%,  menandakan  bahwa  persepsi  orang  tua  mengenai  program  PAUD  Inklusi  pada  aspek kebijakan  pemerintah  dapat  dikategorikan  Kurang  Baik.  Berikutnya,  data  aspek  penerapan pendidikan di PAUD inklusi disajikan pada tabel 5. Untuk menentukan persepsi orang tua terhadap program  PAUD  Inklusi  pada  aspek  penerapan  pendidikannya,  maka  perlu  diidentifikasikan menggunakan nilai mean dan standar deviasi dengan perhitungan pengkategorian yang disajikan pada tabel 6.
Tabel 6.
Distribusi Frekuensi Kecenderungan Persepsi Orang Tua pada Aspek Penerapan Pendidikan
No Interval Rentang skor Frekuensi Kategori Absolut Persentase (%) 1 X > 46 X > 46 7 6.48 Sangat Baik 2 42 < X ≤ 46 43 – 46 22 20.37 Baik 3 38 < X ≤ 42 39 – 42 38 35.19 Cukup Baik 4 34< X ≤ 38 35 – 38 33 30.56 Kurang baik 5 X ≤ 34 x ≤ 34 8 7.41 Tidak baik Jumlah 108 100
Pada  tabel  6  menunjukan  kecenderungan  persepsi  orang  tua  mengenai  program  PAUD Inklusi  pada  aspek  penerapan  pendidikan  inklusi,  frekuensi  terbanyak  pada  kelas  interval  39-42 dengan  frekuensi  absolut  sebanyak  38  dengan  persentase  35,19%,  dengan  demikian  dapat disimpulkan  bahwa  persepsi  orang  tua  dilihat  dari  pemahaman,  sikap  dan  perilaku  orang  tua mengenai  proram  PAUD  Inklusi  pada  aspek  penerapan  pendidikan  inklusi  dapat  dikategorikan cukup baik.
Penelitian  ini  menemukan  bahwa  persepsi  orang  tua  mengenai  program  PAUD  Inklusi  di Kota  Denpasar  dari  aspek  kebijakan  pemerintah  menunjukan  hasil  kurang  baik.  Hasil  berbeda ditemukan pada persepsi orang tua mengenai program PAUD Inklusi di Kota Denpasar jika dilihat dari  aspek  penerapan  pendidikan  inklusi.  Persepsi  orang  tua  mengenai  penerapan  pendidikan inklusi tergolong cukup baik. Kecenderungan kurang baiknya persepsi orang tua dapat dilihat dari hasil analisis pada aspek kebijakan pemerintah. Temuan ini didukung dari penelitian sebelumnya oleh (Tirtayani, 2018), menyatakan bahwa pemerintah belum turun tangan sehingga orang tua yang mempunyai  anak  berkebutuhan  khusus  (autism)  tidak  dapat  memilih  sekolah,  dan  hanya  bisa bersekolah di SLB. Pada indikator kebijakan program pemerintah (Ramdhani, 2017) menyatakan perlunya  kebijakan  pemerintah/kebijakan  publik  sebagai  cara  untuk  mengatasi  masalah,  yang merupakan  bentuk  dari  implementasi  program,  aktivitas,  aksi,  keputuasn  maupun  sikap  yang dilaksanakan  oleh  beberapa  pihak.  Mendorong  terwujudnya  partisipasi  penuh  dari  anak berkebutuhan  khusus  pada  kehidupan  masyarakat  merupakan  salah  satu  tujuan  diadakan pendidikan inklusi.
Sesuai hasil kuesioner maka dapat diketahui bahwa ada orang tua yang tidak setuju dengan dicetuskannya  program  pendidikan  inklusi  oleh  pemerintah,  terutama  di  jenjang  PAUD.  Apabila ditelaah  lebih  lanjut,  maka  penelitian  sebelumnya  dari  Dewi,  Tirtayani,  dan  Suniasih  (2019) menunjukkan bahwa program pemerintah tergolong kurang efektif karena dukungan dari pemerintah yang  kurang  optimal.  Kekecewaan  juga  dapat  dilihat  dari  kebijakan  pemerintah  yang  tidak berkesesuaian  satu  sama  lain  serta  kurang  terpadu  dan  kurang  membantu  proses  pelaksanaan
pendidikan  pada  sekolah  inklusi.  Dampaknya,  kurikulum  juga  dirasa  belum  mampu  diterapkan dengan baik serta kurang.
Penelitian ini menemukan adanya perbedaan pemahaman orang tua mengenai PAUD inklusi sehingga berdampak pada pandangan yang berbeda terhadap program tersebut. Latar belakang pendidikan orang tua dapat mempengaruhi orang tua dalam memberikan persepsinya. Sebagian besar  orang  tua  dengan  latar  belakang  pendidikan  sarjana  dan  diploma  menyatakan  bahwa pemerintah  harus  membedakan  sistem  pendidikan  bagi  anak  berkebutuhan  khusus  dan  anak reguler. Pendapat tersebut didukung dari hasil penelitian sebelumnya (Kristiana, 2017), yakni orang tua  lebih  nyaman  ketika  anaknya  tidak  menempuh  pendidikan  bersama-sama  dengan  anak berkebutuhan  khusus.  Para  orang  tua  mengharapkan  agar  anak  berkebutuhan  khusus  belajar secara  tersendiri.  Para  orang  tua  yang  memiliki  latar  belakang  SMA  menyatakan  ketidak setujuannya jika sistem pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus dan anak reguler dipisahkan. Arriani  dan  Wirhanto  (2017)  menyatakan  bahwa  untuk  mendukung  kebijakan  pendidikan  yang dikembangkan  oleh  pemerintah,  diperlukannya  kerjasama  anatar  masyarakat  dengan  orang  tua dalam menumbuhkan rasa keperdulian yang nyata akan adanya anak bekebutuhan khusus. Orang tua yang menyatakan ketidak setujuannya jika anak berkebutuhan khusus belajar bersama dengan anak reguler dipengaruhi oleh keraguan akan kelancaran dalam proses pembelajarannya. Hal ini terlihat pada latar belakang pendidikan orang tua yang tidak setuju dengan adanya penggabungan anak berkebutuhan khusus dengan anak reguler.
Sekolah  yang  menerapkan  pendidikan  inklusi  dapat  menerima  paling  sedikit  satu  anak berkebutuhan khusus. Dari hasil penelitian orang tua siswa yang memiliki latar belakang pendidikan sarjana menyatakan kesetujuannya jika penerimaan anak berkebutuhan khusus harus melalui tahap seleksi. Hal ini dilakukan agar anak yang berkebutuhan khusus dapat ditangani secara tepat dan baik. Tiga model kurikulum, yaitu kurikulum umum, kurikulum modifikasi dan kurikulum individual digunakan  dalam  penyelengaraan  pendidikan  inklusi.  Model  kurikulum  ini  dirancang  agar  anak berkebutuhan  khusus  juga  mampu  mengikuti  pembelajaran  pada  sekolah  inklusi  tanpa  merasa tertekan karena tidak dapat mengikuti pembelajarannya. hasil yang didapat melalui kuesioner pada kebijakan  kurikulum  telah  menunjukan  hasil  yang  mendukung  kurilukum  perlu  dirancang  sesuai dengan karakteristik anak berkebutuhan khusus.
Pada aspek penerapan pendidikan inklusi, tergolong pada kategori sangat baik persentase 6,48%,  tergolong  ke  dalam  kategori  baik  dengan  persentase  20,37%,  pada  kategori  cukup  baik menunjukan persentase 35,19%, pada kategori kurang baik menunjukan persentase 30,56% dan kategori  tidak  baik  menunjukan  persentase  7,41%.  Berdasarkan  persentase  tersebut  dapat dikatakan bahwa persepsi orang tua mengenai program PAUD Inklusi di Kota Denpasar memiliki kecenderungan persepsi orang tuanya “cukup baik” dilihat dari persentase terbanyak terletak di atas rata-rata sebesar 35,19%.
Kecenderungan  persepsi  orang  tua  dikatakan  cukup  baik  dilihat  dari  hasil  analisis  pada aspek penerapan pendidikan inklusi. Cukup baik persepsi orang tua diperkuat oleh hasil penelitian sebelumnya oleh (Waki, 2017) bahwa orang tua menyetujui penerapan pendidikan inklusi karena setiap anak memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pengetahuan dalam pendidikan.
Menurut Fitriani dan Usman (2017) kompetensi guru terlihat dari kemampuan guru dalam membentuk  suatu  karakter,  mendidik,  mengajar,  serta  mengapresiasi  pencapaian  siswa  dalam proses pembelajaran. Dilihat dari indikator kompetensi guru orang tua merasa guru cukup mampu mengajar  dikelas  inklusi.  Orang  tua  juga  merasa  guru  mampu  melakukan  komunikasi  dan berinteraksi  dengan  peserta  didik  reguler  dan  berkebutuhan  khusus  secara  efektif  dan  efisien. Karena dalam proses pembelajaran kompetensi guru memiliki peranan yang sangat penting, pada saat  mengajar  guru  akan  menentukan  mutu  pendidikannya  melalui  kompetensi  yang  dimilikinya. Menghadapi  karakteristik  yang  berbeda  dari  anak-anak,  keterampilan  dan  kemampuan  dari  guru harus  dipersiapkan  agar  memberikan  inovasi-inovasi  dalam  proses  pembelajaran  (Suwandayani, 2019).  Hurlock  (dalam  Vivianti, Maulidiyah,  &  Santi 2019)  mengungkapkan  bahwa  karakteristik seseorang  yang  bisa  diterima  oleh  lingkungan  sosialnya  adalah  merasa  aman  berada  di  tengah
lingkungan,  merasa  diterima  di  tengah  lingkungan,  merasa  bebas.  Menurut  (Nilamsari,  2018) menyatakan bahwa orang tua memahami jika lingkungan yang dapat menerima perbedaan anak berkebutuhan  khusus,  dapat  mempengaruhi  tumbuh  kembang  anak  dengan  baik.  Pada  PAUD inklusi dukungan dari berbagai pihak sangat dibutuhkan oleh anak berkebutuhan khusus. Karena anak  berkebutuhan  khusus  memiliki  hak  dan  dapat  melakukan  interaksi  sosial  dilingkungan sekitarnya, saat lingkungan sekitarnya bisa menerima keadaannya yang berbeda.

## PENUTUP
Pelaksanakaan  program  pendidikan  inklusi  ini  diharapkan  menjadi  solusi  dalam  dunia pendidikan  dalam  mewujudkan  pemerataan  pendidikan.  Semua  peserta  didik  yang  memiliki kebutuhan khusus maupun anak reguler akan meninba ilmu bersama di dalam kelas biasa, sehingga dapat  menunjukan  kemampuannya  secara  maksimal.  Kebijakan  pemerintah  menyelenggarakan program pendidikan inklusi kepada peserta didik yang mengalami penyimpangan pada segi dimensi kehisupan untuk diberikan kesempatan yang seluas-luasnya dalam memperoleh pendidikan serta mewujudkan sikap anti diskriminatif dan menghargai keanekaragaman yang dimiliki oleh peserta didik.  Berdasarkan  hasil  penelitian  bahwa  persepsi  orang  tua  pada  PAUD  inklusi  meliputi  aspek kebijakan pemerintah tergolong dalam kategori kurang baik dengan persentase 39,81%, dan juga pada  aspek  penerapan  pendidikan  inklusi  tergolong  ke  dalam  kategori  cukup  baik  dengan  hasil persentase 35,19%. Maka dari itu pentingnya penyelenggaraan pendidikan inklusif secara konsisten memerlukan  adanya  kesadaran  yang  mendalam  dari  berbagai  pihak  dan  komponen.  Komitmen penyelenggaraan  pendidikan  inklusif  dapat  ditingkatkan  melalui  upaya  melibatkan  masyarakat khususnya  orang  tua  dalam  setiap  kegiatan  yang  dilaksanakan  guna  untuk  meningkatkan penyelengaraan pendidikan inklusi.

## DAFTAR PUSTAKA
Al  Kahar,  A.A.D.  (2019).”  Pendidikan  Inklusif  Sebagai  Gebrakan  Solutif  “Education  for  All”. Al- Riwayah:  Jurnal  Kependidikan , Volume 11 Nomor  1,  hlm  45-66.  Tersedia  pada http://e- jurnal.stainsorong.ac.id/index.php/Al-Riwayah/article/view/182
Arriani,  F.,  &  Wirantho,  S.A.  (2017).  “Kebijakan  Layanan  Pendidikan  Untuk  Anak  Berkebutuhan Khusus (ABK) di Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)”. AWLADY: Jurnal Pendidikan
Anak , Volume 3 Nomor 1. Tersedia pada http://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/awlady/article/view/1217
Ayu,  N.M.L.,  Tirtayani,  L.A.,  &  Abadi,  I.B.G.S.  (2019).  “Evaluasi  Program  PAUD  Inklusi  di  Kota Denpasar Ditinjau dari Hasil Belajar dan Perencanaan Program Lanjutan”. Jurnal Pendidikan Anak  Usia  Dini  Undiksha , Volume 7  Nomor 1,  hlm  57-67.  Tersedia  pada https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPAUD/article/view/18747
Budiyanto.  (2017). Pengantar  Pendidikan  Inklusif  Berbasis  Budaya  Lokal. Jakarta:  Prenamedia Group.
Candra,  IW.,  Harini,  I.G.A.,  &  Sumirta.,  I.N.  (2017) .  Psikologi  Landasan  Keilmuan  Praktik Keperawatan Jiwa. Yogyakarta: Penerbit Andi.
Dewi, N.P.A.S., Tirtayani, L.A., & Suniasih, N.W. (2019). “Efektivitas Program PAUD Inklusi di Kota Denpasar  Ditinjau  Dari  Aspek  Konteks”. Jurnal  Pendidikan  Anak  Usia  Dini  Undiksha ,
Volume 7, Nomor 1, hlm 1-12. Tersedia pada
https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPAUD/article/view/18731
Donsu, J.D.T. (2016). Psikologi Keperawatan . Yogjakarta:PT Pustaka Baru.
Dulisanti, R. (2015) “Penerimaan Sosial dalam Proses Pendidikan Inklusif (Studi Kasus pada Proses Pendidikan Inklusif di SMK Negeri 2 Malang”. IJDS: Indonesian Journal of Disability Studies, Volume 2, Nomor 1. Tersedia pada https://ijds.ub.ac.id/index.php/ijds/article/view/26
Firmandhani,  S.W.,  Setioko,  B.,  &  Setyowati,  E.  (2013).  “Faktor  Pembentuk  Persepsi  Ruang Komunal  di  Pemukiman  Nelayan  (Studi  Kasus:  Pemukiman  Nelayan  Tambak  Mulyo Semarang)”. Teknik , Volume 34, Nomor 2, (hlm.95-101). Tersedia pada https://ejournal.undip.ac.id/index.php/teknik/article/viewFile/5633/4998
Garnida, D. (2015). Pengantar Pendidikan Inklusif. Bandung: PT Radika Aditama.
Hendrowati,  T.Y.  (2017) .  ” Persepsi  Orang  Tua  terhadap  Pendidikan  Inklusif  Sekolah  Dasar  di Provinsi Lampung ” . Jurnal Fokus Konseling , Volume 3 Nomor 1 (hlm78-84). Tersedia pada http://ejournal.stkipmpringsewu-lpg.ac.id/index.php/fokus/article/view/293/0
Hermanto, H. (2008). “Kemampuan Guru Dalam Melakukan Identifikasi Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah Dasar Penyelenggara Pendidikan Inklusi”. Yogyakarta State University. Tersedia pada http://staffnew.uny.ac.id/upload/132299486/penelitian/INKLUSI-DINAMIKA.pdf
Kustawan, D. (2016). Pendidikan Inklusi dan Upaya Implementasinya. Jakarta Timur:PT Luksima Metro Media.
Kusumawardani,  N.R.  (2011).  “Sikap  Orang  tua  Reguler  Terhadap  Pendidikan  Inklusi ” .  Tersedia pada http://eprints.umm.ac.id/32054/2/jiptummb--noviriakus-27364-2-babi.pdf
Mariyana, R. (2016). “Kompetensi Guru Dalam Pembelajaran Berbasis Pendidikan Karakter Anak Usia  Dini”. Jurnal  Pedagogia .  Volume  12,  Nomor  1,  (hlm.1-18).  Tersedia  pada https://ejournal.upi.edu/index.php/pedagogia/article/viewFile/3296/2282
Megasari,  R.  (2014).  “Peningkatan  pengelolaan  sarana  dan  prasarana  pendidikan  untuk meningkatan  kualitas  pembelajaran  di  SMPN  5  Bukittinggi”. Jurnal  Bahana  Manajemen Pendidikan , Volume
2 Nomor 1, hlm 636-648. Tersedia pada
http://103.216.87.80/index.php/bahana/article/view/3808
Nilamsari, N. (2018). “Komunikasi Antarpribadi Orang Tua dan Guru Dalam Memahami Pendidikan Inklusi di TK Jasmine Jakarta Utara”. Jurnal Pustaka Komunikasi , Volume 1 Nomor 1, hlm 71- 82. Tersedia pada http://journal.moestopo.ac.id/index.php/pustakom/article/view/544
Ramdhani, A., & Ramdhani, M.A. (2017). “Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik” . Jurnal Publik , Volume 11 Nomor 1, hlm 1-12. Tersedia pada http://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/5116
Retnaningtya, M. S., & Paramitha, P. P. (2015). “Keterlibatan Orang Tua Dalam Pendidikan Anak Di TK  Anak  Ceria  (Parental  Involement  in  Education  at  TK  Anak  Ceria)”. Jurnal  Psikologi Pendidikan dan Perkembangan , Volume 4, Nomor
1. Tersedia pada
http://journal.unair.ac.id/filerPDF/jppp11a466eeb4full.pdf
Subini,  N.  (2014). Pengembangan  Pendidikan  Inklusi  Berbasis  Potensi . Jogjakarta:  Redaksi Maxima.
Suwandayani,  B.I.  (2019).  “Penerapan  Pendidikan  Inklusi  Berbasis  Kontekstual  di  Sekolah Dasar”. ELSE (Elementary School Education Journal): Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran
Sekolah Dasar , Volume 3 Nomor 1, hlm 44-54. Tersedia pada
http://103.114.35.30/index.php/pgsd/article/view/2490
Tejaningrum, D. (2017). “Perspektif Orang tua Terhadap Implemantasi Pendidikan Inklusif di Taman Kanak-Kanak”. Jurnal Konseling Pendidikan , Volume 1, Nomor 1 (hlm.73-90). Tersedia pada http://e-journal.hamzanwadi.ac.id/index.php/jkp/article/view/766
Tirtayani, L.A. (2018). “Upaya Pendampingan Anak Berkebutuhan Khusus pada Lembaga-lembaga PAUD  di  Singaraja,  Bali”. Proyeksi:  Jurnal  Psikologi , Volume 12, Nomor  2,  21-34.  Tersedia pada http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/proyeksi/article/view/2817
Vivianti, A., Maulidiyah, S., & Santi, D. E. (2019) “Hubungan Penerimaan Sosial Dengan Asertivitas pada Mahasiswa yang Merantau”. Jurnal Prosiding Seminar Nasional Multidisiplin, Volume 2, Nomor 1, (hlm 245-253). Tersedia pada
http://ejournal.unwaha.ac.id/index.php/snami/article/view/696
Waki, A. (2017).” Persepsi Orang tua Terhadap Pendidikan Inklusi Sekolah Dasar di Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor Provinsi Jawa-Barat”. Jurnal Basicedu, Volume 1, Nomor 1, hlm 79-83. Tersedia pada http://www.jbasic.org/index.php/basicedu/article/view/158
Widyawati, R. (2017). “Evaluasi Pelaksanaan Program Inklusi Sekolah Dasar”. Jurnal Manajemen Pendidikan , Volume 4, Nomor 1, (hlm.109-120).
Tersedia pada https://ejournal.uksw.edu/kelola/article/view/1014
Wiyani, N.A. (2016). Konsep Dasar PAUD. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.