SULTAN JURISPRUDENCE
Jurnal Riset Ilmu Hukum

## SULTAN JURISPRUDANCE: JURNAL RISET ILMU HUKUM
Volume 1 Nomor 2, Desember 2021, hlm. (30-40) Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang-Banten, Indonesia P-ISSN: 2798-5598 | e-ISSN: 2798-2130 https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jurisprudence/index

## Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dalam
Menyelesaikan Sangketa Sertifikat Ganda Atas Tanah  di Kabupaten Lebak  (Studi Kasus Putusan Nomor : 5/G/2020/PTUN.SRG)

## Siti Anis Khoirunnisa
Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Jalan Raya Palka KM. 03, Sindangsari, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, Banten E-mail : sitianiskhoirunnisa09@gmail.com
Nurikah
Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Jalan Raya Palka KM. 03, Sindangsari, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, Banten E-mail: nurikah@untirta.ac.id
H. E. Rahmat Jazuli Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Jalan Raya Palka KM. 03, Sindangsari, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, Banten E-mail: jazuli@untirta.ac.id
DOI: http://dx.doi.org/10.51825/sjp.v1i2.12444
Info Artikel |Submitted : 18 September 2021 |Revised : 18 Desember 2021 |Accepted : 22 Desember 2021
How  to  cite:  Siti  Anis  Khoirunnisa,  Nurikah,  H.  E.  Rahmat  Jazuli ,  “Kewenangan Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  Serang  dalam  Menyelesaikan  Sangketa  Sertifikat  Ganda Atas Tanah  di Kabupaten Lebak  (Studi Kasus Putusan Nomor : 5/G/2020/PTUN.SRG)”, Sultan Jurisprudance: Jurnal Riset Ilmu Hukum , Vol. 1 No. 2, (Desember, 2021), hlm. 30-40.

## ABSTRACT
The authority of the State Administrative Court according to Law Number 5 of 1986 concerning the State Administrative Court is to examine, decide and resolve disputes. One of the case studies is Decision No. 5/G/2020/PTUN.SRG the object of the dispute is a Certificate of Ownership that has been issued by the Head of the Lebak Regency BPN on land belonging to other people which results in mutual accusations. So the  problem  in this  research  is  how  is  the  authority  of  the Serang  Administrative  Court  in resolving  dual land  certificates?  and  what  is  the  basis  for  the  judge's  legal  considerations  on  Decision  Number 5/G/2020/PTUN.SRG? The research method that the author uses in the preparation of this legal writing is using the normative juridical method, namely research called library research because it focuses on secondary data  research,  with  descriptive  analytical  research  that  discusses  the  resolution  of  dual  certificate  disputes over  land  in  Lebak  Regency  which  is  sourced  from  primary  data.  and  secondary  data.  Data  collection techniques consist of literature study. And the method used in analyzing the data is a qualitative juridical analysis. The  results of the study concluded that the Serang Administrative Court  in completing the dual certificates.  Decision  No.  5/G/2020/PTUN.SRG  is  based  on  relevant  evidence,  namely  seeing  violations committed by the Head of the Lebak Regency BPN Office in the measurement and mapping process as well as procedures for issuing replacement certificates regulated in Article 17 paragraph 2 and Article 18 paragraph 1  and  paragraph 4  PP  No.  24  of  1997  concerning  Land  Registration.  So  the  Panel  of  Judges  canceled  the Certificate of Ownership in Nji's name. Chusdajah Binti Sarbini.
Keywords : State Administrative Court, Decision, Dual Certificate .

## ABSTRAK
Kewenangan  dari  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  menurut  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan sangketa.  Salah  studi  kasusnya  adalah  Putusan  No.  5/G/2020/PTUN.SRG  obyek  sangketanya adalah Sertifikat Hak Milik yang telah diterbitkan oleh Kepala BPN Kabupaten Lebak di atas tanah milik  orang  lain  yang  mengakibatkan  satu  sama  lain  saling  menuding.  Sehingga  permasalahan dalam penelitian ini bagaimana kewenangan PTUN Serang dalam menyelesaikan sertifikat ganda atas  tanah  ?  dan  bagaimanakah  dasar  pertimbangan  hukum  Hakim  terhadap  Putusan  Nomor 5/G/2020/PTUN.SRG? Metode penelitian yang penulis pergunakan dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah menggunakan metode yuridis normatif yaitu penelitian yang disebut penelitian kepustakaan  karena  menitikberatkan  penelitian  pada  data  sekunder,  dengan  jenis  penelitian deskriptif  analisis  yang  membahas  tentang  penyelesaian  sangketa  sertifikat  ganda  atas  tanah  di Kabupaten Lebak yang bersumber dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data terdiri  dari  Studi  Kepustakaan.  Serta  metode  yang  digunakan  dalam  menganalisis  data  adalah analisis yuridis kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan  bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dalam menyelesaikan sertifikat ganda Putusan No. 5/G/2020/PTUN.SRG didasarkan pada alat bukti yang relevan yaitu melihat adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Kepala Kantor BPN Kabupaten  Lebak  dalam  proses  pengukuran  dan  pemetaan  serta  prosedur  dalam  penerbitan sertifikat  pengganti  diatur  dalam  Pasal  17  ayat  2  dan  Pasal  18  ayat  1  dan  ayat  4  Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Sehingga Majelis Hakim membatalkan Sertifikat Hak Milik atas nama Nji. Chusdajah Binti Sarbini.
Kata Kunci : Pengadilan Tata Usaha Negara, Putusan, Sertifikat Ganda

## Pendahuluan
Sertifikat tanah seringkali menjadi persangketaan  bahkan  sampai  ke  sidang Pengadilan.  Hal  ini  timbul  karena  tanah mempunyai  fungsi  yang  sangat  penting bagi  kehidupan  masyarakat,  untuk mendapatkan  jaminan  kepastian  hukum maka  masyarakat  perlu  mendaftarkan tanah  guna  memperoleh  sertifikat  atas tanah  yang  berfungsi  sebagai  alat pembuktian yang kuat atas kepemilikan.
Seiring dengan tingginya nilai dan manfaat  tanah,  banyak  orang  yang berupa  memperoleh  bukti  kepemilikan tanah  dengan  memiliki  sertifikat  palsu, maupun  sertifikat  ganda,  pemalsuan sertifikat  terjadi  karena tidak  didasarkan pada  alas  hak  yang  benar,  seperti penerbitan  sertifikat  yang  didasarkan pada  surat  keterangan  yang  dipalsukan, bentuk lainnya berupa     stempel Badan
Pertanahan Nasional (BPN) dan pemalsuan data pertanahan. 1 Indonesia mempunyai
kewenangan  untuk  menguji  kebijakan pemerintah  yang  berkaitan  dengan  hak warga  negara  ini  diletakkan  di  dalam satu  lembaga  peradilan  tersendiri,  yaitu Peradilan Tata Usaha Negara. 2 PTUN ini kemudian diatur dalam UU No. 5 Tahun 1986, kemudian di ubah menjadi UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan UU No. 5  Tahun  1986,  kemudian  diubah  lagi menjadi  UU  No.  51  Tahun  2009  tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986  tentang  Peradilan  Tata  Usaha Negara. 3
Adanya  sertifikat  ganda  ini berkaitan  dengan  kewenangan Peradilan Tata  Usaha  Negara  yang  terjadi  karena
1 Putri  Cut  Keulmalahayati,  “Tinjauan
Hukum Pelaksanaan Prosedur Penerbitan Sertifikat Tanah” (Makasar, 2017). Hlm. 19. 2 Dian Kus Pratiwi, “Perluasan Kompetensi  Absolut  PTUN  Dalam  Undang- Undang  Administrasi  Pemerintahan,” Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM 25, no. 2 (2018): 340.
3 Ali  Abdullah, Teori  Dan  Praktek  Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Pasca-Amandemen (Jakarta: Prenada Media Group, 2015). Hlm. 13.
adanya  tumpang  tindih  sertifikat  tanah. Kewenangan  suatu  badan  pengadilan untuk mengadili suatu perkara dituangkan dalam  peraturan  mengenai  kompetensi absolut yang diatur dalam Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1986  berbunyi 4 : “Pengadilan bertugas  dan  berwenang memeriksa, memutus dan
menyelesaikan  sangketa  tata  usaha negara ”.
Sengketa  Tata  Usaha  Negara dibidang  pertanahan  timbul  disebabkan karena  suatu  penetapan  tertulis  yang dikeluarkan  oleh  Badan  atau  Pejabat  Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata  Usaha  Negara  yang  berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku  telah  bersifat  konkrit,  individual dan  final  dalam  bentuk  sertifikat  tanah mengenai kepemilikan hak atas tanah yang dikeluarkan pemerintah. 5
Kewenangan absolut dari Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan  Tata  Usaha  Negara  adalah memeriksa,  memutus  dan  menyelesaikan sangketa  tata  usaha  negara.  Penyelesaian sengketa yang berwenang untuk mengadili, karena memiliki persinggungan yaitu  dalam  aspek  administrasi  dan  atau keputusan  tata  usaha  negara  yang disengketakan. 6 Maka  lembaga  yang berwenang  untuk  menguji  keabsahan penetapan  keputusan  tata  usaha  negara adalah Pengadilan Tata Usaha Negara.
Salah  satu  studi  kasusnya  yaitu, Putusan  No.  5/G/2020/PTUN.SRG.  yang dimana  dalam  putusan  tersebut  Eneng Fadlah  Binti  H.  Nursaman  bertempat
4 Republik  Indonesia,  “Undang -Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara” (n.d.).
5 Marten  Bunga,  “Kompetensi  Peradilan Tata  Usaha  Negara  Dalam  Menyelesaikan  Sangketa Tanah,” Gorontalo Law Review 1, no. 1 (2018): 47.
6 Gade  Aris  Eka  Pramana,  “Kompetensi Absolut  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  Terkait  Titik Singgung  Antara  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  Dan Peradilan  Umum  Dalam  Sangketa  Pertanahan,” Jurnal Analogi Hukum 1, no. 1 (2019): 79.
tinggal di Kp. Cipanas, Kabupaten Lebak Provinsi  Banten,  yang  selanjutnya disebut sebagai
penggugat dan menggugat  Kepala  Kantor  Pertanahan Kabupaten  Lebak  yang  selanjutnya disebut  sebagai  tergugat,  diikutsertakan pula pihak ketiga dalam putusan tersebut yang  berjumlah  17  orang  diantaranya adalah H. Endang Darukutini, S.Sos.,MA.,  yang  selanjutnya  disebut sebagai penggugat II Intervensi.
Duduk  perkara  pada  pokoknya mengemukakan  objek  sangketanya  yaitu Sertifikat  Hak  Milik  No.  00261/Desa Sajira Mekar, yang diterbitkan tanggal 23 Juni  2016,  Surat  Ukur  No.  220/Sajira Mekar/2016 tanggal 18 Mei 2016 dengan luas  tanah  9.633  M 2 atas  nama  Nji Chusdajah Binti Sarbini.
Menimbulkan  kerugian  yang nyata  bagi  Penggugat  karena  Sertifikat telah terbit di atas tanah milik Penggugat. Padahal tanah objek sangketa sejak tahun 1960  tercatat  atas  nama  Roeba  Bin
Maridin berdasarkan Girik No. 1276/331/9/Persil No. 72/Darat/ll,
SPPT  No.  36.02.130.005.002.  0009.0,  luas tanah  22.703  M 2,, selanjutnya  pada tanggal  10  Oktober  1965  tanah  tersebut dihibahkan  kepada  anaknya  atas  nama H.  Nursaman  Bin  Roba,  kemudian  pada tanggal 17 Desember 1970 tanah tersebut dihibahkan  kepada  Eneng  Fadlah  Binti H. Nursaman. 7 Sangketa Tata Usaha Negara yang diatur  dalam  Pasal  1  angka  10  Undang- Undang  No.  51  Tahun  2009  Tentang Peradilan  Tata  Usaha  Negara 8 dalam
Putusan  Nomor  5/G/2020/PTUN.SRG pihak penggugat merasa di rugikan oleh keputusan  yang  sudah  dikeluarkan  oleh
Badan/Pejabat Pemerintahan yaitu
Badan  Pertanahan  Nasional  (BPN) sebagai  pihak  tergugat,  dan  penggugat
7 “Salinan
Putusan No.5/G/2020/PTUN.SRG” (n.d.).
8 Republik  Indonesia,  “Undang -Undang No.  51  Tahun  2009  Tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  No.  5  Tahun  1986  Tentang Peradilan Tata Usaha Negara” (n.d.).
meminta  pengadilan  untuk  membatalkan atau  tidak  sah  dalam  penerbitan  sertifikat yang  baru.  Hal  ini  menjadi  kewenangan mutlak  Peradilan  Tata  Usaha  Negara dalam  menyelesaikan  sangketa  tata  usaha negara.

## Metode Penelitian
Jenis  metode  yang  digunakan dalam  menjawab  permasalahan  penelitian ini  adalah  yuridis  normatif. 9 Penelitian normatif  dilakukan  atau  ditujukan  hanya pada  peraturan  atau  bahan  hukum  yang tertulis.  Penelitian  ini  disebut  penelitian kepustakaan  atau  studi  dokumen  karena lebih menitikberatkan penelitian pada data sekunder. 10
Spesifikasi  atau  jenis  penelitian yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah deskriptif analisis, yaitu mengungkapkan  peraturan  perundang- undangan  yang  berkaitan  dengan  teori- teori  hukum  yang  menjadi  obyek penelitian. 11 Sedangkan  Analisis data yang diperoleh  dilakukan  dengan  cara  analisis yuridis  kualitatif  yaitu  analisis  kualitatif yang  dipergunakan  untuk  aspek-aspek normatif  (yuridis)  melalui  metode  yang bersifat deskriptif analitis, yaitu menjabarkan  peristiwa-peristiwa  yang diteliti dan menghubungkan satu sama lain untuk  mendapatkan  suatu  kesimpulan yang umum.
Adapun  tempat  lokasi  yang  akan digunakan  oleh  peneliti  meliputi  : Lingkungan  Pengadilan  Tata  Usaha Negara Serang, Lingkungan Badan Pertanahan Kabupaten Lebak, Perpustakan Universitas  Sultan  Ageng  Tirtayasa  dan
9 Rani  Sri  Agustina,  “THE  CREDIT
RESTRUCTURING  AS  A  FORM  OF  PROTECTION AGAINST  CUSTOMERS  DURING  THE  COVID-19 PANDEMIC,” International Journal of Law
Reconstruction 5, no. 2 (2021): 231, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26532/ijlr.v5i 2.17528.
10 Soerjono  Soekanto  and  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif:  Suatu  Tinjauan  Singkat (Jakarta: Rajawali Perss, 2009). Hlm. 13-14.
11 Zaenudin  Ali, Metode  Penelitian  Hukum, Sinar Grafika (Jakarta: Sinar Grafika, 2016). Hlm. 105.
Perpustakan Fakultas Hukum Universitas  Sultan  Ageng  Tirtayasa.
Dalam  penelitian  ini,  landasan  teori dimanfaatkan  sebagai  pemandu  agar fokus penelitian sesuai fakta di lapangan dan untuk memberikan gambaran umum tentang  latar  penelitian  serta  sebagai bahan pembahasan hasil penelitian.

## Pembahasan
1. Kewenangan  Pengadilan  Tata
Usaha  Negara  Serang  Tingkat  Pertama, Tingkat  Banding,  Serta  pada  Tingkat Kasasi  Dalam  Menyelesaikan  Sangketa Sertifikat  Ganda  Atas  Tanah  Di kabupaten  Lebak  Studi  Kasus  Putusan Nomor 5/G/2020/PTUN.SRG.
Berdasarkan  Pasal  48  UU  No.  5 Tahun  1986  Tentang  Peradilan  Tata Usaha  Negara  adalah  PTUN  berwenang memutus, memeriksa dan menyelesaikan sangketa TUN. Dalam Sengketa pertanahan Putusan Nomor 5/G/2020/PTUN.SRG pada tingkat pertama  adalah  akibat  dikeluarkannya
KTUN  antara  orang  atau  badan  hukum perdata  dengan  badan  atau  pejabat  tata usaha  negara  baik  dipusat  maupun  di daerah.
Kasus  ini  berkaitan  tentang keabsahan data fisik dan data yuridisnya, dimana pihak penggugat dalam tuntutannya  menyatakan  Sertifikat  Hak Milik  Batal  atau  tidak  sah,  karena penggugat  menyatakan  bahwa  tergugat telah  melanggar  prosedur  dalam  proses pengukuran dan pemetaan serta prosedur  dalam  penerbitan  sertifikat pengganti  yang  diatur  dalam  Pasal  17 ayat  2  dan  Pasal  18  ayat  1  dan  ayat  4 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
Putusan  Pengadilan  Tata  Usaha Negara  Nomor  5/G/2020/PTUN.SRG dimenangkan  oleh  pihak  penggugat dengan  pertimbangan  Majelis  Hakim dari  aspek  prosedur  surat  keputusan obyek sangketa yang diterbitkan berpedoman  pada  ketentuan  Pasal  17 ayat  2  dan  Pasal  18  ayat  1  dan  ayat  4
Peraturan  Pemerintah  No.  24  Tahun  1997 tentang Pendaftaran Tanah.
Berdasarkan  bukti  T-12  bahwa Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten  Lebak  sebagai  tergugat  telah melakukan  pengukuran  di  lokasi  bidang tanah  yang  di  mohonkan  oleh  tergugat  II intervensi dalam hal permohonan penggantian Blanko Sertifikat sebagaimana telah  dituangkan  didalam  Gambar  Ukur No. 7262/Tahun 2016, pengukuran dilakukan pada tanggal 25 April 2016, dan berdasarkan  bukti  T-15  diketahui  bahwa tergugat telah melakukan pengukuran dan penetapan  batas  di  lokasi  bidang  tanah telah di tuangkan dalam Berita Acara Hasil Pengukuran  Lapangan  dan  Pengelohan Data.
Berdasarkan fakta hukum,
diketahui bahwa letak bidang tanah obyek sangketa di Desa Sajira Mekar, Kecamatan Sajira,  Kabupaten  Lebak,  dengan  batas- batas :
a. Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Sajira
b. Sebelah  Timur  berbatasan  dengan tanah milik Jaenal Abidin
c. Sebelah  Selatan  berbatasan    dengan selokan Cidengdong
d. Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik H. Ali.
Pengadilan  berpendapat  bahwa adapun  tetangga  yang  berkepentingan yang merupakan batas bidang tanah obyek sangketa  adalah  Sebelah  Timur  harus ditandatangani  oleh  Jaenal  Abidin,  namun berdasarkan  bukti  P-30  pada  Surat Pernyataan  tanggal  8  April  2020  yang dibuat  Jaenal  Abidin  menyatakan  tidak pernah  diminta  oleh  siapa  pun  untuk menandatangani  batas-batas  tanah  obyek sangketa  dalam  melakukan  pengukuran dan penetapan batas-batas tanah milik Nji. Chusdajah Binti Sarbini.
Tidak pernah juga menandatangani Berita  Acara Hasil  Pengukuran    Lapangan dan  Pengolahan  Data  tanggal  25  April 2016,  serta  obyek  sangketa  Sebelah  Barat harus  ditanda  tangani  oleh  H.Ali,  namun berdasarkan  bukti  P-32  berupa  foto  nisan
Alm.  H.  Muhammad  Ali  dan  diketahui bahwa  obyek  sangketa  yang  berbatasan dengan Sebalah Barat  yaitu H. Ali telah meninggal  dunia  pada  tahun  2007  dan bersesuaian  dengan  keterangan  saksi bernama  Memet  Selamet  dan  Jaenudin yang  memberikan  keterangan  bahwa  H. Ali telah meninggal dunia.
Sehingga tergugat dalam menerbitkan  obyek  sasngketa  telah melanggar Asas-Asas Umum
Pemerintahan  yang  Baik  yaitu  asas kecermatan  yang  terdapat  pada  Pasal  10 ayat  1  Undang-Undang  No.  30  Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yakni  keputusan  dan  /atau  tindakan harus  didasarkan  pada  dokumen  yang lengkap  untuk  mendukung  legalitas penetapan keputusan dan/atau tindakan tersebut.  Karena  dari  aspek  prosedur surat keputusan obyek sangketa bertentangan  dengan  peraturan  yang berlaku.
Oleh  karena  itu,  cukup  beralasan hukum  apabila  sertifikat  obyek  sangketa dinyatakan batal karena penggugat telah memenuhi  unsur  pengajuan  gugatan. Sehingga patut dikabulkan pada tuntutan pokok dan tuntutan tambahan.
Kasus  ini  salah  satu  pihaknya merasa  tidak  puas  terhadap  putusan yang  telah  dijatuhkan  oleh  Pengadilan Tata  Usaha  Negara  Serang  dan  telah mengajukan  ke  tingkat  banding,  dimana prosedur  yang  ditempuh  oleh  pemohon banding  H.  Endang  Darukutni  S.Sos., MA.  sebagai  penggugat  II  intervensi mengajukan banding administratif kepada  Pengadilan  Tinggi  Tata  Usaha Negara  Jakarta  dalam  hal  ini  Majelis Hakim tingkat Banding telah berkesimpulan  tidak  dapat  menerima pertimbangan hukum yang telah diambil oleh  Majelis  Hakim  tingkat  pertama dengan alasan bahwa Penerbitan Sertifikat  Hak  Milik  atas  nama  Nji. Chusdajah  Binti  Sarbini  telah  memenuhi prosedur  dalam  proses  pengukuran  dan pemetaan  serta  sesuai  prosedur  dalam penerbitan  Sertifikat  Pengganti  yang
diatur  dalam  Pasal  17  ayat  2  dan  Pasal  18 ayat 1 dan ayat 4 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
Majelis  Hakim  Pengadilan  Tinggi Tata  Usaha  Negara  Jakarta  berpedoman bahwa  tergugat  telah  menyelesaikan sangketa sesuai dengan Ketentuan Pasal 11 ayat 3 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian  Kasus  Pertanahan  yang berbunyi :
“ Sangketa  atau  konflik  yang  menjadi kewenangan  kementerian  sebagaimana dimaksud meliputi :
a. Kesalahan  prosedur  dalam  proses pengukuran,  pemetaan  dan/atau perhitungan luas.
b. Kesalahan  prosedur  dalam  proses penerbitan sertifikat pengganti.”
Berdasarkan  suatu  kesimpulan menghubungkan  pada  bukti  bukti  T-4 bahwa  Badan  Pertanahan  Kabupaten Lebak  telah  menugaskan  kepada  Sdr. Lukas  Tanggung  Pintoko  sebagai  petugas ukur berdasarkan Surat Tugas Pengukuran No. 313/Sr-28. 03/V/2016 tanggal 25 April 2016, dan T-5 bahwa terjadi perbedaan luas terhadap obyek bidang tanah yang diukur yang  semula  seluas  10.  450  M 2 kemudian setelah  dilaksanakan  pengukuran  ternyata luas tanah menjadi 9. 633 M 2 . Penggugat  II  intervensi  menerima dan
tidak mempermasalahkan sebagaimana  Surat  Pernyataan  Menerima Luas  tanggal  28  April  2016  yang ditandatangani oleh penggugat II intervensi,  dan  melihat  pada  bukti  T-7 yang  menyatakan  bahwa  tergugat  sudah menyampaikan  undangan  kepada  Ahli Waris  Nji.  Chusdajah  dan  Kepala  Desa Sajira untuk hadir dalam rangka pelaksanaan  pengukuran  dan  penetapan batas bidang tanah
dengan mengikutsertakan  tetangga  batas  bidang tanah,  yang  akan  dilaksanakan  pada tanggal 26 April 2016.
Dimana  tetangga  batas  bidang tanah  itu  adalah  Jaenudin  merupakan Kepala  Desa  Sajiramekar,  dan  pada  bukti
saksi  yang  diajukan  P  II  Intervensi dihadirkan  pula    pihak  sebelah  Timur yang  berbatasan  dengan  tanah  milik Jaenal  Abidin  yang  digarap  oleh  H.oom dan sudah ditandatangani.
Sehingga  hal  ini  tergugat dinyatakan  tidak  melanggar  peraturan yang  ada  pada  Pasal  17  ayat  2  dan  18 ayat  1  dan  ayat  4  Peraturan  Pemerintah No.  24  Tahun  1997  Tentang  Pendaftaran
Tanah sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membatalkan  Putusan  PTUN  Serang Nomor 5/G/2020/PTUN.SRG.
Penggugat  juga  mengajukan kasus  ini  pada  tingkat  kasasi.  Artinya putusan  ini  sudah  berkekuatan  hukum tetap ( Inkracht). Mahkamah Agung dalam tingkat  Kasasi  membatalkan  putusan atau  penetapan  pengadilan  pengadilan dalam  semua  lingkungan  peradilan karena:
a. Tidak  berwenang  atau  melampaui batas kewenangan.
b. Salah  menerapkan  atau  melanggar hukum yang berlaku ( Judex Facti).
c. Lalai  memenuhi  syarat-syarat  yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam  kelalaian  itu  dengan batalnya putusan yang bersangkutan. Mahkamah  Agung  berpendapat bahwa  alasan  kasasi  dibenarkan,  karena Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara  Jakarta  telah  keliru  dan  salah dalam  menerapkan  hukum.  Oleh  sebab itu  Putusan  Pengadilan  Tinggi  Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 206/B/2020/PT.TUN.JKT tanggal 1
September  2020  yang  menguatkan Putusan  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara Serang  Nomor  5/G/2020/PTUN.SRG tanggal  6  Mei  2020  tidak  dapat dipertahankan dan harus dibatalkan.
2. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara Tingkat  Pertama,  Tingkat  Kasasi  Serta
Tingkat  Kasasi  Dalam  Menyelesaikan
Sangketa  Sertifikat  Ganda  Atas  Putusan No. 5/G/2020/PTUN.SRG .
Dasar pertimbangan hakim
Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  menerima gugatan  yang  diajukan  penggugat  selaku badan  hukum  perdata  yang  melawan Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Lebak Provinsi Banten dan tergugat intervensi H. Endang Darukutni, S.Sos., MA dkk.
Permasalahan hukum yang disangketakan adalah mengenai keabsahan tindakan hukum tergugat dalam
mengeluarkan  obyek  sangketa  dari  aspek peraturan perundang-undangan, oleh karena  itu  permasalahan  hukum  yang disangketakan  berada  dalam  bidang Hukum  Tata  Usaha  Negara.    Majelis Hakim  mempertimbangkan  bahwa  baik dalam  posita  maupun  petitum  gugatan penggugat  tidak  mempersoalkan  atau mempermasalahkan  hak  keperdataan  atau kepemilikan  atas  bidang  tanah  obyek sangketa,  tetapi  mengenai  penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 00261/Desa Sajira Mekar/2016  tanggal  18  Mei  2016,  Luas Tanah  9.633  M 2 atas  nama  Nji.  Chusdajah Binti  Sarbini  yang  diterbitkan  tumpang tindih  atas  nama  penggugat,  dan  menguji keabsahan obyek sangketa yang diterbitkan  tergugat  dari  aspek  prosedur administrasi  penerbitannya,  dalam  hal  ini Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  Serang berwenang dalam memeriksa dan memutus sengketa.
Berdasarkan  fakta-fakta  hukum, Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa  antara penggugat  dan  objek  sengketa  memiliki hubungan  hukum  secara  langsung  karena objek  sengketa  yang  diterbitkan  oleh tergugat  juga  berada  di  atas  bidang  tanah milik penggugat.
Sehingga  terjadi  tumpang  tindih antara  objek  sengketa  dan  bidang  tanah milik  penggugat,  oleh  karena  itu  dengan adanya  hubungan  hukum  tersebut,  maka kepentingan penggugat terkena oleh akibat hukum  Keputusan  Tata  Usaha  Negara yang  dikeluarkan  tergugat  dan  karenanya penggugat merasa kepentingannya dirugikan, dengan demikian sesuai
ketentuan  Pasal  53  ayat  1  Undang- Undang  No.  9  Tahun  2004,  penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan a quo . Tenggang waktu pengajuan gugatan  Majelis  Hakim  berpedoman pada  Pasal  5  Peraturan  Mahkamah Agung  No.  6  Tahun  2018  Tentang Pedoman Penyelesaian Sangketa Administrasi Pemerintah Setelah Menempuh  Upaya  Administratif  yang berbunyi : “ Tenggang waktu pengajuan gugatan  di  pengadilan  dihitung  90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan  atas  upaya  administratif diterima oleh badan dan/atau pejabat administrasi  pemerintahan  yang menangani penyelesaian upaya administratif ” . Majelis Hukum berpendapat mengenai  tenggang  waktu  gugatan bahwa  dengan  menghubungkan  tanggal dimulainya penghitungan tenggang waktu
pengajuan gugatan oleh
penggugat  yaitu  pada  tanggal  6  Januari 2020,  dengan  tanggal  didaftarkannya gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha  Negara  Serang  pada  tanggal  23 Januari  2020,  maka  gugatan  diajukan belum  melampaui  tenggang  waktu  90 hari.
Demikian  Peradilan  Tata  Usaha Negara memiliki kewenangan memeriksa dan  memutus  sengketa a  quo dan Penggugat  memiliki  kepentingan  untuk mengajukan  gugatan  serta  masih  dalam tenggang  waktu  pengajuan  gugatan, maka  terhadap  aspek  formal  pengajuan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara telah terpenuhi.
Tergugat  dalam  menerbitkan obyek  sasngketa  telah  melanggar  Asas- Asas  Umum  Pemerintahan  yang  Baik yaitu  asas  kecermatan  yang  terdapat pada  Pasal  10  ayat  1  Undang-Undang No.  30  Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.  yakni  keputusan  dan /atau  tindakan  harus  didasarkan  pada
dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas  penetapan  keputusan  dan/atau tindakan tersebut.
Aspek  prosedur  surat  keputusan obyek  sangketa  bertentangan  dengan peraturan  yang  berlaku.  Oleh  karena  itu, cukup  beralasan  hukum  bagi  pengadilan apabila sertifikat obyek sangketa dinyatakan  batal  sehingga  tuntutan penggugat  dalam  petitum  gugatan  yang kedua  patut  dikabulkan.  Bahwa  oleh karena  keputusan  dinyatakan  batal  maka kepada tergugat diwajibkan untuk mencabut  dan  mencoret  dari  Daftar  Buku Tanah  Sertifikat  obyek  sangketa,  sehingga tuntutan  penggugat  yang  ketiga  patut dikabulkan seluruhnya.
Majelis  Hakim  menyatakan  karena tergugat  dan  tergugat  II  intervensi dinyatakan  sebagai  pihak  yang  kalah dihukum  membayar  biaya  perkara  secara tanggung rentang sejumlah yang tercantum dalam amar putusan. Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh  alat  bukti  yang  disampaikan  para pihak, namun untuk mengambil keputusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini.
Dasar  Pertimbangan  Hakim  pada proses  Banding  tanggal  14  Mei  2020  atas Putusan  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara Serang Nomor 5/G/2020/PTUN.SRG tanggal  6  Mei  2020.  Majelis  Hakim Pengadilan  Tinggi  Tata  Usaha  Negara Jakarta  mempertimbangkan  bahwa  fakta hukum  tanggal  pemberitahuan  putusan dan  fakta  hukum  tanggal  pernyataan Banding  dihubungkan  dengan  Pasal  123 ayat  1  Undang-Undang  No.  5  Tahun  1986 Tentang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara dapat  disimpulkan  permohonan  Banding yang  diajukan  Tergugat  secara  formal dapat diterima.
Menimbang  bahwa  Maejlis  tingkat Banding  pada  Pengadilan  Tinggi  Tata Usaha Jakarta setelah membaca, mempelajari  dan  menganalisa  seluruh  isi berkas  perkara  No.  5/G/2020/PTUN.SRG telah  bermusyawarah  dan  sepakat  secara bulat  berpendapat  dan  berkesimpulan
tidak  dapat  menerima  pertimbangan- pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Majelis Hakim tingkat pertama.
Majelis  Hakim  Tingkat  Banding menghubungkan  pada  bukti  bukti  T-4 bahwa  Badan  Pertanahan  Kabupaten Lebak  telah  menugaskan  kepada  Sdr. Lukas Tanggung Pintoko sebagai petugas ukur berdasarkan
Surat Tugas
Pengukuran  No.  313/Sr-28.  03/V/2016 tanggal  25  April  2016,  dan  T-5  bahwa terjadi  perbedaan  luas  terhadap  obyek bidang  tanah  yang  diukur  yang  semula seluas  10.  450  M 2 kemudian  setelah dilaksanakan  pengukuran  ternyata  luas tanah menjadi 9. 633 M 2.
Serta melihat pada bukti T-7 yang menyatakan  bahwa  tergugat  sudah menyampaikan  undangan  kepada  Ahli Waris  Nji.  Chusdajah  dan  Kepala  Desa Sajira  untuk  hadir  dalam  rangka pelaksanaan  pengukuran  dan  penetapan batas bidang tanah dengan
mengikutsertakan  tetangga  batas  bidang tanah,  yang  akan  dilaksanakan  pada tanggal  26  April  2016,  dimana  tetangga batas  bidang  tanah  itu  adalah  Jaenudin merupakan  Kepala  Desa  Sajiramekar yang dijadikan bukti saksi pada tergugat II intervensi, dan dihadirkan pula  pihak sebelah  Timur  yang  berbatasan  dengan tanah  milik  Jaenal  Abidin  yang  digarap oleh  H.oom.  Sehingga  hal  ini  sudah sesuai  dengan  prosedur  prosedur  dalam proses  pengukuran  dan  pemetaan  serta sesuai  prosedur  dalam  penerbitan Sertifikat Pengganti.
Tindakan tergugat dalam menerbitkan surat sengketa tidak
melanggar  ketentuan  yang  berlaku  dan tidak  melanggar  tata  kepemerintahan yang baik karena sebelum diterbitkannya surat  obyek  sangketa  yang  baru  sudah didahului oleh tindakan-tindakan berupa pemeberitahuan, pengukuran yang dihadirkan  oleh  warga  masyarakat  yang merupakan berkepentingan, serta dihadirkan  oleh  Kepala  Desa  dan sebagainya baru dilakukan
diterbitkannya Sertifikat Hak Milik pada
tanggal 23 Juni atas nama Nji. Chusdajah.
Didasari oleh keseluruhan pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat
Banding  sependapat  untuk  membatalkan Putusan  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara Serang  Nomor  5/G/2020/PTUN.SRG  atas Putusan  Banding  ini  pada  hari  Selasa  01 September  2020  No  Putusan  Banding 206/B/2020/PT.TUN.JKT.
Berdasarkan  pertimbangan  Majelis Hakim  Agung  telah  membaca  dan mempelajari  seluruh  bukti-bukti  pada perkara ini, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan kasasi dibenarkan,  karena Judex  Facti Pengadilan Tinggi  Tata  Usaha  Negara  Jakarta  telah keliru  dan  salah  dalam  menerapkan hukum.  Oleh  sebab  itu  Putusan  pada tingkat  kasasi  ini  Majelis  Hakim  Agung mengabulkan  permohon  kasasi  Eneng Fadlah  Binti  H.  Nursaman,  membatalkan Putusan  Pengadilan  Tinggi  Tata  Usaha Negara Jakarta Nomor 206/B/2020/PT.TUN.JKT tanggal 1 September 2020. Mewajibkan tergugat untuk mencabut  keputusan  tata  usaha  negara berupa Sertifikat Hak Milik No. 00261/Desa Sajira Mekar, terbit tanggal 23
Juni  2016,  Surat  Ukur  No.  220/Sajira Mekar/2016  tanggal  18  Mei  2016,  luas  9. 633  M 2 atas  nama  Nji.  Chusdajah.  Bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi,  dan  sebagai  pihak  yang  kalah Termohon  Kasasi  dihukum  membayar biaya  perkara  dalam  semua  tingkat pengadilan.  Putusan  ini  diputus  pada tanggal 2 Maret 2021.
Menurut  pendapat  penulis  dalam kasus  ini  adalah  adanya  mall  administrasi yaitu sebuah perbuatan melanggar hukum, melampaui  wewenang,  menggunakan wewenang  untuk  tujuan  lain  dari  yang menjadi  tujuan  dari  wewenang  tersebut, termasuk  kelalaian  atau  pengabaian. Dalam hal putusan ini disebut dengan mall administrasi karna tidak adanya
transparansi  dari  pihak  Badan  Pertanahan Kabupaten Lebak mengenai kasus
sertifikat  ganda,  dan  menggunakan wewenangnya  untuk  tujuan  lain,  dan bukan hanya pihak Badan Pertanahannya saja  yang  terlibat,  banyak  pihak  yang terlibat  dalam  kasus  sertifikat  ganda  ini yaitu  pihak  Desa,  Kelurahan  ataupun pihak  Kecamatan  yang  turut  membantu Badan  Pertanahan  Kabupaten  Lebak dalam menerbitkan sertifikat.
Ketika  putusan  dari  Pengadilan Tata  Usaha  Negara  sudah Incracht harus dieksekusi  oleh  pihak  yang  kalah,  yaitu Badan  Pertanahan  Kabupaten  Lebak harus  segera  mengeksekusi  putusan pengadilan untuk mencoret dan membatalkan  penerbitan  sertifikat  yang baru.  Ketika  Badan  Pertanahan  sebagai pihak  yang  kalah  tidak  melakukan  hal tersebut  dan  melampaui  batas  waktu yang  telah  ditentukan,  pihak  pengadilan akan segera melakukan lembaga eksekusi yakni  sanksi  administrasif  dan  uang paksa  sesuai  dengan  Pasal  116  Undang- Undang  No.  9  Tahun  2004  Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

## Penutup
Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan  bahwa  terdapat  identifikasi berbagai  permasalahan  yang  timbul dalam  penelitian  ini.  Pada  tingkat pertama adalah dimana pihak penggugat dalam tuntutannya menyatakan Sertifikat Hak  Milik  batal  atau  tidak  sah,  bahwa tergugat telah melanggar prosedur dalam proses  pengukuran  dan  pemetaan  serta prosedur  dalam  penerbitan  sertifikat pengganti yang diatur pada Pasal 17 ayat 2  dan  Pasal  18  ayat  1  dan  ayat  4 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang  Pendaftaran  Tanah.  karena tergugat  tidak  menggunakan  asas kecermatan dalam prosedur pengukuran dan  pemetaan  serta  sesuai  prosedur dalam  penerbitan  Sertifikat  Pengganti. Tergugat  telah  melanggar  peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Asas-asas  Umum  Pemerintahan  yang Baik  (AUPB),  dan  diwajibkan  untuk mencabut  obyek  sangketa  dan  tergugat
harus  dihukum  untuk  membayar  biaya perkara  yang  jumlahnya  akan  ditentukan. Atas  Putusan  Pengadilan  Tata  Usaha Negara.
Berdasarkan  kendala-kendala  yang disebutkan di atas maka dijadikan evaluasi kepada Kepada petugas Kantor Pertanahan hendaknya  lebih  teliti  dalam  melakukan pengukuran batas tanah dan  apabila  batas tanah tidak ada hendaknya diteliti dengan sebaik  mungkin  dengan  mencari  tau terlebih  dahulu  melalui  tetangga  sekitar mengenai  letak  batas  tanah  yang  benar tanpa  tertipu  dengan  keterangan  yang diberikan  oleh  pemilik  tanah  yang mempunyai  itikad  tidak  baik  menujukkan batas  tanah  yang  salah  sehingga  terjadi tumpang  tindih,  dan  BPN  Kabupaten Lebak  harus  lebih  cermat  lagi  dalam menerbitkan  sertifikat  tanah,  sehingga dikemudian  hari  tidak  ditemukan  lagi tanah yang bersifat ganda, dan hal ini juga menjamin  kenyamanan  bagi  masyarakat dalam  menerbitkan  sertifikat  tanah,  dan menciptakan  keadilan  bagi  masyarakat khususnya Kabupaten Lebak.

## Daftar Pustaka
Abdullah,  Ali. Teori  Dan  Praktek  Hukum Acara  Peradilan  Tata  Usaha  Negara Pasca-Amandemen .  Jakarta:  Prenada Media Group, 2015.
Agustina,  Rani  Sri.  “THE  CREDIT
RESTRUCTURING AS A FORM OF PROTECTION AGAINST CUSTOMERS DURING THE COVID- 19 PANDEMIC.” International Journal of Law Reconstruction 5,  no.  2  (2021):  231. https://doi.org/http://dx.doi.org/ 10.26532/ijlr.v5i2.17528.
Ali,  Zaenudin. Metode  Penelitian  Hukum, Sinar Grafika . Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
Bunga,  Marten.  “Kompetensi  Peradilan
Tata Usaha Negara Dalam Menyelesaikan  Sangketa  Tanah.”
Gorontalo Law Review 1, no. 1 (2018): 47.
Keulmalahayati,  Putri  Cut.  “Tinjauan
Hukum  Pelaksanaan  Prosedur Penerbitan Sertifikat Tanah.” Makasar, 2017.
Pramana,  Gade  Aris  Eka.  “Kompetensi Absolut  Peradilan  Tata  Usaha Negara  Terkait  Titik  Singgung Antara  Peradilan  Tata  Usaha Negara  Dan  Peradilan  Umum Dalam  Sangketa  Pertanahan.” Jurnal  Analogi  Hukum 1,  no.  1 (2019): 79. Pratiwi, Dian Kus. “Perluasan Kompetensi Absolut PTUN Dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan.” Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM 25, no. 2 (2018): 340.
Republik  Indonesia.  Undang-Undang  No. 51  Tahun  2009  Tentang  Perubahan atas  Undang-Undang  No.  5  Tahun 1986  Tentang  Peradilan Tata  Usaha Negara (n.d.).
——— .  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun 1986  Tentang  Peradilan Tata  Usaha Negara (n.d.).
Salinan Putusan No.5/G/2020/PTUN.SRG (n.d.).
Soerjono  Soekanto  and  Sri  Mamudji. Penelitian  Hukum  Normatif:  Suatu Tinjauan  Singkat .  Jakarta:  Rajawali Perss, 2009.