## ANALISIS MANAJEMEN PELAYANAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN MASA PANDEMI COVID 19 PADA KANTOR RUMAH TAHANAN NEGERA KELAS IIB PINRANG
Analiysis Of Service Management Of Correctional Prisioner During The Covid-19 Pandemic At The State Detention Center Office Class IIB Pinrang
Achmad Khairi 1 , Thamrin Abduh 2 , Miah Said 2
1 Rumah Tahanan Negera Kelas IIB Kab. Pinrang
2 Program Studi Manajemen, Program Pascasarjana, Universitas Bosowa
*Email: ardeclans01@gmail.com
Diterima: 25 Agustus 2023/Disetujui: 30 Desember 2023

## ABSTRAK
Penelitian bertujuan untuk mengetahui manajemen pelayanan publik di Masa Pandemi Covid 19 Di Tahanan Negara Kelas IIB  Pinrang  dan  mengetahui  bentuk  pelayanan  publik  bagi  warga  binaan  pemasyarakatan  di  masa  pandemi  Covid  19  Di Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang. Rancangan penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah menekankan pada penelitian kualitatif.  Penelitian  ini  akan  dilakukan  Rumah  Tahanan  Negera  Kelas  IIB  Kab.  Pinrang,  Provinsi  Sulawesi  Selatan. Penelitian  ini  menggunakan  instrument  wawancara,  observasi  dan  dokumentasi  dalam  pengumpulan  data.  Berdasarkan uraian hasil penelitian disimpulkan bahwa pelayanan publik di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang telah menerapkan aspek-aspek manajemen pelayanan mulai perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian yang telah berjalan dengan baik. Dari  aspek  perencanaan  pelayanan  telah  memiliki  sasaran  dan  indikator  yang  jelas  serta  difokuskan  pada  peningkatan pelayanan  kebutuhan  warga  binaan.  Selain  itu,  dalam  perencanaan  pelayanan  telah  ditetapkan  standar  dan  prosedur pelayanan yang jelas dan SDM pemberi layanan yang profesional. Dari aspek pengorganisasian dilakukan pengorganisasian pegawai berdasarkan kemampuan dan keahlian yang dimiliki untuk mengisi masing-masing tugas dan jabatan, membangun kerjasama,  sinergitas  dan  komitmen  pelayanan  yang  tertuang  dalam  perjanjian  kinerja.  Adapun  dari  aspek  pengendalian, segala  bentuk  pelayanan  disertai  dengan  prosedur  layanan  yang  wajib  dijalankan  baik  terkait  jangka  waktu  penyelesaian setiap unsur layanan pemasyarakatan, adanya jaminan pelayanan dan jaminan keamanan. Selain itu dilakukan juga evaluasi kinerja  dan  pengendalian  serta  penyelesaian  masalah  yang  ditemukan.  Selain  telah  menerapkan  aspek-aspek  manajemen seperti  tersebut  di  atas,  dalam  melaksanakan  kegiatan  pelayanan  Rumah  Tahanan  Negara  Kelas  II  B  Pinrang  juga melakukan serangkain inovasi pelayanan public.
Kata Kunci: Manajemen, Pelayanan Publik, Warga Binaan, Pandemi Covid-19

## ABSTRACT
The aim of this study was 1) To determine the management of public services during the Covid 19 Pandemic in Class IIB Pinrang State Detainees. 2) To find out the form of public service for correctional prisioners during the Covid 19 pandemic in  Class  IIb  Pinrang  State  Detention.  The  research  design  used  by  researchers  emphasized  qualitative  research.  This research was carried out at the Class IIB State Detention Center, Kab. Pinrang, South Sulawesi Province. This study used interview instrument, observation and documentation in data collection. Based on the description of the study result, it is concluded that public service at the Class IIB Pinrang State Detention Center has implemented the aspects of the service management  starting  from  planning,  organizing and  controlling  which ha gone  well.  In  the  aspect of  service  planning,  it has clear target and indicator and it is focused on improving service needs of the prisoners. In addition, in service planning, clear  service  standard  and  procedure  has  been  estabilished  and  proffesional  service  provider  human  resource.  From organization  aspect,  the  organization  of  employees  based  on  their  abilities  and  expertise  to  fill  each  task  and  position, building cooperation, synergy and service commitment as stated in the performance agreement. As for the control aspect, all  forms  of  service  are  accompanied  by  service  procedure  that  must  be  carried  out  regarding  the  time  period  for

## Postgraduate Bosowa University Publishing (PBUP)

## Indonesian Journal of Business and Management
e -ISSN:  2460-3767 p -ISSN: 2656-6885 https://postgraduate.universitasbosowa.ac.id/index.php/jbm
completion  of  each  element  of  correctional  services,  the  existence  of  service  guarantee  and  security  guarantee. Furthermore,  performance  evaluation  and  control  are  also  carried  out  and  resolution  of  problems  found.  Apart  from implementing the management aspects as mentioned above, in carrying out service activities at the Class IIB Pinrang State Detention Center, it is also conducted  a series of public service innovation.
Keywords : Management, Public Service, Prisoner, Covid-19 Pandemic
This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

## 1. PENDAHULUAN
Menjelang  awal  tahun  2020  sebuah  fenomena penemuan  virus  tersebut  ialah  Corona  Virus  Disease (COVID-19). Penyebaran utamanya melalui air liur dan bisa menempel pada benda padat mengakibatkan mudahnya virus ini  tersebar.  Indonesia  pertama  kali  mengkonfirmasi  kasus Covid-19,  Melalui  Surat  Keputusan  Presiden  Nomor  12 Tahun  2020  Tentang  Penepatan  Bencana  Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
Wilayah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan memiliki  resiko  penularan  penyakit  yang  tinggi  termasuk COVID-19. Kondisi ini disebabkan karena UPT Pemasyarakatan  yang  sangat  padat  dimana  warga  binaan pemasyakatan  hidup  berdampingan  dalam  waktu  lama. Lingkungan  yang  tertutup  serta  situasi  yang  over  crowded menyebabkan penularan COVID-19 di UPT Pemasyarakatan berpotensi  lebih  tinggi  dari  pada  di  masyarakat.  Mengingat keadaan  seperti  sekarang  ini,  Kementrian  Hukum  dan  Hak Asasi  Manusia  mengeluarkan  kebijakan  yang  tercantum dalam  Permenkumham  Nomor  10  Tahun  2020  Tentang Syarat  Pemberian  Asimilasi  Dan  Hak  Integritas  Bagi Narapidana  Dan  Anak  Dalam  Rangka  Pencegahan  Dan Penanggulangan  Penyebaran  COVID-19  (Mentri  Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2020).
Mendukung Permenkumham tersebut, maka Direktorat Jendral  Pemasyarakatan  menerbitkan  Surat  Edaran  Nomor  : PAS-20.PR.01.01  Tahun  2020  Tentang  Langkah  Progresif Dalam  Penanggulangan  Penyebaran  Virus  Corona  Disease (COVID-19)  pada  unit  pelaksana  Teknis  Pemasyarakatan. Salah  satu  isi  dari  surat  edaran  tersebut  yaitu  perubahan prosedur layanan kunjungan.
Layanan kunjungan merupakan layanan yang diberikan untuk  memenuhi  hak  menerima  kunjungan  narapidana  dan tahanan yang dijamin oleh negara dan tertuang pada Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan (Permasyarakatan, 1995). Tujuan
diberikannya layanan kunjungan bagi narapidana dan tahanan supaya mereka tetap bisa berkomunikasi dengan keluarga dan tiak merasa diasingkan atau ditinggalkan. Selagi melaksanakan  masa  pidana,  Narapidana  dan  tahanan  tetap diberikan  hak-hak  sesuai  dengan  undang-undang  yang berlaku.  Satu-satunya  hak  narapidana  dan  tahanan  yang dirampas adalah kebebasan bergerak, artinya tidak semua hak mereka  dirampas.  Hal  ini  dilakukan  dengan  maksud  untuk membentuk  narapidana  menjadi  manusia  seutuhnya, menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak menjadi residivis  sehingga  bisa  melaksanakan  fungsi  sosialnya  lagi dilingkungan masyarakat.
Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang melekat pada  diri  manusia  dan  bersifat  universal.  Dalam  Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak  Asasi Manusia disebutkan  bahwa  hak  asasi  manusia  harus  dilindungi, dihormati,  dipertahankan,  dan  tidak  dapat  dikurangi, diabaikan,  atau  dirampas  dalam  keadaan  apapun  oleh  orang lain.  Perlindungan  hak  tersebut  harus  dipenuhi,  seperti  hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran  dan  hati  nurani,  hak  beragama,  hak  untuk  tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di  hadapan  hukum,  dan  hak  untuk  tidak  dituntut  atas  dasar hukum yang berlaku surut. Dalam konteks pelayanan publik di  lembaga  pemasyarakatan,  negara  harus  memenuhi  dan menjamin  narapidananya  mendapatkan  kepuasan  atas  hak asasi pribadinya, seperti pemenuhan hak kesehatan, hak untuk pendidikan, hak untuk kepastian hukum, hak untuk kelayakan fasilitas di penjara, dan mendapatkan pelayanan publik yang berkaitan dengan sarana pembinaan secara baik.
Banyak  opini  dan  narasi  tentang  sistem  lembaga pemasyarakatan  di  Indonesia  dan  disampaikan  berulang  kali karena  tidak  ada  ujung  penyelesaiannya.  Lembaga pemasyarakatan  berada  dibawah  naungan  pemerintah, sehingga  keduanya  memiliki  tanggung  jawab  dalam pelayanan  public,  terus  melakukan  perbaikan  sistem pemasyarakatan  mulai  dari  aspek  manajemen  organisasi, sumber  daya  manusia  yang  mengelolah,  pelaksanaan  tugas hingga  pengawasan  terus  dilakukan  sebagai  alternatif  solusi permasalahan  yang  dihadapi  oleh  lembaga  pemasyarakatan. Akan  tetapi,  seiring  berjalannya  waktu,  opini  dan  narasi berulang tentang mempertanyakaan sistem lembaga pemasyarakatan  yang  tidak  sesuai  dengan  kebutuhan narapidana  maupun  masyarakat  yang  mendapatkan  efeknya terus  bermunculan.  Oleh  karena  itu,  sistem  seperti  apakah yang  seharusnya  dimiliki  dan  diperbaiki  oleh  lembaga pemasyarakatan di Indonesia?
Menurut World Prison Brief (WBP), jumlah narapidana di  Indonesia  terus  meningkat  dalam  satu  dekade  terakhir. WBP mencatat, sampai 4 April 2022 tingkat kapasitas penjara atau  lembaga  pemasyarakatan  (rutan)  di  Indonesia  menjadi 208,6%.  Sehingga  Indonesia  menjadi  negara  dengan keterisian penjara atau rutan tertinggi ke-21 dari 207 negara di seluruh  dunia  dan  tertinggi  keempat  di  Asia.  Selanjutnya, berdasarkan  laporan  yang  dikeluarkan  oleh  Direktorat Jenderal  Pemasyarakatan  (Ditjenpas)  Kementerian  Hukum dan HAM (Kemenkumham) pada September 2022, penghuni penjara  atau  rutan  di  Indonesia  mencapai  276.172  orang. Dengan demikian, banyaknya jumlah narapidana di Indonesia membuat  kelebihan  penghuni  penjara  atau  rutan  menjadi 144.065  orang  (109%)  dari  total  kapasitas  yang  hanya tersedia untuk 132.107 orang.
Berdasarkan data diatas, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan  Kementerian  Hukum  dan  HAM  (Ditjenpas Kemenkumham)  pada  April  2022  juga  mencatat  bahwa penghuni  penjara  atau  rutan  di  Indonesia  paling  banyak berlatar belakang dari kasus narkoba, yaitu sebanyak 135.758 orang. Selanjutnya, banyaknya jumlah narapida narkotika ini mendorong  terjadinya  beberapa  permasalahan  lain.  Hal  ini dikarenakan  banyak  dari  narapidana  narkotika  digabungkan dengan narapidana lainnya di penjara umum. Padahal hukum di  Indonesia  menyatakan  bahwa  pelaku  tindak  pidana narkotika  sebagai  kejahatan  berat  sehingga  dalam  menjalani hukumannya, perlu mendapatkan program rehabilitasi. Akan tetapi,  dalam  pelaksanaannya,  tidaklah  demikian.  Badan Narkotika  Nasional  (BNN)  pada  tahun  2017  mengatakan bahwa  lebih  kurang  50%  dari  peredaran  gelap  narkotika terjadi di dalam penjara. Kurangnya manajemen pengorganisasian  dan  pelayanan  lembaga  pemasyarakatan terhadap kasus narapida narkotika yang membludak tersebut memberikan dampak buruk yang mengakibatkan overcrowding  penjara,  sehingga  memicu  pada  prakatik merajalelanya suap yang dilakukan oleh petugas penjara dan narapidana  dan  akhirnya  berimbas  pada  buruknya  kualitas layanan di penjara.
Overcrowding di penjaga atau rutan selama ini selalu di padang  sebagai  sumber  permasalahan  atas  sistem  lembaga pemasyarakatan  di  Indonesia  yang  kurang  optimal.  Padahal permasalahan  penjara  atau  rutan  yang  overcrowding narapidana  tidak  bisa  dikambing  hitamkan  sebagai  alasan buruknya  manajemen  pengorganisasian  dan  pelayanan lembaga pemasyarakatan. Karena fakta dilapangan menunjukan bahwa pelayanan dari lembaga pemasyarakatan kepada  narapidana  memang  tidak  optimal  sehingga menyebabkan  kerusuhan  dan  permasalahan  yang  terjadi berulang kali. Hal ini juga ditegaskan dalam penelitian yang dilakukan oleh James Mcguire dari Liverpool University pada tahun 2018 terhadap 97 penjara di Amerika Serikat, Inggris, Swiss,  Slovenia,  dan  Spanyol  mengungkapkan  bahwa kekerasan dan kerusuhan di penjara atau rutan terjadi akibat buruknya  kondisi  pelayanan  oleh  petugas  rutan  kepada narapidana.  Untuk  mengatasi  permasalahan  tersebut, pembangunan  rutan  baru  atau  penambahan  sarana  prasarana rutan  bukanlah  solusi  yang  tepat  untuk  jangka  panjang. Lembaga  pemasyarakatan  harus  memperbaiki  kualitas manajemen  penjara  yang  dalam  jangka  panjang  dapat mengurangi  jumlah  narapidana.  Sedangkan  untuk  kasus narapidana narkotika seharusnya daripada lembaga pemasyarakatan  memenjarakan  pengguna  narkotika,  lebih baik  lembaga  pemasyarakatan  membangun  kebijakan mengatasi ketergantungan dan peredaran narkotika itu sendiri di Indonesia.
Menyikapi  permasalahan  di  atas,  Kementerian  Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tahun 2022 mengeluarkan update terhadap standar pelayanan pemasyarakatan  dalam  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2022 tentang  Pelayanan  Publik  Berbasis  Hak  Asasi  Manusia. Melalui peraturan tersebut, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan  telah  menginstruksikan  bahwa  Pelayanan
Publik  Berbasis  HAM  yang  selanjutnya  disingkat  P2HAM harus dilakukan  secara cepat dan tepat  menggunakan  sistem aplikasi  yang  terintegrasi  dalam  pengumpulan,  pemeriksaan, pengolahan,  serta  pelaporan  terkait  penilaian  P2HAM. Adapun  pembentukan  P2HAM  dilaksanakan  melalui  tahap pencanangan,  pembangunan,  evaluasi,  penilaian,  dan pembinaan  serta pengawasan.  Dengan demikian, diharapkan permasalahan dalam efektivitas pelayanan lembaga pemasyarakatan  yang  mendapatkan  opini  dan  narasi  negatif dari publik dan yang terus dipertanyakan publik tersebut bisa diatasi dan bisa termaksimalkan.
Manajemen pelayanan publik di lembaga pemasyarakatan  merupakan  suatu  hal  yang  sangat  krusial untuk  memastikan  bahwa  hak  asasi  narapidana  terpenuhi dengan  baik.  Manajemen  pelayanan  publik  di  lembaga pemasyarakatan  juga  berkaitan  dengan  upaya  memastikan bahwa  hak  asasi  manusia  pada  narapidana  dihormati  dan dipenuhi,  terutama  dalam  hal  penanganan  kesehatan, pendidikan,  dan  rehabilitasi  narapidana.  Oleh  karena  itu, pemerintah  dan  lembaga  terkait  perlu  mengambil  langkah konkret  dalam  meningkatkan  praktik  manajemen  pelayanan publik  di  lembaga  pemasyarakatan,  dengan  melakukan evaluasi  rutin  terhadap  layanan  yang  diberikan  serta memperkuat  kerjasama  dengan  masyarakat  dan  lembaga swadaya masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan pelayanan publik di lembaga pemasyarakatan.
Memperbaiki  sistem  pengawasan  oleh  Inspektorat Jenderal  Kementerian  Hukum  dan  HAM  terhadap  lembaga pemasyarakatan yang ada dibawahnya merupakan salah satu tahapan  yang  juga  harus  dibenahi.  Hal  ini  dijelaskan  dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  Nomor  2  Tahun  2022  tentang  Pelayanan  Publik Berbasis  Hak  Asasi  Manusia.  P2HAM  perlu  dilaksanakan dengan  pembinaan  dan  pengawasan  untuk  menjamin efektivitas  pelaksanaannya  pada  unit  kerja.  Selama  ini pengawasan  tidak  efektif  karena  yang  diawasi  adalah  rekan kerja  dari  yang  mengawasi.  Untuk  itu,  Direktorat  Jenderal Pemasyarakatan  perlu  memberikan  ruang  kepada  lembaga eksternal  nonpemerintah  yang  bergerak  dibidang  peradilan pidana atau hak asasi manusia untuk melakukan pengawasan di unit kerja lembaga pemasyarakatan. Sehingga pengawasan yang  dilakukan  dipastikan  jujur  dan  hasilnya  bisa  menjadi bahan pertimbangan untuk perbaikan sistem selanjutya.
Praktik  manajemen  pelayanan  publik  di  lembaga pemasyarakatan perlu ditingkatkan sehingga bisa memberikan  layanan  yang  lebih  efektif  dan  efisien  bagi narapidana. Untuk mencapai tujuan tersebut, ada beberapa hal yang  perlu  diperhatikan.  Salah  satunya  penting  untuk memperhatikan  kualitas  pelatihan  yang  diberikan  pada  staf lembaga  pemasyarakatan  agar  mereka  mampu  memberikan pelayanan  yang  lebih  baik  dan  mampu  mengelola  fasilitas penjara  dengan  efektif  dan  efisien.  Selain  itu,  perlu  ada kebijakan  yang  mendorong  partisipasi  masyarakat  dan lembaga  swadaya  masyarakat  dalam  pengawasan  terhadap manajemen  pelayanan  publik  di  lembaga  pemasyarakatan, sehingga  dapat  memperkuat  akuntabilitas  dan  transparansi dalam  pelaksanaan  pelayanan  publik.  Sumber  daya  manusia yang  berkualitas  dan  partisipasi  masyarakat  juga  menjadi
faktor  penting  dalam  manajemen  pelayanan  publik  di lembaga pemasyarakatan. Peningkatan manajemen pelayanan publik  di  lembaga  pemasyarakatan  tidak  hanya  akan memberikan  dampak  positif  bagi  narapidana,  namun  juga akan  memberikan  dampak  positif  bagi  masyarakat  secara umum.
Membangun kualitas manajemen pelayanan di lembaga pemasyarakatan  berarti  membangun  lingkungan  sosial  di penjara  atau  rutan  yang  baik.  Overcrowding  yang  terjadi  di penjara  memang  menyebabkan  pembangunan  lingkungan sosial yang baik di penjara menjadi sulit. Akan tetapi, apabila pelayanan publik secara interaktif dibangun untuk narapidana secara  maksimal,  maka  penjara  bisa  menjadi  tempat  yang positif bagi narapidana memperbaiki dirinya. Pada dasarnya, meskipun  melakukan  aksi  kejahatan,  narapidana  juga memiliki  sifat  yang  rentan  karena  mereka  hampir  dibenci secara  universal.  Peluang  narapidana  untuk  menjadi  lebih baik  akan  meningkat  jika  narapidana  mendapatkan  hak  dan ruang untuk berubah dengan baik.
Sebagai  warga  negara  Indonesia,  kita  harus  sadar mengenai  dampak  negatif  dari  permasalahan  ini  dan menyuarakan  kepada  lembaga  pemasyarakatan  yang bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak bagi narapidana dengan tidak berorientasi pada pemenjaraan dan memberikan pelayanan  yang  maksimal  kepada  narapidana  yang  ada  di penjara atau rutan. Meskipun pengurangan  mengirim pelaku tindak  kejahatan  ke  penjara  atau  rutan  dan  meningkatkan sistem  pelayanan  di  lembaga  pemasyarakatan  tidak memberikan  efek  yang  signifikan  secara  cepat.  Namun, setidaknya  cara  ini  dapat  perlahan  mengatasi  permasalahan- permasalahan yang telah mengakar di lembaga pemasyarakatan.
Opini dan narasi-narasi terkait permasalahan manajemen  pengorganisasian  dan  pelayanan  lembaga pemasyarakatan  sudah  menjadi  persoalan  yang  klasik, meskipun  solusi  dan  alternatif  mengenai  permasalahan lembaga pemasyarakatan di Indonesia telah diidentifikasikan melalui  peraturan-peraturan  pemerintahan.  Berdasarkan uraian  diatas,  solusi  atas  permasalahan  tersebut  sebenarnya bukanlah tentang membangun penjara baru, tapi mengurangi tahanan narapidana dan dengan memberikan pelayanan yang optimal kepada narapida. Pada akhirnya, dibutuhkan langka- langkah  yang  strategis  untuk  menjawab  opini  dan  narasi negatif  yang  beredar  dengan  memberikan  akses  kepada narapidana  terhadap  keadilan  melalui  bantuan  hukum  yang adil pula.
Penelitian  bertujuan  untuk  mengetahui  manajemen pelayanan  publik  di  Masa  Pandemi  Covid  19  Di  Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang dan mengetahui bentuk pelayanan publik  bagi  warga  binaan  pemasyarakatan  di  masa  pandemi Covid 19 Di Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang.

## 2. METODE
Penelitian  yang  akan  peneliti  lakukan  adalah penelitian  lapangan  ( field  research )  dengan  jenis penelitian  kualitatif  dengan  metode  penelitian  deskriptif yaitu penelitian  yang dimaksudkan  untuk  mengumpulkan infomasi  mengenai  status  suatu  gejala  yang  ada,  yaitu
keadaan  gejala  menurut  apa  adanya  pada  saat  penelitian dilakukan  tanpa  bermaksud  membuat  kesimpulan  yang berlaku  untuk  umum  atau generalisasi. Metode deskriptif adalah  membuat  deskripsi,  gambaran  atau  lukisan  secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta–fakta, sifat– sifat  serta  hubungan  antar  fenomena  yang  diselidiki. Untuk itu, dalam penelitian ini peneliti akan menggambarkan  fenomena  dan  fakta-fakta  yang  ada  di lapangan  secara  sistematis,  faktual  dan  akurat  dan kemudian menganalisisnya.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil obseravsi menunjukkan bahwasanya akuntabilitas  dalam  sebuah  organisasi  memang  menjadi hal  yang  penting  sebab  akuntabilitas  ini  termaksud  juga dalam transparansi atau penginformasian dalam pelayanan  publik.  Sebab  akuntabilitas  yang  tinggi  dapat dijadikan  alat  untuk  mengukur  kinerja  birokrasi pemerintahan  dalam  hal  pelayanan  kepada  masyarakat  di masa pandemic Covid-19.
Pelayanan  publik  sebagai  segala  bentuk  jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan  oleh  instansi  pemerintah  pusat  maupun daerah  dalam  rangka  upaya  pemenuhan  kebutuhan masyarakat  maupun dalam rangka pelaksanaan  ketentuan peraturan perundang–undangan. Seiring dengan penerapan  sistem  desentralisasi.  Dalam  konteks  Undang- Undang  No.  25  tahun  2009  tentang  pelayanan  publik disebutkan  bahwa  standar  pelayanan  adalah  tolak  ukur yang  dipergunakan  sebagai  pedoman  penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban  dan  janji  penyelenggara  kepada  masyarakat dalam  rangka  pelayanan  yang  berkualitas,  cepat,  mudah, terjangkau dan terukur.
Rumah  Tahanan  Negara  Kelas  II  B  Pinrang merupakan  lembaga  negara  yang  memberikan  pelayanan publik  kepada  masyarakat,  sesuai dengan  ketentuan  yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang  Pelayanan  Publik  Pasal  1  ayat  (2).  Kemudian, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009  Pasal  1  ayat  (6),  dalam  hal  ini  Masyarakat  yang dimaksud  adalah  Warga  Binaan  Pemasyarakatan  beserta keluarga  dan  kerabat  yang  datang  ke  Rutan  (masyarakat di  luar  rutan)  Dengan  begitu,  dapat  dijelaskan  bahwa Layanan  kepada  masyarakat  yang  dilakukan  oleh  Rumah Tahanan Negara Kelas II B Pinrang adalah dalam bentuk penyediaan  fasilitas  bagi  narapidana  dan  pelayanan  bagi keluarga  atau  kerabat  yang  ingin  mengunjungi  Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang. Namun tetap menjaga perhatian  terhadap  kebutuhan  narapidana  dan  anggota keluarga atau kerabat mereka, petugas juga mengutamakan keamanan dan kenyamanan yang mendukung bagi masyarakat pada umumnya.
Dalam  memberikan  pelayanan  publik,  Rumah Tahanan  Negara  Kelas  IIB  Pinrang  telah  menerapkan aspek-aspek  manajemen  pelayanan  mulai  perencanaan,
pengorganisasian  dan  pengendalian  yang  telah  berjalan dengan baik.
Dari  aspek  perencanaan  pelayanan  telah  memiliki sasaran  dan  indikator  yang  jelas  serta  difokuskan  pada peningkatan  pelayanan  kebutuhan  warga  binaan.  Selain itu, dalam perencanaan pelayanan telah ditetapkan standar dan  prosedur  pelayanan  yang  jelas  dan  SDM  pemberi layanan  yang  profesional.  Dari  aspek  pengorganisasian dilakukan pengorganisasian pegawai berdasarkan kemampuan  dan  keahlian  yang  dimiliki  untuk  mengisi masing-masing tugas dan jabatan, membangun kerjasama, sinergitas  dan  komitmen  pelayanan  yang  tertuang  dalam perjanjian kinerja.Adapun dari aspek pengendalian, segala bentuk  pelayanan  disertai  dengan  prosedur  layanan  yang wajib  dijalankan  baik  terkait  jangka  waktu  penyelesaian setiap  unsur  layanan  pemasyarakatan,  adanya  jaminan pelayanan  dan  jaminan  keamanan.  Selain  itu  dilakukan juga evaluasi kinerja dan pengendalian serta penyelesaian masalah yang ditemukan.
Manajemen  pelayanan  publik  di  Rumah  Tahanan Negara  Kelas  II  B  Pinrang  adalah  tindakan  yang dilakukan  untuk  mencapai  sasaran  dari  kegiatan pelayanan kepada masyarakat umum yang dijelaskan oleh A.S  Moenir  bahwa  tujuan  utama  pelayanan  adalah memberikan  layanan  dan  produk.  Layanan  ini  dapat memenuhi individu atau sekelompok orang yang dilayani, dan  personel  harus  dapat  memenuhi  empat  syarat  utama yakni:  (a)  perilaku  yang  santun,  (b)  dengan  cara  yang positif  dalam  menyampaikan  pesan  dengan  apa  yang semestinya  diterima  oleh  orang  yang  terlibat,  (c)  waktu yang sesuai dalam penyampaian, dan (d) bersikap ramah. Mengenai  produk  pelayanan,  kepuasan  melibatkan  baik barang maupun jasa yang diberikan.
Pentingnya  manajemen  pelayanan  publik  yang optimal  harus  disadari  mengingat  bahwa  pelaksanaan pelayanan  publik  merupakan  hal  yang  sangat  penting dalam  upaya  membangun  tata  kelola  pemerintahan  yang baik.  Hal  ini  dikarenakan,  (a)  penerapan  nilai-nilai  good governance  dapat  lebih  efektif  dan  nyata  melalui pelayanan  publik  yang  baik  dan  mudah  dilakukan  oleh birokrasi  pemerintah,  (b)  pelayanan  publik  melibatkan semua  pihak  yang  terkait  dalam  tata  kelola  (pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil), (c) pelayanan publik dapat membangun dukungan dan kepercayaan masyarakat,  (d)  dengan  memperbaiki  pelayanan  publik, praktik  tata  kelola  yang  buruk  bisa  dihindari,  (e) peningkatan  pelayanan  publik  juga  dapat  melibatkan aktor-aktor  internasional  dalam  menanggapi  isu-isu publik,  dan  (f)  penilaian  dan  indikator  tentang  kualitas pelayanan  publik  dapat  dilakukan  dengan  mudah. (Kementerian  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan Reformasi Birokrasi, 2014).
Dalam  prakteknya,  beberapa  hal  mendasar  yang dibutuhkan  oleh  masyarakat  dalam  pelayanan  publik adalah  :  Pertama,  perlu  ditentukan  berapa  lama  waktu yang  diperlukan,  bagaimana  prosesnya  dilakukan,  berapa biayanya,  dan  bagaimana  prosedurnya,  semua  hal  ini harus tersedia; Kedua, Jika masyarakat merasa tidak puas
dengan layanan yang diberikan, mereka dapat mengajukan  pengaduan  terkait  standar  pelayanan  yang telah  ditetapkan  oleh  lembaga  pemerintah  melalui  sistem penanganan  keluhan  atau  sistem  pengaduan  masyarakat. Rakyat juga mengetahui hari ketika dia mengeluh dan hari ketika  dia  merespons,  bukan  hanya  kotak  saran  dan ketiga,  institusi  pemberi  pelayanan  harus  melakukan pengukuran  kepuasan  masyarakat.  Berdasarkan  hasil penelitian,  kesemua  hal  ini  telah  dilakukan  oleh  Rumah Tahanan  Negara  Kelas  IIB  Pinrang.  Selain  itu,  dalam melaksanakan  kegiatan  pelayanan  Rumah  Tahanan Negara  Kelas  II  B  Pinrang  juga  melakukan  serangkain inovasi pelayanan publik.
Inovasi  dapat  diartikan  sebagai  langkah-langkah yang  dilakukan  untuk  menciptakan  produk  (barang  atau jasa)  yang  baru,  memperkenalkan  metode  atau  ide  baru, atau  menghasilkan  perubahan  atau  peningkatan  yang bertahap. Pada dasarnya, inovasi dalam pelayanan publik mengacu  pada  pembaharuan,  ciptaan,  kreativitas,  atau ciptaan  baru  dalam  pelayanan  publik.  Berdasarkan penjelasan  tersebut,  strategi  inovasi  pelayanan  publik merupakan langkah atau usaha untuk menerapkan ide-ide atau  terobosan  yang  dilakukan  oleh  penyelenggara pelayanan  publik  demi  mencapai  tujuan  dan  memenuhi kebutuhan  penerima  layanan.  Hal  ini  juga  memberikan kontribusi  yang  signifikan  terhadap  pengguna  layanan dalam hal kualitas layanan (Suwarno, 2008; Setianingrum, 2009; Hilda, 2014).
Salah satu inovasi pelayanan yang dilakukan adalah pelayanan  bagi  keluarga  yang  berkunjung  dimana  juga pelayanan  kunjungan  keluarga  berbasis  HAM  yaitu memudahkan  masyarakat  saat  mendaftarkan  kunjungan bagi  penyandang  disabilitas,  ibu  hamil  dan  lansia.  Selain memberi  kemudahan,  keramahan  juga  menyediakan tempat  yang  nyaman  bagi  keluarga  yang  berkunjung. Hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Taufik  H. Simatupang pada tahun 2009 berjudul "Pelayanan Publik di  Lembaga  Pemasyarakatan"  menunjukkan  bahwa prosedur  dan  mekanisme  sistem  pelayanan  publik terhadap  WBP  (Narapidana)  secara  umum  sudah memenuhi  prinsip-prinsip  pelayanan  publik  yang  baik. Sudah  ada  ketersediaan  informasi  mengenai  waktu kunjungan yang bisa dilihat secara terbuka di pintu masuk Rutan/Rutan.  Perlakuan  petugas  terhadap  pengunjung tidak  bersifat  diskriminatif,  dan  hak  serta  kewajiban dalam  penyelenggaraan  layanan  telah  dijalankan  oleh pemberi dan penerima layanan.
Secara keseluruhan, temuan penelitian ini memberikan  gambaran  bahwa  manajemen  pelayanan yang  baik  sangat  dibutuhkan  oleh  sebuah  organisasi public  untuk  dapat  memberikan  kualitas  pelayanan  yang prima.  Bahkan  temuan  penelitian  ini  juga  telah membuktikan  bahwa  meskipun  di  tengah  kondisi pandemic covid 19 yang banyak dikeluhkan oleh sebagian besar  organisasi  public  dalam  memberikan  pelayanan, dengan  pola  manajemen  pelayanan  yang  baik  maka pelayanan  yang  berkualitas  dapat  tetap  terlaksana.  Selain itu,  temuan  penelitian  ini  juga  memberikan  gambaran
bahwa inovasi organisasi sektor public dalam memberikan  pelayanan  sebagaimana  ciri  penerapan konsep  good  governance  terbukti  dapat  menyelesaikan permasalahan-permasalahan pelayanan public yang timbul dalam masyarakat. a) Bentuk Pelayanan Bagi Warga Binaan
Pemasyarakatan  Masa  Pandemi  Covid  19  Pada Rumah Tahanan Negara Kelas II B Pinrang. Upaya  untuk  mengetahui  efektivitas  pelayanan publik  yang  lebih  baik  merupakan  suatu  keharusan  yang harus  segera  dilakukan  untuk  menciptakan  pelayanan lebih  efisien,  efektif  dan  sesuai  dengan  kebutuhan  dan aspirasi masyarakat.
b) Kejelasan dari Tujuan yang Ingin Dicapai
Pelaksanaan  pelayanan  publik  pastinya  dilakukan untuk  mencapai  tujuan  yang  telah  direncanakannya. Tujuan utama penyelenggaraan administrasi publik  yakni pelayanan masyarakat. Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan top trending issues di masyarakat oleh karena proses  pelaksanaan  layanannya  masih  terkesan  statis (berjalan  di  tempat).  Jika  dilihat  dari  segi  ekonomi, buruknya  pelayanan  publik  dapat  berdampak  pada penurunan  pendapatan  masyarakat,  khususnya  ekonomi masyarakat  kelas  menengah  ke  bawah  karena  ketiadaan efisiensi waktu pelayanan, dimana masyarakat menghabiskan waktu yang cukup lama untuk mendapatkan pelayanan publik.
Efektivitas  merupakan unsur pokok untuk  mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi,  kegiatan  ataupun  program,  dan  dinilai  efektif apabila  tercapainya  tujuan  maupun  sasaran  telah ditentukan.  Efektivitas  pelayanan  publik  dapat  terealisasi dengan  adanya  tujuan  atau  rencana  masa  depan  yang terencana.
Berdasarkan  hasil  observasi  menjelaskan  bahwa pelaksanaan pelayanan publik di Rumah Tahanan Negara Kelas  IIB  Pinrang  sudah  memiliki  dasar  acuan  yaitu Rencana  Strategis  serta  adanya  SOP  acuan  untuk melaksanakan  pelayanan  publik.  Hal  tersebut  terjadi untuk  memberikan  pelayanan  yang  baik  terhadap masyarakat. Masyarakat berhak mendapat pelayanan yang efektif  dan  terbaik  dari  Pemerintah  karena  sistem demokrasi  yang  ada  saat  ini  terpusat  pada  rakyatnya, namun  seringkali  yang  kita  temukan  adalah  pelayanan yang  seharusnya  ditujukan  kepada  masyarakat  umum kadang  dibalik  menjadi  pelayanan  masyarakat  terhadap Negara,  sehingga  dianggap  perlu  untuk  mengevaluasi jalannya  suatu  organisasi  yang  dapat  dilakukan  melalui konsep  efektivitas  dengan  menekankan  pada  pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
c) Kejelasan dari Strategi Pencapaian Tujuan Pelayanan public merupakan segala bentuk pelayanan  yang  dilaksanakan  oleh  instansi  pemerintah  di pusat hingga daerah dalam bentuk  barang atau jasa, yang mana  dilaksanakan  dalam  bentuk  pemenuhan  kebutuhan masyarakat  maupun dalam rangka pelaksanaan  ketentuan peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan Keputusan Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  Nomor  63 Tahun  2003,  pelaksanaan  pelayanan  publik  harus  dapat
dilakukan  sesuai  dengan  rencana  dari  setiap  instansi, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang juga termasuk.
Berdasarkan  hasil  obeservasi  menjelaskan  bahwa untuk  meningkatkan  efektivitas  pelaksanaan  pelayanan public kepada masyarakat, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB  Pinrang  telah  menyusun  renstra  dan  SOP  pelayanan public yang didasari Peraturan perundang-undangan yang berlaku.  Karena  pada  dasarnya  pelayanan  adalah  setiap kegiatan  yang  menguntungkan  dalam  suatu  kumpulan atau  kesatuan,  dan  menawarkan  kepuasan  meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik.
d) Proses Analisis dan Perumusan Kebijakan
Pelayanan  publik  diartikan  sebagai  setiap  kegiatan yang  menguntungkan  dalam  suatu  kumpulan  atau kesatuan  dan  menawarkan  kepuasan,  meskipun  hasilnya tidak  terikat  pada  suatu  produk  secara  fisik;  pelayanan publik  (public  service)  merupakan  suatu  pelayanan  atau pemberian terhadap  masyarakat  yang berupa penggunaan fasilitas-fasilitas umum, baik jasa maupun non jasa, yang dilakukan  oleh  organisasi  publik,  dalam  hal  ini  adalah suatu pemerintahan (Rohman 2008).  Pelaksanaan pelayanan  publik  yang  dilakukan  pada  Rumah  Tahanan Negara  Kelas  IIB  Pinrang  dilakukan  berdasarkan kebijakan yang dicanangkan oleh pimpinan, dalam hal ini kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang
e) Perencanaan Matang
Rumah  Tahanan  Negara  Kelas  IIB  Pinrang dilakukan  sesuai  dengan  standar  operasional  yang tersedia.  Maka  dari  itu  pelayanan  pada  Rumah  Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang dapat dilakukan dengan efektif dan  efisien.  Hal  tersebut  dilatarbelakangi  karena masyarakat  selalu  menginginkan  pelayanan  publik  yang lebih  profesional,  efektif  dan  efisien,  serta  sederhana, transparan  dan  terbuka,  juga  tepat  waktu  dan  responsive, dengan  demikian  Rumah  Tahanan  Negara  Kelas  IIB Pinrang mengambil langkah inovasi di dalam mewujudkan  pelayanan  publik  yang  baik,  yaitu  dengan memanfaatkan teknologi informasi.
f) Penyusunan Program Perbaikan pelayanan publik akan dapat meningkatkan  kehidupan  masyarakat  menjadi  lebih  baik, akan  tetapi  hal  tersebut  masih  berupa  wacana.  Hal  ini disebabkan  karena  belum  ada  garis  linear  antara pelayanan  publik  dan  reformasi  di  berbagai  sektor, sehingga  ada  kecenderungan  pergerakan  pertumbuhan ekonomi  menuju  ke  arah  negatif,  dalam  artian  belum dapat  menjawab  kebutuhan  masyarakat.  Perbaikan pelayanan  publik  ditujukan  untuk  mendorong  terciptanya good governance di Indonesia.
Pelaksanaan  pelayanan  publik  yang  efektif  dapat dilakukan  dengan  adanya  program  pelayanan  yang  tepat dan  cepat.  Dalam  hal  ini  Rumah  Tahanan  Negara  Kelas IIB  Pinrang  untuk  menangani  pelayanan  terhadap pengunjung dan tahanan
g) Tersedianya Sarana dan Prasaran
Rumah  Tahanan  Negara  Kelas  IIB  Pinrang  sudah mencukupi  untuk  menunjang  pelaksanaan  pelayanan publik kepada masyarakat. Untuk meningkatkan efektivitas  kinerja  pelayanan  publik  dibutuhkannya
inovasi,  karena  dengan  perkembangan  teknologi  yang semakin  canggih,  dimana  teknologi  menjadi  kebutuhan masyarakat  luas  di  berbagai  kalangan  dan  dalam  segala aspek  kehidupan,  karena  berbagai  kegiatan  dapat dilakukan dengan cepat, murah, dan tepat.
h) Evektifitas Pelayanan
Rumah  Tahanan  Negara  Kelas  IIB  Pinrang  sudah cukup  baik,  serta  juga  minimnya  komplain  dari masyarakat. Tetapi memang masyarakat selalu menginginkan  peningkatan  pelayanan  yang  cepat  dan tepat.  Seiring  dengan  hal  itu  tuntutan  masyarakat  untuk mendapatkan pelayanan yang berkualitas terus meningkat dari  waktu  ke  waktu.  Tuntutan  tersebut  semakin berkembang  seiring  dengan  tumbuhnya  kesadaran  bahwa warga  negara  memiliki  hak  untuk  dapat  diberikan pelayanan.
i) Sistem Pengawasan dan Pengendalian
Rumah  Tahanan  Negara  Kelas  IIB  Pinrang dilakukan  sendiri  oleh  Kepala  Rumah  Tahanan  Negara Kelas IIB Pinrang, serta juga dilakukan masyarakat selaku penerima  pelayanan.  Karena  Rumah  Tahanan  Negara Kelas  IIB  Pinrang  merupakan  instansi  yang  melakukan pelayanan  langsung  kepada  masyarakat  harus  dapat memberikan  pelayanan  yang  memuaskan.  Pelayanan Rumah  Tahanan  Negara  Kelas  IIB  Pinrang  tergolong dalam  jenis  pelayanan  publik  karena  adanya  kepentingan umum  dalam  masyarakat  yang  dilayani.  Kepentingan umum  yang ada di  masyarakat  merupakan  sasaran  utama dalam  penyelenggaraan  pelayanan  publik.  Pelayanan publik  bukanlah  suatu  sasaran,  melainkan  suatu  proses atau kegiatan  untuk  mencapai sasaran tertentu  yang telah ditetapkan.

## 4. KESIMPULAN DAN SARAN
Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik  di  Rumah  Tahanan  Negara  Kelas  II  B  Pinrang telah  menerapkan  aspek-aspek  manajemen  pelayanan mulai  perencanaan,  pengorganisasian  dan  pengendalian yang telah berjalan dengan baik. Dari  aspek perencanaan pelayanan telah memiliki sasaran dan indikator yang jelas serta  difokuskan  pada  peningkatan  pelayanan  kebutuhan warga  binaan.  Selain  itu,  dalam  perencanaan  pelayanan telah  ditetapkan  standar  dan  prosedur  pelayanan  yang jelas  dan  SDM  pemberi  layanan  yang  profesional.  Dari aspek  pengorganisasian  dilakukan  pengorganisasian pegawai  berdasarkan  kemampuan  dan  keahlian  yang dimiliki untuk mengisi masing-masing tugas dan jabatan, membangun kerjasama, sinergitas dan komitmen pelayanan  yang  tertuang  dalam  perjanjian  kinerja. Adapun dari aspek pengendalian, segala bentuk pelayanan disertai  dengan  prosedur  layanan  yang  wajib  dijalankan baik  terkait  jangka  waktu  penyelesaian  setiap  unsur layanan  pemasyarakatan,  adanya  jaminan  pelayanan  dan jaminan  keamanan.  Selain  itu  dilakukan  juga  evaluasi kinerja dan pengendalian serta penyelesaian masalah yang ditemukan. Selain telah menerapkan aspek-aspek manajemen  seperti  tersebut  di  atas,  dalam  melaksanakan kegiatan  pelayanan  Rumah  Tahanan  Negara  Kelas  II  B
Pinrang  juga  melakukan  serangkain  inovasi  pelayanan public.
Kualitas  Pelayanan  Publik  di  Rumah  Tahanan Negara  Kelas  II  B  Pinrang  masih  menemui  hambatan dalam pelaksanaanya, seperti pegawai yang masih kurang memberikan keramahan kepada pengunjung, menambahkan  sarana  berupa  komputer,  dan  selalu menjaga  kebersihan  ditempat  antrian  sehingga  para narapidana  merasa  nyaman  saat  menunggu  antrian pelayanan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Pinrang.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Azis.  Dkk.  2001.  Ensiklopedi  Hukum  Islam. Jakarta: Ichtiar Baru vanHoeve
Abdurahman,  A.,  &  Juniati,  L.  (2023). Sistem Pelayanan Publik  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  I  Kota Malang  di  Masa  Pandemi  dalam  Pemenuhan  Hak Pengunjung.  Jurnal  Pendidikan  dan  Konseling (JPDK), 5(1), 4721-4724.
Arikunto,  Suharsimi.  2010.  Prosedur  Penelitian  Suatu Pendekatan Praktik.Yogyakarta: Rinekacipta.
David  J.  Cooke  (terjemahan).  2008.  Menyikap  Dunia Gelap Penjara. Jakarta: Gramedia
Dunn,  William  N.  2003.  Analisis  Kebijaksanaan  Publik. Yogyakarta: PT. Hanindita Graha Widya.
Fabira,  D.  S.,  &  Muhammad,  A.  (2022).  Pengaruh Komunikasi Publik Dan Kualitas Pelayanan Terhadap  Layanan  Publik  Pada  Masa  Pandemi Covid-19  Di  LPKA  Kelas  II  Bandar  Lampung. Jurnal  Pendidikan  dan  Konseling  (JPDK),  4(6), 2424-2429.
Fathya, V. N. (2018). Tata Kelola Lembaga Pemasyarakatan:  Penerapan  Prinsip  Akuntabilitas Dalam  Manajemen Lembaga  Pemasyarakatan. Journal of Correctional Issues, 1(2), 104-120.
Fitriani,  F.,  Mahsyar,  A.,  &  Rasdiana,  R.  (2021). Responsivitas Pelayanan Publik Di Rumah Tahanan Negara  Kelas  Ii  B  Enrekang.  Kajian  Ilmiah Mahasiswa  Administrasi  Publik  (KIMAP),  2(1), 337-352.
Indiahono,  Dwiyanto.  2009.  Kebijakan  Publik  Berbasis Dynamic Policy Analisys. Yogyakarta. Gava Media. Jufri  Ely  Alawiyah  dan  Nelly  Ulfah  2017.  Pelaksanaan Asimilasi  Narapidana  di  Lembaga  Pemasyarakatan erbuka Jakarta. Jakarta: ADIL: Jurnal Hukum.
Koentjaraningrat.  1990.  Pengantar  Ilmu  Antropologi. Jakarta: Rieneke Cipta
Kusuma,  W.  G.  (2021).  Efektivitas  Pelayanan  Publik Pada  Kunjungan  Warga  Binaan  di  Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Nusakambangan  Pada  Masa  Pandemi  Covid  19 (Doctoral dissertation, Universitas Jenderal Soedirman).
Laswell  dan  Kaplan.  2001.  Pengambilan  Kebijakan.
Jakarta:  Ghalia  Indonesia.  Moenir.  A.S.  2002. Manajemen  Pelayanan  Umum  di  Indonesaia. Jakarta: Bumi Aksara
M.  Sholehuddin.  2003.  Sistem  Sanksi  dalam  Hukum Pidana. Jakarta Raja Wali Pers
Ndraha,
Taliziduhu. 2007. Kybernologi Sebuah ScientificMovement. Banten: Sirao Credentia Center Nurhayati,  I.,  Mirati,  E.,  &  Vidyasari,  R.  (2022).  jma (285-292)  Pelatihan  Pelayanan  Publik,  Pengemasan Dan  Pemasaran  Produk  Warga  Binaan  Pada Lembaga Permasyarakatan Perempuan
Kota Tangerang: Pelatihan Pelayanan Publik, Pengemasan Dan  Pemasaran  Produk  Warga  Binaan  Pada
Lembaga Permasyarakatan Perempuan Kota Tangerang.  Mitra  Akademia:  Jurnal  Pengabdian Masyarakat, 5(2), 293-300.
Prasetiyo,  A.  B.  (2020).  Manajemen  Kegiatan  Kerja Warga  Binaan  Pemasyarakatan  dan  Tahanan  di Rumah  Tahanan  Kelas  I  Cipinang.  JMK  (Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan), 5(2), 79-93. Rahman,  L.,  Asmiddin,  A.,  &  Tenri,  A.  (2023). Manajemen Pelayanan Publik
Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Kota
Baubau.
Administratio  Jurnal  Ilmiah  Ilmu  Administrasi Negara, 18-24.
Strategic  Management  Of  Intellectual  Capital  And Organizational Knowledge: A collection of readings. Oxford: Oxford University Press