## POLITIK HUKUM HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA

## Fathorrahman
Program Studi Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Ibrahimy Situbondo Email: aryawiraraja.45@gmail.com

## Abstrak
P engaturan hukum terkait hirarki peraturan perundang - undangan di Indonesia masih  terbatas  pada  jenis  dan  bentuk  tertentu  dan  hirarki  peraturannya berdaasar  pada  jenis  dan  bentuknya.  Selain  berdaasar  pada  jenis  dan  bentuk, tidak  semua  jenis  dan  bentuk  peraturan  yang  ada,  diatur  statusnya  dalam hirarki sebab pengaturannya masih terbatas pada jenis - jenis tertentu saja yang diatur  dalam  pasal  7  UU    12/2011.  Jenis  peraturan  yang  lain  yang  diakui entitasnya belum diatur sehingga potensial menjadi problem hukum dari masa ke masa. Jika melihat dari berbagai negara : seperti Jerman dan Belanda, hirarki keduanya,  dalam  hal  ini  hirarki  peraturan  perundang - undangan  mengikuti hirarki  struktur  pemerintahan  yang  ada  tanpa  melakukan  pengaturan  hirarki berdasarkan jenis dan bentuknya. Akan tetapi, Hirarki dari peraturan tersebut mengikuti  hirarki  otoritas  yang  mengeluarkan  atatu  menerbitkan  peraturan. Dengan begitu, memudahkan kita semua untuk melakukan pelacakan di mana possisi  sebuah  peraturan  perundangan - undangan.  Temuan  tersebut  tersaji karena  dalam  penelitian  ini,  pendekatan  yang  digunakan  adalah  pendekatan studi  komparasi  sistem  hirarki  antara  sistem  hirarki  Indonesia  dengan  kedua negara  tersebut.  Selain  juga,  melakaukan  pendekatan  yang  bersifat  historis. Dengan begitu, politik hirarki ke depan bisa memperhatikan persoalan di atas, sehingga dalam melakukan politik hukum : memasukan atau mengatur semua jenis dan bentuk peraturan yang ada atau hirarki peraturan berdasarkan pada hirarki struktur pemerintahan.
Kata Kunci : Politik Hukum, Hirarki, dan Peraturan Perundang - Undangan.

## Abstract
Legal arrangements related to the hierarchy of laws and regulations in Indonesia are still limited to certain types and forms and the regulatory hierarchy is based on the type and form. Apart from being based on type and form, not all types and forms of existing regulations are regulated in a hierarchy because the regulation is still limited to certain types as regulated in Article 7 of Law 12/2011.  Other types of regulations that are recognized by the entity have not been regulated so that they have the potential to become legal problems from time to time. If you
look at various countries: such as Germany and the Netherlands, the hierarchy is both, in this case the hierarchy of laws and regulations follows the existing hierarchy of government structures without making hierarchical arrangements based on type and form. However, the hierarchy of these regulations follows the hierarchy of the authority issuing or issuing regulations.  That way, it  makes it easier for all of us to track where the position of a statutory regulation is. These findings are presented because in this study, the approach used is a comparative study approach to the hierarchical system between Indonesia's hierarchical system and the two countries. Apart from that, taking a historical approach. That way, hierarchical politics in the future can pay attention to the problems above, so that in carrying out legal politics: entering or regulating all types and forms of existing regulations or hierarchical regulations based on the hierarchy of government structures.
Keywords : Legal Politics, Hierarchy, and Legislation .

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Toeri  Hans  Kelsen  mengenai  jenjang  norma  atau  yang  lebih  dikenal  senagai toeri stufenteori yang  menyebutkan  bahwa  norma - norma  hukum  berjenjang  dan berlapis dalam hirarki. Norma yang uang lebih rendah bersumber dan berdasar pada norma  yang  lebih  tinggi  levelnya  dalam  hirarki  sampai  pada  norma  dasar ( grungnorm ). 1 Dari  gagasan  tersebut,  dapat disimpulkan  bahwa  norma - norma  atau aturan - aturan  yang  lebih  rendah  ( inferior )  dapat  dibentuk  oleh  norma  yang  lebih tinggi  ( superior ).  Im p likasi  dari  dari  toeri  tersebut,  sejak  tahun  1966  sampai  hari sekarang, sistem hukum Indonesia juga menganut dan menerapkan toeri jenjang dan lapis di atas.
Bahkan,  sudah  terjadi  beberapa  kali  perubahan  yang  bersifat  mendasar  dari mulai TAP MPRS XX/MPRS/ 1966, TAP MPR NOMOR III/MPR/2000, Undan - Undang Nomor  10  Tahun  2004  dan  Undang - Undang  Nomor  12  Tahun  2011.  Walaupun Undang - Undang  yang  terakhir  sudah  mengalami  perubahan  yakni  Undang - Undang Nomor  15  Tahun  2019,  akan  tetapi  perubahan  hirarki  tersebut  tidak  mengalami
1 Maria Farida Indrati S, Ilmu Perundang-Undangan I , ( Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2007 ).
perubahan  klasula.  Sehingga  hirarki  peraturan  perundang - undanga  dalam  sistem hukum nasional tetap merujuk kepada Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011.
Pada pasal 7 Undang - Undang No. 12 Tahun 2011 mengatur tentang
• Undang - Undang Dasar NRI 1945
• Ketetapan  Majelis Permusyawaratan Rakyat.
• Undang - Undang/Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang - undang,  Peraturan Pemerintah ,
• Peraturan Presiden,
• Peraturan Daerah provinsi, dan
• Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
Selain  pada  pasal  7  Undang - Undang  No.  12  Tahun  2012  beberapa  jenis  dan bentuk  peraturan  lainnya  juga  diberi  ruang  dengan  disebutkan  di  pasal  8  Undang -
Undang  No.  12  Tahun 2011.  Akan  tetapi,  semua  jenis  yang  disebutkan  tidak  diatur jenjang  dan  lapisannya,  sehingga  dapat  membingunkan  kita  semua  akan  letak  dan strukturnya dalam hirarki.
Apakah  jenis  dan  bentuk  peraturan  perundang - undangan  yang  disebutkan dalam  pasal  8  secara otomastis  berada  di  bawah  jenis  dan  bentuk  peraturan  yang berada  dalam  pasal  7  atau  terdapat  klausul  yang  lebih  khusus  yang  mengatur persoalan tersebut. Jika membaca secara utuh norma di pasal - pasal dalam Undang -
Undang No. 12 Tahun 2011 atau bahkan perubahannya, tidak dapat ditemu i aturan khusus yang mengatur perseoalan tersebut.

## B. Perumusan Masalah
Jika kita lihat pada jenis dan bentuk peraturan yang ada pada Pasal 8, maka terdapat beberapa jenis dan bentuk peraturan yang dalam sisi praktek, menunjukan bahwa levelnya jauyh lebih tinggi dari pada jenis dan bentuk peraturan yang di Pasal 7.  Taruhlah  contoh,  Peraturan  Menteri  yang  disebutkan  pada  Pasal  8  dengan Peraturan  Daerah  yang  disebutkan  pada  Pasal  7.  Dalam  prakteknya  di  lapangan, Peraturan  Menteri  dapat  menerintahkan  atau  dapat  memberi  delegasi  kepada Peraturan Daerah yang artinya, level dari Perda tersebut lebih rendah dari Peraturan Menteri.
Jika  menggunnakan  logika  Administrasi  Negara,  maka  secara  gampang  kita akan  menemukan  bahwa  struktur  Kementerian  tentu  lebih  tinggi  levelnya  dari daripada  Pemerintahan  daerah.  Dari  sini  kita  lihat,  apakah  hirarki  peraturan sesungguhnya  adalah  mengikuti  hirarki  srtuktur  pemerintahan.  Jurnal  ini,  akan membehasa persoalan tersebut.

## C. Motede Penelitian
Motede  yang  digunakan  dalam  penelitan  ini  adalah  motede  Historis  dengan melihat beberapa kali sejarah pengaturan hirarki di Indonesia dalam masa ke masa. Syahdan,  ditambahi  beberapa  pendekatan  studi  perbandingan  dari  dua  negara: sistem hirarki Negara Jerman dan sistem hirarki Negara Belanda.

## PEMBAHASAN

## Hirarki Norma Hukum
Terkait  dengan  hierarki  peraturan  perundang - undangan,  ada  pendapat seorang  ahli  yang  mengatakan  bahwa    tidak  ada  sistem  di  dunia  ini  yang  secara positif  mengatur  tata  urutan  peraturan perundang  undangan. Kalaupun  ada, pengaturannya  hanya  sebatas  pada  asas  yang  menyebutkan  misalnya:  “Peraturan daerah tidak boleh bertentang dengan dengan peraturan perundang - undangan yang lebih  tinggitingkatannya’.atau  dalam  hal  UUD  ada  ungkapan  “ the supreme law of theland”. 2 Dari pendapat tadi bahwa kita mendapat gambaran bahwasanya hierarki peraturan perundang - undangan dalam bentuk hierarki jenis seperti yang berlaku di Indonesia  secara  posiifistik  tidak  ada.  Walaupun  memang  secara  umum  peraturan perundang - undangan iu berjenjang dan bertingkat - tingkat.
Menurut  Hans  Kelsen,  norma  itu  berjenjang  berlapis - lapis  dalam  suatu susunan  hierarki.  Pengertiannya,  norma  hukum  yang  dibawah  berlaku, bersumber,  dan  berdasar  dari  norma  yang  lebih  tinggi,  dan  norma  lebih  tinggi jugabersumber dan  berdasar  dari  norma  yang  lebih  tinggi  lagi  begitu  seterusnya sampaiberhenti  pada  suatu  norma  tertinggi  yang  disebut  sebagai  Norma  Dasar ( Grundnorm). D an  masih  menurut  Hans  Kelsen  termasuk  dalam  sistem  norma
2 Ni’matul  Huda, Negara Hukum Demokrasi dan Judicial Review ,  Cetakan  Pertama  (Yogyakarta:  UII Press, 2005), hlm. 48.
yandinamis.  Oleh  sebab  itu,  hukum  selalu  dibentuk  dan  dihapus  oleh  lembaga - lembaga  dan    otoritas - otoritasnya  yang  berwenang  membentuknya,  berdasarkan normayang  lebih  tinggi,  sehingga  norma  yang  lebih  rendah  ( Inferior ) dapatdibentukberdasarkan norma yang lebih tinggi ( superior), pada akhirnya hukum menjadiberjenjang - jenjang dan berlapis - lapis membentuk suatu Hierarki . 3
Dalam  membahas  masalah  struktur  norma  dan  struktur  lembaga  kita dihadapkan pada teori yang dikemukahkan oleh Benyamin Akzin yang ditulis dalam bukunya  dengan  judul, Law, state, and International Legal Order. Benyamin  Akzin mengemukahkan  bahwa  pembentukan  norma - norma  hukum  publik  itubebrbeda dengan  pembentukan  norma - norma  hukum  privat  karena  apabila  kitalihat  dari struktur  norma  ( Norm structure ),  maka  hukum  publik  itu  berada  di  atashuku m privat,  sedangkan  apabila  dilihaqt  dari  struktur  lembaga ( institutionalstructure ) , maka public authorities terletak pada pada pada population ..
Dalam  hal  pembentukan  norma – norma  hukum  publik  itu  dibentuk  oleh lembaga - lembaga  negara  (penguasa  negara,  wakil - wakil  rakyat)  atau  disebut suprastruktur  sehingga  dalam  hal  ini  terlihat  jelas  bahwa  noorma - norma  hukum yang  diciptakan  oleh  lembaga - lembaga  negara  ini  mempunyai  kedudukan  lebih tinggi  daripada  norma - norma  hukum  yang  dibentuk  oleh  masyarakat  akan  yng disebut Infrastruktur . 4
Oleh  karena  Norma  hukum  publik  itu  dibentuk  oleh  lembaga  negara, yang  mempunyai  kedudukan  yang  lebih  tinggi  dari  hukum  privat.  Hukum  publik mempunyai  peranan  untuk  mengatur  masyarakat  secara  luas  sedangkan  hukum privat adalah hukum yang lebih bersifat kepentingan - kepentingan masyarakat dalam berinteraksi dengan masyarakat yang lain. Dari penjelasan tersebut dapat kita lihat bahwa hierarki peraturan perundang - undangan juga berlaku pada klasifikasi hukum privat dan hukum publik.
Sebelum lebih jauh membahas terkait dengan hierarki peraturan perundang - undangan  dalam  sistem  peraturan  perundang - undangan,  maka  peneliti  akan
3 Aziz  Syamsuddi,  Proses  Dan  teknik  Penyusunan  Undang - undang,  cetakan  pertama  ed  (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 14 – 15.
4 Benyamin Akzin, Law, State and International Legal Order ,: essays in Honor kelsen, ( Knoxville the University of Tennesee, 1964 ), hlm. 3– 5.
mencoba  menampilkan  sejarah  perkembangan  sistem  peraturan  perundang - undangan  yang  pernah  berlaku  dalam  sistem  hukum  kita.  Hal  ini  dilakukan  untuk mendapatkan  pemahaman  yang  utuh  terkait  sistem  atau  hierarki  peraturan perundang - undangan  di  indonesia.  Dus,  dengan  menampilkan  perkembangan heierarki peraturan perundang - undangan maka akan dihasilkan sebuah solusi untuk melakukan  perbaikan  penataan  guna  menciptakan  sistem  atau  hierarki  peraturan perundang - undangan yang ideal.

## Sejarah Hierarki Peraturan Perundang-Undangan
Sebelum  perubahan,  UUD  NRI  1945  sistem  peraturan  perundang - undangan tidak  ditentukan  secara  jelas  dan  eksplisit  mengenai  sistem  perundang - undangan atau  tata  urut  peraturan  perundangundangan  yang  ada  di  Indonesia.  Pada  saat  itu dikenal  beberapa  peraturanperundang - undangan  yang  terdapat  di  dalam  UUD  NRI 1945, sebagai berikut:
a) Undang - Undang, produk legislatif Presiden bersama - sama DPR (Pasal 5ayat (1) jo Pasal 20 UUD NRI 1945);
b) Peraturan pemerintah sebagai
Pengganti Undang - Undang,
yang sederajat dengan Undang - Undang (Pasal 22 UUD NRI 1945); dan
c) Peraturan Pemerintah, yang derajatnya dibawah Undang - Undang (Pasal5 ayat ( 2)
UUD NRI 1945) . 5
Terbentuknya  sistem  atau  tata  urutan  peraturan  perundang - undangan  pada saat  berakhirnya  masa  pemerintahan Ordelama  dan memasuki  pemerintahan  masa Orde  Baru,  pemerintah  mengeluarkan  Ketetapan  Majelis  PermusyawaratanRakyat Sementara  dengan No.XX/MPRS/1966  tentang  Memorandum  DPR - GR  mengenai Sumber  Tertib  HukumRepublik  Indonesia  dan  Tata  Urutan  PeraturanPerundang - undangan  Republik  Indonesia  disingkat  TAPMPRS  No.XX/MPRS/1966.  Dalam lampiran  II  (pokokPikiran  IIA)  TAP  MPRS  tersebut  disebutkan  Bentuk  danTata Urutan Peraturan Perundang - undangan RepublikIndonesia menurutUndang - Undang Dasar 1945: 6
5 Ni’matul Huda, Negara Hukum Demokrasi dan Judicial Review , hlm. 2.
6 Natabaya, Sistem Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia ,  ( Jakarta: Sekretariat  Jenderal  dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006 ) , hlm . 112.
1. Undang - undang Dasar 1945
2. Ketetapan MPR
3. Undang - undang/ Peraturan PemerintahPengganti Undang - undang
4. Peraturan Pemerintah
5. Keputusan Presiden.
6. Peraturan - peraturan pelaksana lainnya seperti:
a) Peraturan Menteri;
b) Instruksi Menteri;
c) Dan lain - lain - nya
Ketetapan MPRS No.XX/MPRS/1966 mengalami perubahan pada tahhun 2000. Perubahan tersebut terjadi setelah dikeluarkannya ketepatan MPR No III/MPR/2000. Dalam  Ketetapan  Majelis  PermusyawaratanRakyat  No  III/MPR/2000  menyebutkan tataurutan  peraturan  perundang - undangan  mengalami  perubahan,  salah  satunya adalah menempatkankedudukan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyatberada diurutan kedua setelah UUD NRI 1945.Ketetapantersebut merupakan perubahan dari KetetapanMajelis  Permusyawaratan  Rakyat  SementaraNo.XX/MPRS/1966  yang sebelumnya  masih  terdapat  banyak  kelemahan  dalam  upaya  membuat hierraki.Adapun  tata  urutan  peraturanperundang - undangan  berdasarkan  Tap  ini adalah:
a) Undang - Undang Dasar 1945;
b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
c) Undang - Undang;
d) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang;
e) Peraturan Pemerintah;
f) Keputusan Presiden;
g) Peraturan Daerah.
Dalam  ketetapan  ini  sistem  peraturan  perundang - undangan  sudah mengalami kemajauan yang luar biasa. Kemajuan tersebut dapat dilihat dari susunan tata urutan yang sudah menghapus redaksi lain - lain yang sebelumnya, berdasaarkan Ketetapan  MPRS  No.XX/MPRS/1966,  juga  menjadi  bagian  dari  hieraraki  peraturan perundang - undangan.
Dengan  dihapusnya  redaksi  “dan  lain - lain”menciptakan  kejelasan  tentang hierarki  secara  utuh  dan  tidak  menimbulkan  multi  tafsir  tentang  kepada  lembaga - lembaga negara dan pemerintahan. Limitatif  terkait hierarki peraturan perundang - undangan  yang  diciptakan  oleh  ketetapan  ini  juga  mencegah  timbulnya  peraturan - peraturan baru Yang tidak jelas letak tata urutnya dalam sistem peraturan nasional.
Perbaikan  yang  cukup  mendasar  dari  ketetapan  ini  juga  terletak  pada diakomodirnya  peraturan  daerah  sebagai  sebuah  instrumen  yang  memberikan kewenangan  kepada  pemerintah  daerah  untuk  membuat  sebuah  peraturan perundang - undangan.  Walaupun,  berbagai  kelemahannya  adalah  peraturan - peraturan  yang  lain  seperti    Keputusan  Menteri,  Keputusan  Lembaga  Non Departemen, Peraturan Daerah dan KeputusanKepala Daerah.
Pada  tahun  2004,  dikeluarkanperaturan  baru  yang  mengatur  tentang  tata urutan  peraturan  perundang - undangan.  Peraturan  tersebut  adalah  Undang - Undang RI  Nomor  10  Tahun  2004tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang - Undangan u ntukyang  pada  dasarnya  memenuhi  perintah  Pasal  22A  UUD  NRI  NRI  1945  dan P asal 6 Tap MPR No.III/MPR/2000.
Undang - undang  ini  pada  dasarnya  dimaksud  untuk  membentuksuatu ketentuan  yang  baku  mengenai  tata  cara  pembentukan  peraturan perundangundangan  yang  baik  di  tingkat  pusat  maupun  daerah,  dan  juga  menjadi alat atur secara lengkapdan terpadu baik dari tahap perencanaan yang diatur melalui Program  LegislasiNasional  dan  Program  Legislasi  Daerah,  sistem,  asas,  jenis  dan materi  muatanmasing - masing  peraturan  perundang - undangan,  tahap  persiapan, pembahasan, pengesahan,  pengundangan  dan  penyebarluasan,  maupun  partisipasi masyarakat.Adapun  jenis  peraturan  yang  terakomodir  di  dalam  UU  10/2004 sebagaimanaditentukan dalam Pasal 7 ayat (1), antara lain:
1. Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang;
3. Peraturan Pemerintah;
4. Peraturan Presiden;
5. Peraturan Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi;
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

## 8. Peraturan Desa.
Di  dalamPasal  7  ayat  (4)  UU  10/2004  juga  disebutkan  Jenis  peraturan perundang - undangan selain dalamketentuan yang terdapat pada ayat (1), antara lain; Peraturan  yang  dikeluarkan  oleh  MajelisPermusyawaratan  Rakyat  dan  Dewan Perwakilan  Rakyat,  Dewan  PerwakilanDaerah,  Mahkamah  Agung,  Mahkamah Konstitusi,  Badan  Pemeriksa  Keuangan,Bank  Indonesia,  Menteri,  kepala  badan, lembaga,  atau  komisi  yang  setingkat  yangdibentuk  oleh  undang - undang  atau pemerintah atas perintah undang - undang,Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi,
Gubernur,  Dewan  Perwakilan  RakyatDaerah  Kabupaten/Kota,  Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.
Hierarki Peraturan Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan (UU No. 12/2011)
Hierarki peraturan perundang - undangan dalam sistem peraturan perundang - undangan kita diatur dalam Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011. Undang - undang ini  menjadi  batu  pijak  dalam  melakukan  perencanaan,  penyusunan,  teknik penyusunan,  pembahasan  dan  pengesahan  atau  penetapan  rancangan  peraturan perundang - undangan.  Persoalan - persoalan  yang  juga  menjadi  penting  adalah peraturan  tersebut  juga memuat  materi - materipokok  tentang  asas;  jenis,  hierarki, dan materimuatan peraturan perundang - undangan.
Untuk memastikan agar peraturan perundang - undangan dapat mendukungtegaknya  prinsip  negara  hukum  makasetidaknya  diperlukan  dua  (2) tertib  yaitu  tertibdasar  peraturan  perundang - undangan  dantertib  pembentukan peraturan perundangundangan . 7
Ikhwal tentang hierarki peraturan perundang - undangan masuk kedalam salah satu dari kedua tertib yang disampaikan ahli hukum di atas. Ia menjadi salah satu dari tertib dasar peraturan perundang - undangan yang termuat dan diatur dalam Undang - Undang 12/2011.
Adapun  masalah  tertib  pembentukan  peraturan  perundang - undanganadalah penyusunan dan realisasi programperencanaan pembentukan peraturanperundang -
7 Bayu Dwi Anggono, Masalah-Masalah Hukum 1: Tertib Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan: Permasalahan dan Solusinya , (2018) , hlm 1.
undangan  yang  kurang  rasional,permasalahan  dalam  proses  harmonisasirancangan peraturan perundang - undangan,minimnya ruang partisipasi publik dalampembahasan,  dan  belum  dilembagakannyaevaluasi  peraturan  perundang - undangan . 8
Pengaturan  soal  hierarki  dalam  Undang - Undang  12/2011  berada  di  dalam Pasal  7.  Adapun Jenis  dan  hierarki  peraturan  perundang - undangan  terdiri  atas sebagai berikut :
• Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
• Ketetapan  Majelis Permusyawaratan Rakyat.
• Undang - Undang/Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang - undang,  Peraturan Pemerintah,
• Peraturan Presiden,
• Peraturan Daerah provinsi, dan
• Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
Selain  jenis  yang  sudah  disebut  di  dalamPasal  (7)  di  atas  juga  disebut peraturan perundang - undangan lainnya juga dsebut jenisnya di dalamPasal (8) angka satu  (1).  Bunyi  Pasalnya  adalah  jenis  peraturan  perundang - undangan  selain sebagaimna dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup  peraturan yang ditetapkan Majelis  Permusyawaratan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan Rakyat,  Dewan  Perwakilan Daerah,  Mahkamah  Agung,  Mahkamah  Konstitusi,  Badan  Pemeriksa  Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga atau Komisi yang setingkat yang  dibentuk  dengan  Undang - Undang  atau  Pemerintah  atas  perintah  Undang -
Undang,  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Provinsi,  Gubenur,  Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Wali Kota, Kepala Desa atau setingkat .
Ketika melihat norma dari beberapa Pasal tersebut maka banyak sekali jenis peraturan perundang - undangan yang diatur dan diakui keberadaannya. Semua jenis peraturan  tersebut  haruslah  taat  tertib,  baik  tertib  dasar  dan  ataupun    tertib pembentukan.  Salah  satu  tertib  dasar  yang  menjadi  barang  wajib  adalah berkesesuaian jenis, fungsi dan hiereakinya seperti yang disebutkan dalam Pasal  1
8 Ibid . hlm. 2.
angka  (13)yang  berbunyi    “Materi  Muatan  Peraturan  Perundang - undangan  adalah materi  yang  dimuat  dalam  Peraturan  Perundang - undangan  sesuai  dengan  jenis, fungsi, dan hierarki Peraturan Perundang - undangan . 9
Terkait  dengan  hierarki  peraturan  kekuatan  hukum  peraturan  perundang - undangan  itu  dijelaskan  pada  Pasal  7  ayat  (2)  yang  berbunyi  kekuatan  hukum Peraturan  Perundang - undangansesuai  dengan  hierarki  sebagaimana  dimaksud padaayat  (1).  Lebih  diperjelas  lagi  didi  dalam  penjelasan  dengan  redaksi  dalam ketentuan  ini  yang  dimaksud  dengan  “hierarki”  adalahpenjenjangan  setiap  jenis Peraturan  Perundang - undangan  yangdidasarkan  pada  asas  bahwa  Peraturan Perundang - undanganyang  lebih  rendah  tidak  boleh  bertentangan  dengan PeraturanPerundang - undangan yang lebih tinggi
Di  dalamPasal  yang  lain  juga  dijelaskan  bahwa  pembentukan  peraturan perundang - undangan  ada  asas - asas  yang  tidak  boleh  dihilangkan  oleh  pembuat peraturan.  Hal  tersebut  diatur  di  dalamPasal  (5)  yang  berbunyi  dalam  membentuk Peraturan  Perundang - undanganharus  dilakukan  berdasarkan  pada  asas PembentukanPeraturan Perundang - undangan yang baik, yangmeliputi:
a) kejelasan tujuan;
b) kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
c) kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
d) dapat dilaksanakan;
e) kedayagunaan dan kehasilgunaan;
f) kejelasan rumusan; dan
g) keterbukaan
Di  dalam  penejelasan  terkait  PasalPasal  5  item  (c)  tersebut  juga  disebutkan bahwa  “asas  kesesuaian  antara  jenis,hierarki,  dan  materi  muatan”  adalah  bahwa dalamPembentukan Peraturan Perundang - undangan harus benar - benarmemperhatikanmateri  muatan  yang  tepat  sesuaidengan  jenis  dan hierarkiPeraturan Perundang - undangan.
Sebelum  kita  kita  mendapat  gambaran  terkait  Hierarki  peraturan  delegasai yang  menjadi  fokus  kajian  ini,  kita  harus  melihat  terlebih  dahulu  tentang  apa  saja
9 Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan.
yang termasuk dan menjadi peraturan delegasi. Menurut beberapa teori yang sudah disebut  di  dalam  kajian  teori  maka  kita  dapat  peraturan  hukum    yang  dibuat  oleh parlemen, baik dalam bentuk Undang - Undang ( statute atau primary legislation) atau berupa  aturan  hukum  yang  dibuat  oleh  otoritas  lain  yang  mendapat  pelimpahan kekuasaan  (delegasi)  dari  parlemen  untuk  membuat  aturan  perundang - undangan yang dikenal sebagai subordinate atau secondary legislation, 10 Atau dalam bahasa lain disebut  sebagai  sebuah peraturan  perundang - undangan  yang  dibuat  oleh  otoritas lain yang mendapat pelimpahan kekuasaan (delegasi) dari parlemen . 11
Lembaga - lembaga  yang  menetapkan  peraturan - peraturan  itu  (peraturan delegasi)  yang  pada  umumnya  adalah  lembaga  yang  berada  pada  ranah  eksekutif yang  ia  tidaklah  berwenang  untuk  menetapkan  apabila  tidak  mendapat  wewenang dari  undang - undang,  oleh  karena  itu  peraturan  ini  disebut  sebagai Executive Acts ” atau peraturan yang ditetapkan oleh lembaga pelaksana undang - undang . 12
Walaupun  pendapat  lain  juga  mengatakan  bahwa  tidak  semua  peraturan perundang - undangan  yang  dibuat  selain  oleh  lembaga  legislatif  tidak  menjadi peraturan  delegasi  saja. Terdapat  4  sifat  atau  ciri  dari  suatuperaturan  perundang - undangan  ( wettelijkregeling )  yaitu,  pertama,  berupa  keputusantertulis,  jadi mempunyai bentuk atau formattertentu.Kedua, dibentuk, ditetapkan, dandikeluarkan oleh  pejabat  yang  berwenang,baik  di  tingkat  pusat  maupun tingkat daerahberdasarkan atribusi maupun delegasi . 13
Melihat dari apa yang diatur dalam pendelegasian wewenang dalam Undang - Undang  12/2011,  maka  dapat  diambil  sebuah  gambaran  bahwa  peraturan  delegasi adalah  semua  jenis  peraturan  perundang - undangan  yang  sudah  disebutkan  dalam Pasal  (7)  dan  (8),  kecuali  jenis - jenis  peraturan  perundang  yang  berupa  Undang - Undang Dasar NRI 1945, Ketetapan MPR, dan Undang - Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang.
Problematik yang muncul kemudian adalah terkait letak atau posisi tata urut peraturan  delegasi  dalam  hierarki  peraturan.  Dalam  hierarki  yang  disebutkan  di
10 Aan Efendi & Freddy Poernomo, Hukum Administrasi , ( Jakarta: Sinar Grafika , 2017), hlm 48.
11 Ibid .
12 Jimly Asshiddiqie, Perihal Undang-Undang , ( Jakarta: Konstitusi Press, 2009 ) , hlm 275.
13 Bayu  Dwi  Anggono, Tertib Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan: Permasalahan dan Solusinya, hlm 3.
dalam  undang - undang  hanya  terbatas  kepada  jenis  peraturan  yang  disebut  dalam Pasala  (7)  saja.  Peraturan - peraturan  yang  lain,  yang  merupakan  jenis  peraturan perundang - undangan  yang  disebutkan  di  dalamPasal  (8)  tidak  diatur  hierarki  atau tata urutnya.
Bahkan menerut Bayu Dwi Anggono, keberadaan Pasal (8) ini memunculkan masalah mengingatsesuai dengan sifat atau ciri peraturanperundang - undangan maka tidak  semua  jenisperaturan  yang  dibentuk  oleh  lembaga  Negaraatau  pejabat  dapat dikategorikan sebagaiperaturan perundang - undangan . 14 KeberadaanPasal 8 ayat (1) telah memberikanpemahaman baru bahwa semua peraturanseperti peraturan MPR, peraturan  DPR, peraturan  DPD,  peraturan  MA,  peraturan  MKmasuk  kategori peraturan  perundangundangan  sepanjang  diperintahkan  olehperaturan  perundang - undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan,  Padahal tidak semua  lembagatersebut  dapat  membentuk  peraturan  yangmengikat  ke  luar . 15
Keberadaan  Peraturan  Mahkamah  Agung  danPeraturan  Mahkamah  Konstitusi seharusnya  tidak  boleh  bersifatperundang - undangan  artinya  tidak  bolehmengikat keluar . 16
Jika dilihat dari penjelasan Undang - Undang 12/2012 dibagian Bab II Hal - hal Khusus  tentang  pendelegasian  kewenangan  dijelaskan  bahwa  Pendelegasian kewenangan  dapat  dilakukan  dari  suatu  Undang - Undang  kepada  Undang - Undang yang  lain,  dari  Peraturan  DaerahProvinsi  kepada  Peraturan  Daerah  Provinsi  yang lain,  atau  dariPeraturan  Daerah  Kabupaten/Kota  kepada  Peraturan  Daerah Kabupaten/Kota yang lain . 17
Secara faktual juga banyak ditemukan ditemukan model - model pendelegasian dari    satu  peraturan  ke  peraturan  yang  lain  yang  tingkatan  sama  atau  bahkan meloncat  dari  tata  urut  peraturan  perundang - undangan  kita.  Belum  lagi  persoalan benturan norma antara peraturan yang satu dengan peraturan yang lain yang dalam hierarki yang tidak ditentukan tata urutanya.
14 Ibid . 15 Ibid . 16 Ibid . 17 Penjelasan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan.
Salah  satu  contoh  model  dan  bentuk  pendelegasian  tersebut  dapat mengakibatkan  kebingungan  apabila  ditelisik  dari  sisi  hierarkinya.  Peraturan manakah yang menjadi validitas keberlakuan peraturan tersebut apabila ia memiliki hierarki yang sama dimata hukum. peraturan yang sama secara hierarki melakukan pendelegasian  kepada  jenis  peraturan  yang  lain.  Hal  ini  tentu  menimbulkan ketidakjelasan  rumusan  dikarenakan  jenis  peraturan  perundang - undangan  kita bertingkat - tingkat.  Hal  tersebut  tergambar  dalam  Pasal  (9)  ayat  (1)  yang  berbunyi “Ketentuan  mengenai  tata  cara  penentuan  ganti  kerugian,  rehabilitasi  dan pembebebanan ganti kerugian diatur dalam undang - undang” . 18
Selain hal tersebut, beberapa hal yang juga bisa jadi perhatian adalah terkait jenis peraturan yang mendelegasikan baik dari sisi induk peraturannya dan bentuk peraturan  yang  mendapat  delegasi.  Dalam  sistem  peraturan  yang  berlaku,  hierarki disusun  bertingkat - tingkat  berdasar  jenis  dan  bentuk  dimulai  dari  Undang - Undang Dasar  NRI  1945,  Ketetapan  MPR,  Undang - Undang/peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang - Undang,  Peraturan  Pemerintah,  Peraturan  Presiden,Peraturan  Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
Kalau melihat dari susunan di atas maka dapat disimpulksn bahwa tata urut tersebut beraturan sesuai dengan tata urutannya, tata urut tersebut berlaku dimaulai dari  penyebutan  pertama  sampai  kepada  jenis  peraturan  yang  lain.    Artinnya Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berada paling bawah dalam hierarki. Akan tetapi ikhwal tersebut menjadi sulit dimengerti ketika ada peraturan perundang - undangan yang mendelegasikan kepada peraturan yang bukan dibawahnya langsung.
Tidak taat hierarki tersebut bisa dilihat dari banyaknya peraturan perundang - undangan yang tidak memerintah jenis peraturan yang berada dibawahnya langsung, sebagai  contoh  terdapat  pada  Pasal  14  Undang - Undang  No.  23  Tahun  2006  yang berbunyi  ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  persyaratan  dan  tata  cara  penerbitan perubahan dokumen pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud ayat (1)  diatur dalam peraturan menteri.
Dalam  kasus  yang  lain  kita  dapat  menemukan  jenis  Peraturan  Pemerintah Republik  IndonesiaNomor  60  Tahun  2014TentangDana  Desa  Yang  Bersumber  Dari
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara memerintahkan pengaturan kepada jenis peraturan menteri sebagaimana pada pada Pasal 14 yang berbunyi “ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengalokasian dana desa diaturdengan peraturan menteri”.
Kalau  dilihat  dari  induk  peraturan  yang  memberi  delegasi  maka  dapat disimpulkan bahwa peraturan delegasi dapat menerima dari semua jenis peraturan yang berada di atasnya. Dengan begitu apakah Undang - Undang sama posisnya secara hierarki  dengan  Peraturan  Pemerintah  apabila  ia  sama - sama  memberi  delegasi kepada jenis peraturan yang “sama” seperti kasus di atas.
Contoh yang lain yakni dalam Undang - Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Di  dalam  undang - undang  ini  bentuk  peraturan  yang  mendapat  delegasi  berbeda jenisnya.  Pada  Pasal  40    ayat  (4)  yang  berbunyi  “Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai pemberhentian  KepalaDesa  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  diatur dalamPeraturan Pemerintah”. Pasal 47 ayat (6) juga berbunyi “Ketentuan lebih lanjut mengenai  Musyawarah  Desasebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3)  diatur dalamPeraturan Pemerintah”.
Pasal  yang  lain,  yakni  Pasal  35  ayat  (2)  mengatakan  “Ketentuan  lebih  lanjut mengenai  BadanPermusyawaratan  Desa  diatur  dalam  PeraturanDaerah Kabupaten/Kota” . 19 Dari hal tersebut dimanakah posisi antara Peraturan Pemerintah dengan  Peraturan  daerah  Kabupaten/Kota  ketika  ia  mendapat  delegasi  dari  jenis Undang - Undang yang sama.
Kalau  kita  coba  perbandingkan  dengan  sistem  peraturan  di  Belanda  dan German, maka kita dapat melakukan suatu perbaikan sistem peraturan perundang - undangan  dindonesaia.    Menurut  A’an  Efendi, Problematika  seperti  ini  tidak  akan muncul  jika  mengikuti  pola  hierarki  seperti  yang  berlaku  di  Belanda. 20 Dibelanda hierarki UU dengan UU terjadi antara UU organik dengan UU biasa. UU organik lebih superior  dibandingkan  UU  biasa.  Di  Indonesia,  apakah  UU  yang  memerintahkan
19 Undang - Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
20 gresnewscom,  “Problematika  Hierarki  Peraturan  Perundang - undangan”,  online:  gresnews.com http://www.gresnews.com/berita/opini/170227 - problematika - hierarki - peraturan - perundang - undangan.
untuk  diatur  lebih  lanjut  dengan  UU  dapat  disebut  UU  organik  dan  UU  yang diperintahkan itu dapat disebut UU biasa sehingga ada hierarki diantara keduanya. 21
Di  Belanda,  hierarki  peraturan  perundang - undangan  terdiri  atas:  1. C onstitutional Norms , 2. Iinternational and European law , 3. Parliamentary Acts terdiri atas: a. Organic Acts Of Parliaments , b. Ordinary acts of parliament. Kemudian, 4. Orders In Council ,  5. Case Law dan  6. Administrative Rules (Netherlands  Council  of  State,
2013). 22
Perbandingan  berikutnya  adalah    konstitsi  di  Jerman,  di  german  kedudukan pearturan perundang - undangan berdasar pada hirarki struktur pemerintahan, maka oranisasi  yang  lebih  tinggi  mempunyai  atau  mengeluarkan  peraturan  perundang - undangan  yang  otomatis  mempunyai  kedudukan  yang  lebih  dari  peraturan  yang dikeluarkan oleh organisasi peemerintahn yang lebih rendah.
Maka, produk hukum kekuasaan legislatif pada negara federal meminta diatur lebih  lanjut  dengan  produk  hukum  negara  bagian  maka  tidak  akan  menimbulkan persoalan hierarki  dengan  produk  hukum  kekuasaan  eksekutif  pada  negara federal karena produk hukum negara bagian selalu berkedudukan lebih rendah. 23
Kalau  melihat  Pasal  21  konstitusi  mereka,  hierarki  peraturan  perundang - undangan di Jerman dan di atur juga dalam Pasal 31 yangmenyatakan bahwa produk hukum  negara  federal  (pemerintah  pusatkalau  di  Indonesia)  lebih  tinggi kedudukannya  dibandingkan  denganproduk  hukum  negara  bagian  (pemerintah daerah kalau di Indonesia, bisa menyebutnya oraganisasi yang lebih rendah . 24 Maka kedepan persoalan peraturan perundang - undangan kita dalam soal hirarki harusnya menjadi perhatian yang luar biasa agarr tercipta kondisi hukum yang baik.

## KESIMPULAN
Mengenai  hierarki  peraturan  delegasi  dalam  sistem  peraturan  perundang - u ndangan  Indonesia  adalah  masih  ada  peraturan  yang  disebutkan  dalam  Pasal  8
21 Ibid .
22 Netherlands/ Council of State, Administrative Jurisdiction Division / 201301173/1 | European Union Agency for Fundamental Rights”, online: http://fra.europa.eu/en/caselaw - reference/netherlands - council - state - administrative - jurisdiction - division -2013011731 23 gresnewscom, “ Problematika Hierarki Peraturan Perundang-undangan ”
24 Basic  Law for the Federal Republic of Germany ,  online:  <https://www.gesetze -im- internet.de/englisch_gg

## Volume 1, No. 1, April 2021
Undang - Undang  12/2011  yang  tidak  diatur  hierarkinya  dalam  sistem  peraturan. Pengaturan  hieraki  hanya  disebutkan  dalam  Pasal  7  yang  masih  terbatas  pada peraturan tertentu saja. Bahkan dalam sistem hierarki yang diterapkan menimbulkan berbagai  macam  persoalan  karena  dikategorikannya  beberapa  peraturan  yang seharusnya  tidak  masuk  sebagai  peraturan  yang  mengikat  umum  keluar.  Bahkan posisi  atau tata urutan beberapa peraturan tidak dapat ditentukan dengan pasti. Maka  ke  depan,  politik  hukum  yang  bisa  dilakukan  dalam  menyusun  hirarki peraturan perundang - undangan adalah dengan memasukan semua jenis dan bentuk peraturan  yang  diakui  keberadaannya  dalam  hirarki.  Jika  hal  tersebut  tidak memungkinkan, maka bisa saja kita, hirarki peraturan perundang - undangan berdasar pada hirarki struktur pemerintahan atau negara.

## Daftar Pustaka
Akzin , Benyamin , Law, State and International Legal Order ,: essays in Honor kelsen, Knoxville the University of Tennesee, 1964.
Anggono , Bayu Dwi, Tertib Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan Peraturan Perundang- Undangan: Permasalahan dan Solusinya ” , Masalah - Masalah Hukum.
Asshiddiqie , Jimly, Perihal Undang-Undang, Jakarta: Konstitusi Press, 2009 .
Efendi , Aan & Freddy Poernomo, Hukum Administrasi , Jakarta: Sinar Grafika, 2017 . gresnewscom, Problematika Hierarki Peraturan Perundang-undangan ”, online: gresnews.com <http://www.gresnews.com/berita/opini/170227 - problematika - hierarki - peraturan - perundang - undangan/>.
Huda , Ni’matul , Negara Hukum Demokrasi dan Judicial Review ,  Cetakan  Pertama , Yogyakarta: UII Press, 2005.
Indrati  S , Maria  Farida, Ilmu Perundang-Undangan I, Yogyakarta: Penerbit  Kanisius, 2007.
Natabaya, Sistem Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia , Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006 .
Syamsuddin, Aziz, Proses dan Teknik Penyusunan Undang-Undang , cetakan pertama , Jakarta: Sinar Grafika, 2011 .
Netherlands/Council of State, Administrative Jurisdiction Division /201301173/1| European Union Agency for Fundamental Rights , online: <http://fra.europa.eu/en/caselaw - reference/netherlands - council - state - administrative - jurisdiction - division - 2013011731>.
Basic Law for the Federal Republic of Germany ,  online:  <https://www.gesetze -im- internet.de/englisch_gg/>.
Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan.
Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Undang - Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.