## JURNAL INTERPRETASI HUKUM
| ISSN: 2746-5047 Vol.  5  No  1  2024,  Hal.  768-775|  Tersedia  online  di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/

## TRANSPARANSI DAN EFISIENSI DALAM PENDAFTARAN TANAH MELALUI ERA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA

## Veronika Lasmauli Silitonga, Atik Winanti
Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia 2010611276@mahasiswa.upnvj.ac.id atikwinanti@gmail.com

## Abstrak
Perkembangan  teknologi  membuat  pemerintah  juga  harus  turut  serta  memajukan  bentuk-bentuk  pelayanan kepada  masyarakat,  salah  satunya  pada  bidang  pelayanan  pendaftaran  tanah.  Pendaftaran  tanah  merupakan proses  terpenting  dalam  kegiatan  pertanahan,  yang  merupakan  wujud  terciptanya  kepastian  hukum  bagi masyarakat.  Karena  salah  satu  kasus terbanyak  di  Indonesia  adalah  pertanahan,  maka  diperlukan  suatu  sistem yang  setidaknya  dapat  mengurangi  kasus  pertanahan  dan  menciptakan  kepastian  hukum  bagi  masyarakat. Pendaftaran  tanah  secara  elektronik  diwujudkan  melalui  Undang-Undang  Cipta  Kerja  yang  disahkan  pada tanggal 5 Oktober 2020,  dan  Indonesia  menjadi  salah satu negara  yang  baru  menggunakan sistem  pendaftaran tanah  secara  elektronik.  Singapura  merupakan  salah  satu  negara  yang  pertama  kali  menggunakan  sistem registrasi  elektronik.  Singapura  menyadari  perlunya  sistem  pertanahan  dan  bangunan  yang  terintegrasi  dalam perencanaannya. Sistem elektronik menciptakan berbagai kemudahan, dengan adanya aplikasi dan website yang disediakan  BPN  memberikan  kemudahan  bagi  masyarakat  dalam  melakukan  aktivitas  pertanahan  dimana  saja dan kapan saja. Dengan kemudahan tersebut akan tercipta efisiensi dan transparansi bagi masyarakat, sehingga kepastian hukum juga akan terpenuhi.
Kata Kunci: Efisiensi, Elektronik, Pendaftaran Tanah, Transparansi

## Abstract
Technological developments mean that the government must also participate in advancing forms of community services, one of which is in the land registration services sector. Land registration is the most important process in land activities, which is a form of creating legal certainty for the community. Because one of the most cases in Indonesia concerns land, a system is needed that can at least reduce land cases and create legal certainty for the  community.  Electronic  land  registration  was  realized  through  the  Job  Creation  Law  on  October  5  2020, Indonesia is one of the countries that has just used an electronic land registration system. Singapore was one of the countries that first  used an electronic registration system. Singapore realized that there  was a need for an integrated land and building system for planning. The electronic system creates various conveniences, with the applications and websites provided by BPN making it easy for people to carry out land activities anywhere and at  any time. With this convenience, it  will  create  efficiency and transparency for the community, so that legal certainty will also be fulfilled.

## Keywords: Efficiency, Electronic, Land Registration, Transparency

## I. PENDAHULUAN
Tanah  merupakan  bagian  dari  bumi  yang  diperuntukkan  untuk  manusia  tinggal  dan  melakukan berbagai  aktifitas.  Manusia  dan  tanah  merupakan  satu  kesatuan,  manusia  melakukan  banyak  hal  di tanah  sedangkan  tanah  dapat  bernilai  dengan  kerja  tangan  manusia.  Walaupun  Indonesia  terdiri  dari 70%  lautan  dan  30% daratan,  Indonesia  menduduki  peringkat  ke-15  di dunia  negara  dengan  daratan terluas, yaitu seluas 1.904.569 km². (Annur,2023) Begitu luasnya tanah di Indonesia tentunya menjadi tugas  yang  penting  dan  perlu  perhatian  yang  lebih  dari  masyarakat  dan  khususnya  pemerintah Indonesia. Salah satu proses  terpenting  adalah mengenai pendaftaran, yang dimana merupakan salah satu  program  pemerintah  dalam  melaksanakan  upaya  tertib  administrasi  pertanahan  yang  akan menciptakan kepastian hukum kepada masyarakat.
Pendaftaran  tanah  di  Indonesia  sudah  berjalan  kurang  lebih  63  tahun,  terhitung  dari  lahirnya lembaga pendaftaran tanah di Indonesia yaitu pada tahun 1960. Seiring dengan perkembangan zaman dan  dengan  kemajuan  teknologi  yang  semakin  pesat,  mendorong  berbagai  pelaksanaan  program pemerintah  untuk  dapat  mengikuti  perkembangan  yang  ada,  salah  satunya  mengenai  pendaftaran tanah.  Pada  tahun  2021  kemarin  BPN  (Badan  Pertanahan  Nasional)  telah  merealisasikan  tentang kegiatan pendaftaran tanah berbasis elektronik di Indonesia yang tertulis dalam Permen ATR/Ka BPN No.  1  Tahun  2021,  yang  mulai  berlaku  pada  tanggal  12  Januari  2021.  Pendaftaran  tanah  melalui elektronik ini dinilai dapat mempercepat pelayanan, mempermudah masuknya investasi, integrasi data antar sektor pembangunan, dan mempercepat terwujudnya tujuan nasional. (Arora, 2015)
Ini  merupakan  hal  baru  bagi  Indonesia,  tetapi  tidak  untuk  beberapa  negara  lain  seperti  Korea, Singapura,  Malaysia,  dan  Filipina  yang  telah  melaksanakan  pendaftaran  tanah  elektronik  hingga sertifikat  tanah  elektronik  sebagai  alat  bukti  kepemilikan  tanahnya.  Sebagai  contoh,  di  Singapura pelaksanaannya  menggunakan  sistem  Integrated  Land  Information  System  (INLIS)  yang  merupakan produk  inovatif  lainnya  dari  Singapore  Land  Authority  (SLA)  yang  telah  berlaku  sejak  tahun  1998. SLA tersebut bertanggung jawab atas pengelolaan semua tanah dan bangunan negara, akuisisi tanah, sewa,  penjualan,  survei,  pengembangan  dan  pemasaran  informasi  tanah,  dan  memelihara  basis  data informasi pertanahan  nasional.  Tujuan SLA adalah menjadikan  INLIS  sebagai  gerbang pelayanan di berbagai lembaga. SLA bekerja sama dengan agensi lain untuk memperluas jangkauan layanan terkait lahan  ke  sektor  swasta.  Selain  itu  hal  ini  dilakukan  agar  menciptakan  kemudahan  sumber  informasi dikarenakan dilakukan secara elektronik.(Arora, 2015)
Dari  contoh  pelaksanaan  pendaftaran  tanah  di  Singapura  tersebut  kita  dapat  melihat  bahwa kemajuan  pelaksanaan  pendaftaran  tanah  ini  tentunya  memberikan  berbagai  kelebihan,  kemudahan, dan  dapat  menciptakan  kepastian  hukum  bagi  pemilik  tanah  yang  nantinya  juga  dapat  mengurangi kasus pertanahan di  Indonesia.  Sepanjang delapan bulan terakhir di tahun 2023 Komnas HAM (Hak Asasi  Manusia)  telah  mencatat  692  konflik  pertanahan  di  Indonesia.  (Firmansyah,  2023). Salah  satu kasus  terbanyak  adalah  mengenai  overlapping  sertifikat  kepemilikan  tanah,  seperti  pada  kasus  tahun 2019 silam dalam Putusan Nomor 647/Pdt.G/2019/PN Tangerang dimana terdapat dua buah sertifikat kepemilikan  atas  tanah  di  daerah  Sarua,  Tangerang  Selatan  dengan  luas  tanah  1.000  m2.  Luasnya objek  tanah  tersebut  membuat  kedua  belah  pihak  mempertahankan  kedudukannya  sebagai  pemilik tanah  yang  akhirnya  kasus  tersebut  sampai  pada  proses  Peninjauan  Kembali  (PK).  Panjang  dan rumitnya  kasus  tersebut  tentunya  sangat  merugikan  banyak  pihak,  baik  secara  waktu,  biaya,  tenaga, pikiran  dan  lainnya.  Adanya  pendaftaran  tanah  secara  elektronik  ini  di  harapkan  akan  memberikan kemudahan  informasi  terkait  tanah,  sehingga  diharapkan  dapat  mengurangi  terjadinya  kasus pertanahan di Indonesia.
Dalam  pelaksanaannya,  sebagai  negara  hukum  kita  membutuhkan  peraturan  hukum  yang menjadi  payung  pelaksanaan.  Pada  tanggal  05  Oktober  2020  kemarin  baru  saja  disahkan  Undang- Undang  Cipta  Kerja  yang  dimana  Undang-Undang  Cipta  Kerja  ini  telah  merubah,  menambahkan, merevisi,  dan  mengatur  mengenai  peraturan  pertanahan  atau  agraria.  Selanjutnya  pada  tanggal  02 Februari  2021  juga  telah  diterbitkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  18  Tahun  2021  tentang  Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah yang merupakan turunan pelaksanaan  dari  Undang-Undang  Cipta  Kerja.  Pasal  84  Ayat  1  Peraturan  Pemerintah  Nomor  18 Tahun  2021  menyatakan  bahwa  “penyelenggaraan  dan  pelaksanaan  Pendaftaran  Tanah  dapat dilakukan  secara  elektronik”.  Sebelumnya  dijelaskan  juga  dalam  Pasal  35  Ayat  (5)  Peraturan Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  tentang  Pendaftaran  Tanah  bahwa,  secara  bertahap  data pendaftaran tanah disimpan dan disajikan dengan menggunakan peralatan elektronik dan  mikro film. Dapat  dilihat  bahwa  pemerintah  di  tahun  1997  sudah  melihat  akan  adanya  perkembangan  teknologi yang  pesat,  dengan  adanya  UU  Cipta  Kerja  tersebut  yang  merealisasikan  pendaftaran  tanah  secara elektronik,  dimana  sistem  yang  berisi  data,  informasi,  dan  atau  dokumen  elektronik,  berupa  data pemegang hak atas bidang tanah akan valid dan terjaga autentikasinya, selanjutnya produk pelayanan elektronik ini seluruhnya akan disimpan pada Pangkalan Data Sistem Elektronik.
Sebagai  salah  satu  pertimbangan  terhadap  ketetapan  payung  hukum  dan  pengembangan  dalam penelitian,  maka  penulis  menjadikan  beberapa  penelitian  terdahulu  sebagai  referensi  guna  mencari kebaruan pada penelitian ini. Pertama, oleh Muh.Rinain, Zunnuraeni, dan Amiruddin, yang berjudul “Paradigma  Baru  Pendaftaran  Tanah  Dalam  Kerangka  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020 Tentang  Cipta  Kerja”  yang  diterbitkan  pada  tahun  2022.  (Amiruddin,dkk,  2022)  Penelitian  ini
mengkaji pradigma baru pendaftaran tanah dalam kerangka Undang-undang Cipta Kerja  maupun PP Nomor  18  Tahun  2021  tentang  pendaftaran  tanah  yang  baru  yaitu  dengan  digunakannya penyelenggaraan  sistem  pendaftaran  tanah  secara  elektronik,  penertiban  administrasi  tanah, percepatan pendaftaran tanah, dan penegasan status hak tanah lama.
Kedua , oleh Fikahati Prasetya dan Muh. Afif Mahfud, yang berjudul “Pendaftaran Tanah Untuk Pertama  Kali  Secara  Elektronik  Dalam  Hukum  Pertanahan  Nasional”  yang  diterbitkan  pada  tahun 2023.  (Mahfud  dan  Prasetya,  2023).  Penelitian  ini  membahas  mengenai  modernisasi  pelayanan pertanahan  berbasis  elektronik,  yang  merupakan  sarana  peningkatan  indicator  kemudahan  pelayanan public kepada masyarakat, yang diterapkan dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan  komunikasi. Ketiga ,  oleh  Indra  Yuliawan,  yang  berjudul  “Electronic  Land  Certificates  in  The Perspektive  IUS  Constitutum  and  IUS  Constituum  in  Semarang  Regency”  yang  diterbitkan  pada tahun  2022.  (Yuliawan,  2022).  Pada  penelitian  ini  membahas  mengenai  tata  cara  pendaftaran  tanah secara  analog  dan  elektronik  tidak  jauh  beda  dan  telah  memiliki  kekuatan  pembuktian  terhadap sertifikat elektronik.
Berdasarkan  beberapa  literature  review  yang  sudah  dijelaskan,  perbedaan  penelitian  ini  dengan penelitian  terdahulu  adalah  mengenai  pembahasan  yang  memberikan  perbandingan  antara  sistem pendaftaran tanah secara konvensional dan elekronik, dengan memberikan contoh Singapura sebagai negara  yang  telah  lebih  dahulu  menggunakan  sistem  pendaftaran  elektronik  yang  telah  merasakan berbagai manfaat dan kemudahan. Sehingga membuat pelaksanaan pendaftaran tanah elektronik di era UU  Cipta  Kerja  ini  dinilai  dapat  memberikan  sistem  pertanahan  yang  transparan  dan  efisien.  Hal tersebut membuat penulis tertarik untuk mengkaji penelitian ini dengan judul yaitu “Transparansi Dan Efisiensi Dalam Pendaftaran Tanah Melalui Era Undang-Undang Cipta Kerja”.

## II. METODE PENELITIAN
Artikel ini ditulis dengan metode penelitian  normative atau dikenal juga dengan penelitian doktrinal. Metode  penelitian  normative  yaitu  meneliti  kepustakaan  atau  data  sekunder  yang  berasal  dari  buku- buku  dan  norma-norma  hukum  yang  tertulis  dalam  peraturan  perundang-undangan,  kaedah  hukum, asas-asas  hukum,  dan  sistematika  hukum  serta  mengkaji  ketentuan  perundang-undangan,  putusan pengadilan  dan  berbagai  bahan  hukum  lainnya.  (Ibrahim,  2010)  Selanjutnya  penulisan  artikel  ini menggunakan  pendekatan  undang-undang  ( Statute  Approach )  dan  Pendekatan  perbandingan ( Comparative  Approach ).  Pendekatan  undang-undang  adalah  pendekatan  yang  menelaah  undang- undang  dan  regulasi  yang  berkaitan  dan  memiliki  sangkut  paut  dengan  isu  hukum  yang  sedang diteliti,  dalam  hal  ini  menelaah  Undang-undang  Cipta  Kerja  dan  Undang-undang  Pokok  Agraria. (Effendi dan Dyah, 2014)
Sumber data yang digunakan dalam artikel ini adalah data sekunder dengan bahan hukum primer yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yang diperoleh dari buku- buku  dan  jurnal  ilmiah  yang  relevan  dan  bahan  hukum  tersier  yang  diperoleh  dari  internet.  Teknik pengumpulan  data  menggunakan  studi  kepustakaan  ( library  research )  dengan  mengkaji  dan menganalisis  data  yang  bersumber  dari  berbagai  perundang-undangan,  literatur,  buku-buku,  dan sumber  Pustaka.  Selanjutnya  bahan-bahan  hukum  dan  data-data  tersebut  dianalisis  menggunakan metode kualitatif, sehingga dapat ditemukan kesimpulan dan diuraikan dengan kalimat yang logis dan efektif dengan tujuan agar suatu konsep yang sudah ada dapat semakin mudah dipahami.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Perbandingan Sistem Pendaftaran Tanah Konvensional dan Elektronik di Indonesia
Pendaftaran tanah merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan pemerintah secara terus-menerus, teratur dan berkesinambungan, yang kegiatannya merupakan pengumpulan, pengolahan, pembukuan, penyajian, serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, yang disajikan dalam bentuk peta dan daftar mengenai  bidang-bidang  tanah  dan  satuan-satuan  rumah  susun,  dengan  sertifikat  sebagai  bukti  hak kepemilikan  atas  objek  tersebut  serta  hak  tertentu  yang  membebaninya.  (Aartje,  2012)  Dengan Indonesia menduduki peringkat  ke-15 di dunia negara dengan daratan  terluas  yaitu  seluas 1.904.569 km 2 ,  membuat  pendaftaran  tanah  menjadi  suatu  hal  yang  penting  untuk  dilaksanakan  dengan  sistem yang baik. (Annur, 2023)
Sistem pendaftaran tanah terbagi atas sistem pendaftaran akta ( registration of deeds ) dan sistem pendaftaran hak ( registration of titles ). (Hadi dan Waskito, 2019) Menurut Pasal 11 PP No.24 Tahun
1997 dalam  kegiatan  pendaftaran  tanah  terbagi  atas  dua,  yaitu  pendaftaran  tanah  untuk  pertama  kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah secara terus menerus. Pada pendaftaran untuk pertama kali dalam  Pasal  12  ayat  (1)  PP No.24  Tahun  1997  kegiatannya  meliputi,  pengumpulan  dan  pengelolaan data fisik, pembuktian hak dan pembukuannya, penerbitan sertifikat, penyajian data fisik dan yuridis dan penyimpanan daftar umum dari dokumen. Sedangkan dalam ayat (2) kegiatan pemeliharaan data meliputi, pendaftaran peralihan dan pembebanan hak dan pendaftaran perubahan data pada tanah lain.
Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi yang semakin maju, mendorong pemerintah untuk ikut menerapkan kemajuan teknologi dibidang pelayanan masyarakat, salah satunya diterapkan pada  sistem  pendaftaran  tanah.  Pelaksanaan  pendaftaran  tanah  secara  elektronik  direalisasikan  oleh Badan  Pertanahan  Nasional  (BPN)  pada  tahun  2021  kemarin,  yang  tertulis  dalam  Permen  ATR/Ka BPN No. 1 Tahun 2021 dan mulai berlaku sejak tanggal 12 Januari 2021. Peralihan dari pendaftaran tanah  secara  konvensional  menjadi  elektronik  ini  diatur  dalam  PP  No.18  Tahun  2021  tentang  Hak Pengelolaan,  Hak  Atas  Tanah,  Satuan  Rumah  Susun,  dan  Pendaftaran  Tanah  yang  merupakan peraturan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 dan Pasal 185 huruf b Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Sebelum  diberlakukannya  pendaftaran  elektronik,  Indonesia  menggunakan  pendaftaran  tanah secara kovensional yang diatur dalam PP 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang merupakan peraturan untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- pokok  Agraria.  Dalam  pendaftaran  tanah  pertama  kali  secara  konvensional,  dalam  pasal  12  ayat  (1) menyatakan kegiatan pendaftaran tanah tersebut meliputi:
a. Pengumpulan dan pengelolahan data fisik;
b. Pembuktian hak serta pembukuannya;
c. Penerbitan sertifikat;
d. Penyajian data fisik dan data yuridis;
e. Penyimpanan daftar umum dan dokumen.
Sedangkan  kegiatan  pemeliharaan  data  pendaftaran  tanah  secara  konvensional,  dalam  pasal  12 ayat (2) meliputi:
a. Pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah lainnya.
b. Pendaftaran pemeliharaan dan pembebanan hak.
Pelaksanaan  pendaftaran  tanah  untuk  pertama  kali  dilakukan  secara  sistematik  dan  sporadik. Pendaftaran secara sistematik dilaksanakan atas prakarsa, biaya dan lokasi yang ditentukan oleh BPN, sedangkan  pendaftaran  tanah  secara  sporadik  dilaksanakan  atas  prakasa,  biaya  dan  lokasi  yang ditentukan oleh pemilik tanah. Mengenai waktu penyelesaian dan pengumumannya, pendaftaran tanah secara  sistematik  akan  lebih  cepat  dibandingkan  dengan  pendaftaran  tanah  secara  sporadik,  dan pendaftaran sporadik tidak di bentuk panitia sedangkan sistematik di bentuk panitia.
Dalam sistem pendaftaran tanah secara konvensional, semua dokumen dan sertifikat tanah yang merupakan  alat  bukti  kepemilikan  berbentuk  fisik(kertas)  dan  dalam  prosesnya  semuanya  dilakukan secara langsung mendatangi kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN). Jika dilihat dari efisiensinya, akuntabilitas,  dan  akesibilitasnya  pendaftaran  tanah  secara  konvensional  ini  memiliki  kelemahan. Dalam  hal  efisiensi  pelayanan  sistem  pendaftaran  secara  konvensional  ini  memerlukan  waktu  dan biaya  yang  lebih  banyak,  dikarenakan  segala  sesuatu  urusannya  dilakukan  secara  offline.  Dalam  hal akuntabilitas  dan  aksesibilitas,  sistem  secara  konvensional  ini  kurang  mewujudkan  kemudahan  dan transparansi, dikarenakan segalanya berbentuk fisik, informasi mengenai penggunaan tanah juga tidak terpaparkan secara langsung, dan dilakukan langsung mendatangi kantor BPN.
Sistem  pendaftaran  secara  elektronik  terbilang  masih  baru,  maka  dari  itu  sistem  pendaftaran tanah  secara  elektronik  ini  belum  sepenuhnya  terlaksana  dengan  baik,  dengan  masih  banyaknya dokumen-dokumen  dan  sertifikat  tanah  konvensional  yang  belum  konversikan  menjadi  dokumen elektronik,  proses  pelaksanaannya  yang  masih hybrid ,  dan  masih  terjadi  kendala-kendala  dalam sistemnya. Hal ini pula dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (4) Permen  ATR BPN No.1 Tahun 2021 yang mengatakan  “ Pelaksanaan  pendaftaran  tanah  secara  elektronik  diberlakukan  secara  bertahap  yang ditetapkan oleh Menteri ”. Pada dasarnya untuk membuat suatu perubahan membutuhkan waktu yang cukup  lama  dalam  menjadikan  sistem  elektronik  menjadi  sistem  yang  utuh,  baik  dari  segi  bentuk perubahannya  maupun  dari  waktu  untuk  beradaptasi  menggunakan  sistem  yang  baru  tersebut,  dan diperlukan sosialisasi terkait  sistem elektronik, yang merupakan hal baru bagi  Indonesia. (Yuliawan, 2022)
Sistem  baru  bagi  Indonesia  tersebut  sudah  lama  diterapkan  di  salah  satu  negara  tetangga  yaitu Singapura, di Singapura pelaksanaannya menggunakan Integrated Land Information Service (INLIS) yang merupakan produk inovatif lainnya dari Singapore Land Authority (SLA). Singapura menyadari bahwa  diperlukannya  kebutuhan  untuk  sistem  pertanahan  dan  bangunan  yang  terpadu  untuk perencanaan,  akhirnya  pada  tahun  1982  dana  diberikan  untuk  mengadakan  proyek Integrated  Land Information  Service (INLIS).  (Kum,  1990)  Kelebihan  yang  dirasakan  Singapura  setelah  merubah sistem pendaftaran tanah secara konvensional menjadi elektronik adalah mengenai jaminan hak milik, yang  artinya  kepastian  hukum  terhadap  kepemilikan  suatu  tanah  menjadi  lebih  terjaga,  selain  itu memberikan  kemudahan  dalam  menjangkau  informasi.  Masyarakat  dapat  memperoleh  berbagai informasi  mengenai  sebuah  tanah  dan  bahkan  harga  terakhir  sebidang  tanah  dari  mana  saja. (SLA,2001) Manfaat-manfaat tersebutlah yang diharapkan bisa didapatkan dalam sistem pendaftaran tanah di Indonesia.
Pada  dasarnya,  antara  sistem  pendaftaran  tanah  secara  konvensional  dengan  sistem  pendaftaran tanah  secara  elektronik  dalam  kegiatannya  tidak  memiliki  perbedaan  yang  sangat  mencolok,  bahkan pendaftaran  tanah  pertama  kali  masih  mengacu  pada  PP  No.  24  Tahun  1997  tentang  Pendaftaran Tanah. Perbedaan paling jelas adalah perubahan sistemnya yang beralih menggunakan teknologi dan hasilnya  yang  berupa  sertifikat  tanah  yang  beralih  menjadi  sertifikat  tanah  elektronik,  dimana sertifikat  tanah  elektronik  tersebut  menggunakan  produk-produk  digital  seperti, hashcode,  Scan  QR code,  electronic  signature,  Right  Restriction  Responsibility (RRR),  dan single  identity untuk  nomor identifikasi bidang. (Rachmad dan Hatri, 2021)
Penyelenggaraan sistem elektronik dalam  Pasal 4 ayat  (2) Permen  ATR BPN No.1 Tahun  2021 mengatakan  penyelanggaraannya  meliputi,  pengumpulan  data,  pengolahan  data,  dan  penyajian  data. Selanjutnya  pada  ayat  (3)  menjelaskan  hasil  penyelenggaraan  pendaftaran  tanah  secara  elektronik tersebut  berbentuk  dokumen  elektronik  yang  selanjutnya  diterbitkan  melalui  sistem  elektronik, dan/atau  dokumen  yang  dilakukan  alih  media  menjadi  dokumen  elektronik.  Pada  ayat  (4) menguraikan dokumen elektronik yang dimaksud tersebut selanjutnya disahkan menggunakan Tanda Tangan  Elektronik  sesuai  dengan  ketentuan  perundang-undangan,  yang  selanjutnya  pada  ayat  (5) dokumen  tersebut  divalidasi  oleh  pejabat  yang  berwenang  atau  pejabat  yang  ditujuk  dan  diberikan stemple digital melalui sistem elektronik.
Dengan demikian poin utama dalam perbandingan sistem pendaftaran tanah secara konvensional dan  elektronik  adalah  mengenai  penggunaan  media  konvensional  yang  menjadi  digital,  dimana sebelumnya  segala  sesuatunya  prosesnya,  baik  itu  dalam  pencarian  informasi,  pengajuannya, pengurusannya,  sampai  pengambilan  hasilnya  harus  dilakukan  di  kantor  BPN  dan  segala  berkas- berkasnya  berbentuk  fisik  atau  kertas.  Namun,  melalu  sistem  elektronik  hal-hal  tersebut  lebih  dapat dimudahkan,  salah  satunya  dengan  aplikasi  yang  telah  diluncurkan  oleh  BPN,  yaitu  aplikasi  Sentuh Tanahku dimana bertujuan untuk: (Wahyuningsih, 2019)
1. Mensosialisasikan program strategis ATR/BPN;
2. Menyampaikan  informasi  status  kepemilikan  bidang  tanah,  Ketika  terjadi  blokir,  berakhirnya hak, dan status berkas;
3. Membantu  para  Petugas  Ukur  /  Surveyor  Kadaster  Berlisensi  untuk  menemukan  bidang  tanah di lapangan;
4. Mengetahui data suatu bidang tanah sebelum dilakukan transaksi jual beli / hak tanggungan;
5. Sebagai  pengingat  (wallet)  terhadap  kepemilikan  kita  (sertifikat),  maupun  kewajiban  kita (agunan);
6. Mengetahui biaya, waktu dan persyaratan layanan BPN; dan
7. Melakukan  pelacakan  status  berkas  permohonan  di  Kantor  Pertanahan  untuk  meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan layanan.
Dari  salah  satu  bentuk  aplikasi  pertanahan  tersebut  kita  bisa  lihat  bahwa  kemajuan  teknologi dalam  pelayanan  pendaftaran  tanah  elektronik  di  Indonesia  memiliki  banyak  manfaat  untuk masyarakat dan juga pemerintah, sebagai bentuk pelayanan yang diharapkan menciptakan kemudahan dalam efisiensinya dan keamanan dalam transparansinya.
2. Peran  Undang-undang  Cipta  Kerja  dalam  Mewujudkan  Transparansi  dan  Efisiensi Pelaksnaan Pendaftaran Tanah
Undang-undang Cipta Kerja merupakan payung hukum dari pelaksanaan pendaftaran tanah elektronik yang  sudah  berjalan  kurang  lebih  3  tahun  ini.  Undang-undang  Nomor  11  tahun  2020  tentang  Cipta Kerja  ini  mempunyai  tujuan  untuk  menciptakan  dan  meningkatkan  lapangan  kerja  dengan memberikan  berbagai  kemudahan,  perlindungan,  dan  pemberdayaan  di  berbagai  sektor,  menjamin setiap warga negara dapat memperoleh pekerjaan dan mendapatkan imbalan yang setara, diperlakukan dengan  adil  dan  layak  dalam  hubungan  kerja,  dan  melakukan  penyesuaian  di  berbagai  aspek pengaturan  yang  berkaitan  dengan  keberpihakan,  penguatan,  dan  perlindungan.  Pendaftaran  tanah secara elektronik merupakan salah satu pengimplementasian dari tujuan adanya Undang-undang Cipta Kerja. (Amiruddin, dkk, 2022)
Pelaksanaan pendaftaran tanah merupakan kegiatan yang penting dilakukan, dengan tujuan untuk menjamin  kepastian  hukum  dan  kepastian  hak  atas  tanah.  Kepastian  hukum  yang  dimaksud  antara lain: (Aartje, 2012)
1. Kepastian hukum bagi orang atau badan hukum yang menjadi pemegang hak tanah tersebut;
2. Kepastian hukum dalam hal hak lokasi, batas, serta luas suatu bidang tanah; dan
3. Kepastian hukum terhadap haknya.
Dalam  Pasal  19  ayat  (1)  UUPA  tentang  Pendaftaran  Tanah  menyatakan:  “Untuk  menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut  ketentuan-ketentuan  yang  diatur  dengan  Peraturan  Pemerintah”.  Pasal  tersebut  menjelaskan bahwa pemerintah mengadakan pendafataran tanah dengan tujuan menjamin kepastian hukum.
Namun,  pada  realitanya  tujuan  memberikan  kepastian  hukum  dan  kepastian  hak  tersebut  belum berjalan  dengan  baik,  dengan  jumlah  kasus  pertanahan  di  Indonesia  yang  berjumlah  692  konflik sepanjang  delapan  bulan  terakhir  di  tahun  2023  menurut  Komnas  HAM  (Hak  Asasi  Manusia). (Firmansyah,  2023)  Tentu  ini  menjadi  pertanyaan  apakah  pelaksanaan  pendaftaran  tanah  sudah berjalan  dengan  baik,  baik  dari  sistemnya  maupun  dari  para  pekerjanya.  Salah  satu  contoh  konflik pertanahan  dengan  kasus  overlapping  sertifikat  yang  berada  di  daerah  Serua,  Tangerang  Selatan dengan luas tanah 1.000 m 2 pada tahun 2019 silam dan telah masuk pada proses Peninjauan Kembali (PK).
Kronologi  singkat  kasus  Nomor  647/Pdt.G/2019/PN  Tangerang  tersebut  adalah  bahwa  terdapat Sertifikat  Hak  Milik  Nomor  213/Serua  dengan  Gambar  Situasi  No.  929  dengan  luas  478  m 2 dan Sertifikat  Hak  Milik  Nomor  214/Serua  dengan  Gambar  Situasi  No.  929  dengan  luas  519  m 2 pada tanggal  12  Mei  1976,  dengan  pemilik  yang  sama  sebagai  penggugat.  Sedangkan  tergugat  memiliki Sertifikat  Hak  Milik  Nomor  4285/Serua  dengan  Surat  Ukur  No.  1005/Serua/2002  seluas  1.000  m 2 , sebagaimana Akta Jual Beli 1252/Ciputat/1998 tanggal 02 September 1998.  Ketiga sertifikat tersebut memiliki objek tanah di tempat yang sama yang dinyatakan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN), sementara ketiga sertifikat tanah tersebut adalah produk Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Jika  dilihat  dari  tahun  terbitnya  ketiga  sertifikat  tersebut,  maka  pelaksanaan  pendaftarannya masih  menggunakan  sistem  konvensional  dan  terdapat  perbedaan  tahun  terbit  antara  dua  sertifikat milik  penggugat  dengan  satu  sertifikat  milik  tergugat,  dengan  demikian  seharusnya  tidak  mungkin terjadi  overlapping/tumpang  tindih  sertifikat  tanah,  karena  jika  dilakukan  pengukuran  secara  benar dalam  menentukan  koordinat  tanah,  maka  tidak  akan  mungkin  timbul  sertifikat  tanah  didalam  objek tanah  yang  telah  bersertifikat.  Dengan  adanya  Undang-undang  Cipta  Kerja  yang  merealisasikan pendaftaran  tanah  secara  online,  layanan  pengukuran  tanah  dilakukan  menggunakan  GNSS  CORS (Global  Navigation  Sattelite  System  Continously  Operating  Refrenrece  Station) . (Rahmadi,  dkk, 2022)  Penggunaan  GNSS  CORS  ini  akan  memberikan  titik  pasti  koordinat  dari  objek  tanah  dalam sertifikat,  dengan  demikian  akan  memberikan  kepastian  hukum  bagi  pemilik  tanah,  sehingga  akan mengurangi kasus overlapping seperti contoh kasus diatas.
Kepastian  hukum  merupakan  salah  satu  bagian  dari  menciptakan  transparansi  dan  efisiensi. Dengan  demikian  bentuk  pelayanan  pendaftaran  tanah  elektronik  tersebut  dinilai  dapat  memberikan transparansi  dan  efisiensi  bagi  masyarakat.  Selain  dalam  hal  pengukuran,  transparansi  dan  efisiensi dapat  diwujudkan  dari  informasi  atau  data  yang  lebih  mudah  didapatkan,  karena  dapat  diakses langsung  oleh  masyarakat  dimanapun  dan  kapanpun,  seperti  Layanan  Elektronik  Loketku,  yang merupakan  pelayanan  yang  mempermudah  masyarakat  dalam  melengkapi  dan  menggugah  berkas- berkas  pendaftaran  tanahnya.  Selanjutnya  berkas  yang  sudah  terverifikasi  dapat  dipantau  melalui aplikasi  sentuh  tanahku.  (Siaran  Pers,  2021)  Jadi  pendaftaran  tanah  secara  elektronik  ini  membuat
masyarakat  dapat  mengontrol  pekerjaan  pemerintah,  sehingga  menciptakan  sistem  yang  transparan. (Mahfud dan Prasetya, 2023)
Dalam  mewujudkan  misi  Undang-undang  Cipta  Kerja  yang  ingin  memberikan  kemudahan  bagi masyarakat,  salah  satunya  dalam  dunia  usaha.  Maka  dari  itu  diadakan  sebuah  instrument  percepatan pendaftaran  tanah,  dengan  mempercepat  waktu  pengumuman  hasil  pengumpulan  data  fisik  dan  data yuridis.  Waktu  yang  di  perlukan  jika  pendaftaran  tersebut  dilaksanakan  secara  sistematik,  dilakukan selama 14 (empat belas) hari kalender, dan jika dilakukan secara sporadik waktu yang ditempuh yaitu selama  30  (tiga  puluh)  hari  kelender.  Pengumuman  tersebut  dapat  dilakukan  melalui  website  yang disediakan oleh kementrian. (Amiruddin dan Risnain, 2022).
Dari  berbagai  kemudahan  tersebut,  selain  masyarakat  yang  dapat  merasakan  kemudahannya, PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam hal pertanahan juga  dimudahkan,  karena  PPAT  lebih  mudah  membantu  masyarakat  dalam  menginput  akta-akta  dan berkas-berkas  kegiatan  pertanahan  dan  dalam  hal  pengarsipan  juga  akan  dimudahkan.  Dengan demikian,  efisiensi  akan  sangat  dirasakan  masyarakat,  dengan  tidak  perlu  bolak-balik  kantor pertanahan  untuk  melakukan  berbagai  prosedur  pendaftaran  tanah,  juga  dapat  melakukan  kegiatan pertanahan dimana saja dan kapan saja. Dalam hal transparansi juga dapat terwujud, dengan berbagai data yang mudah diakses, update mengenai proses yang sedang dilakukan dengan mudah di cek, titik koordinat objek tanah yang pasti dan berbagai kemudahan lainya.

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN

## 1. Kesimpulan
Pendaftaran  tanah  merupakan  proses  yang  penting  untuk  dilaksanakan,  sehingga  penting  juga  untuk memperhatikan sistem yang digunakan. Undang-undang Cipta Kerja telah merealisasikan pendaftaran tanah  secara  elektronik,  dimana  sebelumnya  Indonesia  menggunakan  pendaftaran  tanah  secara konvensional.  Pendaftaran  tanah  elektronik  yang  dilakukan  menggunakan  teknologi  digital  ini membuat  masyarakat  mudah  dalam  melaksanakan  berbagai  proses  pendaftaran  tanah.  Dimana sebelumnya secara konvensional semua prosesnya dilakukan langsung di kantor BPN dengan berkas- berkasnya dilampirkan secara fisik, sedangkan dalam pendaftaran tanah elektronik berbagai prosesnya dapat  dilakukan  dimana  saja  dan  kapan  saja  melalui  berbagai  aplikasi  atau  website  yang  telah disediakan  oleh  BPN,  seperti  Sentuh  Tanahku  dan  Loketku.  Dalam  aplikasi  Sentuh  Tanahku  akan menyampaikan  berbagai  informasi  status  kepemilikan  bidang  tanah,  seperti  jika  terblokir,  terjadi berakhirnya hak, dan status berkas. Aplikasi tersebut juga dapat mengetahui data suatu bidang tanah sebelum  dilakukan  transaksi  jual  beli/hak  tanggungan,  melakukan  pelacakan  status  berkas permohonan di Kantor Pertanahan, dan lain sebagainya. Sedangkan pada layanan elektronik Loketku, memberikan  pelayanan  yang  mempermudah  masyarakat  dalam  melengkapi  dan  menggugah  berkas- berkas  pendaftaran  tanahnya.  Kemudahan  tersebut  akan  menciptakan  kepastian  hukum  bagi masyarakat  dengan  sistem  yang  memberikan  efiensi  dalam  hal  waktu  dan  biaya  ,  dan  transparansi dalam prosesnya.

## 2. Saran
Pendaftaran  elektronik  merupakan  suatu  inovasi  yang  menciptakan  kemudahan  karena  sistemnya yang  efisien  dan  kepastian  hukum  karena  menciptakan  ketransparansian.  Namun,  dalam  menangani isu hukum mengenai pertanahan, contohnya pada kasus overlapping dimana BPN adalah pihak yang berwenang mengeluarkan sertifikat, lalu lalai hingga menerbitkan dua buah sertifikat atas objek tanah yang sama, dan akhirnya menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak. Kelalaian tersebut dilakukan oleh  BPN,  namun  tidak  ada  ketentuan  mengenai  ganti  rugi  yang  sepadan  yang  harus  dilakukan  oleh BPN  sebagai  bentuk  pertanggung  jawaban  atas  kelalaian  tersebut.  Penulis  berpendapat  bahwa  hal tersebut  juga  merupakan  suatu  bentuk  menciptakan  kepastian  hukum  bagi  masyarakat,  sehingga membuat  peraturan  mengenai  kelalaian  BPN  tersebut  perlu  dilaksanakan  dengan  ganti  rugi  yang sepadan dengan objek yang dipermasalahkan.

## DAFTAR PUSTAKA
Tehupelory Aartje, Pentingnya Pendaftaran Tanah di Indonesia Jakarta:Raih Asa Sukses, 2012. Waskito, Armowo Hadi, Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Di Indonesia, Jakarta:Kencana. Jhonny  Ibrahim.  Teori  dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif.  Malang:Bayu  Media  Publishing,  Jakarta, 2010.
Ochtorina, Dyah, dan Effendi, A’an. Penelitian Hukum (Legal Reseacrh). Jakarta:Sinar Grafika, 2014.

## Jurnal
Evi  Dwi  Hastri,  Aa  Muhammad  Insany  Rachmad.  “Analisis  Kendala  Implementasi  Peraturan  Menteri  ATR/
Kepala  BPN  Nomor  1  Tahun  2021  Tentang  Sertipikat  Elektronik”.  Mulawarman  LawReview  Volume  6 Nomor 2 Tahun 2021.
Fikahati  Prasetya,  Muh.  Afif  Mahfud,  “Pendaftaran  Tanah  Untuk  Pertama  Kali  Secara  Elektronik  Dalam Hukum Pertanahan Nasional”, Jurnal Hukum UNISSULA Volume 39 Nomor 1 Tahun 2023.
Indra  Yuliawan,  “Electronic  Land  Certificates  in  the  Perspective  IUS  Constitutum  and  IUS  Constituum  in Semarang”.  The  1st  Virtual  International  Conference  on  Economics,  Law  and  Humanities  Volume  1 Nomor 1 Tahun 2022.
M Ridho Nugroho, Fauzan Murdapa, Eko Rahmadi, “Analisis Pengukuran Bidang Tanah Menggunakan Metode RTK  NTRIP  Dengan  Beberapa  Provider  4G”,  Datum  Journal  of  Geodesy  and  Geomatics,  Volume  2 Nomor 1 Tahun 2022.
Muh.Risnain,  Zunnuraeni,  Amiruddin,  “Paradigma  Baru  Pendaftaran  Tanah  Dalam  Kerangka  Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja”, Unizar Law Review Volume 5 Nomor 1 Tahun 2022.
Riswan  Erfa,  Digitalisasi  Administrasi  Pertanahan  Untuk  Mewujudkan  Percepatan  Pembangunan  Nasional Perspektif Kebijakan Hukum (Legal Policy), Jurnal Pertanahan, Volume 10 Nomor 1 Juli 2020.

## Skripsi dan Dokumen
Samita  Arora,  Skripsi:  Developing  e-Governance  Application  (Land  Registry).  (Waknaghat,  Solan:  Jaypee University of Information and Technology, 2015).
Koh Gee Kum, “Integrated Land Use System (ILUS)”, Urban Redevelopment. n.d.

## Website
Authority Singapore Land Authority,
Amandments
To Land Titles Act, 2001
https://www.sla.gov.sg/articles/press-releases/2001/amendments-to-land-titles-act.
Cindy  Mutia  Annur,  Indonesia  Negara  Terluas  di  ASEAN,  Berapa  Luas  Daratannya?,  Databoks,  2023, https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/24/indonesia-negara-terluas-di-asean-berapa-luas- daratannya#:~:text=Adapun%20Indonesia%20menempati%20peringk
Desiana  Wahyuningsih,  Sekilas  Mengenal  Aplikasi  Setuh  Tanahku,  KPKNL  Metro  Kementrian  Keuangan Republik  Indonesia,  2019  https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-metro/baca-artikel/12931/Sekilas- Mengenal-Aplikasi-Sentuh-Tanahku.html
Siaran  Pers  dan  Berita  ATR/BPN,  Mudahkan  Masyarakat,  Kementrian  ATR/BPN  Perkenalkan  Layanan Elektronika Loketku, 2021, https://www.atrbpn.go.id/siaran-pers/detail/747/mudahkan-masyarakat- kementerian-atrbpn-perkenalkan-layanan-elektronik-loketku.
Teguh  Firmansyah,  Komnas  HAM  Catat  692  Konflik  Agraria  Sepanjak  8  Bulan  Terakhir,  Republika,  2023, https://news.republika.co.id/berita/s116aa377/komnas-ham-catat-692-konflik-agraria-sepanjang-8-bulan- terakhir

## Peraturan Perundang-Undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun,
dan Pendaftaran Tanah
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Permen ATR BPN No.1 Tahun 2021