Akuntabilitas: Jurnal Ilmu-Ilmu Ekonomi, Volume 14 Nomor 2 Tahun 2022
ISSN 1978-6255 ( Print )

## Sistem Penerimaan Kas Retribusi Tera Atau Tera Ulang Pada Bidang Metrologi Dinas Perundistrian Dan Perdagangan Kabupaten Blitar
Henni Indarriyanti 1 , Nerwinda Wahyu Katrisna 2 , Irvan Ali Mustofa 3
Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Balitar Email : hennypatria@gmail.com , irvanalimustofa@unisbablitar.ac.id
Kata  kunci: Sistem,  Prosedur, Penerimaan  Kas,  Retribusi  Tera  atau Tera Ulang
Keywords: System, Procedure, Cash Receipts,  Retibution  for  Calibration or Recalibration ABSTRAK
Indarriyanti,  H.,  Katrisna,  N.  W.,
Mustofa,  I.  A.  (2023).  Sistem Penerimaan Kas Retribusi Tera Atau Tera  Ulang  Pada  Bidang  Metrologi Dinas Perundistrian Dan Perdagangan  Kabupaten  Blitar, Akuntabilitas:  Jurnal  Ilmiah  Ilmu-
Ilmu Ekonomi, 14 (2), 84-101

## ABSTRACT
Regional  financial  management  affects  the  development  progress  of  a  region. One  source  of  Blitar  Regency’s  Original  Regional  Revenue  is  the  receipt  of retribution calibration or recalibration. This levy  is  a regioal  cash receipt from the test of scales on measuring, weighing, and equipment tools. The study aims to determine the system and procedure for cash receipts for cash for retribution calibration  or  recalibation  in  the  field  of  metrology  at  the  departement  of industry  and  trade  of  blitar  regency.  The  research  method  used  is  desciptive research  wtih  a  qualitative  approach.  While  the  analysis  of  system  and procedures  is  carried  out  by  comparing  the  theory  and  regulations  in implementing the system and procedure for receiving retribution for calibration or  recalibration,  especially  with  the  Blitar  Regional  Regulation  Number  31  of 2017 and the Minister of Trade Regulation Number 68 of 2018. The results of the study show that the cash receipt system and procedure for the retribution for calibration  or  recalibration  is  not  in  accordance  with  existing  regulations, because of the dual task of the revenue treasurer function.
Sistem Penerimaan Kas Retribusi Tera Atau Tera Ulang Pada Bidang Metrologi Dinas Perundistrian Dan Perdagangan Kabupaten Blitar,
Tersedia online di https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/akuntabilitas
https://doi.org/10.35457/xxx
Pengelolaan keuangan daerah berpengaruh pada kemajuan pembangunan suatu daerah. Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten  Blitar  adalah  penerimaan  retribusi  tera  atau  tera  ulang. Retribusi ini merupakan penerimaan kas daerah dari uji timbangan pada alat-alat  Ukur,  Takar,  Timbang,  dan  Perlengkapannya.  Penelitian  ini bertujuan  untuk  mengetahui  sistem  dan  prosedur  penerimaan  kas  atas retribusi tera atau tera ulang pada bidang metrologi Dinas Perindustrian dan  Perdagangan  Kabupaten  Blitar.  Metode  penelitian  yang  digunakan adalah  jenis  penelitian  deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif. Sedangkan analisis terhadap sistem dan prosedurnya dilakukan dengan membandingkan  teori  dan  peraturan-peraturan  dalam  pelaksanaan sistem  dan  prosedur  penerimaan  retribusi  tera  atau  tera  ulang khususnya  dengan  ketentuan  Perbup  Blitar  Nomor  31  Tahun  2017  dan Peraturan  Menteri  Perdagangan  Nomor  68  tahun  2018.  Hasil  dari penelitian  menunjukan  sistem  dan  prosedur  penerimaan  kas  atas retribusi  tera  atau  tera  ulang  belum  sesuai  dengan  peraturan-peraturan yang  ada,  karena  adanya  tugas  rangkap  pada  fungsi  bendahara penerimaan.
ISSN 2527-3906 (Online)
ISSN 1978-6255 ( Print ) Henni Indarriyanti, Nerwinda Wahyu Katrisna, Irvan Ali Mustofa / Akuntabilitas 14 (2) 2022, 84-101

## PENDAHULUAN
Tingkat  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  yang  diperoleh  akan  menjadi indikasi  kesehatan  fiskal  pemerintah  daerah.  Pemerintah  daerah  diberikan  hak untuk memungut pajak dan retribusi daerah dalam rangka mendongkrak PAD.
Pengujian  alat  ukur,  takaran,  timbangan,  dan  perlengkapan  (UTTP) disebutkan  oleh  Tahir  et  al.  (2021)  sebagai  sumber  pendapatan  daerah  yang memungkinkan  karena  UTTP  merupakan  bagian  dari  kekayaan  daerah  yang memerlukan  pengelolaan  administrasi  dan  operasional  sebagai  sumber  daya daerah. Sebagai bagian dari skema belanja pemerintah dan pertumbuhan daerah yang  lebih  besar,  pendapatan  asli  daerah  (disebut  juga  PAD)  merupakan komponen kunci. Tera, atau kalibrasi ulang, pengembangan di domain tertentu, telah meledak dalam beberapa tahun terakhir.
Pengujian Alat Ukur, Takar, Timbang, dan  Perlengkapannya  merupakan salah  satu  pungutan  yang  menurut  Sa'ada  Aulia  dan  Waizul  (2022)  dapat menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (UTTP) yang cukup besar. Mengetahui efektivitas  dan  efisiensi  pelaksana,  serta  kinerja  kegiatan  layanan  yang dikalibrasi  atau  dikalibrasi  ulang,  dapat  memberikan  wawasan  tentang kemungkinan  biaya  pengujian  UTTP  dan  kinerja  lembaga  pemungut.  Agar manfaat  Pendapatan  Asli  Daerah  dapat  dirasakan  oleh  sebanyak  mungkin masyarakat,  pengembangan  potensi  retribusi  atau  pungutan  di  suatu  daerah masih memerlukan beberapa langkah yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
Untuk  mengedukasi  masyarakat  dan  menyiapkan  sumber  daya  yang diperlukan  di  bidang  kemetrologian,  pemerintah  daerah  harus  membentuk satuan  kerja  khusus  untuk  berkoordinasi  dengan  pihak  terkait  atau  Wajib  Tera atau Tera Ulang (WTU), menyusun peraturan daerah tentang biaya tera atau tera ulang,  dan  menggalang  masyarakat.  kesadaran  akan  pentingnya  pengukuran geometri. Salah satu kantor yang diincar PAD berupa tera atau retribusi jasa tera adalah Dinas Metrologi Bidang Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar
ISSN 2527-3906 (Online) ISSN 1978-6255 ( Print ) Henni Indarriyanti, Nerwinda Wahyu Katrisna, Irvan Ali Mustofa / Akuntabilitas 14 (2) 2022, 84-101
Menurut kajian Nisa dari tahun 2021, biaya jasa pengujian Alat Ukur, Ukur, Timbang dan  Perlengkapannya  (UTTP)  dan  pengujian  produk  dalam  bentuk  kemasan merupakan  asal  usul  biaya  tera  dan  tera  ulang.  Para  tera  wajib,  khususnya  para pedagang pasar, biasa menyebut tes skala ini dengan sebutan kek.
Hukum  domestik  mengatur  proses  dan  prosedur  pemerintah  daerah, sedangkan  hukum  internasional  mengatur  Dinas  Perindustrian  dan Perdagangan  (Kementerian  Perdagangan).  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah untuk mengevaluasi sistem dan prosedur yang ada untuk memungut biaya tera atau  tera  ulang  sesuai  dengan  peraturan  pemerintah  terkini,  khususnya Peraturan  Menteri  Perdagangan  nomor  68  Tahun  2018  tentang  tera  dan  tera.  - tera takar, takar, timbang, dan peralatan, dan Peraturan Bupati  Blitar nomor 31 Tahun 2017 tentang tata cara pelaksanaan dan pemungutan biaya tera atau tera ulang.  Uang  tunai  dalam  arti  akuntansi  adalah  setiap  alat  perdagangan  yang dapat  ditarik  dengan  segera,  termasuk  simpanan  pada  bank  dengan  imbalan sejumlah nominal dan simpanan pada bank atau tempat lain yang dapat diambil sewaktu-waktu,  sebagaimana  didefinisikan  oleh  Baridwan  (  2008:  84). Penerimaan  kas  merupakan  transaksi  penerimaan  kas,  menurut  Mulyadi (2016:379).  Hasil  dari  kesepakatan  ini  akan  digunakan  untuk  mengembangkan bisnis  atau  mendanai  operasional  institusi.  Koin,  uang  kertas,  dan  bentuk  mata uang  lainnya  dianggap  sebagai  bentuk  aset  lancar  oleh Stice  &  Skousen  (2007). Korporasi  akan  menggunakan  uang  tunai  di  tangan  sebagai  alat  tukar  dan sebagai dasar perhitungan moneter dalam pembukuan.
Masih banyak kekurangan dalam kebijakan yang diterapkan, antara lain staf metrologi,  anggaran,  dan  informasi  kepada  masyarakat  terkait  kalibrasi  atau  tera ulang, menurut penelitian Putra dan Meyzi (2022) mengutip  Perda nomor 13 tahun 2017  tentang  biaya  tera  atau  tera  ulang  di  kota  Dumai.  Jika  dibandingkan  dengan penelitian penulis yang menitikberatkan pada pengenalan kebijakan penyediaan jasa tera  atau  tera  ulang,  maka  penelitian  yang  dilakukan  oleh  peneliti  lain  lebih memperhatikan sistem dan prosedur penerimaan kas berdasarkan Peraturan Bupati
ISSN 2527-3906 (Online) ISSN 1978-6255 ( Print )
Henni Indarriyanti, Nerwinda Wahyu Katrisna, Irvan Ali Mustofa / Akuntabilitas 14 (2) 2022, 84-101
Blitar  nomor  31  Tahun  2017  dan  Peraturan  Menteri  Perdagangan  nomor  68  tahun 2018.  Penerimaan  kas  terdiri  dari  penjualan  tunai  yang  direalisasikan  secara langsung  dengan  penerimaan  kas  tanpa  melalui  proses  piutang  dan  transaksi yang  merupakan  turunan  dari  penciptaan  pendapatan,  sebagaimana didefinisikan oleh (L.M. Samryn, 2015). Proyek pembangunan pemerintah sangat bergantung  pada  penerimaan  pajak,  sebagaimana  dilaporkan  Pangalila  et  al (2015)  dalam  jurnal  Pangalila  et  al  (2015).  Uang  dalam  rekening  giro  atau tabungan  di  bank  yang  penarikannya  tidak  dibatasi  juga  dianggap  tunai  dan dinilai berdasarkan nilai nominalnya. Sangat penting untuk melacak arus masuk dan  keluar  kas,  karena  ini  adalah  dua  pendorong  utama  dari  saldo  kas  yang berfluktuasi.  Sistem  penerimaan  kas  adalah  “mekanisme  pencatatan  yang dibentuk untuk melakukan operasi penerimaan uang dari berbagai sumber,” tulis Sujarweni (2015: 96). Sumber-sumber ini termasuk penjualan tunai, penjualan aset tetap, pinjaman, dan setoran modal segar.
Sebanyak  dua  instansi  pemerintah  Kota  Blitar  yaitu  Dinas  Perindustrian Kota  Blitaran  dan  Dinas  Perindustrian  dan  Perdagangan  Kabupaten  Blitaran masing-  masing  bersinergi  untuk  memberikan  layanan  pengujian  UTTP.  Untuk mengetahui  sejauh  mana  pelaksanaan  layanan  uji  tera  atau  tera  ulang  di wilayah  Blitar  seluas
1.589  kilometer  persegi,  peneliti melakukan  survei  terhadap  pelaku  usaha  yang ada  di  kabupaten  Blitar  dan  melakukan  wawancara  dengan  pegawai  dinas industri dan perdagangan.
Penting  untuk  memiliki  sistem  dan  prosedur  yang    memungkinkan pencatatan, klasifikasi, dan klasifikasi penerimaan kas sehingga kas tidak mudah dialihkan, yang penting untuk struktur dan organisasi aktivitas keuangan  yang tepat,  terutama  yang  berkaitan  dengan  kas  penerimaan  yang  berasal  dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Adapun beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini
ISSN 2527-3906 (Online) ISSN 1978-6255 ( Print ) Henni Indarriyanti, Nerwinda Wahyu Katrisna, Irvan Ali Mustofa / Akuntabilitas 14 (2) 2022, 84-101
dilakukan  oleh  Mudawamah  (2018),  Aldy  dkk  (2019),  Kapoh  Dkk.(2019), Amboro dkk. (2021), Hamzani dkk (2021), Faris (2021), Pramudya dan Eri (2021), Tahir dkk (2021), Adi dan Meyzi (2022), Nasution (2022)

## METODE PENELITIAN

## Waktu dan Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan dalam jangka waktu satu bulan yakni dari bulan oktober  hingga  november  2021.  Lokasi  penelitian  sendiri  ada  di  Dinas Perindustrian  dan  perdagangan  kabupaten  blitar  tepatnya  pada  bidang metrologi.  Dinas  Perindustrian  dan  Perdagangan  (DISPERIDAG)  Kab.  Blitar merupakan  instansi  pemerintah  yang  berlokasi  di  di  Jalan  Raya  Kediri  No.  18, Sanan Kulon, Blitar, Jawa Timur.

## Jenis Penelitian
Peneliti menggunakan penelitian deskriptif dengan metodologi kualitatif, mengacu  kembali  pada  konteks  dan  rumusan  masalah  yang  telah  diuraikan sebelumnya.  Penelitian  deskriptif  adalah  jenis  penelitian  yang  bertujuan  untuk memberikan penjelasan rinci tentang beberapa fenomena, baik yang telah terjadi di masa lalu maupun yang sedang terjadi saat ini. Studi ini tidak mengubah atau mengontrol  variabel  independen  apa  pun;  melainkan  hanya  melaporkan  suatu keadaan,  baik  secara  kualitatif  maupun  kuantitatif  (Sukmadinata,  2006:5). Sedangkan  penelitian  kualitatif  berusaha  untuk  memahami  fenomena  yang dialami  subjek  penelitian  dengan  menggambarkannya  dalam  bentuk  kata-kata dan bahasa dalam konteks alami yang unik dan dengan menggunakan berbagai metode  ilmiah,  penelitian  kuantitatif  berusaha  untuk  menarik  generalisasi tentang fenomena tersebut (Moleong, 2014: 6).
Oleh  karena  itu,  laporan  studi  akan  menyertakan  kutipan-kutipan  untuk dijadikan  contoh  selama  presentasi  laporan.  Sumber  meliputi  transkrip wawancara,  catatan  lapangan,  buku  harian,  surat,  memorandum,  dan  catatan tertulis lainnya. Dengan strategi ini, informasi tentang pembelajar dikumpulkan
ISSN 2527-3906 (Online) ISSN 1978-6255 ( Print )
Henni Indarriyanti, Nerwinda Wahyu Katrisna, Irvan Ali Mustofa / Akuntabilitas 14 (2) 2022, 84-101
melalui  pengamatan terhadap  perilaku,  ucapan,  aktivitas,  dan  sebagainya  yang sebenarnya.  Tanpa  mengurangi  ketelitian  ilmiah  laporan  tersebut,  data  yang dihasilkannya  disajikan  dengan  cara  yang  jelas  dan  mudah  dipahami.  Tujuan dari  dokumen  ini  adalah  untuk  memberikan  gambaran  yang  jelas  dan komprehensif  tentang  metode  dan  proses
ISSN 2527-3906 (Online) ISSN 1978-6255 ( Print ) Henni Indarriyanti, Nerwinda Wahyu Katrisna, Irvan Ali Mustofa / Akuntabilitas 14 (2) 2022, 84-101
yang  digunakan  oleh  Dinas  Perindustrian  dan  Perdagangan  Kabupaten  Blitar untuk  mengumpulkan  pembayaran  untuk  transaksi  moneter  yang  melibatkan layanan kalibrasi dan kalibrasi metrologi.

## Jenis dan Sumber Data
Jenis  dan  sumber  data  yang  dikumpulkan  oleh  peneliti  terdiri  dari  data primer dan data sekunder.  Dalam kegiatan peneliti data primer didapatkan dari hasil observasi dan wawancara dengan pemberi informasi yaitu : Kepala Bidang Metrologi Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Data sekunder yang diperoleh peneliti  berasal  dari  dokumen-dokumen,  buku-buku  literatur,  dan  jurnal-jurnal penelitian.

## Metode Analisis Data
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  kualitatif deskriptif,  yaitu  metode  yang  sifatnya  menguraikan,  menggambarkan, membandingkan  suatu  data  dan  keadaan  serta  menerangkan  suatu  keadaan sedemekian rupa sehingga dapat ditarik kesimpulan.

## HASIL PENELITIAN

## Tata Cara Pemungutan Retribusi Tera atau Tera Ulang
Sesuai dengan peraturan Bupati Blitar Nomor 31 Tahun 2017 tentang tata cara  pelaksanaan  pemungutan  tera  atau  tera  ulang,  dalam  pemungutan retribusi tera atau tera ulang bidang metrologi meliputi 4 kegiatan yaitu :

## 1. Permohonan atau permintaan tera atau tera ulang
Permohonan  atau  permintaan  tera  atau  tera  ulang  dilakukan  dengan mengisi  formulir  permohonan  yang  telah  disediakan.  Formulir permohonan  diisi  dengan  jelas  dan  dikembalikan  kepada  petugas pelaksana  tera  atau    tera  ulang.  Selanjutnya  wajib  retribusi tera  atau  tera ulang  (WTU)  melakukan sidang  tera  atau  tera  ulang  dengan  membawa surat panggilan uji tera atau tera ulang.
ISSN 2527-3906 (Online) ISSN 1978-6255 ( Print )
Henni Indarriyanti, Nerwinda Wahyu Katrisna, Irvan Ali Mustofa / Akuntabilitas 14 (2) 2022, 84-101
Sistem Penerimaan Kas Retribusi Tera Atau Tera Ulang Pada Bidang Metrologi Dinas Perundistrian Dan Perdagangan Kabupaten Blitar

## 2. Pengujian dan penetapan retribusi tera atau tera ulang.
ISSN 2527-3906 (Online) ISSN 1978-6255 ( Print ) Henni Indarriyanti, Nerwinda Wahyu Katrisna, Irvan Ali Mustofa / Akuntabilitas 14 (2) 2022, 84-101
Berdasarkan  sidang  uji  tera  ataupun  tera  ulang  maka  ditetapkan  retribusi terutang  dengan  menerbitkan  Surat  Ketetapan  Retribusi  Daerah  (SKRD) berupa  Laporan  Pemungutan  Setoran  (LPS)  yang  ditanda  tangani  oleh petugas penetapan atau biasa disebut bendahara serta bukti kwitansi tera atau tera ulang.
3. Pembayaran, pembukuan, dan pelaporan retribusi
Pembayaran retribusi tera dilakukan secara tunai dikantor. Saat pelaksanaan sidang  tera  atau  tera  ulang  pembayaran  retribusi  dilakukan  secara  tunai kepada kasir yang diberi kuasa oleh bendahara penerimaan pembantu. Jatuh tempo  pembayaran  retribusi  tera  dan  tera  ulang  paling  lambat  30  hari terhitung  setelah  tanggal  Surat  Ketetapan  Retribusi  Daerah  (SKRD)  atau Laporan  Pemungutan  Setoran  (LPS)  diterbitkan.Kemudian  bendahara penerimaan  pembantu  membuat tanda  bukti  pembayaran  berupa  kwitansi tera  atau  tera  ulang  untuk  diberikan  kepada  WTU  dan  bendahara DISPERINDAG  mendapat  STS  yang  akan  diserahkan  kepada  masing- masing  pengguna  atau  bidang  yang  bersangkutan.  Kemudian  penyetoran hasil  penerimaan  retribusi  tera  atau  tera  ulang  ke  rekening  Kasda menggunakan formulir STS dalam waktu 2 x 24 jam sejak uang kas diterima.
4. Penagihan retribusi
Apabila  biaya  tera  atau  tera  ulang  yang  ditetapkan  dalam  SKRD  belum dilunasi sampai dengan tanggal jatuh tempo dan terjadi kekurangan karena kesalahan perhitungan biaya tera atau tera ulang,  kepala  dinas menerbitkan tagihan  tambahan  retribusi  daerah  yang  adalah  sama.  Setelah  7  hari  jatuh tempo,  denda  administrasi  berupa  bunga  2%  dan  surat  teguran  atau peringatan akan dikenakan karena ketidakpatuhan terhadap hukuman wajib.

## Prosedur penerimaan kas atas tera atau tera ulang
Berikut  skame  prosedur  akuntansi  penerimaan  kas  atas  retribusi  tera  atau tera  ulang  pada  bidang  metrologi  Dinas  Perindustrian  dan  Perdagangan Kabupaten Blitar.
ISSN 2527-3906 (Online) ISSN 1978-6255 ( Print )
Henni Indarriyanti, Nerwinda Wahyu Katrisna, Irvan Ali Mustofa / Akuntabilitas 14 (2) 2022, 84-101
Gambar 1. skema prosedur akuntansi penerimaan kas atas retribusi tera atau tera ulang pada bidang metrologi Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Blitar
Berdasarkan  bagain  alir  di  atas  maka  dapat  diterangkan  secara  lebih spesifik pada tabel sebagai berikut ini:
1. Alat Ukur Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)
Menurut  jurnal  Darnia  dan  Lestari  (2018)  UTTP  adalah  alat-alat  yang diperuntukkan  untuk  penakaran  dan  penimbangan  suatu  kuantitas, misalnya timbangan digital, timbangan duduk, dan alat-alat ukur lainnya. UTTP  ini memiliki  manfaat  bagi  pelaku  usaha  dalam  pengukuran  berat barang.  Menurut  jurnal  Amboro  dan  Presyadayani  (2021)  kegiatan perdagangan  harus  tetap  memperhatikan  hak  dan  perlindungan konsumen sebagai pengguna barang dan jasa tersebut. Pelaku usaha wajib meningkatkan pengetahuan dan kesadaran serta sikap bertanggungjawab dengan  mengedepankan  aspek  perlindungan  konsumen.  Perlindungan konsumen tersebut dimulai dari perlindungan UTTP yang digunakan oleh pedagang.
2. Retribusi tera atau tera ulang
PAD atau retribusi yang terletak pada bidang metrologi legal sesuai dengan Peraturan Bupati Blitar Nomor 31 Tahun 2017 adalah retribusi pelayanan atas tera atau tera ulang.
3. Bendahara  penerimaan
ISSN 2527-3906 (Online) ISSN 1978-6255 ( Print ) Henni Indarriyanti, Nerwinda Wahyu Katrisna, Irvan Ali Mustofa / Akuntabilitas 14 (2) 2022, 84-101
Bendahara penerimaan di  Bidang  Metrologi  membuat  tanda  bukti pembayaran dan menyetorkan hasil penerimaan retribusi tera atau tera ulang ke rekening kas umum daerah dalam waktu 1 x 24 jam.

## 4. Pengarsipan
Setelah semua kegiatan selesai, dokumen berupa Laporan Pemungutan Setoran (LPS), nota, tanda bukti setoran, dan yang lainnya akan diarsipkan dalam bentuk hardfile, yang bertujuan untuk penyimpanan data dalam bentuk soft file maupun hard file.

## PEMBAHASAN
Bagan  Alir  Penerimaan  Kas  Atas  Retribusi  Tera  Atau  Tera  Ulang  Pada  Bidang Metrologi Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kab. Blitar
Berdasarkan bagain alir di atas maka dapat diterangkan secara lebih spesifik pada tabel sebagai berikut ini:
1. Wajib Tera atau Tera ulang (WTU)
ISSN 2527-3906 (Online) ISSN 1978-6255 ( Print )
Henni Indarriyanti, Nerwinda Wahyu Katrisna, Irvan Ali Mustofa / Akuntabilitas 14 (2) 2022, 84-101
Wajib tera atau tera ulang (WTU) memulai permohonan pelayanan tera / tera ulang  dengan  datang  ke  kantor.  Setelah  permohonan  disetujui  wajib tera  atau tera  ulang  mengisi  formulir  permohonan  sidang  tera  atau  tera ulang  dan  memilih  tempat  sidang  tera  /  tera  ulang.  Penera  akan melakukan sidang tera
/  tera  ulang  kemudian  menetapkan  tarif  retribusi  tera  atau  tera  ulang yang telah dilakukan. Wajib tera akan mendapatkan kwitansi tera rangkap 1  dan  Surat  Ketetapan  Hasil  Pengujian  (SKHP)  setelah  melakukan pembayaran atas uji tera atau tera ulang.

## 2. Kasir Bidang Metrologi
Setelah  sidang  tera  /  tera  ulang,  kasir  akan  mengisi  formulir  Surat Ketetapan  Retribusi  Daerah  (SKRD).  Tarif  uji  tera  atau  tera  ulang  akan muncul  setelah  SKRD  terbit,  setelah  itu  kasir  menerima  setoran  uang tunai.  Dari  setoran tersebut  akan  dilakukan  penginputan  dana  ke  buku penerimaan kas, kemudian terbit kwitansi tera 2 rangkap.

## 3. Bendahara penerimaan bidang metrology
Kwitansi  tera  rangkap  2  akan  disimpan  bendahara  penerimaan  sesuai tanggal transaksi.  Kemudian  bendahara  penerimaan  mengisi  surat  tanda setoran STS dan menerbitkan dokumen STS 2 rangkap, dimana rangkap 2 disimpan bendahara penerimaan Bidang Metrologi sesuai dengan tanggal dan  rangkap  1  akan  disetorkan  ke  Kas  Umum  Daerah  (KASDA).  Dari Flowchart  bidang  metrologi  DISPERINDAG  Kab.  Blitar  terdapat kelemahan  pada  tugas  dan  fungsi  pokok  bagian  bendahara  penerimaan yaitu  bendahara  melakukan  penerimaan  dengan  menghimpun  kembali uang  dari  setoran  dan  melakukan  setoran  ke  kas  umum  daerah,  peneliti mengubah fungsi bendahara penerimaan pada bagian menghimpun dana agar  dalam  tugas  nya  bendahara  penerimaan  tidak  dapat  melakukan penyelewengan  atau  melakukan  kecurangan  karena  mendapat  tugas
ISSN 2527-3906 (Online) ISSN 1978-6255 ( Print ) Henni Indarriyanti, Nerwinda Wahyu Katrisna, Irvan Ali Mustofa / Akuntabilitas 14 (2) 2022, 84-101
Sistem Penerimaan Kas Retribusi Tera Atau Tera Ulang Pada Bidang Metrologi Dinas Perundistrian Dan Perdagangan Kabupaten Blitar

## rangkap dari sistem yang ada pada bidang metrology.
ISSN 2527-3906 (Online) ISSN 1978-6255 ( Print )
Henni Indarriyanti, Nerwinda Wahyu Katrisna, Irvan Ali Mustofa / Akuntabilitas 14 (2) 2022, 84-101

## Penejelasan Sistem Dan Prosedur Penerimaan Kas Atas Retribusi Tera Ulang Pada Bidang Metrologi Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Blitar
Berikut  uraian  sistem  dan  prosedur  penerimaan  kas  pada  bidang metrologi  yang  difokuskan  pada  penerimaan  kas  atas  retribusi  tera  atau  tera ulang.

## 1. Unit organisasi terkait
Pengelolaan instalasi pengujian dan peralatan atau perlengkapan standar untuk  tera  atau  tera  ulang  UTTP,  jasa  tera  dan  tera  ulang  UTTP,  dan pengelolaan  atau  stempel  tanda  tera  yang  sah  atau  batal,  semuanya merupakan  bagian  tak  terpisahkan  dari  tanggung  jawab  utama  jabatan fungsional kalibrasi, yaitu melakukan kalibrasi. Kasir, tugas pokok jabatan fungsional  kasir  pada  bidang  metrologi  adalah  dalam  pengisian  formulir permohonan  uji  tera  atau  tera  ulang,  menetapkan  tarif  uji  tera  atau  tera ulang,  melakukan  penerimaan  setoran  atas  tera  atau  tera  ulang  dan penginputan hasil setoran uji timbangan yang telah dilakukan. Bendahara penerimaan, tugas pokok jabatan  fungsional bendahara penerimaan pada bidang  metrologi  adalah  menghimpun  dana  dari  kasir,  menginput  atau memposting dana tersebut ke dalam buku penerimaan kas, mengisi Surat Tanda  Setoran  (STS),  dan  melakukan  setoran  ke  Kas  Umum  Daerah (KASDA).
2. Dokumen yang digunakan
Formulir  permohonan  tera  atau  tera  ulang,  merupakan  formulir  pertama yang harus dan wajib diisi sebelum melakukan sidang uji tera. Formulir ini bisa  diakses  online,  namun  sebagian  besar  pengguna  pelayanan  uji timbangan  tera  atau  tera  ulang  lebih  memilih  melakukan  pengisian formulir  permohonanan  tera  atau  tera  ulang  dikantor.  Surat  Ketetapan Retribusi  Daerah    (SKRD),  SKRD  merupakan  surat  yang  menentukan besarnya  jumlah  retribusi  terutang  atas  uji  tera  atau  tera  ulang  yang dimiliki  oleh  wajib  tera  atau  tera  ulang.  Kwitansi  tera  atau  tera  ulang,
ISSN 2527-3906 (Online) ISSN 1978-6255 ( Print ) Henni Indarriyanti, Nerwinda Wahyu Katrisna, Irvan Ali Mustofa / Akuntabilitas 14 (2) 2022, 84-101
kwitansi  tera  atau  tera  ulang  adalah  bukti  setoran  atas  jasa  timbang dengan harga yang bervariasi dengan 2 rangkap kwitansi, rangkap 1 akan diterima oleh WTU dan rangkap 2 disimpan oleh bidang metrologi. Surat Tanda Setoran (STS), surat tanda setoran merupakan
ISSN 2527-3906 (Online) ISSN 1978-6255 ( Print )
Henni Indarriyanti, Nerwinda Wahyu Katrisna, Irvan Ali Mustofa / Akuntabilitas 14 (2) 2022, 84-101
dokumen  yang  digunakan  untuk  menyetorkan  penerimaan  kas  daerah dari  bendahara  penerima  bidang  ke  kas  umum  daerah.  Surat  Ketetapan Hasil Pengujian (SKHP), SKHP adalah dokumen hasil pengujian tera  atau tera ulang yang telah dilakukan oleh WTU.

## 3. Catatan akuntansi yang digunakan
Catatan  akuntansi  yang  digunakan  pada  bidang  metrologi  adalah  buku penerimaan kas, buku ini merupakan buku khusus yang digunakan untuk mencatat transaksi kas yang masuk melalui retribusi tera atau tera ulang. Buku penerimaan kas dibuat oleh bidang metrologi sebagai pegangan dan bukti  salinan  jika  terjadi  selisih  akuntansi  atas  setoran  penerimaan  kas yang telah dilakukan.
4. Jaringan prosedur yang membentuk sistem penerimaan kas atas retribusi tera atau tera ulang
Prosedur pelayanan tera, prosedur pelayanan tera atau tera ulang meliputi kegiatan uji timbangan tera atau tera ulang, penetapan tarif tera atau tera ulang,  pemberian  cap  tanda  tera  sah  atau  tanda  tera  batal.  Prosedur penerimaan kas, prosedur penerimaan kas meliputi semua kegiatan yang berhubungan dengan penerimaan kas dari pembayaran tarif tera atau tera ulang,  penerimaan  setoran  atas  tera  atau  tera  ulang,  penginputan  hasil retribusi tera, dan penyetoran kas atas retribusi tera atau tera ulang.

## Analisis Sistem Dan Prosedur Penerimaan Kas
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  data  yang  diperoleh  mengenai  sistem  dan prosedur penerimaan kas atas retribusi tera atau tera ulang bidang metrologi antara lain:

## 1. Analisis fungsi
Fungsi yang terkait dalam penerapan sistem dan prosedur penerimaan kas atas  retribusi  tera  atau  tera  ulang  pada  bidang  metrologi  melibatkan  3 bagian yaitu bagian penera, kasir, dan bendahara penerimaan. Pada bagian
ISSN 2527-3906 (Online) ISSN 1978-6255 ( Print ) Henni Indarriyanti, Nerwinda Wahyu Katrisna, Irvan Ali Mustofa / Akuntabilitas 14 (2) 2022, 84-101
yang  terkait  telah  melaksanakan  tugas  pokok  dan  fungsinya  masing- masing.Namun  terdapat  kelemahan  pada  fungsi  bendahara  penerimaan, disebutkan bahwa bendahara memiliki tugas rangkap yaitu mencocokkan uang    dari  wajib  tera,  membuat  laporan  keuangan  harian,  menyetorkan uang  ke  bank  dan  menginput  data  setoran.  Prosedur  yang  baik seharusnya hanya memiliki satu tugas pada tiap bagiannya, karena ketika satu  bagian  memiliki  tugas  rangkap  dikhawatirkan  akan  terjadi kecurangan  serta  penyelewengan  yang  berdampak  negatif  bagi perusahaan atau organisasi untuk kedepannya.
2. Analisis dokumen
Dokumen  yang  digunakan  dalam  penerapan  sistem  dan  prosedur penerimaan kas atas retribusi tera atau tera ulang bidang metrologi yaitu formulir  permohonan  tera  atau  tera  ulang,  SKRD,  kwitansi  tera,  STS, SKHP.  Dokumen-  dokumen  tersebut  sudah  mampu  mendukung  proses transaksi  penerimaan  kas  atas  retribusi  tera  atau  tera  ulang,  sehingga dapat  dikatakan  baik  dan  telah  memenuhi  kebutuhan  atas  keamanan informasi  dari  sistem  dan  prosedur  penerimaan  kas  atas  tera  atau  tera ulang pada bidang metrology.

## 3. Analisis catatan
Catatan  yang  digunakan  dalam  penerapatan  sistem  dan  prosedur penerimaan kas atas retribusi tera atau tera ulang pada bidang metrologi yaitu  buku penerimaan  kas.  Catatan  bukti  kas  masuk  yang  diposting  ke dalam  buku  penerimaan  kas  ini  sudah  mampu  mendukung  proses penginputan dana kas atas retribusi tera atau tera ulang.
4. Analisis prosedur
Prosedur yang membentuk sistem penerimaan kas atas retribusi tera atau tera ulang meliputi prosedur pelayanan tera atau tera ulang dan prosedur penerimaan  kas.  Prosedur  pelayanan  tera  atau  tera  ulang  dilakukan  oleh penera  sedangkan  prosedur  penerimaan  kas  dilakukan  oleh  kasir  dan bendahara  penerimaan.  Prosedur  yang  ada  belum  sesuai  dengan  aturan
ISSN 2527-3906 (Online) ISSN 1978-6255 ( Print )
Henni Indarriyanti, Nerwinda Wahyu Katrisna, Irvan Ali Mustofa / Akuntabilitas 14 (2) 2022, 84-101
akuntansi,  karena  adanya  tugas  rangkap  dalam  fungsi  bendahara penerimaan

## KESIMPULAN
1. Departemen  Perindustrian  dan  Perdagangan  adalah  lembaga  pemerintah yang  berorientasi  pada  pelayanan,  pembinaan  dan  jasa  di  sektor  pasar, perdagangan, industri, dan metrologi.
2. Pelayanan seperti tera ulang dan sertifikasi ulang menjadi sumber arus kas Dinas  Perindustrian  dan  Perdagangan  Kabupaten  Blitar.  Yang  kemudian akan disetorkan oleh masing-masing bendahara pendapatan ke Kasda.
3. Sistem  dan  metode  pengumpulan  uang  tunai  untuk  biaya  tera  atau kalibrasi  ulang  adalah  legal  dan  sesuai  dengan  persyaratan  sebagaimana adanya, meskipun dengan celah tertentu dalam fungsinya.
4. Struktur  organisasi  saat  ini  sangat  efektif,  dengan  garis  tanggung  jawab dan  wewenang  yang  jelas.  Ini  memfasilitasi  pengenalan  praktik manajemen di seluruh bisnis, namun ada beberapa bagian yang memiliki tugas rangkap sehingga dikhawatirkan terjadi penyelewengan atas kas.
5. Pimpinan  perusahaan  juga  menjabat  sebagai  Kepala  Dinas  Perindustrian dan  Perdagangan,  oleh  karena  itu  dia  bertanggung  jawab  untuk mengawasi operasional sehari-hari.
6. Untuk menghindari pihak yang tidak bertanggung jawab menyalahgunakan  dana,  semua  penerimaan  kas,  berapa  pun  ukurannya, harus disetujui dengan sepengetahuan manajemen.
7. Untuk melindungi dana, korporasi mengikuti proses penerimaan kas yang disetujui  oleh  para  petinggi  dan  melakukan  peran  pengawasannya  pada anggaran perencanaan kas bulanan.

## DAFTAR PUSTAKA
Amboro,  Florius  Yudhi  dan  Presyadayani.  (2021).  Efektivitas  Pelaksanaan Pengawasan  Metrologi  Legal  Terhadap  Peningkatan  Retribusi  Daerah
101 ISSN 2527-3906 (Online) ISSN 1978-6255 ( Print ) Henni Indarriyanti, Nerwinda Wahyu Katrisna, Irvan Ali Mustofa / Akuntabilitas 14 (2) 2022, 84-101
Di Kota Tanjungpinang. Jurnal UIB. Volume 6. Nomor 1. Juni 2021.
Baridwan,  Zaki.      (2008).      “ Sistem      Akuntansi      Penyusunan  Prosedur        dan. Metode ”.Yogyakarta: BPFE. D, Dwi Prastowo. 2015.
Darnia, Meriza Elpha Dan Lestari. (2018). Perlindungan Konsumen Alat Ukur, Takar,  Timbang,  Dan  Perlengkapannya  Pada  Panam  Pekanbaru. Raiu Law Jurnal. Vol 1 November 2018.
J.Moleong,  Lexy.  (2014). Metode  Penelitian  Kualitatif .  Edisi  Revisi.  PT  Remaja Rosdakarya, Bandung.
Mulyadi. (2016). Sistem Informasi Akuntansi . Jakarta: Salemba Empat.
Nisa,  Choirotun.  (2021).  Analisis  Kontribusi  Pajak  Daerah  Dan  Retribusi  Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kabupaten Ponorogo (2014-2019). Skripsi
. Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
Pangalila,  Chartika  Melisa,  Lintje  Kalangi,  Novi  Budiarso.  (2015).  Analisis Sistem  Dan  Prosedur  Penerimaan  Kas  Pendapatan  Asli  Daerah  (Pad) Pada DPPKAD Kabupaten Minahasa Utara. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 15 No. 04.

## Peraturan Bupati Blitar No. 31 Tahun 2017
Putra, Adi dan Meyzi Heriyanto. (2022). Evaluasi Kebijakan tentang retribuis tera atau tera ulang di kota dumai . Universitas Riau.
Sa’ada,  Aulia  Elvi  dan  Wazul  Qarni.  (2022).  Analisis  Pendapatan  Retribusi Pelayanan Tera atau Tera Ulang Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah  Kota  Medan. JOURNAL:  Jurnal  Ilmiah  Bidang  Sosial,  Ekonomi,
Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan.
Samryn, L.M. (2015). “ Pengantar Akuntansi-Metode Akuntansi untuk Elemen Laporan Keuangan  Diperkaya  dengan  Perspektif  IFRS  &  Perbankan ”.  Edisi  Pertama.
Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
Stice  &  Skousen.  (2007).  “ Akuntansi  Keuangan”. Edisi  Enam  Belas.  Jakarta. Sujarweni, V. Wiratna. (2015). Sistem Akuntansi. Yogyakarta : Pustaka Baru Press.  Sukmadinata.  (2006). Metode  Penelitian  Kualitatif .  Bandung  :  Graha Aksara
Tahir,  Muhammad,  Nasrudin,  Mey  S.  A.  S.  (2021).  Implementasi  Kebijakan Pelayanan  Retribusi  Tera  Sebagai    Strategi  Peningkatan  Pendapatan Asli Daerah  di  Kabupaten  Lombok  Barat. Journal  of  Government  and Politics (JGOP) Vol. 3 No. 2