## PERANAN KOMITE SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN DI MAN 1 PALEMBANG
Lilys Febriana Mahasiswa Prodi PAI UIN Raden Fatah Palembang Muhammad Isnaini, A. Syarifuddin. Dosen UIN Raden Fatah Palembang Email: lilysfebriana29@gmail.com

## ABSTRAK
Peran  komite  sekolah  dalam  menigkatkan  mutu  pendidikan  di  MAN  1 Palembang.  Rumusan  masalah  dalam  skrikpsi  ini  adalah.  Penelitian  ini menggunakan  pendekatan  kualitatif.  Dalam  perjalanan  mengumpulkan  data menggunakan  metode  observasi,  wawancara,  dan  dokumentasi.  Sedangkan untuk  analisisnya,  menggunakan  teknik  analisis  deskriptif  kualitatif,  yaitu berupa  data-data  yang  tertulis  atau  lisan  dari  orang  dan  perilaku  yang  diamati sehingga  dalam  hal  ini  penulis  berupaya  mengadakan  penelitian  yang  bersifat menggambarkan  secara  menyeluruh  tentang  keadaan  yang  sebenarnya.  Selain itu  keabsahan  datanya  di  chek  menggunakan  teknik  triangulasi,  menggunakan bahan referensi, dan member check.
Hasil  penelitian  ini  menjukkan  bahwa,  peran  komite  sekolah  dalam meningkatkan mutu pendidikan di MAN 1 Palembang sangatlah baik, itu dapat dilihat  dari  segi  peningkatan  sarana  prasaranan  di  sekolah.  Komite  sekolah dalam  meningkatan  mutu  pendidikan  di  MAN  1  Palembang  tak  luput  dari beberapa  perannya  tersebut,  yang  pertama  pertimbangan  ( advisory  agency ), yang  kedua  sebagai  pendukung  ( supporting  agency ),  yang  ketiga  sebagai pengotrol ( controlling agency ), dan yang keempat sebagai mediator ( executive ).
Kesimpulannya  bahwa  komite  sekolah  sangatlah  berpengaruh  dalam meningkatkan  mutu  pendidikan  di  MAN  1  Palembang  karena  komite  sekolah memiliki  beberapa  peranan  yang  harus  dijalankan  untuk  sekolah  itu. Memberikan  pertimbangan  ( advisory  agency), dalam  setiap  perancanaan  dan program yang disusun oleh sekolah, komite sekolah.Mendungkung (supporting agency )  penyelenggaraan  dan  peningkatan  mutu  pendidikan  di  MAN  1 Palembang  berupa  dukungan  finansial,  tenaga,  dan  dukungan  pikiran. Melakukan  Kontrol  ( controlling  agency ) terhadap  pengambilan  keputusan  dan perencanaan  pendidikan  di  sekolah,  dan  Menjadi  Mediator    atau  penghubung antara  aspirasi  orang  tua  masyarakat  terhadap  pihak  sekolah  dan  turut  serta memasyarakatan  kebijakan  sekolah  kepada  pihak-pihak  yang  terkait  dan berwenang di tingkat daerah.
Keywords: Komite Sekolah Dan Mutu Pendidikan

## PENDAHULUAN
Pendidikan  adalah  suatu  proses  pelatihan  dan  pengajaran,  terutaman  di peruntukkan  kepada  anak-anak  dan  remaja,  baik  di  sekolah-sekolah  maupun  di kampus-kampus,  dengan  tujuan  memberikan  pengetahuan  dan  mengembangkan keterampilan-keterampilan. Semantara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Online , pendidikan  diartikan  sebagai  proses  perubahan  sikap  dan  tata  laku  seseorang  atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. 1
Pendidikan juga adalah proses pemartabatan manusia menuju puncak optimasi potensi  kognitif,  afektif,  dan  psikomotorik  yang  dimilikinya.  Pendidikan  adalah proses  membimbing,  melatih,  dan  memandu  manusia  terhindar  atau  keluar  dari kebodohan  dan  pembodohan.  Pendidikan  adalah  metamorfosis  perilaku  menuju kedewasaan  sejati.  Pendidikan  juga  dapat  didefinisikan  sebagai  proses  elevasi  yang dilakukan secara nondikskriminasi, dinamis, dan intensif. 2
Menurut John Dewey, pendidikan adalah sebuah kebutuhan hidup dan fungsi sosial,  yang  bertumpuk  pada  masing-masing  individu  juga  golongan/masyarakat, dengan kemungkinan mengalami kemajuan  yang bias diukur dengan kriteria-kriteria tertentu, secara demokratis bisa dinilai dari kualitas masyarakat yang ada. 3 Menurut  Muhammad  Athiyah  Al-Abrasyi  memberikan  pengertian  bahwa pendidikan islam (Al-Tarbiyah Al-Islamiyah) mempersiapkan manusia supaya hidup dengan  sempurnah  dan  berbahagia,  mencitai  tanah  air,  tegap  jasmaninya,  sempurna budi  pekertinya,  teratur  pikirannya,  halus  perasaanya,  mahir  dalam  pekerjaanya, manis tuturkatanya baik dengan lisan dan tulisan 4
Dengan  memperhatikan  beberapa  defrinisi  di  Atas  maka  berarti  pendidikan islam adalah suatu proses edukatif yang  mengarah kepada pembentukan akhlak atau kepribadian.  Pendidikan  agama  islam  di  Indonesia  mendapatkan  tempat  yang  layak serta perhatian yang serius dari masyarakat dan pemerintah mulai sejak taman kanak- kanak  sampai  dengan  perguruan  tinggi.  Dan  pendidikan  agama  merupakan  mata pelajaran  yang  paling  penting  atau  pokok  di  sekolah.  Ini  menunjukkan  pentingnya kedudukan  pendidikan  agama  islam  di  sekolah  dan  di  dalam  kehidupan  masyarakat pada umumnya.
Dalam  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun  2003  Tentang Sistem  Pendidikan  Nasional  bertujuan  mencerdaskan  kehidupan  bangsa  dan mengembangkan  manusia  Indonesia  seutuhnya  yakin  manusia  yang  beriman  dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, memiliki pengetahuan dan keterampilan,  kesehatan  jasmani  dan  rohani,  kepribadian  yang  mantap,  mandiri  dan bertanggung jawab kemasyarakat dan kebangsaan. 5
Dari  tujuan  pendidikan  nasional  diatas,  ditegaskan  bahwa  salah  satu  ciri manusia  Indinesia  yang  menjadi  tujuan  pendidikan  nasional  ialah  manusia  yang beriman  dan  bertakwa.  Agar  beriman  dan  bertakwa  ini  dapat  terwujud,  mutlak diperlakukan  adanya  pendidikan  keimanan  dan  ketakwaan.  Dan  itulah  pendidikan agama.
Tujuan pendidikan nasional tersebut, menempati hirerarki tertinggi jika dilihat dari  taksonomi  tujuan  pendidikan.  Ibarat  sebuah  pohon  dimana  tujuan  pendidikan
1 U.H. Saidah, pengantar pendidikan, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2016), hlm 1
2 Sudarwan Danim, pengantar pendidikan, (Bandung: Alfabeta,2010),hlm 2
3 Ibid, hlm 7
4 Rahmayulis, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta Pusat: Kalam Mulia, 1995), hlm.1-4
5 Undang-undang dan peraturan pemerintah RI, Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, (jakarta: dirjen pendidikan islam depag RI, 2006), hlm. 8-9
nasional sebagai batangnya, sedangkan tujuan kelembagaan (institusional) dan tujuan pengajaran (kurikuler) adalah sebagai cabang dan rantingnya.
Pada  dasarnya  pendidikan  adalah  upaya  untuk  mempersiapkan  peserta  didik agar mampu hidup dengan baik. Sebuah upaya untuk meingkatkan mutu pendidikan khususnya pendidikan islam di Indonesia tidak pernah berhenti dan selesai. Berbagai konsep  dan  wawasan  baru  itu  diharapkan  dapat  meningkatkan  mutu  sumber  daya manusia agar mampu bersaing secara global. Dengan demikian persoalan peningkatan mutu pendidikan sangat perlu dikaji dan diperjuangkan.
Untuk merealisasikan perjuangan dalam meningkatkan mutu pendidikan maka perlu adanya pembenahan dari segi sumber daya manusianya, lembaga peyelenggara pendidikannya  seperti  MI,  MTS,  MA  dan  perguruan  tinggi  dan  semuantya  itu  perlu didukung  oleh  sumber  daya  pendidikan  yang  layak.  Sumber  daya  pendidikan  itu antara lain: tenaga ahli atau guru, menejemen, kurikulum, sarana dan prasarana serta dana  yang  diadakan  dan  di  dayagunakan  oleh  pemerintahan,  masyarakat,  keluarga, peserta didik baik secara sendiri-sendiri maupun dalam membentuk kerjasama. 6 Pemberian otonomi pendidikan yang luas pada sekolah merupakan kepedulian pemerintah  terhadap  gejala-gejala  yang  muncul  di  masyarakat  serta  upaya peningkatan  mutu  pendidikan  secara  umum.  Pemberian  otonomi  ini  menuntut pendekatan manajemen yang lebih kondusif di sekolah agar dapat mengakomondadsi seluruh  keinginan  sekaligus  memperdayakan  berbagai  komponen  masyarakat  secara efektif, guna mendukung kemajuan dan sistem yang ada di sekolah. Dalam kerangka inilah, Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) tampil sebagai alternatif paradigma baru manajemen pendidikan yang ditawarkan.
Manajemen  Berbasis  Sekolah  (MBS)  merupakan  suatu  konsep  yang menawarkan  otonomi  pada  sekolah  untuk  menentukan  kebijakan  sekolah  dalam yrangka  meingkatkan  mutu,  efisiensi  dan  pemerataan  pendidikan  agar  dapat mengakomondasi  kegiatan  masyarakat  dan  pemerintahan. 7 Dalam  pelaksanaan Manajemen  Berbasis  Sekolah  (MBS),  peran  peserta  dan  dukungan  masyarakat,  baik dalam  pengelolaan  dan  penyelenggaraan  pendidikan  sangat  dibutuhkan.  Untuk menampung  peran  serta  masyarakat  dalam  dunia  pendidikan,  maka  dibentuklah komite sekolah.
Komite sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan estisiensi pengelolaan pendidikan di  satuan  pendidikan,  baik  pada  pendidikan  pra  sekolah,  jalur  pendidikan  sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  lapangan  ( field  research) dengan menggunakan  moetode  kualitatif.  Metode  penelitian  kualitatif  merupakan  metode naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alami ( natural setting). Selain itu, data yang terkumpul lebih bersifat kualitatif. 8
Teknik analisis data dapat dilakukan setelah data-data telah terkumpul melalui teknik analisis data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian langkah selnjutnya adalah mengalisis data. Saya sebagai penulis menggunakan teknik analisis
6 Sukirno, pedoman kerja komite sekolah (yogyakarta: Pustaka widyamata,2006), hlm. 3
7 E.Mulyasa , manajemen berbasis sekolah, (Bandung PT. Remaja Rosada Karya, 2006) hlm. 11
8 Sugiyono, metodelogi penelitian kualitatif dan R&D, (Bandung, Alfabeta, 2016), hlm. 14
data  deskriptif  kualitatif  yaitu  dangan  beberapa  langkah  diantaranya  penyajian  data, menganalisa data dan menyimpulkan data.
Dimana teknik  analisis  data  yang  digunakan  dalam  peneliti  ini  adalah model miles and Huberman dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 9
Pertama, reduksi  data  adalah  suatu  bentuk  analisis  yang  mempertajam, memilih,  memfokuskan,  membuang,  dan  mengorganisasikan  data  dalam  satu  cara, dimana  kesimpulan  akhir  dapat  digambarkan  dan  di  verifikasikan. 10 Mereduksi  data berarti  merangkum,  memilih  hal-hal  yang  pokok,  memfokuskan  pada  hal-hal  yang penting,  dicari  tema  dan  polanya.  Dengan  demikian  data  yang  telah  direduksi  akan memberikan  gambaran  yang  lebih  jelas,  dan  mempermudah  penelitian  untuk melakukan  pengumpulan  data  selnjutnya,  dan  mencarinya  bila  diperlukan.  Pada bagian ini, peneliti memilah dan memilih data hasil wawancara dengan beberapa guru di  MAN  1  Palembang  sehingga  penliti  bisa  mendapatkan  dasil  kesimpulan  akhir.
Kedua, Data  Display  (Penyajian  Data)  Setelah  data  direduksi,  maka  langkah selnjutnya adalah mendisplaykan data. Bentuk display data dalam penelitian kualitatif yang  paling  sering  yaitu  teks  naratif  dan  kejadian  atau  peristiwa  iti  terjadi  dimasa lampau. 11 Dalam  penelitisn  kualitatif,  penyajia  data  bisa  dilakukan  dalam  bentuk uraian singkat, bagian, hubungan antara katagori, flowchart, dan sejsnisnya. Dengan mendisplaykan  data,  maka  akan  memudahkan  untuk  memahami  apa  yang  terjadi, merencanakan  kerja  selnjutnya  berdasarkan  apa  yang  telah  dipahami  tersebut.  Pada bagian  ini,  peneliti  menyajikan  data  dari  hasil  reduksi  data  dengan  bentuk  urauan singkat.  Uraian  singkat  peneliti  dapatkan  setelah  melakukan  wawancara  dengan beberapa  guru  di  MAN  1  Palembang. Ketiga, langkah  ketiga  dalam  analisis  data kualitaif  menurut  Miles  dan  Hubennan  adalah  penarikan  kesimpulan  ( verifikasih) . Penarikan kesimpulan ( verifikasih), yaitu makna-makna yang muncul dari data yang harus diuji keberannya, kekokohanya, dan kecocokanya yaitu berupa validasi.

## HASIL PENELITIAN
Kepmendiknas  dengan  tegas  dinyatakan  bahwa  komite  sekolah  adalah  badan usaha  mandiri  yang  mewadahi  peran  serta  masyarakat  dalam  rangka  meningkatkan mutu,  pemerataan  dan  efisiensi  pengelolaan  pendidikan  disatuan  pendidikan.  Dalam kepmendikas  nomur  044/U/2002  tersebut  ditegaskan  bahwa  dewan  pendidikan berkedudukan  do  kabupaten  atau  kota,  sedangkan  komite  sekolah  nerkedudukan disatuan pendidikan, baik pendidikan sekolah ataupun madrasah maupun pendidikan luas sekolah. 12
Komite sekolah juga mengemban empat peran sebagai berikut:
1. Pemberi  pertimbangan  ( advisory  agency) dalam  penentuan  dan  pelksanaan kebijakan pendidikan disatuan pendidikan.
2. Pemberi dukungan ( supporting agency) baik berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan disatuan pendidikan.
9 Sugiyono, Op, Cit, hlm 246
10 Ibid., hlm. 408 11 Ibid., hlm. 40 12 Sri Rerani Pantjastuti, komite sekolah, (Yogyakarta:Hikayat Publishing, 2008), hlm 81-83
3. Pengontrol ( controlling agency) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan disatuan pendidikan.
4. Mediator  antara  pemerintahan  ( executive) dangan  masyarakat  disatuan pendidikan. 13
Agar  komite  sekolah  dapat  berperan  dangan  baik  makan  dalam  pembentukan pengurusan pun harus dapat memenuhi bebrapa pirinsip/kaidah dan mekanisme yang benar, serta dapat dikelola oleh masyarakat secara luas mulai dari tahap pembentukan anggota komite dilakukan secara akuntabel bahwa anggota komite bertanggung jawab dalam  kinerjanya.  Sebagaimana  diungkapkan  oleh  Bapak  Ahmad  Alamsyah  selaku waka  humas  MAN  1  Palembang,  beliau  menyatakan  bahwa:  “Makanisme pembentukan  komite  sekolah  di  MAN  1  Palembang  ini  terlebih  dahulu  dirapatkan oleh  kepalak  sekolah  guru  serta  staf  sekolah,  dan  di  tindak  lanjutin  dengan  rapat selanjutnya  memanggil  beberapa  oran  di  antaranya  yaitu:  tokoh  masyarakat  sekitar, wali  murid-wali  murid  yang  dianggap  berpotensi,  setelag  mereka  yang  diundang datang, lalu kita mengadakan musyawarah, dan kemudian dilakukan pemilihan, tetepi didalam  kepengurusan  komite  ini  tidak  ada  satupun  guru  yabg  terlibat  dalam kepengurusan  komite  di  MAN  1  Palembang  ini.” 14 Hal  senada  yang  diungkapakn oleh Ibu Nurbani selaku kepa TU di MAN 1 Palembang beliau mengatakan yaitu:
“Pemilihan anggota komite dan pengurus komite dilakukan secara musyawarah di MAN 1 Palembang pada waktu pemilihan sekolah mengundang wali murid. Agar pemilihan  anggota  komite  dan  kepengurusan  komite  ini  bersifat  trasparan  dan  juga guru  tidak  ikut  didalam  kepengurusan  komite  sekolah ini,  semua  diserahkan  kepada wali murid” 15
Jadi  dapat  disimpulkan  bawsanya  pemilihan/pembentuakan  kepengurusan anggota  komite  sekolah  bersifat  musyawarah  dan  demokratis,  sesuai  dengan  SK Direktorat  Jendral  Kelembagaan  Agama  Islam  tentan  prinsip  pembentuan  komite sekolah,  yaitu:  trasparansi,  akuntabilitas  dan  demokratis,  serta  merupakan  mitra satuan pendidikan.
Untuk  mengetahui  kapan  komite  sekolah  di  bentuk,  peneliti  melalukan wawancara langsung kepada Bapak Ahmad Alamsyah selaku waka humas di MAN 1 Palmbang,  yaitu:  “Sebenarnya  komite  sekolah  di  MAN  1  Palembang  sudah  lama  di bentuk  tetadi  sempat  fakum,  dan  di  hidupkan  kembali  pada  tahun  2017,  kalau  tidak salah tanggal 15 Maret 2017.” 16 Sedangka munurut Bapak Syafi’i selaku waka sarana prasarana,  evaluasi  dan  suvervisi,  yaitu:  “Mengatakan  bahwa  komite  sekolah dibentuk  sudah  lama  dan  sempat  fakum,  dan  sekarang  allhmdulillah  sudah  kembali berjalan dengen baik dan di ketuai oleh bapak Drs. Habson MM.” 17
Secara formal, hampir semua sekolah telah  memiliki perangkat komite sekolah sebagai  wakil  masyarakat  dalam  membantu  program  pendidikan  di  sekolah. Kehadiran  komite  sekolah  telah  menunjukkan  sahamnya  sebagai  mitra  sekolah,
13 Kepmendiknas  SK  No.  004/U/2002 ,  tentang  acuan  pembentukan  komite  sekolah (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm 122
14 Ahmad Alamsyah, Waka Humas MAN 1 Palembang, Wawancara, 10 Oktober 2018.
15 Nurbani, Kepala TU MAN 1 Palembang, wawancara, 11 oktober 2018.
16 Ahmad Alamsyah, Waka Humas MAN 1 Palembang, Wawancara, 10 Oktober 2018.
17 Syafi’i, Waka Sarana Prasarana, evaluasi dan suvervisi MAN 1 Palembang, Wawancara, 11 Oktober 2018.
terutama bagi kepala sekolah dan guru dalam merancang dan melaksanakan program pendidikan,  baik  program  pembanguan  fisik  maupun  non  fisik.  Seswuai  dengan peranya dalam meningkatkan mutu pendidikan.
a. Sebagai pemberi pertimbangan (advisory agency)
Komite  sekolah  sebagai  badan  pemberi  pertimbangan  terhadap sekolah memiliki arti, bahwa komite sekolah dipandang mitra kerja kepala sekolah  yang dapat diajak bermusyawarah tentang masa depan sekolah. 18 Melalui  komite  sekolah,  orang  tua  dan  masyarakat  dapat  ikut  serta, merumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh sekolah, sampai  dengan  menetapkan  cara  atau  strategi  yang  akan  ditempuh  untuk mencapainya  yang  berupa  rumusan  kebijakan,  program,  dan  kegiatan sekolah.  Selama  ini  keberadaan  komite  sekolah  sangat  berarti  sekali  bagi setiap  satuan  pendidikan.  Karena  komite  sekolah  merupakan  pembantu utama satuan dalam memakmurkan lembaga pendidikan selain masyarakat internal sekolah.
Segala macam program yang akan dilaksanakan sekolah sebaiknya terlebih  dahulu  dikonsultasikan  dengan  komite  sekolah.  Sebab,  segala macam  kebijakan  yang  akan  diterpkan  ataupun  yang  akan  dilaksanakan tidak  terlepas  dari  partisipasi  masyarakan  internal  maupun  eksternal sekolah.  Hal  ini  sebagaimana  yang  diungkapkan  oleh  bapak  Ahmad Alamsyah,  selaku  waka  humas  di  MAN  1  Palembang  menyatakan bahwa: 19
“Komite  sekolah  memberi  pertimbangan  khususnya  dalam  upaya peningkatan  mutu  pendidikan,  misalnya  dalam  hal  pengadaan  peralatan laboratorium,  pengrehapan  ruang  kelas,  rencana  pembangunan  ruang kelas,  sebelum  sekolah  mengambil  keputusan  maka  terjadilah  diskusi antara kepala komite sekolah dan pihak sekolah.”
Hal  senada  diungkapkan  oleh  bapak  Syafi’i  selaku  waka  sarana prasarana, evaluasi, dan suvervisi di MAN 1 Palembang, sebagai berikut: “Komite  sekolah  sebagai  mitra  kerja  kepala  sekolah  dapat  memeberikan pertimbanganya  dalam  setiap  rencana  dan  program  yang  disusun  oleh sekolah, misalnya sekolah akan mengajukan rehab sarana prasaranan dan gedung  yang  rusak,  sekolah  akan  melakukan  penambahan  3  lokal  ruang kelas,  rencana  pembangunan  laboratorium  bahasa,  dll.  Maka  pihak sekolah  terlebih  dahulu  mengkonsultasikan  masalah  itu  kepada  komite sekolah  agar  dapat  diberikan  masukan  yang  sesuai  dengan  aspirasi masyarakat yang diwakili oleh komite sekolah . dan atas nama masyarakat yang  diwakilinya,  komite  sekolah  dapat  menyatakan  “setuju”  atau  “tidak setuju”  terhadap  rencana  program  pendidikan  yang  disusun  oleh sekolah.” 20
Selain  daripada  itu,  posisi  komite  sekolah  sebagai  pemberi pertimbangan  masih  berlanjut  pada  pemberian  pada  pemberian  masukan dan pertimbangan dalam hal rancangan anggaran pendapatan dan belanja
18 Kepmendiknas  SK  No.  004/U/2002 ,  tentang  acuan  pembentukan  komite  sekolah (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm 122
19 Ahmad Alamsyah, Waka Humas MAN 1 Palembang, Wawancara, 10 Oktober 2018.
20 Syafi’i, Waka Sarana Prasarana, evaluasi dan suvervisi MAN 1 Palembang, Wawancara, 11 Oktober 2018.
sekolah  (RAPBS),  kriteria  kinerja  satuan,  kriteria  tenaga  kependidikan, dan kriteria fasilitas pendidikan. 21
Sebagaimana  yang  peneliti  temukan  dilapangan  dari  hasil wawancara  dengan  ketua  komite  MAN  1  Palembang  yang  menyatakan bahwa  dalam  upaya  peningkatan  mutu  pendidikan  di  MAN  1  Palembang bahwa  keterlibatan  komite  sekolah  bersifat  menyeluruh,  mulai  dari pemberian  masukan  dan  pertimbangan  dalam  menetapkan  RAPBS, pemeberi  pertimbangan  dalam  melaksanakan  proses  pengelolaan pendidikan di sekolah dan mengidentifikasi sumber daya pendidikan yang ada  dalam  masyarakat  untuk  di  pertimbangkan  dan  diperbantukan  di sekolah. Berikut ini hasil wawancara dengan Bapak Syafi’i.
“Dalam  perannya  sebagai  badan  yang  memberikan  pertimbangan atau  nasihat,  komite  sekolah  di  MAN  1  Palmbang  dalam  fungsih perencanaan  pendidikan  memiliki  peran  mengidentifikasi  sumber  daya pendidikan  yang  ada  di  sekolah  serta  memberikan  masukan  dan pertimbangan dalam menetapkan RAPBS (Rencana Anggaran Pendapatan dan  Belanja  Sekolah)  termasuk  dalam  rapat  RAPBS.  Dalam  pengelolaan terhadap sumber daya pendidikan, antara lain :SDM, sarana dan prasarana, dan alokasi anggaran, komite sekolah berperan sebagai mengindentifikaasih  berbagai  pontensi  sumber  daya  pendidikan  yang  ada dalam  masyarakat.  Fungsih  ini  akan  dapat  berguna  dalam  memberikan pertimbangan mengenai sumber daya pendidikan yang dapat dipertimbangkan dan diperbantukan di sekolah.” 22
Hal  senada  diungkapkan  juga  oleh  Bapak  Ahmad  Alamsyah,  selaku waka human di MAN 1 Palembang, sebagai berikut:
“Dalam  pelaksanaan  program,  yang  menyangkut:  kurikulum, silabus,  PBM  (Proses  Belajar  Mengajar),  dan  penilaian  komite  MAN  1 Palembang  sebagai  badan  penasihat  berperan  penting  dalam  memberikan pertimbangan  dalam  pelaksanaan  proses  pengelolaan  pendidikan  di sekolah, termasuk pembelajarannya.” 23
Berdasrkan  pernyataan  di  atas  bawasanya  dalam  meningkatkan mutu  pendidikan  komite  sekolah  ikut  serta  dalam  keterlibatanya  untuk menerapkan  RAPBS  dalam  pengelollaan  SDM,  sarana  prasarana,  dan alokasih anggaran sekolah di MAN 1 Palembang.
b. Sebagai pendukung (supporting agency)
Peran komite sebagai badan pendukung bagi penyelenggaraan dan upaya  peningkatan  mutu  pendidikan,  dapat  berupa  dukungan  finansila, tenaga, dan dukungan pikiran. Secaranyata pemberian dukungan ini dapat diwujudkan  diantaranya  dengan  pemecahan  masalah  kekurangan  guru, biaya  sekolah  bagi  anak  kurang  mampu,  dan  tenaga  untuk  ikut memperbaiki  sekolah  yang  rusak.  Permberdayaan  bantuan  sarana  dan prasarana yang diperlukan di sekolah melalui sumber daya yang ada pada
21 Departemen  Agama  RI. Pedoman  komite  sekolah (Direktorat  jendral  kelembagaan  Agama Islam). 2003
22 Syafi’i, Waka Sarana Prasarana, evaluasi dan suvervisi MAN 1 Palembang, Wawancara, 11 Oktober 2018.
23 Ahmad Alamsyah, Waka Humas MAN 1 Palembang, Wawancara, 10 Oktober 2018.
masyarakat,  hal  ini  dilakuakan  dengan  berkoordinasik  dengan  dewan pendidik. 24
Peran pendukung yang dipegang oleh komite sekolah hidak hanya sebatas  memberikan  dorongan  dan  motivasi  saja,  namun  lebih  dari  itu. Dengan  berperan  sebagai  supporting  agency  ini,  Komite  sekolah  dapat mendorong  dan  menyadarkan  para  orang  tua  dan  masyarakat  untuk berpastisifasi dalam pendidikan. 25 Karena pendidikan khususnya lembaga (satuan) pendidikan tidak dapat berperan sebagai mana fungsihnya sebagai lembaga pembentuk generasi beradab dan berpengetahuan tanpa medapat dukungan besar dari masyarakat luas.
Pada  dasarnya  pendidikan  yang  baik  membutuhkan  penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, rungan kelas yang cukup, serta biaya yang  banyak.  Akan  tetapi  selama  ini  anggaran  yang  terdapat  di  sekolah sangat  terbatas,  oleh  karenanya  dalam  hal  ini  masyarakat  diharapkan menjadi  penanggung  jawab  dan  donatur  yang  memberikan  dana  demi kelancaran kegiatan pendidikan disekolah. Masyarakat yang berminat dan bersimpati dapat memberikan bantuanya melalui berbagai cara, misalnya: membantu  penyediaan  alat  peraga,  buku-buku,  serta  memberikan  biaya kepda anak didik yang kurang mampu. 26
Komite  sekolah  sangat  membantu  kemandirian  sekolah  dalam  hal anggaran,  fasilitas  sekolah  yang  masih  kurang,  mancarikan  dana  untuk menambah  insentif  guru,  dengan  mengajukan  bantuan  dana  tanpa memberatkan  orang  tua  siswa. 27 Selain  fungih  mendorong  tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaran pendidikan yang  bermutu,  dalam  hal  ini  komite  sekolah  juga  berperan  dalam penggalangan  dana  dalam  rangka  pembiayaan  pendidikan.  Sebagaimana yang  dikemukan  oleh  bapak  Ahmad  Alamsyah,  selaku  waka  humas  di MAN 1 Palembang, sebagai berikut: 28
“Pendanaan yang didapatkan oleh komite sekolah dari hasil iuran orang  tua  siswa  setiap  bulannya,  dan  infaq,  tetapi  apabila  ada  orang  tua siswa yang ekonominya kurang tidak di pungut iuran tersebut”
Dalam  hal  ini  juga  di  sampaikan  oleh  ibu  Nurbani  selaku  kepala TU di MAN 1 palembang, membenarkan bahwa salah satu anggaran dana di dapat dari iuran orang tua siswa, dan infaq.
Komite  sekolah  juga  membantu  dalam  hal  sarana  prasarana  di MAN  1  Palembang.  Dan  tetapi  tidak  hanya  memberikan  dukungan  dan pengadaan  sarana  prasarana  fisik  saja,  namun  termasuk  dalam pengembangan  sumber  daya  manusia.  Sebagai  mana  yang  di  ungkapkan oleh Ibu kepala TU MAN 1 Palembang, sebagai berukut:
“Selain membantu dalam sarana dan prasaran yang ada di sekolah, komite  sekolah  juga  membantu  mengembangkan  sumber  daya manusianya,  yakni  dengan  memberikan  sumbangan  saran  dan  motivasi agar  para  guru  senen  tiasa  dapat  meningkatkan  kinerjanya  sehinggan
24 Kepmendiknas  SK  No.  004/U/2002 ,  tentang  acuan  pembentukan  komite  sekolah (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm 122
25 Sri Rerani Pantjastuti, Komite Sekolah, (Yogyakarta: Hikayat Publishing, 2008), hlm 85
26 Ibid, hlm.85
27 Ibid, hlm 86 28 Ahmad Alamsyah, Waka Humas MAN 1 Palembang, Wawancara, 10 Oktober 2018.
sekolah  bisa  menjadi  lebih  maju  lada  dan  mampu  bersaing  dengan sekolah-sekolah yang lain.” 29
c. Sebagai pengontrol ( controlling agency)
Peran  komite  sekolah  selanjutnya  adalah sebagai  pengotrol  dalam rangka  trasparasi  dan  akuntabilitas  penyelenggaran  dan  keluaran pendidikan dim sekolah. Pengawasan yang dilakukan oleh komite sekolah meliputi  kontrol  terhadao  pengambilan  kepututas  dan  perencanaan pendidikan  di  sekolah,di  samping  alokasi  dana  dan  sumber-sumber  daya bagi  pelaksana  program  disekolah.  Komite  sekolah  juga  melakukan fungdih  kontrolnya  terhadap  keberhasilan  pendidikan  di  sekolah  yang dilihat  dari  mutu  outpun  pendidikan.  Hasil  pengawasan  terhadap  sekolah akan  dijadikan  bahan  pertimbangan  yang  cukup  menentukan  bagi penyelenggaraan pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan. 30
Berikut  ini  hasil  wawancara  dengan  bapak  Ahmad  Almasyah, selaku waka humas di MAN 1 palembang, sebgai berikut: “Peran komite sekolah  di  MAN  1  Palembang  ini  dalam  hal  controlling  agency  yang bertindak  sebagai  pengawas  atau  pengontrol.  Yaitu  dalam  hal  keuangan dan jalannya proses belajar mengajar.” 31
Hal  senada  diungkapkan  juga  oleh  bapak  Habson,  selaku  Ketua komite  sekolah  di  MAN  1  Palembang,  sebagai  berikut: 32 “Kalau  maslah kontrol,  saya  setiap  bulan  mengontrol  pengeluaran  keuangan  sekolah sekaligus  transparansi  penggunaan  alokasi  dana  agar  lebih  dapat mempertanggung jawabkan . selain itu saja juga mngontrol proses jalanya belajar- mengajar peserta didik di MAN 1 Palembang.”
Begitu juga sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Syafi’i selaku waka  sarana  prasarana  evaluasi  dan  survervisi,  menungkapkan  bahwa peran  dalm  controlling  agency  komite  sekolah  tidak  hanya  terbatas  pada finansial  saja  melaikan  dalam  urusan  pengambilan  keputusan  dan pengembangan  fasilitas.  sebagai  berikut: 33 “Komite  sekolah  peranya dalam  pengontrol  yaitu  melakukan  evaluasi  dalam  setiap  kegiatan  di sekolah dan melakukan pengawasan terhadap kebijakan program sekolah, maupun  dalam  pengembangan  dan  penambahan  fasilitas  sekolah, misalnya:  buku-buku  yang  ada  di  perpustakaan  dalam  rangka meningkatkan mutu pendidikan.”
Peran  dalam  controlling    ini  juga  dimaksudkan  agar  komite sekolah sebagai patnter sekolah dan masyarakat memberikan service yang memuaskan,  terlebih  yang  berhubungan  dengan  input  dan  otpun  yang dihasilkan sekolah harus dapat diterima oleh masyarakat sebgai pengguna.
d. Sebagai Mediator
Komite  sekolah  sebagai  penghubung  atau  mediator  antara pemerintah,  sekoah,  orang  tua,  dan  masyarakat  memiliki  arti,  bahwa aspirasi  orang  tua  dan  masyarakat  akan  disalurkan  melalyui  komite sekolah  untuk  disampaikan  kepada  sekolah.  Peran  sebagai  mediator  ini
29 Nurbani, Kepala TU MAN 1 Palembang, wawancara, 11 oktober 2018.
30 Kepmendiknas  SK  No.  004/U/2002 ,  tentang  acuan  pembentukan  komite  sekolah (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm 122
31 Ahmad Alamsyah, Waka Humas MAN 1 Palembang, Wawancara, 10 Oktober 2018.
32 Habson, Kepala Komite MAN 1 Palembang, Wawancara, 15 Oktober 2018.
33 Syafi’i, Waka Sarana Prasarana, evaluasi dan suvervisi MAN 1 Palembang, Wawancara, 11 Oktober 2018.
memerlukan  kecermatan  dalam  mengidentifikasi  kepentingan,  kebutuhan dan keluhan orang tua dan masyarakat. 34
Aspirasi  yang  disalurkan  melalui  komite  sekolah  dimanfaatkan oleh  sekolah  sebagai  masukan  bagi  koreksi  ke  arah  perbaikan.  Komite sekolah  juga  berperan  dalam  mengsosialisaikan  berbagai  kebijakan  dan program  yang  telah  ditetepkan  sekolah  sehingga  dapat  akuntabel (dipertanggungjawabkan)  kepada  masyarakat.  Bagi  komite  sekolah  peran yang  halus  dijalankan  sebagai  mediator  adalah  pemberdayaan  sumber daya  yang  ada  pada  orangtua  siswa  bagi  pelaksanaan  pendidikan sekolah. 35
Dalam  oprasionalnya,  komite  sekolah  sebagai  mediator  ini  lebih banyak  untuk  ditujukan  dalam  menjalin  kerjasama  dengan  masyarakat, menampung  serta  menganalisis  aspirasi,  ide,  tuntutan  dan  berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat. Kerjasama dengan masyarakat ini sangat mutlak untu dilakukan sebab sekolah adalah sebuah sistem  yang  berada  di  tngah-tengah  masyarakat,  hidup  dan mati  lembaga pendidikan tergantung dari peran serta masyarakat. 36
Begitu juga halnya, dalam setiap menjalankan programnya sekolah maupun  komite  sekolah  senantiasa  meminta  bantuan  kepada  masyarakat, sebagaimana  yang  diutarakan  oleh  Bapak  Habson  selaku  ketua  komite sekolah  yang  mejelaskan  terjalinnya  hubungan  yang  harmonis  antara pihak  sekolah  dengan  masyarakat  terutama  dalam  kaitannya  dengan peningkatan mutu pendidikan, berikut ini hasil wawancaranya: 37 “Selain  dalam  hal  pengembangan  fisik,  komite  sekolah berkerjasama dengan pihak sekolah dan masyarakat mengadakan kegiatan ke  islaman,  contohnya  pada  hari  jumat  pagi  sebelumproses  belajar mengajar  di  ajakan  muhadoroh  ,  dan  ketika  solat  jumat  yang  laki-laki harus  berjamaah  solah  di  sekolah,  agar  anak-anak  tesebut  menjadi  lebih baik  dan  berakhlak,  ini  juga  tidak  luput  dari  dukungan  masyarakat  luas khususnya para orang tau”
Komite  sekolaah  juga  berperan  menyerap  dan  menganalisis asprirasi  ide,  tntutan  dan  berbagai  kebutuhan  pendidikan  yang  diajukan masyarakat,  baik  masyarakat  internal  sekolah  maupun  eksternal  sekolah. Bagi masyarakat internal sekolah (guru, karyawan, dan siswa) keberadaan komite  sekolah  dengan  peran  dan  fungsihnya  sebgai  mediator  ini memberikan support bagi masyarakat internal sekolah itu sendiri, apalagi komite  sekolah  siap  menampung  segala  keluh  kesah  yang  dicurahkan untuk  dibicarakan  bersama  jajaran  pinpinan  sekolah.  Segaimana  yang diungkapkan oleh Bapak Ahmad Alamsyah selaku waka humas di MAN 1 palembang, sebagai berikut: 38
“Keberadaan  komite  sekolah  di  MAN  1  Palembang  ini  banyak memberi  manfaat,  yang  mana  dengan  adanya  komite  sekolah  maka aspirasi siswa dan orang tua dapat tersalurkan dengan terwakilkan, selain
34 Kepmendiknas  SK  No.  004/U/2002 ,  tentang  acuan  pembentukan  komite  sekolah (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm 122
35 Kepmendiknas  SK  No.  004/U/2002 ,  tentang  acuan  pembentukan  komite  sekolah (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm 122
36 Ibid,.
37 Habson, Kepala Komite MAN 1 Palembang, Wawancara, 15 Oktober 2018
38 Ahmad Alamsyah, Waka Humas MAN 1 Palembang, Wawancara, 10 Oktober 2018.
itu  pihak  sekolah  juga  selalu  mendapatkan  support  dari  komite  sekolah agar terus dapat meningkatkan mutu pendidikan.”
Sesuai  dengan  perannya  sebagai  mediator  antara  pemerintah dengan  masyarakat,  komite  sekolah  berusaha  untuk  memberikan pengarahan  dan  keterangan  yang  jelas  mengenai  kebijakan  pemerintah dalam  dunia  pendidikan  hal  ini  berujuan  untuk  memberikan  pemahaman masyarakat  bahwa  pamerintah  selalu  melakukan  upaya  perbaikan  dalam meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat.
Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa peran yang telah dilakukan komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di MAN 1  Palembang  cukup  baik.  Hal  tersebut  dibuktikan  dengan  kepedulian komite sekolah terutama orang tua siswa untuk membantu, menunjang dan ikut serta demi kelancaran dan pengembangan Pendidikan.

## KESIMPULAN
komite sekolah sangatlah berpengaruh dalam meningkatkan mutu pendidikan di MAN 1 Palembang karena komite sekolah memiliki beberapa peranan yang harus dijalankan  untuk  sekolah  itu.  Kesimpulan  yang  dapat  di  ambil  dari  peran  komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di MAN 1 Palembang, adalah:
1. Peran  komite  sekolah  terhadap  peningkatan  mutu  pendidikan  di  MAN  1 Palembang, sebagai berikut:
a. Memberikan pertimbangan ( advisory agency), dalam setiap
perancanaan dan program yang disusun oleh sekolah, misalnya dalam hal perbaikan dan pengadaan sarana prasarana, seperti perbaikan rang kelas, pengadaan alat peraga, pembangunan laboratorium, pembanguan ruang kelas. Selain itu, komite sekolah juga memberikan masukan  dan  pertimbangan  dalam  menetapkan  RAPBS,  memberikan pertimbangan  dalam  pelaksanaan  proses  pengelolaan  pendidikan  di sekolag dan mengidentifikasi sumber daya pendidikan yang ada dalam masyarakat untuk dapat diperbantukan bagi pengembangan sekolah
b. Mendungkung (supporting agency )  penyelenggaraan dan peningkatan mutu  pendidikan  di  MAN  1  Palembang  berupa  dukungan  finansial, tenaga, dan dukungan pikiran.
c. Melakukan  Kontrol  ( controlling  agency )    terhadap  pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan di sekolah, di samping alokasi dana  dan  sumber  daya  bagi  pelksanaan  program  di  sekolah  komite sekolah  juga  melakukan  fungsih  kontrolnya  terhadap  keberhasilan pendidikan di sekolah yang dilihat dari mutu pendidikan.
d. Menjadi  Mediator    atau  penghubung  antara  aspirasi  orang  tua masyarakat  terhadap  pihak  sekolah  dan  turut  serta  memasyarakatan kebijakan  sekolah  kepada  pihak-pihak  yang  terkait  dan  berwenang  di tingkat daerah.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad Alamsyah, 2018, Waka Humas MAN 1 Palembang, Wawancara, 10 Oktober.
Danim Sudarwan, 2010, pengantar pendidikan, Bandung: Alfabeta.
Departemen  Agama  RI.  2003, Pedoman  komite  sekolah (Direktorat  jendral kelembagaan Agama Islam).
E.Mulyasa, 2006, manajemen berbasis sekolah, Bandung PT. Remaja Rosada Karya. Habson, Kepala Komite MAN 1 Palembang, Wawancara, 15 Oktober 2018. Kepmendiknas,  2003,  SK  No.  004/U/2002 ,  tentang  acuan  pembentukan  komite sekolah (Jakarta: Sinar Grafika.
Nurbani, 2018, Kepala TU MAN 1 Palembang, wawancara, 11 oktober. Rahmayulis,1995, Ilmu Pendidikan Islam, Jakarta Pusat: Kalam Mulia.
Sri Rerani Pantjastuti, 2008, komite sekolah, Yogyakarta:Hikayat Publishing. Sugiyono, 2016, metodelogi penelitian kualitatif dan R&D, Bandung, Alfabeta.
Sukirno, 2006, pedoman kerja komite sekolah, yogyakarta: Pustaka widyamata.
Syafi’i,  2018,  Waka  Sarana  Prasarana,  evaluasi  dan  suvervisi  MAN  1  Palembang, Wawancara, 11 Oktober.
U.H. Saidah, 2016, pengantar pendidikan, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Undang-undang dan peraturan pemerintah RI, Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang  sistem  pendidikan  nasional,  (jakarta:  dirjen  pendidikan  islam  depag RI, 2006)