## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 6, No. 3 Juli 2022 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.36312/jisip.v6i3.3365/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Kasus L/C Fiktif Bni: Penyalahgunaan Letter Of Credit Dalam Perdagangan Ekspor Impor Dalam Perspektif Tindak Pidana Pencucian Uang

## Yohanes Fransiskus Raimond Tjung
Fakultas Hukum Universitas, Surabaya remondtjung@gmail.com
Article Info Abstract Article history: Received : 28 Mei 2022 Publish : 8 July 2022 The development of payment procedures and systems is like a double-edged sword, on the one hand providing tremendous benefits to the economy and business, on the other hand increasing the risk of misuse of the system for malicious purposes. An example of a case is the MPL case that resurfaced and brought the world of banking and law enforcement into the public spotlight after the Ministry of
Law and Law succeeded in extradite MPL from Serbia on July 7, 2020. MPL has been a fugitive for 17 years since 2003. MPL is one of the perpetrators of the Bank Negara Indonesia burglary. (BNI) Kebayoran Baru branch amounting to Rp1.7 trillion. In carrying out its actions, MPL uses a fictitious Letter of Credit (L/C). The Corruption Court (Tipikor), Jakarta sentenced MPL to 18 years in prison and a fine of IDR 800 million, subsidiary to 4 months in prison. He was found guilty of corruption and  money  laundering  (TPPU)  in  the  case  of  burglary  of  Bank  BNI  which  cost  the  state  IDR  1.2 trillion. This study will focus on two issues, namely, first, the act of MPL using fictitious L/C in the perspective of money laundering or trade-based money laundering aspects and bank governance and supervision of the mode of abuse of L/C as an anticipatory form. the mode of abuse of the L/C with the formulation of the problem: What are the actions of MPL  that can be categorized as an act of Money Laundering or Trade Based Money Laundering. Based on the description in the discussion chapter, it can be concluded that MPL's actions began with a criminal act of forgery in the form of a fictitious L/C considering that there were no export-import activities or in this case a corruption crime followed by money laundering. MPL actions cannot be categorized as Trade based Money Laundering because in the case of a fictitious L/C, misuse of the L/C is carried out by falsifying L/C documents and even falsifying export-import activities.
Keywords: Letter of Credit, Export-Import, Money Laundering Info Artikel
ABSTRAK Article history: Diterima : 28 Mei 2022 Publis : 8 July 2022 Perkembangan tata  cara dan sistem pembayaran ibarat pisau bermata dua, di satu sisi memberikan manfaat  yang luar biasa terhadap bidang perekonomian dan bisnis, di sisi lain  meningkatkan risiko adanya  penyimpangan  penggunaan  sistem  tersebut  untuk  tujuan  jahat.  Contoh  kasus  adalah  Kasus MPL kembali mencuat dan membawa dunia perbankan serta penegakan hukum dalam sorotan publik setelah Kementerian Hukum dan Hukam berhasil mengekstradisi MPL dari Serbia pada 7 Juli 2020. MPL menjadi buronan selama 17 tahun sejak 2003. MPL merupakan salah satu pelaku pembobolan Bank  Negara  Indonesia  (BNI)  cabang  Kebayoran  Baru  sebesar  Rp1,7  triliun.  Dalam  menjalankan aksinya,  MPL  menggunakan  Letter  of  Credit  (L/C)  fiktif.  Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi (Tipikor), Jakarta menghukum MPL dengan pidana penjara selama 18 tahun penjara dan denda Rp800 juta subsider 4 bulan kurungan. Ia dinyatakan terbukti bersalah melakukan korupsi dan tindak pidana pencucian  uang  (TPPU)  atas  kasus  pembobolan  Bank  BNI  yang  merugikan  negara  Rp1,2  triliun. Penelitian ini akan berfokus pada dua isu yaitu, pertama, perbuatan MPL menggunakan L/C fiktif dalam perspektif pencucian uang atau aspek perdagangan  yang berbasis pencucian uang ( trade based money laundering ) dan tata kelola dan pengawasan bank terhadap modus penyalahgunaan L/C  sebagai  bentuk  antisipatif  modus  penyalahgunaan  L/C  dengan  rumusan  masalah:  Apa perbuatan  MPL  yang  dapat  dikategorikan  sebagai  perbuatan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  atau Trade  Based  Money  Laundering. Berdasarkan uraian pada bab pembahasan, maka dapat menarik ditarik kesimpulan bahwa perbuatan  MPL  diawali  dengan tindak  pidana  pemalsuan  berupa  L/C fiktif  mengingat  tidak  ada  kegiatan  ekspor-impor  atau  dalam  kasus  merupakan  tindak  pidana korupsi  yang  dilanjutkan  dengan  tindak  pidana  pencucian  uang.  Perbuatan  MPL  tidak  dapat dikategorikan  sebagai Trade  based  Money  Laundering karena  dalam  kasus  L/C  fiktif, penyalahgunaan  L/C  dilakukan  dengan  cara  memalsukan  dokumen-dokumen  L/C  bahkan memalsukan kegiatan ekspor-impor.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi- BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author: Yohanes Fransiskus Raimond Tjung Fakultas Hukum Universitas, Surabaya remondtjung@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Dalam perkembangannya, kegiatan transaksi perdagangan luar negeri yang meliputi transaksi ekspor dan impor barang maupun jasa mengalami perkembangan dalam metode pembayaran dan penjaminannya.  Transaksi  ekspor dan impor dapat dilaksanakan dengan baik, apabila hubungan
pembayarannya yang lazim dilakukan dengan cara tidak langsung melalui jasa perbankan dapat diselenggarakan dengan  lancar  dan terjamin  bagi  semua  pihak.  Pada  saat  ini  cara  pembayaran ideal yang  sering digunakan diantaranya Letter of Credit (L/C) atau Surat  Kredit Berdokumen (SKB).  Kegiatan  pelaksanaan  transaksi  perdagangannya  melibatkan  kegiatan  jasa  perbankan yang  masing-masing  berada  di  negara  berlainan,  sehingga  diperlukan  adanya  kesesuaian peraturan yang mengandung sifat keseragaman baik dalam cara maupun mengenai pengertiannya antar bank-bank tersebut.
Perkembangan  tata  cara  dan  sistem  pembayaran  ibarat  pisau  bermata  dua,  di  satu  sisi memberikan  manfaat  yang  luar  biasa  terhadap  bidang  perekonomian  dan  bisnis,  di  sisi  lain meningkatkan  risiko  adanya  penyimpangan  penggunaan  sistem  tersebut  untuk  tujuan  jahat (Husein, 2006). Beberapa jenis kejahatan di bidang ekonomi yang memanfaatkan sistem tersebut antara  lain  penerbitan  L/C  fiktif  (Kurniawan,  2012).  Dalam  praktek  pembayaran  L/C,  tidak tertutup  kemungkinan  terjadi  penyimpangan  dokumen  dari  syarat  dan  kondisi  yang  telah ditetapkan misalnya L/C yang diterbitkan bukan dari bank koresponden, diskonto dilakukan sebelum akseptasi dari Issuing Bank, sampai dengan pemalsuan dokumen Maria L/C. Modus ini  yang  selanjutnya  digunakan  oleh  para  pelaku,  salah  satunya  oleh  Pauline  Lumowo (selanjutnya disebut MPL).
Kasus MPL kembali mencuat dan membawa dunia perbankan serta penegakan hukum dalam sorotan publik setelah Kementerian Hukum dan Hukam berhasil mengekstradisi MPL dari Serbia pada 7 Juli 2020. MPL menjadi buronan selama 17 tahun sejak 2003. MPL merupakan salah satu pelaku pembobolan Bank Negara Indonesia (BNI) cabang Kebayoran Baru sebesar Rp1,7 triliun. Dalam  menjalankan  aksinya,  MPL  menggunakan  Letter  of  Credit  (L/C)  fiktif  (Tirto.id). Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta menghukum MPL dengan pidana penjara selama 18 tahun penjara dan denda Rp800 juta subsider 4 bulan kurungan. Ia dinyatakan terbukti bersalah melakukan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) atas kasus pembobolan Bank BNI yang merugikan negara Rp1,2 triliun. Ia terbukti melakukan tindak pidana sesuai surat dakwaan Pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tipikor sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP. (Hukumonline). Serta terbukti melakukan tindak pidana lainnya sesuai Pasal 3 ayat 1 huruf a UU Nomor 15 Tahun 2002 tentang pencegahan dan pemberantasan TPPU sebagaimana diubah dengan UU Nomor 25 Tahun 2003 tentang perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pencegahan dan pemberantasan TPPU.
Berdasarkan  fakta  persidangan,  MPL  terbukti  melakukan  tindak  pidana  korupsi  serta money laundring. Secara harfiah, istilah “money laundering ” dalam bahasa indonesia dapat diterjemahkan sebagai “pencucian uang” atau dahulu juga dikenal dengan istilah “pemutihan uang”. Pencucian uang ( money laundering ) merupakan salah satu jenis kejahatan yang paling dominan  dilakukan  dan  banyak  digunakan  (modus),  terutama  instrumen  keuangan  yang ditawarkan  oleh  sektor  perbankan  (Yani,  2013).  Menjadi  perdebatan  menarik,  apakah perbuatan  MPL  dapat  dikategorikan  sebagai trade  based  money  laudering atau  disebut perdagangan yang berbasis pencucian uang. Pencucian yang jenis ini menggunakan perdagangan sebagai  sarana  untuk  membuat  sah  menurut  hukum,  menyembunyikan,  memindahkan  dan merubah  sejumlah  besar  harta  kekayaan  yang  berasal  dari  hasil  kejahatan  menjadi  aset  atau komoditas yang tidak mencolok ( International Narcotics Control Strategy Report ).
Kasus MPL melibatkan beberapa sektor dan aspek hukum seperti penggunaan L/C dalam ekspor import, pengawasan perbankan dalam modus penyalahgunaan L/C, serta penggunaan hasil kejahatan berupa penyalahgunaan L/C untuk selanjutnya disamarkan / dicuci melalui modus money laundering. Penelitian ini akan berfokus pada dua isu yaitu, pertama, perbuatan MPL menggunakan L/C fiktif dalam perspektif pencucian uang atau aspek perdagangan yang berbasis  pencucian  uang  ( trade  based  money  laundering )  dan  tata  kelola  dan  pengawasan bank terhadap modus penyalahgunaan L/C sebagai bentuk antisipatif modus penyalahgunaan L/C.
Berdasarkan latar belakang diatas, dapat ditarik rumusan permasalahan yaitu: Apa perbuatan MPL  yang  dapat  dikategorikan  sebagai  perbuatan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  atau Trade Based Money Laundering?

## 2. METODE PENELITIAN
Dalam mengkaji dan menganalisis permasalahan dalam tulisan ini, metode yang digunakan adalah    hukum  normatif.  Oleh  karena  itu,  maka  metode  yang  pendekatan  yang  digunakan pendekatan  perundang-undangan  ( Statute  Approach) pendekatan  konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus ( case approach) (Peter Mahmud Marzuki, 2011)
Teknik  pengumpulan  bahan  hukum  begitu  isu  hukum  ditetapkan,  peneliti  melakukan penelusuran untuk mencari bahan-bahan hukum yang relevan terhadap isu yang dihadapi. Apabila di dalam  tersebut peneliti sudah menggunakan Pendekatan kasus ( Case Approach ) maka peneliti perlu melakukan telaah terhadap kasus-kasus  yang berkaitan dengan isu yang dihadapi. Dalam tersebut  peneliti  sudah  menyebutkan  peraturan  perundang-undangan  ( statute  approach ),  yang harus  dilakukan  peneliti  adalah  mencari  peraturan  perundang-undangan  mengenai  isu  tersebut (Sugiyono,  2009)  Peneliti  menggunakan  pendekatan  konsep  ( conceptual  approach ),  maka peneliti  perlu  merujuk  kepada  prinsip-prinsip  hukum.  Prinsip-prinsip  ini  dapat  diketemukan dalam  pandangan-pandangan  sarjana  atau  doktrin-doktrin  hukum.  Meskipun  tidak  secara eksplisit, konsep hukum dapat juga diketemukan di dalam undang-undang. (Sumadi Suryabrata, 2009)

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Pada  saat  ini  undang-undang  tentang money  laundering di  berbagai  negara  telah memperluas obyek pencucian uang tidak hanya yang berasal dari perdagangan narkotika saja. Hal  ini  sesuai  dengan  anjuran Financial  Action  Task  Force sebagaimana  dimuat  dalam laporannya tahun 1990 yang menyatakan antara lain:
Each country should consider extending the offence of drug money laundering to any other  crimes  for  which  there  is  a  link  to  narcotics:  an  alternative  approach  is  to criminalize money laundering based on serious offences, and/or on all offences that generate  a  significant  amount  of  proceeds,  or  on  certain  serious  offences (Setiap negara  harus mempertimbangkan untuk memperluas  tindak pidana pencucian  uang narkoba ke kejahatan lain yang terkait dengan narkotika: pendekatan alternatif adalah mengkriminalisasi  pencucian  uang  berdasarkan  pelanggaran  serius,  dan/atau  pada semua pelanggaran yang menghasilkan sejumlah besar hasil. , atau pada pelanggaran serius tertentu) (Sutan Remy Sjahdeini, 2003).
UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang memperluas definisi hasil tindak pidana atau asal pendapatan adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana : korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja,  penyelundupan  migran,  di  bidang  perbankan,  di  bidang  pasar  modal,  di  bidang perasuransian,  kepabean,  cukai,  perdagangan  orang,  perdagangan  senjata  gelap,  terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan dan perikanan, atau tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 tahun atau lebih yang dilakukan di wilayah nkri atau di luar wilayah NKRI dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.
Pada tahun 2006, Financial Action Task Force (FATF) mengeluarkan laporan mengenai Trade Based Money Laundering (TBML). Berdasarkan FATF (2006) TBML didefinisikan sebagai  proses  penyamaran  hasil  kejahatan  dan  perpindahan  nilai  melalui  penggunaan transaksi  perdagangan  untuk  melegitimasi  asal-usulnya  yang  ilegal.  Perdagangan  yang berbasis pencucian uang adalah proses untuk menyamarkan hasil tindak pidana dan bergerak nilai melalui penggunaan transaksi perdagangan dalam upaya untuk melegitimasi harta asal mereka yang illegal. Dalam Financial Action Task Force, “ Trade Based Money Laundering ”, disebutkan
bahwa “ trade-based  money  laundering  is  defined  as  the  process  of  disguising  the proceeds  of crime and moving value through the use of trade transactions in an attempt to legitimise their illicit  origin ”  (perdagangan  yang  berbasis  pencucian  uang  didefinisikan  sebagai  proses  untuk menyamarkan hasil tindak pidana dan bergerak nilai melalui menggunakan transaksi perdagangan dalam  upaya  untuk  melegitimasi  harta  asal  mereka  yang  illegal.)  Definisi  tersebut  kemudian direvisi  kembali  menjadi,  proses  menyamarkan  hasil  tindak  pidana  dan  bergerak  nilai  melalui penggunaan  transaksi  perdagangan  dalam  upaya  untuk  melegitimasi  harta  asal  mereka  yang illegal atau untuk membiayai aktifitas mereka.
Teknik  perdagangan  yang  berbasis  pencucian  uang  ( trade  based  money  laundering Techniques )  berkisar  mulai  dari  penipuan  secara  sederhana  seperti  penafsiran  atas  harga  yang salah, jumlah sejumlah besar harta kekayaan yang berasal dari hasil kejahatan menjadi aset atau komoditas  yang  tidak  mencolok  yang  salah  atau  kualitas  yang  salah  dari  benda  yang  terdapat dalam  suatu  faktur,  sampai  dengan  jaringan-jaringan  yang  kompleks  dari  suatu  transaksi perdagangan dan transaksi finansial. Sehingga, berdasarkan uraian tersebut teknik perdagangan yang berbasis pencucian uang ( trade based money laundering ) dapat dibedakan menjadi sebagai berikut :  opportunity  to  earn,  move  and  store  proceeds  disguised  as  legitimate  trade ”  (yang berbasis  pencucian  uang  adalah  suatu  sistem  alternative  dalam  pengiriman  uang  yang memberikan  kesempatan  bagi  organisasi  kejahatan  untuk  mendapatkan,  menempatkan  dan menyamarkan harta kekayaan yang berasal dari hasil kejahatan sebagai  perdagangan yang sah menurut hukum yang berlaku)
Beberapa tahap dalam melakukan Trade based Money Laundering yaitu Over and Under Invoicing of Goods and Services, Multiple Invoicing of Goods and Services, Over and Under Shipping  of  Goods  and  Services,  False  Discription  of  Goods  and  Services (FATF-GAFI, 2006). TBML merupakan satu diantara tiga metode yang umumnya digunakan oleh pelaku kejahatan pencucian uang. Praktek pencucian uang memiliki tiga metode utama, yaitu: (1) perpindahan  nilai  uang  melalui  sistem  finansial;  (2)  perpindahan  uang  tunai  secara  fisik melalui penyelundupan; (3) perpindahan nilai uang dengan pemalsuan dokumen barang dan jasa  yang  diperdagangkan  (FATF,  2006).  Penggunaan  TBML  sebagai  teknik  untuk melakukan  pencucian  uang  baru  mendapatkan  perhatian  beberapa  tahun  terakhir  ini. Meskipun demikian, praktek TBML  sesungguhnya  dianggap sudah umum digunakan oleh pelaku kejahatan. Perdagangan dianggap sebagai jalur terlemah dalam usaha anti pencucian uang dan “ a ready-made vehicle ” untuk kejahatan pencucian uang.
MPL sendiri menggunakan area lingkup perdagangan eksport-import yang menggunakan instrumen  L/C.  Instrumen  ini  dalam  bahasa  Indonesia  disebut  sebagai  Surat  Kredit Berdokumen.  L/C  merupakan  salah  satu  jasa  yang  ditawarkan  oleh  bank  dalam  rangka pembelian  suatu  barang,  berupa  penangguhan  pembayaran  pembelian  oleh  pembeli (importir) sejak L/C dibuka sampai dengan jangka waktu tertentu sesuai perjanjian (Totok Budisantoso, 2006). L/C sendiri diartikan sebagai janji membayar dari bank penerbit kepada penerima  yang  pembayarannya  hanya  dapat  dilakukan  oleh  bank  penerbit  jika  penerima menyerahkan kepada bank penerbit dokumen-dokumen yang sesuai dengan persyaratan L/C. Umumnya L/C digunakan untuk membiayai kontrak pejualan barang jarak jauh, antar negara di mana antar penjual dan pembeli belum saling mengenal dengan baik. Dan lebih jelasnya L/C  digunakan  pada  transaksi  perdagangan  Internasional  (Ramlan  Ginting,  2015).  Bank Indonesia  memberikan  definisi  untuk  L/C  sebagai  janji  dari issuing  bank untuk  membayar sejumlah uang kepada eksportir sepanjang ia dapat memenuhi syarat dan kondisi L/C tersebut. Dalam  hal  ini  Bank  Indonesia  berpendapat  bahwa  inti  dari  L/C  adalah  "janji  pembayaran". Pembayaran L/C kepada penerima dapat dilakukan langsung oleh bank penerbit atau melalui bank lain sebagai kuasanya.
Sebagai kontrak, L/C mengikat bank penerbit sejak L/C diberitahukan kepada bank penerima (eksportir), namun  penerima tidak otomatis terikat kepada  kontrak tersebut  sehingga  penerima bebas  untuk  melaksanakan  atau  tidak  melaksanakan  L/C.  Penerima  dianggap  terikat  dalam kontrak L/C sejak mengajukan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam L/C. Mekanisme
umum transaksi pembayaran dengan L/C dapat dilihat dalam skema sebagai berikut:
1. Perjanjian tentang cara pembayaran dengan L/C oleh importir dan eksportir.
2. Importir membuka L/C bank di negaranya dengan mengisi permohonan L/C.
3. Issuing  bank (penerbit  L/c)  menandatangani  L/C  tersebut  sebagai  jaminan pembayaran kepada eksportir. Demikian pula sebaliknya, importir akan menjamin pula semua pembayaran yang dilakukan oleh bank.
4. Dengan diterbitkan L/C tersebut berarti kredit telah tersedia bagi importir untuk mengimpor barang dari eksportir.
5. Advice terhadap L/C dilakukan oleh confirming bank atas perintah issuing bank guna memperkuat jaminan pembayaran L/C kepada eksportir.
6. Wesel dan dokumen pengiriman barang diperiksa oleh confirming bank sebagai tanda persetujuan pengiriman barang.
7. Wesel dan dokumen tersebut oleh confirming dikirimkan kepada issuing bank.
8. Setelah  wesel  tersebut  ditandatangani  oleh  issuing  bank  maka  barang  dapat dikeluarkan  dari  pelabuhan  dan  dikirimkan  kepada  importir  setelah menandatangani trust receipt.
9. Pada  waktu  yang  telah  ditentukan  terjadilah  transaksi  pembayaran  antara Eksportir  dengan  confirming  bank  melalui  negosiasi  atas  dokumen  ekspor, Importir  dengan  issuing  bank  melalui  debit  A/C  rekeningnya  di  bank  yang bersangkutan, dan confirming bank dengan issuing bank melalui reimbursement atas L/C tersebut.
Secara ringkas, perbuatan MPL dilakukan sebagai berikut:
MPL Bersama 11 pelaku lainnya, ia diketahui berhasil membobol Bank BNI senilai  hingga  Rp  1,7  triliun  lewat  PT  Gramarindo  miliknya  dan  Andrian Waworuntu.  Kecurigaan  dimulai  saat  BNI  tetap  menyetujui  jaminan  surat kredit (L/C) dari Dubai Bank Kenya Ltd., Rosbank Switzerland, Middle East Bank Kenya Ltd., dan The Wall Street Banking Corp. Padahal nama-nama itu tak  masuk  dalam  daftar  bank  korespondensi  Bank  BNI.  L/C  adalah  metode pembayaran internasional berupa komitmen membayar dari bank penerbit atas permintaan  importir  yang  ditujukan  kepada  eksportir  dengan  menyatakan bank  penerbit  akan  membayarkan  uang  setelah  syarat-syarat  dalam  L/C dipenuhi. Kecurigaan BNI terhadap transaksi keuangan PT Gramarindo Group akhirnya  dikembangkan  dengan  melakukan  penyelidikan  pada  Juni  2003. Ditemukan fakta bahwa perusahaan itu tak pernah melakukan ekspor. Maria  merupakan  pemilik  PT  Gramarindo  Group  bersama  Adrian Waworuntu. Saat melancarkan aksinya, Maria diduga mendapat bantuan dari 'orang  dalam'  karena  BNI  tetap  menyetujui  jaminan  L/C  dari  Dubai  Bank Kenya  Ltd.,  Rosbank  Switzerland,  Middle  East  Bank  Kenya  Ltd.,  dan  The Wall Street Banking Corp yang bukan merupakan bank korespondensi Bank
BNI.  Padahal,  bank  akan  menerbitkan  L/C  dalam  rangka  pembayaran transaksi  impor  atas  dasar  permintaan  importir  yang  diajukan  kepada  bank dengan mengisi formulir permohonan penerbitan L/C.
Sedikitnya, Bank BNI telah mencairkan pinjaman senilai 136 juta dollar AS atau  setara  Rp  1,7  triliun  (kurs  saat  itu)  kepada  PT  Gramarindo  Mega Indonesia  selama  periode  2002-2003  (Tagar.id).  Maria  juga  terbukti meletakkan uang pencarian L/C pada dua perusahaannya bernama PT Aditya Putra Pratama Finance (Hukumonline)
Perbuatan  MPL  apabila  dikaitkan  dengan  pencucian  uang  tidak  dapat  dikategorikan sebagai Trade based Money Laundering karena dalam kasus L/C Fiktif BNI, penyalahgunaan L/C  dilakukan  dengan  cara  memalsukan  dokumen-dokumen  L/C  bahkan  memalsukan kegiatan  ekspor-impor.  Oleh  karena  itu  kasus  tersebut  lebih  tepat  dikategorikan  sebagai pencucian  uang  biasa  / money  Laundering saja  dengan  tindak  pidana  awal  ( predicate offences )  berupa  Pemalsuan  Pasal  363  KUHP.  Sedangkan  dalam Trade  based  Money Laundering , pencucian uang dilakukan berdasarkan adanya transaksi ekspor-impor. Artinya tetap  ada  kegiatan  perdagangan,  akan  tetapi  mempergunakan  operasi  perdagangan  untuk menyamarkan  asal-usul  dana  yang  biasanya  merupakan  dana  yang  dihasilkan  dari  hal-hal illegal. Pencucian uang yang dilakukan MPL adalah dengan menempatkan uang pencarian L/C  (L/C  fiktif)  pada  dua  perusahaannya  bernama  PT  Aditya  Putra  Pratama  Finance. Perbuatan tersebut memenuhi skema pencucian uang sebagai berikut:
Pada dasarnya proses pencucian uang dapat dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) tahap kegiatan yang meliputi: a. Penempatan (Placement) adalah upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (financial system), atau upaya menempatkan uang giral  (cek,  wesel  bank,  sertifikat  deposito,  dan  lain-lain)  kembali  ke  dalam  sistem  keuangan, terutama  sistem  perbankan.  b.  Transfer  (Layering)  adalah  upaya  untuk  mentransfer  harta kekayaan  yang  berasal  dari  tindak  pidana  (dirty  money)  yang  telah  berhasil  ditempatkan  pada PJK  (terutama  Bank)  sebagai  hasil  upaya  penempatan  (placement)  ke  PJK  yang  lain.  Sebagai contoh adalah dengan melakukan beberapa kali transaksi atau transfer dana. c. Penggunaan harta kekayaan  (Integration)  adalah  upaya  menggunakan  harta  kekayaan  yang  berasal  dari  tindak pidana yang telah berhasil masuk ke dalam sistem keuangan melalui penempatan atau transfer sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah (clean money), untuk kegiatan bisnis yang legal atau untuk membiayai kembali kegiatan kejahatan. Sebagai contoh adalah dengan pembelian aset dan membuka atau melakukan kegiatan usaha.
Pengawasan dan tata kelola perbankan dibutuhkan untuk mencegah terulangnya kasus  L/C fiktif. Pengamat bank dari Perbanas Institute Piter Abdullah Redjalam mengungkapkan modus L/C sejatinya memang tidak akan berhasil bila tidak melibatkan 'orang dalam', khususnya pejabat bank yang memberikan persetujuan kucuran dana. Sebab, L/C merupakan suatu instrumen yang persetujuannya membutuhkan proses bertahap. Mitigasi paling dasar yang perlu dilakukan bank untuk mencegah pembobolan kas dengan modus L/C adalah meningkatkan integritas karyawan. Hal ini memang bukan perkara mudah karena integritas kadang mudah digoyang bila mendapat janji keuntungan dari pihak yang berniat membobol kas bank. Cara lain adalah dengan melakukan prosedur berjenjang dan menggunakan sistem yang ketat. Hal ini sebenarnya sudah diterapkan di bank secara umum, namun bisa ditingkatkan lagi. Khususnya, bagi proses penilaian bisnis dan pemeriksaan pihak-pihak yang berkaitan dengan pengajuan L/C tersebut. (CNN Indonesia).

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan  uraian  pada  bab  pembahasan,  maka  dapat  menarik  ditarik  kesimpulan  bahwa perbuatan MPL diawali dengan tindak pidana pemalsuan berupa L/C fiktif mengingat tidak ada  kegiatan  ekspor-impor  atau  dalam  kasus  merupakan  tindak  pidana  korupsi  yang dilanjutkan dengan tindak pidana pencucian uang. Perbuatan MPL tidak dapat dikategorikan sebagai Trade based Money Laundering karena dalam kasus L/C fiktif, penyalahgunaan L/C dilakukan  dengan cara memalsukan  dokumen-dokumen L/C bahkan memalsukan kegiatan ekspor-impor.
Pembayaran melalui mekanisme L/C pada dasarnya dapat diperkuat dengan cara prosedur berjenjang  dan  menggunakan  sistem  yang  ketat,  khususnya  dapat  dilakukan  dengan  cara penambahan divisi pengawasan untuk memeriksa kelengkapan dokumen L/C.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Budisantoso, Totok. (2006). Bank dan Lembaga Keuangan Lain . Jakarta: Salemba Empat.
Ginting, Ramlan. (2015). Letter of Credit Tinjauan Aspek Hukum & Bisnis . Jakarta: Universitas Trisakti.
https://tirto.id/mengenal-letter-of-credit-alat-maria-lumowa-untuk-bobol-bni-fPVG, diakses pada tanggal 1 Januari 2022
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200709104748-78-522675/cara-bank-cegah- kebobolan-l-c-fiktif-triliunan-di-kasus-maria, diakses pada tanggal 2 Januari 2022 https://www.fatfgafi.org/media/fatf/documents/reports/Trade%20Based%20Money%20Launder ing.pdf, diakses pada tanggal 1 Januari 2022
https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt60ac8aa1a8c49/pembobol-bni-maria-pauline- divonis-18-tahun-dan-uang-pengganti-rp185-miliar/, diakses pada tanggal 30 Desember
2021 https://www.tagar.id/kronologi-maria-pauline-lumowa-bobol-bni-17-triliun, diakses pada tanggal 2 Januari 2022
Kurniawan, I. (2012). Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) dan Dampaknya Terhadap Sektor Ekonomi dan Bisnis . Jurnal Ilmu  Hukum Vol 4, No 1.
Sjahdeini, Sutan Remy. (2003). Penelitian ini disajikan pada diskusi terbatas “ Praktek Pencucian Uang  dan  Kerugian  Negara ” yang diselenggarakan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi  Keuangan  (PPATK)  bekerjasama  dengan  Indonesia  Australia  TAMF  dan InterMatrix  Communicationsdi  Jakarta  Media  Center  (JMC),  Gedung  Dewan  Pers, Jakarta.