## PERAN ULAMA DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DI PROPINSI ACEH
Zainal Abidin 1
1 Mahasiswa Paskasarjana Ilmu Hukum, Universitas Andalas (Penulis korespondensi: zabidinusk@gmail.com)
Diterima: 30 November 2021; Disetujui: 27 Desember 2021; Dipublikasikan: 28 Desember 2021

## Abstrak
Salah satu keistimewaan Aceh yang diberikan oleh pemerintah pusat pasca reformasi dibawah payung hukum Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh adalah terkait dengan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah, kemudian peran tersebut juga kembali dituangkan  dalam  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2006  tentang  Pemerintah Aceh.  Namun,  dalam implementasinya ternyata ulama belum diberikan peran yang signifikan dalam penetapan kebijakan di ranah lokal. Ulama hanya berperan dalam kebijakan terkait kegamaan saja, tidak seluruh bidang aspek pemerintahan.  Dalam  praktinya,  kebijakan  yang  dibahas  bersama  antara  Pemerintah,  Dewan,  dan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) sering diabaikan, sehingga paket kebijakan pemerintah daerah lebih  dominan  dikendalikan  oleh  kepentingan  pemerintah  daerah  dan  Dewan.  Kondisi  ini  sekaligus memperlihatkan  bahwasanya  kedudukan  MPU  kurang  tepat  dikatakan  sebagai  mitra  sejajar  dengan pemerintah daerah dan Dewan, namun lebih kepada sekedar pemberi nasehat saja.
Katakunci: Ulama; Pemerintahan; Kebijakan Publik; Aceh.

## Abstract
One of the privileges of Aceh given by the central government after the reform under the legal umbrella of Law Number 44 of 1999 concerning the Implementation of the Privileges of Aceh is related to the role of ulama in determining regional policies, then this role is also re-asserted in Law Number 11 of 2006 concerning Aceh Government. However, in its implementation, it turns out that the ulama have not been given a significant role in setting policies in the local sphere. Ulama only play a role in policies related to religion, not all aspects of government. In practice, policies that are discussed jointly between the Government, the Council, and the Ulema Consultative Council (MPU) are often ignored, so that the regional government's  policy  package is  more  dominantly  controlled  by  the  interests  of the regional government and the Council. This condition also shows that the MPU's position is not appropriate to say that it is an equal partner with the regional government and the Council, but rather merely as an advisor
Keywords: Ulama; Government; Public policy; Aceh.

## PENDAHULUAN
Perjalanan  panjang  ketatanegaraan Indonesia telah menempatkan Aceh sebagai satuan  pemerintahan  daerah  yang  bersifat istimewa  dan  khusus  terkait  dengan karakter khas sejarah perjuangan masyarakat  Aceh.  Karakter  perjuangan masyarakat  Aceh  yang  dimaksud  tidak terlepas dari budaya atau kultur masyarakat Aceh yang sekian lama terkonstruk dengan dan  berdasarkan  Islam  sebagai  agama  dan tatanan  nilai  yang  dianut.  Identitas  ke- Acehan  yang  didapatkan  melalui  jalan panjang  sosio-historis  telah  membentuk cara  pandang  dalam  memahami  diri  dan mengenal  diri  sebagai  orang  Aceh  yang merawat identitasnya yang Islami (Nazaruddin,  2014).  Aktualisasi  karakter sejarah yang khas ini mengalami dinamika dalam  pelaksanaannya  karena  tergantung pada  rezim  kekuasaan  yang  berkuasa. Sementara  pengakuan  atas  pemerintahan Aceh  bersifat  khusus  dan  Istimewa  ini tidaklah diperoleh dengan mudah, melainkan dengan susah payah.
Pengakuan status Aceh yang berkarekter  khas  Islam  pernah  diberikan pemerintah kepada Aceh di era Orde Lama melalui  “Missi  Hardi”  dengan  Keputusan Perdana  Menteri  RI  Nomor  1/Missi/1959 yang memberi keistimewaan kepada Provinsi  Daerah  Istimewa  Aceh  dibidang agama, adat dan pendidikan. Keistimewaan yang ditetapkan melalui keputusan tersebut
atau yang lebih dikenal dengan Missi Hardi tidak  dapat  dilaksanakan,  oleh  karena pemerintahan pada masa itu dikelola secara sentralistik, terutama pada masa pemerintahan  Orde  Baru.  Usman  (2017) melihat Missi Hardi hanya sebagai pemanis belaka,  karena  pada  saat  itu  pemerintah Aceh  tidak  pernah  diberikan  kesempatan untuk otonom di bidang syariat, melainkan harus tetap tunduk pada sejumlah perundang-undangan pusat. Dengan begitu, tidak  ada  ruang  bagi  masyarakat  Aceh untuk  melaksanakan  keistimewaan  dan kekhususan di Aceh pada saat itu.
Peluang untuk melaksanakan keistimewaan  Aceh  mulai  terbuka  ketika terhempasnya rezim reformasi yang ditandai  dengan  dikeluarkan  Undang- Undang  Nomor  22  Tahun  1999  tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintahan berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  22 Tahun  1999  tersebut  mulai  menyediakan wadah bagi penyelenggaraan keistimewaan Aceh  ketika  itu  disebut  Provinsi  Daerah Istimewa  Aceh.  Bahri  (2013)  menilai peralihan  kekuasan  Soeharto  ke  Habibie sebagai  titik  balik  bagi  masyarakat  yang merasakan  sebuah  nuasa  baru  dalam memperjuangkan  pemberlakuan  syariat Islam di Aceh. Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan  keistimewaan  Aceh,  maka dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 44 Tahun  1999  tentang  Penyelenggaraan
Keistimewaan  Provinsi  Daerah  Istimewa Aceh.
Pasal  3  ayat  (2)  Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 menentukan bahwa salah satu bidang penyelenggaraan keistimewaan  Provinsi  Aceh  adalah  peran ulama  dalam  penetapan  kebijakan  daerah. Formulasi  pasal  ini  merupakan  penegasan legalisasi peran ulama dalam pemerintahan di  provinsi  Aceh.  Ketentuan  tersebut sekaligus  telah  memberikan  landasan yuridis-normatif  bahwa  ulama  memiliki otoritas  dalam  pemerintahan.  Walaupun jauh sebelum itu, peran ulama dalam sistem pemerintahan  telah  mencapai  puncaknya pada  masa  Kerajaan  Aceh  beberapa  abad silam (Wahid, 2020). Undang-undang yang disebutkan diawal merupakan norma umum yang  masih  memerlukan  kebijakan  yang lebih  operasional  atau  ketentuan  organik agar  lebih  aplikatif  dan  fungsional  dalam pengartikulasian  keistimewaan  provinsi Aceh.
Untuk  itu,  maka  Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tersebut lebih lanjut dioperasionalkan dengan ketentuan pelaksana berupa Peraturan Daerah
Provinsi  Daerah  Istimewa  Aceh  Nomor  3
Tahun 2000 tentang Pembentukan
Organisasi  dan  Tata  Kerja  Majelis Permusyawaratan  Ulama  (MPU)  Provinsi Daerah  Istimewa  Aceh.  Pasal  3  ayat  (2) Peraturan  Daerah  tersebut  memposisikan Majelis  Permusyawaratan  Ulama  (MPU)
mitra sejajar pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). MPU mempunyai  tugas  memberikan  masukan, pertimbangan, bimbingan dan nasehat serta saran-saran  dalam  menentukan  kebijakan daerah  (Pasal  4)  dan  ikut  bertanggung jawab  atas  terselenggaranya  pemerintahan yang jujur, bersih, berwibawa dan islami di daerah (Pasal 6).
Upaya pemberdayaan ulama sebagai salah satu komponen keistimewaan di  Aceh  semakin  memiliki  peluang  yang terbuka  lebar  ketika  pemerintah  pusat memberlakukan  Undang-Undang  Nomor 18  Tahun  2001  tentang  Otonomi  Khusus bagi  Provinsi  Daerah  Istimewa  Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.  Hal  ini  sebagaimana  terlihat pada  konsideran  undang-undang  tersebut yang  mengurai  bahwa  Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 belum menampung sepenuhnya hak asal usul dan keistimewaan Provinsi  Daerah  Istimewa  Aceh.  Seiring dengan berjalannya waktu, Undang- Undang  Nomor  18  Tahun  2001  dicabut dengan  pemberlakuan  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2006  merupakan  kristalisasi  komitmen politik  pemerintah  yang  tertuang  dalam MoU Helsinki tahun 2005. Di bawah rezim pemerintahan reformasi keistimewaan Aceh  semakin  mendapat  ruang  untuk
proses
aktualisasinya dengan diberlakukannya  Undang-Undang  Nomor 11  Tahun  2006.  Aturan  hukum  yang terakhir ini adalah bentuk komitmen politik pemerintah pusat terhadap Aceh yang telah lama  merindukan  pemberlakuan  syariat Islam  (Fahmi,  2012).  Untuk  itu  secara politik  kekuasaan  dan  hukum  tidak  ada kendala  lagi  bagi  Provinsi  Aceh  untuk mewujudkan  keistimewaan  Aceh  yang tersendat-sendat  sudah  sekian  lama  untuk diimplementasikan  dengan  baik  dan  benar sekarang ini.
Perubahan  kekuasaan  dari  rezim Orde  Baru  ke  Rezim  Reformasi  yang diikuti  dengan  perubahan  kebijakan- kebijakan lebih populis ternyata melahirkan salah  satu  keistimewaan  Provinsi  Aceh yaitu  peran  ulama  dalam  penetapan kebijakan  daerah  di  provinsi  Aceh, realitasnya  peran  ulama  dalam  penentuan kebijakan  pemerintahan  belum  terlaksana dengan baik. Sehingga tujuan atau filosofi kebijakan untuk reaktualisasi ulama dalam pemerintahan  tidak  terlaksana.  Untuk  itu dalam praktik pelaksanaan roda pemerintahan  di  Provinsi  Aceh,  peran ulama  dalam  penetapan  kebijakan  daerah masih  belum  menjadi  titik  sentral  bagi dikeluarkannya/ditetapkannya sebuah kebijakan daerah.
Berdasarkan  latar  belakang  yang telah  diurai  di  atas,  maka  persoalan  ini menarik  untuk  dikaji  dan  diteliti  dengan
dikemukakan  permasalahannya,  seperti agaimanakah peran ulama dalam penetapan kebijakan  daerah  di  Aceh?  Dan  apa  saja yang  menjadi  faktor  penghambat  dalam upaya  aktualisasi  peran  ulama  dalam penentuan kebijakan publik di Aceh?

## TINJAUAN PUSTAKA
Dalam  berbagai  referensi  sejarah diketahui,  Aceh  sebagai  wilayah  pertama sekali  masuknya  Islam  di  Nusantara. Selanjutnya  berkembang  secara  cepat, sehingga  menjadi  bagian  dari  kehidupan dan  pedoman  hidup  masyarakat  Aceh (Sukiman, 2012). Ajaran agama Islam telah memberi  warna  tersendiri  bagi  kehidupan masyarakat  baik  sebagai  individu  maupun dalam  konteks  sosial  kemasyarakatan, termasuk  dalam  tatanan  pemerintahannya. Kehidupan  masyarakat  dan  pemerintahan sangat dipengaruhi oleh teladan para ulama yang  berpegang  teguh  pada  hokum (Syari’at) Islam.
Penghayatan  ajaran  Islam  dalam jangka  panjang  di  kalangan  masyarakat, membuat  Islam  menjadi  identitas  cultural masyarakat  Aceh,  mereka  menggeliat ketika identitas kulturnya dikesampingkan. Pertimbangan inilah yang melatari pemerintah  melalui  Missi  Hardi  dengan Keputusan  Perdana  Menteri  Republik Indonesia  Nomor  1  Missi/1959  memberi status  Istimewa  kepada  Provinsi  Aceh. Terdapat    3  (tiga)  keistimewaan  yang
diberikan  melalui  Missi  Hardi    yaitu meliputi bidang agama, adat dan pendidikan.
Sentralisasi pemerintahan di bawah kekuasaan  Orde  Baru,  menyebabkan realisasi  keistimewaan  Aceh  tidak  dapat dialksanakan. Sihbudi (2001) dalam karyanya “Bara Dalam
Sekam” mengemukakan bahwa keistimewaan Aceh yang  diberikan  berdasarkan  Keputusan Perdana  Menteri  Republik  Indonesia Nomor  1/Missi/1959  yang  ditandatangani oleh  Wakil  Perdana  Menteri  Hardi  tidak lebih  hanya  merupakan  simbol  dan  cek kosong  belaka  bagi  masyarakat  Aceh. Bahkan  kedengarannya  lebih  fenomenal pernyataan  yang  dikemukakan  oleh  Haris (1999)  bahwa  sebagian  tokoh  Aceh menganggap sentralisasi dan penyeragaman pemerintahan memang sengaja  direkayasa  untuk  menghapuskan keistimewaan  Aceh.  Bahkan  sejak  Orde lamapun ketika Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok
Pemerintahan Daerah
diberlakukan, keistimewaan Aceh tinggal sekedar sebutan dan  pengakuan  historis  belaka  (Alfian, 1999).
Ketika kebijakan desentralisasi pemerintahan  di  era  reformasi  yang dipayungi oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, sejak  itu  keistimewaan  Aceh  mendapat legitimasi  yuridisnya  kembali.  Peluang  ini
lebih lanjut ditindaklanjuti dengan terbitnya Undang-Undang  Nomor  44  Tahun  1999 tentang  Penyelenggaraan  Keistimewaan Provinsi  Daerah  Istimewa  Aceh.  Bidang- bidang keistimewaan Aceh menurut undang-undang  dimaksud  sebagaimana diurai  dalam  Pasal  2  ayat  (3),  antara  lain meliputi:  (i)  Penyelenggaraan  kehidupan beragama; (ii) Penyelenggaraan kehidupan adat; (iii) Penyelenggaraan pendidikan; (iv) Peran  Ulama  dalam  penetapan  kebijakan daerah.
Pasal  2  ayat  (3)  Undang  –Undang Nomor 44 Tahun 1999 menentukan bahwa salah  satu  bidang  keistimewaan  Aceh adalah adanya peran ulama dalam penetapan  kebijakan  daerah.  Ketentuan tersebut  sekaligus  mengakomodir  kondisi historis  dan  realistis  bahwa  di  provinsi Aceh Uama meiliki peran penting diberbagai aspek kehidupan sosial kemasyarakatan.  Peran  Ulama  di  berbagai aspek  kehidupan  sosial  kemasyarakatan  di provinsi  Aceh  sebagai  sebuah  aksioma yang sulit terbantahkan. Sehingga eksistensinya secara sosial memiliki legitimasi  yang  kuat  di  masyarakat meskipun legitimasi yuridis dalam konteks berbangsa bernegara sangat dinamik.
Dalam  pandangan  Islam,  Ulama merupakan kelompok manusia yang memiliki  kendudukan  sangat  terhormat. Rasulullah  SAW  mengatakan  bahwa “Ulama  itu  adalah  ahliwaris  para  Nabi”.
Pernyataan  tersebut  bermakna  bahwa ulama sebagai ahli waris Nabi sebagai suatu kedudukan  yang  sangat  terhormat  setelah para Nabi itu sendiri. Ulama itu menduduki tempat yang sangat terhormat karena ilmu, iman dan taqwanya kepada Allah.
Sebagai  seorang  yang  berilmu, Allah  menempatkan  mereka  beberapa derajat  lebih  tinggi.  Hal  ini  terlihat  dalam Firman  Allah  yang  berbunyi:  “Allah meninggikan  orang  yang  beriman  diantara kamu  dan  orang-orang  berilmu  beberapa derajat” (Q.S. Mujadalah : 11). Dalam ayat lain  Allah  mengisyaratkan  ketinggian kedudukan mereka dengan bertanya “adakah  sama  kedudukan  orang  yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu”? (Q.S. Az-Zumar : 9).
Keduukan  tinggi  yang  diberikan kepada Ulama, ini sesuai dengan tanggung jawabnya  yang  dituntut  kepada  mereka. Sebagai  ahli  waris  para  Nabi,  Ulama dituntut untuk memberikan panutan seperti panutan  yang  diberikan  oleh  para  Nabi- nabi.  Ulama  dituntut  untuk  berpegang teguh pada etika keulamaan dan keilmuan. Sejarah  telah  menunjukkan  bahwa  pada hakikatnya  kebesaran  dan  martabat  yang diperoleh  oleh  para  Ulama  adalah  sesuai dengan komitmen mereka pada etika itu.
Disamping  identitas  moral  dan etika,  ulama  juga  mendapat  kedudukan khusus  dalam  masyarakat  karena  identitas spritualnya.  Oleh  karena  factor-faktor
tersebut  di  atas,  maka  ulama  memiliki kharisma  besar,  sehingga  menjadikan dirinya sebagai titik rujuk bagi masyarakat, khususnya  di  Provinsi  Aceh.  Di  samping sebagai  titik  rujukan  ( rellying  point )    bagi masyarakat,  dengan  kharisma  Ulama  bisa berfungsi sebagai solidarity makers meminjam  istilah  Herbert  Feith  (2006) dalam karyanya “The Decline of Constitutional  Democracy  in  Indonesia” . Refleksi  sosio-kultural  seperti  itulah  yang terlihat  di    Provinsi  Aceh,  sehingga  peran Ulama  yang  sangat  menentukan.  Setting politik dan hukum nasional telah memberi kesempatan  kepada  Ulama  di  Provinsi Aceh  untuk  dapat  berkiprah  kembali  di ruang publik.
Untuk itulah Provinsi Aceh membentuk sebuah badan yang anggotanya terdiri  atas  para  Ulama.  Badan  dimaksud diberi nama dengan Majelis Permusyawaratan  Ulama  atau  sering disebut/disingkat  dengan  MPU.  Lembaga ini  dibentuk  dengan  Peraturan  Daerah Provinsi  Daerah  Istimewa  Aceh  Nomor  3 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Majelis
Permusyawaratan  Ulama  (MPU)  Provinsi Daerah Istimewa Aceh.
Majelis  Permusyawaratan  Ulama (MPU)  merupakan  suatu  badan  yang independen mitra sejajar pemerintah daerah dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah (DPRD) sekarang disebut Dewan
Perwakilan  Rakyat  Aceh/Kabupaten/Kota. Berdasarkan  Peraturan  Daerah  Provinsi Daerah  Istimewa  Aceh  Nomor  3  Tahun 2000  MPU  mempunyai  tugas  memberi masukan, pertimbangan, bimbingan, nasihat  dan  saran  dalam  menentukan kebijakan daerah. Untuk
menyelenggarakan    tugas  yang  telah
diberikan  itu,  maka  MPU  memiliki  fungsi
menetapkan fatwa hukum, member pertimbangan  baik  diminta  maupun  tidak terhadap kebijakan daerah, terutama dibidang pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan  kemasyarakatan  serta  tatanan ekonomi yang Islami. Di samping itu MPU juga bertanggung jawab atas terselenggaranya pemerintahan yang jujur, bersih  dan  berwibawa  serta  Islami  di Provinsi Aceh.
Ruang  aktualisasi  Keistimewaan Aceh  ini  mulai  tebuka  sejak  dimulainya rezim  Reformasi  di  tandainya  dengan keluarnya  kebijakan  untuk  provinsi  Aceh sebagai  daerah  khusus  yang  dipayungi dengan  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun 2001  tentang  Otonomi  Khusus  bagi Provinsi  Daerah  Istimewa  Aceh  sebagai Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam. Lebih  lanjut  Pasca  penandatanganan  MoU Helsinki pada Tahun 2005, maka Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2001 dicabut dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
Dalam momen kekinian, maka diharapkan Keistimewaan  Aceh yang didapat dengan susah  payah  dapat  dilaksanakan  dan diwujudkan  dengan  baik,  salah  satunya adalah  dengan  memberdayakan  kembali ulama  untuk  dapat  berperan  dalam penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Aceh.

## METODE PENELITIAN
Metode  peneltian  yang  digunakan adalah metode penelitian deskriptif- kualitatif.  Penelitian  ini  berfokus  pada usaha  untuk  menjelaskan  peran  Ulama dalam  pemerintahan  di  provinsi  Aceh  dan kendala  yang  dihadapai  dalam  proses reaktualisasi pernan Ulama dalam penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Aceh.  Penelitian  dilakukan  dengan  studi kepustakaan. Untuk melengkapi penelitian kepustakaan,  juga  dilakukan  wawancara dengan  responden  penelitian  yang  terkait dengan masalah yang diteliti.
Data  yang  diperoleh  dikumpulkan diolah sesuai dengan topic-topik pertanyaan  penelitian  yang  ingin  dicari jawabannya.  Untuk  itu  berbagai  catatan hasil  telahan  dan  wawancara  dipindahkan dan disusun menurut topik-topik yang telah dirancang.  Selanjutnya  data  yang  telah disusun  menurut  topik  itu  dipelajari  dan dianalisis secara mendalam dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

## PEMBAHASAN

## Peran Ulama dalam Pemerintahan
Secara sosio-kultural dinamika masyarakat  Aceh  disifatkan  oleh  pola hubungan  dialogis  dan  kadang-kadang dialektis  antara  adat  dan  agama  (Islam). Norma-norma  adat  yang  hidup  dan berkembang dalam masyarakat Aceh yang hidup  dan  berkembang  dalam  masyarakat Aceh  sangat  dipengaruhi  oleh  nilai-nilai Islam. Eksistensi Islam tidak hanya sekedar sejarah,  namun  telah  menjadi “the  way  of life” bagi  masyarakat  Aceh  sejak  lama (Nurdin,  2013).  Islam  sebagai  agama universal  telah  distransformasikan  ke dalam ideologi kehidupan masyarakat. Hal in  membuat  Islam  telah  berubah  sebagai agama  rakyat  secara  mendalam  pula mempengaruhi hubungan sosial dan tingkah  laku  masyarakat  Aceh.  Dalam posisi  seperti  ini,  mengutip  istilah  dari Fachry  Ali  dalam  (Apridar  dkk,  2014), Islam  sesungguhnya  telah  membentuk masyarakat  Aceh  sebagai  kelompok  etnik tersendiri  ketika  ajaran  Islam  mengalami Acehnisasi (Islam yang ter-Acehkan).
Oleh  karenanya  masyarakat  Aceh menempatkan adat dan agama (Islam) pada kondisi  yang  tidak  dapat  dipisahkan (kembar).  Hal  ini  sebagaimana  terungkap dalam  hadih  maja  “Hukom  ngon  adat hanjeuet  cr’e  lage’e  dat  ngo’n  sifeuet”, terjemahan bebasnya “hokum syara’ dengan  hokum  adat  seperti  tidak  dapat
dipisahkannya  zat  Tuhan  dari  sifat-Nya”. Selain itu terdapat pula ungkapan, “Hukom ngon  adat  lage’e  mata  itam  ngon  mata puteh”.  Artinya,  “hokum  syara’  dengan hokum adat, seperti biji mata hitam dengan mata putih. (Alfian, 1999)
Uraian  di  atas  memperlihatkan, Islam  memainkan  peran  penting  dalam berbagai  kehidupan  masyarakat  Aceh. Dalam  hal  ini  Aswar  menggambarkan bagaimana  terlaksananya  tertib  sosial melalui  Islam  sebagai  sandaran  normatif masyarakat Aceh, dengan mengutip pendapat  syaikh  ‘Abbas  Ibnu  Muhammad Al-rakidin,  “Adat  ban  adat  hukom  ban hukom,  adat  ngon  hukom  sama  kembar, tatkala mufakat adat ngon hukom, nanggroe seunang  hana  goga”.  Maknanya  adat menurut  adat,  hokum  syara’  menurut hokum  syara’,  adat  dengan  hukom  syara’ sama  kembar,  tatkala  mufakat  adat  dan hokum  syara’  itu  terjadi,  negeri  senang tiada huru hara (Azwar, 1992).
Berangkat  dari  pernyataan  di  atas, memberi  petunjuk,  masyarakat    Aceh mempunyai  aturan-aturan  yang  ditandai atas dan ditopang oleh ajaran-ajaran Islam. Apabila dirunut kebelakang, latar belakang sejarahlah  telah  membentuk  karakteristik masyarakat Aceh penuh dengan nuansa ke- Islaman.  Sejarah  layaknya  cermin  yang menjadi pantulan terhadap sebagian kehidupan,  karena  dari  sanalah  jati  diri kelompok  masyarakat  tertentu  dibentuk
( Nazaruddin,  2014) .  Islam  telah  menjadi pedoman dan sekaligus petunjuk hidup bagi masyarakat Aceh dalam mengarungi hidup dan kehidupannya di Provinsi Aceh.
Menyadari akan hal ini pemerintah melalui  Missi  Hardi  dengan  Keputusan Perdana  Menteri  Republik  Indonesia Nomor  1/Missi/1959  memberi  status Istimewa bagi Provinsi
Aceh.
Keistimewaan  yang  diberikan  melalui Missi  Hardi  tersebut  meliputi  beberapa bidang  kehidupan  yakni,  bidang  agama, adat  dan  bidang  pendidikan.  Namun  pada realisasinya,  Aceh  sama  sekali  tidak merasakan  otonomi  dalam  agenda  Missi Hardi tersebut (Usman, 2014). Seharusnya keistimewaan yang diberikan tersebut dapat dilaksanakan,  sehingga  bukan  formalitas belaka menyebabkan keistimewaaan dimaknai secara artifisial.
Sentralisasi dan uniformitas system
politik pembangunan Orde Baru, menyebabkan realisasi keistimewaan Aceh dimaksud  tereleminasi  dengan  sendirinya. Keistimewaan Aceh yang diberikan melalui Keputusan  Perdana  Menteri  Republik Indonesia  No  mor  1/Missi/1959  yang ditandatangani oleh Wakil Perdana Menteri Hardi tidak lebih hanya merupakan simbol dan  cek  kosong  belaka  bagi  masyarakat Aceh.  Bahkan  setting  pemerintahan  yang demikian  secara  vulgar  dapat  dikatakan sengaja  direkayasa  untuk  menghapuskan
keistimewaan  Aceh  dalam  bidang  agama, adat dan pendidikan (Azwar, 1992).
Kebijakan desentralisasi pemerintahan  di  era    reformasi  yang dipayungi oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, keistimewaan  Aceh  mendapat  legitimasi yuridisnya kembali. Kemudian kesempatan ini ditindaklanjuti dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan  Keistimewaan  Provinsi Daerah  Istimewa  Aceh    yang  meliputi bidang agama,  adat, pendidikan dan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah.
Untuk merealisir salah satu keistimewaan  Aceh  yakni  peran  ulama dalam  penetapan  kebijakan  daerah,  maka dibentuklah  sebuah  lembaga  yang  diberi nama  Majelis  Permusyawaratan  Ulama (MPU)  dengan  Peraturan  Daerah  Provinsi Daerah  Istimewa  Aceh  Nomor  3  Tahun 2000. MPU merupakan sebuah badan yang independen,  mitra  sejajar  pemerintah daerah  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah.  MPU  amemiliki  tugas  memberi masukan, pertimbangan, bimbingan, nasihat dan saran-saran dalam menentukan kebijakan daerah.
Berdasarkan tugas MPU sebagaimana  diamanatkan  oleh  Peraturan Daerah  Provinsi  Daerah  istimewa  Aceh Nomor 3 Tahun 2000, maka secara eksplisit dapatlah  dikatakan  bahwa  penglibatan ulama dalam penyelenggaraan
pemerintahan adalah dalam bentuk pemberian masukan atau kontribusi kepada pemerintah daerah terhadap kebijakan yang akan  dikeluarkan.  Caranya  adalah  dengan mengundang  MPU  dalam  setiap  proses penetapan  kebijakan  pemerintahan  daerah untuk meminta pendapatnya.
Preposisi  tersebut  dikuatkan  oleh pernyataan  yang  dikemukakan  Mantan Ketua  MPU  Kota  Banda  Aceh  bahwa memang  MPU  ada  diminta  pendapat tentang  kebijakan  (keputusan  Walikota) yang  hendak  disusun  oleh  pemerintah.. Bahkan  MPU  tidak  saja  menerima undangan untuk membahas sebuah kebijakan dari pemerintah daerah, melainkan dalam hal-hal tertentu mengambil  inisiatif  sendiri  merumuskan sebuah  kebijakan.  Seperti  Keputusan Walikota  tentang  Baitul  Mal,  Wilayatul Hisbah,  dan  konsep  Qanun  tentang  Dinas Syari’at  adalah  draft  yang  berasal  dari MPU.  (Wawancara,  Bardad,  M.S.,L.C.  - Mantan Ketua MPU Kota Banda Aceh).
Lebih  lanjut,  beliau  menjelaskan bahwa  sharing  pendapat  yang  sering dimintakan oleh pemerintah daerah adalah menyangkut kebijakan dibidang keagamaan (syari’at Islam). Namun sering sekali  pendapat  yang  disampaikan  oleh MPU berbeda dengan apa yang diputuskan oleh  pemerintah  daerah.  Bahkan  draft Dinas  Syari’at  yang  berasal  dari  inisiatif MPU  pun  ketika  dikemas  dalam  bentuk
peraturan  daerah  (Qanun)  sudah  berbeda dari draft awal.
Dalam  hal  ini  mengemukakan perdapat  bahwa  kebijakan-kebijakan  yang dibuat  oleh  pemerintah  daerah  tidak diberitahukan  kepada  MPU  dan  ada kalanya  pemerintah  daerah  mengundang KPU  hanya  untuk  mendengar  putusan, bukan  untuk  membahas  sebuah  kebijakan. Demikian  juga  halnya  DPRD  dalam membahas  Qanun  terkadang  tidak  pernah memberitahu MPU dan adakalanya pemerintah  daerah  mengundang  MPU hanya  untuk  mendengar  putusan,  bukan untuk membahas sebuah kebijakan. Demikian  juga  halnya  DPRD  dalam membahas  Qanun  terkadang  tidak  pernah memberitahu  MPU  dan  diundang  ketika keputusan  sudah  ditetapkan  (Wawancara, Tgk.  H.M.  Daud  Zamzami  -  Ulama Kharismatik Aceh).
Dalam hubungannya dengan pernyataan  diatas  dapat  ditegaskan  bahwa sejak  berlakunya  Undang-Undang  Nomor 44 Tahun 1999  memang dalam hal tertentu sudah  melibatkan  Ulama.  Artinya  Ulama yang  berada  di  bawah  wadah  MPU  sudah sering dilibatkan dalam pembuatan kebijakan.tertentu,  khususnya  kebijakan menyangkut dengan syari’at Islam.. Diakui oleh  stake  holder  tertentu  akhir-akhir  ini ulama mulai dilibatkan dalam pemerintahan dalam bentuk sharing pendapat,  tetapi  tidak  pada  semua  jenis
kebijakan, melainkan hanya dibidang yang ada  sangkut  pautnya  dengan  persoalan agama  saja.  Keadaan  ini  semakin  tidak begitu  urgen  ketika  masukan  dan  saran yang  berasal  dari  MPU  menurut  Perda Nomor  3  Tahun  2000  tidak  wajib dilaksanakan  oleh  Pemerintah  Daerah. (Wawancara,  Tgk.  H.M.  Daud  Zamzami  - Ulama Kharismatik Aceh).
Kalaulah tugas MPU hanya member masukan, pertimbangan, bimbingan, nasihat  dan  saran  dalam  menentukan kebijakan  daerah,  ini  artinya  kontribusi MPU  tidak  mengikat  atau  tidak  wajib dilaksanakan  oleh  pemerintah  daerah, sehingga  pemerintah  daerah  berjalan menurut  keinginannya.  Salah  satu  akibat adalah  korupsi  di  pemerintahan  sulit dihentikan.  (Wawancara,  Abubakar  - Tokoh  Masyarakat  Kota  Banda  Aceh). Menyangkut dengan tidak semua kebijakan pemerintahan ikut dilibatkan MPU, pemerintah  berpandangan  bahwa  para Ulama (MPU) kurang memahami masalah pemerintahan  selain  mengenai  syari’at Islam.
Faktor Penghambat Ulama Untuk

## Berperan Dalam Pemerintahan
Terdapat beberapa faktor penghambat  Ulama  yang  berperan  dalam penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Aceh, sebagai berikut:
1. Realitas  politik  posisi  MPU  tidak sebanding dengan Pemerintah Daerah  dan  Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah. Meskipun konstruksi Qanun MPU
menempatkan  MPU  sebagai  mitra sejajar  pemerintah  daerah  dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Akan  tetapi  sesungguhnya  dalam praktik  terlihat  bahwa  Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) ini berada  di  bawah  Dewan  dan Pemerintah  Daerah.  Realitas  ini dapat  dibuktikan  bahwa  sebuah peraturan  daerah  (Qanun)  yang dibuat  oleh  Legislatif  bersama eksekutif  walau ada diikutsertakan MPU,  namun  sering  sekali  Dewan dan pemerintah daerah mengenyampingkan pendapat MPU. 2. Banyak Bidang Pemerintahan
Tidak  Dipahami  oleh  MPU.  Pada umumnya anggota lembaga permusyawaratan Ulama ini berbasis pendidikannya pada pondok  pesantren  atau  deyah, sehingga  banyak  bidang-bidang pemerintahan  yang  tidak  diketahui oleh  MPU.  Peran  MPU  baru menemukan  ruang  aktualisasinya adalah dibidang agama atau syari’at Islam, sehingga di bidang
keagamaanlah peran mereka signifikan.
3. MPU  Ikut  membahas  tapi  tidak pada posisi memutus. Dalam proses pembuatan  kebijakan  daerah  MPU hanya memberikan masukan, pertimbangan,  bimbingan,  nasihat dan  saran.  MPU  tidak  berada  pada posisi  yang  memberi  putusan terhadap  suatu  kebijakan  daerah. Akibatnya banyak kebijakan daerah atau  keputusan-keputusan  yang dibuat  oleh  pemerintahan  daerah berbeda  dengan  pendapat  MPU. MPU  hanya  dimintakan  pendapat saja,  sehingga  terdapat  kebijakan- kebijakan yang dibuat oleh
pemerintah  daerah  dengan  Dewan tidak diketahui dan berbeda dengan yang dipikirkan oleh MPU.

## KESIMPULAN
Ulama  belum  berperan  secara signifikan dalam penyelenggaraan pemerintahan  di  Provinsi  Aceh.  Peran Ulama di pemerintahan hanya mengemuka terkait  dengan  soal  syari’at  Islam  saja, bidang-bidang pemerintahan lainnya masih kurang. Kedudukan Majelis
Permusyawaratan  Ulama  (MPU)  sebagai wadah  Ulama  masih  tidak  sebanding dengan  pemerintah  daerah  dan  Dewan. Terdapat  pula  kebijakan-kebijakan  daerah yang  dibuat  pemerintah  daerah  bersama
Dewan dan melibatkan MPU, tetapi karena pendapat  MPU  tidak  mengikat  maka pemerintahan  banyak  mengabaikannya. Tidak berperannya MPU di seluruh bidang pemerintahan,  oleh  karena  keahlian  para Ulama  lebih  pada  bidang  syari’at  Islam. Untuk itu kepada stakeholders terkait agar keberadaan  MPU  itu  benar-benar  menjadi mitra  bagi  pemerintahan  sehingga  fatwa- fatwanya didengar. MPU diharapkan lebih agresif  atau  proaktif  terhadap  berbagai rancangan  kebijakan  pemerintahan  yang akan  dikeluarkan  untuk  diberlakukan, seraya  secara  continue  meningkatkan kemampuannya tidak saja dibidang syari’at Islam tetapi semua bidang pemerintahan.

## REFERENSI
Alfian,  I.  (1999). Wajah  Aceh  Dalam Lintasan Sejarah . Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh.
Apridar,  A.,  Subhani,  S.,  &  Chaidar,  A. (2014). Tanzhim  Al  Qaedah Serambi Mekkah . Unimal Press.
Azwar. (1992). Efektivitas Lembaga Tradisional  Untuk  Meningkatkan Lembaga Pedesaan . Pusat
Dokumentasi dan Informasi Aceh. Banda Aceh.
Bahri,  S.  (2013).  Konsep  Implementasi Syariat  Islam  di  Aceh. Kanun Jurnal  Ilmu  Hukum , 15 (2),  313- 338.
Fahmi,  C.  (2012).  Revitalisasi  Penerapan Hukum  Syariat  di  Aceh  (Kajian terhadap UU No. 11 Tahun 2006). TSAQAFAH, 8 (2), 295-310.
Feith, H. (2006). The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia . Equinox Publishing.
Haris,  S.  (1999). Indonesia  di  Ambang Perpecahan?:  Kasus  Aceh,  Riau,
Irian  Jaya,  dan  Timor  Timur . Penerbit Erlangga. Nazaruddin, M. (2014). Dimensi Pembentuk  Kesadaran  Identitas Keacehan Dan Citra Diri
Aceh. Masyarakat,  Kebudayaan
Dan Politik , 27 (1), 44-54.
Nurdin,  A.  (2013).  Revitalisasi  Kearifan Lokal  di  Aceh:  Peran  Budaya
Dalam  Menyelesaikan  Konflik
Masyarakat. Analisis: Jurnal Studi Keislaman, 13 (1), 135-154. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa  Aceh  Nomor  3  Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan  Ulama  (MPU)
NAD
Sihbudi, M. R. (2001). Bara Dalam Sekam: Identifikasi  Akar  Masalah  dan Solusi  Atas  Konflik-Konflik  Lokal di  Aceh,  Maluku,  Papua  &  Riau . LIPI.
Sukiman, S. (2012). Strategi Pembangunan Islam  Di  Aceh  Pasca  Tsunami Menuju Terwujudnya Masyarakat Religius. MIQOT:  Jurnal  Ilmu- ilmu Keislaman , 36 (1).
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2006 tentang Pemerintahan Aceh
Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2001 tentang  Otonomi  Khusus  bagi Provinsi  Daerah  Istimewa  Aceh Sebagai  Provinsi  Nanggroe  Aceh Darussalam.
Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  1999 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang  Nomor  44  Tahun  1999
tentang Penyelenggaraan
Keistimewaan Aceh.
Usman, I. (2017). Konsep Pembinaan Umat dan  Strategi  Pelaksanaan  Syariat Islam  di  Aceh. Media  Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial , 16 (2), 573-606.
Wahid, A. (2020). Pola Peran Ulama Dalam Negara Di Aceh. Madania: Jurnal Kajian Keislaman, 17 (1), 85-92.