## ANALISIS PERHITUNGAN ROYALTY FEE FRANCHISE MENURUT KONSEP MUSYARAKAH : STUDI PADA JARIMATIKA DARUSSALAM
Nurjannah MR 1*
Nazaruddin A Wahid 2
1 Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta
2 IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh Email: * nurjannahmr@gmail.com
ABSTRAK  - Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  perhitungan  royalty  fee  pada franchise Jarimatika Darussalam dalam perpektif  musyarakah, dan strategi  yang digunakan dalam  penyelesaian masalah profit sharing di Jarimatika tersebut. Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan  studi  dokumentasi.  Data  yang  terkumpul  kemudian  dianalisis  dengan  metode  deskriptif  analisis. Hasil  dari  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  mekanisme  perhitungan royalty fee pada  Jarimatika Darussalam menggunakan sistem profit sharing , dimana total pendapatan dikurangi beban operasional sebesar 15%, dan sisanya dibagi dua bagian, franchisor 40% dan franchisee 60%. Dalam kenyataannya, penetapan biaya beban operasional yang fix sebesar 15 % ini yang menyebabkan franchisee mengalami kerugian atau defisit pendapatan, karena biaya operasional untuk setiap periode ternyata lebih banyak dari  jumlah  15%  yang  telah  ditentukan franchisor .  Hal  ini  menyebabkan franchisee tidak  dapat menunaikan  kewajibannya  untuk  membayar royalty fee tepat  pada  waktunya  bahkan  macet.  Dari kejadian ini kebijakan yang dilakukan pihak franchisor yaitu dengan memberikan waktu tenggang bagi franchisee untuk dapat membayar royalty fee tersebut. Selama masa tenggang tersebut, franchisee tidak dapat  memesan  perlengkapan  yang  dibutuhkan  sehingga  menyebabkan  keadaan  semakin  sulit  untuk menjalankan usaha tersebut.
Kata kunci : Royalty Fee, Franchise, Musyarakah, Jarimatika
ABSTRACT  - This  study  aims  to  analyze  the  calculation  of  royalty  fee  at  a  franchise  of  Jarimatika  in Darussalam Banda Aceh from musyarakah perspective and analyze the strategy employed in solving the dispute. Data was gathered through an in-depth interview and documentation study. The results indicated that in general the calculation of royalty fee was based on profit sharing system, where the total revenue minus 15% operating expenses for the franchisor, and the rest is shared 40% for the franchisor and 60% for  the  franchisee.  Although  the  system  seems  normal,  the  determination  15%  of  operating  cost, however, created a problem for the franchisee as the total income received was not cover the regular operational costs. Consequently, the franchisee unable to fulfill its obligation of paying the royalty fees on time. To solve this problem, the franchisor provide an extension for the franchisee to pay the royalty fee. However, during the grace period, the franchisee was not allowed to order the equipment needed to run the operation. As a result, it created another problem for the franchisee as it would not be able to run the operation due to insufficient equipment.
Keyword : Royalty Fee, Franchise, Musyarakah, Jarimatika

## PENDAHULUAN
Royalty  fee merupakan  biaya  yang  harus  dibayar  secara  periodik  atas penggunaan konsep, sistem, penemuan, proses, metode, logo, merek atau nama berdasarkan perjanjian waralaba, baik yang disertai dengan ikatan suatu jumlah minimum  atau  maksimum  dari  jumlah royalty tertentu  atau  tidak  (Dewi, Ningsing, Barlinti,  2005). Royalty fee termasuk salah satu sumber pendapatan bagi  seorang  yang  mempunyai  hak  cipta  akan  sesuatu  yang  dianggap bermanfaat  dan  digemari  oleh  orang  banyak,  sehingga  seorang  pencetus kreatifitas  menetapkan fee atas  apa  yang  telah  diciptakan  dengan  tujuan  agar dapat mengembangkan usahanya menjadi lebih baik.
Sistem royalty  fee dalam  bisnis  waralaba  ditentukan  berdasarkan  suatu persentase  tertentu  yang  dihitung  dari  jumlah  produksi  atau  jasa  yang diwaralabakan tersebut laku terjual. Tujuan dikenakan fee dari waralaba sendiri adalah  agar  suatu  usaha  dapat  saling  menguntungkan  dan  membantu  demi kelangsungan usaha tersebut (Asyhadie, 2006). Pada umumnya, besar fee yang dibebankan  pada franchisee sebesar  1%  -  12%  dari  pendapatan  kotor  per periode.  Jika  dilihat  dari  bentuk  perjanjiannya,  waralaba  dapat  dikategorikan sebagai  pembangan  akad Musyārakah, yaitu bentuk  kerjasama  yang  bersifat bagi  hasil, terjadi di  antara dua pihak atau lebih  untuk  suatu  usaha tertentu di mana  masing-masing  pihak  memberikan  kontribusi  dana  sesuai  dengan kesepakatan   untuk mencapai keuntungan bagi kedua belah pihak, keuntungan dan  risiko  akan  ditanggung  bersama  sesuai  dengan  kesepakatan  (Antonio, 2001).
Pada  bisnis franchise ,  kerjasama  terbentuk  karena  adanya  seorang  pemilik kekayaan  intelektual  yang  memberikan  hak  dan  kewenangan  khusus  atas pemanfaatannya  pada  pihak  lain. Franchise (Dewi,  Ningsing,  Barlinti,  2005) merupakan  suatu  perjanjian  yang  terjadi  secara  timbal  balik  karena  pemberi franchise , maupun penerima franchise mempunyai kewajiban untuk memenuhi prestasi  tertentu  dengan  prinsip  keterbukaan  dan  kehati-hatian.  Hal  ini  sesuai dengan  rukun  dan  syarat  akad  menurut  hukum  Islam  dan  larangan  transaksi “ Gharar ” (ketidakjelasan).
Pada saat ini perjanjian waralaba yang sangat diminati di Indonesia,  agar tidak terjadi  kecurangan  di  dalamnya,  baik  dari  pihak franchisor maupun  pihak franchisee ,  maka  pemerintah  mengatur  hal-hal  yang  berkaitan  dengan perjanjian waralaba di dalam Pasal 2 PP No. 16 tahun 1997 tentang waralaba. Bentuk franchise bukan  hanya  yang  bersifat  distribusi  produk  dan  nama dagang  saja,  tetapi  telah  merambah  kepada  waralaba murni,  yaitu  penjualan
waralaba  dalam  bentuk  lengkap.  Salah  satu  bentuk  waralaba  murni  adalah bimbingan belajar, mulai dari bimbingan belajar untuk usia dini sampai untuk persiapan menuju kelulusan UAN dan atau UMPTN.
Jarimatika  merupakan  salah  satu  bentuk  bisnis  yang  memakai  sifat  waralaba dalam  keseluruhan  paketnya,  yang  meliputi  pelatihan,  bimbingan  dan  sistem pengelolaan.  Seperti  pada  waralaba  lainnya,  pembeli franchise Jarimatika  ini juga  dikenakan  kewajiban  membayar franchise fee dan royaltye  fee sesuai jangka  waktu  dan  jumlah  yang  disepakati.  Dalam  praktiknya,  mekanisme pembayaran  royaltye  fee  dilakukan  berdasarkan  prinsip profit  sharing, yaitu berdasarkan  pendapatan  yang  didapat  atau  produk  yang  terjual  selama  kurun waktu  tertentu  dikurang  beban  untuk  memperoleh  pendapatan.  Dalam  bisnis franchise kadangkala  seorang franchisee tidak  selalu  mengalami  keuntungan dan  dapat  memenuhi  kewajibannya  untuk  menutupi royalty yang  telah disepakati,  bahkan  terkadang  tidak  sanggup  membayarnya  sebagaimana mestinya. Berdasarkan kenyataan tersebut, maka tulisan ini bertujuan mengkaji mekanisme  perhitungan royalty  fee secara  lebih  mendalam  khususnya  pada Franchise Jarimatika  Darussalam  dan  menganalisisnya  menurut  Konsep Musyārakah.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  studi  kasus tentang  mekanisme perhitungan royalty  fee pada franchise Jarimatika  cabang  Darussalam.  Dalam pengumpulan  data  primer  yang  berhubungan  dengan  objek  kajian,  digunakan metode field  research ,  yaitu  penelitian  lapangan  yang  dilakukan  dengan  cara mendatangi Jarimatika Darussalam, menemui pengelola, serta staff pengajar di Jarimatika sendiri.  Sedangkan untuk  data sekunder, digunakan metode library research , yaitu penelaahan buku-buku tentang franchise , musyārakah , dan juga melihat  pada  artikel-artikel,  referensi-referensi,  dan  karya-karya  ilmiah  yang menjelaskan  tentang royalty  fee. Teknik  pengumpulan  data  yang  dilakukan peneliti  dalam  karya  imiah  ini  adalah  observasi,  wawancara,  dan  data dokumentasi.  Untuk  menganalisis  data  yang  dikumpulkan  di  atas,  akan digunakan  metode  kualitatif,  yaitu  menganalisa  data  dengan  mengumpulkan, mengolah  dan  menginterpretasikan  data  sehingga  dapat  memberikan  suatu deskripsi tentang keadaan yang diteliti. Sedangkan metode deduktif digunakan untuk mengambil suatu kesimpulan secara khusus dari penjelasan yang bersifat umum  dan  menyeluruh.  Selain  kesimpulan  juga  memberikan  pokok  pikiran yang terakumulasi dalam saran-saran yang sifatnya positif konstruksi.

## LITERATURE REVIEW
Royalty dalam  bahasa  Inggris  berarti  honorarium  (Shadly,  2003),  dan fee adalah biaya, ongkos, dan bayaran, merupakan biaya yang harus dibayar secara periodik  atas  penggunaan  konsep,  sistem,  penemuan,  proses,  metode,  logo, merek  atau  nama  berdasarkan  perjanjian  waralaba,  baik  yang  disertai  dengan ikatan suatu jumlah minimum atau maksimum dari jumlah royalty tertentu atau tidak (Dewi, 2005).
Hendri  E.  Ramadhan  (2009)  mengatakan ,  royalty  fee adalah fee bulanan  dari penjualan  kotor  per  bulan  untuk  membiayai  dukungan franchisor pada franchise . Di bukunya yang lain, ia juga berpendapat bahwa royalty fee adalah fee bulanan yang dibayarkan oleh franchisee kepada franchisor atas dukungan yang  diberikan franchisor .  Bentuknya  berupa  persentase  terhadap  penjualan kotor  yang  dibukukan  oleh franchisee  ( Ramadhan,  2010).  Sebab  timbulnya royalty fee ini  adalah  karena  seseorang  telah  memakai  hasil  cipta  pemilik merek,  sehingga  telah  menjadi  kewajiban  baginya  membayar royalty fee dan telah  menjadi  hak  bagi  pencipta  menerima  hak  atas  ciptaannya.  Sebagaimana yang  tersebut  di  dalam  pasal  2  ayat  1  Undang-Undang  Hak  Cipta  (UUHC) Tahun 1997, disebutkan bahwa  yang dimaksud dengan hak cipta adalah “hak khusus  bagi  pencipta  maupun  penerima  hak  untuk  untuk  mengumumkan  atau memperbanyak  ciptaannya  maupun  memberi  izin  untuk  itu  dengan  tidak mengurangi  pembatasan-pembatasan  menurut  peraturan  perundang-undangan yang berlaku” (Saliman, 2005). Sedangkan pengertian hak cipta menurut Pasal 1 Auteurswet (Undang-undang  Hak  Milik)  bahwa  “hak  cipta  adalah  hak tunggal dari para pencipta atau hak dari yang mendapat hak tersebut, atas hasil ciptaannya  dalam  lapangan  kesusteraan,  pengetahuan,  dan  kesenian,  untuk mengumumkan dan memperbanyak dengan mengingat pembatasan- pembatasan yang ditentukan oleh Undang-undang (Saidin, 2005)”.
Dengan  demikian,  dapat  dikatakan  bahwa royalty fee merupakan  bagi  hasil atau  keuntungan  atas  hak  pemanfaatan  atas  kekayaan  intelektual  atau penemuan atau ciri khas usaha itu diperoleh, dengan memberi imbalan kepada franchisor yang  biasa  disebut royalty  ( Kadir,  2006). Royalty fee sendiri berjalan  dalam  kurun  waktu  tertentu  yang  telah  disepakati  antara franchisor sebagai  pemberi  izin  waralaba  dan franchisee sebagai  penerima  hak pemanfaatan  tersebut.  Oleh  kerena  itu royalty fee merupakan  biaya  berjalan atau periodik yang harus dibayar oleh franchisee kepada pihak franchisor atas penggunaan brand atau  merk  usaha franchisor serta  dukungan/ support dari pihak franchisor selama  masih  dalam  kontrak.  Sebagian  besar franchisor
mengenakan fee ini dalam bentuk kotor per bulan dan beberapa yang lain dari penjualan kotor setelah dipotong pajak.
Perumpamaan  hukum royalty  fee banyak  dijumpai  di  dalam  nash-nash  al- Qur’an dan Sunnah Rasulullah SAW, Undang-undang, serta dalam Ijma’ para ulama  serta  Qiyas.  Di  dalam  surat  Az-Zukhruf  ayat  32,  Allah  menjelaskan bahwa  tentang  kodratnya  manusia  diciptakan  tidak  sama  dalam  hal  kekayaan dan  keterampilan.  Justru  perbedaan  yang  membuat  manusia  saling membutuhkan  dan  saling  membantu,  baik  bantuan  tanpa  imbalan  maupun berupa imbalan. Ayat tersebut berbunyi sebagai berikut:
... اًَّيِرْخُس اًضْعَب ْمُهُضْعَب َذِخََّتَيِل ٍتاَجَرَد ٍضْعَب َقْوَف ْمُهَضْعَب ائَنْعَفَرَو ...
Artinya: .  .dan  kami  Telah  meninggikan  sebahagian  mereka  atas  sebagian yang  lain  beberapa  derajat,  agar  sebagian  mereka  dapat mempergunakan sebagian yang lain. . . (Az-Zukhruf : 32)
Dalam  Peraturan  hukum  Indonesia,  dikenal  suatu  asas  yang  disebut  dengan asas  kebebasan berkontrak.  Maksudnya  adalah  para  pihak  bebas  melakukan kontrak  apapun  sepanjang  tidak  bertentangan  dengan  hukum  yang  berlaku, kebiasaan,  kesopanan  atau  hal-hal  lain  yang  berhubungan  dengan  ketertiban umum.  Bahkan,  diakui  oleh  Undang-undang  bahwa  perjanjian  yang  dibuat secara  sah  mempunyai  kekuatan  yang  berlaku  seperti  kekuatan  berlakunya Undang-undang.  Seperti  yang  tertera  pada  Pasal  1338  ayat  (1)  KUH  Perdata tentang  asas  kebebasan  berkontrak:"Semua  perjanjian  yang  dibuat  secara  sah berlaku  sebagai  undang-undang  bagi  mereka  yang  membuatnya.  Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau  karena  alasan-alasan  yang  oleh  undang-undang  dinyatakan  cukup  untuk itu (Fuadi, 2005).
Oleh  sebab  itu,  suatu  perjanjian franchise yang  dibuat  oleh  para  pihak ( franchisor dan franchisee )  berlaku  sebagai  undang-undang  bagi  mereka.
Begitu  halnya  kesepakatan  adanya  kewajiban  terhadap royalty fee .  Selain  itu,
Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 15/DSN-MUI/IX/2000 juga menyatakan: “Dilihat  dari  segi  kemaslahatan  ( al-ashlah ),  saat  ini,  pembagian  hasil  usaha sebaiknya digunakan prinsip Bagi Hasil (DSN-MUI, 2000). Maksud dari fatwa tersebut adalah, bahwa bentuk bagi hasil yang paling baik dari suatu kerjasama adalah dengan menggunakan sistem bagi hasil. Dengan demikian, dasar hukum royalty fee sudah  jelas  kebolehannya  di  dalam  praktek  perniagaan,  dengan syarat  saling  ridha  atau  sepakat  dan  memenuhi  janji  yang  telah  disepakati  di antara kedua belah pihak.
124 Nurjannah & Wahid | Analisis Perhitungan Royalti Fee_
Macam-Macam dan Bentuk Royalty Fee dalam Aqad Franchise
Pada kenyataannya bentuk-bentuk royalty fee dari satu franchise dengan yang lain  tidak  mengalami  perbedaan  yang  signifikan.  Mekanisme  yang  digunakan hanya berdasarkan dua sistem, yaitu profit sharing dan revenue sharing , yang membedakan  satu  dan  yang  lain  hanya  dalam  hal  besar  kecilnya  bagian  dari royalty fee yang  harus  dibayarkan  kepada franchisor, sesuai  akad  yang disetujui  oleh  kedua  belah  pihak  yang  bersepakat.  Menurut  Karamoy,  bahwa fee dan royalty merupakan  sumber  pendapatan  utama  dari  suatu  jenis  usaha yang diwaralabakan. Jenis fee dan royalty yang  biasa diminta oleh franchisor kepada franchisee adalah  biaya  waralaba, royalty ,  biaya  iklan,  pembelian bahan  baku,  biaya  pelatihan,  biaya  konsultasi . Namun  tidak  semua  jenis fee atau royalty disyaratkan  oleh  pewaralaba.  Setiap  pewaralaba  mempunyai kebijakan sendiri dalam menentukan jenis fee dan royalty nya (Wibowo, 2008). Macam-macam fee disini dibagi menjadi beberapa macam, yaitu:
a. Franchise fee ,  seringkali  diberikan  sekaligus  pada  awalnya.  Biaya  ini sebagai bentuk pembelian atas nama dagang, dan sistem dari franchisor .
b. Initial Assistance ( training and services ).  Biaya  ini  merupakan  suatu imbalan yang dibebankan bagi franchisee yang menngunakan jasa pelatihan dalam menjalankan usahanya.
c. Biaya untuk grand opening advertising fund .
d. Royalty , uang yang dibayar bulanan sekian persen dari omset.
e. Biaya  promosi  atau  iklan.  Biaya  bagi franchisee yang  menggunakan bantuan franchisor dalam mempromosikan jasa atau produknya.
Munir Fuady (2005), mengatakan bahwa fee di dalam sistem franchise normal terbagi sebagai berikut:
a. Royalty
Merupakan pembayaran yang dilakukan oleh pihak franchisee kepada pihak franchisor sebagai  imbalan  dari  pemakaian  hak  manfaat franchise oleh franchisee .
b. Franchise fee
Adalah  bayaran  yang  harus  dilakukan  oleh  pihak franchisee kepada  pihak franchisor ,  yang  merupakan  biaya  pembelian  merk franchise ,  biasanya dilakukan dengan jumlah tertentu yang sudah pasti dan dilakukan sekaligus
hanya  sekali  saja  di  awal.  Pembayaran  dilakukan  pada  saat panandatanganan akta franchise .

## c. Direct expenses
Ini  merupakan  biaya  langsung  yang  harus  dikeluarkan  sehubungan  dengan pembukaan atau pengembangan suatu bisnis franchise, biasa dikenal dengan grand opening .
d. Biaya sewa
Sebagian franchisor menyediakan tempat bisnis, sehingga franchisee harus membayar  harga  sewa  tempat  tersebut  kepada  pihak franchisor .  Sehingga, pihak franchisee tidak  perlu  mencari  tempat  lagi  dalam  menjalankan bisnisnya.
e. Marketing and advertising fees
Karena pihak franchisor yang melakukan marketing dan iklan, maka pihak franchisee juga  mesti  ikut  menanggung  beban  biaya  tersebut.  Perhitungan tersebut  dihitung  sesuai  dengan  persentase  dari  omzet  penjualan  atau  pun jika ada marketing atau iklan tertentu.

## f. Assignment fees
Adalah  biaya  yang  harus  dibayar  oleh  pihak franchisee kepada  pihak franchisor jika  pihak franchisee tersebut  mengalihkan  bisnisnya  kepada pihak lain, termasuk bisnis yang merupakan objeknya franchise dengan kata lain pemindahan karakter sebagai franchisee .
Menurut  Justin  G.  Longenecker,  Carlos  W.  Moore,  dan  J.  William  Petty, fee yang terdapat di dalam bisnis franchise adalah:
a. Upah franchise awal,  yaitu total biaya franchise dimulai dengan upah awal franchise yang  harus  dibayar  secara  langsung  dalam  membeli  sebuah franchise .
b. Kas  yang  diinvestasikan,  dalam  hal  ini franchisor membebankan  kepada franchisee untuk  mengeluarkan  biaya  dalam  sewa-menyewa,  membuka bisnis, asuransi, perlengkapan peralatan dan beban permulaan lainnya yang terkumpul dalam kas investasi.
126 Nurjannah & Wahid | Analisis Perhitungan Royalti Fee_
c. Pembayaran royalty ,  praktik  yang  umum  terjadi  adalah franchisor menerima  bayaran royalty yang  berkelanjutan  berdasarkan  persentase pendapatan kotor dari franchise .
d. Biaya  periklanan,  banyak franchisor meminta  kontribusi  dari  pihak franchisee untuk  dana  periklanan  untuk  mempromosikan franchise .  Upah seperti  ini  biasanya  sebesar  1%  sampai  2%  dari  penjualan  (Longenecker, Moore, dan Petty, 2001).
Dengan  demikian,  dari  uraian fee yang  dibebankan franchisor terhadap franchisee yang  berlaku  di  Jarimatika  cabang  Darussalam  hanya fee berupa franchise fee, yaitu  biaya  pembelian franchise diawal  dan royalty fee biaya imbalan berupa keuntungan per periode atau per bulan.

## Royalty Fee Dalam Fiqh Muamalah
Bagi hasil adalah suatu prinsip penetapan imbalan yang diberikan kepada pihak lain sehubungan dengan adanya kerjasama ( musyārakah) , dimana kedua pihak saling  memberikan  kontribusi  modal  (dana/amal/ expertise )  dengan  perjanjian bahwa  keuntungan  dan  risiko  akan  ditanggung  bersama  sesuai  kesepakatan (Arifin, 2009).
Keuntungan di  dalam transaksi  muamalah harus dibicarakan dengan jelas dan sistem  pembagian  keuntungan  harus  tertuang  dalam  akad  dengan  transparan, untuk  menghindari  persengketaan  yang  mungkin  terjadi.  Setiap  keuntungan mitra  harus  dibagikan  secara  proporsional  atas  dasar  seluruh  keuntungan  dan tidak  ada  jumlah  yang  ditetapkan  di  awal  bagi  seorang  mitra.  Seorang  mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau  prosentase  itu  dialokasikan  sesuai  dengan  kesepakatan.  Serta  tidak  boleh mengambil keuntungan dari barang yang belum ada di tangan (Arifin, 2009).
Dalam aturan syari’ah, hal yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besar kecilnya penentuan  porsi  bagi  hasil  antara  kedua  belah  pihak,  ditentukan  sesuai kesepakatan bersama dan harus terjadi dengan adanya kerelaan ( an-taradlīn ) di masing-masing  pihak  tanpa  adanya  unsur paksaan  (Ibrahim,  2012).  Menurut
Didin  Hafidhuddin,  semua  transaksi  yang  menggunakan  skim  bagi  hasil sekurangnya harus memenuhi tiga syarat. Pertama , akad bagi hasil harus jelas. Di  dalamnya  dinyatakan  secara  jelas,  jenis  usaha  yang  akan  dilakukan  pun disebutkan, keuntungan maupun kerugian akan ditanggung bersama. Dalam hal ini,  tidak  boleh  menjanjikan  keuntungan  yang  pasti  di  muka.  Karena  suatu usaha  belum  tentu  selalu  dalam  keadaan  stabil,  namun  jika  memperkirakan
besarnya keuntungan dibolehkan. Lebih lanjut Didin juga menyebutkan, bahwa bagi  hasil  dalam  syariah  tidak  mengenal  pemberlakuan  keuntungan  mutlak  di muka  kepada  para  investornya.  Namun  sebaliknya,  diperjanjikan  pula  bila usaha  tersebut  mengalami  kerugian,  maka  baik  investor  maupun  penggelola dana  yang  menjalankan  proyek  akan  menanggungnya  secara  besama-sama (Hamidi,  2003).  Dalam  hal  ini  yang  menyangkut  masalah  risiko  yang  harus ditanggung,  baik  pihak franchisor maupun franchisee juga  harus  jelas.
Proporsinya  ditentukan  sesuai  keadaan,  jika  kerugian  disebabkan  karena kelalaian franchisee ,  maka  ia  yang  menanggung  kerugian  tersebut.  Tapi  bila karena  gejala  alam,  maka  resiko  ditanggung  bersama-sama. Kedua ,  objek usaha harus jelas, transparan. Tidak ada unsur gharar (tipuan), dan tidak boleh spekulasi. Ketiga ,  harus  ada  pengawasan.  Langkah  ini  untuk  memantau jalannya usaha agar bila terjadi hal-hal  yang tidak diinginkan sudah terdeteksi sejak dini.
Bentuk umum dari usaha bagi hasil adalah musyārakah ( syirkah atau syarika h atau  serikat  atau  kongsi).  Transaksi musyārakah dilandasi  adanya  keinginan para  pihak  yang  bekerjasama  untuk  meningkatkan  nilai  asset  yang  mereka miliki secara bersama-sama. Termasuk dalam golongan musyārakah adalah se- mua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih dimana mereka secara bersama-sama  memadukan  seluruh  bentuk  sumber  daya  baik  yang  berwujud maupun  tidak  berwujud.  Secara  spesifik  bentuk  kontribusi  dari  pihak  yang bekerjasama  dapat  berupa  dana,  barang  perdagangan  ( trading  asset ), kewiraswastaan ( entrepreneurship ), kepandaian ( skill ), kepemilikan ( property ), peralatan ( equipment ) , atau intangible asset (seperti hak paten atau goodwill ), kepercayaan/reputasi ( credit worthiness ) dan barang-barang lainnya yang  dapat  dinilai  dengan  uang.  Dengan  merangkum  seluruh  kombinasi  dari bentuk  kontribusi  masing-masing  pihak  dengan  atau  tanpa  batasan  waktu menjadikan  produk  ini  sangat  fleksibel.  Dari  penjelasan  di  atas  telah  jelas bahwa royalty fee yang dikenal di dalam akad franchise merupakan persamaan dari  bagi  hasil  (keuntungan)  di  dalam  fiqh  muamalah,  yang  besar  kecilnya keuntungan  tersebut  belum  bisa  ditetapkan  diawal  kecuali  nisbah keuntungannya saja.
Royalty Fee dalam Konsep Musyārakah
Royalty fee di  dalam franchise sama  bentuknya  dengan  bagi  hasil  di  dalam akad musyārakah . Musyārakah atau asy - syirkah secara  etimologi,  berarti percampuran,  yaitu  percampuran  antara  sesuatu  dengan  yang  lainnya perhimpunan,  penyatuan  dua  dimensi  atau  lebih  menjadi  satu  kesatuan (Haroen, 2007). Dalam Ensiklopedi Hukum Islam , syirkah berasal dari bahasa
Arab  yang  berarti  persekutuan,  perkongsian  dan  perkumpulan.  Sedangkan dalam  istilah  Fiqih, syirkah berarti  persekutuan  atau  perkongsian  antara  dua orang  atau  lebih  untuk  melakukan  usaha  bersama  dengan  tujuan  memperoleh keuntungan (Dahlan, 1996).
Menurut  terminologi, syirkah ialah  kerjasama  antara  dua  orang  atau  lebih dalam bidang usaha atau ekonomi, bekerjasama dalam usaha perdagangan atau pada  harta,  untuk  memperoleh  keuntungan  bersama  dengan  syarat  dan ketentuan tertentu  yang telah disepakati bersama (Mujieb, 1994). Musyārakah juga dapat diartikan sebagai suatu akad yang menuntut adanya kepastian suatu hak  milik  dua  orang  atau  lebih  untuk  suatu  tujuan  dengan  sistem  pembagian untung  dan  rugi  secara  merata  (Zuhaili,  tt).  Ada  juga  yang  mendefinisikan sebagai percampuran saham atau modal seseorang dengan orang lain sehingga tidak  dapat  dibedakan  kedua  modal  tersebut,  di  dalam  harta syirkah tersebut adanya  penetapan  bagian  masing-masing  pihak  berdasarkan  ketentuan  yang telah disepakati bersama (Samad, 2007).
Menurut Mazhab Hanafi syarikat berarti: suatu kontrak antara dua orang yang berkongsi  dalam  hal  modal  dan  keuntungan  (Zuhaili,  2002).  Menurut  imam Maliki, syirkah adalah  suatu  kebolehan  (keizinan)  untuk  bertindak  secara hukum ( ber tasharruf) bagi dua orang yang bekerjasama dalam mengelola harta mereka.  Sedangkan  menurut  Fatwa  DSN  NO:  08/DSN-MUI/IV/2000  tentang Pembiayaan Musyārakah, yaitu  pembiayaan  berdasarkan  akad  kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak  memberikan  kontribusi  dana  dengan  ketentuan  bahwa  keuntungan  dan resiko  akan  ditanggung  bersama  sesuai  dengan  kesepakatan  (DSN_MUI, 2003).
Menurut  Habib  Nazir  dan  Hassanuddin musyārakah/syirkah dibagi  ke  dalam dua  bentuk,  yaitu: Syirkah  al  milk atau syirkah  al  amlak (kemitraan  dalam kepemilikan) dan syirkah al ‘uqud (kemitraan berdasarkan suatu akad).
1. Syirkah  al  amlak terjadi  apabila  dua  orang  atau  lebih  memiliki  harta bersama,  tanpa  didahului  oleh  akad syirkah atau  suatu  kepemilikan bersama  atas  suatu  kekayaan  ( common  ownership  of  property )  untuk dibagikan, bukan berdasarkan kesepakatan akad untuk berbagi keuntungan dan  kerugian. Syrikah  al  amlak ini  pada  esensinya  bukan  suatu  kemitraan ( partnership ). Bentuk syirkah amlak terbagi dua:
a. Syirkah Jabariyah ,  yaitu  terjadinya  suatu  kongsi  secara  otomatis  dan paksaan.  Otomatis  berarti  tidak  memerlukan  kontrak  dalam
membentuknya, dan paksa tidak ada alternatif lain untuk menolak. Hal ini  terjadi  pada  proses  waris-mewarisi,  dimana  saat  dua  saudara  atau lebih menerima warisan dari orang tuanya.
b. Syirkah Ikhtiari , terjadinya kongsi yang otomatis tetapi bebas. Otomatis berarti  tidak  memerlukan  adanya  kontrak  untuk  membentuknya,  dan bebas artinya ada pilihan lain untuk menolak (Haroen, 2007).
2. Syirkah  al  ‘uqud adalah  suatu  kemitraan  yang  sesungguhnya  ( contactual partnership ).  Masing-masing  membuat  suatu  akad  perjanjian  investasi bersama,  berbagi  keuntungan  dan  kerugian.  Keuntungan  dan  kerugian tersebut ditanggung secara proporsional berdasarkan modal masing-masing yang  diinvestasikan. Ulama  Hanabilah  mengklasifikasikan syirkah ini kedalam lima bentuk, yaitu:
1. Syirkah al -‘ inan ,  adalah  perserikatan  yang  dilakukan  oleh  dua  orang atau  lebih  dalam  modal  untuk  suatu  usaha  atau  perdagangan  tertentu dengan  berbagi  keuntungan  dan  kerugian.  Dalam syirkah ini  modal tidak  ditentukan  banyaknya,  boleh  jadi  salah  satu  pihak  lebih  banyak atau pun lebih sedikit. Demikian juga halnya dalam tanggungjawab dan kerja, bisa saja salah satu pihak lebih memegang tanggungjawab penuh dan  pihak  yang  lain  tidak.  Keuntungan  dala  akad  ini  dibagi  sesuai kesepakatan, begitu juga jika mengalami kerugian.
2. Syirkah al - mufawadhah ,  yaitu  transaksi  kerjasama  antara  dua  orang atau  lebih  yang  memiliki  kesamaan  dalam  jumlah  modal,  penentuan keuntungan, dan pengelolaan.
3. Syirkah al - wujuh ,  yaitu  persekutuan  dua  orang  atau  lebih  yang  tidak mempunyai  modal  sama  sekali,  dengan  membeli  barang  secara  kredit dan  menjualnya  kembali  dengan  kontan.  Keuntungan  yang  diperoleh dari  hasil  selisih  penjualan  barang  tersebut. Syirkah ini  seperti  yang dikenal dengan sebutan makelar.
4. Syirkah al - abdan ,  adalah  kerjasama  yang  dilakukan  oleh  dua  pihak untuk  melakukan suatu  pekerjaan, seperti ahli besi,  tukang jahit.  Hasil keuntungan  yang  diterima  sesuai  dengan  kesepakatan  mereka. Syirkah ini lebih kepada keahlian seseorang.
5. Syirkah mudlārabah ,  yaitu  perserikatan  yang  dilaksanakan  oleh  dua pihak  atau  lebih  antara  pemilik  modal  dengan  seorang  pekerja  untuk mengelola  uang  dalam  perdagangan  tertentu,  yang  keuntungannya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama, dan kerugian  yang diderita ditanggung oleh pemilik modal saja (Haroen, 2007).
130 Nurjannah & Wahid | Analisis Perhitungan Royalti Fee_
Musyārakah merupakan akad natural  uncertainty  contract yaitu  kontrak  atau akad  yang  tidak  memberikan  kepastian  pendapatan  ( return ),  baik  dari  segi jumlah  ( amount )  maupun  waktu  ( timing )-nya.  Tingkat return nya  bisa  positif, negatif  atau  nol.  Selain  itu musyārakah juga  tidak  bersifat fixed  and predetermined (tidak  tetap  dan  diluar  prediksi),  seperti  halnya murābahah . Dalam  definisinya  disebutkan  keuntungan  yang  tidak  dapat  diprediksi karakteristiknya  dalam  kontrak  ini  tidak  memberikan  kepastian  pendapatan ( return ),  baik  dari  segi  jumlah  ( amount )  maupun  waktunya  ( timing )-nya.
Menurut  Muh.  Zuhri, syirkah atau  kerjasama  memiliki  syarat-syarat  (Zuhri, 1997):
1. Adanya perkongsian dua pihak atau lebih.
2. Adanya kegiatan dengan tujuan mendapakan keuntungan materi.
3. Adanya  pembagian  laba  atau  rugi  secara  proporsional  sesuai perjanjian.
4. Tidak menyimpang dari ajaran Islam.
Sedangkan syarat-syarat umum akad syirkah adalah:
1. Perserrikatan itu merupakan transaksi yang boleh diwakilkan. Hal ini berarti,  salah  satu  pihak  bertindak  hukum  dengan  objek  kerjasama atas  izin  dari  pihak  lain,  dan  ini  dianggap  wakil  dari  seluruh  pihak yang berserikat.
2. Persentase  pembagian  keuntungan  untuk  masing-masing  pihak dijelaskan ketika berlangsungnya akad.
3. Keuntungan  diambil  dari  hasil  laba  harta  perserikatan,  bukan  dari harta lain.
Pandangan terhadap modal di  dalam akad  kerjasama mengalami  perbedaan di antara  masing-masing  pihak.  Menurut  jumhur  ulama  modal  tidak  harus disatukan,  karena  transaksi  perserikatan  itu  adalah  kerja.  Selain  itu  mereka mengatakan bahwa akad perserikatan mengandung makna perwwakilan dalam bertindak  hukum  dan  dalam  akad  pwerwakilan  dibolehkan  modal  masing- masing pihak disatukan. Namun, menurut ulama malikiyah menyatakan bahwa pengertian  tidak  menyatukan  harta  bukan  berarti  berpisah,  tetapi  harus  ada suatu penyataan yang menunjukkan hukum terhadap penyatuan modal masing- masing  pihak  seperti  tertuang  di  dalamsurat  perjanjian  atau  surat  transaksi (Haroen, 2007).
Konsep  bagi  hasil,  dalam  menghadapi  ketidakpastian  merupakan  salah  satu prinsip  yang  sangat  mendasar  dari  ekonomi  Islam,  yang  dianggap  dapat
mendukung  aspek  keadilan.  Keadilan  merupakan  aspek  mendasar  dalam perekonomian Islam (Antonio, 2001), karena semua perilaku harus didasarkan pada  standar  yang  adil  sesuai  dengan  yang  ditentukan  syariah.  Ada  tiga komponen  keadilan  dalam  ekonomi    Islam,  yaitu: Pertama ,  kesamaan kebebasan  dan  peluang  bagi  semua  elemen  dalam  memanfaatkan  SDA  yang ada. Kedua ,  keadilan  dalam  bertransaksi,  dan  yang ketiga ,  keadilan  dalam distribusi (Iqbal dan Mirakhor, 2008).
Penetapan  suatu  hasil  usaha  di  depan  dalam  suatu  kegiatan  usaha  dianggap sebagai  sesuatu  hal  yang  dapat  memberatkan  salah  satu  pihak  yang  berusaha, sehingga  melanggar  aspek  keadilan  (Ibrahim  dan  Fitria,  2012).  Sistem  bagi hasil  merupakan  hal  baru  dalam  kerangka  mekanisme  keuangan  atau perbankan nasional pada umumnya. Konsep bagi hasil dalam akad musyārakah adalah :
1. Keuntungan  atau  pendapatan musyārakah dibagi  di  antara  mitra musyārakah berdasarkan kesepakatan awal sedangkan kerugian
musyārakah dibagi  diantara  mitra musyārakah secara  proporsional berdasarkan modal yang disetorkan.
2. Laba diakui sebesar bagian bank sesuai nisbah yang disepakati.
3. Rugi diakui secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal.
4. Apabila musyārakah permanen melewati satu periode pelaporan:
a. Laba diakui sesuai nisbah yang disepakati, pada periode berjalan.
b. Rugi  diakui  pada  periode  terjadinya  kerugian  dan  mengurangi pembiayaan musyārakah.
5. Apabila musyārakah menurun  melewati  satu  periode  pelaporan  terdapat pengembalian sebagian atau seluruh modal:
a. Laba diakui sesuai nisbah saat terjadinya.
b. Rugi  diakui  secara  proporsional  sesuai  kontribusi  modal  dengan mengurangi pembiayaan musyārakah , saat terjadinya.
6. Pada saat akad diakhiri, laba yang belum diterima dari mitra musyārakah :
a. Pada musyārakah performing , laba diakui sebagai piutang kepada mitra b. Pada musyārakah non performing ,  laba  tidak  diakui  tapi  diungkapkan dalam catatan laporan keuangan.
132 Nurjannah & Wahid | Analisis Perhitungan Royalti Fee_
7. Apabila  terjadi  kerugian  dalam musyārakah akibat  kelalaian  atau penyimpangan mitra musyārakah , mitra yang melakukan kelalaian tersebut menanggung beban kerugian itu.
8. Rugi  seperti  tersebut  dalam  butir  7  diperhitungkan  sebagai  pengurang modal mitra, kecuali mitra mengganti dengan dana baru.
9. Apabila terjadi kerugian bank yang lebih tinggi dari modal mitra yang ada, maka  bank  mengakuinya  sebagai  piutang musyārakah jatuh  tempo  (IAI,
2004).
Berbicara  masalah  kerjasama,  maka  tidak  terlepas  di  dalamnya  akan  adanya bagi  hasil,  imbalan,  atau  pun  berbagi  keuntungan  diantara  dua  pihak  yang berkongsi. Begitu halnya di dalam akad franchise yang dikenal adanya royalty fee, konsep  yang  berlaku  di  dalam royalty fee selama  adanya  kesepakatan diantara kedua belah pihak  yang bertransaksi,  maka semua hal  tidak dilarang. Sebagaimana  Allah  berfirman  di  dalam  Al-Qur’an  surat  An-Nisa  :  29  yang Artinya:  Hai  orang-orang  yang  beriman,  janganlah  kamu  saling  memakan harta  sesamamu  dengan  jalan  yang  batil,  kecuali  dengan  jalan  perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.
Dari  pembahasan  di  atas  dapat  lihat  bahwa franchise Jarimatika  Darussalam termasuk  kedalam  jenis musyārakah ‘inan, yaitu  suatu  kerjasama  yang dibangun  atas  dasar  sama-sama  mendistribusikan  modal  dari  dua  belah  pihak tanpa  dibatasi  kesamaan  modal  itu  sendiri,  dan  keuntungan  dibagi  sesuai kesepakatan.  Pihak franchisor disini  mempunyai  modal  berupa  hak  cipta, sedangkan franchisee mengeluarkan modal untuk pembelian hak cipta tersebut dengan ketentuan yang telah disepakati.
Sistem Perhitungan Royalty Fee Dalam Akad Musyārakah
Sistem  bagi  hasil  merupakan  hal  baru  dalam  kerangka  mekanisme  keuangan atau  perbankan  nasional  pada  umumnya.  Sebagai  sistem  baru  biasanya memberikan  peluang  dan  tantangan  yang  cukup  berarti.  Hadirnya  sistem  bagi hasil tentunya tidak akan memberi ruang gerak bagi sistem bunga. Mekanisme bagi hasil yang diterapkan di dalam lembaga keuangan syariah terdiri dari dua sistem, yaitu:

## 1. Profit sharing
Profit  sharing secara  etimologi  Indonesia  ialah  bagi  keuntungan.  Sedangkan dalam kamus  ekonomi dapat  diartikan pembagian laba (Hamidi,  2003). Profit secara  istilah  adalah  perbedaan  yang  timbul  ketika  total  pendapatan  ( total
revenue )  suatu  perusahaan  lebih  besar  dari  biaya  total  ( total  cost )  (Pass  dan Lowes,  2009).  Di  dalam  istilah  lain profit sharing adalah  perhitungan  bagi hasil  bersih  dari  total  setelah  dikurangi  dengan  biaya-biaya  yang  dikeluarkan untuk  memperoleh  perndapatan  tersebut  (Tim  Pengembangan  Perbankan Syariah,  2001).  Pada  lembaga  keuangan  syariah  istilah  yang  sering  dipakai adalah profit  and  loss  sharing ,  di  mana  hal  ini  dapat  diartikan  sebagai pembagian  antara  untung  dan  rugi  dari  pendapatan  yang  diterima  atas  hasil usaha yang telah dilakukan.
Sistem profit  and  loss  sharing dalam  pelaksanaannya  merupakan  bentuk  dari perjanjian  kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi, dimana  di  antara pihak terikat  kontrak bahwa di  dalam  usaha tersebut  jika  mendapat  keuntungan  akan  dibagi  sesuai  dengan  nisbah kesepakatan  di  awal  perjanjian  ( aqād )  berdasarkan  persentase  tertentu  bukan ditentukan  dalam  jumlah  yang  pasti  dan  begitu  pula  seandainya  usaha mengalami  kerugian  akan  ditanggung  bersama  sesuai  porsi  masing-masing. Keuntungan  yang  didapat  dari  bagi  hasil  usaha  tersebut  akan  dilakukan perhitungan  terlebih  dahulu  atas  biaya-biaya  yang  dikeluarkan  selama  proses usaha berjalan.

## 2. Revenue sharing
Revenue  Sharing berasal  dari  bahasa  Inggris  yang  terdiri  dari  dua  kata  yaitu revenue dan sharing,  revenue berarti  hasil,  penghasilan,  pendapatan Sedangkan sharing adalah bentuk  kata kerja dari share yang berarti bagi  atau bagian  (Echols  dan  Shadily,  1995).  Jadi revenue  sharing berarti  pembagian hasil,  penghasilan  atau  pendapatan. Revenue (pendapatan)  dalam Kamus Lengkap Ekonomi adalah hasil uang yang diterima oleh suatu perusahaan dari penjualan  barang-barang  ( goods )  dan  jasa-jasa  ( service )  yang  dihasilkannya dari pendapatan penjualan ( sales revenue ) (Pass dan Lowes, 2009). Dalam arti lain revenue merupakan  besaran  yang  mengacu  pada  perkalian  antara  jumlah out put yang dihasilkan dari kegiatan produksi dikalikan dengan harga barang atau jasa dari suatu  produksi tersebut.  Di dalam revenue terdapat unsur-unsur yang terdiri dari total biaya ( total cost ) dan laba bersih ( net profit ) merupakan laba kotor ( gross profit ) dikurangi beban-beban.
Berdasarkan  definisi  di  atas  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa  arti revenue sharing pada prinsip ekonomi adalah total  penerimaan dari hasil usaha dalam kegiatan produksi,  yang  merupakan jumlah dari total  pengeluaran atas barang ataupun  jasa  dikalikan  dengan  harga  barang  tersebut.  Unsur  yang  terdapat  di dalam revenue sharing meliputi harga pokok penjualan ditambah dengan total
selisih  dari  hasil  pendapatan  penjualan  tersebut.  Tentu  di  dalamnya  meliputi modal  ( capital )  ditambah  dengan  keuntungan  ( profit ).  Sistem  ini  dilakukan dengan menbagi dua total pendapatan tanpa dikurangi beban yang dikeluarkan selama operasional.
Berdasarkan  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  No.  15/DSN-MUI/IX/2000 tentang prinsip distribusi hasil usaha dalam lembaga keuangan syariah adalah: “Pada  dasarnya,  lembaga  keuangan  syariah  boleh  menggunakan  prinsip  bagi hasil ( revenue sharing ) maupun bagi untung ( profit sharing ) dalam pembagian hasil  usaha  dengan  mitra  (nasabah)-nya”.  Sedangkan,  perhitungan  bagi  hasil musyārakah yang  biasa  terjadi  di  dalam  bank,  hanyalah  berlaku  pada pembiayaan dalam produk-produk pembiayaan yang berbasis natural certainty contracts (NCC),  yakni  akad  bisnis  yang  memberikan  kepastian  pembayaran, baik  dari  segi  jumlah  ( amount ),  maupun  waktu  ( timing ),  seperti  pembiayaan murābahah , ijarah ,  IMBT, salam ,  dan istishna’ (Karim,  2007).  Maka pembagian  dalam musyārakah di  dalam  bank  tidak  ditemui,  karena pembiayaan musyārakah termasuk ke dalam bentuk NUC ( natural uncertainty contracts ).
Sistem  yang  terjadi  di  lapangan  berlaku  dalam  bentuk  pembagian  atas kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang berserikat di dalam bentuk suatu usaha.  Hasil  keuntungan  (bagi  hasil)  dari musyārakah juga  diatur,  seperti halnya  pada  akad mudlārabah ,  sesuai  dengan  prinsip  pembagian  keuntungan dan  kerugian (profit and  loss  sharing  principle  atau  PLS atau  seperti  yang diistilahkan oleh Undang-undang No. 10 Tahun 1998 adalah prinsip bagi hasil (Sjahdeini, 2005).
Perjanjian  bagi  hasil  disebut  juga  dengan syirkah  mudlārabah atau qirādl , yaitu berupa kemitraan terbatas merupakan perseroan antara tenaga dan harta, seseorang  (pihak  pertama/ supplier /pemilik  modal/ mudlārib )  memberikan hartanya  kepada  pihak  lain  (pihak  kedua/pemakai/pengelola/ dlārib )  yang digunakan  untuk  berbisnis,  dengan  ketentuan  bahwa  keuntungan  (laba)  yang diperoleh  akan  dibagi  oleh  masing-masing  pihak  sesuai  kesepakatan.  Bila terjadi kerugian maka ketentuannya berdasarkan syara’ bahwa kerugian dalam mudlārabah tidak  dibebankan  sedikit  pun  kepada  pengelola  yang  bekerja (Dewi, Wirdyaningsih, dan Barlinti, 2005).
Dalam pembagian laba pada akad kerjasama tergantung pada kesepakatan para pihak,  sehingga  boleh  membagi  keuntungan  (laba)  secara  merata  ( fifty - fifty ), dan boleh tidak sama. Ali Radhiaullahuanhu berkata:“ laba itu tergantung pada apa  yang  mereka  sepakati  bersama”.  (H.R.  Abdurrazak,  di  dalam  Al-Jami’).
Jadi,  angka  besaran  nisbah  ini  muncul  sebagai  hasil  tawar-menawar  antara shāhib al-māl dengan mudlārib.
Syirkah disini  termasuk  dalam  bentuk syirkah  al-uqūd dengan  sifat syirkah mudlārabah ,  dalam  prakteknya  dalam syirkah ini,  para  mitra  dapat menyumbangkan  bukan  saja  berupa  uang,  melainkan  juga  kerja,  manajemen dan  keterampilan,  nama  baik,  dan goodwill ,  meskipun  tidak  harus  sama. Kemudian  dalam  pembagian  hasil  keuntungan  dilakukan  dengan  cara  sesuai kesepakatan. Syirkah merupakan usaha patungan atau join ventura dengan para mitranya,  sebagai  suatu  usaha  patungan  atau join ventura ,  maka  dapat diberlakukan  semua  ketentuan  yang  biasanya  berlaku  bagi  perjanjian  usaha patungan atau join ventura di antara para mitra usaha. Ada sejumlah kode etik dalam sistem pembagian keuntungan dalam usaha berbasis penanaman  modal sebagai berikut:
1. Keuntungan berdasarkan kesepakatan dua belah pihak, namun kerugian hanya  ditanggung  oleh  pemilik  modal  saja.  Pembagian  Keuntungan antara dua belah pihak yang terlibat usaha dengan penanaman modal itu adalah  berdasarkan  kesepakatan  mereka  berdua,  namun  hanya  pemilik modal  saja  yang  menanggung  kerugian.  Pengelola  modal  hanya mengalami kerugian kehilangan tenaga. Alasannya, karena kerugian itu adalah  ungkapan  yang  menunjukkan  berkurangnya  modal,  dan  itu adalah  persoalan  pemilik  modal,  pengelola  tidak  memiliki  kekuasaan dalam  hal  itu,  sehingga  kekurangan  modal  hanya  ditanggung  oleh pemilik modal saja, tidak oleh pihak lain.
2. Keuntungan  dijadikan  sebagai  cadangan  modal.  Artinya,  pengelola tidak  berhak  menerima  keuntungan  sebelum  ia  menyerahkan  kembali modal  yang  ada,  karena  keuntungan  itu  adalah  kelebihan  dari  modal. Kalau belum menjadi tambahan, maka tidak disebut keuntungan.
3. Pengelola  tidak  boleh  mengambil  keuntungan  sebelum  masa pembagian.  Pengelola  sudah  berhak  atas  bagian  keuntungan  dengan semata-mata  terlihatnya  keuntungan  tersebut.  Akan  tetapi  hak  tersebut tertahan sampai adanya pembagian di akhir masa perjanjian.
4. Hak  mendapatkan  keuntungan  tidak  akan  diperoleh  salah  satu  pihak sebelum  dilakukan  perhitungan  akhir  terhadap  usaha  tersebut  (An- Nabhani, 2009).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Profil Franchise Jarimatika Darussalam
Jarimatika  dirintis  oleh  seorang  ibu  rumah  tangga  yang  bernama  Septi  Peni Wulandari  sebagai franchisor, dan  memberikan  nama  Jarimatika  yang merupakan singkatan dari jari dan matematika. Jarimatika merupakan pelatihan aritmatika untuk anak usia 4-12 tahun. Kursus ini melatih anak agar memiliki kemampuan  berhitung  hanya  dengan  jari-jari  yang  mereka  miliki,  mulai perhitungan  dari  satuan  sampai  ribuan  tanpa  perlu  menggunakan  alat  bantuan lain.  Dengan  menggunakan  ilmu  metode  Jarimatika,  murid  dapat mengoptimalkan otak kirinya, anak diajarkan bagaimana belajar berhitung Ka- Ba-Ta-Ku  (Kali  Bagi  Tambah  Kurang)  selama  90  menit  per  sesi  dengan  dua kali  pertemuan  dalam  seminggu.  Motto  dari  Jarimatika  sendiri  adalah  belajar sambil  bermain,  yakni  mengajarkan  kepada  anak  bahwa  di  dalam  bermain dapat  belajar  matematika,  sehingga  anak-anak  tidak  akan  takut  dengan  yang namanya matematika.
Rumus  Jarimatika  dianggap  unik  dan  mudah,  sehingga  Jarimatika  semakin digemari oleh masyarakat dan meluaslah proses belajar Jarimatika untuk anak- anak  ke  segala  penjuru.  Perkembangan  ini  tidak  luput  dari  pantauan  peminat pendidikan  dunia  anak  di  tanah  rencong,  maka  berdirilah  Jarimatika  cabang Banda Aceh yang terletak di Darussalam.
Kehadiran Jarimatika di Darussalam disambut secara antusias oleh masyarakat setempat. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya permintaan untuk pembukaan kelas  bagi  murid  baru.  Kursus  ini  telah  berdiri  sejak  tanggal  18  Maret  2008, lembaga ini hanya berjalan selama 5 tahun, berarti akan berakhir pada tanggal 18 Maret 2013.
Jarimatika  Darussalam  yang  berpapasan  dengan  kampus  IAIN  Ar-Raniry  ini diketuai  oleh  Nur  Azmina  Wahdiyani  sebagai  direktur  atau  yang  disebut dengan franchisee .  Dengan  bantuan  beberapa  guru  dan  staff  yang  membantu menjalankan  kegiatan  kursus  dengan  baik,  tenaga  guru  disini  berjumlah  3 orang tetap dan 2 orang guru tidak tetap, hal ini dikarenakan minimnya murid yang ada, dan jumlah murid untuk saat ini adalah  ± 40 orang, dan 1 orang staff administrasi.  Alamat  Jarimatika  Darussalam  secara  lengkap  terletak  di  Jl. Lingkar Kampus IAIN Ar-Raniry No.3 Darussalam Banda Aceh.

## Perhitungan Royalty Fee pada Franchise Jarimatika Darussalam
Dalam  waralaba  Jarimatika,  seorang  penerima  waralaba  sebagai franchisee harus  membeli  merek  dagang  yang  ditawarkan,  dengan  membayar  sejumlah uang  yang telah ditetapkan terlebih dahulu  yaitu sebesar Rp. 9.500.000- per 5 tahun.  Biaya  ini  dikenal  dengan  sebutan franchise fee dan  wajib  dibayar  oleh penerima waralaba pada saat persetujuan pembelian waralaba yang disepakati. Waralaba  ini  dapat  diperpanjang  jika  masa  kontraknya  telah  jatuh  tempo dengan harga yang disepakati oleh penerima dan pemilik.
Harga franchise  fee di  sini  telah  meliputi  di  dalamnya:  pelatihan  bagi  dua orang  pengajar  sampai  menjadi  tenaga  ahli,  penyediaan  baju,  tas,  buku panduan  Jarimatika,  dan  lain-lain.  Sedangkan, royalty  fee adalah sejumlah uang  yang  harus  dibayar  dari  hasil  penjualan  produk  dan  harus  dibayar  per bulan  dengan  sistem  bagi  hasil.  Dengan  demikian,  hubungan  antara  pemilik waralaba  Jarimatika  dan  penerima  waralaba  Jarimatika  merupakan  kerjasama dalam pengembangan suatu  usaha pada periode tertentu  yang bertujuan untuk mendapat  keuntungan  dari  dua  belah  pihak.  Dengan  adanya  ikatan  antara kedua  belah  pihak,  maka  timbullah  hak  dan  kewajiban  di  antara  dua  belah pihak  yang  harus  dilakukan.  Salah  satu  yang  merupakan  kewajiban  penerima waralaba  adalah  membayar royalty  fee setiap  bulannya  sesuai  dengan  produk yang  telah  terjual  dalam  satu  periode  dengan  bagi  hasil.    Sistem  pembayaran royalty fee di Jarimatika cabang Darussalam dihitung berdasarkan kelas, yaitu: Pertama ,  kelas  reguler  5-8  anak,  setiap  anak  dibebankan  uang  SPP Rp.150.000,- per bulan. Kedua , kelas ekstrakulikuler 20 anak, kelas ini hanya di  gedung  sekolah  dimana  Jarimatika  dimasukkan  menjadi  mata  pelajaran pendukung,  setiap  anak  dikenakan  beban  SPP  Rp.50.000/bulan. Ketiga ,  kelas privat 1-3 anak, jika 1 anak Rp. 500.000/bulan, 2 anak Rp.700.000 per bulan, dan  jika  3  anak  Rp.900.000  per  bulan.  Pembagian  bagi  hasil  dihitung  dengan cara:  biaya  total  kurang  gaji  guru  kurang  dana  pengelolaan  cabang  sebesar 15%. Setelah itu, kemudian dibagihasilkan 60%  bagi  pemegang waralaba dan 40% bagi pemilik waralaba.
Franchise Jarimatika  Darussalam  diberikan  izin  untuk  dapat  membuka perluasannya  berupa  unit-unit  Jarimatika  di  daerahnya  lagi.  Sistem  bagi  hasil dari unit ke cabang berbeda dengan cabang ke pusat. Sistem bagi hasil dari unit ke  cabang  dihitung  dengan  cara:  pendapatan  total  -  gaji  guru  -  beban.  Sisa pendapatan, bagi  hasil unit 60%, dan 40% untuk  cabang. Pembayaran royalty fee dilakukan  pada  tanggal  1-15  setiap  bulannya,  jika  pemegang  waralaba membayar royalty  fee pada  tanggal  1-5,  maka  pemilik  waralaba  akan memberikan  diskon  sebesar  15%  dari fee yang  harus  dibayar.  Begitu  juga
sebaliknya, jika pemegang waralaba mengalami tunggakan (kemacetan), maka pihak  pemilik  waralaba  memberikan  sanksi  berupa  denda  15%  dari  jumlah yang harus dibayarkan. Namun, bagi pemegang waralaba yang membayar pada tanggal 5-10 tidak ada dikenakan diskon dan denda.

## Perhitungan Pendapatan Pada Usaha Jarimatika Darussalam
Pendapatan  Jarimatika  Darussalam  berasal  dari  uang  SPP  murid  yang  ada  di Jarimatika,  dimana  murid  tersebut  berada  pada  kelas  yang  berbeda-beda. Berdasarkan  kelas  yang  ada,  kelas  di  Jarimatika  terdapat  tiga  kelas,  yaitu  : pertama , kelas reguler yang terdiri dari 5-8 orang anak, setiap anak dibebankan uang  SPP  Rp.150.000-  per  bulan. Kedua ,  kelas  ekstrakulikuler  terdiri  dari  20 orang  anak,  kelas  ini  hanya  berlaku  di  gedung  sekolah,  di  mana  Jarimatika dimasukkan  menjadi  mata  pelajaran  pendukung,  setiap  anak  dikenakan  beban SPP  Rp.50.000-  per  bulan. Ketiga ,  kelas  privat  1-3  orang  anak,  jika  1  orang anak SPP per bulannya Rp.500.000- per bulan, 2 orang anak Rp.700.000- per bulan, dan jika 3 orang anak maka SPP Rp.900.000- per bulannya.
Selain pendapatan  yang  diperoleh dari uang SPP, Jarimatika Darussalam juga mendapatkan royalty dari  unit-unit,  karena franchise Jarimatika  Darussalam bertipe multi - unit ,  dimana  Jarimatika  Darussalam  mempunyai  dua  unit perluasan, yaitu Jarimatika unit Seutui dan Jarimatika unit Lueng Bata. Dengan demikian,  bertambahlah  pendapatan  Jarimatika  Darussalam.  Keduanya menggunakan sistem perhitungan royalty fee berbentuk bagi hasil, dengan cara hitungan yang sama, yaitu: Pendapatan total dikurang gaji guru, dikurang 15% untuk  beban  (listrik,  aqua, fotocopy ,  dan  lain-lain).  Kemudian  jika  dari  pihak Jarimatika  cabang,  maka  sisa  dari  perhitungan  tadi  dibagikan  40%  bagi  pusat dan 60% untuk cabang. Sedangkan jika perhitungan dari pihak Jarimatika unit, maka  40%  bagi  cabang  dan  60%  untuk  unit.  Pembagian  tersebut  dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
∑ 𝐏 − 𝑩 − 𝐆 = K
Dimana: P    : Pendapatan kotor B    : Beban G    : Gaji guru K    : Pendapatan bersih
Sebagai  contoh:  Jika  di  dalam  1  kelas  jumlah  siswa  10  orang,  maka perhitungannya sebagai berikut:
1. Uang SPP 10 orang Rp.150.000 × 10  = Rp. 1.500.000,-
2. Dipotong  15%  untuk  operasional  kantor  =  15%  x  Rp.1.500.000  = Rp.225.000,-
3. Bayar  gaji  guru  1  bulan  (8x  pertemuan  @30.000),  30.000  ×  8  = Rp.240.000,-
Bentuk  perhitungan  tersebut  dapat  diilustrasikan  sebagaimana  berikut: ∑ P − B − G = K
= Rp. 1.500.000 – Rp. 225.000 – Rp. 240.000  = Rp. 985.000,-
Jumlah di atas merupakan pendapatan bersih yang akan dibagikan antara franchisor dan franchisee dengan persentase 40% : 60%. Jadi:
1. Pendapatan franchisor adalah: 40% × Rp. 985.000 = Rp.394.000,-
2. Pendapatan franchisee adalah: 60% × Rp. 985.000 = Rp.591.000,-
Begitu juga dengan yang dilakukan di unit, hasil penjumlahan dibagikan untuk  pihak  Jarimatika  cabang  dan  Jarimatika  unit  dengan  nisbah  40% untuk Jarimatika cabang, dan 60% untuk Jarimatika unit. Berarti:
1. Pendapatan  Jarimatika  cabang  adalah:  40%  ×  Rp.985.000  =  Rp. 398.000,-
2. Pendapatan  Jarimatika  unit  adalah:  60%  ×  Rp.  985.000  =  Rp. 591.000,-
Dari  contoh  di  atas  dapat  kita  pahami,  bahwa  jika  di  dalam  satu  kelas Jarimatika terdapat 10 orang murid, maka 10 murid dikalikan dengan uang SPP per  bulannya.  Hasil  tersebut  dipotong  untuk  keperluan  kantor  dalam  suatu periode  atau  di  sebut  dengan  beban,  beban  disini  bisa  berupa:  biaya  listrik, aqua, fotocopy , dan lain-lain. Begitu juga yang dilakukan oleh pihak Jarimatika unit,  setelah  perhitungan  tersebut,  baik  perhitungan  dari  Jarimatika  cabang  ke Jarimatika  pusat  atau  dari  Jarimatika  unit  ke  Jarimatika  cabang,  maka  sisa hasilnya  kita  bagi  sesuai  bagian  porsi  pusat  dan  cabang,  yaitu  40%  untuk franchisor dan  60%  untuk franchisee. Adapun  jika  dari  Jarimatika  unit  ke Jarimatika cabang, 40% untuk Jarimatika cabang, 60% untuk Jarimatika unit.
Keuntungan  yang menjadi  hak milik Jarimatika cabang Darussalam  yang dari keuntungan  cabang,  dibagikan  kembali  untuk  investor  50%  dan  untuk pengelola  50%,  karena  Jarimatika  Darussalam  mempunyai  4  orang  investor
dan 4 orang pengelola. Setiap investor dan pengelola Jarimatika dibagi sesuai kesepakatan. Maka perhitungannya adalah sebagai berikut:
1. Jika  Jarimatika  cabang  Darussalam  mendapat  keuntungan  sebesar Rp.591.000,-  maka  cabang  Jarimatika  Darussalam  membagi  dua terlebih dahulu yaitu, 50% untuk pengelola dan 50% untuk penanam saham (investor). Sehingga Rp. 591.000 : 2 = Rp. 295.500,-
2. Kemudian  bagi  pengelola  dibagi  sama,  yaitu  Rp.  295.500  :  4  = Rp.73.875,-
3. Keuntungan bagi penanam saham (investor) dibagi sama juga karena banyak  saham  yang  diinvestasikan  sama,  yaitu  Rp.  295.500  :  4  = Rp.73.875,-
Begitu  juga  keuntungan  yang  didapat  dari  Jarimatika  unit  dibagikan  kembali untuk kas 1/3, 1/3 untuk empat orang investor, dan 1/3 untuk pengelola. Maka perhitungannya adalah sebagai berikut:
1. Jika  keuntungan  yang  didapat  dari  Jarimatika  unit  adalah  Rp. 398.000,-
2. Untuk  kas  Jarimatika  cabang  1/3,  berarti:  1/3  ×  Rp.  398.000  = Rp.132.600,-
3. Untuk  empat  orang  investor  1/3,  yaitu:  1/3  ×  Rp.  398.000  = Rp.132.600,  berarti  Rp.  132.600  :  4  =  Rp.  33.160,-  per  1  orang investor.
4. Untuk  pengelola  empat  orang  1/3,  yaitu:  1/3  ×  Rp.  398.000  = Rp.132.600,  berarti  Rp.  132.600  :  4  =  Rp.  33.160,-  per  1  orang pengelola.
Dengan  demikian  yang  menjadi  kas  atau  simpanan  dari  Jarimatika  cabang Darussalam  hanyalah  sisa  15%  biaya  operasional  yang  telah  ditetapkan  dari pusat,  hal  ini  pun  didapat  jika  kost  (pengeluaran)  lebih  sedikit  daripada pendapatan.  Selain  itu  juga  keuntungan  yang  didapat  dari  Jarimatika  unit. Pembayaran royalty fee dilakukan  pada  tanggal  1-15  setiap  bulannya,  jika franchisee membayar royalty fee pada  tanggal  1-5,  maka franchisor akan memberikan diskon sebesar 15% dari royalty yang dibayar. Apabila franchisee membayarkan royalty sesuai  jadwal,  yaitu  tanggal  5-10,  maka  baginya  tidak dikenakan  diskon  dan  denda.  Namun,  jika franchisee mengalami  kemacetan, yaitu  membayar  di  atas  tanggal  10  setiap  bulannya,  maka  pihak franchisor memberikan  sanksi  berupa  denda  15%  dari  jumlah  yang  harus  dibayarkan. Maka perhitungannya adalah:
1. Apabila membayar pada tanggal 1-5, mendapatkan diskon 15%.
Jika  jumlah  yang  harus  dibayar  adalah  Rp.  394.000,  maka  15%  × Rp.394.000  = Rp. 59.100,-
Sehingga, franchisee hanya  membayar  sebanyak  Rp.  394.000  -  Rp. 59.100 = Rp. 334.900,-
2. Jika  melakukan  pembayaran  tepat  pada  waktunya,  maka  yang  dibayar tetap berjumlah Rp. 394.000,-
3. Kemudian, apabila terlambat melakukan pembayaran atau lewat waktu, maka  dikenakan  denda  15%,  dan  perhitungannya  adalah:  15%  × Rp.394.000 = Rp. 59.100,-
Jadi,  Rp.  394.000  +  Rp.  59.100  =  Rp.  453.100,-  ,  maka  yang  wajib dibayar oleh pihak franchisee adalah Rp. 453.100,-
Perhitungan  di  atas  dapat  dipahami  bahwa,  jika  pembayaran royalty fee dilakukan diantara tanggal 1-5, maka franchisee akan mendapat (diskon) 15% dari jumlah yang dibayarkan, dan jika membayar tepat waktu tidak dikenakan apapun  dengan  arti  jumlah  yang  dibayarkan  tetap.  Namun,  jika  terjadi keterlambatan  di  pihak franchisee ,  maka  ia  harus  menambahkan  15%  dari jumlah royalty fee .
Dengan  demikian,  kesimpulan  yang  dapat  diambil  dari  uraian  di  atas  adalah bahwa sistem perhitungan yang digunakan oleh Jarimatika cabang Darussalam adalah  sistem  perhitungan profit sharing ,  yaitu  seluruh  total  pendapatan dikurang  beban,  dan  dikurang  gaji  guru.  Sisa  pendapatan  dibagi  antara franchisor dan franchisee dengan  nisbah  yang  telah  disepakati,  yaitu  60:40. Pada  kenyataannya  Jarimatika  Darussalam  tidaklah  menggunakan  akad musyārakah dengan  sebenar-benarnya  disebabkan  pihak franchisor tidak menjalankan  kewajibannya  sebagai  pemantau  jalannya  roda  usaha franchisee , karena  salah  satu  kewajibannya  adalah  melakukan survey ketempat  usaha,
sehingga franchisor dapat mengetahui keadaan franchisee .
Jika hal tersebut dilakukan oleh pihak franchisor , maka akan berdampak baik tentang  penetapan  biaya  operasional  yang  telah  ditetapkan  diawal  akad berjumlah  15%.  Dengan  adanya survey ke  tempat  seorang franchisor dapat mengetahui  kebutuhan  yang  sebenarnya  yang  dialami franchisee .  Penetapan biaya  operasional  yang fix setiap  periode  terkadang  tidak  memadai  dengan kebutuhan yang harus ditunaikan, sehingga pengeluaran lebih banyak daripada
142 Nurjannah & Wahid | Analisis Perhitungan Royalti Fee_
pemasukan  dan franchisee sudah  pasti  mengalami  kerugian.  Padahal  prinsip musyārakah adalah  keunggulan  dalam  kebersamaan  dan  keadilan  berbagai keuntungan  maupun  kerugian,  sehingga  kerjasama  ini  lebih  cocok  disebut dengan kerjasama dengan sewa merek atau jual beli merek. Dan denda tersebut jika ditinjau menurut syari’ah adalah merupakan riba nasi’ah, yaitu kelebihan terhadap pembayaran terhadap lewatnya tempo pembayaran hutang.
Strategi Penyelesaian Profit Sharing Pada Jarimatika Darussalam
Pada  praktiknya,  mekanisme  yang  terjadi  selama  ini  adalah  pembayaran  yang dilakukan berdasarkan sistem profit sharing , yaitu laba bersih (total pendapatan dikurang  beban).  Berdasarkan  pendapatan  yang  didapat  atau  dengan  kata  lain, produk  yang  berhasil  dijual  selama  kurun  waktu  tertentu.  Dalam  hal  ini kadangkala  seorang franchisee tidak  selalu  dapat  memenuhi  kewajibannya, bahkan  tak  sanggup  untuk  membayar.  Hal  ini  disebabkan  karena  penetapan persen  biaya  operasional  diawal,  sehingga  terkadang  beban  operasional  per bulannya  lebih  banyak  daripada  15%  biaya  yang  telah  ditetapkan  pihak franchisor . Sebagai contoh:
1. Jika pendapatan untuk biaya beban operasional  yang didapat per bulan ditambah  keuntungan  dari  Jarimatika  unit  adalah  Rp.225.000  + Rp.132.600 = Rp. 357.600,-
2. Biaya sewa gedung per bulan adalah Rp.800.000,-
3. Biaya fotocopy per bulan adalah Rp.20.000,-
4. Biaya listrik per bulan adalah Rp.50.000,-
5. Biaya aqua per bulan adalah Rp.18.000,-
6. Biaya  perlengkapan  seperti:  tissu,  pembersih  lantai,  baygon,  adalah Rp.50.000,-
7. Biaya gaji administrasi per bulan adalah Rp.400.000,-
Maka,  pendapatan  untuk  beban  dikurang  seluruh  biaya  di  atas  dapat diilustrasikan sebagai berikut:
Rp. 357.600  –  Rp. 800.000  –  Rp. 20.000  –  Rp. 50.000  –  Rp. 18.000  – Rp.400.000 =Rp. -930.400,-
Dari  contoh  di  atas  dapat    dipahami,  bahwa  jumlah  pendapatan  15%  untuk beban operasional  yang  didapat  dikurangi  semua beban, dapat  kita lihat  sudah jelaslah  kerugian  yang  dialami  oleh  pihak franchisee .  Untuk  memenuhi  atau menutupi  beban  ini  maka  para  investor  juga  ikut  menyumbangkan pendapatannya.  Jika  Jarimatika  cabang  dalam  keadaan defisit maka  mereka
(para  investor)  tidak  mendapatkan  keuntungan,  karena  pendapatannya  telah digunakan  untuk  menutupi  beban.  Sehingga,  yang  mengalami  kerugian  disini tidak hanya pihak franchisee tetapi juga pihak investor.
Jarimatika  cabang  Darussalam  sendiri  beberapa  kali  mengalami  hal  tersebut, hal  ini  dikatakan  suatu  yang  wajar  karena  kejadian  ini  merupakan  perjalanan suatu  usaha,  tidak  ada  usaha  yang  diawal  perjalanannya  bisa  langsung  untung atau  pun  stabil.  Bahkan  berdasarkan  banyak  pengalaman  orang-orang  yang sudah sukses berbisnis di dunia pendidikan baru bisa stabil pada usia 5 tahun.
Sikap  dari franchisor sendiri  sangat  tegas  dalam  menanggapi  masalah  yang dialami  oleh franchisee ,  bila  telat  mengirim  bagi  hasil  akan  dikenakan  denda. Namun,  penemu  Jarimatika  sendiri  yang  sekaligus  direktur  Jarimatika Indonesia,  cukup  bijaksana  dalam  menyikapi  hal  ini,  dan  mau  memberi keringanan dan delay waktu untuk kemudian bisa mengirim bagi hasil pada saat kita  mampu.  Pihak franchisor selalu  memberikan support dan  semangat  yang tinggi untuk Jarimatika Darussalam agar terus bangkit dan bergerak.
Namun,  dikarenakan  susahnya  untuk  bangkit  kembali  layaknya  semula. Jarimatika mengalami defisit anggaran sampai beberapa bulan, sehingga untuk beberapa  bulan franchisee Jarimatika  Darussalam  tidak  sanggup  membayar royalty fee ke franchisor .  Hal  ini  menyebabkan  segala  bentuk  kebutuhan perlengkapan  yang  diminta  oleh franchisee tidak  dipenuhi.  Pesanan  barang perlengkapan  akan  dipenuhi  setelah  pihak franchisee melakukan  pembayaran royalty fee yang telah tertunda. Defisit pendapatan ini disebabkan oleh beberapa faktor, yang telah terangkum sebagai berikut:

## 1. Jumlah murid yang masih belum maksimal.
Dikarenakan  pendapatan  pokok  yang  didapat  oleh  Jarimatika  sendiri berasal  dari  SPP  murid,  maka  banyak  tidaknya  murid  sangat berpengaruh  bagi  kelangsungan  pendapatan  Jarimatika  sendiri.  Jika murid  yang  diterima  banyak,  maka  pendapatan  Jarimatika  akan meningkat.  Begitu  juga  sebaliknya,  jika  jumlah  murid  yang  diterima hanya sedikit, maka pendapatan Jarimatika juga mengalami penurunan,
sampai bisa mengalami defisit anggaran.

## 2. Uang pendaftaran yang belum cukup.
Salah  satu  penyebab  lain,  yaitu  terlalu  murahnya  uang  pendaftaran penerimaan  murid  baru  di  Jarimatika.  Hal  ini  menyebabkan  hasil  uang
pendaftaran tersebut  tidak cukup untuk  dialokasikan dalam melengkapi peralatan-peralatan  Jarimatika.  Sehingga,  terkadang  untuk  memesan barang sebahagiannya menggunakan uang SPP murid.
3. Marketing yang belum konsisten.
Di  lain  hal  yang  sangat  mempengaruhi  pendapatan  Jarimatika  yaitu marketing yang masih belum maksimal dalam bekerja. Marketing disini meliputi  promosi  Jarimatika  kepada  masyarakat  yang  sangat  kurang, sehingga  mengakibatkan  ketidaktahuan  calon  konsumen  pengguna  jasa Jarimatika.

## 4. Sewa kantor yang cukup mahal.
Tempat  yang  strategis  sangat  mempengaruhi  harga  suatu  tempat tersebut, demikian juga halnya dengan penyewaan gadung yang dialami oleh  Jarimatika  cabang  Darussalam.  Penyewaan  gedung  yang  mahal membuat  Jarimatika  sulit  dalam memanage pendapatan  apalagi  meraih keuntungan.  Sehingga  untuk  bisa  menyewa  kantor  tahun  berikutnya terpaksa  mencari  suntikan  dana  lagi.  Itu  sebabnya  investor  yang awalnya  hanya  dua  orang  menjadi  4  orang.  Dengan  jumlah  investor sebanyak  ini  keuntungannya  juga  sedikit.  Oleh  karena  itun  pihak Jarimatika  Darussalam  tidak  menerima  tambahan  investor  lagi.  Solusi untuk  mengurangi  beban  dalam  penyewaan  gedung  pada  tahun  ini, Jarimatika join dengan  lembaga  lain,  sehingga  harga  sewa  kantor  bisa lebih murah.
Dengan  masalah-masalah  yang  dialami  Jarimatika  Darussalam  yang  sangat rumit, maka pihak Jarimatika sendiri berusaha menjalankan beberapa kiat agar kelangsungan  Jarimatika  tetap  stabil  dan  mendapatkan  keuntungan  yang banyak. Kiat tersebut adalah:
1. Melakukan inovasi produk. Salah satu yang dapat membuat ketertarikan calon  konsumen  untuk  membeli  sebuah  produk  adalah  dikarenakan sebuah  inovasi  produk  yang  bagus.  Produk  yang  selama  ini  dikenal  di Jarimatika  Darussalam  hanyalah  produk  Jarimatika  sendiri,  padahal selain produk Jarimatika, masih banyak produk yang ditawarkan seperti les Bahasa Inggris, Membaca, dan lain-lain. Oleh karena itu diperlukan sebuah inovasi produk agar lebih baik.
2. Melakukan marketing berkala. Pemasaran yang terjadi selama ini adalah pemasaran yang berbentuk membagikan selebaran-selebaran atau brosur
Jarimatika,  yang dilakukan tidak tentu  waktunya. Oleh karena itu, agar marketing  selanjutnya  lebih  baik,  maka  perlu  dilakukan  marketing berskala,  mempunyai  waktu-waktu  tertentu,  yang  sesuai  dengan keadaan dalam memasarkan atau memperkenalkan produk Jarimatika.
3. Menyiapkan  SDM  yang  siap  pakai.  SDM  atau  sumber  daya  manusia yang  dimaksud  disini  yaitu  kecakapan  pihak  pengajar  dalam memberikan pelayanan. SDM siap pakai diperlukan karena pada waktu yang  tidak  disangka-sangka  diperlukan  SDM  secara  tiba-tiba,  dan  agar Jarimatika  tidak  terkesan  kurang  profesional,  maka  diperlukan  adanya SDM yng siap pakai kapan pun.
4. Mengevaluasi  sistem  pengelolaan  keuangan  tahun  sebelumnya  dan mencari  metode  yang  lebih  menguntungkan  tahun  berikutnya.  Agar menjadi  yang lebih baik memerlukan adanya evaluasi dalam segala hal secara  bertahap,  demikian  juga  dengan  Jarimatika.  Dalam  rangka pembenahan  keuangan  diperlukan  evaluasi  sebelum  dan  perencanaan yang akan datang agar mendapatkan yang lebih baik.
Keuntungan  melakukan  strategi  yang  tersebut  diatas  adalah  kerugian  yang pernah  dialami  dengan  antisipasi  tersebut,  maka defisit pendapatan  akan terhindar jika solusi yang telah ada dijalankan dengan maksimal.
Dari  uraian  yang  telah  dijelaskan  di  atas  dapat  ditarik  sebuah  kesimpulan, bahwa penerapan  yang terjadi  bahwa pihak Jarimatika Darussalam diwajibkan membayar royalty fee dalam  keadaan  apapun,  baik  mengalami  keuntungan maupun  kerugian.  Kerugian  disini  dilihat  jika  biaya  operasional  yang  harus dikeluarkan lebih banyak daripada pendapatan yang ditetapkan sebesar 15% per bulannya, maka pihak franchisee akan mengalami kerugian. Hal ini tidak sesuai dengan  prinsip  yang  seharusnya  dipakai  di  dalam  kerjasama  menurut  Islam, karena terdapat unsur yang tidak keadilan dalam distribusi pendapatan.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan  yang  telah  dipaparkan  dalam  bab-bab  sebelumnya, maka  dalam  bab  penutup  ini  penulis  akan  merangkum  beberapa  kesimpulan yang dirincikan sebagai berikut:
1. Bahwa mekanisme perhitungan royalty fee yang  digunakan oleh pihak Jarimatika  Darussalam  adalah  dengan  menggunakan  sistem profit sharing ,  dimana  total  pendapatan  dikurangi  beban,  dan  sisanya  dibagi dua untuk franchisor 40% dan franchisee 60%.
146 Nurjannah & Wahid | Analisis Perhitungan Royalti Fee_
1. Jarimatika  Darussalam  merupakan  bentuk  kerjasama  yang  dikenal dengan syirkah .  Jarimatika  merupakan syirkah uqūd, yaitu  kerjasama yang berbentuk aqad atau kontrak yang disepakati dua orang atau lebih untuk mengikatkan diri dalam perserikatan modal dan keuntungan. Dua pihak  disini  yaitu, franchisor (pemilik  waralaba)  dan franchisee (penerima  waralaba).  Adapun syirkah disini  berbentuk syirkah mudlārabah, yaitu kerja sama  dalam  harta,  harta  yang  dimaksud  dalam Jarimatika  ini  yaitu  harta  kekayaan  intelektual  yang  berbentuk  sistem perhitungan  matematika  dengan  menggunakan  jari.  Di  samping  itu, Jarimatika  bersifat franchise multi - unit, yaitu  pihak franchisee
Jarimatika  Darussalam  diberikan  izin  untuk  membuka  gerai  lebih  dari satu lokasi dengan membentuk unit baru  di daerahnya, jumlah unit yang telah  dibuka  oleh  pihak  Jarimatika  Darussalam  ada  2  unit,  yaitu  unit Jarimatika Seutui dan unit Jarimatika Lueng Bata.
2. Dengan  menggunakan  sistem  bagi  hasil  ( profit sharing ),  Jarimatika
yang  harus  membayar royalty per  bulannya.  Beberapa  kali  Jarimatika Darussalam  mengalami defisit pendapatan,  karena  biaya  operasional berbentuk  beban  untuk  per  periodenya  telah  ditetapkan  persennya, sehingga  jika  beban  lebih  banyak  daripada  biaya  yang  tersedia, mengakibatkan franchisee tidak dapat membayar royalty ke franchisor . Dengan  kejadian  tersebut, franchisor sangat  bijak  dalam  menangani, dengan  memberikan  penundaan  pembayaran  sampai  pihak  Jarimatika Darussalam  mampu  membayar,  selain  itu franchisor juga  selalu memberikan support dan semangat agar Jarimatika Darussalam bangkit kembali.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  ‘Azhim  bin  Badawi  al-Khalafi, Al-Wajiz:  Panduan  Fiqih  Lengkap (terj.Ma’ruf Abdul Jalil), Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2007.
Abdul  Aziz  Dahlan, Ensiklopedi  Hukum  Islam ,  Jakarta:  Ichtiar  Baru  Van Hoeve, 1996.
Abdul R. Saliman, Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus , Jakarta: Kencana, 2005.
Adiwarman A Karim, Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan , edisi ketiga, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
Ahmad Izzan, Referensi Ekonomi Syariah , Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,
2006.
Ahmad shalaby, Kehidupan Sosial Dalam Pemikiran Islam , Amzah, 2001.
Al-Bukhari , Shahih Bukhari jilid I , Beirut: Maktabah Atssaqafiyah, t.t.
Azharsyah  Ibrahim  dan  Fitria.  (2012).  Implikasi  Penetapan  Margin Keuntungan pada Pembiayaan Murabahah (Suatu Studi dari Perspektif Islam  Pada  Baitul  Qiradh  Amanah). Share:  Jurnal  Ekonomi  dan Keuangan Islam, 1 (2), 142-162.
Baihaqi  A.  Samad, Konsepsi  Syirkah  dalam  Islam,  Perbandingan  Antar Mazhab , Banda Aceh: Yayasan Pena dan Ar-Raniry, 2007.
Christopher  Pass  dan  Briyan  Lowes, Kamus  Lengkap  Ekonomi ,  Jakarta:
Erlangga, 2009.
Cut  Asmaul  Husna, Pelaksanaan  Perjanjian  Waralaba  Di  Kota  Banda  Aceh , Fakultas Hukum Unsyiah, 2000.
Eko wibowo , Jurnal Sains Pemasaran Indonesia, 5 April 2008.
Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  No:  15/DSN-MUI/IX/2000,  16  September
2000, diakses pada tanggal 17 Juni 2011 dari situs: http://www.badilag.net/data/fatwa%20mui%20edit/15%20%20prinsip %20distribusi%20hasil%20usaha%20dalam%20lembaga%20keuangan
%20syari%27ah.htm
Gemala Dewi, Hukum Perikatan Islam di Indonesia , Jakarta: Kencana, 2005.
Gunawan Widjaja, Seri Aspek Hukum Dalam Bisnis, Jakarta: Kencana, 2004.
Hadi  Setia  Tunggal, Dasar-dasar  Pewaralabaan  (Franchising) ,  Jakarta: Harvarindo, 2006.
Hamka, Tafsir Al - azhar , jilid 9, Malaysia: Kerja Karya Print Pte Ltd, 2007.
Hassan  Shadly, Kamus  Inggris  Indonesia ,  cet  xxv,  Jakarta:  PT.  Gramedia Pustaka Utama, 1995.
Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah , Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
148 Nurjannah & Wahid | Analisis Perhitungan Royalti Fee_
Hendry  E.  Ramadhan, Franchise  Untuk  Orang  Awam ,  Jakarta:  PT  Gramedia Pustaka Utama, 2009.
Hendry  E.  Ramadhan, Jitu  Membeli  Franchise ,  Jakarta:  Penebar  Swadaya, 2010.
IAI , Akuntansi Perbankan Syariah, Jakarta: Salemba Empat, 2004.
Ibnu  ’Abidin, Rad  al-Muhtar  'ala  ad-Dur  al-Muhtar ,  Jilid  II,  Mesir:  Al- Amiriyah, t.t.
Ibnu  Rusyd, Bidayatul  Mujtahid:  Analisa  Fiqih  Mujtahid (terj.  Abdurrahman dan A. Haris Abdullah), jilid III, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
Ibrahim, Azharsyah. (2012, 26-28 March). Praktik Ekonomi Masyarakat Aceh dalam  Konteks  Ekonomi  Islam. Paper  presented  at  the  Aceh Development International Conference, Kuala Lumpur, Malaysia
Justin  G.  Longenecker,  Carlos  W.  Moore,  dan  J.  William  Petty, Kewirausahaan  Manajemen  Usaha  Kecil ,  Jakarta  :  Salemba  Empat,
2001.
Kamus Bahasa Indonesia Online, diakses pada tanggal 12 Juli 2011 dari situs: http://kamusbahasaindonesia.org/mekanisme .
M. Abdul Mujieb, Kamus Istilah Fiqh , Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
Muh. Zuhri, Riba Dalam Al-Qur’an dan Masalah Perbankan: Sebuah Tilikan Antisipasif , Jakarta; Raja Grafindo Persada, 1997.
Muhammad Hasbi Ash-shiddieqy, Pengantar Fiqh Muamalah , Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1999.
Muhammad  Luthfi  Hamidi, Jejak-Jejak  Ekonomi  Syariah ,  Jakarta:  Senayan Abadi Publishing, 2003.
Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Islam: dari teori ke praktek , Jakarta: Gema Insani, 2001.
Muhyiddin  Athiyyah, Kamus Ekonomi Islam : indeks  hadist  tentang perniagaan  &  perekonomian  Islam (terj.  Fitri  Zakiyyah  &  Lilik Nurcholisho), cet. Pertama, Solo: Ziyad Visi Media, 2009.
Munir Fuadi, Pengantar Hukum Bisnis Menata  Bisnis Modern di Era Global ,
Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2005.
Munir  Fuadi, Pengantar  Hukum  Bisnis ,  Bandung;  PT.  Citra  Aditya  Bakti, 2005.
Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, Jakarta: Gaya Media Pratamas, 2007.
Pusat  Komunikasi  Ekonomi  Syariah  (PKES), Buku  Saku  Perbankan  Syariah ,
Jakarta: Gd. Arthaloka, 2006.
Pustaka  Yustisia ,  KUHper  (Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata),  KUHP (Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana),  KUHAP  (Kitab  Undang- Undang Hukum Acara Pidana), Yogyakarta: 2008.
Rahmat Syafe’i, Fiqih Muamalah , Bandung: Pustaka Setia, 2004.
Rai Widjaya, Hukum Perusahaan , Jakarta: KBI, 2005.
Richard Burton Simatupang, Aspek Hukum Dalam Bisnis, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2003.
Saidin, Aspek  Hukum  Hak  Kekayaan  Intelektual ,  Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo Persada, 1995.
Sayyid  Quthb,  Tafsir  Fi  Zhilalil  Qur’an  (terj.  As’ad  Yasin,  dkk)  Jilid  10, Jakarta: Gema Insani Press, 2004.
Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah (terj. Nor Hasanuddin), jilid 12, 13, 14, Bandung: al-Ma’arif, 1987.
Shahih  bin  Fauzan  al-Fauzan, Ringkasan  Fikih  Lengkap ,  Jakarta:  PT.  Darul Falah, 2005.
Shalah  ash-Shawi,  Abdullah  al  Muslih, Fikih  Ekonomi  Keuangan  Islam ,
Jakarta: Darul Haq, 2008.
Sudargo  Gautama, Himpunan  Peraturan-peraturan  Baru  Bidang  Hukum Ekonomi yang Penting untuk Praktek Sehari-hari, Bandung:  PT. Citra Aditya Bakti, 2001.
150 Nurjannah & Wahid | Analisis Perhitungan Royalti Fee_
Sutan  Remy  Sjahdeini, Perbankan  Islam:  dan  Kedudukannya  Dalam  Tata Hukum  Perbankan  Indonesia ,  Jakarta:  PT.  Pustaka  Utama  Grafiti,
2005.
Syeikh  Muhammad  Ghazali, Tafsir  Tematik  Dalam  Alquran ,  Jakarta;  Gaya Media Pratama, 2004.
T. Agus Kudrizal, Implementasi Waralaba Wong Solo Meulaboh Ditinjau Dari Konsep Syirkah . Fakultas Syari’ah, IAIN Ar-Raniry 2010.
Taqyuddin  An-Abhani, Membangun  Sistem  Ekonomi  Alternatif  Persfektif Islam , Surabaya: Risalah Gusti, 2009.
Thomas  W.,  Zimmerer  dan  Norman  M.  Scarborough, Pengantar Kewirausahaan  dan  Manajemen  Bisnis  Kecil, Jakarta:  PT  Penebar Swadaya, 2005.
Tim Pengembangan Perbankan Syariah IBI, Konsep, Produk dan Implementasi dan Operasional Bank Syariah, Jakarta: Djambatan, 2001.
Tim  Pengembangan  Perbankan  Syariah  Institut  Bankir  Indonesia ,  Bank Syariah:  Konsep,  Produk  dan  implementasi  Operasional ,  Jakarta:
Djambatan, 2001.
Tim Penulis Dewan Syari’ah Nasional MUI, Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, cet. II , Jakarta: PT. Intermas, 2003.
Wahbah  al-Zuhaili, Fiqh  dan  Perundangan  Islam (terj.  Syed  Ahmad  Syed Hussain), jilid IV. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2002.
Wahbah  Zuhaili, Fiqih  Imam  Syafi’i (terj.  Muhammad  Afifi  Abdul  Hafiz), Beirut: Darul Fikr, t.t.
Zaeni Asyhadie, Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia ,
Zamir Iqbal, Abbas Mirakhor, Pengantar Keuangan Islam: Teori Dan Praktik, Jakarta: Kencana, 2008.