## Evaluasi Pelaksanaan Program Pencegahan dan Penurunan Stunting

## di Desa Lokus Stunting Kabupaten Merangin Tahun 2022
Evaluation of Prevention and Determination Program Implementation Stunting in Lokus Village Stunting Merangin District in 2022
Fajar Aria Phitra, Nur Indrawati Lipoeto, Husna Yetti
Program Studi Magister S2 Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran, Universitas Andalas Jl. Perintis Kemerdekaan No. 94, Jati, Kec.Padang Timur 25127, Padang
Tanggal submisi: 7 Juni 2023; Tanggal penerimaan: 30 September 2023

## ABSTRAK
Prevalensi balita stunting Kabupaten Merangin berdasarkan SSGI 2022 yaitu sebesar 14,5%. Angka ini sudah mengalami penurunan yaitu 19,7% pada tahun 2021. Untuk  mencapai target RPJMD Kabupaten Merangin 2019-2024 pada angka  9%  tahun 2024, maka laju penurunan prevalensi stunting harus ditingkatkan menjadi 3% per tahun. Target yang masih belum tercapai ini menjadi indikator masih perlu ditingkatkan kembali pelayanan yang diberikan kepada masyarakat melalui evaluasi input, proses dan output pada pelaksanaan program pencegahan dan penurunan stunting di desa lokus yang berhasil dan desa yang kurang berhasil menurunkan stunting. Penelitian ini merupakan suatu rancangan penelitian kebijakan. Metode penelitian kebijakan yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan input, proses dan output dalam evaluasi pelaksanaan program pencegahan dan penurunan stunting di desa yang berhasil dan kurang berhasil menggunakan wawancara semi struktur  (semi- sctructure interview) dan telaah dokumen. Hasil : komponen input, diketahui perbup stunting masih terdapat kekurangan muatan isi perbup yang mengacu pada perpres nomor 72 tahun 2021.Ketenagaan di tingkat Kabupaten dan desa yang kurang berhasil masih kurang dan desa yang berhasil sudah mencukupi. Alokasi dana di tingkat Kabupaten belum memenuhi amanat dalam perka 12 tahun 2021 sebesar 10% dari APBD, sedangkan Desa yang berhasil dan kurang berhasil sudah memenuhi. Dilihat dari Proporsi anggaran intervensi spesifik jumlahnya jauh lebih rendah dibandingkan dengan intervensi sensitif, padahal intervensi spesifik dan sensitif berkontribusi masing-masing sebesar 70%:30% dalam menurunkan stunting.Sarana dan Prasarana, ketersediaan tablet Fe untuk calon pengantin belum dialokasikan pengadaannya, Alat antropometri yang belum tersedia di semua posyandu. Metode, tidak tersedia buku pedoman. Komponen proses, Pelaksanaan konvergensi stunting di tingkat kabupaten dan Desa berhasil sudah melaksanakan berdasarkan juknis kemendagri dan perbup stunting sedangkan desa yang kurang berhasil belum sepenuhnya mengikuti pedoman. Sedangkan komponen output pada cakupan belum mencapai target yang ditetapkan, dan tahapan belum mengikuti pedoman yang ditetapkan pada desa kurang berhasil.
Kata kunci: Evaluasi, Konvergensi, Program, Stunting
ABSTRACT Prevalence  toddler stunting Regency  Winking  based on SSGI 2022 that is  as big 14 ,5 %. Number  This  Already  experience decline  that is  19 ,7 % on  year 2021. For reach RPJMD targets Regency  Winking 2019 -2024 on number 9 % year  2024, so  rate decline  prevalence stunting must  improved  become 3 % per year . target which Still  Not yet  achieved  This  become  indicator Still  need  improved  return  service Which given  to  public  through  evaluation inputs , process And output on  implementation program prevention  And  decline stunting in village  locus Which succeed  And  village Which not enough  succeed  lower stunting . This research is a policy research design. The policy research method used is a qualitative descriptive method with  approach inputs , process And output in  evaluation  implementation program prevention  And  decline stunting in village Which succeed  And not enough  succeed use interview  semi structure  (semi-structured interview) And  document review. Result: input component, it is known that the stunting district government regulation still has a shortage of contents in the regional government regulation which refers to Perpres 72 of 2021. The workforce at the district and village levels is still lacking and successful villages are sufficient. Allocation of funds at the district level has not fulfilled the mandate in Perka 12 of 2021 of 10% of the APBD, while successful and less successful villages have complied. Judging from the proportion of the specific intervention budget, the amount is much lower than the sensitive intervention, even though the specific and sensitive interventions contribute 70%:30% respectively in reducing stunting. which is not yet available in all posyandu. method, no manual is available. process components, Whereas  component output on  scope  Not yet  reach  the targets set, and the stages have not followed the guidelines set in the less successful villages.
Keywords : Convergence, Evaluation, Program, Stunting

## JURNAL KEBIJAKAN KESEHATAN INDONESIA : JKKI
VOLUME 12

## Artikel Penelitian

## PENDAHULUAN
Stunting merupakan masalah gizi kronis yang masih menjadi permasalahan di dunia kesehatan hingga saat ini, laporan UNICEF, WHO, dan World
Bank mengungkapkan bahwa diperkirakan sebanyak 149,2 juta balita (22%) di dunia mengalami stunting pada tahun 2020 1 . Di Indonesia, berdasarkan data dari hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun
Evaluasi Pelaksanaan Program Pencegahan dan Penurunan Stunting di Desa Lokus Stunting...: Fajar Aria Phitra, dkk
2022 diketahui bahwa prevalensi balita stunting masih cukup tinggi karena berada pada angka 21,6% atau sebanyak 5,33 juta balita 2 . Jika dibandingkan dari data pada Riskesdas 2007 sampai dengan SSGI 2022, maka total penurunan prevalensi stunting hanya sebesar 15,2% (36,8%-21,6%) selama 15 tahun hanya 1,01% per tahunnya. 2,3 Hal tersebut menunjukkan rendahnya capaian dalam penurunan stunting . Sedangkan  pemerintah pusat menargetkan di akhir periode RPJMN 2020-2024 sebesar 14%.
Upaya Pemerintah Indonesia dengan meluncurkan Starnas Stunting Periode 2018- 2024. Untuk memperkuat komitmen pemerintah, pemerintah menerbitkan Perpres 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting yang sekaligus menjadi payung hukum bagi starnas stunting yang sudah dilakukan sejak tahun 2018. Dalam pelaksanaan Stranas Percepatan Penurunan Stunting , disusun rencana aksi nasional melalui Peraturan BKKBN Nomor 12 tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia (RAN PASTI) Tahun 2021- 2024.
Untuk Provinsi Jambi prevalensi stunting menurun sebesar 2,8% (20,8-18) dalam 4 tahun atau rata-rata penurunan per tahun sebesar 0,7%, sedangkan Kabupaten Merangin menurun sebesar 1,5% (16-14,5%) dalam 4 tahun atau rata- rata penurunan sebesar 0,375%  pertahun. Laju penurunan cakupan stunting harus ditingkatkan menjadi 3% per tahun, untuk mencapai target  9% pada akhir periode RPJMD Kab. Merangin 2024.
Kelemahan dari program pencegahan dan penurunan stunting yaitu 1) Implementasi program stunting yang belum terkonvergensi dengan baik, 2) Pembiayaan program yang terbatas, 3) Pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing aktor pelaksana belum optimal, 4) Fungsi pengawasan program yang belum berjalan dengan baik, 5) Minimnya program inovasi untuk mendorong percepatan penanggulangan stunting di kabupaten maupun masyarakat, 6) Implementasi program tidak sampai ke masyarakat lokus stunting 4 . Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan peneliti didapatkan bahwa peran dan fungsi masing-masing petugas p elaksanaan belum optimal dikarenakan TPPS dan Rumah Desa Sehat (RDS) belum terbentuk, yang dijalankan selama ini hanya pengisian kartu scorecard atau kartu / formulir penilaian konvergensi stunting sebagai bahan pelengkap persyaratan dalam pencairan dana desa dan diketahui i mplementasi program stunting yang belum terkonvergensi dengan
baik dikarenakan pelaksanaan 8 (delapan) aksi konvergensi stunting masih banyak diintervensi dan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan peran lintas sektor yang masih kurang . Berdasarkan publikasi data stunting Kabupaten Merangin tahun 2022, dari 39 desa lokus stunting , desa yang trend jumlah kasus stunting nya meningkat yaitu Desa Muara Jernih dan desa yang trend kasus stunting nya menurun secara konsisten dalam 3 tahun terakhir adalah Desa Muara Delang 5 , ini menunjukkan bahwa program pencegahan dan penurunan stunting ada yang berhasil dan kurang berhasil menurunkan stunting. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi program pencegahan dan penurunan stunting di Desa yang berhasil dengan desa kurang berhasil menurunkan stunting di desa lokus stunting Kabupaten Merangin tahun 2022.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan suatu rancangan penelitian kebijakan. penelitian kebijakan adalah proses penyelenggaraan penelitian untuk mengetahui kebijakan atau analisis terhadap masalah-masalah sosial yang bersifat fundamental secara teratur untuk membantu pengambil kebijakan memecahkan dengan jalan menyediakan rekomendasi yang berorientasi pada tindakan 6 . Metode penelitian kebijakan yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif untuk menggambarkan kondisi pelaksanaan program pencegahan dan penurunan stunting dilihat dari unsur Input , Proses dan Output di desa yang berhasil menurunkan jumlah kasus stunting dengan desa yang kurang berhasil menurunkan jumlah kasus stunting dilihat dari trend jumlah kasus stunting dalam tiga tahun terakhir di desa lokus stunting Kabupaten Merangin tahun 2022 . Jumlah Informan sebanyak 34 orang yang diambil berdasarkan asas kesesuaian dan kecukupan. Tempat penelitian : Dinas Kesehatan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Bappeda, Dinas DPMD, Kecamatan Tabir Ulu dan Tabir Selatan, Puskesmas Muara Jernih dan Muara Delang dan Desa Muara Jernih dan Muara Delang

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Komponen Input 1)  Kebijakan Kebijakan stunting di Kabupaten Merangin mengacu pada  Perpres 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting , Kepala (PerKa)
BKKBN  nomor  12  tahun  2021  tentang  RAN PASTI, Juknis Sibangda Kemendagri tentang 8 (aksi) konvergensi stunting Kabupaten/kota, Perbup nomor 91 tahun 2022 tentang Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting terintegrasi di Kabupaten Merangin, Perbup 21 tahun 2021 tentang peran desa dalam pencegahan dan penurunan stunting di Kabupaten Merangin. Sejalan dengan penelitian Fitrauni et al (2021) menunjukkan bahwa telah  tersedianya regulasi  berupa  Peraturan  Bupati  Sigi  Nomor 14 Tahun 2020 tentang Percepatan Penurunan Stunting, Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Iqbal & Yusran (2021) di Kota Padang, pemerintah Kota Padang belum memiliki peraturan khusus untuk pencegahan stunting (Iqbal & Yusran, 2021).
Jika mengacu pada buku pedoman pelaksanan 8 (delapan) aksi konvergensi stunting ruang lingkup peraturan Bupati sekurang-kurangnya memuat: 1) Target tahunan penurunan prevalensi stunting di Kabupaten/kota; 2) Intervensi gizi spesifik dan sensitif : memenuhi target cakupan layanan dalam lampiran perpres 72/2021 dalam APBD  dan APBDes;  3)  Peran  Kecamatan dan Desa/Kelurahan (termasuk di dalamnya peran  TPPS  Kecamatan  dan  TPPS  Desa/ Kelurahan); 4) Skema insentif pelaku penurunan prevalensi stunting pelaku desa/kelurahan.; 5) Meningkatkan alokasi APBD dan APBDes dari tahun sebelumnya untuk porgram kegiatan percepatan penurunan Stunting; 6) Koordinasi lintas sektor dan tenaga pendamping program; 7)  Peran  Kelembagaan  masyarakat  desa;  8) Kampanye publik dan kampanye perubahan perilaku 7 . Akan tetapi dalam peraturan Bupati Merangin nomor 91 tahun 2022 tentang stunting belum memuat target tahunan  dalam intervensi gizi spesifik dan sensitif, skema pemberian insentif bagi petugas desa yang bekerja dalam upaya penurunan stunting seperti kader KPM dan TPK di desa, Besaran proporsi anggaran dalam APBDes dan  APBD dalam penanganan stunting dan alur koordinasi lintas sektor dengan pendamping program.
2)  SDM Ketersediaan sumber daya manusia di OPD yang menangani stunting masih kekurangan tenaga pelaksana. Pada puskesmas dengan wilayah kerja desa yang berhasil sudah mencukupi. Namun petugas gizi rangkap jabatan sebagai bendahara
puskesmas. Sedangkan pada Puskesmas Desa Kurang Berhasil masih kekurangan tenaga gizi karena mutasi pegawai, pekerjaannya dilakukan oleh bidan sebagai koordinator gizi puskesmas dan belum pernah melakukan penguatan kapasitas petugas baik petugas puskesmas maupun petugas desa. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Arumsari et al, (2022) di Puskesmas yang berada di Kabupaten Demak menyebutkan bahwa masih mengalami kekurangan petugas pelaksana program stunting 8 . Selain itu, penelitian lain juga menyebutkan hal yang sama bahwa masih kekurangan petugas yang ahli di bidangnya khususnya tenaga gizi 9–11 . Hasil ini juga sejalan dengan penelitian di puskesmas di daerah Kabupaten Pemalang menyebutkan masih kurangnya pengalaman pada petugas yang ada 12 .

## 3)  Alokasi Dana
a)  Kecukupan Dana Alokasi dana program pencegahan dan penurunan stunting di Kabupaten Merangin tahun 2022 secara keseluruhan belum mencukupi karena belum mencapai 10% yaitu sebesar 5,01% dari total APBD Kab. Merangin tahun 2022 yang bersumber dari APBD, BOK, DAK Fisik dan Non Fisik . Artinya anggaran stunting belum memenuhi amanat Perka BKKBN nomor 12 tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia (RAN PASTI) yaitu 10% dari total APBD. Sedangkan, dari dana desa yang berhasil menurunkan stunting menganggarkan dana untuk program stunting sebesar Rp  381.512.800,- atau sebesar 20,06% dari total APBDes Desa Muara Delang sebesar Rp. 1.901.035.867,- Sedangkan dari dana desa yang kurang berhasil menurunkan stunting menganggarkan dana bidang kesehatan termasuk kegiatan program stunting sebesar Rp. 342.730.400,- atau sebesar 21,59% dari total APBDes Desa Muara Jernih sebesar Rp. 1.587.331.958,-. Artinya Anggaran stunting sudah memenuhi amanat Perka BKKBN nomor 12 tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia yaitu 10% dari total APBDes. Hal ini senada dengan penelitian Muthia et al., 2019; Khoeroh & Indriyanti, 2017; Pradana et al., 2022; dan Priharwanti, 2022 menyatakan bahwa puskesmas mendapatkan dana dari Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang disalurkan oleh Dinas Kesehatan 9–12 . Selain itu, penelitian yang dilakukan di puskesmas daerah
Evaluasi Pelaksanaan Program Pencegahan dan Penurunan Stunting di Desa Lokus Stunting...: Fajar Aria Phitra, dkk
Kabupaten Demak juga menambahkan bahwa mendapatkan pendanaan dari dana desa 13 .
b) Proporsi Anggaran Intervensi Spesifik dan Sensitif Ketersediaan dana untuk intervensi spesifik dan sensitif di Kabupaten merangin dilihat dari proporsi anggaran untuk intervensi spesifik jumlahnya jauh lebih rendah dibandingkan dengan intervensi sensitif. Dengan jumlah intervensi spesifik sebesar Rp. 3.287.299.170,- (4,75%) sedangkan untuk intervensi sensitif sebesar Rp. 63.956.418.015,- (92,39%) dan untuk koordinasi, pendampingan dan bimbingan teknis sebesar Rp. 1.983.640.000,- (2,87%). Untuk desa yang berhasil intervensi spesifik sebesar Rp. 174.733.300,- (45,80%) dan intervensi sensitif sebesar Rp. 206.779.500,- (54,20%). Sedangkan untuk untuk desa yang kurang berhasil intervensi spesifik sebesar Rp.164.730.400,- (48,06%) dan intervensi sensitif sebesar Rp. 178.000.000,- (51,94%). Padahal, jika dilihat dari proporsinya, intervensi spesifik dan sensitif berkontribusi masing-masing sebesar 70%:30% dalam menurunkan stunting . 14
c)  Dana Operasional Petugas Ketersediaan anggaran operasional petugas pada kabupaten Merangin sudah tersedia dan mencukupi untuk pelaksanaan 8 (delapan) aksi konvergensi stunting begitu juga OPD terkait untuk koordinasi petugas. Dalam dokumen DPA dinas Kesehatan untuk operasional petugas dalam rangka 8 (delapan) aksi konvergensi stunting tingkat Kabupaten Merangin yaitu dengan total dana Rp. 489.883.000,-, DPA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga  Berencana pada kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi petugas sebesar Rp. 151.638.600,- dan dana operasional kader dalam kegiatan pergerakan kader Institusi Masyarakat pedesaan sebesar Rp. 1.032.000.000,- untuk 860 kader KB sebanyak 8 kali turun ke lapangan. Pada Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Puskesmas yang berhasil pada kegiatan upaya perbaikan gizi masyarakat di dapatkan anggaran sebesar Rp. 107.620.000,- dengan jumlah turun ke  desa  lebih  dari  52  kali  dalam  1  tahun  di setiap desa . untuk operasional petugas turun ke lapangan.Sedangkan pada DPA Puskesmas yang kurang berhasil pada kegiatan upaya perbaikan gizi masyarakat didapatkan anggaran sebesar Rp. 93.540.000,- dengan jumlah turun ke desa lebih dari 52 kali dalam 1 tahun di setiap desa. untuk operasional petugas turun ke lapangan.
Kemudian dari APBDes Desa yang berhasil didapatkan anggaran insentif petugas dalam rangka kegiatan penyelenggaraan posyandu sebesar Rp. 25.950.000,-. Sedangkan pada Desa yang kurang berhasil didapatkan anggaran insentif petugas dalam rangka kegiatan penyelenggaraan posyandu sebesar Rp.15.129.360,-

## 4)  Sarana dan Prasarana
a)  Ketersediaan Suplemen pendukung program stunting Ketersediaan suplemen pendukung program stunting seperti TTD, Vitamin A dan zinc  secara keseluruhan mencukupi. Namun untuk persediaan tablet tambah darah program stunting masih kurang dikarenakan sasaran calon pengantin belum masuk dalam perhitungan perencanaan obat yang ada. Masih menggunakan sasaran tablet tambah darah untuk remaja putri baik pada desa yang berhasil maupun yang kurang berhasil.
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Arumsari et al, (2022) di Puskesmas yang berada di Kabupaten Demak menyebutkan bahwa sebagian besar ketersediaan obat dan vitamin untuk penunjang program stunting mampu dipenuhi oleh Dinas Kesehatan, yaitu vitamin A dan obat cacing 13 . Hal ini sejalan dengan penelitian di puskesmas lain yang menyebutkan bahwa kebutuhan obat-obatan dan vitamin telah dipenuhi dengan baik 9–12 .
b)  Ketersediaan Antropometri Ketersediaan antropometri puskesmas Se- Kabupaten Merangin untuk puskesmas sudah mencukupi akan tetapi, untuk posyandu masih kekurangan baru tersedia sebanyak 195 set dari total posyandu 432 posyandu. Sedangkan untuk desa yang berhasil. Ketersediaan antropometri sudah mencukupi semua posyandu yaitu 36 antropometri. Sebaliknya untuk desa yang kurang berhasil mempunyai 6 alat antropometri dengan jumlah posyandu sebanyak 12 posyandu, berarti masih kurang 6 posyandu yang belum memiliki antropometri. Oleh karena itu, pemenuhan alat antropometri harus segera diadakan mengingat bahwa penilaian status gizi anak  dan tren pertumbuhan anak dilakukan melalui pengukuran menggunakan alat standar antropometri sebagai acuan bagi tenaga kesehatan, pengelola program, dan para pemangku kepentingan sesuai dengan amanat dalam peraturan Menteri Kesehatan nomor 2 tahun 2020 tentang standar antropometri anak. 15

## Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI
c)  Ketersediaan PMT bagi ibu hamil dan Balita Ketersediaan PMT ibu hamil dan PMT balita di Kabupaten Merangin sudah tersedia melalui bantuan dari Kemenkes yaitu Biskuit PMT bumil dan Balita. Sedangkan Untuk di Puskesmas tidak dapat menganggarkan PMT karena tidak sesuai dengan juknis BOK. Untuk di desa yang berhasil dan  kurang  berhasil  tersedia  PMT  berbahan pangan lokal saat posyandu dan  juga  untuk intervensi bumil KEK dan Balita gizi kurang / buruk yang dibiayai melalui APBDes yang penyediaan formula F100 dan F75 didampingi oleh petugas gizi puskesmas.
Penelitian ini sejalan dengan penelitian Jayadi Y.,  I.,  et  al  (2021) bahan makanan tambahan yang diberikan untuk balita di empat puskesmas Kabupaten Gowa merupakan bahan makanan yang mengandung vitamin dan mineral dalam bentuk biskuit yang dibagikan tiap bulan 16 .
d)  Ketersediaan Media Promosi Ketersediaan media promosi dalam pelaksanaan program pencegahan dan penurunan stunting seperti leaflet , brosur, spanduk, poster di Kabupaten Merangin sudah tersedia melalui Seksi Promkes Dinas Kesehatan Kab. Merangin. Sedangkan Di Kecamatan dan desa yang kurang berhasil belum memadai karena hanya ada beberapa leaflet yang dicetak disebabkan dana yang tidak mencukupi. Sehingga pengarahan hanya secara lisan saja. Sebaliknya pada kecamatan dan desa yang berhasil sudah memadai.
Media promosi kesehatan seperti leaflet, brosur, lembar balik, buku saku, banner , poster, billboard , spot tv. Sarana ini akan digunakan ketika melakukan penyuluhan. Menurut penelitian Sewa et al., (2019) mengungkapkan bahwa ada pengaruh promosi kesehatan terhadap pengetahuan dan sikap dengan tindakan pencegahan stunting oleh kader posyandu di Wilayah Kerja Puskesmas Bailang Kota Manado. 18

## 5)  Metode
a)  Ketersediaan buku pedoman Buku pedoman pelaksanaan penurunan stunting terintegrasi dan buku surveilan gizi sudah ada diberikan dalam bentuk file dan buku kepada petugas gizi di Puskesmas pada tahun 2021 sebanyak 1 per Puskesmas, untuk saat ini belum ada karena buku masih sama. Pada desa yang berhasil dan desa yang kurang berhasil tidak ditemukan buku pedoman karena sudah sering pindah ruangan jadi buku tidak dapat ditemukan
lagi karena puskesmas sedang di renovasi dan bangun baru, jadi sering pindah ruangan.
Sosialisasi buku pedoman diberikan kepada petugas gizi Puskesmas sudah pernah dilakukan di Dinas Kesehatan sebanyak 3 kali dalam setahun yang digabung dengan sosialisasi program AKI dan AKB, saat rembuk stunting dan saat lokmin lintas sektor di puskesmas. Sosialisasi secara khusus memang tidak ada dilakukan karena keterbatasan dana dan waktu. Pada desa yang berhasil dan kurang berhasil sudah mendapatkan sosialisasi baik saat pertemuan program gizi di dinas kesehatan, saat evaluasi program stunting di dinkes dan saat rembuk stunting . Serta ada lagi saat turun ke lapangan waktu lokmin lintas sektor di puskesmas.
Menurut peneliti pada puskesmas dan desa kurang berhasil belum terlalu memahami tentang tata cara dalam pelaksanaan 8 (delapan) aksi konvergensi stunting terintegrasi baik intervensi spesifik maupun sensitif, karena buku pedoman yang diberikan tidak ada, sehingga TPG tidak dapat membaca atau melihat acuan dalam pelaksanaan program. Begitu juga dengan tidak adanya dilakukan sosialisasi khusus tentang buku pedoman, sosialisasi yang dilakukan bersamaan dengan sosialisasi upaya penurunan AKI dan AKB, saat rembuk stunting dan saat lokmin lintas sektor di puskesmas, sehingga tidak terlalu fokus terhadap pembahasan program stunting , dan informasi yang diperoleh belum maksimal. Sebaiknya ada dilakukan sosialisasi tentang penggunaan buku pedoman yang berkaitan dengan program stunting secara khusus, sehingga TPG dapat lebih paham dan mengerti tentang buku pedoman yang menjadi acuan dalam melaksanakan program. TPG yang sudah dilatih tadi dapat melakukan sosialisasi pula di Puskesmas tentang buku pedoman ini, jadi semua tenaga yang ikut dalam pelaksanaan intervensi stunting baik spesifik dan sensitif mengerti dalam menggunakan buku pedoman ini. Disamping sosialisasi juga perlu diperbanyak buku pedoman ini, supaya bisa dibagikan kepada bidan desa, kader posyandu, kader KPM dan tim pendamping keluarga sehingga semua pihak yang terlibat dalam upaya penurunan stunting dapat memahami prosedur pelaksanaan program pencegahan dan penurunan stunting terintegrasi. Hasil penelitian ini sejalan dengan Nuradhiani, 2017 yang menyatakan meskipun sudah ada pedoman yang bisa digunakan dalam pelaksanaan program yang sudah ditetapkan namun dalam pelaksanaannya masih banyak yang belum
Evaluasi Pelaksanaan Program Pencegahan dan Penurunan Stunting di Desa Lokus Stunting...: Fajar Aria Phitra, dkk
mengacu pada pedoman yang ada 19 . Dan penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Muthia et al, 2020 bahwa buku pedoman tidak digunakan secara benar 9 .
Komponen Proses 1)  Perencanaan Proses perencanaan dalam konvergensi stunting yaitu dengan menentukan desa lokus stunting berdasarkan data sebaran stunting dan indikator cakupan layanan intervensi stunting . Namun ,ada kekurangan dalam koordinasi antar OPD dan Desa, karena tingkat pemahaman yang bervariasi dari setiap OPD dan desa dalam mengimplementasi pelaksanaan program 8 aksi konvergensi stunting baik di Kabupaten maupun di desa. Sedangkan pada desa yang berhasil proses perencanaan dalam analisis situasi dilakukan melalui koordinator gizi puskesmas, kader KPM dan TPK melakukan pendataan rumah tangga 1000 HPK di setiap wilayah kerja puskesmas serta melihat dari cakupan program layanan stunting di desa untuk melihat kendala yang ada dalam intervensi layanan untuk menjadi dasar dalam penganggaran di POA Puskesmas dan usulan APBDes. Sedangkan pada Desa yang kurang berhasil dilakukan melalui petugas koordinator gizi puskesmas dibantu oleh bidan desa.
Hasil Analisis Situasi merupakan dasar perumusan rekomendasi kegiatan yang harus dilakukan untuk meningkatkan integrasi intervensi gizi bagi kelompok sasaran 20 . Hasil Analisa situasi ini sejalan dengan Ditjen Bangda KemenDagri RI (2020) menyatakan bahwa pembelajaran dari keberhasilan di negara-negara lain menunjukkan bahwa efektivitas penurunan stunting ditentukan oleh seberapa menyeluruh atau terpadunya intervensi gizi yang menyasar lokasi dan kelompok sasaran prioritas 21 . Kendala dalam proses perencanaan di Kabupaten Merangin, desa berhasil dan kurang berhasil dalam pelaksanaan pencegahan dan penurunan stunting masih ditemukan kendala seperti belum semua leading sektor bergerak dan membuat perencanaan yang mengacu pada pencegahan dan penurunan stunting yang disebabkan oleh kurang monev perencanaan dan tingkat pemahaman petugas yang bervariasi dalam pengimplementasian  konvergensi stunting sehingga diperlukan SDM teknis yang terlatih di bidang perencanaan. Identifikasi masalah yang belum optimal dan belum terintegrasi yang mengakibatkan perencanaan kurang tepat dalam mengatasi permasalahan yang ada.
Hasil ini juga sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Picauly (2021), pada 21 Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur diketahui bahwa banyak OPD yang belum paham terkait proses pengumpulan data sampai pelaporan, walaupun semua program konvergensi sudah dijalankan dengan baik. Selain itu, masih ada beberapa OPD yang masih terikat dengan mekanisme pelaporan yang langsung ke pusat seperti Dinas P2KB, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, dan Dinas PUPR. Nilai odd ratio menunjukkan bahwa pelaksanaan aksi konvergensi 6 dapat berpengaruh sebesar 1,917 kali terhadap peningkatan cakupan program intervensi gizi sensitif. 21
2)  Pengorganisasian Sistem pengorganisasian dalam pelaksanaan program pencegahan dan penurunan stunting di Kabupaten Merangin  melalui tim percepatan penurunan stunting tingkat Kabupaten.. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, TPPS masih belum optimal karena belum adanya agenda kerja sehingga kurangnya koordinasi antar OPD, kecamatan dan desa dan masih banyak dikerjakan oleh OPD teknis yaitu Dinkes dan PPKB. Pada desa yang berhasil sudah terbentuk TPPS tingkat kecamatan dan setiap bulan mengadakan mini lokakarya dalam upaya penurunan stunting di tingkat kecamatan. Dan di desa berhasil pengorganisasian melalui sekretariat rumah desa sehat yang diketuai oleh Kader KPM dan beranggotakan TP-PKK desa, kader posyandu, TPK selalu mengadakan rapat lintas sektor setiap 3 bulan sekali. Sedangkan pada desa yang kurang berhasil, baik di kecamatan dan desa belum ada terbentuk TPPS dan RDS pelaksanaannya hanya melalui petugas puskesmas, Bidan Desa dan Kader KPM.
Koordinasi dan informasi dari TPPS Kabupaten dengan antar OPD, Kecamatan dan desa masih kurang. pembinaan dari TPPS hanya sebatas pemenuhan data web aksi bangda kemendagri dalam penilaian kinerja 8 (delapan) aksi konvergensi stunting . Sedangkan pada desa yang berhasil koordinasi TPPS sudah berjalan melalui mini loka karya dalam upaya penurunan stunting setiap bulan dan melalui rapat lintas sektor rumah desa sehat setiap 3 bulan sekali. Untuk Desa yang kurang berhasil koordinasi dan informasi masih kurang, karena kegiatan stunting masih banyak di intervensi oleh puskesmas.
Hal ini senada dengan teori dalam panduan Konvergensi program percepatan penanganan

## Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI
stunting bahwa Pelaku pelaksanaan integrasi percepatan penurunan stunting di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan terdiri Kader Pembangunan Manusia (KPM), Tim Pendamping Keluarga  (TPK), Tim  Percepatan  Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten/Kecamatan/Desa dan Pemerintahan Desa/Kelurahan 7 .
3)  Pelaksanaan a)  Pelaksanaan Rembuk Stunting Pelaksanaan rembuk stunting di Kabupaten Merangin dilaksanakan setiap tahunnya melibatkan OPD, Kecamatan dan desa lokus stunting . Dalam kegiatannya menghasilkan berita acara kesepakatan rencana kegiatan program stunting dan kesepakatan melaksanakan koordinasi lintas sektor secara berkala dalam rangka intervensi baik spesifik dan sensitif sesuai dengan kewenangan untuk upaya penurunan stunting terintegrasi, pengoptimalan sumber daya, sumber dana dan pemutakhiran data. Untuk pelaksanaannya masih banyak kecamatan dan desa yang tidak melaksanakan rembuk stunting .  Sedangkan kecamatan dan desa yang berhasil selalu melaksanakan rembuk stunting yang dibungkus dalam kegiatan mini lokakarya dalam upaya penurunan stunting setiap bulan, dengan tujuan koordinasi lintas sektor secara berkala dalam rangka perencanaan kegiatan intervensi baik spesifik dan sensitif sesuai dengan kewenangan dalam upaya penurunan stunting terintegrasi dan pengoptimalan kader KPM serta TPK di Desa agar dapat berjalan dengan maksimal. Sedangkan pada desa yang kurang berhasil pelaksanaan rembuk stunting tingkat kecamatan dan desa  tidak dilakukan.
Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Susanti dan Mardhiah (2022), kegiatan intervensi pencegahan dan penanganan prevalensi stunting pada anak balita di Kabupaten Simeulue dilakukan secara bersama-sama maka pemerintah Kabupaten Simeulue mengajak para stakeholder untuk saling bahu membahu menyusun dan melaksanakan langkah-langkah serta strategi yang terbaik untuk mengatasinya. Pemerintah Kabupaten Simeulue berkomitmen untuk mendukung segala hal dan upaya pencegahan dan penanganan stunting, baik itu kebijakan, regulasi, program/kegiatan serta kebutuhan anggarannya 22 .
b)  Pelaksanaan Kebijakan Stunting Sosialisasi perbup stunting di Kabupaten Merangin sudah dilakukan melalui pertemuan
dan  zoom meeting baik lintas sektor dan lintas program. Namun dalam penerapannya masih bervariasi, tidak semua kepala OPD camat dan kades, mempunyai pemahaman yang sama terkait perbup stunting hal ini dikarenakan  pertemuan rapat koordinasi tidak rutin dan berkala sehingga intervensi masih banyak dilakukan oleh Dinkes dan PPKB. Sedangkan Pada Desa yang berhasil Sosialisasi sudah dilakukan saat mini lokakarya dalam upaya penurunan stunting lintas sektor, untuk penerapan perbup stunting dilakukan sesuai dengan kewenangan dan desa melalui rembuk stunting tingkat desa dan juga saat rapat rumah desa sehat setiap tiga bulan sekali. Disana kita membahas kemajuan dalam pelaksanaan pencegahan dan penurunan stunting . Sedangkan pada desa yang kurang berhasil sosialisasi belum di lakukan di kecamatan dan desa, hanya mengikuti sosialisasi yang diberikan saat sosialisasi di tingkat Kabupaten dan melalui mulut ke mulut saja. Dalam penerapannya masih kurang  dan belum mengikuti aturan dalam perbup sehingga masih bergantung dengan puskesmas dalam pemenuhan data status gizi. Sejalan dengan penelitian Halisah et al (2020) menyatakan bahwa minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas terkait dibuktikan dari masih adanya masyarakat yang masih belum mengetahui adanya peraturan bupati tentang penanggulangan stunting dan pemantauan yang masih dilakukan satu bulan satu kali seperti yang dilakukan di beberapa puskesmas- puskesmas di beberapa desa yang menjadi lokus stunting 23 .
c)  Pelaksanaan Pembinaan KPM Petugas pelaksana program pencegahan stunting untuk tingkat kabupaten sudah sesuai dengan  SK TPPS  kabupaten  Merangin  yang diketuai oleh Bupati Merangin dan dinas Kesehatan sebagai sekretaris TPPS Kab. Merangin,  Dinas PPKB sebagai Wakil Ketua 1 (satu), BAPPEDA sebagai  wakil  ketua  2  (dua)  dan  Dinas  PMD sebagai wakil ketua 3 (tiga).  Sedangkan pada desa yang berhasil sudah sesuai dengan perbup 21 tahun 2021 tentang pencegahan dan penurunan stunting di desa, tenaga yang ikut serta yaitu koordinator pengelola dan pendidikan PAUD kecamatan, Penyuluh KB kecamatan, penyuluh pertanian, TP-PKK Kecamatan, KUA kecamatan serta tenaga kesehatan yang terdiri dari  tenaga gizi, dokter, bidan, puskesmas, promkes, kesling, didampingi oleh kader pembangunan manusia (KPM), kader posyandu dan tim pendamping
Evaluasi Pelaksanaan Program Pencegahan dan Penurunan Stunting di Desa Lokus Stunting...: Fajar Aria Phitra, dkk
keluarga (Bidan desa, kader posyandu dan Tp-PKK desa). Sedangkan pada Desa yang kurang berhasil adalah tidak semua ikut terlibat Penguatan kapasitas petugas pelaksana program pencegahan dan penurunan stunting di Kabupaten Merangin sudah dilakukan akan tetapi belum merata pada seluruh tenaga untuk penguatan kapasitas petugas pelaksana baik di kabupaten, kecamatan dan desa. Sedangkan pada desa yang berhasil penguatan petugas melalui pelatihan sudah dilakukan baik untuk petugas puskesmas maupun petugas desa dan desa menganggarkan dana pelatihan bidang kesehatan sebesar  Rp  20.500.000,-.  Sedangkan,  untuk desa yang kurang berhasil penguatan petugas puskesmas belum dilakukan, dikarenakan petugas yang sudah dilatih kemudian pindah tugas dan petugas desa juga belum mendapatkan penguatan kapasitas petugas dikarenakan petugas baru. Pada tingkat Puskesmas dipimpin oleh seorang Kepala Puskesmas. Kepala Puskesmas bertanggung jawab atas seluruh kegiatan di Puskesmas. Dalam melaksanakan tanggung jawab Kepala Puskesmas merencanakan dan mengusulkan kebutuhan sumber daya Puskesmas kepada Dinas Kesehatan Kabupaten 24 . Berdasarkan penelitian yang dilakukan Arumsari dkk di Puskesmas yang berada di Kabupaten Demak menyebutkan bahwa masih mengalami kekurangan petugas pelaksana program stunting 8 . Selain itu, penelitian lain juga menyebutkan hal yang sama bahwa masih kekurangan petugas yang ahli di bidangnya khususnya tenaga gizi 9–11 Penelitian di puskesmas di daerah Kabupaten Pemalang menyebutkan masih kurangnya pengalaman pada petugas yang ada 12 .

## d)  Pelaksanaan Sistem Manajemen Data
Stunting Sistem pencatatan dan pelaporan data stunting di Kabupaten Merangin sudah dilakukan melalui pencatatan dan pelaporan manual dan elektronik melalui aplikasi yang sudah disediakan oleh pemerintah pusat. Untuk yang berbasis aplikasi EPPBGM, L-simil, EMONEv STBM, New SIGA, E-PKH dan  Siks-NG, HDW dan aplikasi web aksi bangda kemendagri. Menurut Picauly (2021), sistem manajemen data intervensi penurunan stunting (Aksi 6) merupakan upaya pengelolaan data di tingkat kabupaten/kota sampai dengan tingkat desa yang akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan aksi-aksi integrasi lainnya, serta dimanfaatkan untuk membantu pengelolaan
program/kegiatan penurunan stunting terintegrasi. Sistem manajemen data mencakup data-data dari setiap indikator mulai dari data stunting sampai dengan cakupan intervensi gizi spesifik dan sensitif 21 Dalam pelaksanaanya, data tersebut belum terintegrasi satu sama lain. Sedangkan desa yang berhasil dan kurang berhasil pencatatan dan pelaporan menggunakan form yang sudah dibuat formatnya oleh kabupaten yang datanya dimasukkan dalam aplikasi dan dikerjakan bersama-sama dengan kader KPM dan TPK serta dilaporkan secara berjenjang dari desa, puskesmas kecamatan dan kabupaten. Namun, pada desa yang kurang berhasil  pengentrian aplikasi meminta bantuan petugas kabupaten dikarenakan susah sinyal dan petugas KPM belum mengerti cara pengentrian melalui aplikasi dan berdasarkan hasil telaah juga tidak ditemukan pelaporan hasil pemantauan TPK dan scorecard village yang digunakan untuk pelaporan  pada aplikasi HDW pada desa yang kurang berhasil.
Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Picauly (2021), pada 21 Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur diketahui bahwa banyak OPD yang belum paham terkait proses pengumpulan data sampai pelaporan, walaupun semua program konvergensi sudah dijalankan dengan baik. Selain itu, masih ada beberapa OPD yang masih terikat dengan mekanisme pelaporan yang langsung ke pusat seperti Dinas P2KB, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, dan Dinas PUPR. Nilai odd ratio menunjukkan bahwa pelaksanaan aksi konvergensi 6 dapat berpengaruh sebesar 1,917 kali terhadap peningkatan cakupan program intervensi gizi sensitif 21 . SOP  manajemen data stunting di kabupaten belum ada akan tetapi pelaporan tetap dilaporkan setiap bulan mengikuti juknis kemendagri., begitu juga di desa yang berhasil SOP alur manajemen data  dan tata cara pengumpulan data dan pengentrian EPPBGM belum ada, akan tetapi pelaporan secara secara konsisten dilaporkan rutin setiap bulan, triwulan dan semesteran dan melalui aplikasi dengan mengerjakan secara bersama-sama selepas posyandu antar kader KPM, koordinator Gizi puskesmas, dan TPK agar sinkron data yang disampaikan. Sedangkan pada desa yang kurang berhasil dalam pelaksanaannya mengikuti petunjuk yang diberikan saat orientasi petugas ke kabupaten  karena SOP tidak ada dan pelaporan secara konsisten dilaporkan ke kabupaten dan kecamatan. Namun, untuk
pelaporan melalui aplikasi belum secara konsisten di entry setiap bulan di karenakan kendala sinyal. kelengkapan data pelaporan stunting di Kabupaten Merangin belum maksimal karena belum semua desa mengentry dan mengirimkan pelaporan melalui aplikasi dan ada yang mengirimkan laporan akan tetapi tidak lengkap sehingga menyulitkan petugas kabupaten dalam merekap laporan. Untuk desa yang berhasil kelengkapan data pelaporan stunting selalu diverifikasi secara berjenjang mulai dari desa, kapus dan kecamatan sehingga meminimalisir ketidaklengkapan pelaporan stunting . Sedangkan pada desa yang kurang berhasil kelengkapan data pelaporan stunting tidak diverifikasi secara berjenjang  dan diserahkan kepada petugas puskesmas dan bidan desa.
Ketepatan waktu pelaporan manajemen data stunting di Kabupaten Merangin belum maksimal dan konsisten dilakukan setiap bulan dikarenakan akses ke kabupaten yang jauh dari desa dan sinyal yang tidak tersedia. Sedangkan pada desa yang berhasil ketepatan waktu pelaporan untuk kecamatan dan kabupaten sudah tepat waktu karena ada ketentuan dari Kapus untuk pelaksanaan minilok lintas sektor yang dilakukan setiap tanggal 5 sudah menggunakan data pelaporan terbaru. Sedangkan pada desa yang kurang berhasil ketepatan waktu pelaporan belum maksimal karena pernah mendapat teguran dari Dinkes karena lalai dalam pengentrian E-PPBGM dan terkendala susah sinyal dan akses  yang jauh ke Kota Kabupaten.

## e)  Pengukuran dan Publikasi Data Stunting
Rencana Jadwal Pengukuran Pertumbuhan dan perkembangan bayi dan balita pada dea yang berhasil dilakukan setiap kegiatan posyandu setiap 3 bulan sekali mengikuti anjuran kementerian kesehatan dalam peraturan menteri kesehatan no.  66  tahun  2014.  Sedangkan  pada  desa yang kurang berhasil pengukuran pertumbuhan dan perkembangan bayi dan balita dilakukan saat kegiatan posyandu setiap 2 bulan sekali dikarenakan keterbatasan alat antropometri yang tidak tersedia di posyandu.
Berdasarkan peraturan menteri kesehatan nomor  66  tahun  2014  tentang  pemantauan pertumbuhan, perkembangan dan gangguan tumbuh kembang anak bahwa pemantauan pertumbuhan dilakukan pada anak usia 0 (nol) sampai  72  (tujuh  puluh  dua  )  bulan  melalui penimbangan berat badan setiap bulan dan pengukuran tinggi badan setiap 3 (tiga) bulan serta pengukuran lingkar kepala sesuai jadwal 25 .
Pengukuran stunting yang dilakukan oleh petugas di desa yang berhasil dan kurang berhasil bersamaan dengan kegiatan posyandu dengan mengukur tinggi / panjang badan dan berat badan bayi dan balita menggunakan antropometri. Setelah itu dilihat kategori panjang badan per umur atau berat badan per umur dan jenis kelamin, jika masuk kategori merah yaitu -2 SD s/d -3 SD bayi atau balita itu pendek jika lebih dari -3 SD sangat pendek. Berdasarkan buku pedoman pelaksanaan 8 (delapan) aksi konvergensi stunting di daerah didapatkan bahwa pengukuran status gizi mengikuti aturan standar antropometri penilaian status gizi anak yang tertuang pada peraturan Menteri Kesehatan nomor 2 tahun 2020 tentang standar antropometri anak 15 . Publikasi data stunting pada kabupaten, desa berhasil dan kurang berhasil dilaksanakan setiap tahun berdasarkan rekap data e-PPBGM dan laporan surveilan gizi. Namun, Data yang dipublikasikan  belum terupdate, karena e-PPBGM bersifat mobile, berubah terus saat petugas mengentry dan Cakupan pengukuran belum mencapai target.
Hasil ini sesuai dengan hasil publikasi data Stunting yang dilakukan di Kab. Grobogan (Tingkat Kabupaten) bahwa Pemerintah Kabupaten Grobogan sejak Tahun 2017 telah menggunakan sistem informasi E-PPGBM (Elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat). Untuk memetakan kondisi pemenuhan gizi masyarakat, khususnya terkait dengan kondisi gizi bayi dan ibu hamil. Dari kedua indikator tersebut akan dapat ditemukan jumlah kasus bayi stunting di Kabupaten Grobogan 26 .
4)  Pemantauan Pemantauan dalam pencegahan dan penurunan stunting dilakukan melalui feedback pelaporan rutin yang disampaikan oleh dinkes ke puskesmas, setelah itu melalui pertemuan monitoring manajemen data stunting , maupun kunjungan ke lapangan dengan menggunakan daftar checklist. Namun, pelaksanaannya tidak rutin. Sedangkan pada desa yang berhasil pemantauan dilakukan dengan mengecek pelaporan rutin yang diberikan oleh TPK, petugas puskesmas dan kader KPM dan membahasnya bersama saat minilok lintas sektor stunting . kalau tidak mencapai sasaran, Kader KPM, TPK dan koordinator gizi melakukan sweeping di desa, dan hasilnya disampaikan saat  minilok lintas sektor. Sedangkan pada desa yang kurang berhasil pemantauan tidak dilakukan di kecamatan
Evaluasi Pelaksanaan Program Pencegahan dan Penurunan Stunting di Desa Lokus Stunting...: Fajar Aria Phitra, dkk
ya, melainkan di puskesmas dengan melakukan kunjungan lapangan saat pelayanan posyandu ke desa dan mengisi blangko pemantauan.
Sedangkan evaluasi pelaksanaan program pencegahan dan penurunan stunting dilakukan melalui review kinerja tahunan stunting setiap setahun sekali dengan memaparkan cakupan determinan layanan stunting dan sebaran jumlah kasus stunting dan realisasi anggaran terkait stunting . Namun dalam pelaksanaannya masih banyak diintervensi oleh Dinkes.
Hasil penelitian tidak sejalan dengan penelitian Picauly (2021) yang menyatakan bahwa Reviu Kinerja Tahunan  (Aksi  8)  adalah  reviu  yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota terhadap kinerja pelaksanaan program dan kegiatan terkait penurunan stunting selama satu tahun terakhir. Penyelenggaraan intervensi penurunan stunting terintegrasi merupakan tanggung jawab bersama lintas sektor. Untuk itu, diperlukan sebuah tim lintas sektor sebagai pelaksana Aksi Integrasi 21 . Hasil penelitian ini sejalan dengan juknis pelaksanaan 8 (delapan) aksi konvergensi stunting dari kemendagri yaitu Reviu Kinerja Tahunan adalah penilaian yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota terhadap kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pencegahan dan penurunan Stunting selama satu tahun terakhir. Reviu kinerja mengukur capaian semua kegiatan selama satu tahun terakhir terhadap pelaksanaan program percepatan penurunan Stunting mulai dari aksi 1 sampai aksi 7 7 . Sedangkan pada desa yang berhasil evaluasi dilakukan dengan melihat laporan rutin cakupan program yang disampaikan bidan desa, TPK dan Kader KPM untuk selanjutnya diberikan feedback laporan ke desa dan bersama-sama mencari solusinya dalam minilok lintas sektor maupun minilok PKM. Sedangkan pada desa yang kurang berhasil evaluasi lintas sektor di kecamatan tidak dilakukan hanya saat minilok puskesmas.

## Komponen Output
1)  Cakupan Program Cakupan layanan program pencegahan dan penurunan stunting di Kabupaten Merangin ada 29 indikator yang terdiri dari 14 intervensi spesifik dan 15 intervensi sensitif. Intervensi spesifik dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan Intervensi sensitif dilaksanakan oleh PPKB bekerjasama dengan Bappeda, Dinsos, PU, perikanan, disnakbun dan Kemenag dalam melaksanakan intervensinya. Kabupaten merangin terdapat 21
Indikator masih dibawah target yang terdiri dari 9 indikator intervensi spesifik dan 12 indikator sensitif, Sedangkan Pada Desa yang berhasil ada 15 Indikator yang dibawah target yang terdiri dari 6 indikator intervensi spesifik dan 9 indikator sensitif, dan didesa yang kurang berhasil ada 20 indikator yang dibawah target yang terdiri dari 10 indikator spesifik dan 10 indikator sensitif. Cakupan stunting tingkat kabupaten mengalami penurunan sebesar 0,88%  dari  2020-2022  yaitu  15,38%  menjadi 14,5% sedangkan Desa yang berhasil mengalami penurunan dari 29 kasus tahun 2020 menjadi 11 kasus tahun 2022 dan Desa yang kurang berhasil mengalami peningkatan dari 10 kasus menjadi 31 kasus tahun 2022.

## 2)  Tahapan Konvergensi Stunting
Pelaksanaan konvergensi stunting di kabupaten merangin dengan mengikuti juknis 8 (delapan) aksi konvergensi stunting tingkat Kabupaten/Kota dari Kemendagri, aksi 1 : analisis situasi, aksi 2 : perencanaan kegiatan, aksi 3 : rembuk stunting , aksi 4 : pembuatan regulasi (perbup) stunting di Kabupaten dan Desa,  aksi 5 : pembinaan KPM, aksi 6 : manajemen data stunting , aksi  7 : pengukuran dan publikasi data stunting , aksi 8 : review kinerja analisis. Sedangkan Di desa yang berhasil pelaksanaan konvergensi stunting mengikuti perbup 21 Tahapan pertama analisis situasi dengan pemetaan sosial bagi sasaran rumah tangga 1000 HPK. Tahapan kedua analisis sederhana terkait hasil pemetaan sosial Tahapan ketiga penyusunan rencana yang disampaikan saat rembuk stunting tingkat desa Tahapan keempat rembuk stunting Tahapan kelima Kader KPM mengawal melalui APBDes pelaksanaan dari usulan yang sudah direncanakan berdasarkan ansit Tahapan enam dan tujuh melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan konvergensi stunting tingkat desa yang dilakukan melalui sekretariat RDS. Untuk Desa Yang Kurang Berhasil pelaksanaan konvergensi stunting belum mempedomani amanat perbup 21 tentang peran desa dalam pencegahan dan penurunan stunting dan kegiatannya masih di intervensi oleh petugas puskesmas dan bidan desa.

## KESIMPULAN
Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin  telah melakukan upaya percepatan penurunan stunting dengan melaksanakan pilar strategi penurunan stunting melalui penerapan 8 aksi konvergensi yang secara garis besar memperlihatkan terjadi penurunan persentase kasus stunting dalam
Matriks Persamaan dan Perbedaan Komponen Input, Proses, dan Output dalam Pelaksanaan Program Pencegahan dan Penurunan Stunting di Kabupaten, Desa Lokus Stunting Berhasil dan Kurang Berhasil Kabupaten Merangin tahun 2022 No Komponen Kabupaten Desa Berhasil Desa Kurang Berhasil Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Input 1 Kebijakan Regulasi Ada Ada Ada Muatan / Isi Perbup sesuai Perpres 72 tahun 2021 Ada, tidak semua Ada, tidak semua Ada, tidak semua 2 SDM ` Ketersediaan SDM Masih Kurang Mencukupi Masih Kurang 3 Alokasi Dana a. Kecukupan Dana Belum sesuai amanat PERKA BKKBN 12 tahun 2021 sesuai amanat PERKA
BKKBN 12 tahun 2021
sesuai amanat PERKA BKKBN 12 tahun 2021 b. Ketresediaan dana Intervensi spesifik dan Sensitif Belum sesuai Proporsi Intervensi spesifik 30% : 70% intervensi sensitif Belum sesuai Proporsi Intervensi spesifik 30% : 70% intervensi sensitif Belum sesuai Proporsi Intervensi spesifik 30% : 70% intervensi sensitif c. Dana Operasional Petugas Ada Ada Ada 4 Sarana dan Prasarana a. Ketersediaan Suplemen pendukung program stunting Ada Pemberian tablet FE catin belum ada Ada Pemberian tablet FE catin belum ada Ada Pemberian tablet FE catin belum ada b. Ketersediaan Antropometri Belum mencukupi Sudah mencukupi Belum mencukupi c. Ketersediaan PMT Bumil dan Balita Ada Ada Ada d. Media Promosi Pencegahan dan Penurunan Stunting Ada Ada Ada, belum mencukupi 5 Metode a. Ketersediaan Buku Pedoman Ada Tidak ada Tidak ada Proses 1 Perencanaan a. Analisis Situasi & perencanaan kegiatan stunting Ada, Identifikasi masalah yang belum optimal dan belum terintegrasi Ada, Identifikasi masalah yang belum optimal dan belum terintegrasi
Ada,
Identifikasi masalah yang belum optimal dan belum terintegrasi 2 Pengorganisasian a. Sistem Pengor- ganisasian Ada, TTPS Kabupaten Ada, TPPS Kecamatan Belum Ada TPPS
Evaluasi Pelaksanaan Program Pencegahan dan Penurunan Stunting di Desa Lokus Stunting...: Fajar Aria Phitra, dkk
No Komponen Kabupaten Desa Berhasil Desa Kurang Berhasil Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak b. Koordinasi TPPS antar OPD, Kecamatan dan Desa Ada, tidak rutin Ada, rutin dilakukan Ada, tidak rutin 3 Pelaksanaan a. Pelaksanaan Rembuk Stunting Ada Ada Tidak ada b.Pelaksanaan Perbup Stunting Sosialisasi Perbup Stunting Ada Ada Belum ada Penerapan perbup stunting Ada Ada Ada, belum semua dilaksanakan c. Pembinaan KPM 1. Petugas Pelaksana Program Pencegahan dan Penurunan
Stunting
Ada Ada Ada, lintas sektor belum terlibat hanya di intervensi oleh petugas pukesmas dan bidan desa 2. Penguatan Kapasitas Petugas Ada, belum merata Ada, sudah mendapat- kan semua petugas Belum mendapatkan d. Pelaksanaan Sistem
Manajemen Data Stunting
1. Sistem Pencatatan dan Pelaporan
stunting Ada, manual dan elektronik Ada, manual dan elektronik Ada, manual dan elektronik 2. SOP dan konsisten pelaporan manajemen data stunting belum ada, SOP manajemen data stunting di kabupaten belum ada, SOP manajemen data stunting di Puskesmas
belum ada, SOP manajemen data stunting di Puskesmas 3. Kelengkapan Data Manajemen Stunting belum lengkap Lengkap belum lengkap 4. Ketepatan Waktu Pelaporan Data Stunting Belum tepat waktu Sudah Tepat waktu Belum tepat waktu 5. Rencana tindak lanjut perbaikan dari sistem manajemen data stunting Ada Ada Ada

## Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI
No Komponen Kabupaten Desa Berhasil Desa Kurang Berhasil Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak e. Pengukuran Pertumbuhan dan Perkembangan Bayi dan Balita 1. Rencana Jadwal Pengukuran Pertumbuhan dan Perkembangan
Ada, setiap 3 bulan sekali Ada, setiap 2 bulan sekali 2. Pengukuran Stunting Ada Ada Ada 3. Publikasi Data Stunting Ada Ada Ada 4 Pemantauan f. Pemantauan Ada, pelak- sanaannya pemantauan tidak rutin Ada, rutin dilakukan Ada, pelak- sanaannya pemantauan tidak rutin g. Evaluasi Ada, masih banyak diintervensi Dinas Kesehatan
Ada, melibatkan lintas sektor Ada, belum melibatkan lintas sektor, masih banyak dilakukan puskesmas dan bidan desa 5 Output 1. Cakupan Program Pencegahan dan Penurunan Stunting Ada Ada Ada 2. tahapan konvergensi stunting Ada, mengikuti 8 aksi konvergensi stunting Ada, mengikuti perbup 21 tahun 2021 dan melibatkan lintas sektor Ada, belum semua mengi- kuti perbup 21 tahun
2021, dalam pelaksanaan- nya masih di intervensi oleh petugas pusk- esmas dan bidan desa
kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir dimana tahun 2020  sebesar  16%  turun  menjadi  14,50%  di tahun 2022. Laju penurunan cakupan stunting harus ditingkatkan menjadi 3% per tahun, untuk mencapai target  9% pada akhir periode RPJMD Kab. Merangin 2024.
Penelitian ini mendapatkan bahwa masih terdapat kekurangan muatan isi perbup yang belum mengacu pada perpres 72 tahun 2021. Ketenagaan di tingkat Kabupaten dan desa yang kurang berhasil masih kurang sedangkan desa yang berhasil sudah mencukupi. Alokasi dana di tingkat Kabupaten belum memenuhi amanat dalam
Perka BKKBN 12 tahun 2021 sebesar 10% dari APBD, sedangkan Desa yang berhasil dan kurang berhasil sudah memenuhi. Dilihat dari Proporsi anggaran intervensi spesifik jumlahnya jauh lebih rendah dibandingkan dengan intervensi sensitif . Ketersediaan tablet Fe untuk calon pengantin belum dialokasikan pengadaannya, Alat antropometri yang belum tersedia di semua posyandu. Pada metode, tidak tersedia buku pedoman. Dalam komponen proses, pelaksanaan konvergensi stunting di tingkat Kabupaten dan Desa yang berhasil sudah melaksanakan berdasarkan juknis Kemendagri dan Perbup Stunting, sedangkan desa
Evaluasi Pelaksanaan Program Pencegahan dan Penurunan Stunting di Desa Lokus Stunting...: Fajar Aria Phitra, dkk
yang kurang berhasil belum sepenuhnya mengikuti. Sedangkan komponen output pada cakupan belum mencapai target yang ditetapkan, dan tahapan belum mengikuti pedoman yang ditetapkan pada desa kurang berhasil.
Upaya yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Merangin dalam upaya percepatan penurunan stunting adalah membentuk TPPS  Kecamatan  dan  Rumah  Desa  Sehat (RDS) di desa, adanya pelatihan dan penguatan kapasitas petugas pelaksana stunting, monitoring dan evaluasi manajemen data stunting secara berkala dan rutin, melalui agenda rapat koordinasi dan monev perencanaan, agar data stunting terintegrasi, ada kerangka acuan kerja perencanaan alat antropometri dan suplemen yang dibutuhkan untuk kegiatan stunting.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Prof. Dr.dr. Rizanda Machmud, M.Kes, FISPH, FISCM, Sp.KKLp, Dr. Denas Symon, MCN dan Dr.dr. Desmawati, M.Gizi yang telah memberikan masukan dan saran untuk kesempurnaan artikel ini dan Forkompinda Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Merangin, Forkompincam Tabir Selatan dan Tabir Ulu Kabupaten Merangin, Kepala Puskesmas Muara Delang dan Muara Jernih, Kepala Desa Muara Delang dan Muara Jernih yang telah banyak memberikan informasi dan data stunting .

## DAFTAR PUSTAKA
1.   WHO. Levels and trends in child malnutrition: UNICEF. Published online 2021.
2.   Kemenkes.  Mengenal Apa  Itu  Stunting. Published 2022. Accessed March 10, 2023. https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/1388/ mengenal-apa-itu-stunting
3.   Kemenkes RI. Buku Saku Hasil Studi Status Gizi  Indonesai  (SSGI) Tingkat  Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota Tahun 2021. Published online 2021.
4.   Syafrawati S, Lipoeto NI, Masrul M, et al. Factors driving and inhibiting stunting reduction acceleration programs at district level: A qualitative study in West Sumatra. PLoS One . 2023;18(3  MARCH).  doi:10.1371/journal. pone.0283739
5.   Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin. PUBLIKASI  DATA  STUNTING  BIDANG KESEHATAN DALAM UPAYA PENURUNAN
STUNTING KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022. Published online 2022.
6.   HAR  T,  Riant  N.  Kebijakan  Pendidikan (Yogyakarta: Pustaka Pelajar). Published online 2016:241.
7.   Kemendagri. Petunjuk Teknis Pelaksanaan 8 (Delapan) Aksi Konvergensi Stunting di daerah. Published online 2022.
8.   Arumsari W, Supriyati D, Sima P. Evaluasi Pelaksanaan Program Pencegahan Stunting di Era Pandemi Covid-19. J Manaj Kesehat Indones . 2022;10(2):82-94. 9.   Muthia G, Edison E, Yantri E. Evaluasi Pelaksanaan Program Pencegahan Stunting Ditinjau dari Intervensi Gizi Spesifik Gerakan 1000  HPK  Di  Puskesmas  Pegang  Baru Kabupaten Pasaman. J Kesehat Andalas . 2020;8(4):100-108.  doi:10.25077/jka. v8i4.1125
10.  Khoeroh  H,  Indriyanti  DR.  Evaluasi penatalaksanaan gizi balita stunting di wilayah kerja Puskesmas Sirampog. Unnes J Public Heal . 2017;6(3):189-195. 11.  Sriatmi A. Evaluasi Proses dalam Program Penanganan Stunting di Semarang. Published online 2021.
12.  Priharwanti A. Evaluasi CIPP (Context-Input- Process-Product) Program ASI Eksklusif sebagai Upaya Penurunan Stunting di Bantarbolang Kabupaten Pemalang. Pena J Ilmu Pengetah dan Teknol . 2022;36(2):89-97. 13.  Arumsari W, Supriyati D, Sima P. Evaluasi Pelaksanaan Program Pencegahan Stunting di Era Pandemi Covid-19. J Manaj Kesehat Indones . 2022;10(2):82-94. doi:10.14710/ jmki.10.2.2022.82-94
14.  Sukmalalana, Putra HD, Vanny C. Percepatan Penurunan Stunting Untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia Indonesia Yang Unggul. Pus Kaji Akuntabilitas Keuang Negara . 2022;1(1):1-15. https://berkas.dpr.go.id/puskajiakn/analisis- ringkas-cepat/public-file/analisis-ringkas-cepat- public-52.pdf
15.  Kemenkes R. PMK nomor 2 tahun 2020 standar antropometri anak. Published online 2020.
16.  Yusma Indah Jayadi, Syarfaini, Ansyar DI, Sayyidinna DA. Evaluasi program pemberian makanan tambahan (mt) anak balita pada masa pandemi covid 19 puskesmas kabupaten gowa. Published online 2021.
17.  Susi  S.  Evaluasi  Pelaksanaan  Program Pemberian Tablet Tambah Darah Pada Remaja Putri di Puskesmas Cakupan Tertinggi dan
Terendah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019. Published online 2020.
18.  Sewa R, Tumurang M, Boky H. Pengaruh Promosi Kesehatan Terhadap Pengetahuan Dan Sikap Dengan Tindakan Pencegahan Stunting Oleh Kader Posyandu Diwilayah Kerja Puskesmas Bailang Kota Manado. J Kesmas . 2019;8(4):80-88. https://ejournal.unsrat.ac.id/ index.php/kesmas/article/view/23968/23615 19.  Nuradhiani A,  Briawan  D,  Dwiriani  CM. Dukungan guru meningkatkan kepatuhan konsumsi tablet tambah darah pada remaja putri di Kota Bogor. J Gizi dan Pangan . 2017;12(3):153-160.
20.  Kemendagri. Pedoman Teknis Penilaian Kinerja 8 Aksi konvergensi stunting Kabupaten /Kota. Published online 2021.
21.  Picauly  I.  Pengaruh  Pelaksanaan  Aksi Konvergensi  Stunting Terhadap  Cakupan Program Intervensi Gizi Sensitif di Propinsi Nusa Tenggara Timur. J Pangan Gizi Dan
Kesehat . 2021;10(2):71-85.
22.  Susanti M, Mardhiah N. Strategi Pemerintah Simeulue dalam Penanganan Prevalensi Stunting pada Anak Balita. J Soc Policy Issues . Published online 2022:1-6.
23.  Halisah  UN,  Irawati  I,  Yuliastina  R. IMPLEMENTASI  PERATURAN  BUPATI SUMENEP N0. 14 TAHUN 2019 TENTANG P E R C E PATA N   P E N A N G G U L A N G A N STUNTING. J Public Corner Fisip Univ Wiraraja . 2020;15:25-37.
24.  Kementerian Kesehatan RI. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. 2019;(2).
25.  Kemenkes R. PMK 66 tahun 2014 tentang pemantauan pertumbuhan, perkembangan dan gangguan tumbuh kembang anak. Published online 2014.
26.  Bappeda Kabupaten Grobogan. Hasil Analisis Situasi Prevalensi Stunting di Kab. Grobogan (Tingkat Kabupaten). Published online 2020.