Jurnal Interpretasi Hukum |ISSN: 2746-5047 Vol. 2, No. 2 – Agustus 2021, Hal.409-415 | Tersedia online di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI : https://doi.org/10.22225/juinhum.2.2.3450.409-415

## PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENJUALAN DAGING ANJING DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN
1999
I Made Bramastra De Putra, I Nyoman Gede Sugiartha & I Putu Gede Seputra Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia debramastra21@gmail.com, nyomansugiartha14@gmail.com, gamyongputu@gmail.com

## Abstrak
Anjing  merupakan  salah  satu  hewan  peliharaan  favorit  dan  banyak  dicintai,  namun  hal  tersebut  tidak menghalangi  adanya  praktik  penjualan  daging  anjing  secara  ilegal  sebagai  bahan  campuran  makanan. Mengingat  penjualan  illegal  daging  anjing  belum  ada  sanksi  pidana  yang  jelas  dari  pemerintah  maka peneliti ini bertujuan untuk mengkaji bentuk pertanggungjawaban pelaku penjualan daging anjing dilihat dari  perspektif  perlindungan  konsumen  dan  sanksi  pidana  bagi  pelaku  berdasarkan  undang-undang. Penelitian  ini  dilakukan  dengan  metode  hukum  normatif  di  mana  menggunakan  pendekatan  konseptual dan  pendekatan  perundang-undangan.  Dari  hasil  temuan,  maka  dapat  ditarik  simpulan  bahwa  pelaku harus bertanggungjawab terhadap konsumen berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 4 huruf a  yang menjamin keselamatan,  kenyamanan, dan keamanan konsumsi barang dan/atau jasa, dan pelaku  dapat  dikenakan  sanksi  denda  maksimal  dua  miliar  rupiah  atau  kurungan  maksimal  lima  tahun karena melanggar ketentuan dalam pasal 8 pada undang-undang perlindungan konsumen pasal 62 ayat 1. Kata kunci: Daging Anjing, Hukum Pidana, Pertanggungjawaban.

## Abstract
Dogs are one of the favorite and much-loved pets, but this does not prevent the illegal sale of dog meat as a food ingredient. Considering that there is no clear criminal sanction from the illegal sale of dog meat from the government, the research aims to examine  the accountability of the  perpetrators of selling dog meat from a consumer protection perspective and the criminal sanction for the perpetrator based on law. This research was conducted with a normative method with conceptual approach and statutory approach. From the result the researcher found that the perpetrator must be responsible to consumers based on the Consumer  Protection  Law  Article  4  letter  a,  which  guarantees  the  safety,  comfort  and  security  of consumption of goods and / or services, and the perpetrator may be subject to a maximum fine of 2 billion rupiah  or  a  maximum  imprisonment  of  5  years  for  violating  the  provisions  in  Article  8  based  on  the consumer protection law article 62 paragraph 1.
Keywords: Dog Meat, Criminal Law, Liability

## I. PENDAHULUAN
Penjualan  daging  anjing  merupakan  masalah  bila  dikaitkan  dengan  Undang-Undang Perlindungan  Konsumen,  disini  penjualan  olahan  makanan  daging  anjing  ini  dicampur  dengan olahan  makanan  lainnya,  sehingga  konsumen  tidak  mengetahuinya.  Praktik  ini  subur  terjadi karena  daging  anjing  illegal  dijual  dipasaran  dengan  harga  yang  relatif  murah.  Namun,  perlu disadari  bahwa  konsumen  memiliki  hak-hak  yang  terlindungi  secara  hukum  dalam  undang- undang  perlindungan  konsumen  No.08/1999  atas  keamanan,  kenyamanan  dan  keselamatan terhadap  produk  dan  jasa  serta  memiliki  kebebasan  memilih  barang  atau  jasa  sesuai  kualitas yang  ditawarkan.  Kemudian,  konsumen  juga  berhak  mendapatkan  servis  yang  jujur  dan berimbang  serta  hak  atas  ganti  rugi  barang  atau  jasa  yang  tidak  sesuai  dengan  penawaran  dan lainnya.
Perihal adanya penjualan daging anjing selama ini belum ditanggapi serius  oleh aparat penegak hukum, padahal  video pelaku penjual  daging  anjing ini sering beredar di  media sosial terutama pada saat pelaku membunuh dan mengolah daging anjing tersebut. Beberapa hal yang
menyebabkan  pelaku  tidak  dilaporkan  ke  aparat  penegak  hukum  adalah  karena  tidak  adanya bukti  dari  perbuatan  yang  dilakukan,  atau  hanya  adanya  percobaan  yang  mana  hal  itu  tidak masuk  kedalam  tindak  pidana  (pidana  yang  tidak  sempurna)  dan  tidak  bisa  dikenakan  sanksi pdana atasnya ( Chazawi, 2005 ).
Konsumsi  daging  anjing  yang  dilakukan  olah  masyarakat  di  Bali  sempat  mendapat perhatian  dari  aktivis  hewan  hingga  pada  akhirnya  Gubernur  Bali  mengeluarkan  himbauan resmi  untuk  menghentikan  penjualan  daging  anjing.  Himbauan  ini  juga  didasari  oleh  aspek kesehatan  yang  tidak  terjamin  dari  mengkonsumsi  daging  anjing,  karena  kegiatan mengkonsumsi  daging  anjing  ini  bisa  meningkatkan  penyebaran  penyakit  zoonosis  dan  juga penyakit rabies. Anjing termasuk  kedalam jenis jewan yang  dapat terkena penyakit yang  dapat tertular  oleh  manusia  untuk  itu,  daging  anjing  dapat  dikategorikan  sebagai  daging  yang  tidak boleh dikonsumsi ( Susanti, 2021 ). Makanan yang baik untuk dikonsumsi, maksudnya makanan yang  tidak  berbahaya  baik  secara  fisik  maupun  intelektual  ( Thabrani,  2013 ).  Mengkonsumsi daging  anjing  juga  dinilai  tidak  sesuai  dengan  hukum  keselamatan  dan  keamanan  hewan  yang tercantum dalam Undang-Undang No. 18/2009 pasal 66. Kegiatan perdagangan serta konsumsi daging  anjing  di  Bali  dinilai  tidak  sesuai  dengan  prosesnya,  kemungkinan  hewan  anjing ditangkap dan dibunuh termasuk dengan menggunakan racun yang beresiko terhadap kesehatan manusia.
Penjual  daging  anjing  biasanya  akan  memasang  penanda  bertuliskan  RW  yang merupakan  singkatan  dari  rintek  wuuk  dalam  bahasa  Manado  yang  berarti  bulu  halus  adalah makanan  dengan  bahan  dasar  anjing  yang  jadi  makanan  wajib  dalam  pesta  pernikahan  di Sulawesi  Utara.  Olahan  daging  anjing  ini  sangat  mudah  juga  ditemukan  di  Kupang,  Nusa Tenggara  Timur  dan  beberapa  kota  serta  daerah  lainnya  di  Indonesia  dimana  hal  ini  sudah menjadi kebiasaan bahkan kebudayaan warga setempat.
Berkenaan  dengan  hal  ini,  pemerintah  diharapkan  dapat  menyusun  aturan  hukum  terkait keselamatan, kesejahteraan, dan keamanan hewan. Dalam Undang-Undang kesejahteraan hewan No.18/2009  pasal  66  dicantumkan,  berkenaan  dengan  kesehatan  dan  peternakan  hewan,  lima prinsip  dasar  kebebasan  satwa  menjadi  hal  fundamental  yang  harus  diperhatikan.  Kemudian, masyarakat secara umum juga memiliki tanggungjawab  sebagai pendamping pemerintah dalam penegakan  aturan  berkenaan  kesejahteraan  hewan  yang  kemudian  dituangkan  dalam  pasal  67. Hal ini juga bertentangan dengan kehalalan makanan yang akan dikonsumsi, Triasih et al (2016) mengkaji  tentang  perlindungan  hukum  bagi  konsumen  terhadap  produk  makanan  bersertifikat halal.  Mengkonsumsi  daging  anjing  berarti  kita  turut  andil  dalam  perbuatan  yang  merenggut kesejahteraan hewan peliharaan ( Fajar, 2018 ). Maraknya praktik jual beli daging anjing menarik perhatian  para  penjual  untuk  lebih  kreatif  agar  menarik  pembeli,  misalnya  membuat  olahan masakan  dari  daging  anjing  menjadi  rica-rica  dan  diperjual  belikan,  hal  ini  di  kaji  dalam penelitian  ( Satriya,  2019 ).  Berdasarkan  penjelasan  sebelumnya,  peneliti  memutuskan  untuk mengkaji pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penjualan daging anjing, di mana peneliti ini  bertujuan  untuk  mengkaji  bentuk  pertanggungjawaban  pelaku  penjualan  daging  anjing dilihat  dari  perspektif  perlindungan  konsumen  dan  sanksi  pidana  bagi  pelaku  berdasarkan undang-undang.

## II. METODE PENELITIAN
Studi ini merupakan penelitian hukum normatif dimana analisis data dilakukan secara sistematis dengan pendekatan konseptual yang mengacu pada asas hukum dan aturan undang-undang yang ada.  Teknik  dokumentasi  dipakai  dalam  studi  ini  sebagai  teknik  pengumpulan  data  dengan melibatkan dokumen dan literature lain dengan bahasan terkait perlindungan konsumen.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pertanggungjawaban  Pelaku  Penjual  Daging  Anjing  Dari  Sudut  Pandang Perlindungan Konsumen
Dalam  pemberian  sanksi  pertanggungjawaban  yang  akan  diberikan  kepada  pelaku  usaha  yang memproduksi  daging  anjing  untuk  makanan  olahan  belum  bisa  memberikan  sanksi  karena ketiadaan  aturan  tegas  dari  pemerintah.  Dengan  rencana  jangka  panjang  untuk  mengurangi peredaran  makanan  berbahan  daging  anjing  di  Bali,  pemerintah  hanya  memberikan  pengertian kepada  masyarakat  agar  mengurangi  mengkonsumsi  makanan  olahan  daging  anjing  dan memberikan kesadaran bahwa anjing bukanlah komoditas yang layak untuk dikonsumsi. Landasan  hukum  atas  berhaknya  konsumen  untuk  mendapatkan  perlindungan  hukum  tertuang dalam beberapa aturan berikut:
1. UUD 1945 Pasal 27, Pasal 5 ayat (1), Pasal 33, dan Pasal 21 ayat (1).
2. Surat  Edaran  Dirjen  Perdagangan  Dalam  Negeri  No.235/DJPDN/VII/2001  tentang Penanganan  Pengaduan  Konsumen  yang  ditujukan  kepada  seluruh  Dinas  Indag Prop/Kab/Kota.
3. PP  No.58/2001  tentang  Pembinaan  Pengawasan  dan  Penyelenggaran  Perlindungan Konsumen.
4. UU  Perlindungan  Konsumen  No.8/1999  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  tahun 1999 No. 42 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3821)
5. UU No.30/1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
6. Surat Edaran Direktur Jendral Perdagangan Dalam Negeri No. 795/DJPDN/SE/12/2005 tentang Pedoman Pelayanan Pengaduan Konsumen.
Dibentuknya  UUPK  disebabkan  oleh  beberapa  clausula  pertimbangan  sebab  regulasi  yang menjamin  perlindungan  atas  hak-hak  konsumen  di  Indonesia  belum  maksimal,  sehingga menjadi  penting  untuk  membuat  perangkat  regulasi  hukum  dalam  rangka  memaksimalkan keseimbangan  perlindungan  hak  konsumen  dan  pelaku  usaha  demi  tercipta  dan  jalannya stabilitas perekonomian yang sehat. Dengan adanya kondisi seperti ini, sudah pasti dunia usaha akan  tumbuh  serta  melahirkan  beragam  produk  dan  jasa  yang  mampu  bersaing  secara  global guna meningkatkan kesejahteraan masayarakat dan mendorong pembangunan ekonomi nasional ( Widjaja  dan  Yani,  2003 ).  Norma-norma  terhadap  penjamina  hak-hak  konsumen  yang  diatur dalam  UUPK  merupakan  UU  payung  yang  dijadikan  sebagai  dasar  putusan  apabila  terdapat dugaan  praktik  kecurangan  terhadap  hak  konsumen  dan  diharapkan  bisa  menjadi  jalan penyelesaian  apabila  terjadi  suatu  masalah  dalam  isu  terkait.  Namun  dalam  praktik pelaksanaannya,  bahkan  sampai  tahap  litigasi,  aturan  tersebut  belum  mampu  memberikan kepastian hukum bagi konsumen yang dirugikan.
Pada  dasarnya,  UUPK  menempatkan  dan  menjamin  kesetaraan  hukum  antara  pelaku usaha  dan  konsumen.  Namun,  dalam  pelaksanaan  dan  penerapan  aturan  ini  harus  ada pengawasan  dan  pengawalan  demi  terciptanya  hubungan  yang  setara  dan  berimbang  antara konsumen dengan pelaku usaha dalam kegiatan ekonomi supaya tidak ada pihak yang dirugikan karena  ada  payung  hukum  yang  menjamin  perlindungan  atas  hak-hak  yang  menjadi kepemilikian kedua belah pihak ( Nugroho, 2011 )
Pelaku usaha adalah lembaga atau individu yang  memproduksi,  menawarkan, menjual, ataupun  mendistribusikan  produk  barang  atau  jasa  sesuai  dengan  kemampuan  dan  keahlian kepada  khalayak  luas.  Kesemua  bentuk  kegiatan  diatas  merupakan  hak  yang  dijamin  dalam hukum  bagi  para  pelaku  usaha.  Pelaku  usaha  yang  dikatakan  menjalankan  hak  dan kewajibannya  dengan  benar  adalah  mereka  yang  jujur  dan  memberikan  edukasi,  sosialisai terhadap informasi produk yang ditawarkan secara benar, objektif dan tidak  menipu. Kejujuran yang  dimaksud  juga  termasuk  didalamnya  memproduksi  barang  layak  pakai  dan  layak  guna dengan  kualitas  yang  sesuai  dengan  standar  yang  berlaku  agar  konsumen  bisa  mengonsumsi barang/jasa  sebagaimana  harapan  dan  keinginan  mereka.  Namun,  dalam  kasus  penelitian  ini,
pihak  pelaku  usaha  yang  menjual  daging  anjing  secara  ilegal  dengan  cara  mencampurkannya dalam  bahan  makanan  bukanlah  pelaku  usaha  yang  jujur  dan  dapat  dipercaya  karena  dalam praktik  penjualan  mereka  melakukan  unsur  penipuan  dengan  menjual  makanan  olahan  yang tidak layak konsumsi.
Berdasarkan asas perlindungan konsumen bahwa dalam hal ini dalam perlindungan hak- hak  konsumen,  konsumen  memiliki  hak-hak  yang  harus  dilindungi  baik  dalam  hal  keamanan dan  keselamatan  konsumen  dimana  seharusnya  konsumen  atau  masyarakat  tidak  memiliki keraguan  dalam  mengkonsumsi  daging  yang  beredar  di  pasaran  serta  daging  tersebut  layak untuk diperjual belikan.
Berkembangnya  jasa  kuliner  yang  menyajikan  makanan  olahan  dengan  dicampurnya daging anjing dengan makanan olahan lainnya di Bali tidak terlepas karena dorongan kebutuhan masyarakat  yang  gemar  terhadap  kuliner  tersebut.  Mitos  di  masyarakat  bahwa  daging  anjing mempunyai  banyak  khasiat  bagi  tubuh  diantaranya  bisa  menyembuhkan  beberapa  penyakit, tidak  terkecuali  yang  berkaitan  dengan  syahwat  dan  vitalitas,  menyebabkan  produk  makanan olahan  ini  banyak  dicari  masyarakat.  Di  lain  sisi  anjing  bukanlah  komoditas  yang  lazim  untuk dikonsumsi,  karena  alasan  juga  belum  adanya  jaminan  kesehatan  bagi  konsumennya. Sebenarnya  tidak  hanya  dari  sisi  konsumen  saja  yang  mesti  mendapatkan  perlindungan  tetapi juga bagi masyarakat secara umum yang bukan bagian dari konsumen.
Berdasarkan  UUPK,  kegiatan  penjualan  daging  anjing  secara  ilegal  dipasaran  serta praktik pencampuran bahan makanan dan makanan olahan dengan daging anjing yang berotensi menularkan  penyakit  kepada  konsumen  oleh  pelaku  usaha  merupakan  sebuah  tindakan pelanggaran  terhadap  hak-hak  yang  melekat  pada  konsumen  selaku  pengguna  dan  penikmat barang dan/atau jasa yang ditawarkan. Beberapa pasal yang dilanggar dalam UUPK oleh pelaku usaha  yang  menjual  dan  mencampur  daging  anjing  dalam  makanan  olahan  adalah  sebagai berikut:
1. Dalam  tindakannya  menjual  dan  mencampurkan  daging  anjing  dalam  olahan  makanan yang  sebenarnya  tidak  layak  dikonsumsi  karena  bepotensi  menularkan  rabies  kepada konsumen  selaku  pengguna  dan  penikmat  produk,  pelaku  usaha  telah  melakukan pelanggaran  terhadap  Pasal  4  huruf  a  tentang  perlindungan  hak  konsumen  untuk mendapatkan keselemanatan, keamanan, serta kenyamanan dalam mengonsumsi barang dan  jasa mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan  keselamatan dalam  mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
2. Tindakan pencampuran bahan makanan dengan daging anjing oleh pelaku dengan tanpa sepengetahuan  konsumen  dan  ketiadaan  informasi  yang  diberikan  oleh  pelaku  usaha kepada  konsumen  merupakan  tindakan  tidak  jujur  dan  mengandung  unsur  penipuan serta  pelanggaran  hak  konsumen  yang  diatur  dalam  Pasal  7  huruf  b.  Secara  umum, tuntutan  ganti  kerugian  atas  kerugian  yang  dialami  oleh  konsumen  sebagai  akibat penggunaan barang dan/atau jasa, baik yang berupa kerugian materi, fisik maupun jiwa, dapat  didasarkan  pada  beberapa  ketentuan  yaitu  tuntutan  ganti  kerugian  berdasarkan wanprestasi dan tuntutan ganti kerugian berdasarkan perbuatan melanggar hukum.

## 2. Sanksi  Pidana  Terhadap  Pelaku  Penjualan  Daging  Anjing  Dalam  Kitab  Undang- Undang Hukum Pidana
Dilihat  dari  proses  kegiatan  yang  dilakukan  pelaku  usaha  dalam  kasus  penelitian  ini  sanksi pidana  sudah  sepatutnya  dijatuhi  kepada  mereka  yang  menjual  makanan  olahan  bercampur daging  anjing  tanpa  sepengetahuan  konsumen.  Karena  dalam  praktiknya,  kegiatan  tersebut masuk kedalam ranah penipuan, kecurangan, dan pelanggaran hak konsumen. Pada hakikatnya kerugian yang ditanggung oleh konsumen adalah mendapatkan barang yang tidak sesuai dengan penawaran.  Daging  anjing  yang  dicampur  dalam  olahan  makanan  tidak  termasuk  dalam  bahan layak  konsumsi.  Masalah  ini  sudah  diatur  dan  tercantum  dalam  Undang-Undang  perlindungan
konsumen  No.  8/1999.  Dalam  aturan  yang  lebih  terperinci, sesuai  dengan butir-butir  dalam pasal  62  ayat  1,  pencampuran  makanan  dengan  daging  anjing  melanggar  pasal  8  butir  f,  dan terancam hukuman kurungan dan sanksi denda.
Di dalam KUHP ada hukum yang berlaku sebagai dasar penegakan hukum di Indonesia. KUHP  itu  sendiri  merupakan  warisan  dari  kolonial  Belanda  yang  pada  kenyataannya  masih banyak  pengaturan  di  dalam  KUHP  yang  tidak  sesuai  dengan  kondisi  masyarakat  Indonesia pada  saat  ini.  Tujuan  pemidanaan  khususnya  bagi  pelaku  penjualan  dan  pembunuhan  daging anjing diperlukan pengaturan lainnya yang diatur dalam peraturan Perundang-undangan. Di  dalam  KUHP  itu  sendiri  hanya  ada  yang  mengatur  mengenai  tindak  pidana  penganiayaan terhadap hewan yang tertuang di dalam Pasal 302 KUHP yang menyatakan sebagai berikut:
(1) Penganiayaan ringan yang dilakukan terhadap hewan diancam dengan hukuman penjara paling lama tiga bulan atau hukuman denda paling banyak senilai empat ribu lima ratus rupiah.
(2) Apabila  perbuatan  tersebut  menyebabkan  hewan  cacat,  sakit  lebih  dari  satu  minggu, menderita  luka  berat  yang  dapat  menyebabkan  kematian  pada  hewan,  maka  yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak senilai tiga ratus rupiah karena penganiayaan hewan.
(3) Apabila hewan tersebut milik yang bersalah, maka hewan tersebut dapat dirampas.
(4) Percobaan dalam hal melakukan kejahatan terhadap hewan tidak dapat dipidana.
Bunyi ayat dari pasal 302 KUHP di atas dapat disimpulkan bahwa:
1. barang siapa dengan tanpa adanya suatu tujuan yang patut atau secara melampaui batas, dengan  penuh  kesengajaan  memberikan  luka  atau  rasa  sakit  kepada  hewan  yang  dapat merugikan kesehatannya;
2. barang siapa dengan tanpa adanya suatu tujuan yang patut atau secara melampaui batas yang  diperlukan  untuk  mencapai  tujuan  tersebut  atau  tanpa  tujuan  yang  patut,  dengan penuh kesengajaan tidak memberikan makanan untuk keperluan hidup hewan, yang atau sebagian menjadi kepunyaannya dan ada di bawah pengawasannya kepada hewan yang wajib dipeliharanya.
Ketentuan seperti yang telah dijelaskan di atas dapat dengan mudah digunakan apabila terdapat oknum  yang  melakukan  penjualan  dan  penganiayaan  terhadap  anjing  yang  bahkan menyebabkan  kematian  bagi  anjing  itu  sendiri.  Di  dalam  buku  yang  berjudul  KUHP  yang disertai  dengan  komentar  lengkap  pasal  demi  pasal  yang  dibuat  oleh  R.  Soesilo  menjelaskan bahwa  yang  dimaksud  dalam  ayat  (1)  tersebut  adalah  penganiayaan  ringan  pada  hewan  dalam hal ini anjing. Pasal tersebut dapat dibuktikan dengan:
1) Orang  itu  dengan  kesadaran  penuh  atau  dapat  dikatakan  dengan  sengaja  melukai, menyakiti atau merusak kesehatan hewan.
2) Perbuatan  itu  dilakukan  dengan  adanya  suatu  tujuan  yang  patut  atau  melewati  batas yang diizinkan.
3) Dengan  kesadaran  penuh  atau  dapat  dikatakan  dengan  sengaja  tidak  memberi  makan atau minum kepada hewan dengan maksud memberikan penderitaan.
4) Hewan  tersebut  sama  sekali  atau  sebagian  menjadi  kepunyaan  orang  itu  atau  di  dalam penjagaannya atau harus dipeliharanya.
5) Perbuatan tersebut dilakukan tidak dengan maksud dan tujuan yang patut atau melewati batas yang diizinkan ( Soesilo, 1995 )
Berdasarkan penjelasan dari R. Soesilo tersebut dapat kita ketahui bahwa hewan yang dimaksud di  dalam  KUHP  adalah  hewan  pada  umumnya  yang  bukan  merupakan  hewan  langka  atau hewan yang dilindungi oleh negara. Oleh karena itu anjing termasuk dalam pasal ini. Jadi dapat dikatakan  oknum-oknum  tertentu  yang  melakukan  penjualan  maupun  pembunuhan  terhadap anjing  dengan  cara  yang  keji  apalagi  hingga  menjadikan  daging  anjing  tersebut  sebagai
makanan  olahan  dapat  diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama  9  bulan  atau pidana  denda paling banyak 300 Rupiah.
Dari  perihal  tersebut  mengakibatkan  konsumen  tidak  mengetahui  daging  yang  mereka konsumsi.  Dengan  demikian  dapat  tergambarkan  bahwa  dalam  permasalahan  ini  terdapat pelanggaran terhadap hak konsumen  yang sudah jelas tertuang  di dalam  UU No.8 Tahun 1999 tentang  Perlindungan  Konsumen  Pasal  4.  Perlindungan  bagi  konsumen  merupakan  jaminan yang didapatkan oleh para konsumen dari sebuah produk yang telah diproduksi oleh para pelaku usaha didasarkan pada posisi tawar menawar konsumen yang lemah ( Nasution, 2002 )
. SIMPULAN DAN SARAN
1. Simpulan
Dari penjelasan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Pertanggungjawaban  pelaku  penjual  daging  anjing  dari  perlindungan  konsumen tertuang  di  dalam  UU  No.  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen  Pasal  4 huruf  a.  Pelaku  usaha  telah  melakukan  pelanggaran-pelanggaran  dalam  pembuatan makanan  olahan  yang  bercampur  dengan  daging  anjing  tersebut  yang  dimana merugikan  konsumen.  Perdagangan  daging  anjing  ini  juga  bisa  menimbulkan  suatu penyakit bagi yang mengkonsumsinya misalnya penyakit rabies, pada saat pemotongan hewan kita tidak mengetahui tempat dan kesehatan dari anjing tersebut yang tidak jelas.
2. Sanksi  pidana  yang  di  dapat  oleh  pelaku  penjualan  daging  anjing  adalah  suatu  tindak pidana  yang  telah  melanggar  dari  ketentuan  di  dalam  UU  No.  8  Tahun  1999  Tentang Perlindungan  Konsumen  pada  Pasal  62  ayat  1.  Pelaku  usaha  yang  menjual  daging anjing  dengan  cara  dicampur  dengan  daging  lainnya,  sehingga  konsumen  tidak mengetahui  daging  yang  mereka  konsumsi.  Disini  pelaku  usaha  yang  menjual  daging olahan  dengan  dicampur  dengan  daging  anjing  merupakan  suatu  hal  kelalaian  atau kesengajaan  yang  dilakukan  pelaku  usaha  agar  makanan  olahan  yang  dijual  tidak diketahui oleh konsumen.

## 2. Saran
Melalui kajian ini, peneliti ingin menyampaikan beberapa saran yang kiranya dapat membantuk pemerintah untuk lebih memperhatikan beberapa hal, sepert:
1. Anjing merupakan sahabat setia dari manusia yang biasanya senantiasa menjaga rumah, seharusnya  anjing  tidak  layak  untuk  dikonsumsi  terlebih  dari  penyebaran  penyakit rabies  akibat  mengkonsumsi  daging  anjing.  Pemerintah  diharapkan  untuk  membuat regulasi yang jelas agar penjual daging anjing bisa mendapatkan hukuman dan efek jera agar tidak terjadi lagi penjualan dan pembunuhan terhadap anjing.
2. Dengan  belum  adanya  regulasi  yang  jelas  dan  kebijakan  dari  pemerintah,  seharusnya pemerintah  lebih  gencar  melaksanakan  sosialisasi  kepada  para  pedagang  daging  agar mereka  menjual  makanan  yang  layak  untuk  di  konsumsi  dan  tidak  menjual  daging anjing  sebagai  makanan  olahan  serta  melayani  konsumen  secara  benar  dan  jujur sebagaimana kewajiban pelaku usaha yang diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 7.
3. Pemerintah  diharapkan  agar  penjual  makanan  olahan  yang  bercampur  dengan  daging anjing  agar  mendapatkan  sanksi  dari  suatu  Perundang-Undangan  dan  di  pertegas regulasinya,  agar  pelaku  usaha  yang  menjual  daging  anjing  mendapatkan  sanksi  yang jelas.

## DAFTAR PUSTAKA
Chazawi,  A.  (2005). Pelajaran  hukum  pidana:  percobaan  dan  penyertaan  (bagian  3) .  Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Fajar,  K.  (2018).  Upaya  Humane  Society  International  (HSI)  Dalam  Perlindungan  Hewan Anjing dan Kucing di Festival Yulin, China. Jurnal Ilmu Hubungan International , Vol.6 . Nasution, A. (2002). Hukum perlindungan konsumen: suatu pengantar . Diadit Media, Jakarta. Nugroho, S. A. (2011). Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen ; di Tinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya . Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
Satriya,  D.  B.  (2019). Praktik  Jual  Beli  Olahan  Masakan  Rica-Rica  Daging  Anjing  Di  Tinjau Dari  Hukum  Islam  Dan  Etika  Bisnis  Islam  (Studi  Kasus  di  Warung  Rica-rica  P.  Keprek Kelurahan Bago, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung) . IAIN Tulungagung. Soesilo,  R.  (2013). Buku  Teks  Kitab  undang-undang  hukum  pidana  (KUHP)  serta  komentar- komentarnya lengkap pasal demi pasal . Politeia, Bogor.
Susanti, Dyah. O. (2021). Halal Characteristics of Small and Medium Micro Business Products (MSMEs)  In  Patemon  Villag  Krejengan  Sub-District  Probolinggo  District. Journal  Equity of Law and Governance , Vol 1 (1).
Thabrani,  A.  M.  (2013).  Esensi  Ta’abbud  Dalam  Konsumsi  Pangan  (Telaah  Kontemplatif  atas Makna Halâl-Thayyib). Jurnal Al-Ihkam , 8 (1).
Triasih,  D.,  Heryanti,  B.  R.,  &  Kridasaksana,  D.  (2016).  Kajian  Tentang  Perlindungan Hukumbagi  Konsumen  Terhadap  Produk  Makanan  Bersertifikat  Halal. Jurnal  Dinamika Sosial Budaya , Vol.18 (2). Widjaja,  G.,  &  Yani,  A.  (2003). Hukum  tentang  perlindungan  konsumen .  Gramedia  Pustaka Utama, Jakarta.