## PAMPAS: Journal Of Criminal Law

## DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI

## Wahyu Noviacahyani. Elly Sudarti, Yulia Monita
Fakultas Hukum, Universitas Jambi
wahyunoviac@gmail.com
Perkembangan  korupsi  di  Indonesia  sekarang  ini  menimbulkan kerugian negara yang sangat besar. Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil, mesti dilakukan penindakan sesuai hukum. Tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai suatu kejahatan  yang  luar  biasa.  Tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh seorang  Jaksa  bernama  Pinangki  Sirna  Malasari  menarik masyarakat luas karena putusan pidana yang dijatuhkan terlalu rendah  dan  tindak  mencerminkan  suatu  keadilan.  Berdasarkan permasalahan  di  atas, maka penulis menarik  rumusan masalah sebagai  berikut;  Pertama,  Bagaimana  bentuk  pidana  yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam Putusan Nomor:  10/Pid.Sus-TPK/2021/PT  DKI?  Kedua,  Apa  dasar pertimbangan  Hakim  dalam  menjatuhkan  pidana  terhadap Putusan  Nomor:  10/Pid.Sus-TPK/2021/PT  DKI?  Penulisan  ini menggunakan  metode  penelitian  yuridis  normatif  dikarenakan adanya  ketidakadilan  terhadap  Putusan  Nomor:  10/Pid.Sus- TPK/2021/PT  DKI.  Hasil  penelitian  menunujukkan  bahwa:  1) Bentuk pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa yaitu, pidana penjara  selama  4  tahun  dan  denda  Rp600.000.000,00  dan pemecatan jabatan sebagai Jaksa. 2) Alasan yang menjadi dasar pertimbangan  hakim  dalam  Putusan  Nomor:  10/PID.SUS- TPK/2021/PT  DKI  yaitu:  1)  Bahwa  terdakwa  mengaku  bersalah dan  menyesali  perbutannya  serta  telah  dipecat  dari  profesinya sebagai  Jaksa;  2)  Bahwa  terdakwa  adalah  seorang  ibu  yang mempunyai  anak  balita  berusia  4  tahun  sehingga  layak  diberi kesempatan  untuk  memberi  kasih  sayang  kepada  anaknya;  3) Bahwa  terdakwa  sebagai  wanita  harus mendapat  perlindungan dan  diperlakukan  secara  adil;  4)  Bahwa  perbuatan  terdakwa tidak  diilakukan  seorang  diri  melainkan  melibatkan  pihak  lain yang  turut  bertanggungjawab.  Maka  dari  itu,  Penulis berpendapat  bahwa  ada  ketidakadilan  dalam  Putusan  Nomor: 10/PID.SUS-TPK/2021/PT  DKI.  yaitu  dengan rendahnya  putusan pidana yang dijatuhkan dalam kasus korupsi tersebut.
Kata Kunci: Dasar
Pertimbangan Hakim, Tindak Pidana Korupsi.

## ARTICLE HISTORY
Submission: 23-01-2023
Accepted: 23-01-2023 Publish: 02-03-2023 KEYWORDS: Judge’s Consideration, Corruption Crimes.

## ABSTRACT
The  development  of corruption  in  Indonesia  today  has  caused enormous  state  losses.  Corruption  crimes  committed  by  Civil Servants  must  be  prosecuted  according  to  law.  Corruption  is categorized as an extraordinary crime. The crime committed by a prosecutor named Pinangki Sirna Malasari attracted the wider community because the criminal verdict handed down was too low and the act reflected justice. Based on the problems above, the  authors  draw  the  formulation  of  the  problem  as  follows; First, what is the form of punishment imposed on perpetrators of corruption in Decision Number: 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI? Second,  what  is  the  basis  for  the  judge's  consideration  in imposing  a  sentence  on  Decision  Number:  10/Pid.Sus- TPK/2021/PT  DKI?  This  writing  uses  a  normative  juridical research  method  due  to  the  injustice  of  Decision  Number: 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI. The results of the study show that: 1)  The  form  of  punishment  imposed  on  the  defendant  is imprisonment for 4 years and a fine of Rp. 600,000,000.00 and dismissal from his position as a Prosecutor. 2) The reasons that became  the  basis  for  the  judge's  consideration  in  Decision Number:  10/PID.SUS-TPK/2021/PT  DKI,  namely:  1)  That  the defendant pleaded guilty and regretted his actions and had been dismissed from his profession as a prosecutor; 2) Whereas the defendant is a mother who has a child under the age of 4 years so that she deserves the opportunity to give love to her child; 3) Whereas  the  defendant  as  a  woman  must  receive  protection and be treated fairly; 4) That the defendant's actions were not carried  out  alone  but  involved  other  parties  who  were  also responsible. Therefore, the author is of the opinion that there is injustice  in  Decision  Number:  10/PID.SUS-TPK/2021/PT  DKI. namely the  low  number  of  criminal decisions handed  down  in the corruption case

## A. PENDAHULUAN
Tindak pidana korupsi telah menjadi kejahatan yang dianggap merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pengaturan yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi ialah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20  Tahun  2001  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi.  Berdasarkan pemahaman  Pasal  2  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999,  bahwa  korupsi  adalah: “Perbuatan secara melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain    (perseorangan  atau  korporasi)  yang  dapat  merugikan  keuangan  atau perekonomian negara.” 1 Perkembangan korupsi di Indonesia sekarang ini menimbulkan kerugian negara yang sangat besar. Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Pegawai Negeri  Sipil,  mesti  dilakukan  penindakan  sesuai  hukum,  dimana  dalam  salah  satu prosesnya  adalah  proses  persidangan.  Tindak  pidana  korupsi  dikategorikan  sebagai suatu  kejahatan  yang  luar  biasa.  “Korupsi  tidak  hanya  dapat  merugikan  keuangan negara, mengganggu stabilitas dan keamanan masyarakat, tetapi juga melemahkan nilai-
1 Muhammad Yusni, Keadilan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Kejaksaan , Airlangga Universitas Press, Surabaya, 2019, hlm. 14.
nilai  demokrasi  dan  kepastian  hukum.” 2 “Harus  disadari  bahwa  upaya  untuk mengembalikan kerugian keuangan negara akibat korupsi tidaklah mudah.” 3
Hakim sebagai orang yang diberikan kewenangan memutuskan suatu perkara tidak  bisa  sewenang-wenang  dalam  menjatuhkan  putusannya.  Selain  itu  juga,  Hakim dalam  menjatuhkan  putusan  juga  harus  secara  objektif  berdasarkan  hukum  yang berlaku,  sehingga  putusan  yang  telah  dijatuhkan  tersebut  tidak  mengakibatkan ketidakadilan  bagi  setiap  orang  yang  melakukan  tindak  pidana.  “Dalam  menjatuhkan putusan pidana, Hakim harus benar-benar memahami apakah putusan yang dijatuhkan tersebut  sudah  sesuai  dengan  tujuan  pemidanaan  dan  juga  tepat  sasaran.” 4 “Hakim harus selalu mandiri, tidak boleh terpengaruh oleh pihak manapun, dan tidak memihak dalam mengambil keputusan.” 5
Hakim mempunyai wewenang untuk menerapkan hal-hal yang meringankan dan hal-hal  yang  memberatkan  dalam  putusan  yang  telah  dijatuhkan.  “Terkait  hal  ini, terkadang  memicu  ketidakpuasan  masyarakat  dikarenakan  ringannya  hukuman  yang dijatuhkan  terhadap  Koruptor,  padahal  tindak  pidana  korupsi  merupakan  suatu kejahatan yang luar biasa dan sulit untuk diberantas, karena perbuatan para pelakunya berlangsung secara canggih dan sistematik.” 6 Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan bahwa: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.” Ketentuan mengenai pertimbangan Hakim diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang terdapat dalam Pasal 197 Ayat  (1)  Huruf  d  yang  menentukan  bahwa:  “Pertimbangan  disusun  secara  ringkas mengenai  fakta  dan  keadaan  beserta  alat  pembuktian  yang  diperoleh  di  sidang  yang menjadi dasar penentuan-penentuan kesalahan terdakwa.”
Hakim  Pengadilan  Tinggi  DKI  Jakarta  menjatuhkan  putusan  kepada  terdakwa Pinangki Sirna Malasari terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana  korupsi,  pencucian  uang,  dan  permufakatan  jahat  untuk  melakukan  tindak pidana korupsi dengan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara yang awalnya 10 tahun penjara menjadi 4 tahun dan denda sebesar Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
Adapun  pemotongan  hukuman  tersebut  diputuskan  Majelis  Hakim  dengan mempertimbangkan beberapa hal yaitu:
a. Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan mengatakan menyesali perbuatannya serta telah mengiklaskan dipecat dari profesinya sebagai Jaksa, oleh karena itu ia masih dapat diharapkan akan berperilaku sebagai warga masyarakat yang baik;
2 Vani  Kurnia,  Sahuri  Lasmadi,  Elizabeth  Siregar,  Tinjauan  Yuridis  terhadap  Tugas  dan Kewenangan Jaksa sebagai Penyidik dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, Pampas Journal of Criminal Law, Vol. 1, No. 3, 2021, hlm. 2. https://repository.unja.ac.id/id/eprint/18129
3 Ikhwan Fahrojih, Hukum Acara Pidana Korupsi , Setara Press, Jawa Timur, 2016, hlm. 107.
4 Noviana  Permanasari,  Analisis  Dasar  Pertimbangan  Hukum  oleh  Hakim  Pengadilan  Tinggi Jakarta Pusat No. 10/Pid.Sus-Tpk/2021/PT DKI, Syntax Idea , Vol. 3, No. 9, 2021, hlm. 2159 https://doi.org/10.36418/syntax-idea.V3i9.1486
5 M.  Masrur  Huda, Independensi  Hakim  Dalam  Tindak  Pidana  Korupsi, Global  Aksara  Press, Surabaya, 2021, hlm. 4.
6 Augustinus  Simanjuntak, Refleksi  Tentang  Delik  Korupsi, PT.  Raja Grafindo  Persada,  Depok, 2020, hlm. 6.
b. Bahwa terdakwa adalah seorang ibu dari anaknya yang masih balita (berusia 4 tahun) layak  diberi  kesempatan  untuk  mengasuh  dan  memberi  kasih  sayang  kepada anaknya dalam masa pertumbuhannya;
c. Bahwa  terdakwa  sebagai  wanita  harus  mendapat  perhatian,  perlindungan  dan diperlakukan secara adil;
d. Bahwa  perbuatan  terdakwa  tidak  terlepas  dari  keterlibatan  pihak  lain  yang  turut bertanggung jawab, sehingga kadar kesalahannya memengaruhi putusan ini. Upaya penegakan hukum pidana tidak boleh ada yang hanya mengedepankan sisi kepastian hukum saja, dengan mengesampingkan sisi keadilannya dan begitu pula sebaliknya. Hakim harus tepat dalam menentukan suatu pidana bagi seorang Koruptor, karena korupsi merupakan extraordinary crime yang dampaknya luar biasa.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  Yuridis  Normatif  dikarenakan adanya ketidakadilan yang dijatuhkan oleh Hakim terhadap seorang Jaksa yang bernama Pinangki Sirna Malasari yang terdapat dalam Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI.

## C. PEMBAHASAN
1. Bentuk Pidana Yang Dijatuhkan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Putusan  hakim  merupakan  suatu  kesimpulan  akhir  dari  suatu  perkara  yang menentukan nasib terdakwa dalam pidana yang dijatuhkan terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan. Bentuk putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan mengenai suatu pekara yaitu:
a. Putusan bebas
“Putusan bebas adalah terdakwa yang dijatuhi putusan bebas atau bebas dari tuntutan hukum.” 7 Dasar dari putusan bebas ini terdapat dalam ketentuan Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu: “Jika Pengadilan berpendapat  bahwa  dari  hasil  pemeriksaan  di  sidang,  kesalahan  terdakwa  atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka  terdakwa  diputus  bebas.”  Secara  yuridis,  seorang  terdakwa  diputus  bebas apabila majelis hakim yang bersangkutan menilai:
a. Tidak memenuhi atas pembuktian menurut Undang-undang secara negatif. Pembuktian  yang  diperoleh  dipersidangan,  tidak  cukup  membuktikan kesalahan terdakwa dan sekaligus kesalahan terdakwa tidak cukup terbukti, itu tidak diyakini oleh hakim.
b. Tidak memenuhi asas batas pembuktian. Kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa hanya didukung oleh satu alat bukti saja. Dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP, untuk membuktikan kesalahan terdakwa maka sekurang-kurangnya mempunyai dua alat bukti yang sah.
b. Putusan lepas dari segala tuntutan
Putusan lepas dari segala tuntutan hukum diatur dalam Pasal  191  ayat (2) KUHAP,  yang  berbunyi:  “Jika  pengadilan  berpendapat  bahwa  perbuatan  yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu
7 Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 347.
tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.” “Kriteria dari putusan lepas dari segala tuntutan hukum sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 191 ayat (2) ini yakni:
a. Apa  yang  didakwakan  kepada  terdakwa  memang  terbukti  secara  sah  dan meyakinkan;
b. Tetapi sekalipun terbukti, hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan tidak merupakan tindak pidana.” 8
“Putusan lepas dari segala tuntutan hukum yakni kenyataan bahwa apa yang didakwakan  dan  yang  telah  terbukti  tersebut  tidak  merupakan  tindak  pidana.” 9 Perbedaan antara putusan lepas dari segala tuntutan hukum dengan putusan bebas adalah bahwa putusan bebas tentang apa yang didakwakan penuntut umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Sedangkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah apa yang didakwakan oleh penuntut umum terbukti tidak merupakan suatu tindak pidana.
c. Putusan pemidanaan
Putusan pemidanaan diatur dalam Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). “Putusan pemidanaan dijatuhkan oleh hakim apabila hakim  berpendapat  bahwa  terdakwa secara  sah  dan  meyakinkan  menurut  hukum terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan.” 10 Salah satu tujuan pemidanaan adalah memberikan efek jera bagi pelaku maupun bagi masyarakat sulit dicapai.  “Pada  hakikatnya,  putusan  yang  mengandung  pemidanaan (veroordeling) merupakan  putusan  hakim  yang  berisikan  suatu  perintah  kepada  terdakwa  untuk menjalani  hukuman  atas  perbuatan  yang  dilakukannya  sesuai  dengan  amar putusan.” 11
Hakim  jika  telah  menjatuhkan  putusan  pemidanaan,  berarti  hakim  telah  yakin berdasarkan  alat-alat  bukti  yang  sah  serta  fakta-fakta  di  persidangan  bahwa terdakwa  terbukti  melakukan  perbuatan  sebagaimana  dalam  surat  dakwaan.  Dan tidak  melanggar  ketentuan  Pasal  183  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana (KUHAP).  Pembentuk  undang-undang  memberikan  kebebasan  menentukan  batas maksimal  dan  minimal  lama  pidana  yang  harus  dijalani  terdakwa,  hal  ini  bukan berarti  Hakim  dapat  dengan  seenaknya  menjatuhkan  pidana  tanpa  dasar pertimbangan  yang  lengkap.  Penjatuhkan  pidana  tersebut  harus  cukup dipertimbangkan.
Setiap putusan hakim harus memuat pertimbangan yang disusun dari fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang terungkap di persidangan, terutama mengenai fakta atau keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Fakta-fakta atau keadaan  beserta  alat  pembuktian  ini  harus  jelas  diungkapkan  dalam  uraian pertimbangan  putusan  karena  akan  menjadi  titik  tolak  dalam  menentukan  jenis putusan  dan  berat  ringannya  pidana  yang  akan  dijatuhkan  kepada  terdakwa. “Berdasarkan penjelasan mengenai ketentuan yang diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP dikatakan bahwa yang dimaksud dengan fakta dan keadaan di sini
8 Ibid., hlm. 352.
9 Sandro Unas, Kajian Yurisis Terhadap Bentuk Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Korupsi,
Jurnal Lex Et Societatis , Vol. VII, No. 4, 2019, hlm. 59. , https://ejournal.unsrat.ac.id/index/etsocieta/aview//24414 10 Ibid.
ialah segala apa yang ada dan apa yang ditemukan di sidang oleh pihak dalam proses, antara  lain,  penuntut  umum,  saksi  ahli,  terdakwa,  penasihat  hukum,  dan  saksi korban.” 12
Majelis  Hakim  dalam  Putusan  Nomor:  10/PID.SUS-TPK/2021/  PT  DKI  Jakarta Pusat  telah  menjatuhkan  putusan  berupa  pidana  yaitu  penjara  dan  denda  bagi terdakwa. Terdakwa bernama  Pinangki Sirna Malasari Alias Pinangki, berumur 39 tahun dan bertempat tinggal di  Mediterania I Jalan Parahyangan Nomor 62 Sentul City, Bogor. Pinangki Sirna Malasari juga memperoleh pidana tambahan yaitu berupa pemecatan jabatan sebagai seorang Jaksa.
2. Dasar  Pertimbangan  Hakim  Dalam  Menjatuhkan  Pidana  Pelaku  Tindak Pidana  Korupsi  (Analisis  Putusan  Pengadilan  Tinggi  Nomor:  10/PID.SUS- TPK/2021/PT DKI)
Hakim dalam menjatuhkan suatu putusan harus berlandaskan atas asas keadilan, kepastian  hukum  dan  kemanfaatan  agar  putusan  yang  dikeluarkan  menjadi  suatu putusan yang adil dan diterima oleh masyarakat. Selain itu, sebelum memutus suatu putusan  perkara,  “Hakim  juga  harus  mempertimbangkan  fakta  yuridis,  fakta persidangan  dan  fakta  sosiologis  dari  terdakwa.  Hal  ini  dilakukan  agar  terdakwa merasa  bahwa  Hakim  menjatuhkan  putusan  pidana  sesuai  dengan  perbuatan terdakwa.” 13
1. Fakta Yuridis Fakta yuridis adalah fakta hukum yang terungkap di persidangan dan dapat dibuktikan  di  sidang  pengadilan  yang  terbuka.  Fakta  yuridis  di  persidangan  juga memperhatikan syarat-syarat yang nantinya membantu Hakim dalam memutuskan suatu  perkara.  Syarat-syarat  tersebut  terdiri  dari  syarat  formil  dan  syarat  materil. Ketentuan-ketentuan  yang  tercantum  dalam  KUHAP  bukan  saja  mengatur  tentang tata cara yang wajib dilaksanakan dan dipatuhi oleh aparat penegak hukum dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan, tetapi juga mengatur mengenai prosedur dan persyaratan yang harus ditaati dalam upaya melindungi hak-hak asasi manusia oleh aparat penegak hukum.
a. Syarat Formil
Ketentuan Pasal 197 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)  mengenai  sistematika  formal  putusan  hakim  mempunyai  sifat imperative (perintah), rigid (kaku) dan mandatory (memaksa). Selanjutnya, pada pasal  197  ayat  (2)  menyatakan:  “tidak  dipenuhinya  ketentuan  dalam  ayat  (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l pasal ini akan mengakibatkan putusan batal demi hukum.”  “Sehingga apabila ketentuan ini tidak dipenuhi sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) dan (2) akan mengakibatkan putusan batal demi hukum. Pencantuman ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf a-l mempunyai arti penting sehingga harus ditaati oleh hakim dalam membuat putusan.” Dalam suatu putusan,  ada hal-hal yang harus dipenuhi sesuai dengan Pasal 197 ayat (1), antara lain:
a) Kepala  putusan  yang  dituliskan  berbunyi:  “Demi  Keadilan  Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
12 Ibid.
13 Sri Dewi Rahayu, Yulia Monita, Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika Pampas:  Journal  Of  Criminal  Law ,  Vol.  1,  No.  1,  2020,  hlm.  132, https://doi.org/10.22437/pampas.v1i1.8314
b) Nama  lengkap,  tempat  lahir,  umur  atau  tanggal  lahir,  jenis  kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa.
c) Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan.
d) Pertimbangan  yang  disusun  secara  ringkas  mengenai  fakta  dan  keadaan, beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.
e) Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan.
f) Pasal peraturan perundangan-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.
g) Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara yang diperiksa oleh hakim tunggal.
h) Pernyataan  kesalahan  terdakwa,  pernyataan  telah  terpenuhi  semua  unsur dalam  rumusan  tindak  pidana  disertai  dengan  kualifikasinya  dan  pemidaan atau tindakan yang dijatuhkan.
i) Ketentuan  kepada  siapa  biaya  perkara  dibebankan  dengan  menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti.
j) Ketentuan  bahwa  seluruh  surat  ternyata  palsu  atau  keterangan  dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu.
k) Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahan atau dibebaskan.
l) Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.
Ketentuan  pasal  197  ayat  (1)  KUHAP  yang  menentukan  syarat-syarat materi muatan suatu putusan pengadilan (pemidanaan), hendaknya ditaati dan dilaksanakan sesuai dengan isi ketentuan didalamnya. “Oleh karena itu, ketentuan yang termuat dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP tersebut dapat dikatakan bersifat memaksa (mandatory), perintah (imperatif) dan  tidak  bisa  diperluas (limitatif). Karena apabila tidak memenuhi ke dua belas materi muatan dalam amar suatu putusan pemidanaan dapat berakibat batal demi hukum.” 14 Untuk mengetahui arti penting pencantuman pasal 197 ayat (1) huruf a-l KUHAP dalam suatu putusan, maka akan dijelaskan sebagai berikut:
a. Kepala Putusan Pemidanaan
Tujuan  dicantumkannya  kepala  putusan  yaitu  “dimaksudkan  bahwa pengadilan  dilaksanakan  berdasarkan  sendi-sendi  religius  dan  Hakim  harus mewujudkan kebenaran materil dan nantinya dapat dipertanggungjawabkan terhadap  Tuhan  Yang  Maha  Esa.” 15 Unsur  ini  telah  dipenuhi  oleh  Putusan Nomor:  10/PID.SUS-TPK/2021/PT  DKI  karena  terdapat  kalimat  “Demi Keadilan  Berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa”  dalam  halaman  pertama putusan.
b. Identitas Lengkap Terdakwa
14 M. Afdal Hi. Anwar, Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor: 177/Pid.B/2018/PN.Tte Dalam Tindak Pidana Pengeroyokan Pada Prespektif Asas Legalitas:
Khairul Law Journal, Vol. 3, No. 2, 2020, hlm. 112,
https://ejournal.unkhair.ac.id/index.php/klj/article/view/2896
15 Lilik  Mulyadi, Bunga Rampai  Hukum  Pidana  (Prespektif,  Teoritis,  dan  Praktek), PT  Alumni, Bandung, 2012, hlm. 137.
Ketentuan ini merupakan syarat formal dan harus ada dalam putusan karena  mempunyai  hubungan  yang  kuat  ketika  sidang  dengan  diharapkan pemeriksaan  identitas  terdakwa  tidak  terjadi  kesalahan  dalam  mengadili seseorang (error in persona). 16 Unsur ini terdiri dari: nama lengkap terdakwa, tempat  lahir,  umur  atau  tanggal  lahir,  jenis  kelamin,  kebangsaan,  tempat tinggal,  agama  dan  pekerjaan  terdakwa.  Pada  putusan  Nomor:  10/PID.SUS- TPK/2021/PT  DKI  ini  telah  memenuhi  persyaratan,  seperti  dapat  dilihat  di bawah ini: Nama lengkap :      Dr. Pinangki Sirna Malasari, S.H., M.H. Tempat lahir :      Yogyakarta Umur/tanggal lahir :      39 tahun / 21 April 1981 Jenis kelamin :      Perempuan Kebangsaan :      Indonesia Tempat tinggal :      Mediterania I Jalan Parahyangan Sentul City, Bogor Agama :      Islam Pekerjaan :  PNS/Jaksa/Mantan  Kepala  Sub  Bagian Pemantauandan  Evaluasi  II  pada  Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung RI c. Dakwaan
Dakwaan  dijadikan  dasar  untuk  melakukan  pembuktian/alasan yuridis,  tuntutan  pidana,  dan  penggunaan  upaya  hukum.  Dengan  adanya dakwaan Majelis Hakim akan menentukan bersalah atau tidaknya seseorang dalam  melakukan  suatu  tindak  pidana.  Dalam  Putusan  Nomor:  10/PID.SUS- TPK/2021/PT DKI terdakwa didakwa dengan 5 dakwaan yang disusun secara kombinasi dalam bentuk kumulatif dan Subsidiairitas, yaitu:
Kesatu Primair :  Melakukan  tindak  pidana  yang  diatur  dan  diancam dalam  Pasal  5  ayat  (2)  jo.  Pasal  5  ayat  (1)  huruf  a Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Subsidiair :  Melakukan  tindak  pidana  yang  diatur  dan  diancam pidana  Pasal  11  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Kedua :  Melakukan  tindak  pidana  yang  diatur  dan  diancam pidana  dalam  Pasal  3  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Ketiga
Primair :  Melakukan  tindak  pidana  yang  diatur  dan  diancam pidana  dalam  Pasal  15  jo.  Pasal  5  ayat  (1)  huruf  a Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Subsidiair :  Melakukan  tindak  pidana  yang  diatur  dan  diancam pidana  dalam  Pasal  15  jo.  Pasal  13  Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. d. Pertimbangan-pertimbangan  yang  disusun  secara  ringkas  dan  lengkap mengenai  fakta  dan  keadaan  beserta  alat  pembuktian  yang  diperoleh  dari pemeriksaan di sidang.
Putusan  hakim  pada  praktik  peradilan  sebelum  mempertimbangkan “pertimbangan-pertimbangan  yuridis”  ini  dibuktikan  dan  dipertimbangkan, hakim  terlebih  dahulu  akan  menarik  “fakta-fakta  dalam  persidangan”  yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa pada persidangan.
Dakwaan  yang  didakwakan  oleh  Jaksa  Penutut  Umum  semuanya mempertimbangkan hal-hal yang dijadikan dasar sebuah dakwaan. Penjelasan ini dapat dilihat dalam Putusan Nomor: 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI, yang terdapat pada halaman 494-586.
e. Tuntutan pidana
Jaksa  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  Kep518/A/J.A./11/2001 tentang  perubahan  Keputusan  Jaksa  Agung  Republik  Indonesia  Nomor Kep132/A/J.A./11/1994  Tentang  Administrasi  Perkara  Tindak  Pidana, menyebutkan  bahwa:  surat  tuntutan  pidana  memuat  antara  lain:  identitas terdakwa, dakwaan penuntut umum, alat bukti persidangan (keterangan saksi, keterangan  ahli,  surat,  keterangan  tersangka  dan  petugas),  fakta-fakta persidangan,  analisis  yuridis  (pembuktian  pasal  yang  didakwakan), pertimbangan  hal  yang  memberatkan  dan  meringankan,  tuntutan  penuntut umum. Pada putusan Nomor: 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI ini, Jaksa Penunut Umum  menuntut  agar  Pengadilan  Tinggi  DKI  Jakarta  Pusat  menjatuhkan putusan, pada pokoknya yaitu:
a) Menyatakan  terdakwa  Pinangki  Sirna  Malasari  tidak  terbukti  bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu primair yaitu melanggar Pasal 5 ayat (2) jo. Pasal 5 ayat (1) huruf a UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan dakwaan ketiga primair yaitu melanggar Pasal 15 jo. Pasal 5 ayat 1 huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  20 Tahun  2001  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun 1999;
b) Membebaskan  oleh  karena  itu  terdakwa  Pinangki  Sirna  Malasari  dari dakwaan sebagaimana tersebut di atas;
c) Menyatakan  terdakwa  Pinangki  Sirna  Malasari  telah  terbukti  bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu subsidiair yaitu melanggar Pasal 11 Undang-Undang Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  dan  dakwaan  kedua  yakni melanggar  Pasal  3  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010  tentang Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  dan dakwaan ketiga subsidiair yakni melanggar Pasal 15 jo. Pasal 13 Undang- Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
d) Menjatuhkan  pidana  terhadap  terdakwa  Pinangki  Sirna  Malasari  dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dalam rumah tahanan negara;
e) Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp600.000.000,00 (enam  ratus  juta  rupiah)  dengan  ketentuan  apabila  denda  tidak  dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
f) Menyatakan barang bukti sebagaimana daftar barang bukti dalam berkas perkara;
g) Membebankan  kepadaterdakwa  untuk  membayar  biaya  perkara  sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
Dasar pertimbangan Penuntut Umum dalam menjatuhkan tuntutannya berdasarkan  keterangan-keterangan  saksi  yang  berjumlah  31  orang,  dan berdasarkan keterangan ahli sebanyak 2 orang yang bernama Irwan Hariyanto dan Yenti Garnasih.
f. Pasal peraturan perundangan-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa Pertimbangan-pertimbangan ringkas mengenai fakta dan keadaan yang ditemukan dalam proses persidangan dan diyakini perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana, maka disebutkan dalam surat tuntutan pasal peraturan  perundang-undangan  yang  menjadi  dasar  pemidanaan  adalah hukum materil yang ada dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Selain itu, di dalam putusan juga disertai dengan berat ringannya penerapan pidana  penjara.  Keadaan  yang  memberatkan  dan  meringankan  terdakwa dalam penerapan penjatuhan pidananya disesuaikan dengan motif dan akibat dari tindak pidana yang dilakukan.
Pasal-pasal  yang  digunakan  dalam  Putusan  Nomor:  10/PID.SUS- TPK/2021/PT DKI ialah Pasal 11, Pasal 15 jo. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Pasal 3 Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tetang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Adapun dalam putusan ini, Majelis Hakim menyatakan keadaan-keadaan  yang  memberatkan  dan  keadaan-keadaan  yang meringankan.
Keadaan-keadaan yang memberatkan:
a) Terdakwa  adalah  seorang  Aparat  Penegak  Hukum  (APH)  dengan  jabatan sebagai Jaksa;
b) Perbuatan  terdakwa  membantu  Saksi  Joko  Soegiarto  menghindari pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 12 tanggal 11 Juni 2009 dalam  perkara  cessi  Bank  Bali  sebesar  Rp904.000.000.000,00  (Sembilan ratus empat milyar Rupiah) yang saat itu belum dijalani;
c) Terdakwa  sudah  biasa  mengurus  perkara  dengan  bekerja  sama  dengan Saksi  Anita  Dewi  Anggraeni  Kolopaking,  terutama  yang  terkait  dengan institusi Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung;
d) Terdakwa menyangkal atas perbuatannya dan menutup-nutupi keterlibatan pihak-pihak lain yang terlibat dalam perkara a quo;
e) Perbuatan  terdakwa  tidak  mendukung  pemerintah  dalam  rangka penyelenggaraan  Negara  yang  bersih  dan  bebas  dari  Korupsi,  Kolusi  dan Nepotisme;
f) Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan tidak mengakui kesalahannya;
g) Terdakwa telah menikmati hasil tindak pidana yang dilakukannya.
Keadaan-keadaan yang meringankan:
a) Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
b) Terdakwa  adalah  tulang  punggung  keluarga,  mempunyai  tanggungan seorang anak yang masih kecil, berusia 4 (empat) tahun;
c) Terdakwa belum pernah dihukum.
g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara yang diperiksa oleh hakim tunggal
Hari  dan  tanggal  diadakannya  musyawarah  untuk  perkara  yang ditangani dapat diperiksa oleh majelis hakim atau hakim tunggal. Ditentukan dalam pasal 152 ayat (1) KUHAP yang berbunyi: “dalam hal pengadilan negeri menerima  surat  pelimpahan  perkara  dan  berpendapat  bahwa  perkara  itu termasuk  wewenangnya,  ketua  pengadilan  menunjuk  hakim  yang  akan menyidangkan perkara tersebut dan hakim yang ditunjuk itu menetapkan hari sidang”. Putusan Nomor: 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI juga telah memenuhi unsur g, sidang dilaksanakan dari Agustus 2020 hingga Juni 2021.
h. Pernyataan  kesalahan  terdakwa,  pernyataan  telah  terpenuhi  semua  unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan.
Pernyataan  kesalahan  terdakwa  yang  dibuat  oleh  Majelis  Hakim  ini diperoleh  berdasarkan  proses  pemeriksaan  perkara  dilihat  dari  fakta  dan keadaan  dan  juga  pembuktian  dalam  persidangan.  Pernyataan  kesalahan terdakwa  adalah  hal  yang  harus  dicantumkan  dalam  putusan  pemidanaan ketika telah terpenuhi semua unsur dan delik-delik dalam tindak pidana dan
rumusan  tindak  pidana  disertai  dengan  kualifikasi  dan  pemidanaan  atau tindakan  yang  dijatuhkan.  Putusan  Nomor:  10/PID.SUS-TPK/2021/PT  DKI juga  telah  memenuhi  unsur  h,  dimana  dalam  putusan  ini  Majelis  Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## M E N G A DI L I
1. Menyatakan terdakwa Dr. Pinangki Sirna Malasari, S.H., M.H. tidak terbukti secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  yang didakwakan dalam dakwaan KESATU - Primair dan KETIGA - Primair;
2. Membebaskan terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan KESATU - Primair dan KETIGA - Primair;
3. Menyatakan  terdakwa  Dr.  Pinangki  Sirna  Malasari,  S.H.,  M.H.  terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi” sebagaimana  didakwakan  dalam  dakwaan  KESATU  -  Subsidiair  dan “Pencucian Uang” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan KEDUA dan “Permufakatan  Jahat  Untuk  Melakukan  Tindak  Pidana  Korupsi” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan KETIGA - Subsidiair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana  penjara  selama  4  (empat)  tahun  dan  denda  sebesar Rp600.000.000,-  (enam  ratus  juta  rupiah),  dengan  ketentuan  apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan  masa  penahanan  yang  telah  dijalani  oleh  Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
7. Memerintahkan  barang  bukti  Membebankan  kepada  terdakwa  untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah).
i. Ketentuan  kepada  siapa  biaya  perkara  dibebankan  dengan  menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti Besarnya  biaya  perkara  ditentukan  sesuai  dengan  kemampuan terpidana.  Apabila  terdakwa  tidak  mampu  atau  tidak  mau  membayar  maka Jaksa pada prinsipnya dapat menyita sebagian barang-barang milik terpidana untuk dijual lelang yang kemudian hasilnya akan dipergunakan untuk melunasi biaya perkara tersebut. Dalam Putusan Nomor: 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI terdakwa  dibebani  untuk  membayar  biaya  perkara  sebesar  Rp10.000,00 (sepuluh  ribu  Rupiah).  Barang  bukti  dalam  perkara  ini  ialah  sebanyak  271 buah.
j. Ketentuan  bahwa  seluruh  surat  ternyata  palsu  atau  keterangan  dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu Dalam  pemeriksaan  hakim  di  pengadilan  pidana,  yang  harus diterangkan kepalsuannya adalah surat otentik, sedangkan untuk akta dibawah tangan yang bisa dibuat oleh pihak terlibat tanpa ada campur tangan notaris, bisa  dibuat  oleh  para  pihak  lalu  didaftarkankan  di  notaris  dan  hanya dilegalisasi oleh notaris, tidak diharuskan untuk dibuktikan atau diterangkan kepalsuannya.
k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan
Penahanan diatur secara lengkap dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara  Pidana.  Berdasarkan  pasal  1  angka  21  ketentuan  umum  KUHAP, penahanan adalah: “penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”
l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera
Ketentuan  mengenai  hari  dan  tanggal  putusan  ini dimaksudkan  agar setiap  orang  dapat  mengetahui  kapan  putusan  ini  diucapkan  dalam persidangan terbuka untuk umum yang disertai juga dengan nama penuntut umum, nama majelis hakim yang mengadili dan memutus perkara dan tak luput juga nama panitera yang guna menerangkan susunan pejabat yang berwenang terhadap perkara yang sedang diadili.
Putusan Nomor: 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI juga telah memenuhi unsur  l,  dan  ketentuan  tersebut  berbunyi  seperti  berikut:  “Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi  pada  Pengadilan  Tinggi  DKI  Jakarta  pada  hari  Selasa  tanggal  8  Juni 2021 oleh kami Muhammad Yusuf, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, Haryono, S.H., M.H. dan Singgih Budi Prakoso, S.H., M.H. Hakim-hakim  Tidak Pidana  Korupsi  serta  Dr.  Hj.  Reny  Halida  Ilham  Malik,,  S.H.,  M.H.  dan  Lafat Akbar,  S.H.  Hakim-hakim  Ad.Hoc  Tindak  Pidana  Korupsi,  masing-masing sebagai  Hakim  Anggota,  berdasarkan  Penetapan  Ketua  Pengadilan  Tindak Pidana Korupsi pada Pegadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 20 April 2021 Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT  DKI  sebagai  Majelis  Hakim  untuk  mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, 14 Juni 2021 oleh Ketua Majelis tersebut serta dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Hadi Sukma, S.H., M.H. sebagai Panitera  Pengganti,  tanpa  dihadiri  Penuntut  Umum  maupun  terdakwa  / Penasihat Hukum.”
b. Syarat Materil
Syarat  materil  diatur  dalam  Pasal  183  KUHAP,  yang  mana  pasal  ini menyatakan  “Hakim  tidak  boleh  menjatuhkan  pidana  kepada  seorang  kecuali apabila  dengan  sekurang-kurangnya  dua  alat  bukti  yang  sah  ia  memperoleh keyakinan  bahwa  suatu  tindak  pidana  benar-benar  terjadi  dan  bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.” Berdasarkan syarat materil ini, Hakim dalam  menjatuhkan  Putusan  Nomor:  10/PID.SUS-TPK/2021/PT  DKI  telah memenuhi syarat materil yang harus dipenuhi, hal ini terlihat dari beberapa hal sebagai berikut:
a) Keterangan Saksi
Putusan  Nomor:  10/PID.SUS-TPK/2021/PT  DKI  menyatakan  ada  31 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah.
b) Keterangan Ahli
Keterangan  ahli  di  Putusan  Nomor:  10/PID.SUS-TPK/2021/PT  DKI terdapat  sebanyak  3  orang,  dimana  2  orang  saksi  ahli  yang  dihadirkan  oleh Penuntut  Umum  yang  bernama  Irwan  Hariyanto  dan  Yenti  Ganarsih,  serta
seorang saksi ahli yang terdakwa hadirkan melalui Penasihat Hukumnya yang telah memberikan pendapat di bawah sumpah bernama Mudzakir.
c) Surat
Surat  yang  dijadikan  alat  bukti  dalam  Putusan  Nomor:  10/PID.SUS- TPK/2021/PT DKI  sebanyak 65 buah surat.
d) Petujuk
Petunjuk yang digunakan Hakim dalam Putusan Nomor: 10/PID.SUS-
TPK/2021/PT DKI menggunakan kumpulan barang bukti yang berjumlah 271 buah, yang terdiri dari uang tunai, bukti transfer dan lain sebagainya.
e) Keterangan terdakwa
Terdakwa  mengakui  dan  menyesali  perbuatan  yang  telah  dilakukan. Dan  hal  ini  yang  menjadi  dasar  pertimbangan  hakim  dalam  menjatuhkan ringannya pidana yang didapatkan oleh Pinangki Sirna Malasari.
Penulis  menyimpulkan  bahwa  putusan  Hakim  Nomor:  10/PID.SUS- TPK/2021/PT  DKI  telah  memenuhi  persyaratan  formil  dan  materil,  namun hanya saja terdapat ketidakadilan di dalam putusan yang dijatuhkan.
2. Fakta persidangan Seorang  hakim  dalam  menjatuhkan  putusannya  haruslah  berdasarkan pertimbangan mengenai fakta-fakta persidangan yang diperoleh setelah mencermati semua alat bukti dan barang bukti yang muncul di persidangan. “Fakta-fakta yang muncul  di  persidangan  itu  diperoleh  dalam  suatu  proses  atau  tahap  persidangan, dimana dalam persidangan tahap tersebut dinamakan tahap pembuktian.” 17 Hakim harus  memperhatikan  fakta  di  persidangan,  berdasarkan  alat  bukti  yang  terdapat dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu:
a. Keterangan saksi;
b. Keterangan Ahli;
c. Surat;
d. Petunjuk;
e. Keterangan terdakwa.
Saksi  yang  dihadirkan  oleh  Penuntut  Umum  berjumlah  31  orang,  dari penjelasan  semua  saksi-saksi  tersebut  bahwa  Pinangki  Sirna  Malasari  benar melakukan  tindak  pidana  korupsi,  pencucian  uang  dan  permufakatan  jahat  untuk menggagalkan eksekusi Djoko Tjandra. Ahli yang dihadirkan oleh Penuntut Umum bernama Irwan Hariyanto dan Yenti Garnasih.
Ahli yang dihadirkan oleh terdakwa melalui Penasihat Hukumnya bernama Mudzakir.  Mudzakir  memberikan  pendapat  bahwa  Pasal  3  Undang-Undang  TPPU tujuannya adalah menyembunyikan, menyamarkan asal usul harta kekayaan. Kalau tidak  bertujuan  untuk  menyembunyikan  atau  menyamarkan  asal  usul  harta kekayaan maka tidak termaksuk dari perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Pencucian Uang ini.
Tindak pidana Pasal 5 ayat 1 dan Pasal 5 ayat 2 itu adalah tindak pidana suap, dalam Pasal 5 ayat 1 pelakunya subjek  hukumnya  umum, siapa saja yang inti dari
17 Denu  Pahlawardi,  Kekuatan  Yuridis  Fakta  Persidangan  dalam  Pengambilan  Putusan  Oleh Hakim  (Studi  Kasus  Perkara  Pidana  Nomor:  1532/PID.B/2009/PN.JKT.SEL  Atas  Nama Terdakwa Antasari Azhar, Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum, Vol. 1, No. 2, 2014, hlm.
9, https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/view/4450
perbuatannya adalah dia memberi sesuatu atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri  atau  penyelenggara  negara  agar  supaya  penyelenggara  pegawai  negeri berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan jabatannya atau  kewajiban  dalam  jabatannya.  Maka,  dalam  tindak  pidana  suap  harus  ada pemberi  suap  dan  penerima  suap.  Penerima  suap  harus  pegawai  negeri  atau penyelenggara Negara dan maksud tujuan pemberian sesuatu agar pegawai negeri berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban yang diembannya. Pasal 11 itu tidak bisa dikenakan oleh orang pemberi suap tapi yang dikenakan subjek hukumnya pegawai  negeri  penyelenggara  Negara.  Kalau  di  pasal  11  pemberi  suapnya  tidak dapat dipidana.
Surat  yang  menjadi  alat  bukti  dalam  Putusan  Nomor:  10/PID.SUS- TPK/2021/PT DKI antara lain, berupa: Surat Ref. No. 1096/AKP/XI/2019 tanggal 19 November 2019 perihal Penawaran Jasa Bantuan Hukum, untuk mempertanyakan status hukum Tjoko Tjandra, Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 November 2019 yang ditanda tangani dari Joko Soegiarto Tjandra sebagai pemberi kuasa kepada kantor advokat  dan  konsultan  hukum  “Anita  Kolopaking  &  Partners”,  Surat  Ref.  No. 1096/AKP/XI/2019  tanggal  19  November  2019  perihal  Penawaran  Jasa  Bantuan Hukum, untuk mengajukan upaya hukum PK dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Juni 2020 yang ditanda tangani dari Joko Soegiarto Tjandra sebagai pemberi kuasa kepada kantor advokat dan konsultan hukum “Anita Kolopaking & Partners”.
Petunjuk  disini  yaitu  persesuaian  antara  semua  alat-alat  bukti,  yaitu keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain. Terdakwa disini juga memberikan keterangan  dan  pendapatnya.  Berdasarkan  keterangan  terdakwa,  dapat  diperoleh keterangan-keterangan  yang  menunujukkan  bahwa  terdakwa  memang  melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan walaupun terdakwa sempat berbelit dalam menjelaskan keterangannya.
Penulis  berpendapat  bahwa  berdasarkan  hasil  fakta  di  persidangan  sudah ada kesesuaian antara keterangan saksi-saksi, ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa yang mana terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi, pencucian  uang  serta  permufakatan  jahat  untuk  menggagalkan  eksekusi  Joko Tjandra.
3. Fakta sosiologis
Hakim dalam menjatuhkan  pidana  terhadap  terdakwa  harus mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, hal ini  adalah  apakah  keputusan  yang  diambil  sudah  tepat  dan  benar,  apakah  telah memenuhi rasa keadilan.
Keadaan-keadaan yang memberatkan:
(a) Terdakwa adalah seorang Aparat Penegak Hukum (APH) dengan jabatan sebagai Jaksa;
(b) Perbuatan terdakwa membantu Saksi Joko Soegiarto menghindari pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 12 tanggal 11 Juni 2009 dalam perkara cessi Bank Bali sebesar Rp904.000.000.000,00 (Sembilan ratus empat milyar Rupiah) yang saat itu belum dijalani;
(c) Terdakwa  sudah  biasa  mengurus  perkara  dengan  bekerja  sama  dengan  Saksi Anita  Dewi  Anggraeni  Kolopaking,  terutama  yang  terkait  dengan  institusi Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung;
(d) Terdakwa  menyangkal  atas  perbuatannya  dan  menutup-nutupi  keterlibatan pihak-pihak lain yang terlibat dalam perkara a quo;
(e) Perbuatan  terdakwa  tidak  mendukung  pemerintah  dalam  rangka penyelenggaraan  Negara  yang  bersih  dan  bebas  dari  Korupsi,  Kolusi  dan Nepotisme;
(f) Terdakwa  berbelit-belit  dalam  memberikan  keterangan  dan  tidak  mengakui kesalahannya;
(g) Terdakwa telah menikmati hasil tindak pidana yang dilakukannya.
Keadaan-keadaan yang meringankan:
(a) Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
(b) Terdakwa  adalah  tulang  punggung  keluarga,  mempunyai  tanggungan  seorang anak yang masih kecil, berusia 4 (empat) tahun;
(c) Terdakwa belum pernah dihukum. Pidana  penjara  yang  dijatuhkan  terhadap  terdakwa  oleh  Majelis  Hakim Tingkat  Pertama  menurut  Majelis  Hakim  Tingkat  Banding  terlalu  berat  dan dipandang tidak adil apabila terdakwa dijatuhi pidana penjara seperti dalam Putusan Nomor:  38/PID.SUS-TPK/2020/PN  JKT.PST.  Adapun  yang  menjadi  dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Pusat yaitu sebagai berikut:
a. Bahwa  terdakwa  mengaku  bersalah  dan  mengatakan  menyesali  perbuatannya serta telah mengiklaskan dipecat dari profesinya sebagai Jaksa, oleh karena itu ia masih dapat diharapkan akan berprilaku sebagai warga masyarakat yang baik;
b. Bahwa terdakwa adalah seorang ibu dari anaknya yang masih balita (berusia 4 tahun)  layak  diberi  kesempatan  untuk  mengasuh  dan  member  kasih  sayang kepada anaknya dalam masa pertumbuhannya;
c. Bahwa  terdakwa  sebagai  wanita  harus  mendapat  perhatian,  perlindungan  dan diperlakukan secara adil;
d. Bahwa perbuatan terdakwa tidak terlepas dari keterlibatan pihak lain yang turut bertanggung jawab, sehingga kadar kesalahannya memengaruhi putusan ini;
e. Bahwa tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum selaku pemegang azas Dominus Litus yang mewakili negara dan pemerintah dianggap telah mencerminkan rasa keadilan masyarakat.
Dasar pertimbangan hakim yang menjadi alasan kurang tepat, karena korupsi yang dilakukan oleh Jaksa Pinangki di lingkungan lembaga peradilan, melanggar HAM masyarakat.  Kejahatannya  dalam  kasus  ini  juga dapat dikatakan  bertingkat.  Pertama, Pinangki telah membantu seorang koruptor. Kedua, Pinangki telah melakukan korupsi itu sendiri, dengan menerima suap, melakukan money laundry, dan permufakatan jahat untuk  mengeluarkan  fatwa.  Tindakan  Pinangki  ini  telah  melanggar  hak  masyarakat untuk mendapat peradilan yang adil, kesetaraan, dan mendiskriminasi. Selain itu juga menurut  penulis  putusan  hakim  yang  mempertimbangkan  gender  Pinangki  dinilai kurang tepat. Sebab Pinangki menjadi aktor utama dalam kasus tersebut.
Fakta  hukum  yang  diperoleh  dari  keterangan  saksi-saksi  baik  yang memberatkan (a charqe) maupun yang meringankan (a de charqe) dan dari keterangan ahli dan keterangan terdakwa serta dengan adanya barang-barang bukti yang terurai dalam berita acara sidang dan termuat dalam putusan yang turunan resminya terlampir, dalam hubungannya satu sama lain, ternyata terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang menjadi dakwaan atas dirinya sebagaimana
didakwakan oleh Penuntut Umum. Fakta hukum dalam putusan ini membuktikan bahwa benar  seorang  Jaksa  yang  bernama  Pinangki  Sirna  Malasari  telah  terbukti  sah melakukan  tiga  tindak  pidana  sekaligus  yaitu  melakukan  tindak  pidana  korupsi, melakukan  pencucian  uang,  dan  melakukan  permufakatan  jahat.  Terbukti  dari keterangan-keterangan  para  saksi,  keterangan  para  Ahli  dan  barang  bukti  yang  di dapatkan.  Sehingga  akibat  hukum  yang  didapatkan  oleh  Pinangki  yaitu  hukuman penjara  selama  4  tahun  dan  denda  Rp600.000.000,00  (lima  ratus  juta  rupiah)  yang sebelumnya  dalam  putusan  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat  yaitu  penjara  selama  10 tahun dan denda Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
Hukuman pidana yang semula dijatuhkan selama 10 tahun penjara dan denda Rp600.000.000,00  (enam  ratus  juta  rupiah)  oleh  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat sebelum banding sudah tepat. Namun kenyataannya Pinangki Sirna Mala Sari ini justru mendapatkan keringanan hukuman setelah melakukan banding yaitu hukuman penjara selama 4 tahun dan denda Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), dan menurut penulis hal ini tidak sesuai dan terlalu ringan dengan dasar pertimbangan Hakim yang menurut saya kurang tepat. Menurut penulis, hal ini juga tidak memenuhi rasa keadilan baik bagi terdakwa maupun bagi masyarakat.
Terdakwa disini jika dilihat secara objektif, adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya  baik  rohani  maupun  jasmani,  mempunyai  fisik  yang  sehat,  daya penalaran, daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti serta merespon segala  sesuatu  yang  terjadi  di  persidangan.  Secara  subjektif,  terdakwa  mampu bertanggungjawab  atas  perbuatan  yang  dilakukan.  Tujuan  pemidanan  ialah  sebuah pengajaran bagi diri terdakwa, yang membuat terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya dengan harapan akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa.

## D. SIMPULAN
Pertama,  Bentuk  putusan  yang dijatuhkan  oleh  Pengadilan  Tinggi  DKI  Jakarta Pusat terhadap terdakwa Pinangki Sirna Malasari ialah pidana penjara selama 4 tahun dan denda Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, dan juga Pinangki Sirna Malasari dipecat dari profesinya sebagai Jaksa.
Kedua, Hakim harus benar-benar memahami apakah putusan yang dijatuhkan tersebut  sudah  mencapai  sasaran  bagi  tujuan  pemidanaan.  Hakim  pada  Pengadilan Tinggi  DKI  Jakarta  Pusat  tidak  memperlihatkan  pemberatan  pidana  malah  justru memotong  masa  hukumannya,  yang  awalnya  hukuman  10  tahun  penjara  menjadi  4 tahun  penjara.  Pinangki  merupakan  seorang  Jaksa  dimana  ialah  seorang  penegak hukum.  Hal  tersebut  seharusnya  menjadi  alasan  utama  pemberat  vonis  Pinangki. Melakukan  tindak  pidana  dengan  menggunakan  sarana  jabatan.  Oleh  karena  itu seharusnya  Hakim  harus  menentukan  putusan  yang  mencerminkan  keadilan  bagi terdakwa dan masyarakat luas.

## DAFTAR PUSTAKA

## Dokumen Hukum
Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Peraturan Hukum Pidana. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946.
Republik  Indonesia,  Undang-Undang  tentang  Hukum  Acara  Pidana.  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.
Republik  Indonesia,  Undang-Undang  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang Nomor 20 Tahun 2001.
Republik  Indonesia,  Undang-Undang  tentang  Komisi  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.
Repulik  Indonesia,  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  Tentang  Kekuasaan Kehakiman.
Republik  Indonesia,  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010  Tentang  Pencegahan  dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

## Buku
Fahrojih,  Ikhwan.  Hukum  Acara  Pidana  Korupsi.  Jawa  Timur:  Penerbit  Setara  Press,
2016.
Harahap, Yahya. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2000.
Huda,  M.  Masrur.  Independensi  Hakim  Dalam  Tindak  Pidana  Korupsi.  Surabaya: Penerbit Global Aksara Press, 2021.
Mulyadi, Lilik. Bunga Rampai Hukum Pidana (Prespektif, Teoritis, dan Praktek), Bandung: Penerbit PT Alumni, 2012.
Simanjuntak, Augustinus. Refleksi Tentang Delik Korupsi. Depok: Penerbit Global Aksara Press, 2021.
Yusni,  Muhammad,  Keadilan  dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  Perspektif Kejaksaan. Surabaya: Penerbit Airlangga Universitas Press, 2019.

## Jurnal
Anwar,  M.  Afdal  Hi.  Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Putusan  Pengadilan  Negeri  Ternate Nomor:  177/Pid.B/2018/PN.Tte  Dalam  Tindak  Pidana  Pengeroyokan  Pada Prespektif  Asas  Legalitas: Khairul  Law  Journal, Vol.  3,  No.  2,  2020, https://ejournal.unkhair.ac.id/index.php/klj/article/view/2896
Kurnia, Vani. Sahuri Lasmadi, Elizabeth Siregar, Tinjauan Yuridis  terhadap Tugas dan Kewenangan  Jaksa  sebagai  Penyidik  dalam  Perkara  Tindak  Pidana  Korupsi,
Pampas Journal of Criminal Law, Vol. 1, No. 3, 2021, https://repository.unja.ac.id/id/eprint/18129 Pahlawardi,  Denu.  Kekuatan  Yuridis  Fakta  Persidangan  dalam  Pengambilan  Putusan Oleh Hakim (Studi Kasus Perkara Pidana Nomor: 1532/PID.B/2009/PN.JKT.SEL  Atas  Nama  Terdakwa  Antasari  Azhar, Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum, Vol. 1, No. 2, 2014, https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/view/4450
Permanasari,  Noviana.  Analisis  Dasar  Pertimbangan  Hukum  oleh  Hakim  Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat No. 10/Pid.Sus-Tpk/2021/PT DKI, Syntax Idea , Vol. 3, No.
9, 2021, https://doi.org/10.36418/syntax-idea.V3i9.1486
Rahayu,  Sri  Dewi.  Yulia  Monita,  Pertimbangan  Hakim  dalam  Putusan  Perkara  Tindak Pidana  Narkotika Pampas:  Journal  Of  Criminal  Law ,  Vol.  1,  No.  1,  2020, https://doi.org/10.22437/pampas.v1i1.8314
Unas,  Sandro.  Kajian  Yurisis  Terhadap  Bentuk  Putusan  Hakim  dalam  Tindak  Pidana
Korupsi, Jurnal Lex Et Societatis , Vol. VII, No. 4, 2019, https://ejournal.unsrat.ac.id/index/etsocieta/aview//24414