Analisis Anggaran Belanja Operasional Dan Pertanggungjawaban Anggaran
Analisis Anggaran Belanja Operasional Dan Pertanggungjawaban Anggaran (Pada Studi Kasus Satkar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin)
*Elly Faridah 1 , Bakti Setyadi 2 , Muji Gunarto 3 , Fitriasuri 4 1,2,3,4 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Darma Palembang. email : ellyamiditha@gmail.com

## ABSTRAK
Anggaran  merupakan  pernyatan  mengenai  estimasi  kinerja  yang  hendak  dicapai  selama  periode tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan anggaran  belanja  operasional  dan  realisasi  anggaran  pada  satuan  kerja  Komisi  Pemilihan  Umum Kabupaten Musi Banyuasin, serta untuk mengetahui pelaksanaan pelaporan dan pertanggungjawaban  penggunaan  anggaran  pada  satuan  kerja  Komisi  Pemilihan  Umum  Kabupaten Musi  Banyuasin  sesuai  dengan  PSAK    yang  ada.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  analisis deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian: 1. Pelaksanaan anggaran belanja operasional pada satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata  Cara  pembayaran  dalam  Rangka  Pelaksanaan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara sudah  sangat  baik  dengan  capaian  sebesar  99,35%,  sebagaimana  telah  ditentukan  kategori  nilai IKPA  berdasarkan  pada  Peraturan  Direktur  Jenderal  Perbendaharaan  Nomor  PER-4/PB/2021.  2. Pelaksanaan  pelaporan  dan  pertanggungjawaban  penggunaan  anggaran, realisasi  anggaran  di  KPU kabupaten  Musi  Banyuasin  pada  tahun  2019,  2020  dan  2021  sangat  baik  yaitu  90%,  namun  tahun 2020  menurun  3%  karena  adanya  optimalisasi  anggaran  tahun  2020  untuk  pencegahan  covid-19. Berdasarkan  hasil  riview  dari  BPKP  Provinsi  Sumatera  Selatan  terdapat  temuan  sebesar  Rp 51.677.000,- atas Honor yang melebihi standar biaya masukan sehingga laporan pertanggungjawaban  pada  tahun  2019  masih  belum  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku,  karena ketidak patuhan terhadap standar biaya masukan yang telah ditetapkan.
Kata Kunci : Anggaran Belanja Operasional, Realisasi Anggaran, Pertanggungjawaban Anggaran

## ABSTRACT
The budget is a statement regarding the estimated performance to be achieved during a certain period expressed in financial measures. The purpose of this study is to determine the implementation of the operational  budget  and  budget  realization  in  the  work  unit  of  the  Musi  Banyuasin  Regency  General Election  Commission,  as  well  as  to  determine  the  implementation  of  reporting  and  accountability  for budget  use  in  the  Musi  Banyuasin  Regency  General  Election  Commission  work  unit  in  accordance with the existing PSAK. The analytical method used ini this study is descriptive quantitative analytical methode. The results of the study: 1. The implementation of the operational expenditure budget in the work  unit  of  the  General  Election  Commission  of  the  Finance  District  of  the  Republic  of  Indonesia Number  190/PMK.05/2012  concerning  Payment  Procedures  in  the  Framework  of  Implementing  the State Revenue and Expenditure Budget, and has been classified as very good with the achievement of the Performance Indicator value. Budget implementation in 2021  is 99.35%,  as determined by the IKPA value category based on the Director General of Treasury Regulation Number PER-4/PB/2021. 2. In the implementation of reporting and accountability for budget use, budget realization at the Musi Banyuasin Regency KPU in 2019, 2020 and 2021 has been very good at 90%, but in 2020 there was a decline of 3% due to the optimization of the 2020 budget for the prevention of covid-19 . Based on the results of a review from the South Sumatra Province BPKP, there were findings of Rp. 51,677,000, - for honors that exceeded the input cost standard so that the 2019 accountability report was still not in accordance  with  applicable  regulations,  due  to  non-compliance  with  the  predetermined  input  cost standards.
Keywords : Operating Budget, Budget Realization, Responsibility Budget
https://jurnal.univpgri-palembang.ac.id/index.php/Ekonomika/index palembang.ac.id/index.php/Ekonomika/index

## A.  PENDAHULUAN
Anggaran  merupakan  pernyataan  mengenai  estimasi  kinerja  yang  hendak dicapai selama periode tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran  adalah  proses  atau  metode  untuk  mempersiapkan  suatu  anggaran. Pada  bagian  disektor  publik,  hpenganggaran  yaitu  sebuah  proses  politik.  Pada sektor  swasta,  anggaran  merupakan  bagian  dari  rahasia  perusahaan  yang  tertutup untuk publik, sebaliknya pada sektor publik anggaran justru harus menginformasikan kepada publik untuk dikritik, didiskusikan, dan diberi masukan. Penganggaran sektor publik  terkait  dengan  proses  penentuan  jumlah  alokasi  dan  untuk  tiap-tiap  program dan  aktivitas  dalam  satuan  moneter.  Proses  penganggaran  sektor  publik  dimulai ketika perumusan strategi dan perencanaan stretegi telah dilakukan.
Dalam  pelaksanaan  penggunaan  anggaran  sektor  publik  baik  keuangan  yang dikelola  oleh  pemerintah  pusat  maupun  daerah  harus  dilakukan  pemisahan  secara tegas  antara  pemegang  kewenangan  bendaharaannya.  Akuntabilitas  pengelolaan dan  pertanggung  jawaban  keuangan  saat  ini  merupakan  indikator  kinerja Kementerian/Lembaga.  Apabila  kinerja  Kementrian/Lembaga  baik  maka  kinerja Kementerian/Lembaga juga dinilai baik. Sehingga anggaran pun dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat luas.
Laporan  keuangan  organisasi  sektor  publik  merupakan  komponen  penting dalam menciptakan akuntabilitas sektor publik. Secara Garis besar organisasi sektor publik  ada  3  (tiga)  yaitu  Instansi  Pemerintah,  Organisasi  Nirlaba  Milik  Pemerintah, dan  Organisasi  Nirlaba  Milik  Swasta.  Dalam  lingkup  instansi  Pemerintah  terdiri  dari yaitu  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah.  Berdasarkan  UU  Nomor  4  Tahun 2012 Komisi Pemilihan Umum sebagai salah satu Lembaga Negara yang tergolong ke  dalam  Pemerintah  Pusat  yang  didalamnya  juga  terdapat  anggaran  belanja operasional.  Secara  institusional  Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU)  periode  sekarang (2007-2012)  merupakan  Komisi  Pemilihan  Umum  ketiga  yang  dibentuk  setelah pemilu  demokratis  sejak  era  reformasi  1998.  Sejak  tahun  2004  KPU  merupakan lembaga  yang  independen  yang  telah  menghasilkan  output.  Perjalanan  kegiatan kepemiluan dari masa ke masa senantiasa dituntut untuk dikelola secara profesional.
Sesuai dengan PKPU No: 197/  PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 Tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 yang menjadi titik berat adalah indikator  kinerja  yang  mempengaruhi  kapasitas  lembaga  penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan  untuk  mendapatkan  opini  Wajar  Tanpa  Pengecualian  oleh  Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan.
Dalam  tahun  2013  dan  2014  pengelolaan  anggaran  untuk  kegiatan  rutin,  KPU juga  melakukan  pengelolaan  anggaran  untuk  kegiatan  tahapan  pemilu  baik  untuk KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota maupun untuk Penyelenggara Pemilu Ad-Hoc di  Luar  serta  dalam  negeri  dimana  tertuang  dalam  DIPA  bagian  Anggaran  076  di satker KPU masing-masing.
Salah  satu  dari  Komisi  Pemilihan  Umum  yang  tersebar  di  Sumatera  Selatan ialah  Komisi  Pemilihan  Umum  Kabupaten  Musi  Banyuasin.  KPU  Kabupaten  Musi Banyuasin  merupakan  salah  satu  lembaga  yang  mengurusi  tata  pemerintahan  di Indonesia  khususnya  pemilihan  umum.  Dimana  dalam  tata  kerja  di  lingkungan Komisi  Pemilihan  Umum  sendiri  terdapat  dua  tanggung  jawab  yaitu  Anggota  KPU dan Sekretariat KPU.
Didalam  pengurusan  penunjang  kepemiluan  KPU  Kabupaten  Musi  Banyuasin dalam  hal  ini  memilikii  anggaran  yang  cukup  besar  baik  dari  dana  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) murni maupun adannya tambahan register
dana hibah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ke dalam DIPA KPU Kabupaten  Musi  Banyuasin.  Realisasi  anggaran  sering  mengalami  penumpukan diakhir tahun anggaran. Banyak sekali faktor yang menyebabkan hal tersebut terjadi diantaranya  perencanaan  anggaran  yang  tidak  tepat  sasaran,  regulasi  didalam mengatur  pengelolaan  anggaran,  hingga  faktor  internal  sendiri.  Perencanaan anggaran  yang  tidak  matang  dan  tidak  tepat  akan  membutuhkan  waktu  yang  lama dalam melakukan revisi.
Adapun  penyerapan  anggaran  Komisi  Pemilihan  Umum  Kabupaten  Musi Banyuasin  yang  bersumber  dari  dana  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara (APBN)  maupun  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  untuk  5  tahun terakhir:

## TABEL REALISASI ANGGARAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2017-2020
Tahun APBN dan Hibah APBD (dalam rupiah) Anggaran Realisasi 2017 28.232.983.000,-  27.301.615.921,- 2018 29.844.150.000,-  26.684.823.029,- 2019 41.177.860.000,-  39.371.110.067,- 2020 3.409.095.000,- 3.153.169.348,-
Berdasarkan  data  pada  tabel  diatas,  dapat  dilihat  fenomena  yang  terjadi  pada anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin. Terjadinya naik turun baik  dari  sisi  anggaran  maupun  realisasinya  yang  terjadi  dalam  kurun  waktu  4 (empat) tahun terakhir.
Berdasarkan  Peraturan  Direktur  Jenderal  Perbendaharaan  Nomor  PER- 4/PB/2021  tentang  Petunjuk  Teknis  Penilaian  Indikator  Kinerja  Pelaksanaan Anggaran  Belanja  Kementerian/Lembaga  yang  menjadi  indikator  kinerja  (IKPA) suatu K/L terdapat  beberapa unsur penilaian.  Dimana dari beberapa unsur tersebut didapatkan  dari  kualitas  kinerja  pelaksanaan  anggaran  belanja  K/L  dari  kesesuaian terhadap perencanaan,  efektivitas pelaksanaan anggaran dan kepatuhan pelaporan terhadap  regulasi.  Adapun    nilai  Indikator  Kinerja  Komisi  Pemilihan  Umum Kabupaten  Musi  Banyuasin  untuk  3  tahun  terakhir  dikarenakan  pada  tahun  2017 belum diterapkanya penilaian K/L dengan indikator kinerja.
Didapat  dari  sisi  penilaian  indikator  kinerja  yang  terdiri  dari  beberapa  unsur penilaian,  Komisi  Pemilihan  Umum  Kabupaten  Musi  Banyuasin  masih  belum mencapai  nilai  yang  konsisten  dan  memuaskan.  Terutama  pada  unsur  penilaian kepatuhan  terhadap  regulasi  yang  terdiri  dari  penyampaian  data  kontrak, pengelolaan  uang  persediaan  (UP),  rekon  LPJ  bendahara,  dan  dispensasi  SPM serta unsur penilaian kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan anggaran yang terdiri dari sub unsur seperti revisi halaman III DIPA, Revisi DIPA, dan adanya pagu minus.
Dari pelaksanaan anggaran tersebut pula baik dana Anggaran Pendapatan dan Belanja  Negara  (APBN)  murni  maupun  yang  telah  di  register  dana  Hibah  APBD terdapat  pula  pengembalian  belanja  atas  temuan  audit,  baik  audit  internal  oleh Aparat  Pengendalian  Intern  Pemerintah  maupun  audit  ekstrenal  oleh  Badan Pemeriksa Keuangan.
Peningkatan dalam pengelolaan anggaran memicu banyak sekali permasalahan yang  terjadi  dari  tahun  ke  tahun  terutama  dalam  pertanggungjawaban  keuangan
yang  masih  belum  konsisten  dalam  mendapatkan  predikat  pertanggung  jawaban laporan  keuangan.  Sejak  terbentuk  di  tahun  2007  opini  yang  didapatkan  adalah Tidak Memberikan Pendapat (TMP), sampai dengan tahun 2010 opini yang diperoleh yaitu  Wajar  Dengan  Pengecualian  (WDP)  danbaru  ditahun  2017  pelaporan keuangan  mendapat  opini  Wajar  Tanpa  Pengecualian  (WTP),  di  tahun  2018  dan 2019 turun kembali menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP) terkait dengan kas dan setara kas dari hasil audit BPK.
Serta masih banyak temuan temuan dalam pertanggungjawaban keuangan baik dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI, Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan  Palembang,  Inspektorat  KPU  RI  dari  tahun  ke  tahun  khususnya  dana Hibah dari pemerintah daerah.

## B. KAJIAN TEORI

## Teori Anggaran
Anggaran  merupakan  pernyataan  mengenai  estimasi  kinerja  yang  hendak dicapai selama periode tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial (Mardiasmo, 2018:47). Anggaran adalah rencana suatu kegiatan yang diwujudkan didalam bentuk finansial,  meliputi  usulan  pengeluaran  yang  dipikirkan  untuk  suatu  periode  waktu serta usulan cara-cara memenuhi pengeluaran.
Menurut  Mardiasmo  (2018:76) anggaran publik adalah rencana kegiatan dalam bentuk perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Dimana anggaran tersebut  dibuat  untuk  membantu  dalam  memenuhi  kebutuhan  masyarakat.  Yang mana pola pertanggungjawaban atas pengelolaan anggaran disektor publik tersebut adalah bersifat vertikal dan horizontal.

## Laporan Keuangan
Munawir  (2014:5)  berpendapat  bahwa  laporan  keuangan  ialah  suatu  bentuk pelaporan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi serta laporan perubahan ekuitas  dimana  neraca  menunjukkan  atau  menggambarkan  jumlah  aset,  kewajiban dan  ekuitas  dari  suatu  perusahaan  pada  tanggal  tertentu,  dan  laporan  perubahan modal menunjukan sumber dan penggunaan atau alasan-alasan yang menyebabkan perubahan modal perusahaan. Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas (Kasmir, 2018:7).
Tujuan  laporan  keuangan  yaitu  memberikan  informasi  tentang posisi  keuangan suatu  perusahaan  yang  disusun  secara  periodik  dan  digunakan  oleh  pihak  yang berkepentingan.

## Analisis Laporan Keuangan
Analisis  laporan  keuangan  adalah  penelaahan  dari  pada  hubungan-hubungan tendensi untuk menentukan posisi keuangan dan hasil operasi serta perkembangan perusahaan yang bersangkutan (Munawir, 2014:35).
Bagi  pihak  pemilik  dan  manajemen  tujuan  utama  analisis  laporan  keuangan yakni  dapat  mengetahui  posisi  keuangan  perusahaan  saat  ini.  Laporan  keuangan bisa  lebih  berarti  jika  dipahami  dan  dimengerti  oleh  berbagai  pihak  maka  perlu dilakukan analisis (Kasmir, 2018:66).
Tujuan  analisis  laporan  keuangan  untuk  mengetahui  posisi  keuangan perusahaan  dalam  satu  periode  tertentu,  baik  itu  harta,  kewajiban,  modal,  maupun hasil usaha yang telah dicapai untuk beberapa periode, mengetahui kelemahan apa saja  yang  menjadi  kekurangan  suatu  perusahaan,  mengetahui  kekuatan  yang
dimiliki,  mengeatahui  langkah  perbaikan  apa  saja  yang  perlu  dilakukan  ke  depan berkaitan dengan posisi keuangan perusahaan saat ini, melakukan penilaian kinerja manajemen  ke  depan  apakah  perlu  penyegaran  atau  tidak  karena  sudah  dianggap berhasil  atau  gagal  dan  dapat  juga  digunakan  sebagai  pembanding  dengan perusahaan sejenis tentang hasil yang mereka capai.

## Kerangka Pemikiran

## Gambar Bagan Kerangka Pemikiran

## C. METODE PENELITIAN
Peneliti  dalam  hal  ini  melakukan  pengumpulan  data  menggunakan  metode induktif  dimana  peneliti  melakukan  analisa  dari  awal  mendapatkan  data  secara lengkap  kemudian  peneliti  mengumpulkan  ide  dan  gagasan  yang  tertuang berdasarkan kejadian yang nyata dan menganalisis teori berdasarkan peristiwa yang dialami.
Tempat  penelitian  dilakukan  pada  Satuan  Kerja  Sekretariat  Komisi  Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin di Jalan Sekayu Muara Teladan Kelurahan Balai Agung  Kecamatan  Sekayu  Musi  Banyuasin,  penelitian  dilakukan  dalam  jangka  1 (satu)  tahun  sesuai  dengan  jangka  waktu  yang  telah  ditentukan  sebelumnya  yaitu dari Januari s.d. Desember 2021.
Didalam  penelitian  ini,  penulis  lebih  memfokuskan  pada  penelitian  kualitatif karena  peneliti  sendiri  yang  langsung  melakukan  validasi  dan  terjun  langsung  ke lapangan baik pengumpulan data, menganalisis serta menarik suatu kesimpulan dari penelitian. Data yang digunakan peneliti adalah data primer dan data sekunder sera menggunakan  teknik  pengumpulan  data  Triangulasi.  Data  triangulasi  yaitu  dimana peneliti  mengumpulkan  data  yang  berbeda  guna  memperoleh  daya  yang  sama dengan menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam dan
- UU Nomor 17 Tahun 2003
- UU Nomor 1 Tahun 2004
- PP 71 Tahun 2010

## SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN
Realisasi Anggaran Belanja
Operasional Anggaran
Belanja Operasional Pelaporan dan Pertanggung jawaban Anggaran Belanja Operasional Efektif, Efisien, Transparan
dan Akuntabel
Relevan, Andal, dapat dibandingkan dan mudah dipahami
mendokumentasikan  untuk  mendapatkan  data  yang  sama  serta  studi  dokumen tertulis yang berupa regulasi tentang keuangan negara khususnya tentang pelaporan keuangan  pemerintah pusat  dan  penulis  terlibat  langsung  dengan sumber  data dan merasakan suka dukanya.
Kegiatan  analisis  data  dilakukan  dengan  cara  mengumpulkan  data  kemudian melakukan reduksi dari berbagai sumber data yang diperoleh kemudian menyajikan informasi  yang  diperoleh  dengan  tabel  dan  narasi  dan  menarik  kesimpulan menggunakan.
Metode  analisis  deskriptif  kuantitatif  merupakan  metode  analisis  yang  dipakai pada  penelitian  ini.  Menurut  Sugiyono  (2021:175)  analisis  deskriptif  dilakukan dengan memilih data yang penting, baru, unik dan terkait dengan rumusan masalah atau  pertanyaan  penelitian.  Analisis  dilakukan  pada  semua  data  yang  telah  ada melalui  berbagai  cara  pengumpulan  data  baik  observasi  maupun  wawancara mendalam dan dokumentasi.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN
Komisi  Pemeilihan  Umum  sebagai  lembaga  penyelenggara  Pemilu  yang  tidak memihak  dan  independen.  Dibentuk  pertama  kali  pada  periode  1999-2001  yang beranggotakan  53  orang  berdasarkan  Keputusan  Presiden  Nomor  16  Tahun  1999 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum.
Dalam  rangka  memenuhi  tuntutan  dan  perkembangan  dinamika  masyarakat, Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU)  telah  bertransformasi  menjadi  salah  satu  lembaga negara  yang  vertikal bersifat  hierarki  dengan  tingkatan  kewenangan  berjenjang  dari pusat,  hingga  tingkat  Kabupaten/Kota.  Hal  ini  sesuai  dengan  UU  Nomor  7  Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
KPU  Kabupaten  Musi  Banyuasin  sebagai  salah  satu  bagian  dari  lembaga negara  yang  bersifat  hierarki  ditingkat  Kabupaten,  telah  berdiri  sejak  tahun  2003. Kabupaten  Musi  Banyuasin  beralamat  di  Jalan  Sekayu-Muara  Teladan  Kelurahan Balai Agung Kecamatan Sekayu.
Salah satu upaya yang telah dilakukan KPU Kabupaten Musi Banyuasin dalam melaksanakan anggaran adalah dengan menetapkan pejabat perbendaharaan yang bertujuan  untuk  menjalankan  fungsi  perbendaharaan,  perencanaan  kas  yang  baik serta  mencegah  terjadinya  kebocoran  dan  penyimpangan  dengan  cara meningkatkan akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran.
Untuk  meningkatkan  nilai  IKPA,  KPU  Kabupaten  Musi  Banyuasin  telah melakukan langkah peningkatan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA):
1. Revisi DIPA
a. KPU  Kabupaten  Musi  banyuasin  telah  berupaya  secara  selektif  dalam melakukan pergeseran anggaran dalam revisi DIPA.
b. Selain  itu  KPU  Kabupaten  Musi  Banyuasin  telah  berupaya  mengelola  dan menghimpun  kebutuhan  revisi  anggaran  untuk  kemudian  dapat  dijadwalkan dengan  frekuensi  revisi  yang  akan  diajukan  baik  kepada  Direktorat  Jenderal Anggaran  maupun  kantor  wilayah  Direktorat  Jenderal  Perbendaharaan sebanyak  1  kali  dalam  1  triwulan,  namun  dalam  pelaksanaannya  seringkali revisi anggaran dilakukan atas perintah dan petunjuk dari eselon 1.
2.  Deviasi Halaman III DIPA
KPU Kabupaten Musi Banyuasin telah meriviu rencana kegiatan secara periodik dan  prognosis  penyerapan  anggaran  per  bulan  dan  per  triwulan,  serta  telah menyusun rencana penarikan dan masing-masing jenis belanja pada DIPA.
3.  Pagu Minus
KPU  Kabupaten  Musi  Banyuasin    terdapat  pagu  minus  pada  tahun  anggaran 2021  akan  tetapi  sudah  dapat  dilakukan  revisi  sebelum  berakhirnya  tahun anggaran berkenaan atau per 31 Desember 2021.
4.  Data Kontrak
Pelaksanaan  perikatan  kontrak  di  KPU  Kabupaten  Musi  Banyuasin  hanya  ada pada tahun 2019 atas belanja modal, dengan tingkat ketaatan pada tahun 2020 dan  tahun  2021  tidak  ada  perikatan  kontrak  mengingat  pada  tahun  anggaran dimaksud hanya tersedia Belanja operasional KPU Kabupaten Musi Banyuasin.
5.  Pengelolaan UP dan TUP KPU Kabupaten Musi Banyuasin dalam pengelolaan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP).
6.  Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Bendahara  Pengeluaran  KPU  Kabupaten  Musi  Banyuasin  senantiasa  disiplin, tertin  dan  tepat  waktu  dala  penyampaian  LPJ  bulanan  serta  memastikan  data LPJ telah terverifikasi oleh KPPN. KPU Kabupaten Musi banyuasin juga secara intens melakukan koordinasi dengan KPPN setempat apabila terdapat kendala.
7.  Dispensasi SPM Penilaian dispensasi SPM dihitung berdasarkan kategori jumlah dispensasi SPM yang  terbit,  Pejabat  Perbendaharaan  PPK  dan  PPSPM  pada  KPU  Kabupaten Musi  Banyuasin  ikut  memantau  progres  penyelesaian  kegiatan  sesuai  rencana untuk  menghindari  keterlibatan  dalam  memproses  SPM  tagihan  pada  akhir tahun anggaran.
8.  Penyerapan Anggaran KPU  Kabupaten  Musi Banyuasin  dalam melakukan  penyerapan  anggaran  yaitu dengan memeperhatikan progres penyerapan anggaran secara proporsional dari pagu  DIPA  efektif,  memperbaiki  perencanaan  kegiatan  secara  relevan  dan terjadwal, dan melakukan percepatan belanja.
9.  Penyelesaian Tagihan Terhadap  SPM  LS  kontraktual,  KPU  Kabupaten  Musi  Banyuasin  hanya  ada pada  tahun  anggaran  2019  dengan  tingkat  ketepatan  waktu  penyampaian tagihan SPM LS Kontraktual cukup baik, sementara ditahun 2020 dan 2021 tidak ada SPM LS kontraktual yang tersedia.
10.  Capaian Output
KPU  Kabupaten  Musi  Banyuasin  daam  melakukan  penyerapan  anggaran  yaitu menetapkan  metode  perhitungan  capaian  output  untuk  setiap  rencana  output, menghitung  tingkat  kemajuan  aktivitas  dan  capaian,  melakukan  pengisian  data capaian  output  bulanan  secara  akurat,  memonitor  status  data  pada  Aplikasi OMSPAN  dan  memastikan  status  data  telah  terkonfirmasi,  dan  melakukan koordinasi yang intens dengan pihak KPPN.
11.  Retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Langkah KPU Kabupaten Musi Banyuasin untuk meminimalisir terjadinya Return SP2D  yaitu  memastikan  kelengkapan  dan  kebenaran  SPM,  melakukan perekaman supplier baru dengan benar dan selalu memantau status ADK SPM yang diajukan.
12.  Kesalahan Surat Perintah Membayar (SPM)
Terkait  hal  itu  KPU  Kabupaten  Musi  Banyuasin  telah  melakukan  upaya  untuk meminimalisir  kesalahan  SPM  dengan  menerapkan  prinsip  saling  uji  setiap pejabat  perbenadaharaan  serta  senantiasa  meningkatkan  ketelitian  dalam memproses dokumen pembayaran dalam SPM.
13.  Perencanaan Kas
KPU  Kabupaten  Musi  banyuasin  senantiasa  meningkatkan  kedisiplinan, ketertiban  dan  ketepatan  waktu  dalam  penyampaian  Rencana  Kas  untuk transaksi  pencairan  dana  dalam  kategori  besar  (>  Rp  1.000.000.000)  dengan tidak lebih dari 5 hari kerja.
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa, KPU Kabupaten Musi Banyuasin telah  optimal  dalam  melkasanakan  anggaran,  hal  ini  dapat  dilihat  dari  peningkatan nilai IKPA dari tahun 2019 hingga tahun 2021,  Nilai akhir (nilai total/konversi bobot) IKPA pada  tahun  2019  sebesar  84.33%  dikategorikan  Cukup dan  pada  tahun  2020 sebesar 88.14% dikategorikan Cukup, sedangkan pada tahun 2021 Nilai IKPA terjadi peningkatan yang cukup signifikan sebesar 99.35% atau dikategorikan Sangat Baik.
Laporan  Realisasi  Anggaran  KPU  Kabupaten  Musi  Banyuasin  tahun  2019 sampai  dengan  tahun  2021,  dalam  laporan  realisasi  anggaran  tersebut  disajikan data-data  tentang  Realisasi  Pendapatan  dan  Hibah,  Jumlah  Belanja  serta  Jumlah Pembiayaan.
1. Realisasi Pendapatan dan Hibah
Realisasi  pendapatan  dan  Hibah  KPU  Kabupaten  Musi  Banyuasin  yang  berasal dari  hasil  pelelangan  aset  dan  persediaan  eks  Pemilu  dan  Pemilukada  untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp.259.890.557,-. sementara  untuk  realisasi  pendapatan  periode  yang  berakhir  pada  31  Desember 2020  adalah  sebesar  Rp.265.899.596.    sedangkan  untuk  periode  yang  berakhir pada  31  Desember  2021  adalah  sebesar  Rp.  28.898.977.    Pendapatan- pendapatan tersebut terdiri dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
2. Jumlah belanja
Realisasi  belanja  KPU  Kabupaten  Musi  Banyuasin  untuk  periode  yang  berakhir pada  31  Desember  2019  adalah  sebesar  Rp.39.371.110.067,-  atau  mencapai 95.61%  dari  anggaran  belanja  sebesar  Rp.41.177.860.000,-.    Realisasi  belanja tersebut  terdiri  dari  belanja  pegawai  sebesar  Rp.2.559.861.238  belanja  barang sebesar  Rp.29.836.190.927,-  belanja  modal  sebesar  Rp.44.811.181  dan  belanja barang  dari  dana  hibah  pemerintah  Kabupaten  Musi  Banyuasin  sebesar Rp.6.930.246.721,-.
Realisasi  belanja  KPU  Kabupaten  Musi  Banyuasin  untuk  periode  yang  berakhir pada  31  Desember  2020  adalah  sebesar  Rp.3.153.169.348,-  atau  mencapai 92,49%  dari  anggaran  belanja  sebesar  Rp.3.409.095.000,-.  Realisasi  belanja tersebut  terdiri  dari  belanja  pegawai  sebesar  Rp.2.409.001.125,-  belanja  barang sebesar  Rp.744.168.223,-.    Dan  untuk  realisasi  belanja  KPU  Kabupaten  Musi Banyuasin  untuk  periode  yang  berakhir  pada  31  Desember  2021  adalah  sebesar Rp.3.161.408.105,-  atau  mencapai  99,46%  dari  anggaran  belanja  sebesar Rp.3.178.591.000,-. Realisasi belanja tersebut terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp.2.447.156.675,- belanja barang sebesar Rp.714.251.430,-.

## 3. Jumlah Pembiayaan
Jumlah  realisasi  pembiayaan  di  KPU  Kabupaten  Musi  Banyuasin,  dari  periode yang  berakhir  31  Desemeber  2019  hingga  periode  31  Desember  2021  adalah sebesar Rp.0,-, dan tidak ada anggaran pembiayaan yang tersedia.
Berdasarkan uraian diatas dapat disampaikan bahwa untuk realisasi pendapatan dan hibah terjadi penurunan yang PNBP dari tahun 2019 hingga tahun 2021, karena sumber  penerimaan  pada  tahun  2019  dan  tahun  2020  merupakan  PNBP  hasil  dari proses  pemindahtangan  aset  lancar  berupa  persedian  eks  logistik  Pemilu  dan Pemilukada.  Sementara untuk realisasi belanja, serapan anggaran yang ada di KPU Kabupaten  Musi  Banyuasin  cukup  optimal,  hal  ini  dapat  dilihat  dari  terus meningkatnya  persentase  penyerapan  anggaran  yang  ada  di  KPU  Kabupaten  Musi Banyuasin.
Berdasarkan  hasil  penelitian  laporan  perubahan  ekuitas  KPU  Kabupaten  Musi Banyuasin  Periode  31  Desember  2021,  2020  dan  2019  diketahui  bahwa  KPU Kabupaten  Musi  Banyuasin  telah  berupaya  untuk  memenuhi  kewajibannya  dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Berdasarkan  hasil  reviu  dari  Badan  Pengawas  Keuangan  dan  Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Selatan dan hasil Audit oleh InspektoratKPU RI terdapat temuan.    Namun  terlihat  bahwa,  temuan  tersebut  mengalami  penurunan  di  tiap tahunnya.    Hal  ini  bentuk  dari  komitmen  KPU  Kabupaten  Musi  Banyuasin  dalam memenuhi  kebutuhan  akuntabilitas  pelaporan  keuangan  yang  memenuhi  standar yang telah ditetapkan.
Salah  satu  upaya  yang  telah  dilakukan  oleh  KPU  Kabupaten  Musi  Banyuasin adalah  melalui  perbaikan  dan  peningkatan  kapasitas  sumber  daya  manusia  di pengelola keuangan pada KPU Kabupaten Musi Banyuasin,  serta melakukan upaya melakukan tindak lanjut atas temuan kerugian negara tersebut.

## E.  KESIMPULAN DAN SARAN

## 1)  Kesimpulan
Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan  penulis  di  KPU  Kabupaten  Musi Banyuasin  terkait  Analisis  Anggaran  Belanja  Operasional  dan  Pertanggungjawaban Anggaran di KPU Kabupaten Musi Banyuasin, dapat disimpulkan bahwa:
a.  Pelaksanaan anggaran belanja operasional pada satuan kerja Komisi Pemilihan Umum  Kabupaten  Musi  Banyuasin  telah  sesuai  dengan  Peraturan  Menteri Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor  190/PMK.05/2012  tentang  Tata  Cara Pembayaran  Dalam  Rangka  Pelaksanaan  Anggaran  Pendapatan  Dan  Belanja Negara,  dan telah tergolong Sangat Baik dengan capaian nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan  Anggaran  pada  tahun  2021  sebesar  99,35%,  sebagaimana  telah ditentukan  kategori  nilai  IKPA  berdasarkan  pada  Peraturan  Direktur  Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-4/PB/2021.
b.    Dalam pelaksanaan pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran, realisasi  anggaran  di  KPU  Kabupaten  Musi  Banyuasin  pada  tahun  2019,  2020 dan tahun 2021 sudah sangat baik, hal ini dapat dilihat dari bersaran persentase penyerapan  diatas  90%.    Namun  pada  tahun  2020  terdapat  penurunan penyerapan  anggaran  sebesar  3%  karena  adanya  optimalisasi  anggaran  pada tahun  2020  untuk  pencegahan  penyebaran  covid-19.Selanjutnya,  berdasarkan hasil review dari BPKP Provinsi Sumatera Selatan terdapat temuan sebesar Rp
51.677.000,-  atas  Honor  yang  melebihi  standar  biaya  masukan  sehingga Laporan  pertanggungjawaban  pada  tahun  2019  masih  belum  sesuai  dengan ketentuan  yang  berlaku,  karena  ketidak  patuhan  terhadap  standar  biaya masukan yang telah ditetapkan.
2)  Saran Beberapa saran yang bisa penulis berikan yaitu berikut ini:
1.  KPU  Kabupaten  Musi  Banyuasin  segera  menyusun  langkah-langkah  untuk mempertahankan  dan  meningkatkan  nilai  Indikator  Kinerja  Pelaksanaan Anggaran/IKPA  dan  memberikan  motivasi  kepada  pejabat  pengelola  keuangan untuk tetap berkomitmen dalam meningkatan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) di KPU Kabupaten Musi Banyuasin.
2.  KPU  Kabupaten  Musi  Banyuasin  dalam  pelaksanaan  pelaporan  dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran agar lebih cermat dalam memahami ketentuan  yang  belaku,  sekaligus  memberikan  kesempatan  kepada  pejabat perbendaharaan  untuk  dapat  meningkatkan  kemampuannya  melalui  pelatihan dan  bimbingan  teknis  yang  diselenggarakan  oleh  lembaga  penyelenggara pelatihan pengelola keuangan yang kredibel.

## DAFTAR PUSTAKA
Kasmir.  (2018). Analisis  Laporan  Keuangan.  Cetakan  ke-11 .  Depok:  Raja  Grafindo Persada.
Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum  dan  Penetapan  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Sekretariat  Umum  Komisi Pemilihan Umum.
Kementerian  Keuangan  Republik  Indonesia.  (2016).  Peraturan  Menteri  Keuangan Republik  Indonesia  Nomor  195/PMK.056/2018  tentang  Monitoring  dan  Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementrian Negara/Lembaga.
Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik. Edisi terbaru . Yogyakarta: Andi.
Munawir. (2014). Analisa Laporan Keuangan . Edisi Keempat . Yogyakarta: Liberty.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia.  (2013).  Peraturan  Peraturan  Pemerintah Republik  Indonesia  Nomor  45  Tahun  2013  tentang  Tata  Cara  Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Nomor 103, Tambahan lembaran RI Nomor 5423. Jakarta: Sekretariat Negara.
Peraturan  Direktur  Jenderal  Perbendaharaan  Nomor  PER-4/PB/2021  tentang Petunjuk  Teknis  Penilaian  Indikator  Kinerja  Pelaksanaan  Anggaran  Belanja Kementerian/Lembaga
Sugiyono.  (2019). Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  R&D .  Bandung: Alfabeta.
UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum