## Jurnal Hukum tora : Hukum untuk mengatur dan melindungi masyarakat
Volume 8 Issue 3, 2022 P-ISSN: 2442-8019, E-ISSN: 2620-9837 This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

## Tanggung  Jawab  PPAT  Penerima  Protokol  Terhadap  Akta PPAT Pemberi Protokol Yang Digugat Di Pengadilan
Amalia Sholikhah 1 , Sulastriyono 2
1 Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Indonesia. amaliasholikhah@mail.ugm.ac.id:
2 Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Indonesia:
Abstract: This study aims to find out and analyze the Responsibilities of the PPAT Recipient of the Protocol to the Protocol Deed he kept which was sued in court.
The  type  of  research  used  is  empirical  normative  legal  research,  namely  research  conducted  through literature studies that refer to theories and laws, and regulations regarding the responsibilities of the PPAT receiving the protocol for the protocol received. This research is also supported by field research conducted directly by the author by interviewing respondents and informants to obtain primary data.
This study has the conclusion, the transfer of the PPAT protocol from the PPAT giving the protocol to the PPAT receiving the protocol results in a transfer of responsibility for the deed. The transfer of responsibility is only limited to the security and confidentiality of the deed. The PPAT receiving the protocol cannot be materially responsible for the legal events contained in the deed. The PPAT receiving the protocol can be held accountable if the protocol it keeps is damaged or lost so that it cannot be used as evidence in court
Keywords: Responsibility, PPAT receiving protocol, Deed Lawsuit, Court.
How to Site: Amalia Sholikhah, Sulastriyono. Tanggung Jawab PPAT Penerima Protokol Terhadap Akta Ppat Pemberi Protokol Yang Digugat Di Pengadilan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor : 34/Pdt.G./2018/PN. Skh). Jurnal hukum to-ra , 8(3), pp 329-340. DOI.10.55809/tora.v8i3.162

## Introduction
Pasal  1  angka  1  Peraturan  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  1  Tahun  2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan  Jabatan  Pejabat  Pembuat Akta  Tanah pada Pasal  1  angka 1  juga  mengatur mengenai definisi dari PPAT. Pejabat Pembuat Akta Tanah yang biasa disebut dengan istilah  PPAT  adalah  Pejabat  Umum  yang  memiliki  kewenangan  untuk  membuat  Akta- akta Autentik mengenai suatu perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak  milik  atas  satuan  rumah  susun 1 .  PPAT  dalam  melaksanakan  jabatannya  memiliki kewenangan untuk membuat akta terhadap perbuatan hukum diantaranya yaitu : Jual Beli, Tukar Menukar, Hibah, Pemasukan ke dalam Perusahaan ( inbreng ), Pembagian Hak
1 Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016.
Tanggung Jawab Ppat Penerima Protokol Terhadap Akta PPAT Pemberi Protokol Yang Digugat Di Pengadilan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor : 34/Pdt.G./2018/PN. Skh) Jurnal Hukum tora: 8 (3): 329-340
Bersama, Pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atas tanah Hak Milik, Pemberian Hak Tanggungan, dan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan 2 .
Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  (PPAT)  memiliki  peran  pokok  yaitu  menyelanggarakan pendaftaran  hak  atas  tanah  atau  Hak  Milik  atas  Satuan  Rumah  Susun,  yang  akan dijadikan  dasar  bagi  pendaftaran  perubahan  data  pendaftaran  yang  diakibatkan  oleh perbuatan hukum itu tersebut. Perlaihan Hak atas Tanah dapat terjadi apabila adanya suatu  peristiwa  hukum  dan  perbuatan  hukum 3 .  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  (PPAT) memiliki  tugas  untuk  melaksanakan  sebagian  kegiatan  pendaftaran  tanah  dengan membuat  akta  yang  digunakan  sebagai  bukti  telah  dilakukannya  suatu  perbuatan hukum  tertentu  yaitu  terkait  kepemilikan  hak  atas  tanah  atau  hak  milik  atas  satuan rumah susun.
Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  dalam  melaksanakan  profesinya  diangkat  untuk  suatu wilayah  kerja  tertentu  dan  diberhentikan  oleh  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional Republik Indonesia. PPAT berhenti menjabat sebagai PPAT terjadi karena : meninggal dunia;  atau  telah  mencapai  usia  65  (enam  puluh  lima)  tahun;  atau  diangkat  dan mengangkat sumpah jabatan atau melaksanakan tugas sebagai Notaris dengan tempat kedudukan  di  Kabupaten/Kotamadya  Daerah  Tingkat  II  yang  lain  daripada  daerah kerjanya sebagai PPAT; atau diberhentikan oleh Menteri 4 . PPAT yang berhenti karena alasan  salah  satunya  yaitu  telah  mencapai  usia  65  tahun  atau  sudah  berakhir  masa jabatannya diwajibkan menyerahkan protokol PPAT kepada PPAT di daerah kerjanya 5 .
Adanya peralihan protokol PPAT dari PPAT yang sudah berakhir masa jabatannya kepada PPAT penerima Protokol mengakibatkan peralihan pertanggungjawaban atas Protokol Akta. Realitanya dalam praktek terdapat PPAT yang hanya berkedudukan sebagai PPAT penerima  protokol  ikut  menjadi  turut  tergugat  karena  kesalahan  substansi  dari  akta yang  dibuat  oleh  PPAT  pemberi  protokol  selama  melaksanakan  profesi  jabatannya. Seperti  contoh  kasus  dalam  Putusan  Pengadilan  Nomor  34/Pdt.G/2018/PN.  Skh. Putusan tersebut berisi gugatan terhadap para pihak salah satunya adalah Notaris/PPAT Felisia, S.H., M.Kn. yang merupakan Penerima Protokol Notaris/PPAT dari Notaris/PPAT Purnamaningrum,  S.H..  Notaris/PPAT  Purnamaningrum,  S.H.  dan  Tergugat  II  yaitu Nyonya Sri Suwarni Sofiah pada tahun 1991 telah melakukan Perjanjian jual beli secara fiktif.
PPAT Purnamaningrum, S.H. dalam hal ini dikarenakan sudah berakhir masa jabatannya, protokol  PPAT  nya  diserahkan  kepada  Felisia,  S.H.,  M.Kn..  Dalam  gugatan  nomor 34/Pdt.G/2018/PN. Skh tersebut PPAT Felisia, S.H., M.Kn dijadikan sebagai tergugat III, padahal ia hanya sebagai PPAT penerima protokol.
2 Pasal  2  ayat  (2) Peraturan  Pemerintah  Nomor  37 Tahun  1998  tentang  Peraturan  Jabatan  Pejabat  Pembuat  Akta Tanah yang diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016.
3 Samsaimun, Peraturan Jabatan PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) Dalam Peralihan Hak Atas Tanah di Indonesia , Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2018, hlm. 1.
4 Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016.
5 Pasal 27 ayat (1)  Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016.
Tanggung Jawab Ppat Penerima Protokol Terhadap Akta PPAT Pemberi Protokol Yang Digugat Di Pengadilan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor : 34/Pdt.G./2018/PN. Skh) Jurnal Hukum tora: 8 (3): 329-340
Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, permasalahan yang diteliti dan dianalisis adalah Bagaimana Tanggung Jawab PPAT Penerima Protokol terhadap Protokol Akta yang disimpannya yang digugat di Pengadilan.
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  hukum  normatif-empiris  dengan  sifat penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian dilakukan melalui studi pustaka yang merujuk kepada  teori-teori  maupun  aturan  perundang-undangan  dan  dilanjutkan  dengan melakukan  penelitian  lapangan  untuk  mendapatkan  data  primer.  Penelitian  lapangan dilakukan untuk melihat kenyataan dari permasalahan, yang kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahan yang digunakan dalam penelitian kepustakaan adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder  dan  bahan  hukum  tersier.  Bahan  hukum  primer  terdiri  dari  peraturan perundang-undangan,  bahan  hukum  sekunder  terdiri  dari  buku-buku  mengenai  ilmu hukum  secara  umum;  PPAT;  jurnal;  makalah;  artikel,  dan  bahan  hukum  tersier  dapat diperoleh dari kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia.
Pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  dapat  dilakukan  dengan  cara  penelitian kepustakaan (library research) yaitu dilakukan dengan cara mencari data sekunder yang dapat diperoleh dengan studi pustaka dari berbagai sumber antara lain buku, literatur, peraturan  perundang-undangan  dan  bahan  hukum  lainnya.  Penelitian  lapangan dilakukan  dengan  cara  turun  langsung  ke  lapangan  untuk  mendapatkan  data  dan informasi  terkait  permasalahan  yang  diteliti.  Metode  wawancara  dilakukan  secara langsung kepada responden dan narasumber berdasarkan pedoman wawancara untuk mendapatkan data dan informasi.

## Discussion
Profesi PPAT dalam kehidupan modern ini berhubungan dengan kehidupan masyarakat, di mana setiap transaksi yang dilakukan oleh masyarakat melibatkan peran dari profesi PPAT  sebagai  pejabat  umum  yang  mempunyai  tugas  untuk  memenuhi  kepentingan masyarakat secara luas, khususnya mengenai perbuatan hukum di bidang perdata. PPAT dalam menjalankan tugas dan jabatannya harus bertanggung jawab secara profesional terhadap profesi yang dimilikinya.
PPAT yang melaksanakan profesi jabatannya dituntut bekerja secara profesional sebagai pejabat  umum  yang  mempunyai  kewenangan  untuk  membuat  akta  autentik.  Tugas PPAT sebagai pejabat umum merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah untuk membantu melayani kebutuhan masyarakat untuk membuat alat bukti secara tertulis dan autentik megenai hubungan-hubungan hukum antara penghadap.
PPAT  dalam  melaksanakan  profesi  jabatannya  harus  memiliki  integritas  moral  yang tinggi,  harus  berpedoman  kepada  moral  dan  tidak  melakukan  perbuatan  yang bertentangan dengan peraturan jabatannya meskipun dalam melaksanakan tugas dan jabatannya tersebut dijanjikan adanya imbalan jasa yang tinggi. Tanggung jawab PPAT selama melaksanakan tugas dan jabatannya ini timbul karena adanya hubungan sebab akibat dari kewajiban dan kewenangan yang dimilikinya. PPAT selain bertanggung jawab secara  hukum  mengenai  pemenuhan/pelaksanaan  dari  kewajiban  PPAT  yang  diatur dalam ketentuan Pasal 45 PerkaBPN No. 1 Tahun 2006, juga bertanggung jawab secara
Tanggung Jawab Ppat Penerima Protokol Terhadap Akta PPAT Pemberi Protokol Yang Digugat Di Pengadilan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor : 34/Pdt.G./2018/PN. Skh) Jurnal Hukum tora: 8 (3): 329-340
moral yaitu mengenai etika atau tingkah laku selama melaksanakan profesi jabatannya atau dalam kehidupan sehari-hari. Ketentuan mengenai etika PPAT diatur dalam Kode Etik PPAT yang dibuat oleh organisasi IPPAT (Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah) yang wajib  dipatuhi  dan  dilaksanakan  selama  menjalankan  profesi  jabatannya  atau  dalam kehidupan sehari-hari oleh setiap anggota organisasi 6 .
Tanggung jawab adalah kewajiban menanggung dan memikul segala yang menjadi tugas dengan melihat tindakan yang baik maupun tindakan yang buruk. Tindakan yang baik maka tanggung jawab ini menjalankan perbuatan dengan baik, sedangkan tindakan yang tidak  baik  maka  tanggung  jawab  memikul  akibat  perbuatan  yang  tidak  dilaksanakan dengan baik 7 .
Hans  Kelsen  membedakan  bentuk  pertanggungjawaban  menjadi  4  (empat)  macam, antara lain :
a. Pertanggungjawaban  secara  Individu,  yaitu  seseorang  individu  bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
b. Pertanggungjawaban Kolektif yaitu seseorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
c. Pertanggungjawaban  berdasarkan  Kesalahan  yaitu  seseorang  individu bertanggung  jawab  atas  pelanggaran  yang  dilakukannya  karena  sengaja  dan diperkirakan dengan tujuan untuk menimbulkan kerugian.
d. Pertanggungjawaban  mutlak  yaitu  seseorang  individu bertanggung  jawab  atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan 8 .
Prinsip-prinsip  pertanggungjawaban  dalam  hukum  dapat  dibedakan antara lain :
1) Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan ( liability based on fault ), yaitu prinsip yang menyatakan bahwa seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawaban  secara  hukum  jika  ada  unsur  kesalahan  yang dilakukan.
2) Prinsip  praduga  selalu  bertanggung  jawab  ( presumption  of  liability ), yaitu  prinsip  yang  menyatakan  tergugat  selaky  dianggap  bertanggung jawab sampai dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah, jadi beban pembuktian ada pada tergugat.
3) Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab ( presumption of nonliability ), prinsip ini merupakan kenalikan dari prinsip praduga untuk selalu  bertanggung  jawab.  Yaitu  dimana  kedudukan  tergugat  selalu dianggap tidak bertanggung jawab sampai ia dibuktikan bersalah.
6 Abdulkadir Muhammad, Etika Profesi Hukum , Cetakan Pertama, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 60.
7 O.P. Simorangkir, Etika Jabatan , Aksara Persada Indonesia, Jakarta, 1998, hlm. 102-103.
8 Raisul Mutaqien, Teori Hukum Murni , PT. Nuansa & Nusamedia, Bandung, 2006, hlm. 140.
Tanggung Jawab Ppat Penerima Protokol Terhadap Akta PPAT Pemberi Protokol Yang Digugat Di Pengadilan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor : 34/Pdt.G./2018/PN. Skh) Jurnal Hukum tora: 8 (3): 329-340
4) Prinsip  tanggung  jawab  mutlak  ( strict  liability ),  prinsip  ini  mengatur bahwa suatu kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Namun terdapat pengecualian-pengecualian yang memungkinkan untuk dapat dibebaskan  dari  tanggung  jawab.  Contoh  Kejadian  diluar  kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan ( force majeure ).
5) Prinsip  tanggung  jawab  dengan  pembatasan  ( limitation  of  liability ),
prinsip  ini  mengatur  dalam  hal  seorang  pelaku  usaha  tidak diperkenankan secara sepihak menentukan klausula yang menimbulkan kerugia  bagi  konsumen,  termasuk  membatasi  maksimal  tanggung jawabnya.  Jika  ada  pembatasan,  maka  harus  berdasarkan  perundang- undangan yang berlaku 9 .
Ketentuan Pasal 55 Peraturan Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2006 mengatur bahwa dalam pelaksanaan  tugas  dan  jabatan  PPAT  untuk  membuat  akta,  PPAT  bertanggung  jawab secara  pribadi  terhadap  akta  yang  telah  dibuatnya.  Bentuk  tanggung  jawab  PPAT terhadap akta yang dibuatnya adalah tanggung jawab berdasarkan kesalahan. Tanggung jawab  berdasarkan  kesalahan  yaitu  seorang  individu  bertanggung  jawab  atas pelanggaran yang dilakukannya dengan sengaja dan diperkirakan dengan tujuan untuk menimbulkan  kerugian 10 .  Tanggung  jawab  PPAT  terhadap  akta  yang dibuatnya  terdiri dari :
1) Tanggung Jawab Administratif
Tanggung  jawab  secara  administratif  diatur  pada  Pasal  62  Peraturan Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  tentang  Pendaftaran  Tanah.  Pasal  62 Peraturan  Pemerintah  tersebut  mengatur  bahwa  PPAT  yang  dalam melaksanakan  tugasnya  mengabaikan  ketentuan-ketentuan  sebagaiamana dimaksud  pada  Pasal  38,  Pasal  39  dan  Pasal  40  serta  ketentuan  dan  petunjuk yang diberikan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat dikenakan sanksi administratif  berupa  teguran  tertulis  sampai  pemberhentian  dari  jabatannya sebagai  PPAT,  dengan  tidak  mengurangi  kemungkinan  dituntut  ganti  kerugian oleh pihak-pihak yang menderita kerugian yang diakibatkan oleh diabaikannya ketentuan-ketentuan tersebut.
Kode  etik  PPAT  Pasal  6  ayat  (1)  juga  mengatur  bahwa  PPAT  yang melakukan pelanggaran kode etik dapat dikenai sanksi yang terdiri dari :
a. Teguran;
b. Peringatan;
c. Schorsing (pemberhentian sementara) dari keanggotaan IPPAT;
d. Onzetting (pemberhentian) dari keanggotaan IPPAT;
e. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan IPPAT.
9 Ibid , hlm. 50.
10 Ibid , hlm. 140.
Tanggung Jawab Ppat Penerima Protokol Terhadap Akta PPAT Pemberi Protokol Yang Digugat Di Pengadilan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor : 34/Pdt.G./2018/PN. Skh) Jurnal Hukum tora: 8 (3): 329-340
Berlakunya  sanksi  bagi  PPAT  yang  melakukkan  pelanggaran,  sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh kode etik IPPAT ditentukan dengan melihat terlebih  dahulu  pada  kualitas  dan  kuantitas  pelanggaran  yang  telah  dilakukan oleh anggota organisasi.

## 2) Tanggung jawab Perdata
PPAT  bertanggunng  jawab  secara  perdata  apabila  terbukti  telah melakukan  suatu  Perbuatan  Melawan  Hukum  yang  diatur  dalam  Pasal  1365 KUHPerdata yang mengatur “tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian  kepada  orang  lain,  mewajibkan  orang  karena  salahnya  menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.
PPAT dapat dituntut secara perdata apabilapara penghadap melakukan pengingkaran terhadap apa yang tertulis dalam akta, sehingga tidak hanya dapat dikenai sanksi administratif tetapi juga dapat digugat secara perdata oleh para penghadap yang merasa dirugikan untuk melakukan ganti rugi.
3) Tanggung jawab Pidana
Aspek-aspek formal dari  akta  PPAT  yang  dapat dijadikan  sebagai dasar atau batasan untuk melakukan tuntutan pidana kepada PPAT yaitu 11 :
a. Secara  sengaja  dan  terbukti,  bahwa  dengan  insyaf,  sadar  dan  terencana bahwa  ia  melakukan  suatu  tindak  pidana  menggunakan  akta  yang dibuatnya.
b. Secara  sengaja  dan  sadar,  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  (PPAT)  bersama dengan  pihak  yang  berkepentingan  melakukan  suatu  tindakan  yang melanggar aturan hukum, sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain. Sanksi  pidana  yang  diberlakukan  kepada  PPAT  dapat  berlaku  sepanjang batasan-batasan sebagaimana tersebut dilanggar, artinya selain memenuhi rumusan  pelanggaran  yang  ada  dalam  peraturan  perundang-undangan yang mengatur PPAT, kode etik IPPAT juga harus memenuhi rumusan dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
c. Sanksi pidana yang berkaitan dengan hal pembuatan akta autentik secara umum diatur pada Pasal 266 KUHP yang mengatur : bahwa siapapun yang meminta  dan  memasukkan  keterangan  palsu,  yaitu  segala  bentuk keterangan  baik  secara  lisan  maupun  tertulis  mengandung  unsur ketidakbenaran  yang  seolah-olah  benar  yang  kemudian  dengan  sengaja dipergunakan di dalam pembuatan akta autentik.
Salah  satu  kewajiban  PPAT  adalah  menyerahkan  protokol  kepada  PPAT  lainnya.  Pada kasus yang penulis teliti, Felisia, S.H., M.Kn. adalah PPAT penerima protokol dari PPAT Purnamingrum yang merupakan ibu dari PPAT Felisia, S.H., M.Kn. Penyerahan protokol
11 Habib Adjie, Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris , Rafika Aditama, Bandung, 2013, hlm. 124.
Tanggung Jawab Ppat Penerima Protokol Terhadap Akta PPAT Pemberi Protokol Yang Digugat Di Pengadilan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor : 34/Pdt.G./2018/PN. Skh) Jurnal Hukum tora: 8 (3): 329-340
tersebut  dilakukan  karena  PPAT  Purnamingrum  sudah  berakhir  masa  jabatannya (pensiun) sehingga protokol aktanya diserahkan kepada PPAT penerima protokol 12 .
Tidak ada ketentuan yang mengatur lebih rinci mengenai tata cara serah terima protokol akta. Prakteknya di lapangan pemberian protokol dapat diberikan kepada sesama rekan PPAT yang masih aktif melaksanakan jabatannya. PPAT yang meninggal dunia sebelum berakhir masa jabatannya, salah satu pihak ahli waris atau pegawai dari PPAT tersebut harus melaporkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya setempat dalam jangka waktu 30 hari sejak PPAT meninggal dunia. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi menunjuk PPAT yang akan diserahi protokol PPAT yang meninggal  dunia  berdasarkan  laporan  dan  usulan  dari  Kepala  Kantor  Pertanahan Kabupaten/Kotamadya.  Serah  terima  protokol  dituangkan  dalam  berita  acara  serah terima protokol yang diketahui oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya setempat 13 .
Menurut penulis, PPAT Felisia, S.H.,M.Kn, yang berkedudukan sebagai PPAT penerima protokol  dalam  melaksankan  tugas  dan  jabatannya  sudah  bertindak  sesuai  dengan ketentuan  Pasal  29  ayat  (1)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  37  Tahun  1998  tentang Peraturan  Jabatan  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  yang  mengatur  bahwa  :  PPAT  yang ditunjuk  oleh  Kepala  Kantor  Wilayah  Badan  Pertanahan  Nasional  untuk  menerima protokol yang berhenti menjabat sebagai PPAT wajib menerima protokol PPAT tersebut.
Mengenai  tanggung  jawab  PPAT  penerima  protokol,  menurut  Diana  Hexa  PPAT penerima protokol tidak bertanggung jawab atas protokol akta yang menjadi sengketa. PPAT  penerima  protokol  hanya  bertanggung  jawab  secara  administratif  yaitu memegang, memelihara, menyimpan protokol dan mengeluarkan salinan atas protokol yang diterimanya. Dalam kasus ini, kedudukan PPAT penerima protokol sebagai tergugat III karena tujuan dari para pihak untuk membatalkan aktanya 14 .
PPAT  penerima  protokol  tidak  bertanggung  jawab  terhadap  isi  akta  yang  diserahkan oleh PPAT pemberi protokol. Tanggung jawab PPAT penerima protokol hanya sebagai pemegang dan penyimpan protokol akta yang terdiri dari buku-buku daftar akta yang wajib disimpan oleh Pejabat Pembuat Akta. Kewajiban PPAT sebagai pihak protokoler untuk melakukan penyimpan protokol itu apabila sewaktu-waktu dari para pihak yang berwenang atas akta yang bersangkutan memintakan alat bukti, maka PPAT penerima protokol harus memberikan berkasnya 15 .
PPAT selama melaksanakan jabatannya bertanggung jawab secara profesional terhadap akta yang telah dibuat oleh atau di hadapannya, apabila di kemudian hari akta tersebut dipermasalahkan oleh para pihak yang bersangkutan. Permasalahan sengketa akta yang
12 Wawancara dengan Felisia, S.H., M.Kn. selaku PPAT Penerima Protokol  di Kabupaten Sukoharjo, pada tanggal 14 September 2022.
13 Wawancara dengan Danang Prasodjo, S.H., selaku Notaris/PPAT di Kabupaten Sukoharjo, sekaligus Ketua Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Sukoharjo, tanggal 23 September 2022.
14 Wawancara dengan Diana Hexa, S.H., selaku Dosen Tutor di Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, sekaligus Praktisi Notaris/PPAT di Kota Yogyakarta, pada tanggal 19 September 2022.
15 Wawancara dengan Danang Prasodjo, S.H., selaku Notaris/PPAT di Kabupaten Sukoharjo, sekaligus Ketua Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Sukoharjo, tanggal 23 September 2022.
Tanggung Jawab Ppat Penerima Protokol Terhadap Akta PPAT Pemberi Protokol Yang Digugat Di Pengadilan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor : 34/Pdt.G./2018/PN. Skh) Jurnal Hukum tora: 8 (3): 329-340
melibatkan  PPAT,  terjadi  karena  akta  yang  menjadi  obyek  permasalahan  /  sengketa merupakan produk dari PPAT, yang dibuat sebagai alat bukti dan dasar yang kuat untuk melakukan pendaftaran pemindahan hak dan pembebanan hak yang bersangkutan.
Adanya  peralihan  protokol  PPAT  dari  PPAT  pemberi  protokol  kepada  PPAT  penerima protokol mengakibatkan peralihan pertanggungjawaban atas akta. Peralihan tanggung jawab  tersebut  hanya  sebatas  pada  keamanan  dan  kerahasiaan  akta.  PPAT  penerima protokol  tidak  mengetahui  perbuatan  hukum  yang  tertuang  dalam  akta,  sehingga seharusnya PPAT penerima protokol lepas dari tanggung jawab terhadap gugatan akta dari protokol yang disimpannya.
Menurut  Firdhonal,  S.H.,  PPAT  dalam  melaksanakan  profesi  dan  jabatannya  hanya bertugas  untuk  membuat  alat  bukti  yang  berkaitan  dengan  peralihan  hak  dari kepemilikan  hak  atas  tanah,  jadi  PPAT  tidak  dapat  dimintakan  pertanggungjawaban apabila  sengketa  yang  terjadi  merupakan  sengketa  antara  para  pihak  yang  bertujuan untuk melakukan pembatalan terhadap produk akta 16 .
Ketentuan  mengenai  pertanggungjawaban  yang  diberlakukan  kepada  PPAT  penerima protokol belum mengatur secara rinci. Peraturan mengenai tanggung jawab PPAT antara lain disebutkan dalam PP Nomor. 37 Tahun 1998, Peraturan Kepala BPN No. 1 Tahun 2006, PP Nomor. 24 Tahun 2016. PPAT memiliki batasan terhadap tanggung jawabnya sebagai  penerima  protokol  yaitu  menjaga,  merawat  dan  menyimpan  protokol  yang diserahkan  oleh  PPAT  pemberi  protokol  sebagai  dokumen  Negara  sampai  pada  batas waktu  tertentu,  yang  mana  nantinya  protokol  tersebut  disampaikan  kepada  lembaga pengawas.
Menurut penulis, PPAT penerima protokol tidak dapat dituntut bertanggung jawab baik secara  perdata  maupun  pidana  terhadap  protokol  akta  yang  diterimanya.  Tanggung jawab terhadap akta dilakukan secara pribadi oleh PPAT yang membuat akta meskipun sudah tidak aktif menjabat dan sudah menyerahkan protokol aktanya kepada PPAT lain sebagai penerima protokol. Bentuk tanggung jawab PPAT terhadap akta yang dibuatnya adalah tanggung jawab berdasarkan kesalahan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur pada Pasal 55 Peraturan Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2006.
PPAT penerima protokol tidak dapat diminta untuk tanggung jawab secara materiil dari peristiwa hukum yang termuat dalam akta yang menjadi obyek sengketa para pihak di Pengadilan.  Hal  ini  dikarenakan  PPAT  penerima  protokol  bukan  pihak  yang  terlibat dalam  pembuatan  akta  tersebut.  PPAT  penerima  protokol  hanya  melaksanakan kewajibannya  yaitu  menerima  protokol  akta,  kemudian  merawat  dan  menyimpannya dengan baik supaya protokol akta tidak hilang, mengalami kerusakan akibat termakan rayap atau rusak karena peristiwa bencana alam yang terjadi. PPAT penerima protokol tidak dapat melakukan tindakan seperti merubah isi akta.
PPAT penerima protokol dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila protokol yang disimpannya  tersebut  rusak  atau  hilang  sehingga  tidak  dapat  digunakan  sebagai  alat
16 Wawancara dengan Firdhonal, S.H., selaku Notaris/PPAT di Jakarta Timur, melalui telefon pada tanggal 16 September 2022.
Tanggung Jawab Ppat Penerima Protokol Terhadap Akta PPAT Pemberi Protokol Yang Digugat Di Pengadilan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor : 34/Pdt.G./2018/PN. Skh) Jurnal Hukum tora: 8 (3): 329-340
bukti di Pengadilan. Pembebanan kewajiban berupa tanggung jawab kepada sesorang yang  secara  langsung  tidak  terlibat  dalam  perbuatan  hukum  atau  membebankan tanggung  jawab  kepada  seseorang  yang  tidak  melakukan  kesalahan  merupakan tindakan  yang  tidak  profesional 17 .  Tanggung  jawab  seperti  halnya  contoh  kasus  ini seharusnya dilakukan oleh para pihak yang bersengketa. PPAT cukup bertanggung jawab secara administratif terhadap protokol akta yang disimpannya.
Pernyataan  hakim  yang  menyebutkan  bahwa  PPAT  penerima  protokol  yang berkedudukan/bertindak  sebagai  pihak  tergugat  III  tidak  dapat  dikatakan  telah melakukan perbuatan hukum atas perbuatan PPAT sebelumnya, menurut penulis adalah pernyataan  yang  tepat.  PPAT  penerima  protokol  tidak  membuat  akta  dan  tidak mengetahui peristiwa sebenarnya yang terjadi antara para pihak sampai diterbitkannya tersebut.  Tidak  ada  pembebanan  tanggung  jawab  secara  langsung  yang  diberlakukan kepada PPAT penerima protokol. PPAT sebagai penerima protokol hanya berkewajiban untuk menyediakan protokol aktanya yang bersangkutan untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti di Pengadilan.
Keterlibatan PPAT penerima protokol yang berkedudukan sebagai pihak tergugat atas gugatan  terhadap  protokol  akta  yang  diterima  dan  disimpannya  tersebut,  menurut penulis perlu adanya upaya perlindungan hukum bagi PPAT penerima protokol. Gugatan antara  para  pihak  bersengketa  yang  bertujuan  untuk  melaksanakan  pembatalan terhadap  akta  seharusnya  tidak  perlu  melibatkan  PPAT  penerima  protokol  secara langsung,  karena  PPAT  penerima  protokol  tidak  mengetahui  peristiwa  yang  terjadi dalam pembuatan akta tersebut dan tidak membuat kesalahan terhadap produk akta yang  digugat.  Perlindungan  hukum  diperlukan  bagi  PPAT  sebagai  penerima  protokol supaya  dapat  melindungi  nama  baik  profesi  jabatannya.  Perlindungan  hukum  dari Organisasi Ikatan Pejabat Pembuat Akta yaitu berupa upaya pendampingan.
Permohonan  pendampingan  dapat  diajukan  oleh  PPAT  yang  terlibat  dalam permasalahan dan merasa membutuhkan peran pendampingan dari Organisasi untuk menyelesaikan  permasalahan  tersebut.  Organisasi  yang  telah  menerima permohonan pendampingan dari PPAT akan menyiapkan dan menunjuk orang yang bersedia untuk mendampingi.  Organisasi  juga  akan  menunjuk  pengacara  apabila  diperlukan  untuk membantu menyelesaikan permasalahan.
Kewenangan pendampingan biasanya dilakukan pada organisasi tingkat daerah terlebih dahulu,  dengan  melihat  tempat  kedudukan  PPAT  yang  mengajukan  permohonan pendampingan.  Organisasi  tingkat  daerah  tidak  mampu  untuk  mendampingi menyelesaikan permasalahan, maka dimintakan pendampingan ke Pengurus Wilayah. Permohonan pendampingan juga dapat dilakukan oleh organisasi ditingkat pusat yaitu pengurus  pusat,  tetapi  apabila  gugatan  yang  penyelesaian  perkaranya  melalui Pengadilan Negeri maka organisasi di tingkat daerah yang akan membantu melakukan pendampingan.  Organisasi  IPPAT  sifatnya  berjenjang,  dari  daerah  untung  tingkat
17 Wawancara dengan Danang Prasodjo, S.H., selaku Notaris/PPAT di Kabupaten Sukoharjo, sekaligus Ketua Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Sukoharjo, tanggal 23 September 2022.
Tanggung Jawab Ppat Penerima Protokol Terhadap Akta PPAT Pemberi Protokol Yang Digugat Di Pengadilan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor : 34/Pdt.G./2018/PN. Skh) Jurnal Hukum tora: 8 (3): 329-340
Kabupaten, tingkat Provinsi yaitu Pengurus Wilayah dan tingkat Nasional oleh Pengurus Pusat 18 .
Notaris/PPAT  selama  melaksanakan  jabatannya  sering  dituntut  oleh  pihak  lain melakukan  perbuatan  melawan  hukum.  Peran  pendampingan  dan  pembelaan  dari organisasi sangat diperlukan dalam hal ini, karena mempengaruhi kinerja Notaris/PPAT kedepannya.  Organisasi  dapat  melakukan  pembelaan  minimal  memberikan  edukasi kepada  masyarakat  dan  memohon  kepada  pihak  pengadilan  untuk  mengeluarkan putusan secara hati-hati. Bentuk perlindungan hukum selain upaya pendampingan dari organisasi, juga bisa dilakukan diskusi oleh organisasi mengenai permasalahan tersebut dan  masukan  kepada  Notaris/PPAT  yang  telibat,  sehingga  ada  pandangan  bagi Notaris/PPAT  untuk  membela  diri  atau  menjawab  pertanyaan-pertanyaan  terkait permasalahannya 19 .
PPAT  penerima  protokol  dalam  praktek  seharusnya  mengutamakan  dan  menerapkan prinsip  kehati-hatian  untuk  melindungi  kepercayaan  masyarakat  yang  dipercayakan kepada  PPAT  dan  melindungi  PPAT  sendiri.  Prinsip  kehatian-hatian  yang  dapat diterapkan oleh PPAT penerima protokol yaitu dengan cara meneliti dan mecocokkan data  protokol  yang  diterimanya  satu  per  satu.  Prinsip  kehatia-hatian  yang  dapat diberlakukan oleh PPAT penerima protokol ketika melaksanakan penyerahan protokol bertujuan  untuk  menghindari  kemungkinan  adanya  permasalahan  yang  menyangkut dirinya.

## Conclusion
PPAT penerima protokol tidak bertanggung jawab atas isi protokol akta yang menjadi obyek  sengketa  antara para pihak.  PPAT penerima  protokol tidak bertanggung jawab secara materiil dari peristiwa hukum yang tertulis dalam isi akta yang diserahkan oleh PPAT  pemberi  protokol.  Tanggung  jawab  PPAT  penerima  protokol  hanya  sebagai pemegang dan penyimpan protokol akta yang terdiri dari buku-buku daftar akta yang wajib  disimpan  oleh  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah.  PPAT  memiliki  batasan  terhadap tanggung  jawabnya  sebagai  penerima  protokol  yaitu  menjaga,  merawat  dan menyimpan  protokol  akta  yang  diserahkan  oleh  PPAT  pemberi  protokol  sebagai dokumen  arsip  Negara.  Tanggung  jawab  terhadap  akta  yang  dibuat  selama melaksanakan  jabatan  dilakukan  secara  pribadi  oleh  PPAT  yang  membuat  akta, meskipun sudah tidak aktif menjabat dan sudah menyerahkan protokol aktanya kepada PPAT lain sebagai penerima protokol. Bentuk tanggung jawab PPAT terhadap akta yang dibuatnya  adalah  tanggung  jawab  berdasarkan  kesalahan.  PPAT  penerima  protokol dapat  dimintakan  pertanggungjawaban  apabila  protokol  yang  disimpannya  tersebut rusak atau hilang sehingga tidak dapat digunakan sebagai alat bukti di Pengadilan.
18 Wawancara dengan Danang Prasodjo, S.H., selaku Notaris/PPAT di Kabupaten Sukoharjo, sekaligus Ketua Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Sukoharjo, tanggal 23 September 2022.
19 Wawancara dengan Diana Hexa, S.H., selaku Dosen Tutor di Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, sekaligus Praktisi Notaris/PPAT di Kota Yogyakarta, pada tanggal 19 September 2022.
Tanggung Jawab Ppat Penerima Protokol Terhadap Akta PPAT Pemberi Protokol Yang Digugat Di Pengadilan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor : 34/Pdt.G./2018/PN. Skh) Jurnal Hukum tora: 8 (3): 329-340

## Acknowledgement
Perlu adanya peraturan khusus yang dibuat untuk mengatur dan menegaskan mengenai batasan kewenangan dan tanggung jawab PPAT penerima protokol terhadap protokol yang diterima dan disimpannya. Hal ini diharapkan supaya ada kepastian hukum bagi PPAT yang berkedudukan sebagai penerima protokol. Adanya perlindungan hukum bagi PPAT penerima protokol yang terlibat dalam permasalahan hukum atas protokol akta yang  diterimanya,  selain  upaya  pendampingan  dari  organisasi  selama  proses penyelesaian perkara untuk menjamin kedudukan PPAT sebagai protokoler.
Tanggung Jawab Ppat Penerima Protokol Terhadap Akta PPAT Pemberi Protokol Yang Digugat Di Pengadilan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor : 34/Pdt.G./2018/PN. Skh) Jurnal Hukum tora: 8 (3): 329-340

## References

## Buku
Abdulkadir Muhammad, 2001, Etika Profesi Hukum , Cetakan Pertama, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung.
Habib Adjie, 2013, Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris , Rafika Aditama, Bandung.
O.P. Simorangkir, 1998, Etika Jabatan, Aksara Persada Indonesia, Jakarta.
Raisul Mutaqien, 2006, Teori Hukum Murni , PT. Nuansa & Nusamedia, Bandung.
Samsaimun, 2018, Peraturan Jabatan PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) Dalam Peralihan Hak Atas Tanah di Indonesia , Pustaka Reka Cipta, Bandung.

## Peraturan Perundang-undangan
Peraturan  Pemerintah  Nomor  37  Tahun  1998  tentang  Peraturan  Jabatan  Pejabat Pembuat Akta Tanah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3746).
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 37  Tahun  1998  Tentang  Peraturan  Jabatan  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah. (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2016  Nomor  120,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5893).