86 Firda Rosyana RA, Windy Dermawan, Akim 87 Pendekatan Negosiasi Konflik dalam Resolusi Konflik di Sudan Selatan

## 86 Muhammad Baqir Idrus Alatas

## Geopolitik dalam Studi Perbatasan Suriah-Turki: Studi Kasus Serangan Rojava 2019
Muhammad Baqir Idrus Alatas Peneliti Indonesia Center for Middle East Studies (ICMES) email: bagir.alatas96@gmail.com

## Abstract
The war that took place in Syria since 2011 until now gave birth to various severe problems in the country’s border regions. Turkey, as a country directly bordering with Syria, is the most affected country by the Syrian conflict. Millions of refugees come to Turkey and cause social, economic, and political problems. Besides, the presence of ethnic Kurdish militias around the border has increasingly made Turkish authorities worried about the existence of their power. This research seeks to examine further how the Turkish government responds to various problems that arise from the border. The focus of the analysis is the 2019 Rojava Assault, a Turkish military attack on the Rojava autonomous region in northern Syria. In this study, the author used data from mass media, previous research results, and official documents. In this article, the author will use a critical geopolitical perspective to explain the Turkish attack’s motives in the autonomous region of Rojava. The finding of this article is the perception of the AKP Party’s identity and the political interests of the AKP to continue to dominate domestic politics are the main motives of the Rojava Assault.
Keywords: border study, geopolitics, Kurds, Rojava Assault, Syria, Turkey

## Abstrak
Peperangan yang berlangsung di Suriah sejak tahun 2011 hingga saat ini melahirkan berbagai persoalan serius pada kawasan perbatasan negara
86 Firda Rosyana RA, Windy Dermawan, Akim 87 Pendekatan Negosiasi Konflik dalam Resolusi Konflik di Sudan Selatan
Geopolitik dalam Studi Perbatasan Suriah-Turki  Studi Kasus: Serangan Rojava 2019
tersebut. Turki sebagai negara yang berbatasan langsung dengan Suriah dapat disebut sebagai negara yang paling terdampak konflik Suriah. Jutaan pengungsi datang ke Turki sehingga memunculkan problem ekonomi, sosial, dan politik. Selain itu, kehadiran milisi etnis Kurdi di sekitar perbatasan semakin membuat otoritas Turki khawatir atas eksistensi kekuasaannya. Penelitian ini berupaya menelaah lebih jauh bagaimana pemerintah Turki merespon beragam masalah yang muncul dari perbatasan. Fokus analisis adalah Serangan Rojava 2019, yaitu serangan militer Turki terhadap kawasan otonomi Rojava di utara Suriah. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data-data dari media massa, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen resmi. Dalam artikel ini, penulis akan menggunakan perspektif geopolitik kritis untuk menjelaskan motif serangan Turki ke kawasan otonomi Rojava. Temuan artikel ini adalah persepsi identitas Partai AKP dan adanya kepentingan politik AKP untuk terus mendominasi politik dalam negeri merupakan motif utama dari Serangan Rojava.
Kata kunci: geopolitik, Kurdi, Serangan Rojava, Suriah, studi perbatasan, Turki

## Pendahuluan
Hubungan antara Turki dan Suriah mengalami fluktuasi dalam sepanjang sejarah kedua negara. Ada masa ketika keduanya berkonflik, namun ada pula periode ketika pemimpin kedua negara bersahabat cukup baik. Terutama, pasca berkuasanya Partai AKP di Turki tahun 2002, kebijakan luar negeri Turki menganut doktrin zero-problems with neighbors di mana pemerintah Turki menjalin hubungan diplomatik yang lebih percaya diri dengan semua negara tetangganya. Namun hubungan Turki dan Suriah kembali memburuk sejak dimulainya gelombang Arab Spring tahun 2011. Konflik di antara pemerintah negara-negara Arab versus rakyatnya masing-masing, membuat doktrin zero-problems with neighbors yang dianut pemerintahan Erdogan tidak lagi bisa diterapkan. Turki dihadapkan pada pilihan-pilihan untuk berpihak, dan dalam kasus Suriah, Turki berpihak kepada pemberontak Suriah yang ingin menggulingkan pemerintahan Assad (Taspinar, 2012: 128, 137).
Ketika konflik di Suriah semakin tereskalasi, banyak warga Suriah yang mencari perlindungan ke wilayah selatan Turki, antara lain kota Hatay, Kilis, Mardin, Sanliurfa, dan Gaziantep. Memasuki tahun 2014, tercatat jumlah orang Suriah yang hidup di Turki sebagai pengungsi mencapai 747.000 jiwa, sekitar 100.000 hingga 150.000 telah melintasi perbatasan dengan menggunakan paspor namun kemudian memperpanjang masa tinggal secara ilegal. Mayoritas pengungsi yang terdaftar
88 Firda Rosyana RA, Windy Dermawan, Akim 89 Pendekatan Negosiasi Konflik dalam Resolusi Konflik di Sudan Selatan

## 88
Muhammad Baqir Idrus Alatas
berada di Kilis, Mardin, and Sanliurfa (Cagaptay dan Menekse, 2014). Pada tahun 2019, keberadaan pengungsi Suriah di wilayah Turki menembus 3,6 juta jiwa, mengalahkan Libanon, Yordania, dan Irak (Voluntas, 2019).
Kedatangan para pengungsi ini telah meningkatkan persepsi negatif masyarakat Turki terhadap mereka. Tendensi ini semakin diperparah oleh turunnya kepercayaan publik terhadap pemerintahan Erdogan, ditandai dengan iklim politik Turki yang cenderung otoriter, krisis berkelanjutan dalam urusan ekonomi, penindasan terhadap supremasi hukum serta kebebasan berekspresi, dan kelemahan dari sistem presidensial negara tersebut (Kınıklıoğlu, 2020: 1). Dalam pemilihan lokal pada tahun 2019, AKP ( Adalet ve Kalkınma Partisi ) selaku partai penguasa, kehilangan suaranya di sebagian kota-kota besar (termasuk Istanbul, Ankara, Antalya, Mersin, dan Adana). Salah satu alasan utama kemorosotan ini adalah adanya ketidaknyamanan dari warga Turki terhadap para pengungsi yang berada hampir di semua kota. Pemerintah Turki akhirnya memutuskan untuk menutup kamp secara bertahap. Selain itu, demi memeroleh atensi publik, para pencari suaka juga diupayakan untuk dipulangkan ke Suriah Utara (Kınıklıoğlu, 2020: 2).
Selain menghadapi tekanan di dalam negeri, perubahan demografi di perbatasan Turki-Suriah juga membuat pemerintahan Turki semakin khawatir. Ketika milisi-milisi bersenjata memulai perang melawan pemerintah Suriah pada 2011, kelompok Kurdi tersebar di berbagai kantong wilayah di sepanjang perbatasan Suriah-Turki. Selama perang berlangsung 8 tahun, milisi Kurdi secara bertahap menguasai sekitar 400 kilometer kawasan perbatasan. Hal ini dipandang Turki sebagai ancaman dan Turki berniat mengubah wilayah perbatasan itu sebagai zona aman ( safe zone ), dimana para pengungsi Suriah yang ada di wilayah Turki akan dipindahkan ke sana. Karena itulah pada bulan Oktober 2019, Turki melakukan serangan militer ke dalam wilayah Suriah, untuk menyerang milisi Kurdi (Aljazeera, 2019).
Jika kita meninjau sejarah Turki, sejak awal berdirinya Republik Turki, etnis Kurdi telah dipandang sebagai ancaman. Populasi orang-orang Kurdi tersebar di berbagai wilayah, mulai dari Iran, Irak, Suriah, dan Turki. Mereka berharap untuk membentuk negara sendiri, yang dikenal sebagai Kurdistan. Tokoh Kurdi dari Turki, Abdullah Ocalan, pada tahun 1978 mendirikan Partai Pekerja Kurdistan (PKK) yang bertujuan untuk membangun negara Kurdistan di bagian tenggara Turki dan mengumpulkan seluruh etnis Kurdi yang tersebar di beberapa negara sekitar. Karena mengancam integritas negara, otoritas Turki pun memerangi Kurdi. Kaum Kurdi yang berada di Suriah, yang mendirikan milisi Syrian Democratic Forces (SDF), juga dipandang
88 Firda Rosyana RA, Windy Dermawan, Akim 89 Pendekatan Negosiasi Konflik dalam Resolusi Konflik di Sudan Selatan
Geopolitik dalam Studi Perbatasan Suriah-Turki  Studi Kasus: Serangan Rojava 2019

## Turki sebagai ancaman karena Ankara menganggap SDF adalah bagian dari PKK (Muhamad, 2019).
SDF yang dibentuk oleh AS pada akhir tahun 2015 sebagai partner untuk melawan ISIS, sebenarnya terdiri dari milisi multietnis, yaitu YPG (milisi Kurdi Suriah), milisi Arab (antara lain, Sanadid Forces, Jaysh Al Thuwar), milisi Kristen (Syriac Military Forces), Turkmen (Liwa Al Salajaqa), dan lain-lain. Meskipun terdiri dari berbagai faksi, namun SDF didominasi oleh milisi YPG (Kurdi) terutama dari sisi logistik dan penyediaan petempur. Milisi YPG merupakan sayap militer Partai Uni Demokratik (PYD), partai etnis Kurdi yang paling kuat di Suriah (Casagrande, 2016).
Ketika perang Suriah meletus, tentara Suriah ditarik dari kawasan Kurdi untuk berkonsentrasi menghadapi milisi-milisi pemberontak di daerah-daerah lain, sehingga PYD dan YPG semakin berkuasa di kawasan tersebut. Pada Maret 2016, setelah milisi YPG berhasil mengontrol kawasan luas Suriah utara, termasuk kawasan berpopulasi Arab dan Turkmen yang berhasil dibebaskan oleh SDF, dengan dibantu serangan udara AS, dari cengkeraman ISIS, PYD mendeklarasikan berdirinya ‘Rojava’. Rojava diklaim sebagai sebuah ‘kawasan otonomi’ yang bersifat federal, sehingga tidak melepaskan diri sepenuhnya dari Suriah. Selain itu, PYD mengklaim bahwa Rojava adalah sebuah kawasan multi-etnis, tidak hanya khusus kaum Kurdi (BBC, 2016).
Deklarasi Rojava dan penguasaan SDF atas wilayah-wilayah di perbatasan Suriah dipandang Turki sebagai ancaman. Kawasan Rojava meliputi daerah-daerah yang berbatasan dengan Turki, yaitu Afrin dan Kobani (yang merupakan bagian dari Provinsi Aleppo) dan daerah Jazira di Provinsi Hasakah. Pada 6 Oktober 2019, pemerintah AS mengeluarkan pernyataan bahwa karena ISIS sudah dikalahkan, tentara AS tidak diperlukan lagi di wilayah-wilayah yang semula diduduki ISIS dan akan ditarik keluar. Pihak Kurdi segera menanggapi keputusan AS ini dengan peringatan bahwa “ISIS sangat mungkin akan menguat kembali” dan “Kurdi akan menjadi sasaran serangan Turki”. Pernyataan Kurdi ini dilandasi oleh ancaman-ancaman yang telah diberikan Turki berbulan-bulan sebelumnya, yaitu akan melakukan operasi militer untuk mengusir milisi Kurdi, yang dianggapnya sebagai milisi teroris, dari kawasan perbatasan Turki-Suriah. Namun, AS tetap pada keputusannya, mundur dari utara Suriah (CBS News, 2019)
Akhirnya, sejak 9 Oktober 2019, Turki bersama Free Syrian Army (FSA), salah satu milisi yang didukung oleh Turki, yang sejak tahun 2012 angkat senjata melawan pemerintah Suriah, menggempur milisi Kurdi. Operasi militer ini diberi sandi ‘Operasi
90 Firda Rosyana RA, Windy Dermawan, Akim 91 Pendekatan Negosiasi Konflik dalam Resolusi Konflik di Sudan Selatan

## 90
Muhammad Baqir Idrus Alatas
Mata Air Perdamaian’ ( Peace Spring Operation ), namun pihak Kurdi menyebutnya ‘Serangan Rojava’ (Rojava Assault ). Pada tanggal 13 Oktober, penarikan tentara AS dimulai dan beberapa jam kemudian, pihak Kurdi menjalin kesepakatan dengan pemerintah Assad, bahwa keduanya akan bersama-sama berperang melawan militer Turki (BBC, 2019).
Penelitian terdahulu yang membahas konflik perbatasan kedua negara antara lain ditulis oleh Dapkus (2015), Otzig (2019), dan Haenni & Quesnay (2020) yang lebih menekankan kajian pada masalah keamanan.  Sementara itu, dalam artikel ini akan disajikan kasus Serangan Rojava dengan perspektif studi perbatasan dengan maksud menjawab pertanyaan penelitian bagaimana persepsi Turki tentang perbatasan wilayahnya dengan wilayah Suriah, secara khusus dikaitkan dengan Serangan Rojava pada Oktober 2019. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan memanfaatkan studi pustaka serta mengutamakan data-data analisis dan interpretasi guna menghasilkan data deskriptif. P eneliti akan menggunakan perspektif geopolitik kritis dalam melakukan analisis.

## Perspektif Geopolitik Kritis dalam Studi Perbatasan
Studi tentang perbatasan merupakan salah satu isu cukup krusial dalam geopolitik. Pemahaman akan ruang perbatasan bagi suatu negara menghasilkan pula kajian-kajian ilmiah dari berbagai bidang ilmu, khususnya ketika batas-batas formal suatu negara yang menjadi fokus pandangan kaum tradisional mulai kewalahan melihat perkembangan dunia geopolitik yang seakan-akan melampaui material atau fisikal. Globalisasi mampu bergerak layaknya hantu yang mampu memindahkan batas maya kapan saja, tergantung bagaimana perkembangan arus modal dan semacamnya. Dengan demikian, perbatasan dapat dibagi menjadi dua pemahaman: pertama, bersifat fisik atau terlihat; dan kedua, melampaui fisik.
Dalam studi perbatasan tradisional, batas-batas terhubung sesuai ketetapan spasial yang ditentukan. Hal itu juga tergantung sampai mana daerah yang alami dibagi sesuai kesepakatan-kesepakatan antar negara sehingga menciptakan perbedaan sosio-spasial antara tempat, individu, dan kelompok. Beberapa akedemisi yang menggunakan pendekatan konstruksivisme menganggap bahwa dalam tataran konseptual, perbatasan mampu mengubah sifatnya dari yang statis ke fungsional dinamis tergantung bagaimana pengamat mengkonstruksikannya. Karenanya, minimal terdapat dua cara guna memahami perbatasan : 1) cara pragmatis, yaitu memperoleh pengetahuan yang dapat digeneralisasikan dari
90 Firda Rosyana RA, Windy Dermawan, Akim 91 Pendekatan Negosiasi Konflik dalam Resolusi Konflik di Sudan Selatan
Geopolitik dalam Studi Perbatasan Suriah-Turki  Studi Kasus: Serangan Rojava 2019
praktik-praktik penciptaan perbatasan, konfirmasi, dan transendensi; dan (2) cara kritis, yakni berteori, mempertanyakan, dan membandingkan pelbagai kondisi yang menciptakan berbagai kategori perbatasan (Kolossov dan Scott, 2013: 3).
Hingga saat ini, pendefinisian terhadap istilah perbatasan ( bordering ) selalu mengalami re-evaluasi sangat kritis terkait hubungan antara negara, masyarakat dan perbatasan yang telah dibuat oleh para cendekiawan. Seperti yang dikatakan oleh Kolossov dan Scott, bahwa istilah perbatasan ( bordering ) menunjukkan bahwa perbatasan adalah sebuah proses yang belum final. Karena itu, hubungan sosial yang secara inheren bersifat politis serta berubah-ubah akan selalu bertautan dengan peran sosial, perspesi, dan penggunaan ruang. Sebagai praktik sosial-spasial, perbatasan memainkan peran penting dalam membentuk teritorial manusia dan peta politik sehingga wajar ketika setiap kelompok sosial dan regional mempunyai citra wilayah dan batasnya masing-masing (Kolossov dan Scott, 2013: 3).
Studi perbatasan telah menyatukan ahli geografi, sosiolog, antropolog, sejarawan, ekonom, pengacara internasional, filsuf, dan ilmuwan politik. Tetapi, setiap disiplin ilmu memiliki semantik dan terminologi yang berbeda dalam mendefinisikan apa itu batas, sehingga sulit untuk memadukan seluruh ide. Sepanjang dekade terakhir, fokus dari studi perbatasan berkaitan dengan pembentukan identitas. Adanya perbatasan tidak serta merta dapat menghasilkan hibridasi identitas. Dalam hal ini, etnisitas menjadi penentu utama atas afiliasi kelompok, inklusi, dan eksklusi. Bahkan ketika pergerakan melintasi perbatasan semakin lebih mudah, sebagian besar individu tetap mempertahankan loyalitas etnis atau nasional yang kuat baik itu yang berfokus teritorial atau afiliasi kelompok (Newman, 2006: 5).
Salah satu kajian yang atraktif mengenai perbatasan ialah gagasan ‘zona transisi’ (Newman, 2006: 8-9). Zona tersebut berfungsi untuk melancarkan kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya antar negara yang berbatasan. Biasanya, daerah perbatasan yang menjadi tempat lalu-lintas penduduk dapat memengaruhi karakteristik daerah transisi.  Selain itu, adanya pergerakan bertahap dari satu norma budaya ke kebiasaan kultur mampu meruntuhkan kecurigaan antara masyarakat di setiap sisi perbatasan. Karenanya, zona transisi bisa bertransformasi sebagai area penyangga sub-budaya yang berguna untuk meredam kejutan pertemuan dengan liyan.
Selain mempunyai sisi positif, perbatasan juga memiliki potensi yang negatif. Sejak 1980-an muncul wacana mengenai masalah etika dalam studi perbatasan. Perubahan kritis ini terfokus pada penentangan atas militerisasi dan sekuritisasi dalam
92 Firda Rosyana RA, Windy Dermawan, Akim 93 Pendekatan Negosiasi Konflik dalam Resolusi Konflik di Sudan Selatan

## 92
Muhammad Baqir Idrus Alatas
kehidupan sehari-hari akibat adanya perpecahan ideologis antarmasyarakat yang hidup di sekitar perbatasan. Perspektif etis dalam studi perbatasan juga menyangkut persoalan kekerasan negara serta konsekuensinya terhadap kelompok dan individu, pengucilan, juga diskriminasi. Perbatasan meminjamkan diri secara simbolis dan fisik (dalam bentuk hambatan dan kontrol) untuk mengekploitasi xenophobia yang mereproduksi stereotip budaya negatif (Kolossov dan Scott, 2013: 12-13)
Penjelasan di atas menunjukkan implikasi dari bidang perbatasan yang berdampak terhadap keamanan mengingat banyaknya isu-isu di area perbatasan. Beberapa di antaranya, ketegangan etnis, perdagangan (legal maupun ilegal), perang global melawan narkoba, perang regional melawan pemberontak. Penyeberangan dan kontrol perbatasan saling berkompetisi demi hegemoni. Jika perbatasan terbuka, arus keluar-masuk orang dan barang akan lebih fleksibel, sehingga perlu dipertimbangkan atas dasar ekonomi. Sebaliknya, perbatasan yang cenderung ketat dan tertutup bisa dianggap sebagai langkah-langkah keamanan yang signifikan. Namun, memperketat wilayah perbatasan agar memenuhi kebutuhan sosial dan psikologis manusia berpotensi untuk dimanipulasi. Kecenderungan ini menginflitrasi -secara irrasional- opini publik dengan sudut pandang yang melihat batas-batas politik sebagai penghalang utama terhadap pengaruh yang tidak diharapkan datang dari luar. Salah satu contoh dari ialah peristiwa Serangan World Trade Center (WTC) pada 11 September 2001 yang akhirnya dunia global melakukan proses “ re- bordering” di area perbatasan, demi menjaga keamanan tanah air masing-masing dan mengendalikan migrasi (Kolossov dan Scott 2013: 5).
Oleh karena itu, sebagian pemikir memberikan saran agar kajian geopolitik perbatasan juga melibatkan sosiologi, budaya, dan ekonomi guna memahami hubungan antara ruang (wilayah), kedaulatan, dan identitas kewarganegaraan. Umumnya, pandangan geopolitik perbatasan mengkaji masalah teritori dan perbatasan dari sebuah negara atau kelompok etnis, pemerintahan dan model negara, aktor politik, keamanan nasional, maupun kekuatan eksternal dan internal yang berpengaruh pada masalah perbatasan. Kollosov dan Scott menjelaskan konsep ‘geopolitik kritis’, dimana penstudi perlu mengenali adanya interaksi antara high geopolitics dan low geopolitics . High geopolitics dibentuk oleh pemimpin politik, akademisi jurnalis, atau profesi lain yang terkait dengan hubungan internasional. Sementara itu, low geopolitics merepresentasikan serangkaian isu sosial, yang terkait dengan budaya dan identitas (Kolossov dan Scott, 2013:10). Jika mengutip perkataan Kramsch, Renan, dan Ansel, bahwa kita tidak boleh melihat perbatasan sebagai mekanisme sosial dari proses nasionalisasi belaka, atau refleksi konsolidasi
92 Firda Rosyana RA, Windy Dermawan, Akim 93 Pendekatan Negosiasi Konflik dalam Resolusi Konflik di Sudan Selatan
Geopolitik dalam Studi Perbatasan Suriah-Turki  Studi Kasus: Serangan Rojava 2019
teritorial dan sosial dari wilayah sebuah negara saja, karena faktanya, baik alam maupun manusia tidak mengenali adanya garis kaku ( rigid line ) yang memisahkan satu kawasan dengan kawasan yang lain (dalam Kolossov dan Scott, 2013: 8).
Penting sekali untuk memahami bahwa studi perbatasan memiliki pandangan yang bervariasi. Hal ini sangat terkait dengan kepentingan manusia sebagai manusia, serta hubungannya dengan negara dan komunitasnya. Penekanan geopolitik tradisional yang melihat perbatasan dari sisi keformalannya saja tak dipungkiri memiliki pengaruh terhadap perkembangan psikologis manusia. Tetapi, era disrupsi justru mengubah batasan ini semakin lebih mudah dan kompleks, sehingga berbagai perseteruan tidak hanya mampu dipicu dalam tataran antar negara, namun antar etnis, mahzab, dan sebagainya.

## Identitas Etnis Kurdi Versus Nasionalisme Turki
Sejak Republik Turki berdiri tahun 1923 dengan dipimpin Kemal Attaturk, muncul upaya membangun nasionalisme Turki yang menyatukan semua etnis warga negara. Menurut Tezcur (2009), ada dua strategi proses membangun sebuah bangsa ( nation building ), yaitu (1) mendefinisikan kembali kelompok-kelompok etnis menjadi sebuah kesatuan bangsa di mana ia berada, dan (2) menciptakan kategori nasional baru melalui penggabungan berbagai kelompok etnis . Sementara itu, pemerintahan Erdogan menggunakan dua strategi ini sekaligus. Di satu sisi, ia menganggap Turki sebagai kategori luas yang mencakup banyak identitas etnis. Erdogan pernah mengatakan bahwa “orang Turki, Laz, Kurdi, Sirkasia, Georgia berbagi kewarganegaraan Republik Turki dan semuanya adalah saudara kita”.  Namun di sisi lain, dia juga secara terbuka mengakui kekhasan historis identitas Kurdi. Menurut Erdogan, kekhasan etnis tidak selalu merusak persatuan antara Turki dan Kurdi karena “mereka memiliki sejarah panjang kerja sama dan berbagi nilai-nilai budaya yang sama, yang cenderung didasarkan pada kepercayaan bersama mereka pada Islam” (Tezcur, 2009:5).
Namun aktivis Kurdi merespon negatif sikap pemerintah Erdogan ini. Mereka berpendapat bahwa karakterisasi nasionalisme Turki sebagai kewarganegaraan tidak lebih dari sebuah upaya untuk melanggengkan dominasi etnik Turki. Antara lain, Tezcur mengutip pernyataan Emine Ayna, pimpinan Partai DTP (Demokratik Toplum Partisi), “Tidak seorang pun yang menjadi kandidat AKP dapat mengatakan, “Saya seorang Kurdi”. Ini tidak dapat diterima karena kebijakan AKP menolak orang Kurdi.”. Dalam pandangan Ayna, partai penguasa di Turki sesungguhnya sangat
94 Firda Rosyana RA, Windy Dermawan, Akim 95 Pendekatan Negosiasi Konflik dalam Resolusi Konflik di Sudan Selatan

## 94
Muhammad Baqir Idrus Alatas
mengedepankan ke-Turki-an (etnis Turki) dan Partai AKP (dipimpin Erdogan) sesungguhnya menolak etnis Kurdi (Tezcur, 2009:6).
Sentimen etnis dan dominasi etnis Turki ini terlihat dalam problem perbatasan Suriah-Turki.  Keberadaan jutaan pengungsi Suriah di Turki menjadi salah satu efek mengerikan dari pertikaian di kawasan Timur Tengah. Para eksodus tidak memiliki kekuatan untuk memilih dimana mereka akan bermukim, mengingat adanya hegemoni dari pihak-pihak yang memiliki wewenang besar untuk mengontrol perbatasan. Hal ini disebabkan kapabilitas otoritas teritorial tertentu untuk melakukan pemilahan siapa saja pengungsi yang dibolehkan memasuki kamp- kamp evakuasi di Turki. Pengelola perbatasan juga menentukan proses pengaturan sumber daya manusia, ekonomi, alam, dan sebagainya, sehingga akan membatasi kuota jumlah pengungsi yang bisa ditampung.
Ada sejumlah alasan mengapa pemerintah Turki menerima kedatangan para eksodus dari Suriah. Pertama, merujuk kepada ‘realist Turkish foreign policy’ , yakni upaya membangun hubungan dengan kekuatan-kekuatan Barat, khususnya European Union (UE) yang peka terhadap isu imigrasi, guna memancing perhatian internasional pada krisis di Suriah (Korkut, 2016: 4). Kedua, mengacu pendekatan ‘idealist Turkish foreign policy’ (Ongur, 2019: 7), yakni kebijakan yang diringkas oleh frasa ‘zero problems with neighbours’ . Tujuannya untuk memberdayakan wacana ‘glorious days’ Kekaisaran Ottoman dengan meluaskan pengaruhnya atas bekas perbatasan Utsamaniyah secara normatif.
Partai AKP yang berkuasa telah bersikeras menjalankan wacana untuk bersikap sebagai ‘tuan rumah yang akrab’ terhadap para pengungsi Suriah, dengan melihat mereka seperti ‘saudara Muslim’, ‘tamu’, atau ‘ muhajirun’ dengan cara memberikan perlindungan sementara. Namun, jika ditinjau dari institutional status quo dan kesetiaan praktis AKP terhadap struktur negara Kemalis, terlihat orientasi kepemimpinannya yang mudah bergeser dari humanitarianisme ke sekuritisasi, logika kesetaraan ke logika perbedaan, atau mereposisi pengungsi Suriah dari status ‘tamu’ menjadi ‘musuh’. Dalam kata lain, Turki menyikapi isu tersebut tergantung kepentingannya. Selain itu, kawasan perbatasan yang telah mewakili ‘zone of indistinction’ juga menciptakan koeksistensi baru antara identitas Turki, Kurdi, dan Suriah. Kehadiran Kurdi di dalam persoalan ini memang tak lepas dari tersebarnya etnis mereka di perbatasan Suriah-Turki. Apalagi ditambah keberadaan tentara Turki yang melintasi teritori menyulitkan peluang untuk berdiskusi mengenai kedaulatan mutlak atas perbatasan geografis (Ongur, 2019: 9-11).
94 Firda Rosyana RA, Windy Dermawan, Akim 95 Pendekatan Negosiasi Konflik dalam Resolusi Konflik di Sudan Selatan
Geopolitik dalam Studi Perbatasan Suriah-Turki  Studi Kasus: Serangan Rojava 2019
Atas dasar kebijakan ini, pada periode 2011-2019, terjadi peningkatan pengungsi setiap tahunnya yang memasuki wilayah Turki, hingga diperkirakan mencapai 3,6 juta jiwa. Mereka mengandalkan pengiriman uang dari keluarga dan teman untuk bertahan hidup, khususnya mereka yang kekurangan akses untuk mencari pekerjaan. Sementara itu, sebagian dari mereka yang mampu melakukan kegiatan ekonomi, biasanya akan membuka restoran, kafe, serta menjual makanan dan produk Suriah. Pemanfaatan bisnis semacam itu menawarkan kemungkinan adaptasi penduduk Turki dan Suriah untuk hidup berdampingan (Simsek, 2019: 7-9). Dengan kata lain, fenomena tersebut membuka peluang terbentuknya budaya dan norma baru, setidak-tidaknya memengaruhi citra wilayah Turki.
Upaya yang dilakukan oleh para pengungsi untuk menjaga kelangsungan hidup berpeluang untuk menghapus berbagai sekat-sekat sosial, ekonomi, dan budaya dengan warga Turki di area perbatasan. Dalam sebuah penelitian, disebutkan persepsi para eksodus terhadap warga Turki sangat positif dan mereka senang tinggal di negara tersebut. Sebaliknya, 72% penduduk Turki justru memandang pengungsi Suriah akan merusak struktur sosial budaya negara mereka. Ditambah pula, 74% warga Turki menganggap layanan publik akan memburuk atau berkurang karena keberadaan pengungsi. Data ini berlawanan dengan teori yang mengatakan secara budaya, orang Suriah lebih dekat dengan warga Turki. Karena itu juga, mereka lebih suka tinggal di sana. Padahal, 82% penduduk Turki merasa tidak memiliki kesamaan budaya dengan warga Suriah (Kınıklıoğlu, 2020:3).
Jika statistik tersebut dipertautkan dengan gagasan zona transisi, perlintasan di perbatasan terbukti belum mampu menekan persepsi buruk sebagian warga Turki mengenai keberadaan para pengungsi Suriah di negara mereka. Pemerintah Turki telah menghabiskan dana 8 miliar Dollar AS untuk menyediakan tempat tinggal bagi pengungsi dan untuk membiayai tenda-tenda pengungsian di perbatasan, sehingga hal ini membebani anggaran ekonomi pemerintah.
Dampaknya di masyarakat Turki adalah kenaikan harga sewa dan biaya hidup. Antara lain, karena kebutuhan rumah sewa meningkat, harga sewa menjadi naik, dan bahkan banyak kasus pemilik rumah sewa memaksa penyewa Turki untuk keluar agar rumahnya bisa disewakan dengan harga tinggi ke pengungsi Suriah. Ketegangan sosial juga timbul akibat penggunaan para pekerja Suriah secara ilegal untuk kepentingan industri, pertanian, dan sektor usaha kecil. Dalam hal ini, sebagian warga Turki menganggap para pengungsi Suriah telah merebut kesempatan kerja dari penduduk asli. Akibatnya, terjadi berbagai kasus kekerasan, termasuk kekerasan terhadap kaum perempuan pengungsi (Donelli, 2018: 5).
96 Firda Rosyana RA, Windy Dermawan, Akim 97 Pendekatan Negosiasi Konflik dalam Resolusi Konflik di Sudan Selatan

## 96
Muhammad Baqir Idrus Alatas
Kekerasan dan diskriminasi yang dialami pengungsi Suriah memunculkan rasa takut dan ketidakamanan bagi mereka. Namun, di saat yang sama, warga asli Turki juga mengalami rasa takut akibat sedemikian besarnya aliran pengungsi dari Suriah. Jutaan pengungsi dari Suriah menyebabkan berubahnya keseimbangan etnis di provinsi-provinsi Turki selatan, seperti Hatay dan Mardin. Perbedaan etnis dan keyakinan agama (mazhab) memunculkan konflik sektarian (Donelli, 2018: 6).
Fakta ini menunjukkan bahwa kebijakan Turki membuka perbatasannya telah mendatangkan dampak negatif. Di satu sisi, menguntungkan secara ekonomi bagi sebagian warga Turki (misalnya, mendapatkan harga sewa tinggi dan buruh murah) serta memberikan perlindungan kepada para pengungsi, namun di saat yang sama, muncul konflik-konflik karena sebagian warga lokal merasa dirugikan. Dengan demikian, terbukanya perbatasan tidak memunculkan hibridasi identitas. Dinamika dan interaksi ekonomi yang terjadi hanya menguntungkan sebagian pihak. Bagi yang kurang beruntung, maka akan dihadapkan konsekuensi diskriminasi fisik ataupun mental.
Keuntungan politik yang diinginkan AKP dengan menerima pengungsi Suriah, juga tidak terealisasi. Masalah pengungsi ini justru menyebabkan kekalahan AKP dalam pemilu lokal. Mengacu survei preferensi politik warga Turki dari tahun 2012 hingga 2015, serta hasil pemilu nasional antara 2011 dan 2015, beberapa peneliti telah mengemukakan bagaimana kehadiran para pengungsi justru memberikan efek negatif pada lumbung suara AKP di distrik-distrik dengan populasi yang sebagian besar dihuni para eksodus. Oleh sebab itu, pemerintahan Erdogan mulai program pemulangan pengungsi dan menutup kamp pengungsian secara perlahan-lahan demi mengembalikan kepercayaan publik terhadap AKP dan dirinya (Fisunoğlu dan Sert, 2019).
Sementara itu, dalam periode yang sama, partai politik Kurdi di Turki justru semakin meningkat popularitasnya. Dalam pemilihan umum untuk memilih anggota parlemen pada bulan Juni 2015, Partai  AKP yang dipimpin Presiden Erdogan mengalami kemunduran terbesarnya dalam 13 tahun sejak AKP pertama kali meraih kursi mayoritas pada tahun 2002. Di saat yang sama, untuk pertama kalinya partai Kurdi mendapatkan suara terbesar dalam sejarah politik nasional Turki. Partai HDP (Peoples’ Democratic Party) yang didominasi oleh kaum Kurdi, namun juga didukung kelompok kiri-liberal non-Kurdi berhasil melampaui threshold 10% untuk duduk di parlemen dan meraih 80 kursi (Letsch dan Traynor, 2015).
96 Firda Rosyana RA, Windy Dermawan, Akim 97 Pendekatan Negosiasi Konflik dalam Resolusi Konflik di Sudan Selatan
Geopolitik dalam Studi Perbatasan Suriah-Turki  Studi Kasus: Serangan Rojava 2019
Dalam kondisi seperti inilah, pemerintah Erdogan semakin mempersepsi Kurdi sebagai ancaman; di dalam negeri dominasi politiknya tergerus oleh kaum Kurdi, di luar negeri pun, rencananya untuk menjadikan kawasan Suriah yang berbatasan dengan Turki untuk relokasi pengungsi terancam oleh berdirinya kawasan otonomi Rojava.

## Operation Peace Spring dan Motif Turki
Cita-cita untuk menyatukan etnis Kurdi yang hidup terpencar-pencar di beberapa negara (Turki, Suriah, Irak, dan Iran), menurut sejumlah pengamat, disebabkan karena diskriminasi rasial yang mereka dapatkan di negara-negara tempat mereka berada. Misalnya, Saatci (dalam Tezcur, 2009) menyebutkan bahwa praktek-praktek koersif dan asimilasi negara Turki, seperti diwajibkannya belajar bahasa Turki dan ‘wajib militer’, serta adanya diskriminasi yang dialami oleh orang-orang Kurdi di Turki telah berkontribusi pada pembentukan identitas nasionalis-radikal Kurdi. Namun demikian, menurut Tezcur, ada peneliti lain yang menolak klaim ini, misalnya Martin Van Bruinessen yang menyebutkan fakta bahwa banyak orang elit Kurdi yang mau bergabung dalam sistem politik Turki dengan tidak mengedepankan identitas ke- Kurdi-an; atau Heper yang berargumen bahwa kebijakan pemerintah Turki terhadap warga Kurdi tidak bisa dikarakteristikkan sebagai assimilationist dan represif. Tezcur merekomendasikan agar konflik Kurdi di Turki dilihat sebagai kontestasi politik dari kaum Kurdi versus partai yang berkuasa (AKP) (Tezcur, 2009:3, 13).
Dengan menggunakan rekomendasi dari Tezcur ini, kita bisa melihat pergolakan di zona perbatasan Suriah-Turki dan Serangan Rojava sebagai keputusan pemerintah Erdogan untuk mempertahankan kekuasaan politiknya. Dengan kata lain, Erdogan mempolitisasi para pengungsi Suriah sebagai dalih yang dimanfatkan untuk membenarkan serangan terhadap oposisi di sekitar perbatasan. Langkah politisasi ini terlihat antara lain pada awal September 2019, Erdogan mengancam akan membuka kembali pintu perbatasan sebagai rute para eksodus Suriah untuk memasuki Eropa. Menurut Erdogan, ancaman itu tidak akan dilaksanakan jika Uni Eropa memberikan dukungan logistik keuangan yang layak untuk pembangunan kembali zona aman, agar dapat mengembalikan para pengungsi Suriah ke negaranya. Kedatangan gelombang pengungsi memasuki Eropa jelas tidak diharapkan oleh Uni Eropa, karena akan menganggu kemaslahatan masyarakat setiap negara Eropa. Maka dari itu, tidak heran jika Eropa kemudian mengikuti rencana Turki untuk repatriasi para pengungsi (Adar, 2020: 2).
98 Firda Rosyana RA, Windy Dermawan, Akim 99 Pendekatan Negosiasi Konflik dalam Resolusi Konflik di Sudan Selatan

## 98 Muhammad Baqir Idrus Alatas
Langkah yang diambil oleh Erdogan kemungkinan didasari beberapa motif. Pertama, usaha pembentukan zona penyangga sub-budaya (semacam spesifikasi dari wacana ‘glorious days’ ) yang berpotensi menciptakan aktivitas ekonomi transnasional, akulturasi kultural, dan daerah melting point interaksi antar warga negara dengan keragaman identitasnya. Kedua, berupaya menjatuhkan Assad dari tampuk kepemimpinannya. Salah satu cara yang dilakukan adalah memberi sokongan dana dan senjata bagi pemberontak di Suriah. Dengan cara itu, mereka juga dapat menyingkirkan pengaruh YPG yang semakin menguat di perbatasan. Ketiga, target utama adalah menguatkan kembali nama Erdogan dan AKP, agar memenangi pemilu di periode selanjutnya. Ketiga dugaan tersebut sama sekali tidak bertentangan, justru bisa digarap secara bersamaan. Dapat dikatakan, berbagai asumsi yang terkait antusiasme Turki membangun zona aman di Suriah Utara akan berubah sesuai prioritas politik penguasa (Adar, 2020:1).
Pada tanggal 9 Oktober, militer Turki memulai Operation Peace Spring dengan melakukan serangan udara ke kota-kota Suriah di perbatasan. Serangan ini mengakibatkan lebih dari 300.000 warga sipil menjadi pengungsi dan puluhan warga tewas. Pihak Kurdi akhirnya menjalin kesepakatan dengan pemerintah Suriah, sehingga kemudian tentara nasional Suriah dikerahkan ke perbatasan untuk berperang melawan Turki. AS dan Rusia kemudian mengupayakan gencatan senjata. Pada 17 Oktober, Wakil Presiden AS mengumumkan bahwa AS dan Turki bersepakat untuk “mempererat kembali hubungan kedua negara sebagai sesama anggota NATO”. Pompeo menyatakan bahwa “AS memahami kekhawatiran Turki terkait perbatasan dan menjanjikan bahwa milisi Kurdi akan mundur dari perbatasan dan akan dibuat safe zone seperti yang diinginkan Turki (Soylu, 2019).
Rusia mengupayakan de-eskalasi konflik dengan mengadakan perundingan di Sochi, di mana para pihak bersepakat untuk menghentikan peperangan melawan Kurdi di wilayah tersebut. Selain itu, Ankara juga direncanakan membangun infrastruktur lengkap di Suriah utara, seperti rumah sakit, sekolah, masjid, rumah, fasilitas lainnya, dan sebidang tanah gratis yang diberikan kepada para pengungsi. Karena Turki menguasai beberapa kota Suriah di sekitar perbatasan, perundingan Sochi juga menyepakati ditarik mundurnya YPG beserta seluruh afiliasinya, demi melemahkan pamor kontrol Kurdi di perbatasan sehingga tak lagi menjadi ancaman bagi Turki (Adar, 2020: 3).
Namun sejalan dengan ‘tawaran baik’ Turki untuk membangun fasilitas bagi pengungsi di kawasan zona aman, yang terjadi di dalam negeri adalah sikap keras pemerintah terhadap pengungsi Suriah. Kebijakan AKP yang awalnya menerima
98 Firda Rosyana RA, Windy Dermawan, Akim 99 Pendekatan Negosiasi Konflik dalam Resolusi Konflik di Sudan Selatan
Geopolitik dalam Studi Perbatasan Suriah-Turki  Studi Kasus: Serangan Rojava 2019
pengungsi sebagai ‘tamu’ atau ‘saudara’, sejak 2019 memandang para pengungsi sebagai beban yang harus segera dienyahkan. Pada tanggal 23 Juni 2019, misalnya, Menteri Damal Negeri Turki mengumumkan bahwa para pengungsi Suriah yang ada di Istanbul harus segera angkat kaki ke provinsi dimana mereka terdaftar, dan bila tidak memiliki dokumen, harus segera pindah ke kamp pengungsian. Turki juga mengupayakan pemindahan para pengungsi dalam kondisi tidak manusiawi (Adar, 2020: 3).

## Simpulan
Kisruh yang melanda Suriah sejak tahun 2011 menimbulkan berbagai problem di perbatasan, khususnya bagi Turki yang berbatasan darat sepanjang sembilan ratus kilometer dengan Suriah. Salah satu persoalan utama ialah meluapnya penduduk Suriah yang datang ke beberapa kota di Turki sehingga memunculkan beban ekonomi dan sosial yang berdampak politik. Awalnya, kedatangan pengungsi merupakan hasil kebijakan pemerintah Turki sendiri, yaitu dalam mewujudkan citra Neo-Ottoman yang melindungi ‘saudara Muslim’ ( idealist foreign policy ). Namun, kebijakan ini ternyata membawa dampak ekonomi dan sosial yang besar sehingga semakin membahayakan pemerintahan Erdogan, antara lain karena semakin turunnya kepercayaan publik terhadap Partai AKP yang berkuasa. Turki kemudian melakukan sejumlah langkah untuk mengembalikan para pengungsi Suriah ke dalam wilayah Suriah, melalui dibuatnya zona aman di perbatasan Turki-Suriah. Namun di saat yang sama, kawasan tersebut dikuasai oleh milisi Kurdi dan bahkan mereka telah mendeklarasikan berdirinya kawasan otonom yang diberi nama Rojava.
Atas dasar itu, pada 9 Oktober 2019, Turki melakukan serangan militer  ke kawasan Rojava dalam operasi yang diberi nama Operation Peace Spring . Upaya itu dimaksudkan untuk melancarkan proyek pembangunan zona aman guna pengembalian jutaan pengungsi Suriah di Turki. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa bagi elit Turki, masalah perbatasan dipersepsikan sebagai ancaman dan pertaruhan kekuasaan. Dengan kata lain, yang berlaku dalam konflik ini adalah high geopolitics . Sementara, consern warga sipil yang ada di perbatasan tidak menjadi pertimbangan bagi elit Turki. Zona aman yang didiami para pengungsi dapat dipandang sebagai upaya pemerintah Turki untuk melepaskan beban, meraih kembali popularitas di dalam negeri, dan upaya menghadang ancaman persepsi identitas lintas-batas kaum Kurdi yang mencita-citakan berdirinya negara khusus Kurdi.
100 Firda Rosyana RA, Windy Dermawan, Akim 101 Pendekatan Negosiasi Konflik dalam Resolusi Konflik di Sudan Selatan

## 100 Muhammad Baqir Idrus Alatas

## Daftar Pustaka
Aljazeera. (2019). Conflicting narratives about Turkey-Syria border . [online]. Dalam: https://www.aljazeera.com/programmes/listeningpost/2019/10/conflicting- narratives-turkey-syria-border-191020115856056.html [Diakses 10 Mei 2020].
Adar, S. (2020). Repatriation to Turkey’s “safe zone” in Northeast Syria: Ankara’s goals and European concerns. Working Paper, German Institite for International and Security Affairs. [online] Dalam: https://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/ products/comments/2020C01_ada.pdf [Diakses 22 April 2020].
Casagrande, G. (2016). The Road to Ar-Raqqah: Background on the Syrian Democratic Forces. Working Paper, Institute for the Study of War. [online]. Dalam: http:// www.understandingwar.org/sites/default/files/The%20Road%20to%20ar- Raqqah%20ID.pdf [Diakses 10 Mei 2020].
BBC. (2016). Syria conflict: Kurds declare federal system. [online]. Dalam: https://www. bbc.com/news/world-middle-east-35830375 [Diakses 10 Mei 2020].
CBS News. (2019). U.S. pulling troops from northern Syria posts, leaving Kurdish allies to face Turkey. [online]. Dalam: https://www.cbsnews.com/news/syria- withdrawal-lindsey-graham-blasts-us-withdrawing-troops-northern-syria- posts-2019-10-07/ [Diakses 10 Mei 2020].
Haenni, P. dan Quesnay, A. 2020. Surviving the aftermath of Islamic State : the Syrian Kurdish movement’s resilience strategy. Project Report, European University Institute. [online]. Dalam: http://middleeastdirections.eu/new-publication- wpcs-surviving-the-aftermath-of-islamic-state-the-syrian-kurdish-movements- resilience-strategy-patrick-haenni-and-arthur-quesnay/ [Diakses 10 Mei 2020].
Letsch, C. dan Traynor, I. (2015). Turkey election: ruling party loses majority as pro-
Kurdish HDP gains seats. The Guardian. [online]. Dalam: https://www.theguardian. com/world/2015/jun/07/turkey-election-preliminary-results-erdogan-akp-party [Diakses 10 Mei 2020].
Cagaptay, S. dan Menekse, B. (2014).  Impact of Syria’s Refugees on Southern Turkey. Working paper, The Washington Institute for Near East Policy. [online]. Dalam:    https://www.washingtoninstitute.org/uploads/Documents/pubs/ PolicyFocus130_Cagaptay_Revised3s.pdf [Diakses 10 Mei 2020].
100 Firda Rosyana RA, Windy Dermawan, Akim 101 Pendekatan Negosiasi Konflik dalam Resolusi Konflik di Sudan Selatan
101
Geopolitik dalam Studi Perbatasan Suriah-Turki  Studi Kasus: Serangan Rojava 2019
BBC. (2019) . Turki: Kurdi membuat kesepakatan dengan militer Suriah untuk hadapi serangan. [online]. Dalam: https://www.bbc.com/indonesia/dunia-50037748 [Diakses 19 April 2020].
Dapkus, S. (2015). Turkey’s Security Dilemma on the Border With Syria: Situation Assessment and Perspectives of the Intervention. Lithuanian Foreign Policy Review, [online] 33 (1). DOI: 10.1515/lfpr-2016-0009
Donelli, F. (2018) Syrian Refugees in Turkey: A Security Perspective. New England Journal of Public Policy , [online] 30 (2). Dalam: https://scholarworks.umb.edu/ nejpp/vol30/iss2/7
Fisunoğlu, A. & Sert, D. Ş. (2019). Refugees and elections: the effects of Syrians on voting behavior in Turkey. International Migration, [online] 57 (2), 298–312. Dalam: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/imig.12455
Kınıklıoğlu, S. (2020). Syrian Refugees in Turkey: Changing Attitudes and Fortunes. Centre for Applied Turkey Studies, SWP (Stiftung Wissenschaft und Politik) Comment No. 5 February 2020. [online]. Dalam: https://www.swp-berlin.org/fileadmin/ contents/products/comments/2020C05_Kiniklioglu.pdf [Diakses 19 April 2020].
Kolossov, V. and Scott, J. (2013) Selected Conceptual Issues in Border Studies. Belgeo,
I. [online]. Dalam:  http://journals.openedition.org/belgeo/10532. DOI:  10.4000/ belgeo.10532 [Diakses 21 April 2020].
Korkut, U. (2016). Pragmatism, moral responsibility or policy change: The Syrian refugee crisis and selective humanitarianism in the Turkish refugee regime. Comparative Migration Studies, [online] 4 (2),1–20. Dalam: https:// comparativemigrationstudies.springeropen.com/ articles/10.1186/s40878-015- 0020-9 [Diakses 21 April 2020].
Newman, D. (2006). The lines that continue to separate us: borders in our ‘borderless’ world , Progress in Human Geography, [online] 30 (2), 1–19. Dalam: https://journals. sagepub.com/doi/10.1191/0309132506ph599xx [Diakses 20 April 2020].
Ongur, H. Ö., & Zengin, H. (2019). Reading Agamben backwards: Syrian refugees, biopolitics and sovereignty in Turkey. Social Science Information, [online] 58 (1), 103–120. Dalam: https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0539018419831944
Otzig, L.I. (2019). Syria and Turkey: Border-Security Priorities. Middle East Policy ,
[online] xxvi (1). Dalam: https://doi.org/10.1111/mepo.12404.
102 Firda Rosyana RA, Windy Dermawan, Akim PB Pendekatan Negosiasi Konflik dalam Resolusi Konflik di Sudan Selatan

## 102 Muhammad Baqir Idrus Alatas
Soylu, R. (2019). US and Turkey reach agreement to suspend military operation in Syria. Middle East Eye . [online] Dalam: https://www.middleeasteye.net/news/ us-and-turkey-reach-agreement-temporarily-suspend-military-operation-syria [Diakses 21 April 2020].
Taspinar, O. (2012). Turkey’s Strategic Vision and Syria. The Washington Quarterly,
[online] 35 (3) , 127-140 . Dalam: https://www.brookings.edu/wp-content/ uploads/2016/06/turkey-taspinar.pdf
Tezcur, G.M. (2009). Kurdish Nationalism and Identity inTurkey: A Conceptual Reinterpretation. European Journal of Turkish Studies, [online], 10. Dalam: http:// ejts.revues.org/index4008.html
Muhamad, S. V. (2019) Konflik Turki-Kurdi dan Situasi Keamanan di Suriah Pasca- Penarikan Pasukan Amerika Serikat. Info Singkat Bidang Hubungan Internasional Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI , [online] XI (20). Dalam: http://berkas.dpr. go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XI-20-II-P3DI-Oktober-2019-183. pdf [Diakses 18 April 2020].
Voluntas, (2019 ). State of the Syria Crisis Response , Third Annual Report . [online]
Dalam; https://voluntasgroup.com/state-of-the-syria-crisis-response-assessing- humanitarian-and-development-challenges/ [Diakses 18 April 2020].