## DAMPAK PEMBANGUNAN JEMBATAN RUMPIANG TERHADAP PEREKONOMIAN MASYARAKAT DI KECAMATAN CERBON KABUPATEN BARITO KUALA

## Akhmad Abdurahman
STIA Bina Banua Banjarmasin akhmad.abdurahman@stiabinabanuabjm.ac.id.
Abstak: .  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  :  (1)  Mengkaji    dan  mengevaluasi  dampak  Jembatan Rumpiang  terhadap  Aspek  Perekonomian  Masyarakat  di  Kecamatan  Cerbon  Kabupaten  Barito Kuala, dan (2) Menemukan dan memformulasikan strategi dalam mengantisipasi dampak Jembatan Rumpiang di Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala.
Penelitian ini menggunakan Metode Deskriptif Kualitatif. Populasi penelitian adalah masyarakat di wilayah  Kecamatan  Cerbon.  Sampel  Penelitian  ditarik  secara  Purposive  Sampling.  Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ; (1) Dampak positif keberadaan Jembatan Rumpiang adalah semakin terbukanya peluang usaha bagi masyarakat yang memiliki keahlian dan modal yang cukup, sedangkan  dampak  negatifnya  adalah  hilangnya  lapangan  pekerjaan  dn  mata  pencaharian masyarakat  yang  bergerak  di  bidang  jasa  angkutan  dan  penyeberangan  klotok  dan  ferry  dan perubahan  status  dan  fungsi  lahan  pertanian  dan  perkebunan  menjadi  lahan  perumahan  dan pertokoan,  dan  (2)  Stategi  yang  disusun  dan  dirumuskan  pemerintah  Kecamatan  Cerbon  dalam mengantisipasi dampak  yang  timbul dengan adanya Jembatan  Rumpiang, adalah a). Menyiapkan sumber  daya  manusia  (SDM)  yang  berkualitas  dan  mampu  berpartisipasi  dalam  pembangunan, b).Melakukan  Mapping  (pemetaan)  terhadap  berbagai  permasalahan  pembangunan,  dan  c). Menyusun  desain  tata  kelola  penyelenggaraan  pemerintahan  yang  baik  dan  bersih,  dengan pelayanan yang berkualitas.
Kata Kunci: Dampak Ekonomi Kebijakan Pembangunan, Dampak Ekonomi, Dampak Kebijakan Pembangunan
Pembangunan  adalah  kegiatan  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan kesejahteraan  dan  kemakmuran  seluruh  lapisan  masyarakat,  karena  itu  setiap kegitan  pembangunan  adalah  ditujukan  untuk  memperbaiki    atau  menciptakan sesuatu yang baru bagi kepentingan masyarakat luas
Banyak  faktor  yang  mempengaruhi  dan  dipengaruhi  oleh  proses pembangunan.  Letak geografis dan potensi suatu wilayah merupakan bagian dari berbagai  faktor  yang  mempengaruhi  dan  sekaligus  juga  dipengaruhi  oleh  proses pembangunan dalam rangka lebih mensejahterakan kehidupan masyarakat.
Salah satu bentuk dari hasil kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah  Provinsi  Kalimantan  Selatan  adalah    berdirinya  Jembatan  Rumpiang yang  menghubungkan  Kota  Marabahan  dengan  Kota  Banjarmasin  melalui Kecamatan Cerbon.
Jembatan  Rumpiang    tentunya  akan  berdampak  pada  perekonomian masyarakat di Kecamatan Cerbon, yaitu terlihat dari adanya perubahan pendapatan dan  kegiatan  usaha  yang  dijalankan  masyarakat,  baik  dalam  bentuk  pembukaan usaha baru, maupun arus distribusi barang dan jasa.
Dari gambaran perubahan kondisi  perekonomian masarakat sebagaimana tersebut di atas, nampak bahwa dampak yang terambar tesebut adalah dampak yang bersifat  positif.  Akan  tetapi,  berdirinya  Jembatan  Rumpiang    tidak  menutup kemungkinan  juga  akan  berdampak  negatif,    terhadap  aspek  perekonomian masyarakat,  yaitu  adanya    anggota  masyarakat  yang  kehilangan  pekerjaan  yang menjadi mata pencaharian mereka.
Untuk mengkaji lebih dalam tentang dampak yang ditimbulkan oleh adanya pembangunan Jembatan Rumpiang ini, maka peneliti mengambil judul “Dampak Jembatan  Rumpiang  Terhadap  Perekonomian  Masyarakat  Di  Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala”
Mengacu  pada  latar  belakang  di  atas,  maka  masalah  penelitian  ini dirumuskan sebagai berikut :   Bagaimana dampak Jembatan Rumpiang terhadap Perekonomian  Masyarakat  di  Kecamatan  Cerbon  Kabupaten  Barito  Kuala  ?  dan Bagaimana  strategi  untuk  mengantisipasi  dampak  Jembatan  Rumpiang  di Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala ?
Mengacu pada perumusan masalah sebagaimana dikemukakan diatas, maka tujuan  penelitian  ini  adalah  :  Mengkaji  dan  mengevaluasi  dampak  Jembatan Rumpiang  terhadap  Perekonomian  Masyarakat  di  Kecamatan  Cerbon  Kabupaten Barito  Kuala.  Dan  Menemukan  dan  memformulasikan  strategi  dalam mengantisipasi  dampak  Jembatan  Rumpiang  di  Kecamatan  Cerbon  Kabupaten Barito Kuala.

## Tinjauan Teoritis
Menurut  Anwar  (2005),  yaitu  “pembangunan  wilayah  dilakukan  untuk mencapai tujuan pembangunan wilayah yang mencakup aspek-aspek pertumbuhan, pemerataan dan keberlanjutan yang berdimensi lokasi dalam ruang dan berkaitan dengan aspek sosial ekonomi wilayah”.
A. Pengertian Dampak
Hubungan  antara  pelaksanaan  suatu  kebijakan  publik    dengan  outputnya serta  dampak  implementasi  tersebut  menurut  Samodra,  et  al  (1994  :  6)  secara singkat dapat digambarkan sebagai berikut :
Kebijakan                     Program                        Proyek
Kegiatan Output Dampak A Dampak B
Dampak C
Gambar 1. Hubungan Kebijakan Publik, Output, dan Dampak Sumber : Samodra, 1994
Longbein  dalam  Samodra,  (1994  :  18)  mengemukakan  adanya  empat dimensi  dampak  yang  penting  untuk  diperhatikan,  yaitu  :  waktu,  selisih  antara dampak  aktual  yang  diharapkan,  tingkat  agregasi  dampak,  dan  jenis  dampak. Pelaksanaan dari suatu kebijakan dapat berdampak dengan segera maupun dalam jangka panjang.
Finsterbusch and Moth dalam Samodra (1994 : 45) mengemukakan bahwa dampak kebijakan publik terhadap masyarakat terdiri dari lima aspek, sebagaimana gambaran berikut :
Angkatan Kerja, Pemasaran, Perumahan, Kesejahteraan, Ekonomi Pergudangan, Transportasi, Properti, dan lain-lain Partisipasi, Kekacauan, Kejahatan dan hukuman, Politik pajak dan Pendapatan, sistem hukum, pelayanan publik, dan lain-lain Kegiatan masyarakat, Sistem Sekolah, sport dan rekreasi, Masyarakat Sosial Perkumpulan, Pertunjukan, dan lain-lain Seni, Museum, Perpustakaan, Budaya dan lain-lain Polusi udara dan air, Keindahan alam, kepadatan Lingkungan penduduk, lalu lintas, area Taman dan rekreasi, dan Lain-lain
Gambar 2. Dampak Kebijakan Publik terhadap Masyarakat Sumber : Samodra, 1994.

## B. Pembangunan Infrastruktur
Jembatan dan jalan merupakan infrastruktur yang sangat erat hubungannya dengan  jaringan  transportasi  dan  pembangunan  masyarakat  serta  perkembangan lingkungan.  Oleh  karena  itu,  setiap  pembangunan  infrastruktur  selalu memperhatikan  dan  mempertimbangkan  berbagai  aspek  yang  terkait  di  sekitar
lingkungan  pembangunan  infrastruktur  tersebut,  seperti  aspek  ekonomi,  aspek politik dan pemerintahan, serta aspek sosial budaya masyarakat.
Iwan  Nugroho  dan  Rokhmin  Dahuri  (2004  :126)  menyatakan  jalan  dan jembatan sebagai salah satu jaringan transportasi sangat erat kaitannya dengan tata guna lahan. Dampak pada aspek lingkungan, bukan saja lahan sebagai wadah fisik kedudukan  sistem  peradaban,  tetapi  juga  memberi  masukan  ke,  menerima  hasil dari, dan memperbaiki kerusakan sistem produksi.
Iwan  Nugroho  dan  Rokhmin  Dahuri  (2004  :  49)  mengemukakan  bahwa Proses yang terjadi sangatlah kompleks, karena melibatkan aspek ekonomi, aspek sosial, lingkungan dan politik (pemerintah), sehingga pada hakekatnya merupakan suatu “sistem” pembangunan wilayah yang tidak dapat dipisah-pisahkan.
Hubungan dan keterkaitan antara pembangunan infrastrukitur yang berupa jalan  dan  jembatan  dengan  pembangunan  wilayah  adalah  sangat  erat,  hal  ini dikarenakan bahwa keberadaan suatu jalan atau jembatan memberikan andil yang besar  terhadap  perkembangan  suatu  wilayah,  tidak  hanya  terbatas  pada  wilayah secara  administratif.  Suatu  wilayah  akan  dapat  berkembang  dan  tumbuh  karena adanya  infrastruktur  berupa  jalan  dan  jembatan  yang  merupakan  prasarana transportasi  dan  mobilisasi  penduduk  dan  tentu  saja  juga  berfungsi  sebagai prasarana  yang  dapat  menghubungkan  antara  satu  wilayah  dengan  wilayah  yang lainnya.
Pembangunan  infrastruktur  yang  berupa  jalan  dan  jembatan  yang memungkinkan  terjadi  hubungan  antara  wilayah  tentunya  akan  menimbulkan dampak dari berbagai aspek kehidupan, baik pemerintahan, perekonomian maupun
sosial  budaya  bagi  masyarakat  secara  umum,  terutama  bagi  masyarakat  yang ttinggal  disekitar  lokasi  pembangunan  jalan  dan  jembatan  tersebut.  Dan  dampak yang ditimbulkan oleh adanya pembangunan infrastruktur  yang berupa jalan dan jembatan bagi masyarakat disekitarnya tentu saja ada yang bersifat positif dan ada pula yang bersifat negatif.
Dengan adanya pembangunan infrastruktur yang berupa prasarana jalan dan jembatan, menuntut semua kalangan untuk dapat mengantisipasi berbagai dampak yang ditimbulkan, baik positif maupun negatif.

## METODE PENELITIAN

## 1. Pendekatan Penelitian
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif  kualitatif.

## 2. Populasi dan Sampel Penelitian
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  seluruh  lapisan  dan  tokoh masyarakat di Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala.
Sejalan dengan populasi dan metode yang digunakan dalam penelitian ini,  maka  sampel  penelitian  di  tarik  dengan  menggunakan  teknik  Purposive Sampling. Sehingga yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah :
1. Kepala Desa dan Sekretaris Desa se Kecamatan Cerbon
2. Tokoh Masyarakat Desa se Kecamatan Cerbon

## 3. Key Informan
Untuk kelengkapan data yang diperoleh dari haqsil wawancara dengan sampel  penelitian,  maka  dalam  penelitian  ini  juga  digunakan  data  yang diperoleh  dari  hasil  wawancara  dengan  Key  Informan,  yaitu  Aparat  Kantor Kecamatan Cerbon.

## 4. Teknik Pengumpulan Data
Dalam  upaya  menghimpun  data  yang  dipergunakan  dalam  penelitian ini, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa Wawancara, Survei, dan Dokumentasi.

## 5. Teknik Analisis Data
Dalam  penelitian  ini  data  yang  diperoleh  dianalisis  dengan menggunakan teknik analisa deskriptif kualitatif.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## A. Gambaran Umum Jembatan Rumpiang
Proyek Pembangunan Jembatan Rumpiang terletak pada Kabupaten Barito  Kuala  melintasi  sungai  Barito.  Panjang  total  jembatan  754  m, merupakan konstruksi khusus dengan bentuk Arch Rangka Baja pada bentang utama dan komposit girder pada bentang pendekatnya. Pendanaan merupakan sharing antara  APBN, APBD I dan APBD II.
Proyek  dimulai  pada  bulan  Januari  tahun  2004  Pemancangan Pertama  dilakukan  oleh  Gubernur  Kalimantan  Selatan  Drs.  H  Sjachriel Darham  pada  tanggal  05  Januari  2004.  Sampai  dengan  bulan  April  2007 progress secara total mencapai 83.720 % .
1. Panjang Jembatan : 753.82 m dengan Bentang Pendekat  komposit Girder dan Bentang Utama  : Steel Arch bentang 200 m
2. Konstruksi Bangunan
Tipe Jembatan Utama :  Steel Arch Bridge Panjang Bentang :  200 m Tinggi Ruang Bebas :  15 m dari Elevasi Muka Air Tertinggi Lebar Jembatan :  9 m(7m perkerasan)  (2x1 m trotoar) Data Pembebanan :  Bridge Management System (BMS 92) Bekisting Lantai :  Steel formwork tebal 0,75 mm Lantai Jembatan :  Mutu K-350 Besi Tulangan :  Diameter 13 & 16 mm Fy = 390 Mpa

## B. Dampak terhadap Perekonomian Masyarakat
Dampak  yang  sangat  terasa  dan  bersentuhan  langsung  dengan masyarakat  di  wilayah  pemerintahan  Kecamatan  Cerbon,  terutama  bagi masyarakat yang berdomisili dan bertempat tinggal di sepanjang jalan menuju dan  dari  Jembatan  Rumpiang  adalah    dampak  yang  terjadi  pada  aspek perekonomian masyarakat.
Dampak keberadaan jembatan rumpiang terhadap aspek perekonomian masyarakat  tergambar dari terjadi perubahan dan  pergantian lahan pekerjaan yang menjadi mata pencarian masyarakat disekitar lokasi jembatan rumpiang dan  sepanjang jalan menuju  dan dari jembatan rumpiang dengan terbukanya akses jalan darat yang semakin mudah dan lancar.
Dalam wawancara dengan  beberapa tokoh  masyarakat  menyatakan :
“ Dengan  adanya  jembatan  rumpiang  banyak  anggota  masyarakat  yang berganti gawian (pekerjaan), yang dulunya pengusaha taksi klotok dan ferry penyeberangan, wayah ini (sekarang) ada yang menjadi tukang ojek, ada yang membuka warung makan, dan ada jua yang babulik jadi petani aja” (Hasil wawancara dengan tokoh masyarakat desa, 2010.
Memperhatikan  hasil  wawancara  dengan  tokoh  masyarakat  tersebut, dapat  diperoleh  gambaran  bahwa  dengan  adanya  jembatan  rumpiang mengakibatkan  terjadinya  perubahan  kegiatan  ekonomi  masyarakat,  dimana yang  dulunya  aktivitas  perekonomian  lebih  banyak  dilaksanakan  di  perairan (di atas sungai barito), sekrang banyak dilakukan di daratan.
Di  samping  itu,  jika  di  telaah  secara  lebih  mendalam,  juga  diperoleh gambaran  bahwa  dengan  adanya  jembatan  rumpiang  ternyata  dampak  yang ditimbulkan  pada  aspek  perekonomian  masyarakat  tidak  saja  yang  bersifat positif, akan tetapi juga menimbulkan dampak yang berfifat negatif.
Dampak yang bersifat positif adalah semakin terbukanya peluang usaha bagi masyarakat yang memiliki keahlian dan modal yang cukup, yaitu dengan membuka usaha jasa bengkel service untuk angkutan darat, baik sepeda, sepeda motor  atau  mobil,  juga  dengan  membuka  usaha  toko  atau  rumah  makan  di sepanjang jalan menuju dan dari jembatan rumpiang.
Dampak  positif  dari  keberadaan  jembatan  rumpiang  juga  tergambar dari semakin lancarnya arus barang hasil pertahian dari desa di wilayah sekitar berdirinya jembatan, sehingga pemasaran hasil pertanian dan pekerbunan lebih
mudah dan lancar, terutama ke pasar di ibu kota Kabupaten Barito Kuala, yaitu Kota Marabahan. Dengan terbukanya akses jalan seiring dengan beroperasinya jembatan  rumpiang  juga  berakibat  pada  semakin  meningkatnya  harga  tanah yang berada disepanjang jalan utama menuju dari jembatan rumpiang ke kota Marabahan atau kota Banjarmasin serta semakin terbukanya kesempatan untuk menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak bagi masyarakat
Sementara  itu,  dampak  negatif  yang  ditimbulkan  dengan  berdirinya jembatan  rumpiang  sangat  dirasakan  oleh  masyarakat  yang  sebelum  adanya jembatan tersebut berusaha di sektor jasa taksi klotok dan ferry penyeberangan, karena  dengan  adanya  jembatan  rumpiang  mengakibatkan  lahan  pekerjaan sebagai mata pencarian utama mereka menjadi hilang dan harus beralih kepada bentuk  usaha lain.  Bagi  mereka  yang memiliki modal cukup besar, tentunya tidak menjadi masalah dengan tidak beroperasinya jasa taksi klotok dan ferry penyeberangan  mereka,  khususnya  bagi  pemilik  klotok  dan  ferry penyeberangan  karena  dapat  mengalihkannya  pada  bentuk  usaha  yang  lain, sementara bagi mereka yang tidak memiliki modal, terutama buruh jasa taksi klotok  dan  ferry  penyeberangan,  tentu  saja  dengan  adanya  adanya  jembatan rumpiang  dan  matinya  usaha  jasa  taksi  klotok  dan  ferry  penyeberangan menimbulkan  masalah  besar,  karena  sumber  mata  pencarian  mereka  hilang yang  berakibat  pada  terganggunya  pendapatan  dan  kehidupan  keluarga meraka.
Hasil  wawancara  peneliti  dengan  beberapa  kelapa  desa  di  wilayah pemerintahan  kecamatan  Cerbon  menunjukkan  bahwa  : “Kasihan  sekali
bubuhannya yang gawiannya menaksi klotok dan ferry penyeberangan, setelah adanya jembatan rumpiang ini usaha bbuhannya jadi mati (Tdiak beroperasi lagi), apalagi bubuhannya yang menjadi buruh taksi dan ferry penyeberangan, karena  bubuhannya  hanya  maambil  upah,  setelah  ada  jembatan  ini  kadada lagi baisi gawian” (Hasil wawancara dengan beberapa kepala desa, 2010).
Dari hasil wawancara tersebut di atas, tergambar bahwa dengan adanya jembatan  rumpiang,  ternyata  dampak  negatif  yang  ditimbulkannya  adalah sangat terasa bagi masyarakat yang tidak memiliki modal dan keahlian, karena dengan  hilangnya  pekerjaan  mereka  sebelumnya  sebagai  buruh  taksi  klotok dan  ferry  penyeberangan  tidak  ada  lagi  jenis  pekerjaan  yang  dapat  mereka usahakan sebagai akibat tidak adanya keahlian yang mereka miliki, terkecuali bagi  mereka  yang  masih  memiliki  lahan  pertanian  atau  perkebunan  dapat kembali bertani atau berkebun.
Dampak  negatif  lainnya  yang  timbul  dengan  adanya  jembatan rumpiang adalah terjadinya perubahan status dan  fungsi tanah atau lahan, yang sebelumnya  lahan  pertanian  dan  perkebunan,  dengan    berdiri  dan beroperasinya  jembatan  rumpiang  mengalami  perubahan  menjadi  lahan perumahan dan pertokoan. Terjadi perubahan status dan fungsi lahan ini pada gilirannya  akan berakibat pada terjadi penurun hasil pertanian dan perkebunan masyarakat di wilayah kecamatan Cerbon.

## C. Strategi dalam Menghadapi Dampak Keberadaan Jembatan Rumpiang
Pembangunan  dan  operasionalisasi  Jembatan  Rumpiang  di  wilayah Kecamatan  Cerbon  memberikan  dampak  yang  sangat  luas  bagi  wilayah
kecamatan tersebut, terutama dengan terjadi perubahan lingkungan dan kondisi pemerintahan serta sosial ekonomi kemasyarakatan.
Mengantisipasi  agar  dampak  yang  timbul  dari  keberadaan  jembatan rumpiang  ini  lebih  banyak  yang  bersifat  positif  bagi  masyarakat  dan lingkungan di wilayah kecamatan Cerbon secara umum, khususnya lingkungan dan masyarakat disekitar lokasi jembatan rumpang tersebut, pemerintah daerah Kabupaten  Barito  Kuala,  khususnya  Kecamatan  Cerbon  harus  dapat merumuskan  dan  menetapkan  strategi  yang  tepat  agar  dampak  yang ditimbulkan tersebut  dapat  dijadikan sebagai  suatu keunggulan bagi  wilayah dan desa di kecamatan Cerbon.
Upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Barito Kuala diantaranya adalah  dengan  meningkatkan  dan  memaksimalkan  penyelenggaraan kewenangan  daerah  di  bidang  pemerintahan,  pembangunan,  dan  pembinaan masyarakat, serta tugas-tugas umum pemerintahan, melalui :
1. Kebijakan pemerintah daerah yang menempatkan pembanguan infrastruktur perdesaan di wilayah kecamatan Cerbon secara komprehensif dan terpadu sebagai salah satu agenda peningkatan kesejahteraan rakyat.
2. Peran strategis kantor kecamatan Cerbon dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat serta tugas-tugas umum  pemerintahan  lainnya  yang  difokuskan  pada  kegiatan  perumusan kebijakan  dan  fasilitasi  pelaksanaan  kegiatan  pemberdayaan  masyarakat desa dan pemerintahan desa.
3. Mengembangkan  dan  meningkatkan  kemampuan  dan  kemandirian masyarakat  dalam  pembangunan  melalui  penguatan  kapasitas  lembaga pemerintahan  di  kecamatan,  pemerintahan  desa,  serta  kelembagaan masyarakat  desa,  pengembangan  pola  pembangunan  pastisipatif, pemantapan  nilai-nilai  sosial  budaya  dan  peningkatan  pelayanan  sosial dasar bagi masyarakat.
4. Pengembangan  usaha  ekonomi  produktif  masyarakat,  pengembangan partisipasi  masyarakat  dalam  pengelolaan  sumber  daya  alam  dan pelestarian  lingkungan  hidup  dengan  mendayagunakan  teknologi  tepat guna,  secara  berkelanjutan  mengembangkan  berbagai  program  dan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan akses masyarakat dalam  mengembangkan  kegiatan  pemberdayaan  manusia  dan  usaha ekonomi masyarakat
5. Memberdayakan masyarakat miskin secara komprehensif melalui berbagai kebijakan  dan  program  pengentasan  kemiskinan  sesuai  karakteristik masalah  dan  kebutuhan  keluarga  miskin  dalam  seluruh  aspek  kehidupan masyarakat.
6. Memberikan  ketegasan  dalam  sosialisasi  pemerintahan  desa  bahwa rangkaian penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan rangkaian yang utuh dan tidak terpisahkan sebagai satu kesatuan dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan baik daerah maupun negara, dan sebagai unit terdepan dalam  pemberiaan  pelayanan  bagi  masyarakat,  serta  memiliki  posisi
strategis dalam mendukung dan membantu proses pencapaian keberhasilan berbagai kebijakan dan program pembangunan.
Mengacu  pada  berbagai  upaya  dan  kebijakan  yang  dirumuskan, ditetapkan dan dijalankan oleh pemerintah Kabupaten Barito Kuala, khsusnya pemerintah  Kecamatan  Cerbon,  secara  garis  besar  dalam  upayanya meminimalisasikan dampak negatif dan mengoptimalisasikan dampak positif dari  pembanguna  Jembatan  Rumpiang  di  wilayah  Kecamatan  Cerbon,  maka strategi yang dirumuskan dan disusun adalah berupa :
1. Menyiapkan  sumber  daya  manusia  (SDM)  yang  berkualitas  dan  mampu berpartisipasi dalam pemabngunan yang dilaksanakan sebagai wujud dari upaya  pembangunan  masyarakat  Kecamatan  Cerbon  seutuhnya  berbasis pada  sosio  kultural  yang  terintegrasi,  dengan  menempatkan  manusia sebagai sentral , mengingat peran dan partisipasi serta keterlibatannya baik sebagai subjek maupun sebagai objek pembangunan.
2. Melakukan  Mapping  (pemetaan)  terhadap  berbagai  permasalahan pembangunan  mulai  dari  aspek  geografis,  aspek  ekonomi,  aspek  sosial budaya,  dan  infrastruktur  dengan  mengacu  pada  pengembangan  peluang dan kesempatan kerja serta berusaha bagi masyarakat Kecamatan Cerbon.
3. Menyusun desain tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih  dari  kolusi,  korupsi,  dan  nepotisme  (KKN).  Menumbuhkan  rasa memiliki  terhadap  kesempatan,  peluang,  ancaman,  dan  tantangan pembangunan  menuju  peningkaan  kemampuan  pembangunan  yang
bertumpu pada kesadaran akan tanggung jawab dan tugas sebagai kalifah di muka bumi.

## Kesimpulan
Mengacu  pada  tujuan  dan  hasil  penelitian,  dapat  dikemukakan kesimpulan, sebagai berikut :
3. Dampak  berdirinya  Jembatan  Rumpiang  terhadap  perekonomian masyarakat  di  wilayah  Kecamatan  Cerbon  bersifat  positif  dan  negatif. Dampak  positif    adalah  semakin  terbukanya  peluang  usaha    bagi masyarakat yang memiliki keahlian dan modal yang cukup, yaitu dengan membuka usaha jasa bengkel service untuk angkutan darat, baik sepeda, sepeda motor atau mobil, juga dengan membuka usaha toko atau rumah makan  di  sepanjang  jalan  menuju  dan  dari  jembatan  rumpiang,  serta meningkatnya harga tanah.
Sedangkan dampak negatifnya adalah hilangnya lahan pekerjaan dan mata pencarian  masyarakat  bergerak  di  bidang  jasa  angkutan  dan penyeberangan klotok dan ferry, dan berubahnya status dan fungsi lahan yang semula lahan petanian dan perkebunan menjadi lahan perumahan dan pertokoan  yang  pada  gilirannya  berakibat  pada  menurunnya  hasil pertanian dan perkebunan masyarakat di wilayah kecamatan Cerbon.
4. Stategi yang disusun dan dirumuskan pemerintah Kabupaten Barito Kuala, khususnya  Pemerintah  Kecamatan  Cerbon  dalam  mengantisipasi  dampak yang  timbul  dengan  adanya  Jembatan  Rumpiang    adalah  dengan meminimalisasikan  dampak  negatif  dan  mengoptimalisasikan  dampak
positif keberadaan jembatan tersebut, melalui ; a) Menyiapkan sumber daya manusia  (SDM)  yang  berkualitas  dan  mampu  berpartisipasi  dalam pembangunan yang dilaksanakan sebagai wujud dari upaya pembangunan masyarakat Kecamatan Cerbon seutuhnya berbasis pada sosio kultural yang terintegrasi,  dengan  menempatkan  manusia  sebagai  sentral,  mengingat peran  dan  partisipasi  serta  keterlibatannya  baik  sebagai  subjek  maupun sebagai objek pembangunan, b) Melakukan Mapping (pemetaan) terhadap berbagai  permasalahan  pembangunan  mulai  dari  aspek  geografis,  aspek ekonomi,  aspek  sosial  budaya,  dan  infrastruktur  dengan  mengacu  pada pengembangan  peluang  dan  kesempatan  kerja  serta  berusaha  bagi masyarakat  Kecamatan  Cerbon,  dan  c)  Menyusun  desain  tata  kelola penyelenggaraan  pemerintahan  yang  baik  dan  bersih  dari  kolusi,  korupsi, dan nepotisme (KKN). Menumbuhkan rasa memiliki terhadap kesempatan, peluang,  ancaman,  dan  tantangan  pembangunan  menuju  peningkaan kemampuan pembangunan  yang bertumpu pada kesadaran akan  tanggung jawab dan tugas sebagai kalifah di muka bumi.

## S a r a n
Memperhatikan dampak yang ditimbulkan oleh keberadaan Jembatan Rumpiang dan berbagai upaya, kebijakan serta strategi yang disusun oleh pihak pemerintah  Kecamatan  Cerbon  dalam  mengantisipasinya,  agar  upaya kebijakan dan strategi dimaksud dapat berjalan secara optimal, disarankan :
1. Usulan  program    dan  pembangunan  yang  dilaksanakan  di  wilayah kecamatan Cerbon diprioritaskan pada upaya pengentasan kemiskinan dan
penyediaan  lapangan  kerja  mandiri  sebagai  pengganti  lahan  usaha  yang hilang dengan keberadaan Jembatan Rumpiang.
2. Melibatkan  seluruh  unsur  dan  lapiran  masyarakat  di  pedesaan  dalam pelaksanaan  pembangunan  dengan  memperhatikan  usulan  dan  skala prioritas  yang disusun dalam kegiatan musrenbangdes,  agar  tercipta dan timbul rasa memiliki masyarakat atas prasarana, sarana, dan fasilitas yang ada di lingkungan dan wilayah kecamatan Cerbon serta terjaga keberadaan dan kelestariannya.

## DAFTAR PUSTAKA
Anwar,  A.  2005. Ketimpangan  Pembangunan  Wilayah  dan  Perdesaan  : Tinjauan Kritis . P4Wpress. Bogor.
Iwan  Nugroho  dan  Rokhmin  Dahuri,  2004, Pembangunan  Wilayah  Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan , LP3ES, Jakarta.
Samodra  Wibawa,  et  al,  1994 Evaluasi  Kebijakan  Publik ,  PT.  Raja  Grafindo Persada, Jakara.
Sugiyono, 2007, Metode Penelitian Administrasi , CV. Alfabeta, Bandung Surakhmad, Winarno, 2013, Dasar dan Teknik Research , CV. Tarsito, Bandung Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang