“ MEKANISME PENETAPAN WILAYAH PERTAMBANGAN RAKYAT OLEH WALIKOTA SAMARINDA DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA DALAM WILAYAH KOTA SAMARINDA ”
Hardiansyah dan Hudali Mukti hardyhardiansyah23@yahoo.com, hudalimukti@uwgm.ac.id Anggota LKBH Dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda

## ABSTRAK
Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penetapan wilayah pertambangan rakyat pada pelaksanaannya dilapangan tidak pernah di implementasikan oleh pemerintah daerah dan terhadap  konsultasi  Walikota  Samarinda  dengan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  pada pelaksanaannya  tidak  pernah  dilakukan  karena  terkendala  oleh  beberapa  faktor.  Sehingga disarankan  pemerintah  daerah  bisa  mengimplementasikan  mekanisme  penetapan  wilayah pertambangan rakyat secara baik sejak dikeluarkannya peraturan daerah tersebut dan pemerintah provinsi sebaiknya mempertimbangkan untuk bisa memberikan izin pertambangan rakyat (IPR) maupun  menetapkan  wilayah  pertambangan  rakyat  (WPR)  di  kota  samarinda. Penelitian  ini bertujuan untuk mengetahui Mekanisme Penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat Oleh Walikota Samarinda di tinjau dari Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Wilayah Kota Samarinda dan Bentuk Konsultasi Walikota Samarinda dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat ditinjau dari Peraturan  Daerah  No.  12  Tahun  2013  Tentang  Pertambangan  Mineral  dan  Batu  Bara  di  Kota Samarinda.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  Normatif  yang  bersumber  dari  bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer.

## Kata Kunci : Mekanisme, Konsultasi, Pertambangan Rakyat

## ABSTRACT
The  results  showed  that  the  mechanism  for  the  determination  of  the  people  in  the implementation of the mining area in the field was never implemented by the local government and the Mayor of Samarinda consultation with the Legislative Council on its implementation is never done because it is constrained by several factors. So that local governments can implement the  suggested  mechanism  for  the  determination  of  the  mining  area  people  as  well  since  the issuance  of  local  regulation  and  the  provincial  government  should  consider  in  order  to  give people the mining permit (IPR) and set the artisanal mining area (WPR) in the city of Samarinda. This study aims to determine the mechanism of Zoning Mining People By Mayor of Samarinda in the review of the Regional Regulation No. 12 Year 2013 on Mineral and Coal Mining in the Area Samarinda and Form Consultation Mayor of Samarinda by the regional council in Zoning People Mining in terms of the Regional Regulation No. 12 Year 2013 on Mineral and Coal Mining in Samarinda.  This  research  is  a  normative  law  derived  from  secondary  law  and  primary  legal materials.
Keywords: Mechanism, Consulting, Mining People

## PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan  daerah,  Pemerintah  Daerah merupakan  salah  satu  unsur  penyelenggaraan urusan  pemerintahan  di  daerah.  Pemerintah daerah sebagai salah satu unsur penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  di daerah, memerlukan kewenangan dalam penyelenggaraan urusannya. Kewenangan pemerintah  daerah  merupakan  hak  dan kekuasaan  yang  dimiliki  oleh  pemerintah daerah  untuk  melakukan  penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerahnya. Pemerintah Daerah, sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berwenang  untuk  mengatur  dan  mengurus sendiri  urusan  pemerintahannya  berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah  daerah  kabupaten/kota  sebagai salah  satu  unsur  penyelenggaraan  urusan pemerintahan di kabupaten/kota, dalam pengelolaan potensi Sumber Daya Alam (SDA) telah diberikan kewenangan, termasuk kewenangan dalam pengelolaan pertambangan rakyat.
Dalam  pengelolaan  potensi  Sumber Daya  Alam,  walaupun  diberikan  kewenangan pada  daerah,  namun  diatur  dengan  ketentuan perundang-undangan  maupun  peraturan  dari pemerintah pusat, seperti dalam hal Pengelolaan  pertambangan  yang  diatur  dalam Undang-Undang  No.  4  Tahun  2009 tentang Pertambangan  Mineral  dan  Batubara  dan Peraturan  Pemerintah  No.  23  Tahun  2010
Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, kemudian  Pemerintah  Daerah  baik  Provinsi maupun  Kabupaten/kota  diamanatkan  untuk membuat Peraturan Daerah sebagai Penjabaran pengaturan di wilayah kerjanya.
Di  dalam  Undang-Undang  Nomor  4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, didalamnya mengatur tentang Wilayah  Pertambangan,  yang  selanjutnya disebut WP, merupakan wilayah yang memiliki potensi  mineral  dan/atau  batubara  dan  tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintah yang  merupakan  bagian  dari  tata  ruang nasional.  Dan  didalam  ketentuan  mengenai Wilayah  Pertambangan  tersebut  didalamnya
1 Nandang  Sudarjat, Teori  dan  Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum, Pustaka
mengatur lagi mengenai Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut WPR, yang merupakan bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.
Terkait  penjelasan  diatas  Nandang Sudrajat  dalam  buku  :  Teori  Dan  Praktik Pertambangan  Indonesia  Menurut  Hukum, menyatakan bahwa :
UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan  Mineral  dan  Batubara  yang berlaku  saat  ini,  memberikan  panduan  bahwa pengelolaan  dan  pengusahaan  bahan  galian dilakukan  secara  sistematis  sejak  penetapan Wilayah Pertambangan yang merupakan bagian dari  tata  ruang  nasional.  Proses  pelaksanaan penetapan  wilayah  pertambangan,  wilayah usaha  pertambangan  atau  wilayah  usaha pertambangan khusus dan wilayah pertambangan rakyat, dilakukan dengan mekanisme yang transparan, akuntabel, dengan melibatkan  seluruh  elemen,  yaitu  pemerintah pusat/pemerintah  daerah,  DPR/DPRD,  dan masyarakat. 1
Dalam pengelolaan pertambangan rakyat, kewenangan pemerintah daerah merupakan  hak  dan  kekuasaan  yang  dimiliki oleh  pemerintah  daerah  untuk melakukan penataan, pemanfaatan, pemulihan, pengawasan,  dan  pengendaliaan terhadap kegiatan  pertambangan  rakyat  yang  ada  di daerah. Berdasarkan Pasal 1 angka 37 Undang- Undang  Nomor  4  Tahun  2009  tentang Pertambangan Mineral dan Batubara disebutkan  bahwa,  yang  dimaksud  dengan Pemerintah  Daerah  adalah Gubernur,  Bupati, atau  Walikota,  dan  perangkat  daerah  sebagai unsur  penyelenggara urusan  pemerintahan daerah di bidang pertambangan.
Bupati/Walikota merupakan pejabat yang  berwenang  dalam Penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Bupati/Walikota dalam Penetapan Wilayah  Pertambangan Rakyat, berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota untuk memperoleh
pertimbangan.  Dengan  itu,  kewenangan  untuk melakukan penataan, pemanfaatan, pemulihan, pengawasan,  dan  pengendaliaan  terhadap kegiatan  pertambangan rakyat  hanya  berada pada  lingkup  urusan  daerah  kabupaten/kota, dan merupakan kewenangan pemerintah daerah
Yustisia, Yogyakarta, 2010. hal.65.
kabupaten/kota. Sementara  itu,  sebagai  salah satu kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota
dalam pengelolaan pertambangan  rakyat dan dalam pengaturan pertambangan rakyat, Penetapan WPR
merupakan pengaturan pokok dalam pertambangan  rakyat.  Berkaitan  dengan  hal tersebut,  Pasal  26  Undang-Undang  Nomor  4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara  menentukan  bahwa  ketentuan  lebih lanjut  mengenai  kriteria  dan  mekanisme penetapan WPR diatur dengan peraturah daerah kabupaten/kota.
Berdasarkan  ketentuan  di  atas, menurut hemat penulis dapat dipahami bahwa Pertama, Bupati/Walikota  terhadap  kewenangan dalam penetapan  WPR  baru dapat  dilaksanankan setelah adanya pengaturan atau ketentuan lebih lanjut tentang kriteria dan mekanisme penetapan WPR. Kedua, dapat dipahami bahwa pemerintah daerah Kabupaten/Kota baru dapat melakukan penataan, pemanfaatan, pemulihan, pengawasan,  dan  pengendaliaan  terhadap kegiatan pertambangan  rakyat  setelah  adanya peraturan  daerah  yang  mengatur  tentang pertambangan  rakyat  sebagai  pelaksanaan terhadap  ketentuan  tersebut. Artinya,  dengan adanya  ketentuan  tersebut,  secara  khusus kewenangan penetapan
WPR oleh Bupati/Walikota dalam pelaksanaannya memerlukan  pembuatan  Peraturan  Daerah Kabupaten/Kota.  Begitupula,  secara  umum pemerintah  daerah  Kabupaten/Kota  dalam artian  eksekutif  dan  legislatif  sebagaimana telah ditentukan, dalam melakukan pengelolaan pertambangan rakyat, pelaksanaannya memerlukan  pembuatan  Peraturan  Daerah Kabupaten/Kota sebagai ketentuan lebih lanjut, sekaligus sebagai dasar hukum kewenangannya dalam melakukan  pengelolaan  pertambangan rakyat di Kabupaten/Kota.
Selain  itu,  sebagaimana  dipahami  bahwa hal  yang  sangat penting  dalam pembuatan peraturan  perundang-undangan  diantaranya adalah  menyangkut  tentang landasannya.
Landasan yang dimaksud disini adalah pijakan, alasan atau latar belakang mengapa perundangan-undangan itu harus dibuat.
2 Bagir  Manan  dan W.  Riawan  Tjandra  dan Kresno Budi Harsono, Legislatif Drafting Teori dan Teknik  Pembuatan  Peraturan Daerah,  Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2009, hal 28.
3 Rosyidi Rangga Widjaja dikutip oleh Soimin, Pembentukan  Peraturan  Negara  Di Indonesia,
Menurut  Bagir  Manan dalam  buku legislatif  drafting  teori  dan  teknik  pembuatan peraturan daerah, ada 4 (empat) landasan yang digunakan  dalam pembentukan  peraturan perundang-undangan, yaitu : 2
1. Landasan yuridis, yakni ketentuan hukum yang menjadi dasar kewenangan (bevoegheid, competentie) pembuat peraturan  perundang-undangan.  Apakah kewenangan pejabat atau badan mempunyai dasar hukum yang ditentukan dalam  perundang-undangan  atau  tidak. Hal ini  sangat  penting  untuk  disebutkan dalam perundang-undangan karena seorang pejabat/suatu badan tidak berwenang  (onbevogheid)  mengeluarkan aturan.
2. Landasan Sosiologis yakni satu peraturan perundang-undangan  yang  dibuat  harus dapat  dipahami  oleh  masyarakat  sesuai dengan kenyataan hidup. Ini berarti bahwa hukum yang dibentuk harus sesuai dengan hukum yang hidup (the living law) dalam masyarakat. 3
3. Landasan  Filosofis,  yaitu  dasar  filsafat atau  pandangan  atau  ide  yang menjadi dasar  sewaktu  menuangkan  hasrat  dan kebijakan  (pemerintah)  ke  dalam suatu rencana atau draft peraturan negara. 4 4. Landasan  Politis,  yakni garis  kebijakan politik  yang  menjadi  dasar  selanjutnya bagi kebijakan dan pengarahan ketatalaksanaan pemerintahan negara.
Berkaitan dengan landasan-landasan tersebut, dengan adanya kewenangan pembuatan Peraturan Daerah dalam pengelolaan pertambangan rakyat, adapun yang menjadi landasan pembuatan Peraturan Daerah oleh  pemerintah  daerah  dalam pengelolaan pertambangan rakyat menurut Salim Hs dalam buku  Hukum  Pertambangan  Mineral dan Batubara yaitu : 5
a) landasan filosofis, yaitu dalam rangka memberikan  perlindungan  hukum  terhadap penambang rakyat.
b) landasan sosiologis, yaitu untuk mencegah dan mengatasi  serta  memberikan  perlindungan
2010. hal 30.
4 Budiman NPD, Ilmu Pengantar Perundang- Undangan, UII press, Yogyakarta, 2005, hal 33.
5 Salim  HS, Hukum  Pertambangan  Mineral dan Batubara, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal.104.
terhadap timbulnya  dampak  negatif  dari kegiatan  pertambangan  rakyat  yang  dilakukan oleh masyarakat,  yaitu  timbulnya  kerusakan lingkungan,  baik  lingkungan  sosial  maupun fisik.
c) landasan yuridis, yaitu karena adanya perintah Pasal  26,  Pasal  72,  dan  Pasal 143  Undang- Undang  Nomor  4  Tahun  2009  tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
Di  sisi  lain,  dalam  rangka  pelaksanaan otonomi daerah, landasan pembentukan Peraturan Daerah tentang pertambangan rakyat adalah  bahwa pengelolaan  dan  pengusahaan pertambangan  rakyat  merupakan  salah  satu potensi daerah  yang  dapat  menjadi  sumber pendapatan  daerah  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku. Berkaitan dengan  landasan-landasan  tersebut,  dengan adanya  kewenangan pembuatan  Peraturan Daerah  dalam  pengelolaan  pertambangan rakyat, dasar pertimbangan dibentuknya Peraturan Daerah tentang pertambangan rakyat adalah bahwa  dalam  rangka  pelaksanaan otonomi  sesuai  dengan  kewenangan  yang dimiliki daerah,  perlu  melakukan  pengaturan, pembinaan, dan pengendalian terhadap
pengelolaan dan pengusahaan potensi daerah di bidang  pertambangan  rakyat  untuk menjamin kepastian hukum
serta terpeliharanya keseimbangan alam serta kelestarian lingkungan.
Selain  itu,  sebagai  salah  satu  potensi daerah,  pembuatan  Peraturan  Daerah dalam pengelolaan pertambangan rakyat dapat menjadi sumber pendapatan daerah. Sehingga, pelaksanaannya perlu diusahakan untuk menunjang pemerataan berusaha untuk meningkatkan  pembangunan  ekonomi  lokal atau peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Kota Samarinda sebagai salah satu daerah kabupaten/kota yang berada diwilayah
Kalimantan Timur,
memiliki potensi
pertambangan yang cukup besar seperti potensi Pertambangan Mineral dan Batubara.
Pemerintah  Kota  Samarinda  dalam  hal  ini Walikota  Samarinda,  mempunyai  kewenangan dalam  hal  pengelolaan  pertambangan  mineral dan  batubara  sesuai  dengan  amanat  Undang- undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan  Mineral  dan  Batubara,  dalam Pasal 8 ayat (1) menyatakan bahwa kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara  salah  satunya  mengenai  pembuatan
peraturan perundang-undangan daerah. Sehingga, Untuk mengatur pengelolaan pertambangan tersebut, maka Pemerintah Kota Samarinda  membuat  sebuah  kebijakan  berupa Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2013 Tentang Pertambangan  Mineral  dan  Batubara  dalam Wilayah  Kota  Samarinda,  sebagai  landasan hukum untuk mengatur pengelolaan pertambangan mineral dan batubara di wilayah Kota Samarinda. Salah satu kewenangan Walikota Samarinda  di  dalam  Peraturan  Daerah  No.  12 Tahun  2013  Tentang  Pertambangan  Mineral dan  Batubara  dalam Wilayah  Kota  Samarinda yaitu  mengatur  tentang  Penetapan  Wilayah Pertambangan  Rakyat  (WPR)  di  daerah  Kota Samarinda yang tertuang didalam pasal 9 ayat (1) menyatakan bahwa Wilayah Pertambangan Rakyat  (WPR)  ditetapkan  oleh  Walikota, setelah  berkonsultasi  dengan  DPRD.  Bahwa berdasarkan  hal  tersebut  diatas,  maka  Penulis tertarik  untuk  mengangkat  judul  Skripsi “Mekanisme Penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat Oleh Walikota Samarinda ditinjau dari Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2013 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Kota Samarinda “.

## B. Perumusan Masalah
permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut :
1. Bagaimana Mekanisme Penetapan Wilayah  Pertambangan  Rakyat  oleh Walikota Samarinda ditinjau dari Peraturan  Daerah  No.  12  Tahun  2013
Tentang  Pertambangan  Mineral  dan  Batu Bara di Kota Samarinda ?
2. Apa Bentuk Konsultasi Walikota Samarinda  dengan  Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat di Kota Samarinda ?

## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Adapun  yang  menjadi  tujuan  dalam penelitian ini yaitu mengetahui dan menganalisis  Mekanisme  Penetapan  Wilayah Pertambangan Rakyat oleh Walikota Samarinda ditinjau  dari  Peraturan  Daerah  No.  12  Tahun 2013 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Kota Samarinda dan Untuk mengetahui dan  menganalisis  Bentuk  Konsultasi Walikota Samarinda  dengan  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah dalam Penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat di Kota Samarinda.
Adapun penelitian ini diharapkan bermanfaat  sebagai bahan  bacaan  dan  sumber pengetahuan  maupun  sumber  informasi  bagi masyarakat umum untuk mengetahui Mekanisme  Penetapan Wilayah  Pertambangan Rakyat  oleh Walikota  Samarinda  ditinjau  dari Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2013 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Kota Samarinda. Diharapkan  dapat  digunakan sebagai  salah  satu sumber  informasi  bagi masyarakat untuk mengetahui Bentuk Konsultasi Walikota Samarinda dengan Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  dalam  Penetapan Wilayah  Pertambangan  Rakyat  ditinjau  dari Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2013 Tentang Pertambangan  Mineral  dan  Batu Bara  di Wilayah Kota Samarinda.

## METODE PENELITIAN

## 1. Jenis Penelitian
Berdasarkan  permasalahan  yang  diteliti oleh penulis, maka dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum
Normatif (Yuridis Normatif). Penelitian Hukum  Normatif, yaitu  penelitian  yang mempergunakan  bahan-bahan  kepustakaan sebagai  sumber  data  penelitiannya. 6 Untuk menunjang  dan  melengkapi  data,  maka dilakukan  penelitian  lapangan  yaitu  penelitian yang dilaksanakan dengan cara terjun langsung kelapangan untuk memperoleh data sekunder. 7

## 2. Bahan Hukum
A. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat yang terdiri dari :
1) Undang-Undang Dasar 1945
2) Undang-Undang  Nomor  4  Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
3) Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Jo Undang-Undang  Nomor  9  Tahun
2015  tentang  Perubahan  kedua  atas Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2014. 4) Peraturan  Pemerintah  Nomor  23 Tahun  2010  Tentang  Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan
Mineral dan Batubara.
5) Peraturan  Daerah Nomor  12  Tahun
6 Amiruddin  dan  Zainal Asikin, Pengantar
Metode  Penelitian  Hukum,  RajaGrafindo  Persada, jakarta, 2004, hal. 166
2013 Tentang Pertambangan Mineral dan  Batubara  dalam  Wilayah  Kota Samarinda.
B. Bahan  Hukum  Sekunder,  yaitu  bahan hukum yang memberikan petunjuk dan kerjasama  terhadap  bahan  hukum primer, yaitu terdiri  dari  buku-buku  liteatur, makalah, artikel, hasil penelitian dari karya  ilmiah  lainnya  yang  berhubungan dengan penelitian ini.
C. Bahan  Hukum  Tersier,  yaitu  bahan  hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan  terhadap  bahan  hukum  primer dan bahan hukum sekunder
3. Metode dan Teknik Pengumpulan Data
Dalam  Penyusunan  Karya  Ilmiah  ini Peneliti  melakukan  metode  dan  pengumpulan data dengan cara yakni sebagai berikut :
A. Studi  Kepustakaan  dan  Studi  Dokumen yaitu  dengan  cara  mempelajari,  mengkaji dan  mengolah  bahan-bahan  hukum,  baik bahan  hukum  primer,  bahan  hukum sekunder maupun bahan hukum tersier.
B. Wawancara (interview) Penggunaan  teknik  wawancara  dalam penelitian  ini  didasari  pertimbangan, melalui  wawancara  dengan  pemerintah Kota  Samarinda  selaku  pihak  yang melakukan penetapan wilayah pertambangan  rakyat  di  kota  samarinda dan Dinas Pertambangan dan Energi Kota Samarinda. Tujuan  penggunaan  panduan wawancara (Interview  guide) agar  fokus wawancara  tidak  keluar  dari  konteks penelitian. Secara teoritis wawancara yang menggunakan panduan wawancara tersebut disebut wawancara campuran.

## 4. Analisis Data
Data  yang  telah  dikumpulkan  dari penelitian kepustakaan maupun dari penelitian lapangan selanjutnya dianalisis secara kualitatif,  yaitu  metode  analisis  data  dengan cara  mengelompokkan  dan  menyeleksi  data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya,  kemudian  dihubungkan dengan  teori-teori  dari  studi  kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan dalam  penelitian  ini.  Dalam  analisis  data  ini
7 Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, RajaGrafindo Persada, jakarta, 2003, hal. 13
digunakan cara berfikir induktif, yaitu menyimpulkan  hasil  penelitian  dari  hal  yang bersifat  khusus  untuk  kemudian  diambil kesimpulan yang bersifat umum.

## PEMBAHASAN

## A. Mekanisme
Penetapan Wilayah Pertambangan  Rakyat  Oleh  Walikota Samarinda  Ditinjau  Dari  Peraturan
Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pertambangan  Mineral dan  Batu Bara Dalam Wilayah Kota Samarinda.
Sebelum suatu wilayah ditetapkan sebagai wilayah pertambangan rakyat terdapat beberapa  kriteria  untuk  menetapkan  wilayah pertambangan rakyat sebagaimana yang termuat  didalam  ketentuan  mengenai  wilayah petambangan didalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun  2013  tentang  pertambangan  mineral dan  batubara  dalam  wilayah  kota  samarinda. Kriteria untuk menetapkan wilayah pertambangan rakyat terkandung didalam pasal 10 yakni sebagai berikut :
1) Mempunyai  cadangan  mineral sekunder yang  terdapat  disungai  dan/atau  diantara tepi dan tepi sungai;
2) Mempunyai  cadangan  primer logam  atau batubara  dengan  kedalaman  maksimal 25 (dua puluh l ima) meter;
3) Endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba;
4) Luas  maksimal wilayah  pertambangan rakyat adalah 25 (dua puluh l ima) hektar;
5) Menyebutkan jenis  komoditas  yang  akan ditambang; dan/atau
6) Merupakan  wilayah  atau  tempat  kegiatan tambang  rakyat  yang  sudah  dikerjakan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun.
Dari  kriteria  WPR  di  atas  jika  dikaji, pertama, untuk  huruf  (d)  apabila  WPR maksimal wilayahnya 25 hektar, dan tiap orang mendapat wilayah 1 hektar, maka untuk 1 WPR hanya terdapat 25 orang penambang, atau kalau kelompok  masyarakat,  dan  tiap  kelompok mendapat 5 hektar, maka akan ada maksimal 5 kelompok penambang, atau kalau koperasi, dan tiap  koperasi  mendapat  10  hektar,  maka  akan ada maksimal 2 sampai 3 koperasi penambang. Dari sini dapat diperkirakan bahwa penambang yang  dapat  memiliki  IPR  di  wilayah  WPR
sangat  terbatas,  artinya  serapan  tenaga  kerja dari pertambangan rakyat tidak banyak, apalagi sumber daya ini adalah sumber daya yang tidak dapat diperbaharui, sehingga dapat disimpulkan bahwa kegiatan ini hanya bersifat temporer atau tidak dapat diharapkan berlangsung terus menerus.
Kemudian untuk kriteria huruf (f) yaitu bahwa  kegiatan  pertambangan  tersebut sudah dikerjakan  sekurang-kurangnya minimal 15 tahun, artinya di sini untuk menentukan daerah suatu wilayah menjadi WPR di Kota Samarinda sangat  sulit,  karena  ketentuan  batas  minimal aktivitas  pertembangan  tersebut  cukup  lama. Yang  tidak  kalah  pentingnya  adalah  bahwa norma tentang kriteria penentuan WPR bersifat ‘komulatif’, ini berarti bahwa untuk menentukan suatu wilayah menjadi WPR harus memenuhi syarat-syarat tersebut secara keseluruhan.
Dalam  hal menetapkan suatu  wilayah menjadi wilayah pertambangan rakyat, pemerintah  kota  samarinda  dalam  hal ini eksekutif, legislatif dan unsur lainnya bersama- sama  saling  berkoordinasi  untuk  menetapkan suatu  wilayah pertambangan  rakyat.  Sebagai pemerintah kota samarinda, walikota samarinda dalam hal menetapkan suatu wilayah menjadi wilayah pertambangan rakyat mempunyai  mekanisme  penetapan  wilayah pertambangan rakyat yakni sebagai berikut :
1. Walikota melakukan Penyusunan Rencana Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) Pada Proses Penyusunan
Rencana
Wilayah  Pertambangan Rakyat,  terhadap masyarakat yang memiliki hak atas tanah dalam WPR  berhak  mendapatkan  koordinasi  dari Pemerintah Daerah. Koordinasi yang dilakukan oleh  Pemerintah  Daerah yakni dalam  rangka mencapai  kesepakatan  dengan  Pemilik  Hak Atas Tanah untuk ditetapkan sebagai WPR.
Walikota
berkewajiban untuk mengumumkan mengenai rencana WPR kepada masyarakat secara terbuka. Pengumuman  rencana  WPR dilakukan  di Kantor Desa/Kelurahan/ Instansi  terkait, dilengkapi dengan peta situasi yang menggambarkan  lokasi,  luas  dan  batas  situasi serta  daftar  koordinat  dan  dilengkapi  daftar pemegang  hak  atas  tanah  yang  berada  dalam WPR. Perencanaan  WPR disusun  melalui Inventarisasi  potensi  pertambangan rakyat. Inventarisasi  potensi  pertambangan rakyat dilakukan untuk mengumpulkan  data  dan
informasi mengenai potensi  pertambangan yang dapat digunakan sebagai dasar penyusunan  rencana  penetapan  WPR. Potensi pertambangan rakyat dikelompokkan  atas pertambangan  mineral  dan pertambangan batubara. Pertambangan  mineral  dan  batubara dikelompokkan  ke  dalam 4 (Empat)  golongan komoditas tambang:
a. mineral logam;
b. mineral bukan logam;
c. batuan; dan
d. batubara;
Inventarisasi potensi pertambangan rakyat dilakukan  melalui  kegiatan  penyelidikan  dan penelitian pertambangan. Penyusunan Rencana WPR digunakan sebagai dasar untuk penetapan WPR.
2. Walikota  melakukan  penyelidikan  dan penelitian  dalam  rangka  mempersiapkan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) Penyelidikan dan penelitian dilakukan untuk  memperoleh  data  dan  informasi yakni sebagai berikut :
a. formasi batuan pembawa mineral dan/atau batubara;
b. data  geologi  hasil  evaluasi  dari  kegiatan pertambangan  yang  sedang  berlangsung, telah berakhir, dan/atau telah dikembalikan walikota ;
c. data perizinan hasil inventarisasi terhadap perizinan yang masih berlaku, yang sudah berakhir, dan/atau yang
sudah dikembalikan  kepada walikota sesuai dengan kewenangannya. Penyelidikan dan penelitian pertambangan rakyat
sebagaimana dimaksud diatas dilaksanakan secara terkoordinasi oleh Walikota  sesuai  dengan  kewenangannya. Dalam  melakukan  kegiatan  penyelidikan  dan penelitian  pertambangan rakyat, Walikota memberikan penugasan kepada Dinas Pertambangan  dan  Energi  Kota  Samarinda. Penugasan yang  diberikan  kepada  Dinas
Pertambangan  dan  Energi  Kota  Samarinda dilakukan  untuk  menunjang  penyiapan  WPR. Dinas Pertambangan dan Energi Kota
Samarinda wajib:
a. menyimpan,
mengamankan, dan merahasiakan  data  dan  informasi  potensi pertambangan rakyat hasil  penyelidikan dan  penelitian  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundangan- undangan; dan
b. menyerahkan  seluruh  data  dan  informasi potensi  pertambangan  yang  diperolehnya kepada Walikota yang memberi penugasan.
Walikota sesuai  dengan  kewenangannya menetapkan  wilayah  penugasan  penyelidikan dan penelitian pertambangan rakyat yang akan dilaksanakan  oleh Dinas  Pertambangan  dan Energi Kota Samarinda dan dituangkan dalam peta. Walikota dalam  menetapkan  wilayah penugasan  sebagaimana  dimaksud diatas berkoordinasi  dengan Pemerintah  Provinsi. Walikota  dapat  mengusulkan  suatu  wilayah penugasan  untuk  dilakukan  penyelidikan  dan penelitian pertambangan rakyat kepada Pemerintah  Provinsi. Peta yang  dimaksud sebagai  dasar  dalam  memberikan  penugasan penyelidikan  dan  penelitian  pertambangan kepada Dinas  Pertambangan  dan  Energi  Kota Samarinda. Data dan informasi hasil penyelidikan  dan  penelitian  pertambangan rakyat yang  dilakukan  oleh Walikota  wajib diolah  menjadi  peta  potensi  mineral  dan/atau batubara. Peta  potensi  mineral  dan/atau batubara  paling  sedikit  memuat  informasi mengenai  formasi  batuan  pembawa  mineral dan/atau  pembawa  batubara. Walikota  wajib menyampaikan  peta  potensi  mineral  dan/atau batubara kepada Pemerintah Provinsi.
Berdasarkan  peta  potensi  mineral  dan/atau batubara, Walikota melakukan  evaluasi. Hasil evaluasi  digunakan  oleh Walikota sebagai bahan penyusunan rencana WPR..
3. Hasil Penyelidikan dan Penelitian selanjutnya dikoordinasikan dengan Pemerintah Provinsi dan dilaporkan secara tertulis kepada DPRD kabupaten/kota.
Koordinasi  dengan  Pemerintah  Provinsi dilakukan  untuk  mendapatkan pertimbangan berkaitan  dengan  data dan  informasi  yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi. Hasil Penyelidikan  dan  Penelitian yang dilaporkan secara  tertulis  kepada  DPRD  kabupaten/kota dilakukan untuk memperoleh pertimbangan.
4. Walikota  melakukan Penetapan  Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR)
A. Dalam  rangka  penetapan  WPR  oleh Walikota harus meliputi sekurang- kurangnya :
1) Penetapan  WPR  dilakukan  setelah berkoordinasi  dengan  pemerintah provinsi  dan  berkonsultasi  dengan
Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah kabupaten/kota;
2) Sebelum melakukan koordinasi
dengan  pemerintah  provinsi  dan konsultasi dengan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah kabupaten/kota, wajib memastikan yakni :
a. Lokasi WPR :
1. Masuk  dalam  Kawasan Peruntukan
Pertambangan sebagaimana tercantum  dalam  rencana  tata  ruang wilayah kabupaten/kota yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
2. Telah  mendapatkan  persetujuan  dari pemegang  hak  atas  tanah  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 3. Telah  menggunakan  sistem  koordinat pemetaan dengan Datum Geodesi Nasional  yang  mempunyai  parameter sarna  dengan  parameter Ellipsoid  World Geodetic System;
4. Telah memenuhi kriteria penetapan WPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
5. Telah dilaksanakan pengumuman rencana penetapan WPR kepada masyarakat seeara terbuka  paling  sedikit  pada  kantor kelurahan/desa  di  lokasi  WPR  sesuai dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan.
b. Luasan WPR; Luas maksimal wilayah pertambangan rakyat  adalah  25  (dua  puluh lima) hektar.
c. Jenis komoditas yang ditambang; Pertambangan Rakyat dikelompokkan ke  dalam 4 (Empat)  golongan  komoditas tambang :
1. mineral logam;
2. mineral bukan logam;
3. batuan; dan
4. batubara;
d. Gambar peta lokasi WPR.
B. Wilayah  atau tempat  kegiatan  tambang rakyat yang sudah dikerjakan tetapi belum ditetapkan sebagai WPR
diprioritaskan untuk ditetapkan  sebagai
WPR.
C. WPR  yang  telah  ditetapkan disampaikan secara tertulis oleh Walikota kepada Menteri dan Gubernur. D. Penetapan  Wilayah  Pertambangan  Rakyat ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
Menurut Hemat Penulis, dari keseluruhan rangkaian  mekanisme  penetapan  wilayah pertambangan  rakyat  oleh  walikota  samarinda yang  dijelaskan diatas,  pemerintah  kota samarinda maupun aparatur yang menjalankannya belum mampu untuk mengimplementasikannya di lapangan. Terbukti bahwa sampai saat ini pemerintah kota samarinda  tidak  pernah  mengeluarkan  izin pertambangan rakyat (IPR) maupun menetapkan  suatu  wilayah  pertambangan rakyat  (WPR)  di  Kota  Samarinda.  Sehingga, pertambangan  rakyat  yang  dikerjakan  oleh masyarakat  setempat  di  kota  samarinda  itu dilakukan  secara  ilegal.  Padahal didalam Peraturan  Daerah  Nomor  12  Tahun  2013 Tentang  Pertambangan  Mineral dan  Batubara dalam Wilayah Kota Samarinda sudah jelas ada ketentuan yang mengatur tentang Izin Pertambangan  Rakyat  dan  penetepan  Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di Kota Samarinda.  Akan  tetapi,  pada  kenyataannya tidak  pernah  di  implementasikan  secara  baik oleh pemerintah kota samarinda.
Yang menjadi alasan kenapa pemerintah kota samarinda tidak pernah mengeluarkan Izin Pertambangan  Rakyat  maupun  menetapkan Wilayah  Pertambangan  Rakyat  di  Kota Samarinda  yakni  dapat  dilihat  dari  beberapa contoh Pertambangan Rakyat yang pernah ada di  Kota  Samarinda  yang  tidak  memiliki  Izin pertambangan rakyat (IPR) dan tidak ditetapkan wilayahnya sebagai Wilayah
Pertambangan  Rakyat  oleh  pemerintah  kota samarinda yakni sebagai berikut :
a) Penambangan Pasir di Sungai Mahakam Penambangan Pasir yang dilakukan sejak dulu oleh masyarakat setempat kota samarinda di  sungai  mahakam  sudah  berlangsung  cukup lama.  Akan  tetapi,  sejak saat  itu  hingga dikeluarkannya Perda  Nomor  12  Tahun  2013 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dalam  wilayah  kota  samarinda, pertambangan pasir  tersebut  pun  tidak  pernah  memiliki  izin pertambangan rakyat  (IPR)  maupun  memiliki wilayah pertambangan rakyat yang di legalkan oleh pemerintah kota samarinda. Yang menjadi
alasan kenapa pemerintah kota samarinda tidak mengeluarkan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan tidak menetapkan suatu wilayah pertambangan rakyat  kepada  masyarakat  yang melakukan  penambangan  pasir  di  sungai mahakam yakni karena :
1) Kesulitan dalam Pembagian Wilayah Izinnya Pembagian  wilayah  izin  penambangan pasir disungai mahakam dapat dikatakan sangat sulit karena yang perlu diketahui bahwa sungai mahakam  dikota  samarinda  yang  mempunyai material pasir  cukup  banyak  dan  wilayahnya yang luas  akan  membuat  pemerintah  kota samarinda  sangat  kesulitan  untuk  menentukan wilayah bagi masyarakat penambang pasir yang satu dengan penambang pasir lainnya. Apalagi material pasir  disungai  mahakam  tidak  serta merta  selalu  ada  dan  selalu berpindah-pindah, misalnya saja apabila penambang pasir A sudah ditetapkan suatu wilayah penambangannya dan suatu  ketika  diwilayahnya tersebut telah  habis material pasirnya  maka  secara  otomatis penambang  pasir  A  tersebut  pasti  akan berpindah kewilayah yang lain, wilayah dimana yang  diperkirakan  masih  memiliki  material pasir. Hal inilah yang akan menjadi salah satu pertimbangan oleh pemerintah kota samarinda tidak  memberikan  izin  pertambangan  rakyat, terlebih lagi  disungai  mahakam  terdapat beberapa wilayah-wilayah tertentu yang dilarang  untuk  dilakukan  penambangan  pasir seperti  wilayah  sekitar jembatan.  Sehingga penambangan  pasir  yang  dilakukan  disungai mahakam kesemuanya merupakan pertambangan ilegal.
2). Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang mengawasinya
Dengan  banyaknya  masyarakat  yang melakukan penambangan pasir disungai mahakam membuat pemerintah kota samarinda akan kesulitan untuk mengontrol para penambang  pasir  di  sungai  mahakam  karena keterbatasan  sumber  daya  manusia  yang mengawasinya,  apalagi  para  penambang  pasir di sungai mahakam kebanyakan dilakukan pada malam hari. Oleh sebab itu, sejak dulu hingga dikeluarkannya Perda  Nomor  12  Tahun  2013 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dalam wilayah kota samarinda, pemerintah kota samarinda tidak pernah melegalkannya.
b) Penambangan  Batu  Cermin  dan  Batu Besaung di Sempaja Utara
Penambangan  Batu  Cermin  dan Batu Besaung di Sempaja Utara yang dilakukan oleh masyarakat setempat kota samarinda juga telah berlangsung cukup lama, akan tetapi penambangan  batu  cermin  dan  batu  besaung tersebut pun tidak memiliki izin atau dianggap ilegal oleh pemerintah  kota  samarinda.  Yang menjadi  alasan  kenapa  pemerintah  kota samarinda tidak mengeluarkan Izin Pertambangan  Rakyat  (IPR)  dan  Menetapkan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) kepada para  penambang  batuan  tersebut  yakni  karena pemerintah kota samarinda beranggapan bahwa penambangan batuan tersebut akan memberikan  dampak  negatif  pada lingkungan sekitar.  Karena  tidak  didukung  dengan  kajian analisis dampak lingkungan (AMDAL).
Perlu  diketahui  bahwa  pemerintah  kota samarinda untuk melegalkan tambang rakyat di kota samarinda bukan seperti membalik telapak tangan atau dapat dilakukan tanpa mempertimbangkan aspek aturanya. Penyebab penambangan  ilegal di  kota  samarinda  yakni karena  pertambangan  yang  dilakukan  oleh masyarakat kota samarinda kebanyakan dilakukan  tanpa  izin  dan  dilakukan  bukan  di wilayah yang  memang  diperuntukkan  untuk kegiatan pertambangan, perlatan yang digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan  pun  tidak  memenuhi  unsur kesehatan,  keamanan  dan  keselamatan  kerja, serta  aktivitasnya juga  mengenyampingkan aspek-aspek lingkungan karena tidak memiliki Amdal.  Sehingga,  karena  hal-hal tersebutlah pemerintah  kota  samarinda  tidak  pernah melegalkan  pertambangan  rakyat  di  kota samarinda.
B. Bentuk Konsultasi Walikota Samarinda dengan  Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah  dalam  Penetapan  Wilayah
Pertambangan Rakyat ditinjau  dari Peraturan  Daerah  No. 12 Tahun 2013 Tentang Pertambangan  Mineral  dan
Batu Bara di Kota Samarinda
Proses  konsultasi yang  dilakukan  oleh Walikota Samarinda dengan Dewan Perwakilan Rakyat  Daerah  (DPRD)  Kota  Samarinda mengenai  Penetapan  Wilayah  Pertambangan Rakyat  di  Kota  Samarinda  yakni dilakukan dalam  bentuk tertulis, adapun  Isi  materi  di dalam konsultasi yang dilakukan dalam bentuk tertulis  oleh  Walikota  Samarinda  dengan Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)
Kota Samarinda mengenai Penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat di Kota Samarinda yakni Membahas :
1. Membahas  Tentang  Kriteria  Penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat nya Didalam  pembahasan  terkait  Kriteria
Penetapan  Wilayah  Pertambangan  Rakyat (WPR)  yakni  dilakukan  untuk  mengetahui apakah  suatu  wilayah  yang  ingin  ditetapkan sebagai  wilayah  pertambangan  rakyat tersebut sudah  memenuhi  kriteria  untuk  di  tetapkan sebagai  Wilayah  Pertambangan  Rakyat  atau belum memenuhi kriteria untuk ditetapkan.
2. Membahas  Hasil Penyusunan Rencana Wilayah Pertambangan Rakyat yang telah dilakukan oleh Walikota Samarinda Didalam  pembahasan  terkait Penyusunan Rencana
Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang  telah dilakukan oleh  Walikota Samarinda yakni  dilakukan  untuk  mengetahui daftar  pemegang  hak  atas  tanah  yang  berada dalam Wilayah  Pertambangan Rakyat  (WPR). Tujuannya  yakni  untuk  mengetahui  apakah wilayah tersebut telah mendapatkan persetujuan dari pemegang hak atas tanah dan apakah  sudah dilakukan  pembebasan lahan oleh pemerintah kota samarinda dari pemegang hak atas tanah tersebut. Sehingga, wilayah yang ingin  ditetapkan  tersebut  nantinya  tidak menimbulkan sengketa.
3. Membahas Hasil penyelidikan dan penelitian yang  telah didapatkan oleh
Walikota Samarinda Dari  hasil penyelidikan  dan  penelitian yang telah didapatkan oleh Walikota Samarinda selanjutnya data  dan  informasi yang  telah diperoleh tersebut  di lampirkan  didalam konsultasi  yang  dilakukan  secara  tertulis  yang mana tujuannya untuk mengetahui tentang :
a. Lokasi Wilayah Pertambangan Rakyat nya
b. Luasan Wilayah  Pertambangan  Rakyat nya
c. Jenis komoditas yang ditambang
d. Gambar peta lokasi
Wilayah
Pertambangan Rakyat nya.
Selanjutnya dari hasil pembahasan dalam konsultasi  tersebut,  DPRD  Kota  Samarinda membuat suatu pertimbangan yang mana hasil pertimbangan  yang  dibuat  oleh  DPRD  Kota Samarinda  tersebut  menyatakan  menyetujui atau  tidak  penetapan  wilayah  yang  akan dilakukan oleh Walikota Samarinda.
Dari  Fakta  yang  penulis  dapatkan dilapangan,  konsultasi  yang  dilakukan  oleh Walikota Samarinda dengan Dewan Perwakilan Rakyat  Daerah  dalam  menetapankan  wilayah pertambangan  rakyat  di  kota  samarinda  pada kenyataannya  tidak  pernah  di lakukan  oleh pemerintah kota samarinda karena dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni sebagai berikut :
1. Pertambangan  Rakyat  di Kota  Samarinda kebanyakan  tidak  memenuhi  Kriteria untuk ditetapkan sebagai Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).
Di  Kota  Samarinda  hampir  semua kegiatan pertambangan rakyat  yang  ada  tidak memenuhi  kriteria  untuk  ditetapkan  sebagai wilayah  pertambangan  rakyat  (WPR).  Salah satu  kriteria  agar  bisa  ditetapkan  wilayahnya sebagai  wilayah  pertambangan  rakyat  yakni sudah dikerjakan sekurang-kurangnya minimal 15  tahun,  artinya  di  sini  untuk  menentukan daerah  suatu  wilayah  menjadi  WPR  di  Kota Samarinda sangat sulit, karena ketentuan batas minimal aktivitas pertembangan tersebut cukup lama. Terlebih lagi untuk  menentukan  suatu wilayah menjadi WPR harus memenuhi syarat- syarat tersebut secara keseluruhan.
2. Pemerintah  Kota  Samarinda  tidak  pernah mengeluarkan Izin  Pertambangan  Rakyat ataupun menetapkan suatu  Wilayah Pertambangan Rakyat di Kota Samarinda Konsultasi  yang  dilakukan  oleh Walikota Samarinda  dengan DPRD  Kota  Samarinda tidak  akan  pernah  bisa  dilaksanakan  apabila pemerintah  kota  samarinda  itu  sendiri  tidak pernah  mengeluarkan  Izin  dan  menetapkan suatu  wilayah  pertambangan  rakyat  di  kota samarinda.  Karena  konsultasi  tersebut  hanya bisa  dilaksanakan apabila  pemerintah  kota samarinda telah mengeluarkan izin pertambangan rakyat bagi penambang rakyat di kota samarinda.
3. Kewenangan Pemerintah Kota Samarinda dalam pengelolaan pertambangan Telah diambil alih  oleh  Pemerintah  Provinsi Kalimantan Timur.
Kewenangan Pemerintah Kota Samarinda untuk  melakukan  penataan,  pemanfaatan, pemulihan,  pengawasan,  dan  pengendaliaan terhadap  kegiatan  pertambangan saat  ini  telah diambil alih oleh Pemerintah Provinsi
Kalimantan Timur. Sehingga untuk melakukan penataan, pemanfaatan,
pemulihan,
pengawasan,  dan  pengendaliaan  terhadap
kegiatan  pertambangan tersebut,  pemerintah kota samarinda sudah tidak memiliki kewenangan lagi melainkan hal tersebut sudah menjadi  kewenangan  pemerintah  provinsi Kalimantan Timur. Sehingga, Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pertambangan Mineral dan  Batubara  dalam  Wilayah  Kota Samarinda  tersebut  dinilai  tidak  bisa lagi dijadikan  sebagai landasan  acuan untuk melakukan penataan, pemanfaatan, pemulihan,
pengawasan,  dan pengendaliaan  terhadap kegiatan  pertambangan di  kota  samarinda. Karena  Pengaturan pertambangan  di  kota samarinda  saat  ini  hanya  berlandaskan  UU Nomor  4  Tahun  2009  Tentang  Pertambangan Mineral dan Batubara.

## PENUTUP
A. Kesimpulan Mekanisme Penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat Oleh Walikota Samarinda  yakni melakukan Penyusunan
Rencana WPR, melakukan  penyelidikan  dan penelitian dalam rangka mempersiapkan WPR, melakukan koordinasikan  dengan  Pemerintah Provinsi DPRD  kabupaten/kota, melakukan Penetapan  Wilayah  Pertambangan  Rakyat (WPR) dengan memastikan lokasi WPR, luasan WPR, jenis komoditas yang ditambang, gambar peta lokasi WPR, Wilayah atau tempat kegiatan tambang  rakyat  yang  sudah  dikerjakan tetapi belum ditetapkan  sebagai  WPR  diprioritaskan untuk ditetapkan  sebagai  WPR, WPR  yang telah  ditetapkan disampaikan secara  tertulis oleh Walikota kepada  Menteri  dan  Gubernur, Penetapan  Wilayah  Pertambangan  Rakyat ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
Bentuk  Konsultasi  Walikota  Samarinda dengan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah dalam  Penetapan  Wilayah  Pertambangan Rakyat yakni dilakukan dalam bentuk tertulis. Isi materi di dalam konsultasi yakni Membahas Tentang Kriteria
Penetapan Wilayah Pertambangan  Rakyatnya, Membahas  Hasil Penyusunan Rencana Wilayah Pertambangan
Rakyat yang  telah dilakukan oleh  Walikota Samarinda, Membahas Hasil penyelidikan dan penelitian yang telah didapatkan oleh Walikota Samarinda  yakni  seperti Lokasi  Wilayah Pertambangan  Rakyat  nya, Luasan Wilayah Pertambangan  Rakyat  nya, Jenis  komoditas yang  ditambang,  Gambar  peta  lokasi Wilayah Pertambangan Rakyat nya.
B. Saran Seharusnya
Mekanisme untuk
menetapkan wilayah pertambangan rakyat oleh walikota  samarinda  itu  di  implementasikan secara  baik  sejak  dikeluarkannya  Peraturan Daerah  Nomor  12  tahun  2013  tentang pertambangan  mineral dan  batu  bara  dalam wilayah kota samarinda.
Sebaiknya konsultasi yang dilakukan oleh walikota  samarinda  dengan  DPRD  Kota Samarinda  itu  tidak  hanya  di lakukan  dalam bentuk  tertulis.  Akan  tetapi,  agar lebih  efektif maka harus dilakukan secara lisan dengan cara rapat  koordinasi.  Dan Sebaikya  Peraturan Daerah  Nomor  12  Tahun  2013  Tentang Pertambangan  Mineral dan  Batu  Bara  dalam wilayah Kota Samarinda itu dibatalkan atau di cabut  karena  sudah  tidak  efektif lagi  dalam Implementasinya.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Daftar Buku
Adrian  Sutedi, Hukum  Pertambangan,  Sinar Grafika, Jakarta, 2011
Amiruddin  dan  Zainal  Asikin, Pengantar Metode
Penelitian
Hukum,
RajaGrafindo Persada, jakarta, 2004
Bagir  Manan  dan W.  Riawan  Tjandra  dan Kresno Budi Harsono, Legislatif Drafting Teori dan  Teknik  Pembuatan  Peraturan  Daerah, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2009
Budiman  NPD, Ilmu  Pengantar  Perundang- Undangan, UII press, Yogyakarta, 2005

## Diana  Halim  Koentjoro, Hukum  Administrasi
Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004
Maria  Farida  S, Ilmu  Perundang-undangan  I, Kanisius (Anggota IKAPI), Yogyakarta, 2007
Muh.  Nasir, Metode  Penelitian,  RajaGrafindo Persada, jakarta, 2010
Muchtar  Kusumaatmadja, Aspek  Hukum  Dan Kelembagaan  Dalam  Peningkatan  Efisiensi Dan  Efektifitas  Pengelolaan  Wilayah  Pesisir, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009
Nandang Sudarjat, Teori dan Praktik Pertambangan  Indonesia  Menurut  Hukum, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010
Nasution,  S. Metode  Penelitian  Naturalistik- kualitatif, RajaGrafindo Persada, jakarta, 1996
Rosyidi Rangga  Widjaja dikutip  oleh  Soimin, Pembentukan Peraturan Negara Di Indonesia, 2010
Salim HS, Hukum Pertambangan Di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007
Salim HS, Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian  Hukum Normatif  Suatu  Tinjauan Singkat, RajaGrafindo Persada, jakarta, 2003
Wiratno, Pengantar  Hukum  Administrasi Negara, Universitas Trisakti, Jakarta, 2011

## B. Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar 1945 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan  Mineral  dan  Batu Bara.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan  Daerah  Jo  Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan  kedua atas  Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  23  Tahun  2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
Peraturan  Daerah  Nomor  12  Tahun  2013 Tentang  Pertambangan  Mineral  dan
Batubara dalam Wilayah Kota
Samarinda.