## SEJARAH INDONESIA DALAM KONTEKS POLITIK GLOBAL DAN REGIONAL

## Linda Sunarti
Departemen Sejarah, Universitas Indonesia
Abstrak. Sejarah  Indonesia  akan  terlihat  sangat  menarik  untuk  dipelajari  ketika  dianalisis secara regional dan global. Salah satu cara yang dapat dipakai adalah pendekatan komparatif. Terdapat beberapa aspek dalam melihat sejarah komparatif. Unsur waktu, ruang, dan topik ha- rus seimbang. Oleh karena itu, para sejarawan harus melihat aspek sejarah, budaya, geografi, dan geo-politik dalam membandingkan perkembangan kebijakan luar negeri Indonesia dan Ma- laysia pasca kemerdekaan. Selain itu, pengalaman kolonialisme yang berbeda perlu diwaspadai. Hal  ini  berdampak  pada  pembentukan  karakter  dan  persepsi  yang  berbeda  terhadap  masalah keamanan  nasional  masing-masing  negara.  Posisi  geografis  yang  strategis  menjadikan  Asia Tenggara  sebagai arena perebutan pengaruh ideologi antara blok Barat dan blok Timur pada masa perang dingin. Dalam menghadapi situasi perang dingin yang terjadi, Indonesia dan Ma- laysia, berlatar belakang kepentingan nasional yang berbeda, berada dalam dua kubu yang ber- seberangan.  Tulisan  ini  berupaya  untuk  memberikan  model  bagaimana  menuliskan  sejarah dengan perspektif global.
Kata-kata kunci: sejarah Indonesia, sejarah global, sejarah regional
Abstract. Indonesian history could be interesting to elaborate further when it is analyzed re- gionally and globally. An attempt to be used is a comparative study. There are various aspects in looking at comparative history. Time, place, and topic should be equal. Therefore, historians should look at the historical, cultural, geographical, and geo-political aspects in comparing the development of Indonesian and Malaysian foreign policies. In addition, the different colonial experience should be realized. This will be affected on the various character building and per- ception on the each national  security. Southeast Asia becomes an arena  to be  competed be- tween Western and Eastern ideologies. In the wave of the cold war, Indonesia and Malaysia have different interest and different position. This article tries to give a model how to write his- tory based on global perspective
Keywords: Indonesian history, global history, regional history
Indonesia  adalah  negara  terbesar  di  kawasan Asia  tenggara  baik  dari  segi  luas  wilayah  mau- pun jumlah penduduknya. Dalam perjalanan se- jarahnya  Indonesia  bisa  dikatakan  memainkan peranan  yang  sangat  penting.    Di  Indonesia  lah kerajaan-kerajaan besar yang memiliki pengaruh luas  di  kawasan  Asia  Tenggara  pernah  berdiri. Contoh  nya  adalah  Kerajaan  Sriwijaya  dan Majapahit, Samudra Pasai, Banten, Aceh dll. Da- lam  konteks  sejarah  Indonesia  modern,  Indone- sia adalah salah satu negara yang memprakarsai berdirinya  ASEAN  dan  berkontribusi  penting dalam menjaga stabilitas kawasan selama hampir lebih  dari  3  dekade.  Pembentukan  komunitas masyarakat  ASEAN  tidak  terlepas  dari kontribusi  besar  Indonesia.  Dengan  modal sebagai  negara  terbesar  di  kawasan  Asia Tenggara  ditinjau  dari  luas  wilayah  dan
penduduk, sumber daya alam, posisi geopolitik, serta  budaya  dan  tradisi  itulah  yang  membuat Indonesia percaya diri sebagai negara terpenting di kawasan Asia Tenggara.
Melihat kedudukan dan peranan Indonesia yang  begitu  penting  dalam  konteks  perjalanan Sejarah Kawasan  atau “region” Asia Tenggara, maka  tidak  berlebihan  jika  dalam  penulisan  se- jarah Indonesia,  para sejarawan diharapkan bisa menggunakan pendekatan regional/ perfektif re- gional  dalam  menganalisis  peristiwa-peristiwa sejarah yang terjadi di Indonesia. Saat ini, sangat sedikit sejarawan Indonesia yang menulis sejarah regional  maupun  global,  minimal  melakukan komparasi atau koneksi antara Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara. Menurut Anthony Reid  pada  sebuah  edisi  khusus  majalah  Tempo menyatakan bahwa kajian-kajian sarjana Indone-
sia  terlalu  fokus  dengan  Indonesia  dan  melupa- kan aspek-aspek global dan regional.
Sejarah  adalah  sebuah  peristiwa  yang mempunyai  lingkup  dan  jangkauan    yang  luas. Setiap  masa  mempunyai  sebuah  peristiwa  uni- versal yang pertama-tama harus kita ketahui bila kita  ingin  menulis  sejarah  sebuah  tempat. Misalnya, Zaman Liberal (1870-1900) di Hindia Belanda tidak bisa dilepaskan dengan perubahan besar  di  lingkup  global  yaitu  Revolusi  Industri dan  kuatnya  pemikiran  liberalisme  ekonomi  di Eropa.  Sejarah  Indonesia  pada  periode  1945- 1965  tidak  bisa  dilepaskan  dari  konteks  global dan  regional    yang  mewarnai  masa  itu.  Situasi Perang  Dingin    begitu  kuat  mempengaruhi  se- jarah  kawasan  Asia  Tenggara  dan  Indonesia. Peristiwa-peristiwa  politik  yang  terjadi  di  Indo- nesia  seperti,  pemberontakan  PRRI  –Permesta, Konferensi  Asia  Afrika,  Irian  Barat,  Deklarasi Juanda  dan  Konfrontasi  (yang  akan  menjadi pokok  bahasan  saya  dalam  tulisan  ini)    bisa dipahami dengan baik jika kita mengkaitan peri- stiwa-peristiwa  tersebut  dengan  menggunakan persfektif regional dan global.
Sebuah warna universal dalam sejarah ji- ka  dibaca  dan  dipahami  dengan  baik  akan memunculkan fenomena  lain, apa yang disebut dengan    “interkoneksi”.  Karena  bersifat  global maka tidak mungkin tidak ada keterkaitan antara satu  peristiwa  dengan  peristiwa  lain,  biasanya ada simpul-simpul yang berhubungan yang me- warnai  peristiwa  tersebut.  Munculnya  gerakan kebangsaan  dan  perlawanan  terhadap  kolonial- isme Eropa di Asia Tenggara pada awal abad ke- 20 tidak bisa dilepaskan dari interkoneksi global dan regional yang terjadi pada masa itu. Gerakan nasionalis  dan  anti  kolonial  di  awal  abad  20 memiliki  sebuah  jalinan,  di  mana  para  tokoh- tokoh nasionalis Asia bertukar ide dalam organ- isasi  Liga  Anti  Penindasan  pada  Konferensi Brussel  1927.  Dari  interkoneksi  itu  bisa dikatakan  bahwa KAA di Bandung tahun 1955 adalah  sebuah  peristiwa  global  yang  tidak  lahir secara  tiba-tiba  karena  perang  dingin  saja,  na- mun  sebenarnya    akar-akarnya  telah  terbentuk dari  interkoneksi  antara  pemimpin-pemimpin Asia dan Afrika dalam jaringan gerakan anti im-
perialisme dan kolonialisme sejak awal abad ke- 20.
Satu hal yang paling penting dari dua hal diatas,  adalah  dengan  melihat  sejarah  Indonesia melalui  persfektif    global/regional  akan  men- dorong  kita  melakukan  studi  komparasi  atau perbandingan  . Studi komparasi sangat penting untuk  melihat  sejauh  manakah  perbedaan  atau kesamaan  mempengaruhi  kehidupan  sosial, ekonomi , budaya dan politik masyarakat di sua- tu tempat atau pada era tertentu. Tidak ada peri- stiwa  tanpa  sebab  akibat.  Di  sinilah  analisis  se- jarah  akan  terus  selalu  relevan dan sebuah ana- lisis  yang  baik  bila  dilakukan  dengan  mem- bandingkan  suatu  hal    yang  ingin  kita  analisis dengan  wilayah  yang  mempunyai  corak  yang hampir sama. Studi komparasi akan memberikan hasil yang bisa mengungkapkan mengapa misal- nya masyarakat A seperti itu dan masyarakat B seperti  itu,  apa  yang  menyebabkan  perbedaan dan  apa  yang  bisa  diambil  dari  perbandingkan itu.
Dalam  tulisan  ini  saya  akan  mencoba memberikan contoh bagaimana menganalisis se- buah peristiwa sejarah yang terjadi di Indonesia yaitu konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia pada  tahun  1963-1966  dengan  menggunakan pendekatan  global/regional,  serta  membanding- kan apa  yang terjadi di Indonesia dan Malaysia pada  era  yang  sama,  apa  yang  menyebabkan perbedaan  sikap  kedua  negara  dalam  me- mandang “Barat”atau negara-negara Eropa yang pada akhirnya memicu konflik kedua negara.
Dalam rangka memahami keterkaitan an- tara struktur politik global , regional dan domes- tik (Indonesia-Malaysia), penulis terlebih dahulu menjelaskan  kondisi  geografis  dan  geo  politik Asia Tenggara, yang secara tidak langsung telah membentuk  karakter  sosial,  budaya  dan  politik kedua negara (Indonesia-Malaysia).  Dalam tuli- san  ini  juga  akan  diuraikan  situasi  Indonesia politik dan budaya di kedua negara yang terkait konteks  kedudukan  geografis  kedua  negara  di Asia  Tenggara.  Selain  itu  dalam  tulisan  ini, penulis  akan  menjelaskan  munculnya  Perang Dingin dan dampaknya terhadap situasi politik di Asia Tenggara.

## GAMBARAN UMUM ASIA TENGGARA
Asia  Tenggara  (Amerika:  Southeast, Inggris: South  East )  merupakan  istilah  umum yang  dipakai  pada  masa  Perang  Dunia  kedua. Untuk  menggambarkan  wilayah  daratan  Asia Bagian Timur yang terdiri dari Jazirah Indocina dan banyak  kepulauan yang meliputi Indonesia- Filipina  (Hall,  1988:3).  Dengan  demikian  Asia Tenggara  merupakan  daratan  dan  kepulauan  di sudut  Tenggara  benua  Eurasia.  Meskipun  Asia Tenggara  tidak  merupakan  entitas  politik  dan kebudayaan,  negara-negaranya  menunjukan persamaan  dalam  struktur  sosial  dan  ekonomi. Dalam  tahap-tahap  evolusi,  sejarah  wilayah  ini menunjukan  adanya  variasi-variasi  dasar kebudayaan.
Istilah  Asia  Tenggara  ini  sebenarnya istilah  kontemporer  yang  digunakan  oleh Angkatan  Perang  Inggris-Amerika  pada  1941, yang  berkedudukan  di  Ceylon  dalam  melawan tentara  Jepang  pada  masa  Perang  Dunia  II. Orang    Amerika  Serikat  menulis  istilah  ini dengan Southeast, sedangkan  orang  Inggris menulisnya  dengan South  East .  Tetapi sebenarnya  istilah  ini  sama  saja,  karena mengandung  pengertian  suatu  wilayah  entitas politik daratan Burma, Thailand, Vietnam, Laos, kamboja, wilayah kepulauan Indonesia, Philipina,  Semenanjung  Malaya  (Malaysia  dan Singapura),  dan  daerah  protektorat  Inggris (Brunai Darussalam).
Posisi  Asia  Tenggara  terbentang  di persimpangan  dua  jalur  laut  terbesar  di  dunia. Pertama  adalah  jalur  Timur-Barat,  yaitu  jalur yang menghubungkan Samudera Hindia dengan Samudera  Pasifik.  Kedua  adalah  jalur  Utara- Selatan,  yang  menghubungkan  kawasan  Asia Timur dengan Australia dan Selandia Baru serta pulau  disekitarnya  (Sokolosky,  Rabasa,  Nieu, 2000:10).
Tiga  pintu  masuk  kawasan  Asia Tenggara  Selat  Malaka,  Selat  Sunda  dan  Selat Lombok  merupakan  titik  penting  dalam  sistem perdagangan  dunia.  Selat  Malaka  sendiri merupakan selat yang menghubungkan Samudera  Hindia  dengan  samudera  Pasifik,
sekaligus  sebagai  jalur  terpendek  yang  terletak diantara  India,  Cina  dan  Indonesia,  oleh  karena itu  selat  ini  dianggap  sebagai  “ chokepoints” Asia.
Letak  Asia  Tenggara  yang  strategis berdasarkan  jalur  ini,  tentu  saja  menempatkan Asia  Tenggara  sebagai  kawasan  yang  sangat penting  baik  ekonomi  maupun  keamanan. Didasarkan pada letak geografisnya yang berada dipersimpangan jalur perdagangan dunia baik di masa  kuno  sampai  modern,  Asia  Tenggara banyak menerima pengaruh dari luar.
Sejarah Asia Tenggara banyak ditentukan  oleh  aspek  dari  luar  yaitu: perdagangan  dengan  bangsa  asing;  India,  Cina, Arab,  dan  kemudian  Eropa.  Sistem  kenegaraan dan politik pra modern di Asia Tenggara banyak mendapatkan  pengaruh  dari  kebudayaan  India, seperti  konsep  dewa  raja  dan  mandala.  Faktor penting  lainnya  dari  pengaruh  budaya  India adalah  masuknya  agama  Hindu-Budha,  yang saat  ini  banyak  dianut  oleh  masyarakat  daratan Asia  Tenggara,  seperti  Thailand,  Myanmar, Vietnam, Laos dan Kamboja.
Sedangkan  Pengaruh  Cina,  secara budaya  dan  sistem  politik    terdapat  di  wilayah yang dikenal sebagai Indo China yaitu Vietnam, Laos dan Kamboja. Terutama di Vietnam sistem politik  nya  lebih  banyak  mengadaptasi  sitem politik China seperti konsep Mandarin.
Setelah  masuknya  pengaruh  Hindu-
Budha  yang  datang  pada  awal  abad  pertama Masehi,  kedatangan  Islam  pada  tahun  1200  an Masehi,  juga  memiliki  pengaruh  yang  sangat besar  bagi  perkembangan  sejarah  kawasan  ini. Proses Islamisasi yang  dimulai sejak abad ke-13 Masehi telah membuat Islam menjadi salah satu unsur penting dalam perkembangan sejarah Asia Tenggara  selanjutnya.  Saat  ini,  Islam  menjadi agama  mayoritas  yang  di  anut  oleh  sebagian besar  penduduk  di  Kepulauan  Indonesia, Malaysia, Filipina Selatan dan Thailand Selatan. Bahkan  di  Malaysia  Islam  dijadikan  sebagai agama  resmi  negara,  sedangkan  Indonesia meskipun  Islam  di  anut  oleh  hampir  80% penduduknya Islam tidak dijadikan agama resmi negara.  Saat  ini  Indonesia  adalah  penduduk
beragama  Islam  terbesar  di  dunia  dan  juga  di Asia Tenggara.
Kedatangan  bangsa  Eropa  yang  mulai terjadi sejak awal abad ke-16,  memiliki dampak yang sangat penting bagi perkembangan sejarah Asia  Tenggara  modern.  Bisa  dikatakan kedatangan  bangsa  Eropa  bersamaan  dengan ekspansi  kolonialisme  merupakan  penyebab terbentuknya  negara-negara  modern  Asia Tenggara saat ini.
Penguasaan kolonial memberikan dampak  yang  nyata  terhadap  wilayah  Asia Tenggara. Kekuatan-kekuatan kolonial  memang memperoleh keuntungan yang besar dari sumber daya alam dan pasar Asia Tenggara yang besar. Akan  tetapi,  mereka  juga  mengembangkan wilayah  ini  dengan  tingkat  perkembangan  yang berbeda-beda.  Perdagangan,  hasil  pertanian, pertambangan  dan  ekonomi  berbasis  ekspor berkembang  dengan  cepat  pada  periode  ini. Peningkatan permintaan tenaga kerja menghasilkan  migrasi  besar-besaran  terutama dari  India  dan  Cina.  Sehingga  terjadilah perubahan  demografis  yang  cukup  besar. Munculnya  lembaga-lembaga  bangsa  modern seperti birokrasi pemerintahan, media cetak dan juga pendidikan modern yang turut menaburkan benih-benih kebangkitan gerakan-gerakan nasionalisme  di  wilayah-wilayah  jajahan tersebut.
Kolonialisme Perancis di Indocina, telah membentuk negara Vietnam, Kamboja dan Laos. Begitu  pula  dengan  kolonialisme  Inggris  yang kemudian  membentuk  negara  Myanmar, Malaysia,  Singapura  dan  Brunai  Darussalam. Kolonialisme  Belanda  di  kepulauan  Nusantara membentuk  negara  terbesar  di  Asia  Tenggara saat  ini,  Indonesia,  sedangkan  Filipina merupakan  bentukan  dari  kolonialisme  Spanyol dan Amerika Serikat.
Kolonialisme  Eropa  di  Asia  Tenggara, tidak saja memberikan dampak pada pembentukan  negara  modern  namun  juga memberikan dampak besar pada berbagai aspek lainnya  yaitu  ekonomi,  sosial    dan  juga  sistem politik.  Kolonialisme  Eropa  telah  mengubah sistem ekonomi Asia Tenggara yang sebelumnya
hanya  berfokus dan sistem ekonomi swara diri “ self  sufficient ”  menjadi  sistem  ekonomi  yang berorientasi ekspor yang bersifat kapitalis.
Dampak  dari  pengenalan  sistem ekonomi  kapitalis  di  awal  abad  ke-20,  Asia Tenggara  mulai  mengenal  tanaman-tanaman ekspor seperti kopi, teh, gula, karet, kelapa sawit, dan  lain-lain.  Penetrasi  ekonomi  kapitalis  ini selanjutnya  membawa  dampak  perubahan  yang yang  sangat  signifikan  terhadap  perubahan komposisi  penduduk  di  beberapa  wilayah  Asia Tenggara,  seperti  Malaysia  dan  Myanmar. Kebutuhan  akan  tenaga  kerja  yang  besar  yang tidak  bisa  dipenuhi  oleh  sumber  daya  lokal, menyebabkan  pemerintah  kolonial  membawa masuk  para  burah  dari  luar  kawasan  Asia Tenggara  seperti  dari  Cina  dan  India. Kedatangan  para  buruh  ini  selanjutnya berdampak pada perubahan komposisi penduduk di  beberapa  negara  Asia  Tenggara.  Sebagai contoh Malaysia, sebelum abad ke 18 mayoritas penduduk  Tanah  Melayu  adalah  orang  Melayu, namun  sejak  awal  abad  ke-20,  komposisi tersebut  berubah  dengan  masuknya  buruh  dari Cina  dan  India.  Saat  ini  etnis  Cina  dan  India menjadi  etnis  terbesar  kedua  dan  ketiga  di Malaysia.
Selain  perubahan  komposisi  penduduk, kolonialisme  Eropa  juga  telah  memperkenalkan sistem birokrasi modern. Pembentukan birokrasi modern    merupakan  dampak  dari  kebutuhan pemerintah kolonial untuk memfasilitasi peningkatan perkembangan ekonomi kapitalisnya.  Selanjutnya,  sistem  birokrasi modern  ala  Eropa  inilah  yang  diwarisi  oleh negara-negara  di  Asia  Tenggara  pasca kemerdekaannya.    Seperti,  negara-negara  di Indocina  mewarisi  sitem  politik  dan  birokrasi yang  diwariskan  oleh  Perancis,  begitu  pula Malaysia  sistem  birokrasinya  merupakan warisan  kolonialisme  Inggris,  Indonesia  dari Hindia Belanda, Filipina dari Amerika Serikat.
Selain dampak-dampak di atas, kolonialisme  Eropa  juga  berdampak  pada keberagaman  sistem  politik  dan  ekonomi  yang dianut  oleh  negara-negara  di  Asia  Tenggara. Pengalaman kolonialisme yang berbeda
membuat  bangsa-bangsa  di  Asia  Tenggara memiliki  persepsi  yang  berbeda  terkait hubungan mereka dengan bangsa-bangsa di luar Asia  Tenggara  dan  bahaya  terhadap  ancaman nasionalnya.

## INDONESIA DAN MALAYSIA  DALAM KONTEKS REGIONAL
Dari segi geografi, Indonesia adalah ba- gian dari kawasan Asia Tenggara. Indonesia ter- letak disepanjang garis Khatulistiwa antara bagi- an ujung daratan Asia Tenggara dengan Austral- ia. Oleh karena itu kedudukan Indonesia terlihat seperti sebuah jembatan antara Asia dan Austral- ia. Indonesia terbujur kira-kira 5543 km dari arah timur ke barat, dan 1227 km dari Utara dan Se- latan.  Sebagian  besar  Kepulauan  Indonesia  ter- letak di bagian selatan garis Khatulistiwa. Indo- nesia mempunyai luas wilayah kira-kira 1,9 juta km  persegi  yang  meliputi  13.667  buah  pulau (Hardjono,  1971:3-4).  Luas  wilayah  Indonesia 12  kali  lipat  dibandingkan  luas  Tanah  Melayu. Di antara pulau pulau terpenting Indonesia, Ka- limantan,  Sumatera,  Jawa,  Sulawesi,  dan  Irian Barat.  Tanah  Melayu  terletak  di  tengah-tengah Indonesia.
Posisi  geografis  Indonesia  dan  Tanah Melayu  memiliki  arti  penting  dalam  hubungan awal  kedua  negara  tersebut.  Kedua  negara  ter- letak di sepanjang jalur perdagangan antara Cina dan India sejak jaman kuno.  Posisi ini telah me- nyebabkan  wilayah  kedua  negara  mendapatkan pengaruh  dari  India  dan  Cina.  Pengaruh  dua peradaban  tersebut  dapat  dilihat  dalam  ke- budayaan,  sosial  dan  agama  masyarakat  setem- pat.  Pengaruh  India  terdapat  dalam  seni,  arsi- tektur,  kesusasteraan  dan  adat  istiadat  masyara- kat senelum kedatangan Islam pada abad ke-13. Agama  Hindu-Budha  merupakan  agama  yang dianut oleh mayoritas  masyarakat di Kepulauan Indonesia  dan  Semenanjung  Melayu.  Hal  ini dibuktikan dengan keberadaan candi-candi-candi di  Sumatera,  Jawa  dan  Semenanjung  Melayu .Pengaruh  Cina  lebih  pada  aspek  politik.  Kera- jaan-kerajaan  di  kawasan  dunia  Melayu  seperti
Sriwijaya,  Majapahit  dan  Malaka  pernah  men- gadakan hubungan diplomatik dengan Cina.
Kedudukan  geografis  Semananjung Tanah Melayu yang terletak berhampiran dengan kepulauan  Indonesia,  khususnya  dengan  Pulau Sumatera  dan  Pulau  Jawa,  telah  menyebabkan penduduk  di  Semenanjung  lebih  terpengaruh oleh  kebudayaan  dari  wilayah  kepulauan  Indo- nesia,  dibandingkan  dengan  kebudayaan  Asia Tenggara daratan (Thailand dan Indochina) (Sar- Desai, 1980:5).
Selat  Malaka merupakan selat yang ter- letak  di  antara  pantai  Timur  Sumatera  dengan pantai barat Semenanjung Tanah Melayu meru- pakan  jalur  laut  yang  penting  bagi  hubungan perdagangan  Timur-Barat  atau  perdagangan  In- dia-Ciba. Kegiatan perdagangan di selat ini telah memajukan  kerajaan-kerajaan  yang  berada  di sepanjang selat seperti, Palembang, Kedah, Me- layu  (Jambi)  dan  Malaka.  Kepentingan perdagangan telah menyebabkan munculnya ke- rajaan-kerajaan  besar  yang  bercorak  Maritim seperti  Srwiwija  dan  Malaka.  Jadi  kedudukan geografi Indonesia dan Tanah Melayu telah me- mainkan peranan yang penting dalam hubungan antara kedua wilayah tersebut, terutama dari segi perkembangan  perdagangan  dan  perkembangan kebudayaan.
Terdapat  beberapa  persamaan  penting yang  menonjol  dalam  hubungan  awal  kedua negara.  Persamaan  itu  bisa  dikihat  dari  aspek rumpun bangsa, bahasa, agama, kebudayaan dan pekerjaan.  Dari segi rumpun bangsa, penduduk pribumi Indonesia dan Malaysia dikenal sebagai orang Indonesia (Indonesian) atau orang Melayu (Malaysian)  (Tate,  1977:72  dan  Harrison, 1966:xi). Penduduk pribumi Malaysia dan Indo- nesia umumnya berasal daripada rumpun bangsa yang  sama,  yaitu  rumpun  Mongoloid  yang  be- rasal  dari  bagian  selatan  Cina  (Yunan).  Mereka datang ke Asia Tenggara pada sekitar 2500 SM. Menurut  teori  antropolog  Belanda  P  Sarasin, orang  Melayu  datang  ke  Asia  Tenggara  dalam dua gelombang. Gelombang pertama merupakan kelompok  yang  dikenal  sebagai  melayu  Proto dan  kelompok  kedua  dikenal  sebagai  Melayu Deutro.  Perbedaan  masa  kedatangan  kelompok
Melayu  proto  dan  Melayu  Deutro  memiliki selesih  waktu  2000  tahun  (Vlekke,  1967:9-10). Melayu Proto datang ke Asia Tenggara kira-kira 2500  SM  dan  membawa  kebudayaan  Neolitik. Sedangkan  melayu  Deutro  datang  sekitar  300 SM  dan  membawa  kebudayaan  besi  dan perunggu di wilayah Asia Tenggara.
Menurut teori Sarasin, keturunan Melayu Proto telah dipaksa pindah ke daerah pedalaman setelah  kedatangan  kelompok  Melayu  Deutro. Kelompok  baru  ini  menetap  di  keseluruhan kepulauan  Melayu  dan  lambat  laun  dapat mengawal  kawasan  pantai  kepulauan  Asia Tenggara.    Keberhasilan  kelompok  Melayu Deutro  mengawal  kawasan  pantai  dikarenakan mereka  memiliki  semangat  pengembaraan  dan keahlian sebagai pelaut.
Perpindahan  penduduk  di  Asia  Tenggara merupakan  satu  fenomena  yang  berlaku  sejak manusia tiba di wilayah ini. Perpindahan senan- tiasa  berlaku  antara  Tanah  Melayu  dengan  Su- matera,  Sumatera  dengan  Jawa,  Jawa  dengan Tanah  Melayu  dan  lain-lain  karena  berasal  dari rumpun  yang  sama,  maka  perpindahan  mereka dari satu negeri ke negeri lain di kawasan ini tid- ak dianggap sebagai perpindahan ke luar negeri tetapi sebagai perpindahan dari sebuah kampung ke kampung lain.
Masyarakat Melayu di Kepulauan Melayu adalah  masyarakat  pelaut  ( maritime  societies ).
Sebagai  masyarakat pelaut, mereka berlayar ke seluruh  pelosok  kawasan  tersebut.  Akibatnya bahasa mereka, yaitu bahasa Melayu telah men- jadi  lingua  franca  di  kepulauan  ini.  Sebenarnya bahasa  ini  hanya  ditutur  oleh  penduduk  di  be- berapa  bagian  Sumatera  dan  Semenanjung Tanah  Melayu.  Bahasa  Melayu  mendapat dorongan  luar  biasa  untuk  berkembang  sebagai lingua franca karena perkembangan perdagangan dan  pelabuhan-pelabuhan  di  Semenanjung Tanah  Melayu  dan  Sumatera.  Pusat-pusat perdagangan ini telah menjadi tempat pertemuan bagi  orang-orang  dari  seluruh  wilyah  Asia Tenggara.  Penggunaan  bahasa  Melayu  telah menyatukan hampir semua suku bangsa Indone- sia (Vlekke, 1967:12).
Dari segi agama, terdapat persamaan an- tara Indonesia dan Malaysia. Dibanding dengan negara-negara lain di Asia Tenggara, Islam men- jadi  agama  yang  berpengaruh  dan  dominan  da- lam kehidupan masyarakat di kedua wilayah ter- sebut.  Dari  segi  kepercayaan,  Islam  merupakan elemen yang membedakan penduduk Tanah Me- layu  dan  Indonesia  dengan  penduduk  Asia Tenggara yang lain. Hal ini disebabkan mayori- tas penduduk Asia Tenggara daratan adalah pen- ganut Budha dan Katolik di kepulauan Filipina.
Dari segi  kebudayaan, tanah Melayu dan Indonesia  menerima  banyak  unsur  dari  ke- budayaan India, namun  unsur kebudayaan India lebih banyak terlihat dalam kebudayaan Indone- sia terutama dalam arsitektur dan seni ukir. Da- lam  mengkaji  hubungan  awal,  terdapat  persa- maan  dalam  aspek  kebudayaan  antara  kedua negara.  Karena  letak  geografisnya  di  jalur perdagangan  internasional  antara  lain  jalur perdagangan antara India dan Cina, kedua wila- yah  ini  Tanah  Melayu  dan  Indonesia  mendapat pengaruh cukup besar dari kebudayaan India dan Arab. Bahkan pada akhirnya banyak produk bu- daya  kedua  bangsa  Indonesia  dan  Malaysia merupakan perpaduan antara nilai lokal dan un- sur asing seperti pengaruh India, Cina dan Arab. Contohnya adalah wayang (cerita Mahabharata) dan seni tari Zapin  (pengaruh Arab).
Perkembangan  Islam  telah  membawa dampak  yang  penting  dalam  hubungan  awal kedua  negara.  Islam  telah  menjadi  salah  satu faktor  pemersatu  kedua  bangsa.  Dibandingkan era  Majapahit  dan  Sriwijaya,  hubungan  kedua bangsa terjalin semakin erat di masa  Kesultanan Malaka pada abad ke-14, sebuah Kesultanan Is- lam  yang  memiliki  peran  penting  dalam perdagangan dan penyebaran Islam di kepulauan Nusantara. Di samping itu terjadinya perkawinan antara  anggota  keluarga  kerajaan,  telah mengeratkan  hubungan  antara  satu  kerajaan dengan kerajaan lainnya.
Sebelum masuknya kolonialisme Inggris dan Belanda di Tanah Melayu dan Indo- nesia.  Masyarakat  kedua  bangsa  dihubungkan secara politis oleh kerajaan-kerajaan yang secara bergantian  saling  mempengaruhi  satu  dengan
lainnya. Beberapa kerajaan besar pada masa lalu secara bergantian saling menguasai satu wilayah yang sama, contohnya kekuasaan kerajaan Aceh meliputi sebagian wilayah Semenanjung Malay- sia,  begitu  pula  dengan  kerajaan  Riau  Lingga wilayah kekuasaanya sampai ke wilayah  Johor.
Kerajaan  atau  kesultanan  di  Malaysia banyak yang berhubungan erat dengan kesultan- an yang ada di Indonesia. Penduduk Tanah Me- layu  tidak  melihat  orang-orang  Bugis  dan Minangkabau  sebagai  orang  asing.  Ini  terbukti apabila  penduduk  Selangor  menerima  Raja  Lu- mu anak dari pembesar Bugis Daeng Chelak se- bagai sultan mereka pada tahun 1742 (Trenggon- ing,  1994:60).  dan  penduduk  Negeri  Sembilan menerima  Raja  Melewar  yang  keturunan Minangkabau  menjadi  raja  Negeri  Sembilan (Yang  Dipertuan  Besar  Negeri  Sembilan)  pada tahun 1773 (Tate, 1997:158 dan 268).
Kesultanan  Selangor  dan  Johor  memiliki hubungan yang erat dengan Sulawesi Selatan ka- rena sultan Selangor dan Johor adalah keturunan Bugis  (Trenggoning,  1994:62).  Demikian  juga Kesultanan Malaka didirikan oleh Parameswara seorang  pangeran  dari  Sriwijaya  (Palembang) yang  melarikan  dari  serangan  Majapahit  ke Tumasik/Singapura.. Parameswara berhasil mendirikan  Kesultanan  Malaka  sekitar  tahun 1400  di  Tanah  Melayu  yang  nantinya  berkem- bang  sebagai  kota  dagang  terbesar  di jamannya menggantikan  kerajaan  Sriwijaya  (Wolters, 1970:32).
Adapun,  Kesultanan    Perak    sangat  erat kaitannya  dengan  Aceh.  Hal  ini  terjadi  karena ketika Aceh menyerang Perak pada tahun 1575, Putera  Sulung  Sultan  Perak  diambil  sebagai suami  oleh  Ratu  Aceh.  Empat  tahun  kemudian putera  Sultan  Perak  tersebut  menjadi  Raja  atau Sultan  di  Aceh  (Andaya,1982:69,  Trenggoning, 1994:52, dan Miller, 1965:52). Kemudian Sultan ini  mengirim  adiknya  ke  Perak  yang  kemudian bertahta  sebagai  Sultan  Perak.  Tindakan  ini mempererat  hubungan  kekeluargaan    antara Aceh dengan Perak.
Hubungan politik dan budaya yang sangat dekat  ini  kemudian  berubah  setelah  kedatangan bangsa-bangsa  Barat  terutama  Belanda  dan
Inggris yang kemudian menguasai Tanah Mela- yu dan Indonesia.  Perjanjian London 1824 yang di  kenal  sebagai  Treaty  of  commerce  and  Ex- change Between Great Britain and Netherlands, dapat dikatakan merupakan titik awal terpisahnya  secara  politik  antara  Tanah  Melayu dan Indonesia.
Perjanjian  ini  membagi  dunia  Melayu menjadi  dua  kawasan  yang  berlainan  dari  segi politik.  Berdasarkan    Pasal  9  dan  10  perjanjian ini,  pihak  Inggris  setuju  menyerahkan  semua pusat perdagangannya di Sumatera kepada pihak Belanda  dan  tidak  akan  membuat  sembarang perjanjian  dengan  pemimpin  lokal  di  pulau  ter- sebut  (Sar-Desai,  1981:58).  Belanda  juga  me- nyerahkan  kota  Malaka  dan  kawasan- kawasannya  di  Semenanjung  Tanah  Melayu kepada  pihak  Inggris,  dan  tidak  akan  membuat perjanjian  dengan  pemimpin  lokal  di  Semenan- jung.  Perjanjian  ini  juga  menjadi  dasar  bagi negara Indonesia modern dan Malaysia. Penjaja- han  Inggris  atas  Tanah  Melayu  dan  Penjajahan Belanda  atas  wilayah  kepulauan  Indonesia,  se- lanjutnya  memberi  pengalaman  sejarah  yang berbeda bagi kedua bangsa.

## PERANG DINGIN DI ASIA TENGGARA
Perang Dingin (Cold War) adalah sebutan bagi  sebuah  periode  dimana  terjadi  konflik, ketegangan, dan kompetisi antara Amerika Seri- kat  bersama  sekutunya  disebut  Blok  Barat  dan Uni  Soviet  beserta  sekutunya  disebut  Blok  Ti- mur yang terjadi antara tahun 1947-1991.
Istilah Perang Dingin diciptakan oleh ahli keuangan Amerika Serikat Bernard Baruch, pada April  1947.  Istilah  ini  diciptakan  untuk  meng- gambarkan suatu keadaan hubungan antar negara yang berupaya untuk mengalahkan dan menjegal pihak lain yang termanifestasi di dalam tekanan- tekanan ekonomi, propaganda, kegiatan-kegiatan rahasia dan subversif, aksi politik di pertemuan- pertemuan  organisasi  internasional,  langkah- langkah  yang  senantiasa  menghentikan  segala macam  pertempuran  yang  sebenarnya  “perang panas”  atau  “perang  tembakan”.  Istilah  ini digunakan  secara  longgar  untuk  melukiskan  se-
luruh  periode  hubungan  antara  Uni  Soviet  dan Amerika  Serikat  setelah  berakhirnya  Perang Dunia  II.  Istilah  ini  digunakan  Bernard  Baruch tanggal  16  April  1947  sebulan  setelah  pengu- muman Doktrin Truman.
Frasa ini kemudian digunakan oleh Walter Lippmann dalam ruangan surat kabar  yang dis- indikatkan, dan dengan segera berubah  menjadi bahasa  metaphor  yang  secara  tepat  menggam- barkan situasi yang muncul antara kekuatan Bar- at  dengan  Uni  Soviet  pada  musim  semi  1947 (Rees, 1968:66).
Berakhirnya  Perang  Dunia  II  melahirkan dua  blok  yang  bertentangan  secara  ideologi. Blok Komunis yang dipelopori oleh Uni Soviet berhadapan  dengan  blok  Kapitalisme  yang dipimpin Amerika Serikat. Amerika dan Uni So- viet  sebagai  pemenang    Perang  Dunia  II  mem- iliki  paham  ideologi  yang  berbeda.  Amerika Serikat  memiliki  ideologi  liberal-kapitalis,  se- dangkan Uni Soviet berideologi komunis. Paham Liberal-Kapitalis  (AS)  yang  mengagungkan kebebasan  individu  yang  memungkinkan kapitalisme  berkembang  dengan  subur  berten- tangan  dengan  paham  sosialis  –komunis  (US) yang beranggapan bahwa paham itu dapat lebih mempercepat  kesejahteraan  buruh  maupun rakyatnya  karena  negara  yang  mengendalikan perusahaan  akan  memanfaatkan  untuk  kese- jahteraan rakyat.
Perang Dingin dimulai setelah berakhirn- ya  Perang  Dunia  II  sejak  pembagian  Jerman menjadi  dua,  diikuti  dengan  pembagian  kota Berlin  menjadi  Berlin  Barat  yang  dikuasai  oleh Amerika  Serikat,  Inggris,  dan  Perancis.  Se- dangkan Berlin Timur dikuasai oleh Uni Soviet. Dalam  waktu  singkat  (1945-1948)  Uni  Soviet berhasil  membentuk  pemerintah  komunis  di Bulgaria,  Rumania,  Honggaria,  Polandia  dan Chekoslowakia. Karena perkembangan pengaruh Uni Soviet yang sangat cepat, Amerika Serikat  merasa  perlu  membendung  perkem- bangan  gerakan  komunis.  Hingga  akhirnya Amerika Serikat menyusun strategi politik Con- tainment  Policy  yang  bertujuan  mencegah berkembangnya pengaruh suatu negara atau sua- tu sistem politik pihak lawan. Strategi politik ter-
sebut dikembangkan melalui pemberian bantuan ekonomi  dan  militer  seperti  Marshall  dan  Dok- trin Truman yaitu bantuan berupa keuangan, mi- liter, dan penasehat militer kepada Yunani Turki guna  menghadapi  gerilyawan  komunis  dan menghambat jalur Uni Soviet menuju ke selatan yang  akan  mengancam  negara-negara  Barat. Sebab jika salah satu negara jatuh maka negara tetangga  lainnya  akan  jatuh  ke  dalam  pengaruh komunis. Uni Soviet berusaha menyaingi dengan membuat  Molotov  Plan  dengan  tujuan  menata kembali perekonomian negara-negara Eropa Ti- mur  dan  badan  kerja  sama  ekonomi  Comicon ( Comintern  Economic ).  Konflik  ideologi  terse- but berkembang sampai Asia.
Kekalahan  Jepang  terhadap  Sekutu  yang menyebabkan  seluruh  wilayah  Manchuria  dan Korea  diduduki  oleh  Uni  Soviet.  Hal  ini berdampak semakin kuatnya Uni Soviet di dara- tan Cina serta wilayah Korea. Berdasarkan kon- ferensi  Yalta  Semenanjung  Korea  dibagi  dua yaitu  Utara  dibawah  kekuasaan  Uni  Soviet,  se- dangkan  wilayah  Selatan  dibawah  kekuasaan Amerika Serikat. Karena adanya perbedaan ide- ologi  ini  mengakibatkan    perang  saudara  di  se- menanjung Korea pada 25 Juni 1950.
Perkembangan komunisme di Asia diawa- li dengan kemenangan kelompok komunis Cina di  bawah  pimpinan  Mao  Tze  Tung  terhadap Kuomintang  yang  disusul  dengan  pembentukan negara Republik Rakyat Cina (RRC) pada tang- gal  1  Oktober  1949.    RRC  menjadi  negara komunis  terbesar  di  Asia  dan  kedua  terbesar  di dunia  setelah  Uni  Soviet.  Cina  berusaha  me- nyebarkan pengaruhnya di Asia terkait keinginan mengembalikan  daerah  kekuasaan  Cina  di  za- man kuno meliputi Korea, Funan, Burma, India, bahkan lebih jauh termasuk daerah Asia Tengga- ra. Selain alasan historis juga adanya alasan geo- grafis dan kekayaan alam di Asia Tenggara guna memperkuat  posisi  ekonominya  di  wilayah  ini. Hal ini menjadi masalah yang cukup serius bagi Amerika  Serikat  sehingga  membuat  Amerika Serikat  merasa  perlu  membantu  negara-negara Asia Tenggara.
Amerika  Serikat  kemudian  memutuskan membantu Perancis yang pada saat itu berperang
dengan  kekuatan  nasionalis  Vietnam  dibawah pimpinan  Ho  Chi  Minh  yang  dibantu  oleh  Uni Soviet dan Cina, dengan harapan Vietnam tidak jatuh  ketangan  komunis.  Namun  kejatuhan  Vi- etnam ketangan komunis akhirnya terjadi dengan kekalahan Perancis pada pertempuran di benteng Dien Bien Phu tahun 1954. Jatuhnya Vietnam ke dalam  kekuasaan  komunis  dikhawatirkan  akan membawa  efek  domino  terhadap  negara-negara lainnya  di  Asia  Tenggara.  Perjanjian  Jenewa yang diharapkan bisa menyelesaikan konflik Vi- etnam,  dengan  membagi  Vietnam  menjadi  dua (Utara:  Komunis,  Selatan:  Liberal-Kapitalis), justru  menjadikan  Vietnam  sebagai  arena  baru persaingan ideologi di Asia Tenggara  pada masa Perang Dingin.
Kemenangan  komunis  Vietnam  atas Perancis  pada  tahun  1954  memberikan  dampak langsung  bagi  rancangan  politik  dan  keamanan Amerika  Serikat  atas  Asia  Tenggara.  Jatuhnya sebagian  Vietnam  ketangan  kelompok  komunis mendorong  Amerika  Serikat  membentuk  Pakta Pertahanan Militer Asia Tenggara (SEATO) pa- da  8  September  1954.  Tujuan  utama  pemben- tukan  SEATO  adalah  menjaga  dan  mencegah negara-negara  demokratis  di  Asia  Tenggara menjadi negara komunis.
Kawasan  Asia  Tenggara  sangat  penting bagi  politik  ekonomi  dan  keamanan  Amerika Serikat. Secara garis besar ada dua kepentingan Amerika Serikat di Asia Tenggara berkaitan le- taknya  yang strategis;  Asia  Tenggara  membuka garis  laut,  karena  sebagian  besar  perdagangan dunia  melewati  selat  Malaka;  Asia  Tenggara sangat penting sebagai pos untuk pergerakan ke- hadiran militer Amerika Serikat di pasifik Barat dan Samudera Hindia. Asia Tenggara secara ge- opolitik sangat krusial tidak hanya untuk kepent- ingan  nasional  Amerika  Serikat,  tetapi  juga secara global. Jalur laut yang melintasi kawasan Asia  Tenggara  mempunyai  fungsi  yang  vital bagi  ekonomi  Jepang,  Republik  Korea  Selatan, Cina dan termasuk Amerika Serikat sendiri Pada  saat  perang  Dingin  berkecamuk  di Asia  Tenggara,  beberapa  negara  Asia  Tenggara yang baru saja memperoleh kemerdekaan, secara tidak langsung ikut terseret  kedalam persaingan
kedua  ideologi  tersebut.  Filipina  dan  Thailand karena  alasan  keamanan  nasional  dan  ketergan- tungan  ekonomi  nya  dengan  Barat  sikapnya condong  ke  Blok  Barat.  Bahkan  dua  negara  ini ikut  bergabung  ke  dalam  Pakta  Pertahanan SEATO. Sama halnya dengan Malaysia, karena keamanan nasionalnya oleh pemberontakan Par- tai Komunis Malaya yang di dukung Cina, seta kertergantungan  ekonominya  dengan  Inggris, memiliki  kebijakan  luar  negeri  yang  pro  Barat dan  anti  komunis.  Malaysia  bersama  Inggris, menandatangani Pakta pertahanan bersama yang dikenal  dengan  AMDA  ( Anglo  Malayan  De- fence Agreement ).
Namun, di pihak lain ada beberapa negara di Asia Tenggara yang berusaha bersikap netral dan  tidak  memihak  terhadap  konflik  ideologi yang  terjadi  saat  itu,  seperti  Indonesia,  Myan- mar,  Laos  dan  Kamboja.  Pengalaman  per- juangan Indonesia mendapatkan pengakuan ked- aulatan nya melalui revolusi fisik yang berlang- sung selama lima tahun, telah membentuk sikap nasionalisme  yang  mirip  dengan  Vietnam.  Di Asia  Tenggara  hanya  dua  negara  yang  pernah mengalami  perjuangan  revolusi  bersenjata  ter- hadap  mantan  penjajahnya  yaitu  Vietnam  dan Indonesia.  Namun  berbeda  dengan  Vietnam yang  memilih  kebijakan  luar  negeri  yang    pro- komunis, Indonesia sampai awal tahun 1960 an berusaha bersikap netral dan tidak memihak.

## SITUASI POLITIK DOMESTIK INDONE- SIA-MALAYSIA
Setelah  mendapatkan  pengakuan  kedau- latannya  pada  bulan  Desember  1949,  dari  peri- ode 1950-1959, Indonesia memilih sistem politik Demokrasi Liberal ala Barat. Di mana kekuasaan tertinggi  pemerintahan  ada  di  tangan  seorang Perdana  Menteri,  sedangkan  Presiden  hanya  di anggap sebagai kepala negara. Sistem demokrasi liberal ini sebenarnya sudah dijalankan oleh Re- publik  Indonesia  sejak  awal  tahun  1946,  ketika Sutan Syahrir ditunjuk sebagai Perdana Menteri pertama  Republik  Indonesia.  Pilihan  untuk memilih  sistem  ini  didasari  oleh  taktik  per- juangan  diplomasi  Indonesia  saat  itu.    Pada
awalnya Belanda tidak mau melakukan negosiasi sama  sekali  dengan  Republik  Indonesia,  karena dinilai  sebagai  negara  bentukan  Jepang  yang otoriter.  Sebagai  taktik  diplomasi,  Soekarno kemudian mengubah sistem pemerintahan presi- densil  menjadi  sistem  parlementer,  dan  mengi- jinkan terbentuknya partai-partai politik. Karena sistem  parlementer  adalah  sistem  politik  yang dianut  oleh  negara-negara  Eropa,  saat  itu  Indo- nesia  sedang  berusaha  mencari  dukungan  inter- nasional  atas  kemerdekaannya,  jadi  hal  tersebut di nilai sebagai pilihan yang tepat.
Munculnya  pemberontakan  daerah,  jatuh bangunnya  kabinet  ditambah  kegagalan  Dewan Konstituante  (hasil  pemilu  1955)  membentuk konstitusi baru, telah melemahkan sistem Parle- menter di Indonesia. Akibatnya pada 1959 Soe- karno  mengeluarkan  dekrit  presiden  yang mengembalikan  kembali  sistem  pemerintahan sesuai  dengan  UUD  1945  yang  disebutnya  se- bagai  Demokrasi  Terpimpin.  Pemerintahan Demokrasi  Terpimpin  dimulai  sejak  dikeluar- kannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959.
Perkembangan  politik  masa  Demokrasi Terpimpin  terpusat  pada  Presiden  Soekarno dengan  TNI  AD  dan  PKI  sebagai  pendukung utamanya.  Ajaran  Presiden  Soekarno  tentang Nasakom (Nasionalis, Agama, Komunis) sangat menguntungkan  PKI  karena  menempatkannya sebagai bagian yang sah dalam konstelasi politik Indonesia.  Pada  Masa  Demokrasi  Terpimpin, parlemen sudah tidak mempunyai kekuatan yang nyata. Sementara itu partai-partai lainnya dihim- pun oleh Soekarno dengan menggunakan  suatu ikatan  kerjasama  yang  di  dominasi  oleh  sebuah ideologi
Kebijakan Luar Negeri selama Demokrasi Terpimpin menjadi kewenangan pribadi Soekar- no  dengan  dukungan  militer  dan  PKI  sebagai bagian dari aktor utama politik Indonesia. Kedua kekuatan  politik  itu  selanjutnya  saling  bersaing untuk  mendapat  simpati  Soekarno,  selama  ta- hun-tahun  pertama  Demokrasi  Terpimpin  suatu perimbangan  kekuatan  terjadi  antara  Soekarno, Angkatan darat dan PKI.
Politik luar negeri Indonesia pada era ini, diabadikan pada tujuan nasional Indonesia. Pada
saat  itu  kepentingan  nasional  Indonesia  adalah pengakuan  kedaulatan  politik  dan  pembentukan identitas bangsa. Kepentingan nasional itu diter- jemahkan  dalam  suatu  kebijakan  luar  negeri yang  bertujuan  untuk  mencari  dukungan  dan pengakuan  terhadap  kedaulatan  Indonesia,  dan untuk menunjukan karakter  yang dimiliki pada bangsa-bangsa lain di dunia internasional.
Landasan Diplomasi pada periode Demo- krasi  terpimpin  berdasarkan  UUD  1945,  yang terdapat  dalam  pembukaan  UUD  1945  alinea pertama dan batang tubuh UUD 1945 yaitu pasal 11  dan  pasal  13  ayat  1  dan  2  Amanat  Presiden yang  berjudul  “Penemuan  Kembali  Revolusi Kita” pada 17 Agustus 1959 atau dikenal sebagai “Manifesto Politik Republik Indonesia” telah di- jadikan  sebagai  Garis  Besar  Haluan  Negara    di bidang  politik  luar  negeri.  Di  dalam  Manifesto Politik  tersebut  terdapat  tujuan  jangka  pendek dan jangka panjang yaitu;
Tudjuan  djangka  pendek  jaitu  meland- jutkan  perdjuangan  anti  imperialisme ditambah  dengan  mempertahankan kepribadian Indonesia di tengah-tengah tarikan-tarikan  ke  kanan  dank  e  kiri jang  sekarang  sedang  berlaku  kepada negara  kita  dalam  pergolakan  dunia menudju  kepada  suatu  imbangan  baru. Semenatra  dalam  djangka  pandjang  di bidang  luar  negeri,  Revolusi  Indonesia bertudjuan melenjapkan imperialisme di mana-mana,  dan  mentjapai  dasar-dasar bagi  perdamaian  dunia  jang  kekal  dan abadi.  Menurut  Manipol,  diplomasi jang sesuai dengan fungsinja sebagai art jang berhubungan dengan tjara melaksanakannja  harus  tidak  mengenal kompromi,  harus  radikal  dan  revolu- sioner (Panitya Penulisan Sedjarah Luar Negeri, 1972:259).
Tujuan jangka pendek dan jangka panjang tidak  terlepas  dari  sejarah  Indonesia,  sebagai bangsa  yang  pernah  mengalami  penjajahan. Walaupun Indonesia sudah merdeka, perjuangan untuk melenyapkan imperialisme belum berakhir,  sebab  negara-negara  yang  dianggap imperialis dan kolonialis (Barat), masih ada dan berusaha  menanamkan  pengaruhnya.  Indonesia
berusaha  pula  menghindari  dari  keberpihakan dua  blok  yang  bersengketa  dan  masuk  menjadi anggota Non Blok
Pedoman  Pelaksanaan  Manifesto  Politik Indonesia  berdasarkan  pada  amanat  Presiden tanggal  17  Agustus  1960  yang  terkenal  dengan nama “Djalanja Revolusi Kita”, yang menetapkan  penegasan  mengenai  cara-cara pelaksanaan  Manipol  di  bidang    politik  luar negeri. Politik luar negeri Indonesia tidak netral, tidak menjadi penonton dan tidak tanpa prinsip. Politik bebas tidak sekedar  “cuci tangan”, tidak sekedar  defensif,  tapi  aktif  dan  berprinsip  serta berpendirian  (Panitya  Penulisan  Sedjarah  Luar Negeri,  1972:259).  Manipol,  Djarek  (Djalanja Revolusi  Kita),  merupakan  embrio  kelahiran serta  doktrin  baru,  yaitu  dunia  tidak  terbagi dalam  blok  Barat  dan  blok  Timur,  tidak  juga dalam tiga blok dimana Asia Afrika merupakan blok  ketga.  Akan  tetapi  dunia  terbagi  menjadi dua blok yaitu New Emerging Forces /Nefos dan Old Established Forces/Oldefos
Nefos    merupakan  kekuatan-kekuatan baru  yang  sedang  bangkit.  Sementara  Oldefos merupakan kekuatan-kekuatan lama yang sudah mapan.  Doktrin  Nefos  dan  Oldefos    menjadi dasar  politik  luar  negeri  anti  imperialis  dan kolonialis  yang  lebih  militan.    Soekarno mewujudkan  gagasan  Nefos  dan  Oldefos  itu dengan suatu strategi diplomasi yang agresif dan konfrontatif dengan negara-negara Barat.
Dalam  kondisi  sistem  politik  seperti inilah,  Federasi  Malaysia  diproklamirkan, Soekarno  menilai  federasi  Malaysia  adalah usaha  dari  negara-negara  lama/Oldefos  yang tetap  ingin  menancapkan  kekuasaan  dan pengaruhnya di Asia Tenggara.
Sementara  itu  situasi  politik  yang berkembang berbeda dengan situasi yang terjadi di  Indonesia.  Sebelum  pembentukan  Federasi Malaysia 1963, Tanah Melayu telah memperoleh kemerdekan  dari  Inggris  sejak  tahun  1957, dengan  bentuk  Monarki  Konstitusional  yang menganut  sistem  Demokrasi  Parlementer. Sebagai  kepala  negara  adalah  Yang  Dipertuan Agung,  Raja  Malaysia  yang  dipilih  secara bergilir  dari  beberapa  kesultanan  yang
bergabung  yang  masih  berdiri.  Dari  13  Negara bagian, hanya Serawak, Sabah dan Pulau Pinang yang tidak memiliki kesultanan. Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan di pilih oleh rakyat melalui Pemilu yang berlangsung selama 5 tahun sekali.  Malaysia  menganut  sistem  politik  multi partai  dengan  partai  terbesar    UMNO/ United Malay  National  Organization yang  sejak Malaysia  memperoleh  kemerdekaan  selalu menjadi  pemegang  kendali  pemerintahan.  Elit- elit  politik  melayu  sebagian  besar  berasal  dari partai  ini.  Selanjutnya  ada  beberapa  partai lainnya  seperti    Partai  Islam  SaMalaya  (PAS),
Malayan  Chinese  Association) ,  Malayan  Indian Congres /MIC dan partai partai lokal yang ada di Sabah dan Serawak. Ciri penting  perpolitikan di Malaysia  adalah  komunalisme,  pembentukan partai politik didasarkan etnis atau ras yang ada, seperti  MCA  adalah  partai  orang-orang  Cina, MIC  partainya  orang  India,  PAS  dan  UMNO adalah partainya orang Melayu.
Sejak awal kemerdekaannya, UMNO ber- sama  dengan  MCA  dan  MIC  bergabung  dalam satu  koalisi  politik  yang  bernama  Barisan  Na- sional/BN.  Koalisi  inilah  yang  memegang  ken- dali pemerintahan Malaysia sejak merdeka. Per- dana  Menteri  pertama  Malaysia  adalah  Tunku Abdul  Rahman.  Sejak tahun 1957 sampai akhir 1960an,  Tunku  mendominasi  kebijakan  luar negeri  Malaysia.  Politik  luar  negeri  Ma- laya/Malaysia  sampai  akhir  1960-an  dapat dikatakan  sebagai  era  Tunku.    Karena  pada masanya  kebijakan  luar  negeri  Malaysia  meru- pakan  kebijakan  dari  Tunku.  Hampir  semua keputusan  penting  dibuat  Tunku  sendiri  tanpa membicarakannya  terlebih  dahulu  dengan pemimpin-pemimpin lainnya. Sebagai contohnya  pada  masa  isu  pemisahan  di  antara Malaysia  dan  Singapura,  Tunku  hanya membicarakan  hal  tersebut  secara  informal dengan  Tun  Abdul  Razak  dan  Tun  Ismail  dan tidak  membawa  masalah  ini  dalam  sidang kabinet (Ahmad, 1987:1).
Di  bawah  pimpinan  Tunku  Abdul  Rah- man sebagai Perdana Menteri pertama, Malaysia lebih  memfokuskan  hubungan  luar  negerinya dengan  negara-negara  Barat  yang  mempunyai
sistem  pemerintahan  dan  ideologi  yang  sealiran dengannya.    Tunku  pernah  menyatakan  prinsip kebijakan luar negeri yang dijalankannya adalah “ Tanah  Melayu  bukanlah  sebuah  negara berkecuali.  Kita  anti  komunis  dan  menyokong pihak Barat” (Wahid dan Abidin, 1978:15) .
Mengenai  bagaimana  politik  luar  negeri Malaya  pada  saat  itu  diformulasikan  dan dijalankan,    Marvin  Ott    dalam  kajiannya menyimpulkan  bahwa  pada  intinya  kebijakan luar  negeri  Malaysia  saat  itu  diformulasikan oleh  sekelompok  kecil  elit  yang  terdiri  dari empat  atau  lima  orang  dan    Tunku  sebagai Perdana Menteri  yang juga merangkap  Menteri Luar    Negeri  memiliki  peranan  yang  paling menentukan (Marvin, 1972:257).
Faktor  lain    yang  juga  turut  menetukan arah politik luar negeri Malaysia saat itu adalah faktor ekonomi. Sejak Malaya/Malaysia mereka pada  1957  hingga  1960-an,  hampir  70%  dari perdagangan  luar  negeri  dikuasai  oleh  perus- ahaan  Eropa  terutama  perusahaan-perusahaan Inggris.  Malaysia  merupakan  penghasil  karet terbesar dunia dan 83% perkebunan karet dimili- ki  perusahaan  Eropa.  Malaysia  juga  penghasil timah terbesar dunia dan 63% bijih timah  yang dihasilkan dan diolah oleh perusahaan asing. Se- hingga dari data diatas terlihat bahwa  ekonomi Malaysia masih sangat tergantung dengan nega- ra-negara Barat.
Dari  aspek  militer,  situasi  keamanan  da- lam  negeri  dirongrong  oleh  pemberontakan komunis  yang  telah  berlangsung  sejak  tahun 1948.  Para  pemimpin  Malaysia  dan  rakyat  Ma- laysia  pada  umumnya  percaya  bahwa  sumber pemberontakan komunis itu datangnya dari Bei- jing,  sebab    pelaku  utama  pemberontakan  dan anggota Partai Komunis  Malaya (PKM) mayori- tas adalah etnis Cina dan diatur dari Cina. Kare- na  itu,  pemerintah  Malaya/Malaysia  selalu  me- mandang    RRC  sebagai  ancaman  utama  bagi keamanan nasionalnya. Para pemimpin Malaysia terutama Tunku sangat yakin bahwa Cina sedang berusaha  untuk  membentuk  satu  rangkaian “kediktatoran  komunis  di  Asia  Tengga- ra“(Marvin, 1972:257).
Dalam  situasi  politik  domestik    dan kepentingan  nasional  yang  berbeda  inilah “Rancangan  Pembentukan  Federasi  Malaysia  “ di cetuskan. Kedua pihak tidak menemukan titik temu untuk menyelesaikan  perbedaan pendapat yang terjadi diantara  mereka, akibatnya  muncul konflik  yang  berujung  pada  pecahnya  peristiwa konfrontasi.  Soekarno  sebagai  seorang  yang dikenal kritis terhadap Barat berhadapan dengan Tunku  Abdul  Rahman    “bangsawan  Melayu  “ yang  feodal  dan  “Pro  Barat”.    Perbedaan pandangan  dan  kepribadian  kedua  tokoh  ini menambah panas situasi hubungan kedua negara saat itu.

## PENUTUP
Dari uraian pembahasan di atas, dapat ter- gambar  bahwa  kedudukan  geografis  dan  geo- politik  Asia  Tenggara  memiliki  dampak  yang sangat  besar  terhadap  perubahan-perubahan  bu- daya,  sosial  dan  politik  wilayah  Asia  Tenggara secara  keseluruhan.  Indonesia  dan  Malaysia  se- bagai dua negara yang memiliki letak geografis yang paling strategis dan berbatasan secara lang- sung  melalui  laut  dan  darat,  mendapatkan  ban- yak pengaruh dari luar yang kemudian memben- tuk banyak persamaan dari segi sejarah dan bu- daya.  Namun  pengalaman  kolonialisme  yang berbeda, berdampak pada pembentukan karakter dan  persepsi  yang  berbeda  terhadap  masalah keamanan  nasional  masing-masing  negara.  Hal ini  tercermin  dari  bentuk  kebijakan  luar  negeri yang  berbeda  sejak  kedua  negara  memperoleh kemerdekaan  dengan  cara  yang  berbeda  pula, Indonesia  melalui  revolusi,  Malaysia  melalui proses transisi damai.
Karena posisi geografis yang strategis ini pulalah,  yang  kemudian  juga  menjadikan  Asia Tenggara sebagai arena perebutan pengaruh ide- ologi antara blok Barat dan blok Timur pada ma- sa  perang  dingin.  Dalam  menghadapi  situasi perang  dingin  yang  terjadi,  Indonesia  dan  Ma- laysia,  berlatar  belakang  kepentingan  nasional yang berbeda, berada dalam dua kubu yang ber- sebrangan.  Dalam Persfektif Regional peristiwa konfrontasi  merupakan  bagian  dari  interkoneksi
antara situasi politik global- regional dan domes- tik kedua negara.

## DAFTAR RUJUKAN
Ahmad., A.1987. Tunku Abdul Rahman dan Da- sar  Luar  Malaysia  1963-1970 . Kuala  Lumpur:  Berita  Publishing Sdn Bhd
Bunnel,  F.  P.  1966.    “Guided  Democracy  For- eign  Policy  1960-1965  :  Presiden Soekarno Moves from Non Align- ment  to  Confrontation”,  dalam In- donesia , October 1966. Ithaca, NY
: Modern Indonesia Project Cornell University.
Hall, DGE. 1988. Sejarah Asia Tenggara . Sura- baya: Usaha Nasional
Hardjono, J.  1971. Indonesia Land and People.
Jakarta : Gunung Agung,
Harrison,  B.    1966. Asia  Tenggara  :  Suatu  Se- jarah  Ringkas ,  Kuala  Lumpur:
Dewan Bahasa Pustaka.
Leifer,  M.  2005. Selected  Works  on  Southeast Asia .  Singapore  :  Institute  of
Southeast Asian Studies
Ott,  M.  “Foreign  Policy  Formulation  in  Malay- sia”. Asean  Survey ,  vol.12,  no.3 (Mar.,1972).  University  California Press,
Panitya  Penulisan  Sedjarah  Departemen  Luar Negeri,  1971  . 25  Tahun  Departe- men Luar Negeri. Jakarta: Yayasan Kesejahteraan  Departemen  Luar Negeri
Rees,  D.    1968. The  Age  of  Containment ,  The Cold War.
Sar Desai, D.R. 1981. Southeast Asia: Past and Present. New  Delhi  :  Vikas  Pub- lishing House
Sokolosky, R dkk. 2000. “ The Role of Southeast Asia  in  US  Strategy  Toward  Chi- na ”, Santa Monica: Rand,
Sunarti,  L.  2013. Persaudaraan  Sepanjang
Hayat: Mencari Jalan Penyelesaian  Damai  Konfrontasi
Indonesia-Malaysia .    Jakarta  :  Se- rat Alam Media
Tate,  D.J.M.    1977. The  Making  of  Modern Southeast  Asia .  Kuala  Lumpur: Oxford University  Press;
Vlekke,  B.H.M.    1967. Nusantara:  Sejarah  In- donesia. Kuala  Lumpur:  Dewan Bahasa dan Pustaka
Wahid,  A  dan  Zainal  Abidin.  1978. Sejarah Dasar  Luar  Malaysia .  Kuala Lumpur:  Kementrian  Belia  dan Sukan
Warshaw,  S.1975. Southeast  Asia  Emerges:  A Concise  History  of  Southeast  Asia From  its  Origin  to  the  Present. Berkeley California : Diablo Press Weinstein, F B. 1976. Indonesia Foreign Policy and  the  Dillema  of  Independence from  Soekarno  to  Soeharto. Ithaca NY : Cornell University Press