Universitas Dharmawangsa

## PRINSIP NEGARA HUKUM DALAM KEHIDUPAN SEBAGAI WARGA NEGARA
Oleh : Indra Perdana

## Abstrak
Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui pengertian dari pada Hak  Asasi  Manusia  dan  seperti  apa  praktek  pelanggaran  Hak  Asasi Manusia  di  Indonesia.  Serta  hukuman  apa  yang  diberlakukan  untuk orang yang melanggar Hak Asasi Manusia. Penulisan ini menggunakan metode  tinjauan  literatur  (library  research).  Dari  pembahasan  dapat disimpulkan  bahwa  pengertian  Negara  hukum yang  berbeda  beda memiliki  makna  yang  sama  yaitu  Negara  yang  menjamin  keamanan warga  Negara  nya  dan  Negara  yang  menjadikan  hukum  sebagai kekuasaan tertinggi. Hukum itu ada yang di sebut dengan hukum Formil dan  hukum  Materil,  hukum  formil  dapat  di  sebut  juga  dengan  hukum dasar  tertulis  (UUD)  yang  diartikan  sebagai  hukum  yang  mengatur tentang  berita  cara  mengajukan  perkara  baik  gugatan  maupun permohonan,memeriksa perkara dan memberikan putusan dengan tujuan untuk mempertahankan hukum materil sedangkan hukum Materil dan di sebut juga dengan hukum dasar yang tidak terulis (Convensi) memiliki arti  aturan-aturan  dasar  yang  timbul  dan  terpelihara  dalam  praktek penyelenggaraan Negara meskipun sifatnya tidak tertulis. egara hukum memiliki ciri-ciri yaitu percaya akan adanya tuhan dan pengakuan dari perlindungan  hak-hak  asasi  manusia  yang  mengandung  persamaan  di bidang politik, sosial, ekonomi dan kebudayaan serta peradilan yang bebas dan  tidak  memihak  dan  tidak  terpengaruhi  sesuatu  kekuasaan  apapun. Negara hukum dan HAM adalah satu kesatuan yang tidah di pisahkan satu sama lainnya, karena kalau salah satunya tidak ada maka tidak akan berjalan dengan semestinya sebab itu yang dapat membuat warga Negara Indonesia  mendapat  suatu  keadialan,  perlindungan  dan   pengakuan secara sah dan sebagai pembentuk suatu Negara yang adil makmur dan sejahtera.
Kata kunci : hukum dan warga negara

## 1. Pendahuluan
1.1. Latar Belakang
Pendidikan  kewarganegaraan  sebenarnya  dilakukan  dan dikembangkan  di  seluruh  dunia,  meskipun  dengan berbagai macam  istilah  atau  nama.  Dengan  adanya  penyempurnaan kurikulum mata kuliah pengembangan kepribadian tersebut maka pendidikan  kewarganegaraan  memiliki  paradigma  baru,  yaitu pendidikan kewarganegaraan berbasis Pancasila. Sehingga seluruh penerus bangsa Indonesia bisa memahami arti dari Negara yang memiliki  hukum  dan  arti  dari  hak  asasi  manusia  sehingga  bisa saling menghargai satu sama lainnya.
1.2. Tujuan Penulisan
Berdasarkan  latar  belakang,  tujuan  yang  ingin  dicapai dalam  penulisan  ini  adalah  untuk  mengetahui  pengertian  dari pada Hak Asasi Manusia dan seperti apa praktek pelanggaran Hak Asasi  Manusia  di  Indonesia.  Serta  hukuman  apa  yang diberlakukan untuk orang yang melanggar Hak Asasi Manusia.
1.3. Metode Penulisan
Penulisan  ini  menggunakan  metode  tinjauan  literatur ( library research ).

## 2. Uraian Teoritis
2.1.  Negara Indonesia sebagai Negara Hukum
Bukti  yuridis  atas  keberadaan  negara  hukum  Indonesia dalam  arti  material  tersebut  harus  dimaknai  bahwa  negara Indonesia  adalah  negara  hukum  dinamis,  atau  negara kesejahteraan  ( welfare  state ),  yang  membawa  implikasi  bagi  para penyelenggara negara untuk menjalankan tugas dan wewenangnya  secara  luas  dan  komprehensif  dilandasi  ide-ide kreatif dan inovatif.
Makna  negara  Indonesia  sebagai  negara  hukum  dinamis, esensinya  adalah  hukum  nasional  Indonesia harus  tampil akomodatif,  adaptif  dan  progresif.  Akomodatif  artinya  mampu
menyerap,  menampung  keinginan  masyarakat  yang  dinamis. Makna  hukum  seperti  ini  menggambarkan  fungsinya  sebagai pengayom,  pelindung  masyarakat.  Adaptif,  artinya  mampu menyesuaikan  dinamika  perkembangan  jaman,  sehingga  tidak pernah  usang.  Progresif,  artinya  selalu  berorientasi  kemajuan, perspektif  masa  depan.  Makna  hukum  seperti  ini  menggambar- kan kemampuan hukum nasional untuk tampil dalam praktiknya mencairkan  kebekuan-kebekuan  dogmatika.  Hukum  dapat menciptakan  kebenaran  yang  berkeadilan  bagi  setiap  anggota masyarakat.
Dasar  pijakan  bahwa  negara  Indonesia  adalah  negara hukum tertuang pada Pasal 1 ayat 3 UUD 1945, yang menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.
Dimasukkannya  ketentuan  ini  ke  dalam  bagian  pasal  UUD  1945 menunjukkan  semakin  kuatnya  dasar  hukum  serta  menjadi amanat  negara,  bahwa  negara  Indonesia  adalah  dan  harus merupakan negara hukum.
Sebelumnya,  landasan  negara  hukum  Indonesia  ditemu- kan  dalam  bagian  Penjelasan  Umum  UUD  1945  tentang  Sistem Pemerintahan Negara, yaitu sebagai berikut :
1)  Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum ( Rechsstaat ). Negara  Indonesia  berdasar  atas  Hukum  ( Rechsstaat ),  tidak berdasar atas kekuasaan belaka (Machtsstaat).
2)  Sistem  Konstitusional.  Pemerintah  berdasar  atas  sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas).
Berdasarkan perumusan di atas, negara Indonesia memakai sistem  Rechsstaat  yang  kemungkinan  dipengaruhi  oleh  konsep hukum Belanda yang termasuk dalam wilayah Eropa Kontinental.
Konsepsi  negara  hukum  Indonesia  dapat  dimasukkan negara hukum materiil, yang dapat dilihat pada Pembukaan UUD 1945 Alenia IV. Dasar lain yang dapat dijadikan landasan bahwa negara  Indonesia  adalah  negara  hukum  yakni  pada  Bab  XIV tentang  Perekonomian Negara  dan Kesejahteraan  Sosial Pasal 33
dan 34 UUD 1945, yang menegaskan bahwa negara turut aktif dan bertanggung  jawab atas perekonomian  negara  dan kesejahteraan rakyat.
Negara  Hukum  Indonesia  menurut  UUD  1945 mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut :
1. Norma hukumnya bersumber pada Pancasila sebagai hukum dasar nasional.
2. Sistem yang digunakan adalah Sistem Konstitusi.
3. Kedaulatan rakyat atau Prinsip Demokrasi.
4. Prinsip kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan (Pasal 27 (1) UUD 1945).
5. Adanya  organ  pembentuk  undang-undang  (Presiden  dan DPR).
6. Sistem pemerintahannya adalah Presidensiil.
7. Kekuasaan  kehakiman  yang  bebas  dari  kekuasaan  lain (eksekutif);
8. Hukum bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia,  memajukan kesejahteraan  umum,  mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  dan ikut  melaksanakan  ketertiban  dunia  yang  berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
9. Adanya jaminan akan hak asasi dan kewajiban dasar manusia (Pasal 28 A-J UUD 1945).
2.2. Hubungan Negara Hukum dengan HAM
Negara  dalam  pandangan  teori  klasik  diartikan  sebagai suatu  masyarakat yang sempurna (a perfect  society) .  Negara  pada hakikatnya  adalah  suatu  masyarakat sempurna  yang  para anggotanya  mentaati  aturan  yang  sudah  berlaku.  Suatu masyarakat  dikatakan  sempurna  jika  memiliki  sejumlah kelengkapan  yakni  internal  dan  eksternal.  Kelengkapan  secara internal,  yaitu  adanya  penghargaan  nilai-nilai  kemanusiaan  di dalam kehidupan masyarakat itu. Saling menghargai hak sesama anggotamasyarakat.
Kelengkapan
secara eksternal, jika
keberadaan  suatu  masyarakat  dapat  memahami  dirinya  sebagai bagian dari organisasi masyarakat yang lebih luas. Dalam konteks ini  pengertian  negara  seperti  halnya  masyarakat  yang  memiliki kedua  kelengkapan  internal  dan  eksternal, there  exists  onlyone perfect  society  in  the  natural  order,  namely the  state (Henry  J. Koren(1995:24).
Dalam  perkembangannya,  teori  klasik  tentang  negara  ini tampil  dalam  ragam  formulasinya,  misalnya  menurut  tokoh; Socrates, Plato dan Aristoteles. Munculnya keragam konsep teori tentang negara hanya karena perbedaan cara-cara pendekatan saja. Pada  dasarnya  negara  harus  merepresentasikan  suatu  bentuk masyarakat  yang  sempurnya.  Teori  klasik  menginspirasikan lahirnya  teori  modern  tentang  negara,  kemudian  dikenal  istilah negara  hukum.  Istilah  negara  hukum  secara  terminologis terjemahan dari kata Rechtsstaat atau Rule of law. Para ahli hukum di  daratan  Eropa  Barat  lazim  menggunakan  istilah  Rechtsstaat, sementara tradisi Anglo – Saxon menggunakan istilah Rule of Law. Di  Indonesia,  istilah   Rechtsstaat  dan  Rule  of  law  biasa diterjemahkan  dengan  istilah  “Negara  Hukum”  (Win arno,  2007). Gagasan  negara  hukum  di  Indonesia  yang  demokratis  telah dikemukakan  oleh  para  pendiri  negara  Republik  Indonesia  (Dr. Tjipto  Mangoenkoesoemo  dan  kawan-kawan)  sejak  hampir  satu abad yang lalu.
Walaupun  pembicaraan  pada  waktu  itu  masih  dalam konteks  hubungan  Indonesia  (Hindia  Belanda)  dengan Netherland. Misalnya melalui gagasan Indonesia (Hindia Belanda) berparlemen,  berpemerintahan  sendiri,  dimana  hak  politik rakyatnya diakui dan dihormati. Jadi, cita-cita negara hukum yang demokratis telah lama bersemi dan berkembang dalam pikiran dan hati  para  perintis  kemerdekaan  bangsa  Indonesia.  Apabila  ada pendapat  yang  mengatakan  cita  negara  hukum  yang  demokratis pertama kali dikemukakan dalam sidang Badan Penyelidik Usaha- Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) adalah tidak memiliki dasar historis dan bisa menyesatkan. Para pendiri negara
Universitas Dharmawangsa
waktu itu terus mem-perjuangkan gagasan negara hukum. Ketika para pendiri negara bersidang dalam BPUPKI tanggal   28 Mei – 1 Juni  1945  dan  tanggal  10-17  Juli  1945  gagasan  dan  konsep Konstitusi  Indonesia  dibicarakan  oleh  para  anggota  BPUPKI. Melalui  sidang-sidang  tersebut  dikemukakan  istilah  rechsstaat (Negara  Hukum)  oleh  Mr.  Muhammad  Yamin  (Abdul  Hakim  G Nusant  ara,  2010:2).  Dalam  sidang – sidang  tersebut  muncul berbagai  gagasan  dan  konsep  alternatif  tentang  ketatanegaraan sepert  i:  negara  sosialis,  negara  serikat  dikemukakan  oleh  para pendiri negara.
Perdebatan  pun  dalam  sidang  terjadi,  namun  karena dilandasi  tekad  bersama  untuk  merdeka,  jiwa  dan  semangat kebangsaan  yang  tinggi  (nasionalisme)  dari  para  pendiri  negara, menjunjung  tinggi  azas  kepentingan  bangsa,  secara  umum menerima konsep negara hukum dalam wadah Negara Kesatuan Republik  Indonesia  (NKRI).Semangat  cita  negara  hukum  para pendiri  negara  secara  formal  dapatditemukan  dalam  setiap penyusunan konstitusi, yaitu Konstitusi RIS 1949 dan UUDS 1950. Dalam konstitusi – konstitusi tersebut dimasukkan Pasal-pasalyang termuat dalam  Deklarasi  Umum  HAM  PBB  tahun  1948.  Hal itumenunjukkan  bahwa  ketentuan-ketentuan  tentang  peng- hormatan,  dan  perlindungan  HAM  perlu  dan  penting  unt  uk dimasukkan  ke  dalam  konstitusinegara  (Abdul  Hakim  G Nusantara,  2010:2)  Pengertian  negara  hukum  selalu  meng- gambarkan  adanya  penyelenggaraan  kekuasaan  pemerintahan negara yang didasarkan atas hukum. Pemerintah dan unsur unsur lembaga  di dalamnya  dalam  menjalankan  tugas  dan  wewenang- nya  terikat  oleh  hukum  yang  berlaku.  Menurut  Mustafa  Kamal (2003),  dalam  negara  hukum,  kekuasaan  menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum (supremasihukum) dan bertujuan untuk menyelenggarakan ketert iban hukum. Dasar yuridis bagi negara Indonesia sebagai negara hukum tertera pada Pasal 1 ayat (3) UUD Negara RI 1945 (amandemen ketiga), “Negara Indonesia  adalah  Negara  Hukum”  Konsep  negara  hukum
mengarah  pada  tujuan  terciptanya  kehidupan  demokratis,  dan terlindungi  hak  azasi  manusia,  serta  kesejahteraan  yang berkeadilan.  Menurut  Winarno  (2010),  konsepsi  negara  hukum Indonesia dapat di masukkan dalam konsep negara hukum dalam arti material atau negara hukum dalam arti luas.
Pembuktiannya dapat kita lihat dari perumusan mengenai t ujuan bernegara sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD Negara  RI  1945  Alenia  IV.  Bahwasannya,  negara  bertugas  dan bertanggungjawab  tidak  hanya  melindungi  segenap  bangsa Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia  tetapi  juga memajukan  kesejahteraan  umum,  mencerdaskan  kehidupan bangsa,  dan  ikut   melaksanakan  ketertiban  dunia  yang berdasarkan  kemerdekaan,  perdamaian  abadi,  dan  keadilan sosial.Bukti  lain  yang  menjadi  dasar  yuridis  bagi  keberadaan negara hukumIndonesia dalam arti material, yaitu pada: Bab XIV Pasal  33  dan  Pasal  34UUD  Negara  RI  1945,  bahwa  negara  turut aktif  dan  bertanggungjawab  atasperekonomian  negara  dan kesejahteraan rakyat.
2.3. Hak Asasi Manusia
HAM / Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada diri  setiap  manusia  sejak  awal  dilahirkan  yang  berlaku  seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat siapa pun. Sebagai warga negara  yang  baik  kita  mesti  menjunjung  tinggi  nilai  hak  azasi manusia  tanpa  membeda-bedakan  status,  golongan,  keturunan, jabatan, dan lain sebagainya.
Apabila  melanggar  HAM  maka  seseorang  akan bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Hak asasi manusia memiliki wadah organisasi yang mengurus permasalahan seputar hak asasi manusia yaitu Komnas HAM.
Kasus  pelanggaran  ham  di  Indonesia  memang  masih banyak  yang  belum  terselesaikan  /  tuntas  sehingga  diharapkan perkembangan  dunia  ham  di  Indonesia  dapat  terwujud  ke  arah yang lebih baik. Salah satu tokoh ham di Indonesia adalah Munir
yang tewas dibunuh di atas pesawat udara saat menuju Belanda dari Indonesia.

## 3. Pembahasan
Prinsip  Negara  Hukum  yang  berkembang  pada  abad  19 cenderungmengarah  pada  konsep  negara  hukum  formal,  yaitu pengertian  negara  hukumdalam  arti  sempit.  Dalam  Prinsip  ini negara hukum diposisikan ke dalamruang gerak dan peran yang kecil  atau  sempit.  Seperti  dalam  uraian  terdahulunegara  hukum dikonsepsikan  sebagai  sistem  penyelenggaraan  kekuasaan pemerintahan  negara  yang  didasarkan  atas  hukum.  Pemerintah dan  unsur-unsur  lembaganya  dalam  menjalankan  tugas  dan wewenangnya terikat oleh hukum yang berlaku. Peran pemerintah sangat  kecil  dan  pasif.  Dalam  dekade  abad  20  konsep  negara hukum mengarah pada pengembangan negara hukum dalam arti material.  Arah  tujuannya  memperluas  peran  pemerintah  terkait dengan  tuntutan  dan  dinamika  perkembangan  jaman.  Prinsip Negara  Hukum  material  yang  dikembangkan  di  abad  ini sedikitnya  memiliki  sejumlah  ciri  yang  melekat  pada  negara hukum atau Rechtsstaat, yaitu sebagai berikut : 1. HAM terjamin oleh undang-undang.
2. Supremasi hukum.
3. Pembagian kekuasaan ( Trias Politika) demi kepastian hukum.
4. Kesamaan kedudukan di depan hukum.
5. Peradilan administrasi dalam perselisihan.
6. Kebebasan menyatakan pendapat, bersikap dan berorganisasi.
7. Pemilihan umum yang bebas.
8. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. Upaya  penegakan  HAM  dapat  dilakukan  melalui  jalur hukum  dan  politik.  Maksudnya  terhadap  berbagai  pelanggaran HAM  maka  upaya  menindak  para  pelaku  pelanggaran diselesaikan  melalui  Pengadilan  HAM  bagi  pelanggaran  HAM berat dan melalui KKR (Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi).
Upaya  penegakan  HAM  melalui  jalur  Pengadilan  HAM, mengikuti ketentuan-ketentuan antara lain, sebagai berikut :
1. Kewenangan  memeriksa  dan  memutus  perkara  pelanggaran hak asasi manusia yang berat tersebut di atas oleh Pengadilan HAM  tidak  berlaku  bagi  pelaku  yang  berumur  di  bawah  18 tahun pada saat kejahatan dilakukan.
2. Terhadap  pelanggaran  hak  asasi  manusia  yang  berat  yang terjadi  sebelum  diundangkan  UURI  No.26  Tahun  2000, diperiksa  dan  diputus  oleh  Pengadilan  HAM  adhoc. Pembentukan  Pengadilan  HAM  ad  hoc  diusulkan  oleh  DPR berdasarkan  pada  dugaan  telah  terjadinya  pelanggaran  hak asasi manusia yang berat yang dibatasi pada tempat dan waktu perbuatan  tertentu  (locus  dan  tempos  delicti  )  yang  terjadi sebelum diundangkannya UURI No. 26 Tahun 2000.
3. Agar  pelaksanaan  Pengadilan  HAM  bersifat  jujur,  maka pemeriksaan perkaranya dilakukan majelis hakim Pengadilan HAM yang berjumlah 5 orang. Lima orang tersebut, terdiri atas 2 orang hakim dari Pengadilan HAM yang bersangkutan dan 3 orang  hakim  ad  hoc  (diangkat  di  luar  hakim  karir).  Sedang penegakan  HAM  melalui  KKR  penyelesaian  pelanggaran HAM  dengan  cara  para  pelaku  mengungkapkan  pengakuan atas kebenaran bahwa ia telah melakukan pelanggaran HAM terhadap  korban  atau  keluarganya,  kemudian  dilakukan perdamaian.  Jadi  KKR  berfungsi  sebagai  mediator  antara pelaku  pelanggaran  dan  korban  atau  keluarganya  untuk melakukan penyelesaian lewat perdamaian bukan lewat jalur Pengadilan HAM.
Beberapa  contoh  kegiatan  yang  dapat  dimasukan menghargai upaya penegakan HAM, antara lain :
1. Membantu  dengan  menjadi  saksi  dalam  proses  penegakan HAM;
2. Mendukung para korban untuk memperoleh restitusi maupun kompensasi serta rehabilitasi;
3. Tidak mengganggu jalannya persidangan HAM di Pengadilan HAM;
4. Memberikan  informasi  kepada  aparat  penegak  hokum  dan lembaga – lembaga HAM bila terjadi pelanggaran HAM;
5. Mendorong  untuk  dapat  menerima  cara  rekonsiliasi  melalui KKR kalau lewat jalan Peradilan HAM mengalami jalan buntu, demi  menghapus  dendam  yang  berkepanjangan  yang  dapat menghambat  kehidupan  yang  damai  dan  harmonis  dalam bermasyarakat.
Sebagai  negara  hukum,  maka  dalam  upaya  menegakan HAM  diatur  pelaksanaannya  dalam  peraturan  perundang- undangan, yaitu sebagai berikut :
a. UUD 1945
UUD  1945  Pasal 31,  menegaskan  bahwa  setiap  warga  negara memiliki hak mendapat pengajaran. Maka untuk mencapai-nya Pemerintah membangun gedung-gedung sekolah, mengangkat guru, memberikan bea siswa pada anak berprestasi tetapi dari segi ekonomi kurang mampu, dan lain-lain.
b. Ketetapan MPR
TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998, menugaskan Presiden dan DPR untuk membentuk lembaga yang melakukan penyuluhan, pengkajian,  pemantauan,  penelitian,  dan  mediasi  tentang HAM. Maka dibentuklah KOMNAS HAM melalu Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993.
c. Undang-Undang
UU  Nomor  39  tahun  1999  Pasal  9,  menegaskan  tentang  hak untuk hidup. Maka manakala terjadi pelanggaran terhadap hak ini, maka pemerintah menggelar peradilan HAM.

## 4. Penutup
Pengertian  Negara  hukum yang  berbeda  beda  memiliki makna yang sama yaitu Negara yang menjamin keamanan warga Negara  nya  dan  Negara  yang  menjadikan  hukum  sebagai kekuasaan tertinggi. Hukum itu ada yang di sebut dengan hukum Formil  dan  hukum  Materil,hukum  formil  dapat  di  sebut  juga dengan hukum dasar tertulis (UUD) yang diartikan sebagai hukum yang  mengatur  tentang  brita  cara  mengajukan  perkara  baik
Universitas Dharmawangsa
gugatan maupun permohonan,memeriksa
perkara dan memberikan  putusan  dengan  tujuan  untuk  mempertahankan hukum  materil  sedangkan  hukum  Materil  dan  di  sebut  juga dengan hukum dasar yang tidak terulis (Convensi) memiliki arti aturan-aturan  dasar  yang  timbul  dan  terpelihara  dalam  praktek penyelenggaraan Negara meskipun sifatnya tidak tertulis.Negara hukum  memiliki  ciri-ciri  yaitu  percaya  akan  adanya  tuhan  dan pengakuan  dari  perlindungan  hak-hak  asasi  manusia  yang mengandung  persamaan  di  bidang  politik,  sosial,  ekonomi  dan kebudayaan  serta  peradilan  yang  bebas  dan  tidak  memihak  dan tidak terpengaruhi sesuatu kekuasaan apapun.
Negara hukum dan HAM adalah satu kesatuan yang tidah di pisahkan satu sama lainnya, karena kalau salah satunya tidak ada maka tidak akan berjalan dengan semestinya sebab itu yang dapat  membuat  warga  Negara  Indonesia  mendapat  suatu keadialan,  perlindungan  dan   pengakuan  secara  sah  dan  sebagai pembentuk suatu Negara yang adil makmur dan sejahtera.

## Daftar Pustaka
Adib.  Mohammad,  dkk.  2014.  Pendidikan  Pancasila  dan Kewarganegaraan.
Asshiddiqie,  Prof.  Dr.  Jimly,  S.H. Negara  Hukum  dan  HAM .
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Kansil, CST.1983. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia,
Jakarta: balai Pustaka. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Undang-Undang Dasar 1945.
Undang-Undang  Nomor  39  tahun  1999  tentang  Hak  Asasi Manusia.
Undang-Undang  Nomor  26  tahun  2000  tentang  Pengadilan  Hak Asasi Manusia.