Mizan; Jurnal Ilmu Syariah, FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) BOGOR Vol. 2 No. 1 (2014), pp. 83-96, link: https://www.academia.edu/13454190 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zina, Qadzaf, dan Minuman Keras
Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam *

## (ZINA, QADZAF, AND LIQUOR IN THE PERSPECTIVE
OF ISLAMIC CRIMINAL LAW)

## Hamid Farihi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta Jl. Ir. H. Juanda No. 95 Ciputat Tangsel E-mail: hamid.farihi0@gmail.com
Abstract: The  conception  of  Islam  in  particular  concerning  criminal  law,  can basically  be  taken  into  consideration  as  well  as  input  for  the  development  of national laws in the future. Therefore, it would need to be pursued in earnest to provide input to the relevant parties, both government and legislative branches to work  together  to  realize  the  national  criminal  law  in  accordance  with  the aspirations and expectations of the people.
Keywords: Criminal, Islamic and Legal Development
Abstrak: Konsepsi  ajaran  Islam  khususnya  yang  menyangkut  hukum  pidana, pada  dasarnya  dapat  dijadikan  bahan  pertimbangan  serta  masukan  bagi pembinaan  hukum nasional di masa yang akan datang. Oleh karena itu kiranya perlu diupayakan secara sungguh-sungguh untuk memberikan masukan kepada para pihak  yang  terkait,  baik  instansi  pemerintah  maupun  lembaga  perwakilan rakyat  untuk  bersama-sama  mewujudkan  hukum  pidana  nasional  yang  sesuai dengan aspirasi dan harapan umat.
Kata Kunci: Pidana, Keislaman, dan Pembinaan Hukum
* Diterima  tanggal  naskah  diterima:  23  Maret  2014,  direvisi:  18  April  2014,  disetujui untuk terbit: 24 Mei 2014.
Mizan: Jurnal Ilmu Syariah. Volume II No. 1 Juni 2014. ISSN: 2089-032X - 84

## Pendahuluan
Situasi  krisis  multidimensi  yang  berkepanjangan  yang  menimpa bangsa  Indonesia  dewasa  ini,  dalam  pandangan  agamawan,  boleh  jadi merupakan  peringatan  Tuhan  agar  bangsa  ini  sadar  dan  mau  memperbaiki diri  dengan  kembali  ke  jalan  yang  benar  dan  diridhai  Tuhan.  Peringatan Tuhan  semacam  ini  dalam  sejarah  umat  manusia  telah  berulang  kali  terjadi dan menimpa mereka yang lupa diri, lupa mensyukuri nikmat serta karunia Ilahi.  Mereka  mengkufuri  nikmat  tersebut,  bahkan  menggantinya  dengan berbagai  macam  maksiat  dan  kejahatan  termasuk  pelanggaran  menyangkut nilai-nilai  dan  moralitas  agama.  Ketidakadilan,  ketamakan,  penyalahgunaan wewenang,  korupsi,  kolusi,  nepotisme,  pelanggaran  HAM,  pergaulan  bebas, perselingkuhan,  merupakan  deretan  panjang  bentuk-bentuk  kejahatan  dan pelanggaran  yang  mencerminkan  pelecehan  terhadap  wibawa  hukum  dan perundang-undangan, serta pengabaian terhadap moralitas keagamaan.
Hal  ini  dimungkinkan  antara  lain  karena  lemahnya  perangkat hukum  yang  mengatur,  mengendornya  kontrol  masyarakat,  hilangnya wibawa aparat penegak hukum dan pemerintahan, dan yang lebih mendasar lagi  adalah  akibat  lemahnya  iman  dan  ketakwaan  yang  menjadi  dasar  bagi kesejahteraan lahir batin seperti yang dijanjikan Tuhan.
Untuk  memperbaiki  keadaan  seperti  ini,  agar  tidak  semakin terperosok  ke  dalam  kekacauan  masyarakat  ( social  disorder ),  maka  agama menawarkan  suatu  terapi  dan  solusi  yang  tentunya  dapat  ditempuh  bangsa ini  yaitu  dengan  kembali  kepada  ajaran  Ilahi,  yaitu  kembali  kepada  ajaran yang  menghargai  moral  dan  martabat  kemanusiaan,  yang  mendambakan kesejahteraan masyarakat secara lahir maupun batin serta menjunjung tinggi supremasi  hukum  dan  perundang-undangan  yang  sesuai  dengan  nilai-nilai keislaman. Dengan kata lain, bangsa ini mestilah dibawa kepada ajaran yang dapat memperkuat keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt.. Apabila ini dapat  tercapai,  maka  sesuai  dengan  janji-Nya,  Allah  Swt.  akan  memberikan kemakmuran  dan  kesejahteraan  dengan  membuka  segala  keberkahan  dari langit  dan  bumi  seperti  termaktub  dalam  firman-Nya,  dalam  surat  al-A’raf: 96:
ُنَمآ  ٰىَرُقْلا َلْهَأ َّنَأ ْوَلَو اوُبَّذَك نِكٰـَلَو  ِضْرَْلْاَو ِءاَمَّسلا َنِِّم  ٍتاَكَرَـب مِهْيَلَع اَنْحَتَفَل اْوَقَّـتاَو او َنوُبِسْكَي اوُناَك اَِبِ مُهَنَْذَخَأَف ﴿ ٦٩ ﴾
"Jikalau  sekiranya  penduduk  negeri-negeri,  beriman  dan  bertaqwa,  pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka  mendustakan  (ayat-ayat  Kami)  itu,  maka  Kami  siksa  mereka disebabkan perbuatan mereka." (QS. Al-A’raf: 96).
Mantapnya  keimanan  dan  ketakwaan,  dalam  pandangan  agama dicerminkan  dalam  bentuk  tingginya  penghargaan  dan  pemeliharaan terhadap  enam  pilar  syariat  yang  menjadi  penopang  kemaslahatan  umat, yaitu  pemeliharaan  dan  perlindungan  terhadap  agama,  jiwa,  harta,  akal, nasab, dan kehormatan.
Sebagaimana  diketahui,  hukum  pidana  yang  ada  sekarang  ini belumlah  memadai  bila  dilihat  dari  perspektif  keislaman.  Hukum  pidana yang  menyangkut  delik  perzinahan  umpamanya,  masih  menyisakan  titik lemah  yang  harus  diperbaiki.  Delik  ini  hanya  menjangkau  mereka  yang terikat dalam ikatan perkawinan. Itupun bila ada pengaduan dari pihak yang merasa  dirugikan.  Mereka  yang  masih  lajang  jika  melakukan  perzinahan secara  suka  rela,  tidaklah  terjangkau  oleh  hukum  pidana  ini.  Padahal  bila dilihat dari pandangan agama, pelanggaran seksual semacam ini merupakan larangan  bagi  setiap  umat  beragama  dari  agama  apapun  yang  dipeluknya. Setiap  agama,  terutama  agama  samawi,  melarang  segala  bentuk  perzinahan, tidak terkecuali mereka yang berada di luar ikatan perkawinan.
Oleh  karena  itu  kiranya  perlu  upaya  yang  sungguh-sungguh  untuk memberikan  masukan  kepada  para  pihak  yang  terkait,  baik  instansi pemerintah  maupun  lembaga  perwakilan  rakyat  untuk  bersama-sama mewujudkan  hukum  pidana  nasional  yang  sesuai  dengan  aspirasi  dan harapan  umat.  Disamping  itu  perlu  pula  upaya  untuk  mengkomunikasikan hukum pidana Islam kepada masyarakat luas agar mereka tidak memperoleh gambaran yang keliru tentang hukum pidana Islam tersebut.
Dalam rangka mencari rumusan yang tepat sesuai dengan kepribadian serta nilai-nilai luhur bangsa ini, maka dirasa penting untuk mengedepankan topik  bahasan  seperti  yang  tercantum  sebagai  judul  makalah  ini.  Dengan harapan tentunya, pada saatnya nanti konsepsi ajaran Islam khususnya yang menyangkut  hukum  pidana,  kiranya  dapat  dijadikan  bahan  pertimbangan serta  masukan  bagi  pembinaan  hukum  nasional  di  masa-masa  mendatang, dalam rangka ikut menyambut terwujudnya masyarakat madani yang dicita- citakan, yang menjunjung tinggi supremasi hukum dan perundang-undangan serta menegakkan moralitas agama dan keadilan.
Zina, Qadzaf, dan Minuman Keras Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam
Sebagaimana  diketahui,  dalam  syariat  Islam  ada  enam  aspek  yang menjadi pilar syariat yang harus dilindungi dan dipelihara sebagai penunjang kemaslahatan  umat.  Enam  aspek  tersebut  ada1ah:  agama,  jiwa,  akal,  harta, nasab  dan  kehormatan. 1 Untuk  memelihara  keenam  aspek  inilah  syariat menetapkan berbagai sanksi pidana berupa: hudud, qishash dan ta'zir .
Untuk memelihara agama, agar orang tidak mudah keluar dari Islam (murtad)  syariat  menetapkan  sanksi  pidana  ( had )  yang  berat  baginya.  Untuk memelihara  keselamatan  jiwa,  syariat  menetapkan  hukuman  balas  ( qishash ) bagi  mereka  yang  membunuh  orang  lain  tanpa  hak.  Hukuman  dera  yang diberikan  atas  orang  yang  berzina  adalah  untuk  memelihara  nasab (keturunan).  Untuk  memelihara  harta,  syariat  Islam  menetapkan  hukuman potong tangan  atas  pelaku pencurian.  Untuk  memelihara  kehormatan  ( 'irdh ) seseorang,  Islam  menetapkan  hukuman qadzaf bagi  mereka  yang  menuduh orang  lain  melakukan  perzinahan.  Hukuman  dera  atas  orang  yang  mabuk diberikan  untuk  memelihara  akal.  Dasar  pemikiran  (logika)  yang dipergunakan  dalam  hal  ini  adalah  jika  seseorang  yang  berniat  mabuk- mabukan  kemudian  ia  tahu  jika  mabuk  akan  didera,  maka  ia  akan mengurungkan niatnya. Dengan demikian akan terpeliharalah akal sehatnya. Demikian  pula  hukuman  balas  ( qishash )  dimaksudkan  agar  orang  yang bermaksud  membunuh  orang  lain,  ketika  ia  tahu  akan  dibalas  dengan hukuman  mati,  tentu  ia  akan  sadar  dan  mengurungkan  niatnya.  Dengan begitu  terpeliharalah  jiwa  orang  lain,  demikianlah  seterusnya  logika pemberian hukuman pada tindak pidana lainnya. 2
Jarimah hudud adalah  tindak  kejahatan  yang  membahayakan keamanan  dan  ketertiban  masyarakat  (hak  Allah)  yang  diancam  dengan hukuman had .  Hukuman had adalah  hukuman  yang  kadarnya  telah ditetapkan  syariat  dalam  Alquran  atau  Sunnah.  Oleh  karena  hak  Allah, jarimah had ini  tidak  bisa  gugur  walaupun  ada  pemberian  maaf  dari  pihak yang  dirugikan.  Yang  termasuk  kategori  jarimah  hudud  adalah:  zina ,  qadzaf , mabuk miras, mencuri, hirabah (penyamunan), riddah (keluar dari Islam), dan gerakan makar ( bughat ).
Sedangkan  jarimah  qishah  (balas)  adalah  tindak  kejahatan  yang merugikan  perorangan  ( hak  al-adami )  yang  diancam  dengan  hukuman  balas ( qishash ).  Oleh  karena  jarimah  ini  menyangkut  perorangan  ( hak  al-adami ),
1 Al-Sayyid al-Bakri, I’anah al -Thalibin , (Beirut: Dar al-Fikr, 1993), Jilid 4, hlm. 161.
2 Al-Sayyid al-Bakri, I’anah al -Thalibin , hlm. 161.
maka  hukumannya  dapat  gugur  atau  berubah  apabila  ada  pemberian  maaf dari pihak yang dirugikan. Yang termasuk dalam jarimah ini adalah jarimah pembunuhan, dan penyerangan pihak lain.
Sedangkan jarimah ta'zir adalah tindak pelanggaran yang menyangkut kepentingan  umum  dimana  ketentuan  hukumannya  tidak  ditentukan  oleh syariat,  tetapi  diserahkan  kepada  kebijaksanaan  Hakim.  Hukuman ta'zir ini dimaksudkan  untuk  memberikan  pelajaran  ( ta'dib )  kepada  pelaku pelanggaran.  Hukuman ta'zir bisa  berbentuk  ucapan,  seperti  teguran  atau nasehat,  dan  dapat  berupa  hukuman  fisik  seperti:  penjara,  pemukulan (cambuk), pengasingan (mutasi), pemecatan, pembebasan tugas, penggundulan rambut. 3

## Tindak Pidana (Jarimah) Zina
Jarimah zina dipandang sebagai tindak pidana berat yang menempati ranking kedua akbar al-kaba'ir setelah pembunuhan. Hal ini dipertegas dengan adanya larangan keras Allah Swt. dalam surat al-Isra' ayat 32:
ِِّزلا اوُبَرْقَـت  َلََو ًليِبَس َءاَسَو ًةَشِحاَف َناَك ُهَّنِإ َنَ
“Dan  janganlah  kamu  mendekati  zina;  sesungguhnya  zina itu  adalah suatu perbuatan yang  keji  dan  suatu  jalan  yang buruk.”  (QS.  Al-Isra: 32).
Ulama Syafi'iyah mendefinisikan zina sebagai: “Memasukkan zakar ke dalam farji terlarang karena zatnya tanpa ada syubhat' dan disenangi menurut tabi'atnya." 4

## اعبط ىهتشم   ةهبشلا نم لاخ  هنيعل مرمح جرفب ركذلا جليإ وه نَزلا
Dari  klausul  "'ke  dalam  farji"  dalam  definisi  ini  dipahami  bahwa memasukkan  zakar  bukan  ke  dalam  farji  tidaklah  dinamakan  zina,  tetapi dinamakan liwath (sodomi)  jika  memasukkannya  ke  dalam  dubur  ( anal ). Bukan pula zina, jika memasukkannya ke dalam mulut ( oral sex ). Sedangkan dari  klausul  "tanpa  syubhat",  dipahami  bahwa  jika  ada  syubhat  maka  tidak
3 Al-Sayid Sabiq, Fiqh al-Sunnah , (Beirut: Dar al-Fikr, 1983) Cet. Ke-4, Jilid 2, hlm. 302 dan hlm. 497.
4 Abdul Qadir ‘Audah, al-Fiqh al- Jina’I al -Islami , (Beirut: Dar al-Fikr, 1968), Cet. Ke-5, Jilid 2, hlm. 349.
Zina, Qadzaf, dan Minuman Keras Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam
Mizan: Jurnal Ilmu Syariah. Volume II No. 1 Juni 2014. ISSN: 2089-032X - 88
pula termasuk zina seperti bila bersetubuh dengan wanita lain yang disangka isterinya sendiri: juga termasuk syubhat jika bersetubuh dengan wanita yang dikawini  melalui  nikah  mut'ah  atau  pernikahan  lain  yang  mengandung kesalahan  prosedur,  seperti  nikah  tanpa  wali,  atau  nikah  tanpa  saksi. Terhadap kasus pelanggaran seperti ini tetap dikenakan ta'zir dan bukan had zina.  Dari  klausul  "disenangi  menurut  tabi'atnya",  dikecualikan  bila menyetubuhi wanita yang sudah meninggal. 5
Demikian  pula  tidak  termasuk  zina,  jika  menyetubuhi  isteri  yang dalam  keadaan  haid,  nifas,  sedang  berpuasa,  sedang  haid,  dalam  masa li'an atau zhihar .  Semua  ini  diharamkan  walaupun  tidak  dianggap  perzinahan. Termasuk dalam kategori ini pula jika memasukkan kelamin antara dua paha wanita  lain  ( sihaq ),  atau  dengan  bersenang-senang  di  luar  farji.  Semua  ini diharamkan,  sama  dengan  diharamkannya  mencium,  merangkul,  bercumbu dan tidur dalam satu selimut dengan wanita lain. 6
Suatu  hal  yang  dipermasalahkan  adalah  jika  persetubuhan  itu dilakukan  dengan  cara  yang  aman  seperti  dengan  menggunakan  kondom atau  alat-alat  kontrasepsi  lain.  Ini  semua  tetap  diharamkan  bila  dilakukan terhadap wanita lain, termasuk hubungan bebas antar remaja. Walaupun illat hukum berupa tercampurnya nasab ( ikhtilath al-nasab ) dalam hal ini mungkin dapat  dihindari,  perbuatan  tersebut  tetap  merupakan  jarimah fakhisyah (pelanggaran seksual) yang diharamkan.
لَ افيفخ لئالحا اذه مادام جرفلاو ركذلا ينب لئاح كانه ناك ولو  نَز ءطولا برتعيو
ةذللاو سلحا عنيم
“Termasuk  tindak  perzinahan,  walaupun  dilakukan  dengan  memakai penghalang tipis (kondom).”
Wathi’ Dubur ( Anal Sex )
Mayoritas  fuqaha,  di  antaranya  Malik,  al-Syafi'i,  Ahmad,Syi'ah,  dan Zaidiyah memandang bahwa wathi' dubur atau analsex itu hukumnya haram dan dengan demikian diancam hukuman had . Jika pelakunya muhshan dijatuhi hukuman  rajam  (bunuh),  dan  jika  masih  lajang  dihukum  cambuk  dan
5 Abdul Qadir ‘Audah, al-Fiqh al-Ji na’I al -Islami , hlm. 350. 6 Abdul Qadir ‘Audah, al-Fiqh al- Jina’I al -Islami , hlm. 351.
dibuang selama  setahun.  Sedangkan  Abu Hanifah memandang wathi' dubur itu  bukan  zina.  Ia  membedakan  antara  farji  dengan wathi' dubur.  Yang pertama  disebut  zina  dan  diancam  dengan had .  Sedangkan  yang  kedua disebut liwath ,  dan  diancam  dengan  hukuman ta'zir ,  baik  terhadap  laki-laki maupun perempuan, keduanya diancam dengan hukuman t a'zir . 7
Sedangkan  orang  yang  melakukan liwath terhadap  isterinya  sendiri, maka  mayoritas  fuqaha  memandangnya  sebagai  penyimpangan  seks  yang diharamkan  dan  dikenakan  sanksi ta'zir .  Hanya  saja  menurut  al-Syafi'iyah, ta'zir tersebut diberikan setelah ada peringatan dari Hakim. Apabila diulangi setelah diperingati, maka barulah Hakim menjatuhkan sanksi ta'zir . 8
Syubhat dalam Hubungan Kelamin ( Wathi' )
Berdasarkan  hadis  Nabi: Idra'  al-Hudud  bi  al-Syubuhat ,para  fuqaha berpendapat bahwa hubungan kelamin ( wathi' ) diluar perkawinan yang sah, bila di dalamnya terdapat syubhat (kesamaran), maka kesamaran atau syubhat tersebut dapatdijadikan alasan untuk menolak diberlakukannya had .
Syubhat ada tiga macam menurut al-Syafi'iyah:
Pertama;  Syubhat  berkaitan  dengan  obyeknya,  ( لحملا  ىف  ةهبش )  seperti menggauli isteri yang sedang haid, sedang berpuasa, menggauli isteri dengan cara liwath ( anal sex ).
Kedua; Syubhat berkaitan dengan pelakunya, )لعافلا ىف ةهبش ) seperti bila seseorang menggauli wanita lain yang disangka isterinya sendiri.
Ketiga;  Syubhat  berkaitan  dengan  prosedurnya  ( ( قيرطلا  ىف  ةهبش seperti hubungan kelamin yang  terjadi dalam pernikahan yang diperselisihkan oleh fuqaha. Umpamanya, pernikahan tanpa wali, Abu Hanifah membolehkannya sedangkan  mayoritas  fuqaha  menolaknya.  Demikian  pula nikah  tanpa saksi, Imam  Malik  membolehkannya,  sedangkan  mayoritas  fuqaha  melarangnya. Nikah  mut’ah  juga  mengandung  syubhat,  Ibnu  Abbas  membolehkannya, sementara  jumhur  fuqaha  melarangnya.  Demikian  seterusnya,  setiap  bentuk pernikahan  yang  diperselisihkan,  pelakunya  tidak  dikenai had tetapi  dikenai ta'zir . 9
7 Abdul Qadir ‘Audah, al-Fiqh al- Jina’I al -Islami , hlm. 352.
8 Abdul Qadir ‘Audah, al-Fiqh al- Jina’I al -Islami , hlm. 353. 9 Abdul Qadir ‘Audah, al-Fiqh al- Jina’I al -Islami , hlm. 360.
Hubungan Kelamin dengan Paksaan ( هاركلااب ءطولا )
Bila hubungan kelamin di luar nikah dilakukan dengan jalan paksaan, atau  dilakukan  di  bawah  ancaman  atau  tekanan  orang  lain,  maka  yang diancam  atau  dipaksa  itu  terbebas  dari  hukuman.  Dalam  hal  ini  Nabi bersabda:

## هيلع اوهركتسا امو نايسنلاو أطلخا نع تىملآ ىفع
“Dimaafkan atas ummatku perbuatan karena keliru, lupa, dan terpaksa." 10
Sedangkan  pihak  yang  memaksa  itu  tetap  dikenai  hukuman had . Sebaliknya,  jika  seorang  wanita  merelakan  dirinya  disetubuhi  lelaki  lain, maka  keduanya  dikenakan  sanksi  ( had )  zina.  Karena,  hukuman had merupakan  hak  Allah,  sehingga  kerelaan  masing-masing  pihak  bukanlah suatu syubhat yang dapat merubah atau menggugurkan sanksi. 11
Perkawinan Setelah Terjadi Perzinahan ( قحلالا جاوزلا )
Menurut  keterangan  Imam  Abu  Yusuf  dari  Abu  Hanifah,  bahwa perkawinan yang diadakan menyusul tindak perzinahan merupakan syubhat yang  dapat  menolak  diberlakukannya had .  Sedangkan  jumhur  fuqaha  tetap memandangnya sebagai suatu perzinahan murni yang harus diberi sanksi had , walaupun  disusul  dengan  perkawinan.  Perkawinan  bukanlah  sarana pemutihan  atas  tindak  pelanggaran  seksual.  Hukumannya  tetap  yaitu hukuman rajam bagi yang telah kawin, dan dera serta pengasingan bagi yang masih lajang. 11
Onani ( Istimna' )
Onani  atau  pengeluaran  sperma  (mani)  dengan  tidak  melakukan senggama  menurut  al  Syafi'iyah  dan  Malikiyah  diharamkan  secara  mutlak, baik  terpaksa  karena  khawatir  zina  atau  tidak.  Sedangkan  menurut  Abu Hanifah,  onani  bisa  haram  bisa  pula  wajib.  Onani  haram  dilakukan  jika sengaja  untuk  menggugah  syahwat.  Dan  wajib  dilakukan  jika  yang bersangkutan  merasa  khawatir  akan  terjerumus  ke  dalam  perzinahan  jika
10 Ibnu Hazm, al-Muhalla , Jilid 7, hlm. 334.
11 Abdul Qadir ‘Audah, al-Fiqh al- Jina’I al -Islami . hlm, 365.
11 Abdul Qadir ‘Audah, al-Fiqh al- Jina’I al -Islami , hlm. 365.
tidak  melakukannya.  Alasannya,  kaedah Irtikab  akhaff  al-Dhararain ,  yaitu memilih tindakan yang tingkat resikonya lebih rendah. Dalam pada itu Ibnu Hazm  berpandangan  bahwa  onani  itu  makruh  hukumnya.  Makruh,  karena onani bukanlah tindakan yang mencerminkan akhlak mulia. 12
Penetapan Had Zina
Adapun  penetapan had zina  dapat  dilakukan  melalul  pembuktian dengan: a). Pengakuan, b). Kesaksian, c). Kehamilan.
Pertama;  Pengakuan  ( Iqrar ).  Pengakuan  merupakan  alat  bukti  yang kuat  dalam  menetapkan had zina,  sebagaimana  Rasulullah  Saw.  pernah menetapkan  had  atas  perzinahan  yang  dilakukan  oleh  Ma'is  dan  wanita  al- Ghamidiyah.  Hanya  saja  para  fuqaha  berbeda  pendapat  dalam  hal  jumlah pengakuan  yang  diucapkan.  Menurut  Imam  Malik  dan  Imam  al-Syaf  i'i, pengakuan yang diberikan cukup sekali saja. Sedangkan menurut Hanafiyah, pengakuan yang diberikan haruslah empat kali dan diucapkan dalam majelis yang berbeda. 13
Kedua; Kesaksian. Kesaksian atas perzinahan haruslah diberikan oleh minimal  empat  orang  saksi  laki-laki  yang  kesemuanya  adil.  Masing-masing saksi  haruslah  melihat  dengan  mata  kepala  sendiri  secara  nyata  masuknya kelamin laki-laki ke dalam liang farji wanita pasangannya bagaikan masuknya stik  ke  dalam  liang  tempat  celak  mata,  atau  masuknya  tali  timba  kedalam sumur. 14
Untuk  menghadirkan  keempat  orang  saksi  yang  memiliki  kualifikasi tersebut diatas bukanlah sesuatu yang mudah, bahkan hampir mustahil dapat dilakukan.  Oleh  karena  itu,  mungkin  ini  mengandung  hikmah  mendalam betapa  melalui  sifat  al-Rahman  dan  al-Rahim-Nya  Allah  Swt.  ingin memelihara  kehormatan  dan  nama  baik  seseorang  yang  beriman  tentunya, agar  tidak  mudah  dicemarkan  nama  baiknya  oleh  orang  lain.  Perlindungan Allah  Swt.  seperti  ini  perlu  disyukuri,  terutama  oleh  mereka  yang  terlanjur melakukan perbuatan terlarang dengan cara bertaubat setulus-tulusnya untuk tidak mengulang lagi perbuatan masa lalu.
12 Al-Sayid Sabiq, Fiqh al-Sunnah , hlm. 367. 13 Al-Sayid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, hlm. 352. 14 Al-Sayid Sabiq, Fiqh al-Sunnah , hlm. 356.
Zina, Qadzaf, dan Minuman Keras Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam
Ketiga;  Kehamilan.  Pembuktian  zina  melalui  kehamilan  belumlah disepakati  para  fuqaha,  bahkan  menurut  jumhur  Ulama,  kehamilan  saja tidaklah  cukup sebagai  alat  bukti  atas perzinahan,  tetapi  haruslah  diperkuat dengan pengakuan atau kesaksian. 15
Menurut  jumhur,  kehamilan  seorang  wanita  bisa  terjadi  karena persetubuhan  terpaksa  (diperkosa),  atau  karena wathi' syubhat  atau  karena disetubuhi  dalam  keadaan  tidak  sadar  (tidur  lelap)  atau  karena  sebab  lain. Semua  ini  dapat  dijadikan  sebab  gugurnya  penetapan had. Kehamilan  juga bisa terjadi bukan melalui senggama, tetapi melalui suntikan sperma ke dalam liang farji.
Sebagaimana  disebut  dimuka,  bahwa qadzaf yang  dikenai  hukuman had adalah  menuduh  zina  terhadap  orang  baik-baik  atau  menolak  nasab seseorang. Tuduhan zina dapat berupa perkataan: "Hai anak zina" atau "Hai anak  jadah".  Perkataan  ini  memiliki  implikasi  ganda;  pertama,  penolakan nasab  atas  anak  tersebut,  dan  kedua,  tuduhan  zina  terhadap  ibu  anak  itu. Tuduhan semacam ini dikenai hukuman had . Sedangkan qadzaf yang dikenai hukuman ta'zir adalah seperti tuduhan melakukan kekufuran, korupsi, kolusi, nepotisme, makan riba, pengkhianat bangsa dan sebagainya.
Menurut Fuqaha, rukun qadzaf ada empat, yaitu: a). Tuduhan zina atau penolakan nasab, b). Orang yang dituduh itu orang baik-baik ( muhshan ), yaitu orang  yang aqil  baligh ,  Islam,  merdeka,  dan  terpelihara,  c).  Ada  maksud menodai  martabat,  d).  Orang  yang  menuduh  sudah aqil  baligh ,  bukan  ibu bapak  atau  nenek  (dan  seterusnya)  dari  pihak  tertuduh,  tidak  kebal  hukum ( multazim al-Ahkam ) dan tidak dipaksa. 18
Fuqaha  sepakat  bahwa  tuduhan qadzaf dengan  perkataan  yang  jelas ( sharih )  diancam  dengan  hukuman had .  Sedangkan  bila  tuduhan  itu disampaikan dengan perkataan metaforis atau sindiran, maka fuqaha berbeda pendapat. Menurut  Abu  Hanifah  perkataan  metaforis  atau sindiran  tidaklah dikenakan  sanksi had atasnya.  tetapi  dikenakan ta'zir .  Umpamanya  ucapan: "Aku  sih  bukan  pezina",  atau  "Ibuku  bukan  pezinah",  atau  "Ibumu  penjaja cinta",  "Hai  anak  si  kupu-kupu  malam".  Menurutnya,  perkataan  metaforis atau  kiasan  mengandung  kemungkinan  penafsiran  lain,  yang  berarti mengandung  elemen  syubhat.  Menurut  hadis,  bila  ada  syubhat  maka had harus  dihindari.  Sedangkan  menurut  al-Syafi'i  dan  Malik,  perkataan  kiasan
15 Abdul Qadir ‘Audah, al-Fiqh al- Jina’I al -Islami , hlm. 440.
18 Al-Sayyid al-Bakri, I’anah al -Thalibin , hlm. 169.
atau  sindiran  tetap  dikenakan had jika  ada  niat  menodai  martabat,  atau  ada indikasi kearah itu. 19
Di  muka  telah  disebutkan  bahwa  syarat  orang  yang  tertuduh  adalah muhshan (orang  baik),  baik  laki  laki  maupun  perempuan.  Ada  perbedaan antara muhshan dalam had zina  dengan muhshan dalam had  qadzaf . Muhshan dalam had zina  tidak  diharuskan  beragama  Islam  dan  terpelihara  dari perzinahan. Sedangkan muhshan dalam had qadzaf disyaratkan beragama Islam dan terpelihara dari perzinahan ( iffah ).
Minuman Keras ( Khamr )
Yang  disebut  dengan khamr menurut  Abu  Hanifah  adalah  perasan anggur  ketika  mendidih  dan  mengeluarkan  buih.  Minuman khamr ini menurutnya  haram  diminum  baik  sedikit  atau  pun  banyak,  mabuk  ataupun tidak. Illat keharamannya adalah zatnya khamr tersebut. Sedangkan minuman yang  terbuat  dari  selain  anggur  itu  disebut  nabidz.  Abu  Hanifah  seperti halnya  Ulama  Irak  lainnya  memandang  bahwa  ada  perbedaan  antara khamr dengan  nabidz  tersebut. Khamr haram  karena  zatnya,  sedang nabidz haram karena sifat memabukkannya. 21
Memang  ada perbedaan  antara Ulama  Hijaz  dan  Ulama  Irak  dalam mendefinisikan khamr .  Menurut  Ulama  Hijaz  dan  Mayoritas  Ahlul  Hadis, minuman  keras  yang  terbuat  dari  selain  perasan  anggur  ( nabidz )  itu  haram meminumnya,  sedikit  ataupun  banyak.  memabukkan  ataupun  tidak. Sedangkan Ulama Irak yang didukung oleh Abu Hanibah berpendapat bahwa minuman yang terbuat dari selain anggur ( nabidz ) itu hukumnya haram kalau memabukkan.  Bila  sedikit  dan  tidak  memabukkan,  maka  hukumnya  boleh. Jadi  yang  menjadi illat keharamannya  bukanlah  zatnya,  tetapi  sifat memabukkannya itu. Bila seseorang minum nabidz tiga sloki umpamanya dan tidak  mabuk  maka  itu  tidak  diharamkan.  Tetapi  jika  minum  lagi  sloki  yang keempat  kemudian  mabuk,  maka  yang  haram  adalah  minuman  sloki  yang keempat itu. 22
Ulama Hijaz tidak membedakan antara khamr dan nabidz . Kaedah yang mereka  tetapkan  adalah  semua  minuman  yang  memabukkan  adalah khamr ,
19 Al-Sayyid al-Bakri, I’anah al -Thalibin , hlm. 466.
21 Al-Syaukani, Nail al-Authar , Jilid 8, hlm. 190
22 Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid , (Jeddah: al-Haramain, tt.), Cet. Ke-3, Jilid 2, hlm. 473.
dan  semua khamr itu  haram,  sesuai  dengan  hadis  riwayat  Ahmad  dan  Abu Dawud dari Ibnu Umar bahwa Nabi Saw. bersabda:
مارح رخم لكو  رخم ركسم لك
"Setiap yang memabukkan itu khamr dan setiap khamr itu haram."
Juga  ada  hadis  riwayat  at-Tarmidzi  dan  Abu  Dawud  dariJabir  bin Abdullah bahwa Nabi bersabda:

## مارح هليلقف  هيرثك ركسا ام
"Setiap minuman yang memabukkan jika diminum banyak, maka sedikitnya pun haram."
Sedangkan  dalil  hadis  yang  dijadikan  hujjah  bagi  Ulama  Irak  adalah hadis  riwayat  Abu  "Aun  al-Tsaqafi  dari  Abdullah  bin  Syaddad,  dari  Ibnu Abbas, bahwa Nabi bersabda:

## اهيرغ نم ركسلاو  اهنيعل رملخا تمرح
“Khamr  diharamkan  itu  karena  zatnya,  dan  selain  khamr  itu  karena mabuknya". 23
Allah Swt. berfirman dalam surat al-Ma'idah (5): 91:
اََّنَِّإ ُديِرُي ُناَطْيَّشلا ْنَأ َعِقوُي ُمُكَنْـيَـب َةَواَدَعْلا َءاَضْغَـبْلاَو ِف ِرْمَْلخا ِرِسْيَمْلاَو ْمُكَّدُصَيَو ْنَع ِرْكِذ َِّللَا ِنَعَو ِةلَّصلا ْلَهَـف ْمُتْـنَأ َنوُهَـتْـنُم
"Sesungguhnya  syaitan  itu  bermaksud  hendak  menimbulkan  permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamr dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang, maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu." (QS. Al-Maidah: 91).
Dari  ayat  ini  diketahui  bahwa  bahwa illat diharamkannya khamr itu tidak  lain  karena  menghalangi  dari  mengingat  Allah  serta  menimbulkan permusuhan  dan  kebencian.  Dan illat ini  dijumpai  pada  kadar  yang memabukkan,  bukan  pada  kadar  yang  tidak  memabukkan.  Maka  dari  itu kadar  yang  memabukkan  itulah  yang  diharamkan  kecuali  apa  yang  telah menjadi ijma' Ulama tentang keharaman khamr baik sedikit ataupun banyak. 24
23 Al-Sayid Sabiq, Fiqh al-Sunnah , hlm. 320.
24 Al-Sayid Sabiq, Fiqh al-Sunnah , hlm. 323.

## Had Bagi  Peminum Khamar
Menurut Hanafiyah dan Malik, had bagi peminum adalah 80 kali dera, seperti yang telah dipraktekkan oleh  Umar bin Khattab. Sedang menurut al- Syafi'i had nya  40  kali  dera,  seperti  yang  pernah  dilakukan  oleh  Nabi  Saw., Abu Bakar, dan 'Ali. 25
Mengingat  Nabi  sendiri  dan  Abu  Bakar  hanya mendera  40  kali  dera, sementara  perbuatan  Nabi  tersebut  merupakan hujjah yang  tidak  boleh ditinggalkan,  dan  tidak  boleh  ada ijma' atas  sesuatu  yang  menyalahi  Nabi. maka  dapat  dipahami  bahwa  tambahan  yang  dilakukan  Umar  bin  Khattab adalah  hukuman ta'zir dimana  pelaksanaanya  tergantung  kebijaksanaan Hakim.

## Berobat dengan Khamr
Para  Ulama  pada  umumnya  melarang  penggunaan khamr sebagai obat,  berdasarkan  hadis  yang  melarang  hal  itu.  Dalam  hal  ini  Nabi  Saw. bersabda:
ءاد هنكل و ءاودب سيل  هنإ

## “Khamr bukanlah obat tetapi penyakit“
Akan  tetapi  sebagian  ahli  ilmu,  memperbolehkan  berobat  dengan khamr dengan syarat  tidak  menemukan obat lain  selain khamr itu  dan  bukan dimaksud  untuk  merasakan  kelezatan,  serta  harus  dipergunakan secukupnya. 26

## Penutup
Demikian uraian pembahasan tentang tindak pidana dalam perspektif hukum  Islam.  Dari  uraian  di  muka  dapat  diketahui  bahwa  berbagai  tindak pidana  tersebut  ( al-hudud )  jenis sanksinya  sudah  ditetapkan oleh Allah  Swt., baik  langsung  tertulis  dalam  Alquran  maupun  melalui  Rasul-Nya  yang dihimpun  dalam  al-hadis.  Dalam  hal  ini  berbeda  dengan  tindak  pidana ta’zir di  mana  dalam ta’zir ,  jenis  dan  kadar  sanksinya  diserahkan  kepada
25 Al-Sayid Sabiq, Fiqh al-Sunnah , hlm. 335.
26 Al-Sayid Sabiq, Fiqh al-Sunnah , hlm. 340.
ijtihad  Hakim.  Hakimlah  yang  menentukan  jenis  dan  kadar  sanksi  pidana sesuai dengan situai dan kondisi dimana peradilan berada.

## Pustaka Acuan
al-Bakri, Al-Sayyid, I’anah al-Thalibin , (Beirut: Dar al-Fikr, 1993).
Sabiq, Al-Sayid, Fiqh al-Sunnah, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983) Cet. Ke-4, Jilid 2.
‘Audah,  Abdul  Qadir,  al-Fiqh  al-Jina’I  al-Islami,  (Beirut:  Dar  al-Fikr,  1968), Cet. Ke-5, Jilid 2.
Rusyd, Ibnu Bidayatul Mujtahid , (Jeddah: al-Haramain, tt.), Cet. Ke-3, Jilid 2.