## IMPLEMENTASI SISTEM APLIKASI PEMBAYARAN DIGITAL PAYMENT DALAM
PELAKSANAAN PEMBAYARAN BERBASIS CASHLESS DI MASA PANDEMI COVID-19
Dzakisyah Alyus Mubarak 1 Politeknik Keuangan Negara STAN 430110097_dakisyah@pknstan.ac.id
Muhammad Heru Akhmadi 2*) Pusat Studi Kebijakan Publik dan Keuangan, Politeknik Keuangan Negara STAN heru.cio@gmail.com
*) Correspondence author

## ABSTRACT
In line with the trend of increasing state expenditure payments, the government uses a digital system to carry out cashless-based payments. The digital system provides advantages in the effectiveness of state expenditure payments to the payee and supports the efficiency of state financial management. One of the digital systems used is the Digital Payment application developed by the Directorate General of Treasury. This study aims to review the use of the Digital Payment application in making non-cash payments to payees (suppliers) in the 2019-2021 period. This study used a qualitative method with literature study techniques and interviews with several informants. The results of this study indicate that the use of Digital Payment in non-cash-based  payments  is  quite  effective.  Even  so,  there  are  still  obstacles  to  the  mindset,  system flexibility, and human resources so that the application has not been implemented optimally. To improve quality, it is necessary to improve the DigiPay application and continuous outreach to MSMEs and work unit treasurers.
Keywords: Payment system, Digital Payment, Public Spending, Treasury

## ABSTRAK
Sejalan dengan tren pembayaran belanja negara yang terus meningkat, pemerintah menggunakan sistem digital untuk melaksanakan pembayaran berbasis cashless. Sistem digital memberikan keuntungan dalam efektifitas  pembayaran  belanja  negara  hingga  ke  penerima  pembayaran  dan  mendukung  efisiensi pengelolaan keuangan negara. Salah satu sistem digital yang digunakan adalah aplikasi Digital Payment yang  dikembangkan  Direktorat  Jenderal  Perbendaharaan.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  meninjau penggunaan  aplikasi Digital  Payment dalam  melakukan  pembayaran  non  tunai  kepada  penerima pembayaran ( supplier ) pada kurun waktu tahun 2019-2021. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan  teknik  studi  kepustakaan  dan  wawancara  kepada  bebrapa  narasumber.  Hasil  penelitian  ini menunjukkan bahwa penggunaan Digital Payment dalam pembayaran berbasis  non tunai  cukup efektif. Meskipun demikian masih terdapat kendala pada fleksibilitas sistem, pola pikir, dan sumber daya manusia sehingga  aplikasi  belum  diterapkan  secara  optimal.  Untuk  meningkatkan penggunaan,  maka  diperlukan perbaikan aplikasi DigiPay dan sosialisasi yang berkelanjutan kepada UMKM dan bendahara pengeluaran. Kata Kunci: Sistem pembayaran, Digital Payment, belanja negara, perbendaharaan
Klasifikasi JEL: O38
Implementasi Sistem Aplikasi Pembayaran Digital Payment Dalam pelaksanaan Pembayaran Berbasis Cashless di Masa Pandemi Covid-19
Dzakisyah Alyus Mubarak 1 , Muhammad Heru Akhmadi 2
Halaman 116

## 1. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Masalah Dalam rangka mendukung ekonomi  digital  dan  kebijakan cashless,
pemerintah  telah  membuat  beberapa kebijakan  dalam  transaksi  pembayaran dana  APBN,  antara  lain  penggunaan Kartu  Kredit  Pemerintah  (KKP) sebagai salah satu bentuk dari penerapan Digital Payment. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal  Perbendaharaan  Nomor  PER-
20/PB/2019 tentang Uji Coba Penggunaan  Uang  Persediaan  Melalui Marketplace  Digital  Payment  Pada Satuan  Kerja. Digital  payment adalah pembayaran dengan mekanisme pemindahbukuan dari rekening pengeluaran  secara  elektronik  dengan kartu debit atau pendebetan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) ke Rekening Penyedia
Barang/jasa,  dalam  rangka  penggunaan uang persediaan melalui sistem marketplace .
Pandemi  Covid-19  merupakan salah satu pemicu agar pemerintah terus berupaya  untuk  mengembangkan  sistem pembayaran berbasis cashless . Untuk itu, sejak tahun 2019 pemerintah melakukan uji  coba  penggunaan  uang  persediaan melalui marketplace digital payment pada satuan  kerja  dengan  tujuan  untuk mengembangkan  sistem  pembayaran dengan  memanfaatkan  perkembangan teknologi  informasi  agar  seluruh  proses pembayaran atas pendapatan dan belanja ABPN  dilakukan  secara  lebih  cepat, tepat,  transparan,  dan  akuntabel.  Upaya ini  dilakukan  dalam  rangka  untuk menerapkan sistem digital dalam pembayaran  dan  bertransaksi  sehingga pembayaran  sudah  dapat  menggunakan aplikasi digital. Melalui Digital Payment, segala  pembayaran  ataupun  transaksi mempermudah kelancaran transaksi serta
mempermudah
pencatatan dan perencanaan  keuangan  melalui  rekam jejak  transaksi.  Yang  dimana  pandemi covid-19  membuat  pergerakan  atau aktivitas secara fisik dibatasi. Kebijakan transaksi  belanja  di  lingkungan  instansi pemerintah  juga  harus  menyesuaikan dengan  perkembangan  tren  ekonomi digital.
Penelitian  ini  akan  membahas tentang  bagaimana  penerapan  sistem aplikasi digital payment (Digipay) dalam pembayaran  belanja  negara  berbasis cashless selama masa pandemi Covid-19, kendala  yang  dihadapi  atas  penerapan sistem  aplikasi digital  payment, dan faktor  yang  mempengaruhi  keberhasilan aplikasi digital payment .

## 2. KAJIAN PUSTAKA
Masuknya  industri  4.0  di  dunia dan  pesatnya  perkembangan  teknologi membuat  berbagai  kemudahan  dalam setiap lini kehidupan. Perubahan aktivitas tersebut turut berpengaruh pada transaksi, hal  ini  ditandai  bertransformasinya transaksi  tradisional  menuju  transaksi digital atau digital payment yang saat ini telah mendominasi generasi X, Y, dan Z (Houston, 2020).
Danuri (2019) membagi kegiatan transformasi  teknologi  menjadi  tiga. Pertama,  transaksi  digital  dengan melibatkan  pihak  lain  pada  beberapa transaksi  seperti  jual-beli,  lelang, pembayaran,  dll  yang  dilakukan  melalui internet banking , sms banking, e-money, mobile  banking .  Kedua,  aktivitas  digital yang  dapat  diartikan  sebagai  kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat melalui jaringan  internet  seperti e-tiket,  e- learning,
e-library, dll. Ketiga
perusahaan  digital  yang  memiliki  peran sebagai  penyedia  akses  baik  bagi  pihak lain maupun masyarakat.
Implementasi Sistem Aplikasi Pembayaran Digital Payment Dalam pelaksanaan Pembayaran Berbasis Cashless di Masa Pandemi Covid-19
Dzakisyah Alyus Mubarak 1 , Muhammad Heru Akhmadi 2
Halaman 117 Salah  satu  bentuk  implementasi dari  transformasi  digital  adalah  sistem marketplace. Sitem marketplace
didalamnya  terdapat  transaksi  digital, aktivitas  digital,  dan  perusahaan  digital. Sistem marketplace merupakan  sistem yang  menyediakan  layanan  daftar penyedia  barang  atau  jasa,  pemesanan barang  atau  jasa,  pembayaran,  dan pelaporan  secara  elektronik,  dalam rangka penggunaan uang persediaan yang disediakan oleh bank tempat menyimpan uang  persediaan  (Ditjen,  2019).  Pejabat Pengguna sistem marketplace terdiri dari Kuasa  BUN  Pusat,  Kuasa  BUN  di Daerah, KPA, Pemesan, PPK dan Pejabat Pengadaan,  Penerima  Barang  atau  jasa atau  Staf  PPK,  Bendahara  Pengeluaran, Penyedia Barang atau jasa.
Sistem marketplace terdiri  dari modul  administrasi,  modul  user,  modul penyedia barang atau jasa, modul belanja,
modul pembayaran, dan modul pelaporan.  Pertama,  modul  administrasi memiliki fungsi untuk melakukan unggah data  RKAKL/POK,  dokumen  penyedia barang/jasa,  dokumen  pesanan,  dan dokumen  penunjukan  pemesan,  PPK, Pejabat  Pengadaan,  Penerima  Barang atau jasa  atau Staf  PPK,  dan  Bendahara Pengeluaran.
Kedua modul user yang memiliki fungsi  untuk  membuat  user  admin Direktorat  PKN  atas  nama  Kuasa  BUN Pusat,    user  admin  KPPN  selaku  Kuasa BUN di Daerah, user admin satker, user admin  penyedia  barang  atau  jasa,  user pengirim barang/jasa, user pemesan, user PPK,  user  pejabat  pengadaan,  user bendahara  pengeluaran,  user  penerima barang  atau  jasa/staf  PPK.  Kemudian modul  penyedua  barang  atau  jasa memiliki  kegunaan  untuk  melakukan input  dan  memperbarui  data  profil penyedia barang/jasa, mengunggah foto- foto barang/jasa, penerimaan barang atau
jasa dan negosiasi, dan melakukan proses pengiriman barang/jasa.
Selanjutnya,  modul  belanja  yang memiliki  fungsi  melakukan  pemesanan barang  atau  jasa  oleh  pemesan  dalam rangka  penggunaan  UP,  melakukan verifikasi dan persetujuan atas pemesanan  barang/jasa  yang  diajukan oleh pemesan barang/jasa yang dilakukan oleh  PPK,  memilih  pejabat  pengadaan, melakukan  negosiasi  dan  pengadaan barang/jasa  oleh  pejabat  pengadaan, melakukan  penerimaan  atas  barang/jasa tersebut.  Kemudian,  modul  pembayaran yang memiliki kegunaan untuk melakukan  pembayaran  dengan  KKP atau  Kartu  Debit/CMS,    mengunduh beberapa  dokumen  seperti  pembayaran kepada penyedia
barang/jasa, pemotongan  pajak  dan  melakukan unggah  dokumen  tersebut  pada  CMS. Selain itu, juga terdapat modul pelaporan yang  memiliki  fungsi  untuk  melakukan monitor  dan  pencetakan  pembayaran yang  dilakukan  melalui  kartu  kredit, laporan potongan pajak, laporan pesanan dan  penerimaan  barang  atau  jasa,  dan laporan tagihan yang belum terbayar.

## 3. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode  kualitatif  dengan  pendekatan deskriptif  untuk  menjelaskan  hal  yang berkaitan  dengan  penggunaan  aplikasi digital  payment .  Data  primer  berasalah dari  studi  kepustakaan  dan  wawancara dengan  beberapa  narasumber  yang berkompeten.
Studi
kepustakaan digunakan  untuk  mendapatkan  sebuah informasi  melalui  kajian  literatur  yang dapat bersumber dari sebuah jurnal, buku, peraturan-peraturan, dan lain sebagainya baik  yang  dimuat  dalam  bentuk  cetak maupun media elektronik (Azizah, 2017; Syafitri & Nuryono, 2020).
Implementasi Sistem Aplikasi Pembayaran Digital Payment Dalam pelaksanaan Pembayaran Berbasis Cashless di Masa Pandemi Covid-19
Dzakisyah Alyus Mubarak 1 , Muhammad Heru Akhmadi 2
Halaman 118
Sedangkan  studi  lapangan  dapat dilakukan  melalui  wawancara    (Nazir, 1988) untuk mendapatkan informasi dari narasumber.  Wawancara dilakukan pada rentang waktu bulan Februari-April tahun 2022  dengan  narasumber  berasal  dari pegawai  Direktorat  PKN  DJPB  sebagai satuan kerja yang mengimplementasikan sistem  aplikasi digital  payment dalam pembayaran  berbasis cashless pada pelaksanaan belanja pemerintah.
Selanjutnya  pengolahan  data menggunakan  alat  analisis  Atlas.ti. Analisis  data  mendeskripsikan  hasil koding  data  dan  relasi  antar  kode  yang dibuat sebelumnya menggunakan aplikasi Atlas.ti.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  22 Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor 230/PMK.05/2016  tentang  Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013  tentang  Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja
Negara,  dan  Pasal  3  Peraturan  Menteri Keuangan  Nomor  196/PMK.05/2018
Tentang  Tata  Cara  Pembayaran  Dan Penggunaan  Kartu  Kredit  Pemerintah,
Bendahara Pengeluaran dapat melaksanakan  pembayaran  atau  tagihan kepada  negara  melalui  mekanisme  uang persediaan  dengan  menggunakan  Kartu Debit, Cash  Management  System ,  dan Kartu Kredit Pemerintah. Berdasarkan  ketentuan  Pasal  43 Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor 190/PMK.05/2012  tentang  Tata  Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor 178/PMK.05/2018,  Uang  Persediaan digunakan  untuk  keperluan  membiayai
kegiatan  operasional  sehari-hari  satuan kerja  dan  membiayai  pengeluaran  yang tidak dapat dilakukan melalui mekanisme pembayaran LS.
1. Penerapan  Sistem  Aplikasi  Digital Payment (Digipay)
Penggunaan aplikasi Digital
Payment diterapkan  di  satuan  kerja dengan  rekening  bendahara  merupakan bank  anggota  himbara  (himpunan  bank milik  negara).  Penggunaan  aplikasi Digital  Payment mengharuskan  satuan kerja  dan  vendor  untuk  memiliki rekening bendahara kantornya pada bank yang sama dan bank tersebut harus berada pada  bank  himbara.  Bank  himbara  itu sendiri yaitu himpunan bank negara yang hampir semua rekening bendahara satuan kerja  di  Indonesia  di  buka  di  rekening bank  himbara.  contoh  bank  himbara antara  lain  BNI,  BRI,  BTN,  Mandiri (Fajri  et  al.,  2021;  Juliani  &  Nurdin, 2019).
Pembayaran  melalui  aplikasi DigiPay  dilakukan  menggunakan cash management system (CMS) atau internet banking secara  non  tunai  (transfer), sehingga  bendahara  tidak  perlu  lagi menggunakan uang tunai untuk membayarkan belanja operasional kantor ke vendor. Seluruh satuan kerja di semua wilayah kerja  KPPN dapat menggunakan aplikasi DigiPay dengan syarat rekening bendahara satuan  kerja  tersebut terdapat pada bank-bank himbara.
Dengan  menggunakan  aplikasi Digital Payment, bendahara pengeluaran satuan kerja dapat memenuhi pembelian barang  yang  dibutuhkan  oleh  kantor seperti  alat  tulis  kantor,  pemeliharaan AC,  ganti sparepart ,  pemeliharaan laptop,  dan  lain  lain  yang  termasuk  ke dalam  belanja  barang  kantor.  DigiPay hanya melayani pembayaran belanja yang bersumber  dari  Uang  Persediaan  yang
Implementasi Sistem Aplikasi Pembayaran Digital Payment Dalam pelaksanaan Pembayaran Berbasis Cashless di Masa Pandemi Covid-19
Dzakisyah Alyus Mubarak 1 , Muhammad Heru Akhmadi 2
Halaman 119
dikelola  oleh  bendahara  pengeluaran. Misalnya konsumsi kantor apabila kantor melakukan rapat, maka konsumsi kantor dipesan  dan  dibayarkan  melalui  aplikasi DigiPay. Tujuan dari DigiPay itu sendiri adalah  menkonversi  pembayaran  tunai menjadi cashless sehingga  bendahara tidak perlu lagi membayar menggunakan uang  tunai  dalam  belanja  kebutuhan kantor (Yadnya, 2022).

## 2. Kendala Penerapan Aplikasi Digital
Payment (Digipay)
Terdapat beberapa kendala dalam penerapan  Digipay.  Kendala  utama dalam  penerapan  sistem  aplikasi  Digital Payment adalah kurang fleksibel dimana pembayaran digipay tidak dapat
dilakukan  antar  rekening  bank  himbara. Untuk  menggunakan  Digipay,  satker perlu  membuat  rekening  pada  bank himbara yang membuat aplikasi sehingga satuan  kerja  tersebut  tidak  bisa menggunakan  aplikasi  DigiPay  antar bank  himbara.  Hal  ini  terjadi  karena disebabkan masing-masing bank himbara membuat  aplilkasi  Digipay  sehingga tidak  mendukung  interkoneksi  antar aplikasi.  Hal  ini  berdampak  kepada supplier (vendor) yang ingin melakukan penjualan menggunakan aplikasi Digipay harus terlebih dahulu membuka rekening di  bank  himbara  yang  rekeningnya sehingga sama dengan satuan kerja yang akan bertransaksi.
Kendala berikutnya, seperti dikatakan  oleh  narasumber,  merupakan kendala yang paling besar karena efeknya menyebabkan satuan kerja tidak melanjutkan penggunaan Aplikasi Digipay,  yaitu  mindset/pola  pikir/ kebiasaan  dalam  menggunakan  aplikasi DigiPay.  Hal  ini  disebabkan  pegawai satker khususnya bendahara pengeluaran dan supplier (vendor)  lebih  suka menggunakan uang tunai dalam transaksi
belanja  negara.  Mereka  beranggapan bahwa penggunaan  aplikasi  sedikit  ribet karena  harus  membuat user,  password dan  lain  lain  yang  pada  awalnya menggunakan  uang  tunai  lalu  berubah pembayarannya menjadi cashless . Padahal  apabila  memakai  uang tunai  tersebut  akan  beresiko  seperti perwakilan  satuan  kerja  diharuskan datang ke toko atau pihak toko datang ke kantor satuan kerja untuk bisa membayar pembelian  secara  fisik.  Sementara apabila  menggunakan  aplikasi  DigiPay hanya  cukup  memakai smartphone atau device lainnya  untuk  dapat  membayar pembelian  yang  dapat  dilakukan  dari mana  saja  yang  terkesan  lebih  mudah, tidak terlalu beresiko dan cepat.
Kendala  yang  ketiga  yaitu terdapat pada SDM yang belum terbiasa menggunakan aplikasi Digipay. Beberapa bendahara  pengeluaran  satker  kurang mahir  dalam  menggunakan  aplikasi Digipay.  Sebagian  besar  masih  merasa takut dan khawatir apabila menggunakan aplikasi  Digipay  akan  menimbulkan permasalahan  baru  khsusnya  dalam mempertanggungjawabkan  bukti-bukti transaksi.
3. Faktor Keberhasilan Aplikasi Digital Payment (Digipay) Wawancara  dengan  narasumber mengindetifikasi beberapa faktor
keberhasilan  penerapan  aplikasi  Digital Payment.  Faktor  pertama  adalah  situasi Pandemi  Covid-19  dengan  pembatasan sosial  mengharuskan  birokrasi  harus dapat  beradaptasi,  seperti  pekerjaan secara work  from  home. Terkait  dengan pemenuhan  belanja  operasional  satker, aplikasi Digipay merupakan solusi dalam menyelesaikan transaksi pembelian secara online dan pembayaran secara non tunai ( cashless ).
Implementasi Sistem Aplikasi Pembayaran Digital Payment Dalam pelaksanaan Pembayaran Berbasis Cashless di Masa Pandemi Covid-19
Dzakisyah Alyus Mubarak 1 , Muhammad Heru Akhmadi 2
Halaman 120
Faktor  yang  kedua  adalah kebijakan  pemerintah  melaksanakan pembayaran  non  tunai  pada  transaksi belanja  pemerintah  secara  menyeluruh sejah  tahun  2019.  Pemerintah  bersama Bank  Indonesia  mencanangkan  Gerakan Nasional  Non  Tunai  (GNTT)  dengan tujuan  untuk  meningkatkan  kesadaran masyarakat,  pelaku  bisnis,  dan  lembaga pemerintah  untuk  memanfaatkan  sarana pembayaran melalui non tunai ( cashless ). Faktor  yang  ketiga  adalah kemajuan teknologi informasi khususnya di  sektor  perbankan.  Satuan  kerja didorong  untuk  memanfaatkan  aplikasi DigiPay  sebagai  tempat  transaksi online dalam pemenuhan kebutuhan operasional kantor. Aplikasi DigiPay dapat digunakan  untuk  pemesanan  hingga barang  diterima  tanpa  harus  melakukan tatap muka dengan penjual.
Faktor  yang  keempat,  DigiPay berbeda  dengan digital  marketplace umumnya seperti shopee, tokopedia, dan marketplace lainnya  yang  dimana aplikasi  DigiPay  bersifat  tertutup  dan memberdayakan  UMKM  sebagi  vendor yang bermitra dengan satuan kerja dalam memenuhi  kebutuhan  satker  seperti peralatan  komputer  atau  konsumsi makan.  Selain  UMKM,  koperasi  juga dapat  bergabung  pada  DigiPay  dan memasarkan  produk-produknya.  Hal  ini akan  mendukung  pertumbuhan  ekonomi negara.
Hal  yang  membedakan  adalah prinsip  pembayaran  DigiPay  yang mengacu  kepada  sistem  pengadaan barang  dan  jasa  pemerintah,  dimana barang/  jada  harus  diterima  terlebih dahulu  baru  dapat  dibayarkan.  Pada aplikasi  DigiPay  akan  memunculkan notifikasi  atas  status  barang  sudah diterima  apakah  baik  dan  benar. Konfirmasi kondisi barang akan diupdate oleh Satker.
Setelah  konfirmasi  di- update maka supplier (vendor)  akan  dapat melihat  status  barang/  jasa.  Selanjutnya bendahara pengeluaran satker melakukan pembayaran  secara  non  tunai  ( cashless ) melalui transfer atau pemindahbukuan.

## 5. SIMPULAN DAN SARAN

## 5.1. Kesimpulan
Penerapan Aplikasi Digital Payment (DigiPay) memberikan kemudahan  bagi  satuan  kerja  dalam pemenuhan  belanja  barang  kebutuhan operasional  kantor.  Aplikasi  DigiPay mendorong bendahara pengeluaran melakukan  transaksi  pembayaran  non tunai  ( cashless). Meskipun  demikian masih  terdapat  beberapa  kendala  dalam penerapannya yaitu fleksibilitas rekening, dimana  tidak  semua  satuan  kerja memiliki  rekening  bank  himbara,  pola pikir/kebiasaan  satker  dalam  memahami transaksi  non  tunai,  dan  kemampuan SDM  dalam  menggunakan  aplikasi DigiPay.  Beberapa  faktor  keberhasilan penerapan  Aplikasi  DigiPay  seperti situasi  Pandemi  Covid-19,  kebijakan pemerintah  mendorong  pembayaran  non tunai,  kemajuan  teknologi  informasi perbankan,  dan  model  bisnis  DigiPay yang  mendorong  UMKM  dan  Koperasi ikut andil dalam pengadaan barang / jasa satuan kerja.

## 5.2. Saran
Untuk dapat memaksimalkan dan memperluas penggunaan aplikasi
DigiPay  maka  dua  hal  perlu  dilakukan seperti  sosialisasi  yang  lebih  masif kepada  pelaku  UMKM  dan  Koperasi untuk pelibatan dalam pengadaan barang dan  jasa  pemerintah.  Sosialisasi  juga perlu  diberikan  kepada  bendahara pengeluaran tentang penggunaan aplikasi DigiPay.  Hal  lain  yang  perlu  adalah
Implementasi Sistem Aplikasi Pembayaran Digital Payment Dalam pelaksanaan Pembayaran Berbasis Cashless di Masa Pandemi Covid-19
Dzakisyah Alyus Mubarak 1 , Muhammad Heru Akhmadi 2
Halaman 121
perbaikan  aplikasi  DigiPay  yang  bisa memfasilitasi pembayaran multi rekening bang himbara. Hal ini meudahkan satker dan  supplier  (vendor)  tidak  perlu membuka rekening pada setiap bank.
Implementasi Sistem Aplikasi Pembayaran Digital Payment Dalam pelaksanaan Pembayaran Berbasis Cashless di Masa Pandemi Covid-19
Dzakisyah Alyus Mubarak 1 , Muhammad Heru Akhmadi 2
Halaman 122

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Azizah,  A.  (2017).  Studi  kepustakaan  mengenai  landasan  teori  dan  praktik  konseling naratif. Jurnal Mahasiswa Universitas Negeri Surabaya .
Danuri, M. (2019). Perkembangan dan Transformasi Teknologi DIgital. Infokam , XV (II), 116–123.
Fajri, A., Izzati, A. K., & Munandar, A. (2021). Pengukuran Pengungkapan Sustainability Reporting  Himpunan  Bank  Negara  (Himbara). Jurnal  Ilmiah  Akuntansi  Dan Keuangan , 04 (01), 27–39.
Houston, D. D. (2020).  Adopsi  Penerimaan  Digital Payment Pada  Kalangan Milenial.
Medium , 7 (2), 55–67. https://doi.org/10.25299/medium.2019.vol7(2).4094
Juliani,  W.,  &  Nurdin.  (2019).  Perbandingan  Kinerja  Keuangan  Bank  HIMBARA Sebelum  dan  Sesudah  Adanya  Kerjasama  Pada  ATM  Merah  Putih. Prosiding Manajemen , 5 (1). Nazir, M. (1988). MetodePenelitian. Jakarta: . Ghalia Indonesia.
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-20/PB/2019 Tentang uji Coba Penggunaan  Uang  Persediaan  Melalui  Marketplace  Digital  Payent  pada  Satuan Kerja.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah.
Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  230/PMK.05/2016  tentang  Kedudukan  dan Tanggung  Jawab  Bendahara  Pengeluaran  pada Satuan  Kerja Pengelola  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Syafitri, E. R., & Nuryono, W. (2020). Studi Kepustakaan Teori Konseling Dialectical Behavior Therapy. Jurnal BK Universitas Negeri Surabaya , 11 , 53–39.
Yadnya, I. D. G. S. A. (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemanfaatan Digital-Marketplace Dalam Belanja APBN. Journal Scientific of Mandalika , 3 (6), 9–25.