## Al-Mizan
Jurnal Pemikiran Hukum Islam ISSN 1907-0985,  E ISSN 2442-8256 Vol. 14, No. 2, 2018, h. 262-281
DOI: https://doi.org/10.30603/am.v14i2.837

## Studi Metodologis Fikih Zakat Profesi dalam Perspektif Yusuf al-Qardhawi

## Mohamad R. Tuli dan Sofyan A.P. Kau
Pascasarjana IAIN Sultan Amai Gorontalo Email: rahmatmaulidan82@gmail.com; sofyan.ap.kau@gmail.com
Abstract: The purpose of this study was to determine the method, foundation and reasoning of  Yusuf  al-Qardhawi's  law  on  professional  zakat.  This  research  is  a  library  research  with data  collection  methods  in  the  form  of  quoting,  adapting  and  analyzing  using  content analysis. The results showed that according to Yusuf al-Qardhawi, ijtihad is a serious effort by exerting all abilities by those who have the authority in order to find answers to religious law  through  istinbât  both  done  hourly  (collective)  or  fardi  (individual)  by  involving  other experts  .  The  results  of  the  ijtihad  are  based  on  the  maqâsid  al-syarî‘ah  using  the  qiyas method. On the basis of this principle Yusuf al-Qardhawi stipulates that in determining the obligatory zakat from the profession does not wait a year. The determination of the law does not stand alone, but is supported by the Qur'anic texts, hadith, and analogies. The aspect of justice in determining the obligation of professional zakat for every Muslim is because zakat is  essentially  worship  related  to  property.  A  person  who  has  fulfilled  his  requirements  is required to fulfill it, not solely on the basis of his generosity, but if necessary even under pressure from the authorities.
Keywords: Professional Zakat, Yusuf al-Qardhawi, Istinbat, Ijtihad

## Methodological Study of Juriscprudence of Professional Zakat in Yusuf al-Qardhawi's Perspective
Abstrak:  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  metode,  landasan  dan  penalaran hukum  Yusuf  al-Qardhawi  tentang  zakat  profesi.  Penelitian  ini  adalah  penelitian kepustakaan  dengan  metode  pengumpulan  data  berupa  mengutip,  menyadur  dan menganalisis  dengan  menggunakan  analisis  isi.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa menurut  Yusuf  al-Qardhawi,  ijtihad  merupakan  upaya  yang  sungguh-sungguh  dengan mengerahkan  segala  kemampuan  oleh  yang  memiliki  otoritas  dalam  rangka  menemukan jawaban hukum agama melalui istinbât baik dilakukan secara jamâ’î (kolektif) maupun fardî (individu)  dengan  melibatkan  pakar  lain.  Hasil  ijtihad  tersebut  didasarkan  kepada maqâsid al-syarî‘ah dengan menggunakan metode qiyas. Atas dasar prinsip inilah Yusuf al-Qardhawi menetapkan  dalam  menentukan  wajib  zakat  hasil  profesi  tidak  menunggu  satu  tahun. Penetapan hukum tersebut tidak berdiri  sendiri, tetapi didukung oleh nash al-Quran, hadis, dan analogi. Aspek keadilan dalam penentuan kewajibannya zakat profesi bagi setiap muslim karena  secara  esensial  zakat  adalah  ibadah  yang  berkaitan  dengan  harta  benda.  Seseorang yang  telah  memenuhi  syarat-syaratnya  dituntut  untuk  menunaikannya,  bukan  semata-mata atas dasar kemurahan hatinya, tetapi kalau perlu bahkan dengan tekanan penguasa.
Kata Kunci: Zakat Profesi, Yusuf al-Qardhawi, Istinbat, Ijtihad

## Perspektif Yusuf al-Qardhawi

## A. Pendahuluan
Islam  dikenal  sebagai  agama  yang  universal  maka  tidak  luput  dari  membicarakan prinsip-prinsip perekonomian dan keuangan negara, karena keuangan merupakan darah untuk jalannya  roda  pemerintahan  suatu  negara.  Zakat  dalam  Islam  tidak  hanya  dapat  ditinjau sebagai  aspek  ibadah,  tetapi  juga  merupakan  salah  satu  sektor  yang  membantu  pendanaan Negara. 1 Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang diwajibkan agama atas umat Islam yang  mampu.  Membayar  zakat  berarti  menyucikan  diri  dan  harta  dari  hak-hak  orang  lain, sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah swt. bahwa:
Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan  mereka  dan  mendoalah  untuk  mereka.  Sesungguhnya  doa  kamu  itu (menjadi)  ketenteraman  jiwa  bagi  mereka.  Dan  Allah  Maha  Mendengar  lagi  Maha Mengetahui (QS at-Taubah/9: 103). 2
Maksud  ayat  tersebut  bahwa  yang  dinamakan  zakat  itu  membersihkan  diri  dari kekikiran  dan  cinta  yang  berlebih-lebihan  kepada  harta  benda.  Intinya  zakat  itu menyuburkan  sifat-sifat  kebaikan  dalam  hati  dan  memperkembangkan  harta  benda.  Zakat merupakan jembatan menuju Islam, siapa yang melewatinya akan selamat sampai tujuan dan siapa yang memilih jalan lain akan tersesat. Abdullah bin  Mas’ud mengungkapkan‛ ‚Anda sekalian  diperintahkan  menegakkan  shalat  dan  membayarkan  zakat.  Siapa  yang  tidak mengeluarkan  zakat  maka  shalatnya  tidak  akan  diterima. 3 Zakat  termasuk  dalam  ibadah maliyah ijtima’iyah, artinya ibadah di bidang harta yang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam membangun masyarakat.  Jika zakat dikelola dengan baik, baik pengambilan maupun pendistribusiannya, pasti akan dapat mengangkat kesejahteraan masyarakat. 4
Perintah  menunaikan  zakat  atas  harta  dan  penghasilan  yang  diperoleh,  mendidik umat  Islam  agar  menjauhi  sifat  mementingkan  diri  sendiri,  dan  sebaliknya  mewujudkan semangat  berbagi  dengan  orang  lain.  Kesadaran  berzakat  dipandang  indikator  utama ketundukan seseorang pada ajaran  hukum Islam. 5 Salah satu bentuk terobosan hukum yang harus  dilakukan  dalam  bidang  zakat  ini  adalah  dengan  mengembangkan  hukum  zakat  itu sendiri yang salah satunya adalah menjadikan penghasilan profesi sebagai salah satu hal yang wajib  dikeluarkan  zakatnya,  sebab  penghasilan  profesi  adalah  salah  satu  sumber  mata pencaharian umat manusia yang sangat potensial di zaman modern. 6
Zakat  penghasilan  atau    profesi  adalah  termasuk  masalah ijtihadi,  yang telah dikaji dengan  seksama  menurut  pandangan  hukum  syariah  dengan  memperhatikan  hikmah  zakat dan dalil-dalil syar’i yang berkaitan dengan masalah zakat. Rasa-rasanya kurang adil apabila menetapkan  seorang  petani  yang  berpenghasilan  mengetam  padinya  15  kwintal  diharuskan mengeluarkan zakatnya 10%, sedangkan orang-orang yang berpenghasilan sepuluh kali lipat
1 Wardi A. Wahab, Peran Kelembagaan Amil Zakat Pada Periode Awal Islam (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2007), 77.
2 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009), 203.
3 Yusuf  al-Qardhawi, Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 92.
4 Didin Hafidhuddin, Zakat dalam  Perekonomian  Modern (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 140.
5 Departemen  Agama  RI., Pedoman  Zakat  (Jakarta:  Direktorat  Pemberdayaan  Zakat  Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2006), 4.
6 Ahmad  Supardi  Hasibuan, Zakat  Profesi  dan  Penerapan  (Pekanbaru:  Kantor  Wilayah  Kementerian Agama Provinsi Riau, 2010), 13.
dari  petani  karena  profesinya  tidak  terkena  zakat  dengan  alasan  Nabi  saw.  tidak mensyariatkannya.  Dalam  sejarah  Islam,  Umar  bin  Khattab  telah  mengambil  zakat  atas binatang kuda yang tidak pernah dilakukan Rasulullah dan Abu Bakar. 7 Ini dapat diketahui dari sabda Nabi saw.:
Dari  Umar  r.a.  beliau  menyatakan  ada  beberapa  orang  dari  negeri  Syam  menghadap kepada beliau lalu berkata: Kami berhasil mendapatkan harta rampasan yang banyak, kuda  dan  para  tawanan.  Kami  ingin  ada  zakat  yang  mensucikan  kami  dalam  harta rampasan  ini.  Umar  berkata,  yang  demikian  itu  tidak  pernah  dilakukan  dua  rekan sebelumku,  sehingga  aku  pun  tidak  berani  melakukannya.  Lalu  dia  bermusyawarah dengan para sahabat, di antara mereka ada Ali bin Abi Thalib yang berkata, itu adalah hal  yang  baik,  meskipun  itu  juga  bukan  merupakan jizyah  yang  kemungkinan  akan diambil orang-orang sesudah engkau ( HR. Ahmad). 8
Pada dasarnya bentuk-bentuk usaha modern, volume yang besar, sumber yang luas itu merupakan sesuatu yang belum dikenal oleh ulama fikih klasik pada masa silam, karena pola kehidupan  masyarakat  pada  masa  itu  masih  bersumber  pada  agrarian,  seperti  tanam- tanaman,  biji-bijian,tumbuh-tumbuhan,  dan  ternak.  Selain  itu  juga  tidak  dapat  dipungkiri bahwa  faktor  sosial  budaya  mempunyai  pengaruh  penting  dalam  mewarnai  produk-produk pemikiran hukum Islam dalam bentuk kitab fikih, peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, maupun fatwa-fatwa ulama. 9
Sekarang telah terjadi pergeseran justeru penghasilan dari jasa atau usaha profesi saat ini  jauh  lebih  besar  dan  terus  berkembang  disbanding  dengan  hasil  pertanian.  Apakah  ini sudah  selayaknya  menjadi  kajian  komperatif  antara  petani  dengan  kalangan  profesi  yang menghasilkan  perbandingan  tidak  rasional,  jika  petani  diwajibkan  membayar  zakat  dengan hasil  pertaniannya  (yang  juga  merupakan  hasil  analisis  ijtihad,  baik  analisis qiyas  maupun istidlal,  sementara  para  pelaku  jasa  profesional  tidak  dikenai  kewajiban  zakat  dari  hasil usahanya  dengan  argumentasi qiyas.  Pada  hal  secara  umum  ada  makna  ayat  yang menunjukkan  pada  perintah  kepada  orang-orang  yang  beriman  untuk  menginfaqkan sebahagian dari hasil usahanya yang baik lagi halal sebagaimana firman Allah swt.:
Hai  orang-orang  yang  beriman,  nafkahkanlah  (di  jalan  Allah)  sebagian  dari  hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.  dan  janganlah  kamu  memilih  yang  buruk-buruk  lalu  kamu  menafkahkan daripadanya,  Padahal  kamu  sendiri  tidak  mau  mengambilnya  melainkan  dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji (QS. al-Baqarah/2: 267. 10
Persoalan ini menjadi agenda pembahasan yang berkepanjangan, apakah pembahasan zakat  profesi  dimasukan  dalam  agenda  pembahasan  zakat.  Para mufassirin yang dipandang representative seperti Al-Maragh>i> dalam Tafsi>r Al-Maragh>i>. 11 Ibn al-‘Arabi dalam Ah>kam al-
7 Asy-Syaukani, Nail al-Authar, Juz IV (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1994), 184.
8 Asy-Syaukani, Nail al-Authar, Juz IV, 184.
9 Muhammad  Iqbal, Fiqh  Siyasah:  Konstektualisasi  Doktrin  Politik  Islam  (Jakarta:  Gaya  Media Pratama , 2001), 49.
10 Kementerian Agama RI., Al-Qur’an dan Terjemahannya, 67.
11 Ahmad  Musatafa al-Maraghi, Tafsi>r al-Maraghi>>, Jilid III (Bairu>t: Da>r al-Fikr, 1974), 31-34.

## Perspektif Yusuf al-Qardhawi
Quran, 12 Al-Fairuzzabadi  dalam Tanwi>r  al-Miqbas  min  Tafsi>r  Ibn  ‘Abbas 13 pada  intinya sepakat  memberikan  penafsiran  bahwa  katagori  jenis  harta  yang  wajib  dizakatkan  hanya berlaku pada kelompok jenis harta yang telah ditetapkan nash pada masa silam, sedangkan profesi merupakan suatu hal yang tidak diagendakan sebagai yang wajib dizakatkan.
Kajian  zakat  profesi  ini  pun  tidak  luput  menjadi  perhatian  dan  perbincangan  yang serius dalam fikih Kontemporer Indonesia. Ini terlihat dari hasil keputusan fatwa dan metode analisis  yang  dikembangkan  fikih  kontemporer  Indonesia,  seperti  Nahdatul  Ulama, Muhammadiyah, Perserikatan Islam, al-Washliyah, Majelis Ulama Indonesia, pengamat dan praktisi dari berbagai latar belakang disiplin ilmu yang berbeda disebabkan tendensi kultural yang  sangat  ditentukan  oleh  kondisi  sebagai  illat  hukumnya.  Dengan  demikian  kewajiban, nisab, haul, dan persentase zakatnya tidak terlepas dari illat hukumnya.
Berdasarkan waktu yang relatif singkat, profesi bisa menghasilkan uang yang begitu banyak, misalnya dokter, akuntan, konsultan, notaris, insinyur dan lain-lain. 14 Zakat profesi merupakan pembahasan yang baru, karena belum banyak dibicarakan pada zaman Rasul, dan setiap ulama berbeda pendapat dalam memahami hukum dari adanya zakat profesi. Beberapa ulama kemudian menganalogikan dengan aturan zakat yang sudah ada, lewat pertimbangan kesamaan illat  (sebab  hukum),  antara  hukum  asalnya  dengan  furu-nya.  Namun  mereka bersilang  pendapat  mengenai  harus  di- qiyas-kan  ke  mana. 15 Diantara  ulama  ada  yang menganalogikan  kepada  zakat  emas  dan  perak, 16 serta  perdagangan  ( tijarah),  sehingga nisabnya 85 gram emas murni dan kadarnya 2,5%, sehingga nisabnya 5 wasaq atau 653 kg beras dan kadarnya 5% (jika dengan irigasi) atau 10 % (non irigasi).
Zakat  profesi  dalam  praktiknya  masih  mengundang  pro  dan  kontra  di  tengah masyarakat.  Adanya  perbedaan  pandangan  di  kalangan  ulama  telah  menyebabkan  zakat profesi  masih  belum  sepenuhnya  terlaksana  bagi  golongan  profesional.  Namun  jika  kita merujuk  kepada  Undang-Undang  No.  23  Tahun  2011  tentang  Pengelolaan  Zakat,  di  dalam pasal 4 poin h, menyatakan bahwa  ‚harta yang wajib dizakati adalah hasil pendapatan dan jasa.‛  Atas  dasar  inilah  setiap  orang  Islam  yang  mempunyai  pekerjaan  dan  menghasilkan uang yang besar sebagai upah/gaji, atau  atas jasanya  tentu termasuk dalam katagori dalam pasal ini, sehingga bagi umat Islam di kalangan golongan profesional sudah tidak ada alasan lagi untuk tidak mengeluarkan zakat dari hasil pendapatannya.

## B. Metode Istinbath Hukum Yusuf al-Qardhawi dalam Zakat Profesi
Zakat  profesi  adalah  zakat  yang  dikeluarkan  dari  penghasilan  profesi  (hasil  profesi) bila telah mencapai nisab. Profesi tersebut misalnya pegawai negeri atau swasta, konsultan, dokter,  notaris,  akuntan,  artis,  dan  wiraswasta.  Adapun  orang  orang  yang  mensyari’atkan zakat  profesi  memiliki  alasan  sebagai  berikut,  berbeda  dengan  sumber  pendapatan  dari pertanian, peternakan dan perdagangan, sumber pendapatan dari profesi tidak banyak dikenal di masa generasi terdahulu. Oleh karena itu, pembahasan mengenai tipe zakat profesi tidak
12 Ibn al- |Arabi, Ah>kam al-Qur’an, Jilid I (Kairo: Isa al-Babi al-Halabi, 1972), 234-235.
13 Al-Fairuzzabadi, Tanwi>r al-Miqbas min Tafsi>r Ibn  |Abbas ( Beiru>t: Da>r al-Fikr, t.th.), 31.
14 Pengurus Pusat Muhammadiyah, Himpunan Munas Tarjih Muhammadiyah (Yogyakarta: Gramasurya, 2014), 347.
15 Jalaluddin  Rahmat, Islam  Aktual,  Refleksi  Sosial  Seorang  Cendikiawan  Muslim (Bandung:  Mizan, 1999), 148.
16 Lihat Hasil Munas Tarjih Muhammadiyah XXV di Jakarta 5-7 Juli 2000.
dapat  dijumpai  dengan  tingkat  kedetilan  yang  setara  dengan  tipe  zakat  yang  lain.  Namun, bukan  berarti  pendapatan  dari  hasil  profesi  terbebas  dari  zakat,  karena  zakat  secara hakikatnya  adalah  pungutan  terhadap  kekayaan  golongan  yang  memiliki  kelebihan  harta untuk diberikan kepada golongan yang membutuhkan. 17
Zakat  profesi  adalah  zakat  yang  dikenakan  pada  tiap  pekerjaan  atau  keahlian profesional  tertentu,  baik  yang  dilakukan  sendiri  maupun  yang  dilakukan  bersama  dengan orang/lembaga  lain,  yang  mendatangkan  penghasilan  (uang)  yang  memenuhi  nisab  (batas minimum  untuk  bisa  berzakat).  Ada  pendapat  lain  yang  menyatakan  bahwa  zakat  profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan yang diperoleh dari pengembangan potensi diri  yang  dimiliki  seseorang  dengan  cara  tertentu  sesuai  dengan  syariat  Islam.  Contohnya adalah profesi dokter, konsultan, advokat, dosen, akuntan dan arsitek. 18
Profesi  secara  istilah  berarti  suatu  pekerjaan  yang  membutuhkan  pengetahuan, keahlian,  dan  kepintaran.  Yusuf  al-Qardhawi  lebih  jelas  mengemukakan  bahwa  profesi adalah  pekerjaan  atau  usaha  yang  menghasilkan  uang  atau  kekayaan  baik  pekerjaan  atau usaha itu dilakukan sendiri, tanpa bergantung kepada orang lain, maupun dengan bergantung kepada  orang  lain,  seperti  pemerintah,  perusahaan  swasta,  maupun  dengan  perorangan dengan memperoleh upah, gaji, atau honorium. 19
Yusuf  al-Qardhawi  menyatakan  bahwa  menyusun  fikih  menurut  metode  modern menjadikan zakat menjadi bagian dari fikih sosial-ekonomi tidak pada ibadah. Sama halnya dari  segi  kodifikasi,  zakat  haruslah  termasuk  ke  dalam  lingkup  perundangan  sosial  dan ekonomi.  Mengenai  hal  ni ṣ ab  juga  beliau  tidak  sependapat  dengan  orang-orang  yang berupaya menyesuaikan besar dan ni ṣ ab zakat sesuai dengan perubahan waktu, tempat, dan keadaan,  dengan  beralasan  demi  menjaga  kepentingan  dan  kemanfaatan  umum, yang  mana akan  mengilangkan  ciri-ciri  religius  zakat  dan  mengubahnya  menjadi  pajak  biasa,  seperti pajak-pajak yang diterapkan oleh berbagai pemerintah di berbagai negara sekarang. 20
Jadi  penghasilan  yang  diperoleh  dari  kerja  sendiri  itu,  merupakan  penghasilan proesional  murni,  seperti  penghasilan  seorang  dokter,  insinyur,  deseiner,  advokat,  seniman, penjahit, tenaga pengajar (guru, dosen, dan guru besar), konsultan, dan sejenisnya. Adapun hasil  yang  diperoleh  dari  pekerjaan  yang  dilakukan  dengan  pihak  lain  adalah  jenis-jenis pekerjaan seperti pegawai, buruh, dan sejenisnya. Hasil kerja ini meliputi upah dan gaji atau penghasilan-penghasilan tetap lainnya yang mempunyai nisab.
Menurut  Yusuf  al-Qardhawi,  profesi  (pekerjaan)  yang  menghasilkan  uang  ada  dua macam.  Pertama,  pekerjaan  yang  dikerjakan  sendiri  tanpa  tergantung  kepada  orang  lain, berkat  kecekatan  tangan  ataupun  otak.  Penghasilan  yang  diperoleh  dengan  cara  ini merupakan  penghasilan  profesional,  seperti  penghasilan  seorang  dokter,  insinyur,  advokat seniman,  penjahit,  tukang  kayu  dan  lain-lainnya.  Kedua,  pekerjaan  yang  dikerjakan seseorang  buat  pihak  lain  baik  pemerintah,  perusahaan,  maupun  perorangan  dengan
17 http://repo.iain-tulungagung.ac.id/9707/5/BAB%20II.pdf, diakses tanggal 18 Juli 2018.
18 Asmuni dan Siti Mujiatun, Bisnis Syariah: Suatu Alternatif Pengembangan Bisnis yang Humanistik dan Berkeadilan (Cet. III; Medan: Perdana Publishing, 2016), 118.
19 Yusuf al-Qardhawi , Fiqh al-Zakah (Cet. II; Lebanon: Mu'assisah Ar-Risalah, 1973), 459.
20 Yusuf  al-Qardhawi, Hukum  Zakat  (Studi  Komparatif  Mengenai  Status  dan  Filsafat  Zakat Berdasarkan    Qur’an  dan  Hadits,  terj.  Salman  Harun  dan  Didin  Hafidhuddin    dan  Hasanuddin,  Fiqhu  Zakat (Cet. III; Bogor: PT. Pustaka Litera Antar Nusa, 1993), 27-28.
memperoleh upah, yang diberikan dengan tangan, otak, ataupun kedua-duanya. Penghasilan dari pekerjaan seperti itu berupa gaji, upah, ataupun honorarium. 21
Al-Qardhawi  menyebutkan,  bahwa  nalar  argumentasi  dan  metode  yang  digunakan dalam  menghukumi  terpenuhinya  syaratnya  sebagai  muzakki.  Dalam  tentang  adanya kewajiban  zakat  untuk  jenis  profesi  apapun  bagi  setiap  muslim  adalah qiyas.  Selain  qiyas, landasan,  basis  dasar  argumentasi  yang  digunakan  al-Qardhawi    dalam  penetapan  hukum zakat  profesi  adalah  keadilan  yang  proporsional,  hal  tersebut  nampak  terlihat  ketika  al- Qardawi>  menyebutkan  zakat  profesi  serta  membandingkannya  dengan  jenis  kategori  zakat yang lain, seperti padi, tanaman dan lain sebagainya. 22
Penggunaan qiyas  dalam penetapan zakat profesi ini, di-qiyas-kan dengan zakatnya emas  dan  perak. 23 Al-Qardhawi>  juga  menganalogikan  zakat  profesi  dengan  zakat  uang, jumlah nishab serta besarnya presentase zakatnya disamakan dengan zakat uang, yaitu 2,5% dari sisa pendapatan bersih setahun. 24 Sedangkan dalam masalah haulnya (sebagai alternatif lain), al Qardawi> mengqiyaskan dengan zakatnya buah-buahan dan tanaman (zakat al tsimar wa al zuru ‟ ), sehingga nishabnya adalah 5 wasaq (750 kg) beras, dengan kadar dan ukuran 5%  (jika  perawatannya  menggunakan  irigasi)  atau  10%  (jika  perawatannya  tanpa  irigasi). Beliau  juga  menganalogikan  zakat  profesi  dengan  zakat  hasil  perdagangan  karena menurutnya hal itu sama-sama hasil usaha.
Al-Qardhawi  juga  menjelaskan  tentang  adanya  aspek  keadilan  dalam  penentuan kewajibannya zakat profesi bagi setiap muslim. Karena secara esensial, zakat adalah ibadah yang  berkaitan  dengan  harta  benda.  Seseorang  yang  telah  memenuhi  syaratsyaratnya dituntut  untuk  menunaikannya,  bukan  semata-mata  atas  dasar  kemurahan  hatinya,  tetapi kalau perlu bahkan dengan tekanan penguasa. 25
Adapun yang membedakan zakat dalam Islam dengan kebajikan dan perbuatan baik kepada orang-orang miskin dan lemah dengan agama-agama lainnya, di antaranya:
1. Zakat  dalam  Islam  bukan  hanya  suatu  kebajikan  dan  perbuatan  baik,  tetapi  salah  satu fondamen (rukun) Islam yang utama.
2. Zakat  menurut  pandangan  Islam  adalah  hak  fakir  miskin  dalam  kekayaan  orang-orang kaya.
3. Zakat merupakan kewajiban yang telah ditentukan oleh agama baik besar, nishob, besar, batas-batas, syarat-syarat, waktu, dan cara pembayarannya dengan sejelas-jelasnya.
4. Kewajiban  tidak  hanya  dipikul  oleh  orang  yang  melaksanakannya  melaikan  tanggung jawab pula untuk mendistribusikannya oleh pihak pemerintah.
5. Negara berwenang memberi sanksi bagi yang tidak melaksanakannya.
6. Bagi  golongan  bersenjata  yang  enggan  membayar  zakat,  maka  pemerintah  memberi sanksi dengan membunuhnya.
21 Abdul Ghofur Anshori, Hukum dan Pemberdayaan Zakat Upaya Sinergis Wajib Zakat  dan Pajak Di Indonesia (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), 86.
22 Muhammad  Aziz  dan  Sholikah,  ‚Metode  Istinbath  Hukum  Zakat  Profesi  Pesrpektif  Yusuf  Al- Qardhawi  dan  Implikasinya  terhadap  Pengembangan  Objek  Zakat  di  Indonesia,‛ Ulul  Albab:  Jurnal  Studi Islam, Vol. 16, No. 1 (2015), 108-109.
23 Muhammad Aziz dan Sholikah, ‚Metode Istinbath Hukum Zakat Profesi, 109.
24 Tim Emir, Panduan Zakat Lengkap (Cet. I; Jakarta: Erlangga,  2016), 61. 25 Atik Abidah, Zakat Filantropi dalam Islam (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2011), 70.
7. Kekayaan  zakat  tidak  boleh  diserahkan  semaunya  saja  melainkan  kepada  yang  berhak menerimanya.
8. Zakat  diberikan  secara  rutin  guna  memberi  dampak  perubahan  baik  dari  segi  ekonomi maupun kehidupan bagi yang menerimanya.
9. Mempunyai nilai spiritual, moral, sosial, dan politik. 26
Al-Qardhawi mengemukakan bahwa harta kekayaan yang diperoleh dari sumber mata pencaharian  legal  (sah)  yang  mencapai  nisabnya,  wajib  dikeluarkan  zakatnya,  termasuk didalamnya  kekayaan  yang  diperoleh  dari  penghasilan  profesi.  Hasil  pemikiranya  ini didasarkan  pada  al-Qur’an,  sunnah  dan  logika.  Akan  tetapi  sekalipun  buah  pemikiranya bukan  dalam  bentuk taqlid,  al-Qaradawi  banyak  juga  menukil  dan  kadang-kadang menguatkan pendapat ulama klasik. Hal ini terlihat jelas dalam tulisannya dalam kitab Fiqh al-Zakat. 27
Muhammad  al  Ghazali  dalam  karya nya  yang  berjudul Al-Islam  wa  al-Awda’  al- Iqtisadiya sebagaimana dikutip Syarin Harahap menyatakan penghasilan berupa jasa profesi wajib dikeluarkan zakatnya, dan nisab-nya dipersamakan dengan nisab hasil pertanian, yaitu 5 wasaq atau 653 kilogram gandum. Abu hanifah dan Imam Maliki menyatakan bahwa harta penghasilan  itu  dikeluakan  zakatnya  bila  mencapai  masa  setahun  penuh.  Sedangkan  Imam Syafi’i  berpendapat  bahwa  harta  penghasilan  gaji  dan  profesi  tidak  wajib  di  zakati.  Ibn Hmzjuga  menyatakan  bahwa  terdapat  kekacauan  pendapat  dan  salah.  Menurutnya,  semua pendapat  itu  hanya  dugaan  belaka,  tidak  memiliki  landasan,  baik  al-Quran,  Hadist,  ijma’, maupun qiyas dan yang dapat dipertimbangkan adalah pendapat daud zahiri yang ke luar dari pertentangan  pendapat  di  atas.  Ia  berpendapat  bahwa  seluruh  harta  penghasilan  wajib dikeluarkan zakat tanpa persyaratan satu tahun. 28
Menurut Yusuf al-Qardawi bahwa besar zakat profesi adalah seperempat puluh atau 2,5 %, baik untuk harta yang bisa dihitung temponya setahun atau penghasilan yang tidak bermasa  tempo.  Mengenai  ini  beliau  berdalil  dengan  tindakan  ibnu  Mas ‟ ud  dan  Muaiyah yang  telah  memotong  berupa  zakat  dari  gaji  para  tentara  dan  para  penerima  gaji  lainnya lansung  didalam  kantor  pembayaran  gaji,  juga  sesuai  dengan  apa  yang  diterapkan  oleh khalifah  Umar  bin  Abdul  Aziz.  Pengiyaskan  penghasilan  kepada  gaji  yang  diberikan  oleh khalifah  kepada  tentara  itu  lebih  kuat  dari  pada  pengiyasannya  kepada  hasil  pertanian. 29 Yusuf  al-Qardawi  dengan  merujuk  pendapat  Imam  az-Zuhri  dan  al-Auza’i  menegaskan bahwa  seseorang  boleh  menunda  pembayaran  zakatnya  jika  ada  kepentingan  lain  yang mendesak.  Akan  tetapi  jika  seseorang  merasa  khawatir  uang  tersebut  terbelanjakan  untuk keperluan lain, dia wajib segera mengeluarkan zakatnya. 30
Merujuk  pendapat  Yusuf  al-Qardhawi  tersebut  dapat  diberikan  penegasan  bahwa secara  langsung,  zakat  harus  segera  dihitung  2,5%  dari  penghasilan  kotornya  setelah penghasilan diterima. Metode ini lebih tepat dan adil bagi seseorang yang tidak mempunyai tanggungan  atau  tanggungannya  kecil.  Misalnya:  Seseorang  yang  masih  lajang  dengan
26 Yusuf al-Qardhawi, Hukum Zakat, 88.
27 http://digilib.uinsby.ac.id/1988/10/Bab%203.pdf, diakses tanggal 26 Juli 2018.
28 http://digilib.uinsby.ac.id/1988/10/Bab%203.pdf, diakses tanggal 26 Juli 2018.
29 Yusuf al-Qardawi, Daur al-Zakat fi ilaj al-Musykilat al-Iqtishadiyyah, terj. Sari Narulita, Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005), 486.
30 Yusuf al-Qardawi , Fiqh al-Zakah, 484.
penghasilan  Rp  4.000.000  tiap  bulannya,  maka  wajib  membayar  zakat  sebesar  :  2,5%  x Rp.4.000.000 = Rp 100.000 per bulan atau Rp 12.000.000 per tahun.
Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas jelaslah bahwa setiap penghasilan yang  didapat  dengan  cara  yang  halal  dan  baik,  apabila  telah  mencapai nisabnya  wajib dikeluarkan zakatnya.

## C. Landasan Hukum Pemikiran Yusuf al-Qardhawi tentang Zakat Profesi
Adapun landasan hukum yang digunakan dalam menetapkan hukum zakat profesi QS al-Baqarah/2:  43  dan  267.  Menurut  Yusuf  al-Qaradawi,  perintah  mengeluarkan  zakat  pada ayat  tersebut  mencakup  semua  harta  kekayaan  yang  diusahakan  dengan  cara  yang  sah, termasuk  penghasilan  usaha  profesi. 31 Secara  logika,  menurutnya  tidak  wajar  apabila golongan  profesional,  seperti  dokter,  pengacara,  konsultan  yang  memperoleh  harta  secara mudah  dan  sejumlah  penghasilan  rata-rata  melebihi  penghasilan  penghasilan  petani,  tidak dibebani dengan kewajiban zakat, sebaliknya petani kecil yang membanting tulang dari pagi sampai sore dengan penghasilan hanya cukup senisab, dituntut mengeluarkan zakat 5% atau 10%  dari  peghasilan  tersebut. 32 Penentuan  wajib  zakat  hasil  profesi  tidak  menunggu  satu tahun, Y ū suf al-Qardawi memberikan beberapa alasan yang antara lain:
1. Bahwasannya  berdasarkan  ketetapan  para  ulama  hadis  persyaratan  satu  tahun  (haul) dalam  seluruh  harta  termasuk  harta  penghasilan  tidak  berdasar  nas  yang  mencapai tingkat ş ahih atau hasan yang darinya bisa diambil ketentuan hukum syara’ yang berlaku umum bagi umat
2. Walaupun  ada  perbedaan  antara  sahabat  dan  tabi’in  dalam  masalah haul  tetapi perbedaan itu tidak berarti bahwa salah satu lebih baik dari pada yang lain, oleh karena itu,  maka  persoalannya  dikembalikan  pada  nas-nas  yang  lain  dan  kaidah-kaidah  yang lebih  umum,  misalnya  firman  Allah:  ‚Bila  kalian  berbeda  pendapat  tentang  sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Quran) dan kepada Rasul (hadis) QS.an-Nis ā : 59).‛
3. Para  Ulama  yang  tidak  mempersyaratakan  satu  tahun  bagi  syarat  harta  penghasilan wajib  zakat  lebih  dekat  kepada  nas  yang  berlaku  umum  daripada  mereka  yang mempersyaratkannya,  karena  nas-nas  yang  mewajibkan  zakat  baik  alquran  maupun dalam  Sunnah  datang  secara  umum  dan  tegas  dan  tidak  terdapat  di  dalamnya persyaratan setahun. Misalnya ‚Berikanlah seperempat puluh harta benda kalian‛,. Harta tunai  mengandung  kewajiban  seperempat  puluh,  dan  diikutkan  oleh  keturunan,  firman Allah:  ‚Hai  orang-orang  yang  beriman,  keluarkanlah  sebagian  hasil  usaha  kalian‛(al Baqarah: 167). Kata m ā kasabtum merupakan kata umum yang artinya mencakup segala macam usaha: perdagangan, atau pekerjaan dan profesi.
4. Di samping nas yang berlaku umum dan mutlak memberikan landasan kepada pendapat mereka yang tidak menjadikan satu tahun sebagai syarat harta penghasilan wajib zakat, qiyas yang benar juga mendukungnya. Kewajiban zakat uang atau sejenisnya pada saat diterima  seorang  muslim  diqiyaskan  dengan  kewajiban  zakat  pada  tanaman  dan  buah- buahan pada waktu panen. 33
31 http://digilib.uinsby.ac.id/1988/10/Bab%203.pdf, diakses tanggal 26 Juli 2018.
32 Abdul  Aziz  Dahlan  (ed.),  “ Al-Qardhawi  Yusuf, ” dalam Ensiklopedi  Hukum  Islam (Jakarta:  Ichtiar Baru van Hoeve, 1997), 1449- 1450.
33 Yusuf al-Qardhawi, Hukum Zakat, 505-507.
Dari sekian banyak alasan yang dikemukakan oleh Y ū suf al-Qardawi dalam memilih pendapat  yang  membuat  Y ū suf  al-Qardawi  lebih  kuat  tentang  zakat  profesi  pada  waktu diterima tanpa menunggu setahun adalah sangat menekankan pada:
1. Firman  Allah  dalam  QS  al-Baqarah/2:    267  yang  bersifat  umum  dan  hadis-hadis  yang bersifat  umum  pula,  baik  keumumnnya  menyangkut  materi  hasil  usaha,  apakah  yang diperoleh  dari  perdagangan,  investasi  modal,  honorarium,  gaji  dan  lain-lainnya,  atau keumumannya dari segi waktu yang tidak membatasi harus sudah satu tahun pemilikan harta.
2. Menggunakan  dalil qiyas  (analogical  reasoning)  sudah  tentu  menggunakan  dalil  qiyas sebagai  dalil-dalil  syar’i  harus  memenuhi  syarat  rukunnya,  agar  dapat  menemukan hukum  ijtihadi  yang  akurat  dan  proporsional.  Dalam  pemakaian qiyas,  adanya persamaan  illat  hukum  (alasan  yang  menyebabkan  adanya  hukum)  harus  benar-benar ada,  baik  pada  pokok  yang  sudah  ada  ketetapan  hukumnya  berdasarkan  al-Qur’an  dan atau hadis, maupun pada masalah cabang yang mau dicari hukumnya, sebab illat hukum itu merupakan landasan qiyas.
Perbedaan-pendapat  para fuqaha  tentang  nisab,  dan  prosentase  zakat  profesi, pembahasan tentang rukun dan syarat zakat profesi di sini stressingnya adalah pada kajian nisab,  haul  dan  besar  atau  prosentase  zakat  yang  dikeluarkan.  Nisab  zakat  profesi,  harta penghasilan harus dikeluarkan zakatnya apabila sudah mencapai nisab. Nisab adalah ukuran yang telah ditentukan oleh syari’ sebagai tanda atas wajibnya zakat. 34 Atau dengan kata lain, nisab adalah batas minimal suatu penghasiln atau pendapatan yang harus dizakati. Nisab ini adalah sebagai batas untuk menetapkan siapa yang tergolong orang kaya yang wajib zakat, karena zakat hanya dipungut dari orang-orang kaya.
Dalam  suatu  hadis  di  mana  Rasulullah  saw  mengutus  Muadz  ke  Yaman,  beliau berpesan:  ‚…. Sesungguhnya  Allah  mewajibkan  kepada  mereka  (penduduk  Yaman)  zakat pada  harta  mereka  yang  diambil  dari  orang-orang  kaya  dan  diberikan  kepada  orang-orang fakir‛. Al-Syauk ā ni menjelaskan perbedaan pendapat di kalangan para imam mazhab tentang orang kaya. Menurut golongan Had ā wiyah dan Han ā fiyah, orang yang dianggap kaya adalah orang  yang  mempunyai  harta  mencapai  nisab  (85  gram),  atau  yang  senilai  dengannya sehingga haram baginya mengambil zakat dengan alasan hadis saw: ‚Tidak halal menerima atau  mengambil  zakat  bagi  orang  yang  kaya,  demikian  pula  orang  yang  kuat  dan  mampu bekerja‛.ulama lain mengatakan, orang kaya adalah orang yang mampu makan di siang dan malam  hari,  dengan  alasan  hadis  riwayat  Abu  D ā wud  dan  Ibn  Hibb ā n  dari  S ā hal  ibn Hand ā lah  bahwa  Rasulullah  saw  bersabda: 35 ‛Barang  siapa  meminta-minta,  padahal  ia mempunyai harta yang cukup, maka ia memperbanyak api neraka pada dirinya‛. Para sahabat bertanya:  ‚Berapa  harta  yng  dianggap  cukup  ini?  Rasulullah  menjawab:  ‚kadar  yang  bisa dimakan di siang dan malam hari.
Hal  ini  berbeda  dengan  pendapat  al-Sy ā fi’i  dan  sekelompok  ulama  lain,  di  mana mereka mengatakan: ‚apabila seseorang mempunyai uang lima puluh dirham atau senilainya, akan  tetapi  ia  masih  belum  cukup,  maka  ia  boleh  mengambil  zakat‛.  Diriwayatkan  dari Sy ā fi’i, bahwa seseorang terkadang sudah dianggap kaya (merasa cukup) dengan uang satu
34 Abdurrahman al-Jazir ī , Kit ā b al-Fiqh al ā al-Mazh ā bib al-Arb ā ’ah, Jilid 1 (Beirut: D ā r al-Fikr, t.th.), 561. 35 Al-Syauk ā ny, N ā il al-Auth ā r, Jilid IV, 212.
dirham dan punya mata pencaharian. Tetapi sebaliknya orang yang mempunyai uang seribu dirham  dengan  keluarga  yang  banyak  serta  tidak  mempunyai  pencaharian  maka  ia  bukan termasuk orang yang kaya atau tercukupi kebutuhannya. 36
Dalam  masalah  nisab  zakat  profesi,  maka  ada  dua  pendapat. Pertama,  penghasilan satu tahun senilai 85 gram emas, lalu dikeluarkan zakatnya setahun sekali sebanyak 2,5 %. Kedua,  dianalogikan  pada  zakat  tanaman  sebanyak  653  kg  (misalnya  padi),  dikeluarkan setiap menerima penghasilan atau gaji sebanyak 5 % atau 10 %. Pendapat ini dikemukakan oleh Muhammad al-Gazali dalam bukunya Islam wa al-audza’ al- Iqtis ā diya, seperti dikutip oleh Y ū suf al-Qardawi. 37
Bila menetapkan nisab zakat profesi berdasarkan nisab uang, maka kita menetapkan pula bahwa zakat tersebut hanya diambil dari pendapatan bersih setelah dipotong kebutuhan pokok.yang  dimaksud  dengan  kebutuhan  pokok  adalah  kebutuhan  yang  harus  dipenuhi seperti  sandang,  pangan,  papan,  kendaraan  dan  alat  kerja,  oleh  karenanya  kesemuanya  itu tidak  wajib  dizakati. 38 Atau  dengan  kata  lain,  ‚pendapatan  bersih‛  yang  wajib  dizakati adalah total penerimaan dari semua jenis penghasilan (gaji tetap, tunjangan, bonus tahunan, honorarium  dan  sebagainya)  dalam  jangka  waktu  satu  tahun  (atau  12  bulan)  setelah dikurangi dengan hutang-hutang (termasuk cicilan rumah yang jatuh tempo sepanjang tahun tersebut)  serta  biaya  hidup  seseorang  bersama  keluarganya  secara  layak  (yakni  kehidupan orang-orang kebanyakan di setiap negeri, bukan yang amat kaya dan bukan pula yang amat miskin.  Berdasarkan  hal  itu  maka  sisa  gaji  dan  pendapatan  setahun  wajib  zakat  bila mencapai  nisab  uang,  sedangkan  gaji  dan  upah  setahun  yang  tidak  mencapai  nisab  uang, setelah biaya-biaya di atas dikeluarkan, misalnya gaji pekerja-pekerja dan pegawai-pegawai kecil, tidak wajib zakat.
Ibn  Abd  al-B ā r  menjelaskan  bahwa  pemotongan  upah  atau  gaji  itu  adalah  secara langsung, bukan sebagai zakat dari harta yang sudah memasuki satu tahun. Ia berkata bahwa hadis pemotongan gaji secara langsung ini adalah sya ż (menyimpang dari kaidah atau aturan) yang  tidak  dipercaya  oleh  para  ulama  bahkan  tidak  ada  seorang  pun  dari  orang-orang  ahli fatwa mengatakannya. 39
Oleh  karena  itu  masalah  besar  zakat  profesi  tetap  bersifat  ijtihadi  yang  menjadi garapan para fuqaha atau ulama kontemporer dapat digolongkan paling sedikit tiga pendapat mengenai hal ini:
1. Sy ā ikh  Muhammad  al-Gaz ā li  menganalogikan  zakat  profesi  dengan  zakat  hasil pertanian,  baik  dalam  nisab  maupun  besarnya  zakat  yang  wajib  dikeluarkannya.  Besar zakatnya adalah 10 % atau 5 % dari hasil yang diterima tanpa terlebih dahulu dipotong kebutuhan  pokok,  sama  dengan  petani  ketika  mengeluarkan  zakat  hasil  panennya. Perbedaan  mengeluarkan  zakat  10  %  atau  5  %  karena  perbedaan  biaya  menggunakan alat-alat mekanik atau tidak menggunakannya.
2. Mazhab Im ā miyah (Mazhab Ahlil Bait) berpendapat bahwa zakat profesi itu 20 % dari hasil  pendapatan  bersih,  sama  seperti  dalam  laba  perdagangan  serta  setiap  hasil
36 Al-Syauk ā ny, N ā il al-Auth ā r, Jilid IV, 212. 37 Yusuf al-Qardhawi, Hukum Zakat, 482-483.
38 Abdurrahman al-Jazir ī , Kit ā b al-Fiqh al ā al-Mazh ā bib al-Arb ā ’ah, Jilid 1, 563.
39 Al-Zarqany, Syarah al-Zarqany, Jili II (t.tp: D ā r al-Fikr, t.th.), 97.
pendapatan lainnya, berdasarkan pemahaman mereka terhadap firman Allah swt., dalam surat al-Anf ā l: 41, tentang ganimah.
3. Y ū suf  al-Qardawi  dalam  mempertimbangkan  untuk  menguatkan  pendapatnya,  bahwa besarnya zakat profesi disamakan dengan uang atau perdagangan, yaitu 2,5 % dari hasil pendapatan; beliau berkata: ‚benar-bahwa nikmat Allah dalam hasil tanaman dan buah- buahan lebih jelas dan mensyukurinya lebih wajib, namun demikian tidak berarti bahwa salah  satu  pendapatan  tersebut  tegas  wajib  zakat  sedangkan  yang  satu  lagi  tidak. Perbedaannya  cukup  dengan  bahwa  pembuat  syari’at  mewajibkan  zakat  hasil  tanah sebesar sepersepuluh atau seperdua puluh sedangkan pada harta penghasilan berupa uang atau yang senilai dengan uang, sebanyak seperempat puluh. 40
Al-Qardhawi menegaskan bahwa tidak sepantasnya bagi seorang yang berilmu, yang dikaruniai  berbagai  fasilitas  akal  pikiran  yang  bias  digunakan  untuk  mentarjih,  yaitu memilih-milih pendapat yang lebih relevan dan real untuk dijalankan, terikat dengan suatu madzhab  tertentu,  tetapi  seharusnya  ia  wajib  berpegang  kepada  dalil  dan  hujjah  yang  kuat dan sahih untuk menjadi pegangannya. 41 Seorang muslim yang baik adalah orang yang selalu berpegang  kepada  dalil  yang  benar  dan  hujjah  yang  kuat  sebagai  parameter  untuk dipedomani  guna  mengetahui  yang  haq.  Dan  tidaklah  layak  baginya  mengikuti  suatu pendapat hanya karena kemasyhurannya dan banyak pengikutnya. 42
Menurut Al-Qardhawi ada dua pola pikir yang harus dijauhkan dari masyarakat, baik masyarakat  awam  maupun  cendekiawan  dan  ulama. Pertama,  berbagai  pemahaman  yang merasuk  kaum  muslim  di  era  penjajahan  berupa  kesalahpahaman  terhadap  Islam,  seperti memahami zuhud dengan meninggalkan kehidupan dunia secara total, sehingga dikuasai oleh orang-orang  kafir,  memahami  keimanan  terhadap  takdir  sebagaimana  yang  dipahami  oleh kaum  Jabariah,  memahami  bahwa  pintu  ijtihad  telah  ditutup,  akal  berseberangan  dengan wahyu,  menganggap  perempuan  sebagai  perangkap  setan,  memahami  bahwa  ayat-ayat  Al- Qur’an dapat digantung untuk menjaga diri dari jin, berkah sunnah terletak pada pembacaan Kitab  Shahih  Bukhari  saat  terjadi  musibah,  memahami  masalah  wali  dan  karomah  dengan pemahaman  yang  bertentangan  dengan  sunnatullah,  dan  sebagainya.  Masih  banyak  lagi pemahaman  lain  yang  menyebabkan  kebekuan  ilmu  dan  pemikiran; Kedua,  berbagai pemahaman  yang  menyerang  masyarakat  bersamaan  dengan  serangan  penjajah.  Mereka masuk  dari  pintu  dan  berjalan  bersama  rombongannya,  berlindung  di  belakangnya  dan menjadikan mereka sebagai kiblat dan imam. 43
Al-Qardhawi  menegaskan  bahwa  ijtihad  tidak  menghilangkan  tradisi  fikih  klasik tetapi ijtihad mengandung beberapa hal yang mendasar, yaitu:
1. Menafsir  ulang  tradisi  fikih  klasik  yang  melimpah  ruah  melalui  aliran,  madzhab,  dan pendapat-pendapat  yang  shahih  terutama  dari  kalangan  sahabat  dan  tabi’in,  kemudian memilih  mana  yang  lebih  kuat  serta  sesuai  dengan  tujuan-tujuan  syariat  serta kemaslahatan umat dalam kondisi yang aktual.
2. Kembali kepada sumber nash-nash yang shahih yang sesuai dengan tujuan umum syariat.
40 Al-Zarqany, Syarah al-Zarqany, Jili II, 97.
41 Yusuf al-Qardhawi, Fatawa Muasirah, Jilid 2 (Bairut: Dar al Fikr, 1991), 99.
42 Yusuf al-Qardhawi, Fatawa Muasirah, 3.
43 Yusuf al-Qardhawi, Masyarakat Berbasis Syari’at Islam, Akidah, Ibadah, Akhlak, terj. Abdus Salam Masykur (Cet. I; Solo: Era Intermedia, 2003), 125-126.

## Perspektif Yusuf al-Qardhawi
3. Ijtihad  untuk  kasus-kasus  dan  masalah-masalah  aktual  yang  tidak  ada  hukumnya  serta belum  terungkap  oleh  para  ahli  fikih  terdahulu.  Hal  itu  dilakukan  untuk  mengambil hukum aktual yang sesuai dengan dalil-dalil syara. 44
Ada  dua  bidang  baru  untuk  ijtihad  Al-Qardhawi,  yaitu: Pertama,  bidang  hubungan keuangan dan ekonomi. Hal ini berhubungan dengan kegiatan perbankan, pertukaran valuta, jaminan  surat-surat  berharga,  deposito,  dan  lain  sebagainya; Kedua,  bidang  ilmu pengetahuan dan kedokteran (medis), seperti masalah pencangkokan organ tubuh, bolehkah organ  tubuh  itu  diambil  dari  orang-orang  non  muslim  untuk  diberikan  kepada  orang-orang muslim, bolehkah donor darah dari orang non muslim untuk diberikan kepada orang  muslim, mencangkok organ tubuh binatang untuk diberikan kepada manusia. 45
Mengenai peluang ulama untuk berijtihad saat ini menurut al-Qardhawi adalah suatu keharusan dan hukumnya fardu kifayah. Ada tiga macam ijtihad, yaitu ijtihad intiqa’i, ijtihad insya’i dan penggabungan antara keduanya (ijtihad intiqa’i dan ijtihad insya’i)

## 1. Ijtihad Intiqa’i (Tarjih)
Ijtihad intiqa’i adalah memilih suatu pendapat dari beberapa pendapat terkuat yang terdapat  pada  warisan  fikih  Islam  yang  penuh  dengan  fatwa  dan  putusan  hukum. 46 Al- Qardhawi  tidak  sependapat  dengan  orang-orang  yang  mengatakan  bahwa  kita  boleh berpegang  pada  pendapat  dalam  bidang  fikih  (pemahaman)  karena  sikap  itu  merupakan taqlid  tanpa  dibarengi  argumentasi.  Seharusnya  diadakan  studi  komparatif  terhadap pendapat-pendapat  itu  dan  meneliti  kembali  dalil-dalil  nash  atau  dalil-dalil  ijtihad  yang dijadikan  dasar  pendapat  tersebut,  sehingga  pada  akhirnya  dapat  diketahui  dan  dipilih pendapat  yang  terkuat  dalilnya  dan  alasannya  pun  sesuai  dengan  kaidah  tarjih,  seperti mempunyai  relevansi  dengan  kehidupan pada  zaman  sekarang,  pendapat  itu  mencerminkan kelemahlembutan  dan  kasih  sayang  kepada  manusia,  pendapat  itu  mendekati  kemudahan yang  ditetapkan  oleh  hukum  Islam,  pendapat  itu  lebih  memprioritaskan  realisasi  maksud- maksud syara, kemaslahatan manusia, dan menolak marabahaya. 47
Kegiatan tarjih  yang  dilakukan  oleh  ahli  tarjih  pada  masa  kebangkitan  kembali hukum  Islam  berbeda  dengan  kegiatan  tarjih  pada  masa  kemunduran  hukum  Islam.  Pada masa  yang  disebutkan  terakhir  ini,  tarjih  diartikan  sebagai  kegiatan  yang  tugas  pokoknya adalah  menyeleksi  pendapat  para  ahli  fikih  di  lingkungan  intern  madzhab  tertentu,  seperti Syafi’iyah,  Malikiyah,  dan  lain  sebagainya.  Sedangkan  pada  periode  kebangkitan  Islam, tarjih  berarti  menyeleksi  berbagai  pendapat  dari  bermacam  madzhab,  baik  beraliran  sunni atau tidak. Jadi, sifatnya lintas madzhab. 48
Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi hasil dari ijtihad tarjih ini. Sedikitnya menurut  al-Qardhawi  ada  tiga  hal,  yaitu:  perubahan  sosial  politik,  kemajuan  ilmu pengetahuan dan teknologi modern, dan adanya desakan dari perkembangan zaman. 49 Contoh ijtihad tarjih adalah tentang harusnya meminta izin untuk menikahkan anak gadis. Golongan
44 Yusuf al-Qardhawi, Tafsir al-Fiqh (Kairo: Dar al-Fadilah, 1987) 8.
45 Yusuf al-Qardhawi , Ijtihad Kontemporer Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan, terj. Abu Barzani (Cet. I; Surabaya: Risalah Gusti, 1995), 7-12.
46 Yusuf al-Qardhawi , Ijtihad Kontemporer, 15-24.
47 Yusuf al-Qardhawi , Ijtihad Kontemporer, 24-25.
48 Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam (Cet. I; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 167-168.
49 Yusuf al-Qardhawi , Ijtihad Kontemporer, 32-42.
Syafi’i,  Maliki,  dan  mayoritas  golongan  Hanbali  berpendapat  sehungguhnya  orang  tua berhak memaksakan anak gadisnya yang sudah akil balig untuk menikah dengan calon suami yang  dipilih  oleh  orang  tua  walaupun  tanpa  persetujuan  gadis  tersebut.  Alasan  yang digunakan  adalah  orang  tua  lebih  tahu  tentang  kemaslahatan  anak  gadisnya.  Cara  yang demikian  itu  mungkin  masih  dapat  diterapkan  pada  seorang  gadis  yang  belum  mengenal sedikitpun  tentang  kondisi  dan  latar  belakang  suaminya,  sedangkan  di  zaman  modern sekarang  para  gadis  mempunyai  kesempatan  luas  untuk  belajar,  bekerja  dan  berinteraksi dengan  lawan  jenis  dalam  kehidupan  ini.  Akhirnya,  hasil  dari  ijtihad  tarjih  ini  adalah mengambil  pendapat  Abu  Hanifah  yakni  melibatkan  urusan  pernikahan  kepada  calon mempelai wanita untuk mendapatkan  persetujuan dan izinnya. 50
Contoh  lain  dari ijtihad  intiqa’i  adalah  tentang  kekayaan  yang  dalam  bahasa  al- Qur’an disebut dengan al-amwal, yakni segala sesuatu yang sangat diinginkan oleh manusia untuk  memilikinya. Menurut  Ibnu  Asyir,  kekayaan  pada  mulanya  adalah  emas  dan  perak tetapi  kemudian  berubah  pengertiannya  menjadi  sesuatu  yang  disimpan  dan  dimiliki. Menurut  madzhab  Hanafi,  kekayaan  adalah  segala  yang  dapat  dimiliki  dan  digunakan menurut kebiasan. Kekayaan dapat disebut kekayaan apabila memenuhi dua syarat tersebut, seperti  tanah,  binatang,  barang-barang,  perlengkapan  dan  uang.  Sesuatu  yang  tidak dapat dimanfaatkan  tetapi  mungkin  dimiliki  seperti  ikan  di  laut,  binatang  di  hutan  dan burung  di  udara  adalah  termasuk  kekayaan.  Sebaliknya  sesuatu  yang  dapat  dimanfaatkan tetapi tidak mungkin dimiliki seperti cahaya dan panas matahari, tidak termasuk kekayaan., begitu juga sesuatu yang secara nyata dapat dimiliki tetapi tidak dapat dimanfaatkan seperti sebutir beras, segenggam tanah, setetes air dan sebagainya. Menurut madzhab Maliki, Syafii dan  Hanbali,  yang  dimaksud  dengan  kekayaan  adalah  termasuk  segala manfaat  yang  dapat dikuasai  dengan  cara  menguasai  tempat  dan  sumbernya.  Ibnu  Najim  berpendapat  bahwa kekayaan, sesuai dengan yang ditegaskan oleh ulama-ulama ushul fikih adalah sesuatu yang dapat  dimiliki  dan  disimpan  untuk  keperluan,  Setelah  memperhatikan  dan  mempelajari berbagai  pendapat  tadi,  maka  al-Qardhawi  menyimpulkan  bahwa  yang  paling  tepat  adalah pendapat madzhab Hanafi. Alasannya adalah pengertian tersebut lebih dekat pengertiannya dalam  kamus-kamus  Arab  dan  dapat  diterapkan  pengertiannya  melalui  nash-nash  tentang zakat. 51 Dengan  demikian  maka  yang  dimaksud  dengan  kekayaan  adalah  sesuatu  yang berwujud  dan  dapat  dimiliki,  itulah  yang  dapat  dibebani  kewajiban  untuk  mengeluarkan zakat.

## 2. Ijtihad Insya’i
Ijtihad insya’i adalah pengambilan konkluse hukum dari suatu persoalan yang belum pernah dikemukakan oleh ulama terdahulu. Atau cara seseorang mujtahid kontemporer untuk memilih pendapat baru dalam masalah itu, yang belum ditemukan didalam pendapat ulama salaf.  Boleh  juga  ketika  para  pakar  fikih  terdahulu  berselisih  pendapat  sehingga  terkatub pada  dua  pendapat,  maka  mujtahid  masa  kini  memunculkan  pendapat  ketiga. 52 Sebagian besar ijtihad insya’i ini terjadi pada masalah- masalah baru yang belum dikenal dan diketahui oleh ulama terdahulu serta belum pernah terjadi pada masa mereka. Kalaupun mengenalnya, tentu masih dalam skala kecil yang belum mendorong mereka untuk mengadakan penelitian demi mencari penyelesaiannya.
50 Yusuf al-Qardhawi , Ijtihad Kontemporer Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan, 7-34.
51 Yusuf al-Qardhawi, Hukum Zakat, 123-124.
52 Yusuf al-Qardhawi , Ijtihad Kontemporer, 43.

## Perspektif Yusuf al-Qardhawi
Mengenai  ijtihad insya’i  ini,  al-Qardhawi  berpendapat  bahwa  setelah  mengutip berbagai pendapat para ulama, maka langkah selanjutnya adalah mengkaji kembali berbagai pendapat tersebut, kemudian menarik simpulan yang sesuai dengan nash al-Quran dan hadis, kaidah-kaidah  dan maqashid  al-syar’iyah  sambil  berdoa  semoga  Allah  mengilhamkan kebenaran, tidak menghalangi tabir pahala,dan menjaga dari belenggu fanatisme dan taqlid serta hawa nafsu dan prasangka buruk  terhadap orang lain. 53
Sebagai  contoh ijtihad  insya’i  adalah  para  pakar  fikih  pada  zaman  moderen  ini berpendapat bahwa rumah, pabrik, tanah, dan sebagainya yang disewakan wajib dikeluarkan zakatnya.  Pendapat  ini  dikemukakan  oleh  Muhammad  Abu  Zahrah,  Abdul  Wahhab  Khalaf dan  Abdurrahman  Hasan,  Qardhawi  sangat  mendukung  pendapat  tersebut  dengan pembahasan  yang  lengkap  dengan  dalil-dalil  yang  dipegangi. 54 Apabila  pemilik  tanah menyewakan  tanahnya  dengan  sewa  berupa  uang  atau  lain-lain  yang  menurut  jumhur hukumnya  boleh,  maka  siapakah  yang  berkewajiban  membayar  zakatnya,  apakah  pemilik tanah  atau  penyewa  tanah?  Menurut  Abu  Hanifah,  zakat  wajib  atas  pemilik  tanah. Berdasarkan  ketentuan  bahwa  zakat  adalah  kewajiban  tanah  yang  memproduksi,  bukan kewajiban  tanaman.  Zakat  adalah  beban  tanah  yang  sama  kedudukannya  dengan  kharaj. Maka  dalam  hal  sewa,  tanah  yang  seharusnya  diinvestasi  dalam  bentuk  pertanian  lalu diinvestasi  dalam  bentuk  sewa,  berarti  sewa  tersebut  sama  kedudukannya  dengan  hasil tanaman. Demikian juga pendapat Ibrahim al-Nakha’i. 55
Malik, Syafi’i, al-Tsauri, Ibn al-Mubarak dan jumhur ulama fikih berpendapat bahwa zakat  wajib  atas  orang  yang  menyewa,  karena  zakat  adalah  beban  tanaman  bukan  beban tanah. Pemilik tanah bukanlah penghasil biji-bijian dan buah- buahan yang karenanya tidak mungkin  mengeluarkan  zakat  hasil  tanaman  yang  bukan  miliknya. Menurut  Ibnu  Rusyd perbedaan pendapat disebabkan tidak ada kepastian apakah zakat tersebut merupakan beban tanah,  beban  tanaman  atau  beban  keduanya. 56 Al-Mughni  menilai  bahwa  pendapat  Jumhur lebih  kuat,  zakat  diwajibkan  atas  hasil  tanaman.  Sedangkan  Al-Rafii  berpendapat  bahwa penyewa  tanah  mempunyai  dua  kewajiban  yakni  membayar  sewa  dan  membayar  zakat. Setelah  mempelajari  pendapat  para  ulama  tersebut,  maka  al-Qardhawi  mengemukakan pendapat bahwa yang adil adalah baik penyewa maupun pemilik harus secara bersama-sama menanggung zakat itu masing-masing sesuai dengan perolehannya. 57 Jadi pemilik tanah juga diwajibkan mengeluarkan zakat dari hasil sewa, sedangkan pendapat tersebut belum pernah dikemukakan  oleh  ulama-ulama  terdahulu. Ijtihad  yang  demikian  disebut  ijtihan insya’i. Pendapat tersebut sangat adil dan sangat realistis diterapkan di zaman sekarang .

## D. Penalaran Hukum Islam atas Zakat Profesi Menurut Yusuf al-Qardhawi
Di zaman modern, yang dicirikan dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi,  tampak  kemaslahatan  manusia  terus  berkembang  dan  meningkat  seiring  dengan urgensinya, tidak terbatas jenis dan kuantitasnya, mengikuti situasi dan ekologi masyarakat. Hal itu dapat membawa dinamisasi dalam aplikasi hukum Islam. Sebab diferiansiasi waktu,
53 Yusuf  al-Qardhawi ,  Fikih  Peradaban, Sunnah  sebagai  Paradigma  Ilmu  Pengetahuan,  terj.  Faizah Firdaus (Cet. I; Surabaya: Dunia Ilmu, 1997), 56.
54 Yusuf al-Qardhawi, Hukum Zakat, 376-379.
55 Yusuf al-Qardhawi, Hukum Zakat, h.376.
56 Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid (Cet. X; Beirut, Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah 1988/1408), 10.
57 Yusuf al-Qardhawi, Hukum Zakat,  377.
tempat  dan  lingkungan  dapat  memberi  pengaruh  yang  amat  besar  terhadap  hukum  Islam. Suatu  kaidah  menegaskan  bahwa  ‚fatwa  hukum  itu  berubah  karena  perubahan  waktu, tempat,  keadaan,  niat  dan  tradisi.‛  Sebagai  contoh  praktis  untuk  membuktikan  bahwa pengaruh waktu, tempat, dan lingkungan terhadap hukum Islam Islam dapat ditangkap dari qawl qadim dan qawl jadid Imam Syafi’i ketika ia berada di Irak dan Mesir. 58
Nushush  al-Syari’at  dalam  konsep  dasarnya  memiliki  mekanisme  yang  dapat menyelesaikan  berbagai  masalah  yang  barangkali  belum  pernah  terjadi  sebelumnya. Peristiwa-peristiwa  itu  didominasi  oleh  perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi modern yang tercakup di dalamnya berbagai tradisi yang menjadi anutan masyarakat. Oleh karena  itu,  para  ulama  dituntut  bekerja  keras  memecahkan  dan  mencari  solusinya,  dengan melakukan  ijtihad,  menginterpretasikan  sumber-sumber  tekstual,  termasuk  di  dalamnya memecahkan  persoalan-persoalan  baru  yang  secara  tekstual  belum  didapati  kejelasan hukumnya. 59
Untuk  memahami  ajaran  Islam  yang  dikaitkan  dengan  perkembangan  ilmu pengetahuan dan teknologi, umat Islam terbagi kepada dua kelompok. Pertama, mereka yang terlalu  mengagumi  warisan  intelektual  yang  ditinggalkan  oleh  ulama  masa  lalu.  Menurut mereka tidak perlu lagi berijtihad untuk menjawab berbagai masalah yang sedang dan akan terjadi  di  zaman  ini.  Jika  seseorang  rajin  membaca  buku-buku  fikih  produk  ulama  dahulu, maka  segala  persoalan  pasti  ada  solusinya. 60 Sikap  seperti  ini  merupakan  kebekuan pemikiran masa lalu yang masih terdapat pada sebagian pikiran ulama kontemporer; Kedua, mereka yang menerima segala hal baru dengan alasan mashlahat, dharurat, dan Islam relevan untuk  setiap  ruang  dan  waktu.  Mereka  mengambil  kesimpulan  hukum  secara  serampangan dan kelompok ini merupakan budak kemajuan. 61
Al-Qardhawi adalah salah seorang ulama kontemporer yang menempuh jalan tengah di  antara  kedua  kelompok  itu.  Menurutnya,  adalah  suatu  sikap  yang  berlebihan  jika dikatakan  hasil  ijtihad  ulama  masa  lalu  sudah  cukup  memadai  untuk  menjawab  berbagai persoalan  yang  muncul  saat  ini.  Pada  zaman  modern  banyak  persoalan  baru  yang  belum pernah terjadi pada masa sebelumnya. Selain itu, ijtihad ulama pada masa lalu sebagian tidak relevan  lagi  untuk  diterapkan  saat  ini,  karena  telah  terjadi  perubahan  situasi  dan  kondisi. Untuk  itu  perlu  dilakukan  ijtihad  baru  dengan  tidak  mengabaikan  realitas  sosial  yang terjadi. 62
Pola  penalaran  adalah  prosedur  kajian  hukum  untuk  mewujudkan  pemikiran- pemikiran fikih, baik berupa analisis kebahasaan ( qawa’id al-lughat) maupun analisis nalar. Untuk  itu  dalam  tulisan  ini  akan  diuraikan  tiga  metode  pengkajian  hukum,  yaitu  metode analisis kebahasaan untuk memberikan penjelasan-penjelasan terhadap makna teks al-Qur’an dan Sunnah, yang tergabung dalam kelompok pola ijtihad bayani; metode analisis nalar, yang secara  umum  terbagi  dua,  yaitu  pola  ijtihad ta’lili,  yang  tergabung  di  dalamnya  metode analisis qiyas  dan  metode  istihsan;  dan  pola  ijtihad  istislahi  yang  tergabung  di  dalamnya metode analisis kemaslahatan.
58 Abu al-Husain Yahya  bin  Abi  Al-Khair  bin  Al-Imrani al-Syafi’i al-Yamani, Al-Bayan fi Mazhab al- Imam al- Syafi’i , Jilid 1 (Cet. I; Beirut: Dar al-Minhaj, 2000), 5.
59 Yusuf al-Qardhawi, Al-Fatwa bayn al-Indhibat wa al-Tasayyub (Kaherah: Dar al-Fikri, 1997), 78-80.
60 Yusuf al-Qardhawi, Ijtihad Kontemporer, 5.
61 Yusuf al-Qardhawi, Fatawa Mu’ashirah , Juz 1 (Mesir: Dar al-Qalam, 2001), 21.
62 Yusuf al-Qardhawi, Ijtihad Kontemporer , h. 6.
Ulama  mengklasifikasikan  kaidah-kaidah  istinbath  atau  pola-pola  ijtihad  yang dijadikan  pedoman  dalam  penetapan  hukum  ke  dalam  tiga  kelompok,  yaitu  pola ijtihad bayani, pola ijtihad ta’lili, dan pola ijtihad istislahi. 63
1. Pola al-Ijtih ā d al-Bay ā n ī
Ijtihad  bayani  yaitu  ijtihad  untuk  menemukan  hukum  yang  terkandung  dalam  nash, namun  sifatnya dhanni,  baik  dari  segi  ketetapannya  maupun  dari  segi  penunjukannya. Lapangan ijitihad bayani ini hanya dalam batas pemahaman terhadap nash dan menguatkan salah  satu  di  antara  beberapa  pemahaman  yang  berbeda.  Dalam  hal  ini  hukumnya  tersyrat dalam  nash,  namun  tidak  memberikan  penjelasan  yang  pasti.  Ijtihad  disini  hanya memberikan penjelasan hukum yang pasti dari dalil nash itu. 64
Perlu  dipahami  bahwa,  corak  penalaran  bay ā n ī ini,  berbeda  dengan  kedua  corak ( ta’l ī l ī dan istisl ā h ī ) dalam hal adanya ketentuan hukum sebuah masalah dalam atau tersebut dalam nas, sedangkan kedua corak yang disebut terakhir, sebaliknya tidak memliki ketentuan hukum dalam nas, sehingga, corak ta’l ī l ī mengakomodir ketentuan hukum pada hukum asal ( al-asl)  karena  adanya  kesamaan  ‘illat,  sedangkan  pada  corak  penalaran  istisl ā hi  bertumpu pada prinsip-prinsip kemaslahatan manusia, tetapi tidak terlepas dari spirit nas.
Para  ulama  fikih  sejak  generasi  salaf  telah  merumuskan  kaidah-kaidah  atau  cara- penalaran hukum Islam untuk menyelesaikan berbagai persoalan aktual yang muncul dalam kehidupan masyarakat. Salah satu metode analisis hukum tersebut adalah metode penalaran ta’lili.  Metode  ini  digunakan  untuk  menggali  dan  menetapkan  hukum  terhadap  suatu kejadian yang tidak ditemukan dalilnya secara tersurat dalam nash baik secara qath'i maupun dzanni,  dan  tidak  juga  ada  ijma'  yang  menetapkan  hukumnya,  namun  hukumnya  tersirat dalam  dalil  yang  ada. Istinbath  seperti  ini  ditujukan  untuk  menetapkan  hukum  suatu peristiwa  dengan  merujuk  kepada  kejadian  yang  telah  ada  hukumnya  karena  antara  kedua peristiwa itu terdapat kesamaan 'illat hukum. 65 Dalam hal ini, mujtahid menetapkan hukum suatu  peristiwa  berdasarkan  pada  kejadian  yang  telah  ada  nashnya. Istinbath  jenis  ini dilakukan melalui metode qiyas 66 dan istihsan. 67
2. Pola al-Ijtih ā d al-Qiy ā s ī
Ijtihad qiyasi,  yaitu  ijtihad  untuk  menggali  dan  menetapkan  hukum  terhadap  suatu kejadian  yang  tidak  ditemukan  dalilnya  secara  tersurat  dalam  nash  baik  secara qath’i maupun secara dhanni, juga tidak ada ijma yang telah menetapkan hukumnya. Ijtihad dalam hal ini untuk menetapkan hukum suatu  kejadian (peristiwa) dengan merujuk pada kejadian yang telah ada hukumnya, karena ada dua peristiwa itu ada kesamaan dalam illat hukumnya.
63 Al-Dawalibi, Al-Madkhal ila ‘Ilm Ushul al-Fiqh (Beirut: Dar al-Kitab al-Jadid, 1965), 389 dan 422.
64 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh (Jakarta: Kencana, 2011), 286.
65 Secara  etimologi, ‘illat berarti  nama  bagi  sesuatu  yang  menyebabkan  berubahnya  keadaan  sesuatu yang lain dengan keberadaannya. Misalnya, penyakit disebut ‘illat karena dengan adanya penyakit kondisi tubuh manusia berubah dari sehat menjadi sakit. Lihat Abu Hamid Al-Ghazali, Al-Mustashfa fi ‘Ilm Ushul (Beirut:Dar al-Kutub al-Islamiyah, 1983), 196.
66 Meskipun  kedudukan qiyas tidak  sama  dengan  al-Qur’an,  sunnah  dan  ijmak,  namun qiyas sebagai dalil syar’i termasuk di antara empat dalil utama yang diterima secara ittifaq. Mereka yang menolaknya hanyalah Zahiriyah  dan  Auza’i  dari  sunni  dan  Ja’far  al-Shadiq  dari  Syi’ah.  Lihat  Muhammad  al-Khudhari  Beik, Ushul Fikih (Jakarta: Pustaka Amani, 2009), 266.
67 Muhammad al-Khudhari Beik, Ushul Fikih, 266.
Dalam hal ini mujtahid menetapkan hukum suatu kejadian berdasarkan pada kejadian yang telah ada nash-nya. Ijtihad seperti ini adalah melalui metode qiyas dan istihsan.
Ijtihad  bentuk  pertama  ( bayani)  hukumnya  ‚tersurat‛  dalam  niash  tetapi  ada ketidakpastian  maksudnya,  dan  ijtihad  digunakan  untuk  mencari  kepastian  hukumnya  itu. Dalam  ijtihad  bentuk  kedua  ini  hukumnya  memang  tidak  tersurat  tetapi  ‚tersirat‛  dalam dalil  yang  ada.  Untuk  mencari  hukum  dibalik  tersirat  diperlukan  ijtihad  dengan  cara merentangkan  hukum  yang  telah  ada  dalam  nash  kepada  kejadian  lain  yang  belum  ada ketentuan hukumnya. 68
Tatkala sebuah masalah yang muncul dan tidak ditemukan hukumnya dalam al-Qur’an dan  Sunnah,  maka  upaya  penalaran  harus  dilakukan,  dalam  rangka  menggali  ketetapan- ketetapan hukum terhadap masalah tersebut, yang didasarkan kepada semangat Alquran dan Sunnah.  Penalaran  seperti  ini  didasarkan  kepada  ‘ illat  qiyasi,  yakni  ‘illat’  yang  digunakan untuk  mengetahui  apakah  ketentuan  yang  berlaku  terhadap  suatu  masalah  yang  dijelaskan oleh suatu dalil nas dapat diberlakukan pada ketentuan lain yang tidak dijelaskan oleh dalil nas karena adanya kesamaan di antara keduanya. Dengan kala lain, ketentuan pada masalah pertama  yang  ada nash-nya,  diberlakukan  pada  masalah  kedua  yang  tidak  ada  nash-nya karena ada kesamaan ‘ illat. Dalam usul al-fiqh inilah yang disebut dengan qiyas.
3. Pola al-Ijtih ā d Istisl ā hi
Ijtihad istislahi,  yaitu  karya  ijtihad  untuk  menggali,  menemukan  dan  merumuskan hukum syar’i dengan cara menerapkan kaidah kulli untuk kejadian yang ketentuan hukumnya tidak terdapat nash baik qath’i maupun dhanni, dan tidak memungkinkan mencari kaitannya dengan  nash  yang  ada  juga  belum  diputuskan  ijma.  Dasar  pegangan  bentuk  ijtihad  ini hanyalah  jiwa  hukum  syara’  yang  bertujuan  untuk  mewujudkan  kemaslahatan  umat,  baik dalam bentuk mendatangkan manfaat maupun menghindarkan mudharat. 69
Salah satu piranti ijtihad yang dianggap amat adaptif dan responsif terhadap perubahan zaman  adalah  al-  maslahat  al-mursalah.  Cukup  menarik  apa  yang  dikatakan  oleh  ‘Abd Wahhab Khallaf bahwa istislah merupakan cara meng-syari’atkan hukum yang paling subur dalam  hal  tidak  ada  teks  syariat  yang  tegas  menentukan  hukumnya.  Dalam  metode  ini, tersedia  lapangan  yang  luas  untuk  mengembangkan  hukum  syari’at  sesuai  dengan perkembangan peradaban manusia, untuk mewujudkan kemaslahatan mereka. Husain Hamid Hassan  menilai  bahwa  keunggulan  dan  keutamaan  syari’at  terletak  di  sini  teori  maslahat yaitu bahwa ia memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. 70
Ijtihad  dengan  pola  istislahi  ini,  mendasarkan  pengkajian  dan  penetapan  ( istinbat) hukum  pada  ‚kemaslahatan‛  umat  manusia.  Dengan  demikian  sejalan  dengan  tujuan  Allah menurunkan  syariat  ( maq ā sid  al-syari’ah).  Ulama  sepakat  bahwa  istislah  bukanlah  sumber hukum  dalam  lapangan  ibadah  dan  al-muqaddarat.  Semenjak  illat  ibadah  tidak  dapat dipastikan oleh nalar manusia, maka istislah, istihsan atau qiyas tidak dapat digunakan untuk menyentuhnya.  Dalam  bidang  ibadah  sangat  sulit  dibayangkan  adanya  maslahah  mursalah, sedangkan  dalam  bidang  hud ū d  atau  muqaddar ā t  masih  terdapat  kontroversi,  apakah  dapat diselesaikan  dengan  istislah  atau  tidak.  Tetapi  ada  fuqaha  yang  menyelesaikan  masalah
68 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh,  287.
69 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh,  287.
70 Abd. Wahhab Khallaf, Mas ā dir al-Tasyr ī ’ al-Isl ā m ī (Kuwait: Dar al-Qalam, 1972), h. 85.

## Perspektif Yusuf al-Qardhawi
hud ū d  dengan maslahah  mursalah. Singkatnya  sesuatu  yang  berkaitan  dengan  ibadah  dan hukum-  hukum  yang  jelas,  maka  seorang  muslim  wajib  melaksanakan  dan  mengikuti sebagaimana adanya.
Yusuf  al-Qardhawi  berhasil  mengembangkan  teori  ini  dengan  baik.  Persoalan  bentuk sistem  politik,  di  dalam  al-Qur’an  dan  Sunnah  tidak  dijelaskan  secara  terperinci dan  pasti. Begitu  juga  soal  penyelenggaraan  mekanisme  politik  dan  kekuasaan,seperti  mengadakan pemilihan  umum,  membuat  konstitusi,  legislasi  undang-undang,  wakilrakyat,  hubungan pemerintah  dengan  rakyat,  dan  lainnya,  tidak  ditegaskan  dalam nusus  secara  terperinci. Sebaliknya,  penentuan  sistem  lembaga  politik  dan  Negara  tersebut  diserahkan  kepada kebijaksanaan umat. Syari’ah hanya memberikan petunjuk yang bersifat umum dan fleksibel. Dalam  al-Qur’an  antara  lain  disebutkan  ‚Dan  bermusyawarahlah  engkau  dengan mereka  ,‛ Sebagai  contoh,dan  ‚jika  kamu  sekalian  menetapkan  hukum  di  antara  orang-orang,  maka tetapkanlah  hukum  di  antara  mereka  dengan  adil‛,  dan  ayat-ayat  lain  yang  senada  dan sejalan  dengan  itu.  Berangkat  dari  pola  pikir  tersebut,  al-Qar ḍ awi  menggunakan qiy ā s sebagai dasar pijakannya dengan cara mengqiyaskan zakat profesi dengan zakat perdagangan atau emas (uang). Ni ṣā b-nya mencapai 85 gram emas murni, dan kadar zakatnya 2,5 % yang dikeluarkan  setiap  menerima  uang  yang  diambil  dari  akumulasi  penghasilan  bersih  apabila mencapai  nisab.  Bertalian  dengan  masalah ḥ aul-nya  (sebagai  alternatif  lain),  Qar ḍ awi mengqiyaskan  dengan  zakat  buah-buahan  dan  tanaman  ( zak ā t  al-thim ā r  wa  al-zur ū ’), sehingga ni ṣā b-nya  mencapai  5  wasaq  (750  kg)  beras,  dengan  kadar  dan  ukuran  5%,  jika pengelolaan dan perawatannya menggunakan irigasi) atau 10%, manakala penggarapan dan perwatannya tanpa irigasi.
Pengiyasan  kewajiban  zakat  profesi,  sesungguhnya  bermula  pada  masa  khalifah Mu’awiyah  yang  mengenakan  zakat  atas  pemberian  menurut  ukuran  yang  berlaku  dalam negara  Islam,  karena  beliau  adalah  khalifah  dan  penguasa  umat  Islam,  kemudian diaplikasikan  oleh  khalifah  ‘Umar  Ibnu  ‘Abd  al-‘Az ī z  yang  memungut  zakat  pemberian ( u’ ṭ iyat) 71 dan  hadiah.  Juga  memungut  zakat  dari  para  pegawainya  setelah  menerima  gaji, serta  menarik  zakat  dari  orang  yang  menerima  barang  sitaan  ( mazalim) 72 setelah dikembalikan kepadanya. 73

## E. Penutup
Adanya kewajiban zakat untuk jenis profesi apapun bagi setiap muslim adalah qiyas. Selain  qiyas,  landasan,  basis  dasar  argumentasi  yang  digunakan  Yusuf  al-Qardhawi  dalam penetapan  hukum  zakat  profesi  adalah  keadilan  yang  proporsional,  hal  tersebut  nampak terlihat ketika al-Qardawi> menyebutkan zakat profesi serta membandingkannya dengan jenis kategori zakat yang lain, seperti padi, tanaman dan lain sebagainya. Penggunaan qiyas dalam penetapan  zakat  profesi  ini,  diqiyaskan  dengan  zakatnya  emas  dan  perak.  Al-Qardawi>  juga
71 U’tiyat  adalah  harta  atau  honorarium  atau  biaya  hidup  yang  dikeluarkan  oleh  Baitul  Maal  untuk tentara  Islam  dan  orang-orang  yang  berada  di  bawah  kekuasaannya.  Lihat  Yusuf  al-Qarḍhawi, Hukum  Zakat , 472.
72 Mazalim  ialah  harta  benda  yang  disita  oleh  penguasa  karena  tindakan  tidak  benar  pada  masa-masa yang  telah  silam  dan  pemiliknya  menganggapnya  sudah  hilang  atau  tidak  ada  lagi,  yang  bila  barang  tersebut dikembalikan  kepada  pemiliknya  merupakan  penghasilan  baru  bagi  pemilik  itu.  Lihat  Yusuf  al-Qarḍhawi, Hukum Zakat , 472.
73 Yusuf al-Qarḍhawi, Hukum Zakat , 471-472.
menganalogikan  zakat  profesi  dengan  zakat  uang,  jumlah  nishab  serta  besarnya  presentase zakatnya disamakan dengan zakat uang yaitu 2,5% dari sisa pendapatan bersih setahun. 68 Sedangkan  dalam  masalah  haulnya  (sebagai  alternatif  lain),  al-Qardawi>  mengqiyaskan dengan zakatnya buah-buahan dan tanaman (zakat al-tsimar wa al-zuru), sehingga nishabnya adalah  5  wasaq  (750  kg)  beras,  dengan  kadar  dan  ukuran  5%  (jika  perawatannya menggunakan  irigasi)  atau  10%  (jika  perawatannya  tanpa  irigasi).  Beliau  juga menganalogikan  zakat  profesi  dengan  zakat  hasil  perdagangan  karena  menurutnya  hal  itu sama-sama hasil usaha.  Oleh karena itu  nishab zakat profesi senilai dengan 94 gram emas, sedang kadar zakat yang wajib dibayarkan adalah sebanyak 2,5%.
Al-Qardhawi  juga  menjelaskan  tentang  adanya  aspek  keadilan  dalam  penentuan kewajibannya zakat profesi bagi setiap muslim. Karena secara esensial, zakat adalah ibadah yang  berkaitan  dengan  harta  benda.  Seseorang  yang  telah  memenuhi  syaratsyaratnya dituntut  untuk  menunaikannya,  bukan  semata-mata  atas  dasar  kemurahan  hatinya,  tetapi kalau perlu bahkan dengan tekanan penguasa.

## Daftar Pustaka
Abidah, Atik. Zakat Filantropi dalam Islam. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2011.
Anshori, Abdul Ghofur. Hukum dan Pemberdayaan Zakat Upaya Sinergis Wajib Zakat dan Pajak Di Indonesia (Yogyakarta: Pilar Media, 2006.
Asmuni  dan  Siti  Mujiatun. Bisnis  Syariah:  Suatu  Alternatif  Pengembangan  Bisnis  yang Humanistik dan Berkeadilan. Cet. III; Medan: Perdana Publishing, 2016.
Aziz, Muhammad, dan Sholikah, ‚Metode Istinbath Hukum Zakat Profesi Pesrpektif Yusuf Al-Qardhawi  dan  Implikasinya  terhadap  Pengembangan  Objek  Zakat  di  Indonesia,‛ Ulul Albab: Jurnal Studi Islam, Vol. 16, No. 1 (2015).
Beik, Muhammad al-Khudhari. Ushul Fikih. Jakarta, Pustaka Amani, 2009.
Dahlan, Abdul Aziz (ed.), ‚ Al-Qaradawi Yusuf,‛ dalam Ensiklopedi Hukum Islam. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1997.
Al-Dawalibi, Al-Madkhal ila ‘Ilm Ushul al-Fiqh. Beirut: Dar al-Kitab al-Jadid, 1965.
Departemen Agama RI. Pedoman Zakat. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2006.
Djamil, Fathurrahman. Filsafat Hukum Islam. Cet. I; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
Emir, Tim. Panduan Zakat Lengkap. Cet. I; Jakarta: Erlangga, 2016.
Fairuzzabadi. Tanwi>r al-Miqbas min Tafsi>r Ibn  |Abbas. Beiru>t: Da>r al-Fikr, t.th.
Al-Ghazali,  Abu  Hamid. Al-Mustashfa  fi  ‘Ilm  Ushul.  Beirut:Dar  al-Kutub  al-Islamiyah,
1983.
Hafidhuddin, Didin. Zakat dalam  Perekonomian  Modern. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
Hasibuan,  Ahmad  Supardi. Zakat  Profesi  dan  Penerapan.  Pekanbaru:  Kantor  Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau.

## Perspektif Yusuf al-Qardhawi
Ibnu  Rusyd. Bidayatul  Mujtahid.  Cet.  X;  Beirut,  Lebanon:  Dar  al-Kutub  al-Ilmiyah 1988/1408.
Iqbal,  Muhammad. Fiqh  Siyasah:  Konstektualisasi  Doktrin  Politik  Islam.  Jakarta:  Gaya Media Pratama , 2001.
Al-Jazir ī ,  Abdurrahman. Kit ā b al-Fiqh  al ā al-Mazh ā bib al-Arb ā ’ah, Jilid 1. Beirut: D ā r  al- Fikr, t.th.
Khallaf, Abd. Wahhab. Mas ā dir al-Tasyr ī ’ al-Isl ā m ī . Kuwait: Dar al-Qalam, 1972.
Al-Maraghi, Ahmad  Musatafa. Tafsi>r al-Maraghi>>, Jilid III. Bairu>t: Da>r al-Fikr, 1974.
Pengurus  Pusat  Muhammadiyah. Himpunan  Munas  Tarjih  Muhammadiyah.  Yogyakarta: Gramasurya, 2014.
Al-Qardhawi, Yusuf. Tafsir al-Fiqh. Kairo: Dar al-Fadilah, 1987.
Al-Qardhawi,  Yusuf. Al-Fatwa  bayn  al-Indhibat  wa  al-Tasayyub.  Kaherah:  Dar  al-Fikri,
1997.
______. Daur  al-Zakat  fi  ilaj  al-Musykilat  al-Iqtishadiyyah,  terj.  Sari  Narulita,  Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan. Jakarta: Zikrul Hakim, 2005.
______. Fatawa Mu’ashirah, Juz 1. Mesir: Dar al-Qalam, 2001.
______. Fikih Peradaban, Sunnah sebagai Paradigma Ilmu Pengetahuan, terj. Faizah Firdaus. Cet. I; Surabaya: Dunia Ilmu, 1997.
______. Fiqh al-Zakah. Cet. II; Lebanon: Mu'assisah Ar-Risalah, 1973.
______. Hukum Zakat (Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur’an dan Hadits, terj. Salman Harun, Didin Hafidhuddin  dan Hasanuddin,  Fiqhu Zakat. Cet. III; Bogor: PT. Pustaka Litera Antar Nusa, 1993.
______. Ijtihad Kontemporer Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan, terj. Abu Barzani. Cet. I; Surabaya: Risalah Gusti, 1995
______. Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan. Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
______. Fatawa Muasirah, Jilid 2. Bairut: Dar al Fikr, 1991.
______. Masyarakat  Berbasis  Syari’at  Islam,  Akidah,  Ibadah,  Akhlak,  terj.  Abdus  Salam Masykur. Cet. I; Solo: Era Intermedia, 2003.
Rahmat, Jalaluddin. Islam Aktual, Refleksi Sosial Seorang Cendikiawan Muslim. Bandung: Mizan, 1999.
Syarifuddin, Amir. Ushul Fiqh. Jakarta: Kencana, 2011.
Al-Syaukani. Nail al-Authar, Juz IV. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1994.
Wahab,  Wardi  A. Peran Kelembagaan Amil Zakat Pada Periode Awal Islam. Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2007.
Al-Yamani,  Abu  al-Husain  Yahya  bin  Abi  Al-Khair  bin  Al-Imrani  al-Syafi’i. Al-Bayan  fi Mazhab al-Imam al-Syafi’i, Jilid 1. Cet. I; Beirut: Dar al-Minhaj, 2000.
Al-Zarqany, Syarah al-Zarqany, Jilid II. T.tp: D ā r al-Fikr, t.th.