Relasi media sosial dan pasar dalam perubahan nilai publik mengenai pengaruh dakwah di media sosial terhadap pandangan gaya hidup halal
Kurnia Rheza Randy Adinegoro 
Magister Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan, Sekolah Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 55281, Indonesia.

## ABSTRAK
Pada  era  ini,  teknologi  khususnya  sistem  komunikasi  berkembang  dengan  pesat. Perkembangan  tersebut  banyak  memberi  dampak  bagi  kehidupan  di  masyarakat.  Salah satunya adalah penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari. Pemanfaatan media sosial ini juga dimanfaatkan dalam usaha untuk menyebarkan ajaran agama, salah satunya dakwah agama Islam. Dengan adanya dakwah agama Islam yang dekat dan mudah diakses oleh umat Islam, hal ini akan memberi pengetahuan agama yang bermanfaat. Dari berbagai pengetahuan atau hal yang didakwahkan, salah satunya adalah pengetahuan tentang halal. Dakwah  mengenai  kehalalan  suatu  produk  tersebut  banyak  mengubah  pandangan  umat muslim untuk lebih memperhatikan gaya hidup terkhusus gaya hidup halal. Gaya hidup halal adalah  sebuah  ciri  khas  yang  dimiliki  oleh  konsumen  beragama  Islam.  Kosumen  yang beragama Islam akan menjaga barang yang dikonsumsi. Mereka akan memilih produk halal baik  secara  zat  maupun  secara  mekanisme  perolehannya.  Oleh  karena  itu,  pasar  harus tanggap  dalam  merespon  apa  yang  diminta  oleh  masyarakat.  Pasar  harus  menjawab permintaan gaya hidup halal dari masyarakat, baik di sektor konsumsi maupun non konsumsi. Apa yang dimaksud halal tidak hanya dinilai dari segi syariat saja, tetapi juga harus dilihat dari perspektif nilai yang lebih umum, seperti kesehatan, keselamatan, dan kebersihan.
Kata kunci: Dakwah media sosial, Gaya hidup halal, Halal, Media sosial, Nilai publik.
© 2022 Pusat Kajian Halal ITS. All rights reserved.

## 1 Pendahuluan
Perkembangan teknologi dan sistem komunikasi di dunia saat ini berkembang secara pesat. Kemajuan teknologi ini membawa berbagai dampak perubahan. Dampak tersebut meluas ke semua wilayah negara tidak terkecuali juga di Indonesia. Segala aspek dalam kehidupan mulai tersentuh  transformasi  digital.  Salah  satu  perkembangan  digital  yang  masif  adalah  media sosial. Media sosial seakan memberi ruang untuk siapa saja untuk ikut serta dengan memberi umpan balik secara terbuka [1]. Umpan balik tersebut dapat berupa komentar, mengunggah ulang,  atau like-dislike . Media  sosial  mempunyai  dampak  yang  besar,  bisa  membuat orang terkenal dengan mudahnya bahkan membenci orang tertentu tanpa mengenalnya terlebih dahulu. Dalam istilah anak muda Jakarta Selatan, media sosial banyak mempunyai influencer
 Corresponding author. Tel: +6282228015858; Fax: -. Email address: rhezarndy@gmail.com
sebagai toxic  positivity dan buzzer sebagai toxic  negativity .  Membuka  media  sosial  adalah sebuah rutinitas di saat ini apalagi bagi para remaja. Ibarat tiada hari tanpa membuka media sosial [1].
Dampak perkembangan teknologi ini juga terjadi pada sektor dakwah Islam. Potensi media sosial  juga  dapat  dimanfaatkan  oleh  para  pendakwah  agama  Islam  dalam  menyebarkan ajaran  Islam.  Perlu  diketahui  bahwa  Indonesia  merupakan  salah  satu  negara  dengan penduduk beragama Islam terbesar di dunia berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada  Sensus  Penduduk  2010.  Indonesia  berada  pada  rangking  paling  atas  sebagai  negara beragama  Islam,  di  mana  terdapat  sekitar  207  juta  orang  dan  itu  merupakan  mayoritas dengan presentase 87,18% dari total penduduknya [2].
Dakwah  dalam  Islam  mempunyai  kedudukan  yang  sangat  penting.  Dakwah  juga  disebut sebagai tarbiyah. Bedanya, tarbiyah berarti mendidik, sedangkan dakwah artinya mengajak atau menyeru. Pada intinya, kedua istilah tersebut adalah sama dengan maksud amar ma ’ ruf nahi  mungkar atau  mengajak  kebaikan  mencegah  kejahatan.  Hubungan  antara  mengajak kebaikan dan mencegah kejahatan sangat erat dan tidak bisa dipisahkan. Disebutkan dalam QS. Ali Imran Ayat 104 “dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat y ang menyeru kepada  kebajikan,  menyuruh  kepada  yang  ma’ruf  dan  mencegah  dari  yang  munkar, merekalah orang- orang yang beruntung”.
Untuk  menjawab  tantangan  zaman,  media  berdakwah  harus  terus  adaptif  dengan memanfaatkan  teknologi  informasi.  Fungsi  dasar  teknologi  informasi  adalah  keikutsertaan manusia  untuk  saling  berkomunikasi.  Model  komunikasi  yang  dibentuk  juga  melibatkan banyak manusia. Antara satu dengan lainnya bisa saling bertukar informasi, bertukar pikiran atau menjadi wadah berdiskusi tanpa harus bertatap muka [3]. Hal ini tentunya akan menjadi suatu hal yang cocok dalam penyebaran dakwah di era pandemi covid-19.
Kemudahan  dalam  mengakses  dakwah  pengetahuan  agama  Islam    tentunya  akan mempengaruhi  pandangan  terhadap  nilai  publik.  Konsep  nilai  publik  adalah  suatu multidimensi sebagai gambaran dan perwajahan masyarakat, yang diciptakan melalui sebuah proses yang dapat menghasilkan kepercayaan dan kesetaraan [4].  Perubahan nilai publik ini tidaklah  singkat,  tetapi  ada  fase-fase  tertentu  dalam  perjalanannya.  Dakwah  yang  mudah diakses tentunya bisa menjadi salah satu faktor yang mengeskalasi perubahan tersebut. Salah satunya adalah perubahan mengenai nilai halal atau dapat dikatakan pandangan gaya hidup halal.
Salah  satu  dakwah  yang  masif  dilakukan  di  media  sosial  adalah  yang  berkaitan  dengan pandangan mengenai halal dan haramnnya suatu produk. Pandangan mengenai hal tersebut sedikit  banyak  akan  mengubah  perilaku  konsumsi  di  masyarakat.  Sesuai  dengan  hukum ekonomi  bahwa  jika  terjadi  peningkatan  permintaan  maka  akan  berpengaruh  kepada penawaran. Ketika permintaan dan penawaran tersebut bertemu maka pasar akan terbentuk. Tidak  terkecuali  pasar  halal  di  Indonesia.  Ketika  permintaan  produk  halal  meningkat  maka akan terjadi peningkatan investasi pada penyedia produk halal.
Media  sosial  yang  sangat  dekat  dan  mudah  diakses  dapat  mempengaruhi  aspek  kultural, sosial,  personal  dan  karakteristik  psikologis  perilaku  konsumen.  Pada  dasarnya  gaya  hidup
halal  bermakna  luas  dan  hal  yang  paling  sederhana  dan  paling  mudah  ditemukan  adalah membeli ataupun mengkonsumsi produk yang halal [5]. Selain hal tersebut juga mencakup perilaku sehari-hari yang dilakukan, seperti berbuat baik, mencari rejeki dengan tidak korupsi, tidak menipu, dan sebagainya.
Gaya hidup halal adalah pola hidup seseorang yang diekspresikan dalam aktivitas, minat, dan opininya terhadap barang yang halal pada masyarakat, baik yang beragama Islam maupun non  Islam.  Masyarakat  yang  beragama  Islam  tentu  akan  menjaga  konsumsinya  terhadap barang  yang  halal,  baik  dari  bahan  pembuatannya  ataupun  proses  produksinya.  Apalagi dengan semakin dimudahkan dalam mengakses pengetahuan mengenai pemahaman Islam dalam dakwah di media sosial. Berdasarkan uraian latar belakang, maka tulisan ini membahas mengenai pengaruh dakwah di media sosial terhadap transformasi pasar dalam perubahan nilai publik mengenai pandangan gaya hidup halal.

## 2 Metode
Metode  pengumpulan  data  dalam  penulisan  ini  adalah  melalui  studi  kepustakaan  atau literatur. Studi literatur merupakan studi yang berkaitan dengan suatu kajian yang teoritis dan referensi  lainnya  yang berkaitan dengan nilai,  norma,  ataupun  budaya dari perkembangan situasi  sosial  yang  tengah  diamati  [6].  Sumber-sumber  literatur  dalam  tulisan  ini  adalah melalui  dokumen,  buku,  ataupun  sumber  bahan  pustaka  lainnya  yang  berkaitan  dan mendukung bahasan tulisan ini.

## 3 Hasil dan diskusi

## 3.1 Perubahan nilai publik
Perubahan dalam masyarakat adalah keniscayaan yang tidak dapat dihindarkan, prosesnya berjalan  secara  terus-menerus.  Proses  perubahan  ini  tidaklah  sama  antara  kelompok  satu dengan kelompok lainnya. Hal tersebut dapat terjadi karena tentu banyak faktor atau latar belakang  yang  mempengaruhi  perubahan  itu  sendiri  [7].  Moore  menyatakan  bahwa  nilai publik  megacu  pada  nilai  yang  diciptakan  oleh  pemernitah  melalui  peraturan  hukum  dan tindakan yang lainnya.
Nilai publik tercipta dari sebuah kebiasaan yang berproses dan diterima oleh masyarakat serta mempengaruhi  tatanan  kehidupan  bermasyarakat.  Hal  tersebut  terus  dilakukan  secara berulang sehingga menjadi sebuah tatanan nilai publik. Perubahan adalah suatu keniscayaan dan  suatu  hal  yang  tidak  bisa  dihindarkan  dalam  kehidupan.  Begitu  pula  perubahan  nilai publik akan terus terjadi seiring dengan kehidupan bermasyarakat.

## 3.2 Relasi pasar dan dakwah media sosial terhadap pandangan gaya hidup halal
Pandemi  Covid-19  yang  terjadi  sejak  2020  menyebabkan  adanya  pembatasan  kegiatan masyarakat.  Salah  satunya  adalah  larangan  untuk  berkerumun,  bahkan  sampai  adanya lockdown yang  menyebabkan  pembatasan  kegiatan.  Tidak  terkecuali  kegiatan  keagamaan agama Islam. Seakan-akan manusia dilatih untuk berubah dan menjadi digital dengan waktu yang sangat cepat. Perubahan ini jugaterjadi dalam sektor keagamaan, salah satunya dakwah. Dakwah yang dahulu dilakukan dengan metode luring/tatap muka saat ini bergeser ke daring
melalui  media  sosial.  Dakwah  melalui  media  sosial  sebagai  salah  satu  cara  agar  para pendakwah tetap dapat berdakwah dan menyampaikan ajaran-ajaran Islam.
Kemudahan dalam mengakses media dakwah ini juga dimanfaatkan oleh umat Islam dalam mendalami kehidupan syariahnya. Salah satunya menyangkut mengenai gaya hidup. Dakwah melalui  media  sosial  ini  sangat  berpengaruh  dan  bermanfaat  agar  tetap  mempertahankan nilai publik yang sesuai dengan aturan yang ada dalam agama Islam [8].
Gaya  hidup  adalah  sebuah  pola  tingkah  laku  sehari-hari  dan/atau  cara  seseorang  maupun sekelompok  orang  di  dalam  masyarakat  untuk  menjalani  kehidupan  sebagaimana keyakinannya. Dalam keyakinan syariat Islam, setiap perilaku yang dilakukan dan diperbuat harus bersumber dari Al-Qur ’ an dan Hadist. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa gaya hidup halal adalah gaya hidup yang mencerminkan sikap dan perilaku dengan mengilhami dan menerapkan nilai Islam dalam setiap aktivitasnya, baik aktivitas sosial, ekonomi, budaya, dan lainnya [9].
Halal dalam arti sempit yang dipahami sehari-hari adalah segala sesuatu yang diperbolehkan atau tidak dilarang oleh syariat agama Islam. Sebagaimana selama ini halal dipahami dengan segala  sesuatu  yang  berasosiasi  pada  sektor  makanan dan  minuman.  Sebagaimana  contoh seperti daging ayam atau minuman yang tidak mengandung alkohol. Kata halal dan haram adalah istilah di dalam kitab suci Al-Qur ’ an dan digunakan dalam makna konotasi luas tidak hanya sekedar berkaitan dengan makanan dan minuman namun juga konsep yang luas [5]. Halal  juga  dapat  dikatakan  sebagai  gaya  hidup,  di  mana  umat  Islam  harus  memilih  saat mereka  membeli  produk  dan/atau  layanan  yang  sesuai  dengan  hukum  syariah  dan  norma Islam itu sendiri.
Keadaan  lingkungan,  budaya,  dan  kondisi  kehidupan  adalah  beberapa  faktor  yang menentukan  gaya  hidup  seseorang. Namun,  pada  era  digital  ini dan  dengan  adanya  faktor pandemi  covid-19,  masyarakat  lebih  disarankan  berinteraksi  dengan  platform  digital. Sehingga  konten-konten  yang  ada  pada  media  sosial  bisa  mempengaruhi  gaya  hidupnya. Tidak  terkecuali  konten  mengenai  dakwah  yang  membahas  gaya  hidup  halal.  Melalui pengetahuan  yang  didapat  dari  dakwah  media  sosial  dapat  menjadi  kebiasaan  dalam kehidupan  sehari-harinya  untuk  membeli  produk  dan/atau  layanan  yang  sesuai  dengan dengan nilai-nilai serta prinsip syariat Islam.
Hal yang pertama dalam membangun pola gaya hidup halal adalah sebuah kesadaran. Dengan kesadaran itu akan terbangun pola dan kebiasaan untuk mengkonsumsi atau membeli produk halal.  Lebih  dari  itu,  kesadaran  akan  produk  halal  juga  akan  diaplikasikan  dalam  transaksi keuangan.  Transaksi  keuangan  akan  sebisa  mungkin  menjauh  dari  unsur  yang  diharamkan seperti riba, gharar , atau dalam bahasa jawa sering disebut ngijon , dan lain sebagainya.
Gaya hidup halal dewasa ini popular dan banyak diaplikasikan di seluruh dunia, tidak hanya Indonesia  yang  notabene  adalah  negara  mayoritas  muslim  namun  juga  di  negara  dengan penduduk yang muslimnya menjadi minoritas [10]. Faktor yang membuat gaya hidup halal dirasa  penting  tercermin  dari  apa  yang  didapat  ketika  masyarakat  mengkonsumsi  produk halal.  Mereka  yang  mengonsumsi  produk  halal  akan  merasa  tenang  dan  nyaman  karena meyakini  prosesnya  sudah  sesuai  dengan  syariat  islam  dan  pasti  dijamin  bersih  higienis.
Olehnya masyarakat yang sudah mendapat manfaat tersebut akan menjadikan halal sebagai pilihan dalam membeli makanan atau produk tertentu. Halal akan menjadi sebuah dasar yang mengakar dan lebih dari gaya hidup yaitu pandangan hidup.
Implementasi  gaya  hidup  halal  ini  seperti  yang  sudah  dijelaskan  diawal  tulisan  ini  akan membentuk sebuah pasar dimana masyarakat akan mengimplementasikan nilai syariat Islam di kehidupan sehari-hari. Artinya masyarakat yang seperti ini akan memilih dalam melakukan aktivitasnya, baik memilih produk maupun aktivitas ekonominya. Indonesia dapat dikatakan sudah memiliki sarana pendukung dalam penerapan gaya hidup halal, di antaranya dengan adanya beberapa lembaga seperti LPPOM MUI dan BPJPH [9].
Oleh  karena  itu, pasar harus  tanggap  dalam  merespon  apa  yang diminta  oleh  masyarakat. Pasar harus  menjawab permintaan dari  masyarakat,  baik  di  sektor  konsumsi,  maupun non konsumsi  seperti  kosmetik,  keuangan,  media,  fashion  dan  pakaian,  perjalanan,  pariwisata, produk elektronik dan sebagainya.

## 3.3 Pandangan produk halal non konsumsi
Indonesia  sudah  mempunyai  infrastruktur untuk mengaplikasikan  gaya hidup  halal dengan adanya beberapa lembaga seperti Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis  Ulama  Indonesia  (LPPOM  MUI)  dan  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Produk  Halal (BPJPH) sebagaimana sudah disebutkan di atas.
BPJPH bertugas mengeluarkan status halal suatu produk atau layanan berdasar fatwa halal yang dikeluarkan oleh LPPOM MUI. Fatwa ini keluar dengan diadakan rapat yang dihadiri oleh anggota komisi fatwa MUI dan dalam rapat tersebut akan dipertimbangkan dampak maslahah (kebaikan) dan menghilangkan bahaya (kemudaratan).
MUI  telah  mempunyai  standarisasi  bagaimana  produk  yang  dikategorikan  produk  halal sebagaimana produk yang sesuai dengan syariat Islam. Produk tersebut harus terbebas dari kandungan babi (bahannya atau proses pembuatannya), tidak mengandung organ manusia, darah, ataupun kotoran-kotoran yang diharamkan. Selain itu jika produknya adalah daging proses  penyembelihannya  harus  sesuai  dengan  tata  cara  syariat  Islam.  Penyimpanan, pengolahan  sampai  dengan  distrubusi  produk  juga  diperhatikan.  Untuk  produk  minuman harus tidak mengandung alkohol dan yang bisa memabukkan [11].
Sertifikasi  label  halal  sering  ditemui  dalam  beberapa  produk  maupun  industri  makanan. Namun,  seiring  berjalannya  waktu,  ini  juga  bisa  ditemui  di  produk  non  konsumsi  seperti detergen, peralatan masak, bahkan MUI mengeluarkan fatwa halal pada produk elektronik berupa lemari es bernama dagang SHARP dari PT. Sharp Indonesia.
Langkah  yang  diambil  dari  Sharp  merupakan  salah  satu tanggapan pasar  dalam  menjawab gaya hidup halal di masyarakat. Perusahaan tentunya mengajukan sertifikasi label halal tak lain  bertujuan  untuk  memberikan  perlindungan,  rasa  nyaman  dan  aman  ketika  membeli produk  mereka.  Selain  itu,  untuk  menjadi  sebuah  nilai  tambah  produk,  masyarakat  dapat menentukan pilihan produk sesuai dengan gaya hidup halal.
Mekanisme  sertifikasi  label  halal  MUI  pada  produk  non  konsumsi,  dalam  hal  ini  produk elektronik,  dilakukan  oleh  pelaku  industri  kepada  LPPOM  MUI.  Pelaku  industry  terlebih dahulu  menerapkan  sistem  jaminan  halal  pada  produknya,  yakni  kebijakan  yang  halal,  tim manajemen  yang  halal,  material  yang  digunakan  dipastikan  halal,    prosedur  tertulis perusahaan,  penanganan  perusahaan  atas  barang  yang  tidak  memenuhi  syarat,  audit internal, dan manajemen review. Setelah itu akan dilakukan verifikasi fasilitas produk, yang kemudian  hasilnya  akan  didiskusikan  oleh  internal  MUI.  Terakhir,  sertifikat  halal  produk elektronik dan non konsumsi dapat dikeluarkan [11].
Bukan tanpa penolakan, kritik pernah dilayangkan oleh Wijayanto Samirin selaku Staf Khusus Wakil Presiden Bidang Ekonomi dan Keuangan. Menurut beliau, lemari es bersertifikasi halal adalah sebuah salah kaprah. Beliau mengacu pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun  2014  tentang  Jaminan  Produk  Halal  terkait  barang  gunaan  yang  meliputi  pakaian, sepatu,  tas  yang  mengandung  unsur  hewani  seperti  bulu,  kulit,  dan  tulang.  Di  sisi  lain, sertifikasi  label  halal  pada  suatu  produk  khususnya  non  konsumsi  tentunya  akan memudahkan bagi masyarakat untuk memilih suatu produk sebagaimana yang disyaratkan dalam  syariat  Islam.  Konsep  ekonomi  Islam  meyakini  bahwa  ketika  konsumen  melakukan konsumsi atau membeli produk, serta melakukan kegiatan yang bergantung pada nilai agama (halal),  maka  mereka  akan  merasa  puas.  Dengan  begitu,  masyarakat  dapat  memenuhi kepuasannya  yaitu  dengan  membeli  alternatif  produk  halal  [12].  Pandangan  halal  itu  luas bukan hanya pada sisi nilai syariat Islam, tetapi juga mencakup hal yang lebih umum, seperti kebersihan,  keselamatan,  dan  kesehatan.  Dengan  demikian  konsep  halal  yang  diterapkan tidak hanya dirasakan dampaknya bagi umat muslim, tapi juga non muslim [13].

## Kesimpulan
Perubahan  nilai  terjadi  secara  terus  menerus,  yang  tercipta  dari  sebuah  kebiasaan  yang berkembang  dan  diterima  oleh  masyarakat,  serta  berpengaruh  pada  tatanan  kehidupan masyarakat. Dakwah melalui media sosial sebagai salah satu cara agar para pendakwah dalam merespon  kemajuan  jaman.  Olehnya  masyarakat  dapat  dengan  mudah  mengakses  media dakwah dari gawainya masing-masing agar dapat dimanfaatkan untuk mendalami kehidupan sesuai syariat Islam. Salah satunya menyangkut gaya hidup halal. Penerapan gaya hidup halal ini membentuk sebuah pasar di mana masyarakat akan mengimplementasikan nilai  syariat Islam  di  kehidupan  sehari-hari.  Oleh  karena  itu,  pasar  harus  tanggap  dalam  merespon permintaan masyarakat akan produk halal, yaitu di sektor konsumsi dan non konsumsi seperti kosmetik, keuangan, media, fashion dan pakaian, perjalanan, pariwisata, produk elektronik dan  sebagainya.  MUI  telah  mempunyai  standarisasi  bagaimana  produk  yang  dikategorikan produk halal. MUI menganggap perlu dilakukan sertifikasi produk halal non makanan karena menyangkut aspek perlindungan pada konsumen khususnya umat Islam dan aspek legalitas hukum.

## Referensi
[1]   W.S.R.  Putri,  N.  Nurwati,  dan  M.  Budiarti ,  “ Pengaruh  media  sosial  terhadap  perilaku remaja,” Pros iding KS:  Riset & PKM, vol. 3, no. 1,  pp. 47 – 51, 2016.
[2] Badan  Pusat  Statistik,  “Penduduk  Menurut  Wilayah  dan  Agama  yang  Dianut,”  2010. https://sp2010.bps.go.id/index.php/site/tabel?tid=321 (diakses 20 Desember 2021).
[3] Y. Purwanto, M. Taufik, A.W. Jatnika, “Peran teknologi informasi dalam perkembangan dakwah mahasiswa,” J. Sosioteknologi, vol. 16, no. 1, pp. 94– 109, 2017.
[4] J. Alford dan J. O’Flynn, “Making sense of public value: Concepts, critiques and emergent meanings,”  Int.  J.  Public  Adm.,  vol.  32,  no.  3– 4,  pp.  171 – 191,  2009,  doi: 10.1080/01900690902732731.
[5] M. Ali, “Konsep makanan halal dalam tinjauan syariah dan tanggung jawab produk atas produsen industri h alal,” AHKAM  J. Ilmu Syariah, vol. 16, no. 2, pp. 291– 306, 2016, doi: 10.15408/ajis.v16i2.4459.
[6] P.D. Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D . Bandung: CV. Alf, 2016.
[7] R. Hatu, “Pe rubahan sosial kultural masyarakat p edesaan,” Inovasi, vol. 8, no. 4, pp. 1– 11, 2011.
[8] A. Fauzi dan E. Maghfiroh, “Problematika dakwah di tengah pandemi covid- 19,” no. 1, pp. 23 – 32, 2020.
[9] A.N. Rohim dan P.D. Priyatno, “ Consumption patterns in the implementation of halal ,” vol. 4, no. November, pp. 26 – 35, 2021.
[10]  A.S.  Hidayat,  M.  Siradj,  dan J.  Selatan,  “Sertifikat halal  dan  non  halal  pada  produk pangan i ndustri,” J. Ahkam, vol. XV, no. 2, pp. 199– 210, 2015.
[11] Hatoli,  “Sertifikasi halal  Majelis  Ulama  Indonesia  pada  produk  elektronik  dan  non konsumsi  perspektif  m aslahah,”  J.  Islam.  Law,  vol.  1,  no.  2,  pp.  237– 255,  2020,  doi: 10.24260/jil.v1i2.45.
[12]  A. Bahri, “ Etika konsumsi dalam perspektif ekonomi islam ,” J. Stud. Islam., vol. 11, no. 2, pp. 347 – 370, 2014.
[13]  H.H. Adinugraha, M. Sartika, dan A.H.A. Ulama’i, “ Halal lifestyle di indonesia ,” J. Ekon. Syariah, vol. 5, no. April, pp. 57 – 81, 2019.