Available at http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie

## PENGARUH KETEPATAN WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN, KELEMAHAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, KEPATUHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, STATUS DAERAH DAN UKURAN DAERAH TERHADAP OPINI LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH DI PULAU JAWA TAHUN 2013
Samsul Rosadi 1 , Yudi Siyamto 2 , Helti Nur Aisyiah 3
1) IAIN Surakarta, Jawa Tengah, Email: samsul.rosadi@gmail.com
2) STIE-AAS Surakarta, Jawa Tengah, Email: yudi.stieaas@gmail.com
3) IAIN Surakarta, Jawa Tengah, Email: aisyah76@gmail.com

## Abstract
This study aims to examine the effect of timely delivery of financial statements, weaknesses of  internal  control  systems,  compliance  with  statutory  regulations,  regional  status  and  size  of  the region on the opinion of local government financial reports on the island of Java. By using LKPD 110 the city / regency government in Java Island. Sampling technique is purposive sampling, that is how  to  determine  sample  by  using  certain  criterion.  Hypothesis  testing  techniques  using  logistic regression  analysis.  The  results  of  this  study  indicate  that  the  variable  timeliness  of  financial reporting, weakness of the internal control system, compliance with legislation has a negative effect on the opinion of local government financial statements. While the variables of regional status and size of the regions have no effect on the opinion of local government financial statements.

## Keywords:  timeliness  of  financial  report  submission,  weakness  of  internal  control  system, regulatory compliance, regional status, regional size and opinion of local government financial report

## Pendahuluan
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bertugas  untuk  memeriksa  Laporan  Keuangan Pemerintah  Daerah  (LKPD)  setiap  tahun.  Jadi setiap  tahun  pemerintah  daerah  harus  membuat laporan  keuangan  yang  nantinya  akan  diaudit oleh  BPK.  Hal  ini  sesuai  dengan  Permendagri No.  13  Tahun  2006  yaitu  mewajibkan  kepala daerah (gubernur/bupati/walikota) untuk menyampaikan  LKPD  kepada  BPK  dalam waktu  tiga  bulan  setelah  tahun  anggaran berakhir. Sementara itu, UU No. 15 Tahun 2004 memberikan  waktu  (paling  lambat)  dua  bulan kepada  BPK  untuk  melakukan    pemeriksaan terhadap LKPD untuk kemudian BPK menyerahkan  LHP  atas  LKPD  tersebut  kepada DPRD. Berdasarkan peraturan tersebut, diharapkan  BPK  dapat  menyelesaikan  tugas pengauditan  dengan  tepat  waktu  paling  lambat dua bulan.
Laporan  hasil  pemeriksaan  atas  laporan keuangan pemerintah daerah merupakan
pernyataan  atau  opini  auditor  atas  laporan keuangan  yang  disusunlah  pemerintah  daerah. Laporan  hasil  pemeriksaan  auditor  harus memuat suatu pernyataan pendapat atas laporan keuangan  secara  keseluruhan  atau  memuat asersi,  bahwa  pernyataan  demikian  tidak  dapat diberikan. Jadi, laporan auditor adalah pemyataan  pendapat  auditor  atas  pemeriksaan yang  telah  dilakukan.  Dalam  audit  atas  laporan keuangan,  pemakai  laporan  keuangan  dapat melihat kewajaran laporan keuangan pemerintah daerah dengan melihat laporan auditor. Laporan auditor  adalah  petunjuk  yang  memberikan informasi bagi pengguna laporan misalnya bagi DPRD,  masyarakat,  pemerintah  pusat  dan pemakai  lainnya  (Haryanto,Sahmuddin  dan Arifuddin, 2007).
Hasil  dari  pemeriksaan  BPK  tahun  2013 masih banyak pemerintah daerah yang mendapat  opini  audit  yang  tidak  wajar. Berikut data  opini  audit  BPK  pada  Laporan  Hasil Pemeriksaan BPK tahun 2013.
Available at http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie
Rangkuman Hasil Pemeriksaan BPK RI Opini Badan Pemeriksa Keuangan Jumlah Disclaimer 17 Tidak Wajar 8 Wajar Dengan Pengecualian 269 Wajar  Tanpa Pengecualian 134 Jumlah 426 Data yang diolah 2013
Menurut  McLellan  dan  Giroux  (2000), opini  wajar  dengan  pengecualian  ( qualified opinion )  merupakan  sebuah  anggapan  yang buruk  bagi  pengguna  laporan  keuangan.  Hasil penelitian Payne dan Jensen (2000) menyebutkan  opini  wajar  dengan  pengecualian berpengaruh positif terhadap audit delay . Opini yang diberikan oleh BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah berupa opini dapat dianggap sebuah catatan buruk kinerja keuangan pemerintah  daerah  yang  bersangkutan.  Opni selain  WTP  yaitu  WDP,  tidak  wajar  dan disclaimer  mengindikasikan  bahwa  pemerintah daerah tidak dapat menyusun laporan keuangan sesuai dengan SAP.
Pemeriksa  BPK  dalam  melaksanakan tugasnya membuat suatu laporan hasil pemeriksaan  keuangan  berupa  opini  serta  serta laporan  hasil  pemeriksaan  atas  SPI  di lingkungan  entitas  pemeriksaan.  Unsur-unsur pengendalian  intern  dalam  SPIP  digunakan sebagai  alat  untuk  melakukan  evaluasi  atas pengendalian  intern  pada  pemerintah  daerah. Hasil pemeriksaan BPK dituangkan dalam LHP dan  dinyatakan  dalam  sejumlah  temuan.  Setiap temuan  dapat  terdiri  atas  satu  atau  lebih permasalahan kelemahan SPI dan/atau ketidakpatuhan  terhadap  ketentuan  perundang- undangan. Efektivitas SPI merupakan salah satu kriteria  yang  digunakan  oleh  BPK  dalam meneliti  kewajaran  informasi  keuangan,  sesuai dengan Undang-undang nomor 15 Tahun 2004, penjelasan  pasal  16  ayat  (1).  Hal  ini mengindikasikan bahwa proses pemahaman SPI memiliki  peran  penting  dalam  penentuan keputusan  pemeriksaan,  mulai  dari  penyusunan rencana pemeriksaan hingga keputusan
pemberian opini atau kesimpulan akhir pemeriksaan .
Selain sistem pengendalian intern, auditor juga  mempertimbangkan  kepatuhan  terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam melakukan pemeriksaannya. Bagi auditor dalam memberikan pendapatnya tidak hanya  meyakini bahwa  laporan  keuangan  dengan  gambaran telah  disajikan  secara  benar  dan  jujur  serta sesuai  dengan  standar  akuntansi  semata  tetapi juga  mempertimbangkan  relevansinya  terhadap undang-undang  (CPA  Australia  Ltd,  2013). Karena  laporan  keuangan  khususnya  untuk sektor  publik  juga  harus  dapat  memberikan jaminan  kepada  pengguna  laporan  keuangan dan  otoritas  penguasa  tentang  pengelolaan sumber  daya  yang  dilakukan  telah  memenuhi ketentuan  hukum  yang  ditetapkan  (Mardiasmo, 2002:  125).  Penelitian  Jiang et.al (2009) menunjukkan  bahwa  terdapat  hubungan  positif antara  pengungkapan  kelemahan  SPI  yang material  dan  kecenderungan  auditor  untuk mengeluarkan  opini going concern .  Penelitian Tuti Herawati (2014) menemukan bahwa sistem pengendalian  intern  berpengaruh  positif  dan signifikan  terhadap  kualitas  laporan  keuangan pemerintah daerah
Dari  beberapa  hasil  penelitian  terdahulu, ketidakpatuhan  terhadap  ketentuan  peraturan perundang-undangan menyebabkan laporan keuangan pemerintah daerah belum memperoleh  opini  wajar  tanpa  pengecualian (WTP)  sebagaimana  dibuktikan  oleh  Atyanta (2011). Keterkaitan kepatuhan terhadap peraturan  perundang-undangan  dan  efektivitas sistem  pengendalian  intern  terhadap  pemberian opini  atas  laporan  keuangan  pemerintah  sudah secara  jelas  menjadi  dasar  atau  kriteria pemberian opini oleh BPK RI menurut Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  15  Tahun 2004  pada  penjelasan  pasal  16  ayat  1.  Namun selain  hal  tersebut,  menarik  untuk  dipelajari tentang  konsistensi  BPK  RI  dalam  pemberian opini  apakah  dapat  dipengaruhi  oleh  faktor- faktor  lainnya.  Misalnya  dengan  adanya penelitian yang menunjukkan sulitnya pemerintah  daerah  dalam  memperoleh  opini WTP disebabkan kendala penyelesaian rekomendasi  tahun-tahun  sebelumnya  yang
Available at http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie
ditunjukkan dengan adanya rekomendasi tahun- tahun  sebelumnya  yang  tindaklanjutnya  tidak sesuai  dengan  rekomendasinya  dan  juga terdapat rekomendasi yang belum ditindaklanjuti  karena  membutuhkan  waktu yang  lama  dalam  penyelesaiannya.  Sehingga dari  kondisi  tersebut,  dimungkinkan  bagi pemerintah  daerah  untuk  menerima  opini  audit yang sama dengan opini audit tahun sebelumnya (Atyanta, 2011).

## Landasan Teori
Ketepatan  waktu  penyampaian  laporan keuangan
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bertugas  untuk  memeriksa  Laporan  Keuangan Pemerintah  Daerah  (LKPD)  setiap  tahun.  Jadi setiap  tahun  pemerintah  daerah  harus  membuat laporan  keuangan  yang  nantinya  akan  diaudit oleh  BPK.  Hal  ini  sesuai  dengan  Permendagri No.  13  Tahun  2006  yaitu  mewajibkan  kepala daerah (gubernur/bupati/walikota) untuk menyampaikan  LKPD  kepada  BPK  dalam waktu  tiga  bulan  setelah  tahun  anggaran berakhir. Sementara itu, UU No. 15 Tahun 2004 memberikan  waktu  (paling  lambat)  dua  bulan kepada  BPK  untuk  melakukan    pemeriksaan terhadap LKPD untuk kemudian BPK
menyerahkan  LHP  atas  LKPD  tersebut  kepada DPRD. Berdasarkan peraturan tersebut, diharapkan  BPK  dapat  menyelesaikan  tugas pengauditan  dengan  tepat  waktu  paling  lambat dua  bulan.  Ketepatwaktuan  laporan  keuangan tergantung  pada  jangka  waktu  audit  karena laporan  keuangan  tidak  dapat  diterbitkan sebelum  audit  selesai  dilaksanakan  (Johnson, 1998).

## Sistem Pengendalian Internal
Pengendalian  internal  didesain  untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan yaitu keandalan  pelaporan  keuangan,  efektivitas  dan efisiensi  operasi,  serta  kepatuhan  terhadap hukum dan peraturan yang berlaku (Arens et al. , 2008).  Menurut  PP  Nomor  8  Tahun  2006  dan Permendagri  Nomor  4  Tahun  2008,  SPI  adalah suatu  proses  yang  dipengaruhi  oleh  manajemen yang  diciptakan  untuk  memberikan  keyakinan
yang  memadai  dalam  pencapaian  efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan keandalan penyajian laporan keuangan Pemerintah.
Kepatuhan  terhadap  Peraturan  Perundang- undangan
SAP  merupakan  acuan  wajib  dalam menyajikan laporan keuangan entitas pemerintah,  baik  pemerintah  pusat  maupun daerah. Pengguna laporan keuangan menggunakan  SAP  untuk  dapat  memahami informasi  yang  disajikan  dalam  laporan keuangan. Sedangkan auditor eksternal menggunakan  SAP  sebagai  kriteria  dalam melaksanakan  audit.  Dengan  demikian  SAP digunakan  sebagai  penyatu  persepsi  antara pengguna  dan  auditor  laporan  keuangan.  SAP yang berlaku di Indonesia ditetapkan dengan PP Nomor  24  Tahun  2005  tanggal  13  Juni  2005 dengan  pembaruannya  PP  Nomor  71  Tahun 2010.  PP  ini  menjadi  landasan  bagi  semua entitas  pelaporan  termasuk  pemerintah  daerah dalam  menyajikan  laporan  keuangan  sebagai pertanggungjawaban kepada berbagai pihak.

## Status Daerah
Dalam  Undang-Undang  Dasar  (UUD)  RI Tahun  1945  Pasal  18B  ayat  (1)  disebutkan bahwa  “Negara  mengakui  dan  menghormati satuan-satuan  pemerintah  daerah  yang  bersifat khusus  atau  bersifat  istimewa  yang  diatur undang-undang.  Pandangan  bahwa  jenis  daerah mempengaruhi kelengkapan pengungkapan dikarenakan  adanya  perbedaan  karakteristik masyarakat dan struktur pendapatan berimplikasi  pada  kontrol  sosial  yang  berbeda pula (Abdullah, 2004) Ukuran Daerah Ukuran ( size ) organisasi banyak digunakan sebagai bagian dari karateristik suatu organisasi,  baik  dalam  bentuk  perusahaan maupun  pemerintah  lokal.Ukuran  organisasi menunjukan  besar  kecilnya  suatu  organisasi. Banyak  penelitian  menggunakan  berbagai indikator  untuk  menentukan  ukuran  organisasi. Ukuran  organisasi  dapat  diukur  dari  total  aset,
Available at http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie
jumlah karyawan yang dimiliki, jumlah produksi yang dihasilkan maupun total pendapatan.  Damanpour  (1991)  dan  Patrick (2007) mengungkapkan bahwa ukuran organisasi  merupakan  bagian  dari  struktur organisasi

## Opini Laporan Keuangan
Sebagaimana  yang  telah  diatur  di  dalam Undang-Undang  No.15  Tahun  2004  tentang Pemeriksaan  Pengelolaan  dan  Tanggung  Jawab Keuangan  Negara,  BPK  RI  memberikan  empat jenis  opini,  yaitu:  Pendapat  Wajar  Tanpa Pengecualian (Unqualified  Opinion) .  Pendapat
Wajar
Dengan Pengecualian (Qualified
Opinion) .  Pendapat  Tidak  Wajar (Adverse Opinion) ,  Pernyataan  Menolak  Memberikan Pendapat (Disclaimer Opinion) .
Penelitian De Angelo (1981a) menunjukkan bahwa nilai temuan audit menunjukkan  kemampuan  auditor  BPK-RI dalam  mendeteksi  kesalahan  pada  laporan keuangan  pemerintah  daerah.  Temuan  audit adalah total  jumlah  kasus  temuan  oleh  BPK-RI yang  terdiri  dari:  (1)  kerugian  daerah;  (2) potensi  kerugian  daerah;  (3)  kekurangan penerimaan; (4) administrasi; (5) ketidakhematan;  (6)  ketidakefisienan;  dan  (7) ketidakefektifan.  Temuan  audit  ini  dilaporkan pada  pengguna  laporan  keuangan  dalam hal  ini lembaga  perwakilan  (DPR)  yang  mewakili rakyat sebagai pengguna laporan keuangan, dan dikembalikan  kepada  pemerintah  daerah  untuk ditindaklanjuti  sebagai  umpan  balik  bagi perbaikan  di  masa  yang  akan  datang.  Opini yang  dihasilkan  oleh  auditor  merupakan  hasil temuan audit.

## Pengembangan Hipotesis
1) Ketepatan  Waktu  dan  Opini  Laporan Keuangan
Penelitian  Primadita  dan  Fitriany (2012)  menyatakan  bahwa  jangka  waktu audit  berpengaruh  terhadap  informasi asimetri.  Menurut  McLellan  dan  Giroux (2000),  opini  wajar  dengan  pengecualian ( qualified  opinion )  merupakan  sebuah pertanda  kabar  buruk  bagi  pengguna laporan  keuangan.  Hasil  penelitian  Payne
dan  Jensen  (2000)  menyebutkan  opini wajar  dengan  pengecualian  berpengaruh positif  terhadap audit  delay .  Opini  yang diberikan  oleh  BPK  atas  laporan  keuangan pemerintah  daerah  berupa  opini  non  WTP (yaitu  WDP,  TW,  atau  TMP)  dapat dianggap  sebuah  catatan  buruk  kinerja keuangan pemerintah daerah yang bersangkutan.  Semakin  tepat  waktu  maka akan  semakin  baik  opini  laporan  keuangan daerah  yang  didapatkan  oleh  pemerintah daerah.  Berdasarkan  urain  di  atas,  maka hipotesis yang dapat dikembangkan:
H 1 : Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan  berpengaruh  positif  pada opini  laporan  keuangan  pemerintah daerah.
2) Kelemahan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah  Daerah  dan  Opini  Laporan Keuangan
Kawedar  (2010)  dalam  penelitiannya menghubungkan  tingkat  kelemahan  SPI dengan  perubahan  opini  audit  melalui metode  kualitatif.  Fatimah    (2014)  juga menemukan  bahwa  kelemahan  sistem pengendalian  internal  berpengaruh  negatif terhadap  opini  laporan  keuangan.  Kedua penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan sejenis yang menyatakan bahwa perubahan opini audit yang semakin menurun dipengaruhi oleh semakin lemahnya  pengendalian  internal  entitas. Berdasar  uraian  ini,  dapat  dikembangkan hipotesis:
H 2 : Kelemahan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah berpengaruh  negatif  terhadap  opini laporan keuangan pemerintah daerah. 3) Kepatuhan Terhadap Perundang- Undangan dan Opini Laporan Keuangan Pemerintah Auditor mengeluarkan opini  audit  dengan  mempertimbangkan empat  kriteria  yang  salah  satunya  adalah temuan kepatuhan entitas terhadap peraturan  perundang-undangan.  Sipahutar dan  Khairani  (2013)  dalam  kesimpulan penelitiannya  juga  mengungkapkan  adanya pelanggaran  yang  material  atas  peraturan perundang-undangan  serta  ketidaksesuaian
Available at http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie
penyajian laporan keuangan sesuai
peraturan yang berlaku. Peningkatan tingkat materialitas atas pelanggaran tersebut  semakin  melemahkan  tingkatan opini audit dari WDP menjadi TW.
Berdasar uraian di atas, maka hipotesis yang dapat dikembangkan:
H 3 : Ketidakpatuhan Terhadap Perundang- undangan  berpengaruh  negatif  pada opini  laporan  keuangan  pemerintah daerah.
4) Status  Daerah dan  Opini  Laporan

## Keuangan
Status  daerah  akan  membedakan antara kota dan kabupaten. Masyarakat kota memiliki  kontrol  sosial  yang  lebih  kuat (Abdullah,  2004)  dalam  Suhardjanto  et  al, 2010.  Dengan  adanya  kontrol  sosial tersebut,  tuntutan  gencar  dilakukan  oleh masyarakat kepada pemerintah agar
terselenggara  pemerintahan  yang  baik sejalan  dengan  meningkatnya  pengetahuan masyarakat serta adanya pengaruh globalisasi  menuntut  adanya  keterbukaan (Herminingsih,2009)  dalam  Suhardjanto  et al, 2010. Dengan kontrol sosial tinggi yang dimiliki  oleh  masyarakat  kota,  maka  akan semakin meningkatkan pengawasan mereka pada jalannya pemerintahan dan penggunaan  anggaran  pemerintah  daerah, sehingga dengan adanya pengawasan tersebut  pemerintah  daerah  akan  berusaha
untuk  meningkatkan  kinerjanya  untuk  jadi lebih  baik    Dari  uraian  di  atas,  maka hipotesis yang dikembangkan:
H 4 :  Status daerah berpengaruh positif pada opini  laporan  keuangan  pemerintah daerah.
5) Ukuran  Pemerintah  Daerah  dan  Opini Laporan Keuangan
Menurut  Cohen  (2008),  semakin  besar ukuran  daerah (size) maka  masalah  yang akan dihadapi semakin rumit dan pengelolaan  sumber  daya  yang  ada  akan semakin tidak efisien, sehingga daerah yang memiliki ukuran daerah atau total aset yang besar  akan  memiliki  tuntutan  yang  besar pula  untuk  bisa  mengelola  keuangan dengan  baik  agar  mendapat  opini  laporan keuangan  yang  baik.    Berdasar  uraian  ini, dapat dikembangkan hipotesis:
H 5 : Ukuran pemerintah daerah berpengaruh negatif terhadap opini laporan keuangan pemerintah daerah.

## Metode Penelitian
Berdasar  kriteria  yang  telah  ditentukan total  sampel  yang  digunakan  jumlahnya sebanyak  110  LKPD  kota/kabupaten  di  pulau Jawa,  artinya  tidak  semua  populasi  digunakan sebagai sampel. Nama-nama pemerintah daerah kota/kabupaten  yang  digunakan  di  dalam penelitian ini dapat dilihat di Lampiran I. Secara terinci,  sampel  setiap  tahunnya  disajikan dalam tabel berikut ini:
Tabel 4.1  Pemilihan Sampel Penelitian Kriteria Pemilihan Sampel Jumlah Jumlah LPKD kota/kabupaten di pilau Jawa : Tahun 2013 Data tidak lengkap 112 2 Jumlah LKPD kota/kabupaten yang menjadi sampel 110 Sumber: Data diolah, 2016
Available at http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie
Analisis deskriptif
memberikan gambaran umum mengenai data dan penyebaran  data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini.  Penggambaran  umum  yang dijelaskan  dalam  analisis  ini  meliputi  nilai
rata-rata ( means) , nilai tertinggi (maksimum),  nilai  terendah  (minimum)  dan nilai  penyimpangan  atau  penyebaran  data (standar deviasi) dalam penelitian ini.

## Tabel 1 Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std. Deviation Time 110 80.00 183.00 1.3425E2 18.05163 SPI 110 2.00 15.00 6.6182 2.96766 KPU 110 2.00 14.00 6.2364 2.73586 OPN 110 1.00 4.00 3.2818 .56067 STATUS 110 .00 1.00 .2545 .43760 LN_Size 110 27.81 31.25 28.8076 .56962 Valid N (listwise) 110
Sumber: Data diolah, 2016 Berdasar  pada  tabel  deskriptif  statistik menunjukkan  nilai  minimum  ketepatan  waktu penyampaian laporan keuangan Pemda di pulau Jawa  pada  tahun  2013  sebesar  80  hari  yang dimiliki  oleh  Kabupaten  Kebumen.  Sedangkan nilai maksimum  sebesar  183  hari  yang  dimiliki oleh  kabupaten  Sampangdan  nilai  rerata  umur Pemda  yaitu  sebesar  134,25.  Nilai  standart deviasi  sebesar  180,51  yang  menunjukkan variasi sebaran data ( range ).
Sistem  pengendalian  intern  dihitung dengan menggunakan jumlah temuan kelemahan  SPI  pada  pemerikssaan  audit  BPK. Nilai  minimum  jumlah  temuan  kelemahan  SPI oleh  BPK  yaitu  2  temuan.  Sedangkan  nilai maximum  temuan  kelemahan  SPI  sebesar  15 temuan  di  pemerintah  kota/kabupaten  di  pulau Jawa  tahun  2013.  Dengan  nilai  rerata  6,61  dan standart deviasi  2,96 yang menunjukkan variasi sebaran data ( range ).
Kepatuhan terhadap peraturan perundang- undangan dihitung dengan menggunakan jumlah  temuan  ketidakpatuhan  pemerintah daerah  terhadap  perundang-undangan  pada pemerikssaan  audit  BPK.  Nilai  minimum jumlah  temuan  ketidakpatuhan  pemerintah
daerah terhadap perundang-undangan oleh BPK yaitu  2  temuan.  Sedangkan  nilai  maximum temuan  temuan  ketidakpatuhan  pemerintah daerah  terhadap  perundang-undangan  sebesar 14  temuan  di  pemerintah  kota/kabupaten  di pulau Jawa tahun 2013. Dengan nilai rerata 6,23 dan  standart  deviasi  2,73  yang  menunjukkan variasi sebaran data ( range ).
Status  daerah  pada  penelitian  ini  diukur dengan  menggunakan  skor,  dengan  ketentuan, jika  status  daerah  adalah  kabupaten  maka  akan diberi skor 0 dan jika status daerah adalah kota maka  akan  diberi  skor  1.  Ada  28  kota  dan  82 kabupaten  di  pulau  Jawa.  Dengan  nilai  rerata 0,254  dan  standart  deviasi  0,437  yang menunjukkan variasi sebaran data ( range ).
Proksi  variabel  ukuran  daerah  yang digunakan  pada  penelitian  ini  menggunakan logaritma  total  asset.  Tahun  2013  total  asset  di pulau Jawa minimal sebesar 27,81 yang dimiliki oleh  Kota  Batu,  maksimal  31,25  yang  dimiliki oleh Kota Surabaya tahun 2013, nilai asset rata- rata sebesar 28,65. Nilai standar deviasi sebesar 0,5983  dan  yang  menunjukkan  variasi  sebaran data ( range ).
Available at http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie
Variabel  hasil  audit  dalam  penelitian  ini adalah  opini  laporan  keuangan  pemerintah daerah  (OPN).  Dalam  penelitian  ini  digunakan skala  1  sampai  dengan  4  untuk  penilaian  opini LKPD  dengan  penjelasan;  Nilai  4  untuk  opini WTP,  nilai  3  untuk  opini  WDP,  Nilai  2  untuk opini  TW  dan  untuk  nilai  1  untuk  opini Disclaimer, yang kriteria nilai opini LKPD.
Distribusi  sampel  dalam  penelitian  ini ditunjukkan  dalam  tabel  4.3 case  processing summary , dimana kondisi sampel ini menunjukkan gambaran penerimaan opini untuk masing-masing  pemerintah  daerah  di  pulau Jawa.

## Tabel 2 Case Processing Summary
Case Processing Summary
N Marginal Percentage OPN 1 2 1.8% 3 73 66.4% 4 35 31.8% Valid 110 100.0% Missing 0 Total 110
Sumber: Data diolah, 2016
Dari  hasil  olah  data  tersebut  dapat diartikan  bahwa  opini  Tidak  Memberikan Pendapat diberikan kepada 2 pemerintah daerah atau  jika  dipersentasekan  sebesar  1,8%  dari keseluruhan  sampel.  Kemudian  untuk  opini Tidak  Wajar  diberikan  kepada  tidak  ada  Opini
Wajar Dengan Pengecualian memiliki persentase yang paling tinggi yaitu 66,4% yaitu 73  pemerintah  daerah.  Terakhir  adalah  opini Wajar  Tanpa  Pengecualian  sebesar  31,8%  atau berhasil diraih oleh 35 pemerintah daerah.

## Analisis Data 1 Uji Kelayakan Model
Menurut  Ghozali  (2011)  uji  kelayakan d a ri  model  merupakan  probabilitas  bahwa model  yang  dihipotesiskan  menggambarkan
data  input.  Untuk  dapat  menilai  model  yang digunakan  fit  atau  tidak  digunakan  fungsi likelihood  yang  ditransformasikan  menjadi  - 2LogL.

## Tabel 3 Model Fitting Information

## Model Fitting Information
Model -2 Log Likelihood Chi-Square df Sig. Intercept Only 156.052 Final 140.101 15.950 5 .007

## Model Fitting Information
Model -2 Log Likelihood Chi-Square df Sig. Intercept Only 156.052 Final 140.101 15.950 5 .007 Link function: Logit. Sumber: Data diolah, 2016 Dengan melihat tabel di atas menunjukkan bahwa ketika hanya memasukkan model  intersep  ternyata  hasil  2 Log  Likelihood sebesar 156,052.
Kemudian dengan
memasukkan  variabel  independen,  2  Log Likelihood  turun  menjadi  140,101  atau  terjadi
penurunan Chi-Square sebesar  15,950 dan signifikan  pada  p=  0.007.  Dapat  disimpulkan bahwa  model  dengan  variable  independen memberikan  ketepatan  akurasi  yang  lebih  baik untuk memprediksi opini BPK.

## Tabel 4
Goodness-of-Fit Goodness-of-Fit Chi-Square df Sig. Pearson 207.584 213 .592 Deviance 140.101 213 1.000 Link function: Logit.

## Sumber: Data diolah, 2016
Nilai Pearson yang  dihasilkan  adalah sebesar  207.584 dengan  taraf  signifikansi
sebesar 0,592. Dapat disimpulkan bahwa model sesuai nilai sig.>0,05 (2011: 361).

## Tabel 5
Test of Parallel Lines a Model -2 Log Likelihood Chi-Square df Sig. Null Hypothesis 140.101 General 135.546 4.555 5 .473
The null hypothesis states that the location parameters (slope coefficients) are the same across response categories.
a. Link function: Logit.
Sumber: Data diolah, 2016
Tujuan  uji parallel  lines adalah  menilai apakah  asumsi  semua  kategori  memiliki parameter  yang  sama  atau  tidak  (Ghozali 2011:363).  Apabila  hasil  uji  ini  menunjukkan
p<0,000  maka  diartikan  model  tidak  sesuai. Model  sesuai  jika  memiliki  nilai  yang  tidak signifikan  yaitu  p>0,05.  Dari  hasil  out  put  di
atas    nilai  p  sebesar  0,473  dan  lebih  besar  dari 0,05 maka model dikatakan sudah sesuai.
Uji Koefisien Determinasi
Tujuan  pengujian  ini  adalah  untuk  melihat seberapa besar persamaan regresi dapat menjelaskan variabel dependen.

## Tabel 6
Pseudo R-Square Pseudo R-Square Cox and Snell .135 Nagelkerke .178 McFadden .102 Link function: Logit.
Sumber: Data diolah, 2016
Berdasarkan  Tabel  6  diketahui  bahwa besarnya  variasi  nilai  opini  yang  dapat dijelaskan  oleh  model  regresi  adalah  sebesar 0,102  atau  10,2%.  Dengan  kata  lain  10,2% variasi  nilai  opini  merupakan  kontribusi pengaruh kelemahan SPI, ketidakpatuhan
terhadap  perundang-undangan,  ukuran  total asset,  ketergantungan  Pemerintah  Daerah,  dan opini  periode  sebelumnya.  Sedangkan  sisanya 89,8% dijelaskan oleh variabel diluar model.

## 2 Menguji Koefisien Regresi

## Tabel 7

## Parameter Estimates
Estimate  Std. Error Wald df Sig. Threshold [OPN = 1.00] 5.625 10.710 .276 1 .599 [OPN = 3.00] 10.911 10.736 1.033 1 .309 Location Time -.025 .013 4.060 1 .044 SPI -.196 .081 5.908 1 .015 KPU -.149 .085 3.104 1 .078 STATUS .627 .497 1.596 1 .206 LN_Size .537 .380 1.996 1 .158
Link function: Logit.
Sumber: Data diolah, 2016
Dari  hasil  regresi  dapat  disimpulkan bahwa  ada  3  variabel  yang  berpengaruh signifikan  terhadap  opini  laporan  keuangan pemerintah  daerah  yaitu  ketepatan  waktu penyampaian laporan keuangan, system pengendalian  internal  dan  kepatuhan  terhadap perundang-undangan tetapi khusus untuk kepatuhan terhadap perundang-undangan menggunakan  nilai  signifikasi  10%.  Sedangkan 2  variabel  lain  yaitu  status  daaerah  dan  ukuran
daerah tidak berpengaruh terhadap opini laporan keuangan  pemerintah  daerah  di  pulau  Jawa tahun 2013.
Dari  ringkasan  hasil  analisis  pada  Tabel.  7 diatas  dapat  disusun  persamaan  regresi  sebagai berikut:
Logit  (p1)  =  5,625  -  0,025  Time  -  0,196  SPI  - 0,149 KPU + 0,627 STATUS + 0,537 LN_Size Pembahasan
Available at http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie

## 1. Ketepatan waktu penyampaian laporan
keuangan dan opini laporan keuangan pemerintah daerah
Dari  hasil  uji  regresi  variabel  ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan mempunyai  signifikasi  sebesar  0,044  dengan yang  berarti  nilai  siginfikasi  variabel  ketepatan waktu  penyampaian  laporan  keuangan  lebih kecil  dari  0,05  sehingga  variabel  ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan berpengaruh  signifikan  terhadap  opini  laporan keuangan  pemerintah  daerah.  Hipotesis  1 diterima. Hal ini menunjukana bahwa ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan memiliki pengaruh  signifikan  terhadap  opini  laporan keuangan  pemerintah  daerah.  Sesuai  penelitian Payne  dan  Jensen  (2000)  menyebutkan  opini wajar  dengan  pengecualian  berpengaruh  positif terhadap audit delay. Semakin lama penyampaian  laporan  keuangan  menunjukan kualitas laporan keuangan semakin kurang baik.
2.  Kelemahan  sistem  pengendalian  internal pemrintah  daerah    dan  opini  laporan keuangan pemerintah daerah
.  Dari  hasil  uji  regresi  variabel  sistem pengendalian  internal  mempunyai  signifikasi sebesar  0,015  dengan  yang  berarti  nilai siginfikasi variabel sistem pengendalian internal lebih  kecil  dari  0,05  sehingga  variabel  sistem pengendalian  internal  berpengaruh  signifikan terhadap  opini  laporan  keuangan  pemerintah daerah. Hipotesis 2 diterima. Hal ini menunjukana bahwa sistem pengendalian internal  memiliki  pengaruh  signifikan  terhadap opini  laporan  keuangan  pemerintah  daerah. Hasil  ini  sesuai  dengan  penelitian  Fatimah (2014)  yang  menemukan  bahwa  kelemahan sistem pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap opini laporan keuangan.
Dalam melaporkan kelemahan pengendalian  internal  atas  pelaporan  keuangan, pemeriksa  BPK  harus  dapat  mengidentifikasi “kondisi  yang  dapat  dilaporkan”  yang  secara sendiri-sendiri  maupun  kumulatif  merupakan kelemahan  yang  material.  Pemeriksa  harus menempatkan  identifikasi  tersebut  menjadi suatu  temuan  dalam  perspektif  yang  wajar (SPKN,  2007).  Untuk  memberikan  dasar  bagi
pengguna  laporan  hasil  pemeriksaan  dalam mempertimbangkan  kejadian  dan  konsekuensi kondisi  tersebut,  hal  yang  diidentifikasi  harus dihubungkan  dengan  hasil  pemeriksaan  secara keseluruhan.  Sejalan  dengan  definisi  wajar menurut  standar  pemeriksaan  tersebut,  auditor BPK  diharuskan  menggunakan  pertimbangan profesionalnya  dalam  menentukan  apakah  telah terjadi  kasus  kelemahan  pengendalian  internal atau  tidak,  serta  apakah  temuan  tersebut  dirasa cukup material untuk dilaporkan atau tidak.
3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan  dan  opini  laporan keuangan pemerintah daerah
Dari hasil uji regresi  variabel kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan mempunyai  signifikasi  sebesar  0,078  dengan yang berarti nilai siginfikasi variabel  kepatuhan terhadap  peraturan  perundang-undangan  lebih besar  dari  0,05  tetapi  peneliti  ,manggunakan tingkat  signifikasi  10%    sehingga  variabel kepatuhan terhadap peraturan perundang- undangan berpengaruh signifikan terhadap opini laporan  keuangan  pemerintah  daerah.  Hipotesis 2  diterima.  Hal  ini  menunjukana  bahwa kepatuhan terhadap peraturan perundang- undangan memiliki pengaruh signifikan terhadap  opini  laporan  keuangan  pemerintah daerah. Hasil ini sesuai dengan penelitian Kwedar (2010)  dan  Fatimah  (2014) yang menemukan bahwa  kelemahan  sistem  pengendalian  internal berpengaruh  negatif  terhadap  opini  laporan keuangan.  Semakin  banyak  ketidakpatuhan terhadap  perundangan  atas  laporan  keuangan yang  dilaporkan  akan  semakin  mendapatkan opini yang tidak baik dari BPK.

## 4. Ukuran daerah dan opini laporan keuangan pemerintah daerah
Ukuran  pemerintah  daerah  (total  aset) organisasi  banyak  digunakan  sebagai  bagian dari  karateristik  suatu  organisasi,  baik  dalam bentuk perusahaan maupun pemerintah lokal.Ukuran  organisasi  menunjukan  besar kecilnya  suatu  organisasi.  Banyak  penelitian menggunakan berbagai indikator untuk menentukan ukuran organisasi. Ukuran organisasi  dapat  diukur  dari  total  aset,  jumlah karyawan  yang  dimiliki,  jumlah  produksi  yang
Available at http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie
dihasilkan maupun total
pendapatan.
Damanpour (1991) dan Patrick (2007) mengungkapkan  bahwa  ukuran  organisasi merupakan bagian dari struktur organisasi. Dari hasil  uji  regresi  variabel  ukuran  daerah mempunyai  signifikasi  sebesar  0,158  dengan yang  berarti  nilai  siginfikasi  variabel  ukuran daerah  lebih  besar  dari  0,05  sehingga  variabel ukuran  daerah  tidak  berpengaruh  signifikan terhadap  opini  laporan  keuangan  pemerintah daerah. Hipotesis 4 ditolak. Hal ini menunjukana  bahwa  ukuran  daerah  memiliki tidak  berpengaruh  terhadap  opini  laporan keuangan pemerintah daerah.

## 5. Status daerah dan opini laporan keuangan pemerintah daerah
Status  daerah  di  indonesia  identik dengan  penggunaan  istilah  kabupaten  dan  kota. Menurut  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor  2  Tahun  1987  tentang  Pedoman Penyusunan  Rencana  Kota  pasal  1  yang dimaksud dengan  kota adalah pusat pemukiman dan  kegiatan  penduduk  yang  mempunyai batasan administrasi yang diatur dalam perundang-undangan,  serta  permukiman  yang telah memperlihatkan watak dan ciri kehidupan perkotaan, sedangkan kabupaten adalah pembagian  wilayah  administratif  di  Indonesia setelah  provinsi.  Kabupaten  adalah  daerah otonom  yang  diberi  wewenang  mengatur  dan mengurus  urusan  pemerintahannya  sendiri  dan kabupaten  merupakan  hierarki  terendah  dari pembagian  administratif  indonesia  di  bawah pemerintah  propinsi  (disebut  daerah  tingkat kedua).  Dari  hasil  uji  regresi  variabel  status daerah  mempunyai  signifikasi  sebesar  0,206 dengan  yang  berarti  nilai  siginfikasi  variabel status  daerah  lebih  besar  dari  0,05  sehingga variabel  status  daerah  tidak  berpengaruh signifikan  terhadap  opini  laporan  keuangan pemerintah  daerah.  Hipotesis  5  ditolak.  Hal  ini menunjukana  bahwa  status  daerah  memiliki tidak  berpengaruh  terhadap  opini  laporan keuangan pemerintah daerah.
Kesimpulan
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan  bukti  empiris  tentang  pengaruh ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan,  kelemahan  sistem  pengendalian internal pemerintah daerah,  kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, ukuran daerahdan  status  daerah  terhadap  opini  laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan menggunakan 110 sampel LKPD tahun 2013 di pulau  Jawa.  Berdasarkan  hasil  analisis  dan pengujian  hipotesis  yang  telah  dilakukan  maka hasil  penelitian  dapat  disimpulkan  sebagai berikut:
1.  Variabel  ketepatan  waktu  penyampaian laporan  keuangan  memberikan  bukti  empiris bahwa  variabel  pertama  yaitu  ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan berpengaruh  negatif  terhadap opini  laporan keuangan  pemerintah  daerah  di  pulau  Jawa. Hasil uji regresi menunjukan nilai signifikasi variabel ukuran daerah 0,044<0,05.
2.  Variabel  sistem  pengandalian  internal pemerintah daerah memberikan bukti empiris bahwa variabel kedua yaitu sistem pengandalian  internal  berpengaruh  negatif opini laporan keuangan pemerintah daerah di pulau  Jawa.  Hasil  uji  regresi  menunjukan nilai signifikasi variabel sistem pengandalian internal pemerintah daerah 0.015<0,05. 3.  Variabel  kepatuhan  terhadap  peraturan perundang-undangan memberikan bukti empiris bahwa ketiga variabel yaitu kepatuhan  terhadap  peraturan  perundang- undangan berpengaruh terhadap opini laporan keuangan pemerintah daerah di pulau Jawa  dengan  tingkat  signifikasi  10%.  Hasil uji  regresi  menunjukan  nilai  signifikasi variabel kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan 0,078<0,10.
4.  Variabel  status  daerah  memberikan  bukti empiris  bahwa  variabel  keempat  yaitu  status daerah  tidak  berpengaruh  terhadap opini laporan  keuangan  pemerintah  daerah  opini laporan keuangan pemerintah daerah di pulau Jawa.  Hasil  uji  regresi  menunjukan  nilai variabel keempat yaitu status daerah 0,206>0,05. 5. Variabel ukuran pemerintah daerah memberikan  bukti  empiris  bahwa  variabel
Available at http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie
kelima yaitu  ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap opini laporan keuangan  pemerintah  daerah  opini  laporan keuangan  pemerintah  daerah  di  pulau  Jawa. Hasil  uji  regresi  menunjukan  nilai  variabel kelima  yaitu  ukuran  pemerintah  daerah 0,158>0,05.

## Keterbatasan
Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang dapat menyebabkan penarikan  kesimpulan  penelitian  ini  menjadi kurang  sempurna  yaitu  dalam  hal  yang berkaitan dengan periode pengamatan penelitian ini  terbatas  selama  1  tahun  dengan  jumlah  110 LKPD  pemerintah  daerah  kabupaten/kota  di pulau Jawa.

## Saran
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan  pengujian  hipotesis  penelitian  ini, maka  dapat  disampaikan  beberapa  saran  bagi penelitian  selanjutnya  dengan  tema  sejenis sebagai berikut:
1. Memperpanjang  periode  pengamatan  sampel penelitian  sehingga  dapat  diperoleh  jumlah sampel yang lebih representatif. Penggunaan sumber  data  sekunder  yang  hanya  berasal dari  BPK,  ini  dimaksudkan  agar  penelitian selanjutnya  yang  menggunakan  sumber  data yang  sama  dapat  memperpanjang  periode pengamatannya dengan data yang digunakan dalam penelitian ini.
2. Untuk penelitian selanjutnya, peneliti merekomendasikan untuk menambah variabel  independen  lainnya,  mengingat bahwa  model  regresi  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  hanya  mampu  menjelaskan sebesar 10,2% saja atas variabel dependen.

## Daftar Pustaka
Abdullah,  Syukriy.  2004. Perilaku  oportunistik legislatif  dalam  penganggaran  daerah: Pendekatan Principal-Agent Theory . Makalah disajikan pada Seminar
Antarbangsa  di  Universitas  Bengkulu, Bengkulu, 4-5 Oktober 2004 Atyanta,  R.  2011.  Analisis  Opini  BPK  atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
(Studi  Kasus  pada  Kabupaten  X  di  Jawa Timur) .Jurnal Ilmiah 1 (1): 16 . Badan  Pemeriksa  Keuangan.  2015. Laporan Hasil  Pemeriksaan  Semester  1 .  Diakses melaluiwww.bpk.go.id Cohen,  S  and  N  Kaimenakis.  2008. An Empirical Investigation of Greek Municipalities’  Quality  of  Financial Reporting. Working paper series Fatimah,  D.,  Ria  N.  S.  dan  M.  Rasuli.  2014.
Pengaruh  Sistem  Pengendalian  Intern, Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan, Opini Audit Tahun Sebelumnya dan Umur Pemerintah
Daerah  Terhadap  Penerimaan  Opini Wajar  Tanpa  Pengecualian  Pada  Laporan Keuangan  Pemerintah  Daerah  Di  Seluruh Indonesia. Jurnal Akuntansi 3 (1): 1 – 15
DeAngelo,  L.  E.  1981.  Auditor  size  and  audit quality. Journal  of  Accounting  and Economics , 3(3): 113–127.
Ghozali,  Imam.  2011. Ekonometrika:  Teori, Konsep  dan  Aplikasi  dengan  SPSS  17 .
Cetakan 2 Penerbit UNDIP
Halim,  Abdul  dan  Muhammad  Syam  Kusufi.
2012. Akuntansi  Keuangan  Daerah , Penerbit Salemba.
Haryanto, Sahmuddin, Arifuddin, 2007,
Akuntasi Sektor Publik , Semarang, Badan Penerbit UNDIP
Harun. 2009. Reformasi Akuntansi dan
Manajemen  Sektor  Publik  di  Indonesia. Penerbit Salemba Empat
Herminingsih,  2006. Pengaruh  Partisipasi dalam Penganggaran dan Peran Manajerial  Pengelola  Keuangan  Daerah terhadap  Kinerja  Pemerintah  Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten  Demak) .  Tesis Universitas Diponegoro Semarang Indrarti,  Nuansa  Mega  Okky.  2011.  Hubungan antara Opini Audit pada Laporan Keuangan Daerah, Pendapatan Asli Daerah  (PAD)  dan  Dana  Alokasi  Umum (DAU) terhadap Kinerja Keuangan Daerah. Jurnal. Universitas Riau.
Jiang,  W.,  K.  H.  Rupley  dan  J.  Wu.  2009. Internal Control Deficiencies and the
Available at http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie
Issuance  of  Going  Concern  Opinions.

## Research in Accounting Regulation
22: 40-46.
Johnson,  L.  E.,  1998.  Further  evidence  on  the determinants  of  local  government audit delay. Journal  of  Public  Budgeting, Accounting  and  Financial  Management , 103: 375–397.
Kawedar,  W.  2010.  Opini  Audit  dan  Sistem Pengendalian  Intern  (Studi  Kasus  di
Kabupaten PWJ yang Mengalami
Penurunan  Opini  Audit). Jurnal  Akuntansi dan Auditing 6:8.
Mustikarini,  Widya  Astuti.,  Fitriasari,  Debby. 2012. „Pengaruh Karakteristik Pemerintah
Daerah  dan  Temuan  Audit  BPK  terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaen/Kota di Indonesia Tahun
Anggaran  2007‟ .  Simposium  Nasional Akuntansi XV : Banjarmasin.
Patrick,  P.  A.  2007. The  Determinant  of Organizational Inovativeness: The
Adoption  of  GASB  34  in  Pennsylvania Local  Government.  Unpublished  Ph.D Dissertation . Pennsylvania: The Pennsylvania State University. Peraturan  Menteri  Negara  Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008 Tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor  60  Tahun  2008  Tentang  Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Poerwadarminta.  2006. Kamus  Umum  Bahasa Indonesia .  Edisi  ketiga.  Jakarta:  Balai
Pustaka Robbins,W.A dan Austin, K.R. 1987.
Disclousure  quality  in  Govermental Financial  Reports:  an  Asseeement  of The  Appropriateness  of  a  Compound Measure. Journal of Accounting
Research Vol 24, pp 412-421.
Sekaran,  Uma  dan  Bougie  Roger.  2010.
Research  Method  for  Business,  A  Skill Building  Approach .  Fifth  Edition,  New York, John Willey&Son Inc.
Suhardjanto,  Djoko.,  Rusmin,  Mandasari.,
Putriesti.,  dan  Brown,  Alistair.  2010.
„Mandatory  Disclosure  Compliance  and Local Government Charactheristics: Evidence From Indonesian Municipalities‟. Journal  Public  Policy January 2010 Virgasari,  Aviva.  2009. Hubungan  Antara Opini  Auditor  pada  Laporan  Keuangan Daerah,  Pendapatan  Asli  Daerah(PAD) dan  Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  dengan Kinerja Keuangan Daerah