## DE LEGA LATA

## Jurnal Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UMSU
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i1.3150

## PENGGUNAAN E-MONEY BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG
Roman Situngkir
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Utara Jl. Putri Hijau, Medan – Sumatera Utara Email: roman.situngkir@yahoo.co.id

## Abstrak
Penggunaan e-money baru-baru  ini  menimbulkan  pro  dan  kontra  setelah  kebijakan pertanggungjawaban  untuk  penggunaan  e-money  untuk  pembayaran  di  pintu  tol.  Ada pendapat  bahwa  pertanggungjawaban  penggunaan  e-money  melanggar  dan  bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang.  Sehingga sangat menarik untuk  melihat  bagaimana  sebenarnya  keberadaan e-money berdasarkan  Undang-Undang Nomor  7 tahun 2011 tentang Mata Uang. Dalam tulisan ini disimpulkan bahwa penggunaan e-money  tidak  bertentangan  dengan  Undang-Undang  Nomor  7  tahun  2011  tentang  Mata Uang.  Karena e-money hanya  diakui  sebagai  alat  atau  sistem  pembayaran  dan  dosis  tidak menggantikan  mata  uang  resmi  rupiah.  Tetapi  kemudian  kewajiban  untuk  hanya menggunakan  uang  elektronik  di  pintu  tol  dan  tidak  menerima  pembayaran  tunai  akan menjadi  masalah  lain.  Tidak  memberikan  pilihan  kepada  masyarakat  untuk  memilih  antara pembayaran  tunai  atau  non  tunai  menggunakan e-money sebenarnya  menyebabkan diskriminasi  dan  ketidakadilan  dalam  masyarakat.  Haruskah  pemerintah  memberi  orang pilihan untuk memilih antara pembayaran tunai atau menggunakan uang elektronik.

## Kata Kunci: Uang, Elektronik, Pembayaran

## Abstract
The recent  use of e-money raises the pros and cons after the policy of liability for the use of e-money for payments at toll booths. There is an opinion that the liability for the use of e-money violates and contradicts Act No. 7 of 2011 about Currency. So it is interesting to see how the real existence of e-money based on Act No. 7 of 2011 about Currency. In this paper, it  is  concluded  that  the  use  of  e-money  is  not  contradictory  to  Act  No.  7  of  2011  about Currency.  Because  e-money  is  only  recognized  as  tool  or  payment  system  and  dose  not replace  the  official  currency  of  rupiah.  But  then  the  obligation  to  use  only  e-money  in  toll booths and not to receive payment in cash would be another matter. Not giving the choice to the  community  to choose  between  cash  or  non-cash  payment  using e-money  actually causes discrimination  and  injustice  in  society.  Should  the  government  give  people  the  choice  to choose between cash payments or using e-money.

## Keywords: Money, Electronic, Payment

## PENDAHULUAN
Di  dalam  perekonomian  yang  modern  lalu  lintas  pertukaran  barang  dan  jasa  sudah sedemikian  cepatnya  sehingga  memerlukan  dukungan  tersedianya  sistem  pembayaran  yang handal yang memungkinkan dilakukannya pembayaran secara lebih cepat, efisien, aman dan handal (Bank Indonesia, 2006, h. 1). Secara umum, sistem pembayaran terdiri atas beberapa komponen  berupa  kebijakan,  instrumen  alat  pembayaran,  mekanisme  kliring  dan  setelmen, kelembagaan, infrastruktur pendukung dan perangkat hukum. Beberapa contoh alat/instrumen pembayaran yang selama ini telah kita kenal adalah uang, kartu debit, kartu kredit, traveller’s

## DE LEGA LATA

## Jurnal Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UMSU
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i1.3150
cheque ,  serta  alat  pembayaran  elektronik  seperti  internet  banking,  RTGS,  transfer  kredit melalui kliring dan sebagainya (Bank Indonesia, 2006, h. 1).
Sesuai amanat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  3  tahun  2004,  tugas Bank  Indonesia  di  bidang  sistem  pembayaran  mencakup  sistem  pembayaran  tunai  dan  non tunai.
Di  dalam  perkembangannya,  sistem  pembayaran  non  tunai  sangat  dipengaruhi  oleh kemajuan  perkembangan  teknologi  dan  perubahan  pola  hidup  masyarakat.  Saat  ini perkembangan  instrumen  pembayaran  non  tunai  berjalan  sangat  pesat  seiring  dengan perkembangan  teknologi  sistem  pembayaran  yang  pada  akhir-akhir  ini  telah  membawa dampak  yang  besar  terhadap  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  sistem  pembayaran  tersebut. Dengan dukungan teknologi yang semakin maju, masyarakat pengguna maupun penyedia jasa sistem pembayaran non tunai secara terus menerus mencari alternatif instrumen pembayaran non tunai yang lebih efisien dan aman. Selain itu, perubahan trend dan pola hidup masyarakat yang  disertai  peningkatan  efisiensi  pola  hidup  menuntut  tersedianya  sarana  telekomunikasi dan  transportasi  yang  demikian  cepat  sehingga  hambatan  jarak  dan  waktu  dapat  dikurangi. Perkembangan  telekomunikasi  dan  transportasi  ini  juga  memberikan  pengaruh  yang  besar terhadap transaksi keuangan terutama terkait dengan cara antar pihak melakukan pembayaran. Kondisi  terakhir  menunjukan  adanya interlinkage antar  industri  yakni  telekomunikasi, transportasi dan jasa keuangan dimana diantara ketiga industri telah terjadi konvergensi yang mengintegrasikan  kegiatan-kegiatan  diantara  industri  tersebut.  Sebagai  contoh  perusahaan penyedia  jasa mobile  telecomunication dalam  rangka  meningkatkan value  added  business telah menawarkan kepada pelanggannya fasilitas transaksi pembayaran menggunakan mobile phone .  Demikian  pula  di  bidang  transportasi,  untuk  meningkatkan  efisiensi  dalam  industri transportasi berbagai instrumen pembayaran telah digunakan sehingga pengguna transportasi dapat  melakukan  pembayaran  secara  lebih  cepat,  efisien  dan  aman.  Konvergensi  antar berbagai  industri  seperti  jasa  keuangan,  telekomunikasi  dan  transportasi  merupakan  suatu awal  yang  akan  menjadi  pemicu munculnya  instrumen  pembayaran  non  tunai  di masyarakat (Bank Indonesia, 2006, h. 1).
Penggunaan  sistem  pembayaran  non-tunai  menjadi  viral  ketika  ada  program  yang mengharuskan  semua  pengguna  jalan  tol  harus  melakukan  pembayaran  dengan  sistem  non- tunai  menggunakan e-toll. Hal  ini  menjadi  viral  di  sosial  media  ketika  seorang  pengguna media  sosial  mengunggah  video  ketika  ditolak  akan  membayar  tol  dengan  uang  tunai  dan harus  membayar  dengan e-toll .  Video  ini  kemudian  diikuti  dengan  video  lain  yang menunjukkan  ketika  pengguna  jalan  tol  ingin  menggunakan e-toll dan  ternyata  mesin e-toll rusak dan pengguna jalan tol diminta untuk melakukan pembayaran secara tunai dan kembali pengguna jalan tol menolak untuk membayar secara tunai.
Kedua  video tersebut kemudian diiringi berbagai pendapat dari pengguna sosial media yang mempertanyakan bagaimana sebenarnya dasar penggunaan dari transaksi non-tunai atau e-money seperti e-toll dan  sejenisnya  jika  kemudian  dikaji  berdasarkan  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Karena ada beberapa pendapat di sosial media yang menyatakan  bahwa  mewajibkan  penggunaan  pembayaran  secara  non-tunai  menggunakan e- money seperti e-toll bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

## DE LEGA LATA

## Jurnal Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UMSU
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i1.3150
Bukan  itu  saja,  setelah  adanya  pewajiban  pembayaran  tol  menggunakan e-money , Forum  Warga  Jakarta  (FAKTA)  telah  mendaftarkan  uji  materi  Peraturan  Bank  Indonesia tentang  uang  elektronik  ke  Mahkamah  Agung.  Dengan  alasan  bahwa  “pemaksaan” penggunaan  uang  elektronik  telah  menimbulkan  keresahan  dan  pertanyaan  di  masyarakat terhadap keberadaan Undang-Undang tentang Mata Uang yang mengatur rupiah dalam bentuk kertas  dan  logam.  Hal  ini  seperti  mengamini  pernyataan  dari  David  Maruhum  L.  Tobing, seorang  pengacara  yang  fokus  pada  isu  perlindungan  konsumen,  yang  mengatakan  bahwa ketika konsumen tidak diberi pilihan untuk melakukan pembayaran tunai menggunakan uang kertas  dan  uang  logam,  artinya  penolakan  terhadap  uang  rupiah.  Karena  uang  rupiah  yang dimaksud  dalam  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2011  tentang  Mata  Uang  adalah  uang kertas dan uang logam.
Berdasarkan  hal  inilah,  tulisan  ini  dibuat  untuk  melihat  lebih  lanjut  bagaimana sebenarnya keberadaan penggunaan e-money jika dilihat berdasarkan Undang-Undang Nomor 7  Tahun  2011  tentang  Mata  Uang  maka  yang  menjadi  permasalahan  dalam  penulisan  ini adalah,  apakah  penggunaan e-money bertentangan  dengan  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun 2011 tentang Mata Uang.

## METODE PENELITIAN
Penulisan  ini  menggunakan  metode  penelitian  hukum  yuridis  normatif  ( normatif research ),  yaitu  penelitian  hukum  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  atau data skunder (Seokanto dan Sri Muji, 2003, h. 15).  Spesifikasi penelitian dalam penulisan ini berupa penelitian deskriptif analistis. Deskriptif adalah menunjukan komparasi atau hubungan seperangkat  data  dengan  seperangkat  data  yang  lain,  dan  maksudnya  adalah  untuk memberikan gambaran, menelaah, menjelaskan dan menganalisis (Soekanto, 1996, h. 63).
Sesuai jenis dan sifat penelitiannya, maka sumber data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data skunder yang terdiri dari bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan aturan hukum yang terkait  dengan mata uang.  Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku,  jurnal ilmiah, makalah dan artikel ilmiah yang dapat memberi penjelasan tentang bahan hukum primer. Bahan hukum tersier; berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan lain sebagainya dalam menemukan defenisi dari istilah-istilah dalam membahas tentang penggunaan e-money bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.
Prosedur  yang  digunakan  untuk  mengumpulkan  data  dalam  penilitian  ini  berupa dokumentasi  yaitu  pedoman  yang  digunakan  berupa  catatan  atau  kutipan,  penelusuran literatur  hukum,  buku-buku  dan  lainnya  yang  bertalian  dengan  identifikasi  masalah  dalam penilitian  ini  dengan  cara offline maupun online .  Analisa  bahan  hukum  dilakukan  dengan menggunakan  metode  analisa  konten (centent  analysis  method) yang  dilakukan  dengan menguraikan  materi  peristiwa  hukum  atau  produk  hukum  secara  rinci  guna  memudahkan interpretasi dalam pembahasan (Marzuki, 2011, h. 171).

## PEMBAHASAN
Penggunaan E-Money Bertentangan  Dengan  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2011 Tentang Mata Uang
Sejarah Penggunaan E-Money di Indonesia
Menurut  ketentuan  Pasal  1  angka  3  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  16/8/PBI/2014 tentang  Perubahan  atas  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  11/12/PBI/2009  tentang  Uang

## DE LEGA LATA

## Jurnal Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UMSU
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i1.3150
Elektronik  disebutkan  bahwa  uang  elektronik  ( electronic  money )  adalah  alat  pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
1) diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit;
2) nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media server atau chip ;
3) digunakan  sebagai  alat  pembayaran  kepada  pedagang  yang  bukan  merupakan  penerbit uang elektronik tersebut; dan
4) nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.
Meskipun relatif masih dalam tahap perkembangan awal, e-money mempunyai potensi dalam menggeser peran uang tunai untuk pembayaran-pembayaran yang bersifat retail sebab transaksi retail tersebut dapat dilakukan dengan lebih mudah dan murah baik bagi konsumen maupun  pedagang  (merchant).  Pengembangan e-money di  berbagai  negara  telah  melahirkan berbagai issue implikasi pengembangan e-money terhadap kebijakan Bank Sentral khususnya yang  berkaitan  dengan  fungsi  pengawasan  sistem  pembayaran  dan  efektifitas  kebijakan moneter (Ni Nyoman Anita Candrawati, 2013, h. 9).
Bank Indonesia menerbitkan uang elektronik pertama kali di bulan April 2007. Selama kurang lebih satu setengah tahun sejak  pertama terbit jumlah uang elektronik telah mencapai 430,000.  Berbeda  pada  awal  penerbitannya,  uang  elektronik  saat  ini  tidak  hanya  diterbitkan dalam  bentuk chip yang  tertanam  pada  kartu  atau  media  lainnya (chip  based) ,  namun  juga telah diterbitkan dalam media lain yaitu suatu media yang saat digunakan untuk bertransaksi akan  terkoneksi  terlebih  dulu  dengan server penerbit  ( server  based) .  Begitu  pula  dari  sisi penggunaannya, hampir dari seluruh uang elektronik yang diterbitkan tidak lagi bersifat single purpose namun  sudah multi purpose sehingga  dapat  diterima  di  banyak merchant yang berbeda (Ni Nyoman Anita Candrawati, 2013, h. 9).
Penggunaan  uang  elektronik  di  Indonesia  cenderung  mengalami  peningkatan  baik dari sisi  jumlah  uang  elektronik  beredar  maupun  volume  transaksi.    Berdasarkan  data  Bank Indonesia,  sejak  tahun  2007  hingga  tahun  2015  tercatat  20  penerbit  uang  elektronik  yang terdiri  atas  bank  dan  non  bank.  Sedangkan  berdasarkan  volume  transaksi,  pada  tahun  2015 terhitung  mulai  dari  Januari  hingga  Juni  2015,  volume  transaksi  uang  elektronik  sebanyak 223.358.929  transaksi.  Hal  ini  jauh jika dibandingkan  dengan  tahun  pertamanya  yaitu  tahun 2007 (Lia Handayani, 2015, h. 1).
Dampak Penggunaan E-Money
Secara  umum  kebijakan e-money sebagai  salah  satu  jenis  dari  model  pembayaran  non tunai  telah  memberikan  beberapa  dampak  bagi  beberapa  sektor  seperti  pada  perekonomian dan  moneter,  hal  ini  dapat  terjadi  karena  kebijakan  yang  dikeluarkan  Bank  Indonesia  ini menyangkut tentang sistem pembayaran dan transaksi keuangan  yang digunakan masyarakat sehingga  berdampak  pada  beberapa  bidang  ekonomi  dan  moneter.  Dampak  atau  implikasi yang  terjadi  karena  penerapan  kebijakan  sistem e-money terjadi  di  beberapa  aspek  hukum, teknis dan mekanisme operasionalnya (Arsita Ika Adiyanti, 2015, h. 23).
Dampak E-money Terhadap Penerbit (Issuer)
Penerbit  atau  issuer  adalah  pihak  yang  membuat  dan  menyediakan  kartu e-money , penerbit e-money terdiri dari sektor perbankan dan non perbankan. Para penerbit tersebut telah sah  dan  legal  untuk  membuat e-money karena  telah  mengantongi  izin  dari  Bank  Indonesia. Penerbit yang telah disahkan oleh Bank Indonesia tersebut dapat menyediakan kartu e-money bagi masyarakat.
Dengan  hadirnya e-money maka  bertambah  pula  jenis  fasilitas  pembayaran  non  tunai yang  disediakan  perbankan,  namun  masyarakat  masih  belum  tertarik  dan  masih  kurang informasi  mengenai  penggunakan  fasilitas e-money dan  hal  ini  mengakibatkan  tumbuhnya

## DE LEGA LATA

## Jurnal Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UMSU
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i1.3150
jumlah  alat  pembayaran  menggunakan  kartu  atau  APMK  seperti  kartu  debit  kartu  kredit meningkat.
Bagi  masyarakat,  APMK  (Alat  Pembayaran  Menggunakan  Kartu)  sendiri  merupakan sebuah  fasilitas  yang  dapat  mempermudah  proses  transaksi  seperti  penarikan  tunai,  transfer dan pembayaran tagihan. APMK memberi manfaat efisiensi berupa penurunan biaya transaksi bagi  konsumen  dan  produsen  serta  meningkatnya  kepuasan  masyarakat  karena  terpenuhinya kebutuhan  akan  alat  pembayaran  yang  mudah  dan  praktis.  Dengan  adanya  keberadaan  dan penggunaan  APMK  seperti e-money tersebut  dapat  mengurangi  biaya  yang  dikeluarkan masyarakat ketika memiliki uang baik untuk transaksi maupun berjaga-jaga.
Peningkatan  konsumsi  dan  pertumbuhan  ekonomi  yang  terjadi  dari  penggunaan e- money tersebut  pada  gilirannya  berpotensi  mendorong  kembali  permintaan  masyarakat terhadap  uang  non  tunai  guna  mempermudah  dan  mempercepat  proses  transaksi  yang dilakukan. Bagi bank atau lembaga penerbit pembayaran non tunai, hal ini kembali berpotensi pendapatan  dan  keuntungan . Hal  ini  disebut  sebagai dual  effect atau  dampak  berganda  dari penggunaan alat pembayaran non tunai. Dampak berganda dari penggunaan pembayaran non tunai  kepada  konsumen  dan  pengusaha  tersebut  pada  gilirannya  dapat  mendorong pertumbuhan ekonomi.
Dampak E-money Terhadap Pedagang atau Pengusaha (Merchant) Pengusaha  atau  merchant  dalam  sistem e-money ini  adalah  pengusaha  atau  pedagang yang  menyediakan  penggunakan  fasilitas  jasa  pembayaran  dengan e-money dalam  transaksi pembayarannya.  Pengusaha  dalam  hal  ini  berupaya  menyiapkan  hal ini  untuk  meningkatkan efektifitas  dan  efisiensi  usahanya.  Dari  sisi  pengusaha,  peningkatan  konsumsi  yang  diikuti dengan  efisiensi  biaya  transaksi  akan  meningkatkan  profit  bagi  pengusaha  yang  kemudian berpotensi  untuk  mendorong  aktivitas  usaha  dan  eskpansi  usaha.  Semakin  efisien  biaya transaksi  yang  diperoleh  dari  penggunaan  alat  pembayaran  non  tunai  semakin  besar  potensi peningkatan  output.  Hal  ini  pada  gilirannya  mendorong  peningkatan  produksi  di  sektor  riil yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.
Secara  teknis  operasional,  dengan  menggunakan  layanan e-money maka  pengusaha dapat meminimalkan kesalahan yang terjadi dalam tiap transaksi dan dapat menghemat waktu yang  diperlukan  dalam  sekali  transaksi.  Keuntungan  yang  didapatkan  pengusaha  dari  tiap transaksi adalah keamanan dari uang yang ada dalam transaksi karena dana tersebut langsung dapat masuk ke rekening pengusaha tersebut.
Pengusaha  mengharapkan  dengan  hadirnya e-money ,  efektifitas  dan  efisiensi  usaha dapat  terjadi.  Efektifitas  yang  diharapkan  adalah  waktu  untuk  transaksi  pembayaran  dapat lebih  cepat  atau  singkat  karena  dengan  penggunaan  kartu e-money pengusaha  tidak  perlu menyediakan  uang  kembalian  dan  tak  perlu  menghitung  uang  lagi.  Para  pengusaha  tersebut dalam  usahanya  tidak  perlu  menyediakan  uang  tunai  untuk  melayani  pembayaran  dalam jumlah kecil atau mikro.
Sementara  efisiensi  yang  terjadi  dari  penggunaan e-money bagi  pengusaha  adalah keamanan  dalam  tiap  transaksi,  dimana  pengusaha  tidak  perlu  khawatir  akan  adanya  uang palsu dan saat transaksi selesai maka uang dari pembayaran akan masuk rekening pengusaha yang terhubung dengan transaksi.
Dampak E-money Terhadap Pengguna Kartu E-money (Customer) Pengguna  atau  konsumen  pengguna e-money dalam  hal  ini  adalah  orang  yang menggunakan e-money dalam  transaksi  pembayarannya.  Kemudahan  yang  diberikan  oleh e-

## DE LEGA LATA

## Jurnal Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UMSU
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i1.3150
money membuat  para  pengguna  tidak  perlu  menyiapkan  atau  membawa  dana  tunai kemanapun  saat  pergi  dan  terhindar  dari  adanya  uang  palsu  yang  mungkin  didapat  jika melalukan transaksi secara tunai.
Penggunaan  pembayaran  non  tunai  dengan e-money selain  meningkatkan  pendapatan masyarakat  melalui  penurunan  biaya  transaksi  dan  penghematan  waktu  juga  meningkatkan pendapatan  masyarakat  melalui  pendapatan  bunga  yang  diperoleh  dari  dana  kas  yang seharusnya  dibawa  dalam  setiap  kali  bertransaksi  namun  ditempatkan  di  bank  dalam  bentuk tabungan.  Dari  sisi  bank  atau  lembaga  penerbit  alat  pembayaran  non  tunai,  peningkatan penggunaan  pembayaran  non  tunai  merupakan  sumber  pendapatan  berbasis  biaya  ( fee  base income) karena nasabah pengguna pembayaran non tunai akan dikenakan biaya administrasi setiap bulannya. Selain itu, pendapatan yang didapat dari biaya juga diperoleh dari biaya yang dikenakan untuk jenis transaksi tertentu misalnya untuk transfer atau pembayaran tagihan.
Adanya tambahan pendapatan yang diperoleh konsumen dari penggunaan e-money akan mendorong  konsumsi  dan  permintaan  masyarakat  terhadap  barang  dan  jasa  yang  pada gilirannya  berpotensi  mendorong  aktivitas  sektor  riil.  Di  era  sekarang  ini  orang  enggan membawa  uang  dalam  jumlah  yang  besar  di  dalam  sakunya  karena  selain  dipandang  tidak aman  juga  dinilai  tidak  praktis.  Besar  kecilnya  uang  yang  dibawa  oleh  masyarakat  dalam melakukan  transaksi  pembayaran  dapat menjadi  pertimbangan  sebagai  kendala  keefisiensian dalam pembayaran.
Kehadiran  alat  pembayaran  non  tunai  seperti e-money yang  berbentuk  kartu menghilangkan kendala tersebut dan berpotensi untuk mendorong kenaikan tingkat konsumsi. Kemudahan  dalam  berbelanja  yang  diberikan  bagi  nasabah  bank  yang  memiliki  alat pembayaran  non  tunaiseperti  ATM,  kartu  debet  dan  kartu  kredit  dapat  mendorong  kenaikan konsumsi dari nasabah tersebut. Hal ini dapat mendorong menigkatnya perputaran uang.

## E-Money Berdasarkan Undang-Undang Mata Uang
Setelah  adanya  pendapat  yang  menyatakan  bahwa  penggunaan e-money bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Seperti yang dikemukakan oleh  David  Maruhum  L.  Tobing  yang  menyatakan  bahwa  penolakan  pembayaran  dengan mata  uang  rupiah  kertas  maupun  logam  patut  diduga  sebagai  tindak  pidana,  sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat 2, Pasal 23 Ayat 1  dan Pasal 33 Ayat 2  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang .
Pendapat  ini  kemudian  dibantah  dengan  pendapat  lain  yang  mengatakan  bahwa penggunaan e-money tidak  melanggar  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2011  tentang  Mata Uang. Salah satunya datang dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mengaku tak sepakat jika Gerakan Nasional Non Tunai disebut bertentangan dengan Undang Undang Mata Uang. Uang elektronik atau e-money disebut masih termasuk dalam jenis uang yang  sah  di  Republik  Indonesia.  Direktur  Eksekutif  Indef,  Enny  Sri  Hartati  mengatakan,  di Indonesia ada dua jenis uang yaitu uang kartal dan uang giral. Uang kartal adalah uang kertas dan uang logam  yang dipegang oleh masyarakat sehari-hari. Sementara itu, kalau uang  giral adalah  uang  yang  diakibatkan  oleh  proses  aktivitas  jasa-jasa  perbankan.  Lebih  lanjut  dia mengatakan bahwa e-money merupakan masuk kategori uang giral.
Pendapat  yang  sama  juga  dikemukakan  oleh  Deputi  Gubernur  Senior  Bank  Indonesia Mirza  Adityaswara  yang menegaskan bahwa uang elektronik sama sekali tidak bertentangan dengan  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2011  tentang  Mata  Uang.  Lebih  lanjut  dijelaskan bahwa  dalam  Undang-Undang  Mata  Uang    disebutkan  mata  uang  rupiah  adalah  mata  uang yang sah yang wajib digunakan di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan cakupan rupiah,

## DE LEGA LATA

## Jurnal Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UMSU
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i1.3150
berbentuk rupiah dalam bentuk fisik dan non-tunai.
Jika kemudian kita telusuri bunyi pasal  yang dinyatakan sebagai dasar bahwa e-money bertentangan  dengan  Undang-Undang  Mata  Uang  adalah  sebagai  berikut:  Pasal  2  Ayat  2 Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2011  tentang  Mata  Uang  “Macam  Rupiah  terdiri  atas Rupiah  kertas  dan  Rupiah  logam”.  Pasal  23  Ayat  1  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2011 tentang  Mata  Uang  “Setiap  orang  dilarang  menolak  untuk  menerima  Rupiah  yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan Rupiah dan/atau untuk transaksi keuangan lainnya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali karena terdapat keraguan atas keaslian Rupiah.”
Pasal  33  Ayat  2  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2011  tentang  Mata  Uang  “Setiap orang  dilarang  menolak  untuk  menerima  Rupiah  yang  penyerahannya  dimaksudkan  sebagai pembayaran  atau  untuk  menyelesaikan  kewajiban  yang  harus  dipenuhi  dengan  Rupiah dan/atau untuk transaksi keuangan lainnya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali karena terdapat keraguan atas keaslian Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”.
Jika  kemudian  ketentuan  tersebut  dengan  pengertian  dari e-money berdasarkan Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  16/8/PBI/2014  tentang  Perubahan  atas  Peraturan  Bank Indonesia  Nomor  11/12/PBI/2009  tentang  Uang  Elektronik  yang  menyatakan  bahwa  “uang elektronik  ( electronic  money )  adalah  alat  pembayaran,  maka  hal  tersebut  berarti  bahwa e- money bukan merupakan jenis mata uang baru karena nominal atau nilai uang yang ada atau tertera di dalam e-money tetap dalam Rupiah. Selain itu, e-money hanyalah salah satu alat atau sistem untuk melakukan pembayaran.

## KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan
Berdasarkan  beberapa  argumen  dan  pendapat  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa penggunaan e-money tidak  bertentangan  dengan  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2011 tentang Mata Uang. Hal ini dikarenakan, e-money bukanlah jenis mata uang baru selain rupiah karena  nilai  atau  nominal  yang  tertera  pada e-money masih  dalam    nilai  mata  uang  rupiah. Akan  tetapi,  penggunaan e-money menjadi  viral  dan  dipermasalahkan  adalah  karena  adanya pengharusan  atau  kewajiban  penggunaan e-money dalam  setiap  transaksi  di  gardu  tol  dan tidak  ada  lagi  gardu  tol  yang  melayani  pembayaran  tunai.  Hal  ini  tentu  menimbulkan permasalahan  baru.  Memang,  penggunaan e-money dianggap  dapat  memperlancar  antrian  di gardu  tol  dan  mempercepat  transaksi,  akan  tetapi  pewajiban  penggunaan e-money tentunya mengandung diskriminasi dan tidak sesuai dengan nilai keadilan di masyarakat. Seyogianya, pemerintah  memberikan  pilihan  kepada  masyarakat  khususnya  pengguna  tol  untuk  memilih apakah ingin menggunakan pembayaran tunai atau non-tunai menggunakan e-money .

## Saran
Meskipun penggunaan E-money tidak dilarang dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan  syogianya,  pemerintah  memberikan  pilihan  kepada  masyarakat khususnya  pengguna  tol  untuk  memilih  apakah  ingin  menggunakan  pembayaran  tunai  atau non-tunai menggunakan e-money .

## DE LEGA LATA

## Jurnal Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UMSU
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i1.3150

## DAFTAR PUSTAKA
Adiyanti, Arsita Ika. (2015). Pengaruh Pendapatan, Manfaaat, Kemudahan Penggunaan, Daya Tarik  Promosi  dan  Kepercayaan  terhadap  Minat  Menggunakan  Layanan  E-Money . Jurnal Ekonomi Universitas Brawijaya .
Bank  Indonesia.  (2006). Upaya  Meningkatkan  Penggunaan  Alat  Pembayaran  Non-Tunai melalui Pengembangan E-Money , Bank Indonesia, Jakarta.
Candrawati,  Ni  Nyoman  Anita.  (2013).  Perlindungan  Hukum  terhadap  Pemegang  Kartu E- Money sebagai  Alat  Pembayaran  Transaksi  Komersial. Jurnal  Ekonomi  Universitas Udayana
Handayani,  Lia.  (2015).  Analisis  Preferensi  Penggunaan  Uang  Elektronik  pada  Kereta  Api Commuter  Jabodetabek. Jurnal  Ilmiah  Jurusan  Ilmu  Ekonomi  Fakultas  Ekonomi  dan Bisnis Universitas Brawijaya, Malang
Marzuki, Peter Mahmud. (2011). Penelitian Hukum , Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  16/8/PBI/2014  tentang  Perubahan  atas  Peraturan  Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik.
Seokanto, Sorejono., & Sri, Muji. (1996). Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta: UI Press. Seokanto,  Sorejono.,  &  Sri,  Muji.  (2003). Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan Singkat . Jakarta: Rajawali Pers.
Sofyan,  Abidin Muhammad. (2018). Dampak Kebijakan E-Money di Indonesia sebagai  Alat Sistem Pembayaran Baru. Universitas Negeri Surabaya
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.