Pengaruh Jumlah dan Mutasi Kendaraan Bermotor  terhadap  Penerimaan  Pajak
Kendaraan
Bermotor pada UPPD

## SAMSAT Pelaihari

## Widiya Astuti Alam Sur
Politeknik Negeri Tanah Laut, Program Studi Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan, Jurusan Teknologi Rekayasa Industri

## Ines Saraswati Machfiroh
Politeknik Negeri Tanah Laut, Program Studi Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan, Jurusan Teknologi Rekayasa Industri
ABSTRAK ,  Meningkatnya  jumlah  kendaraan  tiap tahunnya  menjadi  salah  satu  faktor  yang  mempengaruhi jumlah  penerimaan  PKB.  Mutasi  masuk  dan  keluar kendaraan  juga  mempengaruhi  jumlah  penerimaan  PKB dengan  bertambah  atau  berkurangnya  jumlah  kendaraan yang  teregistrasi  di  daerah.  Jenis  penelitian  adalah penelitian  deskriptif.  Data  yang  digunakan  adalah  data jumlah  kendaraan,  mutasi  masuk,  mutasi  keluar  dan penerimaan  PKB  dari  tahun  2017-2021.  Teknik  analisis yang  digunakan  meliputi  uji  asumsi  klasik,  uji  ketepatan model, uji regresi linier berganda, dan uji hipotesis.  Hasil uji regresi linear berganda didapat nilai konstanta sebesar (-13.357.220.547,677).  Sementara  nilai  koefisien  regresi untuk  variabel  jumlah  kendaraan  (X1)  yaitu  sebesar 905.679,659, variabel mutasi masuk (X2) yaitu sebesar (- 3.557.495,156),  dan  variabel  mutasi  keluar  (X3)  yaitu sebesar (-10.079.012,475). Hasil uji hipotesis menunjukkan  jumlah  kendaraan  berpengaruh  terhadap penerimaan  PKB,  mutasi  masuk  dan  mutasi  keluar  tidak berpengaruh  terhadap  penerimaan  PKB.  Hasil  uji  F menunjukkan bahwa jumlah kendaraan, mutasi masuk, dan mutasi keluar secara bersama-sama berpengaruh terhadap penerimaan PKB.
Kata Kunci: Mutasi, Pajak Kendaraan Bermotor

## 1. PENDAHULUAN
Pajak  adalah  sumber  utama  pendanaan pemerintah untuk proyek-proyek pembangunan, dan berasal dari seluruh negeri. Sehingga, pajak memiliki dampak yang signifikan terhadap besar kecilnya  kemampuan  APBN  mendanai  belanja negara,  termasuk  belanja  pembangunan  dan belanja  rutin.  Serta  dengan  adanya  Undang- Undang  Nomor  32  Tahun  2004  menjadikan pemerintah  daerah  yang  melaksanakan  otonomi daerah lebih mandiri di daerah dan tidak terlalu bergantung  pada  pemerintah  pusat,  beberapa langkah  harus  dilakukan  untuk  memperluas objek  dan  subjek  pajak  yang  ada.  Pajak Kendaraan  Bermotor  (PKB)  merupakan  salah satu  objek  pajak  daerah  yang  dikelola  Badan Keuangan  Daerah Provinsi  Kalimantan Selatan,
dipungut  melalui  perpanjangan  tangan  Badan Keuangan  Daerah  yang  salah  satunya  adalah Unit  Pelayanan  Pendapatan  Daerah  (UPPD) SAMSAT  Pelaihari.  Potensi  PKB  dapat meningkat  karena  banyak  faktor,  salah  satunya peningkatan  jumlah  kendaraan  bermotor  per tahun.  Dari  data  penerimaan  PKB  tahun  2017- 2021  yang  didapat  dari  UPPD  SAMSAT Pelaihari,  bahwa  setiap  tahunnya  jumlah kendaraan  bermotor  mengalami  peningkatan. Hal  ini  mengakibatkan  bertambahnya  jumlah realisasi penerimaan PKB.
Pemerintah  daerah  menggunakan  sumber daya  ekonomi  untuk  membiayai  pembangunan salah  satuya  adalah  pendapatan  asli  daerah (PAD).  PAD  mengacu  pada  pendapatan  yang dihasilkan  dari  sumber  daya  yang  dimiliki  di Wilayah dan dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan peraturan Wilayah. Sebagai wujud dari desentralisasi,  PAD  adalah  dana  daerah  yang diperoleh melalui pajak daerah, pungutan daerah, hasil  pengelolaan  tersendiri  atas  kekayaan daerah, dan pendapatan daerah lainnya yang sah, dan  dirancang  untuk  memberikan  kesempatan kepada  daerah  untuk  menjajaki  opsi-opsi pendanaan  pengelolaan  daerah.  Pajak  daerah merupakan  komponen  PAD  yang  memberikan kontribusi  paling  besar.  Pajak  daerah  adalah retribusi  yang  diselenggarakan  oleh  pemerintah provinsi dan kabupaten/kota [11].
PKB  sebagai  sumber  pendapatan  daerah memiliki  peranan  dalam  pembangunan  daerah. Kendaraan  bermotor  yang  telah  diregistrasi digolongkan  menjadi  dua,  yaitu  registrasi  baru (BN-I)  dan  registrasi  mutasi  maupun  registrasi balik Nama (BN-II). Rata-rata jumlah kendaraan baru  dan  bekas  yang  didaftarkan  setiap  tahun terus  meningkat  setiap  tahunnya.  Selain  jumlah kendaraan bermotor, mutasi kendaraan bermotor
juga  mempengaruhi  PKB.  Mutasi  kendaraan bermotor adalah pemindahan administrasi tanda pengenal kendaraan bermotor dari satu daerah ke daerah  lain,  atau  dari  satu  provinsi  ke  provinsi lain,  sesuai  dengan  tempat  tinggal  baru pemiliknya [8].
Peningkatan  jumlah  kendaraan  bermotor dipengaruhi oleh tingginya kebutuhan mobilitas setiap  individu  di  era  modern  ini.  Kendaraan sudah menjadi kebutuhan baik individu maupun institusi. Tingginya tingkat konsumsi kendaraan bermotor  berkorelasi  dengan  tingginya  tingkat pembayaran  pajak  kendaraan  bermotor.  Setiap orang  pribadi  dan  organisasi  yang  memiliki kendaraan bermotor wajib membayar pajak.
Menurut  penelitian  yang  dilakukan  oleh Ratnasari  [10],  hasilnya  jumlah  kendaraan bermotor  dan  jumlah  penduduk  berpengaruh signifikan  terhadap  faktor-faktor  seperti  Produk Domestik  Regional  Bruto  (PDRB)  per  kapita, akses kendaraan, dan tunggakan pajak Sulawesi Tenggara.  Sementara  itu,  penelitian  yang dilakukan  Miftah  Saputra  [12]  di  kota Yogyakarta menunjukkan hasil bahwa Penerimaan  PKB  di  Kota  Yogyakarta  sangat dipengaruhi  oleh  jumlah  kendaraan,  mutasi masuk, dan mutasi keluar secara simultan.
Berdasarkan  uraian  diatas,  terlihat  bahwa penerimaan  PKB  diperoleh  dari  berbagai sumber. Salah satu sumbernya adalah jumlah dan mutasi  kendaraan  bermotor.  Penelitian  ini dilakukan  untuk  menguji  kembali  hubungan jumlah dan mutasi kendaraan bermotor terhadap penerimaan PKB. Perbedaan penelitian sebelumnya  dengan  penelitian  ini  terletak  pada periode  tahun  penelitian  dan  objek  penelitian. Maka  dari  itu  penulis  tertarik  untuk  melakukan penelitian  dengan  topik  Pengaruh  Jumlah  dan Mutasi  terhadap  Penerimaan  Pajak  Kendaraan Bermotor pada UPDD SAMSAT Pelaihari.
Adapun  yang  menjadi  rumusan  masalah dalam laporan ini adalah:
1) Apakah jumlah kendaraan bermotor berpengaruh terhadap penerimaan PKB?
2) Apakah mutasi masuk kendaraan bermotor berpengaruh terhadap penerimaan PKB?
3) Apakah mutasi keluar kendaraan bermotor berpengaruh terhadap penerimaan PKB?
4) Apakah jumlah kendaraan, mutasi  masuk, dan  mutasi  keluar  kendaraan  bermotor
berpengaruh  secara  simultan  terhadap penerimaan PKB?

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1 Pengertian Pajak
Definisi  pajak  telah  dijelaskan  dalam Undang-undang  Nomor  16  Tahun  2009  dalam perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6  Tahun  1983  Pasal  1  ayat  1  tentang  ketentuan umum  dan  tata  cara  perpajakan  bahwa  pajak merupakan kewajiban hukum orang pribadi atau badan  kepada  negara,  bersifat  wajib,  tidak memberikan  balas  jasa  secara  langsung,  dan dipergunakan  untuk  kepentingan  negara  dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Mardiasmo  [5],  mendefinisikan  pajak daerah sebagai iuran wajib yang dilakukan oleh orang  pribadi  atau  badan  kepada  daerah  tanpa imbalan  langsung  yang  seimbang,  yang  dapat dipaksakan  berdasarkan  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku,  yang  digunakan  untuk membiayai  penyelenggaraan  pemerintah  daerah dan pembangunan daerah. Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, penulis menyimpulkan  bahwa  pengertian  pajak  adalah iuran wajib dari wajib pajak kepada negara yang bersifat  memaksa  dengan  imbalan  yang  tidak langsung  dirasakan  dan  digunakan  untuk kepentingan negara.

## 2.2 Fungsi Pajak
Pajak  memegang  peranan  yang  sangat penting sebagai sumber penerimaan negara untuk membiayai setiap pengeluaran. Untuk itu, fungsi pajak  yang  dipungut  oleh  negara  (Harti,  2015), meliputi:
1) Fungsi anggaran (budgetair)
Pajak  berguna  sebagai  sumber keuangan  negara  yang  dialokasikan  untuk pembiayaan  pengeluaran  pemerintah,  baik yang rutinan maupun sebagai pembangunan secara umum.
2) Fungsi mengatur (regulerend) Pajak  diperuntukkan  menjadi  alat pengukur  kebijakan  tertentu  pada  bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, pertahanan, dan keamanan. 3) Fungsi pemerataan pendapatan
(redistribution)
Pajak  yang  telah  dipungut  negara kemudian  dikembalikan  pada  rakyat  dalam bentuk pembangunan fasilitas publik meliputi seluruh wilayah.

## 2.3 Pajak Daerah
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah  bahwa  pajak  provinsi  dan  pajak kabupaten/kota termasuk dalam klasifikasi pajak daerah.  Lutfi  [4]  menjelaskan  bahwa  pajak daerah  merupakan  pajak  yang  dikenakan  oleh pemerintah  daerah  kepada  penduduk  yang mendiami wilayah yurisdiksinya, tanpa langsung memperoleh  kontraprestasi  yang  diberikan  oleh pemerintah daerah yang memungut pajak daerah yang  dibayarkannya.  Pajak  daerah  ini  diatur dalam peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah  daerah  dan  disetujui  oleh  lembaga perwakilan  rakyat  serta  dipungut  oleh  lembaga yang berada di dalam struktur pemerintah daerah yang bersangkutan.
Pajak  provinsi  dan  pajak  kabupaten/kota yang  merupakan  pajak  daerah  memiliki  aspek- aspek sendiri dalam pemungutan pajaknya, yaitu: a) Pajak  Provinsi,  adalah  pajak  daerah  yang dipungut  oleh  pemerintah  provinsi,  meliputi: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok.
b) Pajak  Kabupaten/Kota,  adalah  pajak  daerah yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota,  meliputi:  Pajak  Hotel,  Pajak Restoran,  Pajak  Hiburan,  Pajak  Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan Logam  dan  Batuan,  Pajak  Parkir,  Pajak  Air Tanah,  Pajak  Sarang  Burung  Walet,  Pajak Bumi  dan  Bangunan  sektor  Perdesaan  dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

## 2.4 Pajak Kendaraan Bermotor
Pajak  kendaraan  bermotor  didefinisikan dalam  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun 2009  Republik  Indonesia,  Pasal  1,  angka  12 dan  13  adalah  pajak  yang  dipungut  atas kepemilikan dan/atau pemindahtanganan kendaraan  bermotor.  Kendaraan  bermotor adalah  kendaraan  beroda  yang  digunakan untuk  semua  jenis  lalu  lintas  dan trailer ,
beroperasi di berbagai jenis jalan. Ada banyak jenis  kendaraan  bermotor,  termasuk  mobil, bus,  sepeda  motor,  kendaraan off-road ,  truk ringan, dan truk besar.

## 2.5 Mutasi Kendaraan
Mutasi  adalah  perpindahan  administrasi kepemilikan  kendaraan  ketika  pemiliknya melakukan perpindahan registrasi kendaraan. Pemindahtanganan kendaraan bermotor selain kendaraan  fisik yang  pada  umumnya berpindah tempat dalam waktu yang bersamaan  merupakan  perpindahan  tempat untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor; dalam  hal  mutasi  kendaraan,  dapat  pula dipungut bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB).  Mutasi  merupakan  salah  satu prosedur  daftar  ulang  yang  dilakukan  oleh pemilik kendaraan yang  telah pindah ke luar kota  atau  domisili.  Sedangkan  alih  nama adalah  proses  pemindahan  kepemilikan kendaraan  dari  orang  pertama  kepada  orang kedua, kepemilikan dialihkan melalui pemindahan  hak  milik  kendaraan.  Dalam Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009 tentang Pajak Daerah dijelaskan bahwa BBN- KB adalah pajak atas penyerahan penguasaan dan/atau hak atas kendaraan bermotor karena: kesepakatan atau sepihak, bertindak di antara mereka,  atau  sebagai  akibat  dari  penjualan, pertukaran, hadiah, warisan, atau pembentukan  perusahaan.  Mutasi  kendaraan bermotor dibedakan menjadi dua, yaitu:
1) Mutasi masuk, adalah perubahan identifikasi kendaraan bermotor dari luar daerah yang akan masuk ke dalam daerah.
2) Mutasi keluar, adalah perubahan identifikasi  kendaraan  bermotor  dari dalam  daerah  yang  akan  keluar  dari daerah asalnya.

## 2.6 Kerangka Pikir
Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan didapatkan  kerangka  pikir  penelitian  sebagai berikut.
Gambar 2.1 Kerangka pikir penelitian (Sumber: Data diolah penulis)

## 2.7 Hipotesis Penelitian
Hipotesis  atau  asumsi  fundamental adalah  solusi  sementara  dari  suatu  masalah yang  masih  berupa  anggapan  karena  harus dibuktikan  kebenarannya.  Berikut  adalah hipotesis yang dikembangkan untuk penelitian ini:
H1  :  Jumlah kendaraan
bermotor
berpengaruh  terhadap  penerimaan PKB
H2  :  Jumlah mutasi masuk berpengaruh terhadap penerimaan PKB
H3  :  Jumlah mutasi keluar berpengaruh terhadap penerimaan PKB
H4  :  Jumlah  kendaraan,  mutasi  masuk,
dan  mutasi  keluar  berpengaruh secara simultan terhadap penerimaan PKB

## 3. METODOLOGI PENELITIAN

## 3.1 Jenis Data
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  data kuantitatif.  Data  kuantitatif  adalah  data numerik  yang  digunakan  untuk  menjelaskan suatu  fenomena  yang  telah  dipecah  menjadi faktor-faktor  kuantitatif.  Data  kuantitatif menuntut perhitungan statistik. Dalam penelitian  ini,  data  statistik  olahan  jumlah kendaraan  bermotor,  mutasi  masuk,  mutasi keluar, dan penerimaan PKB merupakan data kuantitatif  yang  digunakan  untuk  penelitian ini.

## 3.2 Sumber Data
Data  diperoleh  dari  sumber  sekunder. Data sekunder adalah peneliti mengumpulkan data tidak mengukur secara langsung dari hal yang diteliti, melainkan suatu Lembaga yang menerbitkan  hasil  penelitian  orang  lain  dan data  tersebut  digunakan  oleh  peneliti. Penelitian ini meliputi  sumber data sekunder jumlah  kendaraan  bermotor,  mutasi  keluar dan  masuk  kendaraan  bermotor,  serta penerimaan  PKB  di  UPPD  SAMSAT Pelaihari  dari  tahun  2017  sampai  dengan tahun 2021.

## 3.3 Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan  data  untuk  penelitian  ini penulis  menggunakan  dua  teknik  sebagai berikut:
1) Dokumentasi Pendekatan  dokumentasi  adalah  teknik pengumpulan data yang melibatkan pengumpulan  dokumen  yang  memiliki kaitan dengan masalah studi.
2) Studi Pustaka Metode  ini  digunakan  untuk  memperoleh landasan  teori  dengan  membaca  sumber tertulis  lain  yang  relevan,  dapat  berupa jurnal,  artikel,  buku  ataupun  sumber internet. Ini diperlukan untuk menganalisis data  lapangan  yang  dikumpulkan  dan memecahkan masalah yang ditentukan.

## 3.4 Operasional Variabel Penelitian
Untuk menguji hipotesis secara efektif menggunakan pendekatan statistik, variabel operasional  diperlukan  untuk  menentukan jenis indikator pada skala variabel penelitian.  Variabel  ini  pada  hakikatnya adalah  sesuatu  yang  peneliti  pilih  untuk dipelajari guna mengumpulkan pengetahuan tentangnya dan mengembangkan kesimpulan.  Variabel  independen  dan variabel dependen merupakan variabel yang digunakan dalam penelitian ini.
1) Variabel  independen,  adalah  variabel yang  mempengaruhi  atau  menyebabkan variabel  dependen berubah atau muncul. Dalam  penelitian  ini,  X1  adalah  jumlah kendaraan  bermotor,  X2  adalah  jumlah mutasi  masuk  kendaraan  bermotor,  dan
4 3 1 2 Jumlah Kendaraan (X1) Mutasi  Masuk (X2) Mutasi  Keluar (X3)
Penerimaan PKB (Y)
X3  adalah  mutasi  keluar  kendaraan bermotor.
2) Variabel dependen, adalah variabel yang dipengaruhi  oleh  variabel  independen atau  merupakan  hasil  keluarannya. Dalam  penelitian  ini  yang  menjadi variabel Y yaitu penerimaan PKB.

## 3.4 Teknik Analisis Data
Untuk menguji data, peneliti menggunakan Statistical Product and Service Solutions (SPSS),  sebuah  metode  statistik berbasis  aplikasi  ( software ).  Strategi  berikut digunakan untuk analisis dan pengolahan data dalam penelitian ini:

## 3.4.1 Uji Asumsi Klasik
1. Uji Normalitas
Tujuan  dari  uji  normalitas  adalah  untuk mengetahui  apakah  variabel  penganggu  atau residual dalam  model  regresi  memiliki distribusi normal [2]. Uji normalitas dilakukan dengan membandingkan data yang dimiliki dengan data yang terdistribusi secara teratur dengan mean dan standar deviasi yang sama. Distribusi data yang normal merupakan salah satu prasyarat untuk pengujian parametrik,  oleh  karena  itu  uji  normalitas sangat  penting  (atau  memiliki  distribusi normal).  Pengujian  normalitas  menggunakan uji  statistik Kolmogorov  Smirnov .  Uji Kolmogorov  smirnov digunakan  karena  uji berbasis  statistik  memiliki  kelebihan  berupa tidak timbul banyak persepsi antar pengamat dimana  hal  ini  banyak  terjadi  pada  uji normalitas berbasis grafik.
Residual  distribusi normal atau  tidak digunakan untuk kriteria berikut:
a. Data  residual  tidak  berdistribusi  normal bila nilai sig  < 0.05.
b. Data residual berdistribusi normal bila nilai sig > 0.05.
2. Uji Heteroskedastisitas
Tujuan  uji  heteroskedastisitas  adalah untuk  menunjukkan  bahwa  varians  suatu variabel tidak seragam di semua pengamatan [2].  Ada  banyak  metode  untuk  menentukan ada  atau  tidaknya  heteroskedastisitas,  dalam penelitian ini uji heteroskedastisitas dilakukan dengan  memeriksa scatterplot . Scatterplot
digunakan  karena  dapat lebih  mudah dilakukan pengamatan secara visual terhadap hasil  uji.  Kriteria  yang  digunakan  untuk melihat gejala heteroskedastisitas menggunakan scatterplot adalah  dengan melihat  sebaran  data  pada  grafik scatterplot , apabila  titik-titik  data  tersebar  secara  acak diantara  nilai  0,  dan  titik-titik  tidak membentuk  suatu  pola  terstruktur,  artinya tidak  terjadi  gejala  heteroskedastisitas  dalam model penelitian.
3. Uji Multikolinieritas Tujuan  dari  uji  multikolinearitas adalah  untuk  mengetahui  ada  tidaknya korelasi  antar  variabel  independen. Dalam model regresi yang baik tidak ada hubungan  antar  variabel  independen. Menurut  Ghozali  [2],  regresi  yang berhasil  seharusnya  tidak  memiliki hubungan  antar  faktor  independen. Toleransi  dan  faktor  inflasi Variance Inflation  Factor (VIF)  menunjukkan adanya multikolinearitas. Batas toleransi yang  dapat  diterima  adalah  VIF  10. Sehingga  jika  nilai  VIF  kurang  dari  10, dapat  dikatakan  bahwa  ada  sedikit hubungan linier antara variabel independen dalam model regresi.
4. Uji Autokorelasi Tujuan uji autokorelasi adalah untuk menguji  apakah  dalam  model  regresi linear  ada  korelasi  antara  kesalahan pengganggu  ( disturbance  termded )  pada periode t dan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya (t-1). Apabila terjadi korelasi  maka  hal  tersebut  menunjukan adanya  gejala  autokorelasi,  masalah autokorelasi  seringkali  terjadi  pada  data timeseries atau  data  runtun  waktu  [2].
Pada  penelitian  ini  akan  dilakukan  uji autokorelasi  dengan  uji  non-parametrik Runs Test . Uji Run Test digunakan untuk melihat  apakah  data  residual  terjadi secara random atau  tidak  (sistematis). Dasar  pengambilan  keputusan  dalam  uji Runs test adalah apabila nilai Asymp Sig.
>  0,05  artinya  model  tidak  bersifat autokorelasi, sebaliknya jika nilai Asymp
Sig.  <  0,05  artinya  model  bersifat autokorelasi.

## 3.4.2 Uji Ketepatan Model
1. Uji F
Uji  statistik  F  disebut  juga  uji model  yang  digunakan  untuk  melihat hubungan  antara  satu  variabel  dependen dengan satu atau lebih variabel independent [2]. Pengujian ini dilakukan untuk  membuktikan  apakah  semua variabel  independen  yang  ada  dalam model memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Pengambilan keputusan dalam uji F adalah dengan membandingkan nilai F  hitung  dengan  nilai  F  tabel.  Apabila nilai F hitung  > F tabel,  artinya variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen.
Sebaliknya, jika nilai F hitung < F tabel, artinya  variabel  independen  secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.
2. Uji Koefisien Determinasi Koefisien determinasi merupakan instrumen  penting  untuk  menentukan kekuatan  keterkaitan  antara  variabel independen  dan  variabel  dependen.
Menurut Ghozali [2], koefisien determinasi ( 𝑅 2 ) pada hakikatnya
merupakan  model  untuk  memperkirakan kemampuan memahami perubahan
variabel bebas. Antara nol dan satu adalah faktor  penentu.  Jika  skor  mendekati  1, variabel independen menyediakan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen.
3.4.3 Uji Regresi Linear Berganda
Regresi linier berganda
menggambarkan  hubungan  antara  satu variabel dependen (𝑌) dan  dua atau lebih variabel independen ( 𝑋 1 , 𝑋 2 , . . . , 𝑋 𝑛 ). Regresi  linier  berganda  bertujuan  untuk memprediksi nilai variabel terikat berdasarkan pada nilai  variabel  bebas [7]. Selain itu, kemampuan untuk menentukan arah  hubungan  antara  variabel  dependen dan  faktor  independen  sangat  penting.
Adapun  rumus  regresi  linear  berganda adalah:
𝑌 =  𝛼  +   𝛽 1 𝑋 1 +   𝛽 2 𝑋 2 +   𝛽 3 𝑋 3 +  𝜀 (3.1)
Keterangan:
𝑌 =Variabel dependen/ Penerimaan PKB 𝑋 1 =Variabel independen/ Jumlah kendaraan bermotor
𝑋 2 =Variabel  independen/  Mutasi  masuk kendaraan bermotor
𝑋 3 =Variabel  independen/  Mutasi  keluar kendaraan bermotor
α   = Konstanta 𝛽 1 = Koefisien regresi variabel independen 1 𝛽 2 = Koefisien regresi variabel independen 2 𝛽 3 = Koefisien  regresi\  variabel  independen
3
𝜀 = standard error
Nilai  koefisien  regresi  menjadi nilai penentu hasil dari variabel independen. Jika koefisien regresi bernilai positif artinya ada pengaruh searah antara variabel  independen  dengan  variabel dependen.  Sehingga  untuk  setiap  nilai variabel  independen  yang  mengalami peningkatan maka variabel dependen juga akan  mengalami  kenaikan.  Sebaliknya, jika koefisien regresi bernilai negatif maka peningikatan  pada  variabel  independen akan mengakibatkan terjadinya penurunan pada nilai variabel dependen.

## 3.4.4 Uji Hipotesis
Uji  hipotesis  digunakan  untuk mengetahui  apakah  variabel  independen (X) berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (Y). Uji-t dipakai dalam penelitian  ini.  Uji-t  digunakan  untuk menguji  bagaimana  pengaruh  masing- masing variabel independen secara parsial terhadap  variabel  dependen  [2].  Dasar pengambilan keputusan dalam uji-t dilakukan  dengan  membandingkan  nilai  t hitung dengan t tabel. Apabila nilai t hitung > t tabel maka H1 diterima dan H0 ditolak yang  artinya  terdapat  pengaruh  antara variabel  independen  terhadap  variabel dependen. Sebaliknya, jika nilai t hitung < t  tabel  maka  artinya  H1  ditolak  dan  H0 diterima  yang  artinya  tidak  terdapat
pengaruh  antara  variabel  independen terhadap variabel dependen.

## 4. PEMBAHASAN
4.1 Hasil Penelitian
4.1.1. Uji Asumsi Klasik
1. Uji Normalitas Uji  normalitas  digunakan  untuk
menguji  apakah  variabel  residual  dalam model regresi mengikuti distribusi normal.
Dalam uji
normalitas,
pengambilan  keputusan  ditentukan  oleh nilai Sig (Signifikansi), dimana:
a. Jika nilai Sig > 0,05 artinya data telah berdistribusi normal, dan sebaliknya
b. Jika nilai Sig < 0,05 maka data masih belum berdistribusi normal. Berdasarkan  hasil  uji  normalitas menunjukkan  bahwa  nilai  signifikansi adalah 0,200 dengan N (data tahun 2017 – 2021). Jika dibandingkan dengan nilai
0,05  maka  nilai  tersebut  lebih  besar, sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  data penelitian telah berdistribusi normal.
2. Uji Heteroskedastisitas Uji  heteroskedastisitas  dilakukan dengan  uji scatterplot dengan  melihat pola  titik-titik  pada scatterplots regresi.
Dilakukan  dengan  membuat  grafik plot atau scatter antara  “ Standardized
Predicted  Value  (ZPRED) ”  dengan
“ Studentized Residual (SRESID) ”. Pengambilan keputusan dilakukan dengan  pengamatan  secara  visual  pada grafik, dimana jika terdapat pola tertentu seperti  titik-titik  yang  membentuk  pola beraturan,  maka  telah  terjadi  masalah heteroskedastisitas.  Jika  tidak  ada  pola yang  terlihat  dan  titik-titik  data  tersebar luas, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.
Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada gambar berikut:
Gambar 4.1 Uji scatterplot
Sumber: Data diolah penulis , Berdasarkan hasil uji
heteroskedastisitas  pada  gambar  4.1, menunjukkan  bahwa  titik-titik  data tersebar  di  atas  dan  bawah  menyebar diantara angka 0 (nol) dan tidak ada pola yang  jelas  dalam  sebaran  titik-titik  data, yang  mengindikasikan  tidak  adanya heteroskedastisitas. Jadi, dapat
disimpulkan  bahwa  model  regresi  tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.
3. Uji Multikolinieritas
Uji  multikolinearitas  digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen dalam model regresi berkorelasi. Untuk mengetahui multikolinearitas  dalam  penelitian  ini digunakan  nilai Tolerance dan  nilai Variance  Inflating  Factor (VIF).  Model regresi  yang  tidak  memiliki  masalah multikolinearitas dapat diketahui dengan kriteria berikut:
a. Jika  nilai  toleransi  >  0,10  dan  nilai VIF < 10, artinya data tidak memiliki masalah multikolinearitas.
b. Jika  nilai  toleransi  <  0,10  dan  nilai VIF  >  10,  artinya  data  mengalami masalah multikolinearitas. Berdasarkan hasil uji multikolinearitas,  dapat  dilihat  bahwa hasil  perhitungan tolerance variabel  X1 (jumlah kendaraan) memiliki nilai tolerance 0,788 > 0,10, kemudian untuk variabel  X2  (mutasi  masuk)  nilai tolerance 0,476 > 0,10, lalu variabel X3
(mutasi  keluar)  nilai tolerance 0,565  > 0,10.  Dan  ketiga  variabel  independen juga  memiliki  nilai variance  inflating factor (VIF)  <  10.  Sehingga  dapat disimpulkan  bahwa  data  tidak  ada masalah  multikolinearitas,  yang  artinya tidak  terjadi  korelasi  antara  variabel independen sehingga data layak digunakan.
4. Uji Autokorelasi Uji autokorelasi digunakan untuk
menguji  apakah  dalam  model  regresi linear  ada  korelasi  antara  kesalahan pengganggu  ( disturbance  termded )  pada periode t dan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya (t-1). Dasar pengambilan keputusan dalam uji autokorelasi Runs  test adalah  sebagai berikut:
a. Apabila  nilai  Asymp  Sig.  >  0,05 maka artinya model tidak mengalami gejala autokorelasi, sebaliknya
b. Jika  nilai  Asymp  Sig.  <  0,05  maka artinya  terdapat  gejala  autokorelasi pada model penelitian.
Berdasarkan hasil
uji autokorelasi,  dapat  dilihat  bahwa  nilai Asymp  Sig.  adalah  1,000.  Dimana  jika dibandingkan  dengan  nilai  0,05,  maka nilai  Asymp  Sig  >  0,05,  sehingga  dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat  gejala autokorelasi pada model penelitian ini.

## 4.1.2 Uji Ketepatan Model
1. Uji F Uji  F  ini  akan  menunjukan pengaruh  variabel  independen  secara simultan  terhadap  variabel  dependen.
Kriteria  pengambilan  keputusan  dalam uji  F  dilihat  dengan  membandingkan antara  nilai  F  hitung  (hasil output dari SPSS)  dengan  nilai  F  tabel  (pada  tabel distribusi F) dengan ketentuan berikut:
a. Apabila  nilai  F  hitung  >  F  tabel, maka  artinya  terdapat  pengaruh secara  simultan  antara  variabel independen dengan variabel dependen.
b. Apabila  nilai  F  hitung  <  F  tabel, artinya  tidak  terdapat  pengaruh
secara  simultan  antara  variabel independen dengan variabel
dependen.
Berdasarkan hasil dari uji F, dapat dilihat  bahwa  nilai  F  hitung  adalah 118,339.  Dan  untuk  nilai  F  tabel  5,41. Maka  nilai  F  hitung  118,339  >  F  tabel 5,41  yang  artinya  terdapat  pengaruh secara simultan antara variabel independen dengan variabel dependen.
2. Uji Koefisen Determinasi Koefisien  determinasi 𝑅 2 adalah  ukuran seberapa  baik  model  menggambarkan atau  menjelaskan  fluktuasi  variabel dependen. 𝑅 2 yang rendah  menunjukkan bahwa faktor-faktor independen memiliki kekuatan  penjelas  yang  terbatas  untuk variabel dependen. Nilai koefisien determinasi  yaitu  antara  0  dan  1  (0%  - 100%).  Apabila  nilai  mendekati  100% artinya variabel independen telah menyediakan  hampir  sebagian  besar informasi yang diperlukan untuk memprediksi  nilai  variabel  dependen. Sebaliknya,  jika  nilai  semakin  kecil artinya  kemampuan  variabel  independen dalam merepresentasikan variabel dependen masih terbatas.
Berdasarkan  hasil  uji  koefisien determinasi, didapatkan 𝑅 2 sebesar 0,989 yang  artinya  variabel  independen  (Y), yaitu penerimaan PKB telah direpresentasikan variabel dependen berupa  jumlah  kendaraan  bermotor, mutasi masuk, dan mutasi keluar sebesar 98,9%. Sedangkan sisanya 1,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

## 4.1.3 Uji Regresi Linear Berganda
Hubungan antara dua variabel atau lebih  diukur  dengan  analisis  regresi,  serta arah  hubungan  antara  variabel  dependen dan variabel independen.
Berdasarkan hasil uji regresi linear berganda,  didapat  persamaan  regresi sebagai berikut:
𝑌 = −13.357.220.547,677   + 905.679,659 𝑋 1 –  3.557.495,156 𝑋 2 − 10.079.012,475𝑋 3 + 𝜀
Dari  persamaan  regresi  linear  berganda diatas, dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Nilai konstanta memiliki nilai  negatif sebesar  -13.357.220.547,677.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  jika  semua variabel  independen  yang  meliputi Jumlah kendaraan (X1), mutasi masuk (X2), dan mutasi keluar (X3) bernilai 0 (nol) atau tidak mengalami perubahan,  maka  nilai  penerimaan PKB adalah -13.357.220.547,677.
2. Nilai  koefisien  regresi  untuk  variabel Jumlah  kendaraan  (X1)  yaitu  sebesar 905.679,659.  Artinya  jika  variabel Jumlah kendaraan mengalami kenaikan  sebesar  1,  maka  variabel Penerimaan PKB pajak akan mengalami kenaikan sebesar 905.679,659.  Dengan  asumsi  bahwa variabel lainnya tetap konstan.
3. Nilai  koefisien  regresi  untuk  variabel mutasi  masuk  (X2)  yaitu  sebesar  -
3.557.495,156. Nilai tersebut menunjukkan pengaruh negatif
(berlawanan  arah)  antara  variabel mutasi  masuk  dan  penerimaan  PKB. Hal  ini  artinya  jika  variabel  mutasi masuk  mengalami  kenaikan  1,  maka sebaliknya  variabel  penerimaan  PKB akan  mengalami  penurunan  sebesar  - 3.557.495,156. Dengan asumsi bahwa variabel lainnya dianggap konstan.
4. Nilai  koefisien  regresi  untuk  variabel mutasi  keluar  (X3)  yaitu  sebesar  -
10.079.012,475. Nilai tersebut menunjukkan pengaruh negatif (berlawanan  arah)  antara  variabel mutasi  keluar  dan  penerimaan  PKB. Hal  ini  artinya  jika  variabel  mutasi keluar  mengalami  kenaikan  1,  maka sebaliknya  variabel  penerimaan  PKB akan mengalami penurunan sebesar (- 10.079.012,475). Dengan asumsi bahwa  variabel  lainnya  dianggap konstan.

## 4.1.4 Uji Hipotesis
Uji  hipotesis  atau  uji-t  dilakukan untuk menguji hipotesis penelitian mengenai  pengaruh  dari  masing-masing
variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Nilai signifikansi pada tabel Coefficients sebagai dasar  pengambilan  keputusan.  Kriteria pengambilan keputusan dalam uji t adalah sebagai berikut:
a. Jika nilai  t  hitung < t tabel,  maka H0 diterima  dan  H1  ditolak.  Artinya variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel
dependen.
b. Jika nilai  t  hitung > t tabel,  maka H0 ditolak  dan  H1  diterima.  Artinya variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen.
Berdasarkan  hasil  uji  hipotesis, dapat diketahui bahwa:
1) Hipotesis 1: Diterima
Nilai  t  hitung  untuk  variabel  X1 (jumlah kendaraan) terhadap Y
(penerimaan  PKB)  adalah  sebesar 13,142. Nilai t tabel adalah 12,70620. Sehingga  t  hitung  13,142  >  t  tabel 12,70620  Artinya  jumlah  kendaraan berpengaruh  secara  parsial  terhadap penerimaan PKB.
2) Hipotesis 2: Ditolak Nilai  t  hitung  untuk  variabel  X2 (mutasi masuk) terhadap Y (penerimaan  PKB)  adalah  sebesar  - 3,411. Nilai t tabel 12,70620. t hitung <  t  tabel  artinya  mutasi  masuk  tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan PKB. 3) Hipotesis 3: Ditolak Nilai  t  hitung  untuk  variabel  X3 (mutasi keluar) terhadap Y
(penerimaan  PKB)  adalah  sebesar  - 2,090.  Nilai  t  tabel  12,70620.  Nilai  t hitung  <  t  tabel  artinya mutasi  keluar tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PKB.

## 4.2 Pembahasan
4.2.  1  Jumlah  Kendaraan  Bermotor terhadap  Penerimaan  PKB  UPPD  SAMSAT Pelaihari
Hasil  penelitian  data  menunjukan bahwa jumlah kendaraan (X1)
berpengaruh  terhadap  penerimaan  PKB. Berdasarkan hasil uji t didapat nilai t hitung 13,142  >  t  tabel  12,70620.  Dengan demikian  H1  diterima.  Artinya  jumlah kendaraan  bermotor  memiliki  pengaruh signifikan  terhadap  penerimaan  PKB. Selain  itu  juga  dapat  dilihat  dari  jumlah kendaraan bermotor, baik itu roda dua dan roda  empat  terus  mengalami  peningkatan dari  tahun  ke  tahun.  Berikut  data  jumlah kendaraan bermotor dari tahun 2017-2021:
Tabel 4.1 Data jumlah kendaraan bermotor 2017-2021 Tahun Jumlah Kendaraan Bermotor 2017 62.166 2018 65.820 2019 70.065 2020 66.376 2021 70.837
Sumber: UPPD SAMSAT Pelaihari (2022)
Dapat dilihat pada tabel 4.1, jumlah kendaraan bermotor yang tercatat di UPPD Samsat  Pelaihari  cenderung  mengalami peningkatan  setiap  tahunnya.  Dengan semakin  banyaknya  jumlah  kendaraan bermotor  dan  meningkatnya  kesadaran wajib  pajak  untuk  membayar  pajak kendaraan bermotor serta semakin baiknya pengelolaan pemungutan PKB yang dilakukan  secara  terpadu  melalui  UPPD
SAMSAT Pelaihari. Hal tersebut juga akan meningkatkan penerimaan PKB.

## 4.2.2 Mutasi
Masuk terhadap Penerimaan PKB UPPD SAMSAT Pelaihari
Hasil  penelitian  data  menunjukan bahwa  mutasi  masukan  (X2)  tidak berpengaruh  terhadap  penerimaan  PKB. Berdasarkan hasil uji t didapat nilai t hitung (-3,411)  <  t  tabel  12,70620,  dengan demikian  H2  ditolak.  Artinya  mutasi masukan tidak memiliki pengaruh terhadap penerimaan PKB. Hasil penelitian menunjukan  mutasi  masukan  kendaraan tidak  berpengaruh  dikarenakan  mutasi masuk  kendaraan  bermotor  pada  UPPD
SAMSAT  Pelaihari  tiap  tahunnya  masih sedikit.

## Tabel 4.2 Data mutasi masuk kendaraan bermotor UPPD Samsat Pelaihari
Tahun Mutasi masuk 2017 994 2018 1.101 2019 979 2020 522 2021 455 Sumber: UPPD SAMSAT Pelaihari (2022) 4.2.3 Mutasi Keluar terhadap
Penerimaan PKB UPPD SAMSAT Pelaihari
Hasil  penelitian  data  menunjukan bahwa  mutasi  keluaran  (X3)  tidak berpengaruh  terhadap  penerimaan  PKB. Berdasarkan hasil uji t didapat nilai t hitung (-2,090)  <  t  tabel  12,70620.  Dengan demikian  H3  ditolak,  sehingga  diketahui mutasi  keluar  tidak  berpengaruh  terhadap penerimaan  PKB.  Hal  ini  dikarenakan penurunan  PKB  yang  diakibatkan  dari kenaikan  mutasi  keluar  daerah  dari kendaraan  bermotor  sehingga  jumlah kendaraan  di  daerah  pun  berkurang,  yang dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut
Tabel 4.3 Data mutasi keluar kendaraan bermotor UPPD Samsat Pelaihari Tahun Mutasi keluar 2017 345 2018 256 2019 350 2020 228 2021 239 Sumber: UPPD SAMSAT Pelaihari (2022)

## 4.2.4 Jumlah Kendaraan, Mutasi Masuk, dan
Mutasi  Keluar  terhadap  Penerimaan PKB UPPD SAMSAT Pelaihari
Hasil  penelitian  data  menunjukan bahwa  jumlah  kendaraan  (X1),  mutasi masuk  (X2),  dan  mutasi  keluar  (X3) berpengaruh  secara  bersamaan  (simultan) terhadap  penerimaan  PKB.  Hal  ini didasarkan pada hasil nilai uji F yaitu  nilai F hitung 118,339 > F tabel 5,41.

## 5. KESIMPULAN

## 5.1 Kesimpulan
a. Berdasarkan hasil pembahasan mengenai jumlah  kendaraan  bermotor,  mutasi masukan  dan  mutasi  keluaran  terhadap penerimaan PKB serta hasil uji yang telah dilakukan,  maka  dapat  disimpulkan bahwa:
1) Jumlah  kendaraan  memiliki  pengaruh terhadap  penerimaan  PKB.  Sehingga dengan bertambahnya
jumlah
kendaraan  bermotor  maka  penerimaan
PKB juga akan mengalami peningkatan.
2) Mutasi masuk tidak memiliki pengaruh terhadap  penerimaan  PKB.  Sehingga dengan  berubahnya  jumlah  mutasi masukan, jumlah penerimaan PKB juga tidak akan mengalami perubahan.
3) Mutasi keluar tidak memiliki pengaruh terhadap  penerimaan  PKB.  Sehingga dengan  berubahnya  jumlah  mutasi keluaran, jumlah penerimaan PKB juga tidak akan mengalami perubahan.
4) Secara  simultan  jumlah  kendaraan, mutasi  masuk,  dan  mutasi  keluar memiliki pengaruh terhadap penerimaan PKB.
b.  Kekurangan  dari  penelitian  ini  adalah  hanya berfokus  pada  Jumlah  dan  Mutasi  Kendaraan Bermotor  saja  yang  ada  di  UPPD  Samsat Pelaihari  Kabupaten  Tanah  Laut  dan  Variabel independen, adalah yang digunakan hanya terdiri dari  3  variabel  independen  yaitu  X1  adalah jumlah  kendaraan  bermotor,  X2  adalah  jumlah mutasi  masuk  kendaraan  bermotor,  dan  X3 adalah mutasi keluar kendaraan bermotor. Kelebihan  dari  penelitian  ini  adalah  sebagai bahan  masukkan  pada  UPPD  Samsat  Pelaihari,
Kabupaten  Tanah  Laut  untuk  meningkatkan penerimaan PKB yang optimal.

## 5.2 Saran
1) Meningkatnya penerimaan jumlah penerimaan  PKB  perlu  diimbangi dengan  upaya  peningkatan  kualitas sumber  daya  manusia  yang  ada  di Kantor  UPPD  Samsat  Pelaihari  dari semua unsur, sehingga untuk kedepannya  akan  tercapai  penerimaan PKB yang optimal dan sistem pelayanan yang  memberikan  kepuasan  kepada wajib pajak kendaraan bermotor.
2) Bagi  peneliti  selanjutnya  diharapkan dapat  mengembangkan  penelitian  ini dengan  menambah  dan  memperkaya teori  yang  bersangkutan,  atau  meneliti dengan  ditambahkan  variabel-variabel lain, seperti jumlah penduduk, kesadaran  masyarakat,  layanan  Samsat keliling, dan lainnya.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
[1] Fauziyah,  R.  (2018). Analisis  Pengaruh Jumlah  Kendaraa  Bermotor,  Produk Domestik Regional Bruto Sektor
Transportasi  Dan  Jumlah  Penduduk Terhadap  Penerimaan  Pajak  Kendaraan Bermotor  Pada  6  (Enam)  Provinsi  Di Pulau Jawa Tahun 2010-2014 . S1 Thesis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
[2] Ghozali,  I.  (2018). Aplikasi  Analisis
Multivariate  dengan  Program  IBM  SPSS 26 . Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang [3] Giovani, D. R., dan Padmono Y. Y. (2014). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi
Penerimaan  Pajak  Kendaraan  Bermotor Di  Provinsi  Jawa  Timur . Jurnal  Ilmu  & Riset  Akuntansi , 3 (12).  Sekolah  Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia. Surabaya
[4] Lutfi, A. (2006). Penyempurnaan
Administrasi  Pajak  Daerah  dan  Retribusi Daerah:  Suatu  upaya  dalam  optimalisasi penerimaan PAD . Jurnal Ilmu
Administrasi  dan  Organisasi:  Bisnis  & Birokrasi, Volume XIV, Nomor 1, Januari 2006.  Departemen  Ilmu  Administrasi,
Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik, Universitas Indonesia.
[5] Mardiasmo.  (2011). Perpajakan  Edisi Revisi 2011 . CV. Andi Offset. Yogyakarta
[6] Martono,  N.  (2016). Metode  Penelitian Kuantitatif  Edisi  Revisi  2 .  PT  Raja Grafindo Persada. Jakarta
[7] Nirmala  A.  J.,  Dyah.  (2012). Statistik Deksriptif  &  Regresi  Linier  Berganda dengan SPSS . Semarang University Press. Semarang
[8] Pandini,  I.  (2013). Analisis  Dampak
Pemutihan  Bea  Balik  Nama  Kendaraan Bermotor  (Bbnkb)  Dan  Mutasi  Masuk Kendaraan Bermotor Terhadap
Pendapatan  Asli  Daerah  (Pad)(Studi Kasus  Samsat  Kabupaten  Karanganyar) . Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis  UNS. Surakarta
[9] Peraturan  Daerah  Provinsi  Kalimantan Selatan  Nomor  6  Tahun  2008  tentang Pembentukan,  Organisasi  dan  Tata  Kerja Perangkat  Daerah  Provinsi  Kalimantan Selatan
[10] Ratnasari.  (2016). Analisis  Penerimaan Pajak  Kendaraan  Bermotor  Di  Provinsi
Sulawesi Tenggara . Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan, Vol. 1, Nomor 1
[11] Rusmiati.  (2018). Pengaruh Jumlah Kendaraan Bermotor Terhadap Penerimaan  Pajak  Parkir  Kabupaten Lebak  Periode  2013-2016  Studi  Pada
Dinas  Sistem  Administrasi  Manunggal Dibawah Satu Atap Dan Badan Pengelola Keuangan  Dan  Aset  Daerah  Kabupaten Lebak . Diploma Atau S1 Thesis, Universitas Islam Negeri "Smh" Banten
[12] Saputra, M. (2018). Pengaruh Jumlah Dan Mutasi  Kendaraan  Bermotor  Terhadap Penerimaan  Pajak  Kendaraan  Bermotor
Di  Kota  Yogyakarta .  Jurnal  Ekobis Dewantara, 1(9), 47-60
[13] Soemitro, R, dan Dewi K. S. (2000). Asas dan Dasar Perpajakan, jilid I, edisi revisi . Refika Adithama. Bandung
[14] Suandy,  E.  (2013). Hukum  Pajak  Edisi  5 . Salemba Empat. Jakarta
[15] Tamara, P, Didik S., dan Anna Y. (2021).
Pengaruh Kepadatan Penduduk, Pdrb Per Kapita  Dan  Jumlah  Kendaraan  Bermotor
Terhadap  Penerimaan  Pajak  Kendaraan Bermotor  Di  Provinsi  Sumatera  Selatan . Undergraduate Thesis, Sriwijaya University.
[16] Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2009 tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun  2008  Tentang  Perubahan  Keempat Atas  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun 1983  Tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang
[17] Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
[18] Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004 tentang Pemerintahan Daerah
[19] Usmani,  M.  L.  N.  (2012). Pengaruh kendaraan  bermotor  baru,  mutasi  masuk dan  mutasi  keluar  kendaraan  bermotor terhadap  penerimaan  pajak  kendaraan bermotor;  studi  kasus  pada  sistem administrasi manunggal satu atap (SAMSAT)  Ciledug,  kota  Tangerang . Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis  UIN  Syarif Hidayatullah. Jakarta