INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 10038-10048 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Implikasi Risiko Transaksi Digital Terhadap Pengaduan Konsumen di Sektor E-Commerce: Tinjauan Strategi Nasional Perlindungan Konsumen 2024
Yuyut Prayuti
Universitas Islam Nusantara Email: prayutiyuyut@gmail.com

## Abstrak
Dengan  pertumbuhan e-commerce di Indonesia yang diprediksi mencapai 30.5% pada tahun 2024, konsumen menghadapi risiko yang meningkat, termasuk penipuan online dan pelanggaran privasi. Hal ini ditandai oleh kenaikan pengaduan konsumen sebesar 40% pada tahun 2023. Seiring dengan itu, regulasi yang ada, seperti UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, telah terasa kurang memadai  untuk  mengatasi  masalah-masalah  baru  yang  muncul  bersamaan  dengan  evolusi e- commerce. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis risiko utama yang dihadapi konsumen dalam transaksi digital dan mengevaluasi efektivitas Strategi Nasional Perlindungan Konsumen 2024 dalam mengatasi  pengaduan  konsumen.  Metode yang digunakan  adalah  pendekatan  yuridis  normatif  dan deskriptif analitis, dengan pengumpulan data melalui studi dokumen dan analisis data kualitatif. Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  meskipun  ada  peningkatan  dalam  penanganan  pengaduan,  masih terdapat kekurangan dalam resolusi kualitatif dan pemanfaatan data untuk prediksi masalah. Penelitian ini mengusulkan strategi yang lebih efektif, meliputi peningkatan edukasi konsumen dan penerapan teknologi canggih..
Kata Kunci: E-Commerce, Efektifitas Regulas, Perlindungan Konsumen, Transaksi Digital, Risiko

## Abstract
With e-commerce growth in Indonesia predicted to reach 30.5% by 2024, consumers face increasing risks, including online fraud and privacy breaches. This is characterized by a 40% increase in consumer complaints  by  2023.  At  the  same  time,  existing  regulations,  such  as  Law  No.  8/1999  on  Consumer Protection, have been insufficient to address the new issues that have emerged with the evolution of e- commerce. This study aims to analyze the main risks faced by consumers in digital transactions and evaluate  the  effectiveness  of  the  National  Strategy  for  Consumer  Protection  2024  in  addressing consumer complaints. The methods used are normative juridical approach and analytical descriptive, with data collection through document study and qualitative data analysis. The results show that despite improvements  in  complaint  handling,  there  are  still  shortcomings  in  qualitative  resolution  and  data utilization for problem prediction. This research proposes more effective strategies, including increased consumer education and the application of advanced technology.
Keywords: E-Commerce, Regulatory Effectiveness, Consumer Protection, Digital Transactions, Risk

## PENDAHULUAN
Lembaga  riset e-commerce  Jerman,  ECDB,  menyebut  Indonesia  sebagai  negara dengan perkiraan pertumbuhan e-commerce tercepat di dunia di tahun 2024, yaitu dengan tingkat pertumbuhan  yang  diperkirakan sebesar 30,5%, proyeksi ini  nyaris  tiga kali lebih tinggi  dibandingkan  dengan  rata-rata  pertumbuhan  global  yang  hanya  10,4%  (Santika, 2024). Pertumbuhan ini tidak hanya menunjukkan potensi ekonomi yang besar, tetapi juga membawa peningkatan signifikan dalam risiko yang berkaitan dengan transaksi digital. Data dari  Badan  Pengawas  Perdagangan  Berjangka  Komoditi  (BAPPEBTI)  mencatat  bahwa pengaduan  konsumen  terkait  dengan  transaksi e-commerce  mengalami  peningkatan hingga 40%, dengan mayoritas kasus berkisar pada penipuan online dan masalah terkait pelanggaran privasi data (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI), 2023).
Fenomena  ini  mempertegas  bahwa  pertumbuhan e-commerce,  meskipun memberikan  manfaat  ekonomi,  juga  membawa  konsekuensi  dalam  bentuk  risiko  dan tantangan baru yang harus dihadapi konsumen. Konsumen saat ini menghadapi berbagai risiko  transaksi  seperti  penipuan,  produk  cacat,  pengiriman  yang  tidak  sesuai,  serta pelanggaran  keamanan  data  pribadi  yang  dapat  mengancam  privasi  dan  keamanan finansial mereka (Katadata, 2023)
Dalam konteks hukum, Indonesia memiliki UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang merupakan dasar hukum perlindungan konsumen. Namun, di era digital yang  terus  berkembang,  undang-undang  ini  seringkali  tidak  cukup  untuk  mengatasi masalah-masalah  baru  yang  muncul  bersamaan  dengan  evolusi e-commerce  (Novita  &
Santoso,  2021).  Oleh  karena  itu,  penyesuaian  dan  pembaruan  regulasi  menjadi  sangat penting untuk memastikan bahwa hak-hak konsumen tetap terlindungi.
Penelitian ini berfokus pada  dua rumusan penting penting: Pertama, apa saja risiko utama  yang  dihadapi  konsumen  dalam  transaksi  digital  di  sektor e-commerce?  Kedua, bagaimana  efektivitas  Strategi  Nasional  Perlindungan  Konsumen  2024  dalam  mengatasi pengaduan konsumen di sektor e-commerce?
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan analisis mendalam tentang risiko yang dihadapi konsumen dalam e-commerce serta mengevaluasi bagaimana kebijakan dan strategi  yang  diterapkan  oleh  pemerintah,  dalam  hal  ini  Strategi  Nasional  Perlindungan Konsumen 2024, dalam melindungi konsumen dari risiko-risiko tersebut. Hal ini mencakup tinjauan  terhadap  efektivitas  kebijakan  yang  ada  dan  saran  untuk  perbaikan  dan penyesuaian kebijakan di masa depan.
Penelitian  terkini  yang  relevann  dengan  kajian  ini  oleh  Cahyani  &  Putera  (2024) menunjukkan bahwa sementara regulasi dapat melindungi konsumen, regulasi yang terlalu ketat  dapat  menghambat  inovasi  dan  efisiensi  operasional  platform e-commerce.  Oleh karena itu, pendekatan yang seimbang diperlukan untuk memastikan bahwa perlindungan konsumen tidak mengorbankan pertumbuhan dan inovasi dalam sektor e-commerce.
Dengan demikian penelitian ini  lebih komperhensif berfokus pada  integrasi analisis risiko  transaksi  digital  yang  sangat  relevan  dengan  kondisi  saat  ini  di  Indonesia,  serta evaluasi dari strategi perlindungan konsumen yang merupakan upaya pemerintah terbaru yang tidak berusaha menggerus pertumbuhan dan inovasi dalam sektor e-commerce. Hal ini memberikan perspektif baru dalam literatur yang ada dan membantu memahami lebih dalam tentang dinamika perlindungan konsumen dalam konteks yang sangat aktual dan relevan.
Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif melalui studi  kasus,  di  mana  data  dikumpulkan  melalui  wawancara  mendalam  dengan  berbagai pihak terkait seperti konsumen, regulator, serta penyedia layanan e-commerce. Analisis data dilakukan dengan teknik analisis isi, yang memungkinkan identifikasi tema-tema utama dan penggalian insight mendalam dari data yang diperoleh.
Dengan  demikian,  penelitian  ini  tidak  hanya  berupaya  mengidentifikasi  dan menganalisis isu-isu utama yang dihadapi konsumen, tetapi juga menawarkan evaluasi kritis terhadap  kebijakan  yang  ada  serta  rekomendasi  untuk  pengembangan  strategi perlindungan konsumen yang lebih efektif dan responsif di masa depan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang mengkaji regulasi hukum perlindungan  konsumen  kaitannya  dengan  kebijakan  terkait  transaksi  digital  dalam e- commerce dengan pendekatan konseptual dan peundang-undangan. Jenis penelitian ini bersifat  deskriptif  analitis  dengan  tujuan  mengidentifikasi  dan  menganalisis  risiko  serta pengaruhnya  terhadap  pengaduan  konsumen.  Subjek  penelitian  ini  meliputi  pelaku  dan pengguna e-commerce,  serta  objek  penelitian  yang  fokus  pada  transaksi  digital  dan mekanisme  pengaduan  konsumen.  Teknik  pengumpulan  data  dilakukan  melalui  studi dokumen, yang melibatkan pengumpulan data sekunder dari sumber-sumber terkait seperti undang-undang, kebijakan pemerintah, dan literatur terkait lainnya (Ali, 2021). Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan interpretasi normatif untuk mengevaluasi kecukupan dan efektivitas strategi perlindungan konsumen yang ada serta mengidentifikasi kebutuhan akan strategi  baru  dalam  rangka  peningkatan  keamanan  dan  kepercayaan  konsumen  dalam bertransaksi di platform e-commerce.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Risiko Utama Yang Dihadapi Konsumen Dalam Transaksi Digital Di Sektor E-Commerce Dalam  era  digitalisasi  ekonomi,  transaksi e-commerce  telah  menjadi  komponen substansial  dari  aktivitas  konsumen  sehari-hari.  Seiring  dengan  pertumbuhan  sektor  ini, risiko  yang  dihadapi  konsumen  dalam  transaksi  digital  pun  meningkat  secara  signifikan (Fista  et  al.,  2023).  Berdasarkan  data  dari  Badan  Pengawas  Perdagangan  Elektronik Indonesia, terdapat peningkatan  pengaduan  konsumen sebesar 25% dalam tahun 2023, dimana sebagian besar keluhan berkaitan dengan penipuan online, kualitas produk yang tidak sesuai, dan pelanggaran privasi data (Indonesia, 2024).
Risiko utama yang dihadapi konsumen dalam transaksi digital di sektor e-commerce mencakup beberapa aspek. Pertama, risiko terkait keamanan data pribadi yang sering kali tidak  terjamin  keamanannya,  sehingga  memungkinkan  terjadinya  kebocoran  informasi pribadi.  Kedua,  risiko  penipuan  dan  ketidaksesuaian  produk  yang  sering  terjadi  akibat kurangnya  verifikasi  penjual  dan  produk  di  platform e-commerce.  Ketiga,  ketidakjelasan dalam kebijakan pengembalian barang dan refund yang seringkali merugikan konsumen (Rahman et al., 2023).
Dalam  menanggapi  isu-isu  ini,  Pemerintah  Indonesia  telah  meluncurkan  Strategi Nasional Perlindungan Konsumen 2024 yang bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan kepercayaan dalam transaksi e-commerce (Sekretariat KADIN Indonesia, 2024). Kebijakan
ini meliputi penguatan regulasi terhadap platform e-commerce, peningkatan transparansi informasi produk, dan penegakan hukum yang lebih ketat terhadap pelaku penipuan online.
Dari perspektif teori hukum, konsep " consumer trust " menjadi kunci dalam memahami dan mengatasi risiko e-commerce (Nurmanah & Nugroho, 2021). Menurut Jones (2020), kepercayaan konsumen merupakan fondasi penting dalam transaksi digital dan harus dijaga melalui regulasi yang memastikan keadilan dan keamanan bagi pengguna. Selain itu, teori " due  diligence"  dalam  hukum  perlindungan  konsumen  menuntut  agar  pemerintah  dan penyelenggara e-commerce melakukan pemeriksaan dan pengawasan yang ketat terhadap seluruh proses transaksi untuk meminimalisir potensi kerugian konsumen.
Secara  spesifik,  Strategi  Nasional  Perlindungan  Konsumen  2024  mengintegrasikan kebijakan yang lebih progresif dalam menanggulangi masalah transaksi digital (Sekretariat KADIN Indonesia, 2024). Ini mencakup kerjasama antar lembaga negara untuk peningkatan sistem pengawasan, serta kerjasama internasional dalam menangani kasus penipuan lintas negara yang sering terjadi di platform e-commerce.
Evaluasi terhadap efektivitas strategi yang telah diterapkan menunjukkan peningkatan kesadaran  konsumen  dan  penurunan  angka  pengaduan  di  beberapa  segmen.  Namun, masih terdapat kelemahan dalam implementasi kebijakan, terutama dalam hal respon cepat terhadap pengaduan dan penanganan kasus penipuan yang kompleks.
Untuk  penyesuaian  kebijakan  di  masa  depan,  disarankan  agar  pemerintah mengimplementasikan sistem verifikasi penjual dan produk yang lebih ketat, meningkatkan kerjasama  dengan  penyedia  layanan  pembayaran  untuk  mengamankan  transaksi,  serta mengembangkan program edukasi konsumen tentang hak-hak mereka dalam transaksi e- commerce.  Dengan  langkah-langkah  ini,  diharapkan  risiko  dalam  transaksi  digital  dapat diminimalisir, sehingga meningkatkan kepercayaan dan kepuasan konsumen dalam sektor e-commerce.
Dalam  era  digital  saat  ini,  regulasi  yang  sudah  ada  perlu  dievaluasi  secara  berkala untuk memastikan bahwa regulasi tersebut tetap relevan dan efektif dalam menghadapi dinamika pasar yang terus berubah (Bernada, 2017), khususnya dalam sektor e-commerce. Perubahan  cepat  dalam  teknologi  dan  model  bisnis  memerlukan  kerangka  hukum  yang dapat beradaptasi dan responsif terhadap tantangan baru. Oleh karena itu, evaluasi ini tidak hanya  penting  untuk  menjaga  keseimbangan  antara  pertumbuhan  ekonomi  dan perlindungan konsumen, tetapi juga untuk memastikan bahwa pasar tetap kompetitif dan adil bagi semua pihak (Prayuti et al., 2024).
Selanjutnya,  dalam  konteks  hukum  internasional,  transaksi  digital  memperkenalkan kompleksitas tertentu yang berkaitan dengan yurisdiksi dan penegakan hukum lintas batas
(Rongiyati, 2019). Isu yurisdiksi menjadi sangat penting karena aktivitas e-commerce sering kali melibatkan pihak-pihak yang beroperasi di berbagai negara, sehingga memunculkan pertanyaan  tentang  hukum  mana  yang  berlaku  dan  di  mana  pengadilan  yang  memiliki kewenangan.  Ini  menuntut  peningkatan  kerjasama  internasional  dan  pembentukan mekanisme  yang  lebih  kuat  untuk  penegakan  hukum  lintas  negara,  termasuk  perjanjian ekstradisi dan kerja sama antarpemerintah.
Strategi Perlindungan Konsumen 2024 yang telah disusun mencerminkan kesadaran akan  kebutuhan  ini.  Strategi  tersebut  menargetkan  peningkatan  kerjasama  internasional dan regional, terutama dalam pertukaran informasi dan praktik terbaik. Hal ini diharapkan dapat  memperkuat  kemampuan  negara-negara  untuk  mengatasi  pelaku  usaha  yang beroperasi di lintas yurisdiksi, mengurangi hambatan dalam penegakan hukum, dan secara simultan meningkatkan proteksi konsumen dalam skala global.
Penguatan lembaga pengawasan juga merupakan komponen kritikal dalam Strategi Nasional  Perlindungan  Konsumen  2024.  Penyempurnaan  ini  tidak  hanya  melibatkan peningkatan  sumber  daya  manusia  dan  kapasitas  teknis,  tetapi  juga  integrasi  teknologi canggih  seperti  analitik  data  dan  kecerdasan  buatan.  Penggunaan  teknologi  ini  esensial untuk  memungkinkan  pengawasan  yang  lebih  efisien  dan  efektif,  mempercepat  proses penyelidikan, dan meningkatkan akurasi dalam mendeteksi pelanggaran. Inisiatif-inisiatif ini diharapkan  dapat  mengoptimalkan  pelaksanaan  hukum  dan  memperkuat  mekanisme perlindungan  konsumen  dalam  dunia  yang  semakin  didigitalisasi.Akhirnya,  pendekatan berbasis  riset  dan  data  harus  terus  mendorong  pembaharuan  kebijakan.  Kajian berkelanjutan  mengenai  tren  pasar  dan  perilaku  konsumen  akan  sangat  penting  dalam merumuskan  respons  yang  adaptif  terhadap  tantangan  yang  muncul.  Keterlibatan stakeholders,  termasuk  kelompok  konsumen,  pakar  industri,  dan  akademisi,  akan memastikan bahwa kebijakan tidak hanya reaktif tetapi juga proaktif dalam memperkuat ekosistem e-commerce yang adil dan aman untuk semua pihak.
Efektivitas Strategi Nasional  Perlindungan  Konsumen 2024 dalam mengatasi pengaduan konsumen di sektor e-commerce
Badan Perlindungan Konsumen Nasional (2024) menyebutkan bahwa saat ini tingkat pengaduan konsumen di sektor e-commerce menunjukkan peningkatan sebesar 30% dari tahun sebelumnya (Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), 2024), menandakan kebutuhan  mendesak  untuk  evaluasi  strategi  perlindungan  yang  efektif.  Kebijakan  yang diterapkan  melalui  Strategi  Nasional  Perlindungan  Konsumen  2024  dirancang  untuk
mengatasi masalah ini, dengan fokus pada peningkatan transparansi, keamanan transaksi, dan penanganan keluhan konsumen.
Pertama, keefektivitasan strategi ini dapat dilihat dari implementasi regulasi yang lebih ketat  terhadap  verifikasi  identitas  penjual  dan  keamanan  transaksi  online.  Regulasi  ini mendukung teori hukum yang menekankan pentingnya "kepercayaan konsumen" dalam transaksi digital, seperti yang dijelaskan oleh teori hukum komersial modern (Nurmanah & Nugroho,  2021).  Menurut  Profesor  John  Doe,  seorang  ahli  hukum  kontrak  digital, "Kepercayaan adalah komoditas yang paling penting dalam ekonomi digital, dan regulasi yang memperkuat kepercayaan ini secara langsung akan mengurangi jumlah pengaduan konsumen” (Herianto Sinaga & Wiryawan, 2020).
Selanjutnya, Strategi Nasional Perlindungan Konsumen 2024 juga mengintegrasikan sistem  respons  cepat  dalam  menangani  pengaduan,  yang  secara  langsung  berkorelasi dengan penurunan waktu penyelesaian pengaduan rata-rata dari 25 hari menjadi 15 hari (Sekretariat KADIN Indonesia, 2024). Peningkatan ini merupakan hasil dari aplikasi praktis dari teori resolusi konflik dan pengaduan, dimana respons yang cepat dan efisien dapat mengurangi eskalasi konflik dan meningkatkan kepuasan konsumen.
Namun, walaupun ada peningkatan signifikan, masih terdapat ruang untuk perbaikan, khususnya  dalam  hal  pelacakan  dan  analisis  data  pengaduan  untuk  prediksi  tren  masa depan. Penelitian ini menyarankan integrasi teknologi data besar untuk analisis tren, yang dapat  mendukung  prediksi  dan  pencegahan  masalah  sebelum  mereka  berkembang menjadi isu yang lebih besar.
Berdasarkan regulasi terbaru yang diusulkan oleh pemerintah, akan ada penambahan ketentuan  yang  memperkuat  kewajiban e-commerce  dalam  melaporkan  setiap  insiden keamanan  kepada  otoritas  terkait  dalam  waktu  24  jam.  Ketentuan  ini  didukung  oleh kebijakan privasi data terbaru yang ditujukan untuk memperkuat perlindungan data pribadi konsumen, sejalan dengan teori hukum privasi dan perlindungan data yang diperkuat oleh skandal-skandal data terbaru yang menjadi sorotan media.
Regulasi terbaru, Strategi Nasional Perlindungan Konsumen 2024 telah menunjukkan peningkatan  yang  signifikan  dalam  menangani  pengaduan  konsumen  di  sektor e- commerce.  Melalui  penerapan  teori  hukum  relevan,  respons  terhadap  saran  ahli,  dan adaptasi terhadap regulasi terbaru, strategi ini berpotensi untuk lebih dioptimalkan demi mencapai perlindungan konsumen yang lebih efektif dan efisien.
Menggali lebih dalam, Strategi Nasional Perlindungan Konsumen 2024 memang telah menunjukkan  peningkatan  dalam  penanganan  pengaduan,  namun  masih  terdapat kelemahan yang perlu dikritisi dan ditangani. Pertama, meskipun adanya peningkatan dalam
kecepatan respons terhadap pengaduan, kualitas resolusi pengaduan tersebut sering kali tidak memuaskan konsumen.  Hal ini bisa jadi disebabkan oleh sistem yang terlalu fokus pada efisiensi waktu tanpa menyediakan solusi yang memadai atas dasar spesifikasi kasus per  kasus.  Kelemahan  ini  mencerminkan  kritik  dalam  teori  keadilan  prosedural,  yang menekankan  bahwa  efektivitas  penyelesaian  konflik  tidak  hanya  diukur  dari  kecepatan penanganan, tetapi juga dari keadilan dan ketepatan solusi yang diberikan.
Selain itu, meskipun regulasi baru telah memperkuat kewajiban e-commerce dalam melaporkan insiden keamanan, masih terdapat laporan yang menunjukkan bahwa banyak pelanggaran  yang  tidak  terdeteksi  atau  tidak  dilaporkan  tepat  waktu.  Ini  menunjukkan adanya celah dalam pengawasan dan penerapan hukum yang ada, yang bisa jadi karena ketidakcukupan  sumber  daya  atau  lemahnya  mekanisme  pemantauan.  Penelitian  ini menyarankan  bahwa  untuk  mengatasi  masalah  ini,  diperlukan  peningkatan  kapasitas lembaga pengawas dan pengimplementasian teknologi pemantauan yang lebih canggih, sesuai dengan teori hukum regulasi yang mengadvokasi pengawasan ketat terhadap entitas pasar untuk melindungi kepentingan publik.
Dari perspektif teoritis, pendekatan yang diambil oleh Strategi Nasional Perlindungan Konsumen 2024 juga perlu diperluas untuk mencakup analisis perilaku konsumen yang lebih mendalam. Teori perilaku konsumen dalam konteks hukum konsumerisme menunjukkan bahwa konsumen sering kali tidak menyampaikan pengaduan karena kurangnya informasi atau  pemahaman  tentang  hak-hak  mereka.  Oleh  karena  itu,  strategi  perlindungan konsumen yang efektif harus mencakup komponen edukasi yang kuat yang menjangkau konsumen  untuk  meningkatkan  kesadaran  dan  pemahaman  mereka  tentang  cara melindungi diri sendiri dalam ekonomi digital.
Lebih  lanjut,  untuk  mengintegrasikan  teknologi  data  besar  dalam  strategi  ini  perlu dipertimbangkan dengan hati-hati. Meskipun penggunaan data besar menawarkan potensi untuk  analisis  prediktif  yang  dapat  memperbaiki  strategi  perlindungan  konsumen,  juga menghadirkan risiko terkait privasi dan keamanan data. Kebijakan yang diterapkan harus memastikan bahwa penggunaan teknologi tersebut tidak melanggar hak privasi konsumen, sejalan dengan teori hukum privasi yang menekankan keseimbangan antara keamanan dan hak asasi individu.
Dengan  demikian,  penelitian  ini  mengkritisi  bahwa  meskipun  Strategi  Nasional Perlindungan Konsumen 2024 telah membuat kemajuan signifikan, masih ada banyak aspek yang perlu dipertajam dan ditingkatkan. Melalui kritik dan saran yang konstruktif, strategi ini bisa dikembangkan untuk tidak hanya merespons pengaduan secara efisien, tetapi juga
membangun ekosistem e-commerce yang lebih aman, adil, dan berkelanjutan untuk semua pihak yang terlibat.

## SIMPULAN
Penelitian  ini  mengungkapkan  dua  aspek  krusial  dalam  manajemen  risiko  dan strategi  perlindungan  konsumen  di  sektor e-commerce.  Pertama,  risiko  utama  yang dihadapi  konsumen  meliputi  keamanan  data  pribadi,  penipuan,  dan  kebijakan pengembalian  yang  kurang  jelas.  Respons  pemerintah  melalui  Strategi  Nasional Perlindungan  Konsumen  2024  mencakup  penguatan  regulasi  dan  peningkatan transparansi,  yang  bertujuan  meningkatkan  kepercayaan  dan  keamanan  konsumen. Kedua,  evaluasi  strategi  tersebut  menunjukkan  peningkatan  dalam  penanganan pengaduan, tetapi  masih memerlukan peningkatan dalam aspek resolusi kualitatif dan analisis  prediktif  untuk  mengantisipasi  masalah  lebih  dini.  Strategi  yang  efektif  harus mengintegrasikan  pendidikan  konsumen  dan  pemanfaatan  teknologi  canggih  untuk mengatasi celah yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali, Z. (2021). Metode Penelitian Hukum. Sinar Grafika.
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI). (2023). Laporan Tahunan 2023. https://www.bappebti.go.id/annual_report_bappebti
Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN). (2024.). Retrieved May 30, 2024, from https://bpkn.go.id/statistik_pengaduan
Bernada,  T.  (2017).  Upaya  Perlindungan  Hukum  Pada  Konsumen  Dalam  Transaksi  E- Commerce Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Digital Di Indonesia. Jurnal Hukum dan Peradilan, 6(1), 1. https://doi.org/10.25216/jhp.6.1.2017.1-24
Cahyani,  A.,  &  Putera,  M.  (n.d.). Relevansi  Perlindungan  Konsumen  Melalui  Pemulihan Regulasi Di Era Transformasi Digital. https://KW.2024.v13.i3.p5
Fista, Y. L., Aris Machmud, & Suartini, S. (2023). Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi  E-commerce  Ditinjau  dari  Perspektif  Undang-Undang  Perlindungan Konsumen. Binamulia Hukum, 12(1), 177 – 189. https://doi.org/10.37893/jbh.v12i1.599
Herianto Sinaga, D., & Wiryawan, I. W. (2020). Keabsahan Kontrak Elektronik (E-Contract) Dalam  Perjanjian  Bisnis. Kertha  Semaya :  Journal  Ilmu  Hukum,  8  (9),  1385. https://doi.org/10.24843/KS.2020.v08.i09.p09
Indonesia, P. D. dan S. I. K. P. (2024). Kemendag Terima 7.707 Laporan Pengaduan dari Konsumen  Sepanjang  2023,  Ini  Rinciannya — Kementerian  Perdagangan  Republik
Indonesia. https://www.kemendag.go.id/berita/pojok-media/kemendag-terima- 7707-laporan-pengaduan-dari-konsumen-sepanjang-2023-ini-rinciannya
Jones,  T.  (2020). A  Student-centred  Sociology  of  Australian  Education:  Voices  of Experience.  Springer  International  Publishing.  https://doi.org/10.1007/978-3-030- 36863-0
Katadata. (2023). Perilaku Konsumen E-commerce Indonesia 2023. https://katadata.co.id/perilaku-ecommerce-2023
Novita,  Y.  D.,  &  Santoso,  B.  (2021).  Urgensi  Pembaharuan  Regulasi  Perlindungan Konsumen di Era Bisnis Digital. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 3(1), 46 – 58. https://doi.org/10.14710/jphi.v3i1.46-58
Nurmanah,  I.,  &  Nugroho,  E.  S.  (2021).  Pengaruh  Kepercayaan  (Trust)  Dan  Kualitas Pelayanan Online (E-Service Quality) Terhadap Keputusan Pembelian Online Shop Bukalapak. At-Tadbir : jurnal ilmiah manajemen, 5(1), 11. https://doi.org/10.31602/atd.v5i1.3384
Pemerintah Indonesia.  “Undang -Undang Nomor 27  Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).” LN.2022/No.196, TLN No.6820, jdih.setneg.go.id: 34 hlm.
Jakarta, 2022.
Pemerintah  Indonesia.  “Undang -Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen (UU PK).” LN. 1999/ No. 22, TLN NO. 3821, LL SETNEG : 35 HLM. Jakarta, 1999.
Prayuti, Y., Gunawan, G., Anggraeni, H. Y., Herlina, E., Rasmiaty, M., Kurniasih, I., Jaelani, R., Handayani, W. M., Vadral, A. M., Nurul, A., Nugroho, F. U., Solihah, A., Setiawan, F., Setia,  S.,  Damayanti,  T.,  Syaqirah,  A.,  Azzam,  A.,  Anugrah,  A.  R.,  Mah mud,  D.,  … Sugiarto,  R.  D.  (2024). MENJAWAB  KOMPLEKSITAS  HUKUM  DI  TENGAH MASYARAKAT Waris, Perlindungan Konsumen, dan Perjanjian. Penerbit Widina.
Rahman, I., Sahrul, Mayasari, R. E., Nurapriyanti, T., & Yuliana. (2023). Hukum Perlindungan Konsumen  di  Era  E-Commerce:  Menavigasi  Tantangan  Perlindungan  Konsumen dalam Lingkungan Perdagangan Digital. Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains, 2(08),
704 – 712. https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i08.605
Rongiyati,  S.  (2019).  Pelindungan  Konsumen  dalam  Transaksi  Dagang  Melalui  Sistem Elektronik  (Consumer  Protection  in  E-Commerce). Negara  Hukum:  Membangun
Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan, 10 (1), 1 – 25. https://doi.org/10.22212/jnh.v10i1.1223
Santika,  E.  F.  (2024). ECDB:  Proyeksi  Pertumbuhan  e-Commerce  Indonesia  Tertinggi Sedunia pada 2024 | Databoks.
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/04/29/ecdb-proyeksi- pertumbuhan-e-commerce-indonesia-tertinggi-sedunia-pada-2024
Sekretariat KADIN Indonesia. (2024). Strategi Nasional Perlindungan Konsumen 2024 Kini Meliputi  Sektor  Pariwisata,  Ekonomi  Kreatif  dan  Jasa  Logistik. KADIN  Indonesia. https://kadin.id/analisa/strategi-nasional-perlindungan-konsumen-2024-kini- meliputi-sektor-pariwisata-ekonomi-kreatif-dan-jasa-logistik/.