Copyright@ Intan Doloksaribu, Hasnati, Yeni Triana
INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 12256-12267 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Analisis Yuridis Terhadap Akibat Dari Malpraktik Yang Dilakukan Oleh Tenaga Medis
Intan Doloksaribu 1 ✉ , Hasnati 2 , Yeni Triana 3
Jurusan Hukum , Fakultas Hukum , Universitas Lancang Kuning
Email: intandoloksaribu73 1 ✉

## Abstrak
Hukum  kesehatan  adalah  semua  ketentuan  hukum  yang  berhubungan  langsung  dengan pemeliharaan  kesehatan  dan  penerapanya  pada  hukum  perdata,  hukum  administrasi,  dan  hukum pidana. Negara Indonesia dalam hal kasus hukum malpraktik  memiliki grafik  yang meningkat dari tahun  ke  tahun.  Kejadian  tersebut  ditandai  dengan  adanya  kesadaran  masyarakat  umum  untuk memperoleh  keadilan  khususnya  bidang  kesehatan.  Dewasa  ini,  pelayanan  kesehatan  sering menemukan  kasus  yang  menimbulkan  keraguan  terhadap  kerja  dokter  dan  mengancam kelangsungan karir seorang dokter. Risiko medis dapat timbul karena bahaya suatu tindakan medis yang tiba-tiba muncul  diluar dugaan dokter dan dokter tidak dapat menghindarinya, dan ada juga yang  muncul  karena  tindakan  medis  tersebut  dilarang  atau  dibatasi  oleh  undang-undang  karena tindakan  medis  tersebut  melibatkan  biaya  yang  tinggi.  mempertaruhkan.  Untuk  mencegah  dan menyelesaikannya, UU Praktik Kedokteran No. 29 Tahun 2004  dan UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009 secara jelas mengatur tentang perlindungan hukum bagi tenaga medis dan sanksi hukum bagi tenaga medis.
Kata Kunci: Malpraktik, Izin Praktik, Sanksi Pidana.
Copyright@ Intan Doloksaribu, Hasnati, Yeni Triana
Abstract
Health  law  is  all  legal  provisions  that  are  directly  related  to  the  maintenance  of  health  and  its application  to  civil  law,  administrative  law,  and  criminal  law.  The  Indonesian  state  in  terms  of malpractice law cases has an increasing graph from year to year. This incident was marked by the awareness of the general public to obtain justice, especially in the health sector. Today, health services often find cases that cast doubt on the work of doctors and threaten the continuity of a doctor's career. Medical risks can arise due to the danger of a medical procedure that suddenly appears beyond the doctor's expectations and the doctor cannot avoid it, and some arise because the medical action is prohibited or limited by law because the medical action involves high costs. stake. To prevent and solve it, the Medical Practice Act No. 29 of 2004 and Health Law no. 36 of 2009 clearly regulates legal protection for medical personnel and legal sanctions for medical personnel.
Keywords: Malpractice, Practice License, Criminal Sanctions .

## PENDAHULUAN
Dewasa ini sering muncul kasus-kasus dalam pelayanan kesehatan yang mengakibatkan kinerja dokter diragukan serta mengancam keberlangsungan karir seorang dokter. Kasus yang paling baru adalah kasus operasi sesar yang mengakibatkan kematian pasiennya dilakukan oleh dokter Dewa Ayu Sasiary Prawan. Pada kasus dokter Dewa Ayu Sasiary Prawan, majelis hakim pengadilan negeri dan pengadilan tinggi memutus bebas namun majelis hakim tingkat kasasi memutus bersalah dokter Ayu. Pada saat peninjauan kembali, dokter Ayu diputus bebas oleh hakim. Kasus-kasus tersebut diajukan ke pengadilan karena terdapat ketidakpuasan atas hasil dari  pelayanan  kesehatan  yang  dilakukan  oleh  dokter  maupun  adanya  indikasi  kesalahan prosedur atau kode etik kedokteran (Wahyu Rizki Kartika Ilahi, 2018). Di media sosial dan media massa, ramai pemberitaan mengenai bayi di Riau yang lahir dengan kondisi kepala putus dan tertinggal di dalam perut, saat melakukan persalinan di Puskesmas Gajah Mada, Tembilahan, Riau.  Setelahnya  juga  muncul  narasi  yang  menyebut  jika  bayi  baru  dibawa  ke  rumah  sakit setelah  tragedi  tersebut  terjadi.  Sempat  membuat  heboh,  bahkan  muncul  tuduhan  yang menyebut jika bidan di Puskesmas melakukan malpraktik.
Tindakan malpraktik merupakan  kesalahan atau kelalaian yang dibuat  secara sengaja maupun  tidak  sengaja  oleh  tenaga  medis  dapat  mengakibatkan  kerugian  kesehatan  dan keselamatan  seorang  pasien  yang  sedang  ditanganinya  (S.  Sibarani,  2017).  Hal  ini  sangat mempengaruhi kualitas tenaga medis  di mata masyarakat  luas dan tindakan ini  juga dapat mempengaruhi  kualistas  rumah  sakit  dalam  menanggani  masyarakat  pada  umumnya.  Di
Copyright@ Intan Doloksaribu, Hasnati, Yeni Triana
samping itu malpraktik juga sangat bertentangan dengan hukum karena tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) (O. Michel & D. Mangkey, 2014), dimana setiap tenaga medis diharuskan dan berkewajiban untuk selalu memberikan pelayanan terbaik bagi pasien yang membutuhkan penanganan medis, karena ini merupakan salah satu standar operasional prosedur (SOP) yang harus  dan wajib  dilakukan oleh  tenaga medis dalam menangani para pasien sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
Beberapa  kajian  tentang  malpraktik  telah  mendominasi  kajian  di  bidang  kesehatan dalam  satu  dekade  terakhir.  Sebagai  tenaga  kesehatan,  dokter  juga  perlu  mendapat perlindungan hukum dalam memberikan pelayanan Kesehatan (O. Michel & D. Mangkey, 2014). Kajian lain mengkaji tentang perlindungan hukum bagi pasien layanan medis yang menjadi korban malpraktik (M. Nurdin, 2015). Hukum malpraktik wajib mendapat penegakan melalui mediasi penal (R. A. Fitriono et al., 2016). Kajian lain mengkaji tentang perlindungan hukum bagi profesi  dokter  dalam  penyelesaian  sengketa  medis  (S.Trisnadi,  2016).  Perlindungan  hukum terhadap pasien  korban tindakan malpraktik  juga perlu  ditinjau dari sudut  pandang hukum Indonesia  (S.  Sibarani,  2017).  Tanggung  jawab  dokter  atas  tindakan  malpraktik  dalam memberikan  pelayanan  medis  juga  dapat  dilihat  dari  perspektif  hukum  perdata  (R.  A.  Riza, 2018).  Tindakan  melawan  hukum  dan  malpraktik  oleh  dokter  wajib  dipertanggungjawabkan oleh tenaga kesehatan yang bersangkutan .
Malpraktik mempunyai pengertian yaitu perbuatan atau tindakan oleh medis yang tidak sama dengan standar operasional prosedur (SOP) sehingga dapat merugikan pasien secara umum.  Di  negara  Indonesia  hukum  yang  mengatur  UU  No.36  tahun  2009,  pasal  24  ayat  1 berbunyi “Tenaga kesehatan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 23 harus memenuhi ketentuan kode etik, standar profesi, hak pengguna pelayanan kesehatan, standar kesehatan, dan standar prosedur operasional (R. A. Fitriono et al., 2016). Pembahasan kali ini membahas pelanggaran  hukum  dugaan  malpraktik  oleh  tenaga  kesehatan  yang  terjadi  dalam  praktek kesehatan.  Kejadian  yang  terjadi  yang  telah  dijelaskan  pada  latar  belakang  diatas  patut diperhatikan karena tenaga medis harus menjalankan sebuah tindakan sesuai dengan aturan dan standar operasional pelayanan yang sesuai dengan standart yang telah di tentukan pada bagian tertentu (A. Y. Lubis, 2020).
Copyright@ Intan Doloksaribu, Hasnati, Yeni Triana
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  studi  literatur  ( library research) (P. Andi, 2012). Jenis pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti di dalam penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif  dengan  pendekatan  teori  dan  asas  hukum, terkhususnya dalam penelitian ini difokuskan pada pembahasan mengenai kekuatan-kekuatan sosial yang mempengaruhi hukum dan fungsi hukum di masyarakat. Penelitian hukum normatif didefinisikan  penelitian  yang  mengacu  kepada  norma-norma  hukum  yang  terdapat  dalam peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan. Penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doctrinal (Jonaedi Effendi & Johnny Ibrahim, 2018). Pada dasarnya,  globalisasi  menciptakan  berbagai  tantangan  dan  permasalahan  baru  yang  harus dijawab,  dipecahkan  dalam  upaya  memanfaatkan  globalisasi  untuk  kepentingan  kehidupan (Erwin  Muslimin  et  al.,  2022)..  Prosedur  dalam  penelitian  ini  dilaksanakan  dengan  tahapan- tahapan yaitu mengumpulkan data Pustaka, membaca, mencatat, menelaah, mengumpulkan konsep atau naskah kemudian dilakukan elaborasi dan eksplanasi terhadap data atau teks yang terkumpul berkaitan dengan topik pembahasan utama di dalam penelitian ini. Hal ini sesuai dengan  pendapat  Zed  (M.  Zed,  2008)  yang  mengatakan  bahwa  riset  Pustaka  tidak  hanya sebatas urusan membaca dan mencatat literatur atau buku, melainkan serangkaian kegiatan yang  berkenaan  dengan  metode  pengumpulan  data  Pustaka,  membaca,  mencatat  serta mengolah suatu bahan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada dasarnya, dokter sebagai manusia biasa juga dapat melakukan kesalahan. Peristiwa ini disebut juga dengan kesalahan profesi, dan dikenal dengan istilah malpraktik. Sebenarnya terjadinya malpraktik tersebut yang membuka kemungkinan timbulnya akibat atau kerugian bagi pasien juga dapat terjadi sejak dahulu, hanya saja reaksi yang timbul baru belakangan ini, di Indonesia khususnya baru terlihat sejak tahun 1981-an. Sementara ini, masyarakat cenderung untuk  menghubungkan  kesalahan  dokter  tersebut  dengan  pelanggaran  hukum.  Hal  ini membawa kekhawatiran  bagi dokter dalam menjalankan  profesinya, kekhawatiran ini dapat dipahami oleh karena antara lain menyangkut perlindungan hukum bagi seorang dokter yang melaksanakan profesinya. Masyarakat yang menganggap bahwa kesalahan dalam menjalankan profesi dokter tersebut haruslah dikenakan sanksi pidana. Apabila penuntutan diajukan melalui organisasi kedokteran, dalam hal ini Ikatan Dokter Indonesia, maka aparatur etik kedokteran
Copyright@ Intan Doloksaribu, Hasnati, Yeni Triana
c.q. Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia akan mempelajari dan menilai sebelum mengambil keputusan terhadap keputusan terhadap perkara yang diajukan. Apabila kasus yang diajukan  ternyata  menyangkut  aspek  pidana,  maka  Majelis  Kehormatan  Disiplin  Kedokteran Indonesia  akan  meneruskan  kepada  instansi  penegak  hukum  yang  berwenang menyelesaikannya. Sebaliknya apabila penuntutan diajukan melalui instansi penegak hukum, yaitu pihak kepolisian maka pihak kepolisian akan segera melakukan penyidikan. Apabila hasil penyidikan ternyata tidak terdapat cukup bukti bahwa perkara yang diajukan bukan merupakan tindak  pidana,  misalnya  hanya  kesalahan  dokter  tersebut  termasuk  dalam  ruang  lingkup pelanggaran Kode Etik Kedokteran, maka penyidik dengan surat penetapannya menghentikan penyidikannya, kemudian diteruskan kepada organisasi profesi yang lebih berkompeten untuk menanganinya (Adami Chazawi, 2000).
Resiko medis dapat terjadi karena  resiko  dari tindakan medis muncul secara tiba-tiba diluar perkiraan dokter serta tidak dapat dihindari oleh dokter dan adapula yang timbul karena tindakan medis tersebut dilarang atau dibatasi oleh undang – undang karena tindakan medis tersebut mengandung resiko yang besar. Resiko dari tindakan medis yang dilakukan dokter berbeda – beda skala besar kecilnya. Dokter diminta untuk melakukan tindakan medis yang sesuai dengan kondisi pasien sekalipun resiko yang bersama tindakan medis tersebut besar. Kelalaian dalam hukum pidana disebut juga dengan kealpaan. Langemeyer “Kealpaan adalah suatu  struktur  yang  sangat  gecompliceerd.  Dia  mengandung  dalam  satu  pihak  kekeliruan dalam perbuatan lahir dan menunjuk kepada adanya keadaan batin yang tertentu, dan di lain pihak  keadaan  batinnya  itu  sendiri”.  Van  Hammel  mengatakan  bahwa  kealpaan  itu mengandung dua syarat yaitu :
a. Tidak mengadakan penduga – duga sebagaimana diharuskan oleh hukum.
b. Tidak  mengadakan  penghati – hati  sebagaimana  diharuskan  oleh  hukum.  Konsep kelalaian dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) dijelaskan dalam Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP : Pasal 359 KUHP “Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain diancam pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun”. Pasal 360 ayat (1) KUHP “Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain mendapat luka. Luka berat, diancam pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling  lama  satu  tahun”.  Pasal  360  ayat  (2)  KUHP  “Bar angsiapa  karena  kealpaannya menyebabkan orang lain luka - luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana
Copyright@ Intan Doloksaribu, Hasnati, Yeni Triana
penjara paling lama sembilan bulan atau kurungan paling lama enam bulan atau denda paling tinggi tiga ratus rupiah”.
Kelalaian  medis  atau  dalam  bahasa  sehari  -  hari  dikenal  dengan  istilah  malpraktik merupakan  salah  satu  kejadian  atau  fenomena  yang  akhir  -  akhir  ini  muncul  dan  menjadi sorotan  khalayak.  Hal  ini  dikarenakan  beberapa  pasien  mengalami  resiko  medis  berupa kematian  ataupun  cacat  dan  mengakibatkan  banyaknya  gugatan  yang  dilayangkan  pasien terhadap dokter. Kelalaian dalam hukum medis sering disebut dengan Negligence. Negligence adalah  hal  yang  manusiawi  yang  sering  dialami  oleh  manusia  karena  manusia  tidaklah sempurna. Menurut Guwandi (Guwandi, 2009) Seseorang dikatakan lalai apabila ia bertindak acuh atau tidak pedulian. Tidak memperhatikan kepentingan orang lain sebagaimana lazimnya di  dalam  tata-pergaulan  hidup  masyarakat.  Pengertian  kelalaian  medis  sendiri  menurut Hermien  Hadiati  Koeswadji  secara  harfiah  berarti  bad  practice  atau  praktek  buruk  yang berkaitan  dengan  praktek  penerapan  ilmu  dan  teknologi  medik  dalam  menjalankan  profesi medik  yang  mengandung  ciri – ciri  khusus.  Karena  malpraktik  berkaitan  dengan  “ how  to practice the medical science and technology ”, yang sangat erat hubungannya dengan sarana kesehatan  atau  tempat  melakukan  praktik  dan  orang  yang  melaksanakan  praktik,maka pendapat H ermien lebih cenderung menggunakan istilah  “maltreatment” (Wahyu Rizki Kartika Ilahi, 2018).
Seorang  dapat  dikatakan  telah  berbuat  kelalaian  apabila  sudah  tersirat  suatu  sifat sembrono  atau  sembarangan  ( heedlessness  or  carelessness)  pada  dirinya  yang  merupakan tindakan yang menyimpang dari tolok ukur yang secara umum atau melakukan suatu tindakan yang seharusnya tidak dilakukan, atau sebaliknya tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan  menurut  ukuran  seseorang  yang  biasa,  wajar  dan  hati-hati  (reasonable  man). Kelalaian juga bisa terjadi walaupun seorang dokter, perawat maupun tenaga kesehatan lainnya yang  sudah  memperhitungkan  akibat  dari  tindakannya  dan  juga  telah  mempertimbangkan sebaik-baiknya, namun ia lalai atau tidak menyiapkan upaya pencegahan terhadap suatu resiko yang bisa menimbulkan.
Malpraktik pada dasarnya tidak hanya dilakukan oleh profesi kedokteran melainkan juga diprofesi lain seperti perbankan, pengacara, akuntan publik dan wartawan dan lain sebagainya. Hal ini didasari dengan adanya potensi-potensi untuk melakukan hal yang dapat merugikan pihak lain, menurut kamus hukum Black Law Dictionary merumuskan malpraktik sebagai Any Professional misconduct, Unreasonable lack of Skill or Fidelity in Professional or judiacry duties,
Copyright@ Intan Doloksaribu, Hasnati, Yeni Triana
evil or illegal or immoral conduct artinya perbuatan jahat dari seseorang ahli, kekurangan dalam keterampilan  di  bawah  standar  atau  tidak  cermatnya  seorang  ahli  dalam  menjalankan kewajibannya secara hukum, praktek salah atau illegal atau perbuatan yang tidak bermoral (J. Arifko, 2014). Secara etimologi Malpraktik berasal dari kata malpractice artinya cara mengobati yang salah atau tindakan tidak benar dan tidak sesuai dengan standar operasioanl prosedur yang ada.
Definisi  malpraktik  adalah  kelalaian  dari  seorang  dokter  atau  perawat  untuk menggunakan  tingkat  kepandaian  dan  ilmu  pengetahuan  dalam  mengobati  dan  merawat pasien, yang lazim dipergunakan terhadap pasien atau orang yang terluka menurut ukuran di lingkungan  yang  sama.  Dari  definisi  tersebut  malpraktik  harus  dibuktikan  apakah  tindakan medis  yang  dilakukan  oleh  tenaga  kesehatan  dalam  menerapkan  ilmu  pengetahuan  dan keterampilan  yang  ukurannya  adalah  lazim  digunakan  di  wilayah  tersebut  tidak  memenuhi standar  profesi.  Jika  korban  (pasien)  dari  malpraktek  memilih  melakukan  tuntutan  secara pidana, maka tentu saja  pasien yang  mengajukan tuntutan harus membuktikan banyak hal, termasuk membuktikan adanya kesalahan dari pelaku. Sebelumnya medikal malpraktik dapat masuk ke ranah hukum pidana apabila memenuhi 3 aspek, yaitu (Shidarta & Petrus Lakonawa, 2020) :
a. Syarat sikap batin dokter;
b. Syarat dalam perlakuan medis;
c. Syarat mengenai hal akibat.
Tindakan  malpraktik  yang  dilakukan  oleh  tenaga  kesehatan  sudah  diatur  hukumnya dalam peraturan perundang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan dan kode etik kedokteran yang berlaku selain itu juga adapun sanksi terhadap perbuatan tindakan tenaga medis  yang  melakukan  malpraktik,  sanksi  yang  dimaksud  antara  lain,  sanksi  pidana,  sanksi perdata, sanksi administrasi dan sanksi moral,  dimana sanksi-sanksi tersebut  berupa  pidana penjara,  ganti  rugi,  teguran,  denda  atau  pembekuan  izin  akibat  kelalaian  tersebut  dan pelanggaran terhadap norma dan moralitas  (M. I. Syah, 2019). Terhadap sanksi administrasi umumnya  dikenakan  kepada  pelanggaran  diklasifikasikan  pelanggaran  administrasi  bersifat privat yang dijatuhkan oleh aparatur atau pejabat tata usaha negara, sanksi teguran merupakan teguran secara lisan dan tertulis.
Penjatuhan  sanksi  teguran  ini  kepada  pihak  penerima  sanksi  harus  diberitahu  jenis kesalahannya. Jenis sanksi ini bersifat ringan dan kepada pihak yang ditegur masih diberikan
Copyright@ Intan Doloksaribu, Hasnati, Yeni Triana
kesempatan untuk memperbaiki  diri, adapula  sanksi dalam  pembekuan hingga  pencabutan sertifikat, sanksi ini merupakan penghentian dalam jangka waktu  sementara dan selamanya, apabila untuk sementara sanksi tersebut mempunyai batas waktu dan sanksi tersebut dianggap selesai ketika penerima sanksi sudah melewati batas waktu tersebut dan kembali pada kondisi semula yakni kondisi sebagaimana sebelum menerima sanksi tersebut, sanksi administrasi yang terakhir  adalah  sanksi  denda,  besar  kecilnya  denda  akan  ditentukan  oleh  hukum  yang mengaturnya karena setiap ketentuan mempunyai dasar hukum dan kriteria masing-masing. Perbuatan  tenaga  medis  yang  melakukan  tindakan  malpraktik  ini  juga  menimbulkan  suatu sanksi tidak tertulis yaitu sanksi moral, sanksi moral memang tidak tertulis.  Oleh  karena  itu, pemberian  sanksi  juga  tidak  tertulis.  Kendati  pun  tidak  tertulis,  itu  memiliki  kekuatan  yang dasyat karena mempengaruhi kualitas tenaga medis di mata masyarakat.
Tenaga  medis  pada  dasarnya  sudah  memiliki  dasar  hukum  atau  payung  hukum  untuk memberikan jaminan hukum kepada tenaga medis atau tenaga kesehatan pada umumnya yang melakukan  profesi  dalam  melakukan  tindakan  medis  atau  melakukan  pelayanan  kesehatan, karena  tenaga  medis  merupakan  komponen  utama  pemberi  pelayanan  kesehatan  kepada masyarakat  dalam  rangka  untuk  mencapai  suatu  tujuan  dalam  melakukan  pembangunan kesehatan yang sesuai dengan tujuan nasional sebagaimana sudah diamanatkan oleh konstitusi (N. Kijanti, 2009). Hukum positif Indonesia terdapat beberapa peraturan perundang-undang yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap tenaga medis atau tenaga kesehatan dalam melakukan profesi.
Tindak  pidana  oleh  tenaga  kesehatan  yang  melakukan  kelalaian  berat  terhadap  penerima pelayanan  kesehatan.  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  36  Tahun  2014  Tentang Tenaga Kesehatan. Pasal 84 (Sherel Poluan, 2021):
1. Setiap  Tenaga  Kesehatan  yang  melakukan  kelalaian  berat  yang  mengakibatkan  Penerima Pelayanan Kesehatan luka berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun;
2. Jika  kelalaian  berat  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  mengakibatkan  kematian,  setiap Tenaga Kesehatan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun;
3. Lalai; lengah; kurang hati-hati; masalah ini berkaitan erat dengan KU Pidana Pasal 359 dan Pasal 360.
Bab XXI. Menyebabkan Mati Atau Luka-Luka Karena Kealpaan. Pasal 359. Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.
Copyright@ Intan Doloksaribu, Hasnati, Yeni Triana
Pasal 360 ayat:
1. Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun;
2. Barang  siapa  karena  kesalahannya  (kealpaannya)  menyebahkan  orang  lain  luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.
Pasal 361. Jika kejahatan yang diterangkan dalam bab ini dilakukan dalam menjalankan suatu jabatan atau pencarian, maka pidana  ditamhah  dengan sepertiga dan yang bersalah  dapat dicahut  haknya  untuk  menjalankan  pencarian  dalam  mana  dilakukan  kejahatan  dan  hakim dapat memerintahkan supaya putusannya diumumkan.
Namun disisi yang lain yaitu dari pihak pasien, terkadang apabila ada kasus atau kerugian yang dialami oleh pasien, tidak dipermasalahkan atau tidak menuntut baik secara perdata maupun pidana. Ada beberapa penyebab, antara lain:
a. Masih adanya sikap/anggapan masyarakat bahwa dokter adalah dewa  penolong (apa yang dilakukan  oleh  dokter  merupakan  upaya  maksimal  terbaik  dan  kalau  tidak  berhasil menyembuhkan pasien atau pasien meninggal dianggap merupakan takdir);
b. Pasien atau keluarganya berkedudukan dalam posisi lemah dan awam terhadap pengetahuan dan teknologi kedokteran, sehingga pasien atau keluarganya sama sekali tidak mengetahui apakah tindakan yang diambil dokter dalam upaya penyembuhan pasien sudah sesuai dengan prosedur, standart atau tugas dan kewajiban dokter dalam melaksanakan tugas profesionalnya;
c. Adanya sikap tertutup pihak dokter maupun manajemen rumah sakit, sehingga pasien atau keluarganya  sulit  untuk  mengetahui  apakah  suatu  tindakan  dokter  sesuai  dengan  standar profesional,  dan  apakah  sarana  yang  ada  di  rumah  sakit  yang  mendukung  upaya penyembuhan pasien sudah sesuai dengan standar yang harus dipenuhi oleh rumah sakit. Apabila  pasien  atau  keluarga  pasien  mengalami  kerugian  dapat  mengadukan  dokter  telah melakukan  malpraktek  kepada  kepolisian,  Jaksa,  Dinas  Kesehatan  atau  Majelis  Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) secara tertulis atau lisan dan dapat menggugat secara perdata ke pengadilan Negeri setempat, berdasarkan Pasal 1365 dan 1367 KUHPerdata dan secara  pidana  dapat  dituntut dengan  Pasal 359 KUHPidana dan Pasal 190 Undang-Undang
Copyright@ Intan Doloksaribu, Hasnati, Yeni Triana
Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.Berdasarkan ketentuan tersebut, maka setiap pasien yang  dirugikan  akibat  malpraktik  atau  kesalahan  dalam  menjalankan  standar  profesional kedokteran yang melanggar hukum, maka penyelesaiannya dapat diajukan melalui organisasi Ikatan Dokter Indonesia atau Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) atau Majelis Kehormatan Etika Kedokteran juga melalui pengadilan negeri apabila berbentuk pidana dengan menyertai bukti fisik dari korban malpraktik. Penyelesaian yang dapat dilakukan:
a. Penyelesaian secara pidana;
b. Penyelesaian secara perdata;
c. Penyelesaian melalui Kode Etik Kedokteran;
d. Penyelesaian melalui Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia.

## SIMPULAN
Malpraktik merupakan kegiatan profesional dalam pelayanan kesehatan yang merugikan pihak  lain  baik  secara  materiil  maupun  immateriil.  Penyalahgunaan  sendiri  bersumber  dari kurangnya  pengetahuan,  faktor  ekonomi  dan  faktor  rutinitas,  hal  ini  sangat  berpotensi terjadinya malpraktik dalam tindakan medis itu sendiri, dan akibat hukum itu terjadi apabila tenaga  medis  terbukti  melakukan  tindakan  malpraktik  atau  perbuatan  pelanggaran  hukum dalam profesi kedokteran, maka tenaga medis tersebut akan dituntut secara hukum adminitrasi, hukum  perdata  dan  hukum  pidana,  selain  itu  juga  ada  sanksi  hukum  terhadap  tindakan malpraktik  oleh  tenaga  medis  yakni,  sanksi  pidana,  sanksi  perdata,  sanksi  administrasi  dan sanksi  moral,  dimana  semua  sanksi  ini  akan  di  terima  oleh  tenaga  medis  yang  melakukan kelalaian atau pelanggaran hukum terhadap pasien. Untuk mengurangi terjadi malpraktik oleh tenaga  medis  harus  terus  meningkatkan  pengetahuan  terhadap  tenaga  medis  dalam melakukan  tindakan  kesehatan  terhadap  masyarakat  dan  pelayanan  k  sehatan  yang  sudah sesuai  dengan  standar  operasional  yang  berlaku  dan  menyediakan  sarana  prasarana  yang lengkap untuk menunjang kinerja dari tenaga medis itu sendiri dalam melakukan pelayanan medis terhadap pasien. Untuk mencegah dan menyelesaikannya, Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktek kedokteran dan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan  sudah  jelas  mengatur  tentang  perlindungan  hukum  terhadap  tenaga  medis  dan sanksi hukum terhadap tenaga medis itu sendiri, oleh  kerena itu adanya peraturan tersebut diharapkan  hukum  tampil  demi  perlindungan  dan  kenyamanan  semua  pihak,  untuk  itu perlindungan hukum terhadap pasien dan tenaga medis harus benar-benar diterapkan dan
Copyright@ Intan Doloksaribu, Hasnati, Yeni Triana
benar-benar  memberikan  kepastian  hukum  siapa  saja  yang  merasa  dirugikan,  begitu  juga dengan tenaga medis profesional, harus memiliki keterampilan perawatan kesehatan, keahlian dan  pengetahuan  yang  luas  untuk  memastikan  tidak  terjadi  hal  buruk,  seperti    dugaan malpraktik medis

## DAFTAR PUSTAKA
A. Y. Lubis. (2020). Disparatis Putusan Malpraktek Kedokteran Studi Putusan Mahkamah Agung No. 365K/PID/2012. Jurnal Ilmiah Kohesi, V(44).
Adami  Chazawi.  (2000). Malpraktik  Kedokteran:  Tinjauan  Norma  dan  Doktrin  Hukum.
Bayumedia Publishing.
Erwin Muslimin,  Deden  Heri, & Mohamad Erihadiana. (2022). Kesiapan Merespon terhadap Aspek  Negatif  dan  Positif  Dampak  Globalisasi  Dalam  Pendidikan  Islam. Jurnal  Dirosah Islamiyah, 4(1), 60.
Guwandi. (2009). Pengantar Ilmu Hukum Medik & Bio-etika. Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
J. Arifko. (2014). Kesehatan (Teori dan Aplikasi) di Lengkapi Kesehatan dan Keperawatan. IN Media.
Jonaedi Effendi, & Johnny Ibrahim. (2018). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Kencana.
M. I. Syah. (2019). Tuntutan Hukum Malpraktik Medis. Bhuana Ilmu Popular.
M. Nurdin. (2015). Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Atas Korban Malpraktek Kedokteran. Jurnal Hukum Samudra Keadilan, 10(1).
M. Zed. (2008). Metode Penelitian Kepustakaan. Yayasan Obor  Indonesia.
N. Kijanti. (2009). Penyelesaian Hukum dalam Malpraktik Kedokteran. Pustaka Yustisia.
O. Michel, & D. Mangkey. (2014). Perlindungan Hukum Terhadap Dokter Dalam Memberikan Pelayanan Medis. Lex Et Societatis, 2(8).
P. Andi. (2012). Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan  Penelitian. Ar-Ruzz Media.
R.  A.  Fitriono,  B.  Setyanto,  &  R.  Ginting.  (2016).  Penegakan  Hukum  Malpraktik  Melalui Pendekatan Mediasi Penal. Yustisia, 5(1).
R. A. Riza. (2018). Tanggung Jawab Dokter terhadap Pasien dalam Hal Terjadinya Malpraktik Medik Dilihat Dari Perspektif Hukum Perdata. JCH (Jurnal Cendekia Hukum), 4(1).
Copyright@ Intan Doloksaribu, Hasnati, Yeni Triana
S. Sibarani. (2017). Aspek Perlindungan Hukum Pasien Korban Malpraktik Dilihat Dari Sudut Pandang Hukum Di Indonesia. Justitia et Pax, 33(1).
Sherel Poluan. (2021). PEMBERLAKUAN TINDAK PIDANA BAGI TENAGA KESEHATAN APABILA
MELAKUKAN  KELALAIAN  TERHADAP  PENERIMA  PELAYANAN  KESEHATAN  MENURUT UNDANG-UNDANG  NOMOR  14  TAHUN  2014  TENTANG  TENAGA  KESEHATAN. Lex Crimen, 10(3).
Shidarta,  &  Petrus  Lakonawa.  (2020). Lex  Specialis  Derogat  Legi  Generali :  Makna  Dan Penggunaannya. Www.Business-Law.Binus.Ac.Id.
S.Trisnadi. (2016). Perlindungan Hukum Profesi Dokter Dalam Penyelesaian Sengketa Medis. Masalah-Masalah Hukum, 45(2).
Wahyu  Rizki  Kartika  Ilahi.  (2018).  RESIKO  MEDIS  DAN  KELALAIAN  MEDIS  DALAM  ASPEK PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA . Jurnal Hukum Volkgeist, 2(2).