## TINJAUAN PROSES PELEPASAN INFORMASI MEDIS KEPADA PIHAK ASURANSI DI RS MUHAMMADIYAH TAMAN PURING TAHUN 2017
Mita Handayanti Permana, Nanda Aula Rumana Jurusan Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan, Universitas Esa Unggul, Jakarta Jalan Arjuna No.9, Duri Kepa Kebon Jeruk, Jakarta Barat kirenakawai63@gmail.com

## Abstract
In  the  provision  of  medical  information  must  follow  the  applicable  procedures  and  must  be with the consent and permission of the patient as it aims to protect the hospital from further demands.  For  that  the  patient  must  make  or  complete  a  written  statement  that  he  has authorized  the  third  party  to  request  medical  data  about  him  or  her  from  a  doctor  or hospital.  Without  the  consent  of  the  patient,  the  hospital  or  physician  should  not  provide patient medical data. The problem is that RS Muhammadiyah Taman Puring already has SPO Disclosure of Information, but in its implementation still not in accordance with existing SPO, then  in  the  release  of  medical  information  of  patient,  still  found  request  of  medical information of patient by third party without any authorization letter. The research method in this  study  is  descriptive,  the  author  observes  and  examines  directly  about  the  system  of release of medical information to the insurer at Muhammadiyah Hospital Taman Puring. The results  show  the  percentage  of  non-conformity  of  the  implementation  of  the  release  of medical  information  on  the  SPO  in  the  process  of  receiving  a  written  request  from  a  third party of 68.4% is not appropriate, then in the second procedure is, the written request for patients <14 years, as many as 42% , then in the fifth process that is, showing the original identity  which  mentions  the  relationship  of  the  requesting  party  with  the  patient,  equal  to 58%  that  is  not  appropriate,  so  that  the  average  release  of  information  that  has  been compliant SPO of 76%, and that is not according to the SPO of 24% . Then the percentage that does not use the power of attorney for the release of medical information by third party in particular insurance at Muhammadiyah Hospital Taman Puring Year 2017 as much as 68%.
Keywords: release of medical information, power of attorney, medical record

## Abstrak
Dalam Pemberian informasi medis harus mengikuti prosedur yang berlaku dan harus dengan persetujuan dan izin dari  pasien karena hal ini bertujuan untuk melindungi RS dari tuntutan yang lebih jauh. Untuk itu pasien harus membuat atau mengisi pernyataan tertulis bahwa ia telah memberikan kuasa kepada pihak ke tiga untuk meminta data medis mengenai dirinya dari dokter atau rumah sakit. Tanpa surat persetujuan dari pasien tersebut, rumah sakit atau dokter  tidak  boleh  memberikan  data  medis  pasien.  Permasalahannya  yaitu,  RS Muhammadiyah  Taman  Puring  sudah  memiliki  SPO  Pelepasan  Informasi,  tetapi  dalam pelaksanaannya  masih  belum  sesuai  dengan  SPO  yang  ada,  kemudian  dalam  pelepasan informasi medis pasien, masih ditemukan permintaan informasi medis pasien oleh pihak ke tiga  tanpa  adanya  surat  kuasa.    Metode  penelitian  dalam  penelitian  ini  bersifat  deskriptif, penulis  mengamati  dan  meneliti  secara  langsung  mengenai  sistem  pelepasan  informasi medis kepada pihak asuransi di Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring. Hasil penelitian menunjukan  persentase  ketidaksesuaian  pelaksanaan  pelepasan  informasi  medis  terhadap SPO pada proses menerima permintaan tertulis dari pihak ke tiga sebesar 68,4% yang tidak sesuai, selanjutnya pada prosedur ke dua yaitu, permintaan tertulis untuk pasien <14 tahun, sebanyak  42%  yang  tidak  sesuai,  kemudian  pada  proses  ke  lima  yaitu,  memperlihatkan identitas  asli  yang  menyebutkan  adanya  hubungan  dari  pihak  peminta  dengan  pasien, sebesar  58%  yang  tidak  sesuai,  sehingga  rata-rata pelepasan  informasi  yang  sudah  sesuai SPO  sebesar  76%,  dan  yang  belum  sesuai  SPO  sebesar  24%.  Kemudian  persentase  yang tidak  menggunakan  surat  kuasa  untuk  pelepasan  informasi  medis  oleh  pihak  ke  tiga khususnya  asuransi  di  Rumah  Sakit  Muhammadiyah  Taman  Puring  Tahun  2017  sebanyak 68%.
Kata kunci : pelepasan informasi medis, surat kuasa, rekam medis

## Pendahuluan
Pemberian  informasi  medis  harus mengikuti  prosedur  yang  berlaku  yaitu dengan  persetujuan  tertulis  dan  izin  dari pasien. Tanpa adanya surat persetujuan dari pasien  tersebut,  rumah  sakit  atau  dokter tidak  diperbolehkan  memberikan  data-data medis pasien. Untuk itu dalam hal ini pasien harus  membuat  atau  menandatangani  serta memberikan  kuasa  kepada  pihak  ke  tiga untuk  mendapatkan  data  medis  dari  dokter atau  rumah  sakit  mengenai  dirinya,  agar bertujuan  melindungi  rumah  sakit  dari tuntutan yang lebih jauh (Depkes, 2006).
Pemeliharaan  informasi  harus  di lakukan  dengan  benar  sesuai  etika,  standar dan hukum . Jika pelepasan informasi medis tidak  sesuai  hukum  dan  ketentuan  yang berlaku  maka  dapat  di  kenakan  sanksi seperti  pencabutan  izin,  denda,  bahkan hukuman penjara. (Hatta, 2013)
Berdasarkan observasi yang di
lakukan, Rumah
Sakit Muhammadiyah Taman  Puring  memiliki  Standar  Prosedur operasional (SPO), namun
pada pelaksanaannya masih belum sesuai dengan SPO. Dalam proses pelepasan informasi  medis  kepada  pihak  asuransi seharusnya  setiap  permintaan  informasi medis  harus  disertai  dengan  surat  kuasa pasien,
namun di Rumah Sakit Muhammadiyah
ini masih ditemukan permintaan  informasi  medis  tanpa  disertai surat  kuasa  pasien.  Dari  hasil  observasi dengan menggunakan lembar ceklist pada 10 permintaan pelepasan informasi
3
diantaranya  tidak  di  sertai  surat  kuasa pasien, dengan persentasi sebesar 30%, dan yang di lengkapi surat kuasa sebesar 70%

## Metode Penelitian
Jenis  penelitian  ini  adalah  diskriptif yaitu  menjelaskan  gambaran  secara  umum proses pelepasan
informasi medis.
Berdasarkan  waktunya,  jenis  penelitian  ini adalah cross  sectional karena  pengambilan data  dalam  penelitian  dilakukan  serentak dalam  kurun  waktu  yang  sama.  Waktu penelitian ini dilakukan pada  bulan Juli 2017 sampai  dengan  Agutus  2017.  Tempat penelitian dilakukan di Rumah Sakit
Muhammadiyah Taman Puring Jakarta
Selatan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pelepasan
informasi medis sehubungan dengan kebutuhan klaim asuransi  di  Rumah  Sakit  Muhammadiyah Taman  Puring  Jakarta  Selatan  sebesar  148 permohonan. Sampel yang digunakan
didapat  berdasarkan  perhitungan  rumus estimasi proporsi dengan jumlah 95 permintaan  resume/pemeriksaan  penujang medis  yang  sehubungan  dengan  klaim asuransi.  Teknik  sampling  yang  digunakan adalah probability sampling purposive. Teknik purposive sampling dipilih dikarenakan sampel  dalam  penelitian  ini  adalah  yang sesuai  dengan  tujuan  penelitian  saja, misalnya  subyek  penelitian  adalah  pemohon pelepasan  informasi.  Sedangkan  obyek penelitian  adalah  prosedur,  alur,  persyaratan pelepasan  informasi  medis  sehubungan dengan klaim asuransi.

## Hasil dan Pembahasan
Data  hasil  penelitian  ini  didapat  dari hasil  pengamatan  yang  dilakukan  peneliti kepada  petugas  rekam  medis  yang  hendak melayani pasien menggunakan lembar observasi  checklist,  yang  berjumlah  2  orang dan  95  permohonan  pelepasan  informasi, kemudian  diolah  dan  disajikan  dalam  bentuk tabular  dan  tekstular.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  rata-rata  nilai  tertinggi sebesar  95  (100%)  seluruh  responden  yang sesuai  pada  Kebijakan/SPO  yang  ada  pada prosedur  ke  tiga,  empat,  enam,  dan  tujuh yaitu:
a) pelepasan informasi medis dapat dicatatat atau  dicopy,  pencatatan  ke  dalam  buku permintaan  informasi  medis,  b)  mencocokan identitas  yang  di  bawa  oleh  pasien  dengan identitas  yang  ada  di  berkas  rekam  medis, dan  petugas  rekam  medis  menyiapkan  jenis formulir  sesuai  yang  di  minta,  c)  kemudian menulis  di  buku  ekspedisi  dan  di  tanda tangani oleh pasien sebagai tanda bukti. Sedangkan proses yang belum sesuai dengan Kebijakan/SPO  yang  ada  dengan  rata-rata sebesar 24% ada pada pada prosedur :

## Tabel 1 Prosedur Pelepasan Informasi RS MuhammadiyahTaman Puring Tahun 2017
a)  pertama  yaitu,  menerima  permintaan  tertulis dari  pihak  ke  tiga,  yang  sesuai  hanya  32%, sedangkan yang tidak sesuai dengan SPO cukup tinggi  yaitu  sebesar  68,4%,  b)  pada  prosedur  ke dua  yaitu,  permintaan  tertulis  untuk  pasien  <14 tahun,  yang  sesuai  dengan  SPO  ada  sebanyak 58%  sedangkan  yang  tidak  sesuai  sebanyak 42%,  c)      memperlihatkan  identitas  asli  yang menyebutkan  adanya  hubungan  dari  pihak peminta dengan pasien, yang sesuai dengan SPO hanya sebesar 42% dan yang tidak sesuai sebesar 58%,  sehingga  rata-rata  pelepasan  informasi yang  sudah  sesuai  SPO  sebesar  76%,  dan  yang belum sesuai SPO sebesar 24%.

## Tabel 2 Persentase Penggunaan Surat Kuasa Pelepasan Informasi kepada Pihak Asuransi
Dari  hasil  penelitian,  banyaknya  penyertaan surat  kuasa  untuk  permintaan  informasi medis oleh pihak ke tiga (asuransi) dari bulan Mei-Agustus  hanya  sebesar  32%,  sedangkan yang tidak ada surat kuasa cukup tinggi yaitu sebesar  68%  dari  total  95  permintaan pelepasan informasi kepada piihak asuransi di RS  Muhammadiyah  Taman  Puring  tahun 2017.
Mengetahui Prosedur Pelepasan Informasi Medis Di RS Muhammadiyah Taman Puring Menurut  penelitian  sebelumnya  oleh
Sarah,  di  Rumah  Sakit  Muhammadiyah Taman  Puring  Jakarta  pada  tahun  2016 belum tersedia Standar Prosedur Operasional Pelepasan  Informasi  (SPO)  di  rumah  sakit tersebut.
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang dilakukan  di  RS  Muhammadiyah  Taman Puring  Tahun  2017  telah  memiliki  prosedur untuk  pelepasan  informasi  medis  kepada pihak  ke  tiga, yang  prosesnya  sebagai berikut: 1. Menerima permintaan pelepasan informasi secara tertulis dari pasien atau atas perintah pengadilan. 2. Jika pasien berumur <14 tahun,
permintaan  pelepasan  informasi  tertulis dari orang tua   atau wali yang sah.
3. Pelepasan informasi medis dapat dicatatat  atau  dicopy  oleh  pasien  atau orang  tua  atas  persetujuan  tertulis pasien atau keluarga pasien yang berhak untuk itu.
4. Setiap  permintaan  pelepasan  informasi dilakukan  pencatatan  ke  dalam  buku permintaan informasi medis.
5. Meminta  untuk  memperlihatkan identitas asli yang menyebutkan adanya hubungan dari  pihak  peminta  dengan  dan  pasien, misalnya  surat  nikah,  kartu  keluarga yang menyatakan hubungan pihak pemintadengan pasien.
6. Petugas  rekam  medis  mencocokan identitas  yang  di  bawa  oleh  pasien dengan  identitas  yang  ada  di  berkas rekam medis
7. Petugas  rekam  medis  menyiapkan  jenis formulir  sesuai  yang  di  minta,  kemudian menulis  di  buku  ekspedisi  dan  di  tanda tangani  oleh  pasien  sebagai  tanda  bukti (RSMTP, 2014).
Namun  pada  pelaksanaan  Pelepasan Informasi  Medis  Di  RS  Muhammadiyah Taman  Puring  masih  ditemukan  prosedur yang  tidak  sesuai  dengan  SPO  diantaranya, menerima  permintaan  tertulis  dari  pihak  ke tiga  sebesar  68,4%  yang  tidak  sesuai, selanjutnya  pada  prosedur  ke  dua  yaitu, permintaan  tertulis  untuk  pasien  <14  tahun, yang tidak sesuai dengan SPO ada sebanyak 42%,  kemudian  pada  proses  ke  lima  yaitu, memperlihatkan identitas asli yang menyebutkan  adanya  hubungan  dari  pihak peminta  dengan  pasien,  yang  tidak  sesuai sebesar  58%.  Sehingga  rata-rata  pelepasan informasi  yang  sudah  sesuai  SPO  yang  ada sebesar  76%,  dan  yang  belum  sesuai  SPO sebesar 24%.
Hal  ini  terjadi  karena  kurangnya sosialisasi  SPO,  untuk  itu  disarankan  agar dilakukan sosialisasi SPO Pelepasan Informasi  Medis  kepada  petugas  yang menangani  pelepasan  informasi  medis. Karena  menurut  Permenpan  No.  15  Tahun 2014,  dalam  proses  penerapan  Standar Pelayanan  perlu  dilakukan  internalisasi  dan sosialisasi.  Internalisasi  diperlukan  untuk memberikan  pemahaman  kepada  seluruh jajaran  organisasi  penyelenggara  pelayanan. Sedangkan,  sosialisasi perlu  dilakukan  untuk membangun  pemahaman  dan  persamaan persepsi di lingkungan
unit/satker penyelenggara pelayanan. Mengidentifikasi  Gambaran  Keleng- kapan Penyertaan Surat Kuasa Permintan Pelepasan Informasi
Medis Pasien Oleh Pihak Ke Tiga
Pemberian  informasi  medis,  harus mengikuti  prosedur  yang  berlaku,  yaitu apabila  pasien  menanda  tangani  serta memberikan  surat  kuasa  kepada  pihak  ke tiga  untuk  mendapatkan  informasi  medis mengenai  dirinya,  karena  hal  ini  bertujuan untuk  melindungi  rumah  sakit  dari  tuntutan lebih jauh (Depkes, 2006).
Menurut  penelitian  sebelumnya  oleh Sarah,  hasil  penelitian  penyertaan  surat kuasa  pasien  pada  proses  pelepasan
informasi medis di Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring Jakarta Tahun 2016 dengan 150 permintaan resume medis, ada  sebanyak  51  berkas  memakai  surat kuasa dengan prosentase 34% dan 99 berkas tidak memakai surat kuasa dengan prosentase  66%.  Hal  ini  di  sebabkan  karena belum tersedianya Standar
Prosedur Operasional (SPO) di rumah sakit tersebut. Sedangkan berdasarkan penelitian yang di  lakukan,  banyaknya  penyertaan  surat kuasa untuk permintaan informasi medis oleh pihak  ke  tiga  menurun  jika  dibandingkan dengan  penelitian  sebelumnya.  Dari  bulan Mei-Agustus  penyertaan  surat  kuasa  hanya sebesar 32%, sedangkan yang tidak menyertakan  surat  kuasa  cukup  tinggi  yaitu sebesar  68%  dari  total  95  permintaan pelepasan  informasi  kepada  piihak  ke  tiga khususnya  asuransi  di  RS  Muhammadiyah Taman  Puring  tahun  2017.  Hal  ini  di sebabkan  karena  kurangnya  sosialisasi  SPO, petugas yang menangani pelepasan informasi medis  tidak  selalu  mengecek  kelengkapan persyaratan yang ada khususnya surat kuasa dari  pasien,  dan  petugas  yang  menangani pelepasan informasi bukan lulusan pendidikan D-III Rekam Medis.

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dari  95 sampel  permintaan  pelepasan  informasi medis  oleh  pihak  asuransi  yang  dilakukan penulis  di  unit  rekam  medis  dan  bagian pelayanan  asuransi  di  RS  Muhammadiyah Taman  Puring  Tahun  2017  di  simpulkan sebagai berikut :
Proses pelaksanaan pelepasan informasi medis  di  RS  Muhammadiyah  Taman  Puring masih  belum  sesuai  dengan  SPO  yang  ada, yaitu  pada  proses menerima  permintaan tertulis  dari  pihak  ke  tiga  sebesar  68,4% yang tidak sesuai, selanjutnya pada prosedur ke  dua  yaitu,  permintaan  tertulis  untuk pasien  <14  tahun,  yang  tidak  sesuai  dengan SPO  ada  sebanyak  42%,  kemudian  pada proses  ke  lima  yaitu,  memperlihatkan identitas  asli  yang  menyebutkan  adanya hubungan dari pihak peminta dengan pasien, yang  tidak  sesuai  sebesar  58%.  Sehingga rata-rata  pelepasan  informasi  yang  sudah sesuai SPO yang ada sebesar 76%, dan yang belum sesuai SPO sebesar 24%.
Di  RS  Muhammadiyah  Taman  Puring terdapat  kebijakan  mengenai  persyaratan pelepasan  informasi  berupa  surat  kuasa, materai  6.000,  dan  fotokopi  identitas  pasien dan pihak ke tiga. Namun dalam
pelaksanaannya  masih  ditemukan  pelepasan informasi  kepada  pihak  ke  tiga  khususnya asuransi  yang  tidak  di  sertai  dengan  surat kuasa  dengan persentase  yang  tidak menyertakan surta kuasa sebesar 68%.

## Daftar Pustaka
Departemen Kesehatan RI. (2006), Pedoman Penyelenggaraan  dan  Prosedur  Rekam Medis    Rumah  Sakit  di  Indonesia . Jakarta: Dirjen Bina Pelayanan Medik,
Gemala
R.
Hatta. (2013), Pedoman Managemen  Informasi  Kesehatan  di Sarana  Pelayanan  Kesehatan. Jakarta: UI PRESS
Kementrian Kesehatan RI. (2008), Permenkes No.269/Menkes/2008 Tentang Rekam Medis, Jakarta: Depkes RI, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi. (2014),
Permenpan    No.  15  Tentang  Pedoman
Standar Pelayanan,
Siti  Sarah.  (2016), Tinjauan  Pelepasan Informasi  Kepada  Pihak  Asuransi  Di Rumah  Sakit  Muhammadiyah  Taman Puring, Jakarta,