P-ISSN : 2252-6099 ;  E-ISSN : 2721-2483 DOI: https://doi.org/10.54437/juw
https://jurnal.stituwjombang.ac.id/index.php/UrwatulWutsqo
Urwatul Wutqo, Jurnal Kependidikan dan Keislaman. https://jurnal.stituwjombang.ac.id/index.php/UrwatulWutsqo
Copyright  ©  2022,  LP3M  STIT  Al  Urwatul Wutsqo Jombang

## Transformasi Model Kebijakan dan Perencanaan Strategis dalam Sistem Pendidikan

## Khusnan Iskandar
cak.kus.305@gmail.com
Institut Kiai Abdullah Faqih Gresik
Abstract:
This article aims to explain the transformation of policy models and strategic planning in the education system which is studied theoretically based on the rules of writing scientific papers. The analysis method used in this article is a literature  study  and  qualitative  data  analysis  content  regarding  learning outcomes. The results of this study show that education policy is a product that is used as a guide for making educational decisions that are legal-neutral and  moderately  adjusted  to  the  educational  life  environment.  Meanwhile, strategic planning is the process carried out by an organization to determine a  strategy  or  direction,  as  well  as  make  decisions  to  allocate  resources including  capital  and  human  resources.  The  model  transformation  of  these two  things  includes  institutional  models,  system  models,  investigation models,  rational  models,  incremental  models,  policy  analysis  models,  and public  policy  implementation  approach  models.  The  educational  strategy planning  models  are  divided  into  four,  namely:  Comprehensive  planning model,  Target  Setting  Model,  Financing  and  cost-effectiveness  model,  PPBS ( planning, programming, budgeting system ) model. Keywords: Policy Model; Strategic Planning; Education system.

## Pendahuluan
Kebijakan  pendidikan  merupakan  bagian  dari  kebijakan  publik  yaitu sebuah aturan dan juga keputusan yang dibuat oleh pihak tertentu (pemerintah) berdasarkan  beberapa  pertimbangan  guna  mengatur  atau  mengelola  Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM), demi kepentingan umum, masyarakat, penduduk dan pihak-pihak yang terlibat agar diperoleh hasil yang optimal.  Kebijakan  yang  telah  dibuat  melalui  tahapan-tahapan  diantaranya pembuatan suatu kebijakan, berawal dari perencanaan, agenda kebijakan, latar belakang  sebuah  kebijakan  dibuat,  dan  dilanjutkan  pengesahan  lalu  ke  tahap pelaksanaan atau implementasi, dan berakhir dengan penilaian.
Vol. 11, No. 2, September  2022 P-ISSN : 2252-6099 ;  E-ISSN : 2721-2483 Urwatul Wutqo , Jurnal Kependidikan dan Keislaman.

## Khusnan Iskandar
Transformasi Model Kebijakan dan Perencanaan Strategis …
Dalam  kehidupan,  pendidikan  merupakan  hal  yang  sangat  penting  bagi manusia  baik  dari  kalangan  anak-anak,  remaja,  maupun  dewasa,  sebab pendidikan merupakan tolok ukur yang akan membawa manusia kearah masa depan.  Dengan  adanya  pendidikan  itu  sendiri  kita  dapat  mengetahui kepentingan  dalam  perkembangan  pada  diri  manusia  yang  meliputi  tingkah laku,  sifat,  sikap,  watak,  yang  semua  itu  akan  sangat  mempengaruhi  dan berdampak  pada  diri  manusia,  serta  bangsa  dan  Negara.  Hal  tersebut membuktikan  bahwa  Negara  sangat  membutuhkan  manusia-manusia  atau orang-orang  yang  memiliki  pendidikan  tinggi,  agar  dapat  mencetak  generasi yang selalu berfikir dan bekerja cerdas, cermat dan tuntas, memiliki pola pikir yang logis, kritis, kreatif dan inovatif juga orang-orang yang memiliki karakter, semangat,  berbudi  luhur,  sopan  santun,  dan  sifat  antusias  yang  tinggi. Sebagaimana  disebutkan  dalam  Undang-undang,  bahwa  pendidikan  nasional berfungsi  mengembangkan  kemampuan  dan  membentuk  watak  serta peradaban  bangsa  yang  bermartabat  dalam  rangka  mencerdaskan  kehidupan bangsa,  bertujuan  untuk  berkembanganya  potensi  peserta  didik  agar  menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 1
Dalam  dunia  pendidikan  setiap  Negara  memiliki  visi  misi  serta  tujuan masing-masing.  Dimana  kedua  harapan  tersebut  akan  dapat  berjalan  dengan baik  atau  dapat  dikatakan  berhasil  manakala  setiap  perwujudan  diseleng- garakan sesuai sistem ataupun aturan pendidikan dengan baik. Yang nantinya akan  berpengaruh  pada  peserta  didik  yang  memiliki  jiwa  memajukan  bangsa, baik dari segi karakter bangsa dan kecerdasan bangsa yang akan menciptakan bangsa mampu bersaing unggul dalam persaingan bangsa. Oleh sebab itu potret pendidikan  itu  sendiri  tidak  lain  dibawah  tanggung  jawab  suatu  Negara. Dimana  aturan  yang  berkenaan  dengan  pendidikan  diatur  dalam  kebijakan pendidikan.
Engkoswara  mengatakan,  “Administrasi  pendidikan  adalah  ilmu  yang mempelajari  penataan  sumber  daya  manusia  yaitu,  kurikulum  dan  fasilitas untuk mencapai tujuan pendidikan secara optimal dan penciptaan suasana yang baik bagi manusia dalam mencapai tujuan pendidikan”. 2 Didalam administrasi pendidikan  terdapat  kebijakan  pendidikan  yang  digunakan  dalam  dunia pendidikan  atau  persekolah  tentunya.  Kebijakan  disamakan  dengan  rencana dan program, bahkan sering tidak dibedakan antara perbuatan kebijakan atau
1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3
2 Yusak Burhanuddin, Administrasi Pendidikan, (Bandung: Pustaka Setia, 1998), hal. 12
Vol. 11, No. 2, September  2022 P-ISSN : 2252-6099 ;  E-ISSN : 2721-2483 Urwatul Wutqo , Jurnal Kependidikan dan Keislaman.

## Khusnan Iskandar
Transformasi Model Kebijakan dan Perencanaan Strategis …
pembuatan  kebijakan.  Tidak  hanya  itu  di  dalam  kebijakan  pendidikan  juga terdapat  pendekatan  dan  model-model  kebijakan  yang  digunakan  dalam pendidikan.  Semuanya  ini  saling  berkaitan  guna  mencapai  suatu  tujuan pendidikan.
Dalam  suatu  kegiatan  kebijakan,  perencanaan  adalah  faktor  yang  sangat penting  dan  strategis  sifatnya  sebagai  pemandu  arah  bagi  pelaksanaan  suatu kegiatan  dalam  rangka  mencapai  tujuan/asaran/target  yang  diinginkan. Perencanaan  sebagai  suatu  rangkaian  proses  kegiatan,  dilakukan  untuk menyiapkan  keputusan  mengenai  apa  yang  diharapkan  terjadi  dan  apa  yang akan  dilakukan.  Pada  dasarnya  perencanaan  memiliki  makna  yang  sangat kompleks. Perencanaan dapat didefinisikan dalam berbagai macam pengertian, tergantung  perspektif  yang  dipakai  serta  latar  belakang  yang  memengaruhi seseorang  dalam  mendefinisikannya.  Dalam  pengertian  yang  luas,  peren- canaan  dapat  dimaknai  sebagai  suatu proses mempersiapkan kegiatan-kegia- tan secara sistematis yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu.
Dalam bidang pendidikan, perencanaan merupakan salah satu faktor kunci efektivitas  terlaksananya  kegiatan  pendidikan  demi  tercapainya  tujuan pendidikan  yang  diharapkan  bagi  setiap  jenjang  dan  jenis  pendidikan  pada tingkat  nasional  maupun  lokal.  Pentingnya  perencanaan  yang  baik  dalam bidang pendidikan Islam adalah oleh karena pendidikan diyakini sebagai jalan hidup  manusia  yang  paling  baik.  Sebagai  jalan  yang  paling  baik,  pendidikan Islam  perlu  direncanakan  secara  baik  dan  sistematis,  sehingga  Pendidikan benar-benar dapat menyejahterakan setiap umat manusia.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan
Konsepsi Kebijakan dan Perencanaan Pendidikan; Suatu Tinjauan Teoritis.
Menurut  Kamus  Besar  Bahas  Indonesia  kebijakan  berarti  kepandaian, kemahiran, kebijkasanaan, rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan  dasar  rencana  dalam  pelaksanaan  suatu  pekerjaan,  kepemimpinan,  dan cara  bertindak  (tt  pemerintahan,  organisasi,  dsb);  pernyataan  cita-cita,  tujuan, prinsip,  atau  maksud  sebagai  garis  pedoman  untuk  manajemen  dalam  usaha mencapai  sasaran;  garis  haluan. 3 Menurut  Kamus  Oxford,  kebijakan  berarti “rencana kegiatan” atau pernyataan -pernyataan tujuan ideal. 4
Menurut  Nichols,  bahwa:  “kebijakan  adalah  suatu  keputusan  yang dipikirkan  secara  matang  dan  hati-hati  oleh  pengambilan  keputusan  puncak dan  bukan  kegiatan-kegiatan  berulang  dan  rutin  yang  terpogram  atau  terkait
3 Pusat  Pembinaan  dan  Pengembangan  Bahasa, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  ed.3,  cet.1, ,  (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hal. 149
4 Nanang Fattah, Analisis Kebijakan Pendidikan , (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), hal. 129
Vol. 11, No. 2, September  2022 P-ISSN : 2252-6099 ;  E-ISSN : 2721-2483 Urwatul Wutqo , Jurnal Kependidikan dan Keislaman.

## Khusnan Iskandar
Transformasi Model Kebijakan dan Perencanaan Strategis …
dengan aturan- aturan keputusan”. Pendapat lain dikemukakan oleh Klein dan Murphy,  bahwa:  “kebijakan  berarti  seperangkat  tujuan -tujuan,  prinsip-prinsip serta  peraturan-peraturan  yang  membimbing  sesuatu  organisasi,  kebijakan dengan demikian mencakup keseluruhan petunjuk organisasi”. 5
Hough  (1984)  juga  menegaskan  sejumlah  arti  kebijakan.  Kebijakan  bisa menunjuk  pada  seperangkan  tujuan,  rencana  atau  usulan,  program-program, keputusan-keputusan, menghadirkan sejumlah pengaruh, serta undang-undang atau  peraturan-peraturan.  Duke  dan  Canady  mengelaborasikan  konsep kebijakan  dengan  delapan  arah  pemaknaan  kebijakan,  yaitu:  (1)  kebijakan sebagai  penegasan  maksud  dan  tujuan,  (2)  kebijakan  sebagai  sekumpulan keputusan  lembaga  yang  digunakan  untuk  mengatur,  mengendalikan, mempromosikan,  melayani,  dan  lain-lain  pengaruh  dalam  lingkup kewenangannya,  (3)  kebijakan  sebagai  panduan  tindakan  diskresional,  (4) kebijakan  sebagai  strategi  yang  diambil  untuk  memecahkan  masalah,  (5) kebijakan sebagai perilaku yang bersanksi, (6) kebijakan sebagai norma perilaku dengan  ciri  konsistensi,  dan  keteraturan  dalam  beberapa  bidang  tindakan substantive, (7) kebijakan sebagai keluaran sistem pembuatan kebijakan, dan (8) kebijakan  sebagai  pengaruh  pembuatan  kebijakan,  yang  menunjuk  pada pemahaman khalayak sasaran terhadap implementasi sistem. 6
Dari  beberapa  pendapat  ahli  dapat  disimpulkan  bahwa  kebijakan  adalah serangkaian  tujuan,  rencana,  program-program  yang  dibuat  untuk  menjadi pedoman  ketika  melakukan  kegiatan  atau  mengambil  keputusan  di  mana kebijakan tersebut memiliki sanksi jika tidak dilaksanakan.
Sementara,  kebijakan  pendidikan  merupakan  rumusan  dari  berbagai  cara untuk  mewujudkan  tujuan  pendidikan  nasional  dijabarkan  di  dalam  berbagai kebijakan  pendidikan. 7 Kebijakan  pendidikan  merupakan  keseluruhan  proses dan  hasil  perumusan  langkah-langkah  strategis  pendidikan  yang  dijabarkan dari  visi,  misi  pendidikan,  dalam  rangka  untuk  mewujudkaan  tercapainya tujuan pendidikan dalam suatu masyarakat untuk suatu kurun waktu tertentu secara khusus Sekolah Dasar. 8
Kebijakan  pendidikan  memiliki  karakteristik  yang  khusus, 9 yakni:  a) Memiliki  tujuan  pendidikan.  Kebijakan  pendidikan  harus  memiliki  tujuan,
5 Fachruddin. dkk, Administrasi  Pendidikan:  Menata  Pendidikan untuk  Kependidikan  Islam, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2010), hal. 146
6 Mudjia  Rahardjo, Pemikiran  Kebijakan  Pendidikan  Kontemporer, (Malang:  UIN-Maliki  Press,  2010), hal. 3
7 H.A.R.  Tilaar, Kekuasaan  Pendidikan:  Manajemen  Pendidikan  Nasional  Dalam  Pusaran  Kekuasaan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hal. 7
8 Muchlis, Kebijakan Publik . (Bogor: Ghalia Indonesia, 2022) hal
9 Subarsono, Analisis Kebijakan Publik . (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013) hal
Vol. 11, No. 2, September  2022 P-ISSN : 2252-6099 ;  E-ISSN : 2721-2483 Urwatul Wutqo , Jurnal Kependidikan dan Keislaman.

## Khusnan Iskandar
Transformasi Model Kebijakan dan Perencanaan Strategis …
namun lebih khusus, bahwa ia harus memiliki tujuan pendidikan yang jelas dan terarah  untuk  memberikan  kontribusi  pada  pendidikan.  b)  Memenuhi  aspek legal-formal.  Kebijakan  pendidikan  tentunya  akan  diberlakukan,  maka  perlu adanya  pemenuhan  atas  pra-syarat  yang  harus  dipenuhi  agar  kebijakan pendidikan  itu  diakui  dan  secara  sah  berlaku  untuk  sebuah  wilayah.  Maka, kebijakan  pendidikan  harus  memenuhi  syarat  konstitusional  sesuai  dengan hirarki konstitusi yang berlaku di sebuah wilayah hingga ia dapat dinyatakan sah dan resmi berlaku di wilayah tersebut. Sehingga, dapat dimunculkan suatu kebijakan pendidikan yang legitimat. c) Memiliki konsep operasional. Kebijakan pendidikan  sebagai  sebuah  panduan  yang  bersifat  umum,  tentunya  harus mempunyai manfaat operasional agar dapat diimplementasikan dan ini adalah sebuah keharusan untuk memperjelas pencapaian tujuan pendidikan yang ingin dicapai.  Apalagi  kebutuhan  akan  kebijakan  pendidikan  adalah  fungsi pendukung pengambilan keputusan. d) Dibuat oleh yang berwenang. Kebijakan pendidikan  itu  harus  dibuat  oleh  para  ahli  di  bidangnya  yang  memiliki kewenangan  untuk  itu,  sehingga  tak  sampai  menimbulkan  kerusakan  pada pendidikan dan lingkungan di luar pendidikan. Para administrator pendidikan, pengelola  lembaga  pendidikan  dan  para  politisi  yang  berkaitan  langsung dengan  pendidikan  adalah  unsur  minimal  pembuat  kebijakan  pendidikan.  e) Dapat  dievaluasi.  Kebijakan  pendidikan  itu  pun  tentunya  tak  luput  dari keadaan  yang  sesungguhnya  untuk  ditindaklanjuti.  Jika  baik,  maka dipertahankan  atau  dikembangkan,  sedangkan  jika  mengandung  kesalahan, maka harus bisa diperbaiki atau dievaluasi. e) Memiliki sistematika. Kebijakan pendidikan  tentunya  merupakan  sebuah  sistem  juga,  oleh  karenanya  harus memiliki  sistematika  yang  jelas  menyangkut  seluruh  aspek  yang  ingin  diatur olehnya.  Sistematika  itu  pun  dituntut  memiliki  efektifitas,  efisiensi  dan sustainabilitas  yang  tinggi  agar  kebijakan  pendidikan  itu  tidak  bersifat pragmatis, diskriminatif dan rapuh strukturnya akibat serangkaian faktor yang hilang atau saling berbenturan satu sama lainnya.
Dapat  disimpulkan  bahwa  kebijakan  pendidikan  nasional  adalah  suatu produk  yang  dijadikan  sebagai  panduan  pengambilan  keputusan  pendidikan yang  legal-netral  dan  disesuaikan  dengan  lingkugan  hidup  pendidikan  secara moderat. Fungsi kebijakan pendidikan yaitu kebijakan pendidikan dibuat untuk menjadi  pedoman  dalam  bertindak,  mengarahkan  kegiatan  dalam  pendidikan atau  organisasi  atau  sekolah  dengan  masyarakat  dan  pemerintah  untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, kebijakan merupakan garis umum untuk bertindak bagi pengambilan keputusan pada semua jenjang pendidikan atau organisasi.
Vol. 11, No. 2, September  2022 P-ISSN : 2252-6099 ;  E-ISSN : 2721-2483 Urwatul Wutqo , Jurnal Kependidikan dan Keislaman.

## Khusnan Iskandar
Transformasi Model Kebijakan dan Perencanaan Strategis …
Adapun  perencaan  pendidikan  sendiri  adalah  suatu  proses  menetapkan keputusan  yang  berkaitan  dengan  tujuan  yang  akan  dicapai,  sumber  sumber yang  akan  diberdayakan,  dan  teknik  atau  metode  akan  dipilih  secara  tepat untuk  melaksanakan  tindakan  selama  kurun  waktu  tertentu  agar penyelenggaraan  pendidikan  dapat  dilaksanakan  secara  efektif,  efisien  dan bermutu.
Kemendikbud,  mengemukakan  langkah-langkah  yang  ditempuh  dalam proses  penyususnan  perencanaan  pendidikan  yaitu:  Pengumpulan  dan pengolahan  data,  Diagnosis,  Perumusan  kebijakan,  Perkiraan  kebutuhan  masa depan,  Perhtungan  biaya,  Penetapan  sasaran,  Perumsan  rencana,  Perincian rencana,  Implementasi  rencana,  Evaluasi  rencana,  dan  Revisi  rencana.  Dengan adanya  langkah-langkah  perencanaan  pendidikan  tersebut  diharapkan pendidikan di Indonesia akan semakin maju. Masalah pendidikan di Indonesia seakan  menjadi  masalah  pula  untuk  pemerintah  dalam  merencanakan  Sistem Pendidikan  Nasional.  Sistem  Pendidikan  Nasional  selama  ini  seakan  belum meng-cover  tujuan  pendidikan  nasional.  Tujuan  pendidikan  nasional  begitu mulia,  tetapi  implementasinya  tidak  sanggup  mewujudkannya.  Perencanaan sistem pendidikan ini akan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, apabila masalah dalam pendidikan yang telah dibahas dapat teratasi. 10
Perencanaan  juga  dapat  didefinisiskan  sebagai  proses  pemilihan  dan penetapan  tujuan,  stategi,  metode,  anggaran,  dan  standar  atau  tolok  ukur keberhasilan  sesuatu  kegiatan. 11 Pengertian  tersebut  menunjukkan  bahwa prencanaan  merupakan  proses  atau  rangkaian  beberapa  kegiatan  yang  saling berhubungan  dalam  memilih  salah  satu  di  antara  beberapa  alternatif  tentang tujuan yang ingin dicapai oleh suatu organisasi. Kemudian memilih strategi dan metode  untuk  mencapai  tujuan  tersebut.  Sementara  itu,  menurut  Ritha  F. Dalimunthe 12 perencanaan  adalah  pemilihan  dan  penetapan  kegiatan, selanjutnya  apa  yang  harus  dilakukan,  kapan,  bagaimana  dan  oleh  siapa. Perencanaan adalah suatu proses yang tidak berakhir bila rencana tersebut telah ditetapkan;  rencana  haruslah  diimplementasikan.  Setiap  saat  selama  proses implementasi  dan  pengawasan,  rencana-  rencana  mungkin  memerlukan perbaikan  agar  tetap  berguna.  “Perencanaan  kembali”  kadang -kadang  dapat menjadi  faktor  kunci  agar  mampu  menyesuaikan  diri  dengan  situasi  dan kondisi baru secepat mungkin.
10 https://www.researchgate.net/publication/335504424_Teknik_dan_Model_Perencanaan_Pendid ikan 10
11 Hadari Nawawi. Perencanaan SDM untuk Organiasi Profit. (Yogyakarta: Gadjah Mada University). 2001
12 Ritha F Dalimunthe, Keterkaitan antara Penelitian Manajemen dengan Pendidikan dan Pengembangan Ilmu Manajemen. (Medan: Universitas Sumatra Utara), 2003
Vol. 11, No. 2, September  2022 P-ISSN : 2252-6099 ;  E-ISSN : 2721-2483 Urwatul Wutqo , Jurnal Kependidikan dan Keislaman.

## Khusnan Iskandar
Transformasi Model Kebijakan dan Perencanaan Strategis …
Conyers  &  Hills 13 mendefinisikan  “perencanaan”  sebagai  ”suatu  proses yang  bersinambungan”,  yang  mencakup  “keputusankeputusan  atau  pilihan - pilihan  berbagai  aiternatif  penggunaan  sumber  daya  untuk  mencapai  tujuan- tujuan  tertentu  pada  masa yang  akan  datang.“  Dari  pengertian -pengertian tersebut,  maka  perencanaan  pendidikan  dimaksudkan  untuk  mempersiapkan semua  komponen  pendidikan,  agar  dapat  terlaksana  proses  belajar  mengajar yang  baik  dalam  penyelenggaraan  pendidikan  dalam  mencapai  sasaran keluaran  pendidikan  seperti  yang  diharapkan.  Pengorganisasian  pendidikan ditujukan  untuk  menghimpun  semua  potensi  komponen  pendidikan  dalam suatu  organisasi  yang  sinergis  untuk  dapat  menyelenggarakan  pendidikan dengan sebaik-baiknya.
Menurut  John  R.  Kelly 14 perencanaan  pendidikan  hendaknya mengedepankan 4 unsur dasar perencanaan, yaitu:
a. Pemilihan. Merencanakan  berarti  memilih.  Perencanaan  merupakan  proses memilih  di  antara  berbagai  kegiatan  yang  diinginkan,  karena  tidak  semua yang  diinginkan  itu  dapat  dilakukan  dan  dicapai  dalam  waktu  yang bersamaan.  Hal  itu  menyiratkan  bahwa  hubungan  antara  perencanaan  dan proses  pengambilan  keputusan  sangat  erat.  Oleh  karena  itu,  banyak  buku mengenai  perencanaan  membahas  pendekatan-pendekatan  alternatif  dalam proses  pengambilan  keputusan,  terutama  yang  berkaitan  dengan  faktor- faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan dan urutan tindakan di dalam proses pengambilan keputusan;
b. Sumber  Daya. Perencanaan  merupakan  alat  pengalokasian  sumber  daya. Penggunaan  istilah  sumber  daya  di  sini  menunjukkan  segala  sesuatu  yang dianggap berguna dalam pencapaian suatu tujuan tertentu. Sumber daya di sini  mencakup  sumber  daya  manusia;  sumber  daya  alam,  sumber  daya modal  dan  keuangan.  Perencanaan  mencakup  proses  pengambilan keputusan  tentang  bagaimana  sumber  daya  yang  tersedia  itu  digunakan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, kuantitas dan kualitas sumber daya tersebut sangat  berpengaruh  dalam  proses  memilih  di  antara  berbagai  pilihan tindakan yang ada;
c. Tujuan. Perencanaan  merupakan  alat  untuk  mencapai  tujuan.  Konsep perencanaan sebagai alat pencapaian tujuan muncul berkenaan dengan sifat dan proses penetapan tujuan. Salah satu masalah yang sering dihadapi oleh seorang  perencana  adalah  bahwa  tujuan-tujuan  mereka  kurang  dapat dirumuskan  secara  tepat.  Sering  kali  tujuan-tujuan  tersebut  didefinisikan
13 Conyers  &  Hills, Creative  Human  Resource  Planning  and  Applications  :  A  Strategic  Approach .(New York Prectice Hall, Inc), 1994.
14 John R. Kelly. 1993. Leisure. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, Inc.
Vol. 11, No. 2, September  2022 P-ISSN : 2252-6099 ;  E-ISSN : 2721-2483 Urwatul Wutqo , Jurnal Kependidikan dan Keislaman.

## Khusnan Iskandar
Transformasi Model Kebijakan dan Perencanaan Strategis …
secara  kurang  tegas,  karena  kadang  kala  tujuan-tujuan  tersebut  ditetapkan oleh pihak lain.; dan
d. Waktu .  Perencanaan  mengacu  ke  masa  depan.  Salah  satu  unsur  penting dalam  perencanaan  adalah  unsur  waktu.  Tujuan-tujuan  perencanaan dirancang  untuk  dicapai  pada  masa  yang  akan  datang.  Oleh  karena  itu, perencanaan berkaitan dengan masa depan.
Kegiatan pendidikan adalah pelaksanaan dari penyelenggaraan pendidikan yang telah direncanakan  dan  diselenggarakan  oleh  organisasi  penyelenggara pendidikan  dengan memparhatikan rambu-rambu yang telah ditetapkan dalam perencanaan dalam rangka mencapai hasil keluaran pendidikan yang optimal. Pengendalian pendidikan  dimaksudkan untuk menjaga agar penyelenggaraan pendidikan  dilaksanakan  sesuai  yang  direncanakan  dan  semua  komponen pendidikan  digerakkan  secara  sinergis  dalam  proses  yang  mengarah  kepada pencapaian  tujuan  pendidikan  yang  dijabarkan  dalam  sasaran-sasaran menghasilkan  keluaran  secara  optimal  seperti  yang  telah  ditetapkan  dalam perencanaan pendidikan.

## Model-model Kebijakan dalam Pendidikan
Setiap  model  memiliki  fokus  yang  berbeda  tentang  kondisi  politik  dan membantu  memahami  berbagai  perbedaan  tentang  kebijakan  publik.  Ada beberapa  pendapat  para  ahli  tentang  model  dalam  hal  pembuatan  kebijakan. Menurut Yhekzkel Dror, 15 terdapat beberapa model kebijakan, antara lain:
a. Pure Rationality Model,  yaitu model pembuatan kebijakan yang didasarkan pada rasionalitas murni dalam pembuatan model.
b. Economically  Rationality  Model.  Model  pembuatan  kebijakan  yang didasarkan pada penekanan efesiensi dan ekonomis.
c. Sequential-Decision  Model.  Model  pembuatan  kebijakan  yang  didasarkan pada  pembuatan  eksperimen  untuk  penentuan  alternatif  sehingga  tercapai keputusanyang paling efektif.
d. Inceremental  Model.  Model  pembuatan  kebijakan  yang  didasarkan  pada perubahan sedikit demi sedikit.
e. Satuisfycing  Model.  Model  pembuatan  kebijakan  yang  didasarkan  pada alternatif pertama yang paling memuaskan
f. Extra-Rational    Model.   Model  pembuatan  kebijakan  yang  didasarkan  pada yang paling rasional dan paling optimal
g. Optimal  Model.  kebijakan  dengan  model  integratif,  yaitu  kebijakan  kepada identifikasi  masalah,  keguanaan  praktis,  memperhatikan  alokasi  sumber-
15 Khairi, Konsep Dasar Kebijakan Publik . (Atmospheric Environment, 42(13) 2008), 2934-2947
Vol. 11, No. 2, September  2022 P-ISSN : 2252-6099 ;  E-ISSN : 2721-2483 Urwatul Wutqo , Jurnal Kependidikan dan Keislaman.

## Khusnan Iskandar
Transformasi Model Kebijakan dan Perencanaan Strategis …
sumber,  penentuan  tujuan  yang  akan  dicapai,  pemilihan  alternatif prograam,   peramalanhasil dan  mengevaluasi alternatif terbaik.
Sedangkan  dalam  pendidikan,  ada  beberapa  model  perumusan  kebijakan pendidikan  yaitu  model  kelembagaan,  model  sistem,  model  penyelidikan, model  rasional,  model  inkrementalis,  model  analisis  kebijakan,  dan  model pendekatan  implementasi  kebijakan  publik.  Adapun  pembahasannya  sebagai berikut:

## Model Kelembagaan
Model  kelembagaan ini  berprinsip  bahwa  pemerintah  adalah  penanggung jawab  pembuatan  kebijakan. 16 Apapun  yang  dihasilkan  oleh  pemerintah merupakan  kebijakan  publik.  Model  kelembagaan  ini  didasari  oleh  fungsi kelembagaan  dari  setiap  sektor  pemerintah  dalam  merumuskan  kebijakan. 17 Pemberian  kebijakan  oleh  pemerintah  dicirikan  dengan  lembaga  negara memberikan  legitimasi,  kebijakan  negara  bersifat  universal  dan  kebijakan tersebut  dapat  dimonopoli  dan  dipaksakan  oleh  pemerintah  kepada masyarakat.  Hal  ini  selaras  dengan  pendapat  yang  menyatakan  bahwa  model lembaga  merupakan  model  yang  digunakan  oleh  pemerintah  dalam merumuskan  kebijakan. 18 Maka  oleh  sebab  itu  model  kelembagaan  ini  dapat diterapkan dalam merumuskan kebijakan pendidikan di sektor pemerintah.
Model  kelembagaan  ini  memiliki  keunggulan  yaitu  pemerintah  dapat menuntun masyarakat untuk dapat  melaksanakan kebijakan melalui kekuatan dan monopoli kekuasaan yang sah. Namun model ini juga memiliki kelemahan yaitu model ini tidak memperhatikaan hubungan antar lembagai dan substansi dari kebijakan itu sendiri.

## Model Sistem
Model  sistem  ini  dikembangkan  oleh  ahli  yang  bernama  Paine  dan Naumes. 19 Model  sistem  merupakan  model  yang  menggambarkan  kejadian nyata  yang  terjadi  saat  pembuatan  kebijakan.  Model  sistem  ini  disebut  juga
16 Wibowo,  L.  R.  (2013).  Analisis  Kebijakan  Publik  Pengembangan  Model  Kelembagaan Kompensasi  Das  Ciliwung  (Public  policy  analysis  on  the  development  of  a  compensation institution model at Ciliwung Watershed). Jurnal Manusia dan Lingkungan, 20(3), 353-366
17 Nuraini,  C.,  Darwanto,  D.  H.,  Masyhuri,  M.,  &  Jamhari,  J.  (2016).  Model  Kelembagaan  pada Agribisnis  Padi  Organik  Kabupaten  Tasikmalaya.  AGRARIS:  Journal  of  Agribusiness  and  Rural Development Research, 2(1), 9-16.
18 Fatem,  S.  M.,  Maryudi,  A.,  Pudyatmoko,  S.,  &  Marwa,  J.  (2020).  Model  Kelembagaan  Lokal Kabupaten Konservasi Tambrauw di Papua Barat. Jurnal Ilmu Kehutanan, 14(2), 167-184.
19 Triastuti, M. R. H. (2003). Analisis Formulasi Kebijakan Kenaikan Tarif Listrik, Telepon dan BBM di Tahun  2003: Disintegrate  System  Model  of  Public  Policy  Toward  Organizational  Learning  and Policy Change. Jurnal Administrasi Publik, 2(1), 1-10.
Vol. 11, No. 2, September  2022 P-ISSN : 2252-6099 ;  E-ISSN : 2721-2483 Urwatul Wutqo , Jurnal Kependidikan dan Keislaman.

## Khusnan Iskandar
Transformasi Model Kebijakan dan Perencanaan Strategis …
dengan  model  deskriptif.  Model  sistem  ini  dirumuskan  dari  sudut  pandang pembuat kebijakan. Dalam merumuskan kebijakan dengan model ini pembuat kebijakan dilihat perannya dari proses perancangan maupun pengkoordinasian dalam  menemukan  pemecahan  masalah  yang  akan  1)  memformulasikan kesempatan  dan  menggunakan  bantuan  dari  aspek  internal  maupun  aspek internal,  2)  memberikan  kepuasan  sesuai  dengan  permintaan lingkungan,  dan 3) dapat memberikan kepuasan terhadap pembuat kebijakan. 20
Model  sistem  mendeskripsikan  bahwa  adanya  interaksi  antara  pembuat kebijakan  dan  lingkungan  sebagai  hal  yang  dinamis.  Interaksi  tersebut  dapat berbentuk inputs dan outputs. Outputs yang dihasilkan akan menjadi bahagian dari  lingkungan  yang  akan  melakukan  interaksi  dengan  organisasi.  Model sistem  mempercayai  bahwa  kebijakan  politik  yang  timbul  dari  interaksi dianggap  sebagai  masukan  sedangkan  yang  dikeluarkan  merupakan  respon dari  setiap  tuntutan  yang  dianggap  sebagai  luaran  sistem  politik.  Agar  setiap tuntutan  dapat  menjadi  kebijakan  maka  diperlukan  penyelesaian  dari  pihak- pihak yang bertentangan. Maka sebuah sistem dapat dibangun dari aspek-aspek yang  mendukung  sistem  tersebut.  Selain  itu  juga  di  dukung  oleh  sub  sistem yang  salin  berhubungan. 21 Dengan  saling  berinteraksinya  sebuah  sistem  maka sistem tersebut akan menghasilkan luaran yang jelas, memiliki akar-akar sistem yang  kuat,  dan  memiliki  penggunaan  yang  bersifat  otoritas. 22 Maka  dari penjabaran model sistem tersebut maka model sistem dapat di aplikasikan pada kebijakan  pendidikan  namun  perlu  adnaya  keikutsertaan  masyarakat  secara menyeluruh agar dapat memetakan permasalahan untuk dicarikan solusi yang tepat.
Model sistem memiliki kelebihan yaitu memiliki input dan proses yang jelas dan  sesuai  prosedur  sehingga  menghasilkan  output  yang  jelas.  Sedangkan efisiensi waktu menjadi kelemahan dari model ini dikarenakan membutuhkan waktu yang banyak dalam menampun input dan melaksanakan proses sebelum dilahirkannya kebijakan

## Model Penyelidikan Campuran
Model penyelidikan campuran disebut juga dengan model mixed scanning yang  menggunakan  aspekaspekdari  dua  pendekatan  maupun  dua  sudut
20 Paine, F. T., & Naumes, W. (1975). Organizational strategy & policy. Saunders.
21 Walukow,  A.  F.  (2012).  Analisis  Kebijakan  Penurunan  Luas  Hutan  Di  Daerah  Aliran  Sungai Sentani Berwawasan Lingkungan (Environmental Based of Policy Analysis About the Decrease of Forest Area in Sentani Watershed). Jurnal Manusia dan Lingkungan, 19(1), 74-84.
22 Toha,  M.,  &  Hilmy,  M.  (2020).  Pendidikan  Islam  di  Kota  Metropolis:  Studi  Kebijakan Penyelenggaraan PAI di Surabaya. Inteligensia Media.
Vol. 11, No. 2, September  2022 P-ISSN : 2252-6099 ;  E-ISSN : 2721-2483 Urwatul Wutqo , Jurnal Kependidikan dan Keislaman.

## Khusnan Iskandar
Transformasi Model Kebijakan dan Perencanaan Strategis …
pandang.  Model  penyelidikan  campuran  menuntut  pembuat  kebijakan  untuk menggunakan  teori  rasional  yang  bersifat  menyeluruh  dan  inkrementalisme dengan  memperhatikan  situasi  dan  kondisi  yang  berbeda. 23 Pada  beberapa kasus penggunaan pendekatan inkrementalisme sangat tepat untuk digunakan namun pada kasus lainnya pendekatan yang bersifat komprehensif lebih tepat untuk digunakan. Penggunaan model penyelidikan campuran dapat digunakan pada  proses  kebijakan  pendidikan  dengan  mengambil  keputusan  yang dilakukan secara inkremental dan rasional. 24
Model  penyelidikan  campuran  memiliki  kelebihan  yaitu  melihat  dari  dua sisi utama dan khusus dalam merumuskan kebijakan sehingga kebijakan yang ditemukan  lebih  terperinci  namun  hal  ini  menjadi  kelemahan  karena pembidikan permasalahan tersebut hanya difokuskan kepada beberapa daerah saja sehingga banyak daerah yang akan luput dari pantuan.

## Model Proses
Model  proses  mengansumsikan  bahwa  politik  merupakan  kegiatan  yang memiliki proses. Adapun tahapan perumusan kebijakan dengan model proses yaitu mengindentifikasi masalah, menyusun agenda, merumuskan perancangan kebijakan,  pengesahan  kebijakan,  penerapan  kebijakan,  dan  penilaian kebijakan. 25 Penerapan  model  proses  ini  dalam  kebijakan  pendidikan  dapat dilaksanakan  dengan  mengikuti  setiap  tahapan  agar  mendapatkan  kebijakan yang tepat.
Model  proses  memiliki  kelebihan  yaitu  kebijakan  yang  lahir  merupakan bentuk  kefokusan  terhadap  elemen  irasinal  perumus  kebijakan  dengan memperhatikan  setiap  kebutuhan  masyarakat  namun  yang  menjadi kelemahanya adalah membutuhkan waktu yang lama hingga kebijakan dapat di sahkan.

## Model Teori Elite
Teori  elite  mengasumsikan  bahwa  masyarkat  terdiri  dari  dua  kelompok yaitu  kelompok  pemegang  kekuasaan  (penguasa/  elite)  dan  kelompok  yang tidak  memegan  kekuasaan  (masa). 26 Teori  elite  ini  berpadangan  bahwa
23 Mulyana,  Y.,  Huraerah,  A.,  &  Martiawan,  R.  (2019).  Kebijakan  pengembangan  destinasi pariwisata  Cianjur  Selatan  di  Kabupaten  Cianjur  Jawa  Barat.  JISPO  Jurnal  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu Politik, 9(1), 490-511.
24 Ismail, M. H., & Sofwani, A. (2016). Konsep dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik. JRP (Jurnal Review Politik), 6(2), 195-224.
25 Thomas R. (2011). Understanding Public Policy. New Jersey: Prentice Hall.
26 Suryono,  A.  (2014).  Kebijakan  publik  untuk  kesejahteraan  rakyat.  Transparansi:  Jurnal  Ilmiah Ilmu Administrasi, 6(2), 98-102.
Vol. 11, No. 2, September  2022 P-ISSN : 2252-6099 ;  E-ISSN : 2721-2483 Urwatul Wutqo , Jurnal Kependidikan dan Keislaman.

## Khusnan Iskandar
Transformasi Model Kebijakan dan Perencanaan Strategis …
demokrasi  yang  dijalankan  secara  penuh  akan  memumngkinkan  adanya  bias dalam  merumuskan  kebijakan.  Hal  ini  dikarenakan  kebijakan  yang  dihasilkan merupakan  bagian  dari  prefensi  politik  kaum  elite. 27 Model  ini  lebih  banyak mempertimbangkan  kepentingan  elit  dibandingkan  tuntutan  dari  masyarakat. Maka isu kebijakan yang akan dimasukan dalam proses perumusan kebijakan pendidikan menjadi hasil konflik dan kesepakatan dari kaum elit politi tersebut sedangkan  masyarakat  tidak  memiliki  kekuatan  untuk  dapat  mencampuri kebijakan  yang  dihasilkan.  Oleh  sebab  itu  perlunya  kebijaksanaan  kaum  elit politik  untuk  dapat  merumuskan  kebijakan  yang  berlandasan  kepentingan umum.
Model elit memiliki kelebihan bahwa kebijakan yang dihasilkan lebih cepat yang  dilandasi  dengan  konsep  dan  teori  pakar  ahli  namun  kebijakan  tersebut tidak  di  tampung  dari  bawah  sehingga  masyarakat  hanya  mengetahui  bahwa kebijakan telah ada dan wajib untuk dilaksanakan.

## Model Rasional
Model rasional merupakan kebijakan yang didapatkan dari perolehan sosial maksimum.  Artinya  bahwa  model  rasional  yang  digunakan  oleh  pemerintah harus  mampu  untuk  menghasilkan  kebermanfaatan  yang  maksimal  bagi masyarakat. 28 Teori  ini  mempreskripsikan  berbagai  bentuk  prosedur  dalam mengambil  keputusan  yang  diperoleh  dari  cara  yang  dianggap  effisien dalam merumuskan kebijakan. Model rasional berasal dari pemikiran rasionalisme dan positifisme yang bersifat ilmiah. 29 Hal ini dikarenakan model rasional meyakini bahwa  permasalahan  yang  dihadapi  dapat  diselesaikan  melalui  metode  yang ilmiah  dan  rasional.  Maka  dapat  disimpulkan  bahwa  keputusan  publik  tidak mengoptimalkan  manfaat  diatas  bebas  namun  hanya  memenuhi  kriteria pembuat kebijakan sedangkan rasionalitas manusia memiliki keterbatasan.
Model  rasional  memiliki  keleibihan  yaitu  kebijakan  yang  akan  dilahirkan sesuai dengan kondisi dilapangan namun model ini memiliki kelemahan yaitu keterbatasan rasional intelektual dari sipembuat kebijakan.

## Model Inkrementalis
Model  inkrementalis  merupakan  bentuk  dari  kritik  model  rasional. Model ini beranggapan bahwa pembuat kebijakan tidak memungkinkan melaksanakan
27 Sjoraida, D. F. (2017). Urgensi unsur elit dalam pelaksanaan kebijakan informasi publik di jawa barat. JWP (Jurnal Wacana Politik), 2(2), 1-10.
28 Latifa,  A.  (2016).  Aplikasi  Model  Pengambilan  Keputusan  Dalam  Perilaku  Fertilitas.  Jurnal Kependudukan Indonesia, 5(1), 55-73.
29 Susanto,  R.  (2016).  Hubungan  Pengambilan  Keputusan  Rasional  Dengan  Akuntabilitas Kepemimpinan Kepala Sekolah. Eduscience: Jurnal Ilmu Pendidikan, 2 (1), 22, 39.
Vol. 11, No. 2, September  2022 P-ISSN : 2252-6099 ;  E-ISSN : 2721-2483 Urwatul Wutqo , Jurnal Kependidikan dan Keislaman.

## Khusnan Iskandar
Transformasi Model Kebijakan dan Perencanaan Strategis …
proses seperti model rasional dikarenakan adanya keterbatasan pada pembuat kebijakan  seperti  keterbatasan  waktu,  intelektual  dan  biaya. 30 Model  ini melakukan  penyesuaian  dengan  realitis  kehidupan  demokratis  dan  pluralitas serta keterbatasan yang dimiliki manusia. Model ini berlandasan bahwa adanya perubahan  inkrementalis  mengakibatkan  adanya  proses  keamanan  apabila terjadinya  perubahan  kebijakan.  Segala  bentuk  pengetahuan  yang  dipercaya dilandaskan  kepada  satu-satunya  acara  untuk  memperoleh  keputusan  tanpa memunculkan  resiko. 31 Maka  secara  umum  dapat  disimpulkan  bahwa  model inkrementalis  merupakan  model  yang  yang  tidak  melakukan  proses  sehingga kurang  tepat  digunakan  dalam  proses  perumusan  kebijakan  dikarenakan kebijakan dalam pendidikan bersifat kontiniu dan memakan waktu yang lama.
Model  inkremantalis  memiliki  kelebihan  yaitu  kebijakan  yang  dilahirkan lebih  cepat  karena  kebijakan  yang  dilahirkan  merupakan  kebijakan  yang dianggap  paling  tepat  tanpa  memikirkan  alternatif  lainnya  namun  yang menjadi  kelemahanya  adalah  kebijakan  hanya  dapat  diterapkan  pada permasalahan yang bersifat rutin.

## Model-model Perencanaan Strategis Pendidikan
Menurut T Hani Handoko Perencanaan strategis ( strategic planning ) adalah proses  pemilihan  tujuan-tujuan  organisasi,  penentuan  strategi,  program- program  strategi,  dan  penetapan  metoda-metoda  yang  diperlukan  untuk menjamin  bahwa  strategi  dan  kebijaksanaan  telah  diimplementasikan. Perencanaan strategi juga merupakan proses perencanaan jangka panjang yang disusun untuk mencapai tujuan organisasi. 32 Perencanaan strategis yaitu proses analisis,  perumusan  dan  evaluasi  strategi-strategi,  dengan  tujuan  utama  agar lembaga pendidikan dapat melihat secara obyektif kondisi-kondisi internal dan eksternal  sehingga  perusahaan  dapat  mengantisipasi  perubahan  lingkungan eksternal. 33
Perencanaan strategis adalah proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan  strategi  atau  arahan,  serta  mengambil  keputusan  untuk mengalokasikan sumber dayanya (termasuk modal dan sumber daya manusia) untuk  mencapai  strategi  ini.  Berbagai  teknik  analisis  bisnis  dapat  digunakan dalam proses ini, termasuk analisis SWOT ( Strengths, Weaknesses, Opportunities,
30 Handrian,  E.,  Rosmita,  R.,  &  Khan,  M.  C.  (2021).  Model  Inkremental:  Evaluasi  Program Peningkatan Kesempatan Kerja di Provinsi Riau. JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik), 9(1), 1-12.
31 Maulana, H. F., Mayunita, S., Hastuti, H., & Wijaya, A. A. M. (2018). Diskurusus Kebijakan Publik Model Incremental. Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan, 1(2), 1-13.
32 Hani Handoko. Manajemen. (Jakarta: Erlangga. 1996) hal 33 Ravik Karsidi, MS. http://happytreeflash.com/manajemen-strategis-ppt.html .
Vol. 11, No. 2, September  2022 P-ISSN : 2252-6099 ;  E-ISSN : 2721-2483 Urwatul Wutqo , Jurnal Kependidikan dan Keislaman.

## Khusnan Iskandar
Transformasi Model Kebijakan dan Perencanaan Strategis …
Threats ),  PEST  ( Political,  Economic,  Social,  Technological ),  atau  STEER  ( Socio- cultural,  Technological,  Economic,  Ecological,  Regulatory ).  Rencana  strategis pendidikan  adalah  suatu  rencana  jangka  panjang  yang  bersifat  menyeluruh, memberikan  rumusan  ke  mana  pendidikan  akan  diarahkan,  dan  bagaimana sumberdaya dialokasikan untuk mencapai tujuan selama jangka waktu tertentu. Organisasi membutuhkan alat untuk mengembangkan strategi manajemen yang menjamin  tercapainya  kinerja  optimal  kedepan.  Organisasi  membutuhkan sebuah  kerangka  kerja  dalam  rangka:    Mengelola  suatu  perubahan  kedepan, Mengelola  situasi  yang  sangat  komplek,  Mengembangkan  arah,  Tujuan  dan program  strategis,  mengintegrasikan  unsur  belajar  bersama  kedalam  proses perencanaan. 34
Dalam  implementasi  strategi,  lembaga  pendidikan  merumuskan  tujuan pendidikan  tahunan,  merumuskan  kebijakan,  memotivasi  karyawan  dan mengalokasikan sumber daya, sehingga strategi yang telah di formulasi dapat dilaksanakan. Implementasi berarti menggerakkan para karyawan dan manajer untuk  menempatkan  strategi  menjadi  tindakan  nyata.  Implementasi  strategi memerlukan  kinerja  dan  disiplin  tinggi  tetapi  juga  diimbangi  dengan kompensasi  berimbang.  Tantangan  implementasi  adalah  menstimulir  para manajer  dan  karyawan  melalui  organisasi  agar  mau  bekerja  dengan  penuh kebanggaan dan antusias pencapaian tujuan.
Adapun  model-model  perencanaan  strategi  pendidikan,  Nanang  Fatah 35 mengelompokkan perencanaan pendidikan ke dalam empat kelompok sebagai berikut:
a. Model  perencanaan  komprehensif .  Model  ini  digunakan  untuk menganalisis  perubahan-perubahan  dalam  sistem  pendidikan  secara keseluruhan,  dan  juga  berfungsi  sebagai  patokan  dalam  menjabarkan rencana-rencana ke arah tujuan yang lebih luas.
b. Model  target  setting. Model  ini  diperlukan  dalam  upaya  melaksanakan proyeksi ataupun memerkirakan tingkat perkembangan dalam kurun waktu tertentu.  Dalam  persiapannya  dikenal  (1)  model  untuk  analisis  demografis dan proyeksi penduduk; (2) model untuk memproyeksikan enrolment (jumlah siswa terdaftar) sekolah; (3) model untuk memproyeksikan kebutuhan tenaga kerja.
c. Model  pembiayaan  dan  keefektifan  biaya. Model  ini  sering  digunakan untuk  menganalisis  proyek-proyek  dalam  kriteria  efisien  dan  efektifitas ekonomis.  Dengan  model  ini  dapat  diketahui  proyek  yang  paling  fleksibel
34 Ravik Karsidi …
35 Nanang Fatah. Landasan Manajemen Pendidikan. (Bandung: Rosdakarya. 2004) hal.
Vol. 11, No. 2, September  2022 P-ISSN : 2252-6099 ;  E-ISSN : 2721-2483 Urwatul Wutqo , Jurnal Kependidikan dan Keislaman.

## Khusnan Iskandar
Transformasi Model Kebijakan dan Perencanaan Strategis …
dan  memberikan  suatu  perbandingan  yang  paling  baik  di  antara  proyek- proyek yang menjadi alternatif penanggulangan masalah yang dihadapi.
d. Model  PBBS .  PBBS  ( planning,  programming,  budgeting  system )  bermakna bahwa  perencanaan,  penyusunan  program  dan  penganggaran  dipandang sebagai suatu sistem yang tak terpisahkan satu sama lainnya.

## Kesimpulan
Kebijakan  pendidikan  adalah  suatu  produk  yang  dijadikan  sebagai panduan pengambilan keputusan pendidikan yang legal-netral dan disesuaikan dengan  lingkugan  hidup  pendidikan  secara  moderat.  Fungsi  kebijakan pendidikan yaitu kebijakan pendidikan dibuat untuk menjadi pedoman dalam bertindak,  mengarahkan  kegiatan  dalam  pendidikan  atau  organisasi  atau sekolah dengan masyarakat dan pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.  Dengan  kata  lain,  kebijakan  merupakan  garis  umum  untuk bertindak  bagi  pengambilan  keputusan  pada  semua  jenjang  pendidikan  atau organisasi.  Sedangkan  perencanaan  strategis  adalah  proses  yang  dilakukan suatu  organisasi  untuk  menentukan  strategi  atau  arahan,  serta  mengambil keputusan  untuk  mengalokasikan  sumber  dayanya  (termasuk  modal  dan sumber  daya  manusia)  untuk  mencapai  strategi  ini.  Berbagai  teknik  analisis bisnis  dapat  digunakan  dalam  proses  ini,  termasuk  analisis  SWOT  ( Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats ), PEST ( Political, Economic, Social, Technological ), atau  STEER  ( Socio-cultural,  Technological,  Economic,  Ecological,  Regulatory ). Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwa,  rencana  strategis  pendidikan adalah  suatu  rencana  jangka  panjang  yang  bersifat  menyeluruh,  memberikan rumusan  ke  mana  pendidikan  akan  diarahkan,  dan  bagaimana  sumberdaya dialokasikan untuk mencapai tujuan selama jangka waktu tertentu.
Model-model perumusan kebijakan pendidikan terbagi menjadi tujuh, yaitu model kelembagaan, model sistem, model penyelidikan, model rasional, model inkrementalis,  model  analisis  kebijakan,  dan  model  pendekatan  implementasi kebijakan  publik.  Adapun  model-model  perencanaan  strategi  pendidikan terbagi menjadi empat, yaitu: Model perencanaan komprehensif, Model Target Setting,  Model  pembiayaan  dan  keefektifan  biaya,  Model  PPBS  ( planning, programming, budgeting system ).
Vol. 11, No. 2, September  2022 P-ISSN : 2252-6099 ;  E-ISSN : 2721-2483 Urwatul Wutqo , Jurnal Kependidikan dan Keislaman.

## Khusnan Iskandar
Transformasi Model Kebijakan dan Perencanaan Strategis …

## Daftar Pustaka
Conyers  &  Hills, Creative  Human  Resource  Planning  and  Applications  :  A  Strategic Approach .(New York Prectice Hall, Inc), 1994.
Fatem,  S.  M.,  Maryudi,  A.,  Pudyatmoko,  S.,  &  Marwa,  J.  (2020).  Model Kelembagaan  Lokal  Kabupaten  Konservasi  Tambrauw  di  Papua  Barat. Jurnal Ilmu Kehutanan, 14(2), 167-184.
Fachruddin.  dkk, Administrasi  Pendidikan:  Menata  Pendidikan  untuk  Kependidikan Islam, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2010)
Hadari  Nawawi. Perencanaan  SDM  untuk  Organiasi  Profit. (Yogyakarta:  Gadjah Mada University, 2001)
Handrian,  E.,  Rosmita,  R.,  &  Khan,  M.  C.  (2021).  Model  Inkremental:  Evaluasi Program Peningkatan Kesempatan Kerja di Provinsi Riau. JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik), 9(1), 1-12.
Hani Handoko. Manajemen. (Jakarta: Erlangga. 1996)
H.A.R. Tilaar, Kekuasaan Pendidikan: Manajemen Pendidikan Nasional Dalam Pusaran Kekuasaan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009)
Ismail, M. H., & Sofwani, A. (2016). Konsep dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik. JRP (Jurnal Review Politik), 6(2), 195-224.
John R. Kelly. 1993. Leisure. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, Inc.
Khairi, Konsep  Dasar  Kebijakan  Publik .  (Atmospheric  Environment,  42(13)  2008), 2934-2947
Latifa,  A.  (2016).  Aplikasi  Model  Pengambilan  Keputusan  Dalam  Perilaku Fertilitas. Jurnal Kependudukan Indonesia, 5(1), 55-73.
Maulana, H. F., Mayunita, S., Hastuti, H., & Wijaya, A. A. M. (2018). Diskurusus Kebijakan  Publik  Model  Incremental.  Kybernan:  Jurnal  Studi Kepemerintahan, 1(2), 1-13.
Mudjia Rahardjo, Pemikiran Kebijakan Pendidikan Kontemporer, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010)
Mulyana,  Y.,  Huraerah,  A.,  &  Martiawan,  R.  (2019).  Kebijakan  pengembangan destinasi pariwisata Cianjur Selatan di Kabupaten Cianjur Jawa Barat. JISPO Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 9(1), 490-511.
Muchlis, Kebijakan Publik . (Bogor: Ghalia Indonesia, 2022)
Nanang  Fattah, Analisis  Kebijakan  Pendidikan ,  (Bandung:  PT  Remaja  Rosdakarya, 2012)
Nanang Fatah. Landasan Manajemen Pendidikan. (Bandung: Rosdakarya. 2004)
Nuraini,  C.,  Darwanto,  D.  H.,  Masyhuri,  M.,  &  Jamhari,  J.  (2016).  Model Kelembagaan  pada  Agribisnis  Padi  Organik  Kabupaten  Tasikmalaya. AGRARIS: Journal of Agribusiness and Rural Development Research, 2(1), 9-16.
Vol. 11, No. 2, September  2022 P-ISSN : 2252-6099 ;  E-ISSN : 2721-2483 Urwatul Wutqo , Jurnal Kependidikan dan Keislaman.

## Khusnan Iskandar
Transformasi Model Kebijakan dan Perencanaan Strategis …
Paine, F. T., & Naumes, W. (1975). Organizational strategy & policy. Saunders. Ravik Karsidi, MS. http://happytreeflash.com/manajemen-strategis-ppt.html . Ritha F Dalimunthe, Keterkaitan antara Penelitian Manajemen dengan Pendidikan dan Pengembangan Ilmu Manajemen. (Medan: Universitas Sumatra Utara, 2003)
Suryono,  A.  (2014).  Kebijakan  publik  untuk  kesejahteraan  rakyat.  Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi, 6(2), 98-102.
Sjoraida,  D.  F.  (2017).  Urgensi  unsur  elit  dalam  pelaksanaan  kebijakan  informasi publik di jawa barat. JWP (Jurnal Wacana Politik), 2(2), 1-10.
Susanto,  R.  (2016).  Hubungan  Pengambilan  Keputusan  Rasional  Dengan Akuntabilitas  Kepemimpinan  Kepala  Sekolah.  Eduscience:  Jurnal  Ilmu Pendidikan, 2 (1), 22, 39.
Subarsono, Analisis Kebijakan Publik . (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013)
https://www.researchgate.net/publication/335504424_Teknik_dan_Model_Peren canaan_Pendidikan 10
Toha,  M.,  &  Hilmy,  M.  (2020).  Pendidikan  Islam  di  Kota  Metropolis:  Studi Kebijakan Penyelenggaraan PAI di Surabaya. Inteligensia Media.
Thomas R. (2011). Understanding Public Policy. New Jersey: Prentice Hall. Triastuti,  M.  R.  H.  (2003).  Analisis  Formulasi  Kebijakan  Kenaikan  Tarif  Listrik,
Telepon  dan  BBM  di  Tahun  2003:  Disintegrate  System  Model  of  Public Policy  Toward  Organizational  Learning  and  Policy  Change.  Jurnal Administrasi Publik, 2(1), 1-10.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun  2003  Tentang  Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3
Wibowo,  L.  R.  (2013).  Analisis  Kebijakan  Publik  Pengembangan  Model Kelembagaan  Kompensasi  Das  Ciliwung  (Public  policy  analysis  on  the development  of  a  compensation  institution  model  at  Ciliwung Watershed).Jurnal Manusia dan Lingkungan, 20(3), 353-366
Walukow,  A.  F.  (2012).  Analisis  Kebijakan  Penurunan  Luas  Hutan  Di  Daerah Aliran  Sungai  Sentani  Berwawasan  Lingkungan  (Environmental  Based  of Policy  Analysis  About  the  Decrease  of  Forest  Area in  Sentani  Watershed). Jurnal Manusia dan Lingkungan, 19(1), 74-84.
Yusak Burhanuddin, Administrasi Pendidikan, (Bandung: Pustaka Setia, 1998)
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia , ed.3, cet.1, , (Jakarta: Balai Pustaka, 2001)