KEBIJAKAN POLITIK MULTIKULTURAL DAN UPAYA

## MENCEGAH KONFLIK SOSIAL BERBAU SARA, BELAJAR KASUS WAYPANJI LAMPUNG SELATAN

## Aqil Irham ∗
Pada tanggal 27 Oktober 2012 masyarakat Indonesia dikagetkan oleh berita bentrok berdarah antar kampung di Desa Balinuraga Kecamatan Waypanji Lampung Selatan. Peristiwa yang berawal dari tindakan segelintir pemuda keturunan etnis Bali  yang

## Abstrak
Konflik sosial berbau SARA sering terjadi di Indonesia. Menurut para ahli  hal ini karena negeri ini dihuni berbagai suku, agama, budaya, bahasa yang berbeda-beda. Perbedaan ini menimbulkan konflik oleh karena persoalan sepele seperti kasus Sidomulyo dan Waypanji Lampung Selatan. Akar penyebab konflik sosial beragam. Dari soal integrasi sosial antar kelompok yang belum selesai, prejudice atau kecurigaan, antar kelompok, pelabelan kurang baik pada kelompok lain, dan fanatisme kelompok yang berlebihan. Faktor lain, adalah ketidakadilan kebijakan politik yang dilakukan oleh para penguasa yang kurang memperhatikan aspek keragaman suku, agama, budaya yang ada. Atau dengan kata lain belum dijalankannya praktek politik multikultural, yang berusaha menghargai, memberi kesempatan yang sama kepada semua lapisan masyarakat untuk berkembang, berekpresi sesuai hak-hak azasi yang dimiliki. Dengan belajar pada kesalahan masa lalu, dan menjalankan politik multikultural, diharapkan kasus-kasus kekerasan sosial tidak terjadi lagi.

## Kata Kunci: Kebijakan Politik Multikultural, Konflik dan
Integrasi Sosial
Pendahuluan
∗ Dosen Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Intan Lampung, Kandidar Doktor dalam bidang Politik.
M. Aqil Irham: KEBIJAKAN POLITIK MULTIKULTURAL....
menggoda gadis yang beretnis Lampung itu, menyulut kemarahan keluarga dan merembet ke sentimen etnis,  yang berujung bentrok fisik antar dua desa, yakni desa Balinuraga Kecamatan Waypanji, dengan Desa Agom Kecamatan Kalianda. Dalam peristiwa  14 korban jiwa melayang (versi resmi pemerintah), dan versi lain mengatakan lebih  lebih banyak lagi. 450 rumah rusak ringan dan berat dan diperkirakan kerugian material mencapai 23 milliar. 1
Peristiwa Waypanji adalah rentetan dari kasus bentrok sebelumnya di Desa Napal Kecamatan Sidomulyo yang pecah pada 24 Januari 2012, yang melibatkan warga Desa Kota dalom dengan warga Dusun Napal. Kasus Sidomulyo yang mengakibatkan 50 rumah dusun Napal terbakar, diakibatkan oleh persoalan sepele, yakni soal uang parkir yang ditagih oleh tukang parkir kepada pengendara motor asal Kota Dalam di pasar Sidomulyo.
Ribuan jiwa diungsikan ke Sekolah Polisi Negara Kemiling Bandar lampung untuk menghindari korban yang lebih banyak lagi. Kini para pengungsi sudah pulang ke rumah masing-masing untuk membangun rumahnya kembali yang sebagian besar sudah hangus terbakar.
2 Penyelesaian kasus desa Napal Sidomulyo yang belum selesai secara hukum, menyisakan sejumlah masalah dan memicu konflik susulan di Waypanji yang secara kebetulan melibatkan dua etnis yang berbeda, yakni etnis Bali dan etnis asli Lampung. Menurut Fitriyanti, meskipun  kasus Waypanji dan Sidomulyo  ini bukan murni soal etnis, tetapi pelakunya selalu dihubungkan dengan etnis tertentu yang berbeda. 3
1 . Budi santoso Budiman dan Oyos Suroso HN (peny), Merajut Jurnalisme Damai Di Lampung ,( Aliansi Jurnalis Independen, Bandar lampung, 2012), h. 4 2 . Fitriyanti, Membangun Spiritualitas Keagamaan ( Kasus Sidomulyo Lampung Selatan Membara ), Direktorat Jendral Pendidikan Islam Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Kementrian Agama RI, Jakarta, 2012, h. 15
3 . ibid
M. Aqil Irham: KEBIJAKAN POLITIK MULTIKULTURAL....
Duka  kerusuhan di Lampung Selatan belum kering, menyusul bentrokan antar warga di Lampung Tengah. Sedikitnya 13 rumah warga Desa Kusumadadi Kecamatan Bekri dibakar massa dari warga kampung Buyutudik Kecamatan Gunung Sugih Lampung Tengah. 4
4 . Lampung Post, Jum,at 9 November 2012, h. 1
.
Peristiwa ini dilatar belakangi meninggalnya salah seorang warga Desa Buyutudik bernama Hairul Anwar (29) yang diisukan dianiaya oleh warga Kusumadadi, karena dianggap mencuri. Melihat tetangganya meninggal, membuat sejumlah pemuda Desa Buyutudik marah dan melakukan pembakaran rumah-rumah penduduk Desa Kusumadadi. Peristiwa ini  tidak menimbulkan korban jiwa, tetapi banyak masyarakat trauma dan takut, bahkan banyak diantara mereka yang mengungsi di tempat desa lain yang aman. Dan sebagian mengungsi di rumah famili mereka.
Dibeberapa tempat yang terjadi kasus kerusuhan sosial seperti Situbondo, Tasikmalaya, Ambon, Rengasdengklok, massa yang mengamuk adalah penduduk setempat. Suku Madura di Jawa Timur, Suku Sunda di Jawa Barat, Suku Dayak di Sampit. Sedang yang menjadi korban adalah para pendatang yang umumnya di luar suku pribumi, seperti Suku Tionghua, Suku Madura, suku Bali. Begitu juga yang terjadi di Sidomulyo dan Waypanji Lampung Selatan dan Kusumadadi Lampung Tengah. Masalah kecil yang menjadi sebab terjadinya konflik berdarah itu hanya pemicu saja. Aspek lain seperti kecemburuan sosial, kesenjangan ekonomi, merasa diperlakukan tidak adil,  sentimen antar golongan, kebuntuan komunikasi antar komunitas dan rendahnya pemahaman beragama diyakini menjadi kekuatan destruktif yang sewaktu-waktu bisa pecah karena persoalan sepele seperti kasus Sidomulyo dan Waypanji. Dan potensi konflik inipun bisa dimanfaatkan oleh elite politik tertentu untuk menjatuhkan wibawa atau citra dari seseorang yang sedang berkuasa. Konon kasus Sidomulyo dan Waypanji juga tidak luput dari pertarungan pengaruh antar elite di Lampung Selatan.
M. Aqil Irham: KEBIJAKAN POLITIK MULTIKULTURAL....

## Sumber Konflik Sosial
Ada sejumlah faktor yang menurut Fisher ( 2004 : 4) yang ikut melatar belakangi berbagai peristiwa kerusuhan sosial, diantarnya faktor obyektif, seperti kesenjangan sosial, yang ditunjukkkan oleh prilaku deskriminatif, pengangguran, kemiskinan, penindasan, tindak kejahatan dan sebagainya. 5
5 . Fisher, Simon dkk, Mengelola Konflik: Ketrampilan Dan Strategi Untuk Bertindak (SMK Grafika Desa Grafika, jakarta), h. 4.
Selain itu, menurut Gertz sebagaimana dikutip Roberston, faktor idiologis dan keyakinan juga menjadi sumber konflik, karena dapat menyuburkan sentimen, segregasi sosial, dan kebutuhan mencari kambing hitam.
Selain faktor obyektif juga ada faktor subyektif, seperti prasangka sosial ( predjudice ), yaitu sikap kelompok tertentu yang cara melihat orang lain cenderung ke arah negatif, tidak menyenangkan, dan sebagai prodisposisi berindak dengan dengan cara-cara ada jarak. Prasangka sosial berhubungan dengan stereotip yang berpengaruh terhadap tindakan-tindakan yang kontra produktif. Hal ini didasari oleh ego kelompok dan terlalu mudah menggeneralisir penilaian negatif kelompok lain, sehingga jarak hubungan antar kelompok masyarakat semakin lebar, kurang intim, tertutup. Hal-hal seperti itu, menurut Hocker dan Wilmot, akan menyulut konflik terbuka dengan kekerasan, apabila pihak-pihak yang terlibat dalam konflik tidak puas dengan hasil yang dicapai dan mereka berpikir akan kalah dalam memperoleh hasil dari konflik itu.
Konflik kekerasan antar kampung yang terjadi di berbagai daerah seperti Madura, Sulawesi Selatan, juga kasus Waypanji Lampung Selatan yang menyisakan kesedihan mendalam bagi para korban menurut Hartoyo, disebabkan oleh:
M. Aqil Irham: KEBIJAKAN POLITIK MULTIKULTURAL....
1. Lemahnya ikatan sosial, yang ditandai dengan berkembangnya sentimen dan ego kelompok.
2. Menguatnya solidaritas sosial melebihi batas-batas wilayah komunitas inti;
3. Tidak berfungsinya sistem nilai dan norma tradisional;
4. Lemahnya sitem jaringan vertikal, yaitu antara komunitas lokal dengan berbagai institusi yang lebih tinggi. Jadi, jelasnya telah terjadi pelemahan modal sosial dan kohesi sosial. 6
Agak berbeda dengan pendapat di atas, Collins, seorang ahli sosiologi, lebih menekankan bahwa konflik lebih disebabkan oleh faktor individu karena akar teoritisnya lebih pada  fenomenologis dan etnometodologi. Dia lebih memilih konflik sebagai fokus berdasarkan landasan yang realistis, konflik adalah proses sentral dalam kehidupan sosial. Kedua penyebab konflik ini terkesan rumit dan sulit dipahami, namun secara umum bisa disederhanakan sebagai berikut:
1. Konflik nilai. Kebanyakan konflik terjadi karena perbedaan nilai. Nilai merupakan sesuatu yang menjadi dasar, pedoman, tempat setiap manusia menggantungkan pikiran, perasaan, dan tindakan. Yang termasuk dalam katagori ini adalah konflik yang bersumber dari rasa percaya, keyakinan, bahkan idiologi atas apa yang diperebutkan.
2. Kurangnya komunikasi. Kurangnya komunikasi sering menjadi faktor konflik diantara masyarakat. Kegagalan komunikasi karena kedua pihak tidak bisa menyampaikan pikiran, perasaan, sehingga membuka jurang perbedaan informasi diantara mereka. Dan pada tahapan tertentu bisa mengkibatkan pecahnya konflik sosial.
3. Kepemimpinan yang kuraang efektif. Secara politis kepemimpinan yang baik, adalah kepemimpinan yang kuat, adil, dan  demokratis. Namun demikian, untuk mendapatkan pemimpin yang idial bukanlah perkara yang mudah. Konflik
6 . Hartoyo, “Memutus  mata rantai  Konflik di Bumi lampung” dalam, Budi Santoso Budiman dan Oyos Soroso HN (peny), Merajut Jurnalisme damai di Lampung (AJI, Bandar lampung, 2012), h. 37
yang diakibatkan oleh kepemimpinan  yang tidak efektif biasanya terjadi pada suatu organisasi atau kehidupan bersama dalam komuniktas.
4. Ketidakcocokan. Konflik karena ketidakcocokan bisa terjadi dimana-mana. Ketidakcocokan peran terjadi karena ada dua pihak yang mempersepsikan secara sangat berbeda tentang peran masing-masing.
5. Produktivitas rendah. Konflik sering kali terjadi karena out put dan out come dari dua belah pihak yang saling berhubungan kurang atau tidak mendapatkan keuntungan dari hubungan tersebut. Oleh karenanya muncul prasangka diantara mereka. Kesenjangan ekonomi diantara kelompok masyarakat , termasuk dalam konflik ini.
6. Perubahan keseimbangan. Konflik ini terjadi karena ada perubahan keseimbangan dalam suatu masyarakat. Penyebabnya bisa karena faktor alam, maupun faktor sosial.
7. Konflik atau masalah yang belum terpecahkan. Banyak pula konflik muncul di masyarakat karena masalah terdahulu tidak terselesaikan secara adil. Tidak ada proses saling memaafkan dan saling mengampuni, sehingga hal tersebut bagaikan api dalam sekam, yang sewaktu-waktu bisa berkobar. 7
Menurut Syarif Mahya, pengamat dan akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, konflik sosial yang terjadi di Lampung lebih disebabkan ketimpangan pembangunan yang disebabkan adanya diskriminasi kebijakan pemerintah yang sangat tidak menguntungkan bagi penduduk asli, sehingga mengakibatkan ketimpangan antara penduduk pandatang dan penduduk asli. 8
7 . Alo Liliweri, Prasangka dan Konflik : Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur (LkiS, Yogyakarta, 2005), h. 249-250.
8 .Kerusuhan Antar Etnis dan Problem Integrasi di Lampung, dalam, Budi Santoso Budiman dan Oyos Suroso HN (Peny), Merajut Jurnalisme Damai di Lampung ( AJI ,Bandar Lampung, 2012), h. 55
Lebih lanjur Mahya mengatakan, Kebijakan pemerintah untuk memajukan daerah  tranmigrasi telah menimbulkan kesenjangan yang mencolok

## M. Aqil Irham: KEBIJAKAN POLITIK MULTIKULTURAL....
antara daerah tranmigran yang sebagian besar berasal dari Jawa dengan daerah penduduk asli.  Secara kasat mata, kehidupan dan infastruktur penduduk daerah pendatang jauh lebih maju dibanding daerah  penduduk asli. Keteringgalan suku asli lampung bukan karena kemalasan dan etos kerja rendah, karena penduduk asli memiliki tradisi pertanian kering yang sangat kuat, mereka berhasil menanam lada dan kopi yang dikenal di berbagai negara. Logikanya, tidak mungkin mereka berhasil bertani lada, kalau tidak memiliki etos kerja yang kuat.Maka keterbelakangan daerah penduduk asli Lampung, lebih disebabkan oleh kebijakan pemerintah pada masa Orde baru yang mengkondisikan penduduk asli tertinggal. Ketertinggalan itulah yang menimbulkan ruang terjadi konflik. 9
Sebagai bangsa yang besar dengan sejumlah etnis, budaya, bahasa, agama, keyakinan, adat-istiadat, Indonesia bisa disebut sebagai negara multikultural. Realitas Indonesia sebagai negara multikultural sejalan dengan pandangan Bhikhu Parekh
Mencermati apa yang dikatakan Mahya, bisa dipahami bahwa ada sesuatu yang tidak adil yang dibuat oleh penguasa pada masa lampau yang kurang memperhatikan keseimbangan hak-hak kelompok-kelompok masyarakat yang ada di Provinsi Sang Bumi Ruwai Jurai ini, yang pada akhirnya menjadi bom waktu, dan menyisakan persoalan di kemudian hari.
Indonesia  Masyarakat Multikultural
10 9 . Ibid. 10 . Bhiku Parekh, adalah Guru Besar pada The Centre for the Study of Democraty di Universitas Westminster Inggris. Dia juga Guru Besar tamu pada London School of Economics. Dia juga menjadi Guru Besar tamu pada beberapa universitas ternama seperti Mc Gill, Harvard, Paris, Wina, dan juga Barcelona. Parekh  penulis buku berjudul Rethinking Multiculturalism : Cultural Diversity and political Theory , sebuah karya penting untuk menguatkan teori multikultural.
Dengan karya ini kita lebih optimis dengan multikultulralism di  Indonesia. Kini buku tersebut sudah diterjemahkan dalam berbagai bahasa. Dalam edisi Indonesia diterbiitkan oleh Penerbit Kanisius, dengan judul Rethinking Multiculturalism Keberagaman Budaya dan Teori Politik.
(1997:167)
M. Aqil Irham: KEBIJAKAN POLITIK MULTIKULTURAL....
bahwa, “ just as society with several religions on langguages is multi religious or multi  linggual, asosiety containing several culteres is multicultural ”. 11 Istilah masyarakat multikultural, menurut Parekh pada umumnya dipergunakan untuk merujuk pada suatu masyarakat yang menunjukkan adanya keragaman bahasa, agama atau keyakinan, dan hubungan beberapa budaya. 12
1. Letak geografis Indonesia. Letak Indonesia yang strategis mengundang berbagai suku bangsa datang ke Indonesia, untuk kepentingan perdagangan, seperti bangsa China, Arab, India, Amerika dll,  maupun untuk perluasan kekuasaan seperti Belanda, Jepang, dan penyebaran agama seperti Belanda dengan missi Kristen, dan Arab atau Gujarat dengan missi dakwah Islamnya.
Dengan keaneka ragaman suku, agama, budaya, bahasa, masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang dengan tingkat keanekaragamannya sangat komplek. Masyarakat dengan keanekaragamannya tersebut dikenal sebagai masyarakat multikultural. Masyarakat multikultural bisa terjadi di Indonesia karena alsan-alasan:
2. Perkawinan campuran. Kedatangan berbagai suku bangsa ke Nusantara membawa proses dialog,  proses komunikasi,diantara suku pendatang, dan suku-suku yang
ada. Dari proses dialog ini terjadi saling mengenal dan memahami satu sama lainnya. Tak jarang dari pergaulan itu, terjalin kasih sayang yang berujung pada perkawinan.
Perkawinan antar suku-suku yang berbeda itulah yang dimaksud dengan perkawinan campuran.
3. Iklim. Dengan dua iklim, panas dan hujan (tropis) Indonesia banyak menarik perhatian orang-orang dari
11 .Choirul Mahfud, Pendidikan Multikultural , Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007, h. 7.
12 . Bikhu Parekh, (terj) Rethinking Multiculturalism, Keragaman Budaya dan Teori Politik , Kanisius, Yogyakarta, 2008,h. 17.
berbagai belahan dunia untuk berlibur, berwisata dan usaha di Indonesia. Hal ini berbeda dengan di beberapa negara yang mengenal banyak musim, seperti panas, gugur, dingin, salju, semi. Dengan cuaca yang tidak terlalu panas dan juga terlalu dingin membuat para pendatang dari berbagai penjuru dunia betah tinggal di Indonesia, dan menetap di Indonesia. Kedatangan berbagai suku bangsa ke negera Indonesia ,sedikit banyak telah memperkenalkan budaya mereka dan mempengaruhi budaya asli masyarakat Indonesia. Dengan demikian terjadilah asimilasi, dan akulturasi budaya yang kemudian melahirkan budaya- budaya baru yang saling melengkapi diantara budaya yang ada. Sebagai contoh banyak bangun masjid di Jawa dengan artistektur China, menara masjid Kudus dipengaruhi arsitektur Hindu, dinding  di masjid Agung Demak berhias keramik dari China.  Dalam konsep multikulturalism, terdapat kaitan yang erat bagi
pembentukan masyarakat yang berdasarkan Bhineka Tunggal Eka, serta mewujudkan suatu kebudayaan nasional yang menjadi pemersatu Bangsa Indonesia. Namun dalam pelaksanaannya masih banyak hambatan yang menghalangi praktek multikultural di masyarakat.

## Politik multikultural Dan Upaya meredam Konflik Sosial
Semangat idiologi multikultural sesungguhnya sejalan dengan spirit reformasi,yakni terbentuknya sebuah masyarakat sipil yang demokratis, ditegakkannya hukum tanpa tebang pilih, terselenggarnya pemerintahan yang bebas dari KKN, terwujudnya rasa aman, damai, adanya  pemerataan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sampai ke desa-desa. Politik pembangunan pada masa Orde Baru yang fasis dan otoriter itu harus digeser menjadi politik keanekaragaman kebudayaan atau politik multikultural. Dalam politik multikultural ini, semua kelompok masyarakat, kelompok budaya berada dalam sesetaraan derajat. Menurut Will Kymlicka dalam Suaedy, semua kelompok sosial dan budaya dalam sebuah negara harus diberi ruang yang sama.
M. Aqil Irham: KEBIJAKAN POLITIK MULTIKULTURAL....
Hal ini berbeda dengan nasionalisme fasis yang dianut oleh Orde Baru yang  mengharuskan keseragaman, dan kelompok-kelompok suku dan minoritas harus mengikuti mayoritas dengan asimilasi atau pemaksaan. 13
Pada sebagain pengamat punya asumsi bahwa, pada masa Orde lama perhatian pemerintah lebih mengutamakan politik dari pada ekonomi, tujuannya adalah mengembalikan hak-hak rakyat yang telah dijajah Belanda, maka pertumbuhan ekonomi tidak sebanding dengan perkembangan politik. Sebaliknya pada masa Orde Baru bidang ekonomi dipacu kencang untuk meraih kemakmuran, sedangkan politik dibatasi, sehingga rakyat terkosentrasi pada peningkatan ekonomi dan takut terjun ke dunia politik praktis. Praktis pada zaman Rezim Soeharto rakyat ‘buta’ dengan politik.  Padahal menurut Sasongko, politik berisikan cara-cara atau kebijakan yang dianggap paling tepat untuk menggunakan sumber daya guna mencapai tujuan dan penikmatan atas hasil tersebut secara bersama-sama. 14
Kasus kekerasan Sidomulyo, yang disusul dengan kasus serupa di Waypanji Lampung Selatan, meskipun pencetusnya adalah persoalan kenakalan pemuda, tetapi menurut analisa Syarif Maya, ada ketidak adilan yang dirasakan oleh komunitas Lampung asli. Penyebabnya adanya kebijakan yang tidak seimbang antara daerah- daerah tranmigran dengan daerah-daerah yang dihuni oleh Suku
Ketika kekecewaan sudah terakumulasi, dan hukum tidak berpihak kepada rakyat, maka yang terjadi adalah gerakan massa ( people power ) yang anarkis dan menelan banyak korban sebagaimana yang terjadi pada pelengseran Soeharto dari tahta keprisedenan pada tahun 1998 yang lalu, yang kemudian melahirkan Orde Reformasi.
13 Ahmad Suaedy, Legacy Gus Dur Dan Agenda Bangsa Indonesia , Taswirul Afkar, Edisi No. 30 Tahun 2010, Jakarta, h. 8 14 . Wahyu Sasongko, Reformasi Hukum Ekonomi: Studi Tentang Peran Hukum Yang bororentasi  Pada kemakmuran rakyat, dalam  Syafaruddin dkk (ed),“ Menembus Arus Perspektif Reformasi dari lampung ”, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1998, h. 212.

## M. Aqil Irham: KEBIJAKAN POLITIK MULTIKULTURAL....
Lampung 15 . Ada  semacam pembiaran kepada suku asli, mereka merasa diperlakukan tidak adil, cenderung diabaikan, sementara para pendatang mendapatkan perhatian lebih. Memang tidak semua masyarakat Suku lampung termarjinalkan, terbukti banyak diantara mereka yang terpelajar dan beruntung bisa menduduki posisi penting di pemerintahan di daerah, bahkan banyak diantara mereka yang sukses membangun karier politik dan ekonomi sampai tingkat nasional, seperti Abu Rizal Bakri, Sri Mulyani mantan Menteri Keuangan, Siti Nurbaya, Alamsyah Ratuperwira Negara, jendral Riacudu, Sjahrudin, ZP, dll. Namun keberhasilan sebagian putra lampung, menurut Syarief belum mewakili secara umum keberhasilan orang lampung. 16
“Firs, each person is to have an egual right to the most extensive basic liberty compatible with a similiar liberty for other. Secon, social and economic inqualities are tobe arranged so that the are both : (a) reasonably expeted tobe
Pada era Reformasi, memang sempat ada kesadaran pemerintah Provinsi Lampung untuk memberdayakan desa-desa atau kampung tua (tuha) yang tertinggal. Namun sayangnya program ini hanya berjalan kurang lebih dua tahun, tidak tahu apa masalahnya dan hasilnyapun belum bisa dilihat. Dengan kata lain program pengentasan kemiskinan bagi masyarakat asli Lampung tidak berjalan. Padahal program ini diharapkan akan mengurangi ketertinggalan masyarakat asli dengan masyarakat lampung pendatang, agar terjadi pemerataan dan keadilan.  Keadilan yang dikehendaki adalah keadilan sebagaimana yang dikatakan oleh John  Rawls sebagaimana yang dikutip oleh Wahyu Sasongko, yaitu keadilan  yang didasarkan dua prinsip yaitu:
15 .  Syarief Mahya, Merajut jurnalisme damai di lampung , ibid, h.57.
16 . Ibid, h. 56.
everyone’s  advantage, and (b) attached to positions and offices open to all” 17
Konsep keadilan Rawls tersebut berkenaan dengan keadilan sosial, pada prinsipnya keadilan sosial  tersebut adalah kebebasan dasar yang hendak dimiliki oleh setiap orang . Kebebasan dasar tersebut berkaitan dengan hak-hak asasi manusia , antara lain kebebasan berpolitik, kebebasan berpendapat dan berkumpul, kebebasan berpikir , berusaha dan mendapatkan kesejahteraan yang layak. 18
Terkait dengan kebijakan politik untuk mencegah terulangnya kembali kasus kerusuhan di Indonesia, termasuk kasus Waypanji Lampung Selatan bisa dilakukan dengan dua pendekatan. Pertama , secara struktural pemerintah daerah harus membuat kebijakan untuk mengatasi kesenjangan sosial antara penduduk “ansor” dengan penduduk “muhajirin” meminjam istilah dari Syarif Mahya. Atau pemerintah harus berani melakukan intervensi kebijakan agar penduduk yang tertinggal secara ekonomi cepat terangkat. Inilah salah satu bentuk kebijakan politik multikultural, yang diharapkan bisa mengurangi angka pengangguran, dan menurunkan tensi kecemburuan sosial Kedua , membangun kedekatan hubungan sosial dan politik diantara kelompok-kelompok sosial yang ada. Kemudian melakukan komunikasi secara intensif kepada semua pihak terutama pada tokoh- tokoh kunci di masyarakat seperti : Tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh politik, dll.
Agar setiap orang  mendapatkan keuntungan yang layak, dan setiap orang mendapatkan kesempatan yang sama untuk memperoleh kedudukan yang yang terbuka bagi semua orang,  menurut Rawls, perlu diatur dengan aturan yang jelas da tegas. Sehingga semua orang bisa mengakses dan mendapat peluang yang sama. Dengan demikian akan menghindari praktek kebijakan yang tidak fair yang bisa menyulut api kemarahan secara kumunal.
17 . Feibleman James K, Justice Law, and Culture , martinus Nijhof, Boston, 1985, h. 189.
18 . Wahyu Sasongko,Ibid.h. 214
Sekedar contoh, pada masa kekuasaan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) kebijakan multikultural sudah dipraktekkan dengan memberikan hak-hak kaum minoritas seperti etnis China atau Tionghua untuk merayakan hari raya Imlek secara terbuka, yang pada masa Orde baru dilarang, dan diakuinya Kong Huchu sebagai agama resmi. Bagi kelompok minoritas keturunan Tionghua, Gus Dur juga memberi memberi ruang hidup yang lebih terhormat sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Pada masa Gus Dur kebudayaan Tionghua diakui sebagai bagian dari kebudayaan Indonesia. 19 Pertunjukan barongsai yang pernah dilarang pada era Soeharto, pada era Gus Dur juga diperbolehkan, sekelompok kesenian inipun tumbuh bak jamur di musim hujan. Kebijakan untuk menghapus surat Bukti Kewargaan Republik Indonesia (BKRI) bagi orang Indonesia keturunan Tionghua dimulai pada era Presiden Gus Dur. Gus Dur juga mengganti nama Provinsi Irian Jaya menjadi Provinsi Papua dan memperbolehkan dikibarkannya bendera Bintang Gejora sebagai simbol budaya dan adat bersama Sangsaka Merah Putih sebagai bendera negara 20
Apa yang telah dilakukan oleh Gus Dur dengan kebijakan multikultural dengan menghargai dan merawat perbedaan di Indonesia yang majemuk ini bisa dilanjutkan dan diteruskan oleh para pengambil kebijakan, baik di pusat maupun di daerah, agar perbedaan etnis,  budaya, agama, bahasa dan lainnya tidak menjadi jurang perpecahan yang mengakibatkan konflik sosial, tetapi justru menjadi kekayaan yang saling melengkapi. Dengan kebijakan politik yang memperhatikan semua unsur golongan, diharapkan kasus-kasus
.
Kebijakan akomodatif ini menimbulkan ketenangan di tanah papua, meskipun dinilai kontraversi dan seumur jagung.Dan kini tidak ada lagi sekat-sekat hukum antara ‘pribumi’ dan ‘non pribumi’, dan tidak ada lagi sebutan warga negara kelas dua bagi para keturunan Tionghua.
19 .Ikrar Nusa Bakti, Gus Dur Bapak Perdamaian dan Toleransi, dalam Effendi Choiri dkk (ed), Sejuta Gelar Untuk Gus Dur , Nawa Mulia Nusantara, Jakarta,2010,  h. 157 20 . Ibid

## M. Aqil Irham: KEBIJAKAN POLITIK MULTIKULTURAL....
kekerasan seperti Waypanji Lampung Selatan tidak terjadi lagi dimasa mendatang, semoga.

## Kesimpulan
Dari pemaparan di atas, bisa dirumuskan kesimpulan sebagai berikut:
Masyarakat Indonesia dengan keanekaragaman suku, budaya, bahasa, agama, dan adat-istiadat,  bisa disebut dengan masyarakat multikultural. Untuk menjaga stabilitas kerukunan, kedamaian dan harmonisasi kehidupan, dibutuhkan kebijakan politik yang bisa memberikan penghargaan, perlindungan, kesejahteraan secara adil kepada semua elemen masyarakat tanpa membedakan golongan, suku, agama, budaya tertentu, tetapi kebijakan yang bisa merangkul semua (politik multikultaral). Belajar dari pengalaman sejarah, bagimana mengelola perbedaan itu sangat penting dalam membuat kebijakan politik untuk menghindari terulangnya berbagai konflik SARA seperti Sidomulyo dan Waypanji Lampung Selatan.

## Daftar Pustaka
Alo Liliweri, Prasangka dan Konflik : Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur ,LkiS, Yogyakarta, 2005.
Ahmad Suaedy, Legacy Gus Dur Dan Agenda Bangsa Indonesia ,
Taswirul Afkar, Edisi No. 30 Tahun,Jakarta, 2010.
Budi Santoso Budiman dan Oyos Suroso HN (peny), Merajut Jurnalisme Damai Di   Lampung , Aliansi Jurnalis Independen, Bandar Lampung, 2012.
M. Aqil Irham: KEBIJAKAN POLITIK MULTIKULTURAL....
Bikhu Parekh, (terj) Rethinking Multiculturalism, Keragaman Budaya dan Teori Politik , Kanisius, Yogyakarta, 2008.
Choirul Mahfud, Pendidikan Multikultural , Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007.
Fitriyanti, Membangun Spiritualitas Keagamaan ( Kasus Sidomulyo
Lampung Selatan Membara ), Direktorat Jendral Pendidikan Islam Direktorat   Pendidikan Tinggi Islam Kementrian Agama RI, Jakarta, 2012.
Fisher, Simon dkk, Mengelola Konflik: Ketrampilan Dan Strategi Untuk Bertindak ,SMK Grafika Desa Grafika, Jakarta,2001.
Feibleman James K, Justice Law, and Culture , martinus Nijhof, Boston, 1985
Hartoyo, “Memutus  mata rantai  Konflik di Bumi lampung” dalam, Budi Santoso   Budiman dan Oyos Soroso HN (peny), Merajut Jurnalisme damai di Lampung ,AJI, Bandar lampung, 2012.
Ikrar Nusa Bakti, Gus Dur Bapak Perdamaian dan Toleransi, dalam Effendi Choiri   dkk (ed), Sejuta Gelar Untuk Gus Dur , Nawa
Mulia Nusantara, Jakarta,2010.
Wahyu Sasongko, Reformasi Hukum Ekonomi: Studi Tentang Peran
Hukum Yang   bororentasi  Pada kemakmuran rakyat, dalam Syafaruddin dkk (ed),“ Menembus Arus Perspektif Reformasi dari lampung ”, Pustaka Pelajar, Yogyakarta,
1998.
Wikipedia. Org/wiki/multikulturalisme Azra, azyumardy, 2007, identitas dan krisis budaya, membangun multikulturalisme Indonesia , diunduh, Senin 10   September, 2012.