DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i4 Received: 8 Mei 2024, Revised: 20 Mei 2024, Publish: 22 Mei 2024 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Analisis Terhadap Panggilan Sidang Kepada Para Pihak Melalui Domisili Elektronik dan Surat Tercatat  Berdasarkan Perma No. 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Perma  No 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik
Herlinca Nababan 1 , Mustaqim 2 , Hotma P. Sibuea 3
1 Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pakuan Bogor, Indonesia
2 Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pakuan Bogor, Indonesia
3 Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pakuan Bogor, Indonesia
Corresponding Author: pengadilanherlinca@gmail.com 1
Abstract: In order to use advances in information and technology in the world of justice, the Supreme  Court  issued  Perma  Number  7  of  2022.  Before  this  regulation  came  into  force, summons  for  court  proceedings  and  notification  of  decisions  were  carried  out  by  court officials  called  bailiffs,  but  with  the  enactment  of  Perma  Number  7  of  2022,  summons  for court  and  notification  of  the  decision  or  decision  is  made  via  electronic  domicile  or  by  the post  office,  in  which  case  the  Supreme  Court  has  collaborated  with  PT  Pos  Indonesia (Persero)  to  use  a  document  delivery  service  to  the  intended  case  party.  The  principles  of justice that are simple, fast and low cost have not been achieved properly because after the summons document or decision notification has been made by the bailiff then the summons is carried  out  through  the  intermediary  of  the  post  office  officer,  here  the  post  office  in  the delivery process has not been on target, so it is returned to Court. The post is actually fast, but many letters are returned for reasons such as the house in question is empty, the address is  not  known  and  the  person  in  question  has  moved,  so  the  judge  will  deliberate  to  make  a general  summons.  Thus,  the  principles  of  justice  that  are  simple,  fast  and  low  cost  are  not achieved.
Keyword: Summons/Notification, Parties, Electronic Domicile, Registered Letter.
Abstrak: Dalam  rangka  penggunaan  kemajuan  informasi  dan  teknologi  di  dunia  peradilan, Mahkamah  Agung  menerbitkan  Perma  Nomor  7  Tahun  2022.  Sebelum  peraturan  tersebut berlaku,  panggilan  persidangan  dan  pemberitahuan  putusan  dilakukan  oleh  pejabat pengadilan yang bernama juru sita, namun dengan berlakunya Perma Nomor 7 Tahun 2022, panggilan  sidang  dan  pemberitahuan  putusan  atau  penetapan  dilakukan  melalui  domisili elektronik  atau  oleh  pihak  kantor  pos,  yang  dalam  hal  ini  Mahkamah  Agung  telah  bekerja sama  dengan  PT  Pos  Indonesia  (Persero)  untuk  menggunakan  jasa  pengantaran  dokumen sampai ke pihak perkara yang dituju. Asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan
belum  tercapai  dengan  baik  karena  setelah  dokumen  relas  panggilan  atau  pemberitahuan putusan sudah dibuat juru sita kemudian pemanggilan dilakukan melalui perantaraan petugas kantor  pos,  di  sini  pihak  kantor  pos  dalam  proses  pengirimannya  belum  tepat  sasaran, sehingga  dikembalikan  ke  Pengadilan.  Pos  itu  sebenarnya  cepat,  tapi  surat  banyak  yang dikembalikan dengan alasan-alasan seperti rumah yang bersangkutan dalam keadaan kosong, alamat  tidak  dikenali  dan  yang  bersangkutan  pindah,  sehingga  hakim  akan  bermusyawarah untuk melakukan panggilan umum.  Dengan demikian, azas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan tidak tercapai.
Kata Kunci: Panggilan/Pemberitahuan, Para Pihak, Domisili Elektronik, Surat Tercatat.

## PENDAHULUAN
Indonesia  adalah  negara  hukum  sebagaimana  tercantum  pada  Pasal  1  ayat  (3)  UUD 1945.  Yang  dimaksud  negara  hukum  ialah  negara  yang  dalam  menjalankan  suatu  tindakan semua  berdasarkan  pada  aturan  yang  berlaku.  Konsep  negara  hukum  yang  menghendaki adanya perlindungan terhadap Masyarakat, maka salah satu konsekuensi yang sangat penting adalah  adanya  kekuasaan  kehakiman  yang  merdeka  dengan  menyelenggarakan  peradilan yang  bebas  dan  tidak  memihak,  serta  adanya  legalitas  dalam  arti  hukum  dalam  segala bentuknya. 1
Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  sedang  dalam  proses  mengubah  paradigma dari  konvensional  seperti  mengantar  surat  secara  langsung,  butuh  biaya,  butuh  waktu, memakan  waktu  lama,  ke  sesuatu  yang  lebih  memudahkan  yaitu  melalui  digital.  Berbagai inisiatif  terus  dikembangkan,  hal  ini  itu  tidak  hanya  untuk  memberi  kemudahan  kepada masyarakat  pencari  keadilan,  namun  juga  dapat  membantu  aparatur  peradilan  dalam menjalankan  tugasnya,  sehingga  proses  penanganan  perkara  dapat  dijalankan  secara  lebih cepat,  efisien,  dan  modern.  Untuk  peradilan  dilakukan  dengan  sederhana,  cepat,  dan  biaya ringan  sehingga  perlu  dilakukan  pembaruan  administrasi  dan  persidangan  guna  mengatasi kendala dan hambatan dalam penyelenggaraan peradilan.
Bagian  terpenting  dalam  proses  persidangan  salah  satunya  adalah  proses pemanggilan, di mana hal ini menjadi suatu keharusan bagi setiap Pengadilan, apabila proses pemanggilan  ini  sendiri  tidak  dijalankan  ataupun  tidak  terlaksana  sebagaimana  seharusnya, maka  proses  persidangan  itu  sendiri  akan  mengalami  gangguan.  Rangkaian  proses pemeriksaan  persidangan  harus  berjalan  menurut  tata  cara  yang  ditentukan  oleh  peraturan perundang-undangan.  Pemanggilan  para  pihak  untuk  menghadiri  persidangan  merupakan awal  dari  rangkaian  proses  beracara  di  Pengadilan.  Berlandaskan  pemanggilan,  Hakim memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang ditangani.
Buku  Cetak  Biru  Pembaruan  Peradilan  2010-2035  menetapkan  bahwa  target terwujudnya  Visi  Mahkamah  Agung  dalam  “Mewujudkan  Badan  Peradilan  Indonesia  yang Agung” akan terlaksana pada tahun 2035. Namun dengan upaya dan kerja keras yang terus dilakukan  oleh  Mahkamah  Agung  melalui  berbagai  kebijakan  dan  inovasi  yang  menunjang peningkatan  kinerja,  maka  diharapkan  jangka  waktu  pencapaian  visi  tersebut  bisa dipersingkat,  sehingga  tidak  perlu  menunggu  sampai  dengan  tahun  2035.  Upaya  mencapai visi  dimaksud,  saat  ini  sudah  mulai  terlihat  seiring  dengan  pemanfaatan  teknologi  yang dilakukan secara masif oleh Mahkamah Agung di segala bidang.
Tujuan  dikeluarkannya  PERMA  Nomor  7  Tahun  2022  adalah  sebagai  dasar penanganan  perkara  dan  persidangan  secara  elektronik  di  Pengadilan  untuk  mendukung penyelenggaraan  perkara  yang  tepat,  profesional,  transparan,  bertanggung  jawab,  efesien,
1 Fajlurrahman  Jurdi,  dkk., Hukum  Acara  Peradilan  Tata  Usaha  Negara ,  Yogyakarta:  Rangkang  Education, 2015, hlm. 14.
efektif, dan modern. Harapan ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun  tentang  Undang-Undang  Kehakiman,  yaitu  peradilan  yang  dilakukan  dengan sederhana,  cepat,  dan  biaya  ringan.  Dari  aturan  di  atas  diharapkan  persidangan  elektronik dapat  menguntungkan  pihak,  karena  persidangan  dapat  diselesaikan  dengan  cepat  tanpa birokrasi. 2
Dasar  hukum  Mahkamah  Agung  menerbitkan  PERMA  adalah  Pasal  79  Undang- Undang  Nomor  14  Tahun  1985  tentang  Mahkamah  Agung  yang  menyebutkan  bahwa Mahkamah  Agung    dapat  mengatur  lebih  lanjut  hal-hal  yang  diperlukan  bagi  kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal  yang belum cukup diatur dalam undang- undang.  Dalam  literatur  kewenangan  dan  tugas  demikian  disebut  sebagai  fungsi  pengaturan atau regelende functie Mahkamah Agung. 3 Dalam konteks itulah, maka dapat dibaca bahwa produk  hukum  Mahkamah  Agung  dapat  berupa  peraturan  Mahkamah  Agung,  surat  edaran Mahkamah Agung, fatwa Mahkamah Agung, dan surat keputusan ketua Mahkamah Agung.
Jimly Asshiddiqie memasukkan peraturan Mahkamah Agung sebagai peraturan yang bersifat khusus, sehingga tunduk pada prinsip lex specialis derogat legi generalis . 4
Pasal  17  ayat  (1)  Perma  Nomor  7  Tahun  2022  menjelaskan  Juru  Sita/Juru  Sita Pengganti  mengirimkan  surat  panggilan  sidang/pemberitahuan  kepada  para  pihak  melalui panggilan  Domisili  Elektronik  pada  SIP  dan  ayat  (2)  menyatakan  dalam  hal  Tergugat  tidak memiliki  Domisili  Elektronik,  pemanggilan/pemberitahuan  disampaikan  melalui  Surat Tercatat. Dengan adanya Perma tersebut pada proses pemanggilan para pihak surat panggilan tidak  lagi  diantarkan  secara  langsung  oleh  Juru  Sita,  namun  dilakukan  dengan  melalui panggilan  Domisili  Elektronik  dan  surat  tercatat  tujuan  tersebut  untuk  terselenggaranya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan dan tidak bersentuhan langsung para pihak.
Selain  manfaat,  ada  kendala  substantif  panggilan/pemberitahuan  para  pihak  secara elektronik dan surat tercatat yaitu pembuktian bahwa surat panggilan tersebut sudah diterima yang bersangkutan sendiri atau tidak, masih dipertanyakan karena banyaknya surat panggilan didalam  tanda  resi  penerimaan  surat  bukan  diterima  yang  bersangkutan,  karena  tidak diantarkan  langsung  oleh  Jurusita  dari  pengadilan,  sehingga  masih  menimbulkan  kerancuan dalam pelaksanaan Perma tersebut.
Pemanggilan/pemberitahuan elektronik dan surat tercatat tidak diatur dalam ketentuan Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Perdata,  sehingga  akan  menimbulkan  kerancuan  pada penyelenggaraannya.  Ketersediaan  perangkat  elektronik  di  masing-masing  instansi,  posisi tergugat,  dan  penggugat  belum  merata  dan  memadai,  sehingga  pemanggilan/pemberitahuan ini berpotensi  dapat  merusak prinsip peradilan jujur dan adil, karena dari segi  fasilitas  yang kurang  memadai  dan  juga  mengurangi  keabsahan  dalam  proses  pembuktian.  Karena  dari semua pihak yang terkait tidak menerima surat panggilan, yang mengakibatkan banyak pihak tidak  dapat  mempergunakan  haknya  karena  ketidaktahuan  dalam  suatu  surat  panggilan sidang.
Berikut  adalah  contoh  panggilan/pemberitahuan  secara  elektronik  dan  surat  tercatat yang mengalami kendala:
Tabel 1. Contoh Panggilan/Pemberitahuan Secara Elektronik dan Surat Tercatat yang Mengalami
Kendala No Nomor Perkara Klasifikasi Perkara Status Pemanggilan Keterangan 1 79/Pdt.G/2023/PN Bgr Perceraian Dikembalikan Rumah  yang  bersangkutan dalam keadaan kosong 2 120/Pdt.G/2023/PN Bgr Wanprestasi Dikembalikan Alamat tidak dikenali
2 PN-Padang, Optimalisasi  Peradilan  Elektronik  Dalam  Mewujudkan  Peradilan  Yang  Agung. Padang,  PN- PADANG, hlm 3.
3 Henry  P.  Panggabean, Fungsi  Mahkamah  Agung  dalam  Praktik  Sehari-Hari, Jakarta:  Sinar  Harapan,  2001, hlm. 143.
4 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 288.
3 162/Pdt.G/2023/PN Bgr Wanprestasi Dikembalikan Yang bersangkutan pindah
Jika  upaya  pemanggilan  melalui  elektronik  atau  surat  tercatat  tidak  berhasil,  maka pemanggilan akan dilakukan melalui media massa, yaitu koran. Namun, perlu dicatat bahwa biaya  pemanggilan  melalui  media  massa  ini  cukup  mahal  dan  proses  pemanggilannya memerlukan  waktu  yang  lama,  yaitu  1  (satu)  bulan  setelah  pembayaran  biaya  pemanggilan dilakukan.
Sehubungan dengan topik tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan judul  penelitian  “Analisis  terhadap  Panggilan  Sidang  Kepada  Para  Pihak  Melalui  Domisili Elektronik  dan  Surat  Tercatat    Berdasarkan  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor    7  Tahun 2022  tentang  Perubahan  Peraturan  Mahkamah  Nomor    1  Tahun  2019  tentang  Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik”.

## METODE
Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian yuridis normatif  (metode  penelitian  hukum  normatif).  Metode  penelitian  yuridis  normatif  adalah penelitian  hukum  kepustakaan  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan-bahan  pustaka atau  data  sekunder  belaka. 5 Dengan  menggunakan  metode  berpikir  deduktif  (cara  berpikir dalam  penarikan  kesimpulan  yang  ditarik  dari  sesuatu  yang  sifatnya  umum  yang  sudah dibuktikan  bahwa  dia  benar  dan  kesimpulan  itu  ditujukan  untuk  sesuatu  yang  sifatnya khusus).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kesesuaian  Panggilan  Sidang  Melalui  Panggilan/Pemberitahuan  Para  Pihak  Melalui Domisili Elektronik dan Surat Tercatat  Dengan Azas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan
Putusan yang baik dan benar selain telah memenuhi rasa keadilan dengan mencakup segala  pertimbangan  hukumnya  ( ratio  decidendi ),  juga  merupakan  putusan  yang  dapat dilaksanakan  dan  dijalankan,  bukan  hanya  keadilan  di  atas  kertas  semata  tanpa  adanya  aksi nyata  atau  konkret  atas  putusan  itu.  Namun  putusan  yang  adil,  baik  dan  benar  itu  haruslah dapat  dilaksanakan  /  dijalankan  ( executable ).  Untuk  dapat  melaksanakan  putusan,  dalam proses  penjatuhan  putusan  itu  haruslah  didasarkan  atas  hukum  yang  telah  ditentukan  baik hukum  materill  maupun  hukum  formil,  mulai  dari  subtansi  atas  perkara  itu  sampai  pada prosedur dalam penanganan perkara itu.
Berbicara  tentang  hukum  formil  dalam  pelaksanaan  persidangan  hingga  akhirnya dibacakannya  putusan  pada  sidang  yang  terbuka  untuk  umum,  begitu  banyak  tahapan dan/atau  agenda  yang  dilalui  hingga  sampai  pada  tahapan  hakim  memiliki  konklusi  atas hubungan  hukum  apa  yang  terjadi  dan  hukum  apa  yang  pantas  diputuskan  terhadap  suatu perkara. Mulai dari tahapan pra persidangan, persidangan hingga pasca persidangan.
Pra  persidangan  tentunya  menjadi  hal  yang  paling  utama  dalam  penentuan  apakah putusan  dapat  dieksekusi,  sebab  dalam  pra  persidangan  terdapat  proses  pemanggilan persidangan  dengan  peranan  yang  begitu  besar  dalam  persidangan,  bukan  hanya  sebagai invitation  agar  pihak  yang  dipanggil  datang  menghadiri  persidangan,  namun  pemanggilan juga menjadi dasar hukum akan kehadiran pihak dalam persidangan.
Aspek hukum formal dalam penegakan hukum adalah hal yang sangat mendasar yang tidak  kalah  pentingnya  dari  hukum  materil,  dapat  atau  tidak  dapat  dilaksankannya  hukum materiil  ditegakkan  bergantung  dari  dapat  atau  tidak  dapat  ditegakkannya  hukum  formil. Begitupun dengan panggilan sidang, ini menjadi penentu sahnya suatu persidangan, sah atau tidaknya  persidangan  mengakibatkan  sah  atau  tidaknya  putusan,  keabsahan  putusan
5 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum , Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 13.
menjadikan  putusan  dapat  dijalankan,  serta  sebaliknya  ketidakabsahan  putusan mengakibatkan putusan tidak dapat  dijalankan ( non executable ). Singkatnya ketidakabsahan panggilan akan berdampakan kepada keabsahan suatu putusan.
M.  Yahya  Harahap  menjelaskan,  bahwa  pemanggillan  merupakan  awal  proses pemeriksaan persidangan pada tingkat pertama, tingkat banding, dan tingkat kasasi, dan agar proses  pemeriksaan  dapat  berjalan  menurut  tata  cara  yang  ditentukan,  sangat  bergantung kepada validitas ( validity ) atau sah tidaknya pemanggilan dan pemberitahuan yang dilakukan oleh jurusita. 6
Surat  panggilan  atau  dalam  praktik  sering  dikenal  dengan  istilah relaas panggilan haruslah berbentuk surat tertulis ( in writing ). Apabila surat panggilan dilakukan dengan lisan, maka  terkait  keabsahan  akan  pemanggilan  yang  dilakukan  tidaklah  dapat  dibuktikan, karenanya bentuk dengan tulisan adalah hal yang diwajibkan oleh hukum.
Sejauh  mana  cakupan  bentuk  tertulis  yang  perlu  untuk  diperhatikan,  dalam  Pasal  2 ayat (3) RV membenarkan bentuk tertulis dengan, meliputi telegram dan surat tercatat. Yang menurut pasal a quo panggilan yang dilakukan melalui telegram atau surat tercatat, dianggap sebagai panggilan atau pemberitahuan yang patut ( properly ).
Pada  praktiknya  panggilan  dilakukan  dengan  cara  yang  konvensional.  Dalam  artian secara  tertulis  melalui  ( relaas panggilan)  yang  dikirimkan  secara  langsung  ke  tempat  atau domisili  para  pihak  atau  melalui  pemanggilan  media  massa/media  cetak.  Adapula pemanggilan  yang  diatur  didalam  Pasal  390  ayat  (3)  HIR  tentang  pemanggilan  umum. Namun  saat  ini  seiring  adanya  modernisasi  kehidupan  pemanggilan  kepada  para  pihak mengalami  perkembangan,  panggilan  tidak  mutlak  harus  berbentuk  tertulis  dan  diantar langsung  kepada  para  pihak,  namun  dapat  dilakukan  secara  elektronik  sebagaimana  diatur didalam  Perma  Nomor  7  Tahun  2022  yang  membagi  panggilan  dengan  melalui  elektronik (domisili elektronik) dan surat tercatat.
Sejatinya  baik  secara  konvensional  melalui relaas panggilan  dan  media  massa, maupun  secara  elektronik  (domisili  elektronik)  ataupun  surat  tercacat.  Menurut  penulis bentuk  surat  panggilan  tetaplah  berbentuk  tertulis  ( in  writing ),  yang  membedakannya hanyalah  tata  cara  pemanggilan  yang  menyesuaikan  dengan  tuntutan  perkembangan  zaman. Karena  dalam  pelaksanaannya,  panggilan  elektronik  tetaplah  melampirkan  surat  panggilan yang  telah  dibuat  dan  kemudian  diubah  bentuk  menjadi  elektronik,  begitupun  dengan  surat tercacat.  Karena  dengan  berbentuk  tertulis  melalui  surat/ relaas menentukan  nyata  adanya suatu panggilan tersebut.
Diterbitkannya  Perma  Nomor  7  Tahun  2022  Perubahan  atas  Peraturan  Mahkamah Agung  Nomor  1  Tahun  2019  tentang  Administrasi  Perkara  dan  Persidangan  di  Pengadilan Secara Elektronik dimaksdkan untuk mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan pada dasarnya telah lama berlaku di pengadilan  dan  peradilan  di  Indonesia,  antara  lain  dalam  Pasal  4  ayat  (2)  Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan undang-undang yang menggantinya yaitu Pasal 2 ayat (4) Unang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tidak  menetapkan  ukuran,  norma,  atau  nilai-nilai  yang  digunakan  dalam  menentukan bagaimana  suatu  peradilan  dapat  dikategorikan  sederhana,  cepat,  dan  berbiaya  ringan  atau murah. 7
Asas  peradilan  yang sederhana,  cepat,  dan biaya ringan merupakan asas  yang  cukup prinsipiil dan penting dalam hukum acara perdata di Indonesia, proses hukum acara pun harus diatur  sedemikian  rupa  dalam  rangka  mendukung  asas  peradilan  tersebut.  Asas  peradilan yang  sederhana  berarti  proses  peradilan  diselenggarakan  dengan  cara  dan  syarat  yang
6 M. Yahya Harahap, Op. Cit ., hlm. 213.
7 M.  Hatta  Ali, Peradilan  Sederhana  Cepat  &  Biaya  Ringan  Menuju  Keadilan  Restoratif ,  Bandung:  Alumni, 2012, hlm. 229.
sederhana  dan  tidak  memberatkan  bagi  pihak  yang  berekonomi  lemah  ataupun  jauh  dari jangkauan layanan kantor pengadilan.
Sementara  asas  peradilan  yang  cepat  adalah  proses  peradilan  perdata,  mulai  dari pendaftaran,  pemanggilan,  persidangan,  sampai  dengan  penetapan  hakim  atau  putusan pengadilan  dibacakan  haruslah  dalam  waktu  yang  tidak  lama  dan  terukur  sesuai  peraturan perundang-undangan.  Asas  peradilan  biaya  ringan  adalah  biaya  yang  diperlukan  dan dikeluarkan  oleh  para  pihak  yang  berperkara  di  pengadilan  mulai  dari  proses  pendaftaran, pemanggilan,  persidangan,  pembacaan  putusan,  sampai  dengan  eksekusi  atau  pelaksanaan putusan  secara  paksa  haruslah  terjangkau,  terukur,  mempunyai  dasar  hukum  yang  jelas dengan tetap membuka penyediaan anggaran dari negara bagi pihak berperkara yang miskin atau tidak mampu dari segi ekonomi.
Asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan juga dimaksudkan untuk memberi kepastian  hukum  bagi  para  pencari  keadilan,  sementara  peradilan  sederhana  adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan acara yang efisien dan efektif. Asas peradilan  sederhana,  cepat,  dan  biaya  ringan  bersifat  komprehensif  meliputi  seluruh  tahap perkara  perdata  mulai  administratif  pendaftaran  perkara,  pemanggilan  sidang,  persidangan, mediasi,  pembuktian,  pengucapan  putusan  atau  penetapan,  upaya  hukum,  pelaksanaan putusan (sukarela atau eksekusi). 8
Pelaksanaan  persidangan  dalam  peradilan  perdata  di  Indonesia  pada  saat  belum menggunakan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  masih  menggunakan  pendaftaran  surat gugatan dan permohonan secara manual. Pada saat proses pendaftaran persidangan dilakukan secara  manual  atau  konvensional,  pendaftaran  gugatan  dilakukan  di  meja  atau  loket pelayanan  terpadu  satu  pintu  (PTSP)  dan  pembayaran  dilakukan  secara  tunai  di  meja  kasir dengan menerima surat kuitansi pembayaran perkara.
Sejak  diterbitkannya  Perma  Nomor  1  Tahun  2019  tentang  Administrasi  Perkara  dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, proses pendaftaran dan persidangan perkara di pengadilan  khususnya  perkara  perdata  dilakukan  secara  elektronik.  Di  dalam  proses persidangan  secara  elektronik  itu  terdapat  beberapa  kebijakan  terbaru  yang  berbeda  dengan proses  beracara  perdata  sebelum  berlakunya  Perma  Nomor  1  Tahun  2019  tersebut,  yaitu terdapat  perubahan  dalam  pendaftaran,  pembayaran  maupun  panggilan  secara  elektronik. Pada pendaftaran perkara secara elektronik melalui aplikasi atau website ecourt.mahkamahagung.go.id memuat  pula  pendaftaran  perkara  dengan  pembebasan  biaya perkara  atau  dikenal  sebagai prodeo dengan  syarat  yang  merujuk  kepada  Perma  1  Tahun 2014  yaitu  surat  keterangan  tidak  mampu  dari  pemerintah  setempat  agar  dapat  dikabulkan untuk  berproses  beracara  perdata  secara  prodeo  mulai  dari  pengadilan  sampai  dengan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Setelah  pendaftaran  perkara  secara  elektronik,  selain  yang  diajukan  secara prodeo , maka  pembayaran  biaya  perkara  dilakukan  secara  elektronik  melalui  akun  virtual  ( virtual account )  penampungan  uang  pihak  ketiga  pada  bank  yang  bekerja  sama  dengan  pengadilan setempat.  Dengan  adanya  pengundangan  Perma  Nomor  7  Tahun  2022  tentang  Perubahan Atas  Perma  Nomor  1  Tahun  2019  tentang  Administrasi  Perkara  dan  Persidangan  di Pengadilan Secara Elektronik, pengaturan mengenai domisili elektronik juga diperluas  yaitu data  domisili  elektronik  yang  Penggugat  atau  Pemohon  masukkan  saat  pendaftaran  secara elektronik selain memuat data mengenai surat elektronik juga memuat data pesan elektronik, yang kedua-duanya dapat terverifikasi menjadi domisili elektronik Penggugat dan Pemohon.
Panggilan  kepada  Tergugat  akan  dilakukan  melalui  alamat  yang  sudah  dicantumkan melalui  domisili  elektronik  di  awal  oleh  Penggugat.  Apabila  panggilan  melalui  domisili elektronik  tersebut  tidak  sampai,  maka  pada  persidangan  selanjutnya  akan  dilakukan
8 Puspa  Pasaribu,  Rafi  Aulia  Ibrahim,  &  Zenitha  Syafira,  “Penerapan  Asas  Peradilan  Cepat  Setelah  Mediasi Gagal,” Pakuan Law Review , Vol.  07,  No. 02 (Juli-Desember 2021), hlm.  429.
pemanggilan  melalui  surat  tercatat  dan  tidak  lagi  melalui  domisili  elektronik  yang dicantumkan Penggugat tersebut. Pada tahap awal ini, pemanggilan melalui surat elektronik pada  domisili  elektronik  masih  menjadi  yang  utama  untuk  melakukan  panggilan  maupun pengiriman dokumen persidangan. Layanan pesan elektronik masih sebagai pendukung untuk pemberitahuan atau notifikasi pengiriman melalui surat elektronik.
Surat elektronik yang dicantumkan oleh Penggugat pada saat pendaftaran gugatan dan permohonan  akan  diverifikasi  oleh  Tergugat  apabila  Tergugat  membenarkan  data  tersebut, maka alamat elektronik Tergugat akan menjadi domisili elektronik Tergugat. Verifikasi oleh Tergugat  ini  dapat  pula  disampaikan  di  dalam  persidangan  saat  Tergugat  menyatakan  akan menempuh persidangan secara elektronik atau yang lebih dikenal sebagai e-litigasi .
Apabila  Tergugat  menggunakan  kuasa  berupa  jasa  advokat  yang  telah  terdaftar sebelumnya  di  akun  e-court  atau  apabila  Tergugat  maju  sendiri  di  persidangan  dan menyetujui  penggunaan  alamat  elektronik  sebagai  domisili  elektronik  Tergugat,  maka persidangan akan dilakukan secara elektronik atau e-litigasi.

## Pengaturan  Panggilan  Sidang  Melalui  Panggilan/Pemberitahuan  Para  Pihak  Melalui Domisili  Elektronik  dan  Surat  Tercatat  Dengan  Azas  Peradilan  sederhana,  Cepat  dan Biaya Ringan
Di samping harapan-harapan akan adanya perubahan yang mengarah pada hal positif dengan  penggunaan  domisili  elektronik  dan  surat  tercatat  untuk  mengambil  alih  peran  juru sita  dalam  panggilan  sidang  dan  pemberitahuan  putusan  atau  penetapan,  sebagaimana tersebut  di  atas.  Di  bagian  subbab  ini  penulis  juga  akan  memaparkan  temuan-temuan  pada pelaksanaan  pemanggilan  melalui  domisili  elektronik  dan  surat  tercatat  di  lapangan  yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, sehingga panggilan atau pemberitahuan yang demikian tidak dapat atau sulit menghadirkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pengamatan  penulis  terdapat  hal-hal  dalam panggilan/pemberitahuan para pihak melalui domisili elekronik. Terdapat faktor-faktor yang mendukung panggilan atau pemberitahuan melalui domisili elektronik dalam perkara perdata, yaitu:
1. Adanya ketentuan hukum
Terdapat  undang-undang  atau  peraturan  yang  mengatur  penggunaan  domisili elektronik  dalam  proses  hukum  perdata  di  suatu  yurisdiksi.  Hal  ini  memberikan  dasar hukum yang jelas bagi penggunaan metode tersebut.
2. Keamanan dan keabsahan
Sistem  domisili  elektronik  harus  memastikan  keamanan  dan  keabsahan  proses pengiriman  panggilan  atau  pemberitahuan.  Ini  meliputi  penggunaan  teknologi  enkripsi, tanda tangan digital,  atau metode keamanan lainnya untuk memastikan bahwa dokumen yang dikirimkan tidak dipalsukan atau diubah.
3. Ketersediaan dan aksesibilitas
Sistem domisili elektronik harus tersedia dan mudah diakses oleh semua pihak yang terlibat dalam perkara. Ini mencakup aspek-aspek seperti kompatibilitas dengan perangkat dan jaringan internet yang umum digunakan.
4. Pemberitahuan yang jelas
Pihak  yang menggunakan domisili  elektronik  harus mendapat pemberitahuan  yang jelas tentang panggilan atau pemberitahuan yang mereka terima. Informasi mengenai cara mengakses  dokumen,  batas  waktu  untuk  menanggapi,  dan  konsekuensi  jika  tidak menanggapi harus disertakan dengan jelas.
5. Pelacakan dan konfirmasi
Sistem  domisili  elektronik  harus  menyediakan  kemampuan  untuk  melacak pengiriman dan penerimaan panggilan atau pemberitahuan. Konfirmasi penerimaan harus
diberikan  kepada  pengirim  untuk  memastikan  bahwa  pesan  telah  diterima  oleh  pihak yang dituju.
6. Perlindungan data pribadi
Sistem domisili elektronik harus mematuhi regulasi perlindungan data pribadi yang berlaku.  Informasi  pribadi  yang  dikirimkan  dan  disimpan  harus  dijaga  kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk tujuan yang sah.
7. Alternatif konvensional
Meskipun  domisili  elektronik  merupakan  metode  yang  efisien,  tetapi  pihak  yang terlibat  dalam  perkara  perdata  juga  harus  memiliki  opsi  untuk  menggunakan  metode konvensional seperti pengiriman surat secara langsung.
Dengan  mempertimbangkan  faktor-faktor  ini,  penggunaan  domisili  elektronik  dapat meningkatkan  efisiensi  dan  aksesibilitas  dalam  proses  hukum  perdata,  sambil  tetap memastikan  keamanan  dan  keadilan  bagi  semua  pihak  yang  terlibat.Meskipun  penggunaan domisili  elektronik  dalam  panggilan  atau  pemberitahuan  dalam  perkara  perdata  memiliki banyak keuntungan, ada juga beberapa faktor penghambat yang perlu diperhatikan:
1. Keterbatasan akses teknologi
Beberapa  pihak  mungkin  tidak  memiliki  akses  yang  memadai  atau  pemahaman teknologi  yang  cukup  untuk  menggunakan  domisili  elektronik.  Ini  bisa  disebabkan  oleh faktor  seperti  kurangnya  akses  ke  internet,  keterbatasan  dalam  penggunaan  perangkat elektronik,  atau  kurangnya  keterampilan  dalam  menggunakan  aplikasi  atau  platform digital.
2. Kekhawatiran akan keamanan data Sebagian pihak mungkin merasa khawatir akan keamanan data pribadi mereka jika menggunakan  domisili  elektronik.  Mereka  mungkin  meragukan  keamanan  sistem  yang digunakan  untuk  mengirim  dan  menyimpan  dokumen  hukum,  terutama  dalam  hal penggunaan teknologi yang belum teruji.
3. Kesulitan verifikasi identitas
Verifikasi  identitas  menjadi  penting  dalam  proses  hukum,  dan  beberapa  pihak mungkin  merasa  sulit  untuk  memverifikasi  identitas  secara  online.  Hal  ini  dapat menyulitkan  penggunaan  domisili  elektronik  karena  kebutuhan  akan  mekanisme  yang kuat untuk memastikan bahwa pihak yang dituju adalah pihak yang tepat.
4. Hambatan hukum dan regulasi
Di  beberapa  yurisdiksi,  hukum  dan  regulasi  mungkin  belum  sepenuhnya mengakomodasi  penggunaan  domisili  elektronik  dalam  proses  perdata.  Kekurangan kerangka  hukum  yang  jelas  atau  ketidaksesuaian  dengan  praktik  hukum  yang  berlaku dapat menjadi hambatan dalam penerapan domisili elektronik.
5. Resistensi budaya dan organisasi
Beberapa  pihak  mungkin  menunjukkan  resistensi  terhadap  perubahan  dari  metode tradisional  (seperti  pengiriman  surat  fisik)  ke  domisili  elektronik  karena  alasan  budaya atau kebiasaan organisasi. Mereka mungkin lebih nyaman dengan cara lama dan enggan untuk beralih ke metode yang baru.
6. Ketidakpastian hukum
Ketidakpastian  mengenai  validitas  dan  kekuatan  hukum  panggilan  atau pemberitahuan  yang  dikirimkan  melalui  domisili  elektronik  juga  dapat  menjadi  faktor penghambat.  Pihak  mungkin  merasa  ragu  mengenai  apakah  proses  hukum  akan  diakui secara sah jika menggunakan metode ini.
7. Kesalahan teknis dan kegagalan sistem
Terdapat  risiko  kesalahan  teknis  atau  kegagalan  sistem  yang  dapat  terjadi  dalam penggunaan  domisili  elektronik,  seperti  masalah  jaringan  internet,  kerusakan  perangkat, atau  gangguan  pada  platform  pengiriman  pesan.  Ini  dapat  menyebabkan  kegagalan pengiriman atau penerimaan panggilan atau pemberitahuan.
Memperhatikan  faktor-faktor  ini  penting  dalam  merancang  dan  menerapkan  sistem domisili  elektronik  dalam  perkara  perdata,  sehingga  dapat  mengatasi  hambatan-hambatan tersebut untuk memastikan efisiensi dan keadilan dalam proses hukum. Terkait dengan surat tercatat,  berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pengamatan  penulis  terdapat  hal-hal  dalam pemanggilan  pihak  perkara  yang  menggunakan  jasa  surat  tercatat  yang  tidak  sesuai  dengan peraturan  dan  PKS  antara  Mahkamah  Agung  RI  dan  PT  Pos  Indonesia  (Persero),  sebagai berikut:
1. Pengembalian  bukti  pemanggilan  surat  tercatat  oleh  pihak  kantor  pos  sering  kali terlambat sampai kembali ke pengadilan negeri
Pada  hari  sidang  yang  telah  ditentukan  saat  Majelis  Hakim  atau  Hakim  melihat bukti pemanggilan apakah pemanggilan telah dilakukan secara sah dan patut menemukan realitas  bukti  pemanggilan  surat  tercatat  belum  sampai  kembali  ke  pengadilan  yang mengakibatkan  hakim  tidak  bisa  memeriksa  apakah  tergugat  telah  dipanggil  secara  sah dan  patut.  Hal  ini  membuat  Majelis  Hakim  kembali  melakukan  pemanggilan  melalui kantor pos kembali dan hal ini berakibat lamanya waktu persidangan bertambah panjang karena  harus  dilakukan  pemanggilan  kembali  ataupun  menunda  persidangan  untuk menunggu sampainya bukti pemanggilan surat tercatat tadi sampai kembali atau diterima oleh pihak pengadilan. Pemanggilan yang dilakukan berulang yang sebetulnya tidak perlu tersebut tentu akan menambah pembengkakan biaya perkara yang apabila melebihi panjar biaya  perkara  yang  sudah  dibayarkan  oleh  penggugat  atau  pemohon  di  saat  pendaftaran perkara  akan  mengakibatkan  penggugat  atau  pemohon  harus  menambah  kekurangan biaya panjar perkara untuk membayar ongkos jasa panggilan kantor pos, sehingga biaya perkara menjadi  tidak murah, sehingga salah satu asas peradilan  yaitu biaya  ringan sulit tercapai.
2. Petugas  pos  banyak  yang  belum  mengetahui  atau  menguasai  syarat  pemanggilan  dan pemberitahuan yang sah dan patut karena petugas pos tidak diharuskan berijazah sarjana hukum
Dalam  beberapa  temuan  hasil  penelitian  penulis,  petugas  pos  tidak  bisa membedakan  pemanggilan  sidang  diberikan  kepada  tergugat  yang  mana  dalam  hal perkara  perdata  di  mana  jumlah  tergugat  banyak  dan  beberapa  tergugat  diwakili  oleh kuasa insidental (kuasa yang masih ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga dengan pihak dan dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala desa atau lurah setempat). Pada bukti  pemanggilan  surat  tercatat,  petugas  pos  tidak  memberikan  informasi  status  pihak yang  menerima  surat  panggilan  sidang  dan  apa  hubungan  keluarga  antara  pihak  yang menerima surat panggilan sidang di rumah tersebut dengan tergugat yang ditujukan surat pemanggilannya  tersebut.  Ketiadaan  informasi  tersebut  dapat  menimbulkan  konsekuensi hukum dalam persidangan, yaitu apakah  yang menerima surat panggilan termasuk pihak yang  sah  dan  berhak  menerima  atau  walaupun  bukan  pihak  tergugat  langsung  yang menerima,  apakah  pihak  lain  yang  menerima  mempunyai  hubungan  keluarga  dengan tergugat  sehingga  bisa  diserahkan  surat  panggilan  sidang  ke  orang  tersebut.  Dalam beberapa  dokumen  persidangan,  juga  ditemukan  fakta  bahwa  petugas  pos  yang  tidak menemukan seorang pun di rumah atau alamat yang dituju langsung menuliskan di bukti pemanggilan,  bahwa  orang  yang  dituju  tidak  berada  di  tempat  atau  rumah  kosong penghuninya,  padahal  menurut  hukum  acara  perdata  dan  Perma  Nomor  7  Tahun  2022, apabila  alamat  yang  dituju  kosong  atau  tidak  berpenghuni,  petugas  pos  masih  harus menyampaikan  dokumen  surat  panggilan  kepada  kepala  desa  atau  lurah  atau  perangkat desa  yang  wilayah  pemerintahannya  meliputi  alamat  yang  dituju  tersebut.  Keharusan petugas  pos  untuk  menyampaikan  kepala  desa  juga  menghadapi  kendala  waktu  dan kesibukan petugas pos sendiri  yang harus menyesuaikan antara beban kerja pengantaran pos  yang  tentu  saja  ada  target  pengantaran  pos  dengan  waktu  jam  buka  atau  jam
pelayanan  dari  kantor  pos  atau  kantor  kelurahan  tersebut,  sehingga  menurut  penulis  hal ini  bisa  mengakibatkan  aktivitas  petugas  pos  untuk  mengantarkan  atau  menyampaikan dokumen panggilan ke aparat desa atau kelurahan menjadi terhambat yang tentu saja akan mempengaruhi jangka waktu penyampaian panggilan dan persidangan di sidang.
3. Banyak  dokumen  panggilan  persidangan  yang  juga  tidak  terdapat  foto  pihak  yang diserahi dokumen pemanggilan sidang oleh petugas pos
Hal  ini  tidak  sesuai  dengan  isi  PKS  antara  Mahkamah  Agung  RI  dan  PT  Pos Indonesia  (Persero)  yang  menyatakan  akan  ada  bukti  pemanggilan  sidang  yang  akan dilengkapi dengan foto orang yang diserahkan dokumen pemanggilan atau pemberitahuan surat tersebut. Apabila foto tersebut tidak ada tentu akan mempengaruhi bukti kesahihan pemanggilan  apakah  sudah  diterima  oleh  pihak  yang  tepat,  sehingga  mempengaruhi pemanggilan apakah sudah sah dan patut ataukah belum. Bukti foto si penerima dokumen berkorelasi dengan layanan paket pada masa modern yang dilengkapi dengan bukti pihak penerima menerima paket  yang dikirim sehingga menambah keyakinan bahwa dokumen surat  atau  paket  tersebut  sudah  sampai  dan  diterima  oleh  pihak  yang  dituju  dan  apakah sudah  tepat  waktu  dokumen  tersebut  sampai  ke  alamat  tujuan  dan  bukti  foto  dapat  pula menunjukkan apakah dokumen tersebut diterima dalam keadaan baik  ataukah tidak oleh pihak yang dituju.
4. Penyerahan  putusan  perkara  pidana  hasil  upaya  hukum  dan  penyerahan  dokumen pemberitahuan apabila ada upaya hukum dalam perkara pidana pada kenyataannya masih menggunakan juru sita pengadilan
Padahal  menurut  PKS  antara  Mahkamah  Agung  dan  PT  Pos  Indonesia  (Persero) diharapkan  semua  pemanggilan  sidang  dan  pemberitahuan  putusan  atau  penatapan  dan pemberitahuan  dokumen-dokumen  dalam  proses  upaya  hukum  baik  upaya  hukum  biasa maupun luar biasa dapat dilakukan melalui jasa kantor pos melalui surat tercatat. Biaya untuk membayar  jasa  pemberitahuan  dan  penyerahan  dokumen-dokumen  perkara  upaya  hukum dalam  perkara  pidana  dibebankan  kepada  anggaran  pengadilan  yang  berasal  dari  anggaran pendapatan  belanja  negara  DIPA  03.  Dikaitkan  dengan  keefektifan  pemanggilan  domisili elektronik  dan  surat  tercatat  untuk  mewujudkan  peradilan  yang  sederhana,  cepat,  dan  biaya ringan,  harus  dihubungkan  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  dibuat  oleh Mahkamah  Agung  RI  dan  sudah  dicantumkan  di  lembaran  negara  sehingga  berlaku  untuk semua  orang.  Pemanggilan  dan  pemberitahuan  melalui  surat  tercatat  oleh  petugas  PT  Pos Indonesia (Persero) harus sesuai atau selaras dengan aturan dan nilai yang hendak Mahkamah Agung wujudkan melalui pengundangan Perma Nomor 7 Tahun 2022.
Di subbab sebelumnya telah dibahas faktor penghambat yang timbul dari penggunaan pemanggilan  sidang  dan  pemberitahuan  putusan  dan  penetapan  melalui  domisili  elektronik dan  surat  tercatat.  Hal-hal  tersebut  di  atas  itulah  yang  seharusnya  diperbaiki  bersama  baik dari  pemberi  jasa,  khususnya  PT  Kantor  Indonesia  (Persero)  dan  pembuat  aturan  yaitu Mahkamah Agung. Mahkamah Agung melalui peradilan di bawahnya yang merupakan pihak yang  berkepentingan  dalam  penggunaan  surat  tercatat  sebaiknya  mengadakan  nota kesepahaman lebih lanjut dengan pihak PT Pos Indonesia (Persero) yang ada di daerah agar PT Pos Indonesia (Persero) mau memperbaiki kinerjanya.
Hal yang diperbaiki antara lain mau memperbaiki keterlambatan pengiriman dokumen bukti panggilan sidang sehingga bukti pengiriman panggilan sidang sudah sampai kembali ke pengadilan  tepat  waktu  sehingga  majelis  hakim  pada  saat  sidang  bersangkutan  sudah  bisa mengecek keabsahan dan kepatutan pemanggilan sidang tersebut. Sanksi administratif harus jelas  apabila  PT  Pos  Indonesia  (Persero)  kembali  melakukan  kesalahan  serupa  yang mengakibatkan  jalannya  persidangan  tidak  sederhana,  tidak  cepat,  dan  biaya  mahal  karena harus  dilakukan  pemanggilan  susulan  agar  Majelis  Hakim  dapat  memastikan  kebenaran panggilan sidang sampai ke pihak perkara.
Sosialisasi aturan hukum acara perdata terkait keabsahan dan kepatutan pemanggilan dan pemberitahuan putusan dan penetapan pengadilan juga harus dilakukan oleh pengadilan setempat  kepada  petugas  lapangan  di  PT  Pos  Indonesia  (Persero)  selain  melalui  forum pelatihan  atau  sosialisasi  resmi,  diseminasi  aturan  hukum  acara  perdata  tersebut  juga  bisa dijelaskan oleh petugas bagian kepaniteraan perdata di setiap pengadilan kepada petugas pos yang  datang  mengambil  dokumen  yang  akan  diantar  ke  alamat,  pemberitahuan  informasi tidak  boleh  jemu-jemunya  dilakukan  pihak  pengadilan,  selain  itu  pihak  pengadilan  harus secara teratur melakukan monitoring dan evaluasi (monev) terkait kelancaran pemberitahuan panggilan  sidang  dan  pemberitahuan  putusan  di  lapangan,  apa  saja  kendalanya,  dan bagaimana pemecahan atau solusinya yang tentu saja harus disesuaikan dengan hukum acara perdata yang berlaku.
Apabila  kesalahan  penerapan  hukum  acara  perdata  terkait  keabsahan  dan  kepatutan pemanggilan  dan  pemberitahuan  dokumen  persidangan  kembali  dilakukan  oleh  PT  Pos Indonesia  (Persero)  tidak  menutup  kemungkinan  dibuka  peluang  bagi  pengadilan  setempat untuk  membuka  kerja  sama  jasa  pengantaraan  surat  panggilan  sidang  dan  pemberitahuan putusan  atau  penetapan  dengan  penyedia  jasa  pengiriman  dokumen  lainnya  yang  lebih terukur, disiplin, punya jangkauan luas, dan memanfaatkan teknologi informasi secara efektif dan konsekuen.

## KESIMPULAN
1. Panggilan sidang melalui panggilan/pemberitahuan para pihak melalui domisili elektronik dan  surat  tercatat  dapat  dikatakan  belum  sesuai  dengan  azas  peradilan  sederhana,  cepat, dan  biaya  ringan.  Penggunaan  surat  tercatat  dalam  pemanggilan  persidangan  dan  atau pemberitahuan  putusan  pengadilan  atau  penetapan  hakim  sebenarnya  sudah  diatur  di dalam perundang-undangan, yaitu RV ( Wetboek op de Burgerlijke Rechtsvordering ) atau hukum  acara  perdata  yang  berlaku  untuk  golongan  Eropa  di  Hindia  Belanda.  Dalam rangka  penggunaan  kemajuan  informasi  dan  teknologi  di  dunia  peradilan,  Mahkamah Agung  menerbitkan  Perma  Nomor  7  Tahun  2022.  Sebelum  peraturan  tersebut  berlaku, panggilan  persidangan  dan  pemberitahuan  putusan  dilakukan  oleh  pejabat  pengadilan yang  bernama  juru  sita,  namun  dengan  berlakunya  Perma  Nomor  7  Tahun  2022, panggilan  sidang  dan  pemberitahuan  putusan  atau  penetapan  dilakukan  melalui  domisili elektronik atau oleh pihak kantor pos, yang dalam hal ini Mahkamah Agung telah bekerja sama dengan PT Pos Indonesia (Persero) untuk menggunakan jasa pengantaran dokumen sampai  ke  pihak  perkara  yang  dituju.  Asas  peradilan  yang  sederhana,  cepat,  dan  biaya ringan  belum  tercapai  dengan  baik  karena  setelah  dokumen  relas  panggilan  atau pemberitahuan  putusan  sudah  dibuat  juru  sita  kemudian  pemanggilan  dilakukan  melalui perantaraan  petugas  kantor  pos,  di  sini  pihak  kantor  pos  dalam  proses  pengirimannya belum tepat sasaran, sehingga dikembalikan ke Pengadilan. Pos itu sebenarnya cepat, tapi surat  banyak  yang  dikembalikan  dengan  alasan-alasan  seperti  rumah  yang  bersangkutan dalam  keadaan  kosong,  alamat  tidak  dikenali  dan  yang  bersangkutan  pindah,  sehingga hakim akan bermusyawarah untuk melakukan panggilan umum.  Dengan demikian, azas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan tidak tercapai.
2. Pengaturan  panggilan/pemberitahuan  para  pihak  melalui  domisili  elektronik  dan  surat tercatat sesuai dengan azas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dapat dilakukan dengan  melakukan  kerja  sama  yang  erat  antara  pengadilan  dan  PT  Pos  Indonesia (Persero)  dalam  bentuk  sosialisasi  peraturan,  pelatihan  dasar  pemanggilan  dan pemberitahuan,  pengajaran  hukum  acara  perdata  dasar  terhadap  petugas  pos,  dan  yang terakhir adalah dilakukan monitoring dan evaluasi secara teratur, konsekuen, dan terukur. Diharapkan asas peradilan yaitu sederhana, cepat, dan biaya ringan dapat tercapai dengan kerja sama yang erat antara pihak pengadilan dan PT Pos Indonesia (Persero).

## REFERENSI
Abdoel Jamali, Pengantar Hukum Indonesia , Jakarta: Raja Grafindo, 2007. Abdulkadir Muhammad, Hukum Acara Perdata Indonesia , Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2008
Bambang Sugeng, Pengantar Hukum Acara Perdata , Jakarta: Prenamdia, 2013. Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum , Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003. Departemen  Pendidikan  Nasional, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia, Pusat  Bahasa  (Edisi Keempat), Jakarta, 2012.
Fajlurrahman  Jurdi,  dkk., Hukum  Acara  Peradilan  Tata  Usaha  Negara ,  Yogyakarta: Rangkang Education, 2015.
Henry  P.  Panggabean. Fungsi  Mahkamah  Agung  dalam  Praktik  Sehari-Hari . Jakarta:  Sinar Harapan, 2001.
Jimly Asshiddiqie, Perihal Undang-Undang , Jakarta: Konstitusi Press dan PT Syaami Cipta Media, 2006.
Jimly Asshiddiqie. Konstitusi dan Konstitusionalisme . Jakarta: Sinar Grafika, 2011. Jimly Asshiddiqie, Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer , Papper. Disampaikan dalam Wisuda Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, 23 Maret 2004 dalam Simbur Cahaya No. 25 Tahun IX Mei 2004 ISSN No. 14110-0614
King  Faisal  Sulaiman, Teori  Peraturan  Perundang-undangan  dan  Aspek  Pengujiannya , Yogyakarta: Thafa Media, 2017.
Manan  Bagir  dikutip  dalam  Maria  Farida  Soeprapto  Indrati  Farida  Maria, Ilmu Perundangundangan , Yogyakarta: kanisius, 2007.
M. Khozim, Sistem Hukum Perspektif Ilmu sosial , Bandung: Nusa Media, 2009. M. Yahya Harahap, S.H., Hukum Acara Perdata. 2005 Mahendra  Kurniawan,  dkk, Pedoman  Naskah  Akademik  PERDA  Partisipatif ,  Jogjakarta: Kreasi Total Media, 2007, Cet. Ke 1.
Mahkamah Agung, Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035, Jakarta, Mahkamah Agung RI , 2010.
Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Perundang-undangan , Yogyakarta: kanisius, 2007. Moh.  Mahfud  MD, Membangun  Politik  Hukum,  Menegakan  Konstitusi ,  Jakarta:  Raja Grafindo Persada, 2010.
Muhaimin, Metode Penelitian Hukum , Mataram: Mataram University Press, 2020. Muhammad  Yamin ,  Proklamasi  dan  Konstitusi  Republik  Indonseia ,  Jakarta:  Ghalia Indonesia, 1982.
Nur Rasaid, Hukum Acara Perdata , Jakarta:Sinar Grafika, 1999. Nur  Agus  Susanto, Dimensi  Aksiologis  Dari  Putusan  Kasus  “ST”  Kajian  Putusan Peninjauan  Kembali  Nomor  97  PK/Pid.Sus/2012,  Jurnal  Yudisial  Vol.  7  No.  3 Desember 2014.
O. Notohamidjojo, Makna Negara Hukum , Jakarta: BadanPenerbit Kristen, 1970. Padmo  Wahyono, Guru  Pinandita ,  Jakarta:  Badan  Penerbit  Fakultas  Ekonomi  Universitas Indonesia, 1984.
Philipus  M.Hadjon, Perlindungan  Hukum  Bagi  Rakyat-  Sebuah  Studi  Tentang Prinsipprinsipnya,  Penanganannya  Oleh  Pengadilan  Dalam  Lingkungan  Peradilan Umum  Dan  Pembentukan  Peradilan  Administrasi  Negara ,  Surabaya:  Bina  Ilmu, 1987.
PN-Padang, Optimalisasi Peradilan Elektronik Dalam Mewujudkan Peradilan Yang Agung. Padang, PN-PADANG
Prof.  Dr.  Budiman  Ginting,  S.H.,  M.Hum. Perkembangan  Hukum  Perdata  di  Indonesia Pembaharuan terhadap Hukum Perdata di Indonesia.
Putera Astomo, Ilmu Perundang-undangan , Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum , Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
Rendra  Widyakso,  S.H.  Pilar-pilar  Hukum  Progresif  Menyelami  Pemikiran  Satjipto Rahardjo, 2017.
S.J.  Fockema  Andreae  dikutip  dalam  Maria  Farida  Indrati  Soeprapto, Ilmu Perundangundangan , Yogyakarta: kanisius, 2007.
Sarwono, Hukum Acara Perdata , Jakarta: Sinar Grafika, 2011. Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum ¸Bandung: PT Citra Aditya,2004. Sabilai’ula  Adri, Tesis  :  Efektivitas  Penerapan  Persidangan  Secara  Elektronik  (Studi Pengadilan Agama Cirebon) , 2021. Suastika  Gede,  dkk. Mekanisme  Persidangan  Secara  Daring  Dalam  Penyelesaian  Perkara Pidana  Pidana  Pada  Masa  Pandemi  COVID-19  Di  Wilayah  Pengadilan  Negeri Denpasar, 2021.
Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat , Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia , Jakarta: Ichtiar, 1962.
Wijaya Hendra Ade, Keberadaan  Konsep  Rule  by  Law  (Negara Berdasarkan  Hukum) Di dalam  Teori  Negara    Hukum  the  Rule  of  j  Law,  Magister    Ilmu  Hukum  Universitas Udayana, Denpasar, 2013.
Indonesia, Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  Indonesia,  Undang- Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman Nmor 48 Tahun 2009 . Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata, Peraturan  Mahkamah  Agung  Tentang  Perubahan PERMA  No.  1  Tahun  2019  Tentang  Administrasi  Perkara  Dan  Persidangan  Di Pengailan Secara Elektronik, PERMA No. 7 Tahun 2022.