## J URNAL I LMU P OLITIK D AN P EMERINTAHAN
DOI: https://doi.org/10.37058/jipp.v8i2.5702
Volume 8, Nomor 2, November 2022, pp. 1-14 E-ISSN: 2776-6284 | P-ISSN: 2301-8453
Received 26 Oktober 2022 ●Revised 30 November 2022 ●Accepted 1 Desember 2022

## Realitas Partisipasi Publik dalam Proses Legislasi Ditengah Pandemi: Overview dalam Perspektif Pemenuhan  HAM
Nur Hamidah Panca Murti 1 , Nur Salmah 2
1 Prodi Ilmu Politik konsentrasi Kebijakan Publik, Universitas Bakrie
2 Prodi Ilmu Politik konsentrasi Hubungan Internasional, Universitas Bakrie pancakancit@email.com, nursamaa27@email.com
*Email Korespondensi: pancakancit@email.com

## ABSTRACT
In  the  last  two  years,  the  pandemic  has  restricted  various  public  activities.  However,  the  DPR  and  the Government  took  advantage  of  this  moment  of  limitation  on  community  activities  to  discuss  and  pass several  important  laws  that  affect  many  people's  lives  in  a  non-participatory  process.  The  Employment Creation Act and the Minerva Law are the reality of how the legislators ignore the fundamental right of the community to participate in the formation of the law. This study elaborates on the fact that the legislators in carrying out pseudo-procedural participation and not substantive. The process of drafting the two laws is reviewed and compared to show how the pandemic has become an opportunity to violate people's rights. This study also examines the conception and application of substantial participation in providing protection and guarantees for fulfilling human rights in the legislative process. The digital era increasingly developing in the future is expected to be an opportunity to realize meaningful participation in the formation of laws in Indonesia.
Keywords: Pandemic; Public Policy; HAM; Participation; Society.

## ABSTRAK
Dalam dua tahun terakhir, pandemi telah membatasi berbagai aktivitas publik. Namun DPR dan Pemerintah justru  memanfaatkan  moment  pembatasan  aktivitas  masyarakat  ini  untuk  membahas  dan  mengesahkan sejumlah  Undang-Undang penting  yang  berpengaruh atas hajat  hidup  orang banyak  dengan  proses yang tidak partisipatif. Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Minerba menjadi realitas bagaimana pembentuk  Undang-Undang  mengabaikan  hak  dasar  masyarakat  untuk  turut  serta  dalam  pembentukan Undang-Undang.  Penelitian  ini  mengelaborasi  bagaimana  realitas  pembentuk  Undang-Undang  dalam menjalankan  partisipasi  prosedural  yang  semu  dan  tidak  substantif.  Proses  penyusunan  kedua  Undang- Undang  tersebut  diulas  dan  dibandingkan  untuk  memperlihatkan  bagaimana  pandemi  justru  menjadi kesempatan untuk melanggar hak-hak masyarakat. Penelitian ini mengulas pula bagaimana konsepsi dan penerapan  partisipasi  substantial  dalam  memberikan  perlindungan  dan  jaminan  pemenuhan  hak  asasi manusia  dalam  proses  legislasi.  Era-digital  yang  makin  berkembang  ke  depan  diharapkan  menjadi kesempatan  dalam  merealisasikan  meaningful  participation  dalam  pembentukan  Undang-Undang  di indonesia.
Kata Kunci: Pandemi; Kebijakan Publik; HAM; Partisipasi; Masyarakat.

## PENDAHULUAN
Merebaknya Pandemi Covid 19  telah membatasi berbagai aktivitas masyarakat baik secara global maupun nasional. Rangkaian kebijakan pembatasan seperti lockdown atau social distancing dipilih  oleh  Pemerintah berbagai  negara  untuk  membatasi  interaksi  publik  sebagai  bagian  dari upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Pembatasan interaksi ini telah membuat seluruh aktivitas publik, termasuk aktivitas pemerintah turut terganggu. Seketika pelayanan publik atau aktivitas pemerintahan harus beradaptasi dengan  memindahkan bentuk  kegiatannya dari luring menjadi daring. (Publik, 2021).
Tentu  perubahan  ini  berdampak  bagi  publik  yang  dilayani.  Tidak  semua  masyarakat dengan mudah dapat beradaptasi untuk mengikuti layanan daring yang dibuat pemerintah. Banyak kalangan  masyarakat  yang  akhirnya  makin  termarjinalkan  dengan  situasi  serba  online  ini.  Di tengah situasi yang terbatas, pemerintah tentunya tetap berupaya menjalankan tugas dan fungsinya. Agenda pembuatan kebijakan tetap berjalan meski di tengah situasi yang terbatas. Menariknya, selain  pembuatan  kebijakan  terkait  penanganan  pandemi  yang  dihasilkan,  Pemerintah  juga membuat  berbagai  lompatan  dengan  membahas  dan  mengeluarkan  UU  sektoral  yang  bersifat strategis dan berhubungan dengan hajat hidup masyarakat banyak.
Dalam  penelitian  ini  hal  terbaru  yang  penulis  ingin  ungkapkan  adalah  bahwa,  penulis melihat adanya pelanggaran dari segi  Hak Asasi  Manusia bagi masyarakat dalam upaya untuk ikut  berpartisipasi  aktif  dalam  proses  pembentukan  Rancangan  Undang-Undang  yang  akan menjadi suatu produk hukum yang disahkan dan diadopsi menjadi kebijakan untuk masyarakat luas. Dan disini  penulis menilai bahwa kondisi  pandemi kemarin  sangat  berpengaruh terhadap suatu kegiatan yang menyakut hajat orang banyak.
Setidaknya terdapat 2 (dua) UU penting dan strategis yang dibuat Pemerintah dan DPR selama pandemi, yang menjadi perhatian publik baik dari sisi proses maupun konten pengaturan, yaitu UU Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja  (UU Ciptaker) dan UU Nomor 3 tahun 2020 Tentang  Pertambangan  Mineral  dan  Batubara  (UU  Minerba).  UU  Ciptaker  menarik  perhatian publik karena keberadaannya menggunakan metode omnibus law langsung menggantikan 78 UU secara sekaligus. Prosesnya pun demikian singkat untuk menyelesaikan UU yang memiliki lebih kurang  1000  halaman  ini.  UU  ini  sendiri  akhirnya  diajukan  oleh  sekelompok  masyarakat  ke Mahkamah Konstitusi untuk dilakukan uji materiil. MK berdasarkan Putusan Nomor 27/PUU- VII/2009 menyatakan “Menimbang bahwa terlepas dari putusan dalam pokok permohonan a quo Mahkamah  memandang  perlu  untuk  memberikan  batasan  waktu  atau  tenggat  suatu  Undang-

## J URNAL I LMU P OLITIK D AN P EMERINTAHAN

## Undang dapat diuji secara formil”. (Hakim Konstitusi, 2021)
Kedua UU yang penulis jadikan acuan dalam penyusunan artikel ini adalah karena kedua UU  ini  merupakan  salah  satu  dari  beberapa  UU  yang  juga  disahkan  serta  mengandung kontroversial dalam proses penyusunannya. Kami menilai bahwa seharusnya pemerintah dapat lebih  memerhatikan  unsur-unsur  yang  harus  ada  dan  tidak  boleh  dilewatkan  dalam  prosesi pembentukan suatu Rancangan Undang-Undang. Dikarenakan dalam proses legislasi UU Cipta Kerja  dan  UU  Minerba  terdapat  sebuah  praktik  buruk  yang  terus  melaju  tanpa  terbendung meskipun gelombang penolakan terus menguat.
Bahkan  praktik  buruk  legislasi  ini  bertolak  belakang  dengan  tujuan  DPR  dan  Presiden ketika  melakukan  pembahasan  yaitu  melakukan  penataan  regulasi.  Proses  pembentukan  UU Ciptaker dan UU Minerba ini menunjukkan, bahwa kerja DPR dalam menjalankan fungsi legislasi yang  dimilikinya  tidak  baik.  Seharusnya  hal  ini  perlu  adanya  pengawasan  terhadap  kebijakan pemerintah dalam penanganan Covid-19 tetapi, DPR malah mengurusi legislasi yang masih dapat ditunda  sampai  pandemi  berlalu  dan  kemampuan  masyarakat  untuk  berpartisipasi  dalam pembentukan  suatu  UU  dapat  kembali  membaik.  Proses  yang  dijalankan  tidak  transparan  dan partisipatif  menjadi  suatu  hal  yang  tidak  dapat  dihilangkan  dalam  menggambarkan  proses  UU Ciptaker dan UU Minerba.
Dari penjelasan ini maka akan menimbulkan perbedaan pandangan dan juga ketidak jelasan dalam makna yang sebenarnya, apakah selanjutnya UU ini tetap diberlakukan atau ditangguhkan untuk sementara waktu. Dan konsekuensi yang timbul setelah adanya Putusan MK ini adalah UU Ciptaker  tidak  dapat  diuji  secara  materiil  lagi  karena  telah  kehilangan  objeknya.  Tetapi  dari demikian itu yang diminta untuk diperbaiki oleh MK adalah aspek formil atau dalam hal ini proses pembuatannya. Namun tidak menutup kemungkinan akan terdapat perubahan pada aspek materiil karena  diperlukannya  pengulangan  seluruh  tahapan  legislasi  pembuatan  UU  Ciptaker.  Hal  ini dilakukan karena dalam putusan MK juga menyatakan bahwa dalam proses pembuatannya harus terdapat partisipasi publik.Hal ini tentu menimbulkan polemik di tengah kehidupan masyarakat. Undang-undang yang dibentuk tanpa partisipasi publik akan menimbulkan beberapa persoalan dan tidak efektif. (Muhammad et al., 2021)
Dalam pembatasan aktivitas di masyarakat, pemerintah telah melakukan proses legislasi yaitu ingin mengesahkan UU Cipta Kerja dan UU Minerba, yang dalam praktik realita di lapangan mengurangi  peran  partisipasi  publik.  Dan  tantangan  partisipasi  publik  dalam  kasus  revisi  UU
Minerba mendapatkan banyak penolakan dari berbagai pihak masyarakat karena substansi RUU Minerba  dinilai  merugikan  karena  isinya  lebih  banyak  berpihak  pada  kepentingan  perusahaan pertambangan dan hal ini tentu sangat tidak memenuhi kepentingan masyarakat dan merugikan karena dapat menimbulkan kerusakan lingkungan. (Riskiyono, 2016)
Dan  permasalahan  disini  yang  menjadi  sorotan  adalah  pemerintah  dinilai  mengambil kesempatan di tengah pandemi ini dengan merevisi UU Minerba ini hanya dalam kurun waktu tiga bulan. Oleh karena itu masyarakat menuntut agar diajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi atas UU Minerba ini. Tetapi dalam praktiknya ditemukan bahawa pembahasan RUU Minerba justru dilakukan secara tertutup yang seharusnya dapat terbuka untuk umum agar bisa transparan dalam pengecekan pengujiannya.
Jika  dilihat  perspektif  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  dalam  hak  partisipasi  publik  dalam penyusunan  suatu  kebijakan  atau  proses  legislasi  bisa  dilihat  bahwa  hak  masyarakat  harus diikutsertakan  di  dalam  penyusunan  Undang-undang.  Tentu  hal  ini  hak  partisipasi  untuk mengeluarkan kebebasan dalam berpendapat bisa terlaksana dengan baik. Dalam konsep negara demokratis, sebagai sebuah penuangan aspirasi masyarakat. Sehingga tindakan negara tidak dapat dilakukan  secara  sewenang-wenang  dan  harus  sesuai  dengan  keputusan  yang  telah  disepakati. Namun, faktanya bahwa penyusunan UU Cipta Kerja dan UU Minerba hak partisipasi publik tidak tersalurkan dengan baik.
Konteks ini tentu menjadi sebuah pertanyaan dari masyarakat tentang hak partisipasi publik akan penyusunan UU Cipta Kerja dan UU Minerba. Melihat perspektif HAM akan menjadi sebuah acuan bagi masyarakat untuk mengeluarkan aspirasi tentang penyusunan kebijakan yang dilakukan pemerintah.

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang dipaparkan secara deskriptif, memiliki pengertian adanya aktivitas fokus pada pengamatan yang mendalam pendekatan dengan format ini dianggap mampu menjelaskan penelitian yang dirujuk melalui prespektif  HAM dalam melihat realitas partisipasi publik dalam pembentukan UU Cipta Kerja dan UU Minerba. Dalam penelitian ini didukung dengan fakta dan proses legislasi dari pembentukan UU Cipta Kerja dan UU Minerba. Disisi lain, penulis melakukan studi pustaka, untuk memperdalam analisis sehingga membentuk sebuah  pandangan  baru.  Studi  pustaka  dilakukan  dengan  mengumpulkan  data  sekunder  yang berasal dari jurnal penelitian, buku, hasil laporan pemerintah untuk memperoleh informasi yang

## J URNAL I LMU P OLITIK D AN P EMERINTAHAN
lebih dalam terhadap kasus ini. Dalam informasi ini yang akan kita peroleh untuk memperkuat pembahasan  kasus  ini.  Untuk  membantu  pembaca  dalam  memahami  kasus  agar  pemikiran pembaca dapat terbuka dan mendapatkan ilmu baru.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Tahapan penyusunan Undang-Undang Cipta Kerja yang berlangsung.
Berdasarkan penelitian jurnal yang penulis dapatkan bersumber dari TATOHI Jurnal Ilmu Hukum Universitas Pattimura. (Saiya et al., 2021)
1. Penyusunan Awal
• Substansi dibahas  pada Sidang Kabinet,  Rapat terbatas Kabinet, Rapat Koordinasi dan Rapat panitia antar Kementerian/Lembaga.
• Melibatkan  akademisi,  Pengamat  atau  Akhi,  Serikat  Pekerja,  Pelaku  UMK,  LSM dan pemangku kepentingan lainnya.
• Kementerian  Hukum  dan  HAM  melakukan  pengharmonisasian  substansi  dan legal draftting naskah akademik dan RUU Cipta Kerja. Berdasarkan Kepmenko Perekonomian Nomor  121  Tahun  2020  dan  Kopmenko  Perekonomian  Nomor  138  Tahun  2020,  Pemerintah melibatkan serikat pekerja, praktisi, dan pelaku usaha.
2. Disampaikan ke Presiden
Ratas Presiden: RUU Omnibus Law Ciptaker Masuk Tahap Finalisasi, 15 Januari 2020
3. RUU Ciptaker ditetapkan sebagai Prolegnas Prioritas tahun 2020
DPR  RI  menetapkan  RUU  Ciptaker  sebagai  Program  Legislasi  Nasional  (Prolegnas  Prioritas tahun 2020 di Rapat Paripurna 22 Januari 2020.
4. Diajukan ke DPR RI
• Presiden  menyampaikan  RUU  Ciptaker  kepada  Ketua  DPR  RI  melalui  Surat Presiden Nomor: R-06/Pres/02/2020 tanggal 7 Februari 2020.
• Menko  Perekonomian  bersama  Menteri  terkait  menyampaikan  Surat  Presiden  dan naskah RUU Ciptaker kepada Ketua dan Wakil Ketua DPR RI tanggal; 12 Februari 2020.
5. Konsultasi Publik
• Dialog Publik di Universitas Airlangga Surabaya pada 28 Februari 2020.
• Penyerapan Aspirasi Publik di Universitas Padjajaran Bandung pada 1 Maret 2020.
• Diskusi Publik di kampus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada 11 Maret 2020.
• Diskusi Publik di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta pada 12 Maret 2020.
• Diskusi Publik di Universitas Trisakti Jakarta pada 13 Maret 2020.

## 6. Dibentuk Panja
Badan  Legislasi  (Baleg)  DPR  RI,  DPD  RI,  dan  Pemerintah  melakukan  rapat  perdana untuk membahas RUU Ciptaker pada tanggal 14 April 2020. Dalam rapat tersebut, Panitia Kerja (Panja) RUU Cipta Kerja resmi dibentuk.
Dari penjelasan mengenai  tahapan pembentukan UU Ciptaker di  atas, terdapat  tahapan yang masih terlewatkan atau tidak dilaksanakan oleh pembentuk peraturan yaitu tahap penyusunan awal UU Ciptaker pada huruf b. Pada huruf b ini berisikan bahwa pembentukan peraturan telah melibatkan akademisi, Pengamat/Ahli, serikat Pekerja/Buruh, Pelaku UMK, LSM , dan pemangku kepentingan  lainnya.  Namun  yang  menjadi  perhatian  disini  adalah  realitas  dalam  prakteknya disampaikan oleh Wakil Presiden (Wapres) Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Iswan Abdullah beliau menyampaikan bahwa mereka tidak mendapatkan draft RUU Ciptaker apalagi dilibatkan di dalam pembentukan RUU Ciptaker yang sebagaimana dijelaskan dalam pembahasan huruf b diatas. Hal ini juga ditemukan permasalahan yang berkaitan dengan kejelasan draft RUU Ciptaker  ini  sehingga  pada  kasus  LSM  yang  diundang  Kantor  Staf  Presiden  (KSP)  mereka menolak untuk datang dikarenakan permasalahan  yang sama.  (Saiya et al.,  2021). Pelanggaran yang  ditemukan  terhadap  pembentukan  UU  Ciptaker.  Dalam  Pasal  96  UU  No.12  Tahun  2011 tentang  Pembentukan  Perundang-undangan  sangat  jelas  mengatakan  bahwa  partisipasi masyarakat sangatlah penting. Pertama, berkaitan dengan penyusunan menggunakan aturan main dalam Menyusun UU Ciptaker yaitu dengan metode omnibus, yang menjadi sorotan disini adalah ketika  ada  perubahan  dalam  UU  Nomor  12  tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan  yang  diubah  menjadi  UU  Nomor  15  tahun  2019  disini  tidak  ada pembahasan  mengenai  perihal  penggunaan  metode  omnibus  dalam  pembuatan  peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu jelas dampaknya akan membuat UU bisa diberlakukan tanpa adanya aturan yang memadai. (Disurya et al., 2021)
Kedua,  tentang  metode  omnibus  yang  digunakan.  “Metode  satu  untuk  semua”  namun dalam  prakteknya  mendatangkan  problem  lainnya  antara  lain  tidak  dijelaskan  dengan  detail seberapa  luas  satu-dua  hal  subtantif  atau  beberapa  yang  minor  tersebut.  Karena  seharusnya Omnibus  digunakan  untuk  beberapa  kluster  yang  lebih  mirip  dan  problem  disini  yaitu  RUU Ciptaker  menggabungkan  11  kluster  yang  corak  serta  paradigma  hukum  yang  berbeda.  Oleh

## J URNAL I LMU P OLITIK D AN P EMERINTAHAN
karena perbedaan kluster yang berbeda ini sehingga penyusunan ini menjadi membingungkan. Dan karena di dalam UU No.12 tahun 2011 belum mengatur tentang model omnibus makanya dalam hal  ini  banyak  ketentuan  yang  dilanggar.  Dikaitkan  dengan  realitanya  yang  juga  kurang membangun partisipasi publik didalam menyusun pada tiap-tiap kluster didalam pembahasannya, jelas ini melanggar dalam proses yang seharusnya dilakukan dalam pembuatan UU. (Dhikshita et al., 2022)
Ketiga,  pelanggaran  yang  dilakukan  adalah  mengenai  proses  yaitu  pelanggaran  karena pembahasan yang dilakukan secara terburu-buru, tidak transparan dan tanpa partisipasi publik. Hal ini bertentangan dengan Pasal 18 UU No. 12 tahun 2011 yang mewajibkan penyusunan UU untuk memperhatikan aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat, Pasal 96 UU No.12 Tahun 2011 yang mengatur bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan tulisan, melalui RDPU, Kunjungan Kerja, Sosialisasi maupun Seminar, lokakarya dan atau diskusi yang mana masyarakat itu adalah semua orang yang punya kepentingan dan dari semua hal di atas  tersebut dilanggar. (Law, 2021)
Keempat,  UUD  1945  memberikan  lima  tahapan  UU  yakni;  pengajuan,  pembahasan, persetujuan, pengesahan dan pengundangan. Yang dicermati dari lima hal ini adalah pada proses pengajuan disini tidak ada partisipasi masyarakat. Kelima, kudeta redaksional. Pelanggaran yang dilakukan  ini  sangat  fatal  karena  haram  hukumnya  jika  melakukan  perubahan  setelah  tahapan persetujuan.

## Unsur penting partisipasi masyarakat  dalam pembentukan UU  Ciptaker  yang tidak  ada dinilai membatasi Hak Asasi Masyarakat (HAM).
Perlu  dipahami  bahwasannya  pentingnya  partisipasi  dalam  pembentukan  suatu perancangan suatu produk hukum karena ini berkaitan dengan kebutuhan hajat orang banyak. Jika sampai  terjadi  penyelewengan  dalam  penyusunanya  dengan  upaya  menghilangkan  partisipasi masyarakat tentu akan menjadi suatu pertanyaan, untuk siapa tujuan dibentuknya UU ini? Jika mengikuti sesuai pedoman yang ada yaitu dengan adanya suatu kebijakan yaitu dapat diharapkan bisa menyelesaikan suatu permasalahan yang timbul dimasyarakat maupun juga dapat memenuhi kebutuhan  dari  masyarakat  itu  sendiri.  ( Pengesahan UU Cipta Kerja : Legislasi Tanpa Ruang Demokrasi , n.d.)
Dan jika kita lihat dari perspektif HAM maka dapat dilihat bahwa akan terdapat asas-asas
yang dilanggar dalam prakteknya ini. misalnya hak dalam menyampaikan pendapat atau aspirasi. Masyarakat dalam hal ini dibatasi untuk dapat memberikan masukan mereka terkait pembuatan UU  Ciptaker  ini.  Padahal  dalam  Pasal  96  UU  Nomor  12  Tahun  2011  menyebutkan  bahwa masyarakat  berhak  memberikan  masukan  secara  lisan  dan/atau  tertulis  dalam  pembentukan peraturan  perundang-undangan.  uga  sebagai  contoh  lainnya  bahwa  seharusnya  ada  asas keterbukaan  sebagaimana  yang  dimaksud  adalah  bahwa  dalam  Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan bersifat transparan dan terbuka. Sehingga masyarakat seharusnya memiliki akses yang seluas-luasnya untuk  dapat  mengetahui  info  terkait  penyusunan  RUU  Ciptaker ini. (Disurya et al., 2021).
Dalam  hal  ini  proses  pembentukan  UU  Ciptaker  ini  melangkahi  prosedur  yang  sangat penting  ini  karena  tidak  adanya  keterbukaan  ini  sehingga  membatasi  masyarakat  untuk memberikan aspirasinya ataupun mengetahui apa saja yang dibahas dan juga yang menjadi topik permasalahan yang menjadi masalah di dalam isi dari UU Ciptaker ini. Dan dari sini kita dapat mengetahui arti pentingnya partisipasi masyarakat dalam penyusunan suatu produk pemerintah dalam hal  ini kebijakan yang tentu nantinya masyarakat  juga yang akan  menjadi  sasaran yang merasakan manfaat dari adanya kebijakan ini. ( RUU CIPTA KERJA: PROSES LEGISLASI YANG UGAL-UGALAN , n.d.)
Tahapan penyusunan Undang-Undang Minerba yang berlangsung.
• Tahap Penyusunan
Revisi RUU Minerba dimulai sejak tahun 2015, dimana perubahan RUU Minerba tersebut masuk  ke  dalam  Prolegnas  2015-2019  dan  telah  menjadi  prioritas  di  2015, 2016,  2017  dan 2018.
7. Dalam  proses  penyusunan  RUU  yang  dilakukan  oleh  tim  penyusunan  RUU  dari  Badan Keahlian  Dewan  Setjen  DPR  RI,  dilakukan  dengan  menerima  berbagai stakeholder diantaranya:
• Dinas  Kehutanan  Provinsi  Kalimantan  Timur,  Dinas  Pertambangan  Provinsi  Kalimantan Timur,  Dispenda  Provinsi  Kalimantan  Timur,  Jatam  Provinsi  Kalimantan  Timur,  BLH Provinsi  Kalimantan  Timur,  Kadin  Provinsi  Kalimantan  Timur,  Kanwil  BPN  Provinsi Kalimantan Timur, Fakultas Teknik Universitas Mulawarman.
• Fakultas  Teknik  Pertambangan  Universitas  Hasanuddin  Sulawesi  Selatan,  WALHI Sulawesi Selatan, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas

## J URNAL I LMU P OLITIK D AN P EMERINTAHAN
Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan, BLH Provinsi Sulawesi Selatan.
• PT  MIFA  Bersaudara,  Nagan  Raya,  Provinsi  Aceh,  Dinas  Pertambangan  dan  Energi Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala.
• Dinas  Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral  Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat,  Universitas Muhammadiyah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Walhi Provinsi Nusa Tenggara Barat, PT. Newmont Nusa Tenggara; dan Kadin Provinsi Nusa Tenggara Barat.
8. Selain itu, Komisi VII DPR RI juga melakukan RDP/RDPU dengan stakeholder terkait untuk mendapatkan masukan untuk penyempurnaan Minerba. Beberapa masukan antara lain :
a. R. Sukhyar (mantan Dirjen Minerba)
Lembaga  Pendidikan  (Universitas  Indonesia,  Universitas  Gadjah  Mada,  ITB, Universitas UPN Veteran, Universitas Sriwijaya)
b. Assosiasi  (Assosiasi  Nickel  Indonesia  (ANI),  Assosiasi  Jasa  Pertambangan Indonesia (ASPINDO)
c. Dr. Ahmad Redi, SH, MH
d. Melakukan  kunjungan  kerja  ke  daerah  (Provinsi  Kepulauan  Riau,  Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Kalimantan Selatan)
9. Hasil dari penyusunan Minerba tersebut, terdapat perubahan peraturan yang cukup banyak dan signifikan terhadap materi dan isi UU No. 4 tahun 2009, terdiri dari:
a. Perubahan Ketentuan = 68 Pasal
b. Penambahan Ketentuan = 27 Pasal
c. Penghapusan Ketentuan = 3 Pasal
d. Perubahan Penjelasan = 4 Pasal

## Tahap Pembahasan
1. Memasuki Periode 2019-2024 keanggotan DPR RI
2. Hasil Rapat Kerja Baleg DPR RI dengan Menteri Hukum & Ham RI dan Panitia Perancang UU  DPD  RI  pada  tanggal  16  Januari  2020  menyetujui  Perubahan  UU  No 4  Tahun  2009 dilanjutkan pembahasannya ( Carry Over ). (Publik, 2021)
3. Menindaklanjuti  hal  tersebut,  Komisi  VII  DPR  RI  pada  tanggal  13  Februari  2020 mengagendakan  Rapat  Kerja (Raker)  dengan  Pemerintah  untuk  melanjutkan pembahasan/pembicaraan Tingkat I dengan tahapan:
a. Pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Minerba.
b. Penetapan Anggota Panja RUU Minerba.
4. Panitia Kerja (Panja) Komisi VII DPR RI bersama Pemerintah melakukan pembahasan dari tanggal 17 Februari 2020 hingga 11 Maret 2020. Selanjutnya pada hari Selasa, 31 Maret 2020 dilakukan Rapat Internal Komisi VII DPR RI secara Virtual, terkait penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Panja RUU Minerba.
5. Selanjutnya, berdasarkan surat Pimpinan DPR RI No LG/04666/DPR RI/IV2020 tanggal 1 April 2020, diagendakan Raker Pengambilan Keputusan pada akhir Pembicaraan Tingkat I, pada hari Rabu, 8 April 2020.
6. Pada  tanggal  7  April  2020,  Panja  RUU  Minerba  menerima  Tim  Peneliti  Fakultas Hukum Universitas Indonesia
7. Pada  tanggal  21  April  2020,  Panja  RUU  Minerba  bersama  Pemerintah  melakukan Konsolidasi Kelanjutan Pembahasan RUU
8. Pada tanggal 27 April 2020, Panja menerima Pandangan dan Masukan dari Komite II DPD RI.
9. Pada tanggal 06 Mei 2020, Panja RUU Minerba melakukan rapat dengan Pemerintah, dengan agenda penyampaian hasil harmonisasi RUU Minerba dengan RUU Cipta Kerja.
10. Pada  tanggal  11  Mei  2020,  dilaksanakan  Raker  Pembicaraan  Tingkat  I/Pengambilan Keputusan RUU Minerba.
11. Pada  tanggal  12  Mei  Pembicaraan  Tingkat  II/  Pengambilan  keputusan  dalam  Sidang Paripurna
Jika  dilihat  dari  penjelasan  mengenai  penyusunan  perubahan  RUU  Minerba,  terdapat suatu  hal  yang  terlewatkan  dari  pembentukan  RUU  Minerba  ini.  Hal  ini  dilihat  dari  pemohon yang  mendalilkan  bahwa  Pembahasan  RUU  Minerba  dilakukan  secara  tertutup  dan  tidak dilaksanakan di gedung DPR. “Padahal UU No. 17 Tahun 2014 tentang MD3 dan Tata Tertib DPR menyatakan semua rapat di DPR pada dasarnya bersifat terbuka, dapat  dilakukan  tertutup  hanya apabila  terkait  dengan  rahasia  negara  atau  kesusilaan.”.  (Publik,  2021).  Pemohon  menilai pembahasan  RUU  Minerba  telah  melanggar  pasal  5  huruf g  UU.No.  12  Tahun  2011  tentang Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan  terkait  asas keterbukaan. (Publik, 2021).  Dalam pembentukan  pembahasan  dari  awal  hingga  akhir bersifat  transparan  dan  terbuka.  Agar masyarakat dapat menuangkan aspirasi dan gagasan sehingga mempunyai kesempatan untuk bisa

## J URNAL I LMU P OLITIK D AN P EMERINTAHAN
ikut berkontribusi dalam RUU Minerba ini.
Selain,  pembahasan  ini  tidak  dilakukan  dengan  audiensi,  RDPU maupun penyerapan aspirasi  dengan  stakeholder  baik  dengan  kalangan  pakar,  kelompok masyarakat,  maupun perguruan tinggi yang mengajukan permohonan itu diabaikan. Revisi UU Minerba salah satunya melihat  konteks  prosedural,  dengan  partisipasi  yang  merujuk  pada  3  pilar  yaitu  akses  atas informasi, partisipasi dalam pengambilan keputusan dan keadilan.  (Publik,  2021).  Namun,  tidak ada  satu  pun  dari  ketiga  itu  yang  terpenuhi.
Faktanya, sulitnya untuk mendapatkan naskah draf RUU bahkan setelah disahkan menjadi undang-undang.  Dilihat,  bahwa  pembahasan  RUU  Minerba  pada  momen  pandemi  Covid  19 dilakukan secara sengaja oleh pembuat kebijakan untuk strategi pelemahan dengan mengurangi keributan. Pembahasan sampai pengesahan dilakukan saat masyarakat tidak bisa menggunakan hak  partisipatif  secara  optimal  seperti  berkumpul  dan  berunjuk  rasa,  karena  dilakukannya pembatasan fisik untuk menekan laju pandemi Covid 19 di Indonesia dari April sampai Mei 2020.
Signifikasi RUU Minerba secara subtansial bahwa sifatnya strategis karena menyangkut hajat hidup  orang banyak terutama masyarakat  sekitar pertambangan.RUU Minerba juga tidak bisa berjalan sendiri karena harus selaras dengan regulasi lain. Dilihat UU Minerba rentan untuk dikendalikan kelompok kepetingan tertentu dan menyingkirkan hajat hidup masyarakat di sekitar pertambangan. Realitas lainnya di tengah pandemi corona, ,pemerintah dan DPR mengesahkan perubahan RUU Minerba  yang dinilai menuai kontroversi  dan  kejanggalan.  Alasan  kontroversi dari perubahan RUU Minerba karena memperlihatkan manipulasi antara oligarki pemerintah dan oligarki perusahaan. Permasalahan ini setidaknya memiliki 4 soalan. Pertama, dimensi peralihan kewenangan  pemerintah  jika  dilihat  sejarahnya  pembagian  kewenangan  selalu  mengalami perubahan- perubahan.
Kedua,  soal  imunitas  pemerintah  pemberian  izin  pertambangan,  yang  dilihat bahwa pemerintah  berlindung  di  payung  norma  dan  dinilai  bisa  berpotensi  terjadi  korupsi. Ketiga, ancaman  lingkungan  dan  masyarakat  sekitar  terhadap  tambang,  dinilai  UU  Minerba tidak lagi peduli dengan dampak yang merenggut nyawa masyarakat dan keempat, keistimewaan  terhadap taipan tambang dalam perizinan dan aktivitas pertambangan, dimensi inilah menjadi pintu masuk oligarki  kekuasaan  dan  pemerintah.  Penerbitan  RUU  ini  seakan  kongkalingkong  antara  taian tambang dan pembentuk undang-undang untuk menggolkan UU ini sewaktu-waktu.
Unsur penting partisipasi masyarakat dalam pembentukan UU Minerba yang tidak ada dinilai membatasi Hak Asasi Masyarakat (HAM).
Jika dilihat dari perspektif HAM bahwa partisipasi publik di dalam suatu pembentukan RUU itu sangat penting. Tentu hal ini untuk melihat aspirasi yang diberikan oleh publik terhadap rancangan  kebijakan  pemerintah,  disisi  lain,  untuk  masukan  dan  saran untuk  pemerintah  agar pembentukan UU Minerba bisa berjalan sesuai dengan kebutuhan publik. Sudah dijelaskan bahwa ada pasal yang mengatur tentang keterbukaan terhadap perancangan perundang-undangan. Untuk itu mengapa pemerintah tidak bisa menjalankan setiap kebijakan yang dibuat secara transparan dan terbuka. Partisipasi publik menyangkut dengan HAM yang memberikan publik kebebasan untuk bisa beropini.
Dan prosedur pembentukan RUU Minerba tidak dilakukan dengan baik karena melewatkan keterbukaan untuk publik dalam ikut perancangan RUU Minerba. Sehingga banyak publik merasa bahwa pembentukan RUU Minerba kurang memuaskan. Tentu hal ini menjadi sebuah koreksi bagi pemerintah untuk memberikan ruang untuk publik bisa mengetahui setiap proses kebijakan yang dirancang. Melihat hal ini diketahui bahwa partisipasi publik dalam menilai kinerja pemerintah itu sangat  penting  yang  nantinya  tidak akan  adanya  persepsi  yang  beda  sehingga  memunculkan kontroversi antara pemerintah dan masyarakat luas

## SIMPULAN
Dari  penelitian  yang  sudah  penulis  terangkan  diatas  dapat  disimpulkan  bahwasanya permasalahan yang timbul akibat dari pengesahan UU Cipta Kerja dan UU Minerba sebagian besar karena  permasalahan  yang  terjadi  akibat  tidak  adanya  partisipasi  masyarakat  dalam  proses penyusunannya. Penulis menilai bahwasannya upaya melindungi HAM melalui cara yaitu dengan mengutamakan hak dasar masyarakat yaitu dapat ikut serta berperan aktif dalam penyusunan UU haruslah  “diutamakan”,  karena  nantinya  masyarakatlah  yang  sebagai  penerima  manfaat  dari kebijakan yang akan disahkan ini. Jika partisipasi masyarakat tidak ada maka akan berdampak pada masyarakat enggan untuk dapat menerima hasil UU yang sudah ditetapkan karena mereka akan berpikir jika itu bukanlah untuk kepentingan mereka.
Sebagai kritik dalam kasus ini adalah terbukti bahwa partisipasi masyarakat disini tidak dipentingkan oleh pemerintah selaku yang berwenang dalam penyusunan pembuatan kebijakan ini. sudah dijelaskan dalam pembahasan mengenai ada tahapan yang dilewatkan oleh pemerintah

## J URNAL I LMU P OLITIK D AN P EMERINTAHAN
yaitu  dalam  memberikan  fasilitas  kepada  publik  untuk  dapat  ikut  berperan  serta  dalam memutuskan  keputusan  untuk  hajat  orang  banyak  ini.  Partisipasi  masyarakat  juga  sebagai keharusan dalam diikutsertakan karena untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan hilangnya esensi dari tujuan yang diharapkan dari disahkannya kebijakan tersebut.
Saran yang dapat penulis berikan adalah pemerintah seharusnya dapat lebih mengutamakan kepentingan yang seharusnya pada saat itu lebih urgent pada saat itu momen yang sangat menjadi perhatian publik adalah ditengah kondisi masyarakat yang sangat terbatas karena adanya pandemi. alangkah  lebih  baiknya  seharusnya  pemerintah  menyelesaikan  terlebih  dahulu  permasalahan terkait di permasalahan akibat adanya pandemi. Jangan terlihat sibuk sendiri karena memikirkan menyelesaikan pengesahan UU yang sebetulnya pada saat itu belum menjadi hal yang penting karena terkendala untuk menyelesaikan masalah yang lebih besar yaitu pandemi.
Dijaman  yang  sekarang  sudah  penuh  dengan  kemajuan  teknologi  seharusnya  ini  bisa menjadi  peluang  bagi  pemerintah  agar  bisa  lebih  memanfaatkan  kemajuan  ini  dengan  bisa melakukan terobosan baru misalnya mengadakan konferensi terbuka mengenai pembahasan yang dilakukan  ini  bisa  secara online sehingga  harapannya  dengan  dilakukan  secara  online  ini jangkauan yang bisa di akses bisa lebih jauh lagi karena tidak terbatas dengan jarak lagi. Semua bisa diupayakan jika ada kemauan untuk upaya kemajuan bangsa ini secara bersama-sama.

## DAFTAR PUSTAKA
Afriyanti, F. (2009). Kronologis Proses Penyusunan Hingga Pembaharuan RUU Perubahan Atas UU No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, 2 (4), 1–8. Arifin, S. (2021). Illiberal tendencies in Indonesian legislation: the case of the omnibus law on  job creation. Theory and Practice of Legislation , 9 (3), 386–403.
https://doi.org/10.1080/20508840.2021.1942374
Dhikshita,  I.  B.  G.  P.  A.,  Sinta,  D.  C.,  &  Irawan,  C.  D.  (2022).  Politik  Hukum  dan  Quo Vadis Pembentukan  Undang-Undang  Dengan  Metode  Omnibus  Law  Di  Indonesia. Jurnal Legislasi Indonesia , 19 (2), 165–184.
https://ejurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/3
Disurya, R., Suryati, S.,  & Sardana,  L.  (2021). Pelanggaran Asas Dalam  Penyusunan Dan  Pengesahan  Undang-Undang  Cipta  Kerja. Solusi , 19 (1),  25–34. https://doi.org/10.36546/solusi.v19i1.319
Firman  Soebagyo  dan  Hendrik  Lewerissa  Terangkan  Proses  Pembentukan  UU  Cipta Kerja . (n.d.). https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17699&menu=2 Hakim  Konstitusi,  R.  P.  (2021).  S  ali  n  an  Putusan  Nomor  91/PUU-XVIII/2020. PutusanNomor 91/PUU-XVIII/2020 , 1–448. Law, P. U. O. (2021). Jurnal Obnimbus Law . 2 (2), 57–69.
Muhammad, T., Elven, A., Mahkamah, P., Atas, K., Kerja, U. C., Antisipasinya, K., Prof, A., Indrayana,  D.,  Ll,  M.,  Ph,  D.,  &  Siregar,  A.  R.  (2021).  Undang-Undang  Cipta Kerja :Konsekuensi dan Antisipasinya . November .
Pengesahan  UU  Cipta  Kerja :  Legislasi  Tanpa  Ruang  Demokrasi .  (n.d.). https://pshk.or.id/publikasi/pengesahan-uu-cipta-kerja-legislasi-tanpa-ruang- demokrasi/
Publik,  R.  P.  (2021). Laporan  Studi  Dokumen  Penguatan  Partisipasi  Publik  dalam  Proses Legislasi  di  Tengah  Pandemi  Covid-19 :  Proses  Pembentukan  Undang-Undang  dan Ruang Partisipasi Publik . Republik  Indonesia,  K.  (2022). Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2022  tentang Perubahan Kedua  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan Peraturan Perundang-undangan . 144881 .
Riskiyono,  Dj.  (2016). Pengaruh  Partisipasi  Publik  Dalam  Pembentukan  Undang- Undang : Telaah atas Pembentukan Penyelenggara Pemilu . RUU Cipta Kerja: Proses Legislasi yang Ugal-Ugalan . (n.d.). https://tatanegara.ui.ac.id/rilis-media-ruu-cipta-kerja-proses-legislasi-yang-ugal-ugalan/ Saiya, A. J., Alfons, S. S., Martha, H., & Tita, Y. (2021). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan  Undang-Undang  Cipta  Kerja  perizinan  ,  persyaratan  investasi  , ketenagakerjaan , administrasi pemerintah , dukungan riset Minimum Kabupaten / Kota maupun  Upah  Minimum  Sektoral  akan  dihapuskan  karena  upah  minimum  yan. Jurnal Ilmu Hukum , 1 (6), 618–626.