IMPLEMENTASI DANA DESA DI DESA AIR MELES BAWAH KECAMATAN CURUP TIMUR, REJANG LEBONG, BENGKULU
Muhammad Istan 1

## ABSTRAK
Dana desa ini dikelola oleh pemerintahan desa dengan aparaturnya, untuk membiayai kegiatan pembangunan desa, pemberdayaan, pemerintahan desa dan kemasyarakatan.  Dengan  sumber  daya  manusia  yang  terbatas,  baik  jumlah maupun kualitasnya, bagaimana pemerintahan desa Air Meles Bawah mengelola dana desa dalam dua tahun terakhir yaitu tahun 2015 dan 2016.
Penelitian ini dilakukan di desa Air Meles Bawah Kecamatan Curup Timur. Fokus pengamatan dalam penelitian ini adalah tentang efektivitas implementasi dana  desa pada  desa  Air  Meles  Bawah  tahun  2015  dan  2016.  Penelitian  ini menggunakan  data  kualitatif  dan  kuantitatif. Pada penelitian ini,  akan  dibahas terbatas  pada  hal-hal  yang  terdapat  analisis  evaluatif. Data  diperoleh  dengan berbagai cara (wawancara, observasi, intisari dokumen, dan sebagainya).
Hasil Penelitian menunjukkan bahwa dana desa di desa Air Meles Bawah digunakan  untuk  pembangunan  fisik  dan  non  fisik.  Penggunaan  dana  desa mengikuti  rencana  yang  sudah  disusun  oleh  pemerintah  desa  dalam  bentuk dokumen RPJMDes. Pencairan dana desa melalui tiga tahapan, yang mana setiap tahap memerlukan persyaratan tertentu. Pelaporan penggunaan dana desa dibuat dalam  dua  bentuk  yaitu  laporan  kemajuan  kegiatan  yang  dilaporkan  setiap  tiga bulan  sekali  kepada  pihak  kecamatan,  pihak  kabupaten.  dan  laporan  lengkap yang  dilakukan  setahun  sekali  dan  paling  lambat  tiga  bulan  setelah  tahun anggaran. Hambatan dalam manajemen dana desa pertama, besaran dana desa, distribusi,  serta  peningkatan  kapasitas  masyarakat.  kedua  keterbatasan peruntukan  dana  desa.  Ketiga  kepala  desa  dan  perangkatnya  belum  siap  betul terkait dengan pengelolaan dana desa dan pertanggungjawabannya.
Kata kunci : Efektivitas, Implementasi, Dana Desa, AMB.

## PENDAHULUAN
Pengucuran dana desa merupakan implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Selama ini anggaran desa yang dialokasikan melalui kementerian  tidak  tepat  sasaran.  Alokasi  dana  tersendiri  memang  langkah strategis untuk mewujudkan pembangunan desa. Dengan mengelola dana sendiri, desa telah ditempatkan sebagai subjek sesungguhnya dari pembangunan karena
1 STAIN Curup Bengkulu, muh.istan@gmail.com
mendorong  perangkat  desa  dan  masyarakat  aktif  memegang  peranan pembangunan  karena  merekalah  yang  memahami  secara  utuh  persoalan  dan kebutuhan desa. Selama ini, walau sudah otonomi daerah, implementasinya harus diakui baru berhenti pada level kabupaten.
Desa  sebagai  pemerintahan  yang  langsung  bersentuhan  dengan masyarakat  menjadi  fokus  utama  dalam  pembangunan  pemerintah,  hal  ini dikarenakan  sebagian  besar  wilayah  Indonesia  ada  di  perdesaan.  Didalam Undang  Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah  telah diamanatkan bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat ditempuh melalui 3  (tiga)  jalur,  meliputi:  Peningkatan  Pelayanan  Publik,  Peningkatan Peran  serta dan pemberdayaan masyarakat dan Peningkatan daya saing daerah.
Sejak tahun 2015, pemerintah memberikan Dana Desa (selanjutnya akan disebut  dengan  DD)  kepada  desa  yang  bersumber  dari  APBN  yang  ditransfer melalui  APBD  kabupaten/kota.  Desa  mempunyai  hak  untuk  mengelola kewenangan  dan  pendanaannya.  Namun,  sebagai  bagian  dari  NKRI  (Negara Kesatuan  Republik  Indonesia)  pemerintah  desa  perlu  mendapat  supervisi  dari level  pemerintah  di  atasnya.  Hal  ini  dikarenakan  untuk  kedepannya,  jumlah  DD yang  akan diberikan  ke  desa  akan  semakin  besar  sementara  kapasitas  dan kapabilitas  SDM  (Sumber  Daya  Manusia)  dalam  pengelolaan  keuangan  desa masih belum cukup memadai.
Selain itu, keterlibatan masyarakat untuk merencanakan dan mengawasi penggunaan dana desa masih dirasakan minimal. Dengan demikian, ini menjadi tugas  dan  catatan  penting  tidak  hanya  bagi  pemerintah  pusat,  tetapi  juga  bagi pemerintah  kabupaten/kota  dan  pemerintah  desa  serta  masyarakat  untuk membangun desa secara kolektif.
Pembangunan memiliki tiga sasaran pembangunan yakni pengangguran, kemiskinan,  dan  ketimpangan 2 .  Apabila  ketiganya  mengalami  penurunan, pembangunan memiliki arti penting.
Dana desa ini dikelola oleh pemerintahan desa dengan aparaturnya, untuk membiayai kegiatan pembangunan desa, pemberdayaan, pemerintahan desa dan kemasyarakatan.  Dengan  sumber  daya  manusia  yang  terbatas,  baik  jumlah maupun kualitasnya, pemerintahan desa Air Meles Bawah telah menjalankan dan
2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
mengelola  dana  desa  dalam  dua  tahun  terakhir  untuk  membiayai  berbagai kegiatan  dan  operasional  pemerintahan.    Pertanyaan  yang  diajukan  adalah bagaimana implementasi manajemen dana desa tahun 2015 dan 2016 di Desa Air Meles Bawah dan apa hambatan dalam manajemen dana desa tahun 2015 dan 2016 di Desa Air Meles Bawah.
Kementrian Keuangan Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana  Desa.  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  93/PMK.07/2015  yang ditetapkan pada tanggal 4 Mei 2015 dan diundangkan pada 5 Mei 2015 ini menjadi pedoman  untuk  mengalokasikan,  menyalurkan  hingga  memantau  dan mengevaluasi  jalannya  alur  Dana  Desa  dari  Kementrian  hingga  ke  Kabupaten bahkan hingga ke tingkat Desa 3 .
Konsep Efektivitas, Menurut Ketentuan PP 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa,  pasal  19  disebutkan  1) Dana  Desa  digunakan  untuk  membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan;  2) Dana  Desa  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat 1 diprioritaskan  untuk  pembangunan  dan  pemberdayaanmasyarakat.  Kemudian pasal  20,  disebutkan  Penggunaan Dana  Desa  mengacu  pada  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa 4 .

## TINJAUAN PUSTAKA Dana Desa
Dana desa telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang  Dana  Desa  yang  bersumber  dari  APBN,  Pasal  1,  ayat  2:  Dana  Desa adalah  Dana  yang  bersumber  dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan  pemerintahan,  pelaksanaan  pembangunan,  pembinaan kemasyarakatan,  dan  pemberdayaan  masyarakat.  Selanjutnya  dalam  pasal  6
3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 Peraturan Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran,  Penggunaan,  Pemantauan,  dan  Evaluasi  Dana  Desa  yang  ditetapkan  pada tanggal 4 Mei 2015 dan diundangkan pada 5 Mei 2015
4 Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa, pasal 19
disebutkan  bahwa  Dana  Desa  tersebut  ditransfer  melalui  APBD  kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APB Desa 5 .
Meskipun  Pemerintah  telah  meyakinkan  agar  masyarakat  tidak  khawatir mengenai penyelewengan dana desa tersebut tetapi dengan adanya fakta bahwa banyak  kepala  daerah  terjerat  kasus  korupsi  bukan  tidak  mungkin  kalau  ladang korupsi itu akan berpindah ke desa-desa. Masyarakat desa sangat berharap agar BPD  bisa  menjalankan  fungsinya  untuk  mengawasi  penggunaan  dana  desa tersebut.
Meski  begitu,  dalam  implementasinya  terjadi  berbagai  masalah  dalam mwujudkan  dana  desa.  Pada  tahun  2015,  Pemerintah  Pusat  berencana  untuk mendistribusikan  dana  desa  untuk  bulan  Agustus  2015  sebesar  Rp  8,35  triliun. Dana desa sendiri merupakan dana dari Pemerintah Pusat yang digunakan untuk kepentingan pembangunan desa-desa di Indonesia. Untuk tahun 2015, dana desa yang dialokasikan di Anggaran Pemerintah Belanja Negara Perubahan (APBN-P) sebesar Rp 20,7 triliun yang dibagikan dalam 3 tahap, yaitu pada bulan April 2015, Agustus 2015, dan Oktober 2015. Setiap desa menerima dana desa sebesar Rp 270 juta.
Keseriusan  Pemerintah  untuk  memajukan desa  tentunya  tidak  hanya mengandalkan  ketersediaan  regulasi.  Namun  good  will  Pemerintah  ini  butuh support  dari  seluruh  stakeholders,  agar  tujuan  pemerintah  memperbaiki  dan memajukan  desa  dapat  segera  terwujud  melalui  subsidi  dana  desa.  Untuk mendukung suksesnya pengelolaan keuangan desa, kita butuh para kepala desa dan  perangkat  desa  yang  punya  kapasitas.  Mereka  harus  paham  dan  mengerti betul apa isi regulasi tentang desa. Jika tidak, pasti pengelolaan keuangan desa akan mengalami masalah serius ke depannya.

## Masalah Keuangan Desa
Ada  tiga  jenis  dokumen  penting  perencanaan  yang  mesti  disediakan  oleh pemerintah  desa.  Ketiga  dokumen  tersebut  adalah  RPJMDes,  RKPDes  dan APBDes.  Secara  legalitas  ketiga  dokumen  ini  telah  diatur  dalam  Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Permendagri Nomor  114 Tahun  2014  tentang  Pedoman  Pembangunan  Desa  serta  peraturan
5 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
terkait  lainnya  tentang  desa.  Tanpa  dokumen  ini  pemerintah  desa  tidak  boleh mengelola  keuangan  desa.  Jika  pemerintah  desa  memaksakan  diri,  pasti  akan timbul masalah dalam pengelolaan keuangan desa 6 .
Pelaksana  Teknis  Pengelolaan  Keuangan  Desa  yang  selanjutnya  disingkat PTPKD  adalah  unsur  perangkat  desa  yang  membantu  Kepala  Desa  untuk melaksanakan  pengelolaan  keuangan  desa.Sekretaris  Desa  adalah  pimpinan sekretariat  desa  dan  bertindak  selaku  koordinator  pelaksanaan  pengelolaan keuangan desa.Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut dengan BUM Desa adalah  lembaga  yang  dibentuk  oleh  Pemerintah  Desa  dengan  Peraturan  Desa sebagai  usaha  desa  yang  dikelola  oleh  Pemerintah  Desa  dan masyarakat  yang kepemilikan  modal  dan  pengelolaannya  dilakukan  oleh  Pemerintah  Desa  dan masyarakat.

## Efektivitas Dana Desa
Analisis efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah desa dalam merealisasi  keuangan  alokasi  dana  desa  untuk  melaksanakan  program  yang direncanakan  dibandingakan dengan target yang telah detetapkan berdasarkan potensi  nilai  rill 7 .  Analisis  yang  digunakan  untuk  menghitung  tingkat  efektivitas alokasi  dana  desa  pada  desa  Lembean  dari  tahun  2009-2014  menggunakan rumus sebagai berikut (LPJ Keuangan Desa Lembean/Depdagri,Kemendagri no 690.900.327).Efektivitas  diukur  dengan  membandingkan  realisasi  dengan  target dikalikan 100.
Efektivitas  suatu  organisasi  dikatakan  baik  apabila  rasio  yang  dicapai minimal 90% sampai dengan 100%. Akan tetapi ada 5 peringkat efektivitas yaitu, 1)    hasil  perbandingan  antara  realisasi  dengan    target  alokasi  dana  desa    jika pencapaiannya  diatas  100%    dapat  dikatakan  sangat  efektif,  2)    hasil perbandingan  antara  realisasi  dengan  target  alokasi  dana  desa    jika  tingkat. pencapaiannya  90-100% dapat dikatakan efektif, 3)  hasil perbandingan antara realisasi  dengan    target  alokasi  dana  desa  jika  tingkat  pencapaiannya  80-89% dapat  dikatakan  cukup  efektif,  4)    hasil  perbandingan  antara  realisasi  dengan target  alokasi  dana  desa    jika  tingkat  pencapaiannya  60-79%    dapat  dikatakan
6 Permendagri  Nomor  113  Tahun  2014  tentang  Pengelolaan  Keuangan  Desa  dan  Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa
7 Halim, Abdul. 2002. Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta : Salemba Empat.
kurang efektif, 5)  hasil perbandingan antara realisasi dengan  target alokasi dana desa jika tingkat pencapaiannya <60% dapat dikatakan tidak efektif.
Efektivitas  pada  umumnya  sering  dihubungkan  dengan  efisiensi  dalam pencapaian tujuan baik tujuan individu, kelompok dan organisasi.Menurut Gibson ada  2  (dua)  pendekatan  dalam  menilai  keefektifan  menurut  tujuan  dan  teori sistem 8 . Berdasarkan pendekatan tujuan maka untuk merumuskan dan mengukur keefektifan  melalui  pencapaian  tujuan  ditetapkan  dengan  usaha  kerjasama. Sedangkan  pendekatan teori sistem menekankan  pentingnya  adaptasi terhadap tuntutan ekstern sebagai kriteria penilaian keefektifan.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  deskriptif.  Penelitian  ini menggunakan  data  kualitatif  dan  kuantitatif.  Metode  penelitian  yang  digunakan adalah  deskriptif  evaluatif. Penelitian  yang  dilakukan  ini  merupakan  penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif. Pada penelitian ini, subjek yang diteliti adalah Pengelola Dana Desa di desa Air Meles Bawah Kecamatan Curup Timur Kabupaten  Rejang  Lebong  Tahun  2015  dan  2016.  Objek  yang  diteliti  adalah penerapan  dana  desa  tersebut.  Teknik  Pengumpulan  Data Dokumentasi, Wawancara, Observasi. Analisis disini terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara  bersamaan,  yaitu:  reduksi  data,  penyajian  data,    dan  penarikan kesimpulan/verifikasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Implementasi manajemen dana desa tahun 2015 dan tahun 2016 di Desa Air Meles Bawah
Desa Air Meles Bawah tahun 2015 dan tahun 2016 menerima dana desa yang  bersumber  dari  APBN.  Menurut  Bapak  Jamin  selaku  Sekretaris  Desa  Air Meles  Bawah  tahun  2015  dan  2016,  besaran  dana  yang  diterima  yaitu  Rp. 278.000.000,- (dua ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) untuk tahun 2015, dan
8 Gibson, James L, Ivancevich, John M. Donnely Jr. James H. 1995. Organisasi dan Manajemen. Perilaku Struktur Proses, Alih Bahasa: Wahid, Djoerban. Jakarta: Erlangga. 1995
Rp.  621.567.000,- (enam ratus  dua  puluh  satu juta  lima  ratus  enam  puluh  tujuh ribu rupiah) untuk tahun 2016 9 .
Besaran dana desa yang diterima menurut Bapak Jamin (sekretaris Desa Air Meles Bawah Periode 2015-2016) berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah, dan  jumlah  penduduk  miskin 10 .  Jumlah  penduduk  sebanyak  3.689  jiwa,  luas wilayah 270 hektar, dan penduduk miskin sebanyak 210 keluarga 11 .
Dalam penggunaan dana desa yang diterima, berdasarkan pedoman dan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 yang ditetapkan pada tanggal 4 Mei 2015 dan diundangkan  pada  5  Mei  2015  ini  menjadi  pedoman  untuk  mengalokasikan, menyalurkan hingga memantau dan mengevaluasi jalannya alur Dana Desa dari Kementrian  hingga  ke  Kabupaten  bahkan  hingga  ke  tingkat  Desa.  Kemudian Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  37  Tahun  2007  tentang  Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
Pemerintahan  Desa  Air  Meles  Bawah  memiliki  dokumen  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes).  Desa Air Meles Bawah pada tahun 2015 pemerintahan desa dijabat oleh Bapak Suprojo sebagai Kepala Desa. Sedangkan  pada  tahun  2016  pemerintahan  desa  dijabat  Pelaksana  Tugas  (Plt) Kepala  Desa,  yaitu  Bapak  Romi  Andreas,  SE,  karena  dalam  masa  transisi Pemilihan Kepala Desa. Sehingga penggunaan dana desa tahun 2015 dan 2016 dilakukan  oleh  dua  kepala  desa  yang  berbeda.  Namun  penggunaan  dana  desa tetap berpedoman pada RPJMDes yang sudah disusun sebelumnya 12 . Rencana Penggunaan  dana  desa  tahun  2017  dan  seterusnya  baru  akan  menyesuaikan dengan visi dan misi saya sebagai kepala desa yang baru 13 .
RPJMDes  dirumuskan  oleh  Kepala  Desa  dengan  melibatkan  para perangkat desa yaitu para kepala urusan, para kepala dusun, badan perwakilan desa (BPD), tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama dan perangkatnya dalam forum  musyawarah  desa.  RPJMDes  yang  sudah  disusun  dan  disepakati  ini
9 Wawancara dengan Bapak Jamin (Sekretaris Desa Air Meles Bawah periode tahun 2015-2016) tanggal 4 September 2017
10 Ibid, ...
11 Dokumentasi Desa, per September 2016.
12 Wawancara, dengan Bapak Sugiarto (Kepala Desa Air Meles Bawah), tanggal 5 September 2017.
13 Ibid.
menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan di desa 14 . RPJMDess yang ada diuraikan  dalam  dokumen  Rencana  Perioritas  Pembangunan  Desa  (RKP)  yang disusun  sebelum  dana  desa  turun  (cair).  Setelah  RKP  selesai  dibuat  kemudian dibuat  rencana  anggaran  biaya  (RAB)  untuk  setiap  kegiatan  penggunaan  dana desa  tersebut.  Rencana  Anggaran  Biaya  (RAB)  yang  sudah  disusun  tersebut dianalisis  oleh  pihak  kantor  kecamatan,  kemudian  diteruskan  kepada  kantor Badan  Pemberdayaan  Masyarakat  Desa  (BPMD)  Kabupaten  Rejang  Lebong untuk dilakukan analisis. Hasil analisis oleh pihak  kantor kecamatan dan kantor Badan  Pemberdayaan  Masyarakat  Desa  (BPMD)  Kabupaten  Rejang  Lebong, merupakan  layak  atau  tidak  layak  program  kegiatan  pembangunan  tersebut dibiayai dengan dana desa tahun berjalan 15 .
Dana desa tahun  2015 digunakan untuk membiayai sektor fisik dan non fisik.  Sektor  fisik  yang  dibiayai  dari  dana  desa  tahun  2015  adalah  pembuatan saluran drainase (siring) diwilayah dusun IV dan dusun V desa Air Meles Bawah. Wilayah  dusun  IV  dan  dusun  V  diperioritaskan  karena  sarana  jalan raya  di  dua wilayah tersebut sudah sangat lebar dan bagus, tetapi saluran drainase belum ada di kiri dan kanan jalan, kalau dibiarkan akan mempercepat kerusakan jalan karena genangan air hujan dan sebagainya.
Untuk memudahkan dalam melihat alokasi penggunaan dana desa tahun 2015, seperti dalam Tabel 1 dibawah ini.
Tabel 1. Alokasi pendistribusian Dana Desa Air Meles Bawah Tahun 2015
No Alokasi Kegiatan Porsi DD yang digunakan Daya Serap 1 Kegiatan Fisik (pembuatan drainase dan plat dekker) 80% x Rp. 278.700.000,- = Rp. 222.960.000,-, 100% 2 Kegiatan  Non    Fisik (pengadaan dan penambahan alat-alat tarub); Pelatihan kewirausahaan mikro desa. 20% x Rp. 278.700.000,- = Rp. 55.740.000,- 100%
Sumber: Data Primer, 2017
14 Wawancara dengan Bapak Sucipto, (Sekretaris Desa AMB), tanggal, 8 September 2017).
15 Wawancara, dengan Bapak Sugiarto (Kepala Desa Air Meles Bawah), tanggal 5 September 2017.
Berdasarkan tabel 1 diatas, bahwa pemerintah desa Air Meles Bawah telah mematuhi pedoman yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 yang ditetapkan pada tanggal 4 Mei 2015 dan diundangkan pada 5  Mei  2015  ini  menjadi  pedoman  untuk  mengalokasikan,  menyalurkan  hingga memantau dan mengevaluasi jalannya alur Dana Desa dari Kementrian hingga ke Kabupaten bahkan hingga ke tingkat Desa 16 . Untuk pelaksanaannya pemerintah desa melakukan musyawarah dan membentuk tim pelaksana kegiatan (TPK).
Kemudian untuk alokasi dana desa tahun 2016, pemerintah desa kembali berpedoman  kepada  peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  93/PMK.07/2015. Sehingga  besaran  dana  desa  untuk  membiayai  sektor  fisik  dan  non  fisik sebagaimana dalam Tabel 2 dibawah ini.
Tabel 2 Alokasi pendistribusian Dana Desa Air Meles Bawah Tahun 2016
No Alokasi Kegiatan Porsi DD yang digunakan Daya Serap 1 Kegiatan Fisik (pembuatan drainase dan plat dekker) 80% x Rp. 621.567.000,- = Rp. 497.253.600,-, 100% 2 Kegiatan  Non    Fisik (pengadaan dan penambahan alat-alat tarub); Pelatihan kewirausahaan mikro desa. 20% x Rp. 621.567.000,- = Rp. 124.313.540,- 100%
Sumber : Data Primer, 2017.
Kemudian dana desa tahun 2016, digunakan untuk kegiatan fisik sebesar 80% dari pagu dana, yaitu sebesar Rp. 621.567.000,- x 80% = Rp. 497.253.600,- , kegiatan non fisik sebesar Rp. 621.567.000,- x 20% = Rp. 124.313.540,- 17
Kegiatan fisik yang dilakukan adalah pembuatan drainase dan plat dekker di wilayah dusun 1 sampai dusun 5 di desa Air Meles Bawah Kecamatan Curup Timur. Kegiatan pembangunan drainase dilakukan dengan sistem swakelola yaitu
16 Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  93/PMK.07/2015  Peraturan  Tentang  Tata  Cara Pengalokasian,  Penyaluran,  Penggunaan,  Pemantauan,  dan  Evaluasi  Dana  Desa  yang ditetapkan pada tanggal 4 Mei 2015 dan diundangkan pada 5 Mei 2015
17 Ibid
dikerjakan  sendiri  oleh  pihak  pemerintahan  desa  Air  Meles  Bawah.  Kegiatan  ini melibatkan Tim PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa) dan TPK (Tim Pelaksana Kegiatan).
Menurut  Bapak  Sugiarto,  desa  Air  Meles  Bawah  memiliki  badan  usaha milik  desa  (BUMDes),  yang  sumber  modalnya  berasal  dari  dana  desa  yaitu Penyewaan Alat-alat Tarub (tenda) dan unit usaha pengelolaan sampah. Alat tarub tersebut kita  tingkatkan dan kita tambah terus jenis  dan  volumenya  disesuaikan dengan alokasi dana untuk BUMDes 18 .Dana Desa yang diterima desa Air Meles digunakan untuk kegiatan fisik dan non fisik. Disitribusi atau alokasi dana tersebut 80% untuk kegiatan fisik, dan 20% untuk kegiatan non fisik 19 .
Dana Desa tahun 2015 dan 2016 yang diterima melalui tiga tahapan yaitu: tahap I,· pada. bulan Juni sebesar 60% (enam puluh per seratus);tahap II, pada bulan September sebesar 20% (dua puluh per seratus); dantahap III, pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh per seratus) 20 . Pencairan inipun tidak otomatis, karena  ada  persyaratan  yang  harus  dipenuhi  dahulu  yaitu  laporan  realisasi penggunaan  tahapan  sebelumnya.  Jika  tidak  membuat  laporan  maka  tidak dicairkan atau ditunda pencairanya.
Berkenaan  dengan  peran  BPD  desa  Air  Meles  Bawah,  menurut  Bapak Kepala Desa sudah menjalankan peran mereka sebagaimana mestinya dalam hal menyusun  dokumen  Peraturan  Desa,  Pembahasan  Musyawarah  dalam penggunaan dana dan penentuan lokasi pekerjaan.
Berkaitan dengan pelaporan penggunaan dana desa, laporan penggunaan dana desa terdiri dari dua macam yaitu laporan kemajuan kegiatan dan laporan lengkap.  Laporan  kemajuan  kegiatan  dibuat  dan  dilaporkan  untuk  kegiatan  fisik dibuat setiap bulan dan dilaporkan kepada pihak kecamatan dan pihak kabupaten setiap tiga bulan sekali 21 . Laporan kemajuan kegiatan ini digunakan sebagai bahan evaluasi pihak pemerintah kabupaten Rejang lebong untuk melakukan pencairan tahap  berikutnya.  Laporan  lengkap  dibuat  dan  diserahkan  kepada  pihak  terkait paling lambat tiga bulan setelah akhir tahun anggaran berjalan. Artinya untuk tahun anggaran  2015,  laporan  lengkapnya  paling  lambat  31  Maret  tahun  2016.  Untuk
18 Wawancara dengan Bapak Sugiarto, Kepala Desa Air Meles Bawah.
19 Ibid
20 Ibid
21 Wawancara Devi Oktavia Puspitasari (Bendahara Desa Air Meles Bawah)
tahun anggaran tahun 2016 laporan lengkapnya 31 Maret tahun 2017 22 . Laporan Keuangan  penggunaan  dana  desa  tersebut  merupakan  pertanggungjawaban administrasi  keuangan.  Dengan  keterbatasan  pengetahuan  dan  keahlian  dalam pembukuan, maka pihak desa dibantu oleh pihak pemerintah kabupaten dengan tim pendampingan dalam menyusun laporan keuangan.
Dampak  yang  dirasakan  oleh  masyarakat  dengan  adanya  kucuran  dana desa  di  Air  Meles  Bawah  ini  adalah  baik,  karena  wilayah  yang  memperoleh sentuhan  pembangunan baik fisik maupun non fisik dirasakan oleh masyarakat desa Air Meles Bawah khususnya dan masyarakat lainnya. Kemdian untuk yang fasilitas  lain  seperti  alat-alat  tarub  yang  dimiliki  desa  dapat  digunakan  oleh masyarakat desa dan masyarakat lain di luar wilayah desa Air Meles Bawah.
Kemudian  manfaat  lain  yang  dirasakan  adalah  dengan  program pengelolaan  sampah  memberikan  kesadaran  kepada  masyarakat    dalam membuang sampah rumah tangganya.Kegiatan kewirausahaan, juga memberikan kesadaran  dan  pengetahuan  kepada  masyarakat  yang  mengikuti  pelatihan kewirausahaan  dalam  membuat  usaha  rumahan  (usaha  pribadi)  yang  dalam jangka panjang dapat menopang perekonomian rumah tangga mereka.
Kita semua berharap agar program yang baik dan menyentuh langsung kepada masyarakat  terus  dikembangkan  dan  dikelola  dengan  lebih  baik  lagi  secara transparan, adil, bertanggungjawab, dan pelibatan peran serta masyarakat.

## Hambatan dalam manajemen dana desa tahun 2015 dan tahun 2016 di Desa Air Meles Bawah
Menurut  Bapak  Sugiarto  berkaitan  dengan  pengelolaan  dana  desa,  ia menyebutkan beberapa aspek penting yang menjadi perhatian yaitu besaran dana desa, distribusi,  serta  peningkatan  kapasitas  masyarakat 23 .  Besaran  dana  desa yang diterima dengan luas wilayah desa dan jumlah penduduk yang relatif banyak, maka memiliki kesulitan dalam menentukan besaran dana dan lokasi yang perlu menjadi  perhatian  perioritas. Kalau  disebar  merata  dikhawatirkan  manfaatnya tidak  terasa  dengan  baik.  Sehingga  diperlukan  musyawarah  dengan  berbagai
22 Wawancara dengan Bapak Sugiarto dan Devi Oktavia Puspitasari.
23 Wawancara dengan Bapak Sugiarto (Kepala Desa Air Meles Bawah)
pihak  dalam  rangka  memberikan  pengertian  dan  penentuan  wilayah  perioritas pembangunan.
Kendala kedua keterbatasan peruntukan dana desa pada 2015 memang diprioritaskan untuk membangun infrastruktur yang bersifat padat karya dan tidak boleh  dikontrakan.  Bahan  baku  pembangunan  dari  desa,  pekerjanya  dari  desa, sehingga  Dana  Desa  itu  benar-benar  berputar  di  desa.  Karena  keterbatasan keahlian pekerja, maka ada beberapa pekerjaan yang harus diserahkan kepada pihak lain.
Kendala ketiga dalam hal menyusun desain dan Rencana Anggaran Biaya (RAB).  Personil  di  struktur  pemerintahan  desa  tidak  ada  yang memiliki keahlian dan  latar  belakang  pendidikan  tentang  desain  dan  ahli  menyusun  RAB,  maka kepala desa melibatkan masyarakat atau tokoh masyarakat yang memiliki keahlian dan  keterampilan  tersebut.  Kurangnya  kapasitas  dan  personalia.  Mengelola keuangan desa tidak hanya mengandalkan kuasa kepala desa dan perangkatnya. Tetapi butuh keterlibatan berbagai stakeholders yang ada di desa. Apalagi saat ini desa  telah  mengelola  dana  dalam  jumlah  besar.  Untuk  itu,  desa  perlu  memiliki orang yang mahir agar membantu menyusun RPJMDes, RKPDes, Design & RAB serta APBDes.
Kendala  keempat  ketidaktersediaan  anggaran  untuk  kesejahteraan  Tim PTPKD  dan  TPK  untuk  membiayai  penyusunan  Design  dan  RAB.  Selain  itu, insentif untuk Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) juga tidak  ada,  termasuk  TPK  Desa.  Padahal  mereka adalah  para  pelaksana  teknis. Sukses  tidaknya  pengelolaan  keuangan  desa  terletak  pada  kontribusi  mereka. Pengabaian  atas  jasa  mereka  bisa  saja  jadi  masalah  bagi  pemerintah  desa  itu sendiri.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  pada  analisis  dan  pembahasan  penelitian  yang  telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Dana Desa di Desa Air Meles Bawah digunakan untuk pembangunan fisik dan  non  fisik.  Penggunaan  dana  desa  mengikuti  rencana  yang  sudah disusun oleh pemerintah desa dalam bentuk dokumen RPJMDes. Dalam menggunakan  dana  desa  untuk  pembangunan  baik  fisik  dan  non  fisik kepala  desa  membentuk  Tim  PTPKD  dan  TPK  yang  membantu  kepala
desa dalam menggunakan dana desa. Pencairan dana desa melalui tiga tahapan,  yang  mana  setiap  tahap  memerlukan  persyaratan tertentu. Penggunaan  dana  desa  diawasi  oleh  Badan  Permusyawaratan  Desa (BPD)  dan  masyarakat  desa.  Pelaporan  penggunaan  dana  desa  dibuat dalam dua bentuk yaitu laporan kemajuan kegiatan yang dilaporkan setiap tiga bulan sekali kepada pihak kecamatan, pihak kabupaten dalam hal ini Badan  Pemberdayaan  masyarakat  Desa  (BPMD),  dan  laporan  lengkap yang dilakukan setahun sekali dan paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran.
2. Hambatan dalam manajemen dana desa adalah pertama, besaran dana desa,  distribusi, serta  peningkatan  kapasitas  masyarakat.  kedua keterbatasan  peruntukan  dana  desa.  Ketiga  kepala  desa  dan perangkatnya belum siap betul terkait dengan pengelolaan dana desa dan pertanggungjawabannya.  Seperti  keterbatasan  personil  perangkat  desa yang memiliki latar belakang pendidikan dan keilmuan teknik, baik dalam penyusunan  RAB,  maupun  pembuatan  laporan  pertanggungjawaban keuangandalam  hal  menyusun  desain  dan  Rencana  Anggaran  Biaya (RAB).  Keempat  ketidaktersediaan  anggaran  untuk  kesejahteraan  Tim PTPKD dan TPK untuk membiayai penyusunan Design dan RAB. Kelima, pengawasan, pengelolaan keuangan desa masih minim pengawasan dan kurangnya  pengetatan  terhadap  penggunaan  anggaran.  Fakta  lapangan menunjukkan  bahwa  partisipasi  publik  terhadap  pengelolaan  keuangan desa masih terbatas dan kurang fokus. Pengawasan lebih mengandalkan prosedur regular. Yang diutamakan hanyalah peran Badan Permusyawaratan Desa/BPD.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad  Erani  Yustika,  2008, Sistem  Politik,  Pembangunan  Ekonomi,
dan Kebijakan Afirmatif . Jurnal Katalis, Edisi Khusus.
Arikunto, Suharsimi. 2002. Prosedur  Penelitian  Suatu  Pendekatan  Praktek,
(Edisi Revisi V). Jakarta: Rineka Cipta.
Bungin, Burhan. 2006. Analisis Data Penelitian Kualitatif. Edisi 1. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada .
Depdagri.  Kepmendagri  No.6090.900327 .  Kreteria  Rasio  Efektivitas.  Online (diakses 24 April 2015).
Gibson, James L, Ivancevich, John M. Donnely Jr. James H. 1995. Organisasi dan Manajemen.  Perilaku  Struktur  Proses , Alih  Bahasa:  Wahid,  Djoerban. Jakarta: Erlangga. 1995
Gie, The Liang. 2000. Administrasi Perkantoran Modern. Liberty, Yogyakarta. Halim, Abdul. 2002. Akuntansi Keuangan Daerah . Jakarta : Salemba Empat.
I Wayan Saputra. 2016. Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Lembean  Kecamatan  Kintamani,  Kabupaten  Bangli  Tahun  2009-2014.
Jurnal  Jurusan  Pendidikan  Ekonomi  (JJPE)  Volume:  6  Nomor:  1 Tahun: 2016.
LAN  dan  BPKP, Akuntabilitas  dan  Good  Governance,  Modul  1  dari  5  Modul Sosialisasi  Sistem  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah, Penerbit LAN, Jakarta.
Maknunah, Binti Luklu’il. 2015. Analisis Efektiivtas Distribusi  Alokasi Dana Desa
(ADD)  di  Kabupaten  Jember  Tahun  2015.  Skripsi.  Jurusan  Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
Mardiasmo.  2004.  Otonomi  dan  Manajemen  Keuangan  Daerah.  Yogyakarta  :
Andi.
Moleong,  Lexy  J.  2001: Metode  Penelitian  Kualitatif .  Bandung:  Remaja Rosdakarya.
Muntahanah,  Siti  &  Murdijaningsih,  Tjahjani.  2010. Efektifitas  Pengelolaan Keuangan  Alokasi  Dana  Desa  Di  Kecamatan  Somagede  Kabupaten Banyumas .  Fakultas Ekonomi Universitas Wijayakusuma Purwokerto.
Murni  Siswanti.  2012. Efektifitas  Penggunaan  Alokasi  Dana  Desa  Dalam Pembangunan  Desa  di  Desa  Padang  Luas  Kecamatan  Tambang Kabupaten  Kampar .  Skripsi.  Jurusan  Administrasi  Negara  Fakultas Ekonomi  Dan  Ilmu  Sosial  Universitas  Islam  Negeri  Sultan  Syarif  Kasim Riau 2012.
Quraish, M. Shihab. 2002.
Tafsir  Al-MishbahVol  2.
Tangerang
:LenteraHatihalaman 604
Robins, Stephen P. 1995. Adminstrasi  Negara-Negara  Berkembang
(Terjemahan).Jakarta: CV. Rajawali.
Sri Nurhayati, 2011. “ Akuntansi Syariah di Indonesia ”, Edisi 1. Jakarta: Salemba Empat.
Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah. www.bappenas.go.id
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa PermendagriNomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan KeuanganDesa.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  13  Tahun  2006  Tentang  Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan  Menteri  Desa  Nomor  21  Tahun  2015 tentang  Prioritas  Penggunaan Dana Desa 2016.
PermendagriNomor 66 Tahun 2007 Tentang Perencanan Pembangunan Desa. Permenkeu No. 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran,
Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa Tahun 2015. Permenkeu No. 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran,
Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa Tahun 2016.