## Abdimas Galuh
PENINGKATAN KAPASITAS ANGGOTA BADAN PERMUSYARATAN DESA (BPD) MELALUI PENDEKATAN WORKSHOP DI KECAMATAN TARUMAJAYA KABUPATEN BEKASI
INCREASING THE CAPACITY OF VILLAGE CONSULTANCY BOARD (BPD) MEMBERS THROUGH A WORKSHOP APPROACH IN TARUMAJAYA DISTRICT BEKASI REGENCY
Aos Kuswandi * , Rina Susanti Hartono, Siti Nuraini
Prodi Magister Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam 45 *Email: koeswandi.all@gmail.com (Diterima 12-08-2023; Disetujui 16-09-2023)

## ABSTRAK
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai mitra sejajar pemerintah desa, memiliki tugas dan fungsi yang sangat  penting  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  desa.    Salah  satu  tugasnya  adalah  merumuskan  dan menetapkan peraturan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tulisan ini  bertujuan untuk mendeskripsikan hasil  analisis  dari  kegiatan  program  peningkatan  kapasitas  anggota  BPD  melalui  pendekatan workshop di Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi. Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk workshop , diskusi kelompok, studi kasus, dan tanya jawab secara interaktif. Hasil analisis  dari pelaksanaan kegiatan menyimpulkan bahwa kegiatan  peningkatan  kapasitas  anggota  BPD  melalui  pendekatan workshop berhasil  meningkatkan pengetahuan,  pemahaman  dan  keterampilan  anggota  BPD  dalam  melaksanakan  tugas  dan  fungsinya. Pengetahuan  dan  pemahaman  yang  dicapai  termasuk  kategori  tinggi.  Hal  tersebut  mendapat  apresiasi  dari pemerintah  desa  dan  pemerintah  kecamatan  sehingga  kegiatan  serupa  perlu  dilaksanakan  kembali  dengan penambahan  materi  berupa  praktik  yang  terkait  dengan  materi  yang  diberikan.  Saran  penting  yang  perlu diperhatikan adalah perlunya penambahan materi dari praktisi terkait, perlunya kegiatan praktik langsung dan memerlukan  dukungan  dari  pemerintah  daerah  dan  pemerintah  kecamatan  dalam  fasilitasi  kegiatan selanjutnya.
Kata Kunci: Peningkatan Kapasitas; Anggota Badan Permusyawatan Desa; Pemerintahan Desa; Pendekatan Workshop

## ABSTRACT
The Village Consultative Body (BPD) as an equal partner of the Village Government, has very important duties and functions in the administration of Village Administration. One of his duties is to formulate and stipulate Village Regulations according to the needs of the community. This paper aims to describe the results of an analysis  of  the  capacity  building  program  activities  for  BPD  members  through  a  workshop  approach  in Tarumajaya District, Bekasi Regency. Activities carried out in the form of workshops, group discussions, case studies and interactive questions and answers. The results of the analysis of the implementation of the activities concluded that the capacity building activities for BPD members through a workshop approach succeeded in increasing the knowledge, understanding and skills of BPD members in carrying out their duties and functions. The knowledge and understanding achieved is in the high category. This received appreciation from the village government and sub-district government so that similar activities need to be carried out again with additional material  in  the  form  of  practices  related  to  the  material  provided.  Important  suggestions  that  need  to  be considered are the need for additional materials from related practitioners, the need for hands-on practical activities  and  the  need  for  support  from  the  local  government  and  sub-district  governments  in  facilitating further activities.
Keywords:  Capacity  Building;  Members  of  the  Village  Consultative  Council;  Village  Administration; Workshop approach

## PENDAHULUAN
Penyelenggaraan pemerintahan desa diselenggarakan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Keduanya adalah mitra sejajar pada pelaksanaan tugas dan
fungsi  dalam  pemerintahan    desa.  Sesuai  dengan  UU  No  6  tahun  2014  tentang  Desa, didalamnya  diatur  juga  tentang  BPD.    Baik  Pemerintahan  Desa  maupun  BPD,  masing- masing memiliki tugas dan tanggungjawab dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di desanya  sesuai  dengan  kebutuhan,  potensi  dan  kehendak  masyarakat  yang  bersangkutan. Pengatuaran hal tersebut akan dituangkan dalam  kebijakan pemerintahan desa, baik berupa Peraturan Desa (Perdes) maupun Peraturan Kepala Desa.
Sebagai  mitra  sejajar  bagi  pemerintah  desa,  BPD  dituntut  kemampuannya  yang kompeten  agar   mampu menyeimbangkan   dalam menampung aspirasi masyarakat dan menjembatani pemerintahan desa dalam menyusun, merumuskan dan menetapkan berbagai kebijakan  peraturan  desa.  Tuntutan  kapastias  BPD  tersebut  sangat  wajar,  agar  dihasilkan kebijakan pemerintahan desa yang baik. Suryadi Wowor (2015) menegaskan bahwa Badan Permusyawaratan  Desa  (BPD)  merupakan  organisasi  yang  berfungsi  sebagai  badan  yang menetapkan  peraturan  desa  bersama  kepala  desa,  menampung  dan  menyalurkan  aspirasi masyarakat. Salah satu keberhasilan pemerintahan desa  atau dianggap sukses adalah jika mengoptimalkan input atau segala sumber daya yang ada di desa secara efektif dan efisien sehingga  menghasilkan output secara  produktif.  Dalam  simpulan  Muhtadli  dkk  (2022) menyatakan  bahwa BPD bukan merupakan unsur penyelenggara pemerintahan desa, namun merupakan  mitra  kepala desa dalam urusan penyelenggaraan  pemerintahan  desa. Dengan demikian,  jelas  bahwa  BPD  sebagai  mitra  kepala  desa  dalam  urusan  penyelenggaraan pemerintahan desa.
BPD sebagai  lembaga perwakilan   desa  yang memiliki  peran  penting  dalam  sistem pemerintahan desa menghadapi beberapa permasalahan. Nurpitasari dan Maharani (2020) menyimpulkan  hasil  penelitiannya  bahwa  BPD  merupakan  lembaga  desa  yang  memiliki fungsi  legislasi  yaitu  membentuk  peraturan  desa,  namun  peran  BPD  dalam  membentuk produk  hukum  tersebut  belum  kuat.  Temuan  Ummi  Natijah  dan    Afriva  Khaidir  (2019) menyimpulkan  bahwa    BPD  tidak  optimal  dalam  melakukan  pola  komunikasi  dengan masyarakat sehingga pesan yang akan disampaikan baik oleh BPD maupun masyarakat tidak tersampaikan  dengan  baik.  Dari  hasil  pengamatan  sementara  pada  objek    di  Kabupaten Bekasi  mengindikasikan terdapat beberapa permasalahan yang sering muncul terkait BPD antara lain:
1) Kurangnya  pemahaman  tentang  peran  dan  fungsi  BPD,  beberapa  anggota  BPD  dan masyarakat  desa  masih kurang  memahami  peran  dan fungsi  BPD  secara  baik.  Hal  ini dapat menghambat efektivitas kinerja BPD dalam menjalankan tugasnya.

## Abdimas Galuh
2) Kurangnya kapasitas anggota BPD,  karena seringkali BPD  diisi oleh warga desa yang memiliki  keterbatasan  pengetahuan  dan  keterampilan  dalam  bidang  pemerintahan.
Kurangnya  kapasitas  ini  dapat  mempengaruhi  kualitas  pengambilan  keputusan  dan pelaksanaan program-program di desa.
3) Keterbatasan sumber daya, dalam hal ini BPD seringkali mengalami keterbatasan sumber daya, baik itu dalam hal anggaran, infrastruktur, atau tenaga kerja. Keterbatasan ini dapat menghambat kinerja BPD dalam melaksanakan tugas dan fungsi mereka secara optimal.
Memperhatikan dari beberapa permasalahan  BPD yang dikemukakan di atas  maka menjadi  penting  untuk  meningkatkan  kapasitas  anggota  BPD.  Artinya  perlu  dilakukan berbagai  upaya    pada  setiap  desa-desa  seperti    pendidikan  dan  pelatihan, workshop dan sejenisnya,  dalam  hal  ini    memberikan  pendidikan  dan  pelatihan  yang  berkaitan  dengan tugas,  fungsi,  dan  peran  BPD  kepada  anggota  BPD.  Pelatihan  ataupun workshop dapat mencakup  pemahaman  tentang  hukum,  tata  cara  pengambilan  keputusan,  manajemen administrasi,  dan  keterampilan  komunikasi.  Upaya    ini  merupakan  suatu  cara  agar  BPD memiliki  kapasitas  yang  cukup  dalam  melaksanakan  tugas  dan  fungsinya.  Kegiatan  lain yang  dapat  dilakukan  juga  melalui  pembinaan  dan  pendampingan.  Dalam  kegiatan  ini memberikan pembinaan dan pendampingan kepada anggota BPD, baik melalui pemberian bimbingan  teknis  maupun  pendampingan  langsung.  Pendampingan  dapat  dilakukan  oleh pihak yang memiliki kompetensi dan pengalaman dalam pengelolaan pemerintahan desa.
Pada  kegiatan  program  penguatan  kapasitas  anggota  BPD  sebagai  upaya  untuk meningkatkan kemampuan anggota BPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya,   seperti yang dilaksanakan oleh Zitri, Rifaid dan Umami (2022) bahwa peningkatan kapasitas BPD merupakan aspek penting untuk meningkatkan performa anggota BPD  dalam menjalankan tugas. Peningkatan kapasitas anggota BPD  merupakan suatu proses  untuk meningkatkan kemampuan  individu,  kelompok,  organisasi    BPD  atau  masyarakat  yang  bertujuan  untuk menganalisa  lingkungannya,  mengidentifikasi  masalah,  isu-isu,  ataupun  peluang  dengan merancang sebuah strategi  yang efektif untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan dalam penyelenggaraan  pemerintahan  desa.  Hal  ini  dengan  alasan  masih  sering  ditemuinya lemahnya  kualitas  anggota  BPD  maupun  kelembagaan  BPD.  Pada  sisi  lain  ternyata hubungan kelembagaan antara pemerintah desa dengan BPD merupakan hal penting dalam menghasilkan  produktivitas  regulasi  oleh  BPD.    Ndraha,  Ndraha  dan  Telaubanua  (2022) menyimpulkan bahwa kerja sama  antar BPD dan pemerintah desa  diperlukan.  Model kerja sama yang dilakukan  bisa dimulai dengan adanya komunikasi yang baik antara BPD dengan pemerintah desa. Komunikasi yang dimaksud berupa  komunikasi kemitraan.
Terkait dengan pentingnya penguatan dan peningkatan kapasitas anggota BPD dalam penyelenggaraan  pemerintahan  desa,  hasil  penelitian  dari  Prihatin  (2016)  menyimpulkan bahwa penguatan peran BPD untuk membawa aspirasi tersebut menjadi hal yang sangat vital agar  kebijakan  yang  dibuat  benar-benar  berpihak  pada  kepentingan  masyarakat.  Dengan demikian jelas bahwa sangat penting dilakukan berbagai upaya  untuk meningkatkan dan memberikan  penguatan  kapasitas  anggota  BPD.  Kegiatan  pendampingan  dan  bimbingan teknis yang pernah dilakukan oleh Ifrani (2022) menyimpulkan bahwa kegiatan bimbingan teknis  bagi anggota BPD bermanfaat dan berguna dalam menunjang kinerja sebagai BPD, kepala desa serta aparatur desa.
Berdasarkan deskripsi  di atas,  tulisan ini bertujuan untuk  memberikan deskripsi dan analisis atas program penguatan anggota BPD  dari seluruh desa di Kecamatan Tarumaja Kabupaten    Bekasi.  Analisis  dengan  memperhatikan  temuan  dan  pembahasan  atas pendekatan model workshop pada peserta sebagai objek program.

## BAHAN DAN METODE
Kegiatan  ini  dilaksanakan  di  Kantor  Camat  Kecamatan  Tarumajaya  Kabupaten Bekasi. Kegiatan dilakukan  pada kelompok sasasaran utama anggota BPD pada  desa-desa di wilayah Kecamatan Tarumaja Kabupaten Bekasi.  Karena kegiatan ini bersifat kolaboratif, maka yang menjadi sasaran  berikutnya adalah aparat pemerintah desa, tokoh masyarakat, kelompok masyarakat UMKM, dan penggerak pendidikan.
Metode  dan  pendekatan  yang  dilakukan  dalam  kegiatan  ini    berbentuk  kegiatan workshop . Dalam hal ini, walaupun sasaran utamanya adalah anggota BPD, namun terdapat empat  sasaran  pendukung  yang  penting  untuk  dilibatkan  seperti,  pemerintahan  desa, pengusaha (UMKM), tokoh masyarakat dan penggerak pendidikan.  Metode dan pendekatan yang dipergunakan pada program pengabdian kepada masyarakat  sebagai berikut:
1) Workshop , pada sesi ini memberikan  pelatihan dan workshop yang relevan dengan peran dan  tugas  BPD,  seperti  kepemimpinan,  manajemen  keuangan  desa,  pengambilan keputusan, perencanaan pembangunan desa, dan keterampilan komunikasi.
2) Pengetahuan Penggunaan Teknologi Informasi, pada sesi ini  memberikan materi tentang pentingnya    memanfaatkan  teknologi  informasi  dalam  melaksanakan  tugas  dan  fungsi anggota  BPD  dan  mitra  kerja  lainnya.  Disampaikan    mengenai  pentingnya  aplikasi berbasis mobile untuk memberikan materi pelatihan dan sumber daya pendukung kepada anggota  BPD.  Hal  ini  akan  memudahkan  akses  dan  meningkatkan  fleksibilitas  dalam pembelajaran bagi anggota BPD dan mitra kerja lainnya.

## Abdimas Galuh
3) Evaluasi dan Umpan Balik, dalam hal ini setelah pemberian materi dalam workshop tim pemateri  dan  pelaksana program, melakukan evaluasi atas materi  yang diberikan BPD dan  memberikan  umpan  balik  kepada  anggota  BPD.  Evaluasi  ini  dilakukan  melalui tanaya  jawab  dan  berbagai  pandangan  dari  peserta  dan  tanaaggapan  dari  tim  program untuk menilai pencapaian tujuan, identifikasi kekuatan dan kelemahan, serta memberikan rekomendasi perbaikan yang diperlukan pada program lanjutan.
Adapun  deskripsi  kegiatan  yang    dilakukan  pada  program  pengabdian  kepada masyarakat terkait dengan penguatan kapasitas anggota BPD adalah sebagai berikut:
1) Pengantar dan Pembekalan dari Tim Program Pengabdian MAsyarakat :
a. Sesi  pengantar untuk memperkenalkan  tujuan, manfaat,  dan  harapan  dari workshop kepada peserta.
b. Pembekalan  tentang  peran,  tugas,  dan  tanggung  jawab  BPD  dalam  pengelolaan pemerintahan desa.
c. Penyampaian  informasi terkait aspek hukum,  regulasi, dan panduan  yang mengatur BPD
2) Materi Substansi
a. Workshop mengenai  prinsip  tata  kelola  desa  yang  baik  dan  praktik  terbaik  dalam pengelolaan desa.
b. Pemahaman  tentang  mekanisme  pelaksanaan  pembangunan  desa,  perencanaan,  dan penganggaran
c. Pengetahuan  tentang  perencanaan  strategis,  pengembangan  visi-misi  desa,  dan penilaian kebutuhan masyarakat
d. Pengetahauan    dalam  manajemen  keuangan  desa,  pelaporan  keuangan,  dan pengawasan anggaran desa
e. Pengetahuan  kepemimpinan  untuk  meningkatkan  keterampilan  kepemimpinan anggota BPD.
f. Pembelajaran tentang komunikasi efektif, termasuk komunikasi antar anggota BPD, dengan pemerintah daerah, dan dengan masyarakat
g. Pengetahuan  dan  keterampilan  negosiasi  dan  pemecahan  masalah  untuk  membantu anggota BPD dalam menghadapi situasi yang kompleks
h. Pentingnya  kerjasama  BPD  dengan  pihak  lain  untuk  mencapai  keberhasilan  tujuan penyelenggaraan pemerintahan desa.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Deskripsi Objek Sasaran Kegiatan
Objek kegiatan  dilaksanakan di Kecamatan Tarumaja Kabupaten Bekasi. Wilayah ini berada  di  pantai  utara  yang  berbatasan  langsung  dengan  DKI  Jakarta.  Kecamatan Tarumajaya ini secara keseluruhan luas wilayahnya 54,63 km 2 yang tersebar di 7  desa dan 1  kelurahan.    Terkait  dengan  sebaran  wilayah    dalam  desa  dan  kelurahan    yang  menjadi wilayah  kerja  setiap  anggota  BPD, jumlah penduduk  pada  setiap  desanya  berbeda,  dapat dilihat pada tabel 1.
Tabel 1.  Luas wilayah Kecamatan Tarumajaya berdasarkan Desa No Desa/Kelurahan Laki-laki Perempuan Jumlah 1. Pusaka Rakyat 6.950 6.710 13.660 2. Setia Asih 14.166 13.708 27.874 3. Pahlawan Setia 4.846 4.756 9.602 4. Setia Mulya 4.994 4.936 9.930 5. Segara Makmur 6.388 6.105 12.493 6. Pantai Makmur 4.485 4.310 8.795 7. Segarajaya 7.710 7.401 15.111 8. Samudrajaya 52.496 50.830 103.326 Kecamata Tarumajaya 52496 50.830 103.326
Sumber: BPS Kabupaten Bekasi, 2023.
Berdasarkan data pada tabel 1 di atas, nampak bahwa  jumlah penduduk setiap desa berbeda.  Jumlah yang paling  banyak di Desa Setia Asih, kemudian desa Segarajaya. Pada setiap  desa  tersebut  pemerintahan  desa    akan  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat yang  sebarannya  tidak  sama.  Berikut  data    Jumlah  Dusun,  RW  dan  RT  menurut desa/kelurahan di Kecamatan Tarumajaya.
Tabel 2.  Jumlah Dusun, RW dan RT di Kecanatab Tarumajaya
No Desa/Kelurahan Dusun RW RT 1. Pusaka Rakyat 5 22 96 2. Setia Asih 8 32 13 3. Pahlawan Setia 5 10 41 4. Setia Mulya 4 20 73 5. Segara Makmur 7 22 64 6. Pantai Makmur 7 22 43 7. Segarajaya 8 32 81 8. Samudrajaya 3 11 41 Kecamata Tarumajaya 52 171 356
Sumber: BPS Kabupaten Bekasi, 2023
Memperhatikan data pada tabel 2 di atas nampak bahwa sebaran dusun, RW dan RT tidak sama pada setiap desanya. Jumlah Dusun terbanyak di Desa Segara Makmur, Jumlah RW terbanyak di Desa Setia Asih dan Desa Segarajaya sementara jumlah RT terbanyak di Desa Pusaka Rakyat.

## Abdimas Galuh
Tabel 3. Jumlah Sekdes/Kaur, Kasi, dan Kadus. Ketua RW, Ketua RT
No Desa/Kelurahan Sekdes/ Kaur Kasi Kadus, Ketua RW, Ketua RT 1. Pusaka Rakyat 1 7 123 2. Setia Asih 1 7 148 3. Pahlawan Setia 1 8 56 4. Setia Mulya 1 7 104 5. Segara Makmur 1 7 96 6. Pantai Makmur 1 9 72 7. Segarajaya 1 7 84 8. Samudrajaya 1 7 68 Kecamatan Tarumajaya 8 59 751
Sumber, BPS Kabupaten Bekasi, 2023.
Memperhatikan data pda tabel 3 di atas, menunjukkan bahwa garda terdepan dalam memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat,  menampung  ide,  aspirasi  dan  keinginan masyarakat berada pada 751 perangkat desa di tingkat wilayah dusun, RW dan RT. Namun dalam  hal  penampungan  aspirasi  masyarakat  untuk  dijadikan  program  dan  kebijakan  di tingkat desa dan untuk diusulkan pada tingkat pemerintahan yang lebih tinggi, maka harus melalui  wadah BPD.  Terkait dengan jumlah anggota BPD pada setiap desa di Kecamatan Tarumajaya,  nampak  sama  untuk  setiap  desa.  Masing-masing  memiliki  9  orang  anggota BPD. Data lebih lengkap dapat dilihat pada tabel 4.
Tabel 4. Jumlah Sekdes/Kaur, Kasi, dan Kadus. Ketua RW, Ketua RT
No Desa/Kelurahan Anggota BPD 1. Pusaka Rakyat 9 2. Setia Asih 9 3. Pahlawan Setia 9 4. Setia Mulya 9 5. Segara Makmur 9 6. Pantai Makmur 9 7. Segarajaya 9 8. Samudrajaya 9 Kecamatan Tarumajaya 72
Sumber, BPS Kabupaten Bekasi, 2020.
Jumlah anggota BPD se Kecamatan Tarunajaya  sebanyak 72 orang. Ini terdiri atas ketua,  wakil  ketua,    sekretaris  dan  anggota.  Berikut  ilustrasi  struktur  kelembagaan  BPD. Jumlah  yang  sama    untuk  setiap  desa  tersebut  sesuai  dengan  ketentuan  baku  dalam penyelenggaraan  pemerintahan  desa  di  Indonesia.  Berikut  dapat  dilihat  struktur kelembagaan BPD.

## Gambar 1. Ilustrasi  Struktur organisasi BPD
Struktur organisasi BPD  secara nasional sama,  jumlah anggota BPD sebanyak 9 orang dengan  dibantu  staf  kesekretariatan  dalam  hal  pelaksanaan  administasi  kelembagaan.
Jumlah anggota  BPD yang  sama  sementara jumlah  penduduk  dan  cakupan wilayah  yang tidak sama pada setiap desanya, maka ini menjadi permasalahan tersendiri bagi kelembagaan BPD  dan  anggota  BPD  dalam  merumuskan  aspirasi  masyarakat  ke  dalam  kebijakan pemerintahan desa, baik dalam peraturan desa maupun keputusan kepala desa. Belum lagi kemampuan personal  setiap  anggota  BPD  juga  beragam,  karena  tingkat  pendidikan  yang beragam dan pengalaman yang tidak sama.
Kegiatan workshop ini diharapkan kapasitas BPD  dapat ditingkatkan sehingga mereka dapat melaksanakan tugas, fungsi,  dan tanggung jawabnya dengan lebih efektif dan efisien dalam  memajukan  desa  dan  mewujudkan  kesejahteraan  masyarakat.  Dengan  demikian secara kelembagaan BPD akan betul-betul mampu menjadi mitra sejajar kepala desa dalam membuat kebijakan yang  mendukung tercapainya kesejahteraan masyarakat.

## Workshop Peningkatan Kapasitas  Anggota BPD
Workshop merupakan salah satu metode efektif untuk meningkatkan kapasitas anggota BPD.  Terkait dengan ini  karena pendekatan model workshop yang dipergunakan, maka selain anggota BPD yang hadir sebagai peserta juga ada unsur  lain seperti aparat pemerintah desa, pelaku UMKM, dari tokoh masyarakat dan dari lembaga pendidikan.  Tentu saja hal ini bertujuan agar terjadi  kolaborasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa. Upaya percepatan pembangunan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dapat lebih cepat terwujud melalui kolaborasi yang sinergi antar berbagai pihak terkait.
Program kegiatan workshop dilaksanakan dengan  tiga pemateri dari tim dosen sebagai penyelenggara.  Pertama  dilaksanakan  presentasi  materi  sebagai  pengantar  awal  untuk memberikan  pengetahuan,  wawasan  dan  pemahaman  kepada  peserta workshop .  Tim

## Abdimas Galuh
fasilitator  memberikan presentasi materi terkait tugas, fungsi, dan peraturan yang mengatur BPD. Dalam presentasi dilengkapi juga  dengan penjelasan, contoh kasus, dan ilustrasi yang membantu anggota  BPD memahami  konsep-konsep  tersebut. Pada  materi  yang diberikan merupakan bauran antara konsep-teori dan model secara teoritis, kebijakan pemerintah dan best  practice yang  didapat  dari  beberapa  desa  yang  berhasil  dalam  pelaksanaan pemerintahannya.
Gambar 2. Foto Fasilitator dalam Workshop
Sebelum    materi  diberikan  peserta  terlebih  dahulu  diberikan  instrumen  pertanyaan tertutup untuk melihat  pengetahuan awal  sesuai dengan topik program. Sehingga nampak basline peserta atas pengetahuan dan kemampuan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, terutama peserta dari anggota BPD.
Berikutnya dilakukan diskusi kelompok. Pada proses ini  anggota BPD  sebagai peserta dibagi  ke  dalam  kelompok  kecil  untuk  membahas  topik  tertentu.  Diskusi  kelompok memungkinkan pertukaran pendapat, kolaborasi, dan pemecahan masalah bersama. Dalam diskusi ini  difasilitasi oleh  fasilitator sehingga dapat  tersinkronisasi dengan tujuan dari penyelenggaraan workshop.
Setelah berakhir  diskusi kelompok selanjutnya peserta  dipandu oleh fasilitator untuk melakukan  kegiatan studi kasus. Melalui  studi kasus ini  para peserta akan dibawa berfikir terkait  dengan  contoh  nyata,  yang  selanjutnya  peserta  akan  diajak  berfikir  dan  membuat hipotetis  yang  berkaitan  dengan  situasi  desa  atau  kebijakan  yang  dimungkinkan  telah, sedang, dan akan ditetapkan di desa masing-masing. Setiap anggota BPD yang hadir sebagai peserta dapat menganalisis kasus tersebut dan mencari solusi yang tepat.
Berkaitan dengan kerja sama dan kebutuhan adanya peranan dari pihak lain, sepeerti aparat pemerintah desa, tokoh masyarakat, pegiat ekonomi dan pendidikan, maka fasilitator melakukan kegiatan simulasi peran. Pada proses kegiatan ini  fasilitator  meminta anggota BPD  untuk  berperan  sebagai  pihak-pihak  terlibat  dalam  situasi  tertentu.  Ini  membantu
mereka  memahami  perspektif  yang  berbeda  dan  melatih  keterampilan  komunikasi  dan negosiasi.
Gambbar 3. Foto Peserta Workshop Anggota BPD
Pada kegiatan di sesi studi kasus dan latihan peran, maka di situ nampak bahwa untuk susksesnya penyelenggaraan pemerintahan desa dengan peran utamanya di BPD, lembaga BPD memerlukan dukungan dan bantuan serta kerja sama dengan empat pihak lainnya di luar  BPD.  Pemahaman  yang  mendalam  tentang  pentingnya  peran  masing-masing  akan sangat    membantu  dimilikinya  kapasitas  masing-masing  dengan  optimal.  Kebijakan  desa dalam bentuk peraturan desa maupun keputusan kepala desa akan semakin lebih baik.
Sesi selanjutnya dibuka tanya jawab antara peserta workshop dengan fasilitator. Pada sesi ini setiap peserta anggota BPD dapat mengajukan pertanyaan terkait tugas, peraturan, atau  masalah  yang  mereka  hadapi.  Dalam  memberikan  jawaban  atas  pertanyaan  peserta dilakukan  juga  semacam  latihan  praktis  seperti  menyusun  rencana  kerja  atau  membuat keputusan simulasi. Ini membantu anggota BPD menerapkan konsep dalam konteks nyata.
Dalam workshop juga  diberikan  dengan  penggunaan  media  visual  seperti  slide presentasi, video, atau gambar untuk mendukung penjelasan dan memvisualisasikan konsep. Selain itu, juga disampaikan mengenai pentingnya  teknologi informasi berupa media sosial dan  platform  lainnya  yang  berkaitan  dengan  optimalisasi  peran  dan  fungsi  kelembagaan BPD dalam pemerintahan desa.
Gambar 4. foto Fasilitator dengan Sebagian Peserta Workshop

## Abdimas Galuh
Kegiatan terakhir dari program workshop peningkatan kapasitas anggota BPD ini yaitu refleksi dan umpan balik. Kegiatan sesi akhir workshop mencakup waktu untuk refleksi atas apa yang dipelajari, serta memberikan umpan balik dari anggota BPD tentang pengalaman mereka dalam workshop. Dalam melihat umpan balik dari peserta maka seluruh peserta yang hadir diberikan instrumen  pertanyaan untuk melihat bagaimana pemamhaman peserta atas materi yang sudah diberikan dalam workshop.

## Pemahaman Peserta Terkait  Materi Workshop
Setelah diberikan  materi dari fasilitator yang terbagi dalam beberapa sesi, berdasarkan hasil analisis  evaluasi dan umpan balik peserta, nampak bahwa peserta sangat yakin dan optimis akan adanya perubahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai anggota BPD. Hal tersebut nampak  dari  analisis data pada grapik berikut:
Gambar 5. Grafik Pengetahuan, pemahamam dan Kemampuan Peserta
Berdasarkan  tampilan  data  hasil  analisis  di  atas,  dengan  skala  bahwa  angka  5 merupakan capaian tertinggi, dan  1 terendah,  nampak bahwa pandangan peserta yang terdiri atas  empat  kelompok  dalam  peserta workshop menunjukkan  bahwa  rata-rata  mereka memandang bahwa anggota BPD memiliki pengetahuan yang cukup tinggi  atas tugas dan fungsinya  sebagai  anggota  BPD  yang  merepresentasikan  masyarakat.  Dalam  hal pemahamanpun demikian pada pernyataan anggota BPD dan aparat pemerintah desa di atas angka 4, artinya tinggi.  Sementara dalam hal keyakinan peserta bahwa anggota BPD akan mampu melaksanakan  hasil workshop dalam pelaksanaaan tugasnya  sangat tinggi dalam pernyataan  anggota  BPD  dan  peserta  dari  lembaga  swadaya  masyarakat.  Artinya  peserta
0 1 2 3 4 5 6 Anggota BPD Aparat Pemerintah Desa Tokoh Masyarakat Lembaga Swadaya Masyarakat TINGKAT PEMAHAMAN DAN KEMAMPUAN ANGGOTA BPD Pengetahuan Tupoksi BPD Pemahaman Materi Workshop
Kemampuan Untuk Melaksanakan Hasil Workshop
optimis  bahwa  hasil  dari workshop akan  mampu  dilaksanakan  dengan  baik  dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPD.
Melihat pada  deskripsi analisis di atas nampak bahwa pelaksanaan workshop untuk meningkatkan kapasitas anggota BPD di Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi cukup berhasil.  Hal ini didukung juga oleh pernyataan dari beberapa Ketua BPD  yang menjadi peserta dan unsur pemerintah kecamatan, mereka meyakini bahwa kegiatan workshop seperti ini  sangat jarang dilakukan  dan sangat  penting  bagi  peningkatan kapasitas anggota  BPD.
Kondisi  demikian  sesuai  dengan  simpulan  dari  Ifrani  (2022)  yang  menyatakan  bahwa kegiatan bimbingan teknis  seperti workshop bagi anggota BPD bermanfaat dan berguna dalam menunjang kinerja sebagai BPD, kepala desa serta aparatur pemerintah desa.
Memperhatikan  data  hasil  analisis  di  atas,  semakin  meyakinkan  bahwa workshop dalam  upaya  peningkatan  kapasitas  BPD  dapat  memberikan  manfaat  dan  dampak  positif yang signifikan bagi BPD itu sendiri, pemerintahan desa, dan masyarakat. Melalui  kegiatan workshop t ersebut para peserta memiliki peningkatan pengetahuan dan pemahaman  tugas dan  fungsi  BPD,  mereka  merasa  yakin  bahwa  melalui workshop ini  akan  mampu berkontribusi dalam perbaikan tata kelola pemerintahan desa terutama dalam merumuskan dan menetapkan peraturan desa dan keputusan desa. Aspek penting lainnya   dengan kegiatan workshop tersebut  adalah  meningkatnya  partisipasi  masyarakat  dalam  pembangunan  dan perumusan  program  desa  untuk  kesejahteraan  masyarakat.  Masyarakat  semakin  percaya kepada pemerintahan desa dan BPD karena  keputusan desa berupa peraturan dan keputusan desa  akan semakin berkualitas.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  analisis  pembahasan  yang  telah  diuraikan  sebelumnya,  maka  dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program kegiatan workshop peningkatan kapasitas anggota BPD  di  Kecamatan  Tarumajaya  Kabupaten  Bekasi  telah  mampu  mencapai  hasil  sesuai dengan  tujuan  yang  ditetapkan.  Setiap  sesi  kegiatan  terlaksana  dengan  baik  dan  peserta memiliki  pengetahuan  serta  pemahaman  sesuai  dengan  yang  diharapkan.  Pendekatan workshop dalam peningkatan kapasitas anggota BPD  dengan dialog interaktif, studi kasus, diskusi  dan  tanya  jawab  dapat  mencapai  tujuan  sesuai  dengan  sasaran  peserta  kegiatan.
Beberapa  manfaat  dan  dampak  yang  dirasakan  oleh  peserta  antara  lain:  (1)  peningkatan pemahaman  dan  pengetahuan    anggota    BPD  tentang  peran,  tugas,  dan  tanggung  jawab mereka  dalam  mengelola  pemerintahan  desa.  Mereka  akan  lebih  memahami  mekanisme pembangunan  desa,  pengelolaan  keuangan  desa,  serta  aspek  hukum  dan  regulasi  yang

## Abdimas Galuh
terkait,  (2)  adanya  perbaikan  tata  kelola  desa,  dengan  peningkatan  pemahaman, pengetahuan, dan keterampilan anggota BPD, diharapkan akan terjadi perbaikan dalam tata kelola  desa,  pengelolaan  keuangan  desa  akan  lebih  transparan  dan  akuntabel,  proses pengambilan keputusan akan lebih partisipatif dan berbasis data, serta program dan kegiatan yang  dilaksanakan  akan  lebih  terencana  dan  terarah,  (3)  anggota  BPD  akan  dapat  lebih efektif dalam mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan desa. Masyarakat akan lebih terlibat dalam proses pengambilan keputusan, memberikan masukan, serta turut serta dalam implementasi program dan kegiatan yang relevan dengan kebutuhan mereka.
Berdasarkan  kesimpulan  dari  hasil  analisis  pada  program workshop peningkatan kapasitas anggota BPD melalui pendekatan workshop di Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi disampaikan beberapa saran sebagai berikut:
1. Model  kegiatan  peningkatan  kapasitas  anggota  BPD  dan  sejenisnya  berbasis  pada pemerintahan  desa,  yang  dilakukan  selanjutnya  oleh  lembaga  atau  pihak  tertentu, sebaiknya melibatkan narasumber para praktisi sesuai dengan topik yang akan diberikan. Para  praktisi  yang  dimaksud  terutama  yang  telah  mampu  membawa  lembaga  atau masyarakatnya berhasil dalam mencapai tujuan darti kewenangan, tugas dan perannya. Dengan memberikan contoh langsung dari yang berhasil dapat memberikan motivasi bagi para peserta.
2. Kegiatan workshop idealnya tidak diselenggarakan hanya satu hari, melainkan  dua atau tiga  hari  dengan  penambahan  materi  diskusi  interaktif  membahas  studi  kasus  tertentu dengan melibatkan pendamping  pada setiap kelompok diskusinya. Selain itu, juga dapat menambahkan  materi  praktik  terutama  berkaitan  dengan  penyusunan  perencanaan program  pemerintahan  desa,  penyusunan  anggaran  pembangunan  desa  dan  teknik negosiasi serta kerja sama yang lebih praktis.
3. Pemerintah daerah dan pemerintah kecamatan sebagai lokasi  dan tuan rumah kegiatan, sebaiknya  lebih   fleksibel  dalam  memberikan  dukungan  terutama fasilitas   dan  sarana pendukung  lainnya  yang  lebih  nyaman  bagi  peserta.  Karena    suasana  yang  kondusif sangat mendukung tercapainya tujuan dari kegiatan.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Terimakasih  kepada  Universitas  Islam  45    melalui  Lembaga  Penelitian  dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) yang telah memberikan  dukungan melalui dana program  PkM untuk tahun anggaran 2022-2023. Melalui dana program tersebut akhirnya
program pengabdian kepada masyarakat di Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi dapat terselenggara dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Ifrani,  I.  (2022).  PENGELOLAAN,  Tugas  Dan  Fungsi  Badan  Permusyawaratan  Desa (BPD ). Jalujur: Jurnal Pengabdian Masyarakat , 1(1). Martulesi, Y. (2022). Peran Badan Permusyarawatan Desa Dalam Pengawasan Pengelolaan Keuangan  Desa  Di  Koto  Taluk  Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyarawatan Desa (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
Ndraha, M. I. K., Ndraha, A. B., & Telaumbanua, Y. (2022). Penguatan Komunikasi Antara Pemerintah  Desa  dan  BPD  Untuk  Menghasilkan  Produk  Regulasi  Desa  Yang Berkualitas Di Desa Lolozasai Kecamatan Gido. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi , 10(4), 1373-1380.
Nurpitasari, R. D., & Maharani, A. E. P. (2020). Analisis Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014  Tentang  Desa  Dalam  Kaitannya  Dengan  Penguatan  Peran  Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Pembentukan Produk Hukum Desa. Res Publica , 4(3), 289-302.
Muhtadli, M., Wijaya, R., & Septiana, R. (2022). Penguatan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Perspektif Demokrasi (Studi Pada BPD Desa Karyamulyasari Kecamatan Candipuro Lampung Selatan). Mahadi: Indonesia Journal of Law , 1(1), 125-139. Prihatin, P. S. (2016). Penguatan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menampung Dan  Menyalurkan  Aspirasi  Masyarakat  Desa. WEDANA:  Jurnal  Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi , 2(2), 123-130.
Ummi,  U.  N.,  &  Khaidir,  A.  (2019).  Peran  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  Dalam Demokrasi  Pembangunan  Desa.  Jurnal  Manajemen  Dan  Ilmu  Administrasi  Publik (JMIAP), 1(4), 58-66.
Wowor,  S.  (2015).  Peran  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  dalam  Demokratisasi Pemerintahan  Desa  (suatu  Studi  di  Desa  Raanan  Baru  Satu  Kecamatan  Motoling Barat) 1. Politico: Jurnal Ilmu Politik , 2 (6), 1098.
Zitri, I., Rifaid, R., & Umami, R. (2022). Mendukung Penguatan Kapasitas Anggota Badan Permusyawaratan  Desa  (BPD)  Desa  Karang  Bongkot  Dalam  Penyusunan  Perdes Pembentukan Bumdes. Jces  (Jurnal  Masyarakat  Pendidikan  Karakter) , 5 (3),  726- 738.