## ARTIKEL

## PERUBAHAN UNDANG-UNDANG SITEM PENDIDIKAN NASIONAL DARI DULU HINGGA KINI SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP PENDIDIKKAN ISLAM
Anisa Rahma Nada 1 , Tugiah 2 , Ridwal Trisoni 3
1 SLB Etnik Kreatif Nusantara
2 SMPN 11 Sijunjung
3 UIN Mahmud Yunus Batusangkar Email: annisarahmanada@gmail.com

## ABSTRAK
Seiring  dengan  berjalannya  waktu  serta  untuk  menjawab  relevansi  tuntutan  zaman  dalam perkembangan  pedidikan.  Indonesia  telah  mengalami  perubahaan  UU  Sistem  Pendidikan Nasional.  Perubahan  tersebut  bertujuan  untuk  menyempurnakan  undang-undang  dalam bidang ppendidikan. Peruma bahan ini dimulai sejak UU No. 4 Tahun 1950 dan UU No. 12 Tahun 1954, tentang Dasar –Dasar Pendidikan dan Pengajaran Sekolah di seluruh Indonesia, selanjutnya  diikuti  dengan  lahirnya  Undang-Undang  No.2  Tahun  1989  tentang  Siotem Pendidikan  Nasional,  Undang-Undang  ini  secara  subtansi  mmengubah  dasar  pendidikan Indonesia  yaitu  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  1945.  Pada  perkembangan  berikutnya sebagai  bentuk  komitmen  pemerintah  untuk  perbaika  pendidikan  Indonesia  serta  masih kurang  relevannya  UU  No  2  Tahun  1989  untuk  itu  diganti  dengan  UU  No.20  Tahun  2003 tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional.  Dalam  undang-undang  ini  lebih  menekankan bahwasanya  penyelenggaraan  pendidikan  harus  dilaksanakan  secara  demokratis  dan berkeaadilan,  tidak  deskriminatif  serta  menjunjung  tinggi  hak  asasi  manusia,  nilai  agama, kultur  dan  kemajemukan  bangsa.  Dalam  UU  No.  20  Tahun  2003  tentang  Sitem  Pendidikan Nasional ini dalam Bab XVII  Bagian Ketiga, Pasal 61 memuat ketentuan tentang srtifikaasi yang selanjutnya diperkuat  oleh UU No.14 Tahun 2005 tentang Sertifikasi  Guru dan Dosen dan  Peraturan  Pemerintah.  Berdasarkan  hal  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  upaya peningkatan  mutu  pendidikan  telah  terlaksanak  dan  terintegrasi  dalam  Sistem  Pendidikan Nasional yang diatur oleh UU No. 20 Tahun 2003. Dengan demikian seluruh komponen yang terlibat  dalam  lembaga  pendidikan  dari  tingkat  dasar  hingga  perguruan  tinggi  dapat memanfaatkan  regulasi  ini  untuk  membuka  peluang  peningkatan  mutu  pendidikan  secara umum serta mutu pendidikan Islam secara khusus.
Kata Kunci : Perubahan, Undang-Undang, Pendidikan, Implikasi, Pendidikan Islam.

## ABSTRACT
Along with the passage of time and to answer the relevance of the times in the development of education. Indonesia has experienced changes to the Law on the National Education System. These changes aim to improve the law in the field of education. Housing for this material was started  since  Law  no.  4  of  1950  and  Law  no.  12  of  1954,  concerning  the  Fundamentals  of Education and Teaching of Schools throughout Indonesia, followed by the birth of Law No. 2 of 1989 concerning the National Education System, this Law substantially changed the basis of  Indonesian  education,  namely  Pancasila  and  the  Basic  Law.  1945.  In  subsequent developments  as  a form  of  government  commitment  to  improving  Indonesian  education and the  lack  of  relevance  of  Law  No.  2  of  1989,  it  was  replaced  with  Law  No.  20  of  2003 concerning  the  National  Education  System.  This  law  emphasizes  that  education  must  be
implemented in a democratic and fair manner, not discriminatory and uphold human rights, religious  values,  culture  and  national  pluralism.  In  Law  no.  20  of  2003  concerning  the National  Education  System  in  Chapter  XVII  Part  Three,  Article  61  contains  provisions regarding  certification  which  are  further  strengthened  by  Law  No.  14  of  2005  concerning Teacher  and  Lecturer  Certification  and  Government  Regulations.  Based  on  this,  it  can  be concluded  that  efforts  to  improve  the  quality  of  education  have  been  carried  out  and integrated  into  the  National  Education  System  regulated  by  Law  no.  20  of  2003.  Thus  all components  involved  in  educational  institutions  from  elementary  to  tertiary  levels  can  take advantage of this regulation to open up opportunities to improve the quality of education in general and the quality of Islamic education in particular.
Keywords: Change, Act, Education, Implications, Islamic Education.

## A. PENDAHULUAN
Indonesia  dalam  perhatiannya  terhadap  pendidikan  memiliki  Sistem  Pendidikan Nasional Nomor 2 tahun 1989 tentang yang selanjutnya lebih di kenal dengan nama UUSPN. dan  Undang-  undang  No.  20  tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional  yang selanjutnya  lebih  dikenal  dengan  nama  UU  SISDIKNAS,  sebelum  adanya  kedua  undang- undang  yang  mengatur  tentang  sistem  pendidikan  nasional  tersebut,  Indonesia  hanya memiliki  undang-undang  tentang  pokok-  pokok  pengajaran  dan  pendidikan  yaitu  undang- undang Nomor 4 tahun 1950 (Gunawan, 2020; Ansori, 2020).
Perubahan  UUSPN  No.2  tahun  1989  menjadai  UU  SISDIKNAS  No.  20  tahun  2003 bertujuan agar sistem pendidikan nasional menjadi lebih baik dibanding dengan sebelumnya. Hal  ini  diharapkan  agar  dapat  menjadi  pedoman  untuk  memiliki  suatu  sistem  pendidikan nasional  yang  mantap,  yang  dapat  menjamin  terpenuhi  kebutuhan  masyarakat  akan  sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu bersaing di pasar global (Ramadhan et al., 2020; Inkiriwang, 2020).
Melihat kualitas pendidikan Indonesia saat ini menjadi kekhawatiran bagi kita semua yang  masih  tertinggal  dari  negara-negara  lain  termasuk  negara-negara  tetangga  di  Asean. Oleh sebab itulah dengan perhatian khusu pada sistem pendidikan nasional diharapkan dapat menciptakan  sumber  daya  manusia  yang  mampu  bersaing  dengan  dunia  internasional khususnya  dalam  era  keterbukaan  pasar  tersebut.  Dari  pemaparan  ini,  pemakalah  tertarik untuk  membahas  makalah  ini  dengan  judul  “Perubahan  Undang-Undang  Sistem  Pendidikan Nasional”.

## B. HASIL DAN PEMBAHASAN Pengertian Sistem Pendidikan Nasional
Dalam  kamus  besar  bahasa  Indonesia,  Sistem  adalah  perangkat  unsur  yang  secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas.  sedangkan pendidikan   adalah usaha      sadar      dan  terencana  untuk  mewujudkan  suasana  belajar  dan  proses  pembelajaran agar  peserta  didik  secara  aktif  mengembangkan  potensi  dirinya  untuk  memiliki  kekuatan spiritual  keagamaan,  pengendalian  diri,  kepribadian,  kecerdasan,  akhlak  mulia,  serta keterampilan  yang  diperlukan  dirinya,  masyarakat,  bangsa  dan  Negara  (Manurung  et  al., 2021;  Siddik,  2022).  Dari  penjelasan  diatas  dapat  disimpulkasn  bahwa  sistem  pendidikan adalah keseluruhan yang terpadu dari satuan kegiatan pendidikan yang berkaiatan satu sama lain  untuk  mencapai  tujuan  pendidikan.  Dalam  kependidikan,  banyak  definisi  yang dipaparkan terkait makna pendidikan itu sendiri. Istilah pendidikan diartikan sebagai proses, cara,  perbuatan  mendidik  dalam  mengubah  sikap  dan  tata  laku  seseorang  atau  kelompok
orang  dalam  usaha  mendewasakan  manusia  melalui  upaya  pengajaran  dan  pelatihan (Awwaliyah & Baharun, 2019).
Adapun  makna  pendidikan  nasional  adalah  pendidikan  yang  berdasarkan  Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai- nilai  agama,  kebudayaan  nasional  Indonesia  dan  tanggap  terhadap  tuntutan  perubahan zaman.6  Dari  pemaparan  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  sistem  pendidikan  nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.

## Fungsi dan Tujuan Sistem Pendidikan Nasional
Dalam  Undang-Undang  Tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional  tahun  2003  nomor  20 dijelaskan  bahwa  Pendidikan  nasional  berfungsi  mengembangkan  kemampuan  dan membentuk  watak  serta  peradaban  bangsa  yang  bermartabat  dalam  rangka  mencerdaskan kehidupan  bangsa,  bertujuan  untuk  berkembangnya  potensi  peserta  didik  agar  menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu,  cakap,  kreatif,  mandiri,  dan  menjadi  warga  negara  yang  demokratis  serta bertanggung jawab (Saihu, 2020; Roza et al., 2019).
Fungsi  dan  tujuan  pendidikan  nasional  merupakan  hal  yang  sangat  penting  dalam pelaksanaan  pendidikan  karena  akan  menentukan  corak  dan  isi  pendidikan.  Tujuan pendidikan  akan  menentukan  arah  peserta  didik.  Pendidikan  nasional  pada  hakikatnya merupakan  kelanjutan  dari  sistem  pendidikan  yang  telah  ada  sebelumnya  yang  merupakan evolusi budaya bangsa secara turun temurun (Ahmad, 2019).
Ada  pun  fungsi  pendidikan  nasional,  sebagaimana  ditegaskan  pada  Pasal  3,  yaitu mengembangkan  kemampuam  serta  meingkatkan  mutu  kehidupan  dan  martabat  manusia Indonesia dalam rangka upaya mewujudkan tujuan nasional. Yang tertuang dalam alinea IV Pembukaan  UUD  1945,  yaitu  melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah darah Indonesia, Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan  ketertiban  dunia  dengan  tujuan  akhir  mencapai  masyarakat  adil  makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Adapun  tujuan-tujuan  pendidikan  di  Indonesia  seperti  yang  terumuskan  pada  surat keputusan  Mentri  Pendidikan  Pengajaran  dan  Kebudayaan  No.  104/Bhg.  Tanggal  1  Maret 1946 yang berbunyi untuk menanamkan jiwa patriotisme, dalam UU No 4 Tahun 1950 (UU Pendidikan  dan  Pengajaran)  berbunyi  untuk  membentuk  manusia  susila  yang  cakap  dan warga  negara  yang  demokratis  serta  bertanggung  jawab  tentang  kesejahteraan  masyarakat dan tanah air, pada penetapan Presiden No 19 Tahun 1965 berbunyi melahirkan warga negara sosialis  Indonesia  yang  susila  dan  bertanggung  jawab  atas  terselenggaranya  masyarakat sosialis  Indonesia,  adil  dan  makmur  baik  spiritual  maupun  material  dan  berjiwa  Pancasila, dalam  MPRS  Nomor  II  Tahun  1966  berbunyi  untuk  mendidik  anak  kea  rah  terbentuknhya manusia  yang berjiwa Pancasila dan bertamnggung jawab atas terselenggaranya masyarakat sosialis  Indonesia  yang  adil  dan  makmur,  dan  dalama  Ketetapan  MPRS  No  XXVII  Tahun 1966  berbunyi  membentuk  manusia  Pancasiala  sejati  berdasarkan  ketentuan  yang dikehendaki oleh UUD 1945.

## Proses Perbahan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional
Indonesia dalam perkembangannya sudah mengalami beberapa kali perubahan Sistem Pendidikan Nasional tentunya juga secara pasti akan merubah undang-undang yang mengatur pendidikannya,  hal  tersebut  banyak  dilatar  belakangi  oleh  berbagai  faktor  dan  perubahan masa  pemerintahan  yang  berdampak  pada  kebijakan-kebijakan  khususnya  dalam  sistem pendidikan  nasional.  Berikut  ini  paparan  terkait  proses  perubahan  Undang-Undang  Sistem Pendidikan Nasional:

## 1. UU No. 4 Tahun 1950 jo UU NO. 12 Tahun 1954
Dalam  undang-undang  tersebut  menjelaskan  tentang  tujuan  pendidikan  dan pengajaran yaitu pada pasal 3 bab. II yang berbunyi ”membentuk manusia susila yang cakap dan  warga  negara  yang  demokratis  serta  bertanggung  jawab  tentang  kesejahteraan masyarakat dan tanah air” Selanjutnya pada tahun 1954 dikeluarkan Undang-Undang No. 12 Tahun  1954  tentang  Pernyataan  Berlakunya  Undang-Undang  No.  4  Tahun  1950  Dari Republik Indonesia dahulu tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah untuk Seluruh  Indonesia.8  Undang-undang  ini  lahir  sebagai  akibat  dari  perubahan  sistem pemerintahan  Indonesia  pada  saat  itu,  dari  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI) berganti  menjadi  Negara  Republik  Indonesia  Serikat,  dan  kembali  lagi  menjadi  negara kesatuan.
Sistem  pendidikan  nasional  pada  masa  ini  masih  belum  mencerminkan  adanya kesatuan. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1950 dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1954 hanya  mengatur  pendidikan  dan  pengajaran  di  sekolah,  sementara  penyelenggaraan pendidikan tinggi belum diatur. Undang-Undang yang mengatur penyelenggaraan Pendidikan Tinggi baru lahir pada tahun 1961 dengan disahkannya Undang-undang No. 22 Tahun 1961 tentang  Penyelenggaraan  Perguruan  Tinggi.Sejak  saat  itu,  Berlakunya  dua  undang-undang dalam sistem pendidikan, yaitu Undang- undang   Nomor 4 Tahun 1950 dan Undang-undang Nomor  12  Tahun  1954  dan  Undang-undang  No.  22  Tahun  1961  sering  dipandang  sebagai kendala  yang  cukup  mendasar  bagi  pembangunan  pendidikan  yang  berlandaskan  Pancasila dan UUD 1945. Undang-undang tersebut, di samping tidak mencerminkan landasan kesatuan sistem  pendidikan  nasional,  karena  didasarkan  pada  Undang-undang  Dasar  Republik Indonesia Serikat, juga tidak sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945 (Risdiany, 2021).
Penyelenggaraan  pendidikan  yang  diatur  dengan  dua  undang-undang  yang  berlainan menyebabkan  konsolidasi  dalam  perwujudan  satu  sistem  pendidikan  nasional  seperti  yang dikehendaki  oleh  UUD  1945  Pasal  31  Ayat  2  yang  belum  terlaksana  sepenuhnya.  Sesuai dengan kedua undang-undang tersebut,  persekolahan  pada  waktu  itu memiliki  penjenjangan berikut.
a) Pendidikan  prasekolah  yang  disebut  Taman  Kanak-kanak.(TK)  dengan  lama  belajar satu  atau  dua  tahun.  Berdasarkan  undang-undang  yang  berlaku  hanya  diatur  bahwa pendidikan  taman  kanak-kanak  merupakan  salah  satu  bentuk  sekolah  tetapi  tidak diatur  bahwa  pendidikan  prasekolah  merupakan  prasyarat  untuk  memasuki  sekolah dasar.
b) Sekolah  dasar  (SD)  dengan  lama  pendidikan  enam  tahun  yang  menampung  murid- murid baik yang telah lulus maupun tidak lulus pendidikan taman kanak-kanak.
c) Sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP) adalah pendidikan dengan lama belajar tiga tahun  setelah  lulus  SD.  Dalam  undang-undang  ini,  pendidikan  kejuruan  mulai dilakukan  pada  tingkat  SLTP.  Pada  waktu  itu  SLTP  terbagi  menjadi  dua,  yaitu pendidikan umum  yang  diselenggarakan  melalui  sekolah  menengah  pertama (SMP) dan pendidikan kejuruan melalui sekolah menengah kejuruan tingkat pertama (SMKTP)
d) Sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA) adalah pendidikan sekolah dengan lama belajar tiga atau empat tahun setelah SMP atau SMKTP. Undang- undang yang berlaku pada waktu itu sudah menganggap penting dikembangkannya pendidikan menengah kejuruan sehingga, di samping pendidikan menengah umum yang diselenggarakan di sekolah  menengah  atas  (SMA)  juga  berkembang  jenis-jenis  sekolah  menengah kejuruan tingkat atas (SMKTA).
Perguruan  Tinggi  (PT)  adalah  pendidikan  dengan  lama  kuliah  tiga  sampai  empat tahun  untuk  tingkat  sarjana  muda  dan  lima  sampai  tujuh  tahun  untuk  tingkat  sarjana  yang ditempuh  baik  melalui  universitas,  institut,  akademi,  maupun  sekolah  tinggi  Di  lain  pihak,
pendidikan  masyarakat  juga  merupakan  bagian  yang  integral  dalam  sistem  pendidikan nasional  pada  waktu  itu.  Pendidikan  masyarakat  atau  pendidikan  luar  sekolah  bertujuan untuk: pertama; memberikan  pengetahuan  dan keterampilan, termasuk kemampuan membaca,  menulis  dan  berhitung  kepada  orang-orang  dewasa  yang  buta  huruf  yang  tidak berkesempatan  bersekolah,  kedua;  membantu  orang-orang  dewasa  yang  sudah  bekerja  agar lebih produktif di dalam usaha-usahanya, dan ketiga; memperkecil jurang antara kemajuan di daerah perkotaan dengan kemajuan di daerah pedesaan.
2. Undang-Undang No.2 Tahun 1989
Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional meneguhkan dasar  pendidikan  nasional  adalah  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  1945.  Hal  tersebut termaktub  dalam  Bab  II  pasal  2  yang  bunyi  lengkapnya  adalah  ”Pendidikan  Nasional berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  1945”.  Sedangkan  tujuan  pendidikan nasional  tercantum  dalam  Bab  II  pasal  4  yang  berbunyi  ”Pendidikan  Nasional  bertujuan mencerdaskan  kehidupan  bangsa  dan  mengembangkan  manusia  Indonesia  seutuhnya,  yaitu manusia  yang  beriman  dan  bertaqwa  terhadap  Tuhan  Yang  Maha  Esa  dan  berbudi  pekerti luhur,  memiliki  pengetahuan  dan  keterampilan,  kesehatan  jasmani  dan  rohani,  kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan”.
Sistem  pendidikan  nasional  mengamanatkan  jaminan  untuk  memberikan  pendidikan bagi  setiap  warga  negara  Republik  Indonesia,  agar  masing-masing  memperoleh  sekurang- kurangnya  pengetahuan  dan  kemampuan  dasar,  yang  meliputi  kemampuan  membaca, menulis,  dan  berhitung,  serta  menggunakan  bahasa  Indonesia,  yang  diperlukan  oleh  setiap warga  negara  untuk  dapat  berperan  serta  dalam  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa,  dan bernegara. Setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan baik melalui jalur pendidikan  sekolah  maupun  pendidikan  luar  sekolah  sampai  ke  tingkat  yang  sesuai  dengan kemampuannya. Sistem Pendidikan Nasional memberikan kesempatan belajar seluas-luasnya kepada  setiap  warga  negara,  sehingga  tidak  dibenarkan  adanya  perbedaan  atas  dasar  jenis kelamin,  agama,  ras,  suku,  latar  belakang  sosial,  dan  tingkat  kemampuan  ekonomi  dalam penerimaan murid baru (Maghfury, 2020; Mangku et al., 2020).
UU No.2 tahun 1989 memberikan arah terwujudnya satu sistem pendidikan nasional, dengan salah satu penegasan bahwa sistem pendidikan nasional dilaksanakan secara semesta, menyeluruh,  dan  terpadu.  Semesta  diartikan  terbuka  bagi  seluruh  rakyat  dan  berlaku  di seluruh  wilayah  negara.  Menyeluruh  berarti  mencakup  semua  jalur,  jenjang,  dan  jenis pendidikan,  sedangkan  terpadu  berarti  adanya  saling  keterkaitan  antara  pendidikan  nasional dengan  seluruh  usaha  pembangunan  nasional.  Dengan  demikian,  di  dalam  UU  ditetapkan segala  bentuk  satuan,  jalur,  jenis  dan  jenjang  pendidikan  beserta  peraturan  pelaksanaannya, termasuk tujuan dan kriteria hasil yang diharapkan dari semua jenis dan jenjang pendidikan.
UU  No.2  tahun  1989  menetapkan  bahwa  pendidikan  nasional  dilaksanakan  melalui dua jalur, yaitu jalur pendidikan sekolah dan jalur pendidikan luar sekolah. Jalur pendidikan sekolah  merupakan  pendidikan  yang  diselenggarakan  di  sekolah  melalui  kegiatan  belajar- mengajar secara berjenjang dan berkesinambungan, sedangkan jalur pendidikan luar sekolah merupakan  pendidikan  yang  diselenggarakan  di  luar  sekolah  melalui  kegiatan  belajar- mengajar yang tidak harus berjenjang dan  berkesinambungan.  Jenis  pendidikan  yang termasuk  jalur  pendidikan  sekolah  terdiri  atas  pendidikan  umum,  pendidikan  kejuruan, pendidikan  luar  biasa,  pendidikan  kedinasan,  pendidikan  keagamaan,  pendidikan  akademik, dan pendidikan profesional Sedangkan Jenis pendidikan yang termasuk jalur pendidikan luar sekolah  terdiri  atas  pendidikan  umum,  pendidikan  keagamaan,  pendidikan  jabatan  kerja, pendidikan kedinasan, dan pendidikan kejuruan.
Jenjang  pendidikan  yang  diatur  dalam  UU  No.  2  Tahun  1989  adalah  jenjang pendidikan  dasar,  jenjang  pendidikan  menengah  dan  jenjang  pendidikan  tinggi.  Jenjang pendidikan  dasar  diatur  oleh  Peraturan  Pemerintah  No.  28  Tahun  1990,  pendidikan  dasar
adalah pendidikan umum yang lamanya sembilan tahun, diselenggarakan selama enam tahun di  Sekolah  Dasar  (SD)  dan  tiga  tahun  di  Sekolah  Lanjutan  Tingkat  Pertama  (SLTP)  atau satuan pendidikan yang sederajat. Bentuk satuan pendidikan dasar  yang  menyelenggarakan pendidikan  program  6  tahun  adalah  SD  (umum),  SDLB,  dan  Madrasah  Ibtidaiyah.  Bentuk satuan  pendidikan  dasar  yang  menyelenggarakan  pendidikan  program  tiga  tahun  adalah SLTP, SLTPLB, dan Madrasah Tsanawiyah.
Jenjang  berikutnya  adalah  jenjang  pendidikan  tinggi.  Pendidikan  tinggi  melanjutkan pendidikan menengah di jalur pendidikan sekolah, yang terdiri atas pendidikan akademis dan pendidikan  profesional.  Pendidikan  akademis  terutama  diarahkan  pada  penguasaan  ilmu pengetahuan  dan  teknologi.  Pendidikan  profesional  lebih  diarahkan  terutama  pada  kesiapan penerapan  keahlian  tertentu.  Satuan  penyelenggara  pendidikan  tinggi  adalah  perguruan tinggi.  Satuan  pendidikan  ini  dapat  berbentuk  akademi,  politeknik,  sekolah  tinggi,  institut, atau universitas (Mangku & Yuliartini, 2020).
Berdasarkan  UU  No.  2  Tahun  1989  pasal  12  ayat  2,  selain  jenjang  pendidikan sebagaimana  dimaksudkan  di  atas,  diselenggarakan  pula  pendidikan  prasekolah,  yang bertujuan untuk membantu pertumbuhan  perkembangan  jasmani  dan  rohani  anak  di  luar lingkungan  keluarga  sebelum  memasuki  pendidikan  dasar.  Satuan  pendidikan  yang menyelenggarakan  jenis  pendidikan  ini  adalah  Taman  Kanak-kanak,  Kelompok  Bermain, Penitipan Anak, Bustanul Athfal atau Raudhlatul Athfal.
3. UU No.20 Tahun 200310
Undang-Undang  No.  20  Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional  Seiring dengan  kemajuan  jaman  dan  teknologi,  pemerintah  telah  banyak  mengadakan perubahan/membuat,  merevisi,  dan  menghapus  undang-undang  pendidikan  dengan  berbagai ketetapan  dan  kesepatakatan11.tetap  mempertahankan  dasar  pendidikan  nasional  adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hal tersebut termaktub dalam Bab II pasal 2 yang bunyi  lengkapnya  adalah  “Pendidikan  nasional  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945”.  Sedangkan  fungsi  dan  tujuan  pendidikan nasional  tercantum  dalam  Bab  II  pasal  3  yang  berbunyi  “Pendidikan  nasional  berfungsi mengembangkan  kemampuan  dan  membentuk  watak  serta  peradaban  bangsa  yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha  Esa,  berakhlak  mulia,  sehat,  berilmu,  cakap,  kreatif,  mandiri,  dan  menjadi  warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.
Undang-undang sisdiknas terbaru ini memberikan penekanan bahwa penyelenggaraan pendidikan  harus  dilaksanakan  secara  demokratis  dan  berkeadilan  serta  tidak  diskriminatif dengan  menjunjung  tinggi  hak  asasi  manusia,  nilai  keagamaan,  nilai  kultural,  dan kemajemukan  bangsa.  Pendidikan  diselenggarakan  sebagai  satu  kesatuan  yang  sistemik dengan sistem terbuka dan multi makna. Selain itu, pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses  pembudayaan  dan  pemberdayaan  peserta  didik  yang  berlangsung  sepanjang  hayat dengan  memberi  keteladanan,  membangun  kemauan,  dan  mengembang-kan  kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran dengan mengembangkan budaya membaca, menulis dan berhitung bagi segenap warga masyarakat dan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat  melalui  peran  serta  dalam  penyelenggaraan  dan  pengendalian  mutu  layanan pendidikan (Tabroni, 2019; Darmawan, 2020).
Undang-Undang  No.20  tahun  2003  Bab  VI  pasal  13  menetapkan  bahwa  pendidikan nasional  dilaksanakan  melalui  jalur  formal,  non  formal,  dan  informal  yang penyelenggaraannya  dapat  saling  melengkapi  dan  saling  memperkaya.  Jenjang  pendidikan formal  terdiri  atas  pendidikan  dasar,  pendidikan  menengah,  dan  pendidikan  tinggi.  Jenis pendidikan  mencakup  pendidikan  umum,  kejuruan,  akademik,  profesi,  vokasi,  keagamaan, dan khusus.
Pendidikan  dasar  merupakan  jenjang  pendidikan  yang  melandasi  jenjang  pendidikan menengah.  Pendidikan  dasar  berbentuk  Sekolah  Dasar  (SD)  dan  Madrasah  Ibtidaiyah  (MI) atau  bentuk  lain  yang  sederajat  serta  Sekolah  Menengah  Pertama  (SMP)  dan  Madrasah Tsanawiyah  (MTs),  atau  bentuk  lain  yang  sederajat.  Pendidikan  menengah  merupakan lanjutan  pendidikan  dasar.  Pendidikan  menengah  terdiri  atas  pendidikan  menengah  umum dan  pendidikan  menengah  kejuruan.  Pendidikan  menengah  berbentuk  Sekolah  Menengah Atas  (SMA),  Madrasah  Aliyah  (MA),  Sekolah  Menengah  Kejuruan  (SMK),  dan  Madrasah Aliyah  Kejuruan  (MAK),  atau  bentuk  lain  yang  sederajat.  Pendidikan  tinggi  merupakan jenjang  pendidikan  setelah  pendidikan  menengah  yang  mencakup  program  pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Pendidikan tinggi diselenggarakan dengan sistem terbuka.  Perguruan tinggi dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas. Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan  pendidikan,  penelitian,  dan  pengabdian  kepada  masyarakat.  Perguruan tinggi dapat menyelenggarakan program akademik, profesi, dan vokasi.
Pendidikan  nonformal  diselenggarakan  bagi  warga  masyarakat  yang  memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan pelengkap pendidikan formal  dalam  rangka  mendukung  pendidikan  sepanjang  hayat.  Pendidikan  nonformal berfungsi  mengembangkan  potensi  peserta  didik  dengan  penekanan  pada  penguasaan pengetahuan  dan  keterampilan  fungsional  serta  pengembangan  sikap  dan  kepribadian profesional.  Satuan  pendidikan  nonformal  terdiri  atas  lembaga  kursus,  lembaga  pelatihan, kelompok  belajar,  pusat  kegiatan  belajar  masyarakat,  dan  majelis  taklim,  serta  satuan pendidikan  yang sejenis. Pendidikan informal  yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Hasil pendidikan diakui sama dengan pendidikan formal  dan  nonformal  setelah  peserta  didik  lulus  ujian  sesuai  dengan  standar  nasional pendidikan.
Sementara itu, undang-undang ini juga mengatur pendidikan anak usia dini (PAUD), yang  diselenggarakan  sebelum  jenjang  pendidikan  dasar.  Pendidikan  anak  usia  dini  dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal,  nonformal, dan informal. Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-kanak (TK), Raudatul Athfal (RA),  atau  bentuk  lain  yang  sederajat.  UU  No.  20  tahun  2003  juga  mengatur  pendidikan kedinasan,  yaitu  pendidikan  profesi  yang  diselenggarakan  oleh  departemen  atau  lembaga pemerintah non-departemen.  Pendidikan  kedinasan  berfungsi  meningkatkan  kemampuan dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai dan calon pegawai negeri suatu  departemen  atau  lembaga  pemerintah  non-departemen.  Pendidikan  keagamaan diselenggarakan  oleh  Pemerintah  dan  kelompok  masyarakat  dari  pemeluk  agama,  sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan.  Pendidikan  keagamaan  berfungsi  mempersiapkan peserta  didik  menjadi  anggota  masyarakat  yang  memahami  dan  mengamalkan  nilai-nilai ajaran agamanya dan menjadi ahli ilmu agama.
Pengendalian  penyelenggaraan  dan  mutu  pendidikan  dilaksanakan  dengan  indikator Standar Nasional Pendidikan (SNP). SNP diatur dalam UU No. 20 Tahun 2003 Bab IX pasal 35. Pelaksanaan pengaturan SNP telah dijabarkan dalam sejumlah Peraturan Pemerintah yang telah  diundangkan.  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2003  tentang  Sisdiknas,  Bab  XVII, Bagian Ketiga, Pasal 61 terdapat ketentuan  tentang  Sertifikasi.  Ketentuan  ini  selanjutnya diperkuat oleh Undang-Undang  Nomor 14 Tahun 2005 tentang Sertifikasi  Guru dan Dosen, serta  berbagai  peraturan  pemerintah.  Didalam  ketentuan  tersebut  dinyatakan,  bahwa  dalam rangka  meningkatkan  mutu  pendidikan  perlu  dilakukan  peningkatan  mutu  guru  dan  dosen melalui  program  sertifikasi  yang  diarahkan  pada  peningkatan  guru  kearah  yang  lebih profesional,  yaitu  guru  yang  memiliki  kompetensi  akademik,  profesional,  kompetensi pedagogi, kompetensi dan kompetensi sosial.
Bangun  sistem  pendidikan  nasional  paling  komprehensif  dan  desentralistik  sudah terlihat pada UU No. 20 tahun 2003. Undang-undang ini sangat kuat, karena pada tahun yang sama  UUD  1945  juga  diamandemen  dan  hasilnya  menempatkan  pendidikan  pada  posisi sangat penting, alokasi anggaran pendidikan diamanatkan minimal 20% dari APBN. Namun demikian,  pelaksanaannya  sampai  tahun  kelima  (2008)  masih  belum  sempurna.  Alokasi anggaran pendidikan masih kurang dari 20% dari APBN. Sinkronisasi peraturan pelaksanaan UU No. 20/2003 masih belum sempurna.
Dari  pemaparan  diatas  terdapat  beberapa  hal  yang  mendasar  diantara  ketiga  sistem pendidikan  nasional  yaitu:  Undang-Undang  No.  4  Tahun  1950  jo  UU  NO.  12  Tahun  1954, Undang-Undang  No.2  Tahun  1989  dan  undang-undang  No.  20  tahun  2003  yang  akan dijelaskan pada tabel berikut:
Tabel 1. Perubahan system dalam tiga undang-undang pendidikan UU No. 4/1950 jo UU No. 12/1954, UU No.2/1989 UU No. 20/2003 Pendidikan sosial dan demokratis Pendidikan Pancasila Pendidikan Pancasila, sosial demokratis dan sepanjang hayat - - Menghargai keragaman Belum terintegratif Sentralistik Komprehensif dan desentralistik Penetapan jenjang pendidikan  dasar  dan menengah Jenjang Pendidikan formal,  informal  dan non-formal Standar Nasional Pendidikan Didasarkan pada Undang-undang Dasar Republik Indonesia Serikat Belum link and match  dengan  dunia usaha dan dunia kerja. Link  and  match  dengan  dunia  usaha dan dunia kerja.
Berdasarkan  Uraian  tersebut  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  upaya  peningkatan mutu  Pendidikan  sudah  terintegrasi  ke  dalam  Sistem  Pendidikan  Nasional,  sebagaimana diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2003.  Oleh  karena  itu,  keadaan  ini seharusnya  dimanfaatkan  oleh  seluruh  komponen  yang  terlibat  dalam  lembaga-  lembaga pendidikan mulai dari tingkat dasar sampai tingkat perguruan tinggi, karena Undang-undang tersebut membuka peluang untuk mutu pendidikan secara umum, termasuk mutu pendidikan Islam.

## Implikasi Perubahan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional
Setelah  melewati  berbagai  perubahan,  undang-undang  Sistem  Pendidikan  Nasional No.  20  tahun  2003  lahir  sebagai  penyempurnah  sistem  pendidikan  nasional  sebelumnya dengan  memuat  22  Bab,  dan  77  Pasal  yang  cukup  ideal  dan  akomodatif  dalam  mengatur sistem pendidikan di Indonesia secara berturut-turut dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Dasar, Fungsi dan Tujuan Pendidikan
Sebagaimana  disebutkan  dalam  Bab  II,  pasal  1  bahwa:  “Pendidikan  nasional berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Secara konseptual, dasar pendidikan nasional ini mengandung nilai-nilai yang jelas, ideal dan luhur,  dan  secara  konsensus  seluruh  bangsa  Indonesia  sudah  menerimanya.  Karena  hakekat kedua  dasar  tersebut  secara  filosofis  merupakan  bagian  dari  filsafat  Islam,  artinya  seluruh kandungan  isi  dan  maknanya  tidak  bertentangan  dengan  ajaran  Islam,  bahkan  tercerminkan dalam  ajaran  Islam.  Karena  itu,  kedua  dasar  tersebut  harus  diterjemahkan  dan  ditafsirkan secara  Islami,  dengan  pola  menginternalisasikan  nilai-nilai  Islami  ke  dalam  seluruh
kandungan  isi  dan  makna  kedua  dasar  tersebut.  Dengan  demikian,  setiap  penyelenggaraan negara termasuk penyelenggaraan satuan pendidikan akan terisi oleh nilai-nilai yang semakin identik dengan ajaran Islam.
Sedangkan hakekat fungsi pendidikan nasional yang ditetapkan dalam Pasal 2, yakni: “mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat  dalam  rangka  mencerdaskan  kehidupan  bangsa”.  memiliki  makna  yang  dalam dan luas. Di mana bangsa yang cerdas adalah bangsa yang dibangun atas tiga pilar. Pertama, memiliki  kemampuan  dalam  menguasai  berbagai  aspek  kehidupan,  baik  aspek  ekonomi, sosial,  politik,  hukum,  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi,  maupun  aspek  agama.  Kedua, memiliki  watak  kepribadian  yang  luhur  dan  anggun,  patriotis  dan  nasionalis,  serta  watak bekerja keras dalam memenuhi kebutuhan hidup. Ketiga, memiliki peradaban  yang humanis religius,  serta  kewibawaan  yang  tinggi,  sehingga  bangsa-bangsa  lain  tidak  memperlakukan dan  mengintervensi  bangsa  Indonesia  sekehendaknya.  Semua  ini  menjadi  tanggung  jawab pendidikan, termasuk pendidikan Islam. Setiap satuan pendidikan, termasuk pendidikan Islam dituntut dalam programnya  mencerminkan tiga pilar tersebut,  sehingga dapat  mencerdaskan kehidupan peserta didik dengan mengembangkan kemampuannya dalam menguasai berbagai aspek kehidupan termasuk aspek ilmu pengetahuan dan teknologi, yang dipandu secara utuh oleh  keimanan  dan  ketakwaan,  sehingga  akan  menampilkan  sosok  manusia  yang berketrampilan luhur dan tinggi.

## 2. Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan
Dalam  Bab  III,  pasal  4:  “Pendidikan  diselenggarakan  dengan  prinsip  demokratis, berkeadilan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan  bangsa;  prinsip  satu  kesatuan  yang  sistemik;  prinsip  pembudayaan  dan pemberdayaan peserta didik; prinsip keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik; prinsip pengembangan budaya membaca, menulis dan  berhitung;  prinsip  pemberdayaan  semua  komponen  masyarakat”.  ini  menunjukkan prinsip  yang  holistik  (menyeluruh),  terbuka  dan  akomodatif  dari  berbagai  aspirasi  atau tuntutan  masyarakat  akan  pentingnya  pendidikan  bagi  anak  bangsa.  penekanan  prinsip- prinsip  tersebut  terletak  pada  penyelenggaraan  pendidikan  yang  demokratis,  berkeadilan, desentralisasi,  dan  menjunjung  tinggi  hak  asasi  manusia.  Pendidikan  yang  seperti  ini  akan memberikan  kebebasan  dalam  berfikir  dan  berkreasi  positif  bagi  anak  didik,  serta  terbuka bagi  masyarakat.  Prinsip  tersebut  berimplikasi  pada  penyelenggaraan  satuan  pendidikan Islam diletakkan pada prinsip berwawasan semesta, demokratis,  keterpaduan  yang  sistemik, pembudayaan  dan  pemberdayaan,  uswatun  hasanah,  dan  menjunjung  tinggi  hak  asasi manusia yang akan melahirkan paradigma baru dalam pendidikan Islam.
3. Hak dan Kewajiban
Bab IV, pasal 5: “Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan  yang  bermutu”,  dan  “Setiap  warga  negara  bertanggung  jawab  terhadap keberlangsungan  penyelenggaraan  pendidikan”.  Konsep  ini  menekankan  pada  pemerataan pendidikan  bagi  setiap  warga  negara  untuk  memperoleh  pendidikan  yang  bermutu. Ditetapkannya  hak  dan  kewajiban  warga  negara  tersebut  dalam  rangka  mengantisipasi, mengatasi dan menuntaskan adanya kesenjangan memperoleh pendidikan yang bermutu. Ini berimplikasi  terhadap  tuntutan  agar  pendidikan  Islam  ke  depan  dapat  meningkatkan pemerata-an, mutu dan relevansi pendidikan, serta manajemen pendidikan bagi warga negara dalam memperoleh pendidikan. Hak untuk memperoleh pendidikan yang bermutu bagi semua pihak itu tentu pula ditindaklanjuti dengan menghilangkan diskriminasi dari Pemerintah, baik antara sekolah swasta dengan negeri maupun Islam dengan umum
4. Peserta Didik
Bab  V,  pasal  12:  setiap  peserta  didik  pada  setiap  satuan  pendidikan  berhak: “mendapatkan  pendidikan  agama  sesuai  dengan  agama  yang  dianutnya  dan  diajarkan  oleh pendidik yang seagama” dan “mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya”. Substansi Bab ini menekankan arti pentingnya pendidikan agama bagi peserta didik yang sesuai dengan agama yang dianutnya, karena bertujuan untuk melindungi akidah  agama  dalam  rangka  meningkatkan  keimanan  dan  ketakwaan  sesuai  dengan  agama yang dianutnya. Hal ini sebagai realisasi dari Pancasila, terutama sila pertama : “Ketuhanan Yang  Maha  Esa”,  dan  Undang-Undang  Dasar  1945,  Pasal  31  ayat  3:  “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggara-kan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa serta  untuk  mewujudkan  tujuan  pendidikan  yang  telah  ditetapkan  dalam  Undang-  Undang Nomor  20  tahun  2003,  sebagaimana  di  atas.  Pendidikan  agama  ini  memiliki  transmisi spiritual  yang lebih nyata  dalam proses  pembelajaran. Kejelasannya terletak pada keinginan untuk  mengembangkan  keseluruhan  aspek  dalam  diri  anak  didik  secara  berimbang,  baik aspek  intelektual,  imajinasi  dan  keilmiahan,  kultural  serta  kerpibadian.  Hak  peserta  didik untuk  mendapatkan  pendidikan  agama,  perlu  disesuaikan  dengan  bakat,  minat  dan kemampuannya.  Karena  itu,  dalam  mengimplementasikan  pasal  tersebut  perlu  ditekankan kepada penciptaan atmosfir dan proses pembelajarannya, sehingga peserta didik benar-benar memahami, menghayati, dan mengamalkan dari setiap apa yang diajarkan.
5. Bentuk Penyelenggaraan Pendidikan
Dalam  Bab  VI  dijelaskan  secara  rinci  mengenai  jalur,  jenjang  dan  jenis  pendidikan. Pada pasal 13 disebutkan : “Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal  yang  dapat  saling  melengkapi  dan  memperkaya”,  dan  “diselenggarakan  dengan sistem  terbuka  melalui  tatap  muka  dan  melalui  jarak  jauh”.  Dalam  penjelasan  dijelaskan, pasal tersebut cukup jelas. Namun di sini ada kalimat yang menimbulkan berbagai penafsiran, yakni  “yang  dapat  saling  melengkapi  dan  memperkaya”.  Jika  kata  “melengkapi”  ini  tidak dijelaskan  secara  rinci  dalam  konteks  apa  ia  digunakan,  maka  akan  timbul  penafsiran- penafsiran  lain.  Implikasi  dari  hal  tersebut  adalah  mengakui  keberadaannya  tetapi  tidak disetarakan  hasil  pendidikannya  melalui  proses  penilaian  atau  lulus  ujian  sesuai  dengan standar  nasional  pendidikan.  Dengan  demikian  pasal  26  ayat  6,  dan  pasal  27  ayat  2  perlu ditindak lanjuti.
6. Standar Nasional Pendidikan
Sebagaimana  ditetapkan  dalam  Bab  IX,  pasal  35,  menyebutkan:  “Standar  nasional pendidikan  terdiri  atas  standar  isi,  proses,  kompetensi  lulusan,  tenaga  kependidikan,  sarana dan  prasarana,  pengelolaan,  pembiayaan,  dan  penilaian  pendidikan  yang  harus  ditingkatkan secara  berencana  dan  berkala”.  Konsep  ini  jelas  dan  rinci  sebagai  bahan  acuan  dalam penyelenggaraan satuan pendidikan  termasuk  acuan  pengembangan  program-programnya. Oleh  karena  itu,  implikasinya  terhadap  pendidikan  Islam  adalah  setiap  penyelenggaraan satuan  pendidikan,  harus  mengacu  kepada  standar  nasional  pendidikan  tersebut,  sehingga dapat secara kompetitif dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan.
7. Kurikulum
Sebagaimana  ditetapkan  dalam  Bab  X  pasal  36,  37,  38  yang  intinya  dijelaskan: “Pengembangan  kurikulum  dilakukan  dengan  mengacu  standar  nasional  pendidikan  untuk mewujudkan  tujuan  pendidikan  nasional,  dengan  prinsip  diversifikasi  sesuai  dengan  satuan pendidikan,  potensi  daerah,  dan  peserta  didik”.  Pengembangan  kurikulum  yang  ditetapkan ini, dalam rangka membekali peserta didik dengan berbagai kemampuan yang sesuai dengan tuntutan zaman.
Seiring  dengan  pemberlakuan  otonomi  daerah,  yang  berpengaruh  juga  pada pemberian  otonomi  pendidikan,  menuntut  adanya  pengembangan  kurikulum  yang  lebih akomodatif di sekolah. Oleh karena itu, setiap satuan pendidikan Islam dituntut untuk mampu
mengembangkan  kurikulum,  selain  mengacu  pada  standar  nasional  pendidikan,  juga  harus mengacu  pada  keragaman  kultur,  dan  potensi  lingkungan  daerah,  sebagai  bentuk pengembangan  kurikulum  muatan  lokal,  yakni  menggali  dan  memberdayakan  keragaman kultur dan potensi daerah sebagai bagian dari pengembangan kurikulum pendidikan. Dengan mengorientasikan  pada  peningkatan  keimanan  dan  ketakwaan  sebagai  pemandu  dalam menggali  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  untuk  menggali  dan  memberdayakan  keragaman kultur dan potensi daerah, akan tampil sosok yang berketrampilan dan berakhlak mulia dalam rangka memenuhi tuntutan dunia kerja.

## 8. Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Pasal  40  ayat  2.  Bab  XI:  “Pendidik  dan  tenaga  kependidikan  berkewajiban: Menciptakan  suasana  pendidikan  yang  bermakna,  menyenangkan,  kreatif,  dinamis  dan dialogis;  Mempunyai  komitmen  secara  profesional  untuk  meningkatkan  mutu  pendidikan, dan memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan  yang  diberikan  kepadanya”.  Konsep  yang  ideal  ini  jika  dapat  diaplikasikan dalam  setiap  penyelenggaraan  satuan  pendidikan  Islam,  maka  akan  terwujud  akuntabilitas lembaga  pendidikan  Islam  yang  mandiri  menuju  keunggulan,  dan  pada  gilirannya  akan mewujudkan  kemajuan  suatu  bangsa  dan  negara.  Tentunya  kewajiban-kewajiban  pendidik dan  tenaga  kependidikan  seperti  inilah  yang  dituntut  dan  diharapkan,  sebab  pendidik  dan tenaga  kependidikan  merupakan  kunci  dalam  peningkatan  mutu  pendidikan  dan  mereka berada di titik sentral dari setiap usaha reformasi pendidikan yang diarahkan pada perubahan- perubahan kualitatif.
Setiap  usaha  peningkatan  mutu  pendidikan  seperti  pembaharuan  kurikulum, pengembangan  metode-  metode  mengajar,  penyediaan  sarana  dan  prasarana  hanya  akan berati  manakala  melibatkan  tenaga  pendidik  (guru/dosen)  dan  tenaga  kependidikan.  Namun demikian, kewajiban-kewajiban yang luhur dan amat berat tersebut, perlu diimbangi dengan peningkatan gaji. Perlu dibuat peraturan gaji khusus untuk pendidik dan tenaga kependidikan yang  memungkinkan  struktur  penggajian  tersebut  berbeda  dengan  PNS  lainnya,  sehingga pendidik  dan  tenaga  kependidikan  tidak  perlu  melakukan  aktivitas-aktivitas  lain,  selain berkonsentrasi  secara  profesional  dalam  menjalankan  tugas-tugas  yang  luhur  dan  berat tersebut.  Realisasi  dari  harapan  ini  adalah  dengan  disahkannya  Undang-  Undang  Nomor  14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
9. Sarana dan Prasarana Pendidikan
Bab  XII  pasal  45  ayat  1  dijelaskan  bahwa:  “Setiap  satuan  pendidikan  formal  dan nonformal  menyediakan  sarana  dan  prasarana  yang  memenuhi  keperluan  pendidikan  sesuai dengan  pertumbuhan  dan  perkembangan  potensi  fisik,  kecerdasan  intelektual,  sosial, emosional,  dan  kejiwaan  peserta  didik”.  Pasal  ini  menekankan  pentingnya  sarana  dan prasarana dalam satuan pendidikan, sebab tanpa didukung adanya sarana dan prasarana yang relevan,  maka  pendidikan  tidak  akan  berjalan  secara  efektif.  Pendayagunaan  sarana  dan prasarana tidak hanya secara fungsional membuat lembaga pendidikan Islam bersifat efektif, efisien,  melainkan  lebih  dari  itu  akan  memunculkan  citra  di  mata  publik  sebagai  lembaga yang  bergengsi.  Namun  di  sini  yang  lebih  ditekankan  adalah  sarana  dan  prasarana  yang sesuai dengan  pertumbuhan  dan  perkembangan  semua  potensi  peserta  didik,  dan disesuaikan  dengan  kondisi  daerah  di  mana  satuan  pendidikan  itu  diselenggarakan,  serta kemampuan pengelola dalam menggunakannya.
10. Pendanaan Pendidikan Pasal  46  ayat  1  yang  menetapkan:  “Pendanaan  pendidikan  menjadi  tanggung  jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat”. Dan pasal 47 ayat a dan 2, yakni: “Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan  berkelanjutan,  dan  Pemerintah,  Pemerintah  Daerah,  serta  masyarakat  mengerahkan sumber daya yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.
Pasal  ini  nampak  terlalu  politis,  artinya  keberanian  pemerintah  dan  pemerintah daerah  dalam mengalokasikan dana untuk sektor pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan adalah minimal 20 persen dari APBN dan APBD, ditambah lagi dalam  pasal  34  ayat  2,  disebutkan  bahwa  “Pemerintah  dan  Pemerintah  Daerah  menjamin terselenggaranya  wajib  belajar  minimal  pada  jenjang  pendidikan  dasar  tanpa  memungut biaya”.  Jika  hal  ini  dapat  diwujudkan  oleh  pemerintah  dan  pemerintah  daerah,  maka  akan dapat  membantu  dalam  suksesnya  pendidikan  di  Indonesia,  namun  di  sini  lagi-lagi  ada tambahan  kata  “bersama  dengan  masyarakat”.  Di  sinilah  letak  politisasi  tersebut,  sehingga pihak sekolah pada jenjang pendidikan dasar, masih ada pemungutan biaya sekolah. Namun demikian  tidak  menjadi  masalah,  asal  pemerataan,  mutu  dan  relevansi  pendidikan,  serta manajemen  pendidikan  lebih  ditingkatkan,  sehingga  dapat  mengantarkan  anak  didik  untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

## C. KESIMPULAN
Dari  pemaparan  diatas,  pemakalah  mengambil  kesimpulan  bahwa  Proses  Perubahan Undang-Undang  Sistem  Pendidikan  Nasional,  Sistem  pendidikan  nasional  yang  diatur  UU No.  4/1950  jo  UU  No.  12/1954  masih  belum  terintegratif  dan  utuh.  Sistem  pendidikan nasional  yang  terintegratif  dan  utuh  mulai  muncul  pada  UU  NO.  2/1989,  namun  pada undang-undang  ini  hakikat  pendidikan  yang  menghargai  keragaman  belum  terakomodasi. Sistem pendidikan nasional menurut UU NO. 2 tahun 1989 masih bersifat sentralistik. Sistem pendidikan nasional paling komprehensif dan desentralistik sudah terlihat pada UU No. 20 tahun 2003.  Undang-undang ini sangat  kuat,  karena  pada tahun  yang sama UUD 1945 juga diamandemen  dan  hasilnya  menempatkan  pendidikan  pada  posisi  sangat  penting,  alokasi anggaran  pendidikan  diamanatkan  minimal  20%  dari  APBN.  Namun  demikian, pelaksanaannya  sampai  tahun  kelima  (2008)  masih  belum  sempurna.  Alokasi  anggaran pendidikan masih kurang dari 20% dari APBN. Sinkronisasi peraturan  pelaksanaan UU No. 20 tahun 2003 masih belum sempurna, bahkan ada yang bertentangan. Hal tersebut misalnya tampak dari masih dilaksanakannya ujian nasional untuk standarisasi evaluasi hasil belajar.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad,  G.  (2019).  Hakikat  Pendidikan  di  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak. ISTIGHNA: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam , 1 (1), 42-59. Ansori,  M.  (2020). Dimensi  HAM  dalam  Undang-undang  Sistem  Pendidikan  Nasional Nomor 20 Tahun 2003 . Iaifa Press.
Awwaliyah, R., & Baharun, H. (2019). Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional (Telaah  Epistemologi  terhadap  Problematika  Pendidikan  Islam). Jurnal  Ilmiah Didaktika: Media Ilmiah Pendidikan dan Pengajaran , 19 (1), 34-49.
Darmawan,  C.  (2020).  Implementasi  Kebijakan  Profesi  Guru  Menurut  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dalam Perspektif Hukum Pendidikan. Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum , 19 (2), 61-68.
Gunawan,  B.  (2020).  Analisis  Yuridis  Pendidikan  Jarak  Jauh  dalam  Perspektif  Hak  Asasi Manusia  dalam  Undang-Undang  Dasar  NRI  1945  pada  Masa  Pandemi  Covid-19  di Indonesia. Jurnal HAM , 11 (3), 387-404.
Inkiriwang, R. R. (2020). Kewajiban Negara dalam Penyediaan Fasilitas Pendidikan kepada Masyarakat  menurut  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2003  tentang  Sistem Pendidkan Nasional. Lex Privatum , 8 (2).
Maghfuri, A. (2020). Analisis Kebijakan Pendidikan Islam pada Awal Era Reformasi (1998- 2004). Tadbir: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam , 8 (1), 14-26.
Mangku,  D.  G.  S.,  &  Yuliartini,  N.  P.  R.  (2020).  Penggunaan  Media  Sosial  Secara  Bijak sebagai Penanggulangan Tindak Pidana Hate Speech pada Mahasiswa Jurusan Hukum
dan  Kewarganegaaan  Fakultas  Hukum  dan  Ilmu  Sosial  Universitas  Pendidikan Ganesha. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Media Ganesha FHIS , 1 (2), 57-63. Manurung,  O.,  Lubis,  M.  Y.,  &  Affan,  I.  (2021).  Tinjauan  Yuridis  Pancasila  sebagai Staatfundamentalnorm  dalam  Menghadapi  Kapitalisme  Penyelenggaraan  Pendidikan dalam  Perspektif  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2012. Jurnal  Ilmiah Metadata , 3 (2), 490-507.
Ramadhan, M.  G., Ma'mun, A.,  & Mahendra, A. (2020).  Implementasi  Kebijakan Olahraga Pendidikan  sebagai  Upaya  Pembangunan  Melalui  Olahraga  Berdasarkan  Undang- Undang Sistem Keolahragaan Nasional. JTIKOR (Jurnal Terapan Ilmu Keolahragaan) , 5 (1), 69-80.
Risdiany,  H.  (2021).  Pengembangan  Profesionalisme  Guru  dalam  Mewujudkan  Kualitas Pendidikan  di  Indonesia. Al-Hikmah  (Jurnal  Pendidikan  dan  Pendidikan  Agama Islam) , 3 (2), 194-202.
Roza, D., Nurhafizah, N., & Yaswinda, Y. (2019). Urgensi Profesionalisme Guru Pendidikan Anak  Usia  Dini  dalam  Penyelenggaraan  Perlindungan  Anak. Jurnal  Obsesi:  Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini , 4 (1), 277.
Saihu, S. (2020). Konsep Pembaharuan Pendidikan Islam Menurut Fazlurrahman. Andragogi: Jurnal Pendidikan Islam dan Manajemen Pendidikan Islam , 2 (1), 82-95.
Siddik, H. (2022). Konsep Dasar Pendidikan Islam. Al-Riwayah: Jurnal Kependidikan , 14 (1), 35-51.
Tabroni, I. (2019). Model Pendidikan Islam: Teknik Mendidik Anak dengan Treatment di Era 4.0 . CV Cendekia Press.