* Corresponding author Ayu W. Johannes Institut Pemerintahan Dalam Negeri ayuwidowati@ipdn.ac.id
Received: Maret 23, 2022 Revised:  Juni 11, 2022 Accepted:  Juni 18, 2022

## DAMPAK REVOLUSI INDUSTRI TERHADAP KOMPETENSI APARATUR DAN TATA KELOLA PELAYANAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANDUNG
Udaya Madjid 1 , Wirman Syafri 2 , Ayu Widowati Johannes* 3 , Lina Marlina 4 1,2,3,4 Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jl. Ir. Soekarno Km. 20, Jatinangor,
Indonesia, udaya_madjid@ipdn.ac.id, wirman_syafri@ipdn.ac.id, ayuwidowati@ipdn.ac.id, lina_marlina@ipdn.ac.id

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji dampak  revolusi  industri  terhadap  tata  kelola pemerintahan pada Dinas Penanaman Modal  Dan Perijinan Terpadu Satu  Pintu Kota  Bandung. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan mengkaji tata kelola pelayanan publik pada Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan Revolusi Industri 4.0 secara global memberikan  dapak  pada  transformasi  tata  kelola  di  Pelayanan  Investasi  dan  Perizinan  Terpadu Satu  Pintu  Kota  Bandung.  Hal  ini  terlihat  pada  perubahan  pelayanan  perizinan,  perubahan kelembagaan,  dan  perubahan  fasilitas  fisik.  Perubahan  tersebut  berdampak  pada  kompetensi aparatur sehingga mampu memberikan pelayanan publik yang baik pada Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu Kota Bandung
Kata Kunci: Tata Kelola Pemerintahan, Revolusi  Industri 4.0, Kompetensi Aparatur, Pelayanan Publik.

## ABSTRACT
This study aims to examine the impact of the industrial revolution on governance at the One Stop Integrated Licensing and Investment Office of Bandung City. This research was conducted using a qualitative descriptive method by examining the governance of public services at the One Stop Integrated  Investment  and  Licensing  Service  in  the  City  of  Bandung.  The  results  of  the  study indicate  that  the  development  of  the  Industrial  Revolution  4.0  globally  has  an  impact  on  the transformation  of  governance  in  the  One  Stop  Integrated  Investment  and  Licensing  Service  of Bandung  City.  This  can  be  seen  in  changes  in  licensing  services,  institutional  changes,  and changes in physical facilities. These changes have an impact on the competence of the apparatus so that they are able to provide good public services in the One Stop Integrated Licensing and Investment Service in Bandung.
Keywords: Governance, Industrial Revolution 4.0, Apparatus Competence, Public Service.

## PENDAHULUAN
Era Revolusi Industri keempat ini diwarnai oleh kecerdasan buatan ( artificial intelligence ), super  komputer,  rekayasa  genetika,  teknologi  nano,  mobil  otomatis,  dan  inovasi.  Perubahan tersebut terjadi dalam kecepatan eksponensial yang akan berdampak terhadap ekonomi, industri, pemerintahan, dan politik. Pada era ini semakin terlihat wujud dunia yang telah menjadi kampung global. Industri 4.0 adalah sebuah istilah yang diciptakan pertama kali di Jerman pada tahun 2011 yang ditandai dengan revolusi digital. Industri ini merupakan suatu proses industri yang terhubung secara digital yang mencakup berbagai jenis teknologi, mulai dari 3D printing hingga robotik yang diyakini mampu meningkatkan produktivitas.(Venti Eka Satya:2018)
Proses globalisasi yang berkembang ke seluruh dunia menawarkan era industri 4.0, yang akan  memberikan  dampak  pada  segi  kehidupan  manusia,  termasuk  bidang  ekonomi,  sosial, budaya,  politik  dan  pemerintahan.  Keberadaan  transformasi  dalam  proses  industri  di  berbagai belahan dunia yang menggunakan teknologi informasi dan telekomunikasi serba inovatif, koneksi cepat, real time yang dapat mendukung pengambilan keputusan lebih cepat dan tepat sasaran, serta menggunakan analisis big data, akan membuat proses produksi berjalan efisien.
Perkembangan  revolusi  industri  di  Indonesia  menjadi  sesuatu  yang  begitu  penting  dan berusaha mengejar ketertinggalan yang dikembangkan negara lain. Revolusi Industri yang terjadi di  Eropa  khususnya  membawa  dampak  di  berbagai  bidang  kehidupan.  Saat  sekarang  terdapat beberapa jenis pekerjaan dan usaha di Indonesia yang telah terkena dampak dari revolusi industri. Toko-toko  yang konvensional telah mulai tergantikan dengan model sistem toko online, seperti tutupnya beberapa Giant Department Store 1 , Ramayana 2 dll, dan berkembangnya tokopedia.com, bukalapak.com dll. Begitu pula dengan sistem transportasi seperti taksi konvensional yang lambat laun  mengalami  penurunan  pendapatan 3 ,  bahkan  diantaranya  terdapat  perusahaan  taksi  yang pailit/bangkrut. (Athoillah, 2019)
Kergroach (2017) bahkan menyatakan otomatisasi tidak lagi terbatas pada tugas-tugas fisik atau  manual,  tugas-tugas  kotor,  berbahaya,  atau  membosankan,  tetapi  dapat  membahayakan banyak pekerjaan intelektual, kognitif, atau kerah putih analitik yang mencakup beberapa tugas rutin,  mulai  dengan  transportasi,  dukungan  kantor,  atau  layanan  konsumen.  Setiap  negara  dan perusahaan  akan  berlomba-lomba  memenangkan  persaingan  dengan  peningkatan  daya  saing
1today.line.me/id, Giant Tutup 6 Gerai Kalah Saing atau Transformasi Bisnis, https://today.line.me/id/ pc/article/Giant+tutup+6+gerai+kalah+saing+atau+transformasi+bisnis-0enKjz 2cnbcindonesia.com, Sayonara Ramayana Sabang Kini Resmi Tutup Selamanya https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20190524151611-33-74917/sayonara-ramayana-sabang-kini-resmi- tutup-selamanya
3  tirto.id, Nasib Taksi Express: Terbelit Utang, Aset Terpaksa Dijual, https://tirto.id/nasib-taksi-express-terbelit- utang-aset-terpaksa-dijual-druZ
(competitive  advantage)  dan  meraih  keuntungan-keuntungan  dari  adanya  kemajuan  teknologi industri ini. Posisi daya saing antar perusahaan dan atau antar negara akan kompetensi SDM yang dimilikinya akan menjadi  salah satu  topik penting  yang memegang peranan dalam industri  4.0. Menurut  Mello    (Haryono,  2018)  mengemukakan  dampak  bagi  organisasi  untuk  merespon perubahan teknologi baru, yaitu : (1) perlunya meningkatkan skills dan work habits pegawai, (2) tersingkirnya jabatan tingkat rendah dan level manajerial, (3) hirarki berkurang, lebih berorientasi pada  kerjasama  atau  kolaborasi  dan  ditambahkan  lagi  dampak  keempat  yaitu  ;  (4)  Kehidupan pekerja pada era industri 4.0 didominasi oleh self-directed striving for personally valued career outcomes.
Dampak revolusi industri tersebut tidak saja pada sektor industri dan bisnis saja. dampak tersebut  juga  menggapai  sektor  pemerintahan,  seperti  transformasi  beberapa  pekerjaan  manual menjadi  pekerjaan online seperti  seperti sistem informasi kabupaten/  kota, informasi pelayanan publik dll. Klaus Webb (2016), mengatakan bahwa inti dari dampak beragam dari revolusi industri 4.0 pada pemerintah, adalah:
a. Teknologi  akan  semakin  memungkinkan  warga,  menyediakan  cara  baru  untuk menyuarakan  pendapat  mereka,  mengoordinasikan  upaya  mereka  dan  mungkin menghindari pengawasan pemerintah. atau sebaliknya teknologi pengawasan baru yang memunculkan otoritas publik yang terlalu kuat.
b. Struktur  paralel  akan  dapat  menyiarkan  ideologi,  merekrut  pengikut,  dan mengkoordinasikan tindakan melawan - atau terlepas dari - sistem pemerintahan resmi. Pemerintah akan dipandang sebagai pusat layanan publik yang dievaluasi kemampuan mereka untuk memberikan layanan yang diperluas dengan cara yang paling efisien dan individual.
c. Kemampuan pemerintah untuk beradaptasi yang akan menentukan kelangsungan hidup mereka.  Jika  mereka  merangkul  dunia  perubahan  yang  mengganggu  secara eksponensial, dan jika mereka menundukkan struktur mereka pada tingkat transparansi dan  efisiensi  yang  dapat  membantu  mereka  mempertahankan  daya  saing  mereka, mereka akan bertahan sehingga pemerintah bertransformasi menjadi lebih ramping dan lebih efisien.
Dengan perkembangan industri 4.0 tersebut, peranan aparatur pemerintahan yang handal sangat diperlukan kualifikasi kompetensi aparatur yang terlibat di dalam proses industri itu harus dapat mengimbangi atau mengikuti proses tersebut. Kompetensi aparatur merupakan karakteristik dasar perilaku individu yang berhubungan dengan kriteria acuan efektif dan atau kinerja unggul di dalam  pekerjaan  atau  situasi  atau  kompetensi  adalah  pengetahuan,  keahlian,  kemampuan,  atau
karakteristik pribadi individu yang mempengaruhi secara langsung kinerja pekerjaan. Kualifikasi kompetensi  aparatur  yang  diperlukan  ini  sangat  terkait  dengan  kapasitas  organisasi  dalam mengimplementasikan fitur-fitur industri 4.0  dalam operasionalnya.
Proses tersebut juga berdampak pada proses penyelenggaraan pemerintahan, di berbagai dunia  mengadopsi  konsep  Revolusi  Industri  4.0  kemudian  menerapkannya  pada  pelayanan pemerintahan. Revolusi Industri 4.0 yang menawarkan otomatisasi, internet of things dan big data yang digunakan pada bidang pemerintahan dapat membantu dalam pengambilan keputusan para aparatur,  percepatan  pelayanan  publik  dan  pengelolaan  informasi  yang  berguna  bagi  user pemerintahan. Penerapan konsep Revolusi Industri 4.0 dalam bidang pemerintahan memberikan prasyarat  bagi  aparatur  pemerintahan  untuk  mengembangkan  dan  meningkatkan  kompetensi. Prasyarat  tersebut  agar  aparatur  pemerintahan  mampu  menerapkan  konsep  yang  baru  tersebut. Transformasi kompetensi aparatur yang dibutuhkan meliputi transformasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan teknologi dan informatika.
Dalam menghadapi tantangan perubahan di era globalisasi dunia termasuk pada  dampak revolusi  industri  4.0  pada  pemerintahan  dibutuhkan  adaptasi  penyelenggaraan  pemerintahan. Pemerintah  Kota  Bandung  merupakan  salah  satu  kota  melakukan  persiapan  dalam  menghadapi perubahan akibat revolusi industri 4.0. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai, Bandung adalah kota di Indonesia yang paling siap menyambut revolusi industri 4.0. Hal itu karena ekonomi digital dan  industri  kreatif  di    Bandung  berkembang  pesat. 4 Apresiasi  Presiden  tersebut  perlu diimplementasikan  oleh  pemerintah  kota  dengan  melakukan  persiapan  pada  segi  kompetensi aparatur  sebagai  penggerak  roda  pemerintahan  dan  pelayanan  masyarakat.  Perubahan  tersebut perlu diarahkan pada transformasi kompetensi sumberdaya aparatur.
Pemerintah      Kota      Bandung      telah  banyak        mengembangkan  inovasi        dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam   menghadapi era   revolusi industri 4.0. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  Kota Bandung merupakan salah satu perangkat daerah yang  menyelenggarakan  kegiatan  pelayanan  yang  bersentuhan  langsung  dengan  masyarakat  di Kota Bandung.
Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Kota  Bandung  merupakan lembaga  yang  memegang  peranan  dan  fungsi  strategis  di  bidang  penyelenggaraan  pelayanan perizinan  terpadu  Kota  Bandung,  yang  dibentuk  berdasarkan  Peraturan  Daerah  Kota  Bandung Nomor  08  Tahun  2016  tentang  Pembentukan  dan  Susunan  Perangkat  Daerah  Kota  Bandung.
4  Tempo.co, Presiden: Bandung Paling Siap Sambut Revolusi Industri 4.0,
https://nasional.tempo.co/read/1145249/presiden-bandung-paling-siap-sambut-revolusi-industri-4-0
Tugas  pokok  Dinas  PMPTSP  Kota  Bandung  adalah  menyelenggarakan  urusan  pemerintahan bidang penanaman modal dan bidang pelayanan terpadu satu pintu.
Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Kota  Bandung  telah mengembangkan  beberapa  aplikasi  online  pelayanan  pemerintahan  yang  berbasis  elektronik melalui website dpmptsp.bandung.go.id  yang dapat membantu warga dalam mengurus berbagai pelayanan  perizinan,  diantaranya,  aplikasi  Gadget  Mobile  Application  for  License  (GAMPIL), Kredit  Melati,  HAYU,  dan  Kredit  Mesra.  Selain  pelayanan  online  tersebut  Dinas  Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung juga memberikan pelayanan antar jemput berkas ijin atau non ijin oleh petugas ke kantor atau ke rumah pemohon melalui pos. Pelayanan ini untuk mempermudah pelayanan masyarakat dan meningkatkan produktivitas kegiatan perijinan.
Berdasarkan  Laporan  Detail  Survey  Kepuasan  Masyarakat  dengan  periode    28/08/2019 sampai dengan 27/09/2019 terlihat  bahwa dari 1427 jumlah peserta survey, menyatakan bahwa mutu pelayanan di Dinas PMPTSP memiliki Indeks Kepuasan Masyarakat rata-rata sebesar 80,14 dengan mutu B-Baik. Hal ini ditunjang oleh otomatisasi yang dilakukan melalui beberapa aplikasi dan layanan berbasis web di Dinas PMPTSP. Hal ini menjadi suatu tantangan bagi kompetensi aparatur  di  Dinas  PMPTSP  tersebut,  karena  semakin  berkembangnya  teknologi  semakin memperkecil jumlah pekerjaan yang akan dilakukan oleh aparatur di Dinas PMPTSP.
Sejalan dengan yang disampaikan oleh Kaushik Das dkk, (2019) dalam Automation and the future of work in Indonesia: Jobs lost, jobs gained, jobs changed yang menyatakan bahwa In Indonesia, collecting and processing data and physical activities in predictable settings all have a  high  potential  to  be  automated—above  70  percent.  Predictable  physical  activities  and  data collection each account  for almost 20 percent of work hours in the Indonesian economy, while data processing accounts for about 10 percent. Hal tersebut menandakan bahwa pekerjaan dengan kegiatan  mengumpulkan  dan  memproses  data  serta  aktivitas  fisik,  dapat  diprediksi  semuanya memiliki potensi tinggi untuk diotomatisasi sebesar di atas 70 persen. Kegiatan aktivitas fisik dan pengumpulan  data  diprediksi  masing-masing  menyumbang  hampir  20  persen  jam  kerja  dalam perekonomian  Indonesia, sementara pemrosesan  data menyumbang sekitar 10 persen. Kegiatan pengumpulan  dan  memproses  data  serta  aktivitas  fisik  merupakan  kegiatan  yang  juga  terdapat Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Kota  Bandung,  sehingga  dengan adanya otomatisasi dan internet of things beberapa pekerjaan dapat diambil alih oleh aplikasi dan internet.
Lebih  lanjut  disampaikan  Kaushik  Das  dkk,  (2019)  bahwa  23  juta  pekerjaan  dapat dipindahkan oleh otomasi di Indonesia pada tahun 2030, antara 27 juta dan 46 juta pekerjaan baru dapat  diciptakan  pada  periode  yang  sama.  Kami  membandingkan  jumlah  pekerjaan  yang  akan
diganti dengan otomatisasi dengan jumlah pekerjaan yang diciptakan oleh tujuh katalis kami serta perubahan tenaga kerja, antara 2014 dan 2030. Selain itu, sebuah penelitian telah menunjukkan bahwa secara rata-rata, 0,5 persen dari tenaga kerja telah bekerja di "pekerjaan baru" setiap tahun Fenomena tersebut merupakan alasan mengapa perlunya transformasi kompetensi aparatur di  Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Kota  Bandung.  Transformasi kompetensi  aparatur  tersebut  dapat  menyesuaikan  dengan  pekerjaan  yang  baru  yang  akan terbentuk  setelah  diotomatisasinya  pekerjaan  sebelumnya.  Bila  aparatur  tidak  mampu bertransformasi  memenuhi  kebutuhan  pekerjaan  maka  dimutasi  dan  diganti  oleh  aparatur  yang menguasai kompetensi yang dibutuhkan. Fenomena ini pernah terjadi ketika pekerjaan di Dinas Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Kota  Bandung  yang  dulunya  pada  tahun 2002 Pemerintah  Kota Bandung membentuk Unit Pelayanan Satu Atap melalui Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2002. Pada saat itu pekerjaan masih banyak yang konvensional dan memerlukan tatap muka langsung dengan aparatur petugas pelayanan satu atap. Seiring waktu berjalan pekerjaan, kompetensi aparatur serta fungsi dan struktur organisasi pada Unit Pelayanan Satu  Atap  Kota  Bandung  banyak  mengalami  perubahan  karena  merupakan  lembaga  yang memegang peranan dan fungsi strategis di bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu di Kota Bandung. Karena Banyaknya tuntutan pelayanan dan pekerjaan, maka Pada Tahun 2007 Unit  Pelayanan  Satu  Atap  Kota  Bandung  berubah  menjadi  Badan  Penanaman  Modal  dan Pelayanan  Perizinan  Terpadu  melalui  Peraturan  Daerah  Kota  Bandung  Nomor  12  Tahun  2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung. Kemudian pada  tahun  2013  menjadi  Badan  Pelayanan  Perizinan  Terpadu  Kota  Bandung  yang  terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan  Daerah  Kota  Bandung  Nomor  12  Tahun  2007  tentang  Pembentukan  dan  Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung.
Dalam  rangka  memenuhi  tuntutan  era  digitalisasi  dan Internet  of  things serta  guna menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan perizinan yang inovatif, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota  Bandung telah menerapkan sistem pelayanan perizinan berbasis online semenjak bulan  Mei  Tahun  2015  lalu.  Adanya  sistem  pelayanan  tersebut  diharapkan  dapat  memudahkan akses  masyarakat  dalam  mengurus  perizinan  serta  menghindari  kegiatan  pungutan  liar  (pungli) dalam pengurusan perizinan yang sebelumnya masih bersifat tradisional dan konvensional hingga sekarang menjadi Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung sesuai dengan  Peraturan  Daerah  Nomor  08  tahun  2016.  Dalam  menerapkan  pelayanan  secara  online, Dinas  Penanaman  Modal  dan  Perijinan  Terpadu  Satu  Pintu  Kota  Bandung  telah  melakukan
perombakan organisasi dan pengembangan kompetensi aparatur sejak berdirinya pada tahun 2002 hingga sekarang guna memenuhi kebutuhan organisasi dan tuntutan pelayanan masyarakat.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dalam menelaah sekelompok  orang,  objek,  kondisi,  dan  fenomena,  kemudian  membuat  deskripsi  sistematis  dan analisis  faktual  terhadap  fakta-fakta  yang  diperoleh.  Peneliti  memilih  subjek  penelitian  secara purposive untuk memperoleh informasi yang obyektif tentang transformasi tata kelola pelayanan perizinan  dalam  menghadapi  revolusi  industri  4.0  khususnya  di  Dinas  Penanaman  Modal  dan Perijinan  Terpadu  Satu  Pintu  Kota  Bandung  Kota  Bandung  yang  terdiri  dari  para  pegawai  dan masyarakat yang menggunakan layanan. Sumber data perpustakaan yang digunakan sebagai bahan penelitian  menggunakan  konsep  (Schwab,  2017),  dan  (Kergroach,  2017).  Data  diperoleh  dari wawancara dan studi kepustakaan. Dalam menganalisis data, peneliti akan menggunakan Model Interaktif seperti yang dijelaskan oleh (Miles & Huberman, 1992).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pembahasan mengenai dampak revolusi industri terhadap tata kelola pemerintahan pada Dinas Penanaman Modal Dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung ini dianalisis dengan menggunakan  konsep  transformasi  tata  kelola  pemerintahan  dalam  era  industri  4.0  yang diungkapkan  oleh  Kergroach  (2017)  dan  Klaus  Schwab,  2016,  yang  dipadukan  dalam  Dimensi Transformasi  Kompetensi  ASN    yang  dilihat  dari  subdimensi  Pengetahuan,  Keterampilan  dan Sikap, serta Dimensi Revolusi Industri dengan sub dimensi Otomatisasi, Internet of Thing dan Big Data.  Melalui  pembahasan  ini  peneliti  dapat  mendeskripsikan  mengenai  Aparatur  Sipil  Negara dalam menghadapi revolusi industri di Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung.
Dinas  Penanaman  Modal  dan  Perijinan  Terpadu  Satu  Pintu  Kota  Bandung.merupakan salah  satu  dinas  yang  dibentuk  melalui  Peraturan  Daerah  Nomor  8  Tahun  2016  tentang Pembentukan  dan  Susunan  Perangkat  Daerah  Kota  Bandung.  Dinas  PMPTSP  Kota  Bandung merupakan  unsur  pelaksana  yang  menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  pada  bidang penanaman  modal  dan  pelayanan  terpadu  satu  pintu.  Sebagai  perwujudan  tugas  dan  fungsinya, Dinas PMPTSP menyelenggarakan berbagai pelayanan perizinan untuk masyarakat.
Perizinan tersebut berupa:
1) Pelayanan  Perizinan  dan  Non  Perizinan  A,  merupakan  penyelenggaraan  pelayanan perizinan dan non perizinan A, yang terdiri dari empat (4) layanan perizinan.
2) Pelayanan  Perizinan  dan  Non  Perizinan  B  merupakan  pelayanan  perizinan  dan  non perizinan B, yang terdiri dari Sembilan belas (19) layanan perizinan.
3) Pelayanan  Perizinan  dan  Non  Perizinan  C  merupakan  pelayanan  perizinan  dan  non perizinan C, yang terdiri dari empat belas (14) layanan perizinan.
4) Pelayanan  Perizinan  dan  Non  Perizinan  D,  merupakan  pelayanan  perizinan  dan  non perizinan D, yang terdiri dari delapan belas (18) layanan perizinan.
Pelayanan berkembang terus seiring dengan perkembangan zaman. Metode pelayanannya pun  mengalami  banyak  perubahan  dari  waktu  ke  waktu,  mulai  dengan  menggunakan  fasilitas mesin  ketik,  kemudian  penggunaan  computer,  dan  sekarang  ini  dapat  dilakukan  dengan menggunakan  aplikasi  pada  handphone  android.    Berbagai  aplikasi  yang  telah  diteraokan  oleh Dinas PMPTSP Kota Bandung dalam melayani kebutuhan masyarakat dalam bidang perizinan dan non  perizinan.  Inovasi  pelayanan  telah  dilakukan  oleh  Dinas  PMPTSP  Kota  Bandung  dengan mengembangkan  inovasi  pelayanan,  dari  tahun  2011,  masyarakat  dapat  mengakses  layanan Bandung One Stop Service atau disebut (BOSS), kemudian pada tahun 2015, pelayanan dapat di akses melalui website dengan aplikasi HAYU, dan pada tahun 2018 kami telah mengembangkan aplikasi berbasis android untuk pelayanan perizinan kepada masyarakat melalui Aplikasi GAMPIL atau Gadget Application Mobile for License dan aplikasi Online Single Submission (OSS). Inovasi pelayanan perizinan dan non perizinan yang berkembang hingga saat ini tentunya membutuhkan perubahan  pemahaman  pengetahuan,  kompetensi  dan  sikap  dari  aparatur  pelaksana.  Untuk  itu diperlukan  aparatur  yang  memahami  perubahan  yang  terjadi  pada  Revolusi  Industry  4.0  yang berimbas pada pelayanan pemerintahan.
Sebagai Aparatur penyelenggara pelayanan pemerintahan, pada era Revolusi Industri 4.0 dituntut mempunyai kompetensi yang mampu bersinergi inovasi pelayanan. Kompetensi tersebut melalui  pengetahuan,  keterampilan  dan  sikap  penyelenggara  pelayanan  pemerintahan.  Data mengenai  tingkat  pengetahuan  aparatur  di  Dinas  PMPTSP  Kota  Bandung  dilihat  melalui  dari tingkat pengetahuan, kemampuan pemahaman tugas pekerjaannya, dan kemampuan pengambilan keputusan. Berdasarkan hal tersebut, peneliti menyebarkan questioner kepada warga masyarakat yang  melaksanakan  perizinan  di  Dinas  PMPTSP  Kota  Bandung.  Hasil  pernyataan  responden mengenai kompetensi pengetahuan apparat pelaksana pelayanan perizinan di Dinas PMPTSP Kota Bandung  dilihat  dari;  kemampuan  pegawai  Dinas  PMPTSP  Kota  Bandung  dalam  meneliti berkas/dokumen,  kemampuan  pegawai  Dinas  PMPTSP  Kota  Bandung  dalam  memahami  tugas pekerjaaanya,  dan  kemampuan  pegawai  Dinas  PMPTSP  Kota  Bandung  dalam  pengambilan keputusan dalam pelayanan.
Kebenaran dan kelengkapan berkas dokumen persyaratan pelayanan dibutuhkan ketelitian pegawai  dalam  memeriksa  kelengkapan  dokumen  perizinan.  Hal  ini  memberikan  kepastian kelengkapan  dan  kekurangan  dokumen  masyarakat  yang  mengurus  perizinan  untuk  diproses selanjutnya.

## Perubahan Kompetensi Aparatur
Sumber  daya  aparatur  merupakan  asset  penting  dalam  penyelenggaraan    pelayanan pemerintahan. Penyelenggaraan suatu kegiatan tentu saja diperlukan sumber daya aparatur guna mendukung  terlaksananya  kegiatan  pemerintahan  dengan  baik.  Oleh  karena  itu,  ketersediaan aparatur  yang  berkompetensi  sikap,  pengetahuan,  dan  keterampilan  yang  berhubungan  dengan revolusi industry 4.0 sangat diperlukan dalam mendorong keberhasilan suatu kegiatan. Dampak tersebut  membawa  perubahan  pada  kompetensi  Aparatur  Sipil  Negara  di  Dinas  PMPTSP  Kota Bandung. Sebelum adanya Revolus Industri 4.0, para aparat lebih banyak dibutuhkan untuk tenaga lapangan dan tugas pengadministrasi umum, namun sekarang Dinas PMPTSP Kota Bandung lebih membutuhkan tenaga Teknisi Komputer dan tenaga front office, sebagaimana surat pengumuman Kepala Dinas PMPTSP Kota Bandung nomor 001 tahun 2020 perihal Penerimaaan Tenaga Front Office dan Teknisi Komputer pada DPMPTSP Kota Bandung sebagaimana terihat pada website dpmptsp.bandung.go.id. sebagai berikut:
Sumber: dpmptsp.bandung.go.id.

## Gambar 1. Berita Pengumuman Penerimaan Pegawai Non ASN
Kebutuhan  untuk  tenaga  Teknisi  Komputer  dan Front  Office terasa  lebih  penting  bagi Dinas PMPTSP Kota Bandung karena kebutuhan pekerjaan dan pelayanan masyarakat. Petugas front  office yang  dibutuhkan  dengan  persyaratan  yang  lebih  mengutamakan  Pendidikan  Ilmu Komunikasi dan Hubungan International dengan kemampuan Bahasa Inggris. Sementara petugas Teknisi  Komputer  yang  dibutuhkan  dengan  persyaratan  yang  lebih  mengutamakan  Pendidikan
Teknik  Informatika  dan  Ilmu  Komputer  dengan  keahlian  penguasaan  hardware  dan  software komputer.
Guna untuk mengetahui kompetensi apa yang yang perlu dimiliki oleh ASN pada Dinas PMPTSP  Kota  Bandung  perlu  diketahui  terlebih  dahulu  jenis  pekerjaan  yang  dilaksanakan penyelenggaraan  urusan  pemerintahannnya.  Dinas  PMPTSP  yang  bergerak  di  bidang  perizinan dan non perizinan lebih banyak bergerak pada bidang pelayanan dokumen masyarakat dan pihak swasta. Dinas PMPTSP Kota Bandung telah mengembangkan system pelayanan berbasis digital yang berhubungan dengan Otomatisasi, Internet of things dan Big Data. Pelayanan tersebut dapat di akses melalui website maupun aplikasi android. Untuk mendapatkan layanan perizinan, cukup dengan 3 (tiga) langkah mudah, sebagai berikut:
1) Klik  dpmptsp.bandung.go.id  atau  download  aplikasi  GAMPIL  pada  smartphone  (daftar  dan lengkapi persyaratan),
2) Lakukan pembayaran melalui teller atau ATM (untuk izin yang berbayar),
3) Tunggu dirumah. Dokumen perizinan akan diantar melalui pos ke rumah.
Dengan  adanya  perizinan  secara  online  dalam  pegurusan  surat  izin,  alat  yang  sangat dibutuhkan  adalah  komputer  untuk  mempercepat  pembuatan  surat  izin.  Sementara  untuk softwarenya  dibutuhkan  membangun  aplikasi,  baik  itu  berbentuk  website,  maupun  aplikasi android. Gambar tampilan aplikasi Hay.U Bandung dapat dilihat pada gambar dibawah ini:
Sumber: https://dpmptsp.bandung.go.id Gambar 2 Tampilan Website Dinas PMPTSP Kota Bandung
Di  samping  menyelenggarakan  pelayanan  berbasis  digital,  Dinas  PMPTSP  juga menyelenggarakan  pelayanan  langsung  di  Kantor  Dinas  yang  beralamat  di  Jl.  Cianjur  No.  34 Bandung 420171 Jawa Barat. Pada layanan langsung di kantor tersebut disediakan ruangan khusus pelayanan. Masyarakat dapat datang langsung ke ruangan tersebut dengan membawa berkas dan mengikuti  petunjuk dari  petugas front  office  (untuk saat ini setiap pengunjung harus mematuhi
aturan pandemic covid). Petugas front office akan menjelaskan dan mengarahkan masyarakat yang ingin mengurus perizinan di Kantor tersebut.

## Sumber: Dokumentasi Penelitian
Gambar 3.

## Ruang Tunggu Pelayanan
Ruangan  pelayanan  perizinan  merupakan  ruangan  yang  terpisah  dengan  ruangan  dan gedung  lainnya  di  Kantor  Dinas  PMPTSP  Kota  Bandung,  sehingga  tidak  menggangu  aktifitas aparatur  pada  tiap  bidang  dan  ruangan  secretariat  yang  mengurus  kegiatan  administrasi  kantor dinas. Ketika berada dalam ruangan masyarakat pengguna layanan dapat menuju dan menunggu antrian sesuai dengan jenis layanan yang dibutuhkan.
Pelayanan  perizinan  dan  non  perizinan  melalui  website  dan  aplikasi  android  yang diselenggarakan  oleh  Dinas  PMPTSP  Kota  Bandung  membutuhkan  kompetensi  pengetahuan, keterampilam dan sikap pada pelayanan berbasis digital seperti bidang teknisi computer, bidang IT,  bidang  komunikasi.  Hal  ini  diungkapkan  oleh  Kepala  Bidang  Penyelenggaraan  Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan A, Muhammad Rosyid S.STP bahwa tahun ini membuka kesempatan untuk mengisi formasi dan kebutuhan Dinas PMPTSP di bidang pelayanan perizinanan dan non perizinan. Kebutuhan kami yaitu untuk posisi front office dan posisi tenaga teknisi komputer. Kami membutuhkan petugas dengan kompetensi dan keahlian khusus, bukan lagi dengan keahlian umum seperti tenaga adminsitrasi.
Selain  kompetensi  berbasis  digital  sebagaimana  dijelaskan  di  atas,  dibutuhkan  pula kompetensi pengetahuan, keterampilan dan sikap aparat yang sesuai bidang pelayanan, yaitu:
1) Kompetensi bidang ekonomi untuk mengurusi urusan pada bidang penanaman modal,
2) Kompetensi  bidang  hukum  untuk  mengurus  urusan  pada  Advokasi,  pengawasan  dan pengendalian penanamam modal.
3) Kompetensi Bidang perencana untuk mengurus urusan pada perencanaan dan pengembangan penanaman modal
4) Kompetensi Bidang administrasi pemerintahan untuk mengurus urusan pelayanan perizinanan non perizinan.
5) Kompetensi  bidang  sekretariatan  untuk  mengurusi  urusan  pelayanan  administasi, kepegawaian dan keuangan.
Setiap  kompetensi  pada  masing-masing  urusan,  perlu  dibantu  staf  yang  mengerti  dan mempunyai pengetahuan, dan keterampilan digital serta di dukung dengan sikap yang mengerti dan memahami batas etika pada dunia digital seperti menjaga Keamanan dan Kerahasiaan Data masyarakat.

## Perubahan Layanan Perizinan
Pemerintah Kota Bandung yang pernah menerima penghargaan smartcity pada tahun 2017, dari berbagai pihak atas berbagai inovasi yang dikembangkan di Kota Bandung. Inovasi-inovasi yang  dikembangkan  untuk  memudahkan  masyarakat  dalam  mengurus  pelayanan  pemerintahan. Di Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung sebagai salah satu organisasi  pemerintahan  daerah  yang  terbanyak  menyelenggarakan  kegiatan  pelayanan  kepada masyarakat, baik itu berupa pelayanan perizinan maupun pelayanan non perizinan.
Pelayanan yang diselengarakan oleh di Dinas PMPTSP Kota Bandung berkembang sesuai perkembangan zaman. Memasuki era Revolusi Industri 4.0 yang menekankan pada otomatisasi , internet of things dan big data, Dinas PMPTSP Kota Bandung telah berusaha untuk menyesuaikan pelayanan  pada  dimensi  Revolusi  Industri  4.0  tersebut.  Penyesuaian  itu  dilakukan  dengan mengembangkan  berbagai  aplikasi  pelayanan  dengan  mengutamakan  kegiatan  yang terotomatisasi, berhubungan dengan dunia internet dan penggunaan penyimpanan data.
Sejak tahun 2011, Dinas PMPTSP Kota Bandung telah mengembangkan layanan Bandung One  Stop  Service  atau  disebut  (BOSS),  kemudian  pada  tahun  2015,  pelayanan  dapat  di  akses melalui website dengan aplikasi HAYU, dan pada tahun 2018 kami telah mengembangkan aplikasi berbasis android untuk pelayanan perizinan kepada masyarakat melalui Aplikasi GAMPIL atau Gadget Application Mobile for License dan aplikasi Online Single Submission (OSS).

## Perubahan Kelembagaan
Dengan berubahnya sedikit demi sedikit bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas PMPTSP Kota Bandung, secara bertahap berubah juga pekerjaan yang dilakukan oleh aparat di Dinas  tersebut.  Pelayanan  yang  dahulunya  harus  dilakukan  secara  manual  oleh  para  petuugas
pelayanan,  sedikit  demi  sedikit  mengalami  perubahan.  Bahkan  seiring  dengan  perkembangan teknologi  dan  inovasi,  Dinas  mengalami  berbagai  perubahan  sesuai  dengan  kelancaran  dan pemenuhan kebutuhan masyarakat.
Pada tahun 2002 Pemerintah Kota Bandung telah mengambil suatu kebijakan membentuk Unit Pelayanan Satu Atap yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2002. Namun unit ini masih dirasakan kurang maksimal sehingga belum dapat memenuhi harapan masyarakat seiring dengan perkembangan zaman. Kemudian pada tahun 2007 dibentuk Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) sesuai dengan Peraturan Daerah  Kota  Bandung  Nomor  12  Tahun  2007  tentang  Pembentukan  dan  Susunan  Organisasi Lembaga Teknis Daerah.
Sejalan  dengan  waktu  dan  terus  mengevaluasi  pelaksanaan  pelayanan  publik  khususnya pelayanan  bidang perizinan bahwa lembaga Badan Penanaman Modal  dan Pelayanan Perizinan Terpadu  (BPMPPT)  masih  dirasakan  kurang  maksimal  sehingga  dengan  terbitnya  Peraturan Daerah  Kota  Bandung  Nomor  12  Tahun  2009  yang  mengacu  pada  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  Nomor  20  Tahun  2008,  pada  akhir  Tahun  2009  lembaga  Badan  Penanaman  Modal  dan Pelayanan Perizinan Terpadu dirubah menjadi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) yang memiliki  struktur  lebih  ramping  sehingga  diharapkan  lebih  dapat  memangkas  tentang  kendala birokrasi.
Dengan  dasar  filosofis,  bahwa  untuk  memenuhi  harapan  masyarakat  dalam  proses perizinan  perlu  dilakukan  berbagai  perbaikan,  meliputi  penyederhanaan  sistem  perizinan, perbaikan pelayanan publik, pemberantasan korupsi dan peningkatan iklim investasi dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan perizinan, Pemerintah Kota Bandung membentuk lembaga yang diharapkan dapat melayani kepentingan masyarakat dalam mengurus perizinan dengan lebih baik. Pada  Tahun  2017  BPPT  mengalami  perubahan  kembali  menjadi  Dinas  Penanaman  Modal  dan Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu,  yang  disingkat  menjadi  (DPMPTSP)  berdasarkan  Peraturan Walikota Nomor 1396 Tahun\ 2016. yang ditanda tangani pada tanggal 20 Desember 2016.
Sumber: Hasil Olah Data Penelitian
Gambar 4. Transformasi Kelembagaan Dinas PMPTSP
Unit Pelayanan Satu Atap
Tahun 2002
Badan PMPPT Tahun 2007
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Tahn 2009
Dinas PMPTSP Tahun 2016
Dari penjelasan dan gambar 4 terlihat sejarah Transformasi kelembagaan Dinas PMPTSP Kota  Bandung,  dari  Unit  menjadi  Badan  kemudian  menjadi  Dinas.  Perubahan  kelembagaan tersebut  membawa  perubahan  pada  jenis  layanan  dan  jenis  pekerjaan  yang  diselenggarakan  di Dinas  PMPTSP  Kota  Bandung.    Perubahan  tersebut  membawa  perubahan  besar  bagi  Dinas PMPTSP  Kota  Bandung,  dimana  awalnya  merupakan  organisasi  sederhana  kemudian  menjadi organisasi besar dalam naungan organisais Badan kemudian menjadi Dinas guna penyederhanaan sistem  perizinan,  perbaikan  pelayanan  publik,  pemberantasan  korupsi  dan  peningkatan  iklim investasi.
Perubahan  kelembagaan  Dinas  PMPTSP  Kota  Bandung  mencerminkan  adanya transformasi  kompetensi  Aparatur  dengan  kompetensi  pelayanan  digital.  Pelayanan  urusan pemerintahan pada Dinas PMPTSP Kota Bandung telah mencover pekerjaan pelayanan perizinan dan  nono  perizinan  pada  organisasi  pemerintah  daerah  di  Kota  Bandung,  terkecuali  pada  jenis perizinan dan non perizinan yang khusus seperti pelayanan jasa dokter dan perawat. Sehingga bila p elayanan digital dapat  disatukan dalam suatu wadah pada organisasi pemerintah daerah maka bisa jadi ke depan kebutuhan akan jenis pekerjaan ASN pada setiap dinas akan berkurang. Pada akhirnya  organisasi  pemerintahan  daerah  pun  dapat  menjadi  simple  tidak  membutuhkan  terlalu banyak OPD seperti Dinas, Kantor dan Badan.

## Perubahan Fasilitas Fisik Pelayanan
Pesatnya  perkembangan  zaman,  membawa  banyak  perubahan  pada  penyelenggaraan pemerintahan. Perubahan tersebut juga berimbas pada dukungan sarana dan prasarana fisik pada kantor  pemerintahan.  Hal  ini  juga  terjadi  pada  Dinas  PMPTSP  Kota  Bandung.  Sebelum dikembangkannya layanan berbasis digital,  beberapa sarana dan prasarana fisik  diadakan untuk menunjang pelayanan perizinan dan non perizinan yang ditangani Dinas PMPTSP Kota Bandung dapat sampai ke masyarakat hingga kecamatan dan kelurahan. Salah satu contohnya yaitu seperti layanan mobil keliling.
Pada  Dinas  PMPTSP  Kota  Bandung  terdapat  6  mobil  keliling  yang  digunakan  untuk sosialisasi  dan  pelayanan  ke  kecamatan-kecamatan  dan  lokasi-lokasi  lainnya  yang  telah  di tentukan. Ke 6 (enam) mobil tersebut terdiri dari 1 Unit mobil yang besar dan 5 Unit mobil kecil yang  sebelumnya  digunakan  untuk  usaha  pendekatan  kepada  masyarakat  mengenai  edukasi perizinan dan pelayanannya.
Namun  saat  ini  mobil  tersebut  tidak  digunakan  lagi  secara  efektif.  Ketika  dikonfirmasi kepada  salah  satu  aparatur  mengenai  penggunaan  mobil  tersebut  pada  24  September  2020, menurutnya bahwa penggunaan mobil untuk sosialisasi dan pelayanan sudah tidak dipakai lagi.
Saat ini Dinas PMPTSP Kota Bandung telah beralih pada penggunaan media sosial secara online sebagai wadah sosialisasi dan pelayanan. Media social yang digunakan sebagai wadah sosialisasi yaitu pada twiter, instagram, youtube, Fb, dll
Sumber: https://dpmptsp.bandung.go.id Gambar 5. Twitter Dinas PMPTSP Kota Bandung
Penggunaan  media  online  untuk  pelayanan  perizinan  dan  media  sosialisasi  telah mentransformasikan  beberapa  bidang  pekerjaan  yang  ada  di  Dinas  PMPTSP  Kota  Bandung. Petugas sosialiasi dan termasuk drivernya yang selama ini digunakan tergantikan dengan petugas dengan berkompetensi di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Begitu pula pada fasilitas sarana dan prasarana pendukunganya. Pengadaan dan pengembangan hardware dan software lebih diutamakan  dibandingkan  dengan  mobil  dan  peralatan  lapangan  lainnya  dalam  mendukung kegiatan pelayanan pemerintahan pada Dinas PMPTSP Kota Bandung

## KESIMPULAN
Transformasi kompetensi Aparatur Sipil Negara dalam menghadapi Revolusi Industri 4.0 di  Dinas  Penanaman  Modal  dan  Perijinan  Terpadu  Satu  Pintu  Kota  Bandung  yang  melalui kompetensi pengetahuan, keterampilan dan sikap berjalan dengan baik, hal ini ditunjukkan pada tanggapan  responden  yang  rata-rata  baik  pada  setiap  dimensinya.  Perubahan-perubahan  yang rerjadi  dalam  menghadapi  Revolusi  Industri  4.0.  di  Dinas  Penanaman  Modal  dan  Perijinan Terpadu  Satu  Pintu  Kota  Bandung.  Perubahan  tersebut  meliputi;  perubahan  layanan  perizinan, perubahan  kelembagaan,  dan  perubahan  fasilitas  fisik.  Perubahan  tersebut  menghasilkan perubahan pada jenis-jenis pekerjaan yang dilaksanakan pada Dinas PMPTSP Kota Bandung yang menyesuaikan  pada  perkembangan  Revolusi  Industry  dan  kebutuhan  pelayanan  masyarakat. Kompetensi  yang  perlu  dimiliki  oleh  Aparatur  Sipil  Negara  di  Dinas  Penanaman  Modal  dan
Perijinan  Terpadu  Satu  Pintu  Kota  Bandung  dalam  menghadapi  Revolusi  Industri  4.0  yaitu kompetensi pengetahuan, keterampilam dan sikap pada pelayanan berbasis digital seperti bidang teknisi  computer,  bidang  IT,  bidang  komunikasi  dan kompetensi yang  sesuai  dengan  bidang pelayanan,  seperti;  kompentesi  bidang  ekonomi,  hukum,  perencana,  administrasi  pemerintahan dan bidang sekretariatan.

## REFERENSI
Deep Sharma, G., Anshita Yadav, & Ritika Chopra. (2020). Artificial intelligence and effective governance:  A  review,  critique  and  research  agenda . Sustainable  Futures , 2 . https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.sftr.2019.100004
Deloitte. (2015). Industry 4.0: Challenges and Solutions for the Digital Transformations and Use of Exponential Technologies. In Deloitte AG . https://doi.org/10.1057/9780230514027_2 Eka,  V.  S.  (2018).  Strategi  Indonesia  Menghadapi  Industri  4.0,  Info  Singkat,  Kajian  Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis.  Info Singkat : Pusat Pengkajian Pengolahan Data Dan Informasi , X (9), 19–24.
Hirschi, A., Herrmann, A., & Keller, A. C. (2015). Career adaptivity adaptability and adapting. A  conceptual  and  empirical  investigation.  Journal  of  Vocational  Behavior , 87 ,  1–10. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jvb.2014.11.00
Kergroach,  S.  (2017). Industry  4.0:  New  challenges  and  opportunities  for  the  labour  market. Foresight and STI Governance , 11 (4), 6–8. https://doi.org/10.17323/2500-2597.2017.4.6.8 Mello,  A.  J.  (2015). Strategic  Human  Resource  Management (4th  Editio).  Cengage  Learning Publisher.
Miles,  M.  B.,  &  Huberman,  A.  (1992).  Analisis  data  kualitatif:  buku  sumber  tentang  metode- metode baru. UI Press. http://uilis.unsyiah.ac.id/uilis/index.php?p=show_detail&id=2765 Misuraca, G., & van Noordt, C. (2020). Overview of the use and impact of AI in public services in the  EU.  In  EU  Science  Hub .  Publications  Office  of  the  European  Union. https://doi.org/10.2760/039619
Monger, R. F. (1988). Mastering technology : a management framework for getting results . The Free Press.
Propris,  L.  De,  &  Bailey,  D.  (2020). Industry  4  .  0  and  Competitiveness  Industry  4  .  0  and Competitiveness . In L. De Propris & D. Bailey (Eds.), Taylor and Francis books (pp. 1–23). Routledge. https://doi.org/10.1016/j.procs.2019.09.096
Schwab, K. (2017). The Fourth Industrial Revolution (Crown Business (ed.)). Crown Business. https://books.google.co.id/books?id=ST_FDAAAQBAJ