ISSN Cetak (p-ISSN)  : 2089-1857 ISSN Online (e-ISSN) : 2580-2755

## HUKUM PEMBERIAN NAFKAH SEORANG SUAMI YANG DIPENJARA
Submitted : April 2022 Revised : Juni 2022 Published: Juli 2022 Umar 1 , Ariyanto 2 1,2 Institut Agama Islam Hasanuddin Pare Kediri umarfaizy80@gmail.com 1 , ariantotamanan12@gmail.com 2
Abstrak:  Nafkah  adalah  kewajiban  seorang  suami,  namun  suami  terkena pidana yang menyebabkan dia dipenjara,maka status kewajibannya berubah tergantung  beberapa  hal,  dan  penelitian  ini  menggunakan  metode  yang digunakan adalah kualitatif.
Kata kunci: Nafkah, Penjara, Suami, Kewajiban.
Abstract :  Subsistence  is  the  obligation  of  a  husband,  but  the  husband  is subject to a criminal which causes him to be imprisoned, then the status of his obligations  changes  depending  on  several  things,  and  this  study  uses  a qualitative method.
Keywords: Livelihood, Prison, Husband, Obligations.

## A. Pendahuluan
Pernikahan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan  kewajiban,  serta  bertolong-tolongan  antara  seseorang  laki-laki  dan  seorang perempuan  yang  antara  keduanya  bukan  mahrom.  Pernikahan  merupakan  salah satu pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan masyarakat yang sempurna. Pernikahan  sebagai  jalan  yang  sangat  mulia  untuk  mengatur  kehidupan  rumah tangga  sekaligus  sebagai  jalan  untuk  melanjutkan  keturunan.  Sebab  kalau  tidak dengan nikah tidak jelas siapa yang akan mengurusi dan siapa yang bertanggung jawab terhadap anaknya 1 .
Segala  sesuatu  yang  berkenaan  dengan  perkawinan  telah  diatur  secara terperinci oleh hukum Islam dan Negara. Salah satu hal yang di atur oleh aturan agama dan undang-undang ialah mengenai nafkaf seorang suami terhadap istri dan anggota keluarganya. Apabila terjadi suatu perkawinan yang dilakukan, sedangkan hak-hak yang ada tidak terpenuhi dan kewajiban tidak dilaksanakan, maka dapat diadakan  perceraian  terhadap  perkawinan  tersebut.  Karena  begitu  pentingnya
1 Departemen Agama RI, Membina Keluarga Sakinah , 1st ed. (Jakarta: Direktorat Urusan Agama Islam, n.d.), hlm,1.
pernikahan,  maka  Islam  memberi  banyak  peraturan  untuk  menjaga  keselamatan dari  perkawinan  sekaligus  hak  dan  kewajiban  suami  istri  dalam            istri  tadi diharapkan  pasangan  suami  istri  akan  saling  menyadari  akan  pentingnya melaksanakan hak dan kewajibannya, sehingga tidak mendholimi satu sama lain dan dapat bekerja sama menggapai keluarga sakinah, mawadah, dan rohmah 2 .
Dengan  begitu  pernikahan  bukan  hanya  sebagai  tanda  resmi  seseorang telah memiliki pasangan yang sah oleh agama dan negara, tapi juga sebagai upaya untuk menjaga keharmonisan dan keturunan dan hak dari masing masing pasangan dijaga  oleh  syariat  dan  negara,  sehingga  jika  sewaktu  waktu  salah  satu  dari pasangan  tidak  bisa  menunaikan  hak  atas  yang  lainnya,  hukum  akan  menjadi penengah bagi kedua pihak untuk mencarikan solusi yang bisa membantu kedua belah  pihak  mencapai  kesepakatan.  Maka  pernikahan  adalah  sarana  multifungsi yang  tidak  terbatas  untuk  menjalin  keharmonisan  saja,  tapi  juga  untuk  sarana ibadah  meraih  rido  Ilahi  sekaligus  pelindung  hukum  atas  kedua  belah  pihak pasangan.
Sebagaimana dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 19 disebutkan :
ِل َّنُهوُلُضْعا ت  الَاو ۖ اًهْراك اءااسِ نلا اوُثِرات ْناأ ْمُكال ُّلِايَ  الَ اوُنامآ انيِذَّلا ااهُّ ياأ ايَ َّلَِإ َّنُهوُمُتْ يا تآ اام ِضْعا بِب اوُباهْذات اش اوُهارْكات ْناأ  ٰىاساعا ف َّنُهوُمُتْهِراك ْنِإاف ۚ  ِفوُرْعامْلِبِ َّنُهوُرِشااعاو ۚ ٍةانِ يا بُم ٍةاشِحاافِب اينِتْايَ ْناأ َُّللَّا الاعْايَاو اًئْ ي
اًيِْثاك اًْيْاخ ِهيِف
Artinya  :  " Hai  orang-orang  yang  beriman,  tidak  halal  bagi  kamu  mempusakai wanita  dengan  jalan  paksa  dan  janganlah  kamu  menyusahkan  mereka  karena hendak  mengambil  kembali  sebagian  dari  apa  yang  telah  kamu  berikan kepadanya,  terkecuali  bila  mereka  melakukan  pekerjaan  keji  yang  nyata.  Dan bergaullah  dengan  mereka  secara  patut.  Kemudian  bila  kamu  tidak  menyukai mereka,  (maka  bersabarlah)  karena  mungkin  kamu  tidak  menyukai  sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak " 3 .
Sehubungan  dengan  apa  yang  ada  dalam  riset  yang  telah  berkembang tentang  Kewajiban  Nafkah  Seorang  Suami  Dalam  Status  Tahanan  Penjara  dapat
2 Imam Syafi’i Abu Abdullah Muhammad Idris, Ringkasan kitab Al Umm (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012).
3 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an Dan Terjemah (Bandung: CV Jumanatul Ali-Art, 2005).
ditemui dalam tulisan Yulmitra Handayani 4 , Fifi Sriwahyuni 5 , Mohd Kalam Daud. 6
Adanya ketentuan-ketentuan mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam sebuah rumah  tangga  tersebut  bertujuan  agar  pasangan  suami  istri  bisa  saling  mengerti, memahami tentang mana yang menjadi wewenang dari masing-masing. Di antara keduanya dapat mengetahui mana yang menjadi hak suami atau hak istri dan mana yang menjadi kewajiban suami atau kewajiban istri.
Karena  apa  yang  menjadi  hak  istri  adalah  kewajiban  suami  untuk memenuhinya dan hak suami adalah kewajiban istri untuk memenuhinya. Dengan adanya  hak  kewajiban  suami  istri  tersebut  tampak  sekali  hubungan  antara keduanya, yaitu antara suami dan istri itu harus saling melengkapi dalam berbagai persoalan di dalam rumah tangga 7 .
Setiap pasangan sudah memiliki peranan masing-masing sesuai fitrah dan kemampuan setiap individu, seoarang lelaki harus menjadi pemimpin yang berdiri digaris terdepan dalam urusan rumah tangga, bukan hanya urusan mencari nafkah saja,  tapi  menyediakan  segala  kebutuhan  hidup  yang  ditanggungnya,  pakaian mereka,  bahkan  urusan  memasak,  mencuci,  dan  kebersihan  rumah,  semuanya ditanggung  oleh  suami.  Tugas  sebanyak  itu  tentu  akan  membebani  pikiran  dan mental seorang suami, sedangkan sang istri menjadi pendukung dan penyemangat suami, sekaligus memanjakan suami dan menghiburnya dalam suka dan duka, jika setiap  pasangan  melaksanakan  kewajiban  masing-masing  individu,  maka  akan terbentuk  rumah  tangga  harmonis  dan  seimbang,  tetapi  jika  peranan  masing- masing tidak ditunaikan secara baik, atau bahkan sampai mengambil peran yang lainnya  karena  ketidakmampuan  pasangan  lainnya  untuk  menunaikan kewajibannya,  maka  akan  ada  banyak  problematika  yang  akan  terjadi  dalam
4 Yulmitra Handayani, “TIPOLOGI PELAKSANAAN KEWAJIBAN NAFKAH LAHIR SUAMI YANG BERSTATUS NARAPIDANA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Analisis Interpretasi Teori Qira’ah Mubadalah),” JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah) 19, no. 1 (June 29, 2020): 13–30, https://doi.org/10.31958/juris.v19i1.1882.
5 Fifi Sriwahyuni, “Pemenuhan Nafkah Istri Dan Anak Oleh Suami Terpidana Di Desa Taro’an Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan | Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law,” September 7, 2020, http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/almanhaj/article/view/3735.
6 Mohd Kalam, “Persepsi Istri Narapidana Terhadap Pemenuhan Nafkah Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan) | Daud | El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga,” accessed April 4, 2022, https://jurnal.ar- raniry.ac.id/index.php/usrah/article/view/7739.
7 Salih ibn Fawzan ibn ’Abd Allah Fawzan and Abdul Hayyie Kattani, Fiqih sehari-hari (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), hl,757.
kehidupan tangganya. 8
Walaupun sekilas terlihat tidak seimbang antara peranan suami dan seorang istri, namun sebenarnya inilah pilihan ideal yang sudah Allah tentukan untuk setiap pasangan dimuka bumi, ini dikarena Allah memberi tenaga kemampuan berpikir dan  stamina  lebih  untuk  seorang  suami,  sehingga  beban  yang  ditanggung  harus jauh lebih berat dan lebih banyak ditanggung oleh suami.
Disebutkan dalam Firman Allah surah Al-Baqarah ayat 228 :
َُّللَّا اقالاخ اام انْمُتْكاي ْناأ َّنُالَ ُّلِايَ  الَاو ۚ ٍءوُرُ ق اةاث الَاث َّنِهِسُفْ ناِبِ انْصَّبااتَاي ُتااقَّلاطُمْلااو َّنُك ْنِإ َّنِهِمااحْراأ  ِفِ ۚ ِر ِخ ْلْا ِمْوا يْلااو َِّللَِّبِ َّنِمْؤُ ي َّنِهْيالاع يِذَّلا ُلْثِم َّنُالَاو ۚ اًح الَْصِإ اوُدااراأ ْنِإ اكِلٰاذ  ِفِ َّنِهِ دارِب ُّقاحاأ َّنُهُ تالوُعُ باو ٌميِكاح ٌزيِزاع َُّللَّااو ۗ ٌةاجاراد َّنِهْيالاع  ِلااجِ رلِلاو ۚ  ِفوُرْعامْلِبِ
Artinya:  " …  Dan  para  wanita  mempunyai  hak  yang  seimbang  dengan kewajibannya menurut cara yang ma`ruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya…. " 9 .
Dan nafkah merupakan satu hak yang wajib dipenuhi oleh seorang suami terhadap  istrinya,  nafkah  ini  bermacam-macam,  bisa  berupa  makanan,  tempat tinggal, pelajaran (perhatian), pengobatan, dan juga pakaian meskipun wanita itu kaya. Firman Allah Q.S Al-Baqarah ayat 233:
ْلا ىالاعاو ۚ اةاعااضَّرلا َّمِتُي ْناأ ادااراأ ْنامِل ۖ ِْينالِمااك ِْينالْواح َّنُهاد الَْواأ انْعِضْرُ ي ُتاادِلااوْلااو َّنُُتُاوْسِكاو َّنُهُ قْزِر ُهال ِدوُلْوام ۚ ِهِدالاوِب ُهال ٌدوُلْوام  الَاو ااهِدالاوِب ٌةادِلااو َّرااضُت  الَ ۚ ااهاعْسُو  َّلَِإ ٌسْفا ن ُفَّلاكُت  الَ ۚ  ِفوُرْعامْلِبِ ُلْثِم ِثِرااوْلا ىالاعاو اتاو اامُهْ نِم ٍضاارا ت ْناع  ًلَااصِف اادااراأ ْنِإاف ۗ اكِلٰاذ ْمُكاد الَْواأ اوُعِضْاتَْسات ْناأ ُْتُْداراأ ْنِإاو ۗ اامِهْيالاع احاانُج  الَاف ٍرُوااش ااِبِ اَّللَّا َّناأ اوُمالْعااو اَّللَّا اوُقَّ تااو ۗ  ِفوُرْعامْلِبِ ْمُتْ يا تآ اام ْمُتْمَّلاس ااذِإ ْمُكْيالاع احاانُج  الَاف يِْصاب انوُلامْعا ت Artinya : " …Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma`ruf.….. ".
Maka ketika seorang suami menikahi seorang isteri, dimulailah kewajiban ia sebagai seorang suami dalam mencari nafkah, baik itu berupa pakaian, makanan dan tempat tinggal, sampai penyediaan dan penyiapan hal-hal tersebut, baik itu dari memasak,  membangun  tempat  tinggal,  membersihkan  dan  merawat  rumah  dan isinya, bahkan sampai menyusui anak juga menjadi kewajiban suami.
Namun alur kehidupan bisa berubah sewaktu-waktu, baik itu kearah yang
8 al-Sayyid Sabiq and Mujahidin Muhayan, Fiqih sunnah (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2000), hlm,56.
9 Departemen Agama RI,” al-Qur‟an dan Terjemah ”, (Bandung:CV Jumanatul Ali Art, 2005)
lebih  baik,  maupun  ke  arah  lebih  buruk,  salah  satunya  adalah  ketika  salah  satu pasangan,  terutama  suami  terkena  hukum  pidana  dan  terkena  vonis  penjara, sebagaimana  yang  dijelaskan  dalam  Pasal  19  huruf  (c)  PP  No  9  Tahun  1975:  “ perceraian dapat terjadi karena alasan salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung”. Ini  membuat  sang  suami  atau  istri  juga  tidak  bisa  menjalankan  kewajiban- kewajibannya, seperti seorang suami yang tidak bisa member nafkah bagi istri dan keluarganya.
Dan  yang  berada  diluar  penjarapun  terkena  dampak  sosial  dan  harus menanggung malu karena tindakan suami membuatnya masuk ke dalam penjara. Mendasarkan pada fakta yang terjadi apakah setiap kepala keluarga yang masuk ke penjara, rumah tangganya harus berakhir dengan perceraian? dan apakah hanya dengan perceraian masalah tersebut dapat diatasi. 10
Perkembangan  zaman  dan  semakin  sempurnanya  UU  No  12  Tahun  1995 tentang Pemasyarakatan, rasanya alasan ini perlu ditinjau kembali. Karena jangan sampai mereka yang berada di balik terali besi harus menanggung beban baru lagi, jika pasangannya mengajukan perceraian.
Melihat Pasal 14 ayat (1) huruf j UU No. 12 Tahun 1995, sebenarnya alasan ini  perlu  ditinjau  karena  seorang  narapidana  mempunyai  hak  cuti  untuk mengunjungi keluarga, sehingga kebutuhan biologis dapat terpenuhi, juga masalah ekonomi, seorang narapidana dapat meminta penangguhan untuk mencari nafkah ketika penjara. Hal ini bisa kita kiaskan dalam hukum Islam, dimana seorang ahli waris  tidak  berhak  mendapat  warisan  dari  pewaris,  jika  ahli  waris  tersebut membunuh pewaris. 11

## B. Metode
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  penelitian  kualitatif.  Pendekatan kualitatif dapat di definisikan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif  berupa  kata-kata  tertulis  atau  lisan  dari  orang  dan  perilaku  yang  dapat
10 Saleh  al-Fauzan, Fiqih  Sehari-hari ,  terjemah  Budiman  Musthafa  dkk,  (Jakarta:  Gema  Insani, 2005) hlm. 757.
11 Departemen Agama RI, “ Membina Keluarga Sakinah ”, (Jakarta: Direktorat Urusan Agama Islam 2005) cet.ke 1, hlm. 1.
diamati. 12 Dengan  pendekatan  kualitatif  ini,  semua  faktor  yang  berupa  kata-kata lisan maupun tulisan dari  sumber data manusia yang telah diamati dan dokumen yang  terkait  lainnya  disajikan  dan  digambarkan  dan  selanjutnya  ditelaah  guna menemukan makna.
Pendekatan  studi  kasus (Case  Study) termasuk  dalam  penelitian analisis deskriptif , yaitu penelitian yang dilakukan terfokus pada suatu kasus tertentu untuk diamati  dan  dianalisis  secara  cermat  sampai  tuntas.  Kasus  yang  dimaksud  bisa berupa tunggal atau jamak, misalnya berupa individu atau kelompok. Di sini perlu dilakukan analisis secara tajam terhadap berbagai faktor yang terkait dengan kasus tersebut sehingga akhirnya akan diperoleh kesimpulan yang akurat. 13 Penelitian ini memusatkan  diri  secara  intensif  pada  satu  obyek  tertentu  yang  mempelajarinya sebagai  suatu  kasus.  Data  studi  kasus  dapat  diperoleh  dari  semua  pihak  yang bersangkutan,  dengan  kata  lain  data  dalam  studi  ini  dikumpulkan  dari  berbagai sumber. 14 Sebagai  sebuah  studi  kasus  maka  data  yang  dikumpulkan  berasal  dari berbagai sumber dan hasil penelitian ini hanya berlaku pada kasus yang diselidiki. Lebih lanjut Arikunto mengemukakan bahwa metode studi kasus sebagai salah satu jenis  pendekatan  deskriptif,  adalah  penelitian  yang  dilakukan  secara  intensif, terperinci dan mendalam terhadap suatu organisme (individu), lembaga atau gejala tertentu dengan daerah atau subjek yang sempit.
Penulis  menggunakan  jenis  penelitian  kualitatif,  yaitu  penelitian  yang bermaksud  untuk  memahami  fenomena  tentang  apa  yang  dialami  oleh  subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistic, dan dengan  cara  deskripsi  dalam  bentuk  kata-kata  dan  bahasa,  pada  suatu  konteks khusus  yang  alamiah  dan  dengan  memanfaatkan  berbagai  metode  alamiah. 15 Penelitian  kualitatif  ini  dieksplorasi  dan  diperdalam  dari  fenomena  sosial  atau lingkungan sosial yang terdiri atas pelaku, kejadian, tempat dan waktu.
Jika dilihat dari segi tempat dilakukannya penelitian, penelitian ini termasuk dalam  penelitian  lapangan  yaitu  penelitian  yang  mempelajari  tentang  latar belakang,  proses  yang  berlngsung  sekarang,  interaksi  suatu  sosial,  individu
12 Lexy J Meleong, Metologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1989), 3.
13 sutedi, Penelitian Studi Kasus (Surabaya: Rineka Cipta, 2009), 61.
14 nawawi, Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: LKIS, 2003), 25.
15 Lexy  J  Moleong, Metodologi  Penelitian  Kualitatif ,  (Bandung,  PT  Remaja  Rosdakarya,  2012), hlm. 6.
kelompok, lembaga masyarakat dalam lingkungan tertentu. 16
Dalam  metode  ini  peneliti  berusaha  mengungkap  keunikan  yang  terdapat pada  individu,  kelompok,  masyarakat,  dan  organisasi  dalam  kehidupan  sehari- sehari  secara  menyeluruh,  rinci,  dalam  dan  dapat  dipertanggungjawabkan  secara ilmiah.  metode  ini  mengungkap  Kewajiban  Nafkah  Bagi  Suami  Yang  Terpidana (Studi Kasus Mantan Napi Lembaga Permasyarakatan Kelas II Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan).
Dalam metode penelitian kualitatif memilik beberapa langkah-langkah yang harus  dilakukan  sebelum  peneliti  benar-benar  memasuki  lapangan  yaitu:  peneliti dalam melaksanakan penelitian harus menggunakan tekik-teknik yang digunakan di lapangan, yaitu:
a) Observasi
Observasi adalah suatu metode pengumpulan data yang digunakan dengan jalan mengadakan pengamatan yang disertai dengan pencatatan-pencatan terhadap keadaan  atau  perilku  objek  sasaran  yang  dilakukan  secara  langsung  pada  lokasi yang menjadi objek penelitian. 17
Observasi  ini  dilakukan  untuk  memperoleh  data  deskripsi  kadaan  objek penelitian  yang  menunjang  penelitian  ini.  Teknik  pengumpulan  data  dengan observasi  digunakan  bila  penelitian  berkenaan  dengan  perilaku  manusia,  proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. 18
Dengan  demikian,  observasi  dalam  proses  pengumpulan  data,  peneliti  harus melakukan  pengamatan  sekaligus  pencatatan  terhadap  fenomena  yang  sedang digali  informasinya.  Dalam  penelitian  ini,  metode  observasi  digunakan  untuk mengumpulkan  data-data  yang  berkaitan  dengan  Kewajiban  Nafkah  Bagi  Suami Yang Terpidana yang diterapkan pada masyarakat Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan.
b) Wawancara Mendalam (Indept Interiew)
Wawancara  adalah  bentuk  komunikasi  antara  dua  orang,  melibatkan seseorang  yang  ingin  memperoleh  informasi  dari  seorang  lainnya  dengan
16 Djunaidi Ghony and Fauzan Almansyur, Metodologi Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), 25.
17 Abdurahman Fatoni …, hlm.104.
18 Sugiyono, Metode penelitian bisnis (Alfabeta, 1999), hlm,139.
mengajukan  pertanyaan-pertanyaan,  berdasarkan  tujuan  tertentu. 19 Metode  ini digunakan untuk memperoleh data secara lisan dari masyarakat Kota Banjarmasin.
c) Dokumentasi
Dokumen  yang  dapat  digunakan  sebagai  sumber  diantaranya  foto  yang dibantu dengan alat kamera, laporan penelitian, buku-buku yang berkaitan dengan penelitian, serta data data tertulis penunjang lainnya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan  metode  dokumentasi  yaitu  untuk  mendokumentasikan  tentang seputar pemberian nafkah suami yang sedang dipenjara.

## C. Hasil dan Pembahasan
a) Pengertian Nafkah
Nafkah menurut bahasa (Etimologi) berasal dari bahas Arab yaitu dari kata Infaq , yang  berarti  membelanjakan.  Sedangkan  menurut  para  ulama  fiqh,  nafkah mengandung beberapa pengertian, antara lain:
(a) Syaeikh  Ibrahim  Bajuri,  menyebutkan  bahwa  kata nafkah diambil  dari  kata infaq, yang  berarti  “Mengeluarkan”.  Dan  menurutnya  kata nafkah ini tidakdigunakan kecuali untuk kebaikan. 20
(b) Menurut  Abur  Rahman  al-Jaziri,  “ nafkah secara  kebahasaan  adalah mengeluarkan  dan  membayarkan.  Seperti  perkataan “saya  menafkahkan ternak” apabila  ternak  itu  telah  keluar  dari  pemiliknya  dengan  menjual  atau merusaknya. Maka apabila ia katakan, “saya menafkahkan benda ini, niscaya habis terjual”. 21
(c) Wahbah  al-zuhaili,  menjelaskan  bahwa  “nafkah”  menurut  istilah  dalam ungkapan para fuqaha’, adalah belanja (biaya hidup) yaitu makanan saja. 22
Sedangkan  menurut  istilah,  para  ulama’  tidak  berbeda  pendapat  dalam memberi definisi akan tetapi yang berbeda dalam redaksinya. Sebagaimana yang dikemukakan  oleh  Muhammad  bin  Ismail  al-Kahlani  :  “ Nafkah  itu  merupakan sesuatu yang diberikan oleh manusia dalam hal apa yang dibutuhkannya sendiri
19 Deddy Mulyana, Metodologi penelitian kualitatif paradigma baru ilmu komunikasi dan ilmu sosial lainnya (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), hlm,180.
20 Syaikh Ibrahim Bajuri, Hasyiah Al-Bajuri , cet. 1 (Semarang: Toha Putra, n.d.), hlm,185.
21 Abur Rahman al-Jaziri, Kitab Al-Fiqh ‘Ala Madhzah al-Arba’Ah , Cet. 2, vol. Juz. IV (Mesir: Maktabah at-Tijariati kubra, 2015), 553.
22 Wahbah al-zuhaili, “Al-Fiqh al-Islam Wa Adilatuhu,” cet. 2, vol. jilid 7 (Damsik: Dâr al-Fikr, 2015), 785.
atau yang dibutuhkan oleh orang lain, yang berupa makanan, minuman, dan selain keduanya”. 23
Dari beberapa pendapat  diatas maka dapat  disimpulkan bahwa nafkah itu adalah sesuatu yang dibelanjakan oleh seseorang untuk dirinya sendiri atau untuk orang  lain  yang  berhak  menerimanya,  baik  berupa  makanan,  minuman,  pakaian, perumahan  dan  lain  sebagainya.  Semua  kebutuhan  tersebut,  berlaku  menurut keadaan.
b) Kewajiban Memberi Nafkah Istri
Yang dimaksud nafkah adalah apa yang diberikan suami pada istri dan anak- anaknya berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, dan sejenisnya. Adapun dasar hukum  kewajiban  menafkahi  istri  ini  ditetapkan  dengan  dasar  hukum  al-Qur’an, Sunnah. Ijma’ dan pertimbangan logika. Dasar dari al-Qur’an yaitu :
ُلْوامْلٱ ىالاعاو ۚ اةاعااضَّرلٱ َّمِتُي ناأ ادااراأ ْنامِل ۖ ِْينالِمااك ِْينالْواح َّنُهادٰالْواأ انْعِضْرُ ي ُتٰادِلٰاوْلٱاو َّنُُتُاوْسِكاو َّنُهُ قْزِر ۥُهال ِدو
الَ ۚ  ِفوُرْعامْلٱِب
ِرااوْلٱ ىالاعاو ۚ ۦِهِدالاوِب ۥُهَّل ٌدوُلْوام  الَاو ااهِدالاوِب ٌۢ ٌةادِلٰاو َّرٓااضُت  الَ ۚ ااهاعْسُو  َّلَِإ ٌسْفا ن ُفَّلاكُت
ِث اأ ُّْتُداراأ ْنِإاو ۗ اامِهْيالاع احاانُج  الَاف ٍرُوااشاتاو اامُهْ نِ م  ٍضاارا ت ناع  ًلَااصِف اادااراأ ْنِإاف ۗ اكِلٰاذ ُلْثِم ن ۟آوُعِضْاتَْسات
اأ ۟آوُمالْعٱاو اَّللَّٱ ۟اوُقَّ تٱاو ۗ ِفوُرْعامْلٱِب مُتْ يا تااء ٓاَّم مُتْمَّلاس ااذِإ ْمُكْيالاع احاانُج  الَاف ْمُكادٰالْواأ ٌيِْصاب انوُلامْعا ت ااِبِ اَّللَّٱ َّن Artinya  : “Dan  ibu-ibu  hendaklah  menyusui  anak-anaknya  selama  dua tahun  penuh,  bagi  yang  ingin  menyusui  secara  sempurna.  Dan  kewajiban  ayah menanggung  nafkah  dan  pakaian  mereka.  Seseorang  tidak  dibebani  lebih  dari kesanggupannya.  Janganlah  seorang  ibu  menderita  karena  anaknya  dan  jangan pula  seorang  ayah  (menderita)  karena  anaknya.  Ahli  waris  pun  (berkewajiban) seperti  itu  pula.  Apabila  keduanya  ingin  menyapih  dengan  persetujuan  dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah  bahwa  Allah  Maha  Melihat  apa  yang  kamu  kerjakan.” 24 (Q.S  Al- Baqarah:233)
Dasar hukum dari sunnah : هيلع نادحا ةجوز قح ام الله لوسر يَ تلق لاق ييْشقلا ةيراعم نع تمعط اذا اهمعطت نا لاق تيبلا فِ لَإ رجتُلَو حبقتلَو هجولا برضتلَو تبسك وا تبستكا اذا اهوسكتو
Artinya : “Dari Mu’awiyah al Qusyairi Radhiyallahu „anhu, dia berkata: Aku bertanya: “Wahai Rasulullah, apakah hak istri salah seorang dari kami yang menjadi  kewajiban  suaminya?”  Beliau  menjawab,”Engkau  memberi  makan
23 Muhammad ibn Isma`il San`ani, Muhammad Isnani, and Ahmad ibn Ali Ibn Hajar al-Asqalani, Subulus salam: syarah Bulughul maram (Jakarta: Darus Sunnah, 2007), hlm,335.
24 Departemen Agama RI,” al-Qur’an dan Terjemah ”, (Bandung: CV Jumanatul ‘Ali-Art,2005)
kepadanya, jika engkau makan. Engkau memberi pakaian kepadanya, jika engkau berpakaian. Janganlah engkau pukul wajahnya, janganlah engkau memburukkannya,  dan  janganlah  engkau  meninggalkannya  kecuali  di  dalam rumah” .  (HR  Abu  Dawud,  no.  2142;  Ibnu  Majah,  no.  1850;  Syaikh  al  Albani mengatakan: “Hasan shahih”)
Mengenai ijma’ ulama dalam masalah ini, para Ulama sepakat suami wajib memberi  nafkah  istri,  jika  suami  telah  berusia  baligh.  Kecuali  untuk  istri  yang Nusyuz (membangkang). 25 Sedangkan dalil rasionalnya bisa dikemukakan sebagai berikut,  jika  harus  tunduk  dan  setia  seutuhnya  pada  seorang  laki-laki  yaitu suaminya,  dalam  hal  ini  tentu  ia  tidak  bisa  bekerja  dan  beraktivitas  yang menghasilkan  keuntungan  materi  karena  harus  berkosentrasi  melaksanakan kewajiban terhadap suaminya, maka menjadi sebuah kewajaran bahkan keharusan jika suami menafkahi istrinya.
Adapun  nafkah  yang  dimaksud  dalam  surat  ath-Thalaq  ayat  7  dan  al- Baqarah ayat: 233 ini adalah semua yang telah diketahui  oleh kebanyakan orang dalam  sebuah  masyarakat  dan  yang  telah  mereka  jadikan  adat  dan  terjadi  secara berulang-ulang.
Jika  seseorang  telah  terikat  hubungan  pernikahan  dengan  seorang  wanita yang  pada  dasarnya  layak  untuk  dicampuri  meski  belum  mencapai  usia  baligh, wanita itu tidak menolak bila suami masuk ketempatnya, atau keluarga wanita itu membiarkan  suaminya  berduaan  dengannya,  dan  istri  tidak  menolak  pula  untuk masuk  ketempat  suaminya,  maka  dalam  kondisi  demikian  wajib  bagi  suami memberi nafkah kepada istrinya sebagaimana wajibnya nafkah istri atas suami bila keduanya telah bercampur, karena suami telah membatasi ruang gerak wanita itu. Demikian pula apabila seorang seorang laki-laki yang masih kecil menikah dengan wanita dewasa, maka laki-laki ini harus memberi nafkah kepada istrinya, karena ia telah membatasi ruang gerak istri.
Apabila istri menolak untuk masuk ketempat suaminya lalu suaminya pergi meninggalkannya, maka tidak ada kewajiban bagi suami memberi nafkah kepada istrinya  hingga  ia  kembali  dan  istri  sudah  bersedia  untuk  bertemu  dengannya, meskipun  kepergiannya  berlangsung  dalam  jangka  waktu  yang  cukup  lama. Kecuali apabila banyak keluarga istri mengirim berita kepada si suami agar datang
25 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, terjemah. Nor Hasanuddin dkk, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), Cet. Ke-2, hlm.80
dan  dipersilahkan  masuk  untuk  menemui  istrinya,  maka  dalam  hal  ini  suami dibebani  kewajiban  nafkah  sejak  kabar  itu  sampai  kepadanya,  atau  sejak  si  istri berjalan menuju ketempat suaminya. 26
Oleh karena hak istri atas suami adalah mendapatkan nafkah dan hak suami atas  istri  adalah  mendapatkan  pemenuhan  kebutuhan  seksual,  dimana  masing- masing  dari  keduanya  memiliki  hak  dan  kewajiban,  maka  terdapat  kemungkinan suami  tidak  dapat  menahan  istrinya  untuk  melayani  kebutuhan  seksualnya, menghalangi istri untuk dijamin oleh laki-laki lain, dan mencegahnya pergi kemana ia sukai di negeri itu disaat suami tidak memiliki apa yang dapat diberikan sebagai nafkah atas istrinya. Ada pula kemungkinan apabila suami tidak mampu menafkahi istrinya, maka istri diberi hak memilih antara tetap bersama suaminya atau berpisah. Jika  istri  memilih  berpisah,  maka  ini  adalah  perpisahan  yang  tidak  melalui  jalur thalak. 27
Apabila  seorang  tidak  mampu  memberi  nafkah  kepada  istrinya,  maka  ia diberi tenggangan waktu selama tiga hari, kemudian istri diberi kebebasan untuk memilih antara tetap bersama suami atau berpisah. Jika istri memilih untuk tetap bersama suaminya, maka hal itu boleh baginya. Kemudian apabila ia tidak mampu dan menuntut untuk berpisah akibat tidak mendapatkan nafkah, maka ia kembali diberi  tenggang  waktu  selama  tiga  hari  dan  setelah  itu  ia  boleh  berpisah  dengan suaminya,  karena  keputusannya  memilih  untuk  tetap  tinggal  bersama  suaminya merupakan pemberian maaf darinya atas apa yang telah lalu dan ini dibenarkan. Pertama  kali  yang  diwajibkan  kepada  manusia  untuk  memberi  adalah  memberi nafkah  kepada  istrinya.  Maka,  diwajibkan  kepada  suami  untuk  memberi  nafkah istrinya  baik  berupa  makanan,  pakaian,  tempat  tinggal  atau  hal-hal  yang mengandung maslahat lainnya.
Allah SWT berfirman :
اِبِ انْصَّبااتَاي ُتٰاقَّلاطُمْلٱاو
َّنِمْؤُ ي َّنُك نِإ َّنِهِمااحْراأ ِٓفِ َُّللَّٱ اقالاخ اام انْمُتْكاي ناأ َّنُالَ ُّلِايَ  الَاو ۚ ٍءٓوُرُ ق اةاثٰالا ث َّنِهِسُفن َّنُالَاو ۚ اًحٰالْصِإ ۟آوُدااراأ ْنِإ  اكِلٰاذ  ِفِ َّنِهِ دارِب ُّقاحاأ َّنُهُ تالوُعُ باو ۚ ِرِخااءْلٱ ِمْوا يْلٱاو َِّللَّٱِب ْثِم
َّنِهْيالاع ىِذَّلٱ ُل
ٌميِكاح ٌزيِزاع َُّللَّٱاو ۗ ٌةاجاراد َّنِهْيالاع  ِلااجِ رلِلاو ۚ  ِفوُرْعامْلٱِب
Artinya  : “Dan  para  istri  yang  diceraikan  (wajib)  menahan  diri  mereka
26 Ibid. hlm.432.
27 Ibid
(menunggu) tiga kali qurū’. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang Diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu,  jika  mereka  menghendaki  perbaikan.  Dan  mereka  (para  perempuan) mempunyai  hak seimbang dengan kewajibannya  menurut cara yang patut.Tetapi para  suami  mempunyai  kelebihan  di  atas  mereka.  Allah  Maha  Perkasa,  Maha Bijaksana.” 28 (Q.S al-Baqarah:228)
Yang  dimaksud  dalam  hal  ini  adalah  semua  yang  telah  diketahui  oleh kebanyakan orang dalam sebuah  masyarakat  dan yang telah mereka jadikan adat dan  terjadi  secara  berulang-ulang 29 . Jika  suami  bakhil,  tidak  memberikan  nafkah yang secukupnya kepada istrinya atau tidak memberikan nafkah tanpa alasan-alasan yang dibenarkan syara’, istri berhak menuntut jumlah nafkah tertentu baginya untuk keperluan  makan,  pakaian  dan  tempat  tinggal,  hakim  boleh  memutuskan  berapa jumlah nafkah yang berhak diterima istri serta mengharuskan kepada suami untuk membayarnya jika tuduhan-tuduhan yang dilontarkan istri kepadanya itu ternyata benar.
c) Syarat - Syarat Menerima Nafkah
Syarat – syarat perempuan yang berhak menerima nafkah dari suami 30 :
(a) Ikatan perkawinan yang sah.
(b) Menyerahkan dirinya kepada suaminya.
(c) Suaminya dapat menikmati dirinya.
(d) Tidak menolak apabila diajak pindah ketempat yang dikehendaki suaminya.
(e) Kedua – duanya dapat saling menikmati.
Jika salah satu  dari syarat-syarat ini tidak terpenuhi,  ia tidak wajib diberi nafkah.  Jika  ikatan  perkawinannya  tidak  sah,  bahkan  batal,  suami  istri  tersebut wajib bercerai untuk mencegah timbulnya bencana yang tidak dikehendaki. 31

## d) Analisis Pemberian Nafkah Suami yang dipenjara
Agama mewajibkan suami memberi nafkah kepada istrinya. Dengan adanya ikatan perkawinan yang sah, seorang istri menjadi terikat hanya kepada suaminya dan  menjadi  hak  miliknya  karena  suami  berhak  menikmatinya  selama-lamanya.
28 Departemen Agama RI,” al-Qur’an dan Terjemah ”, (Bandung:CV Jumanatul ‘Ali-Art, 2005)
29 Saleh  al-Fauzan, Fiqih  Sehari-hari ,  terjemah  Budiman  Musthafa  dkk,  (Jakarta:  Gema  Insani, 2005) hlm.757.
30 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah , terjemah Nor Hasanuddin dkk, (Jakarta:Pena Pundi Aksara,2007) cet.ke 2, hal.57
31 Ibid.
Istri wajib taat kepada suaminya, menetap dirumahnya, mengatur rumah tangganya, memilihara  dan  mendidik  anakanaknya.  Sebaliknya,  suami  berkewajiban memenuhi kebutuhannya dan memberi nafkah kepadanya selama ikatan suami istri masih berlangsung dan istri tidak durhaka atau karena ada hal-hal lain sehingga istri tidak berhak diberi nafkah. Hal ini berdasarkan kepada kaidah umum, setiap orang yang  menahan  hak  orang  lain  atau  kemanfaatannya,  ia  bertanggung  jawab memberinya nafkah. 32
Berdasarkan  paparan  hasil  wawancara  terbatas  dengan  7  orang  informan yang sudah penulis paparkan pada sub-bahasan sebelumnya, penulis menganalisis bahwa  dari  7  orang  informan  yang  memberikan  keterangan,  mereka  masih memberikan  dan  melaksanakan  kewajibannya  sebagai  seoang  suami,  dengan berbagai macam cara yang mereka lakukan, tergantung pada kemampuan dan latar belakang masing-masing keluarga narapida.

## 1) Pemenuhan Nafkah Dengan Cara Memberikan Wewenang Kepada Istri Untuk Mengelola Bisnis dan Harta
Pertama,  pemenuhan  nafkah  dengan  cara  memberikan  wewenang  kepada istri untuk mengelola bisnis dan harta. Dari hasil wawancara yang penulis lakukan, sedikitnya ada 3 orang informan yang menjelaskan bahwa cara nafkah yang mereka lakukan adalah dengan memberikan wewenang kepada istri untuk mengelola bisnis dan harta yang ditinggalkan, hal ini adalah sebuah cara yang dilakukan oleh para narapidana yang memiliki bisnis atau harta yang mereka tinggalkan sebelumnya, meskipun  secara  lahir  nafkah  suami  tidak  bisa  dijalankan  dikarenakan  hukuman yang diterimanya, suami yang berstatus sebagai narapidana masih bisa memberikan nafkah zahir kepada anak-anak mereka dan istri mereka dengan cara demikian.

## 2) Pemenuhan  Nafkah  Dengan  Cara  Meminta  Bantuan  Kepada Keluarga
Pemenuhan  nafkah  dengan  cara  meminta  bantuan  kepada  keluarga.  Dari hasil wawancara terbatas yang penulis lakukan ada salah satu orang informan yang menjelaskan cara mereka memenuhi kewajiban mereka untuk memberikan nafkah kepada  anak-anak  dan  istri  mereka  yang  mereka  tinggalkan  karena  menjadi
32 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, terjemah. Nor Hasanuddin dkk, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), Cet. Ke-2, hlm. 56.
narapidana dengan membebankan kepada keluarga, yakni  orang tua suami untuk melanjutkan  tanggungan  yang  sebelumnya  dibebankan  kepada  suami,  ini  adalah salah satu cara suami yang terpidana untuk tetap dapat memberikan nafkah kepada anak-anak dan istri mereka, meskipun tidak secara langsung akan tetapi hal tersebut membuat anak-anak dan istri tetap merasakan tanggung jawab seorang suami dari keluarga suami yang terpidana.

## 3) Pemenuhan  Nafkah  Dengan  Cara  Menjual  Harta  Yang  Dimiliki Suami
Pemenuhan  nafkah  dengan  cara  menjual  harta  yang  dimiliki  suami.  Dari hasil  wawancara  terbatas  yang  penulis  lakukan,  dari  7  informan  ada  salah  satu informan  yang  menjelaskan  bahwa  cara  ia  dalam  memberikan  nafkah  adalah dengan menjual harta dan investasi yang ia miliki. Ia memberikan wewenang dan kebebasan kepada istrinya untuk menjual ataupun mengelola harta yang ia miliki, dengan cara yang ia lakukan ia masih bisa memberikan nafkah kepada anak-anak dan istrinya.
Berdasarkan  paparan  di  atas,  dalam  Islam  sendiri  memperbolehkan  istri untuk  mengambil  sebagian  harta  suaminya.Istri  berhak  mengambil  sebagian  dari harta  suaminya  dengan  cara  baik-baik  guna  mencukupi  keperluannya  sekalipun tidak setahu suaminya, karena dalam keadaan seperti ini, suami telah mengabaikan kewajiban yang sebenarnya menjadi hak istrinya. Seseorang yang mempunyai hak boleh  mengambil  haknya  sendiri  jika  ia  dapat  melakukannya.  Alasannya  ialah riwayat  Ahmad,  Bukhari,  Muslim,  Abu  Daun  dan  Nasa’i  dari  Aisyah, “sesungguhnya,  Hindun  berkata,  “ Wahai  Rasulullah,  sesungguhnya  Abu  Sufyan seseorang laki-laki yang kikir. Dia tidak memberikan kepadaku apa yang menjadi keperluanku  dan  anakku  dalam  kehidupan  sehari-hari  kecuali  aku  menghambil sebahagian  dari  hartanya  tanpa  sepegetahuannya.” Rasulullah  menjawab, “Ambillah apa yang mencukupi keperluan kamu dan anak kamu dengan cara yang baik.” 33
Hadits  ini menunjukkan  bahwa jumlah nafkah diukur menurut  kebutuhan istri  dengan  ukuran  yang  makruf,  yaitu  ukuran  yang  standar  bagi  setiap  orang
33 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah , terjemah Nor Hasanuddin dkk, (Jakarta:Pena Pundi Aksara, 2007) cet.ke 2 hlm.60
disamping memperhatikan kebiasaan yang berlaku pada kelaurga istri. karena itu, jumlah nafkah berbeda menurut zaman, tempat, dan keadaan individunya.
Semua yang disebutkan diatas hanya diperuntukkan bagi seorang istri yang masih  ada  dalam  tanggung  jawabnya.  Sedangkan,  bagi  seorang  istri  yang  sudah diceraikan  suaminya  dan  masih  dalam  masa  iddah  dari  talak  yang  bisa  rujuk kembali, maka suami tetap wajib memberikannya nafkah selama dalam masa iddah, sebagaimana kedudukan seorang istri yang sah. Karena, bagaimanapun statusnya ia tetap sebagai istri. 34
4) Pemenuhan Nafkah Dengan Cara Bekerja Dalam LAPAS
Pemenuhan  nafkah  dengan  cara  bekerja  dalam  LAPAS.  Dari  hasil wawancara  yang  penulis  lakukan,  sedikitnya  ada  2  orang  yang  memberikan informasi  kepada  penulis  bahwa  cara  mereka  dalam  menafkahi  anak-anak  dan istrinya adalah dengan cara bekerja di dalam LAPAS.  Pekerjaan tersebut  mereka dapatkan  dengan  cara  mengikuti  pelatihan  yang  disediakan  di  dalam  LAPAS kemudian  mereka  gunakan  untuk  menyambung  hidup  dan  memberikan  nafkah kepada  anak-anak  dan  istri  mereka.  Selain  itu  mereka  juga  melakukan  berbagai pekerjaan  di  LAPAS  seperti  mencuci,  membawakan  makanan,  serta  menjahit pakaian. Dengan uang yang mereka dapatkan, mereka tetap mampu memberikan nafkah kepada anak-anak dan istri mereka.
Dari penjelasan 7 informan di atas, hal yang penulis dapat analisis adalah usaha  yang  mereka  lakukan  ketika  berstatus  sebagai  narapidana  tetap  berusaha untuk  memberikan  nafkah  kepada  anak-anak  dan  istri  mereka  sebagai  bentuk pelaksanaan kewajiban yang harus mereka jalankan.
Cara-cara yang mereka lakukan sangat beragam, dari paparan mereka ada 4 (empat)  cara  yang  bisa  penulis  klasifikasikan,  pertama  adalah  dengan  cara memberikan  wewenang  kepada  istri  untuk  mengelola  bisnis  atau  usaha  yang sebelumnya dikelola mereka. Kedua, dengan cara membebankan kepada orang tua dengan catatan membantu orang tua suami dalam menjalankan usaha yang mereka miliki. Ketiga, dengan cara menjual harta atau investasi yang suami miliki, dengan ini anak-anak dan istri bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari dan suami pun masih
34 Imam Syafi’I, “Ringkasan Kitab al-Umm” , jilid 3-6, terjemah Muhammad Yasir (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007) cet.ke 3 hlm.431.
bisa  menjalankan  kewajibannya  dalam  memberikan  nafkah  kepada  anak-anak dengan istrinya. Keempat, dengan cara bekerja di dalam LAPAS. Cara pemberian nafkah dengan cara bekerja di dalam LAPAS ini adalah sebuah cara yang dijalankan oleh para narapidana untuk melanjutkan nafkah mereka kepada anak-anak dan istri mereka.
e) Analisis Kewajiban Nafkah Suami yang Dipenjara dalam Hukum Islam
Dalam hal ini, peneliti akan menjadikan landasan teori sebagai pisau analisa dalam  menganalisa  pandangan  hukum  Islam  yang  disarikan  kepada  Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pelaksana Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) terhadap  kewajiban  nafkah  oleh  suami  yang  berstatus  narapidana,  apakah  dapat dipandang  sebagai  kewajiban  mutlak,  kewajiban  diqiyaskan  pada  hutang  yang harus dispensasi oleh Islam atau mungkin kewajiban nafkah tersebut gugur, yang akan peneliti analisis berdasarkan kategori pengelompokan yang telah di ulas pada uraian sebelumnya, yakni sebagai berikut:

## 1) Kewajiban Nafkah Tetap
Keadaan  seorang  suami  yang  masih  memiliki  potensi  serta  upaya  yang dilakukan  olehnya  untuk  memenuhi  kewajiban  nafkahnya  kepada  istri  meskipun sedang menjalani masa pidana masih dapat dibebankan kwajiban nafkah padanya. Sebagaimana yang dilakukan oleh para Informan pada pengelompokan pelaksanaan kewajiban nafkah oleh suami yang berstatus narapidana terlaksana, para Informan mampu  mencukupi  segala  bentuk  kebutuhan  istri  sebagaimana  mestinya,  baik ketika  sebelum  suami  menjalani  masa  pidana  maupun  sedang  menjalani  masa pidana, dengan adanya usaha yang tetap bergerak dan menghasilkan serta adanya pelimpahan  wewenang  terhadap  pengelolaan  usaha  serta  aset-aset  yang  ada.  Hal tersebut jika ditinjau dalam Islam maka bersesuaian dengan keterangan pada Q.S al-Baqarah ayat 233:
هال ِدْوُلْوامْلا ىالاعاو ۞ ٗ َّنُهُ قْزِر َّنُُتُاوْسِكاو ِۗفْوُرْعامْلِبِ “ Kewajiban  suami  untuk  menanggung  biaya  hidup  dan  pakaian  secara patut .” (QS. al-Baqarah: 233)
Menurut  Sayyid  Sabiq,  bahwa  yang  dimaksud  dengan  nafkah  adalah memenuhi kebutuhan makan tempat tinggal (dan kalau ia seorang yang kaya maka
pembantu  rumah  tangga  dan  pengobatan  istri  juga  termasuk  nafkah).  Hal  ini dikarenakan  seroang  perempuan  yang  menjadi  istri  bagi  seorang  suami mempergunakan  segala  waktunya  untuk  kepentingan  suaminya  dan  kepentingan rumah tangganya. Pendapat ini juga diperkokoh oleh Qs. an-Nisa’ ayat 34 bahwa laki-laki merupakan pimpinan bagi perempuan berikut:
ِِلَااوْماا ْنِم اْوُقافْ ناا ٓااِبَِّو ٍضْعا ب ىٰلاع ْمُهاضْعا ب ُٰ للَّا الَّضاف ااِبِ ِء ۤا اسِ نلا ىالاع انْوُماَّوا ق ُلااجِ رلاا ٌتٰتِنٰق ُتٰحِلٰ صلااف ۗ ْم ُجْهااو َّنُهْوُظِعاف َّنُهازْوُشُن انْوُ فاااتَ ِْتِٰ لااوۗ ُٰ للَّا اظِفاح ااِبِ  ِبْياغْلِ ل ٌتٰظِفٰح
ْنِااف ۚ َّنُهْوُ بِرْضااو ِعِجااضامْلا  ِفِ َّنُهْوُر
اًْيِْباك اًّيِلاع انااك اٰ للَّا َّنِاۗ  ًلَْيِباس َّنِهْيالاع اْوُغْ با ت  الَاف ْمُكانْعاطاا
Artinya:  “ Kaum  laki-laki  itu  adalah  pemimpin  bagi  kaum  wanita,  oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.  sebab  itu  maka  wanita  yang  saleh,  ialah  yang  taat  kepada  Allah  lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah Telah memelihara (mereka).  wanita-wanita  yang  kamu  khawatirkan  nusyuznya,  maka  nasehatilah mereka  dan  pisahkanlah  mereka  di  tempat  tidur  mereka,  dan  pukullah  mereka. Kemudian  jika  mereka  mentaatimu,  maka  janganlah  kamu  mencari-cari  jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah maha tinggi lagi maha besar ”. (Qs. An-Nisa: 34).
Maka  laki-laki  dengan  kemampuan  dan  karakteristiknya  yang  tegas  dan mengedepankan  logika,  harus  menjadi  pemimpin  sesuai  dengan  fitrah  lelaki  itu sendiri, dibandingkan dengan perempuan yang mengedepankan perasaan dan lemah lembut.
Sebagaimana  telah  termaktub  pula  di  dalam  Pasal  34  ayat  (1)  Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Pasal tersebut mengandung perintah kepada suami secara badaniah wajib melindungi istri dan memberi segala keperluan hidup secara lahiriah maupun batiniah, suami harus memenuhi kebutuhan istrinya. Senada dengan  hal  tersebut,  KHI  Pasal  80  ayat  4  dinyatakan  bahwa  sesuai  dengan penghasilannya suami menanggung: a) nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri; b) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak; serta c) biaya pendidikan bagi anak. Menurut penulis, pelaksanaan kewajiban nafkah  lahir  oleh  mereka  kategori  ini  bukanlah  suatu  alasan  untuk  diberikannya dispensasi  karena  masih  adanya  kesanggupan  yang  dilakukan  oleh  informan terhadap pemenuhan kebutuhan istri sehari-hari. Islam pun mengedepankan konsep
kesanggupan  yang  serupa,  sehingga  mereka  masih  memiliki  kewajiban  nafkah sebagaimana  mestinya  seorang  suami  berkewajiban  menafkahi  istrinya.  Maka ketika suami berada dalam situasi divonis pidana tahanan, status kewajiban nafkah mereka terbagi benjadi beberapa hal:

## 2) Kewajiban Nafkah Menjadi Hutang
Nafkah  adalah  kewajiban  suami  yang  harus  dipikulnya  terhadap  istrinya. Setiap  kewajiban  agama  itu  merupakan  beban  hukum,  sedangkan  prinsip pembebanan hukum  itu tergantung  kemampuan subyek hukum  (mukhalaf) untuk memikulnya, berdasarkan firman Allah dalam Qs. al-Baqarah ayat 286:
ْتاباساتْكا اام ااهْ يالاعاو ْتاباساك اام ااالَ ۗ ااهاعْسُو  َّلَِا اًسْفا ن ُٰ للَّا ُفِ لاكُي  الَ ۗ
Artinya: “ bahwa  Allah  tidak  akan  membebani  seseorang  kecuali  sekadar kemampuan yang ada padanya, ia mendapatkan hak atas apa yang diperbuatnya dan juga memikul akibat dari apa yang diperbuatnya itu ”
Berkaitan  dengan  hal  tersebut  penulis  beranggapan  dengan  status  suami yang berstatus sebagai narapidana yang tidak memiliki usaha semenjak menjalani masa  pemidanaan,  dan  pemenuhan  kebutuhan  sehari-hari  diambil  alih  oleh  istri dengan bekerja atau melalui pemberian kerabat dan keluarga dapat dikatakan tetap menjalankan  kewajibannya  sebagai  seorang  suami,  namun  dalam  kapasitas  yang kurang  maksimal,  dikarenakan  memang  minimnya  upaya  yang  dapat  dilakukan oleh suami terhadap pelaksanaan nafkah lahir.
Dalam  keadaan  seperti  ini  kalangan  ulama  dari  golongan  Syafi’iyah mengatakan  bahwa  istri  harus  bersabar  atau  meminta  fasakh  yang  nantinya  akan bermuara pada talak. Sebaliknya, kelompok Malikiyah mengatakan bahwa beban nafkah pindah pada sang istri bila dia mampu. Untuk menjawab persoalan ini, dapat dirunut  dari  pola  dasar  hubungan  suami-istri  dalam  membina  rumah  tangga,  al- Qur’an mengajarkan satu pola dasar yaitu mu’asyarah bil-ma’ruf (pergaulan atau hubungan  yang  baik).  Sebagaimana  pada  Pasal  80  ayat  (4)  dan  (5)  Kompilasi Hukum  Islam  (KHI)  yang  dapat  disimpulkan  bahwa  nafkah  keluarga/istri  bagi suami yang berstatus narapidana, terdapat 2 (dua) alternatif dalam pemenuhannya, pertama, dianggap sebagai hutang yang harus ditanggung oleh seorang suami atas hak-hak  istri  selama  suami  berstatus  narapidana.  Sebagaimana  hakikat  hutang, maka serta merta harus dibayarkan, namun pembebanan kewajiban nafkah suami
yang berstatus narapidana kedalam kategori hutang ini dapat dirunut oleh ayat 280 surat al-Baqarah yang menyatakan:
او
انْوُمالْعا ت ْمُتْ نُك ْنِا ْمُكَّل ٌْيْاخ اْوُ قَّداصات ْناااو ۗ ٍةاراسْيام  ٰلِٰا ٌةارِظانا ف ٍةارْسُع ْوُذ انااك ْنِا
“Dan  jika  (orang  yang  berhutang  itu)  dalam  kesukaran,  Maka  berilah  tangguh sampai dia berkelapangan dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu Mengetahui.”
Pada ayat di atas menjelaskan bahwa tentang penangguhan bayaran hutang oleh penghutang yang berada di dalam kesempitan. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Allah  SWT  memerintahkan  bersabar  dalam  menghadapi  orang  berhutang  yang berada  di  dalam  kesulitan  yang  tidak  mempunyai  sesuatu  untuk  membayar hutangnya.  Jelas  bahwa  al-Qur’an  menggariskan  prinsip  umum  dalam  amalan berhutang  yaitu  sekiranya  penghutang  menghadapi  kesulitan  dalam  pelunasan bayaran  hutangnya  kepada  piutang,  ia  perlu  diberikan  penangguhan  sehingga mampu  melunaskannya  semual.  Al-Qur’an  tidak  memperincikan  apakah  bentuk atau jenis kesulitan yang dihadapi oleh penghutang, rujukan kepada pandangan ahli tafsir pun mendapati bahwa ia hanya menyatakan dalam bentuk umum saja.
3) Kewajiban Nafkah Menjadi Gugur
Pelaksanaan kewaijban nafkah tidak terlaksana berdasarkan hasil penelitian karena  suami  yang  berstatus  narapidana  yang  mana  terkadang  terbatasnya kemampuan mereka dalam mencari nafkah dikarenakan segala gerak-gerik mereka terbatas selama menjalani masa pidana maka hal ini dapat dijawab dengan firman Allah SWT dalam surat at-Thalaq ayat 7:
هِتاعاس ْنِ م ٍةاعاس ْوُذ ْقِفْنُ يِل ٗ ۗۗ ْناماو ارِدُق ِهْيالاع هُقْزِر ٗ ْقِفْنُ يْلا ف ٓاَِّمِ ُهىٰتٰا ُٰ للَّا ۗ الَ ُفِ لاكُي ُٰ للَّا اًسْفا ن َّلَِا ٓاام ۗااهىٰتٰا ُلاعْجاياس ُٰ للَّا ادْعا ب ٍرْسُع اًرْسُّي ࣖ
Artinya  “ hendaklah  orang  yang  mampu  memberi  nafkah  menurut kemampuannya.  Dan  orang  yang  disempitkan  rezekinya  hendaklah  memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada  seseorang  melainkan  sekedar  apa  yang  Allah  berikan  kepadanya.  Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan .”
Maka  mereka  yang  memiliki  kemampuan,  kesempatan  dan  ruang  yang terbatas sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk bisa menafkahi keluarganya yang berada diluar penjara, namun ada juga yang masih bisa menjalankan bisnisnya yang masih berjalan diluar penjara, maka mereka masih mampu untuk menafkahi
keluarganya lewat usahanya yang ada diluar.
Maka  bisa  disimpulkan  dari  ayat  diatas,  bahwa  dalam  Al-quran  sendiri Allah tidak menentukan kadar dan batas nafkah yang harus diberikan dalam satu ukuran  tertentu,  melainkan  mengikuti  keadaan  dan  kemampuan  orang  tersebut, termasuk  para  narapidana  yang  dijatuhi  hukuman  penjara,  maka  mereka  diberi keringanan untuk memberikan nafkah sesuai kemampuan mereka atau tidak perlu memberikan nafkah sama sekali, ini termasuk dalam kaidah fiqih yang berbunyi:
اعاسَّتا ُرْماأ اقااض ااذِإ
”Kalau keadaan menyulikan, maka syariat memberi kelonggaran”
Dan  Allah  SWT  tidak  membebankan  umatnya  melainkan  sesuai  dengan kesanggupannya.  Begitu  juga  bagi  suami  yang  berstatus  narapidana  maka kewajiban  nafkahnya  menjadi  sangat  tergantung  dari  keadaan  kesanggupannya dalam mencukupi nafkah istri nya, dan tergantung dengan sikap sang istri nya untuk dapat menerima ridho dengan keadaan suaminya atau tidak. Apabila seorang suami yang berstatus narapidana tidak mampu untuk memberikan nafkah kepada istri nya maka  ia  diberi  tenggang  waktu  untuk  berfikir  yang  kemudian  istri  diberi kesempatan  untuk  memilih  antara  tetap  bersama  suami  atau  berpisah.  Menurut penulis, Sebagaimana pada Pasal 80 ayat (4) dan (5) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang  dapat  disimpulkan  bahwa  nafkah  keluarga/istri  bagi  suami  yang  berstatus narapidana,  terdapat  2  (dua)  alternatif  dalam  pemenuhannya,  pertama  kewajiban nafkah menjadi hutang dan kedua kewajiban nafkah gugur dikarenakan kehilangan kebebasan  dalam  bekerja  dan  karena  adanya  kerelaan  dari  istri  untuk  dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya.
Dan  memberi  Nafkah  kepada  istri  merupakan  kewajiban  yang  harus ditunaikan oleh suami ketika syarat-syarat yang telah disebutkan sebelumnya sudah terpenuhi, begitupun nafkah diwajibkan kepada suami bagi istri nya lantaran ada sebabnya  dan  terpenuhi  syarat-syaratnya  kemudian  suami  menolak  untuk menunaikannya  maka  nafkah  yang  menjadi  tanggungan  suami  menjadi  hutang baginya. 35

## D. Kesimpulan
35 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, terjemah. Nor Hasanuddin dkk, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), Cet. Ke-2, hlm. 59.
Tergantung dari keadaan terpidana apakah ia masih memiliki kemampuan untuk  menafkahi  keluarganya  lewat  usaha  lain  diluar  penjara,  maka  kewajiban nafkah  tetap  berjalan  dan  nafkah  yang  tidak  diberikan  akan  dianggap  hutang, sampai dia bebas. Dan jika usahanya tutup dan dia masih dipenjara atau sama sekali tidak  punya  usaha  dan  daya  sehingga  hanya  bisa  berdiam  dan  menunggu  maka gugur kewajiban menafkahi dan tinggal menunggu keputusan sang istri, apakah dia tetap ingin menunggu suaminya atau meminta faskh .

## DAFTAR PUSTAKA
Agama RI, Departemen. Al-Qur‟an Dan Terjemah . Bandung: CV Jumanatul Ali-Art, 2005.
———. Membina Keluarga Sakinah . 1st ed. Jakarta: Direktorat Urusan Agama Islam, n.d.
Ali, Mohammad Daud. Asas-asas hukum Islam: hukum Islam I : pengantar ilmu hukum dan tata hukum Islam di Indonesia . Jakarta: Rajawali Pers, 1991. Bajuri, Syaikh Ibrahim. Hasyiah Al-Bajuri . Cet. 1. Semarang: Toha Putra, n.d. Bungin, Burhan. Metodologi Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif Dan Kualitatif . Surabaya: Airlangga University Pressl, 2001.
Dahlan, Abdul Aziz. Ensiklopedi Hukum Islam / Editor,Abdul Aziz Dahlan...[et Al.] .
Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.
Fawzan, Salih ibn Fawzan ibn ’Abd Allah, and Abdul Hayyie Kattani. Fiqih sehari-hari . Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
Ghony, Djunaidi, and Fauzan Almansyur. Metodologi Penelitian Kualitatif . Yogyakarta:
Ar-Ruzz Media, 2013.
Gunawan. Metode Penelitian Kualitatif: Teori & Praktik. Bumi Aksara. Handayani, Yulmitra. “TIPOLOGI PELAKSANAAN KEWAJIBAN NAFKAH LAHIR SUAMI YANG BERSTATUS NARAPIDANA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Analisis Interpretasi Teori Qira’ah Mubadalah).” JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah) 19, no. 1 (June 29, 2020): 13–30. https://doi.org/10.31958/juris.v19i1.1882.
Idris, Imam Syafi’i Abu Abdullah Muhammad. Ringkasan kitab Al Umm . Jakarta:
Pustaka Azzam, 2012.
Jaziri, Abur Rahman al-. Kitab Al-Fiqh ‘Ala Madhzah al-Arba’Ah . Cet. 2. Vol. Juz. IV. Mesir: Maktabah at-Tijariati kubra, 2015.
Mardani. Hukum Islam Dalam Hukum Positif Indonesia . Cetakan ke-1. Depok: Rajawali Pers, 2018.
Meleong, Lexy J. Metologi Penelitian Kualitatif . Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1989.
Mohd Kalam. “Persepsi Istri Narapidana Terhadap Pemenuhan Nafkah Ditinjau Dari
Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh
Selatan) | Daud | El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga.” Accessed April 4, 2022. https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/article/view/7739.
Mulyana, Deddy. Metodologi penelitian kualitatif paradigma baru ilmu komunikasi dan ilmu sosial lainnya . Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010.
nawawi. Penelitian Kualitatif . Yogyakarta: LKIS, 2003. Sabiq, al-Sayyid, and Mujahidin Muhayan. Fiqih sunnah . Jakarta: Pena Pundi Aksara,
2000.
San`ani, Muhammad ibn Isma`il, Muhammad Isnani, and Ahmad ibn Ali Ibn Hajar al- Asqalani. Subulus salam: syarah Bulughul maram . Jakarta: Darus Sunnah, 2007. Sriwahyuni, Fifi. “Pemenuhan Nafkah Istri Dan Anak Oleh Suami Terpidana Di Desa Taro’an Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan | Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law,” September 7, 2020. http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/almanhaj/article/view/3735.
Sugiyono. Metode penelitian bisnis . Alfabeta, 1999. ———. Metode penelitian pendidikan: (pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R & D) . Bandung: Alfabeta, 2008.
sutedi. Penelitian Studi Kasus . Surabaya: Rineka Cipta, 2009. Tanzeh, Ahmad. Pengantar Penelitian . Surabaya: Elkaf, 2006.
zuhaili, Wahbah al-. “Al-Fiqh al-Islam Wa Adilatuhu.” Cet. 2. Vol. jilid 7. Damsik: Dâr al-Fikr, 2015.