-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪ ISSN:2086
-

## 1702

## PERANAN NOTARIS DALAM MEMBUAT AKTA AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BMT SYARIAH WANITA ISLAM

## Tyas Susilo Haryono, Fifiana Wisnaeni, Irma Cahyaningtyas
Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro E-mail : Tyaslanank35@gmail.com

## Abstract
Notary Public is a public official appointed by the Government who is authorized to make an authentic deed. Sharia contracts made notarially so that they can be called authentic deeds must comply with the provisions of the applicable laws and regulations, therefore the notary in formulating the form of sharia  contract  must  pay  attention  to  the  provisions  of  the  Notary  Position  Act  and  the  sharia principles  contained  in  the  contract.  One  form  of  sharia  contract  that  is  widely  used  in  BMT cooperatives is murabaha contract. The purpose of writing this article is to find out and analyze the murabahah contract and the role of the notary in making the murabahah financing deed in the BMT Cooperative. The method used in this article is empirical juridical method, descriptive specifications with primary and secondary data and analyzed qualitatively. This article produces: (1) Murabahah Financing  Agreement  is  an  agreement  in  accordance  with  sharia  principles  regarding  the  sale  and purchase of goods with an exchange instrument accompanied by specified additions and (2) Notary is a public official who has the authority to make an authentic deed, see the authority and role of the Notary  public.  very  important  mentioned  above,  the  Notary  must  have  extensive  knowledge  or insight, one of them is about the technique of making a deed that will be made later. It is important for a Notary to understand the principles of sharia, the principles whose activities are based on Islamic law.

## Keywords : murabahah financing agreement; notary public

## Abstrak
Notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh Pemerintah yang berwenang untuk membuat akta otentik.  Akad  syariah  yang  dibuat  secara  notariil  agar  dapat  disebut  sebagai  akta  otentik  harus memenuhi  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  maka  dari  itu  notaris  dalam memformulasikan bentuk akta akad syariah wajib memperhatikan ketentuan Undang-undang Jabatan Notaris dan prinsip-prinsip syariah yang terkandung dalam akad. Salah satu bentuk akad syariah yang banyak digunakan pada koperasi BMT yaitu akad murabahah. Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis akad murabahah dan peranan Notaris dalam membuat akta akad pembiayaan murabahah di Koperasi BMT. Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah metode yuridis  empiris,  spesifikasi  deskriptif  dengan  data  primer  dan  sekunder  serta  dianalisis  secara kualitatif. Artikel ini menghasilkan: (1) akad Pembiayaan Murabahah adalah perikatan yang sesuai dengan  prinsip  syariah  mengenai  jual  beli  barang  dengan  alat  tukar  disertai  tambahan  yang  telah ditentukan  dan  (2)  Notaris  merupakan  pejabat  umum  yang  memiliki  kewenangan  membuat  akta otentik, melihat kewenangan dan peranan Notaris yang sangat penting tersebut di atas maka Notaris harus memiliki pengetahuan atau wawasan yang luas, salah satunya mengenai teknik pembuatan akta yang  akan  dibuat  nantinya.  Penting  bagi  seorang  Notaris  untuk  memahami  prinsip  syariah,  yaitu prinsip-prinsip yang seluruh aktivitasnya bersumber pada hukum Islam.

## Kata kunci : akad pembiayaan murabahah; notaris
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
-
1702

## A. Pendahuluan
Notaris  adalah  pejabat  umum  yang  diangkat  oleh  Pemerintah  yang  berwenang  untuk membuat  akta-akta  otentik  dan  kewenangan  lainnya  sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang- undang  Jabatan  Notaris.(Undang-undang  Tentang  Jabatan  Notaris,  2014).  Sehingga  Notaris memiliki  peranan  yang  sangat  penting  dalam  usaha  menciptakan  kepastian  hukum  dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Kepastian dan perlindungan hukum itu terwujud dalam sebuah akta otentik  yang dibuat oleh Notaris sebagai alat bukti yang sempurna di Pengadilan. Dikatakan  sebagai  alat  bukti  yang  sempurna  karena  akta  otentik  mengandung  tiga  kekuatan pembuktian,  yaitu  pembuktian  formal (formele  bewijskracht) ,  kekuatan  pembuktian  lahiriah (uitwendige  bewijsracht) dan  kekuatan  pembuktian  material  ( materiele  bewijskracht )  (Adjie, Habib & Hafidh, 2011).
Jasa Notaris sebagai pejabat umum yang memiliki wewenang dalam membuat akta otentik sangat dibutuhkan di dalam lembaga keuangan baik itu Bank maupun Lembaga Keuangan Bukan Bank, salah satunya dalam pembuatan perjanjian (akad) kredit atau pembiayaan sebagai dasar hubungan hukum antara lembaga keuangan dengan masyarakat yang menggunakan jasa lembaga keuangan.
Dalam kategori Bank Indonesia, Lembaga Keuangan Masyarakat (LKM), dibagi menjadi dua yaitu LKM bank dan non bank. LKM yang berwujud bank antara lain BRI Unit Desa, BPR dan Badan Kredit Desa (BKD). Sementara yang berwujud non bank antara lain Koperasi Simpan Pinjam  (KSP),  Lembaga  Dana  Kredit  Pedesaan, Baitul  Maal  Wat  Tamwil  (BMT ),  Lembaga Swadaya  Masyarakat  (LSM),  Arisan,  Pola  Pembiayaan  Grameen,  pola  pembiayaan  ASA, Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), credit union dan lain-lain (Imaniyati, 2018).
BMT yang berbadan hukum koperasi tunduk pada Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang  Perkoperasian  dan  Peraturan  Pemerintah    Nomor  9  tahun  1995  tentang  Pelaksanaan Usaha  Simpan  Pinjam  oleh  Koperasi.(Peraturan  Pemerintah  Tentang  Pelaksanaan  Kegiatan Usaha dan Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi., 2017) Dalam menjalankan kegiatan usahanya BMT berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 11/PER/M.KUKM/XII/2017  tentang  Pelaksanaan  Kegiatan  Usaha  dan  Simpan  Pinjam  dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi.(Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha dan Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi., 2017).
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
Koperasi  sendiri  merupakan  bentuk  badan  usaha  yang  relatif  lebih  dekat  untuk  BMT, meskipun  sebenarnya  tidak  terlalu  sesuai  karena  simpan  pinjam  dalam  koperasi  khusus diperuntukkan  bagi  anggota  koperasi  saja,  sebagaimana  ternyata  dalam  pasal  44  ayat    (1) Undang-undang  No.  25  Tahun  1992  Tentang  Perkoperasian  mengatur  bahwa  koperasi  dapat menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi  yang bersangkutan, atau koperasi lain dan/atau anggotanya  (Undang-undang Tentang Perkoperasian, 1992).
Baitul  Maal  wat  Tamwil  lebih  dikenalnya  dengan  sebutan  BMT.  Yang  terdiri  dari  dua istilah yakni baitul maal dan baitul tamwil. Secara harfiah atau lughowi baitul maal berarti rumah dana dan baitul tamwil berarti rumah usaha. Bait yang artinya rumah dan tamwil (pengembangan harta kekayaan) yang asal katanya maalatau harta. Jadi baitul tamwil di maknai sebagai tempat untuk mengembangkan usaha atau tempat mengembangkan harta kekayaan (Rusby, 2016).
Berdasarkan definisi di atas BMT memiliki 2 fungsi, yaitu sebagai baitul maal dan baitul tamwil. Sebagai baitul  maal ,  BMT  menerima  titipan  dana  zakat,  infak  dan  sedekah  serta mengoptimalkan  distribusinya  sesuai  peraturan  dan  amanahnya.  Sedangkan  sebagai baitul tamwil, BMT  melakukan  kegiatan  pengembangan  usaha-usaha  produktif  dan  investasi  dalam meningkatkan  kualitas  ekonomi  pengusaha  mikro  dan  kecil  dengan  kegiatan  menabung  dan menunjang pembiayaan (Prastiawati, Fitriani & Darma, 2016).
Pada  fungsinya  sebagai baitul  tamwil dapat  dipahami  bahwa  selain  berfungsi  sebagai lembaga keuangan, BMT juga berfungsi sebagai lembaga ekonomi dan bertugas menghimpun dana dari Anggotanya yang mempercayakan dananya disimpan di BMT dan menyalurkanya dana kepada  Anggota  yang  membutuhkan  dalam  bentuk  pembiayaan.  Dalam  melaksanakan  fungsi menghimpun dana dari Anggota dan masyarakat, BMT menyediakan produk simpanan dalam bentuk  tabungan  harian,  simpanan  berjangka,  tabungan  umroh,  tabungan  qurban  dan  bentuk simpanan lainnya yang diperbolehkan oleh Undang-Undang.
Dana yang telah terhimpun tersebut kemudian disalurkan kembali kepada Anggota yang membutuhkan  dalam  bentuk  pembiayaan  berprinsip  syariah.Dalam  fungsi  bisnis,  BMT merupakan  Lembaga  Keuangan  Bukan  Bank  (LKBB)  yang  berlandaskan  syariah  secara operasionalnya.  Dengan  pembiayaan  model  bagi  hasil (mudharabah) ,  sistem  kemitraan penyertaan  modal (musyarakah) ,  dan  sistem  jual  beli  dengan  margin (murabahah) (Hidayat, 2018).
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702
Melihat  kegiatan  BMT  dalam  menyalurkan  dana  kepada  anggotanya  dalam  bentuk pembiayaan maka,  antara BMT dengan Anggota sangat  berkepentingan untuk  membuat  suatu akad  pembiayaan  diantara  mereka  sebagai  suatu  alat  bukti  yang  akan  digunakan  sebagai pembuktian yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris.
Maka  dari  itu  Notaris  yang  memformulasikan  akad  pembiayaan  diharapkan memperhatikan  rukun  dan  syarat  sahnya  akad  sebagaimana  ditentukan  syariat  Islam,  klausula yang tercantum pada setiap pasal akad syariah dapat dilihat konstruksi hukumnya telah sesuai atau  tidak  sesuai  dengan  hukum  kontrak  syariah.    Notaris  dalam  memformulasikan  akta  akad koperasi  syariah,  harus  juga  memperhatikan  hal  yang  diatur  didalam  Undang-undang  Jabatan Notaris,  serta  pentingnya  pemahaman  di  bidang  lembaga  keuangan  syariah.  Peraturan  khusus mengenai bentuk akta syariah atau klausul akta akad syariah belum ada sampai sejauh ini. Pada prakteknya,  akad  yang  dibuat  antara  pihak  BMT  dan  Nasabah  masih  mengacu  pada  hukum positif, begitu juga akad pembiayaaan yang dibuat secara notariil.
Bentuk  akta  akad  syariah  yang  dibuat  secara  notariil  agar  dapat  disebut  sebagai  akta otentik harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dari itu notaris  dalam  memformulasikan  bentuk  akta  akad  syariah  wajib  memperhatikan  ketentuan Undang-undang Jabatan Notaris.
Hal tersebut yang mendorong penulis untuk mengangkat permasalahan mengenai peranan Notaris dalam membuat akta akad pembiayaan di Koperasi Syariah khususnya di BMT Syariah Wanita  Islam.Adapun  alasan  penulis  memilih  Koperasi  BMT  Syariah  Wanita  Islam  sebagai tempat penelitian adalah karena Koperasi BMT tersebut memiliki jumlah Anggota pembiayaan yang banyak dan sebagian besar menggunakan fasilitas pembiayaan murabahah. Permasalahan hukum  yang  perlu  dikaji  dalam  penelitian  ini  adalah  :  1)  bagaimanakah  akad  pembiayaan murabahah  pada  koperasi  BMT?  2)  bagaimana  peranan  Notaris  dalam  membuat  akta  akad pembiayaan  murabahah  di  Koperasi  BMT  Syariah  Wanita  Islam?  mengingat  Koperasi  BMT memiliki karakteristik yang berbeda dengan lembaga keuangan konvensional.
Untuk mengetahui orisinalitas pada penelitian ini, maka perlu adanya upaya komparisi atau perbandingan  dengan  penelitian-penelitian  yang  telah  dilakukan  sebelumnya  yang  memiliki kemiripian,  apakah  terdapat  unsur-unsur  perbedaan  ataupun  persamaan  dengan  kajian  dalam penelitian ini. Berikut ini jurnal penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan.
Artikel ini memiliki perbedaan dari artikel-artikel sebelumnya, seperti halnya yang ditulis oleh Sentiya Dwi Ningsih dan Munsharif Abdul Chalim yang membahas mengenai Peran Notaris
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
Dalam  Pelaksanaan  Pembuatan  Akta  Akad  Pembiayaan  Di  Bank  Syariah  Menurut  Undang- undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris , dalam artikel ini membahas permasalahan mengenai  peran  Notaris  dalam  pembuatan  akta  akad  pembiayaan  di  Bank  Syariah  (Ningsih, Sentiya Dwi & Chalim, 2017). Selanjutnya artikel dari Muhammad Zaky Mushaffa dan Lathifa Hanim dengan judul Peranan Notaris Dalam Pengikatan Agunan Dengan Hak Tanggungan (Studi Kasus  Pada KSPPS  BMT Bahtera Kota Pekalongan)  (Mushaffa, Muhammad  Zaky  &  Hanim, 2017). Artikel  tersebut  membahas  permasalahan  mengenai  peran  Notaris  dalam  pengikatan dengan hak tanggungan pada tanah yang belum bersertifikat. Selain dua artikel tersebut di atas, penulis memberikan salah satu contoh artikel lain sebagai bentuk orisinalitas dalam artikel ini, yaitu artikel dari Dudi Badruzaman yang berjudul Isu Kontemporer Peran Notaris Dalam Akad Murabahah  di  Lembaga  Keuangan  Syariah  dan  membahas  mengenai  isu-isu  seputar  peranan Notaris dalam Akad Murabahah di perbankan syariah (Badruzaman, 2019).

## B. Metode Penelitian
Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode empiris. Metode empiris ini betitik tolak dari data primer atau dasar, yakni data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber yang pertama dengan melalui penelitian di lapangan yang dilakukan baik melalui pengamatan  (observasi),  wawancara,  ataupun  kuesioner  (Jonaedi,Efendi  &  Ibrahim,  2016). Spesifikasi  penelitian  ini  bersifat  deskriptif  analitis,  yaitu  penelitian  yang  bertujuan  untuk melukiskan  (menggambarkan)  suatu  permasalahan  di  daerah  tertentu  atau  pada  saat  tertentu. Jenis dan sumber data yang dipergunakan dalam penulisan artikel ini terdiri dari data primer dan data  sekunder.  Data  primer  diperoleh  langsung  dari  sumber  pertama  di  lapangan  melalui penelitian,  yaitu  dari  perilaku  yang  ada  di  masyarakat  sedangkan  data  sekunder,  antara  lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya (Soekanto, Soerjono & Mamudji, 2001). Data primer pada penelitian ini  adalah  hasil  pengamatan  langsung  di  Koperasi  BMT  Syariah  Wanita  Islam Purbalingga,wawancara langsung dengan karyawan dan Notaris setempat.

## C. Hasil Dan Pembahasan
1. Akad Pembiayaan Murabahah Pada Koperasi BMT
Pengertian akad dari sisi etimologi berarti ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata  maupun  ikatan  secara  maknawi,  dari  satu  segi  maupun  dua  segi.  Adapun  pengertian
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
-
1702
akad  dalam  arti  khusus  adalah  perikatan  yang  ditetapkan  dengan  ijab  kabul  berdasarkan ketentuan syara’ (prinsip syariah)  yang berdampak pada objeknya  (Imaniyati, 2018). Akad menjadi sesuatu yang penting dalam setiap transaksi, termasukakad/transaksi dalam
Bisnis syariah. Agar suatu perjanjian mendapatkan kekuatanhukum, maka harus tercatat di hadapan Notaris. Karena itu, setiap bisnis termasukdi dalamnya adalah bisnis syariah selalu membutuhkan  Notaris  sebagai  pejabat  umum  yang  membuat  akta  otentik  sesuai  dengan tugasnya  yang  diatur  dalamUndang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  30  Tahun  2004 tentang  JabatanNotaris  jo  Undang-undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Nurwulan, 2019).
Akad ini digunakan dalam pengikatan perjanjian antara pihak koperasi syariah dengan anggotanya  dalam  hal  penghimpunan  dana  maupun  penyaluran  dana  kepada  anggotanya. Salah  satu  produk  penyaluran  dana  pada  koperasi  syariah  yaitu  produk  pembiayaan murabahah . Murabahah secara  bahasa  diambil  dair  kata rabiha  -  yarbahu  -  ribhan  - warabahan yang berarti beruntung atau memberi keuntungan, sedangkan kata ribh itu berarti kelebihan yang diperoleh dari produksi atau modal (profit). Murabahah berasal dari masdhar yang berarti ”keuntungan, laba, atau faedah” (Munawwir, 1997). Secara istilah, murabahah ini banyak didefinisikan oleh para fuquha, jual beli murabahah yaitu jual beli dengan harga jualnya  sama  dengan  harga  belinya  ditambah  keuntungan.  Gambaran  murabahah  ini, sebagaimana dikemukakan oleh Malikiyah , adalah jual beli barang dengan harga beli beserta tambahan yang diketahui oleh penjual dan pembeli (Janwari, 2015).
Dari  uraian  di  atas,  maka  dapat  dipahami  bahwa  yang  dimaksud  dengan  murabahah adalah jual beli barang dengan alat tukar disertai tambahan yang telah ditentukan (resale with a state profit) . Dapat disimpulkan, murabahah merupakan salah satu bentuk jual beli amanah berdasarkan  pada  penetapan  harga,  yaitu  bentuk  pertukaran  obyek  jual  dengan  harga  yang merupakan jumlah harga perolehan ditambah laba tertentu.
Dalam  murabahah  ini  setidaknya  ada  dua  pihak  yang  terlibat,  yakni  penjual  dan pembeli. Di samping itu, dalam murabahah ini mesti ada kejelasan tentang harga awal dan harga jual yang disampaikan oleh pihak penjual kepada pihak pembeli.(Janwari, 2015) Dalam hal pembiayaan murabahah di koperasi BMT yang menjadi penjual adalah pihak koperasi dan yang menjadi pembeli adalah anggota koperasi.
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪ ISSN:2086
-
1702
2. Peranan  Notaris  Dalam  Membuat  Akta  Akad  Pembiayaan  Murabahah  di  Koperasi BMT  Syariah  Wanita  Islam,  Mengingat  Koperasi  BMT  Memiliki  Karakteristik  yang Berbeda dengan Lembaga Keuangan Konvensional.
Notaris  merupakan  pejabat  umum  yang  memiliki  kewenangan  membuat  akta  otentik dan  kewenangan  lainnya  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  15  ayat  (2)  Undang-undang Jabatan Notaris, adalah sebagai berikut (Undang-undang Tentang Jabatan Notaris, 2014).
1) Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
2) Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus
3) Membuat kopi asli dari surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
4) Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya.
5) Memberikan penyuluhan hukum dalam pembuatan akta.
6) Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan, atau
7) Membuat risalah lelang.
Selain wewenang Notaris diatas, ada 4 wewenang lain yang dikemukakan oleh G.H.S Lumban Tobing yaitu : (Tobing, 1983)
1. Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang harus dibuat itu;
2. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang untuk kepentingan siapa akta itu dibuat;
3. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat;
4. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu.
Melihat  kewenangan  dan  peranan  Notaris  yang  sangat  penting  tersebut  di  atas  maka Notaris harus memiliki pengetahuan atau wawasan yang luas, salah satunya mengenai teknik pembuatan  akta  yang  akan  dibuat  nantinya,  karenanya  apabila  Notaris  itu  melakukan pelanggaran terhadap ketentuan tertentu yang diakibatkan oleh minimnya pengetahuan atau wawasannya  maka  akan  berakibat  pada  akta  yang  dibuatnya  tersebut  hanya  mempunyai kekuatan pembuktian di bawah tangan, atau dapat pula akta itu menjadi batal demi hukum, sehingga bagi pihak yang menderita kerugian dapat menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris seperti yang tertera pada Pasal 84 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Undang-undang Tentang Jabatan Notaris, 2014).
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702
Akta  Notaris  merupakan  perjanjian  para  pihak  yang  mengikat  mereka  yang membuatnya, oleh karena itu syarat-syarat sahnya suatu perjanjian harus dipenuhi seperti yang tertera  pada  pasal  1320  KUHPerdata.  Pada  pasal  tersebut  terdapat  dua  syarat  yaitu  syarat subyektif dan syarat obyektif. Syarat subyektif yaitu syarat yang berkaitan dengan subjek yang membuat  atau  mengadakan  perjanjian,  yang  terdiri  dari  kata  sepakat  dan  cakap  bertindak untuk  melakukan  suatu  perbuatan  hukum.  Sedangkan  syarat  objektif  yaitu  syarat  yang berkaitan dengan perjanjian itu sendiri atau berkaitan dengan objek yang dijadikan perbuatan hukum  oleh  para  pihak,  yang  terdiri  dari  suatu  hal  tertentu  dan  sebab  yang  tidak  dilarang (Kitab Undang-undang Hukum Perdata, n.d.).
Keberadaan akta notaris digunakan untuk melindungi dan menjamin hak dan kewajiban para  pihak  yang  mengadakan  perjanjian  sehingga  apabila  di  kemudian  hari  ada  salah  satu pihak  yang  melanggarnya  maka  dapat  dikenakan  sanksi  atau  hukuman.  Hal  inilah  yang membuat  masyarakat  percaya,  bahwa  Notaris  dapat  menuangkan  kehendak  mereka  dalam bentuk akta notariil serta memberikan perlindungan hukum.
Akta otentik sebagaimana halnya juga dengan akta notaris, pada dasarnya memiliki tiga kekuatan pembuktian, yaitu kekuatan pembuktian lahiriah, kekuatan pembuktian formil dan kekuatan pembuktian materiil.(Pramono, 2015)

## a. Kekuatan Pembuktian Lahiriah
Kekuatan pembuktian lahiriah, artinya adalah kemampuan dari akta itu sendiri untuk membuktikan  dirinya  sebagai  akta  otentik.  Menurut  Pasal  1875  KUHPerdatakekuatan pembuktian lahiriah itu tidak ada pada akta dibawah tangan. Akta dibawah tangan hanya berlaku  sah  terhadap  siapa  akta  itu  dipergunakan,  apabila  pihak  yang  disebutkan  dalam akta mengakui kebenaran tanda tangan miliknya (Kitab Undang-undang Hukum Perdata, n.d.).
Akta  otentik  membuktikan  sendiri  keabsahannya.  Hal  itu  mengandung  arti  bahwa suatu  akta  yang  memenuhi  syarat  dan  memiliki  bentuk  seperti  akta  otentik,  maka  akta tersebut berlaku dan dianggap seperti aslinya (acta publika probant seseipsa) sampai ada pembuktian  sebaliknya.  Dengan  kekuatan  pembuktian  lahiriah  akta  otentik,  maka persoalan  pembuktiannya  hanyalah  mengenai  keaslian  tanda  tangan  pejabat  dalam  akta. Menurut  Pasal  148  KUHPerdata,  pembuktian  sebaliknya  oleh  pihak  lawan  hanya diperkenankan dengan memakai surat, saksisaksi dan ahli (Kitab Undang-undang Hukum Perdata, n.d.).
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702
Kekuatan  pembuktian  lahiriah  suatu  akta  otentik  merupakan  pembuktian  yang lengkap, berlaku terhadap setiap orang dan tidak terbatas kepada para pihak saja. Sebagai alat bukti. Keistimewaan akta otentik (akta pejabat maupun akta para pihak) terletak pada kekuatan pembuktian lahiriahnya. Akta notaris bentuk lahiriah yang sempurna, berlaku dan mengikat terhadap setiap orang sebagai suatu akta otentik, oleh karena ia dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat negara yang berwenang untuk itu.

## b. Kekuatan Pembuktian Formal
Akta  otentik  yang  memiliki  kekuatan  pembuktian  formal  berarti  terjaminnya kebenaran dan kepastian tanggal akta, kebenaran tanda tangan yang terdapat dalam akta, indentitas  dari  orang-orang  yang  hadir (comparaten) dan  juga  tempat  dimana  akta  itu dibuat.
Dengan  tidak  mengurangi  pembuktian  sebaliknya,  maka  pembuktian  formal  akta otentik  merupakan  pembuktian  lengkap,  dimana  kekuatan  pembuktian  akta  pejabat maupun  akta  para  pihak  adalah  sama,  artinya  adalah  bahwa  keterangan  pejabat  yang terdapat  dalam kedua  golongan  akta maupun keterangan para pihak dalam  akta tersebut memiliki kekuatan pembuktian formal dan berlaku terhadap setiap orang.

## c. Kekuatan Pembuktian Material
Kekuatan pembuktian material akta otentik merupakan suatu kepastian bahwa para pihak tidak hanya sekedar menghadap dan Kekuatan Pembuktian Akta yang Dibuat oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata di Indonesia menerangkan kepada notaris akan tetapi juga membuktikan bahwa mereka juga telah melakukan seperti apa yang tercantum dalam materi akta.
Kekuatan pembuktian akta notaris menurut Pasal 1870, 1871 dan 1875 KUHPerdata memberikan pembuktian  yang sempurna dan mengikat tentang kebenaran  yang terdapat dalam  akta  bagi  para  pihak  yang  bersangkutan,  ahli  waris  serta  penerima  hak,  dengan pengecualian bilamana  yang tercantum dalam akta hanya sekedar penuturan belaka atau tidak memiliki  hubungan langsung dengan akta  (Kitab  Undang-undang  Hukum Perdata, n.d.).
Notaris membuat akta karena ada permintaan dari para pihak yang menghadap, tanpa ada  permintaan  dari  para  pihak,  Notaris  tidak  akan  membuat  akta  apapun,  dan  Notaris membuat  akta  yang  dimaksud  berdasarkan  alat  bukti  atau  keterangan  atau  pernyataan
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
penghadap/para  pihak  yang  dinyatakan  atau  diterangkan  atau  diperlihatkan  kepada  atau dihadapan Notaris, dan selanjutnya Notaris membingkai secara lahiriah, formil dan materil dalam  bentuk  akta  Notaris,  dengan  tetap  berpijak  pada  aturan  hukum  dan  tata  cara  atau prosedur pembuatan akta dan aturan hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum yang bersangkutan yang dituangkan dalam akta (Mushaffa, Muhammad Zaky & Hanim, 2017).

## D. Simpulan
Akad  Pembiayaan  Murabahah  adalah  perikatan  yang  sesuai  dengan  prinsip  syariah mengenai jual beli barang dengan alat tukar disertai tambahan keuntungan yang telah ditentukan. Dalam akad murabahah ini setidaknya ada dua pihak yang terlibat, yakni penjual dan pembeli. Selain  itu,  dalam  murabahah  ini  harus  ada  kejelasan  tentang  harga  awal  dan  harga  jual  yang disampaikan  oleh  pihak  penjual  kepada  pihak  pembeli.  Dalam  hal  ini  yang  menjadi  penjual adalah pihak koperasi BMT dan yang menjadi pembeli adalah anggota koperasi. Peranan notaris dalam membuat akta pembiayaan murabahah sesuai dengan kewenangan notaris yang tercantum pada Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang UUJN-P yaitu membuat akad pembiayaan murabahah antara koperasi syariah dengan nasabah adalah untuk memberikan sifat otentik pada akta tersebut dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Kepastian hukum yang dimaksudkan adalah akta pembiayaan murabahah yang dibuat secara otentik harus dapat  menjamin  adanya  kepastian  hukum  dalam  sudut  pandang  perjanjian,  karena  dalam perjanjian/akad pembiayaan murabahah menimbulkan perikatan yang berlaku sebagai Undang- undang  bagi  para  pihak  yang  membuatnya.  Akta  pembiayaan  murabahah  yang  dibuat  secara otentik juga disebut sebagai alat pembuktian yang sempurna karena memiliki 3 kekuatan nilai pembuktian,  yaitu:  kekuatan  pembuktian  lahir,  kekuatan  pembuktian  formil  dan  kekuatan pembuktian materiil.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Adjie,  Habib  &  Hafidh,  M.  (2011).  Akta  Perbankan  Syariah  (Yang  Selaras  Pasal  38  UUJN).
Semarang: Pustaka Zaman.
Imaniyati,  N.  S.  (2018).  Aspek-Aspek  Hukum  BMT(Baitul  Maal  Wat  Tamwil).  Bandung:  Citra Aditya Bakti.
Janwari, Y. (2015). Lembaga Keuangan Syariah. Bandung: Remaja Rosdakarya.
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
Jonaedi,  Efendi  &  Ibrahim,  J.  (2016).  Metode  Penelitian  Hukum  Normatif  dan  Empiris.  Jakarta:
Kencana.
Munawwir, A. W. (1997). Al-Munawwir, Kamus Arab Indonesia. Surabaya: Pustaka Progresif.
Soekanto,  Soerjono  &  Mamudji,  S.  (2001).  Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan  Singkat.
Jakarta: Raja Grafindo.
Tobing, G. H. . L. (1983). Peraturan Jabatan Notaris. Jakarta: Erlangga.

## Artikel Jurnal
Badruzaman, D. (2019). Peran Notaris Dalam Pelaksanaan Pembuatan Akta Akad Pembiayaan Di Bank  Syariah  Menurut  Undang-undang  Nomor  2  Tahun  2014  Tentang  Jabatan  Notaris. Muslim Heritage, Vol. 4 No. 1.
Hidayat,  S.  (2018).  Persepsi  Masyarakat  Terhadap  Baitul  Maal  Wat  Tamwil  (BMT)  Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. Journal of Islamic Economics, Vol. 2 No. 2, hlm. 198– 212.
Mushaffa,  Muhammad  Zaky  &  Hanim,  L.  (2017).  Peranan  Notaris  Dalam  Pengikatan  Agunan Dengan Hak Tanggungan (Studi Kasus Pada KSPPS BMT Bahtera Kota Pekalongan). Jurnal Akta, Vol. 4 No. 1, hlm.  41–46.
Ningsih, Sentiya Dwi & Chalim, M. A. (2017). Peran Notaris Dalam Pelaksanaan Pembuatan Akta Akad Pembiayaan Di Bank Syariah Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. Jurnal Akta, Vol. 4 No. 1, hlm. 79–82.
Nurwulan,  P.  (2019).  Akad  Perbankan  Syariah  dan  Penerapannya  dalam  Akta  Notaris  Menurut Undang-undang Jabatan Notaris. Hukum, Vol. 25 No. 3, hlm.  623–644.
Pramono, D. (2015). Kekuatan Pembuktian Akta yang Dibuat Oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata Di Indonesia. Lex Jurnalica,  Vol. 12 No. 3, hlm. 248–258.
Prastiawati, Fitriani & Darma, E. S. (2016). Peran Pembiayaan Baitul Maal Wat Tamwil Terhadap Perkembangan  Usaha  dan  Peningkatan  Kesejahteraan  Anggotanya  dari  Sektor  Mikro Pedagang Pasar Tradisional. Akutansi Dan Investasi, Vol 17 No. 2, hlm. 197–208.
Rusby,  Z.  &  H.  Z.  &  H.  (2016).  Analisa  Permasalahan  Baitul  Maal  Wat  Tamwil  (BMT)  melalui Pendekatan Analytical Network Process (ANP). Al-Hikmah, Vol 13 No. 1, hlm. 1412–5382.

## Undang-undang dan Peraturan
Undang-undang Tentang Jabatan Notaris. , (2014).
Undang-undang Tentang Perkoperasian.  (1992).
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
-
1702
Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
Peraturan  Pemerintah  Tentang  Pelaksanaan  Kegiatan  Usaha  dan  Simpan  Pinjam  dan  Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi. (2017).