ISSN 1979-5572 (print) | ISSN 2541-6480 (online) http://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/kuriositas
KURIOSITAS
Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan
Volume 15 No. 2, Desember 2022 Halaman 291-304
Konteksasi Ushul Fiqh dalam Hukum Nasional Indonesia: Pelestarian Laut dan Pengembangan Industri Wisata Bahari
Fikri Institut Agama Islam Negeri Parepare fikri@iainpare.ac.id

## Abstract:
This  study  aims  to  explain  the  context  of  ushul  fiqh  in  Indonesian  national  law  for  the development of the marine tourism industry. consists of two issues, namely enforcement of  Indonesian  national  law  in  the  development  of  the  marine  tourism  industry,  and harmonization between ushul fiqh and Indonesian national law in the development of the marine  tourism  industry.  This  study  uses  a  qualitative  descriptive  approach  and  data analysis with law enforcement theory, positive law theory and the theory of “ maqasid al- shariah ” in Islamic law. This research was conducted at a water location in Bone Regency for six months. The results of this study indicate that enforcement of Indonesia's national law for the development of the marine tourism industry is an effective strategy from the government to maintain balance and security of marine ecosystems from degradation, the northwest  conservation  area  becomes  a  marine  tourism  industry  in  order  to  be  more innovative  and  productive  in  improving  the  economy  of  fishing  communities,  prevent damage to the  sea  area  as  an ecosystem. The harmonization of ushul fiqh in Indonesian national  law  is  in  harmony  through  the  study  of  "maslahah"  both  of  which  emphasize and  promote  safety,  peace,  happiness  and  comfort  in  the  lives  of  humans  and  other creatures, while also prioritizing justice, stability and avoiding damage to the sea area for the development of the marine tourism industry.
Keywords: The  context  of  ushul  fiqh;  national  law;  law  enforcement;  marine tourism industry

## Abstrak:
Kajian  ini  bertujuan  untuk  menjelaskan  kontekstasi  ushul  fiqh  dalam  hukum  nasional Indonesia terhadap pengembangan industri wisata bahari. terdiri dari dua masalah yaitu penegakan hukum nasional Indonesia dalam  pengembangan industri wisata bahari, dan harmonisasi  antara  ushul  fiqh  dan  hukum  nasional  Indonesia  dalam  pengembangan industri wisata bahari. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan
Kuriositas: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan Vol. 15 No.2, Desember 2022: h.291-304
analisis data dengan teori penegakan hukum, teori hukum positif dan teori “maqasid al - syariah”  dalam  hukum  Islam.  Penelitian  ini  dilakukan  di  lokasi  perairan  di  Kabupaten Bone  selama  enam  bulan.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  penegakan  hukum nasional  Indonesia  untuk  pengembangan  industri  wisata  bahari  merupakan  strategi efektif dari pemerintah untuk menjaga keseimbangan dan keamanan ekosistem laut dari degradasi,  kawasan  konservasi  barat  laut  menjadi  industri  wisata  bahari  dalam  rangka agar lebih inovatif dan produktif dalam meningkatkan perekonomian masyarakat nelayan, mencegah  kerusakan  wilayah  laut  sebagai  ekosistem.  Harmonisasi  ushul  fiqh  dalam hukum  nasional  Indonesia  terdapat  keselarasan  melalui  kajian  “maslahah”  yang keduanya  menekankan  dan  memajukan  keselamatan,  ketenteraman,  kebahagiaan  dan kenyamanan  hidup  manusia  dan  makhluk  lainnya,  selain  itu  juga  mengutamakan keadilan,  stabilitas  dan  menghindari  kerusakan  wilayah  laut  pengembangan  industri wisata bahari.
Kata Kunci: Kontekstasi ushul fiqh; hukum nasional; penegakan hukum; industri wisata bahari

## PENDAHULUAN
Pendahuluan  berisi  tentang  latar  belakang  penulisan  artikel  yang  berisi kegelisahan  akademik,  dapat  dilengkapi  dengan  data-data  statistik.  Penulis sebaiknya  mencantumkan    kajian  terdahulu  untuk  menunjukkan  kepioneran penelitian.  Penulis  seyogyanya  menunjukkan  kelebihan  dan  kekurangan  dari penelitian  sebelumnya,  kemudian  menunjukkan  apa  yang  anda  harapkan  dari karya anda (untuk memecahkan keterbatasan tersebut) yang dirumuskan dalam tujuan penelitian. Referensi berupa buku dan artikel jurnal mutakhir 5-10 tahun terakhir.
Metode  penelitian  digabung  dengan  pendahuluan.  Metode  penelitian merupakan  serangkaian  langkah  teknis  yang  peneliti  lakukan  dalam penelitiannya. Bukan lagi membahas definisi dari sebuah metode. Dalam metode penelitian  perlu  dicantumkan  pendekatan  yang  dilakukan,  jenis  penelitian, sumber data, cara pengambilan data, teknik pengecekan keabsahan data. Metode yang digunakan harus disertai dengan referensi. Metode penelitian dirumuskan secara singkat dan jelas. 11pt, palatino linotype

## PENDAHULUAN
Kepopuleran  hukum  Islam  tidak  lepas  dari  usaha  yang  dibangun  oleh Muhammad  Abu  Ishaq  al-Syatibi  yang  hidup  pada  tahun  720-790  H.,  melalui tulisan-tulisannya  yang  monumental  adalah “ushul  fiqh” dan “maqashid  al - syariah” (Asni,  2017). Ushul  fiqh lebih  populer  dari  namanya  sebagai  metodologi hukum  Islam  sebagai  ilmu  untuk  menemukan  dan  merumuskan  hukum  dari permasalahan yang terjadi di masyarakat Islam (AB Abdullah, Ramli, Jamaludin,
Marinsah,  &  Mohd  Nor,  2013;  MA  Abdullah,  2010;  Kadivar,  2015).  Posisinya sebagai  metodologi  hukum  Islam,  cara  kerja ushul  fiqh adalah  dengan menggunakan  beberapa qaidah-qaidah hukum  sebagai  instrumennya  (Purkon, 2018)  dengan  meletakkan  ayat-ayat  dalam  al- Qur’an  dan  hadis  sebagai  dalil hukum  dalam  merumuskan  dan  menemukan  hukum  terhadap  suatu  persoalan yang dihadapi (Fauzi, Azizah, & Nurfauziyah, 2019; Pongoliu, 2019). Penguasaan ushul  fiqh yang  berfungsi  sebagai  metodologi  (Ibrahim  &  Hegazy,  2013; (Murengo,  2017))  diprioritaskan  untuk  menempatkan  hukum  Islam  sebagai bahan  utama  dalam  hukum  nasional  Indonesia  untuk  pelestarian  laut  dalam pengembangan wisata bahari.
Keindahan  laut  di  Indonesia  tidak  dapat  dipungkiri  dengan  diperkaya dengan  ribuan  pulau  kecil  dan  terumbu  karang  serta  berbagai  jenis  ikan  di bawah laut. Oleh karena itu, baik pemerintah maupun masyarakat harus saling mendukung  dan  terus  berkolaborasi  secara  serius  dalam  mewujudkan pengelolaan dan pengembangan wisata bahari. Sayangnya dalam pengembangan  wisata  bahari  dari  berbagai  negara  di  dunia  tidak  disertai dengan pelestraian laut yang (Carter, Thok, O'Rourke, & Pearce, 2015; Michele et al.,  2017),  Indonesia  tidak  terkecuali.  Kreativitas  dalam  membangun, mengembangkan  dan  mengelola  kawasan  bahari  sebagai  wisata  bahari  penting didukung  dengan  penegakkan  hukum  yang  memadai  (Su  &  Peng,  2018;  Xie, 2020;  Zhu,  Zuklin,  &  Zhang,  2019).  Upaya  memperkuat  efektivitas  penegakan hukum  dapat  menghindari  kegiatan  ilegal  dan  eksploitasi  wilayah  laut  secara berlebihan  (Achieng,  Richard,  Robert,  Thorn  Jessica,  &  Nicholas,  2019;  Kong, Yang, & Sun, 2018) untuk pengembangan  wisata bahari namun tidak melupakan aspek  manfaat  untuk  keberlanjutan  dan  menjaga  kesehatan  fisik  ekologi  laut (Haq & Wodeyar, 2002).
Membandingkan  dari  beberapa  negara  di  dunia  yang  mengalami kegagalan  menegakkan  hukum  dalam  melestarikan  dan  memberdayakan sumber  daya  laut  untuk  menjadi  wisata  bahari  (Suresh  HS,  2015)  berdampak buruk  pada kerusakan  ekosistem  laut. Fakta  lainnya,  masyarakat  nelayan  tidak memiliki  kesadaran  untuk  melindungi  berbagai  spesies  hewan  laut  dan cenderung  merusak  dan  mengeksploitasi  ekosistem  laut  (Blanco-Libreros  & Estrada-Urrea,  2015;  Sannigrahi  et  al.,  2020).  Perkembangan  industri  wisata bahari  di  Indonesia  saat  ini  dapat  dijadikan  sebagai  pembanding  upaya pemerintah  Vietnam  pada  tahun  2001  untuk  melokalisasi  kawasan  laut  utama yang  bertujuan  untuk  mengamankan  dan  juga  tidak  mengeksploitasi,  tetapi dapat  menjadi  sumber  pendapatan  dalam  meningkatkan  taraf  hidup  dan perekonomian masyarakat nelayan yang tinggal di pesisir(Chivu, 2019; Haupt & Hellweg, 2019; Luom, 2012). Industri wisata bahari dinilai mampu meningkatkan
keamanan, menjaga stabilitas dan mengalihkan fungsi kawasan laut secara lebih produktif  serta  menghindari  kepunahan  satwa  laut.(Mehvar,  Dastgheib, Bamunawala,  Wickramanayake,  &  Ranasinghe,  2019;  Yang,  Li,  Zhang,  &  Jiao, 2019).
Demikian  pula  pantai  utara  Pulau Viti  Levu,  Fiji,  Pacific  Southwest  juga memiliki  bahari  akhir  yang  indah  untuk  pengembangan  pariwisata industri.(Nunn  et  al.,  2019).  Pengembangan  industri  wisata  bahari  sangat menjanjikan  masa  depan  masyarakat  untuk  hidup  lebih  sejahtera  dan  bahagia, dianggap  paling  strategis  untuk melestarikan  ekosistem dan  sumber  daya alam bawah laut.(Li et al., 2010; Shah, Mustafa Kamal, Rosli, Hakeem, & Hoque, 2016), Raffa  dkk.,  (2019),  Tajuddin,  Supratman,  Salman,  &  Yusran,  (2019).  Beberapa daerah  bahari  di  Indonesia  seperti  pantai  Bali,  Labuan  g  Bajo,  Raja  Ampat, Bunaken dan Taka Rate sudah menjadi tujuan wisata terkenal di seluruh dunia. Selain kawasan bahari yang telah disebutkan, Kabupaten Bone merupakan salah satu daerah yang memiliki keindahan pantai dan kawasan laut yang tidak kalah menarik  dengan  pantai-pantai  lain  di  Indonesia  seperti  pantai  Bajoe,  pantai Pallette,  pantai  Tete,  pantai  Balopu  dan  pantai  Angkue.  Prioritas  aktualisasi hukum Islam ke dalam penegakan hukum nasional dapat mewujudkan sejumlah maslahah terhadap pengembangan industri wisata bahari di kawasan pantai Tete dan beberapa pantai lainnya di Kabupaten Bone.
Pengembangan  industri  wisata  bahari  ternyata  dapat  meningkatkan pendapatan masyarakat nelayan serta  merawat, mengamankan dan menyelamatkan  kawasan  laut  dari  kerusakan  dan  eksploitasi.  Oleh  karena  itu, ada dua hal yang sangat penting untuk dikaji dalam penelitian, yaitu;bagaimana efektivitas  penegakan  hukum  nasional  dalam  pengembangan  industri  wisata bahari?,dan  bagaimana  aktualisasi  syariat  Islam  dalam  menegakkan  hukum nasional dalam mengembangkan industri wisata bahari?.
Harapan  dalam  kajian    ini  adalah  menciptakan  kegiatan  ekonomi produktif  melalui  pembangunan  industri  wisata  bahari,  serta  meningkatkan penerapan  nilai-nilai  hukum  Islam  agar  penegakan  hukum  dalam  melindungi dan  menyelamatkan  wilayah  laut  dari  kerusakan  dan  eksploitasi.  Penegakan hukum  dalam  pengembangan  industri  pariwisata  mengandung  esensi  hukum Islam  khususnya  dalam  aspek maslahah ,  agar  dalam  penerapannya  selalu  ada keselarasan mengenai pengembangan industri wisata bahari.
Metode  penelitian  menggunakan  pendekatan  deskriptif-kualitatif  yang terdiri dari tiga teori dalam menganalisis data yaitu; teori efektivitas penegakan hukum  dan  teori maqasid  al-syariah. Teori  hukum  positif  digunakan  untuk mengungkap  data  yang  meliputi  peraturan  perundang-undangan  tentang pengembangan  industri  wisata  bahari.  Teori  efektivitas  penegakan  hukum
dimaksudkan  untuk  melihat  konfirmasi  data  tentang  kekuatan  hukum  dalam mengatur  dan  memaksa  masyarakat  untuk  menaati  hukum.  Teori maqasid  al- syariah merupakan salah satu teori dalam hukum Islam untuk memprioritaskan keselamatan,  kebahagiaan  manusia  dan  kelestarian  kawasan  laut  dalam pengembangan  industri  wisata  bahari.  Lokasi  penelitian  dilakukan  di  kawasan laut Bone Selatan di Kabupaten Bone selama enam bulan. Data primer diperoleh dari  wawancara  dengan  pemerintah  dan  masyarakat  yang  mendiami  pesisir Bone Selatan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Efektivitas  Penegakan  Hukum  Nasional  dalam  Pelestarian  Laut  dan Pengembangan Industri Wisata Bahari
Pelestarian  dan  perlindungan  kawasan  laut  dari  kerusakan  lingkungan yang  intensif  dan  efektif  adalah  pengembangan  industri  wisata  bahari.  Setiap hari  kita  melihat  semakin  banyak  krisis  kepunahan  hutan  dan  hewan  laut, sehingga  perlu  peningkatan  penegakan  hukum.  Realitas  krisis,  tidak  ada  yang bisa  menyangkal  bahwa  laut  adalah  tempat  yang  paling  kondusif  bagi  semua hewan  laut.  Dalam  penegakan  hukum  dalam  mengembangkan  industri  wisata bahari,  masyarakat  nelayan  dapat  memahami  pentingnya  interaksi  yang harmonis  antara  manusia  dengan  ekosistem  laut.  Ekosistem  laut  dapat mendukung  kehidupan  manusia  untuk  kehidupan  yang  lebih  sejahtera  dengan menyediakan  makanan  yang  melimpah,  mengurangi  kemiskinan,  dan menstabilkan kondisi iklim(Lahafi, Wekke, & Muhamaddun, Muzdalifah, 2018).
Penegakan  hukum  dalam  pengembangan  industri  wisata  bahari didasarkan  pada  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2014  tentang  Kelautan  dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau  Kecil.  Menurut  Basch,  (2008)  bahwa  peraturan  perundang- undangan  merupakan  bagian  dari  substansi  hukum.  Selain  itu,  penegakan hukum  juga  ditentukan  oleh  struktur  dan  budaya  hukum  dalam  masyarakat. Struktur  hukum  adalah  para  penegak  hukum  seperti  pemerintah,  polisi  dan hakim,  sedangkan  budaya  hukum  adalah  penerapan  etika  dan  norma  sebagai aturan. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 dan Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2007 merupakan substansi hukum penegakan hukum bagi  pengembangan  industri  wisata  bahari.  Peraturan  dalam  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 menegaskan bahwa  pemanfaatan  sumber  daya  laut  dan  kegiatan  di  wilayah  laut  sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk kemakmuran bangsa dan negara. Memanfaatkan  sumber  daya  laut  untuk  sebesar-besarnya  kemakmuran, mengedepankan  budaya,  profesional,  beretika,  berdedikasi,  dan  mampu
memajukan  kepentingan  nasional  dalam  mendukung  pembangunan  kelautan terpadu secara optimal.
Pemberdayaan  dan  pengembangan  wisata  bahari  merupakan  salah  satu pendekatan  hukum  untuk  menjaga  stabilitas  dan  keamanan  lingkungan  bahari. Industri  wisata  bahari  di  Kabupaten  Bone  merupakan  salah  satu  upaya  yang sangat  mendesak,  karena  dapat  mengatasi  penyalahgunaan  fungsi  bahari. Industri wisata bahari dapat menjadi destinasi wisata yang sangat produktif dan banyak  dikunjungi  wisatawan,  jika  dikembangkan  dan  dikelola  dengan  baik secara  legal.  Di  sisi  lain  keberadaan  wisata  bahari  dapat  meningkatkan pendapatan  dan  kesejahteraan  masyarakat  nelayan  di  pesisir  pantai.  Wisata bahari  merupakan  daya  tarik  sebagai  destinasi  wisata  yang  selalu  dikunjungi banyak orang dari berbagai negara di dunia. Pemerintah Kabupaten Bone dapat bekerja  secara  maksimal  guna  mempercepat  pengembangan  wisata  bahari khususnya  di  daerah-daerah  di  daerah  Bone  Selatan  seperti  Bone  Pute,  Bone Lampe  dan  Pantai  Tete  yang  sudah  ramai  dikunjungi  wisatawan.  Salah  satu kendala  yang  dapat  menghambat  perkembangan  industri  wisata  bahari  adalah sulitnya ketersediaan sumber air bersih untuk kebutuhan wisatawan.
Pemerintah  Kabupaten  Bone  sangat  optimis  mengembangkan  industri pariwisata dengan potensi bahari yang indah dan nyaman di Pantai Bone Pute, Bone Lampe dan Tete yang berpasir putih. Oleh karena itu, sangat disayangkan jika  kawasan  laut  tidak  dikembangkan  dan  diberdayakan  untuk  menjadi destinasi wisata di Bone Pute, Bone Lampe dan Pantai Tete. Masyarakat nelayan yang  tinggal  di  pesisir  mendapatkan  keuntungan  dari  sektor  hukum  dan ekonomi. Mereka bisa bekerja sebagai security, tour guide dan tempat villa yang bisa disewa untuk kebutuhan turis. Pengembangan wisata bahari di Pantai Bone Pute,  Pantai Bone  Lampe  dan  Pantai Tete  dapat dikembangkan  dalam  berbagai jenis  permainan,  seperti  banana  boat,  berenang,  memancing  dan  menyelam. Pantai Bone Pute, Pantai Bone Lampe dan Pantai Tete sangat kaya akan berbagai jenis ikan di bawah laut, aman dan kondusif karena terdapat sebuah pulau kecil bernama Bulu Betta yang hanya berjarak satu kilometer dari tempat wisata.
Pengembangan  industri  wisata  bahari  merupakan  kegiatan  untuk mendorong  penegakan  hukum  dan  pertumbuhan  ekonomi  masyarakat  nelayan untuk  berpartisipasi  langsung  dalam  jasa  pariwisata.  Ketersediaan  transportasi di  kawasan  wisata  merupakan  lahan  bisnis  baru  untuk  menunjang  pendapatan masyarakat  nelayan  dan  menunjang  fasilitas  yang  dibutuhkan  oleh  wisatawan. Keberadaan  industri  wisata  bahari  dapat  menumbuhkan  kecintaan  masyarakat nelayan  terhadap  lingkungan  melalui  penegakan  hukum.  Oleh  karena  itu, penegakan  hukum  pada  masyarakat  nelayan ditujukan  untuk  melestarikan  dan
mengembangkan  industri  wisata  bahari  sebagai  interpretasi  alam  yang  tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia.
Penegakan hukum terhadap stabilitas dan keamanan kawasan laut dapat ditentukan melalui pengembangan industri wisata bahari(Svetiev & Wang, 2016). Penerapan hukum dalam pengembangan industri pariwisata(Surono, 2018)merupakan  upaya  inovatif  menjaga  kualitas  laut  untuk  kawasan lingkungan yang lebih produktif. Fungsi penegakan hukum untuk stabilitas dan keamanan  merupakan  strategi  pengembangan  wisata  bahari,  dapat  menunjang produktivitas  pendapatan  daerah  dan  juga  dapat  mencegah  kerusakan  laut. Transformasi  pengembangan  industri  pariwisata  sebagai  model  baru  dalam mempromosikan wisata bahari dan hutan mangrove ke beberapa negara. Selain itu mengubah etika dan budaya hukum masyarakat nelayan yang ramah dengan menjaga  lingkungan  laut.  Perlindungan  hukum  dan  pengembangan  pariwisata yang baik dapat menghasilkan kawasan laut sebagai industri pariwisata.
Laut  yang  terletak  di  Kabupaten  Bone  khususnya  yang  terletak  di Salomekko dan Kajuara memiliki akses keindahan alam dan wisata bahari yang lebih  menarik,karena  ditunjang  dengan  adanya  pelabuhan,  kapal  laut,  pasar, rumah makan dan tambak ikan. Peran pelabuhan dapat mendukung kelancaran akses  wisatawan  sehingga  menjadi  tempat  yang  sangat  strategis  bagi pengembangan  pariwisata.  Namun  ketersediaan  sarana  dan  prasarana  juga sangat  disayangkan  dengan  terbatasnya  perhatian  dan  respon  dari  pemerintah dan  masyarakat  untuk  mengelola  bahari  sebagai  tujuan  wisata.  Prospek  lain pengembangan  kawasan  laut  di  Kabupaten  Bone  adalah  membangun infrastruktur  seperti  pelabuhan.  Selain  itu,  penegakan  hukum  laut  adalah memberikan  bantuan  kepada  kelompok  nelayan  melalui  bantuan  perahu  yang digunakan untuk menangkap ikan. Gagasan Pemerintah Kabupaten Bone dapat diwujudkan  sebagai  program  nasional  untuk  mempercepat  pertumbuhan ekonomi  dan  pemberdayaan  masyarakat  nelayan,  baik  lokal,  nasional  maupun internasional.  Perkembangan  wisata  alam  dan  wisata  bahari  yang  mengarah pada industri pariwisata sangat mendukung keberadaan Pulau Sembilan. Wisata bahari  di  wilayah  Salamekko  dan  Kajuara,  seperti  petualangan di  wilayah  laut, menarik  wisatawan  dan  menghibur  mereka.  Industri  wisata  bahari  dapat didukung dengan beberapa kegiatan untuk menikmati berenang, menyelam dan memancing di sekitar Pulau Sembilan.
Kawasan  laut  di  Kabupaten  Bone  memiliki  pemandangan  yang  sangat indah,  terutama  di  sekitar  kawasan  Pulau  Sembilan.  Disebut  Pulau  Sembilan karena  terdiri  dari  sembilan  pulau  di  tengah  laut,  yaitu  Kanalo  Seddi,  Kanalo Dua, Batang Lampe, Larea rea, Katindoang, Kudingare, Liang Liang dan Burung Loe. Pemandangan indah Pulau Sembilan merupakan potensi dan sumber daya
alam  di  laut  sebagai  kawasan  wisata  bahari.  Laut  di  sekitar  Pulau  Sembilan memiliki  air  yang  sangat  jernih  untuk  berenang,  menyelam,  dan  memancing. Selain  itu,  ada  Pulau  Balopu  yang  sangat  dekat  dengan  pantai  dengan kemantapan  dan  keamanan  pohon  bakau  yang  tumbuh  dari  ombak  besar. Penegakan  hukum  dalam  pengembangan  wisata  bahari  dapat  mengubah perilaku  dan  partisipasi  baik  pemerintah  maupun  masyarakat  nelayan  untuk memperkuat  keamanan  dan  stabilitas  ekosistem  laut.  Pengembangan  wisata bahari bertujuan untuk menjaga stabilitas dan keamanan kawasan laut. Selain itu juga  melakukan  sosialisasi  dan  edukasi  secara  intensif  kepada  masyarakat tentang manfaat pemberdayaan wilayah laut yang efektif dan efisien.

## 2. Aktualisasi  Hukum  Islam  Dalam  Hukum  Nasional  Indonesia  tentang Pengembangan Industri Wisata Bahari
Manusia  dan  makhluk  lainnya  seperti  hutan  mangrove,  hewan  laut memiliki  hak  untuk  hidup,  membutuhkan  pemeliharaan  dan  perlindungan untuk  menjamin  kelangsungan  hidupnya.  Manusia  memiliki  kekuatan  dan potensi dalam dirinya yang disebut “qudrah” untuk menentu kan kelangsungan hidup,  melindungi  dan  melestarikan  hutan  mangrove  dan  satwa  laut.  Manusia tidak  diperbolehkan  merusak  dan  merusak,  kelestarian  ekosistem  hutan mangrove dan hewan laut. Hutan mangrove dan satwa laut memiliki hak untuk hidup  dan  kebebasan  terhadap  kelangsungan  ekosistem  tumbuhan  dan  satwa laut  dari  serangan  dan  gangguan  manusia.  Merujuk  pada  qaidah  dalam ushul fiqh seperti “jalbu  al - masalih  wa  dar’u  al - mafasid” ,  berarti  mengambil  keuntungan lebih baik daripada menghindari kerusakan.
Metodologi  pembentukan  hukum  Islam  dilakukan  melalui  kasus-kasus yang  masih “zanny” ,  yaitu  masalah  dimana  hukumnya  tidak  jelas,  hukumnya dapat ditemukan  menggunakan qaidah-qaidah dalam ushul  fiqh .  Oleh  karena  itu, pembentukan  undang-undang  terhadap  suatu  perkara  yang  kedudukannya tidak jelas dalam hukum Islam, maka ushul fiqih berfungsi merumuskan hukum menurut qaidah-qaidah perkara  yang  dihadapi.  Penerapan ushul  fiqh untuk menemukan hukum menunjukkan bahwa hukum Islam merupakan hukum yang sangat fleksibel dan dinamis dalam merespon kasus-kasus kerusakan ekosistem laut dewasa ini. Itu sebabnya hukum Islam tidak pernah kaku dan statis dalam penerapannya dalam pelestarian laut dan pengembangan industri wisata bahari.
Pelestarian  dan  pengembangan  industri  wisata  bahari  merupakan kebutuhan  untuk  memajukan  perekonomian  masyarakat,  namun  tidak  boleh mengabaikan keamanan dan stabilitas kelangsungan hidup hutan mangrove dan satwa laut. Kontekstasi hukum Islam dengan menggunakan qaidah-qaidah dalam ushul  fiqh untuk  menemukan  hukum  dalam  pengembangan  industri  wisata bahari merupakan seperangkat hukum yang berstatus normatif doktrinal. Posisi hukum Islam dalam pengembangan wisata bahari masih disebut living law yang belum  mendapatkan  legalitas  dalam  penerapannya.  Sedangkan  hukum  Islam
merupakan  hukum  yang  tidak  dapat  dipisahkan  dari  kehidupan  umat  Islam dalam mewujudkan maslahah ,  yaitu  hukum  yang  diyakini dapat mendatangkan kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan.
Dengan  demikian,  kontekstasi  hukum  Islam  dalam  penegakan  hukum nasional  seperti  UU  No.  32  Tahun  2014  dan  UU  No.  27  Tahun  2007  tidak menemukan  kontradiksi,  karena  pembentukan  hukum  Islam  sudah  dipelajari secara  mendalam  melalui  kajian  ushul.  fikih.  Penerapan  hukum  Islam  sebagai bahan  utama  dalam  pembentukan  hukum  nasional  merupakan  salah  satu  cara untuk  memposisikan  hukum  Islam  sebagai  hukum  positif.  Posivistik  hukum Islam  dalam  hukum  nasional  merupakan  upaya  legalitas  hukum  Islam  di Indonesia.
Keharmonisan  hukum  Islam  dalam  hukum  nasional  Indonesia  dapat dibuktikan  dari qaidah-qaidah lain  dalam ushul  fiqh seperti “al -ashlu  fil  amri  lil wujub wa la ‘ tadullu alaa ’ gairihi illa bi qarinatin” , artinya hukum asal suatu tatanan adalah wajib, tetapi suatu perintah tidak harus dijalankan jika ada petunjuk yang dapat membatalkan perintah tersebut. Meskipun kaidah ini menunjukkan bahwa perintah  itu  wajib,  namun  tidak  harus  diwujudkan  dalam  tindakan  selama menimbulkan  kerusakan.  Dengan  demikian,  setiap  prinsip  dalam  ushul  fiqh merupakan  cikal  bakal  pembentukan  dan  implementasi  hukum Islam.  Padahal, syariat  Islam  sangat  sesuai  dengan  penegakan  hukum  nasional,  antara  lain dalam UU No. 32 Tahun 2014 dan UU No. 27 Tahun 2007.
Indonesia  adalah  negara  hukum  dengan  menerapkan  sistem  hukum positif, dimana setiap hukum yang dapat ditegakkan harus memperoleh legalitas melalui  pembentukan  peraturan  perundang-undangan.  Semua  hukum  yang diberlakukan adalah hukum positif yang dikenal dengan “ius constutum” , harus ada dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini adalah undang-undang yang dirumuskan  oleh  kekuasaan  legislatif  dan  disahkan  oleh  presiden  sebagai lembaga  yang  menjalankan  peraturan  perundang-undangan.  Selain  itu, kontekstasi  hukum  Islam  pada maqasid  al-syariah menunjukkan  keharmonisan dalam hukum nasional Indonesia. Contoh nyata dalam undang-undang nasional adalah  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2014  tentang  Kelautan,  pasal  14 menyebutkan  bahwa  pemanfaatan  sumber  daya  kelautan  meliputi  perikanan, energi  dan  sumber  daya  mineral,  sumber  daya  pesisir  dan  pulau-pulau  kecil, serta  sumber  daya  non  konvensional.  Pemanfaatan  sumber  daya  laut  seperti industri  kelautan,  wisata  bahari,  transportasi  laut,  dan  bangunan  laut  dapat dikelola secara proporsional.
Pemberlakuan  UU  No.  32  Tahun  2014  muatan maqasid  al-syariah dalam hukum  Islam  seperti  pemanfaatan  sumber  daya  kelautan  seperti  perikanan, energi dan sumber daya mineral, sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, dan sumber  daya  non  konvensional  merupakan  tindak  lanjut  dari  konservasi  dan pengembangan  wisata  bahari.  Artinya  hukum  Islam  pada  maqasid  al-syariah bertujuan  untuk  memberikan  keselamatan  dan  kebahagiaan  bagi  kehidupan manusia dan lingkungannya. Dengan demikian, hukum Islam dapat ditegakkan
dalam  hukum  nasional  melalui  pelestaian  alam  dan  pengembangan  wisata bahari  harus  dimulai  dari maqasid  al-syariah guna  membangun  interaksi  yang lebih  baik  atau  lebih  dekat  antara  manusia  dengan  lingkungannya.  Pelestarian laut dan pengembangan industri wisata bahari perspektif maqasid al-syariah dapat mengajak masyarakat untuk mencintai dan menjaga ekosistem laut.
Hukum  Islam  dapat  berlaku  langsung  dalam  hukum  nasional  yang terkait  dengan  pengembangan  pari  wisata  bahari.  Misalnya  dalam  Undang- Undang  Nomor  27  Tahun  2007  disebutkan  bahwa  kebijakan  ekonomi  kelautan merupakan  dasar  bagi  pembangunan  ekonomi  melalui  penciptaan  usaha  yang sehat  dan  peningkatan  kesejahteraan masyarakat  khususnya  masyarakat  pesisir dengan  mengembangkan  kegiatan  ekonomi  yang  produktif,  mandiri  dan mengutamakan  kepentingan  nasional.  Pernyataan  ini  menunjukkan  sebagai maqasid al-syariah dalam hukum Islam.
Kembali  kepada  pembentukan  hukum  Islam  selalu  ditemukan  dari prinsip  dalam  ushul  fiqh  yaitu jalbu  al-masalih  wa  dar'u  al-mafasid ,  artinya  lebih baik  mengambil  manfaat  daripada  menghindari  kerusakan.  Prinsip  ini  dapat diaktualisasikan  dalam  Undang-Undang  Nomor  27  Tahun  2007  tentang Pengelolaan  Wilayah  Pesisir  dan  Pulau-Pulau  Kecil.  Harmonisasi  syariat  Islam dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 secara signifikan dalam Pasal 4 menyebutkan  bahwa  pengelolaan  wilayah  pesisir  dan  pulau-pulau  kecil dilakukan  untuk  melindungi,  melestarikan,  merehabilitasi,  memanfaatkan  dan memperkaya  sumber  daya  pesisir  dan  pulau-pulau  kecil  beserta  ekologinya. Keselarasan dan sinergi dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil untuk memperkuat pencapaian keadilan, keseimbangan, dan kelestarian.
Substansi  Hukum  No.  27  Tahun  2007  yang  erat  kaitannya  dengan maqasid  al-syariah  dan  prinsip-prinsip  dalam  jalbu  al-masalih  wa  al-mafasid dar'u  adalah  larangan  membawa  kerusakan  dan  bahaya,  menekankan  pada perintah  untuk  melindungi,  melestarikan,  merehabilitasi,  memanfaatkan,  dan menjamin sumberdaya pesisir dan laut tersebut. Oleh karena itu, dalam Undang- Undang  Nomor  27  Tahun  2007  tidak  pernah  ditemukan  pertentangan  dengan syariat Islam. Penerapan syariat Islam mengutamakan peri ntah untuk maslahah baik  stabilitas,  keamanan  serta  keseimbangan  dalam  pengembangan  wisata bahari. Penerapan syariat Islam tidak dapat dipisahkan dalam hukum nasional, karena  kedua  undang-undang  tersebut  bertujuan  untuk  menjaga  dan melestarikan  berbagai  jenis,  menyediakan  objek  wisata,  dan  berfungsi  untuk menambah  pendapatan  dan  membangun  perekonomian  masyarakat  nelayan, serta membangun dan memperkuat pemerintahan. dan masyarakat nelayan.

## SIMPULAN
Penegakan  hukum  nasional  dalam  pelestarian  laut  dan  pengembangan industri  wisata  bahari  merupakan  strategi  yang  sangat  tepat  untuk
meningkatkan  stabilitas  dan  keamanan,  melestarikan  hutan  mangrove  dan ekosistem laut menjadi lebih inovatif dan produktif. Penegakan hukum nasional seperti  UU  No.  32  Tahun  2014  dan  UU  No.  27  Tahun  2007  merupakan  upaya hukum untuk melindungi, melestarikan dan mendukung pengembangan wisata bahari untuk menciptakan produktivitas ekonomi bagi masyarakat nelayan dan mencegah  kerusakan  ekosistem  laut.  Signifikansi  penegakan  hukum  nasional adalah  upaya  perlindungan  untuk  mengubah  kawasan  laut  menjadi pengembangan industri wisata bahari. Pengembangan industri pariwisata dapat menjaga  keberlanjutan,  sebagai  upaya  produktif  untuk  menjaga  stabilitas, keamanan, dan keseimbangan dalam pemberdayaan sumber daya.
Kontekstasi  penerapan  hukum  Islam  dalam  hukum  nasional  lebih menekankan pada terciptanya keseimbangan, stabilitas, keamanan, kemakmuran,  keadilan,  kebenaran  dan  perdamaian,  serta  menghindari kerusakan ekosistem laut, sehingga hukum Islam merupakan hukum yang selalu membawa maslahah .  Penerapan  hukum  Islam  tidak  pernah  ditemukan bertentangan  dengan  hukum  nasional  sebagai  hukum  yang  memiliki  legalitas pemberlakuan  dalam  masyarakat.  Hukum  Islam  dapat  diterapkan  secara  legal- formal  jika  dituangkan  dalam  peraturan  perundang-undangan.  Hukum  Islam dan  hukum  nasional  yakni  UU  No.  32  Tahun  2014  dan  UU  No. 27  Tahun  2007 terdapat  keselarasan  setelah  melalui  kajian  mendalam  terhadap  asas-asas  dan peraturan maqasid  al-syariah dalam  hukum  nasional. Baik  syariat  Islam  maupun hukum nasional ternyata mampu menciptakan stabilitas, keamanan, pelestarian dan  pengembangan  wisata  bahari  pada  masyarakat  nelayan  yang  mendiami pesisir.

## REFERENCES
(1) Abdullah, A. B., Ramli, M. A., Jamaludin, M. A., Marinsah, S. A., & Mohd Nor,  M.  R.  (2013).  Postmodernism  Approach  in  Islamic  Jurisprudence (Fiqh). Middle  East  Journal  of  Scientific  Research , 13 (1),  34 – 35.
https://doi.org/10.5829/idosi.mejsr.2013.13.1.1756
(2) Abdullah,  M.  A.  (2010).  The  Applicability  of  the  U ṣ ûl  Al-Fiqh  Principle “ Isti ṣ hab ” To  the  Presumption  of  Death  of  a  Missing  Person  in  Islamic Law  of  Succession  and  Malaysian  Law. IIUM  Law  Journal , 18 (2),  322. https://doi.org/10.31436/iiumlj.v18i2.27
(3) Achieng, O. C., Richard, M., Robert, K., Thorn Jessica, P. R., & Nicholas, O.  (2019).  Prospects  of  scenario  planning  for  Kenya’s  protected ecosystems:  An  example  of  Mount  Marsabit. Current  Research  in Environmental Sustainability , 2. https://doi.org/10.1016/j.crsust.2019.10.001
(4) Asni,  F.  A.  H.  M.  (2017).  Al-Syatibi  Methodology  Analysis  in  the Unification  of  Usul  Al-Fiqh  Methods. International  Journal  of  Academic Research in Business and Social Sciences , 7 (7), 260 – 268.
(5) Basch, N. (2008). Guarding Lifeś Dark Secrets: Legal and Social Controls over Reputation, Propriety, and Privacy. By Lawrence M.
Friedman.(Stanford:  Stanford  University  Press,  2007.  xii,  348  pp.  $29.95,
Kuriositas: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan Vol. 15 No.2, Desember 2022: h.291-304
ISBN 978-0-8047-5739-3.). In The Journal of American History (pp. 536 – 537).
Stunford: Stanford University Press.
(6) Blanco-Libreros,  J.  F.,  &  Estrada-Urrea,  E.  A.  (2015).  Mangroves  on  the edge: Anthrome-dependent fragmentation influences ecological condition (Turbo,  Colombia,  Southern  Caribbean). Diversity , 7 (3),  207 – 208.
https://doi.org/10.3390/d7030206
(7) Carter, R. W. (Bill., Thok, S., O’Rourke, V., & Pearce, T. (2015). Sustainable Tourism  and  its  Use  as  a  Development  Strategy  in  Cambodia:  a Systematic  Literature  Review. Journal  of  Sustainable  Tourism , 23 (5),  798. https://doi.org/10.1080/09669582.2014.978787
(8) Chivu,  L.  (2019). Local  entrepreneurship  and  social  services  in  Romania. Territorial  analysis. European  Research  on  Management  and  Business Economics , 25 (2), 79 – 86. https://doi.org/10.1016/j.iedeen.2019.04.001
(9) Fauzi, M., Azizah, A. N., & Nurfauziyah, L. (2019). The Concept of Ifta ’in Establishing  Halal  Law  (Study  of  Usul  fiqh  on  Legal  Determination Methods). Journal  of  Digital  Marketing  and  Halal  Industry , 1 (1),  84. https://doi.org/10.21580/jdmhi.2019.1.1.4776
(10) Haq, K. M. F., & Wodeyar, A. K. (2002). An Ecological Study of Habitat of Mangrove Forest of Bangladesh. Journal of Human Ecology , 13 (3), 225 – 230.
https://doi.org/10.1080/09709274.2002.11905537
(11) Haupt,  M.,  &  Hellweg,  S.  (2019).  Measuring  the  Environmental Sustainability  of  a  Circular  Economy. Environmental  and  Sustainability Indicators , 1 – 2 (September), 100006. https://doi.org/10.1016/j.indic.2019.100005
(12) Ibrahim,  H.  S.,  &  Hegazy,  I.  (2013).  Decentralization  in  the  Egyptian Coastal  Management. Journal  of  Coastal  Development , 16 (2),  103 – 104. Retrieved  from  http://omicsonline.com/open-access/decentralization-in- the-egyptian-coastal-management-1410-5217-16-372.pdf
(13) Kadivar,  M.  (2015).  Ijtihad  in  Usul  al-Fiqh:  Reforming  Islamic  Thought through  Structural  Ijtihad. Iran  Nameh , 30 (3),  xxiii.  Retrieved  from http://bibliographies.brillonline.com/entries/index-islamicus/ijtihad-in- usul-al-fiqh-reforming-islamic-thought-through-structural-ijtihad- A990130
(14) Kong,  H.,  Yang,  W.,  &  Sun,  Q.  (2018).  Overcoming  the  Challenges  of Integrated  Coastal  Management  in  Xiamen:  Capacity,  Sustainable Financing  and  Political  Will. Ocean  and  Coastal  Management ,  (May),  1 – 8. https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2018.05.015
(15) Lahafi,  F.,  Wekke,  I.  S.,  &  Muhamaddun,  Muzdalifah,  R.  (2018). Reconciliation of Environmental Fiqh in Indonesian Legal System. Opcion , 34 (18), 2314.
(16) Li, J., Liao, Q., Li, M., Zhang, J., Tam, N. F., & Xu, R. (2010). Community Structure  and  Biodiversity  of  Soil  Ciliates  at  Dongzhaigang  Mangrove Forest  in  Hainan  Island,  China. Applied  and  Environmental  Soil  Science ,
2010 , 1 – 2. https://doi.org/10.1155/2010/103819
(17) Luom, T. T. (2012). Aquaculture Operation in Allocated Mangrove Areas in  Kien  Giang  ,  Vietnam :  Local  Perceptions  and  Recommendations. Journal of Coastal Zone Management , 22 (2), 471.
(18) Mehvar,  S.,  Dastgheib,  A.,  Bamunawala,  J.,  Wickramanayake,  M.,  & Ranasinghe,  R.  (2019).  Quantitative  Assessment  of  the  Environmental Risk Due to Climate Change-Driven Coastline Recession: A Case Study in Trincomalee  Coastal  Area,  Sri  Lanka. Climate  Risk  Management , 25 (June), 100193. https://doi.org/10.1016/j.crm.2019.100192
(19) Michele,  G.,  Giovanni,  M.,  Annibale,  G., Lucia,  T., Vito,  S.,  &  Angela,  L. (2017). Development of an Integrated SDSS for Coastal Risks Monitoring and  Assessment. Journal  of  Coastal  Zone  Management , 20 (3),  1. https://doi.org/10.4172/2473-3350.1000446
(20) Muhammad Abu Ishaq al-Syatibi. (n.d.). Al-Muwafaqat fi Usuli  al-Shariah . Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
(21) Murengo, E. T. (2017). The Progressive Harmonization of the Procedural Rules  of  Environmental  Law:  Expression  of  the  Emergence  of  a  Global Right? Brazilian Journal of International Law , 14 (3), 72.
(22) Nunn, P. D., McKeown, M., McCallum, A., Davies, P., John, E., Chandra, R.,  …  Raj,  S.  N.  (2019).  Origin,  Development  and  Prospects  of  Sand
Islands  off  the  North  Coast  of  Viti  Levu  Island,  Fiji,  Southwest  Pacific. Journal of Coastal Conservation , 23 (6), 1005 – 1006.
https://doi.org/10.1007/s11852-019-00707-w
(23) Pongoliu, H. (2019). The Existence of the Statement of the Companions ( Fatwā
Ṣ a ḥ āba ) and Its Ḥ ujjah in Islamic Legal Thoughts . 29 (2), 189 – 202.
(24) Purkon,  A.  (2018).  Historical  Dinamic  of  Islamic  Law  Methodologhy (Usul Fiqh). Mizan: Journal of Islamic Law , 2 (2), 119 – 120.
(25) Sannigrahi, S., Chakraborti, S., Banerjee, A., Rahmat, S., Bhatt, S., Jha, S., …  Sen,  S.  (2020).  Ecosystem  Service  Valuation  of  a  N atural  Reserve Region for Sustainable Management of Natural Resources. Environmental and Sustainability Indicators , 5 (May 2019), 100014. https://doi.org/10.1016/j.indic.2019.100014
(26) Shah, K., Mustafa Kamal, A. H., Rosli, Z., Hakeem, K. R., & Hoque, M. M. (2016).  Composition  and  diversity  of  plants  in  Sibuti  mangrove  forest, Sarawak,  Malaysia. Forest  Science  and  Technology , 12 (2),  70 – 76. https://doi.org/10.1080/21580103.2015.1057619
(27) Soufi,  Y.  (2016).  The  Historiography  of  Sunni  Usul  al-Fiqh. The  Oxford Handbook of Islamic Law , (October 2016), 248 – 270.
https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199679010.013.30
(28) Su,  J.,  &  Peng,  B.  (2018).  Evaluating  the  Trade-offs  between  Alternative Coastal  Policies:  Evidence  from  Xiamen’s  ICM  Programme. Ocean  and Coastal Management , (May), 1 – 10.
https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2018.05.012
(29) Suresh HS, S. S. (2015). Mangrove Area Assessment in India: Implications of  Loss  of  Mangroves. Journal  of  Earth  Science  &  Climatic  Change , 6 (5),  1 –
2.https://doi.org/10.4172/2157-7617.1000280
(30) Surono, A. (2018). Legal Harmonization of Village Authority on Forestry Management. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues , 21 (4), 4 – 5.
(31) Svetiev,  Y.,  &  Wang,  L.  (2016).  Competition  Law  Enforcement  in  China: Between  Technocracy  and  Industrial  Policy. Law  and  Contemporary Problems , 79 (4), 190 – 191.
(32) Xie,  Z.  (2020).  China’s  Historical  Evolution  of  Environmental  Protection along  with  the  Forty  Years’  Reform  and  Opening -up. Environmental Science and Ecotechnology , 1 , 100001. https://doi.org/10.1016/j.ese.2019.100001 (33) Yang,  L.,  Li,  H.,  Zhang,  Y.,  &  Jiao,  N.  (2019).  Environmental  Risk
Assessment  of  Triazine  Herbicides  in  the  Bohai  Sea  and  the  Yellow  Sea and  their  Toxicity  to  Phytoplankton  at  Environmental  Concentrations. Environment International , 133 (September), 105175.
https://doi.org/10.1016/j.envint.2019.105175
(34) Zhu,  X.,  Zuklin,  T.,  &  Zhang,  Y.  (2019).  Enhancing  and  Promoting National  Environmental  Goals  through  Local  Integrated  Coastal
Management  Initiatives  and  Legislation:  Evidence  from  Xiamen. Ocean and Coastal Management , (January), 1 – 6. https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2019.01.002