## ESENSI AKAD MUDHARABAH DAN MUSYARAKAH PADA PERBANKAN SYARIAH DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN EKONOMI
S a h b a n Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum PPs UMI email : sahbanfakhumi@gmail.com

## Abstract
The  essence  of  mudharabah  and  musyarakah  unite  capital  to  labor  (skill  and entrepreneurs), which is always separate in conventional systems. In the profit and loss sharing agreement will be apparent the nature and spirit of togetherness and  justice  in  receiving  the  benefits  and  bear  the  risk  of  losses  in  business activity.Mudharabah and musyarakah prevent unjustice behavior for people, it is a manifestation of man as caliph prosperity of the earth on the dimensions of the banking system. The substance and the principles contained in the profit and loss  sharing  agreement  has  been  included  in  the  National  Banking  Act.  Skim mudharabah and loss has been practiced in various flying businesses in Islamic banking activities in order to prevent economy unjustice and realize the economic benefit.
Keywords : Mudharabah, Musyarakah, Economic Justice.

## Abstrak
Esensi  mudharabah  dan  musyarakah  menyatukan  modal  dengan  tenaga  kerja (keterampilan dan pengusaha), yang selalu terpisah dalam sistem konvensional. Dalam  perjanjian  pembagian  keuntungan  dan  kerugian  akan  terlihat  sifat  dan semangat kebersamaan dan keadilan dalam menerima manfaat dan menanggung risiko kerugian dalam kegiatan bisnis. Mudharabah dan musyarakah mencegah perilaku  tidak  adil  bagi  manusia,  itu  adalah  manifestasi  manusia  sebagai kekayaan khalifah. bumi pada dimensi sistem perbankan. Substansi dan prinsip- prinsip  yang  terkandung  dalam  perjanjian  bagi  hasil  dan  kerugian  telah dimasukkan  dalam  Undang-Undang  Perbankan  Nasional.  Mudharabah  dan kerugian skim telah dipraktikkan di berbagai bisnis penerbangan dalam kegiatan perbankan  syariah  untuk  mencegah  ketidakadilan  ekonomi  dan  merealisasikan manfaat ekonomi.
Kata Kunci: Mudharabah; Musyarakah; Ekonomi Berkeadilan;

## A. PENDAHULUAN
Islam  merupakan  agama  yang  sempurna,  mengatur  segala  perilaku  kehidupan manusia. Bukan hanya menyangkut urusan peribadatan saja, tetapi juga urusan sosial dan ekonomi  diatur  dalam  Islam.  Islam  merupakan  sistem  hidup  ( way  of  life) yang  harus diimplementasikan secara menyeluruh dalam seluruh aspek kehidupannya tanpa kecuali (Zainuddin, 2013 : 1-2).
Perbankan  syariah  merupakan  suatu  lembaga  ekonomi  Islam  yang  berbasis keuangan dengan fungsi  sebagai organisasi perantara antara masyarakat  yang kelebihan dana  dengan  masyarakat  yang  kekurangan  dana  yang  dalam  menjalankan  aktivitasnya harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Bank syariah atau bank Islam juga berfungsi sebagai  lembaga  intermediasi  yakni  menghimpun  dana  dari  masyarakat  dalam  bentuk simpanan  dan  menyalurkan  kembali  kepada  masyarakat  yang  membutuhkannya  dalam bentuk fasilitas pembiayaan dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat (Muhammad, 2009 : 4).
Bank  Syariah  lahir  sebagai  salah  satu  alternatif  terhadap  persoalan  bunga  Bank, karena  Bank  Syariah  merupakan  lembaga  keuangan  perbankan  yang  beroperasi  dan produknya dengan prinsip dasar tanpa menggunakan sistem bunga dengan menawarkan sistem lain yang sesuai dengan syariah Islam. Dari sudut pandang kepentingan ekonomi, perbankan  syariah  yang  menggunakan  sistem mudharabah ( profit  sharing )  dalam memperlancar  roda  perekonomian  ummat  dianggap  mampu  menekan  terjadinya  inflasi karena  tidak  adanya  ketetapan  bunga  yang  harus  dibayarkan  ke  bank,  juga  dapat mengubah haluan kaum muslimin dalam setiap transaksi perdagangan dan keuangan yang sejalan dengan ajaran syariah Islam.
Mudharabah dan musyarakah atau yang sering dikenal dengan istilah profit and loss sharing (PLS) adalah dua model perkongsian yang direkomendasikan dalam Islam karena bebas dari sistem riba. Mudharabah dalam perbankan syariah memiliki landasan dalam Alqur’an, yaitu firman Allah swt. dalam QS al Muzammil/73 : 20.
Sejalan dengan perkembangan ekonomi dan menguatnya tuntutan umat Islam untuk memiliki bank yang berbasis syariah. Kelahiran Bank Syariah dengan salah satu akadnya mudharabah Syariah menandai era baru perbankan Syariah yang telah berpayung hukum jelas.  Adanya  Undang-Undang  No.  21  Tahun  2008  tentang  Perbankan  Syariah,  maka terdapat 2 (dua) undang-undang  yang mengatur perbankan di  Indonesia,  yaitu Undang- Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang No. 10 Tahun 1998, dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
Filosofi  kelahiran  perbankan  syariah  dapat  dilihat  pada  konsideran  bagian menimbang  dari  Undang-Undang  Perbankan  Syariah  bahwa  sejalan  dengan  tujuan pembangunan  nasional  Indonesia  untuk  mencapai  terciptanya  masyarakat  adil  dan makmur  berdasarkan  demokrasi  ekonomi,  dikembangkan  sistem  ekonomi  yang berlandaskan pada nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan yang sesuai dengan  prinsip  syariah.  Dalam  tulisan  ini  difokuakskan  pada  pada  esensi  akad mudharabah  dan  musyarakah  pada  perbankan  syariah  dalam  mewujudkan  keadilan ekonomi.

## B. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

## 1. Nilai Tauhid
Tauhid  merupakan  prinsip  dasar  dalam  melakukan  akad  mudharabah.  Pada hakikatnya  setiap  muslim  harus  melandasi  dirinya  dengan  tauhid  dalam  menjalankan segala  aktivitas  kehidupannya,  tidak  terkecuali  dalam  bermuamalah  (baca;  beraktifitas
dalam perbankan syariah). Artinya bahwa niat dasar ketika melakukan akad mudharabah diperbankan  syariah  haruslah  berlandaskan  pada  prinsip  tauhid,  yaitu  mengharapkan keridhaan Allah swt.
Tauhid menjadi pondasi utama ekonomi Islam, mempunyai hubungan kuat dengan konsep keadilan ekonomi dan persaudaraan. Ekonomi Tauhid yang mengajarkan bahwa Allah  sebagai  pemilik  mutlak  dan  manusia  hanyalah  sebagai  pemegang  amanah, mempunyai konsekuensi, bahwa di dalam harta yang dimiliki setiap individu terdapat hak- hak orang lain yang harus dikeluarkan sesuai dengan perintah Allah, berupa zakat, infaq dan  sedekah  dan  cara-cara  lain  guna  melaksanakan  pendistribusian  pendapatan  yang sesuai dengan konsep persaudaraan umat manusia.
Menurut  Muhammad  Syafi'i  Antonio  (2001  :  viii)  Penerapan  akad  mudharabah dalam sistem Perbankan disamping mencerminkan semangat ilahiyah dalam berekonomi juga menjadi nilai tambah ( value added ) dari perspektif konsumen/nasabah. Tidak adanya nilai-nilai  ilahiyah  yang  melandasi  operasional  perbankan  dapat  meluluhlantakkan perekonomian bangsa yang berasal dari perbankan.
Islam mensyariatkan kerja sama mudharabah untuk memudahkan seseorang, karena sebagian mereka memiliki harta, namun tidak mampu mengelolanya. Ada juga seseorang yang  tidak  memiliki  harta,  namun  memiliki  kemampuan  untuk  mengelola  dan mengembangkannya. Maka syariat membolehkan adanya kerja sama ini untuk bisa saling mengambil manfaat.
Shahib al-mal (investor) memanfaatkan keahlian mudharib (pengelola). Sedangkan mudharib  (pengelola)  memanfaatkan  harta.  Maka  dengan  demikian  terwujudlah  kerja sama  harta  dan  amal.  Allah  swt.,  tidak  mensyariatkan  satu  akad,  kecuali  untuk mewujudkan  kemaslahatan  dan  menolak  kerusakan.  Oleh  karena  itu,  pengembangan modal dan peningkatan nilai suatu modal merupakan salah satu tujuan yang disyariatkan. Modal dapat berkembang hanya dengan dikelola dan diperniagakan dan tidak setiap orang yang mempunyai harta mampu berniaga. Begitu juga tidak setiap yang memiliki keahlian berdagang mempunyai modal. Maka masing-masing kelebihan itu dibutuhkan oleh pihak lain.  Oleh  sebab  itu,  mudharabah  ini  disyariatkan  oleh  Allah  demi  kepentingan  kedua belah pihak.

## 2. Prinsip Keadilan
Prinsip  kedua  yang  menjadi  nilai-nilai  dalam  pengimplementasian  akad mudharabah dan musyarakah dalam perbankan syariah adalah prinsip keadilan. Artinya bahwa  bank  syariah  harus  benar-benar  bersikap  adil,  khususnya  dalam  membuat  pola hubungan antara nasabah dengan nasabah, maupun antara nasabah dengan bank syariah, terkait dengan hak dan kewajiban masing-masing. Bank syariah tidak boleh mendzalimi nasabah dengan hal-hal yang akan menyulitkan atau merugikan nasabah.
Adapun asas dari semua akad adalah keadilan. Sebab, dengan keadilan itulah  Allah swt.  mengutus  para  Rasul  dan  menurunkan  kitab-kitab  suci-Nya.  Allah  swt.  berfirman, Q.S. al-Hadid (57) Ayat 25, yang artinya : “Sesungguhnya Kami telah mengutuskan para Rasul  dengan  bukti-bukti,  dan  Kami  telah  menurunkan  pada  mereka  al-Kitab  serta timbangan (standar yang haq dan bathil), agar manusia menegakkan keadilan”.
Filosofi dasar dari mudharabah dan musyarakah adalah untuk menyatukan capital dengan labour ( skill dan enterpreneur ) yang selama ini senantiasa terpisah dalam sistem konvensional. Dalam mudharabah dan musyarakah akan tampak jelas sifat dan semangat kebersamaan dan keadilan, Hal ini terbukti melalui kebersamaan dalam menanggung risiko kerugian yang dialami proyek dan membagikan keuntungan pada waktu ekonomi sedang booming
Menurut Yusuf Al Qardhawi (2000 : 52) nilai positif yang terkandung dalam akad mudharabah dan musyarakah adalah persamaan yang adil di antara pemilik modal  dan pengelola, serta adanya tanggung jawab yang berani dalam memikul risiko. Islam tidak memihak kepada kepentingan pengusaha ( interpreneur ) dan mengalahkan pemilik modal, Islam  juga tidak berat  kepada pemilik modal sehingga menyepelekan kontribusi usaha. Keduanya berada dalam posisi seimbang. Inilah pengertian keadilan menurut Islam
Pada  akad mudharabah dan musyarakah ,  asas  keadilan  benar-benar  dapat diwujudkan dalam dunia nyata, yang demikian itu dikarenakan kedua belah pihak yang terkait, sama-sama merasakan keuntungan  yang  diperoleh. Sebagaimana  mereka semua menanggung kerugian bila terjadi secara bersama-sama, pemodal menanggung kerugian materi (modal), sedangkan pelaku usaha menanggung kerugian non-materi (tenaga dan pikiran). Sehingga pada  akad mudharabah dan musyarakah tidak ada seorangpun  yang dibenarkan untuk mengeruk keuntungan tanpa harus menanggung risiko usaha.
Bank Syariah tidak mungkin menjalankan sendiri semua proyek yang dibiayai bank dan  wajar  jika  menyalurkan  pada  pihak  lain.    Bank  secara  implisit  telah  mendapatkan persatuan atau izin dari pemilik modal (nasabah penyimpan dana). Nasabah penyimpan dana pasti menyadari bahwa bank sebagai lembaga keuangan yang kegiatannya usahanya diantaranya  tidak  terlepas  dari  kegiatan  penyaluran  dana.  Bank  adalah  lembaga intermediasi  antara  mereka  yang  berlebihan  dana  dan  mereka  yang  kekurangan  dana, mudharabah dan musyarakah dalam praktik didasarkan atas suatu kontrak antara nasabah (debitur)  dengan  bank  (kreditur).  Adanya  kontrak  itu  berarti    telah  terjadi  penyerahan modal  yang diikuti perintah untuk  menjalankan usaha. Bank Syariah sebagai  pengelola dana, dan sendiri maupun masyarakat bertindak sebagai pemegang amanah dan sebagai mudharib, disitu sisi dan shahibul maal dilain sisi. Dalam usaha menyalurkan dana, bank syariah menyediakan fasilitas pembiayaan yang aman dan memberikan hasil.
Apabila bank syariah memperoleh keuntungan maka dibagikan pada shahibul maal sesuai dengan prosentase yang telah disepakati. Mudharabah dan musyarakah antara bank (shahibul maal) dengan nasabah debitur mudharib (peminjam dana), yang akan dikelola oleh debitur dengan modal dari bank.
Akad mudharabah dan musyarakah telah  banyak  dipakai  oleh  masyarakat  kita terutama  di  pedesaan,  dalam  bentuk  kerjasama  usaha  seperti  bidang  pertanian.  Dimana pemilik  lahan  bekerjasama  dengan  petani  yang  hasilnya  nanti  akan  dibagi  bersama. Contoh lain pemilik ternak bekerjasama dengan peternak yang hasilnya dibagi dua atau Paron  (bahasa;  jawa).  Bukan  persoalan mudharabah dan musyarakah lebih  baik  dari murabahah,  karena  keduanya  diperbolehkan  secara  syariah.  Sedangkan  dalam perdagangan pola kerjasama atau mudharabah dan musyarakah adalah akad yang lebih cocok  untuk  diterapkan  dan  mempunyai  nilai  keadilan.  Artinya,  mengandung  keadilan adalah ketika pedagang tersebut mempunyai keuntungan besar, berarti kita juga dapat
untung  besar,  kalau  keuntungannya  kecil  kita  juga  ikut  kecil.  Bahkan  ketika  terjadi kecelakaan atau kerugian, kita juga ikut merasakan dengan catatan kecelakaan itu tidak disengaja seperti kebakaran maupun meninggal dunia.
Menurut Bachsan Mustofa (2003 : 49) Terkait dengan asas keadilan dalam sistem bagi hasil (Mudharabah dan musyarakah) di Bank Syariah, maka tidak akan lepas pada yang dinamakan asas hukum. Asas hukum berfungsi sebagai pondasi yang memberikan arah,  tujuan  serta  penilaian  fundamental,  mengandung  nilai-nilai  dan  tuntutan-tuntutan etis. Terkait dengan hal tersebut, dalam satu mata rantai, sistem, asas, norma dan tujuan hukum berfungsi sebagai pedoman dan ukuran atau kriteria bagi perilaku manusia.
Melalui asas hukum, norma hukum berubah sifatnya menjadi bagian suatu tatanan etis  yang  sesuai  dengan  nilai  kemasyarakatan.  Pemahaman  tentang  keberadaan  suatu norma hukum  (mengapa suatu  norma hukum  diundangkan) dapat ditelusuri  dari “ratio legis” nya. Meskipun asas hukum bukan norma hukum, namun tidak ada norma hukum yang dapat dipahami tanpa mengetahui asas-asas hukum yang terdapat di dalamnya (Dyah Ochtorina Susanti, 2015 : 5)
Keadilan adalah tujuan akhir sebuah sistem, yang terkait erat dengan fungsi sistem hukum  sebagai  sarana  untuk  mendistribusikan  dan  memelihara  suatu  alokasi  nilai-nilai dalam  masyarakat,  yang  ditanamkan  dengan  suatu  pandangan  kebenaran,  yang  secara umum merujuk kepada keadilan (Dyah Ochtorina Susanti, 2015 : 6). Terkadang hukum positif sepenuhnya menjamin rasa keadilan, dan sebaliknya rasa keadilan  seringkali tidak memiliki kepastian hukum, sehingga komprominya adalah bagaimana agar hukum positif yang ada selalu merupakan cerminan dari rasa keadilan itu.
Adanya  bentuk  kerjasama  dalam  lintas  kegiatan  Islam  seperti mudharabah dan musyarakah ,  sebagai  konsep  yang  menjadi  landasan  untuk  melaksanakan  dalam  hal berbisnis  dan  usaha  hingga  dalam  pembagian  yang  akan  diinginkan  untuk  kedua  belah pihak atau lebih dapat terpenuhi dengan memenuhi proporsi apa yang ingin dikehendaki dalam kesepakatan yang telah dibuat.
Bentuk  keadilan  dari  sistem mudharabah dan musyarakah tersebut  akan menimbulkan  akan  saling  adanya  kepercayaan  antara  pihak  yang  terlibat  dalam mudharabah dan musyarakah ,  terpenuhinya  proporsi  yang  diharapkan  oleh  masing- masing pihak akan membuat pengelola akan melakukan dengan segenap kemampuannya dan pemodal sebagai pengontrol dalam aktivitas kerjasama tersebut.
Dalam  ekonomi  Islam,  penegakan  keadilan  sosio-ekonomi  dilandasi  oleh  rasa persaudaraan  ( ukhuwah ),  saling  mencintai  ( mahabbah ),  bahu-membahu (takaful) dan saling  tolong-menolong  ( ta’awun ),  baik  antara  si  kaya  dan  si  miskin  maupun  antara penguasa dan rakyat.
Islam mengganti sistem bunga yang menindas dengan profit sharing . Profit sharing (bagi hasil) yang diterapkan dalam ekonomi syari'ah jelas lebih berkeadilan. Bagi deposan, untung  yang  didapat  adalah  benar-benar  hasil  untung  pekerja  yang  diberi  modal. Sementara, bagi peminjam (yang juga pekerja) tidak merasa terbebani dengan bunga yang tinggi.  Karena  ia  hanya  membayarkan sejumlah untung  yang  ia  dapat  dari
bekerja. Kalau untung banyak, ia akan membayar banyak bagi hasilnya. Kalau untung sedikit, ia pun akan membayar sedikit bagi hasilnya

## 3. Prinsip Taawwun (Tolong Menolong)
Dalam Islam, tolong-menolong adalah kewajiban setiap muslim. Sudah semestinya konsep  tolong-menolong  tidak  hanya  dilakukan  dalam  lingkup  yang  sempit.  Untuk menjaga agar tolong-menolong ini selalu dalam koridor kebaikan dan takwa diperlukan suatu sistem yang benar-benar sesuai syariah.
Mudharabah dan musyarakah menerapkan  prinsip  tolong  menolong  karena melibatkan  antara  dua  kelompok,  yaitu  pemilik  modal  ( investor) yang  mempercayakan modalnya kepada pengelola ( mudharib) untuk di gunakan dalam aktivitas perdagangan. Mudharib dalam  hal  ini  memberikan  konstribusi  pekerjaan,  waktu  dan  mengelola usahanya sesuai dengan ketentuan yang di capai dalam kontrak, salah satunya adalah untuk mencapai  keuntungan  yang  di  bagi  antara  pihak investor dan mudharib berdasarkan proporsi yang telah di setujui bersama, namun apabila terjadi kerugian yang menanggung adalah pihak investor saja.
Konsep tolong menolong ( taawun ), dalam menghadapi ketidakpastian merupakan salah  satu  prinsip  yang  sangat  mendasar  dari  ekonomi  Islam  yang  dianggap  dapat mendukung aspek keadilan. Keadilan merupakan aspek mendasar dalam  perekonomian Islam. Penetapan suatu hasil usaha di depan dalam suatu kegiatan usaha dianggap sebagai sesuatu hal yang dapat memberatkan salah satu pihak yang berusaha, sehingga melanggar aspek keadilan.
Mudharabah dan musyarakah merupakan  sarana  tolong  menolong  antara  sesama manusia.  Adanya  konsep  seperti  ini,  berarti  antara  sesama  nasabah  telah mengimplementasikan  saling  tolong  menolong,  kendatipun  antara  mereka  tidak  saling bertatap muka.
Tolong-menolong  ini  menjadi  salah  satu  nilai  yang  terkandung  dalam  ekonomi Islam. Menolong yang lemah, membantu orang yang memerlukan bantuan sudah sebuah kemestian. Para pelaku ekonomi Islam dituntut agar dapat membantu saudaranya keluar dari  permasalahan  yang  dihadapi.  Membantu  masyarakat  yang  masih  menikmati  riba menuju ke sistem yang islami atau syariah, juga dikategorikan sebagai bagian dari nilai tolong-menolong. Apalagi dapat membantu masyarakat ke luar dari lembah kemiskinan.

## 4. Prinsip Kerjasama
Sistem bagi hasil ( profit and loss sharing ) yang diterapkan dalam perbankan syariah seperti yang terdapat dalam mudharabah dan musyarakah merupakan praktik perkongsian yang  sudah  lazim  digunakan  sebelum  Islam  datang.  Sebagaimana  Lewis  dan  Algaoud mengutip  pendapat  Crone,  Kazarian  dan  Cizaka,  bahwa  di  Timur  Tengah  pra-Islam, kemitraan-kemitraan bisnis yang berdasarkan atas konsep mudharabah dan musyarakah berjalan  berdampingan  dengan  konsep  pinjam  sistem  bunga  sebagai  cara  untuk membiayai berbagai aktivitas ekonomi (Mervyn Lewis dan Latifa Algaoud, 2004 : 14)  Kemudian  setelah  Islam  datang,  semua  transaksi  keuangan  yang  berbasis  riba
(Sayyid Sabiq, 2006 : 173) dilarang dan semua dana harus disalurkan atas dasar bagi hasil ( profit and loss sharing ).
Transaksi Mudharabah dan musyarakah merupakan akad kerjasama usaha antara pemilik dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha. Institusi pemilik dana membiayai  seluruh  modal  usaha  yang  dibutuhkan  oleh  institusi  yang  mengelola  usaha tersebut.  Pengelola  dana  berkewajiban  melaksanakan  usaha  sesuai  dengan  akad  yang disepakati, agar dapat menghasilkan keuntungan sesuai dengan yang diproyeksikan.
Kerjasama  diantara  sesama  manusia  adalah  sebuah  bentuk  untuk  memenuhi kebutuhan hidup dan mencapai kemajuan bersama dalam hidup. Kerjasama pada dasarnya adalah  merealisasikan  unsur  tolong  menolong  sesama  manusia  yang  dianjurkan  dalam Islam,  selama  tolong  menolong  tersebut  membawa  kebaikan  dan  menghindarkan  dari kemungkaran.
Antara nasabah dengan  bank syariah terjalin kerjasama, tergantung dari  akad apa yang digunakannya. Adanya akad mudharabah dan musyarakah terjalin kerjasama antara bank syariah dengan nasabah. Apabila dari dana tersebut terdapat keuntungan, maka akan dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati, misalnya 40% untuk nasabah syariah dan 60% untuk bank syariah. Ketika kerjasama terjalin dengan baik, nasabah menunaikan hak dan kewajibannya, demikian juga bank syariah menunaikan hak dan kewajibannya secara baik,  maka  akan  terjalin  pola  hubungan  kerjasama  yang  baik  pula  dan  akan  membawa keberkahan pada kedua belah pihak.
Mudharabah dan musyarakah ini  disyariatkan  oleh  Allah  swt.  demi  kepentingan kedua  belah  pihak.  Islam  mensyariatkan  kerja  sama  mudharabah  untuk  memudahkan seseorang, karena sebagian mereka memiliki harta, namun tidak mampu mengelolanya. Ada  juga  seseorang  yang  tidak  memiliki  harta,  namun  memiliki  kemampuan  untuk mengelola dan mengembangkannya. Maka syariat membolehkan adanya kerja sama ini untuk bisa saling mengambil manfaat.
Menurut  Imam  al-Marghinani  al-Hanafy,  bahwa  akad  mudharabah  dihalalkan, karena benar-benar diperlukan oleh umat manusia, karena di antara manusia ada orang- orang  yang  kaya  akan  harta  benda,  akan  tetapi  ia  tidak  pandai  untuk  mengelolanya. Sebagaimana  di  antara  mereka  ada  orang-orang  yang  lihai  dalam  mengelola  kekayaan, akan tetapi mereka miskin tidak memiliki modal usaha. Sangat urgen untuk disyariatkan transaksi semacam ini, agar kemaslahatan kedua belah pihak, yaitu orang yang kaya  (tapi tidak  berpengalaman)  dan  orang  yang  cerdik  (tapi  tidak  memiliki  modal),  orang  yang miskin  (tapi  lihai)  dan  orang  yang  dungu  (tapi  kaya)  dapat  terwujud. (http://realsyariah.wordpress.com/2011/05/16/ diakses pada 17 Juli 2016)

## 5. Prinsip Amanah
Amanah  merupakan  salah  satu  prinsip  yang  sangat  penting.  pada  hakikatnya kehidupan ini adalah amanah yang kelak harus dipertanggung jawabkan  dihadapan Allah SWT.  Menurut  Triyuwono  bahwa  tujuan  dari  organisasi  menurut  Islam  adalah menyebarkan rahmat seluruh alam (Iwan Triyuwono, 2000 : 282). Tujuan ini  secara
normatif berasal dari keyakinan Islam dan misi hidup sejati manusia sebagai khalifah di bumi sebagai penerima amanah dari pemberi amanah ialah Allah swt.
Perspektif amanah yang dikemukakan oleh Triyuwono dijadikan sebagai metafora dalam menjelaskan tujuan dibangunnya suatu organisasi dalam menyebarkan rahmat bagi seluruh  alam,  tentunya  dapat  dilihat  atau  dipantau  dari  iklim  atau  suasana  yang  ada  di dalam  organisasi  tersebut,  harapan  keberadaan  organisasi  tersebut  dapat  memberikan iklim humanis dan transendental dalam kehidupan organisasi. Oleh karena itu, keberadaan perbankan  syariah  yang  pada  prinsipnya  secara  operasional  berdasarkan  pada  Alqur’an dan hadis, tentunya peran dan tanggungjawabnya harus sesuai dengan perspektif amanah, dimana  baik  manusia  secara  individu  dan  organisasi  dapat  menyebarkan  rahmat  bagi seluruh alam (Iwan Triyuwono, 2000 : 263).
Atas dasar prinsip di atas, pihak pemilik modal (shahibul mal) pada prinsipnya tidak dapat menuntut jaminan apapun dari mudharib untuk mengembalikan modal atau modal dengan keuntungan. Jika pihak shahibul  mal mempersyaratkan pemberian jaminan dari nasabah pengelola (mudharib) dan menyatakan hal ini dalam syarat kontrak, maka kontrak mudharabah tersebut menurut mayoritas ulama (jumhur ulama) tidak sah (ghair shahih) karena bertentangan dengan prinsip dasar akad amanah dalam mudharabah.
Pemegang amanah terhadap dana mudharabah dari penyandang dana dituntut untuk menjaganya dan mengusahakannya dalam investasi sesuai dengan ketentuan  yang telah disepakati  bersama  mengembalikannya  jika  usaha  telah  selesai.    Dalam  mudharabah mudharib  menguasai  seluruh  modal  agar  dapat  dikelola  secara  efektif,  dan  mengelola modal sesuai dengan keinginannya (Abd. Shomad, 2005 : 368). Shahibul maal tidak dapat menentukan bagaimana modal itu harus dikelola, karena akan membuat pengelola usaha tidak  dapat  menguasai  modal  secara  mutlak,  dan  tidak  mampu  mengelola  modal  (Abd. Shomad, 2000 : 368).
Pada prinsipnya dalam mudharabah shahibul maal tidak menetapkan syarat-syarat tertentu  kepada  mudharib.  Namun  demikian,  apabila  dipandang  perlu,  shahibul  maal boleh menetapkan batasan-batasan guna menyelamatkan modalnya dari kerugian. Apabila mudharib  melanggar  batasan-batasan  ini,  maka  mudharib  harus  bertanggung  jawab apabila terjadi kerugian.
6. Prinsip Saling Ridha ( an Taradhin )
Prinsip  ini  didasarkan  pada  ketentuan  QS.  An-Nisa  (4)  Ayat  29  dan  Hadis  Nabi Muhammad saw. yang mengemukakan prinsip an-taradhin (rela sama rela). Hal ini berarti para  pihak  harus  bebas  dalam  bertransaksi,  lepas  dari  paksaan  dan  tekanan  (Hamzah Ya’cub, 1984 : 79).
Prinsip an-taradhin dapat dimaknai bahwa semua kontrak yang dilakukan oleh para pihak harus didasarkan kepada kerelaan semua  pihak  yang membuatnya.  Kerelaan para pihak yang berkontrak adalah jiwa setiap kontrak yang Islami dan dianggap sebagai syarat terwujudnya  semua  transaksi.  Jika  dalam  suatu  kontrak  asas  ini  tidak  terpenuhi  maka kontrak yang dibuatnya telah dilakukan dengan cara yang batil. Kontrak  yang
dilakukan itu tidak dapat dikatakan telah mencapai sebuah bentuk usaha yang dilandasi saling rela antara pelakunya jika didalamnya terdapat unsur tekanan, paksaan, penipuan atau ketidak jujuran dalam pernyataan.
Prinsip antaradin ,  yakni  pemindahan  hak  kepemilikan  atas  harta  yang  dilakukan secara sukarela. Dalam transaksi  apapun, aspek an-taradhin atau saling meridhai  harus selalu menyertai. Nasabah ridha dananya dikelola oleh bank yang amanah dan profesional, sementara  bank  ridha  terhadap  amanah  yang  diembankan  nasabah  dalam  mengelola kontribusi.  Berdasarkan  prinsip  inilah,  terjadi  tolong  menolong  dan  memiliki  arti  yang luas  dan  mendalam,  karena  semuanya  menolong  dengan  ikhlas  dan  ridha,  bekerjasama dengan  ikhlas  dan  ridha,  serta  bertransaksi  dengan  ikhlas  dan  ridha  pula.  Untuk menunjukan  sikap  menerima/ridha  pihak-pihak  ( an-taradhin )  yang  terlibat  dalam transaksi tidak perlu dengan ucapan ijab qabul yang formalistik.
Hukum  yang  berlaku  dalam  akad  mudharabah,  sebenarnya  kembali  kepada keridhaan  kedua  belah  pihak.  Prinsipnya  adalah ‘an  taradhin ,  yaitu  kedua  belah  pihak saling  ridha  yang  disepakati  di  awal  perjanjian.  Asas  kerelaan (‘an  taradhin  minkum) dalam mu’amalah sangat penting. Keabsahan suatu aktifitas mu’amalah turut dipengaruhi oleh aspek ini. Sesungguhnya implementasi ijab-qabul mencuat dalam penerapan prinsip ini (Efrinaldi, http://efrinaldi. multiply.com/journal, diakses pada 27 Juni 2016).

## 7. Prinsip Menghindari Riba
Mudharabah  merupakan  bentuk  kerjasama  sebagai  sarana  merekonstruksi  dan reorganisasi dalam dunia perbankan Muhammad Nejatullah Siddiqi, 1985 : 9) Maka dapat dikatakan  mudharabah  merupakan  alat  untuk  mencegah  timbulnya  riba.  Mudharabah dengan  sistem  bagi  hasil  merupakan  awal  pertumbuhan  perbankan  Syariah.  Bahkan undang-undang perbankan menyebut  bagi  hasil untuk  membedakan  dengan bank  yang menggunakan instrumen bunga.
Riba merupakan bentuk  transaksi  yang harus dihindari  sejauh-jauhnya khususnya dalam berbisnis karena riba merupakan sebatil-batilnya transaksi muamalah. Setiap usaha bisnis  pasti  membutuhkan  modal  usaha  berupa  dana  segar.  Dalam  sistem  sekuler, pendanaan  modal  biasanya  didapat  dari  pinjaman  bank  konvensional  yang  dipastikan menerapkan sistem riba. Padahal riba telah 100% haram dalam syariat Islam.  Di sisi lain, hampir  mustahil  menjalankan  usaha  tanpa  pinjaman  modal,  sebagai  alternatif  untuk menghindari  riba,  maka  digunakan  sistem  bagi  hasil,  yang  kemudian  dikenal  dengan istilah  mudharabah.  Jadi  mudharabah  adalah  sebuah  sistem  untuk  mendapatkan  modal usaha  tanpa  harus  terjebak  dengan  sistem  riba.  Caranya  adalah  dengan  menyertakan pemilik dana segar dalam sebuah usaha, sehingga dana segar itu didapat  bukan dengan cara dipinjam, melainkan dengan usaha bersama.
Di  perbankan  Syariah  dikenal  dengan  tabungan  dan  atau  deposito  mudharabah. Mudharabah  sendiri  adalah  jenis  akad  dimana  pada  saat  penyaluran  dananya  bank memberikan dana sebagai  pemodal kepada orang/pengusaha  yang mempunyai  keahlian dibidang usahanya. Keuntungan dari usaha dibagi hasil dengan bank yang kemudian
akan dibagi hasil juga dengan anda sebagai penabung. Oleh sebab itu, mudharabah dikenal dengan dengan konsep bagi hasil, dan deposito mudharabah menggunakan konsep bagi hasil ini untuk menggantikan bunga yang riba tersebut.
Adanya  pelarangan  riba,  Islam  berusaha  membangun  sebuah  masyarakat berdasarkan kejujuran dan keadilan (Masyhuri, 2005 : 138) Keadilan dalam konteks ini memiliki  dua  dimensi,  yaitu  pemodal  berhak  untuk  mendapatkan  imbalan,  tetapi  harus sepadan dengan resiko dan usaha yang dibutuhkan, dan imbalan yang didapat ditentukan oleh  keuntungan  dari  proyek  yang  dimodalinya.  Yang  dilarang  dalam  Islam  adalah keuntungan yang ditetapkan sebelumnya.

## 8. Prinsip Menghindari Maisir
Dalam Penjelasan Pasal 2 huruf b, Undang-Undang Perbankan Syariah, maisir yaitu transaksi yang  digantungkan kepada suatu keadaan yang  tidak pasti dan bersifat untung- untungan.  Pegertaian  yang  sama  juga  diatur  dalam  peraturan  Bank  Indonesia  No 7/46/PBI/2005 pada Penjelasan Pasal 2 Ayat 3 menjelaskan bahwa maysir adalah transaksi yang mengandung perjudian, untung-untungan atau spekulatif yang tinggi.
Maisir  dalam  transaksi  diperbankan  yaitu  transaksi  yang  mengandung  unsur perjudian,  atau  spekulasi  yang  tinggi.  Bank  syariah  tidak  diperkenankan  melakukan transaksi pada sektor atau bidang dengan tingkat spekulasi yang tinggi atau judi. Akibat tindakan  spekulasi  ini  akan  menimbulkan zero  sum  game ,  yang  artinya  satu  pihak mendapat  keuntungan  dengan  cara  mengorbankan/menzalimi  pihak  lain  tanpa  ada pengganti nilai tambah yang setara dengan pengorbanannya tersebut.
Ekonomi Islam berbasis pada paradigma dimana keadilan ekonomi menjadi tujuan utama sementara transaksi maisir adalah transaksi yang bersifat untung-untungan. Artinya tidak  pasti  berapa  nilai  yang  akan  didapat.  Karena  sifatnya  untung-untungan  maka transaksi ini menafikan aspek keadilan ekonomi.

## 9. Prinsip Menghindari Gharar
Pelarangan  gharar  semakin  relevan  untuk  era  modern  ini  karena  pasar  keuangan modern banyak mengandung usaha memindahkan risiko (bahaya) pada pihak lain (dalam asuransi konvensional, pasar modal dan berbagai transaksi keuangan yang mengandung unsur  perjudian).  Dimana  setiap  usaha  bisnis  pasti  memiliki  risiko  dan  tidak  dapat dihindari. Sistem inilah yang dihapus oleh Islam agar proses transaksi tetap terjaga dengan baik  dan  persaudaraan  tetap  terjalin  dan  tidak  menimbulkan  permusuhan  bagi  yang melalukan transaksi dalam pasar keuangan.
Unsur  gharar  (ketidakpastian, spekulasi) tidak diperkenankan. Kedua belah pihak harus mengetahui dengan baik hasil yang akan mereka peroleh dari sebuah transaksi. Para ilmuwan ekonomi membedakan istilah ketidakpastian dan risiko. Menurut Knight, risiko menguraikan situasi dimana kemungkinan dari suatu peristiwa (kejadian) dapat diukur.
Diantara  hikmah  larangan  gharar  adalah,  karena  nampak  adanya  pertaruhan  dan menimbulkan sikap permusuhan pada orang yang dirugikan. Yakni bisa menimbulkan
kerugian  yang  besar  kepada  pihak  lain  sehingga  keadilan  ekonomi  tidak  terwujud. Larangan  ini  juga  mengandung  maksud  untuk  menjaga  harta  agar  tidak  hilang  dan menghilangkan  sikap  permusuhan.  Apabila  permusuhan  telah  terjadi  maka  dapat mengakibatkan ketidakadilan didalamnya.

## C. PENUTUP
Esensi mudharabah dan musyarakah mengandung nilai tauhid dan prinsip keadilan, taawun ,  kerjasama,  amanah,  saling  ridha,  menghindari  riba,  menghindari  maisir, menghindari gharar . Kesemua nilai dan prinsip tersebut mendorong terwujudnya keadilan ekonomi  dalam  akad mudharabah dan musyarakah pada  Perbankan  Islam.  Skim  akad mudharabah dan musyarakah telah  dipraktikkan  dalam  berbagai  kegiatan  bisnis  dalam perbankan  syariah  yang  dapat  menguntungkan  kedua  belah  pihak.  Pemilik  modal ( shahibul  mal )  memanfaatkan  keahlian  pengelola  ( mudharib) ,  sedangkan mudharib (pengelola) memanfaatkan harta pemilik modal dan dengan demikian terwujudlah sebuah kerja sama yang dapat menciptakan keadilan ekonomi.
Upaya  yang  harus  dilakukan  adalah  perlunya  pengambilan  langkah-langkah  yang strategis  dalam  menjadikan  akad mudharabah dan musyarakah sebagai  sebagai  solusi untuk meningkatkan kesejahteraaan umat yang berdasar pada keadilan ekonomi.

## DAFTAR PUSTAKA
Abd. Shomad et al ., Profit Loss Sharing Principle Dalam Hukum Ekonomi Islam, Laporan Penelitian Lembaga Penelitian Universitas Airlangga, 2000 , h. 368.
2005. “Karakteristik Ilmu Fiqh Muamalah” , Juridika, Vol. 20 No. 2, Maret-April. Anonim. “Mengenal Akad Mudharabah” http://realsyariah.wordpress.com/ 2011/05/16/ mengenal-akad-mudharabah/ diakses pada 17 Juli 2016.
Bachsan Mustofa. 2003. Sistem Hukum Indonesia Terpadu . Bandung: Citra Aditya Bakti.
Dyah Ochtorina Susanti. 2015. Percikan Pemikiran Hukum . Yogyakarta: Buku Litera.
Efrinaldi.
“Prinsip-Prinsip Sistem Ekonomi Islam” http://efrinaldi.
multiply.com/journal?&page_start=20 diakses pada 27 Juni 2016.
Hamzah Ya’cub. 1984. Kode Etik Dagang Menurut Islam Pola Pembinaan Hidup dalam Berekonomi . Bandung: CV. Diponegoro.
Iwan Triyuwono. 2000. Organisasi dan Akuntansi Syari’ah . Jakarta: LKis
2005. “Akuntansi Syari’ah dan Koperasi: Mencari Bentuk dalam Bingkai Metafora Amanah”, Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia, Vol.1, No. 1.
Masyhuri ( Ed ). 2005. Teori Ekonomi dalam Islam . Yogyakarta: Kreasi Wacana.
Mervyn Lewis dan Latifa Algaoud. 2004. Perbankan Syariah: Prinsip, Praktek, dan Prospek . Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta.
Muhammad. 2005. Kontruksi Mudharabah dalam Bisnis Syariah . Yogyakarta: BPFE-
Yogyakarta.
2009. Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syariah. Yogyakarta: UII Press
Muhammad Nejatullah Siddiqi. 1985. Partnership and Profit Sharing in Islamic Law .  New York: The Islamic Foundation Leicester.
Muhammad Syafi'i Antonio. 2001. Bank Syariah: dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani Press.
Sayyid Sabiq. 2006. Fiqih Sunnah Jilid IV . Jakarta: Pena Pundi Aksara.
Yusuf Al Qardhawi. 2000. Bunga Bank Haram . Jakarta: Akbar Media Eka Sarana
Zainuddin. 2013. Hukum Zakat: Perspektif Normatif, Kesejahteraan dan Keradilan Sosi al. Makassar: Alauddin University Press.