INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 4 Tahun 2023 Page 6979-6995 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Efektifitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan di Kampung Rutum, Raja Ampat
Meyta Longkutoy 1 ✉ , Andrei Maryen 2 , Ester Mirino 3
Manajemen , Universitas Kristen Papua Email: mirinoester031299@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Masalah dana desa sering kali disebabkan oleh kurangnya kesadaran dari aparat desa, keterlambatan distribusi dana desa, penggunaan dana desa tanpa justifikasi yang memadai, penggunaan dana desa untuk  tujuan  lain  di  luar  peruntukannya,  kurangnya  transparansi,  kurangnya  pengawasan,  dan kurangnya  keterlibatan  masyarakat  dalam  proses  pembangunan  desa.  teknik  deskriptif  yang digunakan dalam penelitian kualitatif. Data primer digunakan dalam penelitian ini. Penelitian lapangan adalah metode yang digunakan untuk memperoleh data. Bekerja dengan data, menyusunnya, dan mengelompokkannya ke dalam bagian-bagian yang dapat dikelola adalah langkah-langkah dalam proses  analisis  data  kualitatif.    Efektivitas  pengelolaan  dana  desa  di  Desa  Rutum  termasuk  dalam kategori  cukup  berhasil,  berdasarkan  studi  tentang  efisiensi  pengelolaan  dana  desa  dalam meningkatkan pembangunan desa. Temuan dari wawancara masyarakat tentang administrasi dana desa di Desa Rutum sedikit berbeda dengan temuan data. Menurut temuan wawancara masyarakat, pengelolaan dana desa belum berhasil. Pengelolaan dana desa di Desa Rutum menurut data statistik cukup berhasil.
Kata Kunci: Efektifitas, Pembangunan, Dana Desa

## Abstract
Problems with village funds are often caused by a lack of awareness from village officials, delays in the distribution of village funds, the use of village funds without adequate justification, the use of village funds for purposes other than their allocation, lack of transparency, lack of supervision, and lack of community involvement in the village development process. descriptive techniques used in qualitative research. Primary data was used in this research. Field research was the method used to obtain the data.  Working  with  data,  organizing  it,  and  grouping  it  into  manageable  parts  are  steps  in  the qualitative data analysis process.  The effectiveness of village fund management in Rutum Village falls into the moderately successful category, based on a study of the efficiency of village fund management in improving village development. Findings from community interviews about the administration of village funds in Rutum Village are slightly different from the data findings. According to the community interview  findings,  the  management  of  village  funds  has  not  been  successful.  According  to  the statistical data, the management of village funds in Rutum Village has been moderately successful. Keyword: Effectiveness, Development, Village Fund

## PENDAHULUAN
Pemerintah Indonesia saat ini  sedang  berupaya untuk mempercepat  pelaksanaan pembangunan  nasional  dalam  rangka  menjaga  keseimbangan  antara  tingkat pembangunan daerah dan pedesaan. Rencana pemerintah untuk memerangi kesenjangan pembangunan adalah dengan melaksanakan pembangunan nasional dengan fokus pada pembangunan desa. Pemberian otonomi seluas-luasnya kepada desa berarti memberikan kewenangan  kepada  desa  untuk  mengelola  dan  memanfaatkan  sumber  daya  energi seefisien mungkin untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan desa dan kota demi kepentingan bangsa , (Maijon Kinaro, 2019)
Pemerintah Indonesia saat ini sedang mempercepat pertumbuhan nasional melalui koordinasi laju pembangunan daerah, yang mencakup faktor fisik dan non-fisik. Karena pembangunan  daerah  melibatkan  upaya  untuk  meningkatkan  tingkat  kesejahteraan masyarakat  melalui  pelaksanaan  pembangunan  yang  merata  dan  karena  hasil-hasilnya didistribusikan secara langsung untuk kepentingan mayoritas warga yang tinggal di daerah pedesaan,  maka  pembangunan  daerah  memiliki  dampak  yang  signifikan  terhadap peningkatan  kualitas  pembangunan  nasional.  Dampak  positif  terhadap  pembangunan nasional dapat dicapai dengan menyeimbangkan pembangunan jangka panjang secara adil dengan kepentingan masyarakat pedesaan (Jivanca Mamuaja, Freddy Kawatu, Anita Kambey, 2021) .
UU No. 32 tahun 2004 memberikan daerah otonomi seluas-luasnya, sehingga daerah dapat mengatur dan mengurus sendiri semua urusan pemerintahannya tanpa bergantung
pada  pemerintah  pusat,  mengembangkan  kebijakan  daerah  yang  bertujuan  untuk meningkatkan pelayanan dan memberdayakan masyarakat, serta melaksanakan otonomi yang  nyata  dan  bertanggung  jawab.  Otonomi  didefinisikan  sebagai  hak  untuk menyelenggarakan  urusan  rumah  tangganya  sendiri  sesuai  dengan  kewenangan  yang diberikan dan karakteristik daerah. Hak ini harus dilaksanakan dengan cara yang sesuai dengan  maksud  dan  tujuan  pemberian  otonomi,  yaitu  untuk  memajukan  daerah  dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya (Abidin, 2015)
Tanggung  jawab  pemerintah  pusat  untuk  mendistribusikan  dana  ke  setiap  desa untuk  program-program  pembangunan  tertentu  dikenal  sebagai  "dana  desa".  Setiap tahun, Dewan Perwakilan Rakyat menganggarkan dana yang cukup besar untuk keuangan desa, yang dialokasikan untuk setiap desa. Dana desa tidak diragukan lagi memiliki satu tujuan penting yang ingin dicapai, yaitu inisiatif untuk mendorong kebebasan masyarakat desa dalam melaksanakan pembangunan daerah mereka sendiri (Halimantus, Ika, Zauful, 2022)
Merupakan salah satu kampung yang ada di Kabupaten Raja Ampat, setiap kampung dipilih untuk mendapatkan bantuan dana atau anggaran dari pemerintah, bantuan dana atau  anggaran  ini  diprioritaskan  untuk  pelaksanaan  pembangunan  dan  pemberdayaan masyarakat kampung serta peningkatan pelayanan publik, pengentasan kemiskinan, dan memajukan perekonomian kampung (Zainal, Bagus, 2018). Kontribusi desa terhadap Desa Rutum masih belum dimanfaatkan dengan baik. Salah satunya adalah pembangunan yang masih  sulit  dikelola  karena  dana  yang  dikeluarkan  pemerintah  untuk  desa  belum dialokasikan secara adil atau belum mencapai sasaran. Bukan tidak mungkin program ini akan meningkatkan keterlibatan warga dalam pembangunan jika keuangan desa benar- benar dialokasikan secara jujur dan tepat sasaran. Tentu saja, hal ini akan berujung pada kesejahteraan warga desa (Kodir Siregar, 2020)
Dana  desa  yang  diberikan  diharapkan  dapat  mengatasi  masalah  di  masyarakat, meningkatkan  fasilitas  umum  bagi  penduduk,  dan  meningkatkan  potensi  yang  ada  di masyarakat, baik yang sudah ada maupun yang belum ada. Masalah dengan dana desa sering  kali  dimulai  dari  terbatasnya  realisasi  oleh  administrator  desa,  keterlambatan pencairan,  dan  pengeluaran  yang  tidak  didukung  oleh  sumber  daya  yang  dapat diandalkan. data, Penggunaan dana masyarakat untuk tujuan selain yang diprioritaskan, kurangnya transparansi, kurangnya pengawasan, dan minimnya keterlibatan masyarakat lokal dalam pembangunan desa merupakan masalah. Untuk mencegah timbulnya masalah baru  pada  tahun  anggaran  mendatang,  kasus-kasus  yang  ada  saat  ini  harus  segera diselesaikan.
Hal ini memerlukan kerja sama untuk memastikan bahwa dana yang telah disalurkan berjalan seefisien mungkin, dan pihak berwenang meminta masyarakat desa untuk ikut serta dalam pembangunan. Untuk mengelola setiap kegiatan pembangunan desa, yang melibatkan cukup banyak uang, harus ada keuangan desa. Di Kampung Rutum, Kabupaten Raja  Ampat,  setiap  kampung  mendapatkan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  setiap  tahunnya dengan jumlah tertentu dengan tujuan untuk memajukan setiap masyarakat. Dalam situasi seperti ini, penggunaan uang masyarakat terkadang rentan terhadap pencurian dana oleh pihak-pihak yang seharusnya bisa diandalkan oleh warga untuk membangun desa agar terus  maju  dan  berkembang.  Peran  pemerintah  kabupaten  sebagai  penyandang  dana untuk memastikan sumber dana desa meningkat tidak bisa dilepaskan dari makna posisi kita sebagai warga negara dalam situasi ini. Dengan adanya dana desa, maka ada pula periode baru dalam mengelola pemerintahan desa, dan diharapkan mampu mengelola sesuai dengan peraturan secara efektif dan efisien. Selain itu, uang tunai dari masyarakat dapat  digunakan  sebagai  modal  untuk  mendanai  semua  inisiatif  yang  bertujuan  untuk meningkatkan akses desa terhadap energi.
Tidak  adanya  pertemuan  antara  kepala  desa  dan  masyarakat  untuk  membahas anggaran  dana  desa  dan  tidak  adanya  statistik  dana  desa  merupakan  tantangan  yang muncul.  Dan  isu-isu  yang  sering  muncul  di  masyarakat  antara  lain  adalah  kegagalan pembangunan rumah untuk penduduk Rutum, jalan setapak, tugu untuk menandai batas marga, dan pembagian kapal laut dan perahu Viber yang hanya diperuntukkan bagi individu atau keluarga tertentu. Masyarakat lain di lingkungan tersebut menganggap hal ini tidak adil.

## METODE PENELITIAN
Teknik  penelitian yang  digunakan adalah penelitian  kualitatif (Qualitative Methods) dengan  menggunakan  pendekatan  deskriptif,  yaitu  penelitian  yang  dimaksudkan  untuk mengumpulkan  informasi  mengenai  suatu  gejala  atau  masalah  yang  ada  sekarang, khususnya gejala-gejala yang berlangsung pada saat penelitian ini dilakukan.  Penelitian ini termasuk  dalam  kategori  penelitian  lapangan  (field  research),  yaitu  penelitian  yang mengumpulkan  data  di  luar  laboratorium.  Fokus  penelitian  ini  adalah  bagaimana pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan desa.
Data primer digunakan dalam penelitian ini. Informasi primer adalah data yang telah diamati dan dicatat sejak awal dan berasal langsung dari sumbernya. Dalam hal ini, data dikumpulkan  mengenai  bagaimana  keuangan  daerah  dikelola  untuk  memajukan pembangunan  di desa Rutum. Peneliti di lapangan mengumpulkan data primer dengan
melakukan observasi, wawancara, dan mendokumentasikan temuan mereka. Para partisipan dalam pengelolaan dana desa di Desa Rutum menjadi sumber informasi (informan) dalam penelitian ini, dimulai dari kepala desa dan sekretaris desa (Ki Hajar dan Surakarta)
Menurut Spradley, frasa "populasi" tidak digunakan dalam penelitian kualitatif, tetapi lebih  tepat  disebut  sebagai  "situasi  sosial"  atau  lingkungan  sosial,  yang  terdiri  atas  tiga komponen: tempat, pelaku, dan aktivitas yang bekerja sama dengan baik. Latar sosial ini dapat diciptakan di rumah dengan keluarga dan kegiatan mereka, atau dapat diciptakan oleh  individu  yang  bercakap-cakap  di  sudut  jalan,  di  kota,  atau  di  kota  metropolitan. Lingkungan  sosial  ini  dapat  digambarkan  sebagai  item  studi  yang  membuat  penasaran (Sugiyono, 2012) Jadi yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Perangkat Desa dan Masyarakat Kampung Rutum. Sampel adalah bagian dari populasi yang ciri-cirinya akan diperiksa. Sampel yang baik adalah sampel yang representatif atau dapat mencirikan ciri- ciri populasi, yang darinya dapat ditarik kesimpulan yang dapat digeneralisasikan Sampel tidak disebut sebagai responden dalam penelitian kualitatif, melainkan sebagai narasumber, informan, partisipan, teman, dan guru. Karena tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk mengembangkan teori, sampel yang  digunakan  di dalamnya juga  tidak  disebut sebagai statistik melainkan sebagai sampel teoritis. Dua puluh informan penelitian akan digunakan dalam  penelitian  ini,  dengan  mempertimbangkan  keterbatasan  waktu  dan  kesempatan peneliti.
Penelitian lapangan (Field Research) adalah metode (Bernardus dan Yonathan, 2017) yang digunakan untuk memperoleh data, dan menggunakan berbagai teknik pengumpulan data:
1) Wawancara;  Dalam  penelitian  kualitatif,  wawancara  adalah  dialog  terpimpin  yang didahului  dengan  serangkaian  pertanyaan  terbuka,  menurut  Gunawan  (2014:160) Wawancara penelitian dapat dilakukan secara santai atau formal dan lebih dari sekadar pembicaraan biasa. Wawancara penelitian dirancang untuk mengumpulkan data hanya dari satu sisi, sehingga menghasilkan hubungan yang tidak seimbang. Agar dapat fokus pada  pengumpulan  informasi  yang  diperlukan  untuk  membahas  topik  penelitian, pertanyaan yang digunakan dalam wawancara untuk penelitian ini adalah pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya.
2) Observasi,  Dalam  penelitian  kualitatif,  wawancara  adalah  dialog  terpimpin  yang didahului  dengan  serangkaian  pertanyaan  terbuka,  menurut  Gunawan  (2014:160). Wawancara penelitian dapat dilakukan secara santai atau formal dan lebih dari sekadar pembicaraan biasa. Wawancara penelitian dirancang untuk mengumpulkan data hanya dari satu sisi, sehingga menghasilkan hubungan yang tidak seimbang. Agar dapat fokus
pada  pengumpulan  informasi  yang  diperlukan  untuk  membahas  topik  penelitian, pertanyaan yang digunakan dalam wawancara untuk penelitian ini adalah pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya.
3) Dokuemntasi, Sugiyono (2007:82) mendefinisikan dokumen sebagai catatan peristiwa yang  berbentuk  tulisan,  gambar,  atau  karya-karya  monumental  dari  seseorang. Pelengkap dari penggunaan metodologi observasi dan wawancara adalah penggunaan studi  dokumen.  Hasil  penelitian  yang  didukung  oleh  dokumentasi  lebih  dapat diandalkan.
Mengolah  data,  mengaturnya  menjadi  bagian-bagian  yang  dapat  dikelola, mensintesiskannya, mencari dan mengidentifikasi pola mengenai apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan menentukan apa yang dapat dikomunikasikan kepada orang lain adalah langkah-langkah  dalam  analisis  data  kualitatif.  Karena  data  untuk  penelitian  kualitatif  ini dikumpulkan dari berbagai sumber, tidak ada pola yang jelas dalam pendekatan analisis data yang digunakan. Oleh karena itu, analisis data dapat dilihat sebagai proses investigasi dan sintesis yang metodis.
Dengan  menggunakan  pendekatan  analisis  kualitatif,  temuan  penelitian  penulis digunakan  untuk  menyampaikan  informasi.  Pendekatan  analisis  kualitatif  yang  berbasis ilmiah  didefinisikan  oleh  logika  (penalaran  yang  benar  dan  logis),  eksperimen  (teknik penelitian  yang  didasarkan  pada  pengamatan  berdasarkan  pengalaman  dan  indera manusia),  dan  sistem  (teratur).  Setelah  mengumpulkan  semua  data  yang  relevan,  sesi analisis harus dilakukan untuk memastikan bahwa semua data diambil dari temuan studi dari sumber yang  berbeda,  seperti:  ( Jimea, 2022)  Agar hasil observasi, wawancara,  dan dokumen  mudah  dibaca  dan  dipahami,  data-data  tersebut  disajikan  dalam  bentuk  teks konvensional Pencarian dilanjutkan hingga sesi tertentu, ketika operasi analisis informasi - yaitu reduksi informasi, penyajian informasi, dan verifikasi kesimpulan – dilakukan:
1) Upaya  peneliti  untuk  membatasi  jumlah  data  dikenal  sebagai  reduksi  data.  Hal  ini melibatkan proses merangkum, memilih informasi yang paling penting, memusatkan perhatian pada informasi tersebut, dan mencari tema dan polanya. Para peneliti akan merasa lebih mudah untuk mengumpulkan lebih banyak data sebagai hasil dari data yang telah direduksi.
2) Pada  tahap  ini,  peneliti  menyampaikan  data  yang  telah  diringkas  ke  dalam  bentuk ringkasan  singkat,  atau  penyajian  data  (data  display).  Teks  naratif  adalah  metode penyajian data yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif.
3) Penarikan  kesimpulan  dari  tema-tema  data  dikenal  sebagai  verifikasi  kesimpulan. Langkah ini melibatkan analisis peneliti terhadap tema-tema dari proses pengumpulan
data yang telah selesai. Ketiga langkah di atas menunjukkan bagaimana metode analisis data  dalam  penelitian  kualitatif  dilakukan  melalui  proses  pengklasifikasian  penyajian data dalam bentuk uraian ringkas dan kemudian membuat kesimpulan atas data yang telah diperoleh

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Daftar  informan  dan  pengkodean  berikut  ini  terkait  dengan  metode  penelitian- wawancara-yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  dan  dimaksudkan  untuk  membantu pembahasan  temuan-temuan  penelitian.  Secara  keseluruhan,  saya  mengumpulkan informasi dari tiga informan-satu kepala desa, satu sekretaris desa, dan satu bendahara desa-serta masyarakat setempat untuk penelitian saya mengenai efektivitas pengelolaan keuangan desa dalam mendorong pertumbuhan di  Desa Rutum.      "Dana  Desa"  atau APBN, pemerintah pusat, mendistribusikan uang ke setiap dusun. Sesuai dengan pedoman yang  ditetapkan  oleh  pemerintah,  Dana  Desa  digunakan.  Sejalan  dengan  Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa (Peraturan Presiden Republik Indonesia, 2014),  Dana  Desa  diprioritaskan  untuk  membiayai  pemberdayaan  masyarakat  dan pembangunan.  Akuntabilitas  dan  keterbukaan  biasanya  digunakan  dalam  pengelolaan Dana  Desa  di  Desa  Rutum,  berdasarkan  temuan  wawancara  studi  ini.  Sebelum  semua orang  dapat  menyepakati  tujuan  tersebut,  pemerintah  desa  harus  melalui  berbagai langkah  untuk  memprioritaskan  penggunaan  Dana  Desa  untuk  memberdayakan lingkungan.  Semua  anggota  masyarakat  berpartisipasi  dalam  diskusi  untuk mengumpulkan gagasan tentang kebutuhan warga desa, dan prioritas alokasi kemudian dipilih berdasarkan hasil wawancara dengan informan.

## Pengelolaan Dana Desa
Pengelolaan  Dana  Desa  adalah  proses  pengalokasian  dana  yang  bersumber  dari bagian  dana  perimbangan  keuangan  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah  yang diterima oleh Kabupaten atau Kota. Pengelolaan dana desa merupakan perwujudan dari hak desa untuk menjalankan  otonominya agar  dapat  tumbuh dan  berkembang sejalan dengan pertumbuhan desa itu sendiri, yang didasarkan pada keanekaragaman, partisipasi, otonomi  asli,  demokratisasi,  pemberdayaan  masyarakat,  serta  meningkatkan  peran pemerintah  desa  dalam  memberikan  pelayanan  dan  peningkatan  kesejahteraan masyarakat serta memacu percepatan pembangunan dan pertumbuhan kawasan strategis. Penatausahaan  keuangan  desa  menjadi  sangat  penting  dalam  sistem  pembangunan daerah untuk membiayai pembangunan daerah yang belum berkembang.
Efisiensi pengelolaan keuangan desa dalam memacu pertumbuhan di Desa Rutum menjadi pertimbangan penting dalam melaksanakan pembangunan di lokasi yang belum berkembang. Oleh karena itu, pemberian dana desa merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan desa. Pertumbuhan desa membantu meningkatkan dan  mewujudkan  status  dan  derajat  kehidupan  masyarakat.  Tujuan  utama  dari pembangunan  desa  adalah  untuk  meningkatkan  kualitas  hidup  secara  umum  di lingkungan  tersebut.  Model  pembangunan  desa  juga  sangat  menekankan  pada pemerataan pembangunan, stabilitas keamanan regional yang kuat dan dinamis, manfaat bersama, dan pertumbuhan ekonomi yang besar. Dalam kerangka pembangunan nasional, pemerintah  desa  berfungsi  sebagai  perpanjangan  tangan  negara  untuk  menjamin kesejahteraan  masyarakat  terdistribusi  secara  adil  dan  menjadi  sarana  untuk  mencapai tujuan-tujuan administratif.
Berikut  ini  terdapat  beberapa  hasil  wawancara  bersama  dengan  Kepala  Kampung Rutum yaitu Bapak Thomas Mirino, bapak Pilemon Fakdawer sebagai Sekretaris kampung beserta Bapak Yohanes Mirino sebagai Bendahara Kampung,yaitu Pembangunan apa saja yang menjadi prioritas dari penggunaan dana desa?
Nara Sumber 1 (Kepala Kampung) ; prioritas pengunaan dana desa untuk  program pembangunan sesuai kewenangan desa meliputi; *) Perbaikan dan konsolidasi data desa dan  pendataan  perkembangan  deesa  melalui  indek  desa  membangun(IDM);  *) Pencegahan  dan  penurunan  stunting  di  desa  akan  di  fokuskan    pada  pemberdayaan masyarakat desa dan mengembangkan potensi  ekonomi masyarakat diprioritaskan  untuk bidang pembangunan dan bidang pemberdayaan masyarakat seperti ; perahu viber dan mesin tempel 15 PK
Nara sumber 2 (Bendahara Kampung) ; yang menjadi prioritas dari pengunaan dana desa adalah kesejahteraan masyarakat seperti apa kebutuhan mereka itu yang menjadi prioritas utama dalam penggunaan dana desa, Adapun beberapa yang menjadi prioritas tambahan  dari  penggunaan  Dana    Desa  adalah  kesejahteraan  masyarakat  seperti  apa kebutuhan masyarakat  itu yang menjadi prioritas utama dalam penggunaan dana desa terdapat beberapa program yang direncankan oleh Kepala Kampung yaitu pembangunan rumah  renovasi  rumah,jalan  dan  biaya  pendidikan  akan  tetapi  belum  dimusyawarakan dengan masyarakat dikarenakan dapat terhitung dengan jumlah anggran yang diterima apakah bisa memenuhi atau tidak sehingga program ini dapat disesuaikan dengan jumlah anggaran yang di terima
Program pembangunan apa saja yang sudah dilakukan?
Nara  Sumber  1  (Kepala  Kampung)  ; Ketahanan  pangan    dan  pencegahan    penurunan stunting dan bidang pemberdayaan masyarakat yaitu perahu viber dean mesin tempel 15 pk
Nara Sumber 2 ( Bendahara) ; Dan yang saat ini sudah diprogramkan oleh kepala kampung sebagai kepala dalam penggunaan  dana desa adalah perahu viber dan mesin tempel 15 pk kedua program ini sudah berjalan dari tahun 2019 sampai saat ini Bagaimana respon warga mengenai  pemberdayaan melalui program dana desa?
Nara Sumber 1 (Kep.Kampung), Nara Sumber 2 (Bendahara) ; menurut respon  masyarakat cukup baik,sesuai dengan kesepakatan bersama yaitu aturan satu tahun anggaran karena itu sampai saat ini  masyarakat dengan kami berharap program ini menjadi program utama dalam penggunaan dana desa,
Kendala apa saja yang dihadapi dalam melakukan penbangunan desa?
Nara Sumber 3 (Sekretaris) ; setiap kampung memiliki banyak kendala / masalah mulai dari tingkat kemiskinan yang tinggi kesehatan dan pendidikan yang rendah SDM yang rendah sarana prasarana yang sulit
Namun,  untuk  memastikan  bahwa  pembangunan  desa  terjadi  secara  seimbang, pelaksanaan pembangunan nasional adalah solusi bagi kita. Melaksanakan pembangunan nasional  dengan  memperhatikan  pembangunan  desa  merupakan  rencana  pemerintah untuk memerangi ketimpangan  pembangunan. Hingga  saat  ini, tidak sedikit tantangan yang  harus  kita  lalui  untuk  melaksanakan  pembangunan  di  desa  secara  ideal  demi menyeimbangkan pembangunan antara desa dan kota demi kemajuan negara .
Solusi apa yang dilakukan untuk mengatasi kendala kendala tersebut?
Nara Sumber 3 (Sekretaris) ; adapun solusi yang dapt dilakkukan untuk mengatasi kendala atau masalah tersebut adalah melakukan muskam dengan masyarakat secara menyeluruh yaitu  menyampaikan  Aspirasi  program  ini  dengan  pikiran  tenang  dan  mampu  berpikir positif  untuk  menyelesaikan  masalah  yang  ada  agar  mendapatakn  tujuan  yang  sudah disepakati  bersama, sehingga  usulan  dari  masyarakat  juga  dapat  sesuai  atau  sejalan dengan  apa  yang  diprioritaskan  dari  pemerintah.  Sosialisasi  merupakan  proses penyampaian  kepada  kelompok  sasaran  yang  bertujuan  untuk  membantu  kelompok sasaran untuk lebih memahami mengenai suatu hal yang akan diterapkan di masyarakat. Apakah ada sosialisasi yg di lakukan oleh pemerintah kampung kepada       masyarakat terkait dana desa?
Narasumber  4  (Masyarakat)    (41)  : Pemerintah  kampung  memberikan  sosialisasi  kepda masyarakat kampung melalui program dana desa. Penggunaan dana desa di prioritaskan
untk  membiayai  pembangunan  dan  pemberdayaan  masyarakat  yang  di  tujukan  untk meningkatkan kesejahteraan masyarakt desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dlm rencana kerja pemerinth desa.
Narasumber 5 (Masyarakat)  (40) : Maka kami masyarakat kampung mengambil keputusan agar dana desa dialokasikan untuk membeli kebutuhan masyarakat kampung. 1) Seperti motor tempel; 2) Perahu Viber; 3) Dan menjamin anak sekolah; 4) Pembangunan rumah dan renovasi rumah; 5) Pembangunan jalan. Dan berupa barang" lainnya seperti bahan bangunan  kepada  masyarakat  kampung.  Sehingga  semuanya  terlaksana  dengan  hasil keputusan masyarakat kampung kepada pemerintah kampung Rutum.
Bagaimna   prinsip yg  dilakukan  aparat  pemerintah  kampung  dalam pelaksanaan kegiatan di kampung Rutum?
Narasumber 6 (Masyarakat)  (52) : ada 5 prinsip yg digunakan aparat pemerintah kampung Rutum dlm pelaksanaan dan pengelolaan dana desa adalah sebagai berikut: 1) Keadilan, dgn mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan; 2) Kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan kepentingan desa  yang lebih mendesak dan  lebih  dibutuhkan  dan  berhubungan  langsung  dgn  kepentigan  sebagian  besar masyarakat  desa;  3)  Seluruh  kegiatan  yg  didasari  oleh  dana  desa  dilaksanakan  dan  di evaluasi secara terbukan dengan melibatkan seluruh unsur masyarkat; 4) Seluruh kegiatan yg  bersumber dri dana  desa harus  dapat  di pertanggungjawabkan  secara administrasi, teknik,  dan  hukum;  5)  Dana  desa  dilaksanakan  dengan  menggunakan  prinsip hemat,terarah dan terkendali.
Menurut  bpk/ibu,  apakah  pengelolaan  ADD  dalam  bidang  pembangunan sudah transparan dan apa saja penghambat pengalokasian Dana Desa ?
Narasumber 7 (Masyarakat)  (35) : Pengelolaan keuangan yg transparan akan memudhkan masyrkat untk mendptkan informsi tentng penggunaan  anggaran pemerinth  desa  salah satunya  terkait  dengan  pengelolaan  ADD.  Salah satu permasalahan yg muncul  taitu kepala kampung dianggap tdk transparan dikarenakan masyarakat tidk dilibatkan dalam pengambilan  keputusan  pengelolaan  ADD.  Sehingga  masyarakat  melakukan  protes terhadap  kepala  kmpung,  agar  selalu  transparan  kpda  lembaga  dan  masyarakt.  Hasil penelitian  ini  menunjukan  bahwa  kepala  kampung  dalam  pengelolaan  ADD  tidk transparan. Hal tersebut dilakukan kepala kampung tdk terbuka kpda masyarakat terkait dengan pengelolaan ADD.
Narasumber 8 (Masyarakat)  (50) : Dampak pengahmbat merupakan bagian dari proses ekonomi yg berlangsung secara terus menerus dlm kehidupan masyarakt, dan kita melihat dlm  meningktkan  pembangunan  kmpung  hanya  bergantung  pada  program  pemerinth
kmpung,  karena  yg  menjdi  penghambat  adalh  program  ,  dan  mnagapa  seprti  bgitu dikarenakan dana desa tdk begitu pencairan satu kali tetpi bertahap sehingga sedikitnya ada  penghambat.  Bukan  penghambat  jadi  program  tidak  dijalankan,  program  tetap dijalankan  sesuai  tahapan  dana  desa  Akhirnya  pembangunan  kampung  tetap  berjalan terus. Meningkatkan pembangunan adalah salah satu proses yang harus di perjuangkan untuk merubah kehidupan masyarakat merujuk dalam pembangunan kampung.
Narasumber 9 (Masyarakat)  (51) : KKN penyalahgunaan kewenangan atau tidak ada keterbukaan terhadap tiga tahap pelaksanaan program pembangunan, yaitu : 1) Perencanaan program pembangunan; 2) Pelaksanaan program pembangunan; 3)

## Evaluasi pelaksanaan program pembangunan
Bagaimana  pemerintah  kampung  Rutum  dalam  mewujudkan  prinsip keterbukaan  untk mengelola dana yg bersumber dari alokasi dana desa?
Narasumber  10  (Masyarakat)    (27) :  Menyangkut  dengan  pemerintah  kampung  Rutum untuk mewujdkan prinsip atau komitmen dalam pemerintah kampung dalam keterbukaan mengelola dana desa dan pasti dalam pembentukan wadah/musyawarah kampung bahwa dalam setiap pencairan karena sudah musyawara kampung baru bisa dana dicairkan untk pembentukan. program kmpung, pengelolaan dana desa sesuai program atau kegiatan kuangan desa. Hal terstersebu menunjukan bahwa pengelolaan dana desa sebagai bagian dri keuangan desa dan juga memiliki msalah dan faktor” yg menjadi penghambat . Pada penjelasan kendala bahwa penggunaan dana desa tidak di jelaskan kepada masyarakat, kendala”ini yg sering terjdi  dikampung. Dan  disisi perekonomian  itu  sngt  penting  bagi masyarakt dan harus pemerintah kampung mengevaluasi imbali dlm keterbukaan dana desa dlm mewujudkan perubahan dalam kampung.
Apakah  bapak/ibu  sudah  merasakan  manfaat  pembangunan  di  kampung Rutum  seperti jalan?
Narasumber  11  (38) :  Kami  masyarakat  kampung  Rutum  sangat  berterimaksih  atas bantuan yg kita terima selama ini seperti pembangunan jalan. Selama ini kami masyrakat sangaat  berterimaksih  kepada  pemerintah  kampung  yang  sudah  memperhatikan  kami selama ini  dalam pembangunan jalan.
Apakah pemerintah desa terbuka kepada masyarakat dalam mengelola dasa           desa? Narasumber  12  (50)  : manajemen  Dana  Desa(pengelolaan  dana  desa)  MUSKAM (Musyawara kampung) Pemerintah  desa  harus  mengadakan  muskam  ,  motivasi  dan dorongan kepada  kami  masyrakat  agar  dapat  mengerti  dan  memahami  maksud  dan tujuan  dalam mengelola dana desa.
-PEMERINTH DESA; Disitulah kami masyarakat dapat melihat langsung secara keterbukaan
pemerintah desa kepda kami masyarkat dalam mengelola dana desa tersebut. Pemerintah desa  harus  menjelaskan  semua program” mengenai  tujuan dalam mengelola dana desa tersbut secara terperinci.
-MASYARAKAT  DESA;  Program  dan  tujuan  mengenai  dana  desa  kami  masyrakt  harus mengelola dana  desa  tersbut  sesuai  dgn  penjelasan  lewat  muskam  tersebut  diatas dari pemerintah esa kepda kami masyarkat agar jagan mndapat hambatan dalam pengusulan program dalam kampung. Memberikan penjelasan yang menyeluruh mengenai dana desa tersebut agar masyarakat tau dan paham mengenai daba tersebut dengan baik.
Menurut  bapak  pembangunan  apa  yang  harus  dilakukan  dan  yang  menjadi prioritas masyarakat desa?
Narasumber  13 (32) : 1) Pembangunan rumah; 2) Program motor 15 PK dan perahu Viber Bagaimana tahapan perencanaan pengelolaan dana desa di kampung rutum?
Narasumber 10  (54) : Tahapan pengelolaan keuangan Desa adalah kegiatan lanjutan yang disebut  dengan  perencanaan  dalam  pengelolaan  keuangan.  Yang  dimulai  dari perencanaan,  pelaksanaan,  penatausaha  pelaporan, sampai  pada  pertangungjawaban laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa selama satu tahun. penerimaan dan pengeluaran pemerintah desa pada tahun anggaran berkenaan yang di anggarkan  dalam  APBDES  maka  itulah  tahapan  pertama  dari  proses  pengelolaan keuangan desa.
Apakah  ada  pembangunan  yang  telah  direalisasikan  dan  sesuai  dengan  apa yang  di rencanakan sebelumnya?
Narasumber 14  (52) : Program rencana pembangunan perumahan tahun anggaran 2003 akan sudah ada di Kampung Rutum.
Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan yang dilakukan di kampung rutum.?
Narasumber 15 (41) : Itu berbentuk wadah kampung,dan didalam partisipasi masyarakat sudah semakin baik dalam pembangunan terkhusus pemerintah kampung Rutum, bahwa pembangunan ini sudah dibantu oleh pemerintah dalam bantu DDS dan ADD . Bantuan yang  sudah  diberikan  oleh  pemerintah  kabupaten  raja  Ampat  berbentuk  (APBD)  dan anggaran pembelanjaan, yaitu dana desa (DDS) dana ini sudah diprogram dari dari pusat pada instansi masing-masing dengan  pelaksanaan  pembangunan  di  kampung  seperti bantuan  proyek  perumahan dan jembatan,dgn ini akhirnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan yang dilakukan di kampung Rutum semua itu berjalan dengan baik bagi masyarakat kampung Rutum.
Narasumber 12  (52) : Kalau menyangkut dgn tingkat partisipasi masyarakat itu, kecuali
dana desa yang sering berbentuk (pertemuan) disitulah baru ada partisipasi bagi setiap RK Masing masing karena bantuan dana desa itu, yang sering membantu kami masyarakat kampung Rutum karena dalam perekonomian ini sudah membaik.
Apakah  pengelolaan  alokasi  dana  desa  sudah  efektif  dalam  meningkatkan pembangunan di kampung Rutum?
Narasumber 13 (52) : Belum efektif dan belum menyentuh sasaran masyarakat kampung. Narasumber 10 (50) : Belum efektif secara pembangunan dan ekonomi Masyarakat,

## Efektivitas Dana Desa
Ada beberapa faktor penting yang perlu diperhatikan dalam menentukan seberapa efektif penggunaan dana desa, antara lain (a) pencapaian tujuan; (b) ketepatan waktu; (c) proses  pendistribusian;  dan  (d)  penggunaan  dana  sesuai  dengan  waktu  pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan; Masyarakat setempat mendapatkan informasi tentang dana  desa  melalui  pemerintah  desa.  Kurangnya  persiapan  pegawai  pemerintah  desa, terutama  dalam  pengelolaan  keuangan,  yang  hampir  sama  dengan  pemerintah  daerah, membuat  keuangan  desa  saat  ini  kurang  dihargai  sebagai  pendekatan  baru  bagi  desa. Menurut  Nugroho  (2014),  efektivitas  pelaksanaan  kebijakan  publik  ditentukan  oleh ketersediaan  sumber  daya  pendukung,  terutama  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  yang kompeten.
Menurut  John  P.  (2015),  sumber  daya  yang  tidak  memadai  menjadi  salah  satu penyebab  pelaksanaan kebijakan yang tidak efisien dan  keluar dari  jalur, yang berujung pada  pelaksanaan  pembangunan  yang  tidak  tepat.  Efektivitas  pada  dasarnya  adalah pengukuran  sejauh  mana  hasil  yang  diperoleh  sesuai  dengan  yang  diantisipasi  dalam dokumen  perencanaan  pembangunan  desa  yang  telah  diputuskan  sebelumnya.  Karena tujuan  utama  manajemen  adalah  efektivitas,  maka  masuk  akal  jika  pembuatan  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) akan berdampak pada keberlangsungan program pembangunan desa (Iskandar, 2016). Anwar Sanusi, Sekretaris Jenderal Kementerian Desa PDTT, percaya bahwa dengan meningkatkan dana desa, desa-desa yang lebih sulit dapat dihilangkan. Desa-desa kerajinan tradisional  diperlakukan  sama  layaknya,  dan  tidak  ada  desa  yang  akan  mendapatkan keuntungan  dari  pendekatan  yang  berbeda.  Dengan  cara  ini,  desa  dapat  maju  dan berkembang  untuk  kepentingan  warganya.  Para  pemangku  kepentingan  harus berkomitmen  bersama  dan  secara  tegas  untuk  meningkatkan  akuntabilitas  pengelolaan keuangan di tingkat desa, terutama yang berkaitan dengan keuangan masyarakat.

## Integritas dari kepala desa dan perangkat desa
Kualitas pertama yang dibutuhkan oleh para pemimpin dan aparat desa adalah integritas.  Kepala  desa  dan  perangkat  desa  akan  melihat  keuangan  desa  sebagai  dana amanah  yang  harus  dikelola  seefektif  mungkin  untuk  kepentingan  masyarakat  desa  jika mereka memiliki integritas yang kuat. Dengan demikian, kepala desa dan perangkat desa tidak akan menyalahgunakan keuangan desa untuk kepentingan pribadi. Bendahara desa, yang memegang peranan penting dalam mengawasi keuangan desa,  tidak  hanya harus memiliki kejujuran, tetapi juga harus memiliki nyali untuk "menolak" perintah atasan (kepala desa) jika diminta untuk keluar dari anggaran. Integritas memungkinkan kepala desa dan perangkat desa mendapatkan manfaat dari pengawasan independen mereka sendiri, yang secara terus menerus mendukung setiap orang untuk melaksanakan kewajibannya.

## Tata kelola
Sistem  pengelolaan  keuangan  yang  sederhana  namun  efektif  dan  pengelolaan keuangan  yang  terbuka  di  tingkat  desa  diperlukan  sebagai  komponen  kedua  dari pengelolaan  keuangan  desa  yang  akuntabel.  Sistem  pengelolaan  keuangan  pemerintah untuk  pengelolaan  keuangan  tingkat  desa,  Permendagri  No.  113/2014,  dapat  diterapkan dalam hal sistem keuangan. Metode yang baru (Permendagri No. 37/2007) lebih sederhana daripada  yang  lama  dan  diharapkan  lebih  mudah  diterapkan  oleh  kepala  desa  dan perangkat desa dengan berbagai keahlian.

## Kapasitas SDM
Manajer  yang  kompeten  diperlukan  untuk  pengelolaan  keuangan  desa  yang bertanggung  jawab.  Dalam  hal  ini,  para  pemimpin  desa  dan  aparat  desa  harus mendapatkan pelatihan dan pendampingan, terutama untuk tim perwakilan kabupaten dan tim  kabupaten.  Sangat  penting  untuk  menyadari  bahwa  menciptakan  kapasitas  adalah proses  yang  panjang.  Kompromi  harus  dicapai  jika  ada  hubungan  antara  kapasitas  dan jumlah  modal  yang  menjadi  hak  desa.  Kabupaten  yang  memiliki  kewenangan  untuk mendistribusikan dana desa harus menerapkan prinsip kehati-hatian. Lebih baik jika jumlah yang disalurkan lebih kecil dari nilai yang menjadi hak desa jika kemampuan sumber daya manusia tidak mencukupi, dan kabupaten menjelaskan kepada masyarakat yang terkena dampak mengapa distribusi tidak dapat dilakukan. Desa memiliki hak untuk mengadu ke kabupaten jika mereka merasa hak-hak mereka tidak ditegakkan. Namun, pendekatan ini dianggap  lebih  aman  karena  mencegah  potensi  penggelapan  dana,  yang  tentu  saja membutuhkan banyak usaha untuk menanganinya.

## Pengawasan warga
Pengawasan  masyarakat  merupakan  salah  satu  katup  pengaman  untuk menghentikan pencurian. Oleh karena itu, daerah harus merencanakan inisiatif yang unik untuk  meningkatkan  keterlibatan  masyarakat  dalam  pelaksanaan  pengawasan  jika masyarakat  kurang  memiliki  kepedulian  dan  sikap  kritis  terhadap  pengawasan penyelenggaraan APBD. Pemerintah kabupaten harus secara proaktif mengambil langkah- langkah yang diperlukan untuk memastikan alokasi dana desa yang dianggarkan oleh pusat dapat  dilaksanakan  demi  tercapainya  pertanggungjawaban  pengelolaan  keuangan  di tingkat  desa.  Hasil  harus  jelas  dan  ringkas.  Hasilnya  harus  meringkas  temuan  (ilmiah) daripada memberikan data secara rinci. Harap soroti perbedaan antara hasil atau temuan Anda dan publikasi sebelumnya oleh peneliti lain. Diskusi harus mengeksplorasi pentingnya hasil penelitian, bukan mengulanginya. Bagian Hasil dan Diskusi gabungan sering kali cocok. Hindari kutipan dan diskusi ekstensif tentang literatur yang diterbitkan.

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas , maka dapat disimpulkan bahwa:
1. Dalam  mempraktikkan  pengelolaan  dana  desa  adalah  perencanaan,  pelaksanaan, pelaporan,  dan  pertanggungjawaban  pengelolaan  dana  desa  yang  sesuai  dengan peraturan  perundang-undangan..  pada  peraturan  yang  telah  ditetapkan  oleh pemerintah digital. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa,  dana  desa  diprioritaskan  untuk  membiayai  pemberdayaan  masyarakat  dan pembangunan (Presiden Republik Indonesia, 2014). Namun, hal ini masih belum ideal, terutama  dalam  hal  akuntabilitas  pelaporan  kinerja  dan  kurangnya  media  sebagai sarana  untuk  meminta  pertanggungjawaban  pemerintah  desa  dalam  mengelola sumber  daya  yang  ada  di  desa  serta  rendahnya  pengetahuan  masyarakat.  Dengan menggunakan dana desa, masyarakat desa dapa.
2. Kurangnya keterbukaan terhadap masyarakat dalam mengelola keuangan desa di desa- desa  pengrajin  yang  sedang  berkembang  membuat  pemerintah  desa  tidak  dapat mempraktikkan  ide  transparansi  dalam  mengelola  uang  desa.  Masyarakat  masih menghadapi  beberapa  tantangan  di  lokasi  pedesaan  ketika  mencoba  untuk mendapatkan informasi tentang pengelolaan dana desa.

## DAFTAR PUSTAKA
Abidin, M. Z, ‘Tinjauan Atas Pelaksanaan Keuangan Desa dalam Mendukung Kebijakan Dana Desa’, Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, (2015) h 13
Anggoro, Bayu, Fikri Hamidy, and Ade Dwi Putra. “Sistem Informasi Akuntansi Pengelolaan Dana  Desa  (Studi  Kasus :  D esa  Isorejo  Kec.  Bunga  Mayang  Kab.  Lampung  Utara).” Jurnal Ilmiah Sistem Informasi Akuntansi 2, no. 2 (2022): 54 – 61.
Arifin, Zainal, and Bagoes Soenarjanto. “Efektivitas Penggunaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan  Pembangunan  Desa  Sokobanah  Daya  Kecamatan  Sokobanah Kabupaten Sampang” (2018): 1– 7.
Bungin, Burhan. (2015). Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta : Rajawali Pers.
Dewantara,  Ki  Hadjar,  and  Surakarta  E- mail.  “Qualitative  Description  as  One  Method  in Performing Arts Study,” no. 19 (n.d.): 17 3 – 179.
Gunawan, 2014, Metode Penelitian Kualitatif, Bumi Aksara, Surabaya.
Handoko,  T.  Hani.  2012.  Manajemen  Personalia  dan  Sumber  Daya  Manusia.  Yogyakarta.
BPFE
Hurriyahturrohma,  H.,  Indupurnahayu,  I.,  &  Septianingsih,  P.  (2021).  Analisis  Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa(Studi Kasus Pada Desa Cibitung Wetan). Neraca Keuangan: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan, 16(1), 12-18
Hulu, Yamulia , R Hamdani Harahap, and Muhammad Arif Nasutian. “Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa.” Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial 10, no. 1 (2018): 146.
Jurnal, Jimea, Ilmiah Mea, Fitriani Sandra Dewi, Sari Andayani, Universitas Pembangunan, Nasional Veteran, and Jawa Timur. “PEMBANGUNAN DI DESA KLURAK KECAMATAN CANDI KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2019 JIMEA | Jurnal Ilmiah MEA ( Manajemen , Ekonomi , Dan Akuntansi )” 6, no. 1 (2022): 259– 274.
Kinaro, Maijon. “BESAR Disusun Oleh : MAIJON KINARO FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH 2019 M / 1441 H ” (2019).
Lili, M. A. (2018). Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Ekonomi  Masyarakat  di  Desa  Magmagan  Karya  Kecamatan  Lumar.  Jurnal  Ekonomi Daerah (JEDA0, 7(1)
Mamuaja, Jovanca, Freddy Kawatu, and Anita Kambey. Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Sea Satu Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa. Jurnal Akuntansi
Manado. Vol. 2, 2021.
https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/36731%0Ahttps://ejournal. unsrat.ac.id/index.php/emba/article/download/36731/34154 .
Mardiasmo, Akuntansi Sektor Publik, (Yogyakarta: Andi, 2009), h.124
Novianti  Ruru,  Lintje  Kalangi,  Novi  S.  Budiarso.  “ANALISIS  PENERAPAN  ALOKASI  DANA
DESA (ADD) DALAM UPAYA MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DESA” 12, no. 1 ( 2017):
83 – 90.
PERATURAN  MENTERI  KEUANGAN  REPUBLIK  INDONESIA  NOMOR  222/PMK.07.2020 TENTANG PENGELOLAAN DANA DESA,” n.d.
Rahayu,  Depi.  “Strategi  Pengelolaan  Dana  Desa  Untuk  Meningkatkan  Kesejahteraan Masyarakat Desa Kalikayen Kabupaten Semarang.” Economics Development Analysis Journal 6, no. 2 (2018): 107 – 116.
Sakdiyah, Halimatus, Ika Lis Mariatun, and Zaiful Arief. “Efektivitas Penggunaa Dana Desa (DD)  Dalam  Meningkatkan  Pembangunan  Di  Desa  Bilaporah  Tahun  2021”.” Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha 14, no. 1 (2022): 190 – 193.
Seran,  Bernardus,  and  Yonathan  Mael.  “Analisis  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  Dalam Peningkatan Perekonomian Masyarakat Petani Di Desa Usapinonot” 2, no. 2502 (2017): 59 – 62.
Siregar, Kodir. “Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada D esa Dedekadu Kecamatan Loli  Kabupaten  Sumba  Barat.” Jurnal  Politik  Pemerintahan  Dharma  Praja  11,  no.  1 (2020): 51 – 62.
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, (Bandung: Alfabeta CV, 2012), hal. 216 Sujarweni, V. Wiratna. 2016. Pengantar Akuntansi. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
Student,  M  Tech,  Rahul  Richa  Kumar,  R  Eviewers  C  Omments,  Ajit  Prajapati,  Track-  A Blockchain, A I Ml, Prof Santosh N Randive, et al. “EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA DESA  DALAM  MENINGKATKAN  PEMBANGUNAN  DESA  MENURUT  PERSPEKTIF EKONOMI  ISLAM  (STUDI  KASUS  DESA  SIJABUT  TERATAI  KECAMATAN  AIR  BATU KABUPATEN ASAHAN.” Frontiers in Neuroscience 14, no. 1 (2021): 1 – 13.
Wicaksono, Galih, Yeni Puspita, Sandhika Cipta Bidhari, Nurcahyaning Dwi Kusumaningrum,
Venantya  Asmandani,  Fakultas Ilmu,  Ilmu  Politik,  and  Universitas  Jember.  “DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DI KABUPATEN” 4, no. 1 (2019): 9– 20.
“PERATURAN  MENTERI  KEUANG  REPUBLIK  INDONESIA  NOMOR  222/PMK.07.2020 TENTANG PENGELOLAAN DANA DESA,” n.d.