## JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN POLITIK MIMBAR JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN POLITIK Desember  2018

## FORMAT IDEAL OTONOMI DESA
(Tinjauan Aspek Pembiayaan Pemerintahan Desa di Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah)
Oleh: Faridah 1* ,  Bambang Sutikno 2 *Email Korespondensi : stia.faridah19@gmail.com

## ABSTRAKSI
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  implementasi  kebijakan  otonomi  desa berdasarkan    Undang  Undang  Nomor  6  Tahun  2014,  dari  aspek  pembiayaan pemerintahan  desa  di  Kecamatan  Pondok  Kelapa  Kabupaten  Bengkulu  Tengah.  Metode yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yakni  penelitian  deskriptif.  Penelitian  ini dilaksanakan di Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah.
Informan/responden  awal  dipilih  secara  purposive  (terpilih)  yakni  di  Desa  Sri  Katon, Desa  Sri  Kuncoro  dan  Desa  Sidodadi.  Pengumpulan  data/informasi  dilakukan  melalui wawancara, angket, pengamatan dan dokumentasi. Sedangkan analisisnya dengan tehnik analisis  data  kualitatif  model  interaktif.  Berdasarkan  hasil  penelitian  diketahui  bahwa kemandirian  pemerintah  desa  dalam  membiayai  pemerintahannya  masih  jauh  dari harapan.  Hal  ini  terjadi  karena  secara  faktual  pemerintah  desa  mempunyai  keterbatasan pada  potensi  sumber  pendapatan  asli  desa,  baik  kuantitas  maupun  hasilnya,  sehingga pembiayaan pemerintahan desa masih sangat mengandalkan bantuan dari Pemerintah/Daerah,  bahkan  untuk  membiayai  kegiatan  rutin  sekalipun.  Upaya penyediaan fasilitasi pembiayaan pemerintahan desa ini selain dari Pemerintah, terutama dapat  dilakukan  melalui  pembentukan  sistem  pembagian/-perimbangan  keuangan  antara Desa  dan  Daerah,  yang  memungkinkan  desa  memperoleh  bagian  yang  proporsional  dari penerimaan  Daerah  yang  berasal  dari  :  (1)  Alokasi  bantuan  yang  diterima  oleh Pemerintah  Daerah  dari  Pemerintah  dan  (2)  Perolehan  pajak  atau  retribusi  daerah  yang dihasilkan dari suatu wilayah desa.
Kata Kunci: Otonomi Desa, Aspek Pembiayaan, Pemerintahan Desa,
1 Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA)  Bengkulu
2 Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA)  Bengkulu

## JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN POLITIK MIMBAR JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN POLITIK Desember  2018
ISSN : 2252-5270 & E-ISSN : 2620-6056
A. Pendahuluan Perubahan Sejak di kelurakan Undang-undang  Nomor  6  Tahun  2014 tentang Desa, pemerintahan Desa langsung  dibantu  pemerintah  pusat dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)  yang  akan  diberikan  secara bertahap  melalui  dana  desa  (DD).  Desa juga  mendapat  Alokasi  Dana  Desa
(ADD)  yang  berasal  dari  pemerintah daerah  kabupaten/kota  yang  bersumber dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja
Daerah APBD.
Dengan adanya dana tersebut pemerintah  pusat  atau    pemerintah daerah provinsi berharap desa menyelenggarakan pemerintahan, pembanguan ,serta pemberdayaan masyarakat  dan  kemesyarakatan  secara mandiri.  Alokasi  Dana  Desa  (ADD) diharapkan  pemerintah  agar  dapat menekan angka kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan  pembangunan  dari  tingkat desa.
Alokasi    Dana  Desa  (ADD)  telah banyak membuat  kemajuan desa secara nasional,  ada  beberapa  desa  yang  telah mampu  meningkatkan  perekonomian desa.  Diskala  nasional  ada  beberapa desa yang telah maju dengan mengelola dana  desa  yang  di  alokasikan  untuk pengembangan    Badan  Usaha  Milik Desa (BUMDes). Berdasarkan pengamatan awal penulis  dilapangan,  terlihat  bahwa  ada permasalahan dalam implementasi kebijakan  otonomi  desa  terutama  pada aspek  pembiayaan  pemerintahan  desa. Dimana  pemerintah  desa  melakukan pengelolaan keuangan desa. Pengkajian terhadap masalah otonomi  desa,  khususnya  pada  aspek pembiayaan pemerintahan desa, menjadi cukup menarik perhatian untuk dijadikan  sebagai  obyek  pengkajian ilmiah,  didasarkan  pada  kenyataan bahwa  masalah  tersebut  merupakan issue  strategis  dan  cukup  penting, karena  berkaitan  dengan  akuntabilitas penyelenggaraan  pemerintahan  desa
sekaligus  menjadi  komponen  penentu dalam menunjang
ketercapaian
program pembangunan desa.
Oleh karena itu, pengkajian terhadap implementasi  kebijakan  otonomi  desa berdasarkan   Undang  Undang  Nomor  6 Tahun  2014,  khususnya  ditinjau    dari aspek  pembiayaan  pemerintahan  desa,
di Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten  Bengkulu  Tengah  menjadi menarik untuk dilakukan, sehingga dari penelitian ini diharapkan dapat merumuskan format ideal otonomi  desa, terutama melalui perumusan kelembagaan dan pembiayaan pemerintahan  desa  sehingga  mampu menjadi media pemberdayaan pemerintahan  desa,  utamanya  dalam mendukung  terbentuknya  desa  yang mandiri dan berdayaguna dalam mengakomodasi, mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.

## B. Kerangka Teoritis
Pemahaman  makna  mengenai  istilah desa,  dapat  ditemui  dalam  berbagai sudut  pandang,  disesuaikan  dengan keperluan  pengkajian  terhadap  desa  itu sendiri. Desa dapat dipandang dari sudut pemahaman  orang  umum  (awam)  atau pengertian sehari-hari, dapat pula dipandang  dari  sudut  sosialogis,  hukum dan politik, ketatanegaraan/ pemerintahan dan sebagainya. Dalam  Pasal  19  dan  103  UU  Desa disebutkan,  Desa  dan  Desa  Adat mempunyai empat kewenangan,
meliputi  :  [a]  kewenangan  berdasarkan hak  asal  usul,  [b]  kewenangan  lokal berskala  Desa,  [c]  kewenangan  yang ditugaskan  oleh  pemerintah,  pemerintah daerah  provinsi,  atau pemerintah  daerah kabupaten/kota,  dan  [d]  kewenangan lain  yang  ditugaskan  oleh  Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam  konteks    penelitian  ini  yakni terkaait dengan tinjauan aspek
pembiayaaan    pemerintahan  desa  dapat ditinjau  dari  sisi  Kewenangan  lokal

## JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN POLITIK MIMBAR JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN POLITIK Desember  2018
berskala  desa  sebagaimana  tercantum dalam  Pasal  33  huruf  [b]  UU  Desa, adalah kewenangan untuk  mengatur dan mengurus  kepentingan  masyarakat  Desa yang  telah  dijalankan  oleh  desa  atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan desa  dan  prakarsa  masyarakat  desa. Kewenangan tersebut kemudian dijelaskan  secara  rinci  pada    Pasal  34 ayat  (2)  PP  No.  43  Tahun  2014,  yang diantaranya  adalah  :  pengelolaan  pasar desa,  pengelolaan  jaringan  irigasi,  atau pembinaan  kesehatan  masyarakat  dan pengelolaan pos pelayanan terpadu. Pelaksanaan kewenangan lokal tersebut berkonsekuensi terhadap masuknya  program-program  pemerintah ke  ranah  desa.  Pasal  20  UU  desa menegaskan, bahwa pelaksanaan kewenangan  berdasarkan  hak  asal  usul dan  kewenangan  lokal  berskala  Desa (sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  19 huruf  [a]  dan  [b]  UU  Desa)  diatur  dan diurus  oleh  Desa.  Pasal  ini  terkait dengan Pasal 81 ayat (4 dan 5) :
“Pembangunan  lokal  berskala  Desa dilaksanakan sendiri oleh Desa” dan “Pelaksanaan  program  sektoral yang  masuk  ke  Desa  diinformasikan kepada  Pemerintah  Desa  untuk diintegrasikan dengan Pembangunan Desa”.
Rangkaian  pasal  itu  menegaskan bahwa  kewenangan  lokal  bukanlah
kewenangan  pemerintah  supra  desa (termasuk kementerian sektoral) melainkan  menjadi  kewenangan  desa. karena selama ini hampir setiap kementerian  sektoral  memiliki  proyek masuk desa yang membawa perencanaan, birokrasi, pendekatan,
bantuan  dan  membangun  kelembagaan lokal  diranah  desa.  Ada  desa  mandiri energi  (ESDM),  pengembangan  usaha agribisnis  perdesaan  (pertanian),  desa siaga  (kesehatan)  dan  yang  lainnya. Dengan  UU  Desa  ini,  semua  program tersebut    adalah  kewenangan  lokal berskala  desa  yang  dimandatkan  oleh UU  Desa  untuk  diatur  dan  diurus  oleh desa.
Dengan  dimikian,  diharapkan  bisa mendorong desa untuk berdaulat, mandiri dan berkepribadian sebagaimana cita-cita pemerintahan sekarang ini. Desa berdaulat, merupakan pengejawantahan  asas  rekognisi  dan juga  Pasal  5  dalam  UU  No.  6  Tahun 2014  tentamg  desa,  dimana  desa  tidak lagi  sub-ordinat  kabupaten.  Dengan begitu  semua  pihak  harus  menghormati desa.  Sementara  konsepsi  desa  mandiri merupakan penjabaran dari asas kemandirian.  Dimana  desa  memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Kemandirian desa ini  juga  ditopang  kewenangan  lokal berskala desa.
Tabel 1. Matriks Kewenangan Lokal Berskala Desa
Sumber:  (Silahudin, 2015)

## JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN POLITIK MIMBAR JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN POLITIK Desember  2018
ISSN : 2252-5270 & E-ISSN : 2620-6056
Pembahasan dalam penelitian memerlukan  kejelasan  dan  ketegasan agar  dapat  dilakukan  pengkajian  secara mendalam, sehingga pembahasan penelitian  perlu  menegaskan  fokus penelitian. Berkaitan dengan hal tersebut maka  fokus  penelitian  ini  adalah  aspek kelembagaan pada penyelenggaraan pemerintahan desa, sebagai implementasi  dari  kebijakan  otonomi desa berdasarkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014. Selanjutnya fokus penelitian  ini  diuraikan  lagi  kedalam aspek  kajian  dan  item  kajian.  Untuk memudahkan pemahaman mengenai fokus penelitian tersebut, maka diilustrasikan dalam matrik berikut ini. Tabel 1. Matrik Fokus Penelitian Fokus Penelitian Aspek Kajian Item Kajian Pembiayaan Pemerintahan Desa. 1. Pemahaman Agen Pelaksana a. Pemahaman terhadap kebijakan pembiayaan pemerintahan desa. b. Pemahaman terhadap kebijakan sistem pembiayaan pemerintahan desa. c. Pemahaman terhadap sumber pembiayaan pemerintahan desa. 2. Aturan Pelaksanaan a. Kesesuaian dengan kebutuhan pengaturan pemerintahan desa. b. Penerapan dari aturan pelaksanaan. c. Pengaruhnya terhadap pemerintahan desa. d. Hambatan yang ada. 3. Sumber Daya a. Kondisi sumber daya pembiayaan dari sumber pendapatan asli desa. b. Kondisi sumber daya pembiayaan dari sumber bantuan pemerintah atau pemerintah daerah.

## C. Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian deskriptif  ( descriptive  research )  (Faisal, 2007).  Tidak  melihat  ada  tidaknya jalinan  hubungan  antar  variabel  secara kuantitatif,  tidak  melakukan  pengujian hipotesis,  hanya  menggambarkan  dan melakukan  analisis  kualitatif  secara mendalam  terhadap  masalah  dan  unit yang  diteliti,  lebih  menitik  beratkan pada pencandraan secara obyektif kondisi  yang  sedang  berlangsung  pada saat  ini  (alami),  lebih  mengedepankan makna  daripada  menyusun  generalisasi dan  lebih  mengedepankan  penggunaan data  dalam  wujud  kata  –  kata  yang
disusun  dalam    bentuk  naratif  (data kualitatif), daripada mengunakan deretan angka – angka. Penelitian ini dilaksanakan di
Kecamatan  Pondok  Kelapa  Kabupaten Bengkulu Tengah, dengan menetapkan 3
(tiga)  Desa  sebagai  sampel  lokasi. Informan/responden  awal  dipilih  secara purposive (terpilih)  yakni  di  Desa  Sri Katon,  Desa  Sri  Kuncoro  dan  Desa Sidodadi. Pengumpulan  data/informasi dilakukan  melalui  wawancara,  angket, pengamatan dan dokumenter.
Sedangkan  analisisnya  dengan  tehnik analisis data kualitatif model interaktif.

## JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN POLITIK MIMBAR JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN POLITIK Desember  2018

## D. Hasil Penelitian
Analisis penelitian dipilih berdasarkan aspek pembiayaan pemerintahan desa di Kecamatan Pondok  Kelapa  Kabupaten  Bengkulu Tengah  yang  ditinjau  dari  3  (tiga) Aspek,  yaitu  (1)  pemahaman  para  agen pelaksana (perangkat pemerintahan desa);  (2)  dukungan  aturan  pelaksanaan dan  (3)  kondisi/ketersediaan  sumber daya. 1. Aspek Pemahaman Agen Pelaksana Pada aspek pembiayaan pemerintahan desa, juga masih relatif masih terbatas. Kenyataan ini disamping  dapat  diamati  secara langsung oleh penulis, juga berdasarkan hasil wawancara terhadap beberapa perangkat pemerintahan desa, dengan ungkapan yang  antara  lain  dikemukakan  oleh seorang  Kepala  Desa  sebagai  berikut : “Bagaimana sebenarnya kebijakan pada aspek pembiayaan,  terus  terang  saya tidak memahaminya sama sekali,  bahkan  ada  atau  tidak mengenai hal tersebut juga saya tidak  tahu,  disamping  saya kurang  rajin  membaca  tentang peraturan perundang, sosialisasi dari pihak Kecamatan atau Kabupaten pun, jarang ada”. Sebagaimana  pernyataan  Kepala Desa  di  atas,  apa  yang  diungkapkan oleh Sekretaris Desa tersebut, semakin  mengukuhkan  kenyataan bahwa pemahaman perangkat pemerintahan desa terhadap kebijakan otonomi desa, dan khususnya  pada  aspek  pembiayaan pemerintahan  desa,  masih  relatif terbatas.  Gambaran  lebih  jelas  yang mendukung  pernyataan  tersebut  bisa diperhatikan  pada  hasil  questioner pada tabel berikut ini.
Tabel 2 : Tingkat Pemahaman Perangkat Desa  Terhadap         Kebijakan
Otonomi  Desa  pada  aspek Pembiayaan. Klasifikasi Pemahaman Frekwensi % Tinggi Sedang Rendah 3 6 16 12 24 64 J u m l a h 25 100 Sumber : Data Primer diolah.2018 Gambaran  pada  tabel  di  atas menunjukkan  bahwa,  ada  64  % responden yang mempunyai klasifikasi pemahaman yang tergolong  rendah.  Hal  ini  berarti bahwa sebagaimana pemahaman pada  kebijakan  otonmi  desa  pada aspek pembiayaan pemerintahan desa tergolong rendah
Walaupun  belum  ada  perubahan yang  nyata,  tapi  ada  satu  hal  yang dirasakan  dengan  adanya  kebijakan tersebut,  yaitu  keleluasaan  bagi pemerintah  dan  masyarakat  desa, baik dalam menjalankan pemerintahan maupun dalam penyusunan dan pelaksanaan progam pembangunan, baik yang berasal dari inisiatif  masyarakat  maupun  yang dibiayai  oleh  dana  bantuan  dari pemerintah. Adanya keleluasaan dalam  menjalankan  pemerintahan  ini memang  dibenarkan  sekali  oleh seorang Kepala Desa yang mengungkapkan bahwa : “Memang dirasakan ada keleluasaan  dalam  menjalankan pemerintahan berdasarkan kebijakan otonomi desa ini, baik dalam  mengatur  rumah  tangga sendiri, pembuatan aturan hukum hingga pada pengelolaan

## JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN POLITIK MIMBAR JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN POLITIK Desember  2018
ISSN : 2252-5270 & E-ISSN : 2620-6056
kekayaan. Hal ini tidak diketemukan/dirasakan  sebelum terbitnya  UU  Nomor  6  Tahun 2014, pada waktu itu Desa tidak diberikan    peran  utama  dalam pemerintahan dan pembangunan.  Kondisi  ini  saya yakin berlaku di semua Desa”.
Sedangkan  adanya  keleluasaan dalam  berprakarsa  dan  berinisiatif dalam  bidang  pembangunan  desa, antara lain diakui oleh seorang Ketua BPD  mantan  Kepala  Desa  yang mengungkapkan bahwa :
“Berdasarkan kebijakan otonomi  desa  yang  dibawa  oleh UU  Nomor    6  Tahun2014  ini, memang memberikan porsi yang cukup luas untuk berinisiatif dan berprakarsa  terutama  dalam menyusun  dan  merencanakan pembangunan,  walaupun  dana dari  pemerintah,  kita  memiliki kewenangan untuk merencanakan dan melaksanakan  pembiayaaannya, akan  tetapi  system  penggunaan dan  pelaporan  yang  masih sering  kerepotan  karena  cukup rumit”.
Dari  pernyataan  tersebut  di  atas menyiratkan bahwa sebenarnya pemerin-  tahan  desa  berdasarkan kebijakan  otonomi  tersebut,  telah diberi  ruang  yang  cukup  untuk berkembang sesuai dengan karakteristik desa itu sendiri, sehingga  desa  dan  masyarakatnya mempunyai kesempatan untuk mengembangkan  diri  sebagai  aktor utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang  berbasis  pada  adat,  budaya, karakteristik dan potensi lokal masyarakat setempat. Inilah sebenarnya makna hakiki yang terkandung  dalam kebijakan  otonomi desa,  namun  sayang  baru  sebatas dirasakan, belum dipahami sepenuhnya  oleh  para  perangkat
pemerintahan  desa  sebagai  agen pelaksana kebijakan.

## 2. Aspek Aturan Pelaksana
Permasalahan    terkait  dengan pelaksanaan  kebijakan  otonomi  desa berdasarkan  Undang  Undang  Nomor 6  Tahun  2014  dengan  kebutuhan  riil penyelenggaraan  pemerintahan  desa, pada aspek pembiayaan pada dimensi aturan pelaksanaan pemerintahan desa, diakui pula oleh sebagian besar responden  yang  menerima  quesioner dari  penulis,  sebagaimana  tergambar pada tabel berikut ini.
Tabel  3  :  Tingkat  Kesesuaian  Aturan
Pelaksanaan pada aspek Pembiayaan      Pemerintahan Desa dengan Kebutuhan Pengaturan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tingkat Kesesuaian Frekwensi % Tinggi Sedang Rendah 4 5 16 16 20 64 Jumlah 25 100 Sumber : Data Primer diolah. Gambaran  pada  tabel  di  atas menunjukkan  bahwa,  ada  64  % responden yang mempunyai klasifikasi pemahaman yang tergolong  rendah.  Hal  ini  berarti bahwa sebagaimana pemahaman pada kebijakan otonmi desa dan pada aspek  lembaga  pemerintahan  desa, maka pemahaman perangkat pemerintahan desa pada aspek pembiayaan  pemerintahan  desa,  juga tergolong  rendah,    bahkan  yang paling  rendah  dibandingkan  dengan dua  aspek  pemahaman  tersebut  di atas.
Berdasarkan  hasil  wawancara,
quesioner  dan  pengamatan  langsung penulis sebagaimana telah dikemukakan, dapat disimpulkan

## JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN POLITIK MIMBAR JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN POLITIK Desember  2018
bahwa tingkat pemahaman perangkat pemerintahan desa terhadap kebijakan  otonomi  desa  masih  relatif terbatas.  Gambaran  yang  mampu diungkapkan tersebut memang belum mengambarkan fenomena yang menjadi  kajian  secara  keseluruhan, namun  paling  tidak  ada  gambaran yang cukup obyektif, walaupun serba sedikit  dan  sederhana,  bahwa  betapa suatu  kebijakan  yang  seharusnya dijadikan  sebagai  landasan  dalam melaksanakan  tugas  dan  kewajiban agen pelaksana, belum mampu dipahami secara mendalam. Keterbatasan pemahaman ini sebagaimana  terungkap  dari  jawaban para  informan/responden,  terutama disebabkan minimnya sosialisasi/penjelasan dari pihak yang lebih  tahu  dan  berkompeten  dengan kebijakan tersebut. Keterbatasan pemahaman ini mengakibatkan minimnya visi perangkat pemerintahan desa dalam menyelenggarakan  pemerintahannya, yang  akhirnya  pemerintahan  desa berjalan  apa  adanya,  belum  ada perubahan berarti sebagaimana penyelenggaraan  pemerintahan  desa berdasarkan  kebijakan  waktu-waktu sebelumnya.
Belum  adanya  perubahan  atau pengaruh  yang  menonjol  dalam penyelegaraan  pemerintahan  desa berdasarkan  kebijakan  otonomi  desa, diketahui  dan  dirasakan  betul  oleh masyarakat, sebagaimana diungkapkan  oleh  salah  seorang tokoh  masyarakat,  yang  menyatakan bahwa : “Menyangkut pengaruh kebijakan otonomi desa terhadap peningkatan efektivitas penyelenggaraan  pemerintahan desa, terutama kelancaran dalam  mengurus  dan  mengatur kepentingan masyarakatnya, menurut  saya  sampai  saat  ini belum ada pengaruh yang cukup menonjol, karena adanya kebijakan tersebut pada
peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.    Pemerintahan desa  masih  berjalan  seperti waktu yang lalu, sebelum adanya kebijakan tersebut. Perubahan  yang  jelas  paling adanya  lembaga  perwakilan  di tingkat  desa,  itupun  kayaknya tidak  berfungsi  sebagaimana mestinya”.
Namun demikian walaupun belum  ada  perubahan  yang  nyata, tapi  ada  satu  hal  yang  dirasakan dengan  adanya  kebijakan  tersebut, yaitu  keleluasaan  bagi  pemerintah dan  masyarakat  desa,  baik  dalam menajalankan  pemerintahan  maupun dalam  penyusunan  dan  pelaksanaan progam  pembangunan,  baik  yang berasal  dari  inisiatif  masyarakat maupun  yang  dibiayai  oleh  dana bantuan  dari  pemerintah.  Adanya keleluasaan dalam menjalankan pemerintahan ini memang dibenarkan  sekali  Kepala  Desa  yang mengungkapkan bahwa : “Memang dirasakan ada keleluasaan  dalam  menjalankan pemerintahan berdasarkan kebijakan otonomi desa ini, baik dalam  mengatur  rumah  tangga sendiri, pembuatan aturan hukum hingga pada pengelolaan kekayaan. Hal ini tidak diketemukan/dirasakan pada waktu yang lalu saat berdasarkan  UU  Nomor  32
Tahun  2004,  pada  waktu  itu desa  tidak  diberikan    peran utama  dalam  pemerintahan  dan pembangunan.  Kondisi  ini  saya yakin berlaku di semua desa”.
Sedangkan  adanya  keleluasaan dalam  berprakarsa  dan  berinisiatif dalam  bidang  pembangunan  desa, antara lain diakui oleh seorang Ketua BPD  mantan  Kepala  Desa  yang mengungkapkan bahwa :

## JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN POLITIK MIMBAR JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN POLITIK Desember  2018
ISSN : 2252-5270 & E-ISSN : 2620-6056
“ Dibanding  UU  Nomor  32 Tahun  2004,  yang  apa  –  apa  harus sesuai  dengan  yang  ditetapkan  oleh pemerintah tingkat atasnya, pemerintahan desa berdasarkan kebijakan otonomi desa yang dibawa  oleh  UU  Nomor    6  Tahun 2014 ini, memang memberikan porsi yang  cukup  luas  untuk  berinisiatif dan  berprakarsa  terutama  dalam menyusun dan merencanakan pembangunan, meskipun pelaporannya cukup rumit .”. Dari  pernyataan  tersebut  di  atas menyiratkan bahwa sebenarnya pemerintahan desa berdasarkan kebijakan  otonomi  tersebut,  telah diberi  ruang  yang  cukup  untuk berkembang sesuai dengan karakteristik desa itu sendiri, sehingga  desa  dan  masyarakatnya mempunyai kesempatan untuk mengembangkan  diri  sebagai  aktor utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang  berbasis  pada  adat,  budaya, karakteristik dan potensi lokal masyarakat setempat. Inilah sebenarnya makna hakiki yang terkandung  dalam kebijakan  otonomi desa,  namun  sayang  baru  sebatas dirasakan, belum dipahami sepenuhnya  oleh  para  perangkat pemerintahan  desa  sebagai  agen pelaksana kebijakan. Bila disandarkan pada pembahasan konsepsual sebagaimana yang telah  dikemukakan pada bagian terdahulu, fenomena keluasaan dalam penyelenggaraan  pemerintahan  desa, baik dalam mengurus dan menyelenggarakan kepentingan masyarakat, maupun dalam merencanakan  dan  melaksanakan pembangunan, sudah dapat dipandang  sebagai  format  ideal dalam membentuk kelembagaan pemerintahan  desa,  sesuai  dengan hakikat  otonomi,  yakni  kemandirian, pemberdayaan  dan  demokratisasi. Namun  hal  ini  harus  diikuti  dengan
upaya-upaya peningkatan pemahaman  bagi  para  perangkat pemerintahan  desa,  sehingga  sebagai agen  pelaksana  mereka  mempunyai visi  sesuai  dengan  tujuan  kebijakan otonomi  desa  tersebut,  yang  akan bermuara pada performa penyelenggaraan  pemerintahan  desa sesuai hakekat otonomi yaitu kemandirian, pemberdayaan dan demokratisasi. 3. Aspek Ketersediaan Sumber daya
Gambaran umum dukungan sumber daya pembiayaan pemerintahan desa terhadap penyelengaraan  pemerintahan  desa, dapat  diketahui  pula  dari  hasil quesioner,  sebagaimana  tercantum pada tabel berikut ini. Tabel  4  :  Dukungan  Sumber  Daya Pembiayaan Pemerintahan Desa Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tingkat Dukungan Frekwensi % Tinggi Sedang Rendah 3 5 17 12 20 68 Jumlah 25 100 Sumber : Data Primer diolah Data pada tabel di atas, mengukuhkan informasi bahwa dukungan  sumber  daya  pembiayaan pemerintahan desa terhadap
penyelenggaraan  pemerintahan  desa masih  relatif  sangat  rendah.  Hal  ini terlihat  dari    kenyataan  bahwa sebagian  besar  responden  (68  %), menyatakan  bahwa  sumber  daya pembiayaan pemerintahan desa,
berada pada kualifikasi rendah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa. Kondisi tersebut memberikan
kesimpulan  bahwa,  pada  faktor

## JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN POLITIK MIMBAR JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN POLITIK Desember  2018
kondisi/  ketersediaan  sumber  daya, implementasi kebijakan otonomi desa  belum  dapat  diwujudkan  secara optimal,  karena  sumber  daya  yang tersedia  untuk  mengimplementasikan kebijakan  tersebut  sangat  terbatas, baik kuantitasnya  dan  terutama kualitasnya. Oleh karena itu perwujudan ke depan, apabila kebijakan  ini  ingin  benar-benar dioptimalkan dalam implementasinya, maka harus diiringi dengan  penyediaan  sumber  daya yang memadai dan proporsional. G. Penutup Berdasarkan hasil penelitian terungkap bahwa, kemandirian pemerintah  desa  dalam  membiayai pemerintahannya masih jauh dari harapan.  Hal  ini  terjadi  karena  secara faktual  pemerintah  desa  mempunyai keterbatasan pada potensi sumber pendapatan  asli  desa,  baik  kuantitas maupun  hasilnya,  sehingga  pembiayaan pemerintahan desa masih sangat mengandalkan  bantuan  dari  Pemerintah/ Daerah, bahkan untuk membiayai kegiatan rutin sekalipun. Mengingat  kondisi  tersebut  maka pada  aspek  pembiayaan  pemerintahan desa,  manifestasi  otonomi  desa  perlu didukung dengan sistem fasilitasi pembiayaan  dari  Pemerintah/Daerah, sehingga  pemerintah  desa  mempunyai sumber  pembiayaan  yang  memadai dalam  menjalankan  pemerintahannya, yang akan mendukung terhadap kelancaran pemerintahan secara keseluruhan. Kehendak tersebut memiliki  dasar  yang  cukup  kuat, terutama bila disandarkan pada beberapa pertimbangan  dan  kenyataan  antara  lain sebagai berikut : (1) Berdasarkan pengamatan, ternyata tidak sedikit tugas-tugas Pemerintah/-Daerah yang didukung sepenuhnya oleh pemerintah desa, seperti pemungutan  pajak,  pengumpulan data, pelaksanaan program
Pemerintah  (raskin,  kesehatan,
pendidikan, program pemberdayaan  masyarakat),  yang dalam  pelaksanaannya  kadang  – kadang  tidak  disertai  dengan dukungan pembiayaan yang memadai. (2) Secara  faktual  pemerintah  desa berperan penting mendukung kelancaran pemerintahan, kelumpuhan pada sistem penyelenggaraan pemerintahan desa dapat berakibat pada tersendatnya  sistem  pemerintahan secara keseluruhan. Atas  dasar  hal-hal  tersebut,  maka penyediaan fasilitasi pembiayaan pemerintahan desa oleh Pemerintah/Daerah, sejatinya merupakan  kewajiban  dalam  rangka menciptakan  kelancaran  seluruh  sistem penyelenggaraan pemerintahan. Upaya penyediaan fasilitasi pembiayaan  pemerintahan  desa  ini selain  dari  Pemerintah,  terutama  dapat dilakukan  melalui  pembentukan  sistem pembagian/perimbangan keuangan antara Desa dan Daerah, yang memungkinkan desa memperoleh bagian yang proporsional dari penerimaan Daerah yang berasal dari :
(1) Alokasi  bantuan  yang  diterima oleh  Pemerintah  Daerah  dari Pemerintah.
(2) Perolehan  pajak  atau  retribusi daerah  yang  dihasilkan  dari  suatu wilayah desa. Melalui sistem pembagian/perimbangan  keuangan  ini, maka pemerintah desa diharapkan memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan  pemerintahan  dan melaksanakan pembangunan desa secara optimal, sehingga mampu  menjadi salah satu  media  bagi  upaya  peningkatan kesejahteraan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Faisal, S. (2007). Format-Format

## JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN POLITIK MIMBAR JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN POLITIK Desember  2018
Penelitian,  Dasar  Dasar  dan
Aplikasinya  . Jakarta:  Rajawali Press.
Silahuddin,  M.  (2015). Buku  1  :
Kewenangan  Desa  Dan  Regulasi
Desa. Jakarta:  Kementerian  Desa, Pembangunan  Daerah  Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi  RI,  No.  1  Tahun. 2015 Tentang Pedoman Kewenangan  Berdasarkan  Hak Asal  Usul  Dan  Kewenangan Lokal Berskala Desa. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  No.  43  Tahun  2014 Tentang  Peraturan  Pelaksanaan Undang-Undang  Nomor  6  Tahun 2014 Tentang Desa. Undang-Undang  Republik  Indonesia
No. 6 Tahun. 2014 Tentang Desa.
Desember  2018 ISSN : 2252-5270 & E-ISSN : 2620-6056