## TINJAUAN BUKU

## JATUH BANGUN SINGAPURA MEMBANGUN BANGSA: SUATU PERBANDINGAN
Chia, Y. (2015). Education, Culture and the Singapore Developmental State: 'World-Soul' Lost and Regained? New York: Palgrave Macmillan. Xi + 257 hlm.

## Anggi Afriansyah
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Email: afriansyah.anggi@gmail.com Diterima: 17-11-2016 Direvisi: 30-11-2016               Disetujui: 11-12-2016

## PENDAHULUAN
Buku berjudul Education, Culture, and the Singapore Developmental State: World Soul and Regained? karya Yeow Thong Chia, dosen University of Sidney , menjadi karya  yang patut dibaca bagi siapa saja  yang ingin mengetahui perjalanan panjang Singapura dalam membangun identitas  kebangsaannya.  Buku  ini  menjadi  sangat  menarik  untuk  ditelaah  karena  menjabarkan strategi  Singapura  menguatkan  identitas  kebangsaan  melalui  beragam  kebijakan  pendidikan. Pemerintah  Singapura  melalui  kebijakan  pendidikannya  berupaya  untuk  menginternalisasi imajinasi  ideal  tentang  identitas  warga  negara  yang  seharusnya.  Penulis  buku  mengeksplorasi interkoneksi yang terjadi antara pertukaran kurikulum sejarah, pendidikan kewarganegaraan, dan ilmu  sosial  dan  politik  dalam  bingkai  sejarah  kewarganegaraan,  studi  kurikulum,  dan  politik pembangunan  bangsa.  Penulis  buku  dengan  cermat  memeriksa  semua  dokumen  yang  terkait dengan  proses  pembuatan  kebijakan-kebijakan  pendidikan,  sistem  bahasa,  kurikulum,  pidato- pidato,  dan  laporan-laporan  partai  untuk  dapat  menemukan  pertarungan-pertarungan  wacana yang muncul pada periode tertentu dan kemudian menganalisisnya dengan tajam.
Buku  ini,  seperti  dijelaskan  oleh  Wing  On  Lee, Vice  President  Open  University  of Hongkong ,  dalam  pengantarnya  menjadi  sangat  penting  karena  memberikan  gambaran  yang lebih  spesifik  tentang  proses  pembangunan  pendidikan  di  Singapura.  Pembangunan  pendidikan di  Singapura  menurut  Lee  (2015)  dibagi  menjadi  tiga  fase,  yaitu  fase survival-driven (1957– 1978),  fase efﬁciency  driven (1979–1996),  dan  fase ability-based (sejak  1997)  (MOE,  2008). Fase survival-driven difokuskan pada konstruksi konsep warga negara yang baik yang dilakukan
oleh  negara.    Fase efficiency-driven ditandai  dengan  penekanan  pada  penghormatan  nilai-nilai pribadi, kelompok etnis, dan agama dan pada saat yang sama menyadari nilai-nilai nasional yang ada.  Sementara  itu,  fase ability-based menekankan  pada  pentingnya  mempersiapkan  warga negara  abad  ke-21  yang  berbasis  pada  penguatan  pengetahuan,  ekonomi  serta  dikombinasikan dengan kemampuan personal dan sosial.
Singapura merupakan negara yang memiliki banyak kisah sukses. Dengan wilayah  yang tak  begitu  luas,  Singapura  menjadi  negara  besar  dan  berpengaruh  tidak  hanya  di  kawasan regional, tetapi juga global. Meraih kemerdekaannya tahun 1965, hanya dalam beberapa dekade saja, Singapura melesat menjadi negara maju. Singapura begitu disegani oleh negara-negara lain di  dunia.  Dalam  berbagai  indeks  yang  dirilis  oleh  lembaga-lembaga  dunia,  Singapura  selalu dalam posisi yang tinggi. Misalnya, dalam data World Economic Forum 2016 Singapura berada pada  posisi  kedua  dalam  bidang  ekonomi.  Singapura  menempati  posisi  kedua  dalam  rentang waktu  enam  tahun  dan  memiliki  performa  yang  kuat  di  bidang  ekonomi.  Singapura  memiliki posisi  yang  sangat  baik  pada  pilar  pendidikan  tinggi  dan  pelatihan  dan  pilar  pasar  kerja  yang efisien.  Singapura  juga  memiliki  institusi  publik  yang  transparan  dan  sangat  efisien, insfrastruktur  publik  yang  paling  baik  dan  memiliki  kondisi  makro  ekonomi  yang  baik  (WEF, 2016, 25).  Singapura juga menempati posisi terbaik pada perolehan skor PISA, khususnya pada bidang  sains.  Padahal,  ketika  baru  merdeka  mereka  menghadapi  periode  yang  pelik.  Krisis ekonomi, pemogokan, dan kerusuhan  rasial menjadi problem besar  yang harus dihadapi negara pada awal-awal kemerdekaannya. Akan tetapi, meskipun berhasil secara ekonomi dan memiliki prestasi  yang  mengesankan,  Singapura  ternyata  memiliki  permasalahan  besar  dalam mengidentifikasi  nilai-nilai  inti  negaranya.  Menguatkan  identitas  kolektif  nasional  merupakan tugas  besar  pemerintah  Singapura  lima  dekade  terakhir.  Dalam  proses  tersebut,  sistem pendidikan  nasional  berperan  penting  dalam  menyosialisasikan  posisi  siswa  sebagai future citizens (warga masa depan) untuk membantu proses pembangunan negara.

## SINGAPURA DAN INDONESIA DALAM NARASI SEJARAH SIGKAT
Singapura merupakan wilayah  koloni  Inggris mulai dari tahun 1819. Ketika itu Thomas Stamford  Raffless  dari  Kantor  dagang East  India  Company menjadikan  wilayah  Singapura sebagai  pos  perdagangan  perusahaan.  Padahal,  sebelumnya  Singapura  hanyalah  sebuah  desa yang memiliki  penduduk kurang dari dua ratus jiwa. Perjanjian tahun 1824 antara Belanda dan
Inggris kemudian memperjelas posisi Singapura sebagai wilayah koloni Inggris. Menurut Edwin Lee,  kehidupan  ekonomi  di  Singapura  menjadi  semakin  besar  karena  adanya  perdagangan. Pelabuhan  yang  ramai  kemudian  menarik  para  pedagang  dan  pencari  kerja  dari  China,  India, maupun  wilayah-wilayah  di  sekitar  Singapura  untuk  datang  mengadu  nasib.  Para  pendatang tersebut  berusaha  mencari  penghidupan  yang  lebih  baik.  Dalam  kajian  Furnivall,  Singapura ketika  itu  merupakan  masyarakat  majemuk  ( plural  society ).  Ada  pertemuan  dari  masyarakat Eropa,  China,  India,  dan  masyarakat  asli.  Mereka  memiliki  agama,  kultur,  bahasa,  dan pandangan  hidup  masing-masing.  Ruang  pertemuan  antarbudaya  hanya  terjadi  di  pasar  ketika proses jual beli karena mereka tinggal terpisah dan bukan merupakan unit politik yang sama. Di bidang  ekonomi,  pembagian  kerja  yang  ada  pada  masa  itu  berdasarkan  pertimbangan  rasial. Merujuk  pada  sejarah  panjang  Singapura,  sama  halnya  dengan  wilayah  lain  yang  berada  di bawah  pemerintah  kolonial,  negeri  ini  sangat  bergantung  pada  kemurahatian  pemerintah kolonial.  Pada  masa  itu  kebijakan  pendidikan  sangat  bergantung  pada  kebijakan  pemerintah kolonial. Ketika itu, Singapura hanya dianggap sebagai koloni perdagangan sehingga pemerintah kolonial tidak memiliki kepentingan membangun Singapura sebagai suatu negara bangsa secara utuh.  Di  bidang  pendidikan,  ada  empat  sistem  persekolahan  yang  terpisah  dan  memiliki  aturan masing-masing, yaitu Inggris, Melayu, Tamil, dan Cina.  Masing-masing ras memiliki sistem dan mekanisme persekolahan yang berbeda.
Sekolah  Melayu  mendapat  dukungan  dari  pemerintah  karena  kepentingan  pemerintah kolonial  terhadap  lulusan  sekolah  tersebut.    Merujuk  pada  laporan  tahun  1884  di  bidang pendidikan, diberikannya dukungan kepada sekolah melayu ditujukan agar lulusan dari sekolah tersebut berguna bagi stabilitas pemerintahan kolonial. Minimal setelah mendapatkan pendidikan di sekolah para penduduk tersebut mampu menyesuaikan diri dengan aturan pemerintah kolonial. Hal  tersebut  tentu  saja  demi  kebutuhan  pemerintah  kolonial  Inggris  dalam  mempertahankan stabilitas sosial di masyarakat. Dalam pandangan pemerintah kolonial, masyarakat Melayu ideal adalah  mereka  yang  memiliki  kemampuan  Bahasa  Inggris  yang  baik  dan  patuh  pada  aturan kolonial.  Pemerintah  kolonial  sendiri  pada  awalnya  berkeberatan  untuk  memberikan  pelajaran bahasa Inggris di Sekolah Melayu karena tiga hal: biaya yang mahal, sulitnya mendapatkan guru yang  sesuai  dengan  kualifikasi,  dan  adanya  keengganan  siswa  yang  sudah  menguasai  bahasa Inggris  untuk  menjadi  pekerja  (buruh).  Menurut  Bokhorst-Heng,  pada  akhirnya  kesempatan untuk mempelajari bahasa Inggris bagi masyarakat secara lebih terbuka (meskipun tetap terbatas)
karena  kebutuhan  pemerintah  kolonial  Inggris  terhadap  tenaga  administrasi  yang  memiliki pemahaman  bahasa  Inggris  yang  baik.  Pendidikan  berbahasa  Inggris  penting  agar  para  siswa mengerti dan memahami bahasa Inggris secara baik dan pada akhirnya menjadikan mereka para pekerja  yang  dapat  tunduk  dan  patuh  pada  setiap  aturan  pemerintah.  Pemerintah  kolonial memang membutuhkan  banyak  pekerja untuk mengelola administratif pemerintahan. Singapura kemudian  lepas  dari  cengkraman  kolonialisme  Inggris  pada  tahun  1955,  lepas  dari  bagian Malaysia pada tahun 1963, dan merdeka pada tahun 1965.
Kondisi yang terjadi di Singapura ketika di bawah naungan pemerintah kolonial Inggris tersebut  tidak  jauh  berbeda  dengan  kondisi  Hindia  Belanda  di  bawah  pemerintah  kolonial Belanda.  Seperti  yang  terjadi  di  Singapura,  kepentingan  ekonomi  dan  keinginan  untuk mempertahankan  perbedaan  status  merupakan  beberapa  alasan  di  balik  ketidaktertarikan pemerintah  kolonial  terhadap  persoalan  pendidikan  kaum  pribumi.  Pada  tahap  awal,  yang menjadi konsentrasi pemerintah kolonial saat itu adalah akumulasi modal (Latif, 2005, 86).
Pada  masa  penjajahan,  tidak  semua  penduduk  mendapatkan  kesempatan  untuk mengenyam  pendidikan  yang  layak.  Hanya  mereka  yang  berasal  dari  kalangan  priyayi  yang memperoleh  kesempatan  mengakses  pendidikan.  Pendidikan  pada  masa  itu  memang  tidak memihak  rakyat  kebanyakan.  Mereka  yang  miskin  tidak  mungkin  mendapat  pendidikan. Pendidikan  hanya  diberikan  kepada  elit  bangsawan  untuk  menjadikan  mereka  pengelola administratif  pemerintah  yang  taat  dan  patuh  pada  aturan.  Meskipun  begitu,  pada  akhirnya kalangan  menengah  yang  didik  oleh  sistem  kolonial  tak  semuanya  patuh  pada  aturan  tersebut. Pendidikan  kolonial  tersebut  juga  kemudian  melahirkan  intelektual  yang  memberontak  kepada sistem  kolonial.  Tjipto  Mangunkusumo,  Ki  Hajar  Dewantara,  Soekarno,  Hatta,  Syahrir,  Tan Malaka juga para founding fathers dan mothers lainnya merupakan produk pendidikan kolonial, namun  kemudian  menentang  sistem  kolonial  secara  berani.  Dhakidae  (2003,  97)  menuliskan bahwa  seluruh  sistem  pendidikan  kolonial  memungkinkan  lahirnya  kelas  menengah  yang  diisi kaum  cendikiawan  dalam  segala  bidang.  Institusi  yang  didirikan  untuk  melanggengkan  sistem kolonial.  Sekolah-sekolah  yang  tidak  didirikan  pemerintah  kolonial,  seperti  sekolah-sekolah nasionalis atau sekolah kaum pergerakan, dianggap sebagai sekolah liar ( wilde scholen ). Taman Siswa  yang  didirikan  oleh  Ki  Hajar  Dewantara  merupakan  salah  satu  bentuk  perlawanan terhadap  pendidikan  kolonial  yang  hanya  memperbolehkan  elit  priyayi  bersekolah.  Soekarno sangat  mengkritik  sistem  pendidikan  kolonial  yang  ada  pada  masa  itu.  Menurutnya,  kurikulum
pendidikan ketika itu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dalam pemerintah jajahan. Ilmu yang  dipelajari  merupakan  ilmu  untuk  kepentingan  kaum  kapitalis.  Ia  kemudian  menjelaskan bahwa ilmu irigasi yang dipelajari bukan sistem pengairan sawah tetapi sistem pengairan untuk perkebunan  tebu  dan  tembakau  yang  memang  saat  itu  menjadi  prioritas  pemerintah  kolonial. Menurut Soekarno, irigasi hanya untuk kepentingan imperialisme dan kapitalisme, bukan untuk memberi  makan  rakyat  yang  kelaparan,  tetapi  hanya  untuk  membuat  makmur  pemilik  kebun (Adams, 2007, 80).
Dhakidae  (2003,  97)  mengungkap  bahwa  penggunaan  bahasa  Belanda  maupun pengajarannya hanya diberikan bagi kaum elit bangsawan. bahasa Belanda tidak ditujukan untuk kalangan  miskin.  Pengajaran  bahasa  Belanda  tidak  diberikan  kepada  masyarakat  karena dikhawatirkan akan menimbulkan gejolak dan protes terhadap pemerintah kolonial. Pemerintah kolonial khawatir adanya pengajaran Bahasa Belanda hanya akan melahirkan kelas proletar yang terdiri dari kaum “intelektual setengah matang” terlantar, yang tidak puas dan mudah terpancing mengikuti gerakan anti-Belanda. Pemerintah pun memunculkan wacana bahwa masyarakat harus dihindarkan dan dilindungi dari segala jenis “obat palsu di bidang pendidikan” ( kwakzalverij op onderwijsgebied ). Titik balik dalam sikap pemerintah kolonial terhadap urusan pendidikan kaum pribumi  di  Hindia  baru  berlangsung  pada  paruh  kedua  abad  ke  19.  Kondisi  tersebut  terjadi karena  pengaruh  politik  kaum  liberal  dalam  persoalan-persoalan  tanah  jajahan.  Untuk memajukan  kepentingan-kepentingan  ekonomi  kaum  liberal  di  negeri  jajahan,  perluasan birokrasi  pemerintahan  merupakan  sesuatu  yang  harus  diupayakan.  Kantor  pemerintahan  sipil, baik untuk Orang Eropa maupun untuk kaum pribumi, memerlukan para pekerja  yang terampil (Latif, 2005, 89).
Pemerintah  kolonial  kemudian  memberlakukan  politik  etis  yang  berkaitan  dengan kebijakan  pendidikan,  irigasi,  dan  transmigrasi.  Dari  ketiga  program  tersebut,  pendidikan dianggap  sebagai  yang  paling  penting  (Latif,  2012,  283).    Kebijakan  politik  etis  tersebut kemudian  membuat    pemerintah  kolonial  Belanda  membangun  beragam  sekolah  seperti Europeeische  Lagere  School, sekolah  desa  ( de  desashchool )  pada  tahun  1907, Hollandsch- Chineesche  School pada  tahun  1908, Hollandsch-Inlandsche  School (1914)  dan Vervolgschool (1914). Pada tahun 1915 kemudian dibentuk komisi untuk membentuk sekolah menengah khusus untuk  pendidikan  bumi  putra,  yang  kemudian  diberi  nama Algemeene  Middelbare  School (Dhakidae, 2003, 97).

## PROMOSI NILAI-NILAI MELALUI PENDIDIKAN
Dalam dekade awal kemerdekaannya Singapura  memiliki  perhatian besar terhadap daya tahan  mereka  sebagai  negara  yang  baru  merdeka.  Singapura  kemudian  mempercepat  proses industrialisasi  dan  mempromosikan  kohesi  sosial  melalui platform multirasialis.  Dari  proses tersebut,  Singapura  berhasil  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  dan  menjadikannya  sebagai salah  satu  dari  Empat  Naga  Kecil  Asia  ( Four  Little  Asian  Dragons ).  Periode  1965  sampai dengan  1980  oleh  beberapa  pemimpin  di  Singapura  dianggap  sebagai  era  keemasan  ( golden age ).  Dalam  perjalanannya,  pada  tahun  1980  sampai  1990  terminologi Asian  Values menjadi wacana  yang  sangat  populer  dalam  diskursus  politik  di  Singapura,  yang  dipelopori  oleh  dua orang  politisi  terkemuka,  yaitu  Lee  Kuan  Yew  dari  Singapura  dan  juga  Mahathir  Mohammed dari  Malaysia.  Referensi  awal  untuk Asian  Values adalah  seminar  yang  diselenggarakan University  of  Singapore pada  15  November  1975  yang  bertajuk “Asian  Values  and Modernisation” .  Dari  seminar  tersebut  ada  beberapa  definisi  mengenai Asian  Values, yaitu  a) kuatnya  solidaritas  kelompok  dan  hubungan  paternalistik;  b)  gotong  royong  dan  kehidupan komunitas; dan c) sistem kekeluargaan.
Pada  masa  itu,  timbul  kekhawatiran  dari  Lee  Kuan  Yew  pada  nilai-nilai  barat  yang dianggap bertentangan dan akan merusak nilai ketimuran. Pemerintah ketika itu khawatir karena jika  dibiarkan,  lama-kelamaan  akar  budaya  Singapura  akan  terus  tergerus  oleh  pengaruh  dari nilai-nilai barat.
Pemerintah  Singapura  khawatir  anak-anak  muda  akan  terbawa  nilai-nilai  budaya  barat yang  dianggap  merusak  dan  individualis.  Pemerintah  kemudian  menggagas  internalisasi Asian Values melalui  Pendidikan  Moral,  Pendidikan  Agama,  dan  Studi  Sejarah  serta  Ilmu  Sosial. Pemerintah  menggunakan  juga  mata  pelajaran Religious  Knowledge (RK)  sebagai  program pendidikan  moral  dan  kewarganegaraan.  Dalam  pendidikan  moral  terdapat  materi  mengenai pengembangan  kepribadian  secara  personal,  tanggung  jawab  sosial,  dan  loyalitas  terhadap negara.  Materi  dalam  pendidikan  moral  dimulai  dari  penguatan  pribadi  siswa,  tanggung  jawab sosial  kepada  masyarakat  dan  loyalitas  pada  negara.  Nilai-nilai  tersebut  banyak  merujuk  pada pandangan  filsafat  konfusian  dan  dimaksudkan  agar  siswa  mampu  mengenai  menggali  potensi diri, mengelola keluarga, mengurus negara, dan damai di surga.
Nilai-nilai tersebut kemudian diinternalisasi pada berbagai jenjang pendidikan. Pada level pendidikan  dasar  yang  paling  penting  adalah  penguatan  perilaku  yang  baik  dan  membangun karakter agar mereka dapat hidup dengan baik di lingkungan rumah maupun sekolah. Pada level sekolah menengah difokuskan pada tanggung jawab pada masyarakat dan negara. Selain itu, juga dikuatkan  pemahaman  mengenai  budaya  lokal  untuk  menangkal  serangan  globalisasi.  Kohesi sosial dipromosikan melalui pembelajaran pendidikan kewarganegaraan dan sejarah. Sejak tahun 1968  terdapat  komite  khusus  yang  kemudian  menyusun  silabus  pendidikan  kewarganegaraan yang  kemudian  dikenalkan  di  pendidikan  dasar  dan  menengah.  Patriotisme,  loyalitas,  dan kesadaran kewargaan ditanamkan sebagai nilai-nilai kunci (Jason, 1997, 306).
Negara berupaya untuk menginternalisasi dan mengartikulasikan identitas kesingapuraan melalui mata pelajaran tersebut. Dalam praktiknya, pemerintah menggabungkan nilai-nilai Asia dan  nilai-nilai  konfusianisme  dalam  sebagai  bagian  dari  proyek  pembangunan  manusia Singapura.  Meskipun  begitu,  pada  akhirnya  nilai-nilai  Asia  tersebut  banyak  dikritik  karena dianggap sebagai alat untuk meningkatkan legitimasi dan hegemoni pemerintah, khususnya bagi People’s  Action  Party (PAP).  Hegemoni  ini  secara  sadar  dilakukan  oleh  partai  yang  berkuasa agar  nilai-nilai  yang  dianutnya  kemudian  disetujui  oleh  seluruh  kelompok  masyarakat. Pendidikan digunakan sebagai bagian dari upaya melanggengkan kekuasaan kelompok berkuasa. Gramsci  percaya  bahwa  mereka  yang  ada  di  kelas  kontrol  itu  hegemonik,  yang  bukan  hanya mengontrol  harta  benda  dan  kekuasaan,  tetapi  juga  ideologi  masyarakat.   Gramsci mendefinisikan  hegemoni  sebagai  kepemimpinan  budaya  yang  dijalankan  oleh  pihak  yang berkuasa.  Pendidikan  adalah  alat  yang  efektif  untuk  menghegemoni  cara  pandang  masyarakat (Adamson: 1983, 141).
Program  pendidikan  nasional  merupakan  inisiatif  dari  PAP  untuk  menggunakan  sistem persekolahan  sebagai  instrumen  sosialisasi  politik  dan  pembangunan  bangsa.  Selain  bertujuan untuk  pembangunan  nasional,  pendidikan  nasional  juga  bertujuan  untuk  menyiapkan  siswa dengan  kemampuan  yang  sesuai  dengan  industrialisasi  dan  Singapura  yang  modern  pada  masa depan.
Setelah  gagal  dengan  internalisasi Asian  Values, pemerintah  kemudian  berusaha mempromosikan shared  values (nilai  bersama)  yang  menjadi  pegangan  bersama.  Setelah serangkaian diskusi dan perdebatan panjang, lahirlah lima nilai bersama yaitu (1) nation before community and society above self, (2) family as the basic unit of society,  (3) community support
and  respect  for  the  individual,  (4)  consensus  not  conflict,  (5)  racial  and  religious  harmony . Nilai-nilai  itu  kemudian  diajarkan  melalui  pendidikan  kewarganegaraan,  ilmu-ilmu  sosial,  dan sejarah.
Melalui  pendidikan  nasional,  negara  bermaksud  melanggengkan  stabilitasnya.  Fokus pendidikan  kewarganegaraan  menekankan  pada  pembentukan  pemerintahan  yang  baik  dan pembangunan bangsa dan lebih sedikit pada penekanan proses demokrasi yang baik. Pemerintah menyatakan pendidikan nasional sukses ketika masyarakat tidak hanya berhasil pada penguatan intelektualitasnya saja, tetapi ketika komitmen masyarakat dan juga ikatan emosional masyarakat kepada  Singapura  menjadi  semakin  kuat.  Program  pendidikan  nasional  yang  dibuat  selalu bersifat top  down .    Pendidikan  nasional  menjadi  salah  satu  dari  tiga  program  prioritas  yang diinisiasi oleh Kementerian Pendidikan pada tahun 1997. Pendidikan Nasional diimplementasikan pada pendidikan formal dan menjadi alat sosialisasi yang penting bagi negara untuk  menyemaikan  ide-ide  tentang  pentingnya  keharmonisan  dan  keselarasan  masyarakat Singapura, mempromosikan kesepahaman dalam relasi antaretnik, dan proteksi dari ide-ide yang dianggap  berbahaya  dan  mengancam  kelangsungan  Singapura.  Pada  saat  yang  sama  pihak keamanan Singapura juga begitu ketat dalam menjaga keamanan nasional dari gerakan-gerakan yang  dianggap  membahayakan  stabilitas  nasional.  Dengan  demikian,  kebebasan  berpolitik  dan berkespresi yang memang sudah sangat terbatas semakin lebih dibatasi.
Kondisi  tersebut  sangat  bertentangan  dengan  promosi  agar  para  siswa  mampu  berpikir kritis  dan  terbuka  yang  diekspos  dalam  visi Thinking  Schools  Learning  Nation (TSLN)  serta keterbukaan  politik  yang  diinisiasi  oleh  Perdana  Menteri  Goh  Chok  Tong  dan  Wakil  Perdana Menteri Lee Hsien Loong. Semuanya menjadi retorika semu karena di level praktik, anak-anak dididik untuk selalu tunduk dan patuh pada otoritas negara. Ruang kritisme tidak dibuka dalam kegiatan  politik  di  Singapura  karena  keamanan  dan  kebertahanan  Singapura  adalah  prioritas utama dan pendidikan menjadi kunci penting dalam proyek besar ini.
Indonesia  pada  era  Orde  Baru  juga  menggunakan  pendidikan  sebagai  instrumen  kunci dalam  menyebarkan  gagasannya.  Basis  kekeluargaan  seperti  yang  dijabarkan  dalam Asian Values juga  menjadi  wacana  yang  ditonjolkan  pada  era  Orde  Baru.  Untuk  melengkapi  konsep negara  kekeluargaan  dan  menciptakan  kepatuhan  masyarakat  pada  negara,  Orde  Baru memperkenalkan  juga  konsep  triologi  pembangunan,  yaitu  (1)  pertumbuhan  ekonomi,  (2) stabilitas  politik,  dan  (3)  pemerataan.  Indonesia  yang  saat  itu  dalam  kondisi  terpuruk  harus
segera bangkit. Prioritas pada pertumbuhan ekonomi kemudian disambut hangat oleh masyarakat karena  dianggap  akan  mampu  mengatasi  persoalanm  kemiskinan  yang  sangat  parah  ketika  itu. Kondisi  tersebut  dapat  tercapai  jika  negara  dalam  kondisi  yang  stabil  dan  tanpa  konflik (Budiman,  2006,  21).  Dhakidae  (2003,  688)  menjelaskan  bahwa  pada  era  Orde  Baru  untuk mendukung kebangsaan sebagai kesatuan, maka pendidikan bukan menjadi prioritas pemerintah. Prioritas Orde Baru ketika itu adalah keamanan, ketahan nasional, dan kesatuan sehingga ketika itu  Angkatan  Bersenjata  Republik  Indonesia  (ABRI)  pun  merasa  berkepentingan  dalam pendidikan  nasional.  L.B.  Moerdani  dalam  Dhakidae  (2003,  688)  menjelaskan  bahwa  sasaran pendidikan  nasional  hendaknya  ditujukan  untuk  meninggikan  segenap  unsur  bangsa  menjadi sama  tingkat  dan  kualitasnya.  Pendidikan  nasional  akan  dapat  memberikan  warna  pada  bobot efektif  ketahanan  nasional.  Di  dalam  sasaran  pendidikan  nasinal,  pimpinan  ABRI  ingin menggarisbawahi  bahwa  secara  makro  harus  selalu  diusahakan  agar  kepentingan  kesejahteraan dan  kepentingan  keamanan  diintegrasikan  pemikirannya  dan  dikoordinasikan  pelaksanaan programnya. Itu artinya ruang kritisme terhadap negara ditutup. Warga negara harus selalu patuh dan  tunduk  terhadap  apa  yang  negara  inginkan.  Negara  memposisikan  diri  sebagai  pihak  yang punya otoritas penuh dalam menentukan arah perjalanan bangsa.
Pendidikan dalam pandangan Tilaar (2012) merupakan hak dan kewajiban negara dalam rangka melestarikan kekuasaannya. Oleh karena itu, pendidikan cenderung dikuasai oleh negara. Tirtosudarmo  (2007:310)  menjelaskan  bahwa  pembangunan  Sumber  Daya  Manusia  (SDM) padai era Orde Baru menempatkan individu atau penduduk sebagai pusat dari berbagai program investasi  yang  ada.  Menurut  Tirtosudarmo,  hal  tersebut  tidak  bertentangan  dengan  teori modernisasi  yang  mementingkan  adanya  keteraturan  dan  kepatuhan  dari  “penduduk”  dan “masyarakat”  untuk  mengikuti  dan  menjalankan  segala  sesuatu  yang  sudah  direncanakan pemerintah pusat. Pada  era  Orde  Baru, seperti  yang dipaparkan oleh Ali (2009,16), pendidikan dikontrol  ketat  oleh  pemerintah  sehingga  tidak  membuka  ruang  diskusi  publik  maupun kreativitas.  Pembangunan  pendidikan  diarahkan  hanya  untuk  pembangunan  ekonomi  semata, yang  merujuk  pada  Repelita  II,  yaitu  peningkatan  kualitas  pendidikan,  pemerataan  kesempatan memperoleh  pendidikan,  relevansi  pendidikan,  dan  efisiensi  pendidikan.  Pendidikan  pada  era Orde Baru lebih terintegrasi dengan (diinstrumentasi untuk memecahkan) masalah makro, seperti pembangunan ekonomi, masalah kependudukan dan struktural sosiologis (Sukarno, 2008, 114).
Selain  itu,  seperti  yang  dilakukan  Singapura  untuk  menginternalisasi shared  values pemerintah  era  Orde  baru  juga  berupaya  menguatkan  pemahaman  mengenai  dasar  negara Pancasila  melalui  beragam  program.  Di  Indonesia  ada  mata  pelajaran  Pendidikan  Moral Pancasila  yang isinya memang ditujukan untuk meningkatkan pemahaman mengenai Pancasila. Melalui  penataran  Pedoman  Penghayatan  dan  Pengamalan  Pancasila  (P4),  Pancasila diinternalisasi  kepada  beragam  elemen  masyarakat.  Pemerintah  adalah  satu-satunya  yang memiliki otoritas dalam menafsirkan Pancasila.
Selama  periode  Orde  Baru,  pendidikan  sebagai  instrumen  pembentukan  karakter  warga negara  menampakkan  wujudnya  dalam  standarisasi  karakter  warga  negara.  Standarisasi  itu mencerminkan civic  virtues (kebajikan-kebajikan  warga  negara)  yang  disalurkan  dalam  mata pelajaran  PMP  dan  atau  PPKn  dengan  memasukkan  secara  membabi  buta  tafsir  Pancasila menurut  P4. Civic  virtues itu  masing-masing  direduksi  dari  tafsir  Pancasila  menjadi  36  butir pengamalan  nilai-nilai  Pancasila.  P4  inilah  yang  kemudian  menjadi  keharusan  pedoman  atau arah tingkah laku warga negara (Samsuri, 2004, 226).

## PENUTUP
Berbagai  pembahasan  dalam  buku  ini  menunjukkan  bahwa  pendidikan  menjadi  kunci penting  dalam  narasi  pembangunan  negara  Singapura.  Pemerintah  memiliki  fokus  dalam membangun  masyarakat  melalui  pendidikan.  Kesadaran  pemerintah  Singapura  mengkonstruksi identitas  masyarakat  Singapura  terlihat  dari  beragam  program  yang  ada  dalam  kebijakan pendidikannya.  Propaganda  pemerintah  dalam  menampilkan  wacana  dominan  yang  harus muncul dalam kesadaran masyarakat begitu kental diinternalisasi melalui pendidikan. Dokumen pendidikan  baik  itu  aturan  di  tingkat  nasional  sampai  silabus  kurikulum  di  tingkat  sekolah, menunjukkan kuatnya hegemoni negara dalam mengatur cara pandang warganya.
Salah satu hal yang menarik dari buku ini adalah adanya kemiripan antara proyek besar pendidikan Singapura dengan Indonesia, khususnya pada periode Orde Baru. Pada periode Orde Baru pemerintah begitu kuat dalam menyebarluaskan kebijakan pendidikan  yang merujuk pada tafsiran negara mengenai manusia seperti apa yang dibutuhkan dalam pembangunan, yang sesuai dengan  kebutuhan  bangsa.  Pada  era  tersebut  pendidikan  memang  difokuskan  pada  pemenuhan Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  yang  berkualitas  untuk  memasuki  pasar  kerja.  Narasi  stabilitas
politik  untuk  ketenangan  membangun  Singapura  juga  menjadi  hal  yang  sama  dengan  kondisi Indonesia ketika Orde Baru.
Keistimewaan  pada  buku  ini  adalah  kemampuan  penulis  dalam  menelusuri  berbagai dokumen  yang  berkaitan  dengan  sejarah  panjang  Singapura  dalam  membangun  pendidikan. Penulis  buku  ini  berhasil  memberikan  babakan  sejarah  pada  tiap  zaman  dan  menganalisisnya dengan cermat  sehingga buku ini tidak terjebak pada teks sejarah normatif semata. Penulis buku ini  pun  tidak  segan-segan  mengkritisi  setiap  kebijakan  pemerintah  Singapura  di  setiap  rezim. Jatuh bangun Singapura dalam membangun identitas kolektif dan menjadikannya sebagai negara yang disegani saat ini disajikan secara lengkap. Singapura yang terlihat sempurna ternyata juga memiliki  beragam  permasalahan  yang  kompleks.  Buku  ini  patut  dibaca  oleh  mahasiswa,  guru, dosen, peneliti maupun masyarakat umum yang berminat terhadap isu-isu pendidikan.

## PUSTAKA ACUAN
Ali, Muhammad. (2009). Pendidikan untuk Pembangunan Nasiona:, Menuju Bangsa Indonesia yang Mandiri dan Berdaya Saing Tinggi. Jakarta: Grasindo.
Adams, Cindy. (2007). Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia . Yogyakarta: Yayasan Bung Karno.
Adamson, Walter L. (1983). Hegemony and Revolution: A Study of Antony Gramsci’s Political and Cultural Theory . Los Angeles: University of California Press.
Budiman, Arief. (2006). Kebebasan, Negara, Pembangunan . Jakarta: Pustaka Alvabet-Freedoom Institute.
Dhakidae,  Daniel.  (2003). Cendikiawan  dan  Kekuasaan  dalam  Negara  Orde  Baru .  Jakarta: Gramedia.
Latif, Yudi. (2005). Intelegensia Muslim dan Kuasa: Genealogi Intelegensia Muslim Indonesia Abad ke 20 . Bandung: Penerbit Mizan.
Latif,  Yudi.  (2012). Negara  Paripurna:  Historisitas,  Rasionalitas,  dan  Aktualitas  Pancasila . Jakarta: Gramedia.
Tilaar, H.A.R. (2012). Perubahan Sosial dan Penddikan: Pengantar” Pedagogik Transformatif untuk Indonesia . Jakarta: Rineka Citra.
Tirtosudarmo, Riwanto. (2007). Mencari Indonesia: Demografi-Politik Pasca Soeharto . Jakarta: LIPI Press-Yayasan Obor Indonesia.
World Economic Forum. (2016). The Global Competitiveness Report 2016-2017 . Geneva: World Economic Forum.

## Jurnal
Sukarno,  Makmuri.  (2008).  “Perguruan  Taman  Siswa:  Kasus  Pendidikan  Berbasis  Masyarakat Menghadapi Negara”, Jurnal Masyarakat Indonesia . Jilid XXX1V, No. 2, 2008.
Samsuri.    (2004).  “Civic  Virtues  dalam  Pendidikan  Moral  dan  Kewarganegaraan  di  Indonesia Era Orde Baru ”, Jurnal Civics , vol I, No. 2, 2004.
Tan,  Jason.  (1997).  “Education  and  Colonial  Transition  in  Singapore  and  Hong  Kong: Comparisons  and  Contrasts Jason  Tan  Source”, Comparative  Education ,  Vol.  33,  No.  2, Taylor & Francis, Ltd. Stable