## IDENTIFIKASI TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN DESA KABUPATEN ACEH BARAT
Nellis Mardhiah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar nellismardhiah@utu.ac.id

## Abstract
Research  to  identify  goals  and  objectives  for  the  development  of  rural  areas  implemented  by local  governments  in  Aceh  Barat  by  law  No.  6  of  2014  concerning  Indonesian  villages. Government  Regulation  No.  43  of  2014  on  regulations  implementing  the  law  on  the  entire territory  of  Indonesia.  The  idea  in  the  construction  of  the  village  area,  to  establish  an independent village-based autonomy based on decentralization of policy goals of development planning  top-down  central  government  and  development  activities  in  bottom-up  to  the  local government at the village level that is able to run continuously to carry out nation-building and livelihood  both  nations  in  the  economic,  political,  social,  cultural  and  defence  security,  and science  and  technology.  The  qualitative  research  method  with  descriptive  approach  to  the phenomenon  of  primary  and  secondary  data  with  the  results  of  previous  studies  based  on linkage  with  rural  development.  The  theory  of  this  study  using  the  theory  of  decision-making and  the  development  concept  that  has  been  implemented  through  the  analysis  of  rural development top-down or bottom-up. Identify the goals and objectives of rural development is to create an autonomous rural development in a sustainable community economic empowerment.
Keywords: Identification, Goals, Objectives, Development, Village

## PENDAHULUAN
Pembangunan adalah aspek paling penting dalam suatu Negara yang pada hakikatnya untuk mewujudkan  masyarakat  yang  sejahtera,  demikian  halnya  Indonesia.  Dalam  Pembukaan Undang-Undang  Dasar  1945  dinyatakan  bahwa  tujuan  Pembangunan  Nasional  Bangsa Indonesia adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan  umum,  mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  serta  ikut  melaksanakan  ketertiban dunia.  Untuk  mewujudkan  tujuan  tersebut  dilaksanakan  pembangunan  nasional,  yaitu pembangunan  manusia  Indonesia  seutuhnya  dan  pembangunan  masyarakat  seluruhnya. Kesejahteraan  ini  akan  dapat  dicapai  dengan  mengurangi  jumlah  angka  kemiskinan  dan pengangguran.
Realisasi  tujuan  dan  sasaran    pembangunan,  maka  segenap  potensi  alam  harus  digali, dikembangkan, dan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Begitu pula dengan Potensi manusia berupa penduduk  yang  banyak  jumlahnya  harus  ditingkatkan  pengetahuan  dan  keterampilannya sehingga, mampu menggali, mengembangkan dan memanfaatkan potensi alam secara maksimal, dan pelaksanaan program pembangunan tercapai.
Desa  merupakan  kesatuan  masyarakat  hukum  yang  memiliki  batas  wilayah  yang berwenang  untuk  mengatur  dan  mengurus  urusan  pemerintahan,  kepentingan  masyarakat setempat  berdasarkan  prakarsa  masyarakat.  Mengenai  peraturan  pelaksanaan  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yaitu Penataan Desa, Kewenangan Desa, Pemerintahan Desa, Tata Cara Penyusunan  Peraturan  Desa,  Keuangan  dan  Kekayaan  Desa,  Pembangunan  Desa  dan Pembangunan  Kawasan  Pedesaan,  Badan  Usaha  Milik  Desa,  Kerjasama  Desa,  Lembaga Kemasyarakatan  Desa,  dan  Lembaga  Adat  Desa  dan Pembinaan  dan  Pengawasan  Oleh  Camat atau sebutan lainnya (PP No 43 Tahun 2014).
Desa  merupakan  wilayah  yang  memiliki  hak  otonom  untuk  mengatur  dan  meningkatkan pembangunannya  sendiri.  Seiring  dengan  perkembangan  otonomi  daerah,  pemerintah  pusat telah  memberikan  tugas  perbantuan  kepada  pemerintah  desa  untuk  selalu  memperhatikan  dan menekankan  pembangunan  masyarakat  melalui  otonomi  pemerintahan  desa  serta  peran  aktif partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan.
Desa  berdasarkan  penjelasan  dalam  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun 2014 dalam  pasal 1 ayat 1 tentang desa  adalah  adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa. Desa  adalah  kesatuan  masyarakat  hukum  yang  memiliki  batas  wilayah  yang  berwenang  untuk mengatur  dan  mengurus  urusan  pemerintahan,  kepentingan  masyarakat  setempat  berdasarkan hak  asal  usul,  dan  atau  hak  tradisional  yang  diakui  dan  dihormati  dalam  sistem  pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Kewenangan  Desa  meliputi  kewenangan  dibidang  penyelenggaraan  pemerintah  desa, pelaksanaan  pembangunan  desa,  pembinaan  kemasyarakatan  desa,  dan  pemberdayaan masyarakat  desa  berdasarkan  prakarsa  masyarakat,  hak  asal  usul,  dan  adat  istiadat  Desa    (UU No.6 Tahun 2014, Pasal 18).
Pelaksanaan  dana  desa  dilakukan  sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014 Tentang  Desa.  Peraturan  pemerintah  nomor  43  tahun  2014  tentang  peraturan  pelaksanaan undang-undang  nomr  6  tahun  2014  tentang  desa.  Peraturan  pemerintah  nomor  22  tahun  2015 tentang  perubahan  peraturan  pemerintah  nomor  60  tahun  2014  tentang  dana  desa  yang bersumber dari pendapatan anggaran belanja negara, peraturan menteri keuangan negara nomor 93  tahun  2015  tentang  pengalokasian,  penyaluran,  pemantauan  dan  evaluasi  dana  desa  yang bersumber  dari  APBN,  dan  peraturan  menteri  desa  pembangunan  daerah  tertinggal,  dan transmigrasi nomor 5 tahun 2015 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2015.
Menindaklanjuti  peraturan  tersebut  di  atas  maka  pelaksanaan  pembangunan  desa dilaksanakan  secara  desentralisasi  dalam  perwujudan  pembangunan  desa  melalui  perencanaan pembangunan  yang  berbasis  autonomi  dalam  rangka  menciptakan  kemandirian  untuk meningkatkan  pemberdayaaan  masyarakat  secara  kesinambungan.  Untuk  itu,  dalam  rangka
perwujudan pembangunan ini memerlukan sumberdaya yang handal dalam proses pengelolaan pembangunan tepat sasaran agar dapat dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku. Gagasan pembangunan ini telah diwujudakan diseluruh polosok Indonesia sejak tahun 2015/2016. Maka untuk  itu  dalam  pelaksanaan  pembangunan  tersebut  harus  dapat  diketahui  tujuan  dan  sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa.
Alokasi pembangunan dana desa harus dapat diindentifukasikan sesuai dengan tujuan dan sasarn  dalam  pelaksanaan  pembangunan.  Maka  berdasarkan  acuan  yang  telah  ditetapkan  oleh pemerintah  pusat  secara  pembangunan top-down iaitu  basis  pembangunan  desa  yang  akan merencanakan dengan analisis bottom-up ketingkat pemerintah desa. Alokasi penggunaan dana desa  yang  berbasis  otonomi  tersebut  adalah70%  digunakan  untuk  mendanai  pelaksanaan pembangunan  dan  pemberdayaan  masyarakat  desa  dan  30%  digunakan  sebagai  honorium  dan operasional pemerintah desa. Maka setiap desa harus mampu memperhatikan persyaratan yang tercantum dalam undang-undang yang berlaku.
Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  dijelaskan  bahwa  pembangunan  desa  bertujuan untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  desa  dan  kualitas  hidup  manusia  serta penanggulangan  kemiskinan  melalui  pemenuhan  kebutuhan  dasar,  pembangunan  sarana  dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan  secara  berkelanjutan.  Dijelaskan  pada  bagian  ketiga  bahwa  dalam  pembangunan desa  harus  mengedepankan  kebersamaan,  kekeluargaan,  dan  kegotong  royongan  guna mewujudkan pengarustamaan perdamaian dan keadilan sosial.
Kedudukan Aceh sendiri merupakan  salah satu provinsi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia  mempunyai  beberapa  keistimewaan  yang  telah  ditentukan  dalam  Undang-Undang Nomor  44  Tahun  1999  Tentang  Tata  Cara  Pelaksanaan  Keistimewaan  Daerah,  dan  Gampong menjadi salah unsur dari keistimewaan itu sendiri. Namun pelaksanaan Pembangunan Gampong tentu  merujuk  pada  perundang-undangan  baik  itu  penganggaran  dan  pengelolaan  dalam pembangunan  Gampong.  Dalam  melaksanakan  pembangunan  tentunya  diperlukan  suatu  pola menejerial dalam pengelolaan pembangunan, pola manejerial tersebut dimaksudkan agar setiap program pembangunan yang hasilnya akan dirasakan manfaatnya bagi masyarakat.
Alokasi dana desa di Aceh Barat tahun 2015 berjumlah 143 Milyar yang harus disesuaikan dengan  perolehan  dana  desa  yang  bersumber  dari  aturan  yang  berlaku  dalam  proses penggunaannya  dilihar  berdasrkan  kriteria  iaitu,  alokasi  dana  dasar,  dibagi  rata  setiap  desa sebesar  90%,  dan  alokasi  dengan  memperhatikan  jumlah  penduduk,  angka  kemiskinan,  luas wilayah serta ingkat kesulitan geografis setiap desa sebesar 10%. Sejumlah dari alokasi tersebut di  pemerintah  daerah  Aceh  Barat  secara  dekonsentrasi  pemerintah  Aceh  Barat  telah mekasanakan tugas dan kewajipan dalam memberikan pendampingan secara horizontal muapun dengan  secara  vertikal  dengan  upaya  dapat  menwujudakan  tujuan  dan  sasaran  pembangunan yang telah diamanahkan dalam undang-undang yang berlaku.
Maka  oleh  karena  itulah  dalam  artikel  ini  ingin  membahas  secara  mendalam  dari  segi kedudukan  undang-undang  dapat  dipahami  analisis  tujuan  dan  sasaran  berdasarkan  undang- undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa di wilayah Aceh Barat pada tahun 2015.

## KAJIAN LITERATUR
Nilai sebuah kebijakan akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan apabila didukung oleh berbagai faktor, salah satunya ketepatan pemilihan kebijakan atau keputusan sesuai dengan yang dibutuhkan  publik  ,  serta  didorong  oleh  dukungan  responsibilitas  masyarakat  yang  partisipasi terhadap suatu kebijakan pemerintahan termasuk taat kepada hukum dan peraturan .
Namun  sebuah  Negara  hukum  tentunya  tidak  dapat  begitu  saja  menjalankan  fungsi sebenarnya  dari  hukum  itu  sendiri,  diantaranya  masih  diperlukan  kesadaran hukum  dari  setiap warganya,  kesadaran  tersebut  tidak  hanya  sebatas  kepatuhan,  akan  tetapi  pemahaman  secara mendalam terhadap tujuan suatu kebijakan yang merupakan intisari suatu keputusan, selain dari
pada  hal-hal  lain  yang  berkaitan  dengan  kebijakan,  seperti  ketepatan  pengambilan  keputusan, serta implementasi yang baik dan benar, juga dengan dukungan dari berbagai elemen dan factor- faktor  yang  berpengaruh.  Kebijakan  pemerintah  desa  merupakan  salah  satu  produk  hukum karena  setiap  pemerintah  desa  secara  hukum  pun  memiliki  wewenang  tersebut.  Meskipun berskala  kecil  dan  lokal  yang  menyangkut  mencakup  wilayah  administrasi  desa  itu  sendiri. Secara  undang-undang  kebijakan  formal  di  level  desa  tertuang  dalam  bentuk  peraturan  desa. Secara  struktur  undang-undang  dan  ketatanegaraan,  peraturan  desa  merupakan  bentuk  tindak lanjut  serta  penjabaran  dari  peraturan  yang  lebih  tinggi,  bukan  untuk  menjalankan  otonomi secara independen, melainkan tanggung jawab otonomi desa tetap ada di bawah wewenang dan pengawasan pemerintah kota/kabupaten. Meskipun demikian desa memiliki hak dan wewenang berpartisipasi dalam menentukan arah pembangunan nasional secara umum serta pembangunan desa sendiri secara khusus. (Tachjan. 2006: 59).
Harnako (2008) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa pembangunan dalam era otonoi daerah  harus  lebih  proaktif  partisipasi  masyarakat  demi  terciptanya  pembangunan  yang  secara partisipatif  dalam  mencapai  tujuan  dan  sasarannya.  Namun  dalam  pembangunan  desa  di  era autonomi ini ke depan harus lebih terampil supaya pembangunan dapat menciptakan kemdirian bagi desa dalam menjalankan pembangunan.
Demikian  pula  penelitian  Nurwanti  (2008)  menjelaskan  bahwa  Pemerintah  desa  dalam upaya pembangunan desa merupakan unsur pelaksana utama dalam melaksanakan perencanaan, menfasilitasi serta mendorong kewajipan kepada masyarakat secara partisipatif supaya mampu menciptakan  pembangunan  yang  berinovasi  dan  kesinambungan  dalam  pelaksanaan pembangunan.  Peranan  pemeintah  desa  dalam  pembangunan  desa  adalah  memberdayakan kelembangaan  desa  yang  pro  aktif  dalam  meningkatkan  partisipasi  pembangunan  desa  yang keberlanjutan.  Twikromo  (2008)  dalam  penelitiannya  menjelaskan  bahawa  pemerintah  desa juga  merupakan  sebagai  elit  politik  dalam  melaksanakan  pembangunan  yang  wajib  dijalankan sesuai dengan amanah undang-undang yang berlaku dalam mneyukseskan pembangunan desa.
Purwaningsih  (2008)  dalam  penelitiannya  juga  menjelaskan  bahwa  partisipasi  masyarakat dalam  pembangunan  desa  sebagai  nilai  yang  sangat  murni  dalam  menjalankan  sistem pemerintahan  yang  model  bottom-up  playning  sangat  penting  untuk  berpartisipatif  dalam menjalankan  pembangunan.  Menurutnya  pelaksanaan  pembangunan  ini  merupakan  sebagai sebuah  nilai  kewujudan  dalam  mengindentifikasikan  permasalahan  pembangunan,  potensi  dan sesuai  dengan  wilayah  nya  dalam  merencanakan  pembangunan  di  tingkat  desa  untuk pemberdayaan  masyarakat  secara  kesinambungan.  Begitupula  dalam  penelitian  Munawaroh (2008) pembangunan desa memerlukan partisipasi masyarakat buakan hanya dalam bentuk fisik namun  nilai  pendidikan  dan  pengetahuan,  dan  kondisi  geografis  keadaan  desa  juga mempengaruhi  pelaksanaan  pembangunan  dan  kerlibatan  masyarakat.  Maka  oleh  karena  itu, peranan  pemerintah  desa  sebagai  elit    dalam  pembangunan  desa  harus  menjadi  perhatian pemerintah desa dalam  memajukan desa secara kesinambungan harus menempatkan tugas hak dan kewajipan kepentingan masyarakat.
Mardhiah  (2015)  hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pemerintah  daerah  pada  umumnya telah  memberikan  pemahaman  kepada  aparatur  ditingkat  dalam  perencanaan  pembangunan yang  partisipatif.  Namun  hasil  penelitiannya  menunjukkan  bahwa  kesiapan  aparatur  desa  ini masih  lemah  dari  segi  sumberdaya  manuasia  dalam  mengelola  pelaksanaan  pembangunan sebagai yang telah direncanakan. Begitu pula penelitian yang sama pada tahun 2016 yang telah dilakukan  oleh  beliau  bahwa  pembangunan  desa  harus  lebih  optimal  kembali  di  tingkat pemerintah daerah dalam memberikan pemahaman tentang keberadaan tentang undang-undang supaya dapat mencipatakan pembangunan yang handal dalam aktualisasi diri pemerintah dalam inovasi  mencipatakan  pembangunan  yang  keberlanjutan  yang  telah  direncanakan  dalam RAPBG mahupun ketersediaan dalam APBG di tingkat desa. Demikian pula penelitian (Pakeh, 2016)  tentang  implementasi  dana  pembangunan  gampong  meruapakan  nilai  pembangunan
masyarakat  yang  partisipatif  dalam  proses  pembangunan  baik  perencanaan,  penganggaran pembangunan yang dijalankan.
Berdasarkan  hasil  penelitian  di  atas  menunjukkan  pembangunan  desa  yang  partisipatif merupakan  sebuah  nilai  normatif  yang  harus  diwujudkan  dari  peraturan  yang  berlaku  untuk menciptakan pembangunan desa yang mandiri yang berbasisi autonomi melalui sistem bottom- up yang partisipatif.

## Kebijakan Publik
Kebijakan  adalah  aturan  tertulis  yang  merupakan  keputusan  formal  organisasi,  yang bersifat  mengikat,  yang  mengatur  perilaku  dengan  tujuan  untuk  menciptakan  tatanilai  baru dalam  masyarakat,.  Kebijakan  akan  menjadi  rujukan  pertama  para  anggota  organisasi  atau anggota masyarakat dalam berperilaku.
Kebijakan  publik  merupakan  modal  utama  yang  dimiliki  pemerintah  untuk  menata kehidupan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Dikatakan sebagai modal utama karena hanya  melalui  kebijakan  publiklah  pemerintah  memiliki  kekuatan  dan  kewenangan  hukum untuk memanej masyarakat dan sekaligus memaksakan segala ketentuan yang telah ditetapkan. Walaupun memaksa, akan tetapi sah dan legitimate karena didasari regulasi yang jelas. Kalau di Indonesia bukan hanya sekedar Undang-Undang yang menjadi dasarnya, akan tetapi konstitusi Negara  yang  memberikan  kewenangan  itu  sehingga  kebijakan  public  memiliki  kekuatan otoritatif.  UUD  45  dalam  pembukaannya  mengatakan:  “untuk  melindungi  segenap  Bangsa Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia  maka  dibentuk  pemerintah  Negara  Indonesia”. Dengan statetment ini maka jelas tugas pemerintah melalui kebijakan-kebijakan yang dibuatnya harusdapat  melindungi  dan  memberi  rasa  aman  kepada  seluruh  masyarakat  dan  tumpah  darah Indonesia.
Sulaiman (1998 : 24 ): Kebijakan Publik itu adalah sebagai suatu proses yang mengandung berbagai  pola  aktifitas  tertentu  dan  merupakan  seperangkat  keputusan  yang  bersangkutan dengan  tindakan    untuk  mencapai tujuan  dalam  beberapa cara  yang  khusus.  Dengan  demikian maka  konsep  kebijakan  public  berhubungan  dengan  pola  aktivitas  pemerintahan  mengenai sejumlah masalah serta mengandung tujuan.
Aminullah dalam Muhammadi ( 2001: 371-272 ): Untuk memahami kedudukan dan peran yang  strategis  dari  pemerintahan  sebagai  public  actor,terkait  dengan  kebijakan  public  maka diperlukan  pemahaman  bahwa  untuk  mengaktualisasinya  diperlukan  suatu  kebijakan  yang berorientasi kepada kepentingan rakyat.
Jadi dari penjelasan menurut para ahli diatas dapat kita simpulkan Kebijakan public adalah kebijakan-kebijakan  yang  dibuat  oleh  pemerintah  sebagai  pembuat  kebijakan  untuk  mencapai tujuan  tertentu  dimasyarakat  dimana  penyusunannya  melalui  berbagai  tahapan  dan  segala sesuatu  sesuatu  yang  berkaitan  dengan  keputusan  pemerintah,  baik  berupa  program,  peraturan dan lain-lain.
Menurut  Thomas  R.  Dye  (1995)  dan  James  Anderson  (2008)  ada  tiga  alasan  yang melatarbelakangi kebijakan publik adalah pertama; pertimbangan atau alasan ilmiah (scientific reasons) .  Kebijakan  publik  dipelajari  dalam  rangka  untuk  menambah  pengetahuan  yang  lebih mendalam.  Mulai  asalnya,  prosesnya,  perkembangannya,  serta  akibat-akibat  yang  ditimbulkan bagi masyarakat (Anderson, James E. 2008).
Proses perumusan kebijakan menurut Freemen dan Sherwood yang mengembangkan model C,  yakni  model  proses  pengembangan  kebijakan (social-policy  development  process  model) mengkemas proses pembuatan kebijakan ke dalam 3 tahapan adalah identifikasi, implementasi dan evaluasi. Proses perumusan dalam kebijakan ini dapat digambarkan dalam Gambar 1 seperti berikut:
Gambar 2.1:

## Model Segitiga Perumusan Kebijakan

## Tahap identifikasi
Menurut  Freemen  dan  Sherwood  dalam  buku  (Suharto,  2010:  78)  Identifikasi  adalah masalah  dan  kebutuhan  yang  merupakan  tahap  pertama  dalam  perumusan  kebijakan  sosial adalah  mengumpulkan  data  mengenai  permasalahan  sosial  yang  dialami  masyarakat  dan mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi (unmet needs) .

## Implementasi Kebijakan Publik
Menurut  Van  Meter  dan  Van  Horn  (1975)  dalam  (Agustino,  2006:  138)  Implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis dengan adanya intervensi berbagai-bagai kepentingan. Serta tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu  atau  pejabat-pejabat  atau  kelompok-kelompok  pemerintah  atau  swasta  yang diarahkan  peda  terciptanya  tujuan-tujuan  yang  telah  digariskan  dalam  kebijaksanaan.  Serta implementasi  itu  dianggap  sederhana  meski  anggapan  ini  menyesatkan.  Dengan  kata  lain, kelihatannya tidak mengandung isu-isu besar (Van Meter dan Van Horn, 1975: 450).
Problem implementasi diasumsikan sebagai sebuah deretan keputusan dan interaksi sehari- hari yang tidak terlalu perlu mendapatkan perhatian dari pada sarjana yang mempelajari politik. Implemetasi  kebijakan  yang  dilakukan  mengulaskan  melalui  pendekatan  yang  berbeda-beda untuk  analisis  tentang  bagaimana  kebijakan  dilaksanakan  dan  dipraktikkan  (Pearson,  2006: 463).

## Pembangunan top-down
Pendekatan top-down ini  memiliki  pandangan  tentang  hubungan  kebijakan  implementasi seperti  yang  tercakup  dalam  implementasi  kebijakan.  Implementasi  kebijakan  adalah  segala sesuatu  yang  baik  diserahkan  ke  tangan  sang  pencipta.  Segala  sesuatu  adalah  buruk  ditangan manusia. Model rasional ini berisi gagasan bahawa implementasi menjadikan orang melakukan apa-apa yang diperintahkan, dan mengontrol urutan tahapan dalam sebuah sistem; implementasi adalah soal pengembangan sebuah program kontrol yang menimbulkan konflik dan deviasi dari tujuan yang telah ditetapkan oleh hipotesis kebijakan (Pressman dan Wildavsky, 1973).
Gagasan  dalam  rasional  melalui  pendekatan  implementasi  Top-down  juga  seperti  dalam pernyataan  Max  Weber  dalam  pernyataan  (Dunsire,  1990:  26)  gagasan  rasionalitas  tersebut hakikat  birokrasi  adalah  kapan  sesuatu  tersebut  berjalan  dengan  benar.  Pemahaman  tentang hakikat  birokrasi  adalah  dari  segi  struktural,  adalah  fungsi  spesialisasi  yang  sudah  maju  baik diranah horizontal mahupun vertikal. Implementasi kebijakan yang dilakukan merupakan proses pemikiran  yang  disebut  sebagai  “pelaksanaan” (opertionalising) ;  dan  penataan (organizing) “perekayasaan” atau “ pendesainan” yang disebut dengan “pemprograman ”(programming)”.

## Pendekatan sistem rasional buttom-up
Persoalan  dalam  kerangka buttom-up menekankan  pada  fakta  bahwa  implementasi memberikan  keleluasaan  dalam  penerapan  kebijakan.  Para  profesional  punya  peran  yang penting dalam menjamin pelaksanaan sebuah kebijakan (Parsons, 2006: 471).
Identifikasi Implementasi Evaluasi
Persoalan  dalam  pendekatan  di  atas  membawa  maksud  adalah  kerangka  Top-Down  dan Bottom-up  bahwa  kerangka  itu  cenderung  menyederhanakan  kompleksitas  implementasi.  Dua model awal yang memadukan dan mengembangkan pandangan dari kedua pendekatan tersebut adalah model yang dikembangkan oleh Lewis dan Flynn (1978). Lewis dan Flynn mengajukan sebuah  model  beheviorial  yang  memandang  implementasi  sebagai  “tindakan”  (action)  dari individu yang dibatasi oleh dunia luar organisasi dan konteks institusional sebagai tindakan di lingkungan masyarakat. Seperti dalam Gambar 2 berikut ini tentang model Lewis dan Flyyn.

## Su
Sumber: Lewis & Flynn (1978: 11)
Pelaksanaan  kebijakan  dalam  kenyataannya  ada  ketidakpastian  mengenai  tujuan  dan sasaran  kebijakan;  kekaburan  dan  ambiguitas  tentang  kebijakan  dan  ketidakpastian  tentang pelaksanaannya;  prosedur  yang  kompleks;  inkonsistensi  antara  kekuasaan  dan  problem;  dan konflik  berasal  dari  partisipasi  publik,  aktivitas  kelompok  penekan  dan  perselisihan  politik (Lewis dan Flynn, 1978: 5).
Interaksi dengan luar, konteks organisasi dan institusi, berarti pula bahawa tujuan kebijakan bukan sumber pedoman bagi tindakan. Oleh sebab itu sangat penting diketahui bahawa tindakan dari resolusi konflik antara dua prioritas dengan area kebijakan; mungkin mendahului formulasi prosedur untuk mengatasi kebijakan dengan kasus serupa dimasa depan; atau dengan apa yang dirasakan sesuai dengan situasi ketimbang pemenuhan tujuan aslinya (Lewis dan Flynn, 1978: 7).

## Evaluasi Kebijakan
Menurut  Michael  scriven  (1969)“Pengevaluasi  harus  mengevaluasi”  merupakan  penilaian itu  sendiri  tetapi  sekaligus  juga  merupakan  tautology.  Karena  itu  lupakan  anggapan  bahwa evaluasi merupakan persoalan opini atau selera .Evaluasi merupakan persoalan fakta dan logika dan lebih penting dari yang paling penting (Dunn ,1992).
Evaluasi  dalam  artian  singkat  guna  untuk  melihat  sejauhmana  program  kebijakan  meraih dampak  yang  diinginkan.  Perubahan  kebijakan  merupakan  tahap  selanjutnya  setelah  evaluasi setelah  masalah-masalah  timbul  atau  kegagalan-kegagalan  kebijakan  bisa  diidentifikasi, sehingga ada siklus perubahan kebijakan.
Adapun  fungsi  evaluasi  kebijakan  memainkan  sejumlah  fungsi  utama  dalam  menganalisis kebijakan. Pertama ; evaluasi memberikan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja  kebijakan yaitu  seberapa  jauh  kebutuhan,  nilai  dan  kesempatan  telah  dapat  di  capai melalui tindakan publik. Maka dalam hal ini evaluasi mengungkapkan seberapa jauh tujuan lah tertentu  dan  target  tertentu  telah  di  capai. Kedua ;  evaluasi  memberikan  sumbangan  pada klarifikasi  dan  kritik  terhadap  nilai-nilai  yang  mendasari  pemilihan  tujuan  dan  target. Ketiga ; evaluasi member sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya termasuk perumusan masalah dan rekomendasi .

## Pembangunan Desa
Pembangunan  Desa  merupakan  bagian  dari  Pembangunan  Nasional  dan  Pembangunan Desa ini memiliki arti dan peranan yang penting dalam mencapai tujuan nasional, karena desa
Dunia Di luar Organisasi
Individu dalam
Organisasi Saluran Tindakan
beserta  masyarakatnya  merupakan  basis  dan  ekonomi,  politik,  sosial  budaya  dan  pertahanan keamanan.
Kartasasmita (2001:66) mengatakan bahwa hakekat pembangunan nasional adalah manusia itu sendiri yang merupakan titik pusat dari segala upaya pembangunan dan yang akan dibangun adalah  kemampuan  dan  kekuatannya  sebagai  pelaksana  dan  yang  akan  dibangun  adalah kemampuan dan kekuatannya sebagai pelaksana dan penggerak pembangunan. Pada hakekatnya pembangunan  desa  dilakukan  oleh  masyarakat  bersama-sama  pemerintah  terutama  dalam memberikan  bimbingan,  pengarahan,  bantuan  pembinaan,  dan  pengawasan  agar  dapat ditingkatkan kemampuan masyarakat dalam usaha menaikan taraf hidup dan kesejahteraannya.
Kebijakan  Pembangunan  perdesaan  tahun  2010-2014  diarahkan  untuk  meningkatkan kesejahteraan  dan  kualitas  hidup  masyarakat  perdesaan  dengan  langkah-langkah  sebagai berikut: Pertama, Memperluas  akses  masyarakat  terhadap  sumber  daya  produktif  untuk pengembangan usaha seperti lahan, prasarana sosial ekonomi, permodalan, informasi, teknologi dan  inovasi,  serta  akses  masyarakat  ke  pelayanan  publik  dan  pasar; Kedua, Meningkatkan keberdayaan  masyarakat  perdesaan  melalui  peningkatan  kualitasnya,  dan  penguatan kelembagaan  serta  modal  sosial  masyarakat  perdesaan  berupa  jaringan  kerjasama  untuk memperkuat  posisi  tawar. Ketiga, Meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  pedesaan  dengan memenuhi  hak-hak  dasar;  dan Keempat, Terciptanya  lapangan  kerja  berkualitas  dipedesaan, khususnya lapangan kerja non pemerintah.
Pembangunan  Masyarakat  Desa  pada  dasarnya  adalah  bertujuan  untuk  mencapai  suatu keadaan pertumbuhan dan peningkatan untuk jangka panjang dan sifat peningkatan akan lebih bersifat kualitatif terhadap pola hidup warga masyarakat, yaitu pola yang dapat mempengaruhi perkembangan  aspek  mental(jiwa),  fisik(raga),  inteligensia  (kecerdasan)  dan  kesadaran bermasyrakat  dan  bernegara.  Akan  tetapi  pencapaian  objektif  dan  target  pembangunan  desa pada  dasarnya  banyak  ditentukan  oleh  mekanisme  dan  struktur  yang  dipakai  sebagai  Sistem Pembangunan Desa.
Pembangunan  desa  menurut  Muhammad  Zainul  Abidin  (2015)  dalam  penelitiannya  yang berjudul  “Tinjauan  Atas  Pelaksanaan  Keuangan  Desa  Dalam  Mendukung  Kebijakan  Dana Desa”.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  Penggunaan  ADD  dilaksanakan  dengan berpedoman  pada  Peraturan  Pemerintah  Nomor  72  Tahun  2005  tentang  Desa  dan  disalurkan bagi  pembangunan  desa,  pemberdayaan  masyarakat,  dan  peningkatan  pendapatan  sehingga berhasil  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  desa.  Namun,  sejumlah  hasil  penelitian  yang telah  diangkat  dalam  kajian  tersebut  telah  mengungkapkan  bahwa  penggunaan  ADD  masih menemui  sejumlah  hambatan/permasalahan  dalam  perencanaan,  pelaksanaan,  kualitas pelaporan,  dan  lemahnya  kelembagaan  desa  serta  koordinasi  dengan  Pemerintah  Daerah Kotamadya/Kabupaten.
Begitu  pula  penyataan  Muhammad  Hasbi  (2015)  bahwa  penggunaan  dana  gampong evaluasi dana gampong Alue Lhee berdasarkan program-program yang telah dilakukan selama 5 (lima)  tahun  yang  dana  diambil  dari  dan  ADG  (Alokasi  Dana  Gampong)  telah  terlaksana dengan  baik.  Keadaan  demikian  menunjukkan  bahwa  manajerial  pemerintah  Gampong  tepat sasaran  dalam  pelaksanaan  pembangunan  di  sesuaikan  dengan target  pembangunan  yang  telah ditetapkan  sebelumnya.  Maka  oleh  karena  itu,  pembangunan  dapat  berjalan  secara kesinambungan.

## METODOLOGI PENELITIAN
Lokasi    penelitian  ini  akan  dilaksanakan  di  Kabupaten  Aceh  Barat  Provinsi  Aceh. Aceh  barat  terdiri  dari  12  kecamatan  dan  322  desa.Penelitian  ini  menggunakan  data primer  dan  sekunder.  Data  primer  adalah    hasil  wawancara  secara  mendalam  dan langsung  informan  kunci  yang  berkaitan  dengan  Bupati,  Bappeda,  Kepala  Desa  dan Tuha Peut yang terwakili dari beberapa wilayah Kecamatan. Pengumpulan data primer
dengan  menggunakan  instrumen  penelitian,  yaitu interview  guide  dan  wawancara  tak tersruktur”.
Metode  pengambilan  data  dilakukan  dengan  wawancara  mendalam  ( indept interview )  dan  hasil  FGD  Moleong  (2011,  h.  186)  mengatakan  bahwa  wawancara adalah  percakapan  dengan  maksud  tertentu,  di  mana  percakapan  itu  dilakukan  oleh pewawancara (interviewer) atau  yang  mengajukan  pertanyaan  dan  yang  diwawancarai (inteveiweer) .  Penentuan  informan  menggunakan  snowball sampling di  mana penentuan  informan  dari  jumlah  yang  terkecil  sampai  pada  jumlah  yang  terbesar sehingga mencapai data jenuh  (Sugiyono, 2005, h. 53-54).
Instrumen utama dalam penelitian ini adalah sederhana, diharapkan dapat melengkapi data dan  membandingkan  dengan  data  yang  telah  ditemukan  melalui  observasi  dan  wawancara, peneliti  akan  terjun  kelapangan  sendiri,  baik  pada grand  tour  question ,  tahap focused  and selection, melakukan  pengumpulan  data,  analisis  dan  membuat  kesimpulan  (Sugiono,  2013  : 307).  Secara  umumnya    analisis  bersifat  kompleks  dari  segi  pelaksanaannya  yaitu    untuk mengorganisisr data hasil wawancara dengan informan di lapangan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Identifikasi Tujuan dan Sasaran Pembangunan Desa
Pelaksanaan  pembangunan  desa  yang  dilaksanakan  di  Kabupaten  Aceh  Barat    melaui tahapan awal adalah Pelaksanaan Sosialisasi undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Pelaksanaan  undang-undang  tersebut  telah  dituangkan  dalam  bentuk  peraturan  Bupati  Aceh barat.
Pelaksanaan sosialisasi dengan tujuan dalam rangka menyukseskan dana desa di Kabupaten Aceh  Barat.  Dalam  rangka  menyukseskan  pelaksanaan  kegiatan  ini  Bupati  dan  Bappeda  dan seluruh  stakeholders  menyukseskan  dalam  tahapan  pelaksanaan  sosialisasi  undang-undang  ini dengan  tujuan  dapat  melaksanakan  pembangunan  desa  yang  mandiri  yang  berbasis  autonomi. Pelaksanaan  sosialisasi  tahap  awal  tentang  peraturan  pengalokasian  dana  desa  dan  rancangan peraturan Bupati tentang dana desa. Pelaksanaan sosialisasi tentang dana desa ini di Kabupaten Aceh Barat pada tanggal 19 -27 Januari 2015 di seluruh wilayah Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat.  Pelaksanaan  kegiatan  ini  adalah  kegiatan  lokakarya  di  Kantor  Bappeda  di  Kabupaten Aceh Barat mengenai keberadaan informasi dana desa. Peserta dalam pelaksanaan dana desa ini adalah  Keucik  dan  Tuha  Peut  serta  tokoh  masyarakat  dan  para  kaur  pembangunan  yang  ikut serta sebagai partisipan dalam pelaksanaan sosialisasi dana desa.
Identifikasi  dana  desa  merupakan  langkah  yang  dimaksud  oleh  pemerintah  daerah  untuk memberikan pemahaman kepada aparatur desa di wilayah kecamatan adalah harus mengetahui permasalahan pembangunan  di  pemerintahan  desa  baik  pembangunan  fisik  mahupun  non  fisik dengan  harapan  dapat  diwujudkan  dan  diselaraskan  dalam  pelaksanaan  pembangunan  melalui dana desa.
Selanjutnya  kegiatan  sosialisasi  ini  dengan  melakukan  pelatihan  lebih  mendalam  kepada para  peserta  dari  unsur  kecamatan  dilaksanakan  pada  tanggal  5  febuari  2015  di  aula  Bappeda Kabupaten  Aceh  Barat.  Kegiatan  ini  yang  dimaksud  oleh  pemerintah  Aceh  Barat  adalah  para aparatur wilayah Kecamatan dapat membimbing aparatur desa dalam penyusunan perencanaan pembangunan  iaitu  RPJMG  (Rancangan  Pembangunan  Jangka  Menengah  Gampong),  RKPG (Rancangan  Keuangan  Pembangunan  Gampong)  dan  APBG  (Anggaran  Pendapatan  Belanja Gampong)  sekali  gus  dalam  gagasan  ini  dilakukan  oleh  pemerintah  Aceh  Barat  sebagai  tim verifikator  dokumen  dalam  perencanaan  pembangunan  gampong.  Maka  untuk  itu,  pemerintah wilayah  kecamatan  harus  secara  akuntabel  dapat  menyelaraskan  perencanaan  pembangunan dengan aparatur desa di wilayah kecamatan dengan harapan pembangunan dapat berjalan secara kesinambungan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## Sasaran Pembangunan Desa
Jenis kegiatan pelaksanaan pembangunan desa dilakukan melalui hasil MUSRENBANGDES  yang  telah  ditetapkan.  kemudian  hasil  dari  pelaksanaan  musyawarah tersebut  Keucik  sebagai  kepala  desa  sebagai  lembaga  eksekutif  dan  Tuha  Peut  atau  lembaga legislatif  melaksanakan  sasaran  pembangunan  sesuai  dengan  aturan  yang  berlaku.  Sasaran pembangunan  sesuai  dengan  aturan  yang  ada  tidak  dibenarkan  untuk  pembangunan  rumah ibadah. Rumah ibadah merupakan sebuah hasil dari swadaya masyarakat.
Sasaran pembangunan yang lain nya adalah rehabilitasi infrastruktur sarana dan prasarana pemerintahan  desa,  atau  pun  pengadaan  yang  baru  dalam  saranan  ini.  Namun,  dalam pengelolaan  dana  desa  ini  lebih  diarahkan  dalam  pemberdayaan  perekonomian  masyarakat, sosial  budaya  sei  dan  olahraga,  pelatihan  barang  dan  jasa  ke  masyarakat,  penanggulangan bencana, penanggulangan sampah, saluran irigasi persawahan.

## Pelaksanaan Pembangunan Desa
Pelaksanaan  pembangunan  desa  dilaksanakan  oleh  masyarakat  secara  partisipatif,  dengan kata  lain  pelaksanaan  pembangunan  yang  berdasarkan  dana  desa  tahun  2015-2016  berdsarkan hasil  data  dilapangan  adalah  hasil  dari  swadaya  masyarakat.  Begitu  pula  sistem  pelaksanaan dalam pengadaan barang dan jasa sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2015 tentang pengadaan barang dan jasa oleh TPK (Tim Pengelola Kegiatan) yang berjumlah 5 yang terdidiri dari  ketua,  sekretaris,  anggota  3  orang  dengan  melibatkan  masyarakat  yang  berpotensi  dan peduli  terhadap  perencanaan  dan  pengembangan  pembangunan  di  desa.  Peran  yang  dimaksud tokoh pemuda dan tokoh perempuan.
Tokoh  perempuan  dalam  pembangunan  sangat  mempengaruhi  kedudukannya.  Hal  ini disebabkan  keberadaan  perampuan  merupakan  upaya  perkembangan  dalam  lingkungan  hidup dalam  kehidupan  sehari-hari.  Maka  oleh  karena  itu,  perempuan  dalam  pembangunan  dapat dijadikan  sebagai  gagasan  pembangunan  bangsa  secara  aspiratif.  Persyaratan  khusus  menjadi tim  pelaksana  kegiatan  adalah  unsur  perempuan,  Keucik,  Sekdes  dan  Bendahara.  Sedangkan Tuha  Peut  tidak  termasuk  anggota  TPK.  Pelaksanaan  pembangunan  desa  dalam  PERBUP tersebut  telah  dijelaskan  bahwa  pelaksanaan  swakelola  yag  dilaksanakan  oleh  TPK  melalui tahap kegiatan persiapan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan hasil dan pertanggungjawaban hasil pekerjaan. Namun bagi pekasanaan hasil kegiatan dengan memakai sarana yang diperlukan seperti  peralatan  berat  tidak  dapat  diswadaya  sendiri  oleh  TPK.  Hal  ini  TPK  dapat melaksanakan penyediaan barang dan jasa oleh pihak lain yang mampu di anggap oleh TPK.
Pelaksanaan pembangunan desa juga melibatkan stakeholders aparatur desa dan Tuha Peut agar  dapat  mengelola  dan  tersebut  dengan  baik.  Kemudian  Keucik  sebagai  kepala  desa  dapat membina  aparatur  dibawahnya  sesuai  dengan  manajemen  kepemimpinan  menjalin  komunikasi yang  baik  dengan  mengutamakan  tim  dalam  menyukseskan  pelaksanaan  pembangunan  desa. Dana desa yang dimaksud untuk menumbuhkan syair islam di peringkat desa sebagai yang telah diamanahkan dalam peraturan yang berlaku.

## SIMPULAN
Identifikasi sasaran pembangunan desa diwilayah Aceh Barat dapat diketahui bahwa telah dilakukan  melalui  sosialisasi  tentang  sasarn  pembangunan  dan  tujuan  pembangunan  sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Begitupula  sasaran  pembangunan  terlebih  dahulu  yang  harus  menjadikan  pusat  perhatian adalah  infrastruktur  desa  terutama  kantor  atau  balai  desa  sebagai  sasaran  dan  sarana  dalam memberikan pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien.
Pelaksanaan  pembangunan  desa  dari  sejumlah  wilayah  Aceh  Barat  belum  dapat diidentifkasikan  dengan  jelas  memerlukan  waktu    penelitian  lanjutan  tentang  pelaksanaan  dan pengelolaan pembangunan desa. Maka untuk itu, dalam pelaksanaan pembangunan desa sudah
direalisasikan sesuai dengan aturan yang berlaku melalui proses sosialisasi yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah Aceh Barat.
Unsur pembangunan dan dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan merupakan hasil dari  swadaya  masyarakat  sendiri  dalam  perencanaan  pembangunan  terutama  pembangunan ekonomi  yang dirahkan sebagai pemberdayaan masyarakat sebagai inovasi pembangunan desa yang keberlanjutan. Namun dalam swadaya pembangunan ini dalam aspek pembangunan sosial budaya adalah infrastruktur pembangunan ibadah merupakan swadaya masyarakat sendiri dalam pembangunan.

## Ucapan Terima Kasih
Ucapan  Terimakasih  penulis  mengucapkan  kepada  Allah  SWT  telah  memberikan kesempatan  waktu  kepada  penulis  untuk  melaksanakan  penelitian  ini.  Penulis  juga mengucapkan  terimakasih  kepada  Dekan  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik  yang  telah menyetujui  perencanaan  penelitian  ini  dilakukan  di  lokasi  penelitian  selama  tahun  bulan  mei tahun  2015  dan  siap  pelaksanaan  akhir  tahun  2016.  Dan  kepada  pihak  LPPM  yang  telah memberikan rekomendasi dalam pelaksanaan penelitian ini di Kabupaten Aceh Barat.
Kemudian penghargaan yang sepihak Bappeda Aceh Barat yang telah menluangkan waktu dan memberikan data dan informasi mengenai pelaksanaan pembangunan gampong di wilayah Aceh Barat.
Begitu juga kepada rekan-rekan teman sejawat yang telah membantu memberikan dokumen dan data informasi yang berkenaan tentang penelitian ini selama berlangsung.
Demikian  penulis  sampaikan  dalam  kekeliruan  dalam  tulisan  ini  penulis  memohon  maaf semoga  data  informasi  yang  telah disajikan  dalam  tulisan  ini  dapat  dijadikan  sebagai  inspirasi dan  sumber  referensi  bagi  penulis  tentang  pembangunan  desa  yang  lain  di  seluruh  wilayah Indonesia.

## REFERENSI
Anderson,J.E. (2008). Public Policy Making (Eigtht.,p. 125). New York: Praeger. Dunn,  W.N.  (1992). Analisis  Kebijakan  Publik (Edisi.,  Ke-2.,  p.  22).  Gajah  Mada: University Press
Harnoko.D.,  (2008)  Pembangunan  di  Tingkat  Lokal  dalam  Autonomi  Daerah,  Jurnal Sejarah Budaya. Vol. III. No. 6. p. 391
Lewis, J. and R. Flynn.  (1978), The Implementation  Of Urban and Regional Planning Policies. London:  Final  Report  Of  A  Eassibility  Study  For  Departement  of  the Environment.
Lindblom, C. (1968). The Policy Making Process . Prentice-Hall. Englewood Cliffs, N.J. Nauendorf,  K.A.  (2012). The  Content  Analysis  Guidebook .  Sage:  Publication  Limited. 2012
Nurwanti.  Y.H.  (2008).  Pemerintah  Desa  Dalam  Upaya  Pembangunan  Desa.  Jurnal Sosial Budaya. Vol. III. No. 6. p. 398
Mardhiah.  N,  &  M.N.  (2016).  Kesiapan  Pemerintah  Darah  Dalam  Memberikan Pemahaman  Kepada  Aparatur  Gampong  Tentang  Undang-Undang  Desa. Prosiding Nasional IAPA. p.105
Munawaroh.  (2008).  Partisipasi  Masyarakat  Dalam  Pembangunan  Desa.  Jurnal  Sosial Budaya. Vol. III. No. 6. p.453
Pakeh. A. (2016). Impelementasi Kebijakan Dana Gampong. Jurnal Public Policy. Vol.
II. No. I p.23
Purwaningsih E. (2008) Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa. Jrnal Sosial Budaya. Vol.III. No. 6. p.443 Pearson,W. (2006). Public Policy . University Kingdom. London Pressman,  J.  and  A.  Wildavsky.  (1973). Implementation .  University  California  Press.
Barkeley
Suharto, E. (2012). Analisis Kebijakan Publik . Bandung : Alfabeta Sulaiaman.  A.  (2008).  Perumusan  Kebijakan  dan  Koordinasi  Pembangunan  Indonesia, Bina Aksara. Jakarta Sugiyono. (2005). Memahami Penelitian Kualitatif .  Alfabeta. Bandung Strauss,  A.L.  (1987). Qualitative  Analysis  For  Social  Scientist .  Press  Sydicate University Cambridge. New York
Twikromo. Y.A, (2008). elit Lokal Dalam Pembangunan Desa. Jurnal Sejarah Budaya. Vol. III. No, 6. p.407
Tachjan. (2006). Impementasi Kebijakan Publik. AIPI. Bandung. Van  Meter  at.  all.  (1975). The  Policy  Implementation  Process:  A  Conceptual Framwork . Administration at Society Winarno, B. (2007). Kebijakan Publik Teori dan Proses. Media Pressindo. Jakarta
Dokumen: Undang-Undang Dasar 1945 Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa PP Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Desa