Penilaian Kawasan Hutan dalam Penentuan Kelayakan Luas

## Areal Perkebunan Kelapa Sawit (Suatu Pendekatan
Konseptual)
Akhmad Yani *

## Universitas Tanjungpura

## ABSTRACT
Most  studies valuation that have been described previously including forest ecosystems do  not  see  the  forest  ecosystem  services  as  natual  capital  /  natural  assets  and  even  the  socio- ecological  context.  The  implication  is  that  forest  ecosystem  services  are  considered  as  an economic asset / economic capital.  the concept of value used in the valuation  is the concept  of the value of output.  Though the forest ecosystem services has the characteristics of a sustainable dynamic and as part of the life supporting system including the ability resilience and self-terrific capacity.  So  that  the  forest  ecosystem  is  no  longer  seen  as  economic  assets,  but  with  the characteristics  of  the  dynamic  and  sustainable  forest  ecosystem  is  seen  as  natural  or  natural capital  assets.  The  current  perspective  marginalize  other  forest  ecosystem  functions,  such  as socio-economic functions. Whereas the concept of an insurance value of forest ecosystems is not just  the  case  as  seen  from  the  perspective  as  natural  capital,  but  the  role  of  social  values  in maintaining  the  sustainability  of  forest  ecosystems  is  crucial,  as  reflected  by  the  presence  of heritage  value,  and  existence  value.  So  that  the  insurance  value  of  the  forest  ecosystem  occurs because the  forest  ecosystem serves as a natural asset / natural and social capital assets / social capital.
Keywords : Prinsip  Nilai  Asuransi,  Penilaian  Ekosistem  Hutan,  Social  Economy  and Environment Compromise Index (SEEC), Indeks Ky .

## 1. PENDAHULUAN
Tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  investasi  perkebunan  kelapa  sawit  menghasilkan profit  yang sangat prospektif  bagi para  investor. Selama  ini  salah satu  instrumen dalam menentukan kelayakan konversi kawasan  hutan menjadi  lahan perkebunan kelapa sawit adalah  instrumen Cost-Benefit  Analysis .  Instrument  valuasi  ini  pada  dasarnya  lebih menitikberatkan  pada  aspek  manfaat  ekonomi  dalam  perspektif  jangka  pendek  tanpa memperhitungkan  dampak  eksternalitas  kerusakan  lingkungan  akibat  konversi  hutan menjadi lahan perkebunan kelapa sawit, sebagai bagian dari komponen biaya. Instrumen valuasi dengan menggunakan cost-benefit analysis yang menitikberatkan aspek finansial
* Korespndensi: Akhmad Yani, Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Tanjungpura, Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Pontianak, Indonesia. Email : yand_ds@yahoo.com .
atau  ekonomi  ini  menjadi  salah  satu  pendorong  terjadinya  konversi  ekosistem  hutan menjadi lahan perkebunan kelapa sawit.
Untuk  mempertahankan  manfaat  ekosistem  hutan  dengan  berbagai  fungsinya, diperlukan  suatu  valuasi  yang  bersifat  komprehensif  dan  terintegratif  serta sustainable . Disamping  itu,  valuasi  terhadap  manfaat  dari  fungsi  ekosistem  hutan  harus  menganut prinsip  nilai  asuransi  ( insurance  value ).  Prinsip  nilai  asuransi  ini  adalah  suatu  prinsip nilai  yang  melihat  bahwa  nilai  manfaat  dari  fungsi  ekosistem  hutan,  bukan  hanya  nilai manfaat  yang  dapat  diperoleh  pada  saat  sekarang,  tetapi  nilai  manfaat  yang  dapat diberikan oleh fungsi ekosistem hutan secara berkelanjutan di masa yang akan datang.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1. Penilaian Total Ekonomi Sumberdaya Hutan
Secara  konseptual  nilai  total  ekonomi  sumberdaya  hutan  terdiri  dari:  (1)  nilai penggunaan  ( use  value )  dan  (2)  nilai  bukan  penggunaan  ( non  use  value ).  Selanjutnya nilai  penggunaan  terdiri  dari  nilai  penggunaan  langsung  ( direct  use  value –DUV)  dan nilai  penggunaan  tidak  langsung  ( indirect  use  value -  IUD)  serta  nilai  pilihan  ( option value –OV).  Sedangkan  nilai  non  penggunaan  yaitu  nilai  warisan  ( bequest  value –BV) dan  nilai  eksistensi  ( existence  value -EV).  Berdasarkan  konsep  nilai  ekonomi  yang dikemukakan  di  atas,  secara  matematis,  Manusinghe  (1992)  membuat  formula  sebagai berikut:
TEV  = UV + NUV   ................................................................................................. (1)
Atau,
TEV  = (DUV + IUV) + (BV + EV) .......................................................................... (2)
Nilai  penggunaan  langsung    dari  suatu  sumberdaya  hutan  dinilai  atas  dasar kontribusi  produksi  dan  konsumsi  dari  sumberdaya  hutan  tersebut.  Sementara  itu  nilai penggunaan  tidak  langsung  mencakup  manfaat  yang  diperoleh  dari  keberadaan sumberdaya  hutan  dan  lingkungan  untuk  mendukung  produksi  dan  konsumsi  saat  ini. Nilai pilihan didasarkan pada kesediaan konsumen untuk membayar ( willingness to pay ) untuk  sumberdaya  hutan  yang  belum  digunakan  atau  kesediaan  membayar  untuk menghindari  resiko  tidak  tesedia  di  masa  mendatang.  Nilai  warisan  adalah  nilai  dari pengetahuan  mengenai  ketersediaan  manfaat  historis  dari  suatu  sumberdaya  hutan  dan dapat  diteruskan  kepada  generasi  yangakandatang.  Nilai  eksistensi  didasarkan  pada kepuasan  karena  mengetahui  sumberdaya  tersebut  tetap  tersedia,  meskipun  penilainya tidak  menggunakannya  secara  intensif  (Manusinghe,  1992).  Namun  secara  lebih komprehensif  Munasinghe  (1992)  membagi nilai  total  ekonomi(TEV) terhadap sumberdaya  hutan  ke  dalam nilai  penggunaan  dan  nilai  non  penggunaan .  Nilai penggunaan  dibagi  ke  dalam  nilai  langsung,  nilai  tidak  langsung  dan  nilai  pilihan. Sedangkan  nilai  non  penggunaandibagi  kedalam  nilai  eksistensi  dan  nilai
warisan . Pembagian  nilai  total  ekonomi  (TEV)  sumberdaya  hutan  oleh  Munasinghe (1992) dituangkan secara diagram sebagai berikut:
Sumber : Munasinghe (1992)

## Gambar 1. Klasifikasi Nilai Sumberdaya Alam

## 2.2. Internalisasi  Dampak  Lingkungan  dan  Sosial  Ekonomi  Perkebunan  Kelapa Sawit
Konversi  hutan  alam  untuk  perkebunan  kelapa  sawit  terus  berlangsung  sampai saat  ini  dan  telah  menjadi  salah  satu  sumber  perusakan  hutan  alam  bahkan  menjadi ancaman  terhadap  hilangnya  kekayaan  keanekaragaman  hayati  ekosistem  hutan  hujan tropis.  Dampak  negatif  terhadap  lingkungan  menjadi  bertambah  serius  karena  dalam praktiknya  pembangunan  industri  dan  terutama  pembangunan  perkebunan  kelapa  sawit tidak hanya terjadi pada kawasan hutan konversi, melainkan juga merambah ke kawasan hutan produksi, bahkan di kawasan konservasi  yang  memiliki  ekosistem  yang unik dan mempunyai nilai keanekaragaman hayati yang tinggi (Manurung, 2000; Potter and Lee, 1998a).  Selanjutnya,  praktik  konversi  hutan  alam  untuk  pembangunan  perkebunan kelapa  sawit  seringkali  menjadi  penyebab  utama  bencana  kebakaran  hutan  dan  lahan, terutama  kondisi  ini  terjadi  di  Indonesia.  Oleh  karena  itu,  pembangunan  perkebunan kelapa  sawit  turut  bertanggung  jawab  sebagai  salah  satu  penyebab  utama  bencana kebakaran  hutan  dan  lahan  seluas  10  juta  hektar  pada  tahun  1997/98.  Total  kerugian
Nilai Penggunaan
Penggunaan Langsung Penggunaan tidak langsung
Nilai Pilihan
Nilai Warisan Nilai eksistensi Output yang dikonsumsi secara langsung Manfaat fungsional Penggunaan langsung dan tidak langsug masa datang Nilai  penggunaan& non penggunaan untuk anak cucu Nilai pengetahuan yang eksistensinya terus berlanjut atas dasar prinsip moral
Nilai fungsi yang terkait dengan Makanan,
Biomas, Rekreasi, Kesehatan Nilai fungsi yang terkait dengan: Fungsi. Ekologi, Pengendalian banjir,
Perlindungan Badai
Nilai fungsi yg terkait dengan:
- Keanekaragaman
Hayati -   habitat yang dilindungi
Nilai yang terkait dengan: habitat Nilai fungsi yang terkait dengan: - Habitat - Spesies yang terancam punah Total Nilai Ekonomi Nilai non Penggunaan
ekonomi  akibat  kebakaran  hutan  dan  lahan  pada  tahun  1997/98  diperkirakan  mencapai US$ 9,3 milyar (Bappenas, 1999).
Akibat  konversi  hutan  alam  menjadi  areal  pembangunan  perkebunan  kelapa sawit  telah    menimbulkan  berbagai  dampak  negatif  terhadap  lingkungan.    Pengubahan ekosistem  hutan  hujan  tropis  diubah  menjadi  areal  tanaman  monokultur,  muncul serangan hama dan penyakit, perubahan aliran air permukaan tanah, meningkatnya erosi tanah, dan pencemaran lingkungan akibat pemakaian pupuk dan pestisida dalam jumlah yang  banyak,  serta  berbagai  dampak  negatif  lainnya  terhadap eco-function yang  dapat dihasilkan oleh ekosistem hutan alam tropis – menimbulkan biaya yang ditanggung oleh pihak yang tidak terkait dengan kegiatan perkebunan kelapa sawit, sehingga selayaknya diperhitungkan sebagai biaya lingkungan .
Permasalahan lainnya, pembangunan areal perkebunan kelapa sawit dalam skala besar tidak jarang menyebabkan dipindahkannya masyarakat lokal yang tinggal di dalam wilayah  pengembangan  kedua  sektor  tersebut.  Ganti  rugi  tanah  pada  areal pengembangan    seringkali  menimbulkan  permasalahan  karena  tidak  dibayar  dengan harga  sesuai  dengan  apa  yang  sudah  disepakati.  Di  samping  itu,  sering  terjadi penyerobotan (pencaplokan)  lahan  masyarakat adat oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit. Sebagai akibatnya, seringkali timbul permasalahan tuntutan lahan oleh masyarakat setempat terhadap areal perkebunan kelapa sawit yang sedang/telah dibangun. Berbagai permasalahan  ini  telah  menyulut  permasalahan  konflik  sosial  yang  berkepanjangan  dan sangat  merugikan  semua  pihak  -  terutama  bagi  masyarakat  yang  mengalami  dampak negatif akibat pembangunan perkebunan kelapa sawit - sehingga biaya sosial yang harus dikeluarkan  menjadi  sangat  tinggi.  Namun  demikian,  perusahaan    tidak  pernah memasukan biaya lingkungan dan biaya sosial ini dalam analisis finansial pembangunan perkebunan  kelapa  sawit.  Dengan  melakukan  internalisasi  biaya  sosial  dan  biaya lingkungan  sebagai  bagian  dari  aspek  penilaian  kelayakan  kegiatan  perkebunan  kelapa sawit, diduga kuat bahwa nilai jasa lingkungan dari hutan lebih besar jika dibandingkan nilai perkebunan kelapa sawit.

## 2.3. Valuasi  Ekonomi  Hutan  Dengan  Konsep  Nilai  Asuransi  Dalam  Perspektif Natural Aset
Beberapa  penelitian  yang  menggunakan extended  cost-benefit  analysis untuk mencari net  present  value dari  jasa  ekosistem  hutan  telah  dilakukan  oleh  beberapa peneliti diantaranya sebagaimana yang dikemukakan berikut ini.
Alcorn  (1989)  melakukan  studi  dengan  menggunakan  metode Cost  Benefit Analysis (CBA) untuk melakukan valuasi terhadap pilihan penggunaan hutan belukar di Mexico.Tujuan  dari  studi  ini  mencoba  untuk  mencari return yang  paling  tinggi  dari kombinasi pilihan penggunaan hutan belukar. Fokus studi ini adalah menghitung manfaat bersih  berkenaan  dengan  sistem  sosial  pengelolaan  hutan  yang  dilakukan  oleh  petani
lokal di Timur Laut Mexico pada tahun 1987. Sistem yang diterapkan adalah perpaduan perkebunan  komersil  (tebu  dan  kopi)  dan  perkebunan subsistence dalam  pengelolaan hutan belukar. Temuan studi ini menyimpulkan  bahwa apabila kopi ditanam disepanjang hutan  belukar,  maka  total return  on  investment yang  diperoleh  kira-kira  US  $598  per hektar,  yaitu  65  %  dari  total  hasil  keseluruhan.  Dengan  kata  lain,  pemanfaatan  hutan belukar akan memberikan return yang tinggi jika ditanami dengan perkebunan kopi, tebu dan  tanaman  lokal.  Namun  penerapan  metode  CBA  dalam  studi  ini  tidak memperhitungkan biaya lingkungan maupun opportunity cost dampak konversi sebagian hutan  belukar  untuk  dijadikan  perkebunan  kopi.  Sehingga  dengan  metode  perhitungan seperti  ini,  tentu  saja  nilai  bersih  yang  dihasilkan  oleh  perkebunan  kopi  adalah  yang paling tinggi.
Penerapan  metode CBA  juga dilakukan dalam  melakukan  valuasi terhadap total nilai ekosistem hutan. sebagaimana  Lal  (1990)  melakukan estimasi total nilai ekonomi cadangan hutan India, termasuk nilai penggunaan langsung dan tidak langsung serta nilai bukan  penggunaan.  Nilai  penggunaan  langsung  yang  diamati  adalah  produk  kayu  dan non  kayu,  untuk  pengembalaan  ternak  dan  rekreasi.  Sementara  nilai  penggunaan  tidak langsung  meliputi  produksi  oksigen,  konservasi  dan  mempertahankan  kesuburan  tanah, siklus  air  dan  pengaturan  kelembaban  udara,  pengendalian  polusi  udara,  perlindungan fauna dan flora. Sedang nilai pilihan dan non pilihan adalah konservasi keanekaragaman hayati. Hasil studi  ini  menemukan  bahwa total  nilai cadangan hutan India adalah 785.5 milyar Rupees per tahun. Dengan asumsi discount rate 5 %,  maka diperoleh nilai NPV hutan India diperkirakan sebesar 15,910 milyar Rupee. Apa yang terlihat dari penerapan metode CBA dalam studi  ini  menunjukkan  bahwa konsep ekosistem  hutan  lebih dilihat sebagai economic asset dengan menghitung nilai output, bukan melihat ekosistem hutan sebagai natural asset dengan konsep nilai asuransi.
Ruitenbeek  (1992)  melakukan  studi  dengan  menerapkan  metode  CBA  untuk menilai manfaat sosial dan ekonomi dari perlindungan 300.000 hektar mangrove di teluk Bintuni,  Irian  Jaya.  Analisis  ini  mempertimbangkan  6  pilihan  penggunaan  untuk mangrove  mulai  dari  memotong  habis  hingga  melarang  total  penebangan  hutan mangrove.  Pilihan  terbaik  tergantung  pada  asumsi  yang  dibuat  terkait  dengan  dampak penebangan  mangrove  terhadap  produksi  udang  dan  ikan  di  lepas  pantai.  Apabila dampaknya linier dan segera, maka pilihan pelarangan penebangan mangrove merupakan pilihan terbaik. Apabila hubungannya linier, tetapi baru menimbulkan dampak setelah 5 tahun,  maka  penebangan  hutan  dapat  dilakukan  secara  selektif  maksimal  25  persen. Sedangkan  jika  tidak  ada  keterkaitan,  penebangan  hutan  mangrove  memberikan  NPV paling  tinggi.  Namun  mengingat  fungsi-fungsi  ekologi  hutan  mangrove  sangat  penting, maka  studi  ini  merekomendasikan  untuk  menetapkan  pilihan  pelarangan  penebangan hutan mangrove, dengan menganggap bahwa dampak penebangan tersebut bersifat linier dan  segera.  Memperhatikan  hasil  studi  ini  dengan  menggunakan  metode  CBA,  terlihat bahwa  penerapan  metode  CBA  yang  dipakai  untuk  membandingkan  nilai  beberapa alternatif  pilihan  terhadap  pemanfaatan  hutan  mangrove,  masih  menggunakan  konsep
ekosistem  hutan  dilihat  sebagai economic  asset bukan  sebagai natural  asset .  Sehingga konsep  nilai  yang  dihasilkan  adalah  konsep  nilai  output  bukan  nilai  asuransi  dari  jasa ekosistem hutan.
Sementara  itu  Beukering  dan Cesar  (2001)  melakukan studi di Indonesia untuk menghitung  total  nilai  ekonomi  ekosistem  Gunung  Leuser  dengan  2  skenario  yang berbeda  yaitu  (1)  skenario  konservasi,  (2)  skenario  deforestasi.  Total  nilai  ekonomi ekosistem gunung Leuser dihitung dengan menggunakan Extended CBA dengan jangka waktu  analisis  selama  30  tahun,  dimana  manfaat  bersih  dari  kedua  skenario  tersebut dihitung  selama  periode  tersebut.  Hasil  studi  ini  menemukan  bahwa  selama  10  tahun pertama,  skenario  deforestasi  menghasilkan return yang  lebih  tinggi,  tetapi  setelah  10 tahun  berikutnya  skenario  konservasi  lebih  unggul  dibandingkan  dengan  skenario deforestasi.  Total  nilai  ekonomi  untuk  kedua  skenario  tersebut  sangat  tergantung  pada discount  rate yang  dipilih.  Tetapi  skenario  konservasi  mempunyai  total  nilai  ekonomi yang  tertinggi  pada  semua  tingkat  bunga  yang  dihitung.  Memperhatikan    penerapan metode CBA dalam analisis ini yang digunakan untuk membandingkan pilihan alternatif penggunaan  kawasan  ekosistem  hutan  dapat  dikemukakan  bahwa  meskipun  manfaat bersih  konservasi  lebih  tinggi  dibandingkan  dengan  manfaat  deforestasi,  namun  dalam mencari  nilai  bersih  kedua  skenario  tersebut,  tidak  memasukkan opportunity  cost dari pilihan  alternatif  penggunaan  ekosistem  hutan  tersebut  baik opportunity  cost  finansial , lingkungan  dan  sosial  ekonomi.  Selain  itu  jasa  ekosistem  hutan  masih  dilihat  dalam konteks economi capital bukan sebagai natural capital .
Dalam  kaitannya  dengan  valuasi  jasa  ekosistem  hutan  dengan  konsep  sebagai natural  capital ,  Turner  dan  Daily  (2007)    telah  melakukan  studi  dengan  menganalisis jasa  yang  dihasilkan  oleh  ekosistem  sebagai  arus capital .  Sedangkan  metodeyang digunakan  untuk  melakukan  valuasi  jasa  ekosistem  adalah  CBA.  Hasil  studi  ini menemukan  bahwa  nilai  jasa  ekosistem  hutan  sebagai natural  capital memberikan kontribusi  yang  sangat  signifikan  dalam  mencapai  tingkat  kesejahteraan  masyarakat. Namun penerapan metode CBA yang digunakan untuk membandingkan pilihan alternatif penggunaan  kawasan  hutan,  tidak  memasukkan opportunity  cost dari  pilihan  alternatif penggunaan  hutantersebut  baik opportunity  cost  finansial ,  lingkungan  dan  sosial ekonomi.
Selain  Turner,et.al  (2008)  juga  melakukan  studi  dengan  menerapkan  penilaian jasa ekosistem dalam perspektif natural asset . Teknik penilaian  menggunakan personal persepsi,  dimana  setiap  individu  diminta  untuk  melakukan  valuasi.  Hasil  studi  ini mengemukakan  bahwa  nilai natural  asset bervariasi  berdasarkan  kepentingan  dan kebutuhan  individu  tersebut  terhadap  jasa  ekosistem  dalam  kehidupan  sosial ekonominya.Meskipun konsepsi yang digunakan dalam melakukan valuasi terhadap jasa ekosistem hutan dalam perspektif natural asset/capital, namun teknik perhitungan dengan menggunakan persepsi individu tidak akurat karena sangat dipengaruhi oleh subjektivitas dan karakteristik individu yang melakukan valuasi.
Studi  berikutnya  yang  dilakukan  oleh  Beukering,  et.al  (2009)  mengambil  lokasi di  Nangroe  Aceh  Darussalam  dengan  melakukan  valuasi  untuk  menghitung  total  nilai ekonomi    jasa  dan  sumberdaya  ekosistem  hutan  di  Provinsi  NAD.  Sama  seperti  yang dilakukan  terhadap  ekosistem  Gunung  Leuser,  dalam  melakukan  valuasi  terhadap  nilai jasa ekosistem hutan di NAD, ada 2 skenario yang dinilai yaitu (1) skenario Conservasi , dimana  dalam  skenario  ini  semua  aktivitas  yang  bersifat  ekstratif  dihentikan.  Jasa ekosistem hutan sepenuhnya dipertahankan dan perekonomian terus menikmati manfaat dari  jasa  ekosistem  hutan  di  masa  mendatang.  (2)  skenario  Deforestasi,  dimana  dalam skenario  ini  diasumsikan  kegiatan  berjalan  seperti  biasa,  dimana  tingkat  deforestasi sebesar  1.3  persen  per  tahun.  Proporsi  tertentu  dari  lahan  dikonversikan  menjadi  lahan pertanian,  yang  dampaknya  secara  perlahan-lahan  menyebabkan  jasa  ekosistem  hutan berkurang.  Periode  analisis  dalam  studi  ini  selama  30  tahun.  Metode  yang  digunakan untuk mencari manfaat bersih dari kedua skenario tersebut adalah menggunakan metode CBA.  Hasil  studi  ini  memperlihatkan  bahwa    hingga    tahun  2020,  skenario  deforestasi menghasilkan manfaat sosial ekonomi yang lebih tinggi dari skenario konservasi. Hal ini disebabkan:  (a)  pendapatan  terbesar  diperoleh  dari  kegiatan  penebangan  kayu  dan pengambilan  produk  hutan  non  kayu,  (b)  dampak  negatif  dari  deforestasi  masih  dalam dimensi  yang dapat dikelola. Tetapi setelah tahun 2020,  manfaat bersih dari konservasi diatas manfaat yang diperoleh dari kegiatan penebangan kayu. Dengan mencermati hasil studi  ini  serta  penerapan  metode  CBA  dalam  analisis  ini,  dapat  dikatakan  bahwa penerapan  metode  CBA  untuk  membandingkan  pilihan  alternatif  penggunaan  kawasan hutan  di  NAD,  tidak  memasukkan opportunity  cost dari  pilihan  alternatif  penggunaan kawasan hutan tersebut baik opportunity cost finansial , lingkungan dan sosial ekonomi. Selain itu konsep dalam melakukan valuasi terhadap jasa ekosistem hutan masih melihat ekosistem hutan sebagai economic capital dan bukan natural capital .
Sedangkan studi terkini dilakukan oleh Armsworth, et.al (2010) yang melakukan valuasi terhadap jasa ekosistem hutan telah menerapkan konsep nilai asuransi.Sebagaimana ditegaskan oleh Armsworth, et.al (2010) bahwa Nilai asuransi jasa ekosistem terkait erat dengan resilience dan self-organizing capacity , dan fungsi regulasi dari  ekosistem  hutan.  Pandangan  ini  mempertegas  bahwa  konsep  nilai  asuransi  dari ekosistem  hutan  pada  dasarnya  dikarenakan  karakteristik  yang  melekat  pada  ekosistem hutan yang memiliki fungsi regulasi. Dengan karakteristik seperti ini maka konsep nilai yang digunakan untuk melakukan valuasi terhadap jasa ekosistem tersebut adalah konsep nilai asuransi.  Sehingga total nilai ekonomi jasa ekosistem dibagi menjadi : nilai output ( output  value )  dan  nilai  asuransi  ( insurance  output ).Dalam  melakukan  valuasi  terhadap jasa  ekosistem,  konsep  valuasi  yang  dilakukan  oleh  Armsworth  et.al  (2010)  telah membedakan  2  valuasi  yaitu output  value dan insurance  value .  Namun  dalam implementasinya,  valuasi  yang  dilakukan  dengan  konsep  nilai  asuransi  hanya  untuk manfaat  ekosistem  hutan  yang  memiliki  fungsi  regulasi.    Berikut  ini  konsep  pikiran Armsworth,  et.al  (2010)  tentang  konsep  nilai  asuransi  dalam  valuasi  ekosistem  hutan yang selanjutnya penulis tuangkan dalam diagram sebagai berikut:
Gambar 2. Konsep Nilai Asuransi yang dikemukakan oleh Armsworth, et.al.

## 2.4. Valuasi  Ekosistem  Hutan  Dengan  Konsep  Nilai  Asuransi  Dalam  Perspektif Natural Asset dan Sosial Asset
Aspek  sosial,  budaya  dan  ekonomimempengaruhi  masyarakat  suatu  daerah  ikut berperan  dalam  menciptakan  hubungan  yang  harmonis  dengan  hutan  maupun lingkungannya.  Nilai-nilai  sosial  dan  budaya  masyarakat  melalui  kearifan  dan pengetahuan  lokal untuk pelestarian  lingkungan sudah dikenal sejak dulu. Perwujudkan kearifan  lokal  masyarakat  terhadap  lingkungan  dapat  dialami  dalam  nilai  sosial,  norma adat,  etika,  sistem  kepercayaan,  pola  penataan  ruang  tradisional,  serta  peralatan  dan teknologi  sederhana  ramah  lingkungan  yang  diterapkan.  Sumber  daya  sosial  yang diwarisi  secara  turun  temurun  tersebut,  pada  berbagai  komunitas  masyarakat  terbukti efektif menjaga kelestarian lingkungan (hutan).
Sistem  pengelolaan  hutan  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  lokal  sebenarnya sudah  ada  sejak  lama  dan  sebagian  mengarah  pada  kelestarian  hutan  yang  menjamina kelangsung  pemanfaatan  kehidupan  mereka.  Hal  ini  dilakukan  melalui  proses  adaptasi. Kapasitas  masyarakat  lokal  dalam  pengelolaan  hutan  tidak  terbatas  pada  hal-hal  teknis semata,  tetapi  juga  menyangkut  norma-norma  dan  etika  yang  harus  dipegang  dalam menjamin  kelestarian  manfaat  dalam  setiap  kegiatan  pemanfaatan  sumberdayanya (Anonim,  2001).  Kondisi  diatas  sejalan  dengan  yang  dikemukan  oleh  Nababan  (2002) tentang  pengelolaan  hutan  adat  oleh  masyarakat  dimana  masyarakat  lokal/adat mempunyai  motif  yang  paling  kuat  untuk  melindungi  hutan  adatnya  dibandingkan dengan  pihak-pihak  berkepentingan  lainnya.  Motivasi  ini  didasari  oleh  keyakinan  atas
Nilai Total Ekonomi (Total
Economic
Value ) resilience Proses inti ekosistem Fungsi  -fungsi
Ekosistem
Valuasi dengan
Pendekatan Nilai Asuransi (Insurance
Value) 1 Manfaat  dan Jasa Ekosistem : Sumber air untuk rumah tangga, Industri dan Irigasi Valuasi dengan Pendekatan Nilai Output (Output Value) 2
hak-hak asal usul yang diwarisi dari leluhur. Selain itu masyarakat adat juga menyadari posisinya  sebagai  penerima  insentif  yang  paling  besar  jika  hutan  adatnya  utuh  dan terpelihara  dengan  baik.  Sebagai  penduduk  yang  sebagian  besar  kehidupannya tergantung dengan hutan, hutan yang lestari akan menjamin ketersediaan pangan, ramuan obat-obatan, air bersih, bahan bangunan dan kebutuhan primer lain bagi masyarakat adat. Ketergantungan  yang  tinggi  terhadap  hutan  tersebut  disikapi  masyarakat  dengan memperlakukan  hutan  secara  bijaksana,  tidak  berlaku  sebaliknya.  Norma  dan  kearifan sosial-budaya  yang  berasaskan  keserasian  antara  manusia  dan  lingkungan  hidup digunakan untuk memanfaatkan lingkungan hidup bagi kelangsungan kehidupan.
Masyarakat memiliki “kearifan tradisional” ( indigenous wisdom ). Menurut Keraf (2002)  kearifan  tradisional  merupakan  semua  bentuk  pengetahuan,  keyakinan, pemahaman,  atau  wawasan  serta  adat  kebiasaan  atau  etika  yang  menuntun  perilaku manusia di dalam komunitas ekologis. Ini berarti hubungan relasional yang dipraktikkan masyarakat  adat  tidak  hanya  antar  manusia  melainkan  juga  manusia  dengan  alam  atau benda  non-manusia.  Kearifan  tradisional  ini  bukan  rekayasa  atau  disengaja  diciptakan dengan  kepentingan  tertentu,  tetapi  ia  merupakan  seperangkat  sistem  nilai  dan  cara pandang  yang  dipraktikan  masyarakat  tradisional  dalam  kehidupannya  dan  diwariskan secara  turun  temurun  dari  generasi  moyang  leluhurnya.Sehingga  dalam  masyarakat tradisional,tiap  masyarakat  hukum  adat  memiliki  tata  guna  lahan  berdasarkan  pola pemanfaatan dan produksi subsisten masyarakat desa. Pola mana diatur oleh adat istiadat dan  lembaga  adat  berdasarkan  kebutuhan  yang  disepakati  seperti  kawasan  hutan  adat (hutan primer) yang tidak boleh dirusak, kawasan keramat, kawasan hutan untuk ramuan rumah,  kawasan  pertanian  untuk  berladang  dan  kebun,  kawasan  tembawang  baik  yang dimiliki  secara  kolektif  atau  perseorangan  (keluarga).  Selain  itu  pemanfaatan  sumber daya  hutan  berdasarkan  pengetahuan  asli,  kepercayaan  adat  dan  pantangan-pantangan sebagai  acuan  untuk  bertindak  terhadap  hutan.  Mereka  tidak  menjadikan  hutan  hanya sebagai  objek  yang  dapat  diperlakukan  semena-mena,  tetapi  merupakan  bagian  hidup mereka,  baik  dalam  arti  ekonomi  maupun  sosial  budaya.  Adat  kepercayaan  mereka memiliki  arti  penting  dalam  upaya  pemeliharaan  dan  perlindungan  hutan  (ekologis), sehingga kelestarian hutan tetap terjaga.
Dalam  konteks  valuasi  ekonomi,  nilai-nilai  budaya  yang  dimiliki  masyarakat memberikan  kontribusi  dalam  menentukan  nilai  dari  suatu  jasa  ekosistem  hutan. Apabila  dicermati,  nilai  warisan  dan  nilai  eksistensi  yang  merupakan  bagian  dari  nilai non penggunaan, pada dasarnya  merupakan pencerminan dari  bentuk nilai  yang berasal dari  kearifan  lokal  yang  dimiliki  masyarakat  dalam  mempertahankan  keberlanjutan ekosistem  hutan.  Nilai  warisan  merupakan  nilai  ekonomi  jasa  ekosistem  hutan  yang diperoleh  dari  manfaat  pelestarian  ekosistem  hutan  untuk  kepentingan  generasi mendatang.  Nilai  ini  muncul  karena  adanya  nilai  sebuah  sistem  tradisional  masyarakat yang  terkait  dengan  ekosistem,  habitat  dan  keanekaragaman  hayati.  Sedangkan  nilai eksistensi  adalah  nilai  ekonomi  jasa  ekosistem  hutan  yang  diperoleh  dari  persepsi masyarakat  (masyarakat  tradisional)  untuk  tetap  mempertahankan  keberadaan  suatu
sumberdaya  (ekosistem  hutan),  terlepas  dari  sumberdaya  (ekosistem  hutan)  tersebut dimanfaatkan atau tidak. Dengan pemahaman nilai warisan dan nilai eksistensi ekosistem hutan  tersebut,  secara  implisit  nilai  yang  terkandung  dari  kedua  nilai  tersebut  adalah menganut nilai-nilai keberlanjutan yang secara konsepsinya merupakan konsep dari nilai asuransi.
Konsep yang melihat ekosistem hutan sebagai natural asset adalah konsep yang dikemukakan oleh beberapa ahli termasuk Amsworth, et.al (2010).  Menurut Amsworth et.al  (2010),  dengan  karakteristik  seperti  ini  maka  konsep  nilai  yang  digunakan  untuk melakukan  valuasi  terhadap  jasa  ekosistem  tersebut  adalah  konsep  nilai  asuransi. Pandangan  ini  mempertegas  bahwa  konsep  nilai  asuransi  dari  ekosistem  hutan  pada dasarnya  dikarenakan  karakteristik  yang  melekat  pada  ekosistem  hutan  yang  memiliki fungsi regulasi. Cara pandang seperti ini memarginalkan fungsi ekosistem hutan lainnya, seperti fungsi sosial ekonomi. Padahal konsep nilai asuransi dari ekosistem hutan bukan hanya terjadi karena dilihat dari perspektif sebagai natural capital, tetapi peran dari nilai- nilai sosial dalam menjaga keberlanjutan ekosistem hutan sangat penting yang tercermin dengan  adanya  nilai  warisan  dan  nilai  eksistensi.  Oleh  karena  itu  dalam  penelitian  ini, konsep  nilai  asuransi  dari  ekosistem  hutan  terjadi  karena  ekosistem  hutan  berfungsi sebagai natural  asset/natural  capital dan social  asset/social  capital .  Inilah  perbedaan konseptual  dari  konsep  nilai  asuransi  yang  dikemukakan  oleh  Amswoth  et.al  (2010) dengan konsep nilai asuransi yang memasukkan aspek nilai warisan dan nilai eksistensi sebagai suatu refleksi dari nilai-nilai kearifan lokal yang ada di masyakarat.
Sementara  itu  secara  substansial  terdapat  perbedaan  dalam  cakupan  konsep valuasi  ekosistem  hutan,  dalam  hal  ini  Paul  Amsworth  et.al  (2010)  melakukan  valuasi dengan  konsep  nilai  asuransi  terhadap  jasa  ekosistem  hutan  hanya  pada  fungsi regulasinya  (manfaat  lingkungan),  sedangkan  dalam  konsep  tulisan  valuasi  yang dilakukan  dengan  menggunakan  konsep  nilai  asuransi  sudah  memasukkan  aspek  sosio- ekologis  bukan  hanya  memfokuskan  pada  fungsi  regulasi  ekosistem  hutan  (manfaat lingkungan),  tetapi  juga  memfokuskan  pada  fungsi  ekosistem  hutan  secara  keseluruhan termasuk  fungsi  sosial  ekonomi  yang  terkait  dengan  kearifan  lokal  masyarakat  dalam pengelolaan hutan.
Gambar 3. Konsep Nilai Asuransi dalam perspektif natural asset dan sosial asset
Konsep  yang  ditawarkan  dalam  melakukan  valuasi  adalah  dengan  melihat  jasa ekosistem  hutan  sebagai natural  asset dan social  asset dengan  melakukan  valuasi menggunakan  konsep  nilai  asuransi.  Prinsip-prinsip  yang  digunakan  dalam  melakukan valuasi  terhadap  jasa  ekosistem  hutan  dalam  konsep  valuasi  ini  diantaranya  adalah  (1) Ekosistem hutan dilihat dari perspektif natural asset dan social asset (2) Ekosistem hutan sebagai  bagian  dari life  supporting  system mempunyai  sifat  keberlanjutan  dan  dinamis, tidak mengalami penurunan carriyng capacity selama tidak ada intevensi yang dilakukan oleh  manusia  atau  tidak  ada  kejadian  dan  peristiwa  yang  luar  biasa  seperti  bencana gempa dan banjir besar. Selain itu dengan karakteristik sustainable tersebut, maka tidak ada  konsep  depresiasi  dalam  nilai  ekosistem  hutan.  Bahkan  sebaliknya  nilai  ekosistem hutan  akan  semakin  meningkat  di  masa  mendatang,  (3)  konsep  yang  digunakan  untuk melakukan  valuasi  terhadap  jasa  ekonomi  sistem  hutan  adalah  konsep  nilai  asuransi dalam perspektif natural asset dan social asset .

## 2.5. Kerangka Konsep
Penerapan  konsep  penilaian  secara  komprehensif  jasa  lingkungan  yang disediakan  oleh  hutan  dan  menginternalkan  biaya  sosial  dan  lingkungan  ke  dalam kelayakan  kegiatan  perkebunan  kelapa  sawit,  maka  diduga  kuat  bahwa  nilai  jasa lingkungan yang disediakan oleh hutan lebih besar dibandingkan dengan rente ekonomi kegiatan perkebunan kelapa sawit. Selain itu, dengan penerapan konsep penilaian secara komprehensif  jasa  lingkungan  yang disediakan oleh  hutan dengan konsep  nilai asuransi maka hal ini tidak hanya memberikan solusi bagi pencegahan deforestasi dan degradasi sehingga  mampu  untuk  mengurangi  pemanasan  global,  tetapi  juga  dapat  memberikan manfaat  bagi  pengelolaan  hutan  secara  berkelanjutan  baik  dari  aspek  lingkungan, ekonomi dan sosial. Usulan rerangka konsep untuk menganalisis kelayakan perkebunan kelapa sawit dan ekosistem hutan dapat dilihat pada Gambar 4.

## 3. Model  Penentuan  Optimasi  Areal  Perkebunan  Kelapa  Sawit  pada  Kawasan Ekosistem Hutan
Model  penentuan  optimasi  luas  areal  perkebunan  kelapa  sawit  diperoleh  dari beberapa variabel dan persamaan. Hasil perhitungan beberapa variabel tersebut adalah:
 Menghitung Persamaan Nilai Untuk Perkebunan Kelapa Sawit
 MF PKS =  ( X1 PKS . X2 PKS ) + (X3 PKS ) ........................................................................................ (3)  ML PKS =  (X4 PKS + X5 PKS +X6 PK + X7 PKS +X8 PKS ) .................................................................... (4)  MSE PKS = ( X9 PKS + X10 PKS + X11 PKS ) ...................................................................................... (5)  M TPKS = (M FPKS +  M LPKS +  MS EPKS ) ..................................................................................... (6)  BF PKS = ( X11 PKS + X12 PKS + X13 PKS +X14 PKS +X15 PKS +X16 PKS X+17 PKS +X18 PKS ) ................... (7)  BL PKS =(X1 EH +X2 EH +X3 EH +X4 EH +X5 EH +X6 EH +X7 EH +X8 EH +X9 EH +X10 EH +X11 EH +X12 EH ) ...... (8)  BS EPKS = ( X1 3EH +X1 4EH ) .......................................................................................................... (9)  BT PKS = (BF PKS +  BL PKS +   BSE PKS ) .................................................................................... (10)  YB PKS =  (MT PKS -  BT PKS ) ..................................................................................................... (11)
 Menghitung Persamaan Untuk Ekosistem Hutan
 MF EH =  ( X1 EH + X2 EH )  ....................................................................................................... (12)  M LEH =  (X 3EH +X 4EH +X 5EH +X 6EH +X 7EH +X 8EH +X 9EH +X1 0EH +X1 1EH +X1 2EH )  ............................ (13)  MSE EH = ( X13 EH +X14 EH )  ................................................................................................... (14)
 MT EH = (MF EH +  ML EH +  MSE EH ) .................................................................................... (15)  BF EH = ( X1 PKS . X2 PKS , )  ....................................................................................................... (16)  BL EH =  (X4 PKS + X5 PKS + X6 EH +X7 PKS +X8 PKS )  ...................................................................... (17)  BS EEH = (X 9PKS + X1 0PKS + X1 1PKS )  ....................................................................................... (18)  BT EH = f (BF EH +  BL EH +   BSE EH )  ...................................................................................... (19)  YB EH =  (MT EH -  BT EH )  ....................................................................................................... (20)
Gambar 4. Kerangka Konsep Analisis Kelayakan Perkebunan Kelapa Sawit dan Ekosistem
Konsep Nilai Asuransi Natural Capital/Asset Kawasan Hutan Perkebunan
Kelapa Sawit
Kawasan Hutan
Analisis Manfaat Biaya Finansial PKS Analisis Manfaat Biaya Sosial Ekonomi EH Nilai Bersih Manfaat  Finansial PKS (NBMF PKS) Nilai Bersih  Manfaat Sosial Ekonomi EH (NBMSE EH) KRITERIA : NBMF PKS  > NBMSE EH atau NPV PKS > NPVEH B/C  RATIO PKS  > B/C RATIO EH Indeks Ky = YB PKS /YB EH MENINGKATNYA KONVERSI KAWASAN HUTAN MENJADI AREAL PKS  Deforestasi Meningkat  Degradasi kualitas lingkungan yang massive  Hilangnya keanekaragaman hayati ANALISIS MANFAAT-BIAYA FINANSIAL (AMBF), ANALISIS MANFAAT BIAYA LINGKUNGAN (AMBL), ANALISIS MANFAAT-BIAYA SOSIAL EKONOMI (AMBSE) YB PKS =  f (MT PKS - BT PKS ) Batas Maksimal Luas PKS Batas Minimal Luas Hutan Yang Harus Dipertahankan  Ekosistem Hutan dan  Fungsinya serta Keanekaragaman hayati dapat dipertahankan secara berkelanjutan
 Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit dapat berlangsung
 Kesejahteraan Masyarakat Meningkat
 Pendapatan Daerah Meningkat NPL NPL NPTL NPH NNP NPV MBTPKS NPV MBT EH KRITERIA : NPV MBT PKS  < NPV MBTSE EH YB EH =  f (MT EH - BT EH )
Alternatif Pemanfaatan
MBF MBL MBSE MBF MBL MBSE Social Capital/ Asset Keterangan :   -  PKS : Perkebunan Kelapa Sawit
NPH        : Nilai Pilihan
- NPL : Nilai Penggunaan Langsung
NNP        : Nilai Non Penggunaan - NPTL : Nilai Penggunaan Tidak Langsung                EH : Ekosistem Hutan - AMBF : Analisis Manfaat Biaya Finansial                 NBMT    : Nilai Bersih Manfaat Total - AMBL : Analisis Manfaat Biaya Lingkungan          NPV MBT : Net Present Value Manfaat Biaya Total - AMBSE : Analisis Manfaat Biaya Sosial Ekonomi
- YB PKS :  Manfaat Bersih Perkebunan Kelapa Sawit YB EH : Manfaat Bersih Ekosistem Hutan
- MT PKS : Manfaat Total Perkebunan Kelapa Sawit       MT EH : Manfaat Total Ekosistem Hutan
- BT PKS : Biaya Total Perkebunan Kelapa Sawit  BT EH : Biaya Total Ekosistem Hutan
- MBF : Manfaat-Biaya Finanasil
MBL        : Manfaat-Biaya Lingkungan - MBSE : Manfaat-Biaya Sosial Ekonomi
HT K ys =   ------------------------
1   -  ( IKy)
Berdasarkan  model  penentuan  optimasi  areal  perkebunan  kelapa  sawit  pada kawasan hutan, maka secara regresi Indeks Ky adalah:
t= n ΣYB PKS
t = 0....n, n= 25 tahun
Indek Ky (IKy) = -------------------------           ............................................................ (21)
t= n ΣYB EH t = 0........n, n = 25 tahun
Indeks ini disebut dengan Social Economy dan Environment Compromise Indeks (SEECI).  Dengan  diketahuinya  angka  IKy,  maka  dapat  diformulasikan  rumus  untuk mencari  kelayakan  luasan  perkebunan  kelapa  sawit  pada  lahan  hutan  tertentu  dengan persamaan sebagai berikut:
.................................................................... (22)
dimana :
K ys = Kelayakan luas perkebunan kelapa sawit HT = Luas Hutan yang tersedia IKy = Indeks Ky
Bentuk lain dari rumus di atas dapat digunakan untuk menentukan kelayakan luas kawasan  hutan  yang  harus    dipertahankan,  apabila  ada  rencana  untuk  membuka  areal perkebunan  kelapa  sawit  dengan  luasan  tertentu  pada  kawasan  hutan.  Rumus  untuk menentukan  kelayakan  luas  kawasan  hutan  yang  harus  dipertahankan  adalah  sebagai berikut:
K yh =  -IKY. Kys   ............................................................................ (23) dimana :
K yh = Kelayakan luas hutan yang harus  dipertahankan
K ys = Luas Perkebunan Kelapa Sawit yang direncanakan
IKY = Indeks KY

## 4. Model Umum
Dengan  mengikuti  5  (lima  )  prosedur  pokok  dalam  melakukan  valuasi  ekonomi terhadap ekosistem hutan dan perkebunan kelapa sawit  yang disajikan berikut ini, maka akan  ditemukan  model  umum  penentuan  kelayakan  luas  perkebunan  kelapa  sawit  pada kawasan ekosistem hutan.
a. Penerapan  valuasi  terhadap  manfaat  ekosistem  hutan  dan  perkebunan  kelapa  sawit dengan  pendekatan  HHCA  ( head  to  head  comperative  analyisis )  harus mendefinisikan  ekosistem  hutan  sebagai natural  asset/natural  capital dan social asset/social  capital serta  menerapkan    konsep  nilai  asuransi  ( insurance  value ) terhadap manfaat dari fungsi ekosistem hutan.
b. Melakukan internalisasi dampak eksternalitas kedalam 3 aspek analisis yaitu  analisis manfaat-biaya  finansial,  analisis  manfaat  biaya  lingkungan  dan  analisis  manfaat biaya  sosial  ekonomi  untuk  masing-masing  kegiatan  perkebunan  kelapa  sawit  dan ekosistem hutan.
c. Seluruh  komponen opportunity  cost harus  diperhitungkan  dalam  menganalisis manfaat bersih perkebunan kelapa sawit dan ekosistem hutan.
d. Konsep  depresiasi  tidak  berlaku  dalam  ekosistem  hutan,  maka  dalam  menghitung nilai bersih ekosistem hutan haruslah dilakukan dengan menggunakan konsep future value .
e. Dalam konteks arus uang, arus penerimaan untuk kegiatan perkebunan kelapa sawit diperlakukan  sebagai  dana  simpanan,  sedangkan  arus  pengeluaran  diperlakukan sebagai  dana  pinjaman.  Sebaliknya  untuk  ekosistem  hutan,  baik  arus  manfaat maupun arus biaya (atau opportunity cost ) tetap  menerapkan faktor future value .

## 5. Kesimpulan
Laju alih fungsi kawasan hutan yang sangat massive di Indonesia untuk dijadikan lahan  perkebunan  kelapa  sawit  dalam  beberapa  dekade  belakangan  ini,  salah  satunya dipicu oleh pendekatan valuasi terhadap ekosistem hutan yang lebih menekankan konsep present  value  dan  menganggap  fungsi  ekosistem  hutan  bersifat  statis.  Sehingga  dengan konsep ini, nilai ekonomi ekosistem hutan menjadi lebih kecil dibandingkan dengan nilai ekonomi perkebunan kelapa sawit.
Penerapan  konsep  nilai  asuransi  dalam  melakukan  valuasi  terhadap  ekosistem hutan,  menekankan  pada  konsep future  value dan  menganggap  fungsi  ekosistem  hutan bersifat arus yang dinamis dan berkembang. Sehingga dengan konsep ini, nilai ekonomi ekosistem  hutan  menjadi  lebih  besar  dibandingkan  dengan  nilai  ekonomi  perkebunan kelapa sawit.
Memperbandingkan hasil valuasi ekosistem hutan dengan penerapan konsep nilai asuransi  dengan  hasil  valuasi  perkebunan  kelapa  sawit  akan  mendapatkan  indeks kelayakan  luas  perkebunan  kelapa  sawit  dalam  suatu  kawasan  hutan. Indeks  kelayakan luas perkebunan kelapa sawit dalam suatu kawasan hutan digunakan untuk menentukan luas  maksimal  kawasan  hutan  yang  paling  layak  untuk  dialihfungsikan  menjadi  lahan perkebunan  kelapa  sawit,  yang  dapat  memberikan  keseimbangan  baik  dari  aspek lingkungan, ekonomi dan sosial.

## DAFTAR PUSTAKA
Alcorn,  J.  B.  (1989).  An  Economic  Analysis  of  Huastec  Mayan  Forest  Management. InBrowder,  J.O.  (Ed.), Fragile  Lands  of  Latin  America:  Strategies  for SustainableDevelopment (pp. 182-206). Westview Press: Boulder .
Van  Beukering,  P.  J.  H  &  Cesar,  H.  S.  J.  (2001). Economic  valuation  of  the  Leuser Ecosystem  on  Sumatra,  Indonesia:  A  stakeholder  perspective. Amsterdam  : The Netherlands.
Brown,  K.  and  Pearce,  D.  W.  (Eds.).  (1994).  The  Causes  of  Deforestation:  The Economic  and  Statistical  Analysis  of  Factors  Giving  Rise  to  the  Loss  of Tropical Forests. UCL Press London, 217-225.
Barbier,  E.  B.,  Burgess,  J.  C.  and  Folke,  C.  (1994). Paradise  Lost?.  The  Ecological Economicsof Biodiversity. London : Earthscan Publications.
Brown, N. (1998). Degeneration versus Regeneration - Logging in Tropical Rainforests. In Goldsmith,  F.B. (Ed.), Tropical Rain forest: a Wider Perspective (pp.416). London : Chapman and Hall.
Ball,  J.  B.  (2001).  Global  Forest  Resources;  History  and  Dynamics.  In  Evans,  J.  (Ed.), The Forests Handbook Vol. I. ( pp.418). Oxford: Blackwell Science.
Barde,  J.  (1996).  Environmental  Taxation:  Experience  in  OECD  Countries.  In T.O’Riordan (Ed.), Ecotaxation (pp.223-245). London: Earthscan Publications.
Beltratti,  A.,  Chichilnisky,  G.,  &  Heal,  G.  (1993).  Preservation,  Uncertain  Future Preferences  and  Irreversibility .Working  Paper ,(59-93).  Milano:  Fondazione ENI Enrico Mattei.
Boehmer-Christiansen,  S.  (1994).  The  Precautionary  Principle  in  Germany  -  Enabling Government. In Timothy O’Riordan and James Cameron (Eds.), Interpreting the Precautionary Principle (pp. 31-60). London: Earthscan Publications.
Bovenberg, A. L., & Goulder, L. H . (1995). Costs of Environmentally Motivated Taxes in  the  Presence  of  Other  Taxes:  General  Equilibrium  Analyses. Working Paper No. 5117. Cambridge (Mass.): National Bureau of Economic Research.
Brown,  K.,  Pearce,  D.  W.,  Perrings,  C.  and  Swanson,  T.  (1994).  Economics  and  the Conservation  of  Global  Biological  Diversity .  Working  Paper No.  2. Washington D.C.: Global Enironment Facility.
Callan,  S.  J.  &  Thomas,  J.  M.  (1996). Environmental  Economics  and  Management; Theory, Policy, and Applications. USA : Irwin.
Carraro,  C.,  Galeotti,  M.  and  Gallo,  M.  (1996).  Environmental  Taxation  and Unemployment:  Some  Evidence  on  the  ‘Double  Dividend  Hypothesis’  in Europe. Journal of Public Economics, 62,141-181.
Castle,  E.  N.  and  Berrens,  R.  P.  (1993).  Endangered  Species,  Economic  Analysis,  and the Safe Minimum Standard. Northwest Environmental Journal, 9, 108-130
Clark,  C.  W.  (1995).  Scale  and  the  Feedback  Mechanism  in  Market  Economics.  In Timothy Swanson (Ed.), The Economics and Ecology of Biodiversity Decline — The Forces driving Global Change (pp. 143-148). Cambridge: Cambridge University Press.
Costanza, R. (1994). Three General Policies to Achieve Sustainability. In A. Jansson, M. Hammer, C. Folke and R. Costanza (Eds.), Investing in Natural Capital: The Ecological Economics Approach to Sustainability (pp. 392-407). Washington D.C.: Island Press.
Davies, J. & Richards, M. (1999). The Use of Economics to Assess Stakeholder Incentives in  Participatory  Forest  Management:  A  Review .  European  Union  Tropical Forestry Paper 5. London: Overseas Development Institute.
Diamond, P.  A &  J.  A. Hausman. (1994).  Contingent valuation: Is some  number better than no number? Journal of Economic Perspectives Fall 94, 8(4), 45-65.
Fauzi,  A,  dan  Anna  S.  (2005). Pemodelan  Sumberdaya  Perikanan  dan  Lautan  Untuk Analisis Kebijakan . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Gatzweiler, F.  W. (2003). The Changing Nature of Economic Value. Indigenous Forest Garden  Values  in  Kalimantan,  Indonesia.  In  V.  Beckmann  and  K.  Hagedorn (Eds.), Institutional Change in Agriculture and Natural Resources ,Vol.16.
Goldman,  M.(1977).  The  Convergences  of  Environmental  Disruption.  In  R.  Dorfman and N. Dorfman (Eds.), Economics Of Environment . NY: Norton.
Glasbergen,  Peter  (ed.)  .(1995). Managing  Environmental  Disputes:  Network Management  as  anAlternative .  Dordrecht,  The  Netherlands:  Kluwer Academic Publishers.
Gregersen,  H.,  Arnold,  J.,  Lundgran,  A.,  Contreras-Hermosilla,  A.  (1995). Valuing forests: context, issues and guidelines. FAO Forestry Paper 127. Rome.
Grimble,  R.  &  Wellard,  K.  (1997).  Stakeholder  Methodologies  in  Natural  Resource Management:  a  Review  of  Principles,  Contexts,  Experiences  and Opportunities. Agricultural Systems, 55 (2), 173-193.
Groot,  R.  S.  De.  (1992).  Functions  of  nature;  evaluation  of  nature  in  environmental planning,  management  and  decision-making.  The  Netherlands:  Wolters- Noordhoff, Groningen.
Hadker,  N.,  Sharma,  S.,  David,  A.  &  Muraleedharan,  T.  R.  (1997).  Willingness-to-pay for Borivli National Park: evidence from a Contingent Valuation. Ecological Economics, 21(1977), 105-122.
Hamilton, S.  &  Anderson. (1991). Voice Unheard and Unheeded in Biodiversity, Social and Ecological Perspective. Penang: Juta Print.
Hein,  L.  G.  and  H.A.M.  de  Kruijf.  (1997). Monetary  and  Non-monetary  Valuation  of Biodiversity  for  the  Countries  of  the  Sustainable  Development  Agreements: Functions,  Values  and  Techniques .  NW&S  Report  No.  97002.  The Netherlands:  Department  of  Science,  Technology  and  Society,  Utrecht University.
Hufschmidt,  M.,  et.al.  (1992). Lingkungan,  Sistem  Alami  dan  Pembangunan:  Pedoman Penilaian  Ekonomis .  Terjemahan,  Cetakan  Kedua.Yogyakarta  :  Gajah  Mada University Press.
Corzine,  J.  S.  & Jackson,  L.  P.  (2007, April). Valuing New  Jersey’s Natural Capital:An Assessment of the Economic Value of the State’s Natural Resources. State of New Jersey : New Jersey Department of Environmental Protection.
Junaidi.  (2005). Analisis  Manfaat  Biaya  Penerapan  Pertanian  Pada  Lahan  Konversi. Studi Kasus: Perkebunan Kelapa Sawit dan Perkebunan Karet di Kabupaten Kampar  Provinsi  Riau  (Tesis) .  Jakarta  :  Program  Studi  Ilmu  Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Indonesia.
Kahn,  J.  R.  (1996). Trade-off  based  indicators  of  environmental  quality:  an environmental  analogue  of  GDP .  Department  of  Economics,  University  of Tennessee, Knoxville, TN.
Kramer,  R.  A.,  Sharma,  N.  &  Munasinghe,  M.  (1995). Valuing  Tropical  Forests. Methodology  and  Case  Study  of  Madagascar. World  Bank  Environment Paper Number 13. Washington, D.C., USA: World Bank.
Meijerink,  G.  W.  (2001). Functions  of  Nature. Course  Handout  of  the  International Course on Decision-making in natural resources management; Economics for the Environment. International Agricultural Centre, Wageningen.
Munasinghe,  M.  (1992). Environmental  Economics  and  Valuation  in  Development Decision  making ,  Environment  Working  Paper  No.  51.  Washington: Environment  Department,  Sector  Policy  and  Research  Staff,  The  World Bank.
Neumayer, E. (2000).  Preserving Natural Capital in a World of Uncertainty and Scarce Financial  Resources. International  Journal  of  Sustainable  Development  and World Ecology , 5 (1), 27-42.
Pearce, D. W, Vanclay, J. Futz, F. (2001). Sustainable Forestry in the Tropics: Panacea or Folly?. Forest Ecology and Management , 5839, 1-19.
Pearce,D.  W,  Vanclay,  J.  Futz,  F.  (2001).  Sustainable  Forest  Future  ?.  In  Pearce,  D.W and Pearce C (Eds.), Valuing The Environment in The Developing Countries: Case Studies . Cheltenham, UK : Edward Elgar.
Palo,  M.  (1999).  No  end  to  deforestation?.  InPalo,  M.  and  Uusivuori,  J.  (Eds.), World forests, society and environment (pp. 65-77). Netherlands: Kluwer Academic Publishers.
Porto,  J.  G.  (2002).  Contemporary  Conflict  Analysis  in  Perspective  (Chapter  One).  In Lind, J. et al., Scarcity and Surveit: The Ecology of Africa’s Conflicts . Kenya : ACTS.
Paul  A.,  et.al.  (2010). The  Economics  Of  Valuing  Ecosystem  Services  And  Biodiversity . The  Economics  of  Ecosystems  and  Biodiversity:  The  Ecological  and Economic Foundations. TEEB Central Office UNEP, Bonn.
Randall,  A.,  et.al.  (1994,  August  1).  Bidding  Game  for  of  Aesthetic  environmental Improvement. Journal  of  Environmental  Economics  and  Management, 132- 49.
Verweij, P. (2002). Understanding and capturing the multiple values of tropical  forests. In  P.  Verweij  (Ed.). Proceedings  of  the  international  seminar  on  valuation and  innovative  financing  mechanisms  in  support  of  conservation  and sustainable  management  of  tropical  forests (pp.140).  Wageningen,  The Netherlands: Tropenbos International.