## SEKULARISASI DI INDONESIA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KONSEP KENEGARAAN
Oleh : Suhandi Abstrak
Sekulerisme,  merupakan  hal  yang  menunjukan  sesuatu yang  bersifat  keduniawian,  sesuatu  yang  dilawankan dengan  selain  dunia  atau    spiritual,  dengan  kata  lain sekuler  berarti  pemisahan  antara  dunia  dan  agama, masalah  dunia  tetap  dijadikan  masalah  dunia  dan masalah  spiritual  (agama)  tetap  dijadikan  masalah agama. Dengan demikian sekuler adalah sifat melepaskan dunia  ini  dari  agama.  Untuk  itu  diperlukan  suatu  proses, dan  proses  ini  disebut  sekulerisasi.  Indonesia  sebagai negara yang pluralistik, pada satu sisi memiliki penduduk muslim yang mayoritas meskipun  agama lain tumbuh dan berkembang secara dinamis di bumi nusantara ini. Namun di sisi yang  lain penegakkan islam sebagai dasar negara sangat  sulit  untuk  diwujudkan.  Dalam  sejarah  Indonesia pemikiran-pemikiran  para  tokoh  Islam  untuk  menjadikan Islam  sebagai  azaz  negara  telah  diwacanakan  pada  awal kemerdekaan  Indonesia.  Sehingga  terjadi  polemik  yang panjang antara M Natsir dengan Soekarno. Perdebatan ini kemudian berkepanjangan pada siding-sidang kenegaraan yang  berimplikasi  pada  penataan  konsep  kenegaraan. Sehingga  pada  tatanan  praktis  melahirkan  konsep kenegaraan  yang  sekular  dimana  Islam  tidak  dijadikan sebagai azas utama dalam penataan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Kata Kunci : Sekular dan  Konsep Kenegaraan

## Pendahuluan
Islam  sebagai  ajaran  yang  bersifat  transenden,  dalam perjalanan  sejarahnya  telah  berhasil  mewujudkan  pola-pola pandangan  dunia  tertentu  bagi  manusia.  Pola-pola  pandangan yang mendunia dalam pranata, institusi sosial dan kebudayaan itu turut mempengaruhi perkembangan dunia. Melalui  cara itu  Islam berperan  sebagai  subjek  yang  menentukan  jalan  sejarah,  tetapi kenisbian  pranata  dan  institusi-institusi  duniawi  tadi  juga
Suhandi, Sekularisasi di Indonesia.........
Al-AdYaN/Vol.VII, N0.2/Juli-Desember/201 2 72
memaksakan  perubahan  dan  penyesuaian  terus-menerus  terhadap pandangan  dunia  dengan  tingkah  laku  pengtanut  Islam  dengan fenomena  perubahan  sosial  selalu  mempunyai  hubungan  saling mempengaruhi  satu  sama  lain.  Dalam  pergumulan  itu,  Islam banyak tergantung pada kekuatan yang dapat dikembangakan oleh Islam itu sendiri. Apakah Islam akan menjadi subjek yang dinamis untuk  menggerakkan  perubahan  sosial  atau  justru  Islam  yang menjadi objek dan sasaran perubahan sosial.
Satu  hal  yang  tak  dapat  dipungkiri  dalam  membicarakan Islam  dan  sejarahnya  adalah  pertumbuhan  dan  perkembangannya yang  sejalan  dengan  tumbuh-kembangnya  sistem  politik  yang diilhaminya.  Nabi  Muhammad  saw  memulai  agenda  politiknya dengan  mendirikan  kota  Madinah,  dimana  beliau  menempatkan dirinya  tidak  saja  sebagai  pemimpin  agama, 1 tetapi  juga  sebagai pemimpin  masyarakat,  kepala  negara,  dan  panglima  perang.  Apa yang  dilaksanakan  oleh  Nabi  ini,  menurut  Dawam  Raharjo merupakan  refleksi  dari  kata  madinah,  yang  secara  etimologi sepadan  dengan  kata tamaddun (peradaban)  dan tsaqafah (kebudayaan). 2
Berkaitan  dengan  itu,  tak  heran  bila  banyak  kalangan melihat  keterkaitan  Islam  dengan  negara  demikian  besar.  Maxim Rodinson,  seorang  marxis  ahli  Islam,  misalnya  melihat  bahwa agama Islam menyuguhkan kepada para pemeluknya suatu proyek kemasyarakatan,  suatu  program  yang  harus  diwujudkan  dimuka bumi. 3 Proyek  ini,  selanjutnya  setelah  wafat  Rasul,  dilanjutkan
1 Demikianlah  secara  gambalang  dijelaskan  oleh  John  L.  Esposito dalam “ Muhammad Iqbal dan Negara Islam” : Muhammad bukan saja utusan
Tuhan,  tapi  juga  teladan  atau  contoh  bagi  masyarakat  Islam.  Sesungguhnya sunnahnya  telah  menjadi  normatif.  Tradisi-tradisi  (hadits)  tentang  kata-kata dan  prilaku  Nabi,  sejak  dulu  telah  disimpan  dan  dihimpun.  Danbersama Qur’an, telah menjadi sumber material hukum Islam. Lagi pula, Muhammadlah yang  telah  menjadi  Nabi-Negarawan  masyarakat  Islam  pertama  di  Madinah. Dengan  demikian,  dalam  kehidupannya,  ia  mencerminkan  persatuan  agama dan negara. Lihat John L.  Esposito (ed), Dinamika Kebangkitan Islam : Watak, Proses dan Tantangan, Rajawali Pers, Jakarta, 1987. Hal. 218.
2 Dawam  Raharjo, Intelektual  Intelegensia  Dan  Perilaku  Politik Bangsa, Mizan, Bandung, 1993. Hal. 56-57.
3 John L.Esposito (ed). Op.Cit. Hal. 147.
oleh para Khulafah al-Rasyidin yang menjalankannya berdasarkan prinsip yang telah dirintis dan diletakkan Nabi Saw.
Namun  dalam  perkembangan  secara  di  beberapa  Negara yang  mayoritas  dihuni  oleh  umat  Islam  bayak  melahitkan pemikiran-pemikiran  yang  paradok  dengan  realitas  awal  lahirnya Islam. Di Indonesia misalnya munculnya sangat subur pemikiran- pemikiran  sekularis  yang  mencoba  melakukan  dikotomi  antara Islam  dan  Negara.  Oleh  karena  itu  pada  tulisan  ini  akan memaparkan  lebih  jauh  tentang  lahirnya  pemikiran-pemikiran secular di Indonesia yang berimplikasi pada konsep kenegaraan.

## Pengertian Sekular
Secara  etimologi,  kata  Sekular  berasal  dari  bahasa  Latin, yaitu  saeculum  yang  berarti  masa  (waktu)  atau  generasi. 4 Kata saeculum  sebenarnya  adalah  salah  satu  dari  dua  kata  Latin  yang berarti dunia. Kata lainnya ialah mundus. Saeculum menunjukkan waktu  dan mundus menunjukkan ruang. Saeculum  sendiri adalah lawan dari kata eternum yang artinya abadi, yang digunakan untuk menunjukkan alam yang kekal abadi, yaitu alam sesudah dunia. 5
Dalam  bahasa  Arab,  kata  sekular  digunakan  istilah laa diniyyah  atau  dunyawiyyah ,  yang  maknanya  tidak  hanya  lawan ukhrawi saja tetapi memiliki makna yang lebih spesifik lagi, yakni sesuatu  yang  tidak  ada  kaitan  dengan  dien  (agama),  atau  sesuatu yang  hubungannya  dengan  agama  adalah  hubungan  lawan. 6
Sedangkan  menurut  Syahrin  Harahap,  bahwa  Bahasa  Arab mengadopsi    istilah  ini    dari  penggunaan  orang-orang  Kristen Arab  yang  menggunakan  istilah  sekular  untuk  mengekspresikan gagasan  ini  sebelum  ia  menarik  perhatian  kaum  muslimin.  Kata yang  mereka  ciptakan  adalah 'alamani atau  'alam  (dunia)  yang maknanya  adalah  duniawi,  yang  dilawankan  dengan  selain  dunia atau spiritual. 7
4 Harvey  Cox, The  Secular  City ,  New  York,  The  Macmillan  Company, 1966. Hal. 2.
5 Syahrin  Harahap, Al-Qur  'an  Dan  Sekularisasi ,  PT.  Tara  Wacana, Yogya, 1994. Hal. 12.
6 Dr.  Yusuf  Qaradhawy, Sekular  Ekstrim,  Terjemah  Nabhani  Idris ,
Pustaka al-Kautsar, Jakarta Timur, 2000. Hal. 1
7 Syahrin Harahap, Op Cit . Hal. 13.
Al-AdYaN/Vol.VII, N0.2/Juli-Desember/201 2
74
Di  dunia  Islam  istilah  sekular  ini  pertama  kali dipopulerkan  oleh  Zia  Gokalp  (1875-1924),  sosiolog  terkemuka dan  teoritikus  nasionalis  Turki.  Ini  sering  kali  dipahami  dalam pengertian  irreligius  atau  bahkan  anti  religius,  dan  tafsiran  ini lebih  jauh  memunculkan  kecurigaan  yang  juga  menyertai  sikap terhadap gagasan itu. 8
Secara terminologi, kata sekular atau faham sekular dalam Ensiklopedi  Britania,  sebagaimana  dikutip  oleh  Dr.  Yusuf Qardhawy, bahwa :
Sekularisme  adalah  sebuah  gerakan  kemasyarakatan  yang bertujuan  memalingkan  manusia  dari  kehidupan  akhirat  dengan semata-mata  berorientasi  kepada  dunia.  Gerakan  ini  dilancarkan karena  pada  abad-abad  pertengahan,  orang  sangat  cenderung kepada  Allah  dan  hari  akhirat  dan  menjauhi  dunia.  Sekularisme tampil untuk menghadapinya dan untuk membawa kecenderungan manusia  yang  pada  abad  kebangkitan,  orang  menampakkan ketergantungannya  yang  besar  terhadap  aktualisasi  kebudayaan dan kemanusiaan serta kemungkinan terealisasinya ambisi mereka terhadap dunia. 9
Sementara  dalam  Ensiklopedi  Indonesia  sekular  adalah "suatu  paham  di  mana  orang,  golongan,  masyarakat  berhaluan dunia, artinya semakin berpaling dari agama, atau semakin kurang memperdulikan nilai-nilai atau norma-norma yang dianggap kekal dan sebagainya." 10
Dari  beberapa  ungkapan  tentang  peristilahan  sekuler  di atas,  dapat  ditarik  suatu  pemahaman  bahwa  sekular  itu  bersifat duniawi,  sehingga  yang  disebut  sekular  adalah  yang  bersifat keduniaan,  artinya  adanya  pemisahan  antara  dunia  dan  agama; masalah  keduniaan  tetap  dijadikan  masalah  dunia  dan  masalah spiritualitas  (agama)  tetap  dijadikan  masalah  agama.  Dengan demikian  sekular  adalah  sifat  melepaskan  dunia  ini  dari  agama. Untuk itu diperlukan suatu proses. Dan proses ini disebut dengan sekularisasi.
8 Ibid., hal. 12-13
9 Dr. Yusuf Qardhawy, Op Cit., hal. 2.
10 Hasan  Shadily, Ensiklopedi  Indonesia ,  Jilid  5,  Ichtiar  Baru-Hoeve,
Jakarta, 1984. Hal. 3061.

## Munculnya Faham Sekular
Secara  historis,  pemikiran  sekular  awalnya  muncul  dari Barat. Ketika terjadi apa yang disebut dengan The Durk Age pada abad pertengahan. Abad ini dianggap sebagai abad kegelapan bagi dunia  Barat, 11 karena  kehadiran  dan  paksaan  doktrin  gereja  yang bertentangan dengan rasio dan pengetahuan para ilmuwan dan ahli pikir  pada  masa  itu.  Gereja  menganggap  kafir  dan  menganiaya orang  yang  menyampaikan  teori  ilmu  yang  bertentangan  dengan ajarannya.
Hal ini terjadi berawal dari ide dan pemikiran para aktivis gereja  yang  memutuskan  bahwa  "Hanya  merekalah  yang  berhak memahami  dan  menafsirkan  kitab  suci.  Mereka  menolak  setiap pemikiran  yang  datang  dari  luar  yang  berusaha  memahami  atau menafsirkannya." 12 Kondisi  ini  mengakibatkan  interpretasi  yang subjektif  tergantung  pada  kepentingan-kepentingan  para  aktivis geraja,  meskipun  hasilnya  akan  merugikan  orang  lain,  karena doktrin ini menjadi kebenaran yang mutlak di mata mereka.
Dan sebagai akibat dari ini semua, muncullah pemahaman- pemahaman  yang salah terhadap kitab suci (Injil), dan cenderung menyeleweng dari dasar ajaran Injil itu sendiri. Hal ini dijelaskan oleh  Ismail  al-Kilany,  bahwa  mereka  memasukkan  hal-hal  yang serba  tersamar  dalam  acara  ritual  peribadatan.  Sebagai  contoh yang  nyata  ialah  masalah  jamuan  makan  untuk  Tuhan.  Acara seperti  ini  merupakan  hal  baru  yang  tidak  terdapat  dalam  kitab suci,  tidak  dilakukan  oleh  orang-orang  Kristen  periode sebelumnya  dan  juga  tidak  terdapat  dalam  kitab-kitab  suci sebelumnya. Dalam jamuan itu orang-orang Kristen memakan roti dan meminum arak pada hari raya Paskah. Mereka menamakannya  jamuan  makan  Tuhan.  Orang-orang  gereja menganggap  roti  itu  sebagai  pengganti  jasad  Almasih  dan  arak
11 Negera-negara  Kristen  sepanjang  abad  pertengahan  dalam keadaan pasif dan mandeg total. Kajian ilmiah terhenti di tangan orang-orang yang  menamakan  dirinya  sebagai  penghamba  Taurat  dan  Injil.  Setelah  masa kebangkitan  Eropa,  maka  terjadilah  kilas  balik  yang  dilakukan  para  ilmuan terhadap  saingan  mereka  sebelumnya  (gereja).  Dan  pengaruhnya  terus berlanjut  hingga  kini..  Sebagaimana  dikutip  oleh  Ismail  al-Kilany,  dalam Sekularisme:  Upaya  Memisahkan  Agama  dari  Negara,  Penerjemah  Kathur
Suhardi, Pustaka al-Kautsar, Jakarta Timur, 1992. Hal. 111-112.
12 Ibid., hal. 112
Suhandi, Sekularisasi di Indonesia.........
Al-AdYaN/Vol.VII, N0.2/Juli-Desember/201 2 76
sebagai  pengganti  darahnya  yang  tertumpah.  Barang  siapa  yang makan  roti  dan  minum  arak  itu  maka  Almasih  telah  masuk  ke dalam badannya dengan darah dan dagingnya. 13
Gereja  mewajibkan  manusia  menerima  anggapan  ini  dan melarang  mereka  membangkangnya.  Kalau  tidak,  maka  mereka akan  dikeluarkan  dari  kelompok  gereja,  karena  dianggap  telah kafir.  Dan  masalah  ini  tidak  hanya  sebatas  pada  masalah  agama, tetapi  juga  merembet  pada  masalah  alam  dan  kehidupan.  Orang- orang  gereja  mengeluarkan  pendapat  dan  teori-teori  geografi, sejarah,  astronomi  dan  fisika  yang  dianggap  suci,  tidak  boleh dibantah,  tidak  boleh  didiskusikan,  tidak  boleh  dilakukan eksperimen  dan  tidak  boleh  ada  pendapat  lain. 14 Sebab  pada hakikatnya  mereka  tidak  memiliki  pengetahuan  kecuali  yang  ada pada  dirinya,  sehingga  mereka  tidak  mau  mengakui  hasil pemikiran yang lain, walaupun pemikiran itu sesungguhnya benar. Setiap  aktivitas  selain  yang  mereka  hasilkan  dianggap  sebagai aktivitas yang tercela dan tertolak.
Sementara para ilmuwan terus menerus dengan keberanian mereka  menolak  pendapat  gerja  dan  menjelaskan  secara  terang- terangan  kesalahan  pendapatnya.  Hal  ini  menimbulkan  reaksi gereja untuk melakukan tindakan-tindakan penyiksaan. Hal ini di kemukakan oleh Maurice Bucaille, bahwa di dalam dunia Kristen selama  beberapa  abad,  kekuasaan  gereja  selalu  menentang perkembangan ilmu.  Gereja selalu menjatuhkan hukuman kepada orang-orang  yang  mengembangkan  ilmu  pengetahuan.  Sehingga banyak para ilmuwan  yang menemui ajalnya dengan  cara disiksa dan  dibakar  atau  mereka  dipaksa  memohon  ampunan.  Dalam  hal ini  cerita  mengenai  Galileo  selalu  disebut-sebut.  la  dijatuhi hukuman  mati  karena  meresume  penemuan  Copernicus  tentang rotasi bumi yang bertentangan dengan Taurat. 15
Setelah  orang-orang  Kristen  di  bagian  barat  Eropa mengadakan pembaharuan gereja dengan menghentikan penyimpangan-penyimpangan  yang  dilakukan  orang-  orangnya dan  menciptakan  hubungan  yang  harmonis  dengan  seluruh  dunia Kristen,  maka  pada  abad  ke-16  mulailah  para  pemikir  terbebas
13 Ibid., hal. 112
14 Ibid., hal. 112
15 Ibid., hal. 113
dari  beban  berat  yang  dipikulkan  gereja  dan  yang  telah membelenggu  kebebasan  berfikir  dan  kajian  ilmiah  selama  abad pertengahan.  Karena  gereja  pada  abad  pertengahan  banyak mencampuri urusan negara dan memegang kekuasaan politik yang lebih  besar. 16 Sehingga  pada  abad  pertengahan  filsafat mencurahkan  perhatiannya  kepada  hal-hal  yang  abstrak,  yang didominasi oleh religiusitas gereja.
Kemudian  pada  zaman  Renaisans  perhatian  filsafat ditujukan  kepada  hal-hal  yang  konkrit,  kepada  alam  semesta, kepada  manusia  sendiri,  kepada  hidup  kemasyarakatan,  dan  juga sejarah, 17 maka  dengan  gerakan  Renaisans  para  pemikir  Barat mulai  menempatkan  individu  manusia  dengan  akal  sehat  dan kebebasan mutlak untuk  menemukan pemecahan  semua masalah. Pemikiran  Renaisans  mencapai  kedewasaannya  pada  abad  ke-17 yang didominasi oleh rasionalisme dan empirisme.
Abad  ke-18  dipandang  sebagai  zaman  Pencerahan
(Aufklarung).  Pada  abad  ini  dimulailah  suatu  zaman  baru  yang telah berakar pada pemikiran Renaisans serta buah dari pemikiran Rasionalisme  dan  Empirisme.  Pemikiran  pencerahan  dipengaruhi sekali  oleh  ilmu  pengetahuan  alam.  Salah  satu  gejala  pencerahan di  Inggris ditandai dengan munculnya Deisme,  yaitu suatu faham yang  mengakui  adanya  Wujud  Agung  yang  menciptakan  alam semesta  ini  yakni  "Tuhan",  tetapi  setelah  alam  ini  diciptakan Tuhan telah memasukkan hukum-hukum alam ke dalamnya untuk menentukan nasibnya sendiri. 18
Karena  sifatnya  yang  evolusioner,  kapan  munculnya sekularisme  secara  resmi  belum  jelas,  hanya  saja  secara  etis, sekularisme  muncul  di  Inggris  pada  tahun  1846.  Ketika  Gerorge Jacob Holyouke menjauhkan diri dari gereja dan bahkan anti pada Kristen.  Karena  gereja  dianggap  kurang  memiliki  simpati  sosial.
Dia mengalihkan perhatiannya pada petualangan poltik di mana ia berperan sebagai missionari sosial. 19
16 Mark  Juergensmeyer, Menentang  Negara  Sekular ,  Penerjemah Noorhaidi, Mizan, Bandung, 1998. Hal. 41.
17 Harun  Hadiwijono, Sari  Sejarah  Filsafat  Barat  2 ,  Kanisius, Yogyakarta, 1983. Hal. 12.
18 Ibid . Hal. 30.
19 James  Hastings  (ed). Encyclopedia  of  Relligion  and  Ethic ,  Vol.  XI,
Charles Scribner' simbol-simbol Sons [s.a.]. New York. Hal. 384.
Al-AdYaN/Vol.VII, N0.2/Juli-Desember/201 2 78
Namun  secara  global,  faham  ini  muncul  sejak  terjadinya revolusi Perancis tahun 1789. 20 Pendapat ini muncul karena  yang menjadi  tolok  ukur  sekularisme  adalah  ilmu  pengetahuan  yang berkembang  secara  otonomi,  tanpa  adanya  interfensi  doktrin agama. Dikemukakan juga oleh Juergensmeyer, bahwa "Revolusi Prancis  mengambil  banyak  aspek  revolusi  religius,  di  mana  ilmu pengetahuan  dan  hukum  alam  dicurahkan  untuk  memerangi gereja." 21 Revolusi  inilah  yang  dapat  menyingkirkan  para pemimpin  agama.  Mereka  dijauhkan  dari  medan  kehidupan, terutama pada sektor hukum dan pemerintahan. Semua ini akarnya dari  pemikiran  zaman  Renaisans. 22 Dengan  begitu  jelaslah pemisahan agama dari urusan dunia.

## Bentuk-Bentuk Sekular
Dalam  perkembangan  sejarahnya,  sekuler  mengarah kepada  dua  bentuk,  yaitu  moderat  dan  ekstrim.  Sekular  Moderat, yaitu  suatu  proses  sekular  yang  tidak  didasarkan  pada  penolakan atas nilai-nilai agama dalam masyarakat, tetapi sekularisasi di sini berkeinginan  untuk  membedakan  antara  institusi-institusi  yang dibangun  berdasarkan  akal  pikiran  dan  kepentingan  pragmatis dengan  institusi-institusi  yang  dibangun  berdasarkan  agama. 23
Demikian halnya yang di kemukakan oleh al-Bahy, bahwa "dalam sekular  moderat  agama  dianggap  sebagai  masalah  individu  yang tidak ada hubungannya dengan negara, tetapi meskipun demikian negara masih memelihara nilai-nilai agama." 24
Sekularisme  sebagai  suatu  sistem  politik  modem,  baru menjadi popular di dunia  Barat setelah Martin Luther memimpin pemberontakan  umat  Kristen  menentang  gereja  Katolik  Roma
20 Imam  Munawwir, Kebangkitan  Islam  Dan  Tantangan-Tantangan Yang Dihadap Dari Masa KE 5 Masa , PT, Bina Ilmu, Surabaya, 1984. Hal. 193.
21 Mark Juergensmeyer, Loc.Cit.
22 Renaisans  di  Eropa  itu  kenyataannya  menimbulkan  tiga  implikasi, yaitu  implikasi  material  dan  teknik  yang  ditandai  dengan  Revolusi  di  Inggris dan implikasi kemanusiaannya dalam bentuk Revolusi Perancis. Terjadi sekitar pertengahan abad XVIII. Lihat, Marshall G.S. Hudgeston The Venture of Islam , Vol. 3. The University of Chicago Press, Chicago, 1974. Hal. 165-223
23 Ibid., hal. 15 24 Muhammad  al-Bahy,  Islam  Dan  Sekularisme:  Antara  Cinta  Dan Kenyataan, Terjemah Hadi Mulyo, Ramadhani, Solo, 1988. Hal. 13.
tahun 1529 M. 25 pemberontakan itu menghasilkan lahirnya agama Kristen  Protestan.  Perlawanan  itulah  yang  mengakibatkan  Eropa mengadopsi  sekularisme  sebagai  sebuah  sistem  yang  tidak  mau mengikuti  kepentingan  sektarian  baik  Katolik  maupun  Protestan, melainkan  hanya  ingin  memperhatikan  kepentingan  umum  umat Kristen.
Pemikiran-pemikiran  sekular  moderat  ini  dikembangkan oleh  banyak  tokoh,  seperti  di  Inggris  muncul  nama  Thomas Hobbes yang berpendapat bahwa negara itu merupakan akad atau kesepakatan  di  mana  negara  berkewajiban  menggiring  manusia secara  paksa  ke  dalam  akad  tersebut,  Jhon  Locke  (1632-1704) yang berpendapat bahwa negara yang modem telah
menghapuskan  semua  wasiat  gereja,  David  Hume  (1711-1776) seorang  ateis  yang  mengingkari  adanya  roh  yang  kekal,  tetapi tetap  menganggap  agama  sebagai  kepercayaan.  Agama  menurut pandangannya  bukanlah  suatu  ilmu  tetapi  hanya  institusi  belaka.
Di  Perancis  muncul  nama  Francois  Voltaire  (1694-1778)  yang digolongkan penganut agama alami dan JJ. Rousseau (1712-1778) yang  memfokuskan  alam  sebagai  faktor  pemisah  sebagaimana  ia menjadikan  agama  dalam  pendidikan  merupakan  suatu  hal  yang bertentangan dengan alam. Di Jerman muncul nama G.W. Leibniz (1646-1716)  yang  sependapat  dengan  Jhon  Locke  bahwa  agama menjadi  masalah  perorangan  yang  hanya  berurusan  dengan individu  saja  tanpa  ada  suatu  hubungan  dengan  negara  dan Lessing  (1729-1781)  yang  berpendapat  bahwa  agama  bukanlah terminal terakhir melainkan sebagai periode batu loncatan menuju kehidupan manusia. 26
Dengan  demikian  dalam  sekular  moderat  apabila  agama tidak membangun institusi-institusi tertentu, maka manusia secara bebas, atau mengambil alih institusi yang dibangun secara sekular. Karena  sebenarnya  dalam  sekular  moderat  masih  mengakui eksistensi  Tuhan  hanya  saja  agama  dianggap  masalah  pribadi yang  tidak  ada  hubungannya  dengan  masalah  publik  dan  dunia material. Motto yang selalu didengungkan adalah "Render what is
25 The Encyclopedia Americana , Vol. 24. New York, [s.n.]. Hal. 510.
26 Pardoyo, Op. Cit . Hal. 33-34.
Al-AdYaN/Vol.VII, N0.2/Juli-Desember/201 2 80
caeser  to  caeser  and  what  is  God  simbol-  simbol  to  God" 27
Sepertinya  ini  yang  akan  dikembangkan  oleh  Soekarno  dengan pemikiran sekulemya, negara adalah negara  yang memang bukan urusan agama.
Sedangkan  Sekular  Ekstrim,  yaitu  terjadinya  suatu  proses sosial  -politik  menuju  sekularisme  dengan  implikasinya  yang kuat;  yakni  adanya  ide  pemisahan  secara  total  antara  negara  dan agama. 28 Bahkan agama tidak hanya menjadi urusan pribadi, akan tetapi  justru  negara  memusuhi  agama. 29 Seperti  yang  terjadi  di Rusia,  pemerintah  mengambil  alih  agama  untuk  mengurangi secara  drastis  pengaruh  agama  bahkan  menghapusnya.  Dalam proses  ini  "agama"  dianggap  sebagai  penghalang  bagi  kemajuan kehidupan masyarakat, sehingga segala sesuatu yang berhubungan dengan agama harus dirubah.
Tidak dapat diabaikan, bahwa sekularisme juga merupakan salah  satu  bentuk  reaksi  dari  penyimpangan  sosial.  Sikap  kaum kaya dan kaum berpengaruh yang suka mementingkan diri sendiri dan  dogamtisme  teologi,  semuanya  itu  merupakan  penyulut reaksi;  dan  tidak  mengherankan  jika  di  kalangan  kaum  pekerja kesadaran  terhadap  kondisi  sosial  seperti  itu  bukan  saja mengakibatkan  lahirnya  teori-teori  politik  yang  ekstrem,  tetapi juga  menciptakan  tendensi  untuk  bersikap  anti-agama. 30 Kondisi inilah yang kemudian melahirkan ideologi atheis.
Sekularisme  moderat  secara  formal  didirikan  di  Inggris sebagai  sebuah  sistem  Ethico-filosofis  oleh  George  Jacob Holyoake  sekitar  tahun  1846  M. 31 Dalam  sekular  ekstrim  ini mucullah  nama-nama  Ludwig  Feuerbach  (1804-1872)  termasuk pencetus revolusi sekular terpenting pada abad ke-19. Menurutnya manusia dapat mengkaji periode perpindahan dari agama alamiah yang bersih dan jauh dari pengaruh agama langit. Kemudian Karl Marx  (1818-1883)  yang  anti-Tuhan  dan  menggunakan  metode
27 Rifyal Karya sastra'bah, "Polemik Hubungan Islam Dengan Negara",
dalam  Negara  Sekuler  dalam  Polemik ,  Putra  Berdikari  Bangsa,  Jakarta,  2000. Hal. 98. 28 Lihat, Syahran Harahap, Op. Cit . Hal. 14 29 Pardoyo, Op Cit., hal\.
30 Peter L. Berger, Kabar Angin Dari langit , Terjemah J.B. Sudarmanto,
LP3ES, Jakarta, 1991. Hal. 129.
31 Encyplodia American, Lok Cit
ilmiah  dalam  mencari  bukti  kebenaran.  Juga  Lenin  (1870-1924) yang mempraktekkan Marxisme. 32
Sementara menurut al-Bahy faktor yang mendorong terjadi sekular Ekstrem antara lain:
1. perebutan kekuasaan antara negara dan gereja.
2. Pembentukan  kekuasaan  yang  menghendaki  penghapusan dualisme  dengan  penghancuran  agama  untuk  mencapai kekuasaan tersendiri.
3. Penelitian alam dan kemajuan ilmu pengetahuan.
4. Adanya  kelompok  negara  yang  menyatakan  diri  sebagai negara sekular akan tetapi dalam prakteknya tetap memelihara agama. 33

## Timbulnya Faham Sekular di Indonesia
Masuknya  ideologi-ideologi  dunia  ke  Indonesia  terjadi para permulaan abad ke-19. Jika digeneralisasikan, maka ideologi- ideologi  tersebut  terdapat  dua macam  ideologi.  Pertama, ideologi universal,  yaitu ideologi yang menginginkan agar agama menjadi kekuatan penentu (utama) dalam kehidupan bernegara atau negara teokrasi.  Kedua,  ideologi  sekular,  yakni  suatu  ideologi  yang mengehndaki  agar  jangan  sampai  agama  menjadi  salah  satu kekuatan  penentu  dalam  kehidupan  kenegaraan.  Negara  harus netral  dalam  urusan  agama. 34 Jika  melihat  perkembangan  yang ada  dalam  sejarah  Indonesia,  sehingga  wajar,  jika  hubungan politik  antara  Islam  dan  negara  di  Indonesia  pada  sebagian  besar babakan sejarahnya merupakan cerita antagonisme dan kecurigaan satu  sama  lain.  Hubungan  yang  tidak  harmonis  ini,  terutama disebabkan  oleh  perbedaan  pandangan  para  pendiri  republik  ini yang sebagian besar muslim mengenai negara Indonesia merdeka yang  dicita-citakan.  Salah  satu  butir  terpenting  dalam  perbedaan pendapat  itu  adalah  apakah  negara  itu  bercorak  "Islam"  atau "nasionalis".  Konstruk  kenegaraan  yang  pertama  mengharuskan agar  Islam,  karena  sifatnya  yang  holistik  dan  kenyataan  bahwa agama  itu  dianut  oleh  sebahagian  besar  penduduk,  diakui  dan
32 Pardoyo, Op. Cit. Hal. 35-36.
33 Muhammad al-Bahy, Op.Cit. Hal. 35
34 Abdurrahmana  Wahid, Mengurai  Hubungan  Agama  Dan  Negara ,
PT. Grasindo, Jakarta, 1999. Hal. 83.
Suhandi, Sekularisasi di Indonesia.........
Al-AdYaN/Vol.VII, N0.2/Juli-Desember/201 2 82
diterima  sebagai  dasar  ideologi  negara.  Tetapi  atas  pertimbangan bahwa Indonesia adalah negara yang secara sosio-religius bersifat majemuk,  maka  demi  persatuan  dan  kesatuan  nasional,  konstruk kenegaraan  yang  kedua  menghendaki  agar  Indonesia  didasarkan atas Pancasila.
Pada  awalnya,  benturan  antara  dua  kelompok  ini berlangsung di  sekitar masalah watak nasionalisme, dalam upaya menemukan  ikatan  bersama  untuk  mencapai  kemerdekaan Indonesia. Soekarno sebagai tokoh nasionalis sekular,
menjelaskan  bahwa  nasionalisme  adalah  rasa  cinta  akan  manusia dan kemanusiaan, nasionalis yang menerima rasa nasionalismenya itu sebagai suatu wahyu dan melaksanakan rasa itu sebagai suatu bakti,  yang  terhindar  dari  semua  faham  yang  sempit.  Baginya, rasa  cinta  bangsa  itu  adalah  lebar  dan  luas,  dengan  memberi tempat kepada segala sesuatu. 35
Bagi  seorang  aktivis  dan  pemimpin  Islam  politik  seperti Agus  Salim,  ungkapan  Soekarno  tersebut  sama  saja  artinya dengan mengangkat nasionalisme ke posisi yang setingkat dengan agama.  Dan  pandangan  itu  akan  memperbudak  manusia  menjadi penyembah  tanah  air.  Jika  demikian  adanya  maka  akibat- akibatnya yang akan muncul adalah mencairkan keyakinan tauhid seseorang dan mengurangi bakti seseorang kepada Tuhan. Sejalan dengan  itu,  menurutnya  prinsip  yang  harus  dinomor-  satukan adalah  Islam. 36 Karena  alasan  itu,  Agus  Salim  dengan  tegas menyatakan bahwa nasionalisme harus diletakkan dalam kerangka pengabdian  kepada  Allah.  Demikian  halnya  A.  Hassan, mengkritik  bahwa  nasionalistik  seperti  itu  sebanding  dengan faham  orang-orang  Arab  mengenai  Chawinisme  kesukuan Cashabiyah)  sebelum  datangnya  Islam.  Hal  ini  dilarang  oleh Islam,  karena  praktek  ini  akan  menjadi  dinding  pemisah  sesama umat  Islam. 37 Dan  dikatakannya,  bahwa  kelompok  nasionalis tidak  akan  menjalankan  hukum-hukum  Islam,  karena  kelompok
35 Soekarno, Di  Bawah  Bendera  Revolusi ,  Jilid  I,  Panitia  Penerbit, Jakarta, 1965. Hal. 5-6.
36 Bahtiar  Effendy, Islam  Dan  Negara:  Transformasi  Pemikiran  dan Praktek Politik Islam Di Indonesia , Paramadina, Jakarta, 1998. Hal. 71.
37 Ibid
itu  perlu  netral  pada  agama,  yaitu  tidak  perlu  mengambil  salah satu agama tertentu buat dijadikan asas pemerintahannya kelak. 38
Tetapi  baru  ketika  Muhammad  Natsir,  murid  A.  Hassan dengan  latar  belakang  pendidikan  Barat  yang  cukup  berarti, melibatkan  diri  dalam  perdebatan  ini,  maka  perseteruan  religio- ideologis  antara  kedua  kelompok  menjadi  semakin  keras  dan sistematis.  Mereka  tidak  hanya  terlibat  dalam  perdebatan- perdebatan  religio-ideologis  mengenai  watak  nasionalisme Indonesia,  melainkan  mengembangkannya  ke  dalam  satu  tema yang  lebih  lebar,  yaitu  tentang  apa  yang  dapat  disebut  sebagai negara Indonesia merdeka dan modem yang dicita-citakan. Seperti gurunya,  Natsir  juga  mengkhawatirkan  bergulirnya  faham nasionalisme  Soekarno  menjadi  suatu  bentuk  'ashabiyah  baru, yang  dapat  berujung  pada  fanatisme  yang  memutuskan  tali ukhuwwah  yang  mengikat  seluruh  umat  muslimin  dari  pelbagai bangsa. 39 Dengan kata lain, nasionalisme harus didasarkan kepada niat  yang  suci,  ilahiah  dan  melampaui  hal-hal  yang  bersifat material.  Karena  itu  sebagaimana  halnya  Agus  Salim,  ia menyatakan  bahwa  perjuangan  mencapai  kemerdekaan  Indonesia harus  diarahkan  atau  diniatkan  sebagai  bagian  dari  pengabdian yang lebih tinggi kepada Allah.
Pada  awal  tahun  1940-an,  polemik-polemik  di  atas berkembang  jauh  melampaui  masalah  nasionalisme.  Polemik- polemik  itu  menyentuh  masalah  yang  lebih  penting,  yakni hubungan  politik  antara  Islam  dan  negara.  Dalam  periode  ini, tidaklah  berlebihan  jika  dikatakan  bahwa  tidak  ada  tokoh  yang begitu sering terlibat dalam berbagai perdebatan kecuali Soekarno dan M. Natsir.
Paham  pemisahan  Islam  dari  negara,  dan  bukan  masalah legal-formal antara Islam dan negara, inilah yang menyulut kritik dari  beberapa  pemikir  dan  aktivis  Islam  politik,  khususnya Mohammad  Natsir.  Bertolak  belakang  dengan  posisi  Soekarno, Natsir  menjadi  pembela  utama  faham  penyatuan  agama  dan negara. Bagi Natsir, Islam tidak hanya terdiri dari praktik-praktik
38 Deliar Noer, Gerakan Modem Islam di Indonesia 1900-1942 . LP3ES, Jakarta. Hal. 259.
39 Ibid . Hal. 276.
Al-AdYaN/Vol.VII, N0.2/Juli-Desember/201 2 84
ibadah, melainkan juga prinsip-prinsip umum yang relevan untuk mengatur hubungan antara individu dan masyarakat. 40
Polemik  Soekarno  dan  Natsir  masih  bersifat  eksploratif. Sejak  semula  keduanya  tidak  bermaksud  untuk  merumuskan konsep-konsep yang siap pakai mengenai hubungan antara agama dan  negara.  Namun  keduanya  juga  tidak  bermaksud  untuk mencari  titik  temu  di  antara  mereka.  Keduanya  hanya  ingin menunjukkan  posisi-posisi  ideologis-politis  masing-masing. Akibatnya  perdebatan-perdebatan  itu  hanya  menggarisbawahi berbagai perbedaan yang tampaknya tak terjembatani antara kedua kelompok  politik  yang  berseberangan.  Mewakili  kelompok nasionalis,  Soekarno  kurang  berhasil  memberi  substansi keagamaan  terhadap  pandangannya  mengenai  hubungan  Islam dan negara. Karena itu, meskipun mengimplikasikan faham kaitan non-formal  atau  etis  antara  Islam  dan  negara,  namun  konsepnya sangat  dibayang-bayangi  "sekularisme"  yang  dikembangkan Ataturk.

## Dialog Ideologis Konsep Kenegaran
Pertarungan  ideologis  antara  kelompok  Islam  dan kelompok  nasionalis  baru  berlangsung  secara  penuh  dalam pertemuan-pertemuan  BPUPKI  yang  berlangsung  antara  akhir Met  hingga  pertengahan  Agustus  1945.  Seraya  menegaskan kembali  alur  penalaran  teologis  dan  sosiologis  sebelumnya, kelompok  yang  pertama  (dipelopori  oleh  Ki  Bagus  Hadikusumo, Abdul  Kahar  Muzakkir,  Abi  Kusno  Tjokrosujoso,  dan  A.  Wahid Hasyim)  menyatakan  bahwa  Indonesia  haros  menjadi  sebuah negara  Islam,  atau  Islam  harus  menjadi  dasar  Ideologi  negara. Sedangkan  kelompok  yang  kedua  (dipelopori  oleh  Soekarno, Hatta dan Supomo), seperti  tampak dalam pernyataan-pernyataan Hatta  dan  Supomo,  mengusulkan  dibentuknya  sebuah  negara kesatuan  nasional  di  mana  masalah-masalah  negara  harus dipisahkan dari masalah-masalah agama.
Perdebatan-perdebatan  di  atas  baru  mereda  ketika Soekarno menyerukan agar kedua belah pihak bersedia berkorban demi  persatuan  bangsa.  BPUPKI  bersepakat  bahwa  masa  depan
40 Mohammad Natsir, Persatuan Agama Dan Negara , Capita Selecta,
Bulan Bintang, Jakarta, 1973. Hal. 429-495.
Indonesia  merdeka  akan  didasarkan  kepada  sila  "Ketuhanan dengan  kewajiban  menjalankan  syari'at  Islam  bagi  pemeluk- pemeluknya."  Selain  itu,  mereka  juga  "menerima"  Islam  sebagai agama  negara,  dan  bahwa  presiden  Republik  Indonesia  harus seseorang yang berasal dari umat Islam. 41 Namun segera tampak di  permukaan bahwa kompromi tersebut  pada dasarnya dibangun di atas landasan yang tidak kokoh. Pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari  setelah  kemerdekaan  Indonesia  diproklamasikan,  Piagam Jakarta dipersoalkan.
Karena  itu,  para  pendiri  Republik  ini  dipaksa  untuk kembali melakukan tugas melelahkan dalam rangka memodifikasi dasar  ideologi  dan  konstitusi  negara.  Dalam  upaya  ini  Hatta menyarankan agar dibuat penyesuaian-penyesuaian tertentu untuk menjamin  kesatuan  negara  nasional  Indonesia.  Selanjutnya kelompok  Islam,  seperti  Ki  Bagus  Hadikusumo,  Wahid  Hasyim, Kasman Singodimejo  dan Teuku Muhammad Hassan, bersepakat untuk  menghapus  unsur-unsur  legalistik/  formaistik  Islam temtama  dengan  pencabutan  butir-butir  mengenai  Islam  sebagai agama  resmi  negara,  persyaratan  bahwa  presiden  harus  seorang muslim  dan  kewajiban  menjalankan  syari'at  Islam  bagi  pemeluk- pemeluknya  ... 42 sementara  itu  unsur  teologi  monoteistik dimasukkan  ke  dalam  sila  pertama  dalam  Pancasila.  Dengan demikian, sila pertama berbunyi: "Ketuhanan Yang Mana Esa".
Selanjutnya  perjuangan  untuk  menegakkan  Islam  sebagai dasar  ideologi  negara  muncul  kembali  selama  masa  kampanye pemilihan  umum  1955.  Hal  ini  dipicu  oleh  pernyataan  Soekarno pada tanggal 27 Januari 1953 di Amuntai, Kalimantan Selatan:
Negara  yang  kita  susun  dan  yang  kita  ingini  ialah  negara nasional  yang  meliputi  seluruh  Indonesia.  Kalau  kita  dirikan negara  berdasarkan  Islam,  maka  banyak  daerah-daerah  yang penduduk-penduduknya  tidak  beragama  Islam  akan  melepaskan diri, misalnya Maluku, Ball, Flores, Timor, juga Irian Barat  yang
41 Endang  Saifuddin  Anshari, Piagam  Jakarta  1945 ,  Pustaka Perpustakaan Salman ITB, Bandung, 1981.Hal.21.
42 Deliar  Noer, Partai  Islam  Di  Pentas  Nasional  1945-1965 ,  Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1987. Hal. 40.
Suhandi, Sekularisasi di Indonesia.........
Al-AdYaN/Vol.VII, N0.2/Juli-Desember/201 2 86
belum  masuk  wilayah  Indonesia  tidak  akan  mau  ikut  dalam Republik. 43
Padahal  pada  tahun  1945  Soekarno  memberikan  janji kepada  golongan  Islam  untuk  membicarakan  kembali  tentang dasar  negara  Islam.  Dipelopori  oleh  Masyumi,  kelompok  Islam kembali  mengajukan  gagasan  mereka  mengenai  Islam  sebagai dasar ideologi negara. Agenda ini kemudian diperdebatkan secara sengit  dan  panas  dalam  Majelis  Konstituante  (1956-1959). 44
Kenyataan bahwa kelompok Islam hanya menguasai 43,5  kursi di parlemen membuat mereka sulit untuk segera memutuskan apakah mereka  akan  terus  memperjuangkan  gagasan  Islam  sebagai  dasar ideologi  negara  atau  tidak.  Secara  politis,  meskipun  kenyataan menunjukkan  bahwa  kekuatan  mereka  dalam  pemilihan  umum tidak  menghasilkan  kesuksesan  ideologis,  bagaimanapun  mereka tetap  harus  menunjukkan  bahwa  mereka  adalah  politisi-politisi yang  tidak  mengingkari  janji-janji  yang  telah  mereka  sampaikan dalam  kampanye.  Sementara  pada  akhirnya  menerima  Pancasila sebagai  ideologi  negara,  upaya  mendesak  dijadikannya  Islam sebagai  dasar  ideologi  negara  berfungsi  sebagai  alat  tawar- menawar  politik  untuk  memenangkan  tujuan-tujuan  politik  yang lebih kecil, yakni mendelegasikan kembalinya Piagam Jakarta dan
Islam sebagai agama negara. 45
Dipimpin oleh Mohammad Natsir, Kasman Singodimedjo, Zaenal Abidin, mereka kokoh mempertahankan watak Islam yang holistik.  Mereka  memandang  bahwa  Pancasila  pada  dasarnya adalah  ideologi  Sekular,  tanpa  sumber  keagamaan  yang  pasti. Walaupun  sila  pertamanya  mengakui  pentingnya  kepercayaan kepada satu Tuhan, perumusannya pada dasarnya lebih didasarkan kepada  keharusan  sosiologis  dan  bukan  keilahiahan  Tuhan. Dengan  kata  lain,  hal  itu  merupakan  konsepsi  mengenai  Tuhan yang  dibuat  oleh  manusia  dan  dapat  berubah  sewaktu-waktu tergantung  situasi.  Pendeknya,  dalam  pandangan  mereka, Pancasila  itu  netral  dan  tanpa  warna,  dan  kelima  silanya  tidak
43 Endang Saifiiddin Anshari, Op.Cit . Hal. 61.
44 Ibid . Hal. 69-81.
45 Deliar Noer, Op.Cit . Hal. 266-267.
saling berkaitan. 46 Karenanya mereka menolak gagasan Pancasila sebagai dasar negara.
Tanggapan  para  pendukung  Pancasila  tidak  kurang antagonisnya.  Sejalan  dengan  alur  penalaran  mereka  yang  lebih awal,  tokoh-tokoh  seperti  Ruslan  Abdulgani,  seorang  muslim dengan  orientasi  ideologis-politis  nasionalis,  menolak  pandangan bahwa Pancasila merupakan konsep  yang netral,  apalagi  ideologi sekular.  Kenyataan  bahwa  Pancasila  mengandung  sila  seperti "Ketuhanan  Yang  Maha  Esa",  dan  bahwa  negara  mencakup  pula badan-badan  yang mengurus masalah-masalah  yang berhubungan dengan  agama.  Dan  ia  percaya  bahwa  Pancasila  mengandung unsur-unsur Islam. 47
Dalam  konteks  Pancasila  sebagai  ideologi  negara, mengingat kenyataan bahwa Indonesia adalah sebuah negara yang heterogen  secara  keagamaan,  beberapa  tokoh  nasionalis memandang  Pancasila  sebagai  suatu  kesepakatan  bersama.  Bagi para  politisi  PNI  dan  aktivis  Kristen  seperti  Arnold  Mononutu, Pancasila merupakan sebuah sintesis yang memadai bagi berbagai kelompok agama yang berbeda. Jika Islam dijadikan sebagai dasar negara,  yang  terutama  dikhawatirkan  adalah  tempat  kelompok- kelompok agama lain di kepulauan Nusantara. Bagaimanapun, hal itu mengandung citra diskriminasi secara konstitusional. 48
Sementara  itu,  beberapa  kalangan  lain,  menolak  gagasan mengenai  Islam  sebagai  dasar  negara  berdasarkan  pertimbangan kemungkinannya  untuk  dapat  diterapkan.  Mengingat  kenyataan bahwa  masyarakat  Indonesia  heterogen  secara  sosial-religius, mereka  meragukan  bahwa  Islam  dapat  berperan  sebagai pandangan  dunia  ideologis-politis  bagi  seluruh  masyarakat. Sementara  itu  Pancasila  betapapun  tidak  sempurnanya,  telah terbukti dapat menjadi dasar ideologi bersama seluruh masyarakat Indonesia. 49
Bagi  Nurcholoish  Madjid,  gagasan  atau  cita-cita  "negara Islam"  yang  dimotori  oleh  Masyumi  pada  dasarnya  adalah(sutau
46 BAhtiar Effendy, Op Cit., hal. 107-108
47 Ibid. 48 Ibid. hal. 109 49 Ibid.
Suhandi, Sekularisasi di Indonesia.........
Al-AdYaN/Vol.VII, N0.2/Juli-Desember/201 2 88
bentuk  kecenderungan  apologetik.  Dan  menurutnya  apaologetik itu tumbuh dari dua urusan :
1. apologi  kepada  ideologi  Barat  seperti  demokrasi,  sosialisme, dan  komunisme.  Apologi  kepada  ideologi  Inpedm  itu menimbulkan  adanya  apresiasi  yang  bersifat  politis  kepada Islam.  Apresiasi  ini  diharapkan  melahirkan  "negara  Islam", sebagaimana  bisa  melahirkan  negara  demokrasi,  negara sosialis, negara komunis dan sebagainya.
2. Legalisme,  yang  membawa  sebagian  kaum  muslimin  ke pemikiran  apologetik  "negara  Islam",  yang  menggambarkan bahwa Islam itu adalah struktur dan kumpulan hukum. 50
Serangan  paling  akhir  terhadap  konstruk  lama  Islam- politik,  terutama  dalam  kerangka  simbolisme  ideologisnya, berlangsung pada tahun  1983. Ketika Orde  Baru  berupaya besar- besaran untuk menyosialisasikan Pancasila, mendorong
pemerintah  untuk  menerapkan  kebijakan  Pancasila  sebagai  asas tunggal bagi seluruh organisasi politik yang ada (Golkar, PPP dan PDI).  Dalam  pidato  tahunannya  di  depan  DPR,  pada  tanggal  16 Agustus  1982,  presiden  Soeharto  menegaskan  bahwa  "seluruh kekuatan sosial dan politikharus menyatakan bahwa dasar ideologi mereka  satu-satunya  adalah  Pancasila."  Karena  terpojok  oleh desakan  ideologis  ini,  baik  PPP  maupun  PDI  tampaknya  tidak mempunyai  pilihan lain  kecuali menerima Pancasila sebagai  asas ideologi  mereka.  Dalam  kongresnya  pada  bulan  Agustus  1984, PPP  mengganti  Islam  dengan  Pancasila  sebagai  dasar  ideologi mereka dan mengubah simbolnya dari Ka'bah menjadi bintang. 51
Nampaknya  dari  perjalanan  sejarah  yang  ditampilkan dalam  peta  politik  Indonesia  mengarahkan  Indonesia  negara sekular  yang  moderat,  di  mana  agama  (Islam)  dalam  konstitusi negara  tidak  dijadikan  sebagai  landasan  dasar  negara,  namun demikian  nilai-nilai  agama  masih  tetap  dipertahankan  dan dijadikan sebagai landasan etik dalam kehidupan bermasyarakat.
50 Nurcholois Madjid, Islam, Kemoderenan Dan Keindonesiaan , Mizan, Bandung,1987. Hal. 253-255.
51 M.  Natsir  Tamara, Sejarah Politik Islam Orde Baru , Prisma  No. 51, 1988. Hal. 49.

## Daftar Pustaka
John  L.  Esposito  (ed), Dinamika  Kebangkitan  Islam : Watak, Proses dan Tantangan, Rajawali Pers, Jakarta, 1987.
Dawam  Raharjo, Intelektual  Intelegensia  Dan  Perilaku Politik Bangsa, Mizan, Bandung, 1993.
Harvey Cox, The Secular City , New York, The Macmillan Company, 1966.
Syahrin  Harahap, Al-Qur  'an  Dan  Sekularisasi ,  PT.  Tara Wacana, Yogya, 1994.
Dr.  Yusuf  Qaradhawy, Sekular  Ekstrim,  Terjemah
Nabhani Idris , Pustaka al-Kautsar, Jakarta Timur, 2000.
Hasan  Shadily, Ensiklopedi  Indonesia ,  Jilid  5,  Ichtiar Baru-Hoeve, Jakarta, 1984.
Ismail  al-Kilany,  dalam  Sekularisme:  Upaya  Memisahkan Agama  dari  Negara,  Penerjemah  Kathur  Suhardi,  Pustaka  al- Kautsar, Jakarta Timur, 1992.
Mark  Juergensmeyer, Menentang  Negara  Sekular ,
Penerjemah Noorhaidi, Mizan, Bandung, 1998.
Harun  Hadiwijono, Sari  Sejarah  Filsafat  Barat  2 , Kanisius, Yogyakarta, 1983.
James Hastings (ed). Encyclopedia of Relligion and Ethic , Vol. XI, Charles Scribner' simbol-simbol Sons [s.a.]. New York. Imam  Munawwir, Kebangkitan  Islam  Dan  Tantangan- Tantangan Yang Dihadap Dari Masa KE 5 Masa , PT, Bina Ilmu, Surabaya, 1984. Marshall  G.S.  Hudgeston The  Venture  of  Islam ,  Vol.  3. The University of Chicago Press, Chicago, 1974.
Muhammad  al-Bahy,  Islam  Dan  Sekularisme:  Antara Cinta  Dan  Kenyataan,  Terjemah  Hadi  Mulyo,  Ramadhani,  Solo, 1988.
Rifyal  Karya  sastra'bah,  "Polemik  Hubungan  Islam
Dengan  Negara", dalam  Negara  Sekuler  dalam  Polemik ,  Putra Berdikari Bangsa, Jakarta, 2000.
Peter  L.  Berger, Kabar  Angin  Dari  langit ,  Terjemah  J.B. Sudarmanto, LP3ES, Jakarta, 1991. Abdurrahmana  Wahid, Mengurai  Hubungan  Agama  Dan Negara , PT. Grasindo, Jakarta, 1999.
Al-AdYaN/Vol.VII, N0.2/Juli-Desember/201 2 90
Soekarno, Di  Bawah  Bendera  Revolusi ,  Jilid  I,  Panitia Penerbit, Jakarta, 1965. Bahtiar  Effendy, Islam  Dan  Negara:  Transformasi Pemikiran  dan  Praktek  Politik  Islam  Di  Indonesia ,  Paramadina, Jakarta, 1998. Deliar  Noer, Gerakan  Modem  Islam  di  Indonesia  1900- 1942 . LP3ES, Jakarta.
Mohammad Natsir, Persatuan Agama Dan Negara , Capita Selecta, Bulan Bintang, Jakarta, 1973.
Endang Saifuddin Anshari, Piagam Jakarta 1945 , Pustaka Perpustakaan Salman ITB, Bandung, 1981.
Deliar Noer, Partai Islam Di Pentas Nasional 1945-1965 ,
Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1987.
Nurcholois Madjid, Islam, Kemoderenan Dan
Keindonesiaan , Mizan, Bandung,1987.
M.  Natsir  Tamara, Sejarah  Politik  Islam  Orde  Baru ,
Prisma No. 51, 1988.