## HUMAN TRAFFICKING DI UNI EROPA: PENDEKATAN KONSTRUKTIVIS ATAS SIKAP UNI EROPA TERHADAP PEMBERITAAN MEDIA

## HUMAN TRAFFICKING IN EUROPEAN UNION: A CONSTRUCTIVIST APPROACH TO EUROPEAN UNION ATTITUDE TOWARD MEDIA COVERAGE
Averil Khalisha Paramesti 1 ,Henny Saptatia Drajati Nugrahani 2 Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia 12 e-mail: * 1 averil.khalisha91@ui.ac.id , 2 henny.saptatia@ui.ac.id Diterima: 20-05-2021
Direvisi:26-10-2021                          Disetujui: 20-12-2021

## ABSTRACT
Human trafficking in the European Union is a problem that continues to receive attention. This intensity of attention raises a number of questions, namely the construction of ‘European human trafficking’ as a ‘new white slave trade’ by European media, the influence of this construction on how European Union member  states  deals  with  human  trafficking,  and  this  construction’s  relationship  with  international politics and globalization on a broader scale. Using the concept of constructivism which states that reality is socially constructed by history and society, this paper explores the role of the media in constructing ‘human trafficking’ as a criminal act and analyzes how European Union member states uses ‘human trafficking’ as constructed by the media to justify their fear of “border threats due to EU integration.” This paper is expected to be able to highlight the role of the media in creating representations which are then assumed as “reality” and the influence of said “reality” on international actors’ foreign policy.
Keywords: European Union, Globalization, Human Trafficking, Media,

## ABSTRAK
Perdagangan manusia di Uni Eropa merupakan sebuah masalah yang terus menerus mendapatkan perhatian. Begitu intensnya perhatian ini menimbulkan sejumlah pertanyaan, yakni konstruksi ‘perdagangan manusia Eropa’ sebagai ‘perdagangan budak kulit putih baru’ oleh media Eropa, pengaruh konstruksi ini terhadap bagaimana negara-negara anggota Uni Eropa menyikapi isu perdagangan
Jurnal Kajian Wilayah 12 (2021) 135-154

## JURNAL KAJIAN WILAYAH
p-ISSN: 2087-2119 e-ISSN: 2502-566x
https://doi.org/10.14203/jkw.v12i2.871 2087-2119 / 2502-566X ©2021 Jurnal Kajian Wilayah.
This is an open access article under the CC BY-NC-SA license (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/). Accreditation Number (RISTEKDIKTI): 34/E/KPT/2018
manusia, dan hubungannya dengan politik internasional dan globalisasi secara lebih luas. Menggunakan konsep konstruktivisme yang menyatakan bahwa realitas dikonstruksi secara sosial oleh sejarah dan masyarakat, tulisan ini mengeksplorasi peranan media dalam mengonstruksikan ‘perdagangan manusia’ sebagai sebuah tindakan kriminal serta dan menganalisa sikap negara yang menggunakan konstruksi isu tersebut untuk menjustifikasi ketakutan mereka akan “ancaman perbatasan akibat integrasi Uni Eropa.”. Tulisan ini diharapkan dapat menyoroti peranan media dalam membentuk representasi-representasi yang kemudian dianggap sebagai ‘realitas’ dan pengaruh ‘realitas’ tersebut terhadap kebijakan luar negeri aktor-aktor internasional.
Kata kunci: Globalisasi, Media, Perdagangan Manusia, Uni Eropa

## PENDAHULUAN
Perdagangan manusia ( human  trafficking ) sudah menjadi fenomena yang memprihatinkan bagi negara-negara di Eropa, terutama sejak bubarnya Uni Soviet yang menyebabkan berakhirnya komunisme di negara-negara Eropa Tengah dan Timur. Sebagai negara-negara eks- komunis, transisi ke ekonomi pasar telah menumbuhkan peluang sekaligus hilangnya keamanan bagi warga di negara-negara ini. Keadaan ekonomi yang sulit dan janji-janji akan kemakmuran telah membuat banyak orang rentan terhadap perdagangan manusia di negara mereka dan di negara-negara Eropa lainnya. Pada tahun 2010 hingga tahun 2012, terdapat 20.800 orang korban perdagangan manusia di 28 negara anggota Uni Eropa dengan negara-negara Eropa Barat seperti Jerman sebagai sumber permintaan terbesar (Der Spiegel, 2013; Eurostat, 2015) . Sebagian besar korban perdagangan manusia adalah perempuan Eropa Tengah dan Timur; mereka diperdagangkan melalui penipuan, di mana mereka akan menanggapi iklan-iklan lowongan pekerjaan di negara lain, melakukan perjalanan ke negara tersebut, diambil dokumen-dokumen mereka, dan dipaksa menjadi budak seks
(European Commission, 2020) . Selama ini, media, pemerintah, organisasi non- pemerintah, dan lembaga multinasional atau supranasional di Eropa telah memberikan perhatian yang besar terhadap masalah perdagangan manusia. Perhatian tersebut bermanifestasi dalam beragam bentuk, di antaranya: statistik yang menakutkan; bahasa sensasional, bergender, dan memiliki bias rasial; penyamarataan karakteristik gender dan ras dengan stereotip-stereotip ‘kepolosan perempuan’; dan kriminalisasi tersirat terhadap isu perdagangan manusia. Narasi-narasi ini sering digaungkan oleh sumber-sumber otoritatif seperti menteri- menteri negara anggota Uni Eropa dan organisasi-organisasi Hak Asasi Manusia (HAM) internasional, dan prevalensi narasi- narasi tersebut kemudian menghasilkan perdebatan sengit mengenai perempuan- perempuan korban perdagangan manusia itu sendiri.
Sejauh ini, berbagai studi telah dilakukan terhadap isu perdagangan manusia di Uni Eropa. Menggunakan pendekatan komunikasi digital, Hughes (2014) menyatakan bahwa kombinasi gender, perdagangan manusia untuk tujuan
pemenuhan hasrat seksual, dan penggunaan teknologi komunikasi digital telah menciptakan sebuah jejaring hubungan eksploitasi yang semakin menyengsarakan para perempuan korban perdagangan manusia. Sementara itu, Constantinou (2017) . menganalisa isu ini dari perspektif transnasional dan menemukan bahwa pemberantasan perdagangan manusia selalu dibayangi oleh penuntutan pelaku secara hukum dengan mengorbankan kesejahteraan korbannya. Constantinou berpendapat bahwa para penegak hukum hanya memandang isu perdagangan manusia sebagai sebuah isu penuntutan dan penghukuman belaka tanpa menangani akar-akar permasalahannya yang cenderung sistematis, sehingga aspek-aspek penyelesaian masalah seperti penekanan permintaan, peningkatan kesadaran publik, dan skema repatriasi korban terbengkalai.
Meskipun sudah ada beberapa jurnal akademis dan penelitian sebab dan akibat di balik isu perdagangan manusia, analisis kritis yang dilakukan dengan perspektif media masih dinilai kurang, mengingat media memiliki kapasitas untuk mengerahkan kekuatan melalui penggambaran/penayangan, penguatan pesan, dan kemampuan untuk menantang narasi-narasi dominan dari suatu masalah atau konflik. Namun, penggunaan kekuatan media dalam hubungan internasional— terutama penggambaran dan penafsiran fenomena-fenomena internasional melalui bingkai-bingkai  spesifik  serta  penyorotan satu  isu  atau  konflik  tertentu—justru menunjukkan bahwa media adalah sebuah
kekuatan yang bisa bekerja baik untuk maupun melawan pengaruh, kontrol, dan kebijakan aktor-aktor yang berkepentingan dalam isu atau konflik tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha mengeksplorasi lebih lanjut hubungan antara pemberitaan media dan sikap aktor internasional dengan menjadikan isu perdagangan manusia di Uni Eropa sebagai studi kasus. Untuk menutup kesenjangan analisis dalam perspektif media, tulisan ini menjelaskan konstruksi isu perdagangan manusia di Eropa, pengaruh diskursus tersebut terhadap media dan pemerintah negara- negara anggota Uni Eropa dalam menyikapi perdagangan manusia, dan pengaruh isu perdagangan manusia di Eropa terhadap politik internasional dan globalisasi.

## KAJIAN PUSTAKA Perdagangan Manusia di Eropa
Perdagangan manusia terjadi di seluruh wilayah Eropa, namun negara-negara Eropa Timur termasuk yang paling terkena dampak perdagangan manusia. Karena kondisi sosial ekonomi di sebagian besar negara- negara ini, mereka adalah sumber utama migrasi dari Timur ke negara-negara kaya di Eropa Barat. Menurut Europol, Belarus, Bulgaria, Moldova, Rumania, Rusia, dan Ukraina adalah beberapa negara sumber perdagangan manusia yang paling penting di Eropa (Europol, 2011) . Sejak runtuhnya Tembok Berlin dan pembukaan perbatasan antara Jerman Timur dan Jerman Barat, negara-negara Eropa Timur dan negara- negara bekas Uni Soviet mengalami transisi
tidak terarah dari ekonomi pasar terkendali ( state-controlled economy ) menuju ekonomi pasar bebas ( market  economy ). Hal ini mengakibatkan pengangguran besar-besaran (khususnya bagi perempuan), disrupsi dalam bantuan sosial, dan kemiskinan yang meluas (Perla, 2011) . Kekosongan politik yang dihasilkan menciptakan ruang bagi pejabat-pejabat korup dan para pelaku kriminal untuk beroperasi dan berdagang, mulai dari senjata, narkoba, hingga manusia. Migrasi untuk bekerja dipandang sebagai alternatif ekonomi dan, terkadang, solusi sosial. Dengan latar belakang ini, banyak perempuan menerima tawaran kerja di luar negeri, tetapi mereka tertipu tentang kondisi dan jenis pekerjaan yang mereka lakukan. Pada akhirnya, mereka dipaksa menjadi pelacur dan menanggung bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya. Sekitar 85 persen anak-anak perempuan dan perempuan dewasa diperdagangkan dari negara-negara Eropa Timur dan negara- negara eks-Uni Soviet untuk berbagai bentuk eksploitasi seksual di Eropa Barat, Eropa Tenggara, Amerika Utara, Turki dan Timur Tengah (Petrunov, 2014; Surtees, 2008) .
Studi terbaru tentang migrasi dan perdagangan manusia dari Eropa Timur ke Eropa Barat menunjukkan bahwa banyak migran tidak menganggap diri mereka sebagai korban, bahkan jika mereka mengalami penipuan atau pemaksaan/ tindakan koersif dalam prosesnya (Verhoeven & Gestel, 2011) .  Perdagangan manusia beroperasi dalam konteks keinginan orang untuk bekerja, dan banyak
korban perdagangan manusia meninggalkan negara-negara mereka secara sukarela tetapi mungkin tidak siap menghadapi risiko yang mereka alami selama dan setelah proses relokasi (Omar  Mahmoud  &  Trebesch, 2010). Mengenai migrasi menjadi pekerja seks, para peneliti menunjukkan bahwa keputusan untuk bermigrasi sering kali dimotivasi oleh keinginan untuk kemajuan pribadi, menafkahi anggota keluarga di rumah, dan/atau bahwa banyak dari para migran perempuan sudah bekerja sebagai pekerja seks komersial (PSK) di negara- negara asal mereka (Surtees, 2008) . Sementara itu, alasan utama para migran perempuan untuk bekerja di industri seks adalah jumlah pendapatan yang relatif besar dibandingkan dengan apa yang akan diperoleh orang-orang ini jika mereka tinggal di negara-negara asal mereka (Bishop et al., 2013) .

## Pengaruh Media Terhadap Pembentukan Diskursus dan Kebijakan Politik
Hubungan antara media dan politik dunia semakin penting untuk dikaji dalam beberapa tahun terakhir. Banyak ilmuwan, akademisi, dan pakar percaya bahwa pemberitaan media memiliki kekuatan besar yang dapat menggerakkan dan menggoyahkan pemerintah. Menurut Piers Robinson, ketika ada perselisihan elit sehubungan dengan suatu isu atau masalah, ada kemungkinan liputan media berita memihak dalam perdebatan tersebut dengan mengadopsi kerangka acuan dari satu sisi debat elit. Akibatnya, jurnalis menjadi promotor, baik disadari atau tidak,
dari satu kelompok elit tertentu (Robinson, 2001) . Dalam konteks liputan media yang negatif, pemerintah dihadapkan pada (1) kemungkinan opini publik dipengaruhi oleh liputan media yang negatif, (2) kerusakan citra dan kredibilitas pemerintah yang disebabkan oleh ‘pers yang buruk’ dan (3) kemungkinan pembuat kebijakan sendiri mempertanyakan keabsahan kebijakan pemerintah yang ada. Yang terpenting, semakin besar tingkat ketidakpastian kebijakan di kalangan eksekutif, semakin rentan proses kebijakan tersebut terhadap pengaruh pemberitaan media yang negatif. Dalam skenario ini, sejumlah faktor yang terkait dengan adanya ketidakpastian kebijakan mungkin ikut berperan. Pertama, jika ketidakpastian kebijakan disebabkan oleh ketidaksepakatan di antara subsistem kebijakan eksekutif, liputan media yang kritis dapat memberikan daya tawar tambahan kepada pembuat kebijakan yang mencari perubahan arah kebijakan. Kedua, jika ketidakpastian kebijakan disebabkan oleh tidak adanya kebijakan, pembuat kebijakan dapat merasa tertekan untuk menanggapi liputan kritis atau menghadapi kritik karena ‘tidak siap atau tidak cepat tanggap’. Di sini kebijakan dapat dirumuskan, setidaknya pada tahap pertama, terutama sebagai cara untuk melawan publisitas negatif. Terakhir, ketidakpastian kebijakan tidak hanya membuat pembuat kebijakan rentan terhadap pengaruh media, tetapi juga menunjukkan bahwa pemerintah kurang siap untuk menanggapi media dengan memanfaatkan aparat humasnya yang substansial. Dengan kata lain, tanpa garis
kebijakan yang diartikulasikan secara jelas untuk menanggapi liputan kritis, pembuat kebijakan menjadi lebih rentan terhadap pers yang tidak bersahabat. Berbeda dengan Robinson, Derek B. Miller (2010) . berpendapat bahwa pemerintah (dengan sengaja) dan media (sebagai fungsi dari tindakan komunikatif mereka) terlibat dalam interaksi tanpa akhir dengan implikasi moral yang mempengaruhi kapasitas pemerintah untuk memimpin atau bertindak. Istilah “tekanan”  didefinisikan  menjadi  segala bentuk ancaman bagi reputasi eksekutif, dan ini adalah cara utama yang digunakan untuk mewujudkan kekuatan pers melalui komunikasi.  “Tekanan”  bukan  terbentuk melalui opini publik, melainkan seseorang memiliki reputasi dalam sistem budaya atau diskursif tertentu. Pembuat kebijakan harus tunduk  pada  “tekanan”  dengan  melakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan reputasi  mereka.  “Opini  publik”  bukan berarti tidak penting, melainkan adalah istilah yang salah untuk merujuk pada sebuah sistem pemaknaan ( sensemaking) yang stabil dalam suatu sistem budaya dan bagaimana tindakan komunikatif di dalam sistem itu mengimplikasikan kedudukan orang-orang di dalamnya.
Sejauh mana media dapat mempengaruhi kebijakan dan proses pengambilan keputusan kebijakan luar negeri masih menjadi topik perdebatan. Akan tetapi, sudah ada beberapa studi yang mengulas topik ini. Dalam penelitiannya, Hector Perla Jr. (2011) berfokus pada faktor- faktor penentu dukungan publik terhadap intervensi militer di luar negeri; menemukan
bahwa dukungan publik untuk keterlibatan militer tergantung pada persepsi publik tentang tujuan kebijakan-kebijakan yang membutuhkannya. Namun, karena anggota masyarakat tidak dapat secara langsung mengamati tujuan kebijakan, mereka harus menilainya berdasarkan liputan media, yang memungkinkan aktor-aktor politik berpengaruh untuk menawarkan pembingkaian-pembingkaian yang sesuai dengan narasi, tujuan, dan/ atau agenda yang ingin mereka capai. Pembingkaian-pembingkaian ini dibuat dengan memanfaatkan orientasi risiko publik: pencarian risiko untuk menghindari kerugian dan penghindaran risiko untuk mencapai keuntungan. Di akhir artikel, Perla Jr. menyimpulkan bahwa dukungan terhadap intervensi militer meningkat ketika publik memandang tujuannya sebagai upaya untuk mencegah kerugian. Sebaliknya, dukungan publik menurun apabila mereka menilai intervensi militer sebagai alat mencari keuntungan. Terkait dengan tulisan Perla Jr., Dursun Peksen, Timothy Peterson, dan A. Cooper Drury meneliti pengaruh liputan berita media Amerika Serikat, Newsweek dan the New York Times, tentang pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dalam meningkatkan kemungkinan sanksi ekonomi AS. Mereka mengemukakan bahwa perhatian pers terhadap pelanggaran hak asasi manusia meningkatkan ancaman dan pengenaan sanksi ekonomi dengan memobilisasi masyarakat untuk menekan para pemimpin mereka agar mengambil tindakan  terhadap  “rezim  yang  kejam”
(Peksen et al., 2014). Pengaruh media dikondisikan oleh hubungan strategis AS dengan target-target potensial: liputan pers yang kritis terhadap negara-negara non- sekutu AS lebih kuat pengaruhnya dibanding liputan kritis terhadap negara-negara sekutu AS. Pengaruh kondisional ini tetap terjadi meskipun negara-negara sekutu yang melakukan kekejaman atau pelanggaran HAM menerima lebih banyak perhatian media daripada negara-negara non-sekutu yang bertindak sama. Dalam kasus ini, dampak pemberitaan media pada pembuatan kebijakan luar negeri tergantung pada jenis alat kebijakan yang dipertimbangkan. Meskipun pemberitaan media tidak terlalu berpengaruh terhadap keputusan intervensi militer, pengaruhnya tampak lebih jelas dalam penggunaan kebijakan luar negeri non-militer seperti bantuan luar negeri dan sanksi ekonomi. Walaupun baik artikel Perla Jr. maupun artikel Peksen dkk. belum berhasil mengukur dengan pasti tingkat pengaruh pemberitaan media terhadap proses pengambilan keputusan kebijakan luar  negeri,  keduanya  mengonfirmasi bahwa peranan penting media sebagai aktor non-negara dalam pengambilan keputusan kebijakan luar negeri tidak bisa dipungkiri. Media menciptakan insentif yang menekan para pemimpin untuk mengambil tindakan- tindakan tertentu, dan tekanan ini kemudian menjadi basis kebijakan-kebijakan luar negeri mereka.

## Pengakuan Hukum dan Tanggapan Uni Eropa terhadap Perdagangan Manusia
Sejak pertengahan 1990-an, para pembuat kebijakan Uni Eropa telah sibuk di bidang anti-trafficking (Askola, 2007) . Pada tahun 1996, Komisi Eropa membuat komitmen serta mengembangkan strategi skala supranasional untuk mencegah dan memerangi perdagangan manusia. Sebagai langkah praktis pertama, Komisi meluncurkan  program  STOP  untuk mendukung pejabat publik dan LSM dalam perjuangan mereka melawan perdagangan manusia dan eksploitasi seksual anak- anak (Goodey, 2004) . Program ini diikuti pada 1997 oleh program DAPHNE untuk membantu LSM memerangi kekerasan terhadap perempuan, termasuk perdagangan manusia (Goodey, 2004) . Sementara itu, Deklarasi Menteri Den Haag tentang Pedoman Eropa ( Hague  Ministerial Declaration  on  European  Guidelines ) diberlakukan untuk mempromosikan langkah-langkah efektif untuk menghentikan perdagangan perempuan untuk tujuan eksploitasi seksual (Council of Europe, n.d.). Sejak Mei 1999, tindakan- tindakan Uni Eropa terhadap perdagangan manusia telah disebutkan secara eksplisit di bawah Titel VI ( Title VI) Perjanjian Amsterdam yang berhubungan dengan kerja sama polisi dan lembaga peradilan. Pada bulan Desember 2000, Komisi Eropa mengeluarkan proposal untuk Keputusan Kerangka Kerja (Framework  Decision) Dewan Uni Eropa untuk memerangi perdagangan manusia; keputusan kerangka bersifat mengikat bagi seluruh negara-negara
anggota dan mengharuskan mereka untuk mengubah undang-undang dan/atau hukum pidana mereka untuk mematuhi ketentuan- ketentuannya selambat-lambatnya 1 Agustus 2002 (Council of Europe, n.d.) . Lalu, kerangka keputusan untuk memerangi eksploitasi seksual anak dan pornografi anak, yang juga membahas perdagangan anak, disahkan. Dan, pada tahun 2004, Dewan Kehakiman dan Dalam Negeri menerapkan Arahan Dewan (Council Directive) tentang izin tinggal yang dikeluarkan untuk warga negara Dunia Ketiga yang menjadi korban perdagangan manusia atau yang telah menjadi subjek tindakan-tindakan imigrasi ilegal (Chaudary, 2011; Hughes, 2014) .
Keputusan Kerangka Kerja (Framework Decision) mencontohkan fokus Komisi Eropa pada perdagangan manusia, yaitu penangkapan para pelaku perdagangan dengan penekanan khusus pada sanksi bersama, penegakan hukum, dan kerja sama peradilan. Berbeda dengan fokus Komisi Eropa, Dewan Eropa dan Parlemen Eropa telah mengadopsi pendekatan-pendekatan yang lebih menitikberatkan kebutuhan para korban perdagangan manusia, mengingat kewenangan mereka untuk fokus pada hak asasi manusia (Chou, 2008) . Diskusi antarpemerintah mengenai tanggapan yang tepat terhadap perdagangan manusia saat ini biasanya berfokus pada pendekatan tiga cabang sehubungan dengan pelaku, korban, dan peran institusi peradilan pidana yang bekerja sama dengan organisasi antar pemerintah  (IGO)  dan  lembaga  swadaya masyarakat (LSM). Pendekatan bercabang tiga ini biasanya dirumuskan seputar apa
yang dapat disebut sebagai tiga ‘P’, yaitu: (1) pencegahan viktimisasi, (2) penuntutan pelaku, dan (3) perlindungan dan bantuan kepada korban (Goodey, 2008; Shelley, 2014) .
Meskipun perdagangan manusia telah ditanggapi secara serius oleh Uni Eropa dan negara-negara anggotanya, perkembangan melawan perdagangan manusia di tingkat Komisi Eropa belum terfokus secara merata pada kebutuhan dan hak para korban. Tiga ‘P’—pencegahan, penuntutan, dan perlindungan—selalu ada di awal hampir setiap dokumen kebijakan tentang perdagangan seks, namun jelas bahwa fokus utama tetap pada penuntutan yang efektif. Perundang-undangan dan hukum pidana yang berlaku ditujukan untuk mencegah dan menekan perdagangan manusia, dan penegakan hukum serta penuntutan dipandang sebagai bagian dari ini. Namun, perundang-undangan dan hukum pidana tersebut tidak menyoroti kekhawatiran politik akan imigrasi, kejahatan, dan ketidakstabilan yang mendominasi aspek- aspek kemanusiaannya. Dalam hal ini,
“kepemilikan”  penanganan  perdagangan seks masih terletak pada organisasi- organisasi internasional yang tugas utamanya melawan para pelaku perdagangan seks, bukan melindungi para korban.

## Konstruktivisme
Selama beberapa dekade, terdapat dua pendekatan teori Hubungan Internasional yang dominan: realisme dan liberalisme. Ide- ide arus utama ini telah mengesampingkan
konstruktivisme karena berkonsentrasi pada konstruksi sosial daripada konstruksi material (Barkin, 2010) . Ketika bubarnya Uni Soviet dan berakhirnya Perang Dingin pada akhir 1980-an terjadi, baik realisme dan liberalisme gagal memperhitungkan dan mengantisipasinya, Beberapa prinsip utama mereka, seperti (1) negara adalah individu yang mementingkan diri sendiri dan selalu bersaing untuk mendapatkan kekuasaan dan (2) distribusi kekuatan yang tidak setara di antara negara-negara menentukan keseimbangan kekuatan di antara mereka, dapat dikaitkan dengan kegagalan tersebut. Teori-teori tradisional telah meninggalkan sedikit ruang untuk mengamati agensi manusia karena fokus utama mereka adalah pada negara. Hal ini membuat orang-orang terdorong untuk mempertanyakan kemampuan eksplanatori dari teori-teori dominan. Akibatnya, muncul diskusi-diskusi baru yang menandai kelahiran teori-teori baru dalam studi Hubungan Internasional, dan salah satu di antaranya adalah konstruktivisme.
Pertama kali dikenalkan oleh Alexan- der Wendt, konstruktivisme memandang dunia serta apa yang dapat kita ketahui ten- tangnya, diproduksi secara sosial. Dengan menggunakan 500 senjata nuklir Inggris yang menimbulkan lebih sedikit ancaman bagi Amerika Serikat daripada lima senjata nuklir Korea Utara sebagai contoh, Wendt menunjukkan bagaimana “ancaman” bukan diidentifikasi dari struktur materialnya (sen - jata nuklir), melainkan makna yang dikait- kan dengan struktur material tersebut, yaitu
siapa yang memiliki senjata nuklir (Wendt, 1992) . Di sini, pemahaman akan hubungan sosial antara Amerika Serikat dan Inggris, serta Amerika Serikat dan Korea Utara, san- gat penting, karena pemahaman umum ini (atau intersubjektivitas) adalah dasar dari interaksi mereka. Contoh tadi juga menun- jukkan bahwa senjata nuklir tidak memiliki makna atau nilai apabila kita tidak memaha- mi konteks-konteks sosial di mana ‘senjata nuklir’ sebagai sebuah objek material, isu, atau ancaman digunakan. Konstruktivisme mempertimbangkan dampak ide dan keyak- inan masyarakat pada politik global di samp- ing realitas material. Ini menyiratkan bahwa realitas selalu dalam proses terbangun dan dibangun, sehingga kemungkinan-kemu- ngkinan bagi realitas untuk berubah terus ada. Dengan kata lain, makna bersifat cair dan berubah dari waktu ke waktu, berdasar- kan pemikiran dan keyakinan aktor-aktor yang terlibat (Wendt, 1992) .
Menurut para pemikir konstruktivis, agensi dan struktur saling terbentuk, menyiratkan bahwa struktur memengaruhi agensi dan agensi memengaruhi struktur. Agensi  dapat  didefinisikan  sebagai kemampuan seseorang untuk bertindak, sedangkan struktur mengacu pada komponen-komponen material dan konseptual dari sistem internasional Kembali ke contoh yang diberikan Wendt, permusuhan sosial antara AS dan Korea Utara mewakili struktur intersubjektif (ide dan keyakinan bersama di antara kedua negara), sedangkan AS dan Korea Utara adalah aktor dengan kapasitas (agensi) untuk mengubah atau memperkuat struktur
atau hubungan sosial yang ada. Pergeseran atau penguatan ini pada akhirnya ditentukan oleh keyakinan-keyakinan dan ide-ide kedua negara. Hubungan sosial dapat berubah menjadi persahabatan jika keyakinan dan ide tersebut berubah. Sudut pandang ini berbeda secara signifikan dari para pemikir realis, yang mengatakan bahwa sifat anarkis sistem internasional mempengaruhi perilaku negara. Di sisi lain, para konstruktivis mengatakan bahwa “anarki adalah apa yang diciptakan  oleh  negara” (Wendt, 1995) .
Akibatnya, anarki dapat ditafsirkan dalam berbagai cara, tergantung pada makna yang diberikan oleh aktor-aktor pelakunya.
Identitas dan kepentingan adalah aspek penting lain dari konstruktivisme. Menurut para konstruktivis, negara dapat memiliki banyak identitas yang terbentuk secara sosial melalui interaksi dengan aktor- aktor lain. Identitas adalah penggambaran aktor akan siapa diri mereka, yang pada gilirannya menunjukkan tujuan mereka. Para konstruktivis percaya bahwa identitas menentukan kepentingan dan tindakan, dan oleh karenanya mereka sangat penting (Katzenstein,  1996) . Selain identitas dan kepentingan, konstruktivisme juga didasarkan pada norma-norma sosial. Secara umum, norma sosial dicirikan sebagai “standar  perilaku  yang  sesuai  untuk  aktor yang  memiliki  identitas  khusus”  secara umum (Katzenstein,  1996) . Agar sebuah ide atau kepercayaan bisa diterima sebagai norma, ide atau kepercayaan itu harus melewati  “siklus  hidup  norma”  terlebih dulu. Ketika banyak aktor negara penting mengadopsi dan menginternalisasi sebuah
norma, itu kemudian menjadi perilaku yang diharapkan. Misalnya, konstruktivisme memandang bahwa mayoritas negara- negara di dunia setuju untuk mengadopsi undang-undang mitigasi perubahan iklim karena itu adalah hal yang tepat untuk dilakukan demi keberlangsungan umat manusia. Setelah beberapa dekade diplomasi dan kampanye akan pentingnya pencegahan perubahan iklim, sikap anti- global warming sudah berkembang menjadi standar perilaku yang diharapkan mayoritas warga dari para pemimpin mereka. Di sisi lain, liberalisme mungkin menentang politik perubahan iklim demi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan serta kemajuan teknologi dan sains yang inovatif. Sementara itu, realisme juga ikut menentang kebijakan-kebijakan perubahan iklim dengan alasan dapat membahayakan kepentingan nasional jangka pendek (Finnemore & Sikkink, 1998) .
Meskipun semua konstruktivis berbagi sudut pandang dan konsep yang disebutkan di atas, konstruktivisme sendiri memiliki banyak keragaman. Konstruktivis tradisional merenungkan pertanyaan seperti,  “Apa  yang  menyebabkan  seorang aktor  bertindak?”  Mereka  percaya  bahwa alam semesta dapat dijelaskan dengan hubungan sebab-akibat dan tertarik oleh hubungan yang ada antara aktor, norma sosial, kepentingan, dan identitas. Misalnya, konstruktivis tradisional percaya bahwa aktor bertindak sesuai dengan identitas mereka, sehingga hal tersebut memungkinkan mereka untuk meramalkan kapan identitas ini akan menjadi jelas atau tidak. Ketika identitas negara tampak
berubah, konstruktivis tradisional melihat alasan apa yang menyebabkan komponen- komponen tertentu dari identitas negara bergeser. Konstruktivis kritis, di sisi lain, fokus pada pertanyaan ‘bagaimana’, seperti bagaimana aktor menjadi percaya pada identitas tertentu. Tidak seperti konstruktivis tradisional, mereka tidak tertarik pada dampak atau efek yang dimiliki identitas ini. Konstruktivis kritis, di sisi lain, berkeinginan untuk merekonstruksi identitas—yaitu, mencari tahu apa saja komponen-komponen yang membentuknya—yang mereka yakini terbentuk melalui komunikasi tertulis atau lisan di antara dan di antara orang- orang. Bahasa memainkan peran penting bagi konstruktivis kritis, karena bahasa membentuk realitas sosial dan memiliki kemampuan untuk mengubahnya (March & Olsen, 1998) .

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan hasil penelitian kualitatif yang memasukkan data sekunder berupa artikel-artikel berita berbahasa Inggris yang meliput perdagangan manusia di Eropa, terutama perdagangan manusia dengan tujuan eksploitasi seksual. Pada tingkat pertama, penggunaan bahasa dan pemilihan kata dalam judul dan/ atau isi artikel-artikel tersebut dikaji. Hal ini bertujuan untuk mengungkapkan pembangunan narasi yang ingin dicapai oleh para penulis artikel serta konteks sosial, politik, dan sejarah yang dipertahankan dan direproduksi artikel-artikel tersebut. Kemudian, analisis tingkat kedua akan menjelaskan bagaimana pemberitaan media
telah mengonstruksikan perdagangan manusia sebagai sebuah ancaman keamanan perbatasan antarnegara, sehingga negara- negara anggota Uni Eropa menggunakan konstruksi tersebut sebagai pembenaran akan sikap anti-integrasi mereka.

## PEMBAHASAN Konstruksi Diskursus Perdagangan Manusia di Eropa
Diskursus perdagangan manusia di Eropa dikonstruksi sedemikian rupa sehingga hubungan antara tindakan kriminal dan ‘kepolosan’ gender/ras menjadi representasi utama: perempuan-perempuan muda Eropa Timur yang berkulit putih, yang tidak bersalah, yang ditipu, diculik, dan dipaksa terlibat di dalam dunia prostitusi. Pada Januari 1998, sebuah artikel berjudul “Contraband Women — A Special Report. Trafﬁckers’  New  Cargo:  Naive  Slavic Women” (Perempuan Selundupan – Laporan Khusus. Kargo Baru Para Pedagang Manusia: Perempuan-Perempuan Slavia Naif”) diterbitkan di The New York Times dan berfokus pada seorang perempuan Ukraina berusia 21 tahun bernama Irina; Irina digambarkan sebagai perempuan yang cantik namun miskin, dan ketika Uni Soviet runtuh Irina harus mencari peluang ekonomi baru di luar negeri. Pada mulanya, Irina bekerja sebagai penari eksotis, tapi kemudian dia dipaksa menjadi pelacur setelah dua minggu. “Mata hijau besarnya perlahan dipenuhi [dengan] air mata” ketika Irina menceritakan dirinya saat “dibawa ke rumah bordil, tempat bosnya membakar paspornya di depan matanya sembari
berkata ‘Kamu adalah milikku, dan kamu akan bekerja untukku sampai kamu bisa dapatkan jalan keluarmu sendiri’” (Specter, 1998) . Secara keseluruhan, Specter (1998) membangun sebuah dunia kriminal yang bejat  dan  dihuni  oleh  “anggota-anggota mafia Rusia sebagai otak di balik pelelangan perempuan-perempuan yang naif dan putus asa... di blok-blok bangunan, telanjang sebagian... dijual sebagai ‘budak seksual’ dengan harga rata-rata hanya di bawah seribu dolar” melalui artikelnya.
Tidak hanya Specter, liputan-liputan media lainnya melaporkan perempuan- perempuan korban lainnya dengan bahasa yang emosional, ilustratif, dan terkesan vulgar,  seperti  “Nicoleta,  17  tahun,  siswi Moldova yang cantik”, “Daniela, 18 tahun, siswi dan kontestan kecantikan”, dan “Mia. 14 tahun, perempuan Hungaria... dalam balutan  gaun  ketat  dan  rok  mini”,  dan liputan-liputan ini cenderung menekankan nasib tragis yang dialami para korban: ditipu,  diculik,  mengalami  kekerasan  fisik dan seksual, melintasi perbatasan negara secara diam-diam dan ilegal, dianiaya oleh mucikari di Jerman, Belanda, Belgia, dan Inggris—negara-negara dengan permintaan paling besar terhadap perempuan- perempuan Eropa Timur yang berkulit putih, patuh, dan murah (Gentleman, 2011) . Selain itu, seorang reporter mendeskripsikan bagaimana sekitar 60 perempuan muda dari Bulgaria “yang berusaha untuk bermigrasi... namun justru diubah menjadi budak seks oleh geng kejahatan terorganisir, yang sebelumnya memikat mereka dengan janji- janji palsu akan kesempatan pekerjaan
di  Eropa  Barat” (Katz  dalam  Segrave  et al., 2017) . Seorang petugas polisi Ceko menggambarkan tempat tinggal para perempuan ini sebagai “kamp konsentrasi” dengan  “jeruji  besi  terpasang  di  jendela dan tiga baris kawat berduri di atas pagar tinggi yang mengelilingi properti”; mereka “dikurung  sebagai  tahanan,  tidak  ada cara bagi mereka untuk melarikan diri. Mereka diberi makan sekali sehari, sup dan roti, dan mereka diawasi sepanjang waktu. Gadis-gadis ini dipaksa menjadi pelacur  di  bawah  ancaman  kekerasan” (Katz  dalam  Segrave  et  al.,  2017) . Ketika mereka  tidak  “menunjukkan  antusiasme terhadap  pekerjaan  mereka”  atau  “gagal menghasilkan  pendapatan  yang  cukup”, mereka disundut setrika atau rokok dan dipukuli dengan tongkat bisbol (Katz dalam Segrave et al., 2017) .
Dalam liputan-liputan ini, peranan para pedagang seks sama menonjolnya dengan para korban, di mana para pedagang seks menjadi agen dan pelaku aktif, sementara para korban menjadi korban pasif kejahatan mereka. Diskursus yang tercipta menceritakan bagaimana geng kriminal “memikat”  atau  “menculik”  ‘puluhan  ribu perempuan muda dari Eropa Timur ke “dunia  bawah  tanah  perbudakan  modern di  negara-negara  asing” (Smith dalam Goldberg, 2013) ; Lyons dalam Segrave et al., 2017) . Perempuan-perempuan yang terjebak dalam perdagangan manusia sudah “berkali-kali  dijual,  diperkosa,  disiksa oleh  mucikari  Serbia  dan  Albania”  hanya untuk berakhir di rumah bordil di kota- kota besar Eropa, “di mana para pedagang
seks tidak segan memutilasi bahkan membunuh gadis-gadis yang bandel dan membangkang” (Dovkants, 2002) . Sindikat kejahatan internasional yang menaungi para penyelundup dan para pedagang seks tersebut bisa menjual 500.000 perempuan per tahun; kejahatan ini sekarang “berada di luar kendali polisi” dan tampaknya “sudah menjadi hukum yang berlaku bagi diri mereka sendiri” (Gentleman, 2011) .
Liputan-liputan media di atas menciptakan konstruksi kejahatan kejam terhadap perempuan-perempuan yang jatuh ke dalam cengkeraman para pedagang manusia dan dipaksa menjadi pekerja seks karena karakteristik-karakteristik yang menempel pada diri mereka: perempuan, berkulit putih, muda, dan naif.  Terlepas dari berbagai macam keadaan yang mungkin menyebabkan perempuan mencari bantuan dari para pedagang seks, liputan-liputan itu malah mengabaikan keadaan-keadaan tersebut demi pembangunan narasi yang berfokus pada ‘perdagangan manusia = kejahatan’ dan ‘pedagang seks vs. korban’.

## Pengaruh Diskursus Perdagangan Manusia Mempengaruhi Media dan Pemerintah Negara-Negara Anggota Uni Eropa Dalam Menyikapi Perdagangan Manusia
Karena perdagangan manusia di Eropa dikonstruksi sebagai sebuah ‘tindakan kriminal’, respons yang umum untuk masalah ini adalah kriminalisasi untuk mencegah  geng-geng  mafia  melanggar kedaulatan tubuh para perempuan yang
menjadi korban dan ruang-ruang kedaulatan negara-bangsa. Pendekatan ‘kriminalisasi’ atau ‘kontrol kejahatan’ meliputi pengetatan kontrol perbatasan dan penerapan undang- undang untuk menghukum siapa pun yang terlibat dalam ‘perdagangan manusia’ atau membantu orang-orang yang bermigrasi secara ilegal dengan cara apa pun. Fokus pada kriminalitas bergantung pada prinsip bahwa “pengadopsian undang-undang yang lebih kuat dapat menekan perdagangan orang. . . [dengan] pendeteksian, penuntutan, dan tingkatan hukuman yang lebih efektif untuk perdagangan manusia”; kriminalisasi dianggap sebagai cara paling efektif untuk memerangi perdagangan manusia dan bentuk-bentuk gangsterisme global lainnya (Jakobsson & Kotsadam, 2013; Pearson, 2000) .
Dalam konteks Eropa, kriminalisasi dilakukan Parlemen Eropa dengan menempatkan polisi dan kerja sama peradilan di bawah pilar pertama kompetensi Uni Eropa untuk “memerangi” perdagangan perempuan,  melakukan  “perang  salib” serta harmonisasi hukum peradilan dan pidana terhadap kejahatan terorganisir, dan menolak melegalkan prostitusi di tingkat Parlemen. Kriminalisasi juga mencakup langkah-langkah yang meningkatkan tekanan bagi para perempuan yang berusaha  bermigrasi,  seperti  “mekanisme pengawasan untuk mendeteksi jaringan prostitusi”,  “perintah  pengusiran”  yang memaksa para perempuan untuk pulang ke negara asal terlepas dari kondisi di negara asal atau di negara tujuan, dan penolakan izin tinggal atau permohonan suaka (Breuil
et al., 2011) . Di sini, perdagangan manusia tidak dilihat sebagai masalah eksploitasi perempuan, tetapi sebagai masalah pelanggaran batas-batas negara. Keadaan kompleks yang menyelimuti perdagangan manusia dan isu-isu migrasi bergender lainnya diinterpretasikan sebagai contoh kegiatan kriminal dan kesempatan untuk meningkatkan kontrol perbatasan demi melindungi warga negara dan perempuan. Oleh  karena  itu,  kriminalisasi  ditujukan terutama untuk menciptakan kebijakan- kebijakan lebih ketat dan membubarkan jaringan perdagangan internasional; bantuan bagi perempuan-perempuan yang menjadi korban perdagangan manusia cenderung bersifat sekunder atau dilakukan setelah penangkapan para pelaku.
Kriminalisasi membatasi bentuk-bentuk bantuan yang tersedia bagi perempuan- perempuan yang diperdagangkan, sehingga satu-satunya opsi yang tersedia adalah deportasi. Deportasi membuat para perempuan  tersebut  kembali  “ke  rumah”, di mana mereka diasumsikan seharusnya berada. Terlepas dari apakah mereka adalah korban perdagangan atau tidak; begitu mereka diposisikan dalam diskursus sebagai “korban kejahatan”, respon terhadap masalah tersebut pasti sudah ada: deportasi mereka. Situasi-situasi lain di mana perempuan menyetujui tindakan-tindakan perdagangan manusia (keinginan untuk berimigrasi, kondisi ekonomi dan politik yang tidak stabil  di  “rumah”,  dsb.)  diabaikan  dan dipadatkan menjadi satu bentuk kejahatan yang dapat dikenali dan diselesaikan. Hal ini kemudian berkontribusi terhadap
diskriminasi gender—dengan asumsi bahwa perempuan  “asing”  adalah  imigran  ilegal, perempuan yang diperdagangkan, atau pekerja seks—petugas-petugas imigrasi sering mempersulit atau menolak visa para pendatang perempuan dari negara-negara berkembang (Lindstrom, 2004) . Sebaliknya, implementasi undang-undang keimigrasian yang  lebih  ketat  untuk  “melindungi” perempuan dari perdagangan manusia/ seks malah meningkatkan kebutuhan mereka akan pedagang manusia/seks agar dapat menghindari kebijakan hukum ini dan bermigrasi—dengan demikian meningkatkan peluang eksploitasi (Dalla et al., 2011) .
Dengan demikian, diskursus perdagangan manusia di Eropa membingkai ulang pelanggaran batas-batas negara dan imigrasi sebagai kasus kejahatan dan penculikan semata, meniadakan aspek- aspek paling menakutkan dari imigrasi, mengonfirmasikan bahwa isu tersebut dapat diselesaikan melalui kontrol batas-batas negara yang lebih ketat, mempersulit siapa pun yang berusaha untuk bermigrasi, dan menjadikan imigrasi lebih berbahaya dan beresiko bagi perempuan tanpa adanya pembatasan pergerakan atau penangkapan para pelaku perdagangan manusia.

## Pengaruh Isu Perdagangan Manusia Di Eropa Terhadap Politik Internasional dan Globalisasi
Ketika sebuah diskursus berhasil menetapkan makna dalam kasus atau isu tertentu, diskursus itu memperoleh
otoritas tertentu terhadap populasi secara lebih umum. Setelah itu, diskursus dapat memberikan  pengetahuan  “yang  dapat mengantisipasi kemungkinan perilaku kriminal sebelum tindakan itu dilaksanakan” dan menegaskan kendali atas pengarahan aktivitas-aktivitas kehidupan (Foucault dalam Stehr & Adolf, 2018) . Dalam hal ini, diskursus memberikan negara sarana untuk melaksanakan statecraft (tata kelola negara sesuai dengan kebiasaan dan pola perilaku masyarakat dalam membangun relasi sosialnya), mengamankan komunitas politik dan menegaskan kembali peran mereka dalam urusan-urusan internasional di bawah tekanan globalisasi—sementara mereka tidak selalu membantu perempuan- perempuan korban perdagangan manusia yang mereka janjikan akan lindungi.
“Tekanan” ini mengacu pada ketidakmampuan negara-bangsa untuk mengendalikan batas-batas teritorial, dan ini adalah sebuah krisis kontemporer dalam penetapan batasan (Stoler, 2010) . Stoler (2010) . menjelaskan bahwa krisis batasan terjadi ketika tatanan moral baru muncul untuk menggantikan yang lebih kuno. Secara historis, ancaman terhadap kohesi internal atau batasan-batasan Uni Eropa menciptakan periode krisis kontrol, baik yang nyata maupun yang dipersepsikan (Stoler dalam McClintock et al., 1997) . Penentuan dan pengaturan seksualitas perempuan memfasilitasi agensi laki-laki dan kontrol sosial ke dalam narasi kedaulatan negara- bangsa (McClintock et al., 1997) . Kekuatan- kekuatan yang terkait dengan globalisasi— seperti integrasi regional, imigrasi, dan
sirkulasi modal transnasional—memicu hilangnya kontrol individu dan nasional atas parameter kehidupan sehari-hari. Dalam kasus ini, diskursus perdagangan manusia difungsikan sebagai cara untuk meredakan perasaan krisis dan kehilangan kendali yang disebabkan oleh hilangnya kontrol itu.
Di era globalisasi, diskursus perdagangan manusia di Eropa digunakan untuk melayani kepentingan negara (negara-negara anggota Uni Eropa) dan melibatkan praktik statecraft . Statecraft berperan menyebarkan representasi-representasi gender tertentu yang kemudian digunakan negara untuk mengatasi  “tekanan”.  Para  menteri  dalam negeri Uni Eropa menyebut perdagangan manusia  sebagai  “ancaman  besar  terhadap keamanan, stabilitas, nilai-nilai, dan kepentingan-kepentingan lain seluruh komunitas  dunia” (Martin dalam Segrave et al., 2017) . Sejak diskursus perdagangan manusia merupakan bagian penting dari krisis perbatasan, diskursus perdagangan manusia menjadi sarana negara untuk memperbaiki  “ancaman  besar”  terhadap keamanan, mengambil alih kendali atas perbatasan, dan memainkan peran sebagai “pelindung” negara. Asosiasi-asosiasi yang dibuat oleh diskursus ini bekerja untuk menegaskan kembali peran negara sebagai penjamin komunitas politik dan menjalankan peran tersebut dengan berpartisipasi dalam normalisasi warga negaranya. Dalam kriminalisasi perdagangan manusia, negara menggunakan  “haknya  untuk  campur tangan”    terhadap  individu  yang  terlibat dengan mendeportasi para korban, dan negara juga bertindak di tingkat nasional
dengan menghilangkan “ancaman internal” (seperti seksualitas perempuan yang “rendah  dan  tidak  senonoh”  dan  imigran perempuan kulit putih dari negara-negara eks-Uni Soviet) terhadap gaya hidup Eropa (O’Brien, 2016) . Dengan kata lain, dengan mengonstruksikan semua perempuan Eropa Timur yang dipaksa menjadi pekerja seks sebagai ‘kelompok orang-orang tak berdosa yang membutuhkan perlindungan, tetapi juga harus dideportasi dari negara’, semua asosiasi yang terbentuk dari diskursus ini menegaskan kewenangan negara dalam mempertahankan batas-batas kedaulatan dan memadamkan keresahan, kecemasan, atau kepanikan yang disebabkan oleh integrasi dan globalisasi Eropa.
Apabila dilihat dari perspektif yang lebih luas, integrasi Eropa dan kebutuhan berkelanjutan akan imigran dalam dunia kerja telah mengikis otoritas negara-negara anggota Uni Eropa dan hak eksklusifnya untuk menunjuk keanggotaan dalam komunitas politik. Dengan memunculkan rasa perlu akan adanya peradilan nasional, kantor imigrasi, petugas perbatasan, dan polisi untuk memberantas kriminalitas, diskursus perdagangan  manusia  menjustifikasikan kewenangan—dan privilese—negara dalam melindungi perbatasan. Penitikberatan peranan lembaga-lembaga negara dalam kriminalisasi kejahatan terorganisir internasional menyediakan mekanisme di mana praktik-praktik statecraft dilakukan dengan tujuan mempertahankan dan menegaskan kembali kewenangan/ privilese negara tersebut. Ketika komisioner Uni Eropa menegaskan, misalnya, bahwa
“kerja  sama  internasional  penting  dalam menangani masalah perdagangan manusia”, tapi  “tanggung  jawab  utama  di  bidang  ini masih tetap ada dalam kewenangan negara- negara  anggota”,  diskursus  perdagangan manusia dijadikan alat untuk menegaskan kembali kedaulatan negara-negara anggota dalam politik internasional.

## PENUTUP
Era komunikasi modern telah membuat jarak antara kita dan realitas semakin besar; kita menjadi semakin jauh dari hal-hal yang sebenarnya terjadi, dan karenanya kita menjadi bergantung pada representasi-representasi dari realitas yang disajikan oleh media. Dalam kasus ini, media telah menciptakan sebuah diskursus yang mengkonstruksikan ‘perdagangan manusia’ dengan sedemikian rupa, sehingga isu yang sangat kompleks dan melibatkan pelanggaran batas-batas negara dan imigrasi disempitkan sebagai sebuah tindakan kriminal. Selain itu, konstruksi ini juga menggambarkan para korban perdagangan manusia sebagai perempuan- perempuan kulit putih muda dan naif yang jatuh ke dalam cengkeraman para pedagang manusia dan dipaksa menjadi pekerja seks;  para  korban  diobjektifikasi  sebagai orang-orang yang pasif, tidak berdaya, dan membutuhkan pertolongan atau intervensi pihak ketiga. Pengkonstruksian diskursus ini mempersepsikan bahwa perdagangan manusia dapat diselesaikan melalui kontrol batas-batas negara yang lebih ketat, namun hal ini justru mempersulit
imigrasi secara umum dan menjadikan imigrasi lebih berbahaya dan beresiko— khususnya bagi perempuan—tanpa adanya tindakan-tindakan konkret yang membatasi pergerakan atau penangkapan para pelaku perdagangan manusia. Dalam konteks globalisasi, identitas korban perdagangan manusia di Uni Eropa sebagai perempuan- perempuan dari negara-negara eks-Uni Soviet sangat dipolitisasi. Tidak hanya mereka dilihat sebagai perempuan yang menggunakan seksualitasnya secara rendah dan tidak senonoh, mereka juga dianggap sebagai ancaman asing terhadap keamanan negara-negara Uni Eropa yang dulu merupakan musuh dari Uni Soviet. Oleh  sebab  itu,  negara-negara  Uni  Eropa memiliki  justifikasi  untuk  melakukan statecraft dengan dalih mempertahankan batas-batas kedaulatan dan memadamkan keresahan, kecemasan, atau kepanikan yang disebabkan oleh integrasi dan globalisasi Eropa.
Pendekatan konstruktivis terhadap diskursus perdagangan manusia di Eropa menemukan bahwa diskursus perdagangan manusia tidak hanya menjadi isu eksploitasi berbasis gender saja, tetapi juga menjadi isu keamanan yang sengaja dijadikan senjata bagi negara ( state ) untuk mengatasi tekanan dan krisis perbatasan akibat globalisasi di Eropa/Uni Eropa. Untuk penelitian lebih lanjut tentang bidang ini, studi hubungan internasional harus lebih terbuka akan definisi-definisi  keamanan  dan  kedaulatan yang lebih luwes dan kompleks. Selain itu, di bawah globalisasi, studi hubungan
internasional harus mencakup dan menginvestigasi lebih lanjut aspek-aspek lain yang membentuk kedaulatan, terutama gender dan ras.

## PUSTAKA ACUAN
Askola, H. (2007). Legal responses to traf - ﬁcking in women for sexual exploita - tion in the European Union . Hart Pub- lishing.
Barkin, J. S. (2010). Realist  constructiv - ism:  rethinking  international  rela - tions  theory . Cambridge Univer- sity Press. https://doi.org/10.1017/

## CBO9780511750410
Bishop, R. A., Morgan, C. V., & Erickson, L. (2013). Public awareness of human trafficking in Europe: How concerned are  European  citizens? Journal  of Immigrant & Refugee Studies , 11 (2), 113–135. https://doi.org/10.1080/155 62948.2013.759047
Breuil,  B.  C.  O.,  Siegel,  D.,  van  Reenen, P., Beijer, A., & Roos, L. (2011).
Human  trafficking  revisited:  Legal, enforcement and ethnographic nar-
ratives  on  sex  trafficking  to Western Europe. Trends  in  Organized  Crime ,
14 (1), 30–46. https://doi.org/10.1007/ s12117-011-9118-0
Chaudary, S. (2011). Trafficking in Europe: An  analysis  of  the  effectiveness  of European law. Michigan  Journal  of International Law , 33 (1), 25.
Chou, M.-H. (2008). The European Union and the fight against human traffick - ing: Comprehensive or contradicting?
St  Antony’s  International  Review , 4 ,
76–95.
Constantinou, A. G. (2017). Harming the very people whom the law is seek- ing to protect? The nexus between international, European Union and domestic  law  on  human  trafficking and undercover police operations. New  Journal  of  European  Crimi - nal  Law , 8 (4), 476–495. https://doi. org/10.1177/2032284417743145
Council of Europe. (n.d.). Council  of  Eu - rope  convention  on  action  against trafficking in human beings: Victims’ rights . https://rm.coe.int/16805d41e9 Dalla, R. L., Baker, L. M., Defrain, J., & Williamson, C. (2011). Global  per - spectives on prostitution and sex traf - ﬁcking [Volume 2]. Lexington Books.
Der Spiegel. (2013, May 30). Human traf- ficking  persists  despite  legality  of prostitution in Germany. Der Spiegel . https://www.spiegel.de/international/ germany/human-trafficking-persists- despite-legality-of-prostitution-in- germany-a-902533.html
Dovkants, K. (2002, April 12). The Alba- nian sex slave trade. London  Eve - ning Standard . https://www.standard. co.uk/hp/front/the-albanian-sex- slave-trade-6318766.html
European Commission. (2020). Data  col - lection on trafficking in human beings in the EU . Publications Office of the European Union. https://ec.europa. eu/anti-trafficking/sites/antitraffick- ing/files/study_on_data_collection_
on_trafficking_in_human_beings_in_ the_eu.pdf
Europol. (2011). Trafficking  in  human  be - ings  in  the  European  Union (No.
2565–84; Europol Public Informa- tion). Europol.
Eurostat. (2015). Trafficking  in  human beings:  2015  edition . Publica- tions  Office  of  the  European  Union.
https://ec.europa.eu/eurostat/docu- ments/3888793/6648090/KS-TC-14- 008-EN-1.pdf/b0315d39-e7bd-4da5-
8285-854f37bb8801
Finnemore, M., & Sikkink, K. (1998). Inter-
national norm dynamics and political change. International  Organization ,
52 (4), 887–917.
Gentleman, A. (2011, April 19). Katya’s sto- ry: Trafficked to the UK, sent home to torture. The  Guardian . https://www. theguardian.com/law/2011/apr/19/ sex-trafficking-uk-legal-reform.
Goodey, J. (2004). Sex trafficking in wom - en from Central and East European countries:  Promoting  a  “victim-cen - tred” and “woman-centred” approach to criminal justice intervention. Femi - nist Review , 76 , 26–45.
Goodey, J. (2008). Human trafficking: Sketchy data and policy responses. Criminol - ogy  &  Criminal  Justice . https://doi. org/10.1177/1748895808096471
Hughes, D. M. (2014). Trafficking in human beings in the European Union: Gender, sexual exploitation, and digital com- munication technologies. SAGE Open ,
4 (4), 2158244014553585. https://doi.
org/10.1177/2158244014553585
Jakobsson, N., & Kotsadam, A. (2013). The law and economics of international sex slavery: Prostitution laws and traf- ficking for sexual exploitation. Euro - pean Journal of Law and Economics ,
35 (1), 87–107.
Katzenstein, P. J. (Ed.). (1996). The culture of national security: Norms and iden - tity in world politics . Columbia Uni- versity Press.
Lindstrom, N. (2004). Regional sex traf- ficking  in  the  Balkans:  Transnation - al networks in an enlarged Europe.
Problems of Post-Communism , 51 (3),
45–52. https://doi.org/10.1080/10758
216.2004.11052168
March, J. G., & Olsen, J. P. (1998). The in - stitutional dynamics of international political orders. International  Orga - nization , 52 (4), 943–969.
McClintock, A., Mufti, A., & Shohat, E. (Eds.) (1997). Dangerous  liaisons:
Gender, nation, and postcolonial per - spectives . University of Minnesota Press.
Miller, D. B. (2010). The morality play:
Getting to the heart of media influence in foreign policy. Journalism Studies ,
11 (5), 718–733. https://doi.org/10.10 80/1461670X.2010.503021
O’Brien, E. (2016). Human trafficking he - roes and villains: Representing the problem  in  anti-trafficking  aware - ness campaigns. Social  &  Legal Studies , 25 (2), 205–224. https://doi. org/10.1177/0964663915593410
Omar Mahmoud, T., & Trebesch, C. (2010).
The  economics  of  human  trafficking and labour migration: Micro-evidence from Eastern Europe. Journal of Com - parative Economics , 38 (2), 173–188.
Pearson, E. (2000). Chapter I - Human rights principles, government obli- gations and trafficking in persons. In Human rights and trafficking in per - sons:  A  handbook . Global Alliance Against Traffic in Women.
Peksen, D., Peterson, T. M., & Drury, A. C. (2014). Media-driven humanitarian- ism? News media coverage of human rights abuses and the use of econom- ic sanctions. International  Studies Quarterly , 58 (4), 855–866. https:// doi.org/10.1111/isqu.12136
Perla, H. (2011). Explaining public sup- port for the use of military force: The impact of reference point fram- ing and prospective decision making.
International  Organization , 65 (1), 139–167. https://doi.org/10.1017/

## S0020818310000330
Petrunov,  G.  (2014).  Human  trafficking  in Eastern Europe: The case of Bulgaria.
The Annals of the American Academy of Political and Social Science , 653 , 162–182.
Robinson,  P.  (2001).  Theorizing  the  in - fluence  of  media  on  world  politics:
Models of media influence on foreign policy. European Journal of Commu - nication , 16 (4), 523–544. https://doi. org/10.1177/0267323101016004005
Segrave, M., Milivojevic, S., & Picker- ing, S. (2017). Sex  trafficking  and modern  slavery:  The  absence  of evidence . Routledge. https://doi. org/10.4324/9781315542560
Shelley, L. (2014). Human smuggling and trafficking  into  Europe:  A  compara - tive  perspective (p. 28). Migration Policy Institute. https://www.migra- tionpolicy.org/sites/default/files/pub - lications/BadActors-ShelleyFINAL- WEB.pdf
Specter, M. (1998, January 11). Contraband women -- A special report.; Traffick - ers’ new cargo: Naive Slavic women. The  New  York  Times . https://www. nytimes.com/1998/01/11/world/ contraband-women-a-special-report- traffickers-new-cargo-naive-slavic-
women.html
Stehr, N., & Adolf, M. (2018). Knowledge/ power/resistance. Society , 55 . https:// doi.org/10.1007/s12115-018-0232-3
Stoler, A. L. (2010). Carnal knowledge and imperial  power:  Race  and  the  inti - mate  in  colonial  rule. University of California Press.
Surtees, R. (2008). Traffickers and traffick - ing in Southern and Eastern Europe: Considering the other side of hu- man trafficking. European Journal of Criminology , 5 (1), 39–68. https://doi. org/10.1177/1477370807084224
Goldberg, S. B. (Ed.). (2013). Sexuality and equality law . Routledge.
Verhoeven, M., & Gestel, B. V. (2011).
Human  trafficking  and  criminal  in - vestigation strategies in the Amster- dam Red Light District. Trends  in
Organized  Crime , 14 (2-3), 148–164. https://doi.org/10.1007/S12117-011-
9126-0
Wendt, A. (1992). Anarchy is what states
make of it: The social construction of power politics. International  Orga - nization , 46 (2), 391–425. https://doi.
org/10.1017/S0020818300027764
Wendt, A. (1995). Constructing inter- national politics. International Security , 20 , 71–81. https://doi.
org/10.2307/2539217