## MEN- SUPPORT KINERJA BUMDES KAYUAMBON, KABUPATEN BANDUNG BARAT
Soffan Marsus 1* , Alma Ariz Naini 2
1) Akuntansi, Politeknik Keuangan
Negara STAN 2) Akuntansi, Politeknik Keuangan Negara STAN
Email : soffanm@pknstan.ac.id

## Abstraksi
Dalam  rangka  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  desa,  sebagai pelaksanaan  dari  Undang-Undang  Desa  Nomor  6  Tahun  2014,  pemerintah saat  ini  menerapkan  strategi  kewirausahaan  desa  dengan  memberi kewenangan  kepada  desa  untuk  membentuk  Badan  Usaha  Milik  Desa (BUMDes).  Strategi  ini  sejalan  dengan  kecenderungan  global  dalam pemerintahan  yang  dikenal  sebagai New  Public  Management (NPM). Sebagai  bagian  dari  kegiatan  mahasiswa  berupa  Kuliah  Kerja  Mahasiswa (KKM), penulis melakukan kegiatan pengabdian masyarakat sekaligus action research untuk membantu menata usahakan persediaan pada BUMDes Desa Mart Desa  Kayuambon,  Kabupaten  Bandung.  Meskipun  telah  dilakukan pembelian aplikasi, penataan persediaan akseptasi teknologi dalam bentuk penggunaan aplikasi tersebut masih terkendala. Kendalanya adalah sebagai usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), BUMDes Desa Mart masih memiliki berbagai keterbatasan seperti kompetensi serta  pengalaman sumber daya manusia.  Oleh  karena  itu,  bantuan  pemerintah  berupa  pelatihan  atau program  pengabdian  masyarakat  dari  kampus,  diharapkan  dapat membantu BUMDes dapat mengejar ketertinggalan dari perusahaan pesaing.
Kata kunci: Akseptasi Teknologi, Aplikasi Persediaan, UMKM

## Abstract
To improve the welfare of village communities, as the implementation of the Village Law No. 6 of 2014, the government is currently implementing a strategy of  village  entrepreneurship  by  giving  the  village  authority  to  form  a  Village- Owned  Enterprise  (BUMDes).  This  strategy  is  in  line  with  the  global  trend  in governance  known  as  the  New  Public  Management  (NPM).  As  part  of  the student work lecture (KKM), the writer conducts community service and action research  to  help  administer  the  inventory  at  BUMDes  Desa Mart Desa
Kayuambon,  Kabupaten  Bandung.  Although  they  have  purchased  an application to manage inventory, it turns out that technological acceptance in the use of the application is still hampered. Because, as a small and medium enterprise (SME), BUMDes Desa Mart still has various limitations such as lack of competence  and  experiences  of  human  resources.  Assistance  from government in form of training or from university in form of community service programs, at  least  can help BUMDes immediately  catch up  with competing companies.
Keywords : Technology Acceptance, Inventory Application, Small and Medium Enterprise
© 2020 Penerbit PKN STAN Press. All rights reserved

## PENDAHULUAN
Waktu  berjalan,  hari  berganti,  pemerintahan  suatu negara terus berubah. Di negara kita, Presiden telah berganti  tujuh  kali  dari  mulai  Presiden  Soekarno sampai  dengan  saat  ini  Presiden  Joko  Widodo. Strategi perubahan negara agar  semakin sejahtera juga terus berubah dan berkembang. Pelaksanaan pembangunan pedesaan oleh pemerintah, khususnya  untuk  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat  sebagai  pelaksanaan  dari  Undang- Undang  Desa  Nomor  6  Tahun  2014,  saat  ini menerapkan strategi mewirausahakan desa dengan memberi kewenangan untuk membentuk lembaga
bisnis  yang  dinamakan  Badan  Usaha  Milik  Desa (BUMDes).
Strategi
ini sejalan dengan kecenderungan dalam pemerintahan pada tingkat global  yang  dikenal  sebagai New  Public Management (NPM). Salah satu buku berpengaruh terkait tren NPM ini adalah karya David Osborne dan Ted  Gaebler  yaitu Reinventing  Government
(Osborne dan Gaebler, 1992).
Maraknya implementasi pendirian BUMDes membawa  kita  pada  kesimpulan  bahwa  pada dekade  kedua  abad  20  ini,  ide  mewirausahakan birokrasi di Indonesia telah masuk sampai ke pelosok- pelosok desa dan menjadi salah satu kebijakan yang
ditempuh pemerintah saat ini. BUMDes adalah hasil metamorfosis dari Koperasi Unit Desa (KUD) di masa Orde Baru yang dianggap telah gagal  (Adhari dan Iskandar, 2017). Perbedaannya, kurang lebih hanya pada  bentuk  usahanya  yang  mana  BUMDes menganut bentuk perusahaan semacam Perseroan Terbatas, KUD menganut bentuk koperasi, yang lebih khas Indonesia. Saat ini BUMDes disambut cukup baik oleh  pemerintah  dan  warga  desa  dengan didirikannya cukup banyak BUMDes yang menjalankan  bisnis  BUMDes.  Namun  tentu  saja  di lapangan  beberapa  masalah  masih  dihadapi BUMDes.
Penulis bersama dengan mahasiswa tim Kuliah Kerja Mahasiswa  (KKM)  PKN  STAN,  berupaya  menggali permasalahan  tersebut.  Penulis  kedua paper ini adalah  mahasiswa  yang  bertindak  selaku  ketua kelompok  KKM  ini.  Sementara  mahasiswa  lainnya sebagai anggota ada sebanyak 5 orang semuanya mahasiswa semester IV dari beberapa Program Studi pada  PKN  STAN,  yaitu  Diesa  Nuraini,  Galih  Fauzan, Gilang  Rizki  Ramadhan,  Muhammad  Irfan  dan Verren  Eka  Hartono.  Adapun  lokasi  penelaahan dilakukan  di  lokasi  yang  sama  dengan  kelompok mahasiswa  yang  melakukan  KKM,  yaitu  di  Desa Kayuambon, Kabupaten Bandung Barat. Tujuan KKM dan  penulisan paper ini  adalah  untuk  memotret proses pengelolaan, lingkup bisnis, dan permasalahan pada BUMDes  Kayuambon terutama unit usaha Desa Mart. Dalam memotret permasalahan yang dilakukan dengan model action research juga  akan  diupayakan  untuk  bisa memberikan  solusi  sehingga  permasalahan  dapat teratasi atau berkurang intensitasnya.
Pada  pelaksanaan  survei  pendahuluan  KKM,  Desa Kayuambon  merekomendasikan  kelompok  KKM untuk  memilih  objek  BUMDes  karena  pada  saat  itu BUMDes  sedang  melakukan  perbaikan  dalam  hal administrasi  dan  manajemen  unit  usahanya, khususnya  unit  usaha  Desa Mart yang  masih melakukan  pencatatan  transaksi  secara  manual walaupun  BUMDes  Kayuambon  telah  melakukan pembelian  aplikasi  yang  bernama  IPOS  untuk membantu menata usahakan persediaannya. Pelaksanaan KKM tanggal 22 Juli 2019 s.d 26 Juli 2019 telah  berjalan  dengan  baik,  dengan  jenis-jenis kegiatan  meliputi  pengenalan  kondisi  Desa Kayuambon, pendalaman profil BUMDes Kayuambon,  dan sharing  knowledge terkait akuntansi  BUMDes,  Perpajakan  BUMDes,  serta manajemen  BUMDes.  Fokus  pelaksanaan  kegiatan KKM ini adalah pada unit usaha Desa Mart dan Unit Usaha Surabi Kayuambon.

## TINJAUAN PUSTAKA

## A. BUMDes sebagai UMKM
BUMDes, khususnya pada masa awal pendiriannya, termasuk dalam small and medium Enterprise (SME) atau  usaha  mikro,  kecil,  dan  menengah (UMKM),
yang  perkembangannya  membutuhkan  dukung pemerintah.  Usaha  Kecil  menurut  UU  No.  20  Tahun 2008  memiliki  pengertian  sebagai  entitas  yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 sampai  dengan  paling  banyak  Rp  500.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Terkait  SME  ini,  Sylvanus dkk . (2017)  dalam penelitiannya yang berupaya membantu perusahaan bisnis skala kecil dan menengah Nigeria untuk bertahan di masa-masa sulit, mengungkapkan keberhasilan  SME  tersebut  untuk  tumbuh  dengan mantap dan menjadi cukup kuat dapat berkontribusi kepada  pembangunan  berkelanjutan  di  Nigeria. Mengambil  pelajaran  dari  hasil  kajian  tersebut, pemerintah  dan  akademisi  dalam wilayah  kampus perlu  secara  khusus  mendukung  BUMDes,  salah satunya  dengan  memberikan  pelatihan  atau dengan  melaksanakan  program  pengabdian masyarakat seperti yang kami lakukan ini.

## B. Akseptansi Teknologi
Salah  satu  permasalahan  yang  dihadapi  BUMDes Desa Mart di  Desa  Kayuambon,  Kabupaten Bandung,  adalah  belum  adanya  staf  yang ditugaskan  secara full  dedicated serta  staf  yang ada, dari sisi kompetensi belum memiliki kompetensi khusus  untuk  menangani  pencatatan  persediaan barang  dagangan  yang  menjadi  bisnis  BUMDes. Untuk mengelola toko retail dengan cukup banyak barang  dagangan,  saat  ini  mutlak  diperlukan adanya bantuan suatu aplikasi pengelola pencatatan keluar masuk persediaan. Penanggung jawab  BUMDes  Desa Mart ,  sebenarnya  telah berinisiatif  untuk membeli aplikasi IPOS sebagai salah satu aplikasi cukup populer untuk keperluan tersebut. Namun  pembelian  aplikasi  tidak  disertai  dengan pemberian  pelatihan  yang  memadai  kepada pegawai  yang  menangani,  sehingga  sampai beberapa lama aplikasi dibeli, belum dimanfaatkan secara baik.
Terkait  permasalahan  ini, literatur sistem  informasi membahas banyak model untuk tujuan penelaahan akseptansi  dan  minat  penggunaan  aktual  satu produk IT dari pengguna akhir (end-user) . Salah satu model  tersebut,  dikenal  sebagai Technological Acceptance  Model (TAM),  menjelaskan  hubungan kausal  antara  keyakinan/ beliefs dengan  minat penggunaan riil. Keyakinan dimaksud dielaborasi ke dalam dua variabel yaitu perceived usefulness dan perceived  ease  of  use  atas penggunaan  suatu produk IT. Model tersebut diajukan pertama kali oleh Davis  (1989)  dan  Davis  dkk.  (1989).  Model  TAM memiliki dua versi, yaitu pra-implementasi dan post- implementasi.
Model  TAM  kemudian  berkembang,  dan  salah satunya  dinamakan The  Unified  Theory  of Acceptance and  Use  of Technology (UTAUT), yang diajukan  Venkatesh  dkk . (2003).  Venkatesh dkk.
(2003) menyatakan UTAUT mengintegrasikan
berbagai  model  akseptansi    IT.  Model  UTAUT mengajukan dua konstruk tambahan yang memiliki pengaruh  langsung  terhadap  minat  penggunaan, yaitu Social Influence (SI) dan Facilitating Condition (FC).  Model  ini  juga  mengajukan  empat  variabel pemoderasi  yang  meliputi  jenis  kelamin,  usia, pengalaman, dan kesukarelaan.

## METODE PENELITIAN
Kegiatan  KKM  ini  sekaligus  menjadi  pelaksanaan penelitian dengan model action research . Menurut Ferrance (2000) action research adalah:
...  a  reflective  process  that  allows  for  inquiry and  discussion  as  components  of  the “research.”  Often,  action  research  is  a collaborative  activity  among  colleagues searching  for  solutions  to  everyday,  real problems experienced in schools, or looking for ways  to  improve  instruction  and  increase student  achievement.  Rather  than  dealing with  the  theoretical,  action  research  allows practitioners  to  address  those  concerns  that are closest to them, ones over which they can exhibit some influence and make change.
Dengan demikian action research ini selaras dengan nama kegiatan yang dilaksanakan oleh mahasiswa,
yaitu Kuliah Kerja Mahasiswa. Mahasiswa melaksanakan pembelajaran berdasarkan permasalahan yang nyata dialami oleh masyarakat dan berupaya memberikan solusi atas permasalahan  tersebut.  Dalam action  research ini, teori  tidak  menjadi  titik  tekan  penelitian,  namun hanya  menjadi  latar  belakang.  Demikian  pula halnya  dengan  teori-teori  yang  berkaitan,  seperti model TAM  serta model bisnis UKM,  hanya menjadi dasar  penambah  wawasan  dalam  pembahasan, tidak menjadi dasar untuk elaborasi penelitian.

## PEMBAHASAN
Desa Kayuambon adalah sebuah Desa yang terletak di kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat,
Jawa Barat. Desa Kayuambon terbentuk berdasarkan  Undang-undang  Nomor  5  Tahun  1979 tentang  Pemerintahan  Desa,  Surat  Keputusan Gubernur  Kepala  Daerah  Tingkat  I  Jawa  Barat Nomor: 146.1/SK.177-PEMDES/1983
perihal Pemekaran  Desa  Cibogo  (Desa  Induk)  ke  Desa Kayuambon,  dan  Surat  Keputusan  Bupati  Kepala Daerah  Tingkat  II  Bandung  Nomor:  10/PM.022.1/SK- PEMDES/PJ/1983  perihal  Pemekaran  Desa  Cibogo (Desa  Induk)  menjadi  dua  yaitu  Desa  Cibogo  dan Desa Kayuambon. Pendapatan desa terdiri dari tiga sumber yaitu Dana Desa, Alokasi Dana Desa (ADD) , dan  Pendapatan  Asli  Desa  (PAD).  Pendapatan asli desa  didapatkan  dengan  sumbangan  dari masyarakat maupun dengan pembentukan badan usaha  oleh  perangkat  desa  dengan  kesepakatan melalui  musyawarah  desa.  Oleh  karena  itu  desa
Kayuambon  memiliki  BUMDes  yang  resmi  didirikan pada  tanggal  3  Januari  2018  berdasarkan  dua landasan operasional yaitu:
1. Peraturan  Desa  Kayuambon  nomor  01  tahun 2018  tentang  perubahan  atas  Peraturan  Desa nomor  06  tahun  2010  tentang  Pendirian, Pengurusan,  Pengelolaan,  dan  Pembubaran Badan Usaha Milik Desa
2. Surat  Keputusan  Kepala  Desa  Kayuambon nomor 147.2/SK-005-ek/2018 tahun 2018 tentang Penetapan Susunan Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) periode 2018-2023.
BUMDes Kayuambon ini terletak dalam satu wilayah Kantor  Desa  Kayuambon  yang  beralamat  di  Jalan Maribaya  Nomor  94,  Kecamatan  Lembang, Kabupaten  Bandung  Barat,  Provinsi  Jawa  Barat. Dengan  unit  usaha  yang  sudah  didirikan  sampai dengan saat ini, yang meliputi:
1. Unit  Usaha  Desa Mart Kayuambon  didirikan pada  tanggal  25  Desember  2018  dan  di resmikan tanggal 25 Januari 2019
2. Unit Usaha Pendistribusian Beras BPNT
3. Unit Pengolahan Pembakaran Sampah
4. Unit Usaha Surabi Kayuambon
5. Unit Jasa Loket Pembayaran
Berikut ini diuraikan fokus masalah, gambaran, serta langkah  solusi  yang  telah  ditempuh  dalam membantu  memecahkan  permasalahan  pada BUMDes Kayuambon.
1. Fokus Masalah: Akuntansi BUMDes, Transisi antara pencatatan  manual  dengan  aplikasi  di  BUMdes Kayuambon terutama unit usaha Desa Mart dan Surabi Kayuambon.
Gambaran:  Pada  saat  pelaksanaan  KKM,  unit usaha  BUMDes  terdiri  dari  Desa Mart ,  Surabi Kayuambon,  Penyalur  Beras,  Jasa  Pembayaran dan  beberapa  unit  usaha  di  bidang  pertanian. Kondisi  BUMDes  saat  awal  pelaksanaan  KKM dapat  digambarkan    bahwa  BUMdes  belum melakukan  pencatatan  atas  aset,  Kewajiban, dan  Modal  sejak  awal  pembentukan  BUMDes. Akibatnya  perkembangan  BUMDes,  apakah mengalami  untung  atau    rugi  belum  dapat ditentukan secara jelas. Namun BUMDes memiliki bukti-bukti transaksi pembelian  dan penerimaan modal  yang  disimpan  oleh  Ketua  BUMDes.  Unit usaha  yang  perlu  diperhatikan  ialah  Desa Mart karena sejak awal pendirian, unit usaha ini telah melakukan transaksi dengan pencatatan manual.,  namun  terus  berhenti  setelah  membeli aplikasi IPOS, karena mengalami kesulitan dalam mengoperasikannya.  Padahal  unit  usaha  Desa Mart merupakan  unit  usaha  yang  bergerak  di bidang perdagangan retail.
Solusi:  Tim  KKM  melakukan  pembenahan  sistem pencatatan  di  setiap  unit  usaha  agar  lebih memudahkan petugas BUMDes dalam
melakukan  pencatatan  dan  pelaporan.  Atas persediaan  toko  pada  BUMDes  Desa Mart dilakukan  inventarisasi  fisik.  Atas  pencatatan pembelian-pembelian  dan  penjualan-penjualan secara manual dilakukan  pencatatan  ke dalam jurnal  pada  aplikasi  IPOS,  serta  atas  investasi modal dari desa dicatat juga jurnal investasi, dan atas  penggunaan  aset  desa  dibuat  jurnal pembayaran  sewa  secara  bulanan.  Dengan pencatatan-pencatatan tersebut maka BUMDes Desa Mart sudah  mulai  bisa  melakukan manajemen
usaha dengan normal,
sebagaimana  toko-toko retailer lain  yang menjadi  pesaing  yang  telah  ada  di  sekitarnya seperti Alfa Mart dan Indo Mart . Namun memang fokus selama KKM terutama kepada pencatatan persediaan. Untuk melaksanakan proses akuntansi secara lengkap, akan dilakukan melalui pendampingan  berkala  oleh  penulis  selaku Pembimbing KKM.
Terkait  aplikasi  persediaan  yang  digunakan, BUMDes Desa Mart sudah melakukan pembelian aplikasi  IPOS.  Aplikasi  ini  ketika  kami  kaji,  cukup kompleks,  namun  sepertinya  telah  banyak digunakan  toko-toko retailer yang  sudah profesional.  Kami  sempat  mencoba  mencari aplikasi  yang  lebih  sederhana.  Namun  ternyata sama-sama harus dibeli. Untuk mengembangkan sendiri  berbasis  Microsoft  Access,  kami  melihat, tetap  personil  yang  menggunakan  harus mempelajari  juga.  Sehingga  diputuskan,  aplikasi menggunakan aplikasi yang telah dibeli. Dengan menyempatkan waktu untuk mempelajari selama 1-2  hari,  akhirnya  diperoleh  pemahaman  atas penggunaan  aplikasi  tersebut.  Aplikasi  IPOS cukup  profesional,  dengan  menyertakan  video pembelajaran dalam paket penjualannya. Dikaitkan  dengan  model  TAM  ini,  maka  dapat diperkirakan  bahwa  permasalahan  belum maksimalnya penggunaan aplikasi IPOS ini dapat disebabkan  karena  kombinasi  lima  hal,  yaitu  1) belum diyakininya manfaat dari aplikasi IPOS oleh staf yang akan menjalankan, 2) adanya persepsi bahwa  penggunaan  aplikasi  tidak  mudah,  3) dorongan dari penanggung jawab BUMDes yang masih  kurang,  4)  fasilitas  yang  belum  memadai (misal  belum  adanya scanner dan  belum dilengkapinya  persediaan  yang  ada  dengan berkode),  dan  5)  ketiga  variabel  pemoderasi, sesuai UTAUT juga kurang mendukung.
2. Fokus Masalah: Manajemen BUMDes Gambaran: Dilihat dari tanggal pendirian sampai pelaksanaan KKM, BUMDes Kayuambon terbilang maju.  Namun  jika  melihat  administrasi  dan manajemen  yang  ada  BUMDes  Kayuambon terbilang masih harus melakukan perbaikan terus menerus  karena  bisa  dikatakan  bahwa  BUMDes
Kayuambon ini bertumpu di satu orang saja yang diserahi tanggung jawab Kepala Desa. Solusi:  Sebaiknya  Desa  Kayuambon  menambah personil yang kompeten dan dapat bertanggung jawab untuk lebih memajukan BUMDes Kayuambon,  baik  itu  dengan  mendelegasikan kepada orang yang berbeda yang bertanggung jawab  di  setiap  unit  usaha  maupun  dengan mengangkat staf secara khusus untuk setiap unit usaha. Selain itu kepada Kepala Desa dan semua penanggung  jawab  BUMDes  harus  diberikan pemahaman  tentang  keterpisahan  entitas BUMDes  dengan  Desa.  Dalam  kerangka  ini, manajemen  BUMDes  harus  mengenakan  biaya sewa  atas  penggunaan  aset  desa  untuk  usaha BUMDes,  sebaliknya  penggunaan-penggunaan barang  dagangan  BUMDes  atau  persediaan- persediaan  BUMDes  yang  lain,  seperti  untuk jamuan  tamu  atau  untuk  keperluan  desa,  harus diperlakukan seperti jual-beli biasa.

## KESIMPULAN
Adapun  kesimpulan  yang  dapat  kami  ambil  dari keseluruhan program pengabdian masyarakat yang telah dilaksanakan serta action research ini adalah sebagai berikut:
1. Suatu aplikasi untuk memudahkan proses bisnis, meskipun  telah  dibuat  dengan  cermat  atau meskipun telah dibuktikan di tempat lain dapat digunakan  dengan  baik,  belum  tentu  pada usaha  kecil  dan  menengah  dapat  langsung digunakan. Misal aplikasi IPOS yang telah dibeli oleh  BUMDes Desa Mart ,  belum bisa dijalankan karena keterbatasan personil yang memberikan penjelasan  tentang  cara  penggunaan  aplikasi tersebut. Hal ini sejalan dengan teori akseptansi produk  IT  bahwa perceived  usefulness dan perceived  ease  of  use berpengaruh  terhadap akseptansi penggunaan  produk IT, dan  bahwa variabel seperti usia, jenis kelamin, pengalaman, menjadi  variabel  pemoderasi  penggunaan  IT tersebut.
2. BUMDes yang merupakan rintisan usaha di desa harus  terus  didukung  keberadaannya  oleh pemerintah,  khususnya pemerintah  kecamatan dan  kabupaten  tempat  desa  berlokasi.  Salah satu  wujud  dukungan  adalah  bekerja  sama dengan perguruan  tinggi untuk dapat membantu  memperbaiki  menata  usahakan BUMDes  tersebut,  selain  tentu  saja  dengan pemerintah memberikan dukungan langsung. Program pengabdian masyarakat di Desa
Kayuambon yang berfokus pada BUMDes Kayuambon telah  berjalan  dengan  baik  khususnya pada unit usaha Desa Mart dan Surabi Kayuambon. Saran  untuk  perbaikan  pelaksanaan  kegiatan pengabdian  kepada  masyarakat  maupun  Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) ke depannya :
1. Secara  umum dalam pelaksanaan  Kuliah  Kerja Mahasiswa  (KKM)  yang  menjadi  konteks paper ini, masih perlu ditingkatkan koordinasi program antar  kampus,  mahasiswa,  dan  objek  KKM sehingga peran serta objek KKM bisa lebih efektif dan  program  dapat  berjalan  lancar  dan berdampak  maksimal.  Sejauh  ini  yang  telah dilaksanakan, mahasiswa mencari  sendiri objek desa  yang  akan  mereka  laksanakan  KKM, menginventarisasi  sendiri  permasalahan  yang ada,  dan  kemudian  membuat  laporan  tertulis. Untuk  kelompok  yang  beruntung  mendapat dosen
pembimbing, secara substansi pemahaman atas permasalahan yang ada oleh mahasiswa serta apakah KKM dapat memberikan kontribusi kepada desa, masih bisa dijaga  kelayakannya. Namun  untuk yang tidak terdapat dosen pembimbing, pelaksanaan KKM bisa  hanya  menjadi  formalitas  yang  kurang berarti, baik bagi mahasiswa maupun bagi desa. Pendekatan  dengan  masyarakat  harus  dilakukan dengan  sangat  baik  dengan  cara  yang  diterima masyarakat  sehingga  masyarakat  akan  lebih menerima program yang dijalankan. Komunikasi dari kampus  yang  hanya  disampaikan  dalam  bentuk surat kurang bisa menjalin kerja sama yang baik dan saling  mendukung.  Selain  itu  waktu  pelaksanaan yang hanya lima hari menjadi kendala tersendiri.

## PUSTAKA
Adhari,  Agus,  and  Ismaidar  I.  2017.  “Analisis  Hukum Pembentukan  Badan  Usaha  Milik  Desa  Dalam Upaya  Meningkatan  Pendapatan  Asli  Desa  Di Kecamatan  Babalan  Kabupaten  Langkat.” Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi 9 (1): 013. https://doi.org/10.28932/di.v9i1.728 .
Davis, F. D. 1989. "Perceived Usefulness, Perceived Ease of
Use,  and  User  Acceptance  of  Information Technology." MIS Quarterly 319-340.
Davis,  F.  D,  R.  P  Bagozzi,  and  P.  R.  Warshaw.  1989.  "User Acceptance  of  Computer  Technology:  A
Comparison  of Two Theoretical  Models."
Management Science 982–1003. Ferrance,  Eileen.  2000. Action  Research. Providence: Northeast  and  Islands  Regional  Educational Laboratory At Brown University.
Osborne,  David,  and  Ted  Gabler.  1992. Reinventing Government. New York: Addison Wesley Publ. Co. Sylvanus,  Nwodo  ,  Victor  O  Okolo,  Gerald  N  Nebo,  and Egodi  Eze.  2017.  "Managing  Small  and  Medium Scale  Enterprises  in  A  Competitive  Marketing Economy." IOSR  Journal  of  Business  and Management 21-31.
Venkatesh, V, M. G. Morris, G. B. Davis, and F. D. Davis. 2003. "User  Acceptance  of  Information  Technology: Toward a Unified View." MIS Quarterly 425-478.