## Jurnal Legal Reasoning
Vol. 6, No. 1, Desember 2023, Halaman 42-68
Website : https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/jlr

## PERSETUJUAN LINGKUNGAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
(Environmental Approval in The Perspective Of State Administrative Law)
Cipta Indralestari Rachman 1 , Endra Wijaya 2
1,2 Fakultas Hukum Universitas Pancasila Jalan Srengseng Sawah, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.
E-mail :cipta.rachman@univpancasila.com

## Abstrak
Diubahnya ketentuan izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan pada perubahan Undang-Undang Perlindundang dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Undang- Undang Cipta Kerja menimbulkan pro kontra. Perubahan tersebut  didasarkan untuk penyederhanaan  perizinan.    Izin  secara  jelas  sebagai  suatu  keputusan  administrasi negara  sebagaimana  di  atur  dalam  Undang-Undang  Nomor  30  tahun  2014  tentang Administrasi  Pemerintahan,  sedangkan  persetujuan  secara  normatif  tidak  memiliki makna yang tegas sebagai suatu keputusan administrasi negara. Untuk itu, artikel ini akan menganalisis secara normatif dengan pendekatan deskripstif-kualitatif, mengenai bagaimana  persetujuan  lingkungan  dalam  perspektif  hukum  administrasi  negara. Temuan  dari  penelitian  ini  bahwa  Persetujuan  lingkungan  dalam  perspektif  hukum administrasi negara  memiliki kesesuaian unsur definisi dari Keputusan Administrasi Negara atau Keputusan Tata Usaha negara atau Keputusan Pemerintahan. Di samping itu, izin lingkungan dengan persetujuan lingkungan memiliki beberapa konsep yang hampir sama sebagai keputusan administrasi negara atau keputusan tata usaha negara yaitu:  definisi,  ketentuan  mengenai  tujuan    dibentuk,  pembatalan  dan  pencabutan, konsekuensi keterlibatan, transparansi, pengawasan dan sanksi.
Kata kunci: persetujuan lingkungan, hukum administrasi negara, cipta kerja

## Abstract
The turning of the ward permit provisions into the environment agreement in the 2009 change in the act no. 32 for protection and management of the environment at 2020's no. 11 work creation raises a controversy. The changes are based on a simplification of permits. The permit is clearly a state administrative decision as outlined in the 2014 act of no. 30 years of government administration, while approval normative does not carry a firm significance as a state administration decision. To that end, the article will try to normative analysis with a qualitative approach, on how the environmental agreement is in a legal perspective for state administration. His conclusion is that the agreement of the environment in the perspective of the laws of the state administration has the corresponding elements of a defined administration decision or a governance decision or a government decision. In addition, the concept of ward permit with ward approval  has  some  of  the  same  organizational  concepts  as  state  administration
decisions or state governance decisions: definitions, rules concerning the established purpose:  the  cancellation  and  revocation,  the  consequences  of  involvement, transparency, supervision, and sanctions.
Keywords: environmental agreement, state administration law , cipta kerja

## A. PENDAHULUAN
Wilayah,  rakyat  dan  pemerintahan  merupakan  unsur  pembentuk  negara yang  mengikat  satu  dengan  lainnya.  Wilayah  sebagai  tempat  atau  wadah penyelenggaraan  negara,  rakyat  sebagai  penggerak  negara,  dan  Pemerintah sebagai  penyelenggara  negara  yang  memiliki  kekuasaan  dalam  mengelola  dan melindungi  wilayah  dan  rakyat  nya.  Alinea  keempat  Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menegaskan bahwa salah satu  tujuan  didirikannya  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI)  adalah melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia.
Melindungi  segenap  bangsa  dan  tumpah  darah  Indonesia  bukan  hanya melindungi terhadap manusia (rakyat) tetapi juga terhadap lingkungan hidup nya. Secara filosofis, tujuan negara ini berdasarkan Pancasila sebagai Philosophische grondslag, khususnya sila ketiga yakni “Persatuan Indonesia”. Dalam sila ketiga Pancasila,  makna  persatuan  mencakup  kesatuan  atas  sumber  daya  manusia, sumber daya alam dan sumber daya buatan yang merupakan satu  kesatuan dari lingkungan hidup Indonesia.
Untuk mewujudkan keterpaduan atas seluruh unsur kehidupan, Indonesia sebagai negara hukum menempatkan instrumen hukum sebagai instrumen untuk mencapai  keseimbangan  antara  kebutuhan  dan  pemeliharaan  lingkungan  hidup. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa dalam rangka pengelolaan bumi, air dan kekayaan alam di  bawah nya diberikan kekuasaan kepada negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kekuasaan yang diberikan kepada negara bukan  berarti  menjadi  kepemilikan  tetapi  negara  melalui  UUD  1945  diberikan kewenangan  untuk  mengelola,  menjaga,  merawat  mengatur  dan  memelihara bumi,  air  dan  kekayaan  alam  yang  ada  di  bawahnya  demi  mewujudkan
kemakmuran  rakyat,  bangsa  Indonesia.  Dalam  kedudukan  tersebut,  negara menjalankan  kedaulatan  rakyat  dan  Pemerintah  sebagai  penyelenggara  negara berperan atas nama rakyat.
Kedudukan  pemerintah  sebagai  penyelenggara  negara  mewakili  seluruh rakyat  Indonesia  memiliki  kewenangan  untuk  mengatur  masyarakat  dalam bertindak  agar  tidak  menimbulkan  kerugian  kepada  manusia  atau  masyarakat lainnya.  Realisasi  pelaksanaan  kewenangan  tersebut  dalam  bingkai  hukum dikenal sebagai Hukum Administrasi Negara. Menurut Openhheim Lauterpacht, Hukum Administrasi Negara adalah peraturan-peraturan tentang cara bagaimana badan-badan  pemerintahan  harus  menjalankan  kewajibannya. 1 Sejalan  dengan pendapat  tersebut,  Kusnadi  Pudjosewojo 2 menyatakan  bahwa  Hukum Administrasi  Negara  sebagai  penguasa  menjalankan  usaha-usaha  untuk memenuhi tugas-tugas atau cara bagaimana penguasa itu seharusnya bertingkah laku dalam mengusahakan tugas-tugasnya.  Setidaknya Ridwan HR menguraikan bahwa cakupan Hukum Administrasi Negara sebagai berikut: 1) instrumen bagi penguasa  untuk  mengatur,  menyeimbangkan  dan  mengendalikan  berbagai kepentingan  masyarakat;  2)  mengatur  cara  partisipasi  warga  masyarakat  dalam proses penyusunan dan pengendalian, termasuk proses penentuan kebijaksanaan; Perlindungan  hukum  bagi  warga  masyarakat;  3)  menyusun  dasar-dasar  bagi pelaksanaan pemerintahan yang baik. 3
Salah  satu  instrumen  hukum  yang  digunakan  oleh  penguasa  atau pemerintah dalam menjalankan kegiatan mengatur adalah perizinan yang berasal dari kata izin. Bagir Manan dalam Ridwan HR mengemukakan bahwa izin adalah suatu  persetujuan  dari  penguasa  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan untuk memperoleh akses untuk melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara  umum  dilarang. 4 Pengertian  tersebut  menempatkan  penguasa  atau
1 Nomensen Sinamo, Hukum Administrasi Negara , Jakarta:Jala Permata Aksara, 2015, hlm 10.
2 M. Kusnadi-Harmaily, Hukum Tata Negara , cet. 7, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI dan CV Sinar Bakti, 1988, hlm. 100
3 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara , Cet. 9, Jakarta: PT. Raja Grafindo,  2013, hlm 45.
4 Ibid ., hlm 199.
pemerintah  yang  memiliki  kehendak  untuk  memberikan  persetujuan  atas perbuatan yang pada dasarnya dilarang.
Lahirnya  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja pada  tanggal  2  November  2020  yang  dibatalkan  oleh  Mahakamah  Konstitusi kemudian  dihidupkan  kembali  melalui  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2023 tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 2022 (UU Cipta Kerja), menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Pro dan  kontra  yang  dimaksud  bukan  hanya  metode  pembentukan  peraturan perundang-undangan  nya  yang  menggunakan  metode  o mnibus  law ,  tetapi  juga substansi yang dilakukan perubahan. Dalam UU Cipta Kerja terdapat 79 undang- undang yang diubah dalam satu undang-undang dan materi muatan yang dibagi menjadi 11 (sebelas) klaster. Salah satu pusat perhatian masyarakat adalah terkait dengan klaster kemudahan berusaha melalui penyederhanaan perizinan. 5
Salah satu perubahan yang menjadi sorotan masyarakat adalah perubahan atas  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  (UU  PPLH).  Perubahan  ini  merupakan  bagian dari ruang lingkup peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha yakni pada  bagian  ketiga  tentang  Penyederhanaan  Persyaratan  Dasar  Perizinan Berusaha, khususnya Paragraf 3 tentang Persetujuan Lingkungan.
Dalam  Pasal  22  angka  1  Undang-Undang  Cipta  Kerja,  Persetujuan lingkungan  didefinisikan  sebagai  keputusan  kelayakan  lingkungan  hidup  atau pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup yang telah mendapatkan persetujuan  dari  pemerintah  pusat  atau  pemerintah  daerah,  sebagaimana  dalam perubahan Pasal 1 angka 35 UU PPLH.
Ketentuan  sebelumnya  pada  Pasal  1  angka  35  UU  PPLH  mengatur mengenai definisi izin lingkungan yaitu izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib analisis mengenai dampak
5 Untuk mempermudah pemahaman atas 79 undang-undang yang diubah, pemerintah melakukan klasterisasi  undang-undang,  terdiri  atas:  1)  Penyederhanaan  Perizinan  Berusaha;  2)  Persyaratan Investasi; 3) Ketenagakerjaan; 4) Kemudahan dan Perlindungan UMKM; 5) Kemudahan berusaha; 6) dukungan riset dan inovasi; 7) Administrasi Pemerintahan; 8) pengenaan sanksi; 9) pengadaan lahan; 10) investasi dan proyek pemerintah; 11) kawasan ekonomi dalam undang-undang cipta kerja. Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja, 2020,  hlm 126-127.
lingkungan (Amdal) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. Sejalan dengan dihapus nya ketentuan izin lingkungan, definisi izin usaha sebagaimana dalam Pasal 1 angka 36 dalam UU PPLH juga dihapus dalam UU Cipta Kerja.
Dalam  Naskah  Akademik  dihapus  nya  ketentuan  mengenai  izin lingkungan pada perubahan UU PPLH sebagaimana diatur dalam UU Cipta Kerja dimaksudkan  sebagai  bagian  dari  penyederhanaan  perizinan  dan  penyesuaian nomenklatur  perizinan  yang  ada  dalam  setiap  undang-undang  dengan  rumusan yang  bersifat  general,  sehingga  memberikan  fleksibilitas  pemerintah  dalam rangka  mengantisipasi  dinamika  masyarakat  dan  global. 6 Potensi  implikasinya adalah  diperlukan  rumusan  standar  pengelolaan  lingkungan  hidup  untuk  setiap usaha/kegiatan yang perlu disiapkan oleh setiap sektor dan diperlukan mekanisme untuk  mengantisipasi  adanya  masa  penyiapan  standar  sebagai  pedoman  bagi pelaku usaha/kegiatan. 7
I  Gusti  Ayu  Ketut  Rachmi  Handayani  memandang  bahwa  perbedaan definisi antara izin dan persetujuan memang memiliki konsep yang berbeda, izin sebagai  instrumen  yuridis  pemerintah  untuk  mencapai  tujuan  negara  dan diarahkan  untuk  mewujudkan  keadilan  ekologis,  sedangkan  dalam  hukum administrasi tidak dikenal dengan istilah persetujuan. 8
Saat  ini,  pengaturan  lebih  lanjut  mengenai  ketentuan  persetujuan lingkungan  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  22  Tahun  2021  tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PP PPLH). Paket  pengaturan  penyelenggaraan  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan hidup.  Oleh  sebab  itu,  pemahaman  terhadap  perubahan  konsep  dari  perizinan lingkungan  menjadi  persetujuan  lingkungan  diperlukan,  baik  dari  sisi perbandingan  mekanisme  maupun  ketepatan  istilah  persetujuan  lingkungan  dan
6 Naskah Akademik RUU Tentang Cipta Kerja, diakses pada https://uu-ciptakerja.go.id/naskah- akademis-ruu-tentang-cipta-kerja/ pukul 9 April 2021, Lampiran 1, hlm 4.
7 Ibid ., Lampiran 1, hlm 21
8 Ady  Thea,  “Guru  Besar  ini  Tegaskan  Persetujuan  Lingkungan  Bisa  digugat  ke  PTUN”, https://www.hukumonline.com/berita/a/guru-besar-ini-tegaskan-persetujuan-lingkungan-bisa-digugat- ke-ptun-lt60e6d7346d90d/, diakses pada 27 November 2023.
perizinan  berusaha  digunakan  dalam  pengaturan  perlindungan  dan  pengelolaan lingkungan hidup.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  permasalahan  dalam  artikel  ini  dibatasi menjadi  dua  pertanyaan  yaitu  bagaimanakah  perbandingan  konsep  izin lingkungan  dan  persetujuan  lingkungan  sebagai  instrumen  pencegahan  dan perusakan  lingkungan  hidup?  Dan  apakah  persetujuan  lingkungan  merupakan instrumen Hukum Administrasi Negara?
Artikel  ini  dimaksudkan  untuk  memberikan  uraian  mengenai perbandingan  konsep  izin  lingkungan  dan  persetujuan  lingkungan  sebagai instrumen  pencegahan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup.  Di  samping  itu, melakukan  identifikasi  kesesuaian  substansi  persetujuan  lingkungan  dalam perspektif Hukum Administrasi Negara.

## B. METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan deskriptif dan  metode  pengolahan  data  secara  kualitatif.  Penelitian  normatif  adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder  dengan  menggunakan  bahan  hukum. 9 Penelitian  normatif  tersebut mencakup: penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum,  penelitian  terhadap  taraf  sinkronisasi  vertikal  dan  horizontal, perbandingan  hukum,  dan  sejarah  hukum. 10 Sebagai  suatu  penelitian  normatif, maka penelitian ini berbasis pada analisis norma hukum.
Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder (kepustakaan). Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah  data  yang  diperoleh  dari  penelitian  kepustakaan  dengan  cara  studi dokumen terhadap bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
9 Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2012), hlm 13-14.
10 Ibid

## C. PEMBAHASAN
Perizinan  merupakan  salah  satu  instrumen  yuridis  pemerintah  dalam melaksanakan  kewenangan  yang  telah  diberikan  dalam  peraturan  perundang- undangan.  Perizinan  dalam  konteks  hukum  administrasi  negara  merupakan kewenangan yang diberikan kepada penguasa atau pemerintah atas tindakan yang akan dilakukan oleh masyarakat dan perlu dilakukan pengawasan khusus.
Pengertian perizinan dalam konteks hukum tidaklah absolut. N. M. Spelt dan J.B.M ten Berge sebagaimana dalam Ridwan HR memberikan pengertian izin dalam  arti  luas  dan  sempit.  Izin  dalam  arti  luas  ialah  suatu  persetujuan  dari penguasa  berdasarkan  undang-undang  atau  peraturan  pemerintah  untuk  dalam keadaan  tertentu  menyimpang  dari  ketentuan-ketentuan  larangan  perundangan. Izin dalam arti sempit adalah pengikatan pada suatu peraturan izin pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk  menghalangi keadaan-keadaan yang buruk. Tujuannya ialah mengatur tindakan-tindakan yang oleh pembuat undang-undang tidak seluruhnya dianggap  tercela,  namun  dapat  melakukan  pengawasan.  Artinya  bahwa  suatu tindakan  dilarang,  kecuali  diperbolehkan  dengan  tujuan  agar  dalam  ketentuan- ketentuan yang dikaitkan dengan diperkenan dapat dengan teliti diberikan batas- batas  tertentu  bagi  tiap  kasus.  Jadi,  izin  bukan  hanya  sebagai  perkenan  karena keadaan  khusus  tetapi  agar  tindakan  tersebut  dilakukan  tetap  berdasarkan ketentuan yang di tetapkan. 11
Pengertian  lain  dikemukakan  oleh  Sjacran  Basah  bahwa  izin  adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang menghasilkan peraturan dalam hal kontrol berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh  ketentuan  perundang-undangan  yang  berlaku. 12 Nomensen  Sinamo berpendapat  bahwa  izin  adalah  suatu  persetujuan  dari  penguasa  berdasarkan peraturan  perundang-undangan  dan  peraturan  pemerintah,  oleh  karena  itu  izin
11 Ridwan HR, o p. cit ., hlm 199-200.
12 Sjachran  Basah, Pencabutan  Izin  Salah  Satu  Sanksi  Hukum  Administrasi ,  Makalah  pada Penataran Hukum Administrasi dan Lingkungan di Fakultas Hukum Unair, Surabaya, 1995, hlm 1-2. lihat juga dalam Nomensen, op.cit ., hlm 88.
pada  dasarnya  memuat  larangan  yang  dikecualikan  berdasarkan  persetujuan penguasa. 13
Beberapa  pengertian  tersebut  menegaskan  bahwa  izin  tidak  mungkin diadakan perjanjian, karena tidak mungkin diadakan suatu kesesuaian kehendak. 14 Selaras  dengan  M.M.  van  Praag  yang  berpendapat  bahwa  izin  adalah  suatu tindakan  hukum  se-pihak  ( eenzijdige  handeling,  een  overheidshandeling), sehingga  pemerintah  pada  saat  mengeluarkan  izin  berkedudukan  sebagai  organ pemerintah, berbeda pada saat pemerintah melakukan konsesi yang berkedudukan sebagai badan hukum.
Ridwan  HR  mengungkapkan  beberapa  unsur  penting  dalam  perizinan, yaitu: 15
1) Instrumen yuridis :
Unsur  instrumen  yuridis  terkait  dengan  bentuk  perizinan.  Bentuk  perizinan adalah keputusan yang bersifat konstitutif dan yang digunakan oleh pemerintah untuk  menghadapi  atau menetapkan peristiwa konkret  dengan ketentuan  dan persyaratan yang berlaku.
2) Peraturan Perundang-Undangan :
Unsur  peraturan  perundang-undangan  yang  dimaksud  bahwa  pemerintah dalam pembuatan dan penerbitan izin merupakan  salah satu  bentuk  tindakan hukum pemerintahan. Tindakan hukum pemerintah tersebut harus didasari atas kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan maupun yang diatur  secara  tegas  oleh  peraturan  perundang-undangan.  Dengan  demikian, perizinan  yang  diterbitkan  tanpa  dasar  wewenang  yang  diberikan  oleh peraturan perundang-undangan kepada pemerintah maka izin tersebut menjadi tidak sah.
13 Ibid ., hlm 89.
14 Ibid ., hlm 201.
15 Ibid ., hlm 202.
3) Organ Pemerintah :
Unsur organ pemerintah dalam perizinan adalah organ pemerintah negara yang menjalankan  urusan  pemerintahan  baik  di  tingkat  pusat  maupun  di  tingkat daerah dan diberikan kewenangan untuk menerbitkan izin.
4) Peristiwa Konkret :
Unsur  peristiwa  konkret  dalam  perizinan  artinya  peristiwa  yang  terjadi  pada waktu tertentu, orang tertentu, tempat tertentu dan fakta hukum tertentu.
5) Prosedur dan Persyaratan :
Unsur  prosedur  dan  persyaratan  merupakan  unsur  yang  ditentukan  oleh pemerintah  secara  sepihak  sebagai  pertimbangan  untuk  pemberian  izin. Prosedur dan persyaratan perizinan bukan berarti dibuat berdasarkan kehendak pemerintah sendiri tetapi dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan, tujuan  yang  hendak  dicapai  oleh  hukum  yang  menjadi  dasar  perizinan bersangkutan.
Dalam definisi perizinan disebut sebagai persetujuan. Persetujuan berasal dari kata dasar “tuju” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki 3 (tiga) arti kata,  yaitu: 16 1)  pernyataan  setuju  (atau  pernyataan  menyetujui);  pembenaran (pengesahan,  perkenan,  dan  sebagainya);  2)  kata  sepakat  (antara  kedua  belah pihak); sesuatu (perjanjian dan sebagainya) yang telah disetujui oleh kedua belah pihak  dan  sebagainya;  3)  penyesuaian;  kecocokan;  keselarasan.  Arti  kata persetujuan sebagai kata benda mencakup dua pihak, namun secara bahasa tidak dijelaskan mengenai kedudukan subjek terkait.
Secara normatif, pengertian izin mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor  30  Tahun  2014  tentang  Administrasi  Pemerintahan  (UU  AP),  Pasal  1 angka  19,  yakni  “Keputusan  Pejabat  Pemerintahan  yang  berwenang  sebagai wujud persetujuan atas permohonan Warga Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan  perundang-undangan”.  Keputusan  Pejabat  Pemerintahan  diartikan sebagai  keputusan  administrasi  negara  yang  merupakan  ketetapan  tertulis  yang
16 https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/persetujuan, diakses pada 7 April 2021
dikeluarkan  oleh  Badan  dan/atau  Pejabat  Pemerintahan  dalam  penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana dalam Pasal 1 angka 7 UU AP.
Selain itu, kata persetujuan dan perizinan secara eksplisit dapat ditemukan dalam  peraturan  perundang-undangan  diantar  nya  dalam  Peraturan  Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu  Pintu (Perpres  PTSP),  Pasal  1  angka  5  bahwa  perizinan  adalah  segala  bentuk persetujuan  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah  dan  pemerintah  daerah  yang memiliki  kewenangan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undang. Definisi yang hampir sama juga ditemukan dalam UU Cipta Kerja pada Pasal 10 ayat  (2)  disebutkan  bahwa  izin  merupakan  persetujuan  Pemerintah  Pusat  atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku  Usaha  sebelum  melaksanakan  kegiatan  usahanya.  Dalam  ketentuan tersebut, tergambar bahwa perizinan sama dengan persetujuan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah.
Lain halnya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017  tentang  Penyelenggaraan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Daerah (Permendagri  PTSP),  Pasal  1  angka  8  disebutkan  bahwa  Perizinan  adalah pemberian  dokumen  dan  bukti  legalitas  persetujuan  dari  pemerintah  kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  UU  Cipta  Kerja  juga  memberikan  maksud  yang  sama sebagaimana  disimpulkan  dalam  tulisan  Anih  Sri  Suryani  bahwa  Persetujuan Lingkungan  menjadi  bagian  dari  muatan  persyaratan  dan  kewajiban  dalam Perizinan  Berusaha  yang  diterbitkan  pemerintah    kepada  pelaku  usaha. 17 Pada pengertian ini, tergambar bahwa perizinan memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat  dibandingkan  persetujuan  dari  pemerintah  kepada  pelaku  usaha.  Secara konseptual  mengenai  perizinan  dan  persetujuan  masih  samar.  Hal  tersebut dikarenakan masih terdapat perbedaan sebagaimana kedua peraturan di atas. Oleh karena itu, penelitian ini perlu dilakukan untuk memberikan kejelasan konsepsi perizinan dan persetujuan dalam perspektif hukum administrasi negara.
17 Anih Sri Suryani, Perizinan Lingkungan Dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan Dampaknya terhadap Kelestarian Lingkungan, Info Singkat , Vol. XII, No. 20/II/Puslit/Oktober/2020, hlm 13-18.
1. Perbandingan  konsep  Ijin  Lingkungan  dan  Persetujuan  Lingkungan sebagai instrumen Pencegahan dan Perusakan Lingkungan Hidup
Perizinan  dalam  konsep  hukum  administrasi  negara  merupakan instrumen hukum yang diterbitkan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah sebagai  salah  satu  wujud  pelaksanaan  kekuasaan  dalam  pengelolaan  sumber daya  alam. 18 Atas  itu,  kedudukan  negara  melalui  tangan  pemerintah  lebih tinggi dibandingkan dengan pelaksana kegiatan atau usaha yang memanfaatkan sumber  daya  alam.  Di  lain  sisi,  izin  juga  dimaknai  sebagai  persetujuan  dari instansi  yang  berwenang.  Dengan  dihapusnya  ketentuan  mengenai  izin lingkungan dalam UU Cipta Kerja pada perubahan UU PPLH tidak luput dari perhatian publik. Salah satu mengenai perbedaan dan dampak dari dihapus nya nomenklatur pengaturan izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan.
a. Izin Lingkungan dalam UU PPLH.
Sebelum  dilakukan  perbandingan,  akan  diuraikan  bagaimana  konsep pengaturan ijin lingkungan dalam UU PPLH sebagai berikut:
1) Definisi izin lingkungan
Dalam Pasal 1 angka 35 UU PPLH, Izin lingkungan diberikan kepada  setiap  orang  yang  melakukan  usaha  dan/atau  kegiatan  yang wajib  Amdal  atau  UKL-UPL  dalam  rangka  perlindungan  dan pengelolaan  lingkungan  hidup  sebagai  prasyarat  untuk  memperoleh izin  usaha  dan/atau  kegiatan.  Definisi  tersebut  tidak  menjelaskan pengertian  izin  itu  sendiri,  namun  hal  yang  dipertegas  dalam pengertian tersebut bahwa izin lingkungan merupakan prasyarat untuk mendapatkan  izin  usaha  atau  kegiatan  yang  masuk  dalam  kategori usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL/UPL.
18 Penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Lihat juga dalam Putusan Mahakamah Konstitusi Nomor 21-22/PUU-V/2007 mengenai uji materil Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
2) Penerbitan Izin Lingkungan
Izin  lingkungan  merupakan  persyaratan  izin  usaha  dan/atau kegiatan  yang  wajib  Amdal  atau  UKL/UPL  yang  diterbitkan berdasarkan  keputusan  kelayakan  lingkungan  hidup  sebagaimana Pasal  31  UU  PPLH.  Izin  lingkungan  diterbitkan  oleh  Menteri  yang berwenang  dalam  urusan  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan hidup, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya.
3) Pembatalan dan Pencabutan izin lingkungan
Pembatalan  izin  lingkungan  dapat  dibatalkan  apabila:  a)
adanya kecacatan hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data dokumen maupun informasi;
b)  terbitnya  izin  tanpa  memenuhi  syarat  dalam  keputusan  komisi kelayangan  lingkungan  hidup  atau  rekomendasi  UKL/UPL;  atau  c) tidak dilaksanakan kewajiban dalam dokumen Amdal. Di samping itu, izin lingkungan juga dapat dibatalkan melalui keputusan pengadilan tata usaha negara.
Izin  lingkungan  merupakan  persyaratan  untuk  memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan, maka apabila dicabut berdampak pada pembatalan  izin  usaha  dan/atau  kegiatannya.  Sedangkan  usaha dan/atau  kegiatan  mengalami  perubahan,  penanggung  jawab  usaha dan/atau kegiatan wajib memperbarui izin lingkungan.
4) Konsekuensi terbitnya izin lingkungan
Dalam  UU  PPLH,  Pasal  55  memberikan  kewajiban  kepada pemegang  izin  lingkungan  untuk  menyediakan  dana  jaminan  untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup.
5) Transparansi Informasi
Pejabat wajib menggunakan setiap permohonan dan keputusan izin lingkungan melalui atau dilakukan dengan cara dilakukan dengan cara yang mudah diketahui oleh masyarakat.

## 6) Pengawasan izin lingkungan
Dalam UU PPLH, Pasal 72, pengawasan ketaatan penanggung jawab  usaha  dan/atau  kegiatan  terhadap  izin  lingkungan  wajib dilakukan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Kewajiban pengawasan tersebut memiliki konsekuensi  hukum  pidana  sebagaimana  Pasal  112  UU  PPLH terhadap  setiap  pejabat  berwenang  yang  dengan  sengaja  tidak melakukan pengawasan ketaatan, salah satunya atas izin lingkungan dan yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan  dan  mengakibatkan  hilangnya  nyawa  manusia,  dipidana pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
7) Sanksi atas pelanggaran izin lingkungan
Terdapat 2 (dua) jenis sanksi atas pelanggaran izin lingkungan yang  diatur  dalam  UU  PPLH  yakni  sanksi  administrasi  dan  sanksi pidana.
Ketentuan  yang  mencantumkan  izin  lingkungan  dalam  sanksi administratif  dapat  dilihat  dalam  Pasal  76  UU  PPLH.  Pasal  tersebut menegaskan  bahwa  sanksi  administratif  diterapkan  oleh  menteri  yang menangani  bidang  lingkungan  hidup,  gubernur,  atau  bupati/walikota kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan  pelanggaran  terhadap  izin  lingkungan.  Sanksi  administratif yang  dimaksud  dapat  dalam  bentuk:  1)  teguran  tertulis;  2)  paksaan pemerintah;  3)  pembekuan  izin  lingkungan;  atau  4)  pencabutan  izin lingkungan.
Pembekuan  atau  pencabutan  izin  lingkungan  dilakukan  apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan paksaan pemerintah  sebagaimana  di  atur  lebih  lanjut  dalam  Peraturan  Menteri Lingkungan  Hidup  Nomor  2  Tahun  2013  tentang  Pedoman  Penerapan Sanksi  Administratif  di  Bidang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup (PermenLH Sanksi Administratif PPLH).
Untuk  sanksi  pidana  yang  terkait  langsung  dengan  izin lingkungan  terdapat  pada  Pasal  101  PermenLH  Sanksi  Administratif PPLH  yang  memberikan  sanksi  kepada  setiap  orang  terkait  pelepasan dan/atau pengedaran produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup, Pasal  111  dan    Pasal  112    PermenLH  Sanksi  Administratif  PPLH memberikan sanksi kepada pejabat pemberi izin lingkungan dan pengawas atas ketaatan pelaksanaan izin lingkungan.
b. Konsepsi  persetujuan  lingkungan  pada  perubahan  UU  PPLH  dalam  UU Cipta Kerja.
Konsepsi persetujuan lingkungan tidak diuraikan dalam Naskah
Akademik  UU  Cipta  Kerja.  Padahal,  persetujuan  lingkungan  dalam  UU Cipta  Kerja  menggantikan  konsep  izin  lingkungan  yang  disebutkan  dan diatur dalam UU PPLH. Secara khusus, Persetujuan Lingkungan menjadi judul  dari  BAB  III  UU  Cipta  Kerja.  Hal  ini  tentunya  menimbulkan persepsi  bahwa  persetujuan  lingkungan  merupakan  instrument  hukum yang sangat penting dalam penyelenggaraan cipta kerja.
Istilah  persetujuan  dalam  UU  Cipta  Kerja  terdapat  lima  jenis yaitu: 1) persetujuan lingkungan sebagai prasyarat perizinan berusaha; 2) Persetujuan  pemerintah  pusat/daerah,  sebagai  persetujuan  untuk pengelolaan limbah B3; 3) Perizinan berusaha sebagai bentuk persetujuan untuk  pengelolaan limbah B3 (pemanfaatan sebagai  kegiatan utama); 4) Persetujuan  dari  pemerintah  pusat  sebagai  bentuk  persetujuan  untuk dumping; 5) persetujuan teknis sebagai bagian dari persetujuan lingkungan untuk pembuangan limbah cair. 19

## 1) Definisi Persetujuan Lingkungan
Dalam  perubahan  Pasal  1  UU  PPLH  dalam  UU  Cipta  Kerja mendefinisikan Persetujuan Lingkungan sebagai Keputusan Kelayakan  Lingkungan  Hidup  atau  Pernyataan  Kesanggupan
19 Andri  G.  Wibisana, Persetujuan  Pemerintah  dan  Penegakan  Hukum  Administras i,  Universitas Indonesia, https://leip.or.id., diakses pada 20 Juli 2021.
Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari  Pemerintah  atau  Pemerintah  Daerah.  Berdasarkan  definisi tersebut dapat dipahami bahwa Persetujuan Lingkungan Hidup dapat diartikan  sebagai  keputusan  kelayakan  atau  juga  dapat  diartikan sebagai  pernyataan  kesanggupan  pengelolaan  lingkungan  hidup dengan syarat untuk mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
2) Persetujuan Lingkungan adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup.
Definisi  Keputusan  Kelayakan  Lingkungan  Hidup  tidak ditemukan  pada  Perubahan  UU  PPLH  dalam  UU  Cipta  Kerja.  Hal tersebut  ditemukan  dalam  PP  PPLH  pada  Pasal  1  angka  7  bahwa Keputusan  Kelayakan  Lingkungan  Hidup  adalah  keputusan  yang menyatakan kelayakan Lingkungan Hidup dari suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal . Keberadaan Amdal  sebagai  instrumen  pencegahan  pencemaran  dan  perusakan lingkungan  dalam  UU  Cipta  Kerja  mengurangi  kekhawatiran hilangnya  upaya  preventif    mencegah  pencemaran  dan  perusakan lingkungan.
Dalam  ketentuan  Pasal  24  UU  PPLH  sebagaimana  diubah dalam  UU  Cipta  Kerja  mengatur  bahwa  Keputusan  Kelayakan Lingkungan Hidup ditetapkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah  berdasarkan  hasil  uji  kelayakan  lingkungan  hidup  yang didasari  atas  dokumen  Amdal  yang  disiapkan  oleh  pelaku usaha/kegiatan.  Lebih  lanjut  ditegaskan  dalam  Pasal  49  ayat  (3)  PP PPLH  bahwa  Surat  Keputusan  Kelayakan  Lingkungan  Hidup merupakan:  a)  bentuk  Persetujuan  Lingkungan;  dan  b)  prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.
Surat  Keputusan  Kelayakan  Lingkungan  Hidup  setidaknya memuat: a)  rekomendasi hasil uji keiayakan dari Tim Uji kelayakan
Lingkungan Hidup sebagai dasar ditetapkannya Keputusan Kelayakan Lingkungan  Hidup;  b)  identitas  penanggung  jawab  Usaha  dan/atau Kegiatan  sesuai  dengan  identitas  yang  tertulis  dalam  Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah, meliputi: nama usaha dan/atau kegiatan,  jenis  usaha  dan/atau  Kegiatan,  nama  dan  jabatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan; alamat kantor, dan lokasi Usaha dan/atau Kegiatan; c) lingkup rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang disetujui untuk dilakukan, baik kegiatan utama maupun kegiatan pendukung  sesuai  dengan  Persetujuan  Teknis  yang  diterbitkan  oleh instansi yang berwenang.
Persetujuan  teknis    paling  sedikit  memuat:  a)  standar  teknis baku  mutu  Lingkungan  hidup,  Pengelolaan  Limbah  B3,  dan/atau analisis mengenai dampak lalu lintas; b) standar kompetensi sumber daya  manusia  terkait  baku  mutu  Lingkungan  Hidup,  Pengelolaan limbah  B3,  dan  analisis  mengenai  dampak  lalu  lintas;  dan  sistem manajemen  lingkungan;  c)  persyaratan  penanggung  .jawab  usaha dan/atau  Kegiatan  untuk  memenuhi  komitmen  Persetujuan  Teknis sebelum operasi terkait dengan lingkup Persetujuan Teknis;
Perlu  dipenuhi  juga  mengenai  kewajiban  penanggung  jawab Usaha  dan/atau  Kegiatan,  yang  terdiri  atas:    1)  kesesuaian  dengan dokumen  RKL-RPL;  2)  mematuhi  ketentuan  peraturan  perundang- undangan;  3)  memenuhi  kewajiban  pada  Persetujuan  Teknis  pasca verifikasi  pemenuhan  baku  mutu  Lingkungan  Hidup,  Pengelolaan Limbah  B3,  dan/atau  analisis  mengenai  dampak  lalu  lintas:  4) menyiapkan dana jaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sesuai  yang  ditentukan  perundang-undangan;  5)  melakukan pengelolaan  Limbah  non  B3;  6)  memberikan  laporan  pelaksanaan persyaratan  dan  kewajiban  Perizinan  Berusaha  atau  Persetujuan Pemerintah  terkait  Persetujuan  Lingkungan  secara  berkala  setiap  6 (enam)  bulan  sekali;  7)  mengajukan  permohonan  perubahan Persetujuan  Lingkungan  apabila  direncanakan  untuk  melakukan
perubahan Usaha dan/atau Kegiatan; 8) melakukan audit lingkungan pada  tahapan  pasca  operasi  untuk  memastikan  kewajiban  telah dilaksanakan dalam  rangka pengakhiran kewajiban pengelolaan dan pemantauan  Lingkungan  Hidup;  dan/atau    9)  kewajiban  lain  yang ditetapkan  oleh  Menteri,  gubernur,  atau  bupati/wali  kota  sesuai dengan kewenangannya.
Kewajiban  penanggung  jawab  tersebut  di  atas  terdapat  pula hal-hal  lain  yang  perlu  diperhatikan,  yakni:  1)  penanggung  jawab Usaha dan/atau Kegiatan dapat dikenakan sanksi administratif apabila ditemukan  pelanggaran  administratif;  2)  penanggung  jawab  Usaha dan/atau Kegiatan wajib memberikan akses kepada Pejabat Pengawas Lingkungan  Hidup  untuk  melakukan  pengawasan  sesuai  dengan kewenangan;  3)  masa  berlaku  Surat  Keputusan  Kelayakan Lingkungan  Hidup,  yang  menjelaskan  bahwa  keputusan  kelayakan Lingkungan  Hidup  ini  berlaku  selama  Usaha  dan/atau  Kegiatan berlangsung  sepanjang  tidak  ada  perubahan  atas  Usaha  dan/atau Kegiatan  dimaksud;  dan  4)  tanggal  penetapan  Surat  Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup.
3) Persetujuan Lingkungan adalah Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan  Hidup
Sebagaimana  definisi  Persetujuan  Lingkungan  dalam Perubahan UU PPLH dalam UU Cipta Kerja terdapat bentuk dokumen lainnya  selain  Keputusan  Kelayakan  Lingkungan  Hidup,  yakni Pernyataan  Kesanggupan  pengelolaan  Lingkungan  Hidup.  Dalam Pasal  1  angka  8  PP  PPLH,  Pernyataan  Kesanggupan  pengelolaan Lingkungan Hidup adalah standar pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup dari penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang telah mendapat persetujuan dari pemerintah pusat atau pemerintah  daerah  bagi  usaha  dan/atau  kegiatan  yang  wajib UKL/UPL.  Lebih lanjut ditegaskan dalam Pasal 56 ayat (3) dan (4)
PP PPLH bahwa Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup  merupakan  satu  kesatuan  dokumen  dengan  Formulir  UKL- UPL.
Substansi  materi  Persetujuan  Pernyataan  Kesanggupan Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  63 PP  PPLH  disebutkan  paling  sedikit  memuat:  a)  rekomendasi  hasil pemeriksaan  substansi  Formulir  UKL/UPL  standar  spesifik  atau forrnulir  UKL-UPL  standar;  b)  identitas  penanggung  jawab  Usaha dan/atau Kegiatan, meliputi: nama dan jenis usaha dan/atau kegiatan, nama dan jabatan penanggungjawab, alamat kantor; dan lokasi usaha dan/atau  kegiatan;  c)  deskripsi  dan  lokasi  rencana  usaha  dan/atau kegiatan yang akan dilakukan, baik kegiatan utama maupun kegiatan pendukung  sesuai  dengan  Persetujuan  Teknis  yang  diterbitkan  oleh instansi yang berwenang menerbitkan Persetujuan Teknis;
Persetujuan  Teknis  paling  sedikit  memuat:  a)  standar  teknis pemenuhan baku mutu Lingkungan Hidup, Pengelolaan Limbah B3, dan  analisis  mengenai  dampak  lalu  lintas;  b)  standar  kompetensi sumber  daya  manusia  terkait  baku  mutu  Lingkungan  Hidup, pengelolaan LimbahB3, dan analisis mengenai dampak laiu lintas; dan c) sistem manajemen lingkungan
Persyaratan bagi penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk  memenuhi  ketentuan  dalam  Persetujuan  Teknis  sebelum beroperasinya instalasi dan/atau fasilitas yang terkait dengan lingkup Persetujuan  Teknis.  Persetujuan  teknis  yang  dimaksud  meliputi: kewajiban penanggung jawab  Usaha  dan/atau Kegiatan, antara lain: a)  memenuhi  ketentuan  pengelolaan  dan  pemantauan  lingkungan dalam  matriks  UKL.-UPL:  b)  memenuhi  ketentuan  Persetujuan Teknis  setelah  SLO  diterbitkan:  c)  menyiapkan,  dana  penjaminan untuk  pemulihan  fungsi  lingkungan  hidup  sesuai  dengan  ketentuan peraturan  perundang-  undangan;  d)  menyampaikan  laporan pelaksanaan  persyaratan  dan  kewajiban  Perizinan  Berusaha  atau
Persetujuan  Pemerintah  terkait  Persetujuan  Lingkungan  secara berkala  setiap  6  (enam)  bulan  sekali;  e)  melakukan  pengelolaan Limbah  non-B3  sesuai  rincian  pengelolaan  dan  pemantauan lingkungan  dalam  matriks  UKL-UPL;  f)  mengajukan  permohonan perubahan  persetujuan  Lingkungan  apabila  direncanakan  untuk melakukan perubahan Usaha dan/atau Kegiatan nya; dan g) kewajiban lain  yang  ditetapkan  oleh  Menteri,  gubernur,  atau  bupati/wali  kota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kepentingan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Dalam  ketentuan  ini,  Persetujuan  Lingkungan  merupakan bentuk  dari  Persetujuan  pernyataan  kesanggupan  pengelolaan Lingkungan  Hidup  sebagaimana  dalam  Pasal  63  PP  PPLH.  Di samping  itu,  persetujuan  pernyataan  kesanggupan  pengelolaan lingkungan  hidup  juga  dijadikan  sebagai  prasyarat  penerbitan perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah.

## a. Penerbitan Persetujuan Lingkungan
Persyaratan  atas  persetujuan  lingkungan  tidak  diatur dalam UU Cipta Kerja, melainkan diatur dalam PP PPLH. Dalam Pasal 3 disebutkan bahwa Persetujuan Lingkungan wajib dimiliki oleh  setiap  Usaha  dan/atau  Kegiatan  yang  memiliki  Dampak Penting  atau  tidak  penting  terhadap  lingkungan.  Dokumen  ini diberikan  kepada  Pelaku  Usaha  atau  Instansi  Pemerintah. Persetujuan  Lingkungan  merupakan  prasyarat  penerbitan Perizinan  Berusaha  atau  Persetujuan  Pemerintah.  Persetujuan Lingkungan  dilakukan melalui:
1) Penyusunan Amdal dan uji kelayakan Amdal ; atau
2) Penyusunan Formulir UKL-UPL dan pemeriksaan Formulir
UKL-UPL
b. Pembatalan dan Pencabutan Persetujuan Lingkungan
Dalam  UU  Cipta  Kerja  tidak  mengatur  mengenai pembatalan maupun pencabutan persetujuan lingkungan, namun dapat  ditemui  dalam  PP  PPLH.  Pasal  3  ayat  (5)  PP  PPLH mengatur  bahwa  Persetujuan  Lingkungan  berakhir  bersamaan dengan  berakhirnya  Perizinan  Berusaha  atau  Persetujuan Pemerintah. Pada saat berakhirnya perizinan berusaha dan tidak terjadi  perubahan  Usaha  dan/atau  Kegiatan,  perpanjangan Perizinan  Berusaha  dapat  menggunakan  dasar  Persetujuan Lingkungan  yang exsisting .  Bentuk  pengakhiran  Persetujuan Lingkungan  yang  dimaksudkan  dibuktikan  oleh  penanggung jawab  Usaha  dan/atau  Kegiatan  dengan  telah  melakukan pengelolaan Lingkungan Hidup di tahap pasca operasi.
c. Konsekuensi atas terbitnya Persetujuan Lingkungan
Seperti hal nya konsekuensi yang ditimbulkan dari adanya izin  lingkungan  dalam  Pasal  55  UU  PPLH,  konsekuensi  yang wajib  dipenuhi  pemegang  persetujuan  lingkungan  wajib menyediakan  dana  penjaminan  untuk  pemulihan  fungsi lingkungan hidup. Perbedaannya, dalam ketentuan ini Pemerintah Pusat  memiliki  kewenangan  dalam  penunjukan  bank  dan penetapkan  pihak  ketiga  untuk  melakukan  pemulihan  fungsi lingkungan hidup dengan menggunakan dana penjaminan.

## d. Transparansi Informasi
Transparansi informasi berlaku terhadap salah satu bentuk persetujuan lingkungan sebagaimana dalam perubahan Pasal 39 dalam UU Cipta Kerja, yakni Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup.  Keputusan  Kelayakan  Lingkungan  Hidup  diumumkan kepada  masyarakat  melalui  sistem  elektronik  dan/atau  cara  lain yang  ditetapkan  oleh  Pemerintah  Pusat.  Sebagai  pengingat,
bahwa yang dimaksud dengan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup adalah keputusan yang menyatakan kelayakan Lingkungan Hidup  dari  suatu  rencana  Usaha  dan/atau  Kegiatan  yang  wajib dilengkapi  dengan  Amdal,  padahal  bentuk  persetujuan  lainnya yaitu  pernyataan  Kesanggupan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup juga sebagai hal yang penting diketahui masyarakat karena terkait dengan standar pengelolaan Lingkungan Hidup dan pemantauan Lingkungan  Hidup  dari  penanggung  jawab  Usaha  dan/atau Kegiatan
e. Pengawasan Persetujuan lingkungan
Perubahan  UU  PPLH  dalam  UU  Cipta  Kerja  tidak mengatur  mengenai  pengawasan  persetujuan  lingkungan sebagaimana dalam perubahan Pasal 71, Pasal 72 dan Pasal 73.
Ketentuan  dalam  Pasal  71  ayat  (1)  menyebutkan mengenai kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk  melakukan  pengawasan  terhadap  ketaatan  penanggung jawab  usaha  dan/atau  kegiatan  atas  ketentuan  yang  ditetapkan dalam  peraturan  perundang-undangan  di  bidang  perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pasal 72 perubahan pun tidak menyebutkan  mengenai  pengawasan  terhadap  persetujuan lingkungan, melainkan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha  dan/atau  kegiatan  terhadap  Perizinan  berusaha  atau persetujuan  Pemerintah  Pusat  atau  Pemerintah  Daerah berdasarkan  norma,  standar,  dan  kriteria  yang  ditetapkan  oleh Pemerintah  Pusat.  Pasal  73  mengatur  mengenai second  line inspection bahwa  apabila  Pemerintah  Daerah  tidak  melakukan pengawasan sebagaimana mestinya, maka dapat diambil alih oleh Menteri yang membidangi lingkungan hidup dan kehutanan.
f. Sanksi atas Pelanggaran Persetujuan Lingkungan
Seperti  halnya  pengawasan,  UU  Cipta  Kerja  tidak mengatur  mengenai  sanksi  terhadap  pelanggaran  persetujuan lingkungan.  Sanksi  diberikan  atas  pelanggaran  Perizinan Berusaha  dan  Persetujuan  Pemerintah  atau  pun  persetujuan pemerintah daerah sebagaimana dalam Pasal 82A, Pasal 82B dan Pasal 82C. Tidak diaturnya sanksi administratif atas pelanggaran persetujuan  lingkungan,  berbanding  terbalik  dengan  perubahan atas  Pasal  111  terkait  sanksi  pidana.  Dalam  Pasal  111  tersebut diatur  bahwa  Pejabat  pemberi  persetujuan  lingkungan  yang menerbitkan  persetujuan  lingkungan  tanpa  dilengkapi  dengan Amdal  atau  UKL-UPL  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
Berdasarkan  uraian  di  atas,  pengaturan  izin  lingkungan dengan  persetujuan  lingkungan  terdapat  perbedaan  dan persamaan konsep pengaturan. Untuk mempermudah memahami perbedaan  antara  keduanya  dapat  digambarkan  dalam  tabel  di bawah ini:
Tabel 1. Perbandingan pengaturan Izin Lingkungan dan Persetujuan Lingkungan
Indikator Izin Lingkungan Persetujuan Lingkungan Dasar Hukum UU PPLH Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan UU  Cipta  Kerja  tentang  Cipta Kerja Peraturan  Pemerintah  Nomor  22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Definisi 1. izin 2. yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL- UPL 3. sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan 1. Keputusan  Kelayakan  LH; atau 2. Pernyataan Kesanggupan Penggelolaan LH 3. Dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah
Prasyarat Amdal atau UKL/UPL 1. Sebagai Keputusan Kelayakan LH: Amdal 2. Pernyataan Kesanggupan  Penggelolaan  LH: UKL/UPL Pejabat yang berwenang menerbitkan/menge luarkan Menteri,  Gubernur,  Bupati/Walikota  sesuai dengan kewenangannya Pemerintah atau Pemerintah Daerah Konsekuensi pemegang izin lingkungan menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup. wajib menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup. Transparansi Informasi Untuk  izin  lingkungan  melalui  media  yang mudah diterima masyarakat Hanya untuk Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup dan melalui sistem elektronik dan/atau cara lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat Pengawasan Diatur Tidak diatur Sanksi administratif Diatur Tidak diatur Sanksi Pidana Diatur Diatur dalam perubahan pasal

## 2. Tinjauan Persetujuan lingkungan dalam instrumen Hukum Administrasi Negara.
Adanya perbedaan konsep dan maksud antara izin lingkungan dengan persetujuan  lingkungan  sebagaimana  diuraikan  sebelumnya,  maka  perlu diuraikan  lebih  lanjut  mengenai  apakah  persetujuan  lingkungan  merupakan bentuk instrumen hukum administrasi negara. Sebagaimana diketahui bahwa produk  yang  dihasilkan  oleh  pejabat  atau  badan  pemerintahan  yang  bersifat mengatur dalam bentuk tertulis maupun suatu tindakan merupakan bagian dari hukum  administrasi  negara.  Produk  tersebut  memiliki  memiliki  konsekuensi hukum,  khususnya  terkait  penjaminan  hak  masyarakat  yang  memungkinkan terdampak dari keputusan atau produk yang dihasilkan atau dibuat oleh Pejabat dan/atau badan pemerintah.
Untuk dapat mengidentifikasi kedudukan persetujuan lingkungan yang diatur  dalam  UU  Cipta  Kerja  dalam  hukum  administrasi  negara,  Peneliti menggunakan pendekatan normatif sebagaimana definisi izin dalam UU AP.
Mengingat  kembali  bahwa  dalam  ketentuan  Pasal  1  angka  35 perubahan UU PPLH dalam UU Cipta Kerja, bahwa Persetujuan lingkungan adalah  Keputusan  Kelayakan  Lingkungan  Hidup  atau  pernyataan Kesanggupan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  yang  telah  mendapatkan persetujuan  dari  Pemerintah  pusat  atau  pemerintah  Daerah.  Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup adalah keputusan yang menyatakan kelayakan Lingkungan  Hidup  dari  suatu  rencana  Usaha  dan/atau  Kegiatan  yang  wajib dilengkapi dengan Amdal . Pernyataan Kesanggupan pengelolaan Lingkungan Hidup  adalah  standar  pengelolaan  Lingkungan  Hidup  dan  pemantauan Lingkungan Hidup dari penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah pusat atau mendapatkan pemerintah Daerah bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib UKL/UPL.
Pengertian Keputusan Administrasi Negara dalam Pasal 1 angka 7 UU AP  adalah  ketetapan  tertulis  yang  dikeluarkan  oleh  Badan  dan/atau  Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Keputusan Administrasi Negara  juga  dimaknai  sebagai  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa yang memenuhi unsur sebagai berikut:
a. Penetapan tertulis;
b. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
c. Berisi suatu tindakan hukum tata usaha negara;
d. Berdasarkan peraturan perundang-undangan;
e. Yang bersifat konkrit, individual dan final;
f. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata.
Adapun identifikasi persetujuan lingkungan akan digambarkan melalui tabel berikut:
Tabel 2. Identifikasi unsur keputusan tata usaha dalam Persetujuan Lingkungan.
Indikator Persetujuan Lingkungan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Penetapan tertulis; Ya Ya Ya
Dikeluarkan  oleh  Badan  atau Pejabat Tata Usaha Negara; Ya Ya Ya Berisi  suatu  tindakan  hukum tata usaha negara; Ya Ya Ya Berdasarkan peraturan perundang-undangan; Ya Ya Ya konkrit Ya Ya Ya individual Ya Ya Ya final Ya Ya Ya Menimbulkan  akibat  hukum bagi  seseorang  atau  Badan Hukum Perdata Ya Ya Ya Sumber: pengolahan data mandiri

## D. SIMPULAN
1. Konsep  izin  lingkungan  dengan  persetujuan  lingkungan  memiliki  konsep pengaturan  yang  hampir  sama  sebagai  keputusan  administrasi  negara  atau keputusan tata usaha negara dengan indikator: definisi, ketentuan mengenai tujuan  dibentuk,  pembatalan  dan  pencabutan,  konsekuensi  keterlibatan, transparansi, pengawasan dan sanksi, artinya tidak seluruhnya sama dan ada pula yang berbeda.
2. Persetujuan  lingkungan  dalam  hukum  administrasi  negara  ditinjau  secara normatif  dengan  mengidentifikasi.kesesuaian  unsur  definisi  dari  Keputusan Administrasi  Negara  atau  Keputusan  Tata  Usaha  negara  atau  Keputusan Pemerintahan  dengan  definisi  persetujuan  lingkungan.  Berdasarkan  hasil identifikasi,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  persetujuan  lingkungan merupakan  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  sehingga  pengaturan  mengenai persetujuan lingkungan sebaiknya perlu dilakukan perbaikan

## DAFTAR PUSTAKA

## Jurnal
Suryani  Anih  Sri,    Perizinan  Lingkungan  Dalam  Undang-Undang  Cipta  Kerja  dan
Dampaknya  terhadap  Kelestarian  Lingkungan, Info  Singkat, Vol.  XII,  No. 20/II/Puslit/Oktober/2020.
Febriyanti,  Dwi,  Sartika  Nur  Aini  dll.,Fungsi  AMDAL  Dalam  Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Setelah Diundangkannya UU Cipta Kerja, Widya Pranata Hukum , Vol. 3, No. 2, September 2021.

## Buku
Sinamo Nomensen , Hukum Administrasi Negara , Jakarta:Jala Permata Aksara, 2015. HR Ridwan , Hukum Administrasi Negara , Cet. 9, Jakarta: PT. Raja Grafindo,  2013. Indonesia, Naskah Akademik RUU Tentang Cipta Kerja, 2020.
Soekanto  Soerjono  ,  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan Singkat, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2012.

## Peraturan perundang-undangan
Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
------------. Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara , No 5Tahun 1986 . LN No. 77 Tahun 1986 TLN No. 3344
------------, Undang-Undang tentang Perubahan  Kedua atas Undang-Undang Nomor 5  Tahun  1986  tentang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara, No.  51  Tahun 2009. LN No. 160 Tahun 2009. TLN No. 5079.
-----------, Undang-Undang  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan Hidup, No. 32 Tahun 2009, LN. No140 Tahun  2009. TLN No. 5059.
-------------, Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan. No. 30 Tahun 2014. LN No. 292  Tahun 2014. TLN No. 5601.
-------------, Undang-Undang  tentang Cipta Kerja. No. 11 Tahun 2020, LN. No. 245 Tahun 2020/ TLN No. 6573.
-------------, Peraturan  Pemerintah  tentang  Penyelenggaraan  Perlindungan  dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. LN. 2021/No/ 32. TLN No. 6634.

## Internet
https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/persetujuan, diakses pada 7 April 2021

## BIODATA PENULIS
Cipta  Indralestari  Rachman  merupakan  tenaga  pengajar  di  Fakultas  Hukum Universitas Pancasila sejak tahun 2016 hingga sekarang. Penulis mengajar mata kuliah hukum administrasi negara,  hukum pemerintahan daerah, hukum lingkungan, hukum tata  ruang.  Penulis  menyelesaikan  pendidikan    S1  di  Fakultas  Hukum  Universitas Pancasila dan S2 di Magister Hukum Kenegaraan  Universitas Gadjah Mada.
Endra Wijaya merupakan tenaga pengajar di Fakultas Hukum Universitas Pancasila. Penulis mengajar mata kuliah Hukum Administrasi Negara, Hukum Acara Tata Usaha Negara. Penulis menyelesaikan jenjang pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Pancasila dan S2 di Magister Hukum Universitas Indonesia.