## ANALISIS PUTUSAN PENOLAKAN PEMBATALAN MEREK
“PIERRE CARDIN”
Vania Irawan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan email: vania.irawan@unpar.ac.id
Catharina Ria Budiningsih
Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan email: cria@unpar.ac.id disampaikan 13/07/2023 – di -review 16/07/2023 – diterima 24/12/2023 DOI: 10.25123/vej.v9i2.6959

## Abstract
Well-known trademarks are crucial to be protected because they are susceptible to infringement by third parties. Disputes concerning well-known trademarks are quite prevalent in Indonesia. One case involving  a  well-known  trademark  in  Indonesia  that  is  the  focus  of  this  research  is  the  "PIERRE CARDIN"  trademark  case.  Therefore,  this  research  aims  to  investigate  and  analyze  the  "PIERRE CARDIN"  trademark  case  based  on  Decision  Number  15/Pdt.Sus-Merek/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst, Decision  Number  557  K/Pdt.Sus-HKI/2015,  and  Decision  Number  49  PK/Pdt.Sus-HKI/2018.  The research methodology employed is descriptive-analytical, involving an examination of legal documents and literature in the field of law. The analysis results indicate that there were inaccuracies in the judge's decision-making. The judge ruled that there was no evidence of bad faith in an individual's registration of the "PIERRE CARDIN" trademark, even though the registered trademark was the same as another individual's name and well-known trademark. The judge also made an inaccurate decision regarding the distinctiveness of the trademark. This inaccuracy in the decision could have implications for trade and  investment  due  to  the  uncertainty  surrounding  the  enforcement  of  protection  for  famous trademarks in Indonesia.
Keywords
good faith; trademark registration, trademark cancellation, well-known trademark.

## Abstrak
Merek terkenal penting untuk dilindungi karena  rentan terhadap  pelanggaran oleh  pihak ketiga. Sengketa mengenai merek terkenal cukup banyak terjadi di Indonesia. Salah satu kasus mengenai merek terkenal di Indonesia dan menjadi fokus dalam penelitian ini adalah kasus merek “PIERRE CARDIN”. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kasus merek dagang “PIERRE CARDIN” berdasarkan Putusan Nomor 15/Pdt.Sus -Merek/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst, Putusan Nomor 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015, dan Putusan Nomor 49 PK/Pdt.Sus-HKI/2018.  Metode penelitian  bersifat  deskriptif  analitis  dengan  melakukan  telaah  terhadap  dokumen  hukum  dan pustaka  di  bidang  ilmu  hukum.  Hasil  analisis  memperlihatkan  bahwa  terdapat  ketidak  tepatan hakim dalam memutus perkara. Hakim memutuskan bahwa tidak terdapat itikad tidak baik pada pen daftaran merek “PIERRE CARDIN” oleh seorang pengusaha meskipun merek yang didaftarkan sama  dengan  nama  dan  merek  terkenal  orang  lain.  Hakim  juga  memutuskan  secara  tidak  tepat mengenai  daya pembeda pada merek.  Ketidaktepatan putusan tersebut bisa berdampak terhadap perdagangan  dan  investasi  karena  ketidakpastian  penegakan  pelindungan  merek  terkenal  di Indonesia.
Kata Kunci:
iktikad baik, merek terkenal, pembatalan merek, pendaftaran merek.

## Pendahuluan
Merek  secara  umum diartikan  sebagai  identitas,  ciri, asal  barang maupun jasa dan juga sebagai pembeda dengan barang maupun jasa lainnya. Selain itu, pada umumnya  merek  menjadi  suatu  acuan  konsumen  dalam  membeli  produk  atau memilih  suatu  jasa.  Merek  secara  tidak  langsung  memiliki  karakteristik  yang berkaitan dengan asal dan kualitas barang maupun jasa. Hal-hal tersebut membuat merek  menjadi  salah  satu  poin  penting  dalam  dunia  perdagangan.  Selain  itu, pentingnya merek dalam dunia perdagangan juga karena beberapa hal antara lain: 1
a. Memudahkan konsumen untuk menemukan produk;
b. Alat pemasaran dan komunikasi yang paling efisien;
c. Dasar untuk membangun citra merek dan reputasi suatu produk;
d. Mencegah kebingungan konsumen dalam memilih produk;
e. Salah satu aset bisnis yang paling berharga dan bertahan lama;
f. Merek yang kuat memudahkan untuk memperkejakan dan mempertahankan karyawan; dan
g. Salah satu ‘alat’ paling efektif untuk melawan persaingan tidak sehat ( unfair competition ).
Hal  lain  yang  juga  penting  untuk  diperhatikan  adalah  mengenai  perilaku konsumen dalam membeli barang atau produk berdasarkan merek. Sebagai contoh, konsumen  rela  mengantri  untuk  membeli  produk  baru  dari  merek  “SUPREME”. Perilaku konsumen yang demikian, selain karena produk “SUPREME” yang cepat terjual dengan stok barang yang sedikit atau karena produk tersebut limited edition , namun  juga  karena  status  sosial  yang  secara  tidak  langsung  terlihat  dari  merek “SUPREME”. 2 Begitu pula ketika konsumen membeli produk elektronik dari merek “Apple” dan produk lainnya d ari merek terkenal.
1 WIPO, Making a Mark an Introduction to Trademarks for Small and Medium-Sized Enterprises, World Intellectual Property Organization , Geneva , 2017, hlm., 11.
2 Jack Houston dan Natalie Fennell,  How Supreme Went from a Small Skateboarding Store to a Billion-Dollar  Streetwear  Company ,  https://www.businessinsider.com/supreme-fashion- brand-so-expensive-viral-skateboarding-2019-5?r=US&IR=T, diakses 4 April, 2023.
Contoh di atas secara tidak langsung menunjukkan adanya nilai ekonomis dari  suatu  merek  terutama  jika  merek  tersebut  terkenal.  Nilai  ekonomis  dalam merek  bersumber  dari  hak  eksklusif  pemilik  hak  merek.  Hak  eksklusif  tersebut meliputi  pemakaian  merek  terdaftar  untuk  kepentingan  pribadi,  pemberian  izin, maupun larangan penggunaan oleh pihak ketiga.
Merek terkenal dilindungi dan diatur dalam Article 6bis Paris Convention for the Protection of Industrial Property (selanjutnya disebut sebagai Paris Convention ),
Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (selanjutnya disebut sebagai (eks) UUM 2001) , dan Penjelasan Pasal 21 ayat (1)  huruf  b  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2016  tentang  Merek  dan  Indikasi Geografis (selanjutnya disebut sebagai UU MIG 2016) .
Menurut  Rahmi  Jened,  suatu  merek  dikatakan  sebagai  “terkenal” berdasarkan adanya pengetahuan masyarakat mengenai merek yang dikenal luas. 3 Lalu  menurut  WIPO  suatu  merek  dikatakan  sebagai  “terkenal”  apab ila  dianggap terkenal  oleh  otoritas  yang  berwenang  di  negara  tempat  pelindungan  merek tersebut  diupayakan. 4 Definisi  dari  merek  terkenal  juga  diatur  dalam  Pasal  1 Keputusan  Menteri  Kehakiman  Nomor  M-02-HC.01.01  Tahun  1987  tentang Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek yang Mempunyai Persamaan dengan Merek Terkenal Milik Orang Lain, bahwa merek terkenal adalah merek dagang yang telah  lama  dikenal  dan  dipakai  di  wilayah  Indonesia  oleh  seseorang  atau  badan untuk jenis barang tertentu.
Definisi  mengenai  merek  terkenal  diatur  juga  dalam  Pasal  1  Keputusan Menteri  Kehakiman  Nomor:  M.03-HC.02.01  Tahun  1991  tentang  Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek Terkenal atau Merek yang Mirip Merek Terkenal Milik  Orang  Lain  atau  Milik  Badan  Lain,  bahwa  merek  terkenal  adalah  merek dagang  yang  secara  umum  telah  dikenal  dan  dipakai  pada  barang  yang diperdagangkan oleh seseorang atau badan, baik di wilayah Indonesia maupun di
3 Rahmi  Jened,  Hukum  Merek  ( Trademark  Law )  dalam  Era  Global  dan  Integrasi  Ekonomi, Kencana, Jakarta, 2015, hlm., 241.
4 Maxim  Grinberg,  The  WIPO  Joint  Recommendation  Protecting  Well-Known  Marks  and  the Forgotten Goodwill, 1 Chicago-Kent Journal of Intellectual Property . 5, 5, 2005.
luar negeri. Dari kedua definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa suatu merek disebut sebagai merek terkenal apabila merek tersebut dikenal secara umum dan barang  yang  menggunakan  merek  tersebut  tidak  hanya  dijual  di  Indonesia  saja namun juga di luar negeri.
Di Indonesia, telah diatur mengenai definisi dari merek terkenal yaitu dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b (eks) UUM 2001 dan Pasal 21 ayat (1) huruf b UU  MIG  2016  yang  memiliki  isi  pasal  yang  sama  merumuskan  merek  dianggap sebagai merek terkenal jika:
1) Masyarakat  memiliki  pengetahuan  umum  terhadap  merek  yang  dianggap terkenal beserta dengan bidang usahanya; dan
2) Reputasi atas merek terkenal diperoleh dengan promosi yang dilakukan secara berkesinambungan dalam skala besar, pemilik merek berinvestasi di lebih dari satu    negara,  dan  terdapat  bukti  bahwa  merek  tersebut  telah  didaftarkan  di beberapa negara
Patut  diperhatikan  dalam  rumusan  pasal  di  atas  bahwa  pelindungan  hanya diberikan kepada barang atau jasa yang sejenis dan bukan sebaliknya. Dalam Pasal 6 ayat (2) (eks) UUM 2001 dirumuskan bahwa penetapan lebih lanjut akan diatur dalam  Peraturan  Pemerintah  mengenai  barang  beserta  jasa  yang  bukan  sejenis. Pada  kenyataannya,  tidak  ada  peraturan  pemerintah  yang  keluar  pada  saat  itu sampai  berlakunya  UU  MIG  2016  yang  kemudian  diatur  dalam  Permenkumham No.67/2016  tentang  Pendaftaran  Merek  dan  diubah  dengan  Permenkumham No.12/2021.
Permasalahan  lain  yang  sering  muncul  berkaitan  dengan  merek  terkenal adalah  mengenai  teritorial  pelindungan  merek.  Pertama,  apabila  sebuah  merek dikenal  di  hampir  seluruh  negara  (misalkan  merek  “STARBUCKS”),  namun  tidak terdaftar di satu negara, maka pemegang hak atas merek tidak memiliki hak untuk melarang  pihak  ketiga  dalam  menggunakan  mereknya,  meskipun  konsumen mengetahui  merek tersebut  dan  berpikir bahwa  produk  yang  ia  beli  merupakan produk dari merek terkenal. Kedua, meskipun suatu merek terkenal di daftarkan di
beberapa negara, pemilik merek terkenal akan kesulitan untuk mencegah pihak lain dalam penggunaan merek pada produk yang berbeda kelas barang. 5
Permasalahan mengenai teritorial dapat terjadi ketika suatu merek terkenal belum didaftarkan di negara tertentu (misalkan Indonesia). Apabila pihak lain yang tidak  ada  hubungannya  dengan  merek  terkenal  mengajukan  permohonan  untuk mendaftarkan mereknya yang kemudian diterima oleh Dirjen HKI, maka pihak yang memang  memiliki  merek  terkenal  menjadi  tidak  bisa  mendaftarkan  mereknya sendiri  karena  sudah  ada  pendaftaran  terdahulu  dan  pendaftaran  tersebut  tidak diketahui dan tanpa persetujuan dari pemilik merek terkenal.
Hal  tersebut  menjadi  salah  satu  poin  utama  dalam  kasus  merek  terkenal
“PIERRE CARDIN” dalam Putusan Nomor15/Pdt.Sus-
Merek/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst,  Putusan  Nomor  557  K/Pdt.Sus-HKI/2015,  dan Putusan Nomor 49 PK/Pdt.Sus-HKI/2018. Putusan-putusan yang disebutkan telah inkracht  dan  berisi  mengenai  penolakan  gugatan  pembatalan  mere k  “PIERRE CARDIN”.  Dalam  kasus  ini,  gugatan  diajukan  oleh  Pierre  Cardin  asal  Perancis (Penggugat)  kepada  Alexander  Satryo  Wibowo  (Tergugat  I)  karena  meniru  dan mendaftarkan  merek  “PIERRE  CARDIN”  untuk  barang  yang  sejenis.  Gugatan diajukan  ke  Pengadilan  Niaga  di  Jakarta  Pusat.  Dalam  petitumnya,  Penggugat meminta  hakim  untuk  memberikan  keputusan  pembatalan  pendaftaran  merek “PIERRE CARDIN” oleh Tergugat I dan memutuskan adanya pencatatan pembatalan tersebut dari Daftar Umum Merek oleh Direktorat Merek.
Akan tetapi gugatan tersebut ditolak dengan dasar tidak ada bukti mengenai iktikad buruk yang dimiliki oleh Tergugat I pada saat mendaftarkan merek “PIERRE CARDIN”. Tergugat I memperoleh pengalihan merek “PIERRE CARDIN” dari Eddy Tan  pada  tahun  1987.  Kemudian,  Pierre  Cardin  (Pemohon  Kasasi)  melakukan upaya hukum ke Mahkamah Agung (MA). Namun permohonan kasasi tetap ditolak. Penolakan juga terjadi pada saat mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali.
5 James E Darnton, The Coming of Age of the Global Trademark: The Effect of TRIPs on the Well- Known Marks Exception to the Principle of Territoriality, 1 Michigan State International Law Review . 20, 13, 2011.
Penelitian  ini  mengangkat  permasalahan  yang  ada  pada  ketiga  putusan merek  “PIERRE  CARDIN”  karena  terdapat  ketidaksesuaian  antara  pertimbangan hakim dalam ketiga putusan tersebut dengan prinsip dalam hukum merek. Hal yang dianalisis dalam penilitian ini adalah:
a. Pertimbangan  hakim  dalam  putusan  mengenai  tidak  ada  bukti  Tergugat  I mendaftarkan  merek  “PIERRE  CARDIN”  dengan iktikad  buruk.  Hakim mempertimbangkan  hal  tersebut  dengan  dasar  sistem first  to  file .  Hakim seakan-akan  menafsirkan  pendaftar  pertama  suatu  merek  sudah  pasti beriktikad baik. Sedangkan dalam Pasal 4 (eks)  UUM 2001 telah dirumuskan bahwa  pemohon  yang  mengajukan  permohonan  pendaftaran  merek  akan ditolak apabila permohonan tersebut dilandasi dengan iktikad buruk. Dengan kata  lain,  permohonan  merek  yang  diajukan  oleh  pemohon  pertama  belum tentu dilandasi iktikad baik.
b. Pertimbangan  hakim  mengenai  daya  pembeda  yang  didasarkan  pada penempatan tulisan “Product by PT. Gudang Rejeki Utama” dalam produk atas merek “PIERRE CARDIN” milik Tergugat I. Sedangkan berdasarkan Pasal 1 (eks) UUM 2001, dirumuskan bahwa daya pembeda harus dapat dilihat dari bagian dalam  merek  itu  sendiri  seperti  gambar,  susunan  warna,  huruf,  nama,  kata, angka, atau gabungan dari bagian-bagian tersebut.
Dari  kedua  permasalahan  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  masih  terdapat kekurangan dalam pelindungan hukum dan penegakan hukum merek terkenal di Indonesia.  Kekurangan  tersebut  juga  dapat  dilihat  dalam  beberapa  kasus  yang pernah terjadi di Indonesia, yaitu kasus merek Rolling Stones, Tancho, Superman, GUCCI, dan kasus lainnya. Dampak dari pelindungan merek terkenal di Indonesia yang lemah adalah timbulnya rasa tidak percaya atau keraguan perusahaan asing pemilik merek terkenal untuk berinvestasi di Indonesia.
Berdasarkan  permasalahan  di  atas,  maka  sudah  sepatutnya  putusan  atas kasus merek “PIERRE CARDIN” dibahas dan dianalisis. Oleh karena itu, artikel ini memberikan  sudut  pandang  yang  berbeda  dalam  menganalisis  kasus  tanpa mengurangi rasa hormat atas keputusan hakim yang telah inkracht . Hal tersebut
didasarkan  pada res  judicata  pro  veritate  habeteur yang  artinya  putusan  hakim harus dianggap benar dan harus dilaksanakan.
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  deskriptif-analitis  dan  metode  yang digunakan adalah metode studi terhadap dokumen-dokumen hukum dan tinjauan literatur  ( literature  review ). 6 Berdasarkan  penjelasan  tersebut  maka  artikel  ini membahas mengenai uraian singkat dan analisis kasus merek “PIERRE CARDIN” di Indonesia berdasarkan Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-Merek/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst, Putusan  Nomor  557  K/Pdt.Sus-HKI/2015  dan  Putusan  Nomor  49  PK/Pdt.Sus- HKI/2018.  Di  mana  di  dalamnya  terdapat  permasalahan  mengenai  hubungan antara pendaftaran merek (sistem first to file ) dengan iktikad buruk, dan mengenai pencantuman asal barang atau di mana barang tersebut diproduksi sebagai daya pembeda  da lam  merek  “PIERRE  CARDIN”.  Selain  itu, sebagai  catatan  bahwa putusan yang dianalisis dalam penelitian ini diputuskan pada tahun 2015 dan 2018, maka (eks) UUM 2001 tidak dapat dikesampingkan sebagai salah satu dasar analisis selain  UU  MIG  2016,  Permenkumham  No.  67/2016  dan  Permenkumham  No. 12/2021.

## Pembahasan

## Uraian Singkat mengenai Kasus “PIERRE CARDIN” di Indonesia
Kasus merek “PIERRE CARDIN” merupakan salah satu kasus merek terkenal di Indonesia di mana putusan pengadilan memenangkan merek lokal yang dimiliki oleh  orang  Indonesia.  Sengketa  merek  terkenal  lainnya  dengan  putusan  serupa adalah  sengketa  merek  Bioneuron,  kasus  merek  “Lexus”,  kasus  Monster  Energy Company, dan kasus IKEA. 7
Kasus bermula  ketika  terdapat  merek yang  sama  yaitu  “PIERRE  CARDIN” s ebagai merek asal Perancis dengan “PIERRE CARDIN” selaku merek di Indonesia dan telah terdaftar pada kelas yang sama yaitu kelas 3. Merek “PIERRE CARDIN”
6 Shidarta,  Putusan  Pengadilan  sebagai  Objek  Penulisan  Artikel  Ilmiah,  5,  Undang:  Jurnal Hukum, 142, 119-120, 2022.
7 Klik Legal, Lima Kasus Merek Terkenal di Pengadilan Indonesia, https://kliklegal.com/lima- kasus-merek-terkenal-di-pengadilan-indonesia/, diakses 6 April 2023.
Perancis  merupakan  nama  dari  si  pemilik  merek  itu  sendiri  yaitu  Pierre  Cardin seorang desainer terkenal di dunia. 8 Kasus ini menarik karena Pierre Cardin selaku pemilik merek “PIERRE CARDIN” Perancis, kalah dalam setiap tingkat pengadilan mulai dari Pengadilan Niaga hingga Peninjauan Kembali.
Putusan  hakim  pada  saat  pengadilan  tingkat  pertama  (Pengadilan  Niaga) adalah menolak seluruh gugatan Penggugat. Dasar dari penolakan tersebut adalah Penggugat  tidak  dapat  memberikan  bukti  mengenai  iktikad  buruk  pada  saat Tergugat  I  melakukan  pendaftaran,  m emakai  merek  “PIERRE  CARDIN”  dan memproduksi barang dengan merek tersebut di Indonesia. 9 Kemudian di tingkat kasasi,  terdapat  salah  seorang  Hakim Agung  yang  memiliki  perbedaan  pendapat atau dissenting opinion . 10
Kesimpulan dari dissenting opinion adalah alasan kasasi yang diberikan oleh Pemohon Kasasi dapat dibenarkan karena pertimbangan dalam Pengadilan Niaga tidak  cukup,  di  mana  terdapat  fakta  yang  membuktikan  bahwa  merek  “PIERRE CARDIN”  yang  dimiliki  oleh  Pemohon  Kasasi  merupakan  merek  terkenal  dan terda ftar di banyak negara. Kemudian, nama dari merek “PIERRE CARDIN” yang tercantum  pada  suatu  produk  juga  menunjukkan  bahwa  nama  tersebut  bukan bahasa atau tulisan dalam bahasa Indonesia. Oleh karenanya Pemohon Kasasi tidak perlu  membuktikan  adanya  iktikad  buruk  pada  saat  Termohon  Kasasi  I mendaftarkan  merek  “PIERRE  CARDIN”.  Dengan  adanya  fakta  bahwa  tidak  ada bukti kerja sama dan izin antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi I, maka secara  tidak  langsung  sudah  membuktikan  bahwa  Termohon  Kasasi  I  didasari iktikad buruk dalam mendaftarkan merek “PIERRE CARDIN”. 11
8 Pierre Cardin pertama kali membuka butik pertamanya di tahun 1950 dan secara bertahap mendapatkan  reputasi  yang  kuat  sebagai  pembuat  setelan  jas  pria.  Di  tahun  1959,  dia menciptakan  salah  satu  koleksi  pakaian  siap  pakai  pertama  untuk  wanita  yang dipersembahkan  oleh  seorang  desainer  yang  memiliki  nama  dan  pada  tahun  1960 memperkenalkan koleksi pakaian siap pakai pertama untuk pria. Britannica, Pierre Cardin, https://www.britannica.com/topic/fashion-society, diakses 6 April 2023.
9 Putusan Pengadilan Negeri, Nomor 15/Pdt.Sus-Merek/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst, hlm., 56.
10 Putusan Mahkamah Agung, Nomor 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015, hlm., 31.
Namun suara terbanyak atas keputusan tersebut menghasilkan pernyataan bahwa  permohonan  kasasi  ditolak  dan  putusan  Pengadilan  Niaga  tidak bertentangan  dengan  hukum.  Pierre  Cardin  kemudian  mengajukan  peninjauan kembali sebagai Pemohon Peninjauan Kembali. Namun Pierre Cardin kalah dalam peninjauan kembali karena hakim mempertimbangkan tidak ada bukti baru yang dikemukakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan adanya nebis in idem . 12
Hubungan  Pendaftaran  Me rek  “PIERRE  CARDIN”  yang  Dilandasi Iktikad Buruk dengan Sistem “ First to File ”
Dalam  pendaftaran  merek,  terdapat  dua  prinsip  pelindungan  HKI  yaitu prinsip keadilan dan prinsip sosial. Prinsip keadilan adalah imbalan yang diterima pencipta berdasarkan karya intelektualnya. Imbalan tersebut dapat berupa materi atau  non  materi.  Prinsip  sosial  merupakan  tujuan  dari  diberinya  hak  atas  suatu karya intelektual terhadap perseorangan atau badan hukum, masyarakat, bangsa, dan negara untuk memenuhi kepentingannya. 13
Dalam kaitannya dengan pendaftaran merek, prinsip keadilan merupakan hak merek itu sendiri yang diberikan oleh negara dan lebih lanjut berkaitan juga dengan  lisensi  merek.  Kemudian,  prinsip  sosial  merupakan  tujuan  dari diberikannya hak merek kepada pemilik merek.
Lebih lanjut, mengenai pendaftaran merek, terdapat dua sistem mengenai cara  mendapatkan  hak  suatu  merek  yaitu  dengan  sistem  deklaratif  dan  sistem konstitutif. 14 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan menerapkan sistem deklaratif ( first to use system ). Sistem deklaratif  menyatakan  bahwa  untuk  memperoleh  hak  merek  maka  pihak  yang memakai pertama kali ( first use ) memiliki hak terhadap merek tersebut.  Maksud dari sistem deklaratif adalah jika ada seseorang yang bisa memberikan bukti yang
12 Putusan Mahkamah Agung, Nomor 49 PK/Pdt. Sus-HKI/2018., hlm., 15-16.
13 Febri  Noor  Hediati,  Optimalisasi  Pengawasan  pada  Penerimaan  Pendaftaran  Merek  dalam Rangka Perlindungan Merek, 2 Jurnal Suara Hukum. 257, 240, 2020.
14 Laina  Rafianti,  Perkembangan  Hukum  Merek  di  Indonesia,  1  FIAT  JUSTISIA:  Jurnal  Ilmu Hukum. 7, 4, 2013.
menyatakan  ia  adalah  pemakai  pertama,  maka  ia  merupakan  pemilik  atas mereknya.  Lebih  lanjut,  jika  ada  pihak  lain  yang  dapat  memberikan  bukti  yang menyatakan ia adalah pemakai pertama merek tersebut dan bukti tersebut sangat kuat maka pendaftarannya dapat dibatalkan oleh pengadilan.
Sistem konstitutif menyatakan bahwa hak atas merek muncul jika terdapat seseorang yang mendaftarkan merek, maka ia berhak atas merek itu ( first to file ). Maksud  dari  sistem  konstitutif  adalah  pendaftar  pertama  atas  suatu  merek diibaratkan  memiliki  hak  lebih  tinggi  serta  utama  dibandingkan  merek  yang dimiliki oleh orang lain. Sistem konstitutif juga dapat diartikan sebagai pemohon pertama  yang  mendaftarkan  merek  sama  dengan  pemilik  atas  merek  tersebut, sampai terbukti sebaliknya. 15 Pemohon pertama harus dilandasi iktikad baik ( good faith )  pada  saat  mendaftarkan  mereknya.    Sistem  ini  mulai  dianut  di  Indonesia ketika  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  1992  tentang  Merek  berlaku  dan menggantikan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan  Merek  Perniagaan.  Sistem first  to  file masih  digunakan  hingga  saat  ini  dan diterapkan pada UU MIG 2016.
Lalu  bagaimana  jika  pemohon  pertama  tersebut  dilandasi  iktikad  buruk ( bad faith )? Pertama, perlu dibahas terlebih dahulu mengenai definisi dari iktikad buruk. Secara umum, iktikad buruk diartikan sebagai penipuan ( fraud ), perbuatan yang  menyesatkan  orang  lain  ( misleading ),  perbuatan  mengutamakan mendapatkan  keuntungan  dengan  mengabaikan  kewajiban  hukum,  atau melakukan perbuatan ilegal dengan tujuan berbohong ( dishonesty purpose ). 16
Definisi  iktikad buruk  juga  dirumuskan  dalam  Black’s  Law  Dictionary, yaitu: 17
“ the  opposite  of  good  faith,  usually  implying  or  refusing  to  perform  any obligation or contractual obligation not based on actual or constructive fraud,
15 Zaenal Arifin dan Muhammad Iqbal, Perlindungan Hukum terhadap Merek yang Terdaftar, 1 Jurnal Ius Constituendum. 65, 54, 2020.
16 M. Yahya Harahap, Tinjauan Merek secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm., 585.
17 Bryan A. Garner, Black’s Law Dictionary 9 th ed, West , 2009, hlm., 144.
intent to deceive another person or honest misrepresentation of one's rights or obligations. Accompanied by but from some curious or evil motive .” (terjemahan  bebas:  “kebalikan  dari iktikad  baik,  pada  umumnya menyiratkan  atau  menolak  melakukan  suatu  kewajiban  atau  kewajiban kontraktual yang tidak didasarkan pada penipuan aktual atau konstruktif, niat  untuk  menipu  orang  lain,  atau  pernyataan  yang  salah  atas  hak  atau kewajiban seseorang. Disertai oleh motif j ahat dari seseorang.”)
Sebagaimana  dirumuskan  dalam  Penjelasan  Pasal  4  (eks)  UUM  2001  dan Penjelasan Pasal 21 ayat (3) UU MIG 2016, bahwa pemohon yang memiliki iktikad buruk  adalah  pemohon  yang  berniat  untuk  melakukan  tindakan  seperti menumpang,  meniru  atau  menjiplak  popularitas  merek  milik  pihak  lain  untuk keuntungan pribadi serta merugikan pihak lain (mendaftarkan merek dengan tidak pantas dan berbohong). Pemohon pendaftaran merek yang dilandasi iktikad buruk, berakibat pada merek tersebut tidak dapat didaftarkan.
Kesimpulan  dari  penjelasan  di  atas  adalah  hubungan  antara  pendaftaran suatu merek dengan sistem first to file dan ada atau tidaknya iktikad baik adalah pemohon pertama pendaftaran merek dengan iktikad baik merupakan pemilik dari merek tersebut kecuali dibuktikan sebaliknya. Apabila ternyata pendaftar pertama mengajukan  pendaftaran  merek  dilandasi  iktikad  buruk,  maka  merek  yang diajukan tidak dapat didaftarkan. Artinya sistem first to file dengan prinsip iktikad baik wajib dipenuhi dan tidak dapat dipisahkan jika ingin mendaftarkan merek.
Dalam  kasus  sengketa  merek  “PIERRE  CARDIN”  yang  didasarkan  pada Putusan  Nomor  15/Pdt.Sus-Merek/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst,  hakim  menilai Penggugat  gagal  membuktikan  Tergugat  I  memiliki  iktikad  buruk  ketika mendaftarkan dan  menggunakan  merek  “PIERRE  CARDIN”  di  Indonesia. 18
Pertimbangan hakim didasarkan ketika pada tanggal 29 Juli 1977, Widjojo Surijano mendaftarkan  kata  “PIERRE  CARDIN”  sebagai  merek  pertama  kali  di  Indonesia (yang  kemudian  merek  “PIERRE  CARDIN”  berpindah kepemilikan  dan  akhirnya dimiliki oleh Tergugat I), Penggugat belum mendaftarkan mereknya di Indonesia. H akim dalam pertimbangannya menyatakan “PIERRE CARDIN” selaku merek asal
18 Putusan Pengadilan Negeri Nomor 15, supra note 8, hlm., 56.
Perancis  tidak  memiliki  reputasi  terkenal  pada  tahun  1977,  sehingga  Widjojo Surijano  selaku  pendaftar  pertama  dan  Tergugat  I  selaku  pihak  yang  menerima peralihan hak merek dilandasi iktikad baik pada saat mendaftarkan merek “PIERRE CARDIN” di Indonesia. 19
Dilihat dari pertimbangan di atas, hakim berpendapat terdapat iktikad baik yang dimiliki oleh Tergugat I pada saat ia mendaftarkan merek “PIERRE CARDIN” di  Indonesia  karena  pemilik  merek  sebelumnya  yaitu  Widjojo  Surijano, mendaftarkan pertama kali ( first to file ). Iktikad baik tidak timbul secara otomatis pada  saat  mendaftarkan  merek  pertama  kali  namun  prinsip  iktikad  baik  yang menjadi  landasan  pada  saat  pendaftaran  merek  (pendaftaran  pertama  kali  dan harus dilandasi iktikad baik).
Pihak  yang  mendaftarkan  suatu  merek,  bisa  saja  dilandasi  iktikad  buruk meskipun  ia  merupakan  pemohon  pertama  yang  mendaftarkan  merek  dan  pada masa itu belum ada merek yang serupa dalam produk sejenis yang terdaftar. Hal tersebut  karena  pemohon  meniru,  menggunakan  atau  membonceng  merek terkenal. Oleh karena itu, meskipun merek “PIERRE CARDIN” milik Penggugat pada tahun 1977 belum didaftarkan dan bukan merupakan merek terkenal di Indonesia, namun  hakim  seharusnya  memperhatikan  dan  mempertimbangkan  bahwa terdapat  perkembangan  mengenai  keterkenalan  merek  “PIERRE  CARDIN”  milik Penggugat (khususnya di luar Indonesia) pada tahun 2015 ketika gugatan diajukan.
Selain itu, adanya indikasi iktikad tidak baik pada saat mendaftarkan merek “PIERRE CARDIN” pertama kali secara tidak langsung terlihat dalam penggunaan kata  dan  logo  yang  pada  umumnya  tidak  digunakan  dalam  pergaulan  maupun percakapan dalam bahasa Indonesia. 20 Dapat disimpulkan bahwa penggunaan kata dan logo dalam merek “PIERRE CARDIN” tidak menampakkan identitas Indonesia, bahkan  penggunaan  kata  tersebut  merupakan  nama  dari  seorang  perancang busana  ( designer )  terkenal  asal  Perancis.  Selain  itu,  penggunaan  kata  dan  logo dalam  merek  “PIERRE  CARDIN”  yang  didaftarkan  atau  didapatkan  atas  hasil
19 Id, hlm., 52-53.
20 Putusan Pengadilan Negeri Nomor 15, supra note 8, hlm., 48.
peralihan merek kepada Alexander Satryo Wibowo merupakan merek yang mirip dan menjiplak merek asing yaitu merek “PIERRE CARDIN” asal Perancis.
Sangat tidak lazim apabila dari sekian banyak kata dalam bahasa Indonesia, namun  yang  dipilih  untuk  menjadi  merek  adalah  kata  “Pierre  Cardin”. Namun dalam Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-Merek/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst hakim mempertimbangkan bahwa merek “PIERRE CARDIN” tidak diketahui secara umum oleh masyarakat karena pihak Pierre Cardin tidak mengajukan alat-alat bukti yang mendukung hal tersebut.
Telah  disebutkan  di  atas  bahwa “penggunaan  kata  dalam  merek  “PIERRE CARDIN” merupakan  nama  dari  seorang designer terkenal  asal  Perancis”. Berkelindan dengan pernyataan di atas, muncul pertanyaan baru mengenai apakah merek “PIERRE CARDIN” yang didaftarkan oleh Tergugat merupakan nama orang terkenal,  mengingat  Pierre  Cardin  merupakan  seorang fashion  designer terkenal sejak  tahun  1950.    Patut  disayangkan,  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  1961 tentang  Merek  Perusahaan  dan  Merek  Perniagaan  (pendaftaran  merek  “PIERRE CARDIN”  pertama  kali  di  Indonesia  pada  tahun  1977) tidak mengatur  mengena i penolakan  pendaftaran  merek  yang  menggunakan  nama  orang  terkenal.  Namun dalam  Pasal  6  ayat  (3)  huruf  a  (eks)  UUM  2001  telah  dirumuskan  bahwa permohonan  merek  harus  ditolak,  salah  satunya  apabila  merek  tersebut merupakan atau menyerupai nama orang terkenal. Hal tersebut juga diatur dalam Pasal 21 ayat (2) UU MIG 2016 huruf a yaitu “permohonan merek ditolak jika merek tersebut merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal…”. Jika didasarkan pada (eks) UUM 2001 dan UU MIG 2016 maka Penggugat bisa saja mengajukan  bukti  lain  atau  mendasarkan  gugatan  mengenai  keterkenalan  dari nama Pierre Cardin sebagai seorang fashion designer yang dipakai sebagai merek oleh Tergugat.
Perbandingan  antara  pertimbangan  hakim  dalam  Putusan  Nomor 15/Pdt.Sus-Merek/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst dengan analisis kasus ini adalah secara tidak langsung, hakim mempertimbangkan bahwa pendaftar pertama sudah pasti memiliki  iktikad  baik.  Hal  tersebut  dikarenakan  Penggugat  tidak  dapat
memberikan  bukti  yang  menyatakan  sebaliknya  (bukti  tentang  telah  adanya pendaftaran  merek  “PIERRE  CARDIN”  di  Indonesia  pada  tahun  1977  dan pengetahuan  umum  masyarakat  terhadap  merek  “PIERRE  CARDIN”  milik Penggugat). 21 Namun perlu diperhatikan bahwa dalam Putusan Nomor 15/Pdt.Sus- Merek/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst, Penggugat dapat membuktikan (berdasarkan bukti P.5i) bahwa merek “PIERRE CARDIN” memang telah didaftarkan terlebih dahulu pada tanggal 15 Mei 1970 di negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Dunia Hak Kekayaan Intelektual. 22
Dalam analisis  diuraikan  bahwa  pendaftar  pertama  belum  tentu memiliki iktikad baik. Hal tersebut selaras dengan salah satu pertimbangan pada dissenting opinion di  Putusan  Nomor  557  K/Pdt.Sus-HKI/2015  yang  menyatakan  bahwa Tergugat  I  atau  Termohon  Kasasi  I  dilandasi  iktikad  buruk  ketika  melakukan pendaftaran merek “PIERRE CARDIN” di Indonesia karena telah menumpang atau meniru  merek  “PIERRE  CARDIN”  yang  dimiliki  Penggugat  atau  Pemohon  Kasasi. Selain itu juga terdapat fakta bahwa tidak ada perjanjian antara Penggugat dengan Widjojo  Surijano  atau  Tergugat  I  untuk  menggunakan  nama  Penggugat  sebagai suatu merek di Indonesia. 23
Lalu  bagaimana  dengan  pertimbangan  hakim  mengenai  keraguan  atas keterkenalan merek “PIERRE CARDIN”? Didasarkan pada Penjelasan Pasal 6 ayat (1)  huruf  b  (eks)  UUM  2001,  bahwa  merek  memiliki  reputasi  terkenal  apabila masyarakat mengetahui merek tersebut, adanya promosi yang gencar, dan pemilik merek  berinvestasi  di  lebih  dari  satu  negara  berserta  dengan  buktinya.  Jika dikaitkan dengan Penjelasan Pasal di atas, maka dapat diuraikan ke dalam beberapa uraian berikut:
1) Apakah  merek “PIERRE  CARDIN” milik  Penggugat  telah  diketahui  secara umum oleh masyarakat?
21 Id.
22 Id, hlm., 51.
Untuk mengetahui ukuran dari “diketahui secara umum oleh masyarakat”, pertama-tama  perlu  diketahui  mengenai  masyarakat  yang  seperti  apa  yang dimaksud.  Berdasarkan  Pasal  18  ayat  (2)  Permenkumham  No.  67/2016, masyarakat merupakan konsumen atau masyarakat pada umumnya yang memiliki hubungan  baik  pada  tingkat  produksi,  promosi,  distribusi,  maupun  penjualan terhadap barang dan/atau jasa yang dilindungi oleh merek terkenal yang dimaksud.
Jika dikaitkan dengan sengketa merek “PIERRE CARDIN”, kuasa hukum dari Penggugat tidak dapat memberikan bukti bahwa produk-produk milik Penggugat sudah  beredar  dan  diketahui  oleh  masyarakat  Indonesia,  baik  pada  tahun  1977 maupun  pada  tahun  2015.  Sekalipun  demikian  masyarakat  sudah  pasti  akan menilai, mendapat kesan atau langsung mengetahui jika mendengar atau melihat merek “PIERRE CARDIN” sebagai m erek yang berasal dari Perancis atau setidaknya negara lain yang bukan Indonesia. Hal tersebut didasarkan pada pemakaian kata “Pierre  Cardin”  yang  merupakan  bahasa  asing  atau  bukan  bahasa  yang  umum digunakan  dalam  bahasa  Indonesia.  Faktanya,  kata  tersebut  merupakan  nama seseorang  yang  juga  tidak  lazim  digunakan  oleh  orang  Indonesia.  Meskipun demikian,  jika  didasarkan  pada  Pasal  18  ayat  (3)  Permenkumham  No.  67/2016 maka  dapat  dilihat  bahwa  untuk  menentukan  kriteria  merek  sebagai  merek terkenal  adalah  salah  satunya  dengan  mempertimbangkan  jangkauan  daerah penggunaan merek atau pendaftaran merek atau permohonan pendaftaran merek di negara lain. Artinya tidak hanya merek yang didaftarkan di Indonesia saja atau hanya  dapat  dijangkau  di  Indonesia  saja.  Jika  didasarkan  pada  Permenkumham tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa merek “PIERRE CARDIN” milik Penggugat bisa  saja  merupakan  merek  terkenal  dikarenakan  adanya  jangkauan  daerah pengunaan merek yang luas (di luar Indonesia) atau pendaftaran atau permohonan pendaf taran merek lain di luar Indonesia (adanya bukti merek “PIERRE CARDIN” milik  Penguggat  telah  didaftarkan  pada  tahun  1970  di  negara-negara  anggota Organisasi  Dunia  Hak  Kekayaan  Intelektual).  K asus  sengketa  merek  “PIERRE CARDIN”  terjadi  pada  tahun  1977  dan  2 015,  maka  Permenkumham  No.67/2016
tidak  relevan  untuk  dijadikan  acuan.  Permenkumham  tersebut  dapat  dijadikan dasar hukum jika kasusnya terjadi tahun atau setelah tahun 2016.
2) Reputasi yang dimiliki merek “PIERRE CARDIN” Perancis didapatkan dari
promosi secara terus menerus dan besar-besaran
Telah  disebutkan  bahwa  salah  satu  ciri  suatu  merek  terkenal  adalah memiliki  reputasi  yang  didapatkan  dari  besar  dan  gencarnya  promosi  yang dilakukan.  Fakta  dalam  putusan  menyatakan  bahwa  Pierre  Cardin  telah mendaftarkan, memperdagangkan, dan mempromosikan mereknya secara luas dan berkelanjutan di beberapa negara, yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung melalui perusahaan pribadi yaitu SARL de Gestion Pierre Cardin sehingga penyebarannya sudah mendunia dan tidak mengenal batas negara ( borderless ). 24
Sebagai contoh, dalam jurnal yang ditulis oleh Adam Shell pada tahun 1993 yang berjudul “ Communications Revolutions Reaches China ”, dikemukakan bahwa konsumerisme  telah  masuk  ke  dalam  Cina.  Hal  tersebut  dibuktikan  dengan penjualan  ritel  per  Oktober  1992  mencapai  $14,7  miliar,  naik  18,1%  dari  tahun sebelumya dan mayoritas penjualan berasal dari produk merek asing. Lebih lanjut juga dikemukakan bahwa merek-merek asing yang masuk ke Cina seperti Nike, Big Macs,  dan  Pierre  Cardin  merupakan  simbol  Cina  di  masa  depan.  Selain  itu, dikemukakan juga bahwa mayoritas warga Cina (mulai dari Beijing di Utara hingga Shenzhen di Selatan) membelanjakan presentase yang lebih besar dari pendapat mereka untuk produk-produk yang dianggap mewah. 25
Dari contoh kasus yang disebutkan pada jurnal di atas, dapat disimpulkan bahwa  sejak  tahun  1992,  salah  satu  merek  asing  yaitu  merek  “PIERRE  CARDIN” sudah dianggap sebagai merek terkenal di Cina dan produk-produk yang dihasilkan sudah  dianggap  sebagai  barang  mewah.  Fakta  lain  yang  perlu  diungkap  bahwa Pierre  Cardin  merupakan  perancang  busana  ( designer )  terkenal  dan  pernah
24 Putusan Pengadilan Negeri Nomor 15, supra note 8, hlm., 3.
25 Adam Shell, Communications revolution reaches China , 49, The Public Relations Journal , 4, 1,
1993.
mendapatkan penghargaan Superstar Award oleh Fashion Group International . Jika Pierre  Cardin  merupakan  perancang  busana  terkenal  dan  meluncurkan  merek dengan menggunakan namanya sendiri maka merek yang ia luncurkan secara tidak langsung  telah  memiliki  reputasi. 26 Hal  tersebut  juga  dapat  dilihat  pada  merek GUCCI,  dimana  merek tersebut  diambil  dari  nama  pendirinya  yaitu Guccio  Gucci (pebisnis dan perancang busana dari Italia). 27
Seandainya  Pierre  Cardin  tidak  menggunakan  namanya  untuk  menjadi merek dagang dan namanya tersebut digunakan oleh orang lain untuk merek suatu produk,  maka  masyarakat  atau  pembeli  produk  tersebut  secara  tidak  langsung akan mengira bahwa produk tersebut diluncurkan oleh Pierre Cardin. Hal tersebut bisa membawa konsekuensi secara langsung maupun tidak langsung kepada nama Pierre Cardin itu sendiri sebagai perancang busana terkenal. Terlebih jika Pierre Cardin  meluncurkan  mereknya  sendiri  menggunakan  namanya  dan  pihak  lain meniru atau membonceng merek tersebut maka kerugian yang dialami tidak hanya pada  Pierre  Cardin  sebagai  pemilik  merek  namun  juga  pada  masyarakat  atau konsumen yang membeli produk tersebut.
3) Pierre  Cardin  berinvestasi  di  beberapa  negara  dengan  bukti  pendaftaran mereknya
Ciri lain bahwa suatu merek merupakan merek terkenal bilamana pemilik merek  melakukan  investasi  disertai  bukti  pendaftaran  mereknya  di  beberapa negara. Penggugat memberikan bukti yang menyatakan bahwa pada 15 Mei 1970, merek “PIERRE CARDIN” telah didaftarkan pada beberapa negara yang bergabung di  Organisasi  Dunia  Hak  Kekayaan  Intelektual  atau Organisation  Mondiale  De  la Propriate  Intelectuelle (OMPI). 28 Dapat  disimpulkan,  Pierre  Cardin  secara  tidak langsung  telah  melakukan  investasi  di  negara-negara merek  “PIERRE  CARDIN”
26 Id.
27 Mohan Dewan, Stories behind Brands – Gucci ,
https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=60d699b0-cefd-4b3e-98c8-76aa2ff63624, diakses pada 14 April 2023.
28 Putusan Pengadilan Negeri Nomor 15, supra note 8, hlm., 52.
didaftarkan  (negara-negara  yang  tergabung  dalam  OMPI).  Selain  itu,  jika  dilihat pada  fakta  sebelumnya  (pada  nomor  2)  bahwa  telah  adanya  pendaftaran, perdagangan dan p romosi di beberapa negara atas merek “PIERRE CARDIN” asal Perancis. Dapat disimpulkan bahwa Pierre Cardin juga telah melakukan investasi di negara-negara tersebut.
Dikatakan “secara tidak langsung telah melakukan investasi” karena hampir tidak  mungkin  suatu  merek  yang  telah  terdaftar,  diperdagangkan  dan dipromosikan di beberapa negara (±100 negara) hanya berinvestasi di satu atau dua negara saja dan bahkan hanya di negara dimana merek tersebut berasal. Selain itu, investasi juga diperlukan secara tidak langsung oleh pemilik merek agar merek miliknya bisa lebih dikenal oleh masyarakat umum.
Perbandingan  pertimbangan  hakim  pada  Putusan  Nomor  15/Pdt.Sus- Merek/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst  dengan  analisis  poin  kedua  mengenai  merek terkenal  adalah  hakim  memiliki  pertimbangan bahwa  merek  “PIERRE  CARDIN” yang dimiliki Penggugat tidak memiliki reputasi terkenal pada saat didaftarkan di Indonesia pada tanggal 29 Juli 1977 karena tidak memenuhi unsur-unsur merek terkenal. Selain itu, bukti-bukti yang diberikan oleh Penggugat tidak mendukung adanya pengetahuan umum pada masyarakat, reputasi hasil promosi dan investasi besar- besaran pada merek “PIERRE CARDIN”. 29
Namun  dalam  analisis  yang  telah  diuraikan,  dapat  dilihat  bahwa  merek “PIERRE CARDIN” milik Penggugat, dikenal di negara lainnya, bahkan jauh sebelum merek “PIERRE CARDIN” milik Tergugat I dilakukan pendaftarannya pertama kali di Indonesia. Hal yang sama juga diuraikan dalam dissenting opinion pada Putusan Nomor 557 K/Pdt.Sus- HKI/2015 yang menyatakan merek “PIERRE CARDIN” milik Pemohon  Kasasi  telah diketahui  oleh khalayak  umum  sebagai  merek  terkenal  di berbagai negara. 30
Kesimpulan dari pembahasan ini adalah tidak tepatnya pertimbangan hakim mengenai  Penggugat  yang  tidak  bisa  membuktikan  Tergugat  I  memiliki  iktikad
29 Id.
30 Putusan Mahkamah Agung Nomor 557, supra note 8, hlm., 31.
buruk dalam pendaftaran merek “PIERRE CARDIN” dengan dasar sistem pendaftar pertama.  Hakim  hanya  berfokus  kepada  merek  “PIERRE  CARDIN”  asal  Perancis yang  keterkenalannya  masih  diragukan  dan  belum  terdaftar  di  Indonesia  pada tahun  1977.  Menurut  penilaian  penulis,  kiranya  lebih  tepat  jika  pertimbangan hakim mengenai pembuktian iktikad buruk tidak hanya berpatokan kepada sistem first to file namun juga latar belakang pendaftaran kata “PIERRE CARDIN” sebagai merek  di  Indonesia  dan  keterkenalan  merek  “PIERRE  CARDIN”  asal  Perancis di negara-negara lain di luar Indonesia.
Di sisi lain, hakim seharusnya mempertimbangkan mengenai terkenal atau tidaknya  merek  “PIERRE  CARDIN”  asal  Perancis ,  tidak  hanya  melihat  pada  saat diajukannya  gugatan  maupun  ketika  Widjojo  Surijano  mendaftarkan  merek “PIERRE  CARDIN”  pertama  kali ,  namun  juga  fakta-fakta  lain  mengenai  merek “PIERRE CARDIN” yang dimiliki oleh perancang busana terkenal dengan nama yang sama  dan  merek  tersebut  telah  terkenal  bahkan  sebelum  pendaftaran  merek “PIERRE CARDIN” pertama kali di Indonesia.

## Tulisan “Product by PT. Gudang Rejeki Utama” beserta “Made in Indonesia”

## Bukan Daya Pembeda Suatu Merek
Tujuan dari adanya merek dalam suatu produk adalah agar konsumen bisa membedakan  antar  produk  (sejenis  atau  berbeda)  yang  dijual  dan  membedakan sumber ( distinguish source ) antar produk. 31 Hal tersebut juga diatur dalam Article 15  (Paragraph  1)  TRIPs  Agreement yang  menyatakan  bahwa  “merek  merupakan setiap  tanda  atau  perpaduan  beberapa  tanda  yang  memiliki  kekuatan  untuk membedakan  barang  atau  jasa  yang  satu  dengan  yang  lainnya”. Oleh  karena  itu, dapat  dikatakan  bahwa  salah  satu  aspek  penting  pada  suatu  merek  adalah  daya pembeda karena pada hakikatnya itulah tujuan merek.
Daya  pembeda  dalam  suatu  merek  merupakan  hal  esensial  karena konsumen pertama kali akan melihat merek pada saat ia membeli suatu produk.
31 Lionita  Putri  Lobo  dan  Indirani  Wauran,  Kedudukan  Istimewa  Merek  Terkenal  (Asing) dalam Hukum Merek Indonesia, 1 Masalah-Masalah Hukum. 50, 73, 2021.
Selain  itu,  daya  pembeda  juga  memiliki  fungsi  untuk  membedakan  antar  merek terutama  dalam  produk  sejenis.  Perbedaan  tersebut  secara  tidak  langsung memberikan  “kesan”  kepada  konsumen  bahwa  produk  dengan  merek  tertentu berbeda dengan produk dengan merek lain.
Menurut Sudargo Gautama, suatu tanda atau identitas tidak bisa dikatakan sebagai  merek  apabila  tanda  dalam  merek  tersebut  tidak  berbeda  atau  tidak terdapat  perbedaan  substansial/signifikan    dengan  tanda  pada  merek  lain  yang sudah lebih dahulu terdaftar. Lebih lanjut ia memberikan contoh seperti kata-kata yang memperlihatkan  sifat  suatu  barang  (contohnya  “istimewa”,  “super”,  dan lainnya) tidak dapat disebut sebagai daya pembeda. Hal tersebut karena kata-kata yang  mengandung  sifat  barang,  menunjukkan  suatu  kualitas  atau  seakan-akan kualitas barang sesuai dengan ‘klaim’ yang tertulis. 32
Apabila  tidak  ada  daya  pembeda  dalam  suatu  merek  atau  tidak  dapat dibedakan  dengan  merek  lainnya  maka  kemungkinan  terbesar  adalah  adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek lain. Merek yang tidak  memiliki  daya  pembeda  merupakan  salah  satu  alasan  absolut  merek  tidak dapat didaftar. Hal tersebut diatur dalam Pasal 5 (eks) UUM 2001 dan Pasal 20 UU MIG  2016.  Kemudian,  merek  yang  pada  pokok  atau  keseluruhan  memiliki persamaan  merupakan  salah  satu  alasan  relatif  penolakan  permohonan pendaftaran merek. Hal tersebut diatur dalam Pasal 6 ayat (1) (eks) UUM 2001 dan Pasal 21 ayat (1) UU MIG 2016.
Lebih  lanjut,  pengertian  mengenai  persamaan  pada  pokoknya  yang dirumuskan di Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a (eks) UUM 2001 dan Penjelasan Pasal 21 ayat (1) UU MIG 2016 adalah adanya kemiripan dalam unsur-unsur pokok antar merek satu dengan lainnya yang memberikan kesan bahwa merek tersebut mempunyai kemiripan bentuk, penempatan, ejaan, intonasi dan kombinasi unsur merek.  Berda sarkan  sengketa  merek  “PIERRE  CARDIN”  pada  Putusan  Nomor 15/Pdt.Sus-Merek/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst  dan  Putusan  Nomor  557  K/Pdt.Sus-
32 OK  Saidin,  Aspek  Hukum  Hak  Kekayaan  Intelektual  ( Intellectual  Property  Rights ),  PT. RajaGrafindo Persada, Depok, 2019, hlm., 461.
HKI/2015, hakim berpendapat bahwa penempatan tulisan “Product by PT. Gudang Rejeki Utama” beserta “Made in Indonesia” ditujukan sebagai daya pembeda dalam merek “PIERRE CARDIN”. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan pencantuman tersebut  ditujukan  untuk  tidak  menyesatkan  atau  membingungkan  para konsumen. 33 Namun  perlu  dilihat  apakah  penempatan  tulisan  “Product  by  PT. Gudang  Rejeki Utama”  beserta  “Made  in  Indonesia”  pada  barang  dengan  merek “PIERRE CARDIN” termasuk ke dalam daya pembeda atau bukan.
Lalu,  bagaimana  mengetahui  adanya  daya  pembeda  pada  suatu  merek? Pertama,  perlu  dilihat  terlebih  dahulu  komponen  dalam  suatu  merek  yang  telah diatur dalam Pasal 1 angka 1 (eks) UUM 2001 yaitu huruf, nama, angka, gambar, susunan warna, kata, atau gabungan dari komponen tersebut. Jika komponen atau gabungan komponen pada satu merek sama  secara keseluruhan atau sama pada pokoknya  dengan  merek  lainnya,  maka  tidak  ada  daya  pembeda  dalam  merek tersebut. Kedua, sering disebutkan bahwa merek tidak mempunyai daya pembeda jika tanda dalam merek tersebut sangat sederhana atau sangat rumit. Jika sudah mengetahui unsur-unsur dalam suatu merek maka langkah terakhir adalah dengan menyandingkan  atau  membandingkan  antar  merek  yang  diduga  memiliki persamaan, sehingga dapat terlihat apakah merek tersebut memiliki daya pembeda atau tidak.
Jika  dihubungkan  dengan  sengketa  merek  “PIERRE  CARDIN”,  maka  dapat disimp ulkan bahwa pencantuman “Product by PT. Gudang Rejeki Utama” beserta “Made  in  Indonesia”  bukan  daya  pembeda.  Alasannya  karena  kedua  kalimat tersebut bukan unsur dalam merek “PIERRE CARDIN”. Unsur dalam merek “PIERRE CARDIN” yaitu kata “Pierre Cardin” itu s endiri dan logo (dalam bentuk huruf P). Pencantuman kedua kalimat tersebut hanya sebagai informasi tambahan mengenai tempat  produksi  dan  asal  negara  dari  produk  yang  bersangkutan.  Selain  itu, pencantuman kedua kalimat tersebut tidak memberikan pengaruh yang besar dan tidak  memberikan  jaminan  bahwa  konsumen  tidak  akan  terkecoh  atau
kebingungan ketika melihat produk dengan merek “PIERRE CARDIN” yang beredar di Indonesia. Seharusnya daya pembeda terdapat dalam unsur merek dan bukan dalam keterangan suatu produk.
Lebih  lanjut  mengenai  persamaan  pada  pokoknya  dalam  merek  “PIERRE CARDIN” Perancis dengan merek “PIERRE CARDIN” Indonesia dapat dilihat dalam Putusan  Nomor  15/Pdt.Sus-Merek/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst,  yang  menguraikan merek dan logo “PIERRE CARDIN” Pera ncis dengan Indonesia antara lain:
• Untuk  Pierre  Cardin:  PIERRE  CARDIN  (Merek  Dagang  “PIERRE  CARDIN”) dan (Merek Dagang LOGO “PIERRE CARDIN”).
• Untuk  Alexander  Satryo  Wibowo:
(Merek  Dagang  “PIERRE
CARDIN”) dan (Merek Dagang + LOGO “PIERRE CARDIN”).
Untuk  melihat  apakah  pada  pokoknya  memiliki  persamaan  antara  merek dan  logo  “PIERRE  CARDIN”  Perancis  dengan  Indonesia,  maka  perlu  dilakukan pengujian yang didasarkan pada:
• Kesan pertama atau first impression
Hal ini sudah sangat jelas ketika melihat pertama kali merek di atas bahwa keduanya identik yaitu merek “PIERRE CARDIN”.
• Visual
Dalam segi visual, kedua logo di atas juga identik menggunakan huruf P yang memiliki  lingkaran  seperti  ‘keong’ dan .  Tambahan  lingkaran
dalam huruf P adalah tidak lazim dilakukan kecuali hal tersebut dilakukan untuk menandai atau mencirikan kekhasan suatu merek.
• Fonetik atau persamaan bunyi
Adanya persamaan bunyi atau persamaan pengucapan dari kedua merek di atas yaitu merek “PIERRE CARDIN”.
• Cara penulisan dan penempatan, dan bentuk tulisan
Kedua  merek  di  atas  memiliki  bentuk  tulisan,  cara  penempatan  dan penulisan yang sama persis. Bahkan penulisan kata PIERRE memiliki 2 (dua) huruf “R”.
Perbedaan antara kedua merek di atas hanya terletak dalam logo PIERRE CARDIN  Indonesia  di  mana  terdapat  lingkaran  yang  melingkupi  huruf  P.  Dapat disimpulkan berdasarkan uraian di atas bahwa merek “PIERRE CARDIN” Indonesia memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek “PIERRE CARDIN” Perancis.
Perbandingan  pertimbangan  hakim  dalam  Putusan  Nomor  15/Pdt.Sus- Merek/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst  dan  Putusan  Nomor  557  K/Pdt.Sus-HKI/2015 dengan  analisis  kasus  mengenai  daya  pembeda  dalam  merek  “PIERRE  CARDIN” adalah hakim dalam kedua putusan tersebut mengakui bahwa penempatan tulisan “Product by PT. Gudang Rejeki Utama” beserta “Made in Indonesia” pada produk dengan merek “PIERRE CARDIN” merupakan daya pembeda. Selain itu, hakim juga menilai bahwa dengan adanya pencantuman tersebut sudah membuktikan adanya iktikad baik yang dimiliki Tergugat I atau Termohon Kasasi I dalam mendaftarkan merek “PIERRE CARDIN” tanpa adanya niat membonceng merek milik orang lain.
Bilamana  diperhatikan  pada  analisis  yang  telah  diuraikan  sebelumnya, dapat dilihat bahwa pencantuman tersebut hanya sebatas informasi suatu produk dan tidak berhubungan dengan daya pembeda dalam suatu merek. Daya pembeda dalam suatu merek harus terlihat dari mereknya dan bukan dari informasi produk. Hal tersebut juga selaras dengan salah satu pertimbangan dalam dissenting opinion yang menyatakan merek sebagai ciri atau pembeda dari daerah atau negara asal produk tersebut yang berarti daya pembeda tersebut harus sudah terlihat dalam merek.
Hal  lainnya  adalah  adanya  kemungkinan  permasalahan  baru  yang disebabkan oleh penulisan “Product By PT. Gudang Rejeki Utama” beserta “Made in Indonesia” yaitu berkaitan dengan persaingan antar pelaku usaha yang tidak sehat ( unfair  competition )  karena  menyesatkan  konsumen  mengenai  asal  barang. Sebagaimana  diatur  dalam Article  10bis  Paragraph  (1)  and  (3)  Number  3  Paris Convention , mengenai negara-negara yang tergabung dalam Konvensi diharuskan
melindungi para pelaku usaha beserta masyarakat dari praktik persaingan usaha tidak  sehat,  salah  satunya  adalah  berupa  larangan  menyesatkan  masyarakat mengenai  asal  suatu  barang  dalam  perdagangan.  Konsumen  akan  mendapatkan kesan bahwa merek “PIERRE CARDIN” Indonesia merupakan merek yang berkaitan dengan merek luar negeri dan merupakan merek terkenal.
Permasalahan mengenai persaingan usaha tidak sehat muncul oleh karena dampak dari putusan hakim pada kasus merek “PIERRE CARDIN”, bahwa eksepsi dari Tergugat I beserta seluruh gugatan Penggugat ditolak oleh hakim yang artinya Tergugat I masih dapat menggunakan merek “PIERRE CARDIN” untuk produk kelas 3. Hal tersebut merugikan tidak hanya Pierre Cardin namun juga konsumen karena konsumen  harus  berhati- hati  dalam  memilih  produk  dengan  merek  “PIERRE CARDIN” (dalam hal ini produk -produk yang termasuk ke dalam kelas 3). Dampak lainnya  adalah  timbulnya  kebingungan  men genai  kepemilikan  merek  “PIERRE CARDIN”  di  Indonesia  karena  jika  dilihat  dalam  Pangkalan  Data  Kekayaan Intelektual  DJKI,  terlihat  bahwa  baik  Tergugat  I  maupun  Penggugat  sama-sama memiliki  merek “PIERRE  CARDIN”  untuk  kelas  3  namun  status  merek keduanya telah berakhir. 34
Sengketa mengenai merek “PIERRE CARDIN” juga pernah terjadi di negara Cina. 35 Kasus  merek  “PIERRE  CARDIN”  di  Cina berkaitan  dengan  nama  domain. Pierre Cardin telah mendaftarkan mereknya di negara Cina pada kelas 18, 24, dan 25. Permasalahan terjadi ketika merek “PIERRE CARDIN” didaftarkan oleh Huang Weibang pada 20 Maret 2006 dan digunakan sebagai nama domain “pierrecardin - china.com”. Pierre Cardin sebelumnya tidak pernah mengizinkan Huang Weibang untuk  mendaftarkan  dan  menggunakan  merek  “PIERRE  CARDIN”  sebagai  nama
34 Dirjen  Hak  Kekayaan  Intelektual,  Pangkalan  Data  Kekayaan  Intelektual,  https://pdki- indonesia.dgip.go.id/detail/484117131baf2aae1e1867cc93d2da2eb36e7d782ad5714b677 36116f0a6a8f7%3Fnomor=D001998010301?type=trademark&keyword=pierre+cardin dan https://pdki- indonesia.dgip.go.id/detail/a46659b58e6550e599355ecb87646fdbe29af7a3d13fba3bc13c 9480bfe5d0d0%3Fnomor=D002000008559?type=trademark&keyword=pierre+cardin, diakses pada 15 April 2023.
35 ADNDRC, Administrative Panel Decision Case No. CN-0900315,
https://adndrc.org/files/udrp/CN/CN-0900315_Decision.pdf, diakses pada 15 April 2023.
domain yang identik yaitu “pierrecardin”. 36 Huang Weibang memiliki iktikad buruk dalam  mendaftarkan  nama  domain  “pierrecardin - china.com”  karena  ia  tidak memiliki hak yang sah atas merek “PIERRE CARDIN”.
Dampak  dari  pendaftaran  nama  domain  tersebut,  membuat Pierre  Cardin sebagai pemilik yang sah akan kesulitan dalam menggunakan nama domain yang serupa dengan merek miliknya untuk mempromosikan barang atau jasa. Terlebih nama domain tersebut tidak bisa diakses sehingga berujung kepada kemungkinan Huang Weibang ‘mencegah’ Pierre Cardin untuk menggunakan mereknya sebagai nama domain.
Sehubungan dengan kasus di atas, Asian Domain Name Dispute Resolution Centre (ADNDRC)  di  Beijing  mempertimbangkan  bahwa  nama  domain “pierrecardin - china”  identik  atau  memiliki  persamaan  yang  membingungkan dengan merek “PIERRE CARDIN”. Penambahan nama suatu negara (dalam hal ini adanya  kata  “cina”  dalam  nama  domain  tersebut)  tidak  dianggap  sebagai  daya pembeda  karena  arti  dari  “pierr ecardin- china”  tidak  lebih  dari  kata  yang menyatakan pierrecardin di Cina. 37
Putusan lainnya adalah tidak adanya hak atau kepentingan secara sah yang dimiliki oleh Huang Weibang atas merek “PIERRE CARDIN” dan terbuktinya iktikad buruk  pada  Huang  Weibang.  Unsur  dari  terpenuhinya  iktikad  buruk  ketika mendaftarkan nama domain, antara lain: 38
• Terdapat  indikasi  bahwa  tujuan  dari  mendaftarkan  dan  memperoleh  nama domain  adalah untuk  disewakan,  dijual  atau  mentransfer nama  domain  yang terdaftar kepada pemilik merek yang sah atau kepada kompetitornya;
• Mendaftarkan  nama  domain  yang  bertujuan  mencegah  pemilik  merek  untuk melakukan pendaftaran nama domain yang sama;
• Nama domain didaftarkan dengan tujuan utama menganggu bisnis; atau
36 Id, hlm., 2-3.
37 Id, hlm., 4.
• Menggunakan nama domain dengan tujuan sengaja menarik pengguna internet ke situs web yang dimaksud dan memperoleh keuntungan komersial. Selain itu juga  menciptakan  kebingungan  yang  berkaitan  dengan  merek  “PIERRE CARDIN”  mengenai  sumber,  sponsor,  afiliasi  situs  web  atau  lokasi  atau produk/layanan di situs web.
Berdasarkan  pertimbangan  di  atas,  ADNDRC  memutuskan  bahwa  nama  domain “pierrecardin - china.com”  memiliki  persamaan  dengan  merek  “PIERRE  CARDIN”. Kemudian juga memutuskan bahwa Huang Weibang tidak memiliki hak atas nama domain tersebut dan pendaftaran nama domain dilandasi oleh iktikad buruk. Oleh karena  itu,  ADNDRC  dalam  putusannya  menyatakan  bahwa  nama  domain “pierrecardin - china.com” dialihkan kepada Pierre Cardin. 39
Berdasarkan putusan kasus penggunaan merek “PIERRE CARDIN” sebagai nama domain di Cina tersebut di atas, terlihat bahwa terdapat persamaan maupun perbedaan dengan  kasus  merek  “PIERRE  CARDIN”  yang  terjadi  di  Indonesia. Persamaan terletak pada terdapat pihak lain yang menggunakan merek “PIERRE CARDIN” dengan tanpa hak dan tidak memiliki kaitan dengan Pierre Cardin yang berasal  dari  Perancis.  Selain  itu,  adanya  iktikad  buruk  dalam  pendaftaran  kata “PIERRE  CARDIN”  sebagai  merek  di  Indonesia  dan  nama  domain  “pierrecardin - china” di Cina yang mengakibatkan terhambatnya Pierre Cardin untuk melindungi mereknya dan mempromosikan produknya secara online. Berdasarkan analisis di atas, dapat  disimpulkan  bahwa  merek  “PIERRE  CARDIN”  tidak  dapat  digunakan oleh pihak lain tanpa persetujuan Pierre Cardin, terutama mengingat bahwa merek tersebut merupakan merek terkenal yang berasal dari nama orang terkenal.
Adapun yang menjadi perbedaan dengan kasus di Indonesia adalah ketika kasus  nama  domain  dengan  penggunaan  merek  “PIERRE  CARDIN”  di  Cina  pada tahun  2006  sehingga  sudah  jelas  merek  “PIERRE  CARDIN”  merupakan  merek terkenal yang berasal dari nama orang terkenal. Hal tersebut dibuktikan dengan pernyataan dari ADNRC dan terdapat fakta bahwa merek “PIERRE CARDIN” sudah
‘masuk’ ke Cina pada tahun 1978, 40 sedangkan  pada tahun 1977 merek “PIERRE CARDIN” b elum masuk atau bahkan belum didaftarkan di Indonesia. Hal tersebut yang kemudian menjadi ‘celah’ bagi  Tergugat  untuk menggunakan  kata “PIERRE CARDIN” sebagai suatu merek di Indonesia.

## Penutup
Berdasarkan  uraian  dan  analisis  di  atas,  terdapat  dua  hal  yang  dapat disimpulkan  yaitu Widjojo  Suridjano  selaku  pendaftar  pertama  merek  “PIERRE CARDIN” di Indonesia yang kemudian akhirnya dialihkan kepada Alexander Satryo Wibowo, memiliki iktikad buruk saat mendaftarkan merek tersebut sebagaimana telah  diuraikan  dan  dibahas  di  atas,  meskipun  pada  akhirnya  putusan  hakim menyatakan sebaliknya. Pendaftar pertama tidak semata-mata selalu atau otomatis memiliki iktikad baik karena perlu dilihat mengenai keterkenalan merek yang akan didaftarkan. Belum didaftarkan di Indonesia juga tidak sama dengan tidak terkenal. Sistem first to file tidak dapat dipisahkan dengan iktikad baik dari pemohon sebagai landasan  pendaftaran  merek,  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  pertimbangan hakim dalam ketiga putusan adalah tidak tepat. Hal lain yang dapat ditambahkan bahwa  meskipun  kasus  ini  menggunakan  UU  MIG  2016  dan  (eks)  UUM  2001 sebagai dasar analisis, pertimbangan hakim seharusnya tetap tidak akan berubah karena isi dari pasal antara kedua Undang-Undang tersebut tidak jauh berbeda.
Hal  kedua  yang  dapat  disimpulkan  adalah  mengenai  daya  pembeda merupakan hal esensial dalam suatu merek. Hasil dari perbandingan antara merek “PIERRE CARDIN” Indonesia dengan merek “PIERRE CARDIN” asal Perancis adalah tidak ada daya pembeda dari kedua merek tersebut. Terlebih lagi pada pokoknya terdapat  persamaan  antara  merek  “PIERRE  CARDIN”  Indonesia  dengan  merek “PIERRE CARDIN” asal Perancis , meskipun telah dicantumkan tulisan “Product by
40 Helen Barlow, House of Cardin, a film on fashion designer Pierre Cardin, looks at his love for China, sexuality and close ties with Christian Dior , https://www.scmp.com/lifestyle/fashion- beauty/article/3033586/house-cardin-film-fashion-designer-pierre-cardin-looks- his#:~:text=Cardin%20became%20one%20of%20the,the%20Chinese%20market%2C%2 0in%201978, diakses 17 April 2023.
PT. Gudang Rejeki Utama” beserta “Made in Indonesia” , penulisan tersebut tidak bisa  dikatakan  sebagai  daya  pembeda  karena  daya  pembeda  harus  terkandung dalam merek itu sendiri. Penulisan “Product by PT. Gudang Rejeki Utama” beserta “Made  in  Indonesia”  merupakan  informasi  tentang  sumber  produk  tersebut  dan bukan sebagai bagian dari merek. Informasi tambahan yang dicantumkan tersebut bukan  unsur  pembeda  dalam  merek.  Selanjutnya,  penulisan  “Product  by  PT. Gudang  Rejeki  Utama”  beserta  “Made  in  Indonesia”  bisa  memunculkan  kesan bahwa  Pierre  Cardin  Perancis  bekerjasama  dengan  Alexander  Satryo  Wibowo. Padahal,  tidak  ada  perjanjian  kerjasama  antara  Pierre  Cardin  Perancis  dengan pihak Indonesia. Terdapat contoh kasus lain yang mirip yaitu penggunaan merek “PIERRE CARDIN” sebagai nama domain di Cina oleh Huang Weibang. Dalam kasus tersebut,  hakim  ADNRC  memutuskan  untuk  mengalihkan  nama  domain “pierrecardin - china.com” kepada Pierre Cardin . Dalam kasus tersebut, secara tidak langsung berkaitan dengan sengketa merek “PIERRE CARDIN” di Indonesia, hanya saja terdapat ‘celah’ dalam kasus di In donesia sehingga Pierre Cardin kalah dalam setiap  tingkat  pengadilan.  Akibat  dari  ketidak  tepatan  putusan  hakim  dalam memutuskan  perkara  tersebut  dapat  memiliki  dampak  negatif  terhadap perdagangan dan investasi di Indonesia, karena hal tersebut menyebabkan ketidak pastian  dalam  penegakan  hukum  mengenai  pelindungan  merek  terkenal  di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku: Bryan A. Garner , Black’s Law Dictionary 9 th ed , West, 2009
M. Yahya Harahap, Tinjauan Merek secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia,
PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996
OK Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual ( Intellectual Property Rights ), PT. RajaGrafindo Persada, Depok, 2019 Rahmi  Jened,  Hukum  Merek  ( Trademark  Law )  dalam  Era  Global  dan  Integrasi Ekonomi, Kencana, Jakarta, 2015
WIPO , Making  a  Mark  an  Introduction  to  Trademark  for  Small  and  Medium-Sized Enterprises, World Intellectual Property Organization , Geneva, 2017

## Jurnal:
Adam  Shell , Communications  revolution  reaches  China ,  49 The  Public  Relations Journal 4, 1, 1993.
Febri Noor Hediati, Optimalisasi Pengawasan pada Penerimaan Pendaftaran Merek dalam Rangka Perlindungan Merek, 2 Jurnal Suara Hukum 257, 240, 2020
James E Darnton , The Coming of Age of the Global Trademark: The Effect of TRIPs on the Well-Known Marks Exception to the Principle of Territoriality , 1 Michigan State International Law Review 20, 13, 2011
Laina Rafianti, Perkembangan Hukum Merek di Indonesia, 1 FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum 7, 4, 2013
Lionita  Putri  Lobo  dan  Indirani  Wauran,  Kedudukan  Istimewa  Merek  Terkenal (Asing) dalam Hukum Merek Indonesia, 1 Masalah-Masalah Hukum 50, 73, 2021
Maxim  Grinberg, The  WIPO  Joint  Recommendation  Protecting  Well-Known  Marks and the Forgotten Goodwill , 1 Chicago-Kent Journal of Intellectual Property 5, 5, 2005
Shidarta,  Putusan  Pengadilan  sebagai  Objek  Penulisan  Artikel  Ilmiah,  5  Undang:
Jurnal Hukum 142, 119-120, 2022
Zaenal  Arifin  dan  Muhammad  Iqbal,  Perlindungan  Hukum  terhadap  Merek  yang Terdaftar, 1 Jurnal Ius Constituendum 65, 54, 2020
Situs Daring:
ADNDRC , Administrative Panel Decision Case No. CN-0900315 , https://adndrc.org/files/udrp/CN/CN-0900315_Decision.pdf, diakses pada 15 April 2023
Britannica,  Pierre  Cardin , https://www.britannica.com/topic/fashion-society , diakses pada 6 April 2023.
Dirjen  Hak  Kekayaan  Intelektual,  Pangkalan  Data  Kekayaan  Intelektual, https://pdki- indonesia.dgip.go.id/detail/484117131baf2aae1e1867cc93d2da2eb36e7d 782ad5714b67736116f0a6a8f7%3Fnomor=D001998010301?type=trade mark&keyword=pierre+cardin dan https://pdki-
indonesia.dgip.go.id/detail/a46659b58e6550e599355ecb87646fdbe29af7 a3d13fba3bc13c9480bfe5d0d0%3Fnomor=D002000008559?type=tradem ark&keyword=pierre+cardin, diakses pada 15 April 2023
Helen Barlow , House of Cardin, a film on fashion designer Pierre Cardin, looks at his love  for  China,  sexuality  and  close  ties  with  Christian  Dior , https://www.scmp.com/lifestyle/fashion-beauty/article/3033586/house- cardin-film-fashion-designer-pierre-cardin-looks- his#:~:text=Cardin%20became%20one%20of%20the,the%20Chinese%20 market%2C%20in%201978, diakses 17 April 2023
Jack Houston dan Natalie Fennell , How Supreme Went from a Small Skateboarding Store to a Billion-Dollar Streetwear Company ,
https://www.businessinsider.com/supreme-fashion-brand-so-expensive- viral-skateboarding-2019-5?r=US&IR=T, diakses 4 April 2023
Klik  Legal,  Lima  Kasus  Merek  Terkenal  di  Pengadilan  Indonesia, https://kliklegal.com/lima-kasus-merek-terkenal-di-pengadilan-
indonesia/, diakses 6 April 2023 Mohan Dewan, Stories behind Brands – Gucci , https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=60d699b0-cefd-4b3e-
98c8-76aa2ff63624, diakses pada 14 April 2023

## Sumber Hukum:
Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights , April 15, 1994 Paris Convention for the Protection of Industrial Property , March 20, 1883 Putusan Pengadilan Negeri Nomor 15/Pdt.Sus-Merek/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst Putusan Mahkamah Agung Nomor 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015 Putusan Mahkamah Agung Nomor 49 PK/Pdt.Sus-HKI/2018 Undang-Undang R.I., No. 15 Tahun 2001, Merek, L.N.R.I. Tahun 2001 No. 110 Undang-Undang  R.I.,  No.  20  Tahun  2016,  Merek  dan  Indikasi  Geografi,  L.N.R.I. Tahun 2016 No. 252