## ZAKAT WAKAF (ZISWA):

## SOLUSI DALAM MEWUJUDKAN PEMBERDAYAAN UMAT
Sri Lumatus Sa‟adah Institut Agama Islam Negeri Jember, Indonesia e-mail: srilumatus.iainjember@gmail.com
Abstract:
Zakat  is  believed  as  a  worship  that  serves  to  balance  social  relations. Through zakat wakaf (ziswa), the distance between the person is located and  the  disadvantaged  person  can  be  brought  closer.  People  have  an obligation to help and care for the hard people who live around them. In addition,  ziswa  also  works  so  that  the  circulation  of  wealth  is  not  just spinning among a group of people just standing. By learning, people are actively  participating  in  empowering  the  economically  disadvantaged societies. That goal can be realized if zakat is managed with professional management, accountable, and modern. Zakat has been managed by zakat fund management institutions.
Keywords: zakat wakaf, empowerment of people.

## Pendahuluan
Zakat  dan  Wakaf  (Ziswa)  merupakan  salah  satu  tuntunan  ajaran Islam yang menyangkut kehidupan bermasyarakat dalam rangka ibadah ijtima’iyah (ibadah sosial).Zakat dan wakaf (Ziswa)adalah salah satu rukun Islam yang memiliki dua dimensi, yaitu dimensi ketuhanan dan dimensi kemanusiaan.  Zakat  dan  wakaf  dikaitkan  dengan  dimensi  ketuhanan karena zakat dan wakaf merupakan simbol dari ketaatan dan wujud dari rasa  syukur  hamba  kepada  Tuhannya.  Selain  memiliki  dimensi ketuhanan, zakat wakaf juga sangat terkait dengan kemanusiaan. Banyak sekali  manfaat  dari  zakat  wakaf  bagi  umat  manusia,  antara  lain  adalah bahwa  zakat  wakaf  dapat  dijadikan  sarana  untuk  memupuk  rasa solidaritas  dan  kepedulian  terhadap  sesama  umat  manusia,  sebagai sumber  dana  untuk  memenuhi  sarana  dan  prasarana  yang  dibutuhkan oleh  umat  manusia,  sehingga  zakat  dan  wakaf  merupakan  mesin penggerak dalam meningkatkan kesejahteraan dan mengikis kemiskinan. 1
Zakat  diyakini  sebagai  ibadah  yang  berfungsi  menyeimbangkan relasi sosial. Melalui zakat wakaf (ziswa), jarak antara orang berada dan orang  yang  kurang  beruntung  dapat  didekatkan.  Orang  berada  punya kewajiban untuk membantu dan memperhatikan orang-orang susah yang hidup  di  sekitarnya.  Selain  itu,  ziswa  juga  berfungsi  agar  sirkulasi  harta kekayaan  tidak  hanya  berputar  di  kalangan  sekelompok  orang-orang
1 Berdasarkan catatan Lazismu, survei Public Interest Research and Advocacy Center (PIRAC, 2007)  mencatat  potensi  zakat  di  Indonesia  pada  2007  ditaksir  mencapai  Rp  9,09  triliun. Angka  tersebut  mengalami  kenaikan  hampir  dua  kali  lipat  dibandingkan  potensi  zakat pada  2004  yang  jumlahnya  mencapai  Rp  4,45  triliun.  Dalam  survei  tersebut  ditemukan jumlah  rata-rata  zakat  yang  ditunaikan  para  muzaki  meningkat.  Pada  2004  rata-rata zakat para muzaki Rp 416 ribu per orang setiap tahunnya. Kemudian, pada 2007 rata-rata zakat para muzaki menjadi Rp 684.550 per orang setiap tahunnya. Data tersebut didapat dari  hasil  survei  di  sepuluh  kota  besar  yang  ada  di  Indonesia.  Sementara,  penelitian Baznas melaporkan pada 2011 potensi zakat nasional diperkirakan menembus angka Rp 217 triliun per tahun. Padahal pada 2010, Baznas memperkirakan potensi zakat nasional mencapai Rp 100 triliun. Tapi, di tahun 2015 potensi zakat diperkirakan mencapai Rp 286 triliun.
berada  saja.  Dengan berziswa,  orang-orang  berada  turut  secara  aktif memberdayakan ekonomi masyarakat yang kurang beruntung. Tujuan itu dapat  direalisasikan  jika  zakat  dikelola  dengan  manajemen  yang profesional,  akuntabel,  dan  modern.  Zakat  telah  dikelola  oleh  lembaga- lembaga pengelola dana zakat.
Dalam sistem ekonomi Islam  zakat dan wakaf (ziswa) belum banyak di  eksplorasi    secara    maksimal,  padahal  zakat  dan  wakaf  merupakan instrumen  yang  sangat  potensial  untuk  pemberdayaan    ekonomi  umat. Untuk  itulah  zakat  dan  wakaf  sangat  penting  untuk  dikelola  dan dikembangkan  secara  maksimal.  Revitalisasi  pengelolaan  Zakat-Wakaf dengan  mereformasi pola  managemen  zakat  wakaf  (ziswa)  adalah  suatu keharusan.  Transformasi  managemen  zakat  wakaf  secara  tradisional menuju managemen profesional adalah suatu keniscayaan. 2
A. Transformasi  managemen  Zakat  Wakaf  (Ziswa)  dari  Konvensional menuju Managemen Professional.
Salah  satu  penyebab  kurang  maksimalnya  fungsi  zakat  dan wakaf  sebagai  instrumen  meningkatkan  kesejahteran  masyarakat adalah  kurangmnya  pengetahuan  bagi  pengelola  tentang  pola pengelolaan  zakat  dan  wakaf  secara  profesional.Dengan  kalimat  lain,
2 Indonesia  memiliki  umat  Islam  yang  jumlahnya  terbesar  dunia.  karena  itu,  potensi zakat di Indonesia jumlahnya sangat besar lebih dari 200 Trilyun. BAZNAS dengan bekal peraturan  dan  kekuatan  yang  ada,  sebetulnya  telah  berusaha  dengan  semaksimal  yang dapat  dilakukan,  namun  hasilnya  masih  jauh  dari  harapan.  Dari  upaya  tersebut,  tahun 2015  BAZNAS  baru  mampu  mengelola  zakat  sebesar  Rp  3.3  Trilyun,  yang  berarti  baru mencapai  sekitar  1,5  %.  Sisi  lain  jumlah  rakyat  miskin  di  Indonesia  juga  masih  sangat besar  selama  periode  2013-2014  angka  kemiskinan  di  atas  28.21  t%.  Karena  mayoritas rakyat  Indonesia  adalah  umat  Islam,  maka  mayoritas  dari  angka  kemiskinan  tersebut juga  dialami  oleh  umat  Islam.  Ini  menjadi  sangat  ironis,  karena potensi  zakat begitu besar.
pengelolaan  ziswa  secara  professional  memerlukan  tenaga  yang terampil, amanah, punya dedikasi tinggi, menguasai masalah-masalah yang  berhubungan  dengan  ziswa  antara  lain:  muzakki,  nisab,haul, mustahik 3 , wakif, pola pengelolaan wakaf,dll.
Transformasi  pengelolaan  zakat  wakaf  dari  managemen tradisional  menuju  profesional  harus  segera  dilakukan  oleh  semua pihak  terkait  (stakeholders)  ,termasuk  menerapkan  prinsip-prinsip managemen modern, antara lain : membudayakan prinsip transparansi ( transparance), responsibiltas  ( responcibility), akuntabilitas( accountability), kewajaran dan kesepadanan ( fairness ) dan kemandirian ( independency ).
Skala  prioritas  yang  tepat  sasaran  dan  distribusi  efisien  dan  efektik daridana ZIS dan wakaf merupakan keunggulan kompetitif ( competitive advantage )  dari  lembaga  amil  zakat  dan  wakaf,  di  samping  sikap kejujuran, komitmen dan konsistensi dari pihak pengelola ( amiliin dan nazhir ). Pada akhirnya, pasar zakat dan wakaf akan memilih LAZ dan badan wakaf yang professional, karena terdapat nilai nilai keikhlasan, ke  istiqamahan  dan  ke  ihsanan    yang  mengakar  serta  terus berkembang. 4
Menurut salah satu pakar zakat Hafidhuddin, pengelolaan zakat oleh  lembaga  pengelola  zakat  yang  memiliki  kekuatan  hukum  formal akan  memiliki  beberapa  keuntungan,  antara  lain: Pertama, untuk menjamin  kepastian  dan  kedisiplinan  pembayar  zakat. Kedua, untuk menjaga  perasaan  rendah  diri  bagi  mustahik  zakat  dari  hadapan muzakki. Ketiga, untuk mencapai efisiensi dan efektivitas, serta sasaran yang  tepat dalam penggunaan harta zakar berdasarkan prioritas yang
3 Yang  berhak  menjadi muzakki sudah  tidak  terjadi  perbedaan  pendapat  lagi,  karena sudah jelaskan dalam Al Qur‟an Surat Tuabah ayat 60, yaitu: 8 asnaf ( al asnaf tsamaniah ) yang terdiri: fakir, miskin, amil, muallaf, ghorim, riqob, sabilillah dan ibnu sabil.
4 Babun Suharto, Zakat Untuk Pendidikan:Opsi strategis Sumber Daya Manusia, Jember: Stain Press, 2013, 60.
ada  pada  suatu  tempat. Keempat, untuk  memperlihatkan  syiar  Islam.
Sebaliknya, jika diserahkan langsung dari muzaki ke mustahik , meskipun secara hukum syar’i sah, tetapi  akan terabaikan prinsip-prinsip tertebut di  atas  tersebut  di  atas,  juga  hikmah  dan  fungsi  zakat,  terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan umat, akan sulit diwujudkan. 5
Terkait dengan pengelolaan zakat, sebagai upaya guna mencapai tujuan  yang  maksimal,  pemerintah  membentuk  sebuah  lembaga/ Badan  amil  zakat  nasional  (BAZNAS)  yang  mandiri  dan  bertanggung jawab  untuk  melaksanakan  pengelolaan  zakat  tersebut.  Dijelaskan dalam  undang-undang  no.23  tahun  2011  tentang  pengelolaan  zakat, pasal  6  bahwa  :“BAZNAS  merupakan  lembaga  yang  berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional”.
Dengan  demikian  Badan  Amil  Zakat  (BAZ)  adalah  organisasi pengelola  zakat  yang  di  bentuk  oleh  pemerintah  terdiri  dari  unsur masyarakat  dan  pemerintah  dengan  tugas  mengumpulkan, mendistribusikan,  dan  mendayagunakan  zakat  sesuai  dengan ketentuan agama.Yang dimaksud dengan amil zakat ialah mereka yang melaksanakan segala  kegiatan urusan zakat, mulai  dari pengumpulan hingga pencatatan keluar masuknya zakat, dan sampai pembagiannya kepada  mustahik.  Para  amil  zakat  mempunyai  berbagai  macam  tugas dan  pekerjaan.  Yaitu  soal  sensus  terhadap  orang-orang  yang  wajib zakat  dan  macam  zakat  yang  diwajibkan  padanya.  Kemudian mengetahui berapa jumlah mustahik zakat itu sendiri.6
5 Didin  Hafidhuddin, Zakat  Sebagai  Tiang  Utama  Ekonomi  Syari’ah, www.pkpu.or.id , diakses  10 Juli 2017
6 Yusuf  Qardawi,  Hukum  Zakat: Study  Komparatif  Mengenai  Status  dan  Filsafat  Zakat Berdasarkan  Qur’an  dan  Hadits ,  (Bogor  :  Pustaka  Litera  Antarnusa,  1996),  cet.  4,  hlm. 545 Ibid, hlm. 546
Untuk  membantu  BAZNAS  dalam  pelaksanaan  pengumpulan, pendistribusian,  dan  pendayagunaan  zakat  maka  muncul  LAZ. Dijelaskan  pada  Pasal  17  UU  NO  23  Tahun  2011  : “Untuk  membantu BAZNAS  dalam  pelaksanaan  pengumpulan,  pendistribusian  dan pendayagunaan zakat,  masyarakat dapat membentuk LAZ”. Lembaga Amil Zakat  (LAZ)  adalah  institusi  pengelola  zakat  yang  sepenuhnya dibentuk  atas  prakarsa  masyarakat  yang  bergerak  dalam  bidang dakwah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat Islam.
Lembaga Amil Zakat yang diusulkan kepada pemerintah untuk mendapat pengukuhan, harus memenuhi syarat-syarat sebagi berikut :
1. Berbadan hukum;
2. Memiliki data muzaki dan mustahiq;
3. Telah beroperasi minimal dua (2 ) tahun
4. Memiliki  pembukuan  dua  tahun  terakhir  dan  siap  diaudit  oleh akuntan publik
5. Memiliki  wilayah  operasi  secara  nasional  minimal  sepuluh  (10) provinsi ( untuk LAZ tingkat nasional)
6. Mendapat Rekomendasi dari forum Zakat (FOZ)
7. Telah  mampu  mengumpulkan  dana  minimal  1.000.000.000  (1 milyar) dalam setahun,
8. Melampirkan  surat  kesediaan  disurvey  oelh  tim  yang  dibentuk kemenag
9. Dalam  melaksanakan  kegiatan  bersedia  koordinasi  dengnan kemenag, Badan Amil Zakat sesuai tingkatannya. 7
Sekalipun secara formal LAZ harus mendapatkan pengukuhan dari  pemerintah,  tetapi  banyak  dijumpai  LAZ  –LAZ  rintisan  yang berjalan  walaupun  belum  mendapat  pengukuhan  dari  pemerintah.
7 Babun Suharto, Zakat Untuk Pendidikan ....63
Aktifitas  ini  pelan  tapi  pasti  menunjukkan  pergerakan  menuju filantropi  yang  berkeadilan  sosial  yaitu  bergerak  dalam  wilayah pemberdayaan  kepada  orang  yang  kurang  mampu  dalam perekonomian, pendidikan, dan sebagainya.
Berkaitan dengan  pelaksanaan wakaf, di Indonesia masih jauh ketinggalan  dibandingkan  dengan  muslim  lainnya.  Selama  ini peruntukan  wakaf  di  Indonesia  masih  berorientasi  pada  sarana peribadatan  seperti masjid, sekolah, kuburan,  dan sarana keagamaan lainnya  yang  sifatnya  konsumtif  dan  sedikit  sekali  yang  digunakan secara produktif. Tak dapat dipungkiri,  bahwa sebagian besar rumah ibadah,  perguruan  Islam  dan  lembaga-lembaga  keagamaan  Islam lainnya dibangun diatas tanah wakaf.
Namun  amat  disayangkan  bahwa  persepsi  sebagian  besar masyarakat  Muslim  di  Indonesia  mengenai  obyek  wakaf  masih terbatas  pada  tanah  dan  bangunan,  meskipun  saat  ini  sudah  mulai berkembang  pada  uang,  saham  dan  benda  bergerak  lainnya.  Hal  itu tentunya  tidak  terlepas  dari  kenyataan  bahwa  sebagian  besar  harta yang  diwakafkan  baru  berkisar  pada  asset  tetap  (fixed  asset),  seperti tanah dan bangunan. Dalam perekonomian modern dewasa ini, uang memainkan peranan penting di dalam menentukan kegiatan ekonomi masyarakat suatu negara. Disamping berfungsi sebagai alat tukar dan standar  nilai,  uang  juga  merupakan  modal  utama  bagi  perubahan perekonomian  dan  penggerak  pembangunan.  Bahkan,  dewasa  ini nyaris  tak  satupun  negara  yang  lepas  dari  kebutuhan  uang  dalam mendanai pembangunannya. Tapi ironisnya tidak sedikit
pembangunan di negara-negara yang mayoritas penduduknya muslim masih dibiayai oleh modal hutang.
Dari apa yang dikemukakan diatas, diperoleh gambaran betapa pentingnya  kedudukan  wakaf  dalam  masyarakat  muslim  dan  betapa besarnya  peranan  uang  dalam  perekonomian  dewasa  ini.  Hanya  saja potensi  wakaf  yang  besar  tersebut  belum  banyak  didayagunakan secara maksimal oleh pengelola wakaf akibat terbatasnya pemahaman masyarakat  mengenai  obyek  benda  yang  boleh  diwakafkan  serta masih  terbatasnya  nazir  wakaf  yang  memiliki  sumber  daya  yang profesional  dan  manajerial.  Padahal  wakaf  memiliki  potensi  yang sangat  bagus  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  ekonomi  umat, terutama dengan konsep wakaf Uang. 8
Pelaksanaan  di  beberapa  negara  Islam  seperti  Mesir,  Arab    Saudi, Qatar,  Turki  sudah  dilakukan    dengan  manajemen    yang  sudah  baik. Wakaf  sudak  tidak  lagi  berorientasi  pada  sarana  peribadatan,  tetapi ruang  lingkupnya  sudah  diperluas    lagi  yakni  pada  seluruh  harta kekayaan  baik  yang  bergerak  maupun  yang  tidak  bergerak,  yang berwujud  maupu  yang  tidak  berwujud,  juga  sudah  dikenal    dengan wakaf uang, logam muliah, surat berharga, kendaraan transportasi, hak kekayaan  intelektual,  hak  sewa,  hak  pakai,  dan  sejenisnya.  Misalnya saja  di  negara  Qatar  dan  Kuwait  wakaf  tunai  sudah  berbentuk
8 Menurut  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  ekonom  dari  Universitas  Indonesia  (UI) Mustofa Adwin Nasution dan Dian Nasyta Telaga dan dibantu oleh Biro Pusat Statistik (BPS), BKKBN, dan Lembaga Keuangan Syari‟ah (LKS) yang ada, di peroleh hasil bahwa secara  moderat    potensi  keuntungan    pengelolaan  wakaf  uang  sebesar  3,947  miliar  per hari dengan asumsi : pertumbuhan dana sebesar 20%, dana yang terserap  rata-rata Rp. 50.000.000,00    per  hari  dan  di  investasikan    ke  berbagai  lembaga  investasi    sekitar  27% pertahun,  investasi  ke  industri  /  perusahaan  dengan  equivalen    keuntungan  35% pertahun,  dan  pemberian  mikro  RP.  1.000.000,00  perorang    dengan  prinsip  bagi  hasil kurang    lebih  keuntungannya    equivalen  dengan  6%  pertahun.  Keuntungan  Rp.  3,947 miliar itulah yang siap dibagikan untuk pengentasan kemiskinan.
perkantoran.      Area  tersebut  disewakan  dan  hasilnya  dipergunakan untuk kegiatan umat Islam. 9
Pengelolaan wakaf  di Indonesia, mayoritas masih menggunakan pola secara  tradisional  yang  memungkinkan  rentan  terhadap  berbagai masalah  dan  tidak  sedikit  yang  berakhir  di  pengadilan.    Kondisi  ini diperarah    lagi  dengan  adanya  penyimpangan  terhadap  benda-benda wakaf yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab  dan sudah  tidak  menjadi  rahasia    umum  bahwa  ada  benda-benda  wakaf yang  diperjual  belikan.  Keadaan  ini  tidak  hanya  berdampak  buruk bagi perkembangan wakaf di Indonesia, tetapi telah merusak nilai-nilai ajaran  Islam  yang  semestinya  harus  dijaga  kelestarisannya,  sebab  hal tersebut  merupakan  bagian  dari  ibadah  kepada  Allah  Swt  dan  juga peran menciptakan kesejahteraan umat juga terabaikan.
Menyadari  tentang  hal  tersebut,  para  pihak  yang  berwenang  melalui jalur  formal  berupaya  telah  menyusun  beberapa  peraturan    wakaf untuk  untuk  dilaksanakan  oleh  umat  Islam  di  Indonesia.    Namun peraturan  –  peraturan  yang  dikeluarkan  itu  dianggap  masih  belum memadai  jika tidak ada dukungan dari masyarakat.
Lahirnya  Undang-Undang  Nomor  41  tahun  2004  tentang  wakaf merupakan terobosan baru yang sangat strategis  bagi pengembangan wakaf  di  Indonesia  ke  depan.    Adapun    pokok  –  pokok  yang    dari substansi undang-undang tersebut antara lain :
1. Menekankan  perlunya  pemberdayaan  praanata  keimanan  yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi untuk kepentingan ibadah dan memajukan kesejahteraan umum.
9 Mannan, M.A., Teori dan Praktek Ekonomi Islam , (Jogyakarta: Dana Bahakti Wakaf,  1997):
237
2. Mengatur pelaksanaan wakaf secara luas,  yaitu boleh wakaf  atas bendah-bendah bergerak baik berupa uang atau selain uang seperti saham, surat berharga, logam mulia dan lain-lain.
3. Nadzir sebagai tulang punggung pengelolaan wakaf dibagi  dalam bentuk perseorangan, organisasi maupun badan hukum.
4. Peran  Lembaga  Keuangan  Syari‟ah  (LKS)  yang  ditunjuk  oleh Menteri Agama sebagai tempat penitipan wakaf uang  dan berhak mengeluarkan sertifikat uang (SWU).
5. Untuk  mengotimalkan  pengelolaan  dan  pengembangan  wakaf, akan  dibentuk  Badan  Wakaf  Indonesia  (BWI)  yang  bersifat independen  dan  dapat  membentuk  perwakilan  dipropinsi  dan kebupaten.
6. Dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf,  Nadzir dapat bekerja sama dengan pihak ke tiga dan menjaminkan kepada asuransi syari‟ah.
7. Penyelesaian  sengketa  terhadap  harta  benda  wakaf  harus menggunakan mediasi, arbitrase atau pengadilan.
8. Adanya  ketentuan  pidana  terhadap  penyimpangan  benda  wakaf dan pengelolaannya, misalnya:
a. Bagi  yang  dengan  sengaja  menjaminkan,  menghibahkan, menjual,  mewariskan,  mengalihkan  hak  tanpa  ijin  dipidana penjara  paling  lama  lima  tahun  atau  denda    pidana  paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
b. Bagi  yang  sengaja  merubah  peruntukan  harta  benda  wakaf tanpa ijin dipidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
c. Bagi  yang  sengaja  menggunakan  dan  mengambil  fasilitas  atas hasil  pengelolaan  dan  pengembangan    harta  benda  wakaf melebihi jumlah yang ditentukan, dipidana penjara paling lama tiga  tahun  atau  denda  paling  banyak  Rp.  300.000.000,00  (tiga ratus juta rupiah) 10
Namun  dengan  lahirnya  Undang-undang  wakaf  yang  lebih tegas  dengan  hak,  kewajiban  dan  sanksi  ini  diharapkan  akan  lebih efektif dalam mengamankan harta benda wakaf di Indonesia  di masa mendatang.Demikian juga mengenai  kewajiban dan hak Nadzir yang lebih  diperjelas,  termasuk  sanksi  yang  diberikan  apabila  ada pelanggaran  dalam  pelaksanaan  tugas  tersebut.  Dalam  psl.  42 dijelaskan bahwa Nadzir berkewajiban mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya,  dan  pada  pasal  selanjutnya   ditekankan  bahwa pengelolaan  tersebut  harus  sesuai  dengan   ketentuan  syariah  dan dilakukan  secara  produktif,  bahkan  bilamana  diperlukan  lembaga penjamin,  juga  diperkenankan   asalkan   lembaga  penjamin  tersebut juga   yang  berdasar  syariah.   Disamping  itu  Nadzir  juga  harus melakukan  pengadministrasian,  mengawasi  dan  melindungi  harta benda wakaf, serta melaporkan  pelaksanaan tugasnya kepada badan Wakaf Indonesia.  Namun  atas tugas-tugasnya tersebut Nadzir  dapat menerima   imbalan  sebagai  haknya  maksimal  10  %  dari  hasil  bersih pengelolaan dan pengembangan harta wakaf tersebut.
Dalam  rangka  menjaga  dan  meningkatkan  kualitas  Nadzir, Undang-undang  Wakaf  memberikan  kewenangan   kepada  Badan Wakaf Indonesia untuk memberhentikan dan mengganti Nadzir (psl.
10 Departemen Agama RI, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf , (Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggara haji, 2005)
49) yang dipandang tidak cakap melaksanakan tugasnya,  yang kalau sebelum  munculnya  undang-undang  ini,  yakni  menurut  inpres  No. 1/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam psl. 219 Nadzir ini diangkat oleh  kepala   Kantor  Urusan  Agama  kecamatan,  setelah  mendapat saran MUI kecamatan dan camat setempat.
Dalam memberdayakan wakaf secara produktif ada tiga filosofi dasar  yang  harus  diperhatikan. Pertama, Pola  manajemennya  harus dalam  bingkai  ”proyek  yang  terintegrasi”  dimana  dana  wakaf  akan dialokasikan  untuk  programprogram  pemberdayaan  dengan  segala macam biaya yang terangkum didalamnya. Kedua, Asas kesejahteraan nadzir  yang  berarti  kita  menjadikan  nadzir  sebagai  profesi  yang memberikan  harapan  kepada  lulusan  terbaik  umat  dan  profesi  yang memberikan kesejahteraan, bukan saja diakhirat tetapi juga di dunia. Seperti  di  Turki,  badan  pengelola  wakaf  mendapatkan  alokasi  5  % dari net income wakaf begitu juga dengan Kantor Administrasi Wakaf Bangladesh, dan The Central Waqaf Council India mendapatkan alokasi sekitar 6 %. Ketiga, Asas transparansi dan accountability . Badan wakaf harus  melaporkan  proses  pengelolaan  dananya  kepada  umat  dalam bentuk audited financial report .
Hampir  semua  wakif  yang  menyerahkan  tanahnya  kepada Nazhir tanpa menyertakan dana untuk membiayai operasional usaha produktif, tentu saja menjadi persoalan yang cukup serius. Karena itu, diperlukan  strategi  riil  agar  harta  wakaf  yang  begitu  banyak  di seluruh  provinsi  di  Indonesia  dapat  segera  diberdayakan  untuk peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  banyak.  Strategi  riil  dalam mengembangkan tanah-tanah wakaf produktif adalah :

## 1. Menjalin Kemitraan Usaha
Nazhir harus menjalin kemitraan usaha dengan pihak-pihak lain  (lembaga)  yang  mempunyai  modal  dan  ketertarikan  usaha sesuai  dengan  posisi  tanah  strategis  yang  ada  dengan  nilai komersialnya  cukup  tinggi.  Jalinan  kerja  sama  ini  dalam  rangka menggerakkan seluruh potensi ekonomi yang  dimiliki oleh tanah- tanah wakaf tersebut. Lembaga ini bisa berasal dari lembaga lain di luar  wakaf,  atau  lembaga  wakaf  lainnya  yang  tertarik  terhadap pengembangan atas tanah wakaf yang dianggap strategis.; Investasi perseorangan  yang  memiliki  modal  cukup.  Selain  bekerja  sama dengan  pihak-pihak  lain  yang  memiliki  hubungan  permodalan usaha,  nazhir  wakaf  harus  mensinergikan  program-program usahanya  dengan  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI),  Perguruan Tinggi,  Lembaga  Konsultan  Keuangan,  Lembaga  Arsitektur, Lembaga  Manajemen  Nasional,  Lembaga  Konsultan  Hukum  dan lembaga lainnya.

## 2. Membuka jaringan dan kerjasama  wakaf.
Dalam  rangka  mengefektifkan  peran  dan  pemberdayaan wakaf  secara  signifikan  diperlukan  jaringan    informasi    dan komunikasi serta kerja sama terhadap lembaga-lembaga yang telah mengembangkan wakaf secara professional. 11
Ada  4  faktor  utama  dalam  pemberdayaan  wakaf  secara produktif,  yaitu:  potensi  ekonomi  wakaf,  nazhir  profesional, manajemen  pengelolaan  modern,  pendayagunaan  hasil.  Adapun langkah  –  langkah  yang  harus  dilakukan    menurut  urutan  prioritas dapat dijabarkan sebagai berikut :

## 1)  Pemetaan potensi ekonomi tanah wakaf
Sebelum  pemberdayaan tanah wakaf  dilakukan, pemetaan potensi ekonomi  harus dibu vcat terlebih dahulu. Sejauh mana dan seberapa  mungkin  tanah  wakaf  itu  dapat    diberdayakan  dan dikembangkan  secara  produktif?    Faktor-faktor    yang  perlu dipertimbangkan  dalam  pemetaan  potensi  ekonomi  adalah  letak geografis,  seperti  lokasi,  dukungan  masyarakat  dan  tokohnya, tinjauan  pasar,  dukungan  teknologi,  dll.  Jika  dalam  pemetaan disimpulkan  bahwa tanah wakaf  memiliki potensi ekonomi, maka langkah kedua adalah studi kelayakan.

## 2)  Pembuatan proposal studi kelayakan usaha
Studi  kelayakan  usaha  dalam  bentu  proposal    merupakan prasarat  utama  sebelum  melakukan  aksi  pemberdayaan  tersebut dan  dibuat  berdasarkan  analisa  lengkap  dengan  menggunakan SWOT  ( Strength,  Weakness,  Oportunity,  Threat )  atau  Kekuatan, Kelemahan, Kesempatan dan Ancaman.  Isi proposal  paling tidak memuat  beberapa  hal,  yaitu  latar  belakang,  aspek  pasar  dan pemasaran,  aspek  teknis  dan  teknologis,  aspek  organisasi  dan manajemen,  aspek  ekonomi  dan  keuangan  (biaya  investasi,  biaya operasi  dan  pemeliharaan,  sumber  pembiayaan,  perkiraan pendapatan,  proyeksi  laba-rugi,  dll),  dan  kesimpulan  – rekomendasi.

## 3) Menjalin kemitraan usaha
Setelah studi kelayakan usaha dibuat secara cermat, hal yang perlu dipikirkan adalah mencari mitra usaha untuk pemberdayaan dan pengembangan, baik dari perbankan syariah maupun investor usaha swasta.

## 4) SDM yang berkualitas
Rekrutmen    dan  kesiapan  Sumber  Daya  manusia  (SDM) dalam  usaha  produktif  adalah  hal  yang  mutlak.  SDM  yang profesional  dan  amanah  harus  dijadikan  perhatian  utama  Nazhir yang  akan  memberdayakan  tanah  wakaf.    Jika  Nazhir  tidak memiliki  kemampuan  yang  baik  dalam  usaha  pengembangan, maka nazhir  dapat  mempercayakan  kepada SDM yang memiliki kualitas  baik dan moralitas tinggi dari berbagai disiplin ilmu dan skill, seperti sarjana ekonomi, manajemen, komputer dan lain-lain.

## 5) Manajemen Modern dan Profesional
Dalam  pengembangan  dan  pengelolaan  tanah  wakaf  secara produktif  diperlukan  pola  manajerial  yang  modern,  transparan, profesional dan akuntabel.

## 6) Penerapan sistem kontrol dan pengawasan
Agar  pemberdayaan  dan  pengembangan    wakaf  produktif dapat  berjalan  dengan  baik.  Kontrol  dan  pengawasan  yang  baik. Kontrol  dan  pengawasan  dapat  diterapkan  dalam  lingkungan internal  manajemen,  maupun  dari  kalangan  eksternal  seperti masyarakat, LSM, akademisi, akuntan publik dan lain sebagainya. Penerapan  kontrol  dan  pengawasan  diharapkan  agar  tidak  terjadi penyelewengan dan penyalahgunaan tanah wakaf. 12
Untuk  mengoptimalkan  potensi  wakaf,  dituntut  kemampuan dan  kerja  keras  kita  untuk  mewujudkannya,  terutama  dalam  upaya merubah  paradigma   terhadap  pengelolaan  harta  wakaf.  Kesamaan persepsi  dan  cara  pendang  terhadap  pengembangan  dan
12 Kementerian  Agama  RI, Model  Pemberdayaan    Wakaf Produktif, (Jakarta:  Dirjend  Bimas Islam, 2010), 53
pemberdayaan  wakaf    produktif  sangat  penting  agar  tumbuhnya dukungan  masyarakat  guna  terwujudnya  perekonomian  masyarakat yang kuat dan sejahtera.

## B. Ziswa    Sebagai  Instrumen  Pemberdayaan
13 Masyarakat:  Dari pemberdayaan Pendidikan Menuju Pemberdayaan Ekonomi
Islam  menempatkan  ilmu  pengetahuan  dan  pendidikan  pada tingkat(posisi)  yang  tinggi  dan  penting  dalam  kehidupan manusia.Pendidikan  merupakan  sarana  strategis  untuk  meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Bahkan kualitas suatu bangsa bisa dilihat dari kualitas pendidikannya.
Menurut  pendapat  Abdullah  yang  dikutip  oleh  Babun  Suharto,  bagi kelompok masyarakat bawah (lower class),  latar belakang pendidikan formal sangat penting untuk membuka akses peluang pekerjaaan yang layak.  Pada  masyarakat  manapun,  kelompok  masyarakat  yang  tidak
13 Pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang mendapat awalan ber- yang menjadi kata “berdaya”  artinya  memiliki  atau  mempunyai  daya.  Daya  artinya  kekuatan,  sedangkan berdaya  artinya  memiliki  kekuatan.  Pemberdayaan  artinya  membuat  sesuatu  menjadi berdaya atau mempunyai daya atau mempunyai kekuatan. Pemberdayaan dalam bahasa Indonesia  merupakan  terjemahan  dari empowerment dalam  bahasa  inggris.
Pemberdayaan  sebagai  terjemahan  dari empowerment menurut  Merrian  Webster  dalam Oxford English Dictionary mengandung dua pengertian :
1.To  give  ability  or  enable  to ,  yaitu  memberi  kecakapan  atau  kemampuan  atau memungkinkan. 2.To give power of authority to , yaitu memberi kekuasaan.
Dalam  konteks  pembangunan,  istilah  pemberdayaan  pada  dasarnya  bukanlah  istilah baru. Sebab, sudah sering dilontarkan semenjak adanya kesadaran bahwa faktor manusia memegang peran penting dalam pembangunan.  Pemberdayaan sebagai terjemahan dari empowerment yang  menurut  definisi  lain  adalah  sebagai  berikut  :“  Membantu  klien memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan mementukan tindakan yang akan ia lakukan yang terkait dengan diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan  sosial  dalam  melakukan  tindakan.  Hal  ini  dilakukan  melalui  peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang ia miliki, antara lain transfer  daya  dari  lingkungan.”  Dengan  demikian,  “  pemberdayaan  membahas bagaimana  individu,  kelompok  ataupun  komunitas  berusaha  mengontrol  kehidupan mereka  sendiri  dan  mengusahakan  untuk  membentuk  masa  depan  sesuai  dengan keinginan mereka.”
mempunyai  pendidikan  formal  akan  sulit  untuk  mengubah  struktur sosial ekonomi ke arah yang lebih tinggi.Dengan  kata lain, pendidikan tidak  hanya mempunyai nilai akademik,  akan tetapi mempunyai nilai ekonomi,  bahkan  tingkat  pendidikan  akan  mempengaruhi  tingkat ekonomi seseorang. 14
Bila  dikaitkan  dengan  paradigma  peranan  zakat    dalam memberdayakan  masyarakat  khususnya  bagi  umat  Islam,  maka  zakat merupakan  opsi  alternatif  untuk  meminimalisasi  hambatan  finansial dalam pendidikan.
Kata “ sabilillah ” dalam term mustahiq zakat hendaklah diartikan dengan makna  yang  luas.  Tidak  hanya  sabilillah  dalam  arti  perang (mengangkat)  senjata,  akan  tetapi  diartikan  kepada  usaha/kegiatan yang  mengarah  dan  menciptakan  suatu  kemaslahatan  bagi  umat misalnya  membangun  sekolah/madrasah,  membangun  jembatan,  dan sarana  umum  lainnya.  Dengan  demikian,  zakat  yang  dipergunakan untuk  mengembangkan  sarana    dapat  dikategorikan  sebagai “ sabilillah” yang  memiliki    dampak  signifikan  terhadap  kualitas pendidikan. 15
Di Indonesia, wujud  implementasi dari konsep sabilillah melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) berupa:
1. Mendirikan  Rumah  Cerdas  Anak  Bnagsa  (RCAB),  yaitu  program pendanaan dan bimbingan bagi siswa dan mahasiswa (khususnya dari  keluarga  yang  tidak  mampu)  dalam  bidang  pendidikan  dan pelatihan sehingga menjadi individu yang mandiri.
2. Pengelolaan  bimbel  grtais  ,  yang  dibagi  sesuai  dengna  wilayah kerja  rumah  cerdas  anak  bangsa.  Para  peserta  (mustahiq)  bimbel
14 Babun Suharto, Zakat Untuk Pendidikan....162
15 Mahfud, Politik Hukum Di Indonesia, Jakarta;LP3ES, 1998,153
gratis  tahap  pertama  secara  kumulatif  untuk  daerah  minimal  500 mustahiq yang akan dibagi sesuai dengan tingkatan dan kelompok belajar sesuai dengan jenjang  pendidikan., yaitu kelas XI, kelas IX SMP,dan kelas XII SMA.
3. Program  Satu  Keluarga  Satu  Sarjana  (SKSS)  adalah  beasiswa mahasiswa berprestasi di kampus negeri seluruh
Indonesia.Beastudi  SKSS  membiayai  mahasiswa  semester  pertama sampai lulus sarjana. Program ini mengutamakan mahasiswa yang berasal dari keluarga yang tidak mampu.
4. Rumah  pintar,  adalah  program  yang  berupa  rumah  pusat pembelajaran masyarakat yang didalamnya terdapat ribuan buku.
5. Mobil  dan motorPintar, yaitu program perpustakaan keliling 16
Program-program  tersebut  di  atas  merupakan  program pemberdayaan  SDM  yang  akan  melahirkan  SDM  yang  unggul  dalam pendidikan  yang  akan  berpengaruh  kepada  perekonomian.  Peranan wakaf  sangat  besar  dalam  memnunjang  pelaksanaan  pendidikan. Dengan  wakaf  ummat  Islam  mendapatkan  kemudahan  dalam menuntut ilmu. Karena wakaf pendidikan Islam tidak terlalu menuntut banyak  banyak  biaya  bagi  pelajar-pelajar  sehingga  bagi  mereka  baik miskin  atau  kaya  mendapat  kesempatan  yang  sama,  bahkan  mereka, khususnya yang miskin, akan mendapatkan fasilitas-fasilitas yang luar biasa dan tidak putus-putusnya.
Potensi  wakaf  tunai  di  Indonesia  diperkirakan  cukup  besar. Musthafa  Edwin  Nasution  mengatakan  bahwa  potensi  wakaf  tunai yang bisa dihimpun dari 10 juta penduduk muslim adalah sekitar Rp 3 triliun per tahun. Hal yang senada disampaikan pula oleh Dian Masyita
16 Babun Suharto, Zakat Untuk Pendidikan......170
Telaga. Potensi wakaf tunai yang bisa dihimpun di Indonesia mencapai Rp 7,2 triliun dalam setahun dengan asumsi jumlah penduduk muslim 20  juta  dan  menyisihkan  Rp  1.000  per  hari  atau  Rp  30.000  tiap bulannya.  Sedemikian  besarnya  potensi  yang  dikandung,  maka pengelolaan  secara  tekun,  amanah,  profesional  dan  penuh  komitmen tentu  akan  mampu  melepaskan  ketergantungan  Indonesia  terhadap utang  luar  negeri  yang  telah  menggunung  hingga  kini.  Dengan pengelolaan  wakaf  tunai,  Indonesia  tidak  perlu  lagi  berutang  kepada lembaga-lembaga  kreditor  multilateral  sebagai  salah  satu  sumber pembiayaan  pembangunannya,  karena  dana  wakaf  tunai  sendiri  telah mampu  melengkapi  penerimaan  negara  di  samping  pajak,  zakat  dan pendapatan  lainnya.  Melalui  berbagai  pemikiran  dan  kajian,  peran wakaf  tunai  tidak  dalam  pelepasan  ketergantungan  ekonomi  dari lembaga-lembaga  kreditor  multilateral  semata,  instrumen  ini  juga mampu menjadi komponen pertumbuhan ekonomi. 17
Menurut  data  yang  dihimpun  Departemen  Agama  RI,  jumlah tanah wakaf di Indonesia mencapai 2.686.536.656, 68 meter persegi (dua milyar enam ratus delapan puluh enam juta lima ratus tiga puluh enam ribu  enam  ratus  lima  puluh  enam  koma  enam  puluh  delapan  meter persegi)  atau  268.653,67  hektar  (dua  ratus  enam  puluh  delapan  ribu enam ratus lima puluh tiga koma enam tujuh hektar) yang tersebar di 366.595  lokasi  di  seluruh  Indonesia.      Dilihat  dari  sumber  daya  alam atau  tanahnya  (resources  capital)  jumlah  harta  wakaf  di  Indonesia merupakan  jumlah  harta  wakaf  terbesar  di  seluruh  dunia.  Dan  ini merupakan  tantangan  bagi  kita  untuk  memfungsikan  harta  wakaf tersebut  secara  maksimal  sehingga  tanah-tanah  tersebut  mampu mensejahterakan  umat  Islam  di  Indonesia  sesuai  dengan  fungsi  dan
17 http://psmktsukabumi.blogspot.com/2010/07/potensi-wakaf-tunai-di-indonesia.html
tujuhan  ajaran  wakaf  yang  sebenarnya.   Jumlah  tanah  wakaf  di Indonesia  yang  begitu  besar  juga  dilengkapi  dengan  sumber  daya manusia  (human  capital)  yang  sangat  besar  pula.  Hal  ini  karena, Indonesia  merupakan  Negara  yang  memiliki  jumlah  penduduk terbesar yang mayoritas penduduknya adalah Muslim. Oleh karena itu, dua  modal  utama  yang  telah  dimiliki  bangsa  Indonesia  tersebut semestinya  mampu  memfungsikan  wakaf  secara  maksimal,  sehingga perwakafan  di  Indonesia  menajadi  wakaf  produktif  dan  tidak  lagi bersifat konsumtif.
Belum  lagi,  potensi  wakaf  yang  bersumber  dari  donasi masyarakat,  atau  yang  biasa  disebut  wakaf  uang  (cash  waqf).  Jenis wakaf  ini  membuka  peluang  besar  bagi  penciptaan  bisnis  investasi, yang  hasilnya  dapat  dimanfaatkan  pada  bidang  keagamaan, pendidikan, dan pelayanan sosial. Wakaf jenis ini lebih bernilai benefit daripada  wakaf  benda  tak  bergerak,  seperti  tanah.  Jika  bangsa  ini mampu  mengoptimalkan  potensi  wakaf  yang  begitu  besar  itu,  tentu kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat lebih terjamin. 18
Dicontohkan,  masjid-masjid  dikawasan  strategis  dibangun  di atasnya  bangunan  untuk  aktivitas  pertemuan,  seminar,  perkawinan, dan  lain-lain.  Misalnya  saja  Masjid  Sunda  Kelapa,  Masjid  Pondok Indah,  Masjid  At-Taqwa  Pasar  Minggu,  di  Jakarta.  Selain  itu  tanah- tanah  wakaf  digunakan  untuk  aktivitas  pertanian,  kedai-kedai, bengkel. Kemudian, hasil kegiatan ini disalurkan untuk mengembangkan aktivitas pendidikan.
Menarik sekali kasus investasi wakaf mesjid yang dikembangkan di  beberapa  kota  di  Timur  Tengah  seperti  Mekkah,  Kairo  dan Damaskus.  Kemajuan  di  bidang  teknologi  bangunan  yang
18 http://www.bwi.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=80&Itemid
memungkinkan  perluasan  gedung  secara  vertikal  semakin  menambah „nilai tukar‟ tanah wakaf. Akhirnya muncul pemikiran untuk meninjau ulang  sejumlah  wakaf  tetap  seperti  mesjid  yang  pada  waktu diwakafkan hanya terdiri dari satu lantai.
Mesjid-mesjid seperti itu banyak yang dibongkar dan dibangun kembali menjadi beberapa lantai di atas tanah yang  sama. Lantai satu digunakan untuk mesjid, lantai dua digunakan untuk ruang bimbingan belajar  bagi  anak-anak  sekolah,  lantai  tiga  untuk  balai  pengobatan, lantai  empat  untuk  ruang  pertemuan  serba  guna,  dan  begitu seterusnya.Semua  itu,  diolah  dengan  sistem  profit  yang  menjamin pengembangan investasi wakaf. Dari situ terlihat jelas bahwa dari luas tanah  wakaf  yang  sama  dapat  diperoleh  pemasukan  yang  bermacam- macam  dalam contoh di atas adalah pemasukan dari balai pengobatan, penyewaan ruang pertemuan, dan sebagainya 19 .
Dengan demikian, wakaf dalam syariah Islam sebenarnya mirip dengan  sebuah  economic  corporation  di  mana  terdapat  modal  untuk dikembangkan  yang  keuntungannya  digunakan  bagi  kepentingan umat.  Yang  lebih  menjamin  keabadian  wakaf  itu  adalah  adanya ketentuan tidak boleh menjual atau mengubah aset itu menjadi barang konsumtif,  tetapi  tetap  terus  menjadikannya  sebagai  aset  produktif. Dengan  kata  lain,  paling  tidak  secara  teoritis,  wakaf  harus  selalu berkembang dan bahkan bertambah menjadi wakaf-wakaf baru.
Berdasarkan  catatan  Lazismu,  survei  Public  Interest  Research and  Advocacy  Center  (PIRAC,  2007)  mencatat  potensi  zakat  di Indonesia pada 2007 ditaksir mencapai Rp 9,09 triliun. Angka tersebut
19 http://psmktsukabumi.blogspot.com/2010/07/potensi-wakaf-tunai-di-indonesia.html
mengalami kenaikan hampir dua kali lipat dibandingkan potensi zakat pada 2004 yang jumlahnya mencapai Rp 4,45 triliun.
Dalam  survei  tersebut  ditemukan  jumlah  rata-rata  zakat  yang ditunaikan  para muzaki meningkat.  Pada  2004  rata-rata  zakat  para muzaki Rp  416  ribu  per  orang  setiap  tahunnya.  Kemudian,  pada  2007 rata-rata  zakat  para muzaki menjadi  Rp  684.550  per  orang  setiap tahunnya. Data tersebut didapat dari hasil survei di sepuluh kota besar yang ada di Indonesia.
Sementara,  penelitian  Baznas  melaporkan  pada  2011  potensi zakat nasional diperkirakan menembus angka Rp 217 triliun per tahun. Padahal  pada  2010,  Baznas  memperkirakan  potensi  zakat  nasional mencapai Rp 100 triliun. Tapi, di tahun 2015 potensi zakat diperkirakan mencapai Rp 286 triliun.
Indonesia memiliki umat Islam yang  jumlahnya terbesar dunia. karena itu, potensi zakat di Indonesia jumlahnya sangat besar lebih dari 200 Trilyun. BAZNAS dengan bekal peraturan dan kekuatan yang ada, sebetulnya  telah  berusaha  dengan  semaksimal  yang  dapat  dilakukan, namun  hasilnya  masih  jauh  dari  harapan.  Dari  upaya  tersebut,  tahun 2015  BAZNAS  baru  mampu  mengelola  zakat  sebesar  Rp  3.3  Trilyun, yang berarti baru mencapai sekitar 1,5 %.
Sisi  lain  jumlah  rakyat  miskin  di  Indonesia  juga  masih  sangat besar  selama  periode  2013-2014  angka  kemiskinan  di  atas  28.21  t%. Karena mayoritas rakyat Indonesia adalah umat Islam, maka mayoritas dari  angka  kemiskinan  tersebut  juga  dialami  oleh  umat  Islam.  Ini menjadi sangat ironis, karena potensi zakat begitu besar.
Yang  berhak  menjadi  muzakki  sudah  tidak  terjadi  perbedaan pendapat lagi, karena sudah jelaskan dalam Al Qur‟an Surat Tuabah ayat
60, yaitu:8 asnaf ( al asnaf tsamaniah ) yang terdiri: fakir,miskin, amil,muallaf, ghorim,riqob, sabilillah dan ibnu sabil.

## Daftar Pustaka
Babun Suharto, Zakat Untuk Pendidikan:Opsi strategis Sumber Daya Manusia,
Jember: Stain Press,2013.
Didin  Hafidhuddin, Zakat  Sebagai  Tiang  Utama  Ekonomi  Syari’ah, www.pkpu.or.id, diakses  310 Juli 2017
Yusuf  Qardawi,  Hukum  Zakat: Study  Komparatif  Mengenai  Status  dan Filsafat  Zakat  Berdasarkan  Qur’an  dan  Hadits ,  (Bogor  :  Pustaka  Litera Antarnusa, 1996), cet. 4.
Mannan, M.A., Teori dan Praktek Ekonomi Islam , (Jogyakarta: Dana Bahakti Wakaf,  1997)
Departemen Agama RI, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf , (Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggara haji, 2005)
Depag RI, StrategipengembanganWakaf , 55-58.
Kementerian  Agama  RI, Model  Pemberdayaan    Wakaf  Produktif, (Jakarta:
Dirjend Bimas Islam, 2010)
Mahfud, Politik Hukum Di Indonesia, Jakarta; LP3ES, 1998
http://psmktsukabumi.blogspot.com/2010/07/potensi-wakaf-tunai-di- indonesia.html. diakses tanggal 15 Juli 2017.
http://www.bwi.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id =80&Itemid diakses tanggal 10 Juli 2017.
http://psmktsukabumi.blogspot.com/2010/07/potensi-wakaf-tunai-di- indonesia.html  diakses tanggal 10 Juli 2017.