## SANKSI PIDANA (ISLAM) DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT DAKWAH

## Ahmad Gazali
UIN Antasari Banjarmasin

## Abstract
Penal  sanctions  in  Islam  on  more.  Because  the  basic  principle  of  criminal practice  in  Islamic  justice  is  "better  guilty,  than  punish  innocent  people".  This paradigm may provide a philosophical explanation and Da'wah Islamiyah as a forgiving  in  the judicial process  is  much more severe, both  for  criminal  actors and  other  communities.  Therefore,  the  philosophical  judgment  of  Da'wah Islamiyah against criminal law in Islam will be able to provide enlightenment in the judicial process in general.
Keywords : islamic crime, sense of justice and philosophical approach da'wah.

## Pendahuluan
Al-Qur’an dan Al-Hadits merupakan sumber utama hukum Islam ( Fiqh ), kedua sumber  inilah  yang  membedakan  dengan  sistem  perundang-undangan  lainnya  yang lebih  bertumpu  pada  hasil  pemikiran  manusia  semata.  Dalam  diskursus  tentang  Islam, hukum  Islam  sering  menjadi    sentral  perdebatan.  Hal  ini  di  karenakan  hukum  Islam tidak  dapat  dipisahkan  dengan  tujuan  diturunkannya  Islam  sebagai  agama  ( Ad  Din ) yang  pada  hakikatnya  berkaitan  dengan  upaya  pencapaian  kemaslahatan  kehidupan manusia dan alam semesta dalam kerangka menghadapi arus perubahan sosial.
Dalam  perkembangannya  hukum  Islam  sering  berhadapan  dengan  realitas tuntutan  umat  Islam  sebagai  subjek  maupun  objek  hukum  Islam.  Dari  sinilah  muncul persoalan  terutama  ketika  hukum  Islam  tidak  mampu  beradaptasi  dengan  perubahan sosial  dalam  masyarakat.  Bahkan  dalam  konfigurasi  yang  lebih  ekstrem  hukum  islam menghadapi  dilema  antara  merespon  tuntutan  perubahan  sosial  dengan  tetap memberikan  kemaslahatan  pada  manusia  yang  sering  berpandangan  negatif  terhadap bentuk-bentuk sanksi pidana Islam dan kecendrungan untuk memelihara hakikat hukum Islam sebagai bagian yang transeden (ilahiah).
Kemaslahatan  sebagai  tujuan  ( maqasidu  al-Syari’ah )  akan  dapat  tercapai  jika aturan  hukum  Islam  tersebut  disadari  dan  dipatuhi.  Untuk  dapat  disadari  dan  dipatuhi berarti hukum Islam paling tidak harus bisa memberikan kontribusinya dalam dinamika perubahan  sosial.  Disinilah  kemanfaatan  hukum  Islam  perlu  disosialisasikan (didakwahkan).
Sebagai  makhluk  sosial,  manusia  dalam  aktifitasnya  di  berbagai  lapangan kehidupannya  tentunya  mempunyai  perbedaaan-perbedaan  kepentingan  yang  dapat menimbulkan tindakan hukum dan merugikan orang lain.
Untuk  memelihara  kemaslahatan  (ketertiban  dan  keadilan)  dalam  kehidupan manusia, syari’at juga mengatur sanksi dan memberikan hukuman terhadap pelanggaran hukum  Islam,  dan  dalam  penerapannya  hukum  Islam  selalu  membedakan  sifat  dan
bentuknya sesuai dengan kualitas atau subtansi tindak pidana (Jarimah) yang di perbuat oleh si pelaku, sekalipun dari aspek coraknya memiliki kemiripan dan kesamaan. Untuk memahami  secara  filosofis  apa  makna  dan  subtansi  sanksi  pidana  Islam  di  perlukan pembahasan  yang  komprehensive,  makalah  ini  hanya  merupakan  sebagian  dari keinginan pembuktian di maksud.

## Pembahasan Beberapa Sanksi Pidana dalam Hukum Islam
Landasan  legistimasi  pemnerlakuan  hukuman  atau  sanksi  adalah  adanya peraturan atau hukum yang menjadi ukuran apakah seseorang melakukan tindak pidana atau  belum.  Di  dalam  Islam  yang  menjadi  landasan  tersebut  adalah  Al-Qur’an  dan Sunnah  Rasul  yang  diintrodusir  oleh  pemikiran  Fukaha  (hukum  Islam/Fikh),  Hukum Islam  dijadikan  landasan  untuk  menentukan  ukuran  tindakan  pidana,  karena dimungkinkan adanya ketidakjelasan pada Al-Qur’an mapun Hadits Rasul.
Sekalipun  ancaman  hukumannya  sudah  termaktub,  tetapi  mikanisme pelaksanaan  hukuman  atau  penjatuhan  sanksi  masih  memerlukan  pemikiran  (Al  Fiqh) dan  hanya  dapat  dilaksanakan  oleh  institusi  pemerintahan  ( Ulil  Amri )  sehingga  tidak semua  orang  dapat  menjatuhkan  sanksi  terhadap  seseorang  yang  melakukan  tindak pidana  (M.  Muslehuddin,  1991:  72-73).  Apalagi  bila  dilihat  dari  perspektif  teori “lingkaran  konsentres”  yang  menunjukan  betapa  erat  dan  terkaitnya  hubungan  antara agama, hukum dan negara (HM. Taher Azhary, 1992: 39-44).
Di antara sanksi pidana yang dijelaskan Al-Qur’an:
1. Wanita  dan  laki-laki  yang  belum  nikah  (bikir)  berzina,  hukumannya  100  kali pukulan cambuk (Q.S. An-Nur: 2). Bagi mereka yang muhsan (yang belum kawin) hukumannya dirajam sampai mati (Al-Hadits).
2. Seseorang  dengan  sengaja  membunuh  orang  lain,  hukumannya  juga  dibunuh  (Q.S. Al-  Maidah:  38).  Dalam  Ayat  lain,  seseorang  yang  bertindak  dan  menyebabkan orang lain hukumannya adalah memerdekakan budak yang muslim atau pembayaran fidyah lainnya.
3. Pencuri  laki-laki  dan  wanita,  hukumannya  adalah  potong  tangan  (Q.S.  Al-Maidah: 38).
4. Orang  yang  menuduh  orang  lain  berbuat  zina,  tetapi  tidak  mampu  membuktikan tuduhannya  itu  sekurang-kurangnya  4  orang  sanksi,  hukumannya  80  kali  cambuk (Q.S. An-Nur: 4).
5. Hukuman cambuk pernah dianalogikan Umar Ibn Khattab r.a. terhadap orang yang memalsukan  cap  Baitulmal  dengan  100  kali  cambukan  (Sobhi  Mahmasani,  1976: 225).

## Tinjauan Filososfis Dakwah dan Hikmah Sanksi dalam Pidana Islam
Sanksi atau hukuman dalam pidana Islam mempunyai misi dakwah dan hikmah dalam proses rahmatan lil’alamin. Di antaranya:
1. Untuk mendukung dan memelihara syari’at dan hukum Islam (Wahbah Al Zuhaily, 1996: 189).
Di  sini  Syari’at  dan  hukum  Islam  bagaikan  sebuah  bangunan  yang  harus dipelihara.  Apabila  orang  dengan  bebas  tanpa  ada  ancaman  sanksi  bila
melanggarknya,  maka  syari’at  akan  kehilangan  wibawanya  sebagai  sistem  aturaan yang patut ditaati sebagai bagian dari dakwah islamiyah.
2. Merehabilitasi pelaku tindak pidana dan mencegah perluasan tindak pidana. Rehabilitasi (penyadaran dalam istilah dakwah) diperlukan bagi mereka yang pernah  berbuat  tindak  pidana  agar  masyarakat  luas  mau  menerimanya  sebagai anggota  masyarakat  yang  baik.  Ketika  sanksi  diberikan  diharapkan  dapat menyadarkan  untuk  menjadi  manusia  yang  baik.  Sebaliknya,  lingkungan  sosialnya dapat menjadikan hukuman atau sanksi itu sebagai pelajaran agar memberikan Side effect untuk tidak melakukan tindak pidana.
3. Untuk membentuk kesadaran masyarakat ( Marsum, 1984: 182-183). Dimaksudkan  membentuk  kesadaran  masyarakat  adalah  adanya  prilaku masyarakat  sebagai  satu  kesatuan  sosial  yang  merasa  bertanggungjawab  untuk mencegah dari kemungkinana adanya tindak pidana.
4. Untuk menciptakan kemaslahatan bagi umat manusia. Dalam  tataran  ontologi,  lebih  jauh  tujuan  pemberian  sanksi  dalam  hukum Islam  adalah  untuk  mencapai  kemaslahatan  sosial  maupun  perorangan,  karena sanksi-sanksi  itu  ditetapkan  oleh  Allah  SWT  yang  maha  tahu  dan  maha  adil  (  A. Ahmad An Na’im, 1994: 214).
Kemaslahatan  merupakan  hakikat  dari  tujuan  Syari’at  (hukum)  dan  Dakwah Islam.  Dari  aspek  manapun  melihatnya,  maka  sebagai  tujuan  ( maqasidu  Asy-Syari’ah ) adalah kemaslahatan umat  Islam  dan  alam semesta. As-Shatibi  dalam uraianya sampai pada  kesimpulan  tentang  asal  muasal  hukum  Islam  yang  satu  (transendental),  lebih- lebih  pada  tujuan  hukum  Islam,  yaitu  kesejahteraaan  dan  kemaslahatan  manusia  (M. Khalid Mas’ud, 1995: 225).
Dengan  demikian  tujuan  pemberian  sanksi  dalam  hukum  Islam  atau  syari’at apabila  dilihat  sampai  pada  hakikatnya,  justru  sangat  berperikemanusiaan.  Hukuman dalam syari’at jauh lebih berwawasan kemanusiaan dan futuristik serta mementingkan kesejahtraan  sosial  dan  kedamaiaan  serta  lebih  luas,  karena  Islam  diturunkan  adalah dalam  rangka  melimpahkan  rahmat  bagi  seluruh  alam  semsta  (Q.S.  Al-  Anbiya:  107). Sebab  itu  salah  satu  di  antara  sifat  hukum  Islam  itu  adalah  bidimensional  yakni mengandung  kebaikan  baik  dari  aspek  kemanusiaan  maupun  aspek  ketuhanan/ilahiyah (HM. Taher Azhary, 1992: 45-52).
Oleh karena itu semua bentuk sanksi yang diberlakukan pada dasarnya bermuara pada nilai-nilai ilahiyah yang menghendaki kemaslahatan manusia dan alam.

## Analisis Sanksi Pidana dalam Perspektif Filosofis Dakwah
Dalam wacana filosofis, sanksi atau hukuman itu berada dalam dua tataran  yaitu tataran epistemologis  dan ontologis.  Pada tataran epistemologis  adanya sanksi tersebut lebih  bernuansa  duniawi  (positivistis).  Epistemolodis  bergerak  pada  sumbu  peran  akal untuk  menentukan  sanksi  melalui  pembuktian,  melalui  penelitian  terhadap  latar belakang  terjadinya  tindakan  pidana  dan  perlunya  tindakan-tindakan  lain  yang mendukung  ke  arah  terungkapnya  kebenaran  yang  faktual.  Seperti  pembuktian  adanya tindakan  pencurian,  adanya  perzinahan  dengan  sanksi-sanksi  dan  pembunuhan  dengan adanya perbuatan yang disengaja. Sesuai dengan kaidah hukum bahwa keputusan harus menurut kenyataan lahir.
“Kita menghukum menurut kenyataan yang nampak (sesuai dengan pembuktian) dan Allah-lah yang menguasai yang tersembunyi” (Al-Hadits). Sekalipun secara realitas kemungkian  bisa  terjadi  bahwa  pembuktian  itu  direkayasa,  tetapi  makna  pembuktian dalam  hukum  Islam  tetap  ingin  menyentuh  suatu  kepastian  hukum  dalam  logika kemanusiaan.  Oleh  sebab  itu  senada  dengan  kaidah  ushul:  “lebih  baik  membebaskan orang  yang  bersalah  dari  pada  menghukum  orang  yang  tidak  bersalah”.  Prinsip  ini mencerminkan  adanya  keinginan  hukum  Islam  menebarkan  kemasalahatan  di  tengah manusia,  dan  prinsip  pemberian  sanksi  tersebut  juga  di  landasi  nilai  etika  yang  lebih luhur  dalam  kaidah:  “mencegah  kemungkinan  terjadinya  kerusakan  (mafsadat)  lebih diutamakan dari pada mengambil manfaat”.
Oleh  sebab  itu  sekalipun  perzinahan  “telah  terjadi”  bila  tidak  disertai  dengan kelengkapan 4 orang saksi, tuduhan tersebut dapat di batalkan. Dan bisa saja hukuman maksimal  dengan  cambuk  ditiadakan  lau  di  ganti  dengan  tahanan  kurungan  rumah sebagai  alternatif  pilihan  sanksi  bila  kemaslahatan  lebih  mungkin  didapatkan,  karena adanya  ayat  tentang  sanksi  tahanan  sebelum  turunnya  ayat  tentang  cambuk.  Sekalipun ayat tersebut dikatakan dinasakh oleh ayat tentang cambuk.
Sanksi qisash, bisa saja tidak dilaksanakan, apabila ada pemafaan dari ahli waris atau  keluarga  korban  yang  kemudian  diganti  dengan  diyat  lain  berupa  pemberian sejumlah  hewan  (onta)  atau  berupa  pembebasan  budak.  Hal  ini  jelas  menunjukkan sebuah  keadilan,  kemanusiaan  dan  kemaslahatan.  Bahwa  qisash  dilaksanakan  dalam dimensi  kesetaraan  adalah  untuk  menunjukan  rasa  keadilan,  artinya  hukum  Islam memberikan  apresiasi  terhadap  keluarga  korban  dalam  kesetaraan  dan  tidak  terjebak dalam  nuansa  rasa  iba  sesaat  hanya  kepada  si  terhukum  saat  pelaksaan  sanksi.  Dan apabila  si  ahli  waris  memaafkan  sipelaku  tindak  pidana  qisash,  tidak  ada  institusi kemanusiaan  yang  dapat  mencegah  atau  menolak  pemaaafan  itu.  Di  sini  jelas perikemanusiaan  yang  berdimensi  dakwah  islamiyah  lebih  diutamakan  dalam  hukum Islam. Prinsip kemanusiaan yang sama juga terefleksi dalam persyaratan kelengkapan 4 orang  saksi  dalam  tindak  pidana  zina.  Hakikatnya  apabila  4  orang  saksi  telah  melihat perbuatan  zina  berarti  si  pelaku  selayaknya  untuk  dihukum,  artinya  perbuatan  pelaku telah berada dalam dimensi hewani.
Sanksi potong tangan bagi pencuri tidak harus dilaksanakan, Umar Ibn Khattab r.a.  menggurkan  sanksi  potong  tangan  dengan  melihat  latar  belakangnya  yang disandarkan pada nilai  kemaslahatan dan kemanusiaan (Sobhi Mahmasari,  1976:  224). Keselarasan asas dalam hukum Islam seperti “jangan membuat melarat bagi dirinya dan juga orang lain” tercermin dalam sabda rasul: “tidak boleh hukum potong tangan (bagi pencuri)  di  dalam  perjalanan”.  Atas  dasar  ini  hukum  Islam  menghargai  nilai kemaslahatan  dan  kemanusiaan  di  atas  kepentingan  kemanfaatan  sisial  psikologis. Dalam  diskursus  fiqh,  istilah  “tangan”  memiliki  alternatif  makna,  boleh  jadi  artinya kekuasaan atau peluang. Dalam perkembangan teknologi modern, tangan manusia dapat dibuat  menggantikan  tangan  yang  rusak.  Apabila  sanksi  pemotongan  tangan dilaksanakan secara tektual, yang dipotong tidak lebih dari peralatan yang dapat diganti setiap saat.
Bila  itu  terjadi,  ayat  Al-Qur’an  akan  kehilangan  makna  kontekstualnya. Menghindari  hal  itu,  maka  pemakaian  kontekstualitas  akan  menjadi  alternatif  utama. Artinya sanksi potong tangan itu boleh jadi bermakna menutup kekuasaan dana peluang
agar pencurian tidak pernah terjadi, secara filosofis sanksi tersebut berada dalam posisi peventif.
Persaksian yang menunjukan nilai kuantitas 4 orang, dalam hukum  Islam dapat dimaknai sebagai upaya pembuktian yang harus akurat dan valid, boleh jadi dalam era modern sanksi itu tidak harus orang, tetapi boleh berupa sarana lain, yang pada dasarnya dapat menunjukan peristiwa tindak pidana secara meyakinkan.
Dalam  tataran  ontologis,  adanya  sanksi  atau  hukuman  yang  bersifat  ukhrawi, internalistik dan nanti pada setiap tindak pidana atau pelanggaran terhadap syari’at dan hukum Islam.  Di sini orang melakukan tindak pidana diancam siksa neraka yang pedih di  akhirat  kelak.  Seperti  ancaman  terhadap  orang  yang  membunuh  sesama  mukmin dengan sengaja, balasnnya adalah neraka jahanam, kekal ia di dalamnya (Q.S. An Nisa: 93).
Orang bisa saja merekayasa, sehingga terlepas dari sanksi hukum, tetapi  secara hakiki  hukuman  itu  Allah-lah  yang  menghakimi.  Oleh  sebab  itu  hukum  Islam  pada dasarnay  bukanlah  sistem  pengekang  aktifitas  manusia,  tetapi  justru  bertujuan membuatkan  jalan  yang  menuju  pada  kesejahtraan  dalam  kesadaran  sebagai  subtnsi dakwah islamiyah.

## Simpulan
Hukum  Islam  sebagaimana  Yang  diketahui  selama  ini  masih  diposisikan  pada dua  diskursus  konsep:  absolut  dan  otoriter,  karena  dikembangkan  dari  sudut  pandang bahwa sumber hukum Islam adalah kehendak Tuhan Yang Maha Esa, yang muntlak dan tidak bisa berubah. Pandangan ini cendrung menyamakan hukum Islam dengan syari’at atau  sama  sekali  tidak  boleh  dipersoalkan  dalam  kerangka  ilmiah.  Konsep  kedua melihat  hukum  Islam  sebagai  sistem  hukum  yang  lahir  melalui  proses  ijtihad (pemikiran)  untuk  memahami  kehendak-kehendak  syari’at  yang  bersumbr  dari  Al- Qur’an  dan  Sunnah,  dan  dia  hadir  dalam  upaya  memecahkan  persoalan-persoalan yuridis  dalam  masyarakat  (Nizam  al-Din  Abu  Hamid,  1984:  9-10).  Dengan  demikian dalam  perkembangannya,  intervensi  filosofis  di  dalamnya  adalah  suatu  keniscayaan apalagi terkait dengan dinamika sosial.
Munculnya  persoalan  krusial  dalam  implementasinya  lebih  disebabkan  oleh pendekatan  yang  terlalu  kaku  terhadap  sumber-sumber  hukum  Islam  (terkstualistik) yang  ingin  selalu  diwariskan  dari  14  abad  yang  lalu  ke  sana  sini,  hal  inilah  yang kemudian  memunculkan  persoalan  dalam  pandangan  orang-orang  filosofis  bahwa hukum  Islam  sering  ketinggalan  dibandingkan  dengan  lajunya  arus  perubahan  sosial yang  sangat  memerlukan  pengayoman  hukum  Islam  secara  kontekstual  dan  futuristik. Pembahasan  makalah  ini  hanya  merupakan  langkah  awal  dari  sebuah  perjalanan panjang dan perjalanan panjang mesti harus di mulai dengan langkah awal.

## Daftar Pustaka
An  Na’im,  Abdullah  Ahmed, Toward  An  Islamic  Reformation  Civil  Liberties  Human Right and International Law, Terj, LKIS, Yogyakarta, 1994.
AL Zuhaily, Wahbah, Al-Qur’an Al Karim: Bunyatuhu  At Tasyri’at  Wa Khashaishuku al Hadhriyat . Terj, Risalah Gusti, Surabaya, 1996.
Azhary,  M.  Taher, Negaraa  Hukum,  Studi  Tentang  Prinsip-Prinsipnya  Dilihat  Dari Segi  Hukum  Islam,  Implementasi  pada  Periode  Madinah  dan  Msa  Kini. Bulan Bintang, Jakarta. 1992.
Djazuli,  A., Fiqh  Jinayat  (Upaya  Menanggulangi  Kejahatan  Dalam  Islam) ,  PT. Rajawali Grafindo Persada, Jakartaa, 1997.
Mersum, Jinayat (Hukum Pidans Islam) , UII, Yogyakarta, 1984. Muslehuddin, Muhammad . Philosophy Of Islamic Law, Terj, PT. Tiara Wacana Yogya , Yogyakarta, 1991.
Ma’ud, Muhammad Khalid, Islamic Legal Philosophy A Studi Of Abu Ishaq al Shatibi S Life and Thought , Terj, Al-Ikhlas, Surabaya, 1995.
Mahmasani,  Sobhi, Falsafatu  At  Tasyri  Fi  al-Islam ,  Terj,  PT.  Al  Ma’arif,  Bandung, 1976.