## Vol. 5 No. 2 Juli 2023

## PERAN BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II SERANG DALAM PELAKSANAAN DIVERSI PADA PERKARA PIDANA ANAK
Uul Hulma, Fuqoha, Fitria Agustin Program Studi Ilmu Hukum Universitas Serang Raya
Email: uulhulma99@gmail.com
Naskah dikirim : 07 Oktober 2021 Naskah diterima untuk diterbitkan : 20 Juni 2023
DOI : 10.34010/rnlj.v%vi%i.5558

## ABSTRACT
The process in the juvenile criminal justice system is based on the goal of creating Restorative justice which  is  carried  out  by  diversion.  In  addition  to  judges  and  prosecutors  in  the  process  of implementing  diversion,  the  Correctional  Center  (BAPAS)  through  the  Community  Counselor  is  an important party involved. Article 8 paragraph (1) of Law No. 11 of 2012 stipulates that the diversion process is carried out through deliberation involving the child and his parents or guardians, victims and/or  parents  or  guardians,  community  advisors,  and  professional  social  workers  based  on  a restorative justice approach. The type of research used is empirical legal research. The results of this study conclude that in carrying out their duties the community counselor acts in accordance with Law Number 11 of 2012 concerning the juvenile criminal justice system and handles children's cases with a restorative justice approach, where in the diversion process the peace agreement is determined by the victim. The inhibiting factors faced by community counselors were the difficulty of gathering the relevant  parties,  the  difficulty  of  reaching  a  peace  agreement  in  the  implementation  of  Diversion, negative stigma from the community and the presence of several law enforcement officers who did not understand about diversion and based on the results of the percentage of successful completion of the diversion implementation, 86% The Class II Serang Penitentiary Community Counselor has carried out his role well and did not use these obstacles as the reason for the failure in the implementation of diversion.
Keywords: Community Advisor, Diversion, Restorative Justice

## ABSTRAK
Proses  dalam  sistem  peradilan  pidana  anak  didasari  tujuan  terciptanya  keadilan  Restoratif yang  dilakukan  dengan  diversi,  Selain  hakim  dan  jaksa  dalam  proses  pelaksanaan  diversi  Balai Pemasyarakatan  (BAPAS)  melalui  Pembimbing  Kemasyarakatan  merupakan  pihak  penting  yang terlibat. Pasal 8 ayat (1) UU No.11 Tahun 2012 menentukan, bahwa proses diversi dilakukan melalui musyawarah  dengan  melibatkan  anak  dan  orangtua  atau  walinya,  korban  dan/atau  orangtua  atau walinya,  pembimbing  kemasyarakatan,  serta  pekerja  sosial  professional  berdasarkan  pendekatan keadilan restoratif. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam menjalankan tugasnya pembimbing kemasyarakatan bertindak sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dan  menangani perkara  anak  dengan  pendekatan  keadilan  restoratif,  dimana  dalam  proses  diversi  kesepakatan perdamaian  di  tentukan  oleh  pihak  korban.  Adapun  faktor  penghambat/kendala  yang  di  hadapi pembimbing  kemasyarakatan  yaitu  sulit  mengumpulkan  para  pihak  terkait,  Sulitnya  mencapai kesepakatan  perdamaian  dalam  pelaksanaan  Diversi,  stigma  negative  dari  masyarakat  dan  adanya beberapa  aparat  penegak  hukum  yang  belum  paham  mengenai  diversi.dan  berdasarkan  hasil persentase kenerhasilan penyelesaian pelaksanaan diversi sebesar 86% Pembimbing Kemasyarakatan Balai  Pemasyarakatan  (BAPAS)  Kelas  II  Serang  telah  menjalankan  peranya  dengan  baik  dan  tidak menjadikan kendala-kendala tersebut sebagai alasan ketidakberhasilan dalam pelaksanaan diversi.
Kata Kunci : Pembimbing Kemasyarakatan,Diversi, Keadilan Restoratif

## Vol. 5 No. 2 Juli 2023

## PENDAHULUAN
Anak  merupakan  aset  yang  berharga  bagi  masa  depan  bangsa,  kita  juga  menyadari sepenuhnya  bahwa  anak  adalah  generasi  penerus  cita-cita  perjuangan  bangsa,  maka diperlukan  pembinaan  secara  terus  menerus  terhadap  anak  demi  kelangsungan  hidup, pertumbuhan dan perkembangan baik secara fisik, mental dan sosial, serta perlindungan dari segala  kemungkinan  yang  akan  membahayakan  mereka  dan  bangsa  di  masa  depan.  Dunia anak  merupakan  dunia  yang  penuh  spontanitas  dan  begitu  sangat  menyenangkan,  mereka sering meniru, karena itu merupakan proses pembentukan tingkah laku, mereka tidak sadar apa  yang  mereka  lakukan  benar  atau  salah,  merugikan  orang  lain  atau  tidak,  melanggar hukum atau tidak melanggar hukum karena Setiap anak pada dasarnya sedang dalam proses tumbuh  dan  berkembang  dan  belum  matang  baik  secara  fisik,  psikis  dan  sosial.  sehingga banyak kita jumpai anak-anak yang terjerat dengan kasus hukum dan akhirnya mereka harus mempertanggung  jawabkan  perbuatan  mereka  didalam  penjara.Anak  perlu  mendapat Perlindungan dari dampak Negatf perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi, dibidang  komunikasi  dan  informasi  kemajuan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  serta perubahan  gaya  dan  cara  hidup  orangtua  yang  telah  membawa  perubahan  sosial  yang mendasar  dalam  kehidupan  masyarakat  yang  sangat  berpengaruh  terhadap  nili  perilaku anak. 1
Problematika penyelesaian anak yang berhadapan dengan hukum merupakan salah satu hal  yang  perlu  untuk  di  kaji  lebih  mendalam  yakni  tentang  pelaksanaan  penyelesaian masalah  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  dengan  penerapan  keadilan  restoratif (restorative justice) melalui sistem diversi yang berkeadilan dimana pemberian perlindungan diberikan  kepada  anak  yang  menjadi  pelaku  tindak  pidana  dengan  mempertimbangkan Mental,Fisik,  kerugian  dan  masa  depan  dari  anak  korban  tindak  pidana.  Anak  merupakan salah satu kelompok yang rentan terhadap terjadinya suatu tindak pidana baik anak sebagai korban  maupun  anak  sebagai  pelaku  tindak  pidana.  Anak  memiliki  hak  secara  spesifik berbeda dengan orang dewasa.
Prinsip perlindungan hukum terhadap anak harus sesuai dengan konvensi hak-hak anak (convention  on  the  rights  of  the  child) sebagaimana  telah  di  ratifikasi  oleh  pemerintah Republik  Indonesia  dengan  keputusan  Presiden  Nomor  36  tahun  1990  tentang  pengesahan convention  on  the  rights  of  the  child (konvensi  tentang  hak-hak  anak).Melihat  prinsip tentang  perlindungan  anak  maka  diperlukan  suatu  sistem  peradilan  pidana  anak  yang  di dalamnya  terdapat  proses  penyelesaian  perkara  anak  di  luar  mekanisme  pidana konvensional.  Sistem  peradilan  pidana  anak  merupakan lex  specialis dari  sistem  peradilan pidana umum di Indonesia.
Proses  dalam  sistem  peradilan  pidana  anak  didasari  tujuan  terciptanya  keadilan  Restoratif yang  dilakukan  dengan  diversi,  yakni  merupakan  pengalihan  pidana  ke  proses  di  luar peradilan  pidana.  Diversi  dilakukan  dengan  alasan  untuk  memberikan  suatu  kesempatan kepada  pelanggar  hukum  agar  menjadi  orang  yang  baik  kembali  melalui  jalur  non  formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat. Diversi berupaya memberikan keadilan kepada kasus  anak  yang  telah  terlanjur  melakukan  tindak  pidana  sampai  kepada  aparat  penegak hukum sebagai pihak penegak hukum. 2
Selain  hakim  dan  jaksa  dalam  proses  pelaksanaan  diversi,  Balai  Pemasyarakatan (BAPAS)  melalui  Pembimbing  Kemasyarakatan  juga  merupakan  komponen  penting  yang
1 Panjaitan and Lonna Yohanes, 2019, “Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana,” To-ra,  Vol.5,  No.2,  hlm .91.
2 Adly, 2020“Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak Di Tingkat Penyidikan Dalam Kasus Kejahatan Kesusilaan Di Wilayah Hukum Polda Jatim,” Jurnal Dialetika, Vol.15,No.1, Hlm. 2.

## Vol. 5 No. 2 Juli 2023
terlibat.  Terutama  dalam  memberikan  masukan  dan  pertimbangan  pada  aparat  penegak hukum dalam bentuk Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS), tanpa hadirnya Balai Pemasyarakatan  (BAPAS) dalam  persidangan  anak,  maka  persidangan  tersebut  tidak  dapat dilanjutkan atau bisa dikatakan batal demi hukum. pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 12  Tahun  1995  tentang  pemasyarakatan  menerangkan  bahwa  Balai  pemasyarakatan  yang selanjutnya  disebut  Balai  Pemasyarakatan  (BAPAS)  adalah  pranata  untuk  melaksanakan bimbingan  klien  pemasyarakatan.  Pasal  1  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  12  tahun  1995 tentang  pemasyarakatan  juga  menyebutkan  bahwa  “Pembimbing  kemasyarakatan  (PK) Merupakan  jabatan  teknis  yang  disandang  oleh  petugas  kemasyarakatan  di  Balai Pemasyarakatan  (BAPAS)  dengan  tugas  pokok  melaksanakan  bimbingan  dan  penelitian terhadap Warga  Binaan  Kemasyarakatan  (WBH).  Maka  dengan  ini  dapat  dikatakan  bahwa Balai Pemasyarakatan (BAPAS)  merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan upaya diversi.
Tabel 1.1 Data  kasus  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  pada  tindak  pidana kategori diversi diwilayah kerja Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Serang TAHUN JUMLAH KASUS PENYELESAIAN MELALUI PROSES DIVERSI 2018 32 21 2019 24 24 2020 20 20 JUMLAH 76 65
Dapat  dipahami  bahwa  dari  banyaknya  kasus  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh anak  perlu  untuk  dilakukanya  diversi  yang  berkeadilan  dimana  pemberian  perlindungan diberikan kepada anak pelaku tindak pidana tanpa mengesampingkan masa depan dari anak korban,  seperti  yang  diterangkan  diatas  bahwa  anak  adalah  generasi  penerus  bangsa  anak adalah  masa  depan  bangsa  Maka  dari  itu  diperlukan  jaminan  dalam  proses  perkembangan anak  dengan  cara  perlindungan-perlindungan  terhadap  anak.sehingga  dengan  demikian, kasus diversi kejahatan anak ini di arahkan pada penyelesaian sistem peradilan non litigasi (diluar  peradilan)  untuk  mencapai  keadilan  yang  restoratif (restorative  justice) bagi  pelaku tindak pidana dan juga harus mengedepankan Keadilan Bagi Anak Korban Tindak Pidana.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  empiris  atau  penelitian  hukum sosiologis. 3 Dalam penelitian ini yang akan diteliti adalah bagaimana implementasi Undang- undang  No.11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  yaitu  tentang  Upaya Diversi  dengan  mengedepankan  Keadilan  bagi  korban  tindak  pidana.  pendekatan  yang
3 Abdul Kadir Muhammad, 2004, Hukum Dan Penelitian Hukum , Citra Aditya Baksi, Hlm. 54.

## Vol. 5 No. 2 Juli 2023
digunakan  adalah  pendekatan  kualitatif.  Pendekatan  ini  digunakan  sebagai  prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang- orang dan perilaku yang diamati. 4

## PEMBAHASAN
Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang memiliki  peran  strategis  serta  mempunyai  ciri  dan  sifat  khusus.  Anak  anak  memerlukan pembinaan  perlindungan  dalam  rangka  menjamin  pertumbuhan  dan  perkembangan  fisik, mental, sosial secara utuh, serasi selaras dan seimbang. 5
Menurut UU No.4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak pasal 1 angka 2 UU No.4 Tahun  1979  menentukan: “anak  adalah  seseorang  yang  belum  mencapai  umur  21  (dua puluh  satu)  Tahun  dan  belum  pernah  kawin”. Dari  pengertian  anak  sebagaimana  yang dimaksud  pada pasal 1  angka  2  UU  No.4 Tahun  1979  tersebut  dikatakan  bahwa seseorang dikategorikan  anak  atau  seseorang  dapat  disebut  sebagai  anak  jika  anak  tersebut  belum mencapai  21  tahun  dan  anak  tersebut  belum  pernah  kawin.  Dari  penjelasan  pasal  tersebut dijelaskan  bahwa  kesejahteraan  anak  ditetapkan  pada  umur  21  tahun  karena  berdasarkan pertimbangan-pertimbangan usaha kesejahteraan sosial,tahap kematangan sosial,kematangan pribadi, dan kematangan mental seorang anak dicapai pada umur tersebut.
Menurut  UU  No.23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak  Pasal  1  angka  1  UU
No.23  Tahun  2002 menentukan  “Anak adalah seseorang  yang  belum  berusia  18  (delapan belas)  Tahun,  termasuk  anak  yang  masih  dalam  kandungan”. Menurut  Konvensi  tentang Hak-Hak Anak Pasal 1 Konvensi tentang Hak-hak Anak menentukan “ Untuk tujuan-tujuan konvensi  ini,  seseorang  anak  berarti  setiap  menusia  dibawah  umur  18  (delapan  belas) tahun, kecuali menurut Undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awa l”.
Menurut Konvensi Tentang Hak-Hak Anak Pasal 1 Konvensi tentang hak-hak anak menentukan: Untuk tujuan-tujuan konvensi ini, seorang anak berarti setiap manusia dibawah umur  18  (delapan  belas)  tahun,  kecuali  menurut  undang-undang  yang  berlaku  pada  anak, kedewasaan dicapai lebih awal.
Anak merupakan salah satu kelompok yang rentan terhadap terjadinya suatu tindak pidana  baik  anak  sebagai  korban  maupun  anak  sebagai  pelaku,  cara  negara  memberikan Perlindungan terhadap anak adalah dengan adanya pengaturan pelaksanaan Diversi.
Diversi  berasal  dari  kata  bahasa  inggris “diversion ”  menjadi  istilah  Diversi, diversi  yaitu  gagasan,  pemikiran  jika  dengan  pertimbangan  yang  layak  untuk  menghindari stigma (cap jahat) pada anak, maka setiap saat dalam tahapan-tahapan sistem peradilan anak, pejabat  penegak  hukum  sistem  peradilan  pidana  anak  (pihak  kepolisian,  kejaksaan, pengadilan  maupun  pembinaan  lembaga  pemasyarakatan)  diberi  kewenangan  untuk mengalihkan  proses  peradilan  kepada  bentuk-bentuk  kegiatan  seperti:  penyerahan pembinaan  oleh  orangtua  atau  walinya;  peringatan,  pembebanan  denda  atau  restitusi; pembinaan oleh departemen sosial atau lembaga sosial masyarakat maupun konseling. 6
Dalam  penjelasan  umum  UU  No.11  Tahun  2012  disebutkan  bahwa  substansi  yang paling  mendasar  dalam  UU  No.11  Tahun  2012  adalah  pengaturan  secara  tegas  mengenai keadilan  restoratif  dan  diversi.  Maksud  dari  diversi  tersebut,  kemudian  dijabarkan  dalam pasal 6 UU No.11 Tahun 2012 yang menentukan bahwa tujuan dari diversi adalah:
4 J.Moleong, 2017, Metodologi Penelitian Kualitatif ,  Remaja Rosda Karya, Bandung, Hlm.4.
5 Bilher Hutahean,2013,  “Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak,”, Jurnal Yudisial,  Vol.6,  No.1,  hlm.. 66. 6 Ani Purwati, 2020, Keadilan Restorative&Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak . Jakad Media Publishing, Surabaya, Hlm.33

## Vol. 5 No. 2 Juli 2023
1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak
2. Menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan
3. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi
4. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak
Pasal 8 ayat (1) UU No.11 Tahun 2012 menentukan, bahwa proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orangtua atau walinya, korban dan/atau orangtua atau  walinya,  pembimbing  kemasyarakatan,  serta  pekerja  sosial  professional  berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.
Menurut  pasal  8  ayat  (1)  UU  No.11  Tahun  2012,  disamping  ditentukan  bahwa musyawarah  dilakukan  berdasarkan  keadilan  restoratif,  dalam  pasal  8  ayat  (3)  UU  No.11 Tahun 2012 juga ditentukan bahwa proses diversi wajib memperhatikan:
a. Kepentingan korban
b. Kesejahteraan dan tanggung jawab anak
c. Penghindaran stigma negative
d. Penghindaran pembalasan
e. Keharmonisan masyarakat
f. Kepatutan, kesulitan, dan ketertiban umum
Dalam hal ini yang dilibatkan dalam musyawarah tersebut adalah para pihak yang terdiri atas 7 :
a. Anak dan orang tua atau wali dari anak
b. Korban dan/atau orang tua atau wali dari korban
c. Pembimbing kemasyarakatan
d. Pekerja sosial professional.
Dalam  pasal  11  UU  No.11  Tahun  2012  ditentukan  bahwa  hasil  kesepakatan  diversi  dapat berbentuk antara lain:
a. Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian
b. Penyerahan kembali kepada orangtua atau wali
c. Keikutsertaan  dalam  pendidikan  atau  pelatihan  di  Lembaga  pendidikan  atau  LPKS  paling lama 3 (tiga) bulan;atau
d. Pelayanan masyarakat
Selain  hakim  dan  jaksa  dalam  proses  pelaksanaan  Diversi  Balai  Pemasyarakatan (BAPAS) melalui Pembimbing Kemasyarakatan merupakan pihak penting yang terlibat. Pasal 8 ayat (1) UU No.11 Tahun 2012 menentukan, bahwa proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orangtua atau walinya, korban dan/atau orangtua atau  walinya,  pembimbing  kemasyarakatan,  serta  pekerja  sosial  professional  berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Dalam penanganan perkara anak, pasal 5 ayat (1) UU No.11 Tahun  2012  menentukan  bahwa  sistem  peradilan  pidana  anak  wajib  mengutamakan pendekatan keadilan restoratif.
Di  dalam  UU  No.11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  anak  tidak  ada ketentuan  yang  dapat  menjelaskan  lebih  lanjut  apa  yang  dimaksud  dengan  keadilan restoratif, kecuali dalam penjelasan umum UU No.11 Tahun 2012 disebutkan:
“Keadilan  Restoratif  merupakan  suatu  proses  diversi.  Artinya  semua  pihak  yang terlibat  dalam  suatu  tindak  pidana  tertentu  bersama-sama  mengatasi  masalah  serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki,rekonsiliasi, dan menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan”
7 Wiyono, 2015, Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia , Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 53.

## Vol. 5 No. 2 Juli 2023
Menurut  jeff  Christian Restorative  Justice adalah  sebuah  penanganan  tindak  pidana yang  tidak  hanya  dilihat  dari  kacamata  hukum  pidana,  tetapi  juga  dikaitkan  dengan  aspek moral, sosial, ekonomi, agama dan adat istiadat lokal, serta berbagai pertimbangan lainnya. 8 Upaya Ahli menemukan alternatif dalam penjatuhan pidana adalah dengan cara pendekatan keadilan  Restoratif  yaitu  mekanisme  penyelesaian  perkara  yang  melibatkan  partisipasi korban  atau  keluarga  korban  secara  langsung  sangat  berbeda  dengan  cara-cara  pengadilan konvensional. 9
Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam pelaksanaan diversi berdasarkan pasal 65 ayat  (1)  Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan Pidana Anak adalah membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan Diversi, melakukan  pendampingan,  pembimbingan,  dan  pengawasan  terhadap  Anak  selama  proses Diversi  dan  pelaksanaan  kesepakatan,  termasuk  melaporkannya  kepada  pengadilan  apabila Diversi tidak dilaksanakan.
Peran  berarti  laku,  bertindak  di  dalam  kamus  besar  bahasa  Indonesia  peran  ialah perangkat  tingkah  laku  yang  diharapkan  dimiliki  oleh  orang  yang  berkedudukan  di masyarakat.  Peranan  menurut  Poerwadarminta  adalah  “tindakan  yang  dilakukan  seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa”. Berdasarkan pendapat di atas peranan adalah tindakan  yang  dilakukan  orang  atau  sekelompok  orang  dalam  suatu  peristiwa,  peranan merupakan perangkat tingkah laku yang diharapkan, dimiliki oleh orang atau seseorang yang berkedudukan  di  masyarakat.  Kedudukan  dan  peranan  adalah  untuk  kepentingan pengetahuan,  keduanya  tidak  dapat  dipisahkan  satu  sama  lain. 10 Peranan  ( role )  menurut Soerjono  Soekanto 11 merupakan  aspek  dinamis  kedudukan  (status).  Apabila  seseorang melaksanakan  hak  dan  kewajibanya  sesuai  dengan  kedudukanya,  dia  menjalankan  suatu peran.
Berbicara tentang peran Maka Peran Balai Pemasyarakatan (BAPAS) adalah peran  yang  sangat  strategis. Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem Peradilan  Pidana  Anak  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2012  Nomor  153, Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  5332,    Pasal  1  angka  24 menjelaskan  bahwa  Balai  Pemasyarakatan  yang  selanjutnya  disebut  Balai  Pemasyarakatan (BAPAS) adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian  kemasyarakatan,    pembimbingan,    pengawasan,    dan  pendampingan.  Menurut Pasal  1  angka  13  UU  No.11  Tahun  2012  Pembimbing  Kemasyarakatan  adalah  pejabat fungsional  penegak  hukum  yang  melaksanakan  penelitian  kemasyarakatan,  pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap Anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana. Adapun tugas Pembimbing Kemasyarakatan berdasarkan Pasal 65 Undang – undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah :
1. Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan Diversi, melakukan pendampingan,  pembimbingan,  dan  pengawasan  terhadap      Anak  selama  proses Diversi  dan  pelaksanaan  kesepakatan,  termasuk  melaporkannya  kepada  pengadilan apabila Diversi tidak dilaksanakan;
8 Ibid. , Hlm. 41.
9 Hasuri, 2018, “Restorative Justice Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Perspektif Pidana Islam,” Ajudikasi, Vol.2, No.1, Hlm. 63.
10 Akhmaddhian,2013,  “Peran Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan Hutan Konservasi Berdasarkan Undang-Undang No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (Study Dikabupaten Kuningan),” Jurnal Dinamika Hukum, Vol.13, No.5, Hlm.449.
11 Soerjono Soekanto, 2017, Sosiologi Suatu Pengantar , Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 210–11.

## Vol. 5 No. 2 Juli 2023
2. membuat  laporan  penelitian  kemasyarakatan  untuk  kepentingan              penyidikan, penuntutan,    dan  persidangan  dalam  perkara  Anak,  baik  di  dalam  maupun  di  luar sidang, termasuk di dalam LPAS dan LPKA;
3. menentukan  program  perawatan  Anak  di  LPAS  dan  pembinaan  Anak  di  LPKA bersama dengan petugas pemasyarakatan lainnya;
4. melakukan      pendampingan,  pembimbingan,  dan  pengawasan  terhadap  Anak  yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan; dan
5. melakukan   pendampingan,   pembimbingan,   dan pengawasan terhadap Anak yang memperoleh  asimilasi,    pembebasan    bersyarat,  cuti    menjelang  bebas,  dan  cuti bersyarat.
Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam pelaksanaan diversi berdasarkan pasal  65  ayat  (1)  Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.11  Tahun  2012  tentang Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  adalah  membuat  laporan  penelitian  kemasyarakatan untuk  kepentingan  Diversi,  melakukan  pendampingan,  pembimbingan,  dan pengawasan  terhadap  Anak  selama  proses  Diversi  dan  pelaksanaan  kesepakatan, termasuk  melaporkannya  kepada  pengadilan  apabila  Diversi  tidak  dilaksanakan. Berbicara tentang peran Maka Peran Balai Pemasyarakatan (BAPAS) adalah peran yang sangat strategis.  Menurut Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan (BAPAS)  Kelas  II  Serang  menerangkan  bahwa  Balai  Pemasyarakatan  (BAPAS) adalah  kunci  pertama  dalam  pelaksanaan  Diversi  karena  yang  merekomendasikan untuk  dapat  dilaksanakan  atau  tidaknya  diversi  adalah  Penelitian  Kemasyarakatan (litmas) dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dimana Pembimbing Kemasyarakatan tetap  mangacu  pada  syarat  formil  diversi  yaitu  ancaman  dibawah  7  tahun,  bukan pengulangan tindak pidana dan anak berusia dibawah 18 tahun.
Kunci  pelaksaan  diversi  adalah  rekomendasi  dari  Balai  Pemasyarakatan (BAPAS)  yaitu  Penelitian  Kemasyarakatan  (litmas)  Balai  Pemasyarakatan (BAPAS).  Dan  mengapa  ada  Peran  Pembimbing  Kemasyarakatan  dalam  Proses Diversi karena pembimbing kemasyarakatan bertugas  melakukan litmas, melakukan pengawasan, pembimbingan, pendampingn, dan sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan  selanjutnya  disebut  sidang  TPP,  dan  setiap  anak  yang  melakukan tindak pidana harus dilakukan Penelitian Kemasyarakatan (litmas) oleh Pembimbing Kemasyarakatan  (PK),  dan  dalam  proses  diversinya  juga  harus  mendapatkan pendampingan dari PK.
Adapun hal-hal yang harus ada dalam Litmas (Penelitian Kemasyarakatan)
adalah sebagai berikut:
Pembimbing Kemasyarakatan menghasilkan litmas pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Serang, Penelitian Kemasyarakatan tersebut menguraikan tentang:
i. Identitas,  Meliputi  Identitas  Klien,  identitas  orangtua  klien  dan  susunan  keluarga klien
ii. Riwayat  hidup  dan  perkembangan  klien,  meliputi  riwayat  kelahiran,pertumbuhan dan perkembangan klien, riwayat pendidikan klien, riwayat tingkah laku
iii. Kondisi  orang  tua,  meliputi  riwayat  perkawinan  orangtua,  relasi  sosial  dalam keluarga, pekerjaan dan keadaan ekonomi, serta keadaan rumah tempat tinggal.
iv. Kondisi  lingkungan  sosial,  budaya  dan  alam  tempat  tinggal  klien,  meliputi  relasi sosial  dengan  masyarakat,  kondisi  alam  tempat  tinggal  orangtua,  keadaan masyarakat.
v. Riwayat  tindak  pidana,  meliputi  latar  belakang,  kronologis,  keadaan  korban  dan akibat yang ditimbulkan terhadap klien, orangtua klien dan masyarakat
vi. Sikap dan tanggapan klien

## Vol. 5 No. 2 Juli 2023
vii. Sikap dan tanggapan keluarga klien, korban, masyarakat serta pemerintah setempat, viii. Analisis
ix. Kesimpulan dan rekomendasi.
Dasar Pertimbangan Rekomendasi Penelitian Kemasyarakatan Balai Pemasarakatan (bapas) Kelas II Serang pembimbimbing kemasyarakatan merupakan pihak yang memberikan rekomendasi dimana pelaku dapat diberikan diversi atau tidak, pelaku di kembalikan kepada orangtua atau tidak, dan  yang menjadi dasar pertimbangan rekomendasi tersebut di ungkapkan oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang menjadi Narasumber dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:
1. Tindak pidana yang dilakukan
2. Ancaman dibawah 7 tahun
3. Bukan pengulangan tindak pidana
4. Pihak korban menerima
5. Ketersediaan orangtua pelaku
6. Dukungan masyarakat
7. Keadaan anak
8. Pendidikan anak
9. Kemampuan orangtua
Upaya Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Serang dalam Pelaksanaan Diversi yang Berkeadilan
Tolak  ukur  keadilan  bagi  pembimbing  kemasyarakatan  Balai  Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Serang adalah sebagai berikut:
1. kedua  belah  pihak  baik  pihak  pelaku  maupun  pihak  korban  dipertemukan  untuk melakukan musyawarah serta untuk menjalin kesepakatan.
2. Melibatkan semua pihak, yaitu korban,pelaku dan termasuk Masyarakat.
3. Kesepakatan Diversi di tentukan oleh korban.
4. Tujuan diversi untuk menanamkan rasa tanggung jawab terhadap pelaku
5. Berjalanya kepastian hukum.
Adapun  proses  peranan  Pembimbing  Kemasyarakatan  dalam  penyelesaian  perkara Anak secara diversi dengan penerapan Keadilan Restoratif adalah sebagai berikut:
1. Pembimbing  Kemasyarakatan  mulai  berperan  dalam  penyelesaian  perkara  secara Diversi  terhadap  Anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  ketika  ada  permintaan penelitian  kemasyarakatan  (Litmas)  dari  pihak  penyidik  (Kepolisian)  baik  Polda, Polres atau Polsek sesuai dengan wilayah kerja Balai Pemasyarakatan Kelas II Serang.
2. Setelah  surat  pihak  penyidik  dari  Kepolisian  telah  diterima  maka  Kepala  Balai Pemasyarakatan  melakukan  penunjukan  kepada  Pembimbing  Kemasyarakatan  untuk menangani  dan  memberikan  bantuan  kepada  pihak  Anak  yang  berhadapan  dengan hukum.
3. Pembimbing  Kemasyarakatan  yang  menangani  kasus Anak  yang  berhadapan  dengan hukum  tersebut  bertemu  dengan  penyidik  untuk  mengetahui  dan  membahas  kasus yang dialami oleh Anak yang berhadapan dengan hukum tersebut.
4. Setelah  pihak  Pembimbing  Kemasyarakatan  mendapatkan  informasi  mengenai  kasus Anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  tersebut  maka  Pembimbing  Kemasyarakatan

## Vol. 5 No. 2 Juli 2023
mulai  melakukan  Penelitian  Kemasyarakatan  (Litmas)  terhadap  Anak  yang berhadapan dengan hukum tersebut.
5. Setelah  Pembimbing  Kemasyarakatan  melakukan  penelitian  kemasyarakatan  maka hasil penelitian kemasyarakatan tersebut akan diberikan kepada penyidik.
6. Dengan  melihat  hasil  penelitian  masyarakat  tersebut,  dan  syarat  –  syarat  untuk dilakukannya Diversi yaitu ancaman pidana dibawah umur 7 (tujuh) tahun dan bukan pengulangan  tindak  pidana  (Pasal  7  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  11 Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak)  maka  pembimbing kemasyarakatan  melalui  Penelitian  Kemasyarakatan  merekomendasikan  kepada penyidik  agar  dilakukannya  Diversi  terhadap  Anak  yang  berhadapan  dengan  hukum maka pihak penyidik harus melakukan Diversi sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1)  dan  29  ayat  (1)  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
7. Setelah  mendengar  rekomendasi  kepada  penyidik  untuk  dilakukannya  Diversi,  maka pihak penyidik memanggil pelaku, korban, keluarga korban dan keluarga pelaku, serta pihak-pihak yang terkait untuk melaksanakan Diversi tersebut.
8. Pihak  penyidik  dan  Pembimbing  kemasyarakatan  berperan  sebagai  mediator  dan fasilitator terhadap penyelesaian perkara tersebut secara Diversi.
9. Namun  sebelum  diversi  itu  dilakukan  sesuai  dengan  jadwal  yang  ditentukan, Pembimbing Kemasyarakatan melakukan upaya-upaya tersendiri terlebih dahulu agar proses diversi tersebut nantinya dapat berjalan baik.
10. Pembimbing  Kemasyarakatan  melakukan  pertemuan  kepada  pelaku  dan  keluarga pelaku serta korban dan keluarga korban secara terpisah untuk melakukan pendekatan kepada  masing  –  masing  serta  memberikan  tanggapan  dan  wejangan  kepada  kedua belah pihak agar mau menyelesaikan perkara tersebut secara Diversi
11. Selain  Pembimbing  Kemasyarakatan  juga  mencari  kepentingan  terbaik  bagi  kedua belah  pihak  agar  pelaku  dan  korban  serta  keluarga  pelaku  dan  korban  mau  untuk dilakukannya Diversi.
12. Ketika  Diversi  dilakukan,  penyidik  dan  Pembimbing  Kemasyarakatan  wajib mendatangkan  pelaku,  korban,  keluarga  pelaku,  dan  korban,  pekerja  sosial professional  serta  proses  Diversi  tersebut  dilakukan  secara  musyawarah  dengan pendekatan Restorative Justice (Pasal 8 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012).
13. Ketika  Diversi  dilakukan  maka  Pembimbing  Kemasyarakatan  membacakan  hasil penelitian  kemasyarakatan  yang  telah  dilakukan  di  hadapan  para  pihak  yang  hadir pada  Diversi  tersebut.  Selain  itu  Pembimbing  Kemasyarakatan  juga  memberikan arahan  dan  melakukan  negosiasi  kepada  semua  pihak  khususnya  pelaku,  korban, keluarga pelaku dan korban untuk menyelesaikan perkara ini secara Diversi.
Apabila proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, penyidik menyampaikan  berita  acara  Diversi  beserta  kesepakatan  Diversi  kepada  Ketua Pengadilan  Negeri  untuk  dibuatkan  penetapan,  apabila  proses  Diversi  gagal  maka Pembimbing  Kemasyarakatan  akan  mengupayakan  ke  tahap  yang  lain  yakni  proses penuntutan  dan  pemeriksaan.  Maksud  di  upayakan  dalam  hal  ini  adalah  harus dilaksanakan pada setiap tingkatan tetapi untuk hasil diversi tersebut tetap di tentukan oleh  pihak  korban,  pembimbing  kemasyarakatan  hanya  sebatas  memberikan pengertian atau pemahaman terhadap pihak korban mengenai Diversi. Proses Diversi yang dilakukan di setiap tahapan tetap memiliki tahapan dan proses yang sama seperti pada  tahapan  penyidikan.  Dan  peran  dari  Pembimbing  Kemasyarakatan  tetap  sama pada Diversi di setiap tahapan tersebut.

## Vol. 5 No. 2 Juli 2023
Menurut PK Bapas kelas II serang Menjelaskan bahwa ketika anak berada di LPKA  maka  pihak  LAPAS  (lembaga  kemasyarakatan)  mengajukan  permohonan penelitian  kemasyarakatan  (litmas)  pembinaan  awal  kepada  Bapas  ,  kemudian pembimbing Kemasyarakatan melakukan penelitian kemasyarakatan untuk memberikan rekomendasi program binaan untuk anak yang melakukan tindak pidana tersebut , pembimbing Kemasyarakatan melakukan wawancara atau integrasi terhadap anak untuk memastikan atau menanyakan terkait minat dan bakat dari anak tersebut, maka  setelah  mengetahui minat  dan  bakat  dari  anak  tersebut  PK  Bapas  memberikan rekomendasi pembinaan kepada anak tersebut Adapun program program pembinaan terhadap anak adalah sebagai berikut : 1. Pertanian
2. Perikanan
3. Perkebunan
4. Kerajinan tangan
5. Otomotif
6. Pangkas rambut
7. Menjahit
Pembimbing kemasyarakatan adalah pihak yang terlibat penting dalam proses pelaksanaan  diversi,  seperti  yang  dijelaskan  di  dalam  Undang-undang  nomor  11 Tahun  2012  tentang  sistem  peradilan  pidana  anak,  dimana  tugas  dari  Pembimbing kemasyarakatan  diantara  nya  adalah  Pembimbing  Kemasyarakatan  sebagai  mediator dalam  pelaksanaan  diversi,  artinya  Pembimbing  Kemasyarakatan  merupakan  pihak yang akan menjembatani Pihak korban dan pihak pelaku untuk mencapai kesepakatan,
Membuat  Penelitian  kemasyarakatan  guna  merekomendasikan  putusan  bagi  aparat penegak  hukum  dari  tahap  penyidikan,  penuntatan  dan  persidangan,  melakukan pendampingan, pengawasan dan pembinaan terhadap anak.
UU  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  sistem  Peradilan  pidana  Anak menjelaskan bahwa anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan sebuah  bangsa  dan  Negara.  Oleh  karena  itu,  kepentingan  terbaik  bagi  anak  patut dihayati  sebagai  kepentingan  terbaik  bagi  kelangsungan  hidup  manusia.  Pemberian perlindungan terhadap anak diberikan kepada anak yang menjadi pelaku tindak pidana tanpa  mengesampingkan  dan  harus  mempertimbangkan  Mental,Fisik,  kerugian  dan masa  depan  dari  anak  yang  menjadi  korban  tindak  pidana.  sehingga  terciptanya keadilan bagi kedua belah pihak baik dari pihak pelaku maupun dari pihak korban.
Keadilan  berasal  dari  kata  adil,  menurut  kamus  besar  bahasa  Indonesia  adil adalah  tidak  sewenang-wenang,  tidak  memihak,  tidak  berat  sebelah.  Keadilan  pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu  belum  tentu  adil  menurut  yang  lainnya,  kapan  seseorang  menegaskan  bahwa  ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum di mana suatu skala keadilan diakui. 12
Cara  negara  memberikan  perlindungan  terhadap  anak  yaitu  dengan  adanya pengaturan pelaksanaan diversi. Dalam penanganan perkara anak, pasal 5 ayat (1) UU No.11  Tahun  2012  menentukan  bahwa  sistem  peradilan  pidana  anak  wajib mengutamakan  pendekatan  keadilan  restoratif.    Sistem  peradilan  pidana  khusus  bagi anak  tentunya  memiliki  tujuan  khusus  bagi  kepentingan  masa  depan  anak  dan masyarakat  yang  didalamnya  terkandung  prinsip-prinsip  keadilan restoratif. Menurut pasal  1  angka  6  UU  No.11  Tahun  2012  tentang  sistem  peradilan  pidana  anak
12 Agus Santoso,2012, Hukum,Moral&Keadilan , Prenamedia Group, Jakarta, Hlm. 85.

## Vol. 5 No. 2 Juli 2023
disebutkan  bahwa  yang  dimaksud  dengan restorative  justice adalah  penyelesaian perkara  tindak  pidana  dengan  melibatkan  pelaku,  korban,  keluarga  pelaku  atau korban,  dan  pihak  lain  yang  terkait  untuk  bersama-sama  mencari  penyelesaian  yang adil  dengan  menekankan  pemulihan  kembali  pada  keadaan  semula  dan  bukan pembalasan.
Mark  Umbreit,  mereka  yang  paling  terpengaruh  secara  langsung  oleh  tindak pidana  yaitu  korban,  anggota  masyarakat  dan  pelaku  didorong  untuk  memainkan peran  aktif  dalam  proses  peradilan. 13 Howard  Zehr,  Keadilan  melibatkan  korban, pelaku dan masyarakat dalam mencari solusi-solusi yang mempromosikan perbaikan, rekonsiliasi,  dan  jaminan. 14 Dalam handbook  on  Restorative  Justice  Programmes, Restorative  Justice adalah  sebuah  pendekatan  untuk  memecah  masalah  dalam berbagai bentuk, melibatkan korban, pelaku, jaringan sosial, lembaga-lembaga sosial dan masyarakat. 15 Bagir Manan mengemukakan bahwa secara konseptual Restorative justice berisi gagasan dan prinsip antara lain berikut ini 16 :
a. Membangun  partisipasi  bersama  antara  pelaku,  korban,  serta  kelompok masyarakat  untuk  menyelesaiakan  suatu  peristiwa  atau  tindak  pidana. Menempatkan  pelaku,  korban  dan  masyarakat  sebagai stakeholder yang  bekerja bersama  dan  langsung  berusaha  menemukan  penyelesaian  yang  di  pandang  adil bagi semua pihak (win win solution).
b. Mendorong pelaku bertanggung jawab terhadap korban atau peristiwa atau tindak pidana  yang  telah  menimbulkan  cidera  atau  kerugian  terhadap  korban. Selanjutnya  membangun  tanggung  jawab  untuk  tidak  mengulang  lagi  perbuatan yang pernah dilakukanya.
c. Menempatkan  peristiwa  atau  tindak  pidana  tidak  terutama  sebagai  suatu  bentuk pelanggaran hukum, melainkan sebagai pelanggaran oleh seseorang (sekelompok orang)  terhadap  seseorang  (sekelompok  orang).  Dengan  demikian,  sudah semestinya pelaku diarahkan pada pertanggung jawaban terhadap korban, bukan mengutamakan pertanggung jawaban hukum.
d. Mendorong  menyelesaikan  suatu  peristiwa  atau  tindak  pidana  dengan  cara-cara yang  lebih  informal  dan  personal  daripada  penyelesaian  dengan  cara-cara  yang formal (kaku) dan impersonal.
Berdasarkan  pada  uraian  di  atas  maka  peneliti  menyimpulkan  bahwa pembimbing kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Serang dalam menjalankan  tugasnya  yaitu  sebagai  pihak  atau  instansi  terkait  yang  terlibat  penting dalam pelaksanaan diversi sudah berlaku adil sesuai dengan ketentuan yang berlaku di dalam  Undang-undang  Nomor  11  tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  pidana  anak dengan pendekatan Keadilan Restoratif.
Dalam  proses  pelaksanaan  diversi  pembimbing  kemasyarakatan  bertugas melakukan pendampingan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, Pembimbing Kemasyarakatan sebagai wakil fasilitator akan melakukan atau menggelar pertemuan antara  Pihak  pelaku,  pihak  korban,  pembimbing  kemasyarakatan,  pekerja  sosial professional  dan  juga  melibatkan  masyarakat  untuk  melakukan  musyawarah  dan menjalin  kesepakatan  di  antara  kedua  belah  pihak  tersebut  serta  bersama-sama
13 Taufiq,2014, Keadilan Substansial Memangkas Rantai Birokrasi Hukum , Pusaka Pelajar, Yogyakarta, Hlm. 127.
14 Ibid 15 Ibid.
16 Wiyono, 2015, Op.Cit. , Hlm. 41–42.

## Vol. 5 No. 2 Juli 2023
berusaha  menemukan  penyelesaian  yang  di  pandang  adil  bagi  semua  pihak. Pembimbing  Kemasyarakatan  juga  memberikan  rekomendasi  Pembinaan  terhadap anak  yang  menjadi  Warga  Binaan.  Dalam  hal  kesepakatan  diversi  di  tentukan  oleh pihak korban, maka jika pihak korban tidak menghendaki adanya diversi maka diversi tersebut tidak dapat dilakukan atau dapat dikatakan gagal.
pembimbing kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) kelas II Serang dalam  proses  penanganan  perkara  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  sudah melakukan tugasnya atau peranya sesuai dengan amanah Undang-undang. peran yang artinya laku, dalam kamus besar Bahasa Indonesia peran ialah perangkat tingkah laku yang  diharapkan  dimiliki  oleh  orang  yang  berkedudukan  dimasyarakat,  Menurut Poerwadarminta peranan adalah tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang  dalam  suatu  peristiwa,  Menurut  Soerjono  Soekanto  apabila  seseorang melaksanakan  hak  dan  kewajibanya  sesuai  dengan  kedudukannya,  maka  dia menjalankan  suatu  peran.  jadi  Pembimbing  Kemasyarakatan  Balai  Pemasyarakatan (BAPAS)  Kelas  II  Serang  sudah  melaksanakan  hak  dan  kewajibanya  sesuai  dengan kedudukanya di dalam masyarakat.
Balai  Pemasyarakatan  (BAPAS)  Kelas  II  Serang  telah  melakukan  tugasnya sebagai  Pembimbing  Kemasyarakatan  sesuai  dengan  Undang-undang  Sistem Peradilan  Pidana  anak  seperti  melakukan  pendampingan  terhadap  anak  yang melakukan tindak pidana selama menjalani proses penyelesaian perkara pidana anak, Pembimbing Kemasyarakatan juga telah melakukan penelitian kemasyarakatan sesuai dengan  perkara  anak  yang  di  tangani.  Peran  Balai  Pemasyarakatan  (BAPAS) diharapkan  dapat  memberikan  perlindungan  terhadap  anak  sebagai  upaya penyelematan masa depan anak dengan berupaya menyelesaikan perkara anak dengan diversi atau diluar pengadilan. Tetapi pada kenyataanya pembimbing kemasyarakatan Balai  Pemasyarakatan  (BAPAS)  Kelas  II  Serang  masih  di  hadapkan  pada  sejumlah kendala/hambatan dalam pelaksanaan diversi.
Seperti yang di ungkapan oleh beberapa narasumber dalam penelitian ini yang menjelaskan  bahwa  beberapa  hambatan  atau  kendala  yang  dihadapi  pembimbing kemasyarakatan  Balai  Pemasyarakatan  (BAPAS)  Kelas  II  Serang  diantara  nya mengenai para pihak yaitu pihak korban dan pihak pelaku ketika proses diversi sedang berlangsung  dan  penyidik  mengundang  para  pihak,  salah  satu  pihak  tidak  hadir biasanya pihak korban enggan untuk menghendaki adanya diversi sehingga hal tersebut yang menggagalkan pelaksanaan diversi.
selanjutnya  yaitu  kurang  nya  pemahaman  dari  masyarakat.  Masyarakat  tidak memahami  bahwa  permasalahan  anak  dapat  dilakukan  dengan  jalan  musyawarah, masyarakat  berpandangan  bahwa  hukum  yang  berkeadilan  adalah  hukum  yang diselesaikan  melalui  proses  pengadilan  dan  ketika  proses  diversi  dilaksanakan  karena kurang  nya  pemahaman  masyarakat  berpikir  negatif  kepada  aparat  penegak  hukum  dan memandang  adanya  diskriminasi  kepada  pihak  korban  sehingga  hal  ini  menyulitkan petugas dalam pelaksanaan diversi. Sesuai dengan UU No.11 Tahun 2012 Dalam proses pelaksanaan  diversi  pembimbing  kemasyarakatan  bertugas  melakukan  pendampingan terhadap  anak  yang  melakukan  tindak  pidana,    melakukan  atau  menggelar  pertemuan antara  Pihak  pelaku,  pihak  korban,  pembimbing  kemasyarakatan,  pekerja  sosial professional dan juga melibatkan masyarakat untuk melakukan musyawarah dan menjalin kesepakatan  di  antara  kedua  belah  pihak  tersebut  serta  bersama-sama  berusaha menemukan penyelesaian yang di pandang adil bagi semua pihak.Kemudian narasumber juga  menjelaskan  bahwa  ada  beberapa  aparat  penegak  hukum  yang  belum  mengerti tentang pelaksanaan diversi sehingga menyulitkan proses pelaksanaan diversi.

## Vol. 5 No. 2 Juli 2023
Berdasarkan  uraian  diatas  maka  peneliti  menyimpulkan  beberapa  penghambat/kendala yang  di  hadapi  pembimbing  kemasyarakatan  dalam  pelaksanaan  diversi,  Sebagaimana dijelaskan sebagai berikut :
1. Sulitnya Mengumpulkan para pihak terkait.
2. Sulitnya mencapai kesepakatan perdamaian dalam pelaksanaan Diversi
3. Stigma Negatif dari Masyarakat.
4. Masih ada Aparat Penegak Hukum yang belum paham mengenai Diversi.

## Tabel 4.3. Persentase Penyelesaian Diversi
Tahun Jumlah Kasus Penyelesaian Melalui Diversi Persentase Keberhasilan 2018 32 21 66% 2019 24 24 100% 2020 20 20 100% Jumlah 76 65 86%
Berdasarkan  tabel  diatas  dapat  di  pahami  bahwa  dari  tahun  ketahun  tingkat keberhasilan  Diversi  pada  Balai  Pemasyarakatan  Bapas  Kelas  II  Serang  mengalami peningkatan yang signifikan. 86% Diversi berhasil diberikan kepada anak yang  melakukan tindak pidana dan 14% Diversi gagal dilakukan atau diberikan kepada anak yang melakukan tindak  pidana  karena  faktor-faktor  penghambat  atau  kendala  sebagaimana  yang  dijelaskan diatas, Artinya dapat disimpulkan bahwa pembimbing kemasyarakatan berhasil menjalankan peran  nya  dengan  baik  di  dalam  masyarakat.  Seperti  yang  di  ungkapan  di  atas  menurut soerjono  soekanto  Apabila  seseorang  melaksanakan  hak  dan  kewajibanya  sesuai  dengan kedudukanya,  maka  dia  menjalankan  suatu  peran.  Pembimbing  Kemasyarakatan  Balai Pemasyarakatan  (BAPAS)  tidak  menjadikan  alasan  penghambat/kendala  tersebut  sebagai alasan untuk tidak melaksanakan kewajibanya dengan baik.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan maka disimpulkan sebagai berikut:
1. Peran  pembimbing  kemasyarakatan  Balai  Pemasyarakatan  (BAPAS)  Kelas  II  Serang dalam  pelaksanaan  Diversi  pada  perkara  pidana  anak  secara  berkeadilan,  yaitu Pembimbing  Kemasyarakatan  melakukan  pendampingan  terhadap  anak  yang  menjadi pelaku  tindak  pidana  dari  tahap  penyidikan,  tahap  penuntutan  sampai  dengan  tahap peradilan.  Pembimbing  kemasyarakatan  dalam  perkara  pidana  anak  berperan  sebagai wakil  fasilitator  yang  membantu    fasilitator  melakukan  pelaksanaan  diversi. Pembimbing  kemasyarakatan  juga  melakukan  penelitian  kemasyarakatan  guna membantu  Aparat  penegak  hukum  dalam  memberikan  putusan    terhadap  anak. Pembimbing  Kemasyarakatan  juga  memberikan  Rekomendasi  Pembinaan  terhadap anak yang berada di LPKA, dalam menjalankan tugasnya pembimbing kemasyarakatan bertindak sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan

## Vol. 5 No. 2 Juli 2023
pidana  anak  dan  menangani  perkara  anak  dengan  pendekatan  keadilan  restoratif, dimana dalam proses diversi kesepakatan perdamaian di tentukan oleh pihak korban.
2. Faktor  Penghambat  Pelaksanaan  Diversi  pada  perkara  pidana  anak  di  Balai Pemasyaraktan Kelas II Serang yaitu Pembimbing Kemasyarakatan sulit mengumpulkan  para  pihak  terkait,  Sulitnya  mencapai  kesepakatan  perdamaian  dalam pelaksanaan Diversi, stigma negative dari masyarakat

## SARAN
Saran  yang  hendak  peneliti  sampaikan  terkait  peran  pembimbing  kemasyarakatan  Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Serang dalam pelaksanaan Diversi pada perkara pidana anak adalah, sebagai berikut:
1. Perlunya  mengadakan  sosialiasi  kepada  masyarakat  tentang  pengaturan  pelaksanaan Diversi pada perkara pidana anak sehingga masyarakat mengetahui dan memahami apa itu diversi.
2. Diharapkan  sering  diadakan  nya  Diklat  atau  Seminar  untuk  Aparat  Penegak  Hukum yang  berkaitan  dengan  pengaturan  penegak  hukum  Diversi  pada  perkara  pidana  anak agar  lebih  meningkatkan  Kualitas.  dan  adanya  beberapa  aparat  penegak  hukum  yang belum paham mengenai diversi. Berdasarkan hasil persentase keberhasilan penyelesaian pelaksanaan  diversi  anak  sebesar  86%  Pembimbing  kemasyarakatan  Balai Pemasyarakatan  (BAPAS)  Kelas  II  Serang  telah  menjalankan  peran  nya  dengan  baik dan  tidak  menjadikan  kendala-kendala  diatas  sebagai  alasan  dalam  menjalankan tugasnya dalam pelaksanaan diversi.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku Abdul Kadir Muhammad. Hukum Dan Penelitian Hukum . Bandung: Citra Aditya Baksti, 2004.
Adly, Noor Fahmi. “Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak Di Tingkat Penyidikan Dalam Kasus Kejahatan Kesusilaan Di Wilayah Hukum Polda Jatim.” Dialektika 15, no. 1 (2020): 4.
Agus Santoso. Hukum,Moral&Keadilan . Jakarta: Prenamedia Group, 2012.
Akhmaddhian, Suwari. “Peran Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan Hutan Konservasi Berdasarkan Undang-Undang No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (Study Dikabupaten Kuningan).” Jurnal Dinamika Hukum 13 (2013).
Ani Purwati. Keadilan Restorative&Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak . Surabaya: CV.Jakad Media Publishing, 2020.
Hasuri. “Restorative Justice Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Perspektif Pidana Islam.” Ajudikasi Jurnal Ilmu Hukum 2, no. 1 (2018).
Hutahean, Bilher. “Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak.” Yudisial 6, no. 1 (2013): 66.
J.Moleong, Lexy. Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006. Panjaitan, Hulman, and Lonna Yohanes. “Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana.” To-Ra 5, no. 2 (2019): 91.
Soerjono Soekanto. Sosiologi Suatu Pengantar . Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017. Taufiq, Muhammad. Keadilan Substansial Memangkas Rantai Birokrasi Hukum . Yogyakarta: Pusaka Pelajar, 2014. Wiyono. Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia . Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2015.

## Vol. 5 No. 2 Juli 2023

## Jurnal
Adly, Noor Fahmi. “Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak Di Tingkat Penyidikan Dalam Kasus Kejahatan Kesusilaan Di Wilayah Hukum Polda Jatim.”
Dialektika 15, no. 1 (2020): 4.
Akhmaddhian,  Suwari.  “Peran  Pemerintah  Daerah  Dalam  Mewujudkan  Hutan  Konservasi Berdasarkan  Undang-Undang  No  41  Tahun  1999  Tentang  Kehutanan  (Study Dikabupaten Kuningan).” Jurnal Dinamika Hukum 13 (2013).
Panjaitan,  Hulman,  dan  Lonna  Yohanes  Lengkong  dan  Febianustua  Sihalolo, “Penerapan Diversi Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana”, To-ra 5, No.2, (2019). Hasuri,“Restorative Justice Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Perspektif Pidana Islam,” Ajudikasi.2, No.1, (2018)
Hutahean,Bilher, “Penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana anak”, Jurnal Yudisial 6, No.1,(2013).

## Undang-Undang
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak