## IMPLIKASI PEMBAHURUAN HUKUM PATEN YANG BERDASARKAN NEGARA HUKUM PANCASILA TERHADAP PEMBANGUNAN EKONOMI DI INDONESIA

## Abdul Atsar
Fakultas Hukum, Universitas Mataram E-mail: abdulatsar@unram.ac.id

## Abstrak [Times New Roman, 12pt, Bold, Justify]
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  memahami  dan  mengkaji  tentang  alasan diperlukan  pembahuruan  hukum  Paten  yang  berdasarkan  negara  hukum  Pancasila  dari segi landasan yuridis, sosiologis dan filosofis dan untuk memahami dan mengkaji tentang implikasi  dari  adanya  pembahuruan  hukum  Paten  yang  berdasarkan  negara  hukum Pancasila.  Metode  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode pendekatan  yuridis  normatif.  Penelitian  hukum  normatif  merupakan  penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder atau data kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah peneliti kemukakan, bahwa Implikasi dari adanya pembahuruan  hukum  Paten  yang  berdasarkan  negara  hukum  Pancasila  bahwa perlindungan  Paten  dapat  menciptakan  iklim  perdagangan  dan  investasi  ke  Indonesia serta  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  dan  perkembangan  teknologi  di  Indonesia yang  akan  mendukung  perkembangan  dunia  usaha  dengan  meningkatkan  invensi  dan inovasi dalam negeri yang berorientasi pada ekspor dan bernilai komersial.
Kata kunci: pembaharuan hukum paten; negara hukum pancasila; pembangunan ekonomi.

## PENDAHULUAN
Amanat dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konsekuensi  hukum  yang  mengharuskan  pemerintah  tidak  hanya  melaksanakan  tugas pemerintahan  saja,  melainkan  juga  melaksanakan  pembangunan.  Pasal  1  ayat  (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa Negara Indonesia merupakan negara hukum,  maka  segala  kegiatan  yang  dilakukan  dinegara  indonesia  harus  sesuai  dengan aturan  yang  berlaku,  tidak  terkecuali  dalam  hal  pelaksanaan  pembangunan  dalam kegiatan perekonomian yang dijabarkan melalui Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menitikberatkan pada perekonomian nasioanal dan kesejahteraan sosial dalam pembangunan.
Paten telah menjadi bagian penting dalam perkembangan perekonomian nasional maupun  internasional.  Berbagai  jenis  informasi  tentang  kebijakan,  peraturan, perkembangan  terkini  praktek  penerapan  dan  perlindungan  Hak  Paten,  telah  menjadi materi  yang  sangat  diperlukan  oleh  berbagai  kalangan  masyarakat,  seperti  akademisi, kaum  profesional, industri, maupun  pemerintah  dalam  ruang  lingkup  nasional  maupun internasional.
Volume: 10, Nomor: 2, Desember 2023, Hal:
Keberadaan  Paten  dalam  hubungan  antar  manusia  dan  antar  negara  merupakan sesuatu yang tidak dapat dipungkiri. Paten senantiasa mengikuti dinamika perkembangan masyarakat itu sendiri. Begitu pula halnya dengan masyarakat dan bangsa Indonesia yang mau tidak mau bersinggungan dan terlibat langsung dengan masalah Paten.
Paten  merupakan  hak  privat  ( private  rights )  bagi  seseorang  yang  menghasilkan suatu  karya  intelektual.  Seseorang  bebas  untuk  mengajukan  permohonan  atau mendaftarkan karya intelektualnya atau tidak. Hak ekslusif  yang diberikan negara kepada individu invento dimaksudkan sebagai penghargaan atas hasil karya (kreativitas) dan agar orang lain terangsang untuk dapat lebih lanjut mengembangkannya lagi, sehingga dengan sistem  Paten  tersebut  kepentingan  masyarakat  ditentukan  melalui  mekanisme  pasar. Selain  itu,  sistem  Paten  menunjang  diadakannya  sistem  dokumentasi  yang  baik  atas segala bentuk kreativitas manusia sehingga kemungkinan dihasilkannya teknologi atau hasil  karya  lainnya  yang  sama  dapat  dihindarkan  atau  dicegah.  Melalui  dukungan dokumentasi yang baik tersebut, diharapkan masyarakat dapat memanfaatkannya dengan maksimal  untuk  keperluan  hidupnya  atau  mengembangkannya  lebih  lanjut  untuk memberikan nilai tambah yang lebih tinggi lagi.
Latar  belakang  perlunya  perlindungan  hukum  Paten  bermula  dari  pertimbangan bahwa  sebuah  invensi  merupakan  hasil  kemampuan  berpikir  (daya  kreasi)  seorang inventor. Hasil kemampuan berpikir tersebut hanya dimiliki oleh inventor secara khusus (ekslusif)  yang  kemudian  diwujudkan  dalam  bentuk  invensi.  Invensi  adalah  hak  milik material  (berwujud),  di  atas  hak  milik  material  tersebut  melekat  hak  milik  immaterial (tidak  berwujud)  yang  berasal  dari  akal  (intelek)  inventornya,  sehingga  disebut  Hak Kekayaan  Intelektual  (HKI).  Terkait  isu  tersebut,  sudah  sewajarnya  apabila  negara memberikan jaminan perlindungan hukum sepenuhnya atas segala macam invensi.
Sebagai bagian dari masyarakat Internasional, Indonesia telah meratifikasi World Trade Organization (WTO) melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1984. Dalam ketentuan tersebut  diatur  pula  Aspek-aspek  Dagang  di  bidang  Hak  Kekayaan  Intelektual  (HKI) (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights/TRIP’s) yang telah diratifikasi dan disahkan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994, serta telah menjadi bagian dari sistem  hukum  Indonesia.  Namun  demikian,  belum  dimanfaatkan  untuk  meningkatkan kesadaran,  kemampuan,  dan  perlindungan  inovasi  atau  invensi  berbasis  Paten  serta peningkatan  kesejahteraan  para  inventor  atau  para  pemegang  Paten,  apalagi  menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Hal itu disebabkan jumlah permohonan Paten yang diajukan dari dalam negeri oleh para inventor lokal masih sangat sedikit.
Sesungguhnya  Indonesia  telah  mengimplementasikan  sistem  Paten  melalui Undang-Undang Paten Nomor 6 Tahun 1989 dan efektif berlaku sejak tanggal 1 Agustus 1991. Namun, Undang-Undang Paten itu perlu direvisi dengan Undang-Undang Nomor 13  Tahun  1997  karena  Indonesia  ikut  serta  menjadi  anggota  WTO,  dan  agar menyesuaikan sistem Paten dengan konvensi-konvensi internasional dibidang Kekayaan Intelektual termasuk TRIP’s Agreement. Undang-Undang Paten itu direvisi lagi dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Jo. Undang-undang No. 13 Tahun 2016, seiring dengan  kewajiban  Indonesia  sebagai  Negara  berkembang  yang  diberi  waktu mengharmonisasikan  dan  atau  mengesahkan  undang-undang  baru  dibidang  Kekayaan Intelektual  sampai  dengan  akhir  tahun  2000  yaitu:  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Selain itu, ternyata Indonesia juga perlu merevisi Undang- Undang Merek Nomor 14 Tahun 1997 menjadi Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001, dan Undang-Undang Paten Nomor 13 Tahun 1997 menjadi Undang-Undang Paten
Volume: 10, Nomor: 2, Desember 2023, Hal:
Nomor  14  Tahun  2001  menjadi  Undang-Undang  No.  13  tahun  2016,  serta  Undang- Undang Hak Cipta Nomor 12 Tahun 1997 menjadi Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19  Tahun  2002  yang  kini  telah  diubah  lagi  dengan  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun 2014.  Walau Undang-Undang Paten yang telah dilaksanakan sejak tahun 1991, belum berpengaruh  secara  signifikan  terhadap  peningkatan  permohonan  Paten  dalam  negeri. Kehadiran undang- undang tersebut belum dapat dimanfaatkan secara efektif oleh para peneliti, baik dari kalangan swasta maupun pemerintah. Pada kenyataannya pengaturan Paten belum bermanfaat secara langsung bagi pelaku usaha dan aparat pemerintah sebagai pelaksana  undang-undang  itu,  sehingga  keberadaan  undang-  undang  Paten  belum  bisa menjadi factor penggerak pertumbuhan  ekonomi nasional. Selain itu, kurangnya manfaat Undang-Undang Paten disebabkan masih adanya beberapa peraturan pelaksaannya yang belum ada, padahal peraturan itu sangat diperlukan.
Pada hakikatnya Pancasila mengandung dua pengertian pokok, Sebagi pandangan hidup  Bangsa  Indonesia  dan  sebagai  dasar  Negara  Republik  Indonesia.  Dari  kedua pengertian  pokok  ini,  Kemudian  dilahirkan  atau  dapat  ditarik  berbagai  pengertian- pengertian  lainnya. 1 Pancasila  merupakan  dasar  ideologi  Negara  Republik  Indonesia secara resmi tercantum di dalam alinea ke-empat pembukaan undang-undang dasar 1945, yang ditetapkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Pancasila merupakan kepribadian bangsa  Indonesia,  pada  tanggal  1  juni  1945  Presiden  Sukarno  untuk  pertama  kali memberikan nama ’Pancasila’ secara ekplisit bagi kesatuan dari butir-butir utama yang diusulkan untuk dijadikan dasar negara Indonesia. 2
Pancasila  yang  disahkan  sebagai  Dasar  Negara  yang  dipahami  sebagai  sistem filsafat  bangsa  yang  bersumber  dari  nilai-nilai  budaya  bangsa.  Sebagai  Ideologi,  nilai- nilai Pancasila sudah menjadi Budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara  di  Indonesia.  Seiring  dengan  perkembangan  zaman  dan  kemajuan  teknologi saat ini, nilai-nilai luhur Pancasila diindikasikan mulai dilupakan masyarakat Indonesia. Sendi-sendi kehidupan di masyarakat sudah banyak yang tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur  Pancasila.  Pancasila  sebagai  dasar  dan  ideologi  negara  merupakan  kesepakatan politik ketika negara Indonesia didirikan, dan hingga sekarang di era reformasi, Negara Indonesia tetap berpegang teguh kepada Pancasila sebagai dasar negara. Sebagai dasar negara  tentulah  Pancasila  harus  menjadi  acuan  Negara  dalam  menghadapi  tantangan global dunia yang terus berkembang.
Indonesia terus memperbaiki peraturan hukum Paten. Konsep Paten ini berasal dari negara  barat  yang  bersifat  individualistis,  sedangkan  Indonesia  bangsa  yang  kolektif komunal, maka diperlukan satu pembaharuan hukum terhadap Paten yang berdasarkan negara hukum Pancasila agar mengikuti dinamika dan perkembangan masyarakat global, sehingga diharapkan akan berdampak positif bagi pembangunan ekonomi di Indonesia.
Berdasarkan  hal  tersebut  di  atas,  maka  peneliti  merumuskan  masalah  tentang baigaimana implikasi dari adanya pembahuruan hukum Paten yang berdasarkan negara hukum Pancasila terhadap pembangunan ekonom di Indonesia?
1 H.  Subandi  Al-Marsudi, Pancasila  dan  UUD  1945  Dalam  Paradigma  reformasi, Rajagrafindo persada, Jakarta 2003, hlm.1
2 Abdul karim, Menggali Muatan Pancasila Dalam Perspektif Islam, Surya Karya, Yogyakarta, 2004, hlm. 29

## METODE PENELITIAN
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis  normatif.  Penelitian  hukum  normatif  merupakan  penelitian  kepustakaan,  yaitu penelitian terhadap data sekunder atau data kepustakaan. 3
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis, yaitu menggambarkan dan menganalisis  secara  sistematis,  faktual,  dan  akurat  ketentuan-ketentuan  yang berhubungan dengan sistem Paten di Indonesia.
Dalam penelitian ini, dipergunakan sumber data sekunder, yang mencakup : Bahan hukum  primer,  yaitu  bahan-bahan  hukum  yang  mengikat,  yang  terdiri  dari  peraturan perundang-undangan, yurisfrudensi, dan traktat. 4 Bahan hukum primer yang digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  peraturan  perundang-undangan  nasional  dan  perjanjian- perjanjian  Internasional  di  bidang  Hak  Kekayaan  Intelektual,  secara  khusus  di  bidang Paten misalnya Undang-Undang Tentang Paten yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara No. 4130). Bahan hukum sekunder, yaitu semua bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Meliputi jurnal, buku-buku referensi, hasil karya ilmiah para sarjana, hasil-hasil penelitian ilmiah yang mengulas mengenai masalah hukum yang diteliti dengan mengikutsertakan ilmu-ilmu sosial yang lain. Bahan hukum sekunder yang terutama  adalah  buku-buku  hukum  termasuk  tesis,  dan  disertasi  hukum,  penjelasan Undang-Undang dan jurnal-jurnal hukum. 5 Dan bahan hukum tersier, yaitu semua bahan hukum  yang  memberikan  petunjuk/penjelasan  terhadap  bahan  hukum  primer  dan sekunder. Meliputi bahan dari media internet, kamus, artikel pada jurnal atau surat kabar. 6 Metode perolehan bahan hukum penelitian ini, baik untuk bahan hukum primer, sekunder dan  tersier  dilakukan  melalui  studi  kepustakaan.  Dengan  cara  membaca  buku-buku, Peraturan  Perundang-undangan,  situs-situs  di  internet  dan  hasil-hasil  penelitian  yang berkaitan dengan topik penelitian ini.
Teknik  pengumpulan  data  merupakan  hal  yang  sangat  erat  hubungannya  dengan sumber data, karena melalui pengumpulan data ini akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai dengan yang diharapkan. Teknik pengumpulan data dengan studi pustaka ini menggunakan penelusuran katalog. Sedangkan yang dimaksud katalog yaitu merupakan suatu daftar yang memberikan informasi mengenai koleksi yang dimiliki dalam suatu perpustakaan. 7 Studi pustaka dilakukan untuk mengumpulkan data yang  berupa  bahan-bahan  publikasi  ilmiah  yang  diperlukan  sebagai  referensi  umum dalam rangka penyusunan dan penjabaran konsep serta pemilihan teori yang tepat. Dari jenis data yang diperlukan dalam rangka menjawab permasalahan dan tinjauan penelitian ini,  yaitu  data  sekunder.  Data  sekunder  menyangkut  baik  dalam  wujud  bahan-bahan pustaka, jurnal, maupun sumber lainnya yang berkaitan dengan permasalahan dan tujuan penelitian ini, maka data yang telah diperoleh dalam studi ini dikumpulkan melalui studi pustaka ( literaturaly studies), dan studi dokumenter ( documentary studies ). Studi kepustakaan yaitu berupa pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan dengan cara mempelajari buku-buku/ literatur-literatur yang berhubungan dengan judul
3 Ronny  Hanitijo  Soemitro, Metodologi  Penelitian  Hukum  dan  Jurimetri ,  Cet.  Keempat,  Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 11.
4 Op.Cit , hlm.52.
5 Suratman dan H. Phillips Dillah, Metode Penelitian Hukum, Alfa Beta, Bandung, 2012, hlm. 155.
6 Soerjono Soekanto, Lock.Cit , hlm. 13.
7 Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum , Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 104.
Volume: 10, Nomor: 2, Desember 2023, Hal:
dan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Selain studi pustaka, penelitian ini dilakukan  juga  melalui cyber  media ,  yaitu  dengan  mencari  informasi  dan  berita-berita tentang masalah yang berkaitan dengan penelitian ini melalui internet. Sedangkan studi dokumen  yaitu  berupa  data  yang  diperoleh  melalui  bahan-bahan  hukum  yang  berupa Undang-Undang atau Peraturan-peraturan yang berhubungan dengan penelitian ini.
Teknik  analisis  data  yang  dipergunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  analisis normatif kualitatif yang menjelaskan pembahasan yang dilakukan berdasarkan ketentuan hukum  yang  berlaku  seperti  peraturan  Perundang-undangan.  Data  yang  diperoleh  dari penelusuran  kepustakaan,  dianalisis  dengan  deskriptif  kualitatif  yakni  menggambarkan secara menyeluruh pokok permasalahan dan menganalisis data tersebut menurut kualitas dan  kebenarannya  kemudian  dihubungkan  dengan  teori  yang  diperoleh  dari  penelitian kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang diajukan.
Teknik  analisis  data  dilakukan  dengan  cara,  data  yang  diperoleh  akan  dianalisis secara kualitatif. Kesimpulan yang diambil dengan menggunakan cara berpikir deduktif yaitu  cara  berpikir  yang  mendasar  kepada  hal-hal  yang  bersifat  umum  dan  kemudian ditarik  kesimpulan  yang  bersifat  khusus  sesuai  dengan  pokok  permasalahan  tersebut. 8 Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu  dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti. 9 Seluruh data yang diperoleh, baik data sekunder maupun data primer, dianalisis dengan menggunakan  metode  normatif  kualitatif.  Metode  normatif  karena  penelitian  ini berangkat  dari  peraturan  perundang-undangan  sebagai  hukum  positif,  sedangkan kualitatif  karena  merupakan  analisis  data  yang  diperoleh  dari  studi  pustaka  yang diuraikan tanpa menggunakan model-model matematik dan rumus-rumus statistik. Dari hasil tersebut kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sektor  perekonomian  merupakan  sektor  yang  sangat  berpengaruh  bagi keberlangsungan suatu negara. Pertumbuhan di sektor ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  di  dalam  suatu  negara  tersebut,  meski  pada  kenyataannya pertumbuhan  ekonomi  yang  besar  belum  tentu  menggambarkan  kondisi  rakyat  yang sejahtera.  Pemerintah  pun  berusaha  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi,  termasuk  di Indonesia.  Salah  satu  caranya  adalah  dengan  meningkatkan  infrastruktur  yang  ada sehingga  bisa  meningkatkan  minat  para  pengusaha  untuk  menanamkan  modalnya  di Indonesia, baik pengusaha lokal maupun pengusaha asing.
Salah satu faktor kunci yang berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi baik di suatu negara maupun secara global adalah Paten. Negara harus bersikap netral terhadap pentingnya Paten karena walaupun Paten membantu pertumbuhan ekonomi, namun  disisi  lain  juga  dapat  menghambat  ekonomi  negara  tersebut  apabila  tidak diikuti dengan sistem yang memadai.
Paten dapat menciptakan iklim perdagangan dan investasi ke Indonesia serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan perkembangan teknologi di Indonesia yang akan mendukung perkembangan dunia usaha yang kompetitif dan spesifik dalam dunia
8 Surakhmad  Winarno, Metode  dan  Tekhnik  dalam  bukunya,  Pengantar  Penelitian  Ilmiah  Dasar Metode Tekhnik , Tarsito, Bandung, 1994, hlm. 17.
9 H.B. Sutopo, Metodologi Penelitian Hukum Kualitatif Bagian II , UNS Press, Surakarta, 1998, hlm. 37.
Volume: 10, Nomor: 2, Desember 2023, Hal:
usaha dengan meningkatkan invensi dan inovasi dalam negeri yang berorientasi ekspor dan bernilai komersil. Pengembangan produk baru dengan melalui sistem Paten akan mempromosikan  sumber  daya  sosial  dan  budaya  yang  dimiliki,  dan  memberikan reputasi internasional untuk ekspor produk lokal yang berkarakter dan memiliki tradisi budaya daerah.
Peranan  Paten  bagi  pembangunan  Nasional  adalah  mendorong  kreatifitas bangsa dengan memberikan insentif berupa perlindungan hukum kepada inventor dan inovator dengan memberikan hak ekslusif berupa monopoli yang diberikan kepadanya untuk  mengkomersialisasikan  hasil  dari  kreatifitasnya.  Selain  itu,  sistem  Paten menciptakan  iklim  yang  kondusif  bagi investor  dan  akan  mendorong  alih  teknologi dan  kegiatan  penelitian  dan  pengembangan  untuk  menghasilkan  invensi  baru diberbagai  bidang  teknologi.  Sistem  Paten  tersebut  akan  memperkaya  pengetahuan masyarakat  melalui  dokumen  Paten  yang  tersedia  dan  dipublikasikan  yang  akan melahirkan invensi baru lainnya.
Pembangunan  hukum  hak  kekayaan  intelektual  termasuk  hukum  Paten mengandung  makna  ganda. Pertama, dapat  dimaknai  sebagai  suatu  usaha  untuk memperbarui hukum  positif agar  sesuai dengan kebutuhan  hukum masyarakat  dan kepentingan  hukum  nasional.  Misalnya  melakukan  kajian  tentang  kesesuaiannya Undang-Undang  Hak  Kekayaan  Intelektual  termasuk  Paten  saat  ini  dengan kebutuhan masyarakat Indonesia (kepentingan nasional), menguji norma-norma atau prinsip-prinsip  Undang-Undang  Paten  dengan  norma-norma  atau  prinsip-prinsip yang  terkandung  dalam  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia (UUDNRI) 1945, dan melakukan amandemen atau menciptakan peraturan Undang-Undang  Paten  baru  yang  lebih  sesuai  dengan  kepentingan  nasional  serta tidak  bertentangan  dengan  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  (UUDNRI)  1945. Kedua, dimaknai  sebagai  suatu  usaha  untuk memfungsionalisasikan  hukum  Paten  dalam  mendukung  proses  pembangunan melalui keikutsertaan hukum dalam mendorong terjadinya perubahan sosial ke arah yang  dikhendaki  Undang-Undang  Paten,  misalnya  terjadi  kemajuan  Ilmu Pengetahuan  dan  Teknologi  (IPTEK)  yang  menciptakan  kemandirian  bangsa  dan terlepas dan ketergantungan dari pihak asing. 10
Guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia, apabila perlindungan terhadap  invensi  dapat  terlaksana  secara  optimal,  maka  akan  menjadi  potensi pembangunan  negara  dan  pemasukan  devisa  atau  pendapatan  negara.  Invensi  akan lebih dihargai dan akan menimbulkan rasa kebanggaan terhadap karya anak bangsa. Jika  Indonesia  dengan  lebih  serius  mengelola  potensi  terhadap  invensi,  kelak  akan memberikan  nilai-nilai  keuntungan  yang  sangat  banyak  baik  dari  segi  ekonomi maupun  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  sehingga  diharapkan  akan  dapat meningkatkan  pendapatan  perkapita  masyarakat  Indonesia,  yang  berimplikasi  pada peningkatan  pendapatan  nasional  dan  pertumbuhan  ekonomi,  mengurangi  angka pengangguran,  dan  dapat  menaikan  daya  beli  masyarakat  dikernakan  pendapatan perkapita masyarakat meningkat, dapat mengurangi angka kemiskinan. Yang semua itu merupakan indikator kemakmuran. Dengan demikian dengan adanya perlindungan hukum  Paten  maka  akan  dapat  meningkatkan  kemakmuran  atau  kesejahteraan masyarakat.  Akan  tetapi  pembaharuan  hukum  Paten  juga  jangan  hanya  mengikuti perkembangan hukum Paten Internasional (TRIPs) akan tetapi juga harus berdasarkan
10 Wukir Prayitno, Modernitas Hukum Berwawasan Indonesia, CV Agung, Semarang, 1990, hlm. 61.
Volume: 10, Nomor: 2, Desember 2023, Hal:
cita hukum bangsa Indonesia. Jadi hukum Paten harus mencerminkan nilai filosofis bangsa Indonesia yang berdasarkan negara hukum Pancasila.
Beberapa  alasan  mengapa  Paten,  perlu  dilindungi; Pertama ,  adalah  karena hak  yang  diberikan  kepada  seorang  inventor  di  bidang  teknologi  baru  yang mengandung  langkah  inventif  merupakan  wujud  dari  pemberian  suatu  penghargaan dan pengakuan atas keberhasilan manusia dalam melahirkan karya-karya inovatifnya. Dengan  demikian,  sudah  merupakan  konsekuensi  hukum  untuk  diberikannya  suatu perlindungan hukum bagi penemu atau pencipta dan kepada mereka yang melakukan kreatifitas  dengan  mengerahkan  segala  kemampuan  intelektual  tersebut  seharusnya diberikan suatu hak eksklusif untuk Paten tersebut sebagai imbalan atas jerih payahnya itu. Kedua , sistem perlindungan Paten yang dengan mudah dapat diakses pihak lain, sebagai  contoh  dapat  dikemukakannya  Paten  yang  bersifat  terbuka.  Inventor berkewajiban  untuk  menguraikan  penemuannya  tersebut  secara  rinci,  yang memungkinkan orang lain dapat belajar atau melaksanakan penemuan tersebut. Untuk itu, merupakan suatu kewajaran dan keharusan untuk memberikan suatu hak eksklusif kepada  inventor  untuk  dalam  jangka  waktu  tertentu  menguasai  dan  melakukan eksploitasi  atas  penemuannya  itu. Ketiga ,  Paten  merupakan  hasil  penemuan  yang bersifat rintisan dapat membuka kemungkinan pihak lain untuk mengembangkan lebih lanjut penemuan yang dihasilkan oleh penemu. Oleh karena itu penemuan-penemuan mendasar pun harus dilindungi meskipun mungkin belum memperoleh perlindungan di  bawah  rezim  hukum  Paten,  dapat  dikategorikan  sebagai  rahasia  dagang  atau informasi yang dirahasiakan. 11 Tujuan dari hak Paten, yaitu:
1. Memberikan  perlindungan  hukum  atas  setiap  karya  intelektual  di  bidang teknologi, sehingga terjamin hak kepemilikan pemegang Paten.
2. Mewujudkan  iklim  yang  lebih  baik  bagi  kegiatan  invensi  di  bidang  teknologi, sebab  teknologi  memiliki  peranan  yang  sangat  penting  dalam  pembangunan nasional secara umum dan khususnya di sektor industri.
3. Memberikan  insentif  bagi  para  inventor dalam  melakukan  inovasi  baru melalui hak eksklusif atas invensi yang dihasilkannya.
4. Sarana  pengungkapan  terbuka  mengenai  informasi  teknologi  terkini  yang dipatenkan, sehingga masyarakat dapat memanfaatkannya untuk penyempurnaan dan pengembangan teknologi lebih lanjut.
Sedangkan manfaat Paten adalah : a) Hak ekslusif; b) Kepastian hukum; c)
Insentif terhadap suatu kreasi teknologi; d) Posisi pasar yang kuat; e) Meningkatkan daya saing; f) Kesempatan lisensi; g) Mendorong investasi (FDI); h) Katalis transfer teknologi; i) Strategi perencanaan perdagangan dan industri
Manfaat  informasi  Paten  adalah  :  a)  Solusi  masalah  teknologi;  b)  Mencari teknologi  alternatif  dan  sumbernya;  c)  Efisiensi,  menghindari  duplikasi  kegiatan penelitian dan pengembangan; d) Menghindari pelanggaan Paten; e) Eksploitasi Paten- Paten  yang  kadaluarsa;  f)  Eksploitasi  Paten-Paten  asing  yang  tidak  terdaftar  di Indonesia; g) Melihat tren teknologi; h) Kemungkinan menjadi lisensor.
Pembaharuan  hukum  Paten  pada  dasarnya  mempunyai  urgensi  tersendiri. Urgensinya,  bahwa  seluruh  hasil  karya  intelektual  akan  dapat  dilindungi.  Arti  kata dilindungi disini akan berkorelasi pada tiga tujuan hukum, yakni; Pertama, kepastian
11 Mieke Komar dan Ahmad M. Ramli, “Perlindungan Hak Atas Kepemilikan Intelektual Masa Kini dan Tantangan Menghadapi Era Globalisasi Abad 21” . Seminar Pengembangan Budaya Menghargai HKI di Indonesia Mengahadapi Era Globalisasi Abad 21 , Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, 1998, hlm. 7.
Volume: 10, Nomor: 2, Desember 2023, Hal:
hukum  artinya  dengan  dilindunginya  Hak  Kekayaan  Intelektual  (HKI)  akan  sangat jelas siapa sesungguhnya pemilik hak Paten; Kedua, kemanfaatan, mengandung arti bahwa  dengan  hak  Paten  dilindungi  maka  akan  ada  manfaat  yang  akan  diperoleh terutama  bagi  pihak  yang  melakukan  perlindungan  itu  sendiri,  semisal;  dapat memberikan  lisensi  bagi  pihak  yang  memegang  hak  Paten  dengan  manfaat  berupa pembayaran royalti ( royalty payment ); dan Ketiga, keadilan, adalah dapat memberikan kesejahteraan bagi pihak pemegang khususnya dalam wujud peningkatan pendapatan dan  bagi  negara  dapat  menaikan  devisa  negara,  yang  akan  berimplikasi  pula  pada tingkat pertumbuhan perekonomian Indonesia.
Pembaharuan  hukum  Paten  dapat  menciptakan  iklim  perdagangan  dan investasi ke Indonesia serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan perkembangan teknologi  di  Indonesia  yang  akan  mendukung  perkembangan  dunia  usaha  yang kompetitif dan spesifik dalam dunia usaha dengan meningkatkan invensi dan inovasi dalam negeri yang berorientasi ekspor dan bernilai komersil. Pengembangan produk baru  dengan  melalui  sistem  Paten  akan  mempromosikan  sumber  daya  sosial  dan budaya  yang  dimiliki,  dan  memberikan  reputasi  internasional  untuk  ekspor  produk lokal yang berkarakter dan memiliki tradisi budaya daerah.
Pengaruh Paten pada pertumbuhan ekonomi salah satunya dapat dilihat dari kontribusinya  pada  input  faktor  produksi  seperti  investasi  dan  penyerapan  tenaga kerja.  Selain  itu,  juga  berperan  dalam  mendorong  pertumbuhan  ekonomi  melalui peningkatan  nilai  tambah  jasa  atau  produk  yang  dihasilkan,  serta  peningkatan produktivitas  dari  sektor-sektor  yang  memanfaatkan  atau  menggunakan  produk  dan jasa. 12
Salah satu faktor kunci yang berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi baik di suatu negara maupun secara global adalah Paten. Negara harus bersikap netral terhadap pentingnya Paten karena walaupun Paten membantu pertumbuhan ekonomi, namun  disisi  lain  juga  dapat  menghambat  ekonomi  negara  tersebut  apabila  tidak diikuti  dengan  sistem  yang  memadai.  Paten  sangat  berkaitan  erat  dengan  kegiatan bisnis baik di bidang perdagangan maupun perindustrian. Persaingan bisnis di bidang itu akan mencapai keberhasilan apabila para pelaku bisnisnya juga memiliki lembaga penelitian dan pengembangan yang mampu menghasilkan invensi-invensi yang dapat dipatenkan.  Inventor  atau  pemegang  Paten  berhak  memperoleh  perlindungan  Paten terhadap  setiap  invensi  yang  dipatenkan  agar  memperoleh  insentif  dan  manfaat ekonomi atas penggunaan Paten tersebut, memperoleh royalti jika dilisensikan kepada pihak lain, atau memperoleh kompensasi keuntungan dari pihak lain yang melanggar Paten tersebut. 13
Perlindungan  Paten  dapat menciptakan  iklim  perdagangan  dan investasi  ke Indonesia serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan perkembangan teknologi di Indonesia  yang  akan  mendukung  perkembangan  dunia  usaha  dengan  meningkatkan invensi dan inovasi dalam negeri yang berorientasi pada ekspor dan bernilai komersial. Pengembangan produk baru dengan melalui Paten akan mempromosikan sumber daya sosial dan budaya yang dimiliki, dan memberikan reputasi Internasional untuk ekspor produk lokal yang berkarakter dan memiliki tradisi budaya daerah. 14
12 Kementerian  Komunikasi  dan  Informatika  Republik  Indonesia, Komunikasi  dan  Informasi Indonesia: Buku Putih 2012, Kemeninfo, Jakarta, 2012, hlm. 1.
13 Insan Budi Maulana, Politik dan Manajemen Hak Kekayaan Intelektual, Alumni, Bandung, 2009, hlm. 156
14 Ibid ., hlm. 40.
Volume: 10, Nomor: 2, Desember 2023, Hal:
Peranan  Paten  bagi  pembangunan  nasional  adalah  mendorong  kreatifitas bangsa dengan memberikan insentif berupa perlindungan hukum kepada Inventor dan inovator dengan memberikan hak ekslusif berupa monopoli yang diberikan kepadanya untuk memkomersialisasikan hasil dari kreatifitasnya. Selain itu, Paten menciptakan iklim  yang  kondusif  bagi investor  dan akan  mendorong  alih  teknologi  dan  kegiatan penelitian  dan  pengembangan  untuk  menghasilkan  invensi  baru  diberbagai  bidang teknologi.  Paten  tersebut  akan  memperkaya  pengetahuan  masyarakat  melalui dokumen Paten yang tersedia dan dipublikasikan yang akan melahirkan invensi baru lainnya.  Pada  akhirnya  peningkatan  perlindungan  Paten  akan  mempercepat pertumbuhan  ekonomi  dan  industri,  menciptakan  lapangan  kerja  baru,  mendorong perubahan  ekonomi,  meningkatkan  kualitas  hidup  manusia  yang  memberikan kebutuhan masyarakat secara luas. 15

## KESIMPULAN
Implikasi  dari  adanya  pembahuruan  hukum  Paten  yang  berdasarkan  negara hukum Pancasila bahwa perlindungan Paten dapat menciptakan iklim perdagangan dan investasi  ke  Indonesia  serta  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  dan  perkembangan teknologi  di  Indonesia  yang  akan  mendukung  perkembangan  dunia  usaha  dengan meningkatkan  invensi  dan  inovasi  dalam  negeri  yang  berorientasi  pada  ekspor  dan bernilai  komersial.  Pada  akhirnya  peningkatan  perlindungan  Paten  akan  mempercepat pertumbuhan  ekonomi  dan  industri,  menciptakan  lapangan  kerja  baru,  mendorong perubahan ekonomi, meningkatkan kualitas hidup manusia yang memberikan kebutuhan masyarakat secara luas. Pembaharuan hukum Paten dimaknai sebagai suatu usaha untuk memfungsionalisasikan  hukum  Paten  dalam  mendukung  proses  pembangunan  melalui keikutsertaan  hukum  dalam  mendorong  terjadinya  perubahan  sosial  ke  arah  yang dikhendaki  Undang-Undang  Paten,  misalnya  terjadi  kemajuan  Ilmu  Pengetahuan  dan Teknologi yang menciptakan kemandirian bangsa dan terlepas dan ketergantungan dari pihak asing.

## DAFTAR PUSTAKA
Karim, Abdul. 2004. Menggali Muatan Pancasila Dalam Perspektif Islam, Yogyakarta:
Surya Karya.
Ashshofa, Burhan. 2004. Metode Penelitian Hukum , Jakarta: Rineka Cipta.
Al-Marsudi, H. Subandi.2003. Pancasila dan UUD 1945 Dalam Paradigma reformasi, Jakarta: Rajagrafindo Persada.
Sutopo, H.B. 1998. Metodologi Penelitian Hukum Kualitatif Bagian II , Surakarta: UNS Press.
Maulana, Insan Budi. 2009. Politik dan Manajemen Hak Kekayaan Intelektual, Bandung: Alumni.
Kementerian  Komunikasi  dan  Informatika  Republik  Indonesia.  2012. Komunikasi  dan Informasi Indonesia: Buku Putih 2012, Jakarta: Kemeninfo. Mieke Komar dan Ahmad M. Ramli, “Perlindungan Hak Atas Kepemilikan Intelektual Masa  Kini  dan  Tantangan  Menghadapi  Era  Globalisasi  Abad  21” .  Seminar Pengembangan  Budaya  Menghargai  HKI  di  Indonesia  Mengahadapi  Era Globalisasi Abad 21 , Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, 1998.
15 Ibid ., hlm. 46.
Soemitro,  Ronny  Hanitijo.  1990. Metodologi  Penelitian  Hukum  dan  Jurimetri ,  Cet.
Keempat, Jakarta: Ghalia Indonesia.
Winarno, Surakhmad. 1994. Metode dan Tekhnik dalam bukunya, Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Tekhnik , Bandung: Tarsito.
Suratman dan H. Phillips Dillah, Metode Penelitian Hukum, Alfa Beta, Bandung, 2012. Prayitno,  Wukir.  1990. Modernitas  Hukum  Berwawasan  Indonesia, Semarang:  CV Agung.