## JURNAL RESTORATIVE JUSTICE

## PERANAN PEMERINTAH KAMPUNG MATARA TERKAIT PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI NO 1 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA
THE ROLE OF THE GOVERNMENT OF THE RIVER OF THE MATARA RELATED TO THE REGULATION OF THE MINISTER OF VILLAGE, THE LEVEL OF THE LOCAL VILLAGE AND TRANSMIGRATION NO. 1 OF 2015 CONCERNING GUIDELINES FOR AUTHORITY BASED ON THE PROPOSAL RIGHTS AND VILLAGE LOCAL AUTHORITY

## Hendrik Febby
Fakultas Hukum Universitas Musamus Jl. Kamizaun – Mopah Lama, Merauke Papua, 99600
E-mail : febby_hendrik@gmail.com Ruloff F. Y. Waas Fakultas Hukum Universitas Musamus Jl. Kamizaun – Mopah Lama, Merauke Papua, 99600
E-mail : ruloffwaas@gmail.com
Naskah diterima: 2 April 2018 direvisi: 10 april 2018 disetujui: 13 Mei 2018

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  kewenangan  desa  berdasarkan  hak  asal-usul  dan kewenangan  lokal  berskala  desa  terkait  Peraturan  Menteri  Desa  Daerah  Tertinggal  dan Transmigrasi  No  1  Tahun  2015  di  Kampung  Matara  yang  kewenangannya  tersebut  dapat memberdayakan masyarakatnya. Selain  itu  penelitian  ini  juga  bertujuan  untuk mengetahui faktor- faktor apa saja yang menghambat pemerintah kampung Matara dalam memberdayakan masyarakat. Penelitian  ini  dilaksanakan  di  Kampung  Matara,  Distrik  Semangga,  Kabupaten  Merauke  dengan menggunakan  metode  penelitian  hukum  maka  metode  yang  digunakan  dalam  skripsi  ini  adalah Penelitian  kualitatif  dengan  menggunakan  Tipe  penelitian  dalam  skripsi  ini  adalah  penelitian kualitatif  dengan  menggunakan  pendekatan  penelitian  hukum  empiris  yang  dilakukan  dengan meneliti  secara  langsung  ke  lokasi  penelitian.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa,  Pemerintah Kampung  Matara  dalam  melaksanakan  kewenangannya  tidak  berjalan  dengan  baik, hal  tersebut terlihat dari sistem pemerintahan yang tidak terbuka untuk masyararakat kampung seperti fasilitasi lembaga kemasyarakatan dan juga kelompok usaha yang ada sebagai wujud pemberdayaan kepada masyarakat,  dengan  faktor  pengahambat  adalah,  kondisi  kerja  pemerintah  kampung  yang  tidak efektif kondisi kerja  pemerintahan yang tidak maksimal, kualitas sumberdaya manusia pemerintah kampung  yang  terbatas,  dan  tentunya  partisipasi  dari  masyarakat  Kampung  Matara  untuk mendukung perkembangan dan kemajuan kampung.
Kata Kunci : Pemerintahan kampong; Pemberdayaan; Masyarakat kampung.

## Abstract
This  research  aims  to  know  the  authority of  the  village  based on  the  right  of  the  origin  of  local authorities  of  village-scale  associated  to  Regulations  of  Minister  of  Village,  Development  of Lagging  Regional  and  Transmigration  of  No.  1  Year  2015  at  Matara  village  which  by  the authority can empower the people. In  addition the study also aimed to  find out  what  factors that impede  Government  of  Matara  in  empowering the  community.  This  research  was  carried  out  in the  village  Semangga,  district  of  Matara,  Merauke  using  research  methods  of  law  then  the methods used in this thesis is  the  qualitative  Research  with  qualitative  research  that  is by using empirical  legal  research  approach  undertaken  by  researching  directly  to  the  location  of  the research.  Research  results  show  that  the  Government,  in  the  exercise  of  those  powers  Matara village  did  not  go  well,  it  is  apparent  from  the  system  of  Government  that  is  not  open  to  the glacial  village  as  a  facilitating  agency  civic  and  business  groups  also  are  there  as  a  form  of empowerment to the people, by a factor of obstacles is, the village government working conditions ineffective Government that working conditions are not maximum, quality of human resources the Government  of  the  village  is  limited,  and  participation  from  the  community  Matara  village  to support  the  development and  progress  of the village.

## .
Key words : Governance; empowerment; community of village.
copyrights©2018 Jurnal Restorative Justice. All rights reserved

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Desa  merupakan  suatu  wilayah  yang  ditinggali  oleh  sejumlah  orang  yang  saling  mengenal, hidup  bergotong  royong,  memiliki  adat  istiadatnya  yang  relatif  sama,  dan  mempunyai  tata  cara sendiri  dalam  mengatur  kehidupan  kemasyarakatannya,  sebagian  besar  mata  pencariannya  adalah bertani  atau  nelayan.  Pada  desa  daratan,  sebagian  besar  penduduknya  mencari  penghidupan sebagai  petani  baik  sawa  maupun  kebun,  sedangkan  pada  desa  pesisir  sebagian  penduduknya mencari penghidupan sebagai nelayan.
Desa  telah  berkembang  dalam  berbagai  bentuk  sehingga  perlu  dilindungi dan diberdayakan agar  menjadi  kuat,  maju,  mandiri  dan  demokratis  serta  menciptakan  landasan  yang  kuat  dalam melaksanakan  pemerintahan  dan  pembangunan  menuju  masyarakat  yang  adil,  makmur,  dan sejahtera.  Selain  itu,  desa  memiliki  kewenangan  untuk  mengatur  dan  mengurus  kepentingan masyarakat  dengan  berpedoman  pada  keanekaragaman,  partisipasi,  demokrasi  dan pemberdayaan masyarakat. Karena itu desa diharapkan dapat meningkatkan pelayanan dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.
Pemerintahan di desa diselenggarakan oleh pemerintah desa dan juga badan permusyawaratan desa  sebagai  unsur  pemerintahan  desa yang  dalam Undang- undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa:
“Pemerintahan  Desa  adalah  penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  dan  kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
Desa  memiliki  kewenangan  berdasarkan  hak  asal-usul  dan  kewenangan  lokal  berskala  desa sebagaimana  diatur  dalam  Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal  dan Transmigrasi  No  1  Tahun  2015.  Kewenangan  ini  hadir  pula  dalam  rangka  perwujudan  amanah konstitusi  bahwa  Negara  mengakui  dan  menghormati  kesatuan  masyarakat  hukum  beserta  hak tradisionalnya  sepanjang  masih  hidup  dan  sesuai  dengan  perkembangan  masyarakat  dan  prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Kewenangan  desa  dalam  Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal  dan Transmigrasi  No  1  Tahun  2015  mengatur  tentang  kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan  kewenangan  lokal  berskala  desa  seperti  yang  disebutkan  dalam  Pasal  3  dan  4  menyatakan bahwa:
“Kewenangan berdasarkan  hak  asal  usul  adalah  hak  yang  merupakan  warisan yang  masih hidup  dan  prakarsa  Desa  atau  prakarsa  masyarakat  Desa  sesuai  dengan  perkembangan kehidupan masyarakat”.
“Kewenangan  lokal  berskala  Desa  adalah  kewenangan  untuk  mengatur  dan  mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakasa masyarakat Desa”.
Penerapan  kewenangan  desa  akan  terbentang  mulai  dari  pembuatan  keputusan,  pelaksanaan, dan  kontrol  atas  keputusan  tersebut  dalam  rangka  membuat  peraturan  sendiri  yang  mengikat, mengelola  dan  mengambil  atau  memanfaatkan  barang-barang  aset  pubik  dalam  lingkup yuridiksinya. 1
Hal  ini  merupakan  peluang  yang  baik  untuk  desa  bisa  menentukan  nasibnya  sendiri  dalam merencanakan,  melaksanakan  dan  mengevaluasi  pembangunan  yang  ada  di  desa.  Kewenangan untuk  bertindak  berdasarkan  penilaiannya  sendiri  tersebut  dalam  rangka  menjalankan  kewajiban hukum dan kewajiban tugas, maka dalam melakukan tindakan hukum wajib berpegang pada norma hukum  maupun  moral.  Norma  moral  berkaitan  dengan  tindakan  tersebut  berdasarkan  hati
1 Didik Sukriono, 2013, Hukum Konstitusi, dan Konsep Otonomi Kajian Politik Hukum tentang Konstitusi, Otonomi Daerah dan Desa Pasca Perubahan Konstitusi. Cetakan Pertama. Malang: Setara Press, hal. 196
nuraninya, sedangkan norma hukum, kewenangan dijalankan atas dasar Undang- undang, sehingga dalam  menilai  suatu  situasi  konkrit  diperlukan  persyaratan-  persyaratan  bagi  setiap  aparat pemerintahan 2 . Istilah desa di Kabupaten Merauke lebih dikenal dengan sebutan Kampung seperti yang  tertuang  dalam  Pasal  1  huruf  (l)  Undang-undang  No  21  Tahun  2001  Tentang  Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menyatakan bahwa:
“Kampung  atau  yang  disebut  dengan  nama  lain  adalah  kesatuan  masyarakat  hukum  yang memiliki  kewenangan  untuk  mengatur  dan  mengurus  kepentingan  masyarakat  setempat berdasarkan  asal-usul  dan  adat  istiadat  setempat  yang  diakui  dalam  sistem  pemerintahan nasional dan berada di daerah Kabupaten/Kota”.
Kampung  Matara  merupakan  salah  satu  kampung  di  Distrik  Semangga  yang  masyarakatnya memiliki  mata  pencarian  sebagai  petani  dan  juga  nelayan  karena  letak  geografisnya  berada  pada daerah  pesisir  pantai.  Kampung  Matara  sendiri  merupakan  sebuah  kampung  yang  penduduknya tidak  hanya  masyarakat  asli  setempat,  namun  telah  ada  masyarakat  yang  datang  dari  luar  untuk menetap dengan  berbagai  kepentingan  dengan  luas  wilayah  1.800 2 (seribu  delapan  ratus meter persegi).  Sebelah  barat  berbatasan  dengan  kampung  kumbe,  sebelah  timur  berbatasan  dengan kampung  wendu,  sebelah  utara  berbatasan  dengan  kampung muram sari dan salor serta sebelah selatan  merupakan  pantai.  Kampung  Matara  sendiri  berjumlah  penduduk  637  jiwa  dengan  178 kepala  keluarga  yang  terdiri dari 4 rukun tetangga (RT) dan 2 rukun warga (RW).
Pemerintah  Kampung  Matara  terdiri  dari  Kepala  Kampung  sebagai  kepala  pemerintahan kampung di bantu oleh Sekertaris dan di bagi atas empat kepala urusan yang disebut KAUR yaitu, kepala urusan pemerintahan, kepala urusan pembangunan, kepala urusan kesejahteraan masyarakat dan  kepala  urusan  umum  sesuai  dengan  Pasal  1  ayat  (6)  Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 1 Tahun 2015 yaitu :
“Pemerintah  Desa  adalah  kepala  Desa  atau  yang  disebut  dengan  nama  lain  dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa”.
Menurut  data  awal  yang  diperoleh  bahwa,  keterlibatan  pemerintah  kampung  untuk pengembangan  potensi  kampung  dan  kemandirian  masyarakatnya  tidak  berjalan  baik,  terutama pada  pemberdayaan  masyarakat  yang  melibatkan  perorangan  maupun  kelompok  usaha  yang  ada serta terbukti bahwa pengembangan  organisasi  kemasyarakatan,  adat  dan  juga  kelompok  usaha yang selama ini tidak mendapat perhatian dan dukungan dari pemerintah kampung.
2 Juanda, 2008, Hukum Pemerintahan Daerah Pasang Surut Hubungan Kewenangan DPRD dan Kepala Daerah , PT Alumni Bandung, hal. 74
Oleh  karena  itu,  dalam  waktu  yang  bersamaan  perlu  dikembangkan  program  untuk meningkatkan keterlibatan secara langsung seluruh sumber daya manusia yang potensial yang ada di  kampung  Matara  dalam  perencanaan,  pelaksanaan  dan  pengawasan  pembangunan  seperti lembaga kemasyarakatan kampung, tokoh adat, tokoh agama dan sebagainya sehingga kewenangan pemerintah  kampung  dalam  membuat  suatu  kebijakan  sesuai  dengan  kondisi  sosial  kampung setempat.
Pemerintah Kampung dalam penyelenggaraan pemerintahannya juga perlu memperhatikan hak tradisional  berupa  kewenangan  berdasarkan  hak  asal  usul  dan  kewenangan  lokal  berskala Kampung  sehingga  penyelenggaraan  pemerintahan  Kampung  dapat  berjalan  sesuai  dengan prakarsa masyarakat setempat.
Melihat  kondisi  seperti  yang  telah  disebutkan  di  atas,  pemberdayaan  terhadap  masyarakat sangat  penting  dilakukan  berdasarkan  kewenangan  yang  telah  dimiliki  oleh  kampung  untuk mengelola sumber daya  yang ada. Pemberdayaan merupakan suatu upaya untuk membangun daya atau  potensi  yang  dimiliki,  dengan  mendorong,  memotivasi,  dan  membangkitkan  kesadaran terhadap potensi  yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya, sehingga orang atau masyarakat  menjadi  berdaya,  lepas  dari  ketergantungan,  kemiskinan  dan  keterbelakangan.  Proses pemberdayaan  berawal  dari  masyarakat  yang  tidak  mampu  serta  berujung  dari  aksi  pemerintah kampung dalam menjawab ketidak mampuan masyarakat tersebut.
Pemberdayaan  masyarakat  di  kampung  tidak  cukup  hanya  dengan  upaya  meningkatkan produktivitas,  memberikan  kesempatan  usaha  yang  sama  atau  memberi  modal  tanpa  mendukung perkembangan  potensi  masyarakat  melalui  peningkatan  peran  pemerintah  kampung  berdasarkan kewenangannya  dan  produktivitas  masyarakat  kampung  sehinga  dapat  terciptanya  masyarakat kampung yang mandiri dan sejahtera.

## B. Perumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  masalah  yang  telah  dikemukakan  di  atas,  inti  dari  permasalahan yang menjadi titik tolak penelitian adalah sebagai berikut:
1. Bagaimanakah gambaran umum Kampung Matara ?
2. Apa faktor penghambat kinerja pemerintah di kampung Matara ?

## PEMBAHASAN

## A. Gambaran Umum Kampung Matara
Proses  Kondisi  dan  potensi  daerah  merupakan  hal  yang  penting  dalam  mendukung  secara fisik dalam pengembangan suatu daerah. Faktor fisik memberikan  penilaian  tentang  kemampuan
lahan  dan  kesesuaian  lahan  di  daerah  setempat.  Dipimpin  oleh  Bapak  Roberto  Untailawal sebagai  kepala kampung,  dengan  luas  wilayah  1.800 km.  Kampung  Matara  sendiri  terdiri dari 2 Rukun  Warga  (RW)  dan  4  Rukun  tetangga  (RT).  Kampung  Matara,  Distrik  Semangga,  secara administrasi berbatasan dengan:
Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kampung Muram Sari dan Salor Sebelah Selatan : Merupakan Pantai
Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kampung Kumbe Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kampung Wendu
Kampung Matara sendiri menurut data pada bulan Maret 2017 berjumlah penduduk 630 jiwa terdiri  dari  301  laki-laki  dan  319  perempuan  dengan  166  kepala  keluarga  (KK)  dan  yang  terbagi dalam 4 Rukun Tentangga yang dapat dilihat pada tabel berikut:
RT KK L P Jumlah
1 40 70 79 149
2 53 76 84 160
3 26 60 56 116 4 47 95 100 195
Total (Jiwa) 620
Menurut Pasal 1 ayat (6) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 1 Tahun 2015 menyatakan bahwa:
“Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa” .
Dalam  melaksanakan  tugas,  Kepala  Kampung  dibantu  oleh  Perangkat  Desa.  Perangkat  Desa terdiri  dari  Sekretaris  sebagai  unsur  staf  atau  pelayanan,  Kepala-kepala  Urusan  sebagai  unsur pelaksana  teknis  lapangan dan RW dan RT sebagai unsur pelaksana wilayah. Susunan personalia Pemerintah Kampung Matara terdiri dari jabatan-jabatan sebagai berikut :
a) Kepala Kampung
b) Sekertaris Kampung
c) Kepala-kepala Urusan yang terdiri dari:
1) Kepala urusan umum
2) Kepala urusan pemerintahan
3) Kepala urusan pembangunan
4) Kepala urusan kesejahteraan masyarakat
5) Kepala urusan keuangan
6) Kepala urusan perlengkapan
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Kampung Matara Bapak. Reoberto Untailawal di kediamannya  mengatakan  bahwa, penetapan  aparat  kampung  berdasarkan  petunjuk  teknis  dari Kabupaten  dan  prosesnya  dipilih  oleh  Kepala  kampung  tetapi  memperhatikan  petunjuk  dari Kabupaten.
B. Peran Pemerintah Kampung Yang Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan
Daerah  Tertinggal  dan  Transmigrasi  No  1  Tahun  2015  Dalam  Memberdayakan Masyarakat Kampung Matara
Dalam Pembentukan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat merupakan salah satu upaya untuk  mendorong  partisipasi  masyarakat  desa  dalam  pembangunan,  dengan  adanya  lembaga- lembaga  tersebut  mampu  memberdayakan  masyarakat  dengan  mengelolah  sejumlah  potensi  yang ada untuk kemajuan dan kemandirian Kampung.
Suatu  hal  yang  penting  bahwa,  lembaga  sosial  merupakan  wadah  aspirasi  masyarakat  yang menjadi  pendorong  dinamika  masyarakat  desa.  Lembaga-lembaga  sosial  yang  diharapkan tumbuh  dan  berakar  dari  bawahan  berkembang  sesuai  dengan  budaya  serta  adat-istiadat setempat 3
Berdasarkan Pasal 14 huruf (b) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi  No  1  Tahun  2015  Tentang  Pedoman  Kewenangan  Berdasarkan  Hak  Asal  Usul  dan Kewenangan  Lokal  Berskala Desa menyebutkan  bahwa: “Pengorganisasian  melalui pembentukan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat”.
Dari penjelasan diatas, penulis menyimpulkan bahwa pembentukan organisasi seperti lembaga kemasyarakatan  dan  lembaga  adat  merupakan  hal  yang  penting  dilakukan  oleh  pemerintah Kampung  Matara  untuk  memberdayakan  masyarakat  setempat.  Dengan  adanya  lembaga  seperti lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat dapat mendorong pembangunan Kampung Matara dan menciptakan masyarakat yang sejahtera.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Kepala  Kampung  Matara  Bapak.  Roberto  Untailawal pada tanggal 28 Oktober 2017  yang bertempat di kediamannya mengatakan bahwa, pembentukan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di kampung Matara telah terbentuk, hanya saja dalam
3 HAW.  Widjadja,  2012, Otonomi  Desa  Merupakan  Otonomi  yang  Asli  Bulat  dan Utuh. Cet. Ke-6. Jakarta: Raja Grafindo Persada
perjalanannya  belum  sepenuhnya  efektif  karena  pada  pemerintahan  yang  sebelumnya  tidak mengakomodir  lembaga  kemasyarakatan  yang  ada  untuk  pembangunan  kampung  dan  pada  masa jabatanya saat ini dalam proses penataan kembali lembaga kemasyarakatan yang ada.
Di  Kampung  Matara  telah  dibentuk  lembaga  kemasyarakatan  Kampung,  seperti  rukun tetangga,  rukun  warga,  pembinaan  kesejahteraan  keluarga  dan  karang  taruna.  Lembaga kemasyarakatan Kampung, bertugas membantu pemerintah Kampung dan merupakan mitra dalam memberdayakan  masyarakat  Kampung.  Hal  tersebut  telah  sesuai  dengan  yang  diamanatkan Undang-Undang  dalam  Penjelasan  Pasal  150  Ayat  (1)  Peraturan  Pemerintah  No  43  Tahun  2014 Tentang  Peraturan  Pelaksanaan  Undang-  undang  No  6  Tahun  2014  Tentang  Desa,  menyebutkan bahwa: Yang dimaksud  dengan  lembaga  kemasyarakatan  Desa,  antara  lain  rukun  tetangga, rukun warga, pemberdayaan kesejahteraan keluarga, karang taruna, pos pelayanan terpadu, dan lembaga pemberdayaan masyarakat”.
Selanjutnya,  dalam  Pasal  94  Ayat  (1)  Undang-undang  No  6  Tahun  2014  Tentang  Desa, menyebutkan  bahwa:  “Desa  mendayagunakan  lembaga  kemasyarakatan  Desa  yang  ada  dalam membantu  pelaksanaan  fungsi  penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa,  pelaksanaan  pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa”.
Dalam  rangka  membantu  pelaksanaan  fungsi  penyelenggaraan  pemerintahan  desa, pelaksanaan  pembangunan  desa,  pembinaan  kemasyarakatan  desa  dan  pemberdayaan  masyarakat desa, pemerintah desa dapat memfasilitasi pembentukan lembaga kemsyarakatan desa 4
Lembaga  kemasyarakatan  desa  berfungsi  sebagai  wadah  partisipasi  masyarakat  desa  dalam pembangunan,  pemerintahan,  kemasyarakatan,  dan  pemberdayaan  yang  mengarah  terwujudnya demokratisasi  dan  transparansi  di  tingkat  masyarakat  serta  menciptakan  akses  agar  masyarakat lebih berperan aktif  dalam  kegiatan  pembangunan  yang  lebih  jelasnya  diatur  dalam  Pasal
150  Ayat  (2)  Peraturan  Pemerintah  No  43  Tahun  2014  Tentang  Peraturan  Pelaksanaan Undang-undang  No  6  Tahun  2014  Tentang  Desa  yang  menyebutkan  bahwa  Lembaga kemasyarakatan desa bertugas:
a) melakukan pemberdayaan masyarakat Desa;
b) ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
c) meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
4 Irfan  Fachruddin, 2004, Pengawasan  Peradilan  Administrasi  Terhadap  Tindakan Pemerintah, PT Alumni, Bandung, hal. 78
Dalam  melaksanakan  tugasnya,  lembaga  kemasyarakatan  berfungsi  sebagaimana  yang disebutkan  dalam  Pasal  150  Ayat  (3)  Peraturan  Pemerintah  No  43  Tahun  2014  Tentang Peraturan  Pelaksanaan  Undang-undang  No  6
Tahun  2014  Tentang  Desa  menyebutkan  bahwa  lembaga  kemasyarakatan  desa  memiliki fungsi:
a) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
b) menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
c) meningkatkan  kualitas  dan  mempercepat  pelayanan  Pemerintah  Desa  kepada  masyarakat Desa;
d) menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
e) menumbuhkan,  mengembangkan,  dan  menggerakkan  prakarsa,  partisipasi,  swadaya,  serta gotong royong masyarakat;
f) meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
g) meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Berdasarkan  hasil  pengamatan  yang  dilakukan  peneliti  bahwa,  di  kampung  Matara  telah  ada lembaga  kemasyarakatan  seperti  RW,  RT,  PKK  dan  LINMAS  yang  telah  terbentuk  berdasarkan prakarsa masyarakat kampung.
Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No  5  Tahun  2007  Tentang  Pedoman  Penataan Lembaga Kemasyarakatan telah mengatur tentang Rukun warga dan Rukun tetangga  yang tertuang dalam  Pasal  1  Ayat (9  dan  10)  yang  berbunyi:  Rukun  Warga,  untuk  selanjutnya  disingkat  RW atau sebutan lainnya adalah bagian dari kerja lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.
Rukun  Tetangga,  untuk  selanjutnya  disingkat  RT  atau  sebutan  lainnya  adalah  lembaga  yang dibentuk  melalui  musyawarah  masyarakat  setempat  dalam  rangka  pelayanan  pemerintahan  dan kemasyarakatan  yang  ditetapkan  oleh  Pemerintah  Desa  atau  Lurah”.  Mengenai  tugas  dan  fungsi dari  rukun  warga  dan  rukun  tetangga  juga  diatur  dalam  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No  5 Tahun  2007  Tentang  Pedoman  Penataan  Lembaga  Kemasyarakatan  dalam  Pasal  14  dan  15 menyebutkan bahwa:
RT/RW  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  7  huruf  d  mempunyai  tugas  membantu Pemerintah  Desa  dan  Lurah  dalam  penyelenggaraan  urusan  pemerintahan”  RT/RW  dalam melaksanakan tugas sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 14 mempunyai fungsi:
a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
b. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
c. pembuatan  gagasan  dalam  pelaksanaan  pembangunan  dengan  mengembangkan  aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
d. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.
Selanjunya,  Ketua  RT  1  Bapak.  Elegius  Waffa  dan  RW  1  Bapak.  Remigius  Gebze  pada tanggal 1 November 2017 Kampung Matara membenarkan hal tersebut bahwa, sebagai mitra kerja pemerintah  kampung  Matara  telah  malaksanakan  tugas  seperti  pendataan  penduduk  di  wilayah kerjanya  berdasarkan  tingkat  pendidikan,  agama  dan  pekerjaan  dan  pembentukan  lembaga kemasyarakatan  seperti  rukun  tetangga  dan  rukun  warga  baru  saja  terbentuk  dengan  terpilihnya kepala kampung yang baru, sehingga semuanya baru berjalan dan belum ada fasilitas yang diberikan oleh pemerintah kampung.
Pemberdayaan kesejahteraan keluarga telah diatur dalam Pasal 1 Ayat (11) Peraturan Menteri Dalam  Negeri  No  5  Tahun  2007  Tentang  Pedoman  Penataan  Lembaga  Kemasyarakatan  yang menebutkan  bahwa: Tim Penggerak  Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa/Kelurahan, untuk selanjutnya disebut TP PKK Desa/Kelurahan adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja  pemerintah  dan  organisasi  kemasyarakatan  lainnya,  yang  berfungsi  sebagai  fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Kepala  Kampung  Matara  Bapak.  Roberto  Untailawal pada tanggal 28 Oktober bahwa, pembentukan PKK ini masih dalam proses perbaikan organisasi karena pada kepemimpinan Kepala Kampung yang lama tidak berjalan efektif.
Kampung  Matara  sendiri  telah  dibentuk  lembaga  keamanan  dan  perlindungan  masyarakat seperti  Linmas  yang  berdasarkan  hasil  penelitian  bahwa terdapat organisasi  kemasyarakatan  di Kampung  Matara  yang  terstruktur  dengan  jumlah  anggota  sebanyak  14  Orang  dan  menurut hasil  wawancara  dengan  Danton  Linmas  Kampung  Matara  Bapak.  Pasifikus  Omoi  Ndiken  pada tanggal  7  November  2017  bahwa,  tugas  dari  Linmas  sendiri  adalah  menjaga  ketertiban  dan keamanan  dalam  kampung  dan  untuk  masalah  fasilitas  untuk  kantor  Linmas  dalam  proses pembangunan.
Kesatuan  masyarakat  hukum  adat  yang  masih  hidup  dan  sesuai  dengan  perkembangan masyarakat  dan  prinsip  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  merupakan  pusat  kehidupan
masyarakat yang bersifat mandiri. Dalam kesatuan masyarakat hukum adat tersebut dikenal adanya lembaga adat yang telah tumbuh dan berkembang di dalam kehidupan masyarakatnya.
Dalam eksistensinya, masyarakat hukum adat memiliki wilayah hukum adat dan hak atas harta kekayaan  di  dalam  wilayah  hukum  adat  tersebut  serta  berhak  dan  berwenang  untuk  mengatur, mengurus,  dan  menyelesaikan  berbagai  permasalahan  kehidupan  masyarakat  Kampung  berkaitan dengan  adat  istiadat  dan  hukum  adat  yang  berlaku.  Lembaga  adat  Kampung  merupakan  mitra Pemerintah Kampung dalam memberdayakan masyarakat Kampung.
Berdasarkan Pasal 95 Ayat (1) Undang-undang No 6 Tahun 2014 Tentang  Desa  menyatakan bahwa  Pemerintah  Desa  dan  masyarakat  Desa  dapat  membentuk  lembaga  adat  Desa”.  Kepada masyarakat  dan  pemerintah  desa  diberikan  kesempatan  untuk  membentuk  lembaga  lain  seperti lembaga adat  dalam  upaya  pemberdayaan,  pelestarian dan  pengembangan adat istiadat  (Widjadja HAW, 2012:29).
Selanjutnya, Pasal 95 Ayat (2) Undang-undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa memberikan penjelasan atas Pasal 95 Ayat (1) yang menyatakan bahwa:
“Lembaga  adat  Desa  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  merupakan  lembaga  yang menyelenggarakan  fungsi  adat  istiadat  dan  menjadi  bagian  dari  susunan  asli  Desa  yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa”.
Berdasarkan Pasal  2 huruf (b) Peraturan Menteri  Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal  dan Transmigrasi  No  1  Tahun  2015  Tentang  Pedoman  Kewenangan  Berdasarkan  Hak  Asal  Usul  dan Kewenangan Lokal Berskala Desa menyebutkan tentang sistem organisasi masyarakat adat.
Selanjutnya,  dalam  Penjalasan  Pasal  12  Undang-undang  No  6  Tahun  2014  Tentang  Desa menyebutkan bahwa:
“Kesatuan  masyarakat  hukum  adat  yang  masih  hidup  dan  sesuai  dengan  perkembangan masyarakat  dan  prinsip  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  merupakan  pusat  kehidupan masyarakat yang  bersifat  mandiri.  Dalam  kesatuan  masyarakat  hukum  adat tersebut  dikenal adanya  lembaga  adat  yang  telah  tumbuh  dan  berkembang  di  dalam  kehidupan masyarakatnya.  Dalam  eksistensinya,  masyarakat  hukum  adat  memiliki  wilayah  hukum  adat dan  hak  atas  harta  kekayaan  di  dalam  wilayah  hukum  adat  tersebut  serta  berhak  dan berwenang untuk mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan masyarakat Desa berkaitan dengan adat istiadat dan hukum adat yang berlaku. Lembaga adat Desa  merupakan  mitra  Pemerintah  Desa  dan  lembaga  Desa lainnya  dalam  memberdayakan masyarakat Desa ”.
Berikut ini, hasil wawancara dengan Ketua Adat Kampung Matara pada tanggal 10 November 2017  di  kediamannya  mengatakan  bahwa,  selama  ini  pemerintah  kampung  matara  belum melakukan  fasilitasi  terhadap  lembaga  adat  yang  ada.  Namun  hal  tersebut  telah diusulkan  dalam setiap rapat kerja oleh ketua adat tetapi sampai saat ini belum terealisasi. Menurutnya, berdasarkan pergantian kepala kampung yang baru dilantik dan baru berjalan dapat memperhatikan lembaga adat di kampung. Sementara itu untuk sistem organisasi masyarakat adat belum terstruktur dengan baik
Berdasarkan hasil penelitian mengenai faktor penghambat peranan pemerintah kampung dalam pemberdayaan  masyarakat  di  Kampung  Matara,  Distrik  Semangga,  diketahui  faktor  penghambat yaitu kurangnya dukungan pemerintah kampung terhadap pengembangan sumber daya yang ada.
Adalah  kondisi  yang  dapat  dipersiapkan  oleh  organisasi  yang  bersangkutan  pada  organisasi yang  didirikan  oleh  pemerintah.  Kondisi  atau  lingkungan  yang  dimaksudkan  dalam  uraian  ini adalah  suasana  yang  dapat  mendorong  seorang  untuk  mengaktualisasikan  potensinya  dan menampilkan  pekerjaannya  secara  baik.  Agar  kondisi  tersebut  dapat  terwujud,  maka  suasana kooperatif dan kolaboratif harus diciptakan.

## KESIMPULAN
Bahwa  dalam  pelaksanan  Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal  dan Transmigasi  No  1  Tahun  2015  Tentang  Pedoman  Kewenangan  Berdasarkan  Hak  Asal  Usul  di Kampung Matara selama pemerintahan kepala kampung yang lama tidak berjalan dengan baik hal itu terlihat dari sistem pemerintahan yang tertutup dan tidak terbuka untuk masyararakat kampung seperti  fasilitasi  lembaga  kemasyarakatan  dan  juga  kelompok  usaha  yang  ada  sebagai  wujud pemberdayaan kepada masyarakat setempat.
Faktor  yang  menghambat  pemerintah  kampung  Matara  adalah  kewenangan  pemerintah kampung berdasarkan hak asal usul  dan kewenangan lokal berskala desa tidak dijalankan dengan baik, sehingga menciptakan kondisi kerja pemerintahan yang tidak maksimal, kualitas sumberdaya manusia  pemerintah  kampung  yang  terbatas,  dan  tentunya  partisipasi  dari  masyarakat  Kampung Matara untuk mendukung perkembangan dan kemajuan kampung.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Adisasmita, Rahardjo, 2006, Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan , Yogyakarta, Graha Ilmu.
Aminuddin Ilmar. 2013. Hukum Tata Pemerintahan. Makassar: Identitas Universitas Hasanuddin.
C.S.T  Kansil  dan  Cristine  S.T  Kansil,  2004, Pemerintahan  Daerah  di  Indonesia  Hukum Administrasi Daerah, Cet. Ke-2. Jakarta: Sinar Grafika.
Didik  Sukriono,  2013, Hukum  Konstitusi,  dan  Konsep  Otonomi  Kajian  Politik  Hukum  tentang Konstitusi,  Otonomi  Daerah  dan  Desa  Pasca  Perubahan  Konstitusi. Cetakan  Pertama. Malang: Setara Press.
Edi  Suharto,  2014, Membangun  Masyarakat  Memberdayakan  Rakyat ,  Bandung:  Penerbit  PT Refika Aditama
HAW.  Widjadja,  2012, Otonomi  Desa  Merupakan  Otonomi  yang  Asli  Bulat  dan Utuh. Cet. Ke-6. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
HM  Arief  Muljadi,  2005, Landasan  dan  Prinsip  Hukum  Otonomi  Daerah  dalam  Negara Kesatuan RI , Jakarta: Prestasi Pustaka.
Irfan  Fachruddin,  2004, Pengawasan  Peradilan  Administrasi  Terhadap  Tindakan Pemerintah, PT Alumni, Bandung.
Juanda,  2008, Hukum  Pemerintahan  Daerah  Pasang  Surut  Hubungan  Kewenangan  DPRD  dan Kepala Daerah , PT Alumni Bandung.