Tanjungpura Law Journal, Vol. 8, Issue 1, January 2024, Page : 76 - 100 ISSN Print: 2541-0482 | ISSN Online: 2541 0490 DOI: 10.26418/tlj.v8i1.73305 Open Access at: http://jurnal.untan.ac.id/index.php/tlj
Article Info
Submitted: 4 January 2024 | Reviewed: 19 January 2024 | Accepted: 30 January 2024

## EKSISTENSI KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT ADAT DI KAWASAN BALAI BESAR TAMAN NASIONAL BETUNG KERIHUN DAN DANAU SENTARUM
Mega Fitri Hertini 1 , Sri Ismawati 2 , Alfonsus Hendri Soa 3 , Herlina 4 , Dina Karlina 5

## Abstract
This  research  aims  to  determine  the  existence  of  local  wisdom  and  legal  protection  of indigenous  communities  in  the  Betung  Kerihun  National  Park  (Taman  Nasional  Betung Kerihun  -  TNBK)  and  Danau  Sentarum  National  Park  (Taman  Nasional  Danau  Sentarum  - TNDS)  areas.  Betung  Kerihun  National  Park  and  Danau  Sentarum  National  Park  were designated  as  national  parks  based  on  the  Decree  of  the  Minister  of  Forestry  Number 47/Kpts-ii/1995 dated 5 September 1995. Based on the results of research that the existence of local  wisdom  of the  community  in  the  area  of  the  Betung  Kerihun  National  Park  Hall  and Danau  National  Park  Sentarum  (Balai  Besar  Taman  Nasional  Betung  Kerihun  dan  Taman Nasional  Danau  Sentarum  -  BBTNBKDS)  is  still  a  legal  problem  maintained  despite  many laws  and  regulations  regarding  conservation  areas  because  there  is  synergy  between  the area  management  in  this  case  is  the  BBTNBKDS  through  programs  that  involve  the indigenous community. Legal protection of community rights in the BBTNBKDS area is also a concern  of  area  managers,  as  evidenced  by  the  follow-up  of  cases  of  legal  violations committed  by  certain  individuals  that  harm  the  community  and  are  contrary  to  regulations relating to the management of conservation areas both in the TNBK and in the TNDS. Efforts made by the BBTNBKDS Manager when there is a conflict of interest related to local wisdom are of course by making strategic programs with the hope that the community will participate
1 Fakultas  Hukum,  Universitas  Tanjungpura,  Jln.  Prof.  Hadari  Nawawi,  Pontianak,  78124,  Kalimantan Barat, Indonesia, email: meghaza.fh@gmail.com, Tel./Fax. 081345428406.
2 Fakultas  Hukum,  Universitas  Tanjungpura,  Jln.  Prof.  Hadari  Nawawi,  Pontianak,  78124,  Kalimantan Barat, Indonesia, email: sri.ismawati@hukum.untan.ac.id, Tel./Fax. 081345428406.
3 Fakultas  Hukum,  Universitas  Tanjungpura,  Jln.  Prof.  Hadari  Nawawi,  Pontianak,  78124,  Kalimantan Barat, Indonesia, email: Alfonsus@hukum.untan.ac.id , Tel./Fax. 081345428406.
4 Fakultas  Hukum,  Universitas  Tanjungpura,  Jln.  Prof.  Hadari  Nawawi,  Pontianak,  78124,  Kalimantan Barat, Indonesia, email: herlina@hukum.untan.ac.id, Tel./Fax. 081345428406.
5 Fakultas  Hukum,  Universitas  Tanjungpura,  Jln.  Prof.  Hadari  Nawawi,  Pontianak,  78124,  Kalimantan Barat, Indonesia, email: dinakarlina060873@gmail.com, Tel./Fax. 081345428406.
in  preserving  nature  with  their  local  wisdom.  This  shows  that  there  is  synergy  between  the area  managers,  in  this  case  the  Betung  Kerihun  and  Lake  Sentarum  National  Park  Hall through  programs  that  involve  the  community,  which  results  in  the  preservation  of  the  local wisdom of indigenous community who still prioritize environmental sustainability.

## Keywords: indigenous community; local wisdom; national park

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui eksistensi kearifan lokal serta perlindungan hukum masyarakat adat di kawasan Taman Nasional Betung Kerihun (TNBK) dan Taman Nasional Danau  Sentarum  (TNDS).  Taman  Nasional  Betung  Kerihun  dan  Taman  Nasional  Danau Sentarum  ditetapkan  menjadi  taman  nasional  berdasarkan  Keputusan  Menteri  Kehutanan Nomor  47/Kpts-ii/1995  tertanggal  5  September  1995.  Berdasarkan  hasil  penelitian  bahwa eksistensi  kearifan  lokal  masyarakat  di  kawasan  Balai  Besar  Taman  Nasional  Betung Kerihun dan Taman Nasional Danau Sentarum (BBTNBKDS) tetap terjaga meskipun banyak peraturan  perundang-undangan  terkait  kawasan  konservasi  karena  ada  sinergitas  antara pihak  pengelola  kawasan  dalam  hal  ini  adalah  BBTNBKDS  melalui  program-program  yang melibatkan  masyarakat.  Perlindungan  hukum  terhadap  hak-hak  masyarakat  di  kawasan BBTNBKDS  juga  menjadi  perhatian  pengelola  kawasan,  terbukti  dengan  ditindaklanjutinya kasus-kasus  pelanggaran  hukum  yang  dilakukan  oknum  tertentu  yang  merugikan masyarakat  dan  bertentangan  dengan  peraturan-peraturan  yang  berkaitan  dengan pengelolaan kawasan konservasi baik itu di TNBK maupun di TNDS. Upaya yang dilakukan oleh  Pengelola  BBTNBKDS  pada  saat  terjadi  konflik  kepentingan  yang  berkaitan  dengan kearifan lokal tentunya dengan membuat program strategis dengan harapan masyarakat ikut serta  menjaga  kelestarian  alam  dengan  kearifan  lokalnya.  Hal  ini  menunjukan  adanya sinergitas antara pihak pengelola kawasan dalam hal ini adalah Balai Besar Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau Sentarum melalui program-program yang melibatkan masyarakat memberikan  hasil  tetap  terjaganya  kearifan  lokal  masyarakat  adat  yang  tetap menomorsatukan kelestarian lingkungan.

## Kata kunci: kearifan lokal; masyarakat adat; taman nasional

## I. Pendahuluan
Sumber  daya  alam  Indonesia  sangat  melimpah.  Taman  Nasional  Danau Sentarum  dan  Balai  Besar  Taman  Nasional  Betung  Kerihun  berada  di  Kabupaten Kapuas  Hulu,  Kalimantan  Barat  merupakan  sumber  daya  alam  yang  sangat berharga  di  Indonesia.  Taman  Nasional  ini  memiliki  area  hutan  yang  cukup  besar. Daerah  ini  memiliki  karakter  unik  sehingga  sering  disebut "The  Heart  of  Borneo". Wilayah  hutan  yang  dimiliki  menjanjikan  untuk  kemajuan  masa  depan  Kabupaten Kapuas Hulu.
Taman  Nasional  Kabupaten  Kapuas  Hulu  harus  dilestarikan  karena merupakan aset nasional dan bahkan internasional yang dapat memberikan manfaat lingkungan yang signifikan baik secara lokal maupun internasional. Taman Nasional
Kabupaten  Kapuas  Hulu,  di  sisi  lain,  mempunyai  arti  yang  signifikan  bagi masyarakat yang tinggal di sekitar hutan karena wilayahnya yang luas memiliki nilai ekonomi yang signifikan dan dianggap sebagai warisan dari nenek moyang mereka. 6
Taman  Nasional  Betung  Kerihun  atau  dikenal  juga  dengan  nama  TNBK merupakan sebuah cagar alam yang berada di perbatasan Indonesia dan Malaysia. Kawasan  seluas  800.000  hektar  ini  merupakan  rumah  bagi  berbagai  macam endemik  flora  dan  fauna  langka.  TNBK  merupakan  destinasi  wisata  yang menjanjikan  karena  keindahan  alamnya.  Pasalnya,  wilayah  ini  memiliki  banyak sumber daya alam seperti sungai dan gunung, serta budaya yang unik.
Taman  Nasional  Danau  Sentarum  (untuk  selanjutnya  disebut  TNDS)  dengan luas  130.000  hektar  merupakan  salah  satu  kawasan  lindung  di  Indonesia.  Hutan lahan basah yang dilalui sungai besar dan kecil ini jarang ada di dunia dan menjadi salah satu kebanggaan Indonesia. TNDS tergenang air Sungai Kapuas dan menjadi lahan  basah  seluas  lebih  dari  120.000  hektar.  TNDS  terletak  sekitar  700  km  dari Pontianak.  Area  ini  terdiri  dari  tujuh kecamatan secara  administratif:  Batang  Lupar, Badau,  Jongkong,  Bunut  Hilir,  Suhaid  Selimbau,  dan  Semitau.  Area  ini  terletak  di antara  00045’  -  010  02’  LU  dan  111  0  55’  -  112  0  26’  BT,  atau  sekitar  100  km  di sebelah utara garis equator.
Berdasarkan  data  yang  tercatat  yang  penulis  akses  pada  laman kapuashulukab.go.id,  hingga  saat  ini  terdapat  675  jenis (spesies) yang  tergolong dalam  97  suku (familia), khusus  anggrek  terdapat  154  jenis (spesies). Dari  jumlah tersebut  3  jenis  merupakan  jenis  endemik  dan  10  jenis  merupakan  jenis  baru. Sebanyak  265  jenis  ikan  air  tawar,  termasuk  ikan  arwana,  147  jenis  mamalia,  dan 310 jenis burung, termasuk jenis Burung Bangau Hutan Rawa (Ciconia stormi) yang langka,  serta  Beluk  Ketupa (Ketupa  Ketupa), Bangau  Tuntong (Leptoptilus), dan  8 jenis  Rangkong (Bucerotidae) yang  dilindungi  secara  internasional.  Kawasan  ini
6 A.  Aji  Prakoso,  S.T, “Taman  Nasional  Betung  Kerihun  -  Surga  di  Perbatasan,” Tersedia  pada: https://rimbakita.com/taman-nasional-betung-kerihun
memiliki banyak jenis burung, menjadikannya 20% dari 1.519 jenis burung yang ada di Indonesia. Selain itu, ada 31 spesies hewan melata, juga dikenal sebagai reptilia. 7
Selain itu, TNDS juga memiliki potensi pariwisata yang sangat besar dan unik, dan  menarik  yang  bermanfaat  untuk  pembangunan  dan  masyarakat  yang karakteristiknya sama dengan TNBK. Ditetapkannya TNBK dan TNDS dengan luas sekitar  lebih  kurang  944.086,80  hektar  oleh  Keputusan  Menteri  Kehutanan  Nomor 47/Kpts-ii/1995  tertanggal  5  September  1995.  Kemudian  diperbaharui  pada  tahun 2014  dengan  luas  816.693.40  hektar  berdasarkan  SK  Menteri  Kehutanan  Nomor 4815  Menhut-VII-KUH/2014,  tanggal  30  Juni  2016,  yang  dalam  pengelolaannya berada  di  bawah  Unit  Pelaksana  Tugas  Taman  Nasional  yaitu  Balai  Besar  Taman Nasional  Betung  Kerihun  dan  Danau  Sentarum  (BBTNBKDS)  berdasarkan  Surat
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.
P.7/Menlhk/Setjen/OTI.0/1/2016  tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Unit  Pelaksana Teknis Taman Nasional. 8
Keberadaan  Taman  Nasional  ini  diharapkan  masyarakat  dapat  memberikan rasa  keadilan  dan  manfaat  yang  besar.  Masyarakat  di  sekitar  kawasan  nasional menggantungkan hidup dengan memanfaatkan kekayaaan alam di sekitar. Kegiatan yang  dilakukan  masyarakat  sekitar  sebagai  bentuk  kearifan  lokal 9 antara  lain berkaitan  dengan  pola  pemukiman, 10 pembukaan  ladang  pertanian,  pemanfaatan
7 Pemkab Kapuas Hulu. “Taman Nasional: Potensi Unggulan Kabupaten Kapuas Hulu.” Tersedia pada: https://www.kapuashulukab.go.id/home/page/taman-nasional
8 Sadam Husen, Rita Rahmawati, dan Denny Hermawan . 2017. “Implementasi Kebijakan Pemanfaatan Pariwisata  Taman  Nasional  Betung  Kerihun  dan  Danau  Sentarum  (TNBKDS)  Kalimantan  Barat.” Jurnal Governansi . 3(2): 81.
9 Kearifan  lokal  adalah  gagasan  setempat  yang  bersifat  bijaksana,  penuh  kearifan,  bernilai  baik  dan tertanam  diikuti  oleh  anggota  masyarakatnya.  Sartini . 2004 . “Menggali  Kearifan  Lokal  Nusantara Sebuah Kajian Filsafati.” Jurnal Filsafat . 37(2): 111. Definisi lainnya mengenai kearifan local diberikan oleh I nyoman Nurjana, bahwa yang dimaksud dengan kearifan lokal adalah  tata  nilai  yang  tumbuh dan  berkembang  dalam  kehidupan  masyarakat  lokal (indigenous  people  atau  adat  community) sebagaimana    tercermin    dalam    dalam    system  pengetahuan,  teknologi,  institusi,  tradisi-tradisi termasuk system norma hukum lokal yang secara  nyata  dioperasikan  untuk  menjaga  keteratiran hubungan  masyarakat  dengan penciptamya,  hubungan  antar  warga  masyarakat  dan  masyarakat dengan    lingkungan  alamnya.  I  Nyoman  Nurjana.  2008. Pengelolaan  Sumber  Daya  Alam  Perspektif Antropologi Hukum . Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, hlm. 38.
10 Proses  penataan  ruang  di  Indonesia  dapat  dipengarihi  oleh  adanya  atau  eksistensi  kearifan  lokal setempat.  Bahwa  dengan  mengakomodir  kearifan  lokal  dalam  regulasi  daerah  menunjukan pengakuan  terhadap  eksistensi  masyarakat  hukum  adat  sebagaimana  yang  dikehendaki  oleh konstitusi.  Kristiyanto,  E.  N.  2017.  “Kedudukan  Kearifan  Lokal  Dan  Peranan  Masyarakat  Dalam Penataan Ruang di Daerah.” Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional , 6(2): 151.
hasil  hutan, 11 budidaya  madu,  budidaya  ikan  toman,  serta  penangkapan  ikan. Kearifan  lokal  tersebut  terjadi  secara  turun  temurun  bahkan  jauh  sebelum  kawan Betung  Kerihun  dan  Danau  Sentarum  ditetapkan  menjadi  kawasan  konservasi taman nasional oleh pemerintah.
Masyarakat yang tinggal di kawasan adalah dari suku dayak dan suku melayu yang menjunjung tinggi kearifan lokal yang ada. Di dalam  kawasan ini, terdapat 45 dusun  tetap  dan  10  dusun  musiman  dengan  jumlah  penduduk  lebih  dari  10.000 jiwa. 12 Salah satu alasan penunjukkan kawasan betung kerihun dan danau sentarum menjadi  taman  nasional  adalah  untuk  menjaga  kelestarian  habitat  dan  populasi satwa  endemik  dan  segala  sumber  daya  hayati  yang  terdapat  disekitar  kawasan. Terdapat  beberapa  problem  yang  dialami  masyarakat  sejak  ditetapkan  kawan tersebut  menjadi  taman  nasional.  Dimana  dengan  peraturan-peraturan  yang berkaitan dengan lingkungan hidup, peraturan tentang kehutanan, peraturan tentang wilayah  konservasi,  peraturan  tentang  sumber  daya  alam  dalam  bentuk  peraturan daerah atau peraturan-peraturan lainnya membuat gerak masyarakat terbatas dalam memanfaatkan sumber daya alam yang menjadi sumber kehidupannya.
Sebagaimana dikemukakan oleh Erica-Irene Daes, bahwa terdapat hubungan yang  erat  antara  masyarakat  adat  dengan  tanah,  wilayah  dan  sumber  daya masyarakat  hukum  adat.  Hubungan  tersebut  memiliki  berbagai  dimensi  dan tanggung  jawab  sosial,  budaya,  ekonomi,  spiritual  dan  politik. 13 Hal  ini  sejalan dengan  masyarakat  pada  kawasan  taman  nasional,  bahwa  sumber  perekonomian masyarakat  sekitar  berasal  dari  sumber  daya  alam  yang  ada  di  sekitar  kawasan taman nasional. Hal ini menjadi dilema karena kepentingan-kepentingan konservasi di taman nasional selalu berseberangan dengan kepentingan ekonomi.
11 Menurut  Erica-Irene  Daes  yang  dikutip  oleh  Edy  Bosko,  bahwa  sumber  daya  alam  (hutan) merupakan  sarana  bagi  keberlangsungan  hidup  maupun  budaya  masyarakat  adat.  Tanah  hutan bukan  hanya  bermanfaat  bagi  kehidupan  social,  budaya,  spriritual,  ekonomi,  politik,  melainkan  juga sebagai  eksistensi  Masyarakat  adat  dari  generasi  ke  generasi.  Rafael  Edy  Bosko.  2006. Hak-Hak Masyarakat  Adat  Dalam  Konteks  Pengelolaan  Sumber  Daya  Alam .  Jakarta:  Lembaga  Studi  dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), hlm. 67.
12 Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. Tersedia pada: https://ksdae.menlhk.go.id
13 Rafael Edy Bosko. Op.Cit .
Mempertemukan  dua  kepentingan  tersebut  tidaklah  mudah,  sehingga  terjadi konflik.  Kerap  kali  terjadi  konflik  yang  selalu  memarjinalkan  hak-hak  masyarakat hukum adat, hal tersebut tidak terlepas dari perundangan terkait masyarakat adat 14 yang  berpotensi  merugikan  masyarakat  hukum  adat.  Kurangnya  profesionalitas pemerintah  dalam  menata  norma  hukum,  misalnya  konflik  sumber  daya  alam  di beberapa  kawasan  di  Indonesia,  menyebabkan  terjadinya  konflik  normatif  antara hukum  adat  dengan  hukum  negara. 15 Konflik  tersebut  terjadi  pula  dalam  kaitannya dengan hak-hak kearifan lokal masyarakat dengan peraturan mengenai konservasi.
Sisi lain persoalan yang terjadi di kawasan taman nasional yaitu banyak pihak yang  mengambil  keuntungan  secara  tidak  bertanggung  jawab  yang  akibatnya Kerusakan  dan  degradasi  hutan  terjadi  di  TNBK  dan  TNDS.  Lebih  dari  27  hektar lahan terkena dampaknya, dan taman nasional ini rentan terhadap pembalakan liar dan  pembukaan  perkebunan  kelapa  sawit  dalam  skala  besar.  Selain  pembalakan liar, juga terjadi penangkapan ikan yang berlebihan sehingga mengurangi jenis dan jumlah  ikan  yang  dapat  ditangkap  sehingga  menyulitkan  kehidupan  masyarakat. Keberlangsungan kehidupan pada masa lalu, masa kini, dan masa depan dipandang sebagai suatu mata rantai yang tidak terputus.
Penelitian  mengenai  hukum  adat  sebelumnya  ditulis  oleh  Desi  Tamarasari dengan  tulisan  berjudul Pendekatan  Hukum  Adat  dalam  Menyelesaikan  Konflik Masyarakat pada Daerah Otonom . Tulisan ini mengangkat permasalahan mengenai penanganan  konflik  yang  diselesaikan  secara  hukum  adat  dan  melalui  sistem peradilan  pidana. 16 Perbandingan  dengan  tulisan  ini  adalah  bahwa  tulisan  ini membahas mengenai eksistensi Masyarakat dan perlindungan hukum terhadap hak- hak masyarakat di kawasan BBTNBKDS, Provinsi Kalimantan Barat.
Tulisan lainnya yang membahas mengenai hukum adat adalah tulisan berjudul Arrangement  of  Traditional  Institutions  in  Indonesian  Legal  System ,  oleh  Oktavani Yenny,  I  Wayan  Atmanu  Wira  Pratana,  dan  I  Made  Halmadiningrat.  Tulisan  ini mempromosikan  pentingnya  kepastian  hukum  atas  kedudukan  lembaga  adat  serta
14 Ade  Saptomo.  2010. Hukum  dan  Kearifan  Lokal  (Revitalisasi  Hukum  Adat  Nusantara) .  Jakarta:  PT Gramedia Widiasarana Indonesia, hlm. 13.
15 Husen  Alting.  2010. Dinamika  Hukum  dan  Pengakuan  dan  Perlindungan  Hak  Masyarakat  Hukum Adat Atas Tanah (Masa Lalu, Kini, dan Mendatang) . Yogyakarta: Laksbang Pressindo, hlm. vii.
16 Desi  Tam arasari.  2002.  “Pendekatan  Hukum  Adat  dalam  Menyelesaikan  Konflik  Masyarakat  pada Daerah Otonom.” Jurnal Kriminologi Indonesia . 2(1): 38.
status  kedudukan  hukum  adat  yang  dikeluarkan  oleh  lembaga  adat  guna menghindari  terjadinya  tumpang  tindih  kebijakan  antara  hukum  positif  dengan hukum  adat  berlaku  di  wilayah  hukum  adat  tersebut. 17 Berbeda  dengan  tulisan  ini yang membahas mengenai eksistensi kearifan lokal masyarakat serta perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat di kawasan BBTNBKDS.
Dengan  memperhatikan  eksistensi  kearifan  lokal  masyarakat  adat  dan keseimbangan pengelolaan lingkungan dengan cara yang bijaksana 18 bisa dijadikan solusi  permasalahan  yang  terjadi.  Bertitik  tolak  dari  latar  belakang  di  atas,  maka yang  menjadi  tujuan  dari  analisis  artikel  ini  adalah  mengenai  bagaimana  eksistensi kearifan  lokal  masyarakat  di  kawasan  BBTNBKDS  serta  perlindungan  hukum terhadap hak-hak masyarakat di kawasan BBTNBKDS.

## II.  Metode
Dalam  penelitian  ini,  pendekatan  yang  digunakan  ialah  pendekatan  sosio- legal. 19 Pendekatan legal 20 digunakan  untuk  mendiskripsikan  secara  normatif peraturan perundang-undangan terkait konservasi sumber daya alam. Pendekatan sosiologis 21 digunakan  untuk  mendeskripsikan  data  yang  ditemukan  dalam masyarakat, yaitu tata nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat adat (yang  disebut  kearifan  lokal)  dan  kemudian  mencari  dan  menemukan  bagaimana eksistensi  kearifan  lokal  tersebut.  Lokasi  penelitian  berdasarkan  karakteristik masalah  yaitu  di  Kabupaten  Kapuas  Hulu  Kalimantan  Barat  tepatnya  di  kawasan Balai Besar Taman Nasional Bettung Kerihun dan  Danau Sentarum. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui proses kegiatan pengumpulan data, reduksi data,
17 Oktavani Yenny, I Wayan Atmanu Wira Pratana, dan I Made Halmadiningrat. 2023. “Arrangement of Traditional Institutio ns in Indonesian Legal System.” Tanjungpura Law Journal . 7(2): 98.
18 Seko,  S.,  Lolita,  L,  &  Soa,  A.  H.  2024.  “Hukum  Adat  Sebagai  Sarana  Perlindungan  Terhadap Tembawang Pada Sub Suku Dayak Tobag Kalimantan Barat.” Bina hukum lingkungan . 8(1): 37.
19 Esmi Warasih  Puji  Rahayu. 2006. Penelitian  Sosio-legal, Dinamika  Sejarah  dan  Perkembangannya (Makalah disampaikan pada workshop Pemuktahran Penelitian Hukum Bandung, 20-21 Maret 2006).
20 Paulus Hadisuprapto. 2006. "Ilmu Hukum dan Pendekatannya." Jurnal Hukum Progresif . 2 (2): 35.
21 Soetandyo  Wignjosoebroto.  “Keragaman  dalam  Konsep  Hukum,  Tipe  Kajian  dan  Metode Penelitiannya”  dalam  Sri  Rahayu  Oktoberina  dan  Niken  Savitri  (Ed). Butir-Butir  Pemikiran  dalam Hukum - Memperingati 70 Tahun Prof. Dr. B. Srief Sidharta, SH . Bandung: Refika Aditama, hlm. 44- 49.
penyajian data dan penarikan kesimpulan. 22

## III.  Analisis dan Pembahasan

## A.  Gambaran  Geografis  Kawasan  Balai  Besar  Taman  Betung  Kerihun  dan Danau Sentarum (BBTBKDS)
Masyarakat adat hidup sesuai dengan kearifan lokalnya, sehingga pola hidup sosial budaya masyarakat adat di Balai Taman Betung Kerihun dan kawasan Danau Sentarum  berupa  nilai-nilai  kearifan  lokal  terkait  pola  pemukiman,  budidaya  madu, budidaya  Ikan  Toman  dan  Ikan  Ulang  Uli  dan  sistem  penangkapan  kembali  Ikan Ringau.  Dengan  kearifan  lokal  yang  masih  relevan  hingga  saat  ini,  adalah  tentang melestarikan dan menjaga budaya yang ada. 1.  Taman Nasional Betung Kerihun (TNBK)
Luas  total  816.693.40  hektar  TNBK  terletak  di  Kabupaten  Kapuas  Hulu, Kalimantan  Barat.  Ini  adalah  salah  satu  taman  nasional  terluas  di  Kalimantan  dan memiliki  tingkat  keberagaman  hayati  yang  tinggi.  Di  kawasan  taman  nasional  ini terdapat delapan jenis ekosistem, yang dibagi menjadi empat sub aliran sungai: Sub Daerah  Aliran  Sungai  (DAS)  Embaloh,  Sub  DAS  Sibau,  Sub  DAS  Mendalam,  dan Sub DAS Kapuas Hulu.
Area  TNBK  terdiri  dari  delapan  jenis  formasi  ekosistem,  yaitu:  Hutan Dipterocarpaceae Dataran  Rendah,  Hutan Dipterocarpaceae Bukit,  Hutan  Aluvial, Hutan  Rawa,  Hutan  Berbatu  Kapur,  Hutan  Subgunung,  Hutan  Gunung,  dan  Hutan Sekunder Tua. Ekosistem yang lengkap adalah rumah bagi berbagai jenis tumbuhan yang langka, endemik, dan dilindungi. Ini termasuk satwa langka seperti Orangutan (Pongo  pygmaeus  pygmaeus ),  beruang  madu (Helarctos  malayanus), kelampiau (Hylobates  muelleri), burung  enggang (Bucerotidae), dan  pohon  ulin  atau  belian (Eusideroxylon Zwagerii), kantong semar (Nephentes spp), bunga raflesia (Raflesia sp.), dan bunga bangkai
Salah  satu  tugas  kelola  kawasan  TNBK  adalah  menjaga  kekayaan ekosistemnya sebagai habitat tanaman dan hewan, serta populasi jenis pentingnya.
22 Matthew  B.  Miles  dan  A.  M.  Huberman.  1992. Analisa  Data  Kualitatif .  (Tjetjep  Rohendi  Rohidi, Terjemahan). Jakarta: Universitas Indonesia, hlm. 16.
Ada juga potensi wisata yang berskala internasional, seperti memancing di alam liar, rafting , melihat hewan (seperti burung, orangutan), tracking .
Pengelolaan  kawasan  TNBK  menjadi  lebih  dinamis  karena  masyarakat  yang ada di dalamnya dan sekitarnya memiliki ciri sosial, budaya, dan ekonomi yang unik. Hal ini memungkinkan manajemen untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Terdapat dua desa (Bungan Jaya dan Tanjung Lokang), dan terdapat tujuh desa yang berada di daerah penyangga. Mayoritas Suku Dayak yang tinggal di wilayah tersebut adalah Iban,  Tamambaloh,  Taman,  Kantu',  Kayan,  Bukat  dan  Punan  Hovongan.  Berburu babi hutan, memanen tanaman obat, memanen emas, gaharu dan ikan dari sungai merupakan contoh interaksi masyarakat dengan kawasan TNBK.
Nama  kawasan  konservasi  ini  semula  adalah  Cagar  Alam  (CA)  dengan  luas 600.000  hektar  berdasarkan  SK  Menteri  Pertanian  tanggal  12  Oktober  1982, kemudian  luasnya  ditambah  menjadi  800.000  hektar  berdasarkan  SK.  Keputusan Menteri  Kehutanan  Nomor  118/Kpts-II/1992  tanggal  11  Februari  1992  untuk memenuhi  tujuan  konservasi  keanekaragaman  hayati  sekaligus  mendorong perkembangan  sosial  ekonomi  masyarakat  yang  hidup  di  sekitar  kawasan,  dengan Surat  Keputusan  tanggal  5  September  1995,  status  cagar  alam  diubah  menjadi status  taman  nasional.  Sesuai  Keputusan  Menteri  Kehutanan  Nomor  467/Kpts- II/1995  dengan  nama  Taman  Nasional  Bentuang  Karimun.  Pada  tanggal  2 September 1999, nama Taman Nasional Bentuang Karimun diubah menjadi TNBK. Perubahan  nama  ini  didasarkan  pada  kondisi  sebenarnya  yaitu  terdapat  Gunung Betung  di  sebelah  barat  dan  Gunung  Kerihun  di  sebelah  timur.  Setelah  batas kawasan  TNBK  dihormati,  maka  pada  tanggal  23  April  2014  diterbitkan  Surat Keputusan  Menteri  Kehutanan  Nomor  3075/Menhut-VII/KUH/2014,  statusnya  telah ditetapkan sebagai taman nasional.
Masing-masing  wilayah  Sub  DAS  terdapat  beberapa  desa  yang  bermukim beberapa  kelompok  etnis  masyarakat  yang  biasanya  mayoritas  terdiri  satu  etnik tertentu.  Di  Sub  DAS  Embaloh  terdapat  Desa  Labian  Ira’ang  dan  Desa  Mensiau yang  secara  administratif  merupakan  wilayah  Kecamatan  Batang  Lupar.  Desa lainnya  yang  terdapat  di  Sub  DAS  Embaloh  adalah  Desa  Menua  Sadap  dan  Desa Pulau  Manak  yang  masuk  wilayah  administratif  Kecamatan  Embaloh  Hulu.  Desa
Labian Ira’ang, Mensiau dan Menua Sadap mayoritas dihuni oleh Suku Dayak Iban. Sedangkan Desa Pulau Manak dihuni oleh Suku Dayak Tamambaloh.
Adapun  pemukiman  yang  terdapat  di  sekitar  kawasan  TNBK  di  Sub  DAS Sibau adalah Desa Tanjung Lasa dan Desa Sibau Hulu yang merupakan bagian dari wilayah  administratif  Kecamatan  Putussibau  Utara.  Kedua  desa  ini  dihuni  oleh mayoritas  etnik  Dayak  Taman.  Namun  sebagian  kecil  masyarakat  Desa  Tanjung Lasa  adalah  etnik  Dayak  Kantu’  yang  bermukim  di  Dusun  Nanga  Potan.  Terdapat juga  beberapa  etnik  lain  seperti  Melayu,  Jawa,  Timor,  dan  lainnya  yang  jumlahnya hanya beberapa orang saja dan sudah membaur dengan masyarakat sekitar. Desa Datah Diaan terdapat di Sub DAS Mendalam dan merupakan pemukiman terhulu di Sungai  Mendalam.  Desa  ini  masuk  dalam  wilayah  36  adminitratif  Kecamatan Putussibau  Utara. Terdapat  dua  etnik  Dayak  yaitu  Dayak  Kayan  dan  Dayak  Bukat. Pemukiman  antara  dua  sub  etnik  Dayak  ini  juga  cukup  berjauhan  dimana  Suku Dayak  Bukat  mendiami  Dusun  Nanga  Hovat  yang  lebih  jauh  ke  hulu.  Masyarakat Bukat  Nanga  Hovat  masih  tergolong masyarakat  tertinggal  dibanding  dengan  Suku Dayak Kayan. Hal ini dipengaruhi oleh tingkat pendidikan pada masing-masing suku. Masyarakat  Dusun  Nanga  Hovat  dari  tingkat  pendidikan  banyak  yang  hanya  lulus sekolah dasar dan bahkan tidak sekolah/ tidak lulus sedangkan desa yang terdapat di  Sub  DAS  Kapuas  adalah  Desa  Bungan  Jaya  dan  Desa  Tanjung  Lokang  yang berada  di  dalam  kawasan  TNBK.  Secara  administratif  kedua  desa  ini  bagian  dari wilayah Kecamatan Putussibau Selatan. Masyarakat yang bermukim di kedua desa ini adalah dari kelompok etnik Dayak Punan Hovongan. Mereka tinggal dan hidup di lokasi tersebut jauh sebelum adanya penunjukan taman nasional. Masyarakat desa penyangga  TNBK  didominasi  oleh  kelompok  etnis  Dayak  terdapat  tujuh  kelompok etnis  Dayak  di  dalam  dan  sekitar  TNBK,  yaitu  Iban,  Taman,  Kantu,  Kayan,  Bukat, Tamambaloh  dan  Punan  Hovongan.  Meskipun  demikian,  beberapa  kelompok pendatang juga sudah mulai bermukim seperti suku Jawa dan NTT walaupun masih sangat sedikit. 23

## 2.  Taman Nasional Danau Sentarum (TNDS)
Kawasan  Danau  Sentarum  merupakan  salah  satu  ekosistem  lahan  basah terpenting  di  Indonesia  bahkan  global,  hal  ini  ditandai  dengan  ditetapkannya
23 Sumber Data: RPJP TNBK Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2025.
kawasan  Danau  Sentarum  sebagai  situs  Ramsar  pada  tahun  1994.  Perhatian Pemerintah Indonesia terhadap konservasi kawasan Danau Sentarum dimulai pada tahun  1982  dengan menjadikan  tempat  ini  sebagai  suaka margasatwa,  maka  pada tahun  1999  berdasarkan  Keputusan  Menteri  Kehutanan  dan  Perkebunan  Nomor Surat  Keputusan  34/Kpts-II/1999  tanggal  4  Februari  1999  SM  Danau  Sentarum ditetapkan sebagai TNDS dengan luas 132.000 Ha dan ditetapkan pada tahun 2014 berdasarkan  Keputusan  Menteri  Kehutanan  Nomor  4815/Menhut-VII/2014  tanggal 30 Juni 2014 dengan luas 127.393 Ha.
Kawasan  TNDS  mempunyai  tingkat  kekayaan  dan  keanekaragaman  hayati yang  tinggi  serta  mempunyai  nilai  penting  dalam  mendukung  pembangunan konservasi,  pembangunan  ekonomi  berkelanjutan,  dan  kehidupan  sosial  budaya masyarakat  lokal.  Lebih dari  675  jenis  tumbuhan,  265  jenis  ikan,  311  jenis  burung, 515  jenis  mamalia,  8  jenis  penyu  air  tawar  dan  5  jenis  labirin  serta  3  jenis  buaya tercatat di kawasan ini.
Jenis  sumber  daya  alam  hutan  dapat  dikelompokkan  sebagai  berikut:  (1). Hutan  Rawa  Putat;  (2).  Hutan  Rawa  Kawi;  (3).  Hutan  Rawa  Rengas;  (4).  Hutan Rawa Tempurau; (5). Hutan Rawa Gambut Kelansau-Kerintak; (6). Hutan Kerangas; dan (7). Jenis hutan lainnya. Sekitar 80% penduduk yang tinggal di kawasan TNDS adalah  suku  Melayu  yang  mata  pencaharian  utamanya  adalah  menangkap  ikan. Mereka  hidup  berkelompok  ke  dalam  desa-desa,  hingga  saat  ini  terdapat  12  desa dengan  45  desa/dusun  berada  di  kawasan  TNDS.  Sedangkan  masyarakat  yang tinggal di sekitar batas wilayah atau di perbukitan sekitar kawasan TNDS umumnya adalah suku Dayak Iban dan sedikit lagi dari suku Dayak Kantuk dan Embaloh.
Kawasan  TNDS  telah  mengalami  perubahan  status  mulai  dari  ditetapkan sebagai suaka margasatwa pada tahun 1982 dan kemudian menjadi kawasan taman nasional berdasarkan Keputusan Menteri Kementerian Kehutanan dan Perkebunan Nomor  34/Kpts-II/1999. pada  tanggal  4  Februari  1999  dengan  luas  sekitar  132.000 hektar.  Pada  tahun  2002  hingga  2009,  batas  kawasan  ditetapkan  oleh  tim  Balai Inventarisasi  dan  Pemetaan  Hutan  Daerah  III  Pontianak  (sekarang  Balai Pemantapan Kawasan Hutan Daerah III Pontianak), sehingga batas kawasan tetap dihormati  dengan  panjang  batas  179.683,50  meter  dan  menurut  proses  BATB
(Berita  Penataan  Batas)  luasnya  130.940  hektar.  Berdasarkan  hasil  gelang menghormati batas, sesuai Keputusan Menteri Kehutanan sesuai Keputusan Nomor 4815/Menhut-VII/KUH/2014  tanggal  30  Juni  2014,  kawasan  TNDS  direncanakan seluas  127.393,40  hektar.  Pembagian  ruang  pengelolaan  kawasan  (zonasi) kawasan TNDS ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal PHKA Nomor SK.240/IV-Set/2014 tanggal 20 November 2014.
Potensi  sosial  budaya  masyarakat  melayu  yang  berdomisili  dalam  kawasan merupakan  salah  satu  potensi  yang  telah  dikembangkan.  Di  sini,  bisa  dilihat  tata cara  dan  adat  istiadat  masyarakat  Melayu  setempat  dalam  menangkap  dan mengolah  ikan,  tata  cara  tradisional  beternak  lebah,  dan  memanen  madu.  Sosial Budaya Masyarakat Iban Potensi sosial budaya masyarakat Iban yang telah dikelola yaitu pada masyarakat Iban yang tinggal di sekitar batas TNDS seperti masyarakat Iban yang tinggal di rumah panjang Keluin dan rumah panjang Pelaik. Di sini dapat disaksikan  tata  cara  atau  adat  istiadat  masyarakat  Iban  dalam  melakukan  upacara adatnya  dan  melihat  bagaimana  penduduk  setempat  membuat  produk  tekstil  dan ikat.
Keberadaan  masyarakat  di  dalam  dan  sekitar  kawasan  TNDS  tidak  dapat dipisahkan  dari  pengelolaan  kawasan  taman  nasional.  Masyarakat  sekitar  hutan merupakan  bagian  dari  ekosistem  yang  saling  membutuhkan.  Hasil  hutan  di kawasan TNDS menjadi sumber penghidupan masyarakat sekitar, antara lain madu hutan,  rotan,  tanaman  obat,  dan  lain-lain.  Kondisi  Sosial  Terdapat  12  desa  akhir dengan 45 desa/dusun yang berada di kawasan TNDS. Sekitar 80% masyarakat di kawasan  TNDS  adalah  suku  Melayu,  selebihnya  suku  Dayak  Iban,  Kantuk,  dan Embaloh. Secara umum warga Malaysia yang tinggal di TNDS berasal dari kota-kota sepanjang  Sungai  Kapuas,  seperti  Suhaid,  Selimbau,  Piasak  dan  Jongkong.  Mata pencaharian  utama  masyarakat  Malaysia  adalah  memancing.  Suku  Dayak  Iban, Kantuk,  dan  Embaloh  banyak  bermukim  di  sekitar  batas  wilayah  atau  di  daerah perbukitan sekitar kawasan TNDS. Mata pencaharian utama mereka adalah bertani, berburu,  dan  meramu.  Demografi  Perkiraan  jumlah  penduduk  yang  tinggal  di kawasan  TNDS  adalah  sekitar  3.129  kepala  keluarga  atau  ±  10.000  jiwa.  Pada
puncak  musim  penangkapan  ikan,  jumlah  ini  akan  meningkat  menjadi  ±11.000 hingga 12.000 orang. 24

## B.  Gambaran Kearifan Lokal Masyarakat Sekitar Kawasan Balai Besar Taman
Betung Kerihun dan Danau Sentarum.
Sebagaimana  disebutkan  sebelumnya  bahwa  masyarakat  adat  hidup  sesuai dengan  kearifan  lokalnya,  sehingga  pola  hidup  sosial  budaya  masyarakat  adat  di Balai  Taman  Betung  Kerihun  dan  kawasan  Danau  Sentarum  berupa  nilai-nilai kearifan lokal terkait pola pemukiman, budidaya madu, budidaya Ikan Toman dan uli dan sistem penangkapan kembali Ikan Ringau. Perlu digaris bawahi bahwa Undang Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  1945  mengakui  dan  menghormati kesatuan-kesatuan  masyarakat  hukum  adat  beserta  hak-hak  tradisionalnya sepanjang  masih  hidup  dan  sesuai  dengan  perkembangan  masyarakat  dan  prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. 25 Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2014  Tentang  Pemerintahan  Daerah  juga  mengakui eksistensi  masyarakat  hukum  adat  dengan  menggunakan  istilah  desa  adat. 26
Pengakuan  atas  eksistensi  masyarakat  oleh  pemerintah  daerah  dilakukan  dengan cara memberikan pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 27

## 1.  Kearifan Lokal Masyarakat TNBK
Di  TNBK,  berdasarkan  struktur  demografi,  terdapat  masyarakat  desa penyang ga  antara  lain  Desa  Labian  Ira’ang,  Desa  Mensiau,  Desa  Menua  Sadap, Desa Datah Diaan, Desa Sibau Hulu, Desa Tanjung Lasa, Desa Bungan Jaya. Dan Desa  Tanjung  Lokang. 28 Semua  masyarakat  di  desa  penyangga  bertumpu  pada berladang.  Hal  ini  didukung  oleh  masih  banyaknya  lahan  yang  tersedia, sebagaimana  ditunjukkan  oleh  kepadatan  penduduk  yang  rendah.  Khususnya  di
24 Sumber Data: RPJP TNDS Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2018-2027
25 Pasal 18B. Undang-Undang Dasar 1945.
26 Pasal 1 angka 43 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
27 Ibid . Lampiran UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, hlm. 46.
28 Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kecamatan Bungan Jaya dan Tanjung Lokang Tahun 2014
Kecamatan Embaloh Hulu, berdasarkan data tahun 2011, upaya pembersihan lahan cenderung  stabil  bahkan  menurun.  Sementara  itu,  di  Kabupaten  Batang Lupar  dan khususnya Putussibau bagian utara, upaya pembukaan lahan semakin intensif.
Sistem  penghidupan  yang  paling  rentan  adalah  sistem  pertanian  subsisten, diikuti  oleh  beragam  sistem  wanatani  dan  sistem  berbasis  pasar.  Sistem  mata pencaharian  para  petani  yang  berpindah  seringkali  tinggal  di  tempat-tempat terpencil, jauh dari pasar, dengan pendapatan tunai yang rendah dan di mana beras diproduksi untuk keperluan subsisten. Ditemukan di masyarakat Sadap, Sibau Hulu, Bungan Jaya dan Tanjung Lokang.
Sistem  wanatani  (kebun)  yang  beragam  biasanya  mereka  yang  memiliki keahlian  di  bidang  wanatani  (menggabungkan  subpohon  dengan  pohon)  dan pengumpulan  gaharu,  serta  mereka  yang  memperoleh  penghasilan  tunai  dari menjual gaharu. Desa Mensiau, Labian Ira'ang dan Tanjung Lasa aktif menerapkan agroforestri  dibandingkan  dengan  Sistem  Berbasis  Pasar  Beragam –  didominasi oleh berbagai komunitas dengan akses terhadap pasar komersial, banyak kegiatan di  luar  pertanian,  rendahnya  pendapatan  tunai  dari  hasil  hutan  dan  produksi  beras tinggi. Ditemukan di Desa Mensiau, Labian Ira'ang dan Tanjung Lasa.
2.  Kearifan Lokal Masyarakat di Kawasan Taman Nasional Danau Sentarum.
Mata  pencaharian  masyarakat  yang  tinggal  di  dalam  dan  sekitar  kawasan TNDS  sebagian  besar  adalah  nelayan.  Lebih  dari  80%  penduduk  yang  tinggal  di dalam  TNDS  adalah  nelayan  dan  didominasi  oleh  Suku  Melayu.  Berdasarkan wawancara  peneliti  dengan  pengelola  kawasan,  bahwa  pendapatan  penduduk dalam  kawasan,  60-74%  diperoleh  dari  tangkapan  ikan  pada  saat  musim  pasang (Oktober-Maret),  dan  80-86%  pada  saat  musim  kemarau  (April-September).  Selain mencari ikan, masyarakat nelayan di kawasan TNDS juga beternak ikan di keramba apung  yang  ada  di  sekitar  desanya.  Jenis  ikan  yang  dipelihara  di  keramba  ini biasanya  adalah  Toman  (Channa  micropeltes),  Jelawat (Leptobarbus  hoevenii), Betutu (Oxyeleotris marmorata) dan Lele (Pangasius nasutus) .
Kegiatan  pertanian  di  dalam  kawasan  TNDS  dapat  dikatakan  sangat  minim. Kegiatan  ini  umumnya  dilakukan  oleh  Suku  Dayak  secara  tradisional  melalui perladangan  di  daerah  perbukitan  sekitar  hutan.  Tanaman  utama  yang  diusahakan adalah  padi.  Selain  itu  juga  dibudidayakan  tanaman  jagung,  ubi  kayu,  dan  sayur-
sayuran.  Tanaman  buah-buahan  biasanya  ditanam  di  sekitar  perkampungan mereka.  Selain  bercocok  tanam,  masyarakat  TNDS  juga  melakukan  perburuan terhadap babi hutan, labi-labi, kura-kura dan berbagai jenis hewan lainnya.
Sumber  pendapatan  lain  bagi  masyarakat  sekitar  TNDS  adalah  memanen madu hutan. Kegiatan ini berlangsung setiap tahun pada bulan September-Februari, pada  bulan-bulan  tersebut  lebah  liar  ( Apis  Dorsata )  datang  ke  kawasan  TNDS bersamaan  dengan  berbunganya  tanaman  hutan.  Masyarakat  TNDS  secara tradisional menggunakan tikung sebuah balok kayu berukuran 2,5 cm x 25 cm x 200 cm yang secara khusus dibuat untuk tempat lebah liar bersarang. Kayu ini diikatkan dengan  posisi  melintang  diantara  dua  buah  pohon  di  sekitar  19  hutan.  Seorang petani  lebah  madu  umumnya  memiliki  sekitar  40-60  buah  tikung,  bahkan diantaranya memiliki lebih dari 100 buah tikung. Sebuah tikung yang dirawat dengan baik dapat dipanen beberapa kali selama musim panen madu, dengan rata-rata hasil sekitar  10-20  kg  madu  per  tikung.  Selain  dipanen  dari  tikung-tikung  yang  dimiliki penduduk, madu juga dipanen dari sarang lebah yang menggantung pada cabang- cabang  pohon  lalu  yang  banyak  terdapat  di  dalam  kawasan  TNDS.  potensi pengembangan  perekonomian  lokal  TNDS  memiliki  sumberdaya  hutan  yang potensial terutama hasil hutan bukan kayu.
Program  peningkatan  pendapatan  masyarakat  lokal  dapat  dilakukan  dengan mengkaji  beberapa  potensi-potensi  sumberdaya  yang  ada  di  kawasan  TNDS. Produksi  yang  tinggi  pada  sumberdaya  ikan  dapat  dikembangkan  dengan meningkatkan  nilai  tambah  hasil  perikanan,  dan  diolah  lebih  lanjut  menjadi  produk ikan  olahan  seperti  ikan  asin,  ikan  salai  dan  kerupuk.  Hasil  olahan  ikan  ini  dapat dikembangkan  dengan  meningkatkan  kualitas  dan  kuantitas  hasil  seperti,  mutu, rasa,  jumlah  dan  kemasan.  Potensi  pengembangan  pada  sektor  non  kayu diharapkan  dapat  meningkatkan  perekonomian  masyarakat  lokal.  Berbagai  jenis hasil  kerajinan  tangan  yang  terbuat  dari  rotan,  bemban,  pandan,  damar  sebagian besar  dihasilkan  oleh  kaum  wanita  disaat  waktu  luang.  Pada  Suku  Dayak  Iban, kaum  pria  kadangkala  juga  turut  membantu  menyelesaikan  pembuatan  bingkai beberapa  jenis  kerajinan  seperti  ragak,  baka  dan  bakul.  Hasil-hasil  kerajinan terutama digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Kadangkala ada juga yang
dijual  jika  mendapat  pesanan  dari  warga  sekitar  kampung.  Beberapa  produk  hasil kerajinan  seperti  tikar,  tempat  buah,  dan  tatakan  piring  makan  pernah diperdagangkan  ke  Pulau  Jawa  hingga  ke  luar  negeri.  Potensi  ekonomi  ini  dapat dkembangkan  dengan  meningkatkan  produksi  bahan  baku,  dan  jumlah  pengrajin anyaman sehingga dapat memenuhi permintaan pasar.
Kawasan  TNDS  juga  terkenal  sebagai  penghasil  madu  hutan.  Hasil  panen lebah  madu  pada  satu  pohon  lalu  mencapai  140  kg,  sedangkan  hasil  panen  madu setiap  tikung  dapat  mencapai  20 kg  madu  per  sarang,  dengan  produksi rata-rata 6 kg. Diperkirakan total madu yang dapat dipanen dan diperoleh setiap tahun dari lalu, tikung dan repak di kawasan TNDS berkisar 20-25 ton. Madu dari kawasan ini sudah terkenal  khasiatnya  namun  belum  ada  komposisi  kandungan  gula  dan  gizi  lainnya. Pemasaran madu liar  ini juga perlu dikembangkan dengan tampilan kemasan yang dapat menyakinkan pasar.
Keunikan  dan  keistimewaan  kawasan  TNDS  dapat  menjadi  daya  tarik tersendiri  bagi  wisatawan  domestik  maupun  mancanegara.  Dengan  terdaftarnya kawasan 20 TNDS sebagai salah satu situs Ramsar, kawasan ini akan mempunyai nilai  jual  tersendiri  di  dunia  internasional.  Ekowisata  adalah  suatu  alternatif pengembangan  kawasan  TNDS  sehingga  diharapkan  tidak  mengganggu  keunikan, flora  dan  fauna  yang  hidup  di  kawasan  tersebut.  Dengan  dibukanya  TNDS  untuk pariwisata  otomatis  dapat  meningkatkan  perekonomian  lokal.  Masyarakat  dapat dengan mudah memasarkan beberapa kerajinan tangan dan produk-produk olahan ikan maupun non ikan.
Kondisi  sosial  budaya-budaya  secara  umum  masyarakat  Melayu  berasal  dari kota-kota  sepanjang  Sungai  Kapuas  seperti  Suhaid,  Selimbau  dan  Jongkong. Awalnya  mereka masuk  ke kawasan  TNDS  untuk  mencari  ikan  dan  tidak  bertahan lama di sana. Namun saat ini terdapat banyak pemukiman permanen dengan tempat ibadah, pusat kesehatan dan sekolah. Lembaga Adat juga mengeluarkan peraturan berupa hukum adat. Soepomo menerangkan bahwa yang dimaksud dengan hukum adat  adalah  suatu  hukum  yang  hidup,  karena  ia  mencerminkan  perasaan  hukum yang  nyata  dari  masyarakat.  Sesuai  dengan  fitrahnya  sendiri,  hukum  adat  terus-
menerus  dalam  keadaan  tumbuh  dan  berkembang  seperti  hidup  sendiri. 29 Hukum adat  dapat  menjadi  hukum  positif  pada  wilayah  hukum  adatnya  dengan  syarat pelaksanaannya harus tetap mengacu pada hukum nasional. 30
Hukum  adat  tersebut  mempunyai  peranan  yang  sangat  penting  dalam mengatur kehidupan Masyarakat di kawasan TNDS, baik bagi Suku Melayu maupun Dayak.  Aturan-aturan  ini  telah  diterapkan  secara  turun-temurun  dan  berlaku  di seluruh lapisan masyarakat, baik komunitas lokal maupun pendatang. Selain itu, ada juga aturan-aturan baru yang dibuat berdasarkan kesepakatan bersama. Penerapan hukum  adat  tersebut  dilaksanakan  oleh  para  ketua  adat  dan  aparatnya.  Aturan- aturan  adat  tersebut  tidak  saja  mengatur  ketertiban  dan  kehidupan  masyarakat sehari-hari, tetapi banyak diantaranya yang berkaitan erat dengan upaya pelestarian sumber daya alam.
Secara tradisional, sumber daya air dan hutan diatur berdasarkan mekanisme pengelolaan  publik.  Sekalipun  suatu  wilayah  perairan  atau  hutan  adalah  milik masyarakat  tertentu,  anggota  masyarakat  adat  lainnya  dapat  mengakses  dan mengumpulkan  hasil  alam  setelah  mendapat  izin  dari  masyarakat  adat  tersebut. Setiap  komunitas  nelayan  di  kawasan  TNDS  mempunyai  organisasi  adat  yang disebut komunitas nelayan yang dipimpin oleh seorang kepala desa nelayan. Fungsi perkumpulan nelayan ini adalah menjadi pemimpin bagi seluruh anggota masyarakat nelayan dan bertanggung jawab dalam melaksanakan segala kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh masyarakat.
Setiap desa nelayan mempunyai wilayah kerja tersendiri yang disepakati para pihak.  Operasi  penangkapan  ikan  dijalankan  oleh  masing-masing  pemimpin perikanan  yang  dipilih  langsung  oleh  anggota  masyarakat  desa  melalui  peraturan yang  disepakati  secara  lokal.  Aturan-aturan  ini  mungkin  berbeda  dari  satu  desa  ke desa  lainnya.  Sejauh  ini,  perbedaan  aturan  tersebut  tampaknya  tidak menimbulkan masalah  serius.  Dari  perbedaan  tersebut  diketahui,  dihargai  dan  dihormati  oleh masyarakat nelayan di kawasan TNDS. Namun demi kepentingan umum, peraturan tertentu  harus  diterapkan  secara  umum  di  seluruh  kawasan,  misalnya  peraturan
29 Soepomo. 1989. Bab-Bab Tentang Hukum Adat . Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 7.
30 Desi Tamarasari. Op.Cit. , 46.
terkait  larangan  penggunaan  perangkap  warin  dan  peraturan  terkait  ukuran  dan jumlah  perangkap  warin.  tertangkap  di  perairan  pedalaman  periode  tertentu. Peraturan  tersebut  harus  disepakati  oleh  semua  pihak  hanya  untuk  melestarikan ikan  di  kawasan  TNDS.  Peraturan  mengenai  pemasangan  tikung  dan kepemilikan/hak memanen madu dari pohon lalu diatur dengan hukum adat. Aturan adat  yang  disebut  periau  ini  sudah  berlaku  sejak  lama,  terutama  pada  masa Selimbau Panembahan menguasai wilayah tersebut.
Organisasi  adat  (lembaga  adat)  belum  mendapat  pengakuan  hukum  dari pemerintah.  Padahal  lembaga  adat  mempunyai  tanggung jawab  moral  yang  besar, yaitu  memelihara  dan  menciptakan  perilaku  masyarakat  agar  bertindak  sesuai dengan  norma  dan  nilai  guna  menciptakan  ketertiban  dan  kemaslahatan  atau singkatnya lembaga adat yang memiliki tanggung jawab untuk mengeluarkan aturan atau hukum adat. Terkait dengan belum adanya pengakuan terhadap lembaga adat masyarakat di Kawasan TNDS, berdampak pada tidak maksimalnya fungsi lembaga adat. 31

## C.  Eksistensi Kearifan Lokal Masyarakat Sekitar Kawasan Balai Besar Taman
Betung Kerihun dan Danau Sentarum.
Menurut  Zaenal  Abidin 32 ,  eksistensi  merupakan  suatu  proses  yang  dinamis, sesuatu  menjadi  atau  ada.  Sama  halnya  dengan  kata exsistere yang  artinya melampaui, melampaui atau melampaui. Oleh karena itu, keberadaannya tidak kaku dan  tetap,  melainkan  fleksibel  atau  elastis  dan  mengalami  perkembangan  atau sebaliknya  kemunduran,  tergantung  pada  kemungkinan  mewujudkan  potensi  yang dikandungnya.  Oleh  karena  itu,  dapat  disimpulkan  bahwa  eksistensi  merupakan
31 Pentingnya  memberikan  kepastian  hukum  terhadap  kedudukan  lembaga  adat  serta  status kedudukan  produk  hukum  yang  dikeluarkan  oleh  lembaga  adat.  Hal  ini  guna  menjaga  harmonisasi antara  hukum  positif  dengan  hukum  adat  yang  dikeluarkan  oleh  Lembaga  adat.  Sehingga,  perlu adanya  pengaturan  secara  tegas  di  dalam  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  sebagaimana telah  diubah  menjadi  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2022  tentang  Perubahan  kedua  atas Undangundang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terkait Kedudukan  Lembaga  Adat  dan  Produk  Hukum  yang  dihasilkan.  Oktavani  Yenny,  I  Wayan  Atmanu Wira  Pratana,  dan  I  Made  Halmadiningrat. Op.Cit. ,  hlm.  124.  Sebagai  catatan,  terdapat  Lembaga Adat  khusus  masyarakat  Adat  Dayak  di  Tingkat  Nasional  dan  Provinsi.  Pada  Tingkat  Nasional, Lembaga  adat  tersebut  Bernama  Masyarakat  Adat  Dayak  Nasional  (MADN)  sedangkan  Lembaga Adat  Dayak  pada  Tingkat  Provinsi  Bernama  Dewan  Adat  Dayak  (DAD).  madnindonesia.org.  2023. ”Sejarah Terbentuknya MADN” https://www.madnindonesia.org/sejarah.php. Diakses 3 Januari 2024.
32 Zaenal Abidin. 2007. Analisis Eksistensial . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 16.
sarana  bagi  manusia  untuk  mewujudkan  dirinya  atau  mengaktualisasikan  potensi- potensi yang ada dalam dirinya, sehingga keberadaannya dapat memberikan makna atau  arti.  Jadi  di  sini  terlihat  bahwa  dengan  adanya  hal  tersebut  manusia  dapat berperan aktif dalam segala hal untuk menentukan hakikat keberadaannya di dunia sehingga manusia dapat terpacu untuk selalu aktif.
Berkenaan  dengan  eksistensi  kearifan  lokal  masyarakat  disekitar  kawasan TNBK  dan  TNDS  ternyata  masih  berlangsung  sampai  kini.  Kearifan  Lokal masyarakat  masih  terjaga  dari  sebelum  satus  taman  nasional  diberlakukan  dan masih  eksis  hingga  banyaknya  peraturan  terkait  dengan  konservasi  sumber  daya alam.  Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  ketua  Nelayan  Desa  Semangit  yaitu Bapak  Rasidi  mengatakan  bahwa  kegiatan  masyarakat  menjadi  nelayan  di  sekitar kawasan  danau  sentarum  berlangsung  secara  turun  temurun  dengan  pola  yang sama,  yaitu  kepala  nelayan  berhak  dan  berkewajiban  mengumumkan  dimulainya waktu  penangkapan  ikan  di  tempat  tertentu.  Waktu  dan  lokasi  penangkapan merupakan  hasil  kesepakatan  rukun  nelayan,  dimana  kapan  menangkap  ikan ditentukan oleh pasang air.
Dusun  semangit  berkembang  di  sisi  kanan  dan kiri  Sungai  Leboyan.  Rumah- rumah  panggung  berderet  dan  jalan  kayu  sebagai  jalan  penghubung.  Umumnya nelayan  disana  menggantungkan  hidup  pada  alam  Danau  Sentarum.  Setelah kawasan  ditetapkan  menjadi Taman  Nasional,  perubahan  ini  untuk  bertujuan  untuk menjaga  keanekaragaman  hayati  sekaligus  mendorong  pembangunan  ekonomi, sosial  dan  budaya  bagi  masyarakat  yang  tinggal  di  sekitarnya.  Nilai-nilai  penting yang menjadi mandat penetapan TNDS sebagaimana yang tertuang di dalam Surat Keputusan  Menteri  Kehutanan  dan  Perkebunan  Nomor  34/Kpts-II/1999  tanggal  4 Februari 1999 adalah:
1. Keanekaragaman hayati yang cukup tinggi;
2. Merupakan habitat bagi beberapa satwa yang dilindungi, antara lain: Arowana ( Scleropages  formosus ),  Orangutan  ( Pongo  pygmaeus  pygmaeus ),  Bekantan ( Nasalis  larvatus ),  Beruang  Madu  ( Helarctus  malayanus ),  dan  Buaya Senyulong ( Tomistoma schlegelii );
3. Keindahan  panorama  alam  Mendasari  pertimbangan  nilai-nilai  penting tersebut, pengelolaan TNDS diarahkan untuk memastikan bahwa keanekaragaman  hayati  berupa  ekosistem  yang  berperan  sebagai  habitat berbagai spesies penting/dilindungi juga sebagai pengatur tata air tetap terjaga dan  terlestarikan  fungsi-fungsinya  tersebut.  TNDS  sebagai  kawasan  lahan basah  ( wetland  area )  yang  terbesar  di  Kalimantan  Barat  dan  menjadi  daerah hamparan  banjir  ( lebak  lebung,  floodplain )  yang  sangat  penting  bagi  dunia.
Sebagai  salah  satu  lahan  basah  penting  di  tingkat  internasional,  kawasan  ini merupakan  surganya  burung-burung  migran  serta  memiliki  ekosistem  yang langka.
Masyarakat Melayu dan Dayak yang bermukim di dalam dan  di sekitar TNBK dan  TNDS  sampai  saat  ini  masih  memenuhi  kebutuhan  hidupnya  sehari-hari  dari sumber  daya  alam  atau  hasil  hutan  melalui  kegiatan  seperti,  menangkap  dan membudidaya  ikan,  membudidaya  lebah  madu  hutan,  berladang,  berburu, mengumpulkan dan menjual hasil hutan. Pemanfaatan sumber daya alam yang ada diwilayah  kerja  nelayan  dan  wilayah  adat  dikelola  dengan  sistem  tradisional. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam diatur dan dikelola oleh lembaga adat  melalui  aturan-aturan  yang  telah  disepakati  secara  turun-temurun  maupun aturan  adat  yang  telah  dibuat  dan  disepakati  dalam  masyarakat  setempat.  Salah satu  bentuk  pengendalian  terhadap  pemanfaatan  sumberdaya  kawasan konservasi adalah  melalui  kerjasama  antara  pihak  pengelola  kawasan  dengan  kelompok masyarakat pengguna/pemanfaat hasil hutan dari kawasan konservasi sebagaimana amanat  Peraturan  Menteri  Kehutanan  Nomor  P.85/Menhut-II/2014  Tentang  Tata Cara Kerjasama Penyelenggaraan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.

## D.  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Hak-Hak  Masyarakat  Di  Kawasan  Balai
Besar  Taman  Nasional  Betung  Kerihun  dan  Taman  Nasional  Danau Sentarum (BBTNBKDS).
Berkaitan dengan kearifan lokal dan peraturan-peraturan strategis pengelolaan kawasan  TNBK  dan  TNDS  terdapat  kasus-kasus  pelanggaran  hukum  yang dilakukan  oleh  oknum  masyarakat.  Kasus  hukum  yang  terjadi  diantaranya  adalah kasus illegal  logging dan kebakaran hutan. Berdasarkan data yang didapatkan dari BBTNBKDS Kabupaten Kapuas Hulu pada Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2022
terdapat kasus illegal logging yang pelakunya sudah mendapatkan hukuman. Pelaku illegal logging tersebut diputus berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang  pencegahan  dan  pemberantasan  dan  perusakan  hutan.  Salah  satu  pelaku yang  sudah  dijatuhi  hukuman  yaitu  berdasarkan  laporan  kejadian  dan  petikan putusan  LK.02/T.4/TU/GMK/1/208  dengan  terdakwa  Samsuri  alias  Sam  Bin  Abang Latat,  waktu kejadian  pada  tanggal  30  januari  tahun  2018  yang  putusannya  antara lain mengembalikan kayu ke kawasan hutan melalui BBTNBKDS.
Berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Arifin selaku pegawai pada Bali Besar  TNBK  dan  TNBS  Kabupaten  Kapuas  hulu,  kasus  kebakaran  hutan  sering terjadi  pada  saat  musim  kemarau  dimana  para  nelayan  menjemur  ikan  hasil tangkapannya  untuk  dilakukan  pengasapan  yang  menyebabkan  lahan  gambut terbakar.  Di  Indonesia  terdapat  beberapa  peraturan  perundang-undangan  yang terkait dengan pengendalian karhutla, antara lain: Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999  tentang  Kehutanan,  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2004 tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  2004  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  1999 tentang  Kehutanan  Menjadi  Undang-Undang,  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun 2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup,  Peraturan Pemerintah  Nomor  4  Tahun  2001  tentang  Pengendalian  Kerusakan  dan/atau Pencemaran  Lingkungan  Hidup  yang  Berkaitan dengan  Kebakaran  Hutan  dan/atau Lahan,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  45  Tahun  2004  tentang  Perlindungan  Hutan, diubah  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  60  Tahun  2009  tentang  Perubahan atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  45  Tahun  2004  tentang  Perlindungan  Hutan, Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  Republik  Indonesia  Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016  tentang  Pengendalian  Kebakaran  Hutan  dan Lahan.
Dari  kasus-kasus  tersebut  maka  kerjasama  antara  pihak  pengelola  kawasan dengan  kelompok  masyarakat  pengguna/pemanfaat  hasil  hutan  dari  kawasan konservasi sebagaimana amanat Peraturan Menteri Kehutanan Nomor
P.85/Menhut-II/2014  Tentang  Tata  Cara  Kerjasama  Penyelenggaraan  Suaka  Alam dan  Kawasan  Pelestarian  Alam  harus  bersinergi  dengan  baik,  maka  dari  itu  Balai
Besar TNBK dan TNDS memiliki program antara lain, aspek pengelolaan penataan dan  perencanaan  kawasan,  perlindungan  dan  pengamanan  kawasan,  pengawetan keanekaragaman  hayati,  pemberdayaan  dan  peran  serta  masyarakat,  kerjasama pengelolaan, dan kelembagaan pengelolaan.
Perlindungan  dan  pengamanan  kawasan  terbentuk  dengan  tujuan  adanya tekanan dan gangguan kawasan dari kegiatan “ illegal ” (penebangan liar atau illegal fishing , perburuan liar, kebakaran hutan, dll) dapat dikendalikan sampai pada tingkat terendah  atau  bahkan  pada  level  nol  serta  Masyarakat  terlibat  secara  aktif  dalam upaya perlindungan dan pengamanan kawasan.
Adanya  perlindungan  terhadap  hak-hak  masyarakat  di  kawasan  BBTNDKDS menunjukan adanya pengakuan terhadap kearifan lokal dan hak masyarakat hukum adat  terkait  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup  sesuai  dengan pembagian tugas urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dalam Lampiran Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  Tentang  Pemerintahan  Daerah.  Untuk mendukung  hak-hak  masyarakat  adat  dan  penerapan  prinsip  kearifan  lokal  pada masyarakat  adat  pada  dasarnya  sudah  di  tunjukan  oleh  pemerintah  pusat  lewat upaya  melahirkan  rancangan  undang-undang  masyarakat  adat  yang  memberikan jaminan dan perlindungan bagi masyarakat adat. Selain itu, terkait lingkungan hidup pada  dasarnya  sudah  memiliki  dasar  dan  payung  hukum  yang  jelas  dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Dalam  kaitannya  dengan  pemberdayaan  dan  peran  serta  masyarakat bertujuan Peningkatan ekonomi alternatif seluruh desa/dusun yang berada di dalam dan  sekitar  kawasan  TNDS  melalui  pemanfaatan  sumberdaya  perikanan  dan  Hasil Hutan  Bukan  Kayu  (HHBK).  Masyarakat  secara  mandiri  dan  sukarela  terlibat  aktif dalam  pengelolaan  kawasan  (sebagai  kader  penyuluh,  pengaman  hutan  swakarsa, dll).  Sehingga  dengan  adanya  sinergitas  antara  pihak  pengelola  kawasan  dengan masyarakat  maka  eksistensi  kearifan  lokal  masyarakat  dan  pelestarian  alam  juga terjaga  dengan  baik  sesuai  dengan  amanat  pemerintah  melalui  peraturan perundang-undangan.

## IV.  Penutup
Eksistensi kearifan lokal masyarakat di kawasan Balai  Besar Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau Sentarum (BBTNBKDS) tetap terjaga meskipun banyak peraturan  perundang-undangan  terkait  kawasan  konservasi  karena  ada  sinergitas antara pihak pengelola kawasan dalam hal ini adalah BBTNBKDS melalui program- program  yang  melibatkan  masyarakat.  Perlindungan  hukum  terhadap  hak-hak masyarakat  di  kawasan  BBTNBKDS  juga  menjadi  perhatian  pengelola  kawasan, terbukti  dengan  ditindaklanjutinya  kasus-kasus  pelanggaran  hukum  yang  dilakukan oknum  tertentu  yang  merugikan  masyarakan  dan  bertentangan  dengan  peraturan- peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan kawasan konservasi baik itu di TNBK maupun  di  TNDS.  Upaya  yang  dilakukan  oleh  pengelola  BBTNBKDS  pada  saat terjadi  konflik  kepentingan  yang  berkaitan  dengan  kearifan  lokal  tentunya  dengan membuat  program  strategis  dengan  harapan  masyarakat  ikut  serta  menjaga kelestarian alam dengan kearifan lokalnya.

## Bibliografi
Buku:
Ade  Saptomo.  2010. Hukum  dan  Kearifan  Lokal  (Revitalisasi  Hukum  Adat Nusantara) . Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
Esmi  Warasih  Puji  Rahayu.  2006. Penelitian  Sosio-legal,  Dinamika  Sejarah  dan Perkembangannya (Makalah  disampaikan  pada  workshop  Pemuktahran Penelitian Hukum Bandung, 20-21 Maret 2006).
Husen  Alting.  2010. Dinamika  Hukum  dan  Pengakuan  dan  Perlindungan  Hak Masyarakat  Hukum  Adat  Atas  Tanah  (Masa  Lalu,  Kini,  dan  Mendatang) .
Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
I Nyoman Nurjana. 2008. Pengelolaan Sumber Daya Alam Perspektif Antropologi Hukum . Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.
Matthew  B.  Miles  dan  A.  M.  Huberman.  1992. Analisa  Data  Kualitatif .  (Tjetjep Rohendi Rohidi, Terjemahan). Jakarta: Universitas Indonesia.
Rafael Edy Bosko. 2006. Hak-Hak Masyarakat Adat Dalam Konteks Pengelolaan Sumber  Daya  Alam .  Jakarta:  Lembaga  Studi  dan  Advokasi  Masyarakat (ELSAM).
Soepomo. 1989. Bab-Bab Tentang Hukum Adat . Jakarta: Pradnya Paramita.
Soetandyo Wignjosoebroto.  “Keragaman dalam Konsep  Hukum, Tipe  Kajian  dan Metode Penelitiannya” dalam Sri Rahayu Oktoberina dan Niken Savitri (Ed). Butir-Butir  Pemikiran  dalam  Hukum  -  Memperingati  70  Tahun  Prof.  Dr.  B. Srief Sidharta, SH . Bandung: Refika Aditama.
Zaenal Abidin. 2007. Analisis Eksistensial . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

## Artikel Jurnal:
Desi  Tamarasari.  2002.  “Pendekatan  Hukum  Adat  dalam  Menyelesaikan  Konflik Masyarakat  pada  Daerah  Otonom.” Jurnal  Kriminologi  Indonesia .  2(1):  37- 47.
Kristiyanto,  E.  N.  2017.  “Kedudukan  Kearifan  Lokal  Dan  Peranan  Masyarakat Dalam  Penataan  Ruang  di  Daerah.” Jurnal  Rechts  Vinding:  Media Pembinaan Hukum Nasional , 6(2): 151-170.
Oktavani  Yenny,  I  Wayan  Atmanu  Wira  Pratana,  dan  I  Made  Halmadiningrat.
2023. “Arrangement of Traditional Institutions in Indonesian Legal System.”
Tanjungpura Law Journal . 7(2): 98-129.
Paulus  Hadisuprapto.  2006.  "Ilmu  Hukum  dan  Pendekatannya." Jurnal  Hukum Progresif . 2(2): 35.
Sadam  Husen,  Rita  Rahmawati,  dan  Denny  Hermawan.  2017.  “Implementasi
Kebijakan  Pemanfaatan  Pariwisata  Taman  Nasional  Betung  Kerihun  dan Danau Sentarum (TNBKDS) Kalimantan Barat.” Jurnal Governansi . 3(2): 81- 98.
Sartini . 2004 . “Menggali Kearifan Lokal Nusantara Sebuah Kajian Filsafati.” Jurnal Filsafat . 37(2): 111-120.
Seko, S., Lolita, L, & Soa, A. H. 2024. “Hukum Adat Sebagai Sarana Perlindungan Terhadap  Tembawang  Pada  Sub  Suku  Dayak  Tobag  Kalimantan Barat.” Bina hukum lingkungan . 8(1): 37.

## Peraturan Perundang-Undangan Indonesia:
Undang-Undang Dasar Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2014  Nomor  244,  Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1997  Nomor  68,  Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699).

## Internet:
A.  Aji  Prakoso,  S.T. “Taman  Nasional  Betung  Kerihun  –  Surga  di  Perbatasan.”
Tersedia pada: https://rimbakita.com/taman-nasional-betung-kerihun.
Ari Welianto. 2022. “Taman  Nasional  Betung  Kerihun,  Menyimpan Keanekaragaman Hayati.” Tersedia pada:
https://www.kompas.com/skola/read/2020/05/08/130000669/taman-nasional- betung-kerihun-menyimpan-keanekaragaman-hayati?page=all.
Direktorat  Jenderal  Konservasi  Sumber  Daya  Alam  dan  Ekosistem.  Tersedia pada: https://ksdae.menlhk.go.id.
Madnindonesia.org.  2023. ”Sejarah  Terbentuknya  MADN” Tersedia  pada: https://www.madnindonesia.org/sejarah.php.
Pemkab  Kapuas  Hulu. “Taman  Nasional:  Potensi  Unggulan  Kabupaten  Kapuas Hulu.” Tersedia  pada:  https://www.kapuashulukab.go.id/home/page/taman- nasional.