INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 2 Tahun 2024 Page 3617-3632 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Sanksi Terhadap Tindak Pidana Anak Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Fiqih Pada Tahap Penyidikan Di Polresta Jambi
Royan Alief Artono 1 ✉ , Badarussyamsi 2 , Ruslan Abdul Gani 3
1 Program Studi Magister Hukum Pidana Islam UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Email: royannalief@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini antara lain tentang konsep hukum pidana anak dari sudut pandang fiqh dan hukum positif di Indonesia, perbedaan konsep kejahatan anak  dari sudut pandang fiqh dan hukum positif, korelasi konsep kejahatan anak dari sudut pandang hukum positif. perspektif  fiqh  dan  hukum  positif.  Untuk  mengkaji  dan  menjawab  permasalahan  dalam  skripsi  ini digunakan  pendekatan  multidisiplin  yaitu  teologis  normatif  (syar'i),  yuridis/legislatif  (pendekatan patung),  historis  (pendekatan  sejarah),  sosiologis  (pendekatan  sosiologis),  psikologi  (pendekatan psikologis). Penelitian ini tergolong penelitian kepustakaan, pengumpulan data dilakukan dengan cara mengutip,  mengadaptasi,  mengkaji,  dan  menganalisis  dengan  menggunakan  analisis  isi,  pada literatur-literatur yang representatif dan mempunyai relevansi dengan permasalahan yang dibahas, kemudian dikaji dan disimpulkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bagi anak pelaku tindak pidana, dalam  hukum  positif  diberikan  sanksi  yang  bersifat  dan  tujuan  utamanya  adalah  pembinaan.  Ada beberapa undang-undang yang mengatur hal ini, yakni UU RI No.3 Tahun 1997, UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Berbeda dengan hukum  Islam  (fiqh),  persepsi  dan  bentuk  pertanggungjawaban  anak  menjadikan  kejahatan  remaja tidak dikenakan uqubah (hukuman), melainkan takzir (peringatan) dan ta’dibiyyah (pembinaan) saja. Korelasi keduanya adalah: (1) Prinsip menghargai anak. (2) Proses penerapan pidana terhadap anak yang  melakukan  tindak  pidana  dalam  hukum  positif  berbeda  dengan  proses  penerapan  pidana terhadap anak selain anak. Jika dilihat dari prinsip mashlahah, pemberian takzir dan ta’dibiyah kepada anak yang melakukan tindak pidana merupakan mas}lahah hajiyat (sekunder) dan mas}lahah mulgah. Kata kunci : Hukum Pidana, Sudut Pandang Fiqh

## Abstract
The issues raised in this thesis include the concept of juvenile criminal law from the perspective of fiqh and  positive  law  in  Indonesia,  the  differences  between  the  concept  of  juvenile  crime  from  the perspective  of  fiqh  and  positive  law,  the  correlation  of  the  concept  of  juvenile  crime  from  the perspective of fiqh and positive law. To study and answer the problems in this thesis, a multidisciplinary approach  is  used,  namely  normative  theological  (syar'i),  juridical/legislative  (statues  approach), historical  (historical  approach),  sociological  (sociological  approach),  psychology  (psychological approach.    This  research  is  classified  as  library  research,  data  is  collected  by  quoting,  adapting, reviewing, and analyzing using content analysis, on representative literature and has relevance to the issues discussed, then reviews and concludes. The results of the research show that for children who commit criminal acts, in positive law, sanctions are given which are of a nature and whose main aim is guidance. There are several laws that regulate this, namely Republic of Indonesia Law No.3 of 1997, Law No.23 of 2002 concerning Child Protection and Law no. 4 of 1979 concerning Child Welfare. In contrast to Islamic law (fiqh), the perception and form of responsibility for children means that juvenile crimes  are  not  subject  to  uqubah  (punishment),  but  only  takzir  (warning)  and  ta'dibiyyah (development). The correlation between the two is: (1) The principle of respecting children. (2) The process of applying criminal penalties to children who commit criminal acts in positive law is different from  the  process  of  applying  criminal  penalties  to  children  other  than  children.  If  seen  from  the principle of mashlahah, giving takzir and ta'dibiyah to children who commit criminal acts is mas}lahah hajiyat (secondary) and mas}lahah mulgah.
Keywords : Criminal Law, Fiqh Point of View

## PENDAHULUAN
Latar Belakang
Negara  Indonesia  merupakan  negara  berdasarkan  hukum  modern.  Penegasan  ini terdapat  dalam  teks  UUD  RI  1945,  penjelasannya  secara  eksplisit  disebutkan  bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum ( rechstaat) dan bukan berdasarkan atas kekuasaan  ( machtstaat).  Pada  penjelasan  berikutnya  ditegaskan  bahwa  pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme atau kekuasaan yang  tidak  terbatas,  dengan  demikian  tidak  diragukan  lagi  bahwa  hukum  dalam  negara Indonesia mempunyai kedudukan yang sangat mendasar dan tertinggi ( supreme), sehingga kekuasaan siapapun yang memegangnya harus tunduk pada hukum. Hal tersebut bertujuan untuk mewujudkan kondisi yang kondusif, adil makmur secara merata bagi seluruh rakyat Indonesia.
Gagasan sebagai negara hukum didasarkan pada pancasila dan UUD RI 1945 yang dibangun  di  atas  prinsip-prinsip  persatuan,  keadilan  sosial,  demokrasi,  ketuhanan  dan kemanusiaan bukan saja aspirasi dan cita-cita dari para penguasa saja (the founding fathers),
melainkan: pertama, telah menjadi semangat negara RI dan merupakan deklarasi seluruh rakyat  Indonesia  untuk  melindungi  hak-hak  asasi,  yang  mengandung  persamaan  dalam bidang  politik,  hukum,  sosial,  ekonomi,  kultural  dan  pendidikan;  kedua,  peradilan  yang bebas dan tidak memihak, tidak dipengaruhi ole suatu kekuatan/ kekuasaan apapun; ketiga legalitas dalam arti hukum dalam semua bentuknya.
Apabila  berbicara  masalah  hukum,  maka  akan  dihadapkan  dengan  hal-hal  yang berkaitan dengan kegiatan atau tingkah laku  manusia sebagai anggota di masyarakat dan tujuan hukum adalah memberikan kesalamatan, ketentraman, dan  tata tertib di masyarakat.
Jika  seseorang  atau  sekelompok  melakukan  pelanggaran  hukum  maka  terjadi keguncangan  keseimbangan,  karena  pelanggaran  hukum  tersebut  dapat  mendatangkan kerugian  bagi  pihak  lain.  Untuk  menciptakan  kembali  keseimbangan  dalam  masyarakat, maka diadakan sanksi, yaitu sanksi administrasi dalam bidang hukum tata negara, sanksi perdata dalam bidang hukum perdata, dan sanksi pidana dalam bidang hukum pidana. Pada pelaksanaannya,  apabila  sanksi  administrasi  dan  sanksi  perdata  belum  mencukupi  untuk mencapai  keseimbangan  di  dalam  masyarakat,  maka  sanksi  pidana  merupakan  sanksi terakhir atau ultimum remedium.
Hukum  pidana  adalah  hukum  yang  menentukan  tentang  perbuatan  pidana, menentukan tentang kesalahan bagi sipelanggarnya dan hukum yang menentukan tentang pelaksanaan substansi hukum pidana.
Di Indonesia hukum pidana dibagi dalam dua macam, yaitu dikumpulkan dalam kitab kodifikasi  (Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana/KUHP)  yang  merupakan  hukum  pidana umum dan hukum yang tersebar dalam berbagai undang- undang dan membahas tentang hal-hal  tertentu  yang  merupakan  hukum  pidana  khusus.  Pelanggaran  terhadap  hukum pidana  dapat  dikualifikasikan  sebagai  suatu  kejahatan  atau  pelanggaran  baik  berupa kejahatan atau kriminalitas.
Penyimpangan perilaku atau pelanggaran hukum oleh anak biasanya disebabkan oleh berbagai  faktor,  antara  lain  perkembangan  zaman  yang  semakin  maju  dan  terciptanya teknologi  komunikasi  yang  semakin  canggih,  mendorong  terwujudnya  globalisasi  yang merupakan proses perubahan sosial yang tak terhindarkan.
Selain  itu,  pada  dasarnya  kesejahteraan  anak  tidak  sama,  tergantung  dari  tingkat kesejahteraan orang tua mereka. Kita dapat melihat di negara kita masih banyak anak yang tinggal di daerah kumuh dan di antaranya harus berjuang mencari nafkah untuk membantu keluarga.  Kemiskinan,  pendidikan  yang  rendah,  keluarga  yang  berantakan  akan memudahkan anak terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungan pergaulan akan mempengaruhi kehidupan atau pertumbuhan seorang anak.
Hal tersebut merupakan dasar yang melatar belakangi seorang anak untuk melakukan tindak pidana atau kejahatan. Sehingga dalam menghadapi dan menanggulangi berbagai perbuatan dan tingkah laku anak nakal, perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifatnya yang khas.
Tindak  pidana  oleh  anak  merupakan  suatu  masalah  yang  memerlukan  perhatian khusus  pemerintah,  oleh  karena  berkaitan  dengan  moralitas  para  generasi  bangsa. Pengadilan dalam hal ini merupakan instansi atau lembaga yang menangani masalah hukum perlu memberikan perhatian terhadap kasus yang berkaitan dengan anak-anak. Untuk itu pengadilan perlu memberikan sanksi yang paling tepat pada anak-anak yang melakukan tindak pidana.
Ajaran  Islam  memiliki  aturan  terhadap  kejahatan.  Kejahatan  dalam  hukum  Islam dinamakan jarimah/jinayah  yang  didefenisikan  sebagai  larangan-larangan  hukum  yang diberikan Allah yang apabila dikerjakan akan diancam dengan hukuman had dan takzir.
Beberapa  pendapat  tentang  batasan  seorang  anak  yang  dapat  dikenakan pertanggung jawaban pidana. Menurut beberapa fuqaha, mereka membatasi usia seorang anak yang dapat dikenakan pertanggung jawaban pidana atas jarimah yang diperbuatnya yaitu setelah si anak mencapai usia 15 tahun. Sedang menurut Ahmad Hanafi yang mengutip Imam Abu Hanifah, membatasi pada usia 18 tahun      dan menurut satu riwayat 19 tahun.
Berdasarkan  hal  tersebut,  penulis  ingin  meneliti  kembali  eksistensi  dari  dua  hukum yang  berbeda  ini  dalam  kasus  kejahatan  anak,  dengan  permasalahan  pokok,  yaitu: “ Bagaimana sanksi terhadap tindak pidana anak dalam perspektif  hukum positif dan fiqih pada tahap penyidikan.

## Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut  dan  pokok  masalah  yang  telah  disebutkan sebelumnya, maka untuk mengkaji masalah pokok tersebut, penulis merumuskannya dalam tiga sub masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana  penanganan  sanksi  terhadap  pidana  anak  perspektif  hukum  positif  pada tahap penyidikan di Polresta Jambi ?
2. Bagaimana perbedaan sanksi terhadap pidana anak perspektif hukum positif  dan fiqih
?
3. Apa kelebihan dan kelemahan terhadap penerapan sanksi pidana anak antara hukum positif dan fiqih ?

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  akan  digunakan  penulis  adalah  penelitian  hukum  normatif, karena berdasarkan hukum jenis penelitian kualitatif dari Laporan Polisi di Polresta Jambi dan  metode  yang  digunakan  adalah  penelitian  kepustakaan  (library  research),  yaitu menelaah buku-buku, karya ilmiah, majalah, surat kabar, maupun peraturan perundang- undangan serta kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan penelitian ini.
Jenis pendekatan multidisipliner, yaitu:
1. Pendekatan Teologis Normatif ( syar’i ).
2. Pendekatan Yuridis/Perundang-undangan (statue approach)
3. Pendekatan Historis (historical approach)
Ketiga pendekatan ini dapat digunakan untuk menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap anak perspektif fikih dan hukum positif di Indonesia.
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan ( library research) dengan cara mengutip, menyadur dan mengulas literatur yang memiliki relevansi dengan  masalah  yang  dibahas,  baik  yang  bersumber  dari  undang-undang,  peraturan pemerintah, buku, maupun artikel-artikel yang dianggap representatif.
Teknik analisis dalam penelitian ini adalah nas Alquran, hadis, peraturan perundang- undangan dan pemikiran-pemikiran yang didapat dalam buku- buku atau sumber-sumber lain,  maka  perlu  ada  penafsiran  dan  pemaknaan  ( verstehen)  terhadap  makna  apa  yang ditemukan  di  balik  nas  Alquran,  hadis,  peraturan  perundang-undangan  dan  kebijakan- kebijakan tersebut.

## KAJIAN TEORI
1. Pidana Menurut Hukum Positif
Pemidanaan  atau  hukuman  menurut  Andi  Hamzah  adalah  suatu  pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada  seseorang.  Sedangkan  pidana  merupakan  suatu  pengertian  khusus  yang berkaitan dengan hukum pidana.
Pidana  merupakan  terjemahan  dari  perkataan “straf”  d alam  Bahasa  Belanda. Dalam kehidupan sehari- hari, masyarakat juga banyak menggunakan istilah “hukuman” sebagai terjemahan dari perkataan straf. Menurut Sudarto terdapat perbedaan antara istilah hukuman dan pidana. Istilah hukuman mengandung pengertian umumsebagai sanksi  yang  dengan  sengaja  ditimpakan  kepada  seseorang  yang  telah  melakukan pelanggaran  hukum,  baik  hukum  pidana  maupun  hukum  perdata,  sedangkan  istilah pidana  merupakan  suatu  pengertian  khusus  yang  berkaitan  dengan  hukum  pidana.
Artinya, dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan hukum pidana. Maka kepada pelaku dapat dikenakan sanksi berupa pidana.
Dalam sistem  pemidanaan di Indonesia, terdapat dalam Pasal 10 KUHP, yang menyatakan pidana terdiri dari :
1. Pidana Pokok :
a. Pidana Mati.
b. Pidana Penjara.
c. Pidana Kurungan.
d. Pidana Denda
2. Pidana Tambahan :
a. Pencabutan Hak-hak tertentu.
b. Perampasan Barang-barang tertentu
c. Pengumuman Putusan Hakim.
Hukum adalah seperangkat norma atau kaidah yang berfungsi mengatur tingkah laku manusia dengan tujuan untuk ketenteraman dan kedamaian di dalam masyarakat. Dengan kata lain hukum merupakan serangkaian aturan yang berisi perintah ataupun larangan  yang  sifatnya  memaksa  demi  terciptanya  suatu  kondisi  yang  aman,  tertib, damai dan tentram. Serta terdapat sanksi bagi siapapun yang melanggarnya.
Sanksi hukum dapat dipaksakan oleh lembaga negara terhadap seseorang yang melanggar  ketentuan  hukum,  sehingga  dapat  menjamin  terciptanya  ketertiban, ketentraman  dan  kedamaian.  Fungsi  sanksi  hukum  adalah  agar  seseorang  menjadi patuh  dan  taat  dalam  melaksanakan  ketentuan  hukum.  Tetapi  sanksi  hukum  bukan merupakan unsur esensial dari hukum. Artinya, tidak setiap hukum harus memuat sanksi hukum.
2. Pidana Menurut Hukum Islam
Dalam Bahasa Arab sanksi hukum atau hukuman disebut dengan iqab (singular) dan uqubah  (plural).    Uqubah  dalam  bahasa  Indonesia  berarti  sanksi  hukum  atau hukuman. Dan hukuman ini dalam kamus umum bahasa Indonesia adalah siksaan dan yang diletakkan kepada orang yang melanggar undang-undang dan peraturan lainnya. Menurut para fuqaha, uqubah atau hukuman adalah pembalasan yang telah ditetapkan demi kemaslahatan masyarakat atas pelanggaran perintah pembuat syariat (Allah dan Rasulnya).
Hukum pidana Islam merupakan syariat Allah yang mengandung kemashlahatan bagi kehidupan manusia baik didunia maupun akhirat. Syariat Islam dimaksud, secara materiil  mengandung  kewajiban  asasi  bagi  setiap  manusia  untuk  melaksanakannya.
Konsep  kewajiban  asasi  syariat,  yaitu  menempatkan  Allah  sebagai  pemegang  segala hak, baik yang ada pada diri sendiri maupun yang ada pada orang lain. Setiap orang hanya pelaksana yang berkewajiban memenuhi perintah Allah. Perintah Allah dimaksud, harus ditunaikan untuk kemashlahatan dirinya dan orang lain.
3. Definisi Anak Menurut Hukum Positif
Anak adalah manusia yang masih kecil. Definisi anak secara nasional didasarkan pada  batasan  usia  anak  menurut  hukum  pidana,  hukum  perdata  dan  hukum  Islam. Secara nasional konsep anak ataupun seseorang dikatakan dewasa sehingga mampu bertanggung  jawab  sangat  bervariasi.  Undang-Undang  RI  Nomor  23  Tahun  2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan pada pasal 1ayat (1):
Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam  kandungan.  Apabila  merujuk  pada  peraturan  perundang-undangan  ini,  maka seseorang  yang  masih  berusia  di  bawah  18  tahun  adalah  tergolong  usia  anak  serta berhak diberi perlindungan atas hak-hak yang mesti didapatkannya.
Batas umur Anak Nakal yang dapat diajukan ke Sidang Anak adalah sekurang- kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin‛.
Anak  dalam  Undang-Undang  RI  Nomor  4  Tahun  1979  tentang  Kesejahteraan Anak pasal 2 disebutkan:
Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.
Ketetapan batas usia Anak yang terdapat dalam regulasi atau aturan perundang- undangan tersebut bervariasi. Demikian pula batas usia berkaitan dengan hak-hak yang diberikan kepada seseorang, ketika dianggap mampu atau cakap untuk bertindak di dalam hukum juga bervariasi.
4. Definisi Anak Menurut Fikih
Ada beberapa kata yang digunakan dalam bahasa Arab untuk menyebut anak yang belum balig, yaitu; هبا , دلو , يبص , م لاغ , لفط . Meskipun semua kata itu sinonim, tetapi masing-masing    memiliki    kecenderungan    pemaknaan    yang    berbeda.    Kata هبا mengandung  arti  anak  yang  lebih  condong  menjelaskan  penisbahan  kelahirannya meskipun  kata هبا juga  memberi  pengertian  kepada  anak  yang  masih  kecil.  Kata دلو mengandung arti anak secara umum, sebagai keturunan manusia termasuk anak yang masih dalam kandungan.
Kata يبص adalah ازمع تفلا نود ي ذلا yaitu anak   masih kecil sampai tumbuh dan belum mencapai umur anak muda atau pemuda. 9 Kata ini  cenderung diartikan anak
yang berusia lima tahun ke atas, usia anak Sekolah Dasar sampai sebelum mencapai umur  pemuda.  Dalam  al- Mu’jam  al -Wasit  dikatakan غلا ملا نود زيغصلا : يبصلا ( al-sabiy adalah anak  kecil yang belum dikatakan al-gulam).
Dalam diskursus fikih dan usul fikih, anak digolongkan ke dalam dua kelompok,
yaitu mumayiz dan gairu mumayiz. Seorang anak  yang  dapat membedakan  sesuatu yang  baik  dengan  yang  buruk,  disebut mumayiz.  Sedangkan  anak  yang  belum  bisa membedakan yang baik dan buruk disebut gairu mumayiz. Menurut usul fikih, mumayiz adalah periode setelah masa al- tufulah (anak kecil yang belum mampu membedakan antara yang bermanfaat dan yang mudarat buat dirinya) dan menjelang masa balig.
5. Kriteria Tindak Pidana Anak
Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda strafbaar feit atau delict.  Simons  seorang  guru  besar  ilmu  hukum  pidana  di  Universitas  Utrecht berpendapat  bahwa  tindak  pidana  ialah  perbuatan  melawan  hukum  yang  berkaitan dengan kesalahan seseorang yang mampu bertanggung jawab.
Berdasarkan  definisi  yang  diutarakan  oleh  Marlina  yang  dikutip  dari  Simons tersebut,  terdapat  percampuran  unsur-unsur  tindak  pidana  ( criminal)  meliputi perbuatan dan sifat melawan hukum dan pertanggung jawaban pidana ( criminal ability) yang mencakup kesengajaan, kealpaan serta kelalaian dan kemampuan bertanggung jawab. Maka  dapat  pula  disimpulkan  bahwa unsur-unsur tindak  pidana (delik) terdiri dari:  (1)  perbuatan  manusia  (positif  atau  negatif,  berbuat  atau  tidak  berbuat  atau membiarkan); (2) diancam dengan pidana; (3) melawan hukum; (4) dilakukan dengan kesalahan; (5) orang yang melakukan mampu bertanggung jawab.
Dalam KUHP, jelas terkandung makna bahwa suatu perbuatan pidana (kejahatan)
harus mengandung unsur-unsur sebagai berikut:
a. Adanya perbuatan manusia
b. Perbuatan tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum
c. Adanya kesalahan
d. Orang yang berbuat harus dapat dipertanggung jawabkan.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa; juvenile delinquency adalah tindakan atau perbuatan  anak-anak  usia  muda  yang  bertentangan  dengan  norma  atau  kaidah-kaidah hukum tertulis baik yang terdapat di dalam KUHP maupun perundang-undangan di luar KUHP.  Dapat  pula  terjadi  perbuatan  anak  remaja  tersebut  bersifat  anti  sosial  yang menimbulkan  keresahan  masyarakat  pada  umumnya  akan  tetapi  tidak  tergolong  delik pidana umum maupun pidana khusus.
Hal  tersebut  cenderung  untuk  dikatakan  sebagai  kenakalan  anak  dari  pada kejahatan anak, terlalu ekstrim rasanya seorang anak yang melakukan tindakan pidana dikatakan  sebagai  penjahat,  sementara  kejadiannya  adalah  proses  alami  yang  tidak boleh  tidak  setiap  manusia  harus  mengalami  kegoncangan  semasa  menjelang kedewasaannya.
6. Jenis Tindak Pidana Anak
a. Delinkuensi anak yang terdapat dalam KUHP
a) Delinkuensi  anak  dalam  kejahatan  yang  terdiri  dari  pencurian,  perampokan, perkelahian,  penggelapan,  pembunuhan,  pemerasan,  pornografi,  kejahatan kesusilaan, kejahatan yang mengganggu ketertiban umum, dan perkosaan.
b) Delinkuensi anak dalam pelanggaran yang terdiri dari pelanggaran lalu lintas, pelanggaran  narkotika/narkoba,  pelanggaran  minuman  keras,  perkelahian, prostitusi.
b. Delinkuensi anak yang diatur diluar KUHP
a) Delinkuensi Individual.
Tingkah laku anak (kriminal anak) merupakan gejala personal atau individual dengan ciri khas "jahat" disebabkan oleh predisposisi dan kecenderungan penyimpangan  tingkah  laku  (psikopat,  psikotis,  neorotis,  a-sosial)  yang diperhebat oleh stimuli sosial dan kombinasi kultural.
b) Delinkuensi Situasional.
Delinkuensi  ini  dilakukan  anak  yang  normal,  namun  mereka  banyak dipengaruhi oleh berbagai kekuatan situasional, stimuli sosial, dan tekanan lingkungan  yang  semuanya  memberikan  pengaruh  menekan,  memaksa pada  perilaku  buruk  sebagai  produknya  anak  anak  remaja  tadi  suka melanggar  peraturan,  norma  sosial,  dan  hukum  formal  Anak  muda  itu menjadi  jahat,  delinkuensi  sebagai  akibat  dari  transformasi  psikologis sebagai reaksi terhadap pengaruh eksternal yang menekan dan memaksa.
c) Delinkuen Sistematik.
Perbuatan kriminal anak remaja tersebut di sistematisir dalam bentuk satu organisasi yaitu gang. Kumpulan tingkah laku yang disistematisir itu, disertai pengaturan status formal, peranan tertentu, nilai-nilai, norma-norma, rasa kebangsaan, dan moral.
7. Pengertian Tindak Pidana
Istilah  tindak  pidana  berasal  dari  istilah  yang  dikenal  dalam  buku  hukum  pidana Belanda yaitu stafbaarfeit yang terdiri dari 3 (tiga) kata yakni staf yang diterjemahkan
dengan pidana dan hukum, baar yang diterjemahkan dengan dapat atau boleh, dan feit yang  diterjemahkan  tindak,  peristiwa,  pelanggaran,  dan  perbuatan.  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  tidak  memberikan  penjelasan  mengenai  apa  yang dimaksud dengan stafbaar feit itu sendiri, biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik,  yang  bersal  dari  bahasa  latin  yakni  delictum.  Istilah  stafbaar  feit  atau  kadang disebut  dengan  delict  (delik)  diterjemahkan  ke  dalam  Bahasa  Indonesia  dengan berbagai istilah.
8. Pengertian Penyidikan
Salah satu rangkaian dalam menyelesaikan kasus dalam acara pidana termasuk tindak  pidana  korupsi  adalah  melakukan  penyelidikan,  penyidikan  dan  penuntutan terhadap  tindak  pidana  ataupun  tindak  pidana  korupsi.  Salah  satu  hal  yang  paling penting dalam suatu tindakan pemberantasan korupsi adalah pada saat penyidikan.
Tahap penyidikan merupakan salah satu bagian penting dalam rangkaian tahap- tahap  yang  harus  dilalui  suatu  kasus  menuju  pengungkapan  terbukti  atau  tidaknya dugaan  telah  terjadinya  suatu  tindak  pidana.  Oleh  sebab  itu  keberadaan  tahap penyidikan tidak bisa dilepaskan dari adanya ketentuan perundangan yang mengatur mengenai tindak pidannanya.
9. Pengertian Penyidik
Penyidik  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  6  ayat  (1)  huruf  b  KUHAP mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing  dan  dalam  pelaksanaan  tugasnya  berada  dibawah  koordinasi  dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP.
10. Pengertian Fiqih
Fiqih adalah istilah lain yang digunakan untuk menyebut hukum Islam . istilah ini biasanya dipakai dalam dua arti. Pertama, dalam arti ilmu hukum atau paralel dengan istilah jurisprudensce dalam bahasa Inggris sehingga dengan demikian fiqih merujuk kepada pengertian cabang studi yang mengkaji hukum Islam. Kedua, dipakai dalam arti ilmu sendiri, dan paralel dengan istilah law dalam bahasa inggris.

## PEMBAHASAN
1. Penanganan Sanksi Terhadap Tindak Pidana Anak dalam Perspektif Hukum Positif  di Polresta Jambi
Dalam suatu sistem peradilan pidana (anak) tahap penyidikan merupakan kontak awal (initial contact) antara anak yang disangka telah melakukan tindak pidana dengan pihak  aparat  kepolisian.  Menurut  Beijing  Rules  Polisi,  jaksa,  atau  Lembaga  lain  yang
menangani kasus anak-anak nakal harus diberi kewenangan untuk menangani kasus tersebut  dengan  kebijakan  mereka  tanpa  melalui  peradilan  formal,  sesuai  dengan kriteria yang tercantum dalam tujuan sistem hukum yang berlaku dan sesuai dengan asasasas dalam ketentuan lain.
Tahap penyidikan merupakan tahap yang penting diperhatikan karena pengaruh yang ditimbulkan bukan hanya dapat menentukan keberhasilan dalam proses peradilan selanjutnya, melainkan juga membawa pengaruh terhadap perkembangan jiwa anak. Adanya ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 42 UUPA bahwa penyidik “wajib” memeriksa  tersangka  dalam  “suasana  kekeluargaan”,  sejalan  dengan  ketentuan - ketentuan yang diatur dalam Beijing rules.
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, aparat kepolisian yang dalam fungsi dan tugasnya  adalah  sebagai  aparatur  penegak  hukum  dan  sekaligus  pelindung  dan pengayom  masyarakat,  dituntut  untuk  lebih  intensif  dalam  melakukan  penanganan tindak pidana anak, sehingga penanganannya dapat menyentuh pada akar masalah.
Demikian pula halnya bagi aparat kepolisian pada Polresta Jambi yang merupakan badan pelaksana utama kewilayahan Polda yang berkedudukan di Kota Jambi, Provinsi Jambi yang dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya harus pula mampu mengubah cara  penanganan  perkara-perkara  tindak  pidana  anak  dengan  pendekatan  konsep keadilan restorasi.
Penyidik  Polresta  Jambi  sebagai  aparat  Polri,  yang  juga  memiliki  kewenangan diskresi,  sudah  selayaknya  mampu  melakukan  tindakan  diversi  dalam  menangani perkara tindak pidana anak, apalagi bahwa pada Satreskrimum Polresta Jambi telah ada dibentuk unit khusus yang memang bertugas untuk menangani perkara tindak pidana anak, yaitu Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA).
Penyidik  pada  Satreskrimum  Polresta  Jambi  yang  berperan  penting  dalam penegakan  sistem  hukum  dan  sistem  peradilan  pidana  di  Indonesia,  dituntut  untuk mampu melakukan tranformasi kultural baik bagi dirinya maupun secara kelembagaan, terutama  dalam  menangani  kasus  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  anak,  melalui pendekatan keadilan restorasi ( restorative justice).
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  penulis  dapat  menyimpulkan  bahwa  peran penyidik dalam pelaksanaan diversi ini adalah:
a. Aparat Kepolisian dalam hal ini Penyidik merupakan  garda terdepan  yang harus dapat menyaring kasus-kasus tindak pidana akan dilanjutkan pada proses peradilan berikutnya atau dihentikan melalui kewenangan diskresinya;
b. Penyidik harus dapat memutuskan bagaimana sebaiknya yang dilakukan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, berdasarkan kepentingan yang terbaik bagi anak, untuk itu diperlukan penyidik yang benar-benar paham dan terlatih untuk ini;
c. Penyidik  harus  dapat  berkoordinasi  dengan  lembaga-lembaga  sosial  serta lembaga- lembaga terkait dalam hal penanganan masalah anak, khususnya BAPAS;
d. Penyidik harus bersedia menjadi fasilitator, menjadi pihak yang netral, serta menjadi penengah dalam hal penyelesaian kasus anak sebagai tindak pidana yang dilakukan secara kekeluargaan berdasarkan kesepakatan para pihak;
e. Penyidik juga harus dapat berkoordinasi dengan masyarakat agar bisa mengetahui bagaimana kebiasaan di suatu daerah tempat terjadinya suatu tindak pidana, serta dapat menjelaskan bagaimana cara penanganan terbaik kepada anak maupun hak- haknya, khusunya kepada keluarga korban ataupun pelaku.
Penyidikan  terhadap  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  diupayakan  dalam suasana kekeluargaan, dan untuk itu penyidik juga diwajibkan meminta pertimbangan atau  saran  dari  Pembimbing  Kemasyarakatan  setelah  tindak  pidana  dilaporkan  atau diadukan sesuai dengan Undang-undang No. 11 Tahun 2012. Diperiksa dalam suasana kekeluargaan, berarti pada waktu memeriksa tersangka anak, penyidik tidak memakai pakaian seragam/dinas, dan melakukan pendekatan secara efektif, aktif, dan simpatik. Dalam  Pasal  7  ayat  (2)  juga  disebutkan  mengenai  syarat  Diverisi  adalah  tindak pidana  yang  dilakukan anak  tersebut  diancam dengan pidana penjara kurang dari 7 (tujuh)  tahun  serta  bukan  merupakan  pengulangan  tidak  pidana  ketentuan  pidana kurang  dari  7  (tujuh)  tahun  tersebut  mengacu  pada  hukum  pidana.  Sedangkan pengulangan tindak pidana yang dimaksud dalam Undang-undang No. 11 tahun 2012 tindak pidana yang dilakukan oleh anak, baik itu sejenis maupun tidak sejenis, termasuk juga tindak pidana yang di selesaikan melalui Diversi.
2. Kendala  Yang  Dialami  Penyidik  Polresta  Jambi  Dalam  Melakukan  Proses  Diversi Terhadap  Anak  Sebagai  Pelaku  Tindak  Pidana  Dengan  Ancaman  Pidana  Dibawah  7 Tahun
Berdasarkan hasil dari wawancara dengan Ipda Retno Puji, SH bahwa kendala yang dialami oleh Penyidik Polresta Jambi dalam melaksanakan proses diversi sebagai upaya memberi perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum adalah:
a. Anak tidak mau mengakui perbuatannya
b. Keluarga anak bersikap tidak mau tahu
c. Tidak ada bantuan hukum
d. Pihak  keluarga  korban  tidak  menginginkan  tersangka  dibebaskan  Seperti  yang diungkapkan  di  atas  bahwa  diversi  dapat  diberikan  apabila  anak  tersebut mendapatkan pandangan yang positif dari keluarga korban atau berdamai dengan pihak korban.
3. Perbandingan antara Hukum  Positif dengan Hukum Pidana Islam
Menurut hukum pidana  positif  didalam Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa” anak adalah seseorang yang  belum  berusia  18  (delapan  belas)  tahun,  termasuk  anak  yang  masih  dalam kandungan. Adapun mengenai batasan umur kriteria anak yang dapat diadili di sidang pengadilan,  dilihat  dari  Undang-undang  No  3  tahun  1997  tentang  Pengadilan  Anak pasal 4 antara lain batas usia anak yang dapat diajukan ke sidang anak adalah sekurang- kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum  pernah  kawin.  Adapun  pengertian  anak  dalam  Islam  dari  segi  bahasa  adalah keturunan kedua sebagai hasil dari hubungan antara pria dan wanita. Dalam fiqh Islam tidak  memberi  batasan  yang  pasti  terhadap  batasan  usia  atau  kriteria  anak-anak  di samping banyaknya perbedaan pendapat di antara para ulama. Para ulama fiqh berijma bahwa seorang anak bila telah berihtilam maka dipandang balig. Begitu juga seorang gadis, dengan kedatangan haid atau kuat untuk hamil. Sesuai dengan ayat al- Qur’an: Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balig, (Q.S. An-nur; 59)
Fikih  Islam  mengkategorikan  masa  akil-balig  berbeda  antara  orang  yang  satu dengan yang lain, namun menurut ulama fikih, Menurut Ima m Syaf’i, barangsiapa yang lambat dari padanya tanda-tanda balig itu, ia menyempurnakan umur 15 (lima belas) tahun maka dilaksanakan atasnya had-had seluruhnya baik pencurian dan lainnya. Pada prinsifnya, kriteria anak-anak dalam perkara pidana menurut hukum pidana Positif  dan  hukum  pidana  Islam  mempunyai  kesamaan,  yang  mana  sama-sama memberikan  batasan  atas  kategori  usia/umur  anak  yang  ideal  yang  dapat  diberikan sanksi terhadap perbuatannya, yang membedakannya adalah, aturan Undang-undang yang  ditetapkan  mengenai  batasan  kriteria  anak  oleh  hukum  pidana  Positif  adalah undang-undang  (hukum)  produk  manusia.  Sedangkan  aturan  yang  ditetapkan mengenai  batasan  kriteria  anak  oleh  hukum  pidana  Islam  adalah  hukum  yang bersumber dari Al- Qur’an dan Sunnah, dan Ijma’ ( kesepakatan para Ulama).
4. Kelebihan dan Kelemahan penerapan sanksi pidana anak antara hukum positif dan fikih Kelebihan dan kelemahan antara hukum fikih
Dalam  asas  pidana  islam  tidal  mengenal  penghapusan  tindak  pidana  karena jabatan  sehingga  tidak  dapat  dipidana  karena  pada  hakekatnya  setiap  orang yang  telah mukallaf  harus  bertanggungjawab  terhadap  apa  yang  ia  lakukan, terlebih lagi karena jabatan sedangkan kelemahan Hukum Islam tidak dikenal didalam perundang-undangan  Indonesia  sebagai  system  hukum  karena  Indonesia  menganut sistem hukum Eropa kontinental sehingga pelaku tidak hanya dapat dipidana dengan merujuk  pada  KUHP  (hukum  materiil)  dan  KUHAP  (hukum  formil)  saja  yang  bersifat memaksa ( dwinginrecht) dan tidak boleh dikenakan dengan hukum Islam.
5. Kelebihan dan kelemahan antara hukum Positif
1. Hukum positif di Indonesia bersifat memaksa sehingga seluruh pelaku tindak pidana dapat  dihukum  dalam  hukum  pidana.  Hukum  pidana  positif  dilaksanakan  oleh lembaga-lembaga tertentu selaku aparat penegak hukumsehingga hu,kum pidana dapat dilaksanakan. Sedangkan kelemahan Penghapusan tindak  pidana  karena jabatan sering kali menjadi alibi bagi pelaku tindak pidana dalam hukum pidana positif  sehingga  pelaku  pidana  karena  perintah  jabatan  sehingga  tidak  dapat dihukum.

## SIMPULAN
Berangkat dari uraian keseluruhan pembahasan di atas, penyusun dapat mengambil kesimpulan, sebagai berikut :
1. Asas  legalitas  dalam  hukum  pidana  postif  Indonesia  merupakan  asas  yang  sangat fundamental. Karena asas  legalitas dalam hukum pidana  penting untuk menentukan apakah suatu peraturan hukum pidana dapat diperlakukan terhadap tindak pidana yang terjadi.  Jadi  apabila  terjadi  suatu  tindak  pidana  maka  akan  dilihat  apakah  terhadap ketentuan hukum yang mengaturnya dan apakah aturan yang telah ada tersebut dapat diberlakukan terhadap tindak pidana yang terjadi. Maka dengan dengan diterapkannya asas legalitas tersebut para hakim tidak bisa bertindak sekehendaknya atau semena- mena.
2. Sedangkan dalam hukum pidana Islam asas legalitas mempunyai pengaruh yang besar terhadap  kekuasaan  hakim,  karena  kekuasaan  hakim  sangat  luas  dibanding  dengan hakim pada hukum positif dimana hakim tidak mempunyai kekuasaan yang cukup untuk bertindak  terhadap  pembuat  kejahatan  sesuai  dengan  kepentingan  umum.  Asas
legalitas  dalam  bahasa  latinnya  disebit  dengan  “Nullum  Delictum  Nolla  Poena,  Sine Praevia Legi Poenali” yang artinya tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan  aturan  pidana  dalam  perundang-undnagan  yang  telah  ada,  sebelum perbuatan dilakukan. Asas  legalitas ini dirumuskan  dalam pasal 1 ayat 1 KUHP. Pada prinsipnya hukum pidana positif dan hukum pidana Islam adalah sama tetapi dalam penerapannya yang berbeda.
Perbandingan mengenai asas legalitas antara hukum Islam dengan hukum hukum positif.  Seperti  yang  telah  dijelaskan  didepan  bahwa  penerapan  asas  legalitas  pada hukum pidana positif dan hukum pidana Islam mempunyai persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah sama-sama memberlakukan asas legalitas dalam proses hukum sedangkan  dalam  perbedaannya  adalah  bahwa  hukum  pidana  positif  dalam penerapannya sama terhadap delik, sedangkan pada hukum pidana Islam dibedakan antara jarimah qishas diyat, hudud,  diterapkan secara kuat, sedangkan  pada  jarimah ta’zir  diperlonggar  sehingga  ke maslahatan  masyarakat  terpenuhi.  Selain  mempunyai persamaan dan perbedaan tersebut diatas asas legalitas juga mempunyai kelebihan dan kelemahan antara lain dalam hukum Islam ketentuan pidananya tidak dapat dirubah- rubah  (ditambah/dikurangi)  karena  sudah  ketentuan  dari  Allah  yang  bersifat  baku, sedangkan dalam hukum positif ketentuan pidananya suatu saat dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman.
3. Aparat Kepolisian dalam hal ini Penyidik merupakan garda terdepan yang harus dapat menyaring  kasus-kasus  tindak  pidana  akan  dilanjutkan  pada  proses  peradilan berikutnya  atau  dihentikan  melalui  kewenangan  diskresinya;  Penyidik  harus  dapat memutuskan  bagaimana  sebaiknya  yang  dilakukan  terhadap  anak  yang  melakukan tindak pidana, berdasarkan kepentingan yang terbaik bagi anak, untuk itu diperlukan penyidik  yang  benar-benar  paham  dan  terlatih  untuk  ini;  Penyidik  harus  dapat berkoordinasi dengan lembaga-lembaga sosial serta lembaga-lembaga terkait dalam hal  penanganan  masalah  anak,  khususnya  BAPAS;  Penyidik  harus  bersedia  menjadi fasilitator, menjadi pihak yang netral, serta menjadi penengah dalam hal penyelesaian kasus  anak  sebagai  tindak  pidana  yang  dilakukan  secara  kekeluargaan  berdasarkan kesepakatan para pihak. Penyidik juga harus dapat berkoordinasi dengan masyarakat agar bisa mengetahui bagaimana kebiasaan di suatu daerah tempat terjadinya suatu tindak pidana, serta dapat menjelaskan bagaimana cara penanganan terbaik kepada anak maupun hak-haknya, khusunya kepada keluarga korban ataupun pelaku.
4. Kendala  yang  dialami  oleh  penyidik  Polresta  Jambi  dalam  melakukan  proses  diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dengan ancaman pidana dibawah 7 Tahun, yaitu:
a. Anak tidak mau mengakui perbuatannya
b. Keluarga anak bersikap tidak mau tahu
c. Tidak ada bantuan hukum
d. Pihak keluarga korban tidak menginginkan tersangka dibebaskan

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad Amrullah, et al., Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional.  Jakarta: Gema Insani Press,1996.
Ali Zainuddin, Pengantar Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 7.
Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, PT. Pradnya Paramita: Jakarta, 1. Bakri,  Pengantar  Hukum  Indonesia,  Sistem  Hukum  Indonesia  pada  Era  Reformasi  jilid  1,
(Malang: UB Press, 2013), Cet Ke-2, 8 – 9.
Departemen  Agama RI. Alquran  dan Terjemahnya. Bandung:   Diponegoro, 2006. Dewan
Redaksi. Ensiklopedi Islam. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994.
Glasse,  Cyril. Ensiklopedi  Islam  Ringkas.  Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo  Persada,  1996.  Gosita,
Arief. Masalah Perlindungan Anak. Jakarta: Akademika Pressindo, 1989.
Gultom, Maidin. Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Jakarta: Refika Aditama, 2008.
Hanafi, Ahmad. Asas-Asas Hukum Pidana Islam. Yogyakarta: Bulan Bintang, 1967.
Laurensius Arliman, Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat, (Yogyakarta, CV Budi Utama, 2015), 9.
Muladi dan Barda Nawai Arief, 2005, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung,
12.
Mardani, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Kencana, 2019). Cet Ke-4, 49.
R. Soesilo   dan   Muljatno. Dekonstruksi Hukum Adat atas Hukum Positif. Yogyakarta: Rajawali Perss 2008.
Soekanto, Soerjono. Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi. Bandung: Remadja      Karya, 1985.
Zakaria  Syafe’I,  Sanksi  Hukum  Riddah  Dan  Implementasi  Di  Indonesia,  (Jakarta:  Hartono Media Pustaka, 2012), 31.