## ANALISIS PARTISIPASI DAN POLA KOMUNIKASI ANTARA MASYARAKAT DENGAN PEMERINTAH DALAM UPAYA MEMINIMALISASI KONFLIK PEMBANGUNAN
Studi Kasus Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Surakarta dengan Pembebasan Lahan Untuk Jalan Tol Semarang-Solo Di Kota Semarang
Analisys of Participation and Communication Design Between Community with Government to Minimalize Development Conflict
(Case Study of PKL Relocation in Surakarta City with Land for Semarang–Solo Toll Road in Semarang City)
Suwignyo Rahman, Istiono, Lisa Mardiana, Wahid Abdulrahman
(LSM KrisiS)

## ABSTRACT
In  this  reform  era,  the  development  in  Indonesia  start  to  walk  with  new  paradigm that is positioning community as a development subject and government as a development facilitator.  Community  and  a  group  of  trade  community  will  to  compose  effectively  a model  participation  system,  and  government  also  will  to  compose  effectively  of  model communication  system  to  community  in  development  so  hopes  will  can  minimalist development  of  conflict.  This  research  taken  case  study  of  development  policy  in Relocation PKL Policy in Surakarta City and have been sitting with  Land Exemption  For Semarang – Solo’s Toll  Road Policy in Semarang City with   more focus on community’s participation  and  groups  of  trade  community  system  analysis  and  communication  from government to community with the comprehensive and connected.  This research has done in June – November 2008 with location in Surakarta and Semarang City. This research used qualitative analysis as main unsure that is descriptive analysis. This research used primary’s data and secondary data resources. The respondent at this research decision used purposive sampling  technique.  Than  collecting  data  shape  in-depth  interview,  lecturer  studies  and documentation.    For  validity  data  in  this  research,  researcher  used  descriptive  qualitative analysis  method.  Interpretative  data  with  integrated,  with  the  triangulation  also  with analysis.  The  result  of  this  research  is  participation  and  communication  system  at  the relocation  of    PKL  in  Surakarta  City  has  worked  by  Surakarta’  Government  with  the integrated  concept  and  implementation  technique  and  to  connected  well  with  PKL  in Surakarta city’s participation system, that’s to front of organizing, empowerment, dialogue and negotiation so to create a good model of participation and communication system and to  minimalist  development  conflict.  Participation  and  communication  system  of  Land Exemption For Semarang – Solo’s Toll Road in Semarang, in one side show successful in Land  Exemption  For  Toll  Road  but  in  the  other  side  not  yet  accommodation  community aspiration and a group of trade community fully, by participative and to front of individual and group resolution so caused doesn’t finish better in individual and group that consistent to development Toll Road so development conflict is still go on and doesn’t finish well.
Keyword : Participation, Communication, System, Development Conflict.

## PENDAHULUAN
Pembangunan  di  Indonesia  pada  masa orde  baru  tidak  terelakkan  selalu  berpotensi menimbulkan konflik. Komunikasi pemerintah kepada masyarakat dalam pembangunan  tidak  pernah  terjadi  dan berakibat  kepada  munculnya  akumulasi kekecewaan dari masyarakat dan mendatangkan  konflik  yang  tidak  jarang berakhir  anarkhis.  Studi  ini  memfokuskan pada  analisis  sistem  partisipasi  masyarakat dan pelaku usaha serta pola komunikasi dari pemerintah secara komprehensif. Komunikasi adalah sebagai proses interaksi, menciptakan struktur dari hubungan partisipasi antara unsur. Komunikasi menjadi faktor dominan dalam suatu sistem, artinya  tidak  ada  sistem  tanpa  komunikasi. Sedangkan partisipasi mengandung pengertian  pelibatan  anggota  masyarakat dalam  proses  pembuatan  dan  pengelolaan sistem komunikasi yang ada.
Prinsip  dasar  teori  sistem  cukup sederhana,  bahwa  masyarakat  merupakan suatu  keseluruhan  yang  saling  tergantung (Martin,  1996  ;  hlm  2-3).  Kelangsungan sistem  ditentukan  oleh  pertukaran  masukan dan keluaran dengan lingkungannya. Adapun  salah  satu  istilah  yang  sering digunakan  masyarakat  umum,  yang  erat kaitannya  dengan  sistem  adalah  model. Model  adalah  rancangan  struktur  dalam bentuk  kecil (small  scale  representation  of something) yang  dapat  diperbanyak  dan dikembangkan serta merupakan suatu abstraksi, penyederhanaan suatu sistem, atau tiruan yang sederhana dari suatu sistem yang nyata (Heylighen and Joslyn, 2005).
Studi  ini mengambil  dua  contoh  kasus yaitu  yang Pertama adalah  Kebijakan Relokasi  Pedagang  Kali  Lima  (PKL)  Di Surakarta.  Keberadaan  PKL  di  perkotaan tidak  terlepas  dari adanya  kebijakan pembangunan  yang  hanya  bertumpu  di perkotaan.  Akibatnya,  terjadi  apa  yang dikenal dengan run away urbanization yang ditandai dengan eksodus penduduk dari desa
ke  kota  dengan  harapan  akan  memperoleh pekerjaan di kota yang lebih baik (Loekman, 1995).  Pada  awalnya  Pemerintah  Kota (Pemkot)  Surakarta  mengalami  kesulitan untuk  melakukan  penataan  dan  penertiban dengan  merelokasikan  PKL  di  tempat- tempat  yang  telah  disediakan  (Absori. 2006).  Permasalahan  relokasi  PKL  menjadi permasalahan  baru  ketika  tempat  yang ditetapkan  oleh  pihak  pemerintah  daerah sebagai  lokasi  baru,  letaknya  yang  kurang strategis  dan  karena  keberatan  lainnya. Keberadaan  PKL  telah  menjamur  dan menjadi  salah  satu  bidang  usaha  informal, tetapi di sisi lain menganggu keindahan kota dan cenderung tidak teratur.
Studi kasus Kedua adalah pembangunan  jalan  tol  Semarang-Solo  di Semarang.  Pembangunan  ini  dimaksudkan sebagai solusi terhadap permasalahan kemacetan di kota, di satu berdampak positif terhadap  kegiatan  ekonomi,  politik,  dan sosial  serta  untuk  meningkatkan  laju investasi.  Di  sisi  lain,  dikhawatirkan memunculkan pengaruh terhadap pendidikan, permukiman, lingkungan hidup, gaya hidup masyarakat, ancaman keamanan, hingga  berkurangnya  tempat  bermain  bagi anak.
Permasalahan dalam studi ini menekankan  bagaimana  sistem  partisipasi dan  komunikasi  kebijakan  relokasi  PKL  di kota  surakarta,  sistem  partisipasi  dan komunikasi  kebijakan  pembebasan  lahan untuk  jalan  tol  semarang-solo  di  kota semarang, perumusan kebijakan pembebasan lahan untuk jalan Tol Semarang-Solo  di  Kota  Semarang,  serta strategi  yang diterapkan untuk menciptakan Sistem  komunikasi  yang  efektif  antar pemerintah, warga masyarakat dan kalangan pelaku  usaha  agar  dapat  mendatangkan partisipasi  masyarakat  dalam  keberhasilan pembangunan  dan  menimimalisir  terjadinya konflik pembangunan.
Tujuan Penelitian ini adalah memberikan rekomendasi sistem
komunikasi  dan  pembangunan  partisipasi masyarakat  dan  kalangan  usaha  bagi pemerintah  provinsi  jawa  tengah  dan kota/kabupaten  yang  dilalui  pembangunan jalan  tol  semarang-solo  agar  efektif  dalam meminimalkan  konflik  pembangunan  serta untuk mendapatkan gambaran praktik implementasi  kebijakan  yang  baik (good practices) dari  keberhasilan  relokasi  PKL Kota Surakarta untuk dapat diterapkan pada Pembebasan  Lahan  Jalan  Tol  Semarang- Solo.  Manfaat  yang  diharapkan  dalam  studi ini adalah mengetahui sistem partisipasi dan komunikasi  Pemerintah  Kota  Surakarta dengan  PKL  dalam  proses  relokasi  dan mengetahui sistem partisipasi dan komunikasi  Pemerintah  Kota  Semarang  dan Provinsi Jawa Tengah dalam proses pembebasan  lahan  jalan  tol  Semarang-Solo serta  untuk  mendapatkan  model  sistem partisipasi  masyarakat  dan  kalangan  usaha dalam  penanganan  masalah-masalah  sosial yang timbul akibat kebijakan pembangunan.

## BAHAN DAN METODA
Penelitian  ini  dilakukan  di  dua  kota yaitu di Kota Surakarta dan Kota Semarang. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif sebagai  unsur  utama  yang  bersifat deskriptif  analitis .  Mengacu  pada  Lofland dan  Lofland  sumber  data  utama  dalam penelitan  kualitatif  adalah  kata-kata,  dan tindakan selebihnya merupakan data tambahan  seperti  dokumen  dan  lain-lain (Moelong,  2002  :  hlm  112).  Penelitian  ini menggunakan sumber data : 1). Data primer; yaitu  data  yang  diperoleh  langsung  melalui wawancara  informan  di  lapangan  dan dipertajam melalui Focus Group Discussion (FGD) .  Sumber  data  primer  atau  informan penelitian  adalah  PKL  di  Kota  Surakarta, warga  yang  terkena  dampak  pembebasan lahan tol di Kota Semarang, sejumlah tokoh masyarakat, aktivis LSM, Pemkot Surakarta, Pemkot  Semarang,  Pemerintah  Provinsi Jawa Tengah, anggota DPRD Kota Surakarta,  anggota  DPRD  Kota  Semarang
dan  anggota  DPRD  Provinsi  Jawa  Tengah. 2).  Data  sekunder;  yaitu  literatur  berupa buku-buku,  laporan,  dokumen-dokumen, hasil  penelitian  peneliti  lain,  serta  sumber lain termasuk studi media.
Dalam penelitian ini penetapan informan  menggunakan  teknik purposive sampling .  Sampel  yang  diambil  didasarkan pada pertimbangan tertentu dari peneliti atas alasan  dan  tujuan  tertentu  yang  bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Eriyanto,  2007  :  hlm  250).  Teknik pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah sebagai  berikut  :  1).  Wawancara  Mendalam (indept interview) ; 2). Focus Group
Discussion (FGD) ; 3). Studi  Kepustakaan; 4).  Dokumentasi.  Langkah  dalam  analisis data  yaitu pertama ,  menelaah  seluruh  data yang terkumpul (hasil wawancara, dokumen berupa  laporan,  artikel,  buku-buku,  maupun dari  sumber  lain). Kedua ,  reduksi  data, sebagai  proses  pemusatan  perhatian  dengan pemilihan dan penyederhanaan serta melakukan  abstraksi  dan  transformasi  data kasar  yang  telah  terkumpul.  Dengan melakukan  reduksi  data,  peneliti  dapat menggolongkan, mengarahkan, dan mengorganisasikan  data  sehingga  dapat diambil kesimpulan.

## HASIL PENELITIAN

## 1.      Kebijakan  Relokasi  PKL  di  Kota Surakarta
Penataan  dan  pembinaan  PKL  di Kota Surakarta yang pertama kali dilakukan oleh Pemerintah Jokowi-Rudy adalah penataan  PKL  di  Monumen  45  Banjarsari (Monjari),  yang  merupakan  taman  kota  dan sebagai ruang publik (public space) masyarakat, juga menjadi tempat berkembangnya  PKL.  Aspirasi  dan  tuntutan untuk  mengembalikan  kawasan  tersebut sebagai kawasan bebas PKL dan dikembalikan  sebagai  ruang  publik (public space) .  Pemkot  Surakarta  mengundang stakeholder terkait  dan  dari  berbagai  latar belakang, baik itu akademisi, tokoh
masyarakat,  tokoh  agama  dan  LSM,  serta perwakilan dari paguyuban-paguyuban PKL. Konsep  penataan  PKL  selain  merelokasi PKL  ke  kawasan  baru  (pindah),  alternatif lain yang ditempuh Pemkot Surakarta adalah pertama, menciptakan kantong-kantong PKL dengan membuat tempat berlindung (shelter), tenda  bongkar  pasang (knock down) serta  gerobak  kaca,  serta  membuat kantong-kantong  PKL  tersebut  disertai dengan  pemberian  fasilitas-fasilitas  yang mendukung secara gratis.
Dalam  pelaksanaan  kebijakan  ini, proses  rencana  relokasi  PKL  Monjari  tidak mudah  dilakukan  karena  berbagai  alasan yaitu jumlah PKL di kawasan tersebut sudah sedemikian  banyak  jumlahnya.  Namun, karena  kebijakan  relokasi  oleh  Pemkot Surakarta  dijalankan  dengan  konsep  yang rasional  dan  realistis.  Konsep  relokasi  PKL akan  ditempatkan  dimana,  kapan,  proses pemindahan dan antisipasi terhadap dampak dari  relokasi  tersebut  sudah  terpikirkan  dan terkonsep dengan baik oleh Pemkot Surakarta.  Bahkan  Pemkot  Surakarta  juga menanggung  seluruh  biaya  pengadaan  kios, proses  pemindahan  barang  dan  lainnya. Proses  relokasi  989  PKL  dari  kawasan Monumen  45  Banjarsari  ke  kawasan Semanggi  tersebut  akhirnya  berlangsung lancar  dan  tertib.  Aparat  pemerintah, masyarakat  dan  semua  kalangan  berbaur menjadi  satu  dalam  memeriahkan  acara kirap boyongan tersebut.
Pasca  relokasi,  Pemkot  Surakarta memberikan  fasilitas  pendampingan  yaitu pedagang  baru  tersebut  dibebaskan  retribusi selama  1  (satu)  tahun.  Disamping  itu  Dinas Koperasi dan UKM Kota
Surakarta memfasilitasi bantuan kredit dari Kementrian  Koperasi  dan  UKM  sebesar 5,090 Milliar kepada PKL. Upaya penciptaan  keramaian  juga  diupayakan  oleh Pemkot  Surakarta,  dengan  membangun subterminal  baru  dan  memindah  jalur angkutan  dan  mengadakan event-event terutama pertunjukan budaya untuk
mengadakan  sosialisasi  tentang  keberadaan pasar  klitikan  (lokasi  PKL  yang  baru)  di Semanggi kepada masyarakat luas. Kehidupan  usaha  di  lokasi  baru  pun bergeliat,  kios-kios  menjadi  ramai  dan bertambah  lengkap.  PKL  sekarang  menjadi pedagang  yang  legal  dan  formal  serta  lebih tenang.
2. Kebijakan  Pembebasan  Lahan  Untuk Jalan Tol Semarang-Solo di Kota

## Semarang
Sosialisasi  pembangunan  jalan  Tol Semarang-Solo  sudah  dilakukan  oleh  P2T Kota  Semarang  kepada  warga  yang  terkena dampak  pembangunan  jalan  tol  di  wilayah Kota  Semarang  dan  dilanjutkan  dengan musyawarah ganti rugi tanah. Bagi kelompok  masyarakat  dan  individu  yang menerima  sosialisasi  pembebasan  lahan  tol ini menyambut dengan antusias dan proaktif, meski  ada  warga  yang  belum  bersepakat dengan  nilai  ganti  rugi  yang  dibayarkan. Negosiasi  masih  terkendala  oleh  adanya perbedaan  persepsi  hasil  penilaian  yang dijadikan  dasar  bagi  musyawarah  antara warga dengan P2T Kota Semarang.
Permasalahan lain pembebasan lahan untuk  jalan  Tol  Semarang-Solo  di  Kota Semarang adalah pengalihan rute. Pengalihan rute menjadi salah satu isyu atau informasi  yang  diperoleh  warga  sehingga mereka masih menolak kebijakan pembebasan lahan untuk jalan Tol Semarang-Solo.  Pada  awalnya  masyarakat menyambut  positif  terhadap  pembangunan jalan  tol  yang  melintasi  daerah  tersebut, tetapi  masyarakat  menjadi  kecewa  karena terdapat  pengalihan  rute  yang  tadinya  tidak melewati  kawasan  tempat  tinggal  mereka. Warga  juga  menanyakan  perihal  Analisis Dampak  Lingkungan  (AMDAL)  daerah tersebut  untuk  jalan  tol  seperti  apa.  Adapun asumsi  warga,  pembuatan  AMDAL  untuk jalan  tol  yang  melintasi  kawasan  tersebut juga sama sekali tidak melibatkan masyarakat. Masyarakat menyampaikan
surat  terkait  dengan  jalan  tol  kepada  P2T Kota  Semarang,  baik  itu  berupa  pertanyaan seputar  jalan  tol,  kritikan,  saran  dan sebagainya.  Tetapi  P2T  Kota  Semarang menganggap  bahwa  permasalahan  yang disampaikan warga berada di luar kewenangan dari P2T Kota Semarang.
Ketika polemik (pertentangan) antara pemerintah  dengan  warga  masih  terjadi, pihak  konsultan  PT  Virama  Karya  dan  P2T Kota  Semarang  justru  melakukan  tindakan pematokan  tanah  pada  titik-titik  yang terkena  lahan  jalan  tol.  Pematokan  tersebut menimbulkan  asumsi  dari  warga  bahwa pemerintah telah melakukan upaya intimidasi  dan  dianggap  tindakan  yang sewenang-wenang kepada masyarakat. Sosialisasi  yang  dilakukan  oleh  Pemkot Semarang  lebih  ditujukan  kepada  warga yang  terkena  jalur (trase) jalan  tol sedangkan  warga  yang  berada  di  luar  jalur tidak  diberikan  sosialisasi,  dikarenakan pemerintah  masih  berkonsentrasi  kepada upaya  pembebasan  tanah  dan  menghindari bias  serta  pertentangan  yang  besar  dari warga.  Akibat  dari  masih  terjadinya  konflik adalah jadwal pembangunan menjadi terhambat.

## PEMBAHASAN
1.  Pembahasan  Kebijakan  Relokasi  PKL di Kota Surakarta
Secara umum, kebijakan relokasi PKL ini  mendapatkan  apresiasi  positif  dari berbagai kalangan. Pemerintah daerah (provinsi, kabupaten/kota), akademisi, tokoh masyarakat,  LSM  dan  kalangan  PKL  itu sendiri.  Masukan  ( input )  masyarakat  yang menjadi  latar  belakang  kebijakan  relokasi mendorong Pemkot Surakarta serius mempersiapkan  kebijakan  relokasi  PKL  di Surakarta  ini  secara  menyeluruh.  Strategi Pemkot  Surakarta  adalah  mempraktikkan sistem  komunikasi  menyeluruh,  matang, terencana, terkonsep dan terimplementasikan  baik  melalui  penerapan
Sistem  Komunikasi  Konsep  Kebijakan dan Sistem Komunikasi Tekhnis Kebijakan . Dalam Sistem  Komunikasi  Konsep Kebijakan relokasi PKL terdapat unsur yang merangsang  partisipasi  PKL.  Yaitu  unsur realistis,  kebijakan  relokasi  dapat  diterima PKL.  Juga  unsur  pemberdayaan,  dimana eksistensi PKL dipertahankan, pasca relokasi  PKL  masih  diberikan  pembinaan. Dalam sistem  komunikasi  tekhnis  kebijakan dilakukan  dengan  konsisten,  sesuai  antara sistem komunikasi konsep kebijakan dengan implementasi di lapangan. Kedua strategi ini saling melengkapi dan menunjukkan kesiapan  dari  Pemkot  Surakarta  secara menyeluruh  dan  memenangkan  semua pihak.  Meski  diawal  menolak,  namun akhirnya PKL Kota Surakarta merespon dan menerima kebijakan relokasi ini.
Strategi  komunikasi  yang  diterapkan oleh  Pemkot  Surakarta  terbukti  tersambung dengan  baik  dengan  sistem  partisipasi  yang juga  dibangun  dikalangan  PKL.  Strategi sistem  partisipasi  PKL  dalam  mengimbangi sistem  komunikasi  yang  dibangun  oleh Pemkot  Surakarta  bertumpu  kepada  tiga  hal yaitu :
1. Pemberdayaan  dan  Pengorganisasian ; PKL  memperkuat  posisi  tawar  dan kemampuan    menghadapi  kebijakan relokasi, yang bersentuhan dan berdampak kepada kehidupan PKL, agar kepentingan  PKL  dapat  terwadahi  dan tersalurkan dengan baik..
2. Dialog ;  adanya  kemauan  dialog  dalam mencari jalan keluar terbaik adalah bukti nyata  sistem  partisipasi  yang  terbangun oleh PKL dalam kebijakan relokasi PKL ini.
3. Negosiasi ; adanya negosiasi menunjukkan  PKL  tidak  pasif  tetapi berperan  aktif  untuk  mengusulkan, memperjuangkan  gagasan  dan  pendapat PKL dalam kebijakan relokasi ini.
Titik-titik yang mempertemukan tersambungkannya komunikasi dan
partisipasi ini terletak kepada 5 hal yaitu :
1. Keterbukaan ; adanya keterbukaan semua pihak  dalam  mencari  solusi  terbaik termasuk  tahap  perencanaan  kebijakan hingga  implementasi  kebijakan  relokasi ini.
2. Kemitraan  dan  Partisipatif ;  pelibatan aktif masyarakat mendorong PKL merupakan subjek dalam relokasi ini.
3. Egalitarian ;  pendekatan  pihak  yang terlibat  dalam  relokasi  ini  dilakukan secara egaliter sehingga  tercipta suasana sejuk  dan  tidak  berjarak,  sehingga mempercepat proses relokasi ini.
4. Humanis ; adanya pendekatan kemanusiaan,  berakar  dari  budaya  lokal dimana  jika  orang  jawa  diperhatikan atau  diakomodasi  dengan  baik  maka akan mengikuti perintah atasannya.
5. Kepemimpinan yang mengayomi ; adanya kepemimpinan yang mengayomi
ditunjukkan  oleh  Walikota  –  Wakil Walikota  Surakarta,  yang  konsisten antara pikiran, ucapan dan tindakan.
Keluaran ( out put ) keberhasilan relokasi  tanpa  konflik  ini  karena  adanya dukungan politik yang kuat dari DPRD Kota Surakarta  dan  seluruh  masyarakat  Kota Surakarta. Hasil ( Outcome ) kebijakan
relokasi  inilah  yang  diharapkan  PKL  pasca relokasi, dimana kesejahteraan dan ketenangan dalam berusaha dapat dinikmati. Pelajaran  dari  kebijakan  relokasi ini memiliki dampak ( impact )
dapat diminimalkannya  konflik  dalam  penataan kota  serta  kebijakan  ini  dapat  memberikan keuntungan  kepada  semua  pihak.  Ruang publik  telah  dikembalikan  menjadi  ruang terbuka. (Lampiran 1)
2.    Pembahasan  Pembebasan  Lahan Untuk  Jalan  Tol  Semarang-Solo  di  Kota
Semarang Pembebasan lahan untuk
pembangunan  jalan  tol  Semarang  –  Solo  di Kota Semarang dalam pelaksanaannya tidak sepenuhnya  berjalan  lancar  dan  dapat meminimalkan  konflik.  Ada  tiga  kelompok
masyarakat  dalam  menyikapi  pembangunan jalan  tol  Semarang  Solo  ini,  yaitu  :  1). Menerima  pembebasan  lahan  jalan  tol berikut ganti ruginya; 2). Menerima pembebasan  lahan  jalan  tol  namun  belum bersepakat  dengan  ganti  rugi  karena perbedaan persepsi penilaian nilai tanah; 3). Menolak  pembangunan  jalan  tol  karena tidak  terlewati  dalam  pembebasan  lahan namun  terkena  dampak  karena  berbatasan langsung dengan proyek pembangunan jalan tol.
Tim  P2T  Kota  Semarang  berhasil menangani  pembebasan  lahan  jalan  Tol Semarang  Solo  dan  konflik  pembangunan dapat  ditekan.  Disisi  lain,  konflik  tetap terjadi  dan  belum  dapat  dihentikan  dengan kemenangan pihak pemerintah dan masyarakat. Keberhasilan pembebasan lahan menjadi modal kuat mempercepat pembangunan  jalan  tol  Semarang  Solo, namun masih adanya konflik juga menghambat  jadwal  pembangunan  serta menyisakan  permasalahan  lain.  Pendekatan Pemkot  Semarang  dalam  pembebasan  lahan tol  ini  cenderung  menafikkan  pendekatan komunitas  (komunal)  tetapi  lebih  individual dan kelompok.
Pendekatan  individual  dan  kelompok di  beberapa  tempat  efektif,  tetapi  dianggap memecah belah masyarakat dan mengabaikan  lingkungan  yang  berbatasan langsung  dengan  pembangunan  ini.  Yang menerima, lebih menginginkan proses pembebasan  tidak  berlarut-larut  karena berpotensi  menimbulkan  dampak  psikologis yang  berat  dan  lebih  memilih  bernegosiasi harga  tanah  serta  mempercepat  proses pembayaran  ganti  rugi  pembebasan  lahan selain lebih didasari keinginan dan kesediaan  serta  kerelaan  untuk  mendukung kebijakan pembangunan ini.
Perbedaan  persepsi  hasil  penilaian  tim appraisal dalam menaksir harga tanah warga juga  masih  terjadi.  Warga  menerima  tetapi belum  mudah  menerima  pembayaran  ganti rugi. Kedua pihak yaitu antara warga dengan
P2T  Kota  Semarang  masih  bersikukuh dengan persepsinya masing-masing.
Penentuan  nilai  ganti  rugi  harga  tanah berdasarkan kesepakatan maksimal  dibawah hasil  penilaian  tim  appraisal  dan  bukan berdasarkan nilai apraisal yang dimusyawarahkan juga mengundang penolakan  warga.  Beberapa  permasalahan yang  dianggap  belum  terselesaikannya persoalan ini diantaranya adalah :
1. Perubahan  rute ;  Informasi  perubahan rute  tidak  dijelaskan  secara  lugas  dan argumentatif  oleh  Pemkot  Semarang tetapi justru terkesan menutupi perubahan rute ini.
2. Pemkot Semarang juga dianggap kurang sepenuhnya menerapkan asas keterbukaan dalam  hal  penyusunan AMDAL  serta  tidak  mengumumkan nilai aprraisal kepada masyarakat.
3. Perbedaan penanganan kompensasi pembebasan ;  Warga  yang  menolak karena  penanganan  yang  dilakukan  oleh Pemkot  Semarang  individual,  kelompok dan  terbatas  kepada  mereka  yang tanahnya dibebaskan.
4. Saluran  komunikasi  yang  tersumbat ; Pemkot Semarang melakukan sosialisasi terbatas  ke  kelompok  dan  individu  yang lebih mudah dibebaskan dan warga yang menolak  mengaku  pengaduan,  tuntutan
dan  pendapatnya  tidak  mendapatkan tanggapan.
Keluaran  ( output )  pembebasan  lahan  untuk jalan  tol  Semarang  –  Solo  ini  adalah  masih terjadinya konflik antara masyarakat dengan pemerintah  meski  ada  masyarakat  yang menerima dan dapat meminimalkan konflik\Hasil  ( outcome )  dalam  pembebasan lahan tol ini adalah pembebasan lahan untuk jalan tol ini tertunda dan berdampak kepada tidak  terselesaikannya  pembangunan  dalam waktu yang telah ditentukan. (Lampiran 2)

## KESIMPULAN
Sistem  partisipasi  dan  komunikasi masyarakat dengan pemerintah dalam Meminimalkan konflik pembangunan didapatkan  dari  adanya  kedudukan  yang seimbang antara masyarakat dan pemerintah. Dapat diartikan bahwa pemerintah  dan  masyarakat  bisa  saling memahami, take  and  give, dan  menyadari akan  posisi  masing-masing,  saling  terbuka, tidak  ada  rasa  saling  curiga  dan  saling melengkapi  untuk  mencari  titik  temu  yang menguntungkan  semua  pihak.  Penelitian  ini juga  menjadi  model  pembangunan  yang dapat  meminimalkan  konflik  yang  terjadi bagi pemerintah kota/kabupaten dan provinsi  khususnya  yang  ada  di  Jawa Tengah dan di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Absori.  2006. Kebijakan  Pemberdayaan Pedagang  kaki  Lima  (PKL)  di Perkotaan dengan Pendekatan
Partisipatif  (Studi  Kasus  di  Kota Surakarta) . Bank Dunia.
Eriyanto.  2007. Teknik  Sampling  Analisis Opini Publik , LKIS. Yogyakarta.
Heylighen,  Francis  and  Joslyn,  Cliff.  9  Mei 2005 “What  is  Systems  Theory?”
Prepared for the Cambridge Dictionary  of  Philosophy.  Copyright Cambridge University Press. (http://pespmc1.vub.ac.be/SYSTHE OR.html.). Loekman, Soetrisno. 1995. Menuju Masyarakat Partisipatif . Kanisius. Yogyakarta. Martin, Roderick. 1996. Sosiologi
Kekuasaan ,  hal  2-3.  PT  Aneka Cipta. Bandung.
Moelong,  J,  Lexi.  2002. Metodologi Penelitian Kualitatif . Rosdakarya. Bandung.
Lampiran 1  :  Model  sistem  partisipasi  dan  komunikasi  kebijakan  relokasi  PKL  yang  efektif  dalam  meminimalkan  konflik pembangunan di Kota Surakarta:
Masukan/ Input - Latar Belakang Munculnya PKL
- Aspiasi  dan  tuntutan masyarakat terhadap relokasi - Akomodari Pemerintah Kota Surakarta melalui kebijakan Keluaran/ Output Keberhasilan relokasi PKL tanpa konflik Hasil/ Outcome : - Kondisi  Kota  Solo Pasca Relokasi - Kondisi PKL Pasca Relokasi - Keberhasilan Relokasi PKL terhadap  Konsep Kebijakan Penataan  PKL  di Kota Surakarta Dampak/ Impact Menguntungkan semua pihak & Konflik Pembangunan Dapat diminimalkan
Lingkungan
- Krisis Moneter
- Pengangguran
Lingkungan: - Dukungan politik DPRD - Dukungan Stakeholder
- Perda PKL Komunikasi Pemkot Solo KONSEP KEBIJAKAN TEKHNIS
Kemit raan & partisi patif E gal ite ria n
Hu ma nis Kepem impina n Yg
Menga yomi Partisipasi PKL Ke Ter bu Ka an
PEMBERDAYAAN & PENGORGANISASI AN DIALOG NEGOSIASI
Lampiran 2  :  Sistem partisipasi dan komunikasi dalam pembebasan lahan untuk jalan tol Semarang – Solo di Kota Semarang
Masukan /Input
- Latar belakang kebijakan pembebasan lahan untuk jalan tol - Peraturan tentang appraisal - Pengalihan  rute jalan tol Keluaran /outp ut Masih terdapat konflik antara pemerintah dengan masyarakat dalam pembebasan lahan ntuk jalan tol Hasil/ outcomes Pembbasan lahan untuk jalan tol tertuda Dampak/ impact Pembangunan jalan tol tidak dapat selesai dengan tepat waktu Lingkungan - BPN, DPRD Prov. Jateng, DPRD Kota Semarang - Investor, PT Jasa Marga, Stakeholder Masyarakat Partisipasi Masyarakat
Rela & Bersedia Melepas Tanah Khawatir Dampak Psikologis Masyarakat MENERIMA Konfik TETAP TERJADI & BELUM
TERSELESAI KAN

## Masyarakat MENOLAK
Individual & Kelompok Konfik DAPAT DIMINIMLKAN Komunikasi Pemkot Smg Individu al & Kelompo k
Menganggap sdh Terbuka Persepsi Yg Berbeda Sosialisasi Terbatas & Fokus Pembebasan Lahan Menun tut Kemitr aan Saluran Komunik asi Tersumba t Menuntut Keterbuk aan Penuh Perse psi Yg Berbe da Masyarakat MENERIMA TAPI MSH BEDA PERSEPSI