PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KETIKA PERANG DALAM HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

## Nita Triana *)
*) Penulis adalah adalah Sarjana Hukum dan Master Sosiologi, dosen tetap di Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto.
Abstract:  War  always  takes  victims,  and  the  worst  victims  are  civilians  (women  and  children).  International  Humanitarian  Law regulates to protect civilians (Women and children) on the war. The important principle of The Humanitarian Law is a Distinction Principle. A principle that distinct population in a country which is being hostilities, Combatant and Civilians. Combatant is a member of Armed Group so it has direct relationship with hostilities. Whereas civilians is a population out of Armed Group who have to be protected. If International Humanitarian Law is attacted, so UNO (PBB) with its instrument is a Security Council (Dewan Keamanan) to give sanctions by giving resolution, and in a juridicaly the Country have to follow this resolution without requisite. Keywords: Women and children, protected, International Humanitarian Law.

## A. PENDAHULUAN
Perang adalah satu hal yang amat ditakuti oleh setiap orang karena dampak yang ditimbulkannya, bukan saja kerugian secara jasmani, melainkan juga kerugian secara rohani. Para korban perang bukan hanya dari kalangan militer atau tentara (combatant), tetapi juga masyarakat sipil, termasuk di antaranya kaum perempuan dan anak-anak, yang pada umumnya berada di luar lingkaran konflik.
Gempuran  Israel  ke  wilayah  Gaza  di  awal  tahun  2009  ini  kembali  membuktikan  bahwa  perang menimbulkan  banyak korban,  dan  korban  terbesarnya  adalah  penduduk  sipil.  Posisi  penduduk  sipil, dalam hal ini, perempuan dan anak, sangat rentan dalam konflik. Kondisi fisik yang lemah, ditambah lagi  biasanya  mereka  adalah  pihak  yang  tidak  bersenjata,  membuat  mereka  sangat  mudah  mendapat perlakuan tidak manusiawi dari pihak-pihak yang terlibat dalam konflik, terutama bila jatuh di tangan musuh.
Kasus-kasus  kekerasan  terhadap  perempuan  dalam  perang  dan  konflik  bersenjata  seringkali dianggap  sebagai  ekses  saja  dari  peperangan.  Suasana  perang  yang  penuh  dengan  jargon-jargon maskulinitas,  seperti  keberanian,  kegagahan,  keperkasaan,  dan  lain-lain,  menenggelamkan  kaum perempuan sebagai makhluk yang tidak berdaya sehingga keberadaannya seringkali diabaikan.
Dalam  setiap  perang  yang  timbul,  muncul  fakta-fakta  mengenai  perempuan,  termasuk  pula  anak- anak antara lain sebagai berikut:
1. Perempuan. Dalam perang, peristiwa kerusuhan, dan ketegangan, perempuan acapkali menjadi korban pembunuhan, kekerasan dan pelecehan seksual. Peristiwa-peristiwa serupa pada masa lalu juga memperlihatkan pola yang sama, tindakan kekerasan terhadap perempuan (musuh) merupakan sebuah strategi peperangan bahkan dijadikan semacam psywar terhadap pihak lawan.
Tindakan  perkosaan  atau  bentuk  pelecehan  lainnya  terhadap  perempuan  di  daerah  lawan  tidak hanya dilakukan atas dasar nafsu seks, melainkan juga semangat kebencian sehingga tindakan tersebut tidak  bisa  dimasukkan  semata-mata  sebagai  sebuah  kejahatan  seks  (sexual  crime),  melainkan  sebagai kejahatan kebencian terhadap lawan (hate crime).
Perang yang maskulin dan masyarakat yang patriarkhis adalah sebab dimungkinkannya perkosaan sebagai salah satu senjata. Perkosaan dalam konteks ini, bukan hanya sebuah serangan yang ditujukan pada diri perempuan dan keluarganya, melainkan serangan dan penghinaan terhadap budaya, dan nilai- nilai masyarakat setempat sebagai pihak lawan.
Kasus  perkosaan  massal  di  Bosnia  Herzegovina  memperlihatkan  pada  dunia  bahwa  tindakan kekerasan  terhadap  perempuan  dalam  perang  bukanlah  aksi agresif  individu  (prajurit  yang  sedang berperang), melainkan sebuah aksi yang dilakukan secara sistematis dan terencana, bukan hanya sekadar sexual crime, tetapi hate crime dan ini adalah kategori kejahatan perang;
2. Kelompok  rentan  lainnya  adalah  kelompok  anak-anak,  penduduk  minoritas  etnik,  pengungsi, dan orang cacat. Kelompok ini acapkali mengalami tindakan teror dan kekerasan. Kelompok anak-anak seringkali direkrut atau diikutsertakan dalam tindakan kekerasan, dan menjadi objek tindakan kekerasan.
Perang, atau konflik bersenjata, bukan arena dan domain bagi anak-anak. Akibatnya, perang pasti menjadi kekerasan untuk setiap hak dari setiap anak. War violates every right of a child- the right to life, the right to be with family and community, the right to health, the right to development of the personality, and the right to be  nurtured  and  protected  (Perang  selalu  mengorbankan  seluruh  hak  anak-anak  untuk  hidup,  hak  hidup bersama keluarga  dan masyarakat,  hak untuk sehat, hak untuk  mengembangkan kepribadian, dan hak untuk dijaga dan dilindungi).
Dalam pidato pembukaan Seminar Internasional Hukum Humaniter Internasional di Jenewa tahun 2000,  Mr  Kellenberger  menyatakan  bahwa  memasuki  milenium  ketiga  suatu  fenomena  telah  terjadi, bahwa  ICRC  (International  Committee  Of  the  Red  Cross)  lebih  banyak  membantu  para  penduduk  sipil korban  perang  daripada  membantu  tentara  (combatant)  dengan  rasio  80:20.  Realitas  ini  menunjukkan bahwa ICRC menemukan lebih banyak korban sipil dibanding korban tentara (combatant).
Hal ini berarti akibat dari beberapa tipe konflik/perang telah menimbulkan apa yang disebut sebagai kasus pelanggaran berat oleh konvensi Jenewa 1949, yaitu genocide dan kejahatan terhadap kemanusiaan, yang kesemuanya bisa disebut sebagai kejahatan perang.
Kasus-kasus kejahatan perang yang berarti pelanggaran terhadap Hukum Humaniter Internasional yang  dilansir  ICRC  yang  menarik  perhatian  dunia  adalah  kasus  Yugoslavia,  Rwanda,  Irak,  Libya, Columbia,  Afghanistan,  Qana,  dan  yang  terbaru  adalah  kasus  penyerbuan  Israel  ke  Wilayah  Gaza Palestina.  Dalam  kasus-kasus  tersebut,  ICRC  menyatakan  bahwa  penduduk  sipillah  yang  paling dirugikan (menderita), terutama perempuan dan anak-anak.

## B. PERUMUSAN MASALAH
Berdasarkan realitas yang telah diuraikan di atas, maka menarik untuk mendiskusikan kaitan antara perlindungan hukum bagi perempuan dan anak dalam perang dengan perangkat Hukum Internasional, dan mengantarkan pada suatu pertanyaan:
1. Bagaimanakah  penerapan  Hukum  Humaniter  Internasional  sebagai  perangkat  Hukum Internasional  dalam perlindungan hukum bagi perempuan dan anak?
2. Apa peran PBB dalam pemberian sanksi bila Hukum Humaniter Internasional dilanggar?

## C. PEMBAHASAN
Hukum  Humaniter  Internasional  (International  Humanitarian  Law)  adalah  istilah  baru  dari  Hukum Perang (Law of War). Hukum ini adalah salah satu cabang dari Hukum Internasional Publik yang mem-
batasi  penggunaan  kekerasan  dalam  sengketa  ataupun  permusuhan  bersenjata  (hostilities).  Starke mengemukakan bahwa perkembangan yang sangat penting dari Peraturan Perang adalah “the importation of human right rules and standars into the law of armed conflict”.
Artinya, Starke ingin menyatakan bahwa usaha mengatur tentang perang dalam Law of war terdesak oleh  suatu  usaha  yang  lebih  penting,  yaitu  untuk  melindungi  orang  (penduduk  sipil),  terutama perempuan dan anak-anak, dari kekejaman perang. Pada penyusunan konsepsi-konsepsi berikutnya, azas perikemanusiaan mempunyai pengaruh yang sangat besar. Hal ini tergambar dalam Hukum Humaniter Internasional (International Humanitarian Law).
Secara  eksplisit  digambarkan  bahwa  arti  dari  Hukum  Humaniter  Internasional  adalah  perangkat ketentuan-ketentuan  internasional  yang  melindungi  para  korban  pertikaian  bersenjata  dan  mencegah konflik  bersenjata  itu  sendiri  agar  tidak  menggunakan  cara  dan  metode  perang  yang  membabi  buta. Ketentuan–ketentuan tersebut mengatur agar penyerangan ditujukan hanya terhadap objek-objek militer dan tidak terhadap objek sipil.
Dari  pengertian  tersebut  memunculkan  prinsip-prinsip  dasar  dalam  Hukum  Humaniter Internasional, yaitu Prinsip Pembeda (distinction principle), larangan penyerangan terhadap mereka yang telah  meletakkan  senjata  (hors  de  combat),  larangan  melakukkan tindakan  yang  menimbulkan  kerugian yang tidak perlu (unnecessary suffering), prinsip kegunaan (necessity principle), dan prinsip proporsionalitas (proportionality principle).

## Distinction Principle dalam Hukum Humaniter Internasional
Salah satu azas yang menjadi landasan utama Hukum Humaniter Internasional adalah pembagian penduduk suatu negara yang sedang berperang, bermusuhan, atau terlibat pertikaian bersenjata ke dalam dua kategori,  yaitu kombatan  (combatant) dan penduduk  sipil (non combatant atau civilians).  Perempuan dan  anak  masuk  dalam  kategori  penduduk  sipil,  tetapi  perempuan  yang  tergabung  dalam  Kesatuan Angkatan Perang dan dipersenjatai tetap masuk dalam kategori kombatan.
Aspek yuridis dalam aturan ini adalah bahwa penduduk sipil (semua orang selain kombatan) tidak boleh  dijadikan  objek  kekerasan  dan  harus  dilindungi  dari  segala  kaitannya  dengan  peperangan, sedangkan kombatan (anggota angkatan perang) adalah orang yang terlibat langsung dalam peperangan dan  dapat  dijadikan  objek  kekerasan  ketika  berperang  tetapi  tetap  harus  dilindungi  ketika  menjadi tawanan perang.
Ciri-ciri kombatan dan penduduk sipil, dapat dilihat dari tabel berikut:
Aspek-aspek pembeda tersebut digunakan untuk menetapkan hak dan kewajiban pihak-pihak dalam suatu  pertikaian  sehingga  tujuan  pengaturan  Hukum  Humaniter  Internasional  dapat  tercapai,  yaitu memanusiakan  perang  sebagai  salah  satu  bentuk  kebudayaan  manusia  yang  beradab.  Dari  beberapa pembeda  tersebut,  prinsip  perlindungan  (protection)  memiliki  fungsi  yang  sangat  penting  terhadap penduduk sipil.
Masuk  ke  dalam  kategori  perlindungan  sipil  ini  adalah  wilayah-wilayah  sipil,  artinya  Hukum Humaniter  mengatur  tentang  daerah-daerah  yang  tidak  boleh  diserang.  Tempat-tempat  umum  yang sangat penting untuk warga sipil, seperti sumber air minum, sumber listrik, sekolah, pasar, rumah sakit, dan tempat peribadatan, merupakan tempat-tempat yang harus dilindungi. Oleh karenanya, bila tempat ini diserang, maka dipastikan yang paling menderita adalah perempuan dan anak-anak.
Penduduk  sipil  dalam  setiap  permusuhan  atau  perang  selalu  dalam  posisi  lemah  dan  selalu menerima  langsung  akibat  buruk  dari  perang  atau  permusuhan.  Posisi  lemah  ini  menurut  Hans  Peter
Gasser,  terbentuk  dari  dua  kegiatan  dalam  setiap  permusuhan  atau  perang,  yaitu  bahaya  yang disebabkan  oleh  operasi  langsung  militer  selama  permusuhan  atau  perang  dan  ancaman  yang  bisa membahayakan orang-orang (penduduk sipil) ketika berada dalam kekuasaan musuh.
Pengaturan prinsip  pembedaan  penduduk  dalam  perang (distinction principle) untuk  pertama  kali secara  konvensional  diatur  dalam  Konvensi  Den  Haag  (Hague  Regulations/HR)  tahun  1907  yang kemudian disempurnakan dalam Peraturan Geneva Conventions 1949. Perubahan terakhir yang terdapat dalam Protocol I 1977 benar-benar mengubah secara fundamental ketentuan yang berlaku sebelumnya.
Artikel  43  dalam  protokol  ini  merumuskan  hanya  satu  kombatan,  yaitu  apa  yang  yang  disebut sebagai armed forces (angkatan bersenjata), yang berarti semua kekuatan bersenjata yang teratur (organized) atau kesatuan yang dipimpin oleh seorang komandan yang bertanggung jawab.
Konsekuensi logisnya adalah bahwa semua yang di luar armed forces adalah golongan civilians atau penduduk  sipil,  dan  golongan  ini  harus  dilindungi  dalam  peperangan.  Prinsip  pembedaan  dalam ketentuan-ketentuan  di  atas  memerlukan  penjabaran  lebih  jauh  dalam  sejumlah  asas  pelaksanaan (principle of applications) dalam realisasi perlindungan penduduk sipil, yaitu:
1. Pihak-pihak yang  bersengketa harus membedakan antara kombatan  dan penduduk sipil  guna menyelamatkan penduduk sipil dan objek-objek sipil;
2. Penduduk sipil, demikian pula orang sipil secara perorangan, tidak boleh dijadikan objek;
3. Tindakan maupun ancaman kekerasan yang tujuan utamanya untuk menyebarkan teror terhadap penduduk sipil dilarang;
4. Pihak-pihak  yang  bersengketa  harus  mengambil  segala  langkah  pencegahan  yang  memungkinkan  untuk menyelamatkan penduduk sipil atau setidak-tidaknya untuk menekan kerugian dan kerusakan yang tidak disengaja;
5. Hanya anggota angkatan bersenjata yang berhak menyerang dan menahan musuh.
Perlindungan  terhadap  penduduk  sipil  ini  diatur  secara  rinci  dalam  Konvensi  Jenewa  IV  (Geneva Convention),  yang  dikenal  dengan  perlindungan  umum  karena  mengatur  perlindungan  terhadap penduduk  sipil secara  menyeluruh  (general  principle),  dan  dalam  Protokol  Tambahan  1977  khususnya dalam  bagian  IV.  Dalam  bagian  ini  diatur  perlindungan  umum  (general protection),  bantuan  terhadap penduduk sipil (relief in favour of the civilian population), dan perlakuan terhadap penduduk civil yang berada dalam kekuasaan pihak yang bersengketa (treatment of persons in the power of a party to a conflict).
Dengan  demikian, prinsip pembedaan  (distinction  principle)  merupakan  aturan  dasar  normatif  yang mengikat  semua  pihak  dari  pelaksanaan  prinsip  perlindungan  terhadap  penduduk  sipil,  dan  berfungsi sebagai  sarana  pencegah  (preventive  rules)  dari  timbulnya  kejahatan/pelanggaran  terhadap  Hukum Humaniter Internasional.

## Peranan PBB dalam Pemberian Sanksi terhadap Pelanggaran Hukum Humaniter Internasional
Pada  tahun  1949,  komisi  Hukum  Internasional  memutuskan  untuk  tidak  memasukkan  hukum tentang  perang  dalam  agendanya,  mengingat  pembahasan  cabang  Hukum  Internasional  ini  bisa dipandang  sebagai  hilangnya  kepercayaan  pada  kemampuan  PBB  memelihara  perdamaian  dan keamanan.
Namun,  sejak  awal  badan-badan  PBB  telah  memberikan  dukungan  pada  Konvensi  Jenewa  dan Protokolnya, dan telah mengajak negara-negara meratifikasinya atau menjadikannya sebagai pedoman. Akhirnya  pada  tahun  1960-an,  PBB  memperluas  keterlibatannya  dalam  pembentukan  sistem  Hukum Humaniter Internasional.
Hal ini ditandai dengan dikeluarkannya Resolusi Majelis Umum 2444 yang menyetujui resolusi dari Konferensi Palang Merah Internasional (ICRC) yang ke- 12 di Wina yang mencantumkan tiga prinsip dasar tentang kegiatan dalam perang, yaitu (1) hak dari pihak yang berperang untuk menentukan cara melukai lawan dan memperlakukan lawan, bukanlah tanpa pembatasan, (2) larangan melakukan penye- rangan terhadap pemukiman sipil,  (3) pembedaan antara orang yang ikut berperang dengan penduduk sipil.
Dengan  menetapkan  resolusi  2444,  Majelis  Umum  menyatakan  tidak  dapat  menerima  gagasan untuk  memerangi  seluruh  penduduk  dengan  tujuan  memaksa  lawan  menyerah.  Resolusi  ini  juga memberi  tekanan  untuk  percepatan  gerakan  dari  Hukum  Humaniter,  yaitu  Konvensi  Den  Haag, Konvensi Jenewa, dan Protokolnya, serta PBB untuk menjadi satu arus utama.
Oleh  karena  itu,  babak  baru  dimulai.  Gerakan  dari  Hukum  Humaniter  saat  ini  dengan  tiga  arus utama,  Konvensi  Den  Haag,  Konvensi  Jenewa,  dan  PBB,  bersatu  dalam  kerja  sama  interaksi  dan dukungan  timbal  balik  terhadap  langkah  kemanusiaan,  perlindungan  korban  perang  (terutama  korban sipil, perempuan dan anak-anak) antara PBB dan Palang Merah Internasional (ICRC).
Pada  tahun  1967  Dewan  Keamanan  PBB  (Resolusi  237)  menegaskan  kembali  bahwa  hak  azasi manusia  harus  dihormati  oleh  semua  pihak  yang  terlibat  perang.  Mereka  harus  memenuhi  semua kewajiban yang telah mereka terima dalam Konvensi Jenewa IV. Penghormatan terhadap hak azasi ini diperkuat  dengan  dideklarasikannya  perlindungan  khusus  bagi  perempuan  dan  anak  dalam  keadaan darurat dan perang oleh PBB.
The  declaration  on  the  protection  of  women  and  children  in  emergency ini  diproklamirkan  oleh  Majelis Umum PBB pada tahun 1974 yang menyatakan bahwa segala bentuk penindasan serta perlakuan yang kejam dan tidak manusiawi terhadap perempuan dan anak-anak termasuk pemenjaraan, pembunuhan, penyiksaan,  penembakan,  penangkapan  massal,  perkosaan,  perusakan  tempat  tinggal,  dan  pengusiran paksa,  yang  dilakukan  dalam  peperangan  sebagai  bagian  dari  operasi  militer  atau  pendudukan  suatu wilayah dianggap sebagai tindakan kejahatan perang.
Pelanggaran  atas  Hukum  Humaniter  ataupun  deklarasi  dan  resolusi  yang  telah  dikeluarkan  PBB harus  dipertanggungjawabkan  sepenuhnya  sesuai  dengan  ketentuan  Hukum  Internasional.  Dalam  hal ini, PBB beserta alat atau organisasinya, yaitu Dewan Keamanan, berperan untuk menerapkan sanksi- sanksi ini terhadap pelanggarnya.
Lauterpacht  membahas  sarana-sarana  yang  dapat  dipakai  untuk  menjamin  berlangsungnya  suatu “legitimate warfare” dan membagi sarana tersebut dalam tiga kelas:
1. Measures of self-help, seperti reprisal, penghukuman prajurit yang melaksanakan kejahatan perang dan penyanderaan;
2. Protes (complaints) yang disampaikan kepada musuh atau kepada negara netral, jasa-jasa baik, dan mediasi dari negara netral;
3. Compensasi (In the event violation for the law of war, the injured party may legally resort to remidial action of the following types: (a) Publication for the facts, (b) Protest and demand for compensation, (c) Solicitation of the good offices, (d) Punishment of captured offenders, (e) reprisals.
Sementara  itu,  dapat  dikatakan  sebagai  kasus  pelanggaran  Hukum  Humaniter  Internasional, menurut pandangan Dewan Keamanan PBB, dengan tolok ukur:
1. Mengancam perdamaian internasional
2. Melanggar  ketentuan-ketentuan  konvensi  internasional  (Konvensi  Jenewa  1949  dan  Protokol  1977)  yang membawa akibat buruk terhadap kemanusiaan dan hubungan damai antar negara.
3. Adanya akibat buruk terhadap segi-segi keberadaban manusia dalam jumlah yang besar.
Dalam hal  ini,  PBB melalui organisasinya,  yaitu DK  (Dewan  Keamanan)  PBB, dapat  melakukan tindakan-tindakan  langsung  pada  negara-negara  yang  berkaitan  terhadap  segala  hal  yang  mengancam perdamaian dunia. Tindakan ini adalah realisasi dari Bab VII Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa.
Bentuk brutal dan banyaknya korban (terutama perempuan dan anak-anak) dari setiap peperangan, menetapkan PBB untuk melakukan tindakan.  Cara yang ditempuh adalah dengan  membentuk Komisi Pencari  Fakta  terhadap  pelanggaran  Hukum  Humaniter  Internasional,  membentuk  komisi  ahli, mengeluarkan resolusi-resolusi yang mengikat secara hukum bagi pihak bersangkutan, dan membentuk Mahkamah Ad Hoc pelanggaran Hukum Humaniter Internasional.
Contoh dari tindakan tersebut adalah Pembentukan Komisi Ahli untuk melakukan pemeriksaan dan analisis terhadap kejahatan-kejahatan serius (perkosaan secara sistematik terhadap perempuan, genocide), yang  dilakukan  di bekas  negara Yugoslavia  berdasarkan  Resolusi  DK  PBB No.  780 tanggal 6  oktober 1992,  juga  Pembentukan Mahkamah  Internasional  tentang Kejahatan  Perang yang  dilakukan  di  bekas Negara Yugoslavia dengan Resolusi DK PBB No.827 tanggal 25 Mei tahun 1993.
Jika kita melihat aspek hukum dari adanya Resolusi DK PBB dalam memeriksa dan memberikan sanksi,  maka suatu negara harus  mematuhi  resolusi  tersebut tanpa  syarat. Artinya, Dewan Keamanan PBB  dapat  menggunakan  cara  apapun  juga,  termasuk  sanksi  mandatori  (mandatory  sanction),  yang dianggap perlu agar suatu negara mematuhi keputusan Dewan Keamanan.
Dengan kata lain, Dewan Keamanan PBB dapat secara mutlak menerapkan sanksi-sanksi terhadap individu ataupun negara pelaku kejahatan Hukum Humaniter Internasional dan atau kejahatan perang. Individu  pelaku  kejahatan  terhadap  Hukum  Humaniter  Internasional  dan  kejahatan  perang  bisa dihukum melalui mekanisme peradilan yang dibentuk oleh Dewan Keamanan PBB seperti Nuremberg Indictmen, Tokyo Indictment, ICTY, ICTR, dan lain-lain.
Negara melalui prinsip state responsibility dapat menerima sanksi dari Dewan Keamanan PBB melalui mekanisme yang diatur dalam Pasal 41 dan 42 Piagam PBB sebagai upaya pemaksa.  Seperti tindakan pemutusan  seluruhnya  atau  sebagian  hubungan-hubungan  ekonomi  (embargo),  termasuk  hubungan kereta api, laut, udara, pos, telegraf, radio, dan alat-alat komunikasi lainnya, serta pemutusan hubungan diplomatik.
Pasal 42 menentukan jika ketentuan dalam pasal 41 tidak mencukupi dan tidak dapat dilaksanakan, maka Dewan Keamanan PBB bisa mengambil tindakan dengan mempergunakan Angkatan Udara, Laut, Darat yang mungkin diperlukan untuk memulihkan perdamaian serta keamanan internasional.
Dengan demikian, sanksi yang diterapkan oleh Dewan Keamanan PBB terhadap kejahatan Hukum Humaniter Internasional dan kejahatan perang berfungsi untuk mengembalikan rasa keadilan yang telah dilanggar, serta realisasi tugas utamanya sebagai organisasi pemelihara perdamaian dunia.

## PEREMPUAN DAN PERDAMAIAN
Dengan  dijiwai  oleh  Hukum  Humaniter,  PBB  terus  mengusahakan  melindungi  perempuan  dan anak-anak dari peperangan, termasuk juga usaha untuk mencegah timbulnya perang dan mengusahakan perdamaian.  Pada  tanggal  31  Oktober  2000,  Resolusi  1325  (S/RES/1325)  Dewan  Keamanan  PBB tentang Perempuan, Perdamaian, dan Keamanan menemukan kata sepakat untuk untuk disahkan.
S/RES/1325 merupakan satu-satunya resolusi yang disahkan oleh Dewan Keamanan. Resolusi ini menggambarkan  dan  mengangkat  dampak  perang  terhadap  perempuan,  termasuk  menyatakan  kekha-
watiran  yang  besar  terhadap  penduduk  sipil,  terutama  perempuan  dan  anak-anak,  yang  paling  rentan terkena dampak perang bersenjata.
Resolusi  ini  juga  menegaskan  bagaimana  perempuan  dapat  memberikan  kontribusi  dalam penyelesaian konflik dan menegakkan perdamaian yang berkelanjutan. Pentingnya kesetaraan dalam ber- partisipasi  dan  keterlibatan  penuh  mereka  dalam  segenap  usaha  yang  dilakukan  akan  menjaga  dan mendorong perdamaian dan keamanan.

## D. PENUTUP
Pertikaian bersenjata atau perang adalah kenyataan yang paling kejam dalam abad ke-20. Walaupun telah  dilakukan  berbagai  upaya  untuk  mendahulukan  negosiasi  damai  daripada  pertikaian  bersenjata, tetapi tetap saja peristiwa ini sering menjadi pilihan.
Perang selalu menimbulkan  korban  yang besar,  dan korban  terbesar  adalah  masyarakat  sipil  yang terdiri dari berbagai kelompok rentan dalam peperangan. Perempuan dan anak masuk dalam kelompok tersebut.  Kekerasan  terhadap  perempuan  dan  anak  yang  dilakukan  secara  sistematik  dan  terencana  di dalam perang masuk dalam kategori kejahatan perang.
Pencegahan  pertikaian  bersenjata  tetap  menjadi  prioritas  utama  dari  kerja  sama  internasional, selanjutnya, melindungi hak-hak kemanusiaan di tengah kenyataan perang. Hal itulah maksud Hukum Humaniter  Internasional,  dengan  prinsip  utamanya  distinction principle.  Dalam  prinsip  ini,  terdapat seperangkat  aturan  yang  mengatur  pembedaan  penduduk  ketika  perang  yang  bertujuan  sebagai perlindungan terhadap para korban perang, terutama penduduk sipil, yaitu perempuan dan anak.
Dari mulai di keluarkannya Konvensi Jenewa tahun 1949 sampai saat ini, seperangkat hukum dan resolusi-resolusi  dan  kesepakatan-kesepakatan  telah  dikeluarkan  oleh  berbagai  negara  dan  organisasi internasional,  terutama  PBB  sebagai  organisasi  bangsa-bangsa  di  dunia.  Akan  tetapi,  tanpa  keinginan dan perjuangan yang teguh untuk menegakannya maka konvensi dan revolusi tidak akan efektif.
PBB  sebagai  organisasi  internasional,  hendaknya  dapat  secara  tegas  menerapkan  sanksi-sanksi kepada  negara  yang  melanggar  konvensi  dan  resolusi.  Jika  faktor  politik  dan  ekonomi  lebih dikedepankan  daripada  aturan  hukum,  maka  resolusi  dan  konvensi  hanya  akan  menjadi  tulisan  yang tertuang  dalam  meja-meja  perjanjian.  Memfungsikan  secara  optimal  Dewan  Keamanan  akan  banyak membantu menciptakan perlindungan penduduk sipil ketika perang.
Diperlukan semua negara dan semua orang yang terlibat langsung dalam pertikaian bersenjata baik pengambil  keputusan  ataupun  pasukan  perang,  untuk  menyadari  bahwa  dalam  situasi  apapun  ketika perang, masalah pokoknya adalah penghormatan terhadap hak asasai manusia dan perlindungan warga sipil.
Tidak  ada  toleransi  bagi  negara  manapun  yang  melakukan  kejahatan  perang  walaupun  itu  bagi negara  yang  didukung  oleh  negara  besar  sekalipun.  PBB  dapat  memberikan  sanksi  tegas  yang  harus dipatuhi negara tersebut tanpa syarat.

## ENDNOTE
1 Made Nidya Lestari Karma,S.H. “Perlindungan Hukum terhadap Korban Perang (Perempuan)  dalam  Kaitannya  dengan  Hak  Asasi  Manusia”,  26  September  2008,
(Kertha  Aksara  Media  Komunikasi  Fakultas  Hukum  Universitas  Udayana  online), diakses tanggal 28 Januari 2009.
2 Devy  Sondakh,  “Peradilan  Mahkamah  Internasional  Ad  Hoc  Den  Haag  Bagi Penjahat  Perang di  Wilayah Bekas Yugoslavia dan Kemungkinan Penerapannya di Indonesia”, (Bandung, Tesis Program Pasca Sarjana FH UNPAD,1999), hal. 12-13.
3 Muhammad Joni, “Anak-anak Korban Perang”, 3 Agustus 2006 (Sijori Mandiri online), diakses tanggal 28 Januari 2009.
4 Agustinus  Supriyanto,  “Peranan  Yang  Dapat  Dijalankan  oleh  ICRC  dalam Internal Strife yang Terjadi di Aceh”, (Banda Aceh, Kanun: Jurnal Ilmu Hukum, No. 25 Tahun X April 2000, Fakultas Hukum , Syiah Kuala, Darussalam ), hal. 667.
5 JG Starke, An Introduction To International Law (Bandung: Alumni,1965), hal. 25.
6 GPH, Haryomataram, Hukum Humaniter (Bandung: Rajawali,1984), hal. 14. 7 Heribertus Jaka Triyana, “Relevansi Penerapan Prinsip Pembedaan ( Distinction Principle )  dan  Penerapan  Sanksi  Dewan  Keamanan  PBB  terhadap  Upaya Perlindungan  Penduduk  Sipil  pada  Pelanggaran  Hukum  Humaniter Internasional (Purwokerto,  Makalah  Penataran  Tingkat  lanjut  Hukum  Humaniter  Internasional, Fakultas Hukum Unsoed, 2000), hal. 4-5.
8 Hans  Peter  Gasser, International  Humanitarian  Law,  An  Introduction (Haupt: ICRC-Henry Dunant Institute, 1993).
9 Fadillah Agus, Hukum  Humaniter  Suatu  Perspektif (Jakarta:  Pusat  Studi Hukum Humaniter Internasional , Fakultas Hukum Universitas Trisakti, 1997).
10 Komnas  HAM,  “Hukum  Humaniter  International  dan  Hak  Asasi  Manusia,
Kampanye Dunia Untuk Hak Asasi Manusia” (http://komnasham.go.id/portal/files/Lembar Fakta 13 Hukum Humaniter
Internasional & HAM. Diakses tanggal 15 Januari 2009.
11 Arlina Permatasari, Pengantar Hukum Humaniter (Jakarta: ICRC ,1999). 12 Sumaryo  Suryokusumo,  “Resolusi  DK-PBB  Tidak  Bisa  Diremehkan”,  ( Suara Pembaharuan , 18 September 2000).
13 Arlina  Permatasari,  “Prinsip  Kompensasi  dalam  Hukum  Humaniter” (Purwokerto,  Makalah  Penataran  Tingkat  Lanjut  Hukum  Humaniter  Internasional, Fakultas Hukum Unsoed 2000), hal. 3.
14
Arabiyani, “Merangkai hari
bersama S/RES/1325”, (http://arabiyani.blogspot.com) 24 Juli 2008. Diakses tanggal 31 Januari 2009.
15 Ketika  Presiden  George W. Bush,  secara  berapi-api  meminta  penjaminan dari kongres  AS  untuk  menggunakan  kekuatan  persenjataan  tanpa  batas  untuk memerangi terorisme dalam kasus pesawat yang menabrak Pentagon, seorang anggota kongres  perempuan  Barbara  Lee  naik  ke  atas  podium  dan  menentang  tegas permintaan  dari  sang  Presiden.  Tindakan  dan  keberanian  Barbara  Lee, menunjukkan  keberanian  seorang  perempuan  menyuarakan  penyelesaian  sengketa
secara  damai.  Kaum  perempuan  harus  terus  menyuarakan  penyelesaian  sengketa secara damai, karena kaum perempuan lah yang paling rentan dan menjadi korban dari  aksi  kekerasan  ketika  perang.  Anonim”Perang  dan  Perempuan”  11  September 2002, (wanita-muslimah@yahoogroups.com), diakses tanggal 28 Januari 2009.

## DAFTAR PUSTAKA
Anonim.  2002.  “Perang  dan  Perempuan 11  September  2002,”  dalam  wanita- muslimah@yahoogroups.com, diakses tanggal 28 Januari 2009.
Arabiyani.  2008.  “Merangkai  Hari  Bersama  S/RES/1325”,  24  Juli  2008 http://arabiyani.blogspot.com), diakses tanggal 31 Januari 2009.
Agus,  Fadillah.  1997. Hukum  Humaniter  Suatu  Perspektif .  Jakarta:  Pusat  Studi  Hukum,
Humaniter Internasional Universitas Trisakti.
Gasser, Hans Peter. 1993. International Humanitarian Law An Introduction. Haupt: ICRC-Henry Dunant Institute.
Haryomataram, GPH. 1984. Hukum Humaniter. Bandung: Rajawali.
Joni, Muhammad. 2006. “Anak-anak Korban Perang,” 3 Agustus 2006 ( Sijori Mandiri online), diakses tanggal 28 Januari 2009.
Karma, Made Nidya Lestari. 2008. “Perlindungan Hukum terhadap Korban Perang (Perempuan) dalam Kaitannya dengan Hak Asasi Manusia”, 26 September 2008, Kertha Aksara Media Komunikasi Fakultas Hukum Universitas Udayana online, diakses tanggal 28 Januari 2008.
Komnas  HAM.  2009.  “Hukum  Humaniter  International  dan  Hak  Asasi  Manusia,  Kampanye Dunia  Untuk  Hak  Asasi  Manusia.”  (http://komnasham.go.id/portal/files/Lembar)  Fakta  13 Hukum Humaniter Internasional & HAM. Diakses tanggal 15 Januari 2009.
Permatasari, Arlina. 1999. Pengantar Hukum Humaniter . Jakarta: ICRC.
.  2000.  “Prinsip  Kompensasi  dalam  Hukum  Humaniter”  dalam  Makalah  Penataran  Tingkat Lanjut Hukum Humaniter Internasional. Purwokerto: Fakultas Hukum Unsoed.
Supriyanto, Agustinus. 2000. “ Peranan yang Dapat Dijalankan oleh ICRC dalam Internal Strife yang  Terjadi  di  Aceh . ”  Banda  Aceh: Jurnal  Ilmu  Hukum ,  No.  25  Tahun  X  April  2000, Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala Darussalam.
Suryokusumo,  Sumaryo.  2000.  “Resolusi  DK-PBB  Tidak  Bisa  Diremehkan”, Suara Pembaharuan, 18 September 2000. Sondakh,  Devy.  1999. Peradilan  Mahkamah  Internasional  Ad  Hoc  Den  Haag  Bagi  Penjahat Perang  di  Wilayah  Bekas  Yugoslavia  dan  Kemungkinan  Penerapannya  Di  Indonesia.
Bandung: Tesis Program Pasca Sarjana FH UNPAD.
Starke, JG. 1965. An Introduction to International Law . Bandung: Alumni.
Triyana,  Heribertus  Jaka.  2000. “Relevansi  Penerapan  Prinsip  Pembedaan  (Distinction Principle)  dan  Penerapan  Sanksi  Dewan  Keamanan  PBB  Terhadap  Upaya  Perlindungan Penduduk Sipil Pada Pelanggaran Hukum Humaniter Internasional.” Purwokerto: Makalah Penataran Tingkat lanjut Hukum Humaniter Internasional, Fakultas Hukum Unsoed.
YINYANG