## EPISTEMOLOGI FIQIH INDONESIA: NALAR PEMIKIRAN HAZAIRIN

## Mahfudz Junaedi
Universitas Sains Al-Qur`an (UNSIQ) Jawa Tengah Di Wonosobo Email: mahfudzjunaedi@unsiq.ac.id

## ABSTRAK
Kondisi sosio-kultural dan setting sejarah Islam di Indonesia memunculkan wacana dan pemikiran untuk membentuk fikih Indonesia sebagai bentuk pribumisasi atau kontekstualisasi  hukum  Islam  dengan  menggunakan  sumber  dan  metode  yang beragam. Tulisan ini mencoba memotret dan menganalisis wacana pribumisasi dan konstektualisasi  fikih  Indonesia  dengan  kacamata  epistemologi  hukum  Islam melalui  pemikiran  salah  satu  pembaru  dan  penggagas  fikih  Indonesia  yaitu Hazairin. Hazairin memberi tawaran metodologis bahwa transformasi hukum Islam kontemporer  dalam  bingkai  karakter  dan  budaya  khas  keIndonesiaan.  Dengan epistemologi  ini,  hukum  Islam  yang  modern  yang  menjawab  persoalan  disetiap lapis masyarakat dapat dirumuskan dan diimplementasikan di lapangan. Formulasi fikih  yang  bercorak  keindonesiaan,  Hazairin  berpandangan  bahwa  metode pengambilan hukum yang mempertimbangkan konteks adat dan budaya masyarakat Indonesia  perlu  dikedepankan.  Penentuan  hukum  dengan ‘urf hukumnya  boleh sebagaimana fikih-fikih mazhab klasik yang juga dibentuk dengan melihat kepada adat  dan  kebiasaan  masyarakat  Arab.  Oleh  karena  itu,  dalam  menggali  realitas masyarakat,  metode  ijtihad  hukum  perlu  dikembangkan  dengan  berbagai  ilmu bantu.  Model  integrasi-interkoneksi  pengetahuan  antara  disiplin  hukum  dengan realitas sosial semacam ini harus dilakukan  agar dapat melihat fenomena  dengan lebih holistic . Menurut Hazairi, proses pengambilan hukum/ijtihad tidak saja focus pada  upaya  pengkajian  teks  agama  tapi  juga  kondisi  hukum  di  masyarakat  agar tercapai produk hukum yang menjawab persoalan di lapangan.
Kata kunci : Epistemologi, Fikih, Khas Keindonesiaan .

## A. PENDAHULUAN
Hukum  Islam  sebagai  hukum  yang hidup ( living law ) di Indonesia sesungguhnya  memiliki  sejarah  yang sangat panjang. Akar geneologinya dapat ditarik  jauh  ke  belakang  ketika  pertama kali  Islam  masuk  ke  Indonesia  (Wilayah Nusantara),  dan  hukum  Islam  ( fikih ) sudah  dipraktekkan  bersamaan  dengan masuknya  Islam  di  wilayah  Nusantara (Azra, 1999: 24-36; Mudzhar, 1993: 12).
Menilik  sejarah  panjang  hukum  Islam  di Indonesia  inilah,  akulturasi  dan  adaptasi dengan  budaya  dan  adat  masyarakat setempat  tidak  dapat  dihindari,  sehingga memberikan perubahan dan pembaharuan hukum  Islam  yang  memiliki  corak  ke Indonesiaan. Hasbi ash-Shiddiqiey mendifinisikan  ‘fikih  Indonesia’  sebagai fikih  yang  diaplikasikan  sejalan  dengan karakter  Indonesia,  menuju  fikih  yang berwawasan  keindonesiaan,  setidaknya
ada  tiga  bentuk  ijtihad  yang  perlu digalakkan:
(1) Ijitihad dengan klasifikasikan hukum-hukum produk ulama  mazhab  masa  lalu,  agar  dapat  di pilih  pendapat  yang  masih  cocok  untuk diterapkan  dalam  masyarakat  Indonesia, (2)  ijtihad  dengan  mengklasifikasikan hukum-hukum  yang  semata-mata  di dasarkan  pada  adat,  kebiasaan,  dan suasana  masyarakat  di  mana  hukum  itu berkembang,  dan  (3)  ijitihad  dengan mencari hukum-hukum terhadap masalah kontemporer yang timbul akibat kemajuan teknologi  (ash-Shiddiqiey,  1996:  8-9). Tradisi (adat) budaya masyarakat Indonesia telah memberikan andil terhadap  pembaharuan  dan  pemikiran hukum  Islam  di  Indonesia  baik  pra kemerdekaan  dan  pasca  kemerdekaan Indonesia.
Secara eksternal pembaharuan hukum Islam di Indonesia dipengaruhi oleh masa kolonial Belanda dan pendudukan Jepang, secara internal diselimuti oleh keterbelakangan  berpikir  dan  hukum Islam    yang  digambarkan  oleh  kekakuan seremoni  ritual  ibadah,  pandangan  fikih bercorak satu mazhab yang memperkeras taklid,  adanya  larangan talfik ,  dan larangan membuka pintu ijtihad. Kondisi ini  masih  dipersuram  dengan  miskinnya kajian  metodologis.  Pemikiran  hukum Islam masih mementingkan hasil (produk hukum)  daripada  proses  penyimpulan
hukum,  mengabaikan maslahah sebagai salah  satu  tujuan  hukum  Islam,  kurang memperhatikan konteks sosial dan budaya lokal, pendapat  ulama seringkali diimpor begitu  saja  sebagai  suatu  kebenaran  dan tanpa  dikaji  ulang  (Wahyudi,  2007:  28). Kondisi  faktual  ini  menjadikan  hukum Islam  di  Indonesia  belum  beranjak  dan bergeser dari keadaan sebelumnya.
Meski  banyak  kritik  ditujukan  untuk lambatnya  perkembangan  keilmuan  fikih di Indonesia, upaya untuk mengembangkan pemikiran fikih kontekstual  bukan  berarti  tidak  ada. Perlahan  muncul  berbagai  gagasan  fikih mazhab  Indonesia  yang  memberi  angin segar  bagi  perkembangan  epistemology fikih karena memberi ruang bagi perpaduan fikih dengan realitas sosial. Di Indonesia, upaya untuk mengawinkan dua entitas  ini  didahului  oleh  penggagas mazhab  fikih  Indonesia  Hazairin  (1906- 1975) (Buografi lihat Shadily, 1980: 120; Tempo, 1981: 187-189; Thalib, 1981: 46- 48)  yang  menawarkan  konsep  ‘Mazhab Nasional’  berlandaskan  mazhab  Syafi’i. Meski  ruang  lingkup  kajiannya  masih terbatas  pada  hukum-hukum  non-ibadah yang  belum  dijadikan  undang-undang oleh Negara (Hazairin, 1982: 6), beberapa kalangan menggunakan tawaran
metodologis Hazairin untuk
mengembangkan  fikih  yang  memuat elemen-elemen  local.  Mazhab  fikih
Indonesia yang digagas Hazairin memberi ruang  gerak  ijitihad  dengan  melakukan reinterpretasi ulang terhadap teks keagamaan  dengan  mengintegrasikannya dengan ilmu sosial (Daud, 1982: 21).
Mengingat  pentingnya  pemikiran Hazairin  dalam  pengembangan  hukum, artikel ini mengangkat pemikiran Hazairin tersebut  sebagai  fokus  kajian  dengan menekankan pada epsitemologi pemikirannya fikih  Indonesiaya. Hal  lain yang menjadi pertimbangan penulis dalam memilih  tema  fikih  Indonesia  adalah: Pertama , Hazairin adalah pembaru hukum Islam  di  Indonesia  yang  memadukan antropologi  dengan  teori  fikih  klasik untuk  memahami  hukum  Islam  (Rofiq, 2001:72). Kedua , fikih sebagaimana yang dikembangkan Hazirin telah memberikan terobosan  baru  bagi  pembentukan  dan pengembangan hukum  Islam yang sesuai dengan transformasi sosial, nilai keadilan, dan  budaya  masyarakat. Ketiga ,  teorisasi terhadap  pembagian  ayat qath`i dan dzanni perlu  dikritisi  kembali,  sehingga perlu  memisahkan  wahyu  dari  pikiran manusia.

## B. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN
1. Perkembangan Fikih di Indonesia Fikih (dalam Bahasa Arab disebut al-
Fiqh ) berarti paham ( understanding ) atau mengetahui.  Kata  fikih  pada  mulanya digunakan orang Arab untuk
menggambarkan  seseorang  yang  ahli dalam  mengawinkan  onta,  yang  mampu membedakan  onta  betina  yang  sedang birahi dari onta betina yang sedang hamil (Hasan,  1994:  1).  Dalam  banyak  tempat, Kata  “Fikih”  dan  kata  yang  seakar dengannya,  dalam  al-Qur’an  disebut sebanyak 20 kali (‘Abd al-Baqi, n.d.: 10). Al-Qur’an menggunakan kata fikih dalam pengertian  umum,  yaitu  memahami sebagaimana  disebutkan  “ Liyatafaqqahu fi  ad-Din ”  (Q.S.  at-Taubah  (9):122.) berarti  “untuk  memaham  masalah agama”. Pada masa awal Islam terminilogi  fikih  belum  digunakan  untuk pengertian hukum secara khusus. Ia masih mempunyai pengertian luas yang mencakup  semua  dimensi  agama,  seperti teologi,  politik,  ekonomi,  dan  hukum  itu sendiri.  Fikih  dipahami  sebagai  ilmu tentang  agama  yang  akan  mengantarkan manusia pada kebaikan dan kemuliaan di dunia dan akhirat.
Selain  fikih,  masyarakat  Muslim Indonesia menggunakan istilah lain yaitu Hukum Islam. John L. Esposito menjelaskan bahwa hukum  Islam berasal dari dua sumber utama: wahyu Illahi dan akal  manusia.  Identitas  ganda  hukum Islam ini terefleksi dalam dua penunjukkan  bahasa  Arabnya:  syari`ah dan fiqh (Esposito, 2004: 161-163; Na`im, 1996:  94).  Hukum  Islam  adalah  sebuah istilah  yang  terdiri  dari  dua  kata,  hukum
dan  Islam,  keduanya  berasal  dari  bahasa Arab, kemudian terserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi istilah yang baku bagi aturan atau ketentuan tentang tingkah laku atau  kehidupan  secara  menyeluruh  yang didasarkan  pada  Al-Qur’an  dan  Hadis (Penyusun, 1995: 360). Persoalan muncul ketika  istilah  hukum  Islam  ini  dicari padanannya  dalam  kitab-kitab  klasik berbahasa Arab. Tidak ada kesepakatan di antara  para  ulama.  Ada  yang  cenderung menyamakan  dengan  istilah  syariah, sebagian  yang  lain  menyamakan  dengan kata fikih.
Hukum  Islam  sebagai  suatu  pranata sosial  memiliki  dua  fungsi  yaitu  sebagai kontrol  sosial  dan  nilai  baru,  dan  proses perubahan  sosial.  Pada  fungsi  yang pertama,  hukum  Islam  ditempatkan sebagai kontrol sekaligus social engineering terhadap  keberadaan  suatu masyarakat.  Sedangkan  fungsi  yang kedua,  hukum  Islam  merupakan  produk sejarah yang diletakkan sebagai justifikasi terhadap  tuntutan  perubahan  sosial, budaya dan politik. Oleh sebab itu, hukum Islam  dituntut  mampu  memberikan jawaban  terhadap  setiap  permasalahan yang  muncul  tanpa  kehilangan  dasar- dasarnya.  Sebab,  apabila  tidak  terwujud, hukum Islam akan mengalami kemandulan fungsi sehingga
menyebabkannya  kehilangan  aktualitas (Syaukani, 2006: 22-23).
Di  Indonesia  yang  terdiri  dari masyarakat  yang  plural  dengan  berbagai jenis  suku,  budaya,  juga  karena  mereka berada  dalam  daerah  geografis  yang berbeda-beda, Hukum Islam yang berkembang  sangat  beragam  karena dipengaruhi  oleh  perbedaan  pengalaman dan  paradigma  kebudayaan.  Perbedaan tersebut menyebabkan resepsi dan ekspresi keagamaan yang tidak monolitik. Agama mengalami akulturasi dan budaya mendapat  sentuhan  dari  agama.  Ini  tidak mengherankan  karena  memang  sejak masuknya  Islam,  para  pendakwah  yang datang  menggunakan  elemen  budaya untuk  memperkenalkan  ajaran  Islam kepada masyarakat lokal.
Meski  memiliki  resepsi  pemahaman yang  berbeda,  karakteristik  hukum  Islam di  Indonesia  sangat  dipengaruhi  oleh madzhab  Syafii  dan  masih  lekat  dengan kepribadian  Arab.  Hal  ini  terlihat  dari kitab-kitab  yang  dipakai  yang  merujuk pada fikih Syafi’i. Kitab-kitab ini menjadi pegangan dan sering disakralkan. Bahkan budaya  Arab  yang  masuk  dalam  fikih Syafi’I  seringkali  dianggap  juga  sebagai agama  sehingga  melahirkan  kultur  baru yang kadang tidak sinkron dengan realitas masyarakat  local.  Kondisi  semacam  ini perlu  mendapat  solusi  agar  masyarakat tidak  terpaku  pada  fikih  yang  kental dengan  nuansa  Timur  Tengah  sehingga melupakan  kepribadian  sendiri  sebagai
masyarakat  Nusantara  yang  memiliki realitas  berbeda.  Maka  perlu  perumusan hukum  yang  mengopromikan  Islam  dan kehidupan di lapangan. Dalam perumusan hukum hendaknya memperhatikan kondisi  sosial  masyarakat  Indonesia sehingga  hasilnya  akan  cocok  dengan keadaan  dan  kebutuhan  masyarakat (Syaukani, 2006: 89-94).
Namun  begitu,  permasalahan  yang paling  kursial  dihadapi  oleh  umat  Islam dalam  upaya  pembaharuan  hukum  Islam di  Indonesia  adalah  masih  minimnya metodologi yang dapat melahirkan kesetaraan  antara  Islam  ideal  dengan kebutuhan masyarakat. Sebagaimana pendapat  KH.  Abdurrahman  Wahid, kesulitan kita adalah membuat Islam peka dengan  kebutuhan  manusia  pada  masa kini  dan  yang  akan  datang.  Menurutnya, perlu  adanya  upaya  untuk  “pribumisasi Islam” yaitu mempertimbangkan
kebutuhan-kebutuhan lokal
dalam
merumuskan hukum-hukum agama, serta tidak meninggalkan norma-norma keagamaan demi tujuan budaya.
Syariat  sebagai  suatu  tatanan  hidup memiliki posisi yang amat penting, karena di dalamnya tersimpan berbagai kebutuhan  dan  ajaran  berkenaan  dengan umat manusia. Namun manusia memiliki kemampuan terbatas.  Tidak semua orang dapat mengartikan maksud dari isi syariat itu sehingga memerlukan pengkajian yang
mendalam agar mampu memahami isinya. Dengan berbagai macam kondisi keilmuan  yang  dimiliki  seseorang  untuk memahami  syariat,  sudah  pasti  muncul berbagai  penafsiran  yang  berbeda  antara golongan satu dengan golongan yang lain. Hal tersebut juga dipengaruhi oleh kondisi lingkungan di mana pengkaji/penafsir itu tinggal.  Namun,  hal  itu  bukan  berarti syariat  itu  dapat  diatur  sesuai  dengan keinginan pensyarah.
Pembahasan hukum Islam tidak dapat dilepaskan  dari  kajian  teori  sistem  yang menggunakan  pendekatan  epistemologi. Epistemologi menurut Milton K. Munitz, epistemologi modern selalu membedekan antara  subjek  dan  objek  pengetahuan, sedangkan  epistemologi  kontemporer tidak memisahkan antara subjek dan objek (Munitz, 1981: 4-5) dan merupakan salah satu  cabang  ilmu  filsafat  yang  secara khusus  berbicara  tentang  teori  ilmu pengetahuan,  yang  meliputi  pembahasan seputar sumber ilmu pengetahuan, metode dan  aplikasinya.  Adapun  epistemologi yang  dimaksudkan  dalam  pembahasan penelitian  lebih  difokuskan  pada  struktur ilmu  pengetahuan  (hukum  Islam)  yang menelaah  aspek  sumber,  metode  dan aplikasinya  (al-Alwani,  2001:  xiv-xv; lihat juga Djamil, 1997: 14).
Epistemologi  adalah  salah  satu  dari tiga  tiang  penyangga  yang  dikaji  dalam filsafat ilmu selain ontologi dan aksiologi.
Apabila  dalam  ontologi  permasalahan yang  dibahas  adalah  tentang  hakikat apa  yang  dikaji,  aksiologi  membahas seputar  manfaat  ilmu  yang  telah  dikaji, sementara epistemologi berkaitan dengan bagaimana cara melakukan pengkajian  terhadap  ilmu  pengetahuan dan menyusun tubuh pengetahuannya.
Berkaitan dengan fikih, epistemologi fikih  dapat  dipahami  sebagai  cara mengetahui  pesan syara` yang  terdapat dalam al-Qur`an dan Hadis sehingga dapat diaplikasikan  dalam  berbagai  perbuatan. Dalam Islam, pengkajian tersebut dilakukan  melalui  kajian ushūl al-  fiqh yang memerlukan berbagai macam keilmuan agar  tujuan  dari  syara’
(memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan  harta)  tetap  terjaga  (Danusiri,  2000: 45-47).

## 2. Tawaran  Epistemologis  Hazairin bagi Fikih Indonesia
Fikih  sebagai  suatu  disiplin  ilmu hukum  Islam  yang  dikonstruksi  dengan menggunakan  proses  berpikir  dan  pola pikir  sebagaimana  dikemukakan  dalam subbab  sebelumnya,  jelas  merupakan produk  ijtihad  para  fuqaha,  sebagai produk ijtihad, fikih menerima konsekwensi-konsekwensi  sebagai  ilmu, yaitu:  1)  fikih  sebagai  ilmu  adalah skeptis;  2)  fikih  sebagai  ilmu  bersedia untuk  diuji  dan  dikaji  ulang;  3)  fikih
sebagai  ilmu  tidak  kebal  kritik  (Afif, 1991: 5).
Fikih  tidak  lepas  dari  elemen kebudayaan  yang  membentuknya.  Fikih Muslim  Indonesia  yang  kebanyakan merujuk  kepada  pemikiran  imam  Syafi’i banyak  dipengaruhi  tradisi  dan  budaya masyarakat  Arab  atau  Mesir.  Ia  juga tidak  lepas  dari  konteks  sejarah  dan dinamika di mana ia berkembang. Hukum Islam di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari  sosial-politik  dan  budaya  yang  ada di  Indonesia  sejak  sebelum  kemerdekaan sampai  era  pasca  kemerdekaan.  Hal tersebut terefleksikan dalam ragam resepsi  dan  implementesai  hukum  Islam di Indonesia, seperti:
a. Teori Kredo.
Disebut juga teori syahadat, yaitu teori yang mengharuskan pelaksanaan hukum  Islam  bagi  orang-orang  yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat. Teori ini merupakan kelanjutan dari prinsip tauhid, di mana seseorang yang telah menyatakan iman kepada  Allah  harus  tunduk  kepada perintah-Nya.
b. Teori Receptio in Complexu
Teori  ini  menetapkan  bahwa  hukum Islam  berlaku  atas  seseorang  apabila dia telah memeluk agama Islam.
c. Teori Receptie
Teori  ini  menyebutkan  bahwa  hukum adatlah  yang  berlaku  bagi  masyarakat
Islam.  Hukum  Islam  dapat  berlaku apabila telah diterima oleh hukum adat. Sejak  berlaku  kebijakan  tersebut, eksistensi  hukum  Islam  secara  formal mengalami kondisi yang memprihatinkan.  Akan  tetapi,  bukan berarti kegiatan
intelektual pengembangan hukum  Islam berhenti. Karena  pada  masa  itu  lahir  tokoh  – tokoh intelektual seperti imam Nawawi Al  Bantani,  Abdul  Hamid  Al  Hakim dan masih banyak ulama lainnya.
d. Teori Receptie Exit
Setelah kemerdekaan
Indonesia, Indonesia melakukan upaya
pembaharuan  hukum,  karena  hukum yang berlaku sebelumnya yang menganut  teori Receptie tidak  sesuai dengan  jiwa  UUD  1945.  Dengan demikian teori tersebut dihapus,
sehingga  yang  berlaku  adalah  sesuai dengan  pasal  29  (2)  yaitu  “negara berdasarkan  atas  Ketuhanan  Yang Maha Esa”.
e. Teori Receptio a Contrario
Teori  ini  sebagai  lanjutan  dari  teori sebelumnya ( receptie exit ) yang merupakan  lawan  dari receptie yang menyatakan bahwa hukum adat berlaku  apabila  tidak  bertentangan dengan hukum agama.
f. Teori Eksistensi
Teori ini menerangkan tentang adanya hukum  Islam  (fikih)  dalam  hukum
nasional Indonesia. Maksudnya adalah hukum  Islam  terdapat  dalam  hukum nasional  dan  mempunyai  wibawa hukum sebagai hukum nasional.
g. Teori Interdependensi
Teori  ini  berarti  hubungan  antara hukum  Islam, hukum  adat  dan hukum Barat  bukan  dalam  masalah  konflik, tetapi  proses  saling  koreksi  dan mengisi  serta  melengkapi  (saling bergantung), dan saling melengkapi. h. Teori Sinkretisme
Dengan adanya kesadaran dari masyarakat  akan  suatu  hukum  bahwa hukum  itulah  yang  berlaku  akan menampakkan  bahwa  antara  sistem hukum  adat  dan  sistem  hukum  Islam berlaku  sejajar.  Kondisi  tersebut  bisa muncul dengan adanya sifat akomodatif  Islam  terhadap  budaya Indonesia  sehingga  mengakibatkan terjadinya  hubungan  yang  erat  antara nilai-nilai Islam dengan hukum adat.
Bagaimanapun,  pola  dan  model resepsi masyarakat terhadap hukum Islam sangat  beragam  tergantung  dari  cara mereka memahami dan mengalami realitas kehidupannya. Ekspresi keagamaan masyarakat Muslim Indonesia berbeda  dengan  masyarakat  wilayah geografis yang lain karena perbedaan cara pandang terkait dengan identitas, lokalitas dan  harapan-harapan  tentang  kehidupan yang  baik  sejalan  dengan  setting  sosial
yang beragam. Karena perbedaan konteks dan kebutuhan itulah, Hukum Islam mesti dirumuskan  untuk  menjawab  persoalan dan  tantangan  zaman,  di  mana  manusia tumbuh dan berkembang dengan tuntutan agama.  Dengan  pertimbangan  ini,  para intelektual  Muslim  mencoba  menggali jawaban-jawaban  fikih  dengan  melihat kepada  konteks  masyarakat  dengan  tetap memegang teguh prinsip syariat.
Pikiran  di  atas  diterjemahkan  oleh Yudian  W.  Asmin  dengan  menyebutkan bahwa  ada  dua  tema  besar  reformasi Hukum  Islam  di  Indonesia,  yaitu:  (1) kembali ke al-Qur’an; dan (2) keindonesiaan. Pertama, membangun hukum  Islam  yang  berciri  khas  Indonesia dengan  membebaskan  budaya  Indonesia dari budaya Arab dan menjadikan adat dan budaya  Indonesia  sebagai  salah  satu sumber  hukum  Islam  di  Indonesia (Wahyudi, 1995: 87-138).
Sementara itu, Hazairin Gelar Pangeran  Alamsyah  mencoba  memberti tawaran  bagi  upaya  penggalian  Hukum Islam  dengan  memperkenalkan  “Fikih Mazhab Nasional” yang kemudian berubah menjadi  “Fikih  Madzhab  Indonesia”. Perkembangan ide dan gagasan pembentukan fikih Indonesia yang diusung Hazairin membawa tema sentral keindonesiaan.  Dirkursus  dan  wacana pemikiran Hazairin ini
didemontrasikannya dalam beberapa
tulisan  sejak  tahun  1950  –  1958  M terutama  dalam  pembaruan  hukum  waris Islam  di  Indonesia  untuk  melihat  dan mengkompromikan  dengan  hukum  adat pada masyarakat. Pada buku yang  berjudul Hukum  Kekeluargaan  Nasional ,  Hazairin melakukan perubahan dari istilah “mazhab Nasional” ke “Mazhab Indonesia” (Hazairin,  1982:  5-6;  Lukito  et  al.,  1998: 76).  Secara  substantif,  pemikiran  ini berusaha  memadukan  hukum  agama dengan hukum adat. Hukum Adat atau ` Urf adalah  yang  telah  dikenal  oleh  orang banyak dalam bentuk muamalah yang telah menjadi  tradisi  atau  adat  kebiasaan  dan telah berlangsung ajeg di tengah masyarakat.  ‘Urf  dalam  Ushul  al-Fiqh dijadikan sebagai metode dalam menemukan  hukum  baru  Islam.  Lihat (Anshori & Harahab, 2008: 186). Dengan mengambil  isu-isu  seputar  fikih,  Lihat tulisan Hasbi yang berjudul ‘Syariat Islam Menjawab  Tantangan  Zaman’,  dan  ide tentang  fikih  Indonesia  telah  lama ditawarkan oleh Hasbi  yang dimulai pada tahun  1940-an.  Perkembangan  Fikih dicirikan oleh pertentangan antara metode akal dan metode naqal (penalaran rasional versus tradisi). Sepanjang sejarah perkembangan  fikih  selalu  diranvaukan dengan  Syari’ah.  Apa  yang  dianggap secara  umum  sebagai  perangkat  aturan Tuhan  sebenarnya  terdiri  atas  pendapat- pendapat  yang  lebih  merupakan  ‘pikiran
manusia daripada perintah-perintah Tuhan’.  Perlu  perbedaan  tegas  antara syari’ah dan fikih, teorisasi berbagai pokok masalah,  pengadaptasian  berbagai  aturan hukum  fikih  menyangkut  muamalah (dalam  arti  luas)  dengan  waktu,  tempat, keadaan  dan  lingkungan,  lihat  juga Muhammad  Sa’id  al-‘Asymawi,  “Fikih Islam” Islam,  Negara  dan  Hukum, kumpulan  karangan  di  bawah  redaksi Johannes  den  Heijer  dan  Syamsul  Anwar (Penulis, 1993: 119) . Seperti masalah waris Islam yang dianggapnya menganut sistem bilateral  (Hazairin,  1974:  46).  Ia  banyak menyoroti  isu  seputar  waris  dan  masalah perdata  lainnya  dengan  mengedepankan pada pembentukan fikih yang mengusung semangat  lokalitas.  Mazhab  ini  dibangun melalui  pembaharuan  terhadap  mazhab Syafi’I  dengan  menyesuaikan  bentuk implementasinya  dengan  kondisi  lokal masyarakat Indonesia.
Setting sejarah  sosial  pemikiran hukum  Islam  di  Indonesia  yang  begitu kompleks itulah yang mendorong Hazairin membangun  jembatan  komunikasi  bagi hukum  Islam,  hukum  positif  dan  hukum adat  yang  tarik  menarik.    Hazairin berkeyakinan  bahwa  hukum  Islam  akan selalu mengikuti dinamika dan perubahan umat  Islam,  sehingga  gagasan  fikih mazhab  Indonesia  sangat  relevan  dengan konteks umat Islam di Indonesia (Sumitro &  Hasan,  1994:  87-88;  Wahidin  &
Abdurrahman, 1984: 102-103). Titik awal inilah yang menjadi alasan dan pertimbangan perlunya konstruksi mazhab baru  yang  relevan  dengan  kondisi  aktual umat  Islam  di  Indonesia.  Dalam  konstruk bangunan fikih mazhab Indonesia, eksistensi  hukum  adat  tidak  dapat dipisahkan  dari  pembentukan  fikih  dan merupakan bagian integral bagi pembentukan  hukum  nasional  (Hazairin,
1973: 18-20).
Bagi Hazairin, hukum harus dirumuskan  dengan  merujuk  kepada ketetapan  yang  diberikan  Allah  dan rasulnya, melalui ijtihad yang melibatkan ulul amri (penguasa/pemerintah) (Hazairin,  1974:  38,  1982:  66;  Najib, 2016:  11).  Oleh  karenanya  dalam epistemology fikihnya, Hazairin merumuskan  bahwa  tiga  sumber  hukum Islam  yang  harus  diperhatikan  adalah Qur’an, sunnah, dan ijma’ yang ditetapkan ulul amri . Ketiganya saling terkait sebagai satu kesatuan sumber hukum.
Dalam  pengambilan  hukum,  al- Qur’an  merupakan  sumber  asasi  yang tidak  mungkin  ditinggalkan.  Hazairin memahami  bahwa  ayat-ayat  al-Qur’an saling  menjelaskan  satu  sama  lain, sehingga  tidak  mungkin  ada naskh (pembatalan/penghapusan) dalam al- Qur’an. Naskh hanya  terjadi  pada pembatalan terhadap hukum-hukum terdahulu yang otomatis terhapus
manakala  bertentangan  dengan  prinsip- prinsip Islam (Najib, 2016: 8).
Sumber hukum kedua adalah sunnah nabi. Menurut Hazairin, sunnah merupakan  pelengkap  dan  penjelas  al- Qur’an.  Sunnah  tidak  bertentangan dengan al-Qur’an karena pada dasarnya ia adalah  penafsiran  nabi  atas  al-Qur’an sesuai  dengan  konteks  yang  berkembang di Arab waktu itu. karena terbentuk dalam setting kebudayaan Arab yang unik, tidak semua  sunnah  (terkait  muamalah)  akan sesuai  dengan  konteks  kebudayaan  yang lain.  Di  titik  inilah,  implementasi  atas sunnah  tidak  selalu  harus  menekankan pada  kesamaan  bentuk  praktik,  namun dengan  melihat  pada  pelajaran  dan semangat  yang  muncul  dengan  adanya interpretasi  dan  praktik-praktik  tersebut (Hazairin, 1974: 63-64, 1982: 152).
Dengan  melihat  konteks  Indonesia, Hazairin  menyatakan  bahwa  sumber ketiga adalah ijma’  yang digawangi  oleh ulul  amri  (pemerintah).  Ini  karena keterlibatan ulul amri dalam pembentukan hukum  Islam  tidak bisa  dinafikan  karena melalui  kebijakan  merekalah  ketetapan hukum  yang  dilakukan  para  agamawan diputuskan melalui musyawarah.
Idealnya—menurut  Haizirin,  ulul  amri- lah  yang  langsung  berijtihad  untuk menentukan  hukum.  Namun  bila  tidak memungkinkan, ulul amri harus mengambil  kebijakan  hukum  Islam
dengan melibatkan para intelektual hukum  Islam  melaui  musyawarah/ijtihad kolektif  (Hazairin,  1982:  66-68).  Hukum tersebut harus dibentuk dengan mempertimbangkan konteks keindonesiaan  yang  menjadi  lahan  bagi implementasi hukum Islam.
Selama  ini,  fikih  yang  dianut  oleh umat Islam di  Indonesia terbentuk dalam kondisi  aktual  sosial-budaya  masyarakat Arab (A. Mudzhar & Alwustho, 1998: 66- 67),  termasuk  sistem  kekeluargaan  yang diadopsi oleh fikih klasik yang menempatkan  laki-laki  (suami)  sebagai pihak yang dominan dan memiliki otoritas dalam  suatu  keluarga.  Sementara  itu, sistem  kekeluargaan  umat  Islam  di Indonesia  lebih  dominan  menggunakan sistem kekeluargaan bilateral atau parental  yang  menentukan  bahwa  garis keturunan  ditarik  dari  pihak  suami  atau istri  yang  memiliki  hak  dan  kewajiban seimbang (Shiddiqi, 1997: 65).
Hazairin mengasumsikan bahwa konsep kewarisan yang telah dipraktekkan oleh fikih ahl as-Sunnah khususnya dalam fikih  mazhab  Syafi’i  terbentuk  dalam masyarakat Arab yang bersistem kekeluargaan  patrilineal,  hal  ini  berbeda dengan  sistem  kekeluargaan  yang  dianut oleh masyarakat Indonesia yang menggunakan sistem kekeluargaan bilateral. Perbedaan ini menjadi kegelisahan tersendiri bagi Hazairin untuk
menemukan  kompromi  antar  keduanya. Berangkat  dari  asumsi  dasar  inilah Hazairin kemudian berusaha membangun kerangka epistemologis untuk memadukan  Islam  dengan  nilai  local. Hazairin  memulai  dengan  menghimpun semua ayat dan hadits yang berhubungan dengan  kewarisan,  kemudian  ditafsirkan ayat-ayat  waris  dan  hadits  sebagai  satu kesatuan yang saling menerangkan (holistik).    Gagasan  Hazairin  dalam mereformasi  kewarisan  Islam  (kewarisan bilateral)  memanfaatkan  ilmu  bantu seperti  antropologi  sebagai  kerangka acuan  ( frame  of  reference ).  Di  era munculnya  Hazairin  sebagai  seorang intelektual,  konsep  dan  metode  yang digunakannya yang mengintegrasikan dan menginterkoneksikan  ilmu  agama  dan ilmu sosial merupakan tawaran metodologi baru dalam memahami hukum Islam  (konteks  pemikiran  fikih  di Indonesia).    Sistem  kekeluargaan  yang ada di masyarakat tidak dihapuskan demi mengukuti  fikih  patrilineal  sebagaimana nuansa  yang  dibawa  fikih  yang  yang datang ke Indonesia,
namun dipertahankan  dan  disesuaikan  dengan semangat al-Qur’an. Hasil temuan
antropologis digunakan sebagai kerangka untuk  membantu  memahami  teks  suci (Majid, 1995: 311-317) untuk
menemukan  hukum  fikih  yang  sesuai dengan konteks Indonesia.
Kerja-kerja intelektual Hazairin lebih banyak focus pada  mekanisme  produksi hukum  Islam  atau  fikih  sesuai  dengan watak dan karakter masyarakat Indonesia. Dengan  kata  lain,  ia  memiliki  perhatian lebih  pada  epistemologi  fikih  Indonesia sebagai  metode  penggalian  teks.  Dalam epistemologi fikih Hazairin, ia membawa keunikan  sendiri  dengan  menganalisis teks-teks hukum kewarisan Islam melampaui  batas  studi  Islam  tradisional, dengan meminjam berbagai disiplin ilmu terutama dari ilmu sosial humaniora. Fikih mazhab  Indonesia  Hazairin  merupakan upaya  untuk  menyatukan  nilai-nilai  adat ke  dalam  hukum  Islam  terutama  dalam masalah-masalah perkawinan dan hukum. Pemikiran  Hazairin  ini  tidak  dapat dilepaskan  dari  paradigma  fikih  di Indonesia yang lebih banyak menggunakan  fikih  mazhab  Syafi’i  yang dekat dengan nilai-nilai adat Indonesia. Ia bahkan  mengkritik  teori receptie yang dianggap sebagai teori iblis dan propaganda kolonial karena menghilangkan  pengaruh  hukum  Islam pada  masyarakat  Indonesia.  Ia  berharap ummat Islam tidak terjebak pada hukum- hukum  kolonial,  tetapi  mentaati  dan mempergunakan  hukum  Islam  dalam kehidupan sehari-hari.
Fikih Indonesia Hazairin dalam studi epistemologi  menfokuskan  pada  kajian sumber,  metode  dan  validitas.  Fikih  ini
mengunakan  sumber  Al-Qur’an  dan  as- Sunnah,  kemudian  ditafsirkan  dengan pendekatan  sintetik  analitik  dari  teks (al-Qur’an  dan  Sunnah)  dan  dikaitkan dengan konteks ilmiah dan realitas sosial sebagai alternative  epistemology dalam pembaharuan hukum Islam sesuai dengan sosio-budaya dan karakter Indonesia.
Dalam konteks sejarah sistem hukum di  Indonesia,  hukum  umum  (Barat), hukum  Islam,  dan  hukum  local/hukum adat yang telah mengakar dalam kehidupan  masyarakat  harus  saling berkompromi.  Bukan  saling  berebut tempat  untuk  mendominasi  hukum nasional. Mestinya, masing-masing sistem  hukum  tidak  saling  mengambil ruang  dan  mengalahkan  satu  sama  lain, namun saling menyapa, saling menembus antar  masing-masing  sistem  sehingga ditemukan teori baru dalam pembentukan hukum Islam atau fikih mazhab Indonesia.  Untuk  itu,  fikih  atau  hukum
Islam yang adaptif-responsif- transformatif  melalui  sistem  hukum kewarisan nasional akan dapat diwujudkan untuk menjadi “fikih
peradaban”.

## C. SIMPULAN
Dalam  formulasi  fikih  atau  hukum Islam  yang  bercorak  keindonesiaan, Hazairin  berpandangan  bahwa  metode pengambilan hukum perlu mempertimbangkan  konteks  adat  dan budaya masyarakat  Indonesia. Penentuan hukum dengan ‘urf semacam ini hukumnya  boleh  sebagaimana  fikih-fikih mazhab klasik yang juga dibentuk dengan melihat  kepada  adat  dan  kebiasaan masyarakat Arab.  Oleh karena itu, dalam menggali  realitas  masyarakat,  metode ijtihad hukum perlu dikembangkan dengan berbagai ilmu bantu, seperti ilmu social humaniora; sociologi -antropologi. Model integrasi-interkoneksi pengetahuan antara  disiplin  hukum  dengan  realitas sosial  semacam  ini  harus  dilakukan  agar dapat  melihat  fenomena  dengan  lebih holistic . Menurut Hazairi, proses pengambilan  hukum/ijtihad  tidak  saja focus pada  upaya  pengkajian  teks  agama tapi  juga  kondisi  hukum  di  masyarakat agar  tercapai  produk  hukum  yang menjawab persoalan di lapangan.[]
***

## DAFTAR PUSTAKA
`Abd al-Baqi, M. F. (n.d.). Al-Mu’jam al- Mufahras  Li  al-Faz  al-Qur’an  al- Karim . Dar al-Fikr.
Afif,  Abd.  W.  (1991). Fiqih  (Hukum
Islam) antara Pemikiran Teoritis dan
Praktis . Fakultas Syariah IAIN Sunan Gunung Jati.
al-Alwani,  T.  J.  (2001). Metodologi
Hukum Islam Kontemporer (Y. Yusdani, Trans.). UII Press.
Anshori,  A.  G.,  &  Harahab,  Y.  (2008).
Hukum Islam: Dinamika dan perkembangannya di Indonesia . Total Media.
ash-Shiddiqiey, H. (1996). Syariah Islam Menjawab  Tantangan  Zaman .  Bulan Bintang.
Azra,  A.  (1999). Jaringan  ulama:  Timur Tengah  dan  kepulauan  Nusantara abad  XVII  dan  XVIII:  melacak  akar- akar  pembaruan  pemikiran  Islam  di Indonesia . Mizan.
Danusiri, D. (2000). Epistemologi Syara’:
Mencari Format Baru Fiqh Indonesia .
Pustaka Pelajar.
Daud,  M.  (1982).  Kedudukan  Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Indonesia. Jurnal Hukum &
Pembangunan , 12 (2), 101–110.
Djamil, F. (1997). Filsafat Hukum Islam, Bagian Pertama . Logos.
Esposito,  J.  L.  (2004). Islam  Kekuasaan Pemerintahan,  Doktrin  Iman  dan Realitas Sosial .
Hasan, A. (1994). The early development of  Islamic  jurisprudence .  Adam Publishers.
Hazairin, H. (1973). Demokrasi Pancasila . Tintamas.
Hazairin,  H.  (1974). Tujuh  Serangkai tentang Hukum . Tintamas.
Hazairin, H. (1982). Hukum
Kewarganegaraan Nasional (3rd ed.). Tintamas.
Lukito, R., Stokhof, W. A. L., & Meij, T. C. (1998). Pergumulan antara hukum Islam dan adat di Indonesia . Inis.
Majid,  N.  (1995). Tradisi  Syarah  dan hasyiyah  dalam  Fiqh  dan  Masalah Stagnasi  pemikiran  Hukum  Islam .
Paramadina.
Mudzhar,  A.,  &  Alwustho,  M.  (1998).
Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi  dan  Liberasi .  Titian  Ilahi Press.
Mudzhar,  M.  A.  (1993). Fatwa-Fatwa Majelis  Ulama  Indonesia:  Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di  Indonesia,  1975-1988 (Vol.  17). INIS.
Munitz,  M.  K.  (1981).  Contemporary analytic philosophy. Macmillan Publishing .
Na’im,  A.  A.  A.  (1996). Toward  an Islamic  reformation:  Civil  liberties, human  rights,  and  international  law .
Syracuse University Press. Najib,  A.  M.  (2016).  Metodologi  Ijtihad Mazhab Indonesia: Menelusuri Pemikiran Ushul Fikih Hazairin. Asy-
Syir’ah:  Jurnal  Ilmu  Syari’ah  Dan
Hukum , 50 (1), 1–20.
Penulis,  T.  (1993).  Islam,  Negara  dan Hukum Kumpulan karangan di bawah redaksi Johannes den Heijer, Syamsul
Anwar. Leiden-Jakarta: INIS . Penyusun,  T.  (1995). Kamus  Besar Bahasa Indonesia . Balai Pustaka.
Rofiq,  A.  (2001).  Pembaharuan  Hukum Islam di Indonesia, Yogyakarta. Gama Media .
Shadily, H. (1980). Ensiklopedi Indonesia . Ichtiar Baru-Van Hoeve.
Shiddiqi,  N.  (1997). Fiqh  Indonesia: Penggagas  dan  gagasannya .  Pustaka Pelajar.
Sumitro,  W.,  &  Hasan,  K.  S.  (1994). Dasar-dasar memahami hukum Islam di Indonesia . Usaha Nasional.
Syaukani, I. (2006). Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia dan Relevansinya Bagi Pembangunan Hukum Nasional . RajaGrafindo
Persada.
Tempo, T. (1981). Apa dan Siapa Orang- orang Indonesia 1981 – 1982 (1st ed.). Grafity Press.
Thalib,  S.  (1981). Pembaharuan  Hukum Islam  di  Indonesia:  In  Memoriam Prof. Mr. Dr. Hazairin .
Wahidin,  S.  &  Abdurrahman.  (1984). Perkembangan  ringkas  hukum  Islam di Indonesia . Akademika Pressindo.
Wahyudi,  Y.  (1995).  Reorientasi  Fiqh Indonesia’. Islam Berbagai Perspektif: Didedikasikan Untuk , 70 . Wahyudi,  Y.  (2007). Ushul  fikih  versus hermeneutika:  Membaca  Islam  dari Kanada  dan  Amerika .  Pesantren Nawasea Press.