PENGATURAN INVENSI PEGAWAI ( EMPLOYEE INVENTION )

## DALAM HUKUM PATEN INDONESIA
Yayuk Whindari
IAIN Palngka Raya, Palangka Raya, Indonesia yayuk.whindari@iain-palangkaraya.ac.id
Received:28-11-2018; Revised:12-12-2018; Accepted: 15-12-2018

## ABSTRACT
Employee  Invention  is  the  invention  Produced  by  the  inventor  or  inventors  whose  work  at  a company  or  coorporation.  Arrangements  regarding  employee  invention  in  Indonesia  was  not provide  adequate  protection  for  the  parties  yet,  specially  for  the  worker  or  employee  as compared with developed countries. This research focuses on the politics of law as an attempt to change  arrangements  of  the  employee  invention  in  Indonesia  in  order  to  provide  adequate protection for the rights of the inventor. This research using normative juridicial approach. The results showed that the limit of invention in the scope of employee invention given by Indonesian Paten  Act  are  ver  extensive  an  it  will  harm  the  employee  rights,  then  it  was  necessary  to amendment the arrangements regarding employee invention in Indonesia is more in favor of the protection of workers’ rights as the inventor by adopting principle of hired to invent and shop right  become  extremely  necessary.  The  amendment  it  also  to  consistent  the  arrangements  of employee invention to the purpose of Indonesian Paten Act and the ideals of The Nation set in Fourth Paragraph of the Preamble of the 1945 Constitution and Article 28 C paragraph (1) of the 1945 Constitution . Keywords : Employee Invention, Patent, Intellectual Property Rights.

## ABSTRAK
Employee invention adalah invensi yang dihasilkan oleh penemu atau inventor yang bekerja pada sebuah  perusahaan  atau  instansi.  Pengaturan  mengenai employee invention di  Indonesia  dinilai belum  memberikan  perlindungan  yang  memadai  bagi  para  pihak  terutama  bagi  pihak  pekerja atau employee bila  dibandingkan  dengan  negara  maju  umumnya  termasuk  Korea  Selatan. Penelitian ini berfokus pada politik hukum sebagai upaya untuk merubah pengaturan mengenai employee invention di  Indonesia  agar  lebih  memberikan  perlindungan  yang  memadai  bagi  hak para  inventor.  Metode  penelitian  menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif.  Hasil  penelitian menunjukan bahwa batasan ruang lingkup yang sangat luas yang diberikan oleh Undang-Undang Paten  terhadap  invensi  dalam employee  invention akan  merugikan  pihak employee ,  sehingga diperlukan adanya perubahan pengaturan mengenai employee invention di Indonesia yang lebih berpihak  pada  perlindungan  hak  pekerja  sebagai  inventor  dengan  mengadopsi  prinsip hired  to invent dan shop  right .  Perubahan  pengaturan  yang  dimaksud  juga  agar  sesuai  dengan  tujuan Undang-Undang Paten dan cita-cita Bangsa yang tercantum dalam Alinea IV Pembukaan UUD 1945 dan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945.
Kata Kunci :Invensi Pegawai, Paten, Hak Kekayaan Intelektual.

## A. Pendahuluan
Paten adalah salah satu  objek penting dalam Hukum Kekayaan  Intelektual. Perlindungan Paten  di  Indonesia  diatur  dalam  Undang-Undang  Paten  Nomor  3  Tahun  2016.  Paten  sendiri didefinisikan sebagai hak eksklusif yang diberikan negara kepada inventor atas hasil invensinya di  bidang  teknologi,  dimana  untuk  selama  jangka  waktu  tertentu  melaksanakan  sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Invensi  yang  dimaksud  disini  adalah  ide  inventor  yang  dituangkan  ke  dalam  suatu  kegiatan pemecahan  masalah  yang  spesifik  di  bidang  teknologi,  dapat  berupa  produk  atau  proses,  atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.
Pada  era  sekarang  bidang  teknologi  merupakan  prioritas  penting  di  setiap  negara  karena kemajuan  teknologi  suatu  negara  merupakan    indikator  dari    kemajuan  negara  itu  sendiri sekaligus  dianggap  secara  tidak  langsung  mempengaruhi  perkembangan  ekonomi.  Negara- negara  yang  digolongkan  kedalam    negara  maju    pada  umumnya  memang  memiliki  teknologi yang  lebih  terdepan  dibandingkan  dengan  negara-negara  berkembang  dan  sekaligus  memiliki perlindungan Paten yang lebih baik dibandingkan negara berkembang.
Industri  yang  saat  ini  berkembang  menjadi  sangat  canggih  menjadikan    pula  teknologi pendukungnya menjadi lebih rumit dan beragam. Oleh karena itu pengembangan teknologi baru yang semakin canggih dan rumit itu  hampir tidak mungkin dilakukan tanpa dukungan fasilitas yang memadai, peralatan yang mumpuni, skala besar bahan penelitian, dan biaya yang besar. Hal ini  menjelaskan  mengapa  sebagian  besar  penemuan  saat  ini  diciptakan  oleh  perusahaan  dan lembaga  penelitian,  sedangkan  karya  penemu  individual  seperti  contohnya  Thomas  Alpha Edison sudah menjadi jarang ditemukan. 1
Dalam  data  statistik  yang  dimiliki  oleh  Direktorat  Jenderal  HKI  dapat  dilihat  jumlah pendaftaran  paten  setiap  tahunnya  terus  bertambah  namun  bila  dibandingkan  dengan  negara ASEAN  lainnya,  Indonesia  masih  jauh  tertinggal.  Tercatat  pada  tahun  2012  paten  terdaftar mencapai jumlah 7.032 namun sekitar 90% nya adalah paten dari luar negeri dan hanya sekitar 10%  merupakan  paten  domestik  Indonesia. 2 Direktorat  Jenderal  HKI  (Dirjen  HKI)  tidak menyebutkan secara lebih terperinci dari seluruh jumlah paten terdaftar tersebut berapa jumlah paten  oleh  individu,  paten  oleh  universitas  dan  paten  oleh  perusahaan.  Namun  apabila  dilihat dalam  data  statistik  Paten  yang  dari  WIPO  di  tahun  2014  tercatat  bahwa  subjek  paten  yang paling  banyak  mendaftarkan  patennya  adalah  Perusahaan.  Perusahaan-perusahaan  yang  berada pada  urutan  lima  teratas  pendaftar  paten  tertinggi  tersebut  berasal  dari  Jepang  dan  Korea Selatan. 3 Hal  demikian  dapat  menjadi  bukti  bahwa employee  invention merupakan  hal  penting yang sepatutnya mendapat perhatian.
Seperti  halnya  hak  kekayaan  intelektual  lainnya,  paten  adalah  bentuk  properti  individu yang  bisa  juga  dimiliki,  dijual,  dilisensikan,  dan  ditranser  baik  oleh  individu  maupun  oleh badan/lembaga.  Pada  sertifikat  paten  nama  individu  penemu  atau  inventor  tetap  dituliskan meskipun kemudian hak dari penguasaan paten tersebut dimiliki oleh orang lain atau pihak lain contohnya  perusahaan.  Begitupun  dengan  paten  perusahaan,  hak  dari  penguasaan  paten  pada umumnya  diberikan  kepada  perusahaan  yang  mempekerjakan  penemu/inventor,  sedangkan dalam  sertifikat  paten  tetap  dituliskan  nama  individu  penemu/inventornya.  Penemuan  atau
1 KIPO, Korea’s Invention Promotion Activities, buku digital, 2006, hlm.32.
2 Lihat Laporan Statistik Paten Dirjen HKI, 2013.
3 WIPO Economics & Statistics Series 2014.
invensi   yang dihasilkan oleh penemu atau inventor  yang bekerja pada perusahaan itulah  yang disebut employee invention .
Pengertian Employee Invention juga dapat dilihat dalam Invention Promotion Act Republik Korea, yaitu “ an invention that an employee, executive of a corporation, or public official makes in connection with his/her duties, where it falls within the scope of business of the employer, the corporation, the State, or the competent local government and  the activities that have led to the invention fall within the present or past duties of the employee .” 4
Di  Indonesia  hal  mengenai employee  invention diatur  dalam  Undang-undang    Nomor  14 Tahun 2001 tetang Paten,  Pasal 12 ayat (1) menyebutkan bahwa pihak yang berhak memperoleh Paten  atas  suatu    invensi  yang  dihasilkan  dalam  suatu  hubungan  kerja  adalah  pihak  yang memberikan  pekerjaan  tersebut,  kecuali  diperjanjikan  lain.  Pada  ayat  (2)  dijelaskan  kemudian ketentuan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  juga  berlaku  terhadap  invensi  yang  dihasilkan baik  oleh  karyawan  maupun  pekerja  yang  menggunakan  data  dan/atau  sarana  yang  tersedia dalam  pekerjaannya  sekalipun  perjanjian  tersebut  tidak  mengharuskannya  untuk  menghasilkan invensi.  Adapun  inventor  dalam  hal  ini  berhak  mendapatkan  imbalan  yang  layak  dengan memperhatikan  manfaat ekonomi yang diperoleh dari invensi tersebut.
Undang - undangPaten ini dinilai belum mengatur secara optimal dan menyeluruh mengenai employee  invention sehingga  perlindungan  hukum  yang  diberikan  kepada  inventor  ataupun perusahaan  yang mempekerjakan inventor dinilai belum cukup memadai. Kurangnya perhatian dan  perlindungan  terhadap  peran  penting  seorang  inventor  dalam  hubungan  kerjasama employment invention akan memberikan preseden yang tidak baik untuk produktivitas HKI dan akan  berpotensi  melemahkan  motivasi  dan  kreatifitas  inventor  untuk  terus  menghasilkan Kekayaan Intelektual. 5 Kepada mereka yang melakukan kreativitas dengan mengerahkan segala kemampuan  itu  seharusnya  dianugerahi  hak  eksklusif  untuk  mengeksplorasi  HKI  tersebut sebagai imbalan atas jerih payahnya itu. Adanya perlindungan terhadap HKI, maka ada jaminan kepada  masyarakat  untuk  menghargai  hak  inisiatif  dan  reaksi  serta  memberikan  perlindungan akan hasil karya ciptanya. Semakin tinggi penghargaan negara terhadap HKI, maka masa depan suatu bangsa akan menjadi lebih baik. 6
Perlindungan  dan  penghargaan employee  invention yang  masih  belum  memadai  di Indonesia telah terbukti membuat beberapa ilmuwan Indonesia beralih ke negara lain yang lebih memberikan  dukungan  dan  pengakuannya  terhadap employee  invention .  seperti  dikatakan  oleh Muhamad  Amirulloh  salah  seorang  Dosen  di  Fakultas  Hukum  Universitas  Padjajaran,  sistem perlindungan  paten  di  Indonesia  berdasarkan  Undang-Undang  Paten  yang  belum  memberikan penghargaan  yang  sesungguhnya  bagi  para  karyawan/pekerja  peneliti  menyebabkan  banyak diantara  mereka  beralih  ke  negara  Malaysia.  Muhamad  Amirulloh  melihat  permasalahan  ini sesungguhnya  bukanlah  masalah  manfaat  (hak)  ekonomi  saja,  melainkan  lebih  mendasar  lagi yaitu masalah kepemilikan hak paten itu sendiri. 7
Berbeda  dengan  Indonesia,  banyak  negara  maju  yang  memiliki  pengaturan  dan perlindungan  yang  baik  terhadap employee  invention umumnya  juga  memiliki  lebih  banyak jumlah  pengajuan  Paten.  Tiongkok  memiliki  526.412  Paten  pada  2011,  Amerika  Serikat
4 Article 2 (2) Korean Invention Promotion Act.
5 Toivanen dan Vaananen, Return to Inventors , Governance and the Economic Eficiency System (GESY), 2010.
6 Mastur, Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dibidang Paten . Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI vol.6 No.1 Januari 2012, hlm. 26.
7 Muhamad  Amirulloh, Mendambakan  Regulasi  Paten  Pendorong  Kreativitas  Karyawan  Inventor  di  Indonesia , (www.seputarjabar.com)  diakses pada 2 Januari 2016.
memiliki 503.582 Paten, Jepang memiliki 342.610 Paten dan Republik Korea memiliki 178.924 Paten,  sedangkan  Indonesia  hanya  memiliki  total  48.580  paten  domestik  dan  luar  negeri  yang terdaftar. 8
Sebagai  negara  berkembang,  Indonesia  hingga  saat  ini  belum  memiliki  perlindungan hukum  yang  memadai  terhadap employee  Invention .  Aturan  hukum  yang  ada  justru  lebih melindungi pihak perusahaan atau lembaga yang mempekerjakan inventor dan kurang memberi perlindungan yang lebih baik kepada inventor sebagai apresiasi atas hasil kerjanya. Kurangnya perlindungan  hukum  kepada  inventor  dinilai  akan  melemahkan  semangat  kreativitas  inventor untuk terus berinovasi khususnya dalam bidang tekhnologi. Peningkatan teknologi seperti halnya kita ketahui secara langsung berpengaruh pada perkembangan ekonomi negara itu sendiri. Oleh karena  itu,  penting  kiranya  memberikan  perlindungan  hukum  yang  memadai  kepada  inventor dalam kerangka employee invention untuk pada akhirnya membangun perekonomian nasional. Perlindungan  hukum  yang  dimaksud  dapat  diwujudkan  dengan  menciptakan  hukum  atau produk hukum sebagai alat untuk mencapai tujuan negara. Hal yang sama dilakukan oleh Korea Selatan yang menggunakan Invention Promotion Act sebagai produk politik hukum. Berdasarkan latar  belakang  masalah  teruraikan  di  atas,  maka  penulis  kemudian  membahas  mengenai pentingnya politik hukum mengenai employee invention dalam hubungannya untuk mendukung dan  memotivasi  perkembangan  teknologi  yang  secara  tidak  langsung  juga  berpengaruh  pada perkembangan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

## B. Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  pendekatan  yuridis  normatif,  yaitu  penelitian  yang berdasarkan  pada  kaidah-kaidah  hukum  yang  ada  untuk  melihat  kenyataan-kenyataan  yang terjadi.  Pendekatan  yuridis  adalah  suatu  pendekatan  yang  mengacu  pada  hukum  dan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku.  Adapun  yang  dimaksud  pendekatan  normatif  adalah penelitian terhadap data sekunder di bidang hukum yang menyangkut bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undagnan dan bahan hukum sekunder yang berupa hasil karya ilmiah para sarjana.
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian kepustakaan ada 3 (dua) yaitu:
1) Bahan  hukum  primer  adalah  bahan  hukum  yang  sifatnya  pokok  dan  mengikat  seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan atau yurisprudensi.
a) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer)
b) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.
c) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentnag Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)
d) Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  tentang  Larangan  Praktik  Monopoli  dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
e) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1991 tentang Tata Cara Permintaan Paten.
f) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1991 tentang Bentuk dan Isi Surat Paten.
g) Keputusan  Presiden  Nomor  15  Tahun  1997  tentang  Pengesahan Paris  Convention  for Protection of Industrial Property .
h) Keputusan  Menteri  Kehakiman  Nomor  M.01-HC.02.10  Tahun  1991  tentang  Paten Sederhana.
8 WIPO Economic 7 Statistic Series, 2012 : World Intellectual Property Indicators, hlm. 5.
2) Bahan  hukum  sekunder  adalah  bahan  hukum  yang  sifatnya  mendukung,  menjelaskan  dan berkaitan dengan bahan hukum primer yang menunjang penelitian. Bahan hukum sekunder yang  digunakan  penulis  antara  lain  buku,  makalah  dan  artikel  yang  berkaitan  dengan employee invention dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).
3) Bahan  hukum  tersier adalah  bahan  hukum  yang  memberi  petunjuk  atau  penjelasan  tentang bahan  hukum  primer  dan  sekunder  seperti  kamus  hukum,  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia, kamus Bahasa Inggris serta data elektronik (internet).

## C. Pembahasan

## 1. Pengaturan Hukumt tentang Employee Invention di Indonesia
Pada dasarnya prinsip Hukum Paten adalah memberikan Hak Paten berupa hak eksklusif yang diberikan kepada penemu atau inventor atas hasil penemuannya atau invensinya tersebut. 9 Namun  seiring  perkembangan  zaman  dimana  teknologi  sudah  lebih  canggih  dan  terdepan, menciptakan  sebuah  inovasi  di  bidang  teknologi  sudah  hampir  tidak  mungkin  lagi  dilakukan tanpa memerlukan biaya yang besar, fasilitas yang canggih, dan beberapa tenaga ahli yang turut serta  membantu.  Penemuan  teknologi  yang  memiliki  nilai  kebaruan  ( novelty )  saat  ini  sudah jarang dilakukan oleh penemu individu melainkan biasanya dilakukan oleh penemu atau inventor kelompok  yang  menggunakan  fasilitas  yang  lebih  besar  dan  canggih,  dana  yang  besar,  dan beberapa tenaga ahli seperti disebutkan di atas.
Umumnya  penemuan  invensi  paten  oleh  kelompok  ini  dapat  dibagi  sedikitnya  menjadi tiga, yaitu:
1. Paten Perusahaan, maksudnya adalah penemuan paten yang dilakukan oleh seorang penemu atau  beberapa  orang  penemu  dalam  kapasitasnya  sebagai    pekerja  atau  pegawai  di  bawah perjanjian  kerja  dengan  suatu  perusahaan  yang  mempekerjakan  mereka  memang  untuk melakukan atau menemukan suatu invensi.
2. Paten  Pemerintah,  maksudnya  adalah  paten  yang  dilakukan  oleh  seorang  penemu  atau beberapa  orang  penemu  dalam  kapasitasnya  sebagai  pekerja  atau  pegawai  di  bawah perjanjian kerja dengan suatu instansi atau lembaga milik pemerintah yang mempekerjakan mereka memang untuk melakukan atau menemukan suatu invensi.
3. Paten  Universitas,  maksudnya  adalah  paten  yang  dilakukan  oleh  seorang  penemu  atau beberapa orang penemu dalam kapasitasnya sebagai mahasiswa atau dosen/tenaga pengajar yang tergabung dalam penelitian universitas yang dilakukan dengan menggunakan fasilitas universitas. 10
Employee invention yang dimaksud disini dan akan dijelaskan lebih lanjut dalam penelitian ini adalah paten yang dilakukan oleh penemu dalam kapasitasnya sebagai pegawai atau pekerja di bawah perjanjian kerja dengan suatu perusahaan (Paten Perusahaan).
Di dunia internasional employee invention sebenarnya bukan merupakan hal baru. Negara- negara maju umumnya telah menganggap penting employee invention dan mengaturnya secara optimal  dalam  peraturan  perundang-undangan.  Definisi  dan  pengertian employee  invention menjadi  hal  penting  karena  hal  tersebut  menyangkut  kepemilikan  hak  dari  invensi  yang dihasilkan. Definisi atau pengertian mengenai employee invention biasanya dirumuskan di dalam Undang-Undang  Paten  di  berbagai  Negara.  Pada  umumnya  dalam  Undang-Undang  Paten
9 Lihat Pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten dan bandingkan juga dengan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
10 Lihat Yun Joo Lee, Patent rights and Universities: Policies and Legal Framework for Korea , Thesis di Universitas Queen Mary, London.
tersebut tidak memberikan definisi secara jelas apa yang dimaksud dengan employee invention , namun  langsung  menyebutkan  dan  mengatur  syarat  dan  ketentuannya  seperti  yang  terdapat dalam Undang-Undang Paten Indonesia.
Peraturan  Perundang-undangan  Hak  Kekayaan  Intelektual  di  Indonesia  juga  tidak memberikan  definisi  yang  jelas  mengenai  istilah  ‘ employee  invention’ atau  bisa  juga  disebut ‘invensi oleh pegawai’. Di dalam sistem Hukum Paten Indonesia employee invention telah diatur semenjak  Undang-Undang  Paten  pertama  yang  dimiliki  oleh  Indonesia  yaitu  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten. Meskipun dalam Undang-Undang Paten ini kita tidak dapat menemukan secara jelas mengenai definisi employee invention atau paten oleh pegawai, namun pada  Pasal  13  telah  disebutkan  pengaturan  mengenai  hal  tersebut.  Perubahan  Undang-Undang Paten Nomor 6 Tahun 1989 menjadi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 kemudian menjadi Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2001  hingga  terbaru  menjadi  Undang-Undang  Nomor  3 Tahun 2016 tentang Paten tetap tidak merubah ketentuan mengenai employee invention. Dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2016 menyebutkan bahwa pihak  yang berhak memperoleh Paten atas suatu invensi yang dihasilkan dalam suatu hubungan kerja adalah pihak  yang memberikan pekerjaan tersebut, kecuali diperjanjikan lain.  Ketentuan  tersebut  juga berlaku  terhadap  invensi  yang  dihasilkan  baik  oleh  karyawan  maupun  pekerja  yang menggunakan  data  dan/atau  sarana  yang  tersedia  dalam  pekerjaannya  sekalipun  perjanjian tersebut tidak mengharuskannya untuk menghasilkan invensi.
Pasal 12 tersebut di atas menunjukan bahwa dalam Hukum Paten di Indonesia  invensi oleh pegawai  ( employee  invention )  sudah  dikenal  dan  sudah  diatur  meskipun  pengaturannya  belum begitu optimal dan belum memberikan definisi yang jelas mengenai apa itu ‘ employee invention ’ atau invensi oleh pegawai. Namun dari Pasal 12 tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan employee invention atau invensi oleh pegawai adalah invensi yang ditemukan atau  dihasilkan  baik  oleh  karyawan  maupun  pekerja  dalam  suatu  hubungan  kerja  atau yang  menggunakan  data  dan/atau  sarana  yang  tersedia  dalam  pekerjaannya  sekalipun perjanjian tersebut tidak mengharuskannya menghasilkan invensi .
Pasal  12  Undang-Undang  Paten  tersebut  di  atas  merupakan  aturan  utama  mengenai employee  invention di  Indonesia.  Berdasarkan  Pasal  12  tersebut  di  atas,  maka  dapat  kita simpulkan beberapa unsur penting dari employee invention yaitu:
1. Invensi.
2. Pekerja atau Karyawan atau yang dapat juga disebut sebagai employee.
3. Pemberi kerja atau dapat juga disebut sebagai employer.
4. Hubungan  kerja  yang  pada  umumnya  dibuktikan  dengan  adanya  perjanjian  kerja  antara pihak  pemberi  kerja  dan  pekerjanya  atau  karyawannya.  Perjanjian  kerja  ini  dapat  juga disebut employement agreement .
5. Imbalan atau dapat juga disebut sebagai kompensasi.
Compensation atau  kompensasi  atau  imbalan  dalam  ruang  lingkup  employee  invention merupakan  hak  dari  karyawan  karena  telah  menemukan  sebuah  invensi.  Adapun  Undang- Undang Paten  Indonesia mengatur ketentuan mengenai kompensasi dengan baik demi menjaga hak yang seharusnya diterima oleh karyawan merupakan sejumlah yang dinilai layak. Besarnya imbalan  atas  invensi  yang  dihasilkan  karyawan  ini  dapat  ditentukan  berdasarkan  kesepakatan kedua belah pihak (karyawan dan pemberi  kerja), atau apabila tidak terjadi kesepakatan antara para pihak maka keputusan besarnya imbalan ini akan diserahkan kepada Pengadilan Niaga.
Imbalan atau kompensasi kepada karyawan ini dapat dibayarkan:
1. Jumlah tertentu dan sekaligus.
2. Berdasarkan persentase.
3. Gabungan antara jumlah tertentu dan sekaligus dengan hadiah atau bonus.
4. Gabungan antara persentase dan hadiah atau bonus.
5. Bentuk lain yang disepakati para pihak.
Adanya kebebasan penuh bagi para pihak untuk saling berunding dan bersepakat mengenai besarnya  imbalan  dan  bentuk  pembayarannya  ini  terjadi  hanya  pada  invensi  oleh  pegawai  di perusahan swasta atau badan non pemerintah. Di satu sisi hal ini dapat dipandang sebagai suatu keuntungan  bagi  pihak  karyawan,  namun  di  sisi  lain  justru  dapat  menjadi  kelemahan  dan kekurangan. Pada prakteknya yang terjadi di lapangan sering kali pihak karyawan adalah pihak yang  memiliki  posisi  tawar  yang  lemah  dibandingkan  dengan  posisi  perusahaan  sebagai  pihak pemberi kerja.
Pihak  karyawan  sebagai  inventor  tentunya  menginginkan  imbalan  yang  memadai  atas invensi yang dihasilkannya, sedangkan perusahaan sebagai pihak pemberi kerja yang kemudian mendapat  hak  untuk  mengeksploitasi  paten  untuk  tujuan  komersial  juga  menginginkan keuntungan yang besar di sisinya. Banyak kasus terjadi di beberapa negara maju bahwa peneliti yang  tidak  puas  dengan  besarnya  imbalan  atau  kompensasi  yang  didapatkan  atas  invensi  yang dihasilkannya akhirnya menggugat perusahaan tempatnya bekerja ke pengadilan.
Pada employee invention oleh karyawan pemerintah atau lembaga pemerintah yang mana hasil  invensinya  kemudian  menjadi  milik  negara  terdapat  Peraturan  khusus  yang  mengatur besarnya imbalan yang mereka peroleh. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 72/PMK.02/2015  tentang  Imbalan  yang  berasal  dari  Penerimaan  Negara  bukan  Pajak  Royalti Paten  kepada  Inventor,  mengatur  tentang  cara  perhitungan  dan  besaran  imbalan  yang  akan didapatkan oleh inventor lembaga pemerintah.
Adapun tarif besarnya imbalan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tersebut yaitu:
a Untuk lapisan nilai sampai dengan Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah), Inventor diberikan tarif imbalan tertentu sebesar 40% (empat puluh persen),
b Untuk  lapisan  nilai  lebih  dari  Rp100.000.000  (seratus  juta  rupiah)  sampai  dengan Rp500.000.000  (lima  ratus  juta  rupiah),  inventor  diberikan  tarif  imbalan  tertentu  sebesar 30% (tiga puluh persen),
c Untuk  lapisan  nilai  lebih  dari  Rp500.000.000  (lima  ratus  juta  rupiah)  sampai  dengan Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah), inventor diberikan tarif imbalan tertentu sebesar 20% (dua puluh persen)
d Untuk lapisan nilai lebih dari Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah), inventor diberikan tarif imbalan tertentu sebesar 10% (sepuluh persen).
Peraturan  Menteri  Keuangan  ini  mulai  berlaku  pada  April  2015,  sehingga  semenjak  itu para peneliti pemerintah telah mempunyai dasar hukum yang jelas untuk menuntut imbalan atas invensi yang mereka hasilkan. Hal berbeda masih dialami oleh para peneliti swasta yang hanya memiliki  Pasal  12  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2001  sebagai  dasar  hukum  untuk melindungi haknya. Pasal ini dinilai belum cukup memadai untuk melindungi hak para inventor pegawai  di  perusahaan  swasta  bila  dibandingkan  dengan  pengaturan  mengenai  hal  serupa  di negara-negara maju umumnya.
Adapun  mengenai  perjanjian  kerja  dapat  dilihat  di  penjelasan  umum  Undang-Undang Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan,  yaitu  perjanjian  antara  pekerja/buruh  dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak.
Undang-Undang  Paten  tidak  menyebutkan  secara  jelas  apakah  Perjanjian  Kerja  dalam ruang  lingkup employee  invention adalah  perjanjian  kerja  antara  pekerja/buruh  dengan
pengusaha  atau  pemberi  kerja  yang  khusus  dibuat  diluar  perjanjian  kerja  yang  dimaksud  oleh Undang-undang Ketenagakerjaan atau tidak. Di beberapa negara maju, seperti telah disebutkan di  atas,  dikenal  adanya  doktrin hired  to  invent ,  yang  artinya  ada  perjanjian  kerja  khusus  yang dibuat  yang  memuat  keterangan  bahwa  karyawan  tersebut  dipekerjakan  dengan  tugas  khusus yaitu menghasilkan suatu invensi. Garis batas antara karyawan yang berdasarkan doktrin hired to invent dengan karyawan berdasarkan perjanjian kerja biasa terkadang sangat tidak jelas. Hal ini juga  mengakibatkan  perusahaan  mempunyai  beban  untuk  membuktikan  bahwa  karyawan memang dipekerjakan untuk menghasilkan invensi dan ketergantungan perusahaan pada doktrin ini bisa sangat berisiko. 11
Pada  umumnya  perusahaan  memiliki  kesalahpahaman  bahwa  mereka  selalu  menjadi pemilik dari paten yang dihasilkan dalam ruang lingkup employee invention . Kesalahpahaman ini kemudian  akan  mereka  sadari  ketika  karyawan  atau employee pada  akhirnya  menolak  untuk menandatangani  surat  penyerahan  hak  paten  kepada  perusahaan  dan  pada  saat  perusahaan kemudian  tidak  bisa  membuktikan  bahwa  invensi  yang  dihasilkan  oleh  karyawannya  adalah merupakan employee  invention . 12 Oleh  karena  itulah  penting  untuk  menyusun employment agreement dengan sangat seksama.
Employment agreements selayaknya memuat syarat-syarat, hak dan kewajiban para pihak yang  berhubungan  dengan  invensi  yang  akan  dihasilkan  dalam  hubungan  kerja  tersebut. Perjanjian  kerja  atau employment  invention sebaiknya  memuat  secara  rinci  mengenai  segala unsur  yang  berkaitan  dengan  hak-hak  dan  kewajiban-kewajiban  bagi  para  pihak  untuk menghindarkan  terjadinya  persengketaan  di  kemudian  hari.  Dalam employement  agreement ini setidaknya memuat ketentuan-ketentuan yang mempunyai tiga fungsi, yaitu:
1. Memperjelas hak-hak bagi para pihak.
2. Memberikan catatan mengenai hak hak tersebut kepada employee.
3. Mengatur tata cara mengalihkan hak paten atas invensi yang dihasilkan. 13
Pengaturan  mengenai  penyusunan employment  agreement seperti  disebut  di  atas  tidak disebutkan dalam Undang-Undang Paten Indonesia. Pasal 12 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001  justru  memberikan  kebebasan  kepada  para  pihak  (karyawan  dan  perusahaan)  untuk menyusun employement agreement mereka tanpa ada batasan-batasan penting  yang seharusnya diatur oleh perundang-undangan untuk menghindari masalah-masalah di kemudian hari. 14

## 2. Tantangan Perubahan Perlindungan Hukum Empolyee Invention di Indonesia
Dalam  ruang  lingkup  employee  invention  dimana  inventor  yang  menghasilkan  invensi adalah  merupakan  seorang  yang  terikat  dalam  sebuah  hubungan  kerja,  prinsip  hukum  paten tersebut  di  atas  tidaklah  sepenuhnya  berlaku.  Pengaturan  mengenai  employee  invention  yang telah  ada  sejak  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  1989  kemudian  Undang-Undang  Nomor  13 Tahun  1997  dan  terakhir  pengaturan  tentang  employee  invention  ini  tidak  berubah  hingga Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2016. Dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2016 tentang  Paten  disebutkan  bahwa  invensi  yang  dihasilkan  dalam  dalam  suatu  hubungan  kerja adalah pihak yang memberikan pekerjaan, bukan pihak yang menemukan invensi tersebut.
Pengaturan  ini  dinilai  tidak  melindungi  hak  karyawan  sebagai  inventor  yang  telah mengerahkan  daya  kreasi  intelektualitasnya.  Padahal  inventor  termasuk  dalam  ruang  lingkup employee invention ini mempunyai peran yang penting dalam menciptakan teknologi-teknologi
11 Bradley C. Wright, Intellectual Property Emplyees may Own Key Patents , The National Law Journal, 2000, hlm 1 12 Ibid ., hlm 1. 13 Parker A. Howell, op.cit., hlm 9.
14 Lihat Pasal 12 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.
baru.  perlindungan  sebagaimana  disebutkan  dalam  Pasal  28C  ayat  (1)  ini  seharusnya  juga diberikan kepada inventor, yaitu memberikan hak kepada inventor untuk mendapatkan manfaat atas hasil invensinya berupa Hak Paten sesuai dengan prinsip paten sebenarnya. Perlindungan ini merupakan  bentuk  pengakuan  Negara  Republik  Indonesia  bahwa  perlindungan  hak  asasi manusia juga mencakup perlindungan terhadap inventor atas hasil invensinya.
Sementara  bagi  pihak  pemberi  kerja  dalam  ruang  lingkup  employee  invention,  juga diberikan  hak  yang  sama  untuk  merasakan  manfaat  atas  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  ini. Pihak  pemberi  kerja  yang  telah  memberikan  dukungan  data,  dana  dan  berbagai  fasilitas  untuk inventor  dalam  rangka  mewujudkan  invensi,  juga  berhak  memperoleh  manfaat  dari  invensi tersebut.
Implementasi Pasal 28C ayat (1) yang menjamin hak setiap orang untuk mengembangkan diri,  mendapatkan  pendidikan,  dan  memperoleh  manfaat  dari  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi, seni  dan  budaya  dalam  Undang-Undang  Paten  terutama  yang  berkaitan  dengan  employee invention haruslah  adil  dan tidak  memihak kepentingan salah satu pihak saja.  Hukum tidaklah boleh  hanya  untuk  melindungi  hak  dan  menjamin  kepentingan  beberapa  orang  yang  berkuasa saja, melainkan harus menjamin keadilan bagi semua individu, bagi semua warga bangsa.
Adapun hal ini sejalan dengan cita cita yang tertera pada rancangan Undang-Undang Paten yang  baru  yang  akan  menggantikan  Undang-Undang  Paten  yang  ada  sekarang  karena  dinilai sudah  kurang  sesuai  dengan  perkembangan  sosial.  Dalam  bagian  Menimbang  Rancangan Undang-Undang  Paten  juga  menyebutkan  bahwa  Paten  merupakan  Kekayaan  Intelektual  yang diberikan  oleh  Negara  kepada  Inventor  atas  hasil  invensinya  di  bidang  teknologi  yang mempunyai  peranan  strategis  dalam  mendukung  pembangunan  bangsa  dan  memajukan kesejahteraan umum. Selanjutnya disebutkan juga bahwa peningkatan perlindungan paten sangat penting  bagi  inventor  dan  pemegang  paten  karena  dapat  memotivasi  inventor  untuk  berkarya lebih  banyak  yang  hasilnya  akan  meningkatkan  kesejahteraan  bangsa  dan  negara  serta menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat. 15
Namun  sayangnya  hingga  perubahan  Undang-Undang  Paten  terbaru,  tidak  ditemui perubahan  pengaturan  mengenai employee  invention .  Padahal  berdasarkan  data-data  yang disebutkan sebelumnya terlihat jelas bahwa employee invention sangat penting karena mayoritas dari pendaftar paten terbesar di dunia adalah berasal dari perusahaan-perusahaan bukan inventor individu. Apabila kita cermati lebih lanjut perusahaan-perusahaan tersebut berasal dari negara- negara  maju  yang  memiliki  pengaturan  yang  lebih  memadai  mengenai  e mployee  invention , seperti  Jepang,  Korea  Selatan,  Amerika  Serikat  dan  German  seperti  telah  dipaparkan sebelumnya.
Hal tersebut didukung pula dengan fakta bahwa banyaknya para peniliti yang memutuskan untuk hijrah ke negara Malaysia seperti diberitakan belakangan  ini menunjukan ada sistem yang salah  dalam  Hukum  Paten  kita. 16 Sejalan  dengan  hal  tersebut    MuhamadAmirulloh,  seorang Dosen Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, dalam Seputar Jabar online, mengatakan bahwa Pasal  12  belum  memberikan  penghargaan  yang  sesungguhnya  bagi  para  karyawan/pekerja inventor  di  Indonesia.  Beliau  juga  menambahkan  bahwa  karyawan/pekerja  yang  juga  sebagai
15 Lihat Draft Rancangan Undang-Undangtentang Paten yang akan menggantikan Undang-Undang Nomor 14 Thaun 2001.
16 Puslit Bioteknologi LIPI, Biotek Periset Pilih Hengkang, diakses dari
http://www.biotek.lipi.go.id/index.php/publication/berita/biotek/488-periset-pilih-hengkang ;,  pada  tanggal  1  Maret 2016 pukul 11.16.
inventor ditempatkan sebagai pihak yang memiliki kedudukan lebih rendah dibandingkan dengan pemberi kerja/perusahaan. 17
Terdapat  ketidaksesuaian  aturan  Pasal  12  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2016  ini  bila dibandingkan  dengan  cita-cita  Undang-Undang  Paten  yaitu  untuk  memberikan  perlindungan paten  agar  dapat  memotivasi  inventor  untuk  berkarya  lebih  banyak.  Pasal  12  justru  tidak melindungi hak karyawan sebagai inventor sehingga sehingga secara tidak langsung menjadikan berkurangnya  semangat  motivasi  tersebut.  Hal  tersebut  selain  dapat  dibuktikan  oleh  data-data rendahnya  paten  Indonesia  dibandingkan  negara-negara  lain  juga  dapat  dilihat  dengan  adanya ketidak sesuaian dengan prinsip-prinsip perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang ada.
Dalam  Teori  Pertukaran  Sosial  ( Social  Exchange  Theory )  yang  dilandaskan  pada prinsip transaksi  ekonomi  yang  elementer.  Orang  yang  menyediakan  barang  dan/atau  jasa  tentu  akan mengharapkan memperoleh balasan berupa barang dan/atau jasa yang diinginkannya. Hal yang perlu dicatat adalah tidak semua transaksi sosial dapat diukur secara nyata ( tangible ), misalnya dengan uang, barang  atau jasa ada kalanya justru  yang lebih berharga  adalah  yang tidak nyata ( intangible ),  seperti  penghormatan,  persahabatan. 18 Kaitannya  dengan  HKI  adalah  perlunya kepada si pencipta, pendesain atau inventor diberikan balas jasa atas karya yang dihasilkannya. Hal tersebut akan menjadikan pencipta, pendesain atau inventor akan merasa dihargai hasil karya atau  jerih  payahnya  sehingga  termotivasi  untuk  semakin  giat  menghasilkan  karya-karya  baru yang bermanfaat lainnya.

## D. Kesimpulan
Perlindungan  hokum  Employee  inention  di  Indonesia  memberikan  batasan  yang  sangat luas mengenai invensi yang masuk dalam ruang lingkup employee invention yaitu invensi yang ditemukan atau dihasilkan baik oleh karyawan maupun pekerja dalam suatu hubungan kerja atau yang menggunakan data dan/atau sarana yang tersedia dalam pekerjaannya sekalipun perjanjian tersebut  tidak  mengharuskannya  menghasilkan  invensi.  Hak  Paten  atas  invensi  dalam  ruang lingkup employee invention akan menjadi hak pemberi kerja atau perusahaan, sementara pekerja akan mendapatkan imbalan atas hasil invensinya. Ruang lingkup yang luas dan hak paten yang diberikan  kepada  pihak  pemberi  kerja  menjadikan  hak  pekerja  sebagai  inventor  menjadi  tidak terlindungi sepenuhnya.
Sesuai dengan cita-cita bangsa yang tertera dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan diuraikan lebih lanjut dalam Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 kemudian juga tertera dalam bagian Menimbang Undang-Undang Paten, maka selayaknya pengaturan mengenai employee  invention  dalam  Hukum  Paten  di  Indonesia  yang  sejalan  dengan  cita-cita  tersebut dapat  menghadirkan  peraturan  yang  menjamin  perlindungan  hak  yang  adil  bagi  setiap  pihak sekaligus mendukung terciptanya motivasi bagi para inventor untuk semakin berkarya.
17 Muhamad Amirulloh, Loc.cit.
18 Margret M Poloma, Contemporary Sociology Theory (SosialKontemporer), Jakarta, Rajawali Pers, 2000, hlm. 52.

## DAFTAR PUSTAKA
Adolf,  Huaala.  2005. Hukum  Ekonomi  Internasional  Suatu  Pengantar .  Jakarta:  Raja  Grafindo Persada.
Anja Petersen-Padberg dan Markus Georg Muller, 2010, Reform of The German Act on Employees’ Invention as of 1 October 2009 , Munchen London.
Anthony  D’Amato  &  Doris  Estelle  Long.  1997. International  Intellectual  Property  Law . London:  Kluwer Law International.
Baudras, Elodie. 2013. The Delicate Issue of Employee Inventor Compensation , France, Dr. Tomas Marx Award 2013.
Budi  Maulana,  Insan.  1996. 108  Tanya  Jawab  Paten,  Merek  dan  Hak  Cipta .  Bandung:  Citra Aditya Bakti.
Damian,  Eddy.  2014. Hukum  Hak  Cipta  menurut  Beberapa  Konvensi  Internasional ,  Bandung, Alumni.
Fajar  ND.,  Mukti,  dan    Achmad,  Yulianto.  2010. Dualisme  Penelitian  Hukum  Normatif  dan Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Ha-Joon Chang. 2006. The East Asian Development Experience: the Miracle, the Crisis adn the Future .
Heinz  Goddar.  2014. Employees;  Inventions  and  Model  Agreement  for  Industry-Research Collaboration . German.
Japan Patet Office Asia-Pacific Industrial Property Center. 2006. Theory and Practice of Employee’s Invention .
Kansil, C.S.T., dan S. T. Kansil, Christine. 2002, Pengantar Ilmu Hukum Jilid I . Jakarta: Balai Pustaka.
Komar, Mieke, dan M. Ramli, Ahmad. 1998. Perlindungan Hak Atas Kepemilikan Intelektual Masa  Kini  dan  Tantangan  Menghadapi  Era  Globalisasi  Abad  21 ,  Bandung:  Makalah Seminar  Pengembangan  Budaya  Menghargai  HKI  di  Indonesia  Mengahadapi  Era Globalisasi Abad 21.
Kusumaatmadja, Mochtar, dan  Sidharta, B. Arief.  2000. Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengantar Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Hukum . Bandung: Alumni.
Luginbuehl, Stefan dan  Ganea, Peter.  2014. Patent Law in Greater China . United Kingdom: Edward Elgar.
Marilyn J. Pittard, Ann Louise Monotti dan John Duns, Business Innovation and The Law , USA, Edward Elgar Publishing, 2013.
Mayana, Ranti Fauza. 2004. Perlindungan Desain Industri di Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas . Jakarta: Grasindo.
MD., Moh. Mahfud. 2012. Politik Hukum di Indonesia . Jakarta: Rajagrapindo Persada.
Mertokusumo, Sudikno. 1984. Bunga Rampai Ilmu Hukum .  Yogyakarta:  Liberty.
Muhammad, Djumhana.  2006. Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual . Bandung: Citra Aditya Bhakti.
Muliadi, Ahmad. 2013. Politik Hukum . Padang: Akademia Permata.
N. A. Soetijarto. 1981. Hukum Milik Perindustrian . Yogyakarta: Liberty, 1981.
N. S. Sukmadinata. 2008. Metode Penelitian Pendidikan . Bandung: Remaja Rosdakarya.
Rachels,  James.  2004. Filsafat Moral . Yogyakarta: Kanisius.
Rahardjo, Satjipto. 1991. Ilmu Hukum . Bandung: Citra Aditya Bakti.
Roisah, Kholis. 2015. Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Malang: Setara Press.
Roisah,  Kholis.  2013. Membangun  Prinsip-prinsip  Perlindungan  Hukum  Hak  Atas  Kekayaan Intelektual  Berbasis  Kearifan  Lokal .  Semarang:  Desertasi  Kearsipan  Fakultas  Hukum Universitas Diponegoro.
Rosenstand,  Nina.  2005. The  Moral  of  Rhe  Story:  An  Introduction  to  Ethics. New  York: McGraw Hill.
Saidin,  O.K.  2004. Aspek  Hukum  Hak  Kekayaan  Intelektual  (Intellectual  Property  Rights). Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Santoso,  Budi.  2008. Pengantar  Hak  Kekayaan  Intelektual ,  Semarang:  Pustaka  Magister Universitas Diponegoro.
Sari,  Elsi  Kartika,  dan  Simangunsong,  Advendi.  2008. Hukum  dalam  Ekonomi ,  Jakarta: Gramedia.
Shidarta. 2013. Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum . Yogyakarta: Genta Publishing.
Soedarto,  1983, Hukum  Pidana  dan  Perkembangan  Masyarakat  –  Kajian  terhadap  Hukum Pidana . Bandung: Sinar Baru.
Soekanto,  Soejono.  2007. Pengantar  Penelitian  Hukum .  Jakarta:  Universitas  Indonesia  (UI- Press).
Soekanto,  Soerjono. 1994. Penelitian Hukum Normatif . Jakarta: Rajawali.
Soemitro,  Roni  Hanitijo.  1982. Metodologi  Penelitian  Hukum  dan  Jurimetri .  Jakarta:  Ghalia Indonesia.
Soekanto, Soerjono, dan Mamuji, Sri. 2006. Penelitian Hukum Normatif . Jakarta: Rajawali.
Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum (sebuah pengantar) , Yogyakarta, Liberty, 1996.
Susilowati, Etty. 2013. Hak Kekayaan Intelektual dan Lisensi Pada HKI , Semarang: Universitas Diponegoro Press.
Syafrinaldi. 2003. Sejarah dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual , Al-Mawarid Edisi IX.
Takenaka , Toshiko. Employee Invention System in the United States .
Toivanen.  Et.  Al.  2010. Return  to  Inventors,  Governance  and  the  Economic  Eficiency  System (GESY) .
Usman, Rachmadi. 2003. Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual . Bandung: Alumni.
Poloma, Margret M. 2000. Contemporary Sociology Theory (SosialKontemporer), Jakarta: Rajawali Pers.
Wahjono, Padmo. 1986. Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum . Jakarta: Ghalia Indonesia.
Will, Mc. Dermott dan Emery. 2013. Patent Ownership in Germany: Employers v Employees .
W.  R.  Cornish.  1984. Intellectual  Property:  Patents,  Copy  Right,  Trade  Marks,  and  Allied Rights . London:  Sweet and Maxwell, edisi ketiga.
Yun Joo Lee. Patent rights and Universities: Policies and Legal Framework for Korea . London: Thesis di Universitas Queen Mary.
Yulchon  Attorneys.  2013. The  Amended  Korean  Invention  Promotion  Act  Affords  Greater Protection for Employee-Inventions .
Heinz  Goddar,  2003, The  Legal  Situation  of  Employed  Inventors  (Legal  Framework  of  the Relationship  between  Employed  Inventors  and  Employers.  Incentive  Systems
encouraging  Creativity) ,  Workshop  On  Innovation  Support  Services  and  Their Management organized by WIPO. Munich, German.
J, Hughes. 1998. The Philosophy of Intellectual Property . Georgtown Law Journal.
Kementrian Hukum dan HAM. 2015. Draft Naskah Akademik RUU tentang Paten .
Lee International IP & Law Group. 2009. Lee International News Book .
Mastur. 2012. Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dibidang Paten . Journal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI vol.6 No.1.
Parker  A.  Howell.  2012. Whose  Invention  is  it  Anyway?  Employee  Invention-Assignment Agreement  and  Their  Limits .  Washington:  Washington  Journal  of  Law,  Technology  & Arts Volume 8.
WIPO, World Intellectual Property Indicator, Economics and Statitics Series , 2014.
Wright, Bradley C. 2000. Intellectual Property Emplyees may Own Key Patents , The National Law Journal.
Coy, Peter. 2015. The Bloomberg Innovation Index , 2015. diakses dari http://www.bloomberg.com/graphics/2015-innovative-countries/
Edward  M.  Zimmerman,  Glen  E.  Books  dan  Christine  Osvald-Mruz, The  Trouble  with  Patent Shop Right , New Yor Law Journal, 2001, dapat diakses di https://www.law.com/ny
Patrick Monaghan¸ Employee Invention: Who Owns, and  Who  Owes? ,  Business Korea, diakses dari http://www.businesskorea.co.kr/english/oped/opinions/5595-legal-examination- employee-inventions-who-owns-and-who-owes 1 Puslit Bioteknologi LIPI, Biotek Periset Pilih Hengkang, diakses dari
http://www.biotek.lipi.go.id/index.php/publication/berita/biotek/488-periset-pilih- hengkang
Steven  Cherensky.  1993. A  Penny  for  Their  Thoughts:  Employee-Inventors,  Prevention Assignment  Agreement,  Property,  and  Personhood ,  81  California  Law  Review,  1993, http://scholarship.law.berkeley.edu/californialawreview/vol81/iss2/3 .
Muhamad Amirulloh. Mendambakan Regulasi Paten Pendorong Kreativitas Karyawan Inventor di Indonesia , ( www.seputarjabar.com ).
------------. 2013. Laporan Statistik PatenDirjen HKI .
------------, 2006. KIPO, Korea’s Invention Promotion Activities, buku digital.
------------,  2012.  WIPO  Economic  7  Statistic  Series,  2012  :  World  Intellectual  Property Indicators.
-------------, WIPO, What is Intellectual Property , Buku panduan digital
-------------, WIPO, What is Intellectual Property . ( http://www.wipo.int/about-ip/en/ ).
-------------, WTO, What are Intellectual Property Rights , ( http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/intel1_e.htm ).