## REKONTRUKSI PASAL 7 AYAT (1), UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK, BERBASIS PRINSIP- PRINSIP INDIVIDUALISASI PIDANA DALAM HUKUM ISLAM
Maemunah Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon Email : mayy60@yahoo.co.id

## ABSTRACT
Children  are  a  trust  and  gift  from  God  who  has  dignity  and  dignity  as  a  whole  human being.  In  order  to  safeguard  his  dignity,  the  child  is  entitled  to  special  protection, especially legal protection in the justice system. In realizing the maximum child protection, requires a policy that supports the realization of maximum protection, with the issuance of Law Number 11 Year 2012, concerning the Juvenile Justice System. This is done because Indonesia as a State Party in the Convection of children's rights governing the principle of legal  protection  against  children  have  an  obligation  to  provide  special  protection  for children  in  conflict  with  the  law.  In  Article  7  Paragraphs  1  and  2  of  the  Law  on  the Juvenile  Justice  System,  article  7  (1)  At  the  level  of  investigation,  prosecution  and examination  of  cases  of  children  in  the  district  court  must  be  endeavored  Diversion,  (2) Diversion  as meant  in  paragraph (1) is carried out  in the case of  acts crimes committed: (a) are threatened with imprisonment of less than 7 (seven) years and (b) do not constitute repeat offenses. This study intended to examine and analyze the form of legal construction of  the  Juvenile  Justice  System  specifically  implementing  diversion  for  victims  with demands  of  less  than  7  years.  The  research  method  uses  a  statutory  approach,  a  case approach, and a comparative approach to the number of cases by reviewing and analyzing legislation,  journals,  cases,  data  and  direct  interviews.  According  to  the  results  of  the study,  it  is  found  that  the  implementation  of  legal  penal  system  of  the  Juvenile  Justice System (1) child cases is increasing, (2) diversion is carried out since the investigation up to  the  court,  and  there  are  still  many  that  are  done  at  a  higher  level,  (3)  have  an understanding, that diversion  must  be sought, has a meaning that can be done at various levels so that diversion occurs at several levels, and often occurs at the Court level.
Keywords: Child Protection, Juvenile Justice System, Law Reconstruction.

## I. PENDAHULUAN
Anak  adalah  amanah  dan  karunia  Tuhan  Yang  maha  Esa,  yang  dalam  dirinya melekat harkat dan  martabat sebagai  manusia seutuhnya. Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita- cita bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyia cirri dan sifat  khusus  yang  menjamin  kelangsungan  eksistensi  bangsa  dan  Negara  pada  masa  yang akan  datang.  Agar  anak  kelak  mampu  memikul  tanggung  jawab  tersebut,  maka  ia  perlu mendapat kesempatan seluas- luasnya  untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik,  mental,  maupun  social  dan  berakhlak  mulia,  perlu  dilakukan  perlindungan  serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhuna
hak-  haknya,  untuk  mewujudkan  perlindungan  dan  kesejahteraan  anak  diperlukan  adanya kebijakan yang mendukung terhadap hal tersebut.
Upaya  Pemerintah u ntuk  melindungi  hak-hak  anak,  telah  diterbitkan  Undang- Undang  nomor  23 tahun 2002, dalam undang-undang tersebut  yang terbagi dalam pasal- pasal  secara  umum  mengakui  hak-hak  anak  seperti  yang  tercantum  dalam  Konvensi  Hak anak.  Undang-Undang  tersebut  telah  dirubah  dengan  Undang-Undang  35  Tahun  2014, dalam Undang-Undang tersebut ada penekanan peran Pemerintah Daerah dan Masyarakat, pemberatan hukuman untuk pelaku kekerasan terhadap anak,  dan hak anak sebagai korban untuk  dapat  mengajukan  hak  atas  restitusi  (ganti  kerugian) 1 sesuai  dengan  pasal  71  D Undang-Undang  Nomor  35  tahun  2014,  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  No.  23 tahun 2002, tentang Perlindungan Anak.
Untuk  pemberatan  hukuman  bagi  kasus  kekerasan  seksual,  telah  diterbitkan  pula Undang-  Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pengganti Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  2016  tentang  perubahan  kedua  atas  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak,  sedangkan  untuk  penanganan  kasus  anak  yang berhadapan  dengan  hukum,  Pemerintah  telah  menerbitkan  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun 2012, tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Saat  ini,  permasalahan  anak  semakin  beragam,  diantaranya  anak  terlantar,  anak jalanan,  anak  berkebutuhan  khusus,  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum,    anak  yang menjadi korban kekerasan baik yang dilakukan oleh orang dewasa maupun oleh anak, atau dengan kata lain anak sebagai pelaku maupun anak sebagai korban.
Dasar  hukum  dalam  penyelesaian  permasalahan  tersebut  adalah  Undang-  Undang Nomor  11  Tahun  2012,  Undang-Undang  tersebut  diterbitkan  dengan  tujuan  agar  dapat terwujud  peradilan  yang  benar-benar  menjamin  perlindungan  terbaik  terhadap  anak  yang berhadapan dengan hukum, dan tercantum dalam beberapa pasal tentang diversi :
Pasal 5 :
(1)  Sistem  Peradilan  Pidana  anak  wajib  mengutamakan  pendekatan keadilan restorative
(2)  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1) meliputi :
1 UU RI No. 35 tahun 2014, tentang Perlindungan Anak
a. Penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan,  keculai ditentukan lain dalam undang-undang ini.
b. Persidangan  yang  dilakukan  oleh  pengadilan  dilingkungan peradilan umum, dan
c. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau  tindakan
(3)  Dalam  sistem  peradilan  anak  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2) hurup a dan b wajib diupayakan Diversi 2 .
Pasal 7 :
(1)  Pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemerksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi
(2)  Diversi sebagaimana dimaksus pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak  pidana  yang  dilakukan:  (a)  diancam  dengan  pidana  penjara dibawah 7(tujuh) tahun dan (b) bukan merupakan pengulangan tindak pidana 3 .
Pasal 29 (1)  Penyidik  wajib  mengupayakan  Diversi  ndalam  waktu  paling  lama 7(tujuh) hari setelah penyidikan dimulai 4 .
Dalam  pasal-pasal  tersebut  diatas,  tercantum  kalimat  “wajib  diupayakan  diversi“ apakah sudah dilakukan diversi bagi anak yang didakwa dengan tuntutan dibawah 7 tahun, dan apakah  anak sudah terlindungi.
Masih ada pemikiran dan tarik menarik kepentingan dalam proses penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, disisi lain anak tersebut telah melakukan penyimpangan, dilain pihak anak  harus dilindungi. Untuk  itu dalam kalimat wajib  mengupayakan diversi masih ada celah yang cukup yang membolehkan dalam penanganan anak dengan dakwaan kurang dari 7 tahun tidak dilakukan diversi.
Dengan  memperhatikan  pemikiran  tersebut  diatas,  dan  untuk  mempermudah  serta memperjelas, maka dapat dirumuskan permasalahan tersebut sebagai berikut :
1. Bagaimana perkembangan kasus Anak yang berhadapan dengan hukum dan apakah semua kasus dengan tuntutan dibawah 7 tahun sudah dilakukan diversi.
2. Mengapa kebijakan yang ada (UU No 11 Tahun 2012) belum mampu menerapkan Diversi dengan cepat di tingkat yang lebih bawah.
3. Bagaimana  pembaharuan  hukum  khususnya  pasal  7  ayat  1  dan  2,  bila  dikaitkan dengan perlindungan terbaik bagi anak dan sesuai dengan Hukum Islam
2 UU RI No. 11 tahun 2012, tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
3 Ibid
4 Ibid
Dari  pertanyaan  diatas,  ingin  memaparkan  apakah  kasus  yang  di  ada  di  wilayah Cirebon, meningkat, dan kasus- kasus dengan tuntutan dibawah 7 tahun diselesaikan secara diversi,  serta  apakah  kalimat  yang  tercantum  wajib  mengupayakan  dalam  UU  Nomor  11 Tahun  2012  sudah  cukup  untuk  melakukan  diversi,  dan  bagaimana  kaitan  dengan  ajaran Islam.

## II. METODE
Paradigma  penelitian,  yang  digunakan  paradigma  kontruktivisme,  jenis  penelitian menggunakan penelitian hukum normatif empiris, dengan normatif empiris, akan mengkaji peraturan-peraturan  yang  tertulis  dengan  menambahkan  peristiwa-peristiwa  hukum  atau pengalaman-pengalaman  yang  ada  di  masyarakat,  menggunakan  pendekatan  perundang- undangan, pendekatan kasus, jurnal, kasus, data dan  wawancara langsung.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1. Kedudukan Anak dalam Al-qur’an
Terdapat  banyak  penjelasan  mengenai  kedudukan  dan  peranan  anak  dalam  Al- Qur’an, yang berkaitan erat dengan interaksi orangtuanya, di antaranya:
1. Anak sebagai fitrah
2. Anak sebagai ataya
3. Anak sebaga żuriyyah
4. Anak sebagai zīnah
5. Anak sebagai fitnah
6. Anak sebagai amanah
7. Anak sebagai aduan
Berikut penjelasannya:

## (1) Anak sebagai Fiţrah
Fiţrah  memiliki  makna:  sifat  pembawaan  sejak  lahir,  ciptaan,  agama, sunnah dan dalam keadaan menurut fitrah 5 . Dan Firman Allāh dalam QS. Al-Rūm [30]:  30,  Maka  hadapkanlah  wajahmu  dengan  Lurus  kepada  agama  Allāh;
(tetaplah  atas)  fitrah  Allāh  yang  telah  menciptakan  manusia  menurut  fitrah  itu. tidak  ada  perubahan  pada  fitrah  Allāh.  (Itulah)  agama  yang  lurus;  tetapi
5 Google  Quthb, https://id-check.net/?query=anak+sebagai+fitrah&search_method=companyName ,  2004, hlm. 143, diakses pada 28 Desember 2019.
kebanyakan  manusia  tidak  mengetahui 6 .  Al-Qurān  mengaitkan  antara  fiţrah  dan jiwa manusia dengan tabiat agama Islam, keduanya berasal dari Allāh. Allāh yang menciptakan  hati  manusia  untuk  mengaturnya,  menggerakannya,  dan  mengobati sakitnya serta meluruskannya dari penyimpangan 7 .
Fitrah  sendiri  merupakan  potensi  yang  dapat  dikembangkan  melalui peranan  lingkungan,  entah  lingkungan  keluarga,  sekolah  atau  masyarakat, Dengan demikian orang tua hendaknya mendidik anaknya agar senantiasa berada dalam fiţrahnya Allāh.
(2) Anak sebagai Ataya (pemberian)
Ataya  memiliki  banyak  makna  setelah  mengalami  perubahan  bentuk.  di antaranya: pemberian, mempermudah, datan 8 . Dikaitkan dengan kedudukan anak, maka anak merupakan pemberian yang dianugerahkan oleh Allāh. Keterangan ini dapat  ditemukan  dalam  QS.  Al-A’rāf:  190,  tatkala  Allāh  memberi  kepada keduanya seorang anak yang sempurna, Maka keduanya menjadikan sekutu bagi Allāh  terhadap  anak  yang  telah  dianugerahkan-Nya  kepada  keduanya  itu.  Maka Maha Tinggi Allāh dari apa yang mereka persekutukan 9 .

## (3) Anak sebagai Żuriyyah (pewaris)
Firman  Allāh  SWT.  QS.  Al-Nisā  ayat  9:  dan  hendaklah  takut  kepada Allāh orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang  lemah,  yang  mereka  khawatir terhadap  (kesejahteraan)  mereka.  oleh  sebab itu  hendaklah  mereka  bertakwa  kepada  Allāh  dan  hendaklah  mereka mengucapkan Perkataan yang benar 10 .
Firman  Allāh  SWT.  QS.  Al-Ahqāf  :  15:  Kami  perintahkan  kepada manusia  supaya  berbuat  baik  kepada  dua  orang  ibu  bapaknya,  ibunya mengandungnya  dengan  susah  payah,  dan  melahirkannya  dengan  susah  payah (pula),  mengandungnya  sampai  menyapihnya  adalah  tiga  puluh  bulan,  sehingga apabila Dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: “Ya Tuhanku,  tunjukilah  aku  untuk  mensyukuri  nikmat  Engkau  yang  telah  Engkau berikan  kepadaku  dan  kepada  ibu  bapakku  dan  supaya  aku  dapat  berbuat  amal
6 Al-Qur’an Surat  Al-Rum ayat 30.
7 Opcit
8 Ibid
9 Al-Qur’an . Al-A’rāf: 190.
10 Al-Qur’an Surat . Al-Nisā ayat 9.
yang  saleh  yang  Engkau  ridhai;  berilah  kebaikan  kepadaku  dengan  (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri 11 .

## (4) Anak sebagai Zīnah
Menurut  Munawwir  kedudukan  anak  adalah  seperti  hiasan  hidup  bagi orangtuanya.  Sebab  kata  żuyyinah  secara  bahasa  berarti  menghiasi  atau mempercantik 12 . Dalam  konteks  ini  Al-Qurān  menyejajarkan  posisi  anak  di bawah wanita dan di atas harta, sebagai sesuatu yang dicenderungi manusia pada fitrahnya.
Firman Allāh dalam QS. Āli-Imrān 14, dijadikan indah pada (pandangan) manusia  kecintaan  kepada  apa-apa  yang  diingini,  Yaitu:  wanita-wanita,  anak- anak,  harta  yang  banyak  dari  jenis  emas,  perak, kuda  pilihan,  binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allǎh-lah tempat kembali yang baik (surga) 13 .
(5) Anak sebagai Amanah
Amanah  bermakna:  penunjuk  jalan,  jujur/dapat  dipercaya,  aman, tenteram, mempercayai, amin (bacaan setelah doa), menenteramkan, mengamankan,  orang  yang  mempercayai  setiap  orang,  ketenangan  hati,  segala yang diperintah Allāh kepada hamba-Nya, amanat/titipan 14 .
Firman  Allāh  dalam  QS.  Al-Nisā  :  9,dan  hendaklah  takut  kepada  Allǎh orang-orang  yang  seandainya  meninggalkan  dibelakang  mereka  anak-anak  yang lemah,  yang  mereka  khawatir  terhadap  (kesejahteraan)  mereka.  oleh  sebab  itu hendaklah  mereka  bertakwa  kepada  Allǎh  dan  hendaklah  mereka  mengucapkan Perkataan yang benar 15 .
Ayat  di  atas  memberikan  sentuhan  yang  kuat  terhadap  hati  seseorang. Yakni menyentuh tempat persembunyian kasih sayang naluriah orang tua kepada anak-anak  yang  lemah,  dan  takwa  kepada  Allāh  Yang  Maha  Menghitung  dan Maha Mengawasi 16 .
11 Al-Qur’an Surat  Al-Ahqāf : 15
12 Google, Quthb, 2001, hlm. 287. www. tiara insani 2012
13 Al- Qur’an Surat . Āli-Imrān  14
14 Google, Quthb, 2001, hlm. 287. www. tiara insani 2012
15 Al-Qur’an Surat Al-Nisā : 9
16 Google, Quthb, 2001, hlm. 287. www. tiara insani 2012
Keadaan  anak  sebagai  amanat  ini  mengundang  para  orang  tua  untuk menerima  dan  memperlakukan  serta  mengurus  anaknya  sebagai  titipan  atau amanat dari Tuhan. Dengan kata lain:  anak  itu tampil dalam peranannya sebagai titipan atau amanat Tuhan, dan para orang tua hendaknya mengajui dan menerima serta menjunjung tinggi peranan anaknya seperti itu.

## (6) Anak sebagai fitnah (cobaan)
Askar, mengemukakan, anak sebagai Fitnah yang memiliki banyak makna di  antaranya:  cobaan,  bala,  siksaan,  gila,  sesat,  penyakit,  harta  dan  anak-anak, perselisihan paham 17 .
Askar,  Dalam  keterangan  lain,  ketiga  huruf  tersebut  juga  dapat membentuk kata yang memiliki makna lain, di antaranya: memikat, menarik hati, menggoda,  membujuk,  memfitnah,  tergila-gila,  hal/keadaan,  macam,  pencuri, setan,  emas-perak,  aib-noda,  kegaduhan,  yang  gila,  dan  lain-lain 18 .  Berdasarkan keterangan  tersebut,  maka  segala  sesuatu  yang  memikat  dan  menarik  hati manusia  hingga  tergila-gila  apabila  dilakukan  secara  berlebihan  maka  dapat mengundang datangnya cobaan, siksaan atau kondisi buruk lainnya.
Sayyid Quthb 1 mengemukakan, fitnah atau cobaan itu bukan hanya dengan kesulitan,  kesengsaraan  dan  sejenisnya  saja.  Tetapi,  fitnah  itu  juga  bisa  berupa kemakmuran  dan  kekayaan.  Termasuk  kemakmuran  dan  kesenangan  itu  adalah anak-anak 19 . Sebagaimana firman Allāh dalam QS. Al-Anfāl : 28 dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan Sesungguhnya di sisi Allāh-lah pahala yang besar 20 .
Kedudukan  anak  sebagai  fitnah  maksudnya  adalah  orang  tua  yang mendapat kepercayaan untuk membesarkan dan mendidik anak itu diuji seberapa jauh ia dapat sabar dan bertanggung jawab dalam mengemban amanat dari Allah Maha  Pencipta.  Pertanggungjawaban  tersebut  tidak  sekedar  menyangkut  masa kini, melainkan melibatkan juga masa depannya.
17 Google, www. tiara insani 2012.
18 ibid
19 ibid
20 Al-Qur’an Surat Al-Anfāl : 28.

## (7) Anak sebagai ‘aduwan
Aduwan  yang  memiliki  beragam  makna  di  antaranya:  musuh, permusuhan,  memusuhi,  menganiaya,  melampaui  batas,  menjauhkan,  saling bermusuhan, membenci, kebencian, berselisih, dan lain-lain 21 .
Keterangan  anak  sebagai  ‘aduwan  dapat  ditemukan  dalam  QS.  Al- Tagābun:  14,  Hai  orang-orang  mukmin,  Sesungguhnya  di  antara  isteri-isterimu dan  anak-anakmu  ada  yang  menjadi  musuh  bagimu.  Maka  berhati-hatilah  kamu terhadap  mereka  dan  jika  kamu  memaafkan  dan  tidak  memarahi  serta mengampuni  (mereka)  Maka  Sesungguhnya  Allāh  Maha  Pengampun  lagi  Maha Penyayang 22 .
3.2. Pengertian Anak Menurut Berbagai Peraturan Perundang-undangan
a) Hak Konvensi Anak
Yang  terkandung  dalam  konvensi  hak  Anak  Pengertian  anak  adalah:  Seorang anak  sebagai  umat  manusia  siapapun  yang  berusia  dibawah  18  tahun,  terkecuali apabila telah ditentukan oleh hukum Negara yang bersangkutan 23 .
b) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Tentang Hak Asasi Manusia
Anak adalah setiap yang berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya 24 .
c) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012
a. Pasal  1  ayat  2,  Anak  yang  berhadapan  dengan  Hukum  adalah  Anak  yang berkonflik  dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
b. Pasal 1 ayat 3, Anak yang berkonflik dengan hokum yang selanjutnya disebut Anak adalah Anak yng telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang didugamelakukan tindak pidana
c. Pasal  1  ayat  7,  Diversi  adalah  pengalihan  penyelesaian  perkara  anak  dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.
d. Pasal 1 ayat 6, Keadilan restorative adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korba, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang
21 Google ww. Tiara Insani 2012
22 Al-Qur’an Surat  Al-Tagābun: 14,
23 Konvensi hak anak
24 Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
terkait  utnuk  bersama-sama  mencari  penyelesaian  yang  adil  dengan menekankan  pemulihan  kembali  pada  keadaan  semula  dan  bukan pembalasan 25 .
e. Tujuan Diversi, sesuai dengan yangtercantum dalam pasal 6 :
- Mencapai perdamaian antara korban dan anak
- Menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan
- Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
- Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi
- Menanamkan rasa tanggungjawab kepada anak 26 .
d) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014
Pengertian anak yang terkandung dalam UU tersebut :
“Anak  adalah  seseorang  yang  belum  berusia  18  (delapan  belas)  tahun, termasuk anak   yang masih dalam kandungan 27 ”. Dalam Undang-Undang tersebut tercantum  dalam  pasal  1  ayat  1,  Anak  adalah  seseorang  yang  belum  berusia  18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan 28 .
Dari  beberapa  pengetian  diatas,  dapat  disimpulkan  bahwa  anak  adalah seseorang  yang  belum    berusia  18  tahun  termasuk  dalam  kandungan  dan  belum menikah, anak perlu bimbingan dan arahan, perlu pendidikan dan pengajaran baik formal maupun non formal, bila tersandung kasus hukum, anak diperlakukan beda dengan orang dewasa.

## 3.3. Beberapa Pengertian Perlindungan Menurut Undang-undang
Perlindungan bagi anak menjadi wajib dilakukan karena anak tidak terpisahkan dari manusia, ada beberapa pendapat tentang perlindungan, diantaranya:
a) Undang-undang Hak Asasi Manusia Nomor  39 Tahun 1999
Pasal 3 Ayat (1)
setiap  orang  dilahirkan  bebas  dengan  harkat  dan  martabat  manusia  yang  sama dan  sederajat  serta  dikarunia  akal  dan  hati  nurani  untuk  hidup  bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan .
25 Op.cit.
26 Ibid.
27 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014, Tentang Perlindungan Anak.
28 Op cit.

## Ayat 2
setiap  orang  berhak  atas  pengakuan,  jaminan,  perlindungan  dan  perlakukan depan hukum
Pasal 5 ayat (3)
setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan kekhususannya .
Pasal 5 ayat (3) memberikan pengertian bahwa anak termasuk kedalam kelompok rentan.

## b) Perlinduangan Hukum
Menurut  Cst    Kansil:  Perlindungan  hukum  adalah  upaya  hukum  yang  harus diberikan  oleh  aparat  penegak  hukum  untuk  memberikan  rasa  aman,  baik  secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun 29 .
c) Perlindungan Hukum dalam Undang-undang 35 Tahun 2014
Undang-undang  tersebut  menyebutkan  dalam  pasal  1  ayat  (2),  Perlindungan anak : adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak nya agar  dapat  hidup,  tumbuh,  berkembang,  dan  berpartisifasi,  secara  optimal  sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan  diskriminasi 30 .  Dari  beberapa  pendapat  diatas    perlindungan  adalah  :    segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak untuk mendapatkan hak- hak nya agar dapat  hidup,  tumbuh,  berkembang,  dan  berpartisifasi,  secara  optimal  sesuai  dengan harkat  dan  martabat  kemanusiaan,  serta  mendapat  perlindungan  dari  kekerasan  dan diskriminasi.
d) Landasan Hukum yang mengatur Perlindungan Hukum Terhadap Anak
Yang  melandasai  tentang  perlindungan  anak,  sesuai  dengan  perundang- undangan yang ada di Indonesia, diantaranya:
1. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia,
3. Undang-Undang  Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak
4. Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014
5. Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2016,  tentang  penetapan  PERPU  1  tahun 2016,  tentang  perubahan    kedua  atas  Undang-Undang  nomor  23  tahun  2002 tentang perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.
29 Perlindungan Hukum, http://www.suduthukum.com , diakses pada 12 Januari 2020.
30 Op.cit.

## 3.4. Perkembangan Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum
Dalam  implementasi  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun  2012,  penulis  mengambil data kasus di Yayasan Cirebon Peduli Anak Bangsa, berdasarkan data yang ada di yayasan perkembangan    permasalahan  anak,  ada  trend  yang  begitu  cepat,  khususnya    anak  yang berhadapan  dengan  hukum.    Sesuai  dengan  data  yang  dihimpun  oleh  Yayasan  Cirebon Peduli  anak  Bangsa  periode  pertengahan  2015    s/d    2019      se-Wilayah  Cirebon  tidak termasuk Majalengka terdapat 124  Kasus, dengan rincian pertahun sbb :
Tahun Juli s/d Des 2015 : 22 kasus Tahun 2016 : 64 kasus Tahun 2017 : 68 kasus Tahun 2018 Khusus Kuningan : 50 kasus Tahun 2018 Khusus Kota Cirebon : 50 kasus
Tahun 2019 Khusus Kota Cirebon s/d Okt : 37 kasus
a) Jenis-jenis Permasalahan atau Kasus Hukum Anak
- Pelecehan seksual
- Kecelakaan lalin
- Pencurian
- Pembacokan
- Tawuran
- Pembunuhan
- Penodongan
- Narkoba
- Pemiilikan sajam
- Kejerasan fisik
- Perjudian
- Pengeroyokan
Dari kasus diatas yang paling banyak adalah kasus pelecehan seksual 62 kasus (50%) dari kasus yang ada, kasus pelecehan seksual sebagian besar adalah korban.

## b) Jenis Kelamin
Terdapat 197 Kasus terkait dengan Kasus Hukum Anak, yaitu 99 pelakunya Anak Laki-laki dan 80 kasus Pelakunya perempuan.

## c) Jumlah Kasus Perkabupaten
NO LOKASI JUMLAH KASUS JUMLAH TERMINASI JUMLAH DIVERSI MASIH DAMPINGAN 1 2 3 4 KUNINGAN CIREBON INDRAMAYU KAB.CIREBON 25 61 63 30 17 12 61 25 24 60 62 30 8 49 2 2
Sumber data: Data tersebut bersumber dari Yayasan Cirebon Peduli Anak Bangsa.
Dari  kasus  yang  ada,  semua  kasus  yang  pelakunya  anak  dengan  tuntutan dibawah  7  (tujuh)  tahun  diupayakan  untuk  diversi,  namun  berhasil  atau  tidaknya tergantung  dari  kedua  belah  pihak  untuk  menyepakati,  dari  kasus-kasus  yang  ada diversi ada yang dilakukan di tingkat : penyidik, Kejaksaan maupun di Pengadilan. Ada beberapa pertimbangan yang ditemukan dalam melakukan diversi:
1. Orang tua/keluarga mau melakukan bimbingan terhadap pelaku.
2. Ada  hubungan  kekerabatan  yang  akan  berdampak  lebih  luas  dan  komplek apabila dilanjutkan ke jalur hukum.
3. Kepentingan  terbaik  untuk  anak,  contoh:  anak  tersebut  masih  sekolah,  apabila pasangan tersebut sudah memiliki anak dari perbuatan tsb.
4. Ada pernyataan tidak akan mengulangi lagi, walau kasus tersebut tidak berkaitan dengan kasus yang dilakukan diversi.

## d) Kajian dan Dampak Pasal 7 ayat (1)
Seperti yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2), Undang-Undang Sistem Peradilan  Pidana  Anak,  pasal  7  ayat  (1)  Pada  tingkat  penyidikan,  penuntutan  dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib  diupayakan Diversi (2) Diversi sebagaimana  dimaksus  pada  ayat  (1)  dilaksanakan  dalam  hal  tindak  pidana  yang dilakukan: (a) diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan (b) bukan merupakan pengulangan tindak pidana.
Dari  kalimat  yang  tercantum  dalam  pasal  tersebut  diatas,  ada  kalimat  wajib diupayakan diversi, “Wajib” diupayakan mempunyai pengertian:
1. Boleh dilakukan dan boleh tidak dilakukan diversi.
2. Apakah  dengan  pelaksanaan  diversi  bagi  anak  yang  dituntut  7  tahun  memenuhi keadilan.

## Dapat dijabarkan:
1. Pengertian  yang  pertama  “Boleh  dilakukan    dan  boleh  tidak  dilakukan  diversi“ Pengertian  Kata :
(a) wajib
(b) diupayakan
Pengertian kata wajib menurut beberapa sumber

## (1) Kata wajib
Wajib,  menurut  bahasa  arab,  adalah  sebuah  status  hukum  terhadap  suatu aktivitas  dalam  dunia  islam.  Aktivitas  yang  berstatus  hukum  wajib  harus dilakukan oleh mereka yang memenuhi syarat-syarat wajibnya. Aktivitas ini bila dilaksanakan  maka  pelaku  akan  diberikan  ganjaran  kebaikan  (pahala),  sedang bila ditinggalkan maka akan menjadikan yang meninggalkannya berdosa 31 .
(2) Wajib  :
Arti kata wajib, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, harus dilakukan, tidak boleh  tidak  dilaksanakan  (ditinggalkan)  contoh  :  seorang  muslim  wajib  shalat lima kali dalam sehari semalam 32 .
Sudah  semestinya:  harus.  Contoh:  kalau  kita  ingin  berhasil  dalam  usaha  kita wajib berikhtiar
(3) Pengertian Kata diupayakan menurut beberapa sumber :
a. Kata diupayakan ( di+upaya+kan)
1. Bentuk pasif dari mengupayakan 33 .
2. Diupayakan , terdiri dari kata : di, upaya, kan
Di : awalan
Upaya :  usaha,  ikhtiar  (untuk  mencapai  suatu  maksud,  memecahkan persoalan, mencari jalan keluar dan sebagainya) 34 .
3. Kata-kata  dalam  bahasa  Indonesia  yang  diberi  awalan  di  dan  akhiran  kan. Awalan  di  memiliki  beberapa  arti,  dari  beberapa  definisi  kata  di  adalah bentukm pasif dari kata me 35 .
31 kamus Besar Bahasa Indonesia, Google www.artikelsiana.com
32 Ibid
33 Kamus  Besar  bahasa  Indonesia  Online,  Arti  kata  upaya, https://kbbi,web.id/upaya ,  diakses  pada  21 Februari 2020.
34 Ibid,
35 Wikipedia, https://id.wikipedia.org/wiki/Awalan , diakses pada 21 Februari 2020.

## IV. PENUTUP

## 1.1. Simpulan
Dari pembahasan diatas, dapat disimpulkan hal sebagai berikut :
1. Kasus  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum,  khususnya  di  wilayah  Cirebon meningkat,  hal  ini  sesuai  dengan  laporan  yang  dihimpun  oleh  Yayasan  Cirebon Peduli  Anak  Bangsa,  dari  kasus  dituntut  dibawah  7  tahun,  dilakukan  diversi namun  diversi  dilakukan  di  berbagai  tingkatan,  mulai  dari  penyidikan,  polres, kejaksaan, pengadilan
2. Hukum  Islam  memandang  bahwa  jika  seorang  anak  mengerjakan  suatu  tindak pidana maka terhadap perbuatannya tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya akan tetapi apabila hakim memandang perlu tetap bisa memberikan sanksi takzir yang lebih ringan.
3. Yang  tercantum  dalam  Pasal  7  ayat  (1)  penyidik  wajib  diupayakan  diversi  dan dikuatkan  juga  dengan  pasal  29,  dalam  waktu  paling  lama  7  (tujuh)  hari  setelah penyidikan  dimulai,  hal  tersebut  masih  ada  yag  tidak  dilakukan,  dan  dilakukan sampai  ke  tingkat  yang  lebih  tinggi.  Dengan  kalimat  wajib  di  upayakan  diversi masih  ada  celah  untuk  tidak  dilakukan  diversi. Kalimat  wajib  diupayakan diversi, dirubah menjadi wajib diversi dengan persyaratan.

## 1.2. Saran
Memperhatikan hasil simpulan di atas, dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut :
1. Perlu  adanya  tindakan  untuk  diciptakannya  sarana  pembekalan  kemampuan  untuk pemuda  dan  anak  supaya  dapat  mengisi  waktu  dengan  hal-hal  yang  lebih  positif dan  bermanfaat,  terjadinya  kasus-kasus  pidana  anak  dapat  terjadi  disebabkan karena kurangnya kegiatan anak yang bersifat positif sehingga dapat  menimbulkan tindakan-tindakan pelanggaran hukum oleh anak.
2. Hukum  Positif  Indonesia  tidak  berbeda  jauh  dengan  hukum  Islam  dalam  hal peradilan  terhadap  anak,  yaitu  menerapkan  hukuman  yang  lebih  ringan  terhadap pelaku  anak  yang  terlibat  kasus  pidana  anak.  Akan  tetapi  alangkah  lebih  baiknya jika  pelaksanaan  proses  penegakan  hukum  harus  dapat  melihat  akibat  yang  lebih baik dalam proses pelaksanaan penegakan hukum tersebut.
3. Pelaksanaan  undang-undang  dalam  tindakan  hukum  kadang  disimpangi  dengan berbagai  alasan,  upaya-upaya  yang  memang  dapat  ditempuh  akan  lebih  baik  lagi jika  dapat  ditempuh  supaya  dapat  memaksimalkan  usaha-usaha  pengambilan  hak bagi pelaku dalam kasus anak.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmadi  Miru  Dan  Sutarman  Yodo, Hukum  Perlindungan  Konsumen ,  Raja  Grafindo,
Jakarta, 2004.
Heri  Soebagio, Memesan  Rumah  Dengan  Sistem  Inden  Melalui  KPR ,  Fortuna  Property, Jakarta, 2015.
Janus  Sidabalok, Hukum  Perlindungan  Konsumen  Di  Indonesia ,  Citra  Aditya  Bahkti, Bandung, 2006.
P.N.H Simanjuntak, S.H., Hukum Perdata Indonesia, Kencana , Jakarta, 2015,
R. Subekti, Aneka Hukum Perjanjian , Pradnya Paramita, Jakarta, 1984.
Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamuji, Penelitian  Hukum  Normatif ,  Grafindo  Persada, Jakarta, 1995.
Subekti dan Tjitrosoedibio, Kamus Hukum, Pradnya Paramita , Jakarta, 1996.
Sunaryati  Hartono, Penelitian  Hukum  di  Indonesia  Pada  Akhir  Abad  ke-20 ,  Alumni, Bandung, 1994.