## KONSEP PAJAK DALAM HUKUM ISLAM
Maman Surahman, Fadilah Ilahi Universitas Islam Bandung, Uin Sunan Gunung Djati Bandung Jl. Ranggagading No.8 Kota Bandung, Jl. A.H. Nasution No.105 Kota Bandung,
Indonesia
mamansurahman@unisba.ac.id , fadilah.ilahi@uinbdg.com

## Abstrak
Pajak dalam hukum  Islam  yang menjadi  sumber pendapatan  negara tidak dikenal.  Oleh karena  itu,  para  ulama  berbeda  bendapat  mengenai  status  hukum  pajak  ditinjau  dari konsep  hukum  Islam.  Metode  penelitian  yang  digunakan  ialah  yuridis  normatif,  dan teknik  pengumpulan  data  dengan  cara  studi  kepustakaan.  Hasil  penelitian  ini menunjukan bahwa; pertama, dalam konsep hukum  Islam pajak adalah kewajiban  yang dapat secara temporer, diwajibkan oleh Ulil Amri sebagai dharibah , karena kekurangan baitul  mal,  dan  dapat  dihapus  jika  keadaan  baitul  mal  sudah  terisi  kembali,  diwajibkan hanya kepada kaum Muslim yang kaya, dan harus digunakan untuk kepentingan mereka (kaum  Muslim),  bukan  kepentingan  umum,  sebagai  bentuk  jihad  kaum  Muslim  untuk mencegah  datangnya  bahaya  yang  lebih  besar  jika  hal  itu  tidak  dilakukan. Kedua, Terdapat  dua  pendapat  dalam  hal  ini,  pihak  yang  berpendapat  bahwa  pajak  dibolehkan dalam  Islam  setelah  kewajiban  zakat.  Pihak  lain  berpendapat  pajak  tidak  dibolehkan dalam  Islam,  karena  dalam  Islam  kewajiban  seorang  Muslim  dalam  harta  hanya  pada zakat.
Kata Kunci: Pajak, Hukum Islam, Dharibah.

## Abstract
Taxes  in  Islamic  law  are  an  unknown  source  of  state  income.  Therefore,  the  scholars differed  on  the  status  of  tax  law  in  terms  of  the  concept  of  Islamic  law.  The  research method used is normative juridical, and data collection techniques by means of library research. The results of this study indicate that; first, in the Islamic legal concept tax is an  obligation  that  can  be  temporary,  required  by  Ulil  Amri  as  a  dharibah,  because  it lacks baitul mall, and can be removed if the state of baitul mall has been replenished, is required  only  for  Muslims  who  are  rich,  and  must  be  used  for  they  (Muslims),  not  the public interest, as a form of Muslim jihad to prevent greater danger from occurring if it is  not  done. Second, there are two opinions in  this  regard, those who argue that tax is permissible  in  Islam  after  the  obligation  of  zakat.  Others  argue  that  tax  is  not permissible in Islam, because in Islam the obligation of a Muslim in property is only on zakat .
Keyword: Tax, Islamic Law, Dharibah

## I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Menurut (Rasyid, 2007) pada
dasarnya, pajak ( dharibah ) sebagai sumber pendapatan  negara,  dalam  Al-Quran  dan
hadis tidak dibenarkan, karena Islam sudah mewajibkan  zakat  bagi  orang-orang  yang sudah terpenuhi ketentuan mengenai zakat. Namun  bisa  saja  terjadi  suatu  kondisi  di mana zakat tidak lagi mencukupi pembiayaan  negara,  maka  pada  saat  itu, dibolehkan  memungut  pajak  ( dharibah ) dengan  ketentuan-ketentuan  yang  sangat tegas  dan  diputuskan  oleh ahlil  halli  wal aqdi .
Pajak ( dharibah ) merupakan salah satu bentuk mu’âmlâh dalam  bidang  ekonomi, sebagai  alat  pemenuhan  kebutuhan  negara dan masyarakat untuk membiayai berbagai kebutuhan  bersama  (kolektif).  Dengan tidak  adanya  nash  yang  secara  eksplisit mengatur mengani pajak ( dharibah ) dalam syariat  Islam, berimplikasi pada terjadinya perbedaan  pendapat  di  kalangan  para fukaha  mengenai  status  dan  hukum memungut pajak ( dharibah ).
Pihak  yang  pro  berpendapat  bahwa pajak ( dharibah ) diperbolehkan berdasarkan  ijtihad  yang  bersumber  dari dalil-dalil  yang  menyatakan  bahwa  ada keweajiban  lain  pada  harta  seorang Muslim selain zakat. Pihak kontra mengatakan bahwa pajak ( dhraribah ) tidak ada  atau  tidak  diperbolehkan  menurut hukum  Islam,  argumentasi  pihak  yang kontra  terhadap  kewajiban  pajak  ini berlandaskan  pada  dalil-dalil  bahwa  tidak ada  kewajiban  pada  harta  kaum  Muslimin
selain  zakat,  karena  zakat  merupakan bentuk  ibadah  dan  ketaatan  kepada  Allah Swt, sehingga berkonsekwensi pada keimanan seorang hamba.
Dalam    penelitian  (Turmudi,  2015) bahwa  tujuan  pajak  dan  zakat  pada dasarnya sama,  yaitu sebagai sumber dana untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil  dan  makmur  yang  merata  dan berkesinambungan  anata  material  dan spiritual.    Hal  ini  didukung  oleh  (Sari, 2010) dalam penelitiannya Pajak merupakan  salah  satu  kewajiban  negara dalam  sebuah  negara  muslim  dengan alasan  dana  pemerintah  mencukupi  untuk membiayai  pengeluaran  yang  oleh  karena itu pajak tidak boleh dipungut secara paksa dan  kekuasaan  semata.  Melainkan  karena adanya  kewajiban  kaum  muslim  yang dipikulkan kepada negara, seperti memberi rasa aman, kelaparan dan bencana lainnya Berdasarkan  uraian  singkat  di  atas, penulis  mencoba  mendeskripsikan  secara singkat  mengenai  konsep  pajak  dalam syariat  Islam  serta  perbedaan  para  ulama mengani pajak. Karena pembahasan mengenai  pajak  sangat  komprehensif  dan luas,  maka  rumusan  masalah  dalam penelitian ini ialah ; pertama , bagaimanakah  konsep  pajak  menurut hukum  islam  ?, kedua ,  bagaimanakah perbedaan  pendapat  para  ulama  mengenai pajak?.  Tujuan  penulisan  ialah  untuk
mengetahui  pajak  menurut  hukum  islam dan  perbedaan  pendapat  para  ulama mengenai pajak. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif,  yaitu  dengan  mengkaji  atau menganalisis  data  sekunder  yang  berupa bahan-bahan hukum sekunder. Sifat penelitian  ini  adalah  penelitian  deskriptif analitis, yaitu penelitian untuk menggambarkan  masalah  yang  ada  pada masa  sekarang  (masalah  yang  aktual), dengan  mengumpulkan  data,  menyusun, mengklasifikasikan, menganalisis, dan menginterpretasikan.  Berdasarkan  jenis data  yang  akan  dipergunakan  dalam penelitian  ini,  yaitu  data  sekunder  yang bersifat kualitatif, maka teknik pengumpulan  data  yang  akan  ditempuh adalah  dengan  cara  studi  kepustakaan. Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  metode  kualitatif normatif.

## II. PEMBAHASAN
A. Konsep Pajak Dalam Hukum Islam

## 1. Pengertian Pajak Menurut Syariat
Secara  etimologi,  pajak  dalam  bahasa Arab  disebut  dengan  istilah Dharibah , yang  berasal  dari  kata برض , رضي ب , ابرض yang  artinya:  mewajibkan,  menetapkan, menentukan,  memukul,  menerangkan  atau membebankan,  dan  lain-lain,  (Munawwir, 2002)
Dalam  Al-Quran,  kata  dengan  akar kata da-ra-ba terdapat  di  beberapa  ayat, antara  lain  pada  Q.S  Al-Baqarah  (2):  61.: (Abd al-baqi, 2008)
ةنكسملاو ةلذلا مهيلع تبرضو
Lalu  ditimpakanlah  kepada  mereka nista dan kehinaan …..
Dharaba adalah  bentuk  kata  kerja ( fi’il ),  sedangkan  bentuk  kata  bendanya ( isim )  adalah dharibah (ةبيرض  ),  yang dapat  berarti  beban. Dharibah adalah isim mufrad (kata  benda  tunggal)  dengan bentuk jamaknya adalah dharaib (بئارض ).
Ia  disebut  beban,  karena  merupakan kewajiban  tambahan  atas  harta  setelah zakat,  sehingga  dalam  pelaksanaannya akan dirasa sebagai sebuah beban (pikulan yang  berat).  Dalam  contoh  pemakaian, jawatan perpajakan disebut dengan maslahah  adh-daraaib ( ( ةحلسم بئارضلا .
(Gusfahmi, 2007)
Secara bahasa maupun tradisi,
dharibah dalam  penggunaannya  memang mempunyai banyak arti, namun para ulama memakai ungkapan dharibah untuk membayar  harta  yang  dipungut  sebagai kewajiban.  Hal  ini  tampak  jelas  dalam ungkapan  bahwa jizyah dan kharaj dipungut  secara dharibah ,  yakni  secara wajib.( (Gusfahmi, 2007)Bahkan sebagaian ulama menyebut kharaj merupakan dharibah . (Gusfahmi, 2007)
Jadi, dharibah adalah  harta  yang dipungut  secara  wajib  oleh  Negara  untuk selain jizyah dan kharaj ,  sekalipun keduanya  secara  awam  bisa  dikategorikan dharibah .

## 2. Istilah  Pajak  Hanya  Tepat  untuk

## Dharibah
Dalam  kitab Al-Ahkam  al-Sulthaniyah karya Imam al-Mawardi, kharaj diterjemahkan  dengan  kata  pajak  (pajak tanah), sedangkan jizyah tidak diterjemahkan  dengan  pajak,  melainkan disebut jizyah ,  (Al-Hasan,  Muhammad,  &
Muhammad,  2002).  Namun  dalam  kitab Shahih  Abu  Daud ,  seorang  pemungut jizyah diterjemahkan  dengan  seorang pemungut  pajak,  padahal  yang  dimaksud adalah petugas jizyah . (Muhammad Nashiruddin  al-Bani,  2005).  Dalam  kitab al-Umm karya  Imam  Syafi’I, jizyah diterjemahkan  dengan  pajak,  (Syafi'i, 2007)
Dari berbagai penerjemahan ini tampaknya  pengertian jizyah,  kharaj ,  dan lain-lain  disatukan  ke  dalam  istilah  pajak. Padahal  seharusnya  tidak  sama,  masing- masing  berbeda  subjek  atau  objeknya, (Gusfahmi, 2007).
Istilah pajak ( dharibah ) juga tidak bisa untuk  menyebut ‘ushr (bea  cukai),  yakni pungutan  yang  dipungut  dalam  besaran tertentu  dari  importir  atau  eksportir  yang
bukan warga negara khilafah, baik Muslim maupun  zimmi,  dan  bukan  mu’ahad. Sebab ‘ushr hanyalah  tindakan  balasan atas  tindakan  negara  mereka.  Oleh  karena itu,  besaranya ‘ushr sama  dengan  besaran yang  dipungut  oleh  negara  mereka  dari warga  negara  khilafah  ketika  mengimpor komoditas  dari  negara  tersebut  atau mengekspor komoditas ke negara tersebut. (Gusfahmi, 2007)
Ada  sebuah  hadis  yang  berbunyi, “ Tidak  masuk  surga  petugas  pajak ”.  Para ulama  menafsirkan  bahwa  yang  dimaksud dengan  petugas  pajak  ini  adalah  “Orang yang  mengambil ‘ushr dari  harta  kaum Muslimin  secara  paksa  yang  melampaui batas,  sehingga  dikhawatirkan  dosa  dan sanksi  baginya.  Petugas  pemungut ‘ushr dalam hadis ini juga diterjemahkan sebagai petugas  pajak,  padahal  maksudnya  adalah petugas pemungut ‘ushr . (Gusfahmi, 2007) Dalam  sistem  ekonomi  konvensional (non-Islam),  kita  juga  mengenal  adanya istilah  pajak  ( taz ),  seperti  dalam  definisi pajak  yang  dikemukakan  oleh  Prof. Rahmat Soemitro atau Prof. Adriani. Pajak ( tax )  di  sini  maknanya  adalah  sebuah pungutan  wajib;  berupa  uang  yang  harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib  kepada  negara  atau  pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang, dan lain-lain. Jadi,  pajak  ( tax )  adalah  harta  yang
dipungut  dari  rakyat  untuk  keperluan pengaturan negara.
Pengertian  ini  adalah  realitas  dari dharibah sebagai  harta  yang  dipungut secara wajib dari rakyta untuk keperluan pembiayaan  negara.  Dengan  demikian, dharibah bisa  kita  artikan  dengan  pajak (Muslim).  Istilah dharibah dalam  arti pajak ( tax ) secara syar’i dapat kita pakai sekalipun  istilah  ‘pajak’  ( tax )  itu  berasal dari  Barat,  karena  realitasnya  ada  dalam siste ekonomi Islam.
Untuk  menghindari  kerancuan  makna antara pajak menurut syariah dengan pajak ( tax )  non-Islam,  maka  dipilihlah  padanan kata bahasa Arab yaitu dharibah . Dharibah adalah  pajak  tambahan  dalam Islam  yang  sifat  dan  karakteristiknya berbeda  dengan  pajak  ( tax )  menurut  teori eknomi non-Islam.
Bagaimana  dengan kharaj dan jizyah ?
Oleh  karena  objek  dari kharaj adalah tanah,  maka  jika  dipakai  istilah  pajak untuk kharaj dalam sistem  ekonomi  Islam akan  rancu  dengan  istilah  pajak  atas penghasilan  atau  pendapatan.  Untuk  itu, biarkanlah pajak atas tanah disebut dengan kharaj saja.  Demikian pula dengan jizyah , objeknya  adalah  jiwa,  tidak  sama  dengan dharibah .  Oleh  sebab  itu,  biarkanlah disebut jizyah saja.  Ringkasannya  adalah sebagai berikut:
Tabel 1 Ringkasan Pajak
Sumber : (Gusfahmi, 2007)

## B. Pendapat Para Ulama Tentang Pajak
Adakah  kewajiban  kaum  muslim  atas harta  selain  zakat?  Menjawab  pertanyaan ini, timbul perbedaan pendapat di kalangan fukaha  (ahli  hukum  Islam).  Sebagain berpendapat mengatakan ada, dan sebagian lain  berpendapat  tidak  ada.  Berikut  uraian kedua pendapat tersebut.
1. Ulama  yang  Berpendapat  bahwa Pajak Itu Boleh
Untuk  memenuhi  kebutuhan  negara akan  berbagai  hal,  seperti  menanggulangi kemiskinan,  menggagi  tentara,  dan  lain- lain  yang  tidak  terpenuhi  dari  zakat  dan sedekah,  maka  harus  muncul  alternatif sumber baru.
Pilihan  kewajiban  pajak  ini  sebagai solusi  telah  melahirkan  perdebatan  di kalangan  para  fukaha  dan  ekonom  Islam, ada  yang  menyatakan  pajak  itu  boleh  dan sebaliknya.  Sejumlah  fukaha  dan  ekonom Islam yang menyatakan bahwa
Nama/Sebutan Objek Subjek Pajak ( Dharibah ) Harta Selain Zakat  Kaum Muslim Jizyah Jiwa (An Nafs) Non Muslim Kharaj Tanah Taklukan Non Muslim
pemungutan  pajak  itu  diperbolehkan, antara lain:
a. Abu  Yusuf,  dalam  kitabnya al-
Kharaj , menyebutkan bahwa :
Semua  khulafa  ar-rasyidin,  terutama Umar,  Ali  dan  Umar  bin  Abdul  Aziz dilaporkan telah menekankan bahwa pajak harus  dikumpulakan  dengan  keadilan  dan kemakmuran, tidak diperbolehkan melebihi kemampuan rakyat untuk membayar,  juga  jangan  sampai  membuat mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok mereka sehari-hari. (Chapra, 2000)
Abu  Yusuf  mendukung  hak  penguasa untuk  meningkatkan  atau  menurunkan pajak  menurut  kemampuan  rakyat  yang terbebani. (Chapra, 2000)
b. Ibn  Khaldun  dalam  kitabnya Muqaddimah ,  dengan  cara  yang  sangat bagus  merefleksikan  arus  pemikiran  para sarjana Muslim yang hidup pada zamannya  berkenaan  dengan  distribusi beban pajak yang merata dengan mengutip sebuah  surat  dari  Thahir  Ibn  Husain kepada  anaknya  yang  menjadi  seseorang gubernur di salah satu provinsi:
Oleh  karena  itu,  sebarkanlah  pajak oada  semua  orang  dengan  keadilan  dan pemerataan,  perlakuan  semua  orang  sama dan  jangan  memberi  perkecualian  kepada siapa  saja  pun  karena  kedudukannya  di masyarakat  atau  kekayaan,  dan  jangan
mengecualikan kepada siapa pun sekalipun petugasmu  sendiri  atau  kawan  akrabmu atau  pengikutmu.  Dan  jangan  kamu menarik  pajak  dari  orang  melebihi kemampuan membayarnya. (Chapra, 2000)
c. Marghinani  dalam  kitabnya al-
Hidayah , berpendapat bahwa:
Jika  sumber-sumber  negara  tidak mencukupi,  negara  harus  menghimpun dana dari rakyat untuk memenuhi kepentingan  umum.  Jika  manfaat  itu memang  dinikmati  rakyat,  kewajiban mereka  membayar  ongkosnya.  (Chapra, 2000)
d. M.  Umer  Chapra,  dalam Islam and The Economic
Challenge
menyatakan :
Hak negara  Islam untuk  meningkatkan sumber-sumber  daya  lewat  pajak  di samping  zakat  telah  dipertahankan  oleh sejumlah  fukaha  yang  pada  prinsipnya telah  mewakili  semua  mazhab  fikih.  Hal ini disebabkan karena dana zakat dipergunakan pada prinsipnya untuk kesejahteraan kaum miskin, padahal negara  memerlukan  sumber-sumber  dana yang  lain  agar  dapat  melakukan  fungsi- fungsi  alokasi,  distribusi,  dan  stabiliasi secara  efektif.  Hak  ini  dibela  para  fukaha berdasarkan  hadis,  “Pada  hartamu  ada kewajiban  lain  selain  zakat,  (Chapra,
Hasan  al-Bana,  dalam  bukunya Majmuatur Rasail , mengatakan :
Melihat  tujuan  keadilan  sosial  dan distribusi  pendapatan  yang  merata,  maka sistem  perpajakan  progresif  tampaknya seirama  dengan  sasaran-sasaran  Islam. (Chapra, 2000)
Ibn  Taimiyah,  dalam Majmuatul Fatawa , mengatakan :
Larangan penghindaran pajak sekalipun  itu  tidak  adil  berdasarkan argumen  bahwa  tidak  membayar  pajak oleh  mereka  yang  berkewajiban  akan mengakibatkan  beban  yang  lebih  besar bagi kelompok lain. (Chapra, 2000)
e. Abdul Qadim, dalam Al-Amwal fi Daulah al-Khilafah , mengatakan:
Berbagai  pos  pengeluaran  yang  tidak tercukupi  oleh  baitul  mal  adalah  menjadi kewajiban  kaum  Muslimin.  Jika  berbagai kebutuhan  pos-pos  pengeluaran  itu  tidak dibiayai,  maka  akan  timbul  kemudharatan atas  kaum  Muslimin,  padahal  Allah  juga telah  mewajibkan  negara  dan  umat  untuk menghilangkan kemudharatan yang menimpa  kaum  Muslimin.  Jika  terjadi kondisi tersebut, negara mewajibkan kaum Muslimin  untuk  membayar  pajak,  hanya untuk menutupi (kekurangan biaya terhadap)  berbagai  kebutuhan  dan  pos-pos pengeluaran yang diwajibkan, tanpe berlebihan. (Abdul Qadim Zallum, T.Th)
f. Sayyid Rasyid Ridha , yang pernah  ditanya  mengenai  pungutan  orang Nasrani  (Inggris)  di  India  terhadap  tanah, ada  yang separo dan ada  yang seperempat dari  tanah  tersebut.  Bolehkan  hal  itu dianggap  sebagai  kewajiban  zakat,  seperti 1/10 atau 1/20? Beliau menjawab:
Sesungguhnya  yang  wajib  dari  1/10 atau  1/20  itu  dari  hasil  bumi  adalah  harta zakat yang wajib dikeluarkan pada delapan sasaran  (delapan  ashnaf)  menurut  nash. Apabila  dipungut  oleh  Amil  dari  Imam dalam  negara  Islam,  maka  bebaslah pemilik  tanah  itu  dari  keajibannya  dan imam  atau  Amilnya  wajib  membagikan zakat  itu  kepada  mustahiknya.  Apabila tidak  dipungut  oleh  Amil,  maka  wajb kepada pemilik harta untuk mengeluarkannya,  sesuai  dengan  perintah Allah.  Harta  yang  dipungut  oleh  Nashrani tadi,  dianggap  sebagai  pajak  dan  tidak menggugurkan kewajiban zakat. Orang itu tetap  mengeluarkan  zakat.  Hal  ini  berarti bahwa pajak tidak dapat dianggap sebagai zakat, (Hasan, 2000)
2. Ulama  yang  Berpendapat  bahwa Pajak Itu Haram
Di samping sejumlah fukaha menyatakan  pajak  itu  boleh  dipungut, sebagian  lagi  fukaha  mempertanyakan (menolak) hak negara untuk meningkatkan
sumber-sumber  daya  melalui  pajak  selain zakat. Antara lain:
Dr.  Hasan  Turabi  dari  Sudan,  dalam bukunya Principle of Governance,
Freedom,  and  Responsibility  in  Islam , menyatakan:
Pemerintah  yang  ada  di  dunia  Muslim dalam  sejarah  yang  begitu  lama  “pada umumnya  tidak  sah”.  Karena  itu,  para fukaha khawatir jika diperbolehkan menarik  pajak  akan  disalahgunakan  dan menjadi  suatu  alat  penindasan.  (Chapra, 2000)
3. Alasan Ulama Membolehkan Pajak
a. Zallum berpendapat : (Abdul
Qadim Zallum, Tth)
Anggaran  belanja  negara  pada  saat  ini sangat  berat  dna  besar,  stelah  meluasnya tanggng jawab ulil amri dan bertambahnya perkara-perkara  yang  harus  disubsidi. kadangkala pendapatan umum yang merupakan  hak  baitul  mal  seperti fa’i, jizyah,  hkaraj,  ‘ushr, dan khumus tidak memadai  untuk  anggaran  belanja  negara, seperti  yang  pernah  terjadi  di  masa  lalu, yatu  masa  Rasulullah,  masa  Khulafa  ar- Rasyidin, masa Mu’awiyah, masa Abasiyah,  sampai  masa  Utsmaniyah,  di mana sarana kehidupan semakin berkembang. Oleh karena itu, negara harus mengupayakan  cara  lain  yang  mampu menutupi  kebutuhan  pembelanjaan  baitul
mal, baik dalam kondisi ada harta maupun tidak.
b. Maliki berpendapat (Abdul Almalukum, 2002)
Karena  menjaga  kemaslahatan  umat melalui  berbagai  sarana-ssarana  seperti keamanan,  pendidikan  dan  kesehatan adalah  wajib,  sedangkan  kas  negara  tidak mencukupi,  maka  pajak  itu  menjadi “wajib”.  Walaupun  demikian,  Syara’ mengharamkan  negara  menguasai  harta benda  rakyat  dengan  kekuasaannya.  Jika negara mengambilnya dengan menggunakan  kekuatan  dan  cara  paksa, berarti itu merampas, sedangkan merampas hukumnya haram.
c. Umer Chapra berpendapat : (Chapra, 2000)
Sungguh  tidak  realistis  bila  sumber perpajakan    (pendapatan)  negara-negara Muslim saat  ini harus terbatas hanya pada lahan  pajak  (pos-pos  penerimaan)  yang telah  dibahas  oleh  para  fukaha.  Situasi telah berubah dan mereka perlu melengkapi  sistem  pajak  (baru)  dengan menyertakan  realitas  perubahan,  terutama kebutuhan  masal  terhadap  infrastruktur sosial  dan  fisik  bagi  sebuah  negara berkembang  dan  perekonomian  modern yang  efisien  serta  komitmen  untuk merealisasikan  maqashid  dalam  konteks hari  ini.  Sambil  melengkapi  sistem  pajak, perlu  kita  memikirkan  bahwa  sistem
tersebut  tidak  saja  harus  adil,  tetapi  juga harus  menghasilkan,  tanpa  berdampak buruk  pada  dorongan  untuk  bekerja, tabungan  dan  investasi,  serta  penerimaan yang  memadai  sehingga  memungkinkan negara  Islam  melaksanakan  tanggung hawabnya secara kolektif.

## 4. Pajak  Dibolehkan  karena  Alasan

## Kemaslahatan Umat
Jika  kita  ikuti  pendapat  ulama  yang membolehkan,  maka  pajak  saat  ini memang merupakan sudah menjadi kewajiban  warga  negara  dalam  sebuah negara  Muslim,  dengan  alasan  dana pemerintah tidak mencukupi untuk membiayai  berbagai  “pengeluaran”,  yang jika  pengeluaran  itu  tidak  dibiayai,  maka akan  timbul  kemudharatan.  Sedangkan mencegah  suatu  kemudaratan  adalah  juga kewajiban, sebagaimana kaidah ushul fikih mengatakan:  (Al-Amidi  Abu  Al-Hasan, 1440 H)
بجاو وهف هب لاإ بجاولا متي لا ام
Segala sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan demi terlaksananya kewajiban  selain  harus  dengannya,  maka sesuatu itu pun wajib hukumnya.
Oleh  karena  itu,  pajak  itu  tidak  boleh dipungut dengan cara paksa dan kekuasaan semata, melainkan karena adanya kewajiban kaum Muslimin yang dipikulkan kepada negara, seperti memberi
rasa  aman,  pengobatan  dan  pendidikan dengan  pengeluaran  seperti  nafkah  untuk para  tentara,  gaji  para  pegawai,  guru, hakim  dan  sebagainya,  atau  kejadian- kejadian  yang  tiba-tiba,  seperti  kelaparan, banjir,  gempa  bumi,  dan  sejenisnya. (Gusfahmi, 2007)
Mereka ini wajib diberi nafkah, baik di baitul  mal  ada  harta  ataupun  tidak. Bahkan, jika dikhawatirkan timbul bahaya sejak  menunggu  diwajibkannya  pajak sehingga  diperoleh  harta,  maka  negara wajib  mengambil  utang  untuk  diinfakan kepada mereka yang dikhawatirkan tertimpa  bahaya.  Negara  berkewajiban untuk  memenuhi  kebutuhan  primer  bagi rakyatnya secara keseluruhan secara langsung,  sebagaimana  hadis  Rasulullah Saw:  (Ahmad  Ibn  Hanbal  Abu  Abdullah al-Syaibani,Tth)
نع لوؤسم وهو عار ماملإا تيعر
“Seorang  imam  (khalifah)  adalah pemelihara  dan  pengatur  urusan  (rakyat), dan dian akan dimintai pertanggungjawaban
terhadp
kepemimpinannya terhadap rakyatnya”.
Di  antara  tanggung  jawab  adalah mengatur pemenuhan kebutuhan- kebutuhan  primer  bagi  rakyat  secara keseluruhan. Adapun yang termasuk kebutuhan  primer  secara  keseluruhan adalah keamanan, pengobatan, dan pendidikan, sebagaimana hadis:
“Diriwayatkan  dari  Salamah  Ibn Abdullah  bin  Mahdhan  Al-Khatami,  dari ayahnya,  bahwa  ia  mempunyai  hubungan dekat,  bahwa  Rasulullah  Sae  bersada, “Barangsiapa  di  antaramu  yang  bagun  di pagi hari dalam kegembiraan, sehat badan, dan mempunyai bahan  makanan pada hari itu,  maka  ia  seolah-olah  diberikan  seluruh dunia ini, (Akram Khan, 1996)
Oleh sebab itu, pajak memang merupakan kewajiban warga negara dalam sebuah  negara  Islam,  tetapi  negara berkewajiban  pula  untuk  memenuhi  dua kondisi (syarat): Gusfahmi,tth)
a. Penerimaan  hasil-hasil  pajak  harus dipandang sebagai amanah dan dibelanjakan secara jujur dan efisien untuk merealisasikan tujuan-tujuan pajak;
b. Pemerintah  harus  mendistribusikan beban  pajak  secara  merata  di  antara mereka yang wajib membayarnya.
Selama  para  pembayar  pajak  itu  tidak memiliki  jaminan  bahwa  dana  yang mereka  sediakan  kepada  pemerintah  akan digunakan  secara  jujur  dan  efektif  untuk mewujudkan maqashid (tujuan  syariat),
mereka  tidak  akan  bersedia  sepenuhnya bekerja  sama  dengan  pemerintah  dalam usaha pengumpulan pajak dengan mengabaikan  berapapun  kewajiban  moral untuk membayar pajak.
Satu  hal  lain  yang  dikemukakan  oleh Chapra,  kenapa  pajak  dibolehkan  adalah bahwa  banyak  negara-negara  Muslim mengalami  defisit  anggaran.  Anehnya, negara-negara Muslim bukannya melakukan reformasi dalam sistem perpajakan  dan  program  pengeluaran mereka, justru mereka mencari jalan pintas dengan  mengandalkan  pada  ekspansi moneter dan pinjaman. Cara ini mengakibatkan kelonggaran finansial yang tidak  dapat  dikendalikan  sehingga  tidak dapat dipertahankan dalam jangka panjang.  Akibatnya,  inflansi  relatif  tinggi sementara  utang  domestik  dan  luar  negeri serta beban cicilan meningkat sangat cepat. Proses ini cenderung mengekalkan dirinya, sehingga  menimbulkan  tingkat  inflansi lebih  tinggi,  depresiasi  nilai  tukar,  difisit neraca pembayaran yang tidak berkesinambungan  dan  bahkan  beban cicilan utang lebih berat. Hal ini lebih jauh akan  menekankan  sumber-sumber  daya bagi pembangunan, memperlambat pertumbuhan, memperparah pengangguran,  dan  ketegangan  sosial. (Chapra, 2000)
Mengikuti pendapat ulama yang mendukung perpajakan, maka harus ditekankan  bahwa  mereka  sebenarnya hanya mempertimbangkan sistem perpajakan yang adil, yang seirama dengan spirit  Islam.  Menurut  mereka,  sistem
perpajakan  yang  adil  apabila  memenuhi tiga  kriteria:  (Umar  Chapra,tth)  (a)  Pajak dikenakan  untuk  membiayai  pengeluaran yang benar-benar diperlukan untuk merealisasikan maqashid ;  (b)  beban  pajak tidak  boleh  terlalu  kaku  dihadapkan  pada kemampuan rakyat untuk menanggung dan didistribusikan  secara  merata  terhadap semua  orang  yang  mampu  membayar;  (c) dana  pajak  yang  terkumpul  dibelanjakan secara  jujur  bagi  tujuan  yang  karenanya pajak diwajibkan.
Dari  berbagai  pendapat  di  atas  dapat kita  simpulkan,  bahwa  para  ulama  dan ekonom  Islam  membolehkan  pajak  karena adanya  kondisi  tertentu,  dan  juga  syarat tertentu, misalnya harus adil, merata, tidak membebani rakyat, dan lain-lain.
Jika melanggar ketiga hal di atas, maka pajak  seharusnya  dihapus,  dan  pemerintah mencukupkan diri dengan sumber-sumbert pendapatan  yang  jelas  adanya  nashnya serta  kembali  kepada  sistem  anggaran berimbang ( Balance Budget ).

## III. SIMPULAN

## A. Kesimpulan
Dari  paparan  di  atas,  maka  dapat disimpulkan  bahwa  Pajak  dalam  hukum Islam  merupakan  hasil  ijtihad  para  ulama. Dalam syariat Islam pajak adalah kewajiban  yang  dapat  secara  temporer, diwajibkan  oleh  Ulil  Amri  sebagai
kewajiban  tambahan  sesudah  zakat  (jadi dharibah bukan zakat), karena kekosongan/kekurangan  baitul  mal,  dapat dihapus  jika  keadaan  baitul  mal  sudah terisi  kembali,  diwajibkan  hanya  kepada kaum  Muslim  yang  kaya,  dan  harus digunakan  untuk  kepentingan  mereka (kaum Muslim), bukan kepentingan umum, sebagai bentuk jihad kaum Muslim untuk  mencegah  datangnya  bahaya  yang lebih besar jika hal itu tidak dilakukan.
Oleh karena pajak dalam Islam merupakan  hasil  bentuk  ijtihad  dari para  ulama  maka  hal  ini  berimplikasi kepada  terjadinya ikhtilâf perbedaan pendapat dikalangan para ulam mengenai  konsep  pajak  dalam  Islam. Terdapat  dua  pendapat  dalam  hal  ini, pihak  yang  berpendapat  bahwa  pajak dibolehkan dalam Islam setelah kewajiban zakat. Pihak lain berpendapat bahwa pajak tidak dibolehkan dalam  Islam, karena dalam Islam  kewajiban  seorang  Muslim dalam hal harta hanya ada pada zakat.

## B. Saran
Dari  uraian  di  atas,  maka  penulis memberikan  saran  kepada  Majelis  Ulama Indonesia  (MUI)  untuk  membuat  fatwa bahwa pajak ( dharibah ) dibolehkan dalam Islam,  berdasarkan  Al-Quran  dan  hadis
serta  ijma’  Sahabat.  Namun  pajak ( dharibah )  tersebut,  tidak  sama  dengan pajak  ( tax )  sebagaimana  dipraktikan  di
Indonesia  saat  ini,  yang  belum  bersumber kepada  Al-Quran  dan  hadis.  Oleh  karena itu, pajak-pajak di Indonesia perlu direformasi terlebih dahulu sebelum diperbolehkan.

## Daftar Pustaka
Abd  al-baqi,  M.  F.  (2008). Al-Mu'jam al-mufahras Li Alfads Al-qur'an Al-
Karim. Kairo: Dar Al-Hadits.
Akram  Khan,  M.  (1996). Ajaran  Nabi
Muhammad SAW Tentang
Ekonomi;  Kumpulan  Hadis-hadis
Pilihan  Tentang  Ekonomi. Jakarta:
PT. Bank Muamalat Indonesia.
Al-Amidi Abu Al-Hasan, M.  A. (1440
H). Al-Ihkam  Fi  Ushul  Al-Ahkam.
Beirut: Dar Al- Kitab Al-Arabi.
Al-Hasan,  A.,  Muhammad,  A.  I.,  &
Muhammad,  I.  (2002). Sistem
Keuangan  Di  Negara  Khilafah.
Bogor: Pustaka Thariqul Izzah.
Chapra,  M.  U.  (2000). Islam  dan
Tantangan Ekonomi. Jakarta:
Gema  Insani  Press  &  Tazkiya
Intstitute.
Gusfahmi.  (2007). Pajak  Menurut
Syariah. Jakarta:  Raja  Grafindo
Persada.
Hasan, M. A. (2000). Masail  Fiqhiyah
;  Zakat,  Pajak,  Asuransi  dan
Lembaga  Keuangan. Jakarta:  PT.
Raja Grafindo Persada.
Munawwir, A. W. (2002). Kamus ; Al- Munawwir. Surabaya: Pustaka
Progresif. Rasyid, D. (2007). Sari,  D.  R.  (2010).  Pemikiran  Yusuf Qardhawi Tentang Pajak (Dharibah). Skripsi ,  Universitas
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.
Syafi'i,  I.  (2007). Pajak  Menurut
Syariah. Jakarta: Pusata Azzam.
Turmudi,  M.  (2015).  Pajak  Dalam
Perspektif  Hukum  Islam. Jurnal
Al-'Adl , Vol. 8 No.1 128-142.