## JURNAL INTERPRETASI HUKUM
| ISSN: 2746-5047 Vol. 4 No 3 – Desember 2023, Hal.  672-681| Tersedia online di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.55637/juinhum.4.3.8224.672-681

## UPAYA PENCEGAHAN PEREDARAN PRODUK HORTIKULTURA TIDAK SESUAI STANDAR MUTU DAN/ATAU KEAMANAN PANGAN
Kartina Pakpahan 1 *, Emir Syarif Fatahillah Pakpahan 2 Tommy Leonard 3
1,2,3 Universitas Prima Indonesia
1 kartinapakpahan@unprimdn.ac.id,
2 emirsyariffatahillahpakpahan@unprimdn.ac.id

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan menemukan langkah tepat sebagai upaya mencegah peredaran Produk Hortikultura yang tidak sesuai standar mutu dan /atau keamanan pangan dipasar Trandisional maupun Modern melalui kebijakan penal  maupun  nonpenal. Metode dan  jenis Penelitian  yang digunakan  yuridis empiris. Menggunakan  metode Pendekatan  peraturan  perundang-undangan  ( statute  approach )  dan  sosial  masyarakat.  Sumber  data diperoleh dari lapangan secara langsung dengan  wawancara dengan Narasumber. Sifat penelitian yaitu deskriptif, analisis evaluatif, dan perskriptif  Menganalisis data bahan  hukum dengan  kualitatif.  Kajian  ini  menyimpulkan  bahwa perlu  adanya  harmoniasi  kebijakan  dalam  bidang  Hortikultura,  sehingga  peraturan  secara  khusus  mengatur tentang  Hortikultura  Segar dan Hortikultura Olahan dapat diatur dalam regulasi khusus Undang-undang No.13 Tahun  2023  tentang  Hortikultura.  Mengatur  tentang  bentuk  pengawasan  pada  Pre  Market  dan  Post  Market. Pemberian ijin edar dan pencabutan ijin edar jika produk tidak sesuai standar mutu  dan/atau keamanan pangan. Upaya pencegahan dilakukan  melalui penerapan kebijakan  Kriminal  yaitu  Penal dan Non Penal. Pendekatan non penal melalui Pendekatan Pendidikan, moral dan Agama, selain itu melalui penyuluhan kepada Masyarakat, Pelaku  Usaha.  Pemberdayaan  Perempuan  untuk  pengambilan  keputusan  menentukan  memilih  untuk mengkonsumsi  buah  dan  sayuran  bagi  keluarga  sesuai  standar  mutu  dan/atau  keamanan  pangan.  Melakukan pengujian sample  produk secara  rutin dan  berkala, melakukan inspeksi ke Pusat pasar, pasar tradisional dan modern, sosialisasi kepada konsumen untuk Cek Klik (Cek Kemasan, Label, Izin Edar, Kadaluarsa).
Kata Kunci: Pencegahan, Produk Hortikultura, Standar Mutu, Keamanan Pangan

## Abstract
This  research  aims  to  find  appropriate  steps  to  prevent  the  circulation  of  Horticultural  Products  that  do  not comply with quality standards and/or food safety in Traditional and Modern markets through penal or non-penal policies. The method and type of research used is empirical juridical. Using the statutory and social regulatory approach method. Data sources were obtained from the field directly by interviews with resource persons. The nature  of  the  research  is  descriptive,  evaluative  analysis,  and  descriptive.  Analyzing  legal  material  data qualitatively. This study concludes that there is a need for policy harmonization in the field of Horticulture so that regulations specifically regulating  Fresh Horticulture and Processed Horticulture can be regulated in  special regulations in Law No. 13 of 2023 concerning Horticulture. Regulates the form of supervision in the Pre Market and Post Market. Granting a distribution permit and revoking a distribution permit if the product does not comply with  quality  and/or  food  safety  standards.  Prevention  efforts  are  carried  out  through  the  implementation  of criminal policies, namely Penal and Non-Penal. Non-penal approach through educational, moral, and religious approaches, apart from that through counseling to the community and business actors. Empowerment of women in  decision-making  to  determine  whether  to  consume  fruit  and  vegetables  for  the  family  according  to  quality standards and/or food safety. Carry out product sample testing regularly and periodically, carry out inspections at market centers, traditional and modern markets, and provide outreach to consumers for Click Checks (Check Packaging, Labels, Distribution Permits, Expiration)
Keywords: Prevention, Horticultural Products, Quality Standards, Food Safety

## I. PENDAHULUAN
Produk Hortikultura seperti buah dan sayuran merupakan bagian pokok dari Masyarakat mengandung gizi, vitamin dan mineral. Dengan karakteristik mudah layu, tercemar dan kandungan gizi mudah rusak. Kebutuhan  produk  hortikultura  buah  dan  sayur  setiap  tahun  meningkat  seiring  dengan  pertambahan jumlah penduduk  saat ini  total 273.879.750 jiwa.(dukcapil, kemendagri). tidak jarang ditemukan pada pasar tradisional dan modern produk hortikultura yang disedarkan tidak sesuai dengan standar mutu dan keamanan  pangan. Buah  dan  sayur  mengandung  cemaran  biologis,  kimia  (pestisida,  formalin),  dan benda  lain  yang  dapat  mengganggu, merugikan,  dan  membahayakan  kesehatan  manusia,  tidak aman untuk dikonsumsi. ( UU No.18 Tahun 2012 Tentang Pangan). Produk hortikultura tidak sesuai standar mutu  dan  keamanan  pangan  diantaranya  dapat  dilihat  dari  hasil  penelitian  mengandung  Formalin. (Rahmi Azizah Mudaffar, 2021)
Untuk itu diperlukan upaya menemukan langkah tepat mencegah peredaran Produk Hortikultura yang  tidak  sesuai  standar  mutu  dan  /atau  keamanan  pangan  dipasar  Trandisional  maupun  Modern melalui kebijakan penal maupun nonpenal. Oleh karena produk hortikultura yang tidak sesuai dengan standar mutu dan keamanan pangan bertentangan dengan Undang-undang No.18 Tahun 2012 Tentang Pangan, merupakan tindak pidana (Pasal 67 sampai Pasal 95). Sanksi pidana diatur pada pasal 135, 136, 140, 141 Undang-undang No.18 Tahun 2012 Tentang Pangan.  Kedaulatan pangan Kedaulatan pangan menjadi  hal  yang  penting  ditengah  derasnya arus  perdagangan  bebas.  Hambatan  utama  bahwa Masyarakat  lebih  mengemari  produk  impor  dibandingkan  produk  lokal.  Pemerintah  memiliki kewajiban untuk memperhatikan mulai dari hulu ke hilir dalam pengelolaan dan membangun produk pangan khususnya hortikultura menjadi produk unggulan, buah dan sayuran lokal tetap eksis, digemari oleh  masyarakat  Indonesia  dibandingkan  dengan buah  dan  sayuran  Impor.  Dibutuhkan  kualitas  buah mulai  dari  pasokan  buah  yang   kontinyu,  sesuai  dengan  standar  mutu  dan/atau  keamanan  pangan menjadi  hal  yang  sangat  penting.  Mendukung  cinta  buah nusantara  sehingga  dapat  mensejahterakan petani dan mendukung pengembangan UMKM. Ada lima faktor  teknis yang direkomendasikan oleh WHO dalam penyediaan pangan yang aman hingga sampai ke konsumen, yaitu: menjaga kebersihan, mencegah terjadinya pencemaran, menyimpan makanan pada suhu yang aman agar tidak mudah rusak, memanaskan  makanan  pada  suhu  yang  tepat,  serta  menggunakan  air  dan  bahan  baku  yang  aman dikonsumsi.(Lestari, 2020). Kelima upaya tersebut bertujuan agar produk pangan sesuai dengan standar mutu dan aman untuk dikonsumsi. Menjaga kebersihan pada saat produksi dan pendistribusian hingga dapat  dinikmati  konsumen,  mencegah  tercemar  dari  bahan  kimia  berbahaya,  mikro  organisme  yang dapat mengganggu kesehatan.
Tidak  jarang ditemukan dipasar tradisional dan modern produk hortikultura yang diedarkan tidak sesuai dengan standar mutu dan keamanan pangan. Buah dan sayur mengandung cemaran biologis, kimia (pestisida,  formalin),  dan  benda  lain  yang dapat  mengganggu,  merugikan,  dan  membahayakan kesehatan  manusia,  tidak  aman  untuk  dikonsumsi.  Tujuan  penelitian  ini  menemukan  langkah  tepat dalam  harmonisasi  kebijakan  mencegah  dan  memberikan  solusi  bagaimana  upaya  pencegahan peredaran  Produk  Hortikultura yang  tidak  sesuai  standar  mutu  dan  /atau  keamanan  pangan  dipasar Trandisional maupun Modern. Dibutuhkan kebijakan Penal dan non penal mencegah peredaran Produk Hortikultura  tidak sesuai  standar mutu dan /atau keamanan pangan. Mendukung program  cinta buah dan  sayur  Nusantara,  merupakan  bagian  mewujudkan  swasembada  pangan  di  Indonesia.  Produk Hortikultura  seperti  Buah  dan  Sayur  yang  baik  dimulai  dengan  memperhatikan  pengelolaan  lahan pertanian  dengan  aspek  Ekonomi  Hijau  ( Green  Economy )  memperhatikan  aspek  Lingkungan  Hidup yang berkelanjutan.

## II. METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang  digunakan merupakan metode penelitian hukum normatif yaitu studi dokumen,  yakni  menggunakan  sumber  bahan  hukum  yang  berupa  peraturan  perundang-  undangan, keputusan/ketetapan  pengadilan,  kontrak/perjanjian/akad,  teori  hukum  dan  pendapat  para  sarjana. (Muhaimin,  2020)  Metode  dan  jenis  Penelitian  yang  digunakan  yuridis  empiris.  Menggunakan Pendekatan  peraturan  perundang-undangan  ( statute  approach )  dan  sosial  masyarakat.  Pendekatan yang mengacu pada peraturan-peraturan tertulis untuk kemudian dilihat bagaimana implementasinya di lapangan. Dalam hal peraturan yang berkaitan dengan Undang-undang No.18 Tahun 2012 Tentang Pangan, Undang-undang No. 13 Tahun 2010 Tentang Hortikultura.
Sumber data diperoleh dari  lapangan  secara langsung dengan  wawancara dengan Narasumber,
untuk  menemukan  Langkah  konkret  upaya  pencegahan  produk  hortikulturan  yang  ada  dipasar tradisional dan modern tidak mengandung bahan berbahaya, memenuhi standar mutu dan keamanan pangan.
Sumber Data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Bahan hukum primer Peraturan Perundang-undangan yaitu yang berkaitan dengan  upaya pencegahan produk hortikultura tidak sesuai standar mutu dan keamanan pangan,  Undang-undang No.18 Tahun 2012 tentang Pangan, Undang-undang  No.13  Tahun  2010  Tentang  Hortikultura.  Bahan  Hukum  sekunder  Publikasi  hasil penelitian yang telah dipublikasi, Tesis. Bahan hukum tertier literatur-literatur, internet yang berkaitan dengan topik penelitian.
Metode yang digunakan dalam menganalisis bahan hukum pada penelitian ini adalah kualitatif. Analisis kualitatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan  serta  norma-norma  yang  hidup  dan  berkembang  dalam  masyarakat  yang berkaitan dengan upaya pencegahan produk hortikultura tidak sesuai standar mutu dan atau keamanan pangan. Penarikan kesimpulan hasil penelitian dilakukan dengan  cara deduktif. Melalui wawancara dengan  Narasumber  dapat  menemukan  Langkah  tepat  sebagai  upaya  pencegahan  agar  Produk Hortikultura sesuai dengan standar mutu dan keamanan pangan untuk menemukan upaya non penal.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Buah dan sayur mengandung cemaran biologis, kimia (pestisida, formalin), dan benda lain yang dapat mengganggu,  merugikan,  dan membahayakan  kesehatan  manusia,  tidak  aman  untuk  dikonsumsi.  Hal ini bertentangan dengan Undang-undang No.18 Tahun 2012 Tentang Pangan, merupakan tindak pidana (Pasal 67 sampai Pasal 95). Sanksi pidana diatur pada pasal 135, 136,140, 141 Undang-undang No.18 Tahun  2012  Tentang  Pangan.  Sanksi  pidana  salah  satu  solusi  yang  efektif  dalam  menanggulangi masalah kejahatan, sanksi pidana merupakan wujud tanggung jawab negara untuk menjaga keamanan, ketertiban  dan  upaya  perlindungan  hukum   bagi  Masyarakat.    Sanksi  pidana  sebagai  upaya penanggulangan kejahatan, melalui kebijakan hukum pidana adalah bagian dari kebijakan penegakan hukum ( law enforcement policy ), khususnya penegakan hukum pidana melalui sanksi pidana, dan juga merupakan  bagian  integral  dari  usaha  perlindungan  masyarakat  ( sosial  defence )  serta  usaha  untuk mencapai  kesejahteraan  masyarakat  ( sosial  welfare ).  (Barda  Nawawi  Arif,  2010)  Dengan  ancaman hukuman yang terdapat dalam Undang-undang Hortikultura diharapkan pelaku usaha yang melakukan tindak  pidana  merasa  takut  untuk  melakukan  perbuatan  pidana  yang  dapat  merugikan  konsumen. Upaya–upaya  yang sifatnya repressive (penindasan/ pemberantasan/ penumpasan) sesudah kejahatan terjadi.
Hirarkhi  Peraturan perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan  kegiatan  mengedarkan  produk segar  hortikultura  yang  tidak  sesuai  dengan standar  mutu  dan/atau  keamanan  pangan  dihubungkan dengan Pasal 2 dan 7 Undang- undang No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan sebagai berikut:
a. Sila Kedua dan Sila Kelima Pancasila.
b. Nilai Sila Pancasila tersebut dijabarkan pada Pasal 33 dan 27 ayat 2 UUD 1945.
c. Berdasarkan Asas Lex specialis derogat lex generalis diatur pada pasal 88 ayat 4 jo 128 dan 129 Undang-Undang No.13 Tahun 2010 tentang Hortikultura.
d. Sebagai  peraturan  pelaksanaan  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah No.28  Tahun  2004 Tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan.
e. Peraturan Menteri Pertanian No.60/Permentan/OT.140/9/2012 Tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura.
f. Peraturan Menteri Perdagangan No.16/M-Dag/PER/4/2013 tentang Ketentuan  Impor Produk Hortikultura yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan No.47/MDag/ PER/8/2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri  Perdagangan Nomor 16/MDag/ PER/4/2013 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura dan Peraturan Menteri  Perdagangan  Nomor  84/M-Dag/PER/12/2012 Tentang  Perubahan  atas  Peraturan Menteri  Perdagangan  Nomor  27/M- Dag/PER/5/2012  Tentang   Ketentuan  Angka  Pengenal Importir (API).
g. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 033 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan dan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  Nomor  Hk.00.06.1.52.4011  Tentang Penetapan Batas Maksimum Cemaran Mikroba dan Kimia Dalam Makanan.
Secara  khusus  larangan  mengedarkan  produk  segar  hortikultura  impor  wajib  memenuhi  standar mutu dan/atau keamanan pangan diatur dalam Pasal 88 ayat 1 dan 4 Undang-undang No.13 Tahun 2010 tentang  Hortikultura.  Ketentuan  pidana  dengan  tegas  dinyatakan  pada  pasal  128  dan  129  Undang- undang  No.13  Tahun  2010  tentang  Hortikultura.  Mewajibkan  importir  untuk  memperhatikan  aspek keamanan pangan, ketersediaan produk dalam negeri, penetapan sasaran produksi dan konsumsi produk hortikultura. Importir harus dapat memenuhi persyaratan kemasan dan perlabelan, standar mutu serta keamanan dan perlindungan terhadap kesehatan serta harus dilakukan verifikasi atau penelusuran teknis di  pelabuhan  muat  barang.  Setiap  orang  mengedarkan  produk  segar  hortikultura  impor  yang  tidak memenuhi  standar  mutu  dan/atau  keamanan  pangan  wajib  untuk  mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana karena sangat merugikan bagi kesehatan manusia baik generasi sekarang dan  generasi  yang  akan  datang.  Setiap  orang  meliputi  orang  perseorangan,  korporasi  baik  berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
Penerapan Pasal 142 jo 91 (1) Undang-Undang No.18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagai upaya sebagai  tindakan  preventif,  menjaga  keselarasan  kepentingan  negara,  masyarakat,  dan  perseorangan untuk memberikan rasa keadilan, agar pangan olahan yang beredar dipasar tradisional maupun modern memiliki ijin edar. Ancaman pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun. atau denda paling banyak Rp. 4.000.000.000  (empat  miliar).  Pengaturan  umum  dalam  Undang-undang  No.8  Tahun  1999  tentang perlindungan konsumen pada pasal 62 bahwa setiap pelaku usaha yang tidak melanggar ketentuan Pasal 8  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  5  (lima)  tahun  atau  denda  paling  banyak  Rp 2.000.000.000,00  (dua).  miliar  rupiah)  dan  denda  tambahan  dapat  diberikan  diatur  pada  Pasal  63.  (I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, 2019). Dengan ancaman hukuman yang terdapat dalam Undang- undang Hortikultura diharapkan pelaku tindak pidana merasa takut untuk melakukan perbuatan pidana yang dapat merugikan konsumen.
Untuk  menjamin  agar  produk  pangan  yang  diedarkan  sesuai  dengan  standar  mutu  dan/atau keamanan pagan maka pelaku usaha  wajib mendapatkan sertefikat penerapan penanganan  yang baik pangan  asal  tumbuhan  (SPPB-PSAT).  SPPB-PSAT  adalah  sertifikasi  yang  diberikan  pada  unit penanganan  PSAT  yang  berarti  memberikan  jaminan  bahwa  sarana  produksi  PSAT  dimaksud  telah mengimplementasikan sistem keamanan pangan/ hygiene sanitasi sesuai ketentuan standar penanganan yang  baik  PSAT  (memenuhi  kriteria  penilaian).  Pemberian  sertifikat  ini  dilakukan  oleh  Otoritas Kompeten  Keamanan  Pangan  Daerah  (OKKPD)  terhadap  pelaku  usaha  skala  menengah  besar  yang melakukan penanganan PSAT, sedangkan kepada pelaku usaha  mikro kecil tidak diberikan sertifikat tetapi  dilakukan  pembinaan  untuk  berkomitmen  melakukan  penanganan  PSAT  yang  baik.  (Dwi Rakhmawati, 2022)
Output  sertifikasi  ini  berlaku  selama  5  (lima)  tahun  dan  dapat  digunakan  untuk  memperoleh perizinan berusaha PSAT lainnya berupa izin edar PSAT kategori Produk Dalam (PD) dan Produk Luar (PL), izin keamanan PSAT/Health Certificate, dan izin rumah pengemasan. Pelaku usaha pangan segar asal tumbuhan khususnya pelaku usaha skala menengah dan besar yang hendak membuat SPPB-PSAT dapat  mengakses  https://oss.go.id  dengan  memilih  menu  PBUMKU  (Perizinan  Berusaha  Untuk Menunjang Kegiatan Usaha) sektor pertanian dengan terlebih dahulu harus mempunyai Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan Klasifikasi Lapangan Usaha Baku Indonesia (KBLI) 46312 (Perdagangan besar buah-buahan),  46313  (Perdagangan  besar  sayuran),  47212  (Perdagangan  eceran  buah-buahan)  dan 47213 (Perdagangan eceran sayuran). Adapun persyaratan yang perlu disiapkan dan dibuat oleh pelaku usaha dalam pembuatan sertifikat baru atau perpanjangan SPPB-PSAT antara lain:
1. Surat permohonan
2. Form informasi produk
3. Denah ruangan penanganan PSAT
4. Diagram alir penanganan PSAT
5. SOP (Standar Operasional Prosedur) penanganan PSAT
6. Menerapkan cara penanganan yang baik Sertifikat keamanan mutu (optional).
Peraturan  Pemerintah  No.  86  tahun  2019  tentang  Keamanan  Pangan  disebutkan  bahwa  Setiap Orang yang memproduksi dan memperdagangkan Pangan wajib memenuhi standar Keamanan Pangan dan Mutu Pangan. (PP No.86 Tahun  2019. Setiap pangan yang diedarkan di wilayah Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI)  yang  diproduksi  di  dalam  negeri  atau  yang  diimpor  untuk diperdagangkan  dalam  kemasan  berlabel  wajib  memiliki  sertifikat  Jaminan  Keamanan  dan  Mutu Pangan  sesuai  dengan  jenis  pangan  dan/atau  skala  usaha.  Sertifikat  Jaminan  Keamanan  Pangan  dan
Mutu  Pangan  merupakan  pengakuan  tertulis  atas  penerapan  sistem  jaminan  Keamanan  Pangan  dan Mutu Pangan scbagai pemenuhan terhadap standar Keamanan Pangan dan Mutu Pangan. Berdasarkan jenisnya pangan dibedakan menjadi Pangan Segar dan Pangan olahan.
Untuk pengawasan pangan segar khususnya Hortikultura merupakan kewenangan Dinas pertanian dan pangan, untuk pangan olahan Industri rumah tangga oleh Dinas Kesehatan dan untuk MD/ML oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan.
Gambar  1:  Pangan  yang  diedarkan  wajib didaftarkan Sumber  Dinas  Pertanian  dan  Pangan  Jogjakota,  https://pertanian.jogjakota.go.id/detail/index/17 586
Upaya  pencegahan  peredaran  produk  hortikultura  olahan  yang  tidak  sesuai  dengan  standar  mutu dan/atau keamanan pangan oleh BPOM melalui pengawasan Produksi, setelah produksi, pemberian Ijin edar wajib memenuhi persyaratan sehingga mendapatkan sertefikat, setiap produk wajib memiliki ijin label  dari  BPOM.  Pengujian  sample  sarana  produk  hortikultura  olahan  dilakukan  sebagai  upaya pengawasan  agar  produk  hortikultura  sesuai  standar  mutu  dan  atau  keamanan  pangan.  BPOM  dapat memberikan pembinaan berupa teguran tertulis jika tidak pelaku usaha tidak memenuhi standar yang bukan  dikategorikan  pelanggaran  berat  membahayakan  kesehatan  konsumen.  Penarikan  ijin  edar hingga  pemberhentian  usaha  kepada  pelaku  usaha  yang  tidak  melaksanakan  kewajiban  memenuhi persyaratan standar mutu dan/atau keamanan pangan (Hasil Wawancana dengan Narasumber).
Tingkat  pemahaman  masyarakat  akan  produk  hortikultura  maka  dilakukan  Kuesioner. Dengan  jumlah  responden  sebanyak  95  orang.  Ada  55,8  %  Perempuan  dan  44,2%  Laki-laki. Dengan rentang usia 21 s/d  31  Tahun  sebanyak  46,3%,  usia  15  s/d 20 Tahun sebanyak  30,5 %, usia 32 s/d 42 sebanyak 15,8% dan diatas 43 tahun 7,4 %. Tingkat pemahaman masyarakat akan produk hortikultura sebagai berikut:
1. Setiap  hari  mengkonsumsi  produk hortikultura  buah  dan  sayur sebanyak  75,  8  %  dan 24,2% tidak mengkonsumsi setiap hari.
2. 78,5  %  masyarakat  memahami  pentingnya  manfaat  buah  dan sayuran  sebagai  sumber gizi, vitamin dan mineral untuk kebutuhan sehari-hari.

## Gambar 3 Hasil kuesioner
3. Membeli Produk hortikultura 1 s/d 3 kali seminggu
Gambar 4 Hasil kuesioner.
4. Membeli buah dan sayur dipasar tradisional

## Gambar 5 Hasil kuesioner
5. Pernah mendengar atau mengetahui buah dan sayur ada mengandung cemaran biologis, kimia (pestisida,  formalin),  dan benda  lain  dapat  mengganggu,  merugikan,  dan  membahayakan Kesehatan sebanyak  80%. Sebanyak 60% mengetahui adanya Undang-undang Pangan dan Konsumen untuk menjamin bahwa Produk Hortikultura  yang diedarkan wajib sesuai standar mutu dan/atau keamanan pangan. Sehingga  diperlukan  informasi agar produk  hortikultura tersebut terjamin  mutu  dan  keamanannya  melalui  Buku,  internet,  website  pemerintah, penyuluhan.  Membeli  buah  dan  sayur  import  kadang-  kadang  dan  membelinya  di  pasar modern.  Sebanyak  54,7%  sudah  memahami  pentingnya  program  cinta  buah  dan  sayur Nusantara dan bermanfaat meningkatkan pendapatan petani dan pedagang lokal.
Sudah memahami pentingnya memperhatikan label kemasan produk jika hortikultura olahan. Memahami adanya sanksi pidana bagi pelaku yang memasarkan Produk Hortikultura tidak sesuai dengan standar mutu dan/atau keamanan pangan sebanyak 33,7%..

## Gambar 6 Hasil kuesioner
6. Saran masyarakat bahwa Inspeksi lapangan untuk kegiatan usaha subsektor hortikultura kepada Pelaku Usaha Hortikultura, UMKM setiap tahun dilakukan 2 kali dalam setahun.

## Gambar 7 Hasil kuesioner
7. Lebih  banyak  yang  kurang mengetahui  Standar  codex merupakan  acuan  khusus  dalam perdagangan internasional berdasarkan  perjanjian  Sanitary  and  Phyto Sanitary (SPS)

## Gambar 8 Hasil kuesioner
8. Masyarakat menyadari bahwa hukuman pidana (64,2 %), sanksi administrasi (56,8%) dan hukuman  denda  (56,8%)  penting  diberikan  kepada  setiap  orang  atau  korporasi  yang melanggar  ketentuan  standar  mutu  dan/atau  keamanan  pangan  sebagai  upaya  untuk mencegah Produk Hortikultura  yang diedarkan baik pada pasar tradisional maupun modern tidak sesuai dengan standar mutu dan/atau keamanan pangan.
Upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari  upaya perlindungan masyarakat  (social defence plan atau perlindungan masyarakat) dan  upaya  mencapai  kesejahteraan  sosial.  (Barda  Nawawi,  2014).  Politik  kriminal  pada  hakikatnya merupakan  bagian  integral  dari  politik  sosial,  yaitu  kebijakan  untuk  mencapai  kesejahteraan masyarakat. Kebijakan pencegahan kejahatan (politik kriminal) dapat mencakup cakupan luas (Rasdi, 2020) melalui: Penerapan Hukum Pidana, Pencegahan tanpa hukuman dan Mempengaruhi pandangan masyarakat tentang kejahatan dan hukuman/ media massa.
Pencegahan kejahatan dapat ditempuh melalui 2 (dua) jalur yaitu “penal”. jalur (hukum pidana) dan jalur  “non-penal”  (hukum  ekstra/non-penal).  Pencegahan  kejahatan  melalui  jalur  penal  lebih menitikberatkan  pada  pendekatan  represif  berupa  penindasan,  pemberantasan,  dan  pemusnahan, setelah  kejahatan  dilakukan.  Sedangkan  jalur  “non-penal”  lebih  menekankan  pada  sifat  “preventif” yaitu  pencegahan,  penangkalan  dan  pengendalian sebelum  kejahatan  dilakukan/terjadi.  Dengan demikian, jalur non-penal lebih diarahkan atau ditargetkan pada faktor- faktor yang kondusif. (Rasdi,
2020).
Dalam pertimbangan Resolusi Nomor 3 Kongres PBB ke-6 Tahun 1980 tentang “Langkah Efektif Mencegah Kejahatan”, antara lain ditegaskan: (Rasdi, 2020)
a. Pencegahan  kejahatan  sangat  bergantung  pada  pribadi  manusia  itu  sendiri  (bahwa pencegahan kejahatan bergantung pada manusia itu sendiri).
b. Strategi  pencegahan  kejahatan harus  didasarkan  pada  upaya  untuk membangkitkan semangat atau jiwa masyarakat dan memperkuat keyakinan mereka akan kemampuannya  dalam  berbuat  baik. (bahwa  strategi  pencegahan  kejahatan  harus didasarkan  pada  meninggikan semangat manusia dan memperkuat  keyakinannya  akan kemampuannya untuk berbuat baik).
Upaya  Pencegahan  Peredaran  Produk  Hortikultura  Yang  Tidak  Sesuai  Standar  Mutu Dan/Atau Keamanan Pangan dilakukan melalui kebijakan kriminal yaitu dengan Upaya Penal dan Non Penal. Upaya non penal untuk mencegahan peredaran Produk hortikultura yang tidak sesuai standar mutu dan/atau keamanan pangan melalui:
1. Pendekatan Pendidikan
a. Pendidikan, pembinaan dan penerapan kepada Petani tentang sistem jaminan Mutu dan  Keamanan  pangan.  Mulai dari  menanam,  produksi  buah  dan  sayur  tidak melebihi  batas  maksimal  penggunaan  pestisida  berlebihan  untuk  menghasilkan produk hortikultura sesuai standar dan/atau keamanan pangan.
b. Dalam mengedarkan Produk Hortikultura segar maupun olahan Pelaku usaha memiliki kewajiban  memperhatikan aspek  kesehatan  konsumen  dan  menjamin  produk  sesuai standar mutu dan/atau keamanan pangan.
2. Pendekatan  Moral  dan  Agama  akan  mampu  untuk  berpikir  matang. Setiap  individu  dalam masyarakat  harus  menaati  aturan  dan  sekaligus  memegang  prinsip  etika  dan  moral  yang universal  menjamin  bahwa  Produk  yang  diedarkan  sesuai  dengan  standar  mutu  dan/atau keamanan  pangan.  Pelaku  usaha  dalam  melakukan  usahanya  bukan  hanya  untuk  mencari keuntungan saja namun juga memperhatikan aspek perlindungan dan menjamin produk yang dipasarkan aman bagi Konsumen.
3. Penyuluhan  dan  sosialisasi  kepada  pelaku  usaha,  Konsumen/Masyarakat  pentingnya Pemberdayaan Perempuan  (Ibu  Rumah  tangga,  Ibu  PKK). Pemberdayaan perempuan  juga tampaknya berkorelasi positif dengan ketahanan pangan rumah tangga(Agnes  Quisumbing, 2023), Pemberdayaan  Perempuan  memiliki korelasi  positif  untuk  mewujudkan   ketahanan pangan  bukan  hanya peningkatan  Kesehatan  dan  gizi  saja perempuan  yang  memiliki  akses dan pengambilan  keputusan  untuk menetukan  memilih  konsumsi  buah dan  sayuran  yang memenuhi standar mutu  dan/atau  keamanan  pangan. Memiliki  peran  untuk  memproduksi sayuran  dan  buah  di  pekarangan rumah untuk dapat dikonsumsi sehingga standar mutu dan keamanan pangan buah dan sayur terjamin. Mulai dari pemilihan bibit, penanaman hingga saat  panen.  Dengan  memberdayakan  lahan  pekarangan  rumah  juga  dapat  menambah penghasilan  bagi  keluarga.  Perempuan  memiliki  perannan  penting  untuk  memenuhi kebutuhan gizi bagi keluarga.
4. Sosialisasi penggunaan Aplikasi   Cek list BPOM untuk Produk Hortikultura olahan.
5. Melakukan pengujian sample produk secara berkala yang dilakukan oleh Pemerintah daerah, BPOM, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.
6. Menerima  pengaduan  dari  Masyarakat  untuk  tindak  lanjut  dan  evaluasi  peredaran  Produk hortikultura.
7. Melakukan inspeksi ke Pusat pasar, pasar tradisional dan modern.
8. Bekerjasama  dengan  Instansi  pemerintah  dan  Perguruan  Tinggi  dalam  bentuk  sosialisasi peraturan.
9. Melakukan Tindakan pembinaan dengan teguran tertulis.
10. Penarikan ijin edar apabila teguran tertulis tidak diindahkan dan tidak adanya perbaikan.
11. Sosialisasi  penggunaan  bahan tambahan  pangan  dan  ambang  batas maksimum  cemaran Mikroba dan Kimia untuk produk hortikultura segar dan olahan.
12. Inspeksi  lapangan  untuk  kegiatan  usaha  subsektor  hortikultura  kepada  Pelaku  Usaha
Hortikultura, UMKM sebaiknya dilakukan 2 kali dalam setahun.
13. Sosialisasi Standar codex merupakan acuan khusus dalam perdagangan  internasional berdasarkan perjanjian Sanitary and Phyto Sanitary (SPS).
14. Sosialisasi  kepada  konsumen  untuk  Cek  Klik  sebelum  membeli  produk  hortikultura  segar maupun  olahan  yaitu  Cek  Kemasan,  label,  izin  edar  dan  Kedaluarsa.  (Tiara  Rahmania Yunisa, 2023).
Diperlukan  adanya  harmoniasi  kebijakan  dalam  bidang  Hortikultura,  sehingga  peraturan secara khusus mengatur tentang Hortikultura Segar dan Hortikultura Olahan dapat diatur dalam regulasi  khusus  Undang-undang  No.13  Tahun  2023  tentang  Hortikultura.  Mengatur  tentang bentuk pengawasan pada Pre Market dan Post Market. Pemberian ijin edar dan pencabutan ijin edar  jika  produk  tidak  sesuai  standar  mutu  dan/atau  keamanan  pangan.  upaya  pencegahan dilakukan  melalui  penerapan  kebijakan  Kriminal  yaitu  Penal  dan  Non  Penal.  Pendekatan  non penal  melalui  Pendekatan  Pendidikan,  moral  dan  Agama,  selain  itu  melalui  penyuluhan  dan pemberdayaan perempuan pengambilan keputusan untuk menetukan memilih konsumsi buah dan sayuran yang memenuhi standar mutu dan/atau keamanan pangan, melakukan pengujian sample produk  secara  rutin  dan  berkala,  melakukan  inspeksi  ke  Pusat  pasar,  pasar  trasdisional  dan modern,  Sosialisasi  kepada  konsumen  untuk  Cek  Klik  (Cek  Kemasan,  Label,  Izin  Edar, Kadaluarsa).

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN

## 4.1 Kesimpulan
Langkah yang tepat sebagai upaya mencegah peredaran Produk Hortikultura yang tidak sesuai standar mutu dan /atau keamanan pangan dipasar Trandisional maupun Modern melalui kebijakan Kriminil yaitu penal maupun nonpenal. Langkah Penal diperlukan adanya harmoniasi kebijakan dalam bidang Hortikultura, sehingga peraturan secara khusus mengatur tentang Hortikultura Segar dan Hortikultura Olahan dapat diatur dalam regulasi khusus Undang-undang No.13 Tahun 2023 tentang Hortikultura. Perlu adanya optimalisasi pengawasan pada Pre Market dan Post Market. Pengawasan pemberian ijin edar dan pencabutan ijin edar jika produk tidak sesuai standar mutu dan/atau keamanan pangan.
Pendekatan  non  penal  melalui  Pendekatan  Pendidikan,  moral  dan  Agama,  selain  itu  melalui penyuluhan  kepada  Masyarakat,  Pelaku  Usaha.  Pemberdayaan  Perempuan  untuk  pengambilan keputusan menentukan memilih untuk mengkonsumsi buah dan sayuran bagi keluarga sesuai standar mutu  dan/atau  keamanan  pangan.  Melakukan  pengujian  sample  produk  secara  rutin  dan  berkala, melakukan inspeksi ke Pusat pasar, pasar tradisional dan modern, sosialisasi kepada konsumen untuk Cek Klik.

## 4.2 Saran
Diharapkan Pemerintah, Aparat Penegak Hukum dan BPOM dapat maksimal melakukan inspeksi untuk meminimalisir  peredaran  produk  hortikultura  tidak  sesuai  standar  mutu  dan  atau  keamanan  pangan. Lembaga  Pendidikan  dan  mahasiswa  juga  dapat  berpartisipasi  untuk  melakukan  penyuluhan  guna mengedukasi  Masyarakat  untuk  memperhatikan  Cek  Klik,  dan  gemar  mengkonsumsi  produk hortikultura  lokal.  Diharapkan  Masyarakat  dapat  berkontribusi  dalam  upaya  pencegahan  Peredaran Produk Hortikultura Tidak Sesuai Standar Mutu Dan/Atau Keamanan Pangan. Memperhatikan Produk Hortikultura  Olahan  sebelum  membeli  dengan  memperhatikan  kemasan,  label,  kedaluarsa  dan memperhatikan  produk  tersebut  apakah  memiliki  izin  edar.  Masyarakat  diharapkan  selalu mengkonsumsi produk hortikultura lokal untuk mendukung cinta buah Nusantara menjadi tuan rumah di Negara sendiri.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Terimakasih kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud) yang telah    mendanai Hibah Penelitian Dosen Pemula Tahun Anggaran 2023, dan kepada BPOM Medan.

## DAFTAR PUSTAKA
Arief  Barda  Nawawi  (2014), Bunga  Rampai  Kebijakan Hukum  Pidana:  Perkembangan  Penyusunan  Konsep KUHP Baru . Cetakan ke-7. Jakarta: Kencana Prenamedia Groups.
Arief,  Barda  Nawawi.  2017  Kebijakan  Legislatif  Dalam  Penanggulangan  Kejahatan  Dengan  Pidana  Penjara. Ananta. Semarang.
Handayani I Gusti Ayu Ketut Rachmi & Kartina Pakpahan, Anis Mashdurohatun (2019), Efforts To Reduce Crime Of Processed Food Without Circular License In Indonesia, International Journal of Advanced Science and Technology Vol. 28, No. 15, h 839-844. http://sersc.org/journals/index.php/IJAST/article/view/2165. Mudaffar Rahmi Azizah, Uji Kualitatif Dan Kuantatif Formalin Pada Buah Apel, Anggur Dan Lengkeng Yang Dijual Di Kota Makassar, Jurnal Perbal Fakultas Pertanian Universitas Cokroaminoto Palopo, Volume 6 No. 3 Oktober 2018, Hal:59-65. https://journal.uncp.ac.id/index.php/perbal/article/view/1095.
Quisumbing Agnes, Steven Cole, Marl`ene Elias & Simone Faas, Alessandra Gali (2023), Measuring Women’s Empowerment  in Agriculture:  Innovations  and  evidence ,  Global  Food  Security,  Volume  38,  h  1-15. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211912423000378?ssrnid=4408005&dgcid=SSRN_re direct_SD.
Rasdi, Non-Penal  Policy  in  Crime  Prevention  Through Moral/Educational/Religious  Approach ,  International Conference of Indonesian Legal Studies (ICILS) No.01, h 57 ,      2020, July, Semarang, Indonesia. https://eudl.eu/pdf/10.4108/eai.1-7- 2020.2303655.
TRP  Lestari.(2020) Keamanan  Pangan  Sebagai  Salah  Satu  Upaya  Perlindungan  Hak  Masyarakat  Sebagai Konsumen. Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial Aspir J Masal Sos, Volume 11 No.1, :57–72. Juni 2020 :https://jurnal.dpr.go.id/index.php/aspirasi/ article/view/1523/pdf.
Yunisa  Tiara  Rahmania  (2023), Food  Review,  Direktorat  Standarisasi  Pangan  Olahan-  BPOM  RI,  Regulasi Pewarna  makanan, Vol  XVIII  No.3  Agustus  2023 ,    h  1-68. https://issuu.com/pustakapangan01/docs/f ri_edisi_8_2023.
Internet/website Dwi Rakhmawati, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, DIY. (2022). https://dpkp.jogjaprov.go.id Dukcapil  (2023) 273  Juta  Penduduk  Indonesia Terupdate Versi Kemendagri . https://dukcapil.kemendagri.go.id/berita/b aca/1032/273-juta-penduduk- indonesiaterupdate- versi- kemendagri.
Dinas  Pertanian  dan  Pangan  Jogyakarta.   (2021).  https://pertanian.jogjakota.go.id/detail/ind ex/17586.
Peraturan Perundangan Undang-undang No.18 Tahun 2012 Tentang Pangan. Undang-undang No.13 Tahun 2010 Tentang Hortikultura. Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 2004 Tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan.
Peraturan Mentri Pertanian No.60/Permentan/OT.140/9/2012 Tentang
Rekomendasi Impor Produk Hortikultura.
Peraturan Menteri Perdagangan No.16/M- Dag/PER/4/2013 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura yang telah  diubah  dengan  Peraturan  Menteri  Perdagangan  No.47/MDag/  PER/8/2013  Tentang  Perubahan  atas Peraturan Menteri Perdagangan No.16/MDag/  PER/4/2013 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura dan  Peraturan  Menteri  Perdagangan  Nomor  84/M-Dag/PER/12/2012  Tentang  Perubahan  atas  Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27/M-Dag/PER/5/2012 Tentang Ketentuan Angka Pengenal Importir (API).
Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 033 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan.
Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor Hk.00.06.1.52.4011 tahun 2009 Tentang Penetapan Batas Maksimum Cemaran Mikroba dan Kimia Dalam Makanan. Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 2019 Tentang Keamanan Pangan.