## FORMULASI STRATEGI KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN EKONOMI RAKYAT KABINET INDONESIA KERJA DALAM PRESPEKTIF EKONOMI ISLAM
Oleh: Sukamto sukamtosuminah@gmail.com Universitas Yudharta Pasuruan
Abstrak: Perhatian  istemewa  dalam  ranah  ekonomi Islam adalah kajian tentang pemberdayaan ekonomi. Misi  utama  ekonomi  Islam  adalah  meminimalkan kemiskinan  dengan  upaya  pemberdayaan  ekonomi rakyat.  Pemberdayaan  mempunyai  filosifi  dasar sebagai  suatu  cara  mengubah  masyarakat  dari  yang tidak mampu menjadi berdaya, baik secara ekonomi, sosial,  maupun  budaya.  Paradiqma  pemberdayaan adalah  ingin  mengubah  kondisi  rakyat  dengan  cara member  kesempatan  pada  kelompok  miskin  untuk merencanakan dan kemudian melaksanakan program pembangunan yang berlangsung. Pemihakan kepada perekonomian  rakyat  ini  berarti  memberikan perhatian  khusus  kepada  upaya  peningkatan ekonomi  rakyat.  Perhatian  ini  diwujudkan  dalam langkah-langkah  strategis  yang  arahkan  secara langsung pada perluasan akses rakyat kepada sumber daya pembangunan disertai penciptaan peluang yang seluas-luasnya  bagi  masyarakat  di  lapisan  bawah untuk  berpartisipasi  dalam  proses  pembangunan sehingga mampu mengatasi kondisi keterbelakangan dan  memperkuat  daya  saing  ekonomin.  Strategi kebijakan  pemerintahan  kabinet  Indonesia    Kerja dalam  pemberdayaan  ekonomi  rakyat  seutuhnya
menjadi  harapan  besar  rakyat  Indonesia.  Hal  ini penting  dilakukan  untuk  mencegah  kesenjangan yang  semakin  melebar,  karena  kesempatan  yang muncul    dari  ekonomi  terbuka  hanya  dapat dimanfaatkan  oleh  wilayah,  sektor  atau  golongan ekonomi  yang  lebih  maju.  Secara  khusus  perhatian harus diberikan dengan pemihakan dan pemberdayaan  masyarakat  melalui  pembangunan ekonomi rakyat, yaitu usaha kecil termasuk koperasi, agar  tidak  semakin  tertinggal  jauh,  dan  justru  dapat memanfaatkan momentum globalisasi bagi
pertumbuhannya.  Kesenjangan  yang  merupakan kenyataan dalam pembangunan memerlukan pemecahan  dengan  pemihakan  dan  pemberdayaan bagi pelaku ekonomi lemah secara nyata.
Kata  Kunci: Pemberdayaan  Ekonomi,  Kabinet Indonesia Keja, Ekonomi Islam.

## Pendahuluan
Dewasa  ini  proses  globalisasi  sedang  berlangsung, dengan  intensitas  dan  kecepatan  yang  makin  tinggi. 1 Proses tersebut  merupakan  arus  yang  melanda  seluruh  dunia  dan semua  aspek  kehidupan  manusia.  Globalisasi  ekonomi  telah memperluas  jangkauan    kegiatan  ekonomi  sehingga  tidak terbatas  pada  suatu  negara.  Kemajuan  teknologi,    khususnya pada  bidang  informasi,  komunikasi  dan  transformasi  telah
1 Globalisasi  sering  dipahami  sebagi  proses  internasionalisasi perekonomian  yang  ditandai  dengan  semakin  terbukanya  perdagangan dan  peredaran  uang  antar  negara.  Globalisasi  dibentuk  oleh  politik  dan ideology  neoliberalisme.  Sehingga  dalam  kenyataannya,  antara  glob alisme  dan  neoliberalisme  adalah  dwitunggal  yang  sulit  dipisahkan.
Ramesh  Mishra, Globalization  and    The  Welfare  State (Chetenham:  Edwar Edgar, 1999), 3-4.
Formulasi Strategi Kebijakan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Kabinet Indonesia 186
memungkinkan  arus  orang,  barang  dan  jasa  danmlah  yang informasi  bergerak  dengan  lebih  cepat,  dalam  jumlah  yang semakin besar dengan kualitas yang semakin baik dan dengan biaya  yang  semakin  murah.  Konsekuensi  proses  globalisasi ekonomi tersebut sangat besar terhadap negara manapun.
Dalam  memasuki  era  globalisasiabad  ke  21,  terutama harus  dicegah  terjadinya  preses  kesenjangan  yang  semakin melebar,  karena  kesempatan  yang  muncul    dari  ekonomi terbuka  hanya  dapat  dimanfaatkan  oleh  wilayah,  sektor  atau golongan  ekonomi  yang  lebih  maju.  Secara  khusus  perhatian harus  diberikan  dengan  pemihakan  dan  pemberdayaan masyarakat  melalui  pembangunan  ekonomi  rakyat,  yaitu usaha  kecil  termasuk  koperasi,  agar  tidak  semakin  tertinggal jauh,  dan  justru  dapat  memanfaatkan  momentum  globalisasi bagi  pertumbuhannya.  Kesenjangan  yang  merupakan kenyataan  dalam  pembangunan  memerlukan  pemecahan dengan  pemihakan  dan  pemberdayaan  bagi  pelaku  ekonomi lemah secara nyata. 2
Pemihakan  kepada  perekonomian  rakyat  berarti memberikan  perhatian  khusus  kepada  upaya  peningkatan ekonomi  rakyat.  Perhatian  ini  diwujudkan  dalam  langkah- langkah  strategis  yang  arahkan  secara  langsung  pada perluasan  akses  rakyat  kepada  sumber  daya  pembangunan disertai  penciptaan  peluang  yang  seluas-luasnya  bagi masyarakat  di  lapisan  bawah  untuk  berpartisipasi  dalam proses  pembangunan  sehingga  mampu  mengatasi  kondibesi keterbelakangan dan memperkuat daya saing ekonominya. 3
2 Anggito Abimanyu, Pemulihan Ekonomi Indonesia dan Pemulihan Ekonomi Umat .  dalam  Amin  Abdullah,  dkk., Meretas  Jalan  Baru  Ekonomi Muhammadiyah , (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 2000), .
3 Nur  Mahmudi  Isma’il,  Strategi  Pemberdayaan  Umat  dan  Pencetakan SDM Unggul.  dalam Hotmatua Daulay dan Mulyanto (ed.), Membangun SDM dan Kapabilitas Teknologi Umat , (Bandung: ISTECS, 2001), 62.
Jurnal MALIA, Volume 7, Nomor 2, Juni 2016
Stategi pengembangan
berpusata pada upaya mendorong  percepatan  perubahan  struktural  sehingga memperkuat  kedudukan  dan  peran  ekonomi  rakyat  dalam perekonomian  nasional.  Perubahan  struktural  ini  meliputi proses  perubahan  dari  ekonomi  tradisional  ke  ekonomi modern, dari ekonomi yang lemah ke ekonomi yang tangguh, dari  ekonomi  subsisten  ke  ekonomi  pasar,  dari  kedudukan ketergantungan kepada kedudukan kemandirian.
Perubahan struktural serupa ini mensyaratkan langkah- langkah mendasar yang meliputi pengalokasian sumber daya, penguatan  kelembagaan,  serta  sumber  daya  manusia.  Dalam hal ini ada beberapa langkah strategis yang harus ditempuh.
Memasuki era pasar bebas, pemerintahan kabinet kerja, 4 sudah  selayaknya  memfokukan  perhatian  pembangunan dengan  memperhatikan  karakteristik  wilayah  sehingga kebijasanaan  pembangunan  dapat  terarah,  dan  sumber  daya terbatas  dapat  didayagunakan  semakin  optimal  dan  terpadu. Sehubungan  dengan  itu,  pembangunan  daerah  diarahkan untuk  memacu  pemerataan  pembangunan  daerah  dan  hasil- hasilnya dalam rangka mensejahterakan rakyat, menggalakkan  prakarsa  dan  peran  serta  aktif  masayarakat serta  meningkatkan  pendayagunaan  potensi  daerah  secara
4 Pemerintahan  Joko  Widodo  (Jokowi)  mematok  tingkat  kemiskinan  di kisaran 9 persen-10 persen dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016 atau turun dari target 10,3 persen di APBN- P  2015.  Untuk  menekan  jumlah  orang  miskin  di  Indonesia,  pemerintah menyiapkan sejumlah strategi. Deputi Bidang Kemiskinan,
Ketenagakerjaan dan UKM Bappenas Rahma Iryanti memasukkan target pembangunan atau indikator kesejahteraan dalam RAPBN 2016, meliputi tingkat  kemiskinan,  tingkat  pengangguran  dan  rasio  ketimpangan pendapatan (gini ratio). Rahma menyebut, tingkat kemiskinan ditargetkan merosot menjadi 9 persen sampai 10 persen pada 2016. Gini ratio dipatok 0,39  dan  tingkat  pengangguran  terbuka  menurun  jadi  5,2  persen. Sedangkan  tingkat  kemiskinan  di  APBN-P  2015  disepakati  di  level  10,3 persen, tingkat pengangguran 5,6 persen dan gini ratio turun 0,40.
optimal  dan  terpadu  dalam  mengisi  otonomi  daerah  yang nyata,  dinamis,  serasi,  bertanggung  jawab  serta  memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

## Pembahasan
1. Makna Pemberdayaan Ekonomi Dalam Ekonomi Islam Pemberdayaan adalah terjemahan  dari empowerment ,
sedang  memberdayakan  adalah  terjemahan  dari empower . Menurut Merriam Webster dan Oxford English Dictionary,
kata empower mengandung dua pengertian, 5 yaitu:
1. to give power atau authority to atau  memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain;
2. to  give  ability  to atau enable atau  usaha  untuk  memberi kemampuan atau keperdayaan.
Konsep  pemberdayaan  menurut  Moh.  Ali  Aziz, adalah  sebuah  konsep  yang  fokusnya  adalah  kekuasaan. Pemberdayaan  secara  substansial  merupakan  proses memutus (break  down) dari  hubungan  antara  subjek  dan objek.  Proses  ini  mementingkan  pengakuan  subjek  akan kemampuan  atau  daya  yang  dimiliki  objek.  Secara  garis besar proses ini melihat pentingnya mengalirkan daya dari subjek  ke  objek  Hasil  akhir  dari  pemberdayaan  adalah beralihnya  fungsi  individu  yang  semula  objek  menjadi subjek  (yang  baru),  sehingga  relasi  sosial  yang  nantinya hanya  akan  dicirikan  dengan  relasi  sosial  antar  subyek dengan  subyek  lain. 6 Keberdayaan  dalam  konteks masyarakat adalah kemampuan individu yang bersenyawa dalam  masyarakat  dan  membangun  keberdayaan
5 Merriam Webster, Oxford English Dictionary (London: Oxford, 1999), 231.
6 Moh.  Ali  Aziz,  dkk. Dakwah  Pemberdayaan  Masyarakat:  Paradigma  Aksi Metodologi. (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005), 169
masyarakat bersangkutan. Masyarakat yang sebagian besar anggotanya sehat fisik dan mental, terdidik dan kuat serta inovatif,  tentu  memiliki  keberdayaan  tinggi.  Keberdayaan masyarakat adalah unsurunsur –unsur yang memungkinkan  masyarakat  untuk  bertahan (survive 7 ) dan Sunyoto Usman dalam Pengorganisasian dan Pengembangan masyarakat mengatakan
bahwa pemberdayaan  masyarakat  adalah  sebuah  proses  dalam bingkai  usaha  memperkuat  apa  yang  lazim  disebut community self-reliance atau kemandirian. 8 Dalam proses ini masyarakat  didampingi  untuk  membuat  analisis  masalah yang dihadapi, dibantu untuk menemukan alternatif solusi masalah tersebut, serta diperlihatkan strategi
memanfaatkan berbagai resources yang dimiliki. Dalam pandangan Kartasasmita dalam Pengorganisasian dan Pengembangan
masyarakat mengatakan  bahwa  memberdayakan  adalah  upaya  untuk meningkatkan  harkat  dan  martabat  lapisan  masyarakat yang  dalam  kondisi  sekarang  tidak  mampu  melepaskan diri  dari  perangkap  kemiskinan  dan  keterbelakangan. Dengan  kata  lain  memberdayakan  berarti  memampukan dan memandirikan masyarakat.
Sedangkan  pemberdayaan  menurut  Islam  lebih lanjut  dikatakan  oleh  Amrullah  Ahmad  dalam Pengembangan  Masyarakat  Islam  adalah  sebuah  sistem tindakan  yang  nyata  yang  menawarkan  alternatif  model dalam  pengertian  dinamis  mengembangkan  diri  dan mencapai  kemajuan.  Keberdayaan  masyarakat  ini  menjadi
7 Randy  R.  Wrihatnolo, Manajemen  Pemberdayaan:  Sebuah  Pengantar  dan Panduanuntuk  Pemberdayaan  Masyarakat, (Jakarta:  PT  Elex  Komputindo, 2007), 75
8 Abu Huraerah, Pengorganisasian & Pengembangan Masyarakat, (Bandung: Humaniora, 2008), 87.
Formulasi Strategi Kebijakan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Kabinet Indonesia 190
sumber dari apa yang dalam wawasan politik pada tingkat nasional disebut ketahanan nasional.
Sondang  P.  Siagaan  yang  dikutip  oleh  Khoriddin dalam buku Pembangunan Masyarakat menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat meliputi beberapa tujuan: 9
a. Keadilan sosial.
b. Kemakmuran merata.
c. Perlakuan yang sama di mata hokum.
d. Kesejahteraan material,mental, dan spiritual.
e. Kebahagiaan untuk sesame.
f. Ketenteraman dan keamanan. Pemberdayaan    ekonomi  rakyat  pada  dasarnya
bertujuan untuk meningkatkan potensi rakyat agar mampu meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik bagi seluruh warga masyarakat. Paul A. Samuelson dikutip dari Monzer Kahf  dalam  Ekonomi  Islam, 10 ekonomi  pada  umumnya didefinisikan  sebagai  kajian  tentang  perilaku  manusia dalam hubungannya dengan pemanfaatan sumber-sumber produktif yang langka untuk memproduksi barang-barang dan jasa-jasa serta mendistribusikannya untuk dikonsumsi. 11
Konsep  yang  dimiliki  oleh  suatu  kebudayaanlah yang akan menentukan cara berpikir dan  bekerjanya, atau seperti  yang  dikatakan  oleh  Umer  Chapra  bahwa  setiap masyarakat  atau  sistem  ekonomi  pasti  didominasi  oleh pandangan  dunianya  sendiri  yang  didasrkan  pada
9 Khoriddin, Pembangunan Masyarakat, (Yogyakarta: Liberty, 1992), 29 10 Monzer  Kahf, Ekonomi  Islam:  Telaah  Analitik  terhadap  Fungsi  Sistem Ekonomi Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), 2.
11 M.  Umar  Chapra, Islam  and  Economic  Challenge, terj.  Ikhwan  abiding Basri, Islam dan Tantangan Ekonomi, (Jakrta: Gema Insani Press, 2000), 4- 5.
Jurnal MALIA, Volume 7, Nomor 2, Juni 2016
sejumlah kepercayaan, 12 baik itu implisit maupun eksplisit mengenai asal muasal alam semesta dan hakikat renungan manusia  tentang  semua  subjek  sebagaimana  yang dikatakan  oleh  Arthur  Lovejoy.  Oleh  karena  itu,  ekonomi Islam sebagai suatu kajian yang terletak dalam ajaran Islam secara  integral  tidak  dapat  dipisahkan  dari  aspek  aqidah, akhlaq, dan ibadah.
Pemberdayaan  ekonomi  dalam  Islam  adalah menjadikan  perekonomian  masyarakat  Islam  yang kondisinya  lemah  (tidak  berdaya)  menjadi  ekonomi  yang kuat  sehingga  bisa  menghasilkan  produksi  yang  dapat bermanfaat  untuk  memenuhi  kebutuhan  masyarakat. Hogan  yang  dikutip  oleh  Isbandi  Rukminto  Adi  dalam buku  Intervensi  Komunitas  menggambarkan  proses pemberdayaan  yang  berkesinambungan  sebagai  suatu siklus yang terdiri atas 5 tahapan : 13
a. Menghadirkan kembali
pengalaman
yang memberdayakan  dan  tidak  memberdayakan (recall depowering/empowering experiences);
b. Mendiskusikan  alasan  mengapa  terjadi  pemberdayaan dan penidakberdayaan
( (discuss reason for
depowerment/empowerment)
c. Mengidentifikasikan  suatu  masalah  ataupun  proyek (Identify one problem or project)
d. Mengidentifikasikan  basis  daya  yang  bermakna  untuk melakukan perubahan (identify useful power bases), dan
e. Mengembangkan rencana-rencana aksi dan mengimplementasikannya (develop  and  implement  action plans).
12 Ibid.,
13 Bustanuddin  Agus, Islam  dan  Ekonomi:  Suatu  tinjauan  Sosiologi  Agama,
(Padang: Andalas University Press, 2006), 41.
Program  pemberdayaan  dipandang  sebagai  sebuah program  harus tetap direncanakan secara serius dan lebih memfokuskan  pada  upaya-upaya  yang  membuat masyarakat  agar  dapat  lebih  pandai  dan  mampu mengembangkan  komunikasi antar  mereka  sehingga pada akhirnya mereka dapat saling berdiskusi secara konstruktif dan mengatasi permasalahan yang ada. Jadi, ketika si agen pengubah  yang  berasal  dari  luar,  baik  itu  dari  lembaga pemerintahan maupun non-pemerintahan telah menyelesaikan programnya, pemberdayaan sebagai proses tetap berlangsung pada kelompok sasaran tersebut.
Dalam  pemberdayaan  ekonomi  masyarakat  muslim :agen  pengubah  adalah  seorang muzakki dan ‘amil yang biasa  disebut  fasilitator,  yakni  memberi  fasilitas (kemudahan-kemudahan) bagi masyarakat tanpa menafikan  potensi-potensi  yang  dimiliki  masyarakat (mustahik). Sebagai fasilitator, keberadaan muzakki dan amil tidak mutlak harus hadir terus-menerus pada suatu sasaran
( mustahik) . Fasilitator lebih berfungsi untuk membuat agar sasaran  ( mustahik) menjadi  lebih  mampu  untuk mengembangkan  dirinya  sehingga  nantinya  bisa  mandiri bila  sudah  tiba  masanya  program  selesai.  Mandiri  dalam konteks pemberdayaan ekonomi adalah mampu memenuhi kebutuhan  sehari-hari  dan  dengan  adanya  program  ini dapat  diharapkan  adanya  peningkatan  penghasilan mustahiq sehingga  untuk  ke  depannya  bisa  menjadi
muzakki.
2. Strategi Pemberdayaan
Terdapat 4 konsep pemberdayaan ekonomi menurut Sumodiningrat  seperti  yang  dikutip  oleh  Mardi  Yatmo
Hutomo,  secara  ringkas  dapat  dikemukakan  sebagai berikut 14 :
a. Perekonomian  rakyat  adalah  perekonomian  yang diselenggarakan  oleh  rakyat.  Perekonomian  yang diselenggarakan  oleh  rakyat  adalah  perekonomian nasional  yang  berakar  pada  potensi  dan  kekuatan masyarakat  secara  luas  untuk  menjalankan  roda perekonomian mereka sendiri.
b. Pemberdayaan  ekonomi  rakyat  adalah  usaha  untuk menjadikan  ekonomi  yang  kuat,  besar,  modern,  dan berdaya  saing  tinggi  dalam  mekanisme  pasar  yang benar.  Karena  kendala  pengembangan  ekonomi  rakyat adalah  kendala  struktural,  maka  pemberdayaan ekonomi  rakyat  harus  dilakukan  melalui  perubahan struktural.
c. Perubahan struktural yang dimaksud adalah perubahan dari  ekonomi  tradisional  ke  ekonomi  modern,  dari ekonomi  lemah  ke  ekonomi  kuat,  dari  ekonomi subsisten  ke  ekonomi  pasar,  dari  ketergantungan  ke kemandirian.  Langkah-langkah  proses  perubahan struktur, meliputi: a) pengalokasian sumber pemberdayaan sumberdaya; b) penguatan kelembagaan;
c)  penguasaan  teknologi;  dan  d)  pemberdayaan sumberdaya manusia.
d. Pemberdayaan  ekonomi  rakyat,  tidak  cukup  hanya dengan peningkatan produktivitas, memberikan kesempatan  berusaha  yang  sama,  dan  hanya memberikan  suntikan  modal  sebagai  stumulan,  tetapi harus  dijamin  adanya  kerjasama  dan  kemitraan  yang
14 Harry Hikmat, Strategi Pemberdayaan Masyarakat (Bandung: Humaniora Utama, 2001), 231.
Formulasi Strategi Kebijakan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Kabinet Indonesia 194
erat  antara  yang  telah  maju  dengan  yang  masih  lemah dan belum berkembang.
e. Kebijakannya  dalam  pembedayaan  ekonomi  rakyat adalah:  a)  pemberian  peluang  atau  akses  yang  lebih besar  kepada  aset  produksi  (khususnya  modal);  b) memperkuat  posisi  transaksi  dan  kemitraan  usaha ekonomi  rakyat,  agar  pelaku  ekonomi  rakyat  bukan sekadar price  taker ;  c)  pelayanan  pendidikan  dan kesehatan;  d)  penguatan  industri  kecil;  e)  mendorong munculnya wirausaha baru; dan f) pemerataan spasial.
f. Kegiatan  pemberdayaan  masyarakat  mencakup:  a) peningkatan  akses  bantuan  modal  usaha;  b) peningkatan  akses  pengembangan  SDM;  dan  c) peningkatan  akses  ke  sarana  dan  prasarana  yang mendukung langsung sosial ekonomi masyarakat lokal.
Menurut  Ginandjar  Kartasasmita,  pemberdayaan ekonomi  rakyat  adalah  “Upaya  yang  merupakan pengerahan  sumber  daya  untuk  mengembangkan  potensi ekonomi  rakyat  untuk  meningkatkan  produktivitas  rakyat sehingga, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam  di  sekitar  keberadaan  rakyat,  dapat  ditingkatkan produktivitasnya”. 15 Dari  berbagai  pandangan  mengenai konsep  pemberdayaan,  maka  dapat  disimpulkan,  bahwa pemberdayaan  ekonomi  masyarakat  adalah  penguatan pemilikan  faktor-faktor  produksi,  penguatan  penguasaan distribusi  dan  pemasaran,  penguatan  masyarakat  untuk mendapatkan  gaji/upah  yang  memadai,  dan  penguatan masyarakat  untuk  memperoleh  informasi,  pengetahuan dan ketrampilan, yang harus dilakukan secara multi aspek,
15 Ginanjar  Kartasasmita, Pembangunan  Untuk  Rakyat  Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan . (Jakarta: Pustaka Cidesindo, 1996), 141
baik  dari  aspek  masyarakatnya  sendiri,  maupun  aspek kebijakannya. 16
Upaya  pemberdayaan  ekonomi  masyarakat  tidak terlepas dari perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan  masyarakat.  Terkait  dengan  pemberdayaan masyarakat  dalam  memperluas  kesempatan  kerja,  maka dipengaruhi  salah  satunya  oleh  kebijakan  pengembangan Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah  (UMKM). 17
Pengembangan  UMKM  terutama  Usaha  Kecil  Menengah (UKM) , memiliki  potensi  yang  strategis  dalam  rangka pemberdayaan  masyarakat,  mengingat  pertumbuhan  dan aktifnya  sektor  riil  yang  dijalankan  oleh  UKM  mampu memberikan  nilai  tambah  bagi  masyarakat,  yaitu tersedianya lapangan kerja dan meningkatnya pendapatan. Hal  ini  menunjukkan  bahwa  kelompok  UKM  dapat menjadi penyeimbang pemerataan dan penyerapan tenaga kerja.  Berkaitan  dengan  upaya  pemberdayaan  ekonomi masyarakat,  maka  beberapa  kegiatan  pokok  yang dilakukan Kementerian Koperasi dan UKM terhadap UKM antara lain: 18
a. Program pengembangan sistem pendukung usaha UKM
Kegiatan  pokok  yang  akan  dilaksanakan  melalui program  ini,  yaitu:  a)  sumber  pembiayaan,  khususnya skim kredit investasi dan penyediaan skim pembiayaan ekspor  melalui  lembaga  modal  ventura  dan  lembaga non bank lainnya, terutama yang mendukung UKM; b) Penguatan  jaringan  pasar  domestik  produk-produk UKM  melalui  pengembangan  lembaga  pemasaran,
16 Ibid,.
17 Soeharto Prawirikusumo, Ekonomi Rakyat (Konsep, Kebijakan, dan Strategi ), (Yogyakarta: BPFE UGM, 2001), 15.
18 Lihat dalam Prospektus Program Kementerian Koperasi dan UKM
Kabinet Indonesia Kerja 2014
jaringan/kemitraan  usaha,  dan  sistem  transaksi  usaha yang bersifat on-line, terutama bagi komoditas unggulan berdaya  saing  tinggi;  c)  Penguatan  infrastruktur pembiayaan  bagi  petani  dan  nelayan  di  perdesaan  dan pengembangan skim-skim pembiayaan alternatif seperti sistem bagi hasil dana bergulir, sistem tanggung renteng atau  jaminan  tokoh  masyarakat  setempat  sebagai pengganti  agunan,  penyuluhan  perkoperasian  kepada masyarakat  luas;  d)  Fasilitasi  pengembangan  skim penjaminan kredit melalui kerjasama bank dan lembaga asuransi,  dan  fasilitasi  bantuan  teknis  kepada  BPR  dan Konsultan  Keuangan  Mitra  Bank  (KKMB)  untuk meningkatkan  penyaluran kredit bagi sektor pertanian;
e)  Penyediaan  dukungan  pengembangan  usaha  mikro tradisional  dan  pengrajin,  melalui  pendekatan pembinaan  sentra-sentra  produksi/klaster  disertai dengan  dukungan  penyediaan  infrastruktur  perdesaan;
f) Bantuan perkuatan untuk KSP/USP yang masih dapat melakukan kegiatan; g) Memfasilitasi UKM untuk dapat berdagang  di  pasar  darurat  yang  disediakan Departemen Perdagangan.
b. Pemberdayaan  usaha  skala  mikro  -  Kegiatan  pokok yang akan dilaksanakan melalui program ini, 19 yaitu: a) Peningkatan  kesempatan  dalam  berusaha  dengan penyediaan  kemudahan  dan  pembinaan  teknis manajemen dalam memulai usaha, perlindungan usaha, tempat berusaha wirausaha baru, dan penyediaan skim- skim  pembiayaan  alternatif  untuk  usaha;  b) Penyelenggaraan  pelatihan  budaya  usaha  dan
19 Edi Suharno, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis  Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial (Bandung:
Refika Aditama,2005), 45 .
perkoperasian  serta  fasilitasi  pembentukan  wadah koperasi  di  daerah  kantong-kantong  kemiskinan;  c) Peningkatan  kapasitas  kelembagaan  dan  kualitas layanan  LKM  dan  KSP  di  sektor  pertanian  dan perdesaaan  antara  lain  melalui  pembentukan  sistem jaringan  antar  LKM  dan  antara  LKM  dan  bank;  d) Pengembangan  usaha  mikro,  kecil  dan  menengah melalui  pendekatan  klaster  di  sektor  agribisnis  dan agroindustri  disertai  pemberian  kemudahan  dalam pengelolaan usaha, termasuk dengan cara meningkatkan  kualitas  koperasi  sebagai  wadah organisasi  untuk  meningkatkan  skala  ekonomi  usaha dan efisiensi kolektif; e) Memfasilitasi sarana usaha bagi usaha skala mikro, yang berlokasi di sekitar tenda-tenda penampungan,  dan  pasar  darurat  yang  pelaksanaan dikoordinasikan  oleh  Departemen  Perdagangan;  f) Peningkatan  kredit  skala  mikro  dan  kecil  serta peningkatan  kapasitas  dan  jangkauan  pelayanan KSP/USP;
g) Peningkatan
pengetahuan dan kemampuan kewirausahaan pengusaha mikro dan kecil.
Salah
satu hal
yang dapat mendukung berkembangnya  suatu  UKM  agar  tercipta  perekonomian yang  kokoh  adalah  faktor  modal.  Hingga  saat  ini  faktor modal  berupa  kredit  usaha  masih  diusahakan  pemerintah dan  tercantum  dalam  kebijakannya.  Seperti  yang  telah disebutkan  dalam  kebijakan  pemerintah  di  atas, pemerintah  melakukan  kegiatan  pokok  di  bidang permodalan di antaranya adalah memperluas, memperkuat, dan memfasilitasi sumber-sumber pembiayaan  serta  meningkatkan  kredit  skala  mikro  dan kecil.  Dengan  demikian,  permodalan  menjadi  faktor  yang penting  bagi  kemajuan  UKM  dalam  rangka  menguatkan
ekonomi  nasional  meskipun  dalam  kenyataannya, beberapa  pelaku  UKM  masih  mengalami  kesulitan  dalam memperoleh kredit tersebut.
3. Indikator Keberdayaan Ekonomi
Untuk  mengetahui  fokus  dan  tujuan  pemberdayaan
secara  operasional,  maka  perlu  diketahui  berbagai indikator keberdayaan yang dapat menunjukkan seseorang itu  berdaya  atau  tidak.  Sehingga  ketika  sebuah  program pemberdayaan diberikan, segenap upaya dapat dikonsentrasikan  pada  aspek-aspek  apa  saja  dari  sasaran perubahan  (misalnya  keluarga  miskin)  yang  perlu dioptimalkan. 20
Schuler,  Hashemi  dan  Riley 21 mengembangkan delapan  indikator  pemberdayaan,  yang  mereka  sebut sebagai empowerment  index atau  indeks  pemberdayaan. Keberhasilan pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari keberdayaan  mereka  menyangkut  kemampuan  ekonomi, kemampuan  mengakses  manfaat  kesejahteraan,  dan kemampuan cultural dan politis.
Tabel  berikut  merupakan  rangkuman  tentang indicator keberdayaan.
Jenis
hubungan Kekuasaan Jenis hubungan kekuasaan Kemampuan Mengakses Manfaat Kesejahteraan Kemampuan Kultural dan Politis Kekuasaan di dalam:
Meningkatka n
- Evaluasi positif terhadap kontribusi
-
Kepercayaan diri dan Assertiveness dan
proses hukum,
20 Edi Suharto, Pembangunan, Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial:Spektrum Pemikiran (Bandung: Lembaga Studi Pembangunan STKS, 1997), 123.
21 Edi Suharto, Membangun Masyarakat…. 63
kesadaran dan keinginan untuk berubah ekonomi dirinya - Keinginan memiliki kesempat an ekonomi yang setara
-
Keinginan memiliki kesamaan hak terhadap sumber yang ada pada rumah tangga dan masyarak at.
kebahagiaan - Keinginan memiliki kesejahteraan yang setara. - Keinginan membuat keputusan mengenai diri dan orang lain - Keinginan untuk mengontrol jumlah anak
politik otonomi - Keinginan untuk menghadapi subordinasi gender termasuk tradisi budaya, diskriminasi hukum dan pengucilan politik - Keinginan terlibat dalam proses-proses budaya, hukum dan politik
Kekuasaan untuk:
Meningkatka n kemampuan individu untuk berubah; meningkatka n kesempatan untuk memperoleh
- Akses terhadap pelayan keuangan mikro - Akses terhadap pendapatan - Akses terhadap asetaset produktif dan
- Ketrampilan, termasuk kemelekan huruf - Status kesehatan dan gizi - Kesadaran mengenai dan akses terhadap pelayanan kesehatan reproduksi
- Mobilitas dan akses terhadap dunia di luar rumah. - Pengetahuan mengenai dan kebudayaan. - Kemampuan menghilangk
Jurnal MALIA, Volume 7, Nomor 2, Juni 2016
akses kepemilika n rumah tangga. - Akses terhadap pasar - Penurunan beban dalam pekerjaan domestik,
termasuk perawatan
ana
- Ketersediaan pelayanan kesejahteraan an hambatan formal yang merintangi akses terhadap proses hukum,
politik dan kebudayaan
Kekuasaan atas: Perubahan pada hambatan- hambatan, sumber, dan kekuasaan pada tingkat rumah tangga, masyarakat, dan makro; kekuasaan atau tindakan individu untuk menghadapi hambatan-
Kontrol atas penggunaa n pinjaman dan tabungan serta keuntunga n yang dihasilkann ya. - Kontrol atas pendapatan aktifitas produktif keluarga yang lainnya. - Kontrol atas aset produktif
- Kontrol atas ukuran konsumsi keluarga dan aspek bernilai lainnya dari pembuatan keputusan keluarga berencana. - Aksi individu untuk mempertahank an diri dari kekerasan keluarga dan masyarakat
- Aksi individu dalam menghadapi dan mengubah persepsi budaya kapasitas dan hak wanita pada tingkat keluarga dan masyarakat - Keterlibatan individu dan pengambilan peran dalam proses budaya, hukum dan politik.
hambatan tersebut - dan kepemilika
n keluarga.
- Kontrol atas alokasi tenaga kerja keluarga. - Tindakan individu menghadap i diskriminas i atas akses terhadap sumber dan Kekuasaan dengan: Meningkatka n solidaritas atau tindakan bersama dengan orang lain untuk menghadapi hambatanha mbatan sumber dan kekuasaan pada tingkat rumah tangga,dan masyarakat
- Bertindak sebagai model peranan bagi orang lain terutama dalam pekerjaan publik dan modern - Mampu memberi gaji terhadap orang lain
- Tindakan bersama menghadap i
- Penghargaan tinggi dan peningkatan pengeluaran untuk anggota keluarga - Tindakan bersama untuk meningkatkan kesejahteraan publik.
- Peningkatan jaringan untuk memperoleh dukungan pada saat krisis. - Tindakan bersama untuk membela orang lain menghadapi perlakuan salah dalam keluarga dan masyarakat. - Partisipasi
diskriminas i pada akses terhadap sumber (termasuk hak atas tanah), pasar dan diskriminas i gender pada konteks ekonomi makro
dalam gerakan- gerakan menghadapi subordinasi gender yang bersifat kultural, politis hukum pada tingkat masyarakat dan makro.

## 4. Strategi    dan  Arah  Pemberdayan  Ekonomi  Rakyat
Pemerintahan Kabinet Indonesia Kerja
Pemerintahan  Kabinet  Indonesia  Kerja  dibawah komando Presiden  Joko Widodo telah  menetapkan  bahwa tingkat kemiskinan pada tahun 2016 berada pada kisaran 9 persen-10  persen  ssesuai  dengan  Rancangan  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016 atau turun dari  target  10,3  persen  di  APBN-P  2015.  Untuk  menekan jumlah orang miskin di Indonesia, pemerintah menyiapkan sejumlah strategi. Deputi
Bidang Kemiskinan,
Ketenagakerjaan  dan  UKM  Bappenas  memasukkan  target pembangunan atau indikator kesejahteraan dalam RAPBN
2016,  meliputi tingkat  kemiskinan, tingkat  pengangguran dan rasio ketimpangan pendapatan. 22
Tingkat  kemiskinan  ditargetkan  merosot  menjadi  9 persen sampai 10 persen pada 2016. Ratio dipatok 0,39 dan
22 Laporan tahunan Bappenas 2015 tentang tingkat kemiskinan di Indonesia
tingkat  pengangguran  terbuka  menurun  jadi  5,2  persen. Sedangkan tingkat kemiskinan di APBN-P 2015 disepakati di  level  10,3  persen,  tingkat  pengangguran  5,6  persen  dan gini ratio turun 0,40. Menurutnya supaya penduduk miskin tidak semakin jatuh ke bawah garis kemiskinan maka harus ada  strategi  pengembangan  hidup  secara  berkelanjutan, mendorong penciptaan lapangan kerja dan memberdayakan  UMKM  serta  koperasi.  Pemerintah kabinet  Indonesia  Kerja  sudah  mempunyai  program prioritas  untuk  mencapai  sasaran  target  pembangunan tersebut.  Meliputi  program  mengurangi  beban  penduduk miskin,  bantuan  tunai  bersyarat  atau  Program  Keluarga Harapan  (PKH),  penyediaan  Kartu  Keluarga  Sejahtera (KKS).
Dalam  rapat  antara  pihak  pemerintah  dan  Badan Anggaran DPR kabinet Kerja terdapat penegasan   dengan upaya serius supaya penduduk miskin tidak semakin jatuh ke  bawah  garis  kemiskinan  melalui  pengembangan  hidup berkelanjutan.  Mendorong  penciptaan  lapangan  kerja  dan memberdayakan  UMKM  serta  koperasi 23 .  Pemerintah sudah  mempunyai  program  prioritas  untuk  mencapai sasaran  target  pembangunan  tersebut.  Meliputi  program mengurangi  beban  penduduk  miskin,  bantuan  tunai bersyarat  atau  Program  Keluarga  Harapan  (PKH), penyediaan  Kartu  Keluarga  Sejahtera  (KKS).   Rahma mengatakan,” Memperbaiki  kebijakan  penyaluran  raskin, penyediaan layanan kesehatan bagi warga kurang mampu lewat Kartu  Indonesia  Sejahtera  (KIS),  beasiswa  bagi  21  juta  siswa kurang  mampu  melalui  Kartu  Indonesia  Pintar  (KIP),  upaya program SJSN Ketenagakerjaan yang efektif per 1 Juli 2015.
23 Prospektus Kementerian Koperasi dan UKM
Kementerian  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan Reformasi Birokrasi menyatakan sudah saatnya perumusan kebijakan  pembangunan  ekonomi  nasional  disumbangkan oleh  kelompok  masyarakat  berpendapatan  rendah. Pemerintah setidaknya telah merumuskan delapan strategi pembangunan  ekonomi  nasional.  Menteri  Pendayagunaan Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi  (Menpan-RB) menyebutkan  ada  delapan  langkah  perlu  diambil  dalam merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi nasional.
Pertama, adalah perlunya model kebijakan pemberdayaan  ekonomi  dari  bawah  ke  atas  (bottom  up), yang  menasional  sehingga  bisa  menjadi  salah  satu  pilar penyangga kekuatan ekonomi nasional dengan mengembangkan  industri  berbasis  keunggulan  lokal  atau daerah.
Kedua ,    ialah  kebijakan  pemberdayaan  ekonomi masyarakat  melalui  kebijakan  yang  mendapat  dukungan dari  seluruh  pemangku  kepentingan  dari  struktur pemerintah di tingkat bawah sampai pusat, baik dari aspek identifikasi, perencanaan program sampai pada perancangan program secara terpadu, tetapi dinamis.
Ketiga, pemberdayaan  ekonomi  masyarakat, industri rumah  tangga  atau  industri  kecil  menengah  padat  karya (labour  intensif),  yang  menitikberatkan  potensi  lokal, pengelolaan  sumber  daya  alam  dengan  menggunakan teknologi  ramah  lingkungan,  pendampingan  pemerintah, serta  mendesak  penyertaan  dana  corporate  social responsibility (CSR), baik dari BUMN maupun swasta.
Keempat ialah  pertumbuhan  ekonomi  dalam pembangunan  nasional  bukan  menjadi  ukuran  akhir menilai  keberhasilan  pembangunan,  tetapi  lebih  pada
Jurnal MALIA, Volume 7, Nomor 2, Juni 2016
mengukur kesejahteraan
masyarakat melalui pembangunan pro poor, pro job dan pro growth .
Kelima ,  perlunya  pendirian  bank  yang  mengelola keuangan  khusus  untuk  pemberdayaan  ekonomi  rakyat, seperti  petani,  nelayan,  buruh,  serta  kegiatan  usaha  kecil rakyat,  yang  merupakan  40  hingga  50  persen  kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Karena itu, pembangunan  ekonomi  Indonesia  tidak  cukup  dengan mengejar  tingkat  pertumbuhan  gross  domestic  production (GDP).
Keenam ,  adanya  daya  dukung  yang  cukup, ketersediaan  energi  terbarukan  yang  ramah  lingkungan, agar  pembangunan  ekonomi  industri  dapat  berkelanjutan bagi  kepentingan  generasi  mendatang,  dan  tidak  merusak lingkungan di mana masyarakat berada.
Ketujuh, yang  harus  dilakukan  oleh  pemerintah perlu  adalah  segera  merumuskan blue  print pembangunan industri berjangka panjang sebagai payung arah, target dan kemana  arah  pembangunan  ekonomi  industri  yang memberikan jaminan kesejahteraan rakyat.
Kedalapan , yaitu strategi dan kebijakan pembangunan ekonomi  sangat  ditentukan  oleh  faktor-faktor  pentingnya pemerintah  yang  bersih  dan  kuat  (clean  and  stong government),  penegakan  hukum  (law  enforcement)  dan kestabilan  politik  dalam  negeri.  Dalam  hal  ini  perlu didorong  lahirnya  kebijakan  ekonomi  kesejahteraan  sosial (Ekoteros)  melalui  penguatan  pembangunan  yang  tidak hanya  bertumpu  pada  wilayah  perkotaan,  tetapi  juga wilayah pedesaan dan daerah-daerah pelosok.
Selain  itu  juga  meningkatkan  kualitas  sumber  daya manusia,  meningkatkan  produktivitas  rakyat  dan  daya saing  produk  Indonesia  di  pasar  internasional,
mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestic, serta melakukan revolusi  mental  agar  Indonesia  mampu  bersaing  dengan dunia internasional dalam segala hal.
Hal  ini  dapat  dilakukan  dengan    mengoptimalkan masing-masing daerah untuk mengembangkan pembangunan  ekonomi  industrinya  dengan  melihat kemampuan  material,  sumber  daya  alam  serta  sumber daya  manusia  secara  simultan,  sesuai  dengan  kebutuhan daerah,  serta  mendorong  keadilan  ekonomi  nasional. Semuanya  diarahkan  agar  kemiskinan  dapat  teratasi melalui  pemberdayaan  masyarakat  termasuk  beberapa regulasi  lain  soal  jaminan  sosial  nasional    yang  telah dilakukan sejak 1 Juli 2015.
Pemerintah Jokowi akan mempertahankan daya beli penduduk miskin agar tidak semakin jatuh ke bawah garis kemiskinan.  Diantara  rencana  program  riil  pemerintah adalah  akan  memfasilitasi  dana  amanah  kepada  5.300 kecamatan di seluruh Indonesia, memberi stimulan rumah kepada  keluarga  fakir  miskin,  memberdayakan  nelayan dengan target sasaran 200 kampung nelayan dan petani.
Pemerintah  membuat  enam  program  untuk  rakyat miskin  yaitu  rumah  sangat  murah,  kendaraan  angkutan umum  dan  listrik  murah,  air  bersih,  peningkatan kehidupan  nelayan,  dan  masyarakat  pinggir  perkotaan. Siaran  pers  Seskab  baru-baru  ini  menyebutkan,  enam program  yang  disebut  Program  Klaster  4  tersebut merupakan  pelengkap  program  lain  dalam  upaya pemerintah mengurangi kemiskinan. Pemerintah sebelumnya  telah  membuat  program  sejenis  yang  masuk dalam  klaster  1-3.  Klaster  1  bersifat  bantuan  yang  antara lain  berupa  Bantuan  Operasional  Sekolah  (BOS).  Beras
bersubsidi atau beras untuk rumah tangga miskin (Raskin) 15  kg/RTS/bulan  dengan  harga  Rp1.600/kg,  program keluarga  harapan  (PKH)  yang  diberikan  kepada  Rumah Tangga  Sangat  Miskin  (RTSM)  yaitu  setiap  RTSM mendapat Rp 600.000-2,2 juta.
Selain  itu  program  klaster  1  yang  terkait  dengan klaster  4  adalah  jaminan  kesehatan  masyarakat (Jamkesmas) untuk berobat gratis di Puskesmas dan rumah sakit  kelas  III  milik  pemerintah.     Bantuan  Operasional Kesehatan  (BOK)  untuk  mendukung  operasionalisasi fasilitas pelayanan
kesehatan sebesar
Rp 100 juta/Puskesmas/tahun, bantuan sosial
bagi pengungsi/korban  bencana,  bantuan  penyandang  cacat sebesar Rp 300 ribu/bulan; dan bantuan untuk lanjut usia (lansia) telantar Rp 300 ribu/bulan.
Sedangkan
klaster 2 berisikan program
pemberdayaan  masyarakat  yang  bertujuan  untuk meningkatkan  keberdayaan  masyarakat  secara  ekonomi. Klaster  ini  diibaratkan  sebagai  kail  karena  bersifat memberikan peluang kepada masyarakat miskin berdasarkan potensi dan kemampuan yang mereka  miliki. Dalam  klaster  2,  pemerintah  melaksanakan  Program Nasional  Pemberdayaan  Masyarakat  (PNPM)  Mandiri. Program  ini  dilaksanakan  oleh  13  Kementerian  dan  1 lembaga.  Melalui  anggaran  ini,  setiap  kecamatan  akan memperoleh  dana  hingga  sekitar  Rp3  milliar  yang rencananya akan dialokasikan di 6.622 kecamatan. Dengan demikian  total  anggaran  PNPM  tahun  2011  mencapai sekitar Rp 10,3 triliun.
Dalam  program  itu,  masyarakat  miskin  akan menentukan,  mengusulkan,  dan  melaksanakan  sendiri proyek-proyek  yang  dipandang  penting  dan  krusial  bagi
upaya  pengentasan  kemiskinan  di  wilayah  mereka.  Salah satu  komponen  terpenting  dalam  program  ini  adalah adanya  dana  bergulir  untuk  kegiatan  usaha.  Program peningkatan keberdayaan ekonomi ini kemudian diperkuat dengan  diluncurkannya  program  kredit  usaha  rakyat (KUR) yang tergabung dalam klaster 3.
Dalam  program  KUR,  pemerintah  menempatkan dana  pada  PT  Asuransi  Kredit  Indonesia  (Askrindo) sebagai dana penjaminan untuk mempermudah penyaluran kredit untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).  Dengan  penempatan  dana  itu,  maka  UMKM dapat  memperoleh  KUR  dari  perbankan  hingga  sebesar Rp20  juta  per  debitur  tanpa  harus  memberikan  agunan kepada pihak perbankan.  Disalurkan KUR  Program KUR disalurkan  melalui  BRI,  BNI,  Bank  Mandiri,  Bank  Syariah Mandiri,  Bank  Bukopin,  Bank  BTN,  dan  bank-bank pembangunan  daerah  yang  meliputi  Bank  DKI,  Bank Nagari,  Bank  Jabar-Banten,  Bank  Jateng,  BPD  DIY,  Bank Jatim,  Bank  NTB,  Bank  Kalbar,  BPD  Kalsel,  Bank  Kalteng, Bank Sulut, Bank Maluku, dan Bank Papua. Program KUR juga  dikucurkan  untuk  para  TKI  dengan  kredit  maksimal Rp60  juta  dan  disalurkan  juga  untuk  sektor  perkebunan dengan  masa  kredit  hingga  13  tahun.  Sejak  pertama  kali diluncurkan  pada  akhir  2007  hingga  April  2014,  realisasi penyaluran  KUR  telah  mencapai  Rp43,3  triliun  untuk sekitar 4,4 juta debitur.
Program  klaster  4  merupakan  pelengkap  dan penguat  berbagai  program  pengurangan  kemiskinan  yang merupakan  program  prioritas  pemerintah.  melalui program  klaster  4,  beban  pengeluaran  masyarakat  miskin untuk  memenuhi  kebutuhan  dasar  rumah,  transportasi, dan energi akan berkurang.
Dengan  demikian  daya  beli  mereka  akan  terangkat dan  memberikan  mereka  peluang  yang  lebih  baik  dalam mengakses  berbagai  peluang  ekonomi  yang  tersedia  agar dapat lepas dari jeratan kemiskinan. Komitmen pemerintah yang  besar  dalam  mengurangi  kemiskinan  ini  merupakan penjabaran  dari  strategi  pemerintah  untuk  menghasilkan pertumbuhan  yang  "inclusive,"  yang  berarti  pertumbuhan untuk semua secara adil dan merata.

## Kesimpulan
Pemberdayaan  ekonomi  rakyat  menjadi  issu  sentral kebijakan setiap periode  kabinet pemerintahan  di Indonesia. Issu ini terus bergulir dan akan terus bergulis selama kondisi rakyat  sebagai  obyek  pemberdayaan  belum  berubah  kondisi ekonominya. Dalam prespektif ekonomi Islam pemberdayaan ekonomi digambarkan dan diarahkan agar mampu mengubah mustahiq  zakat menjadi muzakki pada  tahun  berikutnya. Tampaknya  pemerintahan  kabinet  Indonesia  Kerja  dalam program-pragram  berupaya  penuh  untuk  mewujudkan perubahan  kondisi  ekonomi  rakyat  utamanya  yang berpenghasilan rendah. Strategi pemerintah dalam pemberdayaan    adalah  model  kebijakan  pemberdayaan ekonomi  dari  bawah  ke  atas  (bottom  up),  yang  menasional sehingga  bisa  menjadi  salah  satu  pilar  penyangga  kekuatan ekonomi  nasional  dengan  mengembangkan  industri  berbasis keunggulan  lokal  atau    daerah.  Diantanya  meliputi  program mengurangi beban penduduk miskin, bantuan tunai bersyarat atau  Program  Keluarga  Harapan  (PKH),  penyediaan  Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
Jurnal MALIA, Volume 7, Nomor 2, Juni 2016

## Daftar Pustaka
Abimanyu,  Anggito, Pemulihan  Ekonomi  Indonesia  dan
Pemulihan Ekonomi Umat . dalam Amin Abdullah, dkk., Meretas Jalan Baru Ekonomi Muhammadiyah ,
(Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 2000), .
Agus, Bustanuddin, Islam dan Ekonomi: Suatu tinjauan Sosiologi Agama Padang: Andalas University Press, 2006.
Aziz,  Moh.  Ali,  dkk. Dakwah  Pemberdayaan  Masyarakat: Paradigma Aksi Metodologi. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005.
Chapra,  M.  Umar, Islam  and  Economic  Challenge, terj.  Ikhwan abiding  Basri,  Islam  dan  Tantangan  Ekonomi.  Jakrta:
Gema Insani Press, 2000.
Hikmat,  Harry, Strategi  Pemberdayaan  Masyarakat. Bandung:
Humaniora Utama, 2001.
Huraerah,  Abu, Pengorganisasian  &  Pengembangan  Masyarakat.
Bandung: Humaniora, 2008.
Isma’il,  Nur  Mahmudi, Strategi  Pemberdayaan  Umat  dan Pencetakan SDM Unggul .  dalam Hotmatua Daulay dan Mulyanto  (ed.), Membangun  SDM  dan  Kapabilitas Teknologi Umat . Bandung: ISTECS, 2001.
Kahf,  Monzer, Ekonomi  Islam:  Telaah  Analitik  terhadap  Fungsi Sistem Ekonomi Isla., Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.
Kartasasmita, Ginanjar, Pembangunan Untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan  dan  Pemerataan .  Jakarta:  Pustaka
Cidesindo, 1996
Khoriddin, Pembangunan Masyarakat. Yogyakarta: Liberty, 1992 Mishra,  Ramesh, Globalization  and    The  Welfare  State.
Chetenham: Edwar Edgar, 1999.
Prawirikusumo,  Soeharto, Ekonomi  Rakyat  .Konsep,  Kebijakan,
dan Strategi . Yogyakarta: BPFE UGM, 2001.
Suharno,  Edi, Membangun  Masyarakat  Memberdayakan  Rakyat Kajian  Strategis    Pembangunan  Kesejahteraan  Sosial  dan Pekerjaan Sosial  B andung: Refika Aditama,2005.
__________, Pembangunan,  Kebijakan  Sosial  dan  Pekerjaan Sosial:Spektrum  Pemikira. Bandung:  Lembaga  Studi
Pembangunan STKS, 1997.
Wrihatnolo,  Randy  R., Manajemen  Pemberdayaan:  Sebuah Pengantar  dan  Panduanuntuk  Pemberdayaan  Masyarakat.
Jakarta: PT Elex Komputindo, 2007
Webster, Merriam, Oxford English Dictionary. London: Oxford, 1999.
Formulasi Strategi Kebijakan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Kabinet Indonesia 212