LAPORAN CSR: VOLUNTARY atau MANDATORY? Studi Kasus: Perbandingan Laporan CSR On-line antara Indonesia dan Swedia

## Caroline Nathania Kwenusland
Ca_rolz@hotmail.com
Dianne Frisko Dosen Universitas Surabaya dianne@ubaya.ac.id

## ABSTRACT
Corporate  Social  Responsibility  (CSR)  has  become  one  consideration  to determine  performance  of  companies.  As  social  responsibility,  some  companies assume that it become mandatory to conduct, while others believe it suppose to be an  ethics  that  embedded  with  company’s  existence  in  business  activities.  This study aims to analyze through comparison study on CSR practice as voluntary in most  developed  countries,  with  it  mandatory  practice  in  developing  countries. This study used a qualitative approach and content analysis method by analyzing of  websites,  documents,  journals,  and  information  published  in  public domain,refer to Sweden and Indonesia as comparison object. The results asserted there  are  significant  differences  pertaining  with  CSR  regulatory  between developed  and  developing  country,  which  affect  the  reporting  of  CSR  in  both countries.
Key words : CSR, Regulation, Sustainability Report

## PENDAHULUAN
Penilaian  kinerja  bisnis  telah  bergeser  seiring  perkembangan  revolusi  teknologi informasi  saat  ini.  Kinerja  bisnis  yang  menjamin  kelangsungan  hidup  sebuah badan  usaha,  tidak  lagi  hanya  bergantung  pada  kekuatan  sisi  keuangan  semata. Sisi  non-financial  ( intangible  asset )  memegang  peranan  yang  seimbang  dalam penilaian  kinerja  dan  keberlangsungan  hidup  badan  usaha  (Kaplan  dan  Norton, 2001;  Kotler dan  Lee, 2005). Tanggung jawab sosial badan usaha menjadi  salah satu  komponen non-financial yang  turut  menentukan  keberlangsungan  hidup sebuah  badan  usaha  di  dunia  bisnis.  Keseimbangan  faktor  keuangan  yang  selalu diwakili dengan orientasi profit, dengan faktor kepedulian terhadap isu sosial dan lingkungan di masyarakat (Elkington, 1998), telah mendorong badan usaha untuk melaksanakan  berbagai  aktifitas  yang  dikenal  sebagai  Corporate  Social Responsibility (CSR), disamping terus menjalankan bisnis demi mencapai profit.
Sebuah  survey  yang  dilakukan  PWC (PriceWaterHouseCooper) pada    2010 mengungkapkan  bahwa  masalah  keragaman  hayati,  perubahan  cuaca,  AIDS, kelangkaan  air  dan  makanan,  kompetisi  atas  kemampuan,  kemiskinan  menjadi topik  yang  semakin  sering  dibahas  bersama  dengan  kinerja  operasional  dan keuangan. Disisi lain, secara bersamaan stakeholders menuntut untuk mengetahui bagaimana  kontribusi  perusahaan  menciptakan  kemakmuran  bagi  setiap  orang dengan  membangun  dunia  yang  berkelanjutan,  bukan  hanya  bisnis  yang berkelanjutan. Keberadaan dunia yang berkelanjutan terkait keseimbangan antara profit,  people  dan  planet,  yang  diungkapkan  Elkington  (1998)  dalam  konsep Triple  Bottom  Line, telah  menjadi  kebutuhan  seluruh  mahkluk  hidup  di  muka bumi, tidak terbatas pada sektor bisnis dan industri semata.
Mekanisme penerapan aktifitas CSR berbeda-beda antar badan usaha di berbagai negara. Mengacu pada pentingnya penciptaan dunia yang berkelanjutan, beberapa negara  mendorong  sektor  bisnis  industri  untuk  menerapkan  aktifitas  CSR  secara sukarela, namun beberapa negara lainnya mengatur pelaksanaan CSR secara legal dalam  aturan-aturan  hukum  pemerintahan  (Waagstein,  2011).  Penelitian  yang dilakukan Bendell dan Visser (2004), menunjukkan adanya perbedaan penerapan CSR  khususnya  di  negara-negara  berkembang.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk menganalisis  lebih  jauh  terkait  perbedaan  penerapan  CSR,  hingga  pada mekanisme pelaporan aktifitas CSR antara negara maju dan berkembang  dengan mengambil contoh kasus antara Swedia dan Indonesia.
Swedia  merupakan  salah  satu  negara  yang  menetapkan  bahwa  program  CSR merupakan  aspek  utama  bagi  badan  usaha  dalam  menjalankan  bisnis  di  Swedia. Selain  itu  Swedia  juga  merupakan  negara  pertama  yang  menetapkan  peraturan bahwa  BUMN  (Badan  Usaha  Milik  Negara)  wajib  membuat  laporan keberlanjutan sebagai  bentuk  keseriusan menerapkan CSR. Sedangkan  Indonesia merupakan negara pertama di dunia yang menetapkan peraturan yang mewajibkan badan  usaha  tertentu  melaksanakan  CSR  untuk  mendorong  pelaksanaan  CSR  di Indonesia. Keberadaan unsur legalitas berupa aturan pemerintah terkait penerapan CSR di kedua negara ini, dengan menilik adanya perbedaan terkait voluntary dan
mandatory  dalam  pelaksanaannya,  mendorong  penulis  untuk  meneliti  lebih  jauh tentang perbedaan praktek CSR, latar belakang,  hingga pengungkapan pelaporan dari  kedua  negara  tersebut.  Penelitian  ini  akan  menekankan  pada  analisa  peran aturan  pemerintah  pada  pengungkapan  pelaporan  keberlanjutan  (sustainability report) badan usaha di masing-masing negara.

## LANDASAN TEORI
Seperti  yang  dikatakan  Wibisono  (2007),  dalam  mengimplementasikan  CSR faktor komitmen dari pimpinan (pihak manajemen), kematangan badan usaha, dan regulasi serta sistem perpajakan negara sangat berpengaruh. Selain itu   penerapan CSR oleh para pebisnis dapat didasari oleh beragam motivasi, sedikitnya terdapat tiga  alasan  badan  usaha  dalam  mengimplementasikan  konsep  CSR,  yaitu keterpaksaan  dimana  CSR  diterapkan  karena  adanya  eksternal  driven,  seperti tuntutan  masyarakat,  atau reputation  driven ,  yaitu  untuk  meningkatkan  citra badan usaha; compliance dimana CSR diterapkan untuk  mematuhi regulasi  yang bersifat memaksa dan beyond compliance dimana CSR diterapkan karena adanya internal  driven yaitu  badan  usaha  yang  menerapkan  CSR  meyakini  bahwa program CSR merupakan investasi demi pertumbuhan keberlanjutan usaha.
Sedangkan  Albareda  et  al.  (2004)  dan  Lozano  et  al. (2005)  mengatakan  bahwa penerapan  CSR  terkait  kebijakan  pemerintah  juga  membutuhkan  dukungan  dari pemerintah,  bisnis  itu  sendiri,  serta  masyarakat.  Weber  (2008)  mengatakan dampak  dari  pengimplementasian  CSR  oleh  perusahaan  dapat  memberikan  dua macam  keuntungan  bagi  perusahaan  yaitu  dari  sisi  moneter  dimana  dapat mempengaruhi kondisi finansial perusahaan secara langsung, yang tidak berkaitan langsung  dengan  aliran  kas,  dapat  diukur  dalam  bentuk  moneter  atau  uang  dan non  moneter  yaitu  benefit  yang  tidak  dapat  diukur  secara  langsung,  tetapi mempengaruhi secara kompetitif dan mempengaruhi kesuksesan perusahaan.
Dilihat  dari  fokus  pelaksanaannya  menurut  Kiroyan(2008)  dalam  Jalal(2011), CSR  pada  negara  maju  lebih  kompleks,  dengan  tekanan  ke  banyak  hal  seperti perilaku  bisnis  berektika,  HAM,  hak  buruh,  anti  korupsi  dan  kepedulian
lingkungan.  Filantropi  perusahaan  adalah  bentuk  CSR  yang  paling  umum dilakukan  di  negara  maju  dan  negara  berkembang.  Sedangkan  pada  negara berkembang  CSR  yang  dilakukan  lebih  ke  arah  pengembangan  komunitas masyarakat tertentu  ( community development ) saja.
Peraturan  CSR  yang  ada  di  Swedia,  adalah  tahun  2007  BUMN  wajib  membuat laporan keberlanjutan sesuai dengan pedoman global reporting initiative’s (GRI) yang  bersama-sama dengan  laporan  keuangan  lainnya  seperti laporan tahunan,  laporan interim  dan  laporan  bimbingan  perusahaan,  akan membentuk  dasar  yang terintegrasi  untuk  penilaian  dan tindak  lanjut.  Sedangkan peraturan di Indonesia adalah UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yaitu  pada  Pasal  74  ayat  1  “Perseroan  yang  menjalankan  kegiatan  usahanya  di bidang  dan  /atau  berkaitan  dengan  sumber  daya  alam  wajib  melaksanakan tanggung  jawab  sosial  dan  lingkungan.”  UU  No.  25  Tahun  2007  Tentang Penanaman Modal  yaitu pada Pasal  15 b “ Setiap penanam  modal berkewajiban melaksanakan  tanggung  jawab  sosial  perusahaan.”  dan  UU  No.  19  Tahun  2003 Badan  Usaha  Milik  Negara  terkait  pelaksanaan  PKBL  (Program  Kemitraan  dan Bina Lingkungan) yang merupakan CSR BUMN Indonesia.

## METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif  yang  bertujuan  menganalisis  lebih jauh  penerapan  dan  pelaporan  CSR  di  negara  maju  dan  negara  berkembang. Obyek  penelitian  dalam  studi  kasus  ini,  dilakukan  dengan  membandingkan penerapan  CSR  dengan  melihat  peran  pemerintah  melalui  peraturan  pemerintah, dalam  penerapan  dan  pelaporan  CSR  di  dua  negara  yaitu  Swedia  dan  Indonesia. Dalam  memenuhi  tujuan  penelitian,  maka  desain  penelitian  ini  tergambar  dalam pertanyaan penelitian (research question) yang meliputi :
RQ1. Bagaimana perbedaan regulasi terkait CSR di Swedia dan Indonesia ? RQ2.Bagaimana praktek CSR terkait regulasi yang ada di Swedia dan Indonesia ? RQ3.Bagaimana  pelaporan  CSR  di  Swedia  dan  Indonesia  terkait  regulasi  yang ada ?
Guna  menjawab  research  question  tersebut,  maka  metode  pengumpulan  data dilakukan  dengan  cara  content-analysis.  Metode  ini  dilakukan  melalui pengumpulan  data  primer  maupun  sekunder  yang  tersaji  di  media  publik (Neuman,  2011).  Sumber  data  yang  digunakan  dapat  berupa  website  resmi pemerintahan  kedua  negara,  beserta  badan  usaha  di  masing-masing  negara; regulasi  dan  aturan  pemerintah  terkait  penerapan  CSR  yang  dipublish  di  media publik;  sumber-sumber  resmi  lainnya  berupa  press-release,  informasi  berita, kegiatan, dan lain-lain yang tersaji di website; televisi dan radio online; majalah; surat  kabar  dan  media  publik  lainnya.  Setiap  informasi  yang  diperoleh, dikumpulkan  untuk  kemudian  dikelompokkan  sesuai  kategori  dari  research question,  untuk  kemudian  dicross-check  antara  informasi  yang  diperoleh  dari media satu dengan media lainnya. Hal ini dilakukan untuk menguji validitas dari data yang diperoleh dari media publik tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Peraturan dan pelaksanaan CSR di Swedia
Strategi  Swedia  berorientasi  insentif  dan  menekankan  sifat  sukarela  dari partisipasi  badan  usaha  yang  peduli.  Di  sisi  lain,  pemerintah  telah  meluncurkan beberapa  inisiatif  untuk  melibatkan  para  stakeholders.  Hukum  saat  ini mendefinisikan  standar  minimum  wajib,  Swedia  menjadi  negara  pertama  yang memiliki  fungsi  pemerintahan  terkoordinasi  untuk  tanggung  jawab  perusahaan ketika  Departemen  Luar  Negeri  meluncurkan  Global  Ansvar  pada  tahun  2002. Global Ansvar adalah kemitraan bagi tanggung jawab global, memainkan peranan utama  dalam  konsep  CSR  yang  terkenal  di  Swedia.  Pemerintah  Swedia membentuk  kemitraan  dengan  bisnis  untuk  memperkuat  komitmen  mereka  di bidang  hak  asasi  manusia,  standar  sosial,  perlindungan  lingkungan  dan memerangi  korupsi,  pada  Maret  2002.  Sebagai  anggota  Global  Ansvar, perusahaan  harus  menghasilkan  laporan  tahunan  mengenai  kepatuhan  atas Pedoman  OECD  untuk  Perusahaan  Multinasional  dan  prinsip-prinsip Global Compact. Swedia  dikenal  sebagai  negara  terdepan  dalam  melaksanakan  UN Global  Compact dalam  kebijakan  nasional.  Disamping  itu  pengakuan  bahwa Swedia  sangat  baik  berkaitan  dengan  kepatuhan  terhadap  pedoman  OECD. The
Swedish  Consumer  Agency (SCA)  juga  terlibat  dalam  kegiatan  yang  bertujuan untuk  meningkatkan  kesadaran  CSR  melalui  diskusi  meja  bundar  dan  studi konsumsi berkelanjutan yang memiliki perspektif global (Laivaite, 2011).
Salah  satu  alasan  utama  untuk  keberhasilan  Swedia  dalam  CSR  adalah  karena pemerintah memainkan peran aktif dalam mengkoordinasikan kebijakan CSR dan mengintegrasikan  ke  dalam  perdagangan  dan  strategi  kebijakan  luar  negerinya. Swedia  merupakan  negara  pertama  yang  menuntut  laporan  keberlanjutan  dari BUMN.  Laporan  tersebut  harus  mematuhi  pedoman  dari  Global  Reporting Initiative (GRI). Sedangkan bagi emiten atau perusahaan publik sejak tahun 1999, harus  melaporkan  dampak  lingkungan  dari  pekerjaan  mereka  dalam  laporan keuangan tahunan mereka. Undang-undang lingkungan yang ketat dikombinasikan  dengan  tingkat  kesadaran  lingkungan  yang  tinggi,  dan pengetahuan  telah  menyebabkan  perusahaan  Swedia  untuk  menjadi  lingkungan yang inovatif dan efisien dalam operasi mereka. Swedia telah membuat perubahan radikal  dari  minyak  ke  sumber  energi  berbasis  nonfossil  termasuk  biofuel,  yang telah menyebabkan pengurangan emisi gas rumah kaca lebih dari 40 persen sejak pertengahan 1970-an (website sweden.gov, 2011)
Kesadaran  masyarakat  Swedia  terhadap  CSR  sangat  tinggi,  hal  ini  dapat  dilihat dari hasil survey global yang mengatakan 46 persen dari konsumen Swedia lebih memilih  membeli  produk  dan  jasa  dari  perusahaan  dengan  reputasi  yang  kuat terkait lingkungan. Selain kesadaran masyarakat, keberhasilan  penerapan CSR di Swedia  juga  dipengaruhi  oleh  konteks  budaya.  Swedia,  seperti  negara-negara Nordik lainnya, memiliki budaya yang kuat tentang perlindungan lingkungan dan keberlanjutan.  Budaya  Swedia  yang  konsensus  juga  mempengaruhi,  yaitu  orang ingin  melibatkan  orang  lain  dalam  membuat  keputusan  dan  mencapai  konsensus tertentu, selain itu adanya tradisi mau mendengarkan. Ini adalah ciri-ciri yang baik untuk  keterlibatan stakeholder dengan  CSR,  adanya  konsep  " Lagom " (didefinisikan  sebagai  cukup,  tepat,  atau  seimbang)  merupakan  istilah  unik Swedia  atau  budaya  Swedia,  yang  bisa  menjelaskan  mengapa  CSR  dianut  di
Swedia. Keseimbangan antara menghasilkan uang tapi juga melakukan yang baik dianggap sejalan dengan konsep “ Lagom ” (Hjelt, 2009)
Alasan utama lainnya bagi keberhasilan CSR di Swedia adalah perusahaan besar di  Swedia  mengambil  tanggung  jawab  secara  sukarela,  perusahaan  yang  aktif  di CSR karena mereka memahami bahwa jika perusahaan mereka untuk melakukan bisnis  yang  akan  dijalankan  dalam  jangka  panjang,  mereka  harus  berurusan dengan  semua  hubungan  dengan  pemasok,  pelanggan,  dan  pemerintah  (Kokchi, and Rombaut, 2006; Laivaite, 2011; Tay, 2011).

## Peraturan dan pelaksanaan CSR di Indonesia
Indonesia  memiliki  peraturan  wajib  dan  norma  adat  yang    berkaitan  dengan keamanan kerja, hak-hak buruh, kesejahteraan yang terbatas, perlawanan terhadap korupsi,  perlindungan  lingkungan,  dan  perlindungan  konsumen.  Peraturan memberikan  batas  mengenai  apa  yang  harus  atau  tidak  harus  dilakukan  oleh perusahaan. Dalam  prakteknya,  penegakan hukum  yang lemah, tidak tersedianya mekanisme  pengadilan  untuk  menahan  terkait  tanggung  jawab  perusahaan, korupsi yang merajalela, dan ketidakpastian hukum karena tumpang tindih norma- norma tentang isu-isu sosial dan lingkungan melemahkan implementasi ini.
Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007  Tentang  Perseroan  Terbatas  merupakan hukum wajib pertama tentang CSR yang ada di dunia. UUPT mewajibkan semua perusahaan  untuk  membuat  laporan  pelaksanaan  Tanggung  Jawab  Sosial  dan Lingkungan  dalam  laporan  tahunan  mereka.  Peraturan  ini  telah  menyebabkan ketidak jelasan pada masyarakat mengenai motif dari perusahaan yang terdaftar di Indonesia  untuk  melaporkan  kegiatan  CSR  mereka.  Meskipun  Indonesia  adalah negara pertama dengan hukum tentang CSR, pemahaman dan implementasi CSR masih lemah dan fokus pada isu-isu sosial daripada isu-isu lingkungan. Indonesia adalah  kasus  yang  unik  dalam  praktik  CSR,  isu-isu  sosial,  lingkungan  dan pertimbangan  ekonomi,  telah  memaksa  pemerintah  Indonesia  untuk  mengambil tindakan  dengan  menciptakan  kesadaran  untuk  CSR,  yang  dapat  membantu penerapan praktek-praktek sosial dan lingkungan yang berkelanjutan.
Di  masa  lalu,  pemerintah  mendorong  penggunaan  energi  yang  tidak  efisien dengan subsidi  BBM  dan listrik,  tetapi  sejak tahun 2007 mereka mencoba untuk mengubah arah dan telah menerapkan kebijakan energi baru yang akan membantu untuk  mencapai  tujuan  pembangunan.  Sejak  2009  ada  undang-undang  baru tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  yang  bertujuan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi lingkungan.
Jika dilihat  dari sisi  konsumen, di  Indonesia sebagian besar konsumen  Indonesia sangat price  conscious ,  serta  kurang  memperhatikan  pada  "standar  etika".  Di Indonesia  sangat  penting  untuk  menjangkau  masyarakat  lokal  di  sekitar  tempat kerja  perusahaan,  masyarakat  setempat  sering  memiliki  harapan  besar  pada perusahaan  untuk  dapat  membantu  mereka  dalam  berbagai  aspek  kehidupan mereka,  hal  ini  menyebabkan  adanya  ketergantungan  lebih  kepada  perusahaan. Oleh  karena  itu,  masyarakat  setempat  memainkan  peran  penting  dan  memiliki dampak  yang  besar  pada  perusahaan  yang  melakukan  bisnis  di  Indonesia, terutama  di  daerah  terpencil  dan  pedesaan.  Karena  pentingnya  untuk  sebuah perusahaan yang akan diterima oleh masyarakat (Eliyanora dan Zahara. 2009; )
Pelaksanaan dan pemahaman CSR di  Indonesia dapat  dikatakan tidak maksimal. Sebagai  hasilnya,  penerapan  industri  tidak  bisa  mencapai  dasar  dari  seluruh masyarakat. Beberapa praktek CSR di Indonesia tidak merupakan tujuan dari CSR itu  sendiri,  perusahaan  menggunakan  CSR  sebagai  strategi  untuk  menerima perlindungan  dari  penduduk  setempat  di  lingkungan  terdekat,  dengan  demikian mengurangi  risiko  konflik  yang  bisa  terjadi.  Setiap  perusahaan  yang  melakukan kegiatan usaha di suatu wilayah perlu untuk mencapai penerimaan dan legitimasi untuk  melakukan  kegiatan  bisnis  mereka.  Ketika  memasuki  daerah  baru, perusahaan  menggunakan  CSR  untuk  memperkenalkan  diri  kepada  penduduk lokal  dan  pemangku  kepentingan  lainnya.  Dengan  memberikan  kembali  ke masyarakat,  perusahaan  bisa  mendapatkan  penerimaan  untuk  melakukan  bisnis mereka.  Sehingga  kebanyakan  perusahaan  di  Indonesia  hanya  fokus  untuk membangun  hubungan  dengan  masyarakat  lokal  sekitar  perusahaan  saja (Koestoer, 2007;  Jalal, 2011;  Fani, 2012)

## Pelaporan CSR di Swedia
Di  swedia,  alasan  perusahaan  untuk  mengimplementasikan  CSR  adalah beyond complience dimana  implementasi  CSR  di  Swedia  bersifat voluntary ,  dan perusahaan melakukan CSR karena mereka benar-benar telah memahami arti dari CSR  itu  sendiri.  Untuk  implementasi  CSR  di  Swedia  terkait  dengan  pelaporan dapat  dilihat  dari    hasil  survey  yang  dilakukan  oleh  KPMG  yang  berisi  statistik per Oktober, 2011 dan mencakup 107 perusahaan Swedia yang telah menerbitkan laporan keberlanjutan pada tahun 2011 (KPMG Survey. 2011). Dari hasil survey tersebut  diketahui  bahwa  di  Swedia  terjadi  keseimbangan  jumlah  antara  BUMN maupun  perusahaan  swasta  yang  membuat  laporan  keberlanjutan.  Dimana  dari 107  perusahaan  yang  telah  menerbitkan  laporan  keberlanjutan,  48%  merupakan perusahaan  swasta,  43%  BUMN,  5%  institusi  publik,  dan  4%  koperasi.  Dari seluruh  perusahaan  tersebut,  57%  merupakan  perusahaan  listing  dan  43% perusahaan non listing, dari tipe laporan dapat dilihat 82% perusahaan di Swedia telah  menggunakan  pedoman  GRI-G3  untuk  pembuatan  laporan  keberlanjutan, 14%  yang  tidak  menggunakan  pedoman  GRI,  dan  4%  yang  menggunakan referensi GRI (Hedberg1, Carl and Malmborg, 2003)
Selain  itu  terkait  peraturan  untuk  menggunakan  pedoman  GRI  bagi  BUMN, dalam implementasinya terlihat hasil yang signifikan setelah penetapan peraturan. Dari  tahun  ke  tahun  terjadi  peningkatan  penggunaan  GRI  sebagai  dasar sustainability report sejak diwajibkan pada tahun 2007. pada tahun 2007 hanya 14 % BUMN  yang menggunakan GRI, namun  pada tahun 2008 terjadi  peningkatan signifikan yaitu 89 % perusahaan menggunakan GRI, sedangkan pada tahun 2009 terus  terjadi  peningkatan  sehingga  sebesar  94  %  perusahaan  telah  menggunakan GRI.  Tidak  hanya  peningkatan  dalam  penggunaan  pedoman  GRI,  namun  hingga tahun  2009  terjadi  peningkatan  dalam  level  pelaporan  yang  digunakan.  Yaitu terjadi peningkatan dari level C ke level B yang digunakan oleh beberapa BUMN dalam  pelaporannya  tahun  2009.  Dari  data  ini  maka  dapat  dikatakan  bahwa pemerintah  Swedia  benar-benar  konsisten  dengan  tujuannya  dalam  menjadikan sektor  publik  harus  dapat  memimpin  dan  menjadi  contoh  bagi  masyarakat  dan perusahaan.  untuk  mengetahu  bagaimana  dampak  penetapan  peraturan  tersebut,
pemerintah  pada  September  2010,  menugaskan  Universitas  Uppsala  untuk menyelidiki  efek  dari  peraturan  yang  ditetapkan  pemerintah  terkait  dengan pelaporan  apakah  mempengaruhi  kerja  terkait  keberlanjutan  perusahaan,  dan apakah permintaan tersebut telah menyebabkan efek tertentu.
Untuk  fokus  pelaksanaannya,  Pemilik  bertanggung  jawab  dan  profesional  harus, antara  lain,  bertanggung  jawab  untuk  masalah  lingkungan,  hak  asasi  manusia, kesetaraan  gender  dan  keragaman  serta  anti  korupsi.  Hal  ini  sesuai  dengan  yang dikatakan  Kiroyan  2008  dalam  Jalal  2011  bahwa  pada  negara  maju,  CSR  lebih kompleks, dengan tekanan ke banyak hal seperti perilaku bisnis berektika, HAM, hak buruh, anti korupsi dan kepedulian lingkungan.

## Pelaporan CSR di Indonesia
Implementasi  CSR  di  Indonesia  dapat  dikatakan  masih  kurang,  hal  ini  dapat dilihat  dari  alasan  perusahaan  di  Indonesia  untuk  mengimplementasikan  CSR kebanyakan  karena  keterpaksaan  dimana  adanya  tuntutan  masyarakat  sekitar perusahaan yang memiliki harapan besar pada perusahaan untuk dapat membantu mereka  dalam  berbagai  aspek  kehidupan  mereka  dan complience karena pelaksanaan CSR di Indonesia bersifat mandatory.
Untuk  implementasi  pelaporan  CSR  di  Indonesia  dapat  dilihat  dari  hasil  survey yang  dilakukan  oleh  ACCA  (2009)  di  5  negara  ASEAN  terkait  pelaporan  CSR, Data  ini  hanya  berisi  informasi  keberlanjutan  publik  sampai  tanggal  1  Oktober 2009  dimana  di  Indonesia  dari  data  tersebut  dapat  dilihat  bahwa  terjadi peningkatan  jumlah  perusahaan  yang  membuat  laporan  CSR  sejak  tahun  2007. Hal  ini  menunjukkan  bahwa  sejak  diberlakukannya  UUPT,  terjadi  peningkatan pelaporan CSR meskipun jumlah perusahaan  yang membuat laporan CSR belum signifikan  dan  masih  sebagian  kecil  dari  jumlah  perusahaan  yang  ada.  Selain  itu terlihat  bahwa  sebagian  besar  perusahaan  yang  membuat  laporan  CSR  adalah perusahaan sumber daya alam  yang memang diwajibkan untuk membuat,  namun perusahaan yang membuat laporan tersebut jumlahnya masih sangat sedikit yaitu
hanya  25  perusahaan  saja  yang  telah  membuat  laporan  keberlanjutan.  Dari  sisi penggunaan GRI masih lebih banyak yang tidak menggunakan GRI.
Jika  dilihat  dari  sisi  peraturan,  untuk  BUMN  di  Indonesia  sesuai  dengan Keputusan  Menteri  BUMN  Nomor  Kep  -236  /MBU/2003  Tentang  Program kemitraan  dan  Program  Bina  Lingkungan  (PKBL)  yang  merupakan  CSR  dari BUMN,  Kementrian  BUMN  dalam  melaporkan  PKBL  yang  dilakukan  hanya sebatas  jumlah  dana  yang  telah  disalurkan  dan  jumlah  mitra  binaan  yang dilakukan  tiap  tahunnya.  Sehingga  data  pelaksanaan  PKBL  dari  keseluruhan BUMN  hanya  dapat  diperoleh  dalam  bentuk  dana  yang  disalurkan  dan  jumlah mitra binaan tanpa mengetahui data yang lebih rinci. Program PKBL hingga tahun 2012,  terlihat  bahwa  fokus  lebih  diarahkan  ke  program  kemitraan  dengan  tujuan ekonomi.  Hal  ini  terlihat  dari  jumlah  penyaluran  dana  lebih  besar  pada  program kemitraan  dibandingkan  program  bina  lingkungan,  padahal  penyaluran  untuk program  kemitraan dan  program  bina lingkungan dalam ketentutan sama sebesar maksimal  2%  dari  laba  bersih.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  fokus  pelaksanaan masih  lebih  ke  arah  ekonomi,  khususnya  pengurangan  kemiskinan  untuk perusahaan  BUMN,  sedangkan  bagi  perusahaan  non  BUMN  yang  berada  di Indonesia, fokus pelaksanaan program CSR kebanyakan masih sebatas community development saja  dengan  tujuan  agar  perusahaan  dapat  diterima  masyarakat sehingga kegiatan operasional dapat berjalan.
Untuk  perusahaan  listing  sesuai  dengan  Undang-Undang  RI  Nomor  25  Tahun 2007  Tentang  Penanaman  Modal,  dalam  pelaksanaanya,  berdasarkan  data  dari jurnal  hasil  penelitian  perusahaan  yang  terdaftar  di stock  exchange di  Indonesia periode  2006-2009.  Dari  250  perusahaan  non  financial  yang  ada,  hanya  32 perusahaan  yang mempublikasikan sustainability report .  Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa peraturan yang dikeluarkan tidak terlalu memberikan dampak yang signifikan terhadap perusahaan untuk mempublikasikan sustainability report padahal peraturan bapepam bersifat mandatory .
Selain  itu  dari  hasil  perhitungan  statistik  yang  dilakukan,  ditemukan  bahwa sustainability report yang dihasilkan perusahaan hanya mencakup 40% dari items yang harus diungkapkan sesuai dengan GRI. Nilai rata-rata kinerja ekonomi yang tertinggi (57,4%) dibandingkan dengan kinerja sosial (40,8%) dan  isu lingkungan (34,3%). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan mengungkapkan kinerja ekonomi lebih dari kinerja sosial dan lingkungan.

## KESIMPULAN
Pelaksanaan CSR di Swedia dan Indonesia memiliki dasar regulasi, kedua negara tersebut merupakan negara pertama di dunia yang memiliki regulasi terkait CSR. Regulasi  yang  ditetapkan  di  Swedia  terkait  CSR  merupakan  regulasi  terkait pedoman dalam pembuatan pelaporannya saja, karena kesadaran masyarakat atas CSR  di  Swedia  sudah  tinggi  menyebabkan  pelaksanaan  CSR  di  Swedia  bersifat voluntary dimana  CSR  dijalankan  atas  dasar  sukarela.  Sedangkan  di  Indonesia berbanding  terbalik,  ditemukan  bahwa  kesadaran  masyarakat  masih  rendah, sehingga pemerintah merasa perlu dibuat  regulasi  untuk  mendorong pelaksanaan CSR.  Perbedaan  dengan  Swedia  adalah,  regulasi  yang  ditetapkan  di  Indonesia mengatur  pelaksanaan  CSR,  dan  minim  sekali  terkait  pelaporannya.  Dapat disimpulkan  bahwa  hal  ini  yang  menyebabkan  pelaksanaan  CSR  di  Indonesia menjadi bersifat mandatory , dimana motivasi pelaksanaan CSR di Indonesia oleh sebagian besar badan usaha dilakukan untuk mematuhi peraturan yang ada.
Di  Swedia,  pelaksanaan  CSR  sudah  berjalan  baik,  sektor  publik  yang  berusaha untuk menjadi contoh sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Sedangkan bagi perusahaan  swasta,  CSR  juga  sudah  dilakukan  dan  dilaporkan  dengan  baik. Sebagian besar perusahaan tersebut adalah perusahaan besar dan terbaik di dunia, hal ini berdampak pada banyaknya perusahaan Swedia yang bisa menjadi contoh bagi  negara-negara  lain  dalam  penerapan  dan  pelaporan  CSR.  Pelaksanaan  CSR di  Indonesia,  dapat  dikatakan  masih  kurang  jika  dibandingkan  dengan  negara maju  seperti  Swedia,  hal  ini  dikarenakan  peraturan  yang  ada  masih  kurang  jelas terkait  mekanisme  praktiknya,  sehingga  pada  tahap  implementasinya  tampak kurang  serius.  Di  Negara  berkembang  seperti  Indonesia,  kebanyakan  perusahaan
yang  ada  pada  level  atas  (dengan  asset  dan  citra  positif)  meliputi  BUMN, perusahaan swasta skala besar dan perusahaan go public yang telah melaksanakan CSR  dengan  baik,  sedangkan  rata-rata  perusahaan  lainnya  masih  belum memperhatikan CSR.
Pada  penelitian  ini  juga  menunjukkan  peranan  peraturan  yang  ada  terhadap pelaksanaan CSR. Dengan ditetapkannya peraturan maka mendorong pelaksanaan terkait implementasi peraturan, hal ini terlihat dari terjadinya peningkatan jumlah pelaporan CSR setelah ditetapkannya peraturan oleh negara. Hal ini sesuai dengan teori  Carroll  (1999)  bahwa  salah  satu  konseptual  dari  CSR  bahwa  perusahaan bertanggung  jawab  secara  hukum,  artinya  perusahaan  harus  taat  pada  hukum. Serta  pernyataan  dari International  Institute  for  Environment  and  Development (IIED,  2002)  bahwa  dengan  pemberian  mandat  oleh  pemerintah  dapat  berperan dalam mempromosikan pelaporan CSR. Jika dilihat dari sisi pelaporannya, maka dari  penelitian  ini  dapat  dilihat  bahwa  laporan  yang  dibuat  oleh  negara  maju dalam penelitian ini negara Swedia dapat dikatakan lebih baik dan lebih lengkap dibandingkan  negara  berkembang  yaitu  Indonesia.  Hal  ini  didukung  oleh pernyataan Araya (2006) dalam Tschopp et all (2012) bahwa kurangnya regulasi yang tepat sebagai salah satu alasan pelaporan CSR tidak lazim di banyak negara berkembang.

## DAFTAR PUSTAKA
ACCA. 2009. Sustainability Reporting The Rise of the Report and the Regulator
Albareda, Laura. M.Lozano, Josep. Tencati, Antonio. Midttun, Atle. And Perrinin,
Francesco.  2004. The  changing  role  of  governments  in  corporate  social responsibility  :  drivers  and  Responses. Business  Ethics  :  A  European Review Volume 17 No. 4
Baran, Grzegorz et all. 2011. Polish And Swedish Smes Towards Csr Challenges .

## Marcin Grzybek
Bendell, J. and Visser, W. 2004 An Agenda for the Future of CSR : 2004 Lifeworth Annual Review of Corporate Responsibility , Greenleaf, Sheffield.
Carroll,  Archie.  B.  1999. Corporate  Social  Responsibility  Evolution  of Definitional Construct. University of Georgia
Dobers, Peter and Halme, Minna. 2009. Editorial Corporate Social Responsibility and Developing Countries . Wiley InterScience DOI: 10.1002/csr.212
Eliyanora  dan  Zahara.  2009. Menggagas  Corporate  Social  Responsibility  (CSR) sebagai  Salah  Satu  Mata  Rantai  Pembangunan  Indonesia.  Politeknik Universitas Andalas , Palembang
Elkington, J. (1998) Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business , NewSociety, Philadelphia.
European  Communities.  2007. Corporate  Social  Responsibility  National  Public Policies in European Union. Italy : White Chlorine
Fani  Cahyandito,  Martha.  2012. Coupling  Corporate  Social  Responsibility  Into Millenium  Development  Goals  Is  A  Mere  Wishful  Thinking  ? www.ccsenet.org/jms
Hasibuan Sedyono, Chrysanti. 2007. Greening the Supply Chain and Beyond: The Case of Asia Pacific Resources Holdings International (APRIL) . APEC
Hedberg1, Carl-Johan  and Malmborg, Fredrik Von. 2003. The Global Reporting Initiative  And  Corporate  Sustainability  Reporting  In  Swedish  Companie. Wiley InterScience
Hjelt,  Britta.  2009. Prespective  of  Future  Trends  of  Strategic  Corporate  Social Responsibility . Stockholm University
Hofland, Irene. 2012. The Relationship Between CSR And Competitiveness : The Indonesian Case . University of Twente
http://www.csrsweden.se/ (diunduh pada bulan Agustus 2012)
http://www.sweden.se/eng/Home/Society/Sustainability/ (diunduh pada bulan Mei 2012)
http://www.sweden.gov.se/sb/d/2106/a/19792(diunduh pada bulan Oktober 2012) http://www.sweden.se/eng/Home/Business/Ethics_and_Business/Facts/CSR/)/eng /Home/Business/Ethics_and_Business/Facts/CSR/  (diunduh  pada  bulan  Agustus 2012)
Jalal.  2011. Pembangunan  Berkelanjutan,  Corporate  Social  Responsibility  Dan Pengembangan  Masyarakat. Bogor : Lingkar Studi CSR
Jieyi,  Lei  and  Hui,  Ou.  2009. A  Critical  View  on  CSR  in  Different  Business Environments . University of Gavle
Kaplan, R.S. and Norton, D.P. 2001 The Strategy – Focused Organization: How Balanced Scorecard Companies Thrive in the New Business Environment , Harvard Business School, Boston.
Kotler, P. and Lee, N. 2005 Corporate Social Responsibility: Doing the Most Good for Your Company and Your Cause , Wiley, Hoboken, NJ.
Koestoer,  Yanti.  2007. Corporate  Social  Responsibility  in  Indonesia  Building internal  corporate  values  to  address  challenges  in  CSR  Implementation . Indonesia Business Link
Kokchi, Setareh and Rombaut, Azalee. 2006. Corporate Social Responsibility : A Case  study  on  Private  and  Public  Corporations  in  Sweden .  South Stockholm University
KPMG Survey. 2011. Swedish GRI Reports
Laivaite, Aiste. 2011. CSR communication and Millennials : A study of  the most appropriate  ways  to  communicate  CSR  to  young  consumers  in  Sweden . University of Gothenburg
Neuman,  W.Laurence,  2011. Social  Research  Methods:  Qualitative  and Quantitative Approaches . Seventh edition. Pearson Education Inc
Tay, Eugine. 2011. Learning from Sweden’s success and experience in embracing CSR . (diunduh dari :
http:// www.greenbusinesstimes.com/2011/12/02/learning-from-swedens- success-and-experience-in-embracing-csr/ pada bulan Agustus 2012 )
Tschopp,  Daniel.  Wells,  Steve.  and  Barney,  Doug.  2012. The  institutional promotion  of  corporate  social  responsibility  reporting .  Journal  of Academic and Business Ethic
Waagstein,  Patricia  Rinwigati.  2011. The  Mandatory  Corporate  Social Responsibility  in  Indonesia:  Problems  and  Implications. Journal  of Business Ethics 98:455–466
Weber,  Manuela  2008. The  business  case  for  corporate  social  responsibility:  A company-level measurement approach for CSR . European Management Journal
Wibisono,  Yusuf.  2007. Membedah  Konsep  &  Aplikasi  Corporate  Social Responsibility. Gresik : FASCHO Publishing