Vol.7, No.2, Agustus 2021, pp. 283-298 p-ISSN: 1410-4695 - e-ISSN: 2620-3952
http://ejournal.uki.ac.id/index.php/tora DOI:  10.33541/tora.v12i3.1295 Received on 25/07/2021; Accepted on 30/07/2021; Published on:30/08/2021

## PERAN HUKUM LINGKUNGAN DALAM MENCEGAH KERUSAKAN DAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP
Arvin Asta Nugraha 1 , I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani 2 , Fatma Ulfatun Najicha 3
1, Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret, Indonesia. Arvinasta5@gmail.com 2, Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret, Indonesia. ayu_igk@staff.uns.ac.id 3, Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret, Indonesia. fatmanajicha_law@staff.uns.ac.id
Abstract : The environment is a unity of space with all objects, power, circumstances and living things including humans and also their behavior that affects the survival and welfare of humans and other living things contained in it. Every human activity and as the population grows will be accompanied by human needs that must be met, namely the need for resources in the environment or nature, therefore there is a need for control in every human activity when utilizing natural resources so as not to cause environmental pollution and environmental damage. The role of environmental law here is very important as an effort in preventing environmental damage. This research is a normative juridical research that examines legal issues using literature studies, laws and regulations, and other literature related to the law.
Keywords: Environmental; Law; Development.
How to Site: Arvin Asta Nugraha, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, & Fatma Ulfatun Najicha. (2021). PERAN HUKUM LINGKUNGAN DALAM MENCEGAH KERUSAKAN DAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP. Jurnal Hukum to- Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat, 7(2), 283–298. Retrieved from https://ejournal.fhuki.id/index.php/tora/article/view/8

## PENDAHULUAN
Lingkungan hidup merupakan tempat dimana makhluk hidup tumbuh dan berkembang termasuk manusia,oleh karena itu lingkungan hidup perlu diperhatikan dengan benar dan dijaga kelestariannya supaya tidak terjadi kerusakan pada lingkungan yang dapat berdampak bagi generasi penerus.Pengertian mengenai lingkungan hidup yaitu suatu kesatuan yang berkesinambungan antara ruang dengan semua benda,daya,kondisi serta makhluk hidup dan semua perilakunya yang dapat mempengaruhi alam 1 .  Menurut Daud Silalahi terdapat beberapa permasalahan lingkungan dilihat dari berbagai aspek, antara lain 2 :
1 Fatma Ulfatun Najicha (et al),”Regulation of Law Enforcement in Prevention and Handling of Fire Forest in Environmental Hazards,Medico Legal Update,Vol.21,No.1,2021,hlm.260 .
2 M.Daud Silalahi,Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia,Bandung : Penerbit Alumni,2001.
(1) Masalah lingkungan terutama disebabkan oleh perkembangan ilmu sehingga harus dikaji lebih dalam dan pemecahannya juga melalui ilmu.  Kelompok ini beranggapan bahwa ilmu pengetahuan telah digunakan untuk mengendalikan alam ( the control of nature ).Pada akhir-akhir ini terdapat sekelompok orang yang mempermasalahkan tentang tingkat kemampuan untuk menguasai ilmu bagi kelangsungan hidup umat mansuia ( the development of science for survival ).
(2) Masalah lingkungan disebabkan  oleh teknologi yang berkembang sangat pesat. Pemecahan mengenai masalah ini disampaikan oleh A.  Spilhaus yang yang mengatakan bahwa pemecahan mengenai permasalahan ini dapat dilakukan dengan teknologi pengelola A.Spilhaus juga memberikan contoh seperti mengelola sampah pabrik dengan daur ulang kemudian memprosesnya kembali serta menggunakan kembali hasil daur ulang tersebut dan juga membangun industri yang dapat menghemat bahan akar ataupun energi.
(3) Masalah lingkungan yang dilihat sebagai bagian dari persoalan ekonomi serta menggunakan teori ekonomi sebagai dasar dari argumentasi.Menurut John Maddox sebagai penganut teori ekonomi yang sangat vokal mengatakan bahwa permasalahan lingkungan yang disebabkan oleh bertambahnya penduduk dapat dipecahkan dengan menyediakan pangan dan juga papan yang memadai atau cukup.
(4) Masalah lingkungan dilihat dari sudut pandang filosofis memperhatikan juga gejalanya lebih dalam.  Dalam hal ini,  manusia memiliki kemampuan untuk menganalisis cara pandang manusia tentang dirinya sendiri dengan orang lain, alam,  lingkungan berdasarkan ekosistem yang membimbingnya pada persoalan lingkungan yang menjadi bahan perdebatan.  Lynn White mengatakan bahwa kesalahan manusia sendiri yang menimbulkan masalah lingkungan dikarenakan cara pandangnya terhadap alam yang dianggap sebagai sesuatu yang dikuasai serta dimanfaatkan.
(5) Masalah lingkungan yang dianalisis dengan perubahan sosial, gejala sosial secara umum dapat juga berkaitan dengan masalah kependudukan,  keterbatasan sumber daya alam, dan pencemaran.
Berbeda dengan pendapat Daud Silalahi,  Takdir Rahmadi menyebutkan penyebab terjadinya permasalahan lingkungan di dominasi oleh lima factor utama antara lain :
(1) Faktor teknologi.  Kemunculan teknologi tidak dapat dipisahkan dengan berkembangnya ilmu pengetahuan.Dengan menggunakan teknologi manusia dapat mengembangkan dan mengeksplorasi sumber daya alam sehingga keutuhan manusia dapat terpenuhi serta taraf hidup menjadi meningkat.Mengenai penggunaan teknologi dalam hidup manusia,  Daniel Callahan dalam tulisannya “ The Tyranny of Survival ” membagi teknologi menjadi lima bagian dengan berdasar pada dampak dan potensi yang dimiliki
Arvin Asta Nugraha, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, Fatma Ulfatun Najicha (2021). PERAN HUKUM LINGKUNGAN DALAM MENCEGAH KERUSAKAN DAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP. Jurnal Hukum tora: 7(2): 283-298
yaitu Teknlogi Konservasi, Teknologi Perbaikan, Teknologi Implikasi, Teknologi Destruktif,   dan  Komensatoris.  Dari pembagian teknologi di  atas dapat dilihat dampak dan potensi dari penggunaan teknologi dapat berdampak buruk jika dalam penggunaannya tidak berhati-hati, karena akan berdampak pada kualitas lingkungan hidup.
(2) Faktor pertumbuhan penduduk. Semakin bertambahnya penduduk maka semakin memerlukan ruang yang lebih lagi untuk manusia melakukan aktivitasnya maka dari itu diperlukan upaya untek mengelola lingkungan hidup. Bagi negara maju hal tersebut dapat diatas dengan ilmu pengetahuan dan teknologi tetapi banyak negara berkembang yang tidak mampu mengelola lingkungan hidupnya dengan benar,tidak memikirkan dampak yang ditimbulkan kedepannya sehingga menimbulkan kerusakan pada lingkungan hidup.
(3) Faktor ekonomi. Setiap hal tentunya memerlukan uang untuk kelangsungan hidupnya dengan menghalalkan segala cara seperti memanfaatkan sumber daya alam sebesar-besarnya,  mengeksploitasi sumber daya alam tanpa adanya pemikiran kedepan.  Hal tersebut secara kumulatif mengakibatkan penurunan kualitas serta kuantitas sumber daya alam tersebut. Oleh karena itu factor ekonomi suatu manusia atau negara menjadi salah satu pemicu rusaknya lingkungan hidup.
(4) Faktor Politik.  Pada masa sekarang jumlah sember daya alam di dunia mengalami penurunan,  hal ini tentunya akan sangat mempengaruhi kehidupan manusia yang masih menggantungkan hidupnya dengan sumber daya alam.  Manusia menggunakan sumber daya alam demi kelangsungan hidupnya,sedangkan bumi setidaknya memerlukan waktu 1,5 tahun untuk dapat menghasilkan serta mengisi sumber daya yang telah habis pada waktu satu tahun.  Permintaan manusia terhadap sumber daya alam terus mengalami peningkatan, hal ini akan berbahaya dan mengancam keamanan, kesehatan, kesetaraan, dan kesejahteraan manusia itu sendiri 3 .
Pada ruang lingkup global WCED mengemukakan adanya “Krisis Tiga Muka Lingkungan Hidup” yang melanda dunia,  dimana ke tiga krisis global tersebut saling berkaitan,  menyatu, dan saling mengunci serta mengundang dampak interaksi antara masalah kependudukan,  lingkungan hidup,  dan pembangunan.  Krisis Tiga Muka tersebut  antara lain 4 adalah  Krisis Lingkungan.  Lingkungan alam mengalami degradasi serta beban penduduk berkembang dengan pesat.  Pada saat ini terdapat milyaran orang menghuni bumi yang memiliki kemungkinan besar akan menguras habis lingkungan untuk keperluan mempertahankan hidupnya sehingga akan lebih memperparah kondisi lingkungan.
3 WWF,Living Planet Report 2012,Gland,World Wide Fund for Nature,2004,hlm.2.
4 I Gusti Ayu K.R.H,Pengantar Hukum Lingkungan,Solo : Cakra Books,2014,hlm.4.
Arvin Asta Nugraha, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, Fatma Ulfatun Najicha (2021). PERAN HUKUM LINGKUNGAN DALAM MENCEGAH KERUSAKAN DAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP. Jurnal Hukum tora: 7(2): 283-298
Krisis Pembangunan/Ekonomi.Kegiatan pembangunan akan terus tumbuh diiringi dengan pertumbuhan penduduk dikarenakan untuk kelangsungan hidupnya manusia perlu mengadakan pembangunan.
Permasalahan mengenai lingkungan tentunya tidak dapat dipisahkan dengan perilaku manusia,  dikarenakan manusia memiliki keterikatan dengan lingkungan hidup yaitu manusia memiliki hak atas lingkungan. Terdapat dua aspek dalam penentuan hak atas lingkungan yaitu  Aspek Prosedural.  Aspek ini didefinisikan sebagai turunan dari hak prosedural atas lingkungan atau disebut juga unsur pendukung dalam rangka mewujudkan pemenuhan hak terhadap lingkungan secara substansial.
Aspek Substansif. Mengacu pada hak yang bersifat substantif atau materiil yang dalam konteks ini yaitu hak untuk mendapatkan standar hidup yang layak serta hak untuk mendapatkan keadilan intra dan antargenerasi.  Hal ini sudah diatur secara internasional yaitu dalam Konvensi Aarhus 1998 dan juga telah diadopsi oleh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkungan di Indonesia 5 .  Keterkaitan tersebut yang membuat manusia menjadi bertanggung jawab atas rusaknya lingkungan dikarenakan kebutuhan manusia terhadap sumber daya alam membuat manusia memanfaatkan alam atau lingkungan hidup secara berlebihan sedangkan sumber daya alam amatlah terbatas. Dalam pengelolaannyapun manusia tidak memperhatikan etika serta norma terhadap lingkungan dengan baik dan benar sehingga berdampak serius untuk lingkungan 6 .
Dewasa ini negara Indonesia mengalami permasalahan yang cukup serius perihal pencemaran dan kerusakan lingkungan.  Masalah ini masih merupakan masalah yang darurat karena menyangkut kelangsungan penduduk Indonesia dan kelangsungan hidup generasi penerus bangsa.  Eksploitasi besar-besaran terhadap sumber daya alam serta lingkungan hidup yang semakin hari semakin besar telah memperburuk kualitas lingkungan hidup.  Maraknya  kerusakan alam seperti ekosistem lautan,  terbakarnya hutan yang menjadi paru-paru bangsa Indonesia bahkan menjadi paru-paru dunia telah semakin sedikit akibat penggundulan hutan untuk pembangunan, banjir, tanah longsor serta masih banyak lagi 7 .
Untuk mengatasi permasalahan lingkungan diperlukan peran pemerintah dikarenakan apabila kerusakan lingkungan tidak dapat dikendalikan maka akan dapat menimbulkan bencana yang tentunya akan merugikan negara serta penduduknya. Dalam hal ini perlu suatu kebijakan yang bersalah dari pemerintah untuk mencegah adanya bencana akibat kerusakan lingkungan seperti dengan mitigasi bencana yang
5 Fatma Ulfatun Najicha (et al),Substantive Rights for Environmental Quality “on Environmental Law Againts Human Rights in the Constitution in Indonesia,Atlantic Press,Vol.140,hlm.720.
6 Waluyo (et al),Law in Globalization and its Influence on Economic Development and Environmental Preservation based on Pancasila and the Indonesian Constitution of 1945,Atlantic Press,vol.358,2019,hlm.318.
7 Badan Pusat Statistik,Statistik Lingkungan Hidup Indonesia,Badan Pusat Statistik,Indonesia,2018,hlm.3.
Arvin Asta Nugraha, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, Fatma Ulfatun Najicha (2021). PERAN HUKUM LINGKUNGAN DALAM MENCEGAH KERUSAKAN DAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP. Jurnal Hukum tora: 7(2): 283-298
merupakan bentuk dari adanya pertanggungjawaban negara dalam menjaga kelestarian alam atau lingkungan hidup 8 .
Kebijakan pemerintah selain mitigasi yaitu melalui Peraturan perundang- undangan yang dibuat untuk melindungi lingkungan hidup di Indonesia termasuk semua sumber daya alam yang ada,tetapi dalam hal ini kesalahan mengenai permasalahan lingkungan hidup salah satunya disebabkan oleh lemahnya sistem peraturan perundang-undangan yang berlaku dan lemahnya sistem pengawasan terhadap berbagai pengelolaan dan perlindungan lingkungan. Oleh karena itu diperlukan adanya penegakan hukum untuk melindungi lingkungan hidup karena pada dasarnya Negara Indonesia merupakan negara hukum. Hukum merupakan salah satu refleksi dari suatu tata  nilai yang diyakini dan dipercaya masyarakat sebagai suatu pranata dalam kehidupan baik meliputi kehidupan pribadi,bermasyarakat,bernegara yang tentunya harus ditegakkan 9 . Penegakan hukum dalam rangka pemeliharaan lingkungan di Indonesia yaitu melalui hukum lingkungan.
Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan perlunya mengenai peranan Hukum Lingkungan dalam perlindungan lingkungan hidup serta penegakan Hukum Lingkungan dalam perlindungan lingkungan hidup.

## PEMBAHASAN

## 1. Prinsip Penegakan Hukum Lingkungan
Hukum Lingkungan memiliki peranan penting dalam rangka menanggulangi kerusakan lingkungan hidup. Tidak hanya dengan aturan hukum, penegakan hukum lingkungan juga merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam rangka memberikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang baik dan benar. Istilah Hukum Lingkungan merupakan terjemahan dari beberapa istilah seperti Environmental law ,mdalam bahasa inggris, Millieu Recht ,  dalam  bahasa Belanda, Hukum Alam Seputar, dalam bahasa Malaysia.
Hukum  Lingkungan dapat diartikan sebagai hukum yang mengatur tatanan lingkungan atau hukum yang mengatur,memelihara dan melindungi lingkungan di sekitar manusia 10 .  Menurut Takdir Rahmadi,  hukum lingkungan adalah sebuah bidang atau cabang hukum yang memiliki ciri khas tersendiri, oleh Drupsteen disebut sebagai bidang hukum fungsional karena di dalamnya terdapat berbagai unsur yaitu hukum administrasi, hukum pidana, dan hukum perdata 11 .
8 Intan Sekar Arum (et al),Pertanggungjawaban Indonesia Terhadap Pencemaran Udara Akibat Kebakaran Hutan dalam Hukum Internasional,Justitia Jurnal Hukum,Vol.1,No.6,2021,hlm.41.
9 Zainal Arifin Hoesein,Pembentukan Hukum dalam Perspektif Pembaruan Hukum (Law Making on the Perspective of Legal Reformation),Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional,Vol.1,No..3,2012,hlm.308.
10 I Gusti Ayu K.R.H ,Op.Cit ,hlm.103.
11 Takdir Rahmadi,Hukum Lingkungan di Indonesia ed.1,Jakarta : Rajawali Press,2011.
Arvin Asta Nugraha, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, Fatma Ulfatun Najicha (2021). PERAN HUKUM LINGKUNGAN DALAM MENCEGAH KERUSAKAN DAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP. Jurnal Hukum tora: 7(2): 283-298
Dalam Peranan Hukum Lingkungan,  pengaturan permasalahan lingkungan terdapat  beberapa prinsip yang menjadi landasan antara lain  Pembangunan Berkelanjutan ( Sustainable Development ). Pengertian dari pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa adanya pengurangan kemampuan generasi mendatang dalam hal pemenuhan kebutuhan.  Susan Smith mengartikan sustainable development sebagai meningkatkan mutu hidup generasi kini dan mencadangkan modal atau sumber daya alam bagi generasi mendatang. Menurutnya dengan cara tersebut dapat mencapai empat hal  yaitu pemeliharaan hasil-hasil yang dicapai secara berkelanjutan atas sumber daya yang dapat diperbaharui; Melestarikan dan menggantikan sumber daya alam yang bersifat jenuh ( exhaustible resources ); Pemeliharaan sistem-sistem pendukung ekologis; Pemeliharaan atas keanekaragaman hayati.
Di Indonesia sustainable development diartikan dengan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan kemudian istilah ini disebut sebagai tujuan dari pengelolaan lingkungan dalam asas pengelolaan lingkungan pada UUPLH 1997.  Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan didefinisikan sebagai upaya sadar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup termasuk sumber daya,  ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi yang akan datang.
Intergenerational Equity and Intragenerational Equity. Prinsip keadilan antargenerasi ( The Principle of Intergenerational Equity ) negara harus melestarikan dan memanfaatkan lingkungan serta sumber daya alam bagi kemanfaatan generasi sekarang dan generasi yang akan datang.  Prinsip keadilan atargenerasi ini dirumuskan dalam Prinsip 3 yang menyatakan hak untuk melakukan pembangunan dilakukan dengan memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya ( the right to development must be fulfilled so as to equitably meet development and environmental needs of present and future generations ) 12 Terdapat beberapa elemen kunci dalam prinsip ini yang telah diuraikan dalam rumn yang dibuat oleh konferensi internasional di Canberra pada 13-16 November 1994 yang disebut Fenner Converence on the Environment yang merumuskan Setiap masyarakat di dunia ini antara satu generasi dengan generasi lainnya berada dalam kemitraan ( global partnership ). Generasi sekarang tidak semestinya memberikan beban eksternalitas pembangunan bagi generasi berikutnya. Setiap generasi mewakili sumber-sumber alam dan habitat yang berkualitas dan mewariskannya pula pada generasi selanjutnya yang mana generasi ini memiliki kesempatan yang sama dalam kualitas fisik, ekologi, ekonomi dan sosial.
Generasi kini tidak boleh mewariskan kepada generasi selanjutnya sumber- sumber alam yang tidak dapat diperbarui secara pasti (eksak).  Prinsip  Keadilan Intragenerasi ( The Principle of Intragenerational Equity ). Keadilan Intragenerasi
12 N.H.T Siahaan,Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan,Jakarta : Erlannga,2004,hlm.148
Arvin Asta Nugraha, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, Fatma Ulfatun Najicha (2021). PERAN HUKUM LINGKUNGAN DALAM MENCEGAH KERUSAKAN DAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP. Jurnal Hukum tora: 7(2): 283-298
adalah keadilan yang ditujukan kepada mereka yang hidup di dalam satu generasi. Keadilan ini berkaitan dengan distribusi sumber daya secara adil,yang berlaku pada tingkat nasional maupun internasional 13 .Konsep keadilan intragenerasi juga bisa dikaitkan dengan distribusi resiko atau biaya sosial dari kegiatan pembangunan.
Keadilan Intragenerasi adalah prioritas utama dari pembangunan berkelanjutan dimana pembangunan berkelanjutan atau sustainable development merupakan salah satu cara melakukan pembangunan tanpa merusak lingkungan hidup. Prof.Ben Boer yang merupakan pakar hukum lingkungan dari Universitas Sidney berpendapat bahwa masyarakat dan tuntutan kehidupan lainnya dalam satu generasi memiliki hak untuk memanfaatkan sumber alam dan menikmati lingkungan yang lebih bersih dan juga sehat.
Prinsip Pencemar Membayar ( Polluter-Pay Principle ). Pada prinsip ini menekankan pada segi ekonomi daripada segi hukum karena mengatur mengenai kebijaksanaan atas perhitungan nilai kerusakan dan pembedaannya. Menurut Simons prinsip pencemar membayar yang bersumber pada ilmu ekonomi berpangkal tolak pada pemikiran bahwa pencemar semata-mata merupakan seseorang yang berbuiat pencemaran yang seharusnya dapat dihindarinya, begitu pula norma hukum dalam bentuk larangan dan persyaratan perizinan bertujuan untuk mencegah pencemaran yang sebenarnya  di elakkan 14 . Prinsip ini tidak hanya sebagai pangkal tolak kebijaksanaan lingkungan nasional yang efisien,tetapi prinsip ini juga menunjukkan keserasian internasional.  Pada sidang pertama tanggal 15 dan 16 Juni 1971 OECD yang merupakan salah satu organisasi internasional yang memberikan kontribusi atas kebijaksanaan lingkungan menetapkan beberapa rumusan mengenai Polluter-Pay Principle ,  antara lain “ That internalization of external effect connected with the environment obeyed an economics efficiency principle which provide a basis for a pollution control policy. That such internalization should be based as possible on the overriding principle that “the polluter should be the payers ”. That exception may have to be meet to the principle which ought to be defined analyzed .
Tujuan dari penerapan prinsip ini adalah untuk internalisasi biaya lingkungan. Prinsip pencemar membayar memiliki makna bahwa pencemar wajib bertanggung jawab untuk menghilangkan pencemaran yang diakibatkannya tersebut. Oleh karena itu  prinsip ini menjadi dasar pengenaan pungutan pencemaran 15 .  Dalam bidang kebijaksanaan lingkungan telah  dikemukakan beberapa instrumen  ekonomi yang masing-masing manfaatnya bersifat relative terhadap kesuksesan pengelolaan
13 R.C.Bishop,Endangered Species and Uncertainty : the Economics of a Sale Minimum Standart,American Journal of Agricultural Economics,dikutip dalam Andri G. Wibisana, “Elemen- elemen Pembangunan Berkelanjutan dan Penerapannya dalam Hukum Lingkungan”,2013,Jurnal Hukum dan Pembangunan,hlm.22.
14 Siti Sundari Rangkuti,Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional,Airlangga Univ Press,2005,hlm.244.
15 Prof.Dr. I Putu Gelgel,SH.MH.,Dr. I Putu Sakabawa Landra,SH.MH.,Hukum Lingkungan “Teori,Legislasi dan Studi Kasus,USAID,hlm.57.
Arvin Asta Nugraha, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, Fatma Ulfatun Najicha (2021). PERAN HUKUM LINGKUNGAN DALAM MENCEGAH KERUSAKAN DAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP. Jurnal Hukum tora: 7(2): 283-298
lingkungan 16 . OECD mengemukakan beberapa jenis sarana kebijaksanaan lingkungan antara lain Direct control; Payments; Taxes; Subsidies; Various incentives (tax benefits,accelerated amortization,credit facilities); The auction of pollution rights; Charges.
Penerapan the polluter pays principle dapat dilakukan dengan berbagai cara mulai dari baku mutu proses dan produk,  peraturan,  larangan sampai bentuk pembebanan dengan berbagai macam pungutan pencemaran atau kombinasinya. Pilihan dari berbagai alternatif saran ini merupakan kuasa pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk memilihnya.
Pinciple of Preventive Action. Principle of preventive action mewajibkan langkah pencegahan yang dilakukan pada tahap seawal mungkin. Dalam rangka pengendalian pencemaran,  paling baik dilakukan dengan cara  pencegahan pencemaran daripada penanggulan atau pemberian ganti kerugian 17 . Prinsip ini menyatakan bahwa setiap negara diberi kewajiban untuk dapat mencegah terjadinya kerusakan lingkungan dan sangat dilarang melakukan pembiaran terjadinya kerusakan lingkungan yang dapat berasal dari kejadian dalam negerinya serta menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan 18 .
Prinsip Pencegahan Dini ( The Precautionary Principle ). Prinsip pencegahan dini menyatakan bahwa tidak adanya pembuktian ilmiah yang konklusif dan juga pasti,tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda-nunda upaya pencegahan atas kerusakan lingkungan.  Prinsip ini merupakan sebuah jawaban atas kebijakan pengelolaan lingkungan yang didasarkan kepada suatu hal yang perlu dalam melakukan prevensi atau penanggulangan hanya akan dilaksanakan apabila telah benar-benar dapat dibuktikan.  Hal ini tentunya dapat merugikan apabila sesuatu yang sudah berpotensi kerusakan lingkungan baru dapat diambil sebuah keputusan setelah dibuktikan terlebih dahulu secara pasti.  Terdapat beberapa acuan yang digunakan untuk mengaplikasikan prinsip ini,  antara lain 19 Ancaman kerusakan lingkungan yang serius dan juga tidak dapat di  pulihkan ( irreversible ). Bersifat ketidakpastian ilmiah ( scientific uncertainly ). Terdapat keadaan di mana akibat yang akan ditimbulkan dari masalahnya sendiri, penyebab ataupun dampak potensial dari suatu kegiatan. Ikhtiar prevensional yang mencakup ikhtiar pencegahan hingga biaya yang bersifat efektif ( cost effectiveness ).
Sovereign Rights and Environmental Responsibillity. Prinsip mengenai kedaulatan negara dalam rangka mengelola atau memanfaatkan sumber daya alam tanpa merugikan negara lain ( right to exploit resources but responsible do not to cause damage to the environment of other states ) terdapat dalam Deklarasi Rio pada
16 Siti Sundari Rangkuti,Op.Cit,hlm.260.
17 Takdir Rahmadi,Hukum Lingkungan,Raja Grafindo Persada,hlm.20.
18 FX,Samekto,Negara dalam Dimensi Hukum Internasional,Citra Aditya Bakti,2004,hlm.120.
19 Santosa,dikutip dalam N.H.T.Siahaan,Pancuran Alam,hlm.61.
Arvin Asta Nugraha, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, Fatma Ulfatun Najicha (2021). PERAN HUKUM LINGKUNGAN DALAM MENCEGAH KERUSAKAN DAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP. Jurnal Hukum tora: 7(2): 283-298
Prinsip 2. Prinsip 2 ini di adopsi dari Deklarasi Stockholm yang terdapat dalam Prinsip 21 yang berbunyi “ State have,in accordance with the Chapter of the United nations and Principle of Interntional law,the sovereign right to exploit their own resources pursuant to their own environmental policies,and the responsibility to ensure that activities within their jurisdiction or control do not course damage to the environment of other state or of areas beyond the limits of national jurisdiction ”
Dalam hak berdaulat,  prinsip tanggung jawab negara memiliki dua dimensi yaitu 20 memberikan hak kedaulatan terhadap negara untuk memanfaatkan sumber daya alam berdasarkan kebijakan lingkungan. Memberikan tanggung jawab terhadap negara untuk memastikan aktivitas dalam yurisdiksinya tidak akan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dari negara-negara lain atau kawasan yang berada di luar batas yurisdiksi nasional.
Dalam mengelola lingkungan hidup serta sumber daya alam yang ada di dalamnya,  setiap negara harus melakukan pendekatan secara terpadu atas perencanaan dan pembangunan sesuai dengan kebutuhan untuk melindungi lingkungan hidup serta dapat bermanfaat bagi penduduk sekitar. Setiap negara juga diharapkan dapat memanfaatkan sumber daya alam yang dimilikinya secara wajar ( reasonable use ) serta tidak menyalahgunakan hak eksploitasi yang dimiliknya ( abuse of rights ) dan juga akan memanfaatkan shared resources dengan menggunakannya secara seimbang ( equity and equitable utilization ) 21 .
Access to Environmental Information,  Public Participation in Environmental Decisions,  Equal Access and Non-discrimination . Prinsip ini merupakan salah satu prinsip yang penting selain sebagai upaya dalam pemberdayaan masyarakat dalam proses pelaksanaan pengelolaan lingkungan tetapi juga untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup serta penerimaan masyarakat terhadap adanya lingkungan hidup.
Koesnadi Hardjasoemantri berpendapat bahwa pemberian informasi kepada masyarakat secara benar merupakan prasyarat penting untuk peran serta atau partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan di bidang lingkungan hidup untuk kebaikan bersama.  Informasi yang benar harus disampaikan kepada masyarakat yang akan terkena dampak atas rencana kegiatan dan informasi harus diberikan secara tepat waktu, lengkap dan mudah dipahami 22 .
Penegakan hukum terhadap pelaku perusakan lingkungan di Indonesia. Pengertian Penegakan Hukum Lingkungan adalah suatu upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan yang terdapat dalam ketentuan hukum lingkungan yang berlaku secara umum dan individual melalui pengawasan
20 Stockholm Convention,On Persistent Organic Pollutans,Kementrian Negara Lingkungan Hidup,2009.
21 Phillipe Sands,Principle of Internationl Environmental Law,Cambridge,Second Edition,hlm.14.
22 Koesnadi Hardjasoemantri,Hukum Tata Lingkungan,Gadjah Mada University Press,Edisi Kedelapan,hlm.105.
serta penerapan sanksi.Kata “penegakan hukum lingkungan” (“ environmental law enforcement ”) didefinisikan oleh G.A. Biezeveld sebagai penerapan kekuatan hukum pemerintah untuk memastikan kepatuhan dengan peraturan lingkungan dengan beberapa cara, antara lain 23 :
a. Supervisi administrative kepatuhan dengan peraturan lingkungan (inspeksi,terutama dalam bidang pencegahan)
b. Tindakan administrative atau sanksi dalam kasus ketidakpatuhan (aktivitas korektif)
c. Investigasi pidana kasus dugaan pelanggaran (aktivitas represif)
d. Tindakan atau sanksi pidan ajika terjadi pelanggaran (aktivitas represif)
e. Aksi sipil (gugatan hukum) dalam hal mengancam ketidakpatuhan (aktivitas preventif)
Penegakan hukum lingkungan dapat dibedakan menjadi tiga aspek yaitu Penegakan hukum lingkungan administratif yang dilakukan oleh aparatur pemerintah;  Penegakan hukum lingkungan kepidanaan yang dilakukan dengan prosedur yuridis peradilan;  Penegakan hukum lingkungan keperdataan dan juga “ environmental disputes resolution ” yang dilakukan secara litigasi maupun non litigasi.
Penegakan hukum lingkungan tidak hanya untuk memberikan hukuman atau sanksi kepada pelaku perusak lingkungan hidup tetapi juga bertujuan untuk mencegah terjadinya perbuatan yang menimbulkan kerusakan lingkungan,maka dari itu penegakan hukum lingkungan tidak hanya bersifat represif  namun juga bersifat preventif 24 . Penegakan hukum lingkungan secara represif bertujuan untuk menanggulangi kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan dengan cara menjatuhkan sanksi kepada pelaku yang dapat berupa sanksi pidana,sanksi perdata,dapat juga diberikan sanksi administrasi.  Sedangkan penegakan hukum lingkungan yang bersifat preventif bertujuan untuk mencegah adanya kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan.Dalam hal ini hukum lingkungan yang bersifat preventif menggunakan AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ) dan perizinan untuk dijadikan instrument hukum.
Pengaturan mengenai perlindungan lingkungan dan penegakannya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang merupakan generasi ketiga pengaturan hukum lingkungan di Indonesia.Undang-Undang ini mengatur mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan sistematis demi tercapainya keseimbangan lingkungan serta kesejahteraan manusia sebagai satu kesatuan.Selain itu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ini mengatur upaya untuk melestarikan lingkungan secara berkelanjutan dan juga mencegah terjadinya kerusakan lingkungan.Di dalamnya terdapat 3 (tiga) jenis sanksi hukum antara lain :
23 Terjemahan,  G.A.  Biezeveld,  “Course on Environmental Law  Enforcement”,  Syllabus, Surabaya,1995,hlm.7
24 Siti Sundari Rangkuti,Op.cit,hlm.209-210.

## 1. Sanksi Administrasi : meliputi paksaan pemerintah serta pencabutan izin
2. Sanksi Perdata : Dalam Undang-Undang ini mengatur tentang penerapan asas tanggung jawab yang mutlak serta menyatakan tetap berlakunya hukum acara perdata sebagai acuan dalam tata cara pengajuan dalam masalah hukum lingkungan.
3. Sanksi Pidana : Ketentuan pidana disini mencakup ketentuan tentang pidana penjara dan juga denda,ketentuan tentang delik material dan delik formal,ketentuan tentang tanggung jawab korporasi dan ketentuan tentang asas subsidiaritas penerapan sanksi pidana.
Dalam  penerapan atau penjatuhan sanksi tentunya memiliki tujuan tersendiri,menurut Pasal 2 PermenLH No.2 Tahun 2013 tujuan pemberian sanksi yaitu :
a. Untuk melindungi lingkungan hidup dari pencemaran dan/atau perusakan yang diakibatkan dari suatu usaha dan/atau kegiatan;
b. Untuk menanggulangi pencemaran dan/perusakan lingkungan hidup;
c. Untuk memulihkan kualitas lingkungan hidup yang diakibatkan oleh pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
d. Untuk memberikan efek jera bagi pelaku usaha dan/atau kegiatan yang melanggar peraturan perundang-undangan dalam bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan dan ketentuan yang terdapat di dalam izin lingkungan.

## 2. Asas Hukum Lingkungan
Di dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdapat asas hukum lingkungan yang dijabarkan dalam Pasal 2 yang berbunyi “Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas 25 tanggung jawab negara, diartikan sebagai negara menjamin sumber daya alam akan memberikan manfaat  yang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan dan mutu hidup rakyat,  baik generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.
Negara menjamin hak setiap warganegara atas lingkungan hidup yang baik dan juga sehat. Negara wajib melakukan pencegahan atas kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
Asas kelestarian dan keberlanjutan. Asas ini diartikan setiap warganegara mempunyai kewajiban dan juga tanggung jawab terhadap generasi yang akan datang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan cara melakukan upaya pelestarian ekosistem.
25 Syamsul Arifin,Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia,Jakarta : PT Sofmedia,2012,hlm.63-65.
Jurnal Hukum tora: 7(2): 283-298
Asas keserasian dan keseimbangan. Asas ini diartikan,dalam rangka pemanfaatan lingkungan hidup harus tetap memperhatikan berbagai aspek seperti aspek  kepentingan ekonomi,sosial dan budaya,perlindungan dan pelestarian ekosistem.  Asas keterpaduan. Asas ini dapat diartikan sebagai perlindungan dan juga pengelolaan lingkungan hidup dengan cara memadukan berbagai unsur atau menyatukan berbagai komponen yang  saling berhubungan.  Asas manfaat. Merupakan segala kegiatan pembangunan yang dilaksanakan harus disesuaikan dengan potensi yang ada dalam sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menyelaraskan harkat manusia dengan lingkungannya.
Asas keadilan. Asas keadilan adalah perlindungan dan pengelolaan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi semua warganegara. Asas kehati- hatian. Asas ini diartikan sebagai sebuah ketidakpastian mengenai dampak yang ditimbulkan suatu usaha dan/atau kegiatan karena adanya keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan serta teknologi tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda langkah guna meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap rusaknya lingkungan hidup. Asas ekoregion. Asas ini diartikan sebagai perlindungan serta pengelolaan lingkungan harus tetap memperhatikan karakteristik dari sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat sekitar serta kearifan lokal.
Asas keanekaragaman hayati. Asas keanekaragaman hayati merupakan suatu perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu guna mempertahankan keberadaan,  keragaman serta keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri dari sumber daya alam nabati dan juga sumber daya alam hewani yang merupakan satu kesatuan membentuk ekosistem. Asas pencemar membayar. Setiap penanggung jawab dalam suatu usaha dan/atau kegiatan menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan harus menanggung biaya untuk pemulihan lingkungan hidup.
Asas partisipatif. Setiap masyarakat berhak untuk berperan aktif dalam proses pengambilan  keputusan  dan dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Asas kearifan lokal. Dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup wajib memperhatikan nilai-nilai yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.  Asas tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus didasarkan oleh prinsip partisipatif, keterbukaan, akuntabilitas, efisiensi dan keadilan oleh pemerintah. Asas otonomi daerah. Pemerintah dan pemerintah daerah berhak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dalam bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan wajib memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai NKRI.

## KESIMPULAN
Hukum Lingkungan memiliki peranan penting dalam rangka menanggulangi kerusakan lingkungan hidup.  Tidak hanya dengan aturan hukum,  penegakan hukum lingkungan juga merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam rangka memberikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang baik dan benar. Hukum Lingkungan dapat diartikan sebagai hukum yang mengatur tatanan lingkungan atau hukum yang mengatur,  memelihara dan melindungi lingkungan di sekitar manusia. Dalam mengelola lingkungan hidup serta sumber daya alam yang ada di dalamnya, setiap negara harus melakukan pendekatan secara terpadu atas perencanaan dan pembangunan sesuai dengan kebutuhan untuk melindungi lingkungan hidup serta dapat bermanfaat bagi penduduk sekitar.  Setiap negara juga diharapkan dapat memanfaatkan sumber daya alam yang dimilikinya secara wajar ( reasonable use ) serta tidak menyalahgunakan hak eksploitasi yang dimiliknya ( abuse of rights ) dan juga akan memanfaatkan shared resources dengan menggunakannya secara seimbang ( equity and equitable utilization ).
Penegakan Hukum Lingkungan adalah suatu upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan yang terdapat dalam ketentuan hukum lingkungan yang berlaku secara umum dan individual melalui pengawasan  serta penerapan sanksi. Penegakan hukum lingkungan tidak hanya untuk memberikan hukuman atau sanksi kepada pelaku perusak lingkungan hidup tetapi juga bertujuan untuk mencegah terjadinya perbuatan yang menimbulkan kerusakan lingkungan, oleh karena itu penegakan hukum lingkungan tidak hanya bersifat represif tapi juga bersifat preventif.  Penegakan hukum lingkungan secara represif bertujuan untuk menanggulangi kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan dengan cara menjatuhkan sanksi kepada pelaku yang dapat berupa sanksi pidana,  sanksi perdata,  dapat juga diberikan sanksi administrasi. Sedangkan penegakan hukum lingkungan yang bersifat preventif bertujuan untuk mencegah adanya kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan. Pengaturan mengenai perlindungan lingkungan  dan penegakannya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Undang-undang ini mengatur mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan sistematis untuk tercapainya keseimbangan lingkungan serta kesejahteraan manusia sebagai satu kesatuan. Selain itu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ini mengatur upaya untuk melestarikan lingkungan secara berkelanjutan dan juga mencegah terjadinya kerusakan lingkungan.  Di dalamnya terdapat 3 (tiga) jenis sanksi hukum yaitu sanksi administrasi, sanksi perdata, dan sanksi pidana.
Arvin Asta Nugraha, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, Fatma Ulfatun Najicha (2021). PERAN HUKUM LINGKUNGAN DALAM MENCEGAH KERUSAKAN DAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP. Jurnal Hukum tora: 7(2): 283-298
Hukum lingkungan berperan penting dalam perlindungan lingkungan,namun tidak semua hal yang diatur dalam hukum lingkungan dapat diterapkan dengan benar, khususnya penegakan hukumnya.  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) sudah jelas merupakan bentuk penegakkan hukum atas lingkungan.  Tujuan dibentuknya Undang-Undang tersebut sudah baik yaitu dari segi lingkungan tujuannya yaitu untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup supaya terdapat keseimbangan di dalam ekosistem.
Penegakan hukum lingkungan dari segi ekonomi yaitu supaya manusia dapat memanfaatkan sumber daya alam yang terkandung dalam lingkungan hidup dengan cara yang benar dan tidak merusak lingkungan. Namun, pada kenyataannya penegakan hukum yang tidak tegas dan ada kecenderungan membiarkan tindakan tersebut atau sanksi yang diberikan tidak seberat dampak yang ditimbulkan.

## References
Buku : Badan Pusat Statistik.2018 .Statistik Lingkungan Hidup Indonesia ,Jakarta : Badan Pusat Statistik,Indonesia.
FX Samekto.2004. Negara dalam Dimensi Hukum Internasional .Bandung : Citra Aditya Bakti.
G.A. Biezeveld. 1995. Course on Environmental Law Enforcement . Surabaya : Syllabus. I Gusti Ayu K.R.H. 2014. Pengantar Hukum Lingkungan . Solo : Cakra Books.
Koesnadi Hardjasoemantri. 2000. Hukum Tata Lingkungan . Edisi keempat. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
M.Daud Silalahi. 2001. Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia . Bandung : Penerbit Alumni. N.H.T Siahaan. 2004. Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan . Jakarta : Erlannga. Peter Mahmud Marzuki. 2014. Penelitian Hukum (edisi revisi) . Surabaya : Kencana. Phillipe Sands. 2003. Principle of Internationl Environmental Law . Second Edition.
Cambridge.
Prof.Dr. I Putu Gelgel,SH.MH.,Dr. I Putu Sakabawa Landra,SH.MH. Hukum Lingkungan “Teori,Legislasi dan Studi Kasus . USAID
Siti Sundari Rangkuti. 2005. Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional . Surabaya : Airlangga Univ Press.
Stockholm Convention. 2009. On Persistent Organic Pollutans . Kementrian Negara Lingkungan Hidup.
Syamsul Arifin. 2012. Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia . Jakarta : PT Sofmedia.
Takdir Rahmadi. Hukum Lingkungan . Jakarta : Raja Grafindo Persada. WWF. Living Planet Report . Gland World Wide Fund for Nature.
Jurnal Andri G. Wibisana. (2013). Elemen-elemen Pembangunan Berkelanjutan dan Penerapannya dalam Hukum Lingkungan. Jurnal Hukum dan Pembangunan.
Fatma Ulfatun Najicha (et al). (2021). ”Regulation of Law Enforcement in Prevention and Handling of Fire Forest in Environmental Hazards”, Medico Legal Update . Vol.21. No.1.
Fatma Ulfatun Najicha (et al). (2020). Legal Protection “Substantive Rights for Environmental Quality”on Environmental Law Againts Human Rights in the Constitution in Indonesia. Atlantic Press . Vol.140. Intan Sekar Arum (et al). (2021). Pertanggungjawaban Indonesia Terhadap Pencemaran Udara Akibat Kebakaran Hutan dalam Hukum Internasional. Justitia Jurnal Hukum . Vol.1. No.6.
Waluyo (et al). (2019). Law in Globalization and its Influence on Economic Development and Environmental Preservation based on Pancasila and the Indonesian Constitution of 1945. Atlantic Press . vol.358.
Arvin Asta Nugraha, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, Fatma Ulfatun Najicha (2021). PERAN HUKUM LINGKUNGAN DALAM MENCEGAH KERUSAKAN DAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP. Jurnal Hukum tora: 7(2): 283-298
Zainal Arifin Hoesein. (2012). Pembentukan Hukum dalam Perspektif Pembaruan Hukum (Law Making on the Perspective of Legal Reformation). Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional . Vol.1. No.3.