Volume  1  Issue  2,  September  2017:  pp.  144-165.  Copyright  ©  2017 HOLREV.  Faculty  of  Law,  Halu  Oleo  University,  Kendari,  Southeast  Sulawesi, Indonesia.  ISSN:  2548-1762  |  e-ISSN:  2548-1754.  Open  Access  at: http://ojs.uho.ac.id/index.php/holrev/
Halu  Oleo  Law  Review  is  licensed  under  a  Creative  Commons  Attribution  4.0  International  License,  which  permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

## Hakekat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)

## The Legal Essence of Constitutional Court’s Verdict toward Dispute of
Regional Head Election

## Guasman Tatawu
Dosen Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo E-mail: gtatawu@gmail.com
Abstract: The judicial process conducted by the Constitutional Court adheres to the principles of (1) ius curia novit; (2) The hearing is open to the public; (3) Independent and impartial; (4) The judiciary shall be executed in a fast, simple, and low cost; (5) The right to be heard in a balanced manner (audi et alteram partem); and (6) The judge is active and also passive in the hearing. In addition, it needs to be added again one principle that is the principle (7) Predictability of Legality (praesumptio iustae causa).  The  implementation  of  these  principles  is  on  the  whole  process  of  the settlement  of  disputes  by  the  Constitutional  Court.  Decision-making  of  Dispute Resolution  in  the  Constitutional  Court  (MK)  is  based  on  the  conviction  of constitutional  justices  after  assessing  the  evidence  presented  by  the  parties. Meanwhile, the law has limited the Constitutional Court's authority in the General Election of Regional Heads, which is only to decide the results of the electoral vote count. Therefore, the Constitutional Court of interpretation has created a new norm in the decisions of Pemilukada case. In some of its decisions, the Constitutional Court has expanded the scope of authority to resolve electoral disputes up to the electoral process. Basically, the Constitutional Court's decision on the Election Dispute affects the legal principle which is Final and Binding (binding). The legal principle contains 2 (two) meanings: First, the final and binding decision of the Constitutional Court contains several legal meanings, namely: a) To realize the legal certainty as soon as possible for the parties to the dispute. b.) The Constitutional Court as a constitutional court, unlike conventional courts that apply space for legal action. c.) means a legal engineer. In a sense, the Constitutional Court through its decisions is expected to be able  to  engineer  the  law  as  outlined  in  the  1945  Constitution  as  a  constitution (gronwet).  d.)  The  Constitutional  Court  as  the  sole  guard  and  interpreter  of  the constitution. Thus, the presence of the Constitutional Court in the Indonesian state administration system is expected to maintain the stability of all elements of the state to remain in line with the mandate of the  constitution. Second, the Constitutional Court decision which is final and binding (binding), gave birth to a number of legal consequences in its application. In this case, the authors then classify it into 2 (two)
outlines, namely the decision of the Constitutional Court which gives rise to a positive legal effect and a negative legal effect. The legal consequences that have a positive meaning, namely: End a legal dispute; Maintain the principle of checks and balances, and  Encourage  the  political  process.  While  the  legal  consequences  of  the Constitutional  Court  decision  which  is  final  and  binding  in  the  negative  meaning, namely: Closed access to legal efforts and the occurrence of legal vacuum.
Keyword: The Nature of Law, Constitutional Court Decision, Election Dispute.
Abstrak: Proses  peradilan  yang  dijalankan  oleh  MK  menganut  asas-asas  yaitu (1) ius  curia  novit; (2)  Persidangan  terbuka  untuk  umum;  (3)  Independen  dan imparsial ; (4) Peradilan dilaksanakan secara cepat, sederhana, dan biaya ringan; (5) Hak untuk didengar secara seimbang ( audi et alteram partem ); dan (6) Hakim aktif dan juga pasif dalam persidangan. Selain itu perlu ditambahkan lagi satu asas yaitu asas (7) Praduga Keabsahan (praesumptio iustae causa) . Penerapan asas-asas ini yaitu  pada  seluruh  proses  penyelesaian  sengketa  oleh  MK.  Pengambilan  putusan penyelesaian  Perselisihan  Sengketa  Pilkada  di  Mahkamah  Konstitusi  (MK) didasarkan  pada  keyakinan  hakim  konstitusi  setelah  menilai  bukti  yang  diajukan oleh para pihak. Sementara itu, undang-undang telah membatasi kewenangan MK dalam Pemilukada yaitu hanya untuk memutus hasil penghitungan suara Pilkada. Oleh  karena  itu,  MK  melalui  penafsiran  telah  menciptakan  norma  baru  dalam putusan-putusan  perkara  Pemilukada.  Dalam  beberapa  putusannya,  MK  telah memperluas  ruang  lingkup  kewenangan  untuk  menyelesaikan  sengketa  Pilkada sampai pada proses Pilkada. Pada dasarnya, putusan MK terhadap sengketa Pilkada menganut prinsip hukum yang bersifat Final dan Mengikat ( binding ). Prinsip hukum tersebut mengandung 2 (dua) makna yaitu Pertama, putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat ( binding ) mengandung beberapa makna hukum, yaitu: a.) Untuk mewujudkan kepastian hukum sesegera mungkin bagi para pihak yang  bersengketa.  b.)  Mahkamah  Konstitusi  sebagai  pengadilan  konstitusional, berbeda  halnya  dengan  pengadilan  konvensional  yang  menerapkan  ruang  untuk menempuh upaya hukum. c.) bermakna sebagai perekayasa hukum. Dalam artian, Mahkamah  Konstitusi  melalui  putusan-putusannya,  diharapkan  mampu merekayasa hukum sesuai yang telah digariskan oleh UUD 1945 sebagai konstitusi ( gronwet ).  d.)  Mahkamah  Konstitusi  sebagai  penjaga  dan  penafsir  tunggal konstitusi.  Dengan  demikian,  kehadiran  Mahkamah  Konstitusi  dalam  sistem ketatanegaraan Indonesia diharapkan mampu menjaga stabilitas segenap elemen negara untuk tetap sejalan dengan amanat konstitusi. Kedua, putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat ( binding ), melahirkan sejumlah akibat hukum dalam penerapannya. Dalam hal ini, penulis kemudian menggolongkannya ke  dalam  2  (dua)  garis  besar,  yakni  putusan  Mahkamah  Konstitusi  yang menimbulkan  akibat  hukum  yang  bermakna  positif  dan  akibat  hukum  yang bermakna negatif. Adapun akibat hukum yang bermakna positif, yaitu: Mengakhiri suatu  sengketa  hukum;  Menjaga  prinsip checks  and  balances ;  dan  Mendorong terjadinya  proses  politik.  Sedangkan  akibat  hukum  yang  ditimbulkan  putusan Mahkamah  Konstitusi  yang  bersifat  final  dan  mengikat  ( binding )  dalam  makna negatif, yaitu: Tertutupnya akses upaya hukum dan terjadinya kekosongan hukum.
Kata kunci: Hakekat Hukum, Putusan MK, Sengketa Pilkada

## PENDAHULUAN
Berdasarkan Pasal  24C  ayat  (1) Undang-Undang  Dasar  1945,  Mahkamah  Konstitusi selanjutnya  disebut  MK  berwenang  mengadili  pada  tingkat  pertama  dan  terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus  sengketa  kewenangan  lembaga  negara  yang  kewenangannya  diberikan  oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
Pengaturan  lebih  lanjut  mengenai  putusan  MK  diatur  dalam Undang-Undang Nomor  24  Tahun  2003  tentang  Mahkamah  Konstitusi yang  telah  diubah  terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2003  tentang  Mahkamah Konstitusi yang  mana  Perpu  1/2013  ini  telah  ditetapkan  sebagai  undang-undang oleh Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2014  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang. Pasal 10 ayat (1) UU 24/2003 berbunyi:
MK  berwenang  mengadili  pada  tingkat  pertama  dan  terakhir  yang putusannya bersifat final untuk:
a) menguji  undang-undang  terhadap  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945;
b) memutus  sengketa  kewenangan  lembaga  negara  yang  kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
c) memutus pembubaran partai politik;
d) Memutus Perselisihan Hasil pemilihan umum.
Terkait putusan MK dalam Menangani Sengketa Hasil Pemilihan Umum, Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dengan tegas menyatakan: “Putusan Mahkamah  Konstitusi  tentang  Perselisihan  Hasil  Pemilihan  Umum  bersifat  final  dan mengikat . ”
Hal  ini  sejalan  dengan  yang  telah  disebutkan  di  atas  bahwa putusan  MK  itu bersifat final, 1 yakni  putusan  MK  langsung  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap  sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. 2 Sifat mengikat bermakna
1 Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
2 Penjelasan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
putusan  MK  tidak  hanya  berlaku  bagi  para  pihak  tetapi  bagi  seluruh  masyarakat Indonesia. Adapun  salah  satu  akibat  hukum  dari  putusan  MK  yang  final  dan  mengikat dalam makna positif adalah mengakhiri sebuah sengketa hukum.
Secara  harfiah,  putusan  Mahkamah  Konstitusi  yang  bersifat  final  dan  mengikat memiliki  makna  hukum  tersendiri.  Frase  “final”  dala m  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia diartikan  sebagai  “terakhir  dari  rangkaian  pemeriksaan”,  sedangkan  frase  mengikat diartikan sebagai “mengeratkan”, “menyatukan”. Bertolak dari arti harafiah ini maka frase final dan frase mengikat , saling terkait sama seperti dua sisi mata uang artinya akhir dari suatu proses pemeriksaan, telah memiliki kekuatan mengeratkan atau menyatukan semua kehendak dan tidak dapat dibantah lagi.
Makna harafiah di atas bila dikaitkan dengan sifat final dan mengikat dari putusan MK artinya telah tertutup segala kemungkinan untuk menempuh upaya hukum. Tatkala putusan  tersebut  diucapkan  dalam  sidang  pleno,  maka  ketika  itu  lahir  kekuatan mengikat (verbindende  kracht). Putusan  MK  memiliki  kekuatan mengikat  secara  hukum terhadap  semua  komponen  bangsa  termasuk  obyek  yang  disengketa.  Terkait  dengan kewenangan  MK  penulis  mengkaji  hal  yang  terkait  dengan  Hakekat  Hukum  Terhadap Putusan MK dalam Sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

## Esensi Kekuasaan dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi
Pembentukan MK di Indonesia yang paling pokok adalah menjaga agar tidak ada UU yang bertentangan dengan UUD dan kalau itu ada, maka MK dapat membatalkannya. Itulah sebabnya, sering dikatakan bahwa MK merupakan pengawal konstitusi dan penafsir tunggal  (yang  mengikat)  atas  konstitusi. 3 Sambutan  positif  masyarakat  merupakan respons terhadap terbukanya pintu demokrasi, sehingga berbagai perangkat hukum yang oleh  penilaian  masyarakat  bertentangan  dengan  keadilan  dan  hak  asasi  manusia  yang dijunjung  tinggi  dan  diatur  dalam  UUD  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945. 4 Kekuasaan kehakiman yang merdeka sangat penting dituangkan dalam UUD sebab tanpa kebebasan  kekuasaan  kehakiman  sangat  sulit  lahir  putusan  pengadilan  yang mencerminkan keadilan hukum.
3 Moh. Mahfud MD, Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, h. 99.
4 Zainal  Arifin  Hoesein, Judicial  Review  Di  Mahkamah  Agung  RI  Tiga  Dekade  Pengujian  Peraturan Perundang-undangan , Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009, h. 234.
Menurut Peter A Gerangelos, 5 bahwa:
In fact, constitutional scholars have agonized over whether the separation of powers was  in  fact  incorporated  into  the  Constitution  as  a  legal  principle. (Bahkan,  para sarjana konstitusi merasa kesulitan apakah pemisahan kekuasaan itu sebenarnya dimasukkan ke dalam Konstitusi sebagai prinsip hukum).
Menurut Tahir Azhary, 6 bahwa:
Implementasi  prinsip  keadilan  tersebut  akan  banyak  bergantung  kepada  para pelaksana dalam hal ini kecuali pejabat Pemerintah dalam bidang eksekutif, juga pejabat-pejabat dalam bidang yudikatif (peradilan) yaitu  para hakim. Kecuali  itu para  penegak  hukum  memainkan  peranan  yang  besar  pula  dalam mengimplementasikan prinsip keadilan itu menjadi suatu kenyataan yang konkrit dalam kehidupan masyarakat di negara RI. Para penegak hukum itu adalah hakim, Jaksa,  polisi,  advokat  dan  penasehat  hukum.  Di  tangan  merekalah  terletak  suatu beban kewajiban untuk mengimplementasikan suatu prinsip keadilan sebagaimana yang tercantum dalam sila kedua secara optimal dan maksimal.
Menurut Pasal 29 ayat (1) UU No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa : MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (1) menguji UU terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (3) memutus pembubaran partai  politik;  (4)  memutus  perselisihan  tentang  hasil  pemilihan  umum;  dan  (5) kewenangan lain yang diberikan oleh UU.
Fungsi  MK  untuk  menjaga  terselenggaranya  pemerintahan  yang  bertanggung jawab, juga peran semestinya yang  dapat dilakukan oleh MK sebagai salah satu  pelaku kekuasaan  kehakiman,  juga  berfungsi  mendorong  mekanisme check  and  balance dalam penyelenggaraan  negara,  menjaga  kontitusionalitas  pelaksanaan  kekuasaan  negara  dan berfungsi dalam rangka terwujudnya negara hukum Indonesia yang demokratis, sejahtera dan berkeadilan. Fungsi MK sebagai berikut: 7
Fungsi pertama yang disebutkan di atas, dalam mendorong mekanisme check and balance ini dilakukan oleh MK melalui wewenangnya menguji undang-undang terhadap Undang-Undang  Dasar,  memutus  sengketa  kewenangan  lembaga  negara  yang
5 Peter A Gerangelos, The Separation of Powers and Legislative Interference in Judicial Process Constitutional Principles and Limitations, Oxford and Portland, Oregon, North America: Hart, 2009, h. 32.
6 Muhammad Tahir Azhary, Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam,  Implementasinya  Pada  Periode  Negara  Madinah  Dan  Masa  Kini, Jakarta:  Prenada  Media  Group, 2003, h. 205.
7 Abdul Latif, Fungsi Mahkamah Konstitusi Upaya Mewujudkan Negara hukum Demokrasi , Yogyakarta: Total Media, 2009, h. 122.
kewenangannya  diberikan  oleh  UUD,  dan  dalam  memutus  pendapat  DPR  mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh presiden dan/atau wakil presiden sebagaimana diatur dalam pasal 7A dan pasal 7B UUD 1945.
Kedua,  fungsi  menjaga  konstitusionalitas  pelaksanaan  kekuasaan  negara  ini dilakukan oleh MK dalam menjalankan seluruh kewenangan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945.Peran ini menuntut fungsi dan tanggung jawab MK sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman di samping MA.
Ketiga, fungsi MK bersama-sama dengan lembaga-lembaga negara lainnya secara sadar  dan  aktif  membawa  negara  Indonesia  ke  tujuan  negara  dan  cita-cita  proklamasi, yaitu  mewujudkan  negara  hukum  kesejahteraan  sebagaimana  diamanatkan  oleh  UUD 1945.Peran ini merupakan konsekuensi dari kedudukan MK sebagai lembaga negara.
Berdasarkan pada pandangan tersebut, fungsi MK sebagai penjaga atau pengawal konstitusi,  dan  menegakkan  prinsip  supremasi  hukum  dalam  sistem  ketatanegaraan Indonesia yang dalam hal ini untuk mewujudkan cita-cita negara hukum yang demokratis.
Penegasan tersebut dikatakan oleh Ni’matul Huda, 8 bahwa:
Indonesia  merupakan  negara  hukum,  serta  pernyataan  bahwa  kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka, mengandung spirit untuk tidak menjadikan  hukum  sebagai  alat  kekuasaan,  menegakkan  prinsip  persamaan  di depan hukum dan melindungi campur tangan baik yang bersifat internal maupun eksternal  terhadap  kekuasaan  kehakiman  dalam  rangka  mencegah  dan menghindari kegagalan pencapaian keadilan.
Pandangan  tersebut  di  atas  sejalan  dengan  Sudikno  Mertokusuma, 9 bahwa tegaknya hukum dan keadilan tidaklah hanya melalui peradilan saja. Tegaknya hukum dan keadilan  melalui  peradilan  itu  pada  umumnya  didahului  oleh  suatu  sengketa  atau pelanggaran hukum.
Ni’matul Huda, 10 mengatakan bahwa:
Pada mulanya memang tidak dikenal adanya MK, bahkan keberadaan gagasan MK itu sendiri di dunia memang dapat dikatakan relatif masih baru. Karena itu, ketika UUD 1945 dirumuskan, gagasan MK ini belum muncul.  Perdebatan yang muncul ketika  dirumuskan  UUD  1945  adalah  perlu  tidaknya  UUD  1945  mengakomodir gagasan  hak  uji  materiil  ke  dalam  kekuasaan  kehakiman.  Namun  di  kalangan negara-negara  demokrasi  baru,  terutama  di  lingkungan  negara-negara  yang mengalami  perubahan  dari  otoritarian  menjadi  demokrasi  pada  abad  ke-20,  ide pembentukan MK itu menjadi sangat luas diterima.
8 Ni’matul Huda, Lembaga Negara Dalam Masa Transisi Demokrasi, Yogyakarta: UUI Press, 2007, h. 41.
9 Sudikno Mertokusuma, Bunga Rampai Ilmu Hukum, Yogyakarta: Liberty, 2010, h. 144.
10 Ni’matul Huda, Ibid, h. 64.
Secara atributif kewenangan MK hanya didapatkan dari UUD 1945 yang berarti juga UUD  1945  membatasi  kewenangan  MK  (atributif-limitatif).Penambahan  atau pengurangan  kewenangan  MK  dilakukan  hanya  dengan  mengubah  UUD  1945,  tidak sebagaimana  kewenangan  MA  yang  dapat  ditambah  tetapi  tidak  dapat  dikurangi  oleh UU. 11 MA  berwenang  mengadili  pada  tingkat  kasasi,  menguji  peraturan  perundang- undangan di bawah UU terhadap UU dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh UU. 12

## Konsepsi Kekuasaan dan Kewenangan
Menurut  Mahfud  MD, 13 bahwa:  tidaklah  dibenarkan  menurut  konstitusi  bahwa  lembaga yudikatif  seperti  MK  ikut  Campur  mengatur  isi  UU,  seperti  membatalkan  hal-hal  yang pengaturannya oleh UUD diserahkan kepada pembuat UU. Begitu juga, pada dasarnya MK tidak  boleh  membuat  putusan ultra  petita karena  hal  itu  bisa  diartikan  MK  memasuki ranah legislatif.
Menurut I Dewa Gede Palguna, bahwa:
MK  disebut  sebagai  pengendali  keputusan  berdasarkan  sistem  demokrasi maksudnya  adalah  proses  pengambilan  keputusan  bernegara  tidak  hanya mengandalkan  suara  mayoritas  dalam  politik,  karena  mayoritas  suara  itu  tidak identik  dengan  kebenaran  dan  keadilan  berdasarkan  konstitusi.  Keputusan mayoritas suara tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. Oleh karena itu, jika ternyata  bertentangan,  maka  keputusan  itu  dapat  dibatalkan  melalui  proses peradilan konstitusi (di MK). 14
Menurut Bagir Manan, kekuasaan ( macht ) tidak sama artinya dengan wewenang. Kekuasaan menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat wewenang berarti hak dan sekaligus kewajiban ( rechten en plichten ). 15 Menurut Philipus M. Hadjon, wewenang dan  substansi  merupakan  landasan  bagi  legalitas  formal.  Atas  dasar  legalitas  formal lahirlah asas praesumptio iustae causa ( vermoeden van rechtmatigheid: asas praduga tak
11 Harjono, Transformasi  Demokrasi, Jakarta:  Sekretariat  Jendral  dan  Kepanitraan  Mahkamah  Konstitusi, 2009, h.136.
12 Anwar, Teori Dan Hukum Konstitusi Paradigma kedaulatan dalam UUD 1945 (Pasca perubahan), Implikasi dan Implementasi pada Lembaga Negara, Malang: Intrans Publishing, 2011, h. 254.
13 Moh.Mahfud MD, Op.,Cit, h. 109.
14 I  Dewa  Gede  Palguna, Pengaduan  Konstitusional  (Constitutional  Complaint)  Upaya  Hukum  terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitutional Warga Negara , Jakarta: Sinar Grafika, 2013, h. 314.
15 Bagir  Manan, Wewenang Propinsi,  Kabupaten  dan  Kota  dalam  Rangka  Otonomi  Daerah, Makalah  pada Seminar Nasional Pengembangan Wilayah dan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Kawasan Pesisir dalam Rangka Penataan Ruang, Bandung: Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, , 13 Mei 2000, h. 1.
bersalah). 16 Menurut  Tatiek  Sri  Djatmiati,  dalam  hal  tidak  terpenuhi  legalitas  tersebut menyebabkan  cacat  dalam  tindakan  pemerintah.  Cacat  wewenang  mengakibatkan tindakan pemerintahan atau keputusan pemerintah menjadi batal demi hukum ( nietig ). Cacat prosedur tidak menyebabkan tindakan atau keputusan pemerintah menjadi batal, namun  kekurangan  yang  ada  harus  dilengkapi.  Cacat  prosedur  dapat  dimohonkan pembatalan, dan bukan batal demi hukum. 17
Lembaga kekuasaan kehakiman seperti MK dalam sistem hukum ketatanegaraan Indonesia.MK  melengkapi  badan  peradilan  yang  telah  ada  sebelum  UUD  1945 diamendemen,  yaitu  MA.  Kedua  lembaga  peradilan  ini,  meskipun  memiliki  wewenang yang berbeda menurut UUD 1945, tetapi secara institusional MK tetap dibutuhkan untuk mendukung  kelangsungan  aktivitas  negara  hukum  Indonesia,  khususnya  di  bidang peradilan atau tepatnya hak uji materiil UU terhadap UUD1945.
Terkait  dengan  konsep  uji  materiil,  khususnya  dalam  hubungannya  dengan kewenangan MK, antara lain uraian perihal kedudukan MK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, ketentuan hukum nasional yang mengatur hak uji materiil dan makna hak uji materiil.  Istilah  hak  menguji  ( toetsingsrecht )  dan  ( judicial  review )  terlebih  dahulu dikemukakan  untuk  menghindari  silang  pendapat  yang  berkaitan  dengan  penggunaan kedua  istilah  ini.  Istilah toetsingsrecht berasal  dari  bahasa  Belanda,  yang  berarti  hak menguji, sedangkan judicial review berasal dari bahasa  Inggris yang berarti peninjauan oleh lembaga peradilan. Pada dasarnya, kedua istilah ini mengandung arti yang sama, yaitu kewenangan untuk menguji atau meninjau.

## Hakekat Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Pilkada
Eksistensi peradilan  yang bebas dan  tidak memihak dan juga tidak di pengaruhi oleh kekuasaan apa pun, cukup memberikan harapan terciptanya wajah  Negara hukum yang  lebih  menghormati  putusan-putusan  hukum  yang  dihasilkan  lembaga  peradilan dalam segala tingkatannya. 18 Ketentuan di atas bermakna, bahwa kekuasaan harus tunduk
16 Philipus M. Hadjon, Tatiek Sri Djatmiati, G.H. Addink, J.B.J.M. Ten Berge, Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011, h. 17.
17 Philipus M Hadjon, Paulus Effendie Lotulung, H.M. Laica Marzuki, Tatiek Sri Djatmiati, dan I Gusti Ngurah Wairocana, Hukum Administrasi dan Good Governance, Jakarta: Universitas Trisakti, 2010, h. 95.
18 H  Iriyanto  A.  Baso  Ence, Negara  hukum  dan  Hak  Uji  Konstitusionalitas  Mahkamah  Konstitusi  Telaah Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi , Bandung: Alumni, 2008, h.101-102
kepada  hukum  dan  hukum  menjadi  sarana  pengendali,  pengawas,  dan  pengontrol kekuasaan dari kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan secara sewenang-wenang.
Kewenangan  MK  dalam  memutus  perselisihan  hasil  Pemilu,  khususnya  pemilu kepala  daerah.MK  memberikan  kontribusi  besar  terhadap  pembangunan  demokrasi  di Indonesia, melalui putusannya yang mengoreksi hasil Pemilukada. Koreksi tersebut tidak hanya  terbatas  pada  hasil  pemilukada  yang  ditetapkan  oleh  KPU  baik  tingkat  Provinsi maupun Kabupaten Kota. Jauh lebih luas, MK dapat memberikan koreksi terhadap proses konversi  suara  rakyat  melalui  pemilihan  umum  yang  mempengaruhi  hasil  perolehan suara. Dengan kata lain, MK akan memastikan bahwa hasil suara sebagaimana ditetapkan KPU adalah sesuai dengan kehendak rakyat yang sesungguhnya. Pemberian mandat oleh rakyat tersebut harus dilakukan tanpa ada manipulasi, intimidasi dan bahkan bujuk rayu yang dapat mencederai makna demokrasi yang sesungguhnya. 19 Digunakan sebagai sarana pembenar bagi penyalahgunaan kekuasaan secara sewenang-wenang.
Kewenangan memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Selain sebagai  bagian dari  mekanisme  demokrasi,  pemilihan  umum  juga  merupakan  salah  satu  perwujudan pelaksanaan  hak  konstitusional,  dalam  hal  ini  hak  atas  kesempatan  yang  sama  dalam pemerintahan, yang di dalamnya termasuk pula hak untuk memilih ( right to vote ) dan hak untuk mencalonkan diri ( right to be candidate ). Oleh karena itu adalah logis apabila terjadi perselisihan  mengenai  pelaksanaan  hak  tersebut  maka  yang  berwenang  mengadilinya adalah lembaga yang secara teoretis bertugas mengawal hak itu. Di Indonesia, lembaga dimaksud  adalah  MK  RI. 20 Perselisihan  hasil  pemilu  dalam  Pilkada,  data  menunjukkan, sepanjang  Tahun  2010  hingga  2013,  MK  menerima  678  perkara  atau  170  perkara  per tahun. Artinya, potensi perkara perselisihan hasil Pilkada yang menjadi kenyataan besar. Di sini MK memang bisa menyelesaikan semua perkara dan kasus sesuai jadwal, karena Pilkada berjalan sendiri. 21
Ketentuan  yang  berkaitan  dengan  Putusan  MK  diatur  dalam  Pasal  45  sampai dengan 49 UU No. 24 Tahun 2003 Tentang MK. Dalam Pasal45 disebutkan sebagai berikut: (1) MK memutus perkara berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai
19 M. Mahrus Ali, Irfan Nur Rachman, Winda Wijayanti, Rio Tri Juli Putranto, Titis Anindyajati, Putria Gusti Asih, Tafsir Konstitusional Pelanggaran Pemilukada yang Bersifat Sistematis, Terstruktur dan Masif , Jurnal Konstitusi Volume 9, Nomor 1, Maret 2012, h. 3-4.
20 I  Dewa  Gede  Palguna, Pengaduan  Konstitusional  (Constitutional  Complaint)  Upaya  Hukum  terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitutional Warga Negara , Jakarta: Sinar Grafika, 2013, h. 592.
21 Saldi Isra, Jimly Asshiddiqie, Ramlan Surbakti, R. Siti Zuhro, Topo Santoso, dan lain-lain, Pemilihan Umum Serentak, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015, h. 392.
dengan  alat  bukti  dan  keyakinan  hakim.(2)  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  yang mengabulkan permohonan harus didasarkan pada sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti. (3) Putusan Mahkamah Konstitusi wajib memuat fakta yang terungkap dalam persidangan dan  pertimbangan  hukum  yang  menjadi  dasar  putusan.  (4)  Putusan  sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diambil secara musyawarah untuk mufakat dalam sidang pleno hakim konstitusi yang dipimpin oleh ketua sidang. (5) Dalam sidang permusyawaratan, setiap  hakim  konstitusi  wajib  menyampaikan  pertimbangan  atau  pendapat  tertulis terhadap  permohonan.(6)  Dalam  hal  musyawarah  sidang  pleno  hakim  konstitusi sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (4)  tidak  dapat  menghasilkan  putusan,  musyawarah ditunda  sampai  musyawarah  sidang  pleno  hakim  konstitusi  berikutnya.  (7)  Dalam  hal musyawarah  sidang  pleno  setelah  diusahakan  dengan  sungguh-sungguh  tidak  dapat dicapai  mufakat  bulat,  putusan  diambil  dengan  suara  terbanyak.  (8)  Dalam  hal musyawarah sidang pleno hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dapat diambil dengan suara terbanyak, suara terakhir ketua sidang pleno hakim konstitusi menentukan. (9) Putusan Mahkamah Konstitusi dapat dijatuhkan pada hari itu juga atau ditunda  pada  hari  lain  yang  harus  diberitahukan  kepada  para  pihak.  (10)  Dalam  hal putusan tidak tercapai mufakat bulat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8), pendapat anggota Majelis Hakim yang berbeda dimuat dalam putusan.
Ketentuan Pasal 75 UU No. 24 Tahun 2003 Tentang MK. Dalam permohonan yang diajukan,  pemohon  wajib  menguraikan  dengan  jelas  tentang:  a).  kesalahan  hasil penghitungan  suara  yang  diumumkan  oleh  Komisi  Pemilihan  Umum  dan  hasil penghitungan  yang  benar  menurut  pemohon;  dan  b).  permintaan  untuk  membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.
Ketentuan  Pasal  76  UU  No.  24  Tahun  2003  Tentang  MK.  Mahkamah  Konstitusi menyampaikan permohonan yang sudah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi kepada  Komisi  Pemilihan  Umum  dalam  jangka  waktu  paling  lambat  3  (tiga)  hari  kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi.
Ketentuan Pasal 77 UU No. 24 Tahun 2003 Tentang MK. (1) Dalam hal Mahkamah Konstitusi  berpendapat  bahwa  pemohon  dan/atau  permohonannya  tidak  memenuhi syarat sebagaimana dimaksud  dalam Pasal 74, amar putusan menyatakan permohonan tidak  dapat  diterima.  (2)  Dalam  hal  Mahkamah  Konstitusi  berpendapat  bahwa permohonan beralasan,  amar  putusan  menyatakan permohonan dikabulkan.  (3) Dalam
hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Mahkamah Konstitusi menyatakan  membatalkan  hasil  penghitungan  suara  yang  diumumkan  oleh  Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar. (4)  Dalam hal permohonan tidak beralasan amar putusan menyatakan permohonan ditolak.
Ketentuan  Pasal  78  UU  No.  24  Tahun  2003  Tentang  MK.  Putusan  Mahkamah Konstitusi mengenai permohonan atas perselisihan hasil pemilihan umum wajib diputus dalam jangka waktu). paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi, dalam hal pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden;  b).  paling  lambat  30  (tiga  puluh)  hari  kerja  sejak  permohonan  dicatat  dalam Buku  Registrasi  Perkara  Konstitusi,  dalam  hal  pemilihan  umum  anggota  DPR,  Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

## Konsep, Kedudukan, dan Prinsip Putusan Mahkamah Konstitusi
Mengenai konsep yang diartikan pengertian konstitusi dapat dicermati dari definisi dan kerangka pemikiran para ahli. 22 Wewenang tentang mahkamah konstitusi dalam struktur ketatanegaraan di Indonesia tidak terpisah teori konstitusi dan hukum konstitusi, yang meliputi kedudukan, dan karakter.
C.F.  Strong  konstitusi  didefinisikan  sebagai  suatu  kerangka  masyarakat  politik (negara)  yang  diorganisir  dengan  dan  melalui  hukum;  hukum  menetapkan  adanya lembaga-lembaga  permanen  dengan  fungsi  yang  telah  diakui  dan  hak-hak  telah ditetapkan. 23
Abdul  Rasyid  Thalib  konstitusi  merupakan  aturan  ketatanegaraan  atau  hukum konstitusional  yang  mengatur  pokok-pokok  ketatanegaraan  dan  penyelenggaraannya dalam  suatu  negara.  Apa  yang  merupakan  aturan  pokok  ketatanegaraan  itu  dapat  di jumpai dalam materi muatan konstitusi. Apabila materi muatan konstitusi dapat diartikan sebagai sejumlah ketentuan (norma hukum) dimasukkan ke dalam suatu dokumen yang dinamakan  konstitusi  sehingga  konstitusi  itu  berisi  keterangan-keterangan  atau penjelasan  tentang  norma  hukum  atau  ketentuan  yang  dimaksud  tersebut,  umumnya
22 I Dewa Gede Atmadja, Hukum Konstitusi Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan UUD 1945, Malang: Setara Press, 2012, h. 22
23 C.F.  Strong, Konstitusi-konstitusi  Politik  Modern  Kajian  Tentang  Sejarah  dan  Bentuk-Bentuk  Konstitusi Dunia, Bandung: Nusa Media, 2008, h. 21-22.
materi  muatan  yang  terdapat  di  dalam  konstitusi  selalu  diatur  tentang: 24 Jaminan terhadap hak-hak asasi manusia; Susunan (struktur) ketatanegaraan suatu negara yang bersifat  mendasar;  Pembagian  dan  pembatasan  tugas  dan  wewenang  alat-alat perlengkapan negara (lembaga negara) yang juga bersifat mendasar.
Himawan Estu Bagijo konstitusi yang dijalankan oleh negara konstitusional adalah hukum  tertinggi  yang  menjamin  pelembagaan  terhadap  penggunaan  kebebasan  yang komunikatif, dan disisi lain negara konstitusional terdapat karakteristik untuk konversi kebebasan  komunikatif  itu  pada  suatu  kekuasaan  administrasi.  Dalam  pandangan kelembagaan konstitusional di Indonesia yang terdasar oleh suatu mekanisme check and balances  diperlukan  badan  peradilan  yang  memiliki  kewenangan  konstitusional  untuk menafsirkan  konstitusi  dari  waktu  ke  waktu,  utamanya  bila  terjadi  sengketa  mengenai makna dari ketentuan-ketentuan (kebebasan komunikatif dan kekuasaan administrasi). Badan peradilan tersebut harus tercantum di dalam konstitusi dan dapat melakukan uji materiil  terhadap  perundang-undangan  yang  berlaku  dan  bertentangan  dengan konstitusi. 25
Mencermati  beragam  pengertian  “konstitusi”,  dapat didefinisikan,  3  (tiga) Kedudukan dari konstitusi suatu Negara sebagai berikut. 26
Pertama, dilihat  dari  posisi  konstitusi  sebagai  hukum  dasar  ( basic  law ), mengandung  norma-norma  dasar  yang  mengarahkan  bagaimana  pemerintah mendapatkan  kewenangan  mengorganisasikan  penyelenggaraan  kekuasaan  Negara. Dalam  kedudukan  sebagai basic  law ,  konstitusi  dapat  dijadikan  instrumen  yang  efektif mencegah  timbulnya  penyalahgunaan  kekuasaan  ( abuse  of  power ).  Konsekuensi yuridisnya  dari  pengakuan  konstitusi  sebagai  hukum  dasar,  dapat  mengarahkan  dan menjiwai  produk  hukum  yang  berorientasi  tidak  saja  pada  kepastian  hukum  ( legal certainty ), tetapi juga produk hukum yang memenuhi keadilan bagi semua orang ( justice for all ).
Kedua, segi  hierarki  peraturan  perundang-undangan,  konstitusi  sebai  hukum tertinggi  kedudukannya  kuat,  artinya  produk  hukum  lainnya  tidak  boleh  bertentangan
24 Abdul Rasyid Thalib, Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006, h. 82-83.
25 Himawan  Estu  Bagijo, Negara  Hukum  dan  Mahkamah  Konstitusi  Perwujudan  Negara  Hukum  Yang Demokratis  Melalui  Wewenang  Mahkamah  Konstitusi  Dalam  Pengujian  Undang-Undang, Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2014, h. 29-30.
26 I Dewa Gede Atmadja, Hukum Konstitusi Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan UUD 1945, Malang: Setara Press, 2012, h. 38-40.
dengan konstitusi, dan kalau bertentangan harus dibatalkan. Pembatalan itu dapat melalui asas  preferensi,  yakni  asas  hukum  “ lex  superiority  derogaat  legi  imferior ”  (peraturan hukum  yang  lebih  tinggi  mengesampingkan  peraturan  hukum  yang  lebih  rendah). Pembatalan  atau  pernyataan  produk  hukum  yang  lebih  rendah  bertentangan  dengan konstitusi  dapat  dilakukan  melalui  “ judicial  review ”  oleh  Mahkamah  Agung,  pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang; atau Mahkamah Konstitusi, pengujian undang-undang terhadap undang- undang dasar.
Ketiga ,  konstitusi  sebagai  dokumen  hukum  dan  politik  menempati  kedudukan istimewa,  selain  substansi  atau  materi  muatannya  memuat  norma  hukum  dasar,  juga berisi  piagam  kelahiran  suatu  Negara  baru  ( a  birth  certificate )  dan  cita-cita  hukum ( rechtside ), karena itu norma konstitusi juga mengendalikan norma-norma lainnya.
Karakter  berarti  ciri  atau  sifat  khas  dari  suatu  konstitusi,  dapat  dicermati  dari substansi konstitusi yang bersifat hanya memuat materi pokok saja, dari cara perubahan, ada konstitusi yang sulit prosedur perubahannya, diklasifikasikan konstitusi yang bersifat rigid (syarat quorum untuk melakukan perubahan terhadap konstitusi itu sangat berat, misalnya Sidang harus dihadiri oleh 2/3 badan yang berwenang melakukan perubahan, seperti perubahan UUD 1945 menurut ketentuan Pasal 37 ayat (3) UUD Negara RI Tahun 1945,  sedangkan  konstitusi  yang  prosedur  perubahannya  sederhana  dan  mudah, diklasifikasikan sebagai konstitusi yang bersifat fleksibel (luwes).
Menurut  I  Dewa  Gede  Atmadja  secara  lebih  mendalam,  karakter  konstitusi  juga ditentukan oleh model dari suatu konstitusi. Ada tiga model konstitusi sebagai berikut. 27
Pertama ,  model  konstitusi  bersifat  sekuler  dan  non  sekuler.  Dan  non-sekuler. Konstitusi yang bersifat sekuler, mendesain norma konstitusinya menentukan pemisahan secara tegas antara kehidupan agama dengan urusan-urusan negara. Contoh dalam tradisi konstitusi  negara-negara  Barat  baik  yang  ideologi-politiknya  liberal  maupun  yang ideologi-politik  sosialis  apalagi  konstitusi  negara  komunis,  memungkinkan  warga masyarakat melakukan propaganda anti agama. Di balik itu konstitusi yang bersifat non- sekuler, mendesain konstitusinya tidak dapat dilepaskan dari tradisi agama masyarakat. Sebagai contoh dapat dikatakan pengaruh agama Hindu, Budha, Islam dan juga Konghucu di  negara-negara  Asia.  Negara  Republik  Indonesia  dengan  UUD  1945,  jelas  dapat
digolongkan “konstitusi” yang b erkarakter non-sekuler, karena menetapkan dasar Negara Pancasila, menghormati kaidah-kaidah agama dan kaidah moral.
Kedua ,  model  konstitusi  yang  legitimasinya  ditentukan  oleh  organ-organ  formal dan membuka akses luas bagi partisipasi masyarakat. Model konstitusi yang legitimasinya formal,  karakter  konstitusinya  legalistik-formal,  tidak  responsif  terhadap  tuntutan masyarakat.  Dalam  pandangan  teoritik  para  pakar  konstitusi,  suatu  konstitusi  yang bersifat  legal-formalistik,  akan  mudah  menjadi black  letter  law (hukum  di  atas  kertas) yakni konstitusi yang tidak ditaati. Di balik itu, konstitusi yang legitimasinya oleh organ yang  juga  melibatkan  partisipasi  masyarakat,  dapat  dikatakan  karakter  konstitusinya responsif. Oleh karena itu konstitusi tidak akan dapat menjawab tantangan zaman. Para pakar konstitusi akan menamakan konstitusi yang hidup ( the living constitution ).
Ketiga ,  model  konstitusi  negara  serikat  dan  negara  kesatuan  berbeda  dalam karakternya. Konstitusi negara-negara serikat pada umumnya, norma konstitusinya rinci, memuat secara rinci apa yang merupakan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah federal (Pusat), para pakar hukum, menamakan Teori residu (teori sisa). Oleh karena itu sifat  konstitusi  negara  serikat  adalah rigid .  Di  balik  itu  konstitusi  negara  kesatuan normanya  tidak  rinci,  memuat  aturan  yang  bersifat  garis  besar  saja,  memuat  rincian urusan yang merupakan kewenangan pemerintah daerah, urusan pemerintah selebihnya merupakan  kewenangan  pemerintah  pusat.  Sifat  konstitusi  negara  kesatuan  pada umumnya fleksibel .
Asas  hukum  berfungsi  baik  di  dalam  maupun  di  belakang  sistem  hukum  positif. Asas  hukum  itu  dapat  berfungsi  demikian  karena  berisi  ukuran  nilai.  Sebagai  kaidah penilaian, asas hukum itu mewujudkan kaidah hukum tertinggi dari suatu sistem hukum positif. Itu sebabnya asas-asas hukum itu adalah fondasi dari sistem tersebut. Asas hukum itu terlalu umum untuk dapat berperan sebagai pedoman bagi perbuatan. Karena itu, asas hukum  harus  dikonkretisasikan.  Pembentuk  UU  membentuk  aturan  hukum,  yang  di dalamnya  ia  merumuskan  kaidah  perilaku.  Selanjutnya  konkretisasi  dalam  kaidah perilaku ini terjadi melalui generalisasi putusan-putusan hakim. Jika pengkonkretisasian telah terjadi dan sudah ditetapkan (terbentuk) aturan-aturan hukum positif dan putusan- putusan, maka asas hukum tetap memiliki sifat sebagai kaidah penilaian. 28
28 JJ. H. Bruggink Alih Bahasa B.Arief Sidharta, Refleksi Tentang Hukum Pengertian-Pengertian Dasar dalam Teori Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001, h. 169.
Asas hukum bukan peraturan hukum, namun tidak ada hukum yang bias dipahami tanpa  mengetahui  asas-asas  hukum  yang  ada  di  dalamnya.  Oleh  karena  itu  untuk memahami hukum suatu bangsa dengan sebaik-baiknya tidak bisa hanya melihat pada peraturan-peraturan hukumnya saja, melainkan harus menggalinya sampai kepada asas- asas  hukumnya.  Asas  hukum  inilah  yang  memberikan  makna  etis  kepada  peraturan- peraturan hukum serta tata hukum. 29
Dalam konteks Hukum Acara MK yang dimaksud dengan asas dalam hal ini adalah prinsip-prinsip  dasar  yang  bersifat  umum  sebagai  panduan  atau  bahkan  ruh  dalam penyelenggaraan  peradilan  konstitusi.  Asas  diperlukan  untuk  mencapai  tujuan penyelenggaraan  peradilan  itu  sendiri,  yaitu  tegaknya  hukum  dan  keadilan,  khususnya supremasi  konstitusi  dan  perlindungan  hak  konstitusional  warga  negara.  Asas-asas tersebut harus dijabarkan dan dimanifestasikan baik di dalam peraturan maupun praktik hukum acara. Dengan sendirinya  asas  Hukum  Acara MK menjadi pedoman dan prinsip yang  memandu  hakim  dalam  menyelenggarakan  peradilan  serta  harus  pula  menjadi pedoman dan prinsip yang dipatuhi oleh pihak-pihak dalam proses peradilan.
Sebagaimana  proses  peradilan  pada  umumnya,  di  dalam  peradilan  MK  terdapat asas-asas baik yang bersifat umum untuk semua peradilan maupun yang khusus sesuai dengan karakteristik peradilan MK. Maruarar Siahaan, salah satu hakim konstitusi periode pertama, mengemukakan 6 (enam) asas dalam peradilan MK yaitu (a) ius curia novit ;  (b) Persidangan  terbuka  untuk  umum;  (c)  Independen  dan  imparsial;  (d)  Peradilan dilaksanakan secara cepat, sederhana, dan biaya ringan; (e) Hak untuk didengar secara seimbang ( audi et alteram partem ); dan (f) Hakim aktif dan juga pasif dalam persidangan.
Selain  itu  perlu  ditambahkan  lagi  satu  asas  yaitu  asas  (g)  Praduga  Keabsahan ( praesumptio iustae causa ). 30

## Karakter Sengketa Pilkada di Indonesia dan Penyelesaiannya

## Tipologi Sengketa Pilkada di Indonesia
Sebelum  adanya  Perubahan  UUD,  kekuasaan  kehakiman  atau  fungsi  yudikatif  (judicial) hanya  terdiri  atas  badan-badan  pengadilan  yang  berpuncak  pada  Mahkamah  Agung. Lembaga Mahkamah  Agung  tersebut,  sesuai  dengan  prinsip  ‘ independent  of  ju diciary’
29 Satjipto Rahardjo. Ilmu Hukum , Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996, h. 47.
30 Janedjri Gaffar, M., Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Cetakan Pertama, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2010., h. 15.
diakui bersifat mendiri dalam arti tidak boleh diintervensi atau dipengaruhi oleh cabang- cabang kekuasaan lainnya,  terutama pemerintah. Prinsip kemerdekaan hakim ini selain diatur dalam UU pokok kekuasaan kehakiman, juga tercantum dalam penjelasan pasal 24 UUD1945 yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman tidak boleh dipengaruhi oleh cabang-cabang  kekuasaan  lain.  Namun,  setelah  perubahan  ketiga  UUD  1945  disahkan, kekuasaan  kehakiman  negara  kita  mendapat  tambahan  satu  jenis  mahkamah  lain  yang berada  di  luar  mahkamah  agung.  Lembaga  baru  tersebut  mempunyai  kedudukan  yang setingkat atau sederajat dengan Mahkamah Agung. Sebutannya adalah MK ( constitutional court ) yang dewasa ini makin banyak negara yang membentuknya di luar kerangka MA ( supreme court) . 31
Dalam sejarah kehidupan ketatanegaraan Indonesia, dimana pemilihan umum itu merupakan salah bentuk dari pesta demokrasi. Dalam waktu yang relatif cukup panjang tersebut,  segala  bentuk  kecurangan  dan/atau  manipulasi  yang  berujung  pada  sengketa Pemilu, yang merupakan persoalan yang cukup mendasar dan menjadi perhatian serius kita semua, mengingat asas Pemilu yang Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia serta Jujur dan Adil selalu saja dicederai dengan tindakan-tindakan curang oleh Partai Politik tertentu yang menimbulkan pelanggaran atau sengketa dalam menjalankan Pemilu tersebut.
Selain itu, Jimly Ashiddiqie menyatakan tujuan penyelenggaraan pemilihan umum itu ada empat, yaitu: 32
1. Untuk  memungkinkan  terjadinya  peralihan  kepemimpinan  pemerintahan secara tertib dan damai;
2. Untuk  memungkinkan  terjadinya  pergantian  pejabat  yang  akan  mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan;
3. Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat; dan
4. Untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara.
Sengketa  hasil  pemilu  adalah  merupakan  sengketa  antar  lembaga  Negara  yang berkaitan dengan hasil Pemilu, dimana terjadinya salah penafsiran atau manipulasi pada hasil pemilu. Penyelesaian tentang perkara sengketa hasil pemilu merupakan salah satu wewenang MK. Dimana wewenang itu telah diatur dalam UUD 1945.
31 Jimly  Asshiddiqie, Struktur  Ketatanegaraan  Indonesia  Setelah  Perubahan  Keempat  UUD  Tahun  1945 , Seminar  Pembangunan  Hukum  Nasional  VIIITema  Penegakan  Hukum  Dalam  Era  Pembangunan Berkelanjutan  Diselenggarakan  Oleh  Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional  Departemen  Kehakiman  Dan Hak Asasi Manusia RI Denpasar, 14-18 Juli 2003, h. 30-31.
32 Saldi Isra, Jimly Asshiddiqie, Ramlan Subakti, dan lain-lain, Pemilihan Umum Serentak, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015, h. 100.
Makna mengikat berarti memiliki akibat hukum bahwa para pihak yang berperkara harus menanggung akibat putusan tersebut. Terkait dengan prinsip negara hukum dimana tujuan  utama  dari  suatu  negara  adalah  terwujudnya  supremasi  hukum.  Oleh  karena Putusan  MK  adalah  putusan  yang  mengikat  dan  final  maka  putusan  tersebut  haruslah didasari oleh nilai-nilai filosofi dan mempunyai nilai kepastian hukum yang mengikat, dan menjunjung tinggi nilai keadilan. Sehingga putusan MK selalu bermuara pada keadilan dan kepastian hukum.

## Karakter Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa  Pilkada
Menurut Mahfud MD, 33 bahwa:
MK sendiri memutus kasus tersebut tidaklah dengan suara bulat melainkan disertai dengan dissenting opinion oleh empat dari Sembilan hakim konstitusi. Artinya, lima hakim  konstitusi  menyatakan  bahwa  ketentuan recall di  dalam  UU  itu  tak bertentangan dengan UUD, tetapi empat hakim konstitusi menyatakan sebaliknya. Putusan  berdasarkan voting dengan  perbandingan  suara  5  banding  4  itu me nyatakan:  “permohonan  ditolak  seluruhnya,”  karena  ketentuan recall tidak bertentang  dengan  UUD  1945.  Lebih  lanjut  dikatakan  oleh  Mahfud  MD,  bahwa perselisihan antara dua pihak atau lebih karena adanya perbedaan penafsiran antar pihak  atau  suatu  ketidaksepakatan  tertentu  yang  berhubungan  dengan  fakta kegiatan  atau  peristiwa  hukum  atau  kebijakan,  dimana  suatu  pengakuan  atau pendapat  dari  salah  satu  pihak  mendapat  penolakan,  pengakuan  yang  berbeda, penghindaran  dari  pihak  yang  lain,  yang  terjadi  dalam  penyelenggaraan  Pemilu. Ada beberapa pihak yang ikut terlibat dalam sengketa Pemilu, yaitu di antaranya adalah:  Penyelenggara  Pemilu.    Partai  politik  peserta  Pemilu,  yaitu  Dewan Pimpinan Tingkat Nasional, Dewan Pimpinan Tingkat Propinsi, Dewan Pimpinan Tingkat Kab/Kota, dst. Peserta Pemilu perseorangan untuk pemilihan anggota DPD. Anggota  dan/atau  pengurus  partai  politik  peserta  Pemilu.  Warga  Negara  yang memiliki hak pilih. Pemantau Pemilu.
Pembentukan  MK  dimaksudkan  agar  tersedia  jalan  hukum  untuk  mengatasi perkara-perkara yang terkait erat dengan penyelenggaraan Negara dan kehidupan politik. Dengan  demikian  konflik  yang  terkait  dengan  kedua  hal  tersebut  tidak  berkembang menjadi konflik politik-kenegaraan tanpa pola penyelesaian yang baku, transparan, dan akuntabel, melainkan dikelola secara objektif dan rasional sehingga sengketa hukum yang diselesaikan  secara  hukum  pula.  Oleh  karena  itu  MK  sering  disebut  sebagai  Lembaga Negara Pengawal Konstitusi atau The Guardian and The Interpreter of The Constitution .
Permohonan sengketa pemilu yang dapat diajukan ke hadapan MK, adalah hanya dapat  diajukan  penetapan  hasil  pemilihan  umum  yang  ditetapkan  secara  nasional  oleh
33 Moh. Mahfud MD, Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, h. 108.
KPU, yang dapat mempengaruhi; (i) Terpilihnya calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD),  (ii)  Penentuan  pasangan  calon  Presiden  dan  Wakil  Presiden  yang  masuk  pada putaran kedua pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta terpilihnya pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden, (iii) Perolehan kursi  yang  dimenangkan  oleh  partai  politik  peserta  pemilihan  umum  di  suatu  Daerah Pemilihan.
Tiga  poin  yang  dapat  mempengaruhi  penetapan  hasil  pemilihan  umum  secara nasional di atas, merupakan materi permohonan dan tentunya harus dipenuhi oleh setiap pemohon,  sehingga  sengketa  hasil  pemilihan  umum  tersebut  dapat  dibawa  ke  depan persidangan Mahkamah Konstitusi, dan apabila ke- 3 ( tiga ) poin tersebut tidak terpenuhi, maka permohonan tersebut akan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Adapun posisi KPU dalam hal ini, adalah menjadi pihak termohon.
Para  pihak  atau  yang  disebut  sebagai  pemohon  yang  memenuhi  ketentuan- ketentuan  sebagaimana  yang  sudah  dipaparkan  di  atas,  maka  dapat  mengajukan permohonan  tersebut  yang  secara  administrasi  ditujukan  kepada  bagian  kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, yang memeriksa kelengkapan administrasi, misalnya  keterangan lengkap dari pemohon, yang ditulis dalam bahasa Indonesia, ditandatangani oleh pemohon atau  kuasanya  dalam  12  ( dua  belas )  rangkap,  menguraikan  secara  jelas  perihal  yang menjadi dasar permohonannya dan hal-hal lain yang diminta untuk diputuskan.
Untuk  kepentingan  itu,  sebagaimana  dijelaskan  lebih  rinci  oleh  pasal  5  ayat  (4) Peraturan  Mahkamah  Konstitusi  No.04/PMK/2004.tentang  Pedoman  Beracara  dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa:
Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pemohon atau kuasanya  dalam  12  ( dua  belas )  rangkap  setelah  ditandatangani  oleh:  (i)  calon  anggota Dewan Perwakilan Daerah peserta pemilihan umum atau kuasanya, (ii) pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden peserta pemilihan umum dan kuasanya, (iii) Ketua umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan sejenisnya dari pengurus pusat partai politik atau kuasanya.
Permohonan di atas harus memuat antaranya: Identitas pemohon, yang meliputi: nama, tempat tanggal lahir/umur, agama, pekerjaan, kewarganegaraan, alamat lengkap, nomor  telepon/faksimile/telepon  seluler/email.  Yang  dihampiri  dengan  alat-alat  bukti yang sah, antara  lain meliputi; fotokopi KTP, terdaftar sebagai pemilih yang dibuktikan
dengan kartu pemilih, terdaftar sebagai peserta Pemilihan Umum (bagi partai politik dan perseorangan calon anggota DPD).
Permohonan  yang  diajukan  calon  anggota  Dewan  Perwakilan  Daerah  dapat dilakukan melalui faksimile  atau e-mail dengan ketentuan permohonan asli sebagaimana dimaksud di atas sudah harus diterima oleh MK dalam jangka waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak habisnya tenggat. Uraian yang jelas tentang; (i) Kesalahan hasil penghitungan suara yang  diumumkan  oleh  KPU  dan  hasil  penghitungan  yang  benar  menurut  pemohon,  (ii) Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan menetapkan  hasil  penghitungan  suara  yang  benar  menurut  pemohon.  Pengajuan permohonan  harus  disertai  dengan  alat  bukti  yang  mendukung  permohonan  tersebut, antara lain alat bukti surat, misalnya fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara, fotokopi sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam setiap jenjang penghitungan, atau fotokopi dokumen-dokumen tertulis lainnya dalam rangkap 12 (dua belas) setelah 1 (satu) rangkap dibubuhi materai cukup dilegalisasi. Apabila pemohon berkehendak mengajukan saksi dan/atau ahli, daftar dan curriculum vitae saksi dan/atau ahli dilampirkan bersama- sama permohonannya.
Permohonan ini dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3X24 jam ( tiga kali dua puluh empat ) sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional. Pasal 74 ayat (3) UU No. 24 Tahun 2003 jo Pasal 5 ayat (1) Peraturan MK No. 04/PMK/2004. Namun, karena jangka waktu pengajuan permohonan yang sangat singkat itu, maka cara pengajuannya juga dimudahkan yaitu dapat melalui faksimile atau e-mail, dengan ketentuan bahwa permohonan aslinya sudah harus diterima oleh MK dalam jangka waktu  3  (tiga)  hari  terhitung  sejak  habisnya  tenggat  waktu.  Permohonan  yang  masuk diperiksa persyaratan dan kelengkapannya oleh Panitera MK.
Kewenangan MK telah diatur dalam Pasal 10 UU No. 24 Tahun 2003, dimana dalam pasal tersebut, diatur bagaimana tata tertib beracara di MK dan bagaimana mengajukan perkara oleh para pemohon yang ingin mengajukan permohonan, baik dalam kasus yang bersifat konstitusional maupun kasus sengketa kewenangan antar lembaga Negara yang diatur dalam UUD 1945.
Menurut JJ. H. Bruggink, 34 bahwa:
34 JJ. H. Bruggink Alih Bahasa B.Arief Sidharta, Refleksi Tentang Hukum Pengertian-Pengertian Dasar dalam Teori Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001, h. 169
dalam  pelaksanaan  wewenangnya  sebagai  lembaga  Negara  yang  memutuskan perkara ditingkat awal dan pada tingkat akhir yang putusannya bersifat final dan mengikat,  MK.  Perumusan  aturan  hukum  oleh  para  pengembang  kewenangan hukum  disebut  pembentukan hukum ( rechtsvorming ),  dan pengambilan  putusan hukum  oleh  pengemban  kewenangan  hukum  disebut  penemuan  hukum ( rechtsvinding ).
Terkait dengan pendapat JJ H. Bruggink tersebut, juga dikatakan oleh Philipus M. Hadjon  dan  Tatiek  Sri  Djatmiati  bahwa  fungsi rechtsvinding adalah  menemukan  norma konkrit untuk diterapkan pada fakta hukum terkait. 35 Terhadap hal tersebut juga, dalam pandangan I Dewa Gede Atmadja dalam hubungan itu penerapan hukum akan berhadapan dengan norma yang berjenjang yang dapat menimbulkan masalah, karena ketika hakim menerapkan  hukum  kemungkinan  terdapat  kekosongan  norma  hukum,  konflik  norma hukum, dan kekaburan norma hukum. 36

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil dan pembahasan penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:
Bahwa dalam penyelesaian sengketa Pilkada, Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat  final  dan  mengikat  (binding),  mengandung  4  (empat)  makna  hukum,  yaitu: Pertama, guna mewujudkan kepastian hukum sesegera mungkin bagi para   pihak yang bersengketa. Kedua, eksistensi Mahkamah Konstitusi  sebagai pengadilan konstitusional. Ketiga,  bermakna  sebagai  salah  satu  bentuk  pengendalian  sosial  yang  dilakukan Mahkamah  Konstitusi.  Keempat,  sebagai  penjaga  dan  penafsir  tunggal  konstitusi.  Pada dasarnya,  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  yang  bersifat  final  dan  mengikat  ( binding ), melahirkan  sejumlah  akibat  hukum  dalam  penerapannya,  yakni  putusan  Mahkamah Konstitusi yang  menimbulkan akibat  hukum yang bermakna  positif dan akibat hukum yang bermakna negatif. Adapun akibat hukum yang bermakna positif, yaitu: Mengakhiri suatu sengketa hukum; Menjaga prinsip checks and balances ; dan Mendorong terjadinya proses  politik.  Sedangkan  akibat  hukum  yang  ditimbulkan  putusan  Konstitusi  yang bersifat final dan mengikat (binding) tidak hanya sebatas putusan di atas kertas, tetapi juga dapat dijalankan secara efektif dalam penerapannya (implementatif).
35 Philipus  M.  Hadjon  dan  Tatiek  Sri  Djatmiati, Argumentasi  Hukum, Yogyakarta:  Gajah  Mada  University Press, 2008, h. 44
36 I Dewa Gede Atmadja, Pengantar Penalaran Hukum dan Argumentasi Hukum (Legal Resoning And Legal Argumentation) An Introduction, Denpasar: Bali Aga, 2009, h. 17

## Daftar Pustaka
Ali,  M.  Mahrus,  Irfan  Nur  Rachman,  Winda  Wijayanti,  Rio  Tri  Juli  Putranto,  Titis Anindyajati, Putria Gusti Asih, Tafsir Konstitusional  Pelanggaran Pemilukada yang Bersifat  Sistematis,  Terstruktur  dan  Masif ,  Jurnal  Konstitusi  Volume  9,  Nomor  1,
Maret 2012.
Anwar, Teori  Dan  Hukum  Konstitusi  Paradigma  kedaulatan  dalam  UUD  1945  (Pasca Perubahan),  Implikasi  dan  Implementasi  pada  Lembaga  Negara, Malang:  Intrans Publishing, 2011.
Asshiddiqie,  Jimly, Struktur  Ketatanegaraan  Indonesia  Setelah  Perubahan  Keempat  UUD Tahun 1945 , Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIIITema Penegakan Hukum Dalam Era Pembangunan Berkelanjutan Diselenggarakan Oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI Denpasar, 14- 18 Juli 2003.
Atmadja,  I  Dewa  Gede, Hukum  Konstitusi  Problematika  Konstitusi  Indonesia  Sesudah Perubahan UUD 1945, Malang: Setara Press, 2012.
__________, Pengantar Penalaran Hukum dan Argumentasi Hukum (Legal Resoning And Legal Argumentation)  An Introduction, Denpasar: Bali Aga, 2009.
Azhary: Muhammad Tahir, Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah Dan Masa Kini, Jakarta: Prenada Media Group, 2003.
Bagijo,  Himawan  Estu, Negara  Hukum  dan  Mahkamah  Konstitusi  Perwujudan  Negara Hukum Yang Demokratis Melalui Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang, Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2014.
Bruggink,  JJ.  H.,  Alih  Bahasa  B.Arief  Sidharta, Refleksi  Tentang  Hukum  Pengertian- Pengertian Dasar dalam Teori Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
Ence,  H  Iriyanto  A.  Baso, Negara  hukum  dan  Hak  Uji  Konstitusionalitas  Mahkamah Konstitusi Telaah Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi , Bandung: Alumni, 2008.
Gerangelos,  Peter  A., The  Separation  of  Powers  and  Legislative  Interference  in  Judicial Process  Constitutional  Principles  and  Limitations, Oxford  and  Portland,  Oregen, North America: Hart, 2009.
Hadjon, Philipus M., Argumentasi Hukum, Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 2008.
__________, Paulus Effendie Lotulung, H.M. Laica Marzuki, Tatiek Sri Djatmiati, dan I Gusti Ngurah Wairocana, Hukum Administrasi dan Good Governance, Jakarta: Universitas Trisakti, 2010.
__________,  Tatiek  Sri  Djatmiati,  G.H.  Addink,  J.B.J.M.  Ten  Berge, Hukum  Administrasi  dan Tindak Pidana Korupsi, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2001.
Harjono, Transformasi Demokrasi, Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi, 2009.
Hoesein,  Zainal  Arifin, Judicial  Review  Di  Mahkamah  Agung  RI  Tiga  Dekade  Pengujian Peraturan Perundang-undangan , Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.
Huda, Ni’matul, Lembaga Negara Dalam Masa Transisi Demokrasi, Yogyakarta: UUI Press, 2007.
Isra, Saldi, Jimly Asshiddiqie, Ramlan Surbakti, R. Siti Zuhro, Topo Santoso, dan lain-lain, Pemilihan Umum Serentak, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
Janedjri  Gaffar,  M., Hukum  Acara  Mahkamah  Konstitusi, Cetakan  Pertama,  Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2010.
Latif, Abdul, Fungsi Mahkamah Konstitusi Upaya Mewujudkan Negara hukum Demokrasi , Yogyakarta: Total Media, 2009.
Manan, Bagir, Wewenang Propinsi,  Kabupaten dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah, Makalah pada Seminar Nasional Pengembangan Wilayah dan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Kawasan Pesisir dalam Rangka Penataan Ruang, Bandung: Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 13 Mei 2000.
MD,  Moh.  Mahfud, Hukum  Tata  Negara  Pasca  Amandemen  Konstitusi, Jakarta:  Rajawali Pers, 2010.
Mertokusuma, Sudikno, Bunga Rampai Ilmu Hukum, Yogyakarta: Liberty, 2010.
Palguna, I Dewa Gede, Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) Upaya Hukum terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitutional Warga Negara , Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum , Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
Strong, C.F., Konstitusi-konstitusi Politik Modern Kajian Tentang Sejarah dan Bentuk-Bentuk Konstitusi Dunia, Bandung: Nusa Media, 2008.
Thalib,  Abdul  Rasyid, Wewenang  Mahkamah  Konstitusi  dan  Implikasinya  Dalam  Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.