Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Volume 3 No. 2. Juli-Desember 2019 ISSN: 2549 – 3132; E-ISSN: 2549 – 3167
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah

## Analisis Hukum Islam terhadap Faktor
Putusnya Tali Perkawinan Choirunnisa Nur Novitasari
Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (UNNES) Email: choirunnisann757@gmail.com
Dian Latifiani
Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (UNNES) Email: dianlatifiani@mail.unnes.ac.id
Ridwan Arifin
Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (UNNES) Email: ridwan.arifin@mail.unnes.ac.id

## Abstract
Marriage is one of the legal events and regulated in a marriage law which is part of a civil law and regulates a man and woman with the intention of living together for a long time according to  the  legal  regulations  stipulated  in  the  law.  Most  of  the contents or regulations regarding social intercourse, husband and  wife  are  regulated  in  religious  norms,  decency,  or modesty, but disputes often occur in the household, resulting in a divorce or breakdown of marital ties, breaking marriage contract due to the wishes of husband or wife or both because disharmony originating from the failure to exercise the rights and  obligations  of  a  husband  or  wife  as  per  the  applicable marriage law. When a husband and wife decide on the desire to divorce, they must be prepared  to face the court. Because the  legal  complaints  process  can  only  be  taken  in  court,  the possibility of the problem being faced by a husband and wife who  are  going  to  divorce is  complicated and  has  difficulties when going through the divorce path, this factor can be caused because  they  are  legally  blind.  divorce  which  is  basically complicated, complicated to drain a lot of funds. In Islamic law itself.  Everything  that  leads  to  damage  to  the  household  is something that is hated by God, such as divorce. Divorce is a lawful  act  but  is  very  hated  by  God.  Basically,  all  religious teachings  do  not  allow  divorce.  So  it  is  recommended  for Muslims  to  be  able  to  maintain  integrity,  harmony  in  the

## Analisis Hukum Islam terhadap Faktor Putusnya Tali Perkawinan
Choirunnisa Nur Novitasari, Dian Latifiani & Ridwan Arifin
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
household, and be able to solve existing problems in a peaceful manner,  so  that  there  is  no  divorce.  The  factors  that  cause divorce  are  biological  factors,  psychological  factors,  moral factors, economic factors, sociological factors.
Keywords : Law, Divorce, Breaking the Marriage Rope, the cause of divorce, Compilation of Islamic Law

## Abstrak
Perkawinan  adalah  salah  satu  peristiwa  hukum  dan  diatur  dalam hukum  perkawinan  yang  merupakan  bagian  dari  hukum  perdata serta mengatur seorang laki-laki dan wanita dengan maksud hidup bersama  untuk  waktu  yang  lama  menurut  peraturan-peraturan hukum yang ditetapkan dalam undang-undang. Kebanyakan isi atau peraturan  mengenai  pergaulan  hidup,  suami  istri  diatur  dalam norma-norma  keagamaan,  kesusilaan,  atau  kesopanan,  namun perselisihan  kerap  terjadi  di  dalam  rumah  tangga  sehingga menimbulkan  suatu  perceraian  atau  putusnya  ikatan  perkawinan, putusnya  ikata  perkawinan  karena  kehendak  suami  atau  istri  atau keduanya  karena  ketidakrukunan  yang  bersumber  dari  tidak dilaksanakannya  hak-hak  dan  kewajiban-kewajiban  sebagai  suami atau istri sebagaimana seharusnya menurut hukum perkawinan yang berlaku.  Disaat  suami  istri  memutuskan  keinginan  untuk  bercerai maka  mereka  harus  siap  berhadapan  dengan  pengadilan.  Sebab proses  pengaduan  gugatan  yang  sah  secara  hukum  hanya  dapat ditempuh dalam peradilan saja, kemungkinan persoalan yang sedang dihadaapi  suami  istri  yang  akan  bercerai  berbelit  danmengalami kesulitan  saat  menempuh  jalur/alur  perceraian  tersebut,  faktor  ini dapat disebabkan karena mereka buta hukum.ditambah lagi proses pengajuan gugatan perceraian yang memang pada dasarnya berbelit- belit,  rumit  sampai  menguras  banyak  dana.  Dalam  hukum  Islam sendiri.    Setiap  hal  yang  mengarah  pada  kerusakan  rumah  tangga adalah  hal  yang  dibenci  oleh  Allah,  seperti  perceraian.  Perceraian merupakan  perbuatan  yang  halal  tetapi  sangat  dibenci  oleh  Allah. Pada dasarnya, semua ajaran agama tidak mengizinkan perceraian. Maka  dianjurkan  bagi  umat  Islam  untuk  dapat  menjaga  keutuhan, keharmonisan  dalam  rumah  tangga,  dan  dapat  menyelesaikan

## Analisis Hukum Islam terhadap Faktor Putusnya Tali Perkawinan
Choirunnisa Nur Novitasari, Dian Latifiani & Ridwan Arifin
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
permasalahan-permasalahan  yang  ada  dengan  cara  yang  damai, sehingga  tidak  sampai  terjadi  suatu  perceraian.  Faktor  penyebab perceraian  adalah  faktor  biologis,  faktor  psikologis,  faktor  moral, faktor ekonomi, faktor sosiologi.
Kata  kunci:  Hukum,  Perceraian,  Putusnya  Tali  Perkawinan, penyebab perceraian, Kompilasi Hukum Islam

## Pendahuluan
Pernikahan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhhluk-Nya baik manusia, hewan maupun tumbuh- tumbuhan.  Pernikahan  merupakan  fitrah  dan  kebutuhan  makhluk demi  kelangsungan  hidupnya,  pernikahan  sebagai  fitrah  manusia adalah  adanya  keinginan  untuk  mendapatkan  keturunan  yang  itu hanya  dapat  menempuh  melalui  hubungan  seksual  antara  seorang laki-laki  dan  seorang  perempuan.  Hubungan  dimaksud  haruslah hubungan yang dilakukan sesuai dengan hukum allah sebagai umat islam dan hukum nasional, maka hubungan ini haruslah didasarkan pada ikatan yang sah yaitu pernikahan. 1
Menurut  bahasa  nikah  adalah  al-dhammu  atau  altadakhul yang artinya berkumpul atau saling memasuki. (A. W. Munawwir, 1997:392,829) Menurut Ahli Usul, nikah berarti:
a. Menurut aslinya berarti setubuh, dan secara majazi (metaphoric) ialah  akad  yang  menghalalkan  hubungan  kelamin  antara  pria dengan wanita. Ini pendapat Ahli Usul Hanafiyah.
b. Ahli Usul Syafi’iyah mengatakan, nikah menurut aslinya ialah akad  yang  menghalalkan  hubungan  kelamin  antara  pria  dan wanita.  Sedang  menurut  arti  majazi  (metaphoric)  ialah bersetubuh.
c. Abu Qasim al-Zayyad, Imam Yahya, Ibnu Hazm dan sebagian ahli  usul  dari  sahabat  Abu  Hanifah  berpendapat  bahwa  nikah mengandung  kedua  arti  sekaligus,  yaitu  sebagai  akad  dan setubuh.(Abu al- ‘Ainain, 2002:18)
1 Abdul  Ghofur  Anshori, Hukum  Perkawinan  Islam (Perspektif  Fikih dan Hukum Positif), UII Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 1.

## Analisis Hukum Islam terhadap Faktor Putusnya Tali Perkawinan
Choirunnisa Nur Novitasari, Dian Latifiani & Ridwan Arifin
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Secara  psikologi,  setiap  orang  yang  membentuk  keluarga melalui  lembaga  perkawinan  yang  sah  mendapatkan  kenyamanan dalam  memenuhi  kebutuhan-kebutuhan  psikisnya.  Disana  mereka dapat mencurahkan isi hatinyakepada pasangannya(Walgito, 2000) dan  juga  adanya  kemungkinan  untuk  mendapatkan  kepastian  akan kelanjutan  keturunannya.  Dalam  pandangan  hukum,  Perkawinan adalah suatu ikatan lahir bathin antara pria dengan seorang wanita utnuk  membentuk  rumah  tangga  atau  keluarga  yang  bahagia  dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (UU No 1/1974, Psl 1)., Tujuan perkawinan sendiri dapat dikembangkan menjadi lima, yaitu:
1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
2. Memenuhi  hajat  manusia  untuk  menyalurkan  syahwatnya  dan menumpahkan kasih sayangnya.
3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
4. Memenuhi  kesungguhan  untuk  bertanggung  jawab  menerima hak dan kewajiban.
5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.
Dengan  menikah  juga  menimbulkan  rasa mawaddah, cinta kasih  kepada  keluarga.  Setiap  manusia  memiliki  keinginan  untuk mencintai  dan mengasihi  orang  yang  didambanya.  Manakala cinta kasihnya  ini  tidak  disalurkan  kepada  orang  tertentu,  maka  ia  akan mencari benda lain atau hal lain untuk menumpahkan cinta kasihnya itu, dengan menikah sepasang suami istri saling mendapatkan cinta kasih  yang  tertuang  dan  tersalurkan  secara  benar,  bukan  semata- mata  kepada  istri  dan  anak-anaknya  kelak,  tetapi  juga  kepada keluarga si istri dan kerabatnya. Dengan demikian, pernikahan pada hakikatnya bukan semata pertemuan antara suami dan istri saja, akan tetapi juga kepada keluarga besar dari kedua pasangan tersebut. Oleh karena itu, dalam ajaran islam disyaratkan adanya wali nikah, hal ini menunjukan bahwa pernikahan memang bukanlah semata suami dan istri melainkan ketika dua keluarga saling bertemu, disanalah tempat untuk  menuangkan  rasa  cinta  kasih  yang  sudah  menjadi  fitrah manusia.
Dalam  menjalani  suatu  hubungan  rumah  tangga  pasti sepasang  suami  istri  menginginkan  hubungan  yang  harmonis  dan

## Analisis Hukum Islam terhadap Faktor Putusnya Tali Perkawinan
Choirunnisa Nur Novitasari, Dian Latifiani & Ridwan Arifin
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
bebas  dari  pertentangan  namun  seringkaliharapan  itu  harus  pupus ditengah jalan, banyak sepasang suami istri yang merasa tidak cocok satu  sama  lain  atas  beberapa  faktor  dan  akhirnya  membuat pernikahan  yang  mereka  jalani  selama  ini  harus  kandas  ditengah jalan  atau  akrab  kita  kenal  dengan  istilah  “perceraian”.Istilah perceraian  secara  yuridis  berarti  putusnya  perkawinan  yang menyebabkan putusnya hubungan sebagai suami istri atau berhenti berlaki-bini (suami istri) sebagaimana diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia.
Seiring  perkembangannya  diperlukan  penanganan  yang khusus  tentang  perceraian  yang  hanya  dapat  dilakukan  didepan persidangan  setelah  pengadilan  yang  bersangkutan  berusaha  dan tidak  berhasil  mendamaikan  kedua  belah  pihak.  Banyaknya  kasus perceraian yang melanda pasangan suami isteri saat ini merupakan suatu pelajaran bagi kita untuk lebih seleksi dan intropeksi diri dalam memilih  pasangan  untuk  membentuk  dan  menjalin  rumah  tangga yang bahagia
Bagi umat Islam aturan mengenai perceraian ini merupakan ganjalan  yang  relatif  masih  besar  atau  sekurang-kurangnya  masih menjadi  tanda  tanya  yang  belum  terjawab,  karena  dirasakan  tidak sejalan dengan kesadaran hukum yang selama ini berkembang, yaitu aturan Fiqih.Perceraian menurut ahli fikih disebut talaq atau firqoh . Talak  diambil  dari  kata   قلاطا  ( illaq ) , artinya  melepaskan,  atau meninggalkan.  Sedangkan  dalam  istilah  syara',  talak  adalah melepaskan  ikatan  perkawinan,  Atau  rusaknya  hubungan perkawinan 2 .
Islam telah mengatur segala sesuatu dalam al Quran. Tidak hanya aturan dalam beribadah, seperti sholat, zakat, puasa, haji dan lain-lain,  Islam  juga  memberi  aturan  pada  manusia  dalam kehidupannya bersosialisasi. Bahkan, al Quran juga mengatur adab dan  aturan  dalam  berumah  tangga,  termasuk  bagaimana  jik  ada masalah yang tak terselesaikan dalam rumah tangga tersebut.
Islam  memang  mengizinkan  perceraian,  tapi  Allah membenci perceraian itu. Itu artinya, bercerai adalah pilihan terakhir
2 Slamet Abidin, Aminuddin, Fikih Munakahat, hal 9

## Analisis Hukum Islam terhadap Faktor Putusnya Tali Perkawinan
Choirunnisa Nur Novitasari, Dian Latifiani & Ridwan Arifin
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
bagi pasangan suami istri ketika memang tidak ada lagi jalan keluar lainnya.  Dalam  surat  al  Baqarah  ayat  227  disebutkan , “Dan  jika mereka  berketetapan  hati  hendak  menceraikan,  maka sungguh,  Allah  Maha  Mendengar,  Maha  Mengetahui.” Ayat tentang  hukum  perceraian ini  berlanjut  pada  surat al  Baqarah  ayat 228 hingga ayat 232.
Dalam ayat-ayat surat al Baqarah di atas, diterangkan aturan- aturan mengenai hukum talak, masa iddah bagi istri, hingga aturan bagi wanita yang sedang  dalam masa iddahnya. Dari sini kita bisa mengetahui  bahwa  agama  Islam  memberi  aturan  yang  sangat lengkap  tentang  hukum  perceraian.  Tentu  saja  aturan-aturan  ini sangat  memperhatikan  kemaslahatan  pihak  suami  dan  istri  dan mencegah adanya kerugian di salah satu pihak.
Tidak hanya di surat al Baqarah, di surat ath-Thalaq ayat 1-7 juga  dibahas  aturan-aturan  dalam  berumah  tangga.  Di  situ disebutkan tentang kewajiban suami terhadap istri hingga bagaimana aturan ketika seorang istri berada dalam masa iddah. Dari beberapa ayat  yang  telah  dibahas,  maka  kita  ketahui  bahwa  dalam  Islam perceraian itu tidak dilarang, namun harus mengikuti aturan-aturan tertentu.
Contoh  faktor  perceraian  yang  sangat  sering  terjadi  adalah karena adanya orang ketiga seperti yang kita ketahui, perselingkuhan dalam  bahtera  rumah  tangga  menurut  hukum  islam  menyebutkan bahwa  Perselingkuhan  adalah  perbuatan  yang  menjurus  pada perzinahan dan bisa dikatakan perselingkuhan adalah perbuatan zina yang  dilakukan  secara  berulang  kali  oleh  pelaku.  Perselingkuhan bisa dipastikan menjadi cara seseorang lebih cepat masuk ke dalam api  neraka  jika  tidak  segera  bertaubat  serta  menjalankan amalan penghapus  dosa  zina dan  ini  sudah  menjadi  akibat  yang  pastinya harus ditanggung para pria atau wanita yang berselingkuh.
Dalam  sebuah  hadits,  Rasulullah  SAW  berkata  jika  pada sebuah mimpi-Nya, ia melihat hukuman yang akan diberikan Allah SWT  pada  pelaku  zina,  “Kemudian  kami  berlalu  dan  sampai  ke

## Analisis Hukum Islam terhadap Faktor Putusnya Tali Perkawinan
Choirunnisa Nur Novitasari, Dian Latifiani & Ridwan Arifin
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
sebuah bangunan seperti tungku pembakaran. Perawi hadits berkata, “sepertinya  beliau  juga  bersabda,  ‘tiba   tiba  aku  mendengar  suara gaduh  dan  teriakan’.  Beliau  lalu  melanjutkan,  ‘kemudian  aku menengoknya, kemudian mendapati di dalamnya ada laki   laki dan perempuan yang telanjang. Tiba  tiba mereka didatangi nyala api di bawah mereka, dan berteriak  teriak.” Nabi bersabda, ‘ Aku bertanya (kepada  malaikat  Jibril  dan  Mika’il),  siapa  mereka?’  Jawab keduanya,  ‘laki   laki  dan  perempuan  yang  ada  di  tungku pembakaran, mereka adalah para pezina.’” (HR.Bukhari) Perselingkuhan  adalah  perbuatan  curang,  penyelewengan dan  juga  pengkhianatan  yang  dilakukan  seseorang  pada pasangannya. Pada dasarnya, semua pengkhianatan, kecurangan dan juga  penyelewengan  merupakan  perbuatan  yang  dilarang  dalam agama Islam dan berikut ini adalah beberapa ayat serta hadits dari firman Allah SWT.
An-nur:4, Allah SWT berfirman, “dan orang –orang yang menuduh para  wanita  yang  baik-baik  (berbuat  zina)  dan  mereka  tidak mendatangkan  empat  orang  saksi,  maka  deralah  mereka  (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera.”
An-Nur/24:2, “ Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah  belas  kasihan  kamu  kepada  keduanya  mencegah  kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan  hari  akhirat,  dan  hendaklah  (pelaksanaan)  hukuman  mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman.” Katakanlah  kepada  orang  laki-laki  yang  beriman: “Hendaklah mereka  menahan  pandanganya,  dan  memelihara  kemaluannya; yang demikian itu lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha mengetahui  apa  yang  mereka  perbuat”.  Dan  katakanlah  kepada wanita yang beriman: “Hendaklah
mereka menahan
pandangannya, dan kemaluannya” . [an-Nur/24: 30-31]
Walaupun  secara  garis  besarperceraian  yang  diatur  oleh hukum  islam  dan  hukum  nasional  berbeda,  namun  disisi  lain  kita sebagai  umat  beragama  juga  tidak  dapat  lepas  dari  kewajiban- kewajiban  yang  termuat  di  dalam  peraturan  hukum  baik  hukum islam  maupun  nasional,  agar  hak-hak  kita  sebagai  umat  dapa terealisasikan secara baik.

## Analisis Hukum Islam terhadap Faktor Putusnya Tali Perkawinan
Choirunnisa Nur Novitasari, Dian Latifiani & Ridwan Arifin
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Perkawinan dan perceraian secara yuridis dan kultural yang berlaku pada suatu masyarakat atau bangsa tidak dapat terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan dimana masyarakat itu berada serta pergaulan  masyarakatnya.  Tegasnya  perkawinan  dan  perceraian dapat dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman, kepercayaan, dan keagamaan  yang  dianut  oleh  masyarakat  bersangkutan,  sebagai contoh,  hukum  perkawinan  dan  perceraian  yang  berlaku  secra nasional  di  Indonesia  tidak  hanya  dipengaruhi  oleh  hukum-hukum yag  bersumber  dari  ajaran  agama-agama  yang  dianut  oleh masyarakat  indonesia  secara  hukum  Islam,  Kristen,  Katholik, Budha,  Hindu  maupun  Konghucu,    tetapi  juga  dipengaruhi  oleh budaya  perkawinan  barat,  sehingga  mengakibatkan  beragamnya hukum dan budaya perkawinan yang berkembang di Indonesia. Jadi, walaupun  bangsa  Indonesia  saat  ini  telah  mempunyai  hukum perkawinan  nasional,  termasuk  hukum  perceraiannya,  namun terdapat  fakta  yang  menunjukan  bahwa  di  kalangan  masyrakaat Indonesia  masih  tetap  berlaku  ,  tidak  hanya  hukum  agama,  tetapi juga hukum adat tentang perkaawinan dan perceraian yang berbeda- beda.
Maka  dari  itu  kita  dapat  menganalisis  hukum-hukum  islam tentang perkawinan dan perceraian melalui penerapannya di negara negara islam  persoalan  hukum  di  negeri-negeri  Muslim,  persoalan keluarga umumnya dan perkawinan khususnya (yang terkait dengan persoalan hukum perdata) kebanyakan mendapatkan porsi perhatian yang  cukup  besar  terutama  jika  dikaitkan  dengan  persoalan akulturasi antara hukum Islam dan budaya setempat yang kemudian dibentuk  dalam  sebuah  hukum  yang  diberlakukan  dalam  sebuah negara tersebut (dikenal dengan hukum positif), termasuk persoalan yang paling krusial dalam sebuah perkawinan yaitu pereraian.
Ada  beberapa  alasan  yang  mendukung  mengapa  persoalan- persoalan ini mendapatkan porsi perhatian yang cukup besar dalam pembentukan  hukum  yang  diberlakukan  dalam  sebuah  negara  itu, namun  disamping  alasan  kultur  yang  berbeda-beda  dan  terus berkembang  jika  dibandingkan  dengan  budaya  Arab  (klasik khususnya)  yang  sering  disebut  sebagai  awal  munculnya  hukum

## Analisis Hukum Islam terhadap Faktor Putusnya Tali Perkawinan
Choirunnisa Nur Novitasari, Dian Latifiani & Ridwan Arifin
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Islam,  bahwa  kecenderungan  hukum  Islam  (fiqh)  klasik  yang dianggap masih sedikit berbau diskriminatif terhadap status wanita juga  menjadi  perhatian  dalam  agenda  pembentukan  hukum  dan perundang-undangan di negeri muslim.
Sehubungan  dengan  persoalan  perceraian  tersebut,  maka dalam penelitian ini, penulis mencoba melihat bagaimakah sebuah negara  Islam  (atau  negara  yang  berpenduduk  mayoritas  muslim) mengatur tentang hal ini dalam bentuk perundang-undangan negara (hukum  positif),  khususnya  pada  aspek  proses  hukumnya  (hukum Acara) yang mengambil obyek penelitian pada tiga negara Muslim, yaitu Pakistan, Mesir dan Indonesia. Dalam penelitian yang bersifat deskriptif-komparatif  ini,  penulis  juga  akan  mencoba  melihat bagaimana faktor sosiologis dan historis mempengaruhi pembentukan hukum pada masing-masing negara tersebut, termasuk pengaruh hukum-hukum (fiqh) klasik, yang kemudian akan penulis bandingkan  dengan  mencari  letak  persamaan-persamaan  maupun perbedaan-perbedaan  antara  perundang-undangan  di  ketiga  negara tersebut.

## Faktor Putusnya Tali Pernikahan menururt Hukum Islam
Perceraian  dalam  istilah Fiqih disebut  “talak”  yang  berarti “membuka  ikatan,  membatalkan  perjanjian”.  Perceraian  dalam istilah fiqih juga sering disebut “ furqah”, yang artinya “bercerai” yaitu “lawan dari berkumpul”. Kemudian kedua istilah itu digunakan oleh  para  ahli fiqih sebagai  satu  istilah  yang  berarti  “perceraian suami istri”. 3
Dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 113, disebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena:
1. Kematian 2. Perceraian 3. Putusan Pengadilan
3 Soemiyati, Hukum  Perkawinan  Islam  dan  Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Liberty, Yogyakarta, 1982, hlm.103.

## Analisis Hukum Islam terhadap Faktor Putusnya Tali Perkawinan
Choirunnisa Nur Novitasari, Dian Latifiani & Ridwan Arifin
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Pada pasal 11 dijelaskan bahwa: “Putusnya perkawinan yang disebabkan  karena  perceraian  dapat  terjadi  karena  talak  atau berdasarkan gugatan perceraian. Selanjytnya pada pasal 115 bahwa: Perceraian  hanya  dapat  dilakukan  di  depan  sidang  Pengadilan Agama  setelah  Pengadilan  Agama  tersebut  berusaha  dan  tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
Jika  perceraian merupakan jalan  yang  harus  ditempuh  bagi sebuah rumah tangga yang telah dibangun dengan utuh sebelumnya dan tidak bisa dipertahankan lagi untuk sementara waktu. Islam tidak melarang seorang suami untuk menceraikan tanpa adanya prosedur yang  harus  dilalui,  jika  suami  telah  mengucapkan  kata-kata  cerai baik  secara sarih (jelas)  atau kinayah (sindiran)  dengan  niat perceraian,  maka  jatuhlah  cerai  terhadap  istrinya.  Karena  dalam ajaran  Islam  atau  fiqh  masalah  perceraian  adalah  masalah  antara suami istri semata tidak memerlukan instansi serta alat bukti bahwa telah  terjadi  perceraian  antara  suami  istri,  seperti  adanya  akta perceraian atau bukti tertulis lainnya.
Hal yang sama juga dengan hukum adat atau kebiasaan yang ada  di  masyarakat,  bahwa  sebuah  perceraian  tidak  diharuskan adanya  bukti  atau  akta  lainnya  sebagai  bukti  formil  adanya  suatu perceraian  antara  suami  dan  istri  dalam  suatu  rumah  tangga. Selanjutnya  dalam  kebiasaan  masyarakat  perceraian  murni  hak suami bukan hak dari instansi tertentu atau dari adanya bukti formil secara  yuridis.  Sementara  aturan  perundang-undangan  telah mengatur  yang  berkaitan  dengan  tata  cara  perceraian  dan  hal-hal yang berkaitan dengan akibat yang ditimbulkannya
Perceraian  berakibat  hukum  putusnya  perkawinan.  Abdul Ghofur  Anshoru  menjelaskan  bahwa  putusnya  perkawiinan  berarti berakhirnya  hubungan  suami  istri.  Putusnya  perkawinan  itu  ada dalam  bentuk  tergantung  dari  segi  siapa  sebenarnya  yang berkehendak  unuk  putusnya  perkawinan  itu.  Dalam  hal  ini  ada  4 (empat) kemungkinan, sebagai berikut.
a. putusnya  perkawinan  karena  kehendak  Allah  sendiri  melalui matinya  salah  seorang  suami  istri.  Adanya  kematian  itu menyebabkan dengan sendirinya berakhir hubungan perkawinan.

## Analisis Hukum Islam terhadap Faktor Putusnya Tali Perkawinan
Choirunnisa Nur Novitasari, Dian Latifiani & Ridwan Arifin
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
b. putusnya  perkawinan  atas  kehendak  si  suami  karena  adanya alasan tertentu dan dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertentu. Perceraian dalam bentuk ini disebut talak.
c. putusnya perkawinan atas kehendak si istri karena istri melihat sesuatu yang menghendaki putusnya perkawinan, sedangkan si suami  tidak  berkehendak  untuk  itu.  Kehendak  untuk  putusnya perkawinan  yang  disampaikan  si  istri  dengan  cara  tertentu  ini diterima  oleh  suami  dan  dilanjutkan  dengan  ucapannya  untuk memutuskan perkawinan itu. Putusnya oerkawinan dengan cara ini disebut “ khulu ”.
Faktor-faktor  putusnya  tali  perkawianan  menurut  hukum islam  beragam  seperti  kematian,  kematian  suami  atau  istri mengakibatkan  perkawinan  putus  sejak  terjadi  kematian  apabila tidak  terdapat  halangab-halangan  syarak,  istri  atau  suami  yang ditinggal  matiberhak  atas  hak  warisatas  harta  peninggalan  yang sudah mati. Yang dimaksud dengan harta peninggalan adalah sisan harta setelah diambil untuk mencukupkan keprluan menyelenggarakan  keperluan  mengurus  jenazah  sejak  dari memandikan sampai memakamkannnya,kemuadian untuk melunasi hutang  hutangyang  ditinggalkan  suami  atau  istri  yang  sudah meninggal,  kemudian  untuk  melaksanakan  wasiat  yang  ditulis beliaudan dalam batas sebanyak-banyaknya sepertiga dari sisa harta setelah  diambil  untuk  biaya  penyelenggaraan  jenazah  dan melunasihutang-hutang.  Istrii  yang  ditinggal  suaminya  berarti  ia menjalani  masa  yang  disebut  masa  berkabung  selama  4  bulan  10 hari.  Dalam  hal  ini  hadis  Nabi  riwayat  jamaah  kecuali  Turmudzi berasal  dari  Ummu  Athiyyyah  mengajarkan,  “Orang  perempuan tidak boleh melakukan hidad (berkabunga)atas kematian orang lebih dari 3 hari kecuali kematian suaminya; (perempuan yang ditinggal mati suaminya) hendaklah berkabung selama 4 bulan 10 hari; selama waktu  berkabung  itu  ia  tidaak    boleh  mengenakan  pakaian  yang diwenter,  kecuali  baju  Yaman;jangan  pula  ia  bercelak  mata, menggunakan parfum(wangi-wangian), menegcat kuku dan bersisir kecuali  apabila  ia    baru  suci  dari  haid,  ia  boleh  memakai  wangi- wangian dengan membakar ratus.
Kemudian  talak  di  dalam  hukum  islam menentukan  bahwa suatu  perceraian  memiliki  hak  menjatuhkan  talak    yang  talak  itu sendiri ada pada suami, dengan pertimbanganbhwa orang laki-laki

## Analisis Hukum Islam terhadap Faktor Putusnya Tali Perkawinan
Choirunnisa Nur Novitasari, Dian Latifiani & Ridwan Arifin
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
pada umumnya pembawaan
kodrati
lebih berpikir mempertimbangkan  mana  yang  lebih  baik  antara  berpisah  atau bertahan  hidup  bersuami  istri  daripada  orang  perempuan.  Orang laki-laki paada umum nya lebih matang berpikir sebelum mengambil keputusan daripada orang perempuan yang biasanya bertindak atas emosi  dnegan  demikian,  apanbila  hak-hak  talak  diberikan  kepada suami,  diharapkan  kejadian  perceraiaan  akan  lebih  kecil kemungkinannya  daripada  apabila  hal  talak  dierikan  kepada  istri. Pertimbangan  lain,  seorang  suami  akan  perpikir  panjang  untuk menjatuhkan  talak  terhadap  istrinya  itu  akan  berakibat  beban  bagi suami, berupa nafkah selama istri mengalami masa iddah dan mut’ah (pemeberian sejumlah harta oleh suamikepada istri yang ditalak). Namun hal ini tidak berati bahwa istri tidak sama sekalu tidak diberi  jalan  untuk  lebih  mengutamakan  berpisah  dari  suaminya apabila  keadaan  memang  amat  mendesak.  Misalnya,  seorang  istri diperlakukan aniaya oleh suaminya, tidak diperhatikan hak-haknya dan sebgainya hingga merasa tidak sanggup lagi untuk bersama dan hidup layaknya seorang istri. Dalam hal ini silam memberikan jalan kepada  istri  untuk  mengajukan  gugatan  kepaada  hakim  agar diceraikan  dari  suaminya.  Menurut  pendapat  para  ulama-ulama mazhab  Hanafi,  istri  dimungkinkan  menceraikan  diri  sendiri  dari suaminya, apabila mendapta kuasa dari sumianya atau apabila dalam akad nikah diadakan syarat bahwa jaminan perlindungan istri ada di tangan istri sendiri.
Ada 2 macam talak yaitu talak raj’i adalah talaha yang masih memungkinkan suami rujuk kepada bekas istrinya tanpa akad nikah baru.  Talak  pertama  dan  kedua  yang  dijatuhkan  suami  terhadap istrinya yang sudah dicampuri dan bukan atas atas permintaan istri yang disertai uang tebusan (iwad) selama masih dalam masa idah. Kemudiaan  yang  kedua  yaitu  talak  bain  adalah  talak  yang  tidak memungkinkan  suami  rujuk  terhadap  bekas  istri  ,  kecuali  dengan melakukan akad nikah baru. Talak bain ada dua macam yaitu bain kecil  dan  bain  besar , bain  kecil ialah  talak  satu  aatau  dua  yang dijatuhkan  kepada  istri  yang  belum  pernah  dikumpuli  ,  talak  satu atau  dua  yang  dijatuhkan  ats  permintaan  istri  dengan  pembayaran tebusan (iwad) atau talak satu atau dua yang dijatuhkan kepada istri yang  pernah  dikumpuli  bukan  atas  permintaannya  dan  tanpa pembayaran  iwad,  setelahh  habis  masa  idahnya, bain  besar ialah

## Analisis Hukum Islam terhadap Faktor Putusnya Tali Perkawinan
Choirunnisa Nur Novitasari, Dian Latifiani & Ridwan Arifin
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
talak yang telah dijatuhkan tiga.suami yang telah menjatuhkan talak tiga kali tidak boleh rujuk kepas bekas istri nya, kecuali setelah bekas istrinya  itu  melakukan  perkawinan  dengan  laki-laki  lain  dan  telah melakukan hubungan badan dengan suami yang barunya itu.
Fasakh  yang  berarti  membatalkan  atau  merusakkan.  Jadi fasakh  sebagai  salah  satu  faktor  putusnya  tali  perkawinanan  ialah merusak  atau  membatalkan  hubungan  perkawinan  yang  telah berlangsung.  Fasaakh  dapat  terjadi  karana  sebab  sebab  tertentu misalnya  perkawinan  antara  laki-laki  dan  perempuan,  ternyata akhirnya  diketahui  bahwa  perempuan  itu  masih  mempunyai hubungan perkawinan dengan orang lain atau dalam masa idah talak laki-laki  lain.  Sejak  diketahuinya  hal  itu  perkawinan  mereka  batal karena tidak terpenuhinya syarat sah nikah.
Perkawinan dapat putus pula dengan cara lian yaitu sumpah yang  didalamny  terdapat  pernyataan  bersedia  menerima  laknat tuhan.  Hal  ini  terjadi  apabila  suami  menuduh  istri  berbuat  zina, padahal  ia  tidak  memiliki  bukti  konkret  atas  perzinahan  yang dilakukan oleh istrinya itu. Seharusnya sang suami dikenai hukuman atas  menuduh  perzinahan  tanpa  saksi  yang  cukup  yaitu  hukuman didera  80  kali  hukuman  zina,  namun  hukuman  ini  dapat  dihindari apabila sang suami bersumpah lima kali; empat kali ia bersumpah, “saya bersaksi kepada Allah bahwa dalammenuduh istri saya berbuat zina  itu,  saya  dipihak  yang  benar;dan  anak  yang  dilahirkannya  itu adalah  anak  zina,  bukanlah  anak  saya”,yang  kelimanya  setelah dinasihati oleh hakim, suami mengatakan. “Saya bersedia menerima laknat Allah apabila ternyata saya di pihak yang berdusta”.
Kemudian  yang  terakhir  adalah  sikap  membangkang terhadap  kewajiban-kewajiban  dalam  hidup  perkawinan  yang dilakukan oleh istri maupun suami yang disebut Nusyus, nusyus pada pihak  istri  terjadi  apabila  ia  melalaikan  kewajibannya  yang seharusnya  bersikap taat  kepada  suami  seperti  keluar  rumah tanpa seizin suami, tak mau bertempat tinggal bersama dengan suami dan sebagainya. Apabila nusyus terjadi pada pihak suami, dan ia tidak mau  menunaikan  kewajibannya  sebagai  seorang  suami  maka hendaklah  diberi  nasihat-nasihat  secukuonya  agar  kembali menunaikan kewajibannya kepada istri.

## Analisis Hukum Islam terhadap Faktor Putusnya Tali Perkawinan
Choirunnisa Nur Novitasari, Dian Latifiani & Ridwan Arifin
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah

## Penerapan Hukum Perceraian di Negara Mayoritas Islam
Di Pakistan yang Mayoritas penduduknya muslim mempunyai hukum yang mengatur perceraian dengan mewajibakan suami segera setelah  menjatuhkan  talak  menulis  pemberitahuan  mengenai terjadinya talak, kemudian diserahkan kepada ketua Arbitrasi serta menyerahkan  satu  kopi  kepada  isteri.  Jika  tidak  ia  akan  dikenai hukuman-hukuman yangditentukan dalam ordonansi tersebut. Ketua dewan  arbitrasi  wajib  mulai  berusaha  mendamaikan  kedua  suami isteri dalam tempo sembilan puluh hariatau 3 bulan, di mana talak baru  jatuh  setelah  lewatnya  masa  sembilanpuluh  hari  itu  dari gagalnya usaha-usaha perdamaian.
Secara  jelas  hal  ini  termaktub  dalam  pasal  7 Muslim  Family Law Ordinance 1961 yang berbunyi:
1. Seseorang  yang  hendak  menceraikan  isterinya,  sesegera mungkin  –  setelah  pengucapan  talak  dalam  bentuk  apapun  – memberikan  laporan  tertulis  kepada  Ketua  dan  memberi salinannya kepada isterinya.
2. Siapapun  yang  melanggar  ketentuan  (1)  ini  akan  dihukum penjara maksimal satu tahun atau denda maksimal 5.000 rupee atau dengan keduanya.
3. Kecuali  seperti  yang  terdapat  dalam  ayat  (5)  kecuali  jika dicabut dengan cepat, akan tidak berlaku sampai akhir hari ke- 90 sejak dikirimnya laporan tertulis (1) kepada Ketua.
4. Dalam waktu 30 hari setelah menerima catatan (1) Ketua akan menentukan sebuah Dewan yang bertujuan untuk mengupayakan perdamaian antara kedua belah pihak (suami- isteri),  dan  dewan  ini  akan  mengambil  langkah-langkah penting bagi terwujudnya perdamaian tersebut.
5. Jika isteri hamil pada saat talak dijatuhkan, talak tidak berlaku sampai batas waktu yang disebutkan pada ayat (3) atau sesudah melahirkan.
Dari sekian pembaharuan maupun amandemen yang dilakukan oleh Ordinasi 1961 itu, khususnya yang berkaitan dengan prosedur perceraian,  dan  Hukum  Keluarga  yang  berlaku  di  Pakistan  secara umum, maka ada satu hal yang sebenarnya ingin dicapai dan menjadi

## Analisis Hukum Islam terhadap Faktor Putusnya Tali Perkawinan
Choirunnisa Nur Novitasari, Dian Latifiani & Ridwan Arifin
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
tujuan dari pemerintahan Ayyub Khan dalam hal ini, yaitu keinginan untuk mengangkat harkat dan derajat wanita agar lebih sejajar (atau paling tidak sedikit lebih terangkat) sama dengan laki-laki.
Dan  pada  contoh  permasalahan  di  Negara  Indonesia,  sebuah persoalan  yang  muncul  dalam  sebuah  perkawinan  seperti  kasus perceraian  misalnya,  dianggap  sah  oleh  negara  atau  hukum perundang-undangan,  ketika  perceraian  yang  dilakukan  tersebut oleh  kedua  belah  pihak  (suami  isteri  mulim)  telah  melalui  sebuah proses peradilan di lembaga Pengadilan Agama (selanjutnya disebut PA). Hal ini sesuai dengan tugas pokok PA sebagai Badan Pelaksana Kekuasaan  Kehakiman  yaitu menerima, memeriksa  dan mengadili serta  menyelesaikan  setiap  perkara  yang  diajukan  kepadanya, termasuk  perkara  perceraian  (pasal  2  ayat  (1)  UU  No.  14  Tahun 1970) 4 .  Tentang PA sendiri, rancangan UU mengenai PA telah ada semenjak  K.H.Muh  Dahlan  dan  H.A.Mukti  Ali  sebagai  menteri Agama.  Kendati  demikian,  baru  ditanggapi  oleh  pemerintah  pada tahun 1982 dengan keluarnya Surat Keputusan Menteri Kehakiman tahun  1982  G-164-PR-09.03/1982  yang  berisi  keputusan  untuk membentuk  tim  pembahas  dan  penyusun  rancagan  tersebut. Tertunjuklah sebagai Ketua adalah Prof. DR. Bustanul Arifin (saat itu  masih  menjabat  sebagai  Ketua  Muda  Urusan  Lingkungan Peradilan  Agama  Mahkamah  Agung), 5 dan  berdasarkan  ketentuan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, khususnya pasal 1, 2,  49,  dan  penjelasan  umum  angka  2,  serta  peraturan  perundang- undangan lain yang berlaku antara lain: UU No. 1 Thaun 1974, PP No.  28  Tahun  1977,  Inpres  No.  1 Tahun 1991  Tentang  Kompilasi Hukum  Islam,  Permenag  No.  2  Tahun  1987  Tentang  wali  hakim, maka  PA  bertugas  dan  berwenang  untuk  memberikan  pelayanan hukum  dan  keadilan  dalam  bidang  hukum  keluarga  dan  harta perkawinan bagi mereka yang beragama Islam, berdasarkan Hukum Islam.
4 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama (Cet. III; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 1
5 Abdul Halim, Peradilan Agama Dalam Politik Hukum Di Indonesia: Dari  Otoriter  Konservatif  Menuju  Konfigurasi  demokratis-Responsif ,  (Cet.  I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 128

## Analisis Hukum Islam terhadap Faktor Putusnya Tali Perkawinan
Choirunnisa Nur Novitasari, Dian Latifiani & Ridwan Arifin
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Adapun  Kompilasi  Hukum  Islam  (selanjutnya  disebut  KHI) yang berdasarkan Instruksi Presiden (INPRES) No. 1 Tahun 1991, dijadikan sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah-masalah perkawinan, termasuk perceraian. Dengan kata lain PA bertugas dan berwenang  untuk  menegakkan  KHI  sebagai  hukum  materiil  yang berlaku bagi masyarakat Islam di Indonesia
Perlu diingat bahwa bentuk perceraian di Indonesia terdiri atas cerai talak dan cerai gugat. Dalam hal ini hak untuk memecah atau memutuskan hubungan perkawinan tidak hanya menjadi monopoli suami sebagaimana yang sering didapatkan dalam doktrin fiqh-fiqh klasik, tetapi isteri juga diberikan hak untuk mengajukan cerai gugat. Hal  yang  cenderung  bertujuan  untuk  mengangkat  hak  dan  derajat kaum  perempuan  ini  juga  sangat  tampak  dengan  adanya  proses perceraian (talak) itu ditingkatkan menjadi Contentiosa . Selama ini proses perkara cerai talak masih dipegangi secara dominan hukum sandar yang diajarkan kitab-kitab fiqh yang sifat perkaranya mirip Volunter ,  akibatnya  terjadi  proses  yang  sangat  diskriminatif,  isteri hanya sebagai penonton tanpa diberi hak membela diri. Perkara ini mengenyampingka tegaknya asas Audi Et Alteram Partem , dan yang berhak bicara dalam proses hanya suami. Praktek tersebut mirip atau seakan-akan  mengandung  unsur  kesewenang-wenangan.  Dalam perkara  cerai  talak  seperti  ini,  seolah-olah  PA  melegalisir kesewenangan  suami  terhadap  isteri.  Hal  ini  memang  sudah seharusnya tidak pantas untuk dipertahankan jika umat Islam hendak mewujudkan  kesetaraan  dan  ketertiban.  Oleh  karena  itulah kemudian  KHI  merumuskan  penertibannya  dalam  pasal  138  dan juga dalam pasal 66 UU No. 7 Tahun 1989. 6
Selanjutnya,  sebagaimana  dinyatakan  secara  tegas  dalam pasal  129  KHI  di atas, maka  sebuah  perceraian  dianggap  sah  oleh
6 Yahya Harahap, Yahya, “ Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam ”, dalam Cik  Hasan Bisri  (ed), Kompilasi  Hukum  Islam  Dan  Peradilan  Agama Dalam Sistem Hukum Nasional ( Cet. II; Jakarta: Logos Wacana Ilmu,1999), hlm. 65-66

## Analisis Hukum Islam terhadap Faktor Putusnya Tali Perkawinan
Choirunnisa Nur Novitasari, Dian Latifiani & Ridwan Arifin
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
hukum  perundang-undangan  negara,  nanti  setelah  perceraian  yang dimaksud  tersebut  telah  melalui  proses  permeriksaan  dan persidangan di lembaga PA. Perceraian yang dilakukan di luar PA dianggap tidak sah dan bersifat tidak mengikat, atau sering disebut sebagai perceraian liar. Dan jika kita melihat pasal 130, maka sangat jelas bahwa jatuhnya perceraian itu benar-benar berada ditangan atau ditentukan oleh PA bukan oleh masing-masing pihak (suami-isteri). Hal  ini  tentu  saja  juga  berbeda  dengan  pendapat-pendapat  Ulama fiqh klasik yang pada proses perceraian lebih mengedepankan unsur ”niat”  dan  “ucapan  lisan”.  Maksudnya  bahwa  talak  atau  cerai  itu sudah dianggap sah ketika suami mengucapkan kata-kata atau lafaz talak (baik Sarih / jelas atau Kinayah / sindiran) dengan niat memang untuk  menceraikan  isterinya  meskipun  tanpa  melalui  atau  tanpa adanya sebuah proses peradilan. 7

## Kesimpulan
Jika suatu perkawinan yang tidak harmonis tetap dilanjutkan, maka pembentukan rumah tangga yang damai dan tenteram seperti yang  disyaratkan  oleh  agama  tidak  tercapai.  Selain  itu,  ditakutkan pula  perpecahan  antara  suami  istri  ini  akan  mengakibatkan perpecahan antara kedua belah pihak karena beberapa faktor antara lain kematian, talak, fasakh, lian, dan juga nusyus. Oleh karena itu, untuk menghindari perpecahan keluarga yang makin meluas, maka dalalm  agama  islam  mensyaratkan  perceraian  sebagai  jalan  keluar yang  terakhir  bagi  suami  istri  yang  sudah  gagal  membina  rumah tangganya.
Di  dalam  peraturan  perundang-undangan  di  negara  yang mayoritas  penduduknya  muslim  telah  mengatur  sedemikian  rupa tentang  perkawinan  dan  perceraian.  Sumber  hukum  islam  yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia adalah wahyu Allah yang dituangkan  di  dalam  Al-quran  dan  sunnah  rasul.  Di  Indonesia sendiri,  Putusan  Pengadilan  Agama  atau  Pengadilan  Negeri merupakan  sarana  paling  efektif  untuk  mengidentifikasi  hukum perceraian  sebagai  subsistem  hukum  perkawinan,  karena  putusan
7 Sulaiman  Rasyid, Fiqhi  Islam (Cet.  XVII;  Jakarta:  Penerbit  at- Thahiriyah, 1976), hlm. 381-382

## Analisis Hukum Islam terhadap Faktor Putusnya Tali Perkawinan
Choirunnisa Nur Novitasari, Dian Latifiani & Ridwan Arifin
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
pengadilan sendiri notabene merupakan hasil dari formulasi kaidah hukum. Dalam memutuskan kasus perceraian, hakim di Pengadilan Negeri  atau  Pengadilan  Agama  harus  memberikan  argumentasi hukum  yang  menjustifikasikan  putusannya.  Putusan  Pengadilan yang dimaksud untuk menegakkan norma-norma hukum perceraian yang  abstrak  ketika  apa  yang  seharusnya  sesuai  dengan  norma- norma hukum perceraian tersebut tidak terjadi.
Hukum  Islam  menjadi  sumber  hukum  perceraian  yang langsung  bagi  perceraian  nasional,  tanpa  harus  menempuh  proses penerimaan  lebih  dahulu  melalui  hukum  adat  yang  berlaku  di kalangan  masyarakat  hukum  adat  dan  Indonesia.  Karena  Hukum Islam  kedudukannya  dengan  hukum  adat  dan  hukum  barat (khususnya BW/KUH Perdata dan HIR/RBg/Hukum Acara Perdata) sebgai  sumber  dan  struktur  yang  menopang  hukum  perceraian  di Indonesia.

## Analisis Hukum Islam terhadap Faktor Putusnya Tali Perkawinan
Choirunnisa Nur Novitasari, Dian Latifiani & Ridwan Arifin
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Anshori,  Abdul  Ghofur.  (2011). Hukum  Perkawinan  Islam (Persperktif  Fikih  dan  Hukum  Positif). Yogyakarta:  UII
Press.
Abdullah, Abdul Gani. (1994). Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Gema Insani Press.
Basyir,  KH.  Ahmad  Azhar.  (1999). Hukum  Perkawinan  Islam.
Yogyakarta : UII Press.
Muhammad,  Abdul  Kadir.  (1991). Hukum  Perdata  Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti
Ichtijanto.  (1994). Pengembangan  Teori Berlakunya  Hukum  Islam di Indonesia. Bandung: Remaja Rosdakarya.

## Artikel Jurnal
Jamalludin. (2012). “Teori Maslahat dalam Perceraian Studi Pasca Berlakunya  UU  No.  1  Tahun  1974  dan  Kompilasi  Hukum Islam",  Jurnal  Penelitian  Hukum, Volume  46,  Nomor  11, 2012, hlm 2-5. Yudhowibowo,  Syafrudin. “Tinjauan  Hukum  Perkawinan  di Indonesia  terhadap  Konsep  Kafa’ah  dalam  Hukum Perkawinan Islam”. Volume 01, Nomor 2, 2012. Matondang,  Armansyah. “Faktor-faktor  yang  menyebabkan Perceraian dalam Perkawinan”, Volume 2, Nomor 2, 2014, hlm 143. Affandi,  Moh. “HUKUM  PERCERAIAN  DI  INDONESIA:  Studi Komparatif antara Fikih Konvensional, UU Kontemporer di Indonesia  dan  Negara-negara  Muslim  Perspektif  HAM  / CEDAW”, Jurnal Penelitian Hukum, Volume  7,  Nomor  2, 2014, hlm 194-195. Oiladang,  Chris  S. “Perceraian  sebagai  Pilihan  Rasional:  Kasus Perceraian di Desa Tanah Merah, Kupang, NTT”, Volume 14, Nomor 3, 2012, hlm 236.
Azhari,  Tahir. “Kompilasi Hukum Islam sebagai Alternatif: Suatu Analisis  Sumber-Sumber  Hukum  Islam”. Mimbar  Hukum,
No. 4, Tahun II.

## Analisis Hukum Islam terhadap Faktor Putusnya Tali Perkawinan
Choirunnisa Nur Novitasari, Dian Latifiani & Ridwan Arifin
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Siregar,    Ramadhan  Syahmedi. “Dampak  Perceraian  yang  tidak sesuai dengan Prosedur Perundang-undangan”, Volume 01, Nomor 1, 2015, hlm 164. Siregar,  Ramadhan Syahmedi. “Keabsahan Perceraian Perspektif Fiqh dan Undang-undang Nomor 1  Tahun 1974”, hlm 48- 51. Ali, Muhammad Daud. “Hukum Islam, UUPA, dan Masalahnya”. Mimbar Hukum, No. 1 Tahun 1, 1990. Sari,  Indah  Nurnila. “Studi  Deskriptif  Faktor  Penyebab Perceraian”, 2013.
Sumber Online [...] http://peraturan.go.id/ [...] https://dalamislam.com/hukum-islam/hukum-wanita-minta- cerai [...]  https://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl6793/perceraian- karena-orang-ketiga-dan-status-anak-luar-kawin

## Peraturan Perundang-undangan
UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Instruksi Presiden (INPRES) No. 1 Tahun 1991 UU No. 1 Thaun 1974 Tentang Perkawinan Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Permenag No. 2 Tahun 1987 Tentang wali hakim Pasal 2 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970