## TECHNO PREVENTION SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN TERHADAP PELAKU CHILD GROOMING MELALUI MEDIA SOSIAL
Oleh:
Yuli Winiari Wahyuningtyas Email: yuliwiniari@uij.ac.id Fakultas Hukum Universitas Islam Jember, Indonesia
Firda Laily Mufid Email: firdalaily@uij.ac.id Fakultas Hukum Universitas Islam Jember, Indonesia

## Abstrak
Perkembangan  ilmu  pengetahun  dan  teknologi  dan  seni  mengantarkan  manusia  memasuki “era digital”. Kemajuan teknologi sangat berperan dalam kegiatan sehari-hari terutama di era  pandemic  covid-19  ini.  Selain  memudahkan  dalam  melakukan  kegiatan  tanpa  harus bertatap muka, namun satu sisi kecanggihan teknologi justru dimanfaatkan oleh orang tidak bertanggungjawab  untuk  melakukan  kejahatan.  Salah  satunya  adalah  Pelecehan seksual. Masalah  yang  akan  dianalsis  adalah  apakah  child  grooming  dapat  dikategorikan sebagai  kejahatan  seksual  serta  bagaimana  kebijakan  hukum  pidana  melalui  techno prevention  sebagai  upaya  pencegahan  terhadap  pelaku  Child  Grooming  melalui  media sosial. Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  yuridis  normatif.  Dengan menggunakan pendekatan konseptual dan kasus. Hasil yang dapat disimpulkan adalah bahwa child grooming merupakan kekerasan seksual dan Indonesia belum memiliki pengaturan yang mengkhusus mengenai tindak pidana child grooming ini sehingga menimbulkan kendala bagi aparat penegak hukum untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku.
Kata Kunci : Teknologi, Kekerasan Seksual, Anak, Media Social

## Abstract
The development of science, knowledge and technology and the arts ushered humans into the "digital era". Technological advances play a very important role in daily activities, especially in  this  era  of  the  Covid-19  pandemic.  In  addition  to  making  it  easier  to  carry  out  activities without having to meet face to face, on the one hand, technological sophistication is actually used  by  irresponsible  people  to  commit  crimes.  One  of  them  is  sexual  harassment.  The problem to be analyzed is whether child grooming can be categorized as a sexual crime and how  the  criminal  law  policy  is  through  techno  prevention  as  an  effort  to  prevent  Child Grooming perpetrators through social media. The method used in this research is normative juridical.  By  using  a  conceptual  and  case  approach.  The  results  that  can  be  concluded  are that child grooming is sexual violence and Indonesia does not yet have a specific regulation regarding the crime of child grooming, which creates obstacles for law enforcement officers to impose penalties on perpetrators.
Keywords: Technology, Sexual Violence, Children, Social Media

## PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang
Sebagai sebuah jaringan, internet mampu  mengkoneksi-kan  antar  subsistem jaringan  menjadi  satu  jaringan  super  besar yang  dapat  saling  terhubung  ( online )  se- luruh  dunia.  Bahkan  teknologi  internet mampu  mengkonvergensikan  data,  infor- masi, audio, visual yang dapat berpengaruh pada  kehidupan  manusia.  Internet  dapat dikatakan  sebagai  lambang  ekslusivitas, karena  hanya  orang-orang  yang  tidak “gagap  teknologi”  (gaptek)  yang  dapat menikmati  secara  langsung  era  tersebut. Makin  baik  kualitas  penguasaan  orang terhadap  teknologi  informasi  dan  aplikasi- nya di bidang internet, maka makin merasa ekslusif orang-orang tersebut. 1
Perkembangan teknologi informasi yang melanda dunia dewasa ini, tidak dapat dihindarkan.  Tidak  dapat  dipungkiri  pula, perkembangan tersebut mempengaruhi tatatanan  tersebut,  kurang  diimbangkan dengan pemahaman yang baik dan memadai  mengenai  teknologi  khususnya dalam  perspektif  hukum.  Hal  ini  di- karenakan,  penekanan  pemahaman  yang digunakan  dewasa  ini  sangat technology minded ,  padahal  idealnya  harus  melihatnya secara  holistik  dengan  berbagai  sudut
1 Widodo, 2013, Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi  Cybercrime  Law  :  Telaah  Teoritik  dan Bedah Kasu, Yogyakarta : Aswaja Pressindo, hlm v
pandang tentunya, baik dari sudut teknologi,  hukum,  bisnis,  maupun  sosial. Sehingga transfomasi teknologi dan industru  yang  kita  harapkan  dapat  terl- aksana. 2
Kecanggihan  teknologi  komputer  telah memberikan  kemudahan,  terutama  dalam membantu  pekerjaan  manusia.  Selain  itu, perkembangan  teknologi  computer  me- nyebabkan  munculnya  juga  jenis-jenis kejahatan-kejahatan  baru,  yaitu  dengan memanfaatkan  computer  sebagai modus operandi. Penyalagunaan  komputer  dalam perekembangannya  menimbulkan  permasa- lahan yang sangat rumit, terutama kaitannya dengan  proses  pembuktian  tindak  pidana (faktor yuridis). Apalagi penggunaan komputer  untuk  tindak  kejahatan  memiliki karakteristik  sendiri  dan  berbeda  dengan kejahatan  yang  dilakukan  tanpa  meng- gunakan  komputer  (konvensional).  Perbua- tan atau tindakan, pelaku, alat bukti ataupun barang  bukti  dalam  tindak  pidana  biasa dapat  dengan  mudah  diidentifikasi,  tidak demikian  halnya  untuk  kejahatan  yang dilakukan dengan menggunakan komputer. 3
Kemudahan  yang  diperoleh  melalui internet  tidak  menjadi  jaminan  bahwa aktivitas  yang  dilakukan  di  media  tersebut aman atau tidak  melangar  norma.  Disitulah harus jeli dalam melihat permasalahan yang
2 Edmon  Makarim,  2004, Kompilasi  Hukum Telekomunikasi, Jakarta  :  PT  Rajagrafindo Persada, hlm. ix
3 Ibid, hlm. 385`
berkembang  di  masyarakat. 4 Pesatnya perkembangan masyarakat yang diikuti pula dengan  makin  majunya  teknologi  dengan internet banyak menimbulkan dampak yang positif  dan  bahkan  negatif.  Dari  kedua dampak  tersebut  yang  perlu  khawatirkan adalah  dampak  negatif  yang  tanpa  disadari makin banyak dan beragam karena kemudahan  mengakses  internet,  salah satunya  adalah  muncul  kejahatan  dengan berbagai  macam  modus  operandi  berbasis alat berteknologi. Kejahatan ini tidak hanya menyasar  orang  dewasa  tetapi  anak-anak bisa  menjadi  pelaku  atau  korban,  misalnya saja  tindak  pidana  kejahatan  seksual terhadap  anak  yang  dilakukan  di  media sosial.
Kejahatan  seksual  terhadap  anak-anak secara  online  dapat  diartikan  sebagai kejahatan yang ditujukan kepada anak-anak dengan  memanfaatkan  teknologi  sebagai media untuk melakukan komunikasi maupun  mempertontonkan  serta  men- distribusikan  material  yang  bersifat  porno- grafi  anak  ataupun  kegiatan  seksual  anak. Tidak  sampai  disitu  saja  perbuatan  ke- jahatan  seksual  terhadap  anak  ini  juga  bisa dilakukan  dengan  meminta  gambar-gambar porno, bisa juga dalam bentuk suara si anak yang  direkam  dan  mengandung  konten yang  erotisme,  yang  nantinya  akan  di- sebarluaskan.  Bentuk  kejahatan  seksual
4 Ibid, hlm. 385`
anak dengan memanfaatkan teknologi dapat dikategorikan  dalam  beberapa  bentuk  yaitu child  sexual  abuse/  exploitation  material, online  grooming  for  sexual  purpose, sexting,  sexual  extortion, dan live  online child  sexual  abuse .  Bentuk-bentuk  ke- jahatan  seksual  terhadap  anak  ini  hampir ditemukan diseluruh dunia sehingga memiliki  urgensi  untuk  mengatasinya  agar anak-anak  yang  merupakan  masa  depan bangsa  tidak  dirusak  baik  lahir  dan  batin serta moralnya sedari dini.
Di  Indonesia  sendiri  pada  tahun  2019 mulai  ramai  dibicarakan  kasus  yang memiliki  modus  operandi  yaitu  dengan merayu  anak-anak  dibawah  umur  melalui media  sosial  untuk  melakukan video  call ataupun  melakukan  rekaman  video  yang mana  sang  anak  diminta  untuk  melakukan hal-hal  yang  berhubungan  dengan  aktivitas seksual  guna  memuaskan  hasrat  seksual  si pelaku.  Setelah  melakukan  perekaman  atau panggilan  video  tersebut  pelaku  me- nyebarkan rekaman  tersebut kepada teman- teman  atau  yang  lebih  parahnya  diper- jualbelikan kepada orang lain.
Berdasarkan  penelitian  terdahulu  yang ditulis  oleh  Anna  Maria  Salamor  dkk, bahwa child  grooming merupakan  salah satu  bentuk  pelecehan  seksual  anak,  yang mana  pelecehan  seksual  itu  dilakukan melalui permainan dari yaitu hago. Adapun unsur  sengaja  serta  motif  yang  tergambar dalam  uraian  pembahasan  menjelaskan
bahwa  perbuatan  yang  dilakukan  oleh pelaku,  dikategorikan  sebagai  perbuatan pelecehan seksual. Untuk menghindari agar tidak  terjadinya  pelecehan  seksual  dengan modus child grooming melalui game online maka  sebaiknya  kepolisian  bekerja-sama dengan  pemilik  setiap  game  online  yang mempunyai  fitur  mengirim  foto  mau-pun video  call pada  aplikasinya  untuk  dapat menghapus fitur tersebut untuk meminimaisir  pelaku  pelecehan  seksual terhadap anak melalui modus child grooming . 5
Memperhatikan  fenomena  yang  terjadi tersebut  maka  penulis  ingin  menganalisis lebih  dalam  apakah  kebijakan  hukum  lebih khususnya  hukum  pidana  telah  mengatur mengenai  kejahatan  seksual  dalam  bentuk tindak  pidana child  grooming tersebut.  Hal ini  dimaksudkan  agar  perlindungan  hukum terhadap  korban  lebih  terjamin  dan  pelaku juga  dapat  dihukum  sesuai  dengan  tindak pidana yang dilakukannya. 6

## 1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis  merumuskan  masalah  yaitu  apakah child  grooming dapat  dikategorikan  se-
5 Child  Grooming  Sebagai  Bentuk  Pelecehan Seksual Anak Melalui Aplikasi Permainan Daring
6 Anna  Maria  Salamor,  Astuti  Nur  Fadillah,  Patrick Corputty, Yonna Beatrix Salamo, Fakultas Hukum Universitas  Pattimura  Ambon,  2020, Child Grooming  Sebagai  Bentuk  Pelecehan  Seksual Anak  Melalui  Aplikasi  Permainan  Daring ,  Jurnal SASI.  Vol.26  No.4,  Oktober-Desember  2020: hal.490-499
bagai  kejahatan  seksual  serta  bagaimana kebijakan  hukum  pidana  melalui techno prevention sebagai  upaya  pencegahan terhadap  pelaku Child  Grooming melalui media social?.

## METODE PENELITIAN
Tipe  penelitian  ini  adalah  yuridis normatif.  Dalam  penelitian  ini  mengguna- kan  beberapa  pendekatan  yang  digunakan, yaitu Pendekatan perundang-undangan ( Statute  Approach )  dan  Pendekatan  Kon- septual ( Conseptual Approach ). Pendekatan perundang-undangan  ( Statute  Approach ) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang  berkaitan  dengan  isu  hukum. 7 Dalam penelitian  ini,  penulis  menggunakan  dua macam  bahan  hukum  yaitu  bahan  hukum primer  dan  bahan  hukum  sekunder.  Bahan hukum primer dalam penulisan ini, meliputi:  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1946  tentang  Peraturan  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Pidana;  Undang-Undang Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Hukum Acara  Pidana;  Undang-Undang  Nomor  19 tahun  2016  perubahan  atas  UU  No.  11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik  (UU  ITE).  Selain  itu  bahan hukum  sekunder  diperoleh  dari  buku-buku, artikel  hukum,  jurnal  hukum,  karya  tulis ilmiah,  serta  data-data  penunjang  lain  yang
7 Peter  Mahmud  Marzuki, Penelitian  Hukum, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hlm. 93
berkaitan  dengan  masalah  penyusunan penelitian ini.

## PEMBAHASAN
3.1. Child Grooming Melalui Media Sosial Sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Meningkatnya  pelecehan  seksual  ter- hadap  anak  terjadi  karena  adanya  ke- mudahan  akses  terhadap  korbannya,  dan teknologi  internet  mempermudah  pelaku mengakses  korban  untuk  melakukan child grooming . Hal ini biasa dikenal dengan online child grooming . Dengan kata lain, online  child grooming merupakan proses  mendekati  anak  dengan  mengguna- kan teknologi internet yang bertujuan mem- bujuk  mereka  untuk  bersedia  melakukan aktivitas seksual secara online atau offline . Online child grooming dilakukan dengan  berbagai  tipe,  durasi  dan  intensitas tergantung  dari  karakteristik  dan  perilaku masing-masing  pelaku.  Diantara  berbagai cara  dan  variasi  dalam  melakukan online child  grooming, terdapat  enam  hal  umum yang  mendasari online  child  groo-ming yaitu sebagai berikut: 8 Manipulation , Accessibility , Rapport  Building , Sexual Context , Risk Assessment , dan Deception . Manipulation , Online  child  groo- ming melibatkan  beberapa  bentuk  mani- pulasi.  Terdapat  berbagai  jenis  manipulasi
8 Tirto.id Modus pelecehan seksual disekolah < https://tirto.id/modus-modus- pelecehan-seksual-di-sekolah-clpX>.
yang  dapat  dilakukan  oleh  pelaku  terhadap korbannya.  Berbagai  teknik  manipulasi digunakan  untuk  meningkatkan  kekuatan dan  kontrol  pelaku  terhadap  korban  serta meningkatkan  ketergantungan  korban  pada pelaku  seperti  memberikan  pujian  untuk membuat  korban  merasa  istimewa.  Cara manipulasi  ini  dilakukan  agar  korban merasa  dicintai  dan  diperhatikan.  Disisi lain,  pelaku  dapat  mengontrol  korban dengan  cara  mengintimidasi  sehingga  kor- ban merasa takut dengan pelaku.
Accessibility .  Kemudahan  akses  untuk berinteraksi  dengan  korban  menjadi  salah satu  faktor  terjadinya online  child  groo- ming .  Pelaku  dapat  mengakses  korban melalui  internet  tanpa  harus  bertatap  muka secara  langsung  dan  tanpa  harus  membuka identitas aslinya. Dalam dunia nyata, orang tua  lebih  berwaspada  terhadap  orang  yang berinteraksi  langsung  dengan  anak  mereka. Namun,  mereka  tidak  waspada  dengan interaksi online dan  kurang  terlibat  dalam kehidupan  online  anak  mereka.  Menurut penelitian,  20%  anak  yang  menggunakan jejaring  sosial  mengatakanpernah  berbicara dengan  orang  asingdi  internet  dan  20% diantara  mereka  berumur  9  hingga  12 tahun.  Pelaku  memanfaatkan  teknologi internet  untuk  berinteraksi  baik  satu  atau dua  arah  dengan  korbanmelalui  c hat  room, blog, mediasosial, forum atau bulletin.
Rapport  Building .  Sebagai  bagian  dari membangun  hubungan,  pelaku  melakukan
penyesuaian  perilaku  dan  gaya  ber- komunikasi  sehingga  membuat  korban nyaman berbicara dengan pelaku. Selain itu pelaku  mencari  tahuketertarikandan  ke- adaan  sekeliling  korbannya.  Agar  tindakan yang  dilakukan  oleh  pelaku  dengan  korban tidak  diketahui  oleh  orang  lain,  pelaku biasanya  meminta  korban  merahasiakan hubungan mereka.
Sexual  Context .  Hubungan  seksual merupakan  tujuan online  child  grooming.
Untuk  kapan  dan  bagaimana  hubungan seksualitas dimulai tergantung dari masing- masing  pelaku.  Untuk  memulai  hubungan seksual  dapat  dilakukan  dengan  berbagai macam  seperti  berbicara  jorok,  merayu korban,  mengirim  gambar  porno  atau menghubungkan  kedalam  hal-hal  berbau pornografi.
Risk  Assessment .  Penilaian  resiko  ter- hadap  korban  dilakukan  sebelum  dan  pada saat online child grooming. Penilaian resiko dilihat dari beberapa aspek yaitu individu korban,  faktor  yang  berkaitan dengan  internet  dan  lingkungan sekitarnya.
Selain  itu,  pelaku melakukan  manajemen resiko.  Terdapat  tiga  cara  yang  dilakukan oleh pelaku  dalam  management  resiko, yaitu  :  a)  Berhubungan  dengan  teknologi yang  digunakan  dan  logistik  yang  terkait dengan  pelaku.  Sebagai  contoh  meng- gunakan  beberapa hardware ,  alamat  IP yang  berbeda,  dan  berbagai  metode penyimpana;  b)  Pelaku  menahan  diri
berkomunikasi  dengan  korban  di  ruang publik  dan  memilih  penggunaan email pribadi  atau  ponsel;  dan  c) Pelaku  bertemu dengan  korban  dengan  melakukan  per- temuan  yang  jauh  dari  lingkungan  korban. Namun,  ada  penelitian  yang  mengatakan bahwa  managemen  resiko  tidak  dimanfaat- kan  oleh  semua  pelaku,  karena  mereka mengganggap  tidak  melakukan  sesuatu yang  salah  sehingga  tidak  ada  yang  perlu disembunyikan.
Deception . Dalam online child grooming, terkadang pelaku menyamar sebagai  teman  sebaya  atau  anak  muda. Penelitian  mencatat  bahwa  5%  pelaku menyamar  sebagai  anak  muda  ketika berkomunikasi  dengan  korban.  Sebagian besar  pelaku  memberitahu  korban  bahwa mereka  adalah  orang  dewasa  yang  ingin membangun  hubungan  khusus  dengan korban.  Sebagian  besar  korban  bertemu pelaku  secara  langsung  dan  melakukan hubungan  seks.  Sehingga  dapat  disimpul- kan  sebagian  besar  korban  sadar  mereka berkomunikasi  dengan  orang  dewasa  dan mengambil risiko untuk berinteraksi dengan pelaku.
Jika  dilihat  dari  proses-proses  hingga karakteristik child  grooming maka  dapat diartikan bahwa pelaku child groo- ming akan  semakin  berkembang  dengan menggunakan  modus-modus  terbaru  dalam mencari  korban  seiring  dengan  kemajuan teknologi  yang  begitu  cepat.  Seperti  kasus
yang  baru-baru  ini  terjadi  di  Indonesia, tersangka  AAP  alias  Prasetya  Devano  alias Defans  alias  Pras.  AAP  ditahan  polisi karena  melakukan  tindakan pelecehan  anak dengan modus bermain game online 'Hago’,
Motifnya  adalah  pelaku  bertukar  nomor dengan korban selanjutnya pelaku melakukan video call ke korban dan korban disuruh melakukan hal-hal bersifat pornografi  dan  direkam  oleh  tersangka. Rekaman itu kemudian digunakan tersangka  untuk  mengancam  korban  agar korban  mau  melakukan  aksi  serupa  itu secara berulang kali.
Dalam  peraturan  perundang-undangan di  Indonesia  pelaku child  grooming dapat dijerat  dengan  Undang-Undang  Nomor  19 Tahun  2016  Tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008 Tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elek- tronik  (selanjutnya  disebut  UU  ITE), Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014 Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2002  Tentang  Per- lindungan Anak  dan  Undang-Undang Nomor  44  Tahun  2008  Tentang  Pornografi (selanjutnya disebut UU Pornografi). 9
Pasal 27 ayat (1) UU ITE bahwa setiap Orang  dengan  sengaja  serta  tanpa  hak dalam  mendistribusikan dan/atau  mentrans- misikan  dan/atau membuat dapat  diakses-
9 Oktaviani,  D.  L.,  Mulyawati,  K.  R.  (2020). Kebijakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Child Grooming. Kertha  Wicaksana, 14  (2):  118-123, Doi: 10.22225/kw.14.2.1919.118-123, h. 119
nya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
Sedangkan  pada  Pasal  45 ayat (1)  UU ITE  bahwa  Setiap  orang  yang  memenuhi unsur  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 27  ayat  (1),  ayat  (2),  ayat  (4)  dipidana dengan  pidana  penjara  paling  lama  6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp  1.000.000.000,00  (satu  miliar  rupiah). Pasal  52  ayat  (1)  UU  ITE  :  “ Dalam  hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal  27  ayat  (1)  menyangkut  kesusilaan atau  eksploitasi  seksual  terhadap  anak dikenakan pemberatan sepertiga dari pidana pokok.”
Pasal  76  E  Undang-Undang  Per- lindungan  anak.  “ Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan,  memaksa,  melakukan  tipu muslihat, melakukan serangkaian ke- bohongan,  atau  membujuk  anak untuk melakukan atau membiarkan dilaku- kan perbuatan cabul.” Demikian pula dalam Pasal 82 UU Perlindungan anak: “ Setiap orang  yang  melanggar  ketentuan sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  76E dipidana  dengan  pidana  penjara  paling singkat  5  (lima)  tahun  dan  paling  lama  15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”
Pasal 29 UU Pornografi : “Setiap orang yang  memproduksi,  membuat,  memper- banyak,  menggadakan,  menyebar-luaskan,
menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjual-belikan, me- nyewakan,  atau  menyediaka  pornografi sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  4  ayat (1)  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling singkat  6  (enam)  bulan  dan  paling  lama  12 (dua  belas)  tahun  dan/atau  pidana  denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima  puluh  juta  rupiah)  dan  paling  banyak Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).”

## 3.2.  Kebijakan  Hukum  Pidana  Melalui
Techno  Prevention Sebagai  Upaya Pencegahan  Terhadap  Pelaku Child Grooming Melalui Media Sosial Kebijakan  atau  upaya  penanggulangan kejahatan  pada  hakikatnya  merupakan bagian  integral  dari  upaya  perlindungan masyarakat (social  defence) dan  upaya mencapai  kesejahteraan  masyarakat (social welfare), oleh  karena  itu  dapat  dikatakan bahwa  tujuan  akhir  atau  tujuan  utama  dari politik  kriminal  ialah  “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.”
Istilah “kebijakan hukum pidana” dapat disebut  dengan  istilah  “politik  hukum pidana.”  Dalam  kepustakaan  asing  istilah “politik  hukum  pidana”  sering  dikenal dengan  berbagai  istilah ,  “Penal  Policy”,
“Criminal  Law  Policy”, atau “Strafrechts- politiek.”
Pengertian kebijakan atau politik hukum  pidana  dapat  dilihat  dari  politik hukum  maupun  dari  politik  kriminal,
menurut  Prof.  Soedarto,  “politik  hukum” adalah usaha untuk mewujudkan peraturan- peraturan  yang baik  sesuai dengan keadaan dan  situasi  tertentu.  Kebijakan  dari  Negara melalui  Badan-badan  yang  berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dapat  digunakan  untuk  mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan. 10
Penanggulangan  kejahatan  lewat  jalur “Penal” lebih  menitikberatkan  pada  sifat “Repressive” (Penindasan/  Pemberantasan/ Penumpasan)  sesudah  kejahatan  terjadi, sedangkan jalur “non-penal” lebih menitik- beratkan pada sifat “preventive ” (Pencegahan/ Penangkalan) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan  secara  kasar,  karena  tindakan represif  pada  hakikatnya  dapat  dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas. 11
Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan  bagian  dari  usaha  penegakan hukum  (khususnya  penegakan  hukum pidana).  Oleh  karena  itu,  sering  juga dikatakan,  bahwa  politik  atau  kebijakan hukum  pidana  juga  merupakan  bagian  dari kebijakan penegakan hukum ( Law enforcement policy ). Penanggulangan kejahatan  cyberbullying  lewat  pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada
10 Soedarto,  1981, Hukum  dan  Hukum  Pidana , Bandung : Alumni, halaman. 159
11 Soedarto,  1981, Kapita  Selekta  Hukum  Pidana , Bandung :Alumni. halaman. 188
hakikatnya  merupakan  bagian  integral  dari usaha  perlindungan  masyarakat  ( sosial defence )  dan  usaha  mencap  kesejahteraan masyarakat ( social welfare ). Kebijakan atau politik  hukum  pidana  juga  merupakan bagian  integral  dari  kebijakan  atau  politik sosial ( social policy ).
Dalam  konteks  kebijakan  kriminal, kebijakan  nonpenal  mempunyai  kedudukan yang  sangat  strategis,  memegang  peranan kunci  sehingga  perlu  diintensifkan  dalam rangka penanggulangan kejahatan. 12
Konggres  PBB  tahun  1980  di  Caracas,
Venezuela  mengenai  “ Crime  Trends  and crime  prevention  Strategis” terlihat  bahwa upaya  non  penal  mempunyai  kedudukan strategis, yang antara lain dinyatakan: 13
1) Bahwa  masalah  kejahatan  merintangi kemajuan  untuk  pencapaian  kualitas hidup  yang  pantas  bagi  semua  orang;
( The problem impedes progress towards the  attainment  of  an  acceptable  quality of life for all people ).
2) Bahwa  strategi  pencegahan  kejahatan harus  didasarkan  pada  penghapusan sebab-sebab  dan  kondisi-kondisi  yang menimbulkan kejahatan; ( Crime prevention  strategis  should  be  based upon  the  elimination  of causes  and conditions giving rise to crime );
12 Barda  Nawawi  Arief,  2002, Bunga  Rampai Kebijakzn  Hukum  Pidana. Bandung  ;:  PT.  Citra
Aditya Bakti. Halaman 1
13 Sixth  UN  Congress  Report ,  1981,  hal.  5,  dalam Barda Nawawi Arief, 2002, Bunga Rampai
3) Bahwa  penyebab  utama  kejahatan dibanyak  negara  ialah  ketimpangan sosial, diskriminasi rasial dan diskriminasi  nasional,  standar  hidup yang  rendah,  pengangguran  dan  kebuta hurufan  (kebodohan)  diantara  golongan besar  penduduk;  ( The  main  causes  of crime  in  many  countries  are  social inequality, racial and national discrimination,  low  strandar  of  living, unemployment  and illiteracy  among broad section of the population ).
Upaya memerangi cyberbullying melalui  sarana  nonpenal,  Muladi  ber- pendapat  sebagai  berikut  : 14 pertama,  Perlu dirumuskan terlebih dahulu model “undang-undang  payung”  ( umbrella  act ) yang mengatur kebijakan tentang komunikasi  massa  baik  yang  berbentuk cetak,  penyiaran,  maupun cyber. Kedua, Perlu dirumuskan secara profesional penyusunan kode etik, code of conduct and code  of  practice tentang  penggunaan  tek- nologi informatika. Ketiga, Perlu kerjasama antarsemua  pihak  yang  berkait  termasuk kalangan  industri  untuk  mengembangkan preventive  technology menghadapi cyber- crime .  Sebagai  contoh  adalah  pengem- bangan cyber  patroll  software yang  dapat digunakan  oleh Internet  Service  Provider
14 Muladi, 2002, Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi  Hukum  di  Indonesia ,  Jakarta:  Habibie Center, halaman 215
(ISP) atau Ineternet Content Provider (ICP) untuk  menyaring  atau  memblok  akses  ke situs  tertentu  secara  otomatis  apabila  situs tersebut telah masuk kedalam blacklist . Hal ini didasarkan fakta bahwa internet memang bukan jaringan yang aman.
Kedudukan  strategis non  penal dalam upaya penanggulangan kejahatan dapat juga dilihat  dalam  Resolusi  Kongres  PBB VII/1990  mengenai  “ Computer  relate crimes ” yang mengajukan beberapa kebija- kan  dalam  rangka  upaya  menanggulangi cyber crime antara lain sebagai berikut : 15 1) Menghimbau negara anggota untuk mengintensifkan upaya-upaya penang- gulangan  penyalahgunaan  komputer  yang lebih  efektif  dengan  mempertimbangkan langkah-langkah  sebagai  berikut:  Melaku- kan modernisasi hukum pidana materiil dan hukum  acara  pidana;  Mengembangkan tindakan-tindakan  pencegahan  dan  penga- manan  komputer;  Melakukan  langkah- langkah  untuk  membuat  peka  (sensitif) warga  masyarakat,  aparat  pengadilan,  dan penegak hukum terhadap pentingnya pencegahan  kejahatan  yang  berhubungan dengan  komputer;  Melakukan  upaya-upaya pelatihan  ( training )  bagi  para  hakim pejabat,  dan  aparatur  penegak  hukum mengenai  kejahatan  ekonomi  dan cyber crime ;memperluas  “ rules  of  ethics ”  dalam
15 Barda  Nawawi  Arief,  2008, Masalah  Penegakan Hukum  dan  Kebijakan  Hukum  Pidana  dalam Penanggulangan  Kejahatan ,  Jakarta:  Prenada Media Group, halaman 238-239.
penggunaan komputer dan mengajarkannya melalui  kurikulum  informatika;  2)  menga- dopsi  kebijakan  perlindungan  korban cyber crime sesuai  Deklarasi  PBB  mengenai korban,  dan  mengambil  langkah-langkah untuk  mendorong  korban  melaporkan adanya cyber crime ;  3)  mengimbau  negara anggota  meningkatkan  kegiatan  inter- nasional  dalam  upaya  penanggulangan cyber  crime ,  merekomendasikan  kepada Komite  Pengendalian  dan  Pencegahan Kejahatan ( Committee on Crime Prevention and Control ) PBB untuk : menyebarluaskan pedoman  dan  standar  untuk  membantu negara anggota  menghadapi cyber  crime di tingkat nasional, regional dan internasional; mengembangkan  penelitian  dan  analisis lebih  lanjut  guna  menemukan  cara-cara baru  menghadapi  problem cyber  crime di masa  yang  akan  datang;  mempertimbang- kan cyber crime sewaktu meninjau pengim- plementasian  perjanjian  ekstradisi  dan bantuan  kerja  sama  dibidang  penang- gulangan kejahatan.
Resolusi Kongres PBB VII/1990 mengenai Computer  related  crime dalam upaya  menanggulangi  cyber  crime  di  atas pada  beberapa  poin  menegaskan  bahwa dalam  menanggulangi cyber  crime lebih mengedepankan  upaya  non  penal  dengan cara  melakukan  penanggulangan.  Resolusi Kongres  PBB  VII/1990 diatas  berlaku  juga untuk menanggulangi tindakan cyber grooming , karena cyber grooming
merupakan  salah  satu  bentuk  dari cyber crime yang  terjadi  karena  perkembangan teknologi  yang  pesat  dan  tidak  diikuti dengan  kesadaran  penggunaan  teknologi yang baik.
Hukum  pidana  memiliki  kemampuan yang terbatas dalam upaya penanggulangan kejahatan  yang  begitu  beragam  dan kompleks  khususnya  terhadap  tindakan cyber grooming. Oleh karena itu diperlukan adanya  pendekatan non  penal .  Dilihat  dari sudut  politik  kriminal,  kebijakan  paling strategis adalah melalui sarana “ non penal ” karena lebih bersifat preventif.
Pendekatan integral antara penal policy dan non  penal  policy dalam  penang- gulangan  kejahatan  harus  dilakukan  karena pendekatan penerapan hukum pidana semata  mempunyai  berbagai  keterbatasan. Terdapat  dua  sisi  yang  menjadi  keter- batasan  hukum  pidana. Pertama ,  dari  sisi hakikat terjadinya suatu kejahatan.
Kejahatan  sebagai  suatu  masalah  yang berdimensi sosial dan kemanusian disebabkan  oleh  berbagai  faktor  yang kompleks  dan  berada  di  luar  jangkuan hukum  pidana.  Jadi,  hukum  pidana  tidak akan  mampu  melihat  secara  mendalam tentang  akar  persoalan  kejahatan  bila  tidak dibantu  oleh  disiplin  lain.  Untuk  itulah hukum  pidana  harus  terpadu  dengan pendekatan  sosial. Kedua ,  keterbatasan hukum  pidana  dapat  dilihat  dari  hakikat berfungsinya hukum pidana itu sendiri.
Dalam  konteks  ini,  hukum  pidana berfungsi  setelah  kejahatan  terjadi.  Artinya hukum  pidana  tidak  memberikan  efek pencegahan  sebelum  kejahatan  itu  terjadi sehingga  hukum  pidana  tidak  mampu menjangkau akar kejahatan itu sendiri yang berdiam  di  tengah  kehidupan  masyarakat. Maka  dari  itu,  diperlukan  kebijakan  non penal  sebagai  upaya  pencegahan  sebelum terjadinya  kejahatan.  Kebijakan  non  penal dalam  tesis  ini  lebih  ditekankan  pada pendekatan  teknologi,  karena  kejahatan tersebut  menggunakan  media  teknologi yang seharusnya dimanfaatkan dengan baik tapi  justru  disalahgunakan  dan  dijadikan sarana untuk melakukan kejahatan.
Kasus child  grooming terbilang  me- rupakan  jenis  kejahatan  baru  di  Indonesia. Child  grooming  di  Indonesia  atau  bisa disebut  juga  sebagai  kejahatan  eksploitasi seksual  terhadap  anak  menggunakan  media sosial  ini  meningkat  karena  permintaan pasar  seks  global  yang  makin  besar. Kejahatan  ini  tentu  saja  dilarang  oleh undangundang  manapun  di  seluruh  dunia karena  melanggar  hak-hak  dan  dapat  me- nimbulkan  dampak  buruk  bagi  per- kembangan  anak  sehingga  perlindungan anak harus diperhatikan.
Dampak  negatif  dari  pesatnya  per- kembangan  Teknologi  Informatika  (IT) membuat munculnya berbagai jenis kejahatan khususnya bagi anakanak. Nyatanya,  anak-anak  yang  tidak  dalam
pengawasan  orang  tua  dan  menggunakan teknologi  informatika  sangat  rentan  untuk menjadi  korban  kejahatan child  grooming .
Perlindungan  hukum  oleh  negara  terhadap kasus  ini  sendiri  masih  kurang  relevan digunakan  sebagai  dasar  hukum  yang  tepat dibandingkan  dengan  akibat  yang  terjadi baik  terhadap  kerusakan  mental  dan  psikis yang dialami korban dan keluarganya.
Pencegahan  tehadap  kejahatan child grooming yang  dapat  dikategorikan  dalam cyber  crime membutuhkan  sinergi  antara masyarakat  yang  partisipatif  dengan  aparat penegak  hukum  yang  demokratis,  tran- sparan, bertanggung jawab dan berorientasi pada  hak  asasi  manusia,  pada  alirannya diharapkan  dapat  benar-benar  mewujudkan masyarakat madani Indonesia yang berkeadilan  sosial.  Selain  itu,  perlu  adanya edukasi  terhadap  masyarakat  untuk  bijak dalam  menggunakan  teknologi  serta  tidak mudah  percaya  terhadap  berita-berita  yang belum jelas sumbernya.
Dalam penanggulangan child grooming dan  kejahatan  lainnya  yang  berhubungan dengan  teknologi  banyak  perangkat  lunak ( software )  yang  digunakan  untuk  mem- berikan  perlindungan  bagi  anak  ketika menggunakan internet dan  terhubung  di dalam dunia maya. Aplikasi parental control dan  penapis dapat  digunakan  untuk membantu  melindungi  keamanan  anak  di internet dan  dipasang  di  berbagai  jenis gadget yang  digunakan.  Beberapa  aplikasi
parental  control yang  dapat  dipasang diantaranya  adalah Qustodio , K9  Web Protection , Kakatu dan DNS  Nawala . Software seperti Kakatu dan DNS  Nawala adalah  teknologi  buatan  Indonesia  yang handal melindungi anak, sehingga seringkali  kemenkoinfo  dan  komunitas yang  peduli  terhadap internet sehat  dan menciptakan  dunia  maya  yang  aman, menganjurkan agar orang tua menggunakan software diatas  untuk  memberikan  per- lindungan terhadap anak. 16
Software yang  telah  dijelaskan  diatas dapat digunakan untuk mengetahui aktifitas anak  di  dunia  maya  saat  terhubung  dengan internet , situs-situs apa yang mereka sering masuki,  memberikan  peringatan  jika  situs yang  dikunjungi  memiliki  konten  ber- bahaya,  dan  pengguna software sendiri dapat  melaporkan  jika  mengalami  tindakan seperti child  grooming maupun  tindakan lain yang dianggap membahayakan dirinya.
Selain software yang  bersifat  me- lindungi  pengguna internet yang  dijelaskan diatas,  diperlukan  juga  sistem  keamanan yang  menggunakan  teknologi  untuk  me- lindungi  komputer  dan  jaringannya  agar tetap aman. Jika jaringan komputer dapat di kuasai  oleh  orang  lain,  maka  akan  muncul kemungkinan  diambilnya  data-data  yang bersifat  pribadi  dan  penting.  Sehingga  hal ini akan memunculkan kemungkinan
16 Diakses  dari  Internetsehat/id  pada  tanggal  7  Mei 2022 , pukul 5:02 WIB
terjadinya  tindakan child  grooming .  Data- data  pribadi  tersebut  dapat  di  sebarkan  ke dalam  dunia  maya  oleh  orang  yang  tidak bertanggung jawab.

## KESIMPULAN
Tindak  pidana Child  grooming yang termasuk  sebagai  tindak  pidana  baru merupakan  suatu  perbuatan  yang  mengacu kepada  penggunaan  internet  atau  teknologi digital  lainnya  yang  tujuannya  membangun hubungan  dengan  anak  dengan  maksud untuk  memfasilitasi  interaksi  seksual  non- kontak  ( online )  yang  dilakukan  dengan melibatkan  tindakan  manipulasi  secara psikologis dengan maksud untuk mengancam  atau  menakuti  si  anak  tersebut agar  mau  mengikuti  segala  perintah  yang diberikan  si  pelaku.  Apabila  berbicara mengenai kebijakan hukumnya dapat disimpukan  bahwa  di  Indonesia  belum memiliki  pengaturan  yang  mengkhusus mengenai  tindak pidana child  grooming ini sehingga  menimbulkan  kendala  bagi  aparat penegak hukum untuk menjatuhkan hukuman  kepada  pelaku.  Namun  dalam penanggulangan child grooming dan kejahatan lainnya yang berhubungan dengan  teknologi  banyak  perangkat  lunak ( software )  yang  digunakan  untuk  mem- berikan  perlindungan  bagi  anak  ketika menggunakan internet dan  terhubung  di dalam dunia maya.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku :
Arief  Amrullah,  makalah Membangun Komintmen bersama dalam Menegakkan  Hukum  tanpa  Suap (Perspektif  Pendekatan  Kebijakan Secara  Integral,  Seminar  Nasional diselenggarakan  oleh  DPCPERADI
Malang,  dengan  tema  “Membangun
Komitmen Bersama Dalam Menegakkan  Hukum  Tanpa  Suap, tanggal 17 Desember 2016
Barda Nawawi Arief, 2002, Bunga Rampai Kebijakan  Hukum  Pidana. Bandung; PT. Citra Aditya Bakti.
Doni  Budi  Utomo, Komunitas  Internet
Indonesia
Terkenal
Embargo,
Kompas,  tanggal  29  November  2012 Hogan Kusnandi, “ Praktik  Kejahatan dalam Bidang Telematika” , Makalah dalam  Seminar  Nasional  tentang Strategi  Penanggulangan  Kejahatan dalam  Bidang  Telematika.  Hotel Patra Jasa Semarang, 23 Juli 2002
Edmon  Makarim,  2004, Kompilasi  Hukum Telekomunikasi, Jakarta : PT Rajagrafindo Persada
Muladi,  2002, Demokrasi,  Hak  Asasi Manusia  dan  Reformasi  Hukum  di Indonesia , Jakarta: Habibie Center
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006
Soedarto,  1981, Kapita  Selekta  Hukum Pidana , Bandung: Alumni.
Soedarto,  1981, Hukum  dan  Hukum Pidana , Bandung : Alumni
Sutrisman, “Penanggulangan  Kejahatan Bidang  Telematika  dalam  Perspektif Operator  Telekomunikasi”, Makalah dalam  Seminar  Nasional  tentang Strategi  Penanggulangan  Kejahatan
dalam  Bidang  Telematika.  Hotel Patra Jasa Semarang, 23 Juli 2002
Widodo,  2013, Hukum  Pidana  di  Bidang Teknologi Informasi Cybercrime Law:  Telaah  Teoritik  dan  Bedah Kasus, Yogyakarta : Aswaja Pressindo.

## Jurnal :
Anna  Maria  Salamor,  Astuti  Nur  Fadillah,
Patrick  Corputty,  Yonna  Beatrix Salamo, Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon, 2020, Child  Grooming  Sebagai  Bentuk Pelecehan  Seksual  Anak  Melalui
Aplikasi  Permainan  Daring ,  Jurnal SASI. Vol.26 No.4, Oktober-
Desember 2020 Oktaviani,  D.  L., Mulyawati,  K.  R.  (2020). Kebijakan  Hukum  Terhadap  Tindak Pidana Child Grooming . Kertha Wicaksana, 14  (2):  118-123,  Doi: 10.22225/kw.14.2.1919.118-123  s ixth
UN  Congress  Report ,  1981,  hal.  5, dalam  Barda  Nawawi  Arief,  2002,
Bunga Rampai

## Perundang-undangan
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008 Tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik
Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016 Tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2008 Tentang  Informasi  dan  Transaksi
Elektronik
Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014 Tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2002 Tentang Perlindungan Anak
Undang-Undang  Nomor  44  Tahun  2008 Tentang Pornografi

## Internet :
Barda  Nawawi  Arief,  2008, Masalah Penegakan  Hukum  dan  Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan  Kejahatan ,  Jakarta: Prenada  Media  Group  Diakses  dari Internetsehat/id  pada  tanggal  7  Mei 2022 , pukul 5:02 WIB Tirto.id Modus pelecehan seksual disekolah < https://tirto.id/modus- modus-pelecehan-seksual-di-sekolah- clpX>.

## BIODATA SINGKAT PENULIS
Yuli  Winiari  Wahyuningtyas dan Firda Laily  Mufid adalah  dosen  pada  Program Studi  Ilmu  Hukum  Fakultas  Hukum Universitas Islam Jember.