## Konsolidasi Kapital sosialpemulung sampah tempat pembuangan aKhir sampah Karangrejo Kota metro

## ahmad madkur
Institut Agama Islam Negeri Metro Jalan Ki Hajar Dewantara 15A Kota Metro, 34124, Lampung E-mail: madzkurahmad@gmail.com
suhendi Institut Agama Islam Negeri Metro Jalan Ki Hajar Dewantara 15A Kota Metro, 34124, Lampung E-mail: hends9000@gmail.com
muhamad nasrudin Institut Agama Islam Negeri Metro
Jalan Ki Hajar Dewantara 15A Kota Metro, 34124, Lampung E-mail: idenasrudin@gmail.com Received: 21/08/2017 Revised: 27/11/2017 Approved: 04/12/2017
Konsolidasi Kapital Sosial Pemulung Sampah Tempat Pembuangan Akhir Sampah Karangrejo Kota Metro is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

## abstrak
Pemulung  sampah  adalah  warga  yang  terpinggirkan  dalam  peta ekonomi,  sosial,  dan  politik.  Lalu  bagaimana  upaya  mereka  agar  bisa merangsek ke tengah peta? Tulisan ini mengulas bagaimana para pemulung sampah  di  TPAS  Karangrejo  Kota  Metro  mengonsolidasi  kapital  sosial bersama  para stakeholders terkait,  termasuk  dosen  IAIN  Metro,  Walhi, perusahaan,  dan  Pemerintah  Daerah.  Tulisan  ini  bersumber  dari  kegiatan PAR  (participatory  action  research)  yang  merupakan  sebuah  kegiatan pengabdian dan penelitian yang dilakukan oleh dosen IAIN Metro kepada
warga  pemulung  anggota  sebuah  paguyuban  di  TPAS  Karangrejo.  Potret yang  dideskripsikan  meliputi  bagaimana  mereka  mengorganisir  diri, menciptakan  alat-alat  produksi,  lalu  meningkatkan  nilai  tambah  atas produk-produk  mereka.  Tujuannya  adalah  bagaimana  mereka  berdaya  di hadapan  rentenir  sekaligus  meningkatkan  taraf  hidup.  Ujung  tulisan  ini mengupas sejauh apa mereka berdaya, juga apa peluang dan tantangan yang mereka  hadapi.
Kata kunci : Kapital Sosial, Pemulung Sampah, dan TPAS Karangrejo.

## Abstract
Waste pickers are frequently marginalized in economic, social, and political maps. So how do they try to get to the center of the map? This research-based paper reviews how waste pickers in TPAS Karangrejo Metro City consolidate their social capital with relevant stakeholders, including the lecturers of State Islamic Institute (IAIN) Metro, WALHI, companies, and local government. The writing of this paper is based on participatory action research in which the community empowerment and research were both conducted in the same time by a lecturers team of IAIN Metro for the waste pickers in TPAS Karangrejo. The portraits described include how they organize themselves, create the means of production, and then increase the added value  of  their  products.  The  goal  is  how  they  are  empowered  in  the  presence  of moneylenders while improving living standards. The end of this paper explores how far they are empowered,and what opportunities and challenges they face.
Keywords: Social Capital, Waste Pickers, TPAS Karangrejo

## pendahuluan
a.
Sebagai  warga  yang  terpinggirkan,  tak  banyak  modal  yang dimiliki oleh pemulung sampah. Mereka tidak memiliki akses kepada sumber modal ekonomi maupun modal kultural. Meskipun demikian, mereka masih memiliki satu modal yang inheren ada bersama mereka, yakni modal sosial yang bisa dijadikan sebagai batu loncatan untuk memberdayakan diri meningkatkan taraf hidup. 1
Dalam  makalahnya, The  Forms  of  Capital ,  sosiolog  Pierre Bourdieumembagi  modal  ke  dalam  tiga  jenis:  modal  ekonomi, modal kultural, dan modal sosial. Modal sosial ia definisikan sebagai
1 Rusydi Syahra, “Modal Sosial: Konsep dan Aplikasi,” Jurnal Masyarakat dan Budaya 5, no. 1 (2003): 1–22.
kumpulan  sumber  daya,  baik  yang  aktual  maupun  potensial,  yang melekat pada jejaring atau keanggotaan dari sebuah kelompok atau komunitas  yang  didasarkan  oleh  adanya  sikap  saling  kenal  dan saling  mengakui;  yang  memungkinkan  para  anggotanya  untuk memanfaatkan modal-milik-kolektif tersebut. 2
Mengacu  pada  definisi  Bourdieu  tersebut,  tulisan  ini mencoba  melihat  apa  dan  bagaimana  sumber  daya  yang  dimiliki oleh para pemulung sampah di TPAS Karangrejo Kota Metro, baik yang potensial ataupun yang aktual. Lebih awal, bagaimana jejaring tersebut dibangun dan dipupuk. Karena melihat sejarahnya, terdapat lebih  dari  100  orang  pemulung  yang  bekerja  hampir  setiap  hari dengan penghasilan yang jauh di bawah nilai wajar.
Lebih  lanjut,  tulisan  ini  akan  mengkaji  bagaimana  para pemulung  tersebut  mengakumulasi  kapital  sosial,  kemudian mengonsolidasikan  kapital  sosial  dengan  para  pihak  yang  terkait. Kemudian, bagaimana para pemulung tadi mengonversi kapitalnya menjadi kapital ekonomi dan kapital kultural, juga kapital simbolik.
Dalam  ruang  yang  lebih  luas,  kajian  ini  berupaya menerjemahkan  fungsi  sosial  sebagaimana  disinggung  Coleman dalam  Portes  sebagai  wujud  lain  dari  dua  elemen  penting  dalam kehidupan  sosial,  yakni  struktur  sosial  dan  bagaimana  para  aktor bermain  dalam  struktur  tersebut.  Dalam  pemahamannya,  kapital sosial  memungkinkan  setiap  aktor  dalam  sebuah  komunitas membangkitkan  power  yang  bersumber  dari  relasi,  timbal-balik, kepercayaan, dan nilai-nilai sosial yang dianut. 3
Secara lebih lanjut, tulisan ini mengupas siapa saja aktor yang terlibat dalam TPAS Karangrejo dan struktur sosialnya. Bagaimana para  pihak  membangun  sikap  saling  percaya  di  antara  mereka; apa  imbal-balik  yang  diserah-terimakan  para  aktor  di  dalamnya; juga  bagaimana  nilai-nilai  sosial  yang  dihidupi  dalam  lingkungan sosial  dijalani  dan  saling  bertukar  pengaruh  dengan  kepentingan para  pemulung.
2 Pierre Bourdieu, “The Forms of Capital,” 1986, https://www.marxists.org/ reference/subject/philosophy/works/fr/bourdieu-forms-capital.htm#n11;  Syahra, “Modal sosial.”
3 Alejandro Portes, “Social Capital: Its Origins and Applications in Modern Sociology,” Annual review of sociology 24, no. 1 (1998): 1–24.
Tulisan  ini  menggunakan  paradigma  konstruktivisme dengan pola participatory community empowerment .Tim penulis terlibat langsung  dalam  proses  konsolidasi  kapital  sosial  para  pemulung sebagai salah satu katalisator. Meski demikian, tulisan ini diupayakan agar bisa objektif semaksimal mungkin.
Terkait  kebaruan  data,  sejauh  pengamatan  tim  penulis memang  sudah  banyak  peneliti  yang  mengkaji  peran  modal  sosial dalam  pemberdayaan  masyarakat,  di  antaranya  adalah  Pranadji 4 , Suharjito dan Saputro 5 , Pontoh 6 , Thobias 7 , Nasution 8 , Widodo 9 , dan Susanto 10 .  Namun  demikian,  belum  ada  kajian  yang  secara  spesifik mengkaji konsolidasi kapital sosial di kalangan pemulung sampah di TPAS Karangrejo Kota Metro, Lampung.
4 Tri Pranadji, “Penguatan Modal Sosial Untuk Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan  dalam  Pengelolaan  Agroekosistem  Lahan  Kering  (Studi  Kasus  di  Desa- desa (Hulu DAS) Ex Proyek Bangun Desa, Kabupaten Gunungkidul dan Ex Proyek Pertanian Lahan Kering, Kabupaten Boyolali),” Jurnal Agro Ekonomi 24, no. 2 (2016): 178–206. 5 Didik Suharjito dan Gunanto Eko Saputro, “Modal Sosial dalam Pengelolaan Sumberdaya  Hutan  pada  Masyarakat  Kasepuhan,  Banten  Kidul,” Jurnal  Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan 5, no. 4 (2017): 317–335.
6 Otniel  Pontoh,  “Identifikasi  dan  Analisis  Modal  Sosial  dalam  Rangka Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Desa Gangga Dua Kabupaten Minahasa Utara,” Jurnal Perikanan dan Kelautan Tropis 6, no. 3 (2010): 125–133.
7 Erwin Thobias, “Pengaruh Modal Sosial terhadap Perilaku Kewirausahaan (Suatu  studi  pada  pelaku  usaha  mikro  kecil  menengah  di  Kecamatan  Kabaruan Kabupaten Kepulauan Talaud),” Jurnal Acta Diurna 2, no. 2 (2013), http://ejournal. unsrat.ac.id/index.php/actadiurna/article/view/1412.
8 Ahmadriswan  Nasution  et  al.,  “Dampak  Modal  Sosial  terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga Perdesaan di Indonesia,” MIMBAR, Jurnal Sosial dan Pembangunan 30, no. 2 (2014): 137–148.
9 Slamet Widodo dan Social Capital Assessment Tool SOCAT, “Penguatan Modal  Sosial  untuk  Pengembangan  Nafkah  Berkelanjutan  dan  Berkeadilan,”  in Makalah dalam Prosiding Seminar Nasional: Membangun Negara Agraris yang Berkeadilan dan  Berbasis  Kearifan  Lokal,  diselenggarakan  di  Fakultas  Pertanian  Universitas  Sebelas Maret,  Surakarta ,  vol.  19,  2012,  http://www.academia.edu/download/37841156/ Penguatan_Modal_Sosial_Untuk_Pengembangan_Nafkah_Berkelanjutan_dan_ Berkeadilan.pdf.
10 Djoko Susanto, “Strategi Peningkatan Kapasitas Modal Sosial dan Kualitas Sumberdaya Manusia Pendamping Pengembangan Masyarakat,” Jurnal Komunikasi Pembangunan 8,  no.  1  (2010),  http://mail.student.ipb.ac.id/index.php/jurnalkmp/ article/view/5696.
deskripsi subjek dan sederet Kerentanan sosial ekonomi b.
Kota  Metro  yang  memiliki  luas  wilayah  68,74  km 2 pada tahun  2015  dihuni  oleh  lebih  dari  158.415  jiwa. 11 Seluruh  warga Kota  Metro  menghasilkan  sampah  dalam  seharinya  lebih  dari  10 truk.  Kesemua  sampah  ini  diproses  oleh  Pemerintah  Kota  Metro mulai dari penyapuan, pengumpulan, pengangkutan, pembuangan, hingga  pengolahan.
Seluruh  sampah  tersebut  pada  akhirnya  akan  dibuang Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) Karangrejo yang terletak di  pinggir  Kecamatan  Metro  Utara.  TPAS  Karangrejo  yang  mulai difungsikan sejak 2000 memiliki luas 7,9 ha dan mampu menampung sampah sampai 70.000 m 3 . TPAS ini merupakan satu-satunya di Kota Metro sehingga seluruh sampah Kota Metro bermuara di sini. Tidak hanya  itu,  posisinya  yang  berbatasan  langsung  dengan  Kecamatan Pekalongan,  Lampung  Timur  menyebabkan  banyak  juga  warga Lampung Timur yang membuang sampah di TPAS Karangrejo.
Guna  mengolah  sampah,  TPAS  Karangrejo  menggunakan sistem curah tabur atau sanitary landfill. Dengan cara ini, UPTD-TPAS Karangrejo  menyiapkan  area  lapang,  kemudian  sampah  dibuang di  situ.  Setelah  itu,  area  tersebut  ditimbun  dengan  tanah.  Di  TPAS Karangrejo  terdapat  empat  zona  yang  bisa  digunakan  untuk setidaknya jangka waktu sepuluh tahun yang akan datang.
Dalam setiap harinya, ada 10 truk dump yang datang membawa sampah dalam tiga termin: (i) pukul 06.00-09.00 WIB sebanyak tiga rit; (ii) pukul 11.00-12.00 WIB sebanyak lima rit; dan sore hari hingga pukul 18.00 WIB sebanyak dua rit. Yang terakhir ini adalah susulan. 12
Ketika  truk  ini  membongkar  sampah,  puluhan  pemulung  segera mengerubutinya. Dalam hari biasa, setidaknya 60-100 lebih pemulung berburu  rezeki  di  sini.  Dalam  konteks  ini,  pemulung  adalahorang yang  mengambil  kembali  benda-benda  yang  tidak  digunakan  lagi untuk didaur ulang. 13
11 “Badan Pusat Statistik,” diakses 21 Agustus 2017, https://metrokota.bps. go.id/linkTabelStatis/view/id/113.
12 Suryanto, Wawancara, 24 November 2014.
13 Lilik Hendrarini, Masalah Kesehatan Pekerja Sektor Informal Suatu Tinjauan Dari Perspektif Sosial Antropologi Kesehatan (Majalah Kesehatan Masyarakat Indonesia, Tahun XXIV, 1996).
Mayoritas  pemulung  tinggal  di  sekitar  TPAS  di  kelurahan Karangrejo dan desa Kalibening, Pekalongan selain dari Batanghari, Lampung  Timur.Jumlah  pemulung  ini  bersifat  fluktuatif  karena beberapa  faktor,  di  antaranya  adalah  (i)  ada    di  antaranya  yang menjadikan  profesi  pemulung  hanya  sebagai  sambilan.  Sehingga ia  hanya  akan  memulung  pada  hari-hari  tertentu.  Ada  juga yang  juga  berprofesi  sebagai  buruh  tani  atau  petani  penggarap. Sehingga ketika musim tanam atau panen, mereka akan absen dari aktivitas  memulung.
Mayoritas pemulung adalah perempuan. Dalam konteks ini, perempuan sangat rentan karena ia terkena beban ganda selain beban kerja domestik, mulai dari mengurus anak, memasak, mencuci, dan mengurus rumah. Tidak jarang, mereka harus mengajak anak untuk turut serta memulung sampah. Hal ini tentu sangat berbahaya bagi kesehatan anak.
Mayoritas pemulung berada tepat atau bahkan di bawah garis kemiskinan.  Tidak  adanya  pekerjaan  lain  yang  lebih  menjanjingan secara  finansial  membuat  29%  pemulung  menjalani  profesinya. Sedangkan nyaris 52% pemulung membantu suaminya. Ini artinya, suami mereka bekerja pada sektor nonformal yang penghasilannya belum cukup untuk memenuhi kebutuhan harian mereka.
Dilihat dari tingkat pendidikan, mayoritas pemulung hanya menuntaskan pendidikan pada tingkat SD. Ini artinya, mereka lemah dalam akses terhadap pendidikan.
Kemudian dilihat dari penghasilan, rata-rata setiap pemulung mendapatkan penghasilan sebanyak Rp 10.000 s/d Rp 20.000 per hari. Penghasilan ini jauh di bawah Upah Minimum Regional Kota Metro yang saat observasi lapangan ini dilakukan sebesar Rp 855.000.
Di sisi lain, pemulung tadi dapat dikelompokkan ke dalam dua jenis: peulung lepas dan pemulung kontrak. Pemulung lepas bekerja secara mandiri. Ia berhak bekerja kapan pun ia mau dan bisa menjual pulungannya kepada pengepul mana pun yang ia kehendaki. Hal ini berbeda  dengan  pemulung  kontrak  yang  tergantung  pada  bandar yang meminjamkan uang kepada mereka. Pemulung ini diwajibkan setor sampah ke bandar dan bandar akan memotong uang pembelian sampah  tadi  untuk  melunasi  hutangnya.  Bisa  dibilang,  bandar  ini
adalah rentenir yang mencekik pemulung. Tidak hanya mewajibkan menjual  barang,  bandar  juga  memotong  uang  sekaligus  memotong timbangan sesukanya.
Kemudian, saat observasi awal dilakukan, seluruh pemulung bekerja  secara  sendiri-sendiri.  Mereka  belum  memiliki  serikat atau  paguyuban  sesama  pemulung  yang  bisa  digunakan  sebagai media  akumulasi  dan  konsolidasi  kapital  sosial.  Padahal,  sejatinya mereka  sudah  memiliki  potensi  modal  tersebut  dengan  banyaknya intensitas  bertemu  dalam  keseharian.  Sayangnya,  modal  potensial ini  tertutup  dan  tergerus  oleh  persaingan  antar  pemulung  dalam berebut  sampah.
Dengan  demikian,  bisa  disimpulkan  beberapa  aspek kerentanan  sosial  ekonomi  pemulung  di  TPAS  Karangrejo  Kota Metro  sebagai  berikut:  (a)  Belum  diakuinya  harkat  dan  martabat pemulung  sebagai  ‘pahlawan  kebersihan’,  dan  bagian  dari  usaha perbaikan  kesehatan  lingkungan  dan  pembangunan  ekonomi;  (b) Mereka miskin, dengan penghasilan yang minim, sekitar Rp. 10.000 ,- s/d Rp. 20.000,- aatau Rp. 600.000,- per bln, pendapatan ini masih jauh  dibawah  UMR  Kota  Metro  Rp.  855.000,-;  (c)  Pelayanan  sosial, kesehatan  belum  diperoleh,  tidak  memiliki  stimulan  permodalan untuk memicu pertumbuhan ekonomi keluarga; (d) Rentan tertular virus/penyakit, kurang memperhatikan kesehatan dan keselamatan kerja,  bekerja  tanpa  pelindung  keselamatan  yg  memadai;  (e) Pendidikan pemulung, istri, anak rendah; sehingga wawasan kurang, motivasi  kurang  untuk  beralih  ke  profesi  lain;  (f)  Peran  bandar (pengepul) sangat dominan, pemulung belum memiliki kelembagaan usaha, sosial sebagai naungan para pemulung
tahapan  Konsolidasi  Kapital  sosial  pemulung  sampah

## C. tpas Karangrejo
Keadaan  para  warga  pemulung  yang  masih  bekerja  secara individu  perlu  direspon  dengan  tepat  agar  mereka  dapat  bekerja sama  sehingga  sosial  kapital  yang  ada  pun  dapat  dikembangkan sebagai upaya pemberdayaan warga pemulung yang bertaraf hidup
lebih baik. 14 Oleh karena itu konsolidasi kepada warga pemulung pun kemudian dilakukan oleh Tim Pengabdian IAIN Metro dengan juga melibatkan beberapa stakeholder yang lain seperti WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) kota Metro, UPTD-TPAS Karangrejo, Pamong  desa,  RT  dan  tokoh  masyarakat.Konsolidasi  sosial  kapital, sebagaimana dijelaskan oleh Harris, mampu membentuk konstruksi kehidupan bermasyarakat (civil society) yang lebih baik. 15 Konsolidasi yang  dilakukan  berbasis  kelompok  untuk  merealisasikan  adanya sebuah organisasi atau kelompok warga pemulung.
Adapun  beberapa  tahap  yang  dilakukan  untuk  membentuk sebuah  kelompok  atau  paguyuban  warga  pemulung  adalah sebabagai  berikut:

## tahap penyadaran 1. (Awareness Building)
Ini  adalah  penjajakan  awal  ke  lokasi  penelitian,    yang dilakukan adalah penelusuran wilayah TPAS Karangrejo, pemetaan awal, dan menemukan  key person untuk menggali informasi awal sebanyak mungkin untuk perencanaan dampingan/penelitian. Pada tahap ini dilakukan membangun kepercayaan pemulung, dilakukan melalui proses dialog informal dari rumah ke rumah dan ke tokoh pemulung  yang  ada  di  sekitar  TPAS  Karangrejo,  targetnya  adalah warga dapat mengenal tim peneliti sambil menggali informasi awal sebanyak-banyaknya.  Berkunjung  ke  rumah  pemulung  merupakan salah satu cara Tim peneliti membangun kedekatan, jika kedekatan terjalin maka proses komunikasi selanjutnya menjadi lebih efektif.
Untuk  kemudian  setelah  terbangun  kepercayaan  secara perlahan mulai diajak diskusi tentang bagaimana merubah keadaan komunitas pelumung menjadi lebih baik lagi. Dari kegiatan awal ini tim peneliti memiliki gambaran awal keadaan komunitas pemulung, baik secara sosial dan ekonomi, serta diperoleh gambaran mengenai struktur  lokasi  tempat  pembuangan  sampah.    Pada  kegiatan  awal ini juga mulai dibangun komunikasi awal dengan pengelola UPTD
14 Jeffrey  L.  Jordan,  Bulent  Anil,  dan  Abdul  Munasib,  “Community Development and Local Social Capital,” Journal of Agricultural and Applied Economics 42, no. 1 (2010): 143–159.
15 John Harriss, “Social Capital Construction and the Consolidation of Civil Society in Rural Areas,” WP. No. 00-16. Destin. LSE. Nov , 2001, 1–16, http://www.lse. ac.uk/internationalDevelopment/pdf/WP/WP16.pdf.
TPAS Karangrejo mengenai kegiatan pemberdayaan pemulung yang akan  dilakukan.

## tahap analisa Kebutuhan 2. (Need Assessment)
Proses  pemberdayaan  akan  berjalan  efektif  apabila proses  pemberdayaan  itu  dilakukan  sesuai  dengan  kebutuhan mendasar  komunitas  yang  didampingi.  Oleh  karena  itu  proses pengidentifikasian  kebutuhan  komunitas  menjadi  point  penting dalam proses pemberdayaan yang akan dilakukan. 16
Proses  identifikasi  kebutuhan  dilakukan  dalam  beragam kegiatan,  seperti  melalui  dialog,  kunjungan  ke  rumah,  kunjungan ke  tempat  pemulung  bekerja,  dan  dialog  dengan  pengelola  UPTD TPAS Karangrejo.Profil demografi pemulung yang 58% merupakan perempuan juga turut mempengaruhi jenis program dan kegiatan yang akan  dilakukan.  Sebagian  besar  mereka  berkerja  karena  kebutuhan ekonomi yang kurang, sehingga terpaksa berkerja membantu suami dalam mendapatkan penghasilan tambahan.
Beberapa kebutuhan yang berhasil diidentifikasi berdasarkan keterangan  para  pemulung  dan  tokoh  masyarakat  adalah  antara lain:  (a)  Pemasukan  harian  yang  lebih  besar;  (b)  Pembagian  area pemulungan antara pemulung muda dan pemulung lanjut usia; (c) Adanya lapak sampah yang berjarak dekat dengan lokasi TPAS; (d) Adanya koperasi simpan pinjam berbunga rendah
tahap pendampingan berkelanjutan 3.

## (Consistent Assistance)
Salah  satu  tantangan  setelah  terbentuknya  organisasi kemasyarakatan, termasuk paguyuban ini adalah bagaimana seluruh anggota  paguyuban  ini  dapat  berperan  aktif  dan  berkontribusi untuk  kemajuan  paguyuban.  Oleh  karena  itu,  pendampingan  pun terus dilakukan. Peneliti menyadari bahwa pengalaman dan tingkat pendidikan  yang  rendah  para  anggota  paguyuban  menjadikan mereka  kurang  percaya  diri  apabila  setelah  berdirinya  paguyuban mereka tidak didampingi.
16 Anu  Kasmel  dan  Pernille  Tanggaard,  “Conceptualizing  Organizational Domains  of  Community  Empowerment  through  Empowerment  Evaluation  in Estonian Communities,” Societies 1, no. 1 (2011): 3–29.
Merespon  hal  ini,  beberapa  program  diagendakan  untuk mengawal berjalannya paguyuban pemulung ini. Adapun beberapa cara yang dilakukan oleh tim pengabdian IAIN Metro adalah sebagai berikut:  (a)  Melakukan  kunjungan  dan  dialog  bersama  warga pemulung secara berkala untuk mengetahui masalah-masalah yang dihadapi dan kemudian berupaya mencarikan solusi; (b) Memberikan pelatihan  atau  workshop  untuk  meningkatkan  keterampilan anggota  paguyuban  khususnya  dalam  mengolah  sampah  agar menjadi  bernilai  lebih  tinggi.;  (c)  Mengundang  ahli  administrasi keuangan  untuk  memberikan  bimbingan  dan  pelatihan  pengurus paguyuban;  (d)  Membentuk  regenerasi  tim  yang  dapat  membantu pendampingan  paguyuban.
pengejawantahan Konsolidasi Kapital sosial d.
pendirian paguyuban pemulung

## 1.
(Organization Establishment)
Untuk  mewadahi  aspirasi  warga  sekaligus  menciptakan suasana kebersamaan dan kerjasama yang berkesinambungan serta usaha bersama yang lebih maju, 17 maka sebuah organisasi didirikan. Setelah dilakukan proses pendekatan sambil membangun kesadaran, tahap berikutnya adalah membangun perangkat organisasi kumunitas. Tahap ini merupakan bagian tersulit dari proses pemberdayaan yang tim  peneliti  lakukan.  Resistensi  dan  sikap  acuh  pada  awal  proses terasa  sekali  pada  saat  tim  peneliti  menyampaikan  wawasan  dan gagasan mengenai kelompok usaha bersama (KUBE).
Gagasan  pembentukan  kelompok  usaha  bersama  ini disampaikan  ke  tokoh-tokoh  pemulung  secara  terbatas  terlebih dahulu, agar terbangun pemahaman awal yang baik, baru kemudian setelah  para  tokoh  kunci  bisa  memahami  proses  berikutnya  adalah membawa  gagasan  ini  ke  tingkat  kelompok.  Setelah  berdiskusi dengan  para  stakeholder  dan  warga  pemulung  maka  terbentuklah paguyuban yang diberi nama Harapan Makmur. Adapun pengurus inti paguyuban Harapan Makmur adalah Bpk. Suryanto (Ketua), Bpk. Muhammad Zen (Sekretaris), dan Ibu Siti Zanah (Bendahara).
17 Bridget M. Hutter dan Joan O’Mahony, The Role of Civil Society Organisations in Regulating Business (Centre for the Analysis of Risk and Regulation, London School of Economics and Political Science, 2009), 1–17, http://www.lse.ac.uk/accounting/ CARR/pdf/DPs/Disspaper26.pdf.
Respon  yang  muncul  dari  gagasan  ini  adalah  pemulung berfikir apa manfaat kelompok usaha bersama ini, kemudian sumber dananya  dari  mana,  dan  administrasinya  bagaimana.  Pertanyaan- pertanyaan  itu  kerap  muncul  dalam  sesi  dialog  atau  percakapan informal tim peneliti dengan para pemulung.  Mereka merasa tidak akan  mampu  membuat  dan  mengelola  kelompok  usaha  bersama, karena merasa sudah nyaman dengan cara memulung yang selama mereka lakukan.
Dengan  memiliki  lapak  sampah  sendiri,  para  anggota paguyuban memiliki rasa memiliki terhadap organisasi mereka (sense of belonging) sehingga setiap mereka mendapatkan sampah di PTAS, mereka akan menjualnya ke paguyuban mereka, tidak ke paguyuban yang lain. Hal ini dimaksudkan agar paguyuban dapat terus hidup dan  membangun  hubungan  yang  lebih  saling  menguntungkan antar  anggota.
Alur pengelolaan sampah adalah: 1) Sampah sampai di TPAS Karangrejo, kemudian 2) para pemulung memungut sampah di TPAS, lalu 3) para pemulung menjual hasil sampahnya ke Lapak paguyuban; setelah  itu  4)  paguyuban  menjual  ke  pengepul  sampah  yang  lebih besar dan 5) hasil penjualan akan digunakan untuk membeli sampah dari anggota dan pemulung lain serta untuk operasional paguyuban. Sisa hasil usaha (SHU) penjualan sampah akan diberikan ke seluruh anggota paguyuban pada bulan Ramadhan.
Salah  satu  keberhasilan  paguyuban  adalah  mampu menyediakan lapak sampah yang memberikan harga bersaing. Satu hal yang lebih penting adalah sistem “ada barang ada uang” dalam arti setiap pemulung selesai menimbang sampah yang mereka dapatkan, mereka dapat langsung mendapatkan uangnya, tidak menunggu atau menunggak dalam jangka waktu tertentu. Hal ini sangat bermanfaat karena warga pemulung sangat membutuhkan pemasukan harian.

## pembentukan Koperasi simpan pinjam (Ksp) 2.
Warga  pemulung  di  Karangrejo  merupakan  warga  yang sebagian  besar  berpenghasilan  kecil  dan  oleh  sebab  itu,  seringkali ketika ada kebutuhan besar yang cukup mendadak, mereka seringkali meminjam  uang  dari  rentenir.  Sayangnya  untuk  mengembalikan
uang yang mereka pinjam, pihak rentenir meminta bunga pinjaman yang cukup besar (5-10%) sehingga memberatkan para warga.
Untuk merespon hal ini, tim pengabdian membentuk koperasi simpan pinjam yang dikhususkan untuk warga pemulung yang telah menjadi anggota paguyuban Harapan Makmur. Dana stimulan yang digunakan sebagai modal awal koperasi adalah dana yang berasal dari donatur khusunya BMT Fajar Metro. Layanan yang diberikan adalah layanan penimpanan dan pinjaman dana untuk anggota paguyuban. Untuk  dapat  meminjam  dana  di  koperasi  ini,  pengurus  koperasi mensyaratkan  simpanan  wajib  sebesar  5kg  sampah.  Keterbatasan dana  membuat  pengurus  hanya  dapat  memberikan  pinjaman  dana maksimal  300  ribu  per  anggota.  Antusiasme  warga  sangat  tinggi terhadap  koperasi  ini,  ditandai  dengan  cepatnya  dana  stimulan ini  digulirkan.
Konsekuensi  dari  pendirian  koperasi  ini  adalah  harus  ada tenaga yang memiliki kemampuan administratif yang baik. Menyadari koperasi  simpan  pinjam  membutuhkan  keterampilan  administratif yang baik, tim pengabdian mengundang dosen mata kuliah ekonomi yang  dapat  memberikan  pembekalan  dan  pelatihan  dasar  untuk pengurus  koperasi  ini  tentang  bagaimana  cara  menghitung  dan mengadministrasikan jalannya aktivitas koperasi.

## pengembangan Konsolidasi Kapital sosial e.
Pekerjaan  rumah  besar  yang  kemudian  harus  mendapat perhatian  khusus  adalah  bagaimana  caranya  warga  pemulung memiliki kemampuan untuk mengolah sampah yang lebih berkualitas sehingga  dapat  meningkatkan  nilai  jual  dari  produk  sampah yang  dihasilkan.  Pengelolaan  sampah (Waste  Management) rumah tangga  yang  baik  dan  inovatif  dapat  meningkatkan  nilai  ekonomis dan  kemudian  meningkatkan  taraf  hidup  masyarakat. 18 Adapun upaya-upaya  yang  dilakukan  untuk  meningkatkan  kesadaran  dan keterampilan mengolah sampah adalah sebagai berikut:
18 Amornchai Challcharoenwattana dan Chanathip Pharino, “Co-benefits of Household Waste Recycling for Local Community’s Sustainable Waste Management in Thailand,” Sustainability 7, no. 6 (2015): 7417–7437.

## Kunjungan ke usaha bank sampah yang ada 1.
Salah  satu  bentuk  kegiatan  untuk  memperkuat  kapasitas kelompok melakukan kunjungan, dan observasi ke kelompok usaha bersama yang telah ada. Tim mengajak pengurus paguyuban untuk bersama-sama  melihat  langsung  cara  kerja  pengelolaan  sampah. Kunjugan  ini  bertujuan  untuk  lebih  meningkatkan  motivasi,  dan memberikan  gambaran  lebih  jelas  bagaimana  cara  mengelola kelompok usaha bersama. Salah satu tempat yang dikunjungi adalah kegiatan  swadaya  masyarakat  di  Desa  Punggus  Lampung  Tengah dalam  mengelola  Bank  Sampah,  serta  unit  pengolahan  bijih  plastik berbahan  rongsokan botol dan gelas plastik yang ada di Kecamatan Metro Selatan.
Workshop

## 2. Capacity Building
Warga  pemulung  jarang  sekali  mendapatkan  pelatihan- pelatihan yang dapat meningkatkan keterampilan mereka. Untuk itu, perlu dilakukan kegiatan capacity building secara berkala dan dengan tema  yang  berbeda.  Kegiatan  ini  dimaksudkan  untuk  mendorong komunitas  memiliki  kapasitas  untuk  mengembangkan  diri  secara mandiri  dan  untuk  efektifitas  organisasi. 19 Sebagai  organisasi baru,  Paguyuban  Harapan  Makmur  punya  banyak  agenda  dan rencana untuk melakukan proses pemberdayaan  sesuai kebutuhan komunitas.  Beberapa  pelatihan  yang  telah  dilaksanakan  adalah pelatihan teknik pembuatan pupuk cair, pupuk kompos, dan biogas berbahan  sampah.
Selain  itu,  juga  telah  dilaksanakan  workshop  pengolahan sampah  kertas  melalui  produksi  bubur  kertas  (pulp).  Kegiatan  ini mengajarkan para warga pemulung yang kebanyakan kaum ibu-ibu untk belajar mengolah sampah kertas yang harganya hanya sekitar 2000 per kg menjadi produk kertas daur ulang seperti kertas undangan elegan yang dapat bernilai sekitar 2000-5000 per lembarnya.
19 Give Volunteer Act, “Capacity Building for Organizational Effectiveness,”
2011, http://www.calgaryunitedway.org/images/uwca/our-work/supporting- non-profits/capacity-building/capacity%20building%20for%20organizational%20 effectiveness.pdf.

## pendampingan pengajuan alat pengolah sampah plastik 3.
Selain  keterampilan  mengolah  sampah  yang  baik,  cara  lain untuk  meningkatkan  nilai  ekonomis  dari  sampah  adalah  dengan tersedianya alat atau mesin pengolah sampah. Melihat ketersediaan sampah  plastik  mendominasi  suply  sampah  yang  terkumpul  di paguyuban,  para  pengurus  menyampaikan  kepada  tim  tentang keinginan mereka memiliki mesin penghancur atau perajang plastik. Fungsi  mesin  tersebut  digunakan  untuk  menghancurkan,  merajang maupun  menggiling  sampah  plastik  menjadi  bentuk  ukuran  kecil atau dikenal dengan sebutan biji plastik. Penggunaan mesin perajang limbah plastik memiliki peranan penting untuk menjaga kebersihan lingkungan  akibat  sampah  plastik  yang  sulit  untuk  diuraikan  atau di  hancurkan.
Mengingat  tidak  adanya  dana  untuk  membeli  mesin  yang cukup mahal ini, tim pengabdian menghubungi pihak WALHI (Warga Lingkungan Hidup) agar dapat memberikan hibah mesin ini kepada warga pemulung paguyuban Harapan Makmur. Setelah melakukan audiensi  pihak  Walhi  akhirnya  memutuskan  untuk  menjadikan paguyuban ini prioritas penerima hibah mesin perajang plastik untuk tahun anggaran 2018.

## mengukur tingkat Keberdayaan pemulung sampah tpas F. Karangrejo
Aktivitas paguyuban pemulung Karangrejo yang pada intinya adalah  jual  beli  sampah  ternyata  memberikan  dampak  positif  di berbagai aspek, tidak hanya aspek ekonomis tetapi juga aspek relasi sosial dan keagamaan.

## aspek ekonomi 1.
Kedisiplinan  pihak  paguyuban  untuk  langsung  membayar semua  sampah  yang  dijual  oleh  pemulung  memberikan  semangat tersendiri bagi mereka untuk bekerja mencari sampah secara lebih giat. Efek  positifnya  adalah  yang  awalnya  rata-rata  penghasilan  mereka sekitar  10.000-20.000  per  hari  menjadi  15.000-30.000  perhari.  Selain itu, setiap hari terdapat 6-8 pekerja yang membantu membersihkan dan memilah sampah. Sebagian mereka sebelumnya hanya ibu rumah
tangga  yang  tidak  bekerja.  Sekarang  mereka  memiliki  penghasilan kurang lebih 20.000 per hari.
Mbah Diyem, sebagai contoh, sebelum menjadi pekerja tetap di paguyuban, dengan kondisi fisik yang sudah lemah ia memulung sampah  di  TPAS  dan  harus  bersaing  denga  pemulung  lain  yang fisknya lebih kuat. Akibatnya ia tidak dapat bekerja dengan cepat dan mendapatkan sampah yang sedikit. Sekarang sudah lebih dari 1 tahun ia bekerja di paguyuban, tidak perlu bekerja terlalu keras dengan ikut berebut sampah di TPAS.

## relasi sosial yang multikultural 2.
Warga  pemulung  di  Karangrejo  merupakan  masyarakat multikultural yang terdiri dari berbagai latar belakang suku, seperti Jawa,  Lampung,  Sunda  dan  lai-lain.  Di  banyak  tempat  seringkali terjadi  kesenjangan  antar  suku  yang  mengakibatkan  relasi  sosial mereka kurang baik dan akhirnya menyulut adanya konflik. Lampung merupakan salah satu provinsi dengan jumlah konflik terbanyak di Indonesia. 20 Aktivitas paguyuban pemulung di Karangrejo ini, sedikit banyak  telah  menyumbangkan  sebuah  model  interaksi  sosial  yang dapat mengarah kepada pencegahan konflik (conflict prevention).
Interaksi  sosial  yang  terjadi  di  kalangan  warga  pemulung di dalam paguyuban ternyata memberikan dampak positif tehadap tumbuhnya  rasa  saling  memahami  ( mutual  understanding) antar warga meski mereka berbeda latar belakang suku dan budaya. 21 Hal ini  tentunya  sangat  baik  untuk  menekan  kemungkinan  terjadinya konflik  horizontal  dan  meningkatkan  pembanguanan  perdamaian (peace building) di kalangan grassroot .

## Filantropi islam
3.
Aspek  positif  lain  yang  dapat  dijadikan  indikator perkembangan  pemberdayaan  masyarakat  pemulung  Karangrejo adalah  adanya  filantropi.  Kegiatan  ini  bertujuan  untuk  amal
20 Leydi Silvana, “Pemetaan Daerah Rawan Konflik di Provinsi Lampung,” Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance 5, no. 3 (2013): 169–175.
21 Kevin  Avruch,  “Cross-Cultural  Conflict,” Conflict  Resolution 1  (2009):
45– 57.
paguyuban sekaligus, apabila mengacu dalam dunia bisnis, 22 sebagai wahana  mengenalkan  paguyuban  kepada  pihak  luar.  Kegiatan  ini dilaksanakan  dalam  bentuk  program  pembagian  sembago  gratis baik  bagi  anggota  paguyuban  maupun  warga  yang  bukan  anggota paguyuban.  Kegiatan  ini  dilaksanakan  di  akhir  bulan  Ramadhan sebagai  bekal  tambahan  warga  menyambut  hari  raya  Idul  Fitri. Kegiatan  ini  sudah  dilaksanakan  dua  kali  semenjak  berdiri  pada tahun 2014. Tahun ini penerima bantuan sembako adalah 60 orang.
Ketua  paguyuban,  Mugiyanto,  menyatakan  bahwa  kegiatan ini  dilaksanakan  untuk  mendekatkan  peran  paguyuban  tidak hanya  bagi  anggota  tetapi  juga  bagi  warga  sekitar.  Dana  yang digunakan  didapatkan  dari  tabungan  pendapatan  yan  disisihkan setiap bulannya. Kategori penerima bantuan sembako ini adalah: 1) warga  pemulung  yang  menjadi  anggota,  2)  pemulung  yang  bukan anggota tetapi menjual sampahnya ke paguyuban, 3) warga sekitar lapak  yang  kemungkinan  terkena  bau  sampah  dan  4)  para  Selain pembagian  sembako  di  bulan  Ramadhan,  pengurus  paguyuban juga  memberikan  bantuan,  meskipun  tidak  banyak,  bagi  anggota paguyuban yang  sakit.

## peluang dan tantangan g.
Setelah melakukan pendampingan terhadap warga pemulung di  paguyuban  Harapan  Makmur,  terdapat  beberapa  peluang  dan tantangan  yang  dihadapi  oleh  warga  dan  tim.  Adapun  peluang- peluang  yang  dapat  dijadikan  dasar  perkembangan  pemberdayaan warga pemulung antara lain:

## Ketersediaan Produk 1.
Produk yang dikelola oleh warga pemulung adalah sampah yang  mana  produk  ini  tidak  akan  pernah  habis  sehingga  mereka tidak perlu khawatir kehabisan produk. Selain itu, jarak TPAS yang dekat membuat pemulung lebih mudah menjangkau tempat ini tanpa memakan banyak waktu.
22 Philip  L.  Fioravante,  “Corporate  Philanthropy:  A  Strategic  Marketing Consideration,” The Journal of Applied Business and Economics 11, no. 3 (2010): 1–6.

## Adanya pasar 2.
Ketersediaan pasar atau dalam hal ini pengepul sampah yang lebih besar adalah sebuah keniscayaan yang harus ada untuk terus melanjutkan usaha para warga pemulung ini. Pengurus paguyuban sendiri tidak kesulitan untuk “membuang” hasil pembelian sampah dari  para  pemulung.  Hubungan  yang  saling  tergantung  dan  saling menguntungkan  ini  menjadikan  usaha  di  bidang  sampah  ini  akan terus berlanjut selama dikelola dengan baik.

## Terbentuknya Paguyuban Pemulung 3.
Berdirinya paguyuban pemulung Harapan Makmur menjadi wadah  tersendiri  bagi  para  pemulung  yang  menjadi  anggotanya. Pasalnya, mereka tidak hanya dapat menjual sampah tetapi juga dapat mengajukan pinjaman dana ke koperasi simpan pinjam yang juga telah didirikan. Paguyuban ini juga telah merangsang tumbuhnya budaya baru bahwa dengan bekerja sama, para pemulung akan mendapatkan keuntungan yang lebih banyak dari sekedar bekerja sendiri-sendiri.
Sementara itu, beberapa tantangan yang dihadapi pemulung sampah  di  TPAS  Karangrejo  ada  tiga  hal:  lemahnya  administrasi, minimnya nilai tambah yang diberikan pada produk, dan minimnya pangsa pasar.

## administrasi yang lemah 1.
Mayoritas  pemulung  sampah  di  TPAS  Karangrejo  memiliki pendidikan  hanya  sampai  Sekolah  Dasar  atau  Sekolah  Rakyat. Rendahnya taraf pendidikan ini menyebabkan rendahnya kesadaran akan  pentingnya  tertib  administrasi.  Hal  ini  juga  berimbas  pada masyarakat  yang  belum  memiliki  pengetahuan  dan skill dalam menerapkan tertib administrasi. Karena kondisi ini, seringkali pihak pengurus paguyuban kesulitan menentukan jumlah keuntungan yang mereka dapatkan per hari, per minggu atau per bulannya; padahal mereka yakin bahwa mereka mendapatkan keuntungan.

## rendahnya nilai tambah
2.
Yang  dilakukan  para  pemulung  selama  ini  hanya  memilah sampah berdasarkan jenisnya lalu membersihkannya. Tidak ada upaya lebih lanjut untuk meningkatkan nilai tambah dari produk tersebut. Hal ini bukan karena mereka tidak diberi pelatihan, namun mereka
masih memiliki mindset “mendapatkan barang hari ini, menjual hari ini dan mendapatkan uang hari ini”. Paradigma ini menmbulkan rasa malas untuk mengolah produk sampah yang tidak langsung dapat dijual pada hari itu juga.

## harga sampah yang tidak menentu 3.
Pemulung tidak pernah dapat memastikan kapan harga naik dan kapan harga turun. Sejauh ini mereka hanya dapat melakukan prediksi  bahwa  sat  mendekati  lebaran  maka  harga  sampah  turun padahal  saat  itulah  banyak  sampah  melimpah.  Belum  ada  upaya konkrit dari pemerintah untuk mengatur harga sampah. Semua masih sangat tergantung kepada pengepul besar.

## simpulan h.
Upaya-upaya  konkrit  pihak  perguruan  tinggi  khususnya perguruan tinggi keIslaman harus terus dilakukan agar para akademisi yang sering dikenal dengan kaum “berilmu” ini tidak menjadi menara gading  yang  seolah  tidak  dapat  dirasakan  kebermanfaatannya  di kalangan grassroot di  sekitar  mereka.  Pendampingan  berkelanjutan yang  dilakukan  dosen  tim  pengabdian  IAIN  Metro  ini  merupakan, meskipun  belum  sepenuhnya  berjasil,  salah  satu  contoh  riil  dari upaya ini.
Isu-isu  lingkungan  yang  terus  mendunia  menjadi  alasan tersendiri untuk menjadikan pendampingan terhadap para pemulung ini  salah  satu  prioritas.  Di  kota  Metro,  yang  merupakan  kiblat pendidikan  di  provinsi  Lampung,  permasalahan  sampah  masih menjadi  pekerjaan  rumah  bagi  pemerintah  dan  warganya.  Oleh karena itu, terlepas tantangan yag tidak mudah, konsentrasi terhadap pengelolaan  sampah  dan  semua  pihak  yag  terkait,  khususnya pemulung,  harus  terus  dilakukan  dengan  terus  memaksimalkan peluang-peluang yang ada[.]

## reFerensi
Act,  Give  Volunteer.  “Capacity  Building  for  Organizational Effectiveness,”  2011.  http://www.calgaryunitedway.org/ images/uwca/our-work/supporting-non-profits/capacity- building/capacity%20building%20for%20organizational%20 effectiveness.pdf.
Avruch, Kevin. “Cross-Cultural Conflict.” Conflict Resolution 1 (2009):
45–57.
“Badan Pusat Statistik.” Diakses 21 Agustus 2017. https://metrokota. bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/113.
Bourdieu,  Pierre.  “The  Forms  of  Capital,”  1986.  https://www. marxists.org/reference/subject/philosophy/works/fr/ bourdieu-forms-capital.htm#n11.
Challcharoenwattana,  Amornchai,  dan  Chanathip  Pharino.  “Co- benefits of Household Waste Recycling for Local Community’s Sustainable Waste Management in Thailand.” Sustainability 7,
no. 6 (2015): 7417–7437.
Fioravante, Philip L. “Corporate Philanthropy: A Strategic Marketing
Consideration.” The  Journal  of  Applied  Business  and  Economics 11, no. 3 (2010): 91.
Harriss, John. “Social Capital Construction and the Consolidation of
Civil Society in Rural Areas.” WP. No. 00-16. Destin. LSE. Nov ,
2001.  http://www.lse.ac.uk/internationalDevelopment/pdf/ WP/WP16.pdf.
Hendrarini,  Lilik. Masalah  Kesehatan  Pekerja  Sektor  Informal  Suatu Tinjauan  Dari  Perspektif  Sosial  Antropologi  Kesehatan .  Majalah Kesehatan Masyarakat Indonesia, Tahun XXIV, 1996.
Hutter,  Bridget  M.,  dan  Joan  O’Mahony. The  Role  of  Civil  Society Organisations in Regulating Business . Centre for the Analysis of Risk and Regulation, London School of Economics and Political Science, 2009. http://www.lse.ac.uk/accounting/CARR/pdf/ DPs/Disspaper26.pdf.
Jordan,  Jeffrey  L.,  Bulent  Anil,  dan  Abdul  Munasib.  “Community
Development and Local Social Capital.” Journal of Agricultural and Applied Economics 42, no. 1 (2010): 143–159.
Kasmel,  Anu,  dan  Pernille  Tanggaard.  “Conceptualizing Organizational  Domains  of  Community  Empowerment through Empowerment Evaluation in Estonian Communities.”
Societies 1, no. 1 (2011): 3–29.
Nasution, Ahmadriswan, Ernan Rustiadi, Bambang Juanda, dan Setia Hadi. “Dampak Modal Sosial terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga  Perdesaan  di  Indonesia.” MIMBAR,  Jurnal  Sosial  dan
Pembangunan 30, no. 2 (2014): 137–148.

## Pontoh, Otniel. “Identifikasi dan Analisis Modal Sosial dalam Rangka
Pemberdayaan  Masyarakat  Nelayan  Desa  Gangga  Dua Kabupaten  Minahasa  Utara.” Jurnal  Perikanan  dan  Kelautan
Tropis 6, no. 3 (2010): 125–133.
Portes,  Alejandro.  “Social  Capital:  Its  Origins  and  Applications  in Modern Sociology.” Annual review of sociology 24, no. 1 (1998):
1–24.
Pranadji,  Tri.  “Penguatan  Modal  Sosial  Untuk  Pemberdayaan Masyarakat  Pedesaan  dalam  Pengelolaan  Agroekosistem Lahan  Kering  (Studi  Kasus  di  Desa-desa  (Hulu  DAS)  Ex Proyek Bangun Desa, Kabupaten Gunungkidul dan Ex Proyek Pertanian  Lahan  Kering,  Kabupaten  Boyolali).” Jurnal  Agro Ekonomi 24, no. 2 (2016): 178–206.
Silvana,  Leydi.  “Pemetaan  Daerah  Rawan  Konflik  di  Provinsi Lampung.” Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance
5, no. 3 (2013): 169–175.
Suharjito,  Didik,  dan  Gunanto  Eko  Saputro.  “Modal  Sosial  dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan pada Masyarakat Kasepuhan, Banten Kidul.” Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan 5, no. 4 (2017): 317–335.
Suryanto. Wawancara, 24 November 2014.
Susanto,  Djoko.  “Strategi  Peningkatan  Kapasitas  Modal  Sosial  dan Kualitas  Sumberdaya  Manusia  Pendamping  Pengembangan Masyarakat.” Jurnal  Komunikasi  Pembangunan 8,  no.  1  (2010).
http://mail.student.ipb.ac.id/index.php/jurnalkmp/article/ view/5696.
Syahra,  Rusydi.  “Modal  Sosial:  Konsep  dan  Aplikasi.” Jurnal Masyarakat dan Budaya 5, no. 1 (2003): 1–22.
Thobias,  Erwin.  “Pengaruh  Modal  Sosial  terhadap  Perilaku
Kewirausahaan  (Suatu  studi  pada  pelaku  usaha  mikro  kecil menengah  di  Kecamatan  Kabaruan  Kabupaten  Kepulauan Talaud).” Jurnal  Acta  Diurna 2,  no.  2  (2013).  http://ejournal. unsrat.ac.id/index.php/actadiurna/article/view/1412.
Widodo,  Slamet,  dan  Social  Capital  Assessment  Tool  SOCAT. “Penguatan  Modal  Sosial  untuk  Pengembangan  Nafkah Berkelanjutan  dan  Berkeadilan.”  In Makalah  dalam  Prosiding Seminar  Nasional:  Membangun  Negara  Agraris  yang  Berkeadilan dan Berbasis Kearifan Lokal, diselenggarakan di Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret, Surakarta , Vol. 19, 2012. http://www. academia.edu/download/37841156/Penguatan_Modal_ Sosial_Untuk_Pengembangan_Nafkah_Berkelanjutan_dan_ Berkeadilan.pdf.