## KONSTRUKSI PENGAWASAN INDEPENDEN UNTUK MENCEGAH TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR DALAM PELAYANAN PUBLIK

## Pandji Ndaru Sonatra, Widodo Tresno Novianto, dan Agus Riewanto
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta Jl. Ir. Sutami No.36A, Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah, 57126 lord.sonatra@gmail.com

## Abstract
This conceptual idea aims to conduct a study of the prevention of criminal acts of illegal levies to realize good governance. This  conceptual idea examines issues regarding what  are the  factors that  lead  to  the  ineffectiveness  of  the  surveillance  system  in  preventing  illegal  acts  of  crime  in public  services.  The  ineffectiveness  of  the  supervision  system  is  due  to  the  lack  of  direct supervision during the transaction process between service users and the apparatus, the absence of special laws governing criminal acts of illegal levies, and the existing supervisory system has not been built integrally. In order to prevent criminal acts of illegal levies, the construction of an independent supervisory institution model is needed, whose main task and function is to provide witnesses in all transactional activities for the effectiveness of public services.
Keywords: Illegal Levies; Legal Reform; Governance

## Abstrak
Gagasan  konseptual  ini  bertujuan  untuk  melakukan  suatu  kajian  tentang  pencegahan  tindak pidana  pungutan  liar  untuk  mewujudkan good  governance .  Gagasan  konseptual  ini  mengkaji permasalahan mengenai  apa saja faktor  yang menyebabkan tidak efektifnya sistem pengawasan dalam  pencegahan  tindak  pidana  pungutan  liar  di  dalam  pelayanan  publik.  Tidak  efektifnya sistem  pengawasan  dikarenakan  tidak  adanya  pengawasan  langsung  pada  saat  proses  transaksi antara  pengguna  jasa  dengan  aparatur,  tidak  adanya  undang-undang  khusus  yang  mengatur tentang tindak pidana pungutan liar, dan sistem pengawasan yang ada saat ini belum terbangun secara integral. Guna mencegah tindak pidana pungutan liar maka diperlukan konstruksi model lembaga  pengawas  independen  yang  tugas  pokok  dan  fungsinya  adalah  memberi  saksi administrasi dalam semua kegiatan transaksional guna efektifitas pelayanan publik.
Kata Kunci : Pungutan Liar; Pembaruan Hukum; Penyelenggaraan Pemerintahan

## A. Pendahuluan
Korupsi,  di  Indonesia  telah  menjadi suatu penyakit di dalam sistem pemerintahan dan  merupakan  gambaran  dari  betapa buruknya  tata  pemerintahan.  Salah  satu permasalahan  korupsi  di  negeri  ini  adalah korupsi  di  lingkungan  penyelenggaraan pemerintahan dan buruknya sektor pelayanan publik.  Tindak  pidana  korupsi  yang  sering terjadi di dalam penyelenggaraan pemerintahan  adalah  praktek  pungutan  liar (Pungli).
Pungutan liar adalah pengenaan biaya di tempat yang tidak seharusnya biaya dikenakan atau dipungut. Kegiatan pungutan liar (pungli) bukanlah hal baru. Pungutan liar berasal  dari  frasa  pungutan  liar  yang  secara etimologis  dapat  diartikan  sebagai  suatu kegiatan  yang  memungut  bayaran/meminta uang  secara  paksa  (Sinambela,  2006).  Jadi pungutan  liar  merupakan  praktek  kejahatan dan  termasuk  dalam  golongan  perbuatan Korupsi,  Kolusi  dan  Nepotisme  (KKN) (Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  1999). Dalam  ranah  penyelenggaraan  pemerintahan
maka  praktek  pungutan  liar  merupakan perbuatan  yang  dilakukan  oleh  seseorang atau  Pegawai  Negeri  atau  Pejabat  Negara dengan  cara  meminta  pembayaran  sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut. Hal ini sering disamakan dengan perbuatan pemerasan dan kejahatan dalam jabatan (Sinambela, 2006).
Ketentuan  mengenai  tindak  pidana pungutan  liar  sebagai  kejahatan  jabatan diatur  di  dalam  Pasal  12  huruf  e  Undang- Undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  (UU No. 20 Tahun 2001)  yang berasal  dari Pasal 423  KUHP  (Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana)  yang  dirujuk  dalam  Pasal  12 Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian  dirumuskan  ulang  pada  UU  No. 20  Tahun  2001.  Definisi  pungutan  liar adalah  suatu  perbuatan  yang  dilakukan pegawai  negeri  atau  penyelenggara  yang dengan  maksud  menguntungkan  diri  sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa  seseorang  memberikan  sesuatu, membayar,  atau  menerima  pembayaran dengan  potongan,  atau  untuk  mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri (Pasal 12 huruf e Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001). Bahwa  dalam  hal  ini  pungutan  liar  adalah suatu  perbuatan  yang  dilakukan  oleh pegawai  negeri  atau  aparatur  negara  yang memiliki dan menyalahgunakan suatu kewenangan  tertentu  dengan  mengharap sebuah  imbalan  dengan  menyalahi  aturan hukum  sehingga  menimbulkan  akibat  moril dan materil bagi orang lain.
Pungutan  liar  pada  umumnya  dilakukan petugas layanan publik dari kategori birokrat kelas  rendah  hingga  pada  unsur  pimpinan. Adanya  kesempatan,  lemahnya  pengawasan dan  rendahnya  etika  birokrat  menjadi  faktor pendorong suburnya perilaku korupsi melalui  pungutan  liar  (Ramadhani,  2017). Tingginya  tingkat  ketidakpastian  pelayanan sebagai  akibat  adanya  prosedur  pelayanan yang  panjang  dan  melelahkan  juga  menjadi penyebab dari semakin banyaknya
masyarakat yang menyerah ketika berhadapan  dengan  pelayanan  publik  yang korupsi. Hal ini merupakan salah satu faktor yang  menyebabkan  masyarakat  cenderung semakin  toleran  terhadap  praktik  pungutan liar dalam penyelenggaraan pelayanan publik (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, 2002). Segala upaya telah dilakukan pemerintah dalam mencegah dan memberantas  tindak  pidana  pungutan  liar dan korupsi, dengan berbagai langkah seperti menerbitkan  peraturan  perundang-undangan, membuat  sistem  pengawasan  intern  maupun ekstern  pada  instansi  pemerintah,  dan melakukan  pembenahan  dan  pembaharuan sistem  administrasi  dalam  pelayanan  publik. Namun  tindak  pidana  pungutan  liar  masih terus saja terjadi, fakta ini dapat dilihat pada fenomena kasus pungutan liar yang melibatkan  pejabat  pemerintahan,  tersangka yang  diduga  melakukan  pungutan  liar  di Kementerian
Perhubungan ditangkap Kepolisian  Daerah  Metro  Jaya  bersama Markas  Besar  Polri  melalui  sebuah  operasi tangkap  tangan  pada  11  Oktober  2016 (www.bbc.com/indonesia,  “Dugaan  Pungli Miliaran  Rupiah  Di  Kemenhub,  Presiden Jokowi Datangi Lokasi,”
https://www.bbc.com/indonesia/berita_indon esia/2016/10/161011_indonesia_kemenhub_ suap,  diakses  pada  tanggal  24  Oktober 2017).
Sebagai  respon  atas  kondisi  pungutan liar  yang  semakin  meresahkan,  kemudian Presiden  Republik  Indonesia  Joko  Widodo mengeluarkan  Perpres  No.  87  Tahun  2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar  sebagai  landasan  pembentukan  Satuan Tugas  Sapu  Bersih  (Saber)  Pungutan  liar (www. nasional.tempo.co,  “Setelah  OTT  Di Kemenhub  Jokowi  Bentuk  Satgas  Saber Pungutan
Liar, ” https://nasional.tempo.co/read/811672/setela h-ott-di-kemenhub-jokowi-bentuk-satgas- saber-pungli,  diakses  pada  tanggal  24 Oktober 2017). Urgensi pembentukan Satgas Saber  Pungutan  liar  ini  dilakukan  sebagai langkah  tegas  dan  nyata  dari  pemerintah untuk  memberantas  pungutan  liar  serta
memulihkan kepercayaan publik,
memberikan  keadilan  dan  kepastian  hukum kepada masyarakat.
Setelah dibentuknya Satgas Saber Pungli upaya pemberantasan pungutan liar menunjukkan  hasil  yang  begitu  signifikan, selama 10 bulan (20 Oktober 2016 – 19 Juli 2017) Satgas Saber Pungli terbentuk,  Satgas Saber  Pungli  telah  melakukan  Operasi Tangkap Tangan (OTT) sebanyak 1.002 kali. Dalam  beberapa  kasus,  sektor  pelayanan publik  hingga  pendidikan  disebut  paling banyak  melakukan  praktik  pungutan  liar. Seperti  di  Jawa  Tengah  terdapat  sejumlah kepala  desa  di  Jawa  Tengah  ditangkap  tim saber  pungli  terkait  kepengurusan  sertifikat program nasional (prona) pertanahan (www.regional.kompas.com,
“sejumlah kades  ditangkap  tim  saber  pungli  ganjar lapor jokowi,”https://regional.kompas.com/read/20 17/03/01/22470011/sejumlah.kades.ditangka p.tim.saber.pungli.ganjar.lapor.jokowi, diakses  pada  tanggal  19  Oktober  2018),  dan ditemukan  juga  adanya  oknum  pejabat  yang diduga  terlibat  kasus  pungutan  liar  retribusi parkir, seperti tarif parkir yang dikenakan untuk  sepeda  motor sebesar  Rp  5 ribu  dan mobil Rp  10  ribu. Padahal sesuai Perda seharusnya tarif parkif
yang dikenakan hanya Rp  1.000  untuk  sepeda motor dan mobil Rp 2 ribu (www.metrojateng.com, “dewan minta kasus pungli  retribusi  parkir  diusut  tuntas,” https://metrojateng.com/dewan-minta-kasus- pungli-retribusi-parkir-diusut-tuntas/, diakses pada tanggal 19 Oktober 2018). Seperti yang di  sampaikan  oleh  Ketua  Satgas  Saber Pungli,  Komjen  Pol  Dwi  Priyatno  khusus  di Jawa  Tengah  terdapat  35  kasus  OTT  Pungli dengan  jumlah  tersangka  69  orang.  Dari  35 kasus  tersebut,  9  di  antaranya  kasus  pungli program nasional, 15 kasus pungli pengurusan izin, 7 kasus pungli parkir, dan 4 kasus  modus  lain  (www.news.detik.com, “Selama  2017  Satgas  Saber  Pungli  Lakukan 1.201  OTT,”  https://news.detik.com/berita- jawa-tengah/d-3707887/selama-2017-satgas- saber-pungli-lakukan-1201-ott,  diakses  pada tanggal 26 Mei 2018).
Dilihat dari banyaknya pelaku pungli yang  tertangkap  dalam  Operasi  Tangkap Tangan  (OTT),  dalam  upaya  pemberantasan pungutan liar ini masih terlihat  dalam upaya pencegahan masih sangat dominan dilakukan dengan  cara  penegakan  hukum  (represif). Pada dasarnya dilakukanya OTT oleh Satgas Saber  Pungli  ini  juga  berdasarkan  pada laporan  dari  masyarakat  dan  intelijen. Gencarnya  OTT  ini  menunjukkan  bahwa fungsi  pencegahan,  khususnya  fungsi  sistem pengawasan  yang  ada  untuk  melakukan tugas  pengawasan  pada  penyelenggaraan pemerintahan  saat  ini  belum  terlihat  efektif, hal  ini  terlihat  dari  banyaknya  laporan  dari masyarakat  yang  melaporkan  kepada  Satgas Saiber  Pungli  terkait  dengan  pungutan  liar (www.pikiran-rakyat.com, “satgas  saber pungli terima 32.671 laporan,”
http://www.pikiran-rakyat.com/bandung- raya/2017/10/03/satgas-saber-pungli-terima- 32671-laporan-jawa-barat-tertinggi-410747, diakses pada tanggal 24 Oktober 2017).
Meskipun  sudah  menjadi  kesadaran kolektif  bahwa  korupsi  harus  diberantas, namun kesadaran kolektif itu tidak sebanding  dengan  realitas  korupsi  yang masih  saja  terus  dan  terus  terjadi  di  tengah- tengah  kehidupan  masyarakat  disekitar  kita (Kristiana,  2016).  Sanksi  saja  ternyata  tidak efektif  untuk  menghentikan  atau  membuat jera para pelaku tindak pidana pungutan liar. Dengan demikian diperlukan suatu pembaruan dalam sistem pengawasan sebagai  kekuatan  pemberantasan  perilaku koruptif,  karena  faktor  utama  terjadinya praktek pungutan liar adalah karena lemahnya  sistem  pengawasan  disaat  proses transaksi  antara  pengguna  jasa  dengan petugas,  serta  dalam  prakteknya  tindak pidana  pungutan  liar  dilakukan  secara terstruktur  dan  melembaga  dari  petugas dengan  pangkat  rendah  hingga  atasan melakukan  penyalahgunaan  kewenangan (Solahuddin,  2016).  Konsep  pembaharuan sistem  pengawasan  ini  berupa  lembaga negara  independen  selanjutnya  disebut sebagai  Lembaga  Pengawas  Independen yang  dalam  melaksanakan  tugasnya  bebas dari  kekuasaan  manapun,  dengan  tugas
pokok  dan  fungsi  sebagai  saksi  administrasi pada saat transaksi, serta mengawal jalannya penyelenggaraan pemerintahan.
Bertitik tolak dari pokok-pokok pemikiran  tersebut  di  atas,  maka  gagasan konseptual  ini  bermaksud  melakukan  suatu kajian  mengenai  apa  faktor  penyebab  tidak efektifnya  sistem  pengawasan  dalam  upaya pencegahan  tindak  pidana  pungutan  liar  dan memberikan  solusi  bagaimana  seharusnya membuat  suatu  sistem  pengawasan  dalam upaya  pencegahan  tindak  pidana  pungutan liar  untuk  mewujudkan good  governance di dalam pelayanan publik.

## B. Hasil dan Pembahasan
1. Faktor  Penyebab  Tidak  Efektifnya Sistem  Pengawasan  dalam  Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pungutan
Liar Di Dalam Pelayanan Publik Pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah tidak saja dimaksudkan  sebagai  upaya  menghindari terjadinya kekeliruan-kekeliruan baik sengaja maupun tidak disengaja. Namun juga sebagai upaya untuk memperbaikinya manakala  sudah  terjadi  kekeliruan.  Sistem pengawasan internal maupun eksternal sudah dibentuk,  peraturan  perundang-undangan sudah  diciptakan  untuk  mendukung  langkah mengawal
dan mewujudkan penyelenggaraan  pemerintahan  yang  baik ( good governance ), namun persoalan pungutan  liar  masih  saja  terus  terjadi  dan ada.  Mempertimbangkan  terhadap  lemahnya dan  kurang  efektifnya  upaya  pencegahan pungutan  liar  di  dalam  penyelenggaraan pemerintahan, maka sebagai realisasi kebijakan reformasi hukum, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo membentuk  Satuan  Tugas  Sapu  Bersih (Saber)  Pungutan  Liar  melalui  Perpres  No. 87  Tahun  2016  tentang  Satuan  Tugas  Sapu Bersih Pungutan Liar (www.nasional.tempo.co, “Setelah  OTT  Di Kemenhub  Jokowi  Bentuk  Satgas  Saber Pungutan
Liar, ” https://nasional.tempo.co/read/811672/setela h-ott-di-kemenhub-jokowi-bentuk-satgas-
saber-pungli,  diakses  pada  tanggal  24 Oktober 2017).
Setelah dibentuknya Satgas Saber Pungli upaya pemberantasan pungutan liar menunjukkan  hasil  yang  begitu  signifikan, selama 10 bulan (20 Oktober 2016 – 19 Juli 2017) Satgas Saber Pungli terbentuk,  Satgas Saber  Pungli  telah  melakukan  Operasi Tangkap Tangan (OTT) sebanyak 1.002 kali. Dalam  beberapa  kasus,  sektor  pelayanan publik,  perizinan  di  pemerintahan  daerah hingga  pendidikan  disebut  paling  banyak melakukan praktik pungutan liar (www.nasional.kompas.com, “ Sektor Pelayanan Publik Hingga Pendidikan
Disebut  Paling  Banyak  Pungutan  Liar ,” https://nasional.kompas.com/read/2017/09/1 7/09505371/sektor-pelayanan-publik-hingga- pendidikan-disebut-paling-banyak-pungli, diakses  pada  tanggal  24  Oktober  2017). Upaya  pencegahan  dan  pemberantasan pungutan liar yang dilakukan oleh pemerintah  masih  cenderung  menggunakan cara-cara  penindakan  (represif),  dalam  hal ini  kinerja  yang  dilakukan  Satuan  Tugas Sapu  Bersih  Pungutan  Liar  (Satgas  Saber Pungli) menunjukkan progres atau kemajuan dalam pemberantasan tindak pidana pungutan liar, namun jika ditinjau lebih jauh lagi,  hal  ini  justru  menunjukkan  bahwa semakin  banyaknya  Aparatur  Sipil  Negara yang  ditangkap  dalam  Operasi  Tangkap Tangan,  menunjukkan  praktek  pungutan  liar ini masih terus terjadi, dan belum optimalnya sistem pengawasan dalam upaya pencegahan (preventif).  Penindakan  terhadap  tindak pidana pungutan liar memang identik dengan Operasi  Tangkap  Tangan  (OTT)  seperti halnya  dalam  pemberantasan  tindak  pidana korupsi  dan  penyuapan  yang  berkaitan dengan  penyalahgunaan  kewenangan  oleh aparatur sipil negara, karena dalam pembuktiannya,  tindak  pidana  pungutan  liar ini  cenderung  sulit  untuk  dibuktikan  seperti halnya tindak pidana korupsi dan penyuapan, karena  modus  operandinya  dilakukan  secara diam-diam  dan  tidak  terlihat  ( invisible crime ),  sehingga  dalam  tindak  pidana pungutan  liar  ini,  aparat  penegak  hukum
menggunakan  langkah  penindakan  dengan cara operasi tangkap tangan.
Faktor penyebab tidak efektifnya sistem pengawasan dalam upaya pencegahan tindak pidana  pungutan  liar  sangat  beragam  dan saling  mengait  dan  mempengaruhi  antara faktor  yang  satu  dengan  faktor  yang  lain, dan faktor-faktor penyebab tersebut merupakan  satu  kesatuan  yang  berdampak pada  tidak  efektifnya  sistem  pengawasan dalam  upaya  pencegahan  tindak  pidana pungutan liar.
Tidak  efektifnya  sistem  pengawasan  di dalam penyelenggaraan pemerintahan dipengaruhi  oleh  beberapa  kendala,  seperti yang  disampaikan  oleh  Anggota  Kelompok Kerja  Unit  Penindakan  Satgas  Saber  Pungli Kabupaten  Sragen  &  Kanit  IDIK  II  Sat Reskrim  Polres  Sragen  yaitu  Bapak  Ipda Suparno,  S.H.,  (Wawancara  dengan  Ipda Suparno,  S.H.,  Anggota  Kelompok  Kerja Unit  Penindakan  Satgas  Saber  Pungli Kabupaten Sragen, tanggal 27 April 2018 di Polres Sragen), Kepala Subbag Administrasi Umum dan Keuangan Inspektorat Kabupaten Sragen  &  Anggota  Administrasi  Umum Satgas Saber Pungli Kabupaten Sragen yaitu Bapak  R.  Triyono  Putro,  S.H.,  M.Si., (Wawancara dengan R. Triyono Putro, S.H., M.Si,  Kepala  Subbag  Administrasi  Umum dan Keuangan Inspektorat Kabupaten Sragen, tanggal 27 April 2018 di Inspektorat Kabupaten Sragen), dan Asisten Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah yaitu  Ibu  Tri  Lindawati,  S.Pi,  S.S,  M.A., (Wawancara  dengan  Tri  Lindawati,  S.Pi, S.S, M.A, Asisten Ombudsman RI
Perwakilan  Jawa  Tengah,  tanggal  25  April 2018  di  Ombudsman  RI  Perwakilan  Jawa Tengah)  bahwa  ada  beberapa  faktor  yang mempengaruhi tidak efektifnya sistem pengawasan dalam upaya mencegah terjadinya  tindak  pidana  pungutan  liar  yaitu sebagai  berikut,  pertama  adanya  faktor kelemahan  pada  mekanisme  pengawasan, yaitu  dalam  sistem  pengawasan  yang  ada belum terbangun secara integral dan berkesinambungan  antara  lembaga-lembaga pengawas  internal  maupun  eksternal  seperti Inspektorat,  Ombudsman,  dan  Satgas  Saber
Pungli. Belum adanya mekanisme pengawasan  langsung  pada  saat  transaksi pada  tempat  pelayanan  publik  antara aparatur  dan  masyarakat  pengguna  jasa  juga dapat  memberi  kesempatan  pada  oknum aparatur untuk melakukan pungutan liar, dan selanjutnya tidak tersedianya tempat pengaduan langsung di tempat-tempat pelayanan  publik  di  dalam  penyelenggaraan pemerintahan  hal  ini  dapat  berdampak  pada sulitnya masyarakat untuk melakukan pengaduan  langsung  apabila  mengalami permasalahan  yang  timbul  terkait  dengan pelayanan  publik.  Kedua,  adanya  faktor kelemahan pada struktur sistem pengawasan, yaitu  kurang  terkoordinirnya  pembagian kerja antara lembaga, badan dan satuan tugas khusus  dalam  fungsi  pengawasan.  Masih muncul  konflik  kepentingan  antara  oknum aparatur penyelenggara pemerintahan dengan  petugas  pengawasan  ( conflict  of interest )  sehingga  proses  pengawasan  dan penindakan  tidak  berjalan  sesuai  dengan prosedur.  Ketiga,  adanya  faktor  kelemahan substansi  atau  peraturan,  yaitu  kurang komprehensifnya  regulasi  yang  mengatur khusus  tentang  tindak  pidana  pungutan  liar, tidak  adanya  undang-undang  yang  mengatur khususnya  tentang  tindak  pidana  pungutan liar  ini  berimplikasi  pada  sulitnya  aparat yang menjalankan sistem pengawasan mengklasifikasi  mana  saja  perbuatan  yang dikategorikan  termasuk  di  dalam  tindak pidana  pungutan  liar.  Keempat,  adanya faktor  kelemahan  di  dalam  budaya  hukum pada  masyarakat,  yaitu  pembiaran  pungutan liar  karena  takut  tidak  mendapat  pelayanan dengan  baik,  buruknya  integritas  dari penyelenggara  pemerintahan,  dan  masih adanya  beberapa  aparat  penegak  hukum yang  tidak  bekerja  secara  profesional.
Kelima, adanya faktor kelemahan teknis, saat ini pemerintah belum sepenuhnya  fokus  pada  satu  tujuan  untuk peningkatan sarana pada lembaga pengawasan,  karena  anggaran  harus  dibagi menjadi  beberapa  bagian  untuk  seluruh lembaga  maupun  badan  yang  melakukan fungsi  sistem  pengawasan  baik  internal maupun  eksternal,  hal  ini  menyebabkan
tidak efisien dan efektifnya pada pencapaian tujuan  pengoptimalan  sistem  pengawasan, sehingga  hal  ini  menyebabkan  fungsi pengawasan  yang  ada  saat  ini  masih  jauh dari ideal.
Beberapa  faktor  tersebut  merupakan kendala dan kelemahan yang mempengaruhi tidak efektifnya sistem pengawasan. Sehingga menyebabkan aparatur yang bertugas  menjalankan  fungsi  pengawasan kesulitan  untuk  melakukan  pencegahan tindak  pidana  pungutan  liar  di  dalam pelayanan  publik  pada  penyelenggaraan pemerintahan. Oleh sebab itu untuk memperbaiki tidak efektifnya sistem pengawasan,  maka  seharusnya  dibutuhkan suatu pembaruan hukum dan sistem pengawasan  agar  permasalahan  maupun kendala dalam melakukan fungsi pengawasan  pada  pelayanan  publik  dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat diatasi agar  dapat  berjalan  secara  optimal  dan efektif.
2. Sistem  Pengawasan  dalam  Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pungutan Liar Untuk Mewujudkan Good Governance Dalam Pelayanan Publik. Sistem  pengawasan  dalam  pencegahan tindak  pidana  pungutan  liar  di  dalam pelayanan  publik  pada  penyelenggaraan pemerintahan  yang  ada  saat  ini  belum menunjukkan hasil yang efektif dan optimal, masih ditemukan beberapa faktor kendala di dalam  menjalankan  fungsi  pengawasaan baik  pengawasan  internal  yang  dilakukan oleh Inspektorat maupun pengawasan eksternal  yang  dilakukan  oleh  Ombudsman, yaitu  seperti  dalam  menjalankan  kinerjanya aparatur  pengawas  tidak  di  dukung  dengan adanya undang-undang khusus yang mengatur  tentang  tindak  pidana  pungutan liar,  tidak  disediakannya  mekanisme  sistem pengawasan  langsung  pada  saat  transaksi antara  aparatur  dengan  masyarakat,  tidak diciptakannya  tempat  pengaduan  langsung di tempat-tempat pelayanan publik sehingga berdampak pada kurangnya kepastian hukum  kepada  masyarakat  yang  mengalami maladministrasi  maupun  pungutan  liar.
Faktor-faktor  tersebut  yang  menyebabkan tidak  efektifnya  penanggulangan  tindak pidana  pungutan  liar  di  dalam  pelayanan publik  pada  penyelenggaraan  pemerintahan, sehingga  perlu  di  buat  suatu  konstruksi mekanisme sistem pengawasan dan landasan hukum  yang  baru  yang  lebih  komprehensif dan  sistematis  agar  tindak  pidana  pungutan liar  di  dalam  pelayanan  publik  pada penyelenggaraan  pemerintahan  ini  bisa dihilangkan,  sehingga Good  Governance dapat diwujudkan.
Ditinjau  dari  sisi  efektivitas  hukum (Arief,  2013),  sektor  pengawasan  sebagai upaya  pencegahan  tindak  pidana  pungutan liar  masih  terlihat  tidak  begitu  berperan secara  efektif,  hal  ini  dapat  dilihat  dalam upaya  pemberantasan  pungutan  liar  yang cenderung  masih  menggunakan  cara-cara dalam  bentuk  penegakan  hukum  (represif), banyaknya  pelaku  yang  tertangkap  Operasi Tangkap  Tangan  (OTT)  ini  menunjukkan bahwa  praktek  pungutan  liar  masih  terus terjadi.  Selama  praktek  pungutan  liar  ini tidak  ada  yang  melaporkan,  maka  pungutan liar ini akan terus terjadi.
Memperhatikan berbagai langkah kebijakan  penanggulangan  pungutan  liar  di Indonesia, bahwa strategi kebijakan pemerintah lebih fokus pada upaya melakukan “pembaharuan perundang- undangan”  ( law  reform ).  Upaya  melakukan pembaharuan  undang-undang  merupakan langkah  yang  sepatutnya  dilakukan  di  satu sisi,  namun  di sisi lain masalah korupsi  dan pungutan liar sarat dengan berbagai kompleksitas  masalah.  Dalam  hal  ini menekankan untuk menggunakan pendekatan integral. Tidak hanya menggunakan  “ law  reform ,”  tetapi  juga seyogianya disertai dengan “ social, economic,  political,  cultural,  moral , and administrative  reform (Arief,  2003).  Maka dari  itu  pembaruan  sistem  pengawasan untuk  memperbaiki  tidak  efektifnya  sistem pengawasan sangat diperlukan untuk mencegah  permasalahan  pungutan  liar, karena  sistem  pengawasan  yang  sudah  ada tidak efektif lagi dalam mencegah terjadinya
tindak  pidana  pungutan  liar  di  dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Perlu  di  rancang  suatu  konstrusi pengawasan  baru  untuk  memberikan  solusi tersebut, sehingga perlu dibuat melalui suatu konsep Lembaga negara independen. Lembaga  ini  bisa  disebut  sebagai auxiliary state  organs ,  atau auxiliary  institutions sebagai  lembaga  negara  yang  bersifat penunjang.  Para  pakar  hukum  tata  negara Indonesia tidak memiliki padanan kata yang sama untuk menyebut lembaga ini, ada yang menyebut lembaga negara pembantu, lembaga  negara  penunjang,  lembaga  negara melayani,  lembaga  negara  independen, komisi  negara  independen,  dan  lembaga negara mandiri (Asshiddiqie, 2010). Pembentukan lembaga-lembaga negara mandiri di Indonesia dilandasi atas beberapa hal  penting,  salah  satunya  yakni  tidak adanya kredibilitas lembaga-lembaga negara yang  ada  sebelumnya  akibat  adanya  asumsi (adanya  bukti)  mengenai  korupsi  yang sistematik,  mengakar  dan  sulit  untuk diberantas (Sirajuddin & Winardi, 2015).
Konsep Lembaga Pengawas Independen ini  dibentuk  berdasarkan  ketentuan  yang dimuat dalam konsep undang-undang tentang  sistem  pengawasan  di  dalam pencegahan  tindak  pidana  pungutan  liar yang  bersifat  khusus  ( lex  specialis )  sebagai solusi  terhadap  kelemahan  di  dalam  aspek regulasi.  Supaya  sistem  pengawasan  ini dapat  berjalan  dengan  efektif,  efisien,  dan tanpa  adanya  konflik  kepentingan  di lingkungan  intern  instansi  pemerintah,  serta tidak  terjadi  tumpang  tindih  kewenangan, maka  sistem  pengawasan  yang  sudah  ada baik  internal  maupun  eksternal  ini  perlu dileburkan  menjadi  satu,  menjadi  sebuah satu  kesatuan sistem,  yang kewenangan dan kinerjanya  dapat  sekaligus  menjangkau tugas  dan  kewenang  dari  kedua  sistem pengawasan  tersebut  baik  dalam  ranah intern maupun dibidang kegiatan pelayanan. Karena hal ini didasarkan pada nilai ( value ), kegunaan  ( utility ),  dan  efisiensi  ( efficiency ) tiga  elemen  dasar  dalam  teori law  and economic (Posner, 1997) , dalam hal  ini  jika penggunaan  sarana  membutuhkan  lebih
sedikit  biaya  yang  harus  dikeluarkan dibandingkan  dengan  tujuan  yang  ingin dicapai, maka hal itu dikatakan efisien (Ali, 2008).  Dan  hal  tersebut  juga  didasarkan pada  sifat  kekhususan  dari  Lembaga Pengawas  Independen  yang  berpedoman pada konsep Undang-undang khusus tentang sistem  pengawasan  dalam  pencegahan tindak  pidana  pungutan  liar  di  dalam penyelenggaraan  pemerintahan  sehingga menganut  asas Lex  Specialis Derogat  Legi Generali yaitu  asas  penafsiran  hukum  yang menyatakan  bahwa  hukum  yang  bersifat khusus  ( lex  specialis )  mengesampingkan hukum yang bersifat umum ( lex generalis ). Lembaga  Pengawas  Independen  dalam upaya  pencegahan  tindak  pidana  pungutan liar  ini  memiliki  visi  untuk  mewujudkan suatu  penyelenggaraan  pemerintahan  yang baik ( Good Governance ), bebas dari budaya koruptif dan praktek KKN. Dari visi tersebut maka  misi  yang  akan  dilakukan  oleh Lembaga  Pengawas  Independen  ini  adalah dengan  menjadikan  pelayanan  publik  yang profesional,  efektif,  efisien,  dan  bermoral. Sehingga tujuan dalam membangun penyelenggaraan  pemerintahan  yang  baik ( Good  Governance )  dan  mempercepat pembangunan  dan  kemajuan  perekonomian negara dapat segera diwujudkan.
Sebagai  upaya  peningkatan  kualitas pelayanan  dan  mencegah  pungutan  liar Lembaga  Pengawas  Independen  ini  akan melakukan pengawasan administrasi  secara langsung  dalam  bentuk  Saksi  Administrasi. Lembaga
Pengawas Independen ini memiliki  tugas  untuk  menjadi  Pengawas dalam segala kegiatan Administrasi, Pengawas Administrasi ini berfungsi sebagai  pengawas  terhadap  segala  kegiatan transaksional  antara  pengguna  jasa  dan petugas. Pengawas Administrasi ini kemudian  berwenang  mengeluarkan  Surat Keterangan  Administrasi  yang  di  dalamnya memuat  tentang  standar  pelayanan  yang meliputi persyaratan, target waktu penyelesaian/proses,  dan  tarif  biaya  yang harus  dibayar  masyarakat  sesuai  dengan ketentuan  Peraturan  Perundang-Undangan. Apabila  dalam  kegiatan  transaksional  tidak
dilakukan  didepan  Pengawas  Administrasi dan  tidak  mendapatkan  Surat  Keterangan Administrasi,  maka  proses  yang  berkaitan dengan  pelayanan  perizinan  dan  jasa  yang berkaitan dengan pelayanan publik dinyatakan  tidak  dapat  diproses  ke  tahap selanjutnya,  atau  dinyatakan  Batal  Demi Hukum,  dan  dapat  dikategorikan  sebagai maladministrasi.  Pengawas  Administrasi dalam Lembaga Pengawas Independen akan melaksanakan  pengawasan  yang  mencakup segala  proses  pelayanan  jasa  dari  awal hingga selesai dalam bentuk sebuah perizinan  maupun  layanan  jasa.  Jadi  segala proses  tanpa  disaksikan  dan  tanpa  adanya Surat Keterangan Administrasi yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengawas Independen tidak dapat  dilaksanakan dan di proses, hal ini bertujuan untuk meningkatkan  kualitas  pelayanan  publik, baik  dalam  bentuk  jasa  maupun  perizinan melalui transparansi, kepastian, akuntabilitas dan  mencegah  praktik  pungutan  liar  antara pengguna jasa dengan petugas.
Sebagai  bentuk  upaya  meningkatkan profesionalitas dan integritas petugas, Lembaga  Pengawas  Independen  ini  akan bertugas  mengawal  jalannya  kinerja  dengan melakukan penilaian kinerja secara langsung di  dalam  instansi-instansi  pemerintah  dan pelayanan  publik  untuk meningkatkan profesionalitas dan integritas petugas. Untuk kewenangan  penegakan  hukum  Lembaga Pengawas  Independen  dapat  memberikan peringatan dan penjatuhan sanksi. Mengenai pembentukan,  susunan  organisasi,  tata  kerja dan  pertanggung  jawaban,  tugas  dan wewenang  serta  keangotaan  dari  Badan Pengawas  Independen  diatur  dengan  tetap mendasarkan  pada  prinsip  kemandirian, independensi, dan tanggung jawab.
Konstruksi diciptakannya konsep lembaga pengawas independen yang terbentuk dari konsep undang-undang khusus tentang sistem pengawasan di dalam penyelenggaraan pemerintahan ini, diharapkan  mampu  memperbaiki  kendala dan faktor yang menyebabkan tidak efektifnya  sistem  pengawasan,  dengan diperbaikinya  sistem  pengawasan  maka
tujuan  untuk  mencegah  terjadinya  tindak pidana pungutan liar dan mewujudkan Good Governance dapat terwujud. Dengan menerapkan sistem pengawasan langsung di saat  kegiatan  transaksional  antara  petugas dengan  masyarakat  dalam  bentuk  konsep Pengawas  Administrasi  diharapkan  mampu menekan  dan  mempersempit  ruang  gerak kesempatan  penyelenggara  pemerintahan yang  akan  melakukan  kecurangan,  tidak profesional  maupun  praktek  pungutan  liar. Selain  itu  dibentuknya  konsep  Pengawasan Kinerja  diharapkan  mampu  meningkatkan profesionalitas  penyelenggara  pemerintahan dan dapat menjaga integritas serta kedisiplinan  penyelenggara  pemerintahan. Diciptakannya  konsep  Tempat  Pengaduan Langsung
juga diharapkan dapat memberikan akses yang mudah dan membantu  masyarakat  yang  merasa  kurang puas  terhadap  layanan  di  dalam  pelayanan publik di dalam penyelenggaraan pemerintahan,  dengan  mudahnya  akses  dan respon  yang  cepat  maka  masyarakat  yang merasa  di  rugikan  atau  kurang  puas  akan segera  mendapatkan  penanganan  sehingga permasalahan yang di hadapi oleh masyarakat segera terselesaikan dan mendapat  solusi  dengan  tepat,  jelas,  dan pasti.
Berikut  adalah  skema  atau  gambaran dari  konsep  mengenai  lembaga  pengawas independen  di  dalam  penyelenggaraan pemerintahan sebagai solusi terhadap permasalahan tidak efektifnya sistem pengawasan :

## C. Simpulan
Faktor-faktor penyebabkan tidak efektifnya  sistem  pengawasan,  yaitu  pada intinya  seperti  faktor  kelemahan  dalam mekanisme sistem pengawasan, faktor substansi,  faktor  budaya  hukum,  faktor- faktor  teknis,  maka  perlu  diciptakan  suatu konsep  lembaga  pengawas  independen  yang terbentuk dari konsep Undang-undang khusus  tentang  tindak  pidana  pungutan  liar di dalam penyelenggaraan pemerintahan, hal tersebut merupakan solusi untuk memperbaiki  kendala  dan  faktor  yang menyebabkan tidak efektifnya sistem pengawasan,  dengan  diperbaikinya  sistem pengawasan  maka  tujuan  untuk  mencegah terjadinya  tindak  pidana  pungutan  liar  dan mewujudkan Good Governance dapat terwujud.  Upaya  menanggulangi  tindak pidana pungutan liar dalam pelayanan publik pada  penyelenggaraan  pemerintahan  ini seharusnya  tidak  perlu  menggunakan  lagi cara-cara  yang  cenderung  represif,  sebisa mungkin penjatuhan pidana adalah merupakan  suatu  langkah  terakhir  ( ultimum remedium ), lebih baik fokus untuk memperbaiki sistem pengawasan yang belum berjalan  dengan  efektif,  tidak  hanya  fokus pada  penjatuhan  sanksi  pidana  saja,  karena dalam penegakan hukum juga harus mempertimbangkan  biaya  operasional  yang harus dikeluarkan untuk menuju negara yang sejahtera  ( welfare  state )  dan  masyarakat yang  sejahtera  ( social  welfare ).  Lembaga pengawas  Independen  ini  diperlukan  agar dalam  melaksanakan  fungsi  pengawasan tidak  ada  intervensi  dari  pihak  manapun sehingga dapat menghindari adanya
penyalahgunaan wewenang ( Abuse Of
Power ) dan konflik kepentingan ( Conflict Of Interest ), sehingga tujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan  pemerintahan  yang  baik ( Good  Governance )  yang  jauh  dari  budaya koruptif bisa terwujud.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Nawawi  Arief,  Barda,  2003, Kapita  Selekta
Hukum Pidana , Cetakan Ke-1, Bandung: PT Citra Aditya Bakti. ,  2013, Kapita  Selekta Hukum Pidana , Cetakan Ke-3, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Adji, Indriyanto Seno, 2006, Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana, Jakarta: Diadit Media. Asshiddiqie,  Jimly,  2010, Perkembangan dan  Konsulidasi  Lembaga  Negara
Pasca Reformasi , Jakarta: Sinar Grafika.
M.  Friedman,  Lawrence,  2009, Sistem Hukum;  Perspektif  Ilmu  Sosial  (The Legal System; A Social Science Perspective), Bandung: Nusa Media. Sinambela,  Lijan  Poltak,  2006, Reformasi Pelayanan  Publik:  Teori,  Kebijakan dan Implermentasi ,  Jakarta: Sinar Grafika Offset.
Reksodiputro, Mardjono, 1997, Kriminologi dan  Sistem  Peradilan  Pidana ,  Jakarta:
Pusat Pelayanan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia.
Harahap,  M.  Yahya,  2002, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan  dan  Penuntutan ,  Jakarta: Sinar Grafika.
Posner,  Richard  A.,  1997, Economic Analysis  of  Law ,  5th  Edition,  New York, U.S.A.: Aspen Publishers.
Sirajuddin  dan  Winardi,  2015, Dasar-dasar Hukum Tata Negara Indonesia ,
Malang: Setara Press.
Kristiana,  Yudi,  2016, Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi  Perspektif Hukum  Progresif ,  Yogyakarta:  Thafa Media.

## Artikel Jurnal
Ali,  Mahrus, Penegakan  Hukum  Pidana Yang  Optimal  (Prespektif  Analisis Ekonomi  Atas  Hukum) ,  Jurnal  Hukum, Vol. 15, No. 2, April 2008, hlm. 230. Wahyu  Ramadhani, Penegakan  Hukum
Dalam  Menanggulangi  Pungutan  Liar
Terhadap  Pelayanan  Publik ,  (Jurnal Hukum  Samudera  Keadilan,  Volume 12,  Nomor  2,  Juli-Desember,  2017, hlm. 274-275).
Makalah/Pidato Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, 2002, Upaya Pencegahan dan Penanggulangan
Korupsi  pada  Pengelolaan  Pelayanan Masyarakat ,  Jakarta:  Tim  Pengkajian Standar  Pemeriksaan  Keuangan  Negara Republik Indonesia.
Menkopolhukam,  2017, Dampak  Pungutan
Liar dalam pelayanan publik ,
Disampaikan  Pada  Acara  Workshop
“ Peran Apip Dalam Pencegahan Pungutan  Liar  Pada  Layanan  Publik ”, Jakarta: Satgas Saber Pungli.
Solahuddin,  Moh  Toha,  2016, Pungutan Liar  Dalam  Perspektif  Tindak  Pidana Korupsi ,  Majalah  Paraikatte  (Volume 26, Triwulan III).
Kurnianingrum, Trias Palupi, 2016, Pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih  Pungutan  liar ,  (Majalah  Info
Singkat Hukum, Vol. VIII, No. 20/II/P3DI/Oktober).

## Peraturan Perundang-Undangan
Ketetapan  MPR  Nomor  XI/MPR/1998 tentang  Penyelenggara  Negara  yang
Bersih  dan  Bebas  Korupsi,  Kolusi  dan Nepotisme (KKN). Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia, 13 November 1998, Jakarta. Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  1999 tentang  Penyelenggara  Negara  yang Bersih  dan  Bebas  dari  Korupsi,  Kolusi dan Nepotisme (KKN). Menteri Negara Sekretariat  Negara  Republik  Indonesia, 19 Mei 1999, Jakarta.
Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001 tentang perubahan atas Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi.
Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Tahun 2001 Nomor 134.
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana (KUHP).
Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang  Sistem  Pengendalian  Intern Pemerintah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  53  Tahun 2010  tentang  Disiplin  Pegawai  Negeri Sipil  (PP  Disiplin  PNS).  Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74.
Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60  Tahun  2012  Tentang  Pedoman Pembangunan  Zona  Integritas  Menuju Wilayah  Bebas  Dari  Korupsi  Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di  Lingkungan  Kementerian/Lembaga
Dan Pemerintah Daerah. Menteri Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, 10 April 2012, Jakarta. Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia Nomor  97  Tahun  2014  Tentang Penyelenggaraan  Pelayanan  Terpadu Satu  Pintu.  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221.
Peraturan  Presiden  Nomor  87  Tahun  2016 tentang  Satuan  Tugas  Sapu  Bersih Pungutan Liar. Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202. Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi  Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemberantasan  Praktek  Pungutan  Liar dalam  Pelaksanaan  Tugas  dan  Fungsi Instansi Pemerintah. Menteri Pemberdayaan  Aparatur  Negara  dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia, 17 Oktober 2016, Jakarta.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik Indonesia Nomor 76 tahun 2016 tentang Kebijakan  Pengawasan  Di  Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah Tahun 2017. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan
Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia Republik Indonesia, 20
Oktober 2016, Jakarta.

## Wawancara
Wawancara  dengan  Ipda  Suparno,  S.H., Anggota Kelompok Kerja Unit Penindakan Satgas Saber Pungli Kabupaten  Sragen,  tanggal  27  April 2018 di Polres Sragen.
Wawancara  dengan  R.  Triyono  Putro,  S.H.,
M.Si,  Kepala  Subbag  Administrasi Umum dan  Keuangan Inspektorat Kabupaten  Sragen,  tanggal  27  April
2018 di Inspektorat Kabupaten Sragen.
Wawancara dengan Tri Lindawati, S.Pi, S.S,
M.A, Asisten Ombudsman RI Perwakilan  Jawa  Tengah,  tanggal  25 April 2018 di Ombudsman RI
Perwakilan Jawa Tengah.

## Internet
www.bbc.com/indonesia,  “ Dugaan  Pungli Miliaran Rupiah Di Kemenhub,
Presiden  Jokowi  Datangi  Lokasi, ”
https://www.bbc.com/indonesia/berita_i ndonesia/2016/10/161011_indonesia_ke menhub_suap,  diakses  pada  tanggal  24 Oktober 2017. www. nasional.tempo.co,  “Setelah  OTT  Di Kemenhub Jokowi Bentuk Satgas Saber Pungutan
Liar, ” https://nasional.tempo.co/read/811672/s etelah-ott-di-kemenhub-jokowi-bentuk-
satgas-saber-pungli, diakses
pada tanggal 24 Oktober 2017.
www.nasional.kompas.com,
“ Sektor
Pelayanan  Publik  Hingga  Pendidikan Disebut Paling Banyak Pungutan Liar ,” https://nasional.kompas.com/read/2017/ 09/17/09505371/sektor-pelayanan- publik-hingga-pendidikan-disebut- paling-banyak-pungli, diakses pada tanggal 24 Oktober 2017. www.metrojateng.com, “dewan  minta kasus pungli  retribusi  parkir  diusut  tuntas,” https://metrojateng.com/dewan-minta- kasus-pungli-retribusi-parkir-diusut- tuntas/,  diakses  pada  tanggal  19 Oktober 2018.
www.news.detik.com,  “Selama  2017  Satgas Saber  Pungli  Lakukan  1.201  OTT,” https://news.detik.com/berita-jawa- tengah/d-3707887/selama-2017-satgas- saber-pungli-lakukan-1201-ott,  diakses pada tanggal 26 Mei 2018. www.pikiran-rakyat.com, “satgas  saber pungli terima 32.671 laporan,” http://www.pikiran- rakyat.com/bandung- raya/2017/10/03/satgas-saber-pungli- terima-32671-laporan-jawa-barat- tertinggi-410747,  diakses  pada  tanggal 24 Oktober 2017. www.pikiran-rakyat.com, “satgas  saber pungli terima 32.671 laporan,” http://www.pikiran- rakyat.com/bandung- raya/2017/10/03/satgas-saber-pungli- terima-32671-laporan-jawa-barat- tertinggi-410747,  diakses  pada  tanggal 24 Oktober 2017.