## MEMASTIKAN EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK

## Y. Gede Sutmasa
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mahendradatta Bali ygdsutmasa@gmail.com
Abstract –  Betapa  pun  baiknya  rumusan  sebuah  kebijakan  publik  jika  gagal diimplementasikan  maka  kebijakan  tersebut  tidak  ada  gunanya.  Implementasi  kebijakan adalah  salah  satu  sekuen  determinan  dalam  seluruh  proses  kebijakan  publik,  karena  dia langsung berhubungan dengan kinerja suatu kebijakan, terwujudnya tujuan dan hasil (output dan outcomes). Karenanya, memastikan efektivitas implementasi kebijakan publik menjadi sangat penting, yaitu pertama-tama dengan mehami dengan baik dan benar seluruh prosess kebijakan  publik,  terlebih  faktor-faktor  yang  memengaruhi  implementasi  kebijakan. Beberapa  faktor  yang  berpengaruh  yaitu:  ukuran  dan  tujuan  kebijakan,  sumber  daya, karakteristik  agen  pelaksana,  sikap/kecenderungan  (disposisi)  pelskana,  komunikasi, lingkungan  ekonomi,  sosial  dan  politik,  mudah  tidaknya  masalah  yang  akan  digarap, kemampuan  kebijakan  menstruktur  implementasi  secara  tepat.  Kedua,  mengawal implementasi kebijakan publik dengan penuh tanggungjawab melalui monitoring, evaluasi, dan pengganjaran.
Kata kunci : Efektivitas, kebijakan publik, implementasi kebijakan
Abstract –  No  matter  how  good  the  formulation  of  a  public  policy  is,  if  it  fails  to  be implemented  then  the  policy  is  useless.  Policy  implementation  is  one  of  the  determinant sequences in the entire public policy process, because it is directly related to the performance of a policy, the realization of goals and results (outputs and outcomes). Therefore, ensuring the effectiveness of public policy  implementation is very  important, that is,  first of all  by properly  and  correctly  understanding  the  entire  process  of  public  policy,  especially  the factors that influence policy implementation. Some of the influencing factors are: size and policy objectives, resources, characteristics of  implementing agents, attitudes / tendencies (disposition)  of  operators,  communication,  economic,  social  and  political  environment, whether  the  problems  are  easy  or  not,  the  ability  of  policies  to  structure  implementation appropriately. Second, oversee the implementation of public policies with full responsibility through monitoring, evaluation and reward.
Keywords : Effectiveness, public policy, policy implementation

## PENDAHULUAN
Dalam  kehidupan  bernegara-bangsa, apa  pun  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah dan  masyarakat  dalam  konteks  pewujudan tujuan kehidupan bersama  selalu
didasarkan  pada  aturan-aturan  yang  telah ditentukan.  Aturan-aturan  tersebut  dibuat oleh  orang-orang  atau  lembaga-lembaga yang  memang  diberi  otoritas  untuk  itu berdasarkan peraturan perundang-
undangan, yaitu Pemerintah baik dalam arti luas  maupun  dalam  arti  sempit,  sehingga disebut kebijakan publik.
Dengan demikian, kebijakan publik terkait  dengan  dan  mencakup  berbagai bidang  kehidupan  bersama,  pada  semua urusan  pemerintahan  dari  Pusat  hingga Daerah.  Pada  aras  yang  sangat  luas  dan kompleks demikian, kiranya batasan pengertian kebijakan publik yang dirumuskan  oleh  Thomas  R.  Dye  bisa dipahami. Dye, sebagaimana dikutip Nugroho  (2017:  204)  mengatakan  bahwa kebijakan  publik  adalah  segala  sesuatu yang  dikerjakan  pemerintah,  mengapa mereka melakukan,  dan  hasil yang membuat sebuah kehidupan besama tampil berbeda.
Definisi tersebut secara jelas menegaskan betapa pemerintah memegang peran sangat penting dalam  seluruh proses kebijakan publik, dari perumusan, implementasi hingga outcomes -nya. Memang  harus  diakui,  dalam  konteks kebijakan  publik  tersebut,  efektivitas sebuah  pemerintahan  sangat  ditentukan. Prof.  Michael  Porter  (dalam  Nugroho, 2017: 4) mengatakan:
“What  makses  government  effective? This  is  among  the  most  important question  facing  any  society,  because the  failure  of  government  is  all  too common and often catastrophic. There are  numerous  examples  of  countries that  have  been  saddled  by  bad government policies, poor implememtation,  ethical  failures,  and the  inability  of  government  to  change when  it  necessary.  The  victim  are citizens,  whose  lives  and  livehoods suffers”.
Kebijakan  publik  yang  tidak  baik  dan gagal diimplementasikan, akan tetap berujung pada gagalnya pemenuhan kebutuhan  dan  kepentingan  masyarakat. Artinya  masyarakatlah  akhirnya  menjadi korban.
Tidak  sedikit  kebijakan  publik  yang tidak  berhasil  diimplementasikan  dengan baik  –  untuk  tidak  mengatakan  gagal. Searah  dengan  itu,  kebijakan-kebijakan yang  ketika  diimplementasikan  akhirnya benar-benar  berimpak  pada  kemaslahatan masyarakat,  juga  bisa  ditemukan  di  sana- sini.  Katakanlah  kebijakan  tata  ruang kawasan  jalur  hijau  misalnya.  Bisa  kita temukan dengan sangat mudah ruang-ruang hijau  (jalur  hijau)  sudah  beralih  fungsi, yang  sudah  tidak  hijau  lagi  karena  diganti dengan “tanaman-tanaman” beton Demikian  juga  kebijakan  tentang  jarak bangunan  dari  bibir  pantai.  Kemudian kebijakan mode transportasi darat Sarbagita misalnya  di  Bali  yang  meredup  dan kemudian menguap.
Tentu kredo kekurangberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik serta output dan outcomes yang  dalam  kenyataannya terwujud  yang  sering  asimetris  dengan tujuan  yang  diharapkan,  bisa  dilanjutkan apalagi secara nasional.
Dari  seluruh  proses  kebijakan publik,  tahapan  yang  kemudian  secara nyata  akan  memberi  makna  positif  dan sumbangan  ril  pada output dan outcomes dari  sebuah  kebijakan  publik  adalah implementasi  kebijakan  itu  sendiri.  Akib (2010) mengatakan bahwa beberapa penulis  menempatkan  tahap  implementasi kebijakan pada posisi yang berbeda, namun pada  prinsipnya  setiap  kebijakan  pubik selalu  ditindaklanjuti  dengan  implementsi kebijakan. Implementasi dianggap sebagai
wujud  utama  dan  tahap  yang  sangat menentukan  dalam  proses  kebijakan. Bahkan  Edward  III,  sebagaimana  dikutip Akib  (2010)  mengatakan  bahwa  tanpa implementasi  yang  efektif,  keputusan pembuatan  kebijakan  tidak  akan  berhasil dilaksanakan. Implementasi kebijakan merupakan  aktivitas  yang  terlihat  setelah dikeluarkan pengarahan yang sah dari suatu kebijakan  yang  meliputi  upaya  mengelola input  untuk  menghasilkan output dan outcomes bagi masyarakat.
Dengan  demikian,  dalam  rangka mewujudkan  pemerintahan  yang  efektif, memastikan bahwa implementasi kebijakan publik  dapat  dilakukan  dengan  baik  dan sangkil-mangkus,  menjadi  sangat  penting. Untuk  itu,  pertama-tama  harus  diketahui faktor-faktor  apa  saja  yang  memengaruhi kebijakan  publik.  Dari  pemahaman  akan faktor-faktor  tersebut  akan  diketahui  pula permasalahan dan hambatan dalam implementasi  kebijakan  sehingga  dengan mencermatinya,  solusi  bisa  dirumuskan untuk keberhasilan implementasi.

## PEMBAHASAN

## Memahami  Implementasi  Kebijakan
Publik
Sebagai  sebuah  kajian  penting dalam  ilmu  politik,  pengertian  kebijakan publik  secara  terus  menerus  mengalami perkembangan mengikuti semakin kompleksnya  dimensi  yang  terkait  dalam praksis  kebijakan  publik  itu  sendiri. Perkembangan tersebut sudah barang tentu dimaksudkan  untuk  mendekatkan  dimensi konseptual dengan relitas praksisnya. Salah satu  definisi  yang  cukup  komprehensif dikemukakan oleh Carl Friedrich (Agustino, 2008: 7) yaitu bahwa kebijakan
publik adalah serangkaian tindakan/kegiatan  yang  diusulkan  oleh seseorang,  kelompok,  atau  pemerintah dalam  suatu  lingkungan  tertentu  dimana terdapat  hambatan-hambatan  (kesulitan- kesulitan)  dan  kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan  tersebut  diusulkan  agar  berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.
Dari  rumusan  tersebut  jelas  bahwa untuk  mewujudkan  suatu  maksud  atau tujuan  tertentu  melalui  kebijakan  publik, maka  pertama-tama  kebijakan  publik  itu harus dirumuskan ( formulation ) lalu dilaksanakan ( implementation ) dan kemudian  dievaluasi  ( evaluation )  seluruh proses perumusan maupun pelaksanaannya. Betapapun  baik  dan  hebatnnya  sebuah kebijakan  publik  dirumuskan,  jika  tidak diimplementasikan  maka  kebijakan  publik itu  tidak  lebih  dari  sekadar  macan  kertas. Hanya ketika kebijakan itu diimplementasikan  maka  akan  ada  hasil ( output dan outcomes )  yang  dirasakan, didapatkan, dinikmati oleh masyarakat atau sasaran kebijakan itu.
Mengacu  pada  Kamus  Webster (dalam  Langkai,  2020:  43),  implementasi, mengimplementasikan  ( implementation,  to implement )  berarti “to  provide  means  for carrying out” (menyediakan alat bantu atau sarana  untuk  melaksanakan  sesuatu); “to give  pracitical  effect  to” (menimbulkan dampak atau berakibat sesuatu). Itu berarti bahwa  implementasi  kebijakan  publik merupakan suatu tindakan berupa intervensi  atau  manipulasi  atas  hal/aspek tertentu dalam kehidupan bersama sebagimana  tertuang  dalam  formulasi kebijakan, menggunakan
atau
memanfaatkan sumberdaya baik manusia,
finansial,  maupun organisasi  yang tersedia untuk  mencapai  tujuan  dan  sasaran kebijakan,  dengan  maksud  menimbulkan dampak  sebagaimana  diharapkan.  Suatu kebijakan tidak akan ada artinya bila tidak dapat  menjawab  permasalahan  yang  ada, kecuali  jika kebijakan  yang dibuat sebagai kebijakan yang “asal jadi” atau bermuatan kepentingan tertentu sehingga efektivitasnya tidak ada.
Selanjutnya Van Meter dan Van Horn, sebagaimana  dikutip  Agustino  (2008:39) merumuskan implementasi kebijakan sebagai  tindakan-tindakan  yang  dilakukan baik  oleh  indvidu-individu  atau  pejabat- pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah  atau  swasta  yang  diarahkan pada  tercapainya  tujuan-tujuan  yang  telah digariskan dalam keputusan kebijakan.
Dari  pengertian  tersebut  dapat ditegaskan  bahwa  implementasi  kebijakan selalu  mencakup tiga  hal,  yaitu:  1) adanya tujuan  atau  sasaran  kebijakan;  2)  adanya aktivitas  atau  kegiatan  pencapaian  tujuan; dan  3)  adanya  hasil  kegiatan  (Agustino, ibid .). Jelas sekali bahwa dalam implementasi  kebijakan,  ada  tujuan  atau sasaran  tertentu  yang  hendak  dicapai  atau dipenuhi  melalui  suatu  aksi  atau  kegiatan yang  menghasilkan  suatu output dan outcomes tertentu.  Lengkai  (2020:42) mengatakan  bahwa  kebijakan  diturunkan dalam  bentuk  program-program,  yang kemudian dioperasionalkan sebagai proyek-proyek  yang  wujudnya  adalah kegiatan-kegiatan,  baik  yang  dilakukan oleh  pemerintah,  masyarakat  maupun kerjasama  pemerintah  dengan  masyarakat. Program,  proyek  dan  kegiatan  merupakan bagian dari implementasi kebijakan, hasilnya berupa “produk” yang  merupakan otput dan outcomes dari suatu kebijakan.
Baik output maupun outcomes adalah luaran  dari  suatu  proses  atau  kegiatan menghasilkan. Output berkenaan  dengan hasil  langsung  dan/atau  segera  yang  dapat dilihat atau dirasakan, sedangkan outcomes merujuk  pada  efek,  dampak,  manfaat, harapan (perubahan), yang biasanya bersifat  jangka  panjang,  dari  suatu  proses atau kegaitan. Simatupang dan Akib (2011:
6)  mengatakan  bahwa output kebijakan adalah  berbagai  hal  yang  dilakukan  oleh pemerintah,  misalnya  pembangunan  dan rehabilitasi  jalan  raya  dan  jembatan, pembayaran  tunjangan  kesejahteraan  atau tunjangan  profesi.  Sedangkan outcomes (dampak) kebijakan menurut Dye sebagaimana  dikutip  oleh  Simatupang  dan Akib  (ibid.)  adalah  keseluruhan  efek  yang ditimbulkan  oleh  suatu  kebijakan  dalam kondisi kehidupan nyata. Misalnya, dengan dioperasikannya  jalan  tol,  maka  kemudian kemacetan  terurai,  keamanan  dan  rasa nyaman berlalu lintas tercipta, dan sebagainya.
Minim  atau  tidak  adanya output dan outcomes dari  suatu  kebijakan  menjadi indikator  bahwa  kebijakan  tersebut  tidak terimplementasikan  dengan  baik  atau bahkan gagal diimplementasikan. Maka ini berarti  bahwa  perubahan  atau  situasi  dan keadaan  tertentu  yang  diharapkan  akan terjadi  atau  terwujud  melalui  suatu  proses dan  penetapan  kebijakan,  hanya  akan mungkin  jika  diimplementasikan.  Dengan demikian, bagaimana pun, kebijakan publik memang  harus  diimplementasikan  agar tujuan-tujuan  yang  digariskan  atau output dan outcomes yang  diharapkan  dapat diwujudkan.
Implementasi kebijakan memamg merupakan  tahapan  yang  sangat  penting dari keseluruhan struktur dan proses
kebijakan. Maka dengan demikian, melalui prosedur dan proses implementasi kebijakan, proses kebijakan secara keseluruhan dapat dimanipulasi sedemikian rupa dalam pencapaian tingkat keberhasilan pencapaian  tujuan.  Pada  aras  pemahaman demikian,  Udoji  sebagaimana  dikutip Agustino  (2008:  140)  mengatakan  bahwa pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting bahkan mungkin jauh lebih penting dari  pembuatan  kebijakan.  Kebijakan- kebijakan  hanya  akan  sekadar  berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan.
Bahkan
Langkai (2020:  45)  mengatakan  bahwa  rencana adalah  20%  keberhasilan,  implementasi adalah 60%nya, sisanya adalah  bagaimana implementasi itu dikendalikan.
Pada satu sisi, implementasi kebijakan memang  merupakan  tahap  menentukan dalam  seluruh  proses  kebijakan  publik, terutama menyangkut efektivitas kebijakan itu  sendiri;  dan  pada  sisi  yang  lain,  dalam kenyataannya mengimplementasikan kebijakan bukanlah sesuatu yang sederhana. Dia bukanlah sekadar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran  birokrasi,  melainkan  lebih dari  itu.  Implementasi  kebijakan  publik merupakan sesuatu yang sangat complicated .  Ia  menyangkut  masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari kebijakan.
Sejalan  dengan  itu,  Edwards  III sebagaimana dipaparkan oleh Faturrahman (2016: 18) mengatakan bahwa implementasi kebijakan publik dalam studi studi  kebijakan  publik  merupakan  studi
yang sangat “ crucial ” pada proses
kebijakan  publik.  Yang  dimaksudkan adalah betapa pun baiknya suatu kebijakan publik  kalau  tidak  dipersiapkan  dan direncanakan  dengan  baik  pada  tataran implementasi,  maka  apa  yang  menjadi tujuan  kebijakan  publik  tidak  akan  pernah terwujud.  Sebaliknya,  bagaimana  pun persiapan  dan  perencanaan  implementasi kebijakan  publik,  kalau  suatu  kebijakan tidak  dirumuskan  dengan  baik,  maka  apa yang menjadi tujuan kebijakan publik juga tidak akan bisa diwujudkan.

## Faktor-faktor yang Memengaruhi
Pentingnya  peranan  implementasi dalam  suatu  proses  kebijakan  untuk menciptakan suatu perubahan atau keadaan yang diinginkan, mengharuskan implementasi kebijakan dilaksannakan sedemikian  rupa  sehingga  perubahan  atau keadaan  yang  diinginkan  itu  terwujud. Maka menjadi keharusan untuk mengindentifikasi secara cermat, mengetahui  dan  memahami  dengan  baik dan  benar  faktor-faktor  yang  kiranya  bisa menjadi  penyebab  gagal  atau  tidak berhasilnya suatu kebijakan publik diimplementsikan  dengan  baik.  Sampai  di sini,  maka  yang  perlu  diketahui  terlebih dahulu adalah faktor-faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan publik.
Beberapa  model  pendekatan  dalam implementasi kebijakan publik yang dikemukakan  oleh  para  ahli  memetakan pula  faktor-faktor  yang  memengaruhi implementasi kebijakan publik, sebagaimana  bisa  disarikan  dari  Agustino (2008: 140-161), sebagai berikut:
1. Model  Donald  Van  Metter  dan  Carl  Van Horn
Pada  model  Metter  dan  Horn  yang merupakan pendekatan
top-down ,
implementasi  merupakan  sebuah  abstraksi atau  performansi  yang  sengaja  dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan  publik  yang  tinggi.  Model  ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan  berjalan  secara  linear  yaitu  dari keputusan politik yang tersedia, pelaksana, dan kinerja kebijakan.
Dalam konteks model Metter dan Horn ini,  variabel-varibel  yang  memengaruhi kinerja kebijakan publik adalah:
a. ukuran  dan  tujuan  kebijakan:  kinerja implementasi  kebijakan  dapat  diukur tingkat  keberhasilannya,  jika  -  dan  hanya jika – ukuran dan tujuan kebijakan memang realistis  dengan  sosio-kultur  yang  ada  di level pelaksana kebijakan;
b. sumber daya: sumber daya manusia adalah sumber daya paling menentukan disamping sumber  daya  yang  lain  seperti  finansial, waktu;
c. karakteristik  agen  pelaksana:  mencakup organisasi formal  dan informal  yang harus disesuaikan  dengan  objek  atau  entitas tertentu yang diharapkan berubah. Mengubah  perilaku  manusia  misalnya, dibutuhkan  karakteristik  agen  yang  tegas, jelas, konsisten;
d. sikap/kecenderungan (disposisi) para pelaksana: sikap penerimaan atau penolakan  dari  (agen)  pelaksana  bisa  saja terjadi  karena  acap  suatu  kebijakan bukanlah  formulasi  warga  setempat  yang mengenal betul persoalan dan permsalahan yang dirasakan;
e. komunikasi  antarorganisasi  dan  aktivias pelaksana:  semakin  baik  koordinasi  dan komunikasi  di  antara  pihak  yang  terlibat dalam proses implementasi, maka asumsinya  terjadinya  kesalahan  akan sangat kecil;
f. lingkungan  ekonomi,  sosial,  dan  politik: lingkungan sosial, ekonomi, dan  politik
yang  tiak  kondusif  dapat  menjadi  akar kegagalan  kinerja implementasi kebijakan, demikian sebaliknya.

## 2. Model  Daniel  Mazmanian  dan  Paul Sabatier
Pada  model  Mazmanian  dan  Sabatier, peran penting dari  implementasi kebijakan publik adalah kemampuannya dalam mengidentifikasi  variabel-variabel  yang memengaruhi  tercapainya  tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi.
Ada  tiga  kategori  besar  variabel  yang memengaruhi, yaitu:
a. mudah-tidaknya masalah yang akan digarap, yang terdiri dari:
1) kesulitan-kesulitan teknis;
2) keberagaman perilaku yang diatur;
3) persentase  totalitas  penduduk  yang tercakup dalam kelompok sasaran;
4) tingkat  dan  ruang  lingkup  perubahan perilaku yang dikehendaki.
b. kemampuan kebijakan menstruktur implementasi secara tepat, meliputi: 1) kecermatan dan kejelasan penjenjangan tujuan-tujuan resmi yang akan tercapai;
2) keterandalan  teori  kausalitas  yang diperlukan;
3) ketetapan alokasi sumber dana;
4) keterpaduan hirarki di dalam lingkungan  dan  di  antara  lembaga- lembaga atau instansi-instansi pelaksana;
5) aturan-aturan  pembuat  keputusan  dari badan-badan pelaksana;
6) kesepakatan  para  pejabat  terhadap tujuan  yang  termaktub  dalam  undang- undang;
7) akses formal pihak-pihak luar.
c. variabel-variabel di luar undang-undang, terdiri dari:
1) kondisi sosial-ekonomi dan teknologi;
2) dukungan publik;
3) sikap dan sumber-sumber yang dimiliki kelompok masyarakat;
4) kesepakatan dan kemampuan
kepemimpinan para pejabat pelaksana.
3. Model George C. Edward III Perspektif model pendekatan implementasi Edward III adalah top-down, mendalilkan  adanya  4  (empat)  variabel sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu: komunikasi,  sumber  daya,  disposisi,  dan struktur birokrasi.
a. Komunikasi
Komunikasi yang baik akan memastikan  pemahanan  yang  baik  dan benar  tentang  suatu  kebijakan  dan  dengan demikian  implementasinya  pun  akan  bisa dilaksanakan dengan baik dan efektif.
Ada  3  (tiga)  indikator  yang  dapat dipakai  mengukur  keberhasilan  variabel komunikasi:
1) transmisi:  penyaluran  komunikasi  yang baik akan menghasilkan suatu implementasi yang baik pula;
2) kejelasan:  komunikasi  yang  diterima  oleh para  implementor  haruslah  jelas  dan  tidak membingungkan, ketidakjealsan akan selalu menghalangi
efektivitas
implementasi;
3) konsistensi: perintah yang diberikan dalam pelaksanaan  suatu  komunikasi  haruslah konsisten (tidak berubah-ubah) dan jelas.
b. Sumber daya
Ketiadaan  sumber  daya  sudah  barang tentu  akan  menihilkan  pula  implementasi kebijakan.  Elemen-elemen  sumber  daya pada model Edward III ini adalah:
1) staf: staf pelaksana kebijakan publik harus tersedia  dalam  jumlah  yang  cukup  dengan kompetensi memadai;
2) informasi: ada 2 (dua) jenis informasi, yaitu informasi yang berhubungan dengan cara
melaksanakan  kebijakan,  dan  informasi mengenai  data  kepatuhan  dari  para pelaksana  terhadap  peraturan  dan  regulasi pemerintah;
3) wewenang:  adalah  otoritas  formal  atau legitimasi  bagi  para  pelaksana  untuk memastikan  keterukuran  dan  kepastian suatu  implementasi  dari  aspek  legal- formal;
4) fasilitas: berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan dan harus ada untuk terwujudnya implementasi suatu kebijakan publik.
c. Disposisi Disposisi menyangkut sikap dari pelaksana  yang  memang  harus  paralel  dan akseptif  dengan  kebijakan  publik  itu sendiri. Di sini, disposisi tidak hanya berarti mengetahui  apa  yang  harus  dilakukan melainkan  harus  memiliki  kemampuan untuk melaksanakannya.
Variabel-variabel disposisi yaitu:
1) pengangkatan  birokrasi:  pemilihan  dan pengangkatan personal pelaksana kebijakan  haruslah  orang-orang  yang memiiki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga;
2) insentif:  memanipulasi  insentif  untuk memengaruh  tindakan  para  pelaksana kebijakan  penting  dilakukan,  misalnya dengan cara menambah keuntungan, sehingga pelaksana
kebijakan melaksanakan  kebijakan  dengan  baik karena kepentingan pribadinya ( self- interest ) terakomodasi.
d. Struktur birokrasi
Kebijakan publik cenderung merupakan sesuatu yang kompleks sehingga menuntut kerjasama  baik  dari  banyak  orang.  Ketika struktur  birokasi  tidak  kondusif  pada kebijakan  tersedia,  maka  sumber  daya menjadi tidak efektif. Birokrasi sebagai
pelaksana  sebuah  kebijakan  ahrus  dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan  secara  politik  dengan  jalan melakukan koordinasi dengan baik.
Untuk  mendongkrak  kinerja  struktur birokasi/organisasi ke arah yang lebih baik adalah  melalui  SOP  ( standard  operating procedure) dan fragmentasi. Salah satu cara melakukan  fragmentasi  adalah  dengan menyebarkan  tanggung  jawab  kegiatan- kegiatan  atau  aktivitas  pegawai  di  antara beberapa unit kerja.

## 4. Model Merilee S. Grindle
Pendekatan  model  Grindle  memahami implementasi  kebijakan  sebagai  suatu proses politik dan administratif.
Keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian hasil  akhir  ( outcomes) ,  yaitu  tercapai  atau tidaknya tujuan yang ingin diraih.
Pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan dapat dilihat dari dua hal, yaitu:
a. proses:  apakah  pelaksanaan  kebijakan sesuai  dengan  yang  ditentukan  ( designed ) dengan merujuk pada aksi kebijakannya;
b. tujuan:  yaitu  apakah  tujuan  kebijakan tercapai berdasarkan indikator:
1) impak  atau  efeknya  pada  masyarakat secara individu dan kelompok;
2) tingkat  perubahan  yang  terjadi  serta penerimaan kelompok sasaran.
Selanjutnya, Grindle juga menyodorkan pemikiran bahwa keberhasilan suatu implementasi  kebijakan  publik  sangat ditentukan  oleh  tingkat  implementabilitas kebijakan itu sendiri, yang terdiri dari:
a. isi  kebijakan  ( content  of  policy ),  yang mencakup:  terpenuhinya  kepentingan,  tipe manfaat,  derajat  perubahan  yang  ingin dicapai,  letak  pengambilan  keputusan, pelaksana  program,  sumber-sumber  daya yang digunakan.
b. konteks  kebijakan  ( context  of  policy ), mencakup: kekuasan, kepentingan- kepentingan,  dan  strategi  dari  aktor  yang terlibat;  karakteristik  lembaga  dan  rezim yang  berkuasa;  tingkat  kepatuhan  dan adanya respons dari pelaksana.
Dari  berbagai  pendapat  tentang  model implementasi  kebijakan,  telah  tercermati pula  faktor-faktor  yang  memengaruhi implementasi  kebijakan  publik,  termasuk keberhasilan  atau  ketidakberhasilannya. Dengan  mencermati  faktor-faktor tersebut, manipulasi  bisa  dilakukan  terhadapnya, termasuk upaya-upaya dan program- program  yang  bersifat  preventif  sehingga keberhasilan implementasi bisa diwujudkan.

## Memastikan Efektivitas Implementasi
Dengan  pemahaman  yang  baik  dan benar  tentang  implementasi  kebijakan publik, mengetahui secara pasti dan terukur faktor-faktor yang  memengaruhinya, maka efektivitas implementasi akan bisa dipastikan.
Namun  demikian,  ketika  suatu kebijakan diimplementasikan dalam berbagai program dan aksi untuk mewujudkan tujuan  yang telah ditentukan, maka  implementasi  itu  memang  harus dikawal.  Ini  dilakukan  oleh  setiap  orang, lembaga/organisasi yang terlibat di dalamnya.  Artinya,  akan  tidak  efektif  jika mengawal  untuk  memastikan  kebijakan diimplmentasikan  dengan  baik,  dilakukan oleh  mereka  yang  tidak  terlibat  dalam seluruh proses implementasi. Karena kalau itu yang terjadi maka orang atau lembaga/organisasi  itu  tidak  lebih  dari semacam watch  dog ,  atau  bisa  saja  hanya semacam wasit dalam sebuah pertandingan olah raga. Wasit hanya mengawasi dalam
rangka  ketertiban,  tidak  bisa  menjadi pemain  yang  menentukan  ke  arah  mana bola dibawa atau dimainkan.
Mengawal  implementasi  kebijakan publik  untuk  memastikan  efektivitasnya pada  dasarnya  berarti  implementasi  itu harus dikendalikan. Dengan
mengendalikan, berarti pengendalinya terlibat dalam proses atau kegiatan.
Menurut  Nugroho  (2017:  779), pengendalian kebijakan, termasuk implementasinya, terdiri dari tiga dimensi, yaitu: monitoring, evaluasi, dan pengganjaran.
1. Monitoring
Monitoring  menurut  Nugroho  (2016: 780)  adalah “to  watch  and  check  over  a period  of  time” .  Itu  berarti  bahwa monitoring  tidak  hanya  mengawasi  tetapi juga  melakukan pengecekan, pemeriksaan. Monitoring  dengan  demikian  usaha  yang dilakukan  secara  terus-menerus  untuk memahami  perkembangan  bidang-bidang tertentu dari pelaksanaan tugas atau proyek yang sedang dilaksanakan.
Seluruh  sekuen  dari  suatu  proses implementasi  tidak  boleh  luput  dari pantauan,  tahap  demi  tahap,  waktu  demi waktu. Tujuannya adalah:
a. menghindarkan terjadinya penyimpangan/kesalahan/keterlambatan, dan jika terjadi segera dapat dibenahi;
b. memastikan  proses  implementasi  sesuai dengan  model  implementasi  yang  telah ditentukan;
c. memastikan bahwa implementasi kebijakan selaras dengan arah kinerja kebijakan yang dikehendaki.
Cara-cara  atau  teknik  yang  lazim digunakan  dalam  melakukan  monitoring adalah:
a. survei lapangan: cara yang sekarang sangat banyak dilakukan apalagi dengan dukungan tekonologi, akurasi dan kecepatannya dapat diandalkan;
b. diskusi kelompok terfokus dengan melibatkan para ahli secara terstruktur;
c. desk  monitoring dengan  memanfaatkan metode triangulasi.
Apa  pun  teknik  monitoring  yang dipilih,  tetap  saja  yang  melakukan  adalah manusia.  Maka,  menghindari  kelemahan manusiawi, segera harus ditegaskan bahwa profesionalitas,  objektivitas  dan  komitmen menjadi taruhannya. Artinya, meski tampak kegiatan monitoring tampak sepele, sebenarnya  dia  menjadi  filter  awal  untuk berhasil tidaknya proses selanjutnya.
Orang yang melakukan monitoring mau tidak  mau  memang  harus  kompeten  di bidang  itu.  Di  samping  kompetensi,  maka yang  bersangkutan  juga  harus  memahami dengan baik proyek/program/kegiatan yang dimonitor; memahami dengan baik pelaksana dan konteks pelaksanaannya; dan memahami serta menguasai metode penelitian  cepat  (RMA, Rapid  Method Assesment ),  yang  syaratnya  adalah:  cepat menangkap  temuan,  dan  cepat  melakukan cara mengungkap temuan.
Sebagaimana diidentifikasi oleh Nugroho  (2017:  783),  mereka  yang melakukan tugas monitoring harus memperhatikan dan mengingat dengan baik hal-hal berikut:
a. proses  monitoring  tidak  diperkenankan mengganggu proses implementasi;
b. petugas  monitor  tidak  diperkenankan melakukan intervensi karena dapat menghilangkan  peluang  berkembangnya diskresi/inovasi;
c. petugas  monitor  tidak  diperkenankan menyampaikan  hasil  monitoring  kepada yang dimonitor, tetapi kepada atasannya;
d. petugas  monitor  tidak  diperkenankan mengambil  anggota  dari  pelaksana  atau mempunyai  hubungan  khusus  dengan pelaksana.
Dengan  memperhatikan  aspek-aspek tersebut  diharapkan  bahwa  sekuensia proses implementasi tetap terjaga
sebagaimana  telah  dirancang,  sementara objektivitas tetap bisa
dipertanggungjawabkan.
2. Evaluasi
Evaluasi merujuk pada tindakan melakukan penilaian atau menilai. Dikaitkan dengan  implementasi kebijakan, maka penilaian dilakukan untuk mengetahui  sejauh  mana  efektivitas  dan tujuan  kebijakan  tercapai.  Ini  berarti mengaharuskan suatu model pembandingan antara  apa  yang  direncanakan  atau  hasil yang diharapkan terwujud dengan keadaan atau hasil yang terwujud dalam kenyataannya.  Dengan  demikian,  melalui evaluasi dapat ditemukan kesenjangan dan besar-kecilnya  kesenjangan  antara  rencana atau harapan dengan realisasi atau kenyataan.
Kegiatan evaluasi implementasi
tidaklah  dimaksudkan  untuk  “mengadili” implementasi dan implementor lalu memberikan hukuman ketika terjadi kekurangan  atau  kesalahan  agar  ada  efek jera  sehingga  tidak  mengulangi  lagi kesalahan,  melainkan  terutama  adalah, sebagaimana  diungkapkan  oleh  Nugroho (2017: 784), menemukan kesenjangan atau kekurangan  dan  kemudian  menutupnya. Dalam  bahasa  yang  lain,  Nugroho  (2017: 798)  menggunakan  frase  “variasi  dalam indikator-indikator  kinerja”  terkait  dengan kesenjangan atau kekurangan dimaksud.
Pertanyaan-pertanyaan  yang  hendak dijawab dalam implementasi kebijakan
adalah:  bagaimana  kinerja  implementasi kebijakan  publik?,  faktor-faktor  apa  saja yang menyebabkan variasi dalam indikator- indikator  kinerja?,  dan  bagaimana  strategi meningkatkan kinnerja implementasi kebijakan publik?
Jawaban  atas  pertanyaan-pertanyaan tersebut,  yaitu  seputar  kinerja  kebijakan, faktor-faktor yang memengaruhi atau yang menyebabnya keberhasilan atau kekurangberhasilan  dan  masalah,  serta bagaimana  mengatasi  dan  apa  yang  harus dilakukan,  sudah  barang  tentu  merupakan data  dan  informasi  produk  evaluasi  yang akan  sangat  berguna  untuk  memastikan implementasi kebijakan publik.
Agar hasil evaluasi benar-benar objektif dan  bermanfaat,  evaluator  harus  memiliki kualitas pemahaman dan keterampilan serta sikap  tertentu.  Maka  syarat  sekaligus panduan  yang  harus  dipenuhi  dalam melakukan  evaluasi  adalah  (Nugroho, 2017: 799):
a. evaluasi  dapat  dilakukan  oleh  internal maupun eksternal pengambil kebijakan;
b. tujuan  evaluasi adalah  menemukan  hal-hal yang  strategis  untuk  meningkatkan  kinerja kebijakan;
c. evaluator  harus  mampu  memgambil  jarak dari pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan, dan target kebijakan;
d. prosedur evauasi harus dapat dipertanggungjawabkan secara
metodologi;
e. evaluator  haruslah  individu  atau  lembaga yang  memiliki  karakter  profesional,  yaitu memiliki kecakapan keilmuan, metodologi, dan beretika;
f. evaluasi  dilaksanakan tidak  dalam suasana permusuhan.
Hasil  sebuah  evaluasi  implementasi kebijakan selalu akan memetakan hubungan seluruh proses kebijakan dari
formulasi hingga hasil yang diharapkan. Ini selajan  dengan  apa  yang  dikatakan  oleh Jones,  sebagaimana  dikutip  oleh  Suparno (2017: 15), bahwa implementasi kebijakan adalah  kemampuan  untuk  membentuk hubungan-hubungan  lebih  lanjut  dalam rangkaian sebab-akibat yang menghubungkan tindakan dengan tujuan.

## 3. Pengganjaran
Merunut tujuan pengendalian kebijakan
untuk  memastikan  implementasi  berjalan dan  terjadi  sesuai  rancangan,  yang  tidak bersifat “menghakimi” dan dan begitu saja memberikan hukuman, maka pengganjaran menjadi  penting  dalam  rangka  perlakuan yang  seimbang  antara  keberhasilan  dan kegagalan/kesalahan.
Kecenderungan yang terjadi selama ini terkait tindakan yang diberikan setelah hasil evaluasi  sangat  berat  ke  pendekatan  yang bersifat  “hukum  semata”,  yang  lebih cenderung melihat kesalahan dan kemudian dihukum.  Situasi  demikian  menggiring orang  untuk  menghindar  dari  tanggung jawab  atau  bahkan  tidak  mau  berinisiatif apalagi inovatif dalam implementasi kebijakan demi  menghindari  hukuman. Ini sudah barang tentu akan sangat melemahkan implementasi kebijakan publik  itu  sendiri,  yang  ujung-ujungya sudah pasti masyarakat yang dirugikan.
Yang  dapat  dilihat  selama  ini,  sanksi diberikan  kepada  mereka  yang  tidak mematuhi kebijakan, yaitu masyarakat dan pelaku      usaha      atau        korporasi. Sementara  sanksi  untuk  organisasi  publik yang  tidak  berprestasi  sangat  lemah, bahkan  cenderung  tidak  ada.  Maka  tidak mengherankan  kemudian  kebijakan  publik akhirnya menjadi sebatas imbauan saja.
Dengan  demikian,  perlakuan  terhadap kinerja  kebijakan  harus  diberikan  secara seimbang.  Jika  kinerja  sesuai  dan  bagus harus  diberikan  insentif,  apresiasi,  jika gagal  diberikan  disinsentif  atau  hukuman ( reward  and  punishment ).  Keduanya dengan kriteria yang jelas.

## PENUTUP
Implementasi kebijakan publik menjadi sekuen yang sangat penting dalam seluruh  proses  kebijakan,  karena  hanya dengan implementasi maka tujuan dan hasil yang  hendak  diwujudkan  ( output  dan outcomes ) bisa terwujud.
Memahami  dengan  baik  seluruh proses kebijakan publik, lebih-lebih implementasinya termasuk mengidentifikasi  secara  cermat,  teliti, terukur  dan  komprehensif  faktor-faktor yang  memengaruhi  implementasi,  menjadi keharusan  untuk  memastikan  efektivitas implementasi kebijakan publik itu sendiri.
Mengikuti  Van  Metter  dan  Van Horn,  Mazmanian  dan  Sabatier,  Edwards III, dan Grindle, dapat disimpulkan faktor- faktor  yang  memengaruhi  impelementasi kebijakan publik adalah: ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap/kecenderungan (disposisi) pelskana, komunikasi, lingkungan ekonomi,  sosial  dan  politik,  mudah tidaknya  masalah  yang  akan  digarap, kemampuan kebijakan menstruktur implementasi secara tepat.
Selanjutnya, ketika suatu kebijakan publik  diimplementasikan,  dia  tidak  bisa dibiarkan  dan  diharapkan  otomatis  terjadi dan  terwujud  sebagaimana  diharapkan. Untuk memastikan implementasinya benar-
benar  efektif,  dia  harus  dikawal  terus dengan  melakukan  pengendalian  berupa monitoring, evaluasi dan pengganjaran.***

## DAFTAR PUSTAKA
Agustino,
Leo. 2008. Dasar-dasar Kebijakan Publik . Bandung:
Alfabeta.
Akib,  Haedar.  2010.  “Implementasi
Kebijakan: Apa, Mengapa dan Bagaimana”, Jurnal  Administrasi Publik , Volume 1 No. 1 Thn. 2010.
Faturrahman,  M.  2016.  “Faktor  Birokrasi dalam  Keberhasilan  Implementasi Kebijakan Publik”. Tarbawi , Volume 2, No. 2, Juli-Desember 2016.
Langkai, Jeane Elisabeth. 2020. Kebijakan
Publik , Digital Book. Malang: Seribu Bintang Mariyati, Tatik. 2013. “Strategi Implementasi Kebijakan Publik dalam Mendorong Percepatan Pengembangan  Pengguna  Internet”, Buletin Pos dan Telekomunikasi Vol. 11 No. 2, Juni 2013.
Nugroho, Riant. 2017. Public Policy , Edisi keenam. Jakarta: Elex Media
Komputindo.
Simatupang, Patar dan Akib, Haedar. 2011. “Efektivitas Implementasi dan
Dampak  Kebijakan  dalam  Konteks Desentralisasi Pemerintahan”, Jurnal Administrasi  Publik Vol.  II  No.  1 Tahun 2011.
Suparno.  2017. Implementasi  Kebijakan Publik dalam Praktek . Digital Book.
Sidoarjo: Dwiputra Pustaka Jaya.
Tinolah,  Rizky  Satiti.  2016.  “Kebijakan
Publik yang
Tidak Terimplementasikan:  Studi  Kasus Peraturan  Pemerintah  Nomor  74 Tahun  2014  tentang  Angkutan  Jalan pada
Perubahan Kepemilikan Angkutan Umum Milik Perseorangan Menjadi Badan Hukum di Surabaya”, Jurnal  Kebijakan  dan  Manajemen Publik , Volume 4, Nomor 1, Januari- April 2016.