How to cite:
Nanda, T. & Wardani, S. B. E. (2022). Perlindungan Negara Terhadap Perempuan Korban Kekerasan: Studi Kasus Kebijakan Pemerintah Daerah Tentang Pencegahan Kawin Kontrak di Kabupaten Cianjur , Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia (7)12, http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i12.10915
E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax  Literate:  Jurnal  Ilmiah  Indonesia  p–ISSN:  2541-0849  e- ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 12, Desember 2022

## PERLINDUNGAN NEGARA TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN: STUDI KASUS KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH TENTANG PENCEGAHAN KAWIN KONTRAK DI KABUPATEN CIANJUR

## Tia Nanda, Sri Budi Eko Wardani
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Indonesia Email: tynandams@gmail.com, sbe_wardani68@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  membahas  mengenai  perlindungan  negara  terhadap  perempuan  korban kekerasan, mengambil studi kasus peraturan Pemerintah Daerah tentang kawin kontrak di  Kabupaten  Cianjur  Jawa  Barat.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  tidak  ada upaya dari Negara dalam melindungi perempuan korban kawin kontrak karena belum ada  undang-undang  yang  mengatur  secara  khusus  tentang  kawin  kontrak.  Kabupaten Cianjur  adalah  satu-satunya  Kabupaten  di  Provinsi  Jawa  Barat  yang  mengeluarkan Perbup  tentang  pencegahan  kawin  kontrak,  perbup  ini  hanya  sebagai  bentuk  upaya pencegahan kawin kontrak yang bersifat lemah dan sama sekali tidak dapat melindungi perempuan  korban  kawin  kontrak.  Implikasi  teoritis  Advocacy  Coalition  Framework (ACF) relavan dalam melihat pengaruh aktor dalam pembentukan Perbup No. 38 tahun 2021. Teori ini dapat membantu menganalisa kebijakan yang dihasilkan dari advokasi aktor-aktor  dalam  memperjuangkan  kepentingan  masing-masing  dan  berdampak terhadap  lemahnya  perlindungan  Pemerintah  Daerah  dalam  melindungi  perempuan korban kawin kontrak di Kabupaten Cianjur.
Kata  Kunci :  Perlindungan  Negara,  Perempuan  Korban  Kekerasan,  Advocacy  Coalition Framework (ACF), Pemerintah Daerah.

## Abstract
This  research  discusses  state  protection  of  women  victims  of  violence,  taking  a  case study of local government regulations on contract marriage in Cianjur Regency, West Java.  The  results  showed  there  was  no  effort  from  the  State  in  protecting  women victims of contract marriage because there was no law specifically regulating contract marriage.  Cianjur  Regency  is  the  only  regency  in  West  Java  Province  that  issued  a Regent  Regulation  on  the  prevention  of  contract  marriage,  this  Regent  regulation  is only a form of effort to prevent contract marriage is weak and cannot protect women victims  of  contract  marriage  at  all.  The  theoretical  implications  of  the  Advocacy Coalition  Framework  (ACF)  are  relavan  in  looking  at  the  influence  of  actors  in  the formation  of  Regen  Regulation  Number  38  the  year  of  2021.  This  theory  can  help analyze  the  policies  resulting  from  the  advocacy  of  actors  in  fighting  for  their
respective interests and have an impact on the weak protection of local governments in protecting women victims of contract marriage in Cianjur Regency.
Keywords: State  Protection,  Women  victims  of  violence,  Advocacy  Coalition  Framework (ACF), Local Government.

## Pendahuluan
Fenomena  kawin  kontrak  marak  terjadi  di  beberapa  daerah  di  Indonesia.  Dari beberapa  sumber  disebutkan  kawin  kontrak  kerap  terjadi  di  Jepara  yang  dilakukan  oleh wanita  setempat  dengan  laki-laki  asal  Eropa,  Asia  dan  di  beberapa  daerah  di  Jawa  Barat seperti:  Bogor,  Cianjur,  Cirebon  dan  beberapa  daerah  lainnya  (Arifin,  2019).  Kawin kontrak  sendiri  dalam  Islam  dikenal  dengan  nikah  mut’ah  yaitu  nikah  dengan  bayaran berupa uang atau benda-benda berharga lainnya dengan batasan waktu tertentu serta diatur dalam  sebuah  perjanjian  atau  kesepakatan  (Maghfiroh  et al.,  2016;  Ridwan,  2014).  Selain itu dalam Islam nikah mut’ah secara estimologis memiliki arti kenikmatan dan kesenangan, maka dari itu nikah mut’ah hanya bertujuan untuk mendapatkan kesenangan secara seksual (M Roestamy dkk, 2019).
Faktor  penyebab  kawin  kontrak  adalah  materi  dan  syahwat  (Yusuf,  2020). Kemudian  praktik  ini  menjurus  kepada humman  trafficking yang  menjual  dan mempekerjakan  para  perempuan  belia  dengan  paksa  serta  banyak  ditemukan  pekerja  di bawah  umur  (Mishra,  2013;  Siti,  2015).  Mereka  semua  adalah  korban  bujuk  rayu  agen nikah  kontrak  atau  prostitusi  yang  mengiming-imingi  kerja  di  luar  negeri  namun  pada akhirnya  dijajakan  dan  dijual  kepada  lelaki  hidung  belang  tanpa  menghiraukan  hak-hak mereka. Yang sangat disayangkan, dalam penenelitian ini disebutkan beberapa kasus kawin kontrak  justru  orang  tua  yang  sangat  bergairah  menawarkan  anak-anaknya  untuk melakukan  kawin  kontrak  dengan  para  turis  asal  Arab    untuk  bisa  memenuhi  kebutuhan keluarga, ini yang terjadi di kawasan Kampung Arab Bogor (Daud, 2018).
Selain  itu,  banyak  aktor  yang  terlibat  dan  mendapatkan  keuntungan  dari  praktik kawin  kontrak  ini.  Biasanya  yang  menjadi  penghulu,  wali,  dan  saksi  kawin  kontrak  ini merupakan orang bayaran yang disiapkan oleh calo kawin kontrak (Aidatussholihah, 2012). Tukang  ojek, tour  guide ,  dan  juga  pengusaha-pengusaha  vila,  hotel,  resort,  kafe  dan restoran  yang  secara  langsung  maupun  tidak  akan  mendapatkan  keuntungan  dari pengunjung  atau  tamu  yang  datang  ke  tempat  wisata  di  kawasan  Puncak  Bogor-Cianjur tersebut.  Sehingga  praktik  ini  oleh  oknum  yang  mendapatkan  keuntungan  semakin dipelihara  dan  dijaga  kerahasiaannya  sehingga  menjadi  praktik  yang  terselubung  bahkan dijadikan bisnis. Praktek kawin kontrak ini akhirnya hanya menjadi semacam “wisata seks halal” dan berujung pada eksploitasi perempuan yang sangat merugikan perempuan (Arifin, 2019).
Langgengnya  kawin  kontrak  yang  sudah  dianggap  sama  dengan  prostitusi terselubung  ini  juga  disebabkan  karena  selama  puluhan  tahun  berlalu  tidak  ada  regulasi yang  mengatur  terkait  praktik  kawin  kontrak  tersebut  secara  khusus,  sehingga  tidak  ada kejelasan hukum ataupun sanksi yang akan diterima oleh pelaku kawin kontrak, serta tidak ada  perlindungan  yang  jelas  untuk  korban  kawin  kontrak  (Nofitasari,  2022).  Hanya  ada aturan-aturan yang tidak mengikat serta kegiatan-kegiatan razia yang dilakukan di tempat- tempat yang dicurigai terdapat praktik prostitusi (Huda, 2020).
Pada  tahun  2021  Kabupaten  Cianjur menjadi  Kabupaten  pertama  di  Provinsi  Jawa Barat  yang  mengeluarkan  aturan  tentang  pencegahan  kawin  kontrak  yang  diatur  di  dalam Perbup Kabupaten Cianjur Nomor 38 Tahun 2021. Perbup ini sekedar uapaya pencegahan tidak  melarang  diakerenakan  didalam  perbup  tidak  terdapat  sanksi  sehingga  sangat  lemah dan tidak melindungi peremmpuan korban kawin kontrak. Sejauh ini pemda Cianjur hanya melakukan  sosialisasi  terkait  kawin  kontrak,  jika  dilapangan  terjadi  praktik  tersebut  para pelaku dan korban hanya diperingatkan tanpa ada sanksi yang jelas.

## Metode Penelitian
Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  pendekatan  kualitatif.
Pendekatan  kualitiatif  (Qualitatitve  research)  adalah  suatu  proses  penelitian  dan pemahaman  berdasarkan  pada  metodologi  yang  menyelidiki  suatu  fenomena  sosial  dan masalah manusia (Creswell & Poth, 2016). (Sugiyono, 2018) Pendekatan kualitatif dipilih dalam  penelitian  ini  karena mampu mengeksplorasi  secara  mendalam  dan  detail  terhadap sebuah  fenomena  tertentu,  khususnya  dalam  hal  ini  penjelasan  mengenai  lemahnya perlindungan terhadap perempuan korban kawin kontrak melalui regulasi pemerintah.
Jenis  penelitian  dalam  studi  ini  dilakukan  secara  eksplanatif  dengan  tujuan  untuk menerangkan  dan  menguji  hipotesis  dari  variabel-variabel  penelitian  (Moleong,  2017). Penelitian  dibangun  berdasarkan  riset  eksploratif  dan  deskriptif  yang  kemudian  beranjak kepada pertanyaan yang terkait dengan fenomena yang diteliti tersebut. Sumber data primer berasal  dari  wawancara  mendalam  terhadap  pihak  yang  terlibat  dan  dilakukan  secara langsung  antara  dua  orang  atau  lebih  untuk  memperoleh  informasi-informasi  yang dibutuhkan. Sedangkan sumber data sekunder berasal dari dokumentasi, seperti berita acara dan  surat  keputusan  yang  berhubungan  dengan  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Cianjur Tentang  Pencegahan  kawin  kontrak  tahun  2021.  Selain  itu,  penelitian  ini  juga menggunakan  data  yang  berasal  dari  artikel,  arsip  dan  literatur  lainnya  serta  publikasi
secara  elektronik  yang  membahas  studi-studi  tentang  Perlindungan  negara  terhadap perempuan korban kekerasan.
Subjek  dalam  penelitian  ini  adalah  orang-orang  yang  terlibat  langsung  dalam perumusan  kebijakan  kawin  kontrak  serta  aktor-aktor  yang  berpengaruh  dalam  fenomena tersebut.  Kriteria  dalam  memilih  informan  adalah  orang-orang  yang  peneliti  anggap memahami  keadaan  dan  situasi  terkait  latar  belakang  dan  permasalahan  kawin  kontrak  di kabupaten Cianjur permasalahan yang akan dikaji serta mampu memberikan informasi dan data  yang  dapat  dianalisa  lebih  mendalam.  Terdapat  11  orang  informan  atau  narasumber yang  diwawancarai  dalam  penelitian  ini,  diantaranya,  Tokoh  Agama,  aktivis  perempuan, Pemda, masyarakat dan aktor-aktor yang terlibat dalam fenomena kawin kontrak.
Terdapat empat tahap analisa data dalam penelitian ini. Pertama, data dan infromasi primer yang diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber dan data sekunder berupa beberapa dokumen pendukung yang diperoleh dari pihak-pihak terkait. Kedua, data primer dan  sekunder  yang  telah  diperoleh  tersebut  disusun  dan  selanjutnya  dianalisa  dengan melakukan  pencermatan  untuk  diketahui  poin-poin  utama  yang  akan  digunakan  dalam penelitian  ini.  Ketiga,  poin-poin  utama  yang  telah  dicermati  secara  mendalam  tersebut kemudian dikategorikan sesuai dengan topik-topik pembahasan dalam penelitian ini untuk menjawab  permasalahan  penelitian.  Keempat,  hasil  keseluruhan  data-data  yang  telah  di analisa secara mendalam tersebut, kemudian disusun dengan baik sehingga dapat menjadi hasil  dan  temuan  penelitian  yang  memadai  untuk  memberikan  kesimpulan  dan  dapat digunakan dalam menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

## Hasil dan Pembahasan
A. Pengaruh  dan  Advokasi  Para  Aktor  dalam  Pembentukan  kebijakan  Pencegahan kawin  kontrak  di  Kabupaten  Cianjur  (Perbup  No.  38  tahun  2021  tentang Pencegahan kawin kontrak di Kabupaten Cianjur)
Fenomena kawin kontrak di Kabupaten Cianjur sudah terjadi sejak puluhan tahun silam. Kawin kontrak marah terjadi di kawasan wisata Puncak Cisarua Kabupaten Bogor dan  di  Kawasan  Kota  Bunga  Cipanas  Kabupaten  Cianjur.  Fenomena  ini  berdampak buruk  terhadap  perempuan,  Agama,  dan  juga  citra  daerah,  yang  mana  Kabupaten Cianjur dikenal dengan Kota santri Kota tempatnya para ulama. Dengan alasan tersebut para tokoh Agama, aktivis perempuan, tokoh-tokoh masyarakat mendesak Bupati untuk membuat aturan yang mengatur kawin kontrak itu sendiri agar bisa dicegah dan diatasi.
Dalam perumusan Perbup No.38 tahun 2021 tentang Pencegahan kawin kontrak di  Kabupaten  Cianjur,  Pemda  Cianjur  membuat  forum  musyawarah  yang  melibatkan semua  tokoh-tokoh  Kabupaten  Cianjur. Khususnya  dari  tokoh  Agama  MUI  Kabupaten Cianjur sebagai penasehat dalam urusan Agama di Kabupaten Cianjur. MUI Kabupaten Cianjur  menegaskan  agar  aturan  segera  dibuat  meskipun  hanya  berbentuk  Perbup, sehingga  sebagai  umat  Islam  ini  merupakan  upaya  untuk  tidak  membiarkan  perbuatan mungkar yang dibenci oleh Allah SWT.
Kemudian,  masukan  dan  desakan  dari  tokoh-  tokoh  perempuan  Kabupaten Cianjur yang tergabung dalam organisasi perempuan Kabupaten Cianjur seperti Komisi PPRK  MUI,  GOW,  Aisyiah,  PHC,  LBH  Pramuka  dll.  Banyak  sekali  perempuan  yang menjadi  korban  dalam  fenomena  kawin  kontrak  ini,  sehingga  sangat  perlu  untuk dibuatkan  aturan  khusus  terkait  penanganan  kawin  kontrak  di  Kabupaten  Cianjur sebagai langkah awal untuk pencegahan kawin kontrak tersebut. Bahkan setelah Perbup di sahkan unsur perempuan Cianjur membuat petisi agar Perbup segera dijadikan Perda” (Wawancara, Hj.Rina, 09 November 2022)
Dalam  Proses  Perumusan  Perbup  ini  juga  melibatkan  pengusaha-pengusaha berlokasi di tempat wisata Kabupaten Cianjur. Sebagaimana diketahui aturan yang akan dibuat  akan  berdampak  terhadap  usaha  di  kawasan  pariwisata  serta  supaya  para pengusaha  dapat  bekerjasama  dengan  Pemda  untuk  mencegah  kawin  kontrak  yang marak  terjadi  di  kawasan  wisata  khususnya  Daerah  Cipanas  dan  Kota  Bunga.  Namun dalam hal ini terjadi penolakan dari para pengusaha dan meminta Pemda untuk meninjau kembali  rencana  pembuatan  Perbup  tersebut  karena  dikhawatirkan  kebijakan  tersebut akan berdampak pada terhadap usaha yang mereka jalani.
“Perbup kawin kontrak ini di buat selain dari inisiatif Bupati juga atas desakan dari banyak pihak yang merasa resah dengan isu kawin kontrak yang terjadi di Cianjur khususnya yang marak terjadi di Kota Bunga sehingga pada akhirnya Bupati dengan tim mengeluarkan perbup untuk mencegah kawin kontrak tersebut. Dalam proses perumusan Perbup tentu ada pihak-pihak yang kontra dan menolak khususnya dari pihak pengusaha vila, resto dll, karena mereka merasa di rugikan dan khawatir Perbup kawin kontrak ini akan berdampak buruk terhadap usaha yang mereka jalani yang lokasinya ada ditempat wisata  yang  ada  dikawasan  Puncak  tempat  dimana  maraknya  terjadi  kawin  kontrak tersebut” (Wawancara, Dindin, 04 November 2022)
Penolakan  terhadap  Perbup  tidak  hanya  dari  pengusaha-pengusaha  vila  namun juga  dari  individu-individu  yang  tidak  dikenal.  Sejak  proses  perumusan  Perbup  hingga di sahkan banyak sekali teror, ancaman yang memperlihatkan penolakan terhadap aturan tersebut yang dikirimkan melalui pesan teks aplikasi Whats App.
“Selama  dikeluarkannya  Perbup  pencegahan  kawin  kontrak  ini,  ada  beberapa orang  yang  saya  kenal  dan  ada  yang  tidak  dikenal  mengirimkan  pesan  melalui  Whats App  kepada  saya  mengutarakan  protes  dan  ketidak  setujuannya  terkait  aturan  tersebut.
Tapi  saya  tidak  terlalu  menanggapi  karena  menurut  saya  itu  hanya  pendapat  individu tidak  perlu  diambil  pusing  karena  tidak  ada  pengaruhnya  dengan  kepentingan  umat” (Wawancara, KH. Abdul Rauf, 09 November 2022)
Dalam wawancara dengan Hj. Rina selaku Ketua Komisis PPRK  MUI dan juga mengetuai beberapa organisasi perempuan di  Kabupaten Cianjur. Hj. Rina mengatakan bahwa selama proses Pembuatan Perbup hingga di saat ini sudah sah dan sudah berjalan hj.  Rina  kerap  mendapatkan  pesan-pesan  hingga  telpon  dari  orang  yang  tidak  dikenal yang mengancam dan mempertanyakan kepentingannya di dalam Perbup kawin kontrak tersebut.
“Dari semenjak perbup ini baru direncanakan oleh Bupati, sampai saat ini saya masih suka   dapat telpon dan WA dari orang yang tidak dikenal, mengancam saya dan menyakan saya dibayar berapa sama pak Bupati. Pokoknya sampai saat ini saya  masih diganggu, tapi biar saja saya dan tim tidak akan mundur demi memperjuangkan hak-hak perempuan  khususnya  perempuan-perempuan  Cianjur”  (Wawancara,  Hj.  Rina,  09 November 2022)
Selain aktor-aktor yang mendukung adanya aturan yang mengatur kawin kontrak di Kabupaten Cianjur seperti Tokoh-Tokoh agama MUI, Tokoh-tokoh perempuan, tokoh masyarakat dsb, ada juga aktor-aktor yang menolak akan hal tersebut. Para aktor dalam mengadvokasi  sebuah  kebijakan  yang  akan  dibuat  sesuai  dengan  kepentingannya masing-masing. Dalam praktik kawin kontrak di Kabupaten Cianjur melibatkan banyak aktor  yang  membentuk  sebuah  jaringan  yang  berasal  dari  sektor,  misalnya tour  guide , tukang  ojek,  agen  kawin  kontrak  (mucikari)  serta  amil  dan  wali  bayaran  yang  menjadi bagian  dari  praktik  ini.  Oleh  karena  itu,  kebijakan  yang  dibuat  akan  berdampak  pada kepentingan  masing-masing  dan  ada  pihak-pihak  yang  merasa  dirugikan  oleh  sebuah kebijakan  yang  dibuat.  Namun  dalam  hal  ini  Pemerintahan  Cianjur  tetap  mengesahkan dan melakukan launching Perbup No. 38 tahun 2021 tentang Pencegahan kawin kontrak di  Kabupaten  Cianjur  sebagai political  will dari  pemerintah  untuk  mencegah  kawin kontrak  di  Cianjur  tepat  pada  100  hari  kepemimpinan  Herman  Suherman  dan  TB Mulyana selaku Bupati dan Wakil Bupati Cianjur.
B. Lemahnnya  Perlindungan  terhadap  Perempuan  Korban  Kawin  Kontrak  di Kabupaten Caianjur
Dalam  Perbup  No.38  tahun  2021  tentang  Pencegahan  kawin  kontrak  di Kabupaen Cianjur, Perbup ini hanya berupa upaya untuk pencegahan kawin kontrak di Kabupaten Cianjur mengingat maraknya kawin kontrak yang terjadi di kawasan wisata . Dalam  wawancara  bersama  Hj.  Rina  selaku  Ketua  PPRK  MUI  Kabupaten  Cianjur,  Hj. Rina mengatakan bahwa Perbup NO. 38 tahun 2021 tentang Pencegahan kawin kontrak di Kabupaten Cianjur sifatnya sangat lemah, di dalamnya tidak memuat sanksi dan tidak bisa  melarang  secara  tegas  sehingga  tidak  ada  perlindungan  bagi  perempuan  korban kawin  kontrak.  Setelah  diterbitkannya  Perbup  kawin  kontrak  tersebut  Komisi
pemberdayaan  Perempuan  Remaja  dan  Keluaga  MUI  Cianjur  bersama  dengan  teman- teman  yang  tergabung  dalam  Organisasi  Perempuan  di  Kabupaten  Cianjur  melakukan upaya  pencegahan  dengan  mensosialisasikan  Perbup  tersebut  kepada  masyarakat Cianjur,  mulai  dari  kecamatan  hingga  ke  desa  desa.  Sosialisasi  juga  dilakukan  di sekolah-sekolah yang ada di kabupaten Cianjur.
”Perbup ini sifatnya sangat lemah, jangankan untuk melindungi perempuan untuk melarang saja tidak bisa, karena untuk melarang harus ada Perdanya dan nanti sanksinya juga di dalam Perda. Selama ini tidak ada Perda karena tidak ada cantolan hukumnya di pemerintahan Pusat, kalau sekarang sudah ada UUTPKS jadi seharusnya sudah bisa dan kami  dengan  tim  sudah  mengirimkan  surat  untuk  audiensi  dengan  DPRD  Kabupaten Cianjur  namun  belum  ada  jawaban.  Sekarang  yang  kita  lakukan  hanya  sebatas  upaya pencegahan dengan melakukan sosialisasi ke masyarakat, sekolah-sekolah. Saya dan tim terus  sampai  saat  ini  tidak  pernah  berhenti  mensosialisasikan  tentang  dampak  negatif kawin  kontrak  dan  kerugian  yang  diterima  oleh  kaum  perempuan  sembari  menunggu respon dari DPRD Kabupaten Cianjur, Political will dari Bupati sudah ada, tinggal dari sana  saja  bagaimana  mereka  melihat  ini  sebagai  prioritas  atau  tidak”  (wawancara,  Hj. Rina, 09 November 2022)
Dalam  wawancara  dengan  Ketua  Umum  MUI  Kabupaten  Cianjur  KH.  Abdul Rauf  Sosialisasi  juga  dilakukan  oleh  unsur  keagamaan  Kabupaten  Cianjur,  khususnya MUI  Kabupaten  Cianjur  pada  setiap  kesempatan,  sebagai  upaya  paling  kecil  yang  bisa dilakukan untuk kebaikan umat. Perlindungan perempuan korban kawin kontrak sangat lemah karna disamping sebatas sosialisasi, kegiatan tersebut juga tidak ada anggarannya. Hal  tersebut  menurut  KH.  Abdul  Rauf  menjadi  kendala.  Namun  pihak  MUI  tetap menjalankan  tanggung  jawab  dengan  ikhlas  karena  itu  sudah  menjadi  tanggung  jawab sebagai seorang muslim terhadap muslim yang lain untuk mencegah terjadinya maksiat. (Abdul Rauf, 09 November 2022)
Menurut Kasubbag Produk Hukum Kabupaten Cianjur, praktik kawin kontrak ini sangat sulit di ungkap karena karena melibatkan banyak aktor yang membentuk sebuah jaringan yang kuat dan sangat tertutup. Oleh karena itu sangat sulit mengetahui apakah praktik ini masih berjalan atau tidak jika tidak melakukan  penyelidikan dan investigasi secara mendalam. Selama ini Pemda bekerja sama dengan para intel dari kepolisian dan TNI  dalam  menyelidiki  kasus  kawin  kontrak  ini.  Dan  diketahui  sampai  saat  ini  masih terjadi  meski  tidak  muncul  dipermukaan.  Sejauh  ini  sanksi  yang  diberlakukan  untuk pelaku  kawin  kontrak  hanya  sanksi  sosial  dan  sanksi  administratif.  Jika  di  dalam praktiknya  terjadi  kekerasan  dan  pelanggaran  lainnya  maka  akan  berlaku  hukum sebagaimana  yang  berlaku  di  Indonesia.  Upaya  Pemerintah  Kabupaten  Cianjur  dalam pencegahan  kawin  kontrak  hanya  sebatas  sosialisasi  selebihnya  belum  ada  upaya apapaun sembari menunggu adanya Perda sehingga aturan yang dikeluarkan akan lebih
tegas dan diharapkan dalam melindungi perempuan korban kawin kontrak berikut sanksi tegas untuk para mafia kawin kontrak (Dindin, 04 November 2022).
Dalam  wawancara  dengan  Safira  perempuan  berdarah  Arab  dan  juga  Ketua Keputrian Al-Irsyad di Kabupaten Bogor. Menurut Safira Kawin kontrak yang terjadi di tempat  wisata  kawasan  Bogor  dan  Cianjur  sudah  terjadi  sejak  lama  namun  tidak  ada penanganan yang serius dari Negara dalam hal ini Pemerintah Daerah. Perempuan yang melakukan  kawin  kontrak  datang  dari  keluarga  tidak  mampu  dan  pendidikan  rendah sehingga dengan alasan ekonomi dan kurangnya pengetahuan terkait dampak yang akan diterima  perempuan  akibat  kawin  kontrak,  praktik  ini  masih  saja  terjadi  meski  tidak dibenarkan  dari  segi  agama  maupun  negara.  Beberapa  yang  melakukan  kawin  kontrak dengan  suka  rela  dan  ada  juga  yang  dipaksa  orang  tua  karena  tergiur  mahar  yang diberikan oleh turis Arab dengan jumlah yang besar. Hasil dari perkawinan kontrak ini banyak  perempuan  yang  ketergantungan  dengan  kawin  kontrak,  mereka  melakukan kawin  kontrak  secara  berulang  serta  anak-anak  yang  hidup  terlantar  tanpa  sosok  ayah dan juga tidak jelas nasabnya (Safira, 2022).
Sulitnya akses bagi aktivis untuk masuk kedalam masyarakat di kawasan wisata puncak  untuk  tujuan  sosialisasi  dan  memberikan  edukasi  terkait  kawin  kontrak  dan prostitusi,  masyarakat  sangat  menutup  diri  terkait  informasi  kawin  kontrak  bahkan nyaris tidak tersentuh.
“KPI  sendiri  pernah  mencoba  untuk  masuk  memberikan  sosialisasi  dampak prostitusi  dan  kawin  kontrak  di  kawasan  puncak  namun  masyarakat  di  sana  secara kompak  menutup  diri  dan  mengatakan  bahwa  di  sana  tidak  ada  praktik-praktik  yang seperti itu. bahkan mereka menolak untuk diberikan sosialisi karena merasa disana tidak ada  hal  tersebut.  Padahal  di  Kabupaten  Bogor  itu  sangat  tinggi  angka  aduan  terkait prostitusi  dan  kekerasan  dan  ada  juga  tentang  kawin  kontrak  namun  dalam  hal  ini Pemerintah  Kabupaten  Bogor  sepertinya  tidak  terlalu  memperhatikan  hal  ini,  kita  dari KPI  beberapa  kali  mencoba  melakukan  audiensi  bersama  pemerintah  nanti  pada akhirnya pemerintahnya yang ngerem tidak ada respon lebih lanjut” (Mega, 2022).
Bisa disimpulkan bahwa tidak ada perlindungan untuk perempuan korban kawin kontrak  di  Kabupaten  Bogor  dan  Cianjur.  Meskipun  banyak  yang  menyangkal  praktik kawin kontrak ini, namun hal ini nyata dan benar-benar terjadi. Menurut Hj. Rina selaku tim yang menangani korban-korban kasus kawin kontrak di Kabupaten Cianjur, mereka melihat dan menangani langsung dan ikut menyaksikan betapa menderitanya perempuan korban  kawin  kontrak  tersebut.  Ada  yang  mengalami  kekerasan  fisik,  mental  serta mengalami trauma yang sangat dalam. Namun data terkait korban sedang dikumpulkan untuk menjadi bahan bukti untuk dipaparkan dalam audiensi dengan DPRD Kabupaten Cianjur untuk terus mendesak dibuatnya Perda. Ini nyata didepan mata, namun terkesan dibiarkan (Rina, 2022).
Dengan  adanya  Perbup  No.  38.  Tahun  2021  tentang  Lrangan  kawin  Kontrak  di Kabupaten  Cianjur  memperlihatkan  bahwa  pemerintah  daerah  memiliki  keperdulian terhadap  isu  kawin  kontrak  yang  terjadi  di  Kabupaten  Cianjur  dan  sekitarnya.  Namun dalam hal ini pelarangan tanpa disertai sanksi tegas sama sekali tidak bisa menghentikan dan  melindungi  perempuan  dari  dampak  buruk  kawin  kontrak  ini,  serta  oknum-oknum yang  terlibat  dalam  praktik  illegal  ini  tidak  bisa  dihukum  karena  tidak  ada  Perda  dan hukum yang mengatur secara khusus, tegas dan jelas tentang kawin kontrak. hal ini juga disebabkan karena tidak ada definisi pasti terkait kawin kontrak serta tidak ada didalam UU perkawinan yang berlaku di Negara Indonesia.

## Kesimpulan
Dalam perumusan Perbup No. 38 tahun 2021 tentang pencegahan kawin kontrak di Kabupaten  Cianjur,  melibatkan  berbagai  elemen  dalam  masyarakat,  diantaranya  MUI, Organisasi-organisasi  perempuan,  tokoh  masyarakat,  pengusaha  di  kawasan  wisata  dan semua stakeholder yang  ada  di  kabupaten  Cianjur.  Dalam  proses  perumusan  tersebut terdapat  aktor-aktor  yang  menolak  perbup  tersebut  dan  berusaha  memengaruhi  kebijakan yang  yang  dibuat  oleh  Pemerintah  Cianjur  terkait  pencegahan  kawin  kontrak.  Namun  hal tersebut  tidak  memengaruhi  kebijakan  yang  dibuat  serta  kebijakan  tersebut  tetap  berjalan semana mestinya.
Perbup No.38 tahun 2021 tentang Pencegahan kawin kontrak di Kabupaten Cianjur sebagai  upaya  pemerintah  untuk  melindungi  perempuan  dari  praktik  kawin  kontrak nyatanya  tidak  mampu  melindungi  perempuan.  Hal  ini  disebabkan  karena  Perbup bersifat sangat  lemah  dan  tidak  dapat  melarang  dengan  tegas  paraktik  tersebut,  serta  tidak  ada sanksi  untuk  pelaku  dan  mafia  kawin  kontrak.  Sehingga  yang  dilakukan  hanya  sebatas sosialisI untuk pencegahan saja.

## BIBLIOGRAFI
Aidatussholihah, N. (2012). Kawin Kontrak Di Kawasan Puncak Antara Normatif, Yuridis dan Realita. Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam , 5 (2), 31–56.
Arifin, M. R. (2019). Tinjauan Hukum Islam terhadap Implikasi Fenomena Kawin Kontrak dalam Kehidupan Sosial, Ekonomi Masyarakat Desa. Khazanah Hukum , 1 (1), 1–12.
Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2016). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches . Sage publications.
Huda,  A.  N.  (2020).  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  Dengan  Modus  Operandi  Kawin Kontrak  Dikaitkan  Dengan  Undang  Undang  Nomor  21  Tahun  2007  Tentang  Tindak Pidana  Perdagangan  Orang. JURNAL  HUKUM  MEDIA  JUSTITIA  NUSANTARA , 10 (2), 105–120.
Maghfiroh, N., Heniyatun, H., & Sulistyaningsih, P. (2016). Akibat Hukum Nikah Mut’ah (Kawin Kontrak) dan Pencegahannya .
Mega. (2022). Kawin kontrak dalam perspektif aktivis perempuan. (T. Nanda, Interviewer) .
Mishra,  V.  (2013). Human  Trafficking:  The  Stakeholders’  Perspective .  Sage  Publications India.
Moleong,  L.  J.  (2017).  Metodologi  Penelitian  Kualitatif  (Edisi  Revisi).  In PT.  Remaja Rosda Karya .
Nofitasari,  S.  (2022).  Analisis  Mengenai  Pengaturan  Sanksi  terhadap  Pelanggaran Pencatatan Perkawinan di Indonesia. WELFARE STATE Jurnal Hukum , 1 (1), 59–80.
Ridwan, M. S. (2014). Perkawinan Mut’ah: Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional. Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam , 1 (1).
Rina, H. (2022). Kawin Kontrak di Kabupaten Cianjur. (T. Nanda, Interviewer) .
Safira. (2022). Fenomena Kawin Kontrak di Jawa Barat. (T. Nanda, Interviewer) .
Siti, N. (2015). Aspek Hukum Perlindungan Saksi dan Korban Perdagangan Anak (Human Trafficking). Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam , 6 (1), 71–96.
Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D . Alfabeta.
Yusuf,  M.  Y.  M.  (2020).  Dampak  Nikah  Siri  Terhadap  Perilaku  Keluarga. At-Taujih: Bimbingan Dan Konseling Islam , 2 (2), 96–108.
Copyright holder:
Tia Nanda, Sri Budi Eko Wardani (2022)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: