S S E E K K U U R R I I T T A A S S
( ( S S a a h h a a m m , , E E k k o o n n o o m m i i , , K K e e u u a a n n g g a a n n d d a a n n I I n n v v e e s s t t a a s s i i ) )

## Pengaruh Ketidakseimbangan Realisasi Anggaran Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah
(Studi Kasus Pada Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat pada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia)
Lativa 1 ; Sutiman 2 ; Rudi Sanjaya 3
1-3 Universitas Pamulang. Email: dosen01207@unpam.ac.id
ARTICLES INFORMATION ABSTRACT JURNAL SEKURITAS ( Saham, Ekonomi, Keuangan dan Investasi )
Vol.7, No.1, September 2023 Halaman  : 17 – 31
© LPPM & Prodi Manajemen UNVERSITAS   PAMULANG
ISSN ( online )  : 2581-2777 ISSN ( print )     : 2581-2696
Keyword : Ketidakseimbangan Realisasi Anggaran, Kinerja Instansi Pemerintah

## JEL. Classification:
C33, G21, G24, N15, N25

## Permalink:
DOI: 10.32493/skt.v6i1.29746

## Article info :
Received : Juni 2023
Revised   : Juli 2023
Accepted : Agustus 2023
Licenses :
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

## Contact : PRODI MANAJEMEN UNPAM
JL.Surya Kencana No.1 Pamulang Tangsel – Banten Telp. (021) 7412566, Fax (021) 7412491 Email : sekuritas@unpam.ac.id
Penelitian ini menggunakan laporan realisasi anggaran Direktorat  Jenderal  Kesehatan  Masyarakat  Kementerian Kesehatan  Republik  Indonesia  dari  tahun  2016  hingga  2020. Tujuan dari penelitian  ini adalah  untuk mengetahui perbedaan dalam  realisasi  anggaran  dan  bagaimana  hal  itu  berdampak pada kinerja pemerintah. Hasil penelitian hipotesis menunjukkan  bahwa  nilai  hitung  lebih  besar  daripada  ttabel  (- 0,237  >  -3,490),  dengan  signifikansi  0,004  <  0,05. Kesimpulannya  adalah  bahwa  perbedaan  realisasi  anggaran belanja  pegawai  berdampak  positif  dan  signifikan  terhadap efisiensi  kinerja  pemerintah.  Nilai  hitung  -0,872  lebih  besar daripada  ttabel  (-13,044),  dengan  signifikansi  0,000  <  0,05. Kesimpulannya  adalah  bahwa  ketidakseimbangan  realisasi anggaran  belanja  barang  berdampak  positif.  Oleh  karena  itu, dapat  disimpulkan  bahwa  efisiensi  kinerja  pemerintah  di Direktorat  Jenderal  Kesehatan  Masyarakat  tidak  terpengaruh oleh ketidakseimbangan realisasi anggaran belanja modal.
This study uses reports on the realization of the budget of the  Directorate  General  of  Public  Health,  Ministry  of  Health of  the  Republic  of  Indonesia  from  2016  to  2020. The  purpose of  this  research  is  to  find  out  the  difference  in  budget realization  and  how  it  impacts  government  performance.  The results  of  the  research  hypothesis  show  that  the  calculated value  is  greater  than  the  ttable  (-0.237  >  -3.490),  with  a significance of 0.004 <0.05. The conclusion  is that differences in  the  realization  of  personnel  expenditure  budgets  have  a positive and significant impact on the efficiency of government performance. The calculated value of -0.872 is greater than the ttable  (-13.044),  with  a  significance  of  0.000  <0.05.  The conclusion is that the imbalance in the realization of the goods budget  has  a  positive  impact.  Therefore,  it  can  be  concluded that  the  efficiency  of  government  performance  at  the Directorate  General  of  Public  Health  is  not  affected  by  an imbalance in the realization of the capital expenditure budget .
S S E E K K U U R R I I T T A A S S
( ( S S a a h h a a m m , , E E k k o o n n o o m m i i , , K K e e u u a a n n g g a a n n d d a a n n I I n n v v e e s s t t a a s s i i ) )

## A. PENDAHULUAN
Pemerintah  adalah  organisasi  yang  memiliki  wewenang  untuk  melindungi  kepentingan bangsa  dan  negara.  Dalam  kebanyakan  kasus,  lembaga  pemerintah  didirikan  untuk melakukan  pekerjaan  yang  menguntungkan  masyarakat.  Tujuan  organisasi  nirlaba  adalah untuk  menyediakan  layanan  dan  memberikan  kemampuan  untuk  meningkatkan  layanan tersebut  di  masa  mendatang  daripada  menghasilkan  keuntungan.  Masyarakat  dunia  perlu menghadapi  era  globalisasi.  Sebagai  anggota  masyarakat  global,  Indonesia  harus  terus membangun  pemerintahan  yang  baik  untuk  mendukung  persaingan  di  era  modern.  Untuk mengikuti  paradigma  baru  ini,  pemerintah  memberi  otonomi  kepada  daerah.  Mereka  dapat mengurus  dan  mengatur  rumah  tangga  mereka  sendiri  dengan  cara  ini,  sehingga  mereka dapat  berfungsi  dengan  baik  dan  efektif  dalam  menjalankan  pemerintahan  dan pembangunan  untuk  membantu  masyarakat. Untuk  meningkatkan  akuntabilitas  dan transparansi pemerintah, semua pengelola keuangan negara harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban  pengelolaan  keuangan  yang  lebih  luas  dan  tepat  waktu.  Menurut Peraturan  Pemerintah  No.  71  Tahun  2010  tentang  Standar  Akuntansi  Pemerintah  dan Standar Pengelolaan Keuangan yang Sehat dalam Pemerintah, laporan pertanggungjawaban  keuangan  yang  dimaksud  harus  dibuat  dalam  bentuk  laporan keuangan  yang  setidaknya  terdiri  dari  neraca,  laporan  realisasi  anggaran,  laporan operasional  (laporan  arus  kas),  dan  catatan  atas  laporan  keuangan.  Mereka  terdiri  dari informasi keuangan yang transparan, akurat, dan akuntabel yang berasal dari SAP.
Kementerian  Kesehatan  dibuat  untuk  membantu  Presiden  Republik  Indonesia menjalankan  kebijakan  kesehatan  negara.  Sistem  kesehatan  nasional  mencakup pembiayaan kesehatan. Jumlah uang yang harus disediakan untuk menyelenggarakan dan atau  memanfaatkan  berbagai  program  kesehatan  yang  diperlukan  oleh  individu,  keluarga, kelompok,  dan  masyarakat  disebut  sebagai  pembiayaan  kesehatan  sendiri.  Menurut Undang-Undang  Kesehatan  Nomor  36  Tahun  2009,  tujuan  pembiayaan  kesehatan  adalah untuk  memastikan  pembiayaan  kesehatan  yang  berkesinambungan  dengan  jumlah  yang mencukupi,  didistribusikan  secara  adil,  dan  dimanfaatkan  secara  efektif.  Anggaran kesehatan  sebagian  besar  berasal  dari  anggaran  pemerintah,  sedangkan  anggaran masyarakat  berasal  dari  anggaran  pemerintah,  yang  terdiri  dari  dana  Bantuan  Operasional Kesehatan (BOK), dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Kesehatan, serta anggaran kesehatan  Kementerian  Kesehatan.  Ada  juga  penjelasan  tambahan  tentang  Jaminan Kesehatan Nasional.
Gambar 1. Alokasi Dan Realisasi Anggaran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2016 – 2020
S S E E K K U U R R I I T T A A S S
( ( S S a a h h a a m m , , E E k k o o n n o o m m i i , , K K e e u u a a n n g g a a n n d d a a n n I I n n v v e e s s t t a a s s i i ) )
Dalam lima tahun terakhir, anggaran Kementerian Kesehatan telah meningkat baik dalam alokasi  maupun  realisasinya.  Gambar  1  menunjukkan  peningkatan  alokasi  anggaran sebesar  65,6  trilyun  rupiah  pada  tahun  2016  dan  realisasi  sebesar  57,0  trilyun  rupiah, dengan persentase realisasi sebesar 86,8%. Pada tahun 2020, alokasi anggaran meningkat menjadi 107,0 trilyun rupiah dengan realisasi sebesar 102,2 trilyun rupiah.

## Gambar 2. Alokasi Dan Realisasi Anggaran Kementerian Kesehatan RI
Menurut Unit Eselon I Tahun 2020 Sumber : Biro Keuangan dan BMN, Kemenkes RI, 2020
Sekretariat  Jenderal  (Setjen)  menerima  anggaran  terbesar  sebesar  51,1  trilyun  rupiah, sedangkan  Inspektorat  Jenderal  menerima  anggaran  terendah  sebesar  81,4  miliar  rupiah, menurut  unit  kerja  eselon  I  Kementerian  Kesehatan  Republik  Indonesia.  Badan  Penelilitan dan  Penelitian  Kesehatan  memiliki  persentase realisasi  anggaran  terendah,  dengan  96,9% untuk Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan (Ditjen Binfar dan Alkes).
Dari  107,0  trilyun  rupiah  yang  dialokasikan  untuk  Kementerian  Kesehatan,  48,7  trilyun rupiah, atau 45,6%, dialokasikan untuk peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) pada Jaminan Kesehatan  Nasional  (JKN).  Selain  itu,  54,4%  anggaran  tambahan  untuk  Kementerian Kesehatan dialokasikan untuk biaya pegawai sebesar 4,9%. Belanja barang sebesar 44,1% dan belanja modal sebesar 5,4% masing-masing ditunjukkan pada Gambar 3 berikut.
Gambar 3. Persentase Anggaran Kementerian Kesehatan RI Berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2020 Sumber: Biro Keuangan dan BMN, Kemenkes RI, 2020
S S E E K K U U R R I I T T A A S S
( ( S S a a h h a a m m , , E E k k o o n n o o m m i i , , K K e e u u a a n n g g a a n n d d a a n n I I n n v v e e s s t t a a s s i i ) )
Tabel 1.1 Capaian Indikator Kinerja Program Kesehatan Masyarakat Tahun 2016 s.d. 2020
Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian
Presentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan 77% 73% 100,4% 81% 82,8% 102,2% 82% 98,6% 120,3% 85% 91,8% 108% 87% 81,1% 93,3% presentase Ibu Hamil Kurang Energi Kronik (KEK) 22,7% 16,2% 136,7% 21,2% 14,8% 143,2% 19,7% 17,3% 113,8% 18,2% 9,9% 183,8% 16% 9,7% 164,9% Presentase Kunjungan Neonatal Pertama (KN1) 78% 78,1% 100,1% 81% 89,2% 110,9%
Jumlah kebijakan publik yang berwawasan 3 3 3
Presentase Kab/Kota yang memiliki kebijakan PHBS
50% 53,3% 105%
Presentase Kab/Kota yang memenuhi kualitas kesehatan lingkungan 25% 33,5% 133,8% 35% 57,8% 165,1% 40% 78% 195% Presentase Desa/Kelurahan dengan Stop Buang Air Besar Sembarangan 40% 37,30% 70% Presentase Kab/Kota yang menerapkan kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
30% 21% 70% 2016 2017
2018
2019 2020 Indikator
Sumber: Laporan Kinerja Dirjen Kesehatan Masyarakat Tahun 2016 s.d. 2020
Anggaran sektor swasta dan publik berbeda. Anggaran perusahaan di sektor privat tidak diketahui umum. Di sektor publik, sebaliknya, publik harus diberitahu tentang anggaran dan diminta  untuk  memberikan  kritik.  Anggaran  sektor  publik  adalah  rencana  kegiatan  yang ditunjukkan dalam rencana perolehan dan belanja dalam satuan moneter (Bastian, 2013:69).
Rencana  anggaran  yang  telah  dibuat  sebelumnya  biasanya  diubah  saat  implementasi. Anggaran Perubahan dan Anggaran Murni adalah pilihan yang tepat. Anggaran Perubahan adalah  anggaran  yang  dibuat  setelah  RAPBN  berjalan,  sedangkan  Anggaran  Murni  adalah anggaran yang dibuat sebelum RAPBN dibuat. Perbedaan yang signifikan antara hasil yang diharapkan  dan  anggaran  yang  ditetapkan  merupakan  masalah  utama.  Kemampuan Kementerian untuk membuat anggaran ditunjukkan secara tidak langsung oleh angka-angka ini.
Memperkirakan  perkembangan  masa  depan  adalah  bagian  penting  dari  pembuatan anggaran secara teknis. Perubahan eksternal sulit diprediksi karena berada di luar kendali, tetapi  keadaan  internal  harus  dapat  diterima  dengan  baik.  Anggaran  yang  tepat  akan bergantung  pada  kemampuan  untuk  merencanakan  masa  depan  dengan  cara  ini. Perbedaan  antara  anggaran  dan  hasilnya  adalah  salah  satu  cara  untuk  mengukur "keberhasilan"  penyusunan  anggaran.  Oleh  karena  itu,  penyusun  biasanya  mencari  aman dengan  menetapkan  anggaran  pada  angka  yang  relatif  rendah  untuk  membuatnya  mudah dilaksanakan.
Menurut manajemen keuangan, masalah perbedaan anggaran ini terkait dengan laporan keuangan  yang  rumit.  Anda  dapat  mengetahui  apakah  informasi  keuangan  mengandung informasi  dan  seberapa besar  (atau  berguna)  informasinya.  Selain  itu,  data  yang  diberikan menunjukkan  validitas  teori  komparatif.  Teori  ini  menyatakan  bahwa  daerah  yang  miskin
S S E E K K U U R R I I T T A A S S
( ( S S a a h h a a m m , , E E k k o o n n o o m m i i , , K K e e u u a a n n g g a a n n d d a a n n I I n n v v e e s s t t a a s s i i ) )
cenderung  menetapkan  anggaran  pendapatan  yang  terlalu  tinggi  (overestimate  revenue) dibandingkan dengan daerah yang lebih kaya; di sisi lain, daerah yang lebih kaya cenderung menetapkan anggaran belanja yang terlalu rendah.
Dari  sudut  pandang  teori  keagenan,  munculnya  perbedaan  anggaran  menunjukkan bahwa  laporan  keuangan  tersebut  tidak  lengkap.  Kementerian  Kesehatan,  sebagai  agen, memiliki  lebih  banyak  data  tentang  anggaran  dan  laporan  keuangannya,  termasuk perubahan  yang  terjadi.  Sebaliknya,  masyarakat  umum  (sebagai  prinsipal)  hanya  dapat mengetahui  laporan  keuangan  setelah  dipublikasikan,  meskipun  laporan  anggaran perubahan  juga  diumumkan.  Pihak  yang  memiliki  lebih  banyak  informasi  dapat menggunakan  kekurangtahuan  orang  lain  untuk  membuat  mereka  tidak  termotivasi  untuk mengungkapkannya.  Semua  ini  membuat  semua  pihak  tidak  efektif  (Stiglitz,  1988).  Solusi yang  ditawarkan  untuk  mengurangi  ketidakseimbangan  informasi  dimulai  dengan mengevaluasi perbedaan antara hasil yang dicapai dan laporan perhitungan anggaran yang akan dituju.
Untuk  meningkatkan  efisiensi  dan  efektivitas  kinerja,  Direktorat  Jenderal  Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia harus membuat sistem pengelolaan keuangan  yang  teratur,  taat  pada  peraturan,  dan  bertanggung  jawab.  Penganggaran berbasis kinerja  adalah cara terbaik  untuk menghasilkan  anggaran  pemerintah  yang  efektif dan efisien. Program dapat dirancang dan diterapkan untuk mencapai hasil yang diinginkan dengan  menggunakan  anggaran  kinerja  yang  berfokus  pada  input,  output,  dan  outcome (Handoko, 2014:2).

## B. KAJIAN LITERATUR
Mardalena  dan  Sarinah  (2017:7)  mengatakan  bahwa  manajemen  adalah  proses mencapai  tujuan  dengan  bekerja  sama  dengan  orang  lain  dan  sumber  daya  organisasi lainnya. David Wijaya (2017:2) berpendapat bahwa manajemen keuangan mencakup hal-hal seperti  perencanaan  keuangan,  anggaran,  kas,  kredit,  analisis  investasi,  dan  upaya  untuk memperoleh  dana.  Harahap  (2013:05)  mengatakan  bahwa  laporan  keuangan  mewakili semua aspek pengelolaan keuangan.
Menurut Pendapat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2006, kinerja adalah hasil atau  hasil  dari  kegiatan  atau  program  yang  direncanakan  atau  telah  dicapai  sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang diukur.
Nafarin  (2013:11)  menyatakan  bahwa  "Anggaran  (budget)  merupakan  rencana  tertulis mengenai  kegiatan  suatu  organisasi  yang  dinyatakan  dalam  suatu  uang,  tetapi  dapat  juga dinyatakan  dalam  satuan  barang/jasa."  Erlina  Rasdianto  (2013:23)  menyatakan  bahwa Laporan  Realisasi  Anggaran  menyajikan  ikhtisar  sumber,  alokasi,  dan  pemakaian  sumber daya  keuangan  yang  dikelola  oleh  pemerintah  pusat  atau  daerah,  yang  menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.
S S E E K K U U R R I I T T A A S S
( ( S S a a h h a a m m , , E E k k o o n n o o m m i i , , K K e e u u a a n n g g a a n n d d a a n n I I n n v v e e s s t t a a s s i i ) )
Gambar 2.1 Kerangka Berfikir
Dari  kerangka  pemikiran  tersebut,  dapat  dijelaskan  bahwa  ketika  menyusun  anggaran, Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat menggunakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor  101/PMK.02/2011  tentang  Klasifikasi  Anggaran,  yang  terdiri  dari  belanja  pegawai, belanja  barang,  dan  belanja  modal.  Dalam  penelitian  ini,  kami  akan  membandingkan anggaran pegawai, barang, dan belanja modal dengan apa yang telah dilakukan, sehingga kami  dapat  mengetahui  apakah  ada  peningkatan  atau  penurunan  dalam  kualitas  layanan. Hipotesis  penelitian  berikut  dapat  dibuat  berdasarkan  kajian  literatur  dan  kerangka pemikiran:

## 1.  Pengaruh  ketidakseimbangan  Realisasi  Anggaran  Belanja  Pegawai  Terhadap Kinerja Pemerintah
Belanja  pegawai  adalah  semua  anggaran  pemerintah  yang  digunakan  untuk  membayar pegawai  pemerintah  pusat,  pensiunan,  anggota  Tentara  Nasional  Indonesia  dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pejabat negara, baik di dalam maupun di luar negeri,  atas  pekerjaan  mereka,  kecuali  pekerjaan  yang  berkaitan  dengan  pembentukan modal.
Hasil  penelitian  Darwis  (2015)  menunjukkan  bahwa  belanja  pegawai  secara  statistik mempengaruhi  kemandirian  pembangunan  daerah  kabupaten  Indramayu  secara signifikan dan memiliki koefisien negatif. Ini disebabkan oleh fakta bahwa, dalam struktur APBD kabupaten Indramayu, lebih banyak uang dialokasikan untuk belanja rutin daripada yang lain.
Selain  itu,  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Palilingan  et  al.  (2015)  menunjukkan  bahwa operasi  pemerintah  telah  menghasilkan  pengeluaran  yang  efektif.  Selain  itu,  Handoko (2014) menyatakan bahwa kinerja pemerintah telah menghasilkan anggaran belanja yang efektif. Perwira (2014) menyatakan bahwa kinerja keuangan telah efektif, dan Dale (2013) menunjukkan bahwa kinerja belanja telah efektif.
Jika  sistem  tatanan  pemerintahan  berjalan  dengan  baik,  perangkat  daerah  dapat mencapai  kemandirian.  Belanja  pegawai  berfungsi  sebagai  kompensasi  yang  diberikan kepada  perangkat  daerah  sebagai  imbalan  atas  pekerjaan  yang  telah  mereka  lakukan dan sebagai katalisator untuk meningkatkan efisiensi kerja mereka dalam melaksanakan pembangunan daerah.
Berdasarkan temuan studi empiris di atas, hipotesis berikut dapat diajukan:
H1 : ketidakseimbangan realisasi anggaran belanja pegawai berpengaruh signifikan terhadap efisiensi kinerja pemerintah.
S S E E K K U U R R I I T T A A S S
( ( S S a a h h a a m m , , E E k k o o n n o o m m i i , , K K e e u u a a n n g g a a n n d d a a n n I I n n v v e e s s t t a a s s i i ) )

## 2.  Pengaruh ketidakseimbangan Realisasi Anggaran Belanja Barang Terhadap Kinerja Pemerintah
Belanja  barang  dan  jasa  adalah  belanja  yang  digunakan  untuk  menganggarkan  barang habis  pakai,  persediaan  inventaris  kantor,  perjalanan  dinas,  dan  rapat.  Belanja  barang dan  jasa  sangat  penting  untuk  meningkatkan  pelayanan  masyarakat.  Ketika  belanja barang  dan  jasa  selesai,  karyawan  dapat  melakukan  tindakan  pelayanan  publik  dengan cepat. Kinerja pemerintah diharapkan meningkat dengan kecepatan pelayanan publik ini. Menurut  sejumlah  penelitian  empiris,  termasuk  Muhibtari  (2014),  tingkat  efektivitas  dan efisiensi  pengelolaan  keuangan  sangat  tinggi.  Selain  itu,  Fahrianta  dan  Carolina  (2012) menunjukkan  bahwa  tingkat  efisiensi  anggaran  belanja  menunjukkan  pengelolaan  yang efektif; tidak ada realisasi anggaran yang melebihi anggaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan temuan studi empiris di atas, hipotesis berikut dapat diajukan:
H2 : ketidakseimbangan  realisasi  anggaran  belanja  barang  berpengaruh  signifikan terhadap efisiensi kinerja pemerintah.

## 3.  Pengaruh ketidakseimbangan  Realisasi  Anggaran Belanja Modal  Terhadap Kinerja Pemerintah
Pemerintah akan membelanjakan modalnya untuk membangun infrastruktur, sarana, dan prasarana  yang  dibutuhkan  negara.  Belanja  modal  yang  besar  adalah  hasil  dari banyaknya  sarana  dan  infrastruktur  yang  dibangun.  Secara  logis,  semakin  banyak pembangunan  yang  dilakukan  akan  menghasilkan  lebih  banyak  hasil,  karena  semakin banyak sumber yang menghasilkan, semakin baik kinerja keuangan daerah.
Belanja  modal  dapat  mempengaruhi  kinerja  keuangan  pemerintah,  menurut  hasil penelitian Astiti dan Mimba (2016).  Banyak dana yang dialokasikan untuk belanja modal akan memungkinkan pembangunan infrastruktur dan sarana yang lebih banyak. Semakin banyak  pembangunan  yang  dilakukan  pemerintah  akan  memungkinkan  peningkatan kinerja keuangan pemerintah.
Dengan cara yang sama,  Darwis (2016) menunjukkan bahwa belanja modal berdampak negatif  dan  signifikan  pada  kemandirian  keuangan  daerah.    Jika  sistem  tatanan pemerintahan  berjalan  dengan  baik,  perangkat  daerah  dapat  mencapai  kemandirian. Belanja pegawai berfungsi sebagai kompensasi yang diberikan kepada perangkat daerah sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah mereka lakukan dan sebagai katalisator untuk meningkatkan efisiensi kerja mereka dalam melaksanakan pembangunan daerah.  Selain itu, Daling (2013) menunjukkan bahwa kinerja belanja sudah efektif. Ini dapat dilihat dari seberapa  kecil  anggaran  yang  digunakan  daripada  yang  dianggarkan.  Selain  itu, Budiman  dan  Wokas  (2015)  menunjukkan  bahwa  pemerintah  telah  menggunakan anggaran  dengan  efisien,  seperti  yang  ditunjukkan  oleh  jumlah  uang  yang  dikeluarkan lebih sedikit daripada yang dialokasikan.
Berdasarkan temuan studi empiris di atas, hipotesis berikut dapat diajukan:
H3 : ketidakseimbangan  realisasi  anggaran  belanja  modal  berpengaruh  signifikan terhadap efisiensi kinerja  pemerintah.

## C. METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan di Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, yang berlokasi di Jalan HR. Rasuna Said Blok X-5, Kavling 4-9, Jakarta 12950. Data dikumpulkan dari  Direktorat  Kesehatan  Keluarga,  Kesehatan  Lingkungan,  Promosi  Kesehatan  dan Pemberdayaan  Masyarakat,  Sekretariat  Direktorat  Jenderal  Kesehatan  Masyarakat, Direktorat  Gizi  Masyarakat,  dan  Direktorat  Kesehatan  Lingkungan.  Metode  kuantitatif deskriptif,  uji  asumsi  klasik,  regresi  linier  berganda,  dan  uji  hipotesis  digunakan  dalam penelitian ini.
S S E E K K U U R R I I T T A A S S
( ( S S a a h h a a m m , , E E k k o o n n o o m m i i , , K K e e u u a a n n g g a a n n d d a a n n I I n n v v e e s s t t a a s s i i ) )

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil Penelitian
1.  Uji Statistik Deskriptif
Berdasarkan  hasil  uji  statistik  deskriptif terdapat  215  sampel  (n),  dimana  nilai  minimum variabel  ketidakseimbangan  realisasi  minimum  belanja  pegawai  adalah  sebesar  81.05% berada di Satker BKTM Makassar dan nilai maksimum sebesar 99,59% terjadi pada BKOM Bandung. Sedangkan nilai mean adalah sebesar 92,9805 dengan standar deviasi yang lebih kecil yaitu 5,89355 menunjukkan tidak terjadinya dampak yang tinggi dari nilai minimum dan maksimum pada belanja pegawai.
Variabel  ketidakseimbangan  realisasi  belanja  barang,  diperoleh  nilai  minimum  sebesar 31,96% terjadi pada Satker Dinas Kesehatan Propinsi Maluku pada tahun 2016, sedangkan nilai  maksimum  adalah  sebesar  100,00%  terjadi  pada  Satker  Dinas  Kesehatan  Propinsi Bengkulu  pada  tahun  2020.  Nilai  mean  adalah  sebesar  85,0157  dengan  standar  deviasi yang lebih rendah yaitu 15,86364 menunjukkan dampak yang rendah antara nilai minimum dan maksimum pada belanja barang.
Sedangkan  pada  variabel  ketidakseimbangan  realisasi  belanja  modal,  diperoleh  nilai minimum  sebesar  39,76%  terjadi  pada  Satker  Sekretariat  Ditjen  Kesehatan  Masyarakat pada  tahun  2019,  nilai  maksimum  adalah  sebesar  100,00%  terjadi  pada  Satker  Direktorat Promosi  Kesehatan  dan  Pemberdayaan  Masyarakat  pada  tahun  2020  dan  nilai  mean sebesar  92,2700  dengan  standar  deviasi  yang  lebih  rendah  yaitu  sebesar  12,90449 menunjukkan  dampak  yang  rendah  antara  nilai  minimum  dan  maksimum  dari  variabel belanja  modal.Adapun  untuk  variabel  efisiensi  kinerja  pemerintah,  diperoleh  nilai  minimum sebesar  1,00%  terjadi  pada  Satker  Direktorat  Promosi  Kesehatan  dan  Pemberdayaan Masyarakat  pada  tahun  2020,  nilai  maksimum  sebesar  3,13%  terjadi  pada  Satker  Dinas Kesehatan  Propinsi  Maluku  pada  tahun  2016  dan  nilai  mean  sebesar  1,2364  dengan standar deviasi yang lebih rendah yaitu sebesar 0,34470 menunjukkan dampak yang rendah antara nilai minimum dan maksimum dari variabel efisiensi kinerja pemerintah.
Hal tersebut di atas dapat ditunjukkan pada tabel 4.1 berikut:

## Tabel 4.1. Uji Statistik Deskriptif
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation Belanja Pegawai 215 81,05 99,59 92,9805 5,89355 Belanja Barang 215 31,96 100,00 85,0157 15,86364 Belanja Modal 215 39,76 100,00 92,2700 12,90449 Efisiensi 215 1,00 3,13 1,2364 0,34470
Valid N (listwise) 215 Descriptive Statistics
Sumber: Hasil Output SPSS, 2022

## 2.  Uji Asumsi Klasik
a.  Uji Multikoliniearitas
Karena  nilai  toleransi  masing-masing  variabel  di  atas  0,1  dan  nilai  VIF  masing-masing variabel  di  bawah  10,  hasil  uji  multikolonieritas  pada  Tabel  4.2  menunjukkan  bahwa  tidak ada  multikolonieritas  pada  ketiga  variabel  independen.  Oleh  karena  itu,  kinerja  pemerintah selama  periode  pengamatan  dapat  diprediksi  dengan  menggunakan  ketiga  variabel independen.
S S E E K K U U R R I I T T A A S S
( ( S S a a h h a a m m , , E E k k o o n n o o m m i i , , K K e e u u a a n n g g a a n n d d a a n n I I n n v v e e s s t t a a s s i i ) )
Tabel 4.2 Uji Multikolinieritas Coefficients No. Model Collinearity Statistics Tolerance VIF 1 Belanja Pegawai (X 1 ) 0,854 1,171 2 Belanja Barang (X 2 ) 0,879 1,138 3 Belanja Modal (X 3 ) 0,961 1,041
Sumber: Hasil Output SPSS, 2022
b.  Uji Heterokedastisitas
Gambar 4.1 Uji Heteroskedastisitas Sumber: Hasil Output SPSS, 2022
Menurut  grafik  scatterplot  berikut,  titik-titik  tersebar  secara  acak,  berada  di  atas  dan  di bawah angka nol (0) pada sumbu Y, tidak berkumpul di satu tempat, dan tidak membentuk pola tertentu. Oleh karena itu, tidak ada heteroskedastisitas pada model regresi, dan varian semua  variabel  ini  menunjukkan  bahwa  variabel  independen  dapat  digunakan  untuk memprediksi kinerja pemerintah.
c.  Uji Autokorelasi

## Tabel 4.3 Autokorelasi

## Durbin-Watson
1,901
Sumber: Hasil Output SPSS, 2022
Tabel sebelumnya menunjukkan nilai Durbin Watson 1,901. Nilai ini berada di antara nilai dU dan (4-dU), yaitu antara 1,793 dan 2,207. Ini menunjukkan bahwa tidak ada autokorelasi dalam model regresi.

## 3.  Uji Hipotesis
a.  Uji Regresi Linier
Tabel 4.4 Persamaan Regresi Persamaan Model Persamaan Y = 1,929 - 0,026 X 1 - 0,065 X 2 - 0,002 X 3 +  Sumber: Hasil Output SPSS, 2022
Persamaan: Nilai variabel efisiensi (Y 1 ) tidak dipengaruhi oleh variabel bebas, dengan nilai konstanta 1,929. Nilai koefisien regresi (X 1 ) sebesar -0,026 menunjukkan pengaruh variabel belanja pegawai (X 1 ) terhadap efisiensi (Y 1 ). Nilai koefisien regresi (X 2 ) sebesar -0,065 menunjukkan pengaruh variabel belanja barang (X 2 ) terhadap efisiensi (Y 1 ). Nilai koefisien regresi (X 3 ) sebesar -0,002 menunjukkan pengaruh variabel belanja.
S S E E K K U U R R I I T T A A S S
( ( S S a a h h a a m m , , E E k k o o n n o o m m i i , , K K e e u u a a n n g g a a n n d d a a n n I I n n v v e e s s t t a a s s i i ) )
b.  Uji Koefisien Determinasi (adjusted R²)
Tabel  4.5  menunjukkan  nilai  koefisien  determinasi  untuk  variabel  efisiensi  kinerja pemerintah  sebesar  0,949.  Ini  menunjukkan  bahwa  94,9%  dari  variasi  efisiensi  kinerja pemerintah  disebabkan  oleh  variasi  dari  tiga  variabel  independen —realisasi  belanja pegawai,  realisasi  belanja  barang,  dan  realisasi  belanja  modal —sedangkan  5,1%  yang tersisa  disebabkan  oleh  alasan  lain  di  luar  model  regresi.    Berdasarkan  uji  koefisien determinasi  yang  ditunjukkan  pada  tabel  4.5,  kami  menemukan  nilai  R  Square  Efisiensi sebesar  0,949,  yang  menunjukkan  bahwa  Belanja  Pegawai  (X 1 ),  Belanja  Barang  (X 2 )  dan Belanja Modal (X 3 ) dapat berkontribusi pada Efisiensi (Y 1 ) sebesar 94,9%.
Tabel 4.5 Uji Koefisien Deteminasi Model Summary Model R Square 1 Efisiensi 0,949 Sumber: Hasil Output SPSS, 2022 c.  Uji perhitungan Good of Fitness
Tabel 4.6 Hasil Perhitungan Good of Fitness ANOVA Model F Sig. 1 Efisiensi 80.564 .000 b
Sumber: Hasil Output SPSS, 2022
Dari  tabel  4.6,  dapat  disimpulkan  bahwa  nilai  F  sebesar  80,564  dan  nilai  signifikan sebesar 0,000 diperoleh sebagai hasil dari pengaruh ketidakseimbangan realisasi anggaran belanja  pegawai,  belanja  barang,  dan  belanja  modal  terhadap  efisiensi  kinerja  pemerintah. Ini karena nilai signifikansi lebih kecil dari 5% atau 0,05, dan signifikansi terhadap efisiensi juga dipengaruhi.
d. Uji Hipotesis (Y 1 ) Tabel 4.7 Hasil Uji Hipotesis (Y 1 ) Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta (Constant) 1.929 0.079 24.495 0.000 Belanja Pegawai -0.026 0.007 -0.237 -3.490 0.004 Belanja Barang -0.065 0.005 -0.872 -13.044  0.000 Belanja Modal -0.002 0.002 -0.049 -0.761 0.460
a. Dependent Variable: Efisiensi
Sumber: Hasil Output SPSS, 2022
Hasil  uji  dari  tabel  4.7  menunjukkan  bahwa  variabel  X1  memiliki  nilai  signifikansi  0,004, variabel  X2  0,000,  dan  variabel  X3  memiliki  nilai  signifikansi  0,460.  Nilai  signifikansi  yang lebih  rendah  dari  0,05  menunjukkan  bahwa  variabel  belanja  pegawai  dan  barang  secara parsial  berpengaruh  signifikan terhadap  efisiensi  kinerja  pemerintahan. Sementara  variabel X3 memiliki nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap efisiensi kinerja pemerintahan.
S S E E K K U U R R I I T T A A S S
( ( S S a a h h a a m m , , E E k k o o n n o o m m i i , , K K e e u u a a n n g g a a n n d d a a n n I I n n v v e e s s t t a a s s i i ) )

## Pembahasan Hasil Penelitian
1)  Pengaruh  Ketidakseimbangan  realisasi  anggaran  belanja  pegawai  berpengaruh signifikan terhadap efisiensi kinerja Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat
Anggaran  adalah  inti  dari  operasi  pemerintahan.  Anggaran  adalah  alat  penting untuk  stabilisasi  dan  alokasi  sumber  daya,  perencanaan  dan  pengendalian  organisasi, dan penilaian kinerja. Oleh karena itu, Laporan Rrealisasi Anggaran (LRA) adalah salah satu  laporan  pertanggungjawaban  keuangan  pusat  dan  daerah  yang  paling  penting. Pengguna  laporan  dapat  melakukan  analisis  kinerja  laporan  keuangan,  seperti  analisis pendapatan,  analisis  belanja,  dan  analisis  pembiayaan,  berdasarkan  LRA.  Pada  daerah pemekaran,  analisis  belanja  penting  untuk  dilakukan  karena  daerah  tersebut  baru didirikan  dan  memiliki  anggaran  belanja  yang  terbatas.  Dengan  nilai  anggaran  yang terbatas  ini,  realisasi  belanja  harus  dilakukan  dengan  efisien  dan  seimbang  untuk memungkinkan pembangunan daerah dilakukan dengan tepat sasaran.
Belanja  pegawai,  di  sisi  lain,  adalah  kompensasi  dalam  bentuk  uang  atau  barang yang diberikan kepada pegawai negeri, pejabat negara, pensiunan, dan pegawai honorer yang  bertugas  di  dalam  dan  di  luar  negeri  sebagai  imbalan  atas  pekerjaan  yang  telah dilakukan untuk mendukung tugas dan fungsi organisasi pemerintah.
Ketahuilah  bahwa  rasio  efisiensi  kinerja  pemerintah  digunakan  untuk  menentukan seberapa  besar  penghematan  anggaran  yang  dilakukan  pemerintah.  Tidak  ada  standar yang  dianggap  ideal  untuk  rasio  efisiensi  ini,  karena  angka  yang  dihasilkannya  tidak absolut,  tetapi  relatif.  Jika  rasio  efisiensi  anggaran  pemerintah  kurang  dari  seratus persen, itu dianggap efisiensi; jika lebih dari itu, itu menunjukkan bahwa anggaran telah dibuang.
Berdasarkan hasil uji hipotesis (uji t), diperoleh nilai koefisien sebesar 0,004,  yang menunjukkan bahwa ketidakseimbangan realisasi anggaran belanja pegawai berdampak positif  pada  efisiensi  kinerja  pemerintah  di  Direktorat  Jenderal  Kesehatan  Masyarakat. Dengan  kata  lain,  semakin  besar  realisasi  anggaran  belanja  pegawai,  semakin  efisiensi kinerja pemerintah. Hasil uji hipotesis juga menunjukkan bahwa nilai thitung -0,237 lebih kecil  dari  ttab.  Hasil  penelitian  ini  bertentangan  dengan  hasil  dari  Darwis  (2015),  yang menunjukkan  bahwa  belanja  pegawai  memengaruhi  tingkat  kemandirian  keuangan daerah,  dan  Susilowati  (2012),  yang  menunjukkan  bahwa  belanja  pegawai  negeri  sipil tidak berdampak signifikan pada capaian kinerja.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  Handoko  (2014),  yang  menyatakan bahwa  menyajikan  anggaran  yang  didasarkan  pada  kinerja  sudah  efisien,  yang  dapat dilihat  dari  perbandingan  antara  anggaran  dan  hasilnya,  serta  seberapa  jauh  rencana program kerja dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Salah satu hasil positif dan signifikan dari penelitian ini adalah peningkatan efisiensi kinerja Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat sebagai akibat dari realisasi anggaran pegawai yang semakin meningkat.
2)  Pengaruh  Ketidakseimbangan  realisasi  anggaran  belanja  barang  berpengaruh signifikan terhadap efisiensi kinerja Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Belanja  barang  adalah  pengeluaran  untuk  pembelian  barang  dan/atau  jasa  yang habis  dipakai  untuk  memproduksi  barang  dan/atau  jasa  yang  dipasarkan  maupun  yang tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada  masyarakat  di  luar  kriteria  belanja  bantuan  sosial  serta  belanja  perjalanan. Berdasarkan  hasil  uji  regresi  diperoleh  koefisien  untuk  variabel  kesenjangan  realisasi anggaran  belanja  barang  sebesar  0,000  yang  berarti  apabila  realisasi  anggaran  belanja
S S E E K K U U R R I I T T A A S S
( ( S S a a h h a a m m , , E E k k o o n n o o m m i i , , K K e e u u a a n n g g a a n n d d a a n n I I n n v v e e s s t t a a s s i i ) )
barang  semakin  meningkat,  maka  akan  berdampak  pada  meningkatnya  efisiensi  kinerja pemerintah pada Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat.
Sedangkan  dari  hasil  uji  hipotesis  diperoleh  nilai  t hitung -0,872  >  t tabel -13,044 signifikansi  sebesar  0,000  <  0,05.  Hal  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  kesenjangan realisasi  anggaran  belanja  barang  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  efisiensi kinerja  pemerintah  pada  Direktorat  Jenderal  Kesehatan  Masyarakat.  Berbeda  dengan hasil  dari  Susilowati  (2012),  hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  belanja  barang  dan jasa tidak berdampak signifikan pada capaian kinerja.
Studi  Honga  dan  Ilat  (2014)  menyatakan  bahwa  anggaran  terealisasi  dengan  baik karena tidak melebihi target. pemahaman teknis tentang bagaimana menerapkan sistem akuntansi  pemerintah  untuk  mencapai  kinerja  keuangan  pemerintah  yang  baik.  Laporan realisasi  anggaran  menunjukkan  pelaksanaan  yang  tepat  dari  anggaran  pendapatan, belanja, dan kinerja keuangan.
Salah satu hasil positif dan signifikan dari penelitian ini adalah peningkatan efisiensi kinerja Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat sebagai akibat dari realisasi anggaran barang yang semakin meningkat.

## 3)  Pengaruh Ketidakseimbangan realisasi anggaran belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap efisiensi kinerja Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat
uang  yang  digunakan  untuk  membeli  aset  atau  meningkatkan  nilai  aset  yang memberi  manfaat  selama  lebih  dari  satu  periode  akuntansi  dan  melebihi  batas  minimal kapitalisasi  aset  tetap  atau  aset  lainnya  yang  ditetapkan  pemerintah.  Hasil  uji  regresi menunjukkan  bahwa  koefisien  untuk  variabel  kesenjangan  realisasi  anggaran  belanja modal sebesar 0,460, yang berarti bahwa peningkatan realisasi anggaran belanja modal akan  berdampak  pada  peningkatan  efisiensi  kinerja  pemerintah  di  Direktorat  Jenderal Kesehatan Masyarakat. Di sisi lain, hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa nilai thitung  - 0,049  lebih  besar  dari  nilai  ttabel  -0,761  dan  koefisien  untuk  variabel  kesenjangan realisasi anggaran belanja modal sebesar 0,460 lebih Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil  Darwis  (2015),  yang  menunjukkan  bahwa  belanja  modal  memengaruhi  tingkat kemandirian keuangan daerah. Selain itu, Susilowati (2012) menunjukkan bahwa capaian kinerja tidak terpengaruh secara signifikan oleh belanja modal.
Dimungkinkan  untuk  menjelaskan  pengaruh  negatif  dan  tidak  signifikan  dalam penelitian ini dengan fakta bahwa anggaran belanja modal yang semakin meningkat tidak berdampak  signifikan  pada  peningkatan  efisiensi  kinerja  Direktorat  Jenderal  Kesehatan Masyarakat.
4)  Pengaruh  Ketidakseimbangan  realisasi  anggaran  belanja  pegawai,  belanja  barang dan  belanja  modal  berpengaruh  signifikan  terhadap  efisiensi  kinerja  Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat
Menurut  hasil  uji  t,  variabel  X1  (belanja  pegawai)  memiliki  nilai  signifikansi  0,004, variabel  X2  (belanja  barang)  0,000,  dan  variabel  X3  (belanja  modal)  memiliki  nilai signifikansi 0,460. Nilai signifikansi masing-masing variabel ini kurang dari 0,05. Menurut nilai  tersebut,  belanja  barang  dan  pegawai  berpengaruh  signifikan  terhadap  efisiensi kinerja pemerintahan. Sebaliknya, variabel X3 memiliki nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap  efisiensi  kinerja  pemerintahan.  Namun,  nilai  F  sebesar  80,564  dan  nilai signifikan  sebesar  0,000  diperoleh  ketika  ketidakseimbangan  realisasi  anggaran  belanja pegawai,  barang,  dan  modal  terhadap  efisiensi  kinerja  pemerintah  secara  bersamaan
S S E E K K U U R R I I T T A A S S
( ( S S a a h h a a m m , , E E k k o o n n o o m m i i , , K K e e u u a a n n g g a a n n d d a a n n I I n n v v e e s s t t a a s s i i ) )
dipengaruhi. Ini disebabkan oleh fakta bahwa nilai signifikansi lebih rendah dari 5%, atau 0,05.

## E. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  uji  hipotesis  dapat  diberikan  kesimpulan  hasil  penelitian  sebagai berikut:
1.  Ketidakseimbangan realisasi anggaran belanja pegawai berdampak positif pada efisiensi kinerja pemerintah di Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI.  Oleh  karena  itu,  peningkatan  realisasi  anggaran  belanja  pegawai  akan  berdampak lebih baik pada efisiensi kinerja pemerintah.
2.  Ketidakseimbangan  realisasi  anggaran  belanja  barang  berdampak  positif  dan  signifikan pada  efisiensi  kinerja  pemerintah  di  Direktorat  Jenderal  Kesehatan  Masyarakat Kementerian  Kesehatan  RI.  Dengan  demikian,  peningkatan  realisasi  anggaran  belanja barang akan berdampak pada peningkatan efisiensi kinerja pemerintah.
3.  Peningkatan  realisasi  anggaran  belanja  modal  tidak  berdampak  positif  atau  signifikan terhadap  efisiensi  kinerja  pemerintah  di  Direktorat  Jenderal  Kesehatan  Masyarakat Kementerian  Kesehatan  RI.  Oleh  karena  itu,  peningkatan  realisasi  anggaran  belanja modal tidak akan berdampak positif atau signifikan terhadap efisiensi kinerja pemerintah.
4.  Secara  keseluruhan,  ketidakseimbangan  realisasi  anggaran  belanja  pegawai,  belanja barang,  dan  belanja  modal  akan  berdampak  positif  dan  signifikan  pada  efisiensi  kinerja pemerintah  di  Direktorat  Jenderal  Kesehatan  Masyarakat  Kementerian  Kesehatan  RI. Dengan  demikian,  peningkatan  realisasi  anggaran  belanja  barang,  belanja  barang,  dan belanja modal akan berdampak positif pada efisiensi kinerja pemerintah.
5.  Sumber  Daya  Manusia  di  satuan  kerja  tingkat  pusat  Direktorat  Jenderal  Kesehatan Masyarakat,  terutama  bagian  keuangan,  memiliki  kualitas  yang  baik  meskipun kuantitasnya  lebih  sedikit.  Ini  sangat  berbeda  dengan  Sumber  Daya  Manusia  di  tingkat propinsi, di mana pergantian pengelola keuangan yang lama ke yang baru menyebabkan kesulitan dan mempengaruhi laporan keuangan yang akurat.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah,  S.,  &  Nazry,  R.  (2015).  Analisis  Varian  Anggaran  Pemerintah  Daerah. Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis , 6(2), 272-283.
Bastian, I. (2013). Akuntansi Sektor Publik . Jakarta: Salemba Empat.
Budiman,  R.  Y.,  &  Wokas,  H.  (2015).  Analisis  Kinerja  Belanja  Dalam  Laporan  Realisasi Anggaran  Pada  Tiga  Daerah  Pemekaran  Di  Provinsi  Sulawesi  Utara. Jurnal  EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi , 3(1).
Daling, M. (2013).  Analisis Kinerja Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Pemerintah Kabupaten  Minahasa  Tenggara. Jurnal  EMBA:  Jurnal  Riset  Ekonomi,  Manajemen, Bisnis dan Akuntansi . Vol.1 No.3 September 2013, Hal. 82-89.
Darwanis,  D.,  &  Chairunnisa,  S.  (2013).  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah. Jurnal telaah dan riset akuntansi , 6(2), 150-174.
Darwis,  E.  T.  R.  (2015).  Pengaruh  belanja  modal  dan  belanja  pegawai  terhadap  tingkat kemandirian  keuangan  daerah  pada  Kabupaten/Kota  Provinsi  Sumatera  Barat  (studi empiris pada Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Barat). Jurnal Akuntansi , 3(1). Erlina, R. (2013). Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual . Medan: Brama Ardian.
Fahrianta,  R.  Y.,  &  Carolina,  V.  (2016).  Analisis  Efisiensi  Anggaran  Belanja  Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas. Jurnal Manajemen dan Akuntansi , 13(1).
S S E E K K U U R R I I T T A A S S
( ( S S a a h h a a m m , , E E k k o o n n o o m m i i , , K K e e u u a a n n g g a a n n d d a a n n I I n n v v e e s s t t a a s s i i ) )
Handoko,  A.W.  (2014).  Analisis  Realisasi  Anggaran  Pendapatan  Dan  Belanja  Berbasis Kinerja  Pada  Dispenda  Kota  Surabaya. Jurnal  Ilmu  &  Riset  Akuntansi .  Vol.  3  No.  12 (2014).
Harahap,  S.  S.  (2013). Analisis  Kritis  Atas  Laporan  Keuangan  Edisi  11 .  Jakarta:  Rajawali Pers.
Honga, A.F., &  Ilat, V. (2014). Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Bitung. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi . Vol.2 No.4 Desember 2014, Hal. 278-288.
Husain,  T.,  &  Sunardi, N.  (2020).  Firm's  Value  Prediction  Based  on  Profitability  Ratios  and Dividend Policy. Finance & Economics Review , 2 (2), 13-26.
Kadim,  A.,  &  Sunardi,  N.  (2022).  Financial  Management  System  (QRIS)  based  on  UTAUT Model  Approach  in  Jabodetabek. International  Journal  of  Artificial  Intelligence Research , 6 (1).
Mahmudi,  M.  (2016). Analisis  laporan  keuangan  pemerintah  daerah.  Edisi  Ketiga . Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
Mardiasmo. (2013). Perpajakan : Edisi Revisi. Andi: Yogyakarta.
Mohhamad,  M.,  Sulistiyowati,  F.,  &  Purwanugraha,  H.  A.  (2013). Akuntansi  Sektor  Publik (public sectors accounting) . Penerbit BPFE. Yogyakarta.
Muhibtari, A. N. (2014). Analisis rasio keuangan  anggaran pendapatan dan belanja daerah kota magelang untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah kota magelang tahun anggaran 2008-2012 . Skripsi, Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta.
Munandar, M. (2001). Budgeting: Perencanaan Kerja, Pengkoordinasian Kerja. Pengawasan Kerja. Edisi Pertama . Universitas Gajah Mada: BPFE .
Nafarin, M. (2013). Penganggaran Perusahaan . Jakarta: salemba empat.
Nardi  Sunardi  Et  Al  (2020).  Determinants  of  Debt  Policy  and  Company’s  Performance, International  Journal  of  Economics  and  Business  Administration  Volume  VIII  Issue  4, 204-213
Nomor,  P.  P.  (8).  Tahun  2006  tentang  Pelaporan  Keuangan  dan  Kinerja  Instansi Pemerintah. Melalui (www. google. com) .
Nordiawan, D., & Hertianti, A. (2010). Akuntansi Sektor Publik, Jakarta: Salemba Empat.
Oktora, F. E., & Pontoh, W. (2013). Analisis hubungan pendapatan asli daerah, dana alokasi umum,  dan  dana  alokasi  khusus  atas  belanja  modal  pada  pemerintah  daerah kabupaten tolitoli provinsi sulawesi tengah. Accountability , 2(1), 1-10.
Palilingan, A.F.,  Sabijono, H.,  Mawikere, L.  (2015). Analisis Kinerja Belanja Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pada Dinas Pendapatan Kota Manado. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi . Vol.3 No.1 Maret 2015, Hal. 17-25.
Pangkey,  I.,  &  Pinatik,  S.  (2016).  Analisis  efektivitas  dan  efisiensi  anggaran  belanja  pada dinas  kebudayaan  dan  pariwisata  provinsi  Sulawesi  Utara. Jurnal  EMBA:  Jurnal  Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi , 3(4).
Perwira,  M.  Y.  (2014).  Analisis  Kinerja  Keuangan  Pada  Dinas  Pendapatan  Pengelolaan Keuangan  Dan  Aset  Daerah  Kabupaten  Klaten  Tahun  2007-2013. Jurnal  kinerja keuangan .
S S E E K K U U R R I I T T A A S S
( ( S S a a h h a a m m , , E E k k o o n n o o m m i i , , K K e e u u a a n n g g a a n n d d a a n n I I n n v v e e s s t t a a s s i i ) )
Pratolo,  S.,  &  Yudha,  B.  S.  (2011).  Peran  Faktor-Faktor  Keuangan  Dan  Pertumbuhan Ekonomi  terhadap  Penerimaan  Pendapatan  Asli  Daerah. Journal  of  Accounting  and Investment , 12(2), 144-160.
Prihatiningsih, A., & Syamsuddin, H. M. (2013). Defisit Anggaran dan Implikasinya terhadap Perkembangan  Ekonomi  dan  Kinerja  Keuangan  Kabupaten  Tebo. Jurnal  Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah , 1(2), 97-108.
Rahayu,  K.  P.,  &  Sanjaya,  R.  (2022).  Pengaruh  Loan  to  Deposit  Ratio  dan  Beban Operational  Per  Pendapatan  Operasional  Terhadap  Return  on  Asset  Pada  PT.  Bank Mega Tbk Yang Tercatat Di Bursa Efek Indonesia (BEI). RJABM (Research Journal of Accounting and Business Management) , 5(2), 138-153.
Sanjaya, R, Rahayu, K.P., & Lativa. (2022). Analysis of Net Profit Margin, Current Ratio, and Total Assets Turnover to Assess Financial Performance at PT Kalbe Farma Tbk Period 2017-2021. In Adpebi Science Series, Proceedings of Adpebi International Conference on  Management,  Education,  Social  Science,  Economics  and  Technology  (AICMEST) (Vol. 1, No. 1).
Sanjaya,  R.  &  Rahayu,  K.P.  (2020).  The  Influence  of  Fundamental  Factors  and Macroeconomics  Against  Dividend  Payout  Ratio  and  Company  Value  in  LQ45  Non- Banking Registered Companies on the Indonesia Stock Exchange. Journal of Research in Business, Economics, and Education , Vol. 2 (5) (1053-1065).
Sanjaya,  R.  (2019).  The  Influence  of  Ratio  Analysis  to  The  Dividend  Payout  Ratio  and  Its Impact  on  The  Value  of  The  Company  Listed  On  The  Malaysia  Stock  Exchange. Economic & Accounting Journal , Vol. 2 (2) (95-103), Universitas Pamulang.
Sanjaya, R. (2020). The Impact of Source and Use of Funds on Liquidity at PT. Mustika Ratu Tbk. Jurnal SEKURITAS (Saham, Ekonomi, Keuangan dan Investasi) , Vol. 3 (2) (158- 165).
Sanjaya, R. (2022). Pengaruh GPM, DER dan EPS Terhadap Harga Saham Pada PT. Adhi Karya  (Perseroan),  Tbk  yang  Tercatat  di  Bursa  Efek  Indonesia. RJABM  (Research Journal of Accounting and Business Management) , 6(1), 11-24.
Sanjaya,  R.,  Lativa,  &  Rahayu,  K.  P.  (2022).  Analysis  Of  The  Efficiency  Of  Use  Of  The Expenditure  Budget  In  The  Directorate  General  Of  Public  Health  Ministry  Of  Health Republic  Of Indonesia. In  Adpebi  Science  Series,  Proceedings  of  Adpebi  International Conference  on  Management,  Education,  Social  Science,  Economics  and  Technology (AICMEST) (Vol. 1, No. 2).
Sanjaya,  R.,  Rahayu,  K.P.,  &  Lativa.  (2022).  Pengaruh  Pengendalian  Internal,  Penerapan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), Dan Bukti-Bukti (Kecukupan dan Kelayakan) Audit Terhadap  Opini  Laporan  Keuangan  Wajar  Tanpa  Pengecualian  “Studi  Penelitian  Di Kantor  Akuntan  Publik  Di  Jakarta  Selatan. RJABM  (Research  Journal  of  Accounting and Business Management) , 5(2), 171-185.
Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D . Bandung: PT Alfabeta.
Sunardi,  N.,  &  Tatariyanto,  F.  .  (2023).  The  Impact  of  the  Covid-19  Pandemic  and  Fintech Adoption  on  Financial  Performance  Moderating  by  Capital  Adequacy  . International Journal of Islamic Business and Management Review , 3 (1), 102 –118. https://doi.org/10.54099/ijibmr.v3i1.620
Susilowati, M. (2012). Analisis Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Instansi Pemerintah  (Studi  Kasus  Pada  SKPD  Di  Boyolali) (Doctoral  dissertation,  Universitas Muhammadiyah Surakarta).