How to cite:
Syafiqoh, F. A., & Sudiro, A. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dari Produk Kosmetik yang Ilegal. Syntax Literate . (8)12 , https://doi.org/10.36418/syntax-
literate.v8i12
E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax  Literate:  Jurnal  Ilmiah  Indonesia  p–ISSN:  2541-0849  e- ISSN: 2548-1398 Vol. 8, No. 12, Desember 2023

## PERLINDUNGAN  HUKUM  TERHADAP  KONSUMEN  DARI  PRODUK KOSMETIK YANG ILEGAL
Firyal Arribah Syafiqoh, Amad Sudiro Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Indonesia Email: firyalarribahh12@gmail.com, ahmads@fh.untar.ac.id

## Abstrak
Perkembangan  teknologi  membawa  perubahan  pada  dunia  perdagangan,  saat  ini  E- Commerce  tumbuh  dengan  begitu  pesat.  pertumbuhan  tersebut  membawa  dampak  pada menjamurnya  industri  kosmetik  di  online  shop,  namun  hal  tersebut  menyebabkan maraknya kosmetik illegal yang beredaran dipasar salah satunya merek Zayora. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi terhadap kesadaran konsumen mengenai penerapan  perlindungan  konsumen  terhadap  produk  kosmetik  ilegal  dan  memberikan rekomendasi  perbaikan  sistem.Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  analisis  kasus adalah  penelitian  hukum  normatif  yang  sistematis.  Dalam  penelitian  ini  peneliti menggunakan data sekunder, dimana alat hukum primer yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan.  Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini disebut  penelitian  kepustakaan  (LR).  Teknik  analisis  data  yang  akan  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  hukum  normatif,  dimana  analisis  tersebut  berkaitan  dengan komponen-komponen substansi hukum yaitu teori, konsep, dan beberapa undang-undang yang berlaku Perlindungan hukum konsumen terhadap kosmetik illegal pada studi kasus Putusan  No  Nomor  687/Pid.Sus/2021/PN  Ckr  bahwa  pelaku  memperoleh  sanksi  pidana selama  kurang  lebih  dua  tahun  dengan  denda  sebesar  10.000.000,  hal  ini  menunjukkan bahwa terdapat upaya dalam melindungan konsumen. Penarikan serta penghentian produk yang beredar secara illegal tanpa adanya surat izin dari BPOM menunjukkan implementasi perlindungan  hukum  kepada  konsumen,  hal  ini  disebabkan  karena  sulitnya  BPOM mengawasi perederan kosmetik yang dijual secara online untuk itu masyarakat dihimbau lebih teliti dalam membeli produk secara online.Berdasarkan temuan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa peran BPOM dalam pengawasan kosmetik illegal masih kurang, hal ini dapat dilihat dari ribuan kosmetik illegal tanpa izin yang beredar secara online.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum Konsumen, Kosmetik Ilegal, BPOM

## Abstract
Technological developments have brought changes to the world of commerce, currently E- Commerce is growing very rapidly. This growth has had an impact on the mushrooming of the  cosmetics  industry  in  online  shops,  but  this  has  led  to  the  rise  of  illegal  cosmetics circulating on the market, one of which is the Zayora brand. The aim of  this research is to contribute to consumer awareness regarding the implementation of consumer protection against illegal cosmetic products and provide recommendations for system improvements. The research method used in the case analysis is systematic normative legal research. In this  research,  researchers  used  secondary  data,  where  the  primary  legal  tool  used  was statutory regulations. The data collection technique used in this research is called library
research (LR). The data analysis technique that will be used in this research is normative law, where the analysis is related to the components of legal substance, namely theory, concepts  and  several  applicable  laws.  Legal  protection  of  consumers  against  illegal cosmetics in the case study of Decision No. 687/Pid. .Sus/2021/PN Ckr that the perpetrator received criminal sanctions for approximately two years with a fine of 10,000,000, this shows  that  there  are  efforts  to  protect  consumers.  The  withdrawal  and  termination  of products circulating illegally without a permit from BPOM shows the implementation of legal  protection  for  consumers,  this  is  due  to  the  difficulty  of  BPOM  monitoring  the distribution of cosmetics sold online, therefore the public is advised to be more careful in purchasing products online. Based on the findings above, it can be seen It can be concluded that BPOM's role in monitoring illegal cosmetics is still lacking, this can be seen from the thousands of illegal cosmetics without permits circulating online.
Keywords: Consumer Legal Protection, Illegal Cosmetics, BPOM

## Pendahuluan
Meningkatnya  permintaan  terhadap  produk  kosmetik  disebabkan  oleh  semakin besarnya  potensi  perekonomian  Indonesia,  khususnya  di  bidang  industri  kosmetik  dan kosmetik.  Pedagang  di  sektor  ini  memiliki  keuntungan  besar  di  pasar,  terutama  jika menyangkut perempuan, yang merupakan 130 juta dari 267 juta pemilih di Indonesia. Hal ini  menyebabkan  industri  kosmetik  mengalami  kemerosotan  yang  disebabkan  oleh pergeseran  perilaku  konsumen  ke  arah  lebih  sering  bertransaksi  online  (Pratiwi  & Nurmawati,  2019).  Kemajuan  teknologi  informasi,  khususnya  dalam  bentuk  platform marketplace,  telah  mengubah  cara  dunia  usaha  beroperasi.  Transaksi  online  melalui website atau aplikasi telah menjadi pilihan utama, mencapai puncaknya sebesar 2,36 juta pengguna  bisnis  marketplace  pada  tahun  2020.  Meski  semakin  memudahkan  dalam memperoleh  beragam  produk  kosmetik,  tren  ini  juga  menimbulkan  kekhawatiran terhadap keselamatan dan kesehatan konsumen (Fauzela, 2023).
Masuknya produk kosmetik terlarang ke pasaran tanpa izin Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) merupakan persoalan serius. Banyaknya produk tanpa label yang menonjol  di  pasaran  menunjukkan  tidak  konsistennya  kualitas  baik  BPOM  maupun platform  yang  bersangkutan.  Risiko  penggunaan  produk  kosmetik  tanpa  izin  edar mengurangi kemungkinan kerusakan pada kulit, bahkan mungkin risiko kanker (Pratiwi & Nurmawati, 2019).
Dalam  konteks  ini,  perlindungan  konsumen  merupakan  aspek  krusial.  Peraturan Perundang-undangan  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen memberikan  landasan  hukum  bagi  perlindungan  hak-hak  konsumen.  Perlindungan Konsumen:  Perlindungan  Konsumen  adalah  hal  ini  yang  diklamaskan  pada  Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  1999.  Perlindungan  konsumen  mempunyai  arti  yang  luas, meliputi perlindungan konsumen terhadap barang dan jasa hingga sampai akibat-akibat dari pemakaian barang atau jasa tersebut (Fauzela, 2023).
Menurut  Fizgerald,  tujuan  dari  teori  pembelaan  hukum  adalah  untuk mengintegrasikan  dan  mengkoordinasikan  berbagai  permasalahan  sosial  karena  dalam situasi  tertentu  pembelaan  seseorang  terhadap  suatu  permasalahan  tertentu  dapat dilakukan  dengan  cara  mereduksi  kekhawatiran  pihak  lain.  Pentingnya  hukum  adalah
mengurus hak dan kepentingan manusia, yang segera menentukan kepentingan manusia yang  secara  dan  berguna.  Namun,  masih  terdapat  beberapa  permasalahan  dalam penerapannya, terutama terkait dengan produk kosmetik terlarang. Berdasarkan laporan BPOM  tahun  2019,  terdapat  kurang  lebih  2.000  produk  yang  terdaftar  namun  belum memiliki  izin  BPOM  dan  tersedia  di  berbagai  marketplace.  Dari  39  distributor,  29 diantaranya  memamerkan  razia  yang  tidak  memenuhi  standar  ketentuan.  Dengan ekuivalen dengan Rp 1,5 miliar lebih, sebanyak 13.254 produk berbagai merek terdiri dari pemutih  kulit,  masker  secara  khusus  untuk  bibir,  wajah,  perawatan  kulit  dan  parfum (Pertiwi & Yahya, 2019).
Salah satu kasusnya adalah terkait dengan undang-undang perlindungan konsumen yang melarang penjualan produk kosmetik kepada individu yang tidak memiliki dokumen identitas yang sah, sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2021/PN Ckr. Metodologi studi kasus ini didasarkan pada informasi yang tersedia secara publik mengenai  harga  produk  kosmetik  di  Kabupaten  Bekasi  yang  tidak  memiliki  tanggal kadaluwarsa. Berdasarkan informasi tersebut di atas, disarankan agar Balai Besar BPOM Bandung  dapat  dihubungi.  Mereka  melakukan  penyelidikan  dan  menemukan  seorang wanita bernama Siti Kurniati memiliki usaha salon rambut. Selain menjalankan salon, ia juga  bekerja  sebagai  sambilan  yang  menjual  produk  kosmetik.  Hasil  pemeriksaan laboratorium sebagaimana tercantum dalam Surat No. Contoh 12.20.18.CK tanggal 28 September  2020,  antara  lain  HIDRKOKINON.  Berbeda  dengan  yang  tertuang  dalam Pasal 98 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Siti Kurniati mempromosikan produk kosmetik yang layak digunakan di apotek atau tempat layanan kesehatan lainnya, namun  tidak  memenuhi  standar  atau  prinsip  etika  terkait  keselamatan.    khasiat,  dan kesejahteraan manusia (Mahkamah Agung, 2021)
Dalam  menyikapi  permasalahan  penjualan  kosmetik  ilegal,  beberapa  penelitian akhirnya  menunjukkan  masih  relatif  rendahnya  tingkat  kesadaran  pasar  dan  BPOM. Meningkatnya kuantitas produk kosmetik ilegal yang tersedia di berbagai platform online menunjukkan  kurangnya  kecermatan  dalam  menilai  kualitas  produk  yang  tidak memenuhi  standar.  Berdasarkan  penelitian  terdahulu  yang  dilakukan  oleh  Pertiwi  & Yahya,  (2019),  ditemukan  bahwa  penerapan  undang-undang  perlindungan  konsumen terhadap produk kosmetik yang dijual secara online kurang efektif. Hal ini disebabkan karena banyaknya produk kosmetik yang dijual secara online dan tidak mentaati peraturan perundang-undangan. standar BPOM (Pertiwi & Yahya, 2019)
Lebih  lanjut  dalam  artikel  jurnal  yang  ditulis  oleh  Elfiane  Rumuat,  C.  A., menjelaskan  bahwa  industri  kosmetik  di  Indonesia  merupakan  kasus  yang  termasuk dalam  undang-undang  perlindungan  konsumen  karena  berkaitan  dengan  hak-hak konsumen  yang  dilanggar  oleh  pemilik  usaha,  sedangkan  hak-hak  konsumen  dapat dilaksanakan.  melalui  proses  memperoleh  resep  atau  melalui  resep  itu  sendiri. Penyelesaian peradilan di dalam pengadilan yang diatur dalam pasal 45 ayat (1) UUPK, maupun penyelesaian di luar pengadilan yakni yang diatur dalam pasal 45 ayat (2) UUPK. Dengan cara ini, perlindungan hukum berkorelasi signifikan dengan kepatuhan hukum, yang berarti bahwa setiap kepatuhan hukum bergantung pada kepatuhan terhadap standar hukum yang berlaku dan pemahaman bahwa standar tersebut dapat ditegakkan. Hal ini
sejalan  dengan  upaya  perlindungan  hukum  yang  mencegah  adanya  keseimbangan, keserasian, atau keselarasan antar pihak terkait (Sari & Tan, 2021).
Banyaknya  produk  kosmetik  yang  berbasis  media  internet  menyebabkan terbatasnya kesadaran BPOM terhadap produk yang berbasis permintaan pasar massal. Oleh  karena  itu,  perlu  ada  semacam  pengamanan  untuk  melindungi  konsumen  dari produk kosmetik yang mereka beli. Alasan terjadinya bedah kosmetik adalah produsen tidak mengumumkan produk yang akan diserahkan ke BPOM. Bagi konsumen, hal ini mengakibatkan harga yang relatif murah sehingga sulit diprediksi apa yang akan terjadi. Bidang  pengawasan,  pemeriksaan,  dan  penindakan  melemahkan  bagi  BPOM.  Apapun tujuan  dan  strateginya,  BPOM  dilakukan  dengan  melakukan  pemeriksaan,  penilaian ulang,  dan  pemeriksaan  mutu  terhadap  setiap  produk  yang  memenuhi  ketentuan pemerintah terkait produk kosmetik perawatan kulit dengan meminta nomor identifikasi edar palsu tersebut. Oleh karena itu, produsen kosmetika dikenakan sanksi hukum apabila nomor  identifikasi  produknya  melanggar  Pasal  UPK  19  ayat  (1)  dan  62  ayat  (1). Menginformasikan kepada pemilik usaha agar mereka memahami pentingnya mengikuti Prosedur Operasional Standar ketika memulai operasinya. Pelanggan diimbau untuk lebih berhati-hati dan bijaksana dalam memilih kosmetik. Partai pengawasan dan penyuluhan BBPOM dan Dinas terkait harus terkait dengan memberikan sanksi yang tepat dan tegas dalam  membawa  produk  kosmetik  yang  tidak  memiliki  nomor  izin  edar  (Sari  &  Tan, 2021).
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  lebih  jauh  mengenai perlindungan hukum konsumen terhadap penjualan kosmetik ilegal melalui e-commerce, dengan fokus pada Studi No. 687/Pid.Sus/2021/PN Ckr. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk  memberikan  kontribusi  terhadap  kesadaran  konsumen  mengenai  penerapan perlindungan konsumen terhadap produk kosmetik ilegal dan memberikan rekomendasi perbaikan sistem.

## Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan dalam analisis kasus adalah penelitian hukum normatif yang sistematis. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif merupakan suatu proses untuk menentukan berbagai peraturan hukum, asas-asas hukum, dan doktrin-doktrin hukum dalam rangka menjawab permasalahan hukum yang sedang diangkat. Dalam penelitian ini digunakan dua pendekatan yaitu Pendekatan Statuta, yaitu penerapan  hukum  terkait  perselisihan  bisnis  yang  timbul  dari  pemilik  usaha,  dan Pendekatan Kasus, yaitu penerapan putusan pengadilan terkait perselisihan bisnis yang timbul dari pemilik usaha. pemilik bisnis (Sari & Tan, 2021).
Dalam  penelitian  ini  peneliti  menggunakan  data  sekunder,  dimana  alat  hukum primer yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan. Bahan hukum kedua yang digunakan penyidik adalah data hasil kajian Paten, dimana keterangan tersebut diperoleh dengan  cara  mengumpulkan,  menganalisis,  dan  menafsirkan  permohonan  Paten  yang mempunyai  kualifikasi  hukum  yang  kuat  serta  dengan  maksud  untuk  berpegang  pada hukum  Paten.  peraturan.  Peneliti  juga  menggunakan  buku  sebagai  referensi  dalam
penelitian ini. Setiap dokumen yang memuat keterangan berkaitan dengan materi hukum pertama dan kedua. Bahan kajian antara lain ensiklopedia, hukum kamus, artikel, literatur hukum (Eriyanti & Fazial, 2020).
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini disebut penelitian kepustakaan (LR). Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki, menantang, memilih, dan mempelajari  tentang  buku,  dokumen,  undang-undang  yang  mengatur  penggunaan  dan pengembangan lahan, dan materi lain yang terkait dengan topik penelitian. Dokumentasi dalam pengumpulan data dipahami sebagai sarana pengumpulan data melalui analisis dan identifikasi  unsur-unsur  penting  yang  terdapat  dalam  temuan  penelitian.  Dokumentasi merupakan catatan temuan penelitian penting yang telah dilakukan sebelumnya atau baru- baru ini. Secara umum, hal ini tidak diungkapkan kepada publik dan hanya diketahui oleh beberapa  organisasi  yang  memiliki  akses.  Dokumen  tersebut  dapat  berupa  dokumen badan  pengelola,  dokumen  pihak  yang  berkepentingan,  dokumen  sarjana  hukum,  dan dokumen penyidik hukum (Eriyanti & Fazial, 2020).
Teknik  analisis  data  yang  akan  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  hukum normatif,  dimana  analisis  tersebut  berkaitan  dengan  komponen-komponen  substansi hukum yaitu teori, konsep, dan beberapa undang-undang yang berlaku dan benar serta berkaitan.  Penelitian  ini  tidak  menggunakan  teknik  menghitung  melalui  angka; sebaliknya, ia menggunakan teori dan sangkutan peraturan-undangan (HTP, 2021).

## Hasil dan Pembahasan
Bentuk  perlindungan  hukum  bagi  konsumen  terhadap  peredaran  kosmetik  yang dijual secara online dalam Putusan NNomor 687/Pid.Sus/2021/Pn Ckr
Pemilik usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik itu badan usaha  atau  bukan,  baik  badan  usaha  yang  diatur  oleh  undang-undang  atau  tidak,  baik badan usaha yang berdiri sendiri dan menjalankan kegiatan usaha. dalam wilayah hukum Indonesia, ataukah mereka bekerja sama dengan pihak lain melalui penelitian bersama yang  bertujuan  untuk  memperluas  kegiatan  usaha  di  berbagai  sektor  ekonomi  (HTP, 2021).  Sehubungan dengan hal tersebut, Az. Nasution menyebutkan, badan usaha yang termasuk  dalam  pengertian  usaha  adalah:  korporasi,  persekutuan,  BUMN,  pedagang besar, pedagang, dan lain-lain. Produsen, juga dikenal sebagai pemilik usaha, biasanya dianggap sebagai pengusaha yang menghasilkan barang dan jasa. Dalam penelitian ini, hal ini mencakup pembuatan barang, penyediaan jasa, dan pelatihan profesional untuk setiap individu atau bisnis yang berpartisipasi, serta penyediaan barang dan jasa hingga ke depan pintu pelanggan (HTP, 2021).
Untuk melindungi konsumen dari penipuan penjualan kosmetik yang menyertakan barang  palsu  dalam  transaksi  penjualan  online  (e-commerce).  Kosmetik  kini  dianggap sebagai  alat  penting  yang  digunakan  setiap  hari  untuk  membantu  mengatasi  rambut rontok.  Kosmetik  tidak  hanya  dibutuhkan  oleh  wanita;  laki-laki,  anak  laki-laki,  dan bahkan  bayi  juga  dibutuhkan,  menjadikan  mereka  garda  baru  dalam  industri  ini. Penggunaan kosmetik dilakukan untuk meningkatkan rasa percaya diri dan mengurangi kerutan. Kebutuhan akan produk kosmetik akan menjadikan industri kosmetik sebagai
pemain  penting  dalam  dunia  usaha  (Pratiwi  &  Nurmawati,  2019).  Hal  ini  ditambah dengan  globalisasi  yang  sedang  berlangsung  dan  menjamurnya  teknologi  informasi, seperti internet. Globalisasi menyebabkan perdagangan menjadi kurang sensitif terhadap ruang dan waktu. Waktu menjadi semakin langka dan kurang relevan dalam interaksi dan komunikasi dalam skala global. Hal ini berdampak buruk bagi pemilik usaha yang lebih mudah  menjual  produknya  tanpa  mengalami  bencana  alam.  Hal  ini  juga  memberikan dampak  yang  signifikan  terhadap  konsumen  sebagai  pengguna  kosmetik.  Karena kemudahan penanganan barang yang diperlukan (Soemarwi & Ridzkia, 2023).
Perlindungan  hukum  terhadap  konsumen  dituangkan  dalam  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Faktor-faktor yang diubah antara lain tuntutan dan hak konsumen, tuntutan dan hak pemilik usaha, tanggung jawab pemilik usaha, pembinaan, dan pengawasan pemerintah. Perlindungan hukum yang dituangkan dalam  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  dimaksudkan  untuk  memberikan perlindungan kepada konsumen perorangan, termasuk konsumen yang membeli produk kosmetik yang dijual secara online (Nanda & Tarina, 2022).
Dalam  kasus  Merk  Zayora,  pelanggan  yang  telah  menggunakan  produk  tersebut mungkin  mengalami  kesulitan  dalam  memperoleh  perlindungan  hukum  yang memuaskan, terutama jika produk tersebut telah menimbulkan dampak buruk terhadap kesehatan.  Produk  yang  tidak  memiliki  hak  kekayaan  intelektual  atau  ilegal  sangat berharga  karena  menggunakan  bahan  baku  berpemilik  seperti  merkuri  (Hg)  atau rhodamin  B.  Akibatnya,  setelah  beberapa  waktu,  produk  tersebut  tidak  lagi  memiliki umur simpan dan bahkan aman. bermanfaat, bagi konsumen bila digunakan baik dalam jangka  panjang  maupun  jangka  pendek.  Penjualan  secara  kosmetik  ilegal  tidak  bisa bergantung pada keberadaan kosmetik yang efektif berhubungan dengan kulit manusia. Oleh  karena  itu,  suplemen  makanan  seperti  metilmerkuri  (Hg)  dan  rhodamin  B  dapat menyebabkan  iritasi  kulit,  dan  perubahan  pigmen  kulit  bahkan  dapat  menyebabkan keratitis (Djaya, 2020).
Perkara  tersebut  mendalilkan  bahwa  SITI  KURNIATI  BINTI  AHMAD bertanggung  jawab  sepenuhnya  dalam  memproduksi  dan/atau  mengedarkan  produk kosmetika tanpa melanggar Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Kesehatan tahun 2009. Produk-produk yang dimaksud dijual baik secara offline, melalui sistem tatap muka dengan pelanggan yang mengunjungi toko, maupun secara online melalui Shopee. Proses hukum diawali dengan evaluasi oleh Badan POM Bandung, dilanjutkan dengan pemeriksaan dan persetujuan pihak terkait. Beberapa jenis produk kosmetik tanpa izin edar  berhasil  disita,  yaitu  Zayora  Skincare  dan  berbagai  lainnya,  berupa  barang  bukti (Mahkamah Agung, 2021).
Terdapat peraturan mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pendistribusian  Obat  dan  Alat  Kesehatan,  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  1175 Tahun 2010 tentang Pemeriksaan Produk Kosmetik, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor  1176  Tahun  2009  tentang  Pemberitahuan  Kosmetik.  Ini  menyoroti  integritas produksi,  integritas  material,  keselamatan,  dan  kegunaan  produk.  Seluruh  pelanggaran yang  dituangkan  dalam  surat  dakwaan  didasarkan  pada  peraturan  terkait  dan  undang-
undang  terkait  kesehatan.  Penyusunan  barang  bukti  yang  lain-lain  mengindikasikan adanya  pelanggaran  terhadap  persyaratan  produksi  dan  peredaran  produk  kosmetik (Djaya, 2020).
Studi  kasus  ini  membahas  tentang  perlindungan  konsumen  terhadap  produk kosmetik  yang  dijual  secara  online  tanpa  resep  dokter.  Penegakan  hukum  terhadap konsumen sangat penting untuk mengurangi risiko masalah kesehatan akibat penggunaan produk terlarang. Tunjangan yang dibicarakan terdiri dari hukuman penjara selama empat bulan dan denda minimal Rp 10.000.000, atau hukuman penjara selama dua bulan jika denda  tersebut  tidak  dibayarkan.  Temuan  penelitian  menunjukkan  bahwa  SITI KURNIATI  BINTI  AHMAD  pada  awalnya  tidak  mengindikasikan  bahwa  penjualan produk kosmetik tanpa segel edar yang sah adalah melanggar hukum (Mahkamah Agung, 2021).  Hal  ini  menunjukkan  ambang  batas  hukum  yang  harus  dipertimbangkan  oleh produsen kosmetik independen. Fakta bahwa perempuan yang berada dalam hubungan hukum satu sama lain memastikan bahwa transaksi berjalan lancar setelah mengetahui persyaratan  hukum  meningkatkan  kesadaran  sosial  dan  keinginan  untuk  mengikuti hukum (Thalib, 2020).
Hal ini berkaitan dengan ayat 45 ayat (1) Perjanjian Perlindungan Konsumen yang memberikan hak kepada konsumen untuk mengajukan pengaduan terhadap pemilik usaha melalui  gugatan.  Namun  selain  menggunakan  proses  litigasi,  Pasal  45  Pasal  2  UU Perlindungan  Konsumen  juga  memberikan  kesempatan  kepada  konsumen  dan  pemilik usaha untuk menyelesaikan perselisihan secara damai melalui litigasi non-litigator sesuai dengan hasil perkaranya masing-masing. Sanksi pidana yang ditambahkan oleh pelaku usaha kosmetik palsu yang dikelas konsumen (Pratiwi & Nurmawati, 2019).
Hak  konsumen  untuk  menjunjung  tinggi  integritas  dan  moralitas  dalam menggunakan  barang  dan/atau  jasa  yang  disediakan  oleh  pemilik  usaha  telah diakomodasi dalam Pasal 4 Perjanjian Perlindungan Konsumen. Hakikat dari ayat di atas adalah perlindungan terhadap segala sesuatu yang dapat menyebabkan memudarnya rasa kepolosan dan kesejahteraan konsumen. Artinya, produk kosmetik yang berkualitas harus ditangani  dengan  hati-hati  agar  masyarakat  umum  dapat  terus  menggunakannya  tanpa dirugikan (Ameliani et al., 2022).
Tindakan  hukum  yang  dilakukan  Siti  Kurniati  dapat  dimaknai  sebagai  bentuk perlindungan  konsumen.  Sebab,  tindakan  tersebut  berpotensi  menghambat  penjualan produk kosmetik yang tidak memenuhi standar kesehatan dan keselamatan. Perlindungan tidak langsung bagi konsumen adalah penggeledahan dan penyertaan produk ilegal oleh petugas BPOM (Nanda & Tarina, 2022).  Hal ini menurunkan harga produk berbahaya di pasaran. Konsumen yang mengalami kesulitan akibat pelanggaran hukum yang dilakukan oleh  pemilik  usaha  dapat  mengajukan  pengaduan  hukum.  Pembayaran  hukum  di  luar pengadilan  dapat  dilakukan  melalui  peradilan  umum,  sedangkan  pembayaran  hukum diluar  pengadilan  dapat  dilakukan  melalui  BPSK  dengan  melalui  proses  mediasi, arbitrase, atau konsiliasi (Ameliani et al., 2022).
Pemerintahan terbatas menyatakan tindakan untuk produk-produk kosmetik yang tidak ada label POM yang dijual secara online. Selanjutnya produk kosmetik haram tanpa
label  Badan  POM  diidentifikasi  dan  dibahas  beserta  rincian  acara  penarikan  dan pemusnahan. Hal ini dilakukan dalam rangka penyeimbangan dan pengawasan terhadap pemilik usaha. Jenis tindakan lainnya termasuk peringatan, pencabutan izin usaha, dan tindakan hukum, yang melibatkan pengungkapan pemilik bisnis yang terutama menjual produk kosmetik ilegal tanpa POM kepada otoritas pajak (Asirah et al., 2023).
Penekanan hukumnya terhadap sarana yang menjual kosmetik ilegal atau kosmetik yang mengandung bahan berbahaya adalah penilapan hukum terhadap konsumen yang mengalami kerugian. Memang belum ada konsumen yang mengadu langsung ke BBPOM mengenai  kerugian  misalnya  wajahnya  rusak  ataupun  alergi.  Dengan  demikian, safeguarding yang dilakukan adalah safeguarding mengenai izin. Jika ada oknum yang menjual kosmetik ilegal akan diberikan teguran. Setelah itu, jika tidak ada perubahan atau koreksi,  peringatan  akan  diulangi  dan  masalah  tersebut  akan  ditangani  sesuai  hukum, terlepas dari apakah itu dijual secara online (Pertiwi & Yahya, 2019).

## Peran BPOM Dalam Pengawasan
Prosedur  kosmetik  tanpa  izin  edar  membahayakan  kesehatan  konsumen.  Setiap laboratorium  menunjukkan  adanya  bahan-bahan  rapuh  seperti  HYDROCINONE  di dalam  produk,  yang  dapat  berdampak  buruk  pada  kesehatan  kulit  dan  organ  tubuh lainnya.  Menggunakan  produk  tanpa  sirkulasi  minyak  dalam  waktu  lama  dapat menyebabkan  kerutan  pada  wajah  dan  kemungkinan  merusak  organ  dalam.  Hal  ini menimbulkan risiko terhadap kesehatan konsumen yang tidak mereka sadari (Eriyanti & Fazial, 2020).
Tujuan  Badan  Pengawas  Obat  dan  Makanan  (BPOM)  adalah  menjamin  kualitas produknya.  Namun  ketidakkonsistenan  pasar  dan  praktik  BPOM  menyebabkan masuknya barang haram ke pasar. Pasar online memiliki peran penting dalam memantau produk  yang  dijual  di  platformnya.  Diperlukan  kolaborasi  yang  lebih  intensif  antara BPOM dan pihak marketplace untuk memastikan produk yang dijual memenuhi standar keamanan dan kesehatan (Fauzela, 2023).
Keberhasilan industri kosmetik ilegal tidak lepas dari upaya Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Guna mencegah penggunaan kosmetik ilegal atau penggunaan tanda pengenal palsu, BPOM melakukan pemeriksaan dan investigasi di berbagai lokasi usaha.  Penjualan  produk  ilegal  masih  cukup  jarang  terjadi,  terutama  karena  dilakukan melalui pasar online/darknet (Putri Nur Anisa & Tatty Aryani Ramli, 2022). Tindakan pengendalian  pasca  pasar  terhadap  produk  kosmetik  yang  telah  memiliki  izin  edar selanjutnya diperiksa lebih lanjut dengan nomor izin edar yang bersangkutan, yang dapat berupa fiktif atau resmi yang diperoleh secara transparan dari BBPOM, sebelum diambil sampelnya  dan  diperiksa.  Kosmetik  yang  menunjukkan  jumlah  edar  imajiner  harus dipertimbangkan  kembali  karena  tidak  terlalu  efektif.  Namun,  ini  merupakan  produk kosmetik yang relatif baru yang memiliki edar iris mata yang terukur dan tidak melanggar standar yang ditetapkan oleh peraturan-undangan (Putri Nur Anisa & Tatty Aryani Ramli, 2022).
Hasil  penelitian  menyoroti  pentingnya  pengendalian  kualitas  dalam  produksi kosmetik untuk memastikan bahwa fasilitas manufaktur memenuhi standar produksi dan standar kualitas yang ditetapkan. Artikel ini juga menekankan pentingnya mengikuti Cara Pembuatan  Kosmetik  yang  Baik  (CPKB)  untuk  menjamin  keamanan  dan  efektivitas produk kosmetik. Salah satu cara utama pemerintah membayar konsumen ketika mereka membeli produk kosmetik secara online adalah melalui kegiatan sosial, informasi, dan pendidikan (Asirah et al., 2023). Misalnya saja sosialisasi dengan mengajak pelajar ke masyarakat untuk memberikan informasi kepada mereka tentang cara memilih kosmetik yang  tepat.  Dengan  cara  ini,  masyarakat  tidak  hanya  bergantung  pada  BBPOM  untuk melakukan  penjangkauan  seperti  ini;  sebaliknya,  masyarakat  mempunyai  kemampuan untuk mengambil keputusan yang tepat dalam memilih produk kosmetik yang aman dan tidak  menimbulkan  bahaya.  Dengan  demikian,  pendekatan  tersebut  melibatkan penggunaan strategi penanggulangan (sosialisasi, pendidikan), tinjauan ke masa depan, dan tinjauan ke masa depan (Asirah et al., 2023).
Temuan  penelitian  ini  sejalan  dengan  temuan  BPOM  tahun  2019  yang menunjukkan banyak produk haram yang beredar di pasaran. Hal ini menggambarkan belum  memadainya  regulasi  dalam  mengatur  penjualan  kosmetik  ilegal.  Sehubungan dengan  dampak  negatif  dari  skandal  kosmetik  ilegal  BBPOM,  masyarakat  diimbau menghubungi BBPOM untuk mengambil tindakan lebih lanjut jika mengetahui kosmetik tersebut dan meyakini mengandung bahan berbahaya (Han & Ukas, 2021).

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut ini; (1) perlindungan hukum konsumen terhadap kosmetik illegal pada studi kasus Putusan No Nomor  687/Pid.Sus/2021/PN  Ckr  bahwa  pelaku  memperoleh  sanksi  pidana  selama kurang lebih dua tahun dengan denda sebesar 10.000.000, hal ini menunjukkan bahwa terdapat upaya dalam melindungan konsumen, (2) penarikan serta penghentian produk yang  beredar  secara  illegal  tanpa  adanya  surat  izin  dari  BPOM  menunjukkan implementasi perlindungan hukum kepada konsumen, hal ini disebabkan karena sulitnya BPOM mengawasi perederan kosmetik yang dijual secara online untuk itu masyarakat dihimbau lebih teliti dalam membeli produk secara online, dan (3) berdasarkan temuan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa peran BPOM dalam pengawasan kosmetik illegal masih kurang, hal ini dapat dilihat dari ribuan kosmetik illegal tanpa izin yang beredar secara online.

## BIBLIOGRAFI
Agung, M. (2021). Putusan No Nomor 687/Pid.Sus/2021/PN Ckr . Ameliani,  P.,  Iskandar,  H.,  &  Wardana,  D.  J.  (2022).  Perlindungan  Hukum  Bagi Konsumen  Terhadap  Produk  Kosmetik  yang  Tidak  Terdaftar  BPOM. AL- MANHAJ:  Jurnal  Hukum  Dan  Pranata  Sosial  Islam , 4 (2),  653–660. https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.2062
Asirah,  Sofya,  A.  M.,  &  Muin,  A.  M.  (2023).  Upaya  Penegakan  Hukum  Peredaran
Kosmetik Ilegal Melalui E-Commerce Oleh PPNS BBPOM Makassar. Unes , 5 (3), Hal. 1018. https://www.review-unes.com/index.php/law/article/view/437/256 Djaya, F. (2020). Tinjauan Yuridis terhadap Pemasaran Kosmetik Ilegal secara Online di Indonesia. Journal of Judicial Review , 22 (01), 98–111. https://doi.org/10.37253/jjr.v22i1.822
Eriyanti,  N.,  &  Fazial,  L.  (2020).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Konsumen  pada Pembelian  Kosmetik  Secara  Online  dalam  Perspektif  Mabi’  Dalam  Aqad  Bai’ Salam. TAWAZUN :  Journal  of  Sharia  Economic  Law , 3 (1),  95. https://doi.org/10.21043/tawazun.v3i1.7848
Fauzela, D. S. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Kosmetik
Yang  Mengandung  Bahan  Berbahaya  Dalam  Jual  Beli  Online  (E-Commerce). Inovasi Pembangunan : Jurnal Kelitbangan , 11 (01), 1.
https://doi.org/10.35450/jip.v11i01.358
Han, D., & Ukas. (2021). Perlindungan Konsumen Terhadap Pembelian Kosmetik Ilegal Melalui  Situs  Online. SCIENTIA  JOURNAL:  Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa . https://mail.puterabatam.com/index.php/scientia_journal/article/view/4231%0Ahtt ps://mail.puterabatam.com/index.php/scientia_journal/article/download/4231/221
7
HTP, E. M. S. (2021). perlindungan hukum terhadap konsumen atas peredaran produk kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya (Studi Badan Pengawas Obat dan Makanan Medan). Skripsi Universitas Medan Area .
Nanda, R., & Tarina, D. D. Y. (2022). Perlindungan konsumen terhadap transaksi jual beli online kosmetik palsu melalui e-commerce. Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani) , 12 (1), 13–27.
Pertiwi,  Y.  I.,  &  Yahya,  A.  (2019).  Perlindungan  Hukum  Bagi  Konsumen  Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Mencantumkan Nomor Izin Edar Fiktif Di Kota Banda Aceh. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan , 3 (4), 829–842.
Pratiwi, N. K. D. S., & Nurmawati, M. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap  Produk  Kosmetik  Impor  Tanpa  Izin  Edar  Yang  Dijual  Secara  Online? Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum , 7 (5), 1. https://doi.org/10.24843/km.2019.v07.i05.p03
Putri  Nur  Anisa,  &  Tatty  Aryani  Ramli.  (2022).  Implementasi  Peraturan  Pengawasan Kosmetik Tanpa Izin Edar dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik sebagai Upaya  Perlindungan  Konsumen. Jurnal  Riset  Ilmu  Hukum , 1 (2),  111–116. https://doi.org/10.29313/jrih.v1i2.528
Sari, N., & Tan, W. (2021). Analisis Hukum Produk Kosmetika Yang Di Impor Untuk Digunakan Secara Pribadi Oleh Konsumen. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha , 9 (3), 959–973. Soemarwi, V. W. S., & Ridzkia, Y. (2023). Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Peredaran  Kosmetik  Palsu  Berdasarkan  Uu  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang Perlindungan Konsumen Dan Peraturan Bpom Nomor 23 Tahun 2019 . 5 (1), 995– 1010.  https://bnr.bg/post/101787017/bsp-za-balgaria-e-pod-nomer-1-v-buletinata- za-vota-gerb-s-nomer-2-pp-db-s-nomer-12
Thalib,  M.  C.  (2020). Legal  Responsibility  Of  Perpetrators  Against  Illegal  Cosmetiic Circulation ” . 12 (2), 100–109.
Copyright holder: Firyal Arribah Syafiqoh, Amad Sudiro (2023)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: