## PERSEPSI MASYARAKAT DALAM PROGRAM KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU) DI KAWASAN KELURAHAN PAHANDUT KOTA PALANGKA RAYA

## Perception of Communities in The City Without Slum Program (KotaKu) in the Pahandut Urban Area Palangka Raya City

## Arifah Mir’atul Kusnah
M. Riban Satia
M. Tanja Putra
Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Indonesia
email: rifamiratul@gmail.com

## Kata Kunci :
Persepsi
Masyarakat Program

## Keyword :
Perception
Society Program

## Accepted
Januari 2021

## Published
April 2021

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Persepsi Masyarakat Dalam Program Kota Tanpa Kumuh (KotaKu) di Kawasan Kelurahan Pahandut Kota Palangka Raya. Metode yang digunakan adalah  kualitatif.  Peneliti  ingin  mendeskripsikan  Persepsi  Masyarakat  Dalam  Program  Kota Tanpa  Kumuh  (KotaKu)  di  Kawasan  Kelurahan  Pahandut  Kota  Palangka  Raya  dengan menggunakan 5 (lima) indikator kinerja yaitu Stimulation, Organization, Interpretation-evaluation, Memory, dan Recall . Sumber data terdiri dari data primer yakni hasi wawancara dengan 2 orang pejabat Kordinator Kota Bagian KotaKu dan Penjabat Perumahan dan Kawasan Permukiman dan  5  orang  warga  masyarakat  yang  mendapatkan  Program  KotaKu  di  daerah  Kelurahan Pahandut,  sedangkan  sumber  data  sekunder  berupa  Dokumen  SK  wali  kota  Palangka  Raya Nomor 188.45/130/2016 dan data basline Kelurahan Pahandut.
Hasil penelitian menunjukan bahwa Persepsi Masyarakat Dalam Program Kota Tanpa Kumuh (KotaKu) di Kawasan Kelurahan Pahandut Kota Palangka Ray bahwa fasilitas yang diberikan kepada masyarakat tidak bisa mereka gunakan secara optimal sesuai dengan fungsinya serta kesadaran masyarakat yang kurang bahwa kekumuhan tersebut merupakan permasalahan yang harus mereka selesaikan sendiri, pemerintah hanyar sebagai alat membantu untuk menyediakan fasilitas yang mereka perlukan untuk permasalahan tersebut. Menyebabkan program ini kurang optimal  meski  dari  pihak  pemerintah  sudah  melakukan  tugasnya  dengan  baik,karena impelamator dari program ini dalah masyarakat itu sendiri. Program akan dikatakan berhasil apabila fasilitas yang dibangun bisa digunakan oleh masyarakat. Saran dari peneliti memberikan sosialisasi yang rutin terhadap masyarakat,dengan tujuan untuk merubah mindset masyarakat yang menjadi permasalahan utama program ini. Tidak hanya sosialisasi seharusnya pemerintah terus menerus melakukan evaluasi dan mengingatkan agar keberfungsian ini terus berjalan oleh Kelompok Kerja.

## Abstract
This study aims to determine the Community Perceptions in the City without Slums Program (KotaKu) in the Pahandut Urban Area Palangkaraya City. The method used is qualitative. The researcher wants to describe the Community Perception in the City without Slums Program (KotaKu) in the Pahandut Urban  Area  of  Palangka  Raya  City  by  using  5  (five)  performance  indicators,  namely  Stimulation, Organization, Interpretation-evaluation, Memory, and Recall. The data source consisted of primary data, namely the results of interviews with 2 officials of the City Coordinator of the City of My City and the  Acting  Housing  and  Settlement  Areas  and  5  community  members  who  received  the  KotaKu Program in the Pahandut Kelurahan, while the secondary data source was the SK Palangka Raya Mayor Document Number 188.45 / 130/2016 and Pahandut Village basline data.
The results showed that the Community Perception in the City without Slums Program (KotaKu) in the Pahandut Kelurahan of Palangka Raya City that the facilities provided to the community could not be used optimally in accordance with their functions and lack of public awareness that the slum was a problem they had to solve itself, the government is only a tool to help provide the facilities they need for these problems. Cause this program is less than optimal even though the government has done its job well, because the impelamator of this program is the community itself. The program will be said to be successful if the facilities built can be used by the community. Suggestions from researchers provide regular outreach to the community, with the aim to change the community mindset that is the main problem of this program. Not only socialization, the government should continue to evaluate and remind that this function continues to work by the Working Group.

## PENDAHULUAN

## Menurut  Undang-Undang  Dasar  Tahun  1945
Pasal  48  H  Ayat  1  menyatakan  bahwa:  “setiap  orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Ayat  tersebut  menunjukan  bahwa  tinggal  disebuah hunian  dengan  lingkungan  yang  layak  merupakan  hak dasar  yang  harus  dijamin  pemenuhannya  oleh pemerintah.    Kota  pada  umumnya  berawal  dari  suatu permukiman kecil yang secara spasial mempunyai lokasi strategis bagi kegiatan perdagangan.
Perkembangan  kota  merupakan  suatu  proses perubahan kota dari suatu keadaan ke keadaan yang lain dalam   waktu   yang  berbeda   yang  dapat   dicirikan dari      penduduk      yang    makin  bertambah  dan  makin padat,  pembangunan-pembangunannya  yang  semakin rapat dan wilayah terbangun terutama permukiman yang cenderung  semakin  luas,  semakin  lengkapnya  fasilitas kota yang mendukung kegiatan sosial dan ekonomi kota. Fenomena  permukiman  kumuh  banyak  terjadi  di berbagai  wilayah,  khususnya  di  negara  berkembang. Pemukiman  kumuh  selalu  di  tandai  dengan  terlalu banyaknya penduduk yang tinggal di suatu wilayah tanpa memperhatikan esensi layak huni. Kelayakan ini dapat di ukur  dengan  adanya  indikator  :  akses  terhadap kebutuhan  dasar yang  cukup,  sanitasi  yang memadai,ketersedian  air  bersih,  ketahanan  bangunan, ruang  hidup  yang  memadai,  serta  jaminan  layak  huni (Berner,2007).    Keberadaan  pemukiman  kumuh  ini tertentu  berdampak  buruk  pada  kesejahteraan masyarakat baik dari sisi fisik maupun psikologi.
Indonesia  dalam  era  kepemimpinan  Joko Widodo,  memiliki  9  Agenda  prioritas  yang  di  kenal dengan  Nawacita  Presiden  Jokowi,  dimana  dalam  poin ketiga tercantum : “ Membangun Indonesia dari pinggiran dengan  memperkuat  daerah-daerah  dan  desa  dalam
rangga kesatuan.  Melalui nawacita tersebut, dapat di lihat bahwa  pada  ke  pemimpinan  Joko  Widodo,  akan mengusung  pembangunan  menyeluruh  hingga  pada perbatasan  dan  pinggiran.    Hal  ini  lah  yang  kemudian mendasari  pembentukan  program  pemerintah  yang  di kenal dengan nama Kota Tanpa Kumuh (KotaKu).
Program KotaKu merupakan program nasional untuk mencegah dan mengentaskan pemukiman kumuh nasional  yang  di  sesuaikan  pada  pelaksanaan  Rencana Strategis  Direktorat  Jendral  Cipta  Karya  tahun  2015- 2019.  Pembentukan  KOTAKU  bertujuan  untuk pengentasan  pemukiman  kumuh  di  perkotaan  hingga pedesaan,  meningkatkan  kualitas  pemukiman,  dan meningkatkan akses untuk mendapatkan pelayanan dan infrastruktur  yang  memadai  sehingga  tercapainya kesejahteraan yang berkelanjutan di 100 kabupaten/kota di  seluruh  Indonesia.    Namun  fakta  secara  umum menunjukan bahwa penduduk pemukiman kumuh selalu mengalami  peningkata  sekitar  10%  pertahun.  Sehingga penting di lakukan upaya pengetasan pemukiman kumuh.
Indonesia  merupakan  salah  satu  Negara berkembang  yang  memiliki  visi  yakni  berperan  aktif dalam  pembangunan  daerah  guna  menciptakan pemerataan kesejahteraan penduduk yang salah satu nya di wujud nyatakan dengan ada nya kelayakan huni dalam masyarakat.    Hal  yang  sering  terjadi  adalah  tingkat kebutuhan  rumah  tinggal  yang  tidak  seimbang  dengan tingkat  kemampuan  kota  dalam  penyediaan  prasarana dan  sarana  pemukiman  yang  terjangkau  dan  layak  huni karena keterbatasan lahan kota. Akibatnya adalah suatu kawasan  permukiman  akan  menerima  beban  yang melebihi  kemampuan  daya  dukung  lingkungannya  dan cenderung menjadi kumuh.
Beberapa  kota  besar  di  Indonesia  seperti Jakarta,  Surabaya,  dan  Semarang  berdasarkan  hasil penelitian  Bank  Dunia  (1993)  menyimpulkan  bahwa pertambahan  penduduk  yang  tinggi  ternyata  dibarengi
dengan  menaiknya  jumlah  permukiman  kumuh  dan  liar dengan kondisi lingkungan yang sangat memprihatinkan. Hal yang sama  ini ditemui di  kota seperti Banjarmasin, dan Palangka Raya yaitu permukiman padat, menunjukan kondisi lingkungan yang cukup memprihatinkan.
Permasalahan  permukiman  cenderung  timbul sebagai  konsentrasi  dari  proses  pertumbuhan  dan perkembangan  kota  (urbanisasi)  yang  tidak  seimbang antara  kemampuan  daya  dukung  kota  terhadap kebutuhan  penduduknya.  Pertumbuhan  penduduk  yang tinggi mendorong perkembangan kota yang cepat pula, namun  kenyataan  ini  tidak  dibarengi  dengan  kenaikan tingkat padatnya penduduk secara merata. Masih banyak penduduk  kota  yang  berada  pada  golongan  rendah. Kondisi  demikian  berdampak  pada  ketidakmampuan masyarakat  kecil  untuk  membeli  lahan  di  kota  untuk tempat tinggal sebagai akibat tingginya harga lahan.
Infrastruktur  juga  memegang  peranan  penting sebagai  salah  satu  roda  penggerak  pertumbuhan ekonomi  yang  tidak  terpisahkan  dari  ketersediaan infrastruktur  seperti  transportasi,  telekomunikasi, sanitasi, dan energy. Meningkatnya jumlah penduduk di perkotaan  yang  berlebihan  juga  akan  menyebabkan naiknya  kebutuhan  penyediaan  sarana  dan  prasarana permukiman. Kondisi ini terutama terjadi karena adanya pertambahan  aktivitas  kota  dalam  kegiatan  sosial- ekonomi  dan  pergerakan  arus  transportasi.  Tingkat kepadatan  penduduk  menjadi  semakin  tinggi,  berjalan seiring dengan tuntutan kebutuhan akan rumah tinggal.
Di Kota Palangka Raya sendiri, masih terdapat banyak  kawasan  yang  masuk  kategori  kawasan  kumuh. Salah satunya di Kecamatan Pahandut yang terbagi dalam beberapa  titik  Danau  Seha,  Murdjani,  Rindang  Banua, Mendawai  dan  pahandut  seberang.  Dampak  lain  yang ditimbulkan  dari  persoalan  itu  kawasan  permukiman akan menerima beban melebihi kemampuan daya dukung lingkungan.
Inilah  yang  kemudian  menjadikan  wilayah cenderung  menjadi  kumuh.  Pemerintah  Kota  Palangka Raya pun berkomitmen dalam memperbaiki pembangunan berbagai infrastruktur dan pemberdayaan bagi  masyarakat.  Infrastruktur  yang  dibangun   dalam rangka  mendukung  pelaksanaan  program  penanganan kumuh  perkotaan  dan  membangun  sanitasi  masyarakat dalam peningkatan kualitas hidup sehat.  Semua itu bagian dari program Kota Tanpa Kumuh (KotaKu).
Hadirnya program kota tanpa kumuh (KotaKu) yang  dilaksakan  pada  tahun  2016,  perubahan  dalam struktur  pembangunan  menjadi  lebih  baik,  serta  layak huni  dengan  adanya  pembangunan  seperti  jalan  Beton Induk,  Jalan  Titian  Beton,  Drainase,  Ruang  Terbuka Hijau,  dan  Bank  Sampah dan  terjalinnya  silaturahmi antara warga dengan baik.
Menurut  CSU’s  Urban  Studies  Dapartemen, kawasan kumuh merupakan suatu wilayah yang memiliki kondisi  lingkungan  yang  buruk,  kotor,  penduduk  yang padat serta keterbatasan ruang (untuk ventilasi cahaya, udara, sanitasi, dan lapangan terbuka) (Hariyanto, 2007). Kondisi yang ada sering kali menimbulkan dampak yang membahayakan kehidupan manusia (misalnya kebakaran dan  kriminalitas)  sebagai  akibat  kombinasi  berbagai factor. Di Kalimantan Tengah khususnya kota Palangka Raya yang sedang berkembang, tentu perkembangan itu secara  umum  akan  meningkatkan  pertumbuhan penduduk  yang  cukup  pesat,  seiring  pertumbuhan  itu harus  di  barengi  dengan  fasilitas  untuk  memenuhi kebutuhn  masyarakat  itu  sendiri  terkhususnya  pada bidang fasilitas fisik, saranan dan infrastruktur.
Kebutuhan  itu  harus  di  penuhi  agar  tidak menimbulkan  kawasan  kumuh  yang  terjadi  pada  kota- kota  yang  berkembang  dan  besar  pada  umumnya. Menurut Kepala Dinas Cipta Karaya Rojikinoor melalui Sekertarisnya Sobirin Muchtar, ada 5 kawasan kota yang termasuk  dalam  katagori  kawasan  kumuh  yaitu  Danau
Seha, Murjani Bawah atau Rindang Banua, Mendawai dan Pahandut  Seberang.  Dan  Kelurahan  Pahandut,  Langkai, Pahandut Seberang, dan Tumbang Rungan, menurut SK Wali  Kota  Palangka  Raya  Nomor  188.45/130/2016 semua  masuk  dalam  kategori  Kelurahan  Kumuh, tambahnya (Andika,2016).
Kawasan  Kelurahan  Pahandut  ini  sudah  cukup tua  di  Palangka  Raya  mulai  tahun  1982  sudah  ada pemukiman di kawasan murjani bawah ini. Luas wilayah murjani  bawah  486,69  ha  dan  31,75  ha  tergolong kawasan jumuh dengan kepadatan penduduk 9.432 jiwa, adapun bangunan rumah tergolong kumuh 2.489 unit. Di dalam Profil itu sendiri terdapat 3 kawasan pemukiman kumuh  yaitu,  komplek  Mendawai,  Murjani  Bawah  dan Danau Seha dari ketiga lokasi tersebut  Murjani Bawah yang  termasuk  dalam  kategori  kumuh  berat,  yang memiliki permasalahan utama yaitu, Kepadatan, Sanitasi, Jalan dan Persampahan.
Program  Kota  Tanpa  Kumuh  (KotaKu)  yang akan diturunkan ke pemerintah daerah sebagai kebijakan itu  Kondisi  kumuh  yang  ada  di  Kawasan  Kelurahan Pahandut  ini  terjadi  karena  perilaku  masyarakat  yang membuang  sampah,  sebelum  adanya  program  ini masyarakat  lebih  sering  membuang  sampah  dibawah jembatan  atau  dibawah  kolong  rumah,  hal  ini  lah  yang menjadikan  kondisi  kumuh  di  kawasan  Keluraan Pahandut  dan  hal  ini  terus  menerus  terjadi,  sampai sebelum  adanya  program  itu  di  terapkan.  Munculnya program  KOTAKU  di  kota  Palangka  raya    pada  tahun 2016 menjadi pendukung dalam terwujudnya pemukiman perkotaan yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan. Yang  dipimpin  oleh  Pemerintah  dan  berkolaborasi dengan  pemangku  kepentingan  dalam  perancanaan maupun  implementasi  dengan  mengikut  sertakan masyarakat  dalam  menjalankan  program  tersebut, sebagai program yang mampu menanggulangi kemiskinan dan pemukiman kumuh di perkotaan.

## METODOLOGI
Jenis  penelitian  ini  menggunakan  deskriptif kualitatif  yaitu  Penelitian  yang  mengumpulkan  data berupa  kata,  kalimat,  skema  dan  gambar,  (Sugiono, 2017:1). Penulis berusaha mengetahui gelajala-gejala yang terjadi  pada  objek  penelitian  yang  berlangsung  pada waktu tertentu dan kemudian menggambarkan kejadian- kejadian dengan data yang di dapat dari hasil pengamatan dan  penelitian  di  lapangan.  Untuk  itu  penulis menggunakan  teknik  pengumpulan  data  yaitu  melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.
Dalam proses wawancara, penulis menggunakan  5  (lima)  Indikator  Persepsi  yaitu
Stimulation,
Organization , Interpretation-evaluation, Memory, dan Recall ,  (Lilieweri  2011:157).Sumber  data primer dalam penelitian ini adalah 1 orang Pejabat Dinas Perumahan  dan  Kawasan  Permukiman  Kota  Palangka Raya, 1 orang penjabat Kordinator Kota bagian KotaKu dan 5 orang warga masyarakat yang tinggal di Kawasan Kelurahan Kota Palangka Raya. Sedangkan data sekunder dalam  penelitian  ini  adalah  beberapa  dokumen  seperti Dokumen  Surat  Keterangan  Wali  Kota  Palangka  Raya Nomor  188.45/130/2016  dan  data  basline  Kelurahan Pahandut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Untuk  mengukur  Persepsi  Masyarakat  Dalam  Program Kota  Tanpa  Kumuh  (KotaKu)  di  Kawasan  Kelurahan Pahandut  Kota  Palangka  Raya  penulis  menggunakan indikkator persepsi, yaitu dengan Stimulation, Organization , Interpretation-evaluation, Memory, dan Recall.
1. Faktor Internal

## a. Stimulation
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  anggota Kordinator Kota bagian KotaKu bahwa program Kota Tanpa  Kumuh  di  terapkan  pada  tahun  2016  sesuai dengan  Surat  Keputusan  walikota  Palangka  Raya Nomor  188.45/130/2016  diberbagai  daerah  yang
ditetapkan  sebagai  status  kumuh.  Tetapi  untuk wilayah  kelurahan  pahandut  sendiri  program  kota tanpa  kumuh  yang  memberi  bantuan  pembangunan fasilitas hidran air bersih dan spiteng komunal masuk pada  tahun  2019,  sebelum  tahun  2019  di  kawasan kelurahan  pahandut  sudah  ada  masuk  program  lain yang  berkaloberasi  dengan  program  Kota  Tanpa Kumuh  karna  strategi  dasar  program  Kota  Tanpa Kumuh  mencanangkan  kaloberasi  kepada  seluruh pelaku pembangunan dalam penanganan permukiman kumuh,seperti  proram  PNPM.  Oleh  karena  itu  ada sebagian masyarakat yang baru mengetahui program KotaKu pada tahun 2019 ini. Fasilitas yang dibangun oleh  dana  kaloberasi  yaitu  fasilitas  jalan,  fasilitas pembuangan  sampah  yaitu  dua  puluh  titik  tempat buang  sampah  berupa  tong-tong  sampah,  satu  unit motor tosa sebagai alat pembawa sampah ke Tempat Pembuangan Sementara, fasilitas air bersih berupa bor air.
Jadi pembangunan fasilitas yang murni dari dana program  Kota  Tanpa  Kumuh  tanpa  ada  adanya kaloberasi  dengan  program  lain  yang  masuk  di kawasan kelurahan pahandut itu pada tahun 2019, itu yang menyebabkan masyarakat dikelurahan pahandut baru  mengetahui  mengenai  program  Kota  Tanpa Kumuh. Selain itu tidak sampainya informasi mengenai program  Kota  Tanpa  Kumuh  yang  dilakukan  pihak Badan  Swadaya  Masyarakat  kepada  masyarakat menyebabkan  banyak  masyarakat  yang  tidak  tau mengenai program kota tanpa kumuh mereka hanya tau fasilitas yang dibangun tanpa tau dari program apa fasilitisa itu diberikan.
Dan informasi yang didapat melalui Kordinator Kota  bagian  KotaKu  bahawa  fasilitas  yang  diberikan sepenuhnya jadi tanggung jawab oleh masyarakat dan lembaga masyarakat yang terkait,jadi yang melaksanakan  program  Kota  Tanpa  Kumuh  unsur
utama  pelaksanaan  program  adalah  lurah  dan perangkatnya,BKM  dan  perangkatnya,  Tim  inti perencanaan, kelompok pemanfaat dan pemeliharaan (KPP) dan relawan.
Namun  berdasarkan  hasil  yang  dilihat  dari pengamatan  selama  ini  peneliti  menemukan  bahwa tidak  ada  pengelolaan  terhadap  fasilitas  yang  telah diberikan, telah banyak fasilitas yang tergolong rusak. Dapat  diartikan  bahwa  Kelompok  Pengelolaan Pemeliharaan  yang  ada  tidak  memahami  betul  tugas fungsinya sendiri serta kurangnya respon masyarakat untuk  membayar  dana  iuran  dengan  alsan  faktor ekomoni yang kurang,hal tersebut mengakibatkan kas kelompok pemanfaat dan pemeliharaan (KPP) kosong.
Berdasarkan hasil penelitian mengenai persepsi masyarakat  terhadap  program  KotaKu  dikelurahan Pahandutdari  segi  Stimulation  dapat  dilihat  dari pengetahuan  masyarakat  mengenai  program  Kotaku kurang optimal mengenai tujuan program ini, karena kurangnya pemahaman masyarakat bahwa program ini sepenuhnya dikelolah oleh masyarakat.

## b. Organization
Organization merupakan  salah  satu  indikator persepsi  yang  merupakan  pengelompokan  fasilitas yang dibangun oleh program KotaKu yang diketahui oleh masyarakat dikelurhan Pahandut.
Berdasarkan hasil penelitian mengenai Organization  fasilitas  yang  dibangun  oleh  program KotaKu  ternyata  hanya  ada  sebagian  masyarakat dikawasan  kelurahan  pahandut  yang  mengetahui fasilitas apa saja yang dibangun didaerah tersebut oleh program  kota  tanpa  kumuh  (KOTAKU),  selebihnya banyak masyarakat yang tidak tahu mengenai apa saja fasilitas  yang  di  bangun  oleh  program  kota  tanpa kumuh (KOTAKU).Berdasarkan surat edaran Nomor :  40/SE/DC/2016  TENTANG  PEDOMAN  KOTA
TANPA  KUMUH  menjelaskan  bahwa  ada  6+1 indikator  sarana  prasarana  dalam  program  Kota Tanpa  Kumuh  yaitu  pembangunan  jalan  lingkungan, drainase lingkungan,penyediaan air bersih,pengelolaan persampahan,pengelolaan air limbah,pengaman kebakaran,dan ruang terbuka hijau.
Namun  berdasarkan  hasil  penelitian  tidak semuanya dapat diberikan kepada masyarakat, karena dana program ini terbatas, selain dana yang terbatas ada  permasalahan  lain  yaitu  tidak  ada  lahan  kosong untuk pembangun saran ruang terbuka hijau tersebut. Dikelurahan  pahahandut  itu  pun  fasilitas  sarana prasarana yang di bangun pada tahun 2019 hanya ada Hidran Umun dan Spiteng komunal serta ada bantuan pengadaan  gerobang  sampah  untuk  masyarakat  di sana.
Gambar 4.1
Salah satu fasilitas yang dibangun oleh program

## KotaKu
Berdasarkan  hasil  observasi  Hampir  99% permasalahan  yang  ada  dikelurahan  Pahandut  itu adalah  persampahan  dan  sanitasi,terkait  dengan permasalahan  yang  ada  di  kelurahan  pahandut  tidak hanya  fasilitas  fisik  yang  dibangun  tetapi  diperlukan adalah  kapasitibling  untuk  masyarakatnya  sendiri  itu paham bahwa itu permasalahan mereka yang harus di selesaikan  oleh  mereka  itu  sendiri  (perubahan paradigm masyarakat) bahwa selama ini data bestlein itu  hamper  70%  -  80%  persen  mereka  buang
sampahnya  di  bawah  rumah  jadi  bukan  dengan  cara ditanam atau di bakar.
Pengamatan  yang  terjadi  dilapangan  temuan peneliti bahwa masyarakat tidak memahami betul apa yang menjadi tujuan dari program Kotaku itu sendiri dengan  masih  saja  membuang  sampah  sembarangan. Karena  masyarakat  disana  sudah  terbiasa  dengan membuang  sampah  dibawah  rumahnya  masing- masing,  hal  ini  yang  telah  membudaya  dengan sendirinya dan budaya inilah yang berbenturan dengan standar  dan  tujuan  dari  program  Kotaku,  hal  diatas dapat dikatakan bahwa perilaku masyarakat ini masih jauh  terhadap  tujuan  program  KotaKu  yaitu penurunan  angka  kumuh  dan  tercapainya  akses infrastruktu dan pelayanan dasar. Yang tidak dipahami masyarakat  dari  program  Kotaku  ini  adalah  setelah fasilitas yang diberikan ke masyarakat, masyarakat lah yang menjadi aktor  implementasi  dalam pengelolaan dan pemeliharaan fasiltas tersebut. Masyarakat masih saja berpikran bahwa program ini akan terus menerus diberikan  fasilitas  jika  fasilitas  tersebut  rusak, sebenarnya  tidak  disini  masyarakatlah  yang bertanggung  jawab  melalui  apa  yaitu,  Kelompok Pengelolaan,  pemeliharaan  yang  ada  didaerah kelurahan Pahandut.
Berdasarkan  hasil  penelitian  masyarakat dikawasan  kelurahan  pahandut  yang  paham  dan mengerti  tujuan  program  Kota  Tanpa  Kumuh  pun sedkit  mereka  hanya  menilai  bahwa  program  Kota tanpa Kumuh hanya untuk mengurangi kekumuhan di lingkungan mereka, padahal tujuan dari program Kota Tanpa  Kumuh  tidak  hanya  untuk  mengurangi kekumuhan  tetapi  juga  untuk  meningkatkan  akses terhadap  infrastruktur  dan  pelayanan  dasar  di permukiman  kumuh  perkotaan  untuk  mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan,sebelum tujuan tersebut
tercapai  program  Kota  Tanpa  Kumuh  harus  bisa mewujudkan  visi  mereka  yaitu  100  pemenuhan  air bersih,  0  menolkan  kekumuhan  hunian  segala macama,100  mereka  memenuhi  sanitasi  untuk masyarakat  di  Kelurahan  Pahandut.  Tapi  pada kenyataanya  hal  tersebut  belum  tercapaian  secara maksimalnya  karena  ada  nya  asas  prioritas mengakibatkan  tidak  ada  pemeretaan  untuk masyarakat  dikelurahan  pahandut  serta  budaya masyarakat  yang  masih  membuang  sampah  dikolong rumah dan paradigma masyarakat yang berfikir bahwa program  KotaKu  akan  memberikan  lagi  fasilitas apabila fasilitas tersebut rusak, sebenarnya  tidak disini masyarakatlah  yang  bertanggung  jawab  atas  fasilitas yang  rusak  melalui  Kelompok  Pengelolaan  dan Pemeliharaan memanfaatkan iuaran dari masyarakat.
Dalam hal ini dinilai dari Organization terhadap fasilitas  yang  diberikan  oleh  program  KotaKu  oleh masyarakat di Kelurahan Pahandut masih kurang baik berdasarkan  penelitian  dilapangan  bahwa  masih sedikit  masyarakat  yang  tau  apa  saja  fasilitas  yang diberikan  oleh  pragram  ini.  Serta  kebiasaan masyarakat  yang  masih  membuang  sampah  dikolong rumah yang masih dilakukan.

## c. Interpretation-evaluation
Berdasarkan hasil penelitian dilapangan perubahan  setelah  adanya  program  Kota  Tanpa Kumuh dikelurahan Pahandut belum berjalan dengan optimal  jika  dilihat  dari  visi  program  Kota  Tanpa Kumuh yaitu mencapai 100 pemenuhan air bersih, 0 menolkan  kekumuhan  hunian  segala  macama,100 mereka  memenuhi  sanitasi.  Hal  ini  terjadi  karena kesadaran masyarakat yang kurang bahwa kekumuhan tersebut merupakan permasalahan yang harus mereka selesaikan  sendiri  pemerintah  hanyar  sebagai  alat membantu untuk menyediakan fasilitas yang mereka
perlukan  untuk  permasalahan  tersebut.masih  ada masyarakat yang membuang sampah dikolong rumah padahal  sudah  disediakan  tongsampah  untuk meminimalisir  agar  masyarakat  bersenti  dari kebiasaan yang membuang sampah dikolong rumah.
Berdsarakan  hasil  observasi  dilapangan  fasilitas yang diberikan pun harus di gunakan sesuai fungsing masing  seperti  gerobak  sampah  digunakan  untuk mengangkut  sampah  masyarakat  tapi  karena terkendala operator yang menjalakan gerobak sampah tersebut  tidak  ada  maka  prasarana  gerobak  sampah sempat  tidak  beroprasi  beberapa  bulan,dan  juga fasilitas Hidran Umum yang harusnya digunakan untuk air minum tapi ada sebagian masyarakat menggunakan air tersebut untuk menyiram halaman  atau tanaman yang  mereka  pelihara,hal  tersebut  terjadi  karena mereka  beranggapan  bahwa  air  yang  ada  di  Hidran Umum  sama  dengan  air  yang  ada  dirumah  mereka, standar  air  minum  yang  bersih  pun  mereka  tidak paham karna kurang komunikasi antar masyarakat dan Badan  Keswadayaan  Masyarakat  (BKM).  Menurut peneliti  hasil  dari  pengamatan  ditemukan  bahwa budaya  masyarakat  yang  masih  saja  membuang sampah  sembarangan  masih  saja  terjadi,  ini  dapat diartikan  bahwa  seharusnya  Badan  Kelembagaan Masyarakat, Kelompok Swadaya Masyarakat Kelompok Pengelolaan Pemeliharaan selalu bersinergi terhadap masyarakat agar masyarakat selalu konsisten terhadap  tujuan  program  Kotaku  tersebut,  tanpa disadari  bahwa  masyarakat  juga  menjadi  aktor pelaksanaan dalam program Kotaku ini, dengan tidak membuang  sampah  sembarangan  ikut  melaksanakan tujuan  dari  program  Kotaku  ini.  Dengan  tidak membuang  sampah  sembarangan  maka  akan mengurangi  kawasan  tersebut  menjadi  semakin kumuh, ini sejalan dengan tujuan dari program Kota Tanpa Kumuh.
Gambar 4.2

## Sampah yang dibuang masyarakat dibawah kolong rumah
Peneliti  dapat  menarik  benang  merah  bahwa program ini dapat berjalan optimal apabila masyarakat memiliki  kesadaran  yang  tinggi  bahwa  masalah kekumuhan  tersebut  merupakan  permasalahan  yang harus  mereka  selesaikan  sendiri  pemerintah  hanyar sebagai  alat  membantu  untuk  menyediakan  fasilitas yang mereka perlukan untuk permasalahan tersebut. Merubah  meinset  masyarakat  serta  kebiasaan masyarakat yang membuang sampah dikolong rumah.

## d. Memory
Berdasarkan hasil wawancara dilapangan fasilitas yang  sudah  dibangun  sebelum  digunakan  oleh masyarakat kelurahan pahandut harus ada tahap serah terima  fasilitas  dari  pihak  Kordinatot  Kota  dengan pihak Kelompok Pengeloaan Pemeliharaan (KPP),setelah adanya tahap serah terima maka fasilitas tersebut sudah bisa digunakan tapi pada kenyataanya setelah  dilakukan  serah  terima  fasilitas  kepada masyarakat, respon masyarakat kurang karena budaya masyarakat  yang  tidak  berubah  dengan  membuang sampah  sembarangan.  Dan  dari  Kelompok Pengelolaan  Pemeliharaan  yang  ada  dilapangan  juga tidak  setiap  hari  dalam  mengambil  hasil  sampah masyarakat  yang  ada  dipembuangan  sampah,  sering kali  sampah-sampah  tersebut  sampai  membeludak kejalanan,  maka  dari  itu  respon  dari  Kelompok
Pengeloaan Pemeliharaan cukup kurang.
Namun  bersadasarkan  fakta  dilapangan  bahwa banyak  sekali  penolakan  terhadap  apa  yang  menjadi keputusan bersama seperti uruan untuk pengelolaan dan pemeliharaan yang telah disetujui bersama dalam kurun  waktu  yang  lama  semakin  banyak  masyarakat yang  tidak  mau  bayar  ini  berhubungan  dengan sumberdaya manusinya, kenapa dikatakan seperti itu karena  alasan  masyarakat  yang  bermacam  seperti mereka  tidak  mau  bayar  karena  dari  segi operasionalnya  yang  tidak  rutin  sampai  alasan  yang cukup aneh yaitu mereka tidak buang sampah di tong- tong yang disediakan maka dari itu tidak mau bayar. Urunan  yang  disetujui  yaitu  Rp  10.000  perbulan, namun harus kita sadari bahwa pekerjaan penduduk dikawasan  kelurahan  Pahandut  dapat  dikatakan hampir seluruh masyarakatnya pekerjaan nya swasta seperti,  pedagang,  buruh,  tukang  parkir  dan  juga banyak pengangguran.
Berdasarkan  hasil  observasi  dilapangan  respon masyarakat  yang  kurang  ini  dapat  menjadi  masalah bagi  Kelompok  Pengelolaan  Pemeliharaan,  karena tanpa  disadari  bahwa  uang  uranan  yang  ada  dapat digunakan  untuk  pemeliharaan  dan  operasional,  jika banyak  masyarakat  yang  menolak  tentu  dari sumberdaya keuangan akan mengalami defisit, karena pada  dasarnya  pengeloaan  dan  operasional membutuhkan  dana,  seperti  yang  terjadi  sekarang fasilitas  seperti  motor  operasional  yang  telah  rusak dan  dari  pihak  Kelompok  Pengeloaan  Pemeliharaan tidak  memiliki  dana  untuk  memperbaiki  nya  karena banyak  masyarakat  yang  menolak  sehingga  tidak terkumpulnya dana tersebut, dari segi operasional ini tidak rutin karena sulit untuk mencari orang yang iklas untuk  bekerja  berat  dengan  upah  yang  kecil,  hal  ini harus  secepatnya  bisa  diselesaikan  oleh  Kelompok Pengelolaan Pemeliharaan.
Peneliti  dapat  menarik  benang  merah  bahwa pelaksanaan  program  dapat  berjalan  dengan  baik apabila  semua  aktor  pelaksana  berkomitmen  dari ditingkat  organisasi  maupun  ditingkat  bawah  atau lapangan,  serta  pemahaman  para  aktor  pelaksana terhadap  tujuan  pencapaian  dari  program  hal  inilah yang  dapat  memperkuat  penyelenggaraan  Program Kota Tanpa Kumuh dikota Palangka Raya khususnya kawasan  pemukiman  Kelurahan  Pahandut  dapat berjalan dengan lancar.
e. Recall (pengingatan)
Berdasarkan hasil penelitian dilapangan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat seharusnya bisa sesuai dengan visi Kotaku yaitu mencapai 100% pemenuhan air  bersih,  0%  menolkan  kekumuhan  hunian  segala macama,100%  mereka  memenuhi  sanitasi,apabila fasilitas yang diberikan dijalankan sesuai dengan fungsi nya serta harus ada kesadaran dari masyarakat bahwa program ini sepenuhnya diserahkan kemasyarakat dan masyarakat  bertanggung  jawab  penuh  dalam  hal pemanfaat dan pengelolaan.
Namun  berdasarkan  hasil  observasi  pada kenyataanya bahwa fasilitas yang telah diberikan tidak dapat dikelola dengan baik, masyarakat masih kurang paham bahwa fasilitas yang diberikan sepenuhnya jadi tanggung  jawab  oleh  masyarakat  dan  lembaga masyarakat  yang  terkait,  dilihat  dari  pengamatan selama  ini  bahwa  tidak  ada  pengelolaan  terhadap fasilitas yang telah diberikan, telah banyak fasilitas yang tergolong rusak. Hal ini juga yang menyebabkan tidak ada perubahan yang signifikan setelah ada nya fasilitas itu dibangun.
Dengan demikian peneliti menyimpulkan bahwa manfaat  dari  fasilitas  yang  sudah  diberikan  belum dirasakan oleh masyarakat belum sepenuhnya, hal ini terjadi  akibat  masyarakat  itu  sendiri  yang  tidak menjalankan fasilitas tersebut sesuai dengan fungsi nya
dan  kurangnya  pemahaman  bahwa  masyarakat  juga memiliki tanggung jawab terhadap pengelolaan fasilitas tersebut bukan hanya lembaga masyarakat terkait saja yang memiliki tanggung jawab tersebut.

## 2. Faktor Eksternal
a. Interpretation-evaluation
Tahap interpretation-evaluation ini  terjadi  ketika program  Kota  Tanpa  Kumuh  (KotaKu)  sudah digunakan oleh masyarakat dan masyarakat itu sendiri yang  memberikan  penilaian  terhadap  program  Kota Tanpa  Kumuh  (  KOTAKU  )  terkait  dengan  fasilitas yang  di  bangun  di  sekitar  tempat  tinggal  mereka dengan menggunakan komunikasii secara lisan.
Berdasarkan  hasil  wawancara  bahwa  pasti  ada perubahan  yang  terjadi  setalah  adanya  program Kotaku meski perubahan tersebut tidak signifikan hal tersebut  disebabkan  karena  kurangnya    pemahaman masyarakat mengenai  visi dari program  KotaKu  itu sendiri  dan  kurangnya  kesadaran  masyarakat mengenai kekumuhan tersebut merupakan permasalahan  yang  harus  mereka  selesaikan  sendiri pemerintah  hanyar  sebagai  alat  membantu  untuk menyediakan fasilitas yang mereka.
Berdasarkan  hasil  penelitian  bahwa  ketika masyarakat  diberikan  fasilitas  oleh  program  KotaKu mereka tidak mau mengelola dan memelihara fasilitas tersebut dengan baik, kadang ketika fasilitas tersebut rusak  dibiarkan  begitu  saja  padahal  yang  memiliki tanggung jawab terhadap pengelolaan dan pemeliharaan tidak hanya lembaga masyarakat terkait saja  tetapi  masyarakat  juga  memiliki  tanggung  jawab yang  sama  hal  tersebut  merupakan  respon  negativ dari masyarakat.
Berdasarkan  hasil  wawancara  fasilitas  yang dibangun oleh program ini hanya bisa di manfaatkan oleh  sebagian  masyarakat  seperti  fasilitas  Hidran
Umum  yang  hanya  bisa  dimanfaatkan  oleh  20-30 Kepala  Keluarga  otomatis  fasilitas  yang  dibangun masih  kurang  mengingat  bahwa  kelurahan  Pahandut merupakan  kawasan  tersebar  untuk  tingkat kekumuhan. dana dari program ini juga terbatas jadi fasilitas  yang  dibangun  oleh  program  KotaKu  juga terbatas,  maka  dari  itu  program  KotaKu  sering melakukan kaloberasi dengan program-program yang memiliki  tujuan  untuk  memengentaskan  kekumuhan seperti progran PNPM. Keberhasilan suatu program jika tolak ukurnya adalah masyarakat
Disni  peneliti  dapat  mengimpulkan  bahwa keberhasilan  suatu  program  sangat  dipengaruhi masyarakat,apabila  fasilitas  yang  diberikan  oleh program ini dapat dimanfaatkan dan dikelolan sesuai dengan  fungsinya  maka  program  tersebut  bisa dikatakan berhasil. Tapi pada kenyataanya dilapangan masyrakat  masih  kurang  akan  kesadaran  tanggung jawab  untuk  mengelola  fasilitas  tersebut  serta pemikiran  masyarakat  yang  mengira  bahwa  ketika fasilitas  yang  diberikan  rusak  maka  akan  diberikan fasilitas  lagi  oleh  program  ini,padahal  pada kenyataanya tidak.

## b. Memory
Memory  merupakan  tahapan  untuk  melihat sejauh  mana  persepsi  masyarakat    tentang  program KotaKu  seperti  dimana  masyarakat  menyimpan ingatan  kapan  mereka  harus  menggunakan  fasilitas yang  sudah  diberikan  oleh  program  Kota  Tanpa Kumuh  dan  menggunakan  fasilitas  tersebut  sesuai dengan  persamalahan  yang  ada  disekitar  lingkungan mereka.
Berdasarkan  hasil  wawancara  masyarakat  bisa menggunakan  fasilitas  yang  diberikan  apabila pembangunan  fasilitas  tersebut  telah  selasai  serta setelah ada nya tahap serah terima dari pihak KotaKu kepada  anggota  Kelompok  Pemanfaatan  dan
Pemeliharaan (KPP). Ketika tahap serah terima sudah dilakukan maka pada saat itu masyarakat juga memiliki tanggung jawab terhadap fasilitas yang diberikan untuk ikut serta menjaga dan memelihara fasilitas tersebut.
Namun dasarkan hasil observasi yang dilakukan dilapangan,peneliti mendapati bahwa ada fasilitas yang dibiarkan  rusak  tidak  diperbaiki  salah  satu  nya  yaitu gerobak  sampah  yang  dibiarkan  mangkrak  karena rusak. Hal tersebut disebabkan karena dana iuran dari warga tidak terkumpul di kas Kelompok Pemanfaatan dan  Pemeliharaan  (KPP)  .  Respon  masyarakat  yang kurang  ini  dapat  menjadi  masalah  bagi  Kelompok Pengelolaan  Pemeliharaan,  karena  tanpa  disadari bahwa uang uranan yang ada dapat digunakan untuk pemeliharaan dan operasional, jika banyak masyarakat yang menolak tentu dari sumberdaya keuangan akan mengalami  defisit,  karena  pada  dasarnya  pengeloaan dan  operasional  membutuhkan  dana,  seperti  yang terjadi  sekarang  fasilitas  seperti  motor  operasional yang telah rusak dan dari pihak Kelompok Pengeloaan Pemeliharaan tidak memiliki dana untuk memperbaiki nya karena banyak masyarakat yang menolak segingga tidak  terkumpulnya  dana  tersebut,  dari  segi operasional ini tidak rutin karena sulit untuk mencari orang  yang  iklas  untuk  bekerja  berat  dengan  upah yang kecil, hal ini harus secepatnya  bisa diselesaikan oleh Kelompok Pengelolaan Pemeliharaan.
Jadi  dapat  diartikan  bahwa  pemahaman masyarakat  terhadap  program  ini  tidak  memahami betul,  bahwa  setelah  fasilitas  ini  diserahkan kemasyarakat, masyarakatlah yang menjadi implementator,  dan  respon  masyarakat  ini  terkesan menolak  untuk  mengelola  serta  menjaga  fasilitas tersebut.
c. Recall
Tahap  recall  yaitu  dimana  pemerintah  diminta untuk  memberikan  pendapat  mengenai  apa  yang
dirasakan  atau  manfaat  yang  dirasakan  oleh masyarakat  setelah  adanya  fasilitas  yang  diberikan oleh program KotaKu.
Berdasarkan  hasil  wawancara  manfaat  dari program KotaKu ini untuk meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  yang  ada  dikawasan  yang dinyatakan  kumuh  dengan  meningkatkan  pelayanan kawasan  kumuh  seperti  drainase,air  bersih,air minum,dan  pengelolaan  sampah  artinya  adanya perubahan lingkungan dari segi sanitasi yang dirasakan oleh  masyarakat.  Dengan  adanya  program  KotaKu masyarakat juga mendapatkan sanitasi yang layak serta akses  air  minum  yang  sudah  dirasakan  oleh masyarakat.
Berdasarkan  hasil  wawancara  bahwa  dampak dari program KotaKu positif apabila masyarakat yang merupakan implamator pada program KotaKu ini bisa memahami tugas dan kewajiban mereka sebagai aktor utama  untuk  menjalankan  program  ini.selain  itu respon masyarakat juga diperlukan agar program ini bisa  menyelesaikan  permasalahan  kekumuhan dilingkungan mereka itu sendiri.
Namun  berdasarkan  fakta  dilapangan  tidak semua masyarakat di Kelurahan Pahandut merasakan manfaat  dari  program  KotaKu  karena  masih  banyak masyarakat yang tidak mau menggunakan sarana dan prasarana  tersebut  dengan  berbagai  alasan  serta pengelolaan yang tidak optimal oleh pihak Kelompok Pengelolaan  Pemeliharaan  dalam  pengoperasian sarana dan prasarana ini salah satu alasan masyarakat yang  tidak  mau  menggunakan  sarana  dan  prasarana tersebut, contohnya fasilitas persampahan.
Dapat  diambil  kesimpulan  bahwa  manfaat  yang diinginkan  dari  program  ini  belum  sepenuhnya dirasakan  oleh  masyarakat  dikawasan  Kelurahan Pahandut. Hal ini terjadi akibat berbagai hal salah satu nya adalah masih banyak masyarakat yang tidak ingin
menggunakan  fasilitas  yang  sudah  diberikan  serta masyarakat  implamator  pada  program  ini  tidak memahami tugas dan kewajiban mereka.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  dari  hasil  penelitian  dapat  diambil kesimpulan  bahwa  Persepsi  Masyarakat  dalam  Program Kota  Tanpa  Kumuh  di  Kawasan  Kelurahan  Pahandut mereka  menyambut  dengan  baik  program  KotaKu  di Kelurahan  Pahandut  karena  merasa  terbantu  dengan adanya  fasilitas  yang  sudah  dibangun  untuk  mengurangi permasalahan kekumuhan di daerah tersebut.
Namun  dalam  hal  ini  berdasarkan  hasil  penelitian bahwa  fasilitas  yang  diberikan  kepada  masyarakat  tidak bisa  mereka  gunakan  secara  optimal  sesuai  dengan fungsinya serta kesadaran masyarakat yang kurang bahwa kekumuhan  tersebut  merupakan  permasalahan  yang harus  mereka  selesaikan  sendiri,  pemerintah  hanyar sebagai alat membantu untuk menyediakan fasilitas yang mereka  perlukan  untuk  permasalahan  tersebut. Menyebabkan  program  ini  kurang  optimal  meski  dari pihak pemerintah sudah melakukan tugasnya dengan baik, karena  impelamator  dari  program  ini  dalah  masyarakat itu  sendiri.  Program  akan  dikatakan  berhasil  apabila fasilitas  yang  dibangun  bisa  digunakan  oleh  masyarakat. Saran  dari  peneliti  memberikan  sosialisasi  yang  rutin terhadap  masyarakat,  dengan  tujuan  untuk  merubah mindset  masyarakat  yang  menjadi  permasalahan  utama program ini. Tidak hanya sosialisasi yang diberikan oleh pemerintah  terhadap  Kelompok  Kerja,  seharusnya pemerintah  terus  menerus  melakukan  evaluasi  dan mengingatkan agar keberfungsian ini terus berjalan oleh Kelompok Kerja, tanpa disadari Kelompok Kerja menjadi hal penting dalam program ini.

## REFERENSI
Afifuddin.  (2012). Pengantar  Administrasi  Pembangunan. Bandung : Alfebeta,cv Aw Suranto. (2011). Komunikasi Interpersonal . Yogyakarta: Graha Ilmu Devito,  Joseph,  A.  (1997). Ilmu  Komunikasi  Teori  dan Praktek . Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Hamka. (2002). Psikologi Pendidikan. Jakarta: Rineko Cipta Kotler, Philip. (2000). Manajemen Pemasaran . Jakarta: PT. Prenhallindo Muhyadi.  (2012). Dinamika  Organisasi  Konsep  Dan Aplikasinya Dalam Interaksi Sosial. Yogyakarta : Ombak Nasution,Zulkarimen.  (2007). Komunikasi  Pembangunan Pengenalan Teori dan Penerapannya. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. P.  Robbins,  Stephen.  (2006). Perilaku  Organisasi . Jakarta:PT. Indeks Kelompok Gramedia
Rakhmad,  Jamalludin.  (1996). Psikologi  komunikasi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Sobur,  Alex.  (2003). Psikologi  Umum .  Bandung:  Pustaka Setia. Sugihartono, dkk. (2007). Psikologi Pendidikan . Yogyakarta: UNY Press Sugiono.  (2017). Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif. Bandung : Alfabeta Vc Sukoco,  Dwi  Heru.  (1995). Profesi  Pekerjaan  Sosial  dan Proses  Pertolonganya. Bandung    :  Koperasi Mahasiswa STKS Bandung Thoha,  Miftha.  (2007). Perilaku  Organisasi  Konsep  Dasar dan Aplikasi. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada Tjokroamidjoyo,
Bibtoro.
(1996).
Perencanaan
Pembangunan. Gunung Agung :  Jakarta Triana, Cepi. (2016). Perilaku Organisasi Dalam Pendidikan. Bandung : PT Remaja Rosdakarya Walgito,  Bimo.  (2010). Pengantar  Psikologi  Umum. Yogyakarta : CV ANDI OFFSET Walgito,  Bimo.  (1990). Pengantar  Psikologi  Pendidikan dengan Pendekatan Baru , Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Wibhawa,  Budhi.  (2010). Dasar-Dasar  Pekerjaan  Sosial. Bandung : Widya Padjajaran. B.Sangen Roland. (2015). Evaluasi Pembangunan Dibidang Intrastruktur  Dikabupaten  Kutai  Timur  Pasca Pemekaran  Daerah. Jurnal    :  Magister  Ilmu Administrasi Negara FISIP UNMUL. Haryadi,  Budi.  (2016). Persepsi  Masyarakat  Terhadap Program Corporate Social Responsibility BI Coerner Yogyakarta .Skripsi  :  Universitas  Islam  Negrai Sunan Kalijaga Yogyakarta Rambe, A. (2004). Alokasi Pengeluaran Rumah tangga dan Tingkat  Kesejahteraan  (Kasus  di  Kecamatan Medan,Kota Suamtra Utara). Tesis. Pacasarjana IPB, Bogor
Rosin. Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Didesa  Daharin  Selebar  Kecamatan  Talawi Kabupaten Batubara. Jurnal : universitas Negeri Medan. Suhanda,  Faisal.  (2016) .  Skripsi  “ Peranandinas  Pekerjaan Umum  (Pu)  Kabupaten  Mesuji  Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan S.Priadana, Teguh.  (2016). Persepsi Masyarakat Terhadap Fasilitas Publik. Skirpsi : Universitas Jember Zulyanti,  Dewi.  (2017).
Implementasi  Program  KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) Sebagai Model
Pembangunan  Infratruktur  Berbasis  Masyarakat Bandar  Lampung. Skripsi  :  Universitas  Islam Negeri Reden Intan Lampung.