## PEMBENTUKAN SMALL CLAIM COURT (SCC)  SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN
Wahyu Beny Mukti Setiyawan, Titin Herawati Utara, Fitriya Dessi Wulandari Universitas Islam Batik Surakarta, Universitas Sebelas Maret, Universitas Islam Batik 1,2,3 Email : muktibeny@gmail.com 1 , utara_76@yahoo.com 2 , fitriyadessi@gmail.com 3
Naskah diterima: 23/03/2019 revisi: 09/06/2019 disetujui: 11/07/2019

## Abstrak
Tujuan  Penelitian  ini  adalah  melihat  pentingnya  penerapan Small  Claim  Court  (SCC )  di Indonesia.    Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yakni  penelitian  hukum    normatif. Penelitian  hukum  normatif  adalah  penelitian  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti berdasarkan data-data sekunder atau data kepustakaan. Hasil penelitian ini menujukan bahwa dengan pembentukan SCC di Indonesia, akan semakin meningkatkan akses menuju keadilan, bukan  hanya  bagi  masyarakat  pencari  keadilan  namun  juga  bagi  pembangunan  ekonomi bangsa  secara  keseluruhan  bagi  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat  dan  memberikan perlindungan  bagi  masyarakat  dengan  tingkat  ekonomi  menengah  ke  bawah  sebagai implementasi  Sila  ke-lima  (5).  Masyarakat  biasa-pun  dapat  menyelesaikan  sengketa  mereka dengan  cara  yang  menyenangkan  tanpa  membutuhkan  biaya  besar,  tanpa  penundaan,  tanpa prosedur  teknik  dalam  pengajuan  gugatan,  yang  didukung  oleh  perangkat  hukum  yang sederhana  dan  terpadu  sehingga  membuka  praktik  peradilan  bagi  orang  awam  melalui mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih bersifat informal dan kekeluargaan.
Kata Kunci : Small Claim Court (SCC); Asas Peradilan Sederhana; Cepat dan Biaya Ringan; Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

## Abstract
The  purpose  of  this  study  is  to  see  the  importance  of  implementing  the  Small  Claim  Court (SCC) in Indonesia. The method used in this research is normative legal research. Normative legal research is research conducted by examining based on secondary data or library data. The results of this study show that the establishment of SCC in Indonesia will further increase access  to  justice,  not  only  for  people  seeking  justice  but  also  for  overall  national  economic development for the greatest prosperity of the people and provide protection for people with lower  middle  economic  levels  as  the  implementation  of  the  fifth  precept  (5).  Even  ordinary people  can  settle  their  disputes  in  a  pleasant  way  without  the  need  for  high  costs,  without delay,  without  technical  procedures  for  filing  a  lawsuit,  which  is  supported  by  simple  and integrated legal instruments so as to open up judicial practices for ordinary people through more dispute resolution mechanisms informal and familial.
Keywords: Small Claim Court (SCC); Simple Judicial Principle; Fast And Light Fees; Social Justice For All The People Of Indonesia
Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 7 No 2 Oktober 2019, hal 72-81 Avaliable online at : http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/Citizenship Print ISSN: 2302-433X Online ISSN : 2579-5740

## PENDAHULUAN
Small  Claim  Court  (SCC) telah berkembang  baik  pada  negara-negara  yang menerapkan Common  Law  System maupun Civil Law System. SCC semakin berkembang  cepat  dan  bertambah  banyak dilaksanakan  bukan  hanya  di  negara-negara maju  seperti  Amerika,  Kanada,  Inggris Raya, Jerman, maupun Belanda, namun juga di negara-negara berkembang seperti Amerika  Latin,  Afrika  dan  juga  Asia (Chandrawulan  &  Fakhirah,  2012).  SCC merupakan  bentuk  dari  pengadilan  sipil yang paling banyak diakses oleh masyarakat.  SCC  memiliki  peran  khusus dalam  memformulasi  kembali  kepercayaan dan  kepercayaan  diri  masyarakat  kepada sistem  hukum  secara  keseluruhan  (Party  & Smith, 2009).
Gagasan pembentukan SCC ini adalah untuk  membentuk  suatu  sistem  pengadilan yang  memberikan  peluang  bagi  masyarakat untuk  mewakili  diri  mereka  sendiri    dalam suatu proses peradilan yang sederhana, tidak resmi,  tanpa  membutuhkan  pengacara, sehingga masyarakat biasa-pun dapat menyelesaikan sengketa mereka dengan cara yang  menyenangkan  tanpa  membutuhkan biaya  besar,  tanpa  penundaan,  tanpa prosedur  teknik  dalam  pengajuan  gugatan, yang  didukung  oleh  perangkat  hukum  yang sederhana  dan  terpadu  sehingga  membuka praktik  peradilan  bagi  orang  awam.  Misi yang ingin digambarkan dari SCC ini adalah untuk  mengalihkan  perkara-perkara  kecil dari  pengadilan  untuk  diselesaikan  melalui mekanisme  penyelesaian  sengketa  yang lebih  bersifat  informal  dan  kekeluargaan (Ross, 2007).
Mengenai  manfaat  dibentuknya  SCC ini  menurut  naskah  Cetak  Biru  Mahkamah Agung  (MA)  adalah  agar  pengadilan  di Indonesia dapat dengan segera menyampaikan putusannya kepada masyarakat.  Dengan  melaksanakan  sistem SCC,  sengketa  diselesaikan  dan  diatur berdasarkan  pada  aturan  hukum.  Dengan sistem  SCC,  maka  masyarakat  luas  dapat
memiliki  akses  menuju  keadilan.  Alasan lainnya,  pengadilan  akan  menjadi  lembaga yang  terjangkau  bagi  masyarakat  karena masyarakat  dapat  menyelesaikan  sengketa mereka  dengan  cara  yang  informal  dan dengan  prosedur  yang  sederhana  (Djoko, 2011).
Konsep  SCC  pada  sistem  hukum Indonesia  sebenarnya  bukan  merupakan suatu  konsep  yang  baru.  Pada  masa penjajahan  Kolonial  Belanda,  konsep  SCC ini telah digunakan dalam
“Residentiegerecht” dan “Districtsgerecht”. Residentiegerecht adalah  pengadilan-pengadilan  Gubernemen Eropa  di  Jawa  dan  Madura  yang  memiliki wewenang  untuk  memutus  perkara  perdata dan  mengadili  orang-orang  Eropa  dalam perkara
kecil-kecil. Dalam “Residentiegerecht ” pengadilan
dilaksanakan  oleh  hakim  tunggal,  dibantu oleh seorang panitera. Diantara wewenangnya  adalah  mengadili  gugatan- gugatan    tentang  harga  tertentu  yang jumlahnya  tak  melebihi  Rp.  500,-  (lima ratus  rupiah)  (Supomo,  1982).  Adapun “Districtsgerecht” adalah pengadilan- pengadilan  Gubernemen  Bumiputera  di Jawa dan Madura yang memiliki wewenang untuk  memutus  perkara  pidana  kecil-kecil terhadap  orang  Indonesia  dan  sengketa- sengketa perdata terhadap mereka jika harga gugatnya    berjumlah  kurang  daripada  Rp. 20,-  (dua  puluh  rupiah)  dan  penggugat bukan orang Eropa atau Tionghoa.
Pengaturan  mengenai  pembentukan pengadilan  khusus  di  Indonesia  tercantum dalam  ketentuan  Pasal  27  ayat  (1)  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  48 Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman yang memberikan peluang bagi dibentuknya pengadilan khusus dalam salah satu lingkungan  peradilan  yang  berada  dibawah Mahkamah Agung (MA). Melalui ketentuan pasal  tersebut  di  Indonesia  telah  dibentuk pengadilan-pengadilan khusus yang mengadili perkara-perkara tertentu misalnya Pengadilan  Niaga  yang  mengadili  sengketa
Print ISSN: 2302-433X Online ISSN : 2579-5740
HAKI  dan  kepailitan  atau  Pengadilan Tindak  Pidana  Korupsi  yang  mengadili perkara tindak pidana korupsi.
Konsep  SCC  dalam  Cetak  Biru Pembaruan  Peradilan  Indonesia  Tahun 2010-2035  merupakan  bagian  dari  program penyederhanaan  berperkara  di  pengadilan yang  disusun  oleh  Mahkamah  Agung Republik  Indonesia  sebagai  upaya  untuk mewujudkan    asas  peradilan  sederhana, cepat  dan  biaya  ringan  (Pasal  2  ayat    (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48  Tahun  2009).    Berdasarkan  uraian  latar belakang permasalahan sebagaimana tersebut diatas, penulis melihat konsep SCC ini tidak hanya bermanfaat bagi perkembangan dunia peradilan saja melainkan  juga  bagi  perbaikan  iklim  usaha (Easy of Doing Business/EoDB), peningkatan  investasi  di  Indonesia,  serta memberikan  perlindungan  bagi  masyarakat dengan  tingkat  ekonomi  menengah  ke bawah  sebagai  implementasi  Sila  ke-lima (5) yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Atmoredjo ; 2018) .
Sebagai  negara  hukum,  keberadaan Ideologi  Pancasila  sangat  relevan.  Ideologi Pancasila  sebagai  ideologi  terbuka,  di dalamnya  terkandung  seperangkat  gagasan yang  didasarkan  pada  sistem  nilai  filosofis, perlu  digarap,  diolah,  dibangun,  agar mewujud  dalam  bentuk  norma  hukum  pada tataran  asas-asasnya,  atau  disebut  sebagai asas-asas hukum (Atmoredjo, 2018). Pancasila telah mengejawantah dalam bentuk  pemikiran,  sikap,  dan  perilaku  yang bercirikan komunalistik religius.
Kekeluargaan  dan  gotong-royong,  menjadi modal  sosial  yang  mampu  merekat  jalinan lahir-batin sehingga stabilitas, keharmonisan,  dan  keutuhan  kehidupan terjaga    di  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia.
Berdasarkan  uraian  latar  belakang masalah  yang  telah  diuraikan  diatas,  maka penulis akan membatasi perumusan masalah dalam  tulisan  ini  dengan  rumusan  sebagai berikut  :  Mengapa  konsep Small  Claims
Court  (SCC) sebagai  upaya  mewujudkan asas  peradilan  sederhana,  cepat  dan  biaya ringan  yang  berkeadilan  sosial  bagi  seluruh rakyat ini diperlukan di Indonesia ?

## Jenis Penelitian
Penelitian  Hukum (legal  research)
dalam bahasa Belanda disebut rechtsonderzoek (Marzuki, 2016).
Penelitian  ini  menggunakan  penelitian hukum    normatif.    Penelitian  hukum normatif  adalah  penelitian  yang  dilakukan dengan  cara  meneliti  berdasarkan  data-data sekunder atau data kepustakaan.
Ditinjau  dari  sifatnya  penelitian  ini termasuk  penelitian  hukum  yang  bersifat deskriptif, maksudnya adalah suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data-data yang seteliti mungkin tentang  manusia,  keadaan  atau  gejala lainnya.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengkaji  mengenai  konsep Small  Claims Court  (SCC) sebagai  upaya  mewujudkan asas  peradilan  yang  sederhana,  cepat  dan ringan  yang  berkadilan  sosial  bagi  seluruh rakyat Indonesia.
Bentuk  penelitian  ini  merupakan penelitian evaluatif, yaitu untuk mengetahui dan mengkaji serta menilai efektivitas Small Claims Court (SCC) sebagai upaya mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat dan ringan yang berkadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Penelitian ini menggunakan pendekatan  kualitatif.  Menurut  Soerjono Soekanto, pendekatan kualitatif adalah suatu penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku  nyata,  yang  diteliti  dan  dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan  teknik  studi  pustaka  yaitu, mempelajari buku-buku, literature , peraturan perundang-undangan, jurnal penelitian,  hasil  penelitian  terdahulu  dan bahan  kepustakaan  lain  yang  berkaitan dengan masalah yang sedang dikaji.

## Target/Subjek Penelitian
Subjek penelitian ini berupa peraturan-peraturan hukum, buku-buku, jurnal  ilmiah  yang  berkaitan  dengan Small Claims Court.

## Prosedur
“Ilmu  hukum  memiliki  karakteristik sebagai  ilmu  yang  bersifat  preskriptif  dan terapan”  (Peter  Mahmud  Marzuki,  2010  : 22).  Penelitian  hukum  adalah  proses  untuk menemukan  aturan  hukum,  prinsip-prinsip hukum,  maupun  doktrin-doktrin  hukum guna  menjawab  isu  hukum  yang  dihadapi. Hal  ini  sesuai  dengan  karakter  preskriptif ilmu  hukum.  Berbeda  dengan  penelitian yang  dilakukan  di  dalam  keilmuan  yang bersifat  deskriptif  yang  menguji  kebenaran ada  tidaknya  sesuatu  fakta  yang  disebabkan faktor  tertentu.  Penelitian  hukum  dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep  baru  sebagai  preskripsi  dalam menyelesaikan  permasalahan  yang  dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2010 : 35).
Berdasar  penjelasan  di  atas,  dikaitkan dengan  upaya  penulis  untuk  menemukan konsep  ideal  model  sistem  pengadilan  yang memberikan peluang bagi masyarakat untuk mewakili  diri  mereka  sendiri  dalam  suatu proses  peradilan  yang  sederhana,  sehingga masyarakat  biasa-pun  dapat  menyelesaikan sengketa mereka dengan cara yang menyenangkan  tanpa  membutuhkan  biaya besar, tanpa penundaan, yang didukung oleh perangkat  hukum  yang  sederhana  dan terpadu sehingga membuka praktik peradilan  bagi  orang  awam.  menunjukkan sifat preskriptif dari penelitian hukum ini.
Data, Intrumen, dan Teknik Pengumpulan Data
Dalam penelitian hukum tidak mengenal  adanya  data,  yang  ada  dalam penelitian  hukum  adalah  bahan  hukum. Bahan  hukum  terdiri  dari  bahan  hukum primer,  bahan  hukum  sekunder  dan  bahan hukum  tersier.  Bahan  hukum  primer  yakni bahan  hukum  yang  terdiri  atas  peraturan
perundang-undangan berdasarkan hierarkinya.  Bahan  hukum  sekunder  adalah bahan  hukum  yang  terdiri  atas  buku-buku teks  ( textbooks )  yang  ditulis  oleh  para  ahli hukum  yang  berpengaruh  ( de  herseende leer ),  jurnal-jurnal  hukum,  pendapat  para sarjana,  kasus-kasus  hukum,  yurisprudensi, dan  hasil-hasil  simposium  mutakhir  yang berkaitan  dengan  topik  penelitian.  Bahan hukum  tersier  adalah  bahan  hukum  yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap  bahan  hukum  primer  dan  bahan hukum  sekunder,  seperti  kamus  hukum, encyclopedia , dan lain-lain (Johnny Ibrahim, 2006 : 295-296).
Bahan  hukum  primer  yang  digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945 , R.O  ( Reglement  op  de  Rechterlijke Organisatie  en  het  Beleid  der  Justitie  in Nederlandsch  Indie) ,  Reglemen  tentang Susunan  Pengadilan  dan  Kebijaksanaan Kehakiman di Hindia Belanda, Stb.1847 No. 20  jo  Stb.1848  No.  57.  HIR (Herziene Inlandsh Reglement) , Hukum Acara Perdata yang  berlaku  untuk  daerah  Jawa  dan Madura,  Stb.1941  No.  44.  RBg (Het Reglement voor de Buitengewesten) , Hukum Acara Perdata yang berlaku untuk daerah di luar Jawa dan Madura atau daerah seberang, Stb.1927 No. 227. Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  3  Tahun  2009 tentang  Perubahan  Kedua  atas  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  14 Tahun  1985  tentang  Mahkamah  Agung (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Nomor  4958). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman  (Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Nomor  5076).  Bahan  hukum sekunder  yang  digunakan  dalam  penelitian ini adalah jurnal dan buku-buku atau karya- karya    ilmiah  yang  berhubungan  dengan permasalahan  yang  diteliti,  hasil  penelitian
Print ISSN: 2302-433X Online ISSN : 2579-5740
yang relevan dan buku-buku penunjang lain. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian  hukum  ini  adalah  berupa  kamus hukum,  kamus  umum  bahasa  Indonesia, artikel dan internet.
Teknik  pengumpulan  bahan  hukum dalam  penelitian  ini  adalah  menggunakan teknik  studi  pustaka  ( collecting  by  library ). Pengumpulan  bahan  hukum  primer,  bahan hukum  sekunder  dan  bahan  hukum  tersier diinventarisasi  dan  diklasiikasi  dengan menyesuaikan masalah yang dibahas. Bahan hukum  yang  berhubungan  dengan  masalah yang  dibahas  dipaparkan,  disistematisasi, kemudian dianalisis untuk menginterpretasikan  hukum  yang  berlaku (Johnny Ibrahim, 2006 : 296).

## Teknik Analisis Data
Analisis  bahan  hukum  merupakan tahap  yang  paling  penting  didalam  suatu penelitian.  Karena  dalam  penelitian  ini bahan  yang  diperoleh  akan  diproses  dan dimanfaatkan  sedemikian  rupa  sampai didapat  suatu  kesimpulan  yang  nanti  akan menjadi  hasil  akhir  dari  penelitian.  Teknik analisis  bahan  hukum  yang  dipergunakan dalam  penulisan  hukum  saat  ini  adalah deduksi, sebagaimana silogis yang diajarkan oleh Aritoteles, penggunaan metode deduksi ini berpangkal dari pengajuan premis mayor. Kemudian  setelah  itu  diajukan  premis minor.
Bagaimana  memaknakan  data  yang diperoleh,  kaitannya  dengan  permasalahan dan  tujuan  penelitian,  perlu  dijabarkan dangan jelas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pembentukan  Small  Claims  Court  (SCC) Sebagai  Upaya  Untuk Mewujudkan  Asas Peradilan  Sederhana,  Cepat  dan  Biaya Ringan
Sistem  peradilan  ideal  merupakan sistem  yang  tidak  pandang  bulu  terhadap kekuasaan,  kekayaan  dan  status  sosial. Pengadilan  seharusnya dapat menjadi suatu
forum  dimana  kalangan  tidak  mampu maupun  tidak  mempunyai  kekuasaan  dapat berdiri  dengan  pihak  lainnya  setara  secara hukum  (Ali  &  Heryanti,  2014).  Dalam realitasnya,  banyak  pengadilan  diberbagai negara  yang  secara  terang-terangan  ataupun secara  samar  bertindak  biasa  terhadap kalangan  tidak  mampu.  Banyak  kalangan tidak  mampu  yang  menghindari  sistem peradilan  untuk  menghindari  intimidasi, biaya  dan  waktu  yang  terbuang  dalam berproses  di  suatu  forum,  forum  mana sebenarnya  mereka  mengetahui  akan  sulit untuk  menang.  Para  pihak  yang  tinggal  di pedalaman,  atau para pihak dengan gugatan yang  kecil  namun  jumlah  tersebut  sangat material  baginya,  atau  para  pihak  yang memerlukan  proses  peradilan  yang  cepat kadangkala  tidak  dapat  mendapatkan  hal tersebut di pengadilan yang nyata (Mediation  dan  Court  Annexed  Mediation, 2005).
Bangsa-bangsa  diseluruh  dunia  terus berusaha  mencari  cara  untuk  memperbaiki sistem  peradilan  mereka.  Keinginan  untuk melakukan  reformasi    ini  karena  adanya kesadaran  bahwa  sistem  peradilan  suatu negara  akan  sangat  menentukan  karakter bagaimana  masyarakat  negara  itu  diatur (Huda,  2007).  Perbaikan  yang  dilakukan dalam  sistem  peradilan  akan  memiliki  efek langsung  bagi  aspek  yang  paling  mendasar bagi  stabilitas  nasional  dan  bagi  kemajuan sosial  ekonomi  suatu  bangsa.  (United Nations Development Programme , 2011)
Reformasi peradilan ini  penting untuk dilakukan  karena  berhubungan  dengan peningkatan  kualitas  keadilan.  Keadilan mewujudkan gagasan mendasar dari persamaan kedudukan (equality) dan kejujuran (fairness), hal  tersebut  adalah elemen yang paling mendasar bagi kehidupan sosial yang baik dan terletak pada pondasi dasar peradaban manusia. Reformasi  peradilan  utamanya  bertujuan untuk  mengatasi  hambatan-hambatan  dan tantangan-tantangan  yang  dihadapi  oleh peradilan  modern,  yaitu  :  biaya  mahal,
penundaan,  korupsi,  dan  ketidakcakapan semua komponen peradilan itu sendiri.
Reformasi  peradilan  di  Indonesia termuat dalam dokumen Perencanaan Jangka  Panjang  Badan  Peradilan  Indonesia (Huda, 2007), yang disebut Cetak Biru (Blue Print) Pembaruan  Peradilan  Indonesia Tahun  2010-2035.    Tujuan  dirancangnya Cetak Biru ini adalah untuk meraih kembali kepercayaan  masyarakat  kepada  lembaga peradilan (sumber http://www.mahkamahagung.go.id/,  diakses pada  tanggal  :  09/04/2019,  Pukul  09:40 WIB)
Gagasan  dirancangnya  Cetak  Biru Pembaruan  Peradilan  Indonesia  Tahun 2010-2035 ini berawal dari keinginan untuk mengatasi krisis yang dialami oleh pengadilan yang telah menyebabkan penggunaan penyelesaian litigasi di pengadilan  tidak  lagi  efisien  dan  efektif untuk  menyelesaikan  sengketa  (sumber http://www.mahkamahagung.go.id/,  diakses pada  tanggal  :  09/04/2019,  Pukul  09:40 WIB)
Ketidakmampuan  pengadilan  untuk mengemban amanat menyelesaikan sengketa  secara  efektif  dan  efisien  tersebut menimbulkan reflexivity dari pakar, masyarakat,  kalangan  pelaku  bisnis  untuk mencari,
mendapatkan,
melirik, menggunakan,  atau  mengembangkan  suatu bentuk pengadilan yang dapat menyelesaikan  sengketa    litigasi  dengan kerugian yang kecil dengan tujuan mengusung  isu access  to  justice .  Telah banyak  definisi  yang  diberikan  untuk mengartikan access  to  justice. Ada  pihak yang  mengartikan access  to  justice adalah akses  kepada  penasihat  hukum,  akses kepada  pengadilan,  atau  akses  kepada mekanisme  penyelesaian  sengketa  untuk memberikan  perlindungan  hak-hak  dasar individu. Ada pula yang mengatakan bahwa access  to  justice merupakan  sistem  dimana orang  dapat  menegakkan  hak-haknya  dan menyelesaikan  sengketa  dengan  bantuan negara.  Sistem  tersebut  harus  dapat  diakses
oleh  semua  orang  dan  memberikan  hasil yang  adil  secara  individu  maupun  sosial. Pendapat  lain  mengatakan  bahwa  pada hakekatnya access  to  justice merupakan ekspresi  dari  pemenuhan  kebutuhan  hukum kalangan yang tidak mampu.
Penggagas access  to  justice yang terkenal  adalah  Mauro  Cappelletti  dan Bryan  Garth  yang  memperkenalkan  3  (tiga) gelombang  reformasi  terhadap access  to justice ,  yaitu  :  (1)  Upaya  memberikan bantuan  dan  layanan  jasa  hukum  kepada kalangan  tidak  mampu (pro  bono  lawyer).
(2) Meningkatkan tindakan-tindakan representatif  dan  prosedur  lainnya  dimana satu  gugatan  dapat  menyelesaikan  beberapa klaim (class  action ).  (3)  Reformasi  yang lebih  luas  terhadap  sistem  peradilan, termasuk Alternative  Dispute  Resolution (ADR),  Small  Claims  Court  (SCC) dan prosedur lainnya.
Pengertian access  to  justice dalam penulisan  hukum  ini  merupakan  reformasi yang  lebih  luas  terhadap  sistem  peradilan, termasuk Alternative  Dispute  Resolution (ADR),  Small  Claims  Court  (SCC) dan prosedur  lainnya.  Dalam  rangka  penguatan pengadilan  sebagai  lembaga  pemegang kekuasaan yudikatif di Indonesia.
Berdasarkan  uraian  konsep  SCC sebagaimana  tersebut  dalam  Cetak  Biru diatas,  maka  konfigurasi  politik  kekuasaan kehakiman  Indonesia  dalam  era  Reformasi, ditinjau  dari  teori  hukum Critical  Legal Studies merupakan  konfigurasi politik demokratis,  dimana  dalam  konfigurasi demokratis seperti ini susunan sistem politik membuka  kesempatan  bagi partisipasi rakyat  secara  penuh  untuk  ikut  aktif menentukan kebijaksanaan umum. Sehingga karakter  produk  hukum  yang  dihasilkan bersifat  responsif  atau  populistik,  yaitu produk  hukum  yang  mencerminkan  rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat.
Pembentukan  SCC  di  Indonesia  perlu untuk  diwujudkan  karena  SCC  merupakan sarana access  to  justice dalam  rangka
Print ISSN: 2302-433X Online ISSN : 2579-5740
memenuhi  harapan  masyarakat    untuk mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan  biaya  ringan  yang  diamanatkan  oleh undang-undang  (Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  14  Tahun  1970  tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman).
Asas peradilan yang  sederhana, cepat, dan  biaya  ringan  merupakan  asas  universal bagi pelaksanaan sistem peradilan di seluruh dunia  (Sulitiyono,  2007;  Sutadi,  2003, Sukadana  2012)  .  Dalam  sistem  peradilan Indonesia asas ini merupakan salah satu asas dari  asas-asas  penyelenggaraan  kekuasaan kehakiman    di  Indonesia  yang  diatur  dalam Pasal  2  ayat  (4)  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  48  Tahun  2009  tentang Kekuasaan Kehakiman.
Pembentukan  SCC  sebagai  upaya penyederhanaan proses berperkara diharapkan  juga  dapat  mengurangi  biaya negara  maupun  biaya  para  pihak  dalam menyelesaikan  perkara  dengan  proses  yang sederhana diharapkan pencari keadilan dapat mewakili  dirinya  sendiri  di  pengadilan sehingga  biaya  berperkara  dapat  ditekan (Rosita & Prasidi)
Konsep Small Claims Court (SCC) ini juga  dipandang  sebagai  upaya  untuk membantu  meringankan  biaya  perkara  yang begitu mahal  (Shevell, 1997).  Menurut P.S Atiyah  sebagaimana  dinukilkan  oleh  Bagir Manan maka untuk membantu meringankan biaya perkara  yang begitu mahal salah satu cara  adalah  dengan  membentuk  pengadilan untuk perkara-perkara kecil atau sederhana.
Terwujudnya asas peradilan sederhana,  cepat  dan  biaya  ringan,  bukan hanya  merupakan  amanat  undang-undang semata, dalam tinjauan teori hukum Critical Legal  Studies terwujudnya  asas  peradilan sederhana  cepat  dan  biaya  ringan  memiliki “hidden political intentions” yaitu  menjadi bagian  dari  politik  hukum  pembangunan ekonomi  bangsa  secara  keseluruhan.  Hal tersebut  karena  proses  berperkara  yang rumit,  dengan  waktu  yang  lama  akan mengakibatkan  tingginya  biaya  ekonomi baik yang ditanggung oleh individu maupun
perusahaan, mengakibatkan kelelahan psikis berkepanjangan,  ditambah  dengan  biaya asuransi dan sia-sianya waktu yang dihabiskan  untuk  berperkara,  hal-hal  mana oleh  pengusaha  dimasukkan  sebagai  biaya cadangan,  yang  tentunya  dibebankan  pada konsumen  dan  pengguna  jasa  (Ali,  2007; Mediation dan Court, 2005) .
Oleh  karena  itu  sistem  beracara  dan sumber  daya  manusia  dipengadilan  perlu dirombak  total  sehingga  benar-benar  bisa tercipta  peradilan  cepat,  sederhana  dan murah  (Sulistiyono,  2008).    Selain  hal tersebut diatas, untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah kebawah sebagai implementasi Sila ke-lima (5) yaitu keadilan sosial  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia  yang mencakup pengertian bahwa tiap-tiap warga negara  Indonesia  mempunyai  hak  dan kesempatan  proporsional  untuk  berperan serta, menerima perlakuan, dan mendapatkan bagian manfaat dalam kehidupan  bernegara  dan  bermasyarakat berdasarkan  ridha  dan  kuasa  Allah  SWT. Oleh  sebab  itu,  berhadapan  dengan  realitas kehidupan  bernegara  dan  bermasyarakat yang  heterogen,  kompleks,  dan  dinamis, maka  harus  ada  lembaga  permusyawaratan (Atmorejo, 2018).
Melalui  dan  di  dalam  lembaga permusyawaratan,  tidak  ada  konflik  yang bersifat  permanen,  melainkan  dipastikan dapat  dicari  penyelesaian  yang  dapat diterima semua pihak dengan legawa, tanpa menciderai hubungan kekeluargaan.
Berdasarkan  pertimbangan  tersebut  di  atas maka  penulis  berpendapat,  konsep Small Claims  Court  (SCC) perlu  diterapkan  di Indonesia karena selain merupakan perwujudan  asas  peradilan  sederhana,  cepat dan  biaya  murah,  SCC  juga  menjadi  sarana pembangunan  hukum  ekonomi  Indonesia bagi  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat dan  memberikan  peluang  bagi  masyarakat untuk  mewakili  diri  mereka  sendiri  dalam suatu  proses  peradilan  yang  sederhana, sehingga masyarakat biasa-pun dapat
menyelesaikan sengketa mereka dengan cara yang  menyenangkan  tanpa  membutuhkan biaya  besar,  tanpa  penundaan,  tanpa prosedur  teknik  dalam  pengajuan  gugatan, yang  didukung  oleh  perangkat  hukum  yang sederhana  dan  terpadu  sehingga  membuka praktik  peradilan  bagi  orang  awam  melalui mekanisme  penyelesaian  sengketa  yang lebih bersifat informal dan kekeluargaan.

## Kesimpulan Simpulan
Konsep  SCC  perlu  diterapkan  di Indonesia,  karena  konsep  SCC  merupakan bagian dari program penyederhanaan proses beracara  di  peradilan  sebagai  upaya  untuk mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dengan pembentukan SCC di Indonesia maka akan semakin meningkatkan akses menuju keadilan, bukan hanya  bagi  masyarakat  pencari  keadilan namun  juga  bagi  pembangunan  ekonomi bangsa  secara  keseluruhan  bagi  sebesar- besarnya kemakmuran rakyat dan memberikan  perlindungan  bagi  masyarakat dengan  tingkat  ekonomi  menengah  ke bawah  sebagai  implementasi  Sila  ke-lima (5) yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsipnya adalah tiap-tiap warga negara  Indonesia  mempunyai  hak  dan kesempatan  proporsional  untuk  berperan serta, menerima perlakuan, dan
mendapatkan bagian manfaat dalam kehidupan  bernegara  dan  bermasyarakat berdasarkan  ridha  dan  kuasa  Allah  SWT. Masyarakat  biasa-pun  dapat  menyelesaikan sengketa mereka dengan cara yang menyenangkan  tanpa  membutuhkan  biaya besar,  tanpa  penundaan,  tanpa  prosedur teknik  dalam  pengajuan  gugatan,  yang didukung  oleh  perangkat  hukum  yang sederhana  dan  terpadu  sehingga  membuka praktik  peradilan  bagi  orang  awam  melalui mekanisme  penyelesaian  sengketa  yang lebih bersifat informal dan kekeluargaan.
Saran a. Implikasi  teoritis  dengan  adanya pembentukan  SCC  di  Indonesia  adalah
bahwa hukum sebagai norma memungkinkan  manusia  untuk  mengatur dan mengelola perilakunya serta mengarahkan  perilakunya  sesuai  dengan keadaan  ideal  tertentu.  Konsep  SCC  yang ideal  selain  merupakan    perwujudan  dari program  penyederhanaan proses  beracara di peradilan  sehingga  asas  peradilan  yang sederhana,  cepat  dan  biaya  ringan  dapat terlaksana  sesuai  dengan  yang  diamanatkan oleh  undang-undang,  juga    merupakan bagian dari politik hukum  bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan ekonomi bagi sebesar-besarnya kemakmuran  masyarakat  dan  memberikan perlindungan  bagi  masyarakat  sebagai implementasi Sila ke-lima (5) yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
b. Implikasi  praktis  dengan  adanya pembentukan  SCC  di  Indonesia  telah membuka  wawasan  dan  kesadaran  tentang perlunya  dilakukan  pembaruan  terhadap hukum  acara  yang  berlaku  saat  ini.  Dengan menciptakan hukum acara yang reliable dan predictable maka  tidak  hanya  bermanfaat bagi  pencapaian  tujuan  reformasi  peradilan Indonesia yaitu dalam rangka meningkatkan access to justice namun  juga  berguna bagi penegakan  hukum  di  Indonesia  secara keseluruhan.

## DAFTAR PUSTAKA
Achmad  Ali.  2009. Menguak  Teori  Hukum (Legal  Theory)  &  Teori  Peradilan (Judicialprudence) ,  edisi  pertama, cetakan  ke-1,  Jakarta  :  Kencana Prenada Media Grup.
__________  dan  Wiwie  Heryani.  2012. Sosiologi  Hukum  :  Kajian  Empiris Terhadap  Pengadilan ,  cetakan  ke-1, Jakarta  :  Kencana  Prenada  Media Group, Jakarta.
Adi  Sulistiyono.  2007. Mengembangkan Paradigma
Non-Litigasi
Di
Indonesia ,  cetakan  ke-1,  Surakarta  : Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP)  dan  UPT  Penerbitan  dan
Print ISSN: 2302-433X Online ISSN : 2579-5740
Percetakan UNS (UNS Press) Universitas Sebelas Maret.
_____________.  2008. Reformasi  Hukum Ekonomi  Indonesia ,  cetakan  ke-2,
Surakarta  :  Lembaga  Pengembangan Pendidikan (LPP) dan UPT
Penerbitan  dan  Percetakan  UNS (UNS  Press)  Universitas  Sebelas Maret.
I  Made  Sukadana.  2012. Mediasi  Peradilan :  Mediasi  Dalam  Sistem  Peradilan Perdata  Indonesia  Dalam  Rangka Mewujudkan  Proses  Peradilan  Yang
Sederhana, Cepat Dan Biaya
Ringan ,  cetakan  ke-1,  Jakarta  : Prestasi Pustaka.
Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia.
1998. Buku II Pedoman Pelaksanaan
Tugas  dan  Administrasi  Pengadilan , cetakan  ke-3,  edisi    revisi,  Jakarta  : Mahkamah Agung Republik
Indonesia.
Ni’matul  Huda.  2007. Lembaga  Negara Dalam  Masa  Transisi  Demokrasi , cetakan  ke-1,  Yogyakarta  :  UII Press.
R.  Supomo.  1982. Sistem  Hukum  di Indonesia Sebelum Perang Dunia II , cetakan  ke-11,  Jakarta  :  PT.Pradnya Paramita.
Sudjito  Atmoredjo.  2018. Hukum  Dalam Pelangi  Kehidupan ,  cetakan  ke-4, Yogyakarta  :  Dialektika  “Kelompok
Penerbit Lingkar Media Group”. ________________.  2018. Ideologi  Hukum Indonesia “Kajian Tentang Pancasila  Dalam  Perspektif  Ilmu Hukum dan Dasar Negara Indonesia” , cetakan ke-2, Yogyakarta : Lingkar Media. Takdir Rahmadi. 2011. Mediasi :
Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat , edisi 1, cetakan ke-2,  Jakarta  :  PT.  Raja  Grafindo
Persada.
Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945
R.O ( Reglement op de Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie in  Nederlandsch  Indie) ,  Reglemen tentang  Susunan  Pengadilan  dan Kebijaksanaan Kehakiman di Hindia
Belanda, Stb.1847 No. 20 jo Stb.1848 No. 57. HIR (Herziene Inlandsh Reglement) ,
Hukum  Acara  Perdata  yang  berlaku untuk  daerah  Jawa  dan  Madura, Stb.1941 No. 44. RBg (Het
Reglement voor de
Buitengewesten) , Hukum Acara Perdata yang berlaku untuk daerah di luar  Jawa  dan  Madura  atau  daerah seberang, Stb.1927 No. 227.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
3  Tahun  2009  tentang  Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985  tentang  Mahkamah  Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun  2009  Nomor  3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara
Republik  Indonesia  Tahun  2009 Nomor  157,  Tambahan  Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Nomor 5076).

## Jurnal
Dian Rosita dan Dimas Prasidi, “Pengadilan Acara  Cepat  Solusi  Alternatif  Akses pada  Keadilan”,  Lembaga  Kajian dan  Advokasi  untuk  Independensi Pengadilan.
Mochamad  Djoko,  “Reformasi  Birokrasi
Peradilan Guna Meningkatkan Kepercayaan  Masyarakat  Terhadap Penegakan Hukum”, Varia Peradilan No. 304, Maret, 2011. Steven Shavell, “The Fundamental Divergence Between The Private and
Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 7 No 2 Oktober 2019, hal 72-81 Avaliable online at : http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/Citizenship Print ISSN: 2302-433X Online ISSN : 2579-5740
The Social Motive To Use The Legal System”,  The  Journal  of  Legal Studies, Vol. XXVI, June, 1997.

## Makalah
An  An  Chandrawulan  dan  Efa  Laela Fakhriah,  “Diagnostic  Study  on Small  Claims  Court  in  Indonesia  : Incorporation  Into  Civil  Procedure Law  In  Indonesia”,  disampaikan
pada  APEC-Ease  of  Doing  Business “Conference  on  The  Draft  of  Civil Procedure  Law  ;  Incorporation  of The Small-Claim Court Concept into the  Draft  of  Law”,  Hotel  JW
Marriott,  Jakarta,  Selasa,  26  Juni 2012. Mariana Sutadi, “Latar Belakang Dikeluarkannya  PERMA  Nomor  2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan : Tujuan, Visi, Misi  serta  Pokok-pokok  Pemikiran dalam  PERMA”  ,  disampaikan  pada Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan  dan  Wawasan  Hukum Bisnis Lainnya, Jakarta, 17-18
Februari  2004,  cetakan  pertama, Pusat  Pengkajian  Hukum,  Jakarta, 2005.
Mediation  dan  Court  Annexed  Mediation, disampaikan pada Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah  Kepailitan  dan Wawasan  Hukum  Bisnis  Lainnya, Jakarta, 17-18 Februari 2004,
cetakan  pertama,  Pusat  Pengkajian Hukum, Jakarta, 2005.
United  Nations  Development  Programme  - Asia Pacific Judicial Reform Forum, Searching  for  Success  in  Judicial Reform  :  Voices  from  the  Asia Pacific  Experience ,  cetakan  ke-1, Oxford  University  Press,  India, 2009.

## Data Elektronik
Marc W. Patry, Veronica Stinson, & Steven M.  Smith,  “Evaluation  of  the  Nova Scotia  Small  Claims  Court  :  Final Report  to  the  Nova  Scotia  Law Reform  Commission”,  Saint  Mary University,
2009, http://www.lawreform.ns.ca/Downlo ads/SmallClaimsFinaReportFINAL.p df (diakses pada tanggal : 09/04/2019, Pukul 09:32 WIB). Justice  Anthony  Ross,  QC,  “The  Small Claims Court”, Magistrates Conference 2007 http://www.eccourts.org/static/jei_do c/2007/magistrate_con/Background_ on_SmallClaimsCourtbyJusticeAnth onyRoss.pdf  (diakses  pada  tanggal  : 09/04/2019, Pukul 09:35 WIB).
Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia, Cetak  Biru  Pembaruan  Peradilan 2010-2035, http://www.mahkamahagung.go.id/, diakses  pada  tanggal  :  09/04/2019, Pukul 09:40 WIB .