## IMPLIKASI PEMBERIAN INSENTIF PAJAK DAN PENGARUHNYA TERHADAP PENINGKATAN INVESTASI DI BIDANG PARIWISATA DI KOTA PADANG
Karlina Sofyarto 1 , Nabitatus Sa’adah 2 Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Jl. Imam Bardjo, S.H. No. 1-3, Kampus Pleburan, Semarang 50241 karlinasofyarto.003@gmail.com

## ABSTRACT
Padang City Government issued Local Regulation No. 11 of 2009 on Providing Incentives and Giving Ease. The regulation functions as a regulation for investors who will invest their capital in Padang City. Approach method used by empirical juridical with research specification is descriptive analytical. The matter  studied  is  how is the  legal  policy  of  Padang  City  Government  in encouraging  the  growth  of investment  in  tourism  sector.  Second,  how  is  the impact of  providing  tax  incentives  on  increasing investment in tourism in Padang City. The implementation of One Door Integrated Service (ODIS) in the field of investment supported by Information Service System and Investment Licensing Electronically (ISSILE) is one way to attract investors to invest. These efforts have increased despite not reaching the expected target.

## Keywords : incentive; invest; tourism

## ABSTRAK
Pemerintah Kota Padang mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan. Perda tersebut berfungsi sebagai regulasi bagi investor yang akan menanamkan modalnya di Kota Padang. Metode pendekatan yang digunakan yuridis empiris dengan spesifikasi  penelitian  bersifat  deskriptif  analitis.  Hal  yang  dikaji  yaitu  bagaimana  kebijakan  hukum Pemerintah  Kota  Padang  dalam mendorong  peningkatan investasi  di  bidang  pariwisata.  Kedua, bagaimana dampak pemberian  insentif pajak terhadap  peningkatan  investasi  di bidang  pariwisata  di Kota Padang. Penerapan Pelayanan  Terpadu  Satu Pintu  (PTSP)  di  bidang  penanaman  modal  yang didukung  dengan  Sistem  Pelayanan  Informasi  dan  Perizinan  Investasi  Secara  Elektronik  (SPIPISE) merupakan  salah  satu  cara  menarik  investor  berinvestasi.  Upaya  tersebut mengalami  peningkatan meskipun belum mencapai target yang diharapkan.
Kata Kunci : insentif; investasi; pariwisata
1 Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro
2 Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro

## I. Pendahuluan
Hubungan  Pemerintah  Pusat  dengan Pemerintah  Daerah  dapat  dilihat  dalam  alinea ketiga dan keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945. Alinea  ketiga  memuat  pernyataan  kemerdekaan bangsa  Indonesia.  Alinea  keempat  memuat pernyataan  bahwa  setelah  menyatakan kemerdekaan, yang pertama kali dibentuk adalah Pemerintah  Negara  Indonesia  yaitu  Pemerintah Nasional yang bertanggung jawab mengatur dan mengurus  bangsa  indonesia.  Lebih  lanjut dinyatakan  bahwa  tugas  Pemerintah  Negara Indonesia adalah melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan  umum  dan  mencerdaskan kehidupan  bangsa  serta  ikut  memelihara ketertiban  dunia  berdasarkan  kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Penanaman modal berperan penting dalam meningkatkan penerimaan pajak, untuk merespon hal  tersebut,  maka Pemerintah menerbitkan Undang-undang Nomor  25  Tahun  2007  tentang Penanaman  Modal. Tujuan Penanaman  Modal tertuang didalam ketentuan Pasal  3 ayat  (2) Undang-undang Nomor 25  Tahun  2007  tentang Penanaman Modal yaitu :
“untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi  nasional,  menciptakan  lapangan  kerja, menigkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan,  meningkatkan  kemampuan  daya
saing  dunia  usaha  nasional,  meningkatkan kapasitas  dan  kemapuan  teknologi  nasional, mendorong  pengembangan  ekonomi  kerakyatan, mengolah  ekonomi  potensial  menjadi  kekuatan ekonomi  riil  dengan  menggunakan  dana  yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri,  dan  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat.”
Indonesia  selaku  Negara  Kesejahteraan (Welfare  State) menjadikan  pemerintahannya tidak  hanya bertanggung  jawab  terhadap pemeliharaan ketertiban dan keamanan nasional, namun  juga  pada  kesejahteraan  ekonomi. Optimalisasi penyelenggaraan penanaman modal menjadi  prioritas  utama  Pemerintah  Indonesia sebagai  sumber  pembiayaan  pembangunan, dikarenakan  belum  mampu  mengelola  sumber daya manusia, teknologi , keterbatasan dana dan sebagainya. Investasi diharapkan dapat menghasilkan multiplayer    effect terhadap pembangunan ekonomi nasional, karena kegiatan investasi  tidak  saja  mentransfer  modal  dan barang,  tetapi  juga  mentransfer  ilmu pengetahuan dan sumber daya manusia. (Dellisa A. Ridgway dan Mariya A. Thalib, 2003)
Memperhatikan  hal  tersebut,  maka  urgensi penanaman  modal  bagi  Indonesia  didasarkan pada beberapa hal yaitu subtitusi impor ekonomi modern  yang  diharapkan  mampu  mengantarkan ekonomi Indonesia kearah industrialis, pembangunan infrastruktur dae4ah tertinggal, alih
76
teknologi  dan stimulus  sektor  riil perekonomian nasional.
Penarikan  arus  investasi  kedalam  suatu negara  sangat  dipengaruji  oleh  iklim  investasi yang  kondusif  dan  prospek  pengembangan  di daerah  negara  tersebut. (Handayani,  2011) Permasalahan  yang  menjadi hambatan  dalam peningkatan  investasi  di  tingkat  pusat  maupun daerah  antara  lain banyak  peraturan  yang menghambat datangnya penanam modal, regulasi peraturan  yang  berlebihan,  kualitas  konsistensi regulasi perpajakan yang tidak memberikan ruang lebih  kepada pengusaha  yang  berdampak penanam  modal  memilih  untuk  berinvestasi  di daerah  lain  yang  memberikan  kemudahan perpajakan,  kualitas  SDM  yang  relatif  masih rendah, masalah pertanahan di pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Penanam  modal  yang  tertarik  untuk berinvestasi  terkendala  masalah  sertifikasi,  izin bangunan  serta  zonasi  lahan,  serta  masalah infrastruktur  sebagai pendukung  utama  dari industri. Apabila Pemerintahan Pusat maupun Pemerintahan Daerah melakukan konsolidasi dan koordinasi secara intensif dan berkesinambungan maka permasalahan-permasalahan  yang  telah disebutkan sebelumnya dapat diatasi dengan mudah serta mampu menciptakan tindakan preventif apabila  di  masa  yang  akan datang terdapat masalah  yang  sama sehingga penerimaan keuangan negara pada sektor pajak
yang  di  ambil dari sisi penanaman  modal  dapat terselenggara dengan baik.
Berdasarkan  tinjauan  dari  aspek insentif pajak dan daya saing investasi, pajak merupakan salah  satu  kebijakan  yang  memberi  pengaruh terhadap  peningkatan  investasi.  Hal  tersebut diharapkan  dapat  menurunkan  biaya  produksi, biaya  modal  dan  meningkatkan  daya  saing. Ditinjau  dari  segi  penerimaan  daerah  ,  eranan pajak  sangatlah  vital  bagi  keberlangsungan perekonomian  suatu  daerah  sebagai  pendukung kegiatan rumah tangga daerah didasarkan suatu peraturan  perundangundangan. Pembayaran pajak akan meningkat jika investasi berjalan baik, industri  berkembang,  menyerap  tenaga  kerja, daya beli rakyat meningkat.
Kebijakan  insentif  pajak  di  Kota  Padang diatur  dalam  Peraturan  Daerah  Kota  Padang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pemberian Insentif Dan  Kemudahan  Penanaman  Modal.  Perda tersebut digunakan untuk mendukung terciptanya iklim  investasi  di  bidang  pariwisata  di  Kota Padang  yang  memberikan  pengaruh  terhadap peningkatan  penerimaan  daerah  Kota  Padang. Memperhatikan  kedua  aspek  tersebut,  investor mengharapkan  paket kebijakan pendukung investasi seperti deregulasi perizinan, keringanan pajak dan kepabeanan, suku bunga dan lain-lain.
Kota  Padang  memiliki  berbagai  macam budaya  dan  ciri  khas  tersendiri  di  setiap daerahnya.  Hal  inilah  yang  menjadikan  Kota
Padang  memiliki  cukup  banyak  kawasan  obyek wisata  yang  berpotensi  menghasilkan  pajak daerah  dan  retribusi  daerah  yang  cukup  besar yang  bersumber  dari  sektor  pariwisata.  Dalam menunjang  percepatan  pembangunan sektor pariwisata Kota  Padang,  maka  Pemerintah Daerah  diharapkan  mampu  menyelenggarakan sistem  pelayanan  publik  yang  baik  dan kemudahan  perizinan  dalam  berusaha  yang diharapkan  mampu  menciptakan  lapangan  kerja baru  dan  memperbaiki  tingkat  pendapatan masyarakat.
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan  masalahnya  sebagai  berikut  :  pertama bagaimana  kebijakan  hukum  Pemerintah  Kota Padang dalam mendorong peningkatan investasi di bidang pariwisata. Kedua, bagaimana dampak pemberian  insentif  pajak  terhadap  peningkatan investasi di bidang pariwisata di Kota Padang.

## II. Metode Penelitian
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  yuridis  empiris.  Yuridis empiris  yaitu  suatu  penelitian  yang  menekankan pada  data  primer  yang  diperoleh  langsung  dari lapangan  berupa  hasil  wawancara  dari narasumber (Soekanto,  1982). Spesifikasii penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini bersifat deskriptif analitis. Deskriptif analitis dalam penelitian  ini  bertujuan  untuk  memberikan gambaran  secara  rinci,  sistematis  dan menyeluruh  mengenai  segala  sesuatu  yang
berhubungan dengan masalah yang diteliti, yaitu pemberian  insentif  pajak  dalam  kemudahan penanaman  modal  dibidang  pariwisata  dikaitkan dengan  teori-teori  hukum  dan  praktek pelaksanaan  hukum  positif  yang  menyangkut permasalahan diatas.

## III. Pembahasan
1. Kebijakan Hukum Pemerintah Kota Padang

## Dalam  Mendukung  Investasi  Di  Bidang Pariwisata
Hakikat  pemberian  otonomi  daerah bertujuan  untuk  memberikan  kemandirian  pada Daerah  untuk  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat  melalui  peningkatan  hak  dan kewajiban  pemerintah  Daerah  untuk  mengatur urusan  rumah  tangga  Pemerintahan  daerahnya sendiri. (Kurniawan,  2013) Wujud pelimpahan kewenangan  dan  kewajiban  kepada  Pemerintah daerah  dari  Pemerintah  Pusat adalah  adanya kewenangan  Pemerintahan  dalam  menyusun produk  hukum  untuk  melaksanakan  program pembangunan.
Pelaksanaan  otonomi  daerah  diharapkan oleh  Pemerintah  Pusat sebagai  suatu  peluang kepada  daerah  untuk  menyusun  konsep pembangunan  keberlanjutan  sesuai  dengan karakteristik  masyarakat    dan  potensi  sumber daya  daerah  masing-masing.  Sehubungan dengan penyelenggaraan otonomi  daerah, penanaman moda; menjadi faktor potensial dalam membangun  pertumbuhan  perekonomian  lokal.
Peranan  Pemerintah  Daerah  menjadi lebih penting  dan  strategis  dalam  merumuskan  setiap kebijakan  pembngunan  perekonomian  lokal sejalan  dengan  semangat  desentralisasi. (Bintang,  2010). Dalam  rangka  mendorong peningkatan    daya  saing  penanaman  modal, Pemerintah  Daerah  Kota  Padang  mengeluarkan Peraturan  Daerah  Kota  Padang  No  11  Tahun 2009 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal guna meningkatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerahnya.  Pemberian  insentif  merupakan dukungan  dari  pemerintah  daerah  kepada penanam  modal  dalam  rangka  mendorong peningkatan  penanaman  modal  di  daerah. Pemberian  insentif  berbentuk  pengurangan, keringanan  atau  pajak  daerah dan  retribusi daerah.
Ketentuan  Pasal 278  Undang-undang Nomor 23  Tahun  2014  tentang  Pemerintah Daerah  merupakan  landasan  hukum  bagi pemerintah daerah untuk memberikan insentif dan kemudahan dibidang penanaman  modal. Bentuk upaya pelaksanaan koordinasi antara pemerintah pusat  dengan  pemerintah  daerah  terhadap pemberian  fasilitas yang  diberikan terkait penanam modal, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan  Pemerintah  Nomor  45  Tahun  2008 tentang  Pedoman  Pemberian  Insentif  dan Pemberian  Kemudahan  Penanaman  Modal  di daerah, sebagai dasar pelaksanaannya di daerah
untuk  membuat  suatu  regulasi  hukum  dalam rangka  meningkatkan  penanaman modal di daerah. Peraturan  Presiden  Nomor  91  Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha menyebutkan  bahwa  DPMPTSP  Provinsi  atau DPMPTSP  kabupaten/kota  berperan  penting dalam  melaksanakan  percepatan Perizinan Berusaha  di  kawasan  industri  dan  kawasan strategis  pariwisata  nasional  dalam  bentuk pemenuhan persyaratan.
Pemberian  insentif  berdasarkan  Peraturan Pemerintah  Nomor  45  Tahun  2008  dapat berbentuk  pengurangan,  keringanan  atau pembebasan  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah, pemberian  dana  stimulan,  dan  pemberian bantuan  modal.  Pemberian  kemudahan  dapat berbentuk penyediaan data dan informasi peluang penanaman  modal,  penyediaan  sarana  dan prasarana,  penyediaan  lahan  atau  lokasi, pemberian  bantuan  teknis,  dan  percepatan pemberian  perizinan.  Pemberian  kemudahan penanaman  modal  dalam  bentuk  percepatan pemberian  perizinan  dilaksanakan  melalui  Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
Berdasarkan  Peraturan  Daerah  Kota Padang Nomor 11 Tahun 2009 pemberian insentif dapat  berbentuk  pengurangan,  keringanan  atau pembebasan  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah. Pemberian  kemudahan  yang  lain  yaitu  fasilitas penyediaan  sarana  dan  prasarana,  pemberian
79
bantuan  teknis,  fasilitas  penyediaan  lahan  atau lokasi,  penyediaan  data  dan  informasi  peluang penanaman  modal  dan  percepatan  pemberian izin.  Jenis  usaha  kegiatan  penanaman  modal yang  diprioritaskan  memperoleh  insentif  dan kemudahan  yaitu  jenis  usaha  di  bidang perdagangan, pariwisata dan pendidikan.
DPMPTSP  Provinsi  Kota  Padang memberikan kemudahan dan keunggulan  kepada investor  yang  akan  menanamkan  modalnya  di Kota  Padang  dengan  nilai  nominal  tertentu,  dan dengan  menyerap  tenaga  kerja  tertentu  akan diberikan insentif berupa pengurangan pembayaran  pajak  dan  retribusi  terkait  usaha yang bersangkutan selama dua tahun. Pajak dan retribusi  dimaksud  adalah  yang  merupakan kewenangan  Pemerintah  kota  Padang,  seperti IMB,  pajak  parkir,  retribusi  izin  gangguan,  pajak reklame dan lainnya. Kota Padang sebagai Kota Potensial  investasi    mendapatkan  penghargaan dari Indonesia  Attractiveness  Award (IAA)  tahun 2016  sebagai  kota  potensial  investasi  untuk koridor Sumatera.
Kepala  Bidang  Promosi  dan  pengawasan Penanaman  Modal  DPMPTSP  mengatakan bahwa  untuk  mendorong  masuknya  investasi  di Kota  Padang  dengan  memberikan  sejumlah kemudahan, termasuk kepastian soal kemudahan mendapatkan  lahan  dan  keamanan  berinvestasi. Kemudahan  lainnya  berupa  pengurusan  izin,
ketegasan  waktu  penyiapan  dokumen  dan pemberian insentif di sektor pajak serta retribusi Menurut teori bekerjanya hukum Chambliss Seidman, hukum akan dapat bekerja dengan baik dan  efektif  dalam  masyarakat  yang  diaturnya. Dalam  teori  bekerjanya  hukum  terdapat  empat unsur  yang  berkaitan  sangat  erat,  yaitu (Hazjimsun,  2014) : Pertama ,  setiap  Peraturan hukum  menunjukan  bagaimana  cara  para pemegang  peran  harus  bertindak. DPRD  Kota Padang  memegang  kekuasaan  membentuk peraturan daerah tentang pemberian insentif dan kemudahan  penanaman  modal  dan  walikota berkewajiban  mengesahkan  peraturan  daerah tersebut. Pada tahap pembuatan kebijakan publik, kekuatan  sosial  dan  personal  baik  yang  berasal dari  masyarakat  ataupun  pihak  swasta memberikan  pengaruh  yang  cukup  besar terhadap  institusi  atau  lembaga  pembuat kebiajakn publik.
Kedua,  bagaimana  pemegang  peranan  itu akan  bertindak  sebagai  respons  terhadap peraturan hukum menurut fungsi peraturan hukum yang  ditujukan  pada  sanksi-sanksinya  ,  aktivitas lembaga-lembaga  pelaksana  serta  kesuluruhan kompleks  sosial  politik  dan  lain-lain. Walikota sebagai institusi pemegang peran akan bertindak suatu  respon  terhadap  peraturan  daerah  yang telah ditetapkan.
Ketiga,  bagaimana  lembaga  itu  bertindak dalam  merespons  terhadap  peraturan  hukum
serta  umpan  balik  yang  datang  dari  pemegang peran. Masyarakat  dan  swasta  mempunyai peranan  sebagai  obyek  diberlakukannya  suatu kebijakan  publik.  Pengertian  masyarakat  dalam konteks  ini  tidak  hanya  mencakup civil  society tetapi  juga  mencakup  sektor  swasta  yang berkepentingan  memanfaatkan  sarana  yang dibebani  oleh  pajak  daerah  untuk  mendapatkan keuntungan. Masyarakat  memiliki  kesempatan untuk  berperan  serta  dalam  penyelenggaraan penanaman  modal  dengan  cara  penyampaian saran dan penyampaian informasi potensi daerah yang  bertujuan  untuk  mewujudkan  penanaman modal yang berkelanjutan
Keempat, Bagaimana  para  pembuat peraturan perundang-undangan ini  akan  bertindak dalam  menjalankan fungsi peraturan-peraturan  yang  mengatur  tingkah  laku mereka,
keseluruhan sanksi-sanksi, kompleksitas kekuatan  sosial  politik ,  ideologi    dan  lain-lain
serta umpan balik dari Birokrasi , keempat unsur ini dapat diketahui masyarakat sebagai pemegang peranan  yang  dtingkah  lakunya  ditentukan  oleh pola peranan yang diterapkan pada norma-norma hukum  maupun  faktor-faktor  non  hukum. Peraturan  dan  norma  yang  telah  dibuat  dan diberlakukan  dimasyarakat  akan  direspon  dalam bentuk  tindakan  oleh  masyarakat  berupa kepatuhan  atau  ketidakpatuhan  sebagai  umpan balik dair penerapan kebijakan tersebut. Kekuatan struktural  ini  mutlak  diperlukan  untuk  melakukan pembiayaan pemerintahan dalam penyelenggaraan pembangunan.
Bagan 1 : Alur Bekerjanya Hukum Dalam Pemberian Insentif Perpajakan di Kota Padang
Masyarakat dan swasta.
Umpan balik
Norma Norma
Peraturan Daerah Kota Padang No 11 Tahun 2009 tentang  Pemberian  Insentif  dan  Pemberian Kemudahan  Penanaman  Modal  sebagai  produk hukum  dapat  dikatakan  efektif,  jika peraturan tersebut  dilaksanakan  ,  diataati  dan  mampun menjadi  alat  rekayasa  sosial  sesui  tujuan dikeluarkannya aturan tersebut.
Menurut  Lawrence  Friedman  terdapat  tiga faktor  yang  mempengaruhi  keberhasilan  upaya pengakan hukum yaitu (Juwana, 2012) :
1). Produk  hukum  berupa  peraturan  dan ketentuan  yang  berlaku (Substantive law).
2). Infrastruktur  pendukung  berupa penegak hukum (Legal Structure).
3). Budaya  hukum  yang  berkembang dalam masyarakat (Legal Culture).
Lahirnya  kebijakan tentang  pemberian insentif  dan  kemudahan  penanaman  modal  ini diharapkan  mampu  menarik  investor  asing maupun domestik untuk mau berinvestasi di Kota Padang, khususnya investasi dibidang pariwisata. Sektor  pariwisata  merupakan  salah  satu  potensi yang  memiliki  muatan  ekonomi  kerakyatan  yang perlu dikembangkan dalam  rangka  kesejahteraan masyarakat  dan  pembangunan khususnya  di daerah-daerah  secara  menyeluruh  dan  merata. Hal  ini  diperlukan  adanya  pembinaan  yang  lebih terarah  dan  terkoordinir  oleh  pihak-pihak  yang terkait  dnegan  pengembangan  bidang  pariwisata secara  lokal  maupun  regional.  Secara  sederhana dapat  diungkapkan  bahwa  pariwisata  menjadi
DPRD dan Walikota Kota Padang
masyarakat Pemerintah Kota Padang (Walikota)
suatu  bagian  yang  penting  dan  bagian  yang teritegrasi  dalam  strategi  pembangunan  ekonomi suatu daerah.

## 2. Dampak Pemberian Insentif Pajak Terhadap
Investor  Dalam  Percepatan  Pembangunan Di Bidang Pariwisata Di Kota Padang
Pasal 278 Undang-undang  Nomor
23
Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 7 Peraturan  Pemerintah  Nomor  45  Tahun  2008 tentang  Pedoman  Pemberian  Insentif dan Pemberian  Kemudahan  Penanaman  Modal  Di Daerah, dan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017  tentang  Percepatan  Pelaksanaan  berusaha merupakan dasar hukum dan buah pemikiran Kota Padang  dalam merealisasikan Percepatan Pembangunan  khususnya  di  Bidang  pariwisata. Selanjutnya terkait dengan aturan hukum tersebut, Pemerintah  Kota  Padang  merumuskan  serta mengesahkan  Peraturan  Daerah  Kota  Padang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pemberian Intensif dan  Pemberian  Kemudahan  Penanaman  Modal yang  di  tandatangani  oleh  Bapak  Fauzi  Bahar selaku  Walikota  Padang  pada  tanggal  27  Juli 2009, hal tersebut merupakan salah satu langkah Pemerintah  Kota  Padang  dalam  rangka mengimplementasikan serta menjalankan perintah undang-undang  serta meningkatkan  upaya  agar para  investor  lebih  tertarik  untuk  menanamkan
modalnya  di  Kota  Padang.  Faktor  penunjang terkait  hal  tersebut  antara  lain  dengan  perlunya diberikan insentif dan  kemudahan  penanaman modal. Kegiatan  penanaman  modal  yang diprioritaskan memperoleh insentif dan kemudahan adalah  jenis  usaha  atau  kegiatan  dibidang perdagangan,  pariwisata  dan  pendidikan yang termasuk  dalam  lingkup  bidang  usaha  yang terbuka.
Secara  umum  penanaman  modal  baik dalam  bentuk  Penanaman  Modal  Dalam  Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) membutuhkan  iklim  investasi  yang  kondusif  dan proses pelayanan publik yang berkualitas. Dengan kondisi  iklim  investasi  yang  kondusif  diharapkan banyak  perusahaan  dapat  meningkatkan aktivitasnya,  para  pekerja  dan  perusahaan  yang berkaitan akan meningkat daya belinya yang pada akhirmya meningkatkan penerimaan pajak. Selain itu,  pemerintah  daerah  juga  wajib  menekankan kepada  investor  mengenai  konsep  pengelolaan investasi  sektor  pariwisata  yang  berkelanjutan (suistainable), bukan  industri  hasil keuntungan sesaat. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan Kota Padang  sebagai  kota  pendidikan,  perdagangan dan  pariwisata  yang  sejahtera,  religius  dan berbudaya.

## Tabel 1.1

## Rincian Insentif Penanaman Modal
N No Insentif Pajak (Dua Tahun Pertama) Kelas A Kelas B Kelas C Kelas D Kelas E dan Retribusi Daerah 1 1 Pajak Parkir 100% 80% 60% 40% 20% 2 2 Pajak Hotel 100% 80% 60% 40% 20% 3 3 Pajak Restoran 100% 80% 60% 40% 20% 4 4 Pajak Hiburan 100% 80% 60% 40% 20% 5 5 Pajak Reklame 100% 80% 60% 40% 20% 6 6 Retribusi Rencana Kota 100% 80% 60% 40% 20% 7 7 Retribusi izin pemanfaatan bangunan 100% 80% 60% 40% 20% 8 8 Retribusi izin mendirikan bangunan 100% 80% 60% 40% 20% 9 9 Retribusi izin gangguan 100% 80% 60% 40% 20% 1 10 Retribusi pemakaian kekayaan daerah 100% 80% 60% 40% 20% 1 11 Retribusi pelayanan persampahan 100% 80% 60% 40% 20% 1 12 Retribusi izin usaha perikanan 100% 80% 60% 40% 20% 1 Retribusi pengujian kapal perikanan 100% 80% 60% 40% 20% 4 14 Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran 100% 80% 60% 40% 20% 5 15 Retribusi Rumah potong hewan 100% 80% 60% 40% 20% 1 16 Retribusi izin usaha perfilman 100% 80% 60% 40% 20% 1 17 Retribusi izin usaha industri dan perdagangan 100% 80% 60% 40% 20% 1 18 Retribusi izin usaha pariwisata 100% 80% 60% 40% 20% 1 19 Retribusi pengujian 100% 80% 60% 40% 20% Kendaraan bermotor 2 20 Retribusi pelayanan pelabuhan kapal 100% 80% 60% 40% 20% 21 Retribusi wajib daftar perusahaan dan pendaftaran gudang 100% 80% 60% 40% 20% Sumber : BPMPTSP Kota Padang
Peraturan  Daerah  Kota  Padang  Nomor  11 Tahun  2009,  tabel  tersebut  menjelaskan  bahwa Kelas  A  dengan  nilai  investasi  Rp 1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah) atau lebih dan  menyerap  tenaga  kerja  lokal  lebih  dari  500 (lima  ratus)  orang, maka  diberikan  insentif  dan kemudahan  potongan  biaya  100%  (seratus persen)  atau  tanpa  biaya (zero  cost) untuk  dua tahun pertama terhitung semenjak diterbitkannya keputusan  tentang  pemberian  insentif  oleh Walikota.
Kelas B dengan nilai investasi lebih dari Rp 500.000.000.000,- (lima  ratus  milyar  rupiah) sampai  kurang  dari  Rp  1.000.000.000.000  (satu triliun  rupiah)  atau  menyerap  tenaga  kerja  lokal lebih dari 250 (dua ratus lima puluh) orang sampai dengan  500  (lima  ratus)  orang, maka  diberikan insentif  dan  kemudahan  potongan  biaya  80% (delapan puluh persen) untuk dua tahun pertama.
Kelas C dengan nilai investasi lebih dari Rp 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) sampai dengan  Rp  500.000.000.000,- (lima  ratus  milyar rupiah)  atau  menyerap  tenaga  kerja  lokal  100 (seratus)  orang  sampai  dengan  250  (dua  ratus lima  puluh)  orang, maka  diberikan  insentif  dan kemudahan  potongan  biaya  60%  (enam  puluh persen) untuk dua tahun pertama.
Kelas D dengan nilai investasi lebih dari Rp 50.000.000.000,- (lima  puluh  milyar  rupiah) sampai  dengan  Rp  100.000.000.000,- (seratus milyar  rupiah)  atau  menyerap  tenaga  kerja  lokal
lebih dari  50  (lima  puluh)  orang  sampai  dengan 100 (seratus) orang, maka diberikan insentif dan kemudahan  potongan  biaya  40%  (empat  puluh persen) untuk dua tahun pertama.
Kelas  E  dengan  nilai  investasi  Rp 1.000.000.000,- (satu  milyar  rupiah)  sampai dengan  Rp  50.000.000.000,- (lima  puluh  milyar rupiah)  atau  menyerap  tenaga  kerja  lokal  10 (sepuluh)  orang  sampai  dengan  50  (lima  puluh) orang, maka  diberikan  insentif  dan  kemudahan potongan  biaya  20%  (dua  puluh  persen)  untuk dua  tahun  pertama  terhitung  semenjak diterbitkannya  keputusan  tentang  pemberian kemudahan oleh Walikota.
Adam Smith dalam bukunya An Inquiry Into The Nature and Causes of The Wealth of Nation menyebutkan  empat  asas  dalam  pemungutan pajak  yang  dikenal  dengan four  maxims,  salah satunya asas equity (keadilan). Prinsip keadilan merupakan  suatu  prinsip  yang  menjadi pertimbangan utama dalam pembuatan kebijakan negara.  Adil  dimaksudkan  bahwa  setiap  wajib pajak  menyumbangkan  uang  untuk  pengeluaran pemerintah  sebanding  dengan  kepentingan  dan manfaat.  Teori  keadilan  disini  berlaku  bagi perusahan  PMDN  dan  PMA  yang  menanamkan modalnya sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan  oleh  Peraturan  Pemerintah  Daerah Kota  Padang  akan  diberikan  pemberian  insentif dan pemberian kemudahan dengan nilai investasi dan  jumlah  tenaga  kerja  lokal  yang  diserap.
Dalam  keadaan  yang  sama,  para  wajib  pajak harus dikenakan pajak yang sama pula.
Menurut  teori  yang  dikemukakan  Adam Smith  bahwa  terdapat  dua  aspek  utama pertumbuhan  ekonomi  yaitu  pertumbuhan  output total yang terdiri dari sumber daya alam, sumber daya  manusia dan pertumbuhan  penduduk  yang mempunyai peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi (Supartoyo, Tatuh, & Sendouw, 2013).
Berdasarkan sudut  pandang  ekonomi, bahwa  lahirnya  kebijakan  daerah  Kota  Padang yang  mengatur  tentang  pemberian  insentif  dan pemberian  kemudahan  penanaman  modal  untuk meningkatkan  pendapatan  asli  daerah  Kota Padang.  Fungsi  utama  dari  pemungutan  pajak adalah budgetair, artinya  sebagai  sumber pembiayaan  daerah  atau  sumber  keuangan daerah,  maka  diperlukan  untuk  mengakomodasi potensi  keuangan  daerah  dengan  memajukan bidang pariwisata.
Teori  kemanfaatan  menurut  ajaran  Adam Smith  yaitu  berdasarkan  kriteria  sistem perpajakan yang adil. Salah satu tujuan kegiatan pemerintah  dan  masyarakat  adalah  menciptakan manfaat  dapat  dinikmati  oleh  seluruh  warga Negara,  baik  sebagai  konsumen  maupun produsen.  Apabila  manfaat  yang  diterima masyarakat/warga negara dirasakan besar, maka warga Negara akan bersedia membayar manfaat tersebut  juga  dalam  jumlah  yang  besar. Pariwisata  merupakan  salah  satu  sumber  PAD
Kota  Padang  yang  memberikan  efek  berantai (multiplier effect) dalam hal kemampuannya untuk memunculkan  usaha-usaha  lain  sebagai  sumber pendapatan masyarakat.
Berdasarkan  hasil wawancara  dengan Bapak  Richardi  sebagai  Kabid  Promosi  dan Pengawasan Penanaman Modal DPMPTSP Kota Padang,  tingkat  investasi  pada  sektor  pariwisata masih rendah. Sumber Investasi terbesar berasal dari sektor  perdagangan  dan  jasa.  Salah  satu penyebabnya adalah para investor masih mencari peluang pengembangan bisnis pariwisata di Kota Padang Meskipun DPMPTSP Kota Padang telah melakukan  sejumlah  terobosan, agar  investor semakin  tertarik  menanamkan  modalnya  seperti adanya  insentif  kepada  investor  sesuai  nilai investasinya. DPMPTSP sudah berupaya menarik investor  untuk  berinvestasi  di  sektor  pariwisata. Sebagian besar investor baru tertarik berinvestasi di  sektor  pendukung  pariwisata  seperti  hotel. Faktor  lain  disebabkan  karena  belum  jelasnya aturan  terkait  pengelolaan  pulau-pulau  wisata. DPMPTSP dalam waktu dekat bersama DPD dan pihak  terkait  akan  menyelesaikan  permasalahan tersebut  sehingga sehubungan  dengan hal tersebut  sebagian  besar  para investor  manjadi lebih  tertarik untuk berinvestasi  dibidang pariwisata. Mengingat  belum tercapainya target investasi pariwisata  tahun  2017 yaitu  50%  (lima puluh persen) dari Rp 1.100.000.000.000,- (satu triliun  seratus  milyar  rupiah)  yang  terelalisasi
hanya Rp 480.000.000.000 (empat ratus delapan puluh  milyar  rupiah)  dibidang  pariwisata  hingga akhir  tahun  2017  disebabkan  perlambatan ekonomi nasional yang ikut mempengaruhi minat investasi di Kota Padang.
Ketergantungan  Pemerintah  Daerah  Kota Padang akan dana perimbangan dari pemerintah pusat  sangat  besar  dan  menyebabkan kemandirian  Pemerintah  Daerah  Kota  Padang sangat lemah. Hal ini terjadi karena Pendapatan Asli Daerah Kota Padang belum mampu menjadi penopang  pembiayaan  pembangunan.  Untuk  itu sangat  diperlukan  penggalian  potensi  pajak  dan retribusi daerah, dan meningkatkan iklim investasi yang  kondusif  dalam  rangka  menarik  minat investor  untuk  menanamkan  modal  di  Kota Padang.  Pada  kenyataannya  belum  banyak investor  yang  mau  berinvestasi  di  Kota  Padang, salah  satunya  disebabkan  oleh  kepastian  lahan yang  menjadi  isu  bagi  investor  untuk menanamkan  modalnya,  dan  Kota  Padang termasuk kedalam daftar daerah rawan bencana. Kepastian  lahan dalam  pengembangan  kawasan wisata  terpadu  Gunung  Padang  mencakup  luas 400  hektar  dengan  status  kepemilikan  lahan adalah  tanah  negara  dan  tanah  ulayat  milik masyarakat setempat. Untuk mengatasi masalah masalah tersebut, pemerintah Kota Padang perlu menyiapkan  instrumen  regulasi  untuk  proteksi destinasi. Mengenai tanah ulayat yang digunakan dalam  penanaman  modal  diatur  oleh  Peraturan
Daerah  Kota  Padang  Nomor  3  Tahun  2012 tentang  Penanaman  Modal  dimana  kebijakan dasar  penanaman  modal  yang  menggunakan tanah  ulayat  dilakukan  dengan  prinsip  saling menguntungkan  dan  berbagi  risiko  melalui musyawarah untuk mufakat.

## IV. Simpulan dan Saran

## a. Simpulan
Kebijakan hukum pemerintah Kota Padang dalam  mendukung  investasi  dibidang  pariwisata yaitu  mengeluarkan  Peraturan  Daerah  Kota Padang  No  11  Tahun  2009  tentang  Pemberian Insentif  dan  Pemberian  Kemudahan  Penanaman Modal. Pemberian insentif berbentuk pengurangan,  keringanan  atau  pembebasan pajak  daerah  dan  retribusi  daerah. Pemberian kemudahan berbentuk  fasilitas  penyediaan sarana dan prasarana, pemberian bantuan teknis, fasilitas penyediaan lahan atau lokasi, penyediaan data  dan  informasi  peluang  penanaman  modal dan  atau  percepatan  pemberian  izin.  Pengaruh pemberian insentif pajak terhadap investor dalam percepatan pembangunan di bidang Pariwisata Di Kota  Padang  yaitu  mengalami  peningkatan meskipun  belum  mencapai  target  yang diharapkan, disebabkan Pemerintah Kota Padang dinilai  masih  belum  maksimal  dalam  menggarap potensi pariwisata untuk meningkatkan PAD. Hal tersebut  disebabkan kepastian  lahan  yang menjadi  isu  bagi  investor  untuk  menanamkan
modalnya,  dan  belum  jelasnya  aturan  terkait pengelolaan pulau-pulau wisata.

## b. Saran
Pemerintah Kota Padang perlu melakukan evaluasi dan kajian secara komprehensif terhadap pengembangan  kawasan  obyek  wisata  yang dapat  memberikan  stimulus bagi  investasi  di sektor  pariwisata  Kota  Padang. Salah  satu langkah  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Kota Padang  yaitu  melakukan  koordinasi  dengan masyarakat  daerah  setempat  untuk  menggali informasi  potensi  pariwisata,  serta  melibatkan masyarakat  untuk  berpartisipasi  secara  dalam mengelola daerah kawasan wisata.

## Daftar Pustaka
Badan Pembinaan  Hukum  Nasional  (BPHN). (2011). Kompendium  Bidang  Hukum Investasi, Di Bawah  Pimpinan  I.B.R. Supancana, Editor Tana Mantiri, Kementrian  Hukum  dan  HAM.  Jakarta  : BPHN.
Manan,  B. (2005). Menyongsong  Fajar  Otonomi Daerah. Yogyakarta  : Pusat  Studi  Hukum Fakultas  Hukum  Universitas  Islam Indonesia.
Soemitro,  R. (1998). Pajak  Ditinjau  Dari  Segi Hukum. Bandung : Rosda Offset.

## Sa’adah, N.  (2009). Membentuk  Model  Upaya
Hukum Pajak Yang Sesuai Dengan Prinsip Equality (Kesamaan)Dan Equity (keadilan),
Retrieved  From http://eprints.undip.ac.id /7516/1/nabitatus.pdf, diakses  tanggal  21 Agustus 2017.
Musgrave, Richard  A.,  & Musgrave, Peggy.
(2007). Perpajakan, Buku I. Jakarta : Diadit Media.
Soekanto, S. (2006). Pengantar  Penelitian Hukum. Jakarta : UI Press.
Juwana, H. (2017). Problematika  Hukum  di Indonesia,  Bahan  Kuliah  Aspek  Hukum dalam  Kebijakan  Ekonomi,  Magister Perencanaan  dan  Kebijakan  Publik Universitas Indonesia.

## Peraturan Undang-undang
Undang-undang Nomor  23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
UU.No.25 tahun  2007 tentang Penanaman Modal Peraturan  Pemerintah  Nomor  45  Tahun  2008 tentang  Pedoman  Pemberian  Insentif  dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di daerah
Peraturan  Presiden  Nomor  91  Tahun  2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha
Peraturan  Daerah  Kota  Padang  Nomor  3  Tahun 2012 tentang Penanaman Modal Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2009  tentang  Pemberian  Intensif  dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal

## Jurnal, Prosiding dan Paper
Tambunan, T. (2006). Iklim Investasi Di Indonesia : Masalah, Tantangan Dan Potensi, Jurnal Bisnis & Ekonomi Politik, Vol. 6 (No.3).
Prasetiyo, Agus., Pujiyono., & Sa’adah, Nabitatus.
(2016). Praktik Penyidikan Terhadap Wajib pajak  Yang  Melakukan  Tindak  Pidana  di Bidang  Perpajakan  Di  kantor  Wilayah Direktorat  Jenderal  Pajak  Jawa  Tengah  I, Diponegoro  Law  Journal,  Vol.  5,  (No.  3), pp.1-20.
Nirmalasari,  Delia  Saras.,  Juliani,  Henny.,  &
Sa’adah, Nabitatus.  (2016). Tinjauan Yuridis  Terhadap  Penyerapan  Anggaran Daerah  Kota  Semarang  Dikaitkan  Dengan Diskresi  Pejabat  Pemerintah  Kota
Semarang. Jurnal Diponegoro Law Review,
Vol.5 (No.2), pp.1-20.
Dellisa A. Ridgway dan Mariya A. Thalib. (2003).
Globalization  and  Development  :  Free Trade,  Foreign  Aid,Investment  and  The
Rule  of  Law. California  Western
International Law Journal, Volume 33.
Kurniawan, (2013). Pembentukan Produk Hukum
dalam rangka Penyelenggaraan
Pemerintahan. Kanun  Jurnal  Ilmu  Hukum,
Vol.15 (No.3), pp.519-546.
Bintang, S. (2010). Otonomi  Khusus  Dalam Penanaman  Modal  Dan  Permasalahan Hukum  Yang  Terkait  :  Studi  Kasus  Di Provinsi Aceh , Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol.12 (No.2), pp.293-333.
Handayani,  S. (2011). Upaya  Pemerintah Sumatera  Selatan  Menarik  Minat  Investor Asing  Dalam  Penanaman  Modal. Jurnal Dinamika Hukum, Vol.11 (No.1), pp.62-70.
Yesi Hendriani Supartoyo , Jen Tatuh dan Recky H.  E.  Sendouw.  (2013). The  Economic Growth  And  TheRegional Characteristic  : The  case  Of  Indonesia. Buletin  Ekonomi Moneter  dan  Perbankan ed.Juli,  Penerbit Bank Indonesia.
Hazjimsum,  Y.  (2014). Model  Demokrasi  Dalam Pelayanan Publik, Jurnal Dinamika Hukum Vol.14 (No.3), pp.445-457.

## Hasil Wawancara  Narasumber
Wawancara  dengan  Bapak  Richardi  sebagai Kabid  Promosi  dan  Pengawasan Penanaman  Modal  DPMPTSP,  tanggal 20 Desember 2017