## PENINGKATAN KAPASITAS ORGANISASI
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (BPP)

## KEMENTERIAN DALAM NEGERI

## ORGANIZATIONAL CAPACITY IMPROVEMENTS RESEARCH AND DEVELOPMENT AGENCY MINISTRY OF HOME AFFAIRS
Imam Radianto Anwar Setia Putra dan Dida Suhada Iskandar Peneliti Pada Pusat litbang Pemerintahan Umum dan Kependudukan Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kementerian Dalam Negeri Jalan Kramat Raya No. 132 Jakarta Pusat.
e-mail : imamradianto@gmail.com Diterima: 4 Agustus 2013; direvisi: 25 Agustus 2013; disetujui: 18 September 2013

## Abstrak
Badan Penelitian  dan  Pengembangan (BPP)  yang core buisness kelitbangan membutuhkan  sumber daya  peneliti  dan  fungsional  lainnya  yang  diarakhan  memenuhi  tuntutan  BPP.  Minimnya  hasil kelitbanganya yang dimanfaatkan oleh komponen lain yang terdapat di Kementerian Dalam Negeri mengindikasikan  lemahnya kapasitas  organisasi  dalam  memenuhi  tuntutan perannya. Pengembangan  kapasitas  organisasi  BPP  menjadi  arah  untuk  meningkatkan  kemampuan  dalam memberikan  masukan  perbaikan  pengelolaan  terhadap  peran  BPP  Kemendagri,  dalam  mencari jawaban  terhadap  permasalahan  peningkatan  kapasitas  BPP  digunakan  metode  deskriptif. Kebutuhan  akan  pengetahuan,  pelatihan,  dan  pemberdayaan  dalam  memenuhi  tuntutan  tugas  dari organisasi.
Kata kunci : peningkatan kapasitas, penelitian dan pengembangan, organisasi.

## Abstract
Research  and  Development Agance  (BPP) whose core business is kelitbangan  need  resources and other functional researchers aimed to meet the demands of research and development agancy. The lack of results research and development utilized by other components contained in the Ministry of home  affaeir  indicate  poor  organizational  capacity  to  meet  the  demands  of  his  role.  In  search  of answers  to  the  problems  of  increasing  the  capacity  of  research  and  development  agancy  used descriptive method. the need for knowledge, training, and empowerment in meeting the demands of the task of the organization.
Keywords : capacity building, research and development, organizational.

## PENDAHULUAN
Kementerian dalam negeri (Kemendagri) merupakan  unit  kerja  yang  membantu  presiden  dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, didukung dengan 13 komponen yang ada yang memiliki berbagai peranan dalam mendukung pelaksanaan penyelenggaraan  pemerintahan  dalam  negeri.  Dari  13 komponen  tersebut  dibagai  menjadi  dua  jenis  sifat organisasi yaitu utama dan pendukung, dan BPP masuk di  dalam  salah  satu  komponen  pendukung  di Kemendagri.
BPP merupakan sebuah organisasi yang menjalankan dan melaksanakan tugas-tugas
manajemen  dalam  mengelola  kegiatan  kelitbangan, berdasarkan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor 20 tahun 2011 tentang pedoman pelaksanaan penelitian dan  pengembangan  dilingkungan  Kementerian  Dalam Negeri  dan  Pemerintahan  daerah.  Dalam  pasal  Tugas pokok  dan  fungsi  kemendagri  serta  tugas  pokok  dan fungsi  BPP  dijelaskan  pada  pasal  1  angka  10  “Badan Penelitian  dan  Pengembangan  Kementerian  Dalam Negeri  yang  selanjutnya  disingkat  BPP  Kemendagri adalah  komponen  Kemendagri  yang  memiliki  tugas pokok  dan  fungsi  menyelenggarakan  penelitian, pengembangan,  pengkajian,  penerapan,  perekayasaan, dan  pengoperasian  serta  administrasi  dan  manajemen kelitbangan  di  bidang  penyelenggaraan  pemerintahan
dalam negeri”. BPP memiliki core buesness melakukan 6 kegiatan kelitbangan dengan dasar ilmu pengetahuan dan teknologi fokus bidang penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri.
BPP  merupakan  komponen  yang  memiliki spesialisasi  pekerjaan  tertentu  yaitu  melakukan kegiatan  penelitian  dan  pengembangan  untuk  itu dibutuhkan  sumber  daya  yang  dapat  mengerakan organiasi agar dapat berjalan mencapai tujuannya. Oleh karena itu organisasi  membutuhkan sumber daya  yang tepat  dan  sesuai  dengan  kebutuhan  BPP  dalam pencapaian  tujuan  BPP  Kemendagri.  Sumber  daya peneliti  dari  segi  jumlah  dan  kemampuan  dengan terlihat  masih  kurang  baik  dari  segi  kualitas  dan kuantitas,  dengan  melihat  jumlah  fungsional  peneliti yang  berjumlah  34  orang  dari  jumlah  keseluruhan karyawan  BPP  yaitu  sebanyak  155  orang.  dapat diasusikan  bahwa  organinasi  dorongan  organisasi untuk  merekrut  peneliti  baik  dari  dalam  dan  luar organisasi menjadi strategi berikutnya untuk meningkatkan jumlah peneliti.
Tidak  kalah  pentingnya  dari  sumber  daya manusia  yang  dimiliki  oleh  BPP  permasalahan selanjutnya BPP Kemdagri adalah  tidak ditentukannya bidang  kepakaran  peneliti  yang  harus  dipilih  dalam setiap  pengangkatan  jabatan  peneliti  terkait  tugas pokok  dan  fungsi  yang  diemban  oleh  BPP  sendiri  dan kementeriaan  dalam  negeri,  tuntutan  spesialisasi pekerjaan  tetapi  tidak  sejalan  dengan  bentuk  dan  tipe organisasi  yang diterapkan hingga saat ini  yang masih lebih  kepada  tipe/bentuk  organisasi  lini  dan  staf dimana  organisasi  lini  dan  staf  ini  pada  dasarnya merupakan  kombinasi  dari  organisasi  lini  dan organisasi fungsional Hasibuan (2007)
Jumlah  peneliti  yang  kurang  dari  21,94  %  dari jumlah  seluruh  total  pegawai  yang  dimiliki  berjumlah 155 pegawai membawa organisai ini terindikasi bahwa
di  BPP  terjadi  persaingan  dalam  penyelenggaraan tugas kelitbangan yang dilakukan oleh peneliti menjadi tidak  begitu  ketat  dan  tidak  menarik  sehingga menghasilkan  output  kelitbangan  yang  jauh  dari harapan yang diinginkan oleh komponen di Kemendagri.  Kurangnya  persaingan  yang  terjadi  di dalam  menciptakan  hasil  kelitbangan  diindikasikan dari  minimnya  pemahaman  teknis  dalam  pelaksanaan kegiatan dan menajemen penelitian yang terjadi di BPP Kemendagri.
Besarnya  gap  antara  jumlah  fungsional  yang tersedia  di  BPP  Kemendagri  menjadi  tatangan tersendiri dalam  meningkatkan  kapasitas  kemampauan organisasi,  selisih  yang  sedemikian  besar  tersebut menjadi  permasalahan  dalam  usaha  meningkatkan kapasitas BPP Kemendagri dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.
Selain itu, tuntutan lain  datang  dalam  pembinaan karir yang menjadi konsen dari suatu organisasi dalam menyiapkan  sumber  daya  manusia  di  masa  yang  akan datang minimnya pembekalan pengetahuan yang sesuai dengan  bidang  kepakaran  dan  pengetahuan  tentang penyelenggaraan  pemerintahaan  dalam  negeri  yang didapat dari hasil observasi awal dari beberapa peneliti yang  ada  di  BPP.  Jumlah  struktural  dan  Peneliti  yang tidak sebading tersebut tidak diikuti dengan minimnya pengetahuan  struktural  tentang  pola  pelaksanaan kelitbangan dan manajemen penelitian menjadi kuarng ilmiah, ditambah dengan tuntutan yang berbeda dimana disatu sisi harus memenuhi tanggung jawab pembiayaan  dan  sisi  lainnya  harus  mempertahankan kadar  keilmiahan  dan  akademisnya.  Ditambah  dengan minimnya  keikutsertaan  para  peneliti  dalam  forum- forum  ilmiah  internasional  yang  terkait  dengan penyelenggaraan  pemerintahan  baik  yang  diadakan  di dalam dan di luar negeri.
Dari data di atas didapat bahwa jumlah struktural
Tabel 1. Komposisi Pegawai BPP Kemendagri
No Komposisi Pegawai Jumlah Persentase 1 Peneliti 34 21,94 2 Non Peneliti 121 78,06 3 Jumlah Pegawai BPP 155 100
Sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 821.28-355 Tahun 2012. Data diolah 2013
Tabel 2. Komposisi Jenjang Jabatan Struktural BPP Kemendagri No Jenjang Struktural Sekretariat Pusat Litbang Rangkap Jabatan 1 Eselon II 1 4 2 Eselon III 4 12 2 3 Eselon IV 12 28 5 Jumlah 17 34 7
Sumber: Berbagai sumber. Data diolah 2013
baik  yang  berada  pada  sekretariat  sebanyak  17  orang yang  mengisi  jabatan  struktural  mulai  dari  eselon  2 (dua)  dan  4  (empat)  serta  jumlah  struktural  yang mengisi  kursi  di  Pusat  Litbang  berjumlah  34  orang juga  mengisi  jenjang  jabatan  strukturan  mulai  dari eselon  2  (dua)  hingga  eselon  4  (empat)  sedangkan struktural  yang  merangkap  jabatan  menjadi  fungsional peneliti  berjumlah  7  (tujuh)  orang  yang  tersebar  di sekertariat  BPP  dan  setiap  pusat  litbang.  Total keseluruhan  jumlah  struktural  mulai  dari  eselon  2 hingga  eselon  4  baik  dari  sekretariat  dan  di  pusat Litbang berjumlah 51 orang sedangkan jumlah peneliti berdasarkan  Kepmendagri  Keputusan  Menteri  Dalam Negeri  Nomor  821.28-355  Tahun  2012  Tentang Penempatan  Jabatan  Fungsional  Peneliti/Perekayasa Dilingkungan  BPP  Kemendagri    berjumlah  34  orang beserta yang merangkap jabatan.
Dari  permasalahan  yang  ditunagkan  diatas  maka rumusan permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini yaitu,  bagaimana  peningkatan  kapasitas  kemampuan organisasi  badan  penelitian  dan  Pengembangan Kementerian  Dalam  Negeri?  Dengan  demikian  tujuan penelitian  ini  menitik  beratkan  kepada  peningkatan kapasitas  organisasi  BPP  Kementerian  Dalam  Negeri dengan menitik beratkan aspek pengembagan organisasi  yang  menjadi  perhatian  untuk  menjawab permasalahan penelitian yang di angkat.

## Peningkatan Kapasitas
Menurut  Brown  (2001) Capacity  building adalah sebagai  suatu  proses  yang  dapat  meningkatkan kemampuan  seseorang,  suatu  organisasi  dan  suatu sistem  untuk  mencapai  tujuan  yang  di  cita-citakan. Merupakan  proses  untuk  mencapai  suatu  tujuan  dari organisasi  yang  perlu  memiliki  kemampuan  yang dibutuhkan  sehingga  dapat  menghasilkan  energi  yang maksimal  dengan  runtutan  proses  yang  matang. Dimensi  dalam  peningkatan  pengembangan  kapasitas organisasi  menurut  Keban,  2000)  terdiri  atas:  1) Pengembangan  Sumberdaya  Manusia;  2)  Penguatan organisasi;  dan  3)  Reformasi  kelembagaan.  Ada dimensi  lain  juga  yang  disampaikan  oleh  A.  Fiszbein dalam  (Keban,  2001)  terdapat  3  dimensi,  yaitu:  1) Kemampuan  tenaga  kerja;  2)  kemampuan  teknologi yang  diwujudkan  dalam  bentuk  organisasi  atau kelembagaan;  dan  3)  kemampuan  “capital”  yang diwujudkan  dalam  bentuk  dukungan  sumberdaya, sarana prasarana.
Pendapat  lain  yang  mengambarkan  pemahaman penigkatan kapasitas yang dirangkum oleh J.S. Edralin dalam  (soeprapto,  2006).  Misalnya,  world  Bank Memfokuskan  peningkatan  pemahaman  kemampuan kepada;  1)  pengembangan  sumber  daya  manusia, khususnya  training,  rekruitmen,  pemanfaatan  dan pemberhentian tenaga kerja profesional, manajerial dan teknis; 2) organisasi, yaitu pengaturan struktur, proses,
sumberdaya  dan  gaya  manajemen;  dan  3)  jaringan kerja  interaksi  organisasi,  yaitu  koordinasi  kegiatan- kegiatan organisasi, fungsi jaringan kerja, dan interaksi formal  dan  informal;  4)  lingkungan  organisasi  yaitu aturan  dan  peruandang-undangan  yang  mengatur pelyanan  publik,  tanggung  jawab  dan  kekuasaan  antar lembaga,  kebijakan  yang  menghabat  tugas-tugas pembangunan,  dan  dukungan  keuangan  dan  anggaran; dan 5) lingkungan kegiatan yang luas, yaitu mencakup faktor  poitik,  ekonomi  dan  kondisi-kondisi  yang berpengaruh terhadap kinerja.
Beberapa  teori  diatas  peningkatan  kapasitas organisasi  menitik  beratkan  kepada  tiga  aspek  1) sumberdaya  manusia;  2)  organisasi;  dan  3)  Dukungan saran prasarana. Terdapat tiga faktor yang mempergaruhi  pengembangan  kapasitas  organisasi. diantarnya pengembangan sumberdaya manusia merurut Sastradipoera (2002) pengembangan sumberdaya  manusia  mencakup  baik  pendidikan  yang meningkatkan pengetahuan umum pemahaman lingkungan keseluruhan  maupun pelatian yang menambah  keterampilan  dalam  melaksanakan  tugas yang  spesifik.  Pendidikan  menurut  Suprihanto  ( 2001) adalah  suatu  kegiatan untuk memperbaiki  kemampuan karyawan dengan cara meningkatkan pengetahuan dan pengertian tentang pengetahuan umum dan pengetahuan  ekonomi  pada  umumnya,  termasuk peningkatan  penguasaan  teori  pengambilan  keputusan menghadapai  persoaalan-persoalan  organisasi.  tujuan dari pendidikan dan pelatihan  menurut Fathoni (2006) antara lain:
1. meningkatkan kepribadian dan semangat pengambdian kepada organisasi dan masyarakat;
2. meningkatkan  mutu  dan  kemampuan,  serta keterampilan  baik  dalam  melaksanakan  tugasnya maupun kepemimpinanya;
3. melatih  dan  meningkatkan  mekanisme  kerja  dan kepekaan dalam melaksanakan tugas;
4. melatih dan meninkatkan kerja dalam menrencanakan; dan
5. menigkatkan ilmu pengatahuan dan keterampilan. Menurut  North  (1990),  kelernbagaan  adalah aturan-aturan formal (formal rules) dan aturan informal (informal  rules)  beserta  aturan-aturan  penegakannya (enforcerment  rules).  Sedangkan  organisasi  adalah sekelornpok  orang  (players)  yang  mempunyai  tujuan dan motif yang sarna. Organisasi merupakan suatu pola kerja  sama  antara  orang-orang  yang  terlibat  dalam kegiatan-kegiatan  yang  saling  berhubungan  untuk mencapai  tujuan  tertentu.  Wexlwy  and  Yulk  dalam Kasim  (1993).  Pengertian  dari  pakar  lainnya, organisasi  adalah  suatu  sistem  perserikatan  formal, berstruktur,  dan  terkoordinasi  dari  sekelompok  orang yang  bekerja  sama  dalam  mencapai  tujuan  tertentu. Organisasi  hanya  merupakan  alat  dan  wadah  saja Hasibuan (2004).
Handayaningrat (1995) ciri-ciri organisasi sebagai berikut:  1)  adanya  suatu  kelompok  orang  yang  dapat dikenali;  2)  adanya  kegiatan  yang  berbeda-beda  tetapi satu  sama  lainnya  saling  berkaitan  yang  merupakan kesatuan  usaha  atau  kegiatan;    3)  tiap-tiap  anggota memberikan  sumbangan  usaha/tenaganya;  4)  adanya kewenangan,  koordinasi  dan  pengawasan;  dan  5) adanya suatu tujuan yang ingin dicapai.

## METODE PENELELITIAN
Penelitian  ini  mengarah  pada  peningkatan kapasitas organisasi BPP Kemendagri dengan  Metode yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  menggunakan metode  deskriptif  yang  bertujuan  untuk  memberikan gambaran  yang  sebenar-benarnya  dalam  memberikan penguatan  organisasi  BPP  Kemendagri  dimana menurut  Djayasudarma  (1993)  mengemukakan  bahwa metode  deskriptif  adalah  penelitian  yang  dilakukan hanya berdasarkan fakta yang ada. Dengan mengambarkan 1) Pengembangan Sumberdaya Manusia;  2)  Penguatan  organisasi;  dan  3)  Reformasi kelembagaan.  Teknik  pengumpulan  data  dengan observasi dan subjek dalam penelitian ini adalah Badan Penelitian  Dan  Pengembangan  (BPP)  Kementerian Dalam Negeri yang merupakan salah satu unit kerja di Kementerian Dalam Negeri.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian  dilakukan  pada  Badan  Penlitian  dan Pengembangan  Kementerian  Dalam  Negeri  sesuai dengan  peraturan  menteri  dalam  negeri  nomor  20 Tahun  2011  tentang  Pedoman  Penelitian  dan Pengembangan  dilingkungan  Kementerian  Dalam Negeri  dan  pemerintah  daerah  memiliki  6  (enam) kegiatan  utama  antara  lain:  1)  penelitian;  2) Pengembangan;  3)  pengkajian;  4)  penerapan;  5) perekayasaan;  dan  6)  pengoprasian  keenam  kegiatan tersebut disebut kegiatan kelitbangan.
Badan  Penelitian  dan  Pengembangan  (BPP) Kemendagri  dipimpin  oleh  kepala  badan  dengan jenjeng struktural esenol I. Sesuai dengan Permendagri No. 20 tahun 2011 pada pasal 7 ayat (1) yang berbunyi BPP Kemendagri memiliki tugas:
1. menyusun kebijakan teknis, rencana, dan program,  kelitbangan  di  lingkungan  Kemendagri dan pemerintahan daerah;
2. melaksanakan kelitbangan di lingkungan Kemendagri;
3. mengoordinasikan  kelitbangan  di  lingkungan Kemendagri, pemerintahan provinsi, dan pemerintahan kabupaten/kota;
4. membina BPP Provinsi atau sebutan lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan  dan  BPP  Kabupaten/Kota  atau
sebutan lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan;
5. memberikan  fasilitasi  BPP  Provinsi  atau  sebutan lainnya  atau  lembaga  yang  menyelenggarakan fungsi kelitbangan dan BPP Kabupaten/Kota atau sebutan lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan; dan
6. memberikan  rekomendasi  regulasi  dan  kebijakan kepada  Menteri  Dalam  Negeri  dan  Unit  Eselon I di lingkungan Kemendagri.
Terdapat  enam  tugas  yang  dibebankan  kepada BPP  Kemendagri  menjawab  tantangan  kebutuhan untuk dapat menyediakan regulasi dan kebijakan teknis dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  dalam  negeri yang tergambar dalam kewenangan dan tanggun jawab BPP  Kemendari  yang meliputi bidang 14 bidang  yang tertera pada dalam pasal 4 ayat (3) Permendagri No. 20 tahun 2011.
Untuk  dapat  melaksanakan  tugas  tersebut dibentuk organisasi kelitbangan dilingkungan Kemendagri  yang  terdiri  dari  4  (empat)  pusat penelitian  yang  mereplikasi  struktur  Kementerian Dalam  Negeri  dalam  memenuhi  tuntuntan  perumusan kebijakan    penyelenggaraan  pemerintahan  dalam negeri.

## Pengembangan Sumberdaya Peneliti
Sumber  daya  aparatur  kelitbangan  yang  tersedia di  BPP  Kemendagri  selain  fungsional  khusus  yaitu peneliti  dan  perekayasa  juga  terdapat  tenaga  lainnya mendukung  pelaksanaan  kegiatan  kelitbangan  dan ditambah  dengan  majelis  pertimbangan  kelitbangan dan  tim  pengendali  mutu  kelitbangan  untuk  menjaga kulatitas  pelaksanaan  dan  hasil  kelitbangan.  Peneliti, perekayasan  dan  sumber  daya  manusia  litbangan lainnya  merupakan  ujung  tombak  dala  setiap pelaksanaan  aktivitas  kelitbangan  yang  menjadi  tugas sehari-hari.
BPP  struktur  organisasi  berbasis  fungsi,  dengan menjalankan  pekerjaan-pekerjaan  yang  khusus  yang lebih  bersifat  ilmiah  dan  akademi,  dilihat  dari pengertian  kelitbangan  pada  pasal  1  ayat  (7) Permendagri  20  tahun  2011  Kegiatan  penelitian, pengembangan,  pengkajian,  penerapan,  perekayasaan, dan pengoperasian yang selanjutnya disebut kelitbangan  adalah  rangkaian  kegiatan  ilmiah  yang bertujuan menghasilkan pemahaman baru dan mengembangkan  penerapan  praktis  nilai  dan  konteks ilmu  pengetahuan  yang  baru,  atau  cara  baru  dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri di lingkungan  Kementerian  Dalam  Negeri  (Kemendagri) dan  pemerintahan  daerah.  Pegertian  kelitbangan menekan pada kegaitan ilmiah untuk menemukan suatu cara baru dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan  dalam  negeri.  Selanjutnya,  dalam peningkatann  kapasitas  perlu  betuldipahami  secara
mendalam  terkati  dengan  fokus  pekerjaan  yang  akan dilaksanakan oleh suatu organisasi.
Peningkatan kapasitas organisasi didukung dengan  pendidikan  dan  pelatihan  untuk  memperkuat dasar  latar  belakang  pengetahuan  dan  juga  jenjang pendidikan  yang  dimiliki  oleh  pejabat  fungsional peneliti yang terdapat di BPP Kemendagi hingga tahun 2012. Pendidikan dan pelatihan mendorong terbentuknya profesionalitas dalam melakukan pekerjaan  baik  secara  teknis  maupun  substansi  terkait dengan penelitian.
Saat  ini  BPP  Kemendagri  memiliki  kekuatan sumber  daya  peneliti  dengan  melihat  jejang  Jabatan peneliti  untuk  jenis  kelamin  dan  tingkat  penedidikan yang  dimiliki  oleh  oleh  para  peneliti  dimana  jenjang penelitian di bagi kedalam 4 jenjang penelitian, antara lain:  1)  Peneliti  Pertama;  2)  peneliti  muda;  3)  peneliti madya dan 4) peneliti utama yang merupakan pengerak utama penyelenggaraan tugas kelitbangan.
Modal  SDM  yang  dimiliki  oleh  BPP  saat  ini khususnya  peneliti  saat  ini  jumlah  peneliti  34  orang dengan  komposisi  peneliti  muda  sebanyak  11  orang kelompok  peneliti  madya  sebanyak  13  orang,  peneliti pertama 9 orang dan peneliti utama sebanyak 1 orang. Dengan  tingkat  pendidikan  untuk  strata  satu  (S-1)  17 orang, 13 orang SDM peneliti berpendidikan strate dua (S2) dan 4 orang memiliki pendidikan strate 3. Dari 34 peneliti  17  peneliti BPP kemendagri berpendidikan 17
orang.dengan  berada  di  komposisi  peneliti  madya  dan peneliti muda.
Pendididan  dan pelatihan  merupakan  suatu  unsur yang tidak dapa dipisahkan dalam ranka meningkatkan kapasitas  organisasi  khususnya  sumberdaya  manusia yang  dimiliki.  Diklat  dilakukan  dalam  meningkatkan wawasan para sumberdaya manusia dalam mendukung pelaksanaan  aktivitas  kegiatan  serta  pemenuha  tugas poko  dan  fungsi  setiap  individu  dan  unit  kerja  yang membawahinnya.
Tiga  bentuk  diklat  yang  harus  dipenuhi  dalam peninkatan  kompetensi  dalam  jabatan  fungsional peneliti  yang  dituangkan  dalam  gambar  1.  Model peningkatan  SDM  dengan  Diklat.  Ke  tiga  diklat tersebut yang terdiri dari 1) dikalt Teknis dimaksudkan untuk  meningkatkan  kemampuan  dalam  pelaksanaan kegiatan penelitian dan tahapan yang perlu dilalui serta pemilihan metodolologi dan cara melakukan penelitian;  2)  Diklat  berdasarkan  bidang  kepakaran, dimaskudkan  disini  untuk  meningkatkan  pemahaman secara  mendalam  terkait  dengan  bidang  kepakaran yang  dipilih  oleh  peneliti  sejak  awal  diangkat  sebagai peneliti  untuk  menjadi  profesional  dalam  satu  bidang dan juga runtutan wawasan dalam substansi penelitian. 3) Diklat peran Kemendagri, diklat ini ditujukan untuk peningkatan wawasan dan pemahaman dalam penelaksanaan kegiatan sehari-hari yang menjadi tugas pokok kementerian dalam negeri
Tabel 3. Komposisi Peneliti Menurut Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan
No Jenjang Jabatan Peneliti Jenis Kelamin Jumlah Peneliti Tingkat Pendidikan (org) Laki-Laki Perempuan S1 S2 S3 1. Peneliti Pertama (III/a) 5 1 6 6 0 0 2. Peneliti Pertama (III/b) 2 1 3 0 2 1 3. Peneliti Muda (III/c) 5 4 9 4 4 1 4. Peneliti Muda (III/d) 2 0 2 1 1 0 5. Peneliti Madya (IV/a) 5 2 7 3 3 1 6. Peneliti Madya (IV/b) 0 1 1 0 1 0 7. Peneliti Madya (IV/c) 5 0 5 3 1 1 8. Peneliti Utama (IV/d) 1 0 1 0 1 0 9. Peneliti Utama (IV/e) 0 0 0 0 0 0 Total 25 9 34 17 13 4
Sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 821.28-355 Tahun 2012 Tentang Penempatan Jabatan Fungsional Peneliti/Perekayasa Dilingkungan BPP Kemendagri
Diklat Teknis
Peningkatan Pengetahuan Peneliti
Diklat Kepakaran Diklat Peran
Kemendagri
Gambar 1. Model Peningkatan SDM Kelitbangan dengan Diklat.
Pelatihan  yang  diperhatikan  untuk  meningkatkan kemampuan sumberdaya aparatur kelitbangan khususnya  peneliti  dilihat  dari  bidang  kepakaran  yang dimiliki  oleh  para  peneliti  di  BPP  Kemendagri  dapat dilihat pada tabel di atas.
Terdapat 5 (lima) mata diklat yang menjadi fokus dalam  meningkatkan  kemampuan  peneliti  di  BPP Kemendagri khususnya pada peningkatan pengetahuan untuk  memperkuat  landasan  teoritis  dan  landasan berfikir  dalam  mendukung  kegiatan  kelitbangan  yang didapat  oleh  para  peneliti.  Diklat  ini  dikaitkan  juga dengan  bidang  kepakaran  yang  dipilih  oleh  para peneliti.  Terdapat  13  jenis  kepakaran  yang  dimiliki oleh  seluruh  peneliti  di  BPP  keparan  tersebut  menjadi patokan  bagi  para  peneliti  untuk  memahami  dan mendalami  suatu  bidang  pengetahuan  dan  kelimuan yang  menjadi  dasar  berfikir  dan  menlakukan  analisa untuk  pemenuhan  kompetensi  kegiatan  kelitbangan yang dilakukan.
Selain  itu,  peneliti  juga  perlu  tingkatkan kemampuan  teknisnya  dalam  melakukan  kegiatan kelitbangan  berdasarkan  jenjang  jabatan  peneliti  yang diduduki,  perkembangan  teknis  penelitian  yang menjadi  dasar  kegiatan  kelitbangan  mengalami  laju yang  juga  cukup  pesat,  sehingga  untuk  menjaga  agar tidak  terlalu  jauh  tertinggal  untuk  itu  tidak  ada salahnya  melakukan  peningkatan  pemahaman  teknis kelitbangan sesuai dengan pengetahuan dan kecakapan yang  harus  dimiliki  oleh  peneliti  di  BPP,  untuk  itu disajikan  dibawah  ini  tabel  komposisi  pengetahuan, kecakapan  dan  jumlah  peneliti  yang  perlu  dilakukan peningkatan  teknis  kemampuan  dalam  melakukan kegiatan kelitbangan.
Tabel  5  membagi  peneliti  BPP  pada  tingkat jabatan  yang  diduduki  yang  dibagi  kedalam  4 (empat)
kedudukan  jabatan  peneliti  yang  memiliki  tuntutan pemenuhan  kemampuan  teknis  yang  semakin  lama semakin  meningkat.  Peningkatan  pemahaman  teknis tersebut  sangat  dibutuhkan  untuk  menambah  serta meningkatkan  keterampilan  para  peneliti  dalam melakukan kegiatan kelitbangan.
Setidaknya dalam mendukung peningkatan kompetensi  dan  teknis  pelaskanaan  penelitan  yang dilakukan  oleh  individu  peneliti  mengarahkan  pada pelaksanaan diklat teknis  yang ditunjukan  pada  kolom pengetahuan  pada  tabel  di  atas.  Dengan  demikian diharapkan  para  peneliti  memiliki  kemampuan  yang memumpuni  dan  menguasai  berbagai  jenis  cara  dan pengetahuan  yang  dibutuhkan  untuk  mengelola  dan melaksanakan  aktivitas  kelitbangan  yang  menjadi tanggung jawab.
Usaha  peningkatan  kapasitas  sumber  daya kelitbangan  juga  diatur  dalam  permendagri  20  tahun 2011 yang tertera dalam pasal 50 ayat (1) dan ayat (2). Peningkatakn kapasitan sumberdaya manusia kelitbangan  dilakukan  pada  dengan  caran  pembinaan profesi dan karir. Pembinaan profesi antara lain terdiri dari:  1)  pendidikan  jenjang  akademis;  2)  pendidikan dan  pelatihan;  3)  studi  komparasi;  4)  magang;  5) seminar;  dan  6)  lokakarya.  dan  pembinaan  karir  yang dimaksud  dalam  pengembanganan  karir  dilakukan dengan  cara  mutasi  dan/atau  promosi  dari  jabatan fungsional  dan  struktural  atau  sebaliknya  sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Peningkatan  mutu  peneliti  di  BPP  Kemendagri denga  6  (enam)  kegiatan  dalam  pembinaan  profesi tersebut  hendaknya  konsisten  dapat  dilakukan  oleh organisasi  dari  sana  setiap  elemen  kompetensi  dalam peningkatan profesionalisme peneliti sebagai salah satu jabatan  fungsional  yang  menjadi  leading  sektor  dapat
Tabel 4. Kebutuhan Diklat Dalam Memenuhi Kompetensi Peneliti
No Mata Diklat Bidang Kepakaran Jml Peneliti 1 Ilmu Politik & Pemerintahan (Pemerintahan Daerah & Pemerintahan Umum) 1) Politik dan Pemerintahan Indonesia; 2) Komunikasi Politik 9 2 Keuangan & Ekonomi Makro 1) Keuangan; 2) Makro Ekonomi 3 3 Kebijakan Publik & Administrasi Publik 1) Kebijakan Publik; 2) Kebijakan Sosial; 3) Administrasi Publik; 4) Kebijakan dan Administrasi; dan 5) Ilmu Kebijakan & Administrasi 18 4 Manajemen Bisnis 1) Ilmu Bisnis dan Manajemen; dan 2) Manajemen SDM 2 5 Perencanaan Wilayah 1) Ekonomi Kota dan Regional; 2) Perkotaan dan Regional 2 Total Peneliti 2012 13 Bidang Kepakaran 34 org Sumber: data diolah, berbagai sumber, 2013
terus terasah  dan tersedia  dalam  memenuhi  kebutuhan setiap kegiatan kelitbangan.
Pengembangan karir menjadi konsep dasar dalam pengembangan  karir  karyawan  dimana  menurut Mangkunegara  (2005)  Pengembangan  suatu  usaha untuk  meningkatkan  kemampuan  teknis  teoritis, konseptual  dan  moral  karyawan  sesuai  dengan kebutuhan  jabatan  melalui  pendidikan  dan  pelatihan.
Selanjutnya  Mangkunegara  (2000)  pengembangan karir  adalah  aktivitas  kepegawaian  yang  membantu pegawai-pegawai  merencanakan  karir  masa  depan mereka di organisasi agar organisasi dan pegawai yang bersangkutan  dapat  mengembangakan  diri  secara maksimal.  Pengembangan  karir  harus  secara  kongkrit disusun  dibuat  dan  dilaksanakan  pada  akhinya mendukung peningkatan kemampuan BPP Kemendagri
Tabel 5. Komposisi pengetahuan, Kecakapan dan Jumlah Peneliti BPP
No Jabatan Peneliti Pengetahuan Kecakapan Jumlah Peneliti 1. Peneliti Pertama 1. Menguasai teknik penelusuran kepustakaan;
2. Menguasai teknik pengumpulan data;
3. Menguasai teknik pengolahan data;
4. Menguasai teknik penulisan ilmiah.
1. Mampu berkomunikasi dengan baik;
2. Mampu mengoperasikan peralatan penunjang penelitian;
3. Mampu mengolah dan menganalisis data; 4. Mampu menulis dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. 9 2. Peneliti Muda 1. Menguasai teknik penelusuran kepustakaan;
2. Menguasai teknik pengumpulan data;
3. Menguasai teknik pengolahan data;
4. Menguasai teknik penulisan ilmiah;
5. Menguasai teknik presentasi;
6. Menguasai teknik memimpin
kelompok.
1. Mampu berkomunikasi dengan baik; 2. Mampu mengoperasikan peralatan penunjang penelitian;
3. Mampu mengolah dan menganalisis data;
4. Mampu menulis dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar;
5. Mampu menulis abstrak dalam bahasa Inggris dengan baik dan benar; 6. Mampu  mengoperasikan  alat bantu presentasi dan peraga. 11 3. Peneliti Madya 1. Menguasai teknik penelusuran kepustakaan; 2. Menguasai teknik pengumpulan data;
3. Menguasai teknik pengolahan data;
4. Menguasai teknik penulisan ilmiah;
5. Menguasai teknik presentasi;
6. Menguasai teknik memimpin kelompok;
7. Menguasai teknik perencanaan penelitian; 8. Mengusai teknik pengajaran dan pembimbingan; 1. Mampu berkomunikasi dengan baik; 2. Mampu mengoperasikan peralatan penunjang penelitian;
3. Mampu mengolah dan menganalisis data;
4. Mampu menulis dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar;
5. Mampu    menulis    abstrak dalam bahasa Inggris dengan baik dan benar;
6. Mampu mengoperasikan alat bantu presentasi dan peraga;
7. Mampu memotivasi dengan baik diri sendiri dan orang lain. 13 4. Peneliti Utama 1. Menguasai teknik penelusuran kepustakaan;
2. Menguasai teknik pengumpulan data; 3. Menguasai teknik pengolahan
data;
4. Menguasai teknik penulisan ilmiah;
5. Menguasai teknik presentasi;
6. Menguasai teknik memimpin kelompok;
7. Menguasai teknik perencanaan penelitian;
8. Mengusai teknik pengajaran dan pembimbingan; 9. Menguasai teknik penulisan buku. 1. Mampu berkomunikasi dengan baik; 2. Mampu mengoperasikan peralatan penunjang penelitian;
3. Mampu mengolah dan menganalisis data;
4. Mampu menulis dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar;
5. Mampu    menulis    abstrak dalam bahasa Inggris dengan baik dan benar;
6. Mampu mengoperasikan alat bantu presentasi dan peraga;
7. Mampu  memotivasi   dengan baik diri sendiri dan orang lain;
8. Mampu     menulis     dalam bahasa Inggris dengan baik dan benar. 1 Jumlah Peneliti 34
Sumber: data diolah, berbagai sumber, 2013
dalam  tuntutan  pemenuhan  tujuan  dan  peran organisasi.  Selama  ini,  pengembangan  karir  peneliti belum nampak jelas hanya berkutat pada penyelenggaraan kegiatan kelitbangan dan pelaksanaan diklat  serta  bintek  yang  masih  sangat  minin intesitasnya. Pengembangan karir yang terjadi nampaknya  masih  dilingkupi  dengan  adanya  politik kantor dalam pelaksanaanya.
Selanjutnya,  sumberdaya  aparatur  kelitbangan yang  terdapat  di  BPP  Kemendagri  hanya  mencapai 21,94  %  dari  seluruh  pegawai  yang  ada  di  BPP. Langkah  strategi    yang  perlu  dilakukan  dalam memenuhi  kekurangan  SDM  Kelitbangan  dimulai  dari rekrutmen. Rekrutmen sumber daya aparatur kelitbangan  yang  tersedia  baik  dari  Kemendagri sebagai  salah  satu  pasar  langsung  Sumber  daya tersebut  ataupun  dari  luar  Kemendagri.  Perekrutan peneliti tersebut hendaknya memenuhi tuntutan jabatan fungsional  peneliti  yang  memiliki  kompetensi  yang berbeda  dari  jabatan  fungsional  lainnya.  Rekrutmen tersebut  sangat  dibutuhkan  saat  ini  melihat  kebutuhan dalam penyiapan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan  dalam  negeri  yang  menjadi  tuntutan tugas  kementerian  atau  pun  unit  kerja  yang  ada  di dalam  Kemendagri  sangat  besar  dan  dapat  dilihat  dari program  legislasi  nasional  dan  program  legislasi Kementerian Dalam Negeri sendiri.
Tidak  kalah  pentingnya,  mekanisme  dalam penyelenggaraan  perekrutan tenaga  fungsional  peneliti menjadi  keberhasilan  dalam  menilai  perekrutan tersebut,  untuk  itu  perlu  disiapkan  secara  matang sehingga  dari  perekrutan  didapatkan  tenaga-tenagan peneliti yang handal dan mampu memenuhi kebutuhan tuntutan pekerjaan dalam penyiapan kebijakan Kemendagri. Kegiatan kelitbangan menutut kemampauan  sumberdaya  manusia  yang  ada  di  BPP untuk  memiliki  keahlian  tertentu  dengan  pemahanan yaang  mendalam  terhadap  kegiatan  ilmiah  yang menjadi core  buissnes organisais  ini.  Pemahanan terhadap  kegiatan  ilmiahn  tersebut  perlu  terus  diasah dan  dikembangankan  untuk  mendapatkan skill dan kecakapan  yang  baik  dimiliki  oleh  SDM  Kelitbangan. Untuk  itu  BPP  menyiapkan  perankat  peningkatan kompetensi  sumberdaya  aparatur  kelitbangan  dengan berfokus  pada  kemampuan  teknis  dan  subtansi  dalam melakukan  kegiatan  kelitbangan  serta  menambah rutinitas terhadap kuantitas kelitbangan yang dilakukan di  BPP  dan  tidak  juga  perlunya  para  Sumberdaya aparatur  kelitbangan  yang  ada  juga  mengusahakan serta  kreatif  untuk  dapat  mencari  rutinitas  kegiatan kelitbangan atau sejenisnya di tempat lain dengan tidak mengurangi  tanggung  jawab  kegiatan  yang  ada  di dalam BPP
Kreatifitas  sumberdaya  aparatur  kelitbangan dengan  turut  serta  dalam  kegiatan  lain  yang dilaksanakan  oleh  unit  kerja  lain  dilingkungan
Kemendagri  dengan  sepengetahuan  pimpinan  terlebih dahulu  dan  memiliki  kepakaran  yang  sama  dengan bidang  yang  akan  digarap  di  unit  kerja  lain  tersebut. Dengan  demikian  dapat  meningkatkan  pengetahuan khususnya  pada  bidang  kepakaran  yang  dimiliki, pengetahuan  yang  mendalam  menopang  kemampuan suumberdaya  kelitbangan  yang  dimiliki  oleh  BPP Kemendagri  sehingga  akan  mendorong  kemampuan organisasi untuk meningkatkan kemampuan.

## “BPP” Sebagai Ikon Baru
Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri yang  dulu  dikenal  sebagai  “LITBANG”  akronim tersebut  sudah  berubah  menjadi    “BPP”  dimasudkan untuk  memupuk  energi  baru  yang  lebih  positif  lagi untuk  menlaksanakan  tugas  pokok  dan  fungsi  dengan didukung  pengutan  fungsi-fungsi  kelembagaan  yang dibutuhkan  oleh  suatu  organisasi  untuk  mendukug pelaksanaan  tugas-tugasnya. Pengertian  lembaga menurut Ruttan dan Hayamin dalam Setiyowati (2007) adalah  aturan  di  dalam  suatu  kelompok  masyarakat atau  organisasi  yang  memfasilitasi  koordinasi  diantara anggotanya untuk membuat membantu mereka dengan harapan  dimana  setiap  orang  dapat  bekerjasama  atau berhubungan  dengan  yang  lain  untuk  mencapai  tujuan bersama yang diinginkan.
Kekuatan organisasi datang dari dalam organisasi itu  sendiri  dengan  menekankan  pada  pendayaan sumberdaya  manusia  dan  penatapan  strategi  dan langkah-langkah  untuk  dapat  menapaki  terwujudnya visi  dan  misi  BPP  Kemendagri.  Berbagai  macam program  dan  kegiatan  disusun  setelah  lahirnya Permendagri  nomor  20  tahun  2011  tentang  pedoman penelitian dan pengembangan di lingkungan kementerian  danalam  negeri  dan  pemerintah  daerah. Sehingga  memperkuat  posisi  BPP  Kemendagri  dalam penyelenggaraan dan koordinasi Litbang di daerah dan juga  diserta  dengan  penguatan  organisasi  pelaksana fungsi  kelitbangan  yang  ada  di  daerah.  Infrastruktur regulasi  untuk  mendukung  pelaksanaan  koordinasi tersebut menekankan pada dukungan terhadap sumberdaya  kelitbangan  yang  sehingga  terdapat transfer of knowledge kepada pelaksana di daerah yang berada  di  unit  organisasi  yang  memiliki  peran kelitbangan.
Mekanisme yang ada saat ini lebih memfungsikan struktural  sebagai  pejabat  peneliti  yang  melakukan kegiatan  penelitian  bukan  yang  mengelola  kegiatan penelitian.  Fungsi  struktural  tersebut  yang  sebagian besar  bukan  fungsional  peneliti  yang  rangkap  jabatan menjadi  kegiatan  penelitian  yang  memiliki  arahan kurang  tepat  khususnya  pada  substansi  permasalahan yang  diteliti.  Setidanya  ada  norma  yang  dibuat sehinggat  ketesingguna  dalam  pelaksanaan  kegiatan antara  peneliti  dan  perangkat  struktural  tetap  diterjaga keharmonisannya,  sehingga  pada  akhirnya  kegiatan
penelitian  dapa  berjalan  lancar  sesuai  dengan  waktu yang diberikan
Mendukung  pelaksanaan  hal  tersebut  diatas, sangat  diperlukan  perubahan  pola  kerja  dan  sistem prosedur  dalam  pengelolaan  hal  tersebut.  Manajemen baru  dalam  pengelolaan  dapat  ditinjau  dari  struktur yang  ada  saat  ini  struktur  yang  ada  dirasakan  kurang efektif  mengingat  lebih  banyak  struktural  dari  pada jumlah peneliti sendiri. Minimnya jumlah peneliti yang merupakan  sumber  daya  utama  dalam  melaksanakan kegiatan  kelitbangan  menjadi  sangat  penting  untuk mendorong  pergeseran  paradigma  pelaksanaan  tugas kelitbangan disetiap unit kerja pada BPP. Saat ini pada unit kerja eselon 2 (Dua)  yang memiliki nomenkelatur Pusat  Penelitian  dan  pengembangan  yang  lebih  kental struktur  lini  dimana  melaksanakan  tugas  berjenjang sesuai  tingkatan  dan  kedudukannya.  Setidaknya memperhatikan  hal  tersebut  diperlukan  aturan  lebih oprasional  yang  mengedepankan  tenaga  fungsional peneliti  yang  memiliki  kompetensi  melaksanakan kegiatan penelitian.
Peraturan tersebut setidaknya dapat menjembatani pelaksanaan  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  pejabat fungsional  peneliti  dan  pejabat  struktural  yang memiliki  kewenangan  penuh  terhadap  penggunaan anggaran.  Dapat  dipahami  pengelolaan  anggaran  yang menjadi  tanggung  jawab  merupakan  pejabat  struktural yang  ditetapkan  oleh  peraturan,  setidaknya  komitmen pengelola  anggaran  yang  melaksanakan  kegiatan kiranya menguasi betul pelaksanaan kegiatan kelitbangan  disetiap  tahapannya  dan  juga  memahami bentul  maksud  serta  urgensinya  tahapan  tersebut, sehingga  pelaksanaan  kelitbangan  menjadi  memnuhi kualitas  yang  baik.  Untuk  itu  juga,  dibutuhkan  norma yang  dapat  mendukung  interaksi  antara  pengelola keuangan  dengan  pelaksana  kegiatan  kelitbangan substansi.  Setidaknya  norma  tersebut  mengatur mekanime  interaksi  dan  komunikasi  dalam  setiap tahapan  kegiatan  kelitbangan,  sehingga  terjadi  saling keterpaduan  antara  struktural  yang  mengelola  lini  staf yang melaksanakan pengadministrasian serta mendukung  kelancaran  kegiatan  kelitbangan  dengan fungsional  peneliti  yang  memiliki  tugas  dalam substansi kelitbangan.
Manajemen  lini  staf  masih  sangat  kental digunakan di BPP Kemendagri hingga saat ini, menjadi sangat  mendesak  sehingga  harus  ditinjau  kembali dalam  pelaksanaan  setiap  kegiatan  kelitbangan  yang berlangsung. Besarnya struktur lini yang diterapkan di BPP  Kemendagri  memperbesar  beban  organisasi terhadapa  pengelolaan  sumberdaya  manusia  aparatur yang  hanya  menghasilkan  pekerjaan  administrasi, semestinya  mengikuti  tugas  dan  fungsi  dari  BPP Kemenendagri  yang  merupakan  organisasi  fungsional. Untuk  itu  dibutuhkan  dukungan  agar  dapat  memenuhi penyetaraan  kemampuan  yang  dimiliki  oleh  setiap
struktural  dengan  fungsioanl  peneliti,  sehingga menghadirkan  kebersinggungan  dalam  pelaksanaan kegiatan kelitbangan, pelaksanaan kelitbangan dilakukan dengan minimnya kompetensi sipelakunya.
Memisahakan garis kewenangan dalam peneglolaan  kegiatan  kelitbangan  menjadi  penting sehingga dapat bekerja secara profesional dan memiliki kompetensi  yang  baik.  Memperhatikan  struktur  yang ada  saat  ini  di  BPP  Kemendagri  setidaknya  memiliki ukuran  yang  sesuai  ( right  sizing) sehingga  mengubah struktur  kepada  lini  fungsi,  menjadi  salah  satu  strategi yang ditempuh dalam membentuk dan mengembalikan lagi  kelembagaan  BPP  Kemendagri  kepada  fungsi organisasi yang  sesungguhnya,  sehingga dapat mendukung  penuh  berjalannya  organisasi  untuk melaksanakan  fungsi  kelitbangan  dan  juga  menyusun kembali kerangka kelembagaan BPP Kemendagri.
Selain penguatan sumberdaya aparatur kelitbangan  dan  struktur  organisasi,  memperhatikan juga  pelaksanaan  setiap  kegiatan  kelitbangan  yang dilaksanakan di BPP Kemedagri juga harus memenuhi tuntuna  visi  dan  misi  yang  sudah  ditetapkan.  Capaian terhadap  visi  dan  misi  tersebut  sangat  dibutuhkan sehingga menjaga kosistensi penyelenggaraan kelitbangan  pada  BPP  Kemendagri.  Dukungan sumberdaya  aparatur  serta  kegiatan  kelitbangan  yang patut diperhatikan sehingga dapat mengarahkan kepada visi  yang  sudah  ditetapkan.  Selanjutnya,  diperlukan komitmen  dari  seluruh stakeholder kelitbangan  untuk menjaga  keberlangsungan  pelakasanaanya  tersebut. Selain hal tersebut, yang haurs diperhatikan komitemen dari  seluruh  pelaksana  yang  ada  di  BPP  Kemendagri baik  itu  dari  pimpinan  hingga  pelaksana  pada  tingkat bawah. Komunikasi visi tersebut setidaknya dilembagakan  sehingga  seluruh  pelaksanan  menjadi benar-benar  paham,  sehingga  dapat  membangun  rasa kebersamaan setiap pegawai.

## Profesionalisme BPP Kemendagri
BPP  Kemendagri  dalam  menjalankan  dan mencapai  pemenuhan  visi  dan  misinya  dimulai  dari komitmen  pimpinan  dan  dibutuhkan  kepemimpinan yang  mumpuni  untuk  menjelaskan  visi  dan  misi  serta memaparkan  strategi  yang  akan  dilaksanakan  dalam pencapaiannya.  Kepemipinan  di  BPP  Kemendagri sama  halnya  kepemimpinan  di  tempat  lain,  yang mempu  mengalang  kekuatan  untuk  mendukung  dan melaksanakan  perubahan  kearah  yang  lebih  baik  lagi. Saat ini, dengan budaya organisais yang ada diperlukan beberapa  stratrategi  mengingat  budaya  yang  ada  saat ini  tidak  terbentuk  belum  mencerminkan  dukungan terhadap pelaksanaan visi dan misi yang ditetapkan dan dalam pelaksanaanya perlu dibangun budaya BPP yang kuat  setelah  mendapatkan  kepemimpinan  yang  mau berkomitmen.
Budaya  BPP  saat  ini,  minimya  kreativitas  dalam pengembangan  kegiatan  yang  ada,  sehingga  bentuk pelaksanaan  kegiatan  yang  dihasilkan  berulang  dari tahun-ketahun  tanpa  ada  tambahan  pengetahuan  yang didapat dari kegiatan tersebut. Pengembangan aktivitas yang  hanya  berdasarkan  pelaksanaan  kegiatan  hanya menarik  perhatian  untuk  terus  dilakukan  tanpa  pernah ada memikirkan  dampak ikutan  dari kegiatan tersebut. selain  itu,  pemahaman  yang  mendalam  terhadap aktivitas  fungsional  dan  pemaknaanya  terhadap kegiatan  tersebut  menjadi  sangat  penting  bagi  warga BPP  Kemendagri  khususnya.  Semangat  untuk  berfikir keluar    dari  zona  yang  nyaman  ( thing  out  off the  box ) dalam  menghadapi  tantangan  harus  terus  diupayakan dan  digalang  dari  berbagai  lini  untuk  menjaga kridebilitas  organisansi  dalam  mewujudkan  BPP  yang memiliki daya saing kuat.
Kreatifitas  tersebut  didukung  penuh  dengan budaya  organisasi  yang  diciptakan  melalui  norma- norma  tertulis  ataupun  norma  yang  tidak  tertulis. Budaya  saat  ini  terbentuk  lebih  pada  pengembangan oranisasi  tradisional  yang  hanya  mengandalkan  pola- pola  lama  yang  sudah  usang  yang  sepatutnya  sudah lama  ditinggalkan.  Dampak  dari  itu  daya  saing  yang semakin  rendah  dalam  menciptakan  kinerja  yang berkualitas terjadi, perbaikan harus segera dimulai, dari pembentukan  karekater  SDM  Kelitbangan  yang sesungguhnya  dibutukan  oleh  organisasi  sampai dengan  sistem  dan  komintem  kebijakan  yang  diambil dalam mendukung pelaksanaan kegiatan dan kebijakan dalam pelaksanaan kegiatan kelitbangan.
Selain  itu  minimnya  inovasi  yang  terbentuk dalam pengelolaan dan pelaksaan kegiatan kelitbangan sebagai  kegiatan  utama  dan  kegiatan  fasilitasi  sebagai kegiatan  pendukung  guna  meningkatkan  kapasitas organisasi  ini  menjadikan  peningkatan  kualitas  dan daya  saing  organisasi  semakin  melemah.  Inovasi diciptakan  dari  kreatifitas  dalam  pelaksanaan  kegiatan serta  perencanaan  kegiatan  yang  dilakukan  untuk mencapai output yang menjadi tugas BPP Kemendagri. Inovasi dibentuk dari nilai-nilai  yang sudah ditetapkan dalam pelaksanaan organisasi untuk membuat pelaksanaan  dan  kinerja  organisasi  menjadi  lebih optimal dan lebih baik lagi.
Penginkatan  profesionalisme  juga  didukung  dari responsifitas,  kemampuan  para  aparatur  kelitbangan dalam  membaca  peluang  dan  tantangan  yang  dihadapi dimasa  saatini  dan  yang  akan  datang  dalam membangun  BPP  yang  lebih  baik  lagi  dalam mengantisipasi  perkembagan  perubahan  yang  datang dari  luar  dan  untuk  sesegera  mungkin  merespon dengan  melakukan  perubahan  di  dalam  unit  kerja sehingga  dapat  menyesuaikan  dengan  cepat  terhadap pekembangan  dan  perubahan  kondisi  yang  terjadi. Reponsifitas  tersebut  membutuhkna  kemampuan  dari aparatur  dalam  menidentifikasi  gejala  dan  trend  pada
masa  yang  akan  datang,  sehingga  kemampuan  dalam melakukan  analisisnya  sangat  diperluakan  hal  ini mendukung  BPP  Kemendari  menjadi  unit  kerja  yang lebih profesional.
Penguatan  di  internal  BPP  Kemendagri  menjadi langkah  awal  dalam  membangun  sebuah  komitmen dalam mewujudkan perofesionalisme. Langkah tersebut  Kegiatan  kelitbangan  merupakan  bentuk dukungan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, dalam rangka memsukseskan pelaksanaan penyelenggaraan  pemerintahan  dalam  negeri  pada umumnya.  Penguatan  internal  BPP  Kemendagri dengan  membangun  serangkaian  aktivitas  strategijk yang  sudah  ada  hingga  saat  ini  khusunya  dalam menjamin  pelaksanaan  aktivitas  lembaga  dalam menjaga kualitas hasil-hasil kelitbangan itu sendiri.
Melengkapai  profesionalisme  dalam  membentuk lembaga  yang  kuat  maka  dibutuhkan  budaya  kerja yang lebih kondusif dan partisipatif dalam melaksanakan  kegiatan  kelitbangan.  Kondis  situasi kerja  yang  kodusi  dibangun  oleh  pimpinan  dan nantinya  akan  diikuti  oleh  jajaran  bawahan  dan menular  keseluruh  jajaran  pada  unit  kerja  ini  situasi tesebut  didukung  dari  perilaku  kerja  individu  yang disiplin, toleransi yang tinggi antara staf dan pimpinan, dengan  demikian  secara  perlahan  terbentuk  budaya kerja di BPP Kemendagri yang kondusif.
Kondisi  saat  ini,  walapun  tak  kasat  mata penyelenggaraan kegiatan kelitbangan belum sepenuhnya  pelaksanaan  tugas  berdasarkan  fungsi lembaga  yaitu  fungsi  kelitbangan  masih  mengarah pada  pola  pelaksanaan  yang  ketal  strukturalnya sehingga  pelasanaan  kegiatan  berdasarkan  garis komado  dan  hirarkir  jabatan  sturktural,  intensitas ketelibatan fungsional peneliti dalam kegiatan kelitbangan hanya sebatas pelaksanakan atau mengeksekusi aktifitas kelitbangan pelaksanaan tahapan-tahapan  kelitbangan  yang  menjadi  tugas  di Pusat  Litbang  yang  terdapat  di  BPP  Kemendagri. Untuk  itu  sekirnya  dapat  juga  membangun  unit  kerja yang  menjalankan  pola  berbasi  fungsional  karena melihat  peran  dan  tugas  BPP  Kemendagri  yang  syarat dengan  kegiatan  fungsional  kelitbangan.Budaya  yang dibangun  pada  BPP  Kemendagri  juga  diarahkan  pada pelaksanan  kegiatan  yang  berbasis  fungsional,  untuk itu  dalam  membangun  juga  membangun  kepercayaan dalam organisasi kepada setiap individu
Menlaksanakan  dan  menjaga  budaya  kerja dibutuhkan  bentuk  kepemimpinan  yang  partisipatif yang  dapat  memberikan  dukungan  kepada  setiap individu  dalam  menyelesaikan  dan  menuntaskan pekerjaan  yang  dilakukan  di  BPP  Kemendagri.  Gaya kepemipinan  partisipatif  mendorong  setiap  individu untuk  mau  terlibat  dalam  mendukung  pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh setiap unit kerja yang ada di  BPP  Kemendagri.  Digunakan  gunakan  gaya
kepemimpinan  partisipatif  melihat  membutuhkan kemampuan  pimpinan  yang  dukungan  yang  tinggi kepada  setiap  individu  tetapi  direktif  yang  rendah dalam pelaksanaan kegiatan dan gaya kepemipinan ini digunakan  pada  lembaga  yangsudah  lama  berdiri dengan  melihat  pada  tingkat  kematanang  setiap individu  yang  terlibat  dalam  pelaksanaan  tugas kelitbangan.

## SIMPULAN
Peningkatan  kapasitas  BPP  Kemendagri  sebagai suatu  organisasi  menjadi  tuntutan  untuk  setiap organisasi  yang  berkembang,  peningkatan  kapasitas tersebut  memerlukan  bentuk  dukungan  yang  menjadi simpulan dalam tulisan ini, yaitu: 1. Peningkatan kualitas dan motivasi SDM Kelitbangan menjadi kebutuhan dalam mengerakan  organisasi  dipandang  sangat  pening perencanaan  karir  Sumber  Daya  Aparatur Kelitbangan  sehingga  kejelasan  berkarir  menjadi
SDM yang profesional menjadi nyata.
2. Penigkatan  kapasitas  BPP  Kemendagri  juga menjadikan  Komitmen  Pimpinan  dalam  menjaga dan  memelihara  kondisi  yang  suda  establis menuju tingkatan organisasi yang lebih baik lagi.
3. Diperlukan juga kreatifitas Sumber daya aparatur Kelitbangan  sebagai  motor  sekaligus  pengerak dalam  setiap  pelaksanaan  kelitbangan  yang diharapkan  mendapatkan  porsi  yang  sesuai dengan kedudukan dalam pengelolaan organisasi.
4. Dukungan dari pimpinan dengan gaya kepemipinan partisipatif menjadi pengikat seluruh jajaran  dalam  mencapai  keberhasilan  dalam mewujudkan tujuan BPP Kemendagri

## DAFTAR PUSTAKA
AA.  Anwar  Prabu  Mangkunegara,  2000.  Manajemen
Sumber  Daya  Manusia  Perusahaan.  Bandung:  PT Remaja Rosdakarya.
AA.  Anwar  Prabu  Mangkunegara.  2005.  Sumber  Daya Manusia  perusahaan.  Remaja    PTRosdakarya: Bandung
Abdurrahmat,  Fathoni.    2006.  Manajemen  Sumber  daya
Manusia. Rineka Cipta, Jakarta.
A.F.Stoner James, DKK, 1996, Manajemen, Edisi Bahasa Indonesia, Penerbit PT. Prenhallindo, Jakarta.
Brown,  L.,  A.  Lafond  dan  K.  Macintyre.    2001. Measuring  Capacity  Building.    University  of  North Caroline: Caroline Population Center.
Hasibuan,  Malayu  S.P.  2007.  Manajemen  Sumber  Daya Manusia, Edisi Revisi. Bumi Aksara, Jakarta. Kasim,  Azhar,  1993.  Pengukuran  Efektivitas  Dalam Organisasi,  Jakarta  :  LP  FEUI  dan  PAU  Ilmu-Ilmu
Sosial UI.
Levy and weitz. 2001, Retailing Management, Mc. Graw Hill, New York.
North, D.C. (1990). Institutions: Institutional Change and Economic Performance. Cambridge, Press Syndicate of the University of Cambridge.
Moekijat.  2010.  Manajemen  Sumber  Daya  manusia.  CV Maju: Bandung.
Sastradipoera,  Komaruddin.  2002.  Menejemen  Sumber daya  Manusia:  Suatu  Pendekatan  Fungsi  Operatif Edisi I. Penerbit Kappa-Sigma: Bandung.
Supranto, J. 2001, Pengukuran Tingkat Kepuasan pelanggan Untuk Menaikkan Pangsa Pasar, Rineke Cipta, Jakarta