Ekonomica Sharia:  Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah Volume 4 No 2 Febuari 2019 │ 51

## AUDIT KEPATUHAN TERHADAP SISTEM PEMBERIAN KREDIT MODAL KERJA  PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK. KANTOR CABANG SYARIAH PALEMBANG ( STUDI KASUS PADA  KOPRASI PLASMA  MEKAR SARI JAYA )

## Chandra Satria
Program Studi Ekonomi Syariah STEBIS IGM Palembang Email: chandras@stebisigm.ac.id

## Abstrak
Salah  satu  faktor  penting  dalam  pembangunan  suatu  negara  adalah  adanya  dukungan  dari sistem  keuangan  yang  sehat  dan  stabil,  demikian  pula  dengan  negara  Indonesia.    Lembaga perbankan  memegang  peranan  penting  dalam  perekonomian,  hal  ini  dapat  dilihat  dari besarnya kontribusi yang telah diberikan bank sebagai lembaga keuangan dalam menjalankan roda  perekonomian.  Bank  menghimpun  dana  dari  masyarakat  lalu  menyalurkannya  kembali dalam  bentuk  pinjaman  sehingga  dapat  membantu  kelancaran  aktivitas  produksi  dan memperluas  kesempatan  kerja.    Metode  analisis  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah metode  deskriptif  kualitatif  yaitu  menggunakan  data  kualitatif    yang  didukung  dengan penjabaran  mengenai  arti  data tersebut. Laporan  Keuangan Koprasi  Plasma  Mekar  sari  Jaya belum  di  audit  oleh  auditor  independent.  Hal  ini  menunjukkan  data-data  dalam  laporan keuangan yang disajikan Koprasi Plasma Mekar sari Jaya belum dapat dipastikan merupakan data-data yang menggambarkan kinerja Perusahaan sesungguhnya secara wajar karena belum diperiksa  oleh  pihak  akuntan  publik  yang  merupakan  pihak  independent  dan  memiliki wewenang  untuk  dapat  memberikan  analisa  dalam  bentuk  penilaian  wajar  atau  tidak  wajar pada  angka-angka  yang  tercantum  dalam laporan  keuangan  Koprasi  Plasma  Mekar  sari  Jaya tersebut. Belum teralisasinya pembayaran asuransi kebakaran atas  koprasi plasma mekar sari jaya.    Belum  teralisasinya  pembayaran  asuransi  kebakaran  atas  Koprasi  Plasma    Mekar  sari Jaya akan mengurangi jaminan atas resiko yang akan diterima oleh PT. Bank BNI Syariah jika sewaktu-sewaktu  terjadi  bencana  pada  Koprasi  Plasma    Mekar  sari  Jaya    seperti  kebakaran yang  akhirnya  menyebabkan  ketidakmampuan  Koprasi  Plasma    Mekar  sari  Jaya  dalam melaksanakan pembayaran kreditnya.
Kata Kunci: Audit Pemberian Kredit Modal

## DASAR PEMIKIRAN
Salah  satu  faktor  penting  dalam  pembangunan  suatu  negara  adalah  adanya dukungan  dari  sistem  keuangan  yang  sehat  dan  stabil,  demikian  pula  dengan  negara Indonesia.    Lembaga  perbankan  memegang  peranan  penting  dalam  perekonomian,  hal ini  dapat  dilihat  dari  besarnya  kontribusi  yang  telah  diberikan  bank  sebagai  lembaga keuangan  dalam  menjalankan  roda  perekonomian.  Bank  menghimpun  dana  dari
52 │ Chandra Satria Audit Kepatuhan Terhadap Sistem Pemberian Kredit Modal Kerja...,
masyarakat  lalu  menyalurkannya  kembali  dalam  bentuk  pinjaman  sehingga  dapat membantu kelancaran aktivitas produksi dan memperluas kesempatan kerja. Dana yang dihimpun  dari  masyarakat  akan  disalurkan  kepada  masyarakat  yang  membutuhkan pinjaman atau kredit untuk membiayai usaha yang dijalankannya.
Perkembangan  perekonomian  yang  semakin  kompleks  tentunya  membutuhkan ketersediaan  dan  peran  serta  lembaga  keuangan.  Kebijakan  moneter  dan  perbankan merupakan  bagian  dari  kebijakan  ekonomi  yang  diarahkan  untuk  mencapai  sasaran pembangunan.  Oleh  sebab  itu  peranan  perbankan  dalam  suatu  negara  sangat  penting. Tidak  ada  suatu  negarapun  yang  hidup  tanpa  memanfaatkan  lembaga  keuangan. Lembaga  keuangan  menjadi  sangat  penting  dalam  memenuhi  kebutuhan  dana  bagi pihak  defisit  dana  dalam  rangka  untuk  mengembangkan  dan  memperluas  suatu  usaha atau  bisnis.  Lembaga  keuangan  sebagai  lembaga  intermediasi  berfungsi  memperlancar mobilisasi dana dari pihak surplus dana ke pihak defisit dana.
Keberadaan  Kredit  Modal  Kerja  (KMK)  ditengah  masyarakat  terutama  pada pengusaha golongan kecil menengah dirasakan manfaatnya untuk mempertahankan dan mengembangkan  usaha.    Kredit  Modal  Kerja  adalah  kredit  yang  bersifat  umum, individu,  selektif  dan  berbunga  murah  guna  mengembalikan  atau  meningkatkan  usaha serta  pengembangan  yang  layak.  Kredit  Modal  Kerja  merupakan  kredit  yang mempunyai  prosedur  yang  relative  mudah  dan  sederhana,  namun  dalam  penyaluran perlu pemahaman secara tepat dari pihak perbankan.
Penyaluran  Kredit  Modal  Kerja  pada  Bank  BNI  Syariah  kepada  pengusaha memerlukan persiapan dan pengendalian resiko karena jumlah Kredit Modal Kerja yang disalurkan cukup besar rata-rata kurang lebih 100 milyar per tahun dan bersifat  lancar guna  menunjang  proses  produksi  yang  berlangsung.  Hal  ini  dilakukan  agar pengembalian  Kredit  Modal  Kerja  dapat  berlangsung  dengan  lancar  dan    tidak  terjadi kredit macet yang dapat menganggu stabilitas perekonomian khususnya perbankan yang merupakan salah  satu sumber ekonomi dana  yang dibutuhkan oleh  masyarkat luas dan akan  mempengaruhi  sektor-sektor  lainnya  (Politik,  sosial  budaya  dsb).  Guna kepentingan  tersebut  perlu  diadakan  suatu  pemeriksaan  agar  pelaksanaan  pemberian Kredit  Modal  Kerja  yang  ditetapkan  dapat  dipatuhi  dan  dijalankan  dengan  baik  dan
Ekonomica Sharia:  Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah Volume 4 No 2 Febuari 2019 │ 53 benar yang akhirnya akan menciptakan suatu pengendalian intern yang cukup andal dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sehubungan  dengan  hal  tersebut  diatas  maka  peranan  kepatuhan  merupakan  hal yang sangat penting, dimana kepatuhan adalah audit yang tujuannya untuk menentukan apakah  yang  diaudit  sesuai  dengan  kondisi  atau  peraturan  tertentu.      Hasil  audit kepatuhan  umumnya  dilaporkan  pada  pihak  yang  berwenang  membuat  kriteria. Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk membuat penelitian dengan judul: “Audit  Kepatuhan  Terhadap  Sistem  Pemberian  Kredit  Modal  Kerja    PT.  Bank Negara  Indonesia  (Persero)  Tbk.  Kantor  Cabang  Syariah  Palembang    (Studi Kasus Pada Koprasi plasma mekar sari jaya )”.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Pengertian dan Tujuan Pemeriksaan
Beberapa pendapat para ahli  mengenai pengertian auditing secara umum dalam A Statement of Basic Auditing Concept (Halim, Abdul: 1997) yaitu :
Auditing  adalah  suatu  proses  sistematik  untuk  menghimpun  dan  mengevaluasi bukti-bukti  secara  obyektif  mengenai  asersi-asersi  tentang  berbagai  tindakan  dan kejadian  ekonomi  untuk  menentukan  tingkat  kesesuaian  antara  asersi-asersi  tersebut dengan criteria yang telah ditentukan dan menyampaikan hasilnya kepada para pemakai yang berkepentingan.
Selanjutnya menurut American Accounting Association (AAA) Commite on Basic Auditing  Concep ( Munawir,2002).  Auditing adalah suatu proses  yang  sistematik untuk mendapatkan  dan  menilai  bukti-bukti  secara  obyektif  yang  berkaitan  dengan pernyataan-pernyataan  tentang  tindakan-tindakaan  dan  kejadian-kejadian  ekonomi, untuk  menentukan  kesesuaian  antara  pernyataan-pernyataan  tersebut  dengan  kriteria yang telah ditetapkan dan menyampaikan hasilnya kepada pihak yang berkepentingan.
Dari  kedua  pengertian  di  atas,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  auditing merupakan suatu pemerikasaan akuntansi yang sistematis terhadap data akuntansi klien, meliputi  pengujian,  pembuktian  serta  penganalisaan  terhadap  laporan  keuangan  suatu perusahaan (klien) untuk memberikan pendapat atas wajar tidaknya posisi keuangan dan hasil-hasil  operasi  perusahaan  selama  satu  atau  beberapa  periode  pembukuan.  Untuk
54 │ Chandra Satria Audit Kepatuhan Terhadap Sistem Pemberian Kredit Modal Kerja...,
selanjutnya  menilai  apakah  laporan  keungan  tersebut  telah  disajikan  sesuai  dengan PSAK secara benar.
Menurut “ Report  of  the  committee  on Basic  Auditing  Concepts  of  the  American Accounting Ass osiation”( Accounting Review, vol. 47), yaitu:
1. Suatu  proses  sistematis  berupa  serangkaian  langkah  atau  prosedur  yang  logis, terstruktur dan terorganisir.
2. Memperoleh  dan  mengevaluasi  bukti  secara  objektif  berarti  memeriksa  dasar asersi  serta  mengevaluasi  hasil  pemeriksaan  tersebut  tanpa  memihak  dan berprasangka,  baik  untuk  atau  terhadap  perorangan  (atau  entitas)  yang  membuat asersi tersebut.
3. Asersi  tentang  kegiatan  dan  peristiwa  ekonomi  merupakan  representasi  yang dibuat  perorangan  atau  entitas.  Asersi  ini  merupakan  subjek  pokok  auditing. Asersi  meliputi  informasi  yang  dimuat  dalam  laporan  keuangan,  laporan  operasi intern dan surat pemberitahuan pajak (SPT).
Adapun  jenis-jenis  pemeriksaan  menurut    Boyton  et  al    (Halim,Abdul:1997) sebagai berikut:
1. Pemeriksaan Laporan Keuangan ( Financial statement audit )
2. Pemeriksaan Kepatuhan ( Compliance audit )
3. Pemeriksaan Operasional ( Operational audit ).

## Unsur-Unsur Struktur Pengendalian Intern.
1. Lingkungan pengendalian
a. Falsafah manajemen dan gaya operasi
b. Struktur organisasi
c. Komite Audit
d. Metode penetapan wewenang dan tanggung jawab
e. Metode pengendalian manajemen
f. Fungsi audit intern
g. Kebijakan dan prosedur kepegawaian
h. Pengaruh ekstern
Ekonomica Sharia:  Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah Volume 4 No 2 Febuari 2019 │ 55

## 2. Sistem Akuntansi

## 3. Prosedur Pengendalian
Kebijakan dan prosedur dalam suatu satuan usaha dibagi menjadi lima yaitu:
a. Pemisahan tugas yang cukup
Yaitu Pemisahan penanganan aktiva dari akuntansi. Pemisahan otorisasi transaksi dari  penanganan  setiap  aktiva.  Pemisahan  tanggung  jawab  operasi  dari  tanggung jawab penanganan pencatatan.
b. Otorisasi yang pantas atas transaksi dari aktivitas
Otorisasi  dalam  bentuk  umum  dan  khusus.    Otorisasi  umum  berarti  bahwa manajemen menetapkan kebijakan yang dirumuskan untuk dilaksanakan di dalam organisasi. Sedangkan otorisasi khusus bagi transaksi yang khusus juga.Seringkali manajemen tidak  bersedia  menetapkan kebijakan  otorisasi umum untuk beberapa jenis transaksi tertentu.
c. Dokumen dan catatan yang memadai

## Pengertian dan Tujuan  Pengendalian Intern
Pengertian pengendalian intern (Edi Purnomo,2004), yaitu :
“Seluruh kebijakan, prosedur serta praktek -prkatek  akuntansi  yang dibuat oleh manajemen  untuk  membantu  melindungi  perusahaan  dari  kemungkinan  salah pelaksanaan  kegiatan  usahanya,  atau  disebabkan  oleh  adanya  penyalahgunaan dengan tujuan negatif yang berpot ensi untuk menggagalkan tujuan usaha.”
Tujuan  auditing  ditinjau  dari  tujuan  manajemen  (Munawir,2002)  akuntansi merupakan  rangkaian  proses  pencatatan,  pengklasifikasian,  peringkasan, penyajian  atau  pelaporan  dan  penginterpretasian  transaksi  keuangan  suatu perusahaan secara sistematis antara lain:

## Hubungan Struktur Pengendalian Intern dengan Pemeriksaan Akuntan
Dengan  pengendalian  intern    yang  tidak  baik,  maka  auditor  akan  menetapkan resiko  pengendalian  yang  semakin  tinggi  dan  akan  berpengaruh  terhadap  pengujian kepatuhan  khususnya  terhadap  hubungan  dengan  pengujian  kepatuhan  terhadap  siklus kas  pada  hubungan  struktur  pengendalian  intern  terhadap  pemerikasaan  akuntan  juga
56 │ Chandra Satria Audit Kepatuhan Terhadap Sistem Pemberian Kredit Modal Kerja...,
ditunjukkan pada pengujian substantive dalam hal ini pengujian substantif terhadap kas yang  menyangkut  kewajarn  penyajian  saldo  kas  di  neraca.    Sehingga  auditor  akan semakin lama melaksanakan pemeriksaan dan pada akhirnya perusahaan akan rugi, baik karena struktur pengendalian intern yang jelek maupun audit fee yang akan dibayar.

## Pengertian Kredit Modal Kerja
Kata  “kredit”  berasal  dari  bahasa  latin  (Italia),  yaitu Creder yang  artinya kepercayaan  ( to  believe  /  to  trust ).  Oleh  karena  itu,  dasar  pemikiran  persetujuan pemberian  kredit  oleh  suatu  lembaga  keuangan/bank  kepada  seseorang/badan  usaha berlandaskan kepercayaan ( faith ).
Kredit bila dikaitkan dengan kegiatan usaha (Wirasasmita et al, 2000), yaitu:
“Kredit berarti suatu kegiatan memberikan nilai ekonomi kepada seseorang/ badan usaha  berlandaskan  kepercayaan  saat  itu,  bahwa  nilai  ekonomi  yang  sama  akan dikembalikan  kepada  kreditu  (bank)  setelah  jangka  tertentu  sesuai  dengan kesepakatan yang sudah disetujui antara kreditur ( bank ) dan debitur ( user )”.
Unsur-unsur Kredit, seperti yang dijelaskan oleh Bank Rakyat Indonesia yaitu:
1. Nilai Ekonomi
2. Keputusan Kredit
3. Pelaksanaan Kredit
4. Administrasi Kredit
5. Pengawasan Kredit

## Prosedur Umum Perkreditan
Langkah-langkah  umum  yang  harus  ditangani  oleh  Bank  didalam  prosedur penyaluran kredit yaitu (Hasibuan, 2000):
1. Penyaluran kredit
a. Perencanaan penyaluran
b. Prosedur penyaluran kredit
c. Alokasi Penyaluran Kredit
Ekonomica Sharia:  Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah Volume 4 No 2 Febuari 2019 │ 57

## Kebijakan Perkreditan Bank
Menurut Hasibuan (2000) Program perkreditan harus didasarkan pada asas:
1. Yuridis
2. Ekonomi
3. Kehati-hatian
4. Kebijaksanaan ( Policy )

## Pengendalian Intern Atas Kredit Modal Kerja
Tujuan/sasaran  yang  ingin  dicapai  dari  pengawasan  perkreditan  itu  sendiri (Muchdarsyah:2000) yaitu:
a. Agar  penjagaan/  pengawasan  dalam  pengelolaan  kekayaan  bank,  dibidang perkreditan  dapat  dilakukan  dengan  baik  untuk  menghindari  penyelewengan- penyelewengan baik dari oknum-oknum ekstern/intern bank.
b. Untuk  memastikan  ketelitian  dan  kebenaran  data  administrasi  di  bidang perkreditan serta penyusunan dokumentasi perkreditan yang lebih baik.
c. Untuk memajukn efisiensi di dalam pengelolaan dan tata laksana usaha di bidang perkreditan dan mendorong tercapainya rencana yang ada.
d. Untuk memajukan agar kebijakan yang telah ditetapkan dalam manual perkreditan surat-surat edaran agar dapat dipatuhi dan dilaksanakan dengan baik.

## METODELOGI PENELITIAN

## Objek Penelitian
Dalam penulisan  penelitian ini  penulis memilih objek dan tempat penelitian pada bagian  perkreditan  Pada  PT.  Bank  Negara  Indonesia  (Persero)  Tbk  Kantor  Cabang Syariah Palembang yang berlokasi di Jl. Jenderal Sudirman Palembang No. 6768.

## Ruang Lingkup Pembahasan
Untuk membatasi agar permasalahan yang ditinjau tidak terlalu luas, maka penulis membatasi ruang lingkup pembahasan mengenai sistem pemberian Kredit Modal Kerja Oleh  PT.  Bank  Negara  Indonesia  (Persero)  Tbk  Kantor  Cabang  Syariah  Palembang Pada Koprasi plasma mekar sari jaya.
58 │ Chandra Satria Audit Kepatuhan Terhadap Sistem Pemberian Kredit Modal Kerja...,

## Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu  Sugiyono (2007):
a. Data  Primer    yaitu  sumber  data  yang  langsung  memberikan  data  kepada pengumpul  data.  Contohnya  diperoleh  langsung  dari  hasil  wawancara  dengan Karyawan PT. Bank BNI (persero) Tbk. Kantor Cabang Syariah Palembang,
b. Data  Sekunder  yaitu  sumber  yang  tidak  langsung  memberikan  data  kepada pengumpul  data,  contohnya  data  yang  diperoleh  dari  hasil  studi  kepustakaan  dan data  yang  telah  diolah  dari  PT.  BNI  (persero)  Tbk.  Kantor  Syariah  Palembang, seperti  sejarah  singkat  Bank  BNI  Syariah,  visi  dan  misi  Bank  BNI  Syariah,
Prosedur pencairan kredit serta aktivitas Bank BNI Syariah.

## Tehnik Pengumpulan Data
a. Wawancara  yaitu  dengan  cara  mengadakan  tanya  jawab  lisan  secara  langsung dengan  pimpinan,  karyawan    PT.  Bank  Negara  Indonesia  (persero)  Tbk.  Kantor cabang  syariah  Palembang  yang  memberi  informasi  mengenai  data-data  yang berhubungan  dengan kegiatan pencairan kredit dan prosedurnya.
b.  Observasi  yaitu  peninjauan  langsung  terhadap  objek  penelitian  yang  dilakukan penulis.
c. Dokumentasi  yaitu  data  yang  diperoleh  dari  melihat,  mengutip  laporan  dokumen yang  dipakai  dan  buku  yang  digunakan  untuk  kemudian  diolah  menjadi  data penunjang dalam pembahasan nanti.

## Metode Analisis Data
Metode  analisis  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  deskriptif kualitatif  yaitu  menggunakan  data  kualitatif    yang  didukung  dengan  penjabaran mengenai arti data tersebut

## Ruang Lingkup Penelitian
Dalam  melakukan  penelitian  ini,  peneliti  mengambil  lokasi  Di  Desa  Galang Tinggi  Kecamatan  Banyuasin  III  yang  memiliki  sistem  bagi  hasil  di  bidang  pertanian, terutama bagi hasil kebun karet.
Ekonomica Sharia:  Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah Volume 4 No 2 Febuari 2019 │ 59
Penelitian  ini  dilakukan  Di  Kecamatan  Banyuasin  III  terletak  dijalan  Tanjung Remas,  RT/RW:03/01  Desa  Galang  Tinggi  Kecamatan  Banyuasin  III.  Disamping  itu banyak  masyarakat  Desa  yang  rata-rata  pekerjaannya  menjadi  buruh  Karet  serta  ada yang memiliki kebun karet.
Jenis  data  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah  jenis  data  kuantitatif  yang diartikan  sebagai  metode  penelitian  yang  berlandaskan  pada  filsafat  positifisme  dan digunakan  untuk  meneliti  populasi  sampel  tertentu  (Sugiyono,2010:13).  Dalam penelitian  ini  menggunakan  data  primer  yaitu  data  yang  diperoleh  oleh  peneliti  secara langsung. Data primer yang bersumber dari wawancara langsung kepada responden, dan menggunakan kuesioner mengenai sistem bagi hasil petani karet di Desa Galang Tinggi. Data tersebut berguna untuk melihat sistem  bagi  hasil terhadap kesejahteraan keluarga petani karet di Desa Galang Tinggi.

## PEMBAHASAN
Analisa  Audit  Kepatuhan  Sistem  Pemberian  Kredit  Modal  Kerja  PT.  Bank Negara  Indonesia  (Persero)  Tbk.  Cabang  Syariah  Palembang  Pada  Koprasi plasma mekar sari jaya.
Koprasi  Plasma    Mekar  sari  Jaya  yang  bergerak  dalam  bidang  jasa    sedang berkembang  dengan  pesat,  hal  ini  ditandai  dalam    3  tahun  terakhir  mengalami peningkatan  yang  berkesinambungan.  Melihat  hasil  kinerja  perusahaan  3  tahun belakangan    ini  pemilik  perusahaan  berinisiatif  untuk  dapat  menambah  fasilitas  dalam bentuk  bangunan  dan  peralatan  penunjang  lainnya  guna  memberikan    peningkatan pelayanan  sehingga proses penyediaan jasa  akan berlangsung dengan lebih baik. Oleh karena  itu  Koprasi  Plasma    Mekar  sari  Jaya  mengajukan  kredit  pinjaman  modal  kerja pada PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk. Cabang Syariah Palembang pada awal tahun 2007.
Setelah  melalui  beberapa   tahapan  pemprosesan  kredit tepatnya  pada   tangggal  8 Juni  2007  Koprasi  Plasma    Mekar  sari  Jaya  mendapatkan  pencairan  dana  sebagai tambahan  modal  kerja  dalam  pelaksanaan  pengembangan  perusahaan.  Dari  hasil penelusuran penulis. ada beberapa kesalahan atau kelalaian dalam pencairan kredit yang menjadi perhatian untuk dibahas lebih lanjut dalam penulisan skripsi.
60 │ Chandra Satria Audit Kepatuhan Terhadap Sistem Pemberian Kredit Modal Kerja...,
Adapun  Jenis  pembiayaan  yang  diterima  oleh  Koprasi  Plasma    Mekar  sari  Jaya adalah  pembiayaan  Murabahah  guna  keperluan  untuk  membantu  permodalan  Koprasi Plasma  Mekar sari Jaya dalam membangun fasilitas gedung dan peralatan lainnya.
Berikut  ini  adalah  prosedur  pemberian  kredit      yang  ditetapkan  oleh  PT.  Bank Negara  Indonesia  (Persero)  Tbk.  Kantor  Cabang  Syariah  Palembang  terhadap  koprasi plasma mekar sari jaya.
1. Penyampaian permohonan kredit Koprasi Plasma  Mekar sari Jaya
Pada tahap ini Koprasi Plasma  Mekar sari Jaya menyampaikan surat permohonan untuk  mendapatkan  kredit  modal  kerja  yang  berisikan  nilai  pengajuan  dana sebesar Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah).
2. Pengumpulan Data : wawancara, mengisi formulir
Pada  tahap  ini  Koprasi  Plasma    Mekar  sari  Jaya  melakukan  interview  serta pengisian  formulir  pengajuan  kredit  modal  kerja  di    Bank  khususnya  di  bagian kredit  yang  dalam  hal  ini  dilaksanakan  oleh  Bapak  Faisal  selaku  Penyelia Pengelolaan Pembiayaan.
3. Verifikasi & Site Visit : barang jaminan, performance nasabah.
Pada  tahap  ini  PT.  Bank  BNI  Syariah  melaksanakan  verifikasi  dan  site  visit terhadap objek usaha  Koprasi plasma  mekar sari  jaya, Dalam  hal  ini pelaksanaan penilaian terhadap objek usaha Koprasi Plasma  Mekar sari Jaya dilaksankan oleh perusahaan  penilai  yang  diminta  oleh  bank  dengan  biaya  yang  akan  ditanggung oleh Koprasi plasma mekar sari jaya.
4. Analisa pembiayaan berupa :
- Analisa Laporan Keuangan
- Analisa Aspek-aspek lainnya : Umum , Pemasaran
- Analisa Risiko
- Analisa Proyeksi Keuangan
Pada  tahap  ini  PT.  Bank  BNI    (Persero)  Tbk.  Cabang  Syariah  Palembang menerima  laporan  keuangan  Koprasi  Plasma    Mekar  sari  Jaya  untuk  periode  2 tahun  terakhir  yaitu  berupa  Neraca,  Laporan  Laba-Rugi  yang  kesemuanya  itu harus sudah di audit oleh tim audit independent.
Ekonomica Sharia:  Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah Volume 4 No 2 Febuari 2019 │ 61

## 5. Evaluasi Kebutuhan Pembiayaan
Pada  tahap  ini  PT.  Bank  BNI    (Persero)  Tbk.  Cabang  Syariah  Palembang  sudah dapat melihat berapa besar  kebutuhan dana yang diperlukan oleh Koprasi Plasma Mekar  sari  Jaya    beserta  kemampuan  sekarang  dan  yang  akan  datang  untuk diharapkan  dapat  melaksankan  pembayaran  pengembalian  dana  pinjaman  sesuai dengan jadwal yang akan ditentukan.
6. Struktur Fasilitas Pembiayaan
Langkah  lebih  lanjut  yang  dilaksanakan  oleh    PT.  Bank  Negara  Indonesia (Persero)  Tbk.  Kantor  Cabang  Syariah  Palembang  yaitu  membentuk  tim Kewenangan Kelompok yang terdiri dari Pimpinan Pusat Jakarta Bagian Penyelia Kredit  untuk  wilayah  bagian  barat  Indonesia  regional  2  dibantu  dengan  beberap staf baik yang ada di Pusat maupun di Palembang. Adapun tugas tim kewenangan dalam  rangka  untuk  memutuskan  Pembiayaan  atas  pencairan  dana  yang  diterima oleh Koprasi Plasma Mekar sari Jaya yaitu menentukan:
- Jenis Pembiayaan
Dalam hal pengajuan kredit modal kerja oleh  Koprasi Plasma Mekar sari Jaya jenis pembiayaan yang ditentukan adalah Jenis Pembiayaan Murabahah.
- Batas Limit Pembiayaan
Sesuai dengan pengajuan kredit yang disampaikan Koprasi Plasma Mekar sari Jaya  sebesar  Rp.  7.500.000.  000,-  (tujuh  milyar  lima  ratus  juta)    pihak  bank menyetujui untuk dapat  direalisasikan.
- Jangka waktu pembiayaan
Jangka  waktu  kredit  yang  diberikan  kepada  Koprasi  Plasma  Mekar  sari  Jaya adalah 60 (enam puluh) bulan angsuran
- Metodologi persetujuan/penolakan pembiayaan
Pihak  PT.  Bank  BNI  (Persero)  Tbk.  Cabang  Syariah  telah  melaksanakan tahapan-tahapan sebelumnya terhadap Koprasi Plasma  Mekar sari Jaya hingga menghasilkan keputusan persetujuan untuk pembiyaaan.
- Proses Keputusan Pembiayaan
62 │ Chandra Satria Audit Kepatuhan Terhadap Sistem Pemberian Kredit Modal Kerja...,
Proses  keputusan  pemzbiayaan  akan  dilakukan  di  hadapan  notaris  di  kantor PT. Bank BNI (Persero) Tbk. Cabang Syariah pada tanggal 7 Juni 2007.
- Penyediaan Fasilitas
Penyediaan Fasilitas pemberian kredit akan dilaksanakan dalam 3 tahap sesuai dengan perkembangan pembangunan fisik dan peralatan perusahaan.
- Disposisi Pembiayaan
Pencairan dana kredit akan dilaksanakan oleh Kepala Cabang mewakili Pihak PT.  Bank  BNI  (Persero)  Tbk.  Cabang  Syariah  palembang  selaku  pemberi kredit dan  Mr X selaku pemilik dari  Koprasi Plasma  Mekar sari Jaya untuk menerima  dana kredit modal kerja tersebut.
Dari  langkah-langkah    yang  telah  dilakukan  oleh  PT.  Bank  BNI  (Persero)  Tbk. Syariah cabang Palembang dalam pencairan kredit kepada  Koprasi plasma mekar sari jaya, penulis menemukan beberapa beberapa informasi penting yang berkaitan dengan objek  penelitian penulis yaitu

## 1.  Jumlah pembiayaan
Adapun  jumlah pembiayaan  yang di terima  oleh Koprasi Plasma  Mekar sari Jaya adalah Rp.7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah), akan diperoleh dari pinjaman  PT.  Bank  Negara  Indonesia    (Persero)  Tbk.  Kantor  Cabang  Syariah Palembang  Adapun jangka waktu pembiayaan kredit dilaksanakan selama 60 (enam puluh) bulan sejak akad ditandatangani pada tanggal 8 Juni tahun 2007.

## 2.  Jaminan dan Pengikatan
Adapun jaminan dan pengikatan kredit modal kerja ini adalah sebagai berikut:
- Objek berupa tanah berikut bangunan  yang terletak di KM 10 Kel. Karya Baru Kec. Sukarami Kota Palembang dengan bukti kepemilikan SHM No. 54/ Karya Baru tanggal 28 September 2000 SU. No. 78/Kr.Baru/2000 tanggal 4 April 2000 terdaftar  a/n.  AB  dengan  luas  tanah  10  000  M2  dan  luas  bangunan  4000  M2, jaminan  telah  diserahkan  ke  BNI  syariah  terkait    dengan  fasilitas  Murabahah berjalan dan telah diikat Hak tanggungan I sebesar Rp. 4.000.000.000,- (Empat Milyar Rupiah).
- Sebidang tanah berikut bangunan yang terletak pada di KM 4,5 Kel. 20 Ilir D-IV Kec.  Ilir  Timur  1  kota  Palembang,  dengan  bukti  kepemilikan  SHM  No.  17
Ekonomica Sharia:  Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah Volume 4 No 2 Febuari 2019 │ 63
Kampung 20 Ilir  tanggal 29 Desember 1976 SU. No. 14 tanggal 10 Desember 1951  terdaftar  a/n.  ABC  dengan  luas  tanah  937  M2,  luas  bangunan  1.744  M2. Jaminan telah diikat Hak tanggungan sebesar Rp. 5.000.0000.000,-(Lima Milyar Rupiah).

## 3.  Persyaratan Realisasi Pembiayaan Murabahah
Adapun  persyaratan  realisasi  atas  pembiayaan  Murabahah  pada  Koprasi  Plasma Mekar sari Jaya ditandatangani dengan syarat :
a.  Dana  uang  muka  atas  pembiayaaan    murabahah  ini  sebesar  Rp.  676.196.267 telah  disetor  efektif  kerekening  Koprasi  Plasma    Mekar  sari  Jaya  di  PT.  Bank Negara  Indonesia  cabang  Syariah  Palembang  yang  dibuktikan  dengan  berita Acara yang dibuat oleh pihak Bank dan Konsulatan Pengawas yang ditunjuk.
b.  Pengikatan  Hak  Tanggunngan  atas  SHM  No.  54  Sebesar  Rp.  4.000.000.000,- (Empat  Milyar  Rupiah)  telah  dilaksanakan    atau  minimal  telah  ditandatangani APHT di hadapan Notaris.
c.  Telah ada Cover Note dari notaries bahwa setelah selesai proses pengikatan, asli sertifikat akan diserahkan ke Bank.
d.  Telah ada Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) atas rencana pembangunan fasilitas gedung  untuk  menunjang  operasional  Perusahaan  XX  dari  Dinas  Tata  Kota Palembang, asli surat tersebut diserahkan ke Bank.
e.  Telah  ditandatangani  Akta  Sub  Ordinated  Loan  (SOL)  Notaris  atas  hutang pendiri  sebesar  Rp.  8.500.000.000,-  (Delapan  Milyar  lima  ratus  juta  rupiah) yang  berasal  dari  pinjaman  PT.  Bank  Negara  Indonesia  Cabang  Syariah Palembang,  ditambah  Rp.  2.535.000.000,-  (Dua  milyar  lima  ratus  tiga  puluh lima  juta  rupiah)  yang  berasal  dari  dana  Koprasi  Plasma    Mekar  sari  Jaya sendiri.
-  Biaya-biaya  administrasi  dan  pengelolaan  pembiayaan  yang  menjadi beban pihak Koprasi Plasma  Mekar sari Jaya sebagai berikut:
-  Biaya Administrasi
:     Rp.     20.000,-
-  Biaya Materai
:     Rp.     36.000,-
-  Biaya Asuransi Kebakaran :  Rp. 37.000.000,
- dibayar 5 tahun sekaligus.
64 │ Chandra Satria Audit Kepatuhan Terhadap Sistem Pemberian Kredit Modal Kerja...,
-  Biaya Notaris
:     Rp.    55.000.000,-
-  Biaya Konsultan pengawas  : Rp.    5.500.000,-
-  Biaya pengelolaan rekening  : Rp.    15.000,- dibayar bulanan f.  Realisasi  pembiayaan  di  atas  dilaksanakan  melalui  pemindah  bukuan  ke rekening  Koprasi  Plasma    Mekar  sari  Jaya  dengan  menandatangani  surat permohonan pencairan/ penarikan pembiayaan.
g.  Koprasi Plasma  Mekar sari Jaya diharuskan menyetor angsuran paling lambat 1 (satu) minggu sebelum akhir bulan berjalan dan tidak diperkenankan menunggak pembayaran angsuran.
h.  Aktivitas  keuangan  Koprasi  Plasma    Mekar  sari  Jaya  disalurkan  melalui rekening BNI Syariah.
i.  Selama  pembiayaan  di  BNI  Syariah  Palembang  belum  lunas,  Koprasi  Plasma Mekar sari Jaya tidak diperkenankan menerima fasilitas kredit/ pembiayaan dari Bank atau lembaga keuangan lainnya.
j.  Keterlambatan  pembayaran  angsuran  dikenakan  denda  sebesar  5  %  pertahun dari angsuran yang tertunggak selanjutnya digunakan untuk kepentingan sosial.
k.  Seluruh  biaya  yang  timbul  dari  pelaksanaan  akad  pembiayaan,  pengikatan jaminan, konsultasi dan asuransi menjadi beban Koprasi plasma mekar sari jaya.
l.  Berkenaan  dengan  fasilitas  pembiayaan  ini  Koprasi  Plasma    Mekar  sari  Jaya tidak diperkenankan memberikan imbalan dalam bentuk apapun kepada pegawai atau petugas Bank disemua tingkatan.
Dari  penjelasan  dan  bahasan  diatas  ada  beberapa  point  yang  menjadi  sorotan penulis  yang  menjadi kelemahan dan kekurangan dalam proses kredit modal PT. Bank BNI (Persero) Tbk. Cabang Syariah Palembang pada  Koprasi Plasma  Mekar sari Jaya yaitu :
1. Laporan  keuangan  Koprasi  Plasma    Mekar  sari  Jaya  yang  dilampirkan  sebagai salah  satu  syarat  administrasi  dalam  pengajuan  kredit  pada    PT.  Bank  Negara Indonesia  (Persero)  Tbk.  Cabang  Syariah  Palembang  merupakan  laporan keuangan Koprasi Plasma  Mekar sari Jaya yang belum mendapatkan audit oleh auditor independent.
Ekonomica Sharia:  Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah Volume 4 No 2 Febuari 2019 │ 65
2. Dana uang  muka dari  Koprasi Plasma  Mekar sari Jaya untuk pencairan kredit sebesar  Rp.  676.192.267,-  diambil  dari  jumlah  pencairan  kredit    awal  yang diterima  yang  semestinya  harus  disetor  lebih  awal  ke  rekening  Koprasi  Plasma Mekar sari Jaya di PT. Bank BNI.
3. Tidak adanya berita acara yang dibuat oleh pihak bank dan konsultan pengawas yang  ditunjuk  untuk  membuktikan  penerimaan  dana  awal  sebagai  uang  muka Koprasi Plasma  Mekar sari Jaya ke rekening PT. BNI Syariah.
4. Belum adanya surat IMB (Izin Mendirikan Bangunan) atas pembanguan gedung Koprasi Plasma  Mekar sari Jaya yang baru untuk disampaikan kepada PT. Bank BNI  (Persero)  Tbk.  Cabang  Syariah  Palembang  sebagai  syarat  administrasi legalitas atas pengajuan kredit modal kerja.
5. Belum  adanya  surat  keterangan  dari  Notaris  yang  menyatakan  telah  mengurus perubahan  Anggaran  Dasar  Yayasan  untuk  disesuaikan  dengan  UU.  No.  28 tahun 2004
6. Tidak  adanya  realisasi  biaya  asuransi  kebakaran  yang  harus  dibayar  oleh Koperasi Plasma Mekar sari Jaya atas pencairan dana yang telah dilaksanakan. Dari  point-point  dan  penjelasan  diatas  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  telah terjadi kesalahan dalam bentuk ketidakpatuhan pihak manajemen PT. Bank BNI Syariah terhadap pencarian kredit pada Koprasi plasma mekar sari jaya.

## SIMPULAN
1. Laporan  Keuangan  Koprasi  Plasma  Mekar  sari  Jaya  belum  di  audit  oleh auditor independent. Hal  ini  menunjukkan      data-data  dalam  laporan  keuangan  yang disajikan  Koprasi  Plasma  Mekar  sari  Jaya  belum  dapat  dipastikan  merupakan data-data  yang  menggambarkan  kinerja  Perusahaan  sesungguhnya  secara  wajar karena  belum  diperiksa  oleh  pihak  akuntan  publik  yang  merupakan  pihak independent  dan  memiliki  wewenang  untuk  dapat  memberikan  analisa  dalam bentuk penilaian wajar atau tidak wajar pada angka-angka  yang tercantum dalam laporan keuangan Koprasi Plasma Mekar sari Jaya tersebut.
2. Dana uang muka sebagai syarat pencairan kredit Koprasi Plasma  Mekar sari Jaya tidak  dibayarkan  kepada  PT.  Bank  BNI  (Persero)  Tbk.  Cabang  Syariah
66 │ Chandra Satria Audit Kepatuhan Terhadap Sistem Pemberian Kredit Modal Kerja...,
Palembang.    Hal  ini  merupakan  kesalahan  teknis  prosedural  dalam  pencairan kredit  yang  semestinya  dipatuhi  oleh  pihak  manajemen  dalam  hal  ini  oleh  PT. Bank BNI Syariah dalam pencairan kredit modal kerja pada koprasi plasma mekar sari jaya.
3. Belum  adanya  berita  acara  penerimaan  dana  awal  sebagai  uang  muka  Koprasi Plasma    Mekar  sari  Jaya  pada  PT.  Bank  BNI  (Persero)  Tbk.  Cabang  Syariah Palembang.    Dikarenakan  belum  diterimanya  dana  awal  yang  semestinya  sudah disetor dalam rekening Koprasi Plasma  Mekar sari Jaya di PT. Bank BNI Syariah maka  berita  acara  penerimaan  dana  awal  sebagai  uang  muka  Koprasi  Plasma Mekar sari Jaya tidak dapat di realisasikan dan hal ini merupakan kesalahan teknis prosedural yang semestinya juga harus dilaksanakan oleh pihak manajemen dalam hal ini oleh bagian penyelia kredit terhadap Koprasi plasma mekar sari jaya.
4. Belum  adanya  izin  IMB  atas  pendirian  gedung  baru  koprasi  plasma  mekar  sari jaya.    Lampiran  surat  IMB  ini  untuk  memastikan  agar  penggunaan  dana  kredit yang diterima Koprasi Plasma  Mekar sari Jaya dapat dipastikan  digunakan dalam rangka pengembangan atas fasilitas gedung Koprasi Plasma  Mekar sari Jaya yang dijadikan alasan dalam pengajuan kredit modal kerja ini.
5. Anggaran  dasar  Koprasi  Plasma    Mekar  sari  Jaya  belum  mengacu  pada  UU.  No. 28  Tahun  2004.    Hal  ini  untuk  memastikan  bahwa  Koprasi  Plasma    Mekar  sari Jaya  merupakan  perusahaan  yang  memiliki  legalitas  secara  hukum  menurut undang-undang yang berlaku di Negara Indonesia.
6. Belum  teralisasinya  pembayaran  asuransi  kebakaran  atas  koprasi  plasma  mekar sari  jaya.    Belum  teralisasinya  pembayaran  asuransi  kebakaran  atas  Koprasi Plasma  Mekar sari Jaya akan mengurangi jaminan atas resiko yang akan diterima oleh  PT.  Bank  BNI  Syariah  jika    sewaktu-sewaktu  terjadi  bencana  pada  Koprasi Plasma    Mekar  sari  Jaya    seperti  kebakaran  yang  akhirnya  menyebabkan ketidakmampuan  Koprasi  Plasma    Mekar  sari  Jaya  dalam    melaksanakan pembayaran kreditnya.
Ekonomica Sharia:  Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah Volume 4 No 2 Febuari 2019 │ 67

## DAFTAR PUSTAKA
Budi, Untung. (2000). Kredit Perbankan di Indonesia, Andi Yogyakarta.
Dan  M.  Guy,  C.  Wayne  Alderman,  Alan.  J.  Winter.  (2003).  Auditing,  Edisi  Kelima, Erlangga, Jakarta.
Hadiwidjaja  dan  Ec.  R.A.  Rivai  Wirasasmita.  (2000).  Manajemen  Dana  Bank,  Pionir Jaya, Bandung.
.(2000), Analisis Kredit, Pionir Jaya, Bandung.
Halim, Abdul. (1997). Auditing , Penerbit AMP YKPN. Yogyakarta.
Ikatan  Akuntan  Indonesia.  (2000).  Standard  Akuntan  Keuangan,  Salemba  Empat, Jakarta.
IBK. Bayangkara. (2008). Audit Manajemen, Salemba Empat, Jakarta
J. Supranto. (2001). Pengukuran Tingkat Kepuasan Pelanggan untuk Menaikkan Pangsa Pasar, Cetakan Kedua, Rineka Cipta, Jakarta.
Malayu S.P. Hasibuan,  (2002). Dasar-Dasar Perbankan, Bumi Aksara, Jakarta. Sinungan, Muchdarsyah. (2000). Manajemen Dana Bank, Bumi Aksara, Jakarta.
Tim  Penyusun.  (2007).  Pedoman  Penulisan  Penelitian  Fakultas  Ekonomi  Universitas Taman  Siswa  Palembang,  Fakultas  Ekonomi  Universitas  Tamansiswa Palembang.
William C. Boynton, Raymond N. Johnson, Walter G. Kell. (2002). Modern Auditing , Edisi Ketujuh, Erlangga. Jakarta.
Widjaja,  Tunggal,  Amin.  (2000).  Manajemen  Audit,  cetakan  kedua,  Rineka  Cipta, Jakarta
68 │ Chandra Satria Audit Kepatuhan Terhadap Sistem Pemberian Kredit Modal Kerja...,