## BISNIS SEBAGAI KEKUATAN POLITIK: KAJIAN PENGEMBANGAN STRATEGI KOTA SURAKARTA DALAM PENGEMBANGAN
INDUSTRI PARIWISATA (2005-2012)

## Priyatno Harsasto

## Abstract
The  rapid  shift  from  centralised –authoritarian  to  decentralised–democratic  rule  in Indonesia has been accompanied by a large shift in sub-national government policies across districts. Based on  case study in Surakarta city comprising business surveys and   in-depth interviews,  this  report  argues  that  demand-side  pressures  from  local  business  and associations  as  well  as  supply-side  pressures  from  local  government  leaders  can  be attributed as the broad explanation for the Surakarta city’s performance in tourism industry. In  Indonesia’s  early  transition  to  democratic  governance,  business  pressures  have  been constrained  by  collective  action  problems  and  perverse  political  incentives.  On  the  other hand,  local government leaders with good vision, have strong powers and new incentives for policy  reform.  Local  leaders  have  been  playing  crucial  role  in  shaping  political  arena  for business as well as civil society. In the name of political inclusion, they invite civil society as well business groups to involve in poli cy making process. This study’s findings suggest that government  leadership  is  an  important  policy  determinant  that  can  shape  the  interests  of business  and  the  people.  The  ability  of  the  leader  to    create  economic  growth  has  been determinant in bridging the interests of business as well as the society as a whole.
Keywoardss: business, CSO, local leaders networking

## A.  PENDAHULUAN
Otonomi  yang  terkandung  dalam desentralisasi  memungkinkan  pemerintah di  daerah  secara  leluasa  mengelola problem,  kebutuhan  dan  berbagai  isu dalam  kehidupan  warga  negara  sekaligus secara  lebih  cepat  meresponnya  dalam kebijakan publik. Bisnis sebagai salah satu aktor  dengan  sumberdaya  yang  kuat memiliki  potensi  untuk  mengendalikan siklus  kebijakan.  Kajian  yang  dilakukan Goss (2001: 63-68) menunjukkan kompetisi  telah  menjadi  bagian  dari  rezim pemerintahan,  kerjasama  dan  koordinasi telah  menjadi  bagian  dari  manajemen jaringan.  Perusahaan-perusahaan  berjalan dalam jejaring industri, yang menyebabkan mereka  tergantung  kepada  perusahaan- perusahaan  lain  dalam  proses  produksi dan  pemasaran  produk. Dalam  jaringan  ini perusahaan-perusahaan  lebih  bergantung kepada  hubungan  kesepakatan  daripada transaksi  pasar  sederhana.  Pemerintah,  di pihak lain, juga mengalami hal yang sama. Mereka  makin  tergantung  kepada  aktor- aktor privat atau semi-privat dalam menjalankan  kebijakan.  Dapat  dikatakan bahwa  organisasi  pemerintah  dan  aktor-
aktor  privat  berinteraksi  dalam  jaringan yang sama (Rhodes, 1996).
Sebetulnya  politik  perkotaan  lebih mencerminkan  politik  internal  daripada tekanan  eksternal.  Ini  yang  mendorong pertanyaan  penelitian  dalam  kajian  politik perkotaan  di  Amerika  biasanya  berkisar tentang  “Bagaimana  dan  di  bawah  kondisi seperti  apa  kemunculan  koalisi  perkotaan terjadi, melakukan konsolidasi, dan menjadi kekuatan hegemonik atau memudar  dan  melakukan  transformasi?” (Lauria, 1997: 1-2). Pandangan-pandangan ini  mengaitkan  hubungan-hubungan  dalam tata  pemerintahan  dalam  politik  perkotaan. Dalam  sistem  politik  transisional  seperti Indonesia,  atau  Kota  Surakarta,  tentu  saja kajian tentang bagaimana dinamika pertumbuhan  itu  dibentuk  menjadi  lebih penting dipahami.
Ada  beberapa  alasan  mengapa kajian ini penting. Pertama, peran pemerintah  ditentukan  oleh  hubungan produksi  yang  dimilikinya.  Hubungan  ini menentukan  kebutuhan  pemerintah  akan sektor swasta sebagai mitra untuk membangun kota, karena mereka menguasai sektor produksi dalam ekonomi.
Disamping  itu,  pemerintah  lokal  juga membutuhkan  penghasilan  dari  pajak daerah,  terutama  dari  PBB  (Pajak  Bumi dan Bangunan); ini mendorong pemerintah untuk  menarik  lebih  tingginya  investasi  di bidang properti. Kedua, perilaku pemerintah  bisa  dipengaruhi  oleh  tiga kekuatan:  bisnis,  organisasi  politik,  dan gerakan sosial.
Jelas  sekali  ini  bukan  sekedar berbicara mengenai proses pelibatan pemangku kepentingan dalam policy making dan service provision dalam bentuk pelibatan ( inclusion ). Titik perhatian seperti ini  secara  langsung  dan  tidak  langsung juga  mendiskusikan  kesiapan  pemerintah untuk mencerna voice sebagai bagian dari governing process .  Oleh  karena  itu, penelitian ini juga akan melihat pemerintah sebagai lembaga politik yang utama dalam merespon voice dari  masyarakat.  Bisnis dimaknai  sebagai  kekuatan  pembanding dari  pemerintah  dalam  proses-proses dalam policy making dan public service provision yang relevan.
Surakarta  merupakan  salah  satu representasi dari
good
practice pemerintahan lokal yang makin mengokohkan  diri  sebagai  kota  budaya dan  kreatif  ditandai  dengan  pertunjukan Indonesian  Performing  Arts ( IPAM )  ke  5 tahun  2011.  Dengan  budaya  sebagai  ikon Kota  Surakarta  ini,  kota  ini  yang  semula menduduki  peringkat  ke  8  sebagai  tujuan wisata  di  Indonesia,  mulai  tahun  2007 menjadi  peringkat  ke  4  dan  tahun  2009 menjadi  peringkat  ke  3  setelah  Bali  dan Yogyakarta.
Fokus penelitian ini pada
bagaimana peran bisnis dalam
pembentukan  strategi  pemerintah  dalam menghasilkan  lingkungan  dinamik  bagi perkembangan bisnis pariwisata.
Pertanyaan  utama  dalam  studi  ini  adalah: “Bagaimana  dan  di  bawah  kondisi  seperti apa  kemunculan  koalisi  perkotaan  terjadi, melakukan konsolidasi, dan menjadi kekuatan sinergis dalam membentuk strategi  industry  pariwisata?”.  Pertanyaan tersebut  dapat  dielaborasi  lebih  lanjut berikut:
1.  Bagaimana pemerintah lokal mengembangkan strategi
pengembangan industri pariwisata
untuk  keperluan  penciptaan  dinamika ekonomi lokal di Surakarta?
2.  Strategi seperti apakah yang digunakan untuk dapat menerjemahkan kompleksitas hubungan politik bisnis-pemerintah dan bagaimana hasilnya?
Sedangkan  tujuan  dalam  penelitian ini adalah sebagai berikut:
1.  Untuk mendapatkan pengetahuan tentang bagaimanakah proses terbentuknya  struktur  kelembagaan yang memfasilitasi
terbentuknya hubungan bisnis dan kelompok- kelompok lain dalam pemerintahan
2.  Untuk mendapatkan pengetahuan strategi  pemerintahan  yang  terbentuk dalam  mengatasi  masalah-masalah ekonomi  perkotaan  dalam  konteks hubungan tersebut
3.  Untuk mendapatkan pengetahuan tentang  kondisi  kelembagaan  yang diperlukan  bagi  munculnya  strategi dinamisasi ekonomi
dalam pemerintahan lokal.
Meskipun  penelitian  ini  merupakan kajian  akademik  yang  terlihat  dalam perdebatan-perdebatan  ekonomi  politik, penelitian  ini  juga  merupakan  evaluation research ,  yaitu  penelitian  yang  ditujukan untuk menelaah kegagalan maupun kesuksesan  sebuah  kebijakan,  kemudian memetakan sebab-sebab penjelas kesuksesan  dan  kegagalan  tersebut.  Oleh karena  itu,  secara  praktis,  penelitian ini juga  memiliki  manfaat  sebagai policy learning tidak  saja  bagi    daerah  obyek penelitian, tetapi juga daerah lain dalam hal upaya pemerintah mengembangkan ekonomi kota.
Secara  teoritis  pemisahan  diantara sektor publik dan privat masih dimungkinkan, namun secara praktis dinding  pemisah  diantara  dua  sektor  ini mulai menghilang. Mekanisme organisasional  yang  secara  tradisional merupakan  bagian  dari  sektor  publik  atau bagian  dari  sektor  privat,  mulai  berubah. Kompetisi  telah  menjadi  bagian  dari  rejim pemerintahan, dan kerjasama dan koordinasi  telah  menjadi  bagian  dari manajemen  jaringan  (Goss,  2001:  63-68). Perusahaan-perusahaan  berjalan  dalam jejaring industri, yang menyebabkan mereka  tergantung  kepada  perusahaan-
perusahaan  lain  dalam  proses  produksi dan  pemasaran  produk. Dalam  jaringan  ini perusahaan-perusahaan  lebih  bergantung kepada  hubungan  kesepakatan  daripada transaksi  pasar  sederhana.  Pemerintah,  di pihak lain, juga mengalami hal yang sama. Mereka  makin  tergantung  kepada  aktor- aktor privat atau semi-privat dalam menjalankan kebijakan. Hal ini menyebabkan pelaksanaan kebijakan menjadi  isu  yang  kompleks;  memerlukan kerjasama dari berbagai aktor. Ada tiga hal yang perlu diperhatikan dari kenyataan ini: 1.  Pencapaian  tujuan  tiap-tiap  aktor secara individual memerlukan aktivitas oleh aktor lain. Sehingga prinsip saling menyesuaikan  secara  bersama-sama ( mutual adjustment ) merupakan persyaratan yang utama.
2.  Pengetahuan  dan  sumberdaya  yang diperlukan  untuk  mencapai  hasil  yang diinginkan, terdistribusikan kepada berbagai  aktor.  Pentingnya  suatu sumberdaya  bukanlah  sesuatu  yang given ,  tetapi  tergantung  kepada  nilai yang  ditetapkan  oleh  aktor    lain. Dukungan  moral,  misalnya,  telah menjadi  sumberdaya  penting  dalam pengambilan keputusan.
Kontrol terhadap sumberdaya yang
berserakan  seperti  ini  menciptakan suatu  dunia  tanpa  ada  yang  menjadi penanggungjawabnya.
3.  Kompleksitas  merupakan  hasil  dari proses interaksi dan negosiasi diantara berbagai aktor; di sini sumberdaya  tak  tergantikan  untuk suatu  aktivitas  bersama.  Tiap-tiap aktor masing-masing
membawa
persepsi dan strategi mereka.Berkaitan  dengan  kenyataan di  ini,  teori 'the  growth  machine' memberikan awalan bagi diskusi mengenai  pembangunan,  hubungan kekuasaan dan manajemen perkotaan. Ada ciri-ciri stuktural yang mempertanyakan  cara  pandang  tradisional pemerintahan  kota.  Satu  hal  penting  dari hal  ini  adalah  dominasi  bisnis.  Masyarakat berpenghasilan rendah menghabiskan keuangan  lokal,  dan  sebaliknya  ciri  dari ekonomi  kapitalis  adalah  kontrol  produksi oleh  swasta.  Dapat  dikatakan,  dengan demikian, bahwa masyarakat pada
umumnya tergantung kepada investasi dan keuntungan  swasta  untuk  bisa  bekerja. Pada  gilirannya  hal  ini  menerangkan mengapa  negara  dan  pemerintah  lokal harus memfasilitasi akumulasi untuk memajukan  kepentingan  material  warga. Posisi  bisnis  dalam  suatu  politik  perkotaan tidak  dapat  ditinggalkan,  seperti  dikatakan Stone: ”Although  the  nature  of  business involvement  extends  from  the  direct  and extensive  to  the  indirect  and  limited,  the economic  role  of  businesses  and  the resources they control are too important for these enterprises to be left out completely” (Stone, 1989: 7).
Kota  mempengaruhi  berbagai  cara dari faktor produksi yang dipercaya menghubungkan  dengan  investasi  yang mendorong  pertumbuhan  kota.  Mereka dapat  mengurangi  biaya  korporasi  melalui kebijakan yang dikeluarkan. Anggota komunitas  bisnis  lokal,  terutama  dalam sektor investasi dan pembangunan property  merupakan  partisipan  utama dalam politik perkotaan. Ditambah kenyataan bahwa upaya mobilisasi pertumbuhan  melibatkan  pemerintah,  elit pertumbuhan lokal memainkan peran utama  dalam  pemilihan  politisi  lokal, melakukan  control  atas  aktivitas  mereka dan  bahkan  mengawasi  detil  administratif. Tekanan  masyarakat,  terutama  kalangan ekonomi  kecil  dan  menengah  membentuk suatu dorongan terhadap pemerintah untuk meningkatkan  kinerja  mereka.  Pada  saat yang  sama  struktur  kelembagaan  juga memainkan  peran  yang  sangat  penting dalam  menciptakan  arena  pertumbuhan bersama. Sejumlah studi di Asia (Mahbubani,  2007;  Rodrik,  1996),  Latin Amerika  (Grindle,  2004;  2007)  dan  Afrika (Gray dan McPherson,
2001)
memperlihatkan  peran  pemerintah  dalam menjalankan  strategi  supervisi  birokrasi dalam  menciptakan  iklim  bisnis  yang dinamis.
Meskipun kepentingan bisnis merupakan  pusat  dari  motivasi  gerakan pertumbuhan ekonomi kota, ada hambatan dari  kekuatan  voting  masyarakat  yang dipengaruhi  organisasi  politik  dan  gerakan sosial. Hambatan ini menggerakan pemerintah  untuk  bertindak  dalam  posisi yang  lebih  dapat  mengakomodasikan kepentingan-kepentingan dari tiga
kekuatan  tersebut  secara  labih  seimbang. Dalam  melakukan  hal  ini  penciptaan dinamika ekonomi lokal menjadi kepentingan bersama.
Inti  dari  pendekatan  ini  adalah pengakuan  bahwa  masalah  tidak  mungkin diselesaikan semata-mata oleh pemerintah atau  mekanisme  pasar,  tetapi  harus melibatkan organisasi-organisasi yang memiliki  kontrol  terhadap  sumberdaya yang diperlukan (Stoker, 2000: 98). Sumberdaya  tersebut  bisa  berasal  dari organisasi  pemerintah  atasan  maupun organisasi  privat.  Manfaat  didefinisikan oleh partisipan dari organisasi yang terlibat dalam  network.  Pemimpin  lokal  menjadi “ interface management ”. Pemimpin diharapkan  dapat  menjamin  bahwa  tiap- tiap  sektor  dapat  memenuhi  fungsi  sosial mereka  dan  pada  saat  yang  sama  harus bertanggungjawab akan adanya ekternalitas negatif (pengangguran,
kemiskinan,  masalah  lingkungan  dll).  Studi tentang  pemerintahan  lokal  di  Amerika menunjukkan  pemerintah  kota  berupaya untuk  mengembangkan  koalisi  diantara aktor-aktor  public,  privat  dan  masyarakat (Stoker, 1995; 2000; Stone,1995).
Masalah  utama  dari  pendekatan  ini adalah  kepentingan  bersama  seringkali bersifat  elitis,  seperti  kata  ahli  pemerintah kota: “common  interests  are  now  most often  the  interests  broadly  perceived  to  be “common”  by  elites  and  organized interests” (Le  Galès,  2002:  264).  Oleh karena itu pemerintah harus mengupayakan pengembangan koalisi informal ditransformasikan ke dalam tatapemerintahan  yang  lebih  luas  (Stoker, 2000).  Untuk  menghindari  kesulitan  dalam pelaksanaan maka “the only option open is to  mix  and  match  strategies  in  a  never- ending  attempt  to  provide  the  capacity  to act” (Stoker, 2000: 94).

## B.  PEMBAHASAN
Kota  Surakarta  terkenal  dengan kebijakan yang progresif seperti pemindahan PKL secara manusiawi, revitalisasi pasar tradisional, relokasi penghuni  bantaran  kali  ke  tempat  yang lebih  baik,  dan  berbagai  kebijakan  yang kemudian  banyak  dicontoh  di  tempat  lain. Surakarta  kaya  akan  unsur  budaya  dan tradisi  Jawa,  di  kota  ini  terdapat  banyak peninggalan\  sejarah  dan  budaya  yang harus  dilestarikan.  Sektor  perdagangan mendominasi perekonomian Surakarta sebesar  25.72  persen  dan  sektor  jasa sebesar  13.72  persen.  Jumlah  tersebut semakin  meningkat  dari  tahun  2001 sampai tahun 2011 (BPS Surakarta, 2011). Surakarta  muncul  sebagai  cerita  sukses dalam  hal  penciptaan  atmofer  bisnis  yang lebih  baik.  Banyak  upaya  yang  dilakukan untuk  itu,  termasuk  reformasi  birokrasi untuk  mengurangi  korupsi  dan  pelayanan perijinan satu pintu yang sangat mempermudah perijinan pembukaan bisnis baru.
Keberhasilannya  membangun  kota Surakarta  melalui  berbagai  terobosan inovasi  kebijakan  mengantarkan  walikota Joko Widodo  sebagai  salah  satu  penerima penghargaan  majalah  Tempo  bersama  9 pemimpin  daerah  berprestasi  lain  (Tempo, Desember 2008). Beberapa inovasi
kebijakan yang dijalankannya adalah pemindahan  PKL  dengan  cara  yang manusiawi, pembangunan pendidikan melalui  Taman  Cerdas  bagi  anak-anak tidak  mampu  sehingga  bisa  memperoleh akses  sumber  informasi  melalui  computer dan  perpustakaan,  pelaksanaan  program kesehatan  yang  baik  (PKMS).  Program relokasi  PKL  mendapatkan  penghargaan nasional  maupun  internasional.  Sebuah organisasi  yang  didanai  komisi  Eropa, DELGOSEA,  memilih  program  relokasi PKL dari kota Surakarta ini untuk direplikasi  di  Negara  lain:  kota  Pakkred  di Thailand dan kota Choam Chao Sangkat di Kamboja (Phelps, 2013: 18).
Kepemimpinan  Joko  Widodo  di Surakarta juga menyebabkan index korupsi (CPI)  kota  Surakarta  membaik  dari  5.53 pada tahun 2008 menjadi 6.00 pada tahun 2010  (Transparansi  Internasional,  2010). Reformasi  birokrasi  yang  dilakukan  Joko Widodo  membuat  birokrasi  menjadi  lebih responsive dan lebih bersih, yang membawanya  mendapatkan  penghargaan anti  korupsi  Bung  Hatta  (Oktober  2010). Melalui tiga jenis reformasi yaitu manajemen  produk,  manajemen  merek ( brand ) dan manajemen pelayanan, Surakarta  mampu  menjalankan  pelayanan publik yang sangat baik (Bank
Dunia,2010).  Berdasarkan  evaluasi  kinerja pemerintah daerah (EKPPD) dari Kementrian Dalam Negeri, Surakarta berhasil menduduki ranking pertama dalam kategori Kota dengan Tata Kelola Pemerintahan Terbaik (Media Indonesia,2011).  Kinerja  ekonomi  yang menonjol dapat disimak dari
perkembangan  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD)  dari  Rp.35  Miliar  di  tahun  2005 menjadi Rp.146 miliar tahun 2010. Perkembangan GDP di kota Surakarta juga sangat  signifikan.  Dalam  5  tahun  pertama kepemimpinannya,  Joko  Widodo  mampu GDP kota Surakarta hampir 2 kali lipat.

## Gambar 1.1

## Perkembangan GDP Kota Surakarta 2005-2010
Kinerja  yang  dicapai  Joko  Widodo sebagai walikota Surakarta menurut Prihantika  dan  Harjosukarto  (2011:  80) terutama  karena  Joko  Widodo  memiliki tujuan  membangun  kota  yang  secara ekonomi kompetitif. Untuk mencapai tujuan tersebut,  Joko  widodo  mencanangkan  7 strategi:
1.  Kompetensi  ekonomi.  Perkembangan GDP  yang  terlihat  dari  figure  di  atas merupakan  bagian  dari  strategi  ini. Reformasi birokrasi merupakan langkah  pertama  dari  strategi  ini. Diikuti  tiga  langkah  pembangunan (manajemen produk, merek dan pelayanan).  Untuk  menjalankan  tiga langkah manajemen pembangunan ini, tiap SKPD
didorong untuk
mengembangkan program-program yang memiliki dampak yang signifikan,
dan  diberi  alokasi  anggaran  yang besar.  Terutama  program-program  ini berkenaan dengan pembangunan infrasturktur: pasar tradisional,
terminal, taman dll.
2.  Meningkatkan  kualitas  sumberdaya manusia dan tenaga kerja. Ini dilakukan  dengan  membuat  OSS  (one
stop service) bagi semua jenis pelayanan publik,
dan mengembangkan  Solo  Techno  Park sebagai  upaya  untuk  mendorong  kota Surakarta  sebagai  pusat  inovasi  dan pendidikan vokasi di Indonesia.
3.  Membuat  asmosfer  bisnis  yang  baik.
Laporan Bank Dunia (2010)
menempatkan  Surakarta  sebagai  kota nomor dua untuk menjalankan bisnis.
4.  Kualitas  infrastuktur  dan  lingkungan. Program ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur penunjang kehidupan masyarakat seperti  jalan,  jembatan,  sanitasi,  air bersih, manajemen sampah,
penghijauan
dan perumahan.
Termasuk  dalam  program  ini  adalah relokasi  hunian  di  bantaran  Bengawan Solo.
5.  Sistem  keuangan,  perbankan  maupun non-perbankan untuk membantu aktivitas ekonomi masyarakat. Hasilnya,  Surakarta  menempati  posisi tertinggi secara nasional pada indicator lembaga keuangan dan perbankan.
6.  Inovasi.  Banyak  inovasi  dihasilkan, baik  dari  aspek  manajemen  produk, manajemen merek
maupun manajemen pelayanan.
7.  Internasionalisasi  dan  aksesabilitas terhadap  sumberdaya  global.  Strategi ini  dijalankan  dalam  2  langkah,  yaitu fisik  maupun  non-fisik.  Untuk  itu  Joko Widodo berusaha keras untuk menjadi anggota  organisasi  internasional  kota warisan  dunia,  dan  diterima  pada tahun 2006. Untuk menunjang program  ini,  kegiatan    internasional dijadikan  kegiatan  rutin  setiap  tahun: kegiatan  kesenian  seperti  festival music dunia dan festival tari tradisional dunia,  serta  konferensi  internasional seperti  konferensi  menteri  perumahan dunia.
Kalau kita perhatikan dengan cermat,  dari  7  strategi  pencapaian  tujuan pembangunan  kota  Surakarta,  hanya  2 strategi yang secara langsung berhubungan  dengan  kepentingan  rakyat kecil,  yaitu  strategi  nomor  4  dan  6. Sedangkan  sisanya  lebih  condong  kepada kepentingan  bisnis.  Tidak  mengherankan kalau  para  aktivis  LSM  di  Surakarta beranggapan bahwa Joko Widodo memang  lebih  “mementingkan”  bisnis daripada  rakyat  kecil.  Munawir  dari  LSM Pattiro  berpendap at  bahwa  “pemerintah lebih  memihak  bisnis  menengah  dan  atas daripada  UKM”  (wawancara  25  Mei  2011). Pendapat senada diberikan oleh Achbarudin  Arif  dari  Kompip  berpendapat bahwa:
..Pemkot menata kota dengan menutup  mata  pencaharian  orang- orang  kecil,  kasusnya  ini  merupakan dampak  dari  pembangunan  yang mengakibatkan
adanya masrginalisasi kelompok miskin.
Adanya  berbagai  perbaikan  dan kemudahan  baru  untuk  perijianan dan  badan  usaha  baru..(wawancara 24 Mei, 2011).
Akan  sangat  disukai  bila  visi  bisnis difokuskan untuk menengah kebawah yang perlu dipikirkan kedepannya. Namun pemerintah saat ini masih memihak kepada
pengusaha menengah ke atas (wawancara 24 Mei 2011)
Pandangan-pandangan di atas tidak melenceng  dari  teori  mesin  pertumbuhan kota ( urban growth machine ) yang menekankan  bias  kebijakan  kota  terhadap bisnis.  Namun,  apakah  memang  benar kebijakan pemerintah kota Surakarta memarjinalkan  kelompok  miskin?  Data yang ada menunjukkan hasil yang sebaliknya. Berbagai program yang dijalankan memiliki arti terhadap peningkatan  kesejahteraan  masyarakat. Tingkat kesejahteraan masyarakat menunjukkan  perkembangan  yang  baik. Dengan  menggunakan  konsep  keluarga sejahtera sebagai acuan, dapat disimpulkan  bahwa  terjadi  peningkatan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Masyarakat  dengan  tingkat  kesejahteraan yang paling rendah mengalami penurunan. Jumlah  KS  III  mengalami  peningkatan  dari 28.039  KK  di  tahun  2005  menjadi  35.274 KK  di  tahun  2009.  Hal  serupa  juga  terjadi untuk KS III+ yang mengalami peningkatan dari  13.706  orang  (12,02%)  pada  tahun 2005 menjadi 18.175 KK pada tahun 2008. Sebaliknya, terjadi penurunan taraf kesejahteraan dari status Keluarga Sejahtera  (KS)  I  menjadi  keluarga  pra sejahtera.  Jumlah  keluarga  pra  sejahtera pada  tahun  2005  hanya  sebanyak  10.348 KK,  pada  tahun  2009  telah  mencapai 11.952  KK.  Sementara  itu,  jumlah  KS  I pada tahun 2005 sebanyak 32.529 KK, dan pada  tahun  2009  turun  menjadi  24.893. Jumlah  KS  II  secara  kuantitas  juga menurun  dari  sebanyak  29.405  KK  pada tahun 2005 menjadi 29.194 KK pada tahun 2009.  Data  perkembangan  unit  usaha  dan penyerapan  tenaga  kerja  di  bawah  ini memperkuat penyangkalan terhadap pendapat  aktivis  LSM  tentang  adanya marginalisasi penduduk miskin di Surakarta. Perkembangan penyerapan tenaga  kerja  pada  kelampok  bisnis  kecil merupakan  segmen  bisnis  yang  paling pesat  berkembang,  bahkan  dibandingkan dengan  segmen  non-formal.    Penyerapan tenga  kerja  pada  segmen  non-formal nampak  tidak  berkembang.  Sebaliknya kelompok  segmen  usaha  kecil  meningkat pesat.  Ada  kemungkinan  jumlah  tenaga kerja  dari  segmen  non-formal  masuk  ke segmen formal, usaha kecil.
Tabel 1.1 Jumlah Unit Usaha dan Penyerapan Tenaga Kerja di Kota Surakarta Tahun 2009 dan 2010 No Jenis Usaha Unit Usaha Tenaga Kerja 2009 2010 2009 2010 1  Besar 53 55 8,893 9,143 2  Menengah 100 106 7,957 8,159 3  Kecil 1,310   1,437  26,656  27,363 4  Non- Formal 4,449   4,509  13,032  13,152 5  9,126  10,756  53,857 Sumber: BPS Surakarta, 2011 Peningkatan  daya  serap  tenaga kerja  secara  cerdik  dilakukan  oleh  Joko Widodo dengan
mendorong
PKL
(pedagangn  kaki  lima)  menjadi  pedagang formal.  Dalam  wawancara  dengan  penulis Jokowi mengatakan,
Itu  lho  pak…  seperti  buka  night market..  Boga  in  street..  kuliner  kita itu..  kemudian  buka  pasar.  Pasar  itu kita berikan gratis.. tapi kalo ada sisa kios  itu  juga  kita  jual..tapi  yang  lama kita  berikan  secara  gratis..    ya  kita bisa bangun itu karena PAD nya dari situ gede.. kayak hotel itu misalnya..hampir  4M..  reklame  3,5M. kita konsentrasi disitu dengan manajemen  planning  yang  bener- bener  diatur.    Di  daerah  manapun engga ada yang gratis. Saya jamin… paling  disubsidi  aja..  bayar  70%...ya tetep  mahal..kalo  disini  semuanya gratis…  seperti  pasar  itu..  saya  beri seragam juga penjualnya…
(wawancara 9 Agustus 2009).
Gambar 1.1 Perkembangan Sarana Perdagangan di Kota Surakarta Tahun 2005-2009 (dalam satuan unit/buah)
Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surakarta dalam SIPD 2009
Fakta  bahwa  Joko  Widodo  adalah seorang pengusaha mebel sebelum menjadi  walikota,  tidak  berarti  ia  akan memiliki  kebijakan  yang  bias  terhadap bisnis. Kalau kita memperhatikan perkembangan  bisnis  besar  lebih  terjadi pada bidang pariwisata, terutama hotel dan apartemen.  Pertumbuhan  hotel  di  kota Surakarta lebih dari 250% saat ini. Ini lebih dberkaitan  dengan    visi  kota  Surakarta
yang  dicanangkan  Jokowi  sebagai  “Solo masa  lalu  adalah  Solo  masa  depan”. Secara  lebih  lengkap  Jokowi  menjelaskan penerjemahan visi tersebut,
Kota  ini  kan  perlu  ada  sebuah kemasan. Menyiapkan produk-
produknya..kemudian
dikemas
dengan  baik,  kemudian  dilakukan positioning..  kota  ini  mau  diposisikan di  sebelah  mana..ini  menurut  saya
penting sekali. Positioning itu penting sekali.  Didudukkan  dimana.  Lha  ni solo ini saya dudukkan di “ solo masa depan  adalah  solo  masa  lalu.  Solo past  is  solo  future.  Dengan  karakter solo  masa  lalu  nya  ya  itu..karakter jawanya.  Itu  track  kita  itu  yang  mau kita  bangun  itu.  Positioningnya  itu disitu nanti. Juga sebagai diferensiasinya  dengan  kota  lain  itu juga  disitu.  Saya  enggak  mau  solo sama  dengan  Semarang.  Solo  sama dengan  jogja.  Solo  sama  dengan klaten.  Harus  beda.  Ini  yang  nanti akan  menggampangkan  kita  kalau sudah positioning. Sudah diferensiasi. Gampang untuk membranding  kotanya.  Mau  bangun promosinya gampang. Mau membangun networkingnya
gampang.  (wawancara  9  Agustus 2009). Dengan bertumpu pada visi tersebut,  Surakarta  di  arahkan  untuk menjadi  kota  tujuan  wisata  internasional. Berbagai  even  internasional,  musik,  tari, pertemuan,  berskala  internasional  digelar secara  rutin  setiap  tahun.  Jadi  jelas  sekali kecenderungan pembangunan kota Surakarta  yang  memberikan  kesempatan bisnis  untuk  berkembang  bukan  karena tekanan  bisnis  terhadap  walikota,  tetapi lebih  merupakan  penerjemahan  visi  kota Surakarta yang mau tidak mau menempatkan bisnis sebagai pemain penting  dalam  konstelasi  pembangunan ekonomi lokal.
Tabel  di  bawah  ini  menunjukkan bahwa keberadaan bisnis di kota Surakarta memiliki  arti  yang  penting  dibandingkan dengan kota-kota  yang  lain.  Menarik  untuk dicatat bahwa keberadaan fórum pemerintah  dan  swasta/civil  society  juga menduduki  tempat  yang  sangat  kuat. Sejalan  dengan  keterbukaan  politik  yang ada, perencanaan pembangunan diamanatkan  oleh  undang-undang  (yang
baru)  untuk  dijalankan  melalui  mekanisme dari bawah ( bottom-up ).
Tabel 1.2

## Perbandingan Angka Keberadaan Bisnis
di Kota Besar Indonesia Kota Anti Korupsi Keberadaan kel bisnis Public- private forum Surakarta 72.6 35.3 35.3 Denpasar 66 28 10 Jakarta 26 20 24 Malang 37.3 21.6 5.9 Kupang 54 18 14 Makasar 62.0 20 36 Manado 30 11.8 29.4 Surabaya 22.2 31.5 16.7 Yogya 64 38 40 Sumber: KPPOD 2008
Proses  perencanaan  dimulai  dari kalurahan  naik  ke  tingkat  kecamatan,  dan baru  naik  lagi  pada  level  kota.  Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan    di  Kota  Surakarta  cukup tinggi,  baik  melalui  tingkat  kelurahan maupun melalui kelembagaan lokal. Organisasi kemasyarakatan di Kota Surakarta cukup berkembang dan jumlahnya  terus  meningkat  dalam  kurun waktu  5  tahun,  yaitu  dari  sebanyak  150 organisasi  (2005)  menjadi  193  organisasi (2009).  Lembaga  Swadaya  masyarakat juga  terus  bertambah  dari  sebanyak  20 LSM  (2005)  menjadi  40  LSM  (2009). Kondisi  yang  sama  juga  terjadi  pada jumlah  yayasan  yang  meningkat  dari sebanyak 105 yayasan (2005) menjadi 174 yayasan (2009).
Perkembangan masyarakat sipil yang sangat pesat merupakan berkah bagi Jokowi  yang  menggunakan  strategi  inklusi dalam  pengambilan  kebijakan  di  kota Surakarta. Inklusi kebijakan ini secara kuat berakar  dari  komunitas.  Setidaknya  ada tiga  aras  inklusi  yang  penting,  yaitu Musrenbang/Muskelbang, public hearing dengan  komunitas  dan  media,  dan  inisiasi LSM.

## Gambar 1.2

## Masyarakat Sipil di Kota Surakarta Tahun 2005-2009
Sumber : Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Surakarta
Pertama,
inklusi melalui Musrenbang/muskelbang.  Akbarudin  Arif, direktur  LSM  Kompip  menyatakan  bahwa mekanisme musrenbang dan semacamnya di  Surakarta  memang  dapat  berjalan. Fungsi  musayawarah  bagi  perencanaan kebijakan ini berjalan sejak level RT, desa, kecamatan sampai kabupaten. Meski masih  terdapat  beberapa  kelemahan, Akbarudin  Arif  menilai  bahwa  mekanisme ini  di  Surakarta  termasuk  yang  dapat berjalan  dengan  baik.  Di  daerah  lain, Musrenbang  seringkali  tidak  jalan  dan penyaluran aspirasi warga dalam perencanaan pembangunan dan kebijakan, termasuk  di  sektor  pendidikan  tidak berfungsi.
Kedua, melalui public hearing dengan  komunitas  dan  media. Public hearing adalah  hal  yang  umum  dan  sering di  Surakarta. Public hearing ini  bisa dilakukan  berdasarkan  inisiatif  pemerintah kota, dan dilakukan di balai kota. Bisa juga dilakukan  atas  inisiatif  warga. Public hearing menjadi  sarana  pemerintah  kota menyampaikan gagasan programnya kepada masyarakat dan sebaliknya, menjadi  sarana  warga  menyampaikan aspirasinya.  Komunitas  warga  berbasis pada  peguyuban-paguyuban,  yang  disebut juga sebagai kelompok informal.
Sementara  itu,  media,  menjadi salah  satu  pelaku  yang  penting  dalam upaya inklusi kebijakan, melalui pewartaan berita  seputar  kebijakan  dan  pelayanan
pemerintah, yang tidak mesti bisa dijangkau  oleh  semua  warga.  Sebaliknya, pemerintah  juga  terbantukan  oleh  media untuk mensosialisasikan kebijakannya kepada  warga  masyarakat,  mengingat pemerintah seringkali tidak mampu menjangkau  seluruh  lapisan  masyarakat untuk menyebarluaskan kebijakannya. Didik Ikrob, wartawan Harian Joglo Semar, menegaskan  hal  ini  dalam  wawancara yang  dilakukan  Alfirdaus  dan  von  Luebke pada Mei 2010.
Ketiga,  inisiasi  LSM.  Tidak  dapat dipungkiri, LSM merupakan bagian penting dalam proses-proses pemerintahan di Kota Surakarta.  Akbarudin Arif, misalnya,  dalam wawancara  Mei  2010,  menyatakan  bahwa inisiatif Jokowi melalui berbagai kebijakannya,  sangat tidak bisa dilepaskan dari peran LSM. Jokowi terbantu oleh LSM- LSM  yang  kritis  yang  secara  formal maupun informal sering melakukan pendekatan  terhadap  walikota  dan  wakil walikota supaya kebijakan pemerintah kota tidak  hanya  melulu  bersifat  pro-investasi, tetapi juga pro-poor. Kebijakan pendidikan, seperti  BPMKS  sendiri,  sebagaimana  Budi Santoso,  kepala  kantor  Suara  Merdeka Cabang Surakarta, tidak lepas dari kawalan NGO dalam proses pemerintahan. Budi Santoso mencontohkan Pattiro sebagai  salah  satu  NGO  yang  aktif mengajukan dan mengawal inisiatif kebijakan pendidikan pemerintah kota.
0 50 100 150 200 250 Jum la h O rga ni sa si Ormas 150 155 160
170 193 LSM 20 25 30 35 40 Yayasan 105 120
130 140 174 2005 2006
2007
2008 2009

## C.  PENUTUP
Pada  dasarnya  kekuatan  bisnis tidak  merupakan  kekuatan  satu-satunya dalam  pembentukan  kebijakan  di  Kota Surakarta.  Ada  keseimbangan  diantara kekuatan pemerintah dan masyarakat sipil, termasuk bisnis. Pada dasarnya kelompok- kelompok  kepentingan  dalam  masyarakat memiliki  kekuatan  untuk  menuntut,  tetapi mereka  terlalu  beragam  sehingga  mereka cenderung  saling  mengawasi;  ini  terutama terjadi  pada  kelompok  LSM  terhadap kelompok  bisnis.  Peran  walikota  sangat penting  dalam  menjembatani  kepentingan- kepentingan  yang  ada  dalam  masyarakat. Persepsi  LSM  tentang  kecenderungan walikota  Jokowi  terhadap  bisnis,  lebih disebabkan  sudut  pandang  yang  tidak sama.  Bagi  Jokowi  perkembangan  bisnis merupakan  kondisi  yang  diperlukan  untuk pertumbuhan  ekonomi  kerakyatan.  Itulah sebabnya Jokowi mendorong perkembangan  bisnis,  dari  level  besar, menengah sampai kecil (UMK). Strateginya adalah  mendorong  kelompok  ekonomi informal (PKL)  menjadi formal (pedagang) dengan  menyediakan  lokasi,  ijin  usaha,
dan  bantuan  pelatihan  dll.  Posisi  Jokowi yang  unik  membuatnya  tidak  mudah dikuasai  kelompok  manapun.  Strategi inklusi-responsif yang dijalankannya sangat efektif dalam menggalang koalisi kebijakan. Secara  singkat  3  hal  penting  yang  dapat disimpulkan dari penelitian ini adalah: 1. Networking :    Walikota  Surakarta  sejak Jokowi  mengembangkan  mekanisme yang didesain untuk membantu terjadinya keterhubungan diantara pemerintah, swasta dan masyarakat, yg pada  gilirannya  dapat  dijadikan  arena problem solving .
2. Executive  Coaching :    Kepemimpinan kota  Surakarta    mengembangkan  pola pembangunan  ekonomi  kota  pro-poor sekaligus  pro-bisnis  sebagai  landasan pembangunan ekonomi berbasis pariwisata. 3. Action Learning : Pemkot mengembangkan  kepemimpinan  yang menekankan kepada peningkatan penyelesaian  masalah.  Strategi  inklusi berjalan efektif untuk meredam kekuatan politik bisnis.

## DAFTAR PUSTAKA
Goss,  Sue.  2001. Making  Local  Governance  Work:  Network,  Relationship  and  the Management of Change. New York: Palgrave. Jessop,  B.  2000. Governance  Failure,  in  G.  Stoker  (ed.), The  New  Politics  of  British  Local Governance . Basingstoke: Macmillan, pp. 11 –32. Lauria.M (ed.) 1997. Reconstructing Urban Regime Theory: Regulating Urban Politics in a Global Economy . Thousand Oaks, CA: Sage. Le  Galès,  P.  2002. European  Cities.  Social  Conflicts  and  Governance .  Oxford:  Oxford University Press.
Phelps, Nicholas A.et.al. 2013. Urban Inter-Referencing Within and Beyond a Decentralized Indonesia , Asia research Institute Working Papers Series No. 202 June 2013.
Prihantika,  Ita  dan  Harjosukarto,  Suhartono.  2011. Journal  of  Administrative  Science  & Organization Volume 18, Number 1 January 2011, Page 74-87. Rhodes, R. 1997. Understanding Governance . Buckingham: Open University Press.
Stoker,  G.  1995. Regime  Theory  and  Urban  Politics,  in  D.  Judge  (ed.),  Theories  of  Urban Politics. London: Sage, pp. 54 –71. Stoker,  G.  2000. Urban  Political  Science  and  the  Challenge  of  Urban  Governance,  in  J. Pierre (ed.), Debating Governance. Authority, Steering and Democracy. Oxford: Oxford University Press, pp. 91 –109. Stone, C.N. 1995. Political Leadership in Urban Politics, in D. Judge (ed.), Theories of Urban Politics . London: Sage, pp. 96 –116.