Dirāsāt:  Jurnal  Manajemen  dan  Pendidikan  Islam ,  Vol.  5,  No.  2,  Desember  2019:  114-133.  ISSN ( Online ): 2550-1038, ISSN ( Print ): 2503-3506. Website: journal.unipdu.ac.id/index.php/dirasat/index. Dikelola oleh Program Pascasarjana Manajemen Pendidikan Islam Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum (Unipdu) Jombang Indonesia.

## Analisis Manajemen Pembiayaan SMP Al-Irsyad Al-Islamiyah
Pemalang
Abdul Rokhim, Adi Aliyan, Ara Hidayat UIN Sunan Gunung Djati Bandung Email: abdulrohim110285@gmail.com
Abstrak:  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendapatkan  informasi  yang konperehensif  mengenai  manajemen  pembiayaan  di  SMP  Al-Irsyad  Pemalang. Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif  deskriptif.  Sumber  datanya  terdiri dari kepala sekolah, guru senior, ketua komite, dan siswa. Prosedur pengumpulan data  dilakukan  dengan  observasi,  wawancara  terstruktur  dan  mendalam,  dan dokumentasi.  Pengecekan  keabsahan  temuan  dilakukan  dengan  melakukan member  cek,  kecukupan  referensi,  dan  melakukan  triangulasi.  Hasil kesimpulannya  adalah  sebagai  berikut.  Pertama,  perencanaan  pembiayaan  di Sekolah Menengah Pertama Al-Irsyad Pemalang telah dilakukan dengan baik oleh Tim  Manajemen  BOS  sekolah  Adapun  perencanaan  pengelolaan  pembiayaan  di SMP  Al-Irsyad  Pemalang  dibuat  pada  saat  penyusunan  Rencana  Anggaran Belanja  Sekolah  (RAPBS)  dengan  proses  penyusunan  yang  dilakukan  oleh  tim yang sudah dibentuk diawali dengan EDS, dengan melibatkan seluruh komponen sekolah  sesuai  dengan  petunjuk.  Kedua,  efektifitas  pelaksanaanpembiayaan  di Sekolah  Menengah  Pertama  Al-Irsyad  telah  dilaksankan  secara  efektif  dengan melibatkan guru dan komite sekolah. Ketiga, pengawasan pembiayaan di Sekolah Menengah Pertama Al-Irsyad Pemalang dilakukan oleh instansi terkait seperti dari Inspektorat pusat dan daerah.
Kata kunci: Manajemen, pembiayaan.
Abstract: This  study  aimed  to  obtain  information  konperehensip  the empowerment of teachers and school principals in SMP Al-Irsyad Pemalang. This research  is  a  qualitative  descriptive  penelitain.  Source  data  is  comprised  of  the principal,  senior  teachers,  chairman  of  the  committee,  and  students.  Data collection  procedures  performed  by  observation  and  in-depth  structured interviews, and documentation . Checking the validity of the findings made by the member  check,  the  adequacy  ofreference  ,  and  triangulate.  The  results  of  the following  conclusions. Financial  planning  at  the  Junior  High  School  Al-Irsyad Pemalang has  done  well  by  the  ManagementTeam  BOS  school  The  planning  of financing management in SMP Al-Irsyad Pemalang made during the preparation of Budget Plan School (RAPBS)  with a preparationprocess performed by a team that already  formed starting with EDS, involving allcomponents of the school in accordance  with the  instructions. The  effectivenessof  the  financing  in the  Junior High  School  Al-Irsyad  have  are  conducted  effectivelyby  involving  teachers  and school committees. Supervision of financing in theJunior High School Al-Irsyad conducted by relevant agencies as of the Inspectorateof the center and the regions, from the department.
Keywords: Management, financing.

## Pendahuluan
Sekolah  Islam  merupakan  lembaga  pendidikan  formal  yang  strategis dalam  membentuk  karakter  anak  didik.  Akhir-akhir  ini  sedang merebaknya  sekolah  islam  dengan  sistem  pembelajaran fulday  school , dengan  progam  unggulan  Tahfiz  Alquran.  Pengelolaan  kegiatan pendidikan  sekolah  islam  adalah  ujung  tombak  dalam  terwujudnya pendidikan  yang  bermutu.  Untuk  mewujudkan  mutu  pendidikan  guna menghasilkan  mutu  lulusan  yang  diinginkan  masyarakat,  maka  sekolah islam  harus  dikelola  secara  profesional,  salah  satunya  berkaitan  dengan pengelolaan  pembiayaan.  Pembiayaan  pendidikan  merupakan  komponen penting dalam sistem pendidikan nasional pada berbagai jenis dan jenjang pendidikan  untuk  memfasilitasi  pelaksanaan  kegiatan  yang  ditetapkan dalam mecacapai tujuan pendidikan yang hendak di capai. Melihat betapa pentingnya  peran  pembiayaan  dalam  proses  pendidikan,  sehingga pemerintah  melalui  UU  Sisdiknas  No.  20  tahun  2003,  Pasal  46 menjelaskan  bahwa  pendanaan  pendidikan  menjadi  tanggun  jawab bersama  antara  pemerintah  dan  masyarakat.  Hal  ini  juga  diperuntukan bukan  untuk  Pemerintah  Pusat  saja  melaikan  Pemerintah  Daerah  wajib menjamin tersedianya dana untuk terselenggaranya pendidikan bagi warga negara dari mulai usia tujuh tahun sampai usia lima belas tahun.
Dewasa  ini  semua  sekolah  di  Indonesia  menerima  BOS  sebagai sumber  utama  keuangan  lembaga  yang  diberikan  langsung  oleh Kementrian Pendidikan Nasional Kabupaten/Kota, adapun SMP Al-Irsyad Pemalang  salah  satu  yang  menerima  dana  BOS  tersebut.  Besaran  20  % APBN  dialokasikan  untuk  pendidikan  namun  tidak  menjamin  sekolah swasta  menjadi  lebih  baik.  Dengan  adanya  program  pendidikan  gratis  ini bisa  jadi  menjadi  salah  satu  halangan  SMP  Al-Irsyad  untuk  berkembang, Bantuan  Operasional  Sekolah  (BOS)  yang  mendasari  program  ini  pada kenyataannya  lebih  banyak  berfokus  pada  memenuhi  kebutuhan  siswa, sementara  kebutuhan  lain  seperti  kesejahteraan  guru  seakan-akan  bukan menjadi fokus utama. Sehingga berdampak pada adanya perbedaan tingkat kesejahteraan  antara  guru  sekolah  umum  dengan  guru  sekolah  islam swasta dimana beban pembiayaan ditanggung sendiri.
Kebijakan  nasional  pemberian  dana  BOS  untuk  semua  siswa  yang berada  di  usia  wajib  belajar  pendidikan  dasar  di  Indonesia  kurang  efektif dan  efisien,  maka  sekolah  islam  swasta  tidak  lagi  diperbolehkan  untuk menarik  biaya  dari  siswa.  Padahal  sebelumnya  sumber  pendaan pendidikan  sekolah  islam  swasta  beragam,  bukan  hanya  dari  pemerintah melainkan  dari  keluarga  siswa,  masyarakat  dan  yayasan  bagi  yang
berstatus  yayasan 1 .  Persoalan  yang  sering  terjadi  dalam  lembaga pendidikan  salah  satunya  yaitu  terkait  dengan  manajemen  pembiayaan pendidikan  diantaranya  yaitu  sumber  dana  yang  terbatas,  pencairan  dana BOS yang mengalami keterlambatan atau bahkan dana yang bisa dicairkan tidak  sepenuhnya.  Sedangkan  pembiayaan  sekolah  membutuhkan pemenuhan kebutuhan yang harus segera dipenuhi.
SMP Al-Irsyad al-Islamiyah Pemalang salah satu lembaga pendidikan islam  swasta  yang  pembiayaan  pendidikannya  mandiri  artinya  selain mendapat  kucuran  dana  BOS  dari  kementrian  pendidikan,  pembiayaan juga  bersumber  dari  masyarakat  yaitu  orang  tua  siswa  di  mana  SPP perbulannya  Rp.  150.000  untuk  kelas  unggulan  dan  Rp.  100.000  untuk kelas  reguler.  Dalam  Rencana  Anggaran  dan  Belanja  Sekolah  tahun pelajaran  2018/2019,  tertuang  bahwa  rencana  anggaran  yang  dibutuhkan sekolah selama satu tahun sebesar Rp. 424.000.000, namun dana bos yang dapat  dicairkan  di  semester  pertama  periode  bulan  Juli-Desember  2018 hanya sekitar 40% yaitu sebesar Rp.168.000.000, dengan asumsi per siswa mendapat  Rp.  200.000  dengan  jumlah  siswa  keseluruhan  dari  kelas  7 sampai  kelas  9  adalah  424  siswa.  Untuk  memenuhi  anggaran  satu  tahun kebutuhan sekolah ternyata masih kurang.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  penulis  tertarik  untuk  melakukan  kajian lebih  jauh  tentang  pengelolaan  pembiayaan  pendidikan  Madrasah  Swasta dan  menelaah  bagaimana  kepala  madrasah  membuat  strategi  dalam memenuhi kebutuhan sekolah yang tidak dapat dpenuhi oleh dana BOS.

## Konsep Manajemen Pembiayaan Pendidikan
Pembiayaan  pendidikan  merupakan  komponen  yang  memiliki  peranan penting dalam mencapai tujuan pendidikan baik tujuan kuantitatif maupun kualitatif.  Peran  pembiayaan  tidak  dapat  diabaikan,  sehingga  dapat dikatakan  tanpa  biaya  proses  pendidikan  tidak  akan  berjalan. 2 Biaya adalah  seluruh  sumber  dana  baik  langsung  maupun  tidak  langsung  yang diperoleh  dari  berbagai  sumber  (pemeritah,  masyarakat,  dan  orang  tua) yang diperuntukan bagi penyelenggaraan sekolah.
Termasuk dalam pendapatan biaya pendidikan pada sekolah diperoleh dari  subsidi  pemerintah  pusat,  pemerintah  daerah,  iuran  siswa,  dan sumbangan dari masyarakat. Saat ini, sebagian besar biaya sekolah swasta berasal  dari  para  siswa  dan  yayasan.  Sekolah  dasar  memiliki  sumber pendapatan,  sebagai  berikut:  dari  pemerintah  yaitu  dalam  bentuk  APBN ataupun APBD; dari orang tua siswa dalam bentuk uang SPP (Sumbangan
1 Muhammad  Murtadlo,  “Strategi  Pembiayaan  Pendidikan  pada  Madrasah  Swasta Unggulan,” Edukasi: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan 14, no 1 (April 2016): 99.
2 Dedi  Supriadi,  S atuan  Biaya  Pendidikan  Dasar  dan  Menengah (Bandung:  PT  Remaja Rosdakarya, 2010), 3.
Pelaksanaan  Pendidikan),  biaya  pendaftaan  murid  baru,  biaya  ujian sekolah,  iuran  ekstrakulikuler,  iuran  perpustakaan,  dan  sebagainya;  dari Yayasan  penyelenggara  yang  terdiri  dari  biaya  operasional  sekolah  atau biaya  pengembangaan  sekolah;  dari  donatur  yang  terdiri  dari  bantuan sukarela  masyarakat  umum,  bantuan  sukareka  masyarakat  umum  rutin, dan bantuan  dari alumni; dari hasil usaha sekolah  yang terdiri  dari kantin sekolah,  koperasi  sekolah,  unit  usaha  sekolah,  penyewaan  gedung  dan fasilitas  milik  sekolah;  dan  dari  sumber-sumber  lain  yang  terdiri  dari tabungan  sekolah  yang  sesuai  dengan  kebijakan  dan  ketentuan  masing- masing sekolah. 3
Pendistribusian  manfaat  pendidikan  sangat  bergantung  pada keuangan sekolah yang sering dibebankan pada kelompok tertentu. Manfat ini  pengertian  secara  tradisonal  dinyatakan  dalam  bentuk  uang  atau  jasa yang  dihabiskan  untuk  kepentingan  siswa.  Manfaat  dalam  sistem pendidikan  memiliki  tujuan  menghasilkan  output  pendidikan  jangka pendek dan jangka panjang. 4
Manajemen  keuangan  merupakan  salah  satu  substansi  manajamen sekolah  yang  akan  turut  menentukan  berjalannya  kegiatan  pendidikan  di sekolah,  sebagaimana  manajemen  pendidikan  pada  umumnya,  kegiatan manajemen keuangan juga melalui proses perencanaan, pengorganisasian, penggunaan/pelaksanaan,  pengawasan  atau  pengendalian.  Pengertian manajemen  keuangan  dalam  arti  sempit  adalah  tata  pembukuan. Sedangkan  dalam  arti  luas  adalah  pengurusan  dan  pertanggung  jawaban dalam  menggunakan  keuangan  baik  pemerintah  pusat  maupun  daerah. Adapun Maisyarah menjelaskan bahwa manajemen keuangan adalah suatu proses  melakukan  kegiatan  mengatur  keuangan  dengan  menggerakkan tenaga  orang  lain.  Kegiatan  ini  dapat  dimulai  dari  perencanaan,  peng- organisasian, pelaksanaan sampai dengan pengawasan.
Rencana  Anggaran  dan  Pendapatan  Belanja  Sekolah  (RAPBS) menjadi  tugas  kepala  sekolah  untuk  menyusunnya.  Untuk  itu  kepala sekolah,  terutama  sekolah  swasta  harus  mengetahui  sumber-sumber  dana yang  merupakan  sumber  daya  sekolah.  Untuk  sekolah-sekolah  swasta sumber  dana  berasal  dari  SPP,  subsidi  pemerintah,  donatur,  yayasan,  dan masyarakat  secara  luas.  Selain  itu,  biasanya  sekolah  swasta  juga mengembangkan  penggalian  dana  dalam  bentuk.  Pertama,uang  gedung atau uang pembangunan. Uang gedung ini diwujudkan berupa sumbangan orang  tua  siswa  baru.  Formula  sumbangan  ini  diberikan  setelah  siswa dinyatakan  diterima  menjadai siswa pada suatu sekolah. Kedua uang SPP siswa,  uang  SPP  dibayarkan  rutin  tiap  bulan  oleh  siswa  guna  membayar
3 Arita Marini, Manajemen Sekolah Dasar (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), 14.
4 Nanang  Fattah, Ekonomi  dan  Pembiayaan  Pendidikan (Bandung:  PT  Remaja Rosdakarya, 2012), 32.
biaya  pendidikan.  Ketiga,  uang  bantuan  dari  donatur  dan  sumber  lain selain  dari  yayasan,  sumbangan  ini  bersifat  sukarela  dan  tidak  mengikat. Keempat, dana bantuan yayasan yang menaungi sekolah, uang ini bersifat kondisional,  apabila  dirasakan  keuangan  kurang  maka  yayasan memberikan  talangan  dana,  hal  ini  disebabkan  terlatnya  dana  SPP  siswa yang kadang nunggak sampai beberapa bualan.
Setelah  mengetahui  detail  sumber  dana  sekolah,  selanjutnya  sekolah menyusun  RAPBS.  Dalam  menyusun  RAPBS  kepala  sekolah  biasanya membentuk  tim  penyusun  RAPBS  yang  anggotanya  terdidri  dari,  kepala sekolah, wakasek, bendahara BOS, bendahara sekolah dan komite sekolah. Setelah itu tim dan kepala sekolah menyelesaikan tugas, memerinci semua anggaran pendapatan dan belanja sekolah.
Rencana  pembiayaan  merupakan  hal  yang  berkaitan  dengan penjabaran  pembiayaan  dari  program  kerja  tahunan  sekolah  atau madrasah.  Pembiayaan  yang  direncanakan  baik  dari  penerimaan  maupun penggunaannya selama satu tahun itulah  yang  dituangkan  dalam Rencana Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Sekolah  (RAPBS).  Dalam  Depdiknas dijelaskan  ada  beberapa  langkah  dalam  penyusunan  RAPBS,  yaitu menginventaris  program/kegiatan  sekolah  selama  satu  tahun  mendatang; menyusun program/kegiatan tersebut berdasarkan jenis kerja dan prioritas; menghitung  volume,  harga  satuan  dan  kebutuhan  dana  untuk  setiap komponen  kegiatan;  membuat  kertas  kerja  dan  lembaran  kerja, menentukan sumber dana dan pembebanan anggaran serta menuangkannya  ke  dalam  format  baku  RAPBS  dan  menghimpun  data pendukung  yang  akurat  untuk  bahan  acuan  guna  mempertahankan anggaran yang diajukan.
Sebagai bagian dari tanggungjawab pemerintah dalam mencanangkan program  wajib belajar 9 tahun, maka pemerintah  menyediakan  dana BOS guna  memberikan  subsidi  pembiayaan  pendidikan  untuk  sekolah  dasar. Penggunaaan  dana  BOS  untuk  meningkatkan  kualitas  pendidikan  adalah sebagai berikut: (1) pembelian/pengadaan buku teks/paket pelajaran, yaitu untuk  mengganti  yang  rusak  atau  untuk  memenuhi  kekurangan;  (2) pembiayaan  seluruh  kegiatan  dalam  rangka  penerimaan  siswa  baru,  yaitu biaya  pendaftaran,  pengadaan  formulir,  administrasi  pendaftaran,  dan pendaftaran  ulang,  pembuatan  spanduk  sekolah  bebas  pungutan,  serta kegiatan lain yang berkaitan langsung dengan kegiatan tersebut (misalnya untuk  fotokopi,  konsumsi  panitia,  dan  uang  lembur  dalam  rangka penerimaan  siswa  baru,  dan  lainnya  yang  relevan;  (3)  pembiayaan kegiatan  pembelajaran  remedial,  PAKEM,  pembelajaran  kontekstual, pembelajaran pengayaan, pemantapan persiapan ujian, olahraga, kesenian, karya  ilmiah  remaja,  pramuka,  palang  merah  remaja,  Usaha  Kesehatan Sekolah  (UKS)  dan  sejenisnya  (misalnya  untuk  honor  jam  mengajar tambahan  di  luar  jam  pelajaran,  biaya  transportasi  dan  akomodasi
siswa/guru  dalam  rangka  mengikuti  lomba,  fotokopi,  membeli  alat  olah raga,  alat  kesenian  dan  biaya  pendaftaran  mengikuti  lomba;  (4) pembiayaan  ulangan  harian,  ulangan  umum,  ujian  sekolah  dan  laporan hasil  belajar  siswa  (misalnya  untuk  fotocopi/pengadaan  soal,  honor koreksi  ujian  dan  honor  guru  dalam  rangka  penyusunan  rapor  siswa;  (5) pembelian  bahan-bahan  habis  pakai  seperti  buku  tulis,  pensil,  spidol, kertas,  bahan  praktikum,  buku  induk  siswa,  buku  inventaris,  langganan Koran/majalah  pendidikan,  minuman  dan  makanan  ringan  untuk kebutuhan sehari-hari di sekolah, serta pengadaan suku cadang alat kantor; (6)  pembiayaan  langganan  daya  dan  jasa,  yaitu  listrik,  air,  telepon, internet, modem, termasuk untuk pemasangan baru jika sudah ada jaringan di  sekitar  sekolah.  Khusus  di  sekolah  yang  tidak  ada  jaringan  listrik,  dan jika sekolah tersebut  memerlukan  listrik untuk proses  belajar mengajar di sekolah,  maka  diperkenankan  untuk  membeli  genset;  (7)  pembiayaan perawatan  sekolah,  yaitu  pengecatan,  perbaikan  atap  bocor,  perbaikan sanitasi/WC  siswa,  perbaikan  pintu  dan  jendela,  perbaikan  mebeler, perbaikan  sanitasi  sekolah,  perbaikan  lantai  ubin/keramik  dan  perawatan fasilitas  sekolah  lainnya;  (8)  pembayaran  honorarium  bulanan  guru honorer  dan  tenaga  kependidikan  honorer.  Untuk  sekolah  SD diperbolehkan untuk membayar honor tenaga yang membantu administrasi BOS; (9) pengembangan profesi guru seperti pelatihan, KKG/MGMP dan KKKS/MKKS. Khusus untuk sekolah yang memperoleh hibah/block grant pengembangan  KKG/MGMP  atau  sejenisnya  pada  tahun  anggaran  yang sama  tidak  diperkenankan  menggunakan  dana  BOS  untuk  peruntukan yang  sama;  (10)  pemberian  bantuan  biaya  transportasi  bagi  siswa  miskin yang menghadapi masalah biaya transportasi dari dan ke sekolah, seragam, sepatu/alat tulis sekolah bagi siswa miskin yang menerima Bantuan Siswa Miskin (BSM). Jika dinilai lebih ekonomis, dapat juga untuk membeli alat transportasi  sederhana  yang  akan  menjadi  barang  inventaris  sekolah (misalnya sepeda, perahu penyeberangan, dan lain-lain); (11) pembiayaan pengelolaan BOS seperti alat tulis kantor (ATK termasuk tinta printer, CD dan  flashdisk),  pengadaan  surat-menyurat,  insentif  bagi  bendahara  dalam rangka  penyusunan  laporan  BOS  dan  biaya  transportasi  dalam  rangka mengambil  dana  BOS  di  Bank/PT  Pos;  (12)  pembelian  komputer ( desktop/work  station )  dan  printer  untuk  kegiatan  belajar  siswa,  masing- masing maksimum 1 unit dalam satu tahun anggaran; dan (13) bila seluruh komponen  1  s/d  12  di  atas  telah  terpenuhi  pendanaannya  dari  BOS  dan masih  terdapat  sisa  dana,  maka  sisa  dana  BOS  tersebut  dapat  digunakan untuk  membeli  alat  peraga,  media  pembelajaran,  mesin  ketik,  peralatan UKS dan mebeler sekolah.
Mempergunakan  anggaran,  ada  azas  yang  lazim  dijadikan  pedoman yaitu  azas  umum  pengeluaran  negara,  bahwa  manfaat  penggunaan  uang negara  minimal  harus  sama  apabila  uang  tersebut  dipergunakan  sendiri
oleh  masyarakat.  azas  ini  tercermin  dalam  prinsip-prinsip  yang  dianut dalam  pelaksanaan  APBN  seprti  prinsip  efisiensi,  pola  hidup  sederhana, hemat dan sebagainya. Tugas menejemen keuangan dapat dibagi tiga fase, yaitu  financial  planning,  implementation,  and  evaluation.  Jones mengemukakan perencanaan finansial yang disebut budgeting , merupakan kegiatan  mengkoordinasi  semua  sumber  daya  yang  tersedia  untuk mencapai  sasaran  yang  diinginkan  secara  sistimatis  tanpa  menyebabkan efek  samping  yang  merugikan. Implementation  involves  accounting (pelaksanaan  anggaran)  ialah  kegiatan  berdasarkan  rencana  yang  telah dibuat  dan  kemungkinan  terjadi  penyesuaian  jika  diperlukan.  Evaluation involces merupakan proses evaluasi terhadap pencapaian sasaran. 5
Pengawasan ( controling ) adalah suatu kegiatan melihat, memperhatikan,  memonitor,  memeriksa,  menilai  dan  melaporkan pelaksaan suatu program kerja yang telah direncanakan dengan tujuan agar kegiatan-kegiatan  yang  telah  direncanakan  sesuai  dengan  persyaratan- persyaratan  yang  tertuang  dalam  perencanaan. 6 Pengawasan  yang dilakukan  adalah  kegiatan  penilaian  apakah  manajemen  keuangan  pada sekolah sudah berjalan dengan baik atau belum. Pelaksanaan pengawasan dilakukan  dalam upaya  melakukan perbaikan  di  masa yang akan  datang. 7
Proses  pengawasan  terdiri  dari  tiga  kegiatan  pokok,  yaitu  memantau ( monitoring ),  menilai  dan  melaporkan  hasil-hasil  temuan.  Kegiatan memantau  atau  monitoring  dilakukan  terhadap  kinerja  aktual  ( actual performance ), baik dalam proses maupun hasilnya. Aktivitas yang sedang atau  yang  telah  dilakukan  terhadap  kinerja  aktual  ( actual  performance ), baik  dalam  proses  maupun  hasilnya. 8 Proses  pengawasaan  harus menunjukkan  bahwa  objek  masukan  ( input )  pengawasan  adalah  kondisi riil  (nyata)  dari  kinerja  ( performance ).  Tujuan  dari  pengawasan  (output- nya)  adalah  informasi  yang  tepat  untuk  bahan  pelaporan  kepada  pihak yang  berwenanag  melakukan  pengambilan  kebijakan  berikutnya (rekomendasi).  Untuk  mencapai  tujuan  itu  diperlukan  suatu  proses kegiatan yang  dimulai  dari  monitoring,  evaluasi, dan  laporan. Monitoring adalah  kegiatan  pemantauan  jalannya  proses  pelaksanaan  rencana  dan program.  Evaluasi  adalah  suatu  imbauan  memberi  putusan  (menilai)  baik tidaknya  proses  pelaksanaan  rencana  dan  berjalannya  program.  Laporan merupakan  kegiatan  menyampaikan  informasi  mengenai  baik  tidaknya proses  pelaksanaan  rencana  dan  program  sebagai  hasil  dari  kegiatan evaluasi.
5 E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 202), 12.
6 Arita, Manajemen Sekolah Dasar , 185-187.
7 Syaiful Sagala, Kemampuan profesional Guru dan Ttenaga Kependidikan (Bandung: CV Alfabeta, 2011), 211.
8 Nanang Fattah, Landasan Manajemen Pendidikan (PT Remaja Rosdakarya, 2009), 66.
Kepala  sekolah  sebagai  manajer  memiliki  peran  sebagai  pengontrol terhadap pelaksanaan anggaran sekolah. Hal ini dilaksanakan supaya tidak ada  penyelewengan  atau  penyimpangan  dalam  penggunaan  anggaran sekolah, sehingga bisa mencapai tujuan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengawasan  dapat  menjadi  motifasi  yang  merangsang  untuk  mencapai prestasi  yang  lebih  baik,  sehingga  pengawasan  tersebut  mampu menjelaskan  sampai  sejauh  mana  orang-orang  akan  diukur  dan  diberi suatu  kesempatan  untuk  mengukur  efektifitas  yang  mereka  miliki. Pengawasan  sebagai  media  komunikasi  yang  mencakup  konsep-konsep umum untuk membicarakan kemajuan organisasi. 9
Pelaporan pelaksanaan pembiayaan sekolah dan identifikasi keuangan sekolah akan menjadi bahan laporan pertanggung jawaban. Pertanggungjawaban  keuangan  pendidikan  meliputi  aktivitas  membuat laporan keuangan  dari  kegiatan pengelolaan keuangan pendidikan sampai menyusun  semua  bukti  pengeluaran  kemudian  diuji  kebenaran  sesuai dengan  ketentuan  dan  perundang-undangan  yang  berlaku,  disajikan sebagai  pertanggungjawaban  langsung  dari  bendaharawan  atau  untuk institusi  yang  terkait  kepada  atasan  atau  dalam  hal  ini  yayasan  yang menaungi  sekolah.  Pelaporan  dan  pertanggungjawaban  keuangan berkaitan  dengan  kegiatan  pembukuan  yaitu  kegiatan  yang  berkaitan dengan  pelaksanaan  teknis  akuntansi  yaitu  melakukan  pencatatan, penggolongan, pegikhtisaran transaksi-transaksi keuangan. 10
Pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran yang berasal dari orang tua  siswa  dan  masyarakat  dilakukan  secara  rinci  dan  transparan  sesuai dengan  sumber  dananya.  Pelaporan  dan  pertanggungjawaban  dana  dari usaha mandiri sekolah  dilakukan secara rinci  dan transparan kepada  guru dan  staf  sekolah.  Kepala  sekolah  wajib  menyampaikan  laporan  di  bidang keuangan  terutama  mengenai  penerimaan  dan  pengeluaran  keuangan sekolah  yang  dilakukan  setiap  triwulan,  per  semester,  atau  tiap  akhir periode  anggaran  dengan  menerapkan  prinsip  transparansi  dan  kejujuran dalam pertanggung jawaban tersebut harus tetap dijunjung tinggi.

## Metode Penelitian
Meninjau dari latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam  penelitian  ini  adalah  bagaimana  pengelolaan  pembiayaan pendidikan  di SMP Al-Irsyad Pemalang  yang terkait dengan perencanaan pembiayaan,  penggunaan  dana,  pengawasan  dan  pertanggung-jawaban pembiayaan pendidikan. Untuk menjawab pertanyaan itu, maka penelitian dilakukan  dengan  metode  penelitian  kualitatif,  pendekatan  deskriptif
9 Sulistyorini, Diktat Manajemen Pendidikan Islam , 14 10 Matin, Manajemen Pembiayaan Pendidikan: Konsep dan Aplikasinya (Jakarta: Rajawali Press, 2014), 27.
analisis.  Kasus  yang  diambil  adalah  pembiayaan  pendidikan  diSMP  Al- Irsyad Pemalang. Sekolah ini dipilih karena mampu untuk mempertahankan  pembiayaan  tentang  pencairan  dana  BOS  yang  hanya cair  40%  disemester  pertama.  Untuk  melengkapi  data,  peneliti menggunakan  perbandingan  data  dengan  beberapa  penelitian  tentang pembiayaan  pendidikan  yang  lain.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian dengan  menganalisis  data  sekunder,  maka  cara  memperoleh  data  peneliti sebagai  instrument  dan sebagai pengumpul data turun ke  objek penelitian dan  peneliti  melakukan  aktivitasnya.  Sumber  penelitian  ini  yaitu,  Kepala Sekolah, Wakil kepala Sekolah, Bendahara Sekolah, Yayasan dan Komite. Tempat  penelitian,  yaitu  SMP  Al-Irsyad  beserta  semua  aktivitas/kegiatan yang  dilaksanakan;  dan  paper  yaitu  berupa  dokumen  dan  arsip-arsip berkaitan dengan pengelolaan pembiayaan pendidikan di SMP Al-Irsyad. Data  penelitan  ini  yaitu  data  primer  yaitu  merupakan  data  yang  utama diperlukan  dalam  penelitian  ini,  yaitu  data  yang  diperoleh  langsung  di lapangan,  meliputi  data  informasi  yang  didapat  melalui  wawancara  dan observasi  di  SMP  Al-Irsyad;  data  sekunder  yaitu  data  yang  diperoleh secara  tidak  langsung  yang  biasanya  berupa  dokumen  dan  arsip-arsip berkaitan  dengan  pengelolaan  pembiayaan  pendidikan  yang  disebut dengan data sekunder internal.
Penelitian ini menggunakan teknik, sebagai berikut. Pertama, metode observasi,  peneliti  melakukan  observasi  pada  hari  kerja  dan  bertemu langusng  dengan  kepala  sekolah  serta  bendahara  dan  melihat  langusng bagaimana kepala sekolah memberikan pengarahan peihal kebijakan yang terkait  dengan  pengelolaan  pembiayaan  Sekolah.  Observasi  ini  berusaha menggali  informasi  mengenai  bagaiamana  pengelolaan  pembiayaan Sekolah,  sarana  dan  prasarana,  serta  pemeliharaan  fasilitas  lainnya  yang ada  di  SMP  Al-Irsyad  Pemalang.  Kedua,  metode  dokumentasi,  dokumen dalam penelitian ini antara lain  dokumen tertulis, berupa surat keputusan, arsip-arsip  Sekolah,  RAPBS.  Metode  ini  digunakan  untuk  memperoleh data  tentang  perencanaan,  pengawasan,  dan  pertanggung  jawaban pembiayaan  Sekolah.  Ketiga,  metode  wawancara,  pada  penelitian  tahap awal  peneliti  menggunakan  teknik  wawancara  yang  tak  terstruktur,  yaitu dengan  melakukan  wawancara  dengan  sifat  bebas,  dan  memberikan kesempatan  seluas-luasnya  kepada  subyek  untuk  memberikan  keterangan yang tidak  dapat digali  ketika dalam proses  wawancara terstruktur, selain itu  metode  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  segala  sesuatu  yang  sifatnya mendalam sebagaimana yang telah dirumuskan sebelumnya sesuai dengan permasalahan yang dibahas.
Teknik  analisis  data  pada  penelitian  ini  sebagai  berikut:  (1) pengumpulan  data  yang  dilakukan  peneliti  adalah  mencatat  data  yang didapatkan  berdasarkan  hasil  pengamatan  dilapangan  dan  wawancara kepada  pihak  dalam  melakukan  pengelolaan  pembiayaan  pendidikan
secara objektif; (2) redikuksi data, data atau informasi dalam penelitian ini diperoleh dari lapangan kemudian dirangkum dan difokuskan pada hal-hal yang penting sesuai sasaran penelitian sahingga dapat memberi gambaran tentang  penelitian  ini;  (3)  penyajian  data  ini  bertujuan  agar  data  yang sudah  dikumpulkan  dan  direduksi  dapat  disampaikan  secara  mudah sehingga  mampu  dipahami  oleh  pembaca;  (4)  kesimpulan  dan  verifikasi data  yang  digunakan  sebagai  suatu  hasil  pengambilan  data  lapangan melalui  informasi  yang  mengetahui  tentang  pengelolaan  pmbiayaan pendidikan.  Kesimpulan  ini  berdasarkan  pengambilan  data,  reduksi  data dan  penyajian  data  yang  merupakan  jawaban  atas  masalah  yang  diangkat dalam penelitian ini.

## Manajemen Pembiayaan Pendidikan SMP Al-Irsyad Pemalang
Pada  bagian  ini  akan  dipaparkan  beberapa  hal  mengenai  manajemen pembiayaan  pendidikan  di  SMP  Al-Irsyad,  yaitu  (1)  perencanaan pembiayaan  pendidikan  di  SMP  Al-Irsyad,  (2)  Pelaksanaan  pembiayaan pendidikan  dan  (3)  pengawasan  dan  pertanggungjawaban  pembiayaan pendidikan di SMP Al-Irsyad.

## Perencanaan Anggaran Pembiayaan Pendidikan
Berikut ini adalah hasil wawancara dengan bapak Ranoto Kepala Sekolah SMP  Al-Irsyad  dan  Wakasek  Sarpras  dan  bendahara  sekolah  serta bendahara  BOS  terkait  dengan  perencanaan  penganggaran  pembiayaan pendidikan  yang  termasuk  dalam  manajemen  pembiayaan  pendidikan  di SMP  Al-Irsyad.  Membahas  tentang  manajemen  pembiayaan  yang menyangkut  proses  penganggaran  biaya  pendidikan  di  SMP  Al-Irsyad, prosesnya  yang  pertama  diawali  dengan  melakukan  rapat  kerja  tahunan (RAKS)  bersama  anggota  rapat.  Kemudian,  anggota  rapat  membuat  draft anggaran.  Dari  draft  itu  kemudian  dibuat  proposal  yang  nantinya  akan diajukan  keYayasan  Al-Irsyad  Cabang  Pemalang  untuk  disahkan  atau disetujui.
Alurnya  dirapatkan  dulu  dengan  Kepala  Sekolah  kemudian  diajukan ke Yayasan Cabang Al-Irsyad Pemalang. Setelah disetujui pihak Yayasan kemudian dimasukkan ke dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) dengan sepengetahuan Yayasan pastinya. Hal ini diperkuat ketika peneliti  bertanya  kepada  Bendahara  sekolah  dan  bendahara  BOS  terkait dengan  proses  penganggaran  pembiayaan  pendidikan  yang  termasuk dalam manajemen pembiayaan pendidikan di SMP Al-Irsyad.
Sebagai  lembaga  pendidikan  yang  barnaung  dibawah  Kementerian Pendidikan  Nasional  (DikNas)  SMP  Al-Irsyad  mendapatkan  Dana Bantuan Operasional Sekolah dari Diknas Kabupaten Pemalang, SMP Al- Irsyad  juga  mendapatkan  bantuan  dana  dari  uang  partisipasi  orang  tua
untuk  mendukung  semua  kegiatan  sekolah  dalam  menunjang  proses pembelajaran  yang  tidak  terpenuhi  oleh  Dana  BOS  agar  dapat  berjaan dengan  baik.  Wawancara  dilakukan  kepada  Kepala  Sekolah,  Bendahara dan Operator, adapun sumber pembiayaan sekolah SMP Al-Irsyad adalah sebagai berikut.
Pertama,  Dana  Bantuan  Operasional  Sekolah  (BOS).  Sumber  dana pendidikan  SMP  Al-Irsyad  yang  pertama  yaitu  dari  pemerintah  berupa dana  BOS  yang  di  berikan  oleh  Dinas  Pendidikan  Kabupaten  Pemalang dalam  kwitansi/bukti  penerimaan  Dana  BOS  tahun  2018  SMP  Al-Irsyad menerima dana BOS sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 16 Juli 2018 dan tanggal 5 Oktober 2018. Berdasarkan pada rapat penyusunan RAPBS SMP  Al-Irsyad  mendapatkan  Dana  BOS  sebesar  Rp.  84.000.000,00 (delapan  puluh  empat  juta  rupiah)  dan  pada  tanggal  5  Oktober  SMP  Al- Irsyad mendapatkan Dana BOS sebesar Rp. 84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah).
Kedua, Biaya Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Sumber dana pendidikan  yang  kedua  SMP  Al-Irsyad  yaitu  dari  biaya  penerimaan peserta  didik  baru.  Uang  yang  dipungut  dari  siswa  sebesar  Rp.20.000 setiap  siswa  yang  mendaftar  ke  SMP  Al-Irsyad,  uang  tersebut  akan dipergunakan untuk keperluan administrasi siswa yang mendaftarkan diri. Akan tetapi bagi siswa yang pindahan ke kelas 8 sampai kelas 9 dikenakan biaya  pendaftaran  sebesar  Rp.  50.000,00.  Kebijakan  ini  dibuat  supaya kebutuhan siswa baru dalam hal administrasi dapat terpenuhi.
Ketiga, dana donatur. Kondisi ekonomi orang tua siswa di SMP Al - Irsyad  beragam  ada  yang  kelas  ekonomi  menengah  dan  ada  pula  yang tergolong  orang  kaya  atau  mampu  serta  hampir  setengahnya  di  ekonomi kelas  bawah  yang  sebagian  besar  mata  pencahariannya  petani  dan wiraswasta  sehingga  pihak  sekolah  maupun  yayasan  memberikan penawaran  kelas  ada  yang  kelas  unggulan  dengan  SPP  per  bulanya  Rp. 150.000,00 dan ada juga kelas reguler yang biaya SPPnya Rp. 100.000,00 per bulan serta didukung oleh Dana bantuan dari pemerintah. Akan tetapi apabila ada kebutuhan yang tidak mampu dipenuhi oleh dana BOS seperti untuk mengadakan acara Peringatan Besar Hari Islam (PHBI) maka pihak sekolah  melakukan  rapat  bersama  orang  tua  untuk  membahas  tentang pengadaan dana dalam menyelenggarakan kegiatan tersebut. Ada juga dari orang tua siswa  yang  mampu  memberikan sumbangan sukarela, sehingga terbantu untuk pembiayaan pendidikan.
Keempat,  dana  Sumbangan  Operasional  Pendidikan  (SOP/SPP). Sumbangan  dana  ini  bersifat  wajib  dan  mengikat,  sehingga  siswa membayar SPP ini setiap bulan, untuk kelas unggulan Rp. 150.000,00 dan kelas Reguler Rp. 100.000,00.
Pembiayaan  pendidikan  di  SMP  Al-Irsyad  diawali  dengan  membuat perencanaan  yang  dibuat  oleh  Kepala  Sekolah  bersama  Bendahara  dan
Operator,  adapun  kegiatannya  sebagai  berikut:  merumuskan  tujuan  dan program  Sekolah  berdasarkan  visi  dan  misi  Sekolah  dan  menentukan besaran  biaya  pendaftaran  siswa  baru  yang  sebelumnya  dilakuka  rapat guru  dan  pihak  yayasan.  SMP  al  Irsyad  bernaung  dibawah  Yayasan  Al- Irsyad  Al-Islamiyah  Cabang  Pemalang  dan  Lajnah  Pengajaran  dan Pendidikan  Al-Irsyad  Pemalang,  selanjutnya  Kepala  Sekolah  membuat dan memilih program yang akan dilaksanakan dan ingin dicapai pada satu tahun  kedepan  dengan  berpedoman  pada  visi  misi  yang  sudah  ditentukan sebelumnya,  menentukan  jumlah  anggaran  untuk  alokasi  per  kegiatan Sekolah.  Tujuan  dan  program  sekolah  sudah  ditentukan  kemudian membuat Rancangan Anggaran Biaya.
Tabel 1: Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah Dana bantuan BOS Tahun Pelajaran 2018/2019
I I No Pengeluaran Biaya Jumlah 1 Honorarium Guru dan Karyawan Rp.14.840.000 x 12 Rp. 178.080.000 2 Honorarium  Tim  Pengelola BOS Rp. 7.200.000 3 Transport  Pengambilan  dana BOS ke Bank Rp. 300.000 4 Honorarium  Tim  Pengelola Website Rp. 3.000.000 5 Pembelian dan Perbaikan Printer Rp. 2.500.000 6 Pembelian Ac Perpustakaan Rp. 3.500.000 7 Pembelian LCD Proyektor Rp. 5.000.000 8 Pengembangan Perpustakaan Rp. 2.500.000 9 Pengecatan dan Perbaikan Gedung Rp. 5.000.000 10 Pengembangan Sekolah Hijau Rp. 5.000.000 11 Daya dan Jasa(telepon,listrik,koran PAM dan Internet Rp. 41.440.000 12 Kegiatan MGMP Rp. 5.000.000
13 Peningkatan Kompetensi Guru Rp. 5.000.000 I No. Sumber Pendapatan Nilai Jumlah 1 Dana BOS, Tri Wulan 3, Juli- September 2017 Rp. 84.800.000 2 Dana  BOS,  Tri  Wulan  4, Oktober-Desember 2017 Rp. 84.800.000 3 Dana  BOS,  Tri  Wulan  1, Januari-Maret 2018 Rp. 84.800.000 4 Dana  BOS,  Tri  Wulan  2, April-Juni 2018 Rp.169.000.00 0 Rp.424.000.000
dan karyawan
14 Kegiatan Siswa Rp. 25.600.000 15 Ulangan dan Ujian Rp. 39.000.000 16 Alat praktek/peraga mata pelajaran Rp. 6.500.000 17 Alat Praktek Ekstra kurikuler Rp. 11.000.000 18 Alat Tulis Kantor(ATK) Rp. 17.367.000 19 Penajaman Materi Rp. 10.000.000 20 Konsumsi Guru dan Karyawan Rp. 5.000.000 21 Gas LPG Rp. 1.500.000 22 Pembelian Buku Wajib Siswa Rp. 36.305.000 23 PPDB Tahun Pelajaran 2019/2020 Rp. 6.000.000 24 Laporan dan Pajak Rp. 2.208.000 Jumlah Rp. 424.000.000 Rp.424.000.000 Saldo Rp.0 Rp.0 Tabel 2: Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Sekolah Dari Dana Sumbangan Operasional Sekolah (SOP) Tahun Pelajaran 2018/2019 Uraian Jumlah I Peamasukan 1. SOP Kelas VII
a. Unggulan 39 x Rp. 150.000 x 12
b. Reguler 71 x Rp. 100.000 x 12 Rp.70.200.000 Rp. 85.200.000 Total Rp. 155.400.000 2. SOP Kelas VIII a. Unggulan 49 x Rp. 150.000 x 12
b. Reguler 105 x Rp. 75.000 x 12 Rp. 88.200.000 Rp. 94.500.000 Total Rp. 182.700.000 3. SOP Kelas IX a. Unggulan 52 x 100.000 x 12 b. Reguler 105 x 65.000 x 12 Rp. 62.400.000 Rp. 84.240.000 Total Rp. 146.640.000 Total Jumlah Rp. 484.740.000 Subsidi Sekolah Untuk : Yatim Piatu/Yatim/SKTM
1. Kelas VII
a. Unggulan 12 x Rp. 200.000
b. Reguler 12 x Rp. 250.000
2. Kelas VIII dan Kelas IX
a. Unggulan 12 x 610.000
b. Reguler 12 x 445.000 Rp. 2.400.000 Rp. 3.000.000 Rp. 7.320.000 Rp. 5.340.000 Total Jumlah Rp. 18.060.000 Total Pendapatan Rp. 466.680.000 II Uraian Jumlah Pengeluaran 1. Honorarium Guru/Karyawan 12 x Rp. 17. 500.000 Rp. 295.644.000
Rp. 37.200.000
2. Tunjangan Beras 275 x 12 x Rp. 9.500
3. Tunjangan BPJS 4 x Rp.700.000
4. Kekeluargaan 17 x Rp. 18.000 x 12
5. Pembinaan Kedinasan
6. MKKS/IKKS/BMPS
7. Pakaian Kerja Guru dan Karyawan 42 Orang
8. Pesantren Ramadhan dan THR
9. Kegiatan Ulangan dan Ujian
10. PPDB 2019/2020
11. Sumbangan atau Kegiatan Sosial
12. Tim Pencairan PIP
13. Reward Guru atau Karyawan
Rp. 4.320.000 Rp. 2.800.000 Rp. 3.600.000 Rp. 3.339.200
Rp. 12.000.000
Rp. 19.800.000
Rp. 64.500.000
Rp. 14.000.000 Rp. 2.500.000 Rp. 1.950.000 Rp. 3.000.000 Jumlah Rp. 464.653.200 Saldo Akhir = Rp. 466.680.000 - Rp. 464.653.200 Rp. 2.026.800 Tabel 3: Rencana Alokasi Anggaran Tiap Semester No Kode Konten Manajemen Jumlah dalam Rupiah Semester I II 1 2 3 4 5 6 1 1.1 Pembiayaan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan 188.280.000 94.140.000 94.140.000 2 2.1 Pemeliharaan Standar sarana prasarana 55.367.000 28.180.000 27.187.000 3 3.1 Pengembangan Standar Isi 25.600.000 12.800.000 12.800.000 4 4.1 Pengembangan Standar Proses 39.000.000 19.500.000 19.500.000 5 5.1 Pembiayaan Standar Penilaian 18.500.000 9.250.000 9.250.000 6. 6.1 Pengembangan Standar Pengelolaan 36.305.000 18.152.500 18.152.500 7 7.1 Pengembangan Kompetensi Lulusan 30.000.000 15.000.000 15.000.000 8 8.1 Pengendalian Sistem Pembiayaan 30.000.000 15.000.000 15.000.000

## Jumlah

## Pemanfaatan Pembiayaan Pendidikan
Setelah  perencanaa  pembiayaan  selesai  dibuat  dan  disetujui  oleh  ketua komite  sekolah  dan  kepala  sekolah,  sehingga  pelaksanaan  perencanaan pembiayaan  dalam  hal  ini  menyangkut  urusan  penggunaan  pembiayaan berdasarkan anggaran yang telah ditetapkan. Semua penerimaan anggaran dari dana bos yang sudah cair langusng masuk ke rekening sekolah, untuk menggunakan  dana  tersebut  kepala  sekolah  berkoordinasi  dengan bendahara  kemudian  dana  digunakan  sesuai  dengan  RKAS  dan  sesuai dengan  juknis  dana  BOS  yang  diberikan  oleh  pemerintah.  Semua
penerimaan dan pengeluaran di catat dalam buku KAS Umum. Dana BOS yang  dikeluarkan  pemerintah  digunakan  untuk  memenuhi  kebutuhan sekolah  yang  tercatat  dalam  RKAS,  namun  penggunaan  dana  seringkali pelaksanaannya tidak sesuai dengan yang disusun dalam RKAS.
Adapun  faktor  yang  menyebabkan  ketidaksesuaian  ini  dikarenakan pencairan  dana  BOS  tidak  sesuai  dengan  jumlah  RKAS  dan  waktu pencairan  terkadang  tidak  diawal  semester  sehingga  untuk  menutupi kebutuhan  sekolah  sebelum  dana  bos  cair  kepala  sekolah  menggunakan uang  dari  Sumbangan  Operasional  Pendidikan  (SOP/SPP)  untuk menutupinya  atau  meminjam  tabungan  siswa  yang  nanti  diganti  setelah dana BOS cair.
Adapun  proses  pencairan  dana  BOS  yaitu  membuat  surat  perjanjian kerjasama  yang  di  tanda  tangani  oleh  pihak  pertama  atas  nama Kementerian  Agama dan pihak  kedua atas nama Masrasah Ibtidaiyah  Al- Misbah,  kemudan  kepala  madrasah  menandatangi  kwitansi  bukti penerimaan  dana  bantuan  selanjutnya  uang  masuk  pada  rekening  sekolah dan bisa dicairkan pada saat madrasah membutuhkan uang tersebut. Dana BOS  dicairkan  oleh  kepala  madrasah  dan  yang  memeagang  angnya  yaitu bendahara  sekolah.  Bantuan  dana  pendidikan  dari  pemerintah  tersebut digunakan  untuk  mendukung  seluruh  kegiatan  sekolah,  selain  itu  kepala madrasah  juga  menetapkan  beberapa  guru  honorer  dan  tenaga kependidikan  honorer  penerima  honor  dana  BOS.  Besaran  honor  yang diberikan berdasarkan masa pengabdian.
No Nama Jabatan Honor/bulan 1 Ranoto, S.Pd.I Kepala Sekolah Rp. 2.337.000 2 Casto, S.Pd. Wakasek Kurikulum Rp. 1.342.500 3 Janu Pranyoto, S.Pd. Waka Sarpras Rp. 1.269.000 4 Sustriyono, S.Pd. Waka Kesiswaan Rp. 1.043.500 5 Via Dwi Verawanti, S.Pd. Guru Wali Kelas Rp. 1.116.000 6 Kholifaturrohmah, S.Pd. Guru Wali Kelas Rp. 1.368.000 7 Drs. Rohmat Slamet Guru Mapel Rp. 1.164.000 8 Endang Yuliwati, S.Pd. Guru Kelas Rp. 1.291.500 9 Eli Wahyuningsih, S.Psi. Guru BK Rp. 1.062.000 10 Novia Herawati, S.Pd. Guru Wali Kelas Rp. 1.218.000 11 Nurochmah F, S.Pd. Guru Mapel Rp. 381.000 12 Sandya K.N.,S.T, S.Pd. Guru Praktikum Rp. 585.000 13 Agus Priyono, S.Pd.I Guru Mapel Rp. 636.500 14 Wiyanti, S.Pd. Guru Wali Kelas Rp. 1.094.500 15 Dina Setiawati, S.Pd. Guru Mapel Rp. 865.000 16 Arsaladin, S.Pd. Guru Wali Kelas Rp. 1.043.500 17 Fahrudin, S.Pd. Kordinator BK Rp. 891.000 18 Trio Imam P, S.Pd. Guru Mapel Rp. 1.018.000 19 Sri Mulya Anah, S.Pd. Guru Wali Kelas Rp. 815.000 20 Charis Nurochman, S.Pd. Guru Mapel Rp. 1.044.500
DIRASAT: JURNAL MANAJEMEN DAN PENDIDIKAN ISLAM, VOL. 5 NO. 2 (2019) 129
21 Lulu Askar, S.Pd. Guru Mapel Rp. 1.630.000 22 Nur Faizah, S.Pd. Guru Mapel Rp. 992.500 23 Zaenuddin, S.Sy Guru Mapel Rp. 1.121.000 24 Uswandi, S.Pd.I Guru Mapel Rp. 968.000 25 Umi Ulfa, S.Pd. Guru Mapel Rp. 816.000 26 Desi Nur Hardiwati, S.Pd.I Guru Mapel Rp. 867.000 27 Miskiyah Dwi Permata, S.Pd. Guru Mapel Rp. 714.000 28 Rahardika Margina, S.Pd. Guru Mapel Rp. 688.500 29 Esky Purba Septina, S.Pd. Guru Wali Kelas Rp. 637.500 30 Ahmad Sholeh, S.Sos.I Guru BK Rp. 662.000 31 Suharno Kepala Tata Usaha Rp. 1.751.500
SMP  Al-Irsya  yang  bernaung  dibawah  yayasan  Cabang  Al-Irsyad Pemalang  merupaka  lembaga pendidikan  dengan profit yang tinggi tetapi dalam pemberian honor terhadap guru maupun tenaga kependidikan lainya belum  dapat  dikatakan  memenuhi  kesejahteraan.  Tenaga  Pendidik  dan Kependidikan  digaji  berdasarkan  lamanya  masa  kerja  dan  pengabdian sehingga tidak menjamin guru yang sudah sarjana bisa lebih tinggi gajinya dari pada staf tata usaha. Selain  didukung  dana BOS SMP Al-Irsyad juga memungut  SPP  dari  siswa  yang  besaran  cukup  lumayan  menjanjikan sebagai sekolah Full day School yang memilki program unggulan Tahfidz Qur’an.  Di  tengah  Kabupaten  Pemalang  kota  kecil  di  Jawa  Tengah  SPP Rp.  150.000  untuk  unggulan  dan  Rp.100.000  untuk  reguler  tergolong mahal,  akan  tetapi  siswa  yang  masuk  ke  Al-Irsyad  tiap  tahun  makin meningkat,  hal  ini  berarti  minat  masyarakat  terhadap  SMP  Al-Irsyad mengalami peningkatan.

## Pengawasan dalam Penggunaan Pembiayaan Pendidikan
Pengawasan  dalam  penggunaan  dana  BOS  dan  dana  Sumbangan Operasional  Pendidikan  yang  bukan  dari  pemerintah  dilakukan  secara berkala  setiap  sebelum  melakukan  pelaporan  dan  pertanggung  jawaban pembiayaan  pendidikan.  Pengawasan  dilakukan  untuk  mengevaluasi apakah  pengeluaran  dan  penggunaan  dana  sudah  sesuai  dngan  yang direncanakan  dalam  Rencana  Kegiatan  dan  Anggaran  Sekolah, pengawasan dilakukan oleh Pengawas yang tunjuk oleh Dinas Pendidikan. Pengawasan  yang  dilakukan  meliputi  pemeriksanaan  penerimaan  dana yang  masuk  dilakukan  dengan  memberikan  buku  KAS  Umum, pengawasan  pengeluaran  memeriksan  semua  bukti  transaksi  seperti  struk pembelian/pembayaran, kwitansi, nota, fantur, dan lain-lain.
Pada  pelaksanaa  pengawasan  dana  BOS  yang  dilakukan  oleh pengawas/penilik  dari  Kementerian  Pendidikan  Daerah  Kabupaten Pemalang  tidak  hanya  melihat  buku  laporan  keuangan  tapi  juga  melihat kondisi  fisik  sekolah  dan  perkembangan  yang  terjadi  pada  Sekolah. Selama  seluruh  proses  kegiatan  pembelajaran  berjalan  baik  dan  kondusif maka  pengelolaan  sekoah  juga  dianggap  baik.  Yayasan  dan  komite
sekolah  juga  turut  serta  dalam  pengawasan  penggunaan  pembiayaan pendidikan  yang  bukan  dari  pemerintah  ini  bertujuan  agar  akuntabilitas pembiayaan terjaga dengan baik.

## Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pembiayaan Pendidikan
Setelah  pengawasan  dan  pemeriksaan  dilakukan,  maka  pelaporan  dan pertanggung  jawaban  sekolah  terhadap  pemasukan  dan  pengeluaran pembiayaan  dengan  membuat  laporan  dan  pertanggung  jawaban  dana BOS dan  dana pembiayaan  yang bukan  dari pemerintah yang  dibuat oleh bendaharan sekolah. Pelaporan atas pertanggungjawaban dilakukan setiap akhir  semester,  laporan  tersebut  diperiksan  apakah  pelaksanaan pembiayaan  pendidikan  di  sekolah  sudah  sesuai  dengan  RKAS  atau apakah  belum  sesuai,  selain  itu  juga  pelaporan  dan  pertanggungjawabn tersebut  berfungsi  untuk  mengetahui  kondisi  keuangan  SMP  Al-Irsyad Pemalang.
Proses  pelaporan  dan  pertanggungjawaban  pembiayan  pendidikan dana  BOS  yang  akan  dilaporkan  pada  Dinas  Pendidikan  sebagai  berikut. Pertama,  akhir  semster,  bendaharan  sekolah  akan  membuat  rekapitulasi penerimaan  dan  pengeluaran  sekolah  dan  kemudian  disesuaikan  RKAS. Kedua,  laporan  pertanggungjawaban  dibuat  dengan  menguraikan  smua penerimaan  dan  pengeluaran  selama  satu  semester  yang  sedang  berjalan dengan  melampirkan semua bukti transaksi seperti struk pembayaran  dan pembelian,  kwitansi,  faktur,  nota  dan  lainnya.  Hal  ini  dilakukan  untuk menghindari  kemungkinan  terjadi  penyelahgunaan  dalam  penggunaan dana BOS. Ketiga, laporan yang dibuat menjelaskan total penerimaan dan pengeluaran selama satu semester dan setiap laporan pengeluaran di tanda tangani  oleh  kepala  Sekolah.  Keempat,  laporan  dibuat  dua  buah  yaitu laporan  dan  pertanggungjawaban  dana  BOS  yang  nanti  diperiksa  oleh Dinas  Pendidikan  Kabupaten  Pemalang  dan  satu  lagi  laporan  dari  dana Sumbangan Operasional Pendidikan yang bersumber dari siswa yang nanti akan  diperiksa  oleh  pihak  yayasan.  Laporan  semua  kegiatan  yang berkaitan  dengan  pembiayaan  pendidikan  kemudian  diperiksa  oleh  Dinas Pendidikan  dan  laporan  keuangan  yang  bukan  dari  pemerintah  diperksan Yayasan  dan  komite  Sekolah,  kemudian  laporan  ini  akan  menjadi  bahan rekomendasi  bagi  perencanaan  pembiayaan  pendidikan  pada  semester selanjutnya.

## Pembahasan Data
SMP  Al-Irsyad  merupakan  Sekolah  swasta  yang  bernaung  di  bawah Yayasan  Al-Irsyad  Al-Islamiyah  Cabang  Pemalang,  kendati  demikian SMP  Al-Irsyad  pucuk  kebijakannya  tidak  bersifat  sentral  maksudnya yayasan  tidak  turut  serta  dalam  menentukan  kebijakan  madrasah melainkan  berperan  sebagai  pengawas  dan  mengontrol  untuk  proses
pengelolaan  pembiayaan  pendidikan.  Penanggung  jawab  pelaksanaan pengelolaan  pembiayaan  adalah  kepala  sekolah.  Kepala  Sekolah  sebagai top  manajer  kemudian  dibantu  oleh  bendahara  sekolah  dan  seluruh karyawan yang berada dilingkungan SMP Al-Irsyad.
Pengelolaan  pembiayaan  SMP  Al-Irsyad  sudah  dibilang  baik  sebab pelaporan  pertanggung  jawaban  dana  BOS  dibuat  sangat  baik,  rapi  dan sesuai  dengan  juknis  penggunaan  dana  BOS  yang  ditetapkan  pemerintah. Namun dalam pengawasan pembiayaan belum melibatkan orang tua siswa untuk  turut  dalam  dalam  proses  pengawasan  sehingga  peran  orang  tua siswa sebagai komite sekolah belum nampak dalam hal tersebut. Masalah yang  dihadapi  sekolah  dalam  pembiayaan  sekolah  yaitu  seringkali  dana bantuan  dari  pemerintah  tidak  mencukupi  biaya  untuk  seluruh  kegiatan yang  berlangsung  disekolah.  Menghadapi  kebijakan  pendidikan  yang gratis.  Sekolah  swasta  sebaiknya  tidak  bergantung  sepenuhnya  kepada pemerintah  sebagai  sumber  pembiayaannya,  sebagaimana  SMP  Al-Irsyad pun  melakukan  pembiayaan  mandiri  dengan  memungut  SPP  siswa perbulan  nya  seabagi  biaya  kegiatan  KBM  dan  melakukan  pendekatan kepada  orang  tua  siswa  dan  masyarakat  melalui  komite  sekolah  untuk memperoleh bantuan pembiayaan guna memperlancar proses pembelajaran di sekolahnya.
Perencaanaan  pembiayaan  pendidikan  dibuat  berdasarkan  kebutuhan Sekolah untuk satu tahun ajaran, selain kebutuhan sekolah pihak lembaga juga  memikirkan  kebutuhan  peserta  didik  sepertik  buku  pelajaran  dan perlengkapan kantor, dengan besaran jumlah dana BOS untuk setiap siswa yaitu  Rp.  1.000.000,-  dengan  jumlah  rombongan  belajar  5  suntuk  setiap kelas  sehinggan  besaran  dana  bos  yang  di  terima  SMP  Al-Irsyad  cukup banyak. Hal ini menjadi membantu pembiayaan sekolah, akan tetapi dana BOS  untuk  semester  pertama  hanya  cair  40%  saja  ini  mejadi  kendala tersendiri  dalam  pelaksanaan  pembiayaan,  bendahar  dan  pihak  yang terlibat untuk mampu membuat perencanaan pembiayaan pendidikan yang memungkinkan  mampu  memenuhi  kebutuhan  sekolah  dan  kebutuhan peserta didik dalam KBM yang berjalan efektif, efisien dan kondusif.
Penggunaan pembiayaan harus disesuaikan dengan RKAS menggunakan  prinsip  skala  proritas  yang  sudah  ditetapkan,  dana  BOS yang  sudah  di  transfer  ke  rekening  Sekolah  kadang  kala  semuanya  dapat langsung diambil oleh kepala sekolah dan proses pencairan dana BOS juga berlangsung satu sampai dua tahap tergantung kebijakan pemerintah yang berwenang.  Fenomen  inilah  yang  mengharuskan  pihak  Sekolah menggunakan  sistem  skala  prioritas.  Skala  prioritas  yaitu  serangkaian daftar  bermacam-macam  kebutuhan  yang  disusun  berdasarkan  tingkat kepentingan  yaitu  dari  kebutuhan  yang  paling  penting  sampai  daftar kebutuhan yang dapat ditunda.
Pengawasan  terhadap  manajemen  pendidikan  hendaknya  dilakukan lebih  baik  baik  lagi  dan  secara  rutin  serta  menyeluruh  hingga  dapat meminimalisir  terjadi  penyimpangan  penggunaan  dana  bantuan  BOS. Pencatatan  transaksi  keuangan  sekolah  hendakmya  mulai  menggunakan prinsip akuntansi  yaitu  dimulai  dengan  membuat jurnal umum,  kemudian posting  kedalam  buku  besar  agar  lebih  rinci  atau  jika  ingin melakukanpencatatan  secara  umum,  maka  menggunakan  buku  umum, buku khusus, buku pembantu, dan neraca saldo sehingga kondisi keuangan Sekolah  dengan  mudah  dapat  diketahui  dan  memudahkan  juga  dalam proses  pengawasan.  Akhir  dari  semua  proses  pengelolaan  pembiayaan pendidikan  diharapkan  dapat  memberikan  manfaat  untuk  elemen  yang terlibat  baik  bagi  kepala  sekolah,  komite  sekolah,  seluruh  pendidika  dan tenaga  kependidikan  serta  siswa  yang  menjadi  objek  utama  dalam pengelolaan  pembiayaan  pendidikan  agar  terpenuhi  semua  kebutuhannya disekolah.

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  tentang  pengelolaan  pembiayaan  pendidikan di  SMP  Al-Irsyad  Kabupaten  Pemalang  bahwa  perencanaan  pembiayan pendidikan di SMP Al-Irsyad dimulai dengan memilih program kerja yang akan  dilaksanakan  dalam  satu  tahun  ajaran  kedepan,  kemudian menentukan  besaran  biaya  pendaftaran  bagi  siswa  yang  masuk.  Kepala Sekolah  dan  bendaharan  sekolah  kemudian  membuat  RKAS  berdasarkan jumlah  dan  kebutuhan  siswa  selama  satu  periode  pembelajaran  atau  satu tahun.
Selanjutnya  dapat  disimpulkan  beberapa  simpulan  khusus,  sebagai berikut. Pertama, perencanaan pembiayaan di Sekolah Menengah Pertama Al-Irsyad  Pemalang  telah  dilakukan  dengan  baik  oleh  Tim  Manajemen BOS  sekolah.  Adapun  perencanaan  pengelolaan  pembiayaan  di  SMP  Al- Irsyad Pemalang dibuat pada saat penyusunan Rencana Anggaran Belanja Sekolah  (RAPBS)  dengan  proses  penyusunan  yang  dilakukan  oleh  tim yang  sudah  dibentuk  diawali  dengan  EDS,  dengan  melibatkan  seluruh komponen sekolah sesuai dengan petunjuk. Kedua, efektifitas pelaksanaan pembiayaan  di  Sekolah  Menengah  Pertama  Al-Irsyad  Pemalang  telah dilaksankan  secara  efektif  dengan  melibatkan  guru  dan  komite  sekolah. Penggunaan  biaya  pendidikan  dengan  meminta  masukan  dan  pendapat tentang  kebutuhan  sekolah,  penggunaan  dana  BOS  sesuai  dengan perencanaan  atau  sesuai  RAPBS.  Mengenai  prosedur  pengambilan  dana BOS  disesuaian  dengan  waktu  pencairan  yang  dipegang  oleh  bendahara. Ketiga, pengawasan pembiayaan di Sekolah Menengah Pertama Al-Irsyad dilakukan  oleh  instansi  terkait  seperti  dari  Inspektorat  pusat  dan  daerah, dari dinas, dari komite sekolah, dan dari kepala sekolah. Keempat, faktor-
faktor  pendukung  dan  penghambat  pembiayaan  di  Sekolah  Menengah Pertama Al-Irsyad Pemalang.[]

## Daftar Pustaka
Fattah,  Nanang. Ekonomi  dan  Pembiayaan  Pendidikan. Bandung:  PT Remaja Rosdakarya, 2012. Fattah,  Nanang. Landasan  Manajemen  Pendidikan. PT  Remaja Rosdakarya, 2009. Marini,  Arita. Manajemen  Sekolah  Dasar. Bandung:  PT  Remaja Rosdakarya, 2014. Matin. Manajemen  Pembiayaan  Pendidikan:  Konsep  dan  Aplikasinya. Jakarta: Rajawali Press, 2014. Mulyasa,  E. Manajemen  Berbasis  Sekolah. Bandung:  PT  Remaja Rosdakarya, 202.
Murtadlo,  Muhammad.  “Strategi  Pembiayaan  Pendidikan  pada  Madrasah Swasta  Unggulan,” Edukasi:  Jurnal  Penelitian  Pendidikan  Agama dan Keagamaan 14, no 1 (April 2016). Sagala, Syaiful. Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan. Bandung: CV Alfabeta, 2011. Supriadi, Dedi. S atuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010.