## KAJIAN HUKUM KEPAILITAN DI INDONESIA:  Studi Putusan Nomor
36/Pdt.SusPailit /2020/ PN Niaga Jkt.Pst
David Tan Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam Email: davidtancyz@gmail.com
Joseline Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam Email: 1851003.joseline@uib.edu

## ABSTRAK
Debt is an obligation to pay an amount of  money agreed and promised by both parties, but debt  is  often  underestimated  and  not  carried  out  in  accordance  with  the  rules  so  that  a lawsuit  for  bankruptcy  arises.  A  bankruptcy  petition  can  be  filed  in  court  if  it  fulfills  the requirements  stipulated  in  Law  Number  37  of  2004  concerning  Bankruptcy  and Postponement of Debt Payment Obligations. In addition to the declaration of bankruptcy, it can also be filed by the creditor against the debtor who does not pay his debt obligations to the commercial district  court. Several  lawsuits and applications have been submitted to  the commercial court, one of which is the bankruptcy case that was tried at the Central Jakarta Commercial Court decision Number 36/Pdt.SusPailit/2020/PN Niaga Jkt.Pst. This study aims to analyze how the position case, the suitability of the reasons for filing this bankruptcy suit and  the  suitability  of  the  judges'  considerations  in  deciding  the  decision  in  this  bankruptcy case. This research applies normative legal research methods. The results of the discussion produced  in  this  study  found  that  the  reason  for  the  judge  in  granting  the  case  application submitted by PT. Pandega Design Weharima and CV. Media Konsultindo has complied with the facts and applicable laws

## Keywords: Bankruptcy, cause of bankruptcy, Debt

## A. PENDAHULUAN
Indonesia memiliki wilayah yang luas sebesar 1.905 KM2 dan merupakan negara yang memiliki  kepadatan  penduduk  peringkat  keempat  terbanyak  didunia  sehinga  Indonesia memiliki  potensi  yang  sangat  besar. 1 Banyak  investor  dari  luar  maupun  dari  pengusaha yang  ada  diIndonesia  yang  melihat  baik  perkembangan  ekonomi  Indonesia,  ini  yang membuat  Indonesia  terdapat  banyak  perusahaan  baik  perusahaan  dengan  usaha  kecil maupun  perusahaan  besar.  Dengan  adanya  banyak  pembukaan  perusahaan  di  Indonesia mendorong  ekonomi  Indonesia  semakin  kuat. 2 Indonesia  termasuk  Negara  yang  memiliki perkembangan ekonomi yang kuat di Asia Tenggara dimana Indonesia berada diperingkat keenambelas  sedunia. 3 Namun  pada  awal  tahun  2020,  seluruh  dunia  terancam  diberbagai bidang  terutama  dibidang  ekonomi  dengan  adanya  penyebaran  virus  Covid-19  yang menempatkan  perusahaan  perusahaan  yang  verada  di  Indonesia  mengalami  krisis
1 Wikipedia.  (2021)  Indonesia.  https://  id.  wikipedia.org/  wiki/Indonesia.  diakses  tanggal  16  Mei  2021,  pukul 21.00
2 Disemadi, Hari Sutra., & Prananingtyas, P. (2020). Kebijakan  Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai Strategi Hukum dalam Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia. Jurnal Wawasan Yuridika , 4 (1), 1-16, hlm. 2.
3 Ibid
ekonomi. 4 Banyak  perusahaan  mengalami  kerugian  besar  dimana  kegiatan  perusahaan tidak  bisa  berjalan  normal  karena  ada  kendalanya  virus  ini. 5 Berdasarkan  laporan  times tanggal  17  Agustus  2020  tercatat  bahwa  sebanyak  46  perusahaan  yang  brangkut dikarenakan  tidak  berjalannya  kegiatan  makanya  pada  tahun  perusahaan  mengalami pemberhentian  pemasukkan  dan  total  kasus  perusahaan  baik  kecil  maupun  besar  yang megajukan pailit dipegadilan negeri pada tahun 2020 sebanyak 641 kasus. 6 Namun dengan mengajukan  pailit  tidak  berarti  perusahaan  bisa  bebas  dari  semua  utang.  Banyak perusahaan  karena  perputaran  modal  tidak  lancar  maka  tidak  dapat  membayar  utang dengan  tepat  waktu,  banyak  dari  mereka  yang  tidak  memilih  cara  yang  benar  untuk menyelesaikan  melainkan  kabur  lari  tanpa  tanggung  jawab  maka  perusahaan  yang  tidak melunasi  utangnya  kepada  kreditur  tidak  dapat  lari  dari  gugatan  yang  dilayang  olehdi pengadilan negeri niaga dengan gugatan pailit. DiIndonesia memiliki peraturan perundang undang  sendiri  yang  mengatur  kasus  berjenis  kepailitan  yakni  Undang  -  Undang  No  37 tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  (UU Kepailitan  dan  PKPU)  dimana  sebuah  permohonan  atau  gugatan  pailit  dinyatakan  gagal demi hukum jika tidak sesuai syarat pengajuan yang dimana telah diatur dalam pasal 2 ayat (1)  UU  Kepailitan  dan  PKPU  maka  apabila  gugatan  pernyataan  Pailit  dinyatakan dibatalkan atau gagal demi hukum maka permohonan atau gugatan akan ditolak.
Pengadilan  Niaga  Jakarta  Pusat  telah  menjatuhkan  putusan  terhadap  perkara  gugatan pailit  dengan  nomor  36/Pdt.SusPailit/2020/PN  Niaga  Jkt.Pst  yang  diajukan  oleh  PT. Pandega Desain Weharima dan CV. Media Konsultindo sebagai kreditur sesuai kedudukan hukumnya  dalam  perkara  ini  melawan  PT.  Tritama  Barata  Makmur  Pada  tanggal  10 November  2020.  PT.  Tritama  Barata  Makmur  dianggap  sudah  dapat  dianggap  dalam kondisi  pailit  yang  sudah  patutnya  dinyatakan  pailit  karena  PT.  Tritama  Barata  Makmur tidak  dapat  membayar  utang  dan  menunda  pembayaran  terhadap  dua  krediturnya,  maka alasan  PT.  Pandega  Desain  Weharima  dan  CV.  Media  Konsultindo  mengajukan  gugatan pailit ke Pengadilan Negeri ialah PT. Tritama Barata Makmur sudah memenuhi syarat pailit dimana yang sudah diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan  PKPU yang mengatur memiliki dua kreditur ataupun lebih dan memiliki utang yang sudah jatuh tempo tapi tidak melaksanakan kewajibannya dengan membayar utangnya. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah  melakukan  pemeriksaan  fakta-fakta  atas  perkara  ini  dan  setelah  proses pemeriksaan  di  depan  pengadilan,  majelis  hakim  agung  dengan  pertimbangan  hukum terhadap perkara pailit yang telah diadilinya maka dengan amar menyatakan mengabulkan permohonan pailit PT. Tritama Barata Makmur demi hukum.
Penelitian  terdahulu  dilakukan  oleh  Sonyendah  Retnaningsih  pada  tahun  2017 mengkaji  mengenai  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Debitor  Pailit  Individu  Dalam Penyelesaian  Perkara  Kepailitan  Di  Indonesia 7 ,  Supriyono  pada  tahun  2013  mengkaji mengenai  Perlindungan  Para  Kreditor  Sehubungan  dengan  Debitor  Mempailitkan  Diri 8 , Ricardo  Simanjuntak  pada  tahun  2013  mengkaji  mengenai  Aspek  Hukum  Kepailitan
4 Kang.  Cindy.,  &  Disemadi,  H.  S.  (2021).  The  COVID-19  Pandemic  Outbreak  Impact  and  Prevention  From Legal  Perspective:  An  Indonesian  Experience.  In CoMBInES-Conference  on  Management,  Business, Innovation, Education and Social Sciences 1 (1), 134-144, hlm. 136.
5 Disemadi,  Hari  Sutra.,  &  Ali  Ismail  Shaleh.  (2020).  Banking  credit  restructuring  policy  amid  COVID-19 pandemic in Indonesia. Jurnal Inovasi Ekonomi , 5 (02)., hlm. 63.
6 Kontan.co.id. (2021) https://nasional.kontan.co.id/news/sepanjang-tahun-2020-perkara-pkpu-meningkat, diakses tanggal 16 Juni 2021, Pukul 15.00
7 Retnaningsih, Sonyendah. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Debitor Pailit Individu Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan Di Indonesia. ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata, Vol 3, No 1.
8 Supriyono.  (2013).  Perlindungan  Para  Kreditor  Sehubungan  dengan  Debitor  Mempailitkan  Diri.  Jurnal Supremasi Hukum. Vol. 2, No. 2.
Perusahaan  Publik  di  Pasar  Modal 9 ,  Umul  Khair  pada  tahun  2018  mengkaji  mengenai Analisis  Yuridis  Terhadap  Akibat  Hukum  Putusan  Pernyataan  Pailit  Bagi  Debitor Terhadap  Kreditor  Pemegang  Hak  Tanggungan 10 ,  dan  Paripurna  S.P  pada  tahun  2006 mengkaji  mengenai  Deﬁnisi  Utang  Menurut  RUU  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban Pembayaran  Utang. 11 Berdasarkan  penelitian  sebelumnya,  walaupun  memiliki  kesamaan tema  yakni  kepailitan,  namun  pada  penelitian  ini  lebih  fokus  kepada  menganalisis bagaimana pertimbangan hukum hakim, putusan hakim serta perlindungan hukum kepada kreditur.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  syarat-  syarat  yang  dapat  dinyatakan pailit  serta  perlindungan  hukum  kepada  kreditur,  maka  berdasarkan  pemaparan  diatas, penelitian  ini  menganalisis  terhadap  putusan  perkara  tersebut  dan  menyusunnya  dalam bentuk penulisan hukum ini.

## B. METODE PENELITIAN
Pendekatan Metode penelitian digunakan dalam menganalisa dan mengkaji putusan ini  menggunakan  jenis  metode  penelitian  yang  berupa  penelitian  dalam  bentuk  normatif, yang  dimaksud  dari  penelitian  hukum  Normatif  adalah  penelitian  yang  menganalisis dengan cara mengumpulkan dan menganalisa data yang didapatkan secara tidak langsung, data  yang  secara  tidak  langsung  dimaksud  diatas  adalah  data  sekunder  (Ashshofa,  1996). Data  sekunder  yang  dimaksud  tersebut  contohnya  peraturan  perundang-undang,  pendapat ahli, jurnal, buku, literatur atas putusan perkara dan lain-lain (Soekanto,  2003). Data  yang diperoleh  dianalisis  secara  deskriptis  kualitatif.  Cara  penyusunan  yang  dimaksud  tersebut merupakan  cara  penyusunan  data-  data  tersebut  secara  sistematis  yang  kemudian dikemukakan  secara  permasalahan  yang  ditemukan  dalam  putusan  perkara  dengan  nomor 36/Pdt.SusPailit  /2020/  PN  Niaga  JKT.PST  dan  peraturan  yang  berkaitan  degan  tujuan dalam  penulisan  penelitian  ini  dengan  mempertimbangkan  seluruh  dasar  pertimbangan ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan  berjalan  untuk  menjamin kepastian  hukumnya  dimana  memastikan  para  penegak  hukum  menjalanin  wewenangnya dengan merealisasikan peraturan  Undang -  Undang tersebut.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada  tahun  2016  PT.  Tritama  Barata  Makmur  menyewa  PT.Pandega  Desain Weharima  sebagai  jasa  konsultansi  PT.  Tritama  Barata  Makmur,  dengan  Perjanjian Pengembangan  Perumahan  Puri,  Jakarta,  Untuk  Jasa  Konsultasi  Arsitektur  Lokal  No. 1600M/PDW/III-16/036  tertanggal  10  Maret  2016  sebesar  Rp.  2.385.000.000,-  dan Pekerjaan  Tambahan  Proyek  Perumahan  Puri  Nomor1611/SP-PDW/IV-16/033  tertanggal 22  April  2016  (vide  bukti  P-11),  sebesar  Rp.  1.000.000.000.  Selain  dengan  PT.Pandega Desain  Weharima,  PT.  Tritama  Barata  Makmur  menggunakan  jasa  konsultan  pajak  CV. Media Konsultindo sejak tahun 2017.
Sejak tahun 2019 dimana tagihan utang yang telah jatuh waktu tempo namun tidak dilunasi  PT.  Tritama  Barata  Makmur  yakni  tagihan  utang  kepada  PT.Pandega  Desain Weharima  yang  jatuh  tempo  dibulan  Oktober  2019  dengan  nominal  pembayaran  sebesar Rp.373.375.498  dan  tagihan  pembayaran  jasa  Accounting  &  Tax  untuk  CV.  Media Konsultindo  terhitung  waktu  jatuh  tempo  sejak  Mei  2019  s/d  Agustus  2020  sejumlah
9 Simanjuntak,  Ricardo.  (2013)  Aspek  Hukum  Kepailitan  Perusahaan  Publik  di  Pasar  Modal.  Jurnal  Hukum Pasar Modal. Vol. V.
10 Khair  Umul.  (2018).    Analisis  Yuridis  Terhadap  Akibat  Hukum  Putusan  Pernyataan  Pailit  Bagi  Debitor Terhadap Kreditor Pemegang Hak Tanggungan. Jurnal Cendikia Hukum. Vol 3, No 2.
11 Sugarda,  Paripurna  P.  (2002).  Deﬁnisi  Utang  Menurut  RUU  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban Pembayaran Utang. Jurnal Hukum Bisnis. Vol. 17.

## Fakultas Hukum Universitas Tadulako
Rp.132.000.000.  Pada  tanggal  28  Agustus  2020  PT.  Pandega  Desain  Weharima melayangkan  Surat  Tagihan  Belum  Terbayar  PT.  Tritama  Barata  Makmur  dengan  No. 1611/PDW/VIII-20/067  dan  CV.  Media  Konsultindo  menagih  tagihan  melalui  Surat Nomor:  001/MK/IX/2020  pada  tanggal  02  September  2020,    maka  PT.  Pandega  Desain Weharima  dan  CV.  Media  Konsultindo  dengan  perwakilan  advokat,  telah  mengajukan gugatan  permohonan  pailit  ke  Pengadilan  Niaga  pada  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat terhadap PT. Tritama  Barata Makmur pada tanggal  22 September 2020  teregister dengan perkara Nomor 36/ Pailit / 2020/ PN. Niaga Jkt.Pst.

## 1. Kesesuaian  Alasan  Pengajuan  Gugatan  Permohonan  Kepailitan  berdasarkan Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004
Salah  satu  upaya  bagi  para  kreditur  untuk  mendapatkan  atau  meminta  kembali piutang mereka adalah mengangkat kasus merka dan menyelesaikan didepan pengadilan. 12 Sebelum  mengangkat  sebuah  perkara  didepan  pengadilan,  tentu  adanya  penyelesaian diluar  pengadilan  seperti  negosiasi  ataupun  kesepakatan  antar  mereka  dua  akan  tetapi dibalik  sebuah  permasalahan  menjadi  sebuah  perkara  tentunya  adanya  satu  pihak  yang lalai  melaksanakan  atau  memenuhi  kewajibannya  dan  tidak  berikhtikad  baik menyelesaikannya  maka  oleh  salah  satu  pihak  yang  merasa  dirugikan  melakukan pengangkatan  kasus  didepan  pengadilan  dengan  tujuan  menyelesaikan  perkara  tersebut demi  hukum. 13 Hal  tersebut  sesuai  dengan  tujuan  hukum  Indonesia  menyusun  undang- undang  yakni  mewujudkan  adanya  kepastian,  keadilan  dan  kemanfaatan. 14 Undang  – Undang kepailitan juga dirumuskan untuk melindungi hak atas debitur dan kreditur maka dalam  perkara  ini  dapat  dilihat  bahwa  hak  kreditur  sudah  tidak  dipenuhi  karena  debitur tidak melaksanakan kewajibannya. 15
Pasal  1  butir  7    Undang  -  Undang  No  37  Tahun  2004  (UU  Kepailitan  dan  PKPU) memuat  isi  bahwa  Pengadilan  yang  mengunnakan  UU  Kepailitan  dan  PKPU  untuk menyelesaikan  perkara  adalah  Pengadilan  Niaga  serta  dalam  Pasal  2  ayat  (1)  UU Kepailitan  dan  PKPU  tersebut  juga  menyebutkan  bahwa  pernyataan  pailit  harus dinyatakan oleh  pengadilan. Perkara yang dianalisi oleh penulis tersebut ini dapat dilihat bahwa  debitur  dalam  perkara  ini  mempunyai  dua  kreditur  yakni  PT  Pandega  Desain Weharima dan CV Media Konsultindo dan PT. Tritama Barata Makmur memiliki tagihan utang  yang  belum  ke  PT  Pandega  Desain  Weharima  dihitung  mulai  tanggal  17  oktober 2019  dan  utang  ke    CV  Media  Konsultindo  sejak  bulan  Mei  2019  maka  sesuai  dengan pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU Termohon pailit sudah memenuhi syarat pailit dimana pasal tersebut memuat isi debitur yang memiliki jumlah kreditunya sebanyak dua atau  lebih  dan  memiliki  utang  yang  sudah  jatuh  tempo  tapi  tidak  melunasi  maka  dapat dinyatakan  pailit  oleh  pengadilan  niaga  dan  dalam  pasal  2  ayat  (1)  UU  Kepailitan  dan PKPU  juga  mengatur  bahwa  pernyataan  pailit  dapat  dimohonkan  oleh  debitur  sendiri maupun  diajukan  oleh  kreditur  untuk  menyatakan  bahwa  debitur  tersebut  pailit  maka dalam perkara ini jumlah kreditur sudah memenuhi syarat dan memiliki utang jatuh tempo serta  PT  Pandega  Desain  Weharima  dan  CV  Media  Konsultindo  merupakan  kreditur
12 Arizona,  Wira.  (2019).  Analisi  Yuridis  kekuatan  Hukum  Pengajuan  Permohonan  Renvoi  Prosedur  Oleh Kreditur  Yang  Didasarkan  Kepada  Audit  Internal  Perusahaan  Kreditor  (Studi  Putusan  Mahkamah  Agung  No. 617.K/Pdt.Sus.Pailit/2018). Medan: Universitas Sumatera Utara, hlm. 22
13 Disemadi,  Hari  Sutra.,  &  Gomes,  D.  (2021).  Perlindungan  Hukum  Kreditur  Konkuren  Dalam  Perspektif Hukum Kepailitan Di Indonesia. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha , 9 (1), 123-134, hlm. 126.
14 R. Soeroso. (2009).  Pengantar Ilmu Hukum.  Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 56.
15 Rahayu, Hartini. ( 2017).  Konsep Keuangan Negara dan Hukum Kepailitan di Indonesia.  Malang : Penerbit Setara Press, hlm. 140
ataupun  pihak  yang  dirugikan  dapat  mengajukan  permohonan  pailit  dipengadilan  niaga terhadap termohon pailit yakni PT. Tritama Barata Makmur.
Hasil  analisis  penulis  terhadap  perkara  kepailitan  dengan  nomor  putusan  36  yang diadili  oleh  pengadilan  niaga  jakarta  pusat  dan  berikut  ini  merupakan  alasan  pemohon mengajukan permohon pailit sebagai berikut:
Pada  alasan  pertama,  PT  Pandega  Desain  Weharima  ataupun  pemohon  pailit  I melampirkan  bukti  P-15  (Invoice  dengan  nomor  Ref.  #  187A/  PDW.  1611/  X.2019/ INV/TBM)  yang  jatuh  temponya  pada  tanggal  18  Oktober  2019  yang  memuat  utang tagihan sebesar dua ratus dua puluh dua juta lima ratus empat puluh empat ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah dan bukti P-16 (Invoice dengan nomor Ref. # 187B / PDW. 1611 / X /.2019 /INV/TBM)  yang jatuh temponya ditanggal yang sama yakni tanggal 18 Oktober  2019  yang  memuat  utang  tagihan  sebesar  seratus  lima  puluh  juta  delapan  ratus tiga  puluh  ribu  sembilan  ratus  sembilan  rupiah.  Dengan  adanya  utang  yang  tidak dibayarkan oleh termohon pailit yakni PT. Tritama Barata Makmur maka pemohon pailit I mengirim  surat  tagihan  (surat  dengan  nomor  1611/PDW/VIII-20/067)  pada  tanggal  28 Agustus  2020  kepada  PT.  Tritama  Barata  Makmur  yang  memuat  total  jumlah  tagihan sebesar  tiga  ratus  tujuh  puluh  tiga  juta  tiga  ratus  tujuh  puluh  lima  ribu  empat  ratus sembilan  puluh  delapan  rupiah,  namun  termohon  pailit  tetap  tidak  memenuhi kewajibannya dengan membayar pembayaran utangnya kepada pemohon  pailit  I sejak 18 Oktober  2019  sampai  dengan  28  Agustus  2020  dengan  alasan  adanya  penyebaran  wabah Covid-19. Dalam  10  bulan  tagihan  utang  sudah  sampai  waktu  bayarnya,  termohon  pailit kepada PT Pandega Desain Weharima dapat dilihat bahwa pada tanggal 18 Oktober 2019 belum  terjadi  penyebaran covid-19 di  Indonesia  tetapi  termohon  pailit  menunda  hingga bulan  Agustus  2020  dimana  dengan  alasan  adanya  wabah  tersebut  dapat  mencerminkan bahwa  termohon  pailit  tidak  beriktikad  dalam  membayar  utangnya  juga  tidak  beriktikad baik  dalam  menyelesaikan  utangnya  karena  tidak  adanya  percobaan  mendekati  pemohon pailit I untuk membahas atas penundaan atas pembayaran utang tersebut namun termohon pailit memilih  untuk  membiarkan surat  tagihan pemohon  pailit  I melampirkan tetap tidak mengambil  tindakan  apapun  kepada  pemohon  pailit  I,  maka  dalam  hal  ini  dapat  melihat bahwa  alasan  pemohon  pailit  I  mengajukan  permohon  pailit  kepada  PT  .  Tritama  Barata Makmur  karena  termohon  pailit  tidak  berikhtikad  baik  dalam  menyelesaikan  utangnya maka  pemohon  pailit  I  berada  diposisi  lemah  yakni  dipihak  merugikan  dan  takut  atas termohon  pailit  melarikan  diri  dari  kewajibannya  dan  berdasarkan  halaman  lima menyatakan bahwa bukti-bukti P- 15 dan P-16, pemohon pailit I berhak menuntut haknya dikembalikan dengan cara hukum.
Pada alasan kedua, CV Media Konsultindo ataupun pemohon pailit II melampirkan bukti  P-20  (surat  tagihan  outstanding  dengan  nomor  001/MK/IX/2020  tertanggal  02 September 2020) yang menagih tagihan utang yang telah tiba tangaal pembayarannya sejak bulan  Mei  2019  sampai  bulan  Agustus  2020  dan  bukti  P-21(surat  -    surat  tagihan  sejak bulan Mei 2019 sampai bulan Agustus 2020 dengan nomor invoice MK/2019/MEI/TBM/ 10512145,  MK/  2019/  JUNI/  TBM/  10512227,  MK/  2019/  JULI/  TBM/  23149577,  MK/ 2019/  AGUSTUS/  TBM/  23149639,  MK/  2019/  SEPTEMBER/  TBM/  23149710,  MK/ 2019/  OKTOBER/  TBM/  05016973,  MK/  2019/  NOVEMBER/  TBM/  05019012,  MK/ 2019/  DESEMBER/  TBM/  05019073,  MK/  2020/  JANUARI/  TBM/  85396151,  MK/ 2020/  FEBRUARI/  TBM/  85396211,  MK/  2020/  MARET/  TBM/  85396286,  MK/  2020/ APRIL/  TBM/  853963358,  MK/  2020/  MEI/  TBM/  80393612,  MK/  2020/  JUNI/  TBM/ 80393694, MK/ 2020/ JULI/ TBM/ 00005, MK/ 2020/ AGUSTUS/ TBM/ 00003) dengan total  jumlah  tagihan  sebesar  seratus  tiga  puluh  dua  juta  rupiah.  PT.  Tritama  Barata

## Fakultas Hukum Universitas Tadulako
Makmur  tetap  tidak  memenuhi  kewajibannya  dengan  membayar  pembayaran  utangnya kepada  CV.  Media  Konsultindo  sejak  02  September  2020  menerima  surat  tagihan  utang dari  pemohon  pailit  II  dengan  alasan  adanya  penyebaran  wabah Covid-19. Sejak  jatuh temponya tagihan utang  termohon  pailit kepada  pemohon  pailit  II terhitung selama  enam belas  bulan  ataupun  satu  tahun  empat  bulan  tidak  dibayar  utangnya  oleh  termohon  pailit dan dapat dilihat bahwa pada sejak bulan Mei 2019 belum terjadi penyebaran covid-19 di Indonesia  tetapi  termohon  pailit  menunda  hingga  bulan  Agustus  2020  dimana  dengan alasan adanya wabah tersebut dapat mencerminkan bahwa termohon pailit tidak beriktikad dalam  membayar  utangnya  juga  tidak  beriktikad  baik  dalam  menyelesaikan  utangnya karena  tidak  adanya  percobaan  mendekati  pemohon  pailit  II  untuk  membahas  atas penundaan  atas  pembayaran  utang  tersebut  namun  termohon  pailit  memilih  untuk membiarkan surat tagihan pemohon pailit II melampirkan tetap tidak mengambil tindakan apapun  kepada  pemohon  pailit  II,  maka  dalam  hal  ini  dapat  melihat  bahwa  alasan termohon  kepada  PT.  Pandega  Desain  Weharima  itu  sama  dan  dari  hal  yang  diuraikan diatas  dapat  melihat  bahwa  PT.  Tritama  Barata  Makmur  memiliki  dua  kreditur  yakni kepada    PT.  Pandega  Desain  Weharima  dan  CV.  Media  Konsultindo  maka  lebih menunjukkan bahwa para pemohon pailit berada diposisi lemah yakni dipihak merugikan dan takut atas termohon pailit melarikan diri dari kewajibannya dan berdasarkan halaman enam  dan  tujuh  menyatakan  bahwa  bukti-bukti  P- 20  dan  P-21,  pemohon  pailit  II  berhak menuntut  haknya  dikembalikan  dengan  cara  hukum  dan  sesuai  pasal  2  ayat  1  Undang  – Undang kepailitan dan PKPU yang disebut diatas termohon pailit sudah memenuhi syarat diajukan untuk dinyatakan pailit.
Pada alasan ketiga,  PT.  Tritama Barata Makmur memiliki dua kreditur  yang dalam putusan perkara ini yakni PT Pandega Desain Weharima dan CV Media Konsultindo akan tetapi  selama  mengumpulkan  bukti  menguatkan  bahwa  termohon  pailit  dapat  dinyatakan pailit,  termohon  pailit  memiliki  tiga  kreditur  lain  lagi  yang  nominal  utangnya  lebih  besar dari  PT.  Pandega  Desain  Weharima  dan  CV.  Media  Konsultindo.  Dalam  situasi  ini tentunya  pemohon  pailit  I  dan    pemohon  pailit  II  dalam  ketakutan  atas  kemampuan pembayaran utang terhadap mereka karena dibalik utang mereka, termohon pailit memiliki tiga kreditur lain lagi (Odilia Yuki Limba The dengan nominal utang sebesar satu miliyar seratus tiga belas juta Sembilan ratus Sembilan puluh dua ribu lima ratus tujuh belas rupiah, Sugiharto Subiantoro Pranoto dengan nominal utang sebesar satu miliyar seratus dua puluh satu  juta  seratus  sepuluh  ribu  enam  ratus  delapan  puluh  rupiah,  dan  Pakumala  Joehana dengan nominal utang sebesar satu miliyar empat puluh enam juta dua ratus delapan puluh empat ribu dua ratus  tujuh rupiah), total  jumlah tagihan utang tiga kreditur lain sebanyak tiga  miliyar  dua  ratus  delapan  puluh  satu  juta  tiga  ratus  delapan  puluh  tujuh  ribu  empat ratus  empat  rupiah  dimana  disbanding  dengan  total  utang  termohon  pailit  kepada    PT. Pandega  Desain  Weharima  dan  CV.  Media  Konsultindo,  total  utang  PT.  Tritama  Barata Makmur  kepada  PT.  Pandega  Desain  Weharima  dan  CV.  Media  Konsultindo  tidak seberapa  dimana  tidak  sampai  lima  ratus  juta  rupiah  namunn  justru  ada  utang  dengan nominal besar ditanggung termohon pailit maka lebih memastikan bahwa termohon pailit dalam kesusahan membayar utangnya. total utang PT. Tritama Barata Makmur kepada PT. Pandega  Desain  Weharima  dan  CV.  Media  Konsultindo  mungkin  dibanding  kreditur  lain termasuk  nominal  kecil  namun  bagi  PT.  Pandega  Desain  Weharima  dan  CV.  Media Konsultindo  dapat  mempengaruhi  kelangsungan  hidup  perusahaan  pemohon  pailit  I  dan pailit,  maka  termohon  pailit  memiliki  tiga  kreditur  lainnya  merupakan  alasan  ketiga  para pemohon pailit mengajukan permohonan pailit kepada PT. Tritama Barata Makmur.
Pada  alasan  keempat,  berdasarkan  smua  bukti  –  bukti  yang  dilampirkan  pemohon pailit I dan pailit II menguatkan bahwa benar tagihan utang  yang dihutang oleh termohon
pailit dan terbukti memiliki jumlah kreditur sebanyak dua atau lebih sudah memenuhi Pasal 2  ayat  (1)  UU  Kepailitan  dan  PKPU  yang  memuat  syarat  dinyatakan  pailit  dan  sesuai dengan pasal 8 ayat (4)  UU Kepailitan dan PKPU  yang dimana ada mengatur bahwa jika fakta  atau  keadaan  membuktikan  bahwa  pasal  2  ayat  (1)  UU  Kepailitan  dan  PKPU  telah dipenuhi  maka  pengadilan  yang  melakukan  pemeriksa  atas  perkara  dapat  mengabulkan gugatan permohonan pailit yang sedang diadili.
Menurut  hasil  analisis  terhadap  alasan  yang  mendorong  pengajuan  gugatan  ini berdasarkan  hukum  berlaku  dapat  dinyatakan  telah  sesuai  karena  berdasarkan  bukti  yang dilampirkan  kedua  pemohon  pailit  dimana  sesuai  invoice  memang  terdapat  perjanjian melakukan  pembayaran  pada  tanggal  jatuh  tempo  tersebut  namun  termohon  tidak melaksanakan  pembayaran  tersebut  dan  juga  pada  jawabannya  termohon    mengakuinya bahwa  memang  termohon  ada  menunda  pembayaran  utang  kepada  dua  pemohon  tersebut yakni  PT  Pandega  Desain  Weharima  dan  CV  Media  Konsultindo  dengan  alasan  adanya penyebaran  wabah  virus  covid-19  maka  kondisi  keuangan  perusahaan  termohon  pailit yakni PT. Tritama Barata Makmur melemah dan mengalami kesusahan dalam melakukan pembayaran  tersebut.  PT  Pandega  Desain  Weharima  dan  CV  Media  Konsultindo sebenarnya  ada  satu  solusi  lain  selain  mengajukan  gugatan  pailit  yakni  permohonan  PPU dimana  PT.  Tritama  Barata  Makmur  sudah  memenuhi  kategori  diajukan  permohonan PKPU sesuai  Pasal  222  Ayat 1 UU Kepailitan dan PKPU dimana permohonan PKPU itu menuntut  Debitor  memberi  sebuah  rencana  kepada  kreditur  untuk  mencapai  perdamaian, rencana  yang dimaksud  memuat  tawaran apakah debitor membayar sebagian atau seluruh utangnya  untuk  menghindari  dinyatakan  pailit  namun  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  PT. Tritama Barata Makmur, PT. Tritama Barata Makmur sudah tidak dapat  membayar utang dan  PT.  Tritama  Barata  Makmur  tidak  berencana  mendekati  para  krediturnya  untuk menyelesaikan  utangnya  maka  gugatan  pailit  merupakan  solusi  paling  cocok  untuk menuntuk dan melindungi hak kreditur. Mengingat kembali alasan kelima  yang diuraikan diatas,  dalam  penulisan  penelitian  ini  dapat  menyimpulkan  bahwa  PT.  Tritama  Barata Makmur  selain  patut  dipailitkan,  PT.  Tritama  Barata  Makmur  dapat  gugat  karena  telah melanggar ketentuan peraturan perundang – undangan berlaku sebagai berikut :
1. Pasal  8  huruf  (f)  UUPK  (UU  Nomor  8  tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen) karena  tidak  memberi  informasi  yang  jelas  kepada  pembeli  apartemen  atas pemberhentian  kegiatan  pembangunan  dan  menutup  kantor  marketingnya  tanpa menginformasi kepada para pembeli. Mengingat kembali berdasarkan Pasal 62 ayat (1) UUPK,  PT.  Tritama  Barata  Makmur  dapat  diancam  pidana  penjara  paling  lama  lima tahun,
2. Pasal  372  KUHP  (Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana)  melanggar  tindakan  pidana penggelapan  dan  Pasal  378  KUHP  melanggar  tindakan  pidana  penipuan  karena  setiap bulan  menerima  angsuran  bulanan  dari  pembeli  apartemen  namun  tidak  dilanjuti kegiatan konstruksinya  maka berdasarkan pelanggarannya PT. Tritama Barata Makmur dapat diancam pidana penjara paling lama empat tahun.
2. Kesesuaian  Dasar  hukum  Pertimbangan  Majelis  Hakim  Pengadilan  Niaga  dalam mengabulkan  Permohonan  Perkara  Kepailitan  Nomor  36/Pdt.SusPailit  /2020/  PN Niaga Jkt.Pst dengan Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004
Hakim  memiliki  kewenangan  dalam  mengambil  putusan  dalam  memutus  perkata dimana telah diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan  Kehakiman  yang  mengatur  dan  mengandung  arti  seorang  hakim  dalam memutus  sebuah  perkara  harus  mempertinbangkan  nilai  –  nilai  hukum  yang  ada dimasyrakat,  maka  berikut  ini  analisis  penulis  dalam  menganalisis  kesesuaian
Pertimbangan  Hakim  Pengadilan  Niaga  dalam  mengabulkan  permohonan     pailit  dengan ketentuan yang diatur dalam Undang - Undang No 49 Tahun 2009 dan Undang - Undang No 37 Tahun 2004.
Pada pertimbangannya, majelis hakim menimbangkan bahwa alasan pengajuan para pemohon  pailit  dapat  dikabulkan  karena  setelah  proses  pemeriksaan  yang  dilakukan didepan pengadilan terhadap bukti – bukti yang dilampirkan oleh kedua belak pihak dapaat digunakan dalam proses perngadilan karena bukti surat yang dilampirkan merupakan surat asli yang dibumbuhi materai dimana memiliki nilai hukum yang kuat, selain bukti – bukti yang  dilampirkan  para  pemohon  pailit,  bukti  yang  dilampirkan  kreditur  lain  juga  dapat digunakan sebagai bukti pendukung setelah membuktikan kebenaran buktinya.
Pertimbangan hakim Mahkamah Agung tersebut menyatakan bahwa termohon pailit dibuktikan  bahwa  benar  memiliki  jumlah  kreditur  yang  lebih  dari    satu,  selain  para pemohon pailit, termohon memiliki tiga kreditur lainnya, maka dalam majelis hakim dalam perkara  ini  menimbangkan  bahwa  termohon  pailit  terpenuhi syarat pailit  yang muat dalam Pasal 2 ayat 1  UU Kepailitan dan PKPU (debitur mengutang kepada dua kreditur atau lebih)
Pertimbangan hakim Mahkamah Agung tersebut menyatakan bahwa termohon pailit dibuktikan  bahwa  benar  memiliki  tagihan  utang  yang  sudah  jatuh  tempo  dan  dari  semua tagihan utang yang sudah dapat ditagih oleh kreditur, termohon pailit tidak membayar satu atau sedikitnya satu dari semua tagihan utang yang dihutang termohon pailit, maka majelis hakim  berpendapat  bahwa  PT.  Tritama  Barata  Makmur  telah  terpenuhi  syarat  pailit  yang dimuat dalam Pasal 2 ayat (1)  UU Kepailitan dan PKPU (debitur memiliki utang yang sudah sampai tanggal pembayarannya namun tidak dibayarnya)
Pertimbangan  hukum  yang  dipertimbangkan  oleh  majelis  hakim  Mahkamah  Agung tersebut  dapat  dinyatakan  bahwa  permohonan  pailit  yang  diajukan  PT.  Pandega  Desain Weharima  dan  CV.  Media  Konsultindo  sudah dapat  dikabulkan. Hakim  pengadilan  niaga pada  pertimbangannya  sependapat  dengan  para  pemohon  pailit  dalam  pokok  perkaranya yaitu  termohon  pailit  telah  memenuhi  syarat  pailit  berdasarkan  fakta  hukum  yang  dibukti benar dan harus dinyatakan pailit demi hukum sesusai Pasal 8 ayat 4 UU Kepailitan dan PKPU.
Pertimbangan  hukum  yang  dipertimbangkan  oleh  majelis  hakim  Mahkamah  Agung tersebut dapat dinyatakan bahwa para pemohon pailit memohon untuk mengangkat seorang kurator  dan  hakim  pengawas  dalam  putusan  perkara  ini.  Mengingat  kembali  permohonan tersebut  sudah  sesuai  dengan  Pasal  15  ayat  (1)  UU  Kepailitan  dan  PKPU  dimana  telah mengatur kurator yang dinunjuk harus dapat berdiri dan menjalankan kewajibannya sendiri tanpa dicampur tangan pihak mana pun dan tidak mempunyai ikatan penting dengan kedua belah pihak yakni debitur dan kreditur dan tidak sedang menanganin lebih dari tiga perkara yang  sama  jenis  yakni  perkara  kepailitan  dan  penundaan  kewajiban  pembayaran  utang, maka majelis hakim setelah memastikan kurator yang dimohonkan sesuai dengan Pasal 15 ayat  (1)  UU  Kepailitan  dan  PKPU,  dengan  pertimbangkan  yang  diambil  oleh  majelis hakim  dalam  putusan  ini,  maka  dikabulkan  permohonan  PT.  Pandega  Desain  Weharima dan CV. Media Konsultindo  mengenai  pengangkatan kurator dan hakim  pengawas dalam penyelesaian perkara ini.
Menurut  hasil  analisi  penulis  terhadap  Pertimbangan  hukum  yang  dipertimbangkan oleh  majelis  hakim  Mahkamah  Agung  dalam  perkara  tersebut  dapat  dinyatakan  bahwa gugatan permohonan pailit yang diajukan bahwa PT. Pandega Desain Weharima dan CV. Media Konsultindo yang diwakili advokat sudah memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 8 ayat (4), Pasal 15 UU Kepailitan dan PKPU dan  peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan.
3. Kedudukan  Putusan  Hakim  terhadap  putusan  Nomor  36/Pdt.SusPailit  /2020/  PN

## Niaga Jkt.Pst
Berdasarkan kasus yang telah diuraikan diatas mengetahui bahwa PT. Pandega Desain Weharima  dan  CV.  Media  Konsultindo  yang  melakukan  permohohon  untuk  dinyatakan pailit terhadap PT. Tritama Barata Makmur. PT. Pandega Desain Weharima dan CV. Media Konsultindo termasuk pihak yang berhak mengajukan permohonan ini dikarenakan mereka merupakan  pihak  yang  dirugikan,  memiliki  yang  dimana  mereka  sudah  termasuk  kreditur yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat 2  UU Kepailitan dan PKPU maka berdasarkan Pasal 2 ayat  1  UU  Kepailitan  dan  PKPU,  mereka  yang  sebagai  kreditur  dapat  megajukan permohonan pailit untuk PT. Tritama Barata Makmur. PT. Pandega Desain Weharima dan CV.  Media  Konsultindo  sebagai  Pihak  Pemohon  memiliki  hak  untuk  mengajukan permohonan  pengangkatan  seorang  kurator  untuk  mengeksekusikan  putusan  ini  yang kemudian  akan  ditunduk  setelah  pertimbangan  hakim  dan  apabila  dalam  permohonannya, pemohon pailit ini tidak megajukan siapa yang akan diangkat atau ditunjuk sebagai Kurator sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), ayat (3) dan juga ayat (4) atau ayat (5) maka Balai Harta Peninggalan yang angkat oleh hakim sebagai kurator, sebagaimana yang diatur  Pasal  15  ayat  1  dan  ayat  2  UU  Nomor  37  Tahun  2004  Tentang  Kepailitan  Dan Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang.Maka  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  mengajukan pengangkatan atas saudara DR  Turman M. P. , S.H., M.H sebagai kurator dalam perkara ini dimana DR  Turman M. P. , S.H., M.H sudah memenuhi Pasal 15 Ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU  bahwa bersangkutan benar tidak mempunyai  ikatan apapun  yang  dengan  pihak PT.  Pandega  Desain  Weharima  dan  CV.  Media  Konsultindo  atau  pun  dengan  pihak  PT. Tritama  Barata  Makmur  dan  bersangkutan  pada  saat  itu  tidak  dalam  posisi  kurator  dalam lebih dari tiga perkara pailit.
Putusan  diputusakan  oleh  hakim  terhadap  perkara  yang  dianalisis  penulis  tersebut setelah menjalanin proses pemeriksaan serta proses permusyawaratan antara Majelis Hakim Pengadilan  Negeri  Niaga  sebagaiman  proses  prosedur  berjalannya  persidangan  maka  pada hari Selasa,tanggal 10 November 2020 oleh Majelis Hakim dengan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat Nomor :36/Pdt.Sus Pailit /2020/ PN Niaga.Jkt.Pst., menyatakan bahwa:
a) Permohonan  Pailit  yang  diajukan  oleh  PT.  Pandega  Desain  Weharima  dan  CV.  Media Konsultindo  terhadap  PT.  Tritama  Barata  Makmur  dikabulkkan  dan  menyatakan  PT. Tritama Barata Makmur (Termohon) Pailit demi hukum.
b) Mengangkat  H.  SUNARSO,SH.MH  sebagai  hakim  pengawas  dan  DR  Turman  M Panggabean,  S.H.,  M.H  sebagai  kurator  dalam  Mengurus  harta  Termohon  dalam penyelesaian utang-piutang ini.
c) Termohon  dibebankan  biaya  perkara  sebanyak  dua  juta  delapan  ratus  tujuh  puluh  satu ribu rupiah

## D. SIMPULAN
Alasan  pengajuan  permohonan  yang  dilakukan  oleh  PT  Pandega  Desain  Weharima  dan CV Media Konsultindo sebagai Pihak Para Pemohon pailit adalah adanya iktikad buruk dari PT.  Tritama  Barata  Makmur  atas  ketidakbayaran    pembayaran  utang  yang  dihutangnya dan  tidak  memberi  respon  terhadap  surat  tagihan  yang  dikirim  oleh  para  pemohon  pailit maka  dapat  menyimpulkan  bahwa  PT.  Tritama  Barata  Makmur  mencoba  menghindari kewajibannya dan  PT.  Tritama  Barata  Makmur  dimana  dalam  perkara  ini  selaku  pihak termohon  pailit  yang  terbukti  didepan  pengadilan  yakni  didepan  majelis  hakim  memiliki utang kepada  kreditur  lain  selain para pemohon  pailit.  Megingat kembali bahwa terbukti debitur yang memiliki utang  atau tagihan yang sudah sampai waktu pembayarannya dan telah jatuh tempo serta utang tersebut sudah bisa dinagih dan memiliki lebih dari satu yakni
dua kreditur, alasan – alasan para pemohon pailit ini dimana sudah memenuhi syarat Pasal 2 ayat (1) UU  kepailitan dan PKPU untuk mengajukan permohonan pailit maka diajukan permohonan pailit tersebut oleh advokat yang mengwakili PT Pandega Desain Weharima dan CV Media Konsultindo dan mendaftarkan gugatann permohonan pailit  dipengadilan niaga tepatnya di pengadilan  Jakarta Pusat dengan yang termuat dipermohonannya bahwa PT.  Tritama  Barata  Makmur  dengan  Pasal  8  ayat  (4) jo. yang  mengatur  jika  sudah terpenuhi Pasal 2 ayat (1) UU kepailitan dan PKPU maka permohonan ini dapat dikabulkan,
Pertimbangan  majelis  hakim  dalam  memerika  perkara  permohonan  pailit  oleh  PT Pandega  Desain  Weharima  dan  CV  Media  Konsultindo  telah  didasarkan  oleh  ketentuan- ketentuan  Pasal  2  ayat  (1)  ,  Pasal  8  ayat  (4),  Pasal  15  UU  kepailitan  dan  PKPU  maka permohonan pailit para pemohon pailit dikabulkan dengan bukti –bukti yang diperlihatkan oleh para pihak didepan pengadilan yang dibuktikan memiliki nilai hukum  yang kuat  dan selama proses pengadilan terhadap kasus perkara ini dapat melihat bahwa  Majelis Hakim Pengadilan  Niaga  dalam  mengabulkan  permohonan  pailit  telah  merealisasikan  ketentuan yang diatur dalam dalam Undang - Undang No 49 Tahun 2009 dan Undang - Undang No 37 Tahun 2004.

## DAFTAR PUSTAKA
Administrator.  (2020).  Posko  Pengaduan  Kerugian  Konsumen  Apartemen  Prosperity
Residence The Lotus Resmi di Buka. http://www.parahyangan- post.com/berita/detail/posko-pengaduan-kerugian-konsumen-apartemen- prosperity-residence-the-lotus-resmi-di-buka-. diakses tanggal 02 Juni 2021.
Andja,  S.,  Simamora,  P.,  &  Bangun,  R.  (2020).  Analisi  Yuridis  Itikad  Tidak  Baik Pemohon Pailit Terhadap Penyelesaian Utang Piutang (Ditinjau Dari UU N0.37 Tahun 2004). Jurnal Mutiara Hukum 3(2), 1-12.
Arizona,  Wira.  (2019).  Analisi  Yuridis  kekuatan  Hukum  Pengajuan  Permohonan
Renvoi  Prosedur  Oleh  Kreditur  Yang  Didasarkan  Kepada  Audit  Internal Perusahaan Kreditor (Studi Putusan Mahkamah Agung No.
617.K/Pdt.Sus.Pailit/2018). Medan: Universitas Sumatera Utara,  hlm. 22 Burhan,  Ashshofa.  (1996).  Metode  Penelitian  Hukum.  Jakarta,  PT.  Rineka  Cipta, hal.20-22.
Disemadi,  Hari  Sutra.,  &  Ali  Ismail  Shaleh.  (2020).  Banking  credit  restructuring policy amid COVID-19 pandemic in Indonesia. Jurnal Inovasi Ekonomi , 5 (02)., Darwan  Prinst.  2002. Strategi  Menyusun  dan  Menangani  Gugatan  Perdata,  cetakan ketiga revisi . Bandung: Citra Aditya Bakti.
DJKN. (2020). Kepailitan dan Akibat Kepailitan Terhadap Kewenangan Debitur Pailit
Dalam Bidang Hukum Kekayaan. https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13451/Kepailitan-dan-Akibat- Kepailitan-Terhadap-Kewenangan-Debitur-Pailit-Dalam-Bidang-Hukum-
Kekayaan.html. diakses tanggal 02 Juni 2021.
Dr. M. Hadi Shubbhan, S.H., M.H., C.N. (2008). Hukum Kepailitan : Prinsip, Norma Dan Praktik di Peradilan. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
Gayo, RP. (2015). Akibat Kepailitan terhadap Debitur Pailit. Medan: respository.usu.ac.id
Gusri, Firman. (2010) Tanggung Jawab Commadtaire Venootschap Dalam Kepailitan (Studi  Kasus  Pailitnya  Sekutu  CV.  Maniack  di  Jepara).  Masters  thesis, Universitas Diponegoro
Harris,  Abdul.  (2006).  Pelaksanaan  pengurusan  dan  pemberesan  harta  debitor  pailit sehubungan  dengan  pencabutan  kepailitan  (Studi  kasus  kepailitan  Ir.  Fadel
Muhammad). Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Hikmah,  Mutiara.  (2002).  Analisis  Putusan-Putusan  Kepailitan  dari  Segi  Hukum Perdata Internasional. Jakarta : Universitas Indonesia
Kontan.co.id. (2021). https://nasional.kontan.co.id/news/sepanjang-tahun-2020- perkara-pkpu-meningkat. diakses tanggal 16 Juni 2021.
K. Wantjik Saleh. (1997). Kehakiman dan Peradilan. Jakarta: Ghalia Indonesia. Peter Mahmud. (2014). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. Rahayu Safitri, Isti dan Novera. (2019). Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Perkara  Kepailitan  PT  Asuransi  Syariah  Mubarakah  (Analisis  Putusan Mahkamah  Agung  Nomor  1016  K/PDT.SUS-PAILIT/2016).  Under  graduate thesis, Sriwijaya University.
Rahayu,  Hartini.  (2017).    Konsep  Keuangan  Negara  dan  Hukum  Kepailitan  di Indonesia. Malang : Penerbit Setara Press, hlm. 140
Retnaningsih,  Sonyendah.  (2017).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Debitor  Pailit Individu  Dalam  Penyelesaian  Perkara  Kepailitan  Di  Indonesia.  ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata, Vol 3, No 1.
R. Soeroso. (2009).  Pengantar Ilmu Hukum.  Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 56. Sembiring, Sentosa. (2008).  Hukum Dagang. Bandung: Citra Aditya Bakti Sembiring,Sentosa.  (2006).  Hukum  Kepailitan  dan  Peraturan  Perundang-undangan yangTerkait dengan Kepailitan. Bandung: Nuansa Aulia
Simanjuntak,  Ricardo.  (2013)  Aspek  Hukum  Kepailitan  Perusahaan  Publik  di  Pasar Modal. Jurnal Hukum Pasar Modal. Vol. V.
Sudikno  Mertokusumo.  2002. Hukum  Acara  Perdata  Indonesia,  edisi  keenam , Yogyakarta: Liberty.
Disemadi,  H.  S.,  &  Prananingtyas,  P.  (2020).  Kebijakan  Corporate  Social Responsibility (CSR) sebagai Strategi Hukum dalam Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia. Jurnal Wawasan Yuridika , 4 (1), 1-16. Sugarda, Paripurna P. (2002). Deﬁnisi Utang Menurut RUU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Jurnal Hukum Bisnis. Vol. 17.
Supriyono.  (2013).  Perlindungan  Para  Kreditor  Sehubungan  dengan  Debitor Mempailitkan Diri. Jurnal Supremasi Hukum. Vol. 2, No. 2.
Susanto,  Jenica  (2016)  Upaya  hukum  kreditor  dalam  mengeksekusi  putusan  arbitrase melalui kepailitan (studi kasus putusan pengadilan niaga nomor 36/Pdt.Sus.Pailit/2014/PN.NIAGA.JKT.PST).  Bachelor  thesis,  Universitas Pelita Harapan.
Kang. Cindy., & Disemadi, H. S. (2021). The COVID-19 Pandemic Outbreak Impact and  Prevention  From  Legal  Perspective:  An  Indonesian  Experience. In CoMBInES-Conference  on  Management,  Business,  Innovation,  Education and Social Sciences 1 (1), 134-144
Tanasia,  Christi  (2018)  Tinjauan  yuridis  actio  pauliana  dalam  kepailitan  studi  kasus putusan  mahkamah  agung  nomor  1/  pdt.Sus/  actio  pauliana/2016  jo.  No.  7/ pdt.Sus-pailit/2015/pn-mdn. Bachelor thesis, Universitas Pelita Harapan.
Khair  Umul.  (2018).    Analisis  Yuridis  Terhadap  Akibat  Hukum  Putusan  Pernyataan Pailit  Bagi  Debitor  Terhadap  Kreditor  Pemegang  Hak  Tanggungan.  Jurnal Cendikia Hukum. Vol 3, No 2.
Wikipedia. (2021) Indonesia, https:// id. wikipedia.org/ wiki/Indonesia. diakses tanggal 16 Mei 2021.
Disemadi, Hari Sutra., & Gomes, D. (2021). Perlindungan Hukum Kreditur Konkuren Dalam  Perspektif  Hukum  Kepailitan  Di  Indonesia. Jurnal  Pendidikan
Maleo Law Journal Volume 6 Issue 1, April 2022 Fakultas Hukum Universitas Tadulako
Kewarganegaraan Undiksha , 9 (1), 123-134.
Wijayanti, Nova. (2017). Analisis yuridis mengenai kepailitan yang dimohonkan oleh anggota  koperasi  terhadap  badan  hukum  koperasi:  studi  kasus  putusan no.07/Pailit/2013/Pn.Niaga.Smg. Jakarta : Universitas Indonesia