## STRATEGI PENGEMBANGAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU DI KAWASAN HUTAN LINDUNG GUNUNG SOPUTAN KPHP UNIT V PROVINSI SULAWESI UTARA
Irene Christine Mandang Bobby J. V. Polii Hengki Walangitan

## ABSTRACT
This study aims to 1) identify the potential types of NTFPs, 2) analyze the level of excellence, 3) analyze the role and influence of stakeholders and formulate superior NTFP development strategies. This research was carried out  from  March  to  July  2018,  in  the  Unit  V  Gunung  Soputan  Protection  Forest,  especially  in  the  HKm  area. Tolombukan  Satu  Village  and  Liwutung  Dua  Village,  Pasan  Sub-district,  Southeast  Minahasa  Regency,  North Sulawesi Province. This research uses descriptive method, through field observation, interviews with key informants and desk study. The superior NTFP development strategy is carried out through three phases, namely the analysis of NTFP excellence levels, stakeholder analysis and SWOT analysis to formulate a strategic plan for the development of superior NTFPs. The results showed that the types of NTFPs found in the Mount Soputan HL area, namely pine ( Pinus merkusii Jungh et de Virese ), sugar palm ( Arenga pinnata Merr ), bamboo ( Bamboo sp .) with class 2 level of excellence  and  the  potential  to  be used  as  regional  superior  products;  and  candlenut  ( Aleurites  moluccana  Wild ) with  grade  3  excellence.  From  the  analysis,  12  stakeholders  were  involved  in  HKm  activities  consisting  of  three primary stakeholders and nine secondary stakeholders with categories as Key players, Context setters, Subjects and Crowds.    Furthermore,  the  superior  NTFP  development  strategies  that  can  be  carried  out  are:  1)  facilitation (infrastructure  assistance,  business  capital,  post-harvest  handling  and  marketing);  2)  development  of  nursery gardens,  increase  in  intensive  cultivation  and  expansion  of  planting  areas  of  NTFPs;  3)  mentoring,  counseling, advocacy  and  training  activities;  4)  establish  mutually  beneficial  cooperation;  5)  accelerating  the  provision  of access to area management to other forest communities. Participation, contribution, involvement and cooperation from  parties  related  to  the  "joint  control"  collaboration  model  is  needed  to  realize  NTFP  management  and development. *eprm*.
Keywords:    superior  non-timber  forest  products  (NTFPs),  stakeholder  roles,  development  strategies,  Southeast Minahasa Regency.

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  1)  mengidentifikasi  potensi  jenis  HHBK,  2)  menganalisis  tingkat keunggulannya,  3)  menganalisis  peran  dan  pengaruh  para  stakeholder  serta  merumuskan  strategi  pengembangan HHBK  unggulan.  Penelitian  ini  dilaksanakan  dari  bulan  Maret  sampai  Juli  2018, di  Hutan  Lindung  (HL)  Gunung Soputan  KPHP  Unit  V,    khususnya  di  lokasi  areal  HKm.  Desa  Tolombukan  Satu  dan  Desa  Liwutung  Dua, Kecamatan  Pasan,  Kabupaten  Minahasa  Tenggara,  Provinsi  Sulawesi  Utara.  Penelitian  ini  menggunakan  metode deskriptif,  melalui observasi lapangan,  wawancara dengan informan  kunci dan desk study . Strategi pengembangan HHBK  unggulan  dilakukan  melalui  3  tahap  yaitu  analisis  tingkat  keunggulan  HHBK,  analisis  stakeholder  dan analisis SWOT untuk perumusan rencana strategis pengembangan HHBK unggulan.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa  jenis-jenis  HHBK  yang  terdapat  di  kawasan  HL  Gunung  Soputan,  yaitu  pinus  ( Pinus  merkusii Jungh  et  de Virese), aren ( Arenga pinnata Merr), bambu ( Bamboo sp. ) dengan tingkat keunggulan kelas 2 dan berpotensi untuk dijadikan sebagai produk unggulan daerah; dan kemiri ( Aleurites moluccana Wild) dengan tingkat keunggulan kelas 3.  Dari hasil analisis diperoleh 12 stakeholder yang terlibat dalam kegiatan HKm yang terdiri atas tiga stakeholder primer dan sembilan stakeholder sekunder dengan kategori sebagai Key players, Context setter, Subjects dan Crowd . Selanjutnya  strategi  pengembangan  HHBK  unggulan  yang  dapat  dilakukan,  yaitu:  1)  fasilitasi  (bantuan  sarana prasarana,  modal  usaha,  penanganan  pasca  panen  dan  pemasaran);  2)  pembangunan  kebun  bibit,  peningkatan budidaya  intensif  dan  perluasan  areal  tanam  jenis  HHBK;  3)  kegiatan  pendampingan,  penyuluhan,  advokasi,  dan pelatihan;  4)  menjalin  kerjasama  yang  saling  menguntungkan;  5)  percepatan  pemberian  akses  kelola  kawasan kepada masyarakat sekitar hutan lainnya.  Diperlukan peran serta, kontribusi, keterlibatan dan kerjasama dari pihak terkait  dengan  model  kolaborasi  “kontrol  bersama”  untuk  dapat  mewujudkan  pengelolaan  dan  pengembangan HHBK.
Kata  kunci:  hasil  hutan  bukan  kayu  unggulan  (HHBK),  peran  stakeholder,  strategi  pengembangan,  Kabupaten Minahasa Tenggara
Strategi Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu…….............…...........……..............(Irene Mandang, Bobby Polii, Hengki Walangitan)

## PENDAHULUAN
Latar Belakang Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)
merupakan  salah  satu  sumberdaya  hutan  yang memiliki keunggulan komparatif dan bersinggungan  langsung  dengan  masyarakat sekitar  hutan  (Departeman  Kehutanan,  2010). HHBK  secara  ekonomis  memiliki  nilai  ekonomi tinggi  dan  berpeluang  untuk  meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, namun pengembangan  usaha  dan  pemanfaatan  HHBK selama  ini  belum  dilakukan  secara  intensif (Kementerian  Kehutanan,  2010).  Pemerintah Republik  Indonesia  telah  mengeluarkan  kebijakan dalam  rangka  mengoptimalkan  pemanfaatan HHBK diantaranya  yaitu  Peraturan  Menteri  Kehutanan (Permenhut)  Nomor  P.35/Menhut-II/2007  tentang Hasil  Hutan  Bukan  Kayu,  Permenhut  Nomor P.19/Menhut-II/2009 tentang Strategi Pengembangan  Hasil  Hutan  Bukan  Kayu  Nasional, dan Permenhut Nomor P.21/Menhut-II/2009 tentang Kriteria  dan  Indikator  Penetapan  Jenis  Hasil  Hutan Bukan Kayu Unggulan (Suhesti dkk, 2017).
Kelompok  masyarakat  di  Desa  Tolombukan Satu    (Kelompok  Tani  Soman)  dan  Desa  Liwutung Dua  (Kelompok  Tani  Sinoran)  Kecamatan  Pasan Kabupaten  Minahasa  Tenggara  diberikan  akses untuk  mengelola  kawasan  melalui  kegiatan  Hutan Kemasyarakatan  (HKm).  Izin  Usaha  Pemanfaatan Hutan  Kemasyarakatan  (IUPHKm)  yang  nantinya dapat  dimanfaatkan  oleh  masyarakat  pada  kawasan hutan  lindung  salah  satu  diantaranya  yaitu pemanfaatan  dan  pemungutan  HHBK.  Dengan diketahuinya  jenis-jenis  HHBK  yang  berpotensi  untuk menjadi  komoditas  unggulan  dalam  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  setempat  dan  memberikan kontribusi  bagi  daerah,  maka  akan  dapat  disusun strategi  pengembangannya  sesuai  dengan  kondisi biofisik,  sosial,  ekonomi  dan  budaya  daerah  tersebut dan  selanjutnya  usaha  budidaya  dan  pemanfaatannya dapat  dilakukan  secara  lebih  terencana,  terfokus  dan berkelanjutan (Wibowo, 2013).
Sinergitas antar multistakeholder serta penanganan dan pengelolaan sumber daya yang baik diperlukan  untuk  pengembangan  HHBK  unggulan yang  lestari  dan  berkelanjutan  (Oktadiyani  dkk, 2015).  Oleh  karena  itu  diperlukan  strategi pengembangan  HHBK  unggulan  di  kawasan  Hutan Lindung (HL) Gunung Soputan yang efektif dengan mengoptimalkan  peran  serta  masyarakat  dan/atau stakeholder yang terkait, sehingga dapat memberikan  kemakmuran  bagi  masyarakat  secara berkeadilan  dan  kelestarian  fungsi  hutan  tetap terjaga.

## Rumusan Masalah
Rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:
1. Apa  saja  jenis  HHBK  dan  bagaimana  tingkat keunggulannya  baik  di  dalam  dan  di  sekitar kawasan  Hutan  Lindung  Gunung  Soputan KPHP Unit V?
2. Bagaimana peran dan pengaruh para stakeholders  dalam  pengembangan  HHBK unggulan pada kegiatan HKm di KPHP Unit V? 3. Bagaimana rumusan strategi untuk mengembangkan  potensi  HHBK  unggulan  di Blok  Pemanfaatan  Kawasan  Hutan  Lindung Gunung Soputan KPHP Unit V?

## Tujuan Penelitian
Tujuan  yang  ingin  dicapai  dalam  penelitian ini adalah:
1. Mengidentifikasi  potensi  jenis  HHBK  dan menganalisa  tingkat  keunggulannya,  baik  di dalam  dan  di  sekitar  kawasan  Hutan  Lindung Gunung Soputan KPHP Unit V.
2. Menganalisis peran dan pengaruh para stakeholder dalam pengembangan HHBK unggulan  yang  terlibat  dan  terkait  dengan kegiatan HKm di KPHP Unit V.
3. Merumuskan  strategi  pengembangan  HHBK unggulan di areal HKm pada Blok Pemanfaatan Kawasan  Hutan  Lindung  Gunung  Soputan  di KPHP  Unit  V  dengan  menggunakan  Analisis SWOT  ( Strength,  Weaknesses,  Opportunity, Threats ).

## Manfaat Penelitian
Penelitian  ini  diharapkan  sebagai  bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan/ kebijakan  dan  merumuskan  konsep  komitmen bersama  para  pihak  terkait  ( stakeholder )  terutama berkaitan  dengan  strategi  pengembangan  HHBK unggulan  pada  blok  pemanfaatan  kawasan  Hutan Lindung  Gunung  Soputan  di  KPHP  Unit  V, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga kelestarian hutan.

## METODE PENELITIAN

## Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan selama 5 bulan, dari  Bulan  Maret  sampai  Juli  2018  di  Hutan Lindung  Gunung  Soputan  KPHP  Unit  V, khususnya  di  lokasi  areal  HKm  bagi  kelompok masyarakat  di  Desa  Tolombukan  Satu  dan  Desa Liwutung  Dua,  Kecamatan  Pasan,  Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara.

## Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data
Metode  penelitian  yang  dipakai  adalah deskriptif  kualitatif  dan  kuantitatif  dengan teknik  survey,  wawancara  dengan  tokoh  kunci dan desk study .
Penelitian  ini  menggunakan  data  primer dan  sekunder.    Pengumpulan  data  primer dilakukan  dengan  cara  pengamatan  atau observasi  lapangan  dan  wawancara  dengan responden.    Sampel  tokoh  kunci  ditentukan secara purposive  sampling sebanyak  24  orang, terdiri dari masyarakat yang berhubungan dengan kegiatan  pemungutan  HHBK  dan  dinas/instansi/ lembaga  terkait  dengan  kegiatan  pengelolaan  dan pengembangan HHBK. Teknik wawancara menggunakan instrumen pengumpulan data berupa kuisioner dan matrik kriteria, indikator dan standar  penetapan  jenis  HHBK  unggulan  sesuai Permenhut No. P.21/Menhut-II/2009.
Pengumpulan  data  sekunder  dilakukan dengan desk  study melalui  studi  pustaka/ literature/data statistik untuk mendukung keperluan  analisis  penetapan  unggulan,  analisis stakeholder dan analisis SWOT.

## Pengolahan dan Teknik Analisis Data
1. Penetapan jenis HHBK unggulan
Penetapan  tingkat  keunggulan  suatu  jenis
HHBK didasarkan pada Permenhut No.P.21
/Menhut-II/2009.  Pengolahan  dan  analisis data  yang  bersifat  kuantitatif  dikumpulkan dari lapangan dilakukan dengan
menggunakan metode statistik non parametrik ( description scoring ). (Kementerian Kehutanan, 2010). 2. Analisis stakeholde r
Pengukuran tingkat kepentingan dan pengaruh stakeholder yang  digunakan  dalam  penelitian ini  adalah  Metode  Baku  secara  kualitatif  dan selanjutnya dilakukan pengolahan data kuantitatif (Manulang, 2018). Analisis stakeholder dilakukan  dengan  penafsiran matriks kepentingan dan pengaruh stakeholders .    Skoring  dilakukan  terhadap ( interest )  dan  pengaruh  ( power/influence ) setiap stakeholder dengan  menggunakan  5 variabel dan 5 indikator untuk masing-masing variabel seperti pada Tabel 1.

## Tabel  1.  Penilaian  tingkat  kepentingan
stakeholder Variabel Indikator Skor Keterlibatan Terlibat seluruh proses 5 Terlibat 3 proses 4 Terlibat 2 proses 3 Terlibat 1 proses 2 Tidak terlibat 1 Manfaat Pengelolaan Mendapat 4 manfaat 5 Mendapat 3 manfaat 4 Mendapat 2 manfaat 3 Mendapat 1 manfaat 2 Tidak mendapat manfaat 1 Sumberdaya yang disediakan Menyediakan semua sumberdaya 5 Menyediakan 3 sumberdaya 4 Menyediakan 2 sumberdaya 3 Menyediakan 1 sumberdaya 2 Tidak menyediakan sumberdaya apapun 1 Prioritas Pengelolaan Sangat menjadi prioritas 5 Prioritas 4 Cukup 3 Kurang 2 Tidak menjadi prioritas 1 Ketergantungan terhadap sumberdaya 81 – 100 % bergantung 5 61 – 80 % bergantung 4 41 – 60 % bergantung 3 21 – 40 % bergantung 2 ≤ 20 % bergantung 1
Selanjutnya  untuk  mengetahui  besarnya pengaruh  digunakan  panduan  penilaian  untuk mengetahui besarnya pengaruh seperti pada Tabel 2.    Jumlah  nilai  yang  didapatkan  oleh  masing- masing stakeholder adalah  25  poin  untuk besarnya kepentingan dan 25 poin untuk besarnya pengaruh (Anonim, 2018 a ).
Gambar  1.    Peta  penetapan  areal  kerja  hutan kemasyarakatan  di  Hutan  Lindung Gunung Soputan
Strategi Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu…….............…...........……..............(Irene Mandang, Bobby Polii, Hengki Walangitan)
Tabel 2. Penilaian tingkat pengaruh stakeholder Variabel Indikator Skor Aturan/ kebijakan pengelolaan Terlibat seluruh proses 5 Terlibat 3 proses 4 Terlibat 2 proses 3 Terlibat 1 proses 2 Tidak terlibat 1 Peran dan partisipasi Berkontribusi pada semua point 5 Berkontribusi dalam 3 point 4 Berkontribusi dalam 2 point 3 Berkontribusi dalam 1 point 2 Tidak Berkontribusi 1 Kemampuan dalam berinteraksi Berinteraksi dalam semua point 5 Berinteraksi dalam 3 point 4 Berinteraksi dalam 2 point 3 Berinteraksi dalam 1 point 2 Tidak melakukan interaksi apapun 1 Kewenangan dalam pengelolaan Kewenangan dalam semua proses 5 Kewenangan dalam 3 proses 4 Kewenangan dalam 2 proses 3 Kewenangan dalam 1 proses 2 Tidak memiliki kewenangan 1 Kapasitas sumberdaya yang disediakan Semua sumberdaya 5 3 sumberdaya 4 2 sumberdaya 3 1 sumberdaya 2 Tidak  menyediakan  sumberdaya apapun 1
Stakeholder kemudian  dipetakan  ke dalam  matriks  analisis stakeholder berdasarkan besarnya kepentingan dan pengaruh (Nurfatriani dkk, 2015), seperti pada Gambar 2.
Kuadran I ( Key player ) merupakan kelompok  aktor  yang  memiliki  derajat  pengaruh dan kepentingan yang tinggi untuk mensukseskan kegiatan seperti tokoh masyarakat, kepala instansi terkait, dan kepala pemerintahan.
Kuadran  II  ( Context  setter )  merupakan aktor yang berpengaruh tetapi rendah kepentingannya  dalam  pencapaian  tujuan  dan hasil kebijakan.
Kuadran III (Subject) menunjukkan kelompok yang memiliki kepentingan yang tinggi terhadap  kegiatan  tetapi  rendah  pengaruhnya, mencakup  anggota  organisasi  yang  melakukan kegiatan  dan  responsif  terhadap  pelaksanaan kegiatan tetapi bukan pengambil kebijakan.
Kuadran  IV  (Crowd)  mewakili  kelompok aktor  rendah  pengaruh  dan  kepentingannya, Interest mereka dibutuhkan untuk memastikan dua hal  yakni:  (a)  interest-nya  tidak  terpengaruh sebaliknya  dan  (b)  kepentingan  dan  pengaruhnya tidak mengubah keadaan (Anonim, 2018a).
Selanjutnya  pengolahan  data  hasil wawancara  dikuantitatifkan  dengan  mengacu pada pengukuran data berjenjang lima, seperti pada Tabel 3.
Tabel    3.    Ukuran  kuantitatif  terhadap  identifikasi  dan pemetaan stakeholde Skor Nilai Kriteria Keterangan Kepentingan Stakeholder 5 21 – 25 Sangat Tinggi Sangat bergantung pada keberadaan sumberdaya 4 16 – 20 Tinggi Ketergantungan tinggi pada keberadaan sumberdaya 3 11 – 15 Cukup Cukup bergantung pada keberadaan sumberdaya 2 6 – 10 Rendah Ketergantungan pada keberadaan sumberdaya 1 1 – 5 Sangat Rendah Tidak bergantung pada keberadaan sumberdaya Pengaruh Stakeholder 5 21 – 25 Sangat Tinggi Sangat mempengaruhi pengelolaan sumberdaya 4 16 – 20 Tinggi Mempengaruhi pengelolaan sumberdaya 3 11 – 15 Cukup Cukup mempengaruhi pengelolaan sumberdaya 2 6 – 10 Rendah Kurang mempengaruhi pengelolaan sumberdaya 1 1 – 5 Sangat Rendah Tidak mempengaruhi pengelolaan sumberdaya Sumber : Anonim (2018 a ) 3. Tahapan perencanaan strategis analisis SWOT
SWOT yaitu singkatan dari strength (kekuatan), weaknesses (kelemahan), opportunities (peluang), dan threats
(ancaman),  sebagai  suatu  model  dalam menganalisis suatu organisasi yang berorientasi  profit  dan  non  profit  dengan tujuan  utama  untuk  mengetahui  keadaan organisasi  tersebut  secara lebih  komprehensif (Fahmi, 2016).
Menurut
Wibawa (2013)
proses penyusunan perencanaan strategis SWOT melalui tiga  tahap,  yaitu:  a)  Tahap  pengumpulan  data;
Model  yang  dipakai  dalam  tahap  ini  terdiri matriks  faktor  strategi  eksternal  (EFAS)  dan matriks  faktor strategi  internal  (IFAS);    b)  Tahap analisis SWOT; yaitu penyusunan matriks SWOT yang dapat menghasilkan empat set kemungkinan alternatif  strategis  seperti  pada  Tabel  4;  dan  c) Tahapan Pengambilan Keputusan.

## Tabel 4. Contoh matriks SWOT
Faktor Internal (IFAS) Faktor Eksternal (EFAS) Strength (S) Weaknesses (W) Opportunities (O) Menentukan beberapa faktor peluang eksternal Strategi (SO) Menciptakan situasi yang menggunakan kekuatan, untuk memanfaatkan peluang Strategi (WO) Meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang Threats (T) Menentukan beberapa faktor ancaman eksternal Strategi (ST) Menggunakan kekuatan  untuk mengatasi ancaman Strategi (WT) Meminimalkan kelemahan  dan menghindari ancaman

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Potensi dan Tingkat Keunggulan Jenis-Jenis HHBK
1. Identifikasi potensi jenis-jenis HHBK Berdasarkan  hasil  pengamatan  potensi jenis-jenis  HHBK  yang  telah  dilakukan pada  areal  HKm  KTH  Soman  diperoleh  3 jenis  HHBK,  yaitu  pinus  (Pinus  merkusii) sebanyak 105 pohon, aren (Arenga pinnata) sebanyak  75  pohon,  dan  bambu  (Bamboo sp.)  sebanyak  3  rumpun.    Pada  areal  HKm KTH  Sinoran  didapatkan  3  jenis  HHBK yakni aren (Arenga pinnata) dengan jumlah 85 pohon, bambu (Bamboo sp.) sebanyak 9 rumpun  dan  kemiri  (Aleurites  moluccana) sebanyak 6 pohon.
Pinus  (Pinus  merkusii  Jungh  et  de Vriese)  dengan  potensi  komoditi  getah pinus,  Aren  (Arenga  pinnata  MERR) dengan  potensi  komoditi  gula  cetak  atau gula semut dan minuman cap tikus (etanol), Bambu  (Bamboosa  sp.)  dengan  potensi komoditi  anyaman  bambu  dan  Kemiri (Aleurites  moluccana    (L.)  Wild)  dengan potensi komoditi minyak atsiri.
2. Tingkat keunggulan jenis-jenis HHBK Berdasarkan kriteria dan indikator penetapan  jenis  HHBK  seperti  yang  telah dijelaskan  pada  bagian  metode  di  atas,  maka diperoleh  hasil  analisis  tingkat  keunggulan masing-masing jenis HHBK antara II dan III, seperti yang disajikan pada Tabel 6.
Sesuai  dengan  Permenhut  Nomor  P.21/ Menhut-II/2009,  maka  dari  hasil  analisis tingkat keunggulan menunjukkan bahwa Total Nilai  Unggulan  (TNU)  jenis  HHBK  dilokasi penelitian  untuk  jenis  aren,  pinus  dan  bambu termasuk dalam kelompok kelas nilai unggulan 2 (nilai TNU antara 54 – 77) dengan nilai  total  pinus  sebesar  72,67  diikuti  aren sebesar  67,72  dan  bambu  sebesar  63,78. Dengan  demikian  ketiga  jenis  tersebut  dapat ditetapkan  sebagai  jenis  HHBK  unggulan tingkat  kabupaten.    Sementara  jenis  kemiri hanya  memiliki  nilai  unggulan  sebesar  51,78 atau termasuk  kelompok  kelas  nilai  unggulan 3  (nilai  TNU  antara  30  –  53)  atau  tidak unggul.
Penilaian  tingkat  keunggulan  ini  terlihat berbeda  bagi  kedua  kelompok  HKm  baik  KTH Soman  Desa  Tolombukan  Satu  maupun  KTH Sinoran Desa Liwutung Dua.
Pada  areal  HKm  KTH  Soman  dapat dikatakan memiliki 3 jenis HHBK unggulan, yaitu pinus,  aren  dan  bambu,  sementara  dimana  pada areal  HKm  KTH  Sinoran  hanya  memiliki  2  jenis unggulan yaitu aren dan bambu.
Tabel  5.    Perbandingan  nilai  indikator  dan  kriteria jenis-jenis HHBK Kriteria /Indikator Jenis-jenis HHBK Aren Pinus Bambu Kemiri Ekonomi (Bobot 35%; jumlah indikator 7) Jumlah Nilai indikator 11 17 13 7 Jumlah NIT 18,33 28,33 21,67 11,67 Biofisik dan Lingkungan (Bobot 15%; jumlah indikator 5) Jumlah Nilai indikator 13 11 11 9 Jumlah NIT 13 11 11 9 Kelembagaan (Bobot 20%; jumlah indikator 6) Jumlah Nilai indikator 14 12 10 10 Jumlah NIT 15,55 13,32 11,11 11,11 Sosial (Bobot 15%; jumlah indikator 2) Jumlah Nilai indikator 4 4 4 4 Jumlah NIT 10 10 10 10 Teknologi (Bobot 15%; jumlah indikator 2) Jumlah Nilai indikator 5 4 4 4 Jumlah NIT 12,5 10 10 0 Total  Nilai  Unggulan (TNU) 69,38 72,67 83,78 51,78 Nilai  Unggulan  (NU) HHBK II II II III
Sumber: Diolah dari Data Primer dan Data Sekunder (2018)
Strategi Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu…….............…...........……..............(Irene Mandang, Bobby Polii, Hengki Walangitan)
Keunggulan  jenis  HHBK  pinus,  aren  dan bambu  di  areal  HKm  dari  segi  ekonomi didukung  oleh  potensi  pasar  internasional, lingkup  pemasaran,  cakupan  pengusahaan  dan mata  rantai  yang  tinggi,  selain  itu  dari  segi biofisik  dan  lingkungan,  memiliki  aspek konservasi dan tingkat aksesibilitas yang tinggi. Sementara dari segi sosial didukung oleh peran institusi,  telah  memiliki  standard  komoditi  dan jumlah  kelompok  usaha  ke  tiga  jenis  ini  juga termasuk  dalam  kategori  tinggi.  Secara  sosial, kepemilikan  usaha  termasuk  kategori  tinggi, sebab kelompok merupakan pemegang IUPHKm, dan dari segi teknologi secara umum masyarakat cukup menguasai teknologi budidaya, namun dalam penerapannya
terkendala dengan kurangnya ketersediaan bibit unggul, terbatasnya sarana prasarana pembibitan dan pengolahan
serta ketidakmampuan modal atau biaya usaha.
Kelemahan  untuk  semua  HHBK  adalah aspek  kelembagaan,  yaitu  belum    adanya asosiasi  kelompok  usaha,  sehingga  belum  ada upaya  untuk  meningkatkan  daya  saing  usaha HHBK.  Selain  itu  belum  tersedianya  sarana atau  fasilitas  pengembangan  baik  di  tingkat desa,  kecamatan  dan  kabupaten.    Hal  ini menunjukkan  bahwa  perhatian  dan  dukungan dari  pemerintah  daerah  belum  optimal  dalam mengembangkan potensi HHBK. Secara biofisik  dan  lingkungan,  ke  empat  jenis  ini belum dilakukan  upaya  budidaya  HHBK  selain dari  tegakan  alam,  hal  ini  menyebabkan kurangnya  jaminan  keberlangsungan  produksi dan  tingginya  tekanan  terhadap  tegakan  alam. Selanjutnya dari aspek sosial, masih kurangnya minat  masyarakat  untuk  memanfaatkan  atau mengusahakan komoditas HHBK untuk sumber penghasilannya.  Sementara  data  mengenai  nilai perdagangan  ekspor  dan  lokal  untuk  ke  tiga komoditas  HHBK  yaitu  pinus,  kemiri  dan bambu,  masih  sangat  kurang  baik  di  tingkat kabupaten maupun provinsi, selain itu keberadaan  komoditi  getah  pinus  masih  pada tahap  awal  dan  merupakan  komoditi  baru  di Provinsi Sulawesi Utara.
Minimnya  data  nilai  pergadangan  HHBK ini  sesuai  dengan  yang  dikemukakan  oleh Wiratno  (2014),  bahwa  permasalahan  yang dihadapi dalam pemanfaatan HHBK
diantaranya  adalah  kebijakan  pengembangan HHBK  tidak  dilakukan  secara  terpadu  dan cenderung  parsial  serta  data  produksi  HHBK belum  tersedia  secara  valid  dan  memadai. Lebih  lanjut  Wahyudi  (2013)  menyatakan bahwa  hal  tersebut  disebabkan  karena  sebagian besar  komoditas  HHBK  diperdagangkan  dalam skala  kecil,  bersifat  lokal,  dan  bahkan  bersifat barter  pada  beberapa  daerah  dan  kondisi tertentu.
Peningkatan  keunggulan  suatu  jenis HHBK  dapat  diupayakan  bersama  oleh  seluruh pihak  sehingga  tujuan  untuk  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  dapat  tercapai.  Oleh karena  untuk  mencapai  hasil  yang  maksimal dalam  pengembangan  HHBK  sangat  penting untuk melibatkan peran berbagai pihak ( stakeholder ).

## Peran dan Pengaruh Stakeholder dalam Pengembangan HHBK Unggulan
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan tokoh  kunci,  para  pihak  ( stakeholders )  yang terkait  dan  terlibat  dalam  pengembangan HHBK  unggulan  melalui  kegiatan  HKm  di KPHP Unit V terdiri dari stakeholder primer, yaitu  KPHP  Unit  V,  KTH  pemegang IUPHKm,  masyarakat  sekitar  kawasan  dan stakeholders sekunder, yaitu Dinas Kehutanan Daerah (Dishutda) Provinsi Sulawesi  Utara,  Kelompok  Kerja  Percepatan Perhutanan Sosial (Pokja PPS), Balai
Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (BPSKL)  Wilayah  Sulawesi,  pemerintah desa/kecamatan, Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara (Dinas Koperasi, UMKM dan  Pasar),  akademisi  dalam  hal  ini Universitas  Sam  Ratulangi  sebagai  lembaga penelitian,  dan  investor  atau  pengusaha, termasuk di dalamnya pelaku usaha.
Sesuai  hasil  wawancara  dan  analisis yang  telah  dilakukan  terhadap  tingkat kepentingan dan kekuatan pengaruh s takeholder , maka berdasarkan besarnya nilai kepentingan  dan  pengaruh  masing-masing stakeholder tersebut,  kemudian  dipetakan  ke dalam  matriks  kepentingan  dan  pengaruh stakeholder , seperti pada Gambar 3.
Gambar  3  menunjukkan  hasil  pemetaan stakeholder dalam pengelolaan dan pengembangan HHBK unggulan KPHP Unit V, yang  dikelompokkan  dalam  empat  kategori yaitu:
Key Players (Kuadran I); yakni stakeholder dengan tingkat kepentingan ( interest ) dan pengaruh ( influence ) yang tinggi. Stakeholder ini  harus  lebih  aktif  dilibatkan secara  penuh  untuk  mensukseskan  kegiatan (Anonim, 2018 a ) termasuk dalam mengevaluasi strategi  baru  (Kadir  dkk,  2013). Stakeholder yang diklasifikasikan sebagai key players dalam penelitian ini adalah BPSKL Wilayah Sulawesi, KPHP Unit V dan Pokja PPS.
Subjects (Kuadran III); yakni stakeholder dengan  tingkat  kepentingan  ( interest )  yang tinggi  terhadap  kegiatan  tetapi  memiliki pengaruh  ( influence )  yang  rendah.    Kelompok stakeholder ini  mencakup  anggota  organisasi yang  melakukan  kegiatan  dan  responsif terhadap  pelaksanaan  kegiatan  tetapi  bukan pengambil kebijakan (Anonim, 2018 a ). Stakeholder ini memiliki kapasitas yang rendah dalam  pencapaian  tujuan,  akan  tetapi  dapat menjadi  pihak  yang  berpengaruh  dengan membentuk aliansi dengan stakeholder lainnya.
Stakeholder ini  sering  bisa  sangat  membantu sehingga  hubungan  dengan stakeholder ini harus  tetap  dijaga  dengan  baik  dan  sedapat mungkin  dapat  berkontribusi  sesuai  dengan kepentingan/manfaat  yang  diperoleh  (Kadir dkk, 2013).
Hal  ini  diperkuat  dengan  hasil  penelitian yang  dilakukan  oleh  Sembiring  dkk  (2010) dimana  jika  posisi stakeholder sebagai subjects maka  perlu  dilakukan  pemberdayaan  terhadap stakeholder tersebut.    Jika  tidak  diberdayakan, besar kemungkinan mereka melakukan perlawanan  dengan  membentuk  aliansi  dan pada  saaatnya  akan  berada  pada key  players tetapi  terjadi  konflik  dalam  proses  tersebut. Stakeholder yang  diklasifikasikan  sebagai subjects dalam  penelitian  ini  adalah  KTH pemegang IUPHKm dan Investor (Pengusaha).
Crowd (Kuadran  IV);  yaitu Stakeholder dengan  tingkat  kepentingan  ( interest )  dan pengaruh  ( influence )  yang  rendah. Interest mereka  dibutuhkan  untuk  memastikan  dua  hal yakni (a) interestnya tidak terpengaruh sebaliknya, dan (b) kepentingan dan pengaruhnya tidak mengubah keadaan (Anonim,
2018 a ). Diperlukan sedikit pertimbangan  untuk  melibatkan stakeholder ini lebih  jauh  karena  kepentingan  dan  pengaruh yang dimiliki biasanya berubah seiring berjalannya  waktu. Stakeholder ini  harus  tetap dimonitor  dan  dijalin  komunikasi  dengan  baik (Kadir dkk, 2013). Stakeholder yang diklasifikasikan sebagai crowd dalam penelitian ini adalah pemerintah desa/kecamatan, pemerintah kabupaten (dinas terkait), masyarakat  sekitar  dan  pihak  akademisi (perguruan tinggi).
Context  setters (Kuadran  II);  yakni Stakeholder dengan tingkat kepentingan ( interest ) yang rendah tetapi memiliki pengaruh ( influence/power )  yang  tinggi  diklasifikasikan sebagai Context  setters merupakan  aktor  yang berpengaruh  tetapi  rendah  kepentingannya dalam  pencapaian  tujuan  dan  hasil  kebijakan (Anonim,  2018 a ). Stakeholder ini  dapat mendatangkan  resiko  sehingga  keberadaannya perlu  dipantau  dan  dikelola  dengan  baik. Stakeholder ini  relatif  pasif,  akan  tetapi  dapat berubah  menjadi key  players karena  suatu peristiwa.    Hubungan  baik  dengan stakeholder ini terus dibina dengan tetap harus memberikan informasi  yang  dibutuhkan,  sehingga  mereka dapat  terus  berperan  aktif  dalam  pencapaian tujuan  (Kadir  dkk,  2013). Stakeholder yang diklasifikasikan  sebagai context  setters dalam penelitian ini yaitu Dishutda.
Gambar  3.    Peta  kepentingan  dan  pengaruh stakeholder dalam  pengembangan  HHBK  Unggulan  di KPHP Unit V.
Strategi Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu…….............…...........……..............(Irene Mandang, Bobby Polii, Hengki Walangitan)
Menurut  Nurfatriani  dkk  (2015),  matriks kepentingan  dan  pengaruh stakeholder atau pemangku  kepentingan  bersifat  dinamis.  Matriks ini dapat membantu menentukan kepentingan dan pengaruh  dari  pemangku  kepentingan  mana  yang harus dipertimbangkan dan dijadikan bahan untuk merumuskan  strategi  dalam  mengatasi  masalah atau isu yang terjadi.  Selain itu matriks ini dapat menyoroti  kerjasama  yang  perlu  diperkuat  atau justru diperlemah, perilaku apa yang harus dijaga, menyediakan  informasi  untuk  meyakinkan  para pihak untuk mengubah pandangannya.
Menurut Manullang (2018) untuk membantu mengelola stakeholder dapat menggunakan  Prinsip-prinsip  Clarkson,  yaitu:    a) Mengakui  dan  secara  aktif  memantau kepedulian (masalah,  kepentingan)  dari  semua stakeholder yang  sah  dan  seharusnya  memperhitungkan kepentingan-kepentingan  mereka  secara  memadai dalam  pengambilan  keputusan;  b)  Berkomunikasi secara  terbuka  dengan  para stakeholder serta mendengarkan  dengan  baik  tentang  kepedulian dan  kontribusi  mereka,  dan  tentang  resiko-resiko yang  akan  dihadapi  karena  keterlibatan  mereka; c) Menerapkan proses-proses dan cara berperilaku yang sensitif terhadap kepedulian serta kemampuan dari setiap kelompok stakeholder ; d) Mengakui  saling  ketergantungan  dan  berusaha untuk  mencapai  distribusi  yang  adil  atas  manfaat dan  beban  di  antara stakeholder dengan mempertimbangkan resiko dan kerentanan masing-masing; e) Bekerja sama (secara kooperatif) dengan entitas lain untuk memastikan bahwa  resiko  dan  bahaya  yang  timbul  dapat diminimalkan  serta  adanya  kompensasi  yang memadai;    f)  Menghindari  kegiatan  yang membahayakan  hak  asasi  manusia  yang  sangat penting  (misalnya  hak  untuk  hidup)  atau menimbulkan  resiko  yang  tidak  dapat  diterima stakeholder lainnya;  g) Mengakui adanya potensi konflik  akibat  adanya  peran  dan  tanggung-jawab hukum dan moral bagi stakeholder dan mengatasinya  melalui  komunikasi  yang  terbuka, pelaporan  yang  tepat,  sistem  insentif  dan  bila perlu melibatkan pihak ketiga.
Pengelolaan  HHBK  di  areal  HKm  pada blok  pemanfaatan  kawasan  Hutan  Lindung Gunung  Soputan  melibatkan  peran  serta  dari banyak pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung.  Oleh sebab itu hubungan baik di antara stakeholders ini  perlu  terus  dijaga  dan  dibina dengan  menggunakan  ke  tujuh  prinsip  di  atas. Dari  hasil  analisis stakeholder dapat  dirumuskan
strategi manajemen stakeholder dalam mengakomodir  pengelolaan  dan  pengembangan HHBK  unggulan  di  KPHP  Unit  V  diantaranya sebagai  berikut: Key  players :  BPSKL  Wilayah Sulawesi, KPHP Unit V dan Pokja PPS.
Ketiga stakeholders ini  termasuk  dalam Key  players dan  memiliki  nilai  prioritas kepentingan  dan  pengaruh Stakeholder yang sangat tinggi.  Hal ini disebabkan karena institusi- institusi  tersebut  merupakan  regulator  sekaligus juga  implementator,  fasilitator  dan  evaluator sehingga dapat berpengaruh terhadap terwujudnya pengembangan HHBK.
Menurut  Nurfatriani  dkk  (2015) Key players dapat mempengaruhi tersusunnya kebijakan  pengembangan  HHBK  unggulan  dari sumberdaya modal yang dimiliki melalui penetapan  anggaran  yang  mendukung  ke  arah pengembangan HHBK, kewenangan dalam menyusun  rencana  pengelolaan  HHBK  unggulan dan  fasilitasi  terkait  dengan  pendampingan, penyuluhan  dan  pengembangan  kelembagaan  dan usaha kelompok masyarakat, penerapan teknologi  budidaya  dan  pengolahan  serta pengawasan  dalam  pengelolaan  hutan.  Tupoksi dari  institusi-institusi  tersebut  membuat  tingkat pengetahuan  yang  dimiliki key  players lebih dalam dibanding stakeholders lainnya.
Tingkat  kepentingan  KPHP  Unit  V sebagai key players dalam melakukan pengelolaan kawasan hutan baik hutan produksi maupun  hutan  lindung  yang  berada  di  wilayah KPHP  Unit  V  meliputi  kepentingan  ekonomi, sosial dan lingkungan sehingga dapat bermanfaat  bagi  masyarakat  sekitar  hutan, sekaligus juga menjaga fungsi ekosistem hutan. Oleh  sebab  itu  dalam  mengelola  kegiatan pemanfaatan dan pemungutan HHBK di tingkat tapak,  sangat  penting  untuk  menjaga  hubungan dan komunikasi yang baik antara KPHP Unit V dengan  BPSKL  Wilayah  Sulawesi,  Pokja  PPS dan KTH pemegang ijin serta menjalin kerjasama yang  saling  menguntungkan  dalam  mendukung kegiatan dan usaha pengembangan HHBK.
Kelompok  Kerja  Percepatan  Perhutanan Sosial  merupakan  wadah  gabungan  para  pihak terkait  dalam  program  perhutanan  sosial,  yang walaupun  memiliki  tingkat  kepentingan  yang tinggi  atau  memiliki  ketergantungan  tinggi  pada keberadaan  sumberdaya,  namun  hanya  memiliki tingkat  pengaruh  yang  cukup  atau  cukup mempengaruhi  pengelolaan  sumberdaya.    Hal  ini
disebabkan  karena  keberadaan  Pokja  PPS  bukan sebagai  suatu  institusi  dan  hanya  memainkan peranan  sebagai  fasilitator  namun  tidak  memiliki kewenangan dalam hal anggaran.
Stakeholder yang  termasuk  dalam key  players harus  saling  berkoordinasi  dan  bersinergi  dengan efektif  dalam  pengembangan  HHBK  unggulan. Dari  hasil  pengamatan  lapangan,  kendala  yang dihadapi adalah lemahnya tata hubungan di antara institusi  terkait  seperti  kurangnya  inisiatif  untuk menggali  potensi  yang  ada  dan  bersama-sama terlibat dalam percepatan perhutanan sosial untuk mendorong  dan  memajukan  masyarakat  dalam berperan aktif mengembangkan potensi HHBK.
Context  setters :  Dinas  Kehutanan  Daerah Provinsi Sulawesi Utara
Stakeholder dengan  tingkat  pengaruh  yang cukup untuk mempengaruhi pengelolaan sumberdaya  dan  memiliki  tingkat  kepentingan yang  rendah  dibandingkan  dengan key  players dalam  pengembangan  HHBK  unggulan  di KPHP  Unit  V  berperan  sebagai  implementator, fasilitator  dan  regulator  di  tingkat  provinsi dalam mendukung kebijakan nasional pembangunan  kehutanan,  khususnya  Program Perhutanan Sosial.  Dishutda dapat memberikan dukungan  dalam  bentuk  kebijakan  (kajian identifikasi  potensi,  penetapan  jenis  HHBK unggulan dan rencana pengelolaan dan pengembangaan  HHBK  tingkat  provinsi), fasilitasi  sarana  prasarana  pengolahan  HHBK, bantuan  teknis  (penyediaan  bibit  HHBK unggulan)  dan  peningkatan  kapasitas  SDM  dan kelembagaan pengelola HHBK melalui pelatihan  dan  sosialisasi  kepada  masyarakat untuk  pengembangan  HHBK.    Selain  itu  juga melakukan pengawasan dan penertiban peredaran  HHBK,  agar  pengelolaan  hutan secara  lestari  dan  masyarakat  sejahtera  dapat terwujud.    Dengan  demikian  perlu  strategi untuk  menjadikan  Dishutda  sebagai  pemangku kepentingan  yang  memungkinkan  di  masa depan untuk dipertimbangkan dalam perumusan kebijakan  pengembangan  HHBK  di  tingkat provinsi.
Subjects :  KTH  pemegang  IUPHKm  dan Investor.
KTH  pemegang  IUPHKm  sebagai subjects memiliki tingkat kepentingan yang sangat tinggi yaitu stakeholder yang  sangat  bergantung  pada keberadaan  sumberdaya,  namun  memiliki
pengaruh yang rendah yakni kurang mempengaruhi  pengelolaan  sumberdaya.    Dari sisi  kepentingan,  KTH  berperan  sebagai implementator  dalam  pengembangan  HHBK  di areal  IUPHKm-nya  sangat  berkepentingan secara  ekonomi  agar  lebih  meningkatkan pendapatan  dan  kesejahteraan  dengan  adanya kepastian hukum dalam melaksanakan kewajiban  untuk  mengelola  areal  hutan  sesuai ijin  yang  diberikan  dengan  memanfaatkan  dan mengembangkan potensi HHBK melalui kegiatan  HKm.
Hal  yang  perlu  ditekankan  dalam  hubungan KTH  dengan key  players yaitu  bahwa  sebagai penerima  manfaat,  KTH  perlu  difasilitasi  baik secara  kelembagaan,  teknis  dan  manajemen usaha  oleh  pihak  KPHP  Unit  V  agar  mereka mampu mengelola dengan baik areal IUPHKm. Oleh  sebab  itu  menurut  Kusumedi  dan  Rizal, 2010 diperlukan kerjasama dan kemitraan yang terjalin dengan baik agar terwujud keseimbangan tiga prinsip dasar dari KPH yaitu economically  profitable , socially acceptable dan environmentally sustainable (secara ekonomi,  menguntungkan,  dapat  diterima masyarakat, sedang biodiversity dan sumberdaya  serta  ekosistem  lingkungan  hutan tetap lestari.
Investor  (pengusaha)  juga  sebagai subjects dalam  pengelolaan  HHBK  di  KPHP  Unit  V, merupakan stakeholder dengan tingkat kepentingan yang cukup artinya cukup bergantung  pada  keberadaan  sumberdaya, namun  termasuk  dalam stakeholder dengan tingkat  pengaruh  ( influence )  yang  rendah artinya  kurang  mempengaruhi  pengelolaan sumberdaya.  Sebagaimana  KTH,  investor selaku  pelaku  usaha  sangat  berkepentingan secara  ekonomi  agar  dapat  lebih  meningkatkan keuntungan  perusahaan.  Menurut  Nurfatriani dkk  (2015) subject memiliki  kepentingan  yang tinggi  akan  suatu  isu  dan  ingin  mempengaruhi perilaku  pemangku  kepentingan  ( stakeholder ) lain  agar  dapat  mengatasi  isu  tersebut  akan tetapi  tidak  memiliki  dasar  kekuatan  yang cukup untuk mempengaruhi pembuat kebijakan.
Hubungan  antara  instansi  pemerintah  dalam hal  ini  KPHP  Unit  V,  Dishutda  dan  Pokja  PPS dengan  masyarakat  dalam  hal  ini  KTH  dapat berbentuk  kerjasama  dan  potensi  konflik.
Strategi Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu…….............…...........……..............(Irene Mandang, Bobby Polii, Hengki Walangitan)
Dengan  demikian  strategi  potensial  yang diperlukan  adalah  mengoptimalkan  koalisi, kolaborasi  dan  kerjasama  antara subjects dan key  players yang  memiliki  tingkat  kepentingan tinggi.  Untuk itu perlu ditingkatkan kerja sama dan  kolaborasi  yang  efektif  antara  KPHP  Unit V,  BPSKL  Wilayah  Sulawesi  dan  Pokja  PPS dalam menunjang program pembangunan kehutanan,  khususnya  program  perhutanan sosial melalui pendekatan berbasis pemberdayaan dan peningkatan akses masyarakat untuk mengelola areal HKm.
Mekanisme  fasilitasi  pemberian  ijin  dan pengawasan dalam pemanfaatan HHBK  adalah salah satu mekanisme yang dapat menjadi jalan terwujudnya  pengelolaan  dan  pengembangan HHBK  unggulan.  Hal  ini  membutuhkan kerjasama  yang  harmonis  antara  intansi pemerintah  pusat  seperti  UPT  Kementerian LHK  (BPSKL  Wilayah  Sulawesi)  dengan pemerintah  provinsi  yakni  Dinas  Kehutanan, KPHP  Unit  V  dan  Pokja  serta  pemegang  ijin IUPHKm  sebagai  wajib  bayar  iuran  kehutanan yakni  Provinsi  Sumber  Daya  Hutan  khususnya HHBK di Hutan Negara.
Crowd :  masyarakat  di  sekitar  kawasan, pemdes/ kecamatan, pemkab dan pihak akademisi dari perguruan tinggi.
Masyarakat  sekitar  hutan  termasuk  dalam kategori crowd yang  memiliki    tingkat kepentingan stakeholder cukup  bergantung pada  keberadaan  sumber  daya  dan  tingkat pengaruh yang rendah yakni kurang mempengaruhi pengelolaan sumberdaya.
Pemerintah desa/kecamatan, pemerintah kabupaten (Dinas Koperasi, UMKM dan Pasar) dan akademisi (Perguruan Tinggi) juga merupakan  kelompok crowd yaitu stakeholder yang memiliki tingkat kepentingan dan pengaruh yang rendah yakni kurang mempengaruhi pengelolaan sumberdaya.
Menurut  Nurfatriani  dkk  (2015)  masyarakat sekitar  hutan  berperan  sebagai  penerima manfaat  dari  pelaksanaan  program-program pemerintah  khususnya  yang  bersumber  dari dana penerimaan kehutanan. Masyarakat sekitar hutan  memiliki  kepentingan  yang  tinggi  dari sisi  sosial,  ekonomi  dan  lingkungan  terhadap hasil  hutan.  Masyarakat  mengharapkan  dengan dikeluarkannya  kebijakan  pemanfaatan  HHBK
di  dalam  kawasan  secara legal  oleh  pemerintah maka akan berdampak positif terhadap pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat sehari- hari  dari  hutan.    Nandini  (2013)  menyatakan bahwa  konsep  pembangunan  hutan  berbasis masyarakat  merupakan  konsep  pembangunan hutan  yang  diharapkan  dapat  mengakomodir kebutuhan  dan  kesejahteraan  masyarakat  di sekitar  hutan.  Hal  penting  yang  perlu  menjadi perhatian  terhadap  masyarakat  sekitar  hutan yang  melakukan  kegiatan  pemanfaatan  dan pemungutan  HHBK,  yaitu  perlunya  kegiatan sosialisasi  dan  penyuluhan  tentang  ketentuan dan  aturan  perundang-undangan  yang  berlaku, serta menjaga keamanan kawasan hutan lindung dari pihak-pihak yang akan melakukan pengrusakan di dalam kawasan.
Selain itu pihak KPHP Unit V maupun KTH perlu melibatkan dan menggandeng masyarakat yang sudah terlanjur melakukan usaha pemanfaatan  dan  pemungutan  HHBK  di  areal HKm dan juga pemberian akses kelola kawasan bagi  masyarakat  sekitar  hutan  melalui  fasilitasi pemberian  ijin  oleh  pihak  Pokja  PPS,  KPHP Unit V dan BPSKL Wilayah Sulawesi.
Pemerintah desa atau kecamatan
menjalankan fungsi kontrol terhadap pelaksanaan  pengelolaan HHBK  unggulan  oleh anggota  masyarakat  agar  dapat  berjalan  dan berkembang  dengan  baik  untuk  peningkatan kesejahteraan masyarakat tanpa mengesampingkan kelestarian hutan. Kusumedi dan Rizal (2010) menyatakan bahwa partisipasi dari  semua  pihak  dalam  pengelolaan  HHBK memang  sangat  diharapkan,  akan  tetapi  tidak serta melibatkan semua pemangku kepentingan, karena  setiap stakeholder mempunyai  tugas pokok dan fungsi masing-masing.
Pemangku kepentingan ( stakeholder ) lainnya yang  merupakan  kategori crowd adalah pemerintah  kabupaten  (seperti  Dinas  Koperasi, UMKM  dan  Pasar)  selaku stakeholder di tingkat  kabupaten  berperan  dalam  mendukung program  pemerintah  pusat,  provinsi  dan kabupaten  dengan  memberikan  fasilitasi  sarana pengolahan,  ijin  usaha  maupun  pengembangan kapasitas  kelembagaan  kelompok  menjadi  unit usaha koperasi.
Pemangku kepentingan terakhir pada kategori crowd yaitu pihak akademisi yang juga
memiliki  kepentingan  dan  pengaruh  yang rendah.    Perguruan  Tinggi  sebagai  lembaga penelitian memberikan dukungan penelitian dan pengembangan dengan berperan sebagai advokator dan fasilitator agar terwujud pengelolaan  HHBK  yang  lebih  mengarah kepada  kelestarian  hutan,  pemanfaatan  jasa lingkungan serta konsep pemberdayaan masyarakat.
Keberadaan stakeholder dengan segala peran yang  dapat  dilakukan  serta  potensi  yang dimilikinya  menjadi  modal  tersendiri  bagi pengelolaan  dan  pengembangan  HHBK  di KPHP  Unit  V.    Kolaborasi  atau  kemitraan dengan stakeholder tersebut  di  atas  dapat menjadi  kunci  sukses  dalam  mengatasi  setiap permasalahan yang timbul. Dengan berkolaborasi  maka  keterbatasan  yang  dimiliki oleh  pengelola  HHBK  seperti  keterbatasan dana,  sarana  prasarana,  serta  keterbatasan kemampuan sumberdaya manusia dapat diatasi. Pengelolaan kolaborasi atau yang lazim dikenal dengan istilah co - management atau collaborative management menjadi  salah  satu alternatif  dalam  mengakomodasi  kepentingan, potensi dan peran stakeholder dalam pengelolaan  dan  pengembangan  HHBK  (Kadir dkk,  2013).  Menurut  Sembiring  dkk  (2010) model kolaborasi yang sebaiknya dikembangkan  adalah  “kontrol  bersama”  yang dimulai dari proses-proses negosiasi (melibatkan stakeholders dalam  pengambilan keputusan) dan pengembangan kesepakatan.
Beberapa prinsip dan nilai-nilai utama dalam pengelolaan  kolaborasi  (Kadir  dkk,  2013  dan Sembiring,  2010)  antara  lain  mengakui  adanya perbedaan nilai-nilai, kepentingan dan kepedulian  dalam  pengelolaan  sumberdaya hutan;  terbuka  terhadap  kemungkinan  hadirnya ragam  tipe-tipe  pengelolaan  sumberdaya  hutan diluar  sesuatu  yang  sudah  dikenal  dan ditetapkan  dalam  peraturan  formal;  lebih bersifat persuasif daripada pertentangan; komunikasi yang konstruktif untuk mengembangkan pemahaman bersama daripada kritik-kitik  negatif  serta  memperkuat  argumen masing-masing pihak; keterbukaan dan pemerataan  dalam  pengelolaan  sumberdaya alam; memungkinkan masyarakat sipil memainkan  peranan  yang  lebih  penting  dan
bertanggung-jawab; menghormati semua proses sebagai hal yang penting dibandingkan orientasi hasil-hasil  dalam  waktu  singkat;  belajar  dan bekerja  melalui  revisi-revisi  kegiatan  yang sedang  berjalan  dan  meningkatkannya  dalam pengelolaan sumberdaya hutan.

## Perencanaan Strategis Pengembangan HHBK Unggulan
Berdasarkan  data  hasil  observasi  atau pengamatan,  wawancara  dan desk  study yang telah  dilakukan  untuk  menganalisis  tingkat keunggulan HHBK berdasarkan kriteria ekonomi, biofisik dan lingkungan, kelembagaan,  sosial  dan  teknologi,  maupun untuk menganalisis peran, tingkat pengaruh dan kepentingan stakeholder , maka  dilakukan proses  perumusan  strategi  pengembangan HHBK  unggulan  dengan  menggunakan  alat analisis  SWOT  secara  lengkap  dapat  dilihat pada Tabel 7. Berdasarkan kriteria dan indikator penetapan  jenis  HHBK  unggulan,  maka  dari hasil  penelitian  ini  dirumuskan  beberapa strategi  pengembangan  HHBK  unggulan  yang dapat diterapkan di KPHP Unit V, yaitu:
1) Aspek Ekonomi: (i) peningkatan kualitas dan diversifikasi produk HHBK;
2) Aspek Biofisik dan Lingkungan: (i) membangun kebun pembibitan HHBK unggulan;  (ii)  melakukan  budidaya  tanaman jenis-jenis  HHBK  secara  intensif;  dan  (3) perluasan areal tanam jenis HHBK unggulan pada lahan-lahan terbuka dan kritis;
3) Aspek  Kelembagaan;  (i)  penguatan  dan pembinaan  kelembagaan  kelompok  usaha produsen/koperasi/ asosiasi dalam mengelola HHBK melalui kegiatan penyuluhan, advokasi,  penelitian  dan  pengembangan  (ii) Kebijakan  dan  sanksi  tegas  bagi  pihak  yang melakukan pelanggaran (penegakkan
hukum) dengan tetap mengutamakan pendekatan  persuasif  kepada  masyarakat agar  dapat  menjaga,  memanfaatkan  dan melestarikan  hutan  sesuai  aturan  dan ketentuan  yang  berlaku;  (iii)  dukungan kebijakan  (anggaran),  pendampingan  (teknis dan  manajemen)  dan  fasilitasi  (sarana prasarana,  modal  usaha,  penanganan  pasca panen  dan  pemasaran)  secara  tepat  sasaran dari pemerintah daerah;
Strategi Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu…….............…...........……..............(Irene Mandang, Bobby Polii, Hengki Walangitan)
4) Aspek  Sosial;  (i)  membuka  kesempatan  bagi pelaku  usaha  untuk  berinvestasi  dengan kelompok  masyarakat  melalui  kerjasama  yang saling menguntungkan; (ii) mendorong peningkatan  akses  kelola  kawasan  kepada masyarakat  sekitar  hutan  lainnya  melalui Program Perhutanan Sosial agar ada pemerataan;
5) Aspek  Teknologi  yaitu  meningkatkan  kualitas dan kapasitas SDM untuk menguasai teknologi budidaya  maupun  pengolahan  HHBK  dengan memberikan pelatihan, magang, studi banding, diklat, dan lain-lain.

## Strategi pengambilan keputusan (Matriks SWOT)
Berdasarkan  hasil  analisis  strategi  faktor internal dan eksternal menggunakan matriks SWOT pada  Tabel  6,  dapat  diketahui  dan  dirumuskan beberapa  alternatif  strategi  pengembangan  HHBK unggulan  yang  dapat  dilakukan  KPHP  Unit  V  yang terdiri dari strategi SO, strategi WO, strategi ST, dan strategi WT, sebagai berikut:
Strategi WO ( Strength – Opportunities ) menghasilkan 4 alternatif strategi, yaitu:
1) membangun kebun pembibitan HHBK unggulan dan  perluasan  areal  tanam  jenis  HHBK unggulan  pada  lahan-lahan  terbuka  dan  kritis, strategi  ini  perlu  dilakukan  mengingat  KTH pemegang IUPHKm juga mempunyai kewajiban untuk  melakukan  kegiatan  penanaman  jenis- jenis  HHBK,  baik  untuk  konservasi  pada  lahan hutan  yang  terbuka  dan  kritis,  sekaligus  juga untuk  bertujuan  untuk  menambah  jenis  dan mengganti tanaman yang sudah mati atau sudah tidak  dapat  berproduksi  lagi  (tua)  demi kelangsungan produksi HHBK;
2) mendorong  peningkatan  akses  kelola  kawasan kepada masyarakat sekitar hutan lainnya melalui
Program Perhutanan Sosial agar ada pemerataan,  strategi  ini  sangat  baik  dilakukan mengingat untuk menghindari terjadinya konflik diantara masyarakat maupun masyarakat dengan pihak  KPHP  Unit  V,  perlu  melibatkan  peran serta  masyarakat  sekitar  hutan  untuk  dapat mengelola, menjaga, memanfaatkan dan melindungi kawasan hutan;
3) memberikan  fasilitasi  bantuan  pemerintah secara tepat sasaran, strategi ini diperlukan agar bantuan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan  dan  rencana  kelompok  masyarakat, disertai dengan pendampingan untuk penguasaan  pemanfaatan  dan  pengelolaan sarana prarasara yang akan diberikan;
4) membuka  kesempatan  bagi  pelaku  usaha  untuk berinvestasi  dengan  kelompok  masyarakat melalui  kerjasama  yang  saling  menguntungkan. Strategi  ini  dianggap  penting  karena  pada  saat pengambilan  data  dan  wawancara,  kelompok masyarakat pemegang IUPHKm belum memiliki  modal  awal  dan  belum  mengetahui tujuan  pasar  hasil  produk  HHBK.    Namun  hal yang penting untuk diperhatikan bahwa hendaknya kerjasama antara KTH dan pengusaha  nantinya  tidak  akan  menimbulkan kerugian  bagi  kedua  belah  pihak,  bahkan diharapkan  dapat  menjadi  hubungan  kemitraan yang  baik  dan  saling  menguntungkan  dengan tetap  memperhatikan  kelestarian  sumberdaya HHBK. Strategi WO ( Weaknesses – Opportunity ) menghasilkan 4 alternatif, yaitu:
1) membina  hubungan  kemitraan,  kooperasi,  dan koordinasi  yang  baik  serta  saling  memberikan kontribusi yang bermanfaat diantara stakeholder .    Strategi  ini  merupakan  strategi yang sangat penting sebab menyangkut kepentingan,  keterlibatan,  peran,  persepsi  dan pengaruh stakeholder yang berbeda-beda, sehingga diperlukan suatu hubungan yang berbasis kepercayaan,  tanggung-jawab  dan  keterbukaan, saling  menghormati  perbedaan  nilai-nilai  dan dapat beradaptasi dengan kebutuhan dan kepentingan stakeholder lainnya  (Kadir  dkk, 2013).    Menurut  Evalia  (2015)  komitmen  dan kerjasama  dari  semua stakeholder baik  pihak pemerintah, masyarakat dan swasta sangat penting untuk mewujudkan pengembangan HHBK unggulan di KPHP Unit V;
2) meningkatkan  kualitas  dan  kuantitas  produk HHBK  sesuai  standar  mutu  ekspor  dan  menjaga kestabilan  produksi.    Stretegi  ini  juga  dianggap penting,  sebab  menyangkut  komersialisasi  produk HHBK  bagi  kelangsungan  dan  standarisasi  mutu produk  HHBK  yang  dihasilkan.    Penggunaan sarana  prasarana  (alat  pengolahan)  yang  masih sangat  sederhana  dapat  berpengaruh  terhadap kualitas  produk  yang  tidak  memenuhi  standar ekspor (Evalia, 2015);
3) Peningkatan  kegiatan  penyuluhan,  komunikasi, advokasi,  penelitian  dan  pengembangan  kepada masyarakat  sekitar  hutan  dengan  pendekatan persuasif  untuk  menjaga,  memanfaatkan  dan melestarikan  hutan.    Strategi  ini  tidak  kalah penting  dalam  mewujudkan  pengelolaan  dan pengembangan HHBK, sebab tujuan yang ingin dicapai  adalah  pengelolaan  hutan  yang  lestari dan  masyarakat  sejahtera  dengan  menggunakan pendekatan berbasis pemberdayaan dan peningkatan akses masyarakat; dan
4) adanya  dukungan  kebijakan  (anggaran), pendampingan  (teknis  dan  manajemen)  dan fasilitasi  (sarana  prasarana)  dari  pihak pemerintah daerah.  Perhatian dan kepedulian pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  (2017), dengan  mengeluarkan  kebijakan  Program Perhutanan  Sosial  yang  memberikan  akses kepada  masyarakat  untuk  mengelola  dan memanfaatkan hasil hutan, khususnya HHBK perlu didukung, ditindaklanjuti dan diimplementasikan  oleh  pemerintah  daerah (provinsi  dan  kabupaten)  agar  tujuan  hutan lestari masyarakat sejahtera dapat terwujud.
Strategi  ST  ( Strength – Threath )  menghasilkan  4 strategi alternatif, yaitu:
1) melakukan  budidaya  tanaman  jenis-jenis HHBK  secara  intensif.    Strategi  ini  sangat penting  menyangkut  upaya  memproduksi komoditas  HHBK  selain  dari  tegakan  alam (kawasan  hutan).    Dengan  adanya  usaha budidaya  maka  jaminan  keberlangsungan produksi  akan  semakin  tinggi  dan  akan mengurangi tekanan terhadap alam (Kementerian  Kehutanan,  2010).    Diharapkan dengan  budidaya  HHBK  di  lahan/kebun  milik masyarakat  (luar  kawasan)  dapat  dijangkau langsung oleh masyarakat sehingga mempermudah akses ke lokasi sumber HHBK;
2) meningkatkan  kapasitas  SDM  untuk  menguasai teknologi  budidaya  maupun  pengolahan HHBK dengan  memberikan  pelatihan,  magang,  studi banding,  diklat,  dan  lain-lain.    Strategi  ini dipandang sangat penting karena untuk meningkatkan  kualitas  dan  kuantitas  produk HHBK  diperlukan  keterampilan  dan  kapasitas SDM  yang  memadai,  sehingga  kegiatan pengembangan  HHBK  dapat  berjalan  dengan baik dan lancar;
3) Fasilitasi pembentukan dan penguatan kelembagaan kelompok usaha produsen/ koperasi/asosiasi  dalam  mengelola  HHBK. Usaha  pengolahan  HHBK  yang  dilakukan  di Kabupaten  Minahasa  Tenggara  lebih  banyak dilakukan  sendiri-sendiri  walaupun  sudah  ada beberapa  kelompok  tani,  untuk  itu  strategi  ini menjadi sangat penting, karena untuk pengembangan  HHBK  unggulan  sebaiknya dilakukan  dalam  bentuk  kelembagaan  yang melibatkan  peran  serta  masyarakat,  dengan demikian  kepemilikan  usaha  nantinya  adalah masyarakat  itu  sendiri  dalam  bentuk  kelompok usaha/koperasi/asosiasi; dan
4) peningkatan  nilai  tambah  dan  diversifikasi produk HHBK melalui pemberian fasilitasi/bantuan  modal  usaha,  penanganan pasca  panen  dan  pemasaran  serta  transfer teknologi  budidaya  dan  pengolahan  dari  hasil- hasil  penelitian.    Strategi  ini  sangat  penting untuk  dilakukan,  mengingat  HHBK  merupakan komoditas  yang  mempunyai  nilai  ekonomis tinggi  dan  dapat  memberikan  nilai  tambah sehingga dimasa mendatang cakupan pengusahaan HHBK dapat menunjukkan perkembangan  industri  tidak  hanya  bergerak  di industri  hulu  (bahan  baku/mentah)  tetapi  juga meliputi  industri  tengah  (barang  setengah  jadi) dan  hilir  (barang  jadi  atau  barang  yang  siap dipakai  oleh  konsumen  secara  langsung). Cakupan  di  tiga  wilayah  industri  tersebut menunjukkan komoditas tersebut dapat meingkatkan kegiatan ekonomi dan nilai tambah yang tinggi (Kementerian Kehutanan, 2010).
Strategi  WT  (Weaknesses-Threat)  menghasilkan  3 alternatif strategi, yaitu:
1) peningkatan promosi untuk perluasan pemasaran  baik  di  tingkat  lokal,  nasional maupun  internasional.      Strategi  ini  merupakan usaha yang sangat penting dalam mengembangkan  HHBK  unggulan.    Promosi adalah  bagian  yang  penting  dalam  upaya perluasan pemasaran produk HHBK, mengingat produk-produk  HHBK  belum  terlalu  familiar bagi  semua  orang  sehingga  perlu  dilakukan promosi  yang  lebih  gencar.    Hal  ini  perlu didukung oleh pihak pemerintah baik di tingkat kabupaten,  provinsi  maupun  pusat  dan  juga pihak swasta;
2) Kebijakan  dan  sanksi  bagi  pihak  yang melakukan  pelanggaran  (Penegakkan  hukum). Strategi ini merupakan bagian dari  pengawasan dan  evaluasi  untuk  memberikan  kepastian hukum  sebagai bentuk  ketegasan  akan  larangan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pihak yang bersangkutan.
Berdasarkan  kriteria  dan  indikator  penetapan jenis HHBK unggulan, maka dari hasil penelitian ini dirumuskan beberapa strategi pengembangan HHBK unggulan  yang  dapat  diterapkan  di  KPHP  Unit  V, yaitu:
1) Aspek  Ekonomi:  (i)  peningkatan  kualitas  dan diversifikasi produk HHBK;
2) Aspek Biofisik dan Lingkungan: (i) membangun kebun  pembibitan  HHBK  unggulan;  (ii) melakukan budidaya tanaman jenis-jenis HHBK secara  intensif;  dan  (iii)  perluasan  areal  tanam jenis HHBK unggulan pada lahan-lahan terbuka dan kritis;
Strategi Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu…….............…...........……..............(Irene Mandang, Bobby Polii, Hengki Walangitan)
3) Aspek Kelembagaan; (i) penguatan dan pembinaan kelembagaan kelompok usaha produsen/koperasi/asosiasi dalam mengelola HHBK  melalui  kegiatan  penyuluhan,  advokasi, penelitian  dan  pengembangan  (ii)  Kebijakan  dan sanksi  tegas  bagi  pihak  yang  melakukan pelanggaran  (Penegakkan  hukum)  dengan  tetap mengutamakan  pendekatan  persuasif  kepada masyarakat  agar  dapat  menjaga,  memanfaatkan dan  melestarikan  hutan  sesuai  aturan  dan ketentuan  yang  berlaku;  (iii)  dukungan  kebijakan (anggaran), pendampingan (teknis dan
manajemen)  dan  fasilitasi  (sarana  prasarana, modal  usaha,  penanganan  pasca  panen  dan pemasaran)  secara  tepat  sasaran  dari  pemerintah daerah;
4) Aspek  Sosial;  (i)  membuka  kesempatan  bagi pelaku usaha untuk berinvestasi dengan kelompok masyarakat melalui kerjasama yang  saling menguntungkan;  (ii)  mendorong  peningkatan akses  kelola  kawasan  kepada  masyarakat  sekitar hutan  lainnya  melalui  Program  Perhutanan  Sosial agar ada pemerataan;
5) Aspek  Teknologi  (i)  meningkatkan  kualitas  dan kapasitas  SDM  untuk  menguasai  teknologi budidaya  maupun  pengolahan  HHBK  dengan memberikan  pelatihan,  magang,  studi  banding, diklat, dan lain-lain.
Tabel 6. Strategi faktor internal dan eksternal dalam Matriks SWOT
Eksternal Factors Internal Factors Peluang  ( Opportunities )
Ancaman ( Threats )
1. Tingginya  permintaan  pasar  (lokal,  nasional  dan internasional)  yang  cenderung  meningkat  terhadap produk olahan HHBK.
2. Dukungan  kebijakan  pemerintah  bagi  pemanfaatan HHBK  di  kawasan  hutan  (Program  Perhutanan Sosial). 3. Pihak  investor  mulai  tertarik  untuk  berinvestasi terhadap  produk  HHBK  sehingga  terbuka  jaringan pemasaran ditingkat petani HHBK 4. Terbukanya  peluang  untuk  meningkatkan  nilai tambah dan diversifikasi produk HHBK unggulan.
5. Adanya  kegiatan  pameran  yang  diselenggarakan pemerintah  untuk  mempromosikan  produk  HHBK unggulan.
6. Adanya  fasilitasi  bantuan  pemerintah  untuk  KTH melalui Program Perhutanan Sosial (sarana
prasarana  pengolahan  &  pengembangan  HHBK) dari BPSKL Wilayah Sulawesi. 1. Tingginya  kebutuhan  hidup  menyebabkan beralihnya  status  petani  HHBK  ke  tanaman lain dan atau kegiatan off farm. 2. Terjadinya  kerusakan  atau  kebakaran    hutan yang  terjadi  setiap  musim  kemarau  dan gangguan  keamanan  dari  masyarakat  sekitar hutan di luar KTH.
3. Terjadinya  konflik  antar stakeholder dan disharmonisasi keterlibatan, peran dan tanggung-jawab stakeholder.
4. Tuntutan standar  mutu  ekspor  yang  tinggi  dan belum tercapainya kestabilan produksi.
5. Peningkatan  persaingan  pasar  (MEA/AFTA) dengan  adanya  produk  impor  HHBK  yang sudah ada di pasaran.
6. Terbatasnya  dukungan  kebijakan  (anggaran), pendampingan  (teknis  dan  manajemen)  dan fasilitasi  alat  produksi  pendukung  (sarana prasarana)  dari  KPHP  Unit  V,  Pokja  PPS  dan Dishutda. Kekuatan ( Strength ) Strategi S-O Strategi S-T
1. Tersedianya  potensi  jenis  dan jumlah HHBK yang tinggi.
2. Potensi  produksi  dan  keuntungan usaha HHBK yang tinggi.
3. Pemanfaatan dan pengolahan HHBK yang ramah lingkungan. 4. Tersedianya  benih/bibit  unggul  lokal, karena  jenis  tanaman  HHBK  mudah beradaptasi pada berbagai tipe tanah.
5. Masyarakat  sekitar  hutan  memiliki askses  kelola  HHBK  di  hutan  lindung (IUPHKm).
6. Tingkat  aksesibilitas  yang  cukup  baik atau  sumber  HHBK  mudah  dijangkau moda transportasi sepanjang tahun.
1. Membangun  kebun  pembibitan  HHBK  unggulan dan  perluasan  areal  tanam  jenis  HHBK  unggulan pada lahan-lahan kritis.
2. Mendorong  peningkatan  akses  kelola  kawasan kepada  masyarakat  sekitar  hutan  lainnya  melalui Program PS agar ada pemerataan
3. Pemberian  fasilitasi  bantuan  pemerintah  secara  tepat sasaran.
4. Membuka  kesempatan  bagi  pelaku  usaha  yang  ingin berinvestasi dengan kelompok masyarakat melalui kerjasama yang saling menguntungkan.
1. Membina  hubungan  kemitraan,  kooperasi,  dan koordinasi  yang  baik  serta  saling  memberikan kontribusi    yang  bermanfaat  diantara stakeholder dalam pengembangan HHBK unggulan. 2. Peningkatan  kualitas  dan  kuantitas  produk  HHBK sesuai  standar  mutu  ekspor  dan  menjaga  kestabilan produksi.
3. Peningkatan kegiatan penyuluhan, komunikasi, advokasi,  penelitian  dan  pengembangan  kepada masyarakat sekitar hutan dengan pendekatan persuasif untuk  menjaga,  memanfaatkan  dan  melestarikan hutan.
4. Memberikan dukungan kebijakan (anggaran), pendampingan  dan  fasilitasi  dari    dari  KPHP  Unit  V, BPSKL, Pokja PPS dan Dishutda. Kelemahan (Weakness) Strategi W-O Strategi W-T 1. Ancaman terhadap populasi jenis HHBK oleh  pemanfaatan/  pemungutan  yang berlebihan.
2. Teknologi budidaya belum dikuasai oleh masyarakat.
3. Teknologi  pengolahan,  pengemasan  & pemasaran masih secara tradisional
4. Manajemen  produksi  sangat  rendah sehingga  kualitas  dan  kuantitas  produk olahan rendah dan belum stabil.
5. Belum terbentuknya kelembagaan kelompok  usaha  produsen/  koperasi/ asosiasi.
6. Skala  pemanfaatan  yang  rendah  karena keterbatasan  modal  usaha  dan  sarana prasarana pengolahan.
1. Melakukan  budidaya  tanaman  jenis-jenis  HHBK  secara intensif.
2. Meningkatkan  kapasitas  SDM  mengusai  teknologi  budiaya maupun  pengolahan  HHBK  dengan  memberikan  pelatihan, magang, studi banding, diklat, dll. 3. Fasilitasi  pembentukan  dan  penguatan  kelembagaan kelompok usaha produsen/ koperasi/asosiasi dalam mengelola HHBK. 4. Peningkatan  nilai  tambah  dan  diversifikasi  produk  HHBK dengan  memberikan  fasilitasi/  bantuan  modal  usaha, penanganan  pasca  panen  dan  pemasaran  serta  transfer teknologi  budidaya  dan  pengolahan  dari  hasil-hasil penelitian.
1. Peningkatan  promosi  untuk  perluasan  pemasaran  baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional.
2. Kebijakan  dan  sanksi  bagi  pihak  yang  melakukan pelanggaran (Penegakkan hukum).
Sumber: Diolah dari Data Primer dan Sekunder  (2018)

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Kesimpulan  dalam  penelitian  ini  adalah  bahwa pengembangan  HHBK  unggulan  di  Kawasan  Hutan Lindung  Gunung  Soputan  KPHP  Unit  V  merupakan hal  yang  sangat  penting  untuk  diimplementasikan. Pengembangan  HHBK  dapat  dilakukan  dengan menggunakan data dan hasil analisa sebagai berikut : 1) Jenis-jenis  HHBK  yang  terdapat  di  kawasan  HL Gunung  Soputan,  yaitu  pinus  ( Pinus  merkusii Jungh et de Virese) dengan potensi komoditi getah pinus, aren ( Arenga pinnata Merr) dengan potensi komoditi gula semut, bambu ( Bamboo sp.) dengan potensi  kerajinan  anyaman  bambu  yang  termasuk dalam  tingkat  keunggulan  kelas  2  dan  berpotensi untuk  dijadikan  sebagai  produk  unggulan  daerah; dan  kemiri  ( Aleurites  moluccana Wild)  dengan potensinya  sebagai  minyak  atstiri  yang  memiliki tingkat keunggulan kelas 3.
2) Stakeholder yang  terlibat  dalam  pengeloloaan  dan pengembangan  HHBK  unggulan  di  kawasan  HL Gunung Soputan, adalah sebagai berikut:
a. BPSKL  Wilayah  Sulawesi,  KPHP  Unit  V  dengan tingkat  kepentingan  ( interest )  dan  pengaruh
( influence )  yang  sangat  tinggi,  dan  Pokja  PPS dengan  kepentingan  yang  tinggi  namun  memiliki tingkat  pengaruh  yang  cukup,    termasuk  dalam klasifikasi sebagai Key Players (kuadran I);
b. Dinas  Kehutanan  Daerah  Provinsi  Sulawesi  Utara yang  termasuk  dalam  klasifikasi  sebagai Context setters (kuadran  II)  yaitu stakeholder dengan kepentingan ( interest ) yang rendah tetapi memiliki pengaruh ( influence/power ) yang cukup;
c. KTH  pemegang  IUPHKm  dan  investor/pelaku usaha  yang  termasuk  dalam  klasifikasi  sebagai Subjects (Kuadran  III)  dimana  KTH  sebagai stakeholder dengan  tingkat  kepentingan  ( interest ) yang  sangat  tinggi  terhadap  kegiatan  tetapi memiliki  pengaruh  ( influence )  yang  rendah,  dan investor/pelaku  usaha  sebagai  stakeholder  dengan tingkat kepentingan cukup dan memiliki pengaruh yang rendah.
d. Pemerintah desa/kecamatan, pemerintah kabupaten  (Dinas  Koperasi,  UMKM  dan  Pasar), masyarakat  sekitar  dan  pihak  akademisi  yang termasuk  dalam  klasifikasi  sebagai Crowd (kuadran  IV).  Masyarakat  sebagai  stakeholder dengan  tingkat  kepentingan  (interest)  yang  cukup dan  pengaruh  (influence)  yang  sangat  rendah. Pemerintah  desa,  pemkab  (dinas  terkait)  dan akademisi  dengan  tingkat  kepentingan  dan pengaruh yang rendah
3) Strategi  pengembangan  HHBK  unggulan  di  areal HKm KPHP Unit V yang dapat dilakukan, yaitu:
- peningkatan  kuantitas,  kualitas  dan  diversifikasi produk  HHBK  yang  didukung  dengan  fasilitasi
(bantuan sarana prasarana, modal usaha, penanganan pasca panen dan pemasaran) secara tepat sasaran;
- pembangunan  kebun  bibit,  peningkatan  budidaya intensif dan perluasan areal tanam jenis HHBK untuk meningkatkan produksi dan kelestarian lingkungan;
- peningkatan  kualitas  dan  kapasitas  sumberdaya manusia melalui kegiatan pendampingan, penyuluhan, advokasi, dan pelatihan;
- pemberian  kemudahan  dan  kesempatan  bagi  bagi pelaku  usaha  untuk  berinvestasi  dengan  kelompok masyarakat melalui kerjasama yang saling menguntungkan;
- percepatan  pemberian  akses  kelola  kawasan  kepada masyarakat  sekitar  hutan  lainnya  melalui  Program Perhutanan Sosial agar ada pemerataan.

## Saran
Berdasarkan  kesimpulan  di  atas,  beberapa kegiatan yang menjadi saran dan tindak lanjut kedepan meliputi:
1. Penetapan jenis HHBK unggulan perlu dituangkan dalam  bentuk  produk  kebijakan,  seperti  Surat Keputusan  Gubernur  dan/atau  Bupati  sebagai dasar  bagi  penyusunan  rencana  pengembangan HHBK unggulan di wilayah masing-masing.
2. Pengembangan HHBK unggulan melalui Perhutanan Sosial Nusantara (Pesona) di Kabupaten Minahasa Tenggara, khususnya kegiatan  Hutan  Kemasyarakatan  dapat  dilakukan dengan  memanfaatkan  HHBK  di  kawasan  hutan produksi.
3. Perlu  dibuat  database  HHBK  yang  selalu mutakhir serta dapat dan mudah diakses dengan membuka  jaringan  kerja  ( network )  untuk menunjang  kegiatan  pengembangan  produksi, usaha  dan  pemasaran  HHBK  yang  dapat dipusatkan  pada  sekretariat  Pokja  Percepatan Perhutanan Sosial.

## DAFTAR PUSTAKA
Anonim.  2018 b .  Bab II.  Gambaran Umum Kondisi Daerah. [Pdf] Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Utara  2016-2021.    Diakses  Tanggal  3  Juli 2018 Waktu 20.18.
Anonim.  2018 c .  Trading Fact Kontrak Gondorukem Februari 12.  [Pdf].  Diakses Tanggal 9 Juli 2018 Waktu 17.00.
Anonim.    2018 d .  Bab  IV.  Analisis  Sistem.  [Pdf] Bogor  Agricultural  University.    Bogor. Diakses Tanggal 2 Maret 2018 Waktu 08.20 Anonim.  2018 a .  Bab  IV.  Metode  Penelitian.  [Pdf] Bogor  Agricultural  University.  Diakses Tanggal 22 Februari 2018 Waktu 10.12.
Strategi Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu…….............…...........……..............(Irene Mandang, Bobby Polii, Hengki Walangitan)
Badan Pusat Statistik Kabupaten Minahasa Tenggara.    2012.    Minahasa  Tenggara dalam  Angka.    Kerjasama  antara  BPS Kabupaten Minahasa Selatan dengan Bappeda  Kabupaten  Minahasa  Tenggara.
Katalog BPS:1102001. 7109.
Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Minahasa  Tenggara.  2011.    Buku  Jilid  I Kehutanan –  Potensi  Kehutanan  dan Perkebunan Kabupaten Minahasa Tenggara.
Fahmi,  Irham.    2016.    Teori  dan  Teknik  Pengambilan
Keputusan Kualitatif dan Kuantitatif.  Jakarta. PT. Rajagrafindo.  ISBN 978-979-769-874-4.
Kadir,  W.  Abd.,  San  Afri  Awang,  Ris  Hadi  Purwanto dan  Erny  Poedjirahajoe.  2013.  Analisis Stakeholder  Pengelolaan  Taman  Nasional Bantimurung  Bulusaraung,  Provinsi  Sulawesi Selatan. Jurnal Manusia dan Lingkungan, Vol. 20,  No.  1,  Maret.  2013:  11-21.    Diakses Tanggal 2 Maret 2018 Waktu 17.20.
Kementerian  Kehutanan.  2010.  Peraturan  Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.21/Menhut-II/2009  Tentang  Kriteria  dan Indikator  Penetapan  Jenis  Hasil  Hutan  Bukan Kayu  Unggulan.  Direktorat  Bina  Perhutanan Sosial. Jakarta.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2017.
Kumpulan Peraturan Perhutanan Sosial. Direktorat  Jenderal  Perhutanan  Sosial  dan
Kemitraan  Lingkungan  Direktorat  Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial.  Jakarta.
Kusumedi,  Priyo.,  dan  Achmad  Rizal  HB.  2010.
Analisis Stakeholder dan Kebijakan Pembangunan  KPH  Model  Maros  di  Propinsi
Sulawesi  Selatan.  Jurnal  Analisis  kebijakan Kehutanan.  Vol.  7  No.  3,  Desember  2010  : 179  -193.    Diakses  Tanggal  2  Maret  2018 Waktu 17.02
Manullang,  Sastrawan.  2018.  Teori  dan  Teknik Analisis Stakeholder. Bogor. IPB Press. Edisi Pertama. ISBN: 978-602-440-204-4.
Nandini,  Ryke.  2013.  Evaluasi  Pengelolaan  Hutan Kemasyarakatan (HKm) pada Hutan Produksi dan  Hutan  Lindungdi  Pulau  Lombok.  Jurnal Penelitian  Hutan  Tanaman  Vol.  10  No.  1,
Maret 2013:43-55. ISSN: 1829-6327 Terakreditasi No.: 482/AU2/P2MI- LIPI/08/2012.  Diakses Tanggal 2 Maret 2018
Waktu 16.57.
Nurfatriani,  Fitri.,  Dudung Darusman,  Dodik  Ridho Nurrochmat,  dan  Ahmad  Erani  Yustika. 2015.  Analisis  Pemangku  Kepentingan dalam  Transformasi Kebijakan  Fiskal Hijau. Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol.  12  No.  2,  Agustus  2015  :  105  –  124. Diakses  Tanggal  2  Maret  2018  Waktu 17.02.
Oktadiyani,  Poppy.,  Iwanuddin  dan  Helwinsyah. 2015.  Strategi  Pengembangan  Priwisata Alam  Taman  Wisata  Alam  Wera.  Jurnal Wasian Vol. 2 No. 1, Maret 2015, Hal. 09- 20. ISSN 2355-9969.
Sembiring,  Edward.,  Sambas  Basuni,  dan  Rinekso Soekmadi.    2010.    Resolusi  Konflik
Pengelolaan Taman Nasional Teluk Cenderawasih di Kabupaten Teluk
Wondama.    JMHT  Vol.  XVI,  (2):  84-91, Agustus  2010.  Artikel  Ilmiah  ISSN:  2087- 0469.    Diakses  Tanggal  22  Februari  2018 Waktu 09.59.
Suhesti,  Eni.,  Hadinoto,  dan  Muhammad  Ikhwan.
Strategi  Pengembangan Hasil  Hutan  Bukan Kayu  Unggulan  di  Kabupaten  Kampar- Riau.  2017.  Wahana  Forestra:  Jurnal Kehutanan.  Vol.  12,  No.  1.  Januari  2017. Diakses  Tanggal  1  Maret  2018  Waktu 16.57.
Wahyudi.    2013.    Buku  Pegangan  Hasil  Hutan  Bukan Kayu.[Pdf].  Yogyakarta.  Pohon  Cahaya.
Diakses  Tanggal  14  Desember  2017  Pukul 14.54.
Wibawa,  Sutrisna.  2013.  Strategi  Pengembangan
Bisnis Melalui Analisis SWOT. Disampaikan  dalam  Bimbingan  Teknis Peningkatan Kapasitas UKM Tenant Inkubator  Bisnis  ke-3  untuk  UMKM. Inkubator  Bisnis  PSW/G  Bekerjasama dengan  Kementerian  Koperasi  dan  UKM, Lembaga  Penelitian  dan  pengambdian kepada  Masyarakat  Universitas  Negeri Yogyakarta.  Yogyakarta,  3  Juli  2013. Diakses  Tanggal  2  Maret  2018  Waktu 16.52.
Wibowo,  Gatot  Dwi  Hendro.  2013.  Analisis Kebijakan  Pengelolaan  Hasil  Hutan  Bukan Kayu  (HHBK)  di  NTB  dan  NTT.  Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-43 No. 2  April-Juni  2013.    Diakses  Tanggal  2 Maret 2018 Waktu 16.57.
Wiratno. 2014. Kebijakan Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dalam Rangka Kelola Kawasan  untuk  Kesejahteraan  Rakyat.
Disampaikan pada Seminar Nasional “Peranan dan Strategi Kebijakan
Pemanfaatan  Hasil  Hutan  Bukan  Kayu (HHBK)  dalam  Meningkatkan  Daya  Guna Kawasan (Hutan). University Club,
Universitas  Gadjah  Mada,  Yogyakarta  6–7
November 2014.  Diakses Tanggal 4 Maret 2018 Waktu 17.24.