Polemik Penerapan Tanda Tangan Elektronik Dalam Pembuatan

## Akta Otentik
Polemic of Electronik Signatures Application in Authentic Deeds Manufacture
Iqbal Anshori 1 , Elita Rahmi 2 , Syamsir 3 1,2,3 Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Jambi Email : iqbalanshorry@gmail.com

## Abstract
The purpose of this study is to find out and analyze about electronic signatures application  in  manufacture  of  authentic  deeds  reviewed  from  Indonesia legislation  perspective  and  the  validity  of  authentic  deed  that  signed electronically. The legal issue that will be examined in this paper is existance of law conflict between Article 15 paragraph (3) Law Number 2 of 2014 concerning amendment to Law Number 30 of 2004 concerning Notary Position with Article 5  Juncto  Article  6  Juncto  Article  11  of  Law  Number  19  of  2016  concerning amendment to Law Number 11 of 2008 concerning electronic information and electronic regarding the use of electronic signatures in authentic deeds. The type of research in this research is  normative juridical law research. The approach used  in  this  research  is  the  law  approach,  phylosophical  law  approach,  and conceptual  approach.  The  results  of  this  research  show  if  there  is  no  explicit explanation  about  notary  authority  to  make  deeds  electronically.  That  makes electronic  deeds  including  electronic  signatures  on  it  based  on  the  concept  of cyber notary didn’t have perfect evidentiary power. The application of electronic signatures  is  very  closely  related  to  electronic  deeds.  However,  the  deeds manufacture must be conducted in front of authorized official. Thus, the deeds were manufacture and signed electronically are not considered authentic deeds but  privately made deed.
Keywords  :  Application,  Electrionic  Signature,  Authentic  Deeds  ,Cyber Notary, Regulatory legislation

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  mengenai penerapan  tanda  tangan  elektronik  dalam  pembuatan  akta  otentik  dri perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia dan keabsahan akta otentik yang ditanda tangani secara elektronik. Isu hukum yang akan diteliti dalam  penelitian  ini  adalah  adanya  konflik  hukum  antara  Pasal  15  ayat  (3) Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  perubahan  Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dengan Pasal 5 Juncto Pasal 6 Juncto Pasal  11  Undang-Undang  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  atas Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik mengenai penggunaan tanda tangan elektronik dalam akta otentik. Tipe penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  Pendekatan  Undang-Undang  ( Statute Approach) ,  Pendekatan  Filosofis  ( philosophical  approach), Pendekatan
Konseptual  ( Conseptual  Approach ).  Adapun  hasil  dari  penelitian  ini menunjukan  bahwa  tidak  ada  penjelasan  secara  tegas  tentang  kewenangan notaris  membuat  akta  secara  elektronik.  Hal  itu  mengakibatkan  akta elektronik termasuk tanda tangan elektronik didalamnya berdasarkan konsep cyber notary tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Penerapan tanda  tangan  elektronik  sangat  erat  hubungannya  dengan  akta  elektronik. Akan  tetapi  pembuatan  akta  harus  dilakukan  dihadapan  pejabat  yang berwenang. Sehingga, akta yang dibuat dan ditandatangani secara elektronik tidak dianggap sebagai akta otentik melainkan akta dibawah tangan.
Kata  Kunci  : Penerapan,  Tanda  Tangan,  Akta  Otentik,  Cyber  Notary, Peraturan Perundang-Undangan

## PENDAHULUAN
Pasal  1  ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945  disebutkan  dengan  jelas  bahwa  Indonesia  merupakan  Negara Hukum.  Sebagai  negara  hukum,  Indonesia  juga  tidak  terkecualikan  dari pengaruh perkembangan teknologi. Menurut Jimly Asshiddiqie, konsep negara hukum  berfungsi  sebagai  sarana  untuk  mewujudkan  dan  mencapai  tujuan negara Indonesia. 1
Indonesia  saat  ini  berada  dalam  jalur  globalisasi  dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat cepat. Seiring berjalannya  waktu,  dapat  kita  disadari  bahwa  perkembangan  teknologi informasi dan komunikasi sangat berperan penting dalam kemajuan ekonomi, sosial dan budaya.
Selain  itu  juga,  kemajuan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  juga dapat  mempengaruhi  kondisi  sosial  dalam  kehidupan  dimasa  yang  akan datang.  Seperti  pelayanan  medis,  pelayanan  pendidikan,  pelayanan
1 Jimly Asshiddiqie, 2009, Menuju Negara Hukum yang Demokratis, Bhuana Ilmu Populer , Jakarta, hlm . 205.
administrasi pemerintahan dan berbagai aspek kehidupan lainnya. 2
Era  Globalisasi  juga  mendorong  perkembangan  sistem  hukum  di indonesia.  Hal  ini  ditandai  dengan  adanya  undang-undang  telekomunikasi yang disahkan pada tanggal 8 September 1999, yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi.
Seiring  berjalannya  waktu,  ditemukan  beberapa  kekurangan terhadap  undang-undang  tersebut,  maka  diperbaharui  dengan  Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Yang  perubahan  signifikannya  mengatur  beberapa  transaksi  maupun komunikasi elektronik di Indonesia.
Kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (selanjutnya  disebut  UU  ITE).  Hal  ini menjadi bukti bahwa Hukum di Indonesia mengikuti perkembangan teknologi dan Informasi.
Ironisnya  sebagai  negara  hukum,  perkembangan  hukum  positif  di indonesia  sangat  tertinggal  jauh  terhadap  perkembangan  zaman  saat  ini. Sehingga  berdampak  terhadap  pemberian  kepastian  hukum  terhadap masyarakat.3
Perkembangan  teknologi  informasi  juga  mempengaruhi  notaris
2 Habib  Adjie,  2017,  Konsep  Notaris  Mayantara  Menghadapi  Tantangan  Persaingan Global, Jurnal Hukum Respublica Volume 16 No.2, hlm.204.
3 Carisma  Gagah  Arisatya  dkk, Urgensi  Dan  Relevansi  Kewenangan  Notaris  Untuk Mensertifikasi Transaksi yang Dilakukan Secara Elektronik (Studi Di Notaris Wilayah Kerja Kota Malang) , Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai pejabat umum. Hal ini ditandai dengan munculnya istilah Cyber Notary.
Berdasarkan  Undang-Undang  No.  2  Tahun  2014  tentang  perubahan atas  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris (selanjutnya disebut UUJN), dapat dilihat bahwa Notaris memiliki peran dan fungsi yang penting dalan legalitas transaksi di Indonesia, bahkan notaris juga dipahami sebagai pihak ketiga yang terpercaya. 4
Negara lain yang memiliki sistem hukum yang sama seperti indonesia adalah belanda. Dimana, notaris sebagai pihak ketiga terpercaya dalam suatu transaksi elektronik (trusted third party). Sebutan cyber notary tidak hanya tentang notaris modern yang menggunakan sistem komputerisasi, melainkan perluasan  fungsi  notaris  dalam  transaksi  elektronik  dan  penyelenggaraan jabatannya secara elektronik. 5
Berdasarkan pasal 1 ayat (1) UUJN, notaris adalah pejabat umum yang disumpah  untuk  bertindak  sesuai  hukum  dan  berperilaku  netral  tidak bertindak  atas  kepentingan  para  pihak,  tetapi  sesuai  dengan  hukum  yang berlaku.  Maka  dari  itu notaris  menghasilkan  dokumen  yang  disebut  sebagai akta otentik yang memiliki kekuatan eksekutorial. 6
Pengertian akta otentik berdasarkan Pasal 1868 KUH Perdata adalah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh  atau  di  hadapan  pegawai-pegawai  umum  yang  berkuasa  untuk  itu  di
4 Edmon  Makarim,  2014, Notaris  Dan  Transaksi  Elektronik  Kajian  Hukum  Tentang Cybernotary Atau Elektronik Notary, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.6.
5 Ibid.
6 H.Budi Untung, 2002, Visi Global Notaris, Andi, Yogyakarta, hlm.44.
tempat di mana akta dibuatnya.
Jasa  seorang  notaris  telah  menjadi  kebutuhan  masyarakat,  tidak hanya  dalam  pembuatan  akta,  melainkan  juga  sebagai  saksi  atau  penengah dari transaksi yang dilakukan. 7
Notaris memiliki kewenangan dan kewajiban yang diatur dalam Pasal 15  dan  Pasal  16  UUJN, dimana  tugas  utama seorang  notaris  sebagai pejabat umum adalah membuat akta otentik.
Notaris dalam menjalankan tugasnya dalam basis teknologi informasi, berlandaskan  Penjelasan  Pasal  15  ayat  (3)  UUJN  yaitu  “Selain  kewenangan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dan  ayat  (2),  Notaris  mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.”
Dalam hal kewenangan lain tersebut merupakan kewenangan notaris mensertifikasi  transaksi  yang  dilakukan  secara  elektronik  (Cyber  Notary), maka  hasil  dari  sertifikasi  tersebut  dapat  dikategorikan  kedalam  dokumen elektronik.  Dimana  dokumen  tersebut  harus  memenuhi  unsur  dalam  Pasal 1868 KUHPerdata mengenaik keotentikan akta.
Pembubuhan  tanda  tangan  merupakan  salah  satu  rangkaian  dari peresmian  akta  ( verlijden ).  Pasal  44  ayat  (1)  UUJN  menerangkan  bahwa Pembubuhan tanda tangan pada akta harus dinyatakan tegas pada bagian akta, pernyataan ini diberikan pada bagian akhir akta. Pembubuhan tanda tangan dalam akta mengandung arti memberikat keterangan dan pernyataan secara tertulis, yakni apa yang tertulis di atas tanda tangan itu. 8
7 Edmon Makarim, Op.Cit. hlm .6. 8 G.H.S Lumban Tobing, 1999, Peraturan Jabatan Notaris , Erlangga, Jakarta, hlm.202.
Verlijden adalah  kata  kerja  yang  diambil  dari  kata  Verleden  yang berarti telah dibuat.  Kata terakhir ini berasal dari bahasa belanda kuno dan tidak  dipakai  lagi  dalam  bahasa  sehari-hari  dan  hanya  digunakan  dalam bidang hukum terkhusus dunia notariat. 9
Menurut  Pasal  1  angka  5  UU  ITE,  tanda  tangan  elektronik  adalah informasi  elektronik  yang  dilekatkan,  memiliki  hubungan  langsung  atau terasosiasi  pada  informasi  elektronik  lain  yang  ditujukan  oleh  pihak  yang bersangkutan untuk menunjukan subjek dan identitas subjek hukum. 10
Dalam  transaksi  secara  elektronik,  penggunaan  tanda  tangan elektronik (digital signature) mulai menggantikan tanda tangan diatas kertas. Tanda  tangan  elektronik  sangat  dibutuhkan  dalam  menjaga  keaslian  suatu dokumen elektronik.
Berdasarkan  Pasal  1  angka  12  UU  ITE  pengertian  tanda  tangan elektronik adalah “Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas  Informasi  Elektronik  yang  dilekatkan,  terasosiasi  atau  terkait  dengan Informasi  Elektronik  lainnya  yang  digunakan  sebagai  alat  verifikasi  dan autentikasi”.
Tanda  tangan  elektronik  mempunyai  lingkup  pengertian  yang  lebih luas yang mencakup semua metode autentikasi secara elektronik yang salah satunya adalah tanda tangan digital. 11
Dalam Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang
9 Tan  Thong  Kie,  Studi  Notariati  : Beberapa  Mata  Pelajaran  dan  Serba-Serbi  Praktek Notaris , Buku I, Cetakan 2, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta,  hlm.159.
10 Ibid. 11 Ibid, hlm.62.
Penyelenggaraan  Sistem  dan  Transaksi  Elektronik,  tanda  tangan  elektronik meliputi :
1. Tanda  tangan  elektronik  tersertifikasi,  harus  memenuhi persyaratan :
a. Dibuat  dengan  menggunakan  jasa  penyelenggara  sertifikasi
elektronik (PSE); dan
b. Dibuktikan dengan sertifikat elektronik.
2. Tanda  tangan  elektronik  tidak  bersertifikasi,  dibuat  tanpa menggunakan jasa PSE.
Sedangkan  tanda  tangan  digital  adalah  nama  untuk  metode autentikasi  yang  menggunakan  aplikasi  asimetris  kriptografi.  Asimetri Kriptografi merupakan sistem pengacakan suatu pesan dengan menggunakan suatu pasangan kunci, yakni kunci privat dan kunci publik.
Teknologi  tanda  tangan  digital  juga  digunakan  untuk  melakukan “autentikasi” suatu data elektronik yang didistribusikan atau disimpan secara digital, khususnya dalam pengarsipan atau bahkan dalam pengamanan barang bukti yang disampaikan dari satu pihak kepada pihak lain. 12
Oleh  karena  itu,  tanda  tangan  digital  juga  populer  disebut  sebagai sistem enkripsi kunci publik, yang digunakan untuk memastikan suatu pesan elektronik dan menjamin integritas substansi suatu pesan. 13
Namun,  UUJN  belum  secara  tegas  mengatur  mengenai  kewenangan notaris  dalam  penggunaan  tanda  tangan  elektronik  dalam    akta  otentik.
12 Ibid, hlm. 71.
13 Ibid, hlm. 63.
Penjelasan  Pasal  15  ayat  (3)  UUJN  menyebutkan:  “Yang  dimaksud  dengan “kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan” antara lain,  kewenangan  mensertifikasi  transaksi  yang  dilakukan  secara  elektronik (cyber notary), membuat Akta Ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang”.
Aturan tersebut diatas bertentangan dengan Pasal 5 ayat (4) huruf b UU ITE yang menyatakan bahwa : “ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau  Dokumen  Elektronik  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  tidak berlaku  untuk  surat  beserta  dokumennya  yang  menurut  Undang-Undang harus  dibua  dalam  bentuk  akta  notaril  atau  akta  yang  dibuat  oleh  pejabat pembuat akta”.
Sedangkan, berdasarkan pada Pasal 18 juncto Pasal 7 juncto Pasal 11 UU ITE kekuatan pembuktian dokumen elektronik tersebut yang ditandatangani dengan digital signature sama dengan kekuatan pembuktian akta otentik yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang.
Berdasarkan  uraian  tersebut  diatas,  penulis  tertarik  untuk  melakukan penelitian  lebih  lanjut  mengenai  pelanggaran  berat  jabatan  Notaris  dengan judul : Polemik Penerapan Tanda Tangan Elektronik Dalam Pembuatan Akta Otentik.
Dari uraian tersebut diatas muncul pertanyaan dan masalah yang perlu dilakukan  pengkajian  yaitu  :  Bagaimana  penerapan  tanda  tangan  otentik dalam  pembuatan  akta  otentik  dan  bagaimana  keabsahan  akta  otentik  yang ditanda tangani secara elektronik.

## PEMBAHASAN
1. Penerapan Tanda Tangan Elektronik Dalam Akta Otentik
Pada  saat  ini,  terdapat  tiga  macam  jenis notarial  system dengan karakteristik  yang  berbeda-beda.  Notatis civil  law dari  negara  hukum  latin,
Notaris common law di negara yang berbahasa Inggris dan sistem notarial di Amerika  Serikat  yang  merupakan  turunan  dari  notaris common  law Inggris namun dengan sedikit perbedaan. 14
Berbeda  pula  di  Jepang,  Proses  pembuatan  atau  cara  kerja  Notaris elektronik di Jepang prosedurnya adalah klien membuatkan dokumen digital dalam format PDF ( portable document format ) yang disertakan dengan tanda tangan  digital.  Permintaan  tersebut  kemudian  diproses  secara online di website Kementerian Kehakiman, yang kemudian diteruskan ke Pusat Notaris Elektronik  JNNA  ( Japan  National  Notary  Association). Pada  saat  otentikasi dokumen  tersebut,  pihak  yang  membuat  permohonan  dokumen  untuk dinotarisasi secara elektronik harus hadir dihadapan Notaris. 15
Hukum  di  Indonesia  menganut  sistem civil  law karena  sistem  hukum Indonesia  merupakan pengaruh  dari  belanda  yang  menganut  sistem  hukum yang sama. Notaris di Indonesia adalah pejabat umum yang meruakan organ negara  dilengkapi  kekuasaan  umum,  berwenang  menjalankan  sebagian  dari kekuasaan negara untuk membuat alat bukti tertulis dan otentik dalam bidang hukum perdata. 16
14 http://www.informednotariesofmaine.org/about-us/history,  diakses  pada  tangggal 13 Maret 2022
15 http://koshonin.gr.jp, diakses pada tanggal 27 maret 2022
16 Wawan  Setiawan, Kedudukan  dan  Keberadaan  Pejabat  Umum  serta  PPAT dibandingkan dengan Kedudukan  Pejabat Tata  Usaha Negara Menurut Sistem  Hukum Nasional ,
Notaris  merupakan  bagian  dari  unsur  masyarakat  yang  memerlukan norma  yuridis  supaya  perlaku  maupun  kegiatannya  tetap  berada  dalam koridor norma-norma hukum yang berlaku. 17
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  dan Pancasila  merupakan  dasar  pijakan  bagi  negara  ini  dalam  menjamin  terkait kepastian serta perlindungan hukum bagi seluruh rakyatnya. Dimana jaminan terkait  keamanan  dan  perlindungan  hukum  dapat  dicapai  dengan  adanya seperangkat  peraturan  perundang-undangan  dan  perangkat  lainnya. Sebagaimana  menurut  Plato  bahwa  Negara  yang  baik  adalah  negara  yang berdasarkan pada adanya pengaturan (hukum) yang baik.
Produk  hukum  yang  dikeluarkan  Notaris  dalam  bentuk  Akta  Autentik merupakan bentuk hadirnya negara guna menjamin terkait keamanan dalam lingkup  hukum  perdata.  Sudikno  Mertokusumo  menjelaskan  bahwa  akta sebagai surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. 18
Tujuan  dan  fungsi  penggunaan  tanda  tangan  dalam  bentuk  elektronik harus  dapat  dinilai  Aspek  ekonomis  dan  Aspek  hukum.  Secara  ekonomis penggunaan  tanda  tangan  elektronik  bertujuan  agar  lebih  praktis,  efisien, murah  dan  aman.  Sedangkan,  dari  aspek  hukum  penggunaan  tanda  tangan secara  elektronik  diharapkan  dapat  membantu  dan  mudah  terkait  proses
Jakarta. 2001, hlm.8
17 Iin  Purwaningsih,  Pemalsuan  Akta  Autentik  Yang  Melibatkan  Notaris, Jurnal Hukum Dan Kenotariatan Vol.3, No.1 (2019) hlm. 5, http://riset.unisma.ac.id/
18 Sudikno Mertokusumo, 1999, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar , Maha Karya Pustaka, Yogyakarta, hlm. 18.
hukum pembuktian yang berkaitan dengan alat bukti elektronik.
Selain itu, perkembangan teknologi informasi juga banyak mempengaruhi  kehidupan  masyarakat  telah  mendorong  pemerintah mengeluarkan UU ITE, yang diharapkan dapat menjamin kemajuan teknologi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan publik.
Disisi  lain, cyber  notary merupakan  konsep  yang  memanfaatkan kemajuan  teknologi  bagi  para  Notaris  untuk  membuat  akta  otentik  dalam dunia  maya  serta  mempermudah  dalam  menjalankan  tugasnya  setiap  hari. Salah satu contohnya adalah penggunaan teleconference dalam penandatanganan  akta  secara  elektronik  dan  Rapat  Umum  Pemegang Saham. 19
Dalam  UUJN  terdapat  kewenangan  notaris  untuk  dapat  mensertifikasi transaski  yang  dilakukan  secara cyber  notary. Istilah  sertifikasi  berasal  dari bahasa  Inggris  ‘ certification ’  dengan  yang  berarti  keterangan,  pengesahan. 20
Pengertian  sertifikasi  itu  sendiri  adalah  prosedur  dimana  pihak  ketiga memberikan  jaminan  tertulis  bahwa  suatu  produk,  proses  atas  jasa  telah memenuhi  standar  tertentu,  berdasarkan  audit  yang  dilaksanakan  dengan prosedur  yang  disepakati. 21 Dalam  pelaksanaannya, cyber  notary pada mulanya  pelayanan kenotariatan secara elektronik diharapkan  dapat masuk ke dalam salah satu pasal dalam UUJN.
Praktek Kenotariatan di Indonesia jauh berbeda dengan negara-negara
19 Emma Nurita, Op.Cit, hlm. 53.
20 John  M.  Echols  dan  Hassan  Shadily, Kamus  Hukum  Inggris  Indonesia, Grammedia Utama, Jakarta, hlm. 110.
21 Emma Nurita, Op.Cit , hlm. 117.
Anglo Saxon , misalnya Amerika Serikat, notaris merupakan tukang membuat akta, sedangkan di Indonesia sebagai penganut civil law, Notaris mempunyai fungsi  sebagai  seorang  pejabat  umum  yang  bertugas  melayani  masyarakat umum dalam membuat akta.
Selama  ini,  dalam  penyelenggaraan  pelayanan  notaris  kepada masyarakat  masih  bersifat  konvensional,  namun  dengan  berkembangnya teknologi  informasi  memaksa  setiap  aspek  kehidupan  bertransformasi  dari sistem  konvensional  ke  sistem  elektronik,  perlahan  berpengaruh  juga terhadap  pergeseran  penyelenggaraan  layanan  notaris  berbasis  elektronik. Atau biasa disebut cyber notary .
UUJN  memberikan  peluang  pelaksanaan  dalam  penyelenggaraan pelayanan notaris melalui sistem elektronik, tercantum dalam Pasal 15 ayat (3) yang berbunyi “kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang- undangan”,  yaitu  antara  lain,  kewenangan  mensertifikasi  transaksi  yang dilakukan  secara  elektronik  ( cyber  notary ),  membuat  akta  ikrar  wakaf  dan hipotek pesawat terbang. Pasal 15 ayat (3) secara tidak langsung menyatakan secara legal notaris dapat melaksanakan tugasnya secara elektronik.
Namun, ketentuan Pasal 5 ayat (4) UU ITE menyatakan bahwa “Informasi Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1)  tidak  berlaku  untuk  surat  yang  menurut  Undang-Undang  harus  dibuat dalam bentuk tertulis dan surat beserta dokumennya yang menurut Undang- Undang  harus  dibuat  dalam  bentuk  akta  notaris  atau  akta  yang  dibuat  oleh pejabat pembuat akta”.
Sementara itu, Pasal  1 angkat 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun  2014
tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa “akta notaris yang selanjutnya disebut  akta  adalah  akta  otentik  yang  dibuat  oleh  atau  dihadapan  notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini”.
Dengan demikian, untuk dapat terciptanya kepastian dan kemanfaatan hukum dalam masyarakat, perlu mengharmonisasikan peraturan perundang- undangan yang terkait dengan kewenangan Notaris dalam penggunaan tanda tangan  elektronik,  yaitu  antara  UUJN  dengan  UU  ITE.  Sehingga,  dalam penggunaan  tanda  tangan  elektronik  notaris  tidak  memiliki  permasalahan yuridis menyangkut kewenangannya.
Demikian  pula  dengan  masyarakat  yang  membutuhkan  jaminan terhadap  layanan  notaris  yang  dilakukan  secara  elektronik  dapat  tercapai dengan adanya landasan yuridis yang kuat dalam penyelenggaraan pelayanan notaris  berbasis  elektronik.  Sehingga,  masyarakat  tidak  memiliki  keraguan terkait dengan berbagai pelayanan notaris berbasis teknologi yang dilakukan tersebut.
Maka dari itu, seyogyanya secara yuridis, diharapkannya revisi terhadap UUJN dan UU ITE yang kemudian dapat dilakukan juga harmonisasi terhadap kedua Undang-Undang  tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Hukum Perdata.

## 2. Keabsahan Akta Otentik yang Ditanda Tangani Secara Elektronik
Akta  otentik  salah  satu  bukti  tulisan  didalam  bentuk  yang  ditentukan oleh  undang-undang,  dibuat  oleh  atau  dihadapan  pejabat/pegawai  umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya sebagaimana yang
terdapat dalam pasal 1867 dan 1868 KUHPerdata. 22
Pembuatan  akta  tersebut  harus  berdasarkan  aturan  hukum  yang berkaitan dengan prosedur pembuatan akta notaris, sehingga jabatan notaris sebagai  pejabat  umum  tidak  perlu  lagi  diberi  sebutan  lain  yang  berkaitan dengan kewenangan notaris. 23
Seperti yang diketahui, berdasarkan sifatnya akta otentik dibagi menjadi dua yaitu akta partij atau akta pihak dan akta relaas atau akta pejabat. 24 Akta partij adalah  akta  pihak  yang  berisi  keterangan  dan  pernyataan  para  pihak.
Para pihak menghadap notaris dengan tujuan agar notaris membuatkan akta yang isinya sesuai dengan pernyataan dan keinginan para pihak. Sedangkan, akta relaas adalah akta yang dibuat oleh notaris didasarkan pada keadaan atau Tindakan yang dilakukan atau dilihat disaksikan dialami sendiri oleh notaris dalam menjalankan jabatannya.
Secara yuridis, keabsahan akta notaris meliputi bentuk, isi, kewenangan pejabat  yang  membuat  serta  pembuatannya  harus  memenuhi  syarat  yang telah  ditentukan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Dengan  demikian apabila sebuah akta tidak memenuhi persyaratan tersebut, maka tidak dapat dikategorikan  sebagai  akta  otentik  dan  kekuatan  pembuktiannya  sangat lemah. 25
Melalui akta otentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin  kepastian  hukum  dan  sekaligus  diharapkan  pula  dapat  dihindari
22 Herlien Budiono, Op.Cit, hlm. 77. 23 Habib Adjie, Op.Cit, hlm. 45.
24 Sjaifurrachman  dan  Habib  Adjie,  2011, Aspek  Pertanggungjawaban  Notaris  dalam Pembuatan Akta , Mandar Maju, Bandung, hlm. 109.
25 Ibid, hlm. 110.
terjadinya  sengketa.  Walaupun  pada  kenyataannya  sengketa  tidak  dapat dihindari,  dalam  prosesnya  akta  otentik  merupakan  alat  bukti  tulis  terkuat terhadap penyelesaiannya tersebut.
Oleh  karena  itu,  notaris  sebagai  pejabat  umum  yang  berwenang membuat  akta  otentik  harus  memiliki  suatu  aturan  yang  dipatuhi  untuk bertujuan melindungi otentisitas akta yang dibuatnya dan juga untuk menjaga kehormatan sebagai notaris.
Tanda tangan merupakan suatu tanda yang bersifat unik milik seseorang dan digunakan untuk memberi pengesahan bahwa orang tersebut setuju dan mengakui  isi  dari  dokumen  yang  ditandatangani.  Tanda  tangan  digital merupakan  suatu  cara  untuk  menjamin  keaslian  suatu  dokumen  elektronik dan  menjaga  supaya  pengirim  dokumen  dalam  suatu  waktu  tidak  dapat menyangkal bahwa dirinya telah mengirimkan dokumen tersebut.
Pasal 11 UU ITE menerangkan bahwa tanda tangan elektronik memiliki kekuatan dan akibat hukum yang sah dengan persyaratan sebagai berikut :
1. Data  pembuatan  tanda  tangan  elektronik  terkait  hanya  kepada Penanda Tangan;
2. Data  pembuatan  tanda  tangan  elektronik  pada  saat  proses penenadatanganan  elektronik  hanya  berada  dalam  kuasa  penanda tangan;
3. Segala  perubahan  terhadap  tanda  tangan  elektronik  yang  terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
4. Segala perubahan terhadap informasi elektronik yang terkait dengan tanda  tangan  elektronik  tersebut  setelah  waktu  penandatanganan dapat diketahui;
5. Terdapat  cara  tertentu  yang  dipakai  untuk  mengidentifikasi  siapa penandatangannya; dann
6. Terdapat  cara  tertentu  untuk  menunjukkan  bahwa  penanda  tangan telah  memberikan  persetujuan  terhadap  Informasi  Elektronik  yang terkait.
Selain itu juga terdapat 3 (tiga) macam kekuatan dari suatu akta otentik, yaitu: 26
1. Membuktikan antara para pihak, bahwa mereja sudah menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut (pembuktian formal).
2. Membuktikan antara para pihak yang bersangkutan, bahwa sungguh- sungguh peristiwa  yang disebutkan disini telah terjadi (pembuktian mengikat).
3. Membuktikan tidak saja antara para pihak yang bersangkutan tetapi juga terhadap pihak ketiga, bahwa pada tanggal tersebut dalam akta, kedua belah pihak tersebut telah menghadap di muka pegawai umum dan menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut. (pembuktian keluar).
Penerapan  tanda  tangan  elektronik  sangat  erat  hubungannya  dengan kekuatan  akta  otentik.  Salah  satu  syarat  akta  otentik  menurut  Pasal  1868 KUHPerdata adalah harus dibuat dihadapan pejabat yang menunjukan bahwa
26 Habib Adjie, Op.Cit, hlm. 37.
akta tersebut dibuat ats permintaan seseorang. Dengan kata lain bahwa tanda tangan atas akta harus dilakukan dihadapan pejabat.
Perihal yang sama juga diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN yang menyatakan  bahwa  notaris  berkewajiban  membacakan  akta  dihadapan penghadap  dengan  dihadiri  oleh  paling  sedikit  dua  orang  saksi  dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan notaris.
Selain  itu  juga,  Pasal  16  huruf  c  perubahan  UUJN  mewajibkan  bagi penghadap untuk melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari pada Minuta Akta.  Dengan  demikian,  pembuatan  akta  elektronik  dengan  menggunakan tanda tangan elektronik bisa diragukan keotentikannya karena tidak adanya sidik jari penghadap yang dimaksud. 27
Hal ini menimbulkan bahwa selain UU ITE, Pasal 16 juga menjadi kontra dari pelaksanaan tanda tangan elektronik dalam pembuatan akta otentik yang menyebabkan  keabsahan  akta  yang  dibuat  oleh  notaris  tersebut dipertanyakan.
UUJN juga saat ini tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai kewenangan  notaris  dalam  hal  mensertifikasi  transaksi  elektronik  sehingga dianggap  sebagai  akta  notaris  yang  pada  prinsipnya  bertentangan  dengan Pasal 16 UUJN.
Dengan  tidak  sempurnanya  kekuatan  pembuktian  akta  yang  ditanda tangani  secara  elektronik.  Maka,  dapat  dikatakan  bahwa  dalam penggunaannya  dalam  akta  otentik  belum  dapat  dimungkinkan  dengan
27 http://lkht.org/diskusiterbuka-cybernotary-5-februari-2014/,  diakses  tanggal  12  Mei 2022.
beberapa alasan, yaitu :
1. Belum  tersedianya  suatu digital  sertified ,  untuk  mengidentifikasi orisinalnya suatu tanda tangan elektronik;
2. Memiliki permasalahan terhadap waktu penandatanganan akta yang dimungkinkan terjadi tidak dalam satu waktu;
3. Tempat pelaksanaan pembuatan akta tersebut.
Walaupun,  dimungkinkan  untuk  penggunaan  tanda  tangan  elektronik tersebut  dalam  akta relaas ,  tetapi  secara  yuridis  tetap  tidak  dapat dilaksanakan.  Sehingga,  apabila  terjadinya  akta  otentik  yang  dibuat  dan ditandatangani  secara  elektronik  maka  akta  tersebut  tidak  menjadi  akta otentik, melainkan menjadi akta dibawah tangan.

## KESIMPULAN
UUJN  memberikan  peluang  pelaksanaan  dalam  penyelenggaraan pelayanan notaris melalui sistem elektronik, tercantum dalam Pasal 15 ayat (3) yang berbunyi “kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang- undangan”,  yaitu  antara  lain,  kewenangan  mensertifikasi  transaksi  yang dilakukan  secara  elektronik  ( cyber  notary ),  membuat  akta  ikrar  wakaf  dan hipotek pesawat terbang. Pasal 15 ayat (3) secara tidak langsung menyatakan secara legal notaris dapat melaksanakan tugasnya secara elektronik.
Namun, ketentuan Pasal 5 ayat (4) UU ITE menyatakan bahwa “Informasi Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1)  tidak  berlaku  untuk  surat  yang  menurut  Undang-Undang  harus  dibuat
dalam bentuk tertulis dan surat beserta dokumennya yang menurut Undang- Undang  harus  dibuat  dalam  bentuk  akta  notaris  atau  akta  yang  dibuat  oleh pejabat pembuat akta”.
UUJN juga saat ini tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai kewenangan  notaris  dalam  hal  mensertifikasi  transaksi  elektronik  sehingga dianggap  sebagai  akta  notaris  yang  pada  prinsipnya  bertentangan  dengan Pasal  16  UUJN.  Dengan  tidak  sempurnanya  kekuatan  pembuktian  akta  yang ditanda  tangani  secara  elektronik.  Maka,  dapat  dikatakan  bahwa  dalam penggunaannya dalam akta otentik belum dapat dimungkinkan.
Walaupun,  dimungkinkan  untuk  penggunaan  tanda  tangan  elektronik tersebut  dalam  akta relaas ,  tetapi  secara  yuridis  tetap  tidak  dapat dilaksanakan.  Sehingga,  apabila  terjadinya  akta  otentik  yang  dibuat  dan ditandatangani  secara  elektronik  maka  akta  tersebut  tidak  menjadi  akta otentik, melainkan menjadi akta dibawah tangan.
Sehingga,  untuk  dapat  terciptanya  kepastian  dan  kemanfaatan  hukum dalam  masyarakat,  perlu  mengharmonisasikan  peraturan  perundang- undangan yang terkait dengan kewenangan Notaris dalam penggunaan tanda tangan  elektronik,  yaitu  antara  UUJN  dengan  UU  ITE.  Sehingga,  dalam penggunaan  tanda  tangan  elektronik  notaris  tidak  memiliki  permasalahan yuridis menyangkut kewenangannya.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Edmon  Makarim,  2014, Notaris  Dan  Transaksi  Elektronik  Kajian  Hukum
Tentang Cybernotary Atau Elektronik Notary, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
G.H.S Lumban Tobing, 1999, Peraturan Jabatan Notaris , Erlangga, Jakarta.
H.Budi Untung, 2002, Visi Global Notaris, Andi, Yogyakarta.
Jimly Asshiddiqie, 2009, Menuju Negara Hukum yang Demokratis, Bhuana Ilmu Populer , Jakarta.
John  M.  Echols  dan  Hassan  Shadily, Kamus  Hukum  Inggris  Indonesia, Grammedia Utama, Jakarta.
Peter Mahmud Marzuki, 2008, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta.
Sjaifurrachman  dan  Habib  Adjie,  2011, Aspek  Pertanggungjawaban  Notaris dalam Pembuatan Akta , Mandar Maju, Bandung.
Soerjono  Soekanto,  Sri  Mamudji,  1985, Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Sudikno Mertokusumo, 1999, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar , Maha Karya Pustaka, Yogyakarta.
Tan  Thong  Kie,  Studi  Notariati  : Beberapa  Mata  Pelajaran  dan  Serba-Serbi Praktek Notaris , Buku I, Cetakan 2, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.
Wawan Setiawan, 2001, Kedudukan dan Keberadaan Pejabat Umum serta PPAT dibandingkan  dengan  Kedudukan  Pejabat  Tata  Usaha  Negara  Menurut Sistem Hukum Nasional , Jakarta.
Zainuddin Ali, 2013, Metode Penelitian Hukum , Sinar Grafika, Jakarta.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
Undang-Undang  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

## Jurnal/Internet
Carisma Gagah Arisatya dkk, Urgensi Dan Relevansi Kewenangan Notaris Untuk Mensertifikasi  Transaksi  yang  Dilakukan  Secara  Elektronik  (Studi  Di Notaris  Wilayah  Kerja  Kota  Malang) ,  Fakultas  Hukum  Universitas Brawijaya.
Habib  Adjie,  2017,  Konsep  Notaris  Mayantara  Menghadapi  Tantangan
Persaingan Global, Jurnal Hukum Respublica Volume 16 No.2.
Iin  Purwaningsih,  Pemalsuan  Akta  Autentik  Yang  Melibatkan  Notaris, Jurnal Hukum Dan Kenotariatan Vol.3, No.1 (2019) hlm. 5, http://riset.unisma.ac.id/
http://www.informednotariesofmaine.org/about-us/history,  diakses  pada tangggal 13 Maret 2022.
http://koshonin.gr.jp, diakses pada tanggal 27 maret 2022.
http://lkht.org/diskusiterbuka-cybernotary-5-februari-2014/, diakses tanggal 12 Mei 2022.