Jurnal Indonesia Sosial Teknologi: p–ISSN: 2723 - 6609 e-ISSN : 2745-5254 Vol. 2, No. 2 Februari 2021

## PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMILU DALAM SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)

## Sarah Bambang, Sri Setyadji dan Aref Darmawan
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Email: sarahbambang323@gmail.com, ebes.sriadji@gmail.com arefdarmawan@untag.ac.id

## Abstrak
Latar  Belakang  Penelitian  ini  membahas  tentang  Penanganan  Tindak  pidana Pemilihan Umum melalui Sentra Peneggakan Hukum terpadu oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Namun dalam proses Peneggakkanya adanya perbedaan pendapat dalam menangani permasalah pada tindak pidana Pemilu tersebut,maka perlu adanya Penyamaan  Persepsi  terkait  karakteristik  Tindak  Pidana  Pemilihan  Umum  dan Kewenangan  Sentra  Gakkumdu  agar  nantinya  dalam  Penegakan  Hukumnya  bisa berjalan dengan baik. Rumusan masalah dari Penelitian ini adalah harus mengetahui karateristik tindak pidana pada pemilihan umum dan bagaimana kewenangan Sentra Penagakan  Hukum  Terpadu  pada  Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum.  Metode Pendekatan yang digunakan dalam Penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif, yaitu  penelitian  yang  mengkaji  peraturan  hukum,  asas-asas  hukum  dan  juga teori/doktrin  hukum.  penelitian  ini  juga  menggunakan  pendekatan  perundang- undangan  dan  Pendekatan  konseptual  yang  berkait  dengan  konsep  karakteristik tindak pidana pemilihan umum dan kewenangan lembaga sentra gakkumdu dalam menegakkan hukum pada pelanggaran pemilihan umum. Kesimpulan dari penelitian ini  adalah  karakteristik  tindak  pidana  pemilihan  umum  adalah  perbuatan  yang melawan hukum pada masa Tahapan Pemilu sesuai dengan undang- undang nomor 7  tahun  2017  dan  undang-undang  nomor  6  tahun  2020,  ciri-ciri  pemidanaan  nya adalah  Pelaku  yang  dapat  terjerat  Tindak  Pidana  Pemilihan  Umum  adalah  Peserta Pemilu, Penyelenggara Pemilu dan juga Masyarakat Umum yang berkaitan dengan Pemilu.Tujuannya terdapat pencegahan agar tidak terjadinya tindak pidana Pemilu, dan sebagai alat untuk pencegahan kejahatan sehingga mengandung unsur pencelaan sesuai  syarat  dan  ketentuan  yang  berlaku.Kewenangan  Tindak  Pidana  Pemilihan Umum  adalah  Setra  Gakkumdu  dengan  Kewenangan  yang  bersifat  Non  Atributif (non orisinil).
Kata kunci : pidana; gakkumdu; pemilu

## Pendahuluan
Dalam  Perkembangan  Hukum  di  Indonesia  terutama  pada  Masa  Pemilihan Umum, masalah hukum pemilu termasuk masalah hukum yang kompleks. Di samping banyaknya  kategori  masalah,  pelaksanaan  penanganan  masalah  hukum  pemilu  juga melibatkan banyak lembaga/ institusi. Dalam Undang  – Undang Nomor 7 Tahun 2017 setidaknya diakui enam jenis masalah hukum pemilu, yaitu :
pelanggaran  kode  etik  penyelenggara  pemilu,  pelanggaran  administrasi  pemilu, sengketa pemilu, tindak pidana pemilu, hukum lainnya (Hamimah, 2018).
Banyaknya jenis masalah hukum pemilu juga linear dengan banyaknya institusi yang  terlibat  dalam  penanganannya.  Setidaknya  ada  sembilan  institusi  yang  terlibat, yaitu:  (1)  Dewan  Kehormatan  Penyelenggara  Pemilu  (DKPP),  (2)  Badan  Pengawas Pemilu  (Bawaslu);  (3)  Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU);  (4)  Kepolisian  Negara;  (5) Kejaksaan; (6) Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara; (7)  Pengadilan  Negeri  dan  Pengadilan  Tinggi;  (8)  Mahkamah  Agung;  dan  Mahkamah Konstitusi  (Arifin,  2016).  Belum  lagi  keterlibatan  Komisi  Penyiaran  atau  Dewan  Pers untuk mengawasi pemberitaan dan iklan kampanye. Sehingga, setidaknya akan ada 10 institusi yang terkait dengan penyelesaian masalah hukum pemilu.
Banyaknya  jenis  masalah  serta  banyaknya  pihak  yang  terlibat  menunjukkan begitu kompleknya masalah hukum pemilu, atau setidak-tidaknya masalah hukum pemilu didesain dengan demikian kompleks. Jangankan untuk melaksanakan, memahaminya pun butuh energi ekstra agar tidak salah paham yang berakibat fatal dalam pelaksanaannya. Pada gilirannnya, pelaksanaan penegakan hukum
pidana pemilu pun menghadapi berbagai persoalan, baik karena konten aturannya yang tidak terlalu mendukung maupun karena faktor penegak dan budaya hukum.
Maka  perlu  adanya  pembahasan  terkait  dengan  bagaimana  bentuk  kewenangan sentra penegakkan hukum terpadu dalam menangani tindak pidana pemilihan umum pada badan pengawas pemilihan umum.

## Metode Penelitian
Dalam tulisan ini, Penulis menggunakan metode penelitian hukum yang bersifat Normative,  yakni  sebuah  penelitian  yang  bahan  didapat  dari  study  kepustakaan, selanjutnya  mengemukaan  problem  hukum  yang  terjadi  di  masyarakat  guna  dianalisa menggunakan toeori serta intrepetasi peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta beberapa bahan referensi lainnya.

## Hasil dan Pembahasan
1. Pentingnya Pengaturan Tindak Pidana Pemilu
Sebelum  lebih  jauh  mengulas  arti  penting  pengaturan  tindak  pidana  pemilu, terlebih  dahulu  perlu  disinggung  perihal  istilah  dan  defenisi  tindak  pidana  pemilu (Sudiatmaka & Mangku, 2019). Secara umum, istilah tindak pidana pemilu merupakan terminologis  yang  sama  atau  menjadi  bagian  dari  tindak  pidana  dalam  rezim  hukum pidana. Istilah lain untuk “tindak pidana”  adalah “perbuatan pidana”  atau “delik”  yang dalam bahasa Belanda disebut dengan strafbaar feit . Jika dikaitkan dengan pemilu, maka dapat diistilahkan dengan delik pemilu atau tindak pidana pemilu.
Dengan  menggunakan  istilah  delik  atau  tindak  pidana  pemilu,  ia  akan  menjadi lebih  spesifik,  yaitu  hanya  terkait  perbuatan  pidana  yang  terjadi  dalam  proses penyelenggaraan  pemilu.  Dalam  arti,  istilah  tindak  pidana  pemilu  diperuntukan  bagi
tindak pidana yang terjadi dalam atau berhubungan dengan pelaksanaan tahapan-tahapan pemilu
Dalam  Tindak  pidana  Pemilihan  Umum  (“Pemilu”)  menurut  Pasal  1  angka  2 Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2018  tentang  Tata  Cara  Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum (“Perma 1/2018”) sebagai berikut:
Tindak  Pidana  Pemilihan  Umum  yang  selanjutnya  disebut  Tindak  Pidana  Pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.  Defenisi yang sama juga dapat dijumpai  dalam  Undang-Undang  Nomor  1  tahun  2015  sebagaimana  diubah  dengan Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2015  tentang  pemilihan  Gubernur,  Bupati  dan Walikota.
Berdasarkan defenisi tersebut, perbuatan/tindakan yang dapat dinilai sebagai tindak pidana  pemilu  adalah  perbuatan  yang  dikriminalisasi  berdasarkan  Undang-Undang Pemilu.  Sesuai  defenisi  itu  (Afifah,  2014)  ,  juga  dapat  dipahami  bahwa  tindak  pidana pemilu  adalah  pelanggaran  terhadap  suatu  kewajiban,  hal  mana  pelanggaran  tersebut diancam sanksi pidana dalam UU Pemilu.
Lebih jauh, kriminalisasi atas perbuatan tertentu sebagai tindak pidana pemilu dibagi menjadi dua kelompok, yaitu : pelanggaran dan kejahatan. Hanya saja, Undang – Undang Pemilu Legislatif tidak mendefenisikan secara spesifik apa yang dimaksud dengan tindak pidana dalam bentuk pelanggaran dan apa pula cakupan/defenisi tindak pidana kejahatan. Undang  –  Undang  ini  hanya  mengatur  bentuk-bentuk  perbuatan  yang  dikategorikan sebagai pelanggaran dan juga kejahatan yang satu sama lain sulit untuk membedakannya secara pasti (Fahmi, 2016).
Lalu,  untuk  apa  sesungguhnya  proses  penyelenggaraan  pemilu  harus  ditopang dengan instrumen hukum pidana pemilu? Hal apa yang melatari mengapa instrumen ini menjadi  penting?  Sebagai  bagian  dari  sistem  pengaturan  penyelenggaraan  pemilu, ketentuan tindak pidana pemilu pada dasarnya untuk menopang terwujudnya pemilu yang jujur  dan  adil.  Dalam  konteks  itu,  arti  penting  pengaturan  tindak  pidana  pemilu  dapat diturun menjadi dua hal penting.
Pertama,  norma  tindak  pidana  pemilu  ditujukan  untuk  melindungi  peserta  pemilu, lembaga penyelenggara dan pemilih  dari berbagai tindakan pelanggaran dan kejahatan pemilu  yang  merugikan.  Kedua,  norma  tindak  pidana  pemilu  ditujukan  untuk menegakkan tertib hukum dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu (Nursyamsi & Ramadhan, n.d.).
Sehubungan  dengan  dua  tujuan/arti  penting  pengaturan  tindak  pidana  pemilu tersebut, tentu sangat disadari bahwa pemilu adalah sebuah kontestasi. Di mana, semua pihak tentu akan melakukan langkah apa saja agar dapat memenangkan pemilu, termasuk melakukan  pelanggaran.  Pelanggaran  tersebut  dapat  saja  merugikan  peserta  pemilu lainnya, merugikan penyelenggara dan juga pemilu.
Kerugian  yang  dialami  peserta  bisa  dalam  bentuk  gagalnya  yang  bersangkutan memeroleh kursi karena adanya kecurangan peserta lain secara langsung ataupun melalui upaya tidak fair melalui kolusi dengan penyelenggara pemilu. Sementara kerugian yang
dialami penyelenggara bisa saja dalam bentuk terganggungnya proses penyelenggaraan, integritas  penyelenggara  dan  penyelenggaraan  pemilu  yang  berada  di  bawah  tanggung jawabnya. Sedangkan kerugian pemilih bisa terjadi dalam bentuk tidak terjadinya proses konversi suara menjadi kursi sesuai dengan kehendak pemilih melalui proses pemberian suara  yang  dilakukan  pemilih.  Agar  hak  berbagai  pihak  berkepentingan  dalam  pemilu dapat  terlindungi,  maka  hukum  pidana  dijadikan  salah  satu  instrumen  memeliharanya. Bagaimanapun, tertib penyelenggaraan pemilu mesti dijaga dengan menggunakan hukum pidana.
Selain itu, sebagai bagian dari hukum pidana, ketentuan pidana pemilu juga ditujukan untuk  menegakkan  tertib  hukum  dan  masyarakat.  Sebagaimana  dikemukakan Remmelink, hukum pidana bukan ditujukan pada dirinya sendiri, tetapi ditujukan untuk menegakkan tertib hukum dan melindungi masyarakat hukum,  termasuk masuk hukum pemilu.
2. Sistem Peradilan Pidana Pemilu
Sebagai  bagian  dari  rezim  hukum  pidana,  mekanisme peradilan pidana pemilu juga  mengikuti  sistem  peradilan  pidana  secara  umum.  Dalam  sistem  peradilan  pidana, terjalin sebuah kerangka jaringan sistem peradilan yang mendayagunakan hukum pidana (hukum pidana materiil, hukum pidana formil dan hukum pelaksanaan pidana)  secara terintegrasi. Dalam kerangka itu, semua unsur sub sistem penegakan hukum yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan terlibat dalam satu jaringan kerja yang saling berkaitan satu sama lain.
Dalam  hukum  pidana  pemilu,  sistem  kerja  demikian  juga  berlaku.  Hanya  saja, terdapat sejumlah karakter khusus yang terdapat dalam hukum pidana pemilu. pertama, dari segi hukum materil yang digunakan, tindak pidana pemilu diatur secara khusus dalam UU Pemilu dan UU Pilkada. Sejumlah tindak pidana pemilu bahkan sebelumnya telah ditentukan  sebagai  tindak  pidana  umum,  seperti  melakukan  kekerasan  atau  ancaman kekerasan  (Pasal  293  UU  Pemilu  Legislatif),  pemalsuan  dokumen  (298  UU  Pemilu Legislatif), melakukan perbuatan pengrusakan (Pasal 311 UU Pemilu Legislatif). Hanya saja,  pengaturan  berbagai  tindak  pidana  tersebut  dalam  UU  Pemilu  adalah  dalam kaitannya dengan pelaksanaan pemilu (Mulyadi, 2019).
Konsekuensinya, tindak pidana tersebut hanya dapat dituntut jika dilakukan dalam konteks pemilu. Dalam arti, berbagai perbuatan yang ditetapkan sebagai tindak pidana pemilu hanya dapat dituntut sesuai UU Pemilu, bukan ketentuan pidana umum. Hal ini sesuai dengan penerapan asas lex specialis derogat legi gerali. Menurut asas ini, semua unsur-unsur  suatu  rumusan  delik  terdapat  atau  ditemukan  kembali  di  dalam  peraturan lain, sedangkan peraturan yang disebut kedua (yang khusus) itu disamping semua unsur- unsur  peraturan  pertama  (yang  umum)  memuat  pula  satu  atau  beberapa  unsur  lain (Hamzah, 2012).  Dalam kaitan dengan pemilu, unsur lain yang dimaksud adalah tindak pidana tersebut terjadi dalam kaitannya/dalam proses penyelenggaraan pemilu.
Kedua,  dari  aspek  hukum  formil,  hukum  pidana  pemilu  juga  tunduk  pada ketentuan yang berlaku dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Di mana, pengadilan negeri dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak
pidana  pemilu  menggunakan  KUHAP,  kecuali  ditentukan  lain  dalam  Pemilu.  Frasa “kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini” dalam Pasal 262 UU Nomor 8 Tahun 2012  merupakan  klausul  yang  memberi  kekhususan  tertentu  bagi  proses  pemeriksaan dugaan tindak pidana pemilu.
Salah  satu  kekhususannya  adalah  sangat  terbatasnya  waktu  penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan oleh pengadilan. Pembatasan waktu dalam memeriksa dan mengadili tindak pidana pemilu sesungguhnya ditujukan agar penanganan tindak pidana pemilu dapat memberikan kepastian hukum bagi tahapan penyelenggaraan pemilu. Selain itu, kekhususan tindak pidana pemilu juga terlihat pada keterbatasan upaya hukum bagi orang  yang  dinyatakan  terbukti  melakukan  tindak  pidana  pemilu.  Di  mana,  terhadap putusan  pengadilan  hanya  dapat  dilakukan  banding  dan  putusan  pengadilan  banding (Pengadilan  Tinggi)  memiliki  sifat  terakhir  dan  mengingat  serta  tidak  dapat  dilakukan upaya  hukum  lain.    Dengan  demikian,  upaya  kasasi  sebagai  upaya  hukum  biasa  tidak tersedia dalam pemeriksaan tindak pidana pemilu.
Ketiga, penegakan hukum pidana pemilu tidak saja melibatkan aparatur penegak hukum  dalam  sistem  peradilan  pidana  biasa,  melainkan  juga  melibatkan  institusi penyelenggara  pemilu  (Setiawan,  2020),    dalam  hal  ini  Bawaslu  dan  jajarannya. Penyidikan dugaan tindak pidana pemilu terlebih dahulu harus dengan adanya laporan/ rekomendasi dari Bawaslu Propinsi  dan Panwaslu Kabupaten/kota.  Dalam mekanisme tersebut,  dugaan  pelanggaran  pemilu  terlebih  dahulu  harus  melalui  kajian  Bawaslu beserta  jajaran.  Di  mana,  apabila  hasil  kajian  pengawas  pemilu  berkesimpulan  adanya dugaan tindak pidana pemilu, maka hasil kajian beserta rekomendasi pengawas pemilu diteruskan kepada penyidik kepolisian.
Oleh  karena  melibatkan  sejumlah  institusi  dalam  penanganan  tindak  pidana pemilu, maka untuk tujuan menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilu oleh Bawaslu,  Kepolisian dan Kejaksaan, diatur dan dibentuklah sebuah sentra penegakan  hukum  terpadu  (Sentra  Gakumdu).    Di  mana,  institusi  ini  berkedudukan sebagai  tempat  untuk  menyamakan  pandangan  antar  institusi  yang  terlibat  dalam menangani tindak pidana pemilu (Yeni, 2020).
Hanya  saja,  dalam  pengaturan  teknis  dan  praktiknya,  Gakkumdu  justru ditempatkan sebagai institusi yang bertugas menyelenggarakan penanganan tindak pidana pemilu secara terpadu.  Pada saat yang sama, juga memberi penilaian apakah bukti-bukti dugaan  tindak  yang  diserahkan  Bawaslu  beserta  jajaran  telah  terpenuhi  atau  setidak. Dalam  konteks  itu,  dalam  keadaan  tertentu,  penyidik  kepolisian  justru  hanya memosisikan  diri  sebagai  pihak  yang  menerima  bersih  laporan  tanpa  melakukan penyidikan  lagi.  Padahal,  sesuai  UU  Pemilu,  penyidik  kepolisian  yang  semestinya melakukan penyidikan atas telah terjadinya dugaan tindak pidana pemilu.
Keempat, pemeriksaan perkara tindak pidana ditangani oleh majelis khusus yang dibentuk pada pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi.23 Di mana, hakim khusus perkara  pidana  pemilu  mesti  memiliki  syarat  dan  kualifikasi  tertentu  yang pengangkatannya ditetapkan berdasarkan Keputusan Kedua Mahkamah Agung Republik Indonesia.24
Setidaknya  empat  hal  itulah  yang  menunjukan  kekhususan  sistem  peradilan pidana  pemilu  yang  diatur  dalam  UU  Nomor  8  Tahun  2012.  Selanjutnya  akan digambarkan  sistem  peradilan  pidana  pemilu  sebagaimana  diatur  dalam  UU  tersebut. Hanya saja, karena sistem peradilan pidana pemilu juga melibatkan Bawaslu dan jajaran, terlebih dahulu akan digambarkan proses penanganan pelanggaran pemilu oleh pengawas pemilu. Sebab, penanganan perkara pelanggaran pemilu (termasuk pidana) oleh Bawaslu dan jajaran merupakan pintu awal untuk seluruh proses penegakan hukum pemilu yang lainnya.  Oleh  karena  itu,  secara  berturut-turut  akan  ditampilkan  bagan  sistem penyelesaian  pelanggaran  pemilu  oleh  Bawaslu  dan  bagan  sistem  penanganan  tindak pidana pemilu yang melibatkan Bawaslu, kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.

## Alur Penanganan Pelanggaran Pemilu
(Berdasarkan Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018)

## Alur Penanganan Tindak Pidana Pemilu
(Berdasarkan Perbawaslu nomor 09 Tahun 2018)
Alur  penanganan  tindak  pidana  dalam  sistem  peradilan  pidana  pemilu sebagaimana diuraikan di atas menunjukkan birokrasi penanganan yang tidak sederhana. Sistem  penanganan  tindak  pidana  pemilu  jauh  lebih  rumit  dibandingkan  tindak  pidana
biasa  yang  hanya  melibatkan  polisi,  jaksa  dan  pengadilan.  Sementara  tindak  pidana pemilu juga melibatkan pengawas pemilu. Sehingga, kondisi inipun dinilai sebagai salah satu  alasan  kenapa  penanganan  tindak  pidana  pemilu  menjadi  tidak  efektif (Sulistyoningsih, 2015).
Dengan  waktu  penanganan  tindak  pidana  pemilu  yang  amat  singkat,  birokrasi penanganan tindak pidana pemilu mesti didesain lebih sederhana. Di mana, keterlibatan polisi  dan  jaksa  lagi  ditempatkan  secara terpisah  dari  proses  pengawasan  pemilu  yang dilakukan pengawas pemilu. Dalam konteks ini, polisi dan jaksa harus didesain berada dalam  satu  kesatuan  lembaga  pengawas  pemilu  dalam  menegakkan  hukum  pidana pemilu.  Dalam  konteks  ini,  mengubah  desain  kelembagaan  pengawas  pemilu  dengan memasukkan unsur polisi dan jaksa secara ex officio merupakan salah satu cara untuk memotong  panjangnya  rangkaian  birokrasi  penangan  perkara  tindak  pidana  pemilu. Dengan cara itu, semua tindakan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana pemilu akan berada di bawah satu komanda. Sehingga penegakan hukum pidana pemilu dalam waktu yang sangat singkat tentunya akan berjalan lebih baik 3. Pembuktian Tindak Pidana Pemilu
Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  tidak  mengatur  secara  khusus  ikhwal pembuktian  dalam  perkara  tindak  pidana  pemilu.  Dalam  arti,  tidak  terdapat  ketentuan yang memberikan karakter tersendiri dalam pembuktian tindak pidana pemilu. Ketiadaan pengaturan pembuktian tindak pidana pemilu berkonsekuensi terhadap tunduknya rezim pembuktian  tindak  pidana  pemilu  pada  sistem  pembuktian  dalam  KUHAP.  Hal  itu didasarkan pada ketentuan Pasal 481 ayat (1) yang menyatakan, Pengadilan negeri dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana Pemilu menggunakan Kitab Undang-Undang  Hukum  Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.  Ketentuan  tersebut  mengisyaratkan  bahwa  pembuktian  tindak  pidana  pemilu sepenuhnya mengikuti apa yang diatur dalam KUHAP.
Dengan karakter khusus  yang dimiliki tindak pidana pemilu, seperti singkatnya waktu  penanganan,  sesungguhnya  membutuhkan  adanya  ketentuan  terkait  pembuktian yang lebih spesifik selain yang diatur dalam KUHAP. Jika hanya mengacu pada KUHAP, penanganan tindak pidana pemilu akan jauh dari efektif. Apalagi untuk tujuan mengawal integritas pemilu yang jujur dan adil.
Jika  dibandingkan  dengan  penanganan  tindak  pidana  korupsi,  salah  satu  faktor yang mendukung efektifitas penanganan tindak pidana korupsi adalah tersedianya ruang pembuktikan  lebih  luas  dibanding  apa  yang  termuat  dalam  KUHAP.  Salah  satunya, perluasan definisi bukti petunjuk sebagaimana diatur dalam Pasal 188 ayat (2) KUHAP. Dalam Pasal 26 A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi diatur sebagai berikut :
Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari:
1. Alat  bukti  lain  yang  berupa  informasi  yang  diucapkan,  dikirim,  diterima,  atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
2. Dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.
Ketentuan  UU  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  di  atas  memberi kesempatan cukup luas bagi penyidik untuk membuktikan dugaan tindak pidana korupsi secara lebih mudah. Sebab, penyidik tidak saja terbatas pada cara memperoleh alat bukti yang diatur dalam KUHAP, melainkan lebih luas dari itu.
Jika hal yang sama diterapkan dalam penanganan tindak pidana pemilu, tentunya pembuktian  tindak  pidana  pemilu  akan  jauh  lebih  mudah.  Sebab,  penyidik  memiliki sumber bukti yang lebih luas dari sekedar ketentuan KUHAP yang dapat dikatakan sangat terbatas. Sehingga, sebuah dugaan tindak pidana pemilu tidak dengan mudah lolos karena alasan tidak cukup bukti untuk membawanya ke proses pengadilan (Soerodibroto, 1919).
Apalagi  tindak  pidana  pemilu  sangat  mudah  diselundupkan  ke  dalam  berbagai aktifitas lainnya. Dengan berbagai cara, pelaku tindak pidana pemilu justru mudah untuk lepas dari jeratan hukum karena bukti-bukti terjadinya tindak pidana pemilu sangat sulit untuk ditemukan.
4. Problem Penegakan Hukum Pidana Pemilu
Problem  penegakan  hukum  pidana  pemilu  setidaknya  dapat  disigi  dengan melihat  masing-masing  komponen  dalam  sistem  hukum  yang  secara  langsung berpengaruh  terhadap  penegakan  hukum.  Lawrence  M.  Friedman  menilai,  berhasil atau  tidaknya  hukum  ditegakkan  tergantung  pada  tiga  komponen  sistem  hukum. Pertama, substansi hukum (legal substance). Substansi hukum adalah aturan, norma, dan pola prilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu.
Kedua, struktur hukum (legal structure) atau struktur sistem hukum. Friedman menyebutnya  sebagai  kerangka  atau  rangka  atau  bagian  yang  tetap  bertahan  atau bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan.  Keberadaan struktur hukum sangat penting, karena betapapun bagusnya norma hukum, namun jika tidak  ditopang  aparat  penegak  hukum  yang  baik,  penegakan  hukum  dan  keadilan hanya sia-sia. Ketiga, budaya hukum (legal culture). Kultur hukum adalah opini-opini, kepercayaan-kepercayaan (keyakinan-keyakinan), kebiasaan-kebisaaan, cara berfikir, dan  cara  bertindak,  baik  dari  para  penegak  hukum  maupun  dari  warga  masyarakat tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum (Ali, 2009).
Berangkat  dari  tiga  indikator  tersebut,  belum  efektifnya  penegakan  hukum pidana pemilu juga tidak dapat dilepaskan dari masalah yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan  pemilu,  khususnya  terkait  tindak  pidana  pemilu;  masalah profesionalisme  aparat  penegakan  hukum  yang  terdiri  dari  pengawas  pemilu, kepolisian,  kejaksanaan  dan  hakim  pada  pengadilan  Negeri  dan  Pengadilan  Tinggi; dan budaya hukum penyelenggaraan pemilu yang jauh dari kondisi sehat.
Pada  taraf  norma,  peraturan  perundang-undangan  sebagaimana  diulas  pada bagian sebelumnya belum cukup jelas dan lengkap mengatur hukum materil maupun
hukum  formil.  Bahkan  hukum  formil  yang  ada  tidak  cukup  memadai  untuk menegakkan  hukum  pidana  pemilu  secara  efektif.  Sementara  pada  level  struktur, penegak  hukum  dihadapkan  pada  persoalan  masih  belum  memadainya  pemahaman aparatur terhadap jenis tindak pidana pemilu; belum profesional dan masih terjadinya “tolak-menolak”  yang  berujung  pada  kebuntuan  dalam  menangani  perkara  pidana pemilu. Sedangkan pada ranah budaya hukum, pihak-pihak berkepentingan, terutama peserta pemilu masih berkecenderungan untuk “mengakali” aturan yang ada sehingga dapat  berkelit  dari  tuntutan  hukum.  Masyarakat  politik  bukannya  membangun kesadaran akan perlunya mengikuti pemilu sesuai aturan-aturan yang ada, melainkan justru membangun sikap culas atas aturan yang ada (Santoso, 2017).
Tiga  persoalan  penegakan  hukum  pidana  pemilu  tersebut  berkelindan sedemikian  rupa  sehingga  penegakan  hukum  pemilu  benar-benar  lumpuh  (sekedar tidak mengatakan mati suri). Akibatnya, perkara-perkara dugaan tindak pidana pemilu pun tidak tertangani dengan baik.

## Kesimpulan
Sistem  penanganan  tindak  pidana  pemilu  masih membutuhkan  pembenahan  agar dapat  diterapkan  dengan  baik  dan  efektif  untuk  menjadi  salah  satu  instrumen mewujudkan  pemilu  yang  jujur  dan  adil.  Perbaikan  sistem  penanganan  meliputi perbaikan regulasi; penguatan kapasitas dan profesionalisme penegak hukum pemilu; dan peningkatan kesadaran hukum seluruh pemangku kepentingan pemilu. Tanpa melakukan itu, sistem penanganan tindak pidana pemilu akan selalu jalan di tempat dan tidak akan berhasil guna dalam menopang perwujudan pemilu yang jujur dan adil.

## Bibliografi
Afifah, Wiwik. (2014). Tindak Pidana Pemilu Legislatif di Indonesia. Mimbar Keadilan , 240075.
Ali,  Achmad.  (2009).  Menguak  Teori  Hukum  (Legal  Theory)  dan  Teori  Peradilan (Judicialprudence). Jakarta: Kencana Prenada Media Grup .
Arifin,  Firmansyah.  (2016).  Penegakan  Hukum  Pemilu:  Tinjauan  Atas  Putusan Pengadilan Tindak Pidana Pemilu 2014. Jurnal Hukum PRIORIS , 4 (3), 348–364.
Fahmi,  Khairul.  (2016).  Sistem  Penanganan  Tindak  Pidana  Pemilu. Jurnal  Konstitusi , 12 (2), 264–283.
Hamimah, Siti. (2018). Memperkuat Peran dan Fungsi BAWASLU dalam Pengawasan dan  Penegakan  Hukum  PEMILU. Seminar  Nasional  Hukum  Universitas  Negeri Semarang , 4 (3), 803–828.
Hamzah,  Andi.  (2012). Asas-asas  hukum  pidana  di  Indonesia  &  perkembangannya . Sofmedia.
Mulyadi,  Dudung.  (2019).  Analisis  Penerapan  Bentuk-Bentuk  Tindak  Pidana  Pemilu.
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi , 7 (1), 14–28.

## Nursyamsi, Fajri, & Ramadhan, Muhammad Nur. (n.d.). PELINDUNGAN HAK PILIH PENYANDANG DISABILITAS MENTAL DALAM
PENDEKATAN
RANGKAIAN  PROSES  PASCA  PUTUSAN  MAHKAMAH  KONSTITUSI NOMOR  135/PUU-VIII/2015  PERSONS  WITH  MENTAL  DISABILITIES RIGHTS TO VOTE. JURNAL , 17.
Santoso, Topo. (2017). Pengaturan tindak pidana pemilu di empat negara asia tenggara.
Jurnal Hukum & Pembangunan , 34 (2), 129–142.
Setiawan,  Andi.  (2020).  JEJARING  KELEMBAGAAN  BAWASLU  DALAM PENANGANAN  PELANGGARAN  PEMILIHAN  UMUM  SERENTAK. Jurnal Academia Praja , 3 (02), 322–340.
Soerodibroto,  R.  Soenarto.  (1919). KUHP  dan  KUHAP:  Dilengkapi  Yusrisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad . -.
Sudiatmaka, Ketut, & Mangku, Dewa Gede Sudika. (2019). Penanganan dan Penegakan Hukum Terkait Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung di Kabupaten Buleleng. Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan , 1 (1), 25– 35.
Sulistyoningsih, Dewi Permatasari. (2015). Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana  Pemilu  (Studi  Terhadap  Pelanggaran  Pemilu  Di  Indonesia). Mimbar Keadilan , 278186.
Yeni,  Yeni.  (2020).  Peran  Sentra  Penegakan  Hukum  Terpadu  (Gakkumdu)  Dalam Penindakan  Tindak  Pidana  Pemilu  Pada  Pemilihan  Anggota  Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Tahun 2019. Abstract of Undergraduate Research, Faculty of Law, Bung Hatta University , 11 (1).