Wazin: Ekonomi Islam Dalam Kajian…

## EKONOMI ISLAM DALAM KAJIAN FIQH KONTEMPORER;
STUDI AWAL TENTANG JAMINAN FIDUSIA
Wazin Baihaqi

## IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten
Abstrak.  Ekonomi  Islam  Dalam  Kajian  Fiqh  Kontemporer  Studi  Awal  Tentang Jaminan  Fidusia. Studi  Awal  Tentang  Jaminan  Fidusia  Dalam  Kajian  Fiqh Kontemporer  Ekonomi  Islam.  tujuan  utama  hukum  dalam  Islam  adalah  untuk kemaslahatan  ummat.  kemaslahatan  tersebut  diukur  dengan  doktrin  ushul  fiqh  yang dikenal dengan sebutan al kulliyatul kahms  atau maqashid syariah. Salah  satu tujuan dari  hukum  Islam  adalah  hifdz  al-mal  yaitu  memelihara  dan  menjamin  kepemilikan harta  benda.  Pelaksanaan  hukum  ekonomi  untuk  mengatur  segala  kegiatan  ekonomi haruslah  dapat  dipastikan  memberi  kemanfaatan  bagi  ummat  Islam. Oleh  karena itu, Islam  memberikan  aturan-aturan  dalam  muamalah  seperti  jual  beli,  sewa-menyewa, gadai dan sebagainya. Kini bentuk transaksi ekonomi semakin beragam, salah satunya adalah bentuk jaminan fidusia. Fidusia merupakan bentuk jaminan yang dipraktekkan di  Belanda  kemudian  diadopsi  oleh  sistem  hukum  di  Indonesia  sejak  zaman kolonialisme  hingga  sekarang.  Jaminan  fidusia  semakin  populer  digunakan  sebagai perjanjian  ikutan  dalam  transaksi  pembiayaan,  karena  barang  jaminan  tetap  dalam penguasaan  pemberi  jaminan  sehingga  memberi  kemudahan  bagi  pemberi  jaminan untuk memanfaatkan barang jaminan. Model jaminan seperti ini tidak banyak dibahas dalam fiqh muamalah klasik walaupun beberapa fuqaha telah membahasnya . Sebagai respon  dari  perkembangan  transaksi  ekonomi,  perlu  kiranya  praktek  jaminan  fidusia ini  diangkat  dalam  wacana  perspektif  hukum  ekonomi  Islam. Dengan  pertimbangan kemaslahatan ummat agar terhindar dari transaksi ekonomi yang mengandung Maisir, Gharar,  Haram,  Riba,  dan Bathil.  Oleh  karena  itu,  Dewan  Syari’ah  Nasional  (DSN) mengeluarkan fatwa Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 tentang rahn tasjily yang memiliki bentuk perjanjaian yang hampir sama dengan jaminan fidusia namun tetap memenuhi kaidah-kaidah fiqh muamalah.
Kata Kunci: Ekonomi Islam,Fiqh Kontemporer, Jaminan Fidusia.
Abstract.  Preliminary  Study  on  Fiduciary  in  Fiqh  Contemporary  of  Islamic Economics Studies. The main purpose of Islamic law is for the benefit of the people. The benefit is measured by the jurisprudence usul doctrine known as al kulliyatul kahms or sharia  maqashid.  One  of  the  goals  of  Islamic  law  is  hifdz  al-mal  (to  maintain  and guarantee of property ownership). The implementation of economic law to regulate all economic  activities  should  be  ensured  to  give  benefits  to  Muslims.  Therefore,  Islam provides  the  rules  of  muamalah  in  commercing,  leasing,  fiduciary,  etc.  Nowadays,  the diversity  forms  of  economic  transactions  increasing  rapidly,  one  of  them  is  fiduciary. Fiduciary is  a  form of  guarantee that  adopted by the legal system  of  law in Indonesia from  Netherlands  since  the  colonial  era  to  the  present.  Fiduciary  guarantee  begins popular  used  as  a  follow-up  agreement  on  financing  transactions;  this  is  because  the
Islamiconomic : Jurnal Ekonomi Islam Volume 7 No. 2 Juli - Desember 2016 P-ISSN: 2085-3696; E-ISSN: 2541-4127
Page: 243 - 260
Islamiconomic : Jurnal Ekonomi Islam Vol.7 No.2 Juli – Desember 2016
collateral  still  handling  in  the  guarantor,  also  provide  the  convenience  for  the guarantor to take the advantage from the collateral. This model almost not discussed in the  classical  fiqh  muamalah  although  some  jurists  have  discussed  about  it.  As  the response of the  development  of economic transactions, it  would  need to practice more about  the  fiduciary  in  the  discourse  perspective  of  Islamic  economics  law.  In  order  to avoid  the  Maisir,  Gharar,  Haram,  and  Riba  in  Islamic  transactions,  therefore,  the National Sharia Council (DSN) issued the fatwa Number. 68 /DSN-MUI/III/2008 about the Rahn Tasjily that similar to the fiduciary while still complying with the rules of fiqh muamalah.
Keywords: Islamic Economics, Fiqh Contemporary, Fiduciary.

## Pendahuluan
Perkembangan ekonomi Islam baik dalam wacana maupun dalam praktek terus mengalami  perubahan.  Praktek-praktek  ekonomi  berkembang  lebih  kompleks  dan beragam.  Pada  tahap  inilah    sangat  diperlukan  agar  praktek  ekonomi  tetap  sesuai dengan syari’at Islam. Diperlukan aturan-aturan hukum yang baru dan diperbaharui agar dapat mengatasi masalah-masalah ekonomi. Hukum akan kehilangan eksistensi dan  fungsinya  jika  tidak  mampu  mengatasi  masalah  yang  terjadi  di  masyarakat. Demikan  juga  dengan  hukum  ekonomi  Islam,  jika  bergeming  seputar  transaksi- transaksi ekonomi yang dibahas dalam fiqh muamalah klasik, maka akan kehilangan eksistensinya dan tergerus arus perubahan jaman.
Untuk  tetap  responsif  terhadap  perkembangan  transaksi  ekonomi  kekinian, hukum ekonomi Islam selayaknya melakukan usaha ijtihadi dengan mengakomodasi kegiatan ekonomi mutakhir namun tetap analitis untuk mengkritisi dan memberikan solusi agar semua kegiatan ekonomi tetap dalam koridor hukum ekonomi Islam (Fiqh Muamalah).  Salah  satu  bentuk  transaksi  ekonomi  kekinian  yang  memerlukan  usaha ijtihadi dalam fiqh muamalah adalah lembaga jaminan. Masalah jaminan sebenarnya merupakan  insitusi  yang  sudah  mapan  dalam  teori  dan  praktek  ekonomi  Islam. Bahkan dasar hukum jaminan memiliki dasar yang kuat dalam Al Qur’an dan Sunnah . Namun  lembaga  jaminan  fidusia  yang  kini  populer  diberlakukan  dalam  beberapa lembaga  keuangan  secara  historis  bukanlah  berasal  dari  tradisi  khasanah  keilmuan hukum Islam.
Pertumbuhan  ekonomi  tidak  terlepas  dari  aspek  jaminan.  Bahkan  Pemerintah menggunakan lembaga jaminan sebagai sarana untuk meningkatkan dan membangun dunia  usaha.  Tersedianya  dana  perlu  diimbangi  dengan  ketentuan  hukum  yang
Wazin: Ekonomi Islam Dalam Kajian…
lengkap dan jelas yang mengatur mengenai lembaga jaminan. Jaminan fidusia sebagai salah satu bentuk lembaga jaminan pada awalnya kurang memiliki kepastian hukum karena  hanya  didasarkan  pada  yurisprudensi.  Dengan  diberlakukannya  UU  No.  42 Tahun  1999,  jaminan  fidusia  lebih  memiliki  kepastian  hukum  dan  banyak dipergunakan  oleh  lembaga  keuangan  seperti  Bank  dan  Perusahaan  Pembiayaan. Jaminan  fidusia  merupakan  solusi  tepat  bagi  masyarakat  ketika  mereka membutuhkan dana,  karena barang jaminan tetap berada pada penguasaan pemberi jaminan.  Dengan  jaminan  fidusia  masyarakat  tetap  dapat  menggunakan  barang jaminan  untuk  keberlangsungan  usahanya.  Fasilitas  jaminan  fidusia  banyak digunakan oleh berbagai kalangan menengah ke bawah karena  dana pinjaman yang relatif kecil.
Indonesia  dengan  mayoritas  muslim  tentu  sangat  berkepentingan  untuk mempertanyakan bagaimanakah kedudukan hukum jamnan fidusia dalam perspektif fiqh muamalah.  Dalam tahap inilah diperlukan usaha ijtihadi untuk mencari bentuk jaminan  yang  sesuai  dengan  kaidah  fiqh  muamalah.    Dengan  diputuskannya  fatwa Nomor  68/DSN-MUI/III/2008  tentang rahn  tasjily yang  sejalan  dengan  bentuk jaminan  fidusia,  namun  dengan  memperhatikan  kaidah  fiqh  muamalah,  masyarakat muslim  Indonesia  dapat  memanfaatkan  pinjaman  dengan  jaminan  yang  sesuai dengan koridor hukum Islam.

## Hukum Ekonomi Islam Dalam Maqashid Syariah
Kemaslahatan ummat (kemanfaatan yang baik bagi ummat) merupakan tujuan hukum  Islam.  Kemaslahatan  menurut  pengertiannya  yang  asli  adalah  memelihara sesuatu  yang  dimaksud  oleh  syari’at  yaitu  agama,  jiwa,    akal,  keturunan  dan  harta. Sesuatu  yang  dapat  merusak  lima  perkara  disebut mafsadat. 1 Ukuran  kemaslahatan mengacu  pada  doktrin ushul  fiqh yang  dikenal  dengan  sebutan al  kulliyatul  kahms (lima pokok pilar) atau dengan kata lain disebut dengan yang terdiri dari: 2
1. Hifdz al-dien (menjamin kebebasan beragama).
2. Hifdz al- nafs (memelihara kelangsungan hidup)
3. Hifdz al-aql (menjamin kreatifitas berfikir)
4. Hifdz al-nasl (menjamin keturunan dan kehormatan)
5. Hifdz al-mal (menjamin kepemilikan harta, property dan kekayaan).
Islamiconomic : Jurnal Ekonomi Islam Vol.7 No.2 Juli – Desember 2016
Al  kulliyatul  kahms disebut juga  dengan maqashid  asy-syariah .  Secara bahasa maqashid  syari’ah terdiri  dari  dua  kata  yaitu maqashid dan syari’ah .
Maqashid berarti kesengajaan atau tujuan, maqashid merupakan bentuk jamak dari maqsud yang  berasal  dari  suku  kata Qashada yang  berarti menghendaki  atau  memaksudkan. Maqashid berarti  hal-hal  yang  dikehendaki  dan dimaksudkan. 3 Sedangkan  Syari’ah  secara  bahasa  berarti ءﺎﳌا  ﱄا  رﺪﲢ  ﻊﺿاﻮﳌا artinya jalan  menuju  sumber  air.  Jalan  menuju  sumber  air  dapat  juga  diartikan  berjalan menuju  sumber  kehidupan. 4 Maqashid  Syariah secara  istilah  adalah  tujuan-tujuan syariat  Islam  yang  terkandung  dalam  setiap  aturannya. Maqashid  Syari’ah adalah konsep  untuk  mengetahui  hikmah  (nilai-nilai  dan  sasaran  syara'  yang  tersurat  dan tersirat  dalam  Al-Qur’an  dan  Hadits).  yang  ditetapkan  oleh  Allah  ta’ala  terhadap manusia  adapun  tujuan  akhir  hukum  tersebut  adalah  satu,  yaitu  mashlahah  atau kebaikan  dan  kesejahteraan  umat  manusia  baik  di  dunia  (dengan  Mu’amalah) maupun  di  akhirat  (dengan  ‘aqidah  dan  Ibadah).  Jika  ummat  Islam  mengabaikan maqashid  al-syari’ah (tujuan-tujuan  univesal  syari’ah)  maka  runtuhlah  nilai-nilai Islam yang substansial 5 .
Secara umum tujuan syariat Islam dalam menetapkan hukum-hukumnya adalah untuk  kemaslahatan  manusia  seluruhnya,  baik  kemaslahatan  di  dunia  maupun kemashlahatan di akhirat. Hal ini berdasarkan Firman Allah ta’ala:
ﺂَﻣَو َﻚَﻨْﻠَﺳْرَأ ﱠﻻِإ ًﺔَْﲪَر َﲔِﻤَﻠَﻌْﻠﱢﻟ
Artinya:  Dan  tiadalah  kami mengutus  kamu,  melainkan  untuk  (menjadi)  rahmat  bagi semesta alam. QS. Al-Anbiya (21): 107 .
Selanjutnya di dalam Al Qur’an, Surat Al Baqarah (2): 201-202 tertulis
                                                                                                                  
                                             
Wazin: Ekonomi Islam Dalam Kajian…
Artinya: Dan di antara mereka ada orang yang bendoa: "Ya Tuhan Kami, berilah Kami kebaikan  di  dunia  dan  kebaikan  di  akhirat  dan  peliharalah  Kami  dari  siksa neraka".
Mereka  Itulah  orang-orang  yang  mendapat  bahagian  daripada  yang  mereka usahakan; dan Allah sangat cepat perhitungan-Nya. Q.S. Al Baqarah (2); 201- 202
Salah  satu  tujuan  dari  hukum  Islam  adalah hifdz  al-mal yaitu  memelihara  dan menjamin  kepemilikan  harta  benda.  Pelaksanaan  hukum  ekonomi  yang  mengatur kegiatan  ekonomi  haruslah  dapat  dipastikan  memberi  kemanfaatan  bagi  ummat Islam terutama untuk memelihara hifdz al-mal (menjamin kepemilikan harta  benda. Islam  meyakini  bahwa  semua  harta  di  dunia  ini  adalah  milik  Allah  Ta’ala,  manusia hanya  berhak  untuk  memanfaatkannya  saja.  Namun  terkadang  untuk  memenuhi kebutuhan  masing-masing  terjadi  konflik  dan  perilaku  tidak  adil  serta  persaingan yang  tidak  sehat  antara  sesama  dalam  memenuhi  kebutuhan-kebutuhannya.  Untuk ini  Islam  mensyariatkan  peraturan-peraturan  mengenai  muamalah  seperti  jual  beli, sewa-menyewa,  gadai  dan  sebagainya.    Salah  satu  kaidah  muamalah  dalam  Islam diantaranya adalah bahwa transaksi ekonomi tidak boleh mengandung unsru maisir, gharar, haram riba dan bathil.
Perlindungan  Islam  terhadap  harta  benda  seseorang  tercermin  dalam firmanNya Al Qur’an Surat An-Nisaa (4): 29-32
                                                                                                                 
                                                                                                                 
                                                                                                                  
                                                                                                            
                                                                                                  
Islamiconomic : Jurnal Ekonomi Islam Vol.7 No.2 Juli – Desember 2016
Artinya :  Hai  orang-orang  yang  beriman,  janganlah  kamu  saling  memakan  harta sesamamu  dengan  jalan  yang  batil,  kecuali  dengan  jalan  perniagaan  yang Berlaku  dengan  suka  sama-suka  di  antara  kamu.  dan  janganlah  kamu membunuh  dirimu.  Sesungguhnya  Allah  adalah  Maha  Penyayang  kepadamu. Dan Barangsiapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, Maka Kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. yang demikian itu adalah mudah  bagi  Allah.    Jika  kamu  menjauhi  dosa-dosa  besar  di  antara  dosa-dosa yang  dilarang  kamu  mengerjakannya,  niscaya  Kami  hapus  kesalahan- kesalahanmu  (dosa-dosamu yang  kecil) dan Kami masukkan kamu ke tempat yang  mulia  (surga).  Dan  janganlah  kamu  iri  hati  terhadap  apa  yang dikaruniakan  Allah  kepada  sebahagian  kamu  lebih  banyak  dari  sebahagian yang  lain.  (karena)  bagi  orang  laki-laki  ada  bahagian  dari  pada  apa  yang mereka  usahakan,  dan  bagi  Para  wanita  (pun)  ada  bahagian  dari  apa  yang mereka  usahakan,  dan  mohonlah  kepada  Allah  sebagian  dari  karunia-Nya. Sesungguhnya  Allah  Maha  mengetahui  segala  sesuatu .(Q.S.  An-Nisaa(4):  92- 32.

## Hukum Jaminan Dalam Sistem Hukum Islam
Al  Qur’an  sebagai  sumber  hukum  Islam  yang  utama  terbagi  dalam  2  bagian yaitu: muhkam (terang) dan mutasyabih (samar). Hukum yang mutasyabih inilah yang memerlukan penafisran lebih lanjut. Pada masa Nabi Muhammad ayat-ayat Al Qur’an yang mutasyabihat ditetapkan  dalam Sunnah (ucapan  dan  perbuatan  Nabi).
Penjelasan- penjelasan Nabi tersebut terikat oleh dimensi waktu, tempat, situasi dan kultur sehingga penjelasan Rasulallah dilanjutkan melalui pengkajian-pengkajian dan penelitian ijtihadi 6 .
Secara  teknis ijtihad berarti  meneruskan  setiap  usaha  untuk  menentukan sedikit banyaknya kemungkinan suatu persoalan syari’at . Ijtihad merupakan proses penafsiran  dan  penafsirn  kembali  ayat-ayat  yang  diwahyukan  dan  sebagian  pada deduksi  analogis  dan  penalaran.  Kehidupan  dari  zaman  ke  zaman  selalu  berubah dengan  masalah-masalah yang lebih kompleks. Dengan proses ijtihad , hukum Islam berkembang  mengikuti  perubahan.  Usaha ijtihad dalam  hal  ini  amat  diperlukan
Wazin: Ekonomi Islam Dalam Kajian…
untuk  menciptakan  model-model  dan  teori-teori  yang  dapat  menjawab  persoalan aktual tetapi dengan tetap menyelaraskan diri pada Al Qur’an dan Sunnah.
Proses ijtihad memerlukan  diberikannya  prioritas  masing-masing  hukum sesuai  dengan  statusnya.  Dalam  memecahkan  suatu  persoalan  hukum  mujtahid pertama-tama  harus  mencari  keterangan  dalam  Al  Qur’an  dan  Sunnah.  Jika jawabannya  tidak  terdapat  di  dalamnya  barulah  ia  menempuh ijma (konsensus) masyarakat dan akhirnya harus melakukan ijtihad. Syarat penting yang harus dimiliki dalam  melakukan ijtihad adalah  kemampuan  dan  pengetahuan  yang  baik  tentang perintah-perintah  dalam  Al  Qur’an  dan Sunnah .  Dengan  demikian  dapat  dikatakan bahwa ijtihad merupakan  usaha  memecahkan  masalah  kontemporer  dengan  tidak meninggalkan ketentuan Al Q ur’an, Sunna h dan ijma .
Qiyas merupakan  usaha  untuk  mengembalikan  atau  mempersamakan  suatu kejadian  yang  tidak  ada  ketentuan  nash,  dengan  kejadian  lain  yang  sudah  ada ketentuan hukum dalam nash, karena ada illat (sebab) yang bisa diidentifikasi. Qiyas sangat  diperlukan  ketika  perubahan  banyak  terjadi  pada  setiap  zaman,  seperti apakah bunga bank sama dengan riba dan sebagainya.
Dengan  kerangka  hukum  yang  lengkap  Islam  membuktikan  dirinya  sebagai agama yang bukan hanya berkutat di tataran normatif. Al Qur’an dan sunnah adalah nilai-nilai absolut yang melampaui dimensi waktu . Ijma merupakan upaya penafsiran Al Qur’an dan Sunnah dalam bentuk konsensus yang disepakati tentang suatu hukum. Adapun ijtihad dan qiyas merupakan  bentuk  operasional  yang  terikat  dengan konteks waktu dan ruang yang berubah, dengan tetap berpijak pada nilai absolut (Al Qur’an dan Sunnah ). Justru dengan ijtihad dan qiyas Islam memiliki kerangka hukum yang  lentur  (elastis)  sehingga  sangat  responsif    terhadap  gejala  masyarakat  yang berubah-ubah.
Pada wilayah ijtihad dan qiyas diperlukan  pengamatan atas  gejala-gejala yang timbul  dalam  masyarakat  (termasuk  gejala  ekonomi).  Sehingga  pada  tahap  ini ekonomi Islam ada pada tataran positif. Walaupun demikian, bukan berarti Al Qur’an dan Sunnah semuanya  bersifat  normatif.  Ada  beberapa  ayat  dalam  Al  Qur’an  yang memberi  petunjuk-petunjuk  praktis  dan  jelas  misalnya  pembayaran  utang  piutang. Bentuk  petunjuk  praktis  ini  dapat  dibedakan  dengan  pernyataan  normatif  dalam  Al Qur’an,  misalnya  tentang  sikap  pertengahan  dalam  membelanjakan  harta,  konsep
Islamiconomic : Jurnal Ekonomi Islam Vol.7 No.2 Juli – Desember 2016
keadilan dalam perdagangan dan sebagainya yang semuanya memerlukan penjelasan lebih operasioanl dalam sunnah dan selanjutnya ijma,  ijtihad dan qiyas .
Terdapat    prinsip-prinsip  hukum  Islam  yang  lain  yaitu Istihsan,  Istislah dan Istishab 7 . Istishan merupakan  sarana  yang  yang  efektif  dalam  memasukkan  unsur- unsur  baru  dengan  tujuan  mencari  yang  terbaik. Istislah berarti  melarang  atau mengizinkan  sesuatu  hal  karena  semata-mata  memenuhi  “maksud  yang  baik” (maslahah). Istishab yaitu bila eksistensi sesuatu hal pernah ditetapkan dengan bukti, walaupun  kemudian  timbul  keragu-raguan  mengenai  kelanjutan  eksistensinya,  ia masih tetap dianggap ada.
Berbagai masalah dibahas dalam bingkai hukum Islam dari analisa tekstual dan kontekstual  Al  Qur’an  dan Sunnah (hadist), ijma,  ijtihad,  qiyas sampai  kepada penetapan hukumnya. Tetapi sanksi yang dikenakan berdasarkan penetapan hukum tersebut  tidak  akan  memiliki  kemampuan  mengikat  jika  tidak  disahkan  oleh pemerintah  sebagai  hukum  yang  berlaku.  Pada  akhirnya  tetaplah  hanya  berupa sebuah  wacana  dan  sekalipun  telah  menghasilkan  penetapan  hukum  (halal,  haram atau  sanksi-sanksi  tertentu)  hal  itu  hanya  dianggap  sebagai  sebuah  pilihan  yang semuanya tergantung pada tingkat keterikatan dan konsistensi setiap pribadi muslim terhadap hukum Islam.
Praktek ekonomi yang berkembang kini semakin luas dan beragam. Karena itu diperlukan  aturan-aturan  hukum  yang  baru  dan  diperbaharui  agar  dapat  mengatasi masalah-masalah  ekonomi  yang  memerlukan  penanganan  hukum.  Hukum  akan kehilangan  eksistensi  dan  fungsinya  jika  tidak  mampu  mengatasi  masalah  yang terjadi di masyarakat. Melalui kerangka hukum Islam (sumber-sumber hukum Islam dan  metode  penetapannya)  yang  elastis,  sebenarnya  hukum  Islam  selamanya  tak akan mengalami hal itu. Tetapi jika  hukum Islam hanya berhenti pada tingkat wacana dan  tidak  mendapat  pengesahan  dari  pemerintah,  ia  tetap  tidak  akan  memiliki kemampuan  mengikat  yang  pada  akhirnya  hukum  Islam  tetap  kurang  memiliki eksistensinya dan fungsinya di masyarakat.
Sebagai sebuah sistem hukum yang memiliki perangkat lengkap sebagai sebuah ilmu  yaitu  memenuhi  aspek  ontologis,  epistemologis  dan  aksiologis,  ilmu  hukum Islam  tentunya  memiliki  kesiapan  dalam  merespon  semua  kegiatan  manusia, khususnya  praktek  ekonomi  kekinian.  Metode  ijtihadi  memungkin  hukum  Islam
Wazin: Ekonomi Islam Dalam Kajian…
memberi  pandangan  dan  penetapan  hukum  terhadap  praktek-praktek  ekonomi seperti perbankan, jual beli dan sektor jasa.
Relevansi Jaminan Fidusia Dengan Rahn Tasjily
Produk-produk  pemikiran ijtihadi disebut  fiqh.  Selanjutnya  proses  penetapan hukum  bagi  masyarakat  Islam  tidak  terlepas  dari  aspek  fiqh.  Dengan  konsep  ijtihad maka  institusi  yang  belum  pernah  ada  dalam  khasanah  keilmuan  hukum  Islam dimungkinkan  untuk  dikembangkan  tanpa  bertentangan  dengan  syari’at  Islam, seperti  bentuk  jaminan  fidusia.  Jaminan  fidusia  merupakan  kegiatan  ekonomi  yang berkembang kemudian yang tumbuh karena tuntutan kebutuhan.
Jaminan  fidusia  adalah  hak  jaminan  atas  benda  bergerak  baik  yang  berwujud maupun  yang  tidak  berwujud  dan  benda  tidak  bergerak  khususnya  bangunan  yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi  Fidusia,  sebagai  agunan  bagi  pelunasan  utang  tertentu,  yang  memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnnya. 8
Jaminan  fidusia  telah  digunakan  di  Indonesia  sejak  jaman  penjajahan  Belanda sebagai  bentuk  jaminan  yang  lahir  dari  yurisprudensi.  Bentuk  jaminan  fidusia dipergunakan  secara  luas  dalam  transaksi  pinjam  meminjam  karena  proses pembebanannya  yang  sederhana,  mudah  dan  cepat. 9 Jadi  secara  historis  jaminan fidusia  merupakan  produk  hukum  yang  bersumber  dari  Negara  Belanda,  yang kemudian  diberlakukan  di  Indonesia  sejak  jaman  kolonialisme  hingga  kini. Pemberlakuan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dapat dinilai  sebagai  pemberian  fasilitas  kemudahan  bagi  dunia  usaha  agar  lebih berkembang  sekaligus  menjamin  kepastian  hukum  bagi  penyedia  dana.  Hal  ini mengingat  benda  yang  dijaminkan  melalui  fidusia  tetap  dapat  dipergunakan  oleh pemilik  benda  untuk  modal  usahanya,  dilain  pihak  Kreditur  mendapat  kepastian hukum  karena  dengan  setifikat  jaminan  fidusia  Kreditur  sebagai  Penerima  Fidusia memiliki  kekuatan  eksekutorial  yang  sama  dengan  putusan  pengadilan  jika  Debitur atau  Pemberi  Fidusia  cedera  janji 10 .  Jaminan  Fidusia  sering  muncul  dalam  praktek perdagangan  dan  perbankan  sebagai  bentuk  jaminan  dalam  perjanjian  hutang piutang,  permodalan  maupun  jaminan  kredit.  Saat  ini  banyak  perusahaan
Islamiconomic : Jurnal Ekonomi Islam Vol.7 No.2 Juli – Desember 2016
pembiayaan  menyelenggarakan  kegiatan  pembiayaan  konsumen  yang    pada umumnya  menggunakan  tata  cara  perjanjian  yang  mengikutkan  adanya  jaminan fidusia. 11
Bagimanakah  jaminan  fidusia  dalam  perspektif  fiqh  mualamah?  Kitab muamalah  berisi  hukum-hukum  syari’ah  tentang  fiqh  muamalah. 12 Adapun  fungsi fiqh  mumalah  adalah  untuk  mengidentifikasi  perintah-perintah  syariah  dari  bukti- bukti  tekstual  yang  terinci  terhadap  hukum  aktivitas ekonomi.  Dengan mengidentifikasi  perintah-perintah  syari’ah,  fiqh  muamalah  menghasilkan  produk- produk  hukum-hukum  syara’  yang  bersifat  praktis  ( amaliah )  yang  diperoleh  dari dalil-dalil  yang  terperinci  yang  mengatur  hubungan  keperdataan  seseorang  dengan orang  lain  dalam  hal  persoalan  ekonomi,  diantaranya:  dagang,  pinjam  meminjam, sewa-menyewa,  kerjasama  dagang,  simpanan  barang  atau  uang,  penemuan, pengupahan,  rampasan  perang,  utang-piutang,  pengupaham,  pungutan,  warisan, wasiat,  nafkah,  barang  titipan,  pesanan  dan  lain-lain 13 .  Secara  lebih  singkat  dapat dikatakan  bahwa  fiqh  muamalah  adalah  aturan-aturan  Allah  yang  mengatur hubungan antar manusia dalam memperoleh dan mengembangkan harta benda atau lebih  tepatnya  aturan  Islam  tentang  kegiatan  ekonomi  yang  dilakukan  oleh manusia. 14
Fiqh  muamalah  melihat  fenomena  (ekonomi)  dari  aspek  yang  normatif,  yakni bagaimana  aturan  syariah  terhadap  fenomena  tersebut  kemudian  menetapkan kriteria  kebolehan  dan  larangan  tergantung  fenomena  dan  fakta  yang  dihadapi. Kehidupan  ekonomi  manusia  bersifat  dinamis.  Perubahan  dan  pembaharuan  dalam bidang  ekonomi  merupakan  tuntuntan  yang  kodrati.  Institusi  hukum  dalam  Islam senantiasa  harus  mampu  menjawab  segala  perubahan  dan  pembaharuan  tersebut agar  tidak  kehilangan  fungsinya  sebagai  alat  untuk  mendukung  aktivitas  manusia. Insitiusi  hukum  dalam Islam harus tetap  menjalankan fungsinya sebagai  pengendali agar  setiap  muslim  tetap  berdiri  di  atas  syari’at.  Pada  garis  inilah  fiqh  muamalah memiliki  fungsi  penting  untuk  menafsirkan  ayat-ayat  Al  Qur’an  dan  hadist  untuk menjawab  dan  memberi  solusi  atas  fenomena-fenmona  kegiatan  ekonomi  ummat Islam.
Ruang  lingkup  fiqih  muamalah  meliputi  seluruh  kegiatan  muamalah  manusia berdasarkan  hukum-hukum  Islam  yang  berupa  peraturan-peraturan  yang  berisi
Wazin: Ekonomi Islam Dalam Kajian…
perintah atau larangan seperti wajib,sunnah,haram,makruh dan mubah. Secara lebih rinci  dapat  dikatakan  bahwa  fiqh  muamalah  merupakan  pengetahuan  tentang kegiatan atau transaksi ekonomi yang berdasarkan hukum-hukum syariat, mengenai perilaku  manusia  dalam  kehidupannya  yang  diperoleh  dari  dalil-dalil  Islam  secara rinci.
Penetapan  hukum  suatu  kegiatan  ekonomi  haruslah  memenuhi  prinsip  dasar atau kaidah fiqh muamalah diantaranya adalah:
1. Hukum  Asal  dalam  Muamalah  adalah  Mubah  (diperbolehkan).  Ulama  fiqih sepakat  bahwa  hukum  asal  dalam  transaksi  muamalah  adalah  diperbolehkan (mubah),  kecuali  terdapat nash yang  melarangnya.  Dengan  demikian,  kita tidak bisa mengatakan bahwa sebuah transaksi itu dilarang sepanjang belum/ tidak  ditemukan  nash  yang  secara  sharih  melarangnya.  Berbeda  dengan ibadah,  hukum  asalnya  adalah  dilarang.  Kita  tidak  bisa  melakukan  sebuah ibadah  jika  memang  tidak  ditemukan  nash  yang  memerintahkannya,  ibadah kepada Allah tidak bisa dilakukan jika tidak terdapat syariat dari-Nya.
2. Konsep  Fiqih  Muamalah  adalah  untuk  mewujudkan  kemaslahatan.  Fiqih muamalah  akan  senantiasa  berusaha  mewujudkan  kemaslahatan,  mereduksi permusuhan  dan  perselisihan  di  antara  manusia.  Allah  tidak  menurunkan syariah,  kecuali  dengan  tujuan  untuk  merealisasikan  kemaslahatan  hidup hamba-Nya, tidak bermaksud memberi beban dan menyempitkan ruang gerak kehidupan manusia.
3. Ada 5 hal  yang  perlu  diingat  sebagai landasan  tiap kali  seorang  muslim akan berinteraksi  ekonomi.  Kelima  hal  ini  menjadi  batasan  secara  umum  bahwa transaksi  yang  dilakukan  sah  atau  tidak,  lebih  dikenal  dengan  singkatan MAGHRIB,  yaitu Maisir,  Gharar,  Haram,  Riba ,  dan Bathil . 15 Maisir sering dikenal  dengan  perjudian  karena  dalam  praktik  perjudian  seseorang  bisa untung  atau  bisa  rugi. Gharar  adalah  setiap  transaksi  yang  masih  belum  jelas barangnya atau tidak berada dalam kuasanya alias di luar jangkauan termasuk jual  beli gharar .   Haram  yaitu ketika  objek  yang  diperjualbelikan  ini  adalah haram,  maka  transaksi  nya  menjadi  tidak  sah.  Riba yaitu  penambahan pendapatan  secara  tidak  sah  antara  lain  dalam  transaksi  pertukaran  barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan. Bathil yaitu
Islamiconomic : Jurnal Ekonomi Islam Vol.7 No.2 Juli – Desember 2016
Dalam  melakukan  transaksi,  prinsip  yang  harus  dijunjung  adalah  tidak  ada kedzhaliman  yang  dirasa  pihak-pihak  yang  terlibat.  Semuanya  harus  sama- sama rela dan adil sesuai takarannya.
Jaminan biasanya berkaitan dengan hutang piutang dan jual beli kredit. Jual beli kredit  menimbulkan  perjanjian  dan  perikatan  berupa  uang  muka  (urbun)  dan jaminan.Tentang jual beli tidak tunai dan jaminan terdapat petunjuk dalam Al Qur’an Surat Al Baqarah (2) ayat 283 sebagai berikut;
                                                                                                        
                                                                                                             
                                     
Artinya: Jika  kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara  tunai) sedang kamu  tidak  memperoleh  seorang  penulis,  Maka  hendaklah  ada  barang tanggungan yang dipegang  (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu  mempercayai  sebagian  yang  lain,  Maka  hendaklah  yang  dipercayai  itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
Ayat  sebelumnya  ditandasi  bahwa  mu’amalat  seyogyanya  dilakukan  secara tertulis,  dan  ada  saksi  supaya  tidak  terjadi  sesuatu  hal  yang  berakibat  buruk  di kemudian hari. Pangkal ayat Surat Al Baqarah (2) ayat 283  merupakan pengecualian, bagi  yang  tidak  bisa  memenuhi  ketentuan  tersebut,  utamanya  tatkala  di  perjalanan. Solusinya  ialah  yang  meminjam  hendaknya  memberikan  jaminan  kepada  yang berpiutang.  Ayat  ini  memberi  isyarat  bahwa  muamalah  tidak  tunai  tanpa  penulis, hanya  bisa  dilakukan  tatkala  di  perjalanan  dan  tidak  ada  penulis.  Dengan  kata  lain,
Wazin: Ekonomi Islam Dalam Kajian…
selama ada penulis, tetap bukti tertulis mesti ada. Perintah yang tercantum pada ayat sebelumnya  (2:282)  diserukan  kepada  orang  mu`min.  Keimanan  mesti  dibuktikan dengan pangakuan dan pengamalan. 16
Perkataan نﺎَﻫِر seperti tercantum dalam Q.S Al Baqarah (2): 282 menurut bahasa berasal dari ﻦھر yang berarti sesuatu yang ditahan, tetap, tidak berubah 17 . Sedangkan menurut  istilah  syari’ah  ialah  suatu  barang  yang  dijadikan  jaminan  sehingga pemiliknya  tidak  bisa  menjual  atau  menukar  dengan  lain. 18 Kalimat ٌﺔَﺿﻮُﺒْﻘَﻣ  ٌنﺎَﻫِﺮَﻓ (jaminan  yang  bisa  dipegang),  terkait  dengan  tatkala  di  perjalanan.  Secara  tersurat, jaminan diperlukan bila utang piutang dilakukan dalam perjalanan. Namun bila kedua belah  fihak  memerlukan  jaminan  dalam  keadaan  muqim  (berada  di  tempat),  tetap diperbolehkan  demi  menjaga  kepercayaan  dan  ketenangan. 19 Fungsi  jaminan, utamanya  adalah  untuk  menjaga  kepercayaan  bersama,  dan  pegangan  bagi  yang punya piutang dari yang berutang 20 .
َ ﻲِﺿَر َﺔَﺸِﺋﺎَﻋ ْﻦَﻋ ُﻪَﻨَﻫَﺮَـﻓ ٍﻞَﺟَأ  َﱃِإ ﱟيِدﻮُﻬَـﻳ ْﻦِﻣ ﺎًﻣﺎَﻌَﻃ ىَﺮَـﺘْﺷا َﻢﱠﻠَﺳَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﻪﱠﻠﻟا ﻰﱠﻠَﺻ ﱠِﱯﱠﻨﻟا ﱠنَأ ﺎَﻬْـﻨَﻋ ُﻪﱠﻠﻟا

## ﻪَﻋْرِد
Dari  Aisyah  diriwayatkan  bahwa  Rasul  SAW  membeli  bahan  pangan  dengan menghutang  sampai  waktu  yang  ditentukan  dengan  jaminan  baju  besinya .  HR.  al- Bukhari
Secara umum jaminan dalam hukum Islam (fiqh)  dibagi  menjadi  dua  yaitu jaminan  yang  berupa  orang  ( personal guarancy )  dan  jaminan  yang  berupa  harta  benda. Yang pertama sering  dikenal  dengan  istilah  dlaman  atau  kafalah.  Sedangkan yang kedua dikenal dengan istilah rahn.  Kafalah menurut etimologi berarti al-dhamanah, hamalah dan  za’aamah.  Ketiga istilah  tersebut memilki  arti yang  sama,  yakni  menjamin atau menanggung. 21 Sedangkan menurut terminologi kafalah adalah jaminan yang diberikan  oleh kafiil (penanggung)  kepada  pihak  ketiga  atas  kewajiban/  prestasi yang harus ditunaikan pihak kedua (tertanggung).
Sebuah  hadist  menyebutkan:  “Pinjaman  hendaklah  dikembalikan  dan  yang menjamin hendaklah membayar ” (H.R.Abu Dawud). Dengan demikian kafalah dinilai sah menurut hukum Islam jika memenuhi rukun dan syarat yaitu:
1. Kafiil : ( orang yang menjamin), disyaratkan sudah baligh, berakal, tidak dicegah membelanjakan harta ( mahjur ) dan dilakukan dengan kehendaknya sendiri.
Islamiconomic : Jurnal Ekonomi Islam
Vol.7 No.2 Juli – Desember 2016
2. Makful  lah : (orang  yang  berpiutang/berhak  menerima  jaminan),  syaratnya diketahui  oleh  orang  yang  menjamin,  ridha  (menerima),  dan  ada  ketika terjadinya akad menjaminan.
3. Makful  ‘anhu (orang  yang  berutang/  yang  dijamin),  disyaratkan  diketahui  oleh yang menjamin, dan masih hidup (belum mati).
4. Madmun  bih atau makful  bih (hutang/kewajiban  yang  dijamin),  disyaratkan; merupakan  hutang/prestasi  yang  harus  dibayar  atau  dipenuhi,  menjadi  tanggungannya (makful anhu) dan bisa diserahkan oleh penjamin ( kafiil ).
5. Lafadz  ijab  qabul   disyaratkan  keadaan  lafadz  menjamin,  tidak  digantungkan kepada sesuatu dan tidak berarti sementara.
Kafalah dibagi menjadi dua bagian, yaitu kafalah dengan jiwa ( kafalah bi al-nafs ) dan  kafalah  dengan  harta  ( kafalah  bi  al-maal ).  Kafalah  dengan  jiwa dikenal  pula dengan Kafalah bial-Wajhi , merupakan adanya kesediaan pihak penjamin ( al-Kafil, al- Dhamin  atau  al-Za’im) untuk  menghadirkan orang yang ia tanggung kepada yang ia janjikan tanggungan ( Makful  lah ).  Kafalah  yang kedua ialah kafalah harta, merupakan kewajiban yang mesti ditunaikan oleh dhamin atau kafil dengan pembayaran (pemenuhan) berupa harta.
Bentuk jaminan lain selain kafalah adalah Rahn. Secara etimologi, kata ar-rahn berarti  tetap,  kekal,  dan  jaminan.  Akad ar-Rahn dalam  istilah  hukum  positif disebut dengan  barang  jaminan/agunan.Sedangkan  menurut  istilah ar -rahn adalah harta  yang  dijadikan  pemiliknya  sebagai jaminan  utang yang  bersifat  mengikat. 22 Berdasarkan  definisi  yang  berasal  dari  ulama  madzhab  Maliki  tersebut,  obyek jaminan  dapat  berbentuk  materi,  atau  manfaat,  yang  keduanya  merupakan  harta menurut jumhur ulama. Benda yang  dijadikan  barang  jaminan (agunan) tidak harus diserahkan  secara  aktual,  tetapi  boleh  juga  penyerahannya  secara  hukum,  seperti menjadikan sawah sebagai jaminan(agunan), sehingga yang diserahkan adalah surat jaminannya  (sertifikat  sawah). Berbeda  dengan  definisi  di  atas,  menurut  ulama Syafi'iyah  dan  Hanabilah, ar-rahn adalah:Menjadikan  materi  (barang)  sebagai jaminan  utang,  yang  dapat  dijadikan  pembayar  utang  apabila  orang  yang  berutang tidak bisa membayar utangnyanya. 23
Definisi  yang  dikemukakan  ulama  Syafi'iyah  dan  Hanabilah  mengandung pengertian  bahwa  barang  yang  boleh  dijadikan  jaminan(agunan)  utang  hanya  yang
Wazin: Ekonomi Islam Dalam Kajian…
bersifat  materi;  tidak  termasuk  manfaat  sebagaimana  yang  dikemukakan  ulama madzhab  Maliki.  Barang  jaminan  boleh  dijual  apabila  utang  tidak  dapat  dilunasi dalam  waktu  yang disepakati  kedua  belah  pihak.  Dari  pendapat  madzhab  Maliki dimungkinkan  bahwa  jaminan  fidusia  merupakan  bentuk  jaminan  yang  dibolehkan dalam hukum Islam.
Dewan  Syari’ah  Nasional  (DSN)  mengeluarkan  fatwa  Nomor  68/DSN- MUI/III/2008 yang sejalan dengan bentuk jaminan fidusia yang disebut dengan rahn tasjily .  Dalam  pertimbangannya  dinyatakan  bahwa  bahwa  salah  satu  bentuk  jasa pelayanan  Lembaga  Keuangan  Syariah  (LKS)  yang  menjadi  kebutuhan  masyarakat adalah  pinjaman  atau  transaksi  lain  yang  menimbulkan  utang  piutang  dengan memberikan jaminan  barang  dengan  ketentuan  barang tersebut  masih dikuasai dan digunakan  oleh  pihak  berutang.    Kemudian  dinyatakan  bahwa  pihak  berpiutang berhak  harus  dengan  mudah  untuk  melakukan  eksekusi  atas  barang  agunan  yang masih dikuasai oleh peminjam jika terjadi wanprestasi.
Rahn  tasjily (disebut  juga  dengan Rahn  Ta’mini,  Rahn  Rasmi, atau Rahn  Hukmi ) adalah  jaminan  dalam  bentuk  barang  atas  utang,  dengan  kesepakatan  bahwa  yang diserahkan  kepada  penerima  jaminan  ( murtahin )  hanya  bukti  sah  kepemilikannya, sedangkan  fisik  barang  jaminan  tersebut  ( marhun )  tetap  berada  dalam  penguasaan dan  pemanfaatan  pemberi  jaminan  ( rahin ).  Dalam  fatwa  Nomor  68/DSN- MUI/III/2008 terdapat ketentuan khusus yang menyatakan bahwa rahn tasjily boleh dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Rahin menyerahkan  bukti  sah  kepemilikan  atau  sertifikat  barang  yang dijadikan jaminan ( marhun ) kepada murtahin ;
b. Penyerahan  barang  jaminan  dalam  bentuk  bukti  sah  kepemilikan  atau sertifikat tersebut tidak memindahkan  kepemilikan barang ke Murtahin.
c. Rahin memberikan  wewenang  (kuasa)  kepada murtahin untuk  melakukan penjualan marhun , baik melalui lelang atau dijual ke pihak lain sesuai prinsip syariah, apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya;
d. Pemanfaatan  barang marhun oleh rahin harus  dalam  batas  kewajaran  sesuai kesepakatan;
Islamiconomic : Jurnal Ekonomi Islam Vol.7 No.2 Juli – Desember 2016
e. Murtahin dapat  mengenakan  biaya  pemeliharaan  dan  penyimpanan  barang marhun (berupa  bukti  sah  kepemilikan  atau  sertifikat)  yang  ditanggung oleh rahin , berdasarkan akad Ijarah;
f. Besaran  biaya  sebagaimana  dimaksud  huruf  e  tersebut  tidak  boleh  dikaitkan dengan jumlah utang rahin kepada murtahin ;
g. Selain  biaya  pemeliharaan, murtahin dapat  pula  mengenakan  biaya  lain  yang diperlukan pada pengeluaran yang riil.
h. Biaya asuransi Rahn Tasjily ditanggung oleh Rahin .
Dengan  adanya  fatwa  Nomor  68/DSN-MUI/III/2008  maka  jaminan  fidusia mendapat keabsahannya dalam perspektif  hukum Islam di Indonesia karena hukum asal dari muamalah adalah boleh, dengan catatan harus memenuhi prinsip dasar atau kaidah  fiqh  muamalah  yaitu  untuk    mewujudkan  kemashlahatan  ummat  dan terhindar dari maisir, gharar, haram, riba dan batil. Untuk itu diperlukan model baru bentuk jaminan fidusia yand relevan dengan kaidah fiqh muamalah, dengan kata lain penerapan rahn tasjily secara lebih konsisten.

## Penutup
Pada dasarnya kerangka hukum Islam selalu siap menghadapi perubahan dalam segala  kehidupan,  dari  aspek  etis  sampai  kepada  aturan  yang  lebih  operasional. Tetapi  hal  ini  tidak  akan  berjalan  dengan  baik  apabila  ummat  Islam  tidak memanfaatkan elastisitas hukum Islam dalam merespon kehidupan ekonomi, politik dan  soial  yang  sedang  terjadi.  Sifat  elastis  dari  hukum  Islam  itu  sendiri memungkinkan  syari’at  Islam  selalu  dapat  fungsional    bagi  kehidupan  ummat  Islam secara keseluruhan. Akan halnya dengan kegiatan ekonomi, perlu usaha-usaha ijtihad lebih lanjut agar setiap muslim dapat melakukan kegiatan ekonominya sesuai dengan syari’at  Islam. Rahn  Tasjily yang  difatwakan  DSN  MUI  merupakan  salah  satu  usaha ijtihadi  yang  dapat  menjadi  solusi  bagi  masyarakat  muslim  dalam  melakukan transaksi  ekonomi  dengan  menggunakan  jaminan,  sehingga  dibanding  dengan jaminan  fidusia,  praktek  rahn  tasjily  memungkinkan  masyarakat  terhindar  dari praktek ekonomi yang mengandung riba.  Para akademisi dan ahli hukum Islam tidak
Wazin: Ekonomi Islam Dalam Kajian…
boleh  berhenti  dalam  mengkaji  kondisi  kekinian  untuk  kembali  dirujukkan  dengan syari’at melalui usaha ijtihad yang nantinya melahirkan  hukum Islam yang mutakhir.

## Pustaka Acuan
Ad-Dardir, 1978, Syarh al-Shagir bi Syarh ash-Shawi , Mesir : Dar al-Fikr.
Ahmad Warson Munawwir, 1997, al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia , cet. 14, Surabaya: Penerbit Pustaka Progressif.
As Sarakhsi, tt, al Mabsut , Beirut: Dar al Fikr.
Azharudin Lathif, 2005, Fiqh Muamalat, Jakarta : UIN Jakarta Press.
H. Riduan Syahrani, 2006, Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata , Bandung: Alumni. Ibnu 'Abidin, 1963, Radd al-Muhktar ‘ala ad-Durr al-Mukhtar , Beirut: Dar al-Fikr.
Ibnu Mandzur, tt, Lisaan Al-‘Arab Jilid I , Kairo: Darul Ma’arif.
Juhaya S. Praja, 2009, Teori Hukum Suatu Perbandingan , Bandung: Tanpa Penerbit.
M  Abdul  Mannan,1995, Islamic  Economics,  Theory  and  Practice  (Teori  dan  Praktek Ekonomi Islam) terj. M Nastangin, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf.
M. Abdul Mujieb,1994, Kamus Istilah Fiqih , Jakarta: Pustaka Firdaus.
UU No. 42 Tahun 1999 Tentang  Jaminan Fidusia
Wahbah Zuhaili, 2002, Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu , Beirut: Dar al-Fikr.
Zainuddin Ali, 2008, H ukum Ekono mi Syari’ah , Jaka rta: Sinar Graf ika.

## Catatan Akhir:
1 Zainuddin Ali, H uk u m   E k o n o m i   S y ar i ’ a h ,   ( J a ka r t a : S i n a r   Gr a f i ka , 2 0 0 8) ,   hlm. 73. 2 Juhaya S. Praja, Teori Hukum Suatu Perbandingan , (Bandung: Tanpa Penerbit, 2009), hlm.  92.
3 Ibnu Mandzur, Lisaan Al-‘Arab Jilid I ,( Kairo: Darul Ma’arif, tt), hal. 3642.
4 Ahmad  Warson  Munawwir, al-Munawwir  Kamus  Arab-Indonesia ,  cet.  14,  Surabaya:  Penerbit  Pustaka Progressif, 1997., hal. 712.
5 Juhaya S. Praja, Op.Cit ., hlm. 92.
6 Dalam  M.  Abdul  Mujieb, Kamus  Istilah  Fiqih ,  (Jakarta:  Pustaka  Firdaus,  1994),  hal.  117  tertulis  bahwa Ijtihad  adalah  suatu  usaha  yang  dilakukan  para  ahli  untuk  menentapkan  suatu  hukum,  yang  dilakukan dengan  sungguh-sungguh,  mengerahkan  segala  daya  kekmampuan  rohani  dan  akal  pikiran  yang  rasional, maneggali  masalah  ke-Islaman  dengan  berdasarkan  Al  Qur’an  dan  hadist  (Yang  Shahih  dan  Hasan)  serta dengan  Qias(analogi)  yang  tepat.  Ijtihad  merupakan  salah  satu  puncak  hukum  yang  penting  dalam perundangan  Islam.  Hukum  yang  dapat  diijtihadkan  adalah  yang  berhubungan  dengan  masalah keduniawian  yang  tidak/  kurang  jelas  Nashnya  dalam  Al  Qur’an  atau  Sunnah  M.  Abdul  Mujieb, Kamus Istilah Fiqih , Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 117. 7 M  Abdul  Mannan, Islamic  Economics,  Theory  and  Practice  (Teori  dan  Praktek  Ekonomi  Islam) terj.  M Nastangin, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995), hal 38.
8 UU No. 42 Tahun 1999 Tentang  Jaminan Fidusia
9 H. Riduan Syahrani, Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata , (Bandung: Alumni 2006), hlm. 148.
10 UURI No. 42 tahun 1999, Pasal 15 ayat 2.
11 Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Keuangan  (PMK)  Nomor  84/PMK.012/2006  tentang  Perusahaan Pembiayaan  disebutkan  bahwa  Perusahaan  Pembiayan adalah  badan  usaha  di  luar  Bank  dan  Lembaga Keuangan  Bukan  Bank  yang  khusus  didirikan  untuk  melakukan  kegiatan  yang  termasuk  dalam  bidang usaha  Lembaya  Pembiayaan.    Dalam  Keputusan  Menteri  Keuangan  nomor  448/KMK.017/2000  bahwa Perusahaan  Pembiayaan  meliputi  kegiatan  usaha  sewa  guna  usaha,  anjak  piutan,  usaha  kartu  kredit  dan pembiayaan konsumen.
12 Secara umum pembagian Hukum Islam dibagi menjadi 4 kitab yaitu:
a. Kitab ‘Ibadat . Bagian ini membicarakan hukum-hukum bersuci, shalat, zakat, puasa, haji dan segala yang berhubungan  dengan  masing-masingnya  rukun  dan  syarat  serta  amal-amal  lain  seperti  azan,  iqamat  dan sebagainya.
b. Kitab Munakahat. Bagian ini mebicarakan hukum perkawinan, perceraian, ruju’, nafkah isteri dan anak, perwalian  dan  segala  sesuatu  yang  berhubungan  dengan  akibat  perkawinan,  juga  pembagian  harta warisan.
c. Kitab Mu’amalat. Bagian ini mengatur hukum perjanjian, jual beli, gadai dan lain-lain yang menyangkut dengan sosial ekonomi.
d. Kitab ‘Uqubat. Bagian yang mengatur hukum pidana, peradilan, urusan pemerintahan, hubungan dengan luar negeri, perang dan damai, pemberontakan, pindah agama, kewarganegaraan dasn sebagainya.
13 Zainuddin Ali , Op.cit ., hlm. 119. 14 Adapun ruang lingkup muamalah mencakup segala aspek kegiatan ekonomi manusia sebagai berikut:Harta milik, Ba’yu (tentang  jual  beli), Ar  Rahn (gadai), Hiwalah (pengalihan  utang), Ash-Shulhu (perdamaian bisnis), Adh  Dhaman (jaminan,  asuransi), Syirkah (tentang  perkongsian), Wakala h  (tentang  perwakilan), Wadi’a h (tentang penitipan), ‘Ariyah (tentang peminjaman), Ghasab (perampasan harta orang lain dengan tidak sah), Mudharabah (syirkah modal dan tenaga), Musaqat (syirkah dalam pengairan kebun), Muzara’ah (kerja  sama  pertanian), Kafalah (penjaminan), Taflis (jatuh  bangkrut , ), Al-Hajru (batasan  bertindak,), Ji’alah (sayembara, pemberian fee), Qaradh (pinjaman), Ba’i Murabahah, Ba’i Salam, Ba’i Istishna’, Ba’i Muajjal dan Ba’i Taqsith, Ba’i Sharf dan transaksi valas‘ Urbun (panjar/ DP), Ijarah (sewa menyewa), Riba (konsep uang dan kebijakan moneter) Shukuk (surat utang atau obligasi)F araidh (warisan)L uqathah (barang tercecer), WaqafHibahWasiatIqrar (pengakuan), Qismul fa’i wal ghanimah (pembagian fa’i dan ghanimah), Qism  As-Shadaqat (tentang  pembagian  zakat), Ibrak (pembebasan  utang), Muqasah (discount), Kharaj , Jizyah, Dharibah dan UshurBaitul Mal dan Jihbiz, Kebijakan fiskal Islam Prinsip dan perilaku konsumen, Prinsip dan perilaku prosusen, Keadilan distribusi, Perburuhan (hubungan buruh-majikan, upah buruh), Jual beli gharar,  ba’i  najasy,  ba’i  al-‘inah,  ba’i  wafa,  mu’athah,  fudhuli dan  lain-lain.  Reksadana,  Asuransi Islam, pegadaian, Bank Islam, MLM dan lain-lain 15 ] Azharudin Lathif, Fiqh Muamalat, (Ciputat : UIN jakarta Press, 2005), cet.1, hlm. 5. 16 Al-Margahi (1365H), tafsir al-Maraghi , III hlm.78.
17 Ibn Manzhur, Lisan al-Arab , XIII hlm.189.
18 Manshur Ali Nashif, al-taj al-Jami li Ushul ahadits , II hlm.651.
19 Wahbah al-Zuhayli, al-tafsir al-Munir , III hlm.122.
20 Ibid.
21 Wahbah Zuhaili, Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu , (Beirut: Dar al-Fikr, 2002), cet. 6, hlm. 414
22 Ad-Dardir, Syarh al-Shagir bi Syarh ash-Shawi , (Mesir : Dar al-Fikr, 1978), Jilid III, hlm. 303.
23 Ibnu  'Abidin, Radd  al-Muhktar  ‘ala  ad-Durr  al-Mukhtar ,  (Beirut:  Dar  al-Fikr,  1963),  Jilid  V,  hlm.  339, lihat juga As Sarakhsi, al Mabsut , (Beirut: Dar al Fikr, tt.), Jilid XXI, hlm. 63.