Riwayat Artikel: Tanggal diajukan: 3 April 2020
Tanggal diterima: 5 Juni 2020
Tanggal dipublikasi daring: 25 Juni 2020
Kata kunci: jalur pelaporan; komitmen religius; whistleblowing intention
Pengutipan: Harahap, H. F., Misra, F., Firdaus. (2020). Pengaruh Jalur Pelaporan dan Komitmen Religius terhadap Niat
Melakukan Whistleblowing : Sebuah Studi Eksperimen. JIA (Jurnal Ilmiah Akuntansi), 5 (1),
130-150
Keywords: reporting channel; religiosity commitment; whistleblowing intention
JIA (Jurnal Ilmiah Akuntansi) • Vol. 5, No. 1, Hal: 130-150 • Juni 2020

## Pengaruh Jalur Pelaporan dan Komitmen Religius terhadap Niat Melakukan Whistleblowing : Sebuah Studi Eksperimen
Heri Faisal Harahap * , Fauzan Misra, Firdaus Universitas Andalas, Limau Manis Kec. Pauh, Kota Padang, Sematera Barat, Indonesia
* (herifaisalharahap@gmail.com)

## ABSTRAK
Whistleblowing dianggap sebagai salah satu cara efektif dalam  pencegahan  dan  pendeteksian  kecurangan. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguji  pengaruh  jalur pelaporan  dan  komitmen  religius  terhadap  niat melakukan whistleblowing .  Untuk  mencapai  tujuan tersebut,  partisipan  studi  berperan  sebagai  staf perusahaan pada sebuah kasus kecurangan. Penelitian ini menggunakan metode eksperimen 2x2 antar-subjek yang  melibatkan  100  orang  partisipan.  Sebagaimana diprediksi,  hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  niat seseorang untuk melakukan whistleblowing lebih tinggi pada  saluran  pelaporan  anonim  daripada  non-anonim. Namun, berbeda dengan prediksi, studi ini menemukan tidak ada perbedaan pada niat melakukan whistleblowing berdasarkan  level  komitmen  religius. Temuan ini menyiratkan bahwa adanya jalur pelaporan anonim  dapat  mendorong  individu  untuk  melakukan whistleblowing .

## ABSTRACT
Whistleblowing is considered as one of the effective ways in  preventing  and  detecting  fraud.  This  study  aims  to examine  the  effect  of  reporting  channels  and  religius commitment  on  the  whistleblowing  intention.  To  achieve this goal, study participants acted as company staff in a case  of  fraud.  This  study  uses  a  2x2  between-subject design which involved 100 participants. As predicted, the results of the study showed that individual's intention to whistleblowing  was  higher  on  anonymous  reporting channels  than  non-anonymous.  However,  in  contrast  to predictions,  this  study  found  there  is  no  difference  in whistleblowing  intention  based  on  the  level  of  religius commitment.  This  finding  implies  that  the  existence  of anonim  reporting  channels  may  trigger  individual  to  do whistleblowing.

## PENDAHULUAN
Dalam organisasi
terdapat beberapa  pihak-pihak  yang  bekerja sama  untuk  mencapai  satu  tujuan perusahaan,  namun  demikian  pihak- pihak  tersebut  juga  memiliki  tujuan atau  kepentingan  pribadi.  Ketika dihadapkan pada kepentingan pribadi,  keputusan  yang  diambil sering  kali  dengan  cara  melakukan kecurangan (Sayyid, 2014)
Kecurangan  adalah  cara  kecerdikan yang digunakan oleh seseorang untuk memperoleh  keuntungan  dari  orang lain  melalui  perbuatan  yang  tidak benar.  Gbegi  &  Adebisi  (2013) menyatakan bahwa kecurangan dapat muncul  dalam  bentuk  kegiatan manipulasi  keuangan yang dilakukan oleh  pihak  eksekutif  maupun  pihal lain,  baik  di  organisasi  publik maupun swasta.
Eiya & Otalor (2013) menyiratkan bahwa kecurangan dalam organisasi semakin marak, hal tersebut ditunjukkan dengan semakin besarnya jumlah kasus yang dilaporkan  diantaranya  penggelapan, pencucian uang, pemerasan, kecurangan dalam pelaporan keuangan, penggelapan
pajak, pemalsuan  dan  cara  lain  melalui ketidakjujuran  dalam  keuangan  dan ekonomi yang dilakukan.
Association  of  Certified  Fraud Examiners (ACFE)  mengklasifikasikan
terdapat tiga jenis kecurangan ( fraud ) yang  terjadi  di  Indonesia  yaitu korupsi, penyalahgunaan aktiva/
kekayaan negara dan perusahaan dan kecurangan  laporan  keuangan.  Dari ketiga  jenis  tersebut,  ACFE  (2016) melaporkan bahwa
bentuk kecurangan  yang  terjadi  berupa korupsi  yang  menempati  urutan teratas sebesar 67%, penyalahgunaan aktiva/kekayaan negara dan perusahaan sebesar 31%, dan kecurangan pelaporan keuangan sebesar 4%. Maraknya kasus-kasus kecurangan yang terjadi seperti diatas yang  belum  terungkap  menunjukkan pentingnya whistleblowing . Whistleblowing adalah suatu pengungkapan yang dilakukan anggota organisasi atas suatu praktik-praktik  illegal  atau  tanpa legitimasi  hukum  dibawah  kendali pimpinan  mereka  kepada  individu atau organisasi yang dapat menimbulkan efek tindakan perbaikan (Near  &  Miceli,  1985). Darjoko & Nahartyo (2017)
menyatakan  bahwa  banyak  negara, termasuk  Indonesia,  telah  mengatur dan  mendorong  setiap  organisasi swasta maupun publik untuk membangun  sistem whistleblowing yang  umumnya  memuat  prosedur pelaporan anonim dan rahasia.
Sweeney  (2008)  menjelaskan bahwa  hasil  studi  secara  konsisten menunjukkan  bahwa  terbongkarnya sebagian  besar  kasus  kecurangan dalam  bisnis  dan  lingkungan  kerja terjadi  karena  adannya  pegawai  atau informan kunci lainnya yang melakukan whistleblowing. Pengaduan dari whistleblower terbukti lebih efektif dalam mengungkap kecurangan
dibandingkan  metode  lainnya  seperti audit  internal,  pengendalian  internal maupun  audit  eksternal  (Bagustianto
& Nurkholis, 2015).
Fakta  tersebut  didukung  oleh hasil  Survei Fraud Indonesia  2016 yang  memperlihatkan  bahwa  laporan dari  para whistleblower berada  pada posisi  teratas  sebagai  penyebab terungkapnya kasus fraud (Association of Certified
Fraud Examiners,  2016) . Oleh  karena  itu, penting  bagi  suatu  organisasi  untuk membangun  sistem  pelaporan  dalam memfasilitasi dan mendorong pelaporan kecurangan yang berpotensi  atau  telah  telah  terjadi. Bentuk platform sistem whistleblowing antara  lain  melalui hotline whistleblower yang menyediakan sarana untuk pemberitahuan secara cepat, membantu  dalam  mengumpulkan informasi  yang  diperlukan  untuk memungkinkan  penyelidikan,  dan
menyediakan kerahasiaan jika diinginkan oleh individu yang melaporkan kejadian tersebut. Sistem pelaporan dapat diinisiasi oleh anggota  manajemen,  atau  karena diharuskan  oleh  (S.  Kaplan,  Pany, Samuels, & Zhang, 2009).
Whistleblowing system di Indonesia merupakan sistem pelaporan  pelanggaran  yang  masih tergolong  baru  diterapkan.  Hal  ini bertujuan  untuk  menciptakan Good Coorporate Governance dan memberikan manfaat bagi peningkatan  kualitas  pelaksanaan Corporate  Governance di  Indonesia. Untuk  mendukung  tujuan  tersebut, Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) menerbitkan suatu  pedoman  yang  diberi  judul “Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran (SPP) atau Whistleblowing  System (WBS)”  pada tahun 2008. Pedoman ini terbentuk
berdasarkan  hasil  survei  sebuah lembaga  internasional  yaitu Institute of  Business  Ethics pada  tahun  2007.
Rilis  survei  tersebut  menyimpulkan bahwa  satu  dari  empat  orang karyawan  di  dalam  perusahaan mengetahui  adanya  pelanggaran  dan lebih  dari  separuh  karyawan  lebih memilih  diam  dan  membiarkan pelanggaran  tersebut  terus  terjadi (Komite
Nasional Kebijakan
Governance,  2008).  Pedoman  ini bukanlah  hal  yang  wajib  diikuti,
namun KNKG berharap bahwa pedoman  tersebut  dapat  dijadikan acuan  oleh  perusahaan  di  Indonesia untuk penerapan whistleblowing system dalam  rangka  mewujudkan GCG di Indonesia.
Beberapa penelitian terkait faktor-faktor  yang  mempengaruhi whistleblowing banyak  dilakukan  di dalam konteks audit. Padahal whistleblowing bisa  dipandang  dari dua  sisi,  sisi  auditor  dan  sisi akuntan.  Auditor  internal  memiliki peran  pekerjaan  sebagai  pihak  yang mencari dan mengungkap ketidakberesan  pelaporan  keuangan. Sedangkan  akuntan  sebagai  pihak yang
memiliki posisi untuk mengobservasi,  berpartisipasi,  atau memiliki pengetahuan dalam kecurangan laporan keuangan (Seifert, Sweeney, Joireman, &
Thornton,  2010).  Studi  Kaplan  & Schultz  (2007)  menunjukkan  bahwa ketika whistleblower
terdahulu mendapatkan retaliasi setelah
menggunakan  jalur  pelaporan  non- anonim,  niat  untuk  melaporkan wrongdoing dapat  didorong  dengan tersedianya  jalur  anonim  dimana identitas  pelaporan  disembunyikan. Meskipun demikian, Darjoko & Nahartyo  (2017)  menyiratkan  bahwa kemanfaatan jalur pelaporan
anonimpun  belum  banyak  teruji secara  empiris.  Bahkan,  beberapa temuan  riset  justru  menunjukkan keadaan yang tidak mendukung. Oleh karena  itu,  pengujian  kembali  jalur pelaporan masih dinilai relevan dalam mendukung keefektifan sistem whistleblowing .
Selain  jalur  pelaporan  yang  ada dapat  mendorong  niat  seseorang melakukan whistleblowing,  niat juga bisa  dipengaruhi  oleh  komitmen religiusitas.  Religiusitas  merupakan penghayatan dan pengamalan individu  terhadap  ajaran  agama  atau kepercayaan  yang  dianutnya  dan keterikatan seseorang terhadap agama  yang  dipeluknya  (komitmen religius). Komitmen religiusitas adalah  suatu  cara  atau  alasan seseorang untuk menjalankan agamanya, serta memberikan keterikatan
seseorang terhadap agamanya (Worthington, Wade, Hight,
&  Ripley,  2003).  Hal  ini  dikarenakan dalam  area  religiusitas,  hubungan yang  terkait  dengan  peningkatan moral juga menjadi perhatian.
Meskipun  demikian,  juga  terdapat perdebatan  antar  ahli  agama.  (Burks &  Sellani  (2008)  menyatakan  bahwa sebagian  orang  menganggap  bahwa etika  adalah  konsep  yang  terpisah dari religiusitas. Di sisi lain, sebagian orang melihat bahwa perbaikan moral
dan  religiusitas  sebagai  hubungan yang terikat.
Studi Alleyne, Devonish, Allman,
Charles-soverall,  &  Marshall  (2010) menemukan bahwa religisuitas mempengaruhi minat seseorang
dalam  membuat  suatu  keputusan etis.  Apabila  seseorang  memiliki komitmen religiusitas atau religiusitas yang  tinggi,  maka  ia  akan  memiliki minat  lebih  besar  dalam  melakukan tindakan  jujur  termasuk  melakukan whistleblowing . Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Barnett,  Bass,  &  Brown  (1996)  yang menyatakan bahwa religiusitas seseorang berpengaruh terhadap keputusan untuk melaporkan
tindakan salah ( wrongdoing ) .
Penelitian  ini  bertujuan  menguji pengaruh  dari  jalur  pelaporan  dan komitmen  religiusitas  terhadap  niat individu dalam
melaporkan wrongdoing . Penelitian ini merupakan
perluasan dari penelitian yang dilakukan  oleh  Putri  (2016)  yang meneliti  tentang  pengaruh  jalur pelaporan  dan  Komitmen  Religius terhadap  niat  seseorang  melakukan whsitleblowing dengan  menggunakan desain  penelitian  eksperimen  pada mahasiswa  Akuntansi  dari  PTN/S yang  berafiliasi  agama.  Perbedaan penelitian  ini  dengan  penelitian terdahulu  yaitu  jalur  pelaporan  dan pengukuran  religiusitas,  dalam  hal
ini, Putri (2016) menggunakan variabel jalur pelaporan yang digabung  dengan  model  pelaporan structural dan reward model sedangkan penelitian ini menggunakan jalur pelaporan anonim dan non anonim. Kemudian,
penelitian ini tidak menguji pengaruh dari  tingkat  religiusitas,  akan  tetapi menggunakan  konstruk  komitmen religius . Selanjutnya,  berbeda  dengan Putri  (2016)  yang  memanipulasi tingkat religiusitas berdasarkan afiliasi keagaaman, studi ini mengukur konstruk komitmen religius. TELAAH LITERATUR

## DAN PERUMUSAN HIPOTESIS
Whistleblowing dan Jalur Pelaporan Whistleblowing adalah  sebuah pengungkapan  yang  dilakukan  oleh anggota  organisasi  tentang  praktik illegal  dan  tidak  bermoral  dalam suatu  organisasi  (Near  &  Miceli,
1985).  Terbentuknya whistleblowing dalam  organisasi  atau  perusahaan merupakan  sebuah  perwujudan  dari good governance atau tata kelola yang baik di perusahaan. Tetapi, kenyataannya penerapan whistleblowing tidak  mudah  sebab tidak  semua  individu  bersedia  untuk melaporkan fraud yang terjadi meskipun  orang  tersebut  mengetahui keterjadian kecurangan tersebut.
Menjadi seorang whistleblower memiliki risiko berupa ancaman atau pembalasan
dari pihak yang dilaporkan.  Hal  tersebut  memberi akibat  seseorang  akan  cenderung untuk “tutup mulut” saat mengetahui adanya kecurangan.
Jalur  pelaporan whistleblowing dapat dilakukan dengan jalur internal dan  eksternal. Whistleblowing jalur internal  menjelaskan dimana  seorang individu yang mengetahui kecurangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan  atau  anggota  organisasi atau organisasi itu sendiri, kemudian melaporkan kecurangan atau
pelanggarannya  kepada  atasannya. Sedangkan,
whistleblowing jalur eksternal menjelaskan dimana seorang individu mengetahui kecurangan  atau  pelanggaran  yang dilakukan oleh karyawan atau anggota organisasi, kemudian
melaporkannya  kepada  pihak  diluar organisasi (Elias, 2008).
Jalur  pelaporan whistleblowing tidak  hanya  dapat  dilakukan  melalui jalur  pelaporan  internal  dan  jalur pelaporan eksternal, tetapi juga dapat diklasifikasi  menjadi  jalur  pelaporan formal  dan  informa,  dan  jalur pelaporan  anonim  dan  non-anonim (Park  &  Blenkinsopp,  2009).    Setiap individu  yang  akan  melaporkan kecurangan  bisa  memilih  sendiri Jalur  pelaporan  mana  yang  akan
dipilih  berdasarkan  ketersediaanya dalam rancangan
sistem whistleblowing organisasi  (Park  & Blenkinsopp, 2009).

## Prosocial Organization Behaviour
Manusia dilahirkan sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa  bantuan  dari  orang  lain,  maka dari  itu  muncullah  perilaku  prososial di kehidupan bermasyarakat. Perilaku prososial  mencakup  setiap  tindakan untuk membantu orang lain, terlepas dari  motif  dari  si  penolong  tersebut. Menurut Brief  &  Montowidlo  (1986), prosocial organizational behavior adalah  perilaku  yang  dilakukan  oleh anggota  sebuah  organisasi  terhadap organisasi untuk memberikan manfaat bagi organisasi tersebut.
Staub (1978) menyatakan bahwa prosocial  behavior adalah  perilaku sosial  positif  yang  tujuannya  untuk memberikan manfaat pada orang lain. Pelaku prosocial behavior bisa memiliki maksud untuk mendapatkan keuntungan atau manfaat  untuk  dirinya  sendiri  juga. Bagustianto  &  Nurkholis  (2015) menyatakan bahwa prosocial organizational behavior menjadi
landasan yang mendukung terjadinya whistleblowing. Dozier & Miceli (1985) menambahkan  dengan  menyatakan bahwa tindakan whistleblowing
adalah  salah  satu  bentuk  perilaku
prososial karena secara umum tindakan
whistleblowing akan memberikan  manfaat  bagi  organisasi maupun pelapor dari kecurangan.

## Komitmen Religius
Komitmen  religius  adalah  suatu cara  atau  alasan  seseorang  untuk menjalankan agamanya, serta memberikan  keterikatan  seseorang terhadap
agamanya. Komitmen Religius  diwujudkan  dalam  berbagai sisi  kehidupan  manusia.  Aktivitas beragama bukan hanya terjadi ketika seseorang  melakukan  perilaku  ritual (beribadah)  saja,  tetapi  juga  ketika melakukan aktivitas lain yang didorong  oleh  kekuatan  lahir  (Burks
& Sellani, 2008). Sebagai  contoh,  dalam  agama
Islam, ada tuntutan
untuk melakukan amar ma’ruf nahi munkar , yakni  tindakan  untuk  menegakkan segala kebaikan dan mencegah segala kemunkaran,    dan  kebathilan  yang merugikan orang lain. Perintah tersebut  termaktub  dalam  Al-Quran Surat Ali Imran ayat 104 berikut:
َنو ُرُمْأَي َو  ِرْيَخْلا  ىَلِإ  َنوُعْدَي  ٌةَّمُأ  ْمُكْنِم  ْنُكَتْل َو َنوُحِلْفُمْلا ُمُه  َكِئََٰلوُأ َو ۚ  ِرَكْنُمْلا ِنَع َن ْوَهْنَي َو  ِفو ُرْعَمْلاِب
Artinya : “dan hendaklah ada di  antara  kamu  segolongan umat  yang  menyeru  kepada kebajikan, menyuruh
kepada  yang  ma'ruf  dan mencegah dari yang munkar merekalah  orang-orang  yang beruntung”.
Terlihat  jelas  perintah  bagi seorang  Muslim  untuk  senantiasa mencegah kemungkaran yang dilihatnya,  salah  satu  cara  untuk merubahnya adalah dengan melaporkan kemungkaran atau
kecurangan  tersebut  kepada  orang yang  mempunyai  kemampuan  dan otoritas  untuk  memprosesnya.  Bagi pribadi  Muslim  yang  taat,  ini  akan menjadi  dasar  untuk  melaporkan setiap  kecurangan  tanpa  ada  alasan apapun karena ajaran agaman mendukung  hal  tersebut.  Semua bentuk kemungkaran ataupun kejahatan  ini  haruslah  dicegah  dan diberantas  sedini  mungkin.  Nabi Muhammad dalam hadistnya menyiratkan  pesan  bahwa  semua orang  mempunyai  kewajiban  untuk mencegah kemungkaran sesuai dengan  kapabilitas  dan  kapasitasnya masing-masing.  Pesan  ini  tertuang dalam hadist berikut ini:
“Barangsiapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka hendaklah merubahnya dengan tangannya, jika tidak  mampu  maka  dengan lisannya,  jka  tidak  mampu maka  dengan  hatinya,  dan inilah selemah-lemahnya iman» (HR. Muslim)”
Perintah  tersebut  menyiratkan pesan  yang  kuat  bahwa  pelaporan kemungkaran,  termasuk  di  dalamnya kecurangan,  adalah  suatu  kewajiban yang  wajib  dilakukan.  Meskipun
demikian,  masih  terbatas  bukti empiris  yang  menguji  keefektifan ajaran  dan  anjuran  agama  dalam memecahkan  persoalan  etis  atau pencegahan kecurangan.

## Intensi atau Niat
Intensi atau niat adalah keinginan  kuat  untuk  melakukan sesuatu  yang  muncul  dari  dalam  diri setiap  individu.  Menurut  Kamus Besar  Bahasa  Indonesia  berarti kehendak  atau  keinginan  melakukan sesuatu. Ada beberapa definisi intensi yang  dikemukakan  oleh  beberapa ahli.  Diantaranya  adalah  pernyataan Ajzen (1991) sebagai berikut:
“We  have  defined  intention as  a  person  location  on  a subjective probability dimension involving a relation between himself and some action. Behavioral intention,  therefore,  refers  to a person’s subjective probability  that  he  will perform some behavior.” Azen  (1991)  mengartikan  intensi sebagai  disposisi  tingkah  laku  yang hingga terdapat waktu dan
kesempatan yang tepat, akan diwujudkan  dalam  bentuk  tindakan. Sejalan  dengan  definisi  tersebut, Intensi  adalah  rencana  atau  resolusi individu untuk melaksanakan tingkah laku  yang  sesuai  dengan  sikap mereka. Intensi akan terwujud dalam perilaku yang sebenarnya, jika individu mempunyai kesempatan
yang  baik  dan  waktu  yang  tepat untuk  merealisasikannya.  Selain  itu,
intensi tersebut akan dapat memprediksi tingkah laku jika diukur dengan tepat. Niat erat hubungannya dengan  motivasi  seseorang  untuk melakukan  suatu  tindakan.  Jika tindakan  tersebut  dilakukan  terus menerus  oleh  seseorang  maka  akan dapat  menciptakan  suatu  pribadi dengan  perilaku  yang  dilakukannya secara terus menerus tersebut.

## Pengaruh  Jalur  Pelaporan  terhadap
Niat Melakukan Whistleblowing
Jalur  pelaporan  dapat  dibagi menjadi  non-anonim  dan  anonym (Putri,  2012).  Jalur  pelaporan  non- anonim  adalah  jalur  pelaporan  yang membutuhkan identitas pelapor dan/atau menggunakan formulir yang membutuhkan informasi identitas pelapor. Pada jalur pelaporan  non-anonim  ini  identitas pelapor  dapat  diketahui  oleh  anggota organisasi  lainnya.  Sedangkan,  jalur pelaporan  anonim  merupakan  jalur pelaporan  yang  digunakan  oleh seseorang untuk
melaporkan tindakan pelanggaran/kecurangan yang  ada  di  dalam  organisasinya, dengan  tidak  menyertakan  identitas aslinya  atau  dengan  menggunakan identitas samaran. Anonimitas sangat diperlukan untuk menjaga kerahasiaan identitas pelapor
kecurangan  (Sugianto  &  Jiantari,
2014) Kaplan & Schultz (2007) menyimpulkan bahwa dengan adanya jalur pelaporan anonim dapat mengurangi  keinginan  orang  untuk melaporkan  tindakan  kecurangan melalui  jalur  non-anonim.  Hal  ini dikarenakan  pada  jalur  pelaporan non-anonim
(dengan identitas), seseorang  yang  ingin  melaporkan adanya kecurangan harus siap dengan  konsekuensi  bahwa  identitas dirinya  akan  diketahui  oleh  semua anggota  organisasi  termasuk  pelaku kecurangan tersebut.
Konsekuensi  identitas  pelapor
yang  akan  diketahui  oleh  pelaku kecurangan akan menimbulkan kekhawatiran bahkan ketakutan akan adanya  ancaman  atau  pembalasan dari  pelaku  kecurangan  tersebut dalam  bentuk  pembatalan  promosi ( nullification ),  isolasi,  fitnah  maupun pemgusiran). Hal ini kerap menjadikan calon pelapor kecurangan berada  dalam  dilema  kebimbangan
menentukan sikap
yang pada akhirnya  dapat  mendistorsi  minat untuk
melaporkan kecurangan tersebut  (Bagustianto  &  Nurkholis, 2015).  Oleh  karena  itu,  untuk mencegah  tindakan  kecurangan  dan mendeteksi kecurangan tersebut melalui  informasi  yang  dilaporkan oleh seseorang maka diperlukan jalur
pelaporan  anonim.  Hal  ini  mengarah pada  dugaan  bahwa  niat  seseorang untuk melakukan whistleblowing akan lebih tinggi pada jalur pelaporan anonim  dari  pada  jalur  pelaporan non-anonim. Dengan demikian, dapat dirumuskan  hipotesis  pertama  pada penelitian ini, yaitu:
H 1 :  Niat seseorang untuk
melaporkan  kecurangan  akan lebih tinggi pada jalur pelaporan anonim daripada jalur pelaporan non-anonim.
Pengaruh Tingkat Komitmen Religius  terhadap  Niat  Melakukan Whistleblowing Keller,  Smith,  &  Smith  (2007) menyatakan bahwa religiusitas berperan sebagai dasar pembentukan standar  etika  atau  untuk  cerminan untuk menilai perilaku etis seseorang.
Karena religiusitas seseorang mencerminkan seberapa individu mengimani Tuhan-Nya. Menurut Alleyne  et  al.  (2010)  religisuitas memengaruhi  minat  seseorang  dalam membuat  suatu  keputusan  etis.
Apabila seseorang memiliki komitmen religiusitas yang tinggi, maka ia akan memiliki  niat  lebih  besar  dalam melakukan tindakan pencegahan kecurangan,  termasuk  melakukan whistleblowing .
Hal ini sejalan dengan penelitian yang  dilakukan  oleh Barnett  et  al.
(1996)  yang  menyatakan  bahwa religiusitas  seseorang  berpengaruh terhadap keputusan untuk melaporkan tindakan salah ( wrongdoing ).  Religiusitas  merupakan penghayatan dan pengamalan individu  terhadap  ajaran  agama  atau kepercayaan  yang  dianutnya  dan keterikatan seseorang
terhadap agama  yang  dipeluknya  ( religious commitment ). Religious  commitment
sendiri adalah suatu cara atau alasan seseorang untuk menjalankan agamanya, serta memberikan keterikatan seseorang terhadap agamanya. Penjelasan ini mengarahkan kepada hipotesis kedua berikut:
H 2 :  Niat  individu  untuk  melaporkan tindakan  wrongdoing  berbeda
antara  individu  yang  komitmen religius  tinggi  dengan  individu yang komitmen religiusnya
rendah

## METODE

## Desain Penelitian
Desain penelitian eksperimen ini menggunakan  2x2  antar  subjek .
Penelitian  ini  menggunakan  variabel
whistleblowing
sebagai variabel dependen serta variabel jalur
pelaporan  dan  komitmen  religius sebagai variabel independen.
Variabel  independen  pertama yang dimanipulasi adalah jalur
pelaporan,  yaitu  pelapor  diketahui identitasnya  (nonanonim)  atau  tidak diketahui identitasnya (anonim).
Manipulasi  kedua  adalah  komitmen religius (tinggi atau rendah).

## Tugas dan Prosedur Eksperimen
Tugas  akan  diberikan  berupa kasus yang memuat informasi adanya indikasi kecurangan pada pencatatan pendapatan dalam laporan keuangan. Setiap  partisipan  akan  mendapatkan satu  dari  empat  kasus  yang  tersedia. Pada  setiap  kasus,  partisipan  akan bertindak  sebagai  akuntan  senior yang  bekerja  di  perusahaan  yang telah go  public bergerak  dibidang pengembangan, perizinan, dan pengiklanan on-screen television guide technology .
Terdapat  empat  perlakuan  yang akan  diperoleh  oleh  partisipan  dalam eksperimen  ini.  Partisipan  pada kelompok  1  dengan  perlakuan  1, akan  menghadapi  situasi  dimana
Perusahaan menyediakan jalur pelaporan non-anonim dengan komitmen  religious  tinggi.  Kelompok kedua dengan perlakuan 2, partisipan akan  menghadapi  situasi  dimana
Perusahaan menyediakan jalur pelaporan non-anonim dengan
komitmen  religius  rendah.  Pada kelompok  3  dengan  perlakuan  3, partisipan  akan  menghadapi  situasi dimana  Perusahaan  menyediakan
jalur  pelaporan  anonym  dengan komitmen religius tinggi. Sedangkan kelompok 4 dengan perlakuan 4, partisipan akan menghadapi situasi dimana Perusahaan menyediakan jalur pelaporan  anonym  dengan  komitmen religius rendah.
Pada  setiap  kasus  partisipan akan diberikan informasi awal mengenai  perusahaan.  Selanjutnya
bagian kedua, partisipan akan mendapatkan  informasi  mengenai pencatatan  yang  dilakukan  oleh  CFO serta  pada  bagian  ini  terdapat informasi  mengenai  jalur  pelaporan yang dimiliki oleh Perusahaan.
Selanjutnya  partisipan  akan  diminta untuk  memberikan  pilihan  apakah berminat  atau  tidak  melaporkan tindakan kecurangan pada pencatatan pendapatan dalam laporan keuangan. Langkah berikutnya yaitu partisipan  diminta  untuk  menjawab pertanyaan  cek  manipulasi. Cek manipulasi ini  diberikan  dengan tujuan untuk menguji apakah partisipan  mempunyai  pemahaman yang  memadai  atas  manipulasi  yang telah diberikan. Pertanyaannya
adalah  (1)  Apakah  posisi  saudara dalam perusahaan pada kasus tersebut? (2) Siapakah yang melakukan tindakan pelanggaran? (3) Melalui apakah pengaduan itu
disampaikan?  (4)  Apakah  identitas pelapor  kasus  akan  dirahasiakan?
Setelah  menjawab  pertanyaan  tadi partisipan diminta untuk memberikan penilaian terhadap
kuesioner  terkait  religiusitas  dengan pilihan  Sangat  Tidak  Benar  (STB), Tidak  Benar  (TB),  Normal  (N),  Baik (B),  dan  Sangat  Baik  (SB).  Pada tahapan  akhir  partisipan  diminta untuk mengisi demografis.
Setelah  semua  tahap  terlewati, sebagai penutup diadakan sesi taklimat ( debriefing ) untuk mengembalikan subjek yang
menerima  berbagai  manipulasi  ke kondisi  yang  semula.  Subjek  juga diberi  penjelasan  bahwa  keterlibatan mereka  dalam  simulasi  bersifat sukarela,  sehingga  apabila  ada  yang keberatan  dengan  perlakuan  yang mereka  terima,  dapat  menarik  hasil simulasi.

## Variabel Penelitian
Variabel
dependen dalam penelitian  ini  adalah whistleblowing , yaitu  pelaporan  kecurangan  atau pelanggaran dalam sebuah perusahan oleh  karyawan  yang  ada  dalam perusahaan tersebut. Variabel dependen dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan
self- assessment menggunakan  instrumen yang  sudah  pernah  digunakan  oleh Putri (2012), Seifert et al. (2010), dan
Seifert    (2006) . Partisipan  diminta untuk  menilai  kemauan  mereka melaporkan  tindak  kecurangan  yang dilakukan  oleh  CFO  dalam  skala  1 (pasti tidak akan melaporkan) sampai 8 (pasti akan melaporkan).
Untuk variabel independen yaitu
jalur pelaporan dan komitmen religius.  Jalur  pelaporan  anonim  dan non-anonim  dimanipulasi  dengan mencantumkan  pernyataan  terkait jalur  pelaporanya.  Manipulasi  ini menggunakan manipulasi
dari
penelitian  Putri  (2012)  yang  diadopsi dari  penelitian Kaplan  et  al.  (2009),
Seifert  et  al.  (2010),  dan  Ayers  & Kaplan  (2005).  Dalam  penelitian  ini komitmen  religius  diukur  dengan menggunakan kuesioner yang dikembangkan  oleh  (Worthington  et al. (2003) yang kemudian disesuaikan dengan  topik  penelitian  dan  diukur dengan  menggunakan  skala  Likert dengan interval, 1 sampai 5. Jawaban yang  didapatkan  dibuat  skor  yaitu: nilai (1)  sangat tidak setuju,  (2) tidak setuju,  (3)  netral,  (4)  setuju,  dan  (5) sangat setuju.

## Partisipan
Mahasiswa merupakan surrogate yang  tepat  pada  penelitian  berfokus pada  kemampuan  kognitif.  Dengan demikian  penggunaan  mahasiswa sebagai surrogate dalam penelitian ini dapat diterima.
Partisipan  dalam  penelitian  ini adalah  Mahasiswa  Program  Studi  S1 Akuntansi  Fakultas  Ekonomi  dan Bisnis  Universitas  Muhammadiyah Sumatera  Utara.  Mereka  diundang secara sukarela untuk menjadi partisipan dan tidak ada pembatasan kemampuan  teknis  untuk  menjadi subjek  penelitian  eksperimen  ini. Penelitian  eksperimen  minimal  harus menggunakan  15  partisipan  per kelompok eksperimen.

## Teknik Analisis Data
Pengujian dilakukan menggunakan pengujian statistik deskriptif  dimulai  dari  pengecekan manipulasi  data  yaitu  memilih  data yang layak diolah dengan menggunakan rerata teoritis. Selanjutnya dilakukan pengujian untuk  memberi  keyakinan  bahwa hanya  manipulasi  yang  berpengaruh terhadap dan bukan karena perbedaan karakteristik (jenis
kelamin  dan  umur)  subjek.  Setelah itu,  dilakukan  uji  independensi  pada hipotesis  satu  dan  hipotesis  dua menggunakan uji Analysis of Variance (ANOVA).

## HASIL DAN PEMBAHASAN Partisipan dan Cek Randomisasi
Pelaksanaan  riset  dilakukan  di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera
Tabel 1. Data Demografi Partisipan Keterangan Jumlah Presentase Jenis Kelamin Laki-Laki 34 34% Perempuan 66 66% Total 100 100% Usia 19 20 20% 20 62 62% 21 12 12% 22 3 3% 23 1 1% 24 1 1% 30 1 1% Total 100 100.0 Sumber: Data Diolah, 2019
Utara. Partisipan dalam penelitian ini merupakan  mahasiswa  S1  Akuntasi semester 5 (lima) yang berjumlah 118 partisipan  yang  mendapatkan  4 perlakuan  berbeda  secara  acak. Setelah  dilihat,  partisipan  yang  gagal dalam  menjawab manipulation  check sebanyak  18,  sehingga  partisipan yang  lolos  adalah  100  partisipan. Sebanyak  100  partisipan  tersebut meliputi 23 partisipan dalam
kelompok  1,  25  partisipan  dalam kelompok  2,  27  partisipan  dalam kelompok 3, dan 25 partisipan dalam kelompok 4.
Tabel 1 menunjukkan demografi partisipan  berdasarkan  jenis  kelamin yaitu laki-laki berjumlah
34 mahasiswa  (34%)  dan  perempuan berjumlah  66  mahasiswa  (66%).
Berdasarkan  usia  terbanyak  pada usia  20  tahun  yang  berjumlah  62 mahasiswa  (62%),  kemudian  urutan terbanyak  kedua  pada  usia  19  tahun yang  berjumlah  20  mahasiswa  (20%), ketiga  pada  usia  21  tahun  yang berjumlah  12  mahasiswa  (12%), keempat  pada  usia  22  tahun  yang berjumlah  3  mahasiswa  (3%),  dan sisanya  pada  usia  23,  24  dan  30 tahun yang masing-masing berjumlah 1  mahasiswa  (1  %).Untuk  melihat apakah terdapat perbedaan signifikan dalam karakteristik demografi peserta diantara perlakuan eksperimen. Tabel 2 menyajikan hasil uji tersebut
Hasil  pengujian  menunjukkan demografi  usia  memiliki  nilai  F sebesar  0,951  dan  probabilitas  (p)
Tabel 2. Hasil Uji Randomisasi Jumlah Kuadrat Df F Sig. Jenis Kelamin 22.440 99 0,951 0,452 Usia 93.000 99 0,129 0,986
Sumber: Data Diolah, 2019
Tabel 3. Hasil Uji Homogenitas F df1 df2 Sig. 0,995 3 96 0,399 Sumber: Data Diolah, 2019
sebesar  0,452  lebih  besar  dari  nilai signifikansi 0,05.
Nilai  F  untuk  demografi  jenis kelamin  sebesar  0,129  serta  memiliki probabilitas  (p)  sebesar  0,986  lebih besar  dari  tingkat  signifikansi  0,05. Hasil  tersebut  menunjukkan  tidak terdapat perbedaan karakteristik demografi partisipan diantara perlakuan  eksperimen,  dengan  kata
lain perlakuan perlakuan telah ekuivalen  dan  dapat  dikontrol  secara layak.
Statistik Deskriptif dan Uji Hipotesis Untuk  melakukan  pengujian hipotesis menggunakan analisis variance (ANOVA). Sebelum melakukan pengujian ANOVA,
terlebih  dahulu  dilakukan  pengujian asumsi  homogenitas.  Uji  homogen digunakan  agar  partisipan  yang menjadi subjek penelitian mempunyai varian  yang  sama  guna  memenuhi
asumsi  ANOVA.  Berikut  hasil  uji homogenitas dengan test Levene.
Sebagaimana  dapat  dilihat  dari tabel  3  di  atas,  nilai  signifikansi  tes Levene nilai F = 0,995 dan p = 0,399. Hal ini memperlihatkan bahwa setiap kelompok partisipan memenuhi varian yang sama (0,399 > 0,05). Oleh sebab  itu,  dapat  disimpulkan  bahwa data telah memenuhi syarat untuk uji ANOVA.  Statistik  deskriptif  dan  hasil uji Anova di sajikan pada Tabel 4 dan Tabel 5.
Hipotesis  pertama  memprediksi bahwa niat seseorang untuk melaporkan  kecurangan  akan  lebih tinggi  antara  jalur  pelaporan  anonim daripada  non-anonim.  Dari  tabel  4, dapat  dilihat  bahwa  niat  seseorang dalam  melaporkan  kecurangan  lebih tinggi  ketika  tersedia  jalur  pelaporan anonim  ( Mean =  7,58)  daripada memilih  jalur  pelaporan  non-anonim dalam melaporkan kecurangan ( Mean = 7,20).
Tabel 4. Mean (Standar Deviation) dan Partisipan Setiap Perlakuan Komitmen Religius Total Jalur Pelaporan Rendah Tinggi Jalur Pelaporan Anonimous 7,52 (0,714) n = 23 7,64 (0,638) n = 27 7,58 (0,673) n = 50 Non – Anonimous 7,00 (0,853) n = 25 7,37 (0,742) n = 25 7,20 (0,808) n = 50 Total Komitmen Religius 7,27 (0,818) n = 48 7,50 (0,700) n = 52 7,39 (0,764) n = 100
Sumber: Data Diolah, 2019
Tabel 5. Hasil Uji ANOVA Tests of Between-Subjects Effects Source Type III Sum of Squares df Mean Square F Sig. Intercept 5432.770 1 5432,770 9972.904 0,000 Jalur Pelaporan 3,884 1 3,8084 7,131 0,009 Religiusitas 1,498 1 1,498 2,750 0,101 Jalur * Religiusitas 0,391 1 0,391 0,717 0,399 Error 52,296 96 0,545
Sumber: Data Diolah, 2019
Seperti  terlihat  pada  model ANOVA  yang  disajikan  pada  Tabel  5, terdapat  perbedaan  signifikan  niat seseorang  melaporkan  kecurangan antara  jenis  jalur  pelaporan  (F  =
7,131, p = 0,009). Hal ini menunjukkan bahwa H 1 terdukung.
Selanjutnya,  pada  Tabel  4  juga menunjukkan  bahwa  niat  individu untuk melaporkan
tindakan wrongdoing berbeda  antara  individu dengan  komitmen  religius  tinggi ( Mean =  7,50)  dengan  individu  yang memiliki  komitmen  religius  rendah
(rata-rata  =  7,27).  Seperti  terlihat pada  model  ANOVA  yang  disajikan pada  tabel  5  secara  statistik  tidak terdapat perbedaan niat individu pada komitmen  religius  dalam  melaporkan wrongdoing (F  =  2,750,  p  =  0,101).
Temuan ini mengisyaratkan bahwa H 2 tidak terdukung.

## Pembahasan Hasil Penelitian
Pengaruh  Jalur  Pelaporan  terhadap Niat Melakukan Whistleblowing
Dari Tabel 4 dapat dilihat bahwa niat  seseorang  dalam  melaporkan
kecurangan lebih tinggi ketika tersedia  jalur  pelaporan  anonim ( Mean =  7,58)  daripada  memilih  jalur pelaporan non-anonim dalam melaporkan  kecurangan  ( Mean = 7,20).  Seperti  terlihat  pada  model ANOVA  yang  disajikan  pada  tabel  5, terdapat  perbedaan  signifikan  niat seseorang  melaporkan  kecurangan antara  jenis  jalur  pelaporan  (F  = 7,131, p = 0,009).
Hasil  ini  menunjukkan  bahwa niat  seseorang  untuk  melakukan whistleblowing dengan jalur pelaporan  anonim  lebih  tinggi  jika dibandingkan  dengan  jalur  pelaporan non-anonim.  Hal  ini  dikarenakan pada  jalur  pelaporan  non-anonim (dengan  identitas),  seseorang  yang ingin melaporkan adanya kecurangan harus  siap  dengan  konsekuensi bahwa identitas dirinya akan diketahui oleh semua anggota organisasi termasuk pelaku kecurangan  tersebut.  Konsekuensi identitas pelapor yang akan diketahui
oleh pelaku kecurangan akan menimbulkan  kekhawatiran  bahkan ketakutan  akan  adanya  ancaman
atau pembalasan dari pelaku kecurangan  tersebut.  Hal  ini  kerap menjadikan calon pelapor kecurangan berada  dalam  dilema  kebimbangan menentukan sikap yang pada
akhirnya  dapat  mendistorsi  minat untuk
melaporkan kecurangan
tersebut  (Bagustianto  &  Nurkholis, 2015).
Hasil  penelitian  ini  sejalan dengan  penelitian  yang  dilakukan oleh  Putri  (2012)  serta  Kaplan  & Schultz  (2007)  yang  menyatakan bahwa individu lebih memilih menggunakan jalur pelaporan anonim untuk melaporkan tindakan pelanggaran.  Seseorang  akan  merasa lebih  aman  dan  terlindungi  apabila identitasnya  disembunyikan  ketika mereka melaporkan tindakan pelanggaran.  Kebutuhan  akan  rasa aman  sebagaimana  dalam  Teori Hierarki  Kebutuhan  tidak  akan terpenuhi  jika  calon  pelapor  masih merasakan  kekhawatiran  atau  pun ketakutan atas ancaman atau pembalasan dari pelaku kecurangan.
Selain  itu,  hasil  penelitian  ini
juga mengindikasikan bahwa anggota organisasi akan cenderung berprilaku prososial organisasi ( prosocial organizational behavioral ) seperti yang dikemukakan oleh Brief & Montowidlo (1986) yaitu berusaha untuk melindungi  organisasi  dari  tindakan pelanggaran atau kecurangan dengan cara melaporkan kecurangan tersebut jika pada saluran pelaporan pelanggaran yang ada dalam organisasi dapat menjamin kerahasiaan identitas pelapor.
Penelitian  ini  juga  menguatkan  hasil penelitian  Akbar  and  Yonnedi  (2016)
yang  menyatakan  bahwa  bahwa terdapat  pengaruh  saluran  pelaporan pelanggaran  terhadap  minat  pegawai untuk  melaporkan  kecurangan  pada pengadaan  barang/jasa  pemerintah.
Nilai rata-rata minat untuk
melaporkan kecurangan melalui saluran  pelaporan  anonym  lebih tinggi  daripada  nilai  rata-rata  minat untuk melaporkan kecurangan
melalui  saluran  pelaporan  non- anonim. Pengaruh  Tingkat  Komitmen  Religius terhadap Niat Melakukan Whistleblowing Tabel  4  menyajikan hasil bahwa
niat  individu  untuk  melaporkan tindakan wrongdoing berbeda  antara individu  dengan  komitmen  religius tinggi  ( Mean =  7,50)  dengan  individu yang  memiliki  komitmen  religius rendah ( Mean = 7,27). Secara statistik perbedaan tersebut tidak signifikan (F = 2,750, p = 0,101).
Hasil  tersebut  tidak  konsiseten dengan  temuan  Alleyne et  al. (2010) yang  menyatakan  bahwa  religisuitas mempengaruhi minat seseorang dalam  membuat  suatu  keputusan etis.  Apabila  seseorang  memiliki komitmen  religius  yang  tinggi,  maka ia  akan  memiliki  niat  lebih  besar dalam  melakukan  tindakan  jujur termasuk  melakukan whistleblowing .
Hal ini juga didukung oleh (Barnett et
al.  (1996)  yang  menyatakan  bahwa religiusitas  seseorang  berpengaruh terhadap keputusan untuk melaporkan tindakan salah ( wrongdoing ).
Hasil  penelitian  ini  sejalan dengan  Rahayu  (2018),  Yudha  & Mawardi  (2018),  Abdila  (2017)  dan
Putri (2012) yang menyatakan religiusitas tidak mempengaruhi minat  seseorang  untuk  melaporkan whistleblowing di tempat kerja, karena orang yang memiliki komitmen  religius  yang  tinggi  tidak dapat menerapkan ajaran-ajaran moral  yang  mereka  miliki  dan  tidak akan  mengubah  moral  yang  sudah mereka  miliki.  Menurut  Keller  et  al. (2007)  religiusitas  berperan  sebagai dasar  pembentukan  standar  etika atau cerminan untuk menilai perilaku etis  seseorang.  Dan  adanya  hasil penelitian  bahwa  religiusitas  tidak berpengaruh terhadap intensi melakukan whistleblowing dapat disebabkan karena tingkat
pemahaman  agama  dapat  dianggap hanya sebatas memberikan dasar dan pegangan  terutama  dalam  dasar pertimbangan  membuat  keputusan, tidak  pada  keputusan  akhir.  Hal  ini dapat dipengaruhi oleh adanya faktor- faktor  dari  luar  yang  mempengaruhi keputusan  akhir  yang  akan  diambil oleh  individu  tersebut.  Misalkan, seseorang  yang  memiliki  tingkat
pemahaman  agama  yang  tinggi,  akan tetapi  adanya  retaliasi  atau  tekanan dan  ancaman  dari  berbagai  pihak dapat mempengaruhi keputusan akhir orang tersebut untuk
melakukan whistleblowing . Hal ini  didukung  oleh  penelitian
Moberg  (1970)  yang  menyatakan
bahwa orang yang memiliki religiusitas tetapi tidak dapat menerapkan pengetahuan moral yang dia dapatkan dari mempelajari agamanya, tidak akan dapat menjadikan  pengetahuan  atau  ilmu moral  yang  dimilikinya  sebagai  dasar dalam  bertindak  dalam  hal  ini  untuk memiliki niat melakukan whistleblowing .

## KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN KETERBATASAN PENELITIAN
Beberapa  peneliti  sebelumnya telah menjelaskan
mengenai pentingnya whistleblowing  system bahwa  kecurangan  lebih  mungkin untuk  dideteksi  oleh  laporan  tentang kecurangan  daripada  audit,  kontrol, atau cara lain (S. Kaplan et al., 2009). Oleh  karna  itu,  penting  bagi  suatu organisasi  untuk  membangun  sistem pelaporan  dalam  memfasilitasi  dan mendorong  pelaporan  kecurangan yang  berpotensial  terjadi.  Selain  jalur pelaporan yang ada dapat mendorong niat seseorang melakukan whistleblowing juga  bisa  dipengaruhi
oleh  faktor  religiusitas.  Hal  ini dikarenakan  religiusitas  dianggap memiliki hubungan dengan perbaikan moral  seseorang  (Burks  &  Sellani, 2008).  Penelitian  ini  bertujuan  untuk menguji  pengaruh  jalur  pelaporan dan  komitmen  religius  terhadap  niat melakukan whistleblowing.
Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa terdapat perbedaan niat seseorang untuk melakukan
whistleblowing antara jalur pelaporan anonim dan non anonim. Tetapi hasil tersebut  berbeda  dengan  pengujian komitmen religius yang menunjukkan bahwa  tidak  terdapat  perbedaan  niat individu  untuk  melaporkan  tindakan wrongdoing antara  individu  yang komitmen  religius  tinggi  dengan individu  yang  komitmen  religiusnya rendah.  Selanjutnya,  hasil  penelitian tidak  menemukan  bahwa  terdapat interaksi  antara  jalur  pelaporan  dan komitmen religius dengan niat melakukan whistleblowing .
Terdapat  beberapa  implikasi pada  penelitian  ini.,  antara  lain: Pertama,  hasil  pada  penelitian  ini menunjukkan bahwa adanya jaminan kerahasiaan identitas pelapor (anonimitas)  dalam jalur  pelaporan sehingga individu  merasa  aman  ingin melaporkan kecurangan  yang  terjadi.
Kedua, temuan penelitian ini menunjukkan  bahwa adanya  jalur pelaporan kecurangan dapat
menjadikan karyawan prosocial organizational behavior yaitu berusaha untuk melindungi
perusahaan  tempat  dia  bekerja  dari tindakan  kecurangan.  Terakhir,  hasil riset menunjukkan  bahwa  untuk membangun  suatu  jalur  pelaporan pelanggaran  yang  efektif  dan  dapat mendeteksi dini kemungkinan terjadinya  suatu  masalah  dalam organisasi akibat  dari tindakan pelanggaran  atau  kecurangan  maka diperlukan adanya jaminan kerahasiaan  identitas  pelapor  dalam sistem pelaporan pelanggaran
tersebut.
Penelitian  ini  memiliki  sejumlah keterbatasan.  Pertama,  partisipan yang
digunakan berasal dari kelompok agama yang dianut bersifat homogen.  Oleh  sebab  itu,  sebaiknya penelitian
berikutnya dapat melakukan  pengukuran  religiusitas dengan  menggunakan  partisipan  dari semua  penganut  agama  yang  ada. Kedua,  variabel  religiusitas  dalam penelitian  ini  diukur  menggunakan kuesioner
penelitian.
Penelitian berikutnya dapat dikembangkan dengan memanipulasi
variabel tersebut.

## REFERENSI
Abdilla,  Z.  F.  N.  (2017). Pengaruh Gender, Religiusitas dan Retaliasi terhadap Intensi Melakukan Whistleblowing  (Studi  Empiris
pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan D.I. Yogyakarta) . Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Ajzen,  I.  (1991).  The  Theory  of
Planned  Behavior. Organizational Behavior  and  Human  Decision Processes , 50 (2), 179–211.
Alleyne,  P.,  Devonish,  D.,  Allman,  J.,
Charles-soverall,  W.,  &  Marshall, A.  Y.  (2010).  Measuring  Ethical Perceptions and Intentions Among  Undergraduate  Students in  Barbados. The  Journal  of
American  Academy  of  Business, Cambridge , 15 (2), 319–326. Association of Certified Fraud Examiners.  (2016). Report  To  the
Nations  on  Occupational  Fraud and  Abuse:  2016  Global  Fraud Study . Austin, USA.
Ayers,  S.,  &  Kaplan,  S.  E.  (2005). Wrongdoing  by  Consultants:  An Examination of Employees’ Reporting  Intentions. Journal  of Business  Ethics , 57 ,  121–137. https://doi.org/10.1007/s10551- 004-4600-0
Bagustianto,  R.,  &  Nurkholis.  (2015). Faktor-faktor yang Mempengaruhi  Minat  Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk
Melakukan  Tindakan  Whistle- Blowing (Studi pada PNS BPK RI). Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  FEB Universitas Brawijaya , 3 (1), 1–18.
Barnett,  T.,  Bass,  K.,  &  Brown,  G.
(1996).
Religiosity, Ethical Ideology, and Intentions to Report a  Peer’s  Wrongdoing. Journal  of
Business  Ethics , 15 ,  1161–1174.
https://doi.org/10.1007/BF0041 2815 Brief,  A.,  &  Montowidlo,  S.  J.  (1986). Prosocial Organizational Behaviors. The  Academy  of Management  Review , 11 (4),  710–
725. https://doi.org/10.5465/amr.19 86.4283909 Burks,  B.  D.,  &  Sellani,  R.  J.  (2008). Ethics,  Religiosity,  and  Moral Development of Business Students. Journal  of  Leadership,
Accountability  and  Ethics , Fall , 49–70.
https://doi.org/10.1023/B:BUSI.
0000025040.41263.09
Darjoko, F. J., & Nahartyo, E. (2017).
Efek Tipe Kecurangan dan Anonimitas  Terhadap  Keputusan Investigasi  Auditor  Internal  atas Tuduhan  Whistleblowing. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia , 14 (2), 202–221. https://doi.org/10.21002/jaki.20 17.11
Dozier,  J.  B.,  &  Miceli,  M.  P.  (1985).
Potential  Predictors  of  Whistle- Blowing:  A  Prosocial  Behavior Perspective. The  Academy  of Management  Review , 10 (4),  823– 836. https://doi.org/10.2307/258050
Eiya,  O.,  &  Otalor,  J.  I.  (2013). Forensic Accounting as a Tool for Fighting  Financial  Crime  in Nigeria. Research  Journal  of Finance and Accounting , 4 (6), 18– 25.
Elias,  R.  (2008).  Auditing  Students’
Professional  Commitment  and Anticipatory  Socialization  and Their Relationship to Whistleblowing. Managerial Auditing  Journal , 23 (3),  283–294. https://doi.org/10.1108/026869 00810857721
Gbegi, D. ., & Adebisi, J. . (2013). The New  Fraud  Diamond  Model:  How Can it Help Forensic Accountants in Fraud Investigation in Nigeria? European  Journal  of  Accounting Auditing  and  Finance  Research ,
1 (4), 129–138. https://doi.org/10.1017/CBO97
81107415324.004
Kaplan, S. E., & Schultz, J. J. (2007).
Intentions to Report Questionable Acts:  An  Examination  of  the Influence of Anonymous Reporting Channel, Internal Audit Quality,  and  Setting. Journal  of Business  Ethics , 7 (12),  109–124. https://doi.org/10.1007/s10551- 006-0021-6
Kaplan,  S.,  Pany,  K.,  Samuels,  J.,  &
Zhang, J. (2009). An Examination of the Association Between Gender  and  Reporting  Intentions for Fraudulent Financial Reporting. Journal  of  Business Ethics , 87 , 15–30. https://doi.org/10.1007/s10551- 008-9866-1 Keller, A. C., Smith, K. T., & Smith, L. M. (2007). Do Gender,
Educational  Level,  Religiosity, and  Work  Experience  Affect  the Ethical  Decision-Making  of  U.S. Accountants? Critical Perspectives on  Accounting , 18 (3),  299–314.
https://doi.org/10.1016/j.cpa.20
06.01.006 Komite Nasional Kebijakan Governance.  (2008). Pedoman Umum  Good  Public  Governance
Indonesia . https://doi.org/10.1021/ic03519 8d
Moberg,  D.  O.  (1970).  Religious Values and Social Compassion: A Critical  Review  of  the  1969  H. Paul  Douglass  Lectures  by  Dr.
Milton Rokeach. Review of Religius  Research , 11 (2),  136– 138.
Near,  J.  P.,  &  Miceli,  M.  P.  (1985). Organizational  Dissidence:  The Case  of  Whistle-Blowing. Journal of  Business  Ethics , 4 (1),  1–16. https://doi.org/10.1007/BF0038 2668
Park,  H.,  &  Blenkinsopp,  J.  (2009).
Whistleblowing as Planned Behavior  –  A  Survey  of  South Korean  Police  Officers. Journal  of
Business  Ethics , 85 ,  545–556. https://doi.org/10.1007/s10551- 008-9788-y
Putri,  C.  M.  (2012).  Pengujian Keefektifan  Jalur  Pelaporan  pada Structural  Model  dan  Reward Model dalam Mendorong Whistleblowing: Pendekatan Eksperimen. Prosiding Simposium Nasional Akuntansi XV . Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Putri,  C.  M.  (2016).  Pengaruh  Jalur Pelaporan dan Tingkat Religiusitas terhadap Niat Seseorang Melakukan Whistleblowing. Jurnal  Akuntansi Dan  Investasi , 17 (1),  42–52. https://doi.org/10.18196/jai.201 6.0043.42-52
Rahayu,  W.  N.  (2018).  Pengaruh Sikap,  Persepsi  Kontrol  Perilaku dan  Religiusitas  terhadap  Niat Whistleblowing Eksternal- Internal dengan Persepsi Dukungan  Organisasi  Sebagai Variabel  Pemoderasi.  Universitas
Islam  Negeri  Syarif  Hidayatullah Jakarta.
Sayyid, A. (2014). Pemeriksaan Fraud dalam  Akuntansi  Forensik  dan Audit  Investigatif. AL-BANJARI : Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman , 13 (2), 137–162. https://doi.org/10.18592/al- banjari.v13i2.395
Seifert,  D.  L.  (2006).  The  Influence  of
Organizational  Justice  on  the Perceived  Likelihood  of  Whistle- Blowing. Washington State University. Seifert,  D.  L.,  Sweeney,  J.  T., Joireman,  J.,  &  Thornton,  J.  M. (2010). The Influence of Organizational Justice on Accountant Whistleblowing.
Accounting,  Organizations  and Society , 35 (7), 707–717. https://doi.org/10.1016/j.aos.20 10.09.002
Staub,  E.  (1978). Positive  Social Behavior and Morality: Social and Personal  Influences .  New  York,
USA: Academic Press, Inc. Sugianto, & Jiantari. (2014). Akuntansi  Forensik:  Perlukah Dimasukkan  dalam  Kurikulum Jurusan Akuntansi? Jurnal Akuntansi  Multiparadigma , 5 (3), 355–364. https://doi.org/10.18202/jamal. 2014.12.5026
Sweeney,  P.  (2008).  Hotlines  Helpful for Blowing the Whistle. Financial Executive , 24 (4).
Worthington,  E.  L.,  Wade,  N.  G., Hight,  T.  L.,  &  Ripley,  J.  S. (2003). The Religious Commitment Inventory—10: Development,  Refinement,  and Validation  of  a  Brief  Scale  for Research and Counseling. Journal of Counseling Psychology , 50 (1), 84–96. https://doi.org/10.1037//0022- 0167.50.1.84 Yudha,  D.  D.  G.,  &  Mawardi,  R. (2018). Gender, Religiosity, Positive Mood and Whistleblowing
Intention. Russian  Journal  of Agricultural  and  Socio-Economic Sciences , 1 (73), 117–123. https://doi.org/10.18551/rjoas.2 018-01.15