## Muhammad Ilham Arisaputra Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar
Abstract: The beach is  the junction between the  highest tide and the mainland,  while the coastal area is the transition between terrestrial and marine ecosystems that is affected by changes in land and sea. The utilization of coastal areas and small islands in Indonesia is regulated  in Act  Number 27  of 2007  on  the  Management  of  Coastal  Areas  and  Small Islands that is last amended into Act Number 1 of 2014, and is also based on Basic Act on Agrarian.  Utilization  of  coastal  waters  is  given  in  the  form  of  rights to  enterprise  the coastal  waters,  namely  the  rights  on certain  parts  of  the  coastal  waters  to enterprise marine  resources  and  fisheries,  as  other  business  related  to  the  utilization  of  coastal resources  and  the  small islands  covering  sea level  and  water  column  over surface of the sea floor at a certain breadth limit. The coastal land in the coastal areas can essentially be owned by or be the right of a person or legal entity. Owning and authorizing the coastal land  and  utilizing  the  coastal  areas  should  certainly  pay  attention  to  and  be  compatible with the spatial planning of regencies or cities.
Keywords: Ownership, Authorization, Utilization, Coastal Land, Coastal Area.
Abstrak: Pantai  adalah  daerah  pertemuan  antara  air  pasang  tertinggi  dengan  daratan, sedangkan  Wilayah  Pesisir  adalah  daerah  peralihan  antara  ekosistem  darat  dan  laut  yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut. Pengaturan mengenai pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia diatur dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007  tentang  Pengelolaan  Wilayah  Pesisir  dan  Pulau-Pulau  Kecil  yang  terakhir  telah diubah  menjadi Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2014  serta  tidak  terlepas  pula  dari Undang-Undang  Pokok  Agraria (UUPA).  Pemanfaatan  perairan  pesisir  diberikan  dalam bentuk Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP3), yakni hak atas bagian-bagian tertentu dari perairan pesisir untuk  usaha kelautan dan perikanan, serta usaha lain  yang terkait dengan pemanfaatan  sumber  daya  pesisir  dan  pulau-pulau  kecil  yang  mencakup  atas  permukaan laut  dan  kolom  air  sampai  dengan  permukaan  dasar  laut  pada  batas  keluasan  tertentu. Tanah  pantai  pada  wilayah  pesisir  pada hakikatnya  dapat  dimiliki  atau  dihaki  oleh  orang atau  badan  hukum.  Kepemilikan  dan  penguasaan  tanah  pantai  dan  pemanfaatan  wilayah pesisir  ini  tentunya  harus  memperhatikan  dan  disesuaikan  dengan  rencana  tata  ruang wilayah kabupaten/kota.
Kata kunci: Pemilikan, Penguasaan, Pemanfaatan, Tanah Pantai, Wilayah Pesisir.

## Penguasaan Tanah Pantai dan Wilayah Pesisir di Indonesia

## Pendahuluan
Masalah  pertanahan  merupakan  ma- salah  yang  tidak  ada  habisnya  sepanjang zaman.  Oleh  karena  itu,  pada  tanggal  24 September  1960,  pemerintah  kemudian menerbitkan  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Ketentuan Kon- versi  yang  lebih  dikenal  sebagai  Undang- Undang Pokok Agraria (selanjutnya disingkat UUPA). Sumber UUPA ini lahir dari  Pasal  33  ayat  (3)  Undang-Undang Dasar  1945  yang  mengatur  bahwa  ”Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya  dikuasai oleh Negara dan diper- gunakan  sebesar-besarnya  untuk  kemak- muran  rakyat”.  Pada  era  reformasi  seperti sekarang  ini  masalah  pertanahan  merupa- kan masalah yang sangat penting peranan- nya  guna  menunjang  pembangunan  se- hingga  masalah  pertanahan  mudah  mena- rik  perhatian  sebagian  orang  yang  menja- dikan  masalah  pertanahan  sebagai  sarana atau  alat  untuk  mencapai  maksud-maksud tertentu.  Oleh  karena  itu,  masalah  perta- nahan dikategorikan sebagai masalah yang rawan.
Indonesia  merupakan  negara  kepu- lauan  terbesar  di  dunia  yang  terdiri  dari 17.508  pulau  dengan  garis  pantai  se- panjang  81.000  km 2 dan  luas  laut  sekitar 3,1  km 2 (0,3  juta  km 2 perairan  territorial dan 2,8 juta km 2 perairan nusantara).  Ber- dasarkan UNCLOS 1982  ( United  Nations Convention  On  The  Law  Of  The  Sea 1982),  Indonesia  diberi  hak  berdaulat ( sovereign  right )  memanfaatkan  Zona Ekonomi  Eksklusif  seluas  2,7  juta  km 2 yang  menyangkut  eksplorasi,  eksploitasi dan  pengelolaan  sumber  daya  hayati  dan non hayati, penelitian dan jurisdikasi men- dirikan  instalasi  atau  pulau  buatan.  Selain dari  itu  Indonesia  merupakan  negara  ke- pulauan dimana terdiri dari beberapa pulau
yang  memiliki  suku,  adat  istiadat  dan  ke- biasaan  yang berbeda-beda dalam pengua- saan tanah.
Dalam suatu wilayah pesisir terdapat satu  atau  lebih  lingkungan  dan  sumber daya pesisir. Lingkungan pesisir dapat ber- sifat  alam  ataupun  buatan.  Lingkungan yang  bersifat  alami  yang  terdapat  di wilayah pesisir antara lain terumbu karang, hutan mangroves ,  padang  lamun,  pantai berpasir,  formasi pes-caprea ,  formasi baringtonia ,  laguna  dan  delta.  Sedangkan lingkungan  yang  bersifat  buatan  yang  ter- dapat  di  wilayah  pesisir  antara  lain  tam- bak,  sawah  pasang  surut,  kawasan  pariwi- sata,  kawasan  industri,  kawasan  agro- industri  dan  kawasan  pemukiman.  Peren- canaan  dan  pengelolaan  wilayah  pesisir secara  sektoral  biasanya  berkaitan  dengan hanya  satu  macam  pemanfaatan  sumber daya  atau  ruang  pesisir  oleh  satu  instansi pemerintah untuk memenuhi tujuan tertentu,  seperti  perikanan  tangkap,  tam- bak,  pariwisata,  pelabuhan,  pemukiman atau industri minyak dan gas. Pengelolaan semacam  ini  dapat  menimbulkan  konflik kepentingan  antar  sektor  yang  berkepen- tingan  yang  melakukan  aktivitas  pemba- ngunan pada wilayah pesisir.
Pasal 2 ayat (2) UUPA dikemukakan bahwa hak menguasai negara adalah mem- berikan  kewenangan  kepada  negara  untuk mengatur  dan  menyelenggarakan  perun- tukan, penggunaan, persediaan dan pemeli- haraan  bumi,  air,  dan  ruang  angkasa.  Hak menguasai  negara  bukanlah  berarti  negara yang  memiliki  tanah,  tetapi  memberikan kewenangan  kepada  negara  sebagai  orga- nisasi  kekuasaan  dari  bangsa  Indonesia pada  tingkatan  tertinggi  untuk  mengatur dan  menyelenggarakan  peruntukan,  peng- gunaan,  persediaan  dan  pemeliharaan  bu- mi,  air,  dan  ruang  angkasa.  Selain  itu,  ne- gara  juga  memiliki  kewenangan  untuk
menentukan  dan  mengatur  hak-hak  yang dapat  dipunyai  atas  bumi,  air,  dan  ruang angkasa  serta  menentukan  dan  mengatur hubungan-hubungan  hukum  antar  orang- orang  dan  perbuatan-perbuatan  hukum mengenai  bumi,  air  dan  ruang  angkasa dengan tujuan untuk mencapai sebesar-be- sarnya  kemakmuran  rakyat  dalam  rangka mewujudkan  masyarakat  yang  adil  dan makmur.
Kemudian,  dalam  Pasal  14  ayat  (1) UUPA  1960  juga  dijelaskan  bahwa  dalam rangka  penerapan  paham  sosialisme  di Indonesia,  pemerintah  membuat  suatu rencana  umum  mengenai  persediaan,  per- untukan,  dan  penggunaan  bumi,  air,  dan ruang  angkasa  serta  kekayaan  alam  yang terkandung  di  dalamnya.  Wewenang  ter- sebut  dengan  kata  lain  adalah  wewenang untuk  melakukan  penataan  ruang.  Dalam melakukan  penataan  ruang  tersebut,  maka wajib memperhatikan asas-asas pengelola- an lingkungan hidup dan asas-asas penata- an  ruang  serta  asas-asas  lain  yang  ber- sangkut paut dengan hal tersebut yang ter- dapat  dalam  aturan  perundang-undangan lainnya.  Dengan  berlakunya  Undang- Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang Pemerintahan  Daerah  (terakhir  diganti dengan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2014  tentang  Pemerintahan  Daerah)  di- mana tiap-tiap daerah memiliki kewenang- an  penuh  atas  daerahnya  sendiri,  maka tiap-tiap  kepala  daerah  mempunyai  hak untuk  kemudian  melakukan  penataan ruang.
Penataan  ruang  bukan  hanya  meng- atur struktur ruang yang ada di wilayah da- ratan saja, tetapi menyangkut seluruh wila- yah  kabupaten/kota,  termasuk  wilayah  pe- sisir  yang  dimilikinya.  Wilayah  pesisir memiliki  arti  strategis  karena  merupakan wilayah  peralihan  antara  ekosistem  darat dan  laut.  Kekayaan  sumber  daya  pesisir
dikuasai  oleh  negara  untuk  dikelola  sede- mikian  rupa  untuk  mewujudkan  kesejah- teraan  masyarakat,  memberikan  manfaat bagi  generasi  sekarang  tanpa  mengorban- kan kebutuhan generasi yang akan datang.
Secara  umum,  banyak  masyarakat yang  sudah  bermukim  di  wilayah  pesisir dan bahkan sudah ada pula  yang memiliki hak  atas  tanah  di  wilayah  pesisir.  Hal  ini kemudian berdampak pada perubahan eko- sistem  pesisir  karena  masyarakat  yang bermukim  di  wilayah  tersebut  melakukan eksploitasi  terhadap  sumber  daya  pesisir. Namun,  selain  berdampak  negatif,  ada pula  yang berdampak positif,  yakni  makin terpeliharanya  ekosistem  pesisir  karena mereka  yang  bermukim  di  wilayah  terse- but  berpandangan  bahwa  itulah  potensi hidup mereka.
Pemilikan  dan  penguasaan  tanah  di wilayah  pesisir  dibolehkan  saja  menurut aturan  perundang-undangan  yang  berlaku. Lahirnya  Undang-Undang  Nomor  27  Ta- hun  2007  tentang  Pengelolaan  Wilayah Pesisir  dan  Pulau-Pulau  Kecil  yang  pada perkembangannya  kemudian  diganti  de- ngan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 2014  Tentang  Perubahan  Atas  Undang- undang  Nomor  27  Tahun  2007  tentang Wilayah  Pesisir  dan  Pulau-Pulau  Kecil lebih  memberikan  jaminan  kepastian  hu- kum  bagi  orang-orang  yang  hidup  di wilayah pesisir (selanjutnya disebut Undang-Undang  Pesisir).  Tidak  berbeda dengan pemilikan dan penguasaan tanah di wilayah  daratan  (di  luar  wilayah  pesisir), pola  pengusaan  dan  pemilikan  tanah  di wilayah  pesisir  juga  sering  mengalami persengketaan.

## Tinjauan  Umum  Tentang  Penguasaan Tanah
Permukaan bumi sebagai bagian dari bumi  juga  disebut  tanah.  Tanah  yang  di-
maksudkan  di  sini  bukan  mengatur  tanah dalam  segala  aspeknya,  melainkan  hanya mengatur  salah  satu  aspeknya  yaitu  tanah dalam pengertian yuridis yang disebut hak- hak  penguasaan  atas  tanah.  Menurut  Urip Santoso 1 bahwa  pengertian  “penguasaan” dapat  dipakai  dalam  arti  fisik,  juga  dalam arti  yuridis,  juga  beraspek  privat  dan  ber- aspek  publik.  Penguasaan  dalam  arti yuridis  adalah  penguasaan  yang  dilandasi hak, yang dilindungi oleh hukum dan pada umumnya  memberi  kewenangan  kepada pemegang  hak  untuk  menguasai  secara  fi- sik  tanah  yang  dihaki,  misalnya  pemilik tanah  mempergunakan  atau  mengambil manfaat  dari  tanah  yang  merupakan  hak- nya,  tidak  diserahkan  kepada  pihak  lain. Ada  penguasaan  yuridis,  yang  biarpun memberi  kewenangan  untuk  menguasai tanah  yang  dihaki  secara  fisik,  pada  ke- nyataannya penguasaan fisiknya dilakukan oleh  pihak  lain,  misalnya  seseorang  yang memiliki  tanah  tidak  mempergunakan  ta- nahnya  sendiri  akan  tetapi  disewakan kepad pihak lain, dalam hal ini secara yuri- dis  tanah  tersebut  dimiliki  oleh  pemilik tanah  akan  tetapi  secara  fisik  dilakukan oleh penyewa tanah. Ada juga penguasaan secara  yuridis  yang  tidak  memberi  kewe- nangan  untuk  menguasai  tanah  yang  ber- sangkutan secara fisik.
Selanjutnya menurut Boedi Harsono 2 mengemukakan  bahwa  hak  penguasaan atas  tanah  berisi  serangkaian  wewenang, kewajiban,  dan  atau  larangan  bagi  pe- megang  haknya  untuk  berbuat  sesuatu mengenai tanah yang dihaki. Sesuatu yang boleh, wajib, atau dilarang untuk diperbuat yang merupakan isi hak penguasaan itulah yang  menjadi  kriterium  atau  tolok  ukur
1 Urip  Santoso,  2006, Hukum  Agraria  dan  Hak- Hak atas Tanah, Jakarta: Prenada Media, hal. 73.
2 Lihat  pendapat  Boedi  Harsono  dalam  Urip Santoso, Ibid , hal. 74.
pembeda  di  antara  hak-hak  penguasaan atas  tanah  yang  diatur  dalam  Hukum Tanah.
Pengaturan hak-hak penguasaan  atas tanah dalam Hukum Tanah dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut: 3
1. sebagai lembaga hukum.
Hak  penguasaan  atas  tanah  ini  belum dihubungkan  dengan  tanah  dan  orang atau badan hukum tertentu sebagai pe- megang  haknya.  Ketentuan-ketentuan dalam hak penguasaan atas tanah, ada- lah sebagai berikut:
a. Memberi  nama  pada  hak  pengua- saan yang bersangkutan;
b. Menetapkan isinya, yaitu mengatur apa  saja  yang  boleh,  wajib  dan  di- larang  untuk  diperbuat  oleh  peme- gang  haknya  serta  jangka  waktu penguasaannya;
c. Mengatur  hal-hal  mengenai  sub- yeknya,  siapa  yang  boleh  menjadi pemegang haknya dan syarat-syarat bagi penguasaannya;
d. Mengatur  hal-hal  mengenai  tanah- nya.
2. Hak penguasaan atas tanah sebagai hu- bungan hukum yang konkret.
Hak  penguasaan  atas  tanah  ini  sudah dihubungkan dengan tanah tertentu se- bagai  objeknya  dan  orang  atau  badan hukum  tertentu  sebagai  subyek  atau pemegang  haknya.  Ketentuan-ketentu- an  dalam  hak  penguasaan  atas  tanah, adalah sebagai berikut:
a. Mengatur hal-hal mengenai pencip- taannya  menjadi  suatu  hubungan hukum yang konkret, dengan nama atau  sebutan  hak  penguasaan  atas tanah tertentu;
b. Mengatur hal-hal mengenai pembe- banannya dengan hak-hak lain;
3 Ibid , hal. 75
c. Mengatur hal-hal mengenai pemin- dahannya kepada pihak lain;
d. Mengatur  hal-hal  mengenai  hapus- nya;
e. Mengatur  hal-hal  mengenai  pem- buktiannya.
Adapun hierarki hak-hak penguasaan atas tanah dalam UUPA dan Hukum Tanah Nasional, adalah (1) Hak bangsa Indonesia atas tanah; (2) Hak menguasai dari negara atas  tanah;  (3)  Hak  ulayat  masyarakat hukum  adat;  dan  (4)  Hak  perseorangan atas  tanah,  meliputi  hak-hak  atas  tanah, wakaf  tanah  hak  milik,  hak  tanggungan, dan  hak  milik  atas  satuan  rumah  susun. Menurut  Soedikno  Mertokusumo 4 ,  wewe- nang  yang  dipunyai  oleh  pemegang  hak atas  tanah  terhadap  tanahnya  dibagi  men- jadi 2 (dua), yaitu:
1. Wewenang  umum;  wewenang  yang bersifat  umum  yaitu  pemegang  hak atas  tanah  mempunyai  wewenang  un- tuk  menggunakan  tanahnya,  termasuk juga  tubuh  bumi,  air  dan  ruang  yang ada diatasnya sekadar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubung- an dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas  menurut  UUPA  1960  dan peraturan-peraturan  hukum  lainnya yang  lebih  tinggi  (Pasal  4  ayat  (2) UUPA 1960).
2. Wewenang  khusus;  wewenang  yang bersifat  khusus  yaitu  pemegang  hak atas  tanah  mempunyai  wewenang  un- tuk  menggunakan  tanahnya  sesuai dengan  macam  hak  atas  tanahnya,  mi- salnya wewenang pada tanah hak milik adalah  untuk  kepentingan  pertanian dan atau mendirikan bangunan,  wewe- nang  pada  tanah  hak  guna  bangunan adalah  menggunakan  tanah  hanya  un- tuk  mendirikan  dan  mempunyai  ba-
4 Ibid , hal. 87.
ngunan di atas tanah yang bukan milik- nya,  wewenang  pada  tanah  hak  guna usaha  adalah  menggunakan  tanah  ha- nya  untuk  kepentingan  perusahaan  di bidang  pertanian,  perikanan,  peternak- an atau perkebunan.

## Wilayah Pesisir dan Tanah Pantai
Menurut  Pasal  1  Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelola- an  Wilayah  Pesisir  dan  Pulau-Pulau  Kecil sebagaimana  telah  diubah  menjadi  Un- dang-Undang  Nomor  1  Tahun  2014  ten- tang  Perubahan  Undang-Undang  Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wila- yah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil bahwa:
(1) Pengelolaan  Wilayah  Pesisir  dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawas- an,  dan  pengendalian  Sumber  Daya Pesisir  dan  Pulau-Pulau  Kecil  antar- sektor,  antara  Pemerintah  dan  Peme- rintah  Daerah,  antara  ekosistem  darat dan  laut,  serta  antara  ilmu  penge- tahuan dan manajemen untuk mening- katkan kesejahteraan masyarakat.
(2) Wilayah Pesisir adalah daerah peralih- an  antara  ekosistem  darat  dan  laut yang  dipengaruhi  oleh  perubahan  di darat dan laut.
Kemudian menurut Keputusan
Menteri  Kelautan  dan  Perikanan  Nomor Kep.10/Men/2003  tentang  Pedoman  Pe- rencanaan Pengelolaan Pesisir Terpadu di- jelaskan bahwa:
Wilayah pesisir didefinisikan sebagai  wilayah  peralihan  antara ekosistem darat  dan laut  yang saling berinteraksi,  dimana  ke  arah  laut  12 mil  dari  garis  pantai  dan  sepertiga dari wilayah laut untuk Kabupaten/Kota  dan  ke  arah  darat hingga batas administrasi
Kabupaten/Kota.
Seyogyanya  tidak  seorangpun  di Indonesia  yang  belum  pernah  mendengar
perkataan  wilayah  pesisir.  Di  manapun orang  berada,  baik  di  kota  maupun  di pelosok-pelosok desa tentu pernah melihat wilayah  pesisir.  Akan  tetapi  banyak  dari masyarakat  kita  mengetahui  bahwa  wila- yah  pesisir  hanya  dari  jauh  dan  gambaran tentang  wilayah  pesisir  yang  diperoleh amat  tergantung  pada  pengetahuan  ma- sing-masing  orang.  Sampai  sekarang  be- lum  ada  definisi  wilayah  pesisir  yang baku.  Namun  demikian,  terdapat  kesepa- katan  umum  di  dunia  bahwa  wilayah pesisir  adalah  suatu  wilayah  peralihan antara daratan dan lautan. Apabila ditinjau dari  garis  pantai,  maka  suatu  wilayah pesisir  memiliki  dua  macam  batas  yaitu batas yang sejajar garis pantai (horizontal) dan  batas  yang  tegak  lurus  terhadap  garis pantai (vertikal).
Akan  tetapi,  penetepan  batas-batas suatu  wilayah  pesisir  yang  tegak  lurus terhadap garis pantai, sejauh ini belum ada kesepakatan.  Dengan  perkataan  lain,  batas wilayah  berbeda  dari  suatu  negara  ke negara  yang lain. Hal ini dapat dimengerti karena setiap negara memiliki karakteristik lingkungan, sumber daya dan sistem peme- rintahan tersendiri.
Menurut Soegiarto 5 bahwa:
Definisi  wilayah  pesisir  yang  di- gunakan  di  Indonesia  adalah  daerah pertemuan anatara darat  dan laut, ke arah  darat  wilayah  pesisir  meliputi bagian  daratan,  baik  kering  maupun terendam  air,  yang  masih  dipenga- ruhi  sifat-sifat  laut  seperti  pasang surut, angin laut, dan perembesan air asin,  sedangkan  ke  arah  wilayah pesisir  mencakup  bagian  laut  yang masih  dipengaruhi  oleh  proses-pro- ses alami yang terjadi di darat seperti sedimentasi  dan  aliran  air  tawar
5 Rokhmin  Dahuri,  2004, Pengelolaan  Sumber Daya  Wilayah  Pesisir  Dan  Laut  Secara  Terpadu , Jakarta: Penerbit Pradnya Paramita, hal. 8.
maupun  yang  disebabkan  oleh  kegi- atan  manusia  di  darat  seperti  peng- gundulan hutan dan pencemaran.
Dalam  Rancangan  Undang-Undang Pengelolan  Wilayah  Pesisir  dijelaskan bahwa  definisi  wilayah  pesisir  seperti  di atas  memberikan  suatu  pengertian  bahwa ekosistem  pesisir  merupakan  ekosistem yang  dinamis  dan  mempunyai  kekayaan habitat  yang  beragam  di  darat  maupun  di laut serta saling berinteraksi antara habitat tersebut.  Selain  mempunyai  potensi  yang besar, wilayah pesisir juga merupakan eko- sistem yang paling mudah terkena dampak kegiatan  manusia.  Selanjutnya  menurut Pasal  1  ayat  (5)  Undang-Undang  Pesisir bahwa “Ekosistem adalah kesatuan komu- nitas tumbuh-tumbuhan, hewan, organisme dan  non  organisme  lain  serta  proses  yang menghubungkannya dalam membentuk ke- seimbangan, stabilitas, dan produktivitas”.
Menurut  Beatley 6 ,  “wilayah  pesisir didefinisikan  sebagai  wilayah  peralihan antara  laut  dan  daratan,  ke  arah  darat mencakup  daerah  yang  masih  terkena pengaruh  percikan  air  laut  pasang  surut dan  ke  arah  laut  meliputi  daerah  paparan benua”.  Sedangkan  Dahuri,  Rais,  Ginting
dan Sitepu 7 menyatakan bahwa:
Konsep  wilayah  pesisir  dan  lautan dari sudut pandang ilmu perancanaan pembangunan  wilayah  tentunya  ber- beda dengan ilmu kelautan yang ber- orientasi  kepada    aspek  fisik  saja. Definisi yang dikembangkan dari as- pek  fisik  bukan  definisi  fungsional, melainkan  definisi  yang  bersifat kaku  dan  lebih  berorientasi  fisik. Definisi  yang  dikembangkan  juga bervariasi tergantung negaranya. Sebagai  contoh  negara  Costa  Rica
6 Ibid , hal. 9
7 Sungeng  Budiharsono,  2005, Tehnik  Analisis Pembangunan  Wilayah  Pesisir  dan  Lautan , Jakarta: PT. Pradnya Paramita, hal. 22.
mendefinisikan batas wilayah pesisir adalah  jarak  secara  sembarang  ke arah  darat  dari  pasang  surut  dan  ba- tas  ke  arah  laut  adalah  rata-rata  pa- sang  terendah  atau  rata-rata  pasang tertinggi.
Seringkali  penggunaan  istilah  pantai dan pesisir tidak didefinisikan dengan jelas dan  pasti.  Diraputra 8 memberikan  penger- tian  pantai  sebagai  daerah  pertemuan  an- tara  air  pasang  tertinggi  dengan  daratan. Oleh karena itu, tanah pantai adalah tanah yang berada antara garis air surut terendah dan garis air pasang tertinggi,  termasuk di dalamnya bagian-bagian daratan mulai dari garis air pasang tertinggi sampai jarak ter- tentu ke arah daratan, yang disebut sebagai sempadan pantai. 9 Selanjutnya dalam Pasal
1  ayat  (5)  Keputusan  Gubernur  Sulawasi Selatan  Nomor  71  Tahun  2002  Tentang Pedoman  Pemanfaatan  Dan  Pendayaguna- an  Tanah  Pantai  dan  Pulau  Kecil  Propinsi Sulawesi Selatan dijelaskan bahwa “Tanah Pantai  adalah  ruang  yang  terletak  di  atas dan di bawah permukaan daratan termasuk permukaan  perairan  darat  dan  sisi  darat dari garis laut terendah”.

## Jenis-Jenis Wilayah Pesisir
Ruang  lingkup  pengaturan  Wilayah Pesisir  dalam  Undang-Undang  Pesisir, yakni ruang lautan yang masih dipengaruhi oleh kegiatan di daratan dan ruang daratan yang  masih  terasa  pengaruh lautnya,  serta Pulau-Pulau  Kecil  dan  perairan  sekitarnya yang merupakan  satu  kesatuan  dan mempunyai  potensi  cukup  besar  yang
8 Suparma  A.  Diraputra,  2001, Sistem  Hukum  dan Kelembagaan Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara  Terpadu ,  Prosiding  Pelatihan  Pengelolaan Wilayah  Pesisir  Terpadu,  Bogor:  PKSPL  IPB. Dikutip  dalam  Nanin  Trianawati  Sugito  dan  Dede Sugandi,  Tanpa  Tahun, Urgensi  Penentuan  dan Penegakan  Hukum  Kawasan  Sempadan  Pantai , Makalah, hal. 4.
9 Ibid , hal. 5
pemanfaatannya  berbasis  sumber  daya, lingkungan, dan masyarakat. Dalam imple- mentasinya, ke arah laut ditetapkan sejauh 12 (dua belas) mil diukur dari garis pantai sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004 jo.  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  se- dangkan  ke  arah  daratan  ditetapkan  sesuai dengan  batas kecamatan  untuk  kewenang- an provinsi.
Kewenangan kabupaten/kota ke arah laut  ditetapkan  sejauh  sepertiga dari wilayah laut kewenangan provinsi sebagai- mana  telah  ditetapkan dalam  Undang- Undang  Nomor  32  Tahun  2004  jo. Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014 tentang  Pemerintahan Daerah,  sedangkan ke  arah  daratan  ditetapkan  sesuai  dengan batas kecamatan.
Menurut Hanafi 10 bahwa wilayah di- definisikan  sebagai  suatu  unit  geografi yang  dibatasi  oleh  kriteria  tertentu  yang bagian-bagiannya  bergantung  secara  inter- nal. Wilayah dapat dibagi menjadi 4 jenis, yaitu:
1. Wilayah  Homogen;  wilayah  homogen adalah  wilayah  yang  dipandang  dari satu  aspek/kriteria  mempunyai  sifat- sifat  atau  ciri-ciri  yang  relatif  sama. Sifat-sifat  dan  ciri-ciri  kehomogenan itu  misalnya  dalam  hal  ekonomi  (se- perti  daerah  dengan  struktur  produksi dan  konsumsi  yang  homogen,  daerah dengan  tingkat  pendapatan  rendah/ miskin, dan lain-lain).
2. Wilayah  Nodal;  wilayah  nodal  adalah wilayah  yang  secara  fungsional  mem- punyai  ketergantungan  antara  pusat (inti) dan daerah belakangnya. Tingkat ketergantungan  ini  dapat  dilihat  dari arus penduduk, faktor produksi, barang
10 Ibid , hal. 18
dan jasa ataupun komunikasi dan tran- sportasi.
3. Wilayah  Perencanaan;  wilayah  peren- canaan  adalah  wilayah  yang  memper- lihatkan koherensi atau kesatuan kepu- tusan-keputusan ekonomi. Wilayah pe- rencanaan  dapat  dilihat  sebagai  wila- yah  yang  cukup  besar  untuk  memung- kinkan  terjadinya  perubahan-perubah- an  penting  dalam  penyebaran  pendu- duk dan kesempatan kerja.
4. Wilayah  Administratif;  wilayah  admi- nistratif  adalah  wilayah  yang  batas- batasnya  ditentukan  berdasarkan  ke- pentingan  administrasi  pemerintahan atau  politik,  seperti  provinsi,  kabupa- ten,  kecamatan,  kelurahan/desa  dan RW/RT.
Selanjutnya  Sugeng  Budiharsono 11 menyatakan  bahwa  wilayah  pesisir  dan lautan  dari  konsep  wilayah  bisa  termasuk dalam empat jenis wilayah di atas. Sebagai wilayah homogen, wilayah pesisir merupa- kan  wilayah  yang  memproduksi  ikan,  na- mun  bisa  juga  dikatakan  sebagai  wilayah dengan  tingkat  pendapatan  penduduknya yang tergolong di bawah garis kemiskinan. Sebagai  wilayah  nodal,  wilayah  pesisir seringkali  sebagai  wilayah  belakang,  se- dangkan daerah perkotaan sebagai intinya. Bahkan  seringkali  wilayah  pesisir  diang- gap sebagai halaman belakang yang meru- pakan  tempat  pembuangan  segala  macam limbah.  Sebagai  wilayah  administrasi,  wi- layah  pesisir  dapat  berupa  wilayah  admi- nistrasi  yang  relatif  kecil  yaitu  kecamatan atau  desa,  namun  juga  dapat  berupa kabupaten/kota  pada  kebupaten/kota  yang berupa  pulau  kecil.  Sedangkan  sebagai wilayah perencanaan, batas wilayah pesisir lebih  ditentukan  dengan  kriteria  ekologis. Karena menggunakan batasan kriteria eko-
11 Ibid , hal. 21.
logis  tersebut,  maka  batas  wilayah  pesisir sering melewati batas-batas satuan wilayah administrasi.

## Pengaturan  Penguasaan  Tanah  Pantai dan Wilayah Pesisir
Pengaturan  mengenai  pemanfaatan wilayah  pesisir  dan  pulau-pulau  kecil  di Indonesia  diatur  dengan  Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan  Wilayah  Pesisir  dan  Pulau- Pulau  Kecil  jo.  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor  27  Tahun  2007 tentang  Pengelolaan  Wilayah  Pesisir  dan Pulau-Pulau Kecil (Undang-Undang
Pesisir)  serta  tidak  terlepas  pula  dari Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960 tentang  Peraturan  Dasar  Pokok  Agraria atau  yang  dikenal  dengan  nama  UUPA. Lahirnya  Undang-Undang  Pesisir  patut diberikan  apresiasi  positif  karena  hal  ini menandakan  adanya  niat  baik  dari  semua pihak,  terutama  legislatif  dan  eksekutif untuk memperhatikan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai potensi unggulan yang  selama  ini  termarjinalkan.  Undang- Undang Pesisir diharapkan menjadi payung  hukum  bagi  semua stakeholder yang  memanfaatkan  kawasan  perairan pesisir dan pulau-pulau kecil agar terhindar  dari  konflik  pemanfaatan  yang berkepanjangan.
Menurut  Undang-Undang  Pesisir, pengelolaan  Wilayah  Pesisir  dan  Pulau- Pulau Kecil meliputi kegiatan perencanaan,  pemanfaatan,  pengawasan, dan pengendalian terhadap interaksi manusia  dalam  memanfaatkan  Sumber Daya  Pesisir  dan  Pulau-Pulau  Kecil  serta proses alamiah secara berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat  dan  menjaga  keutuhan  Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pemanfaatan  perairan  pesisir  diberikan dalam  bentuk  Hak  Pengusahaan  Perairan Pesisir  (HP3),  yakni  hak  atas  bagian- bagian  tertentu  dari  perairan  pesisir  untuk usaha  kelautan  dan  perikanan,  serta  usaha lain  yang  terkait  dengan  pemanfaatan Sumber  Daya  Pesisir  dan  Pulau-Pulau Kecil yang mencakup atas permukaan laut dan  kolom  air  sampai  dengan  permukaan dasar  laut  pada  batas  keluasan  tertentu. HP3 yang dimaksud meliputi pengusahaan atas permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut.
HP3  diberikan  dalam  luasan  dan waktu  tertentu  dan  pemberian  HP3  yang dimaksud wajib mempertimbangkan kepentingan  kelestarian  ekosistem  pesisir dan  pulau-pulau  kecil,  masyarakat  adat, dan  kepentingan  nasional  serta  hak  lintas damai  bagi  kapal  asing.  HP3  dapat diberikan  kepada  orang  perseorangan warga  negara  Indonesia,  badan  hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia,  atau  masyarakat  adat.  HP3 diberikan  untuk  jangka  waktu  20  (dua puluh) tahun. Jangka waktu  tersebut  dapat diperpanjang  tahap  kesatu  paling  lama  20 (dua  puluh)  tahun  dan  tahap  kedua diperpanjang  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan.  HP3  ini  juga  dapat beralih,  dialihkan,  dan  dijadikan  jaminan utang dengan dibebankan hak tanggungan.
Permasalahan dalam Undang-
Undang  Nomor  27  Tahun  2007  adalah bahwa  ketentuan  pasal  16  sampai  dengan pasal  22  tentang  Hak  Pengusahaan
Perairan
Pesisir (HP3) disinyalir mempersempit  ruang  bagi  masyarakat pesisir  untuk  mengakses  sumber  daya, baik di permukaan laut, badan air maupun di  bawah  dasar  laut.  Tidak  ada  lagi  ruang bagi masyarakat pesisir, khususnya nelayan,  petani  ikan,  pelaku  UKMK kelautan dan buruh nelayan untuk
melakukan  penggunaan  dan  pemanfaatan wilayah pesisir. Semua akses sumber daya kelautan  praktis  akan  dikuasai  pemilik modal.  Hanya  merekalah  yang  mampu memenuhi  segala  persyaratan  yang  diatur dalam  Undang-Undang  Nomor  27  tahun 2007 ini. Masyarakat pesisir yang menjadi semakin  miskin  hanya  bisa  menyaksikan eksploitasi  dan  degradasi  sumber  daya kelautan  dan  perikanan  serta  lingkungan pesisir  yang  tiada  terkendali. Perubahan Undang-Undang  Nomor  27  Tahun  2007 menjadi  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 2014  adalah  mengubah  Pasal  16  sampai 22.  Namun  demikian,  perubahan  tersebut secara subtantif tidak memberikan pengaruh  yang  signifikan  bagi  perluasan akses masyarakat pesisir.
Secara  sosio-kultural,  masyarakat pesisir sangat bergantung terhadap sumber-sumber ekonomi wilayah pesisir di lautan  maupun  daratan.  Di  lautan  mereka bergantung  pada  sumber  daya  kelautan seperti  ikan,  mangrove,  terumbu  karang dan  rumput  laut.  Sementara  di  daratan, mengandalkan  sumber  daya  air,  lahan untuk  pertanian  tanaman  pangan,  tambak, dan permukiman. Dengan demikian, kedaulatan  masyarakat  pesisir  adalah kedaulatan  atas  sumber-sumber  ekonomi di  wilayah  tersebut.  Kedaulatan  tersebut, dengan  lahirnya  undang-undang  sektoral menyebabkan  terkikis  secara  perlahan namun  pasti  karena  terjadinya  tumpang tindih antar undang-undang yang kemudian  menyebabkan  tertutupnya  akses masyarakat  pesisir  terhadap  sumber  daya agraria di wilayah daratan pesisir.
Selain  mengacu  pada  peraturan perundang-undangan  tersebut  di  atas, pemanfaatan wilayah pesisir di tiap daerah diatur pula dengan Peraturan Daerah, baik Provinsi  maupun  Kabupaten/Kota.  Pada
dasarnya,  pengelolaan  wilayah  pesisir perlu diatur karena:
1. Negara Indonesia adalah negara kepulauan  terbesar  di  dunia  (17.508 pulau).
2. Bentangan  garis  pantai  sepanjang 81.000 km.
3. Luas laut sekitar 3,1 juta km2.
4. 70%  dari  220  juta  jiwa  penduduk hidup di wilayah pesisir.
5. 8 dari 10 kota besar berlokasi di daerah pantai.
6. Laju  pertumbuhan  penduduk  wilayah pesisir di atas rata-rata nasional.
7. Potensi sumber daya alam (keanekaragaman  hayati)  dan  jasa-jasa lingkungannya.
8. Posisi geografiknya  yang terletak pada pertemuan wilayah darat dan laut. Alasan-alasan  tersebut  di  atas termaktub  dalam  penjelasan  Undang- undang  Nomor  27  Tahun  2007  tentang Pengelolaan  Wilayah  Pesisir  dan  Pulau- Pulau Kecil. Selain alasan tersebut di atas, alasan  yang  terpenting  adalah  Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau  Kecil  yang rentan mengalami  kerusakan  akibat  aktivitas orang dalam memanfaatkan sumber dayanya  atau  akibat  bencana  alam.  Selain itu,  akumulasi  dari  berbagai  kegiatan eksploitasi yang bersifat parsial/sektoral di Wilayah  Pesisir  dan  Pulau-Pulau  Kecil atau dampak kegiatan lain di hulu wilayah pesisir yang didukung peraturan perundang-undangan  yang  ada  sering menimbulkan  kerusakan  Sumber  Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
Pada  dasarnya,  penggunaan  dan pemanfaatan  tanah  di  wilayah  pesisir diperbolehkan oleh undang-undang sepanjang  masih  tetap  memperhatikan keterbatasan  daya  dukung,  pembangunan yang berkelanjutan, keterkaitan ekosistem, keanekaragaman  hayati,  serta  kelestarian
fungsi lingkungan. Hal tersebut sebagaimana  termaktub  dalam  Pasal  15 Undang-undang  Nomor  16  Tahun  2004 tentang Penatagunaan Tanah, yaitu:
Penggunaan  dan  pemanfaatan  tanah  pada pulau-pulau kecil dan bidang-bidang tanah yang berada di sempadan pantai, sempadan danau, sempadan waduk, dan atau sempadan sungai, harus memperhatikan :
a. Kepentingan umum;
b. keterbatasan daya dukung, pembangunan yang berkelanjutan, keterkaitan ekosistem, keanekaragaman hayati serta
kelestarian fungsi lingkungan.
Pemanfataan  dan  pendayagunaan tanah di wilayah pesisir sangat perlu diatur oleh  karena  pertumbuhan  penduduk  yang makin meningkat yang kemudian mendorong  pemanfaatan  tanah  di  wilayah pesisir.  Untuk  terjadinya  keteraturan  serta pemanfaatan yang berhasilguna dan berdayaguna bagi kelangsungan dan kelestarian  ekosistem,  maka  pemanfaatan dan  pendayagunaan  tanah  di  wilayah pesisir  perlu  untuk  diatur  secara  sprsifik dalam  peraturan  daerah  ataupun  dalam bentuk keputusan gubernur, bupati, ataupun  walikota.  Menurut  ketentuan peraturan perundang-undangan,
masyarakat  dapat  menggunakan  wilayah pesisir  untuk  kepentingan  pemukiman sepanjang  tidak  melewati  garis  sempadan pantai.  Tanah-tanah  yang  berada  di  luar garis sempadan pantai selanjutnya dikuasai oleh negara. Untuk pemanfaatannya, maka pihak yang berkepentingan harus mendapat  persetujuan  dari  pemerintah daerah  setempat  dan  hak  yang  dapat diperoleh adalah Hak Pakai (HP) atau Hak Pengelolaan (HPL).
Berdasarkan  Pasal  1  angka  3 Peraturan  Menteri  Negara  Agraria/Kepala Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian
dan  Pembatalan  Hak  Atas  Tanah  Negara dan  Hak  Pengelolaan  dijelaskan  bahwa hak  pengelolaan  adalah  hak  menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya. Hak pakai/ pengelolaan  pada  hakekatnya  bukanlah hak  atas  tanah  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  4  jo.  Pasal  16  UUPA, melainkan merupakan pemberian pelimpahan sebahagian kewenangan untuk melaksanakan  Hak  Menguasai  Negara kepada pemegang Hak Pengelolaan. Dalam penjelasan UUPA Angka II butir 2 dinyatakan bahwa:
Negara  dapat  memberikan  tanah yang  dikuasai  oleh  Negara  kepada orang  atau  badan  hukum  dengan sesuatu  hak  menurut  peruntukkan dan  keperluannya  misalnya  hak milik,  hak  guna  usaha,  hak  guna bangunan  atau  hak  pakai  atau memberikannya  dalam  pengelolaan kepada  suatu  badan  (Departemen, Jawatan atau Daerah Swantara).
Bagian-bagian dari pada hak
pengelolaan yang diserahkan kepada pihak ketiga  dapat  diberikan  dengan  status  Hak
Guna Bangunan atau Hak Pakai.
Kewenangan  pemberian  hak  di  atas  hak pengelolaan  adalah  tetap  mengacu  pada Peraturan  Menteri  Negara/Kepala  Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan pembatalan  Hak  Atas  Tanah  Negara  dan Hak Pengelolaan. Dalam Peraturan
Menteri Negara/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor  9  Tahun  1999  tentang  Tata  Cara Pemberian  dan  pembatalan  Hak  Atas Tanah  Negara  dan  Hak  Pengelolaan  tidak diatur  secara  khusus/rinci  mengenai  tata cara  penyerahan  bagian-bagian  tanah  hak pengelolaan, hanya dalam ketentuan
umum  pasal  4  ayat  (2)  dijelaskan  bahwa “Dalam  hal  tanah  yang  dimohon merupakan tanah hak pengelolaan, pemohon harus terlebih dahulu memperoleh penunjukan berupa perjanjian penggunaan  tanah  dari  pemegang  hak pengelolaan”. Namun demikian, Peraturan Menteri  Negara/Kepala  Badan  Pertanahan Nasional  Nomor  9  Tahun  1999  tentang Tata Cara Pemberian dan pembatalan Hak Atas  Tanah  Negara  dan  Hak  Pengelolaan sebenarnya dimaksudkan sebagai pengganti Keputusan Presiden yang merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak  Guna  Usaha,  Hak  Guna  Bangunan, Hak  Pakai  Atas  Tanah,  yang  di  dalam beberapa ketentuan pasal-pasalnya dinyatakan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan  Presiden,  termasuk  mengenai ketentuan  Pasal  22  ayat  (3)  dan  Pasal  42 ayat (3) yang menyatakan bahwa
Pasal 22 ayat (3) Ketentuan  mengenai  tata  cara  dan syarat  permohonan  dan  pemberian Hak  Guna  Bangunan  atas  Hak Pengelolaan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.
Pasal 42 ayat (3) Ketentuan  mengenai  tata  cara  dan syarat  permohonan  dan  pemberian Hak  pakai  atas  Hak  Pengelolaan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor  40  tahun  1996  tentang  Hak  Guna Usaha,  Hak  Guna  Bangunan,  Hak  Pakai Atas  Tanah  terdapat    beberapa  pasal  yang mengatur mengenai masalah yang berkaitan  dengan  pemberian  Hak  Guna Bangunan/Hak  Pakai  di  atas  tanah  Hak Pengelolaan,  antara  lain  dalam  Pasal  21 dan Pasal 41 yakni:
Pasal 21
Tanah yang dapat diberikan dengan Hak Guna Bangunan adalah:
a. Tanah Negara
b. Tanah Hak Pengelolaan
c. Tanah Hak Milik
Pasal 41 Tanah yang dapat diberikan dengan Hak Pakai adalah:
a. Tanah Negara
b. Tanah Hak Pengelolaan
c. Tanah Hak Milik
Sampai  saat  ini,  hak  pengelolaan yang  diterbitkan  atas  penguasaan  tanah- tanah  pemerintah  pusat  atau  pemerintah daerah yang  bagian-bagian  tanahnya diberikan  hak-hak  kepada  pihak  lain adalah:
a. Hak pengelolaan atas nama pemerintah.
b. Hak pengelolaan atas nama
Departemen Transmigrasi, Departemen
Peretanian  Cq.  Direktorat  Jendral perikanan.
c. Hak  pengelolaan  atas  nama  BUMN/D (Perum Perumnas, Perumka, PT. (persero)  Kereta  api,  PT  (persero) Angkasa Pura, PT (persero) Pelabuhan
Indonesia,  PT  (persero)  Perusahaan Listrik  Negara  dan  PT  (persero) Tekomunikasi.
Berdasarkan uraian tersebut di atas maka jelas bahwa PT. (persero) Pelabuhan Indonesia (PELINDO) memiliki kewenangan  hak  pengelolaan  terhadap kawasan-kawasan  yang  telah  ditetapkan sesuai  dengan  aturan  dan  perundang- undangan. Selanjutnya PT (persero) PELINDO sebagai pemegang hak pengelolaan memiliki kewenangan
menyerahkan  sebagian  dari  wilayah  hak pengelolaannya  untuk  diserahkan  kepada pihak  ketiga  dengan  status  Hak  Guna Bangunan/Hak Pakai. PT (persero)
Pelabuhan  Indonesia  (PELINDO)  masuk dalam  ruang  lingkup  pemberian  hak
pengelolaan berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1996 tentang Kepelabuhanan  dimana  disebutkan  dalam Pasal 12 bahwa “tanah-tanah di lingkungan  kerja  pelabuhan  diberikan dengan Hak Pengelolaan”.
Pengaturan penguasaan tanah pantai  di  wilayah  kabupaten/kota  hanya diberikan  kepada  PT  (Persero)  Pelabuhan Indonesia (PELINDO) dengan cara sebagai berikut:
- Berdasarkan  surat  Edaran  Menteri
Negara  Agraria/Kepala  BPN  Tanggal 19  Februari  1999  Nomor  110-591 perihal penyampaian Peraturan Menteri  Negara  Agraria/Kepala  BPN Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan  Kewenangan  Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara  ditegaskan  bahwa  keputusan untuk  memberikan  Hak  Pengelolaan tetap  menjadi  kewenangan  Menteri Negara Agraria/Kepala BPN.
- Berdasarkan peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala  BPN  Nomor  9  Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Hak Pengelolaan adalah:
a. Permohonan Hak Pengelolaan diajukan secara tertulis;
b. Permohonan Hak Pengelolaan
tersebut di lampiri dengan:  Foto copy identitas permohonan atau surat keputusan pembentukannya atau akta penndirian perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
 Rencana  penguasahaan  tanah jangka  pendek  dan  jangka panjang
 Izin  lokasi  atau  surat  izin penunjukan  penggunaan  tanah
atau  sirat  izin  percadangan tanah  sesuai  dengan  rencana tata ruang wilayah.
 Bukti  pemilikan  dan  bukti perolehan tanah berupa
sertifikat, penunjukan atau penyerahan  dari  pemerintah, pelepasan  kawasan  hutan  dari instansi  yang  berwenang,  akta pelepasan  bekas  tanah  milik atau  bukti  perolehan  tanah lainnya.
 Surat persetujuan atau rekomendasi dari instansi terkait, apabila diperlukan.
 Surat ukur apabila ada.
 Surat  pernyataan  atau  bukti bahwa seluruh modalnya dimiliki olehh pemerintah.
c. Permohonan Hak Pengelolaan dimaksud di ajukan kepada Menteri melalui  Kepala  badan  Pertanahan yang daerah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan;
d. Keputusan pemberian atau penolakan pemberian hak pengelolaan  disampaikan  kepada pemohon  melalui  surat  tercacat atau dengan cara lain yang menjamin  sampainya  keputusan tersebut kepada yang berhak.
Status
Penguasaan Tanah Oleh Masyarakat  yang  Berada  Di  Wilayah
Pantai dan Wilayah Pesisir
Dewasa ini, sejalan dengan pesatnya pembangunan di berbagai bidang khususnya  di  wilayah-wilayah  perkotaan menyebabkan  ketersedian  tanah  semakin terbatas. Konsekuensi dari kondisi tersebut adalah permasalahan di  bidang pertanahan yang  akhir-akhir  ini  makin  sering  terjadi. Sengketa  tanah  karena  soal  kepemilikan
antara  dua  pihak  baik  perorangan  maupun badan hukum, aksi penolakan dari pemilik tanah    atas  rencana  pembangunan  proyek pemerintah serta keluhan dan pembangkangan  karena  pencabutan  atau pembebasan  atas  hak  penguasaan  tanah merupakan  persoalan-persoalan  di  bidang pertanahan yang sering terjadi.
Pengelolaan  wilayah  pesisir  tidak dapat  dipisahkan  dari  status  fungsi  dan kepemilikan  tanah  pada  kawasan  tersebut. Pemberian  hak  atas  tanah,  baik  yang dikuasai  secara  perorangan  maupun  yang dikuasai  secara  adat  untuk  lahan-lahan daratan yang tidak dipengaruhi pasang surut air  laut  lebih  mudah  diselesaikan,  karena sudah  diatur  oleh  UUPA  dan  peraturan perundang-undangan  lainnya.  Masalah  lain yang  sangat  menonjol  adalah  daratan- daratan  di  kawasan  pantai  tersebut  bergerak secara  labil  dan  tak  terduga.  Pergeseran daratan  ini  dapat  diakibatkan  oleh  adanya tanah  longsor  atau  adanya  tanah  timbul akibat sedimentasi. Dalam usaha memanfaatkan  tanah  timbul  ada  perbedaan- perbedaan  pendapat.  Ada  “tanah”  yang sudah  dimanfaatkan  ketika  belum  lagi berbentuk  “tanah”,  melainkan  baru  sebagai genangan  air  yang  dangkal.  Ada  pula sebidang tanah timbul yang sudah dimanfaatkan,  ketika  sifat  tanahnya  masih belum  pantas  lagi  diolah  untuk  menjadi tanah  pertanian,  karena  kadar  garam tanahnya masih tinggi.
Dalam  pertumbuhan  tanah  timbul, okupasi  lahan  oleh  masyarakat  belum  tentu menunggu  sampai  benar-benar  ada  wujud “tanah”.  Begitu  tanah  itu  muncul  kemudian dimulai pengolahannya menjadi tanah pertanian  yang  baik,  okupasi  masyarakat  di atas tanah itu biasanya sudah mantap. Lahan di  kawasan  pantai  yang  tidak  dibebani  hak milik,  dikuasai  oleh  Negara  dan  digunakan sesuai peruntukan/fungsinya untuk kemakmuran  rakyat.  Peralihan  status  lahan
dari  lahan  Negara  menjadi  lahan  yang dilekati hak  yang bukan tanah  Negara dapat ditempuh  dengan  proses  permohonan  tanah Negara/pemberian  hak.  Peraturan  yang secara  khusus  mengatur  tanah  timbul  secara alami  memang  belum  ada,  akan  tetapi, mungkin dapat digunakan Peraturan Pemerintah  Nomor  8  Tahun  1953  yang mengatur  tentang  pengusahaan  tanah-tanah Negara,  sebelum  ada  peraturan  yang  baru. Selain Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953,  kiranya  perlu  juga  diperhatikan Undang-Undang  Nomor  51  Tahun  1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak Atau Kuasanya. Undang- undang  ini  pada  intinya  mengatur tentang laranan  untuk  menggunakan  tanah  atau muka  bumi  bagi  setiap  orang  yang  tidak memiliki  ijin  yang  sah  dari  penguasa  tanah tersebut.  Undang-undang  ini  melarang penggunaan  secara  liar  bagi  muka  bumi dalam  wujud  tahapan  manapun,  baik  itu masih  berwujud  tanah  yang  tergenang  air secara berkala, ataupun yang sudah berwujud  tanah  padat.  Dengan  undang- undang  ini,  Pemerintah  Daerah  berwenang mengambil  tindakan  yang  perlu  apabila  ada pelanggaran-pelanggaran hukum.
Penguasaan tanah pantai dan pengelolaan  wilayah  pesisir  tergantung kepada siapa yang menguasai pantai secara fisik.  Umumnya,  jika  di  atas  kawasan pantai  berdiri  suatu  usaha  wisata,  maka yang melakukan penguasaan dan pemanfaatan  adalah  pihak  pengusaha  itu sendiri.  Demikian  pula  sebaliknya,  jika tidak  ada  usaha-usaha  wisata yang berdekatan  dengan  kawasan  pantai  atau yang  berada  di  atas  kawasan  pantai,  maka penguasaan dan pemanfaatannya dilakukan  oleh  masyarakat.  Pesisir  atau wilayah  pantai  merupakan  wilayah  yang sangat  rentan  terhadap  perubahan,  baik perubahan  alam  maupun  perubahan  akibat ulah  manusia.  Demi  Kepentingan  umum,
dimungkinkan untuk menggunakan wilayah pesisir dengan catatan memperhatikan keterbatasan daya dukung, pembangunan berkelanjutan, dapat menjaga  ekosistem  dan  keanekaragaman hayati  serta  kelestarian  fungsi  lingkungan. Oleh  karena  itu  pengelolaan  merupakan kunci  boleh  atau  tidaknya  wilayah  pesisir tersebut  digunakan  untuk  kepentingan umum.
Mengenai  status  tanah  pantai  yang dikuasai  masyarakat  di  Indonesia  pada umumnya  adalah  tanah  dengan  status  hak milik  negara  atau  di  kuasai  oleh  negara. Akan  tetapi,  masyarakat  yang  berdomisili di  wilayah  tersebut  telah  menempati dengan  kurung  waktu  yang  cukup  lama, yakni rata-rata kurang lebih 30 (tiga puluh) tahun.  Secara  garis  besar  status  tanah pantai  yang  di  tempati  oleh  masyarakat hanya diberi hak pakai dan hak pengelolaan, dengan syarat harus mematuhi  semua  aturan  yang  berlaku.
Dengan  kata  lain  bahwa  jika  suatu  waktu pemerintah  ingin  mengambil  alih  tanah tersebut, maka masyarakat yang bermukim di wilayah tersebut harus menyerahkannya.
Mengenai  status  penguasaan  tanah pantai, hal ini dapat ditinjau dari perspektif teori  penguasaan  dan  kepemilikan  sumber daya alam. Farida Patittingi 12
mengemukakan bahwa:
Penguasaan dan pemilikan mencerminkan  adanya  hubungan yang melekat pada sesuatu ( benda ) oleh  seseorang  atau  badan  hukum, namun sesungguhnya
pengertiannya  berbeda  satu  sama lain. Dalam konsep hukum, hubungan  antara  orang  dengan
12 Farida Patittingi, 2008, Hak Atas Tanah Pulau-Pulau Kecil , Disertasi, Program Pascasarjana  Universitas  Hasanuddin,  Makassar, hal. 9
benda  merupakan  hubungan  yang disebut  “hak”.  Makna  dari  sebutan itu  adalah  hak  kepemilikan  atas suatu benda tersebut hak milik atas benda  itu  atau  dikenal  sebagai property right , yang oleh Chembers
diartikan bahwa “ property  rights  are  right  to things”.
Namun kata milik itu sendiri dalam makna  hukum  lebih  menekankan  pada haknya  dari  pada  kepada  bendanya, sebagaimana  dikemikakan  oleh  Panesar bahwa  “ property,  in  legal  term,  therefore means  a  right  to  thing  rather  than  the things itself”, yaitu hak milik dalam istilah hukum, berarti hak akan sesuatu barang/benda  lebih  dari  barang-barang  itu sendiri. 13
Dalam teori milik bersama
( common property ) penguasaan atas sumber daya alam merupakan milik semua orang  dan  bukan  milik  siapa  pun.  Ini berarti  bahwa  suatu  sumber  daya  alam disebut  “milik  bersama”,  jika  secara  fisik dan hukum dapat digunakan oleh lebih dari seorang  pemakai  sehingga  sumber  daya alam  itu  dapat  dikatakan  boleh  digunakan oleh  siapa  pun  juga  berdasarkan  prinsip persaingan bebas. Termasuk dalam kategori “milik bersama” adalah pembagian  hak  milik  atas  sumber  daya alam sehingga beberapa pemilik mempunyai hak yang sama untuk menggunakan sumber daya tersebut.
Kepemilikan  dalam  arti  ini  hanya  sebatas untuk  menggunakan,  tidak  termasuk  hak untuk mengalihkannya. Ahli waris pemilik bersama  akan  memiliki  secara  bersama- sama  hanya  karena  keanggotaannya  pada kelompok (suku, desa, dan sebagainya).
Adanya kepemilikan bersama tentunya  tidak  menafikkan  keberadaan
kepemilikan  pribadi  karena  kepemilikan pribadi  merupakan  hak  alamiah/kodrati. Hak  milik  adalah  hak  alamiah  dari  setiap individu  berdasarkan  prinsip  keadilan. Hubungan  pemerintah  dalam  pengaturan kembali  hak-hak  tersebut  dapat  dilakukan sepanjang  ada  konsesi  terhadap  hak individu tersebut. Dengan demikian, tindakan pemerintah untuk melindungi hak milik  hanyalah  sepanjang  hak-hak  untuk hidup dan kemerdekaan.
Tanah  di  wilayah  pantai  pada umumnya  telah  tempati  oleh  masyarakat dalam jangka waktu yang lama dan bahkan ada  yang  telah  dihuni  atau  bermukim  di wilayah  tersebut  secara  turun  temurun. Penguasaan  secara  turun  temurun  tersebut bersangkut paut dengan penguasaan wilayah pesisir oleh masyarakat adat  yang kemudian diakui dalam undang-undang.
Secara  yuridis,  untuk  memperoleh izin  pendayagunaan  wilayah  pesisir,  maka pihak  yang  bersangkutan  harus  mendapat izin dari PT (Persero) Pelabuhan Indonesia (PELINDO) karena perusahaan inilah yang diberi kewenangan oleh negara berdasarkan peraturan perundang- undangan untuk mengelola wilayah pesisir. Peranan kelurahan pada konteks ini adalah sebagai mediator antara masyarakat dengan  PT  (Persero)  Pelabuhan  Indonesia (PELINDO).  Oleh  karena  itu,  ada  juga masyarakat  yang  mengurus  izin  melalui kelurahan. Dalam proses perizinan pemanfaatan  wilayah  pesisir  tersebut, antara  masyarakat  dengan  PT  (Persero) Pelabuhan Indonesia (PELINDO) membuat  Perjanjian  Penggunaan  Tanah Pelabuhan  yang  dimediasi  oleh  pihak kelurahan.  Adapun  status  tanah  setelah disepakati  oleh  kedua  belah  pihak  adalah tanah  hak  pakai.  Sebagaimana  tertuang dalam Pasal 41 UUPA bahwa:
Hak  pakai  adalah  hak  untuk menggunakan  dan  atau  memungut hasil  dari  tanah  yang  dikuasai langsung  oleh  Negara  atau  tanah milik  orang  lain,  yang  memberi wewenang  dan  kewajiban  yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya  oleh  pejabat  yang berwenang  memberikannya  atau dalam  perjanjian  dengan  pemilik tanahnya,  yang  bukan  perjanjian sewa  menyewa  atau  perjanjian pengolahan  tanah,  segala  sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan  ketentuan-ketentuan  undang- undang ini.
Berdasarkan  pasal  tersebut  di  atas, maka status tanah yang terletak di wilayah pesisir yang dimanfaatkan oleh masyarakat adalah  hak  pakai.  Sebenarnya  ada  2  (dua) persepsi  yang  kemungkinan  muncul  atas status  tanah  tersebut  apabila  melihat  dari segi  perjanjian  antara  masyarakat  dengan PT (Persero) Pelabuhan Indonesia (PELINDO). Di satu sisi dapat dikategorikan  sebagai  hak  pakai  karena perjanjian  antara  masyarakat  dengan  PT (Persero) Pelabuhan
Indonesia (PELINDO)  bukan  merupakan  perjanjian sewa menyewa atau perjanjian pengolahan tanah,  tetapi  perjanjian  penggunaan  tanah pelabuhan.  Namun,  di  sisi  lain,  perjanjian penggunaan  tanah  pelabuhan  tersebut dapat  dikategorikan  atau  sama  dengan perjanjian  pengolahan  lahan  sehingga status tanah tersebut tidak bisa dikategorikan hak pakai. Apabila perjanjian  tersebut  dikategorikan  atau disamakan  dengan  perjanjian  pengolahan tanah, maka status tanah tersebut seharusnya hak sewa.
Dalam  Pasal  16  UUPA,  hak-hak atas  tanah  yang  dapat  diberikan  ada  7 (tujuh) macam hak,  yakni Hak Milik, Hak Guna  Usaha,  Hak  Guna  Bangunan,  Hak
Pakai,  Hak  sewa,  Hak  Membuka  Tanah, dan Hak Memungut Hasil Hutan. Menurut UUPA,  Hak  Sewa  yang  dimaksud  adalah hak  sewa  untuk  bangunan  sebagaimana diatur dalam Pasal 44 dan Pasal 45 UUPA. Dalam Pasal 44 ayat (1) UUPA dijelaskan bahwa  seseorang  atau  suatu  badan  hukum mempunyai hak sewa atas tanah, apabila ia berhak  mempergunakan  tanah  milik  orang lain  untuk  keperluan  bangunan,  dengan membayar  kepada  pemiliknya  sejumlah uang sebagai sewa.
Ketentuan  tersebut  di  atas  tidak dapat  dijadikan  acuan  bahwa  status  tanah pantai  yang  terletak  di  wilayah  pesisir adalah  hak  sewa  karena  yang  menjadi pertimbangan  lainnya  adalah  alas  hak  dari tanah tersebut.  Dari segi  yuridisnya, tanah tersebut adalah tanah negara yang kemudian  diserahkan  kepada  PT  (Persero) Pelabuhan Indonesia (PELINDO). Dengan demikian,  maka  status  tanah  yang  terletak di wilayah pesisir adalah tanah hak pakai.
Status penguasaan dan pemanfaatan wilayah pesisir juga bersinggungan  erat  dengan  penatagunaan tanah dan penataan ruang. Orang dan atau badan  hukum  dapat  menguasai  dan memanfaatkan  wilayah  pesisir  apabila sesuai  dengan  rencana  tata  ruang  wilayah kabupaten/kota.  Untuk  itu  diperlukan perencanaan  penataan  ruang  yang  baik disertai  dengan  penatagunaan  tanah  untuk memberikan  akses  kepada  masyarakat yang  ingin  memanfaatkan  wilayah  pesisir. Secara  umum,  tahapan  dalam  penataan ruang  adalah  diawali  dengan  proses konsolidasi tanah, kemudian penatagunaan tanah sampai akhirnya pada tahap penataan rungan. Artinya bahwa konsolidasi  tanah  dan  penatagunaan  tanah merupakan  pendukung  yang  paling  utama dalam  proses  penataan  ruang.  Dalam Peraturan  Pemerintah  Nomor  16  Tahun
2004 tentang Penatagunaan Tanah, Pasal 3 dijelaskan  bahwa  tujuan  penatagunaan tanah adalah:
a. Mengatur penguasaan,
penggunaan  dan  pemanfaatan tanah  bagi  berbagai  kebutuhan kegiatan  pembangunan  yang sesuai  dengan  Rencana  Tata Ruang Wilayah;
b. Mewujudkan penguasaan, penggunaan  dan  pemanfaatan tanah agar sesuai dengan arahan  fungsi  kawasan  dalam
Rencana Tata Ruang Wilayah;
c. Mewujudkan  tertib  pertanahan yang meliputi penguasaan,
penggunaan  dan  pemanfaatan tanah  termasuk  pemeliharaan tanah serta pengendalian pemanfaatan tanah;
d. Menjamin  kepastian  hukum untuk menguasai, menggunakan dan memanfaatkan tanah bagi masyarakat  yang  mempunyai hubungan  hukum  dengan  tanah sesuai  dengan  Rencanma  Tata Ruang  Wilayah  yang  telah ditetapkan.
Berdasarkan apa yang telah dipaparkan,  maka  terlihat  bahwa  tanah pantai pada hakikatnya dapat dimiliki atau dihaki  oleh  orang  atau  badan  hukum. Kepemilikan  dan  penguasaan  tanah  pantai dan  pemanfaatan  wilayah  pesisir  ini tentunya harus memperhatikan dan disesuaikan  dengan  rencana  tata  ruang wilayah kabupaten/kota.

## Kesimpulan
Pengaturan penguasaan tanah pantai  dan  pengelolaan  wilayah  pesisir oleh masyarakat di Indonesia diatur dalam Undang-Undang  Nomor  27  Tahun  2007 tentang  Pengelolaan  Wilayah  Pesisir  dan Pulau-Pulau  Kecil  jo.  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  2014  tentang  Perubahan
Atas  Undang-Undang  Nomor  27  Tahun 2007  tentang  Pengelolaan  Wilayah  Pesisir dan  Pulau-Pulau  Kecil  serta  tidak  terlepas pula dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok Agraria  atau  yang  dikenal  dengan  nama UUPA.  Selain  mengacu  pada  peraturan perundang-undangan  tersebut  di  atas, pemanfaatan wilayah pesisir di tiap daerah diatur pula dengan Peraturan Daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota.
Penguasaan tanah pantai dan pengelolaan  wilayah  pesisir  di  Indonesia diserahkan kepada PT. (persero)
Pelabuhan  Indonesia  (PELINDO)  untuk mengelolanya.  Oleh  karena  itu,  bagi masyarakat  yang  ingin  menggunakannya harus  mendapat  izin  dari  PT.  (persero) Pelabuhan Indonesia (PELINDO).
Status  penguasaan  tanah  pantai oleh  masyarakat  adalah  merupakan  tanah hak  pakai  yang  diberikan  oleh  PT.
(persero) Pelabuhan Indonesia (PELINDO). Negara memberikan kewenangan kepada PT. (persero) Pelabuhan  Indonesia  (PELINDO)  untuk kemudian  mengelola  wilayah  pesisir  yang berada  di  lingkup  kerjanya  melalui  hak pengelolaan  sehingga  bagi  pihak-pihak yang akan memberdayakan dan memanfaatkan  wilayah  pesisir  tersebut harus melalui izin PT. (persero) Pelabuhan Indonesia  (PELINDO).  Bagi  masyarakat yang  akan  membangun  di  wilayah  pesisir tersebut  sebagai  tempat  tinggalnya,  harus pula mendapat izin dan membuat perjanjian dengan PT. (persero) Pelabuhan Indonesia (PELINDO).

## Daftar Bacaan
Budiharsono,  Sungeng,  2005, Tehnik Analisis Pembangunan Wilayah
Pesisir  dan  Lautan ,  Jakarta:  PT. Pradnya Paramita.
Dahuri,  Rokhmin,  2004, Pengelolaan Sumber  Daya  Wilayah  Pesisir  Dan
Laut Secara Terpadu , Jakarta: Penerbit Pradnya Paramita.
Patittingi,  Farida,  2008, Hak  Atas  Tanah Pulau-Pulau Kecil , Disertasi,
Program  Pascasarjana  Universitas
Hasanuddin, Makassar.
Santoso,  Urip,  2006, Hukum  Agraria  dan Hak-Hak atas Tanah, Jakarta:
Prenada Media.
Sugito,  Nanin  Trianawati  dan  Dede Sugandi,  Tanpa  Tahun, Urgensi Penentuan  dan  Penegakan  Hukum Kawasan Sempadan Pantai ,
Makalah,