## IMPLEMENTASI KODE ETIK JURNALISTIK
(Studi Kasus dikalangan Wartawan Harian Serambi Indonesia)

## JUFRIZAL
Institute of Journalism and Media pri_zal@yahoo.co.id

## ABSTRAK
Today the mass media has become one of the necessities that can not be separated  from  the  human  routines.  Every  moment  the  mass  media  has provided  knowledge  and  information  to  the  public.  Increasing  needs  of information  from  public,  create  the  mass  media  institutions  in  Indonesia developed rapidly. Each media competing to present information that attracts interest from the public. Fierce competition among institutions of mass media today sometimes make them did not work based on the several regulations that is written on the role and function of the journalist in Indonesia. Disobedience to the rules by the journalist agency workers can be seen from the violation of journalistic ethics. Journalism Code of Ethics is a set of rules in form of the Code of Conduct to which journalists practitioners are tied. It contains the principles of right and wrong and contains moral values. The purpose of this study is to determine  if  the  Serambi  Indonesia  journalists  understand  the  journalistic ethics code based on the knowledge they have, and the practical application of journalistic  ethics  in  journalism  activities  among  journalists  of  Serambi Indonesia.  The  results  indicate  that  the  Serambi  Indonesia  journalists understand  and  have  the  same  understanding  of  journalistic  ethics  code  as a rule of law in carrying out the task of journalism. Serambi Indonesia journalists use ethical ways when performing job as a journalist. The ethical ways include among other things: Introducing themselves as a reporter with showing a press card.  At  the  stage  of  writing  the  news  should  apply  the  principle  of  covering both sides. Performing journalist duty with the independent attitude. Serambi Indonesia’s journalists gave the initials for the victim and young perpetrators of crimes. At the publication stage Serambi Indonesia is willing to give the answer rights to the reader or speaker who feel disadvantaged.
Keywords: Indonesia, Serambi Indonesia, ethics, journalism and communication.

## ABSTRAK
Dewasa  ini  media  massa  telah  menjadi  salah  satu  kebutuhan  yang tidak dapat dipisahkan dari rutinitas manusia. Setiap saat media massa telah memberikan  pengetahuan  dan  informasi  kepada  publik.  Semakin meningkatnya  kebutuhan  informasi  dari  publik,  membuat  institusi  media massa  di  Indonesia  berkembang  pesat.  Setiap  media  berlomba  menyajikan informasi yang menarik minat publik. Persaingan sengit antar institusi media massa  saat  ini  terkadang  membuat  mereka  tidak  berfungsi  berdasarkan beberapa  regulasi  yang  dituliskan  tentang  peran  dan  fungsi  jurnalis  di Indonesia. Ketidaktaatan pada aturan oleh pekerja agen jurnalis dapat dilihat dari pelanggaran etika  jurnalistik. Kode Etik Jurnalisme adalah seperangkat aturan  dalam  bentuk  Kode  Etik  yang  mengikat  para  jurnalis  praktisi.  Ini berisi  prinsip-prinsip  benar  dan  salah  dan  mengandung  nilai-nilai  moral. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah jurnalis Serambi Indonesia  memahami  kode  etik  jurnalistik  berdasarkan  pengetahuan  yang mereka  miliki,  dan  penerapan  praktis  etika  jurnalistik  dalam  kegiatan jurnalisme  di  kalangan  jurnalis  Serambi  Indonesia.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  jurnalis  Serambi  Indonesia  memahami  dan  memiliki pemahaman  yang  sama  tentang  kode  etik jurnalistik sebagai  aturan  hukum dalam  menjalankan  tugas  jurnalistik.  Wartawan  Serambi  Indonesia menggunakan  cara  etis  ketika  melakukan  pekerjaan  sebagai  jurnalis.  Cara- cara  etis  itu  antara  lain  meliputi:  Memperkenalkan  diri  sebagai  reporter dengan  menunjukkan  kartu  pers.  Pada  tahap  penulisan  berita  harus menerapkan  prinsip peliputan  kedua  belah pihak.  Melakukan  tugas  jurnalis dengan  sikap  mandiri.  Wartawan  Serambi  Indonesia  memberikan  inisial untuk  korban  dan  pelaku  kejahatan  muda.  Pada  tahap  publikasi  Serambi Indonesia  bersedia  memberikan  hak  jawaban  kepada  pembaca  atau pembicara yang merasa dirugikan.
Kata kunci: Indonesia, Serambi Indonesia, etika, jurnalisme dan komunikasi.

## I. PENDAHULUAN
Kehadiran  media  massa  untuk  menjembatani  komunikasi  antarmassa. Massa  adalah  masyarakat  luas  yang heterogen ,  tetapi  saling  bergantung  dengan yang  lain.  Ketergantungan  antarmassa  penyebab  lahirnya  media  yang  mampu menyalurkan hasrat, gagasan, dan kepentingan masing-masing agar diketahui oleh khalayak  umum.  Penyaluran  hasrat,  gagasan,  dan  kepentingan  tersebut  dinamai ‘pesan’.  Pada  hakikatnya  media  massa  adalah  media  saling-silang  pesan antarmassa.
Menurut Undang-undang Pers Nomor 40 Tahun 1999, Istilah ‘pers’ berarti lembaga  sosial  dan  wahana  komunikasi  massa  yang  melaksanakan  kegiatan jurnalistik  meliput,  mencari,  memperoleh,  memiliki,  menyimpan,  mengolah,  dan menyampaikan  informasi  baik  dalam  bentuk  tulisan,  suara,  gambar,  suara  dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media  cetak,  media  elektronik,  dan  segala  jenis  saluaran  tersedia (Suroso,2001:205-214).
Dalam  menjalankan  fungsinya,  para  pekerja  pers  tetap  memegang  teguh janji sesuai dengan pasal 4  ayat (1) UU nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang menyebutkan,  kemerdekaan  pers  terjamin  sebagai  hak  asasi  warga  negara.  pers nasional  tentunya  tetap  berpedoman  kepada  UU  yang  ada  terutama  dalam mencari,  memperoleh,  dan  menyebarluaskan  gagasan  dan  informasi.  Dalam semangat itu jelas menyebabkan berita bohong bukan perbuatan terpuji dan akan dihindari oleh pers yang bertanggung jawab. 1
Media  massa  sebagai  lembaga  kemasyarakatan  yang  bekerja mengumpulkan  data  dan  menyebarkan  informasi  mempunyai  misi  ikut mencerdaskan  masyarakat,  menegakkan  keadilan  dan  memberantas  kebatilan. Selama  menjalankan  tugasnya,  media  massa  terkait  erat  dengan  tata  nilai  sosial berlaku dalam masyarakat dan juga memiliki Kode Etik Jurnaslistik (KEJ).
Kode  etik  jurnalistik  adalah  acuan  moral  yang  mengatur  tata  cara  kerja seorang  wartawan.  Kode  etik  jurnalistik  juga  menyinggung  tentang  etika,  yaitu pengetahuan yang membahas  ukuran kebaikan atau kesusilaan perilaku manusia dalam  masyarakat.  Orientasi  etika  adalah  untuk  mengetahui  bagaimana  harus bertindak atau melakukan sesuatu hal.
Etika  mengantar  manusia  kepada  kemampuan  untuk  bersikap  kritis  serta rasional,  untuk  membentuk  pendapatnya  sendiri,  dan  bertindak  sesuai  tanggung jawabnya  sendiri.  Etika  akan  mengarahkan  manusia  bersikap  rasional  terhadap norma di dalam masyarakat.
Memahami  makna  kode  etik  dilakukan  dengan  filsafat  etika,  dengan pemahaman  filsafat  etika,  pekerja  profesi  akan  dapat  melakukan  penilaian  kritis terhadap  sebuah  prilaku.  Kode  etik  ini  dibuat  atas  prinsip  bahwa
1 UU Nomor 40Tahun 1999.
pertanggungjawaban  tentang  pentaatannya  berada  terutama  pada  hati  nurani setiap wartawan Indonesia. 2 Hati nurani adalah kesadaran yang berfungsi secara otonom  dalam  diri  pribadi,  tidak  dikarenakan  adanya  otoritas  di  luar  diri  yang bersangkutan. 3 Untuk  memiliki  hati  nurani,  dengan  sendirinya  harus  dimulai dengan  kesadaran  etis,  yaitu  dengan  memahami  konteks  setiap  tindakan  dengan hal-hal  di  luar  tindakan  itu  sendiri.  Hal  yang  di  luar  tindakan  itu  dapat  bersifat relijius, dan duniawi.
Secara  umum,  Kode  Etik  Jurnalistik  berisi  hal-hal  yang  bisa  menjamin terpenuhinya  tanggung-jawab  seorang  wartawan  kepada  publik.  Media  massa bekerja  dengan  berpedoman  pada  sejumlah  aturan  baik  yang  tertulis  maupun tidak  tertulis.  Operasi  media  media  massa  di  Indonesia  dilandasi  dua  undang- undang yang berkaitan dengan media, yakni UU No. 40/ 1999 tentang Pers, dan UU No.32/  2002  tentang  penyiaran. 4 Kedua  UU  ini  mencerminkan  semangat  media yang kita rasakan sekarang ini.
Pasca  tumbangnya  Orde  Baru  (Orba)  pada  tahun  1999  silam,  pers  di Indonesia tidak segan-segan melakukan bentuk-bentuk kekerasan simbolik karena fakta  yang  dikemas  dalam  berita  telah  disisipi  berbagai  kepentingan  yang  bukan merupakan  pengetahuan  yang  sesungguhnya,  tetapi  pengetahuan  dari  berbagai pihak yang dilebur ke dalam bentuk berita (Awaludin,  2005: 179).
Di Aceh, selain UU No. 40/ 1999 tentang Pers, dan UU No.32/ 2002 tentang penyiaran, juga dipertegas dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006, tentang Pemerintahan Aceh yang mengatur tentang Komunikasi dan Informatika, BAB XXI, pasal 153, ayat 1 yang mengatakan bahwa Pemerintah Aceh mempunyai  kewenangan  menetapkan  ketentuan  di  bidang  pers  dan  penyiaran berdasarkan nilai Islam.
Maksud  dari  ayat  itu  menjelaskan  kewenangan  Pemerintah  Aceh  dalam menetapkan  ketentuan  di  bidang  pers  dan  penyiaran  adalah  menjaga  isi  atau sirkulasi produk pers dan penyiaran untuk tidak bertentangan dengan nilai Islam.
2 Lihat Kode Etik Jurnalistik Wartawan Indonesia, Pasal 6 ayat 1
3 Ashadi Siregar, Kode Etik Jurnalistik, Disampaikan pada Program Promosi Keanggotaan , Persatuan Wartawan Indonesia Cabang Yogyakarta, 14 Oktober 1987.
4 Yosal Iriantara, Media Relations: Konsep, Pendekatan, dan Praktik , (Bandung: Simbiosa Rekatama, Media, 2005), hal. 164.
Harian  Serambi  Indonesia  sebagai  salahsatu  media  terbesar  di  Aceh merupakan  media  yang  paling  banyak  menjadi  rujukan  informasi  bagi  para pembaca.  Koran  ini  diterbitkan  oleh  P.T  Aceh  Media  Grafika  pada  tanggal  25 Februari  1986  silam.  Ketika  itu,  kondisi  Aceh  masih  dalam  keadaan  konflik bersenjata antara  Merdeka (GAM) dengan Pemerintah Indonesia.
Konflik  menjadikan  posisi  pekerja  media  di  Aceh  terbatasi  ruang  gerak, kadangkala laporan yang diturunkan oleh harian Serambi Indonesia mendapatkan intervensi  dari  militer  pemerintah.  Intervensi  ini  mengakibatkan  berita  yang disiarkan  kepada  masyarakat  sering  kali  tidak  seimbang dan  mengambaikan  hak jawab  dari  GAM  yang  diklaim  oleh  pemerintah  Indonesia  sebagai  pemberontak. Mengambaikan  keseimbangan  dalam  pemberitaan  dan  tidak    memberikan  hak jawab kepada narasumber lain adalah salah satu bagian dari pelanggaran kode etik jurnalistik.
Pada  tanggal  15  Agustus  2005  di  Helsinki  Finlandia,  pihak  GAM  dan Pemerintah Indonesia sepakat untuk mengakhiri konflik dengan perjanjian damai yang lebih dikenal dengan  Momorendum of Understanding (MoU) Helsinki. Pasca penandatangan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dengan GAM  di  Helsinkhi  Filandia  keadaan  masyarakat  jauh lebih  baik  dan tenang (Aziz, 2007:3).
Aceh  damai,  pekerja  pers  di  Aceh  juga  merasakan  kebebasan  dalam menjalankan  fungsi  mereka  sebagai  penyampai  informasi.  Namun  demikian peneliti  tertarik  untuk  meneliti  kembali  implementasi  kode  etik  Jurnalistik Serambi Indonesia pada masai damai Aceh.
Implementasi  Kode  Etik  Jurnalistik  dalam  tugas  kewartawanan,  menurut hemat  peneliti  dapat  dipandang  sebagai  acuan,  sejauhmana  aktualisasi kepribadian  jurnalis  sebagai  insan  pers  yang  taat  aturan.  Maka  selayaknya diingatkan,  bahwa  penyampaian  informasi  bukanlah  hak  bagi  media  pers,  tetapi merupakan  kewajibannya  dalam memenuhi  hak masyarakat  untuk  mendapatkan informasi  sosial.  Itulah  yang  ingin  dijunjung  oleh  kode  kehormatan  profesi jurnalisme.  Dengan  demikian  Kode  Etik  Jurnalistik  serta  penerapannya  perlu menjadi perhatian bagi seorang jurnalis.

## Teori Pers
Sistem pemerintahan atau politik di suatu Negara akan membawa pengaruh pada dunia pers Negara tersebut. Sebagian  sarjana di Amerika Serikat seperti Fred Siebert,  Theodore    Peterson  dan  Wilbur  Schramm  (1963)  melalui  bukunya  yang berjudul “Four Theories of The Press” memperkenalkan empat teori tentang pers, yakni;
1. Teori Pers Otoriter (Authoritarian)
Teori ini lahir pada abad kelima belas sampai keenam belas pada masa bentuk pemerintahan bersifat otoriter (kerajaan absolute). Oleh karena itu kebebasan pers sepenuhnya  dimaksudkan  untuk  menunjang  kerajaan  maka  pemerintah langsung menguasai dan mengawasi kegiatan media massa. Akibatnya sistem pers  yang  berlaku  sepenuhnya  berada  di    bawah  pengawasan  pemerintah. Kebebasan  pers  yang  ada  sangat  tergantung  kepada  kekuasaan  raja  yang mempunyai kekuasaan yang mutlak.

## 2. Teori Pers Liberal (Libertarian)
Sistem pers liberal berkembang pada abad ketujuh belas dan kedelapan belas sebagai akibat timbulnya revolusi industry. Menurut teori ini, pada dasarnya manusia  mempunyai  hak-hak  yang  diperolehnya  secara  ilmiah.  Teori  ini beranggapan  bahwa  apabila  ada  control  dari  pemerintah  maka  potensi manusia  untuk  mengejar  kebenaran  tidak  akan  berkembang,  karena  hal tersebut hanya akan terwujud dalam iklim kebebasan menyatakan pendapat. Teori  libertarian  beranggapan  bahwa  pers  harus  memiliki  kebebasan  yang seluas-luasnya  untuk  membantu  manusia  dalam  upaya  menemukan kebenaran. Untuk memperoleh kebenaran, manusia membutuhkan kebebasan dalam  memperoleh  informasi  dan  pikiran-pikiran  yang  hanya  dapat  secara efektif  diterima  ketika  itu,  apabila  disampaikan  melalui  pers  yakni  media cetak. Berdasarkan pemikiran tersebut, dalam masyarakat liberal, kebebasan pers  itu  dipandang  sebagai  suatu  hal  yang  sangat  pokok  karena  dari kebebasan pers inilah dapat dilihat adanya kebebasan manusia. Dengan kata
lain  dapat  disebutkan  bahwa  pers  yang  ada  di  suatu  negara  merupakan barometer atas kebebasan yang dimiliki oleh setiap individu.

## 3. Teori Pers Komunis (Marxist)
Teori  ini  berkembang  pada  abad  kedua  puluh  sebagai  akibat  dari  sistem komunis  di  Uni  Soviet.  Sistem  ini  mendasarkan  diri  pada  teori  Karl  Marx tentang  perubahan  sosial.  Sesuai  dengan  sejarah  kalahiran  dan pertumbuhannya yang tidak dapat  dipisahkan dari sejarah ideologi komunis dan  berdirinya  negara  Uni  Soviet,  maka  teori  pers  ini  dikenal  pula  dengan istilah  “Pers  Komunis  Soviet”.  Di  dalam  teori  komunis  ini,  pers  sepenuhnya merupakan  alat  pemerintah  (partai)  dan  bagian  integral  dari  negara. konsekwensinya,  pers  harus  tunduk  pada  pemerintah  dan  pengawasan pemerintah atau partai. Hal tersebut berarti, pers tidak lebih  dari alat partai komunis yang berkuasa. Pers harus melakukan apa yang terbaik bagi negara dan  partai.  Yang  dilakukan  oleh  pers  untuk  mendukung  komunis  dianggap sebagai  perbuatan  moral,  akan  tetapi  sebaliknya  setiap  perbuatan  pers  yang dianggap membahayakan atau merintangi pertumbuhan komunis, dipandang sebagai perbuatan immoral.
4. Teori Tanggung Jawab Sosial (Social Responsibility)
Teori  ini  tumbuh  pada  awak  abad  kedua  puluh  sebagai  protes  terhadap kebebasan  mutlak  yang  diajarkan  oleh  teori  libertarian  karena  teori libertarian  ini  dipandang  telah  menimbulkan  kemerosotan  moral  dalam masyarakat.  Social responsibility theory  mempunyai dasar pemikiran bahwa pers  harus  disertai  tanggung  jawab  kepada  masyarakat.  Teori  tanggung jawab  sosial  mendasarkan  pandangannya  kepada  suatu  prinsip  bahwa kebebasan  pers  harus  disertai  dengan  kewajiban-kewajiban  dan  pers mempunyai  kewajiban  untuk  bertanggung  jawab  kepada  masyarakat  guna melaksanakan tugas-tugas pokok yang dibebankan kepada komunikasi massa dalam masyarakat modern dewasa ini  (Harahap, 1996: 36-38).
Sementara  itu  di  Indonesia  memperkenalkan  tentang  Pers  Pancasila, menurut Dewan Pers istilah Pers Pancasila yang orientasi, sikap dan tingkah lakunya  berdasarkan  pada  nilai-nilai  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar
1945.  Hakekat  pers  Pancasila  adalah  pers  yang  sehat  yakni  pers  yang  bebas dan  bertanggung  jawab  dalam  menjalankan  fungsinya  sebagai  penyebar informasi yang benar dan objektif, penyalur aspirasi rakyat dan kontrol sosial yang konstruktif (Harahap, 1996:39).

## Definisi Implementasi
Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi,  tindakan,  atau  adanya  mekanisme  suatu  sistem.  Implementasi  bukan sekedar  aktivitas,  tetapi  suatu  kegiatan  yang  terencana  dan  untuk  mencapai tujuan  kegiatan  (Usman,  2002:  70).  Terjemahan  pemikiran  tentang implementasi  tersebut  dapat  disebutkan  bahwa  implementasi  tidak  sekedar kegiatan atau aktivitas, akan tapi suatu kegiatan yang terukur  dan terencana secara matang berdasarkan pegangan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Karena itu implementasi dipengaruhi oleh objek tertentu, dan bukan berdiri sendiri dalam melaksanakan suatu kegiatan atau aktivitas.
Sementara  Guntur  Setiawan,  implementasi  atau  pelaksanaan  adalah perluasan  aktivitas  yang  saling  menyesuaikan  proses  interaksi  antara  tujuan dan  tindakan  untuk  mencapainya  serta  memerlukan  jaringan  pelaksana, birokrasi yang efektif (Setiawan, 2004: 39).
Secara  sederhana  implementasi  bisa  diartikan  pelaksanaan  atau penerapan.  Majone  dan  Wildavsky  (dalam  Nurdin  dan  Usman,  2002) mengemukakan  implementasi  sebagai  evaluasi.  Mengemukakan  bahwa implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan. Beberapa definisi  implementasi  tersebut  memberikan  gambaran  bahwa  kata implementasi  adalah  aktivitas,  tindakan,  atau  tata  cara  aksi  dalam  suatu sistem.

## Kode Etik Jurnalistik
Menurut  Pius  &  Dahlan  dalam  kamus  ilmiah  populernya,  kode  ialah tanda, atau sandi, tulisan rahasia, kitab undang-undang. Sedangkan kode etik ialah  peraturan  kesusilaan  dan  kebijaksanaan  yang  menjadi  patokan  atau pedoman yang harus ditaati. Etika secara bahasa berasal dari kata ethica atau ethos dalam bahasa Yunani, yang artinya adalah moral filosofi, filsafat praktis
dan ajaran kesusilaan (Abede Pareno, 2002: 36). Sedangkan jurnalistik secara bahasa  berasal  dari  kata journal yang  berarti  catatan  harian,  mengenai kejadian  sehari-hari  atau  surat  kabar  harian.  Namun  pengertian  jurnalistik secara  umum  ialah  kegiatan  menghimpun  berita,  mencari  fakta,  dan melaporkan peristiwa (Hikmat, 2004: 15).
Aturan-aturan  kode  etik  jurnalistik  juga  tercantum  dalam  surat keputusan  Menteri  Penerangan  Republik  Indonesia,  No.  48/  Kep/  Menpen/ 1975 tentang pengukuhan Kode Etik Persatuan Wartawan Indonesia. Di dalam aturan tersebut, pasal 2 menyatakan:
1. Wartawan  Indonesia  dengan  penuh  rasa  tanggung  jawab  dan  bijaksana mempertimbangkan  perlu  atau  tidaknya  suatu  berita,  tulisan,  gambar, karikatur dan sebagainya disiarkan
2. Wartawan Indonesia tidak menyiarkan:
a. Hal-hal yang sifatnya destruktif dan dapat merugikan bangsa dan negara.
b. Hal-hal yang dapat menimbulkan kekacauan.
c. Hal-hal yang dapat menyinggung perasaan susila agama, kepercayaan atau keyakinan seseorang atau sesuatu golongan yang dilindungi oleh undang- undang.
3. Wartawan  Indonesia  melakukan  pekerjaan  berdasarkan  kebebasan  yang bertanggung jawab demi keselamatan umum, tidak menyalahgunakan jabatan dan kecakapannya untuk kepentingan sendiri atau kepentingan golongan.
4. Wartawan  Indonesia  dalam  menjalankan  tugas  jurnalistiknya  yang menyangkut  bangsa  dan  negara  lain,  mendahulukan  kepentingan  nasional Indonesia.
Dengan  demikian,  Kode  Etik  Jurnalistik  ialah  seperangkat  aturan  tentang pedoman berperilaku para praktisi wartawan dalam bertindak dan bersikap, yang di  dalamnya  mengandung  prinsip  benar  dan  salah  serta  mengandung  nilai-nilai moral.

## Fungsi Pers
Keberadaan pers sebagai institusi sosial  dikatakan Siregar (1998:xi) sebagai berikut: Pers sebagai  institusi sosial bertolak dari kontrak sosial (social contract)
dengan  masyarakat.  Kontrak  sosial  ini  tidak  berdasarkan  perikatan  hukum melainkan dari kesepakatan sosial akan fungsi pers yang dijalankan oleh jurnalis di satu pihak dan nilai guna yang dirasakan masyarakat di pihak lain.
Menurut  pasal  3  UU  No.40/1999  ada  beberapa  fungsi  pers  nasional  yakni: sebagai  media  informasi,  pendidikan,  hiburan  dan  control  sosial  serta  dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi.  Tanggung jawab pers nasional cukup besar terhadap  masyarakat  karena  sebagai  lembaga  sosial  yang  harus  memberikan informasi  yang  benar  dan  bermanfaat  kepada  masyarakat.  Dilain  sisi,  pers  juga pers adalah lembaga ekonomi yang mengeruk keuntungan untuk dapat bertahan di dunia industri media.
Dalam hal pengawasan terhadap fungsi media, di Indonesia dibentuk Dewan Pers yang memiliki fungsi pengawasa terhadap tindak tanduk kegiatan pers yang sesuai  dengan  kode  etik  jurnalistik  sebagai  pedoman  bersama.  Pembentukan Dewan  Pers  dijelakan  pada  BAB  V  UU  Pers  No.40  1999  yaitu        dalam  upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, dibentuk  Dewan  Pers  yang  independen.  Keanggotan  Dewan  Pers  yang  dipilih yaitu  terdiri  dari  wartawan  yang  dipilih  oleh  organisasi  wartawan,  pimpinan perusahaan  pers  yang  dipilih  oleh  organisasi  perusahaan  pers,  dan  tokoh masyarakat,  ahli  di  bidang  pers  dan  atau  komunikasi  wartawan  dan  organisasi perusahaan pers.
Berkenaan dengan fungsi Dewan Pers dalam melakukan tugas dunia pers di Indonesia,  pada  Undang-Undang  Pers  No.40  Tahun  1999  pasal  15  disebutkan sebagai berikut:
1. Melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain.
2. Melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers.
3. Menetapkan dan mengawasi pelaksanaan kode etik jurnalistik.
4. Memberikan  pertimbangan  dan    mengupayakan  penyelesaian  pengaduan masyarakat atas  kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers.
5. Mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah.
6. Memfasilitasi  organisasi-organisasi  pers  dalam  menyusun  peraturan- peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan.

## 7. Mendata perusahaan pers. 5
Di Indonesia tidak hanya Dewan Pers juga melakukan pengawasan terhadap pemberitaan  di  media  masa,  tapi  juga  dibentuk  sebuah  komisi  yang  bernama Komisi  Penyiaran  Indonesia  (KPI).  Komisi  tersebut  sebagai  bentuk  peran  dan partisipasi  masyarakat  dalam  perihal  penyiaran  untuk  mewakilkan  kepentingan khalayak  umum    (UU  Penyiaran,  pasal  8  ayat  1).  Tugas  dan  wewenang  KPI berdasarkan Undang-Undang No.32 Tahun 2002 tentang penyiaran, yang tertera dalam pasal  8 adalah sebagai berikut:
1. KPI  sebagai  wujud  dan  peran  masyarakat  berfungsi  mewadahi  aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat dan penyiaran.
2. Dalam menjalankan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), KPI mempunyai wewenang:
a. Menetapkan standat program siaran.
b. Menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran.
c. Mengawasi  pelaksanaan  peraturan  dan  pedoman  perilaku  penyiaran serta standar program siaran.
d. Memberi sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran.
e. Melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan Pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat.
3. KPI mempunyai tugas dan kewajiban:
a. Menjamin    masyarakat  untuk  memperoleh  informasi  yang  layak  dan benar sesuai dengan hak asasi manusia.
b. Ikut membantu pengaturan infrastuktur bidang penyiaran.
c. Ikut  membangun  iklim  persaingan  yang  sehat  antarlembaga  penyiaran dan industri terkait.
d. Memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang.
e. Menampung,  meneliti  dan  menindaklanjuti  aduan,  sanggahan,  serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran.
f. Menyusun  perencanaan  pengembangan  sumber  daya  manusia  yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran. 6
5 Undang-Undang Pers No.40 Tahun 1999.
.

## II. METODE
Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan pada studi kasus  deskriptif,  dengan  menekankan  manusia  sebagai  instrument  penelitian, menerapkan  metode  observasi,  dan  interview  untuk  dapat  mengungkapkan nuansa yang mengarahkan pada laporan kasus.
Data primer dan sekunder yang didapakan peneliti disusun menjadi bahan yang  memberikan  gambaran  sebagai  sebuah  kasus  penelitian.  Mulyana  (2001) berpendapat  bahwa  studi  kasus  adalah  uraian  dan  penjelasan  komprehensif berkenaan  aspek  seorang  individu,  suatu  kelompok,  suatu  organisasi (komunitas), suatu program, atau situasi social. Masih menurut Mulyana (2001) metode  terpenting  tetap  saja  bersifat  kualitatif,  misalnya  melalui  pengamatan dan  wawancara  yang  dilakukan.  Menurut  Mulyana  lebih  lanjut,  sejauh  ini pengertian studi kasus menyangkut telaah atas seseorang, kelompok atau suatu lembaga secara cermat dan intensif walaupun kasus juga bisa berarti studi yang dilengkapi kasus-kasus.

## III. Hasil Penelitian

## 1. Jurnalisme Di Serambi Indonesia
Jurnalisme  asal  kata  dari jurnal yang  artinya  adalah  buku  catatan harian,  suratkabar  harian  dan  sejumlah  pengertian  lainnya.  Jurnalisme dimaksud  adalah  pekerjaan  mengumpulkan,  menulis,  mengedit  dan menerbitkan  berita  di  suratkabar  dan  sebagainya  dalam  bidang kewartawanan.  Dalam  hal  ini  jurnalisme  adalah  apa  yang  diberlakukan Harian  Serambi  Indonesia  baik  menyangkut  kewartawanan,  sistem penerbitan,  editorial  maupun  bidang  lainnya  yang  mencakup  dalam  hal jurnalisme.
Pada Harian Serambi Indonesia, mempunyai tata cara dan teori yang sudah  baku  dan  disesuaikan  dengan  sistem  atau  kode  etik jurnalistik  yang berlaku  di  Indonesia,  antara  lain  seperti  yang  tercantum  dalam  surat keputusan Menteri Penerangan Republik Indonesia, No. 48/ Kep/ Menpen/
6 Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.
1975 tentang pengukuhan Kode Etik Persatuan Wartawan Indonesia, seperti disebutkan dalam pasal 2:
A. Wartawan  Indonesia  dengan  penuh  rasa  tanggung  jawab  dan  bijaksana mempertimbangkan  perlu  atau  tidaknya  suatu  berita,  tulisan,  gambar, karikatur dan sebagainya disiarkan
B. Wartawan Indonesia tidak menyiarkan:
a. Hal-hal  yang  sifatnya destruktif dan  dapat  merugikan  bangsa  dan negara.
b. Hal-hal yang dapat menimbulkan kekacauan.
c. Hal-hal yang dapat menyinggung perasaan susila agama, kepercayaan atau keyakinan seseorang atau sesuatu golongan yang dilindungi oleh undang-undang.
C. Wartawan Indonesia melakukan pekerjaan berdasarkan kebebasan yang bertanggung  jawab  demi  keselamatan  umum,  tidak  menyalahgunakan jabatan dan kecakapannya untuk kepentingan sendiri atau kepentingan golongan.
d. Wartawan  Indonesia  dalam  menjalankan  tugas  jurnalistiknya  yang menyangkut  bangsa  dan  negara  lain,  mendahulukan  kepentingan nasional Indonesia.
Teori  jurnalistik  yang  dijalankan  oleh  Serambi  indonesia  tidak terlepas  dari  ketentuan-ketentuan  yang  telah  digariskan  oleh  Undang- Undang Pers dan Kode Etik Kewartawanan. Teori jurnalistik yang dianut Serambi  Indonesia  sama  dengan  dilakukan  oleh  berbagai  suratkabar lainnya. Serta disesuaikan dengan Undang-Undang Pers. Jika memang ada perbedaan, dilakukan tetap berpedoman pada teori jurnalistik yang ada.
Kecuali  itu  tekanannya  ada  keakuratan,  ketelitian,  informasi  yang instruksional dan sebagainya.
Kemudian  dalam  hal  khusus  bidang  agama,  menggunakan  sepuluh pedoman penulisan bidang agama yaitu:
1. Wartawan memahami, mengapa Negara Rebublik Indonesia mengurusi agama,  karena  hal  itu  disebutkan  dalam  Undang-Undang  Dasar  1945 dan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) dengan pengertian negara
tidak  mencampur  hal-hal  yang  bersifat intern agama,  hanya  bersifat mengarahkan dan memberikan bimbingan.
2. Wartawan  memahami  dengan  peraturan  perundang-undangan  negara berhak  mengatur  rakyatnya,  sehingga  dapat  tetap  bebas  dan  hidup rukun melaksanakan agamanya masing- masing.
3. Wartawan  menyadari  bahwa  dalam  menyajikan  tulisan,  berita,  ulasan dalam bidang agama harus memiliki nalar khalayak (sense of audience) yang tepat, agar mengetahui betul-betul masyarakat mana yang menjadi sasaran tulisan.
4. Wartawan  menyadari  bahwa  mempersoalkan  masalah  yang menyangkut khilafiyah yaitu masalah-masalah yang dapat menimbulkan  perbedaan  pendapat  agama  dapat  mengganggu kerukunan intern ummat  beragama,  karena  itu  harus  dijauhi  dalam tulisannya.
5. Wartawan menyadari, bahwa mempersoalkan hal-hal yang menyangkut pokok-pokok  kepercayaan  (aqidah/  dokrin)  dari  berbagai  agama, karena itu harus dijauhi dalam tulisannya.
6. Wartawan menyadari, bahwa hal-hal yang mengundang kesalahpahaman  antarsesama  ummat  beragama,  karena  itu  harus dijauhi dalam tulisannya.
7. Wartawan  menyadari,  bahwa  hal-hal  yang  mengundang sekularisme , atheisme, komunisme , dan hal-hal lain yang dalam negara Pancasila yang agamais, tidak dapat dibenarkan dalam negara Pancasila.
8. Wartawan  harus  waspada  terhadap  hal-hal  yang  dapat  memojokkan golongan  agama  tertentu,  hanya  karena  perbuatan  oknum-oknum tertentu dari golongan itu, yang dapat menimbulkan kerawanan dalam kehidupan beragama.
9. Wartawan  harus  memahami,  agar  tidak  membuat  pikiran/  surat pembaca yang emosional yang dapat menyinggung golongan lain.
10. Wartawan  memahami  pedoman  ini  dengan  kesadaran  bahwa  agama mempunyai  peranan  positif  dan  penting  dalam  pembangunan  negara dan pembinaan akhlak bangsa.
Kesepuluh  padoman  ini  menjadi  tuntutan  bagi  wartawan-wartawan Indonesia  dalam  melaksanakan  profesinya  dan  tidak  bersifat  mengikat, tetapi merupakan pegangan moral.
Harian  Serambi  Indonesia,  dalam  kegiatan  kewartawanan  serta aktifitasnya  tidak  terlepas  dari  berbagai  hal  yang  menyangkut  ketentuan- ketentuan Undang-Undang Pers, baik menyangkut isi pemberitaan maupun dalam hal pengelolaan keredaksional.

## 2. Proses kerja wartawan Serambi Indonesia
Media massa mengolah informasi melalui proses kerja jurnalistik, dan ini berlaku  untuk  semua  organisasi  yang  bergerak    dibidang  penerbitan  pers. Sebagaimana diungkapkan oleh redaktur harian serambi Indonesia, Yarmen Dinamika  yang  ditemui  di  ruangan  kerjanya,  bersedia  bercerita  tentang sistem kerja wartawan.
“Proses  kerja  di  harian  Serambi  Indonesia  secara  umum  sama  dengan organisasi pers yang diterapkan di Indonesia. Pertama, dipagi hari redaktur dan para wartawan mengadakan rapat redaksi untuk memantau peristwa, dan  menentukan  sebagian  tema  yang  akan  ditulis  dalam  penerbitan  edisi mendatang.  Kedua,  wartawan  yang    telah  mendapatkan  tema  liputan, ditugaskan  turun  ke  lapangan  (reportase)  untuk  mencari  data  sebanyak mungkin.  Ketiga,  setelah  melakukan  reportase,  wartawan  akan  menulis berita.  Keempat,  pada  sore  hari,  redaktur  dan  para  wartawan  berkumpul lagi  untuk  menentukan  berita  yang  akan  dimuat  di  setiap  halaman. Redaktur  bertanggung  jawab    untuk  menentukan  berita  apa  yang  cocok untuk  halaman  masing-masing.  Kelima,  proses  editing,  yaitu  proses penyuntingan  naskah  yang  bertujuan  untuk  menyempurnakan  penulisan naskah. Penyempurnaan  ini  dapat  menyangkut  ejaan,  gaya  bahasa, kelengkapan  data,  efektivitas  kalimat,  dan  sebagainya.  Keenam,  proses setting  dan  layout,  setting  merupakan  proses  pengetikan  naskah  yang menyangkut  pemilihan  jenis  dan  ukuran  huruf.  Sedangkan  layout
merupakan penanganan tata letak dan penampilan fisik penerbitan secara umum.  Setting  dan  layout  merupakan  tahap  akhir  dari  proses  kerja jurnalistik.  Setelah  proses  ini  selesai,  naskah  dibawa  ke  percetakan  untuk dicetak sesuai oplah yang ditetapkan.” 7
Lebih  lanjut,  mengenai  proses  kerja  wartawan  serambi  Indonesia  di lapangan saat melakukan liputan, Mawaddatul Husna mengatakan:
“Saya  masih  wartawati  pemula,  kerja-kerja  di  lapangan  tidak  semudah memberi  tema  liputan  di  ruangan  redaksi.  Saya  harus  benar-benar  fokus menguasai  tema  liputan  agar  mental  percaya  diri  timbul  ketika  menemui narasumber, menganalisis data, dan sampai pada akhirnya menulis laporan yang utuh.” 8
3. Pemahaman Kode Etik Jurnalistik Wartawan Serambi Indonesia
Semua  wartawan  di  Indonesia  memiliki  pengetahuan  dasar  tentang jurnalistik. Akan tetapi ketika seseorang memilih profesinya sebagai seorang wartawan,  pengetahuan  tentang  kode  etik  jurnalistik  adalah  pagar  bagi wartawan ketika menjalankan aktivitasnya dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat luas.
Dalam kode etik menjelaskan, wartawan Indonesia dengan penuh rasa tanggung  jawab  dan  bijaksana  mempertimbangkan  patut  tidaknya menyiarkan  berita  tulisan  atau  gambar,  yang  dapat  membahayakan keselamatan  dan  keamanan  negara,  persatuan  dan  kesatuan  bangsa, menyinggung perasaan agama, kepercayaan, dan keyakinan suatu golongan yang dilindungi oleh Undang-undang.
Pemahaman terhadap kode etik jurnalistik dan Undang-Undang  No.40 Tahun  1999  dikalangan  wartawan  Serambi  Indonesia  sangat  penting. Sebagaimana dikatakan Yarmen Dinamika ketika saya waawancarai di ruang kerja redaktur:
7 Hasil wawancara dengan Yarmen Dinamika, Redaktur Serambi Indonesia
8 Hasil wawancara dengan Mawaddatul Husna, Wartawati Serambi Indonesia
“Kami  selaku  pimpinan  di  Serambi  Indonesia  memberikan  pemahaman kepada  wartawan  yang  baru  bergabung  tentang  kode  etik  jurnalistik, suapaya  mereka  tidak  terjerumus  ke  ranah  hukum.  Ada  aturan-aturan norma  yang  telah  dibuat  negara  yang  harus  dipahami  seorang  jurnalis. Profesi  ini  sangat  rawan  bersentuhan  dengan  hukum,  jadi  diberikan panduan  moral  yang  menuntun  para  wartawan  menjalankan  tanggung jawab profesi sesuai dengan undang-undang pers.” 9
Dalam upaya meningkatkan wartawan terhadap pemahaman kode etik jurnalistik, para pimpinan redaksional Serambi Indonsia menyelenggarakan berbagai macam kegiatan berpola pendidikan seperti Work Shop Jurnalistik, Seminar-seminar,  dan  juga  Sekolah  Jurnalistik.  Hal  ini  merupakan perwujudan  dari  kesungguhan  Serambi  Indonesia  menjadi  sebuah  media yang professional.
Hal senada juga dikatakan oleh Ansari Hasyim mengenai pemahaman kode etik Jurnalistik yang dinilai kunci utama menjadi wartawan profesional:
“Bagi  seorang  wartawan,  pendidikan  jurnalisme  berkaitan  kode  etik jurnalistik  harus  benar-benar  dipahami,  karena  itu  adalah    rambu-rambu yang akan menuntunnya menjadi wartawan profesional.” 10
Bagi  Ansari  Hasyim,  pemahaman  kode  etik  jurnalistik  sangat membantunya  dalam  menulis  pemberitaan  yang  menyangkut  dengan kepentingan umum. Dia mengungkapkan mungkin saja akan terjebak dalam pemberitaan  yang  tidak  mencerdaskan  masyarakat  ketika  ia  tidak memahami betul aturan yang telah digariskan dalam kode etik jurnalistik.
Sementara,  Masrizal,  dengan  senyuman  dan  tetap  fokus  dengan pertanyaan dia mengatakan:
“Kode etik jurnalistik adalah aturan norma hukum yang harus dipatuhi oleh seorang  wartawan  dalam  menjalankan  tugas  jurnalsitik  untuk  kepentingan masyarakat.” 11
Penyempurnaan  kode  etik  jurnalistik  juga  tidak  luput  dari    proses reformasi  di  Indonesia  yang    telah  memberikan  gambaran  baru  mengenai kode  etik  pers  yang  sesuai  dengan  peran  dan  fungsi  pers  yang  tetap berpegang pada tanggungjawab dan kewajiban pers kepada masyarakat.
9 Hasil wawancara dengan Yarmen Dinamika, Redaktur Serambi Indonesia
10 Hasil wawancara dengan Ansari Hasyim , wartawan Serambi Indonesia
11 Hasil wawancara dengan Masrizal, wartawan Serambi Indonesia

## 4. Implementasi Kode Etik Jurnalistik Wartawan Serambi Indonesia
Hasil  dari  suatu  pemahaman  adalah  tindakan  atau  implementasi, sehingga dengan adanya pemahaman akan ada pengetahuan bagi wartawan untuk bekerja sesuai dengan garis ketentuan kode etik jurnalistik. Indikator implemenatsi  kode  etik  jurnalistik    berjalan  dengan  baik  adalah profesionalitas  kerja  wartawan  yang  dapat  dilihat  dari  hasil  karya jurnalistiknya yang meliputi keseluruhan tugas kewartawanan.
Dalam  persepsi  wartawan,  istilah  “profesional”  memiliki  tiga  arti. Pertama, profesional adalah kebalikan dari “amatir”. Kedua, sifat pekerjaan wartawan menuntun pelatihan khusus. Ketiga, norma-norma yang mengatur perilakunya  dititikberatkan  pada  kepentingan  khalayak  pembaca.  Norma- norma  didalamnya  dapat  diidentifikasikan  sebagi  norma  teknis  dan  norma etis.
Norma  teknis  yakni  keharusan  menghimpun  berita  dengan  cepat, keterampilan  menulis  dan  menyunting  berita  dan  sebagainya.  Norma  etis yakni  kewajiban  kepada  pembaca  serta  nilai-nilai  seperti  tanggungjawab, sikap  tidak  memihak,  sikap  peduli,  adil,  objektif  dan  lain-lain  yang keseluruhannya harus tercermin dalam produk penulisannya (Kusumaningrat,  2006:115).  Sebagaiaman  dikatakan  Yarmen  Dinamika, dengan serius memberi tanggapan.
“Terus terang saja ada banyak orang bisa mendapatkan informasi, mengolah informasi. Tetapi waktu mempublikasikan kepada public, ada norma teknis dan norma etis dalam bentuk undang-undang pers. Di dalam undang-undang pers dinyatakan bahwa wartawan Indonesia mentaati kode etik jurnalistik. 12
Wartawan di harian Serambi Indonesia dalam upaya mencari informasi, mengolah informasi, dan mempublikasi berita terkait tema atau isu tertentu menggunakan  cara-cara  etis,  ditunjukan  antara  lain  dengan  menunjukkan identitas  diri  sebagai  wartawan.  Begitu  pula  yang  diungkapkan  oleh Mawaddatul  Husna,  wartawati  di  desk  kota.  Menurutnya  jika  wartawan
12 Hasil wawancara dengan Yarmen Dinamika, Redaktur Serambi Indonesia
belum  mengetahui  indentitas  narasumbernya,  maka  ia  harus  berkenalan terlebih dahulu. Kadangkala narasumber ragu dengan kredibilitas ia sebagai seorang  wartawan,  disaat  itulah  indentitas  kartu  pers  memberi  keyakinan kepada  narasumber.    Senada  dengan  yang  disampaikan  oleh  Mawaddatul Husna,  menurut  Yarmen  Dinamika  wartawan  di  Serambi  Indonesia  selalu mengedepankan  prinsip  mengenalkan  diri  kepada  narasumber.  Berikut pernyataannya.
“Para  wartawan  Serambi  Indonesia  menunjukancara-cara  professional ketika bekerja dengan menunjukan indentitas diri berupa kartu pers.”
Pernyataan  dari  wartawan  dan  redaktur  di  Harian  Serambi  Indonesia yang mengungkapkan bahwa mereka senantiasa mengenalkan identitas diri kepada  narasumber,  menanyakan  identitas  narasumber  dan  meminta  izin untuk  menuliskan  pernyataannya  tersebut  sesuai  dengan  Pasal  2  dalam Kode Etik Jurnalistik yang berbunyi, Wartawan Indonesia menempuh cara- cara  yang  profesional  dalam  melakukan  tugas  jurnalistik . Di  dalam penafsiran  Kode  Etik  Jurnalistik  disebutkan  bahwa  cara-cara  yang profesional itu salah satunya ialah dengan mennjukkan identitas diri kepada narasumber.
Akan  tetapi  kadangkala  dinamika  yang  terjadi  di  lapangan mengharuskan  wartawan  melakukan  liputan  investigasi  dengan menyamarkan indetitas diri sebagai wartawan. Investigasi dilakukan dengan cara  penelusuran  data  atau  ikut  dalam  permainan  peran  yang  dapat mendekatkan diri dengan si narasumber tanpa mereka ketahui kita sebagai wartawan.  Sebagaimana  dikatakan  Ansari  Hasyim  dengan  terbuka menjawab yang ditanyakan kepadanya.
“Ketika  saya  melakukan  liputan investigasi  tentang  Pekerja Seks Komersial (PSK)  di  Aceh,  kepada  sebagian  narasumber  saya  tidak  mengenalkan  diri sebagai  wartawan,  bahkan  saya  juga  harus  melindungi  indentitas narasumber.  Saya  yakin  liputan  investigasi  dibolehkan  menurut  kode  etik
jurnalistik  apabila  pemeberitaan  tersebut  menyangkut  kepentingan masyarakat.” 13
Alasan  Ansari  Hasyim  tertulis  dalam  penafsiran  Pasal  2  Kode  Etik Jurnalistik  bahwa  cara-cara  yang  profesional  ialah  salah  satunya  dengan, penggunaan  cara-cara  tertentu  dapat  dipertimbangkan  untuk  peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik.
Ketika  menulis  berita,  wartawan  harian  Serambi  Indonesia memberikan  porsi  yang  berimbang  dalam  menyajikan  kembali  sebuah peristiwa menjadi karya jurnalistik. Mereka menerapkan prinsip cover both sides atau  keberimbangan  dimana  masing-masing  pihak  mendapatkan kesempatan  ruang  dan  waktu  pemberitaan  secara  proporsional. Sebagaimana yang dikatakan Yarmen Dinamika, dengan serius.
“Serambi  Indonesia  memegang  prinsip cover  both  sides dalam  pemberitaan, narasumber diberikan ruang yang sama dalam pemberitaan,” 14
Cover  both  sides dan  pentingnya  memberi  ruang  jawab  yang proporsional untuk masing-masing pihak, sesuai dengan Pasal 1 dalam Kode Etik  Jurnalistik  yang  berbunyi,  Wartawan  Indonesia  bersikap  independen, menghasilkan  berita  yang  akurat,  berimbang,  dan  tidak  beritikad  buruk. Kemudian, selain pasal tersebut ketentuan tentang menghasilkan berita yang berimbang  juga  terdapat  pada  Pasal  3  dalam  Kode  Etik  Jurnalistik  yang berbunyi,  Wartawan  Indonesia  selalu  menguji  informasi,  memberitakan secara  berimbang,  tidak  mencampurkan  fakta  dan  opini  yang  menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.
Wartawan  di  Serambi  Indonesia  juga  bekerja  tanpa  ada  intervensi pihak  perusahaan  dalam  menentukan  tema-tema  pemberitaan  yang  layak naik  cetak,  sesuai  dengan  Pasal  1  dalam  Kode  Etik  Jurnalistik  yakni, wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang  dan  tidak  beritikad  buruk.  Dalam  penafsiran  disebutkan  bahwa independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati  nurani  tanpa  campur  tangan,  paksaan  dan  intervensi  pihak  lain
13 Hasil wawancara dengan Ansari Hasyim , wartawan Serambi Indonesia
14 Hasil wawancara dengan Yarmen Dinamika, Redaktur Serambi Indonesia
termasuk  pemilik  perusahaan  pers.  Hal  tersebut  seperti  dijlaskan  Yarmen Dinamika dengan tegas.
“Soal independensi kita sebagai wartawan memberitakan sesuai dengan hati nurani,sesuai dengan fakta-fakta di lapangan, tanpa ada paksaan,dan campur tangan  dari  pihak  lain  termasuk  pemilik  perusahaan  pers.  Kami  menjaga betul keaslian isi berita.” 15
Wartawan  Serambi  Indonesia  dalam  kontek  pemberitaan  kasus kejahatan  yang  melibatkan  anak-anak,  informasi  indentitas  korban  dan pelaku  ditulis  inisal  nama,  tanpa  menyebutkan  indentitas  lengkap. Sebagaimana yang diakui Ansari Hasyim.
“Saya sangat hati-hati menulis berita kejahatan yang melibatkan anak-anak. Kode etik Jurnalistik telah mengatur soal perlindungan terhadap anak-anak lewat pemberitaan. Saya kira tindakan wartawan ketika meliput dilapangan harus  sesuai  dengan  fungsi  dan  tanggung  jawab  seperti  yang  dituangkan dalam kode etik jurnalistik.” 16
Berdasarkan pernyataan Ansari Hasyim melindungi identitas anak-anak yang posisinya sebagai  korban dan  pelaku korban kejahatan, hal tersebut sesuai dengan pasal  5  dalam  kode  etik  jurnalistik  yang  berbunyi,  wartawan  Indonesia  tidak menyebutkan  dan  menyiarkan  identitas  korban  kejahatan  susila  dan  tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.
Berkaitan  dengan  berita  yang  telah  disiarkan  kepada  public  terkait  dengat implementasi  kode  etik  jurnalistik,  harian  Serambi  Indonesia  juga  menampung aspirasi  publik,  komplain  dari  narasumber  yang  merasa  dirugikan  akibat pemberitaan tersebut dengan memberikan hak jawab. Seraya memegang buku kode etik jurnalistik Yarmen Dinamika kembali menjelaskan.
“Wartawan  Serambi  Indonsia  kami  berikan  pemahaman  tentang  tiga  hak yang  mengatur  kerja-kerja  jurnalistik  di  dalam  Undang  Undang  Pers. Pertama hak tolak, hak koreksi,dan hak jawab.” 17
15 Hasil wawancara dengan Yarmen Dinamika, Redaktur Serambi Indonesia
16 Hasil wawancara dengan Ansari Hasyim , wartawan Serambi Indonesia
17 Hasil wawancara dengan Yarmen Dinamika, Redaktur Serambi Indonesia
Di  dalam  Undang-Undang  Pers  Nomor  40  tahun  tahun  1999  pasal  1  telah dijabarkan tentang tiga hak dalam dunia jurnalistik. Pertama, hak tolak adalah hak wartawan  karena  profesinya,  untuk  menolak  mengungkapkan  indentitas  dari sumber berita yang harus dirahasiakan. Kedua, hak koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan  oleh pers.  Ketiga  hak  jawab  adalah  hak  seseorang  atau  kelompok  untuk  member tanggapan  atau  sanggahan  terhadap  pemberitaan  berupa  fakta  yang  merugikan nama baiknya.
Lebih  lanjut,  ketika  ditanyakan  pelanggaran  kode  etik  jurnalistik  yang dilakukan  wartawan  Serambi  Indonesia  ketika  menjalankan  tugas  jurnalistik. Yarmen Dinamika mengatakan.
“Meskipun  tidak  ada  catatan  riil  berapa  kasus  pelanggaran  kode  etik jurnalistik  yang  pernah  dilakukan  wartawan,  namun  pelanggaran  yang selama  ini  terjadi  masih  tergolong  ringan,  karena  dapat  diatasi  oleh  pihak internal media dan tidak melibatkan pihak eksternal atau bahkan sampai ke meja  hukum.    Adapun  kasus-kasus  pelanggaran  yang  pernah  terjadi  hanya sebatas  pada  hal-hal  bersifat  tata  tulis,    dan  dapat  diselesaikan  dengan mengklarifikasi berita yang telah diterbitkan pada edisiberikutnya.” 18
Hal  senada  juga  dikatakan  Masrizal  ketika  liputannya  telah dipublikasikan oleh Serambi Indonesia tempat dia bekarja:
“Kadang  kala  setelah  koran  beredar  ke  publik,ada  sebagian  narasumber menelpon saya menyangkut dengan pemberitaan yang saya tulis. Kebanyakan yang  mereka  komplain  bukan  isi  berita,  tapi  koreksi  soal  keterangan  foto, ataupun kesalahan nama narasumber. Tidak lupa diujung telepon saya minta maaf kepada narasumber.” 19
Berdasarkan  penjelasan  dari  wartawan  dan  redaktur  Harian  Serambi Indonesia,  paham  akan  pentingnya  meralat  berita  yang  tidak  akurat  disertai permintaan maaf kepada narasumber. Hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 11  dalam  Kode  Etik  Jurnalistik  yang  yang  berbunyi;  Wartawan  Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.
18 Hasil wawancara dengan Yarmen Dinamika, Redaktur Serambi Indonesia
19 Hasil wawancara dengan Masrizal, wartawan Serambi Indonesia
Berkaitan  dengan  pengawasan  implementasi kode  etik  wartawanm  di Serambi  Indonesia  agar  berjalan  dengan  baik,  Yarmen  Dinamika  selaku redaktur  menjelaskan,  mereka  memiliki  catatan  kinerja  para  wartawan menyangkut  dengan  kedisiplinan,dan  prilaku  wartawan  di  lapangan ditinjaudari  kode  etik  jurnalistik.  Ketika  menemukan  wartawan  melanggar dari ketentuan kode etik tersebut, maka hukuman paling ringan adalah surat teguran atau peringatan, dan hukuman terberat adalah dipecat.
“Ada  dua  kasus  pemecatan  wartawan  yang  sudah  kami  keluarkan  melalui penyelesian  internal  media.  Kami  menganggap  wartawan  tersebut  dengan sengaja  mengabaikan  kode  etik  jurnalistik  yaitu  menutup  informasi  publik soal kasus kejahatan hukum yang dilakukan seseorang, sedangkan media lain, pemeberitaan  kasus  tersebut  gencar  diinformasikan  ke  publik.  Walaupun wartawan  tersebut  melakukan  pembelaan  dengan  alasan-alasan  tertentu, kami pimpinan redaksional memutuskan ia melakukan pelanggaran kode etik, dan dipecat.” 20
Lebih  lanjut  Yarmen  Dinamika  menambahkan  bahwa  pengawasan implementasi  kode  etik  wartawan  Serambi  Indonesia  sesungguhnya  adalah pada diri sendiri individu wartawan tersebut.

## IV. KESIMPULAN
Berdasarkan  penelitian  yang  telah  dilakukan  berkenaan  dengan implementasi  kode  etik  jurnalistik  dikalangan  wartawan  Serambi  Indonesia, maka dapat disimpulkan pemahaman wartawan Serambi Indonesia terhadap Kode Etik Jurnalistik dapat dikategorikan baik. Hal ini mengacu pada penilaian peneliti sangat melakukan wawancara. Sementara itu implementasi Kode Etik Jurnalistik wartawan Serambi Indonesia sesuai dengan yang telah dituangkan dalam  kode  Kode  Etik  Jurnalistik.  Dan  selama  ini,  problematika  pelanggaran dapat diselesaikan internal media Serambi Indonesia.
20 Hasil wawancara dengan Yarmen Dinamika, Redaktur Serambi Indonesia

## DAFTAR PUSTAKA
Abrar. Nadhya, Ana. 1995. Panduan Buat Pers Indonesia Yogyakarta: Pusaka Pelajar.
Ardianto,  Elvinaro,  dkk.  2007.  Komunikasi  Massa  Suatu  Pengantar,  Edisi      Revisi. Bandung: Simbiosa Rekatama Media.
Ashadi  Siregar, Kode  Etik  Jurnalistik, Disampaikan  pada Program  Promosi Keanggotaan ,  Persatuan  Wartawan  Indonesia  Cabang  Yogyakarta,  14 Oktober 1987.
Arifin,  Anwar.  2010.    Pers  dan  Dinamika  Politik.  Analisis  Media  Komunikasi  Politik Indonesia. Jakarta: Yasrif Watampone.
Aziz,  Dadang  Akbarona.    2007.      Setitik  Bakti  Untuk  Nanggroe  Endatu.    Jakarta: Darussalam Publishing.
Ali, Novel. 1998.“Pers Objektif, Media pemberdayaan Masyarakat yang Efektif”. Jurnal ISKI Vol.1/1998
Dennis,  Everette  E.  1989.    Reshaping  The  Media,  Mass  Communications  in  an Information Age. California, USA: Sage Publication.
Departemen Komunikasi Dan Informasi Republik  Indonesia. 2006. Membangun Pers Nasional Yang Bebas, Profesional dan Bermartabat.
Frans Magnis-Suseno.1987. Etika Dasar. Yogyakarta : Kanisius.
Harahap,  Krisna.  1996.    Kebebasan  Pers  di  Indonesia  Kaitannya  dengan  Surat  Izin. Bandung: PT Grafitri Budi Utami
http://panjisemirang.multiply.com/2007
Ibrahim Mawardi. 2009.  Perjalanan di Lintas Sejarah, 20 Tahun Serambi Indonesia. Banda Aceh: PT Aceh Media Grafika.
Junaedhie, Kurniawan. 1991. Ensiklopedi Pers Indonesia. Jakarta: Gramedia.
Lincoln,  Yvonna  S.,  Egon  G.  Guba.  1985.  Naturalistic  Inquiry.  California,  USA:  Sage Publication.
Littlejohn,  W.,  Stephen.  1999.  Theories  of  Human  Communications,  Sixth  Edition. USA: Wadsworth Publishing Company.
M.Nur Muharram. 2002.  Luka Pers, Duka Aceh.  Medan:  Kajian Infomasi, Pendidikan dan Penerbitan Sumatera (KIPPAS).
McQuail, Dennis.  1987. Mass Communication Theory An Intruduction.  London New Delhi. Sage Publications.
Moleong,  J.,  Lexy.  2006.    Metodologi  Penelitian  Kualitatif.    Bandung:    Remaja  Rosda Karya.
Muhajir,  Noeng.  2000.  Metodologi  Penelitian  Kualitatif.    Edisi  III.  Yogyakarta:  Rake Sarasin.
Muis,  A. 1999.  Jurnalistik Hukum Komunikasi Massa.  Jakarta: PT. Dharu Anuttama
Mulyana,  Deddy.  2001.    Metodologi  Penelitian  Kualitatif.    Bandung:  Remaja Rosdakarya
Naomi, Omi, Intan. 1996.  Anjing Penjaga Pers di Rumah Orde Baru.  Jakarta: Gorong- gorong Budaya.
Nasution, Andi. 1993. Metode Penelitian Naturalistik. Bandung: Tarsito
Oetama Jacob. “Kebebasan Pers dalam Masyarakat Transisi”. 7 Agustus 2000.
Rachmadi,  F.  1990.  Perbandingan  Sistem  Pers,  Analisis  Deskriptif  Sistem  Pers  di Berbagai Negara. Jakarta: Gramedia.
Shaffat,  Idris.  2008.    Kebebasan,  Tanggung  Jawab,  dan  Penyimpangan  Pers.  Jakarta: Prestasi Pustaka.
Syahputra,  Iswandi.  2006.  Jurnalisme  Damai,  Meretas  Ideologi  Peliputan  di  Area Konflik. Yogyakarta: P-Idea.
Siebert, Fred, S., Theodore Petterson dan Wilbur Schramm. 1986.  Empat Teori Pers, (Diterjemahkan oleh Putu Laxman Sanjaya). Jakarta: Internusa.
Siregar,  Ashadi.  1998.    Bagaimana  Meliput  dan  Menulis  Berita  untuk  Media  Massa. Yogyakarta: Kanisius.
Sugiyono. 2007. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
Yin,  Robert  K.  2006.    Studi  Kasus  Desain  &  Metode.  Diterjemahkan  Oleh  M.  Djauzi Mudzakir. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Yosal  Iriantara.  2005. Media  Relations:  Konsep,  Pendekatan,  dan  Praktik .  Bandung: Simbiosa Rekatama.
Tebba, Sulaiman. 2005. Jurnalistik Baru. Jakarta: Kalam Indonesia
Tuturoong,  Wandi  Nicodemus  dan  Eriyanto.  2009.    Media  dalam  Transisi.  Tinjauan Media di Aceh. Oxfam dan Freevoice.
Zaenuddin HM, 2011, The Journalist, Bandung: Simbiosa Rekatama Media.
Zen, M Zein. 2007. Meretas Jurnalisme Damai di Aceh, Di Mana Media dalam Proses Reintegrasi Aceh. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.