## Al-Mizan
Vol. 18, No. 2, 2022, h. 225-242 DOI: https://doi.org/10.30603/am.v18i2.2058
(e-Journal)

## Putusan Konstitusional Demokratis Terhadap Sengketa Pemilu Serentak 2024 Perspektif Fiqh Siyasah
Wira Purwadi, 1 Edi Gunawan, 2 Devi Restiani Susilo, 3 Johana Manuhuwa 4
1,2,3,4 Institut Agama Islam Negeri Manado Email: 1 wira.purwadi@iain-manado.ac.id; 2 edigunawan@iain-manado.ac.id;
3 susilodevi40@gmail.com; 4 johanamanuhuwa24@gmail.com
Email Correspondence: wira.purwadi@iain-manado.ac.id
Abstract: The Constitutional Court is a judicial institution that has the authority to resolve disputes over general election results. The purpose of this study is to analyze the challenges of the Constitutional Court in producing democratic constitutional decisions  on  2024  simultaneous  election  disputes  and  to  analyze  its  authority  in producing  democratic  constitutional  decisions  on  2024  simultaneous  election disputes from the perspective of Islamic constitutional law (fiqh siyasah). This type of research is a combination of normative research and empirical law. The results of the research show that the Constitutional Court faces several challenges in the 2024 Simultaneous  Elections,  namely:  readiness  to  provide  optimal  service,  intense political pressure for the presidential election, time issues and quality of decisions. The decision of the Constitutional Court must truly reflect a fair and just decision within the framework of implementing constitutional democracy. In the perspective of fiqh siyasah, the decisions of the judges of the Constitutional Court must provide a sense of justice for the people, and this is implemented if the constitutional judges have statesmanship, prioritize substantive justice, not become mouthpieces for the law, so that the decisions of  the Constitutional Court must uphold constitutional democratic values based on justice. in the name of God Almighty.
Keywords: Constitutional Court; Democratic; Election Disputes

## Democratic Constitutional Decision on the 2024 Simultaneous Election Dispute Perspective of Fiqh Siyasah
Abstrak:  Mahkamah  Konstitusi  merupakan  lembaga  peradilan  yang  mempunyai kewenangan  untuk  menyelesaikan  perselisihan  hasil  pemilihan  umum.  Tujuan penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  tantangan  Mahkamah  Konstitusi  dalam menghasilkan putusan konstitusional demokratis terhadap sengketa Pemilu serentak 2024  dan  untuk  menganalisis  kewenangannya  dalam  menghasilkan  putusan konstitusional demokratis terhadap sengketa Pemilu serentak 2024 dalam perspektif fiqh siyasah. Jenis penelitian ini adalah penelitian kombinasi antara hukum normatif
dan  hukum  empiris.  Hasil  penelitian  menunjukkan  Mahkamah  Konstitusi menghadapi beberapa tantangan dalam Pemilu Serentak 2024, yaitu: kesiapan dalam memberikan pelayanan optimal, tekanan politik pemilu presiden yang begitu panas, permasalahah  waktu  dan  kualitas  putusan.  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  harus benar-benar  mencerminkan  putusan  yang  adil  seadil-adilnya  dalam  kerangka penerapan demokrasi konstitusional. Dalam perspektif fiqh siyasah, putusan hakim Mahkamah  Konstitusi  harus  memberikan  rasa  adil  bagi  rakyat,  dan  ini terimplementasikan  apabila  hakim  konstitusi  memiliki  sifat  negarawan, mengutamakan keadilan substansif, bukan menjadi corong undang-undang, sehingga putusan  Mahkamah  Konstitusi  harus  menjunjung  tinggi  nilai  demokrasi  yang kosntitusional berdasarkan keadilan atas nama Tuhan Yang Maha Esa.
Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi; Demokratis; Sengketa Pemilu

## A. Pendahuluan
Amandemen  Undang-Undang  Dasar  (UUD)  1945  telah  memberikan  angin segar  terhadap  proses  demokrasi  di  negara  Indonesia,  sebelumnya  kekuasaan kehakiman  hanya  diletakan  dan  berpuncak  pada  Mahkamah  Agung,  sehingga permasalahan yang berkaitan dengan demokrasi terhadap hak-hak konstitusi setiap warga tidak bisa diselesaikan sesuai dengan cita-cita negara hukum, sesuai dengan hasil  amandemen  ketiga  UUD  1945  yang  menegaskan  bahwa  negara  Indonesia adalah negara hukum. Hal ini menunjukkan bahwa hukum memiliki kedudukan yang supreme dalam proses penyelenggaraan negara.
Penyelenggaran negara yang berdasarkan negara hukum sejogyanya berjalan sesuai dengan system penyelenggaraan ketatanegaraan yang berdasarkan konstitusi 1 . Maksud  konstitusi  dibentuk  agar  setiap  penyelenggara  negara  memiliki  arah  dan tujuan  yang  jelas  dalam  menjalankan  tugas  dan  fungsinya.  Konstitusi  memiliki fungsi agar setiap kekuasaan tidak melaksanakan kewengannya dengan sewenang- sewenang.  Periode  sebelum  reformasi  konsititusi  tidak  menjadi  alat  untuk membatasi kekuasaan melainkan menjadi alat penguasa untuk mempertahankan dan melakukan penyalahgunaan kekuasaan ( abuse of power), sehingga tujuan konstitusi
1 Jimly  Asshiddiqie, Konstaitusi  Dan  Konstitualisme  Indonesia  (Jakarta:  Sinar  Grafika, 2010).
(UUD  1945)  diamandemen  untuk  membatasi  agar  tidak  terjadi  penyalahgunaan kekuasaan.
Untuk  membatasi  penyalahgunaan  oleh  penguasa,  maka  perlu  adanya Lembaga yang khusus untuk menjaga konstitusi sehingga seluruh problematika yang berkaitan dengan penyelenggaraan ketatanegaraan berjalan dengan demokratis dan sesuai  dengan  hukum  progresif.    Lembaga  khusus  tersebut  adalah  Mahkamah Konstitusi (MK) yang mempunyai kewenangan pengujian undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa antar lembaga negara, memutus perkara pembubaran partai politik dan memutus sengketa hasil pemilu.
Secara substansi Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yang menangani perkara yang berkaitan dengan permasalahan ketatanegaraan seperti judicial review pengujian  undang-undang  terhadap  UUD  1945  tetapi  Mahkamah  Konstitusi  juga diberikan  sengketa  yang  sifatnya  konvensional  dan judicialization  of  politics. Apabila  mencermati  perkembangan  perkara  yang  ditangani  Mahkamah  Konstitusi akan  terlihat  bahwa  sejak  tahun  2003  sampai  2019,  Mahkamah  Konstitusi  telah menangani sebanyak 3005 perkara, di mana 1.317 berasal dari judicial review; 982 berasal  dari  perselisihan  hasil  pemilihan  kepala  daerah  (Pilkada),  671  berasal  dari perselisihan hasil pemilu legislative (Pileg), 5 perkara berasal dari perselisihan hasil pemilihan presiden/wakil presiden (Pilpres), sedangkan untuk sengketa kewenangan lembaga negara sebanyak 26 perkara. 2
Melihat presentasi perkara yang ditangan oleh Mahkamah Konstitusi, maka dapat  disimpulkan  Mahkamah  Konstitusi  lebih  banyak  menangani  perkara  yang sifatnya judicialization  of  politics  dari  pada  perkara  uji  materi  undang-undang, sehingga  fungsi  Mahkamah  Konstitusi  sebagai  pengawal  konstitusi  berubah  dari fungsi utamanya. Hal ini menjadi tantangan bagi Mahkamah Konstitusi khususnya bagi hakim Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan yang konstitusional
2 Humas, “Apresiasi Capaian Mahkamah Konstitusi, Presiden: Khususnya Dalam Menangani Sengketa  Hasil  Pemilu  dan  Pilpres Tahun  2019,”  dalam https://setkab.go.id/apresiasi-capaian- Mahkamah Konstitusi-presiden-khususnya-dalam-menangani-sengketa-hasil-pemilu-dan-pilpres- tahun-2019/, diakses tanggal 14 Juni 2022.
demokratis yang berkaitan dengan perselisihan hasil pemilu mengingat tahun 2024 akan dilaksanakan pemilihan umum (Pemilu) perentak.
Pemilu serentak telah dilaksanakan pada tahun 2019, ini berawal dari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 14/PUU-XI/2013 atas uji materi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Menetapkan bahwa memisahakan  legislatif  dan  pemilihan  umum  presiden  bertetantangan  dengan konstitusi  atau  inkonstitusional. 3 Alasan  diterimanya judicial  review  gugatan Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  2008  tentang  Pemilihan  Umum  Presiden  dan Wakil  Presiden  ke  Mahkamah  Konstitusi  adalah  agar  penyelenggaraan  Pemilu dilaksanakan serentak berjalan secara efisien waktu dan akan hemat anggaran,  yang tidak  kalah  penting  adalah  pemilu  serentak  akan  menguatkan  sistem  presidensil dimana masyarakat bisa memilih secara bersamaan presiden dan anggota legislatif, sehingga  pencalonan  presiden  tidak  akan  bergantung  dan  bersandar  pada  koalisi partai politik (Parpol).
Konsekuensi dari Pemilu serentak yang diadakan tahun 2019 telah menjadi pelajaran penting bagi sistem ketatanegaraan Indonesia, lebih khusus terkait dengan menghasilkan  Pemilu  yang  benar-benar  demokrasi,  Pemilu  serentak  2019  masih menyisahkan berbagai permasalahan dan menjadi  pekerjaan rumah kepada seluruh penyelenggara  negara  yang  terkait,  berbagai  masalah  seperti  dugaan  kecurangan, money politik, kesalahan prosedur administratif yang mengakibatkan pemungutan suara ulang di beberapa daerah, dugaan kecurangan perhitungan suara juga menjadi rentetan Pemilu  serentak 2019, mulai kotak suara terbakar, input data real count di sistem informasi perhitungan suara Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang salah dan beberapa daerah dimana surat suara tercoblos salah satu pasangan calon presidan. 4 Pemilu  serentak  juga  telah  menelan  ratusan  korban  jiwa,  mulai  dari  petugas, Kelompok  Penyelengara  Pemungutan  Suara  (KPPS),  Panitia  {Pengawas  Pemilu
3 Aryojati  Ardipandanto,  "Permasalahan  Penyelenggaraan  Pemilu  Serentak  Tahun  2019," Info Singkat, Vol. XI, No.11/I/Puslit/Juni/2019): 25-30.
4 Rofiq  Hidayat,  “Problematika  Pemilu  Serentak,  Perlu  Evaluasi  ‘Radikal’,”  dalam https://www.hukumonline.com/berita/a/problematika-pemilu-serentak-perlu-evaluasi-radikal- lt5cdd2d6b3321c, diakses tanggal 12 Juni 2022.
(Panwaslu) hingga aparat kepolisian, sehingga Pemilu sebagai pesta demokrasi yang seharusnya  menjadi  hari  bahagia  berubah  menjadi  hari  menimbulkan  duka  dan menjadi bencana nasional.
Berdasarkan  data  dari  Kepaniteraan  dan  Sekretariat  Jenderal  Mahkamah Konstitusi dari tahun 2014-2019, mayoritas permasalahan yang masuk di Mahkamah Konstitusi  adalah  permohonan  perselisahan  hasil  pemilihan  umum  (PHPU).  Pada tahun 2014, jumlah permohonan yang diregistrasi sebanyak 903 perkara PHPU dan pada  tahun  2019  jumlah  permooanan  sebanyak  334  perkara.  Ada  beberapa permasalahan permohonan yang diregistrasi, yaitu: (1) permohonan tidak lengkap: terdapat  kesalahan  dan  kekurangan  yang  dibuat  tidak  berdasarkan  aturan permohonan,  salah  satunya  tidak  memilik  posita  dan  petitum  yang  jelas;  (2) permohonan  PHPU  yang  tidak  mendapatkan  persetujuan  Parpol;  dan  (3) permasalahan permohonan yang melewati batas waktu. 5
Bercermin  dari  tren  permohonan  yang  masuk  ke  Mahkamah  Konstitusi berkaitan dengan PHPU yang selalu meningkat menjadi tantangan bagi Mahkamah Konstitusi  untuk  menyelesaikan  perkara  sesuai  waktu  yang  diamanatkan  undang- undang, yaitu 30 hari untuk perkara Pileg dan 14 hari untuk Pilpres, dengan begitu banyaknya  permohonan  ke  Mahkamah  Konstitusi  maka  diperlukan  strategi  dan sumber daya manusia dan sarana prasarana  yang memadai, seperti sistem teknologi informasi,  sehingga  menghasilkan  keputusan  konstitusional  yang  demokratis  dan sesuai dengan cita-cita negara hukum.
PHPU  presiden  dan  wakil  presiden  2019  menjadi  pertaruhan  marwah Mahkamah  Konstitusi,  pasalnya  masyarakat  menyandarkan  kepercayaan  kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan keadilan yang benar-benar konstitusional dan demokratis, di mana media telah menjadikan perang dingin antara masyarakat pendukung  masing-masing  calon  presiden,  bukti-bukti  kecurangan  di blow  up  di media, sehingga seakan-akan hasil suara yang didapatkan oleh masing-masing calon berasal dari kecurangan. Dalam tataran ini, masyarakat sangat menantikan putusan
5 Wilma  Silalahi, Desain  Penyelesaian  Sengketa  Pemilu  Serentak  (Depok:  Rajawali  Pers, 2019).
yang  benar-benar  demokratis  yang  tidak  mencederai  perjuangan  dan  harapan masyarakat.
Di  sisi  lain,  Rancangan  Undang-Undang  (RUU)  Pemilu  dikeluarkan  dari Program  Legislasi  Nasional  (Prolegnas)  2021  ini  menandakan  pembahasan  revisi akan  dihentikan,  akibatnya  wacana  normalisasi  jadwal  Pilkada  di  2022  dan  2023 sudah  pupus.  Apabila  undang-undang  Pemilu  tidak  direvisi,  maka  2024  akan dilaksanakan  Pemilu  serentak  dan  Pilkada  serentak,  dimana  berdasarkan  Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada pasal 167 ayat 2, 3, 6 dan 7.
Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan yang mengadili PHPU akan menghadapi beberapa tantangan, yaitu: (1) kesiapan lembaga Mahkamah Konstitusi dalam memberikan pelayanan optimal sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pasal 474 ayat (2) dan Pasal 475 ayat  (1),  tiga  hari  setelah  penetapan  hasil,  peserta  Pemilu  dapat  mengajukan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi. Konsekuensinya berdasarkan pengalaman Pemilu  sebelumnya  ratusan  permohonan  yang  diajukan  oleh  pemohon  berkaitan dengan PHPU itu menjadi tantangan kepada lembaga Mahkamah Konstitusi apakah sudah  siap  memberikan  pelayanan  secara  cepat,  efisien  dan  optimal;  (2)  masalah tekanan politik Pilpres yang begitu panas, dalam penyelesaian PHPU dalam Pilpres tidaklah  terlalau  sulit,  tetapi  yang  menjadi  tantangan  adalah  tekanan  psikologis Mahkamah  Konstitusi,  banyak  pihak  yang  menggiring  opini  bahwa  Mahkamah Konstitusi tidak akan memberikan putusan yang konstitusional demokratis; dan (3) masalah  waktu  dan  kualitas  putusan,  waktu  yang  diberikan  untuk  PHPU  presiden hanya  14  hari  dan  PHPU  Pileg  adalah  30  hari,  bisa  dibayangkan  bagaimana  akan menghasilkan  putusan  yang  berkualitas  demokratis  dengan  jumlah  perkara  yang banyak dengan waktu yang singkat.
Permasalahan itulah yang kemudian menjadi argumen dalam menulis artikel ini  sebagai  sebuah  bentuk  penelitian  hukum  normatif  dan  hukum  empiris  yang dikombinasikan dan selanjutkan akan dianalisis berdasarkan perspektif fiqh siyasah (hukum ketatanegaraan dalam Islam).

## B. Tantangan Mahkamah Konstitusi dalam Menghasilkan Putusan Konstitusional
Demokratis terhadap Sengketa Pemilu Serentak 2024
Penyelenggaraan  negara  yang  demokratis  merupakan  cita-cita  bangsa Indonesia yang tertuang dalam UUD 1945 bahwa ‘ kedaulatan di tangan rakyat dan dijalankan  berdasarkan  Undang-Undang  Dasar .’ 6 Ini  bermakna  bahwa  dalam penyelenggaran  negara  tidak  dikenal  lagi  pemerintahan  yang  otoriter  yang menitikberatkan  pada  keinginan  penguasa  saja,  tetapi  penyelenggaraan  negara dijalankan berdasarkan apa yang menjadi kehendak rakyat.
Lembaga Peradilan sebelum amandemen UUD 1945 hanya terpusat kepada Mahkamah  Agung  (MA),  sehingga  semua  permasalahan  hukum  tertumpuk  di lembaga tersebut, dan setelah amandemen UUD 1945, lahirlah lembaga negara yang menjadi  salah  satu  kekuasaan  kehakiman,  yaitu  Mahkamah  Konstitusi,  di  mana lembaga negara ini menjadi lembaga yang penting dalam mengawal  permasalahan yang berkaitan dengan ketatanegaraan.
Secara  substansi  Mahkamah  Konstitusi  mempunyai  kewenangan  menguji undang-undang terhadap UUD, tetapi amanat UUD 1945 menyebutkan Mahkamah Konstitusi mempunyai 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
1. Menguji undang-undang terhadap UUD.
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD.
3. Memutus pembubaran partai politik.
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. 7
Negara  Indonesia  adalah  negara  demokrasi  berdasarkan  amanat  konsitusi, menurut  Abraham  Lilncoln  sebagaimana  dikutip  Soemantri  bahwa  Pemilu  yang demokratis  bertujuan  untuk  kesejahteraan  rakyat,  sehingga  Pemilu  seyogyanya
6 Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, pasal 1 ayat 3.
7 Ibid., pasal 24C ayat (1)
memiliki  prinsip  bebas  dan  tidak  memihak. 8 Pemilu  merupakan  salah  satu  bentuk dari demokrasi yang dilaksanakan dengan prinsip langsung, rahasia, jujur dan adil yang menentukan wakil rakyat atau presiden berdasarkan kehendak rakyat, sehingga diperlukan  peraturan  perundang-undangan  yang  memuat  bagaimana  penyelesaian sengketa  dalam  proses  Pemilu,  karena  sengketa  Pemilu    atau elecotoral  dispute memiliki pengertian “ any complaint, challenge, claim or contest relating to any stage of the electoral process” yang  bermakna  sengketa  Pemilu  merupakan  keseluruhan tahapan Pemilu. 9
Pelanggaran yang berasal dari proses pemilu merupakan suatu keniscayaan, baik Pilpres maupu Pileg, mulai dari pelanggaran Pemilu yang bersifat pidana sampai pada  pelanggaran  administratif  yang  dapat  diselesaikan  di  Bawaslu  atau  di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), akan tetapi untuk perselisihan hasil Pemilu merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi.
Bercermin dari begitu banyak persoalan yang muncul akibat Pemilu serentak 2019  menjadi  tantangan  bagi  Mahkamah  Konstitusi  untuk  memberikan  putusaan yang  demokratis  konstitusionaal,  maka  untuk  Pemilu  serentak  2024  bisa  jadi  ada beberapa tantangan yang diperhadapkan ke Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan pemilu tersebut, yaitu:
1. Kesiapan lembaga Mahkamah Konstitusi dalam memberikan pelayanan optimal
Ditariknya  RUU  Pemilu  dari  Prolegnas  2021  memberikan  sinyal  bahwa penyelanggaran  Pemilu  serentak  masih  akan  berpedoman  pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015  tentang  Pemilihan  Gubernur,  Bupati,  dan  Walikota.  Hal  ini  menarik  untuk dibahas  karena  banyak  pihak  yang  berharap  agar  undang-undang  Pemilu  direvisi dengan  tujuan  untuk  memperbaiki  kesalahan  dan  kekurangan  yang  terjadi  pada
8 Sri Soemantri, Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945 (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1993), 8.
9 Satrio  Abdurrachman,  "Kewenangan  Mahkamah  Konstitusi  Memutus  Perselisihan  Hasil Pemilu  Sebagai  Bentuk  Judicialization  of  Politics," Jurnal  Konstitusi  12,  no.  1  (2016):  17, https://doi.org/10.31078/jk1217>.
Pemilu  serentak  2019,  sehingga  kesalahan  dan  kekurangan  Pemilu  serentak  2024 mendatang bisa diminimalisir.
Penyelenggara  Pemilu  baik  KPU,  Bawaslu  serta  lembaga  yang  mengadili sengeketa Pemilu dalam hal ini Mahkamah Konstitusi harus mempersiapkan untuk memberikan  pelayanan  optimal,  cepat  dan  efisien,  sehingga  putusan Mahkamah Konstitusi benar-benar merupakan putusan yang konstitusional yang demokratis.
Berdasarkan  undang-undang  Pemilu,  pihak  yang  mengajukan  permohanan dan  keberatan  atas  PHPU  ke  Mahkamah  Konstitusi  diberikan  batas  waktu  3  hari kemudian penyelesaiannya harus diselesaikan dalam waktu 30 hari kerja . 10 Melihat jumlah perkara yang ditangani oleh Mahkamah Konstitusi pada tahun 2019 bukan jumlah  yang  sedikit,  sehingga  kesiapan  Mahkamah  Konstitusi  dalam  memberikan pelayanan  yang  optimal  benar-benar  diuji.  Belum  lagi  permasalahan  mengenai registrasi dimana ada beberapa permohonan yang tidak jelas, tidak mengikuti kaidah permohonan, dan ada beberapa permohonan yang tidak disetujui oleh partai politik.
Apabila  Pemilu  serentak  akan  bersamaan  dengan  Pilkada  serentak,  maka beban kerja Mahkamah Konstitusi akan bertambah, sehingga bisa diprediksi jumlah perkara  pada  yang  akan  ditangani  pada  Pemilu  serentak  2024  akan  lebih  banyak daripada  tahun  2019.  Tantangan  inilah  yang  harus  disiapkan  oleh  Mahkamah Konstitusi,  sehingga  dengan  banyaknya  permohonan  perkara  diharapkan  bisa memberikan  pelayanan  semaksimal  mungkin,  karena  putusan  yang  konstitusional yang demokratis tidak akan terwujud apabila pelayanan terhadap permohonan tidak dilakukan secara optimal, efisien dan cepat.

## 2. Tekanan politik Pilpres yang begitu panas
Perselisihan hasil Pilpres tidak sesulit dengan perselisihan hasil Pileg, tetapi tekanan publik dan opini yang berkembang di masyarakat serta perseturuan antara calon presiden memberikan tekanan psikologi kepada Mahkamah Konstitusi dalam memberikan putusan yang konstitusional demokratis.
10 Putra  Ananda,  “Begini  Alur  Lengkap  Penanganan  Sengketa  Pileg  201 9  di  Mahkamah Konstitusi ,”  dalam https://mediaindonesia.com/podium/244568/begini-alur-lengkap-penanganan- sengketa-pileg-2019-di-Mahkamah Konstitusi, diakses tanggal 15 Juni 2022.
Tekanan politik pada tahun 2019 merupakan sejarah dalam pesta demokrasi Pilpres. Ini dikarenakan politisasi agama merupakan isu yang paling panas beredar ke masyarakat. Setiap tim pemenangan calon presiden memilih cara berkampanye secara  langsung,  memalalui  berita online  maupun  media  sosial  dengan  saling menyerang calon presiden dengan politisasi agama.
Kontestasi Pilpres 2019 syarat dengan politik identitas dan black campaign. Kedua  belah  pihak  masih  menggunakan  isu  suku,  agama  dan  ras  (SARA)  dalam berkampanye,  sehingga  muncul  narasi  seakan-akan  Pilpres  2019  merupakan pertarungan antara pihak yang haq dan yang bathil menurut agama. Ditambah begitu banyak kejanggalan yang muncul di media eloktronik terjadi kecurangan oleh salah satu pasangan calon yang dilakukan oleh petugas KPPS sampai pada salah input data di real count KPU.
Kondisi  inilah  yang  menjadi  tantangan  bagi  Mahkamah  Konstitusi  dalam memberikan  putusan  yang  kosntitusional  demokratis.  Apalagi  serangan-serangan yang  tertuju  kepada  Mahkamah  Konstitusi  yang  di  anggap  tidak  netral  dalam memberikan putusan. Pemilu 2024 juga bisa diprediksi suhu politiknya akan panas sama seperti tahun 2019. Politik identitas dan isu sara akan menjadi langganan para pendukung calon untuk meyakinkan pemilih agar memilih salah satu calon.

## 3. Masalah waktu dan kualitas
Berdasarkan  aturan  PHPU  legislatif  jelas  bahwa  waktu  yang  diberikan sangatlah  singkat,  karena  setelah  KPU  mengumuMahkamah  Konstitusian  hasil Pemilu  diberikan  waktu  3  hari  untuk  mendafatarkan  permohonan  ke  Mahkamah Konstitusi,  bisa  diprediksi  bagaimana  Mahkamah  Konstitusi  harus  bekerja  keras karena  akan  melakukan  pemeriksaan  permohonan  formil  dari  pemohon  yang jumlahnya  pada  tahun  2019  sebanyak  261  permohonan.  Setelah  itu  waktu  dalam penyelesaian perkaranya hanya 30 hari sejak permohonan diregister.
Berbeda  dengan  PHPU  legislatif,  PHPU  presiden  dianggap  lebih  mudah karena hanya satu pemohon yang akan memasukan permohonan, walaupun demikian waktu  14  hari  yang  diberikan  undang-undang  terbilang  cukup  singkat  karena Mahkamah  Konstitusi  harus  memeriksa  dan  mengadili  secara  bersamaan  PHPU
legislatif  dan  PHPU  presiden.  Persoalan  ini  diprediksi  akan  dialami  pada  Pilpres serentak 2024 yang bersamaan pelaksanaan Pilkada serentak, maka bisa diprediksi tantangan  yang  akan  dihadapi  oleh  Mahkamah  Konstitusi  untuk  mempersiapkan segala hal demi tercapainya putusan yang konstitusional demokratis.
C. Eksistensi Mahkamah Konstitusi dalam Menghasilkan Putusan Konstitusional Demokratis terhadap Sengketa Pemilu Serentak 2024 Perspektif Fiqh Siyasah
Demokrasi merupakan konsep yang ideal yang dipraktikan hampir di seluruh dunia.  Negara-negara lebih memilih konsep demokrasi karena mampu memberikan rasa keadilan yang hakiki kepada setiap warga negara, karena konsep-konsep kuno dahulu  merupakan  konsep  yang  tidak  menjunjung  nilai-nilai  kemanusiaan.  Dalam konsep demokrasi yang berdaulat adalah rakyat, artinya kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. 11
Pemilu  merupakan  salah  satu  sarana  untuk  tercapainya  tujuan  demokrasi, diharapkan  masyarakat  bisa  memilih  wakilnya  sebagai  anggota  legislatif  untuk memperjuangkan  kepentingan  rakyat,  disisi  yang  lain  pemilu  juga  menjadi  sarana masyarakat untuk memilih kepala negara yang dikehendaki oleh rakyat. Pemilihan umum  kepala  negara  merupakan  suatu  masalah  yang  sangat  penting  dalam  Islam. Sebagaimana firman Allah swt.:
ُتْعَزاَنَ ت ْنِاَف ْْۚمُكْنِم ِرْمَْلْا  ِلِوُاَو َلْوُسَّرلا اوُعْ يِطَاَو َٰٓللّا اوُعْ يِطَا ااْوُ نَمٓا َنْيِذَّلا اَهُّ يَآيٰ ْم ِٰٓللّا  َلِِا ُهْوُّدُرَ ف ٍءْيَش ِْفِ الًْيِوَْتَ ُنَسْحَاَّو ٌْيَْخ َكِلٓذ  ِِۗرِخْٓلْا ِمْوَ يْلاَو ِٰٓللِّبِ َنْوُ نِمْؤُ ت ْمُتْ نُك ْنِا  ِلْوُسَّرلاَو ࣖ ( ٥٩ ) Terjemahnya:
Wahai  orang-orang  yang  beriman,  taatilah  Allah  dan  taatilah  Rasul  (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda  pendapat  tentang  sesuatu,  kembalikanlah  kepada  Allah  (Al- Qur’an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat) (QS an- Nisa>’/4: 59) . 12
11 Wira  Purwadi,  "  Pemilihan  Kepala  Daerah  dalam  Perspektif  Ketatanegaraan:  Pemilihan Langsung versus Pemilihan Perwakilan," Jurnal Legalitas 12, no. 2 (2019): 78-89.
12 Kementerian  Agama  RI., Qur’an  Kemenag  in  Word  v.3 (Jakarta:  Lajnah  Pentashihan Mushaf Al- Qur’an Badan Litbang dan Diklat).
Ada dua pendapat tentang ulil amri dalam ayat di atas, ada yang mengatakan mereka adalah para umara> ’ (pemimpin) dan ada juga yang mengatakan mereka adalah para ulama. Istilah yang sering dipakai dalam konteks kepemimpinan pemerintahan dan ketatanegaraan yaitu khalifah, imamah, dan imarah. Khalifah sering diartikan sebagai  pengganti,  karena  orang  yang  menggantikan  datang  sesudah  orang  yang digantikan pergi dan ia menempati tempat dan kedudukan orang tersebut. Khalifah juga  dapat  berarti  seseorang  yang  diberi  wewenang  untuk  bertindak  dan  berbuat sesuai dengan ketentuan-ketentuan orang yang memberi wewenang. 13
Sejak meninggalnya Nabi Muhammad  saw. beliau tidak pernah menetukan bagaimana  cara  dan  sistem  penunjukan  pemimpin  atau  kepala  negara. 14 Dalam sejarah juga tidak pernah tertuliskan adanya Alquran atau hadis mengenai bagaimana tata  cara  memilih  kepala  negara.  Sejarah  tidak  pernah  menyebutkan  adanya seseorang  yang  mengklaim  adanya  teks  dari  Nabi  yang  menunjuk  seseorang  atau kelompok keluarga tertentu untuk menjabat sebagai khalifah. Sistem pengangkatan Abu Bakar menjadi khalifah berbeda dengan sistem pengangkatan khalifah Umar bin Khatab,  begitu  pula  khalifah  yang  lainnya.  Abu  Bakar  sebagai  khalifah  pertama dipilih  secara  aklamasi,  sedangkan  Umar  bin  Khatab  sebagai  khalifah  kedua pengangkatannya  dipilih  oleh  khalifah  sebelumnya.  Khalifah  Utsman  bin  Affan dipilih  menjadi  khalifah  dengan  cara  dibentuk  dewan  formatur  yang  disusun  oleh khalifah sebelumnya untuk memilih pengganti khalifah sebelumnya kelak. Khalifah Ali diangkat karena kekosongan kekuasaan pada saat itu, karena khalifah Utsman meninggal di saat yang tidak terduga. 15
Indonesia bukan Negara Islam, sehingga banyak terjadi tarik ulur kepentingan baik dari kalangan orang Islam yang mempunyai gairah terhadap Islamnya maupun orang  Islam  yang  sekuler.  Secara  teori  mudah  untuk  menerapkan  hukum  Islam di Indonesia dengan alasan mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam. Namun
13 Sutisna, Pemilihan  Kepala  Negara  Menurut  Perspektif  Hukum  Islam  (Yogyakarta: Deepublish, 2014), 4.
14 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam (Jakarta: Prenada Media Group, 2016).
15 Sutisna, Pemilihan Kepala Negara, 5.
faktanya  tidak  bisa  menjadi  jaminan  untuk  dapat  menerapkan  hukum  Islam  di Indonesia termasuk dalam ketatanegaraan murni sesuai dengan Islam.
Pemilihan kepala negara dalam Islam harus dilaksanakan secara musyawarah, adil,  dan  jujur  tanpa  boleh  adanya  unsur  kecurangan.  Demokrasi  dalam  Islam mengharuskan  segala  bentuk  permasalahan  dalam  pemerintahan  diselesaikan berdasarkan  kesepakatan  bersama  atau  musyawarah.  Tidak  ada  penjelasan  secara eksplisit  dalam  Islam  tentang  perselisihan  hasil  pemilihan  kepala  negara,  namun dalam Islam terdapat penjelasan mengenai kepemimpinan.
Alquran  hanya  memberikan  asas  yang  mendasar,  yaitu  asas  musyawarah dalam  hubungannya  dengan  proses  penyelesaian  pemilihan  umum  seperti  yang dijelaskan dalam firman Allah swt.:
ُقِفْنُ ي ْمُهٓ نْ قَزَر اَِّمَِو َۖ ْمُهَ نْ يَ ب ىٓرْوُش ْمُهُرْمَاَو َۖ َةوٓلَّصلا اوُماَقَاَو ْمِِٰبَّرِل اْوُ باَجَتْسا َنْيِذَّلاَو ( ْۚ َنْو ٣٨ )
Terjemahnya:
(Juga lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan  musyawarah  di  antara  mereka.  Mereka  menginfakkan  sebagian  dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka (QS asy-Syura/42: 38). 16
Ayat  ini  turun  di  negara  Madinah  dan  menjelaskan  bermusyawarah  adalah anjuran, dan orang-orang yang bermusyawarah yaitu orang-orang yang memiliki hak politik dalam hal ini pada zaman rasullah ketika ada masalah dalam proses pemilihan khalifah  Nabi  menggunakan  metode tahkim  atau  ijtihad.  Keikutsertakan  rakyat dalam segala urusan politik dikatakan sebagai demokrasi di negara itu sudah berjalan dan dinginkan oleh semua pihak, karena dalam partisipasi politik itu membutuhkan campur  tangan  rakyat.  Ini  menandakan  bahwa  di  suatu  negara  jika  masyarakat berperan  aktif  dalam  urusan  politik  yang  dimana  masyarakat  tahu  apa  yang diinginkan dalam kehidupan bernegara. 17
16 Kementerian Agama RI., Qur’an Kemenag in Word v.3. 17 Muhammad Faisal Akbar and M. Chaerul Risal, "Polemik Sengketa Pilpres 2019 Perspektif Siyasah Syar’ iyyah," Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syari'iyyah 2, no. 3 (2021), 690 – 703.
Dalam  kehidupan  bernegara  tak  kalah  pentingnya  adalah  lembaga  yang berfungsi  dalam  menyelesaikan  permasalahan  hukum.  Misalnya  keberadaan  suatu lembaga  Peradilan  ( al- Qada’ )  dalam  Islam  memiliki  landasan  yang  kuat.  Hal  ini sebagaimana disebutkan dalam firman Allah swt.:
ُواَدٓي ُد ِبَس ْنَع َكَّلِضُيَ ف ىٓوَْلْا ِعِبَّتَ ت  َلَْو ِٰقَْلِْبِ ِساَّنلا َْيَْب ْمُكْحاَف ِضْرَْلْا  ِفِ اةَفْ يِلَخ َكٓنْلَعَج َّنَِّا ِلْي ِباَسِْلْا َمْوَ ي اْوُسَن اَِبِۢ ٌدْيِدَش ٌباَذَع ْمَُلْ ِٰٓللّا ِلْيِبَس ْنَع َنْوُّلِضَي َنْيِذَّلا َّنِاِۗ ِٰٓللّا ࣖ ( ٢٦ )
Terjemahnya:
(Allah berfirman) “Wahai Daud, sesungguhnya Kami menjadikanmu khalifah (penguasa)  di  bumi.  Maka,  berilah  keputusan  (perkara)  di  antara  manusia dengan  hak  dan  janganlah  mengikuti  hawa  nafsu  karena  akan  menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari Perhitungan.” (QS Sad/38: 26). 18
Pada  QS  Sad/38:  26  ini  mengandung  wasiat  dari  Allah  swt.  kepada  para penguasa untuk menerapkan hukum kepada manusia sesuai dengan kebenaran yang diturunkan dari sisi Allah, serta tidak berpaling-Nya, hingga mereka sesat dari jalan Allah. Sesungguhnya Allah mengancam orang yang sesat dari jalan-Nya serta orang melupakan hari hisab dengan ancaman yang keras dan adzab yang pedih. 19
Dengan  demikian  dapat  dipahami  penguasa  atau  siapa  saja  yang  diberikan amanah harus memberikan keputusan dengan adil, dalam pemberi keputusan islam mengajarkan untuk senantiasa berlaku adil, dalam lingkungan terkecil sampai kepada pemimpin  yang  diberikan  amanah.  Prinsip  keadilan  menjadi  prioritas  apalagi berkaitan dengan proses peradilan.
Salah satu proses peradilan di Indonesia adalah memutuskan rangkaian proses Pemilu 2024 yang akan segara dilaksanakan apabila tidak ada revisi undang-undang Pemilu, dimana bisa dipastikan Pemilu akan dilaksanakan serentak bersama dengan Pilkada  pada  tahun  yang  sama.  Hal  ini  akan  menjadi  pekerjaan  yang  berat  untuk Mahkamah Konstitusi sehingga pengalaman dan kekurangan Pemilu 2019 serentak
18 Kementerian Agama RI., Qur’an Kemenag in Word v.3.
19 Abdullah  bin  Muhammad  Alu  Syaikh, Luba>b  al-Tafsi>r  min  Ibn  Katsir,  terj.  M.  Abdul
Ghofar M., et.al., Tafsir Ibn Katsir, Jil. 7 (Cet. 12; Jakarta: Yayasan Mitra Netra, 2019)
bisa  diperbaiki  dengan  baik.  Semua  pihak  berharap  Mahkamah  Konstitusi  bisa menjadi  lembaga  yang  benar-benar  independen  dalam  memberikan  putusan  yang benar-benar secara konstitusional demokratis.
Mahkamah  Konstitusi  harus  mempersiapkan  strategi  untuk  menghadapi pesta  demokrasi yang dilaksanakan dengan serentak sehingga memberikan putusan yang  konstitusional  demokratis,  yang  tidak  melihat  dari  segi  formil  gugatan melainkan  melihat  juga  sisi  materil  permasalahan  yang  ada,  karena  pelanggaran- pelanggaran pada masa Pemilu akan mempengaruhi hasil suara Pemilu. Pada kondisi inilah Mahkamah Konstitusi harus mempunyai strategi yang konstitusional.
Dalam  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  75/PUU-VIII/2010 menyatakan bahwa, pelanggaran yang dapat membatalkan  pemilu, antara lain: (a) pelanggaran  dalam  proses  pemilu  yang  berpengaruh    pada    hasil    pemilu    karena terjadi    secara    terstruktur,    sistematis,    dan    massif;  (b)  pelanggaran  tentang persyaratan calon yang bersifat  prinsip  dan  dapat  diukur,  yang  dapat  dijadikan dasar  membatalkan  hasil pemilu karena ada peserta yang tidak memenuhi syarat; dan  (c)  pelanggaran  yang  tidak  dapat  digunakan  sebagai  dasar  membatalkan keputusan  KPU  adalah  pelanggaran  yang  tidak  berpengaruh  atau  tidak dapat ditaksir pengaruhnya pada perolehan suara seperti  misalnya  pembuatan  baliho  yang tidak  sesuai  ketentuan  dan  lain- lain.
Berdasarkan  hal  tersebut  dalam  pelaksanaan  perkara  PHPU,  Mahkamah Konstitusi tidak hanya menganalisis permohonan, dengan melihat hasil suara,tetapi melihat  pelanggaran  dalam  tahapan  pemilhan,  dengan  memeriksa  apakah  ada penggaran  yang  besifat  massif,  terstruktur  dan  massif  yang  bisa  mempengaruhi perolehan suara. Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan perolehan hasil pemilu seyogyanya dihubungkan dengan kedudukannya sebagai pengawal konstitusi atau guardian  of  constitions.  Oleh  karena  itu,  kewenangan  Mahkamah  Konstitusi untuk  menetapkan  PHPU  termasuk  juga  kewenangan  untuk  menentukan konstitusionalitas pemilu.
Dalam  penyelesaian  perkara  PHPU  Mahkamah  Konstitusi  tidak  hanya memiliki fungsi menghitung dalam bentuk numerik atau angka yang bersifat teknis
tetapi melihat dan memastikan bahwa pelaksanaan pemilu berjalan dengan prinsip jujur  dan  adil,  karena  sesungguhnya  pembuktian  dalam  penyelesain  PHPU  bukan bersifat kuantitatif  dalam bukti pengujian angka-angka tetapi bersifat kualitatif. 20
Mahkamah Kosntitusi merupakan lembaga yang mendapatkan kepecayaaan tinggi dari masyarakat, sehingga Lembaga ini di sebut sebagai pengawal konstitusi dan  pengawal  demokrasi.  Dalam  putusannya,  Mahkamah  Konstitusi  seyogyanya memutuskan perkara harus mencerminkan prinsip keadilan, karena berkaitan dengan legitimasi  kepercayaan  rakyat  dalam  kehidupan  bernegara.  Putusan  yang memberikan  rasa  adil  bagi  rakyat  hanya  bisa  terimplementasikan  apabila  hakim konstitusi  memiliki  sifat  negarawan,  mengutamakan  keadilan  substansif  bukan menjadi  corong  undang-undang.  Putusan  Mahkamah  konstitusi  harus  menjunjung tinggi  nilai  demokrasi  yang  kosntitusional  berdasarkan  keadilan  atas  nama  Tuhan Yang Maha Esa.
Berdasarkan putusan-putusan hakim Mahkamah Konstitusi sebelumnya dan masalah  suap  yang  menerpah  Lembaga  pengawal  konsitusi  tersebut,  maka  hakim diharapkan  memiliki  independensi  yang  tidak  terpengaruh  oleh  harta,politik  atau penguasa  sehingga  benar-benar  Mahkamah  Konstitusi  akan  menjadi  Lembaga peradilan  yang  mendapatkan  kepercayaan  yang  tinggi  dari  masyarakat.  Dengan melihat dan mempertimbangkan nilai dan norma yang masih relevan dengan perkara yang diadili berdasarkan tujuan dan hakekat demokrasi.

## D. Kesimpulan
Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan yang mengadili PHPU akan menghadapi  beberapa  tantangan,  antara  lain:  (1)  kesiapan  Mahkamah  Konstitusi dalam  memberikan  pelayanan  optimal,  sebagaimana  dijelaskan  dalam  Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada Pasal 474 ayat (2) dan Pasal 475 ayat (1) bahwa 3 setelah penetapan hasil, peserta Pemilu dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi. Konsekuensinya berdasarkan pengalaman
20 Syafrul  Achmad  Ramadhan  Tuloli,  "Tinjauan  Yuridis  Mekanisme  Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu Oleh Mahkamah Konstitusi," Jurnal Lex Administratum 7, no. 3 (2019).
Wira Purwadi, Edi Gunawan, Devi Restiani Susilo, Johana Manuhuwa
pemilu sebelumnya (tahun 2019), ratusan permohonan yang diajukan oleh pemohon berkaitan  dengan  PHPU  itu  menjadi  tantangan  kepada  lembaga  Mahkamah Konstitusi  apakah  sudah  siap  memberikan  pelayanan  secara  cepat,  efisien  dan optimal; (2) masalah tekanan politik Pilpres yang begitu panas, dalam penyelesaian PHPU presiden tidaklah terlalau sulit, tetapi yang menjadi tantangan adalah tekanan psikologis bagi Mahkamah Konstitusi, di mana banyak pihak yang menggiring opini bahwa Mahkamah Konstitusi tidak akan memberikan putusan yang kosntitusional demokratis; (3) masalah waktu dan kualitas putusan,  waktu yang diberikan untuk PHPU  presiden  hanya  14  hari  dan  PHPU  legislatif  30  hari,  bisa  dibayangkan bagaimana akan menghasilkan putusan yang berkualitas demokratis dengan jumlah perkara yang banyak dengan waktu yang singkat.
Mahkamah  Konstitusi  dalam  perspektif fiqh  siyasah,  yaitu  hakim  dalam memberikan  putusan  harus memberikan rasa adil bagi rakyat. Semuanya hanya bisa terimplementasikan apabila hakim Mahkamah Konstitusi memiliki sifat negarawan, mengutamakan keadilan substansif, bukan menjadi corong undang-undang. Putusan Mahkamah Konstitusi harus menjunjung tinggi nilai demokrasi yang kosntitusional berdasarkan keadilan atas nama Tuhan Yang Maha Esa.

## Daftar Pustaka
Abdurrachman, Satrio. "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Memutus Perselisihan Hasil Pemilu Sebagai Bentuk Judicialization of Politics," Jurnal Konstitusi 12, no. 1 (2016): 17, https://doi.org/10.31078/jk1217>.
Akbar, Muhammad Faisal, and M. Chaerul Risal, "Polemik Sengketa Pilpres 2019 Perspektif  Siyasah  Syar’iyyah," Siyasatuna:  Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa Siyasah Syari'iyyah 2, no. 3 (2021), 690 – 703.
Ananda,  Putra. “Begini  Alur  Lengkap  Penanga nan  Sengketa  Pileg  2019  di Mahkamah Konstitusi,” https://mediaindonesia.com/podium/244568/begini- alur-lengkap-penanganan-sengketa-pileg-2019-di-Mahkamah Konstitusi.
Ardipandanto,  Aryojati.  "Permasalahan  Penyelenggaraan  Pemilu  Serentak  Tahun 2019," Info Singkat, Vol. XI, No.11/I/Puslit/Juni/2019): 25-30.
Asshiddiqie,  Jimly. Konstaitusi  Dan  Konstitualisme  Indonesia.  Jakarta:  Sinar Grafika, 2010.
Hidayat,  Rofiq. “Problematika  Pemilu  Serentak,  Perlu  Evaluasi  ‘Radikal’,”  dalam https://www.hukumonline.com/berita/a/problematika-pemilu-serentak- perlu-evaluasi-radikal-lt5cdd2d6b3321c
Humas. “ Apresiasi  Capaian  Mahkamah  Konstitusi,  Presiden:  Khususnya  Dalam Menangani  Sengketa  Hasil  Pemilu  dan  Pilpres  Tahun  2019,”  dalam https://setkab.go.id/apresiasi-capaian-Mahkamah Konstitusi-presiden- khususnya-dalam-menangani-sengketa-hasil-pemilu-dan-pilpres-tahun-
2019/
Iqbal,  Muhammad. Fiqh  Siyasah:  Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam.  Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
Kementerian Agama RI. Qur’an Kemenag in Word v.3 . Jakarta: Lajnah Pentashihan
Mushaf Al- Qur’an Badan Litbang dan Diklat.
Purwadi,  Wira.  "Pemilihan  Kepala  Daerah  dalam  Perspektif  Ketatanegaraan: Pemilihan Langsung versus Pemilihan Perwakilan," Jurnal Legalitas 12, no. 2 (2019): 78-89.
Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
Silalahi, Wilma. Desain Penyelesaian Sengketa Pemilu Serentak. Depok: Rajawali Pers, 2019.
Soemantri, Sri. Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1993.
Sutisna. Pemilihan Kepala Negara Menurut Perspektif Hukum Islam. Yogyakarta: Deepublish, 2014.
Syaikh, Abdullah bin Muhammad Alu. Luba>b al-Tafsi>r min Ibn Katsir, terj. M. Abdul Ghofar M., et.al., Tafsir Ibn Katsir, Jil. 7. Cet. 12; Jakarta: Yayasan Mitra Netra, 2019.
Tuloli,  Syafrul  Achmad  Ramadhan.  "Tinjauan  Yuridis  Mekanisme  Penyelesaian Perselisihan  Hasil  Pemilu  Oleh  Mahkamah  Konstitusi," Jurnal  Lex Administratum 7, no. 3 (2019).