## Evaluasi Sistem Pengendalian Internal atas Pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah pada Badan X
Sary Hendryani 1* , Dodik Siswantoro 2
1,2) Magister Akuntansi, Universitas Indonesia, Jakarta
1) sary.hendryani@gmail.com , 2) kidod25@yahoo.com
*Corresponding Author
Diajukan : 1 Januari 2024 Disetujui
: 10 Januari 2024
Dipublikasi : 1 April 2024

## ABSTRACT
Sistem  pengendalian  internal  berperan  dalam  meningkatkan  kinerja,  transparansi,  dan akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  negara.  Salah  satu  tujuan  penyaluran  bantuan  pemerintah yaitu  untuk  memperluas  akses  dan  meningkatkan  kualitas  pendidikan  di  Indonesia.  Untuk  itu pengelolaan  bantuan  pemerintah  harus  dilaksanakan  dengan  efektif,  efisien,  transparan,  dan akuntabel,  dalam  rangka  mendukung  perluasan  akses  dan  peningkatan  kualitas  pendidikan  di Indonesia.  Adanya  temuan  Badan  Pemeriksa  Keuangan  terkait  pertanggungjawaban  bantuan pemerintah,  mengindikasikan  terdapat  permasalahan  pada  sistem  pengendalian  internal. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengevaluasi  penyebab  kurang  optimalnya  penerapan  sistem pengendalian  internal  dalam  pertanggungjawaban  bantuan  pemerintah,  dan  diharapkan penelitian  ini  dapat  menghasilkan  implikasi  dalam  rangka  meningkatkan  sistem  pengendalian internal. Objek penelitian ini yaitu Badan X yang merupakan badan independen pemerintah yang bertugas  melakukan  penilaian  satuan  pendidikan  di  tiga  puluh  empat  provinsi.  Penelitian  ini dilakukan dengan metode kualitatif, menggunakan pendekatan studi kasus. Data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara semi struktur, terhadap  informan  yang  memiliki  latar  belakang  dan  pengalaman  terkait  pertanggungjawaban bantuan  pemerintah  pada  Badan  X.  Data  sekunder  diperoleh  dari  analisis  dokumen.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  terdapat  risiko  yang  terjadi  karena  penetapan  kebijakan  yang tidak  sesuai peraturan  mendasarnya  dan risiko akibat  penetapan  peraturan  baru.  Rekomendasi yang  diberikan  yaitu  mengefektifkan  dan  melibatkan  peran  Satuan  Pengawasan  Internal  dalam pengawasan kebijakan.
Keywords:  Bantuan  Pemerintah;  Pengelolaan  Keuangan;  Sektor  Publik;  Sistem  Pengendalian Internal.

## PENDAHULUAN
Setiap  organisasi  dihadapkan  dengan  berbagai  tantangan  dalam  rangka  mencapai  tujuan. Dalam memberikan pelayanan publik, pemerintah selalu menghadapi risiko, sehingga dibutuhkan sistem  untuk  mengurangi  risiko  tersebut,  dimana  sistem  ini  harus  memiliki  kemampuan  untuk mengontrol  dan  mengawasi  proses  penyediaan  layanan  (Rahman  et  al.,  2020).  Menempatkan sistem  pengendalian  ke  dalam  tindakan  pencegahan  membantu  mencegah  kesalahan  secepat mungkin,  ini  adalah  tindakan  pengendalian  yang  dinilai  cukup  efektif  (Arisman  et  al.,  2018). Pengendalian  internal  mencegah  kecurangan  dan  membuat  segala  kegiatan  lebih  terarah (Munaiseche  et  al.,  2018).  Oleh  sebab  itu,  diperlukan  pengendalian  internal  untuk  membantu organisasi  dalam  mencapai  tujuannya  (Islamiyah  et  al.,  2020).  Kemampuan  perusahaan  dalam mengelola  perusahaan  berkaitan  dengan  pengendalian  internal  agar  visi  dan  misi  perusahaan dapat tercapai (Santoso, 2018). Menurut Mutis (2020) Pengendalian internal adalah proses yang terkait  dengan  kegiatan  organisasi  dan  merupakan  bagian  integral  dari  manajemen  organisasi.
Dalam lingkungan pemerintahan, presiden menyelenggarakan sistem pengendalian internal untuk peningkatan capaian kinerja, keterbukaan, dan pertanggungjawaban tata kelola keuangan negara. Peraturan  Pemerintah  Nomor  60  Tahun  2008  tentang  Sistem  Pengendalian  Internal  Pemerintah (SPIP) mengatur tentang sistem pengendalian internal dalam lingkungan pemerintahan dan untuk membantu tercapainya good corporate governance . Pemerintah menerbitkan peraturan ini untuk mengatur  mengenai  pengendalian  internal  sebagai  salah  satu  bentuk  reformasi  birokrasi (Arumitha et al., 2020).
Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  168/PMK.05/2015  tentang  Mekanisme Pelaksanaan  Anggaran  Bantuan  Pemerintah  pada  Kementerian/Lembaga,  bantuan  pemerintah didefinisikan sebagai “bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah  kepada  perseorangan,  kelompok  masyarakat,  atau  lembaga  pemerintah/non pemerintah”.  Tujuan  penyaluran  bantuan  pemerintah  diantaranya  untuk  memperluas  akses  dan meningkatkan  kualitas  pendidikan  di  34  provinsi  di  Indonesia.  Cakupan  yang  luas  ini  membuat penyaluran  dan  pertanggungjawaban  bantuan  pemerintah  harus  dilakukan  dengan  cepat.  Oleh karena  itu,  sistem  pengendalian  internal  dibutuhkan  sebagai  upaya  mendukung  tercapainya  tata kelola penyaluran bantuan pemerintah yang efektif, efisien, dan akuntabel.
Dalam  rangka  meningkatkan  kualitas  pendidikan  di  Indonesia,  dilakukan  penilaian  satuan pendidikan  di  34  provinsi.  Badan  X  merupakan  badan  independen  pemerintah  yang  memiliki tugas  untuk  melaksanakan  penilaian  satuan  pendidikan  di  34  provinsi.  Dalam  pelaksanaan tugasnya,  Badan  X  dibantu  oleh  Badan  X  Provinsi  yang  ada  di  34  Provinsi.  Dalam  rangka mendukung pelaksanaan tugas di provinsi, Badan X menyalurkan bantuan pemerintah ke Badan X  Provinsi.  Atas  penyaluran  bantuan  pemerintah  ini,  Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK) melakukan  pemeriksaan  pada  Badan  X  setiap  tahunnya.  Pada  tahun  2019,  BPK  melakukan pemeriksaan  atas  laporan  keuangan  Badan  X  dan  terdapat  temuan  atas  pertanggungjawaban bantuan pemerintah sebagai berikut:
1. Kelebihan pembayaran transpor lokal pada peserta kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan Badan X;
2. Inefisiensi keuangan negara atas realisasi honor kunjungan ke satuan pendidikan;
3. Monitoring  atas  pertanggungjawaban  dana  bantuan  pemerintah  Badan  X  provinsi  hanya dilakukan atas rekapitulasi penggunaan dana yang dilaporkan oleh masing-masing provinsi. Temuan  pemeriksaan  diatas  disebabkan  karena  pengelola  keuangan  dalam  merealisasikan pembayaran  tidak  berpedoman  pada  ketentuan  yang  berlaku,  tidak  optimal  dalam  melakukan fungsi  verifikasi  atas  Rencana  Usulan  Kegiatan,  dan  belum  optimal  dalam  melakukan pengawasan  dan  pengendalian  atas  kegiatan  yang  menjadi  tanggungjawabnya,  serta  Badan  X belum  menyusun  mekanisme  monitoring  atas  kelengkapan  dan  validitas  dokumen pertanggungjawaban dana bantuan pemerintah yang telah disalurkan ke provinsi.
Dalam  pertanggungjawaban  keuangan  negara  merupakan  kewajiban  pemerintah  untuk melaksanakan  pengelolaan  keuangan  negara  secara  tertib,  taat  pada  peraturan  perundang- undangan,  efisien,  ekonomis,  efektif,  dan  transparan.  Adanya  temuan  pemeriksaan mengindikasikan  bahwa  pengelolaan  keuangan  negara  belum  dilaksanakan  dengan  tertib,  taat pada peraturan,  efisien, ekonomis,  dan  efektif.   Oleh sebab  itu,  dibutuhkan  sistem  pengendalian internal dalam rangka peningkatan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.
Berdasarkan  temuan  pemeriksaan  diatas  menunjukkan  bahwa  terdapat  permasalahan  pada sistem  pengendalian  internal  Badan  X.  Oleh  sebab  itu,  penelitian  ini  bertujuan  untuk mengevaluasi  penyebab  kurang  optimalnya  penerapan  sistem  pengendalian  internal  dalam pertanggungjawaban  bantuan  pemerintah,  dan  diharapkan  penelitian  ini  dapat  menghasilkan implikasi dalam rangka meningkatkan sistem pengendalian internal pada Badan X. Penelitian ini merujuk pada sistem pengendalian internal yang ada pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008.  Pembaharuan  yang  ada  dalam  penelitian  ini  yaitu  objek  penelitian  yang  berbeda  dari penelitian  terdahulu.  Objek  penelitian  ini  yaitu  Badan  X  yang  merupakan  badan  independen pemerintah yang bertugas melakukan penilaian satuan pendidikan di 34 provinsi.

## STUDI LITERATUR

## Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)
PP  Nomor  60  Tahun  2008  tentang  Sistem  Pengendalian  Internal  Pemerintah  (SPIP)  lahir berdasarkan  amanat  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2004  tentang  Perbendaharaan  Negara. Menurut  PP  Nomor  60  Tahun  2008  “sistem  pengendalian  internal  merupakan  proses  yang integral  pada  tindakan  dan  kegiatan  yang  dilakukan  secara  terus  menerus  oleh  pimpinan  dan seluruh  pegawai  untuk  memberikan  keyakinan  memadai  atas  tercapainya  tujuan  organisasi melalui  kegiatan  yang  efektif  dan  efisien,  keandalan  pelaporan  keuangan,  pengamanan  aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan”. Unsur-unsur sistem pengendalian internal  terdiri  atas  lingkungan  pengendalian,  penilaian  risiko,  kegiatan  pengendalian,  informasi dan  komunikasi,  dan  pemantauan.  Unsur-unsur  dalam  peraturan  ini  telah  diterapkan  dalam lingkungan  pemerintahan  di  berbagai  negara  dan  mengadopsi  dari  pendekatan  pengendalian internal  dalam  COSO.  Tujuan  SPIP  dapat  tercapai  jika  dijalankan  dengan  benar  dan  sesuai dengan  peraturan  yang  ditetapkan.  Sistem  pengendalian  internal  dikatakan  efektif  jika  seluruh unsur  dilaksanakan  secara  terpadu  dan  terintegrasi  (COSO,  2013).  Selain  itu,  penting  juga melakukan  evaluasi  atas  penerapan  SPIP  untuk  memberikan  perbaikan  dan  peningkatan  dalam penyelenggaraan  SPIP.  Dimensi  yang  ada  pada sistem  pengendalian  internal  berfungsi  sebagai ukuran  penting  untuk  mengevaluasi  seberapa  baik  implementasi  sistem  pengendalian  internal di dalam organisasi (Zamzani & Faiz, 2015).

## Bantuan Pemerintah
Dalam  rangka  penyaluran  bantuan  pemerintah  pada  kementerian/lembaga  negara  secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab, serta menjamin keadilan dan kepatutan, pemerintah perlu menetapkan peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan anggaran bantuan pemerintah. Untuk itu ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang  Mekanisme  Pelaksanaan  Anggaran  Bantuan  Pemerintah  pada  Kementerian Negara/Lembaga.  Peraturan  ini  mengatur  tentang  alokasi,  proses  pencairan,  proses  penyaluran, dan  bagaimana  mempertanggungjawabkan  anggaran  bantuan  pemerintah  yang  bersumber  dari Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN).  Salah  satu  tujuan  penyaluran  bantuan pemerintah  diantaranya  untuk  memperluas  akses  dan  meningkatkan  kualitas  pendidikan  di Indonesia.  Dalam  rangka  meningkatkan  kualitas  pendidikan  di  Indonesia,  dilakukan  penilaian satuan  pendidikan  di  34  provinsi.  Badan  X  merupakan  badan  yang  memiliki  tugas  untuk melaksanakan penilaian satuan pendidikan di 34 provinsi. Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas di provinsi, Badan X menyalurkan bantuan pemerintah ke 34 Badan X yang ada di provinsi. Dengan  cakupan  yang  luas,  diharapkan  mekanisme  bantuan  pemerintah  dapat  membantu menyalurkan dana penilaian satuan pendidikan dengan cepat, efektif, efisien, dan akuntabel.

## Penelitian Terdahulu
Penelitian  sebelumnya  tentang  pengendalian  internal  seperti  yang  dilakukan  oleh Simorangkir  &  Firmansyah  (2017)  menyimpulkan  bahwa  pada  Kantor  Pengawasan  dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya X, pengendalian internal atas pelaksanaan impor sementara  belum  sepenuhnya  dilaksanakan  dengan  baik  disebabkan  karena  pengawasan  dan pengendalian  fisik  atas  penggunaan  dan  jumlah  barang  impor  sementara  belum  dilakukan.  Hal tersebut  disebabkan  karena  kurangnya  pegawai  untuk  menjalankan  fungsi  pengawasan. Rekomendasi  yang  diberikan  yaitu  agar  KPPBC  Tipe  Madya  X  melakukan  koordinasi  dengan kantor pusat terkait kekurangan jumlah pegawai.
Penelitian  selanjutnya  dilakukan  oleh  Ramadriani  (2022)  menyimpulkan  bahwa  masih terdapat  proses  yang  belum  memadai  dalam  implementasi  sistem  pengendalian  internal pemerintah  atas  pengelolaan  utang  pihak  ketiga  pada  Lembaga  Pemerintah  X  yaitu  penetapan reward  dan  punishment  belum  optimal,  kurangnya  pelatihan  dan  pengembangan  kompetensi SDM,  jumlah  pengelola  utang  kurang  memadai,  identifikasi  dan  analisis  risiko  belum  optimal, tidak  optimalnya  kegiatan  pengendalian  atas  transaksi  dan  kejadian,  dan  tidak  tersedianya informasi  dan  komunikasi  yang  memadai.  Rekomendasi  yang  diberikan  yaitu  pembuatan petunjuk  pelaksanaan  dan  Standar  Operasional  Prosedur  pengelolaan  utang  pihak  ketiga, penambahan  personil  pengelola  utang  berdasarkan  kompetensi  dan  pengalaman yang  mumpuni, dan  penetapan  akun  risiko  utang  pihak  ketiga  yang  tertuang  dalam  kertas  kerja  Pengendalian
Internal  Pelaporan  Keuangan  (PIPK),  serta  tersedianya  pendidikan  dan  pelatihan  bagi  seluruh pegawai pengelola utang.
Penelitian  lainnya  dilakukan  oleh  Limbong  (2022)  menyimpulkan  bahwa  pengendalian internal pada Puslitbang Transportasi Udara telah memenuhi PP Nomor 60 Tahun 2008. Namun proses  pengawasan,  evaluasi  berkelanjutan  dan  pendokumentasian  belum  dilaksanakan  secara optimal.  Rekomendasi  yang  diberikan  yaitu  proses  pengawasan,  evaluasi  berkelanjutan  serta pendokumentasian  yang  baik  dan  memadai  harus  diperkuat  penerapannya  di  setiap  unsur pengendalian internal.

## METODE
Penelitian  ini  bersifat  kualitatif  dan  menggunakan  studi  kasus  evaluasi.  Pemahaman  yang mendalam  atas  suatu  subjek  dalam  mengevaluasi  kasus  diperlukan  sebelum  pengambilan keputusan  dilakukan  (Ellet,  2018).  Objek  penelitian  ini  yaitu  Badan  X  yang  merupakan  badan independen  pemerintah  yang  bertugas  melakukan  penilaian  satuan  pendidikan  di  34  provinsi. Badan  X  menyalurkan  bantuan  pemerintah  kepada  Badan  X  Provinsi  untuk  melaksanakan penilaian  satuan  pendidikan  di  34  provinsi.  Penelitian  ini  menggunakan  data  primer  yang diperoleh  melalui  wawancara  dan  data  sekunder  melalui  analisis  dokumen.  Analisis  dokumen dilakukan terhadap laporan hasil pemeriksaan BPK. Selain itu data sekunder juga diperoleh dari sumber  lainnya  yaitu  Peraturan  Menteri  Keuangan  tentang  Standar  Biaya  Masukan,  Peraturan Menteri  Keuangan  tentang  Standar  Biaya  Masukan  Lainnya,  peraturan  dan  kebijakan  internal Badan  X,  buku,  dan  jurnal  penelitian.  Selanjutnya  dilakukan  wawancara  untuk  menambah informasi terkait penyelenggaraan sistem pengendalian internal dan mengkonfirmasi hasil analisis dokumen.  Wawancara  dalam  penelitian  ini  menggunakan  teknik  wawancara  semi  struktur (campuran  teknik  terstruktur  dan  tidak  terstruktur)  serta  bersifat  terbuka  sehingga  memberi kesempatan  kepada  peneliti  dan  informan  untuk  mengeksplorasi  pertanyaan,  jawaban  dan  opini lebih  mendalam  (Creswell,  2018).  Dalam  melakukan  wawancara,  peneliti  menggunakan  daftar pertanyaan  wawancara  yang  dibuat  dan  dikembangkan  berdasarkan  kriteria  sub  unsur pengendalian  internal  yang  ada  pada  PP  Nomor  60  Tahun  2008.  Setiap  informan  diberikan pertanyaan yang sama sesuai dengan daftar pertanyaan yang telah disiapkan. Nantinya pertanyaan tambahan  dapat  diberikan  sesuai  dengan  jawaban  yang  diberikan  masing-masing  informan. Pelaksanaan  wawancara  dilakukan  pada  bulan  Mei  2023.  Sebelum  proses  wawancara  dimulai, informan  diberi  penjelasan  bahwa  selama  proses  wawancara  berlangsung  akan  direkam  untuk keperluan penelitian. Agar dapat memberikan informasi yang relevan dan kredibel, wawancara ini melibatkan informan dari berbagai sumber yang memiliki pengetahuan dan pengalaman tentang topik penelitian. Data informan pada penelitian ini seperti pada tabel 1.
Tabel 1. Data Informan Informan Profil Tanggal Wawancara 1 Koordinator Provinsi 2 Mei 2023 2 Pejabat Pembuat Komitmen 1 3 Mei 2023 3 Ketua Satuan Pengawas Internal 3 Mei 2023 4 Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar 4 Mei 2023 5 Bendahara Pengeluaran Pembantu 5 Mei 2023 6 Pejabat Pembuat Komitmen 2 6 Mei 2023
Sumber: Data Penelitian, 2023
Tidak  seperti  penelitian  kuantitatif  dimana  analisis  dilakukan  setelah  pengumpulan  data, penelitian  kualitatif  sering  kali  melibatkan  pengumpulan,  analisis,  dan  interpretasi  data  secara bersamaan  (Saunders  et  al.,  2020).  Hal  ini  memungkinkan  untuk  memahami  tema,  pola,  dan hubungan  yang  signifikan  sejak  awal  proses  pengumpulan  data.  Data  audio  dari  wawancara disimpan  dalam  alat  perekam  digital  dan  kemudian  ditranskrip  untuk  diubah  menjadi  teks. Penelitian  ini  menggunakan  thematic  analisis.  Prosedur  dalam  teknik  ini  melibatkan  empat elemen  yaitu  menjadi  terbiasa  dengan  data,  memberi  kode  pada  data,  mencari  tema  dan mengenali hubungan, serta menyempurnakan tema dan menguji proposisi (Saunders et al., 2020).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil  pemeriksaan  BPK  atas  laporan  keuangan  tahun  2019  pada  Badan  X  menemukan bahwa dalam pertanggungjawaban bantuan pemerintah terdapat realisasi belanja perjalanan dinas yang tidak sesuai ketentuan dengan rincian:
1. Kelebihan pembayaran transpor lokal pada peserta kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan Badan X;
2. Inefisiensi keuangan negara atas realisasi honor kunjungan ke satuan pendidikan;
3. Monitoring  atas  pertanggungjawaban  dana  bantuan  pemerintah  Badan  X  Provinsi  hanya dilakukan atas rekapitulasi penggunaan dana yang dilaporkan oleh masing-masing provinsi. Temuan kelebihan pembayaran transpor lokal disebabkan karena pengelola keuangan dalam merealisasikan pembayaran transpor dalam kota, tidak berpedoman pada ketentuan yang berlaku, serta  lemahnya  pengawasan  dan  pengendalian  dalam  pelaksanaan  kegiatan.  Dalam  Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Standar Biaya, biaya transpor kegiatan merupakan biaya untuk kebutuhan  transportasi  dalam  melakukan  kegiatan  di  luar  kantor.  Biaya  transpor  kegiatan  tidak dapat diberikan kepada pejabat negara/pegawai aparatur sipil negara/anggota polri/TNI/pihak lain yang  melakukan  kegiatan  dalam  komplek  perkantoran  yang  sama.  Atas  temuan  kelebihan pembayaran  transpor  lokal,  Badan  X  memberikan  tanggapan  bahwa  anggota  Badan  X  Provinsi tidak  setiap  hari  berkantor  di  kantor  Badan  X  Provinsi  dikarenakan  anggota  Badan  X  Provinsi berasal dari unsur PNS dan Non PNS sehingga memiliki tugas utama di instansi asalnya. Anggota Badan  X  Provinsi  memiliki  tanggung  jawab  besar  dalam  penyelesaian  target  penilaian  satuan pendidikan secara nasional, sehingga kepadanya layak diberikan honorarium bulanan dan dalam mengikuti  rapat  program  yang  dilaksanakan  satu  bulan  sekali  di  kantor  Badan  X  Provinsi, kepadanya  diberikan  transpor  lokal  sesuai  standar  biaya  dan  PMK  Nomor  113  Tahun  2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap.  Informasi  lain  terkait  temuan  kelebihan  pembayaran  transpor  lokal  disampaikan  oleh informan 6 sebagai berikut:
“Kalau  2019  temuan  kebijakan  dari  pusat  sehingga  mereka  mengembalikan.  Tiba-tiba transpor  lokal  tidak  disetujui  oleh  BPK  karna  dianggapnya  mereka  udah  terima  honor. Padalah APIP udah sepakat tapi BPK membantah”.
Berdasarkan tanggapan pemeriksaan dari Badan X dan hasil wawancara dengan informan 6, menunjukkan  bahwa  temuan  kelebihan  pembayaran  transpor  lokal  disebabkan  karena  kebijakan dari Badan X yang telah berkoordinasi dengan APIP dalam penetapan kerangka Rencana Usulan Kegiatan  Badan  X  provinsi.  APIP  telah  menyetujui  pembayaran  transpor  lokal  bagi  anggota Badan  X  di  provinsi  dalam  kegiatan  rapat  di  lingkungan  kantor  Badan  X  Provinsi.  Namun berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK tidak menyetujui kebijakan tersebut karena anggota Badan X  Provinsi  sudah  menerima  honor  bulanan  dan  rapat  dilakukan  di  lingkungan  kantor  Badan  X Provinsi. Dalam Standar Biaya Masukan Lainnya yang mengatur tentang honor bulanan anggota Badan X Provinsi, diatur pula tentang pemberian biaya sewa rumah. Sehingga alasan pemberian transpor  karena  jarak  yang  ditempuh  melebihi  batas  kota  tidak  dapat  diterima.  Adanya  temuan pemeriksaan  ini  menunjukkan  bahwa  terdapat  risiko  yang  terjadi  karena  penetapan  kebijakan yang  tidak  sesuai  peraturan  mendasarnya.  Pada  PMK  No.  32/PMK.02/2018  tentang  Standar Biaya  Masukan  TA  2019,  dijelaskan  bahwa  “satuan  biaya  transpor  kegiatan  dalam kabupaten/kota  tidak  dapat  diberikan  kepada  Pejabat  Negara/Pegawai  Aparatur  Sipil  Negara/ Anggota Polri/TNI/pihak lain yang melakukan kegiatan dalam komplek perkantoran yang sama”. Anggota  Badan  X  Provinsi  dalam  pelaksanaan  tugasnya  telah  diberikan  honor  bulanan berdasarkan PMK tentang SBM Lainnya. Sehingga kepada anggota Badan X Provinsi tidak dapat diberikan transpor ketika bertugas di lingkungan kantor Badan X Provinsi.
Temuan  selanjutnya  yaitu  inefisiensi  keuangan  negara  atas  realisasi  honor  kunjungan  ke satuan  pendidikan  disebabkan  karena  pengelola  keuangan    tidak  mempedomani  aturan  yang berlaku, serta tidak optimal dalam melakukan fungsi verifikasi Rencana Usulan Kegiatan. Dalam pengajuan  dana  bantuan  pemerintah,  Badan  X  Provinsi  menyampaikan  proposal  dan  Rencana Usulan Kegiatan kepada Badan X pada setiap awal tahun anggaran. Kemudian dilakuan verifikasi
oleh  tim  penilai.  Pada  tahun  2019,  Badan  X  sedang  dalam  proses  pengajuan  Satuan  Biaya Masukan Lainnya (SBML) yang mengatur tentang honor kunjungan ke satuan pendidikan. SBML tersebut ditetapkan oleh Menteri Keuangan pada tanggal 16 Juli 2019, dengan besaran honor yang lebih  kecil  dibandingkan  dengan  yang  ditetapkan  pada  Rencana  Usulan  Kegiatan  tahun  2019. Sehingga  terdapat  kelebihan  pembayaran  honor  kunjungan  ke  satuan  pendidikan  selama  bulan Agustus – Desember 2019. Badan X berpendapat bahwa kebijakan tersebut diambil karena proses kunjungan ke satuan pendidikan sedang berjalan dan jika dilakukan penyesuaian niai honor akan mempengaruhi kinerja penilaian satuan pendidikan. Selain itu diperlukan waktu untuk sosialisasi peraturan. Sehingga Badan X memutuskan untuk menerapkan SBML tersebut mulai tahun 2020.
Dalam  sub  unsur  identifikasi  risiko  berdasarkan  PP  Nomor  60  Tahun  2008,  perlu dipertimbangkan  risiko  yang  berasal  dari  faktor  eksternal  dan  internal.  Risiko  tersebut  dapat timbul  dari  peraturan  perundang-undangan  baru.  SBML  tentang  honor  kunjungan  ke  satuan pendidikan sudah diajukan pada tahun 2018 tetapi baru disetujui pada bulan Juli 2019. Pada peta risiko  yang  disusun  Badan  X  tidak  terdapat  risiko  yang  berkaitan  dengan  peraturan  baru  yang akan ditetapkan. Identifikasi risiko yang berkaitan dengan pengelolaan bantuan pemerintah pada Badan X meliputi keterlambatan pencairan dana, perubahan mekanisme pencairan dana, dokumen pendukung  kegiatan  yang  tidak  sesuai,  penurunan  anggaran,  waktu  pelaksanaan  kegiatan  yang bergeser  dan  peserta/narasumber  yang  tidak  hadir.  Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa  terdapat risiko akibat penetapan peraturan baru yang tidak teridentifikasi oleh Badan X.
Temuan  pemeriksaan  mengenai  monitoring  atas  pertanggungjawaban  dana  bantuan pemerintah  Badan  X  Provinsi  yang  hanya  dilakukan  atas  rekapitulasi  penggunaan  dana  yang dilaporkan  oleh  masing-masing  provinsi  disebabkan  karena  Badan  X  belum  menyusun mekanisme monitoring dan belum dilakukan kegiatan monitoring atas kelengkapan dan validitas dokumen  pertanggungjawaban  yang  telah  disalurkan  ke  Badan  X  Provinsi.  Sehingga  BPK merekomendasikan  kepada  Badan  X  untuk  menyusun  mekanisme  monitoring  atas  kelengkapan dan  validitas  dokumen  pertanggungjawaban  dana  bantuan  pemerintah  yang  telah  disalurkan  ke masing-masing provinsi. Badan X memberikan tanggapan atas temuan tersebut bahwa Badan X bersama tim keuangan juga melakukan pembinaan dan monitoring atas kelengkapan dan validitas dokumen  pertanggungjawaban  yang  telah  disalurkan  melalui  bimbingan  teknis  keuangan  secara sampling ke beberapa provinsi. Seperti yang disampaikan informan 3 berikut ini:
“cuma yang belum maksimal pemeriksaan fisik dokumen. Karna ada keterbatasan anggaran, ada  provinsi  yang  ga  di  monev….  karna  kita  tidak  bisa  semua  provinsi  dikunjungi  untuk semua  pertanggungjawaban.  Jadi  yang  bisa  dilakukan  untuk  evaluasi  setiap  bulannya, targetnya tercapai ga, kegiatannya jalan ga”.
Berdasarkan tanggapan atas temuan pemeriksaan BPK dan informasi yang disampaikan oleh informan  3,  menunjukkan  bahwa  Badan  X  telah  memiliki  mekanisme  pemantauan  tetapi  belum maksimal  karena  adanya  keterbatasan  anggaran.  Mekanisme  pemantauan  yang  sudah  ada  yaitu kegiatan  pemantauan  dilakukan  secara  sampling  ke  beberapa  provinsi  dengan  melibatkan  tim keuangan.  Meskipun  tidak  dapat  melakukan  pemantauan  langsung  ke  semua  provinsi, pemantauan tetap dilakukan setiap bulannya berdasarkan laporan bulanan yang disampaikan oleh Badan X Provinsi.
Pada sub unsur pemantauan dalam PP Nomor 60 Tahun 2008, rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya harus segera diselesaikan dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penyelesaian yang  ditetapkan.  Berdasarkan  hasil  wawancara  diperoleh  informasi  bahwa  Badan  X  telah memberikan  penjelasan  kepada  BPK  atas  hasil  pemeriksaan  tahun  2019.  Penjelasan  tersebut berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan  atas  penyebab  yang  diungkapkan  dalam temuan.  Dalam  penyelesaian  tindak  lanjut,  Badan  X  berkoordinasi  dengan  unit  utama  yang menangani  hasil  pemeriksaan  BPK  dan  dengan  arahan  pimpinan  ditetapkan  tindak  lanjut  atas rekomendasi hasil pemeriksaan sebagai berikut:
1. Temuan  permeriksaan  berupa  kelebihan  pembayaran  transpor  lokal  pada  peserta  kegiatan yang  dilaksanakan  di  lingkungan  Badan  X,  ditindaklanjuti  dengan  surat  dari pimpinan  unit utama  kepada  pimpinan  Badan  X  untuk  menarik  dan  menyetorkan  ke  kas  negara  atas
kelebihan  pembayaran  transpor  lokal  peserta  kegiatan  yang  dilaksanakan  di  lingkungan kantor  Badan  X  Provinsi.  Pimpinan  Badan  X  menindaklanjuti  surat  tersebut  kepada pimpinan  Badan  X  Provinsi.  Dalam  proses  pengembalian  ke  kas  negara,  masing-masing Badan X Provinsi berkoordinasi dengan Badan X untuk dibuatkan billing penyetoran ke kas negara.  Setelah  dilakukan  penyetoran,  Badan  X  Provinsi  melaporkan  kepada  Badan  X beserta  bukti  penyetoran  ke  kas  negara.  Badan  X  melakukan  pemantauan  atas  proses pengembalian  ke  kas  negara  untuk  memastikan  bahwa  rekomendasi  pemeriksaan  telah ditindaklanjuti.
2. Temuan pemeriksaan berupa  inefisiensi keuangan negara atas realisasi honor  kunjungan ke satuan  pendidikan  ditindaklanjuti  dengan  surat  dari  pimpinan  unit  utama  kepada  pengelola keuangan  terkait  agar  mempedomani  ketentuan  yang  berlaku  dalam  melaksanakan pembayaran  honorarium  narasumber,  rapat  dalam  kantor,  dan  biaya  perjalanan  dinas  serta agar lebih cermat dalam melaksanakan pengujian atas tagihan pembayaran.
3. Temuan pemeriksaan bahwa monitoring atas pertanggungjawaban dana bantuan pemerintah pada  Badan  X  di  provinsi  hanya  dilakukan  atas  rekapitulasi  penggunaan  dana  yang dilaporkan  oleh  masing-masing  provinsi,  ditindaklanjuti  dengan  surat  dari  pimpinan  unit utama kepada pimpinan Badan X untuk menyusun mekanisme monitoring atas kelengkapan dan  validitas  dokumen  pertanggungjawaban  biaya  operasional  yang  telah  disalurkan  ke masing-masing Badan X Provinsi.
Berdasarkan  uraian  diatas  menunjukkan  bahwa  rekomendasi  hasil  pemeriksaan  telah dilaksanakan  sesuai  dengan  rekomendasi  yang  diberikan  BPK.  Sub  unsur  tindak  lanjut rekomendasi  hasil  audit  dan  reviu  lainnya  telah  diterapkan  dengan  pimpinan  melakukan penelitian  atas  penyebab  temuan  yang  diungkapkan  BPK,  memberikan  penejelasan  atas  temuan pemeriksaan  kepada  BPK,  menindaklanjuti  rekomendasi  hasil  pemeriksaan  dan  melakukan pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut.
Hasil  analisis  dokumen  laporan  pemeriksaan  BPK  dan  informasi  hasil  wawancara menunjukkan  bahwa  dalam  penetapan  kebijakan  terdapat  risiko  yang  terjadi  karena  penetapan kebijakan  yang  tidak  sesuai  peraturan  mendasarnya  serta  terdapat  risiko  akibat  penetapan peraturan  baru.  Satuan  Pengawasan  Internal  yang  selanjutnya  disingkat  SPI  adalah  satuan pengawasan yang dibentuk untuk membantu terselenggaranya pengawasan terhadap pelaksanaan tugas  dan  fungsi  unit  kerja.  Tugas  SPI  diantaranya  melakukan  pengawasan  kebijakan  dan program,  serta  melakukan  pengawasan  pengelolaan  kepegawaian,  keuangan,  dan  barang  milik negara. Dalam penetapan kebijakan pada Badan X terlihat bahwa SPI yang dibentuk oleh Badan X tidak dilibatkan. Fungsi SPI diantaranya untuk mengawasi kebijakan. Oleh sebab itu, Badan X perlu  mengefektifkan  dan  melibatkan  peran  SPI  dalam  pengawasan  kebijakan  sehingga diharapkan dapat mendeteksi secara dini adanya risiko dan terjadinya penyimpangan. Selain itu, fungsi  SPI  juga  dapat  digunakan  sebagai  fungsi  verifikasi  atas  penyusunan  kebijakan.  Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Limbong (2022) yang menyimpulkan bahwa kebijakan manajemen risiko dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko belum berjalan dengan baik di setiap unit pengelola risiko pada Puslitbang Transportasi Udara. Terlihat dengan belum  semua  unit  dapat  menjalankan  proses  bisnis  masing-masing  berdasarkan  apa  yang  telah dibuat pada proses identifikasi dan analisis risiko. Sehingga kegiatan yang berjalan didasari tanpa adanya prosedur yang baku dan memadai.
Pemantauan pertanggungjawaban pada Badan X telah berjalan dengan baik. Pemantauan atas bantuan  pemerintah  yang telah  disalurkan  ke  Badan X  Provinsi  telah  dilakukan  setiap  bulannya berdasarkan  laporan  bulanan  yang  disampaikan  oleh  Badan  X  Provinsi.  Selain  itu,  pemantauan juga  dilakukan  dengan  mengunjungi  langsung  Badan  X  Provinsi  secara  sampling  ke  beberapa provinsi.  Karena  keterbatasan  anggaran  pemantauan,  sebaiknya  Badan  X  lebih  mengutamakan untuk  mengunjungi  provinsi  yang  memiliki  kendala  dalam  pengelolaan  bantuan  pemerintah seperti  realisasi  penyerapan  dana  yang  rendah,  kegiatan  yang  tidak  berjalan  sesuai  dengan rencana  dan  jadwal,  penyampaian  laporan  pertanggungjawaban  tidak  tepat  waktu,  dan  lainnya. Tindak  lanjut  atas  hasil  pemeriksaan  telah  dilaksanakan  sesuai  dengan  rekomendasi  yang diberikan  BPK.  Sub  unsur  tindak  lanjut  rekomendasi  hasil  audit  dan  reviu  lainnya  telah diterapkan  dengan  pimpinan  melakukan  penelitian  atas  penyebab  temuan  yang  diungkapkan
BPK,  memberikan  penejelasan  atas  temuan  pemeriksaan  kepada  BPK,  menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan dan melakukan pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut. Hasil penelitian  ini  tidak  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Simorangkir  &  Firmansyah (2017)  yang  menyimpulkan  bahwa  pada  KPPBC  Tipe  Madya  X  kegiatan  pengawasan  dan pengendalian fisik atas penggunaan dan jumlah barang impor sementara belum dilakukan, karena kurangnya pegawai untuk menjalankan fungsi pengawasan.

## KESIMPULAN
Hasil  evaluasi  sistem  pengendalian  internal  berdasarkan  hasil  analisis  laporan  pemeriksaan BPK dan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal atas tata kelola bantuan  pemerintah  pada  Badan  X  belum  optimal.  Dalam  penetapan  kebijakan  terdapat  risiko yang terjadi karena penetapan kebijakan yang tidak sesuai peraturan mendasarnya serta terdapat risiko akibat penetapan peraturan baru. SPI sebagai satuan pengawasan internal perlu dilibatkan dalam pengawasan kebijakan sehingga diharapkan dapat mendeteksi secara dini adanya risiko dan terjadinya  penyimpangan.  Penelitian  ini  memiliki  keterbatasan  yaitu  teknik  pengumpulan  data hanya  dilakukan  melalui  analisis  dokumen  dan  wawancara.  Selain  itu,  penelitian  ini  belum melibatkan  pihak  penerima  bantuan  pemerintah  sebagai  informan  penelitian.  Bagi  penelitian selanjutnya  tentang  evaluasi  sistem  pengendalian  internal  atas  pertanggungjawaban  bantuan pemerintah, agar menggunakan teknik pengumpulan data lain seperti kuesioner serta  melibatkan penerima bantuan sebagai informan. Dengan begitu akan diperoleh informasi yang lebih banyak dan lebih objektif baik dari pihak pemberi maupun penerima bantuan pemerintah.

## REFERENSI
Arisman,  A.,  Putriyani,  A.,  &  Afandi,  A.  (2018).  Implementasi  Sistem  Pengendalian  Intern
Pemerintah (SPIP) Dalam Perspektif Islam. Akuntabilitas , 11 (2). https://doi.org/10.15408/akt.v11i2.8860
Arumitha, F. S., Isharijadi, I., & Styaningrum, F. (2020). Analisis Sistem Pengendalian Internal dalam  Mewujudkan  Transparansi  dan  Akuntabilitas  pada  Badan  Kepegawaian  Daerah. E- Jurnal Akuntansi , 30 (5), 1157. https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i05.p07 Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). (2013). Internal Control - Integrated Framework . Creswell,  J.  W.,  &  Creswell,  J.  D.  (2018). Research  Design:  Qualitative,  Quantitative,  and Mixed Methods Approaches (Fifth Edition). Sage. Ellet, W. (2018). Case Study Handbook a Student’s Guide . Harvard Business Review Press. Islamiyah,  N.,  Siraj,  S.,  &  Osman,  A.  (2020).  Internal  Control  Practices  of  Mosques  in  Java, Indonesia.
Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia , 17 (1). https://doi.org/10.21002/jaki.2020.05
Limbong,  B.  J.  (2022). Evaluasi  Pelaksanaan  Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah  (SPIP) dalam  Mendukung  Pencapaian  Kinerja  pada  Puslitbang  Transportasi  Udara .  Universitas Indonesia.
Munaiseche,  C.  V,  Ilat,  V.,  &  Lambey,  R.  (2018).  Analisis  Penerapan  Sistem  Pengendalian Intern  terhadap  Kinerja  dan  Penerimaan  Retribusi  Parkir  di  Dinas  Perhubungan  Kota Manado.  In Jurnal  Riset  Akuntansi  Going  Concern (Vol.  13,  Issue  4). https://doi.org/10.32400/gc.13.04.22065.2018
Mutis, F. S., & Amperaningrum, I. (2020). Perancangan Sistem Penggajian Berdasarkan Evaluasi Kerangka Kerja COSO.
In Akuntansi
Riset (Vol. 12, Issue 1).
https://doi.org/10.17509/jaset.v12i1
Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  168/PMK.05/2015  tentang  Mekanisme  Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian/Lembaga. www.jdih.kemenkeu.go.id
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Rahman, M., Nangoi, G. B., & Walandouw, S. K. (2020). Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah atas Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi , 15 (4). https://doi.org/10.32400/gc.15.4.30776.2020
Ramadriani,  R.  (2022). Analisis  Implementasi  Sistem  Pengendalian  Intern  atas  Pengelolaan Utang Pihak Ketiga (Studi Kasus pada Lembaga Pemerintah X) . Universitas Indonesia. Sandro  Simorangkir,  D.,  &  Firmansyah,  A.  (2017). Evaluasi  Implementasi  Peranan Pengendalian  Internal:  Pelaksanaan  Impor  Sementara  di  Kantor  Pengawasan  dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya X . 2 (1), 81. http://ejournal- binainsani.ac.id/index.php/JOIA/article/view/433
Santoso, F. I. (2018). Analisa Komprehensif Sistem Pengendalian Internal Atas Kas dan Sistem Penggajian  pada  PT.  Aryuma  Cipta  Guna. Owner:  Riset  Dan  Jurnal  Akuntansi . https://owner.polgan.ac.id/index.php/owner/article/view/59
Saunders, M. N. K., Lewis, P., & Thornhill, A. (2020). Research Methods for Business Students (Eighth edition). Pearson International Content.
https://bookshelf.vitalsource.com/books/9781292208800
Zamzani, F., & Faiz, I. (2015). Evaluasi Implementasi Sistem Pengendalian Internal: Studi Kasus pada  sebuah  Perguruan  Tinggi  Negeri. Jurnal  Akuntansi  Multiparadigma  JAMAL , 6 . http://dx.doi.org/10.18202/jamal.2015.04.6003