ISSN Online : 2716-0777 Journal Homepage : https://neorespublica.uho.ac.id/index.php/journal

## Efektivitas Program BPUM dalam Menjaga Keberlangsungan Usaha Mikro pada Era Pandemi Covid-19 di Kecamatan Lengkong Tahun 2021
Triandini Nurshobah 1, * ; Rudiana 2 1,2, Universitas Padjajaran, Bandung, Indonesia; triandini19001@mail.unpad.ac.id
* Correspondence : triandini19001@mail.unpad.ac.id

## Kata kunci
Kebijakan Publik, Program Bantuan Produktif Usaha Mikro, Efektivitas Program, Usaha Mikro

## Keywords
Public Policy, Aid Program Agency for Micro Enterprises, Program Effectiveness, Micro
Enterprises

## ABSTRAK
Tujuan  dilakukannya  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  keefektifan pelaksanaan Program Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM) bagi target sasaran di  Kecamatan  Lengkong,  Kota  Bandung.  Metode  penelitian  yang  digunakan adalah  metode  kualitatif  dengan  data  yang  diperoleh  bersumber  dari  hasil penelitian  melalui  studi  kepustakaan  dan  studi  lapangan  melalui  observasi, wawancara, dan dokumentasi. Tahapan menilai tingkat efektivitas implementasi kebijakan BPUM adalah melalui lima elemen efektivitas menurut Campbell yakni keberhasilan program, keberhasilan tepat sasaran, input dan output, pencapaian dari  tujuan  program  dan  kepuasan  terhadap  program  BPUM  di  Kecamatan Lengkong.  Penelitian  ini  dilakukan  sehingga  akan  menghasilkan  pemahaman terkait  keefektifitasan  pelaksanaan  Program  BPUM  di  Kecamatan  Lengkong, Kota Bandung.

## ABSTRACT
The  purpose  of  conducting  this research  is to analyze  the effectiveness of  the implementation of  the Assistance  Program  for  Micro Enterprises  (BPUM)  for targets in the District Lengkong, Bandung City. The research method used is a qualitative  method  with  data  obtained  from  research  results  through  library research and field studies through observation, interviews, and documentation. The stage for assessing the level of effectiveness of BPUM policy implementation is through five aspects of effectiveness according to Campbell namely program success, target success, input and output, achievement of program objectives and satisfaction  with  the  BPUM  program  in  Lengkong  District.  This  research  was conducted so that it would produce an understanding regarding the effectiveness of  the  implementation  of  the  BPUM  Program  in  Lengkong  District,  Bandung City.

## Pendahuluan
Penelitian  ini  dilakukan  karena  masalah  BPUM  yang  dirasakan  oleh  peneliti dan pelaku UKM di kecamatan Lengkong selain sebagai kecamatan yang memiliki usaha  mikro  terbesar  ke-5  di  Kota  Bandung.  Kecamatan  lengkong  juga  dikenal sebagai pusat jajanan UMKM dan sudah ditetapkan menjadi Sentra Kawasan Kuliner (Pusat  Jajanan)  oleh  Pemerintah  Kota  Bandung  pada  2008.  Setiap  hari,  Jalan Lengkong Kecil di Kelurahan Paledang selalu dipenuhi oleh pengunjung masyarakat kini  disebut  sebagai  Pusat  Kuliner  (Kompas.com,  2021).  Meskipun  begitu,  akibat pandemi covid-19 pada tahun 2020 para pelaku usaha di kecamatan lengkong harus ditutup  dan  tidak  berjualan. Lokasi  penjualan ditutup  dan  diawasi oleh  Satpol  PP setempat.  Hal ini  terus  berlanjut  hingga  PPKM  di  berlakukan.  Berjalannya  waktu, peraturan PSBB dan PPKM mulai renggang dengan adanya new normal dan program BPUM.  Pada  tahun  2021  Kecamatan  Lengkong  mulai  ramai  dengan  para  pelaku usaha  mikro  yang  berjualan  khususnya  di  pusat  kuliner  Kelurahan  Burangrang, Paledang dan Turangga. Para pelaku usaha semakin ramai dan memenuhi jalan dari ujung  ke  ujung  Kecamatan  Lengkong.  Hingga  kini  pada  tahun  2022,  Kecamatan Lengkong menjadi pusat kuliner di Bandung dan selalu dipenuhi oleh masyarakat.
Penulis  menganalisis  efektivitas  pelaksanaan  program  bantuan  pelaku  usaha mikro  menurut  Peraturan  Menteri  Koperasi  dan  Usaha  Nomor  2  Tahun  2021  di Kecamatan Lengkong Kota Bandung dari analisis sebuah pengukuran efektivitas dari acuan teori Efektivitas dari J. Campbell  1970 dalam Mutiarin  dan Zaenudin (2021) yang  terdiri  dari  lima  indikator  yaitu  1.  Keberhasilan  program,  2.  Keberhasilan Sasaran, 3. Kepuasan Terhadap Program, 4. Pencapaian Tujuan Program, dan 5. Input dan Output. Masalah  yang  ditemukan  oleh  peneliti  dari  masyarakat  Kecamatan Lengkong yang pertama adalah keberhasilan program yang belum maksimal, hal ini dapat  dilihat  proses  dan  mekanisme  operasional  dalam  pengajuan  bantuan  yang mendadak dan terburu-buru. Corporate Secretary BRI, Aestika Oryza Gunarto dalam CNBC  Indonesia  juga  mengatakan  dalam  mendukung  penyaluran  BPUM  di  masa pandemi, BRI melakukan pembatasan jumlah kepada warga yang akan mencairkan dana  sebagai  penerapan  protokol  kesehatan  Covid-19  untuk  seluruh  kantor  BRI (Astutika,2021).
Lalu  masalah  yang  kedua  adalah  keberhasilan  sasaran  program  yang  belum sesuai. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Teten Masduki, pada Mei 2021 mengatakan bahwa realisasi penyaluran dari program BPUM masih jauh dari target  yang  ditetapkan,  yaitu  26,97% namun  baru  tercapai  hingga  18,08%.  Artinya ada  kemunduran  waktu  dari  realisasi  program  tersebut  sehingga  saat  periodenya hampir  selesai,  masih  sedikit  yang  menerima  BPUM  tepat  waktu  (Abdi,2021). Meskipun  sudah  hampir  mencapai  sasaran  penyaluran,  nyatanya  kualifikasi  bagi penerima  BPUM di Kecamatan Lengkong ada yang belum tepat, yaitu pada salah satu kelurahan terdapat satu keluarga dengan tiga NIK yang mendapatkan bantuan dengan menggunakan data ajuan palsu, sedangkan keluarga  yang memiliki usaha
mikro dari 10 tahun lalu hanya didapatkan oleh satu NIK saja. Di Indonesia sendiri terdapat  42.487  penerima  Bantuan  Langsung  Tunai  BPUM  dengan  total  dana mencapai  Rp101,9  miliar  berstatus  sebagai  ASN,  TNI/Polri,  karyawan  BUMN  dan BUMD,  19.358  penerima  BLT  UMKM  dengan  total  dana  sebesar  Rp46,45  miliar bukanlah  termasuk  pelaku  usaha  mikro,    280.815  penerima  BPUM  dengan  nilai Rp673,9  miliar  punya  NIK  yang  tak  sesuai,  144.802  penerima  BPUM  yang  sedang menerima kredit atau pinjaman perbankan lainnya, bahkan  BPUM diberikan kepada penerima  yang  sudah  meninggal  sebanyak  38.278  penerima  dengan  total  bantuan sebesar Rp91,86 miliar  (Rahmanta, 2021) hal ini tidak sesuai dengan syarat pelaku usaha mikro yang menerima BPUM sesuai Pasal 5 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor 2 Tahun 2021.
Masalah  yang  ketiga,  meskipun  pada  survey  tingkat  kepuasan  usaha  mikro Jawa  Barat  terhadap  BPUM  2020  adalah  merasa  puas,  pada  kenyataannya  masih banyak para pengaju dan penerima bantuan yang merasa tidak puas melapor kepada salah  satu  RT  di  Kecamatan  Lengkong,  khususnya  di  Kelurahan  Lingkar  Selatan (Yuniarti,2021)
Masalah  yang  keempat  adalah  meskipun  lembaga  pemerintah  terkait  sudah berusaha  menjalankan  tugasnya  walaupun  dengan  kekurangan  yang  ada,  pada akhirnya  masih  adanya  ketidaktepatan  pencapaian  tujuan  program  BPUM  oleh masyarakat  yang  mana  tujuan  utamanya  adalah  untuk  menjaga  keberlangsungan UMKM dan pemulihan ekonomi nasional namun dana yang diterima oleh penerima digunakan untuk keperluan pribadi yang bersifat konsumtif.
Lalu yang terakhir, masalah yang kelima adalah tingkat input dan output dari program yang  ada. Input dalam penelitian ini adalah program BPUM yang diberikan pemerintah  untuk  pemulihan  ekonomi  nasional  kepada  para  pemilik  UMKM  di setiap  provinsi/kabupaten/kota, output- nya  adalah  para  UMKM  yang  terdampak pandemi karena terbatasnya ruang gerak dalam masa pandemi dapat memulihkan ekonominya  dan  tetap  dapat  menjalankan  usaha  sebagaimana  mestinya,  namun input dan output masih  belum  dapat  menghasilkan outcome berupa  manfaat  nyata bagi  pemulihan  ekonomi  masyarakat  di  Kecamatan  Lengkong  dengan  adanya tutupnya salah satu pemilik usaha angkringan meskipun sudah menerima BPUM .
Berdasarkan  uraian  isu  teoritis  dan  empiris  yang  sudah  dijelaskan,  peneliti menggunakan  teori  efektivitas  program  dalam  pelaksanaan  Kebijakan  Publik terhadap Program BPUM di Kecamatan Lengkong. Teori efektivitas program dapat menjawab keberhasilan pelaksanaan program dalam mengembangkan UMKM yang terdampak  di  masa  pandemi  Covid-19.  Selain  itu,  mengingat  bahwa  fenomena BPUM  baru  terlaksana  kurang  lebih  3  tahun  dan  lebih  banyak  penelitian  yang berfokus  pada  perspektif  ekonomi.  Oleh  karena  itu  peneliti  menggunakan  teori efektivitas program untuk memperkaya studi dan kajian kebijakan publik terutama yang berkaitan dengan program pemerintah.
Berbagai  studi  yang  mengkaji  mengenai  efektivitas  program  BPUM  seperti studi  Mustofa  &  Yunita  (2021)  yang  berfokus  di  Kabupaten  Ponorogo,  kemudian studi  Hakim,  Sugandi,  &  Halimah  (2023)  di  Kecamatan  Cicalengka,  serta  kajian Kaawoan, et al., (2022) yang mengambil wilayah penelitian di Kelurahan Malalayang Manado.  Namun  dari  studi  tersebut masih  belum  ditemukan  penelitian mengenai efektivitas  program  BPUM  di  Kecamatan  Lengkong  Kota  Bandung.  Sehingga perlunya dilakukan studi lebih lanjut mengenai hal tersebut. Berdasarkan uraian di atas  maka  penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  efektivitas  program  BPUM dalam menjaga keberlangsungan usaha mikro pada era pandemi covid-19, studi ini juga  dapat  memberikan  kontribusi  bagi  pengembangan  kajian  ilmu  pemerintahan utamanya dalam area kebijakan publik.

## Metode
Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Dikarenakan penelitian ini akan berfokus pada fenomena, perilaku, dan perbuatan kelompok sosial masyarakat dalam  konteks  efektivitas  kebijakan  pada  program  BPUM  maka  data  yang dibutuhkan adalah data yang mendalam dan mengandung makna sebenarnya yang memiliki sifat  kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu studi pustaka, dan studi lapangan ( field research ) yang terdiri dari observasi  dan  wawancara.  Informan  dalam  penelitian  ini  adalah  Deputi  Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Republik Indonesia, Kepala Seksi Pengembangan UMKM Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil, dan  Kelas  Menengah  Kota  Bandung,  Kepala  Cabang  Bank  Rakyat  Indonesia  Unit Dalem,  Camat  Kecamatan  Lengkong  Kota  Bandung  berjumlah  satu  orang.  Dan pelaku  usaha  penerima  BPUM  dari  masing-masing  kelurahan  di  Kecamatan Lengkong,  Kota  Bandung.  Adapun  teknik  analisis  data  menggunakan  metode interaktif (Miles & Huberman,2014).

## Hasil dan Pembahasan

## 1. Keberhasilan Program BPUM di Kecamatan Lengkong
Dalam  melaksanakan  program,  tentu  kita  perlu  mengetahui  bagaimana efektivitas program tersebut dilaksanakan.  Keberhasilan program yang merupakan elemen  efektivitas  program  dalam  arti  tercapainya  tujuan  yang  telah  ditentukan sebelumnya  yang  ditinjau  dari  proses  dan  mekanisme  pelaksanaan  program (Campbell,  1970).  Efektivitas  digunakan  sebagai  tolok  ukur  pandangan  untuk membandingkan  antara  rencana  dan  proses  yang  dilakukan  dengan  hasil  yang dicapai. Pada Keberhasilan Program, keefektivitasan program dilihat dari proses  dan mekanisme dalam melaksanakan program.
Mekanisme  dalam  pengajuan  bantuan,  pelaku  usaha  mikro  Kecamatan Lengkong  harus  mengusulkan  data  dan  persyaratan  yang  sudah  diketahui  oleh RT/RW,  Kelurahan,  dan  Kecamatan  dengan  surat  tanggung  jawab  mutlak  dan
pernyataan  calon  penerima  bantuan  yang  sudah  mendapatkan  nomor  registrasi melalui link yang sudah disiapkan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandung berdasarkan  Petunjuk  Pelaksanaan  Bantuan  BPUM  Nomor  3  Tahun  2021.  Sebagai bentuk pertanggung jawaban,  selain persyaratan yang tertulis dalam Juklak, calon penerima BPUM juga menandatangani Surat Pertanggungjawaban Mutlak dan Surat Pernyataan  Calon  Penerima  BPUM  di  Kota  Bandung  Tahun  2021    yang  harus diketahui  oleh  RT/RW  dan  Kelurahan  Setempat.  Berdasarkan  BAB  II  Pelaksanaan Juklak  Nomor  3  Tahun  2021,  sebagai  bentuk  perbaikan  dari  BPUM  Tahun  2020, pemerintah juga menetapkan syarat baru yaitu adanya Nomor Induk Usaha (NIB) atau Surat Keterangan Usaha (SKU) sebagai bukti calon penerima BPUM adalah WNI yang memiliki usaha mikro.
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  ditemukan  pada  elemen  keberhasilan program,  pemerintah  khususnya  Kementerian  Koperasi  dan  UKM  RI  sudah membuat  juklak  dan  juknis  dengan  baik  agar  tujuan  dari  program  ini  dapat terlaksana. Namun, dikarenakan pelaksanaannya melibatkan banyak SDM dan lintas sektor  sehingga  masih  adanya  kekurangan  dalam  koordinasi  dan  pelaksanaan program  BPUM.  Masih  banyak  data-data  yang  lolos  namun  tidak  sesuai  dengan persyaratan  dan  disetujui  oleh  tingkat  kelurahan,  selanjutnya  Dinas  Koperasi  dan UKM  Kota  Bandung  pun  mengalami  kewalahan  terkait  data  yang  diterima  dan belum dapat melakukan pengecekan secara langsung. Selanjutnya dari mekanisme pencairan  yang  belum  dipersiapkan  dengan  matang,  sehingga  akhirnya  terjadi penumpukan  di  area  bank  ketika  PPKM  sedang  berlangsung.  Hal  ini  tentunya mengakibatkan adanya benturan pelaksanaan kebijakan.
Keberhasilan program adalah proses dan mekanisme yang mana akhirnya akan mengetahui apakah tujuan dari program dapat dicapai atau tidak. Sehingga apabila tujuannya dari pelaksanaan program BPUM adalah untuk keberlangsungan pelaku usaha  mikro  di  Kecamatan  Lengkong  pada  masa  pandemi covid-19 ,  sangat disayangkan mekanisme yang dilaksanakan belum berjalan dengan maksimal. Akan tetapi,  persyaratan  dan  mekanisme  yang  perlu  dilakukan  bagi  calon  penerima bantuan  sudah  dapat  dilakukan  dengan  mudah  meskipun  belum  tercapai  dengan baik dari sisi mekanisme verifikasi data dan pencairannya.
2. Keberhasilan Sasaran Program BPUM di Kecamatan Lengkong
Keberhasilan  sasaran  menurut  Campbell  dalam  Mutiarin  (2014)  adalah pencapaian tujuan yang memusatkan pada hasil dari elemen sasaran dan dilihat dari seberapa jauh pencapaian sasaran penerima yang sebelumnya telah ditetapkan oleh pemerintah.  Target  sasaran  yang  diinginkan  oleh  pembuat  kebijakan  agar  tujuan pembuat  kebijakan  dapat  terpenuhi  dalam  pelaksanaan  program  BPUM  di Kecamatan Lengkong. Dalam penelitian ini peneliti memusatkan sasaran pada sejauh mana pencapaian tujuan bantuan yang diperuntukkan bagi para pelaku usaha mikro. Sasaran  disini  adalah  penerima  bantuan  tersebut  adalah  mereka  yang  sesuai  dari yang  tertulis  pada  Pasal  4  ayat  (1)  dan  (2)  yaitu  pelaku  usaha  mikro  yang  belum
pernah  menerima  dana  BPUM  atau  telah  menerima  dana  BPUM  tahun  anggaran sebelumnya. Serta pelaku usaha mikro sebagaimana tidak sedang menerima Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Pada  tahun  2021,  program  BPUM  telah  diberikan  kepada  12.8juta  penerima dengan jumlah bantuan 1.2juta per orang. Ketepatan atau tidaknya penerima bantuan seharusnya sesuai dengan sasaran yang tertulis pada penjabaran diatas. Berdasarkan arahan Presiden RI prioritas dari program BPUM itu sendiri diperuntukkan bagi para pelaku usaha mikro dengan transaksional harian dan selama ini tidak tersentuh atau belum  tersentuh  oleh  lembaga  formal,  khususnya  perbankan.  Mirrlees  (1971) menjelaskan bahwa informasi yang jelas diperlukan untuk menghindari kesalahan pengambilan  keputusan  dalam  penggunaan  uang  publik.  Melalui  pendekatan berbasis  informasi  ( information-based  approach), Mirrlees  menyebutkan  bahwa bantuan  pemerintah  dianggap  efektif  apabila  diterima  oleh  target  yang  tepat, terhindar  dari  asimetris  informasi (adverse  selection) dan  juga  penerima menggunakannya  sesuai  dengan  peruntukannya,  terhindar  dari  penyimpangan moral (moral hazard).
Berdasarkan  hasil  penelitian,  penerima  program  BPUM  di  Kecamatan Lengkong pada tahun 2021 berjumlah 2.771 dari total 6.561 pengusul pada tahun 2020 dan  2021.  Jumlah  tersebut  merupakan  jumlah  gabungan  dari  penerima  bantuan pengusul di tahun 2020 yang belum cair, dengan jumlah seperti pada tabel 1
Tabel 1. Jumlah Perima BPUM Kecamatan Lengkong Tahun 2021 Berdasarkan Bidang Usaha
No Bidang Usaha Jumlah Penerima 1 Kuliner 875 2 Fashion 248 3 Jasa 186 4 Handicraft 26 5 Lainnnya 1.437 Jumlah 2.771
Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM RI, diolah pribadi 2023
Selain sasaran yang telah ditetapkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM RI, Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandung juga menetapkan sasaran sendiri untuk mencapai tujuan dari program BPUM. Sebagai dinas dengan ruang lingkup usaha mikro,  tentu  Dinas  Koperasi  dan  UMKM  Kota  Bandung  tentu  pernah  melakukan pendataan  untuk  database  jumlah  usaha  mikro  di  Kota  Bandung  khususnya Kecamatan Lengkong. Dinas Koperasi UMKM memiliki sasaran awal agar seluruh pemilik  usaha  mikro  yang  terdaftar  dapat  mendapatkan  bantuan  tersebut,  namun sangat disayangkan hal tersebut belum dapat direalisasikan karena ada pelaku usaha
mikro  memiliki  KUR.  Hal  ini  disampaikan  oleh  Rikrik  Sukmanurrakhmi,  S.H. sebagai berikut:
“Selain  mencapai  sasaran  tujuan  dari  kementerian,  sasaran  dari  Dinas  minim al  ingin mencapai semua  yang  ada  di  database  dinas  bisa  menerima.  Tapi  kan  ternyata  syaratnya  tidak  boleh  ada pinjaman di luar BPUM sehingga tidak semua database yang tercatat mendapat bantuan.” (Hasil wawancara, 7 Februari 2023)
Namun, berbeda dengan yang terjadi di Kecamatan Lengkong, Bagus Pribadi, S.E selaku Kasi Ekbang Kecamatan Lengkong menjelaskan bahwa sebagai panjang tangan  program  ini  ke  masyarakat,  Kecamatan  Lengkong  belum  memiliki  sasaran tersendiri untuk mempermudah pencapaian sasaran dari tujuan BPUM. Kecamatan Lengkong  memfokuskan  untuk  mencapai  sasaran  yang  sudah  ditetapkan  oleh Kementerian saja dengan pernyataan sebagai berikut:
“Kalau dari kecamatan tidak ada sasaran sendiri ya, karena ya harusnya sesuai dengan sasaran dari programnya saja ya. Memang yang seharusnya menerima adalah yang benar-benar terdampak dan punya  usaha,  kemudian  juga  berniat  untuk  mengembangkan  usahanya.” (Hasil  Wawancara,  7 Februari 2023)
Kecamatan  pun  sudah  menganggap  bahwa  pencapaian  sasaran  bantuan  di Kecamatan  Lengkong  sudah  baik,  sebagai  mediasi  atau  perpanjangan  tangan program Kecamatan Lengkong sudah berupaya untuk melakukan sosialisasi kepada kelurahan yang dibawahi agar sesuai dengan tujuan program BPUM. Namun, pada kenyataannya di lapangan ketepatan sasaran ini masih belum tercapai dengan baik. Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Rikrik  Sukmarnurrakhmi  bahwa  rata-rata sering terjadi praktik KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) di tingkat kewilayahan, berikut ini penjabarannya:
“Kalau Dinas semaksimal mungkin segala macam bantuan terutama BPUM sudah melaksanakan sesuai dengan yang diperuntukkannya dan tujuannya..Tidak semuanya ya yang mengajukan sesuai dengan persyaratan sasaran penerima, karena bisa terjadi KKN di kewilayahaan tadi. Lalu juga ada kesalahan  dalam  pengisian  form  BPUMnya.  Ada  saja  kegiatan  KKN  di  kewilayahan  yang menganggap sebagai rekan saudara sendiri sehingga malah diusulkan. Sayangnya kita tidak punya tindakan apa-apa ya, hanya kita koordinasi apabila ada bantuan apapun itu lagi orang tersebut tidak diusulkan lagi.” (Hasil wawancara, 7 Februari 2023)
Berdasarkan  penjabaran  beberapa  informan  diatas,  Dinas  dan  Kecamatan Lengkong sebenarnya sudah berusaha semaksimal mungkin agar sasaran program dapat  tercapai  sebagaimana  mestinya  yang  sudah  diatur  dalam  perundang- undangan. Namun praktik menyimpang yang terjadi di kewilayahan  belum dapat diatasi  dengan  baik.  Dengan  kondisi covid-19 yang  menyulitkan  untuk monitoring langsung akhirnya berdampak kepada ketidaktepatan sasaran penerima bantuan.
Berdasarkan  pernyataan  beberapa  informan  penerima  BPUM  bahwa  para pelaku  usaha  mikro  pun  mengakui  adanya  ketidaktepatan  sasaran  penerima BPUM.  Hal  ini  kerap  terjadi  di  lingkungan  wilayahnya.  Hal  yang  menjadi penyebab  masih  adanya  ketidaktepatan  sasaran  untuk  mencapai  tujuan  dari program  adalah  kurangnya monitoring oleh  Kecamatan  Lengkong,  pernyataan tersebut didukung oleh hasil wawancara dengan Bagus Pribadi, S.E yaitu:
“Paling ya kendala untuk melakukan sosialisasi dan juga pengecekkan langsung ke para pengusul karena banyak banget yang ngusulin kan cuma ya itu kita masih kesulitan untuk memastikan ke lokasi langsung apakah benar memiliki usaha atau tidak sesuai dengan file/berkas yang dikirimkan kesini.” ( Hasil wawancara, 7 Februari 2023)
Pernyataan  tersebut  juga  didukung  oleh  pernyataan  oleh  Kasi  Ekonomi Pembangunan  di  Kecamatan  Lengkong,  khususnya  di  wilayah  Cijagra,  Cikawao, Lingkar  Selatan,  dan  Malabar  bahwa  tidak  dilakukan  pengecekkan  langsung dikarenakan kendala Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat. (23 Februari 2023).  Berdasarkan  hasil  wawancara  dan  penelitian  di  lapangan,  peneliti menyimpulkan  bahwa  pencapaian  keberhasilan  sasaran  program  BPUM  di Kecamatan lengkong belum dicapai dengan hasil yang maksimal. Hal ini dibuktikan dari kesadaran masyarakat yang tidak memahami bantuan ini ditujukan untuk siapa, selain itu didukung dengan praktik KKN yang dilakukan oleh oknum kewilayahan di tingkat RT/RW dan Kelurahan sehingga bantuan ini tidak semuanya tepat dengan sasaran.  Permasalahan  ini  bisa  terjadi  karena  tidak  tegas  dan  ketatnya monitoring program BPUM oleh pemerintah setempat di Kecamatan Lengkong. Sehingga, hasil yang  didapatkan  di  Kecamatan  Lengkong  belum  sesuai  dengan  tujuan  dari dilaksanakannya program BPUM, yaitu para pelaku usaha mikro yang disebutkan pada Pasal 4 Peraturan Kemenkop UKM RI.

## 3. Kepuasan terhadap Program BPUM di Kecamatan Lengkong
Kepuasan terhadap Program menurut Campbell dalam Mutiarin (2014) adalah keberhasilan  program  dalam  memenuhi  kebutuhan  pengguna.  Dalam  program BPUM,  pengguna  adalah  masyarakat  yang  menerima  bantuan.  Peneliti  meninjau elemen  kepuasan  terhadap  kebijakan  yang  telah  ditetapkan  dengan  melihat bagaimana  program  yang  ditetapkan  oleh  pemerintah  ini  dapat  memenuhi kebutuhan penerima di Kecamatan Lengkong, Kota Bandung.
Kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah tentu harusnya dapat memperbaiki masalah  yang  terjadi.  Hal  ini  sesuai  dengan  pernyataan  James  Lester  dan  Robert Seward  dalam  Nugroho  (2014)  bahwa  Kebijakan  Publik  adalah  suatu  proses  atau serangkaian  atau  pola  kegiatan  atau keputusan  pemerintah  yang  dirancang  untuk memperbaiki beberapa masalah publik, baik yang nyata maupun yang dibayangkan. Pernyataan  tersebut  juga  didukung  oleh  tugas  pemerintah  menurut  Ryaas  Rasyid (1997: 13) yaitu pemerintah memiliki salah satu tugas untuk menerapkan kebijakan ekonomi  yang  menguntungkan  masyarakat  luas  serta  kebijakan  lain  yang  secara langsung  menjamin  peningkatan  ketahanan  ekonomi  negara  dan  masyarakat. Kebijakan  yang  dimaksud  adalah  tentang  Peraturan  Menteri  Koperasi  Nomor  2 Tahun 2021 tentang Program BPUM.
Program BPUM dilaksanakan dengan alasan, selain dikarenakan oleh pandemi, tapi juga dirancang untuk mengurangi dampak covid-19 bagi pelaku usaha mikro dan juga sebagai pencegahan ancaman perekonomian nasional. Pada penelitian ini peneliti melihat pandangan penerima terkait kepuasan  pada kebijakan yang sudah ditetapkan  oleh  pemerintah.  Kepuasan  penerima  bantuan  menjadi  tolak  ukur
keberhasilan pemerintah dalam melaksanakan program ini di Kecamatan Lengkong. Suandi (2019) menyatakan bahwa kepuasan masyarakat terhadap organisasi publik sangat  penting  dikarenakan  berhubungan  dengan  kepercayaan  masyarakat. Beberapa indikator yang dapat dilihat adalah (i) kepuasan pada skema bantuan; (ii) nilai  bantuan;  (iii)  prosedur  penyaluran;  (iv)  kriteria;  (v)  kecepatan;  dan  (vi) kesediaan penerima untuk merekomendasikan program pada orang lain (Rhee, S. K., & Rha, 2009). Kepuasan yang dilihat dari penelitian ini adalah bagaimana program tersebut  memberikan  rasa  senang  pada  pelaksanaan  program,  nilai  atau  jumlah bantuan  yang  diberikan,  dan  mekanisme  pelaksanaan  dari  pihak  penyelenggara program.
Sebagai  pembuat  kebijakan  penanggung  jawab  program,  Kemenkop  RI menganggap bahwa Program BPUM ini sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat khususnya  para  pelaku  usaha  mikro  yang  berdampak  pandemi covid-19. Bantuan modal dianggap bahwa pada akhirnya juga membantu mereka untuk menstimulasi kembali agar usahanya bisa berlangsung di masa pandemi. Meskipun jika dilihat dari nilainya  Kemenkop  RI  juga  berpendapat  bahwa  pandangan  masyarakat  berbeda- beda  tergantung  pelaku  usaha  seperti  apa  yang  menerimanya.  Berikut  penjabaran dari hasil wawancara dengan Fitri Rinaldi yaitu:
“Kalau dari sisi kebutuhan, karena mereka sangat terdampak program ini tentunya adalah program yang mereka butuhkan sesuai dengan kebutuhan mereka. Namun kalau dari sisi nilai beragam, ada yang  menyatakan  2.4  itu  ideal  namun  ya  1.2  ya mereka  bertanya  kenapa  1.2juta. Tetapi  overall berapapun nilainya karena saat covid ini mereka sangat butuh bantuan kita, mereka bilang kalau ini cukup membantu dalam mempertahankan dan melanjutkan usahanya.” ( Hasil wawancara, 15 Februari 2023)
Kemenkop  UKM  RI  juga  menjelaskan  sebagai  penanggung  jawab  program, Kemenkop  UKM  RI  merasa  cukup  puas  dalam  melaksanakan  program  ini. Kemenkop UKM RI merasa bahwa pada tahun 2021 program ini sudah lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Kemenkop UKM RI selalu melakukan review dan penyempurnaan  dari  permasalahan  yang  terjadi  di  lapangan,  contohnya  yaitu menambah  persyaratan  calon  penerima  bantuan  agar  meminimalisir  pengajuan palsu
Pada 1 Februari 2023, Dinas Koperasi Kota Bandung sebagai lembaga pengusul juga menceritakan beberapa laporan yang masuk dari penerima BPUM bahwa pelaku usaha  yang  menerima  bantuan  mayoritas  merasa  senang  dengan  adanya program BPUM, hal tersebut dibuktikan dari pelaku usaha yang dapat menggunakan bantuan tersebut  untuk  membeli  etalase,  kemasan,  bahkan  handphone  untuk  berjualan online.  Pernyataan  tersebut  juga  terjadi  di  Kecamatan  Lengkong,  para  penerima BPUM  mayoritas  merasa  terbantu,  artinya  bantuan  ini  sesuai  dengan  kebutuhan mereka  sebagai  pelaku  usaha  mikro.  Meskipun,  seperti  yang  dikatakan  oleh  Fitri Rinaldi  bahwa  jika  melihat  dari  nilai  tentu  akan  tergantung  kepada  siapa penerimanya.  Berikut  ini  penjelasan  Bagus  Pribadi  selaku  Kasie  Ekonomi  dan Pembangunan Kecamatan Lengkong:
“Mayoritas sih merasa terbantu dengan program tersebutnya. Walau sebenarnya kalau dilihat dari nominal kurang sih ya, cuma kan intinya bahwa bantuan itu kan sesaat ya, waktu itu terselesaikan, terakomodir, emang ya dikatakan membantu boleh, dikatakan sangat puas juga gimana ya budget- nya  sedikit.  Namun  dengan  momennya  saat  itu  tepat  ya  sehingga  menurut  saya  berhasil dilaksanakan ya.” (Hasil wawancara, 15 Februari 2023)
Berdasarkan hasil wawancara dengan para pelaku usaha mikro yang menerima BPUM  di  Kecamatan  Lengkong,  ke-5  pelaku  usaha  mikro  merasa  senang  karena program  ini  memang  sesuai  dengan  kebutuhannya  dan  mekanisme  pengajuannya juga  sangat  mudah.  Muti  selaku  pelaku  usaha  bidang handicraft juga  menyatakan pada  25  Februari  2023  bahwa  Pemerintah  sudah  tepat  melaksanakan  program bantuan  ini  di  masa  pandemi  covid-19.  Indra  Prana  selaku  pelaku  usaha  mikro bidang jasa juga menjelaskan kepuasan penerima bantuan sebagai berikut:
“Puas  sih  ya,  senang  juga  kebetulan  corona  nya  juga  gak  berlanjut  terus  ya  jadi  dana  nya  juga sudah cukup untuk perputaran modal dan mempertahankan usaha. Kalau untuk keberlangsungan ya  sudah  tercapai  karena  Alhamdulillah  sampai  sekarang  masih  bisa  bertaha n.” (Hasil wawancara,15 Februari 2023)
Susilawati  sebagai  pelaku  usaha  mikro  bidang  perdagangan  khususnya sembako  juga  menyampaikan  bahwa  merasa  sangat  senang  dengan  bantuan  yang diberikan  karena  sesuai  dengan  kebutuhannya  sebagai  pedagang  sembako  yang harus menyesuaikan produk jualannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat seperti masker, hand sanitizer, dan kebutuhan covid lainnya. Hanya memang disayangkan karena harga sembako yang relatif naik, dana 1.2 juta masih terhitung sedikit.
Selanjutnya Jajat Munajat sebagai pelaku usaha mikro pada bidang fashion yang usahanya  hampir  mati  ketika  pandemi  juga  merasa  senang  dengan  bantuan  yang diberikan,  program  BPUM  sangat  membantu  usahanya  sehingga  sesuai  dengan kebutuhannya saat itu. Bahkan dengan dana bantuan tersebut, Jajat Munajat dapat membuka usaha baru yaitu warung sembako agar modal dari usaha fashion nya juga tetap berputar.
Jumlah bantuan yang diberikan diatur pada Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 2 Tahun 2021 yang menyebutkan bahwa nilai bantuan yang  diberikan  adalah  Rp1.200.000,00  (satu  juta  dua  ratus  ribu  rupiah)  secara sekaligus. Jika berbicara dengan nilai, tentu sebagai manusia yang selalu ingin lebih relatif penerima bantuan masih merasa kurang puas dengan jumlah yang  berikan. Pernyataan tersebut didukung dengan hasil wawancara dengan para pelaku usaha mikro  bahwa  jumlah  tersebut  sangat  kecil.  Namun,  pada  akhirnya  kembali  lagi kepada  usaha  mikro  dalam  mengatur  modal  tersebut  agar  memberi  dampak  baik bagi  usahanya.  Muti  selaku  pelaku  usaha handicraft menjelaskan  bahwa  nominal yang  diberikan  memang  tidak  terlalu  besar,  namun  bantuan  1.2juta  sudah  sangat lumayan apabila pelaku usaha dapat memanfaatkannya dengan baik.
Berdasarkan  pemaparan  diatas  dan  didukung  dengan  data  hasil  penelitian dilapangan,  elemen  kepuasan  terhadap  program  BPUM  di  Kecamatan  Lengkong dapat dinyatakan sudah cukup puas. Pada pelaksanaannya, program BPUM sudah sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha mikro di Kecamatan Lengkong. Bantuan ini
sudah  dapat  membuat  para  penerima  merasa  senang  karena  dana  tersebut  dapat membantu  pemutaran  modal  para  pelaku  usaha  mikro  di  masa  pandemi. Selanjutnya,  mekanisme  dalam  pengusulan  bantuan  ini  juga  mudah  untuk dilakukan.  Namun  jika  melihat  dari  sisi  nilai,  para  pelaku  usaha  mikro  yang menerima bantuan ini masih berharap dengan jumlah bantuan yang lebih besar.

## 4. Pencapaian Tujuan Program BPUM di Kecamatan Lengkong
Pencapaian Tujuan Program dalam menurut Campbell dalam Mutiarin (2014) artinya bagaimana peran organisasi dalam melaksanakan tugas organisasinya untuk mencapai tujuan program. Organisasi yang dimaksud  adalah lembaga pemerintah yang berperan dalam melaksanakan program ini. Peneliti ingin mengetahui sejauh mana organisasi pelaksana program bantuan  dalam mencapai tujuan menyeluruh dari  program  BPUM.  Dalam  pelaksanaan  program  ini  banyak  pihak  yang  saling terlibat. Kementerian Koperasi dan UKM RI sebagai lembaga penanggung jawab dari program,  Dinas  Kabupaten/Kota  sebagai  lembaga  pengusul,  Kewilayahan  sebagai lembaga penyambung tangan kepada lembaga pengusul, dan BUMN dari Bank BRI sebagai  lembaga  penyalur.  Dalam  penelitian  ini  peneliti  akan  menjabarkan  hasil temuan  dilapangan  mengenai  sejauh  mana  organisasi-organisasi  tersebut melaksanakan  tugasnya  sesuai  dengan  Petunjuk  Pelaksana  Bantuan  Bagi  Pelaku Usaha Mikro (BPUM) Nomor 03 Tahun 2021.

## a. Kementerian Koperasi dan UKM RI
Program  Bantuan  Pelaku  Usaha  Mikro  merupakan  program  yang  lahir  dari Kementerian  Koperasi  dan  UKM  RI  yang  diberikan  kepada  pelaku  usaha  mikro dengan  tujuan  agar  dapat  menjalankan  usahanya  di  tengah  krisis  akibat  pandemi Corona Virus Disease 2019 dalam rangka Program PEN di Indonesia.
Berdasarkan  pemaparan  dan  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan,  dapat disimpulkan  bahwa  pencapaian  tujuan  Kemenkop  UKM  RI  sebagai  lembaga penanggung jawab program BPUM yang memiliki tugas sebagai pembuat rencana dan  sosialisasi,  pelaksana  program  sebagai  penentu  penerima  BPUM,  melakukan monitoring,  akuntansi,  pelaporan,  dan  evaluasi  masih  belum  dapat  dilaksanakan dengan  baik.  Kemenkop  UKM  RI  sudah  berhasil  membuat  perencanaan  program dengan sangat baik, namun saat pelaksanaannya masih terdapat kekurangan dalam memberikan sosialisasi, monitoring langsung, dan akuntansi pelaporan yang sampai hari  ini  belum  selesai.  Namun  Kemenkop  UKM  RI  sudah  berhasil  melakukan evaluasi program BPUM dari tahun sebelumnya dan mempersiapkan rekomendasi dari hasil evaluasi program BPUM di tahun 2021 apabila akan dilaksanakan kembali.

## b. Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandung
Dinas  Koperasi dan UMKM Kota Bandung dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 merupakan salah satu unsur perangkat daerah  yang membantu Kepala Daerah dan DPRD  dalam  penyelenggaraan  unsur  pemerintah.  Dinas  memiliki  tugas  untuk melaksanakan  urusan  pemerintahan  yang  menjadi  kewenangan  daerah  dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah sesuai dengan ruang lingkupnya. Dinas
Koperasi dan UMKM Kota Bandung artinya sebagai unsur pelaksana otonomi dan pelayanan  sesuai dengan lingkupnya, yaitu Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kota Bandung.
Pelaksanaan  Program  BPUM  di  Kecamatan  Lengkong  tentu  menjadi  ruang lingkup Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandung, hal ini juga tertulis dalam Pasal 9  Ayat  1  UU  Nomor  2  Tahun  2021  yaitu  menyebutkan  Dinas  yang  membidangi koperasi  dan  usaha  mikro,  kecil,  dan  menengah  kabupaten/kota  sebagai  pengusul melakukan pembersihan data calon penerima BPUM.
Berdasarkan pemaparan diatas dan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan Dinas Koperasi Kota Bandung sudah dengan baik melakukan pengecekkan  berupa NIK dan persyaratan yang sudah diajukan. Selain itu, Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandung  juga  sudah  membantu  kementerian  dalam  melakukan  sosialisasi  secara langsung dan tidak langsung kepada pelaku usaha mikro. Meskipun tidak dilakukan di  Kecamatan  Lengkong  Kota  Bandung,  Dinas  Koperasi  dan  UKM  Kota  Bandung sudah  mengarahkan  kepada  kewilayahan  agar  dilakukan monitoring ke  lokasi pengusul bantuan. Namun, memang sangat disayangkan karena dinas tidak turun langsung  kepada  setiap  data  yang  masuk  sehingga  dinas  tidak  dapat  mengetahui masyarakat yang berpura-pura sebagai pelaku usaha mikro di Kecamatan Lengkong dengan memalsukan foto usahanya.

## c. Kewilayahan Kecamatan Lengkong Kota Bandung
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan pada Pasal 1 Ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa Kecamatan atau yang disebut dengan nama  lain  adalah  bagian  wilayah  dari  daerah  kabupaten/kota  yang  dipimpin  oleh camat.
Dalam  pelaksanaan  BPUM  7  Kelurahan  di  Kecamatan  Lengkong  masing- masing  masyarakatnya  memiliki  kesempatan  untuk  mendapatkan  BPUM. Kecamatan  dan  Kelurahan  melaksanakan  tugas  pembantuan  untuk  kebutuhan administrasi dari penyelenggaraan BPUM ini. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan Bagus Pribadi, S.E., selaku Kasie Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Lengkong:
“fungsi dari Kecamatan itu sebagai koordinator, karena ada di kewilayahan menaungi kelurahan - kelurahan.  Kami  juga  memfasilitasi  adanya  penyampaian  terutama  kepada  kelurahan,  kemudian kelurahan menyampaikan ke warga yang bersangkutan. Kecamatan juga sebagai mediator, jadi kami menjembatani  permintaan  Dinas  berupa  data-data  yang  akan  menerima  bantuan.  Kita menjembatani  dari  Kecamatan,  kelurahan,  lalu  disampaikan  ke  Dinas.” (Hasil  wawancara,  15 Februari 2023)
Pada  pernyataan  tersebut  membuktikan  bahwa  Kecamatan  dan  Kelurahan dalam  pelaksanaannya  sudah  saling  berkoordinasi  dalam  mengumpulkan  data pengusul  bantuan  pelaku  usaha  mikro  di  Kecamatan  Lengkong.  Sebagai  panjang tangan  dari  Dinas  dan  Kementerian,  Kecamatan  juga  telah  diarahkan  untuk melakukan  sosialisasi  dan monitoring langsung  kepada  setiap  kelurahan  yang dibawahinya.  Pernyataan  tersebut  sesuai  dengan  pernyataan  hasil  wawancara
dengan  Rikrik  Sukmanurrakhmi,  bahwa  membutuhkan  bantuan  dari  Kecamatan sebagai panjang tangan dari pelaksanaan program ini, yaitu:
“Tahun  2021  kita  kerja  sama  dengan  kewilayahan  kecamatan  dan  kelurahan  bahwa  data  balikan dari kementerian itu kita filter per Kecamatan diantara Kecamatan Lengkong kemudian kita minta tolong  Kecamatan  melalui  kelurahan,  kelurahan  melalui  RT/RW  meminta  bantuan  untuk memverifikasi, mengunjungi, data dari Dinas itu dikunjungi apakah mereka memiliki usaha atau tidak, kalau tidak punya usaha maka dicoret.” (Hasil wawancara, 15 Februari 2023)
Kelurahan  yang  mengetahui  dan  menandatangani  surat  pernyataan  calon penerima  BPUM  untuk  diusulkan  ke  Dinas  melalui  Kecamatan.  Namun,  sangat disayangkan  Kecamatan  memiliki  kekurangan  dalam  melakukan  sosialisasi  dan monitoring ke  masyarakat  langsung.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  pernyataan  Bagus Pribadi., S.E sebagai berikut:
“Kendala  untuk  melakukan  sosialisasi  dan  juga pengecekan  langsung  ke  para  pengusul  karena banyak  banget  yang  ngusulin  kan  cuma  ya  itu  kita  masih  kesulitan  untuk memastikan  ke  lokasi langsung  apakah  benar  memiliki  usaha  atau  tidak.  Namun,  kami  sekali-kali  ikut  melakukan sosialisasi  langsung  ke  kelurahan-kelurahan  bahwa  akan  dilaksanakan  kegiatan-kegiatan  yang diperlukan, nah nanti mereka yang seharusnya menyampaikan ke RT/RW atau masyarakat yang mengajukan surat pernyataan pengusul BPUM.” (Hasil wawancara, 15 Februari 2023)
Namun pada kenyataannya, dari tujuh kelurahan hanya Kelurahan Turangga yang  melakukan  pengecekan  ke  beberapa  pengusul  usaha  mikro.  Hal  ini dikarenakan informasi BPUM sudah dapat diakses secara online.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  beberapa  informan  diketahui  bahwa terdapat  perbedaan  pelaksanaan  sosialisasi  dan monitoring terhadap  pelaksanaan BPUM.  Pelaksanaan  di  kewilayahan  balik  lagi  tergantung  bagaimana  pemerintah setempat  mensosialisasikan  dan  mengontrol  bagaimana  program  ini  bisa  berjalan sebagaimana  dengan  semestinya.  Namun,  pada  akhirnya  tetap  saja  seluruh masyarakat juga tetap bisa mengajukan BPUM apabila syarat yang diberikan sudah “terlihat” lengkap meskipun bukan data yang sebenarnya.
Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  kewilayahan  di  Kecamatan  Lengkong masih belum baik dalam menjalankan tugasnya untuk mengumpulkan administrasi pengusul sesuai dengan tujuan pelaksanaan program BPUM. Masih terjadi kelalaian akibat  merasa  masih  dekat  dengan  satu  sama  lain.  Kecamatan  Lengkong  masih belum cukup tegas dalam melakukan monitoring di tujuh kelurahannya agar tujuan dari program BPUM ini dapat tercapai dengan baik. Kendala yang mengakibatkan hal  ini  terjadi  antara  lain  pelaksanaan  program  yang  berada  di  masa  pandemi. Sehingga menyulitkan kewilayahan untuk berkoordinasi dan mem- monitoring secara langsung.
Berdasarkan  pemaparan  tiga  lembaga  pelaksana  BPUM  diatas  dan  hasil penelitian  di lapangan  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  secara  menyeluruh  tujuan dari  program  BPUM  belum  tercapai  dengan  tepat.  Kelalaian  yang  terjadi  di kewilayahan  akhirnya  berdampak  pada  Dinas  dan  Koperasi  dalam  melakukan verifikasi  data.  Selanjutnya,  kesulitan  akses  dari  Kementerian  dan  Dinas  untuk
melakukan sosialisasi akhirnya berdampak kepada ketidakpahaman para pengusul bantuan terhadap program yang sedang dilaksanakan.
5. Tingkat Input dan Output Program BPUM di Kecamatan Lengkong
Efektivitas berhubungan dengan antara tujuan dan hasil yang dinyatakan dan menunjukan  derajat  kesesuaian  antara  tujuan  yang  dinyatakan  dengan  hasil  yang dicapai  (Kaawoan,  et  al.,  2022).  Dalam  pemahaman  efektivitas  program  Campbell (1989) dalam Mutiarin (2014), Input dan Output Program adalah perbandingan antara masukan  ( input) yang  direncanakan  dengan  keluaran  ( output) dampak  yang dihasilkan. Apabila dampak baik BPUM lebih besar maka program dikatakan efisien dalam  pelaksanaannya.  Kaawoan  et  al.,  (2022)  menjelaskan  dalam  kegiatan pemerintah  persoalan input adalah  bagaimana  kegiatan  tersebut  dijalankan  sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan output adalah bagaimana  masyarakat yang menjadi sasaran program mendapatkan manfaat dari program yang dijalankan oleh pemerintah.
Program BPUM diatur pada Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 2 Tahun 2021. Seperti yang ditulis pada Pasal 2 Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 2 Tahun 2021 bahwa pelaksanaan  Program BPUM merupakan program yang diharapkan dapat membantu keberlangsungan usaha di masa pandemi covid- 19  dalam  rangka  mendukung  program  PEN.  Program  BPUM  dilakukan  untuk menstimulasi  modal  bagi  para  pelaku  usaha  mikro  agar  dapat  berjualan  kembali. Pernyataan tersebut didukung dengan hasil wawancara dengan Fitri Rinaldi sebagai berikut:
“Program BPUM sendiri kan mulai starting nya itu di bulan Agustus Tahun 2 020 jadi ketika sudah mulai ada kelonggaran karena ada vaksin dan sebagainya. Sehingga usaha mikro bisa berjualan lagi kan, namun mereka tidak berjualan beberapa bulan kebelakang sehingga modalnya malah digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Nah guna dia bisa berdagang lagi akhirnya pemerintah meluncurkan program  permodalan  untuk  menutup  uang  yang  terpakai  tersebut.  Jadi  tujuan  utamanya  dari penjelasan saya tadi itu untuk menstimulan kembali atau mendorong kembali pelaku usaha mikro agar  dapat  berkiprah  kembali  dan  berjualan  kembali  dengan  bantuan  tunai  yang  diberikan  oleh pemerintah.” (Hasil wawancara, 15 Februari 2023)
Output pelaksanaan program BPUM di Kecamatan Lengkong dapat dilihat dari pencapaian  tujuan  yang  tertulis  dalam  peraturan  perundang-undangan,  selain  itu juga bisa dilihat perkembangan jumlah usaha mikro dan pendapatan usaha mikro di Kecamatan  Lengkong  di  masa  pandemi  covid-19  setelah  mendapat  bantuan  dari program  BPUM.  Namun,  jika  melihat  dari  segi  perekonomian  nasional  dan  PDB nyatanya program BPUM masih belum diketahui kontribusinya seperti apa. Berikut ini diajarkan oleh Fitri Rinaldi sebagai berikut:
“kal au  dari  perekonomian  nasional  dan  PDB  pertumbuhannya  kita  belum  tau  pertumbuhannya kontribusinya  seperti  apa.  Tetapi  kalau  dilihat  dari  program  pemerintah  besaran  Pemulihan Ekonomi  Nasional  atau  PEN  itu  besaran  BPUM  sangat  berdampak  dan  di  pertengahan  2022 pertumbuhan  perekonomian  kita  sudah  positif.  Nah  ya  salah  satunya  bisa  jadi  adanya  program BPUM.” (Hasil wawancara, 15 Februari 2023)
Selanjutnya berdasarkan data yang dimiliki oleh Dinas Koperasi Kota Bandung, jumlah  usaha  mikro  yang  aktif  atau  masih  berlangsung  adalah  97  pelaku  usaha (DiskopUKM  Kota  Bandung,  2023).  Hal  ini  dapat  terjadi  karena  pendataan  yang dilakukan oleh Dinas diperuntukkan bagi para pelaku usaha yang ingin mengikuti pameran di setiap tahunnya. Namun, relatif pelaku usaha mikro tidak mendaftarkan usahanya langsung kepada Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandung.
Akhirnya  peneliti  juga  mengajukan  data  pemilik  usaha  mikro  yang  ada  di Kecamatan Lengkong melalui Kasie Ekonomi Pembangunan Kecamatan Lengkong. Namun,  sangat  disayangkan  bahwa  pendataan  pemilik  usaha  mikro  tidak  kerap dilakukan tahun pertahun oleh kecamatan. Hal ini dibuktikan dari pernyataan Bagus Pribadi  selaku  Kasie  Ekbang  Kecamatan  Lengkong  bahwa  tidak  ada  pendataan terkait  jumlah  pendapatan  usaha  mikro  dan  jumlah  usaha  mikro.  Data  tersebut akhirnya  harus  dicari  melalui  tingkat  kelurahan,  meskipun  dengan  demikian  data tersebut  tidak  didapatkan  karena  dinyatakan  tidak  ada  laporan  dan  tim  yang melakukan  survey  pendataan  secara  langsung.  Berdasarkan  pernyataan  tersebut, peneliti melakukan permintaan data kepada 7 kelurahan di Kecamatan Lengkong. Namun, pendataan usaha mikro bergantung pada  jumlah pengusul di kelurahannya dan pembuatan SKU pertahunnya. Berikut ini merupakan data pemilik usaha mikro di Kecamatan Lengkong dari Tahun 2019-2022.
Tabel 2. Jumlah Pelaku Usaha Mikro Berdasarkan SKU di Kecamatan Lengkong Tahun 2019 – 2022 No Kelurahan Jumlah Pelaku Usaha Mikro 2019 2020 2021 2022 1 Burangrang 283 629 457 - 2 Cijagra 101 245 692 252 3 Cikawao 137 366 857 156 4 Lingkar Selatan - 428 188 - 5 Malabar 367 896 445 100 6 Turangga 108 116 134 114 7 Paledang 90 30 26
Sumber: Kelurahan Kecamatan Lengkong, diolah pribadi 2023
Berdasarkan data tersebut, terdapat kenaikan pelaku usaha mikro yang didata berdasarkan  pendaftaran  SKU  di  empat  kelurahan  di  Kecamatan  Lengkong  pada Tahun  2021.  Kenaikan  ini  juga  sebagai  efek  dari  dibukanya  program  BPUM  yang mengharuskan  adanya  syarat  SKU/NIB.  Hal  ini  berdampak  baik  dikarenakan pendataan ini akhirnya mendukung pondasi isu strategis Kementerian Koperasi dan UKM RI Tahun 2021 yaitu pendataan koperasi dan UMKM yang telah disinergikan
ke  dalam  Nomor  Induk  Berusaha  (NIB),  BPUM,  KUR,  dan  koperasi.  yaitu Selanjutnya,  saat  wawancara  dengan  Kasie  Ekbang  Kecamatan  Lengkong,  Bagus Pribadi  menyatakan  bahwa  hasil  yang  terjadi  dari  pelaksanaan  BPUM  ini  dapat menjadi pengendalian inflasi bagi penerima.
Berdasarkan pernyataan beberapa informan  bahwa manfaat dari pelaksanaan program  BPUM  berapapun  dana  bantuan  yang  berikan  seharusnya  memberikan manfaat  bagi  pelaku  usaha  mikro.  Bantuan  tersebut  bisa  dijadikan  untuk  modal mempelajari hal baru dan membeli alat operasional yang menunjang penjualan para pelaku usaha. Dengan adanya bantuan ini, tentu mendukung perputaran ekonomi di masyarakat  sehingga  adanya  keinginan  untuk  membeli  produk  usaha  mikro  dan para  pelaku  usaha  mikro  juga  membeli  bahan  baku  menggunakan  dana  bantuan tersebut.  Pelaku  usaha  mikro  masih  bisa  mempertahankan  usahanya  di  masa pandemi  dengan  menyesuaikan  pada  kebutuhan  masyarakat.  Selain  itu  manfaat yang dirasakan dari program BPUM di Kecamatan Lengkong antara lain membuat varian baru pada makanan,
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan,  maka  kesimpulan  tingkat input dan output program BPUM yang telah dilaksanakan di Kecamatan Lengkong Tahun 2021 dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik kepada penerima pelaku usaha  mikro.  Program  BPUM  juga  memberikan  manfaat  bagi  para  pelaku  usaha mikro  untuk  tetap  bertahan  dan  berinovasi  di  masa  pandemi.  Hal  ini  dibuktikan dengan  manfaat  yang  dirasakan  bagi  para  pelaku  usaha  mikro  yang  menerima bantuan.  Program  BPUM  berhasil  menurunkan  dampak covid-19 bagi  para  pelaku usaha  mikro,  meskipun  tidak  terlalu  banyak,  bantuan  ini  dapat  membantu  untuk berinovasi dan menutup biaya operasional usaha.

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan dijelaskan peneliti pada pembahasan  bab  sebelumnya,  dapat  disimpulkan  bahwa  dalam  pelaksanaan program Bantuan Pelaku Usaha Mikro dalam mendukung keberlangsungan usaha mikro di Kecamatan Lengkong pada tahun 2021 belum efektif. Hal ini dilihat dari ke- lima elemen efektivitas program menurut Campbell P untuk mengetahui seberapa efektif pelaksanaan sebuah program.
Keberhasilan  program,  pada  elemen  ini  membahas  tentang  proses  dan mekanisme  pelaksanaan  program  yang  mana  Kecamatan  Lengkong  saling berhubungan dengan Kementerian Koperasi dan UKM RI, Pemerintah Daerah yaitu Dinas Koperasi dan UKM RI Kota Bandung, dan Kewilayahan Kecamatan Lengkong. Dalam pelaksanaan program BPUM menurut Petunjuk Pelaksanaan Program BPUM Nomor 3 Tahun 2021 terdapat penjelasan mengenai mekanisme pengusul bantuan, penentuan  penerima  bantuan  dan  pencairan  bantuan  kepada  penerima.  Pada mekanisme  pengusulan  bantuan,  pelaksanaan  program  BPUM  di  Kecamatan Lengkong  dapat  dilakukan  secara  mudah  dipenuhi  persyaratannya  oleh  calon
penerima, namun mekanisme pengusulan BPUM belum dapat berjalan dengan baik dalam mencapai tujuan program dikarenakan pada prosesnya masih ada masyarakat yang tidak mengajukan usulan bantuan langsung, namun menggunakan jasa orang lain  untuk  mempermudah  pengajuan  bantuan.  Selanjutnya  memberi dampak  bagi Dinas  Koperasi  dan  UKM  RI  yang  secara  sumber  daya  manusia  belum  memadai dalam  melakukan  verifikasi  data  yang  masuk,  hal  ini  menyebabkan  adanya pemalsuan data yang tidak dapat ter crosscheck oleh Kementerian secara langsung. Lalu untuk mekanisme pencairan bantuan pun belum maksimal dikarenakan masih terjadinya penumpukan penerima bantuan di lokasi pencairan. Lembaga penyalur belum dapat mengupayakan agar pencairan dapat dilakukan dengan mudah.
Keberhasilan sasaran, pada elemen ini pencapaian yang berhasil dicapai oleh pemerintah belum maksimal. Dari 2.771 penerima bantuan di Kecamatan Lengkong, berdasarkan kesaksian informan pelaku usaha mikro bahwa masih banyak penerima bantuan  tidak  sesuai  dengan  persyaratan  yang  sudah  ditentukan.  Dinas  Koperasi UKM Kota Bandung pun kesulitan untuk melakukan tindakan langsung  dari data yang  masuk,  selanjutnya  Kecamatan  Lengkong  dan  Kelurahan  juga  mengalami kesulitan  dalam  melakukan monitoring langsung  yang  mengakibatkan  belum  bisa mencapai keberhasilan sasaran program dengan baik.
Kepuasan terhadap program, pada elemen ini pencapaian kepuasan terhadap program dapat dilihat dari respon penerima bantuan setelah program ini berjalan. Berdasarkan  hasil  penelitian,  mayoritas  pelaku  usaha  mikro  penerima  bantuan  di Kecamatan Lengkong merasa puas dengan dilaksanakannya program ini. Program BPUM membuat para pelaku usaha mikro senang karena bantuan ini sesuai dengan kebutuhannya  di  masa  pandemi  untuk  melakukan  pemutaran  modal  bahkan mempertahankan  usahanya.  Pelaku  usaha  mikro  juga  menyampaikan  bahwa mekanisme  pengusulan  dan  pencairan  BPUM  yang  ditetapkan  dapat  dilakukan dengan  mudah.  Namun,  jika  melihat  dari  sisi  nilai  memang  masih  membuat  para pelaku  usaha  mikro  meminta  jumlah  yang  lebih  besar  dari  jumlah  yang  sudah ditetapkan.
Pencapaian  tujuan  program,  pada  elemen  ini  melihat  pencapaian  tujuan program  melalui  kemampuan  pemerintah  dalam  menjalankan  tugasnya  masing- masing. Tugas masing-masing lembaga sudah diatur dalam Juklak Nomor 3 Tahun 2021.  Tentunya  pemerintah  sudah  berusaha  semaksimal  mungkin  dalam menjalankan  tugasnya,  namun  nyatanya  secara  menyeluruh  pencapaian  tujuan program ini belum tercapai dengan tepat. Kementerian Koperasi dan UKM RI sudah sangat baik merencanakan program BPUM. Tapi dinamika yang terjadi dilapangan tidak  dapat  dihindari.  Kesulitan  untuk  melakukan  sosialisasi  dan monitoring oleh Kementerian  di  masa  pandemi  juga  menjadi  kendala  pencapaian  tujuan  program. Selain  itu  adanya  kelalaian  di  tingkat  kewilayahan  yang  akhirnya  menyulitkan lembaga pengusul dalam melakukan tugasnya, yaitu memverifikasi data. Begitu juga dengan  kementerian  yang  harus  bertanggung  jawab  terkait  akuntansi,  pelaporan,
dan evaluasi. Hingga saat ini, sangat disayangkan status Akuntansi dari pelaksanaan program BPUM masih dalam proses perhitungan.
Tingkat Input dan Output , pada elemen ini pelaksanaan  BPUM di Kecamatan Lengkong bagi para pelaku usaha yang menerima sudah berjalan dengan baik, dalam arti  dari  pelaksanaan  program  ini  pemerintah  sudah  memberikan  manfaat  baik. Manfaat BPUM dapat dilihat dari kenaikan PRDB Kota Bandung, munculnya titik- titik  tempat  usaha  mikro,  dan  manfaat  individu  para  pemilik  usaha  mikro  di bidangnya  masing-masing.  Selain  untuk  mempertahankan  usahanya,  BPUM membantu  para  pelaku  usaha  mikro  untuk  menambah  modal  bahan  baku,  biaya operasional, juga inovasi-inovasi baru untuk usahanya.

## Referensi
Abdi, Husnul. (2021). Mekanisme adalah Cara Kerja Suatu Hal untuk Mencapai Tujuan, Berikut Penjelasannya ”. Ter sedia https://www.liputan6.com/hot/read/4746187/mekanisme-adalah-cara-kerja- suatu-hal-untuk-mencapai-tujuan-berikut-penjelasannya diakses pada 2 Maret 2023.
Astutika, Yuni. (2021). A da Waktu 3 Bulan, Penerima BPUM Tak Perlu Buru-Buru ke BRI . CNBC Indonesia. Tersedia
https://www.cnbcindonesia.com/news/20210417144109-4-238648/ada-waktu-3- bulan-penerima-bpum-tak-perlu-buru-buru-ke-bri diakses 1 Oktober 2022.
Campbell, J.P., Dunnette, M.D., Lawler E.E., & Weick, K.E. (1970). M anagerial Behavior, Performance, and Effectiveness . New York; McgRaw-Hill/
Hakim, M. I. R., Sugandi, Y. S., & Halimah, M. (2023). Efektivitas Program Bantuan Bagi  Pelaku  Usaha  Mikro  Di  Kecamatan  Cicalengka  Kabupaten Bandung. JANE-Jurnal Administrasi Negara , 14 (2), 619-624.
Kaawoan, E., Ruru, J., & Kolondam, H. (2022). Efektivitas Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro  Di  Kelurahan  Malalayang  Satu  Barat  Kecamatan  Malalayang  Kota Manado. JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK , 8 (113).
Miles,  M.  B.,  Huberman,  M.  A.,  &  Saldana,  J.  (2014). Qualitative  Data  Analysis:  A Methods
Mirrlees, J. A. (1971). An exploration in the theory of optimum income taxation. The review of economic studies , 38 (2), 175-208.
Mustofa,  N.  F.,  &  Yunita,  R.  (2021).  Efektivitas  Program  Bantuan  Pemerintah  Bagi Usaha Mikro Di Kabupaten Ponorogo. Niqosiya: Journal of Economics and Business Research , 1 (2), 233-246.
Mutiarin,  Dyah.  (2021). Manajemen  Birokrasi  dan  Kebijakan:  Penelusuran  Konsep  dan Teori . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Rahmanta, Arfrian. (2021). BLT UMKM Cair ke PNS dan Orang Meninggal? Cek 2 Link Ini  dan  Lapor  Banpres  BPUM  Salah  Sasaran  ke  Nomor  WA  Ini . https://beritadiy.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-702105735/blt-umkm-cair-ke-
pns-dan-orang-meninggal-cek-2-link-ini-dan-lapor-banpres-bpum-salah- sasaran-ke-nomor-wa-ini?page=2 diakses pada 18 Sept 2022.
Rhee,  S.  K.,  &  Rha,  J.  Y.  (2009).  Public  service  quality  and  customer  satisfaction: exploring  the  attributes  of  service  quality  in  the  public  sector. The  service Industries journal , 29 (11), 1491-1512.
Suandi.  (2019).  Analisis  Kepuasan  Masyarakat  Terhadap  Pelayanan  Publik Berdasarkan  Indeks  Kepuasan  Masyarakat  di  Kantor  Kecamatan  Belitang Kabupaten OKU Timur. Universitas Sjakhyakirti . Volume 1 (2).
Yuniarti, Apita, (2021). Bpum Rp2,4 Juta: Apakah Pelaku Usaha Mikro Jawa Barat Merasa Puas? ”. Kumparan.com. Tersedia https://kumparan.com/apitayuniarti2/bpum- rp-2-4-juta-apakah-pelaku-usaha-mikro-jawa-barat-merasa-puas- 1x3BQfYp1vt/4 diakses 1 Oktober 2022