Tersedia online di https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/ Volume 51, Nomor 2, April 2022
PERSEPULUHAN SEBAGAI DASAR MEMPEROLEH CHARITABLE DEDUCTION : STUDI BANDING INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT 1
Harven Filippo Taufik Fakultas Hukum, Universitas Airlangga Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya, 60286 harventaufik@gmail.com

## Abstract
With certain limitations, Christians in Indonesia can get a deduction from their taxable income by tithing according to their religious obligation. Such arrangement can also be found in the United States with more open arrangement. Therefore, this study will discuss the arrangement of tithing as the basis for obtaining charitable deduction in Indonesia and the United States. The method used in this study is a normative research with statute approach, conceptual approach, historical approach,  and  comparative  approach.  It  was  found  that  the  regulation  in  Indonesia  is  not  in accordance with the characteristics of Christian tithing. The regulation in the United States is more appropriate, so Christians can take advantage of the existing regulation.
Keywords : Income Tax; Tithe; Zakat; Charitable Deduction.

## Abstrak
Dengan  batasan-batasan  tertentu,  Umat  Kristen  di  Indonesia  dapat  memperoleh  pengurangan penghasilan kena pajak dari persepuluhan yang dibayarkannya. Pengaturan demikian juga dapat ditemukan di Amerika Serikat dengan pengaturan yang lebih terbuka. Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas pengaturan persepuluhan sebagai dasar memperoleh charitable deduction di Indonesia  dan  Amerika  Serikat.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  model penelitian  normatif  dengan  pendekatan  undang-undang,  konseptual,  historis,  dan  komparatif. Berdasarkan  penelitian,  ditemukan  bahwa  pengaturan  di  Indonesia  kurang  sesuai  dengan karakteristik persepuluhan. Berbeda dengan di Amerika Serikat yang lebih sesuai, sehingga Umat Kristen  dapat  memanfaatkan  pengaturan  yang  ada  untuk  memperoleh  pengurangan  dari pendapatan yang dikenakan pajak penghasilan.
Kata Kunci : Pajak Penghasilan; Persepuluhan; Zakat; Charitable Deduction .

## A. Pendahuluan
Pasal  29  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  (UU  NRI  1945) menyatakan,  bahwa  negara  Indonesia  berdasar  atas  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa,  serta  negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat  menurut  agamanya  dan  kepercayaannya  itu.  Ketentuan  tersebut  dengan  jelas menyatakan  bahwa  kebebasan  memeluk  agama  dan  menjalankan  kewajiban  dari  agama  yang dianut merupakan suatu hak konstitusional yang diakui Indonesia bagi setiap orang (Agustian & Saliman, 2019).
1 Tulisan dalam artikel ini merupakan hasil penelitian penulis pada tahun 2021.
Sebagaimana  dalam  Agama  Islam,  yang mengenal  zakat  sebagai  salah  satu  bentuk  ibadah yang  bersifat  wajib  (Zainuddin  &  Sahban,  2021),  maka  dalam  kalangan  Kristen  secara  umum mengenal persepuluhan sebagai ibadah dan sumbangan wajib keagamaan (Abiodun & Eberechi, 2016; Naharto et al., 2016). Persepuluhan dalam bahasa aslinya disebut רשׂעמ (dibaca ma‘ăśēr ), yang  secara  literal  berarti  “persepuluhan”  atau  “bagian  ke  sepuluh”.  Dalam  konteks  tersebut, persepuluhan mengacu pada pengertian memberi atau mengambil sepersepuluh dari properti, hasil bumi, atau uang yang dimiliki untuk suatu institusi atau tujuan tertentu (Ademiluka, 2020).
Dengan  adanya  berbagai  kewajiban  dalam  beragama,  salah  satu  bentuk  perwujudan pengakuan hak konstitusional untuk menjalankan kewajiban beragama juga dapat dijumpai dalam bidang perpajakan, terutama pajak penghasilan. Pasal 4 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana terakhir diubah dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (untuk selanjutnya disebut sebagai UU PPH) mengatur adanya ketentuan zakat atau sumbangan keagamaan lainnya yang bersifat wajib dapat dikecualikan dari objek pajak. Dengan kata lain, zakat maupun sumbangan keagamaan lainnya yang bersifat wajib, dalam batasan-batasan tertentu, dapat menjadi pengurang pendapatan yang dikenakan pajak, yang mana pengurangan tersebut disebut juga sebagai charitable deduction (Dale & Colinvaux, 2015; Walker, 2012). Di sisi lain, Amerika Serikat juga memiliki pengaturan yang serupa, sebagaimana diatur dalam The Internal Revenue Code . Dalam hal ini, pengaturan yang diatur di Amerika Serikat lebih  sesuai  dengan  karakteristik  persepuluhan,  sehingga  lebih  memungkinkan  bagi  penganut Agama Kristen untuk memanfaatkan sarana yang ada dan memperoleh charitable deduction .
Sudah sepatutnya, hukum tidak hadir untuk dirinya sendiri, namun untuk manusia. Orientasi produk hukum yang berhasil bukan terletak pada bentuk, namun substansinya. Batu uji hukum dengan substansi yang berhasil yaitu ketika substansi hukum tersebut mampu melayani, dan sesuai dengan kepentingan manusia (Sabon, 2013). Demikian pula, sudah sepatutnya hukum memberikan respon yang sesuai dan  menjadi jawaban atas permasalahan  atau aspirasi  publik tertentu, demi terciptanya keadilan bagi setiap pihak (Septiana, 2012). Dalam hal ini, pengaturan yang ada sudah seharusnya  juga  memberikan  jawaban  dan  rasa  keadilan  bagi  setiap  orang,  termasuk  penganut Agama Kristen di Indonesia.
Sejauh  ini,  penelitian  yang  ada  lebih  membahas  dari  sisi  zakat  sebagai  sumbangan  wajib keagamaan dalam Agama Islam yang dapat dijadikan pengurang pendapatan yang dikenakan pajak penghasilan.  Penelitian  yang  berjudul  “ Zakat  Regulation  as  a  Reduction  of  Income  Tax  in Indonesia ”,  mengulas  karakteristik  zakat  menurut  Agama  Islam  serta  pengaturannya  sebagai pengurang  penghasilan  kena  pajak  di  Indonesia  (Marpaung,  2020).  Penelitian  yang  berjudul “ Implementation  of  Zakat  &  Professional  Income  Tax  Payments  for  Notaries  &  PPAT (Comparative Law Study of Zakat Payment System & Professional Income Tax) ”, mengulas zakat sebagai pengurang pajak penghasilan profesi Notaris dan PPAT (Adriansyah et al., 2021). Oleh karena  itu,  penelitian  ini  akan  mengulas  dari  sisi  yang  berbeda,  yaitu  persepuluhan  sebagai sumbangan  wajib  keagamaan  dalam  Agama  Kristen,  yang  sepatutnya  juga  dapat  dijadikan pengurang penghasilan kena pajak.
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  dijabarkan,  maka  setidaknya  terdapat  pokok-pokok permasalahan yang dapat dibahas. Pertama, apa karakteristik persepuluhan dalam Agama Kristen? Kedua, apakah pengaturan yang diterapkan di Indonesia dan Amerika Serikat telah sesuai dengan karakteristik persepuluhan? Tulisan ini akan berfokus, menjawab, serta memberikan solusi atas pokok-pokok permasalahan tersebut.

## B. Metode Penelitian
Penelitian hukum yang termuat dalam tulisan ini menggunakan metode yuridis normatif. Hal tersebut berarti penelitian dalam tulisan ini didasarkan pada data-data sekunder tertentu, seperti tulisan – tulisan hukum, peraturan perundang – undangan, serta bahan-bahan kepustakaan lainnya (Efendi & J. Ibrahim, 2016). Dalam metode penelitian tersebut, terdapat beberapa pendekatan yang
dapat  digunakan  antara  lain,  pendekatan  undang-undang,  konseptual,  historis,  dan  komparatif. Pendekatan undang-undang berarti penelitian dilakukan dengan menggunakan peraturan yang ada untuk  dipelajari  dan  ditelaah.  Kemudian,  pendekatan  konseptual  berarti  penelitian  dilakukan dengan  menggunakan  pandangan-pandangan,  doktrin-doktrin,  serta  konsep-konsep  yang  ada untuk dipelajari dan ditelaah. Selain itu, pendekatan historis berarti penelitian dilakukan dengan melihat kepada sejarah dan latar belakang dari isu yang ada untuk dipelajari dan ditelaah. Terakhir, pendekatan  komparatif  berarti  penelitian  dilakukan  dengan  melakukan  perbandingan  antara peraturan di suatu negara dengan negara lainnya (Marzuki, 2021). Memperhatikan pengertian dari pendekatan-pendekatan  tersebut,  maka  penelitian  dalam  tulisan  ini  akan  menggunakan  semua pendekatan yang telah disebutkan tersebut.

## C. Hasil dan Pembahasan

## 1. Persepuluhan: Perkembangan dan Karakteristiknya
Kata “persepuluhan” pertama kali muncul dalam Kitab Kejadian Pasal 14. Setelah berhasil memenangkan pertempuran, Abraham berjumpa dengan Melkisedek yang dicatat sebagai “Raja Salem” dan “Imam  Allah Yang Mahatinggi". Melkisedek memberkati  Abraham, dan Abraham mengakui status Melkisedek sebagai Imam Allah yang sejati, serta memberinya "sepersepuluh dari semuanya" yang dibawa kembali dari pertempuran. Persepuluhan Abraham kepada Melkisedek tampaknya  bersifat  sukarela.  Kemudian,  persepuluhan  kembali  muncul  dalam  Kitab  Kejadian Pasal 28. Dalam perjumpaannya dengan Tuhan di Betel, Yakub bernazar kepada Tuhan, bahwa apabila Tuhan menyertai dan melindunginya dalam  perjalanan, serta memungkinkan dia untuk kembali  ke  rumah  ayahnya  dengan  aman,  maka  salah  satu  nazar  yang  diucapkan  Yakub  ialah Yakub akan memberikan sepersepuluh dari semua hartanya untuk Tuhan.
Memasuki era  Hukum  Musa,  persepuluhan menjadi  bagian  dari  ibadah  wajib  orang-orang Yahudi. Dalam Kitab Imamat Pasal 27 disebutkan bahwa persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan, adalah milik Tuhan. Selain itu, segala domba dan sapi yang lewat dari bawah tongkat gembala waktu dihitung, setiap yang ke sepuluh harus menjadi persembahan kudus bagi Tuhan (Budiselić, 2014). Pada zaman ini, berlaku sistem  keimamatan  yang  dipegang  oleh  orang-orang  dari  Suku  Lewi  sebagai  imam-imam  dan pelayan-pelayan Tuhan, dan kehidupan orang-orang Lewi ini dicukupi melalui persepuluhan orang Israel seperti yang tercatat dalam Kitab Bilangan Pasal 18 ayat 21 sampai 24  (Kitause, 2013). Dalam Kitab Nehemia Pasal 10 ayat  38 juga dicatat, bahwa tampaknya  orang-orang Lewi pergi  ke  kota-kota  Yehuda  untuk  mengumpulkan  persepuluhan,  dan  kemudian  membawa persepuluhan tersebut kembali ke Yerusalem untuk disimpan dalam suatu ruangan khusus di Bait Allah, untuk mendukung keperluan para imam dan orang-orang Lewi (Widyadinata, 2014). Betapa pentingnya  persepuluhan  untuk  dibawah  ke  perbendaharaan  Rumah  Tuhan  juga  tampak  dari tulisan Nabi Maleakhi dalam Kitab Maleakhi Pasal 3 ayat 8 sampai 12. Maleakhi menyandingkan mereka  yang  tidak  membawa  persepuluhan  ke  dalam  perbendaharaan  Rumah  Tuhan  sebagai “penipu” atau “perampok”. Tindakan yang demikian dianggap menyangkal adanya Tuhan yang lebih  besar  dari  manusia.  Karena  persepuluhan  sudah  seharusnya  menjadi  ungkapan  ketaatan, iman, dan kasih kepada Tuhan (Eghe, 2021).
Persepuluhan juga muncul dalam Perjanjian Baru Alkitab Kristen. Dalam Injil Matius Pasal 23 ayat 23 dan Injil Lukas 11 ayat 42 tertulis mengenai Yesus Kristus yang sedang memberikan kritik dan koreksi  terhadap  sikap  dan  motif yang salah dalam memberikan persepuluhan, serta pengabaian  mereka  akan  kasih  dan  keadilan.  Setelah  itu,  Yesus  Kristus  tidak  mengutuk persepuluhan, namun Yesus Kristus mengatakan, “yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan” (Budiselić, 2015).
Penganut  Kristen  sendiri  memiliki  pandangan  yang  berbeda-beda  mengenai  persepuluhan. Ada juga kalangan Kristen yang mengatakan bahwa pemberian persepuluhan tidak berlaku untuk
jemaat Kristen, walaupun secara umum menerima (Abiodun & Eberechi, 2016; Naharto et  al., 2016). Perdebatan akan kewajiban persepuluhan ini telah terjadi sejak dahulu. Salah satu Bapa Gereja  bernama  Ireneus  menganggap  bahwa  persepuluhan  merupakan  kewajiban  orang-orang Yahudi  yang  tidak  mengikat  orang-orang  Kristen   (Sirengo,  2021). Sebenarnya,  dalam  catatan gereja mula-mula, tidak ada catatan yang secara eksplisit menunjukkan bahwa gereja mula-mula membuat  klaim  atas  persepuluhan  orang-orang  Lewi  atau  memberlakukan  kewajiban persepuluhan atas jemaat (Igbo, 2021). Akan tetapi, tidak ada juga catatan yang secara eksplisit menyatakan bahwa gereja mula-mula tidak memberlakukan persepuluhan atau mengutuk praktek tersebut.
Antara tahun 400 hingga 800 Masehi, persepuluhan tampak didorong oleh gereja-gereja lokal dalam peraturan gerejawi, khotbah-khotbah, ketentuan-ketentuan pertobatan, buku pedoman untuk imam-imam yang melayani (Lewis, 2021). Salah satunya dapat dilihat dengan adanya penetapan Uskup Caesarius dari Arles yang menyatakan, bahwa sedekah atau persembahan biasa diberikan atas dasar kasih, setelah memberikan persepuluhan. Ide penetapan tersebut kemudian ditemukan dalam peraturan-peraturan yang ditetapkan gereja dalam Konsili Tours (tahun 567 Masehi) dan Konsili  Macon  (tahun  585  Masehi)  (Ivarsen,  2021).  Dalam  perkembangannya,  sistem persepuluhan akhirnya tidak dipraktekkan lagi dalam Gereja Katolik Roma. Akan tetapi, setelah reformasi Protestan, para reformator tampaknya memulihkan ajaran memberikan persepuluhan di gereja-gereja  Kristen  Protestan.  Ajaran  ini  kemudian  juga  berlanjut  dalam  gereja-gereja  aliran Pentakosta dan Karismatik dengan berbagai tingkat penekanan (Kitause & Achunike, 2013).
Dalam Agama Kristen, persepuluhan merupakan bentuk pengakuan bahwa segala sesuatunya adalah  milik  Tuhan,  dan  adalah  kewajiban  manusia  untuk  mendedikasikan  seluruh  (atau setidaknya sebagian) dari hal yang dipercayakan kepadanya, demi kemuliaan Tuhan. Persepuluhan juga adalah  seruan untuk memobilisasi  dana  bagi  pelayanan  melalui sumber daya  local  (Ajah, 2013). Praktik dan ajaran yang umum diterima saat ini dalam memberikan persepuluhan adalah persepuluhan  wajib  diberikan  kepada  gereja  lokal,  tempat  orang  yang  memberikan  hidup berjemaat. Dalam hal ini, gereja lokal dipersamakan dengan Rumah Tuhan, para pemimpin gereja yang ada dalam gereja saat ini dipersamakan dengan orang-orang Lewi, dan perbendaharaan gereja lokal dipersamakan dengan perbendaharaan Rumah Tuhan di  era Israel kuno (Budiselić, 2014; Hammond & A. Hammond, 2006). Hal tersebut juga dikaitkan dengan tulisan Rasul Paulus dalam Surat 1 Korintus Pasal 9 Ayat 13 sampai 14 yang menyatakan, bahwa orang-orang yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu. Maka, demikian pula telah ditetapkan, bahwa orang-orang yang memberitakan Injil, harus hidup dari pemberitaan Injil itu (Ajah, 2013).

## 2. Sumbangan  Wajib  Keagamaan  Sebagai  Pengurang  Penghasilan  Kena  Pajak  di Indonesia
Pasal 4 ayat (1) UU PPH mengatur, bahwa yang menjadi objek dari pajak penghasilan adalah penghasilan,  yaitu  setiap  tambahan  yang  memberikan  kemampuan  ekonomis  yang  didapatkan wajib pajak, yang dapat dipakai untuk dikonsumsi, atau untuk menambah jumlah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan. Hal-hal tersebut dapat meliputi imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima, seperti gaji dan upah; hadiah; laba usaha; dll. Akan tetapi, Pasal 4 ayat (3) huruf a angka 1 UU PPH mengatur, setiap sumbangan, termasuk zakat yang diterima  oleh  badan amil  zakat  atau  lembaga amil  zakat  yang  dibentuk  atau  disahkan  oleh pemerintah  dan  yang diterima  oleh  penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang  sifatnya  wajib  bagi pemeluk  agama  yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan  yang  dibentuk atau  disahkan  oleh pemerintah, dikecualikan dari objek pajak. Dengan kata lain, zakat maupun sumbangan  keagamaan  lainnya  yang  bersifat  wajib  dapat  menjadi  pengurang  pendapatan yang dikenakan pajak penghasilan. Selain itu, Pasal 9 ayat (1) huruf g UU PPH kembali menegaskan pengaturan tersebut, yaitu dalam menentukan  besarnya  penghasilan  kena  pajak, maka bagi wajib
Masalah-Masalah Hukum, Jilid 51 No.2, April 2022, Halaman 130-140
pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan kecuali  zakat  yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat  yang  dibentuk  atau  disahkan  oleh pemerintah  atau  sumbangan  keagamaan  yang sifatnya  wajib  bagi  pemeluk  agama  yang  diakui  di  Indonesia,  yang  diterima  oleh  lembaga keagamaan yang  dibentuk  atau  disahkan  oleh  pemerintah.
Lebih lanjut, ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto (untuk selanjutnya disebut sebagai PP 60/2010). Pasal 1 ayat (1) huruf b PP 60/2010 mengatur, bahwa sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi wajib pajak non-Islam dibayarkan kepada lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah. Dalam hal ini, Pasal 1 ayat (2) PP 60/2010 mengatur, bahwa sumbangan keagamaan yang dimaksud dapat berupa uang atau suatu hal yang dapat disetarakan atau dikonversi dengan uang. Dalam Pasal 2 PP tersebut juga  diatur  secara tegas,  apabila  pengeluaran untuk zakat  atau sumbangan  keagamaan yang sifatnya wajib tidak dibayarkan kepada lembaga yang dibentuk atau disahkan pemerintah maka pengeluaran tersebut tidak dapat dikurangkan dari penghasilan.
Selanjutnya, tata cara untuk memperoleh pengurangan penghasilan kena pajak dengan adanya zakat dan sumbangan keagamaan yang bersifat wajib diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor  254/PMK.03/2010  tentang  Tata  Cara  Pembebanan  Zakat  atau  Sumbangan  Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto (untuk selanjutnya disebut sebagai PMK 254/2010). Pasal 2 ayat (1) PMK 254/2010 dengan jelas mengatur bahwa zakat atau sumbangan keagamaan yang bersifat wajib dapat dikurangkan dari penghasilan bruto wajib pajak yang  bersangkutan.  Akan  tetapi,  Pasal  3  dan  Pasal  4  PMK  254/2010  mengatur,  bahwa pengurangan  zakat  atau  sumbangan  keagamaan  tersebut  perlu  dilaporkan  dalam  Surat Pemberitahuan  (SPT)  Tahunan  Pajak,  didukung  oleh  alat-alat  bukti  yang  sah,  serta  zakat  atau sumbangan  wajib  keagamaan  yang  dapat  dikurangkan  apabila  disetorkan  ke  lembaga  yang dibentuk atau ditetapkan pemerintah.
Sebagaimana telah dijelaskan dalam penjabaran sebelumnya, bahwa sumbangan keagamaan yang dapat dijadikan pengurang penghasilan kena pajak, hanyalah sumbangan keagamaan yang bersifat  wajib  yang  disetorkan  kepada  lembaga  yang  dibentuk  atau  disahkan  oleh  pemerintah. Maka,  dalam  Lampiran  Peraturan  Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor  Per  –  08/PJ/2021  tentang Badan/Lembaga  Yang  Dibentuk  Atau  Disahkan  Oleh  Pemerintah  Yang  Ditetapkan  Sebagai Penerima  Zakat  Atau  Sumbangan  Keagamaan  Yang  Sifatnya  Wajib  Yang  Dapat  Dikurangkan Dari  Penghasilan  Bruto,  pemerintah  telah  menetapkan  beberapa  “lembaga  yang  dibentuk  atau disahkan oleh pemerintah” untuk masing-masing agama yang diakui di Indonesia. Misalnya, bagi yang  beragama  Islam,  terdapat  Badan  Amil  Zakat  Nasional  maupun  Lembaga-Lembaga  Amil Zakat lainnya. Secara khusus, bagi pemeluk Agama Kristen, terdapat 3 (tiga) lembaga penerima dan  pengelola  sumbangan  yang  dibentuk  atau  disahkan  pemerintah,  antara  lain  Lembaga Sumbangan  Agama  Kristen  Indonesia  (LEMSAKTI),  Yayasan  Sumbangan  Sosial  Keagamaan Kristen Indonesia (YASKI), dan Yayasan Kasih Persaudaraan Bangsa.
3.   Sumbangan Sebagai Dasar Memperoleh Charitable Deduction di Amerika Serikat
Amerika  Serikat  merupakan  suatu  negara  federasi  dengan  negara-negara  bagian  yang tergabung di dalamnya, serta adanya suatu pemerintah federal untuk menjalankan pemerintahan negara  federasi  tersebut  (Handayani,  2014).  Oleh  karena  itu,  terdapat  2  (dua)  entitas  pajak penghasilan yang terpisah di Amerika Serikat, dan wajib dibayarkan oleh wajib pajak perorangan maupun korporasi, yaitu pajak penghasilan yang dipungut oleh pemerintah federal maupun pajak penghasilan yang dipungut oleh masing-masing negara bagian (CCH Tax Law, 2020).
Pada tahun 1909, Amandemen Ke Enam Belas dari Konstitusi Amerika Serikat, disetujui oleh Kongres  dan  disahkan  pada  tahun  1913  (Albert,  2015).  Melalui  amandemen,  hal  tersebut membuka kemungkinan bagi Kongres untuk memberlakukan pemungutan pajak penghasilan oleh
pemerintah federal. Setelah pengesahan amandemen tersebut, dikeluarkan Revenue Act of 1913 yang memberlakukan pemungutan pajak penghasilan oleh pemerintah federal (Jensen, 2014). Di masa kini, pengaturan mengenai pajak penghasilan yang dipungut oleh pemerintah federal diatur dalam The Internal Revenue Code, yang diwujudkan pula sebagai Title 26 of United States Codes (selanjutnya disebut sebagai 26 U.S.C.) . Perkembangan dalam 26 U.S.C. begitu pesat, sehingga dikatakan ada rata-rata lebih dari satu perubahan dalam 26 U.S.C setiap harinya, terhitung sejak 1986 (Partlow & Partlow, 2013).
Bagian 61 (a) dari 26 U.S.C. menyatakan, bahwa yang dimaksud dengan pajak penghasilan ialah pajak yang dikenakan terhadap penghasilan bruto, yaitu semua pendapatan yang diperoleh dari sumber apa pun, termasuk (namun tidak terbatas pada) hal-hal berikut antara lain: kompensasi untuk  layanan,  termasuk  biaya,  komisi,  tunjangan,  dan  hal-hal  serupa;  pendapatan  kotor  yang diperoleh  dari  usaha;  keuntungan  yang  diperoleh  dari  transaksi  properti;  dll.  Lebih  lanjut,  26 U.S.C.  menentukan  lingkup  " person ”  sebagai  pihak-pihak  yang  dapat  dikenakan  pajak penghasilan oleh pemerintah federal. Bagian 7701 (a) (14) dari 26 U.S.C mendefinisikan “wajib pajak”  sebagai  “setiap person ”.  Dalam  hal  ini,  Bagian  7701  (a)  (1)  menyatakan,  bahwa  yang termasuk  “ person” antara  lain,  individu,  estate,  kemitraan,  asosiasi,  serta  perusahaan  atau korporasi.
Berdasarkan  Bagian  6011  dan  7201  dari  26  U.S.C.,  setiap  wajib  pajak  tersebut  harus membayar pajak atau pajak yang diperkirakan, serta mengembalikan, menyimpan catatan, atau memberikan informasi, seperti berupa formulir wajib pajak yang merinci pendapatan wajib pajak, pengeluaran, pembebasan, pengurangan, dan perhitungan pajak. Akan tetapi, tidak semua yang termasuk dalam kualifikasi “ person ” dikategorikan sebagai wajib pajak. 26 U.S.C memberikan pembebasan-pembebasan dari kewajiban pajak terhadap “ person ” tertentu. Bagian 501 (c) (3) dari 26 U.S.C. menyatakan, bahwa setiap korporasi, badan, dana, atau yayasan, maupun komunitas apa pun, yang diorganisir dan dioperasikan secara eksklusif untuk tujuan keagamaan, amal, ilmiah, uji keselamatan publik, sastra, atau pendidikan, atau untuk mendorong kompetisi olahraga amatir di tingkat nasional atau internasional, atau untuk pencegahan kekejaman terhadap anak-anak  atau hewan, diberikan pembebasan dari kewajiban membayar pajak.
Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Bagian 501 (c) (3) dari 26 U.S.C. tersebut, tidak hanya berarti organisasi yang sesuai dengan ketentuan dapat memperoleh pembebasan dari pajak, tetapi donor yang memberikan sumbangan kepada organisasi-organisasi tersebut dapat menerima pengurangan  pendapatan  bruto  yang  dikenakan  pajak  penghasilan.  Pengurangan  ini  disebut charitable deduction (Dale & Colinvaux, 2015; Walker, 2012). Pengurangan ini termasuk upaya pemerintah untuk  terlibat  dalam  memberikan  subsidi  bagi  organisasi-organisasi  yang  dianggap turut memajukan kesejahteraan umum (Fresco, 2012). Charitable deduction sendiri diatur secara tegas dalam Bagian 170 (a) dari 26 U.S.C. yang menyatakan, bahwa sumbangan atau amal yang pembayarannya dilakukan dalam tahun pajak, diperbolehkan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.  Adapun  Bagian  170  (c)  (2)  dari  26  U.S.C.  menentukan,  bahwa  sumbangan  yang  dapat dijadikan pengurang ialah sumbangan-sumbangan yang diberikan kepada korporasi, badan, dana, atau  yayasan,  maupun  komunitas  apa  pun,  yang  diorganisir  dan  dioperasikan  secara  eksklusif untuk tujuan keagamaan, amal, ilmiah, uji keselamatan publik, sastra, atau pendidikan, atau untuk mendorong  kompetisi  olahraga  amatir  di  tingkat  nasional  atau  internasional,  atau  untuk pencegahan kekejaman terhadap anak-anak atau hewan.
Dalam  hal  ini,  badan  yang  didirikan  dengan tujuan  keagamaan  ialah  termasuk  gereja.  Hal tersebut juga ditegaskan dalam Bagian 170 (b) (1) dari 26 U.S.C. secara eksplisit mengatur, bahwa untuk sumbangan atau amal yang diberikan wajib pajak individual kepada “gereja atau asosiasi gereja”  dapat  dijadikan  pengurang  pendapatan  yang  dikenakan  pajak  penghasilan,  sepanjang jumlah  sumbangan  tersebut  tidak  melebihi  50  %  dari  dasar  iuran  atau  pendapatan  bruto sesungguhnya  dari  Wajib  Pajak  dalam  tahun  pajak.  Tidak  dapat  dipungkiri,  gereja  disebutkan secara khusus dalam Bagian 170 (b) (1) dari 26 U.S.C mengingat gereja tidak dapat dilepaskan
dari latar belakang masyarakat di Amerika Serikat yang kebanyakan mengakui diri sebagai orang Kristen.  Gereja  menjadi  bagian  integral  dari  kehidupan  masyarakat.  Gereja  dianggap  sebagai organisasi  nirlaba  yang  mengajarkan  nilai  dan  memberikan  layanan  kepada  masyarakat  dalam komunitas lokal, negara bagian, maupun secara nasional, yang mungkin tidak dapat disediakan oleh pemerintah (Blair, 2009).
Akan  tetapi,  tidak  semua  gereja  maupun  organisasi  nirlaba  dapat  serta  merta  menerima pembebasan  pajak,  maupun  dianggap sebagai  penerima  sumbangan  yang  dapat  diperhitungkan sebagai charitable  deduction .  Selain  organisasi  tersebut  harus  memenuhi  syarat  yang  termuat dalam Bagian 501 (c) (3) dan Bagian 170 (b) (1) dari 26 U.S.C. antara lain, tidak adanya upaya mencari keuntungan pribadi, tidak ikut intervensi dalam kampanye politik, serta tidak melakukan propaganda  maupun  lobi  yang  juga  berkaitan  dengan  politik,  maka  syarat  lainnya  ialah  gereja maupun  organisasi  tersebut  harus  menjalani  tes  atau  uji  yang  disebut organizational  test dan operational  test (Helge,  2017),  dengan  mengumpulkan  formulir  yang  ditentukan  oleh Internal Revenue  Servive (IRS)  Amerika  Serikat  (Caster,  2012).  Ketentuan organizational  test dan operational test tersebut diatur dalam Bagian 1.501 (c) (3) – 1 dari Title 26 of Code of Federal Regulations . Pada intinya, dalam uji tersebut, maka akan diperiksa mengenai tujuan organisasi, anggaran dasar organisasi, kegiatan-kegiatan utama, distribusi pendapatan dalam organisasi, dll. Apabila  persyaratan  yang  ada  telah  terpenuhi,  maka  gereja  atau  organisasi  dapat  diterima  dan terdaftar  pada  data  IRS  sebagai  penerima  sumbangan  yang  dapat  diperhitungkan  sebagai charitable deduction .

## 4.   Persepuluhan Sebagai Pengurang Pendapatan Kena Pajak di Indonesia dan Amerika Serikat
Sebagaimana  berbagai  ketentuan  yang  telah  dijabarkan  sebelumnya,  Indonesia  sebenarnya telah menyediakan sarana bagi Umat Kristen di Indonesia untuk memperoleh pengurangan dari pendapatan  yang  dikenakan  pajak  penghasilan,  dengan  adanya  sumbangan  keagamaan  yang bersifat  wajib.  Akan  tetapi,  sumbangan  keagamaan  yang  bersifat  wajib  tersebut  hanya  dapat dijadikan  pengurang  terhadap  pendapatan  yang  yang  dikenakan  pajak  penghasilan  apabila sumbangan tersebut diserahkan kepada lembaga  yang dibentuk atau  disahkan oleh  pemerintah. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (3) UU PPH yaitu, bahwa sumbangan keagamaan yang bersifat wajib, yang diberikan  kepada lembaga  yang dibentuk atau  disahkan pemerintah, maka dikecualikan  dari  objek  pajak.  Demikian  pula  Pasal  2  PP  60/2010  menegaskan,  apabila pengeluaran untuk zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib tidak dibayarkan kepada lembaga  yang  dibentuk  atau  disahkan  pemerintah  maka  pengeluaran  tersebut  tidak  dapat dikurangkan dari penghasilan.
Selain  itu,  sebagaimana  telah  disebutkan  sebelumnya,  Peraturan  Direktur  Jenderal  Pajak Nomor Per – 08/PJ/2021 tentang Badan/Lembaga yang Dibentuk atau Disahkan oleh Pemerintah yang Ditetapkan sebagai Penerima Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari  Penghasilan  Bruto hanya menetapkan 3 (tiga) lembaga  yang  disahkan pemerintah,  yaitu  Lembaga  Sumbangan  Agama  Kristen  Indonesia  (LEMSAKTI),  Yayasan Sumbangan  Sosial  Keagamaan  Kristen  Indonesia  (YASKI),  dan  Yayasan  Kasih  Persaudaraan Bangsa. Dengan demikian, apabila Umat Kristen di Indonesia ingin memperoleh pengurangan atas penghasilan yang dikenakan pajak dari persepuluhan yang diberikan, maka persepuluhan tersebut harus  diserahkan  kepada  lembaga-lembaga  yang  telah  ditetapkan  tersebut.  Dengan  demikian, walaupun secara peraturan, sarana yang disediakan sudah ada, namun sarana tersebut belum dapat diterapkan atau dimanfaatkan oleh Umat Kristen, karena pembatasan yang ada.
Dalam  hal  ini,  persepuluhan,  sebagai  satu-satunya  yang  diterima  secara  umum  sebagai sumbangan  wajib  keagamaan  dalam  Agama  Kristen,  memiliki  karakteristik  yang  tidak  sesuai dengan  pengaturan  sarana  yang  diberikan  dan  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan Indonesia.  Sebagaimana  telah  dipaparkan,  bahwa  dalam  Agama  Kristen,  praktik  yang  umum
diterima saat ini dalam memberikan persepuluhan adalah persepuluhan wajib diberikan kepada kas  gereja  lokal  atau  gereja  setempat,  tempat  orang  yang  memberikan  hidup  berjemaat  atau menjadi  anggota  jemaat.  Dalam  hal  ini,  gereja  dipersamakan  dengan  Rumah  Tuhan,  para pemimpin gereja yang ada dalam gereja lokal saat ini dipersamakan dengan orang-orang Lewi, dan perbendaharaan gereja lokal dipersamakan dengan perbendaharaan Rumah Tuhan di era Israel kuno (Budiselić, 2014;  Hammond & A.  Hammond,  2006). Hal tersebut juga dikaitkan  dengan tulisan Rasul Paulus dalam Surat 1 Korintus Pasal 9 Ayat 13 sampai 14 yang merupakan bagian dalam Perjanjian Baru Alkitab Kristen (Ajah, 2013).
Hal ini berbeda dengan pengaturan yang ada di Amerika Serikat. Bagian 170 (a) dari 26 U.S.C. yang  menyatakan,  bahwa  sumbangan  atau  amal  yang  pembayarannya  dilakukan  dalam  tahun pajak, diperbolehkan sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Adapun Bagian 170 (c) (2) dari 26  U.S.C.  menentukan,  bahwa  sumbangan  yang  dapat  dijadikan  pengurang  ialah  sumbangan- sumbangan yang diberikan kepada korporasi, badan, dana, atau yayasan, maupun komunitas apa pun, yang diorganisir dan dioperasikan secara eksklusif untuk tujuan keagamaan, amal, ilmiah, uji keselamatan publik, dll. Dalam hal ini, juga ditegaskan dalam Bagian 170 (b) (1) dari 26 U.S.C. yang secara eksplisit mengatur, bahwa untuk sumbangan atau amal yang diberikan wajib pajak individual  kepada  “gereja  atau  asosiasi  gereja”  dapat  dijadikan  pengurang  pendapatan  yang dikenakan  pajak  penghasilan,  sepanjang  jumlah  sumbangan  tersebut  tidak  melebihi  50  %  dari dasar iuran atau pendapatan bruto sesungguhnya dari wajib pajak dalam tahun pajak.
Dengan demikian, sumbangan apapun yang diberikan kepada gereja atau asosiasi gereja, baik yang  bersifat  wajib  seperti  persepuluhan,  maupun  sumbangan,  derma,  atau  persembahan  biasa sekalipun, dapat dijadikan pengurang pendapatan yang dikenakan pajak penghasilan, asal tidak melebihi  50  %  dari  dasar  iuran  atau  pendapatan  bruto  wajib  pajak  sesungguhnya  dalam  tahun pajak. Walaupun dengan catatan, bahwa gereja atau asosiasi gereja tersebut harus tetap memenuhi syarat yang termuat dalam Bagian 501 (c) (3) dan Bagian 170 (b) (1) dari 26 U.S.C., menjalani tes atau uji yang disebut organizational test dan operational test untuk dapat disahkan dan terdaftar di data IRS.
Oleh karena itu, pengaturan yang diterapkan di Amerika Serikat tampak lebih sesuai dengan karasteritik  persepuluhan  yang  diterima  secara  umum  dalam  kalangan  Kristen.  Dalam  hal  ini, lembaga  penerima  sumbangan  yang  diakui,  tidak  ditetapkan  secara  terbatas  oleh  pemerintah, namun pemerintah federal melalui IRS membuka kesempatan kepada lembaga-lembaga, termasuk gereja-gereja  lokal  untuk  mengikuti  uji  yang  disyaratkan.  Apabila  gereja  lokal  dari  seseorang sesuai  dengan  persyaratan,  lolos  uji,  dan  terdaftar  pada  data  IRS,  maka  orang  tersebut  dapat memberikan  persepuluhan  di  gereja  lokalnya  tersebut,  sesuai  dengan  praktik  dan  ajaran  yang diterima secara umum, sekaligus mendapatkan charitable deduction atau pengurangan pendapatan yang dikenakan pajak penghasilan.
Model  pengaturan  yang  digunakan  di  Amerika  Serikat  tersebut  sebenarnya  dapat  menjadi solusi  untuk  menjawab  permasalahan  yang  terjadi  di  Indonesia.  Dalam  hal  ini,  Kementerian Keuangan atau khususnya Direktorat Jenderal Pajak dapat membuka kesempatan lebih luas dan mudah terhadap sinode-sinode gereja dalam skala besar, maupun gereja-gereja lokal dalam skala kecil,  yang  badan  gerejanya  terdaftar  pada  Direktorat  Jenderal  Bimbingan  Masyarakat  Kristen Kementerian Agama untuk dapat mengikuti uji kriteria yang ditetapkan. Adapun sinode maupun gereja lokal tersebut dapat mengikuti uji kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah. Apabila lolos, maka  sinode  gereja  atau  gereja  lokal  tersebut  dapat  disahkan  sebagai  lembaga  penerima sumbangan yang dapat menjadi pengurang pendapatan kena pajak Umat Kristen di Indonesia.

## D. Simpulan dan Saran
Praktik dan ajaran yang secara umum diterima kalangan Kristen saat ini dalam memberikan persepuluhan  adalah  persepuluhan  diberikan  kepada  gereja  lokal  atau  gereja  setempat,  yaitu tempat  orang  yang  memberikan  persepuluhan  hidup  berjemaat  atau  menjadi  anggota  jemaat.
Masalah-Masalah Hukum, Jilid 51 No.2, April 2022, Halaman 130-140
Dalam hal ini, gereja lokal dipersamakan dengan Rumah Tuhan, para pemimpin gereja yang ada dalam gereja saat ini dipersamakan dengan orang-orang Lewi, dan perbendaharaan gereja lokal dipersamakan dengan perbendaharaan Rumah Tuhan pada zaman Israel kuno.
Indonesia  sebenarnya  telah  menyediakan  sarana  bagi  Umat  Kristen  di  Indonesia  untuk memperoleh  pengurangan  dari  pendapatan  yang  dikenakan  pajak  penghasilan,  dengan  adanya sumbangan  keagamaan  yang  bersifat  wajib.  Akan  tetapi,  sumbangan  keagamaan  yang  bersifat wajib tersebut hanya dapat dijadikan pengurang terhadap pendapatan yang yang dikenakan pajak penghasilan, apabila sumbangan tersebut diserahkan terbatas kepada lembaga yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah. Hal ini membuatnya tidaklah sesuai dengan karakteristik persepuluhan yang orientasinya diserahkan kepada gereja lokal.
Berbeda halnya dengan pengaturan di Amerika Serikat yang membuka kesempatan kepada lembaga-lembaga, termasuk gereja-gereja lokal,  untuk mengikuti uji yang disyaratkan. Apabila gereja lokal tersebut sesuai dengan persyaratan, lolos uji, dan terdaftar pada data IRS, maka orang yang  memberikan  persepuluhan  kepada  gereja  lokal  terdaftar  tersebut,  dapat  memperoleh charitable deduction atau pengurangan pendapatan yang dikenakan pajak penghasilan.
Dengan  demikian,  pengaturan  di  Indonesia  sejatinya  belum  sesuai  dengan  karakteristik persepuluhan, sehingga belum dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Umat Kristen di Indonesia. Maka  penulis  berpandangan,  bahwa  model  pengaturan  yang  digunakan  di  Amerika  Serikat tampaknya dapat menjadi solusi untuk menjawab permasalahan yang ada tersebut. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan atau khususnya Direktorat Jenderal Pajak, dapat membuka kesempatan lebih luas dan lebih mudah terhadap sinode-sinode gereja dalam skala besar maupun gereja-gereja  lokal  dalam  skala  kecil,  yang  badan  gerejanya  terdaftar  pada  Direktorat  Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama. Adapun sinode maupun gereja lokal tersebut dapat mengikuti uji kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah. Apabila lolos, maka sinode gereja atau  gereja  lokal  tersebut  dapat  disahkan  sebagai  lembaga  penerima  sumbangan  yang  dapat menjadi pengurang pendapatan kena pajak Umat Kristen di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Abiodun,  A.,  &  Eberechi,  A.  V.  (2016).  Tithe  Payment  in  the  Christian  Faith :  A  Biblical Perspective. International Journal of Religious and Cultural Practice , 2 (1), 18–27.
Ademiluka, S. O. (2020). A Study of Malachi 3:8-12 in Relation to Tithing in some Churches in Nigeria. Old  Testament  Essays , 33 (2),  285–305.  https://doi.org/10.17159/2312- 3621/2020/v33n2a8
Adriansyah,  A.,  Mashdurohatun,  A.,  &  Handoko,  W.  (2021).  Implementation  of  Zakat  & Professional Income Tax Payments for Notaries & PPAT (Comparative Law Study of Zakat Payment System & Professional Income Tax). Sultan Agung Notary Law Review , 3 (1), 17. https://doi.org/10.30659/sanlar.3.1.17-26
Agustian, R. A., & Saliman, A. R. (2019). Model Pengakuan Hak Konstitusional Dalam Beragama (Studi Komparasi Menurut Uud Indonesia 1945 Dan Konstitusi Malaysia 1957). Masalah- Masalah Hukum , 48 (2), 123. https://doi.org/10.14710/mmh.48.2.2019.123-136
Ajah, M. (2013).  The Significance of Pentateuchal Tithing as a Legal  Instruction for the  21 st Century Reader. The Asbury Journal , 68 (2), 106–119.
Albert, R. (2015). The progressive era of constitutional amendment. Boston College Law School Legal Studies Research Paper , 386 , 197–219. https://doi.org/10.5380/rinc.v2i3.44528
Blair, K. S. (2009). Praying for a Tax Break : Churches , Political Speech and the Loss of Section 501 ( c )( 3 ) Tax Exempt Status. Denver University Law Review , 86 (2), 405–437.
Budiselić, E. (2014). The Role and the Place of Tithing in the Context of Christian Giving Part 1.
Evangelical Journal of Theology , 8 (2), 143–162.
Budiselić, E. (2015). The Role and Place of Tithing in the Context of Christian Giving - Part 2. Kairos , 9 (1), 31–58.
Caster,  A.  (2012).  Charitable  Discrimination:  Why  Taxpayers  Should  Not  Have  To  Fund 501(C)(3) Organizations That Discriminate Against Lgbt Employees. Regent University Law Review , 24 , 403–431.
CCH Tax Law. (2020). State Tax Handbook . CCH Incorporation.
Dale, H. P., & Colinvaux, R. (2015). The Charitable Contributions Deduction: Federal Tax Rules. Tax Lawyer , 68 (2), 331–366.
Efendi, J., & J. Ibrahim. (2016). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris . Prenada Media Group.
Eghe, I. A. (2021). Tithing In Malachi 3:8-12 and Its Implications for Christians in Edo Land.
Indiana Journal of Arts & Literature , 2 (3), 7–12.
https://indianapublications.com/Journals/IJHSS
Fresco, M. (2012). Getting to Exempt: Putting the Rubber Stamp on Section 501 (c) (3)’s Political Activity Prohibition. Fordham Law Review , 80 , 3015–3055.
Hammond, J., & A. Hammond. (2006). Persepuluhan 10% .
Helge,  T.  L.  (2017).  Rejecting  Charity:  Why  the  IRS  Denies  Tax  Exemption  to  501(c)(3)
Applicants. Pittsburgh Tax Review , 14 (1), 1–76. https://doi.org/10.5195/taxreview.2016.51
Igbo, P. (2021). The Over-Emphasis on the Paying of Tithe and the Quest for Materialism among Religious Leaders: An Evaluation of the Biblical Teaching on Tithe. Journal of Religion and Human Relations , 13 (1), 187–200.
Ivarsen, I. (2021). Æthelstan, Wulfstan and a revised history of tithes in England. Early Medieval Europe , 29 (2), 225–252. https://doi.org/10.1111/emed.12473
Jensen,  E.  M.  (2014).  Did  the  sixteenth  amendment  ever  matter?  Does  it  matter  today? Northwestern University Law Review , 108 (3 SPEC. ISSUE), 799–824.
Kitause,  R.  H.  (2013).  A  Historical  Discourse  on  Tithing  and  Seed  Sowing  in  some  Nigerian Pentecostal  Churches. IOSR  Journal  Of  Humanities  And  Social  Science , 18 (3),  07–19. https://doi.org/10.9790/0837-1830719
Lewis,  A.  (2021).  Tithe  Personal  and  Praedial. Journal  of  Legal  History , 42 (2),  123–146. https://doi.org/10.1080/01440365.2021.1946198
Marpaung, A. (2020). Zakat Regulation as  a Reduction of Income Tax in Indonesia. Budapest International  Research  and  Critics  Institute  (BIRCI-Journal):  Humanities  and  Social Sciences , 3 (3), 2109–2116. https://doi.org/10.33258/birci.v3i3.1143
Marzuki, P. M. (2021). Penelitian Hukum Edisi Revisi . Prenada Media Group.
Naharto, M. J., Tjondro, E., & Ortodoks, P. (2016). Analisis Tujuan Pemungutan Serta Pengertian Penghasilan Menurut Perpajakan Dan Persepuluhan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi. Jurnal Riset Akuntansi Dan Perpajakan , 4 (1), 1–14.
Partlow, J., & Partlow, J. (2013). Wyoming Law Review The Necessity of Complexity in the Tax
System. Wyoming Law Review , 13 (1), 303–334. http://repository.uwyo.edu/wlr%5Cnhttp://repository.uwyo.edu/wlr/vol13/iss1/9
Sabon,  M.  B.  (2013).  Teori  Hukum  Progresif :  Pengendali  Dunia  Yang  Lepas  Kendali. Jurnal Masalah-Masalah Hukum , 42 (4), 503–510.
Septiana,  A.  M.  (2012).  Penanggulangan  Krisis  Legitimasi  Hukum  Melalui  Hukum  Progresif. Masalah-Masalah Hukum , 41 (4), 564–571.
Sirengo, J. (2021). The Christian Response to Poverty: Implications for the 21st Century Church.
Jurnalul Practicilor Comunitare Pozitive , 21 (1), 50–58.
Walker, D. S. (2012). A Consideration of an LLC for a 501(C)(3) Nonprofit Organization. William Mitchel Law Review , 38 (2), 627–677. http://papers.ssrn.com/abstract=2158907
Widyadinata, Y. (2014). Perspective of taxpayers toward religious donations and taxes from the viewpoint of religion. The Indonesian Accounting Review , 4 (01), 26. https://doi.org/10.14414/tiar.v4i01.281
Zainuddin, & Sahban. (2021). Reinterpretasi Riqab Sebagai Korban Eksploitasi. Jurnal Masalah- Masalah Hukum , 50 (1), 17–23.