INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 2 Tahun 2024 Page 6769-6788 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Implementasi Pembangunan Infrastruktur Desa Bagan Serdang Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Rob Di Kecamatan Pantai Labu
Muhaimin Aziz 1 ✉ , Muhammad Arifin Nasution 2
Prodi Ilmu Administrasi Publik, FISIP, Universitas Sumatera Utara
Email: muhaiminaziz112@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Banjir rob merupakan permasalahan utama yang selalu terjadi di daerah pesisir pantai seperti Desa Bagan Serdang.  Namun  keadaan  dilapangan,  implementasi  pembangunan  infrastruktur  desa  sebagai penanggulangan  bencana  banjir  rob  masih  berjalan  lambat  dan  belum  maksimal.  Metode  yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan  menunjukkan  bahwa  proses  pembangunan  infrastruktur  desa  sebagai  penanggulangan bencana banjir rob di Desa Bagan Serdang masih berjalan lambat dan belum maksimal. Hal tersebut dikarenakan masih ditemui masalah dalam proses implementasi pembangunannya seperti sumber daya manusia Pemerintah Desa yang tidak sesuai antara pendidikan terakhirnya dengan profesi saat ini, derajat pencapaian  yang  belum  maksimal,  pembangunan  yang  lambat,  pedoman  pelaksanaan  yang  tidak terstruktur, dan manfaat dari pembangunan infrastruktur desa seperti drainase dan TPT masih kurang dirasakan oleh masyarakat. Maka dari itu, seharusnya pihak Pemerintah Desa bisa memperbaiki kinerja mereka  untuk  lebih  cepat  dan  tepat  dalam  proses  pembangunan  infrastruktur  desa  sebagai penanggulangan bencana banjir rob ini dan manfaatnya dapat segera dirasakan oleh masyarakat. Kata Kunci: Implementasi, Pembangunan Infrastruktur Desa, Penanggulangan Bencana

## Abstract
Rob floods are a major issue that consistently occurs in coastal areas like Bagan Serdang Village. However, in the field, the implementation of village infrastructure development as a mitigation measure for rob flood disasters is still progressing slowly and has not yet reached its maximum potential. The method used in this research is descriptive research with a qualitative approach. Data collection is conducted through observation, interviews, and documentation techniques. The results of the research indicate that the process of developing village infrastructure as a mitigation measure for rob flood disasters in Bagan Serdang Village is still progressing slowly and has not yet reached its maximum potential. This is because there  are  still  problems  encountered  in  the  implementation  process  of  its  construction,  such  as mismatched  human  resources  in  the  Village  Government  in  terms  of  their  education  and  current profession,  suboptimal  achievement  levels,  slow  construction  progress,  unstructured  implementation guidelines, and the benefits of village infrastructure development such as drainage and retaining walls are  still  not  fully  felt  by  the  community.  Therefore,  the  Village  Government  should  improve  their performance  to  expedite  and  ensure  accuracy  in  the  process  of  developing  village  infrastructure  to mitigate rob flood disasters. This way, the benefits can be promptly felt by the community.
Keyword: Implementation, Village Infrastructure Development, Disaster Mitigation

## PENDAHULUAN
Bencana alam merupakan salah satu permasalahan umum yang ada di Indonesia. Menurut United Nations International Strategy for Disaster Reduction (UNSDR) pada tahun 2009,  menjelaskan  bahwa  bencana  alam  ini  merupakan  suatu  konsekuensi  serangan berbagai  gejala  alam  (geologi,  hidrologi,  meteorologi,  dan  oseanografi)  yang  dapat menyebabkan kerugian dalam hal kehilangan jiwa, cedera, kerusakan properti, gangguan sosial  dan  ekonomi  atau  dampak  negatif  pada  lingkungan  alam.  Kebanyakan  bencana alam terjadi dikarenakan beberapa faktor seperti faktor geologi, hidrologi, meteorologi, oseanografi dan faktor ulah tangan manusia sehingga memicu terjadinya bencana alam.
Permasalahan bencana alam banyak terjadi di daerah-daerah kecil di Indonesia, salah satunya yaitu Desa Bagan Serdang yang berada di Kecamatan Pantai Labu. Desa Bagan Serdang merupakan salah satu dari 19 desa di wilayah Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli  Serdang,  yang  terletak  3,7  Km  dari  kantor  kecamatan.  Desa  Bagan  Serdang merupakan daerah yang berada di garis pinggiran pantai, sehingga Desa ini sangat rentan terjadi bencana alam. Beberapa bencana alam yang pernah terjadi di Desa Bagan Serdang seperti  banjir  rob,  hujan  badai,  dan  angin  puting  beliung.  Permasalahan  banjir  rob merupakan masalah utama yang kerap sekali terjadi di daerah pesisir pantai.
Banjir rob merupakan peristiwa alam yang seringkali terjadi di daerah pesisir pantai yang memiliki tinggi permukaan tanah yang tidak melebihi pasang air laut yang paling
tinggi, Bakti (2010). Akibatnya ketika pasang air laut tiba, sebagian wilayah dapat terendam oleh air banjir. Banjir rob terutama disebabkan oleh perubahan pasang surut air laut. Tinggi banjir rob sama dengan tinggi pasang air laut, dan banjir ini akan surut ketika air laut surut. Tinggi banjir rob dapat bervariasi seiring dengan perubahan pasang surut air laut yang terjadi. Tinggi permukaan air laut ini bisa digunakan untuk memperkirakan luas daerah yang akan tergenang oleh banjir rob pada waktu tertentu (Bakti, 2010 dalam Syafitri, A. W., & Rochani, A. (2022).
Permasalahan banjir rob di Desa Bagan Serdang ini mulai mencuat pada tahun 2017 sampai  dengan  tahun  2022.  Desa  Bagan  Serdang  rentan  terhadap  masalah  fenomena alam seperti banjir dikarenakan wilayahnya yang berada di pesisir pantai. Sehingga Desa ini dirasa kurang aman diakibatkan oleh bencana banjir yang bisa kapan saja terjadi. Selain itu,  dampak  yang  diberikan  atas  kejadian  banjir  rob  membuat  banyak  kerusakan  yang merugikan masyarakat sekitar seperti kerusakan pada rumah warga, akses jalan, merusak sarana maupun prasarana publik, serta akan menimbulkan dampak negatif pada kondisi ekonomi dan sosial masyarakat sekitar. Maka dari itu, permasalahan bencana banjir rob ini menjadi permasalahan serius di Desa Bagan Serdang yang harus segera diatasi.
Tabel 1. Kejadian Bencana Banjir Rob Desa Bagan Serdang 2017-2022
Keterangan Tahun 2017   2018  2019  2020  2021  2022 Jumlah kejadian banjir rob 4 5 4 6 8 11
Sumber : Observasi Peneliti, 2024
Melalui tabel 1 diatas dapat dilihat jumlah kejadian bencana banjir rob di Desa Bagan Serdang terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Maka dari itu, permasalahan banjir rob ini menjadi permasalahan utama yang harus segera diatasi. Salah satu tindakan yang bisa dilakukan untuk menekan serta menanggulangi bencana banjir rob yang kerap terjadi ini yaitu dengan membangun infrastruktur desa sebagai penanggulangan bencana banjir untuk  menekan  tingkat  terjadinya  banjir.  Sebagaimana  menurut  Badan  Nasional Penanggulangan Bencana yang menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur desa ini tentunya menjadi bagian dari strategi penanggulangan banjir rob yang sangat dibutuhkan.
Desa Bagan Serdang telah melaksanakan pembangunan infrastruktur desa sebagai penanggulangan  bencana  banjir  rob  di  desa  mereka.  Hal  tersebut  tentunya  telah dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan masyarakat dan kemudian diputuskan dengan kesepakatan  bersama.  Prioritas  pembangunan  infrastrutktur  desa  ini  sudah  dijelaskan dalam  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Desa  pada  pasal  80  ayat  4 dijelaskan bahwa terdapat kegiatan pembangunan desa yang diprioritaskan salah satunya
yaitu  pembangunan  dan  pemeliharaan  infrastruktur  dan  lingkungan  berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia. Pembangunan infrastruktur ini bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan makmur. Beberapa kegiatan pembangunan  infrastruktur  yang  direncanakan  oleh  pihak  Desa  Bagan  Serdang  yaitu pembangunan  drainase  dan  pembangunan  tembok  penahan  tanah  (TPT)  yang  sudah dituangkan  kedalam  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Desa  2022-2028. Sebagaimana  yang  telah  dijelaskan  dalam  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada pasal 115 bahwa perencanaan pembangunan desa yang telah dimusyawarahkan disusun kedalam RPJM Desa.
Dalam  pelaksanaan  kegiatan  pembangunan  infrastruktur  desa  sebagai penanggulangan bencana banjir rob di Desa Bagan Serdang ini telah dibuat sesuai dengan peraturan  yang  ada.  Dalam  pelaksanaan  pembangunan  infrastruktur  untuk  menekan tingkat bencana serta penyusunan RPJM Desa telah diatur dalam Peraturan Bupati Deli Serdang  Nomor  46  Tahun  2022  Tentang  Petunjuk  Teknis  Penyusunan  Rencana Pembangunan  Jangka  Menengah  Desa  dan  Rencana  Kerja  Pemerintahan  Desa  Serta Pelaksanaan  Kegiatan  Pembangunan  Desa.  Melalui  peraturan  ini,  pemerintahan  Desa Bagan Serdang membuat susunan RPJM Desa Bagan Serdang yang didalamnya memuat kegiatan/program  pembangunan  infrastruktur  desa  untuk  menekan  tingkat  bencana banjir  rob menggunakan dana desa.  Anggaran  dana desa yang masuk  ini  berasal  dari APBN yang kemudian di transfer ke Rekening Kas Desa sebagai penyimpanan sementara dan kemudian akan bisa digunakan dengan waktu tertentu. Maka dari itu, pelaksanaan kegiatan maupun program yang ada di RPJM Desa ini dilaksanakan secara mandiri oleh Desa  Bagan  Serdang,  terutama  pelaksanaan  pembangunan  infrastruktur  desa  sebagai penanggulangan bencana banjir rob tersebut.
Implementasi pembangunan infrastruktur desa sebagai  penanggulangan bencana banjir rob seperti pembangunan drainase dan pembangunan tembok penahan tanah (TPT) memiliki dana sekitar Rp. 7.800.000.000 dari total dana RPJM Desa 2022-2028 sekitar Rp. 30.981.400.000. Dana untuk pembangunan infrastruktur desa baik pembangunan drainase dan  pembangunan  TPT  tersebut  untuk  selama  6  tahun  dengan  target  masing-masing pembangunan yaitu 6000 meter. Namun kenyataan yang terjadi di Desa Bagan Serdang pada  pengimplementasian  pembangunan  infrastruktur  penanggulangan  banjir  rob  ini masih  belum  maksimal  dan  lambat.  Hal  tersebut  dapat  dilihat  pada  infrastruktur penanggulangan bencana banjir rob yang masih bermasalah, seperti saluran drainase atau parit yang kecil dan tidak dinormalisasi, pembangunan TPT yang belum maksimal, dan lain
sebagainya. Permasalahan tersebut  dapat  dilihat  dalam tabel 1.3  berikut untuk melihat pemetakan permasalahannya:
Tabel 2. Masalah Infrastruktur Fisik Desa Bagan Serdang No Gambaran 1 Pembangunan Tembok Penahan Tanah belum maksimal 2 Pembangunan saluran drainase belum maksimal 3 Kondisi parit tidak efisien dan belum merata
4 Saluran drainase/parit kurang dirawat dan dinormalisasi
Sumber : RPJMDes Bagan Serdang, 2023
Berdasarkan pada tabel 2 dapat dilihat permasalahan yang ada pada Desa Bagan Serdang. Walaupun pembangunan infrastruktur ini telah masuk ke RPJM Desa dan harus dibangun  secara  optimal,  namun  kenyataan  dilapangan  pembangunan  infrastruktur tersebut belum berjalan maksimal. Masih banyak masyarakat yang mempermasalahkan pembangunan infrastruktur tersebut yang belum bisa dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat  desa.  Dikarenakan  proses  pembangunan  infrastruktur  ini  belum  merata membuat banjir rob masih terus terjadi dan merugikan masyarakat.
Dengan masih terjadinya bencana banjir rob di Desa Bagan Serdang menunjukkan bahwa  pelaksanaan  pembangunan  infrastruktur  desa  ini  belum  cukup  baik.  Sehingga pemerintah  desa  harus  bisa  membuat  strategi  dan  menganalisis  lebih  jauh  mengapa pembangunan  infrastruktur  yang  mereka  laksanakan  belum  bisa  memberikan  manfaat yang semestinya. Jika diteliti lebih jauh, pembangunan TPT ini tidak hanya dilakukan oleh Desa  Bagan  Serdang  saja.  Terdapat  beberapa  daerah  yang  telah  melakukan pembangunan TPT untuk mencegah terjadinya banjir di daerah mereka. Berikut terdapat pemaparan  beberapa  daerah  yang  melakukan  pembangunan  TPT  seperti  Desa  Bagan Serdang sebagai berikut :
Tabel 3. Pembangunan Tembok Penahan Tanah di Daerah Lain
No Daerah Penjelasan Tingkat Keberhasilan 1 Kelurahan Rembang Selatan- Jakarta Barat Pembangunan TPT di kali Pesanggrahan setinggi 2 m. 60% 2 Desa Kedawang Kulon- Pasuruan Pembangunan TPT DI Sungai Rejoso setinggi 4 m untuk mencegah luapan air. 70% 3 Desa Leuwi – Kabupaten Lebak Pembangunan TPT dengan  dana 522 juta pada anggaran 2020 setinggi 5 m dengan panjang 1,4 75%
Km
4 Desa Muara Dua – Kabupaten Lebak Pembangunan TPT dengan dana 863  juta pada anggaran 2020 setinggi 5 m dengan panjang 1,9 Km 70%
Sumber : Observasi Peneliti, 2024
Pada  Tabel  3  diatas  dapat  dilihat  bahwa  terdapat  beberapa  daerah  yang  juga melaksanakan pembangunan infrastruktur untuk mencegah terjadinya bencana banjir rob yaitu pembangunan TPT. Namun perbedaan yang dapat dilihat antara pembangunan TPT dengan  beberapa  daerah  tersebut  dengan  Desa  Bagan  Serdang  adalah  tingkat keberhasilannya.  Tingkat  keberhasilan  didaerah  tersebut  mencapai  60%  keatas. Sedangkan untuk tingkat  keberhasilan pembangunan TPT Desa Bagan Serdang  sendiri baru  mencapai  20%  yang  mana  masih  sangat  jauh  perbandingannya.  Tentu  melihat fenomena  ini  menjadi  pertanyaan  publik  mengapa  implementasi  pembangunan infrastruktur di Desa Bagan Serdang belum bisa mendapatkan hasil yang maksimal serta tingkat keberhasilan yang masih rendah. Maka dari itu, menurut peneliti hal ini menjadi sangat penting untuk dianalisis lebih lanjut.
Untuk lebih memahami kajian yang akan diteliti, maka penulis memerlukan adanya referensi  yang  didapat  dari  berbagai  penelitian  terdahulu  untuk  memperkaya  ilmu pengetahuan  peneliti,  sehingga  akan  menghasilkan  sebuah  penelitian  yang  lebih  baik guna melengkapi  kekurangan  dari  peneliti yang terdahulu. Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk  penelitian  selanjutnya.  Disamping  itu  kajian  terdahulu  membantu  peneliti  guna memposisikan serta menunjukkan orisinalitas dari penelitian.
Peneliti menggunakan tiga penelitian terdahulu sebagai referensi ilmiah terhadap pokok permasalahan, sehingga peneliti dapat mendeskripsikan hal-hal yang membedakan penelitian  yang  dilakukan  saat  ini  dengan  penelitian  sebelumnya.  Penelitian  terdahulu yang  pertama,  dilakukan  oleh Kurniawan, W., & Maani,  K.  D. (2019) Hasil penelitian ini melalui  model  Donald  Van  Metter  dan  Carl  Van  Horn  implementasi  kebijakan pembangunan  infrastruktur  jalan  dikecamatan  Tabir  Selatan  telah  sukses  dilakukan. Pembangunan  jalan  sejauh  9,3  Km  yang  menghubungkan  desa  Muara  Delang-Gading Jaya hampir selesai. Alangkah baiknya jika pembangunan tersebut terus dilanjutkan hingga menuju perkotaan.
Penelitian terdahulu yang kedua, yang dilakukan oleh Susanti, I., Aminudin,  A., & Suharto,  S.  (2021)  meneliti  tentang  Implementasi  Kebijakan  Pembangunan  Infrastruktur Jalan Kota Bengkulu. Hasil penelitian yaitu pihak Dinas PUPR Kota Bengkulu menyatakan
bahwa  misi  walikota  periode  2013-2018  telah  over  target  bahkan  mencapai  1800  jalan mulus  namun  1000  jalan  mulus  bukanlah  merupakan  program  tetapi  slogan  yang  di sampaikan  ke  masyarakat  agar  lebih  familiar  saja.  Hal  ini  menjawab  pertanyaan  pada proposal penelitian. Artinya tidak penting jumlahnya lebih dari 1000 seperti pengakuan dari Kepala Dinas PUPR Kota Bengkulu namun lebih kepada temuantemuan di lapangan yang masih memerlukan perhatian pemerintah terkait harapan masyarakat dan beberapa titik jalan yang tidak tersentuh padahal lebih krusial daripada jalan lain.
Kemudian penelitian terdahulu yang ketiga, dilakukan oleh Sasmito, C. (2019) meneliti tentang  Implementasi  Pembangunan  Infrastruktur  Jalan  Desa.  Hasil  dari  penelitian  ini adalah  implementasi  pembangunan  infrastruktur  jalan  desa  masih  diperlukan pengembangan  atau  pembangunan  berkelanjutan,  beberapa  tahapan  pembangunan yaitu: komunikasi pemerintah desa dengan masyarakat, adanya dukungan finansial dan sumber daya implementator sudah sesuai.
Pembaharuan yang membedakan penelitian saat ini dengan penelitian sebelumnya dilihat dari permasalahan yang terjadi dilapangan, dimana lokasi yang peneliti pilih dalam penelitian saat ini belum pernah diteliti oleh penelitian sebelumnya. Hal lain yang menjadi pembeda  dengan  penelitian  sebelumnya  adalah  pada  penelitian  saat  ini  fokus  pada implementasi pembangunan infrastruktur desa di Desa Bagan Serdang. Dimana penelitian terkait  implementasi  pembangunan  infrastruktur  dalam  pelaksanaan  penanggulangan bencana banjir rob belum pernah dilakukan di daerah manapun, khususnya di Desa Bagan Serdang, Kecamatan Pantai Labu.
Berdasarkan  paparan  di  atas,  penulis  tertarik  untuk  mengkaji  lebih  jauh  terkait implementasi  pembangunan  infrastruktur  terhadap  pelaksanaan  penanggulangan bencana banjir rob. Melalui latar belakang tersebut muncullah penelitian yang berjudul “Implementasi Pembangunan Infrastruktur Desa Bagan Serdang Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Rob di Kecamatan Pantai Labu”.

## METODE PENELITIAN
Penelitian adalah serangkaian tindakan yang melibatkan pengumpulan data, analisis, dan  memberikan  interpretasi  yang  relevan  dengan  tujuan  penelitian,  Creswell  (2014). Penelitian ini menggunakan metode  penelitian deskriptif  dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian dilaksanakan di Desa Bagan Serdang, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli  Serdang.  Teknik  pengumpulan  data  dan  sumber  data  ini  bertujuan  untuk mengumpulkan  informasi  yang  relevan  dan  diperlukan  untuk  menganalisis  objek penelitian (Sugiyono, 2016). Adapun teknik-teknik pengumpulan data dan sumber data
yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Kemudian, metode yang digunakan untuk menentukan informan adalah Purposive Sampling dan Snowball Sampling. Metode analisis data yang diterapkan dalam  penelitian  ini  adalah  analisis  data  kualitatif,  sebab  data  yang  terkumpul  bersifat kualitatif, berbentuk fenomena, dan memerlukan analisis mendalam untuk menyelesaikan permasalahan.  Langkah-langkah  analisis  data  kualitatif,  yang  dijelaskan  oleh  Miles  dan Haberman (dalam Sugiyono, 2021: 322-325), harus diikuti dalam proses analisis ini, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Dalam penelitian ini, teknik keabsahan data dilakukan melalui penggunaan pendekatan triangulasi untuk memastikan  bahwa  data  yang  dihasilkan  adalah  data  yang  dapat  diandalkan  untuk keperluan  penelitian.  Bentuk  triangulasi  yang  digunakan  diantaranya  adalah  triangulasi sumber data dan triangulasi teknik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Implementasi Pembangunan Infrastruktur Desa Bagan Serdang Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Rob Di Kecamatan Pantai Labu
Grindle (Mulyadi, 2015) menyatakan bahwa implementasi merupakan proses umum tindakan  administratif yang  dapat  diteliti pada tingkat program tertentu. Dalam proses implementasi ini tentunya harus dilaksanakan dengan sebaik mungkin untuk mencapai perubahan-perubahan  yang  telah  digariskan  atau  telah  ditentukan.  Secara  sederhana implementasi  ini  dapat  diartikan  sebagai  pelaksanaan  maupun  penerapan  dari perencanaan maupun kebijakan yang telah ditentukan sebelumnya. Salah satu hal yang penting dalam implementasi adalah infrastruktur. Menuruturut Grigg (1988) infrastruktur merupakan  sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan,  drainase, bangunan gedung dan fasilitas publik lainnya, yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia baik kebutuhan sosial maupun kebutuhan ekonomi. Implementasi infrastruktur tersebut sama pentingnya dengan keberadaan infrastruktur yang ada di desa, khususnya Desa Bagan Serdang.  Namun di Desa Bagan Serdang sendiri masih terlihat pelaksanaan pembangunan  infrastrukturnya  belum  maksimal.  Selain  itu  masih  terdapat  beberapa daerah yang belum memiliki infrastruktur sebagai penanggulangan banjir yaitu bangunan drainase.
Tabel 4. Rekapitulasi Permasalahan Pembangunan Infrastruktur Desa
No Permasalahan
1 Pembangunan drainase belum merata dengan jumlah 4 titik. Pada Dusun I ada 2 titik, Dusun II berjumlah 1 titik dan Dusun III berjumlah 1 titik.
2 Pembangunan  Tembok  Penahan  Tanah  masih  lambat  dan  baru  terealisasi sepanjang 293,5 m saja selama 2 tahun
3 Kurangnya perawatan dan pemeliharaan atas bangunan drainase yang sudah di bangun.
Sumber : Observasi Peneliti, 2024
Dalam  penelitian  ini  akan  dilakukan  pembahasan  serta  analisis  data  secara mendalam  yang  diperoleh  melalui  wawancara  secara  mendalam  baik  secara  langsung maupun  tidak  langsung  dilapangan.  Wawancara  yang  dilakukan  untuk  mendapatkan informasi beserta data yang diharapakan, tentunya berfokusan pada indikator dari Merille S. Grindle. Selanjutnya penjelasan dari fokus penelitian yang dilakukan dijelaskan secara rinci sebagai berikut.
1. Isi Kebijakan ( Content Of Policy), terdapat 3 indikator yaitu
a. Manfaat  yang  Bisa  diperoleh  dari  Pembangunan  Infrastruktur  Penanggulangan Banjir
Dalam  pengimplementasian  pembangunan  infrastruktur  desa  sebagai penanggulangan  banjir  rob  yang  dilaksanakan  oleh  Desa  Bagan  Serdang  ini dilaksanakan  sesuai  dengan  kepentingan  publik  atau  kepentingan  masyarakat setempat. Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Bagan Serdang  bahwa  kepentingan  masyarakat  menjadi  dasar  penting  dalam perencanaan  serta  pelaksanaan  pembangunan  infrastruktur  desa  sebagai penanggulangan  ataupun  penekanan  tingkat  terjadinya  banjir  rob.  Perumusan RPJM  desa  ini  dilakukan  dengan  memikirkan  kepentingan  dan  aspirasi  dari masyarakat  Desa  sebagai  target  sasaran  dari  perencanaan  dan  pelaksanaan kebijakan  agar  manfaat  yang  dihasilkan  dapat  langsung  dirasakan  oleh masyarakat.  Alur  penyusunan  dan  penetapan  RPJM  Desa  ini  telah  diatur  pada Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan  Desa  Tertinggal,  dan  Transmigrasi Republik  Indonesia  Nomor  17  Tahun  2019  Tentang  Pedoman  Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. RPJM Desa Bagan Serdang sendiri  telah  dirancang  berdasarkan  Peraturan  Desa  Bagan  Serdang  Nomor  5 Tahun  2022  Tentang  RPJM  Desa.  Dengan  dilaksanakannya  RPJM  Desa  Bagan Serdang 2022-2028 diharapkan dapat mencapai kemakmuran dan kesejahteraan
masyarakat  desa,  terutama  pada  kegiatan  pembangunan  infrastruktur  untuk menekan tingkat terjadinya bencana banjir rob.
Kegiatan  pembangunan  infrastruktur  desa  ini  merupakan  salah  satu program  dari  rancangan  RPJM  Desa  Bagan  Serdang,  yang  tentunya  memiliki beberapa  manfaat  dalam  pengimplementasiannya  yang  diharapkan  dapat terealisasi  dengan  baik.  Salah  satunya  yaitu  pembangunan  infrastruktur  desa sebagai penanggulangan banjir yaitu seperti drainase/parit, tanggul, dan tembok penahan  tanah  (TPT)  guna  untuk  menekan  tingkat  terjadinya  banjir  rob. Sebagaimana hasil wawancara diperoleh bahwa infrastruktur desa yang dibangun sebagai pengendalian banjir ini dilaksanakan dengan baik sehingga mandaat yang telah direncanakan dapat terealisasi. Pelaksanaan infrastruktur desa ini dilakukan berdasarkan  kepentingang  masyarakat  yang  mana  sebelum  dilaksanakan  pasti dirembukkan  atau  dimusyarwarahkan  terlebih  dahuludengan  masyarakat  Desa Bagan  Serdang.  Maka  manfaat  dari  pembangunan  infrastruktur  untuk penanggulangan  banjir  ini  tentunya  juga  telah  dipikirkan  dan  direncanakan dengan  baik  untuk  masyarakat.  Sebagaimana  observasi  yang  peneliti  lakukan untuk meninjau apakah masyarakat telah merasakan manfaat  dari  infrastruktur penanggulangan banjir dengan mewawancarai masyarakat.
Dari pernyataan yang diberikan oleh masyarakat mengenai manfaat yang diberikan  dari  adanya  pembangunan  infrastruktur  penanggulangan  banjir tentunya  telah  dirasakan  oleh  masyarakat.  Namun  dari  observasi  yang  peneliti lakukan,  beberapa  masyarakat  juga  masih  mengeluhkan  bahwa  manfaat pencegahan banjir ini masih belum maksimal atau belum mencapai 100 persen. Hal ini dikarenakan kegiatan pembangunan infrastruktur penanggulangan banjir di Desa Bagan Serdang masih lambat.
b. Derajat perubahan yang ingin dicapai
Dalam sebuah program maupun kegiatan yang akan dilaksanakan pastinya memiliki target pencapaian dan perubahan seperti apa yang diharapkan. Target perubahan yang  ingin dicapai menjadi hal yang sangat penting untuk ditinjau. Perubahan  tentunya  ditunjukkan  dengan  adanya  perkembangan  dari  kondisi sebelumnya ke kondisi yang lebih baik lagi sesudah adanya tindakan lebih lanjut. Hal  ini  akan  membuktikan  sejauh  mana  program  ataupun  kebijakan  berjalan dengan melihat skala perubahan yang terjadi setelah diimplementasikan program maupun  kebijakan  tersebut.  Sebagaimana  dengan  kegiatan  pembangunan infrastruktur desa dalam penanggulangan banjir yang dilaksanakan di Desa Bagan
Serdang.
Kegiatan pembangunan infrastruktur penanggulangan banjir ini tentunya dilaksanakan  berdasarkan  kepentingan  dan  aspirasi  dari  masyarakat  sebagai target  kegiatan.  Dalam  melihat  derajat  pencapaian  perubahan  yang  baik  dan benar dalam pembangunan infrastruktur desa dibutuhkan beberapa poin untuk menilai derajat pencapaian tersebut. Berdasarkan pada kandungan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, terdapat beberapa poin yang bisa diambil dan dijadikan sebagai penilaian derajat pencapaian yang baik  dan  benar  dalam  pembangunan  infrastruktur  desa  diantaranya  yaitu Partisipasi masyarakat, Perencanaan yang terstruktur, Implementasi yang efektif, Pembangunan yang berkelanjutan, dan Meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Berdasarkan  poin-poin  tersebut,  tentunya  pihak  Pemerintah  Desa  akan melaksanakan pembangunan infrastruktur desa ini dengan baik dan benar.
Permasalahan yang dihadapi oleh Desa Bagan Serdang salah satunya yaitu permasalahan  banjir  rob  yang  tidak  menentu  datangnya  sehingga  membuat masyarakat  resah,  sehingga  permasalahan  banjir  rob  ini  memerlukan  proses ataupun tindakan lebih lanjut untuk menekan tingkat lajunya kejadian banjir rob.
Gambar 1. Kejadian Banjir Rob Sumber: Observasi Peneliti, 2024
Banjir pasang air laut atau banjir rob ini termasuk kedalam bencana banjir yang disebabkan oleh masuknya air laut ke daratan sebagai akibat dari pasangnya air laut yang tinggi (Marfai, 2004). Permasalahan banjir rob di desa Bagan Serdang sudah lama  menjadi  topik  permasalahan  masyarakat.  Masyarakat  banyak  yang  merasa dirugikan  dengan  permasalahan  banjir  rob  yang  sewaktu-waktu  bisa  datang  dan mengganggu  aktivitas  masyarakat  sekitar.  Selain  itu,  yang  menjadi  permasalahan bukan  hanya  pada  saat  banjir  rob  terjadi.  Namun  setelah  banjir  rob  surut,  masih terdapat dampak dari banjir rob tersebut yang membuat masyarakat resah. Mulai dari  pemukiman  yang  menjadi  semakin  kumuh,  harta  benda  yang  rusak  karena
tenggelam oleh air, kondisi jalan rusak, sarana dan prasarana publik juga rusak dan lain sebagainya. Maka dari itu, permasalahan banjir rob ini harus diselesaikan dengan serius dan terstruktur untuk mendapatkan perubahan yang maksimal.
Gambar 2. Kondisi Setelah Banjir Rob Sumber : Observasi Peneliti, 2024
Melihat  permasalahan  yang  dikeluhkan  oleh  masyarakat,  pihak  desa  sudah berupaya mendiskusikan solusi atau alternatif untuk menekan masuknya air pasang ke pemukiman masyarakat. Salah satu solusi yang dilakukan oleh pihak desa yaitu dengan  membangun  infrastruktur  drainase  dan  tembok  penahan  tanah  (TPT). Kegiatan pembangunan infrastruktur desa ini baik pembangunan drainase maupun tembok penahan tanah, sebelum diimplementasikan tentunya telah diperkirakan dan direncanakan dengan matang.
Solusi  ataupun  kegiatan  yang  telah  direncanakan  dan  dirundingkan  dengan masyarakat  tersebut  kemudian  diusulkan  kedalam  RPJM  Desa.  Perencanaan  yang masuk  kedalam  RPJM  Desa  nantinya  akan  dilaksanakan  sesuai  dengan keprioritasannya  dan  ditinjau  pelaksanannya.  Sebagaimana  dengan  dilakukannya pembangunan infrastruktur tersebut, diharapkan dapat membantu menekan tingkat masuknya air banjir rob ke permukiman masyarakat.
Tabel 5. Program/Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Desa Penanggulangan
Banjir Rob No Kegiatan/Program Mendukung SDGS ke Jumlah Luas (meter) Total Pagu Dana (Rp) 1 Pembangunan drainase 6,9 6000 m 1.800.000.000 2 Pembangunan tembok penahan tanah 9 6000 m 6.000.000.000 Sumber : Pemerintahan Desa Bagan Serdang, 2024
Berdasarkan  tabel  5  dapat  dilihat  bahwa  pemerintah  desa  Bagan  Serdang sudah serius untuk menekan dan menanggulangi bencana banjir rob. Sebagaimana dapat dilihat kegiatan pembangunan infrastruktur penanggulangan banjir rob yang sudah direncanakan sedemikian rupa. Dalam meninjau pembangunan infrastruktur untuk  menekan  tingkat  bencana  banjir  rob  ini,  kita  perlu  melihat  rekapitulasi infrastruktur  yang  telah  dibangun  untuk  melihat  sejauh  mana  perubahan  yang terjadi.
Tabel 6. Rekapitulasi Pembangunan Infrastruktur Desa Penanggulangan Banjir Rob
No Jenis Kegiatan Terealisasi Data dalam RPJM Desa Jumlah Dana Di RPJM Desa 2022 2023 2022- 2028 2022-2028 1 Pembangunan Drainase/parit 138 m 140 m 6.000 m 1.800.000.000 No Jenis Kegiatan Terealisasi Data dalam RPJM Desa Jumlah Dana Di RPJM Desa 2022 2023 2022- 2028 2022-2028 2 Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) 150 m 143, 5 m 6.000 m 6.000.000.000 Total 7.800.000.000
Sumber : Observasi Peneliti, 2024
Berdasarkan  Tabel  6  menunjukkan  bahwa  implementasi  pembangunan infrastruktur desa Bagan Serdang masih dikatakan lambat. Hal tersebut dapat dilihat melalui rekapitulasi bahwa dalam kurun waktu dua tahun pembangunan infrastruktur desa  sebagai  penanggulangan  banjir  rob  hanya  sedikit  terealisasi.  Pembangunan infrastruktur drainase hanya terealisasi 278 m saja, sedangkan untuk pembangunan infrastruktur TPT hanya terealisasi sepanjang 293,5 m dari masing-masing data yang terencana yaitu 6.000 m. Selain itu terdapat beberapa data yang menunjukkan bahwa pembangunan  infrastruktur  baik  pembangunan  drainase  dan  pembangunan  TPT lambat sebagai berikut.
Tabel 7. Laju Pembangunan Infrastruktur Drainase dan TPT 2017-2023
No Kegiatan/ Program Pembangunan Infrastruktur Terealisasi 2017  2018  2019  2020  2021  2022 2023 1 Pembangunan drainase - 70 m - 98,5 m 110 m 138 m 140 m 2 Pembangunan TPT - - - 100 m 120 m 150 m 143,5 m
Sumber : Observasi Peneliti, 2024
Pada tabel 7 menunjukkan  bahwa  pembangunan infrastruktur desa tersebut masih  berjalan  lambat  dan  lama.  Pada  tahun  2019  perencanaan  pembangunan drainase  dan  pembangunan  TPT  terhambat  dan  gagal  dikarenakan  dana  yang dialokasikan ke penanggulangan bencana wabah Covid-19. Setelah itu, perencanaan pembangunan  drainase  dan  TPT  dijalankan  kembali,  namun  tetap  saja pembangunannya belum maksimal. Hal ini dikarenakan sumber daya manusia yang belum  memadai,  strategi  pembangunan  belum  optimal,  dan  lain  sebagainya. Sehingga derajat perubahan dari adanya implementasi pembangunan infrastruktur desa  untuk  menekan  tingkat  bencana  banjir  rob  di  Desa  Bagan  Serdang  belum tercapai sepenuhnya.
c. Sumber-sumber daya yang digunakan
Dari observasi yang peneliti lakukan, dalam implementasi pembangunan infrastruktur desa di Bagan Serdang ini, sumber daya yang berpengaruh yaitu pihak Pemerintah  Desa  Bagan  Serdang.  Pemerintah  Bagan  Serdang  mengelola  sendiri infrastruktur  desa  mereka  dimulai  dari  musyawarah,  perencanaan,  hingga  ke pelaksanaan. Dengan kata lain Pemerintah Desa memiliki wewenang berskala desa untuk  melaksanakan  kegiatan  pembangunan  infrastruktur  desa  yang  dananya berasalkan Dana Desa. Sebagaimana  hasil wawancara dengan informan diketahui bahwa  segala  perencanaan  yang  menggunakan  Dana  Desa  akan  ditangani  dan ditanggung jawab implementasinya oleh Pemerintah Desa.
Implementasi pembangunan infrastruktur desa untuk menanggulangi bencana banjir rob dilaksanakan oleh bidang khusus yaitu Kaur Pembangunan. Kepala Urusan (Kaur)  Pembangunan  ini  memiliki  tugas  untuk  membantu  Kepala  Desa mempersiapkan bahan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan ekonomi masyarakat desa, pengelolaan administrasi pembangunan, pengelolaan pelayanan masyarakat  serta  menyiapkan  bahan  usulan  kegiatan  dan  pelaksanaan  tugas
pembantuan.
Selain Pemerintah Desa Bagan Serdang sebagai sumber daya manusia dalam pelaksanaan implementasi pembangunan infrastruktur desa, terdapat pendamping tenaga ahli yang diutus oleh Kecamatan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai pihak yang memonitoring kegiatan yang dilakukan pada setiap desa salah satunya yaitu Desa Bagan Serdang. Berdasarkan hasail wawancara dengan staff dinas diketahui bahwa kinerja dari sumber daya manusianya yaitu Pemerintah Desa Bagan Serdang masih dikatakan belum mumpuni atau belum maksimal. Hal tersebut tentunya  banyak  faktor  yang  mempengaruhi  mulai  dari  proses  pengerjaan  yang lambat  serta  sumber  daya  manusianya  yang  kurang  profesional  dan  kurang  ahli dalam bidang maupun divisi yang diduduki. Terutama dilihat dari jenjang pendidikan yang ditempuh dengan posisi jabatan yang diduduki kebanyakan belum sejalan dan setara  dengan  jobdesk  maupun  tupoksi  yang  ingin  dicapai  dalam  divisi  masing- masing.  Namun  dari  hasil  penelitian  yang  dilakukan,  Pemerintah  Desa  Bagan Serdang  tetap  aktif  mengikuti  pelatihan-pelatihan  untuk  memperbaiki  kualitas sumber daya manusia yang mereka miliki.
2. Lingkungan Kebijakan ( Context Of Policy), terdapat 3 indikator yaitu
a. Kekuasaan, kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat
Berdasarkan  hasil  wawancara  terkait  strategi  ini  diperoleh  bahwa  terdapat strategi-strategi yang dilakukan oleh pihak Pmerintah Desa Bagan Serdang untuk mencapai  kepentingan  dan  tujuan  yang  telah  ditetapkan.  Bersadasarkan pernyataan  wawancara  tersebut  dijelaskan  bahwa  strategi  yang  dibuat  sesuai dengan manfaat-manfaat yang telah digariskan untuk dirasakan oleh masyarakat terutama terkiat mencegahnya bencana banjir rob. Kemudian dalam pelaksanaan pembangunan  infrastruktur  desa  ini  telah  direncanakan  dengan  terstruktur  dan tersistem  tentunya  agar  mendapatkan  hasil  yang  baik.  Namun,  dalam  observasi yang peneliti lakukan, strategi yang dimiliki oleh Pemerintah Desa Bagan Serdang kurang  terstruktur  dan  tersistem  dengan  rapi.  Hal  ini  dikarenakan  berdasarkan wawancara  dengan  pihak  Pemerintah  Desa  tidak  ditemukan  poin-poin  strategi yang memang telah direncanakan dengan terstruktur oleh mereka. Sebagaimana pendapat dari Grindle (dala Agustino, 2012) yang menjelaskan bahwa strategi ini harus dilaksanakan dengan terstruktur dan cermat, apabila suatu kebijakan maupun program dijalankan tanpa adanya perhitungan yang teliti dan matang, maka sangat besar kemungkinan kebijakan maupun kegiatan yang akan diimplementasikan akan jauh dari hasil yang diharapkan. Maka dari itu, pembuatan strategi yang terstruktur
dan teliti ini sangat perlu untuk melaksanakan kegiatan pembangunan infrastruktur desa dengan matang demi mencapai hasil yang diinginkan dan dapat dirasakan dengan baik manfaatnya oleh masyarakat setempat.
b. Karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa
Lembaga yang dimaksud disini ialah pihak Pemerintah Desa Bagan Serdang yang  memiliki  tugas  untuk  melaksanakan  kegiatan  maupun  program-program yang  yang  telah  direncanakan  untuk  memajukan  dan  mensejahterahkan masyarakat  desa.  Salah  satu  kegiatan  yang  dilaksanakan  oleh  Pemerintah  Desa Bagan  Serdang  ialah  implementasi  pembangunan  infrastruktur  desa  untuk menanggulangi bencana banjir rob. Disini akan dilihat seperti apa karakter perilaku maupun sikap yang diberikan oleh pihak Pemerintah Desa Bagan Serdang untuk mendukung keberhasilan dari implementasi pembangunan infrastruktur tersebut.
Dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur, perilaku serta sikap yang diberikan  oleh  pemerintah  desa  dalam  proses  pembangunan  infrastruktur  ini sangat  mempengaruhi  keberhasilan  pembangunan  yang  berlangsung. Sebagaimana  menurut  pandangan  dari  Grindle  (dalam  Agustino,  2012)  yang menjelaskan  bahwa  karakteristik  dari  lembaga  dan  rezim  yang  berkuasa  ini dimaksudkan pada identik struktur birokrasi yang baik dan terstruktur. Karakteristik lembaga  yang  melaksanakan  program  ini  biasanya  mencakup  tegasnya kepemimpinan,  hal  ini  dimaksudkan  dengan  kepemimpinan  yang  tegas  dan mengendalikan kepemimpinan yang erat dan kuat. Memiliki kontrol birokrasi yang baik,  sehingga  pelaksanaan  kebijakan  dapat  dilaksanakan  secara  baik  dan terorganisir.  Beberapa  karakteristik  tersebut  tentunya  harus  dimiliki  oleh Pemerintah  Desa  Bagan  Serdang  sebagai  pelaksana  program  ataupun  kegiatan pembangunan  infrastruktur  desa  agar  pelaksanaannya  dapat  berjalan  dengan terstruktur, tersistem, dan baik.
Dalam observasi yang peneliti lakukan, diketahui bahwa karakter dari perilaku dan sikap yang  diberikan oleh  pelaksana program  yaitu Pemerintah Desa untuk mempengaruhi  keberhasilan  pembangunan  dikatakn  cukup  baik.  Hal  tersebut dapat dilihat dari bentuk respon yang diberikan oleh pihak Pemerintah Desa yang senantiasa membuka forum terbuka sebagai bentuk keterbukaan mereka dengan masyarakat melalui musyawarah desa. Selain itu pula, pihak Pemerintah Desa dalam mengimplementasikan kegiatan pembangunan infrastruktur desa juga melibatkan masyarakat  untuk  ikut  berpartisipasi  dalam  memberikan  aspirasi  terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur desa.
c. Tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana
Dalam melihat tingkat kepatuhan dan respon yang baik dari Pemerintah Desa Bagan Serdang, dapat dilihat dari tingkat keberhasilan implementasi pembangunan infrastruktur desa yang dilaksanakan. Apabila kebijakan yang dilaksanakan berhasil, tentunya dampak positif dan manfaat dari infrastruktur tersebut dapat dirasakan dengan baik oleh masyarakat. Namun sebaliknya, jika pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa ini tidak berjalan dengan baik, maka dampak positif dan manfaat yang telah diharapkan tidak bisa dirasakan oleh masyarakat desa.
Berdasaaarkan hasil wawancara dengan kepala desa Bagan Serdang diketahui bahwa pihak pemerintah desa Bagan Serdang telah berupaya memberikan sikap terbuka dan menerima semua masukan dari masyarakat. Selain itu juga, sebagai bentuk  respon  dari  permasalahan  yang  dirasakan  oleh  masyarakat  pihak pemerintah  desa  mengadakan  musyawarah  desa  dengan  masyarakat  untuk membahas dan mencari solusi bersama atas permasalahan yang dirasakan. Dalam menilai  suatu  kinerja  ataupun  tingkat  kepatuhan,  keterbukaan  dan  respon  dari organisasi  pelaksana  kegiatan  yaitu  pemerintah  desa  dalam  implementasi pembangunan infrastruktur desa, ada baiknya melihat penilaian dari sudut pandang orang lain. Selain itu, dari pandangan Dinas Pemberdayaa Masyarakat dan Desa menyatakan bahwa  pihak pemerintah  desa Bagan Serdang masih lambat dalam pelaksanaan  pembangunan  infrastruktur  desa.  Hal  ini  dapat  dilihat  dai  proses perencanaan sampai ke pelaksanaan yang berjalan lambat dan kurangnya sumber daya manusia profesional dalam menjalankan tugasnya dan sumber daya manusia yang kurang disiplin. Jika ditelusuri kembali, sumber daya manusia yang profesional dan disiplin ini mendukung keberhasilan implementasi pembangunan infrastruktur desa untuk menekan tingkat bencana banjir rob di Desa Bagan Serdang.

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian menggunakan indikator dari Merille S. Grindle sebagai tolak  ukur  untuk  melihat  proses  implementasi  pembangunan  infrastruktur  desa  dapat disimpulkan  bahwa  implementasi  pembangunan  infrastruktur  desa  di  Bagan  Serdang belum  bisa  dikatakan  baik.  Hal  tersebut  dikarenakan  terdapat  beberapa  temuan dilapangan  yang  belum  sesuai  dengan  indikator  Merille  S.  Grindle  yang  digunakan. Beberapa indikator yang belum sejalan dengan temuan dilapangan yang pertama itu ada pada  infikator  manfaat  yang  diperoleh  dari  pembangunan  infrastruktur  desa  yang menunjukkan bahwa manfaat yang seharusnya bisa dirasakan langsung dengan cepat dan
tepat, malah kurang dirasakan oleh masyarakat karena lambatnya proses pembangunan dan masih sedikit pembangunan yang dilaksanakan. Kedua terdapat pada indikator derajat perubahan  yang  ingin  dicapai,  menunjukkan  bahwa  pencapaian  atas  perubahan  yang diinginkan masih belum terlihat signifikan dan berjalan lambat. Sebagaimana data yang ada menunjukkan selama kurun waktu dua tahun pembangunan drainase yang terealisasi hanya 278 m dan pembangunan TPT hanya 293,5 m saja.
Ketiga pada indikator sumber daya yang digunakan menunjukan  bahwa  sumber daya pada Pemerintah Desa Bagan Serdang masih dikatakan belum profesional dan masih ada  yang  profesinya  tidak  sesuai  dengan  pendidikan  terakhirnya.  Seharusnya  untuk pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang baik harus melibat sumber daya manusia yang profesional dan sesuai dengan ahlinya. Keempat yaitu ada pada indikator kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat menunjukkan bahwa langkah stragetis dalam implementasi pembangunan infrastruktur desa ini belum terstruktur dan tersistem dengan rapi. Sebagaimana ditemukan bahwa tidak terdapat prosedur yang seharusnya dilakukan oleh  para  pelaksana  untuk  mencapai  hasil  pembangunan  infrastruktur  desa  yang  baik. Kemudian  terakhir  terdapat  pada  indikator  tingkat  kepatuhan  dan  adanya  respon pelaksana  program  yang  menunjukkan  bahwa  tingkat  responsif  dan  kepatuhan  dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur desa masih rendah. Hal tersebut dapat dilihat dari lambatnya proses pembangunan infrastruktur yang ada desa, padahal pembangunan infrastruktur  desa  sebagai  penanggulangan  banjir  rob  ini  masuk  kedalam  skala infrastruktur  prioritas.  Maka  dari  itu,  dapat  disimpulkan  implementasi  pembangunan infrastruktur  desa  di  Bagan  Serdang  belum  berjalan  dengan  maksimal  dikarenakan prosesnya masih berjalan lambat.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustino, Leo. (2012). Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
Creswell, John W. (2016). Recearch Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran. Edisi Keempat (Cetakan Kesatu). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Effendi, Sofian dan Tukiran, (2012). Metode Penelitian Survei, LP3ES, Jakarta.
Fahlevi, M. R. (2018). Pemilihan Alternatif Konstruksi Tanggul  Dengan Metode  Analytical Hierarchy Process (AHP) (Studi Kasus: Proyek Pengembangan Kawasan Tambaklorok Semarang) (Doctoral dissertation, Fakultas Teknik UNISSULA).
Fimansyah,  D.  (2015).  Pengaruh  Strategi  pembelajaran  dan  minat  belajar  terhadap  hasil belajar matematika. Judika (Jurnal Pendidikan UNSIKA), 3(1).
Grigg,  N.  Fontane,  G.  (2000).  Infrastructure  System  Management  &  Optimization,
Internasional  Seminar  Paradigm  &  Strategy  of  Infrastructure  Management.  Civil Engeenering Departement: Dipononegoro University
Grindle, M. S. (1980). Politics and Policy Implementation in the Third World. New  Jersey: Princeton University Press.
Handoyo, E. (2012). Kebijakan Publik. Semarang: Widya Karya.
Hardani, H., Andriani, H., Ustiawaty, J., & Utami, E. F. (2020). Metode penelitian kualitatif & kuantitatif. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group.
Hartini,  S.,  &  Kadarsih,  S.  (2012).  Analisis  Terhadap  Implementasi  Kebijakan  Pengelolaan Jalan di Kabupaten Banyumas. Jurnal Dinamika Hukum, 12(2), 284-294.
Ibrahim, A. H., & Supriatna, T. (2019). Epistemologi Pemerintahan. Yogyakarta: Gramasurya. Kodoatie, R.J. (2003). Manajemen dan Rekayasa Infrastruktur. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Kollek, D. (2013). Hospital disaster readiness: why are we unprepared?. Research paper in Canadian Association of Emergency Physician Disaster Committee.
Kurniawan, W., & Maani, K. D. (2019). Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kecamatan Tabir Selatan Kabupaten Merangin Dengan Menggunakan Model Donald  Van  Metter  Dan  Carl  Van  Horn.  Jurnal  Manajemen  Dan  Ilmu  Administrasi Publik (JMIAP), 1(4), 67-78.
Listyaningsih. (2014). Administrasi Pembangunan. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Mankiw,  N.  G.  (2003).  A  brief  history  of  macroeconomic  thought  and  policy.  Journal  of Economic Perspectives, 17(3), 27-48.
Marfai. (2004). Tidal flood hazard assessment: modeling in raster GIS, case in Western part of Semarang coastal area. Indonesian Journal of Geography.
Mukhsin,  D.  (2015).  Strategi  Pengembangan  Infrastuktur  Kecamatan  Caringin  Sebangai Pkwp Wilayah Pusat Pertumbuhan Rancabuaya. Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota, 15(1).
Mulyadi. (2015). Implementasi Organisasi. Yogyakarta: Gadjah Mada Univercity Press.
Nurmadimah,  F.  (2012).  Analisis  pemilihan  proyek  pengembangan  bandara  UPT  dengan skema KPS. Universitas Indonesia.
Rohmah, K. T. (2016). Pemanfaatan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan infrastruktur  di  Desa  Bektiharjo  Kecamatan  Semanding  Kabupaten  Tuban.  Publika, 4(7).
Rustiadi, E. (2011). Perencanaan dan pengembangan wilayah. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Rakyat.
Safkaur, T. L. (2014). Implementasi kebijakan publik: review teori. Jurnal Ilmu Sosial, 12(1), 23- 31.
Salim, M. A. (2018). Penanganan banjir dan rob di wilayah Pekalongan. Jurnal Teknik Sipil, 11, 15-23.
Sasmito, C. (2019). Implementasi Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP), 6(3).
Siagian, S. P. (2005). Administrasi Pembangunan: Konsep. Dimensi, dan Strateginya. Jakarta: Bumi Aksara.
Siagian,  S.  P.  (2018).  Administrasi  Pembangunan:  Konsep,  Dimensi,  dan  Strateginya. Yogyakarta: Bumi Aksara.
Siyoto, S., & Sodik, M. A. (2015). Dasar metodologi penelitian. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
Sugiyono (2015). Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods). Bandung: Alfabeta.
Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: PT Alfabeta.
Sugiyono.  (2017).  Metode  Penelitian,  Kuantitatif,  Kualitatif  dan  Campuran.  Bandung: Aflabeta.
Sugiyono. (2021). Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Suryono, A. (2010). Pengantar Teori Pembangunan. Malang: Universitas Negeri Malang.
Syafitri, A. W., & Rochani, A. (2022). Analisis penyebab banjir rob di kawasan pesisir studi kasus: Jakarta Utara, Semarang Timur, Kabupaten Brebes, Pekalongan. Jurnal Kajian Ruang, 1(1), 16-28.