## EKSEKUSI JAMINAN HAK TANGGUNGAN NASABAH WANPRESTASI AKAD MUSYARAKAH DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN KONSUMEN
Shofa Fathiyah 1 , Nurhasanah 2
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tangerang E-mail:shofathiyah@gmail.com nurhasanah@uinjkt.co.id

## Abstrak
Penelitian  ini  berangkat  dari  isu  mengenai  upaya  penyelesaian  lelang  hak tanggungan  dilakukan  dengan  adanya  berbagai  pilihan  penyelesaian  yaitu kekuasaan  sendiri  melalui  pelelangan  umum  atau  dilaksanakan  atas  perintah Ketua  Pengadilan.  Selain  itu  Debitur  wanprestasi  pada  perbankan  syariah memiliki  perlindungan  yang  dilindungi  oleh  Perundang-undangan  perspektif Perlindungan  Konsumen.  Berdasarkan  hal  tersebut,  Peneliti  mengangkat  tiga rumusan  masalah:  Bagaimana  prosedur  eksekusi  hak  tanggungan  pada  perkara di Pengadilan Agama, Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Nomor  1901/Pdt.G/2016/PA.JS  dan  Bagaimana  perlindungan  nasabah  terkait transparasi  kecukupan  jaminan,  total  hutang  dan  biaya  ganti  rugi  dalam perspektif  Perlindungan  Konsumen.  Metode  yang  digunakan  merupakan  metode penelitian kualitatif dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologi hukum.  Sumber  data  dari  penelitian  ini  terbagi  menjadi  dua  kategori:  sumber hukum primer yang terdiri dari Putusan Pengadilan Nomor 1901/Pdt.G/2016/PA.JS,  Peraturan  Perundang-undangan  nomor  8  tahun  1999 tentang  Perlindungan  Konsumen,  Peraturan  OJK  Nomor  1/POJK.07/2013 tentang  Perlindungan  Konsumen  Sektor  Jasa  Keuangan  dan  Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-benda yang  Berkaitan  dengan  Tanah.  Data  sekunder:  Wawancara  dengan  Hakim Pengadilan  Agama  Jakarta  Selatan.  Kesimpulan  tesis,  prosedur  eksekusi  Hak Tanggungan,  pada  perkara  Nomor  1901/Pdt.G/2016/PA.JS  dilakukan  secara parate eksekusi, hal tersebut tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan  Tanah  Penjelasan  Umum  Angka  9  dan  Buku  Standar  Operasional Musyarakah  OJK,  “BUS/UUS/BPRSuntuk  tercapainya  kepastian  hukum  dan Perlindungan  nasabah  terkait  transparasi  kecukupan  jaminan,  total  hutang  dan biaya  ganti  rugi  dengan  prinsip  transparansi  diatur  Pasal  2  Peraturan  Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
Kata  kunci:  Perlindungan  Hukum,  Teori  Tujuan  Hukum,  Eksekusi  Jaminan, Pengadilan Agama, Nasabah Akad Musyarakah, Bank Syariah.

## EXECUTION OF ENCUMBRANCE RIGHT THE DEBTOR’S DEFAULT OF MUSYARAKAH AGREEMENT IN THE PERSPECTIVE OF CUNSUMER PROTECTION LAW

## Abstract
This  research  departs  from  settling  issues  regarding  the  execution  of encumbrance  right  with  a  variety  of  options,  may  sell  by  virtue  of  his  own authority the Encumbrance right object in a public auction or executed orders of the  head  of  district  court.  In  addition  the  debtor  breach  of  contract  on  Islamic banking  have  protection  that  is  protected  by  a  statutory  consumer  protection perspective.  Based  on  the  foregoing,  the  researcher  raised  three  issues:  How  is the  procedure  execution  of  encumbrance  right  in  the  Religious  Court,  how  to disconnect  a  judge  in  consideration  of  case  numbers  1901/Pdt.  G/2016/PA.  JS and how complete the adequacy customer protection guarantee, total debt and the cost of compensation in the perspective of consumer protection. The method used is a qualitative research methods and approaches sociological approach used was legal.  The  data  source  of  this  research  is  divided  into  two  categories:  primary legalsources  which  consist  of  perpetual  numbers  1901/Pdt.  G/2016/PA.JS, Legislation  number  8  year  1999  on  the  protection  of  consumers,  the  regulation OJK  the  number  1/POJK.  07/2013  about  consumer  protection  in  the  financial services  sector  Law  of  The  Republic  of  Indonesia  Number  4  of  1996  regarding encumbrance right over land and land-related objects. Secondary data: interview with  the  religious  court  judge  south  Jakarta.  The  conclusion  of  the  thesis,  the procedure of execution of encumbrance right on the matter of numbers 1901/Pdt. G/2016/PA. JS carried out the execution, it is parate not  in accordance with Law of  The  Republic  of  Indonesia  Number  4  of  1996  regarding  encumbrance  right over  land  and  land-related  objects  of  general  stipulations  article  9  and operational  standards  Musyarakah  OJK,  BUS/”UUS/BPRS  to  achieve  the  legal certainty  protection  pf  related  clients  complete  sufficiency  guarantee,  total  debt and compensation costs under the transparency principle are regulated in article 2  of  the  financial  services  authority  regulation  number  :1/POJK.07/2013 conceming financial sector consumer protection.
Keywords: Legal Protection, Legal Purpose Theory, Execution of Guarantees, Religious Courts, Musyarakah Agreement, Islamic Banks.

## I. PENDAHULUAN
Pada pelaksanaan eksekusi hak tanggungan merupakan suatu kesatuan yang tidak  terpisah  dari  pelaksanaan  tata  tertib  beracara  yang  terkandung  dalam  HIR atau  RBG. 1 Pelaksanaan  penjualan  objek  hak  tanggungan  melalui  pelelangan diatur  dalam  Pasal  6  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1996  Tentang  Hak Tanggungan  atas  Tanah  Beserta  Benda-benda  yang  Berkaitan  dengan Tanah. 2 Sertifikat  hak  tanggungan  pada  Pasal  14  mempunyai  kekuatan eksekutorial  yang  sama  dengan  putusan  Pengadilan  maka  Pemegang  Hak Tanggungan  cukup  mengajukan  permohonan  kepada  Kepala  Kantor  Pelelangan Umum (KKPU).
Kendala  yang  dihadapi  adalah  apabila  objek  lelang  jaminan  Hak Tanggungan  dilakukan  langsung  Kantor  Pelelangan  Umum  terdapat  perlawanan dari  debitur  atau  pihak  lain  maka  KPKNL  tidak  memiliki  kewenangan  untuk melakukan eksekusi. Pelaksanaan lelang pada Pasal 6 tanpa fiat eksekusi Pengadilan  secara  teoritis  pasal  tersebut  terkendala  dengan  Pasal  26 dilihat dari sertifikat Hak Tanggungan yang berlaku sebagai pengganti grosse acte hypotheek, pelaksanaan eksekusinya memperhatikan pula ketentuan hukum acara perdata.  Pengadilan  menganggap  bahwa  objek  lelang  yang  dijual  oleh  KPKNL tidak terdapat peletakkan sita ( beslag ) oleh badan Pengadilan. Sementara prosedur hukum  untuk  melakukan  eksekusi  pengosongan  mewajibkan  harus  adanya penetapan sita oleh Pengadilan, dasar dilakukan eksekusi pengosongan (Pasal 200 ayat (11) HIR/ Pasal 218 ayat (2) RBg). 3
Pelaksanaan  eksekusi  hak  tanggungan  pembiayaan  bank syariah pada Pengadilan  Agama  dalam  diskusi  yang  dikemukakan  oleh  Bapak  Yasardin
1 M.  Yahya  Harahap, Ruang  Lingkup Permasalahan  Eksekusi  Bidang Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm.1.
2 Yordan  Demesky,  Tesis: PelaksanaanParate  Eksekusi  Hak  Tanggungan  sebagai Alternatif  Penyelesaian  Kredit  Bermasalah  di  PT  Bank  Permata  Tbk, (Jakarta:  Universitas Indonesia, 2011), hlm.87.
3 Abd.  Salam, Eksekusi  Hak  Tanggungan  dalam  Akad  Murabahah  atas  Alasan Wanprestasi
(Perspektif Perlindungan
Nasabah), https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/eksekusi-hak-tanggungan- dalam-akad-murabahah-atas-alasan-wanprestasi-oleh-drs-h-abd-salam-s-h-m-h-11-9,  pada tanggal 16 Oktober 2018.
memaparkan  terdapat  permasalahan  eksekusi  di  Pengadilan  Agama  disebabkan karena  amar  putusan  yang  tidak  jelas  dan  tuntas.  Hal  ini  bisa  terjadi  karena pemeriksaannya  tidak  dilengkapi  dengan  pemeriksaan  setempat  ( deescente )  atau karena  amar  itu  tidak  dilengkapi  dengan  penegasan  apabila  tidak  bisa  dibagi secara natural, maka objek sengketa akan dijual lelang dan hasilnya dibagi sesuai bagiannya masing-masing. 4
Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor:  1/POJK.07/2013  tentang Perlindungan  Konsumen  Sektor  Jasa  Keuangan  pasal  10  ayat  1,  Seharusnya transparansi dalam pembebanan biaya lelang yang jelas disebutkan maupun biaya- biaya lainnya, hakim berpendapat pada prinsipnya bahwa yang membayar lelang adalah pemohon lelang dan yang membayar gugatan sita jaminan adalah pemohon sita jaminan. 5
Pihak bank yang melelang tanah yang menurut apparsial atau taksiran harga jual  jaminan  seharusnya  lebih  besar  dari  total  pinjaman  sebagai  mitigasi  resiko perbakan  dalam  mencairkan  pembiayaan  namun  bank  yang  melelang  tanah dibawah  jumlah  total  hutang  yang  tentu  berakibat  adanya  ketidakadilan  yang dirasakan bagi pihak nasabah yang seharusnya nasabah mendapatkan transparansi jumlah  penilaian  jaminan  sesuai  aturan  berdasarkan  pada  prinsip  transparasi berdasarkan  pasal  2  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor:  1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

## II. METODE PENELITIAN
Bentuk  penelitian ini  termasuk  dalam  kategori  penelitian  kajian  Penelititan Kepustakaan (library  research )  berupa  Regulasi  OJK,  peraturan  perundang- undangan,  fatwa  DSN-MUI,  dan  pendekatan  kasus.  Hal  pokok  yang  dikaji adalah  pertimbangan  hakim  untuk  sampai  pada  suatu  keputusan  sehingga
4 https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-ditjen-badilag/seputar-ditjen-badilag/sita- dan-eksekusi-hak-tanggungan-syari-ah-dibedah-dalam-diskusi-hukum-korwil-i-pta-bandung-8-12, diakses pada tanggal 6 Desember 2017.
5 Wawancara  dengan  Cece  Rukmana  Ibrahim  Tanggal  9  Oktober  2018  di  Pengadilan Agama Jakarta Selatan
dapat  digunakan  sebagai  argumentasi  dalam  memecahkan  isu  hukum  yang dihadapi. 6 Dalam pencarian jawaban permasalahan yang dikemukakan maka jenis penelitian dalam tesis ini adalah penelitian kualitatif.
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  sekunder,  data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka dan data primer merupakan bahan  hukum  primer  merupakan  bahan  hukum  yang  mempunyai  otoritas  paling utama. 7 Data  primer  adalah  bahan-bahan  hukum  yang  mengikat,  dari  sudut peraturan  perundang-undangan,  putusan  pengadilan,  yurisprudensi,  perjanjian para  pihak  dan  data  sekunder  merupakan  bahan  hukum  sekunder  adalah  bahan hukum  yang  menguatkan  bahan  hukum  primer  dan  dapat  dipergunakan  dengan memperjelas  konsep  dalam  penelitian  dengan  melakukan  wawancara. 8 Bahan hukum  sekunder  berupa  buku-buku  teks,  jurnal,  tesis,  hasil  penelitian  terdahulu mengenai masalah yang dibahas, serta literatur lainnya terkait topik pembahasan. Metode  pengumpulan  data  dalam  Penelitian  ini  Studi  kepustakaan  dan Wawancara.
Studi  kepustakaan  dilakukan  dengan  cara  mempelajari  dan  mendalami bahan  hukum  primer  dan  sekunder  serta  menginventariskan  data-data  tersebut. Inventarisasi  dengan  menggunakan  perundang-undangan  terkait  perlindungan hukum dalam sengketa ekonomi syariah dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan undang-undang perlindungan konsumen yang menjadi objek penelitian, yang di  dalam  ketentuannya  di  lihat  dari  sudut  pandang  pendekatan  normatif  serta terdapat  masalah  hukum  akad  musyarakah  pada  putusan  pengadilan  agama  dan Hasil wawancara terhadap narasumber yang berkompeten dengan topik penelitian ini  dilakukan  secara  mendalam  atau in-depth .  Pihak  yang  menjadi  narasumber adalah hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan.
Data  yang  berhasil  diperoleh  dianalisis  dengan  cara  mengkaitkan  aturan pelaksanaan eksekusi hak tanggungan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor
6 Peter  Mahmud  Marzuki, Penelitian  Hukum ,  (Jakarta:  Kencana  Prenada  Media  Group, 2011), hlm. 138.
7 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , hlm. 181.
8 Soejono Soekanto dan Sri Pamudji, Penelitian Hukum Normatif, hlm. 12.
4  Tahun  1996  Tentang  Hak  Tanggungan  apakah  sudah  sesuai  prosedur  dan sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama memberikan perlindungan hukum. Peneliti  akan  menganalisis  putusan  pengadilan  sengketa  ekonomi  syariah memberikan  kepastian  hukum  pada  amar  putusan  dalam  transparansi  jumlah lelang hak tanggungan dan ganti kerugian akibat debitur wanprestasi sesuai fatwa DSN-MUI.  Analisis  juga  dikaitkan  dengan  hasil  wawancara  yang  diperoleh dengan teori-teori hukum yang dipakai dalam penelitian.

## Teori Tujuan Hukum menurut Gustav Radbruch
Gustav Radbruch mengungkapkan
teori hukum dalam keberadaannyamemiliki  tujuan  yaitu  hukum  dibuat  untuk  mencapai  keadilan, kepastian  hukum  dan  kemanfaatan 9 ( Gerechtigkeit  Rechts  sicherheit  und Zweckmachtigkeit) . 10 Ketiga  aspek  tersebut  menjadi  rujukan  utama  baik  dalam pembuatan  peraturan  perundang-undangan  maupun  proses  penegakan  hukum dalam masyarakat. 11 Aspek keadilan dilihat kepada kesamaan hak dimata hukum yang  bertujuan  memajukan  kebaikan  dalam  kehidupan  manusia  dan  menentukan isi hukum. Kepastian hukum berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati 12 dan dalam penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan.
Keadilan dalam Hukum Ekonomi Syariah
Konsep  keadilan  dalam  hukum  islam  yaitu  menempatkan  sesuatu  hanya pada  tempatnya  dan  memberikan  sesuatu  hanya  pada  yang  berhak  serta memperlakukan  sesuatu  sesuai  posisinya.  Keadilan  sebagai tribuere  jus  suum cuique artinya  memberi  masing-masing  haknya. 13 Islam  dalam  menegakan tujuannya  yaitu  menghapuskan  segala  bentuk  kedzaliman  semua  bentuk ketidakadilan  sehingga  seseorang  menjauhkan  hak  orang  lain  atau  tidak
9 Achmad  Ali, Menguak  Teori  Hukum  (Legal  Theory)&Teori  Peradilan  (Judicial prudence)  Termasuk  Undang-Undang  (Legisprudence), vol.  I,  (Jakarta:  Kencana  Prenada  Media Group, 2010), hlm. 288.
10 Gustav Radhbruch, Rechtsphilosophie , (Stuttgart: K.F Koehler Verlag, 1973), hlm. 142.
11 Supianto, Hukum  Jaminan  Fidusia,  Prinsip  Publisitas  Pada  Jaminan  Fidusia, (Garudhawaca, 2015), hlm. 85.
12 Abdul Salam Siku , Perlindungan Hak Asasi Saksi dan Korban dalam Proses Peradilan Pidana, (Indonesia Prime, 2016), hlm. 9.
13 Kirdi Dipoyudo, Keadilan Sosial, (Jakarta: Rajawali Pers, 1985), hlm. 23, Lihat,Eva Zulfa Nailufar, Disertasi: Studi Kritis UMP DKI dalam Perspektif Sistem Pengupahan Berkeadilan Menurut Islam, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2014), hlm. 48.
memenuhi kewajiban. 14
M. Umer Chapra mengungkapkan keadilan bidang ekonomi terbagi dalam empat hal: need fulfilment (pemenuhan kebutuhan), respectable source of earning (sumber penghasilan yang terhormat), equitable distribution of income and wealth (distribusi  penghasilan  dan  harta  yang  berkeadilan)  dan growth  and  stability (perkembangan  dan  stabilitas). 15 Oleh  karena  itu  dengan  ditegakannya  keadilan maka manusia akan dapat menikmati perkembangan dan stabilitas ekonomi. 16
Amirul Mukminin Umar bin Khattab melakukan langkah dalam mencapai kesejahteraan  sosial  di  bidang  ekonomi,  dengan  adanya  keadilan  sosial  dan sumber  dana  yang  jelas  dari  para khalifah (pemerintah)  dengan  mengambil sumber  dana baitul  mal akan  dibagikan  kepada  masyarakat  dalam  pembiayaan negara  demi  kesejahteraan  masyarakat. 17 Umar  bin  Khattab  melakukan  prinsip ekonomi  yang  dapat  menjamin  keadilan,  baik  motivasi  individu,  bisnis  maupun kenegaraan. 18

## III. PEMBAHASAN
Prosedur  eksekusi  hak  tanggungan  akad  musyarakah  pada  perkara  di Pengadilan Agama.
Pelaksanaan eksekusitorial diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi  Peradilan  Agama  Buku  II:  “Sertifikat  hak  tanggungan  mempunyai kekuatan  eksekusitorial  yang  sama  dengan  putusan  pengadilan  yang  telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan jika tergugat cidera janji maka berdasarkan titel eksekusitorial yang terdapat dalam sertifikat hak tanggungan tersebut. Namun hal  tersebut  tidak  secara  otomatis  dalam  pelaksanaan  eksekusi  hak  tanggungan
14 M. Umer Capra , Islam and the economic Challege, (Leicester:  The Islamic Foundation, 1994),  terj.  Ikhwan  Abidin  Basri, Islam  dan  Tantangan  Ekonomi ,  (Depok:  Gema  Insani:  2000), hlm. 211.
15 M.  Umer  Chapra, Islam  and  the  Economic  Challenge ,  (Leicester:  The  Islamic Foundation, 1994), p. 210-213.
16 Idri, Hadis Ekonomi,Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi , (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 31.
17 Sulaeman  Jajuli, Ekonomi  Islam  Umar  bin  Khattab, (Yogyakarta:  Deepublish,  2016), hlm. 11.
18 Sulaeman Jajuli, Ekonomi Islam Umar bin Khattab , hlm. 224.
dapat langsung dilaksanakan dengan eksekusi rill.
Sebelum  pelaksanaan  lelang  diperlukan  peletakan  sita  eksekusi, dikarenakan  salah  satu  ketentuan  dalam  eksekusi  lelang  terlebih  dahulu  ada ketentuan  untuk  dilaksanakan  sita  eksekusi. 19 Prosedur  yang  sesuai  adalah pemegang hak tanggungan memohon eksekusi Sertifikat Hak Tanggungan kepada ketua  Pengadilan  Agama/Mahkamah Syariah yang  berwenang.  Selanjutnya eksekusi akan dilakukan seperti eksekusi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.  Sesuai  denganUndang-undang  Nomor  4  Tahun  1996  Tentang  Hak Tanggungan  atas  Tanah  Beserta  Benda-benda  yang  Berkaitan  dengan  Tanah dilihat pada  Penjelasan Umum Angka 9 bahwa parate eksekusi Hak Tanggungan dilakukan berdasarkan Pasal 224 HIR/258 Rbg maka eksekusi tersebut tetap harus berdasarkan penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat (fiat Pengadilan).
Berdasarkan  hasil  wawancara  hakim  pengadilan  agama  Jakarta mengungkapkan  Prosedur  eksekusi  idealnya  berperkara  dahulu  setelah  nasabah diputus  telah  wanprestasi  dan  dihukum  untuk  membayar  jumlah  kewajibannya maka  dapat  dilakukan  eksekusi  lelang  jaminan.  Dengan  demikian  pihak  bank mengajukan permohonan eksekusi terlebih dahulu kepada Pengadilan Agama dan selanjutnya Pengadilan Agama menindak lanjutinya selayaknya eksekusi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. 20
Jaminan  kebendaan  dalam  bentuk  Hak  Tanggungan  yang  berupa  Akta Pemberian  Hak  Tanggungan  dalam  pembiayaan musyarakah pada  perbankan syariah belum  sesuai  dengan  hukum  Islam  dikarenakan  terdapat  beberapa kewenangan  di  dalam  akta  Hak  Tanggungan  tersebut  belum  sesuai  dengan
19 Al  Fitri,  Perlukah  Sita  Eksekusi  Terhadap  Objek  Hak  Tanggungan,  Hakim  Madya Pratama Pengadilan
Agama Blamabangan Umpu. https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/perlukah-sita-eksekusi-terhadap- objek-hak-tanggungan-oleh-al-fitri-s-ag-s-h-m-h-i-19-7, diakses pada tanggal 16 Oktober 2018
20 Zuhrul  Anam,  Prosedur  Eksekusi  Putusan  Basyarnas, Hak  Tanggungan  dan  Putusan Pengadilan Agama yang
Simetris, https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/prosedur-eksekusi-putusan- basyarnas-hak-tanggungan-dan-putusan-pengadilan-agama-yang-simetris-oleh-m-yeri-hidayat-s-h- dan-zuhrul-anam-s-h-i-27-8 diakses pada tanggal 16 Oktober 2018
ketentuan  hukum  Islam. 21 Hal  ini  dikarenakan  dalam  pembiayaan  di  keuangan syariah  tidak  seluruhnya  berbasis  utang  piutang,  namun  juga  ada  yang  berbasis modal  kerja  dan  jasa.  Pada  model  pembiayaan  akad musharakah adalah kesepakatan  antara  dua  pihak  dalam  hal  pokok  modal  dan  keuntungan. Keuntungan  yang  dibagi  berdasarkan  porsi  modal, 22 Maka  musyarakah  tidak ditemukan  adanya  utang-piutang  secara  prinsip  sehingga  penerapan  jaminan fidusia  tidak  kompatibel  dengan  model  pembiayaan  tersebut.  Jaminan  surat (al- rahn  al-tasjili) adalah  bentuk  jaminan  yang  dikenalkan  dalam  Islam  atau  dalam perkara ini jaminan kebendaan hak tanggungan yang memiliki kemiripan dengan jaminan  fidusia  meskipun  tidak  sama  persis. 23 Namun  Standar  Produk  Perbankan Syariah  Musyarakah dan Musyarakah  Mutanaqishah bahwa  BUS/UUS/BPRS boleh meminta kepada Nasabah agar memberikan kuasa kepada BUS/UUS/BPRS untuk pembebanan Hak Tanggungan, Hak Gadai atau Hak Jaminan.
Pada  perkara  pihak  perbankan  telah  melaksanakan  pelelangan  Jaminan Hak Tanggungan diluar pengadilan dengan parate eksekusi sebelum permohonan dan  perkara  wanprestasi  masuk  ke  Pengadilan  Agama  hal  tersebut  dikaitkan dengan  Standar  Produk  Perbankan Syariah  Musyarakah dan Musyarakah Mutanaqishah Otoritas  Jasa  Keuangan  bahwa  Pihak  BUS/UUS/BPRS  tidak diperkenankan  melakukan  eksekusi  agunan  dan  jaminan  secara  langsung  sesaat setelah  terjadi  tunggakan  ataupun  wanprestasi  sebelum  ada  putusan  pengadilan yang  menyatakan  bahwa  Nasabah  lalai  dan  memberikan  hak  kepada BUS/UUS/BPRS  untuk  eksekusi  agunan  dan  jaminan. 24 Lemahnya  posisi  hukum bank syariah tidak  dapat  menggunakan  surat  pengakuan  hutang,  maupun meletakan hak tanggungan (APHT) atas pengalihan kepemilikan. 25
21 Abdul Munir, Akta Pemberian Hak Tanggungan dalam Pembiayaan Musyarakah pada Perbankan Syariah Menurut Hukum Islam , (Tesis, Universitas Sebelas Maret, 2015), hlm, iii. 22 Muhammad Maksum , Penerapan Hukum Jaminan Fidusia Dalam Kontrak Pembiayaan Syariah , (Jurnal Cita Hukum, FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Vol.3 No.1, 2015), hlm. 7.
23 Muhammad Maksum , Penerapan Hukum Jaminan Fidusia Dalam Kontrak Pembiayaan Syariahlm. hlm. 1.
24 Standar Produk Perbankan Syariah Musyarakah dan Musyarakah Mutanaqishah , hlm. 53.
25 Standar Produk Perbankan Syariah Musyarakah dan Musyarakah Mutanaqishah , hlm.
5.
Asas  kepastian  hukum  ( pacta  sunt  servanda )  yaitu  para  pihak berkeyakinan  bahwa  apa  yang  sudah  dijanjian  dalam  perjanjian  dijamin  dalam pelaksanaannya  sesuai  dengan  teori  kepastian  hukum  yang  diungkapkan  oleh Peter  Mahmud  Marzuki  bahwa  kepastian  hukum  tersebut  membuat  individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak dilakukan maka kepastian hukum dalam  hal  eksekusi  jaminan  bahwa  kekuatan  eksekusitorial/kekuatan  untuk dilaksanakan putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap terhadap pihak yang  dikatakan  kalah  dalam  perkara  dan  dilakukan  secara  sukarela,  apabila terhadap  pihak  yang  tidak  menaatinya  secara  sukarela  maka  kekuatan  ini dinamakan kekuatan eksekusitorial maka pengadilan memiliki kewenangan untuk melakukan eksekusi secara paksa. 26
Analisis penulis bahwa sebelum melakukan lelang jaminan idealnya harus ada  penetapan  sita  jaminan  kepada  majelis  hakim  dilanjutkan  permohonan eksekusi  sita  jaminan  ke  ketua  pengadilan  agama  hal  ini  disebabkan  Rahn  tidak terjadi peralihan kepemilikan objek jaminan tersebut selama utang belum dilunasi, objek  jaminan  baru  dapat  dieksekusi  ketika  nasabah  benar-benar  tidak  mampu membayar. 27 Hasil penjualan lelang jaminan yang sudah terjual badan lelang jika ada  kelebihannya,  pengadilan  menjadi  pihak  perantara  untuk  pengembalian kepada  Tergugat,  jika  pihak  bank  langsung  mengembalikan  sisa  penjualan tersebut  harus  dihadapan  pengadilan.  Sisa  penjualan  lelang  dititipkan  di pengadilan agama disebut uang konsinyasi yang menjadi tanggung jawab panitera pengadilan  agama  apabila  hal  tersebut  dilaksanakan  dalam  pelaksanaan eksekusi hak tanggungan sesuai teori kepastian hukum oleh Peter Mahmud Marzukibahwa kepastian hukum merupakan konsistensi dalam putusan hakim untuk kasus serupa yang telah diputus.
Permohonan  eksekusi  hak  tanggungan  atau  eksekusi  sita  jaminan  kepada ketua  pengadilan  agama  yang  harus  memutus,  dalam  gugatan  wanprestasi  maka ketua  pegadilan  menunjuk  majelis  hakim  untuk  menangani  gugatan  wanprestasi.
26 R.  Soebekti, Hukum  Acara  Perdata ),  (Bandung:  Bina  Cipta,  1989),  hlm.128  lihat Sunarto, Peran Hakim dalam Perkara Perdata ,hlm.212.
27 Muhammad Maksum , Penerapan Hukum Jaminan Fidusia Dalam Kontrak Pembiayaan Syariahlm. hlm. 9.
Dengan adanya Putusan Pengadilan Agama Nomor  1901/Pdt.G/2016/PA.JS yang berkekuatan  hukum  tetap  maka  pengajuan  eksekusi  sita  jaminan  ditunjukan kepada  ketua  pengadilan  dengan  melakukan ammaning dan  penetapan  eksekusi dan  pelaksanaanya  dapat  langsung  dilakukan  oleh  panitera/juru  sita  pengadilan agama,  yang  maju  ke  kantor  lelang  adalah  pengadilan  namun  yang  melakukan penjualan sita jaminan adalah kantor lelang negara. 28
Eksekusi jaminan Hak Tanggungan nasabah wanprestasi Akad Musyarakah dalam Prespektif perlindungan Konsumen.
Pelaksaan  eksekusitorial  juga  diatur  dalam  Pedoman  Pelaksanaan  Tugas Dan  Administrasi  Peradilan  Agama  Buku  II:  “Sertifikat  hak  tanggungan mempunyai  kekuatan  eksekutorial  yang  sama  dengan  putusan  pengadilan  yang telah  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap  dan  jika  Tergugat  cidera  janji  maka berdasarkan  titel  eksekutorial  yang  terdapat  dalam  sertifikat  hak  tanggungan tersebut.  Namun  hal  tersebut  tidak  secara  otomatis  dalam  pelaksanaan  eksekusi hak  tanggungan  dapat  langsung  dilaksanakan  dengan  eksekusi  rill.  Hakim bersikap pasif untuk menetapkan bahwa sah atau tidak sesuai atau tidak prosedur lelang  hak  tanggungan  diluar  pengadilan Perkara  ini  setelah  melakukan  penjulan lelang  hak  tanggungan  gugatan  wanprestasi  baru  masuk  ke  pengadilan  maka hakim  hanya  menangani  perkara  yang  ada  dalam  gugatan  saja  yaitu  wanprestasi dan penetapan sita jaminan untuk pelunasan sisa kewajiban Tergugat namun jika ada  yang  menggugat  hal  tersebut  maka  Hakim  bersifat  aktif  jika  ada  perkara masuk  ke  pengadilan  dalam  melihat  kembali  apakah  ada  prosedur  yang  tidak sesuai. 29
Penjualan  lelang  hak  tanggungan  terdapat  pada  Perlindungan  nasabah berdasarkan  asas-asas  undang-undang  nomor  8  tahun  1999  tentang  perlindungan konsumen  bahwa  nasabah  berhak  menerima  selisih  harga  penjualan  jaminan setelah  dikurang  total  hutang  namun  pada  perkara  ini  jaminan  hak  tanggungan masih  tidak  memenuhi  jumlah  hutang  maka  dilakukan  penjualan  sita  jaminan,
28 Wawancara  dengan  Cece  Rukmana  Ibrahim  Tanggal  9  Oktober  2018  di  Pengadilan Agama Jakarta Selatan
29 Wawancara  dengan  Jarkasih  Tanggal  10  Oktober  2018  di  Pengadilan  Agama Jakarta Selatan
penjualan  jaminan  hak  tanggungan  yang  menggunakan  parate  eksekusi  yang masih  belum  menutupi  jumlah  hutang,  hal  tersebut  menjadi  permasalahan  kedua belah pihak.
Pada  Perkara  Nomor  1901/Pdt.G/2016/PA.JS  pihak  bank  mengajukan gugatan  untuk  penetapan  sita  jaminan  yang  seharusnya  hakim  dengan  ex- officionya  melihat  kembali  dalam  hal  kecukupan  jaminan  hak  tanggungan maupun  sita  jaminan.  Disini  terlihat  adanya  ketidakpastian  dalam  transparansi penilaian  jaminan  yang  belum  mencukupi  jumlah  hutang,  seharusnya  tergugat mendapatkan kepastian hukum dalam transparansi penilaian jaminan sita jaminan, apakah  sudah  mencukupi  total  kewajiban  tergugat  Pasal  4  Undang-Undang Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan  konsumen  hak  atas  informasi  yang benar, jelas, dan jujur.
Kekuatan  yang  mengikat,  pembuktian  serta  eksekutorial  inilah  yang diharapkan  untuk  sebuat  putusan  dapat  memiliki  perlindungan  hukum  terkait Eksekusi  jaminan  Hak  Tanggungan  nasabah  wanprestasi  Akad  Musyarakah terkait nilai-nilai keadilan, Kemanfaatan atau kegunaan dan kepastian hukum bagi penegakan  hukum  para  pihak  yang  bersengketa. 30 Keharusan  bank  mengajukan permohonan  eksekusi  sita  jaminan  ini  maka  bank  tidak  dapat  melakukan  lelang sendiri namun harus dengan permohonan eksekusi ke pengadilan.
Perlindungan  nasabah  terkait  biaya  ganti  rugi,  transparasi  kecukupan  jaminan, total hutang dalam perspektif Perlindungan Konsumen.
Tujuan dari mengajukan gugatan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan yang  seadil-adilnya  maka  menurut  penulis  berpendapat  seharusnya  tergugat mempertahankan hak-haknya di hadapan hukum dengan melakukan upaya hukum agar  asas-asas  dalam  perlindunganhukumdalam  undang-undang  Nomor  8  Tahun 1999  TentangPerlindungan  Konsumen,  yang  berasaskan  manfaat,  keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan serta kepastian hukum dapat terwujud, maka hakim akan melihat kembali terhadap akad dan prosedur dengan secara aktif dalam memutus perkara ekonomi syariah.
30 Sunarto, Peran Hakim dalam Perkara Perdata, 226
Hakim dalam memeriksa gugatan wanprestasi mengutamakan gugatan yang masuk  ke  pengadilan  kemudian  melihat  akad  apa  yang  digunakan  maka  dicari permasalahanya yaitu wanprestasi, penetapan wanprestasi dilihat dari pembayaran yang  macet  maka  tergugat  yang  melakukan  keahlian  dihukum  dan  diamarkan dalam putusan untuk membayar sisa hutang  dan biaya kerugian yang disebabkan kelalainnya. 31
Perlindungan  terkait  membayar  kerugian  terdapat  dalam  Perma  sudah melindungi  hak  tergugat,  maka  dalam  pertimbangan  hakim  boleh  saja  tergugat dibebankan  biaya  kerugian  jika  dianggap  merugikan  pihak  tergugat  (nasabah) seperti  membayar  biaya  yang  timbul  disebabkan  nasabah  wanprestasi.  Putusan Peninjauan  Kembali  Mahkamah  Agung  Nomor:  650  PK/Pdt/1994  tanggal  29 Oktober  1994  dengan  Pertimbangan  Hukum:  Tuntutan  ganti  rugi  dalam  perkara perdata  barulah  dapat  dikabulkan  bila  si  penuntut  dapat  membuktikan  dalam persidangan,  tentang  perincian  adanya  kerugian  tersebut. 32 Pada  penyelesaian perkara Ekonomi Syariah dapat ditemui pada fatwa-fatwa Desan Syariah Nasional (DSN)  sebagai  dasar  terbitnya  Peraturan  Bank  Indonesia  (PBI)  atau  Peraturan Otoritas  Jasa  Keuangan  (POJK)  yang  cenderung  menggunakan  teori maslahah dan maslahah  mursalah dalam  upaya  mendatangkan  kemanfaatan  bagi  manusia dan  menolak  kerusakan  ( mafsadat ). 33 Tergugat  yang  tidak  mampu  membuktikan adanya  keadaan  memaksa  ( force  majeur )  maka  kepadanya  tidak  dibebaskan  dari kewajiban membayar utang untuk memberikan kepastian hukum berdasarkan teori yang diungkapkan oleh Theo Huijbers bahwa kepastian hukum  diterapkan dalam kasus  ini  demimenjaga  keamanan  dan  menghindari  Tergugat  mengulangi perbuatan  yang  serupa  maka  tergugat  yang  melakukan  tindakan  wanprestasi diwajibkan untuk membayar kerugian akibat tindakannya.
Hakim  Pengadilan  Agama  Jakarta  Selatan  mengungkapkan  bahwa pembebanan  biaya  perkara  non  kebendaan  dibebankan  ke  tergugat  misalnya
31 Wawancara  dengan  Cece  Rukmana  Ibrahim  Tanggal  9  Oktober  2018  di  Pengadilan Agama Jakarta Selatan
32 Sunarto, Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata, hlm.38
33 Amran Suadi, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah , (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 84.
dalam gugatan perceraian. Pasal 181 ayat 1 HIR mengatur yang dibebakan biaya adalah pihak yang dikalahkan, jika kedua pihak mendapat bagian harta misalnya perkara  kewarisan  maka  biaya  tersebut  ditanggung  renteng,  Perkara  ekonomi syariah tidak  harus  merujuk  kepada  aturan  dasar  perkara  kebendaan  yaitu  yang menanggung  beban  adalah  pihak  yang  dikalahkan  Pasal  181  ayat  1  HIR dikarenakan  pertimbangan  hakim  dalam  putusan  ini  bahwa  ditanggung  kepada pihak yang berkepentingan. 34
Analisis  Penulis  terhadap  perlindungan  konsumen  terkait  transparansi kecukupan  jaminan  hak  tanggungan,  Majelis  Hakim  seharusnya  memperhatikan ternyata  hutang  yang  dipinjamkan  jauh  lebih  besar  dari  hasil  penjualan  lelang jaminan  hak  tanggungan.  Transaksi akad harus  jelas  baik  harga  maupun barangnya  yang  terbentuk  dari  penerapan  nilai  ekonomi syariah melalui perbankan  dalam  sektor  keuangan.  Jahaya  S  Pradja  mengungkapkan  perbankan syariah dalam  bentuk  institusionalyang  diharapkan  mampu  melakukan pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat. 35
Pihak  bank  yang  melelang  tanah  yang  menurut apparsial atau  taksiran harga  jual  jaminan  seharusnya  lebih  besar  dari  total  pinjaman  sebagai  mitigasi resiko  perbakan  dalam  mencairkan  pembiayaan,  pihak  nasabah  yang  seharusnya mendapatkan  transparansi  jumlah  penilaian  jaminan  sesuai  aturanberdasarkan pada  prinsip  transparansi  berdasarkan  pasal  2  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa
Menurut Pasal 178 ayat 1 HIR menyatakan bahwa hakim secara ex officio, wajib  mencakupkan  segala  alasan  hukum  yang  tidak  dikemukakan  para  pihak yang berperkara. 36 Menurut penulis dari hasil wawancara seharusnya panitera atau juru  sita  melihat  di  lapangan  terhadap  jaminan  hak  tanggungan  tersebut  yang penjualannya  jauh  dibawah  total  hutang  namun  karena  gugatan  masuk  setelah penjualan  hak  tanggungan  hakim  tidak  kembali  melihat  hal  tersebut  dikarenakan
34 Wawancara  dengan  Cece  Rukmana  Ibrahim  Tanggal  9  Oktober  2018  di  Pengadilan Agama Jakarta Selatan.
35 Juhaya S. Pradja, Ekonomi Syariah , (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 175.
36 Sunarto, Peran Hakim dalam Perkara Perdata , hlm.202.
prosedur gugatan sudah sesuai prosedur dan putusan sudah sesuai dengan hukum acara dan kompilasi hukum ekonomi syariah.
Dilihat  pada  Dalil  mengenai  diperbolehkannya  pengenaan  ganti  rugi  ( al- ta’widh )  adalah  QS.  Al-Baqarah  tentang  larangan  berlaku  zalim  ( al-zhulm )  dan hadist  Nabi  Saw.  Tentang  larangan  berlaku dharar dan dhirar . 37 Oleh  karena  itu termasuk akl  al-mal  bi  al-bathil jika  Lembaga  Keuangan Syariah mengenakan ganti  rugi  melebihi  jumlah  dana  yang  dikeluarkannya,  dikhawatirkan kelebihannya dapat dikelompokan sebagai riba ( riba qardh/riba fadhl ).
Perlindungan tergugat terkait total hutang dan biaya ganti rugi dari berbagai literatur  bahwa  metode  penemuan  hukum  adalah  melalui ultra  petita atau ex officio sebab  ultra  petita  merupakan  asas  hakim  tidak  boleh  mengabulkan  lebih dari  yang  dituntut.  Namun ex  aepuo  et  bono maksudnya  permohonan  kepada hakim  untuk  menjatuhkan  putusan  dengan  seadil-adilnya,  maka  hakim  dapat memutus  lain  dari  pokok  sengketa  tetapi  masih  berkaitan  dengan  gugatan  pada pokok  sengketa  seperti  dalam  tuntutan  bunga  utang  yang  harus  dibayar,  dimana hakim  berpendapat  besarnya  bunga  tersebut  tidak  sesuai  dengan  akad  yang digunakan,  maka  hakim  dapat  menentukan  besarnya  total  kewajiban  dan  biaya bagi  hasil  agar  tercapainya  kemanfaatan  sesuai  yang  diungkapkan  Bentham, bahwa  hukum  dapat  memberikan  jaminan  kebahagiaan  kepada  individu  secara langsung.
Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor:  556  K/Sip/1971  tanggal  8  Januari  1972 yang  salah  satu  konsiderannya  mengatakan:  “ Mengabulkan  melebihi  dari  apa yang  digugat  adalah  diiizinkan,  selama  hal  ini  masih  sesuai  dengan  kejadian materil”. 38 Analisis  penulis  seharusnya  hakim  dalam  memutus  putusandalam menegakan hukum secara adil sesuai yang terdapat dalam surat an-Nisa ayat 58, hakim  dapat  menggali  hukum  yang  hidup  dalam  masyarakat  dengan menggunakan  perlindungan  hukum  dalam  perspektif  peraturan  perlindungan konsumen  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  sudah  ada  agar
37 Jaih  Mubarok  dan  Hasanudin ,  Prinsip-Prinsip  Perjanjian, Cet.I , (Bandung:  Remaja Rosdakarya), hlm.155.
38 R  Soeroso, Hukum  Acara  Perdata  Lengkap  &  Praktis  HIR,  Dan  Yurisprudensi (Sinar Grafika, 2010), hlm.135.
terciptanya rasa keadilan sesuai yang diungkapkan dalam teori keadilan oleh Hans Kelsen, hakim dapat memutus agar menciptakan kondisi yang memuaskan supaya semua  orang  merasa  bahagia  terhadap  putusan  yang  bersifat  substansial  dalam ekonomi syariah dengan prinsip keseimbangan antara kepentingan pihak nasabah dengan  menggunakan  kewenangan  ex-officionya  dalam  melihat  kembali permasalahan yang ada.

## IV. PENUTUP

## A. KESIMPULAN
Prosedur  Eksekusi  Hak  Tanggungan  Akad  Musyarakah  yang  dilakukan secara  parate  eksekusi maka  hal  tersebut  tidak  ideal  untuk  tercapainya  kepastian hukum  karena  tidak  sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1996 Tentang  Hak  Tanggungan  atas  Tanah  Beserta  Benda-benda  yang  Berkaitan dengan  Tanah  Penjelasan  Umum  Angka  9  dan  Buku  Standar  Operasional Musyarakah  OJK,  “BUS/UUS/BPRS  tidak  diperkenankan  melakukan  eksekusi langsung.  Seharusnya  pihak  bank  mengajukan  permohonan  eksekusi  terlebih dahulu  kepada  Pengadilan  Agama  dan  selanjutnya  pengadilan  agama  menindak lanjutinya selayaknya eksekusi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.
Bentuk  perlindungan  nasabah  terdapat  berdasarkan  asas-asas  dalam Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen, berasaskan  manfaat,  keadilan,  keseimbangan,  keamanan  dan  keselamatan  serta kepastian hukum, nasabah berhak mendapatkan transparansi kecukupan jaminan, total  hutang  dan  biaya  ganti  rugi  dengan  prinsip  transparansi  sesuai  Pasal  2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

## B. SARAN
Karena  persoalan  eksekusi  hak  tanggungan  akad  musyarakah  menjadi problem  utama  oleh  karena  itu  agar  pihak  lembaga  dalam  menyalurkan pembiayaan  dengan akad  Musyarakah menerapkan  prinsip  kehati-hatian  untuk menghindari  nasabah  ( shahibulmaal )  cedera  janji  terkait  transparansi  informasi,
menerapkan  asas-asas  perjanjian  dan prinsip  profit  and  lost  sharing dan  hakim menggali perkara ekonomi syariah demi tercapainya keadilan menggunakan Pasal 178  ayat  1  HIR  menyatakan  bahwa  hakim  secara ex  officio  wajib  mencakupkan segala  alasan  hukum  yang  tidak  dikemukakan  para  pihak  yang  berperkara  untuk bahan  masukan  dalam  penyusunan  dan  pembentukan  Surat  Edaran  Mahkamah Agung  yang  mengatur  tentang  penyelesaian  sengketa  ekonomi syariah dalam eksekusi haktanggungan pada Perbankan Syariah khususnya dapat lebih maksimal dilaksanakan  terkait  kepastian  hukum  pelaksanaan  eksekusi,  penetapan  jumlah penjualan jaminan dan total sisa hutang.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali, Achmad, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicial prudence)  Termasuk  Undang-Undang  (Legisprudence), vol.  I,  Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
A. Yovita Mangesti dan Bernard L. Tanya, Moralitas Hukum , Yogyakarta: Genta Publishing. 2014.
Aburaera,  Sukarno  dan  Muhadar, Filsafat  Hukum:  Teori  dan  Praktek ,  Jakarta: Kencana, 2017.
Ata  Ujan,  Andre, Filsafat  Hukum,  Membangun  Hukum,  Membela  Keadilan, Yogyakarta: Kanisius, 2009.
Anam,  Zuhrul,  Prosedur  Eksekusi  Putusan  Basyarnas, Hak  Tanggungan  dan Putusan Pengadilan Agama yang Simetris, dikutip dari http:badilagmahkamahagung.co.id
Capra,  M.  Umer ,  Islam  and  the  economic  Challege, Leicester:  The  Islamic Foundation,  1994),  terj.  Ikhwan  Abidin  Basri, Islam  dan  Tantangan Ekonomi , Depok: Gema Insani: 2000.
Demesky, Yordan, Tesis: PelaksanaanParate Eksekusi Hak Tanggungan sebagai Alternatif  Penyelesaian  Kredit  Bermasalah  di  PT  Bank  Permata  Tbk, Jakarta: Universitas Indonesia.
Harahap,  M.  Yahya, Ruang  Lingkup  Permasalahan  Eksekusi  Bidang  Perdata,
Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
Fitri, Al, Perlukah Sita Eksekusi Terhadap Objek Hak Tanggungan, Hakim Madya Pratama  Pengadilan  Agama  Blamabangan  Umpu.  Dikutip  dari http:badilagmahkamahagung.co.id
HS , Salim, Perkembangan  Teori  Dalam  Ilmu  Hukum ,  (Jakarta:  Rajagrafindo Persada, 2010.
Huijebers, Theo , Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah , Yogyakarta: Kanisius,
1982.
Idri, Hadis  Ekonomi,Ekonomi  dalam  Perspektif  Hadis  Nabi ,  Jakarta:  Kencana, 2015.
Irianto,  Sulistyowati  dan  Shidarta, Metode  Penelitian  Hukum:  Konstelasi  dan Refleksi , (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2009.
Jajuli,  Sulaeman, Ekonomi  Islam  Umar  bin  Khattab, Yogyakarta:  Deepublish, 2016.
L Tanya, Bernard dkk, Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, Genta Yogyakarta: Publising, 2013.
Mahmud  Marzuki,  Peter, Pengantar  Ilmu  Hukum, Jakarta:  Kencana  Prenada Media Group, 2008.
Maksum , Muhammad, Penerapan  Hukum  Jaminan  Fidusia  Dalam  Kontrak Pembiayaan  Syariah ,  Jurnal  Cita  Hukum,  FSH  UIN  Syarif  Hidayatullah Jakarta Vol.3 No.1, 2015.
Mubarok,  Jaih  dan  Hasanudin ,  Prinsip-Prinsip  Perjanjian, Cet.I , Bandung: Remaja Rosdakarya.
Munir, Abdul, Akta Pemberian Hak Tanggungan dalam Pembiayaan Musyarakah pada  Perbankan  Syariah  Menurut  Hukum  Islam ,  Tesis,  Universitas Sebelas Maret, 2015.
Radhbruch, Gustav, Rechtsphilosophie , Stuttgart: K.F Koehler Verlag, 1973.
Salam,  Abd. Eksekusi  Hak  Tanggungan  dalam  Akad  Murabahah  atas  Alasan Wanprestasi (Perspektif Perlindungan Nasabah), Dikutip dari www.badilagmahkamahagung.go.id
Salam  Siku,  Abdul ,  Perlindungan  Hak  Asasi  Saksi  dan  Korban  dalam  Proses Peradilan Pidana, Indonesia Prime, 2016.
Salim  dan  Erlies  Septiana  Nurbani ,  Penerapan  Teori  Hukum  Pada  Penelitian Disertasi dan Tesis , Depok: Rajagrafindo Persada, 2014.
Sagama, Suwardi, Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan dalam  Pengelolaan  Lingkungan, Mazahib,  Jurnal  vol.  xv,  No.  1,  IAIN, 2016.
Supianto, Hukum  Jaminan  Fidusia,  Prinsip  Publisitas  Pada  Jaminan  Fidusia,
Garudhawaca, 2015
Soebekti, R. Hukum Acara Perdata ), Bandung: Bina Cipta, 1989.
Soeroso,  R, Hukum  Acara  Perdata  Lengkap  &  Praktis  HIR,  Dan  Yurisprudensi (Sinar Grafika, 2010.
Suadi, Amran, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah , Jakarta: Kencana, 2018.
S. Pradja, Juhaya, Ekonomi Syariah , (Bandung: Pustaka Setia, 2012.
Zulfa  Nailufar,  Eva,  Disertasi: Studi  Kritis  UMP  DKI  dalam  Perspektif  Sistem Pengupahan  Berkeadilan  Menurut  Islam, (Jakarta:  UIN  Syarif Hidayatullah, 2014.