## Dedi, Ibnu Rusydi, Nursyamsi
Aplikasi Mashlahat Dalam Transaksi Ekonomi Syariah Kontemporer Di Indonesia Perspektif Legislasi

## AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies
Vol. 5, No. 4, 2022,  P-ISSN : 2614-4883;  E-ISSN : 2614-4905
Journal website: https://al-afkar.com

## Research Article

## Aplikasi Mashlahat Dalam Transaksi Ekonomi Syariah Kontemporer Di Indonesia Perspektif Legislasi
Dedi 1 , Ibnu Rusydi 2 , Nursyamsi 3
1 Institut Agama Islam Tasikmalaya
2 Fakultas Agama Islam Universitas Wiralodra
3 Institut Agama Islam Cipasung Tasikmalaya
Copyright © 2022 by Authors, Published by AL-AFKAR Journal. This is an open access article under the CC BY-SA License ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 ). Received :  June 12, 2022 Revised :  August 17, 2022 Accepted :  September 26,  2022 Available online    :  October 24, 2022
How  to  Cite :    Dedi,  Ibnu  Rusydi  and  Nursyamsi  (2022)  “Aplikasi  Mashlahat  Dalam  Transaksi  Ekonomi Syariah Kontemporer Di Indonesia Perspektif Legislasi”, al-Afkar, Journal For Islamic Studies , 5(4), pp. 190– 206. doi: 10.31943/afkarjournal.v5i4.351.
*Corresponding Author:  Email: dedisinta626@gmail.com (Dedi)

## Mashlahat  Application  In  Contemporary  Sharia  Economic  Transactions  In  Indonesia Legislation Perspective
Abstract. This article describes the implementation of maslahat mursalah as an alternative source of Islamic law related to transaction practices in the modern era that are increasingly flexible so that they can be accounted for in sharia and can answer the challenges of the times. This study uses qualitative methods and is a library research. Documentation data obtained from primary and secondary sources are then reduced, verified and presented. The results of this study are: The perspective of the schools of jurisprudence, the pros and cons of the maslahah theory and its comparison with qiyas, which turns out to only dwell in the realm of kaimat terms, because in practice all schools use maslahah mursalah. Various forms of Islamic economic development, both institutional and product, show that the role of maslahah mursalah is very significant. Like the trend of increasingly widespread Islamic banking, the emergence  of  Islamic  credit  cards  that  facilitate  various  transactions,  updates  in  mudharabah

## Dedi, Ibnu Rusydi, Nursyamsi
Aplikasi Mashlahat Dalam Transaksi Ekonomi Syariah Kontemporer Di Indonesia Perspektif Legislasi
transactions such as guarantee obligations and profit sharing as a profit sharing method. With the rapid development  of  sharia  economics,  the  use  of  maslahah  mursalah  will  be  increasingly  dominant  and crucial so that Islamic law can adapt to every era and time.
Keywords: Sharia Economics, Benefits, Legislation
Abstrak. Artikel ini menjelaskan implementasi maslahat  mursalah sebagai alternatif sumber hukum Islam  terkait    praktik-praktik  transaksi  di  era  modern  yang  semakin  flesksibel  sehingga  dapat dipertanggung  jawabkan  secara  syariah  dan    dapat  menjawab  tantangan    zaman.    Penelitian  ini menggunakan  metode  kualitatif  dan  merupakan  penelitian  perpustakaan.  Data  dokumentasi  yang diperoleh  dari  sumber  primer  dan  sekunder  kemudian  direduksi,  diverifikasi  dan  disajikan.  Hasil penelitian  ini  adalah:    Perspektif  madzhab-madzhab  fikih,  pro  kontra  pada  teori  maslahah  dan perbandingannya dengan qiyas, yang ternyata hanya berkutat dalam  ranah istilah kalimat saja, karena pada prakteknya semua madzhab menggunakan maslahah mursalah. Berbagai bentuk perkembangan ekonomi  Islam,  baik  kelembagaan  maupun  produk,  menunjukkan  bahwa  peran  maslahah  mursalah sangat signifikan. Seperti trend semakin maraknya perbankan syariah, munculnya kartu kredit syariah yang  memfasilitasi  berbagai  transaksi,  pembaruan  dalam  transaksi  mudharabah  seperti  kewajiban jaminan dan bagi hasil sebagai metode bagi hasil. Dengan pesatnya perkembangan ekonomi syariah, penggunaan  maslahah  mursalah  akan  semakin  dominan  dan  krusial  sehingga  syariat  Islam  dapat beradaptasi di setiap zaman dan waktu.
Kata Kunci: Ekonomi Syariah, Maslahat, Legislasi

## PENDAHULUAN
Prinsip syariah menjadi landasan hukum yang kuat untuk tetap berada pada koridor yang tepat pengembangan dan pelaksanaan produk ekonomi syariah dalam transaksinya.  Penelitian  ini  membahas  salah  satu  sumber  hukum  islam  yang  mana digunakan dalam mengatasi fenomena kontemporer yang berkaitan dengan ekonomi islam.  Dalam  transaksi  ekonomi  Islam  sahnya  sebuah  transaksi  didukung  dengan metode  tertentu  dan  pelaku  ekonomi  harus  paham  dengan  metode  pengesahan tersebut.  Salah  satu  metode  penetapan  hukum  adalah  maslahah  mursalah.  Alasan penggunaan maslahah mursalah ini karena peraturan yang tertuang dalam al-Quran dan al-hadits memiliki kemaslahatan, sehingga  menurut hemat peneliti setiap aturan dan  ketentuan  hukum  dalam  ketentuan  al-Quran  dan  al-Hadits  mengandung kemaslahatan.  Pada  tingkatan  inilah  maslahan  mursalah  menjadi  kerangka  dasar pemikiran  reformasi  hukum  ekonomi  islam  kontemporer  menjadi  menarik  untuk terus diulas. Penggunaan maslahah mursalah sebagai kerangka pemikiran sekaligus pisau  analisis  akan  membantu  peneliti  dalam  memetakan  transaksi  ekonomi  islam dalam  segi  penerapan  maslahah  mursalah,  manfaat  nyata  yang  komprehensif  dan terintegrasi.
Secara etimologis, maslahah berasal dari kata حلص dengan penambahan "alif" di awal yang artinya "baik" dibandingkan dengan "buruk" atau "rusak". Kata mashlahah adalah bentuk masdar dari حلاص , yang bermanfaat atau terlepas dari kerusakannya. 1 Mengutip dari kitab Lisanul bahasa Arab bahwa al-mashlahah juga merupakan bentuk tunggal  ( mufrad )  dari  al-mashalih.  Kata-kata  tersebut  memiliki  arti  manfaat  yang mana  dapat  dirasakan  secara  langsung  ataupun  proses.  Kemudian  seperti
1 . Syafei, R (2017) Fikih Muamalat , Bandung. Pustaka Setia, h: 177

## Dedi, Ibnu Rusydi, Nursyamsi
Aplikasi Mashlahat Dalam Transaksi Ekonomi Syariah Kontemporer Di Indonesia Perspektif Legislasi
mendapatkan  kenikmatan  dan  manfaat,  atau  pencegahan  dan  perlindungan,  dan menghindari bahaya dan penyakit.
Secara  terminologi,  rumusan  makna  yang  diberikan  oleh  para  ulama  sangat beragam.  Definisi  yang  dikemukakan  oleh  Amir  Syarifuddin  antara  lain 2 ,  sepadan dengan makna yang dijelaskan oleh al-Ghazali, yaitu: mempertahankan tujuan syara '(dalam  menegakkan  hukum)  meskipun  bertentangan  dengan  kemauan  manusia, karena  kemanfaatan  manusia  tidak  selalu  berdasarkan  kemauan  syara  'tetapi  lebih condong  pada  nafsu.  Al-Khawarizmi  memberikan  definisi  bahwa:  Menjaga  tujuan shara  '(dalam  menegakkan  hukum)  dengan  menghindari  kerusakan  dari  manusia). Pandangan berbeda dikemukakan Ibn Rusyd bahwa Jika para ahli fikih menekankan sisi kemaslahatan dan kepentingan, Ibn Rusyd menekankan pandangannya pada sisi moral.  Ia  berpendapat  bahwa  syariat  itu  lahir  untuk  memperbaiki  akhlak  manusia. Dalam hal ini tujuan syariat di atas adalah fondasi moral(akhlak). 3
Berdasarkan  definisi  etimologi,  dapat  disimpulkan  bahwa  maslahah memberikan  manfaat  yang  dapat  dirasakan  dan  juga  dapat  menghindari  dari kerugian.  Ada  ukuran  yang  digunakan  untuk  menentukan  manfaat  dan  kerugian dalam  maslahah.  Secara  Bahasa  ukurannya  adalah  nafsu,  sedangkan  secara  istilah ukurannya adalah tujuan syara’. Ukuran yang diukur dari tujuan syara’ adalah agama (hifdz din), jiwa (hifdz nafs), nalar (hifdz aql), kehormatan dan keturunan hifdz nashl) dan harta karun (hipfz maal).

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  deskriptif  kualitatif,  yaitu  masalah difokuskan dan dikaji secara mendalam sehingga masalah penerapan maslahat dalam transaksi ekonomi Islam lebih mendalam dan ditemukan elan vitalnya. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk dokumentasi yang diperoleh dari penelusuran dokumen,  baik data  primer maupun sekunder.  Data  primer  merupakan  data  yang  diambil  secara  langsung  melalui beberapa teknik yang berhubungan langsung dengan penelitian yaitu yang berkaitan dengan aplikasi  transaksi perbankan syari'ah, sedangkan data sekunder merupakan data yang diambil tidak terkait  langsung dengan aplikasi maslahat pada perbankan syariah  tetapi  mendukung  penelitian.  Pendekatan  kualitatif  juga  menggambarkan realitas  empiris  dengan  teori  menggunakan  metode  deskriptif. 4 Data  yang  telah diperoleh  dianalisis  secara  sistematis  dengan  mereduksinya,  disajikan  kemudian diverifikasi sehingga menghasilkan data yang akurat dan terfokus.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Makna  Mashlahah Mursalah
Maslahah  berarti  seseorang  mempertahankan  tujuan  syara’  dan  menolak kerugian saat melakukan sesuatu. Menurut al-Syatibi, “kemanfaatan tidak dibedakan
2 Amir Syarifuddin, (2011). Ushul Fiqih Jilid 2. Jakarta: Kencana, h:324-325
3 Zaenudin  MA  and  Rusydi,  I.  (2019)  “Pemikiran  Fikih  Kemaslahatan  Dan  Fiqih  Akhlak (Membaca Kembali Kitab Bidâyatul Mujtahid wa Nihâyatul Muqtashid adalah karya Ibn Rusyd)”, al- Afkar, Journal For Islamic Studies , 2(2), pp. 226–234. doi: 10.31943/afkar_journal.v4i1.70.
4 . Lexy. J (2016) Qualitatife Research Methodology. Bandug. PT Rosda Karya Offset, h: 98

## Dedi, Ibnu Rusydi, Nursyamsi
Aplikasi Mashlahat Dalam Transaksi Ekonomi Syariah Kontemporer Di Indonesia Perspektif Legislasi
antara kemanfaatan dunia dan akhirat, karena jika kedua kemanfaatan itu ditujukan untuk  menjaga  kelima  tujuan  syara',  maka  dikatakan  maslahah.”  Pengkatergorian maslahah ada empat yaitu kualitas dan kepentingan manfaat, isi manfaat, perubahan manfaat dan keberadaan maslahah. 5
Pertama,  terdapat  tiga  kualitas  dan  kepentingan  manfaat  yaitu;  pertama, maslahah  murdalah  daruriyah,  ini  hubungannnya  dengan  manusia  karena manfaatnya berkaitan dengan duni adan akhirat untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan.  Kedua,  maslahah  hajiyah,  manfaat  ini  menyempurnakan  dari  manfaat maslahah  yang  utama  seperti  pertolongan  dalam  memelihara  kebutuhan  dasar manusia, contohnya memberikan rukhsah untuk berbuka puasa dan beribadah bagi musafir.  Ketiga,  Maslahah  tahsiniyah  ialah  manfaat  yang  melengkapi  dari  manfaat sebelumnya, seperti menggunakan pakaian bagus, makan makanan sehat dan bergizi.
Kedua, dari segi perspektif isi maslahah terdapat dua perspektif yaitu maslahah ‘ammah  dan  maslahah  khassah.  Pertama,  maslahah  ‘ammah  merupakan  maslahah yang  kebermanfaatannya  berhubungan  dengan  kepentingan  umum  orang  banyak, namun tidak berarti setiap orang, hanya sebagian besar umat manusia. Contohnya, jika  ada  orang  yang  menyebarkan  bid’ah  maka  ulama  boleh  membunuh  orang tersebut karena dapat menyesatkan keyakinan masyarakat. Kedua, maslahah khassah ialah  kesejahteraan  pribadi  dan  sangat  langka  seperti  manfaat  putusnya  hubungan nikah seseorang yang dikatakan hilang. Pentingnya membagi dua manfaat tersebut berkaitan dengan prioritas mana yang harus didahulukan jika terjadi konflik antara kepentingan umum dan kepentingan pribadi, dan Islam mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan individu.
Yang  ketiga  dilihat  sesuai  dengan  sudut  pandang  mengubah  atau  tidak maslahah yang  dipisahkan  menjadi  dua,  khususnya: maslahah  tsabitah ,  yang merupakan maslahah yang sangat tahan lama, tidak berubah selamanya dan selalu, misalnya,  kewajiban  sholat,  puasa,  zakat  dan  haji,  dan mutaghayyirah  maslahah , khususnya kelebihan yang berubah. dengan perubahan yang diatur, waktu dan topik regulasi.
Keempat maslahat yang dilihat sesuai dengan perspektif keberadaan maslahah seperti  yang  ditunjukkan  oleh syara ',  dipisahkan  menjadi  tiga  bagian,  khususnya pertama, maslahah mu'tabarah , yang merupakan kelebihan yang dijunjung tinggi oleh syara', bermaksud bahwa ada rekomendasi unik yang menyusun premis struktur dan jenis keuntungan. Misalnya, disiplin minum khamar dilihat secara beragam oleh para peneliti sebagai akibat dari perbedaan dalam mengalahkan pemukul yang digunakan oleh Nabi. Ada sebuah hadis yang menunjukkan bahwa pemukulan yang digunakan oleh Nabi ke atas beberapa kali sepatu (HR Ahmad wadah Hanbal), dan sekarang dan kemudian  beberapa  kali  dengan  kurma.  Setelah  bertemu  dengan  rekan-rekan  yang berbeda,  Umar  bin  Khattab  menolak  beberapa  kali  karena  minum  khamar  dengan menyalahkan orang lain atas perselingkuhan. Alasannya adalah bahwa individu yang mabuk berbicara dengan liar dan dengan tegas terkait dengan menyalahkan seseorang karena  perselingkuhan.  Kedua, Maslahah  mulghah ,  yang  merupakan  keuntungan
5 . Amin, M. (2011). Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam. Jakarta: elSAS, h: dan Khalaf, AW (2011) Ushu fiqih, Cairo. Darul Qalam . vol:11, h: 84-85

## Dedi, Ibnu Rusydi, Nursyamsi
Aplikasi Mashlahat Dalam Transaksi Ekonomi Syariah Kontemporer Di Indonesia Perspektif Legislasi
yang  diberhentikan  syara'  dengan  alasan  bertentangan  dengan  pengaturan  syara'. Misalnya, Shara telah menetapkan bahwa individu yang berhubungan seks pada siang hari  Ramadhan  ditolak  dengan  membebaskan  budak,  atau  berpuasa  dua  bulan berturut-turut atau merawat 60 orang karena keberuntungan. Lais ibn Sa'ad, seorang spesialis  hukum  Maliki  di  Spanyol,  mengutuk  seorang  individu  untuk  dua  puasa panjang berturut-turut di Spanyol yang berhubungan seks pada hari Ramadhan. Para peneliti memandang hukum, hal ini bertentangan dengan hadis Nabi Muhammad saw dengan alasan bahwa jenis kedisiplinan harus diselesaikan secara berturut-turut dan tiga maslahah mursalah. 6
Itu  tergantung  pada  kehadirannya. Maslahah  mursalah terdiri  dari  dua  kata yang  terhubung  baik  sebagai maushuf ,  atau  dalam  struktur  yang  luar  biasa  yang menunjukkan  bahwa  itu  sangat  penting  untuk al-mashlahah .  Gagasan  tentang pentingnya maslahah mursalah adalah sesuatu yang patut disyukuri karena menurut akal dengan pemikiran memiliki pilihan untuk mengakui yang baik dan menjauh dari kejahatan bagi orang-orang, apa yang hebat sesuai alasan juga sesuai motivasi di balik syara 'memutuskan hukum dan apa yang hebat sesuai alasan dan sesuai alasan untuk syara  tidak  dilacak  aturan  langsung  secara  eksplisit  sebagai  pengakuan  dan pengakuan, pemecatan. Maslahah mursalah dalam beberapa tulisan disebut maslahah muthlaqah atau munasib mursal dan ada juga orang-orang yang menyebutnya istislah . Kontras penamaan ini tidak berpengaruh pada signifikansi sebenarnya. 7
Secara  mendalam  hipotesis maslahah-mursalah secara  luas  digunakan  oleh Imam  Malik  (w.  97  h.),  sebagai  alasan  dalam  mengesahkan  hukum.  Kemungkinan Imam Malik umumnya dikutip oleh al-Syatibi, salah satu mazhab Maliki yang meneliti secara mendalam tentang maslahat dalam dua karyanya yang terkenal, al-muwafaqat dan al-I'tisam .  Seperti  yang  ditunjukkan  oleh al-Syatibi ,  seperti  dikutip  oleh  Nawir Yuslem,  sejauh  'sifat  standar,  secara  keseluruhan  signifikansi  keuntungan  yang terkandung  di  dalamnya  cenderung  dirasakan  dengan  alasan.  Imam  Malik  sering menggunakan istislah dalam pendekatan menegakkan hukum dengan terus menjaga syariat  maqasid  dan  tidak  mencapai  tekad  yang  bertentangan  dengan  pedoman syariat. 8
Terlepas dari kenyataan bahwa Imam Malik dipandang sebagai peneliti yang menggunakan maslahah  mursalah ,  para  pendukungnya  kemudian  membantahnya. Dengan  cara  ini,  setelah  abad  ketiga  hijriyah  tidak  mungkin  ada  lagi  jurisprudents yang menunjuk maslahah mursalah kepada Imam Malik, 9 sehingga ada penilaian yang menyatakan bahwa hipotesis maslahah-mursalah ditemukan dan dipromosikan oleh para peneliti yang mengusulkan fiqh dari kalangan Syafi'iyah, untuk menjadi Imam tertentu. al-Haramain al-Juwaini (w. 478 H.), instruktur Imam al-Ghazali. Mengingat beberapa  hasil  pemeriksaan,  penguasa  dalil  fiqih  yang  berbicara  tentang  dan
6 Amir Syarifuddin, (2011). Ushul Fiqih Jilid 2. Jakarta: Kencana, h:324-325
7 Dedi, Dendi Yuda S. Ibnu Rusydi, Hani Sholihah, An Overview of Budget Jurisprudence (Fiqh) to Eradicate the Corruption in Indonesia, International Journal of Psychosocial Rehabilitation, 24 (Issue 4), 5271-5280
8 .Yuslem, N (2014) Al-Burhan The Main Book Of Ushul Fikih . Bandung. Cita Pustaka Media, h: 146
9 . Hallag, W. B. (2012). A History of Islamic Legal. Jakarta: Rajawali Press. h :165-166

## Dedi, Ibnu Rusydi, Nursyamsi
Aplikasi Mashlahat Dalam Transaksi Ekonomi Syariah Kontemporer Di Indonesia Perspektif Legislasi
mempelajari maslahah-mursalah adalah Imam al-Ghazali atau dikenal sebagai hukum Islam. 10

## Penggunaan Maslahah Sebagai Hujjah
Para  peneliti  ushul  fiqh  setuju  bahwa maslahah  mursalah dapat  digunakan sebagai rekomendasi meskipun fakta bahwa dalam aplikasi dan posisinya ada kontras penilaian. Menurut ulama  Hanafiyah, untuk menjadikan maslahah mursalah sebagai rekomendasi,  dibutuhkan maslahah yang  mempengaruhi  hukum.  Ini  sebenarnya bermaksud bahwa ada menahan diri, hadis atau ijma' yang menunjukkan bahwa sifat yang  direncanakan  sebagai  kenyamanan  adalah  illat  (inspirasi  yang  sah)  dalam jaminan peraturan, atau semacam peraturan yang inspirasi hukumnya digunakan oleh teks. Sebagai inspirasi untuk sebuah regulasi. 11
Misalnya, Nabi pernah mendapat beberapa informasi  tentang  situasi dengan makanan  kucing,  haram  atau  tidak.  Kehadiran  kucing  yang  dapat  diandalkan  di sekitar rumah adalah  merek dagang yang membuatnya bersih atau sakral. Gagasan tentang  inspirasi  yang  sah  dalam  hadits  ini  jelas thawwaf (makhluk  yang  selalu  di rumah,  beristirahat  di  rumah  dan  sulit  untuk  mengisolasi).  Mengingat  atribut  ini, hukum  makanan  tambahan  kucing  tidak  berantakan. Thawwaf adalah  jiwa  dan thaharah (diberkati) untuk menjauh dari tantangan individu yang memelihara kucing di rumahnya.
Dalam  pengaturan  moneter,  ilustrasi  sifat  yang  dibujuk  dalam  peraturan adalah  Nabi  membatasi  broker  dari  menghalangi  peternak  di  batas  kota  atau  akan bertekad  untuk  membeli  produk  pedesaan  mereka  langsung  untuk  pembayaran agraria sebelum peternak memasuki pasar. Boikot ini diharapkan untuk menjauh dari kemalangan bagi peternak karena misrepresentasi biaya oleh pedagang yang membeli barang-barang  hortikultura  sejauh  mungkin  atau  wisma  karena  peternak  tidak memiliki  ide  paling  berkabut  tentang  kemajuan  biaya  yang  diwaspadai.  Gagasan tentang  ketidaktahuan  ini  adalah  adanya  kemalangan  yang  mempengaruhi  hukum perdagangan yang dilakukan oleh pedagang. Kemiripan dalam masalah ini juga terjadi dalam  masalah  yang  berbeda,  misalnya,  masalah  pembatas  rumah  yang  hampir meledak  ke  jalan,  karena  dapat  menyakiti  orang  lain  dengan  asumsi  itu  jatuh  dan jatuh pada seseorang.
Menurut  ulama  Hanafiyah,  kekurangan  petani  dalam  perdagangan  setara dengan pemecahan pembagi yang praktis meledak. Oleh karena itu, inspirasi hukum untuk pembagi dapat tidak berdiferensiasi dari inspirasi hukum dalam perdagangan di atas. 12 Sesuai dengan itu, menurut Hanafiyah, menghapus rasa sakit diingat karena gagasan maslahah mursalah dan dapat dimanfaatkan untuk jaminan hukum selama gagasan tentang keuntungan terkandung dalam teks atau ijma'.
Para ulama Malikiyah mengakui maslahah mursalah sebagai rekomendasi dari landasan regulasi. Menurut mereka, maslahah mursalah adalah jenis teks yang khas, bukan  teks  terperinci  dalam  terang 'illah seperti  dalam qiyas .  Misalnya,  Nabi Muhammad mengatakan tentang meningkatnya biaya produk yang diwaspadai. Dia
10 Suratmaputra, AM (2013). Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali, Jakarta, Pustaka Firdaus, h: 77
11 . Amin, M. (2011). Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam. Jakarta: elSAS, h:160
12 Amin, M. (2011). Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam. Jakarta: elSAS,h :163

## Dedi, Ibnu Rusydi, Nursyamsi
Aplikasi Mashlahat Dalam Transaksi Ekonomi Syariah Kontemporer Di Indonesia Perspektif Legislasi
sebagai penguasa di sekitar kemudian tidak memiliki hak istimewa untuk ikut campur dalam masalah biaya mengingat fakta bahwa demonstrasi campur tangan adalah hal yang tidak mendasar.
“Suatu  saat  orang-orang  berteriak  kepada  Rasulullah.  Mengenai  penetapan harga, “Ya Rasulullah. Harga-harga mengalami kenaikan, tetapkan harga untuk kami.  Rasulullah  kemudian  menjawab:  “Allah-lah  yang  menentukan  harga, penentu dan pemberi rizki. Saya berharap untuk bertemu Allah tidak ada yang akan bertanya kepada saya tentang kesalahan dalam  masalah darah dan harta benda. HR Abu Dawud. 13
Pendapat ulama Malikiyah terhadap masalah ini, hadits Nabi Muhammad SAW berlaku saat persediaan sedikit sedangkan permintaan tinggi, sehingga kenaikannya wajar. Bagaimanapun, jika kenaikan itu bukan karena minat yang berlebihan, tetapi karena  kegiatan  broker  yang  sebenarnya,  peneliti  Malikiyah  akan  memungkinkan otoritas  publik  untuk  menengahi  dalam  menilai  mengingat  pelanggan "menguntungkan". Mereka juga berpendapat untuk menjadikan maslahah mursalah sebagai saran untuk landasan hukum, para peneliti Hanafiyah menetapkan keadaan yang menyertainya:
1. Keuntungan  sesuai  keinginan  syara'  dan  diingat  untuk  keuntungan  yang  biasa ditegakkan oleh nash.
2. Kelebihan  ( maslahat )  yang  wajar  dan  tidak  salah  lagi,  selain  alat  ukur  sehingga hukum  yang  ditetapkan  melalui maslahah  mursalah benar-benar  memberikan manfaat  dan  menghindari  kemalangan  (madharat).  Manfaat  menyangkut individu, bukan kepentingan pribadi atau pertemuan minoritas tertentu. 14
Imam  Al-Syatibi  (mazhab  Maliki)  berpendapat  bahwa  kehadiran  dan  sifat maslahah  mursalah adalah qath'i meskipun  dalam  penerapannya  cenderung zanni . Akibatnya  al-Syatibi  hanya  membuat  dua  model  sehingga maslahat dapat  diakui sebagai  alasan  untuk  dasar  regulasi  Islam.  Pertama-tama, maslahat harus  sesuai dengan  syara' maslahat yang  tidak  sesuai  dengan  pengaturan  syara'  atau  yang bertentangan dengan saran syara ' (Al-Qur'an ‟ an, hadis dan ijma') tidak dapat diakui sebagai  premis  dalam  dasar  peraturan  Islam.  Kedua, maslahat seperti  dasar  utama tidak ditunjukkan oleh rekomendasi khusus. Dengan asumsi ada saran tertentu yang menunjukkannya,  seperti  yang  ditunjukkan  oleh  al-Syatibi,  itu  diingat  untuk penyelidikan  qiyas.  Al-Syatibi  berpendapat  ini  adalah  dengan  alasan  bahwa  teknik untuk  istislah  atau maslahah-mursalah dalam  memutuskan  peraturan  Islam  tidak bergantung pada teks tertentu, namun hanya dalam pandangan maslahat. yang sesuai dengan alasan dasar hukum syara'. Mengenai luas fungsional maslahah-mursalah , al- Syatibi dibatasi di bidang muamalah dan tidak membuat perbedaan di bidang ibadah. Para  peneliti  Hanabilah  juga  mendapat maslahah  mursalah .  Hal  ini  dapat diambil dari pernyataan Abu Zahrah dalam karya Ibnu Hanbal seperti yang dikutip oleh Nawir Yuslem bahwa para sarjana hukum sekolah Hanabilah melihat masalah ini sebagai alasan rencana hukum dan mereka umumnya menyinggung imamnya, Ahmad
13 Abu Dawud Sulaiman bin Asats, As sajastani (2017) Sunan Abu Dawud ‘Sahih .  Beirut. Darul Kutub Ilmiyah, h:362
14 Amin, M. (2011). Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam. h :163

## Dedi, Ibnu Rusydi, Nursyamsi
Aplikasi Mashlahat Dalam Transaksi Ekonomi Syariah Kontemporer Di Indonesia Perspektif Legislasi
wadah  Hanbal.  Ibnu  Qayyim  adalah  salah  satu  peneliti  mazhab  Hanabilah  yang menjabarkan maslahah sebagai salah satu alasan definisi hukum syara', memang isu- isu sah yang berhubungan dengan muamalat dilakukan untuk mengakui kepraktisan dan mencegah bahaya. Memang, bahkan Ibnu Qayyim sendiri menyimpulkan bahwa tidak  ada  hukum  syara  kecuali  jika  itu  ditata  sesuai  dengan  dan  bahkan  untuk mengikuti keuntungan umat manusia di dunia ini dan akhirat. 15
Cendekiawan Saifi juga telah mengadopsi bunga yang ditransfer sebagai metode naluri hukum dan memasukkannya ke dalam analogi. Pendapat lain, ada pernyataan yang  mengatakan  bahwa  Imam  asy-Syafi'i  menolak  prinsip  "menawarkan  bunga" sebagai  dasar  pembentukan  hukum  Islam,  karena  Imam  asy-Syafi'i  dalam  bukunya "Message" menolak persetujuan. sebagai dasar untuk ini. Terbentuknya syariat Islam. Namun  pandangan  ini  dibantah  oleh  Imam  al-Haramain  dan  muridnya  Imam  al- Ghazali dari mazhab Syafi'i, dengan memberikan beberapa contoh hasil ijtihad Imam Syafi'i berdasarkan minat yang disampaikan. Misalnya, ia menghilangkan hukuman minum  minuman  keras  dan  hukuman  zina,  yaitu  80  cambukan  karena  mabuk mengigau dan dalam pengaduannya diduga kuat akan menuduh orang lain berzina. Contoh  lain  adalah  kasus  batalnya  keterangan  saksi  (mundur  dan  syahadat),  yang menyatakan  bahwa  jika  sejumlah  saksi  bersaksi  tentang  seorang  suami  yang mengalami  kekerasan  psikis  terhadap  istrinya  sebanyak  tiga  kali,  maka  hakim memutuskan  suatu  cerai,  kemudian  saksi  mengingkari  kesaksiannya.  ,  kemudian hakim memutuskan mahar sebesar metzel, jika istri bersetubuh dengan suaminya dan jika diterima, masuk, setengah dari mitsil mahar. Denda atas saksi atas kesaksiannya merampas  hak  istri  dari  suaminya  dan  merugikan  suami.  Kesimpulan  Imam  Syafi'i tidak  berdasarkan  Al-Qur'an.  Atau  sebuah  hadits,  karena  tidak  ada  satu  ayat  atau hadits pun yang secara khusus mengatakan demikian, melainkan hanya berdasarkan kemaslahatan. 16
Peran  doa  dan  mufakat  tidak  terbatas  pada  ibadah  dan  apa  yang  diukur dengannya,  tetapi  lebih  pada  sikap  dan  analogi  dengannya.  Namun,  dalam  hal transaksi,  teks  dan  konsensus  diharuskan  untuk  mematuhi  prinsip  kepentingan pribadi. Jika kedua kalimat tersebut tidak sama, atau dengan kata lain bertentangan dengan “kepedulian untuk rujuk”, maka argumentasi hukum harus diutamakan. 17 Menurut  sebagian  besar  ulama,  kedudukan  nash  dan  ijma'  sebagai  dalil  yang paling kuat menunjukkan bahwa urutan dalil yang dijadikan sumber hukum adalah sebagai berikut: Kitab, Sunnah, kemudian ijma'. Adapun kekuatannya adalah: ijma', kitab,  dan  kemudian  sunnah. 18 Dan  mufakat  adalah  dalil  yang  paling  kuat,  karena menurut  mayoritas  mufakat,  itu  adalah  dalil  yang  terakhir.  Mereka  juga mengklarifikasi bahwa terkadang dalam menyusun teks hukum, keduanya konsisten dengan  perhatian  pada  harmonisasi,  dan  terkadang  berbeda.  Jika  mereka  pergi bersama, maka lebih baik untuk ini tanpa perlawanan. Tetapi jika keduanya berselisih dengan  angin  Mishalhah,  maka  angin  perdamaian  wajib  bagi  keduanya.  Salah  satu
15 Yuslem, N (2014) Al-Burhan The Main Book Of Ushul Fikih . h: 146-147
16 Yuslem, N (2014) Al-Burhan The Main Book Of Ushul Fikih . Bandung. h: 148-149
17 Zaid, M (2010) Al-Maslahat fi a-Tasri’ Al-Islami . Cairo. Darul Basyar Littaba’ah. h:235
18 Thufi (2012) Syarah Muhtashor Raudloh . Beirut. Darul Kutub ilmiyyah.h:111

## Dedi, Ibnu Rusydi, Nursyamsi
Aplikasi Mashlahat Dalam Transaksi Ekonomi Syariah Kontemporer Di Indonesia Perspektif Legislasi
kata  kunci  dari  pemikiran  Al-Dawfi  adalah  untuk  mempromosikan  "seruan  untuk rekonsiliasi"  melawan  konsensus  dan  di  bidang  pengobatan.  Hukum  mengajarkan budaknya  untuk  kebaikan,  jadi  hukum  menetapkan  aturan  dan  argumen  untuk mengajari  budaknya.  Mengesampingkan  keadilan  berjalan  dengan  mengutamakan sesuatu  yang  lain  daripada  berjalan  itu  sendiri  adalah  tidak  menaati  Tuhan.  Oleh karena itu, pemeliharaan dan dorongan mengejar sewa harus diperhatikan dalam ayat al-Mishlah sebagai mata rantai penerbitan as-adl as-sari'i, berdasarkan saran as-Sarai, yang posisinya lebih kuat berdasarkan hadits as-darr wa darr. Dia menekankan dalam hal ini bahwa pendapatnya mengutamakan Raya al-Mashalhah di atas argumen lain di bidang pengobatan, serta pendapat ilmuwan publik, yang lebih memilih konsensus daripada  hakim  cepat  lainnya. 19 Sebagaimana  disebutkan  dalam  Al-Qur'an,  surat Yunus, ayat 57-58.
Berdasarkan  ayat  ini,  orang  dapat  memahami  pentingnya  maslahat.  Ini menekankan  pentingnya  kebijaksanaan  bagi  seseorang,  karena  dengan  ucapan  ini Tuhan melindungi seseorang dari kematian dan mengarahkannya ke jalan yang lurus. Allah kemudian menyebut Al-Qur'an sebagai "penyembuhan penyakit dada, petunjuk dan  rahmat,  yang  mata  rantai  penularannya  sangat  bermanfaat  bagi  manusia. Kemudian,  dalam  kelanjutan  ayat  tersebut,  Allah  memerintahkan  manusia  untuk bergembira dalam kegembiraan ini. " Ini karena manfaatnya yang besar. 20
Tidak seperti kebanyakan ulama, mazhab Muhairi, ulama Syiah, dan beberapa ulama  Mu'tazilah  menolak  penggunaan  musala  dalam  keputusan  peradilan.  Alasan yang digunakan adalah jika bunga dapat dijadikan sebagai masalah definisi hukum, maka  akan  mensucikan  hukum  Suriah  karena  unsur  subjektif  yang  akan  muncul dalam  definisi  utilitas.  Selain  itu,  keuntungan  itu  sendiri  terletak  di  antara  dua kemungkinan, kemungkinan dukungannya dengan bola dan kemungkinan penolakan dengan  bola,  dan  apa  lagi  yang  mungkin  "tidak  dapat  digunakan  sebagai  argumen dalam penegakan hukum”. 21
Banyak sarjana menerima bunga sentinel sebagai metode menetapkan hukum. Argumen mereka adalah:
1. Universalitas Syariah terkandung dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits Nabi, yang menunjukkan bahwa setiap hukum bermanfaat bagi semua orang.
2. Manfaat  bagi  manusia  akan  selalu  bergantung  pada  evolusi  ruang,  waktu,  dan lingkungan itu sendiri. Jika hukum Islam  hanya sebatas hukum yang ada, tentu akan menimbulkan kesulitan.
3. Di antara amalan para sahabat yang menggunakan riba yang mereka kirim: Abu Bakar  menyarankan  kepada  Umar  ibn  al-Khattab  agar  Al-Qur'an  dikumpulkan dalam beberapa mushaf dengan alasan Al-Qur'an tidak mati atau hilang. Osman bin  Affan  yang  menulis  Al-Qur'an  dalam  satu  dialek  (qiraat)  dengan  tujuan menegaskan bahwa tidak ada perbedaan dalam membaca Al-Qur'an.
Khalifah Umar bin Khattab meminta para penguasa untuk mengisolasi properti individu  dari  properti  yang  didapat  dari  kekuasaannya,  ia  tidak  memberikan  zakat
19 Thufi (2012) Syarah Muhtashor Raudloh . Beirut..h:111
20 Dahlan, A. R. (2016). Mempertimbangkan Pemikiran al-Tufi Dalam Menjawab Masalah Eonomi Kontemporer. Medan. Jurnal Analitica Islamica vol:5
21 Amin, M. (2011). Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam. h :163

## Dedi, Ibnu Rusydi, Nursyamsi
Aplikasi Mashlahat Dalam Transaksi Ekonomi Syariah Kontemporer Di Indonesia Perspektif Legislasi
untuk  perubahan  atas  dasar  bahwa  sesuai  Umar  banyak  orang  memintanya. 22 Meskipun demikian, untuk mengakui maslahah mursalah sebagai pendekatan untuk meletakkan hukum, beberapa keadaan unik harus dipenuhi, antara lain:
1. Maslahah mursalah adalah maslahah yang mendasar dan bukan asumsi, OK untuk menilai dengan baik dan benar-benar membawa keuntungan bagi orang atau terus terluka dari orang pada umumnya.
2. Keuntungannya bersifat umum dan bukan orang untuk mendapatkan keuntungan atau  menjauh  dari  kerusakan  pada  semua  dan  tidak  pada  akhirnya menguntungkan pasangan atau kumpulan penguasa.
3. Sesuatu yang dianggap maslahah dengan penilaian yang baik harus sesuai dengan motivasi tanpa henti di balik syara dalam mengesahkan hukum yaitu memberikan manfaat  bagi  umat  dan  tidak  terlepas  dari  anjuran  syara'  khususnya  Al-Qur'an, Sunnah dan ijma'. 23
Dapat disimpulkan bahwa ulama yang menerima bunga yang diarahkan sebagai sarana mendefinisikan hukum sangat berhati-hati, karena ulama memiliki keberanian untuk menegakkan hukum tanpa adanya pedoman hukum tertentu.
Di antara alasan penolakan penggunaan bunga konsinyasi adalah sebagai berikut:
1. Jika  suatu  bunga  memiliki  indikasi  yang  sah  yang  membenarkannya  (persistent interest),  maka  hal  itu  termasuk  dalam  analogi,  dan  jika  tidak  ada  tuntunan epilepsi, maka tidak dapat disebut bunga. Mengamalkan sesuatu di luar tuntunan al-Sirri  berarti  mengakui  kekurangan  Al-Qur'an  dan  As-Sunnah,  padahal  Al- Qur'an dan As-Sunnah itu lengkap dan meliputi segala sesuatu.
2. Sedekah dengan riba yang tidak diakui dalam nash mengarah pada nafsu, dan cara ini tidak sesuai dengan prinsip syariat Islam.
3. Penggunaan  bunga  dalam  ijtihad  tanpa  mengindahkan  teks  akan  menimbulkan sikap liberal dalam penerapan hukum dan akan berdampak negatif. Dan jika fikih diperbolehkan  untuk  kepentingan,  maka  perubahan  hukum  Syam  dibolehkan, karena perubahan waktu dan tempat juga berbeda antara satu orang dengan yang lain, sehingga tidak ada kepastian hukum. 24
Berdasarkan argumentasi kelompok yang menerima dan menolak bunga yang dikirim,  tampaknya  tidak  ada  perbedaan  mendasar.  Kelompok  yang  menerimanya tidak  langsung  menerimanya  dan  bahkan  memberikan  beberapa  syarat  yang  ketat. Sedangkan  kelompok  yang  penolakannya  didasari  rasa  takut  berpeluang  untuk berbuat salah jika memilih untuk menegakkan hukum semaunya.

## Maslahah  Mursalah  dan  Penerapannya  dalam  Transaksi  ekonomi  Syari’ah Kontemporer
Peningkatan  kemajuan  dan  menyebabkan  isu-isu  pembangunan  dalam keberadaan  manusia  dan  isu-isu  semakin  membingungkan  dan  berubah  dan memerlukan keyakinan yang sah. Kemajuan yang berbeda di bidang keuangan Islam yang  belum  pernah  ada,  juga  memerlukan  keyakinan  hukum  apakah  model  dan produk dapat diterapkan berpikir tentang bahwa tidak ada teks yang dapat digunakan
22 Ibid, h 164
23 Khalaf, AW (2011) Ushu fiqih, , h: 84-85
24 Ibid, h: 85

## Dedi, Ibnu Rusydi, Nursyamsi
Aplikasi Mashlahat Dalam Transaksi Ekonomi Syariah Kontemporer Di Indonesia Perspektif Legislasi
sebagai sumber perspektif untuk gerakan. Masalah keuangan kontemporer, misalnya, tidak dapat diatasi jika mereka bergantung secara eksklusif pada strategi lama yang digunakan oleh para peneliti sebelumnya. Kesulitan mendapatkan nash dalam isu-isu tertentu mungkin akan sampai-sampai tidak dapat diatasi dengan qiyas karena tidak ada yang sebanding dalam nash, atau ijma ulama dengan alasan bahwa jarak waktu terlalu jauh.  Dalam  keadaan seperti  itu,  cara  yang paling  umum  untuk  meletakkan hukum  maslahah  mursalah  dapat  digunakan  sebagai  strategi  elektif  untuk  jaminan hukum. Untuk mencoba untuk tidak tergelincir pengaturan hukum keinginan, maka, pada  saat  itu,  melakukan  ijtihad  dengan  maslahah  mursalah  harus  dilakukan bersama-sama.
Beberapa  contoh  penggunaan  maslahah  mursalah  dalam  transaksi  ekonomi Islam kontemporer adalah sebagai berikut:

## Pendirian lembaga keuangan syariah
Bank  dan  lembaga  keuangan  Islam  lainnya  dengan  masing-masing  kapasitas mereka  telah  menjadi  sesuatu  yang  dibutuhkan  oleh  masyarakat  dan  tidak  dapat diisolasi dalam kehidupan saat ini. Bank telah menjadi cara untuk membantu orang lain,  apakah  menabung,  memperoleh  uang  tunai,  pembiayaan,  menutupi  tagihan listrik,  telepon,  biaya  sekolah,  bergerak,  dalam  hal  apa  pun,  mengalihkan  aset panduan  ke  jaringan  yang  terkena  dampak  kegagalan.  Secara  teoritis,  Islam  tidak menyusun fondasi pendirian perbankan. Bagaimanapun, jelas tidak ada bagian soliter dari Al-Qur'an atau al-Hadis yang menghalangi fondasi organisasi perbankan. Akad mudharabah  (bagi  hasil)  yang  telah  dikenal  dalam  ide  Islam  adalah  hubungan individu  (bukan  fondasi  seperti  bank)  antara  setidaknya  dua  individu  sebagai perjanjian kerja, di mana pemilik modal menyerahkan uang tunai ke tatap muka yang dipercaya  untuk  digunakan  sebagai  modal  kerja  dan  hasilnya  dipisahkan  oleh pengaturan. Kelengahan kehadiran bank tidak berkutat dengan teks hukum saat ini, baik teks Al-Qur'an maupun hadis.

## Kolateral dalam Pembiayaan mudharabah
Perbankan  syariah  di  Indonesia  mengingat  peraturan  dalam  Peraturan  No.  21 Tahun  2008  tentang  Perbankan  Syariah,  Dalam  memberikan  kantor  pembiayaan mengikuti  undang-undang  sesuai  Pasal  23  Peraturan  No.  21  Tahun  2008,  bahwa pengaturan  ini  membutuhkan  asuransi  tambahan  pada  setiap  pembiayaan  berisiko tinggi, misalnya, pembiayaan permasalah.
Pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan berisiko tinggi, karena bank akan terus  menghadapi  persyaratan  mudarib.  Terlepas  dari  kenyataan  bahwa  dengan penyelidikan  yang  paling  ideal,  pertaruhan  pembiayaan  yang  buruk  tidak  dapat dihindari, bank syariah melangkah dan menuntut keamanan ekstra sebagai asuransi untuk  pembiayaan  ini.  Hal  ini  dilakukan  sedemikian  rupa  sehingga  modal  yang diberikan kepada klien pembiayaan (mudarib) diandalkan untuk kembali ke kondisi uniknya sesuai pengaturan pada jam perjanjian.
Meskipun  pada  tingkat  dasar  jaminan  tidak  diizinkan  dalam  pembiayaan mudarabah, namun pada tingkat dasar spesialis yang sah berpendapat bahwa tidak ada asuransi tambahan seperti dalam pengaturan kontribusi lainnya. Di antara fuqaha

## Dedi, Ibnu Rusydi, Nursyamsi
Aplikasi Mashlahat Dalam Transaksi Ekonomi Syariah Kontemporer Di Indonesia Perspektif Legislasi
yang  berpikir  Imam  Syafi'I  dan  Imam  Malik  juga.  Keduanya  menjamin  bahwa mudharabah seperti  ini  adalah mudharabah yang  kacau.  Imam  Malik  berpendapat, kebutuhan  asuransi  tambahan  pada  pengaturan  pembiayaan mudharabah menyiratkan  menambah  topeng  pemahaman  pembiayaan mudharabah ,  dengan alasan  bahwa mudharabah dirugikan.  Abu  Hanifah  dan  Imam  Ahmad  menyatakan bahwa pemahaman mudharabah yang melibatkan keamanan ekstra sebagai jaminan adalah  belum  sah,  yang  tidak  sah  dan  batal,  itu  hanya  suatu  kondisi.  Imam  Abu Hanifah  membandingkan mudharabah seperti  ini  dengan  istilah  yang  pecah  dalam perdagangan.  Sesuai  dengan  perspektifnya  bahwa  perdagangan  diizinkan,  namun keadaannya batal.
Dengan  mempertimbangkan  bahwa  fondasi  bank  syariah  adalah  organisasi mediator  untuk  aliran  uang  tunai  secara  lokal,  bank  harus  mengikuti  kepercayaan pada  aset  luar  yang  disimpan,  adalah  normal  bagi  bank  untuk  meminta  keamanan ekstra  sesuai  pengaturan.  dari  ushul  fiqh maslahah  mursalah . Maslahah  mursalah yang menyinggung kebutuhan, kepentingan, kebaikan dan keuntungan umum dapat diterapkan  dengan  panjang  yang  sama  karena  tidak  berjuang  dengan  standar  dan pertentangan yang tegas dari istilah-istilah ini dan pada pemikiran kedua mengarah pada manfaat dari semua yang tidak membuat kesulitan dan merusak orang lain atau individu.  Berdasarkan mursalah  maslahah ini,  bank  syariah  dalam  memberikan pembiayaan diharapkan dapat mengambil cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang meneruskan asetnya kepadanya.
Juga, pemikiran untuk mengizinkan bank syariah sebagai pemasok aset untuk menuntut jaminan tambahan untuk pembiayaan mudharabah yang diberikan adalah dengan  alasan  bahwa  aset  yang  diberikan  oleh  orang  luar  yang  digunakan  sebagai modal oleh bank adalah trust dan bank harus mengikuti kepercayaan dengan tepat.

## Intervensi Harga
Pada  dasarnya  Islam  melihat  komponen  pasar  sebagai  sesuatu  yang  normal sehingga tidak ada persyaratan untuk intervensi pasar. Dalam aspek keuangan Islam, evaluasi selesai dengan pengaruh pasar, misalnya permintaan dan penawaran 25 , harus terjadi  dengan  sengaja,  dan  tidak  ada  satu  pun  dari  pertemuan  yang  dianiaya  atau dibatasi untuk dieksekusi. Dengan cara ini, biaya tinggi atau rendah bergantung pada perubahan  permintaan  dan  penawaran.  Jika  semua  pertukaran  sesuai  pedoman, kenaikan biaya yang terjadi adalah sunnatullah. 26 Biaya yang dibentuk melalui sistem pasar ini disebut saman misl (biaya sebanding) oleh spesialis hukum. 27
Jumhur  ulama  sependapat  bahwa  biaya  yang  masuk  akal  adalah  biaya  yang dibentuk  karena  kerja  sama  kekuatan  kepentingan  pasar  (sistem  pasar),  bahkan sebagian  besar  peneliti  memutuskan  pembatasan  obstruksi  pemerintah  dalam memutuskan biaya sektor bisnis, karena melindungi kepentingan pembeli. Ini sama pentingnya pada dasarnya sama pentingnya dengan menjaga penjual. Karena menjaga keduanya sama pentingnya, penjual dan pembeli diizinkan untuk mengenakan biaya yang  benar-benar  didasarkan  pada  kecenderungan  mereka.  Mengemudi  salah  satu
25 Syafei, R (2017) Fikih Muamalat , Bandung. Pustaka Setia. h :8
26 Taimiyah, I (2015) Pubic Duties In Islam , intituition of the Hisbah, Beirut, Darul Ilm, h:52
27 Taimiyah, I (2018) Majmu Fatawa, Riyadh, Wizarotul Auqoff.h: 520-521

## Dedi, Ibnu Rusydi, Nursyamsi
Aplikasi Mashlahat Dalam Transaksi Ekonomi Syariah Kontemporer Di Indonesia Perspektif Legislasi
pihak  untuk  menjual  atau  membeli  dengan  biaya  tertentu  adalah  kesalahan. Demikian juga, kecurigaan bahwa kenaikan biaya karena ketidakseimbangan penjual tidak dalam segala hal asli karena kekuatan permintaan dan penawaran. 28
Daripada  sebagian  besar  peneliti,  Ibnu  Taimiyyah  menganjurkan  adanya intervensi  biaya  oleh  otoritas  publik,  terlepas  dari  kenyataan  bahwa  nabi  tidak melakukannya .29 Pemikirannya  adalah maslahah ,  pedoman  moneter  dapat  berubah dari satu teks ke teks lain yang mengandung maslahah . Misalnya, Nabi SAW  tidak memiliki  keinginan  untuk  ikut  campur  dalam  masalah  biaya  di  Madinah,  ketika pasangan  memintanya  untuk  menurunkan  biaya.  Bagaimanapun,  ketika  kondisi berubah  (tikungan  pasar  terjadi),  mempertimbangkan  manfaat  dan  menjaga komponen  pasar  tetap  seimbang,  legislatif  dapat  menengahi  biaya,  sesuai  dengan pekerjaan  bawaan  dan  kapasitas  negara  untuk  mencapai  keseimbangan  besar  dan pasar  yang  normal.  Ini,  dalam  perspektif  al-Mawardi  tentang  al-Ahkâm  al- Sulthâniyyah  yang  populer,  dapat  dilegitimasi  dengan  alasan  bahwa  negara  adalah instrumen untuk melanjutkan misi kenabian untuk mengikuti agama dan mengawasi dunia (al-Mawardi: Tth).

## Larangan Dumping
Dumping  adalah  sarana  untuk  menjual  sejumlah  besar  barang  dagangan  di sektor  bisnis  asing  dengan  biaya  yang  lebih  murah  daripada  biaya  yang  tumbuh  di dalam negeri yang ditentukan untuk mengendalikan sektor bisnis yang tidak dikenal dan mengendalikan biaya produk tertentu. Seperti yang ditunjukkan oleh  referensi kata  istilah  perdagangan  internasional,  dumping  adalah  tindakan  menjual  barang- barang di negara-negara tujuan pengiriman dengan biaya di bawah biaya biasa atau biaya pembuat yang berarti membanjiri pasar di luar negeri. 30 (Rinaldy, 2016) Sesuai pedoman perdagangan internasional, dumping dipandang sebagai praktik pertukaran yang  tidak  bermoral  dan  dapat  merugikan  pembuat  barang-barang  yang  bersaing serta mengganggu kerangka pasar internasional.
Praktik dumping yang menyebabkan kontes barang-barang serupa di negara ini karena  biaya  barang-barang  impor  jauh  lebih  murah  daripada  biaya  barang-barang serupa  di  negara  ini,  sehingga  tidak  hanya  dapat  menutup  perusahaan  serupa  di negara  ini.  Tetapi  juga  (pemotongan)  untuk  ruang  lingkup  yang  sangat  besar. Alasannya  adalah,  perusahaan  lokal  harus  menghemat  biaya  fungsional  untuk bersaing dengan barang-barang impor yang sangat sederhana.
Dalam  peraturan  Islam,  tindakan  dumping  tidak  ditemukan  dalam  bait  atau hadis yang menyangkalnya. 31 (Anggraeni, 2015) Pertukaran yang tidak dikenal harus bebas, tidak ada yang harus membatasi apa pun, termasuk otoritas publik tidak boleh ikut campur dalam pelaksanaan atau jaminan strategi pertukaran. Oleh karena itu,
28 . Taimiyah, I (2018) Al- Hisbah fil Islam. Beirut. Darul Kutub Arobi. h:24
29 Attirmidzi,  Muhammad  bin  Isa  bin  Sauroh  (2018) Sunan  Attirmidi  Jami  ‘  Sahih .  Riyadh. Wazirotu Syun Al-Auqaff Suudiyyah. h:322
30 Rinaldy,  E.  (2012). Kamus  Istilah  Perdagangan  Internasional. Jakarta:  PT  Raja  Grafindo Persada.h: 74
31 Anggraeni,  N.  (2015). Dumping  Dalam  Perspektif  Hukum  Dagang  Internasional  dan  Hukum Islam . Mazahib, Jurnal Pemikiran Islam Vol. XIV No. 2 .h: 118

## Dedi, Ibnu Rusydi, Nursyamsi
Aplikasi Mashlahat Dalam Transaksi Ekonomi Syariah Kontemporer Di Indonesia Perspektif Legislasi
masih ada batasan yang harus dilihat karena tidak ada yang terluka dalam pertukaran. Sejalan  dengan  ini,  dengan  pemikiran  untuk  menguntungkan  dan  tidak  menyakiti daerah setempat yang  lebih luas, tindakan dumping secara eksplisit  dianulir dalam Islam.

## Kartel dan Monopoli
Kartel adalah pemahaman antara pembuat bebas untuk memfasilitasi pilihan, sehingga  setiap  bagian  kartel  dapat  memperoleh  manfaat  infrastruktur  yang menahan. Pengaturan tersebut dapat sebagai batasan / standar pembuatan, wilayah kesepakatan  atau  pengaturan  biaya.  Di  bawah  definisi  itu,  substansi  bisnis  yang memegang sindikasi tidak dapat dilihat sebagai kartel, terlepas dari kenyataan bahwa itu sangat baik dapat dianggap sebagai kesalahan yang sah karena salah menangani infrastruktur penahannya. Kartel umumnya muncul dalam kondisi oligopoli, di mana tidak banyak dealer dengan jenis barang homogen, dan dilakukan untuk memperoleh kekuatan pasar untuk mengelola biaya barang dengan membatasi aksesibilitas produk yang sedang dicari.
Di bawah peraturan undang-undang antitrust, kartel dilarang di hampir semua negara. Namun, kartel benar-benar ada baik di kalangan publik maupun global, baik formal maupun kasual. Dalam pasal 11 Peraturan No. 5 Tahun 1999 tentang Antitrust dan Kontes Bisnis yang Tidak Dapat Dibenarkan merujuk bahwa pengaturan kartel menggabungkan  pengaturan  yang  ditolak.  Pasal  11  menyatakan:  "Pelaku  usaha dilarang  membuat  perjanjian  dengan  pelaku  usaha  pesaing  yang  bermaksud mempengaruhi  harga  dengan  mengatur  produksi  dan  atau  pemasaran  barang  dan atau  jasa,  yang  dapat  mengakibatkan  terjadinya  praktek  monopoli  dan  atau persaingan usaha tidak sehat". 32 (Rokan, 2012)
Dalam  ekonomi  Islam,  kartel  adalah  kegiatan  yang  merugikan  pelanggan  dan mungkin  dapat  menyebabkan  persaingan  bisnis  yang  tidak  menguntungkan. Memang,  kontes  bisnis  yang  sehat  akan  memberikan  keuntungan  positif  bagi perekonomian.  Seringkali  dalam  industri  beberapa  pemain  membanjiri  pasar, sepanjang garis ini memberdayakan mereka untuk bergerak bersama bertekad untuk menambah  kekuatan  keuangan  dan  memperkuat  manfaat.  Oleh  karena  itu, keterbatasan  penciptaan  dan  tingkat  biaya  tergantung  pada  beberapa  pemahaman bersama.  Menyinggung  pada  teori  monopoli,  industri  yang  memiliki  kekuatan oligopolistik  akan  mendapatkan  manfaat  paling  ekstrim  dengan  asumsi  mereka bersama-sama  mempraktikkan  praktek  monopoli.  Dengan  boikot  kartel,  pembuat akan  didesak  untuk  membuat  persaingan  bisnis  yang  sehat  dan  membuat produktivitas penciptaan dan distribusi informasi, serta memberi energi lebih banyak kemajuan,  termasuk  infrastruktur  produksi.  Sementara  dari  sisi  pembeli  akan mendapat manfaat sebagai biaya yang agak lebih murah, mengingat fakta bahwa biaya hasil  dibingkai  oleh  siklus  penciptaan  atau  administrasi  asosiasi  penciptaan  yang efektif.
32 Rokan,  M.  K.  (2012). Hukum  Persaingan  Usaha:  Teori  dan  Praktiknya  Di  Indonesia. Jakarta: Rajawali Press,h : 125

## Dedi, Ibnu Rusydi, Nursyamsi
Aplikasi Mashlahat Dalam Transaksi Ekonomi Syariah Kontemporer Di Indonesia Perspektif Legislasi

## Spekulasi Valas
Spekulasi adalah jenis bisnis yang pada dasarnya merupakan efek samping dari membeli peralatan dengan biaya rendah pada suatu waktu dan menjualnya dengan biaya selangit suatu saat dalam waktu yang tidak terlalu lama. Seorang ahli teori dalam pertukaran untuk sebagian besar mengharapkan fluktuasi biaya yang berlebihan masa depan kontras dengan biaya saat ini. Islam membatasi tindakan ini.
Salah satu jenis pertukaran yang memiliki unsur ini adalah perdagangan valuta asing (forex). Pertukaran forex dapat tidak berdiferensiasi dari pertukaran syarf yang telah  sependapat  oleh  para  peneliti  sehubungan  dengan  kelebihannya  dengan pengaturan  yang  menyertainya:  pertama,  dengan  asumsi  uang  tunai  yang diperdagangkan adalah emas, harus memiliki berat atau skala yang sama, kemudian, pada  saat  itu,  pengangkutan  barang  dagangan  dilakukan  segera  (naqdan  /  spot), untuk  menjauh  dari  riba.  Kedua,  dengan  asumsi  bentuk  moneter  yang diperdagangkan adalah emas dan perak, atau dua jenis standar moneter yang unik, maka,  pada  saat  itu,  mereka  dapat  diperdagangkan  dengan  tingkat  pasar  dan pengangkutan uang.
Pertukarang mata uang atau perdagangan forex untuk kebutuhan sektor riil, dua pertukaran tenaga kerja dan produk, hukumnya bisa sesuai dengan peraturan Islam. Bagaimanapun, jika niatnya adalah untuk spekulasi, hukumnya haram. Perselisihan penolakan  perdagangan  forex  untuk  hipotesis  karena  bertukar  perdagangan  asing sama  tidak  normalnya  dengan  taruhan  dan  pertukaran  penuh  dengan  spekulasi. Terlebih lagi, kontribusi margin trading sangat potensial untuk melemahkan standar moneter dan sebagai aturan jangan melihat kontes bisnis yang solid karena tidak ada proses  pertukaran  yang  nyata.  Kekurangan  pertukaran  riil  membuat  pemeriksa bergantung  secara  eksklusif  pada  perbedaan  dalam  biaya  perdagangan  pada penutupan  dengan  membeli  bentuk  moneter  yang  tidak  dikenal,  misalnya,  dolar, ketika  biaya  turun  dan  pengirimannya  ketika  biaya  naik.  Kontras  dalam  biaya pembelian dan biaya manfaat para ahli teori. Perbedaan yang didapat tanpa 'iwadh atau pertukaran saham asli adalah riba, kerentanan tingkat perdagangan uang tunai yang mengakibatkan kemalangan dan manfaat dari taruhan.
Demikian juga, dalam aspek keuangan Islam, uang bukanlah barang, sementara dalam pertukaran uang menjadi produk yang terjadi adalah pertukaran virtual, karena dalam latihan bisnis ada pergantian perkembangan uang dalam jumlah besar, namun tidak ada tindakan area nyata (tenaga kerja dan produk). Dalam masalah keuangan Islam,  semua  jenis  pertukaran  virtual  dibatasi,  karena,  dalam  kasus  yang memungkinkan pasar mata uang akan berkembang lebih cepat perkembangan pasar tenaga kerja dan produk. Perkembangan yang tidak merata ini akan menjadi sumber darurat  keuangan.  Dengan  cara  ini,  tindakan  teori  forex  harus  dianulir,  untuk mengikuti keuntungan umum ekonomi.

## Kartu Kredit Syari’ah
Kartu  syariah  dalam  istilah  fiqh  muamalah  dikenal  sebagai bithaqatuli'timan . Bithaqah menyiratkan kartu, sementara i'timan menyiratkan keadaan kesejahteraan dan kepercayaan satu  sama lain. Dalam ungkapan kartu syariah sebagai jenis kartu luar  biasa  yang  diberikan  oleh  bank  (sebagai  pembuat  kartu),  maka,  pada  saat  itu,

## Dedi, Ibnu Rusydi, Nursyamsi
Aplikasi Mashlahat Dalam Transaksi Ekonomi Syariah Kontemporer Di Indonesia Perspektif Legislasi
akan dibayarkan nanti. Bank akan memberikan kliennya catatan bulan ke bulan yang harus dibayar, atau langsung dibebankan dari rekening yang belum bekerja.
Kartu  syariah  merupakan  salah  satu  hasil  pemberian  bank  syariah  dengan standar  akomodasi  dan  maslahah.  Dalam  jaminan  fatwa  pada  kartu  syariah  ada beberapa  aturan maslahah yang  digunakan  oleh  MUI  dalam  jaminan  fatwa, didahulukan  (diprioritaskan)  atas  mendatangkan  kemaslahatan).  (MUI)  Mengingat standar  yang  digunakan,  cenderung  ditolak  bahwa  kartu  syariah  akan  diberikan mengingat rekomendasi maslahah mursalah .

## KESIMPULAN
Pemanfaatan maslahah mursalah sebagai sumber hukum untuk pertukaran dan praktik keuangan Islam yang sudah tidak menyenangkan saat ini menjadi kebutuhan. Peneliti  Ushul  dari  berbagai  cara  berpikir,  misalnya,  mazhab  Maliki,  Hanafi,  Syafi'i dan  Hambali  sepakat  untuk  mengizinkannya  dengan  perjanjian  khusus  meskipun faktanya ada pemecatan namun tidak berprinsip dan hanya perspektif yang mirip di antara maslahah dan qiyas.
Berbagai jenis peristiwa pergantian keuangan Islam, baik institusional maupun barang,  menunjukkan  bahwa  pekerjaan mursalah  maslahah sangat  besar.  Hal  ini terlihat dari landasan perbankan syariah, pengembangan kartu kredit syariah untuk bekerja dengan pertukaran yang berbeda, penyegaran dalam pertukaran mudharabah , misalnya, memastikan komitmen dan bagi hasil sebagai teknik bagi hasil, dan lain- lain.  Dengan  pesatnya  kemajuan  ekonomi  syariah  dengan  berbagai  turunanya, pemanfaatan maslahah  mursalah akan  semakin  berlaku  dan  mendesak  sehingga syariat Islam akan semakin baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Abu Dawud Sulaiman bin Asats, As sajastani (2017) Sunan Abu Dawud ‘Sahih .  Beirut.
Darul Kutub Ilmiyah.
Aghazali, AM (2016) Philoshopy of Islamic Law Al-Ghazaly . Jakarta Pustaka firdaus. Al-Mawardi, (T.Th). Al-Ah}kâm al-Sult}âniyah . Beirut: Dâr al-Fikr. Amir Syarifuddin, (2011). Ushul Fiqih Jilid 2. Jakarta: Kencana. Amin, M. (2011). Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam. Jakarta: elSAS. Anggraeni,  N.  (2015). Dumping  Dalam  Perspektif  Hukum  Dagang  Internasional  dan Hukum Islam . Mazahib, Jurnal Pemikiran Islam Vol. XIV No. 2 .
As sajastani. AD (2017) Sunan Abu Dawud ‘Sahih .  Beirut. Darul Kutub Ilmiyah. Attirmidzi, Muhammad bin Isa bin Suroh (2018) Sunan Attirmidi Jami ‘ Sahih . Riyadh. Wazirotu Syun Al-Auqaff Suudiyyah.
Dahlan, A. R. (2016). Mempertimbangkan Pemikiran al-Tufi Dalam Menjawab Masalah Eonomi Kontemporer. Medan. Jurnal Analitica Islamica vol:5
Dedi,  Dendi  Yuda  S.  Ibnu  Rusydi,  Hani  Sholihah,  An  Overview  of  Budget Jurisprudence  (Fiqh)  to  Eradicate  the  Corruption  in  Indonesia, International Journal of Psychosocial Rehabilitation , 24 (Issue 4), 5271-5280
Hallag, W. B. (2000). A History of Islamic Legal. Jakarta: Rajawali Press. Lexy. J (2016) Qualitatife Research Methodology. Bandug. PT Rosda Karya Offset.

## Dedi, Ibnu Rusydi, Nursyamsi
Aplikasi Mashlahat Dalam Transaksi Ekonomi Syariah Kontemporer Di Indonesia Perspektif Legislasi
Mas’ud,  MK  (2020) Syatibi’s  Philosopy  of    Islamic  Law .  Journal  of  law  and  Religion 15(1/2) 389. MUI. (n.d.). http://www.dsnmui.or.id .
Khalaf, AW (2011) Ushu fiqih, Cairo. Darul Qalam . vol:11 . Rinaldy, E. (2012). Kamus Istilah Perdagangan Internasional. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Rokan,  M.  K.  (2012). Hukum  Persaingan  Usaha:  Teori  dan  Praktiknya  Di  Indonesia. Jakarta: Rajawali Press.
Suratma Putra, AM (2018) Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali . Jakarta, Pustaka Firdaus. Syafei, R (2017) Fikih Muamalat , Bandung. Pustaka Setia. Syafei, R (2015) Ushul Fikih , Bandung. Pustaka Setia. Taimiyah, I (2018) Al- Hisbah fil Islam. Beirut. Darul Kutub Arobi. Taimiyah, I (2018) Majmu Fatawa, Riyadh, Wizarotul Auqoff Taimiyah, I (2015) Pubic Duties In Islam ,Beirut, Darul Ilm Thufi (2012) Syarah Muhtashor Raudloh . Beirut. Darul Kutub ilmiyyah. Yuslem, N (2014) Al-Burhan The Main Book Of Ushul Fikih . Bandung. Cita Pustaka Media.
Zaenudin MA and Rusydi, I. (2019) “Pemikiran Fikih Kemaslahatan Dan Fiqih Akhlak (Membaca Kembali Kitab Bidâyatul Mujtahid wa Nihâyatul Muqtashid adalah karya Ibn Rusyd)”, al-Afkar, Journal For Islamic Studies , 2(2), pp. 226–234. doi: 10.31943/afkar_journal.v4i1.70.
Zaid, M (2010) Al-Maslahat fi a-Tasri’ Al-Islami . Cairo. Darul Basyar Littaba’ah.
© 2022. This article is an open access article distributed under the terms and conditions  of  the  Creative  Commons  Attribution-ShareAlike  4.0  (CC  BY-SA) International License (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

## www.al-afkar.com
Asosiasi Dosen DPK UIN Sunan Gunung Djati Bandung
al-Afkar, Journal for Islamic Studies is on publishing original empirical research articles and theoretical reviews of Islamic Studies, it covers various issues on the Islamic studies within such number of fields as Islamic Education, Islamic thought, Islamic law, political Islam, and Islamic economics from social and cultural perspectives and content analysis from al-Qur’an and Hadist.
ISSN Online  : 2614-4905