Pelanggaran Hak Cipta Melalui Internet
(Studi Kasus: Itar-Tass Russian Agency Melawan Russian Kurier Agency)

## Rehulina Tarigan
Dosen Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Unila

## Abstrak
Kasus Itar-Tass Russian Agency melawan Russian Kurier Agency yang berkaitan dengan  hak  cipta , perkara  ini  dimulai  ketika  warga  negara  Rusia  menggandakan dan  menyebarluaskan  karya  sastra  warga  negara  Amerika  Serikat,  penggandaan ini dilakukan di Inggris dan disebarluaskan di Cina. Dalam Perkara ini terdapat 4 negara,  yaitu  Rusia  (negara  pelaku  pelanggaran),  Amerika  Serikat  (orang  yang hak  ciptanya  dilanggar),  Inggris  (tempat  terjadinya  pelanggaran)  serta  Cina (tempat  penyebarluasan).  Apabila  warga  negara  Amerika  hendak  menuntut  ganti rugi kepada warga negara Rusia yang telah melakukan pelanggaran terhadap hak ciptanya, maka  kemanakah tuntutan tersebut harus diajukan, Hukum apakah yang akan  digunakan  oleh  hakim  dalam  menyelesaikan  sengketa  ini,  merupakan permasalahan  yang  hendak  ditemukan  jawabnya.  Berdasarkan  kajian  teoretis ditemukan  jawaban  bahwa  peradilan  yang  berhak  menangani  perkara  ini  adalah peradilan Amerika Serikat. Sedangkan untuk menentukan hukum yang digunakan menyelesaikan  perkara  tersebut,  hakim  menggunakan  kualifikasi  bertahap,  pada tahap pertama hakim Lex Fori mengunakan hukum atas dasar; karya cipta dalam sengketa adalah hasil karya dari warga Negara Rusia, Karya cipta ini pertama kali dipublikasikan  di  Rusia  dan County  of  Origin -nya  adalah  Rusia,  setelah  hakim Lex Fori memutuskan  bahwa  hukum  Rusia  yang  di  gunakan  makan  hakim melakukan  kulifikasi  tahap  kedua,  pada  tahap  ini  hakim  melihat  bahwa berdasarkan  ketentuan  perundang-undangan  Rusia  perkara  ini  masuk  dalam klasifikasi  berdasarkan  kepemilikan,  dan  hukum  Rusia  menunjuk  hukum  yang belaku bagi kepemilikan adalah hukum pemilik.artinya, hukum Amerikalah yang berwenang untuk itu.
Kata kunci : Pelanggaran Hak Cipta, internet dan perdata internasional.

## I. Pendahuluan
Teknologi informasi dan komunikasi mengubah perilaku masyarakat dan peradaban global. Di samping itu, perkembangannya menjadikan  dunia  menjadi  tanpa batas  ( borderless )  dan  perubahan sosial yang secara signifikan berlangsung demikian cepat. 1
1 Ahmad  M.  Ramli, Cyber  Law  dan  HAKI, Dalam  Sistem  Hukum  Indonesia, Refika
Aditama, Bandung, 2004, hlm. 1. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya  internet,  telah  membawa banyak kemudahan dalam mendukung aktifitas manusia. Perusahaan jasa wisata dapat mempromosikan  beragai  fasilitas kepada  konsumen  di  seluruh  dunia langsung  melalui  internet  dengan biaya  lebih  murah.  Melalui  internet, seorang  mahasiswa  dengan  mudah dapat  mengakses  berbagai  jurnal ilmiah berbagai universitas
terkemuka seluruh dunia, di samping memberikan manfaat, tingginya penggunaan teknologi informasi memberikan  akibat  berupa  ancaman terhadap  eksistensi  karya  cipta  dan invensi  yang  ditemukan  oleh  para penemu  Hak  Kekayaan  Intelektual.
Karya-karya intelektual berupa
program  komputer  dan  objek-objek hak cipta  yang ada di  media internet dengan  sangat  mudah  dilanggar, dimodifikasi dan digandakan. 2 Berbagai  bentuk  pelanggaran hak  cipta  dalam  internet  telah berkembang demikian cepat. Pelanggaran-pelanggaran  hak  cipta tersebut dapat berupa mengkopi hasil karya cipta dari internet, baik berupa tulisan,  musik  ataupun  film,  dan menyebarluaskannya tanpa izin, menggunakan nama-nama dari orang terkenal ataupun perusahaan- perusahaan  besar  sebagai  nama domain  tanpa  izin,  dan  berbagai bentuk pelanggaran lainnya. Negara-negara  telah  memiliki
berbagai  perangkat  hukum  guna melindungi hak cipta warga negaranya. Masyarakat  internasional bahkan  telah  menghasilkan  suatu Konvensi Internasional  berkaitan dengan  perlindungan  hak  cipta. 3 Namun    demikian  upaya  penegakan hukum berkaitan dengan pelanggaran hak  cipta  yang  dilakukan  melalui internet cukup sulit, karena kerapkali pelanggaran-pelanggaran
tersebut
melibatkan unsur-unsur asing. Sebagai ilustrasi, seorang warganegara  Rusia  menggandakan dan  menyebarluaskan  karya  sastra seorang warganegara Amerika Serikat. Penggandaan tersebut dilakukan  di  Inggris  dan  hasil  dari penggandaan tersebut di
2 Ibid, hlm. 6.
3 Berne Convention For The Protection of Literary and Artistic Works.
sebarluaskan di Cina. Dalam ilustrasi tersebut  ada  4  unsur  asing  yang terlibat,  yakni  Rusia  (warganegara pelaku pelanggaran), Amerika
Serikat  (orang  yang  hak  ciptanya dilanggar), Inggris (tempat terjadinya pelanggaran)  serta  Cina  (tempat disebarluaskannya  karya  sastra  yang telah digandakan). Apabila kemudian warganegara Amerika hendak  menuntut  ganti  rugi  kepada warga  negara  Rusia  yang  telah melakukan pelanggaran terhadap hak ciptanya,  maka    kemanakah  tuntutan tersebut  harus  diajukan,  Hukum apakah  yang  akan  digunakan  oleh hakim dalam menyelesaikan sengketa  tersebut.  Untuk  menjawab pertanyaan-pertanyaan demikian, maka  diperlukan  teori-teori  maupun ketentuan-ketentuan  Hukum  Perdata Internasional. Oleh karena itu masalah pelanggaran hak cipta melalui internet memiliki kaitan yang erat dengan Hukum Perdata Internasional. Konvensi Berne dan Kesepakatan  TRIPs  ( Trade  Related Aspects  of  intellectual  Property Right ) mencoba untuk mengharmonisasikan hukum hak cipta  di  seluruh  dunia.  Namun demikian, konvensi ini belum menciptakan  suatu  ketentuan  hak cipta  yang  seragam  dengan  mana seluruh  negara  di  dunia  memiliki hukum hak cipta yang sama. 4
Salah      satu  contoh  kasus adalah  sengketa  antara  Itar-Tass Russian  Agency  dengan  Russian Kurrier,  inc.  Sengketa  ini  berkaitan
4 Yu,  Peter  K, Conflict  of  Laws  Issues  in International Copyright cases, http://www.gigalaw.com/articles/2001/18/12 /205 lihat http://en.wikipedia.org/wiki/Itar- Tass_Russian_News_Agency_v._Russian_K urier,_Inc.#Case_history di  download  pada 08.30 Tanggal 13 Mei 2013
dengan masalah sengketa kepemilikan  dan  pelanggaran  hak cipta.  Pengadilan  manakah  yang berwenang mengadili sengketa antara  Itar-Tass  Russian  Agency dengan  Russian  Kurrier,  inc  dan Hukum manakah yang harus digunakan oleh hakim dalam menyelesaikan  sengketa  antara  Itar- Tass Russian Agency dengan Russian Kurrier, inc? II. Pembahasan
kasus  ini  merupakan  kasus antara Itar-Trass Russian New Agency  (Berkedudukan  di  Rusia) versus Russian Kurrier.Inc (Berkedudukan di New York,
Amerika  Serikat),  berikut  ini  di jabarkan  fakta-fakta  yang  terkait dengan kasus ini; A. Kasus Posisi dan dasar Gugatan Itar-tass Russian News Agency (penggugat) merupakan sebuah korporasi yang  bergerak  dalam
bidang usaha mempublikasikan, harian  atau  mingguan,  surat  kabar yang sebagian besar berbahasa Rusia di Rusia atau Israel. Itar-tass Russian terdiri  dari  berbagai  perusahaan berita  serta  para  wartawan  yang bekerja  pada  perusahaan  berita tersebut.
Russian    Kurrier  (Tergugat) merupakan perusahaan majalah mingguan  berbahasa  Rusia  yang berkedudukan  dan  mendistribusikan terbitannya  di  wilayah  New  York,
Amerika Serikat. Russian Kurrier telah mengkopi  sekitar  sekitar  500  artikel yang sebelumnya (pertama kali) telah dipublikasikan  pada  surat  kabar  dari para penggugat dan telah
didistribusikan oleh Itar-Tass.
Russia  Kurrier    juga  telah mengkopi  artikel-artikel  yang  berisi headline,  gambar-gambar, by-lines, grafik,  sebagai  tambahan  pada  teks, yang  kemudian  di  masukkan  ke dalam  halaman  lay-out,  direproduksi serta  di  print  pada  halaman-halaman terbitan Russian Kurrier.
Tindakan Russian Kurrier yang mengcopy  artikel,  gambar,  headline maupun grafik-grafik dari karya para penggugat dilakukan tanpa memperoleh  izin  terlebih  dulu  dari para penggugat. B. Tinjauan Umum Hukum Perdata Internasional Untuk mendapat gambaran yang jelas mengenai pengertian serta ruang lingkup Hukum Perdata Interbasional  (HPI)  maka  perlu diperhatikan  definisi  yang  diberikan oleh beberapa ahli berikut :
Sudargo  Gautama  mengartikan HPI sebagai Berikut : 5
Keseluruhan  peraturan  dan keputusan-keputusan yang menunjuk-kan  stelsel-stelsel  hukum manakah  yang  berlaku  atau  apakah yang merupakan hukum, jika hubungan-hubungan  dan  peristiwa antara  warga  (warga)  negara  pada satu  waktu  tertentu  memperlihatkan titik-titik  pertalian  dengan  stelsel- stelsel  dan  kaidah-kaidah  hukum dari  dua  atau  lebih  negara,  yang berbeda dalam lingkungan- lingkungan kuasa tempat, (pribadi)dan soal-soal. Sunaryati  Hartono  memandang inti  dari  HPI  adalah  pergaulan  hidup masyarakat internasional. Oleh karena  itu  Sunaryati  lebih  condong
5 Sudargo  Gautama, Hukum  Perdata Internasional  Indonesia,  Buku  Kedelapan, Jilid ketiga (Bagian Dua), Alumni, Bandung, 1998, hlm. 21.
untuk  menamakan  Hukum  Perdata Internasional  ” Hukum  Pergaulan
Internasional”, sebab  bukan  sifat perdatanya atau pun sifat internasionalnya  yang  menentukan kaedah-kaedah  HPI,  akan  tetapi pergaulan internasionallah (jadi hubungan-hubungan  internasional), yang  menetukan  corak  kaedah- kaedah HPI. 6
Adapun  yang  menjadi  pokok persoalan dalam HPI, adalah : 7
1. Hakim  atau  Badan  Peradilan manakah yang berwenang menyelesaikan perkara-perkara
Hukum  yang  mengandung  unsur asing.
2. Hukum  manakah  yang  harus diberlakukan untuk mengatur dan/atau menyelesaikan persoalan-persoalan  hukum  yang mengandung unsur asing.
3. Bilamana/sejauhmanakah suatu pengadilan  harus  memperhatikan dan  mengakui  putusan-putusan hukum  asing  atau  mengakui  hak- hak yang terbit berdasarkan hukum  atau  putusan  pengadilan asing.
C. Perbuatan Melawan Hukum
Kaidah-kaidah HPI yang mengatur  materi  ini  tidak  semata- mata  dibataskan  kepada  perbuatan- perbuatan  melanggar  hukum  yang telah  dilakukan  dengan  sengaja, karena kesalahan pihak yang melakukan,  baik  secara  intentional (dengan  sengaja)  atau  hanya  karena kelalaian (negligance). Disini termasuk  juga  tanggung  jawab  yang 6 C.F.G.  Sunaryati  hartono, Pokok-Pokok Hukum  Perdata  Internasional, Binacipta, bandung, 1989.
7 Bayu  Seto, Dasar-Dasar  Hukum  Perdata Internasional, Citra  Aditya  Bakti,  Bandung, 2001, hlm. 15-16, C.F.G. Sunaryati hartono, op.cit, hlm. 14.
disebabkan perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan. 8
Ada  beberapa  teori  berkaitan dengan  penentuan  hukum  yang berlaku  dalam  memutus  sengketa akibat  perbuatan  melawan  hukum, yaitu :
1. Hukum  Tempat  Terjadinya Perbuatan  Melawan  Hukum ( Lex Loci Delicti Commissi ). 9 Kaidah Lex Loci Delicti Commissi atau  disingkat  dengan Lex Loci Delicti, merupakan kaidah yang tertua dan umum diterima sejak lama tanpa menemukan tantangan sedikitpun.  Berdasarkan  kaidah  ini, hukum yang berlaku untuk perbuatan melanggar  hukum  ialah    hukum dimana  perbuatan  itu  dilakukan (terjadi).  Hukum  ini  menentukan baik  mengenai  syarat-syaratnya  (jadi mengenai  pertanyaan  apakah  telah terjadi  suatu  perbuatan  melanggar hukum), maupun juga sampai sejauh mana akibat-akibat daripadanya.
Namun  demikian,  kaidah lex loci  delicti ini  dianggap  terlalu  kaku sebagai hard  fast  rule kurang memperlihatkan souplesse yang demikian diperlukan bilamana hendak memenuhi kebutuhan-
kebutuhan  hukum  yang  demikian aneka warnanya dalam realitas kehidupan sehari-hari.

## 2. Prinsip Lex fori
Oleh  penulis  kenamaan  abad ke-19,  Wachter  dan  Savigny  telah dipupuk  pendirian  bahwa  dalam perkara-perkara perbuatan melanggar hukum selalu harus digunakan hukum  dari  forum  sang  hakim.  Hal ini  disebabkan  karena  kaidah-kaidah yang  mengatur  persoalan  perbuatan melanggar hukum dan akibat- akibatnya mengenai penggantian
8 Sudargo Gautama, op.cit , hlm. 116.
9 Sudargo Gautama, op.cit., hlm. 119-121.
kerugian  adalah  bersifat  demikian memaksa,  karena  segi-segi  ethisnya, hingga hakim dari setiap negara tidak akan menyimpang darinya.

## 3. Kombinasi Pemakaian
Lex Loci dan Lex Fori 1) Prinsip  Persamaan  dari  HPI Inggris. Dalam HPI Inggris yang berkaitan  dengan  perbutan  melawan hukum,  ada  dua  unsur  penting  yang harus  dipenuhi  guna  dikabulkannya tuntutan  gati  rugi  untuk  perbuatan- perbuatan di luar negeri :
a) Actionability
Syarat ini berarti bahwa tindakan  sengketa  dari  tergugat apabila dilakukannya di dalam wilayah  Inggris  akan  merupakan suatu  perbuatan  tort  pula  yang membawa kewajiban membayar ganti rugi.
b) Justifibiality
Syarat  ini  mengaitkan  sesuatu kepada  lex  locus  delicti.  Perbuatan yang disengketakan harus juga merupakan perbuatan melanggar hukum ditempat dimana ia dilakukan.
Selain  itu  berlaku  pula  prinsip similiarity atau similitude .  Hal  ini berarti  bahwa  apabila  hukum  asing dimana  perbuatan  sengketa  terjadi menghapuskan tuntutan maka penghapusan  itu  berarti  pula  suatu pembebasan  untuk  tuntutan  dari suatu pihak di negara Inggris.
2) Vorbehaltklausel dari HPI Jerman. Pada  asasnya  dipakai  lex  loci delicti  untuk  perbuatan  melawan hukum  menurut  HPI  Jerman.  Tapi pasal 12 EGBGB jerman memberikan pembatasan yang penting  bagi  orang-orang  Jerman. Mereka    tidak  dapat  dituntut  di
Jerman  untuk  perbuatan-perbuatan
melanggar  hukum  yang  dilakukan diluar  negeri  untuk  jumlah  yang lebih  besar  dari  apa  yang  mereka wajib  menurut  ketentuan-ketentuan hukum Jerman.

## 4. Pelembutan kaidah Klasik
1) The Proper Law of a Tort
Proper  law  of  a  tort pada dasarnya  adalah  sama  dengan the proper  law  of  a  contract .  Alam menetukan hukum yang akan
digunakan  dalam  memutus  sengketa adalah  dengan  memperhatikan  apa yang  dinamakan  center  of  gravity atau  grouping  of  contracts  atau memperhatikan negara manakah yang  memiliki The  Most  Significant contacts dengan  apa  yang  menjadi sengketa.
2) Sozialle Umwelt Menurut  teori  ini,  perbuatan
melawan  hukum  harus  ditentukan menurut sistem hukum hukum dalam suasana sosial manakah perbuatan itu dengan  akibatnya  telah  berlangsung. Pada  umumnya  maka  sistem  hukum ini  adalah  hukum  dari  tempat terjadinya  perbuatan  itu.  Tetapi  ini tidak selalu harus demikian adanya.
Hal  penting  lain  berkaitan dengan  perbuatan  melawan  hukum adalah  penetuan  tempat  ( locus )  di mana  terjadinya  perbuatan  melawan hukum.
Ada beberapa teori berkenaan dengan perbuatan melawan hukum, yaitu : a. Teori Tempat Terjadinya Kerugian; Menurut  teori  ini,  titik  berat diletakkan  atas  tempat  dimana kerugian   timbul. b. Teori Tempat Dimana dilakukannya Perbuatan;
Di  negara  Eropa  Kontinental, sistem yang paling banyak dianut ialah  bahwa  titik  berat  harus
dilakukan  atas  tempat  dimana  si pelanggar berbuat. c. Teori Kombinasi Dengan Kebebasan Memilih; Teori  ini  merupakan  kombinasi antara  teori  tempat  terjadinya kerugian  dengan  teori  tempat dimana  dilakukannya  perbuatan.
Sang  korban  bebas  memilih hukum  manakah  ia  lebih  sukai: tempat dimana perbuatan
dilakukan  atau  tempat  akibat nampak. Ke dua tempat ini sama- sama merupakan locus.

## D. Analisis Kasus
Dalam  menyelesaikan  suatu sengketa HPI, terdapat beberapa pola berfikir  yuridik  yang  perlu  diikuti, yaitu :
1. Hakim  menghadapi  persoalan hukum  dalam wujud sekumpulan fakta  hukum  yang  mengandung unsur-unsur asing ( foreign elements )  dan  harus  menentukan apakah perkara merupakan persoalan HPI. 10 Pada tahap ini hakim menyadari  adanya  fakta-fakta  di dalam  perkara  yang  menunjukkan adanya keterkaitan antara perkara ini dengan tempat-tempat asing (tempat- tempat  di  luar  wilayah  Negara forum). 11 Fakta-fakta yang menunjukkan  bahwa  hakim  sedang menghadapi  suatu  masalah  HPI tersebut  dinamakan Titik  Pertalian Primer atau Titik  Taut  Pembeda.
Titik  taut  primer  dapat  berbentuk  : kewarganegaraan fihak yang
bersangkutan,  bendera  kapal  asing, domisili,  tempat  tinggal,  tempat  asal seseorang,  atau  domisili  tempat
10 Bayu Seto, op.cit , hlm. 9.
11 Ibid.
kedudukan  suatu  badan  hukum. 12
Dalam  sengketa  antara  Itar-Tass Russian  Agency  dengan  Russian Kurrier,  inc,  yang  menjadi  titik  taut primer  atau  titik  taut  penentu  adalah tempat kedudukan dari pihak penggugat,  yaitu  Russian  Kurrier, inc, yang berkedudukan di Rusia. 2. Hakim harus menentukan ada/tidaknya kewenangan yuridiksional forum untuk mengadili perkara yang bersangkutan. 13 Dalam setiap kasus HPI, sebelum sampai pada masalah hukum apakah yang akan digunakan, terlebih  dulu  harus  ditentukan  forum manakah yang   berwenang memutus perkara tersebut.
Dalam  hukum  Acara  HPI, terdapat  3  forum  yang  berwenang memutus suatu sengketa HPI, yaitu : a. Forum Rei. Bahwa forum (pengadilan)
yang  berwenang  memutuskan  suatu sengketa  adalah  forum  di  mana tergugat  bertempat  tinggal.  Dalam hal  tergugat  lebih  dari  satu,  dimana para  tergugat  bertempat  tinggal  di wilayah yang berlainan, maka gugatan dapat diajukan pada pegadilan  dari  tempat  tinggal  salah satu tergugat.
b. Forum Rei Sitae.
Bahwa forum (pengadilan)
yang  berwenang  memutuskan  suatu sengketa adalah forum di mana letak benda.  Benda  dimaksud  di  sini adalah benda tak bergerak.
c. Forum Actus.
12 Sudargo Gautama, Pengantar Hukum Perdata Internasional, Putra Abardin, Jakarta, 1999, hlm. 25-34. Sunaryati hartono, op.cit., hlm. 87-88.
13 Bayu seto, op.cit,. hlm. 10.
Dalam hal tergugat tidak mempunyai  tempat  tinggal  yang diketahui maka gugatan dapat diajukan  ke  pengadilan  di  mana penggugat bertempat tinggal.
Pada  sengketa  antara  Itar-Tass Russian  Agency  melawan  Russia Kurrier,  forum  yang  berwenang untuk  memutus  sengketa  adalah pengadilan  Amerika  Serikat.  Hal  ini karena Russian Kurrier selaku tergugat,  berkedudukan  di  New York,  Amerika  Serikat.  Dipilihnya pengadilan New York sebagai tempat untuk menyelesaikan sengketa adalah  didasarkan  pada principle basis of presence serta prinsip forum of convenience . Forum of convenience  berarti  bahwa  forum yang  dipilih  dalam  menyelesaikan sengketa  adalah  forum  yang  paling menguntungkan  tergugat,  di  mana tergugat dapat melakukan pembelaan,  dalam  hal  ini  adalah forum  di  mana  tergugat  bertempat tinggal.
3. Mencari  dan  menemukan  kaidah HPI  yang  tepat  melalui  tindakan kualifikasi.
Setelah  hakim  sampai  pada simpulan  bahwa  suatu  sengketa merupakan  suatu  masalah  HPI  dan telah mengetahui forum yang berwenang memutus sengketa, hakim selanjutnya harus menentukan hukum  apakah  yang  akan  digunakan dalam  memutus  sengketa  tersebut.
Namun  sebelum  itu,  hakim  terlebih dahulu  harus  melakukan  kualifikasi.
Kualifikasi sebenarnya adalah melakukan ”translation” atau ”penyalinan”  daripada  fakta-fakta sehari-hari dalam istilah-istilah hukum.  Fakta-fakta  ini  dimasukkan dalam  kotak-kotak  hukum,  kelas- kelas, ruang-ruang atau kamar-kamar atau  bagian-bagian  hukum  yang
sudah
tersedia. 14 Berdasarkan
kualifikasi  tersebut  hakim  dapat memasukkan fakta-fakta yang ada ke dalam golongan hukum benda, hukum orang, perjanjian atau perbuatan melawan hukum.
Pada  tahap  pertama,  hakim melakukan  kualifikasi  Primer  atau ” Qualifikation ersten Grades ”, adalah  kwalifikasi  yang  diperlukan untuk dapat menentukan hukum yang harus  dipergunakan.  Untuk  dapat menentukan  hukum  asing  manakah yang  dipergunakan  harus  dilakukan kwalifikasi  menurut  kaidah-kaidah HPI dari lex fori. Kaidah-kaidah HPI dari lex fori ini harus dikwalifikasikan  menurut  hukum materil sang Hakim. 15
Kualifikasi  dilakukan  secara bertahap, yaitu :
Kualifikasi  tahap  Pertama/
kualifikasi Primer/Qualifikation ersten Grades/Primary classifikation/Qualificatie in de erste graad. Kualifikasi ini dilakukan dalam rangka menetapkan lex cause.
Kualifikasi  pada  tahap  ini  harus dilaksanakan  berdasarkan  lex  fori. 16
Kaidah-kaidah  HPI  dari  lex  fori  ini harus  dikwalifisir  menurut  hukum materiil dari hakim. 17
Berdasarkan  fakta-fakta  yang ada,  para  tergugat  telah  mengkopi dan  mempublikasikan  kembali  karya cipta  dari  para  penggugat  tanpa seizin  penggugat  selaku  pemilik  hak cipta.  Menurut  ketentuan  pasal  106 US  Copyright  Act  1976, pemilik karya  cipta  memiliki  hak  eksklusif untuk  mereproduksi  karya  cipta  baik dengan  mengkopi  maupun  dengan media  rekaman.  Pemilik  hak  cipta
14 Sudargo Gautama, op.cit, hlm. 119.
15 Ibid, hlm. 131.
16 Bayu Seto, op.cit., hlm. 63.
17 Sudargo Gautama, op.cit., hlm. 131.
juga  memiliki  hak  eksklusif  atas publisitas karya-karya tersebut. Sesuai  dengan  ketentuan  pasal  501 US Copyright Act  1976, maka setiap orang  yang  melakukan  pelanggaran terhadap  hak  eksklusif  dari  pemilik hak  cipta  sebagaimana  ketentuan pasal  106,  berarti  telah  melakukan suatu  pelanggaran  terhadap  hak cipta.  Dengan  demikian  perbuatan tergugat  dapat  digolongkan  sebagai perbuatan melawan hukum.
Menurut  US  Copyright  Act 1976,  hanya  pemiliki  dari  hak eksklusif  atas  hak  cipta  yang  berhak mengajukan gugatan. Dengan demikian,  kepemilikan  ( ownership ) merupakan  dasar  bagi  gugatan  atas suatu  perbuatan  melawan  hukum terhadap  hak  cipta.  Oleh  karena  itu harus  ditentukan  terlebih  dahulu siapakah  yang  merupakan  pemilik ( ownership )  dari  karya  cipta  yang menjadi pokok sengketa. Penentuan kepemilikan ( ownership ) adalah untuk menentukan apakah Itar-Tass Russian Agency memiliki kepentingan  yang  cukup,  sebagai dasar  untuk  menggugat  tindakan tergugat  yang  mengkopi  artikel- artikel  individu,  yang  dipublikasikan pada surat kabarnya, ataukah gugatan tersebut  hanya  dapat  dituntut  oleh reporter yang menulis artikel tersebut secara pribadi. 18
Dalam  teori  HPI,  masalah kepemilikan ( ownership ) yang menjadi dasar untuk dapat menentukan  siapakah  yang  berhak mengajukan tuntutan merupakan persoalan pendahuluan, sebagai
anggota  dari Berne  Convention  For The  Protection  of  Literary  and
18 Newman,  Jon  O, An  Introduction  to
Intellectual Property, www.law.uconn.edu/homes/swilf/ip/cases/it ar.htm (18/12/2005), hlm. 2.
Artistic  Work s, Amerika  Serikat terikat oleh prinsip Nasional Treatment .  Berdasarkan  prinsip  ini, suatu negara anggota harus melindungi  pekerjaan  dari autor asing sebagaimana perlindungan yang  diberikan  kepada autor dalam negeri. 19 Untuk mendapat perlindungan,  pemilik  dari  suatu karya  cipta  harus  jelas.  Namun demikian,  Konvensi  Berne  ternyata tidak  mengatur  mengenai  masalah hukum  apakah  yang  akan  digunakan dalam menentukan kepemilikan ( ownership )  atas  suatu  kekayaan intelektual, Untuk menentukan kepemilikan  ( ownership )  dari  suatu karya  cipta,  Pengadilan  Amerika Serikat melakukan pendekatan melalui  penafsiran  prinsip National Treatment .
Terdapat  dua  penafsiran  dari Prinsip National Treatment, yaitu: 20
a. Menurut  Nimmer,  berdasarkan Prinsip National Treatment hukum  yang  berlaku  adalah hukum dimana pelanggaran terjadi.  Hukum  yang  berlaku mengatur  semua  elemen  dari tindakan pelanggaran, tanpa memandang kewarganegaraan dari  penulis, country  of  origin dari  karya  cipta  serta  tempat pertama karya tersebut dipublikasikan.  Penafsiran  yang dilakukan  oleh  Prof  Nimmer ternyata tidak meyakinkan, karena  penafsiran  tersebut  akan mengakibatkan banyaknya hukum kepemilikan ( ownership ), dan adanya perubahan kepemilikan  setiap  kali  karya cipta  tersebut  melewati  batas negara. Oleh karenanya, beberapa penulis serta
19 Yu, Peter K, op.cit., hlm.2.
20 Ibid.
pengadilan  menolak  penafsiran tersebut. b. Pendekatan  kedua  menyebutkan bahwa Prinsip National Treatment sebagai suatu ketentuan non diskriminatif, yang  membatasi  kemampuan suatu  negara  untuk  membuat suatu ketentuan perundang- undangan  yang  memperlakukan penulis  domestik  lebih  baik daripada penulis asing. Setelah  melakukan  pengujian terhadap  dua  penafsiran  tersebut, pengadilan Banding Amerika Serikat,  pada  putaran  ke  dua, mengadopsi penafsiran ke-dua, yakni bahwa  prinsip National  Treatment sebagai suatu ketentuan non diskriminatif. Berdasarkan penafsiran  tersebut,  pengadilan  tidak harus  mendasarkan  diri  pada  hukum dimana  pelanggaran  terjadi,  dalam hal  ini  Amerika  Serikat,  sebagai hukum yang menentukan kepemilikan ( ownership ). Dalam  menentukan  masalah kepemilikan, hakim pengadilan Banding  menggunakan  hukum  dari negara  yang  memiliki  hubungan paling  signifikan  dengan  karya  cipta dan para pihak dalam sengketa, yakni dalam hal ini hukum Rusia. Hubungan  paling  signifikan  antara karya  cipta,  para  pihak  dan  negara Rusia, meliputi:
a. Karya  cipta  dalam  sengketa adalah  hasil  karya  dari  warga negara Rusia.
b. Karya  cipta  tersebut  pertamakali dipublikasikan di Rusia.
c. Rusia  merupakan  Country  of Origin dari karya cipta sebagaimana  ketentuan  dalam
Konvensi Berne.
Hal  ini  berarti  HPI  Amerika serikat  menunjuk  ke  arah  hukum Rusia  sebagai  negara  yang  memiliki
hubungan  paling  signifikan  dengan karya  cipta  dan  para  pihak  dalam sengketa.  Jadi  hakim  pengadilan wilayah New York telah menemukan lex cause dalam menentukan masalah kepemilikan ( ownership ) yaitu hukum Rusia.

## Kualifikasi Tahap Kedua.
Kualifikasi  pada  tahap  ini harus  dijalankan  berdasarkan  sistem kualifikasi  intern  yang  dikenal  pada lex cause. Pada tahap ini semua fakta dalam  kasus  harus  dikualifikasikan kembali  berdasarkan  kategori  lex cause. 21
Setelah  Lex  cause  ditetapkan, maka  pada  tahap  kedua  ini  hakim
New York akan melakukan kualifikasi  ulang  menurut  hukum intern  Rusia.  Setelah  seluruh  fakta dalam perkara dikualifikasikan ulang berdasarkan  hukum  Rusia,  perkara tersebut ternyata juga dikualifikasikan sebagai masalah kepemilikan  ( ownership ).  Masalah kepemilikan ( ownership ) diatur dalam  Hukum  Hak  Cipta  Rusia, menurut  Pasal  14  Hukum  Hak  Cipta Rusia,  Itar-tass  merupakan  pemilik dari  kepentingan  hak  cipta  dari artikel  yang  ditulis  oleh  pekerjanya. Namun  demikian,  Pasal  14    ayat  (4) mengecualikan  perusahan-perusahan surat  kabar  dari  doktrin Work  For Hire. 22 Dengan  demikian  Itar-Tass hanya  dapat  menuntut  pelanggaran hak  cipta  dari  para  pekerjanya, sementara untuk perusahaan- perusahaan  surat-surat  kabar  yang tergabung  dalam  Itar-Tass  harus mendasarkan  diri  pada  ketentuan hukum
lainnya. Perusahaan- perusahaan  surat  kabar  mendasarkan diri pada pasal 11 Hukum Hak Cipta
21 Bayu Seto, op.cit., hlm. 63.
22 Newman, Jon O, op.cit.
Rusia. Pengadilan distrik membenarkan  dan  mengakui  hak eksklusif dari perusahaan surat kabar atas  artikel-artikel  yang  dimuat dalam hariannya. 23 4. Mencari Titik-Titik Taut Sekunder  (menurut  Lex  Fori) untuk menentukan sistim hukum yang berlaku ( lex Cause ). 24 Sebelumnya hakim telah mengkualifikasikan sengketa sebagai perbuatan  melawan  hukum.  Untuk menentukan  hukum  manakah  yang akan digunakan bagi peristiwa perbuatan  melawan  hukum  tersebut terlebih  dulu  ditentukan  titik  taut sekundernya. Adapun titik taut sekunder dapat berupa : kewarganegaraan,  tempat  letak
benda  ( situs rei ),  tempat  perbuatan hukum  yang  bersangkutan  dilakukan ( locus actus ),  tempat  perjanjian dilaksanakan ( locus solutionis ), Maksud  para  pihak  (pilihan  hukum), tempat diadakan perbuatan-perbuatan resmi yang penting  ( forum ). 25
Dalam  sengketa  antara  Itar- Tass  Russian  Agency  melawan Russia  Kurrier,  titik  taut  sekunder adalah tempat perbuatan hukum yang bersangkutan  dilakukan  atau  dengan kata lain tempat terjadinya perbuatan melawan hukum ( onrechmatige daad, unerlaubte Handlung,unlawfull act, tort. ). prinsip  ini  dikenal  dengan  prinsip Lex  Loci  Dellicti. Pada  sengketa tersebut, tempat terjadinya perbuatan melawan  hukum  adalah  di  New York,  Amerika  Serikat.  Dengan demikian  yang  menjadi  lex  cause pada sengketa tersebut adalah Hukum Amerika.
23 Ibid .
24 Sunaryati Hartono, op.cit., hlm 94.
25 Ibid, hlm. 91-93.
5. Menyelesaikan  perkara  dengan menggunakan kaidah-kaidah hukum  intern  dari Lex  Cause yaitu Hak Cipta Amerika Serikat ( U.S  Copyright ),  berdasarkan U.S  Copyright ITar-Tass  Rusia di denda US$3,934

## III. Simpulan
1. Peradilan yang berhak menangani  perkara  ini  adalah peradilan  Amerika  Serikat,  hal ini  di  dasari  atas  prinsip  Forum Rei,  dimana  pengadilan  yang berwenang  menyelesaikan  sutau sengketa  adalah  forum  di  mana tergugat  tinggal)  dan  prinsip Forum  Of  Convernice (Forum yang paling menguntungkan tergugat) 2. Untuk  menentukan  hukum  yang digunakan  untuk  menyelesaikan perkara Itar-Tass Russian Agency  melawan  Russian  Kurier Agency hakim menggunakan kualifikasi  bertahap,  pada  tahap pertama hakim Lex Fori mengunakan  hukum  atas  dasar; karya cipta dalam sengketa adalah  hasil  karya  dari  warga Negara  Rusia,  Karya  cipta  ini pertama  kali  dipublikasikan  di Rusia  dan County  of  Origin -nya adalah  Rusia,  setelah  hakim Lex
Fori memutuskan  bahwa  hukum Rusia  yang  di  gunakan  makan hakim melakukan kulifikasi tahap  kedua,  pada  tahap  ini hakim melihat bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan Rusia perkara ini masuk dalam klasifikasi berdasarkan kepemilikan,  dan  hukum  Rusia menunjuk  hukum  yang  belaku bagi  kepemilikan  adalah  hukum pemilit.  Berdasarkan  kasus  ini
perbuatan melawan hukum dilakukan  di  New  York  Amerika Serika maka hukum yang
digunakan  untuk  menelesaikan kasus ini adalah hukum hak cipta Amerika Serikat.
Daftar Pustaka
Ahmad  M.  Ramli, Cyber  Law  dan HAKI,  Dalam  Sistem  Hukum Indonesia, Refika  Aditama,
Bandung, 2004
Bayu  seto, Dasar-Dasar  Hukum Perdata  Internasional, Citra
Aditya Bakti, Bandung, 2001 C..F.G.  Sunaryati  hartono, Pokok- Pokok Hukum Perdata Internasional, Binacipta, bandung, 1989 Sudargo Gautama, Pengantar Hukum Perdata Internasional, Putra Abardin, Jakarta, 1999 _______________, Hukum Perdata Internasional Indonesia, Buku Kedelapan, Jilid ketiga (Bagian Dua), Alumni, Bandung, 1998 Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works. US Copyright Act 1976 Newman, Jon O, An Introduction to Intellectual Property, www.law.uconn.edu/homes/sw ilf/ip/cases/itar.htm (18/12/2005), Yu, Peter K, Conflict of  Laws Issues in International Copyright cases,
http://www.gigalaw.com/articl es/2001/18/12/2005. http://en.wikipedia.org/wiki/Ita rTass_Russian_News_Agency _v._Russian_Kurier,_Inc.#Cas e_history
dilihat pada 13/5/2013