## Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 15, Nomor 2, Mei - Agustus 2017, halaman 48-57
Solusi Menuju Konvergensi Arah Komunikasi Kebijakan Publik dalam Rangka Antisipasi Krisis Energi
Yanuar Luqman, Sumardjo, Sarwititi Sarwoprasodjo dan Armansyah H. Tambunan Program Studi Ilmu Komunikasi, FISIP, Universitas Diponegoro, Semarang, Jl. Prof Soedharto SH, Tembalang, Semarang Telp +62 24 7465408 Email : yanuar@undip.ac.id
Abstract The study is focusing on examining an energy crisis from the perspective of organizational communication of public policy. Based on the Theory of Sensemaking (Weick, 1995), the construction of public policy communication is explored to anticipate the forthcoming of energy crises. Success or failure of the policy is heavily influenced by the construction of communication in the process of  making  energy  crisis  anticipation  policy  that  involving  many  parties.  From  a  constructivist perspective, and employing the phenomenological technique of communication experience of policy makers, it is implied that the energy crisis is interpreted in a diverse but refers only as an economic problem to the exclusion of environmental issues. The problem statement is not the same because of that sensemaking policy is not optimal. It needs a more independent and hybrid institution as a solution of public policy communication regarding the anticipation of energy crises.
Keywords: energy crises, constructions, sensemaking
Abstrak Penelitian  ini  berfokus  pada  kajian  krisis  energi  dari  perspektif  komunikasi  organisasi kebijakan publik. Berdasarkan Teori Sensemaking (Weick, 1995), konastruksi komunikasi kebijakan publik dieksplorasi untuk mengantisipasi krisis energi yang akan datang. Keberhasilan atau kegagalan kebijakan  tersebut  sangat  dipengaruhi  oleh  konstruksi  komunikasi  dalam  proses  pembuatan kebijakan antisipasi krisis energi yang melibatkan banyak pihak. Dari perspektif konstruktivis, dan menggunakan  teknik  fenomenologis  pengalaman  komunikasi  para  pembuat  kebijakan,  disiratkan bahwa  krisis  energi  ditafsirkan  secara  beragam  namun  terbatas  mengacu  pada  masalah  ekonomi dengan  mengesampingkan  isu  lingkungan.  Problem  statement  tidak  sama  karena  sensemaking kebijakan  itu  tidak  optimal.  Diperlukan  lembaga  yang  lebih  mandiri  dan hybrid sebagai  solusi komunikasi kebijakan publik mengenai antisipasi krisis energi.
Kata Kunci: krisis energi, konstruksi, sensemaking
Pendahuluan Krisis  energi  telah  terjadi,  hal  ini disebabkan  oleh  pemakaian  energi  dunia meningkat  pesat.  Pada  tanggal  5  Maret 2015,  Harian  Kompas  memaparkan  tentang
krisis  energi  yang  melanda  Indonesia.    Data menunjukkan  bahwa  cadangan  minyak Indonesia  sekitar  3,7  milyar  barrel  dengan produksi    bahan  bakar  minyak  (BBM)  dalam negeri saat ini rata-rata 800 ribu barrel per hari
sehingga  diperkirakan  akan  habis  dalam  11 tahun mendatang.  Eksplorasi cadangan minyak baru semakin sulit apalagi dengan kondisi harga minyak yang rendah sehingga investasi  menjadi tidak ekonomis. Pemerintah dalam hal ini yang berperan  sebagai  regulator  membuat  kebijakan dalam upaya antisipasi terjadinya krisis energi. Dalam upaya antisipasi terjadinya krisis energi,  pemerintah  telah  membuat  beberapa kebijakan.  Untuk  mendapatkan  hasil  yang maksimal atas kebijakan dalam upaya antisipasi terjadinya  krisis  energi  perlu  adanya  proses komunikasi  yang  komprehensif.    Kebijakan dalam  upaya  antisipasi  terjadinya  krisis  energi yang belum berjalan optimal. Terdapat beberapa faktor  yang  dapat  menyebabkan  kebijakan dalam  upaya  antisipasi  terjadinya  krisis  energi belum optimal. Kemungkinan salah satu faktor penyebab  ke-tidak  optimal  kebijakan  dalam upaya  antisipasi  terjadinya  krisis  energi  adalah faktor komunikasi.
Terdapat beberapa kemungkinan antara  lain  komunikasi  kebijakan  dalam  upaya antisipasi  terjadinya  krisis  energi  ada  namun belum  efektif.  Kemungkinan  lain,  pada  proses pembuatan  kebijakan  dalam  upaya  antisipasi terjadinya krisis energi tidak didasarkan dengan komunikasi  organisasi  yang  baik  atau  setelah kebijakan dalam upaya antisipasi terjadinya krisis energi tersebut tersusun tidak di-komunikasikan dengan  baik.  Komunikasi  organisasi  menjadi kunci dalam proses konstruksi kebijakan publik upaya antisipasi terjadinya krisis energi. Pemerintah beserta masyarakat hendaknya melakukan terobosan yang nyata,  sistematis  dan  terstruktur  dalam  usaha penghematan  energi  maupun  mengembangkan energi yang berasal dari non-fosil sebagai langkah antisipasi  terjadinya  krisis  energi.  Jalan  keluar untuk  mengatasi  krisis  energi  adalah  dengan melakukan  penghematan  dan  mengembangkan energi  terbarukan  (ET).  ET  menurut  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional adalah energi  yang  dihasilkan  dari  sumberdaya  energi yang  berkelanjutan,  seperti  panas  bumi,  angin,
bioenergi,  sinar  matahari,  aliran  dan  terjunan air  serta  gerakan  dan  perbedaan  suhu  lapisan laut.  Menurut  Keraf  (Kompas,  Selasa  24  Mei 2015), pengembangan ET dapat membangkitkan kemandirian  bangsa  dengan  melibatkan  lebih banyak  masyarakat  dalam  produksi.  Misalnya untuk memproduksi biofuel dan biomass dapat melibatkan  banyak  petani  untuk  menanam sumber energi.
Isu lingkungan tentang pemanasan global (global  warming) akibat  pembakaran  bahan bakar fosil mestinya memberikan pengaruh yang besar kepada kebijakan energi di tiap tiap negara. Telah  dilakukan  berbagai  pembicaraan  secara internasional  untuk  menemukan  cara  menekan emisi karbon. Pertumbuhan penduduk cenderung tinggi  membawa  konsekuensi  pertumbuhan atau  mempertahankan  ekonomi.  Konsekuensi lanjutan  dari  pertumbuhan  tersebut  dibutuhkan konsumsi sumberdaya dan energi dalam jumlah besar,  yang  akibatnya  akan  muncul  rangkaian sebab akibat berupa memburuknya lingkungan. Saat  ini  sepertinya  belum  ada  kebijakan  untuk mengatasi persoalan energi yang berkaitan erat antara  pertumbuhan  ekonomi,  sumberdaya energi dengan masalah lingkungan,.
Secara nasional, terdapat 4 permasalahan pokok dalam pemanfaatan energi secara nasional. Pertama,  90  persen  energi  nasional  masih didominasi  energi  fosil,    kondisi  yang  sangat riskan  mengingat  keterterbatasan  cadangan. Kedua, kondisi geografis Indonesia menyulitkan distribusi  energi.  Ketiga,  eksploitasi  energi fosil yang sangat ekstensif dapat menimbulkan kerusakan  lingkungan  yang  berat.    Keempat, ketergantungan eksplorasi dan eksploitasi energi pada negara asing (Rezavidi, 2012).
Pada  sisi  komunikasi,  ketidakpastian (uncertainty ) adalah komponen dari krisis, dan terutama terjadi ketika isu-isu (misalnya berkaitan dengan  energi)  bersifat  teknis,  tidak  mudah dijelaskan  dan  masih  kurang  dapat  menerima solusi yang jelas. Para pembuat keputusan jarang memahami  penyebab  berkurang  ketersediaan energi atau kenaikan harga pasokan energi, juga tidak memahami apa yang harus dilakukan untuk
Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 15, Nomor 2, Mei - Agustus 2017, halaman 134-145
mengatasinya.
Istilah  krisis  energi,  adalah  simbol linguistik,  metafora.  Terbatas  ketika  masalah sosial  cukup  parah  untuk  membuat  khalayak publik  menerima  penggambaran  sebagai  krisis itu  dapat  diharapkan  memiliki  dampak  yang signifikan  pada  proses  pembuatan  kebijakan. Dalam  memahami  krisis  diperlukan  peristiwa pencetus (shock) menangkap  perhatian  publik dan masalah yang mendasari selanjutnya dapat digambarkan sebagai keadaan yang parah.
Grossman  dalam  artikel Energy  shocks, crises  and  the  policy  process:  A  review  of theory  and  application yang  dimuat  dalam jurnal Energy Policy 77 (2015) 56–69 mencoba mendefinisikan  krisis  dari  berbagai  perspektif. Grossman  mengutip  Garrison  (1981,  315) bahwa  krisis  sebagai  “titik  balik  akut  yang biasanya  melibatkan  beberapa  gangguan  atau kelainan.  Coyne  (2011),  mendefinisikan  krisis sebagai  “sebuah  peristiwa  tak  terduga  yang menciptakan  ketidakpastian  dan  menimbulkan ancaman  langsung  tujuan  dan  norma-norma organisasi  atau  masyarakat.  Perspektif  Marxis (Offe  :  1976  ,  31)  menjelaskan  krisis  sebagai proses  dimana  struktur  sistem  dipertanyakan, Nohrstedt  dan  Weible  (2010,  3)  berpendapat bahwa,  krisis  menunjukkan  periode  gangguan yang bersamaan dengan pertanyaan yang meluas atau mendiskreditkan kebijakan yang ditetapkan, praktik dan institusi.
Krisis memiliki tiga karakteristik: kejutan, ketidaknyamanan dan urgensi. Karakter urgensi merujuk  pada  waktu  kompresi,  kekhawatiran bahwa  ancaman  nyata  dan  harus  ditangani secepatnya.  Urgensi tidak berarti bahwa semua krisis  sebagai  kejutan  besar  bagi  masyarakat. Krisis  dapat  terjadi  krisis  berlarut-larut  yang membutuhkan waktu untuk berkembang ke arah yang  buruk  sebagai  akibat  dengan  akumulasi kondisi.  Namun,  akumulasi  ini  dapat  menjadi krisis  ketika  mereka  menimbulkan  perasaan darurat yang harus diatasi.
Diperlukan  solusi  komunikasi  yang memadai  karena  kebijakan  publik  tentang energi, merupakan kebijakan yang menyangkut
langsung  kebutuhan  dasar  masyarakat.  Isu krisis energi dimulai dari peningkatan aktivitas manusia  secara  signifikan  meningkatkan  pula kebutuhan atas sumber daya pendukung. Selama ini  kebutuhan  energi  dibangkitkan  dengan menggunakan  energi  yang  berasal  dari  fosil. Sifat energi fosil yang tidak dapat diperbaharui dan  terbatas  menjadi  masalah  besar  dan potensial  menimbulkan  krisis  energi.  Hampir semua energi yang dipakai berasal bahan bakar fosil  berupa  batubara,  minyak  dan  gas  alam, selebihnya adalah non fosil. Krisis terjadi karena adanya peningkatan konsumsi energi yang tidak diimbangi oleh produksi energi yang mencukupi.
Komunikasi dalam menyusun kebijakan publik yang tepat pada sasaran diperlukan untuk mendapatkan  respon  baik  dan  dukungan  dari masyarakat.  Komunikasi  organisasi  diperlukan oleh  pembuat  kebijakan  untuk  merespon/ meng-interpretasi  lingkungan  dan  bagaimana mengelola  persepsi  dalam  rangka  membentuk kebijakan  yang  dipilih.  Peran  masyarakat merupakan faktor penting dalam formulasi dan implementasi  kebijakan  publik.  Selain  menjadi dasar  rujukan,  pemahaman  masyarakat  juga menjadi kekuatan yang besar untuk mendukung implementasi dari sebuah kebijakan.
Dalam  usaha  antisipasi  krisis  energi, komunikasi menjadi faktor penting sebagai alat untuk  melakukan  sosialisasi,  deseminasi  atau difusi. Sebelum dilakukan sosialisasi deseminasi atau difusi kepada masyarakat, perlu dilakukan pembahasan tentang bagaimana kebijakan dibuat dan dirancang untuk masyarakat luas. Komunikasi organisasi  yang  terjadi  di  lingkungan  pembuat antisipasi  krisis  energi  menarik  untuk  diteliti. Pengetahuan  dan  pengalaman  mempengaruhi antisipasi krisis energi dalam melakukan proses komunikasi  kebijakan  publik  antisipasi  krisis energi.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk menganalisis  komunikasi  organisasi  dalam formulasi  dan  implementasi  kebijakan  publik menghadapi krisis energi.
Terdapat kebijakan-kebijakan pemerintah  yang  perlu  dikaji  latar  belakang komunikasi  organisasinya  dalam  pembuatan
kebijakan  antisipasi  krisis  energi.    Kebijakan tersebut  antara  lain  adalah  Perpres  Nomor  22 Tahun  2017  Tentang  Rencana  Umum  Energi Nasional,  Perpres  No  41  Tahun  2016  Tentang Tata Cara Penetapan dan Penanggulangan Krisis Energi dan Darurat Energi (Krisdaren), PP No 79 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Energi Nasional, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 Tentang Energi  serta  RPJM  2015-2019    dipaparkan tentang  upaya  untuk  mengatasi  kemungkinan krisis  energi    yang  disusun  oleh  Kementerian PPN/ Bappenas.
Tema  besar  penelitian  ini  adalah komunikasi  pembangunan  yang  didalamnya membahas masalah pemanfaatan alam dan  lingkungan  hidup.    Untuk  mengatasi kerusakan  lingkungan  yang  diakibatkan  oleh pembangunan  diperlukan  inovasi  yang  dapat digunakan  (diadopsi)  untuk  kepentingan masyarakat (Rogers, 2003:
229-258).
Paradigma  pembangunan  berubah  dengan memperhatikan  aspek  berkelanjutan.  Dengan memperhitungkan karakteristik spesifik pembangunan berkelanjutan memiliki implikasi besar  bagi  proses  komunikasi  diterapkan untuk  memfasilitasi  inisiatif  pembangunan tersebut. Komunikasi pembangunan tidak dapat lagi  mengandalkan  pendekatan monologic . Pembangunan  yang  berkaitan  dengan  sektor lingkungan dan energi menggunakan perspektif pembangunan  berkelanjutan  ditujukan  pada komunikasi  dialogis,  yang  didasarkan  pada pendekatan  partisipatif  interaktif  (Quarry  dan Ramirez , 2009). Penelitian ini mencoba untuk menganalisis  komunikasi  organisasi  pembuat kebijakan  yang  terjadi  dalam  perumusan kebijakan  publik  antisipasi  krisis  energi. Penelitian  konstruksi  komunikasi  kebijakan publik  antisipasi  krisis  energi  menggunakan landasan paradigma interpretif  yang mana  lebih memfokuskan  pada  proses  organisasi  daripada stabilitas  organisasi  (Trujillo  &  Toth,  1987: 199-231).  Asumsinya  bahwa  tindakan  sosial tidak dapat diamati, tetapi lebih diarahkan pada pemaknaan  subjektif  terhadap  tindakan  sosial
(Neuman, 2006: 83; Sarantakos, 1993 : 37). Pengolahan  informasi  organisasi  sering dianggap sebagai konsep pengorganisasian untuk memahami berbagai fenomena dan saling terkait yang signifikan  dalam pengambilan keputusan organisasi, perumusan strategi dan implementasi strategi. Organizational  Information  Process Theory digunakan  untuk  menjelaskan  perilaku organisasi  dengan  melihat  arus  informasi  yang terjadi  di  dalam  dan  sekitar  organisasi.  (Jablin &  Putman,  2001  :  203).    Dalam  menyusun kebijakan  pengembangan  beserta  program komunikasi  tentang  antisipasi  krisis  energi, diperlukan  diskusi  dalam  konteks  komunikasi dalam  organisasi.    Penelitian  ini  menelaah komunikasi  organisasi  yang  terjadi  dalam institusi/ lembaga yang membuat kebijakan dan program  komunikasi  tentang  antisipasi  krisis energi. Proses  komunikasi  organisasi  dalam pengambilan  keputusan  Weick  menggunakan teori sensemaking ,  dimana  anggota  organisasi memahami  peristiwa  organisasi  dengan  me- ekstraksi  isyarat  untuk  membuat  penjelasan yang masuk akal (Weick, 1995 : 61-62) . Dalam sensemaking terdapat tujuh sifat:
1.  Grounded  in  identity  construction , identitas adalah pertanyaan tentang siapa yang  menunjukkan  bagaimana  dan  apa yang subjek pikir.
2.  Retrospective , dalam membuat keputusan perlu  proses  refleksi.  Retrospeksi  untuk mempelajari dengan melihat kembali apa yang subjek lakukan sebelumnya.
3.  Enactive  of  sensible  environments , dalam  kehidupan  organisasi  sering menghasilkan  bagian  dari  lingkungan yang  mereka  hadapi.  Entitas  dan lingkungan  merupakan  faktor  yang saling mempengaruhi.
4.  Social , sensemaking adalah  proses sosial;  pemikiran  manusia  dan  fungsi sosial  merupakan  aspek  penting  dari yang lain. Apa yang dilakukan seseorang tergantung pada orang lain.
5.  Ongoing , sensemaking tidak ada batasan

## Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 15, Nomor 2, Mei - Agustus 2017, halaman 134-145
mulai  atau  berhenti,  itu  adalah  proses yang berkelanjutan.
6.  Focused  on  and  by  extracted  cues , kepentingan dan ketidak-sadaran seseorang  tergantung  apa  isyarat  yang menjadi fokus.
7.  Driven  by  plausibility  rather  than accuracy ,  ketika  menemukan  jawaban atas  pertanyaan,  subjek  akan  berhenti mencari. Pembahasan antisipasi krisis energi erat kaitannya dengan proses adopsi-inovasi.  Menurut Seligman dalam  European Journal of Innovation Management Vol. 9 No. 1, 2006 pp. 108-120 yang berjudul Sensemaking throughout adoption and the  innovation-decision  process menyimpulkan terdapat faktor yang mempengaruhi adopsi, harus dipahami adopsi sebagai suatu proses, dan untuk mengeksplorasi  subproses  yang  mempengaruhi persepsi  dan  sikap.  Deskripsi  Weick  tentang sensemaking sebagai  model  adopter  berpusat pada  proses  perilaku  yang  berkaitan  dengan adopsi teknologi..
Penelitian ini menggunakan pendekatan  subjektivist  dengan  pilihan  metode fenomenologi.Pendekatan subjectivist usaha memahami proses melalui pengalaman langsung pembuatan  keputusan  antisipasi  krisis  energi, memahami (understanding,  verstehen) guna mengungkap  komunikasi  organisasi  dalam formulasi  dan  implementasi  kebijakan  publik menghadapi  krisis  energi.  Disamping  itu, dengan  pendekatan  dan  metode  tersebut  dapat digunakan  untuk  membuat  rumusan  alternatif strategi komunikasi untuk perumusan formulasi implementasi  kebijakan  publik  antisipasi  krisis energi.
Metode Penelitian Penelitian  ini  menggunakan  metode kualitatif  dengan  menggunakan  pendekatan fenomenologi.  Individu-individu  dari  lembaga pembuat  kebijakan  mengenai  antisipasi krisis  energi  menjadi  subjek  penelitian  ini. Fenomenologi  berfokus  pada  pengalaman sadar  manusia;  suatu  usaha  memahami  proses
(process knowing) melalui pengalaman langsung (Littlejohn,  2005  :  38).  Secara  operasional, penelitian ini dilakukan untuk data yang bersifat emic  ( how  people  think) dengan  memahami pengalaman pelaku pembuat keputusan mengenai antisipasi krisis. Menurut Orbe dalam Littlejohn &  Foss,  ed,  (2009:  749-751)  fenomenologi adalah  studi  tentang  esensi,  atau  pengalaman hidup seseorang di dunia hidupnya sebelum ini akan dikategorikan atau berteori.
Unit  of  analysis dari  penelitian  ini adalah  individu-individu  pembuat  keputusan komunikasi  kebijakan  publik  antisipasi  krisis energi.  Dewan  Energi  Nasional  (DEN)  adalah salah satu unit analisis penelitian ini. Penelitian ini  juga  dilaksanakan  untuk  mendapatkan data  dalam  tataran  kelembagaan.    Pada  tataran kelembagaan,  studi  ini  berusaha  mendapatkan data  dari  Kementerian  Energi  Sumber  Daya Mineral  (ESDM)  khususnya  Direktorat  Energi Baru  Terbarukan  dan  Konservasi  Energi (EBTKE),  Badan  Perencanaan  Pembangunan Nasional  (Bappenas)  serta  para  stakeholder yang  berkaitan  dengan  kebijakan  antisipasi krisis energi seperti Kementerian Pertanian dan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup.
Penelitian  ini  digali  berdasarkan data  yang  diperoleh  mengenai  pengalaman komunikasi  organisasi  dalam  antisipasi  krisis energi.  Data dalam penelitian dengan pendekatan fenomenologi  didapatkan  dengan  melakukan wawancara  mendalam (indepth  interview). Wawancara mendalam mencakup model terfokus atau  semi  terstruktur  (Minichiello,  1995:  62). Pengambilan data menggunakan alat bantu yaitu interview guide . Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan  pilihan  analisis  fenomenologi  yang dikemukakan oleh von Eckartsberg yang dikutip oleh Moustakas (1994 : 15-16).  Langkah-langkah analisis dalam fenomenologi yang pertama, the problem and question formulation , dalam langkah ini,  dideskripsikan  fokus  penelitian  dengan pertanyaan  agar  dapat  dimengerti  orang  lain. Dalam konteks penelitian ini, adalah bagaimana pengalaman  subjek  atas  interpretasi  terhadap
komunikasi organisasi mengenai antisipasi krisis energi.  Kedua, the data generating situation : the  protocol  life  text, langkah  ini  dilakukan pembuatan  narasi  yang  bersifat  deskriptif berdasarkan atas dialog (wawancara) mengenai antisipasi  krisis  energi.    Ketiga, the  data analysis: explication and interpretation, setelah data terkumpul, perlu dibaca dan diteliti dengan cermat hasil wawancara untuk mengungkapkan konfigurasi  makna,  struktur  makna,  maupun bagaimana makna tersebut diciptakan.
Menurut Kaam dan Stevick dalam  Moustakas  (1994:181:182)  dalam pengorganisasian, analisis dan sintesis data serta pada  bagian  ringkasan,  implikasi  dah  hasilnya terdapat  langkah-langkas  sebagai  berikut  : Pertama, organizing, analyzing and synthetizing data ,  dikembangkan  deskripsi  tektural  dan struktural individu berdasar atas hasil wawancara yang  dilakukan.    Langkah  selanjutnya  adalah menggabungkan  antara  deskripsi  tektural  dan struktural  individu  menjadi  satu  kesatuan. Sebagai langkah terakhir, dilakukan pembuatan sintesis  makna  tektural  dan  struktural  untuk memperoleh  esensi  pengalaman  komunikasi organisasi  mengenai  antisipasi  krisis  energi. Kedua, Summary,  implication  and  outcomes , dalam  penelitian  fenomenologi  langkah terakhirnya adalah membuat ringkasan, membuat implikasi  dari  penelitian  yang  dilakukan berdasarka temuan dilapangan. Sebagai penutup perlu  disusun  komentar  yang  berkaitan  dengan pelaksanaan dan tujuan penelitian dimasa datang.

## Hasil dan Pembahasan
Komunikasi  organisasi:  Formulasi  dan Implementasi Kebijakan Krisis Energi Fakta yang berdasar data dan informasi, terdapat  ancaman  terjadinya  krisis  energi, sehingga perlu kebijakan tentang ET biomassa, dengan  pendekatan sensemaking dipakai  untuk menjawab  pertanyaan  mengenai  bagaimana komunikasi  berperan  dalam  penyusunan kebijakan dalam konteks komunikasi organisasi menghadapi ancaman krisis energi. Krisis  energi  dan  permasalahan
lingkungan hidup dalam riset ini adalah awalan dalam  membahas  pengembangan  energi  baru terbarukan.    Memahami  proses  formulasi  dan implementasi kebijakan publik dalam menghadapi krisis  energi  dilakukan  dengan  memahami komunikasi  organisasi  yang  dilaksanakan. Komunikasi  organisasi  yang  dilakukan  dalam rangka  formulasi  dan  implementasi  kebijakan publik tersebut dilihat dari (1) Makna dan data krisis  energi,  (2)  Kebijakan  dan  komunikasi Organisasi dalam Pembahasan Krisis Energi, dan (3) Pertimbangan dalam membuat kebijakan.
Makna dan Data Krisis Energi Pemahaman  atas  makna  dan  data  krisis energi  yang  beragam  tentang  krisis  energi  jika dirujuk  dengan  teori Organization  Information Process (Jablin  &  Putman,  2001)  bahwa interpretasi  mempengaruhi  transformasi  data tentang  krisis  energi  menjadi  informasi  yang dapat  dipahami.  Interpretasi  indvidu  informan atas  data  ketersediaan  energi,  situasi  ekonomi dan  potensi  energi  lain  untuk  antisipasi  krisis energi kemudian dapat mempengaruhi perspektif atas krisis energi.
Krisis  energi  dalam  pemahaman informan dibangun dari proses mencermati data. Setidaknya terdapat perpektif pemahaman krisis energi.  Pertama,  krisis  energi  dimaknai  terjadi karena  tidak  seimbangnya supply dan demand. Kedua,  krisis  energi  tidak  akan  terjadi  apabila negara sudah tidak mampu lagi membeli energi. Artinya  selama  negara  dan  masyarakat  dapat membeli  energi  dengan  harga  berapapun  maka krisis  energi  tidak  akan  terjadi.  Ketiga,  krisis dimaknai sebagai sesuatu yang unlikely happen sepanjang Indonesia mampu menyediakan energi dan  mengembangkan  energi  non  fosil.  Yang terakhir,  krisis  energi  dimaknai  terbatas  krisis listrik, listrik yang ada sekarang dalam keadaan tidak  merata  karena  ketimpangan  infrastruktur penyedia. Pendekatan sensemaking yang  dikemu- kakan  oleh  Wieck  (1995)  mengenai  pemaha- man atas krisis energi yang dilengkapi oleh data menunjukkan  bagaimana stakeholder berfikir
Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 15, Nomor 2, Mei - Agustus 2017, halaman 134-145
dan mengolah data. Perpektif yang beragam atas krisis  energi  didasarkan  pada  konstruksi  iden- titas (grounded  in  identity  construction) serta difokuskan  pada  dan  oleh  isyarat  yang  diek- straksi (focused on and by extracted cues). Pada akhirnya dalam membuat keputusan diperlukan proses retrospective dimana  dalam  membuat keputusan perlu proses refleksi.
Berdasar temuan, krisis energi dimaknai secara  beragam. Grounded  in  identity construction mengenai  krisis  energi,  hal  ini berkaitan  dengan  subjek (sensemaker) dan subjektifitas  (cara  pandang).  Identitas  adalah unsur pembeda dalam melakukan sensemaking. Deskripsi  struktural  dari  masing-masing individu  informan  menunjukkan  identitas  yang ditunjukkan  oleh  temuan  bagaimana  dan  apa yang  dipikirkan  seperti  tersebut  di  atas. Aspek Retrospective dalam  membuat  keputusan perlu  proses  refleksi.  Melihat  kembali  proses yang  pernah  dilalui.  Pada  aspek  ini,  melihat pengalaman  sebuah  proses,  tergantung  pada kesuksesan  sebuah  proses.  Menurut  Starbuck &  Milliken  (1988),  retrospeksi  membuat  masa lalu  lebih  jelas  daripada  sekarang  atau  masa depan.    Dalam  konteks  pengalaman  individu, makna atas krisis dipengaruhi oleh pengalaman masa  lalu  dalam  membicarakan  masalah  krisis energi  di  Indonesia.    Istilah unlikely  happend misalnya,  adalah  gambaran  proses  restrospeksi yang  berdasarkan  pengalaman  informan  dalam menyusun  perencanaan  pembangunan  di Indonesia. Sensemaking memiliki aspek focused on and  by  extracted  cues ,  yang  mana  pengambil keputusan  dihadapkan  dengan  banyak  isyarat. Seseorang hanya akan melihat beberapa isyarat, karena  terdapat  mekanisme  filter.  Kepentingan dan  ketidak-sadaran  seseorang  tergantung  apa isyarat yang menjadi fokus. Makna krisis energi tentunya  tergantung  pada  isyarat  dalam  bentuk data  yang  kemudian  menjadi  mekanisme  filter untuk kemudian dapat mempengaruhi seseorang untuk memaknai krisis energi. Permasalahan  energi  tidak  lepas  dari permasalahan  lingkungan  hidup.  Dari  hasil
wawancara  mendalam  yang  dilakukan,  tersirat bahwa  krisis  energi  terbatas  dilihat  dari  aspek ekonomi.  Aspek lingkungan hidup dalam hal ini adalah berkaitan dengan efek penggunaan energi fosil yang tidak ramah lingkungan.  Mempunyai eksploitasi energi fosil yang sangat ekstensif dapat menimbulkan kerusakan lingkungan yang berat (Rezavidi,  2012).    Sebagai  contoh  penggunaan energi fosil adalah pemakaian batubara sebagai bahan  bakar  yang  besar,  menyebabkan  polusi udara menjadi masalah yang berat.  Pembakaran batubara meninggalkan jejak kerusakan, polutan beracun  mengancam  kesehatan  masyarakat dan  lingkungan  sekitar.  Pembakaran  batubara adalah sumber utama gas rumah kaca penyebab perubahan iklim seperti karbon dioksida, sulfur dioksida,  nitrogen  dioksida,  dan  metana  yang memperburuk kondisi  iklim.
Jika  ditarik  pada  ranah  global,  isu lingkungan  tentang  pemanasan  global (global warming) akibat  pembakaran  bahan  bakar fosil  memberikan  pengaruh  yang  besar  kepada kebijakan  energi  di  tiap  tiap  negara.    Telah dilakukan  berbagai  pembicaraan  secara internasional  untuk  menemukan  cara  menekan emisi  karbon.  Pertumbuhan  penduduk  yang cenderung  tinggi  membawa  konsekuensi pertumbuhan  atau  mempertahankan  ekonomi. Konsekuensi lanjutan dari pertumbuhan tersebut dibutuhkan  konsumsi  sumberdaya  dan  energi dalam jumlah besar, yang akibatnya akan muncul rangkaian  sebab  akibat  berupa  memburuknya lingkungan. Hubungan erat antara pertumbuhan ekonomi,  sumberdaya  energi  dengan  masalah lingkungan,  saat  ini  sepertinya  belum  ada kebijakan  untuk  mengatasi  permasalahan pembangunan yang berbasis lingkungan hidup.
Kebijakan dan Komunikasi Organisasi dalam Pembahasan Krisis Energi Organization Information Process Theory (Jablin  &  Putman,  2001)  digunakan untuk  menjelaskan  perilaku  organisasi  dengan melihat  arus  informasi  yang  terjadi  di  dalam dan  sekitar  organisasi.    Komunikasi  dalam membuat  kebijakan    publik  menghadapi  krisis
energi  antara  lain  adalah  Rencana  Umum Energi  Nasional  (RUEN)  yang  di  dalamnya terdapat rumusan Krisis Energi dan/atau Darurat Energi (Krisdaren).  Program mandatory Bahan Bakar Nabati 20 menjadi bahasan dalam upaya menghadapi krisis energi. Ancaman krisis energi, menurut informan menjadi variabel yang dipakai dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Komunikasi  organisasi  yang  terjadi dilakukan dengan pemaparan informasi, kesiapan untuk menghadapi berbagai elemen lingkungan, dan pengembangan strategi dan sistem sensorik untuk  menghadapi  krisis  energi.  Komunikasi dengan penyimpanan informasi dan mekanisme transmisi  informasi  tentang  krisis  energi. Arus informasi  yang  terjadi  bermuara  pada  DEN dengan  rumusan  Krisdaren  disamping  RPJM. Krisdaren  disusun  berdasarkan  diskusi  dalam forum DEN yang terdiri dari unsur pemerintah dan unsur pemangku kepentingan. Information processing  model  of  choice dalam  konteks krisis energi, organisasi harus melihat fenomena informasi yang sedang berkembang di kalangan para  pemangku  kepentingan.  Fokus  perhatian informan  yang  berbeda-beda  dalam  memaknai krisis energi disebabkan oleh struktur organisasi. Struktur  organisasi  dalam  hal  ini  merupakan mekanisme untuk memfokuskan perhatian pada masalah krisis energi.
Krisis  energi  dibicarakan  terus-menerus karena menjadi latar belakang pembuatan KEN yang  melibatkan  lintas  sektoral,  akademisi, produsen dan regulator. Kebijakan publik yang dibuat  oleh  pemerintah  mengenai  antisipasi krisis  energi  dibicarakan  dalam  forum  Dewan Energi Nasional (DEN) yang terdiri dari  unsur pemerintah  dan  unsur  pemangku  kepentingan serta  para  menteri  terkait.  Asosiasi/industri, pemerintah daerah, universitas/akademisi dan  BUMN  terkait  juga  menjadi  pihak  yang dilibatkan, dimintai pendapat dalam penyusunan kebijakan  berkait  dengan  antisipasi  krisis energi. Komunikasi menjadi sedikit lama karena perbedaan  perspektif  dalam  forum  tersebut. Komunikasi  yang  terjadi  dalam  membahas
krisis  terjadi  ketidaklancaran  karena  rumusan problem  statement  yang  tidak  sama.  Materi yang  dibicarakan  dalam  konteks  krisis  energi berkisar  mengenai  upaya  penghematan  energi (konservasi)  dan  upaya  pengembangan  energi baru dan terbarukan (non fosil).
Kebijakan  dan  komunikasi  organisasi dalam pembahasan krisis energi jika dilihat pada aspek enactive of sensible environments , social , grounded in identity construction , retrospective dan focused on and by extracted cues yang ada dalam  teori Sensemaking .  Pada  aspek enactive of sensible environments , entitas dan lingkungan merupakan  faktor  yang  saling  mempengaruhi pola  komunikasi.  Inti  dari  aspek  ini  adalah enactment pada organisasi memiliki karakteristik kompleksitas  dan  perubahan  lingkungan  yang dipersepsikan manajemen secara kolektif. Setiap organisasi memiliki kompleksitas dan perubahan lingkungan  yang  berbeda-beda  tergantung persepsi  mereka  terhadap  ketidakpastian lingkungan.
Kebijakan  publik  yang  dibuat  oleh pemerintah  mengenai  antisipasi  krisis  energi dibicarakan dalam forum Dewan Energi Nasional (DEN) yang terdiri dari  unsur pemerintah dan unsur pemangku kepentingan serta para menteri terkait.  Asosiasi/industri,  pemerintah  daerah, universitas/akademisi  dan  BUMN  terkait juga  menjadi  pihak  yang  dilibatkan,  dimintai pendapat  dalam  penyusunan  kebijakan  berkait dengan  antisipasi  krisis  energi.  Komunikasi organisasi mengenai krisis energi jika dikaitkan enactment ,  digunakan untuk memahami proses pengorganisasian yang terjadi dalam menghadapi adanya  perubahan  lingkungan. Ancaman  krisis energi  merupakan  perubahan  lingkungan yang  harus  diantisipasi.  Pembuatan/penetapan sebuah  kebijakan  berkaitan  dengan  krisis energi  dipengaruhi  oleh  keadaan  lingkungan yang  didasarkan  oleh  data.  Kompleksitas  dan perubahan lingkungan berbeda-beda tergantung pada persepsi organisasi terhadap ketidakpastian lingkungan yang diakibatkan ancaman krisis.
Pada aspeks social, pihak eksternal dan internal  pada  masing-masing  lembaga  juga
Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 15, Nomor 2, Mei - Agustus 2017, halaman 134-145
mempengaruhi  komunikasi  organisasi  dalam pembahasan  krisis  energi.    Masing-masing pihak baik eksternal maupun internal membawa identitas (grounded  in  identity  construction) yang  mempengaruhi  pandangan  yang  berdasar pada  data  yang  dipakai  untuk  melakukan pembahasan krisis energi. Komunikasi menjadi sedikit lama karena perbedaan perspektif dalam forum tersebut,  dalam membahas krisis terjadi ketidaklancaran  karena  rumusan problem statement yang tidak sama. Lebih lanjut, aspek refleksi (retrospective) dan  pemaknaan  atas tanda (focused  on  and  by  extracted  cues) juga mempengaruhi individu dalam sebuah lembaga dalam pembahasan krisis energi.
Materi yang dibicarakan dalam konteks  krisis  energi  berkisar  mengenai  upaya penghematan  energi  (konservasi)  dan  upaya pengembangan energi baru dan terbarukan (non fosil).  Pembahasan  krisis  energi  erat  kaitannya dengan  proses  adopsi-inovasi.    Menurut  Larry Seligman (2006),  menyimpulkan bahwa terdapat faktor  yang  mempengaruhi  adopsi,  harus dipahami adopsi sebagai suatu proses, dan untuk mengeksplorasi  subproses  yang  mempengaruhi persepsi  dan  sikap.  Deskripsi  Weick  tentang sensemaking sebagai  model  adopter  berpusat pada  proses  perilaku  yang  berkaitan  dengan adopsi teknologi.
Sejalan  dengan  Weick,  Rogers  (2003) mengemukakan konsep adoptability yang dapat dikaitkan  dengan  pembahasan  krisis  energi . Adoptability akan dapat tercapai apabila kebijakan penanggulangan krisis energi dapat menjadikan kondisi lebih baik daripada sebelumnya (relative advantage) . Kebijakan harus sesuai (compatible) dengan  mempertimbangkan  nilai,  keyakinan sosial budaya, ide diperkenalkan sebelumnya dan kebutuhan masyarakat atas inovasi dalam rangka penanggulangan  krisis  energi.    Krisis  energi adalah masalah yang rumit dan kompleks, oleh karena  itu  sebuah  kebijakan  harus  diklasifikasi dalam  kompleksitas  –  kesederhanaan  sehingga pihak-iphak terkait dapat mengambil porsi sesuai dengan kemampuan. Kebijakan mengenai krisis energi  akan  mudah  diadopsi  jika  dapat  dicoba
dengan  mudah (trialibility) serta  harus  mudah diamati dan dikomunikasikan kepada orang lain (observabilty).
Pertimbangan dalam Membuat Kebijakan Kebijakan-kebijakan yang dibuat dalam  rangka  antisipasi  ancaman  krisis  energi tentunya  didasari  oleh  beberapa  pertimbangan. Pertimbangan  yang  utama  menurut  beberapa informan  mengenai  antisipasi  ancaman  krisis energi  antara  lain  data  mengenai  impor  BBM untuk  konsumsi  dalam  negeri,  Indonesia sekarang  ini  dalam  sektor  BBM  sebagian besar  berasal  dari  pembelian  dari  luar  negeri (impor). Ketersediaan cadangan energi eksisting juga  menjadi  salah  satu  faktor  pertimbangan dalam  penyusun  kebijakan,  cadangan  energi Indonesia  merupakan  indikator  dari  ketahanan energi.  Krisis  energi  selain  berkaitan  erat dengan masalah lingkungan hidup juga menjadi masalah ekonomi.  Perekonomian adalah salah satu  faktor  yang  mempengaruhi  penyusunan kebijakan. Masalah keseimbangan antara supply dan demand ,  pertumbuhan  produksi  energi tidak seimbang dengan pertumbuhan kebutuhan yang  semakin  meningkat  seiring  pertumbunan penduduk dan laju ekonomi. Masyarakat adalah pihak  yang  paling  signifikan  apabila  terjadi krisis.  Masukan dari masyarakat menjadi faktor yang  dianggap  utama  dalam  latar  belakang penyusunan kebijakan antisipasi krisis energi. Dalam information processing model of choice , sebuah  kebijakan  harus  memperhatikan fenomena  informasi  yang  sedang  berkembang di  kalangan  para  pemangku  kepentingan. Pemangku  kepentingan  yang  paling  dasar  dari masalah krisis energi adalah masyarakat secara luas.  Fenomena  komunikasi  dari  masyarakat menjadi  faktor  yang  dianggap  utama  dalam latar  belakang  penyusunan  kebijakan  antisipasi krisis energi. Lembaga pemerintah yang terkait langsung maupun tidak langsung membicarakan energi  dipahami  dengan  melihat  pengalaman individu  dalam  memilih  pertimbangan  yang dijadikan dasar dari kebijakan terkait krisis energi. Kebijakan juga dipengaruhi oleh proses kognitif
Yanuar Luqman, Sumardjo, Sarwititi Sarwoprasodjo dan Armansyah H. Tambunan, Solusi Menuju Konvergensi Arah Komunikasi Kebijakan Publik dalam Rangka Antisipasi Krisis Energi
individu dan organisasi dalam menterjemahkan informasi  terkait.  Proses  kognitif  individu  dan organisasi terbangun dari pengalaman mengolah pesan  (komunikasi)  berdasar  pada  rasionalisasi data  dan  informasi  yang  berasal  dari  dalam maupun luar organisasi.
Proses  kognitif  dalam  pembuatan keputusan  jika  dikaitkan  dengan sensemaking, merujuk  pada  aspek grounded  in  identity construction , menunjukkan bagaimana stakeholder  berfikir  dan  mengolah  data sebagai  pertimbangan  membuat  kebijakan. Kebijakan  antisipasi  krisis  energi,  jika  dilihat dari  pengalaman  individu  sudah  memenuhi aspek retrospective yang mana dalam membuat keputusan perlu proses refleksi dari pengalaman- pengalaman  komunikasi  dengan  pihak  terkait dan  mengolah  data  serta  informasi.    Data dan  informasi  mengenai  nilai  impor  energi, ketersediaan, keseimbangan supply and demand serta  masukan  masyarakat  adalah  tanda (cues) yang merupakan dasar aspek focused on and by extracted cues dari sensemaking.
Simpulan Solusi  menuju  konvergensi  arah komunikasi  kebijakan  publik  dalam  rangka antisipasi  krisis  energi  dibangun  dengan  atas dasar    komunikasi  organisasi  dalam  formulasi dan implementasi kebijakan publik menghadapi krisis  energi.  Komunikasi  organisasi  dipahami dengan  mempelajari  makna,  kebijakan,  dan pertimbangan dalam menyusun kebijakan krisis energi. Krisis  dipahami  terbatas  pada  aspek ekonomi oleh para pembuat kebijakan. Faktanya krisis  energi  mencakup  masalah  lingkungan hidup.  Isu  pembangunan  berkelanjutan  yang memperhatikan lingkungan hidup tentang energi bersih  dan  keberlanjutan  energi  tidak  menjadi pembicaraan.  Kebijakan dalam usaha antisipasi krisis  terbatas  pada  aspek  penghematan  energi (konservasi) dan pengembangan energi non fosil.
Sensemaking menjadi pertimbangan pada proses  komunikasi  organisasi  dalam  formulasi dan implementasi kebijakan publik menghadapi
krisis  energi.  Dalam  kajian  ini  tersirat  bahwa terdapat beberapa sifat sensemaking antara lain ; grounded in identity construction, retrospective, enactive  of  sensible  environment dan social. Faktanya dari 6 sifat positif sensemaking hanya 4  yang  teridentifikasi  sebagai  dasar  pembuatan kebijakan.  Sosialisasi  yang  dijadikan  alat untuk  mendapatkan feedback dari  masyarakat kurang  bermakna  karena  tidak  bisa  mengukur adoptability masyarakat. Dewan  Energi  Nasional  (DEN)  adalah sebuah lembaga yang bersifat hybrid dibentuk pemerintah.  Komunikasi  organisasi  antara dari  unsur  pemerintah  dan  unsur  pemangku kepentingan  lintas  sektoral  di  DEN  faktanya belum  mampu  berjalan  optimal.    Pemaknaan ( problem  statement )  dan  kepentingan  atas krisis  energi  yang  belum  sama  menyebabkan komunikasi  organisasi  tidak  berjalan  optimal. Nilai  ( value )  independensi  organisasi  yang hybrid merupakan solusi komunikasi organisasi yang optimal untuk membuat kebijakan antisipasi krisis  energi  yang  melibatkan  lintas  sektoral dalam konteks krisis energi yang multi dimensi.
Krisis  energi  terbatas  dimaknai  sebagai masalah ekomomi saja.  Lebih jauh sebenarnya krisis  energi  juga  mengandung  persoalan yang  berkaitan  dengan  lingkungan  hidup. Pemanfaatan  energi  fosil  sekarang  ini  banyak sekali  menimbulkan  efek  negatif  pada  sisi lingkungan  hidup.    Eksplorasi  yang  berlebihan menyebabkan  krisis  ekologi  karena  penurunan kondisi lingkungan yang cukup signifikan.  Hasil pembakaran  energi  fosil  menimbulkan  dampak polusi, global  warming yang  berakibat  pada perubahan iklim ( climate change ).
Dalam  lingkup  konseptual/teoritis, dengan  menggunakan  prinsip sensemaking , pembuat  keputusan  melihat  respon/interpretasi terhadap lingkungan dan bagaimana persepsi itu membentuk kebijakan yang dipilih. Penelitian ini belum  masuk  pada  bahasan  struktur  organisasi dan  dimensi  ekonomi  politik  antisipasi  krisis energi.  Dalam  membuat  kebijakan,  struktur organisasi  dapat  dipahami  sebagai  faktor  yang menentukan  arah  sebuah  kebijakan.  Struktur
merupakan  refleksi  dari  kuasa  atas  informasi dalam membuat keputusan.  Pada aspek ekonomi politik,  energi  secara  makro  berkaitan  erat dengan  faktor  ekonomi  yang  dipengaruhi  juga oleh kondisi politik.
Hasil penelitian ini dapat ditindaklanjuti dengan menggunakan perspektif yang berbeda. Perspektif  konstruktivist  dengan  gagasan fenomenologi  pada  penelitian  ini  lebih mengedepankan aspek eksistensial dari masing- masing  individu  pada  sebuah  lembaga.  Kajian lebih  lanjut  misalnya,  dapat  menggunakan perspektif  kritis  dengan  gagasan  strukturasi atau ekonomi politik yang melihat aspek relasi kekuasaan  berdasar  struktur  diantara  lembaga- lembaga  yang  menyusun  kebijakan  antisipasi krisis energi.
Pada  tataran  metodologis,  penelitian  ini menggunakan  metoda  kualitatif  fenomenologi (konstruktivist).  Studi  selanjutnya  dapat menggunakan  metoda  fenomenologi  dengan tradisi  kritis  (inferensi  etnografi  kritis)  yang digunakan  untuk  membedah  strukturasi  dan dimensi  ekonomi  politik.  Pendekatan  kritis bertujuan  menggali  faktor  tersembunyi  seperti bagaimana  kekuasaan  atau  kekuatan  dan hegemoni  mempengaruhi  suatu  individu  dalam lembaga  serta  berupaya  membuka  agenda- agenda  tersembunyi  dibalik  sebuah  realitas organisasi.
Daftar Pustaka Grossman P Z. (2015). Energy shocks, crises and the  policy  process:  A  review  of  theory and application. Energy Policy . 77:56– 69.    doi:10.1016/j.enpol.2014.11.031
Jablin  F  M,  Linda  L  P.  (2001). The  New
Handbook of Organizational
Communication,  Advance  in  Theory, Research,  and  Methods ,  Thousand Oaks,  (US)  SAGE  Publications Keamanan Nasional : Indonesia di Ambang Krisis Energi. (2015, Maret 5). Kompas hal 1 Keamanan Nasional : Ketahanan Energi Indonesia Merosot. (2015, Maret 6). Kompas hal 1 Littlejohn  SW,  Foss  KA.  (2005). Theories  of
Human  Communication. 8 th edition. Belmont  (US):  Thomson  Wadsworth Minichielo V, Aroni R, Timewell, Eric, Alexander L.  (1995) In-depth  Interviewing. 2 nd edition . Melbourne  (AU):  Longman. Moustakas C. (1994). Phenomenology Research Method. Thousand Oak (US) Sage Publication. Neuman, WL. (2006). Social Research Methods :
Qualitative and Quantitative Approaches .
6 th edition.  Boston  (US):  Pearson Peraturan  Presiden  Nomor  22  Tahun  2017 Tentang Rencana Umum Energi Nasional Peraturan Presiden No 41 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penetapan dan Penanggulangan Krisis  Energi  dan  Darurat  Energi Peraturan  Pemerintah    No  79  Tahun  2014 Tentang  Kebijakan  Energi  Nasional, Quarry W. Ramirez R. (2009). Communication for  Another  Development:  Listening before Telling, London  (GB) Zed Books Rezavidi  Arya  (2012) Membaca  Nasib  Energi Baru  dan  Terbarukan  di  Indonesia [Internet] http://www.meti.or.id/
subpage.php?page=6&mode=content& idcontent=132&judul=Membaca%20 Nasib%20Energi%20Baru%20dan%20 Terbarukan%20di%20Indonesia. html&lang=id Diakses tanggal 8 Juni 2015 Rogers,  E  M.  (2003). Diffusion  of Innovations. New  York  (US): Free  Pr.
Seligman,  L.  (2006).  Sensemaking  throughout adoption  and  the  innovation-decision process.  European  J  Innovation Management.
9(1):108-120.
doi:10.1108/14601060610640050 Starbuck  W,  Milliken  F.  (1988). Executive perceptual  filters:  What  they  notice and  how  they  make  sense.  in  D. Hambrick  (ed.)  The  executive  effect: Concepts and methods for studying top managers. Greenwich (GB): JAI Press. Tenaga Nuklir, PLTN Dinilai Ancam Kemandirian. (2015,  Mei  24),  Kompas  hal  14 Trujillo,  N.,  &  Toth,  E.  (1987).  Organisational perspectives  for  public  relations
Yanuar Luqman, Sumardjo, Sarwititi Sarwoprasodjo dan Armansyah H. Tambunan, Solusi Menuju Konvergensi Arah Komunikasi Kebijakan Publik dalam Rangka Antisipasi Krisis Energi
research  and  practice.  Management Communication  Quarter , 1(2),  199-231 .doi:  10.1177/0893318987001002004
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 Tentang Energi
Weick KE.1995. Sensemaking in organizations. Thousand Oak (US) Sage Publications.