FKIP Universitas Palangka Raya
1

## SISTEM PENDIDIKAN DI INDONESIA (Antara Keinginan dan Realita)
Kukuh Wurdianto (1) , Dewi Ratna Juwita (2) , Yossita Wisman (3) , Bernisa (4)
1,2 Universitas PGRI Palangka Raya, Indonesia
3,4 Universitas Palangka Raya, Indonesia Email: kwpalangkaraya@gmail.com, dewiratnajuwita@gmail.com, yossitayosie@yahoo.com
Diterima:11-12-2023; Disetujui:09-01-2024; Dipublikasi:11-01-2024

## ABSTRAK
Sistem  pendidikan  di  Indonesia,  yang  didasarkan  pada  sistem  pendidikan  nasional,  terdapat kesenjangan  antara  cita-cita  dan  kenyataan.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  berbagai  faktor  seperti kelemahan  pada  sektor  manajemen,  dukungan  pemerintah  dan  masyarakat  yang  masih  rendah, efektifitas dan efisiensi pembelajaran yang masih lemah, inferioritas sumber daya pendidikan, dan terakhir  lemahnya  standar  evaluasi  pembelajaran.  Akibatnya,  harapan  akan  sistem  pendidikan yang baik masih jauh dari sukses. Berbagai solusi dikemukakan termasuk memperbarui kurikulum secara  nasional  juga  masih  menemui  berbagai  kendala  yang  serius.  Keadaan  tersebut membutuhkan  reformulasi  yang  secara  sistemik  memperhatikan  berbagai  faktor  yaitu  politik, ekonomi, sosial, dan budaya Indonesia.
Kata Kunci : Cita-cita, Kenyataan, Pendidikan Nasional, Sistem

## PENDAHULUAN
Indonesia  dewasa  ini  dihadapkan  pada  ragam  persoalan  internal  dan ekternal  yang  ditimbulkan  oleh  berbagai  macam  perubahan,  seperti  perubahan tenologi,  perubahan  sosial  dan  perubahan  budaya  yang  terutama  membawa dampak dalam berbagai kemajuan dan perkembangan pendidikan.
Kemajuan  dan  perkembangan  pendidikan  menjadi  faktor  keberhasilan suatu  bangsa.  Beberapa  indikasi  dapat  dilihat  dari  kemajuan  dunia  barat  seperti Amerika,  China  dan  Eropa  yang  selalu  menjadi  panutan  setiap  kali  berbicara masalah pendidikan. Hal ini diketahui dari berbagai data  yang telah memberikan informasi  tentang  keunggulan  dibidang  pendidikan  seperti  model  pembelajaran, hasil-hasil penelitian, produk-produk lulusan dan sebagainya.
Bangsa  Indonesia  sebagai  bangsa  yang  dalam  posisinya  masih  dikatakan sebagai  Negara  berkembang  sedang  mencari  bentuk  tentang  bagaimana  cara  dan upaya  agar  menjadi  negara  maju  terutama  dibidang  pendidikan.  Dan  sistem pendidikan  di  Indonesia  adalah  mengacu  pada  Sistem  Pendidikan  Nasional  yang merupakan sistem pendidikan yang akan membawa kemajuan dan perkembangan bangsa dan menjawab tantangan zaman  yang selalu berubah hal ini sebagaimana visi  dan  misi  Sistem  Pendidikan  Nasional  yang  tertuang  dalam  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  20  tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional
DOI: https://doi.org/10.37304/jikt.v15i1.293
ISI PROSES
TUJUAN
(SISDIKNAS)  adalah  sebagai  berikut: “Terwujudnya  sistem  pendidikan  sebagai pranata  sosial  yang  kuat  dan  berwibawa  untuk  memberdayakan  semua  warga Negara  Indonesia  berkembang  menjadi  manusia  yang  berkualitas  sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.” Adapun misi  yang  diemban  dalam  Undang-undang  SISDIKNAS  adalah “Mengupayakan perluasan  dan  pemerataan  kesempatan  memperoleh  pendidikan  yang  bermutu bagi seluruh rakyat (UU RI SISDKNAS: 41).”
Dengan upaya mewujudkan visi misi SISDIKNAS tersebut apakah sesuai dengan  realita  yang  ada  dan  idealitas  yang  diharapkan  bangsa  Indonesia? Permasalahan inilah yang akan penulis bahas dalam tulisan ini.
Dalam  Bab  I  Pasal  1  Undang-undang  SISDIKNAS  No.  20  tahun  2003 disebutkan  bahwa  Sistem  Pendidikan  Nasional  adalah  keseluruhan  komponen pendidikan  yang  saling  terkait  secara  terpadu  untuk  mencapai  tujuan  pendidikan nasional. Berangkat dari bunyi pasal ini dapat diketahui bahwa pendidikan adalah sistem  yang  merupakan  suatu  totalitas  struktur  yang  terdiri  dari  komponen  yang saling  terkait  dan  secara  bersama  menuju  kepada  tercapainya  tujuan  (Soetarno, 2003:  2).  Adapun  komponen-komponen  dalam  pendidikan  nasional  antara  lain adalah  lingkungan,  sarana-prasarana,  sumberdaya,  dan  masyarakat.  Komponen- komponen  tersebut  bekerja  secara  bersama-sama,  saling  terkait  dan  mendukung dalam mencapai tujuan pendidikan.
Tujuan  pendidikan  nasional  yang  dirumuskan  dalam  UU  SISDIKNAS adalah  untuk  mengembangkan  potensi  peserta  didik  agar  menjadi  manusia  yang beriman  dan  bertakwa  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  berakhlak  mulia,  sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
Di  samping  komponen-komponen  tersebut  pendidikan  juga  meliputi aspek-aspek sistemik lainnya yaitu:
Implementasi  dari  aspek  pendidikan isi adalah input  (peserta  didik) sebagai obyek dalam pendidikan, sedangkan proses/trasformasi merupakan mesin yang akan mencetak peserta didik sesuai yang diharapkan, dan Tujuan merupakan hasil  akhir  yang  dicapai  atau output .  Perlu  diketahui  bahwa  proses/  trasformasi dalam  kerjanya  dipengaruhi  oleh  berbagai  faktor,  seperti  fasilitas,  waktu, lingkungan, sumber daya, pendidik dan sebagainya, dimana faktor tersebut sangat menentukan output .
Oleh  karena  itu  sebuah  sistem  pendidikan  perlu  melakukan  penyesuaian dengan  lingkungan,  karena  lingkungan  mengandung  sejumlah  kendala  bagi bekerjanya  sistem  (misalnya:  keterbatasan  sumber  daya).  Untuk  itu  sistem pendidikan  dituntut  oleh  lingkungan  untuk  mengolah  sumber  daya  pendidikan secara efektif dan efisien.
DOI: https://doi.org/10.37304/jikt.v15i1.293
Dengan demikian jelaslah bahwa makna pendidikan sebagai sistem adalah seluruh  komponen  yang  ada  dalam  pendidikan  (seperti  lingkungan,  masyarakat, sumber  daya)  dapat  bekerja  sama  dalam  mencapai  tujuan  pendidikan  nasional, yang  dalam  implementasinya  dapat  dilihat  dari  aspek-aspek  sistem  yaitu  input- proses-output, dan hasil akhir dari output dapat memberikan umpan balik terhadap input dan proses sehingga dapat diketahui hasil akhir tujuan pendidikan.
Gambaran  sistem  pendidikan  di  Indonesia  yang  menganut  Sistem Pendidikan Nasional secara makro dapat dilihat dalam berbagai aspek antara lain sebagai  berikut:  Sistem  Pendidan  dikelola  sacara  sentralistik,  berlaku  diseluruh tanah air. Tujuan pendidikan, materi ajar, metode pembelajaran, buku ajar, tenaga kependidikan,  baik  Peserta  didik,  guru  maupun  karyawan,  mengenai  persyaratan penerimaannya, jenjang  kenaikan pangkatnya bahkan sampai penilaiannya diatur oleh pemerintah pusat dan berlaku untuk semuua sekolah di seluruh pelosok tanah air.
Di  samping  itu  sistem  pendidikan  diselenggarakan  secara  diskriminatif seperti  masih  terdapat  sekolah-sekolah  atau  perguruan  tinggi  yang  dikelola  oleh masyarakat.  Sekolah  swasta  dikelompokkan  menjadi  3  kelompok:  terdaftar, diakui,  dan  disamakan  dengan  sekolah  Negeri.  Perguruan  negeri  dibiayai  oleh pemerintah,  sedang  perguruan  swasta  dibiayai  oleh  masyarakat.  Hanya  sebagian kecil  anak  bangsa  yang  diterima  di  perguruan  tinggi  negeri,  sebagian  besar mereka  di  perguruan  tinggi  swasta.  Dalam  posisi  demikian  perguruan  tinggi swasta dapat ditemukan di banyak tempat. Keberadaannya besar jumlahnya, tetapi rendah dalam mutu bila dibandingkan dengan perguruan negeri, yang lebih sedikit dalam jumlah tetapi lebih tinggi dalam mutu. Karena mayoritas dana, sarana, dan perhatian pemerintah dipusatkan di perguruan tinggi negeri.
Seiring  dengan  gambaran  perlakuan  di  atas  memberi  kesan  psikologis bahwa  pendidikan  adalah  milik  pemerintah,  dan  bukan  milik  masyarakat. Semangat  jiwa  pendidikan telah lepas dari jiwa  masyarakat.  Sekolah  baik negeri maupun  swasta  terasa  sudah  tercabut  dari  lingkungan  di  dalam  masyarakat. Banyak  lembaga  pendidikan  formal  dari  dasar  sampai  dengan  perguruan  tinggi yang  telah  menjadi  komunitas  atau  kelompok  tersendiri  yang  lepas  dari masyarakatnya.  Lembaga-lembaga itu hanya mementingkan status  formal  seperti ijazah dan gelar.
Sistem  pendidikan  berorientasi  pada  kepentingan  dan  bukan  untuk kepentingan  peserta  didik,  pasar  dan  pengguna  jasa  pendidikan  atau  masyarakat dengan  dalih  bahwa  strategi  pendidikan  nasional  adalah  untuk  membekali generasi muda agar mampu membawa bangsa dan negeri ini cepat sejajar dengan bangsa  dan  Negara  lain  yang  lebih  maju.  Namun  dalam  implikasi perkembangannya tidak diperoleh sesuai dengan apa yang dicita-citakan. Keahlian dan penguasaan IPTEK yang diperoleh sesuai menamatkan studinya berada dalam posisi dimiliki secara individual dan siap dijual melalui kontrak kerja demi uang, dan  bukan  menjadikan  diri  sebagai  ilmuwan  yang  dipeduli  dengan  nilai-nilai
DOI: https://doi.org/10.37304/jikt.v15i1.293
kemanusiaan, bangsa, dan Negara.
Seiring  dengan  semangat  demi  Negara  dalam  menyelenggarakan  sistem pendidikan seperti tersebut diatas, maka kerja pendidikan dilaksanakan di bawah otorita  kekuasaan,  padahal  kerja  pendidikan  adalah  kerja  akademik  dalam pengelolaan  lembaga-lembaga  pendidikan,  sekolah-sekolah  dan  perguruan  tinggi dikenal  dengan  adanya  eselonisasi  jabatan  atau  kepegawaian.  Misalnya  dalam menyelenggarakan perguruan tinggi, rektor menempati eselon tertinggi sebaliknya ketua jurusan atau program studi berada di eselon bawah padahal hebat tidaknya suatu  perguruan  tinggi  sangat  tergantung  pada  kemauan  dan  keahlian  ketua jurusan atau program studi para guru besar, doktor, dan dosen-dosen lainnya. Jadi saat  ini  terjadi  salah  urus  dalam  penyelenggaraan  lembaga-lembaga  pendidikan. Jika di dalam penyelenggaraan kantor-kantor birokrasi, ada hierarcy yang disusun berdasarkan senioritas menurut umur, masa jabatan, dan kekuasaan. Itu sebabnya, dalam  kerja  akademik  yang  ada  adalah  reputasi  keilmuwan  yang  menentukan tinggi rendahnya posisi dan pentingnya seseorang.
Sebagai  akibat  dari  model  pengelolaan  sistem  pendidikan  tersebut,  maka tidak  terhindarkan  bahwa  pendidikan  terkesan  ekslusif  dan elite ,  padahal seharusnya  inklusif  atau  membaur,  dan  akrab  dengan  semua  lapisan  masyarakat. Ironisnya,  tinggi  rendahnya  pendidikan  yang  telah  dicapai  tidak  relevan    dengan tinggi  rendahnya  moral.  Kejahatan  dalam  skala  besar  pada  umumnya  justru dilakukan  oleh  mereka  yang  telah  menikmati  pendidikan  tinggi,  padahal  yang diharapkan  makin  tinggi  jenjang  pendididkan  yang  dilampaui,  makin  banyak amalan baik yang diharapkan untuk masyarakat bersama.
Mata  pelajaran  yang  harus  diikuti  oleh  Peserta  didik  selain  dirasakan terlalu  padat  juga  tidak  berkesinambungan,  tidak  konsisten,  juga  tidak  sesuai dengan  minat  dan  kebutuhan  peserta  didik  dan  bahkan  tidak  cocok  dengan kebutuhan pasar. Sulitnya mencari pekerjaan seringkali disebabkan bukan karena tidak  ada  pekerjaan  atau  sempitnya  kesempatan  berusaha,  tetapi  disebabkan karena  tidak  adanya  kecocokan  antara  kemampuan  yang  diperoleh  melalui sekolah dengan tuntutan atau syarat kerja.
Seiring  dengan  uraian-uraian  di  atas,  pelaksanaan  pendidikan  dilakukan dengan  mentalitas  proyek  dan  bukan  dilaksanakan  karena  panggilan  hati.  Boleh jadi  proyek  pendidikan  secara  hukum  atau  peraturan  perundang-  undangan  telah dilaksanakan secara benar, namun tidak ada jiwa pendidikan di dalamnya.
Pemerintah  adalah  pihak  yang  mengendalikan  dan  mengelola  sistem pendidikan  secara  nasional.  Meskipun  dalam  UU  SISDIKNAS  dikatakan  bahwa masyarakat  adalah  mitra  pemerintah  dalam  menyelenggarakan  pendidikan  dan memiliki  kesempatan  yang  seluas-luasnya  untuk  berperan  serta  dalam menyelenggarakan  atau  mengelola  unit  pendidikan,  dengan  tetap  pada  ciri-ciri identitasnya.  Namun  dalam  praktiknya,  semuanya  ditentukan  oleh  pemerintah, lengkap dengan rambu-rambu dan ukuran-ukuran dalam penilaiannya. Pemerintah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan, baik yang
DOI: https://doi.org/10.37304/jikt.v15i1.293
diselenggarakan  oleh  pemerintah  maupun  masyarakat,  dalam  rangka  pembinaan dan perkembangan satuan pendidikan yang bersangkutan.
Peran  masyarakat  dalam  penyelenggaraan  pendidikan  yang  antara  lain dimanifestasikan  dalam  penyelenggaraan  sekolah,  keluarga,  dan  unit-unit pendidikan  non-formal  lainnya,  juga  terasa  kosong,  formalis,  tidak  berjiwa, terpisah-pisah, dan lepas dari sentuhan nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai agama, budaya,  dan  nilai-nilai  keadaban  lainnya.  Seperti  disebutkan  di  muka,sekolah adalah milik masyarakat, bukan milik pemerintah, individu dan kelompok.
Senada  dengan  strategi  sistem  pendidikan  tersebut,  maka  orientasi penyusunan materi ajar  diarahkan untuk  memenuhi  kepentingan pemerintah agar target pembangunan dapat mengejar pertumbuhan yang telah  ditetapkan. Padahal globalisasi menuntu agar agar materi ajar diorientasikan demi kepentingan peserta didik, pasar dan pembangunan IPTEK. Tentu saja semuanya ini dalam perspektif demi kepentingan bangsa dan Negara.
Selain  itu  kurikulum  dan  materi  ajar  terkesan  fragmentaris  atau  terpecah- pecah,  kurang  berkelanjutan  dan  kurang  konsisten.  Pilihan  dan  penentuan  serta level  materi  ajar  ditentukan  pemerintah  pusat,  sedangkan  sekolah  dan  satuan- satuan  penyelenggaraan  pendidikan  dibawahnya  cukup  sebagai  pelaksana  teknis di lapangan.
Masih  mengenai  materi  ajar,  dalam  kaitannya  dengan  agama,  ilmu  dan agama diajarkan secara terpisah yang disajikan secara fragmentaris, seperti halnya materi-materi ajar untuk ilmu-ilmu umum. Terdapat dikotomi diantara keduanya, tidak  terdapat  hubungan  yang  fungsional  yang  terjalin  dalam  kesatuan  yang integral  diantara  agama  dan  ilmu  pengetahuan.  Akibatnya  materi  ajar  lepas  dari nilai  agama  dan  hanya  mampu  mengembangkan  kecerdasan  akal (intellectual quotient) dan  tidak  menyentuh  pengembangan  kecerdasan  emosi  ( emotional quotient ) dan kecerdasan spiritual ( spiritual quotient ), dan ketiga-tiganya (IQ, EQ,
SQ) dalam zaman modern ini diharapkan bersumber dari dan berkembang dalam RQ ( religious quotient ).

## METODE PENELITIAN
Secara  metodologi  penelitian  mengenai  Sistem  pendidikan  nasional  di Indonesia  antara  realita  dan  harapan  ini  dikaji  melalui  telaah  kepustakaan    dan komplasi-kompilasi dari hasil penelitian-penelitian yang mempunyai relevansi dan juga  peneliti  berperan  sebagai  instrumen  kunci  dalam  penelitian  ini,  serta metadata yang telah dikelompokan, dikategorikan, dimaknai dan dianalisis secara deskriptif .

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Hasil Kajian Pustaka
Sistem Pendidikan Nasional masih berpegang pada paradigma lama bahwa ilmu diperoleh dengan jalan diberikan atau diajarkan oleh orang lebih pandai atau
DOI: https://doi.org/10.37304/jikt.v15i1.293
guru  kepada  murid.  Pola  guru  tahu-murid  tidak  tahu,  guru  memberi-murid menerima,  guru  aktif-murid  pasif,  masih  terus  diparaktekkan.  Tidak  ada  kritik atau  koreksi  terhadap  pendapat  guru,  yang  adalah  minta  penjelasan  kemudian menerima dan mengikutinya.
Paradigma itu jelas kehilangan tempat dalam konteks modern dimana ilmu itu  dicari.  Polanya  sudah  berubah  menjadi:  guru  memotivasi-mendorong- memfasilitasi-menemani murid mencari-bersama menemukan ilmu. Murid sendiri yang mencari ilmu dan memutuskannya. Kecuali itu paradigma era reformasi ini, ilmu  tidak  dalam  posisi  dimiliki,  tetapi  dalam  proses  menjadi,  di  mana  pencari ilmu  terus  menerus  dalam  proses  menjadikan  dirinya  ilmuan  atau  cendekiawan yang  tidak  kunjung  berhenti.  Dalam  era  global,  sekolah  boleh  selesai,  tetapi belajar tidak pernah selesai.  Bobot  ilmu  tidak terletak pada hasil akhir atau final product ,  tetapi  pada  proses  metodologi  atau  cara  mencarinya.  Dengan  kata  lain, metode  pembelajaran  baru  titik  tekannya  pada  meneliti  dan  bukan  menerima barang jadi.
Satu-satunya pertanyaan yang selalu muncul dari peserta didik, orang tua, dan  masyarakat,  adalah  bagaimana  belajar  yang  baik,  mendapatkan  nilai  yang tinggi,  cepat  lulus,  dan  mencapai  tingkat  belajar  tertinggi:  doktor  dan  gelar akademik  tertinggi  pula,  professor.  Tidak  ada  yang  salah  dengan  arah  model pembelajaran  yang  mengutamakan liability yaitu  kerja  keras,  penuh  tanggung jawab,  jujur,  dan  disiplin  serta  lurus  seperti  tersebut  di  atas.  Ada  kecenderungan model atau pola belajar baru yang berkembang dewasa ini antara lain: (1) Sistem pebelajaraan  berorienntasi  pada  pengembangan liability, depency,  dan  kesetiaan saja,  atau  menjadi  pekerja  keras  yang  jujur.  (2)  Pola  atau  model  pendidikan dengan mengembangkan IQ, EQ, SQ, dan RQ. Karena dalam kehidupan modern ini  tidak  dapat  hanya  mengandalkan  IQ  saja  sebab  ada  banyak  hal  yang  secara logika  tidak  benar,  tetapi  perasaan  menyatakan  bahwa  itu  benar,  karena  itulah diperlukan kecerdasan akal didampingi kecerdasan emosional.
Kecerdasan emosi itu berakar dalam hati nurani yang amat mendalam dan kesadaraan diri. Ada 3 komponen dari EQ yaitu: (1) Kecerdasan emosi yang akan mengantar peserta didik memiliki kemampuan memanfaatkan nilai-nilai luhur dan mengambil  keputusan  dalam  kehidupan  bersama;  (2)  Penilaian  diri,  yang  akan mengantarkan  peserta  didik  memiliki  kemampuan  belajar  dari  pengalaman;  dan (3)  Percaya  diri,  yang  akan  mengantar  peserta  didik  memiliki  kemampuan  dan keberanian menyatakan kebenaran (Goleman, 1999: 63).
Penghayatan  ketuhanan  yang  di  dalamnya  kita  semua  memilikinya  yang harus  kita  temukan,  ia  bagaikan  intan  yang  terus-menerus  harus  diasah.  Jika model  pendidikan  hanya  IQ  semata,  maka  kehidupan  akan  semakin  menakutkan atau mengerikan, karena hanya mengandalkan perolehan materi saja.
Sumber  daya  manusia  dilaksanakan  di  bawah  otorita  kekuasaan  dan kekuatan  administarsi  birokrasi.  Guru  diperlukan  sebagai  pegawai  dan  tidak sebagai  tenaga  pendidik  dan  pengajar.  Perlakuan  sebagai  pegawai  mengu-
DOI: https://doi.org/10.37304/jikt.v15i1.293
tamakan  kesetiaan,  kejujuran,  kedisiplinan,  dan  produksi  kerja.  Sedangkan perlakuan sebagai pendidik atau pengajar, selain mementingkan kejujuran (moral, kedisiplinan dan pengabdian), juga sangat mementingkan kreativitas, inovasi dan dedikasi.  Guru  diharapkan  mampu  mengembangkan  budaya  belajar  yang  baik pada peserta didiknya.
Dewasa ini dirasakan bahwa guru, baik secara kuantitas maupun kualitas, kurang  memadai.  Dirasakan  adanya  kekurangan  dalam  keragaman  dan kompetensi  pedagogik.  Banyak  guru,  terutama  untuk  sekolah  di  daerah  terpencil yang  salah  kamar,  yaitu  tidak  sesuai  antara  ilmu  yang  dipelajari  dengan  mata pelajaran  yang  diajarkan.  Banyak  tenaga  atau  pegawai  kantor,  pegawai  instansi non pendidikan yang terpaksa direkrut menjadi guru, sehingga dewasa ini banyak guru yang tidak ahli atau rendah dalam mutu.
Ada  dua  faktor  pokok  mengapa  sumber  daya  manusia  pendidikan  dapat bermutu  rendah.  Pertama,  kemiskinan  karena  penghasilan  berada  di  bawah standar. Kedua,  sistem pengelolaan sebagai  akibat  penanganan sekolah di  bawah otorita kantor birokrasi dan bukan sebagai lembaga akademik.
Dana  merupakan  salah  satu  syarat  yang  ikut  menentukan  keberhasilan penyelenggaraan  pendidikan  bermutu.  Selama  ini  mutu  pendidikan  nasional rendah  dikeluhkan  karena  dana  yang  tidak  memadai.  Benarkah  pernyataan  ini? Benarkah  jika  dana  telah  dipenuhi  maka  dengan  sendirinya  pendidikan  bermutu akan tercapai?
Penyelenggaraan pendidikan bermutu memang membutuhkan dana. Tanpa adanya  dana  yang  cukup  berimplikasi  pada  rendahnya  pengelolaan  pendidikan. Namun  dana  bukan  satu-satunya  unsur  yang  menentukan  keberhasilan  usaha penyelenggaraan  pendidikan.  Hasil  akan  tergantung  pada  tiga  faktor  kunci lainnya, yaitu: sistem, keahlian, dan moral penyelenggara.
Masalah  yang  dihadapi  oleh  pendidikan  nasional  dalam  memperoleh  dan menggunakan  anggaran  pendidikan  nasional  ialah  banyak  instansi  atau departemen  pemerintah  yang  terlibat,  lengkap  dengan  kewenangan  dan otoritasnya  masing-masing.  Instansi  itu  adalah  Kementerian  Pendidikan  dan Kebudayaan,  Kementerian  Dalam  Negeri,  Kementerian  Keuangan  dan Departemen  lainnya  yang  menyelenggarakan  kegiatan  pendidikan,  yang sesungguhnya  bagian  dari  kegiatan  pendidkan  nasional.  Dalam  mengajukan anggaran  penyelenggaraan  pendidikan  ke  Bappenas  dan  anggaran  rutin pendidikan ke Kementerian Keuangan tidak ada koordinasi atau kerjasama dengan departemen-departemen tersebut.
Badan  penelitian  dan  pengembangan  Kementerian  Pendidikan  dan Nasional  mengidentifikasikan  ada  sejumlah  masalah  yang  dihadapi  sistem pendidikan nasional, antara lain: (1) Orientasi dana dari pemerintah pusat dihitung persekolah  dan  bukan  dihitung  permurid  yang  benar-benar  aktif  hadir  mengikuti belajar (jumlah resmi murid yang terdaftar pada awal penerimaan). (2) Pemerintah daerah  kurang  dilibatkan  dalam  mencari  dana.  (3)  Sistem  pendanaan  tidak
DOI: https://doi.org/10.37304/jikt.v15i1.293
transparan.  (4)  Akibat  ketidakjelasan  sistem  seperti  sumber-sumber  dana  dari pemerintah,  daerah  tidak  pernah  menyentuh  sekolah.  (5)  Sistem  pendistribusian buku-buku pelajaran melalui bantuan dana menjadi tidak efektif dan tidak efisien. (6) Sampai saat ini dana pendidikan Indonesia berada jauh di bawah standar dana pendidikan  secara  internasional.  (7)  Secara  keseluruhan  efek  dari  dana  yang rendah  lengkap  dengan  sistemnya  yang  tidak  transparan,  dan  tidak  efektif menjadikan  pendidikan  sebagai  “investasi  sumber  daya  manusia”  tidak  mampu memberikan  hasil  yang  cepat  dan  memadai  baik  untuk  pertumbuhhan  ekonomi secara kolektif maupun untuk pertumbuhan mengangkat kesejahteraan kehidupan individual, terutama bagi anak-anak sekolh dari kelompok tani miskin dan rakyat miskin lainnya.
Seperti  dikemukakan  di  atas,  unit  pendidikan,  sekolah-sekolah,  dan perguruan  tinggi  tidak  diselenggarakan  di  bawah  otoritas  akademik,  tetapi dilaksanakan  di  bawah  otoritas  kekuasaan  birokrasi  atau  perkantoran.  Oleh karenanya  atmosfir  akademik  di  kampus-kampus  pada  umumnya  banyak  yang kurang  mendorong  kegairahan  belajar-mengajar.  Bangunan-bangunan  dan  lokal- lokal  belajar  sempit  dan  saling  berdekatan  serta  tidak  kedap  suara,  karena memang  tidak  didesain  untuk  kerja  akademik.  Kebanyakan  sekolah  tidak memiliki  halaman  bermain,  kepustakaan  yang  cukup  menampung  civitas akademika  untuk  datang  membaca  dan  belajar.  Tidak  ada  ruang  khusus  diskusi, seminar,  ruang  kerja  dosen  dan  guru-guru  yang relative  privacy ,  tidak  memiliki laboratorium untuk melakukan berbagai eksperimen baik di dalam maupun diluar ruangan.
Evaluasi  diri  dilakukan  oleh  penyelenggara  sendiri  dan  akreditasi dilakukan  oleh  pihak  luar,  baik  oleh  pemerintah,  pasar,  dan  pengguna  jasa pendidikan atau stakeholder lainnya. Kedua evaluasi tersebut kurang membudaya di lingkungan penyelenggara pendidikan, sehingga peserta didik tidak mengetahui sekolah  seperti  apa  tempat  mereka  belajar.  Pasar  dan  pengguna  jasa  pendidikan juga tidak mengetahui lulusan dari sekolah seperti apa yang mereka butuhkan dan sebagainya.  Kenyataannya,  hingga  saat  ini  dalam  Sistem  Pendidikan  Nasional hanya ada satu Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) (Mastuhu, 2003: 32-64).
Berangkat  dari  uraian  tentang  gambaran  sistem  pendidikan  di  Indonesia sebelumnya,  tampak  ada  kesenjangan  antara  keinginan  dan  realita  antara  lain sebagai  berikut: Pertama ,  pengelolaan,  peran  pemerintah  dan  masyarakat  dalam sistem  pendidikan  dikelola  secara  desantralistik  atau  otonom  merupakan  salah satu  tuntutan  di  era  reformasi.  Disentralisasi  pendidikan  berhadapan  dengan masalah  yang  sangat  mendasar  yaitu  pendidikan  adalah  milik  rakyat    dan  untuk rakyat (Tilaar, 2003: 26).
Gagasan  desentralisasi  pendidikan  bukanlah  dekonstruksi  kekuasaan semata  dari  pemerintah  pusat  kepada  daerah  otonom.  Itu  berarti,  pendidikan merupakan  proses  pengembangan social  capital dan intellectual  capacity dari
DOI: https://doi.org/10.37304/jikt.v15i1.293
suatu  bangsa.  Bahkan  lebih  jauh,  pendidikan  merupakan  hak  serta  milik  rakyat yang  dilahirkan  dan  dikembangkan  di  dalam  masyarakat  yang  kongkrit.  Oleh karena  itu,  penyelenggaraan  pendidikan  juga  seharusnya  mengikut  sertakan masyarakat.  Alasannya,  masyarakat  adalah stakeholder yang  pertama  dan  utama dari proses pendidikan. Hal ini berarti proses pendidikan, tujuan pendidikan, dan sarana pendidikan, termasuk pula mutu pendidikan adalah merupakan bagian dari tanggung jawab masyarakat.
Di samping itu, pelaksanaan pendidikan hendaknya  dilangsungkan  secara demokratis dimana setiap warga negara memperoleh kesempatan yang sama untuk belajar dan menyelenggarakan usaha-usaha pendidikan (UU SISDIKNAS No. 20 Tahun  2003).  Pada  dasarnya  pendidikan  adalah  proses  pemanusiaan.  Dalam prosesnya,  pemanusiaan  dalam  pendidikan  tidak  datang  dengan  sendirinya  tetapi datang dari masyarakat. Hal ini merupakan ciri dari sistem demokrasi pendidikan yang  diharapkan.  Semua  keputusan  ada  pada  anggota  masyarakat  yang  terlibat dalam  pendidikan  baik  secara  individu  maupun  sosial.  Tuntutan  pendidikan demikian  dalam  era  modern  adalah  penyelenggaraan  satuan  pendididkan  yang demokratis dan otonom yang memenuhi prinsip-prinsip school based management atau  pengelolaan  sekolah  berbasis  masyarakat  yang  mengusung  budaya  yang melingkari sekolah itu, namun tetap dalam nilai-nilai kebangsaan dan kenegaraan (Mastuhu, 2003: 37).
Kedua, kurikulum  atau  materi  ajar.  Materi  ajar  yang  diharapkan  adalah yang  dapat  memenuhi  sifat-sifat integrality,  holistic,  wholistic,  continuity dan consistency serta  dapat  memenuhi  kebutuhan  peserta  didik,  pasar,  dan pengembangan  IPTEK.  Karakteristik  itu  dapat  diketahui  karena  terjadi kemanunggalan  yang  fungsional  dalam  bidang  studi  bukan  secara  dikotomi, dimana ada pemisahan antara ilmu pengetahuan dan agama misalnya. Karena itu seyogyanya materi ajar untuk ilmu-ilmu umum bersumber dari nilai- nilai agama, dan berkembang melalui metodologi pembelajaran yang tepat.
Ketiga, pendekatan  dan  metodologi  pembelajaran.  Pendekatan  dan metodologi  pembelajaran  menempatkan  guru  sebagai  motivator,  fasilitator,  dan dinamisator  murid  dalam  mencari  dan  menemukan  ilmu.  Murid  sendiri  yang mencari ilmu dan memutuskannya.
Keempat, sumber  daya  manusia  dalam  pendidikan  yang  meliputi  guru, karyawan,  dan  Peserta  didik.  Sebagai  guru  dan  karyawan  (disebut  juga  tenaga kependidikan)  hendaknya  profesional  agar  mampu  mengembangkan  kreativitas, inovasi  dan  dedikasi  baik  sebagai  pendidik  ataupun  tenaga  kependidikan.  Di samping  itu  guru  dapat  mengembangkan  metodologi  belajar  dan  bukan  hanya produk belajar.
Peserta  didik  atau  anak  adalah  titipan  Tuhan.  Guru  mengemban  amanat Tuhan  untuk  mendidik  dan  mengajar  mereka  sesuai  dengan  minnat,  potensi, bakatnya  yang  tetap  pada  koridor  kepentingan  bangsa  dan  Negara.  Keberhasilan anak belajar tergantung mereka sendiri, bukan semata-mata guru.
DOI: https://doi.org/10.37304/jikt.v15i1.293
Dengan  adanya  guru  dan  tenaga  kependidikan  professional  dalam  sistem pendidikan  diharapkan  akan  mampu  mengembangkan  kualitas  pendidikan  yang mampu berasaing dengan Negara lain dalam percaturan pendidikan serta mampu memenuhi tuntutan zaman yang selalu berubah.
Kelima, dana dan Lingkungan Sekolah. Dana  yang diperlukan hendaknya mencukupi  atau  memadai  kebutuhan  pendidikan  yang  diperlukan,  dan  dalam pennggunaannya jelas atau transparan, sehingga akan efektif dan efisien. Apalagi adanya sistem otonomi daerah hendaknya dana digunakan denga sebaik-baiknya, dimana  dalam  pengelolaannya  secara  otonom  hanya  berlaku  dalam  hal memperoleh,  mengelola,  dan  mengembangkan  serta  menjalin  kerjasama  dengan berbagai agencies baik  dalam  negeri  dan  luar  negeri  sesuai  dengan  perundang- undangan  yang ada tetapi dalam membelanjakan dan untuk membiayai program- program pendidikan unit kerja dana harus selalu in one yaitu bersama-sama dalam sistem  kebijaksanaan  sekolah  atau  perguruan  dalam  mensukseskan  visi,  misi, tujuan,  orientasi  dan  strategi  sekolah  dalam  mencapai  tujuan.  Selanjutnya pemakaian  dana  pendidikan  harus  tegas,  jelas,  dan  produktif,  tidak  boleh digunakan  untuk  kepentingan  lain  apapun  alasannya  selain  untuk  program- program pendidikan bermutu.
Kemudian  untuk  lingkungan  kampus  diupayakan  yang  kondusif  dan mendorong  kegairahan  belajar-mengajar  atau  interaksi  akademik.  Bangunan- bangunan  dan  lokasi  belajar  harus  didesain  sedemikian  rupa  sehingga menciptakan  suasana  yang  nyaman,  enak  dan  menyenangkan  dalam  kerja akademik. Begitu juga hendaknya fasilitas harus  tersedia atau mencukupi seperti perpustakaan, ruang diskusi, seminar dan sebagainya.
Keenam ,  evaluasi  diri  dan  akreditasi.  Akreditasi  hendaknya  dapat dilakukan  oleh  banyak  lembaga  secara  independen  atau  otonom,  baik  oleh pemerintah  maupun  ikatan  profesi,  atau  asosiasi  ahli  menurut  bidang-bidang keahlian.  Komponen  akreditasi  meliputi  seluruh  syarat-syarat  pendidikan bermutu,  kecuali  evaluasi  diri  kita  sendiri,  dengan  arah  penilaian  dan  penetapan standar yang berbeda yaitu patokan benchmarking terus berubah dan berkembang sesuai  dengan  tuntutan  mutu  yang  terus  berkembang  dan  asumsi  atau  teori pendidikan  yang  digunakan.  Akreditasi  yang  dilakukan  dengan  menggunakan teori pendidikan yang demokratis dan otonom, lengkap dengan system kompetisi akademik,  maka  nilai  tinggi  akreditasi  akan  diperoleh  sekolah  atau  perguruan tinggi  yang demokratis  sesuai denagn standar mutu  yang diakui oleh dunia kerja dan  perkembangan  IPTEK,  dan  bukan  karena  sesuai-tidaknya  sengan  aturan pemerintah yang menjadi fokus utamanya, adalah mutu reputasi akademiknya.

## KESIMPULAN
Dari  uraian  tentang  sistem  pendidikan  di  Indonesia  antara  keinginan  dan realita di atas dapat disimpulkan bahwa sistem pendidikan di Indonesia dewasa ini tampak  ada  kesenjangan  antara  kenginan  dan  realita.  Secara  makro  dapat  dilihat
DOI: https://doi.org/10.37304/jikt.v15i1.293
dalam  aspek  pengelolaan,  peran  pemerintah  dan  masyarakat,  kurikulum  atau materi  ajar,  pendekatan  dan  metodologi  pembelajaran,  sumber  daya  manusia, lingkungan kampus atau sekolah, dana, dan akreditasi. Kesenjangan dalam sistem pendidikan tersebut disebabkan karena faktor politik, ekonomi, sosial-budaya dan sebagainya  yang  selalu  berubah  sesuai  dengan  perubahan  dan  perkembangan zaman.

## DAFTAR PUSTAKA
Dimyati da Mujiono. (2002). Belajar & Pembelajaran,jakarta :Rineka Cipta. Suharsimi,  A.  (1998)  .Prosedur  Penelitian:  suatu  Pendekatan  Praktik.  Jakarta:
Rineka Cipta.
Golman,  D . (1999). Working  With  Emotional  Inteliggence . USA  and  Canada: Bantam Book.
Oemar, H. (1992). Psikolog Belajar Dan Mengajar. Bandung: Sinar Baru.
Ibrahim, dkk. (2000). Pembelajaran Kooperatif. Surabaya :Universitas Press.
Darsono,  Mx,  dkk.  (2000).  Belajar  &  Pembelajaran.  Semarang:  IKIP  Semarang Press.
Mastuhu.  (2003). Menata  Ulang  Pemikiran  Sistem  Pendidikan  Nasional  dalam Abad 21 . Yogyakarta: Safiria Ingaria Press. Soetarno. (2004). Makalah Sumber Daya Pendidikan Dengan Pendekatan Sistem . Surakarta: UMS.
Depdiknas. (2006). Permendiknas No:22 Tahun 2006. Jakarta: Depdiknas.
Depdiknas.  (2003).  Undang-Undang  RI  No  :20  Tahun  2003  Tentang  Pendidikan Nasional.
Tilaar, H.A.R. (2002). Membenahi Pendidikan Nasional. Jakarta: Rineka Cipta. Pemerintah  Republik  Indonesia.  Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.  20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.